…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## Implementasi Internal Control Dalam Pencegahan Fraud
Pengadaan Barang/Jasa
(Studi Kasus Pembangunan Gedung BAPEDA Kabupaten

## Pekalongan)
Akhmad Khambali 1 , Mochamad Nasir 2 , Roro Vita 1 , Fahmi Hammam 1
1 Manajemen Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
2 Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan E-mail: khambali@gmail.com 1 , nasir@gmail.com 2

## Article History:
Received: 22 Juni 2022
Revised: 26 Juni 2022 Accepted: 26 Juni 2022 Abstract: Tindakan kecurangan (fraud) adalah suatu perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh individu  maupun  kelompok  yang  teroganisir  dengan memanfaatkan  celah  atau  kelemahan  suatu  sistem atau  hukum  itu  sendiri  dari  suatu  entitas  untuk mendapatkan  keuntungan  sendiri  dengan  merugikan pihak lain. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pengadaan barang/jasa dapat berjalan dengan baik  sesuai  dengan  harapan  pengguna  barang/jasa maupun penyedia barang/jasa.
Obyek  penelitian  ini  di  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Pekalongan  dengan  studi  kasus  pada Pembagunan  Gedung  BAPEDA  dilakukan  dengan metode  kualitatif  melalui  studi  fenomenologi.  Cara pengumpulan  data  melalui  wawancara  dengan pejabat  dan  staf  sebagai informan  di  bagian  sarana dan prasarana, team pelaksana pengadaan barang/jasa,  dan  bagian  sumber  daya  manusia (SDM).  Sumber  lain  yang  mendukung  data  dan informasi  adalah  inspektorat,  bagian  keuangan  dan bagian pembangunan.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  ingin  mengetahui sejauhmana  pengaruh  internal  control  terhadap pencegahan  fraud  pengadaan  barang/jasa  pada pembangunan  gedung  BAPEDA  di  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Pekalongan.  Hasil  penelitian  ini akan  dipublikasikan  di  jurnal  nasional  terakreditasi yang menjadi sasaran
Keywords: Fraud, Pengadaan Barang/Jasa, Internal Control

## PENDAHULUAN
Tahun  2012  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pekalongan  memiliki  proyek    Pembangunan Gedung Kantor  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA)  senilai Rp.3.506.681.000. Namun sampai dengan batas waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan berakhir, proyek tersebut  belum  terselesaikan  dengan  meninggalkan  sisa  pekerjaan  sebesar  8%  atau  senilai
Rp.32.019.000. Terjadinya ketidaktepatan waktu pada pelaksanaan proyek tersebut  dimungkinan oleh 2 (dua) faktor, yaitu :
1. Adanya kesalahan estimasi anggaran (budget) dan atau waktu yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, dan atau
2. Terjadi  kecurangan  (fraud)  dalam  proses  pengadaan  barang/jasa  di  Pemerintah
Daerah Kabupaten Pekalongan.
Dari kasus pengerjaan proyek melampaui batas waktu yang telah ditetapkan tersebut di atas, indikasi terjadinya kecurangan (fraud) dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan terjadi dimungkinkan disebabkan karena lemahnya internal kontrol yang dilakukan  oleh  departemen  terkait.  Faktor  internal  control  yang  mempengaruhi  terjadinya kecurangan  tersebut  adalah:  lingkungan  pengendalian;  penilaian  risiko;  kegiatan  pengendalian; informasi dan komunikasi serta pemantauan.
Fraud (kecurangan) didefinisikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2001) sebagai : (1) Salah  saji  yang  timbul  dari  kecurangan  dalam  pelaporan  keuangan  yaitu  salah  saji  atau penghilangan  secara  sengaja    jumlah  atau  pengungkapan  dalam  laporan  keuangan  untuk mengelabuhi pemakai laporan keuangan, (2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap  aktiva  (seringkali  disebut  dengan  penyalahgunaan  atau  penggelapan)  berkaitan  dengan pencurian  aktiva  entitas  yang  berakibat  laporan  keuangan  tidak  disajikan  sesuai  dengan  prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Dalam  proses  pengadaan  barang/jasa  Pemerintah  Daerah  tidak  bisa  bekerja  sendiri  harus dibantu oleh mitra atau pihak ke tiga yang sering disebut suplier, yaitu pihak yang berperan sebagai penyedia  pengadaaan  barang/jasa.  Maksud  dari  Pemerintah  Daerah  dalam  proses  pengadaan barang  dan  jasa  menggunakan  suplaier  adalah  untuk  menghindari  terjadinya  tindak  kecurangan (fraud)  yang  dilakukan  oleh  petugas  yang  ditunjuk  untuk  melakukan  pengadaan  barang/jasa. Dalam kenyataanya proses pengadaan barang/jasa ini masih sangat sarat dengan Korupsi Kolusi dan  Nepotisme  (KKN)  sehingga  sering  dijumpai  kecurangan  (Fraud)  baik  yang  terselubung maupun yang terang-terangan. Untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah mengacu pada Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah menyebutkan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa  oleh  Kementrian/Lembaga/Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah/Institusi  lainya  yang prosesnya  dimulai  dari  perencanaan  kebutuhan  sampai  diselesaikanya  seluruh  kegiatan  untuk memperoleh Barang/Jasa.
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP),  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  adalah  proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan  yang efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan aset  negara,  dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Adanya  sistem  akuntansi  yang  memadai,  menjadikan  akuntan  pemerintah  dapat menyediakan  informasi  keuangan  bagi  setiap  tingkatan  manajemen,  para  pemakai  laporan keuangan (stakeholder) lain yang dijadikan dasar pengambilan keputusan. Sistem tersebut dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasi pemerintahan. Lebih rinci lagi, kebijakan dan prosedur yang digunakan secara langsung dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan keuangan yang tepat serta menjamin ditaatinya atau dipatuhinya hukum dan peraturan, hal ini disebut Pengendalian Intern, atau dengan kata lain bahwa  pengendalian  intern  terdiri  atas  kebijakan  dan  prosedur  yang  digunakan  dalam  operasi
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
pemerintahan untuk menyediakan informasi  keuangan yang handal serta menjamin dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku.
Dalam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian intern atau kontrol intern didefinisikan sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Menurut Agoes  dan  Soekrisno  (2004)  pengendalian  intern  merupakan  rencana,  metode,  prosedur,  dan kebijakan yang didesain oleh manajemen untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap aset, ketaatan/kepatuhan  terhadap undang-undang, kebijakan dan peraturan lain.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hermiyetti  (2010)  di  beberapa  rumah  sakit  di  Jawa  Barat tentang pengaruh penerapan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengadaan barang bahwa  penilaian  resiko  berpengaruh  positif  terhadap  pencegahan  fraud  pengadaan  barang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wirda Fajarina dan kawan-kawan (2012) pada SKPD di  Pemerintah  Aceh    tentang  pengaruh  lingkungan  pengendalian,  penilaian  resiko,  kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan terhadap pencegahan fraud pengadaan barang/jasa  pada  SKPD  Pemerintah  Aceh  menunjukkan  bahwa  penilaian  risiko  berpengaruh negatif  terhadap  pencegahan  fraud  pengadaan  barang/jasa.    Oleh  karena  itu  penelitian  ini  akan mengidentifikasi faktor penilaian resiko dengan menggunakan periode waktu yang belum pernah diteliti sehingga penelitian ini akan memberikan temuan empiris yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik dari segi teori maupun praktisi. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi kajian yang berkaitan dengan  faktor-faktor  internal  control  terhadap  pencegahan  fraud  pengadaan  barang/jasa.  Secara praktis,bermanfaat sebagai sarana untuk menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor internal control terhadap pencegahan fraud pengadaan barang/jasa. Selain itu penelitian ini sebagai bahan referensi  pengetahuan  mengenai  faktor-faktor  internal  control  terhadap  pencegahan  fraud pengadaan  barang/jasa.  Berdasarkan  dari  beberapa  pandangan  sebagaimana  diuraikan  di  atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI INTERNAL CONTROL DALAM PENCEGAHAN FRAUD PENGADAAN BARANG/JASA” (studi kasus pada proyek Pembagunan Gedung BAPEDA Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan).

## LANDASAN TEORI

## Teori Kepatuhan (Compliance Theory)
Menurut Tyler (Susilowati. 1998, 2003, 2004 dalam Rachmad Saleh, 2001)  terdapat  dua perspektif  dasar  dalam  literatur  sosiologi  mengenai  kepatuhan  pada hukum,  yang  disebut instrumental    dan    normatif.    Perspektif  instrumental    mengasumsikan  individu    secara    utuh didorong    oleh    kepentingan    pribadi    dan    tanggapan    terhadap    perubahan-perubahan  dalam tangible,  insentif,  dan  penalti  yang  berhubungan  dengan  perilaku.  Perspektif  normatif berhubungan dengan apa  yang orang anggap sebagai  moral dan  berlawanan dengan kepentingan pribadi  mereka.  Tindak  kecurangan  (fraud)  adalah  tidak  disiplin  dan  tidak  mematuhi  terhadap peraturan  yang  telah  dibuat  bersama.    Mereka  berbuat  atas  dasar  mementingkan  kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan bersama yang telah disepakati bersama.

## Teori Keagenan (Agency Theory)
Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (agency
theory)  bahwa  perusahaan  merupakan  kumpulan  kontrak  (nexcus  of  contract)  antara  pemilik sumber  daya  ekonomis  (principal)  dan  manajer  (agent)  yang  mengurus  penggunaan  dan pengendalian  sumber  daya  tersebut.    Menurut  Meisser,  et  al.,  (2006:7)  hubungan  keagenan  ini mengakibatkan  dua  permasalahan  yaitu  :  (a)  terjadinya  informasi  asimetris  (information asymmetry), dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan  yang  sebenarnya  dan  posisi  operasi  entitas  dari  pemilik;  dan  (b)  terjadinya  konflik kepentingan (conflict of interest) akibat dari ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.
Menurut  Lane  (2000)  dalam  Anonymous  (2009)  teori  keagenan  dapat  diterapkan  dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan  prinsipal-agen  (Lane,  2000:  12-13).  Misalnya,  dalam  hubungan  keagenan  di pemerintahan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal (Halim, 2002 dalam Anonymous, 2009). Seperti dikemukakan sebelumnya, diantara prinsipal dan agen senantiasa terjadi masalah keagenan, hal ini juga terjadi pada kasus fraud yang terjadi pada sektor pengadaan barang/jasa dimana yang menjadi prinsipal adalah pemerintah daerah dan yang menjadi agen adalah panitia pengadaan barang/jasa.
Fraud (kecurangan) didefinisikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2001) sebagai : (1) Salah  saji  yang  timbul  dari  kecurangan  dalam  pelaporan  keuangan  yaitu  salah  saji  atau penghilangan  secara  sengaja    jumlah  atau  pengungkapan  dalam  laporan  keuangan  untuk mengelabuhi pemakai laporan keuangan, (2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap  aktiva  (seringkali  disebut  dengan  penyalahgunaan  atau  penggelapan)  berkaitan  dengan pencurian  aktiva  entitas  yang  berakibat  laporan  keuangan  tidak  disajikan  sesuai  dengan  prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Menurut Amrizal (2004:3) fraud sering terjadi apabila : (a) pengendalian internal tidak ada atau  lemah  atau  dilakukan  dengan  longgar  atau  tidak  efektif;  (b)    pegawai  dipekerjakan  tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka; (c) pegawai diatur, diekploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan; (d) model manajemen melakukan fraud, tidak efisien atau tidak efektif serta tidak taat pada hukum dan peraturan yang berlaku; (e) pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang  harus  dipecahkan,  masalah  keuangan,  masalah  kesehatan  keluarga,  gaya  hidup  yang berlebihan;  (f)  industri  dimana  perusahaan  menjadi  bagianya  memiliki  sejarah  atau  tradisi terjadinya fraud.

## Kerangka Model Penelitian
Risiko penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa dapat ditekan dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal ini wajib dilaksanakan oleh seluruh manajemen  dan  pegawai.  Pada  hakekatnya  pengendalian  internal  adalah  suatu  proses  yang dijalankan  oleh  Kepala  Daerah  yang  ditujukan  untuk  memberikan  keyakinan  yang  memadai tentang  pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pada kenyataanya masih sering  terjadi  penyedia  barang/jasa  (suplier)  pada  saat  untuk  mendapatkan  proyek  atau  dalam proses lelang mendapat intervensi dari panitia lelang maupun dari Kepala Daerah.
Penyebab  terjadinya  fraud  adalah  motivasi,  sarana  dan  kesempatan  (Cockerall,  2007)  sebagai berikut:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
1. Motivasi adalah mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dari suatu organisasi.     Alasan pribadi  seperti  masalah  keuangan  dapat  menjadi  motivasi  untuk  melakukan  fraud.  Untuk  suatu organisasi,    fraud  dapat  dilakukan  agar  bertujuan  mendapatkan  keuntungan  atau  mendapatkan apresiasi  yang  positif  walaupun  pekerjaan  yang  dilakukan  tidak  baik,  misalnya  kolusi  antara kontraktor atau konsultan dengan panitia pengadaan barang/jasa.
2.  Sarana adalah  mencakup  seluruh  media  yang  dapat  digunakan  untuk melakukan  kecurangan, misalnya dokumen kontrak atau lelang yang diatur, transaksi keuangan dilakukan secara tunai yang tidak menggunakan pencatatan  baik.
3. Kesempatan merupakan akibat karena kurangnya pengawasan internal dan pemahaman tentang aturan yang dapat menjadi ruang terjadinya kecurangan.
Keberhasilan pelaksana pengadaan barang/jasa dalam pencegahan fraud yang dilakukan oleh suatu oknum,  maka  diharapkan  sistem  penegendalian  internal  dapat  berjalan  efektif,  serta  lebih meningkatkan  kualitas  pendeteksian  agar  mudah  dapat  mengetahui  ciri-ciri  pelaku  ataupun  cara pelaku dalam melakukan tindakan fraud. Berdasarkan kerangka pemikiran  yang telah dijelaskan di atas dapat dilihat pada gambar 2-1 sebagai berikut :

## Gambar 1. Kerangka Model Pemikiran

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
Penelitian  studi  kasus  validitas  penelitian  harus  didasarkan  koherensi    antara  ontologi, epistimologi dan metodologi penelitian yang digunakan dalam menyusun desain penelitian. Hal ini penting untuk mengadopsi suatu deasain penelitian yang tepat dan dapat memberikan penjelasan hubungan  antara  ontologi,  epistimologi,  teori,  metode  dan  metodologi  dalam  studi  penelitian. Penelitian ini didasarkan pada ontologi bahwa fraud   dapat terjadi di segala bentuk aktivitas yang terjadi  pada  institusi  baik  institusi  pemerintah  maupun  institusi  swasta.  Proses  pengadaan barang/jasa pada pembangunan gedung sangat rentan sekali akan terjadinya fraud, oleh karena itu penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  yang  mengungkap  fakta,  keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya pada studi kasus pembanguan gedung BAPEDA di Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.

## Pemilihan Desain Penelitian
Menurut  Bungin  (2007)  tahap  penelitian  kualitatif  melampaui  berbagai  tahapan  berpikir
kritis  ilmiah,    yang  mana  seorang  peneliti  memulai  berpikir  secara  induktif,  yaitu  menangkap berbagai  fakta  atau  fenomena-fenomena    sosial,  melalui  pengamatan  di  lapangan,  kemudian menganalisanya  dan  kemudian  berupaya  melakukan  teorisasi  berdasar  apa  yang  diamati  itu. Peneliti  diarahkan  oleh  produk  berpikir  induktif  untuk  menemukan  jawaban  logis  terhadap  apa yang  sedang  menjadi  pusat  perhatian  dalam  penelitian,  dan  akhirnya  produk  berpikir  induktif menjadi  jawaban  sementara  terhadap  apa  yang  dipertanyakan  dalam  penelitian  dan  menjadi perhatian itu, jawaban tersebut dinamakan dengan berpikir iduktif analitis.
Basrowi dan Suwandi (2008) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  pemahaman  tentang  kenyataan  melalui  proses berpikir  induktif,  di  mana  pada  model  induksi  menggunakan  data  sebagai  pijakan  awal  untuk melakukan penelitian, bahkan bisa saja teori tidak dikenal sama sekali karena data adalah segala- galanya  untuk  memulai  sebuah  penelitian  (Bungin,  2007).    Teori  menjadi  tidak  penting,  namun pemahaman objek penelitian secara teoritis juga membantu peneliti di lapangan saat pengumpulan data.
Menurut  Strauss  dan  Corbin  (1997),  penelitian  kualitatif  adalah  jenis  penelitian  yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan cara  menggunakan prosedur- prosedur  statistik  atau  dengan  cara  kuantifikasi  lainya.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif    karena  lebih  sesuai  jika  dibandingkan  dengan  menggunakan  pendekatan  kuantitatif karena    pendekatan  kuantitatif  kurang  mampu  mengungkapkan  beberapa  fenomena  sosial. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyrakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerak sosial atau hubungan kekerabatan.

## Jenis Data dan Sumber Data
Data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kualitatif  yaitu  data  yang dinyatakan  berupa kata-kata dan ungkapan. Sumber data diperoleh dari observasi, wawancara dan beberapa  sumber  data  yang  berkaitan  langsung  dengan    pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa. Sumber data adalah informan, adalah orang yang dapat memberikan informasi,  keterangan atau data yang dibutuhkan oleh seseorang yang berhubungan dengan informasi, keterangan atau data yang  diperlukan.  Sumber  data  yang  diperoleh  dari  informan  tersebut    merupakan  data  primer dimana data tersebut langsung digali secara detail dari responden individu yang terkait dan terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti.
Dalam  menentukan  pemilihan  informan  yang  mendukung  dan  berkaitan  dengan  hasil penelitian, maka informan dipilih orang yang kompeten  benar-benar mengetahui dan menguasai serta    terlibat  langsung  dengan  permasalahan  yang  sedang  diteliti.  Informan  yang  berhubungan langsung dan benar-benar mengetahui dan menguasai  analisis fraud pengadaan barang/jasa pada pembangunan gedung BAPEDA (studi kasus pada pembangunan gedung  di Pemerintah Daerah Kabupaten  Pekalongan)  adalah    bagian  Sarana  dan  Prasarana,  Team  Pelaksana  Pengadaan Barang/Jasa, dan bagian Sumber Daya Manusia (SDM). Bagian ini adalah sebagai sumber data dan pusat informasi utama tahapan-tahapan proses pengadaan barang/jasa itu dilakukan.  Mulai dari tahap  perencanaan  kebutuhan  barang/jasa  sampai  dengan  proses  pembentukan  dan  penyusunan team pelaksana kegiatan pengadaan barag/jasa.  Bagian lain yang terkait dan sebagai pendukung data  dan  informasi    adalah  Inspektorat,  bagian  keuangan  dan  bagian  pembangunan.    Bagian ini adalah sebagi sumber dokumen-dokumen dan sumber informasi yang ada kaitanya dengan proses pengadaan  barang/jasa.    Budget  pembangunan  gedung  BAPEDA  berkaitan  dengan  bagian keuangan,  pengawasan  terhadap  penggunaan  dana  dalam  pelaksanaan  pembangunan  berkaitan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
dengan inspektorat sedangkan konstruksi bangunan berkaitan dengan bagian pembangunan.
Tabel 1. Data Informan NAMA JABATAN BAGIAN Bapak   H Kepala Pelaksana Pengadaan Biro Sarpras Bapak   A Kepala SDM SDM Bapak   P PPK Biro Sarpras Bapak  U Sekretaris Pelaksana Pengadaan  Biro Sarpras Bapak  S Pelaksana Pengadaan   Bagian Penerimaan Barang Biro Sarpras
Sumber :  SDM Pemda Kabupaten Pekalongan
Penelitian  ini  tidak  cukup  hanya    menggunakan  sumber  data  primer  tapi    juga menggunakan  sumber  data  sekunder  sebagai  pelengkap  dari  sumber  data  primer.    Sumber  data sekunder  adalah  sumber  data  kedua  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung  melalui  buku-buku, laporan-laporan,  atau  data-data  yang  telah  diolah,  seperti  data  yang  dipublikasikan  baik  dalam bentuk surat kabar atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Sumber data  sekunder  ini  dibutuhkan  karena  dapat  membantu  dalam  menyelesaikan  masalah  dan membantu memberikan banyak informasi yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

## Teknik Analisis
Analisis secara kualitatif dapat dikatakan bahwa analisis yang berusaha untuk memahami fenomena-fenomena  yang  ada,  baik  fenomena  alamiah  maupun  buatan  manusia.  Fenomena  ini dapat  berupa  bentuk,  karakteristik,  aktivitas,  perubahan,  kesamaan,  hubungan,  dan  perbedaan antara  fenomena  yang  satu  dengan  fenomena  yang  lain.  Proses  analisis  data  dilakukan  dengan menelaah  semua  data  baik  data  primer  maupun  data  sekunder.   Miles  dan  Hubermen  (1992:16) mengemukakan  bahwa  setelah  data  dibaca  dan  ditelaah,  selanjutnya  data  direduksi,  disajikan kemudian mengambil kesimpulan dan verifikasi.
Data-data  yang  diperoleh  kemudian  disajikan  secara  menyeluruh  baik  yang  berasal  dari wawancara  maupun  dari  data  sekunder.  Data-data  tersebut  kemudian  dipilih  berdasarkan kepentingan  untuk  kemudian  dikelompokan  berdasarkan  informasi  yang  telah  disusun.  Jka kekurangan  data  maka  perlu  dilakukan  penyempurnaan  kembali  melalui  mencari  kembali  data yang  diperlukan  melui  wawancara  dan  juga  dokmen  yang  telah  ada.  Kemudian  baru  dilakukan intepretasi data, dimana intepretasi data merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap penelitian nyang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh dari lapangan.

## Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif
Sumbe r: Miles dan Huberman
Teknik analisis data ini adalah modifikasi dari teknik analisis fenomenologi dari Van Kaam (Moustakas, 1994:121) :
1. Listing and Preliminary Grouping
Mendaftar semua ekspresi yang relevan dengan pengalaman yaitu daftar jawaban partisipan atau responden penelitian ( horizonalization ).

## Tabel 2. Skema Ekspresi Relevan
INFORMAN EKSPRESI H Agak tertutup,  Setengah Curiga A Terbuka, Setengah Curiga, Rilex,  Percaya P Agak tertutup,  Setengah Curiga U Terbuka, Setengah Curiga, Rilex,  Percaya S Agak tertutup,  Setengah Curiga Sumber : Peneliti 2. Reduction and Elimination
Menguji setiap ekspresi yang ada dengan dua persyaratan berikut:
a. Apakah ekspresi tersebut mengandung momen pengalaman yang penting  dan mengandung unsur pokok yang cukup baik untuk memahami fenomena?
b. Apakah  ekspresi  tersebut  memungkinkan  untuk  dikelompokkan  dalam  suatu  kelompok besar  dan diberi label ?
Tabel 3. Pengkodean Dalam Tahap Reduksi Data FOKUS PENELITIAN PENGKODEAN Berkaitan dengan makna fraud MKF Berkaitan dengan pencegahan fraud PF Berkaitan dengan modus fraud MF Pengalaman responden penelitian yang berkaitan ke dalam label-label tematik.
Constituent (unsur pokok) yang dikelompokkan menjadi tema-tema yang ada pada thematic potrayal sebagai benang merah dari jawaban-jawaban semua responden.
3. Final Identification of the Invariant Constituents and Themes by Application: Validation Merupakan proses memvalidkan invariant constituent . Perihal yang dilakukan dalam tahap ini adalah mengecek invariant constituent dan tema yang menyertainya terhadap rekaman utuh pernyataan responden penelitian.
a. Apakah diekspresikan secara eksplisit dalam trasnkripsi utuh?
b. Apakah sesuai atau cocok dengan konteks dalam transkrip? (jika tidak diekspresikan secara eksplisit)
c. Apabila tidak dinyatakan secara eksplisit dan tidak cocok, maka hal itu tidak relevan terhadap pengalaman responden penelitian dan harus dihapuskan.
4. Individual Textural Description
Dengan menggunakan invariant constituent dan tema  yang valid dan relevan dari tahap sebelumnya, dapat disusun individual textural description dari pengalaman setiap responden penelitian. Termasuk didalamnya adalah ekspresi harfiah (kata per kata) dari catatan interview yang ada.
5. Individual Structural Description
Hasil dari penyusunan individual textural description yang akan membangun individual structural description dari pengalaman setiap responden penelitian.
6. Textural-Structural Description
Tahap  ini  merupakan  proses  penggabungan  antara textural  description dan structural
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
description dari  pengalaman  masing-masing  setiap  responden  penelitian.  Setelah Individual Textural-Structural Description tersusun maka dibuat suatu Composite Description dari makna dan esensi pengalaman sehingga menampilkan gambaran pengalaman kelompok secara satu kesatuan. Penyajian  data  dilakukan  untuk  dapat  melihat  keadaan  proses  pengadaan  barang/jasa  dengan fenomenologi yang banyak terjadi saat ini dengan kaitannya pada tindakan kecurangan.
Dari pernyataan ke 5 (lima) responden terdapat satu responden yang mengatakan  bahwa proses pengadaan barang/jasa sudah ada peraturan pemerintah yang baku yaitu perpres no. 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk mengantisipasi terjadinya prilaku buruk pemerintah sesungguhnya telah membuat pedoman dan aturan main yang sangat  baik, tertib dan aman.  Namun celah  untuk melakukan  kecurangan (fraud) itu masih tetap ada  jika  ada  niat atau kesengajaan baik yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa maupun dari pemilik kegiatan.  Hal ini menunjukkan  bahwa  peraturan  dan  sistem  yang  baik  dan  tertib  tidak  menjamin  segala  kegiatan akan  berjalan  dengan  baik  selama  pelakunya  masih  ada  niat  jelek  kesempatan  dan  celah  untuk melakukan  kecurangan  akan  selalu  ada.Namun  upaya  untuk  mengurangi  terjadinya  kecurangan sudah mulai dilakukan dengan penerapan dilakukan langkah-langkah :
1. Menandatangani pakta integritas;
2. Melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa dengan jujur;
3. Lelang secara terbuka;
4. Hasilnya diumumkan secara terbuka;
5. Mentaati peraturan perundang-undagan tentang pengadaan barang /jasa.
Hasil  informasi  dari  ke  5  informan  yang  telah  memberikan  pernyataanya  dapat  diambil kesimpulan  sementara  bahwa  dalam  proses  pengadaan  barang/jasa  bahwa  tindakan  kecurangan akan selalu muncul jika sumber daya pelaksana pengadaan barang/jasa memiliki integritas rendah dan karakter jelek, antara lain:
1. Mereka akan selalu mencari celah dan peluang dimana kecurangan bisa dilakukan, meskipun rule of the game dan system telah dibuat teliti dan detail.
2. Jika mereka itu sendiri maka akan berusaha mengajak dan mempengaruhi rekan di dalam tim nya untuk diajak kerja sama.
3. Mereka akan berusaha memanfaatkan fasilitas yang ada digunakan untuk memperlancar niat jeleknya
Faktor kerakusan dan keinginan yang ada kaitanya dengan pribadi seseorang sebagai pelaku tindak  kecurangan  disebut    sebagai  faktor  individu.    Sedangkan  faktor oprtunity dan exposure adalah faktor peluang dan terbukanya untuk melakukan sebuah tindakan fraud yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan. Terlalu banyak celah bagi oknum yang mimiliki  karakter  jelek  untuk  melakukan  tindakan  kecurangan  meskipun  suatu  organisasi  telah dibuat  dengan  sistem  yang  terbaik  dan  didukung  oleh  teknologi  yang  canggih.  Sebagai  contoh dalam  situasi  tidak  resmi  PPK  sekali-kali  mengadakan  komunikasi  dengan  mitra  penyedia barang/jasa  denga  maksud  agar  mitra  penyedia  barang/jasa  pada  saat  mengikuti  lelang  dapat berjalan  dengan  baik.  Namun  oleh  oknum  tertentu  penyedia  barag/jasa  sekaligus  dimanfaatkan sebagai  momen  loby  bagaimana  caranya  agar  dimenangkan  dalam  lelang.    Beberapa  modus penyedia barang/jasa yang dilakukan dalam rangka memenangkan pengadaan barang/jasa  antara lain dengan:
1. Prsonal  approach terhadap  PPK  agar  mendapatkan  informasi-informasi  penting  yang  pada ujungnya  agar  dimenenangkan  lelangnya,  minimal  perusahaannya  mendapatkan  perhatian lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemberian cinderamata, olahraga bersama, dan sebagainya.
2. Pengurangan  spesifikasi  barang/jasa  dari ketentuan  yang telah  ditetapkan  dalam  SPK  (Surat Perintah Kerja) atau PO (Purchase Order/Surat Pesanan). Suplier mengirimkan barang pesanan tidak  sesuai  dengan  PO  tapi  diterima  oleh  bagian  penerimaan  barang  dan  bagian  gudang. Bentuk kecurangan seperti  ini dapat terjadi karena penyedia barang telah bekerjasama dengan bagian  penerimaan  barang  dan  bagian  gudang  sehingga  meskipun  barang  yang  dikirim  oleh suplier  berbeda  dari  yang  tertera  dalam  PO  tetap  diloloskan  dengan  alasan  berbeda  sedikit sedikit tidak masalah asal ada unsur efisiensi.
3. Pemberian penawaran dengan harga yang terendah dan waktu penyelesaian pekerjaan paling cepat atau waktu pengiriman barang paling awal jika dibandingkan dengan penyedia barang kompetitor dengan maksud penawaran pasti dimenangkan dalam lelang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran Aktif Pelaksana dalam Mencegah Tindakan Froud
Preventive is better than cure, Pencegahan lebih baik dari pada pengobatan adalah istilah yang paling tepat digunakan untuk menganalogkan antara froud dengan sebuah penyakit. Panitia pelaksana kegiatan pengadaan bekerja dibentuk dalam sebuah sistem dimana individu yang satu bekerja  sama  dan  saling  berkaitan  dengan  individu  yang  lainya.  Disamping  bekerja  sama  juga saling mengingatkan dan saling mengawasi antara individu namun tidak saling mencari kesalahan sehingga panitia tersebut terbentuk tim yang solid akhirnya kekeliruan atau tindakan yang dapat menimbulkan froud dapat diminimalisisr, beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah:
1. Kegiatan pengawasan melekat Pengawasan  antara  individu  merupakan  salah  satu  pengendalian  yang  efektif.  Hal  ini disebabkan setiap individu berusaha untuk tidak melakukan tindakan kekeliruan dan didukung oleh antara individu saling mengingatkan dan saling mengawasi dan bersinergi dalam sebuah tim.
2. Pemberian remunerasi atau tunjangan tambahan. Bermaksud  agar  palaksana  kegiatan  pengadaan  barang/jasa  bekerja  lebih  sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya karena telah mendapatkan penghasilan lebih jika dibandingkan dengan  pegawai   lainya   yang tidak  ditunjuk  sebagai  pelaksana  kegiatan  pengadaan  barang/ jasa.
3. Pemberian  entertain/hiburan
Strategi  ini  dilakukan  dengan  maksud  agar  pelaksana  kegiatan  pengadaan  barang/jasa  tidak mengalami  kejenuhan,  mereka  dalam  bekerja  akan  selalu  lebih  fresh.  Entertain/Hiburan pelaksana kegiatan pengadaan telah memiliki jadwal dan waktu entertain sendiri maka pihak suplier sudah tidak ada kesempatan mengajak untuk acara entertain.
4. Berolah raga bersama
Olah  raga  disampng  untuk  kebugaran,  badan  akan  menjadi  lebih  sehat  fikiran  juga  akan menjadi  lebih  jernih  dan  bersih  dampaknya  akan  menimbulkan  motivasi  kerja  lebih bersemangat. Dalam olah raga yang sportif selalu ada unsur  kompetisi yang sehat begitu juga dalam bekerja pasti ada kompitisi dan persaingan.  Lingkungan kerja yang kondusif pasti ada persaingan atara individu yang satu dengan individu yang lainya. Keadaan seperti ini memang perlu  diciptakan  agar  mereka  berpacu  berkompetisi  untuk  menjadi  yang  terbaik. Mind  set pelaksana kegiatan pengadaan barag/jasa harus dibentuk menjadi pribadi dalam suatu tim yang memiliki  jiwa  berkompetisi  yang  sehat.  Sehingga  segala  pekerjaan  dan  perbuatan  yang dilakukan selalu berusaha menjadi yang terbaik.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## Pencegahan fraud melalui Pemberlakuan Pengendalian Internal yang Efektif
Pengendalian internal Pemerintah Daerah (PEMDA)  tingkat II  mengacu pada  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah (SPIP) bahwa PEMDA tingkat II diwajibkan untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahanya. Pengendalian internal terdiri dari 5 faktor, yaitu: pengendalian lingkungan, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Pengendalian  internal  juga  diimplementasikan  pada  proses  pengadaan  barang/jasa  agar  dalam pelaksanaanya  berjalan  dengan  baik  dan  lancar  serta  dapat  mencegah  terjadinya  tindakan kecurangan.   Faktor pengendalian internal yang  dilakukan adalah :
a. Pengendalian Lingkungan .
Pada  proses  pengadaan  barang/jasa  yang  sangat  sarat  dengan  celah  dan  modus  untuk melakukan tindakan kecurangan sudah seharusnya pimpinan pelaksana pengadaan barag/jasa atau pejabat  pembuat  komitmen  memiliki  kondite  yang  baik  dan  kredibilitas  yang  tinggi.  Pimpinan harus dapat membina dan mengarahkan terhadap bawahannya, mendelegasikan tugas dengan baik, memiliki karakter baik tidak pernah bermasalah dengan hukum dan yang lebih penting memiliki integritas yang tinggi tidak pernah melakukan tindakan froud.
Indikator atau barometer kualitas pimpinan panitia pengadaan barang/jasa yang memiliki karakter  baik adalah sebagai berikut :
1. Memiliki akhlak yang baik, patuh dan taat beribadah.
2. Memiliki life style sederhana tidak bergaya hidup mewah.
3. Tendensi dan suka bergaul dengan orang yang tekun dan taat beribadah.
4. Bertempat tinggal di lingkungan yang kondusif dan religius
5. Keturunan dari keluarga yang baik.
6. Memiliki sifat dan kemauan untuk belajar, bekerja keras dan optimis.
b. Penilaian Risiko ,
Risiko adalah  potensi kerugian (penurunan nilai aset) karena kejadian yang tak dikehendaki (T.  Sunaryo,  Manajemen  Rsiko  Finansial  2009) . Dalam  proses  pengadaan  barang/jasa  di Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan untuk meminimalisir risiko yang akan mungkin terjadi harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

## 1. Penghasilan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
Undang-undang  Pajak  Penghasilan  (UU  PPh)  dalam  Pasal  4  ayat  1  menjelaskan  arti penghasilan yaitu: Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dalam Pasal 4 ayat 1 menjelaskan arti penghasilan adalah Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib  pajak  (WP)  baik  yang  berasal  dari  dalam  negeri  maupun  dari  luar  negeri,  yang  dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun…”
2. Pengendalian Resiko Internal terhadap  Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan
a. Melakukan koordinasi dengan tiap-tiap bagian akan kebutuhan barang/jasa yang diperlukan sebelum  melakukan  penawaran  barang/jasa  yang  dibutuhkan  sesuai  dengan  manfaat  dan menghindari kemubaziran.
b. Menetapkan spesifikasi barang/jasa sesuai dengan kebutuhan bagian yang membutuhkan (user) .
c. Melakukan  kordinasi  dengan  bagian  keuangan  untuk  mengetahui  kemampuan  keuangan yang tersedia atau dengan melihat RAPBD yang telah ditetapkan agar dalam pembayaran terhadap  penyedia  barang  tidak  mengalami  kesulitan.  Jika  kondisi  keuangan  terbatas
sedangkan  ada  beberapa  barang/jasa  yang  harus  diadakan  segera    maka  dibuat  sekala prioritas, didahulukan  barang/jasa yang lebih urgen dan lebih penting akan  digunakan.
d. Membuat Sistem Operasional dan Prosedur (SOP) khusus pada saat suplier mengerjakan pekerjaan  jasa  atau  mengiriman  barang.  Tujuanya  agar  tidak  terjadi  salah  spesifikasi terhadap pekerjaan jasa yang telah ditetapkan atau barang yang dikirim.
3. Pengendalian Resiko External terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan
Panitia  pengadaan  barang/jasa  harus  menentukan  qualifikasi  kualitas  penyedia barang/jasa  sebagai berikut :
a. Lembaga,(dalam hal ini PT, CV) dan personil memiliki  persyaratan administrasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
b. Lembaga  dan  personilnya  tidak  pernah    masuk  dalam  daftar  hitam  ( black  list )  dalam mengerjakan suatu pekerjaan jasa atau pengadaan barang.
c. Memiliki tenaga ahli yang kompeten jika dibutuhkan dalam persyaratan suatu pekerjaan.
d. Memiliki pengalaman terhadap pengadaan barang atau suatu pekerjaan jasa.
e. Memiliki sumber keuangan yang cukup.
f. Taat membayar pajak
g. Memiliki  sarana  dan  prasarana  yang  cukup  dalam  mengerjakan  sautu  pekerjaan  atau pengadaan barang.

## Kegiatan Pengendalian.
Sistem dan prosedur sangat besar manfaatnya dalam proses pengadaan barang/jasa, standar operasional  dan  prosedur  (SOP)  yang  baik  dan  transparan  akan  sangat  membantu  untuk meminimalisir terjadinya tindak kecurangan. Apabila suatu ketika terjadi pelanggaran akan mudah untuk investigasinya.  Kriteria sistem dan prosedur yang baik adalah:
1. Adanya alur urutan aktivitas yang jelas, detail dan terperinci.
Proses pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan yang sangat komplek dan rentan terhadap terjadinya tindakan kecurangan, oleh karena itu perlu ada alur  urutan aktivitas yang jelas, detail dan terperinci.
a. Alur Eksternal
Sebelum  proses  pengadaan  barang/jasa  dilakukan    tahapan  sebelumnya  yang  harus dilakukan adalah membuka penerimaan mitra penyedia barang/jasa. Langkah selanjutnya adalah  menyeleksi penyedia barang/jasa  yang memenuhi kualifikasi untuk dijadikan mitra dalam proses pengadaan barang/jasa. Kemudian mitra yang lolos seleksi diundang secara bersamaan  untuk  diberikan  penjelasan  teknis  secara  umum  mengenai  proses  pengadaan barang/jasa dengan harapan dalam pelaksanaanya berjalan dengan baik dan lancar. Selain penjelasan  teknis    disampaikan  juga  aturan  main  secara  umum  dalam  proses  pengadaan barang/jasa.
b. Alur Internal
1) User mengajukan  permohonan  pengadaan  barang/jasa  kepada  bagian  pengadaan barang/jasa, kemudian bagian pengadaan barang/jasa menyeleksi dan cros cek ke user untuk  mengetahui  apakah    barang/jasa  tersebut  benar-benar  dibutuhkan.  Hal  ini dilakukan  untuk  menghindari  terjadinya  pengadaan  barang/jasa  yang  sia-sia  karena barang/jasa tersebut kurang diperlukan.
2) Jika  barang/jasa  tersebut  benar-benar  dibutuhkan  kemudian  bagian  pengadaan barang/jasa konfirmasi dengan bagian keuangan untuk mengetahui apakah ada dana yang cukup membiayai pengadaan barang/jasa tersebut. Apabila di bagian keuangan ada  dana    dan    menyetujui  untuk  pengadaan  barang/jasa tersebut  kemudian    bagian
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
pengadaan barang/jasa memproses lebih lanjut permohonan user untuk diproses lebih lanjut.
3) Bagian pengadaan barang/jasa memberikan informasi perihal kebutuhan barang/jasa yang    dibutuhkan  kepada  semua  mitra  penyedia  barang/jasa  atau  suplier  untuk memberikan penawaran. Isi informasi dari bagian pengadaan barang/jasa tersebut
4) Bagian pengadaan barang/jasa memberikan penjelasan teknis pengadaan barang/jasa (unwijzing) perihal  barang/jasa  yang    akan  dilelang.  Maksud  diselenggarakanya unwijzing adalah agar peserta lelang lebih memahami tata cara da aturan main dalam pelaksanaan lelang.
5) Bagian pengadaan barang/jasa memproses pengadaan terhadap barang/jasa yang telah dibahas  di  dalam anwijzing, kemudian  membuka  lelang  secara  terbuka  dihadapan peserta lelang di hari, tanggal dan waktu yang telah ditetapkan pada waktu unwijzing. Kemudian dari hasil pembukaan lelang tersebut diputuskan pemenang lelang secara seportif dan rasional.
6) Pemenang lelang melaksanakan pengiriman barang atau pekerjaan jasa sesuai dengan hasil keputusan lelang.
7) Jika pengadaan itu berupa barang maka  bagian penerimaan barag dan bagian gudang melakukan pengecekan terhadap barang yang dikirim oleh suplier agar sesuai dengan surat pesanan, apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan surat pesanan harus ditolak.  Kalau  pengadaan  tersebut    berupa  pekerjaan  jasa  maka  bagian  bagian pengadaan harus memonitor selama proses pekerjaan jasa tersebut berjalan agar sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan termasuk waktu penyelesaian pekerjaan.
8) Khusus  pengadaan  berupa  barang  apabila  barang  telah  diterima  dengan  baik  oleh bagian gudang kemudian suplier menyerahkan bukti tanda terima barang disertai PO diserahkan  kepada  bagian  keuangan  untuk  menagih  pembayaran.  Kemudian  bagian keuangan melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening bank suplier dan tidak boleh melakukan pembayaran secara tunai.
9) Apabila pengadaan berupa pekerjaan jasa pembayaran dilakukan sesuai dengan termin yang telah disepakati bersama antara panitia lelang dengan penyedia pekerjaan jasa. Hal penting yang perlu diperhatikan meskipun pekerjaan jasa sudah selesai dikerjakan denga baik pembayaran tidak boleh langsung dilunasi, harus ada dana yang ditahan minimal 10% dari budget proyek dalam tempo minimal 100 hari. Jika selama tempo minimal  100  hari  tidak  ada  masalah  atau  tidak  ada  komplain  dari  pekerjaan  jasa tersebut maka dana 10% tersebut dapat cairkan.
2. Antara bagian yang satu dengan bagian yang lainya saling berkaitan.
Bagian  yang  satu  dengan  bagian  yang  lainya  harus  bekerja  sama  dengan  baik  dan berjalan sesua dengan alur dan SOP yang telah ditetapkan. Apabila ada salah satu bagian yang melanggar maka proses pengadaan barang/jasa tersebut akan terganggu dan dimungkinkan ada tindakan kecurangan. Sebagai contoh bagian penerimaan barang dan bagian gudang menerima barang yang dikirim oleh suplier tidak sesuai dengan sepesifikasi yang tertera di dalam PO dan kejadian ini berjalan mulus sampai ke bagian keuangan dan bagian keuangan telah melakukan pembayaran, maka kejadian ini ini akan berakibat fatal. User pasti akan komplain disebabkan barang yang dipesan tidak dapat digunakan.
3. Ada monitoring dan pengendalian pada setiap aktivitas.
Perlu  adanya  sistem  informasi  antara  bagian  yang  satu  dengan  bagian  yang  lainya. Manfaat dari sistem informasi ini sebagai fungsi control agar tidak terjadi kesalahan terhadap
barang  yang  diterima  oleh  bagian  penerima  barang  atau  bagian  gudang.  Untuk  kongkritnya setiap bagian mulai dari bagian pemesanan barang, penerimaan barang, bagian gudang, bagian keuangan dan user harus terkoneksi dengan   seluruh bagaian yang terkait  terhadap sepesifikasi barang  yang  dibutuhkan.  Sistem  ini  dapat  dimonitor  kapan  saja  dan  dapat  juga  mengetahui posisi proses pengadaan barang/jasa tersebut telah sampai di posisi mana atau di bagian apa.
4. Ada alat ukur yang jelas untuk memudahkan dalam evaluasi dan pengawasan. Budget dan Sistem Operasional dan Prosedur (SOP) belum cukup untuk memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pengawasan namun perlu adanya timing yang jelas pada proses di setiap tahapan dan setiap bagian.
5. Proses pengadaan pekerjaan jasa .
Tahapan poses pengadaan pekerjaan kosntruksi sebagai contoh pembangunan gedung BAPEDA  dari  informasi  pengadaan  pekerjaan  konstruksi  pembangunan  gedung  BAPEDA kepada  mitra  penyedia  pengadaan  barang/jasa  sampai  dengan  proses  lelang  dan  diputuskan pemenangnya diberi waktu 2 (dua) bulan. Jika dalam pelaksanaanya melebihi dari batas waktu tersebut (2 bulan) panitia harus dapat memberikan  alasan  yang rasional dan bukti pendukung yang kongkrit dan akurat. Apabila panitia tidak dapat memberikan alasan yang rasional dan bukti  pendukung  yang  kongkrit  dan  akurat    dimungkinkan  ada  tindakan  kecurangan  baik dilakukan  oleh  panitia  maupun  penyedia  pekerjaan  jasa.    PPK  harus  segera  ambil  langka- langkah  preventif  dan  korektif    agar  kejadian  serupa  tidak  terulang  pada  proses  pengadaan barang/jasa yang lain.
6. Proses Pengadaan Barang
Tahapan  proses  pengadaan  barang  yang  dimulai  dari  pantia  lelang  memberikan informasi  kepada  penyedia  barang  sampai  dengan  diumumkanya  pemenang  lelang  harus ditentukan  jadwal  waktu  berapa  hari  untuk  memproses  tahapan  proses  lelang  tersebut. Kemudian pemenang lelang  harus   diberi jadwal waktu dan batas terakhir pengiriman barang dan jika terlambat mengirim  mendapat pinalti, sanksi administrasi sampai masuk daftar black list .
Bagian gudang  harus melakukan cek kembali terhadap barang yang dikirim oleh suplier dengan  sepesifikasi  yang  tertera  di  PO  meskipun    telah  dicek  sebelumnya  oleh  bagian penerimaan barang. Hal ini dilakukan untuk antisipasi  jika terjadi ada barang yang tidak cocok dengan PO diterima oleh bagian penerimaan barang karena adanya kolusi dengan suplier maka barang  tersebut    akan  ditolak  oleh  sistem  informasi  maupun  personil  bagian  gudang.  Jika barang yang dikirim ke gudang  sesuai dengan PO maka barang tersebut akan diterima oleh personil yang bertugas di bagian gudang dan sistem informasi akan memberikan otorisasi ke tahap  berikutnya  yaitu  penyimpanan  di  gudang.  Setelah  barang  diterima  kemudian  suplier segera    menyerahkan  dokumen  ke  bagian  keuangan  untuk  melakukan  penagihan.  Dokumen tersebut terdiri dari  PO asli bermaterai yang telah ditanda tangani dan  bukti penerimaan barang digudang. Jika barang yang dikirim ke gudang tidak sesuai dengan PO namun tetap diterima oleh bagian gudang karena ada kolusi dengan suplier dan bagian penerimaan barang maka user akan komplain dan bagian keuangan tidak akan melakukan pembayaran karena data pendukung dari  sistem informasi  tidak ada. User dapat  segera  melakukan  komplain  karena terkoneksi dengan jaringan on line dengan bagian gudang sehingga pelanggaran tersebut segera terdeteksi. Bagian keuangan melakukan pembayaran sesuai dengan nomor urut invoice masuk dan jadwal  yang  telah  ditentukan,  misalnya  pembayaran  dilakukan  25  hari  kerja  sesuai  dengan tanggal  invoice  masuk.    Setiap    invoice  masuk  akan  mendapat  nomor  urut  dan  tanggal penerimaan invoice,  ini dilakukan untuk memudahkan kontrol pembayaran secara tertib, urut
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
dan tepat waktu sehingga tidak ada komplain pembayaran dari pihak mitra.

## 7. Diimbangi sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.
Untuk  pengadaan  barang/jasa  tertentu  terkadang  memerlukan  tenaga  ahli  khusus. Sebagai contoh pengadaan jaringan listrik harus mencantumkan tenaga ahli listrik yaitu sarjana elektro yang telah memiliki sertifikat keahlian di bidang kelistrikan sebagai penanggung jawab pengadaan  jaringan  listrik  tersebut.    Syarat  tenaga  ahli  tersebut  mutlak  harus  dipenuhi  oleh suplier sebagai peserta untuk mengikuti lelang. Jika syarat tenaga ahli tersebut tidak ada tidak diperbolehkan  untuk  mengikuti  lelang.  Contoh  lain  lagi  misalnya  pengadaan  pekerjaan  jasa konstruksi suplier harus mencantumkan seorang ahli sarjana teknik sipil yang telah bersertifikat sebagai penanggung jawab terhadap pekerjaan jasa konstruksi tersebut. Jika tenaga ahli tersebut tidak ada maka dilarang mengikuti sebagai sebagai peserta lelang.
8. Tidak  tergantung  kepada  personil,  jika  suatu  saat  ada  personil  yang  bertugas berhalangan aktivitas tetap berjalan normal .
Setiap kegiatan harus selalu ada pengawasan atau pengendalian sebagai fungsi control atas benar tidaknya suatu pekerjaan itu dilakukan dan target tercapai tidaknya suatu pekerjaan. Sebuah  institusi  yang    berkembang  dan  memiliki  keinginan  untuk  maju  pasti  akan  selalu melakukan  pengendalian  dalam  setiap  aktivitasnya.  Apabila  aktivitas  dan  operasional  suatu unstitusi  besar  atau  kecil,  swasta  atau  pemerintah  pengendalianya  lemah  apalagi  tidak  ada pengendalian sudah dipastikan bahwa tindakan kecurangan (fraud) pasti akan banyak terjadi. Proses pengadaan barang/jasa sangat rawan dimungkinkanya dilakukan tindakan kecurangan, sudah seharusnya dan selayaknya pengawasan itu selalu dilakukan.

## 9. Etika Pengadaan Barang/Jasa
Respon dari ketua PPK menegaskan bahwa kode etik sangat penting sekali dalam segala kegiatan termasuk proses pengadaan barang/jasa yang sangat rawan terjadinya fraud. Kode etik yang harus ditaati oleh panitia dan penyedia pengadaan barang/jasa adalah:
a. Panitia dan penyedia pengadaan barang/jasa bersedia untuk tidak berbuat curang.
b. Panita dan penyedia pengadaan barang/jasa bersedia bekerja sama dalam hal yang positif untuk  kelancaran  proses  pengadaan  barang/jasa,  bukan  bekerja  sama  untuk  melakukan kecurangan.
c. Menerima  dan  menghormati  segala  hasil  keputusan  yang  telah  dibuat  bersama  antara panitia dan penyedia pengadaan barang/jasa.
d. Apabila  melanggar  kode  etik  keduanya  antara  panitia  dan  penyedia  barang/jasa  bersedia menerima  sanksi.
e. Sanksi untuk panitia jika melanggar kode etik adalah :
● Dimutasi ke posisi lain yang kurang strategis.
● Diturunkan jabatanya dari posisi sekarang.
● Dikeluarkan atau dipecat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
● Diajukan ke ranah hukum dan siap menerima keputusan dari pengadilan.
f. Sanksi bagi penyedia pengadaan barang /jasa adalah :
● Pemutusan  hubungan  kerja  sama  atau  kemitraan  dengan  Pemerintah  Daerah  untuk segala jenis pengadaan barang/jasa.
● Mengganti kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah.
● Dimasukan dalam daftar hitam (black list) penyedia barang/jasa yang memiliki reputasi jelek.
● Diajukan ke ranah hukum dan siap menerima keputusan dari pengadilan.

## 10. Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa
Lingkungan yang dimaksud di sini adalah lingkungan kerja di mana proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan. Menurut Nitisemito (1992) lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada disekitar  para  pekerja  dan  dapat  mempengaruhi  dirinya  dalam  menjalankan  tugas  yang dibebankannya  (dalam  Khoiriyah,  2009).  Kriteria  lingkungan  pengadaan  barang/jasa  yang kondusif adalah sebagai berikut :
a. Ketua dan anggota panitia harus memiliki kredibilitas dan reputasi yang baik.
b. Ketua panitia harus dapat memimpin anggotanya dan mengatur peserta lelang dalam proses pengadaan barang/jasa.
c. Panitia  merupakan  satu  tim  yang  harus  dapat  bekerjasama  dengan  baik  antar  sesama anggota  juga kepada ketua panitia.
d. Ketua  panitia  dan  anggotanya  ada job  description yang  jelas  sehingga  tidak  terjadi overlaping dalam melakukan tugasnya masing-masing.
e. Ketua  panitia  harus  dapat  menjelaskan  dan  mendelegasikan    job  masing-masing anggotanya.
f. Ketua  panitia  dan anggotanya  tidak melakukan  kerja  sama  dengan  penyedia  barang/jasa untuk memenangkan salah satu peserta lelang.
g. Ada SOP (sistem Operasional dan Prosedur) proses pengadaan barang/jasa yang jelas dan transparan.
h. Sebelum  lelang  dilakukan  panitia  minimal  satu  minggu  sebelumnya  mengadakan penjelasan ( unwijzing ) teknik dan aturan main  lelang dengan jelas bersama seluruh peserta lelang.
i. Panitia dan peserta lelang mematuhi segala peraturan yang telah disepakati bersama. ii. Informasi dan Komunikasi
Respon  dari  ketua  PPK  tersebut  menunjukan  bahwa  pelaksana  kegiatan  pengadaan barag/jasa  telah  berusaha  maksimal  untuk  memberikan  informasi  dan  komunikasi  terhadap penyedia  barang/jasa  namun  pihak  suplier  masih  sering  kurag  memperhatikan  sehingga  sering terjadi  tindakan  kecuragan.  Kaitanya  dengan  proses  pengadaan  barang/jasa  dan  pengaruhnya terhadap fraud informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan dan memiliki peranan sangat penting. Untuk mencegah terjadinya froud dalam proses pengadaan barang/jasa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan  adalah:
1. Panitia lelang harus memberikan Informasi setiap pengadaan barang/jasa  disampaikan secara transparan  kepada  penyedia  barang/jasa  sehingga  memberi  peluang  kepada  siapa  saja  yang memiliki qualifikasi dapat ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa. Informasi tersebut dapat melalui media masa, e-mail, surat atau faximile yang ditujukan kepada mitra penyedia barang/jasa.
2. Aturan main (rule of the game) dari proses pengadaan barang/jasa  dikomunikasikan kepada penyedia  barang/jasa  sehingga  tidak  ada kecurigaan  dari  mitra  penyedia  barang/jasa  kepada panitia lelang.
3. Standar  Operasional  dan  Prosedur  (SOP)  proses  pengadaan  barang/jasa  diinformasikan  dan dikomunikasikan  serta  difahami  dan  dimengerti  bersama  oleh  panitia  maupun  penyedia pengadaan barang/jasa.
iii. Pemantauan
Pemantauan dilakukan secara periodik dan berkala sehingga  apabila terjadi kekeliruan dari rencana yang telah ditetapkan dapat diketahui secara dini dan dapat segera ditemukan penyebab dan  solusinya.  Bagaimana  pemantauan  yang  efektif  dan  efisien  agar  dalam  proses  pengadaan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
barang/jasa berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga tidak terjadi fraud ? Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, diantaranya:
1. Memantau karakteristik kunci operasi dan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya fraud.
2. Menelusuri kinerja (progress report) untuk mencapai tujuan dan sasaran.
3. Melalui audit internal secara periodik mengevaluasi penataan terhadap hukum dan peraturan yang telah ditetapkan.

## KESIMPULAN
Bagian sarana dan prasarana Kabupaten Pekalongan merupakan lembaga yang menangani segala  kebutuhan  sarana  fisik,  bangunan  atau  jasa    yang  diperlukan  oleh  Pemerintah  Daerah (PEMDA)  Kabupaten  Pekalongan.  Lembaga  ini  sangat  rentan  sekali  untuk melakukan  tindakan kecurangan baik terhadap internal PEMDA sendiri maupun dengan pihak eksternal terutama dalam proses  pengadaan  barang/jasa.  Hal  ini  disebabkan  sering  berinteraksi  dengan  pihak  internal PEMDA  sendiri  kaitaya  dengan  kebutuhan  sarana  dan  prasarana  dan  lebih  rentan  lagi  sering berinteraksi  dengan  pihak  mitra  penyedia  barang/jasa  karena mereka  berharap  dapat  mensuplay segala  keperluan  yang  dibutuhkan  PEMDA  Kabupaten  Pekalongan.  Dari  hasil  analisa  data, penelitian ini dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Dari  hasil  pengalaman  informan,  tindakan  kecurangan  (fraud)  adalah  suatu  perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang teroganisir dengan memanfaatkan celah atau kelemahan  suatu sistem atau hukum itu sendiri dari suatu entitas untuk mendapatkan keuntungan sendiri dengan merugikan pihak lain. Pelaku sebenarnya tahu  dan  sadar  bahwa  apa  yang  dilakukan  itu  adalah  salah  dan  melanggar  hukum,  tapi tindakan ini dianggapnya biasa dan lazim dilakukan karena biasa terjadi masyarakat.  Lebih aneh  lagi  jika  tindakan  itu  tidak  dilakukan  dianggapnya  pelaku  itu  munafik,  karena  ada kesempatan   kenapa  tidak mau memanfaatkan.  Mereka  tidak  berfikir atau  mungkin  lupa risiko  dari  rendahnya  integritas  dan  jeratan  hukum  atas    perbuatan  yang  dilakukannya. Kaitanya dengan modus mereka sangat paham hal ini dibuktikan dengan metode dan celah untuk melakukan tindakan fraud.  Pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa tidak mau ikut terlibat  hanya  waspada  jika  ada  oknum  yang  berbuat  melakukan  tindakan  kecurangan dalam proses pengadaan barag/jasa karena sudah ada petugas sendiri yang menanganinya.
2. Kesimpulan  berikutnya  adalah  adanya  upaya  peran  aktif  pelaksana  kegiatan  pengadaan barang/jasa  salah  satunya  berupa  pelatihan  tentang  proses  pengadaan  barang/jasa  sesuai dengan  kompetensinya.  Upaya  pencegahan  tindakan  fraud  berikutnya  adalah  adanya remunerasi,  fasilitas  entertain  dan  olah  raga  yang  berikan  kepada  pelaksana  kegiatan pengadaan  barang/jasa  merupakan  cara  yang  efektif  untuk  meningkatkan  integritas  dan kinerja  serta  lebih fokus  dalam  bekerja  . Metode  ini memiliki  tujuan  untuk menghindari interaksi  antara  pelaksana  dan  penyedia  barang/jasa  lebih  dekat  dan  lebih  akrab  yang berdampak  akan  mempengaruhi  dalam  mengambil  keputusan  pada  saat  proses  lelang. Disamping itu periode panitia pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa hanya berlaku 1 (satu) tahun merupakan cara tepat untuk mencegah terjadinya tindakan fraud karena pihak penyedia  barang/jasa tidak  diberi  kesempatan  untuk  menjalin  hubungan  emosional  lebih dekat kedua belah pihak akan bekerja lebih profesional.
3. Kesimpulan yang ke 3 (tiga) adalah jika pengendalian internal dilakukan secara efektif akan meminimalisir  terjadinya tindakan fraud, sebaliknya apabila internal control lemah maka hampir dipastikan tindakan kecurangan lebih dimungkinkan terjadi. Internal control dapat dijadikan  sebagai  alat  ukur  atau  barometer  suatu  institusi  dimungkinkan  sering  terjadi
tindakan kecurangan atau tidak dapat dilihat dari efektif dan tidaknya internal control dalam institusi tersebut

## DAFTAR REFERENSI
Amrizal,  (2004).Pencegahan  dan  Pendeteksian  Kecurangan  oleh  Internal  auditor,  Jakarta: Direktorat Ivestigasi BUMN dan BUMD Deputi Bidang Investigasi.
CJ Sirait. Mularia. 2006.” Pengaruh Sistem Pengendalian Internal.” Jurnal Auditor, volume 2 No 3. Mei 2009.
Coram.Paul,  Ferguson.Colin,  Moroney.Robyn,  2008.    “Internal  audit,  alternative  internal  audit structures and the level of misappropriation of assets fraud.” Accounting and Finance 48 (2008) 543–559
Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  Teadway  Commission  (COSO).  1992.  Ademdum 1994.Internal  Control Integrated  Framework.  New  York:  AICPA Publication.
Cristy Holtfreter. 2004. “Fraud in US Organisations: An Examination of Control Mechanisms.”
Journal of Financial Crime; Aug 2004; 12, 1;ABIINFORM Global
Fajarina. Wirda, Darwanis, dan Abu Bakar.  Usman. 2012. Pengaruh Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi Dan Komunikasi, Serta Pemantauan Terhadap  Pencegahan  Fraud  Pengadaan  Barang/Jasa  Pada  SKPD  Di  Pemerintah  Aceh. Jurnal Akutansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala ISSN 2302-0164 pp. 1- 20.
Ghozali,  Imam.  2005.  Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS.  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hermiyetti.  2010.    Pengaruh    Penerapan  Pengendalian    Internal    Terhadap    Pencegahan    Fraud Pengadaan  Barang. Jurnal Akuntansi & Auditing  Indonesia, Vol 14, No 2: 1-12. Holtfreter,    Kristy.  2004.  Fraud  in  US  Organisations:  An  Examination  of  Control  Mechanisms.
Journal of Financial Crime vol 12, no 1, ABI/INFORM Global pg. 88.
Jensen and Meckling. 1976 Journal of Economics. V.3, No.4, ,p.305-360 Mulyadi.    2002.  Auditing.    Buku    Dua,    Edisi    Ke  Enam.  Jakarta  :  Salemba  Empat.  peraturan
Pemerintah.    2008.    Sistem  Pengendalian    Intern    Pemerintah.  Peraturan    Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008.
Ruslan.  2009.  Internal  Control  Berbasis  COSO.  Diunduh  dari  www.mediareformasi.com,  13 February 2012.
Saleh,    R,  2001.  Ketepatan  Waktu  Pelaporan  Keuangan  Perusahaan  Manufactur  di  BEJ  .  2001.
Tesis  Program  Pasca  Sarjana  Magister  Sains  Akuntansi  UNDIP  Semarang  (tidak dipublikasikan).
Saleh, R, 2004. Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta.  Simposium Nasional Akuntansi VII. Pp.897-910.
T. Sunaryo, 2009. Manajemen Resiko Finansial
Tuanakotta, T.M. (2007). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI).