PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL (Studi pada Pemerintah Kabupaten/
Kota di Provinsi Jambi Tahun 2009 – 2014)
Andi Kholidi 1) , H. Zamzami dan Asep Machpudin 2)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi
2) Dosen Pembimbing

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  know  and  analyze  whether  the  local  own  Revenue,  the  General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Sharing Fund have affect of simultant and partial the allocation of Capital Expenditure in the District / City in the province of Jambi.
The analytical method used in this research is quantitative method, by using multiple regression testing, to test classic assumptions first before getting the best research model. Variables used in this research is the Local own  revenue,  the  General  Allocation  Fund,  Special  Allocation  Fund, and  Sharing  Fund made  as  independent variables.  While  Capital  Expenditure  as  a  dependent  variable  in  this  study.  The  sample  in  this  study  are  11 districts / city in the province of Jambi, the Year of the observations from 2009 to 2014.
The results of this study prove that simultaneously all independent variables namely  Local own Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and  Sharing Fund significant effect on Capital Expenditure at  Regency  /  City  in  the  province  of  Jambi.  This  can  be  explained  by  the  results  demonstrated  statistically significant  F  test  with  a  score  of  0.000  was  below  the  level  of  5%  and  adjusted  R2  value  of  62.5%  Capital Expenditures variables can be explained by the independent variable that exists is Local own Revenue, General Allocation  Fund,  Funds  Special  allocation,  and  Sharing  Fund  effect  on  Capital  Expenditure,  while  the remaining 37.5% is influenced by other variables that are beyond the study models.
While partially Variable Local own Revenue, and the Special Allocation Fund does not significantly affect Capital  Expenditure,  while  the  variable  General  Allocation  Fund,  and  Sharing  Fund  significant  effect  on Capital Expenditure, meaning that any increase in General Alocation Fund and Sharing Fund will give rise On allocation of Capital Expenditures, and vice versa.
Keywords  : Local  own  Revenue,  General  Allocation  Fund  ,  Special  Allocation  Fund  ,  Sharing  Fund,  and Capital Expenditure.

## ABSTRAK
Tujuan  Penelitian  ini  dilakukan  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  apakah  Pendapatan  Asli Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  dan  Dana  Bagi  Hasil  berpengaruh  secara  simultan  dan parsial terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kuantitatif,  dengan  pengujian menggunakan  regresi  berganda,  dengan  melakukan  uji  asumsi  klasik  terlebih  dahulu  sebelum  mendapatkan model  penelitian  yang  terbaik.  Variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Pendapatan  Asli  Daerah, Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  dan  Dana  Bagi  Hasil  yang  di  jadikan  sebagai  variabel  bebas, Sedangkan Belanja Modal sebagai variabel terikat dalam penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini adalah 11 kabupaten/kota  yang  ada  di  Provinsi  Jambi,  dengan  Tahun  Observasi  dari  tahun  2009  sampai  dengan  tahun 2014.
Hasil  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  secara  simultan  seluruh  variabel  bebas  yaitu  Pendapatan  Asli Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus  dan  Dana  Bagi  Hasil  berpengaruh  signifikan  terhadap Belanja  Modal  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi.  Hal  ini  dapat  ditunjukkan  dengan  hasil  statistik  Uji  F dengan  nilai  signifikan  sebesar  0,000  berada  di  bawah  level  5%  dan  nilai adjusted  R2 sebesar  62,5%  variabel Belanja  Modal  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  bebas  yang  ada  yaitu  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  dan  Dana  Bagi  Hasil  berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal,  sedangkan  sisanya 37,5 % dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang diluar model penelitian ini.
Sedangkan secara parsial Variabel Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara  signifikan  terhadap  Belanja  Modal,  sedangkan  variabel  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana  Bagi  Hasil berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja  Modal,  artinya  setiap  kenaikan  Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana  Bagi Hasil akan mengakibatkan kenaikan Pada Alokasi Belanja Modal, begitu pula sebaliknya.
Kata Kunci : Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  Dana  Bagi  Hasil  dan Belanja Modal.

## 1.   PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Penelitian
Era  Reformasi  membawa  banyak  perubahan dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  di Republik Indonesia tercinta ini. Salah satu dari sekian banyak  reformasi  yang  membawa  kepada  suatu perubahan  adalah  reformasi  hubungan  Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  yang  lebih  dikenal dengan  “otonomi  Daerah”.  Istilah  otonomi  daerah bukanlah  hal  yang  baru  karena  sudah  ada  seiring dengan  Undang-Undang  Dasar  1945,  dan  dikaitkan dengan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 tentang  Pemerintah  Daerah  yang  telah  direvisi beberapa  kali  menjadi  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  dan  revisi  terakhir  menjadi  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Sejak diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar  seperti  yang  tercantum  Dalam  pasal  1  Ayat  6 Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  menyatakan bahwa  Otonomi  Daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  karena memberikan  kebebasan  kepada  pemerintah  daerah untuk  membuat  rencana  keuangannya  sendiri  dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi  mendorong  pemerintah  daerah  untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola  sumber  daya  yang  ada  dan  membentuk suatu  pola  kemitraan  dengan  masyarakat  untuk menciptakan  lapangan  pekerjaan  baru  yang  akan memepengaruhi  perkembangan  kegiatan  ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004).
Fenomena  yang  terjadi  dalam  pemerintah daerah  saat  ini  adalah  dengan  adanya  peningkatan pertumbuhan  ekonomi  ternyata  tidak  selalu  diikuti dengan  peningkatan  belanja  modal.  Bila  kita  lihat Penjabaran APBD  hal  ini  dapat  dilihat  dari  kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dibandingkan dengan total anggaran belanja daerah di setiap  kabupaten-kota  di  provinsi  jambi  yaitu  rata- rata kurang dari 30 % dan sisanya sebesar 70% untuk alokasi  belanja  operasi  yang  di  dalamanya  meliputi belanja  pegawai,  belanja  barang,  belanja  hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan. sedangkan anggaran belanja  yang  tertinggi  di  dalam struktur  APBD  Kabupaten/kota  di  provinsi  jambi adalah  anggaran  belanja  pegawai  yang  mencapai lebih  dari  50  %  setiap  tahunnya  dari  total  anggaran belanja daerah.
Fenomena  yang  lain  yang  tejadi  dalam  realita anggaran  di  daerah  bahwa,  sebagian  besar
Pemerintah  Daerah  masih  memiliki  ketergantungan yang amat besar terhadap Dana Transfer Pemerintah  Pusat,  khususnya  pada  kabupaten/kota di provinsi jambi. karena Setiap daerah mempunyai  kemampuan  keuangan  yang  tidak sama  antara  satu  daerah  dengan  dearah  yang  lainnya dalam  mendanai  kegiatan-kegiatannya,  hal  ini menimbulkan  ketimpangan  fiskal  antara  satu  daerah dengan  daerah  lainnya.  Oleh  karena  itu,  untuk mengatasi  ketimpangan  fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana  yang bersumber dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  untuk mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  pelaksanaan desentralisasi. Salah satunya melalui Dana Perimbangan   yang terdiri dari:  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  dana  yang  dialokasikan  dengan  tujuan pemerataan  kemampuan  keuangan  antar-daerah untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan desentralisasi (UU 23/2014).
Permasalahan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) terletak  pada  perbedaan  cara  pandang  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  tentang dana  ini.  Bagi  pemerintah  pusat,  DAU  dijadikan sebagai  insrument horizontal imbalance untuk pemerataan atau mengisi fiscal gap. Sedangkan bagi pemerintah  daerah,  DAU  dimaksudkan  untuk mendukung kecukupan pendapatan daerah. Permasalahannya  akan  timbull  ketika  pemerintah daerah  meminta  DAU  sesuai  dengan  kebutuhannya. Ditambah  dengan  pengeluaran  anggaran  khususnya APBD  belum  mencerminkan  kebutuhan  sesungguh ya dan cenderung tidak efisien.
Halim (2001) mengaskan bahwa tuntutan untuk mengubah  struktrur belanja menjadi kuat,  khususnya pada  daerah-daerah  yang  mengalami  kapasitas  fiskal rendah.  Penegasan  ini  menunjukkan  bahwa  bagi daerah-daerah yang memiliki celah fiskal yang tinggi perlu  memperkuat  struktur  anggaran  belanjanya,  ini bukan  berarti  daerah-daerah  yang  memiliki  celah fiskal  rendah  tidak  perlu  memperkuat  struktur belanja. Dengan  memperkuat  struktur belanja daerah dapat meningkatkan kepercayaan publik.
Selain  fenomena  yang  telah  di  jelaskan  di  atas, fenomena  lain  yang  dilihat  dari  beberapa  hasil penelitian  terdahulu  memperlihatkan  bahwa  terdapat ketidak  konsistenan  dalam  pengaruh  pendapatan  asli daerah,  dana  alokasi  umum,  dana  Alokasi  khusus, dan Dana Bagi hasi terhadap Alokasi Belanja Modal. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa  penelitian  yang dilakukan oleh Tuasikal (2008) melakukan pengujian DAU,  DAK,  PAD  dan  PDRB  terhadap  Belanja Modal  Pemerintah  Daerah  di  Kabupaten/kota  se Indonesia.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa DAU,  DAK,  PAD  dan  PDRB  berpengaruh  positif terhadap belanja Modal Pemerintah Daerah.
Hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pratama  (2013)  yang menunjukkan bahwa belanja Modal dipengaruhi oleh
PAD dan  DAK, sedangkan  DAU tidak berpengaruh terhadap  belanja  Modal.  Sukartono  dan  Masdjojo (2009)  melakukan  pengujian  terhadap  pengaruh PAD,  DAU,  DAK  dan  DBH  terhadap  Belanja Daerah,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  PAD, DAU,  dan  DBH  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan DAK berpengaruh  positif  namun  tidak  signifikan  terhadap Belanja Daerah.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lanjutan dari  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Masdjojo dan sukartono (2009). Perbedaan penelitian ini  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Masdjojo dan  sukartono  terletak  pada  variabel  dependen  yang diteliti  serta  waktu  dan  objek  penelitian.  Jika  pada penelitian masdjojo dan sukartono variabel dependen yang  diteliti  adalah  Belanja  Daerah,  maka  pada penelitian  ini  lebih  spesifik  lagi  dengan  meneliti belanja  Modal,  selain  itu  waktu  penelitian  dari masdjojo dan sukartono selama tiga tahun dari tahun 2006-2008, dengan lokasi penelitian di kabupaten/kota  di  jawa  tengah,  sedangkan  penelitian ini kurun waktunya selama enam tahun dimulai pada tahun 2009-2014 dengan objek penelitian kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  fenomena  yang  telah  diuraikan pada  latar  belakang,  maka  masalah  yang  hendak diteliti  dalam  penelitian  ini  dirumuskan  sebagai berikut:
1. Apakah  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi Umum,  Dana  Alokasi  Khusus  dan  Dana  Bagi Hasil  berpengaruh  terhadap  Alokasi  Belanja Modal pada Kabuapaten/kota di Provinsi Jambi?
2. Apakah  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Jambi?
3. Apakah  Dana  Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Jambi?
4. Apakah  Dana  Alokasi  Khusus  berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Jambi?
5. Apakah  Dana  Bagi  Hasil  berpengaruh  terhadap Alokasi  Belanja  Modal  pada  Kabupaten/kota  di Provinsi Jambi?

## 1.3. Tujuan Penelitian
Sesuai  dengan  rumusan  masalah  yang  telah disusun,  penelitian  ini  memiliki  tujuan  sebagai berikut:
1. Menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus  dan  Dana
Bagi  Hasil  terhadap  Alokasi  Belanja  Modal pada Kabuapaten/kota di Provinsi Jambi?
2. Menguji  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah terhadap alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Jambi?
3. Menguji  pengaruh  Dana  Dana  Alokasi  Umum terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Jambi?
4. Menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi  Belanja  Modal  pada  Kabupaten/kota  di Provinsi Jambi?
5. Menguji  pengaruh  Dana  Bagi  Hasil  terhadap Alokasi  Belanja  Modal  pada  Kabupaten/kota  di Provinsi Jambi?

## 1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  diharapakan  dapat  memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Bagi  peneliti,  Hasil  penelitian  ini  bermanfaat sebagai  pelatihan  intelektual,  mengembangkan wawasan  berfikir  yang  dilandasi  konsep  ilmiah khususnya ilmu Akuntansi sektor publik.
2. Bagi  civitas  akademik,  hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  pada pengembangan  teori,  terutama  yang  berkaitan dengan akuntansi sektor publik.
3. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya  mengoptimalkan  potensi  lokal  yang dimiliki  daerah  untuk  peningkatan  kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.
4. Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan hasil penelitian ini.
2. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1   Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran
2.1.1. Belanja Modal dalam Anggaran Daerah
Sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  13  Tahun 2006,  Belanja  Modal  merupakan  bagian  dari kelompok  belanja  Daerah,  yang  memiliki  pengertian berupa  pengeluaran  yang  dilakukan  dalam  rangka pembelian/pengadaan  atau  pembangunan  aset  tetap berwujud  yang  mempunyai  nilai  manfaat  lebih  dari dua  belas  bulan  untuk  digunakan  dalam  kegiatan pemerintahan,  seperti  dalam  bentuk  tanah,  peralatan dan  mesin,  gedung  dan  bangunan,  jalan,  irigasi  dan jaringan,  dan  aset  tetap  lainnya.  Dengan  adanya belanja  modal  tersebut  diharapkan  adanya multiplier effect ,  secara  makro  dan  mikro  bagi  perekonomian nasional, dan khususnya bagi daerah (Halim, 2013)
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang  manfaatnya  melebihi  satu  tahun  anggaran  dan akan  menambah  aset  atau  kekayaan  daerah  dan selanjutnya  akan  menambah  belanja  yang  bersifat rutin  seperti  biaya  pemeliharaan  pada  kelompok belanja administrasi dan umum.
Sedangkan  menurut  PSAP  Nomor  2,  belanja Modal Adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih  dari  satu  periode  akuntansi.  Selanjutnya  pasal 53  ayat  (2)  Permendagri  Nomor  59  tahun  2007 ditentukan  bahwa  nilai  aset  tetap  berwujud  yang dianggarkan  dalam  belanja  modal  sebesar  harga beli/bangun  aset  ditambah  seluruh  belanja  yang terkait  dengan  pengadaan/pembangunan  aset  sampai aset tersebut siap digunakan.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  101/PMK.02 Tahun  2011  tentang  Klasifikasi Anggaran,  maka  Belanja  Modal  dapat  dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama yakni:
1. Belanja Modal tanah.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan.
5. Belanja Modal.
2.1.2. Pendapatan Asli Daerah
Menurut  UU  33  Tahun  2004  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  adalah  pendapatan  yang  diperoleh daerah  yang  dipungut  berdasarkan  Peraturan  Daerah yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan  oleh  daerah  dalam  melaksanakan pemerintahan  dan  pembangunan  daerah  yang  sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan  dalam  mendapatkan  dana  dari pemerintah pusat.
Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian  daerahnya  salah  satunya  dapat  dilihat dalam  perkembangan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).  Besaran  Pendapatan  asli  daerah  dapat menjadi  Indikator  dalam  menilai  peran  dan kemampuan  daerah  dalam  membiayai  pembangunan dan  rumah  tangganya  sendiri  ( self-supporting) . Pendapatan  asli  daerah  memiliki  posisi  strategis dalam  proses  pelaksanaan  pembangunan  daerah, karena digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap tahunnya.
2.1.3. Dana Alokasi Umum
Tentang  dana  perimbangan  antara  Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  daerah  tersebut,  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  Dana  Alokasi  Umum  merupakan sarana  untuk  mengatasi  ketimpangan  fiskal  antar daerah  dan  disisi  lain  juga  memberikan  sumber pembiyaan  daerah.  Hal  tersebut  mengindikasikan bawah  Dana  Alokasi  Umum  lebih  diprioritaskan untuk  daerah  yang  mempunyai  kapasitas  fiskal  yang rendah.
Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan  ketimpangan  antar  daerah,  dengan mempertimbangkan  kebutuhan  dan  potensi  daerah. Dana  Alokasi  Umum  bagi  daerah  yang  potensi fiskalnya  besar  namun  kebutuhan  fiskalnya  kecil akan  memperoleh  alokasi  DAU  yang  relatif  kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskal kecil namun  kebutuhan  fiskalnya  besar  akan  memperoleh alokasi  DAU  relatif  besar,  dengan  maksud  melihat kemampuan  APBD  dalam  membiayaai  kebutuhan- kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang  dicerminkan  dari  penerimaan  umum  APBD dikurnagi dengan belanja Pegawai (Halim, 2009).

## 2.1.4. Dana Alokasi Khusus
Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  dana  yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada  daerah  tertentu  dengan  tujuan  untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan  urusan  pemerintah  yang  menjadi kewenangan  daerah  (UU  No.  33  tahun  2004). Menurut  Dirjen  Perimbagan  Keuangan  Mekanisme pengalokasian  Dana  Alokasi  Khusus  adalah  sebagai berikut:
1. Kriteria Pengalokasian DAK
a) Kriteria  Umum,  dirumuskan  berdasarkan kemampuan  keuangan  daerah  yang  tercermin dari  penerimaan  umum APBD  setelah dikurangi Balanja PNSD
b) Kriteria  Khusus,  dirumuskan  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah
c) Karakteristik Teknis, yang disusun berdasarkan  indikator-indikator  yang  dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta  pencapaian  teknis  pelaksanaan  kegiatan DAK di daerah
2. Penghitungan  Alokasi  DAK  dilakukan  melalui dua tahapan yaitu:
a) Penentuan  daerah  tertentu  yang  menerima Alokasi DAK
b) Penentuan  Besaran  Alokasi  DAK  masing- masing daerah.
3. Penentuan  Daerah  Tertentu  harus  memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

## 2.1.5. Dana Bagi Hasil
Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  merupakan  dana  yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada  daerah  berdasarkan  angka  persentase  untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan  desentralisasi  (UU  Nomor  33  Tahun 2004).  Dana  Bagi  Hasil  merupakan  sumber pendapatan  daerah  yang  cukup  potensial  dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi  belanja  daerah  yang  bukan  berasal  dari Pendapatan  Asli  Daerah  selain  Dana  Alokasi  Umum dan Dana Alokasi Khusus.
Dana  Bagi  Hasil  yang  ditransfer  pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu:
1. Dana Bagi Hasil Pajak.
2. Dana  Bagi  Hasil  bukan  Pajak/  Sumber  Daya Alam.
2.1.6. Hubungan  Antara  Pendapatan  Asli  Daerah dengan Belanja Modal
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan  infrastruktur  daerah.  Pendapatan  Asli Daerah  didapatkan  melalui  hasil  Pajak  Daerah,  hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang  dipisahkan  dan  lain-lain  Pendapatan  Asli Daerah yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi  seperti  ini,  pemerintah  daerah  dituntut untuk  bisa  mengembangkan  dan  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerahnya  masing-masing  dengan memaksimalkan  sumberdaya  yang  dimiliki  supaya bisa membiayai segala kegiataan penciptaan infrastruktur  atau  sarana  dan  prasarana  daerah melalui  alokasi  belanja  modal  pada  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Penelitian Sudarwadi (2015) menemukan bahwa;  Semakin  Besar  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) yang  dihasilkan suatu  daerah, maka pengeluaran  pemerintah  Daerah  terhadap  belanja Modal  akan  semakin  besar  pula  sehingga  aset  yang dimiliki  oleh  Pemerintah  Daerah  tersebut  akan bertambah pula. Senada dengan sudarwadi, Penelitian yang  dilakukan  oleh  Darwanto  dan  Yustikasari (2007), kemudian penelitian Siswantoro dan Kusnandar  (2012),  serta  Putro  (2011),  memberikan bukti  empiris  bahwa  PAD  berpengaruh  Positif  dan signifikan  terhadap  alokasi  belanja  modal.  Temuan ini  dapat  mengindikasikan  bahwa  besarnya  PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal.
Hal ini  sesuai dengan PP nomor 58 tahun 2005 yang  menyatakan  bahwa  APBD  disusun  sesuai dengan  kebutuhan  penyelenggaraan  pemerintah  dan kemampua  daerah  dalam  menghasilkan  pendapatan. Setiap  penyusunan  APBD,  alokasi  belanja  modal harus  disesuiakan  dengan  kebutuhan  daerah  dengan mempertimbangkan  PAD  yang  diterima.  Sehingga apabila  pemda  ingin  meningkatkan  belanja  modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah harus menggali potensi  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  sebesar- besarnya.
2.1.7. Hubungan  Antara  Dana  Alokasi  Umum dengan Belanja Modal
Sumber  pembiayaan  pemerintah  daerah  dalam rangka  perimbangan  keuangan  pemerintah  pusat  dan daerah  dilaksanakan    atas  dasar  desentralisasi, dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan.  Pelaksanaan desenstralisasi  dilakukan  dengan  pemerintah  pusat menyerahkan  wewenang  kepada  pemerintah  daerah untuk  mengatur  dan  mengurusi  sendiri  daerahnya. Wujud desentralisasi yaitu pemberina dana perimbangan  kepada  pemerintah  daerah.  Dana perimbangan  ini  bertujuan  untuk  mengurangi kesenjangan  fiskal  antara  pemerintah  pusat  dn pemerintah  daerah  (UU  No.  33  Tahun  2004).  Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN  yang  dialokasikan  dengan  tujuan  untuk pemerataan  keuangan  antar  daerah  untuk  membiayai kebutuhan  pengeluaran  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi.
Hasil Penelitian Darwanto dan Yustikari (2007) menyatakan  bahwa  terdapat  hubungan  positif  dan signifikan  antara  DAU  dan  Belanja  Modal.  Putro (2011) mengambil sampel 35 kabupaten/kota di jawa tengah  yang  menunjukkan  bahwa  Dana  Alokasi Umum  berpengaruh  signifikan  terhadap  anggaran Belanja  Modal.  Hasil  Penelitian  Harianto  dan  Adi (2007)  semakin  memperkuat  Bukti  empiris  tersebut, mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi  lebih  baik,  bahkan  yang  terjadi  adalah sebaliknya  yaitu  ketergantungan  pemerintah  daerah terhadap  transfer  pemrintah  pusat  (DAU)  menjadi semakin tinggi. Hal ini menunjukkan adanya indikasi yang  kuat  bahwa  perilaku  belanja  daerah  khususnya belanja  modal  akan  sangat  dipengaruhi  sumber penerimaan DAU.
2.1.8. Hubungan  Antara  Dana  Alokasi  Khusus dengan Belanja Modal
Salah  satu  perwujudan  pelaksanaan  otonomi daerah  adalah  desentralisasi.  Pelaksanaan  wewenang desentralisasi  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat dengan  memberikan  wewenang  kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahannya.  Kepentingan  pemerintah  pusat diserahkan kepada pemerinah daerah diserrtai dengan penyerahan keuangan yang terwujud dalam hubungan keuangan  antara  pemerintah  pusat  dengan  daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004)
Dana  perimbangan  merupakan  perwujudan hubungan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dengan daerah.  Salah  satu  dana  perimbangan  adalah  Dana Alokasi  Khusus  (DAK),  yaitu  merupakan  dana  yang bersumber  dari  APBN  yang  dialokasikan  kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan  Dana  Alokasi  Khusus  untuk  mengurangi beban  biaya  kegiatn  khusus  yang  harus  ditanggung oleh pemerintah daerah.
Beberapa  penelitian  yang  dilakukan  oleh Tuasikal (2008) yang meneliti pengaruh dana alokasi umum,  dana  alokasi  khusus,  pendapatan  asli  daerah dan  PDRB  terhadap  belanja    modal  pemerintah daerah  di  kabupaten/kota  se  indonesia,  Sumarni (2008)    yang  meneliti  tentang  pengaruh    Pendapatan asli  daerah,  dana  alokasi  umum  dan  dana  alokasi khusus terhadap belanja moodal daerah di kabupaten/kota  di  Provinsi  DIY,  serta  sukartono  dan Masdjojo (2009) yang  meneliti pengaruh pendapatan asli  daerah,  dan  dana  perimbangan  terhadap  belanja daerah, yang keseluruhan penelitian tersebut menemukan  bukti  empiris  bahwa  Dana  Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal,
2.1.9. Hubungan  Antara  Dana  Bagi  Hasil  dengan Belanja Modal
Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  merupakan  dana  yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada  daerah  berdasarkan  angka  persentase  untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan  desentralisasi  (UU  Nomor  33  Tahun 2004).  Dana  Bagi  Hasil  yang  ditransfer  pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu:  Dana  Bagi  Hasil  Pajak  dan  Dana  Bagi  Hasil bukan Pajak/ Sumber Daya Alam.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  wandira  (2013) menunjukkan  bahwa  Dana  Bagi  Hasil  memiliki Pengaruh  yang  signifikan  terdahap  belanja  Modal. Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  perilaku  belanja modal  akan  sangat  dipengaruhi  dari  sumber penerimaan Dana Bagi Hasil, dan menjelaskan bahwa daerah  yang  mendapatkan  Dana  Bagi  Hasil  yang besar  akan  cenderung  memiliki  Belanja  Modal  yang Besar pula.

## 2.2   Hipotesis
Berdasarkan  kerangka  berfikir  yang  telah disajikan  tersebut.  maka  hipotesis  penelitian  yang dapat  disimpulkan  dari  asumsi  diatas  adalah  sebagai
berikut:
H 1 =  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana
Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja Modal  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi.
H 2 =  Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan  terhadap  Alokasi  Belanja  Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
H 3 =  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  berpengaruh signifikan  terhadap  Alokasi  Belanja  Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
H 4 =  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  berpengaruh signifikan  terhadap  Alokasi  Belanja  Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
H 5 =  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  berpengaruh signifikan  terhadap  Alokasi  Belanja  Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

## 3.   METODOLOGI
3.1. Objek Penelitian dan Subjek Penelitian
3.1.1. Objek Penelitian
Obejek penelitian  adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian. Dalam penelitian  ini  variabel  yang  menjadi  titik  perhatian adalah Belanja Modal sebagai Variabel yang diamati atau variabel dependen, dan variabel Pendapatan Asli Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,    Dana  Alokasi Khusus,  dan  Dana  Bagi  Hasil  sebagai  variabel  yang pengaruhi variabel Belanja Modal atau variabel bebas dalam penelitian ini.
3.1.2. Subjek Penelitian
Dalam  sebuah  penelitian,  subjek  penelitian memiliki  peran  yang  sangat  strategis  karena  subjek penelitian  merupakan  tempat  dimana    data  tentang variabel  yang akan diamati berada. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek Penelitian adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi.

## 3.2. Metode Penelitian
Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  kuantitatif  yang  bertujuan  untuk  melihat secara  empiris  sejauh  mana  pengaruh  variabel  bebas terhadap  variabel  terikat  dapat  menjelaskan  suatu fenomena  empiris  yang  disertai  data  statistik, karakteristik  dan  pola  hubungan  antar  variable  yang diteliti.

## 3.3. Desain Penelitian
Berdasarkan uraian diatas maka desain
penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar. 1 Desain Penelitian
3.4. Defenisi
Operasional dan Metode Pengukuran Variabel
3.4.1. Defenisi Operasional
Variabel  bebas  ( independent  variabel) yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Pendapatan asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU), Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  dan  Dana  Bagi  Hasil (DBH),  variabel  terikat  ( dependent  variabel) yang merupakan  fokus  perhatian  utama  adalah  Belanja Modal  (BM).  Untuk  menjelaskan  variabel-variabel yang sudah didefenisikan sebagai berikut
1. Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  total  realisasi penerimaan  daerah  yang  bersumber  dari  Hasil pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana  Alokasi  Umum  adalah  total  dana  transfer yang  bersifat  umum  ( block  grant) untuk mengatasi  masalah  ketimpangan  fiskal  ( fiscal gap) antar daerah dengan tujuan utama pemerataan  kemampuan  keuangan  antar  daerah. Dana Alokasi umum dihitung dengan menggunakan pendekatan celah fiskal ( fiscal gap) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal ( fiscal needs) dikurangi dengan kapasitas fiskal ( fiscal capacity) daerah  dan  Alokasi  Dasar  berupa  gaji  PNS. Formula tersebut dapat hitung dengan rumus:
DAU = AD + CF
Dimana :
DAU   = Dana Alokasi Umum AD = Alokasi Dasar
CF = Celah Fiskal CF = KbF - KpF
Dimana :
CF
= Celah Fiskal`
KbF = Kebutuhan Fiskal
KpF = Kapasitas Fiskal
3. Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  adalah  dana  yang bersumber  dari  APBN  yang  dialokasikan  kepada
daerah  tertentu  dengan  tujuan    untuk  membantu mendanai  kegiatan  khusus  yang  merupakan urusan  pemerintah  daerah  dan  sesuai  dengan prioritas  nasional,  khususnya  dalam  upaya pemenuhan  kebutuhan  sarana  dan  prasarana pelayanan dasar masyarakat.
4. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari Pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada pemerintah  daerah  berdasarkan  persentase  untuk mendanai  kebutuhan  keuangan  dalam  rangka pelaksanaan  desentralisasi.  Indikator  Dana  Bagi Hasil  adalah:  1)  Dana  Bagi  Hasil  Pajak,  2)  Dana Bagi  Hasil  Bukan  Pajak/SDA.  Variabel  Dana Bagi Hasil ini diukur dengan menggunakan skala rasio.
5. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan  dalam  rangka  pembentukaan  modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang  memberikan  manfaat  lebih  dari  satu periode  akuntansi,  termasuk  di  dalamnya adalah  belanja  untuk  pemeliharaan  yang sifatnya  mempertahankan  atau  menambah masa  manfaat,  meningkatkan  kapasitas  dan kualitas aset dengan menggunakan skala rasio. Indikator belanja Modal adalah :1).Belanja Tanah, 2).  Belanja  Peralatan  dan  Mesin,  3).  Belanja Gedung  dan  Bangunan,  4).  Belanja  Jalan,  irigasi dan Jaringan, 5). Belanja Aset Lainnya

## 3.5. Sumber data dan Alat Pengumpulan Data
Sumber  data  dalam  Penelitian  ini  adalah Laporan  Realisasi  Anggaran  dari  masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, yang dikolaborasikan  dengan  Data  Keuangan  dari  situs Dirjen perimbangan Keuangan Daerah serta ditunjang dengan Data Daerah dalam  Angka  yang di Publish oleh BPS masing-masing Kabupaten/kota.

## 3.6. Teknik Analisis Data
Teknik  Analisis  Data  yang  digunakan  untuk menguji hubungan antara satu variabel terikat dengan lebih  dari  satu  variabel  bebas dalam  penelitian  ini dengan  menggunakan  analisis  Regresi  Berganda ( multiple  regression) ,  dimana  sebelum  melakukan analisis  regresi  berganda  terlebih  dahulu  dilakukana analisis  statistik  deskripif,  uji  Nomalitas  dan  uji asumsi klasik.
3.6.1. Uji Asumsi Klasik
Pengujian  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui ada tidaknya pelanggaran asumsi klasik dalam model regresi  linier  berganda,  sebelum  melakukan  analisis data  lebih  lanjut  dengan  menggunakan  analisis regresi berganda ( multiple regression), maka terlebih dahulu  ada  baiknya    dilakukan  uji  Asumsi  klasik yang terdiri dari: uji multikolinearitas, uji
autokorelasi,  uji  heterokestisitas  dan  uji  normalitas, Ghozali (2011).
3.6.2. Pengujian Hipotesis
Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah Regresi berganda ( Multiple Regression) , hal ini sesuai dengan rumusan  masalah, tujuan  dan  hipotesin  penelitian  ini.  Metode  regresi berdanga  menghubungkan  satu  variabel  dependen dengan  beberapa  variabel  independen  dalam  satu model  prediktif  tunggal.  Uji  regresi  berganda digunakan  untuk  menguji  pengaruh  pendapatan  asli daerah,  dana  alokasi  umum,  dana  alokasi  khusus, da`na  bagi  hasill  terhadap  alokasi  belanja  modal. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut:
BM = α+βPAD+βDAU+βDAK+βDBH+ e
Dalam hal ini
BM
= Belanja Modal
α = Intercept Persamaan Regresi ( Konstanta ) β = Koefisien Regresi variabel independen
PAD = Pendapatan Asli Daerah
DAU = Dana Alokasi Umum
DAK = Dana Alokasi Khusus
DBH = Dana Bagi Hasil
e
= Koefisien error / tingkat kesalahan

## 1. Uji signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Uji  F  dilakukan  untuk  menguji  signifikansi variabel  independen  terhadap  variabel  dependen secara  bersama-sama.  Pengujian  dilakukan  dengan membandingkan F hitung dangn F tabel pada level of signifacnt  5% dengan  kriteria  pengujian  sebagai berikut:
1) Merumuskan Hipotesis
H 0 :  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi Khusus  (DAK)  dan  Dana  bagi  hasil (DBH)  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap belanja Modal Pemerintah kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
H a :  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi Khusus  (DAK)  dan  Dana  bagi  hasil
(DBH)  berpengaruh  signifikan  terhadap belanja Modal Pemerintah kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
2) Menentukan  tingkat  signifikansi  dan  derajat kebebasan,  misalnya  α  =  5%  dan  derajat kebebasan df = (n-k) + (k-1), Vi = N-1,V2 = n-
k,  digunakan  untuk  mencari  nilai  F  kritis  dari tabel F.
3) Nilai F hitung dibandingkan  dengan F tabel (df = (n-k) + (k-1),V1 = n-1,V2 = n-k, α = 5%)
a. Bila F  hitung <  F  tabel dengan probabilitas >  0,05  maka,  H 0 =  diterima  dan H a = ditolak,  artinya  secara  bersamaan  semua variabel  bebas  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap variabel terikat.
b. Sebaliknya jika  F  hitung >  F tabel dengan probabilitas ≤ 0,05 maka H 0 = ditolak dan H a =  Diterima, artinya secara bersamaan semua variabel bebas
2. Uji  Signifikansi  Parameter  Individual  (Uji Statistik t)
Uji  t  dilakukan  untuk  menguji  signifikansi variabel  bebas  ( Independent  variable) terhadap variabel  terikat  ( dependent  Variable) secara individual, hal ini dilakukan dengan  membandingkan t  hitung  dengan  tabel  pada level  of  significant  5% dengan kriteria pengujian sebagai berikut:
1) Merumuskan Hipotesis
H 0 :  Pendapatan
Asli
Daerah tidak
Berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja Modal  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di Provinsi jambi
H a :  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi
H 0 :  Dana  Alokasi  Umum  tidak  berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi
Jambi H a :  Dana Alokasi Umum Berpengaruh Signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah  kabupaten/kota  di  Provinsi Jambi
H 0 :  Dana  Alokasi  Khusus  tidak  berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi
Jambi H a :  Dana Alokasi Khusus Berpengeruh
Signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah  Kabupaten/kota  di  Provinsi Jambi
H 0 :  Dana  Bagi  Hasil  tidak  berpengeruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah  Kabupaten/kota  di  Provinsi Jambi
H a :  Dana  bagi  hasil  berpengaruh  signifikan terhadap belanja Modal Pemerintah kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
2) Menentukan  tingkat  signifikansi  dan  derajat kebebasan,  misalnya  α  =  5%  dan  df  =  n-k, digunakan  untuk  mencari  nilai  t  kritis  dari  t tabel.
3) Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel
a. Bila  nilai  t  hitung  <    nilai  t  tabel  dengan probabilitas  >  0.05  Maka,  H 0  : b 1 =  0 diterima,  H a  : b 1 ≠  0  ditolak,  artinya  secara individual  variabel  bebas  tidak  berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
b. Sebaliknya  bila  t  hitung  >  nilai  t  tabel dengan probabilitas ≤ 0.05 maka H 0  : b 1 =  0 ditolak,  dan  H a  : b 1 ≠  0  diterima,  artinya secara  individual  masing-masing  variabel bebas berpengaruh secara signifikan.
3.  Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R 2 ) pada intinya mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam menerangkan  variasi  variabel  dependen.  Nilai koefisien  determinasi  adalah  anatara  nol  dan  satu. Nilai  R 2 yang  kecil  berarti  kemampuan  variabel- variabel  independen  dalam  menjelaskan  variabel dependen  amat  terbatas.  Nilai  yang  mendekati  satu berarti  variabel-variabel  independen  memberikan hampir  semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk memprediksi variasi variabel dependen.

## 4.   HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Hasil Penelitian
4.1.1. Analisis Deskriptif
Sebelum melakukan pembahasan mengenai data secara  statistik  harus  terlebih  dahulu  memperhatikan desktiptif  data  kabupaten/kota  yang  telah  ditentukan sebagai objek penelitian. Statistik deskriptif menggambarkan  variabel-variabel  independen  dan dependen  secara  statistik  dalam  penelitian  ini. Variabel-variabel  independen  dalam  penelitiaan  ni adalah  pendapatan  asli  daerah  (PAD),  Dana  Alokasi Umum (DAU, dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana bagi  hasil  (DBH).  Sedangkan  variabel  dependennya adalah  belanja  Modal  (BM),  berikut  ini  adalah  uji statistik deskriptif:

## Tabel. 1
Analisis Destriptif  Variabel Pendapatan asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation PAD 66 1850,67 246427,70 43972,2904 36622,84074 DAU 66 58482,24 678620,17 392396,0042 119206,16082 DAK 66 ,00 61138,86 38926,1705 15563,23520 DBH 66 13853,21 567051,45 168598,8472 122719,11994 BM 66 24280,39 586420,74 210383,9776 97731,67621 Valid N
(listwise) 66
Sumber : Output SPSS 23 ( dalam Juta Rupiah)
Hasil uji statistik Deskriptif pada tabel. 1 di atas
dapat dilihat bahwa dari jumlah sample (N) sebanyak 66,  dimana  rata-rata  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi sebesar  Rp  43,97  Milyar  dengan  nilai  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  terendah  Rp,  1,85  Milyar  dan Pendapatan  Asli  Daerah  Tertinggi  Sebesar  Rp. 246,42  Milyar  dengan  standar  Deviasi  sebesar  Rp. 36,62  Milyar  dari  rata-rata  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  sumber penerimaan  penting  bagi  daerah  dalam  jangka panjang yang berpengaruh besar terhadap penerimaan daerah.
Rata-rata  jumlah  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) sebesar  Rp  392,39  Milyar  dengan  jumlah  Dana Alokasi Umum terendah sebesar Rp58,48 Milyar dan jumlah  Dana  Alokasi  Umum  tertinggi  sebesar Rp678,62 Milyar dengan standar deviasi sebesar Rp. 119,20 Milyar dari rata-rata Dana Alokasi Umum.
rata-rata  jumlah  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) sebesar  Rp.  38,92  Milyar  dengan  jumlah  Dana Alokasi  Khusus  terendah  sebesar  Rp  0,  dan  jumlah dana  Alokasi  Khusus  tertinggi  sebesar  Rp.  61,13 Milyar  dengan  standar  deviasi  sebesar  Rp.  15,56 Milyar dari rata-rata DAK.
Berdasarkan  statistik  deskriptif  pada  tabel  4.1 rata-rata  jumlah  dana  bagi  hasil  (DBH)  pada pemerintah  kabupaten/kota  di  provinsi  jambi  sebesar Rp.168,59  Milyar  dengan  jumlah  dana  bagi  hasil terendah  sebesar  Rp.  13,85  Milyar  dan  jumlah  dana bagi hasil tertinggi sebesar Rp. 567,05 Milyar dengan tingkat  deviasi  sebesar  122,71  Milyar  dari  rata-rata Dana Bagi Hasil.
Dilihat  dari  statistik  deskriptif  pada  tabel  4.1 rata-rata jumlah belanja modal pemerintah kabupaten/kota  di  provinsi  jambi  sebesar  Rp.  210,38 Milyar  dimana  belanja  modal  terendah  sebesar  Rp. 24,28 Milyar dan belanja modal tertinggi sebesar Rp. 586,42  Milyar  dengan  tingkat  deviasi  sebesar  Rp. 97,73 Milyar dari rata-rata Belanja modal.
4.1.2. Uji Asumsi Klasik
Pengujian terhadap ada atau tidaknya pelanggaran  asumsi-asumsi  klasik  yang  merupakan dasar  dalam  model  regresi  linier  berganda.  Hal  ini dilakukan  sebelum  pengujian  hipotesis  dilakukan dengan meliputi beberapa pengujian yakni:
4.1.2.1. Uji Normalitas
Uji  ini  dimaksudkan  untuk  menentukan  apakah variabel  penelitian  berdistribusi  normal  atau  tidak. Uji  normalitas  juga  untuk  melihat  apakah  model regresi  yang  digunakan  sudah  baik.  Model  regresi yang  baik  adalah  memiliki  distribusi  normal  atau mendekati normal, dalam penelitian ini uji normalitas dapat dilihat dari grafik histogram maupun penyebaran  data  (titik)  pada normal  p-plot  of regression Standardized residual variabel independen.  Berikut  ini  adalah  hasil  uji  normalitas
data dengan analisis grafik Normal Probability Plot.
Gambar. 1 Hasil Normal Probability Plot
Hasil normal probability plot pada gambar. 1 di atas  dapat  diketahui  bahwa  sumbu  menyebar disekitar  garis  diagonal  maka  dapat  disimpulkan bahwa normal  probability  plot berdistribusi  secara normal.
Uji Statistik lain yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik kolmogorov-Smirnov  (K-S).  Yang  dilakukan  dengan membuat Hipotesis :
H0  :  Data Residual berdistribusi Normal Ha  :  Data Residual tidak berdistribusi Normal. Berikut ini adalah hasil uji normalitas data dengan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S):

## Tabel. 2
Hasil Uji Statistik Normalitas menggunakan
Statistik Non-Parametrik Kolmogorov-Smirnov (KS Unstandardized Residual N 66 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 57969,55269 Most Extreme Differences Absolute 0,084 Positive 0,084 Negative -0,047 Kolmogorov-Smirnov Z 0,084 Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 c,d
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.
Sumber : Output SPSS 23
Besarnya  Nilai  (K-S)  adalah  sebesar  0,084  dan tingkat  signifikan  pada  0,200  hal  ini  berarti  H0
diterima  dan  Ha  ditolak  yang  artinya  data  residual berdistribusi Normal
4.1.2.2. Uji Multikolineritas
Tabel. 3 Hasil Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Keterangan Tolerance VIF (Constant) PAD ,496 2,015 Terbebas DAU ,431 2,320 Terbebas DAK ,374 2,675 Terbebas DBH ,420 2,379 Terbebas
a. Dependent Variable: BM Sumber : Output SPSS 23
Hasil  uji  multikolinearitas  pada  tabel  4.2  diatas dapat  dilihat  bahwa  varibel  independen  yaitu  PAD, DAU, DAK dan DBH mempunyai nilai VIF dibawah angka 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 10% ( = 0,10), hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen terbebas dari masalah multikolineritas.

## 4.1.2.3. Uji Autokorelasi
Tabel. 4
Hasil Uji  Autokorelasi dengan Durbin-Watson
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 ,805 a ,648 ,625 59840,01725 1,818
a. Predictors: (Constant), DBH, PAD, DAU, DAK b. Dependent Variable: BM Sumber : Output SPSS 23
Hasil uji autokorelasi pada tabel. 4 di atas dapat dilihat  bahwa  nilai  durbin  watson  adalah  1,818 dengan  jumlah  observasi  (n)  sebanyak  66,  jumlah variabel  bebas  yang  digunakan  (k)  sebanyak  4,  dan tingkat  signifikansi  sebesar  0,05,  maka  didapat  nilai dl=1,471 dan du=1,731. Oleh karena nilai DW 1,818 lebih besar dari batas atas (du) 1,731 dan kurang dari 4  –  1,731  (4  –  du),  maka  dapat  disimpulkan  bahwa kita  tidak  bisa  menolak  H0  yang  menyatakan  bahwa tidak ada auto korelasi positif atau negatif atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi (dapat dilihat dari tabel keputusan Autokorelasi) berikut:
Tabel. 5

## Pengambilan Keputusan Ada tidaknya Autokorelasi
Hipotesis nol Keputusan Jika Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl Tidak ada autokorelasi negatif Tidak ada keputusan dl ≤ d ≤ du Tidak ada korelasi positif Tolak 4 – dl < d < 4 Tidak ada korelasi negatif Tidak ada keputusan 4 -  dl ≤ d ≤ 4 – dl Tidak ada autokorelasi positif atau negatif Tidak ditolak du < d < 4 – du
Sumber : Ghozali (2011)
4.1.2.4. Uji Heterokedastisitas
Uji  statistik  yang  digunakan  adalah uji scatterplot  dan yang  digunakan  untuk  mendeteksi ada  atau  tidaknya  heterokedastisitas  yaitu  dengan melihat  grafik  plot  anata  lain  nilai  prediksi  variabel terikat  (dependen)  yaitu  ZPRED  dengan  residualnya SRESID.  Deteksi  ada  atau  tidaknya  heterokestisitas dapat  dilakukan  dengan  melihat  ada  atau  tidaknya pola  tertentu  pada  grafik scatterplot antara  SRESID dan  ZPRED  dimana  sumbu  Y  adalah  variabel Dependen, dan sumbu X adalah residual. Berikut ini adalah hasil uji scatterplot Model:
Gambar. 2 Hasil Scatterplot
Hasil Scatterplot pada  gambar.  2  di  atas  dapat diketahui  bahwa  tidak  ada  pola  yang  jelas,  secara titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.
Setelah  dilakukan  uji  asumsi  klasik  yakni  uji Nomalitas, uji Autokorelasi, uji multikolinearitas dan uji Heterokedastisitas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa  variabel  bebas  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yakni  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus (DAK)  dan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  terbebas  dari asumsi klasik
4.1.3. Hasil Analisis Regresi Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  menganalisis apakah  Belanja  Modal  (BM)  dipengaruhi  oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil  (DBH).  Model  regresi  linier  berganda  tersebut secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:
BM = α+βPAD+βDAU+βDAK+βDBH+ e

## Tabel. 6
Hasil Analisis Regressi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) -53813,712 42808,827 -1,257 ,214 PAD -,223 ,288 -,083 -,774 ,442 DAU ,376 ,095 ,459 3,968 ,000 DAK ,577 ,780 ,092 ,740 ,462 DBH ,616 ,093 ,774 6,605 ,000 a. Dependent Variable: BM
Sumber : Output SPSS 23
Dari tabel di atas maka dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:
BM = -53813,712 – 0,223 PAD + 0,376 DAU + 0,577 DAK + 0,616 DBH + e
Model regresi tersebut bermakna:
1. Nilai  konstanta  (α)  sebesar  -53813,712 menyatakan bahwa jika nilai variabel independen yaitu  PAD,  DAU,  DAK  dan  DBH  dianggap konstan atau tetap, maka rata-rata Belanja Modal tiap  pemerintah  Kabupaten/kota  di  provinsi Jambi  mengalami  pengurangan  sebesar  53.823 Milyar
2. Variabel  PAD  menunjukkan  nilai  koefisien regresi  sebesar  -0,223  menyatakan  bahwa  jika setiap  kenaikan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) sebesar 1 Milyar maka akan mengurangi Belanja Modal  sebesar  223  Juta,  dengan  asumsi  nilai variabel DAU, DAK dan DBH dianggap konstan atau tetap.
3. Untuk  variabel  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) menunjukkan  nilai  koefisien  regresi  sebesar 0,376 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Dana Alokasi  umum  (DAU)  sebesar  1  Milyar  akan berpengaruh terhadap peningkatan Belanja Modal  sebesar  376  Juta,  dengan  asumsi  nilai variabel  PAD,  DAK,  dan  DBH  anggap  konstan atau tetap.
4. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan  nilai  koefisien  regresi  sebesar 0,577  yang  menyatakan  bahwa  setiap  kenaikan Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  sebesar  1  Milyar akan  menyebabkan peningkatkan Belanja Modal sebesar  557  Juta,  dengan  asumsi  nilai  variabel PAD,  DAU  dan  DBH  di  anggap  konstan  atau tetap.
5. Variabel  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  memiliki koefisen regresi sebesar 0,616 artinya jika setiap kenaikan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  sebesar  1 Milyar  akan  menyebabkan  peningkatan  Belanja Modal  sebesar  616  Juta,  dengan  asumsi  nilai
variabel PAD, DAU dan DAK dianggap konstan atau tetap.

## 4.1.4. Hasil Pengujian Hipotesis
Uji  asumsi  klasik  yang  dilakukan  terhadap persamaan  regresi  menyimpulkan  bahwa  model  atau persamaan  regresi  tersebut  layak  digunakan  dalam model  persamaan  matematis.  Pengujian  hipotesis dilakukan  dengan  menggunakan  Uji  Satistik  F  dan Uji Statistik t dan Koefisien determinasi
4.1.4.1. Uji Signifikansi Simultan  (Uji Statistik F)
Uji  ini  digunakan  untuk  mengetahui  sejauh mana  variabel-variabel  independen  secara  bersama- sama  berpengaruh  terhadap  variabel  dependen. Hipotesis  yang  digunakan  dalam  Uji  statistik  F  ini adalah sebagai berikut
H 0 :  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana
Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi Khusus  (DAK)  dan  Dana  bagi  hasil (DBH)  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap belanja Modal Pemerintah kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
H a :  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi Khusus  (DAK)  dan  Dana  bagi  hasil
(DBH)  berpengaruh  signifikan  terhadap belanja Modal Pemerintah kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Tabel. 7 Hasil Uji Signifikansi Simultan Variabel PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap BM Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1  Regression 402415747281,254 4  100603936820,313 28,095  ,000 b Residual 218430487525,948 61 3580827664,360 Total 620846234807,202 61 3580827664,360
a. Dependent Variable: BM b. Predictors: (Constant), DBH, PAD, DAU, DAK Sumber : Output SPSS 23
Dari  Uji  Statistik  F  didapat  nilai  F  Hitung sebesar  28,095  dengan  probabilitas  0,000.  Karena probabilitas  jauh  lebih  kecil  dari  0,05,  maka  model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Variabel Belanja  Modal.  Hal  ini  berarti  H 0 ditolak  dan  H a diterima  atau  dapat  disimpulkan  bahwa  Pendapatan asli  daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU), Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  dan  Dana  Bagi  Hasil (DBH)  secara  simultan  berpengaruh  signifikan terhadap  Belanja  Modal,  untuk  lebih  jelasnya  dapat digambarkan dalam kurva penolakan dan penerimaan Hipotesis seperti pada gambar. 2 berikut ini:
Gambar. 2 Kurva Penolakan dan Penerimaan Hopotesis Variabel PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap BM
4.1.4.2. Uji  Signifikansi  Parameter  Individual  (Uji Statistik t)
Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh variabel  bebas  terhadap    variabel  terikat  secara parsial.  Hasil  Uji  statistik  t  dapat  dilihat  pada  tabel 4.5 sehingga dapat ambil kesimpulan bahwa:
1. Variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) terhadap Belanja Modal
H 0 :  Pendapatan Asli Daerah tidak Berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal
Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi jambi
H a :  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi
Hasil  Uji  t  untuk  H a diperoleh  hasil  t  hitung sebesar  -0,774  dengan  tingkat  signifikansi sebesar 0,442 nilai signifikan utuk variabel PAD menunjukkan  nilai  diatas  tingkat  signifikan sebesar 5% (α=0,05) dan nilai t hitung  -0,774 < t-tabel sebesar 2,045 yang artinya H a ditolak dan H 0 diterima  sehingga  tidak  ada  pengaruh  yang signifikan  dari  variabel  PAD  terhadap  Belanja Modal, untuk lebih jelasnya dapat di gambarkan dalam kurva penolakan dan penerimaan hipotesis pada gambar. 3  berikut ini:
Gambar. 2 Kurva Penerimaan dan Penolakan Hopotesis Variabel PAD Terhadap BM
2. Variabel  Dana  Alokasi  Umum  terhadap  Belanja Modal
H 0 :  Dana  Alokasi  Umum  tidak  berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal
Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi
Jambi H a :  Dana Alokasi Umum Berpengaruh Signifikan terhadap Belanja Modal
Pemerintah  kabupaten/kota  di  Provinsi Jambi
Hasil  Uji  t  untuk  H a diperoleh  nilai  t  hitung sebesar 3.968 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000.  Nilai  signifikan  untuk  variabel  DAU menunjukkan  nilah  dibawah  tingkat  signifikan sebesar  5%  (α=0,05)  dan  nilai  t  hitung  sebesar
3.968  >  t  tabel  sebesar  2,045  yang  artinya  H 0 ditolak  dan  H a diterima  sehingga  Variabel  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  berpengaruh  signifikan terhadap  Belanja  Modal,  untuk  lebih  jelasnya dapat  di  gambarkan  dalam  kurva  penolakan  dan penerimaan hipotesis pada gambar. 3 berikut ini:

## Gambar. 3

## Kurva Penolakan dan Penerimaan Hopotesis Variabel DAU Terhadap BM
3. Variabel Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal
H 0 :  Dana  Alokasi  Khusus  tidak  berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal
Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi
Jambi H a :  Dana Alokasi Khusus
Berpengeruh
Signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah  Kabupaten/kota  di  Provinsi Jambi
Hasil  uji  t  untuk  H a diperoleh  hasil  t  hitung sebesar 0,740 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,462.  Nilai  signifikan  untuk  Variabel  Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  menunjukkan  nilaih diatas  tingkat  signifikansi  sebesar  5%  (α=0,05) dan nilai t hitung sebesar 0,740 < t tabel sebesar 2,045  yang  artinya  H 0 diterima  dan  H a ditolak sehingga  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa Variabel  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  tidak
berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  Belanja Modal, untuk lebih jelasnya dapat di gambarkan dalam kurva penolakan dan penerimaan hipotesis pada gambar. 4 berikut ini:

## Gambar. 4 Kurva Penolakan dan Penerimaan Hopotesis Variabel DAK Terhadap BM
4. Variabel  Dana  Bagi  Hasil  terhadap  Belanja Modal
H 0 :  Dana  Bagi  Hasil  tidak  berpengeruh signifikan terhadap Belanja Modal
Pemerintah  Kabupaten/kota  di  Provinsi
Jambi H a :  Dana  bagi  hasil  berpengaruh  signifikan terhadap belanja Modal Pemerintah kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
Hasil  Uji  t  untuk  H a diperoleh  hasil  t  hitung sebesar 6.605 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikan untuk variabel Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikansi  sebesar  5%  (  α=0,05)  dan  nilai  t hitung sebesar 6.605 > t tabel sebesar 2,045 yang artinya  H a diterima  dan  H 0 ditolak  sehingga Variabel  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal, untuk lebih  jelasnya  dapat  di  gambarkan  dalam  kurva penolakan  dan  penerimaan  hipotesis  pada gambar. 5 berikut ini:

## Gambar. 5
Kurva Penolakan dan Penerimaan Hopotesis Variabel DBH Terhadap BM
4.1.4.3. Koefisen Determinasi
Tabel. 8 Koefisien Determinasi Variabel PAD, DAU, DAK dan DBH
terhadap BM Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,805 a ,648 ,625 59840,01725
a. Predictors: (Constant), DBH, PAD, DAU, DAK b. Dependent Variable: BM Sumber : Output SPSS 23
Dari  tampilan  output  SPSS  model  summary besarnya  adjusted  R 2 adalah  sebesar  0,625  hal  ini berarti 62,5% variasi Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel bebas PAD, DAU, DAK  dan  DBH.  Sedangkan  sisanya  (100%-62,5% =37,5%)  dijelaskan  oleh  variabel-variabel  lain  yang diluar model penelitian.

## 4.2. Pembahasan
4.2.1. Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap Belanja Modal
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa Variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  modal,  hal ini dapat dipahami karena pada seluruh kabupaten/kota di provinsi jambi kontribusi Pendapatan  Asli  Daerah  Masih  terlalu  rendah terhadap  APBD  Kabupaten/kota,  sehingga  dalam pengalokasian belanja Daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan rata-rata kontribusi  PAD  kabupaten/kota  terhadap  Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu enam tahun terakhir sebesar 5,5% .
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Putro  (2007), Swastika  (2013),  Wandira  (2013)  yang  memberikan hasil temuan yang sama dengan penelitian ini bahwa Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  tidak  berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara empiris penelitian ini telah  membuktikan  bahwa  besarnya  belanja  modal pemerintah  Kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi  masih lebih  besar  dipengaruhi  oleh  dana  Perimbangan khususnya  DAU  dan  DBH  yang  diterima  dari Pemerintah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat ketergantungan  fiskal  pemerintah  daerah  terhadap Pemerintah masih sangat tinggi.
Penelitian  ini  membuktikan  secara  empiris bahwa  tingkat  kemandirian  pemerintah  Daerah Kabupaten/kota  di  Provinsi  jambi  masih  sangat rendah,  terlihat  dari  tingkat  kontribusi  PAD  hanya 5,5%    terhadap  Pendapatan  Daerah,  Penelitian  ini sekaligus  menolak  hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh  Pratama  (2013),  Tuasikal  (2008),  Sumarni (2008),  Suprayitno  (2014)  Suwardadi  (2015), Kusnandar  dan  Siswantoro  (2012),  Darwanto  dan
Yustikasari (2007), Situngkir (2009) yang menyatakan  bahwa  PAD  berpengaruh  signifikan terhadap  Belanja  modal.  Perbedaan  hasil  penelitian ini  dimungkinkan  karena  perbedaan  karakteristik daerah  yang  diteli  dan  kemampuan  keuangan  dari masing-masing daerah, antara di Pulau jawa dan Luar Pulau jawa sangat berbeda.
4.2.2. Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  terhadap Belanja Modal
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  bawah Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  memiliki  pengaruh positf  dan  signifikan  terhadap  Belanja  Modal.  Hasil ini menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/kota di provinsi  jambi  yang  mendapatkan  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  yang  besar  akan  cendrung  memiliki belanja  Modal  yang  besar.  Hal  ini  terjadi  karena sebagian  besar  Kabupaten/kota  di  provinsi  jambi masih  bergantung  pada  transfer  dana  Perimbangan yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Pusat.  Hal  ini  dapat dilihat  pada  tebel  1.1  dimana  rata-rata  82,55% pendapatan  Daerah  di  Kabupaten/Kota  di  provinsi Jambi  bersumber  dari  Transfer  Pemerintah  melalui Dana  Perimbangan  termasuk  di  dalamnya  Dana Alokasi Umum.
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh                  Tuasikal  (2008)  Dana Alokasi  umum  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  alokasi  belanja  modal  di  kabupaten/kota  di indonesia,    Putro  (2007)  Dana  Alokasi  Umum berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota  di  provinsi  jawa  tengah,  Sudarwadi (2015)  dana  alokasi  umum  berpengaruh  signifikan terhadap belanja modal, Sumarni (2008) Dana alokasi umum  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap belanja  modal,  Swastika  (2013)  dana  alokasi  umum berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  modal, Darwanto dan yustikasari (2007) dana alokasi umum berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  modal, Haryanto dan Adi (2007) Dana alokasi umum sangat berpengaruh  terhadap  belanja  modal.  Situngkir (2009)  Dana  alokasi  umum  berpengaruh  signifikan terhadap  anggaran  belanja  modal  daerah  di kabupaten/kota di sumatera utara.
Penelitian  ini  membuktikan  secara  empiris bahwa  tingkat  kemandirian  pemerintah  Daerah Kabupaten/kota  di  Provinsi  jambi  masih  sangat rendah,  terlihat  dari  tingkat  ketergantungan  yang tinggi  terhadap  Transfer  Pemerintah  Pusat,  dimana 82,55%  sumber  Pendapatan  Daerah  Berasal  dari Dana  perimbangan.  Penelitian  ini  sekaligus  menolak hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pratama  (2013) dan  kusnandar  dan  siswantoro  (2012)  yang menyatakan  bahwa  Variabel  Dana  Alokasi  Umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.
4.2.3. Pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap Belanja Modal
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  memiliki  pengaruh positif  terhadap  Belanja  Modal  namun  tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini disebabkan  karena  dana  alokasi  khusus  (DAK)  yang diterima  oleh  Kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi merupakan  komponen  dari  dana  perimbangan  yang secara  absolut  nilainya  relatif  kecil  dan  hanya digunakan  untuk  mendanai  kegiatan  khusus  yang merupakan  bagian    dari  program  yang  menjadi prioritas  nasional  dan  menjadi  urusan  daerah. Bidang-bidang  yang  didanai  oleh  Dana  Alokasi Khusus  terdiri  dari  bidang  Pendidikan,  Kesehatan, Infrastruktur  jalan,  infrastruktur  irigasi,  infrastruktur air  minum  dan  sanitasi,  prasarana  pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, transportasi pedesaan.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  yang sebelumnya  dilakukan  oleh  Suwardadi  (2015)  dana alokasi  khusus  tidak  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  belanja  modal    pada  kabupaten/kota  di provinsi  papua  barat  dan  sekaligus  menyanggah penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sumarni  (2008)  yang menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  belanja modal  daerah  di  kabupaten/kota  di  provinsi  D.I yogyakarta,  Tuasikal  (2008)  Dana  alokasi  khusus berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal pemerintah  daerah  di  kabupaten/kota  di  indonesia, Pratama  (2013)  dana  Alokasi  khusus  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  belanja  modal  pada provinsi  jawa  tengah,  situngkir  (2009)  dana  alokasi khusus  berpengaruh  signifikan  terhadap  anggaran belanja  modal  daerah  di  kabupaten/kota  di  sumatera utara.
4.2.4. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal
Berdasarkan  hasil  Penelitian  diperoleh  bahwa Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  memiliki  Pengaruh  Positif dan  Signifikan  terhadap  Belanja  Modal.  Hasil  ini menjelaskan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten/kota  di Provinsi  Jambi  yang  mendapatkan  Alokasi  Dana Bagi  Hasil  yang  besar  cenderung  memiliki  Belanja Modal  yang  besar  pula.  Hasil  ini  mengindikasikan bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi  dari  sumber  penerimaan  dari  Dana  Bagi Hasil.  Karena  Dana  Bagi  Hasil  merupakan  sumber pendapatan  daerah  yang  cukup  potensial  dan merupaka  satu  modal  dasar  pemerintah  daerah  yang bukan berasal dari PAD, selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan berdasarkan perrsentase yang didasarkan atas daerah penghasil.
Jadi  dapat  disimpulkan  jika  Dana  Bagi  Hasil meningkat  maka  alokasi  belanja  Modal  juga  ikut meningkat,  begitu  pula  sebaliknya  jika  terdapat
penurunan atau pengurangan  dana bagi hasil  yang di transfer  oleh  Pemerintah  Pusat  kepada  pemerintah daerah  maka  akan  berpengaruh  pada  Belanja  Modal pemerintah  daerah  tersebut.    Hasil  penelitian  ini konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Putra  dan  dwirandra  (2015)  yang  menyimpulkan bahwa  Dana  bagi  hasil  berpengaruh  signifikan terhadap  belanja  daerah  di  pada  kabupaten/kota  di provinsi  bali,  serta  penelitian  yang  dilakukan  oleh wandira  (2015)  yang  menyimpulkan  bahwa  terdapat pengaruh  yang  signifikan  antara  variabel  dana  bagi hasil terhadap belanja modal.

## 5.   SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Simpulan
Hasil pengujian
terhadap hipotesis menunjukkan bahwa:
1. Secara simultan  variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  dan  Dana  Bagi  Hasil (DBH)  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap variabel  Belanja  Modal.  Hasil  yang  ditunjukkan dengan hasil statistik Uji F dengan nilai signifikan sebesar 0,000 berada di bawah level 5% (α=0,05).
2. Pengujian secara parsial untuk variabel Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  terhadap  Belanja Modal,  Hasil  Uji  t  untuk  H a diperoleh  hasil  t hitung  sebesar  -0,774  dengan  tingkat  signifikansi sebesar  0,442  nilai  signifikan  utuk  variabel  PAD menunjukkan  nilai  diatas  tingkat  signifikan sebesar 5% (α=0,05) dan nilai t hitung -0,774 < t- tabel sebesar 2,045 yang artinya H a ditolak dan H 0 diterima  sehingga  tidak  ada  pengaruh  yang signifikan  dari  variabel  PAD  terhadap  Belanja Modal
3. Pengujian  secara  parsial  untuk  Variabel  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  terhadap  Belanja  Modal, Hasil  Uji  t  untuk  H a diperoleh  nilai  t  hitung sebesar  3.968 dengan  tingkat  signifikansi  sebesar 0,000.  Nilai  signifikan  untuk  variabel  DAU menunjukkan  nilai  dibawah  tingkat  signifikan sebesar  5%  (α=0,05)  dan  nilai  t  hitung  sebesar 3.968  >  t  tabel  sebesar  2,045  yang  artinya  H 0 ditolak  dan  H a diterima  sehingga  Variabel  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  berpengaruh  signifikan terhadap Belanja Modal.
4. Pengujian  secara  parsial  untuk  Variabel  Dana alokasi  Khusus  (DAK)  terhadap  Belanja  Modal, Hasil  uji  t  untuk  H a diperoleh  hasil  t  hitung sebesar  0,740 dengan  tingkat  signifikansi  sebesar 0,462.  Nilai  signifikan  untuk  Variabel  Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  menunjukkan  nilaih diatas  tingkat  signifikansi  sebesar  5%  (α=0,05) dan  nilai  t  hitung  sebesar  0,740  <  t  tabel  sebesar 2,045  yang  artinya  H 0 diterima  dan  H a ditolak sehingga  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa
Variabel  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  Belanja Modal.
5. Pengujian  secara  parsial  untuk  Variabel  Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal, Hasil Uji  t  untuk  H a diperoleh  hasil  t  hitung  sebesar 6.605  dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,000. Nilai  signifikan  untuk  variabel  Dana  Bagi  Hasil (DBH)  menunjukkan  nilai  dibawah  tingkat signifikansi  sebesar  5%  (α=0,05)  dan  nilai  t hitung sebesar 6.605 > t tabel sebesar 2,045 yang artinya  H a diterima  dan  H 0 ditolak  sehingga Variabel  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

## 5.2. Saran untuk penelitian selanjutnya
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  kesimpulan serta  keterbatasan  penelitian  diatas  maka  penulis mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut:
1. Temuan  Penelitian  ini  belum  dapat  mendeteksi variabel-variabel  yang  mempengaruhi  kebijakan pengalokasian belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah  daerah  Kabupaten/kota  di  Provinsi jambi.  Untuk  itu  bagi  peneliti  yang  hendak melakukan penelitian yang sama perlu melengkapi  data  pada  atau  menambah  tahun pengamatan yang lebih panjang
2. Penelitan selanjutnya diharapkan dapat menggunakan  variabel  yang  lebih  bervariasi, dengan  menambahkan  variabel  independen  lain, maupun  variabel  non  keuangan  seperti  kebijakan dan  peraturan  pemerintah,  partisipasi  dalam penganggaran , dan  kondisi makro ekonomi dll.

## 5.3. Rekomendasi
Era  setelah  otonomi  daerah,  dimana  peran pemerintah  daerah  dituntut  mengelola  tanggung jawab  keuangan  lebih  besar.  Sejalan  dengan  hal tersebut  maka  sepantasnya  pemerintah  daerah berusaha  menggerakkan  investasi  daerah  baik  yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota
a) Untuk  mewujudkan  kemandirian  pemerintah daerah  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah, khususnya  untuk  alokasi  belanja  modal,  dalam jangka  panjang  sebaiknya  kabupaten/kota  di provinsi  jambi  perlu  mengurangi  ketergantungan atas  transfer  dana  perimbangan  dari  pemerintah pusat.
b) Melakukan  optimaliasasi  potensi  penerimaan daerah  dalam  bentuk  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  yang  merupakan  salah  satu  alternatif sumber penerimaan utama. Untuk intu peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  dalam bentuk  intensifikasi  dan  ektensifikasi  perlu
mendapatkan
perhatian
Pemerintah Kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi  termasuk membenahi regulasi yang terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
c) Belanja  Modal  pemerintah  Kabupaten/kota  di Provinsi  Jambi  sangat  dibatasi  oleh  Sumber Penerimaan  yang  berasal  dari  Pemerintah  Pusat. Ditambah  lagi,  sumber  penerimaan  tersebut  lebih banyak  tersedot  untuk  belanja  Pegawai  dan belanja  barang  dan  jasa,  sehingga  alokasi  belanja modal  pemerintah  kabupaten/kota  di  provinsi jambi terbatas. Dengan belanja modal pemerintah yang  tersedia,  seharusnya    dialokasikan  secara tepat  kepada  proyek  investasi  yang  mempunyai dampak multiplier yang besar terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Belanja  modal  lebih diarahkan  kepada  pembangunan  infrastruktur yang  menopang  pertumbuhan  ekonomi  seperti pembangunan jalan ke daerah-daerah produksi.

## DAFTAR REFERENSI
Sekaran, Uma, 1992. Research Methods for Business (A  Skill  Building  Approach), Second  Edition, John Wiley & Sons, New York.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan  Daerah. Yogyakarta:  Penerbit Andi.
Mardiasmo.  2002. Akuntansi  Sektor  Publik. Penerbit ANDI Yogyakarta
Kuncoro,
Mudrajat. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan,  Strategi  dan  Peluang. Penerbit Erlangga.
Saragih,  Juli  Panglima.  2003. desentralisasi  Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Penerbit Ghalia Indonesia. Adisasmita, Rahardjo. 2010. Pengelolaan Pendapatan  dan  Anggaran  Daerah. Graha Ilmu. Yogyakarta
Ghozali,  Imam,  2011: Aplikasi  Analisis  Multivariate dengan  Program  IBM  SPSS. Badan  Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2011
Halim,  Abdul.  2013. Manajeman  Keuangan  Sektor
Publik Problematika penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Negara/Daerah).
Salemba Empat. 2014
Abdullah, Syukriy & Abdul Halim. 2004. “ Pengaruh Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Pendapatan
Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah  Daerah” . Simposium  Nasional Akuntansi VI , hal. 1140-1159.
Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2004. Pengaruh Dana  Alokasi  Umum  dan  Pendapatan  Asli Daerah  Terhadap  Belanja  Pemda:  Studi  Kasus Kabupaten  dan  Kota  di  Jawa  dan  Bali . Jurnal Ekonomi STEI
Prakosa,  Kesit  Bambang,  2004. Analisa  Pengaruh Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Prediksi  Belanja Daerah (studi empirik di Provinsi Jawa Tengah dan DIY) . JAAI Vol 8 No.2, 101-118.
Maimunah, Mutiara. 2006 Flypaper effect pada Dana Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  terhadap  Belanja  Daerah  pada kabupaten/kota  di  Pulau  Sumatera. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang
Darwanto  dan  Yulia  Yustikasari.  2007.  “ Pengaruh
Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja Modal ”.  SNA X Makasar 26-28 Juli 2007
Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2007. Hubungan antara  Dana  Alokasi  Umum,  Belanja  Modal, Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Pendaptan  Per Kapita . SNA X Makasar26-28 Juli 2007
Putro, Nugroh Suratno. 2007. Pengaruh
Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  terhadap Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal  (studi kasus  pada  Kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa Tengah) TESIS, Undip, 2007
Tuasikal,  Askam.  2008. Pengaruh  DAU,  Dak,  PAD dan PDRB terhadap Balanja Modal Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota  di  Indonesia, Jurnal Telaah  dan  Riset  Akuntansi  Vol.  1,  No.  2  Juli 2008 Hal 142-155
Masdjojo,  Gregorius  N.  dan  Sukartono.  2008, Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana Perimbangan  terhadap  Belanja  Daerah  serta Analisis  flypaper  effect  Kabupaten/Kota  di Jawa Tengah Tahun 2006 – 2008, TEMA ISSN: 1693-9727
Sumarmi, Saptaningsih. 2008. Pengaruh Pendapatan Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana Alokasi  Khusus  terhadap  Alokasi  Belanja Modal  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  D.I Yogyakarta . Universitas PGRI. Yogyakarta.
Situngkir,  Anggiat.  2009. Pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus terhadap  penganggaran  Belanja  Modal  pada
Pemko/Pemkab Sumatera Utara. TESIS.Universitas Sumatera Utara. 2009 Abrar,Muhammad. 2010, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Provinsi  Aceh .  Jurnal
Ekonomi dan Bisnis Vol.9 No.1 April 2010: 79- 88.
Kusnandar  dan  Dodik  Siswantoro.  2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  dan  Luas Wilayah  terhadap  Belanja  Modal. Universitas Indonesia
Swastika,  Lingga.  2013. Pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana
Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja
Modal  di  Kabupaten  Boyolali  Periode  tahun 2005-2012. Skripsi. Universitas
Muhammadiah.2013
Wandira,  Arbie  Gugus.  2013. Pengaruh  Pendapatan Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana Alokasi  Khusus,  dan  Dana  bagi  hasil  terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Skripsi.
Universitas Negeri Semarang. 2013
Pratama,  Hermawan  Arga.  2013. Analisis  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap  Belanja Modal  Pada  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan
Periode 2010-2012 . Universitas Dian Nuswantoro.
Putra, Ida Bagus Dwi dan A.A.N.B.Dwirandra, 2015. Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  bagi Hasil,  Dana  Alokasi  Umum  dan  Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Daerah dan flypaper effect pada keuangan pemerintah Kabupaten/kota  di  Provinsi  Bali. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.13.3 Desember (2015).
Sudarwadi,  Hustianto.  2015, Pengaruh  Pendapatan Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dan  Dana Alokasi  Khusus  terhadap  Belanja  Modal Daerah (studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi  Papua  Barat  Tahun  2007-2014) SNEMA-2015.Padang.Indonesia
Suprayitno,  Bambang  2015. Pengaruh  Perumbuhan Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana Alokasi  Umum  terhadap  Anggaran  belanja Modal  provinsi  di  Pulau  jawa ,  JRAP  Vol.2
No1, Juni 2015
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntasi Pemerintahan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun 2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah
Peraturan  menteri  Dalam  negeri  Nomor  59  Tahun 2007  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  13  tahun  2006  tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  101/PMK.02 Tahun 2011 tentang Klasifikasi Anggaran
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/ http://www.batangharikab.go.id / http://www.jambikota.go.id/ http://www.Muarojambikab.go.id/ http://www.bungokab.go.id/ http://www.tebokab.go.id/ http://www.tanjabtimkab.go.id/ http://www.tanjabbarkab.go.id/ http://www.kerincikab.go.id/ http://www.sungaipenuhkota.go.id/ http://www.sarolangunkab.go.id/ http://www.meranginkab.go.id/