## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013-2015
Puspita Sari Surya Prabawati Eva Wany, SE., M.Ak.

## Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## ABSTRACT
This research aimed to examine the effect of regional real revenue, general allocation fund and  revenue  sharing  fund  on  capital  expenditures,  as  well  as  the  effect  of  regional  real  revenue, general  allocation  fund  and  revenue  sharing  fund  with  moderation  of  economic  growth  in  capital expenditure. This research was conducted at the distric/city in the province of east java. The sampling technique  used  was  purposive  sampling,  and  there  are  36  district/city  in  province  of  East  Java  into the sample. This research used the realization of budget reports anda PDRB tables from 2013-2015 as the sample. The method of analysis used to test the hypothesis of Moderated Regression Analysis (MRA) .  The  results  of  this  study  indicate  that  the  effect  of  regional  real  revenue  and  general allocation  fund  has  effect  on  capital  expenditures,  whereas  revenue  sharing  fund  have  not  an  on capital  expenditures.  Moderating  variables  (economic  growth)  capable  of  moderating  variable revenue sharing fund, but not able to moderate variable regional real revenue and general allocation fund on capital expenditure.
Keywords : Capital Expenditure, Regional Real Revenue, General Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Economic Growth.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana  Bagi  Hasil  pada  Belanja  Modal  serta  pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana  Bagi  Hasil  dengan  moderasi  pertumbuhan  ekonomi  pada Belanja  Modal.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh , dan terdapat 36 kabupaten/kota jawa timur yang menjadi sampel penelitian ini. Penelitian ini menggunakan Laporan Realisasi APBD dan Tabel PDRB periode 2013-2015 sebagai sample. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis  dalam  penelitian  adalah Moderated  Regression  Analysis (MRA).  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh pada belanja modal di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Timur,  namun  variabel  Dana  Bagi  Hasil  tidak  berpengaruh  pada belanja  modal.  Variabel  moderasi  (pertumbuhan  ekonomi)  mampu  memoderasi  variabel  Dana  Bagi Hasil,  namun  tidak  mampu  memoderasi  variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum pada belanja modal.
Kata  Kunci: Belanja  Modal,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Bagi  Hasil, Pertumbuhan Ekonomi.

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah itu sendiri yang lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya.  Menurut (Bastian, 2010)  dengan  kebijakan  desentralisasi  yang  diberlakukan  di  Indonesia  saat  ini,  ruang  fiskal daerah  kini  tersedia.  Pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  kini  sama-sama  mempunyai kesempatan  untuk  memperbaiki  pelayanan  publik  yang  sebelumnya  terabaikan.  Jika  dana fiskal  dikelola  dengan  hati-hati,  ketertinggalan  daerah-daerah  tertentu  dan  perbatasan  dapat dikurangi. Sistem ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab  dengan  memperhatikan  keadilan,  kepatutan,  serta  manfaat  bagi  masyarakat  (Bastian,
2010).  Penyelenggara  tugas  Pemerintah  Daerah  dan  DPRD  dibiayai  dari  dan  atas  beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Bratakusumah dan Sholihin, 2004).
Dana  yang  merupakan  potensi  yang  dimiliki  masing-masing  daerah  adalah pendapatan  asli  daerah,  dalam  meningkatkan  dana  yang  diperoleh  untuk  menjadi  sumber pembelanjaan  daerah  maka  pemerintah  daerah  harus  meningkatkan  potensi  daerah  yang dimiliki.  Pendapatan  Asli  Daerah  berasal  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi  pajak,  hasil pengelolaan  kekyaan  bdaerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain  PAD  yang  sah.  Pengalokasian belanja modal menggunakan pendapatan asli daerah untuk peningkatan sarana dan prasarana serta infrastruktur bagi daerah tersebut untuk meningkatkan pembangunan daerah. Jika sarana dan prasarana publik serta infrastruktur daerah meningkat maka Pendapatan Asli Daerah juga akan  meningkat,  Alokasi  Belanja  Modal  juga  akan  meningkat.  Penelitian  studi  yang dilakukan  oleh  Permata  (2016)  dan  Permatasari  (2015)  yang  membuktikan  bahwa  PAD berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.
Perbedaan kemampuan keuangan yang dimiliki setiap daerah dalam hal  pendanaan kegiatan  pemerintahannya  dapat  memicu  terjadinya  ketimpangan  fiskal  antar  daerah. Sebagai upaya menghadapi ketimpangan fiskal tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan pengalokasian  dana  yang  diperoleh  dari  APBN  untuk  pendanaan  kebutuhan  rumah  tangga daerahnya untuk pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan Dana Alokasi Umum dalam APBD harus  tetap  pada  kerangka  pencapaian  tujuan  pemberian  otonomi  kepada  daerah  yaitu peningkatan  pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat  yang  semakin  baik,  seperti  pelayanan di  bidang  kesehatan  dan  pendidikan.  Untuk  menunjang  peningkatan  sarana  dan  prasarana publik  serta  infrastruktur  pemerintah  menggunakan  biaya  modal.  Pengalokasian  dana  yang diperoleh dari APBN untuk pemerintah daerah selain Dana Alokasi Umum yaitu Dana Bagi Hasil.  Dana  Bagi  Hasil  ini  bersumber  dari  pajak  dan  kekayaan  daerah.  Dana  Bagi  Hasil (DBH)  merupakan  sumber  pendapatan  daerah  yang  cukup  potensial  dan  merupakan  salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja  modal  yang  bukan  berasal  dari  Pendapatan  Asli  Daerah    (PAD)    dan  Dana  Alokasi Umum (DAU). Penelitian  studi yang dilakukan oleh Permatasari (2015) yang membuktikan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil  studi  yang  dilakukan  oleh  Heliyanto  (2015)  menyatakan  bahwa  DAU  dan  DBH berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.
Pembangunan  ekonomi  merupakan  serangkaian  usaha  yang  ditujukan  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka pengangguran, dan meminimalkan  ketimpangan  pendapatan di  masyarakat.  PDRB  menjadi  salah  satu  indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Perekonomian di suatu wilayah  dikatakan  tumbuh  dan  berkembang  jika  barang  dan  jasa  yang  diproduksi  pada periode ini lebih besar dibandingkan periode sebelumnya, yang kemudian diturunkan menjadi nilai  tambah  (BPS,2015).  Semakin  banyak  sarana  dana  prasarana  publik  serta  infrastruktur dari  belanja  modal  maka  akan  meningkatkan  kemampuan  masyarakat  dalam  membayar pungutan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  dan  sudah  semestinya  mampu  meningkatkan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah.
Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel pemoderasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana  Alokasi  umum  dan  Dana  Bagi  Hasil  pada  Alokasi  belanja  modal.  Semakin  tinggi tingkat  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  seharusnya  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Alokasi belanja modal. Penelitian studi yang  dilakukan    Jaya  dan  Dwirandra  (2012)  yang  membuktikan  bahwa  Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pengaruh PAD pada  Alokasi Belanja Modal. Demikian  pula  dengan  hasil  studi  yang  dilakukan  oleh  Sugiarthi  dan  Supadmi  (2012) menyatakan  bahwa  Pertumbuhan  Ekonomi  berpengaruh  dan  mampu  memoderasi  pengaruh
PAD  pada  Alokasi  Belanja  Modal.  Penelitian  studi  yang  dilakukan  Sugiarthi  dan  Supadmi (2012)  menyatakan  bahwa  Pertumbuhan  Ekonomi  berpengaruh  dan  mampu  memoderasi pengaruh  DAU  pada  Alokasi  Belanja  Modal.  Hal  ini  menarik  perhatian  penulis  untuk meneliti  kembali  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana  Bagi Hasil terhadap Alokasi belanja modal guna mengkonfirmasi hasil riset terdahulu.

## LANDASAN TEORI Otonomi Daerah
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  merupakan perubahan  dan  penyempurnaan  terhadap  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999  dengan perihal  yang  sama.  Undang-undang  ini  mengatur  otonomi  yang  didefinisikan  sebagai otonomi  seluas-luasnya  yang  menjadi  urusan  pemerintah,  yaitu  politik  luar  negeri, pertahanan,  keamanan,  yustisi,  moneter  dan  fiskal  nasional,  serta  agama.  Daerah  memilih peran  serta,  prakarsa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  pada  akhirnya  bertujuan meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Dalam  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2003  Tentang Keuangan  Negara,  terdapat  penengasan  di  bidang  pengelolaan  keuangan,  yaitu  kekuasaan pengelolaan  keuangan  negara  adalah  sebagai  bagian  dari  kekuasaan  pemerintahan;  dan sebagian  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  negara  dari  presiden  diserahkan  kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## Akuntansi Sektor Publik
Menurut Erlina,dkk (2015) akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatatat peristiwa ekonomi pada organisasi nonprofit atau nirlaba. Secara sederhana, akuntansi sektor publik ini banyak dipakai oleh organisasi sektor publik, seperti partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah atau universitas, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah pusat.

## Jenis Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi  sektor  publik  dibedakan  atas  Akuntansi  Pemerintahan  dan  Akuntansi sosial.  Dalam  akuntansi  pemerintahan,  data  akuntansi  digunakan  untuk  memberikan informasi  mengenai  transaksi  ekonomi,  legislatif,  yudikatif,  dan  masyarakat.  Akuntansi pemerintah dibedakan atas akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah yang sering  disebut  dengan  akuntansi  keuangan  daerah.  Akuntansi  pemerintah  daerah  terdiri  dari akuntansi  pemerintah  provinsi  dan  akuntansi  pemerintah  kabupaten/kota.  Akuntansi keuangan  daerah  ini  diperlukan  sejalan  dengan  semangat  otonomi  daerah  yang  harus mengelola  keuangan  daerah  secara  terpisah  dari  pemerintahan  pusat  sekaligus  melaporkan hasilnya  secara  transparan  kepada  publik.  Akuntansi  sosial  merupakan  bidang  akuntansi khusus  untuk  diterapkan  pada  lembaga  dalam  artian  makro  yang  melayani  perekonomian nasional Erlina, dkk (2015).

## Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Sesuai PSAP No. 1 Paragraf 14, komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan  keuangan  terdiri  dari  laporan  pelaksanaan  anggaran  ( budgetary  report )  dan  laporan keuangan, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut  Laporan Realisasi Anggaran (LRA),  Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih  (Perubahan  SAL),  Neraca,  Laporan Operasional  (LO),  Laporan  Arus  Kas,  Laporan  Perubahan  Ekuitas,  Catatan  atas  Laporan Keuangan (CaLK) Erlina dkk (2015).

## Anggaran Daerah
Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif,  biasanya  dalam  satuan  uang  (perencanaan  keuangan)  untuk  menunjukkan perolehan  dan  penggunaan  sumber-sumber  suatu  organisasi  (Yuwono,  2005).  Berdasarkan penjelasan  Undang-undang  No.17  Tahun  2003,  anggaran  adalah  alat  akuntabilitas manajemen,  dan  kebijakan  ekonomi.  Sebagai  instrumen  kebijakan  ekonomi,  anggaran berfungsi  mewujudkan  pertumbuhan  dan  stabilitas  perekonomian  serta  pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

## Fungsi Anggaran
Fungsi anggaran menurut Bastian (2010) sebagai berikut, anggaran merupakan hasil akhir  dari  proses  penyusunan  rencana  kerja,  anggaran  merupakan  cetak  biru  aktivitas  yang akan  dilaksanakan  di  masa  mendatang,  anggaran  sebagai  alat  komunikasi  internal  yang menghubungkan  berbagai  unit  kerja  dan  mekanisme  kerja  antar  atasan  serta  bawahan, anggaran  sebagai  alat  pengendalian  unit  kerja,  anggaran  sebagai  alat  motivasi  dan  persuasi tindakan  yang  efektif  serta  efisien  dalam  pencapaian  visi  organisasi,  anggaran  merupakan instrumen politik, anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Menurut  Halim  dan  Abdullah  (2004)  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  yaitu  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  adalah  suatu anggaran  daerah  yang  memiliki  unsur-unsur  sebagai  berikut:  rencana  kegiatan  suatu  daerah uraiannya  secara  rinci,  adanya  sumber  penerimaan  yang  merupakan  target  minimal  untuk menutupi  biaya–biaya  sehubung  dengan  aktifitas-aktifitas  tersebut,  dan  adanya  biaya-biaya yang  merupakan  batas  maksimal  pengeluaran-pengeluaran  yang  akan  dilaksanakan,  jenis kegiatan, dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka, periode anggaran, yaitu biasanya satu tahun. Mengacu pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  daerah,    menyatakan    APBD  berfungsi  sebagai  fungsi  otorisasi,  fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi.

## Belanja Modal
Menurut  PSAP  No.  2  Tentang  Laporan  Realisasi  Anggaran,  pengertian  belanja modal  adalah  pengeluaran  yang  dilakukan  dalam  rangka  pembentukan  modal  yang  sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang  memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk  didalamnya  adalah  pengeluaran  untuk  biaya  pemeliharaan  yang  sifatnya mempertahankan  atau  menambah  masa  manfaat,  serta  meningkatkan  kapasitas  dan  kualitas aset.  Sedangkan,  menurut  PP  Nomor  71  Tahun  2010,  belanja  modal  merupakan  belanja Pemerintah  Daerah  yang  manfaatnya  melebihi  1  tahun  anggaran  dan  akan  menambah  aset atau  kekayaan  daerah  dan  selanjutnya  akan  menambah  belanja  yang  bersifat  rutin  seperti biaya  pemeliharaan  pada  kelompok  belanja  administrasi  umum.  Aset  tetap  yang  dimiliki pemerintah  daerah  sebagai  akibat  adanya  belanja  modal  merupakan  syarat  utama  dalam memberikan  pelayanan  publik.  Untuk  menambah  aset  tetap,  pemerintah  daerah mengalokasikan  dana  dalam  bentuk  anggaran  belanja  modal  dalam  APBD.  Belanja  Modal dapat  diaktegorikan  dalam  5  (lima)  kategori  utama  (Erlina,  dkk,  2015)  yaitu  belanja  modal tanah,  belanja  modal  peralatan  dan  mesin,  belanja  modal  gedung  dan  bangunan,  belanja modal  jalan,  irigasi  dan  jaringan,  belanja  modal  aset  tetap  lainnya,  belanja  modal  fisik lainnya.

## Pendapatan Asli Daerah
Menurut Undang-Undang  No. 33 Tahun  2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar  pemerintah  daerah  dalam  membiayai    pembangunan    dan  usaha-usaha  daerah    untuk memperkecil  ketergantungan  dana    dari  pemerintah  pusat.  Daerah  yang  mempunyai  sarana dan prasara yang memadai dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut, sehingga akan menambah PAD. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, PAD terdiri dari  hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  disebutkan  bahwa  pajak  daerah yang  selanjutnya  disebut  pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  daerah  yang  terutang  oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah terdiri dari 2 (dua), yaitu  pajak  provinsi  dan  pajak  kabupaten/kota.  Jenis  Pajak  provinsi  terdiri  atas  Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok,. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang  khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.  Retribusi  daerah  dikelompokkan  dalam  retribusi  jasa  umum,  retribusi  jasa  usaha, retribusi perizinan tertentu. Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian Pemerintah Daerah atas laba BUMD.

## Dana Bagi Hasil
Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN  yang  dialokasikan kepada daerah  berdasarkan  angka  presentase  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan  desentralisasi.  Dana  Bagi  Hasil    (DBH)  merupakan  sumber  pendapatan  daerah yang  cukup  potensial  dan  merupakan  salah  satu  modal  dasar  pemerintah  daerah  dalam mendapatkan  dana  pembangunan  dan  memenuhi  belanja  daerah  yang  bukan  berasal  dari Pendapatan  Asli  Daerah    (PAD)    selain  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Dana  Alokasi Khusus (DAK). Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan  kekayaan  daerah.  Pemerintah  menetapkan  alokasi  Dana  Bagi  Hasil  yang  berasal  dari sumber  daya  alam  sesuai  dengan  penetapan  dasar  perhitungan  dan  daerah  penghasil.  Dana Bagi  Hasil  yang  bersumber  dari  pajak  terdiri  dari  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB),  Bea Perolehan Hak  atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),  Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25,  PPh Pasal    29  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dalam  Negeri,  PPh  Pasal  21,  Sedangkan  Dana  Bagi Hasil  yang  bersumber  dari  sumber  daya  alam  berasal  dari  kehutanan,  pertambangan  umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi.

## Dana Alokasi Umum
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan,  menjelaskan  bahwa  jumlah  keseluruhan  DAU  ditetapkan  sekurang-kurangnya 26%  dari  Pendapatan  Dalam  Negeri  Neto  yang  ditetapkan  oleh  APBN.  Untuk    daerah provinsi  menerima  sebesar  10%  dari  DAU  yang  ditetapkan,  sedangkan  kabupaten/kota sebesar 90%. Selanjutnya dari jumlah DAU 90%  yang ditujukan untuk kabupaten dan kota,
maka  setiap  kabupaten  dan  kota  akan  mendapatkan  DAU  sesuai  dengan  hasil  perhitungan “Formula DAU” yang ditetapkan berdasarkan Celah Fiskal dan Alokasi Dasar.
(  )                (  )
Alokasi  Dasar  (AD)  dihitung  berdasarkan  realisasi  gaji  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  daerah tahun  sebelumnya  (t-1)  yang  meliputi  gaji  pokok  dan  tunjangan-tunjangan  yang    melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang  berlaku. Celah Fiskal (CF) merupakan selisih dari kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi,  yang  berarti  perluasan  kegiatan  ekonomi,  adalah  satu- satunya  cara  untuk  meningkatkan  penghasilan  anggota  masyarakat  dan  membuka  lapangan kerja baru (Boediono, 2010). Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembanguan sarana dan prasarana,  antara lain sumber daya alam, tenaga kerja,  investasi modal, kewirausahaan, transportasi,  komunikasi,  komposisi  sektor  industri,  teknologi,  pasar  ekspor,  situasi perekonomian  internasional,  kapasitas  pemerintah  daerah,  pengeluaran  pemerintah  dan dukungan  pembangunan.  Dalam  pemerintah  daerah,  pembangunan  sarana  dan  prasarana berpengaruh  positif  pada  pertumbuhan  ekonomi  (Darwanto,  2007).  Bahkan  salah  satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kineja ekonomi di suatu  negara.  Sedangkan  untuk  tingkat  wilayah,  Propinsi  maupun  Kabupaten/Kota, digunakan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB).  Produk  domestik  regional  bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi didalam suatu wilayah atau daerah pada periode tertentu (biasanya satu tahun) tanpa  memperhitungkan  kepemilikan  dan  PDRB  perkapita  adalah  hasil  pembagian  Produk Domestik Regional Bruto dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (BPS,2008).

## Hipotesis

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber dana yang didapatkan iuran langsung dari masyarakat  seperti  retribusi,  pajak  dan  lain  sebagainya.  Pendapatan  yang  diperoleh  daerah digunakan  untuk  menunjang  sarana  dan  prasarana  publik  serta  infrastruktur  yang  baik.  Jika pembangunan  berbagai  sarana  dan  prasarana  publik  serta  infrastruktur  dapat  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah.  Pembangunan  sarana  dan  prasarana  serta  infrastruktur  yang dikeluarkan  pemerintah  daerah  melalui  biaya  belanja  modal  berpengaruh  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah.  Permata  (2016)  membuktikan  bahwa  PAD  berpengaruh  signifikan terhadap  Alokasi  Belanja  Modal.  Demikian  pula  dengan  hasil  studi  yang  dilakukan  oleh Permatasari  (2015)  menyatakan  bahwa  PAD  berpengaruh  terhadap  Alokasi  Belanja  Modal. Begitu  juga  dengan  hasil  studi  yang  dilakukan  Heliyanto  (2015)  yang  membuktikan  bahwa PAD berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.
H 1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal

## Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Modal
Sumber  pendapatan  yang  penting  yang  didapatkan  daerah  selain  PAD  adalah  Dana Perimbangan.  Salah  satunya  adalah  Dana  Alokasi  Umum,  merupakan  transfer  dari  APBN pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah  dalam membantu  keuangan  daerah  dalam mengatur atau  mengurus  sendiri  keuangannya  untuk  tujuan  desentralisasi.  Pemerintah  daerah  masih banyak  yang membutuhkan dana bantuan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan sarana dan  prasarana  publik  serta  infrastruktur  dalam  meningkatkan  pembangunan  daerah.  Hal  ini sejalan  dengan  tujuan  dari  Dana  Alokasi  Umum  yaitu  peningkatan  pelayanan  dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Hal ini memberikan indikasi yang kuat bahwa belanja modal akan dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum. Sehingga dapat disimpulkan jika
Dana  Alokasi  Umumnya  tinggi  maka  Belanja  Modal  juga  akan  tinggi.  Permatasari  (2015) yang  membuktikan  bahwa  DAU  berpengaruh  signifikan  terhadap  Alokasi  Belanja  Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh Firnandi Heliyanto (2015) menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.
H 2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal

## Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal
Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah  berdasarkan  angka  presentase  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan  desentralisasi.  Dana  Bagi  Hasil  ini  bersumber  dari  pajak  dan  kekayaan  daerah. Dana Bagi Hasil juga merupakan penunjang pemerintah daerah untuk memenuhi sarana dan prasarana  publik  serta  infrastruktur  daerah  menggunakan  belanja  modal.  Hal  ini  dapat disimpulkan jika belanja modal naik maka Dana Bagi Hasil juga naik. Wandira (2012) yang membuktikan  bahwa  DBH  berpengaruh  signifikan  terhadap  Alokasi  Belanja  Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh Firnandi Heliyanto (2015) menyatakan bahwa DBH berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.
H 3 :  Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal

## Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  sebagai  Variabel  Moderating  dalam  Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Alokasi Belanja Modal
Pertumbuhan  ekonomi  yang  baik  bagi  suatu  daerah  berpengaruh  terhadap pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang baik yaitu bisa dikategorikan meningkatkan sarana  dan  prasarana  publik  serta  infrastruktur  daerah.  Jika  pembangunan  sarana  dan prasarana publik serta infrastruktur daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini  juga  mempengaruhi  alokasi  belanja  modal  karena  sarana  dan  prasarana  publik  serta infrastruktur daerah dibelanjakan menggunakan belanja modal. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi  faktor  penentu  terjadinya  pengaruhnya  PAD  terhadap  Belanja  Modal.  Jaya  dan Dwirandra  (2012)  yang  membuktikan  bahwa  Pertumbuhan  Ekonomi  berpengaruh  dan mampu  memoderasi  pengaruh  PAD  pada  Alokasi  Belanja  Modal.  Demikian  pula  dengan hasil  studi  yang  dilakukan  oleh  Sugiarthi  dan  Supadmi  (2012)  menyatakan  bahwa Pertumbuhan  Ekonomi  berpengaruh  dan  mampu  memoderasi  pengaruh  PAD  pada  Alokasi Belanja  Modal.  Jadi  dapat  disimpulkan  pertumbuhan  ekonomi  dapat  memoderasi  atau berpengaruh hubungan antara Pendapatan Asli Daerah pada alokasi belanja modal.
H 4 :Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh pada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Alokasi Belanja Modal

## Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  sebagai  Variabel  Moderating  dalam  Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Alokasi Belanja Modal
Pemerintah daerah masih banyak yang membutuhkan dana bantuan dari pemerintah pusat  untuk  meningkatkan  sarana  dan  prasarana  publik  dalam  meningkatkan  pembangunan daerah.  Pembangunan  daerah  yang  baik  yaitu  bisa  dikategorikan  meningkatkan  sarana  dan prasarana  publik  serta  infrastruktur  daerah.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  baik  bagi  suatu daerah  berpengaruh  terhadap  pembangunan  daerah.  Pertumbuhan  ekonomi  dapat  menjadi faktor penentu terjadinya pengaruhnya DAU terhadap Belanja Modal. Sugiarthi dan Supadmi (2012)  menyatakan  bahwa  Pertumbuhan  Ekonomi  berpengaruh  dan  mampu  memoderasi pengaruh DAU pada  Alokasi  Belanja Modal. Jadi dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi dapat  memoderasi  atau  berpengaruh  hubungan  antara  Dana  Alokasi  Umum  pada  Alokasi Belanja Modal.
H 5 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh pada hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Alokasi Belanja Modal
Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  sebagai  Variabel  Moderating  dalam  Hubungan antara Dana Bagi Hasil dengan Alokasi Belanja Modal
Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan  merupakan  salah  satu  modal  dasar  pemerintah  daerah  dalam  mendapatkan  dana pembangunan dan memenuhi belanja modal. Dana Bagi Hasil  merupakan penunjang daerah untuk memenuhi sarana dan prasarana publik serta infrastruktur dalam pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang baik yaitu bisa dikategorikan meningkatkan sarana dan prasarana publik  serta  infrastruktur  daerah.  Pertumbuhan  ekonomi  dapat  menjadi  faktor  penentu terjadinya  pengaruhnya  Dana  Bagi  Hasil  terhadap  Belanja  Modal.  Jadi  dapat  disimpulkan pertumbuhan  ekonomi  dapat  memoderasi  atau  berpengaruh  hubungan  antara  Dana  Alokasi Umum pada Alokasi Belanja Modal.
H 6 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh pada hubungan antara Dana Bagi Hasil dengan Alokasi Belanja Modal

## METODA PENELITIAN Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan kemudian  ditarik  kesimpulannya  (Sugiyono,  2015).  Populasi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Laporan  Realisasi  APBD  seluruh  Pemerintah  Kota/Kabupaten  di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota untuk tahun 2013-2015 dan Produk Domestik Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi  tersebut  dan  sampel  yang  diambil  dari  populasi diharapkan  betul-betul  representatif  atau  mewakili  populasi  (Sugiyono,  2015).  Metode pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah  metode sampling jenuh  atau  sensus. Berdasarkan  metode sampling jenuh  atau  sensus , diperoleh  sampel  sebanyak  29  Kabupaten dan  8  Kota  dari  38  Kabupaten/Kota  anggota  populasi  dan  jumlah  observasi  sebanyak  108 yang diperoleh dari 36 Kabupaten/Kota dikali 3 tahun periode 2013 – 2015 .

## Definisi Operasional Variabel Variabel Dependen
Belanja Modal
Menurut  PP  Nomor  71  Tahun  2010,  belanja    modal  merupakan    pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya  yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD Tahun 2013-2015.

## Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli  Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam  daerahnya  sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Nilai Indikator variabel pendapatan asli daerah diukur dengan:
Pendapatan  Asli  Daerah  =    Pendapatan  Pajak  Daerah  +  Pendapatan  Retribusi  Daerah  + Pendapatan  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

## Dana Alokasi Umum (DAU)
Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal  dari  APBN,  yang  dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan
antar-Daerah  untuk  membiayai  kebutuhan  pengeluarannya  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi.  Dana  Alokasi  Umum  untuk  masing-masing  Kabupaten/Kota  dapat  dilihat dalam Laporan Realisasi APBD Tahun 2013-2015.

## Dana Bagi Hasil
Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang dialokasikan  kepada  pemerintah  daerah  berdasarkan  angka  persentase  untuk  mendanai kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi.  Menurut  UU  Nomor  33  Tahun 2004, dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Dana Bagi Hasil untuk masing-masing  Kabupaten/Kota  dapat  dilihat  dalam  Laporan  Realisasi  APBD  Tahun  2013- 2015.

## Variabel Moderating

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  suatu  ukuran  kuantitatif  yang  menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dalam suatu tahun tertentu. Pertumbuhan ekonomi salah  satu  indikator  keberhasilan  pembangunan,    makin    tingginya  pertumbuhan    ekonomi biasanya  makin  tinggi  pula  kesejahteraan  masyarakat.  Pertumbuhan  ekonomi  merupakan dasar untuk pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan rumus :
Pertumbuhan Ekonomi  =
–
Keterangan : PDRBt =   Pendapatan Domestik Regional Bruto periode t. PDRBt-1 = Pendapatan Domestik Regional Bruto periode tahun sebelumnya t-1.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kuantitatif. Sumber  Data  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  data  sekunder  yaitu  data  yang dikumpulkan  oleh  pengumpul  data  dan  dipublikasikan  kepada  masyarakat  pengguna  data (Kuncoro,2003).  Data  tersebut  bersumber  dari    Laporan  Realisasi  APBD  Tahun  2013-2015 seluruh  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Timur  yang  diperoleh  dari website Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per  kapita  sebagai  pengukur  Pertumbuhan  Ekonomi  Tahun  2013-2015  seluruh  Pemerintah Kabupaten/Kota  di  Jawa  Timur  diperoleh  dari  situs  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  melalui website.

## Teknik Analisis
Dalam  menguji  hipotesis  yang  diajukan,  penelitian  ini  menggunakan  metode analisis  regresi  berganda  dan  regresi  interaksi.  Dalam  persamaan  regresi  melalui  regresi interaksi  atau  sering  disebut  dengan Moderated  Regresion  Analysis (MRA)  sebagai  berikut (Ghozali, 2006) :
Keterangan :
Y =   Alokasi Belanja Modal a =   Konstanta b 1-6 =   Koefisien Regresi
X 1
=   Pendapatan Asli Daerah
X 2 =   Dana Bagi Hasil X 3 =   Dana Alokasi Umum
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + b 4 (X 1 xX 4 ) + b 5 (X 2 xX 4 ) + b 6 (X 3 xX 4 ) + e
X 4 =   Pertumbuhan Ekonomi
X 1 xX 4 =  Interaksi Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi X 2 xX 4 =   Interaksi Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi X 3 xX 4 =   Interaksi Dana Bagi Hasil dan Pertumbuhan Ekonomi e = Error Estimate
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pengujian Hipotesis Uji F
Tabel 1 Hasil Perhitungan Uji F F Sig. 141,009 0,000 Sumber : Data diolah
Hasil  uji  F  menunjukkan  bahwa  seluruh  variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  (X 1 ) , Dana  Alokasi  Umum  (X 2 ),  Dana  Bagi  Hasil  (X 3 ),  Pertumbuhan  Ekonomi  (X 4 ), PADxPertumbuhan Ekonomi (X 1 xX 4 ), DAUxPertumbuhan Ekonomi (X 2 xX 4 ), DBHxPertumbuhan  Ekonomi    (X 3 xX 4 )  berpengaruh  signifikan  terhadap  Alokasi  Belanja Modal (Y). Hal ini tampak pada uji F sebesar  141,009 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari α = 0,05.

## Analisis Regresi Moderat
Tabel 2 Uji  t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -188896732,627 180107646,152 -1,049  ,297 PAD ,440 ,112 ,977 3,939 ,000 DAU ,614 ,228 ,665 2,690 ,008 DBH -,073 ,112 -,037 -,655 ,514 Pertumbuhan Ekonomi 3211060072,550  3432168790,886  ,238 ,936 ,352 PADxPE -1,297 1,889 -,176 -,687 ,494 DAUxPE -6,859 4,355 -,585 -1,575  ,118 DBHxPE 4,271 1,132 ,274 3,774 ,000
a. Dependent Variable: Alokasi Belanja Modal Sumber : Data diolah Dari data Tabel 7 di atas persamaan regresi yang didapat adalah:
Y = - 188896732,627 + 0,440 X 1 + 0,614 X 2 - 0,073 X 3 + 3211060072,550 X 4 - 1,297 (X1xX4) - 6,859 (X 2 xX 4 ) + 4,271 (X 3 xX 4 ) + e
Dari persamaan regresi di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Nilai konstanta (a) sebesar – 188.896.732,627 menunjukkan bahwa Alokasi Belanja Modal (Y) akan mengalami penurunan  sebesar  –  188.896.732,627,  jika  Pendapatan  Asli  Daerah  (X 1 ) , Dana  Alokasi Umum  (X 2 ),  Dana  Bagi  Hasil  (X 3 ),  Pertumbuhan  Ekonomi  (X 4 ),  PADxPertumbuhan Ekonomi  (X 1 xX 4 ),  DAUxPertumbuhan  Ekonomi  (X 2 xX 4 ),  DBHxPertumbuhan  Ekonomi (X 3 xX 4 )  bernilai  konstan  atau  sama  dengan  nol.  2)  Nilai  koefisien  Pendapatan  Asli  Daerah (b 1 ) sebesar  0,440 menunjukkan bahwa jika variabel  Pendapatan Asli Daerah (X 1 ) naik satu
satuan,  maka  akan  mengakibatkan  peningkatan  Alokasi  Belanja  Modal  sebesar  0,440  dan diasumsikan untuk variabel  Dana Alokasi Umum (X 2 ), Dana  Bagi  Hasil  (X 3 ), Pertumbuhan Ekonomi (X 4 ), PADxPertumbuhan Ekonomi (X 1 xX 4 ), DAUxPertumbuhan Ekonomi (X 2 xX 4 ), DBHxPertumbuhan  Ekonomi    (X 3 xX 4 )  bernilai  konstan  atau  sama  dengan  nol.    3)  Nilai koefisien  Dana  Alokasi  Umum  (b 2 )  sebesar  0,614  menunjukkan  bahwa  jika  variabel  Dana Alokasi  Umum  (X 2 )  naik  satu  satuan,  maka  akan  mengakibatkan  peningkatan  Alokasi Belanja  Modal  sebesar  0,614  dengan  asumsi  variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  (X 1 ) , Dana Bagi  Hasil  (X 3 ),  Pertumbuhan  Ekonomi  (X 4 ),  PADxPertumbuhan  Ekonomi  (X 1 xX 4 ), DAUxPertumbuhan  Ekonomi  (X 2 xX 4 ),  DBHxPertumbuhan  Ekonomi    (X 3 xX 4 )  bernilai konstan  atau  sama  dengan  nol.  4)  Nilai  koefisien  Dana  Bagi  Hasil  (b 3 )  sebesar  -  0,073 menunjukkan  bahwa  jika  variabel  Dana  Bagi  Hasil  (X 3 )  naik  satu  satuan,  maka  akan mengakibatkan penurunan Alokasi Belanja Modal sebesar - 0,073 dengan asumsi Pendapatan Asli  Daerah  (X 1 ) , Dana  Alokasi  Umum  (X 2 ),  Pertumbuhan  Ekonomi  (X 4 ), PADxPertumbuhan Ekonomi (X 1 xX 4 ), DAUxPertumbuhan Ekonomi (X 2 xX 4 ), DBHxPertumbuhan  Ekonomi    (X 3 xX 4 )  bernilai  konstan  atau  sama  dengan  nol.  5)  Nilai koefisien PADxPertumbuhan Ekonomi (X 1 xX 4 ) (b 5 ) sebesar -1,297 menunjukkan bahwa jika variabel  (PADxPertumbuhan  Ekonomi)  (X 5 )  naik  satu  satuan,  maka  akan  mengakibatkan penurunan  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  pada  Alokasi  Belanja  Modal  sebesar  -1,297 dengan asumsi variabel Pendapatan Asli Daerah (X 1 ) , Dana Alokasi Umum (X 2 ), Dana Bagi Hasil  (X 3 ),  Pertumbuhan  Ekonomi  (X 4 ),  DAUxPertumbuhan  Ekonomi  (X 2 xX 4 ), DBHxPertumbuhan  Ekonomi    (X 3 xX 4 )  bernilai  konstan  atau  sama  dengan  nol.  6)  Nilai koefisien  DAUxPertumbuhan  Ekonomi  (X 2 xX 4 ),  (b 6 )  sebesar  -  6,859  menunjukkan  bahwa jika variabel (DAUxPertumbuhan Ekonomi) (X 5 ) naik satu satuan, maka akan mengakibatkan penurunan  pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  pada  Alokasi  Belanja  Modal  sebesar  -  6,859 dengan asumsi variabel Pendapatan Asli Daerah (X 1 ) , Dana Alokasi Umum (X 2 ), Dana Bagi Hasil  (X 3 ),  Pertumbuhan  Ekonomi  (X 4 ),  PADxPertumbuhan  Ekonomi  (X 1 xX 4 ), DBHxPertumbuhan  Ekonomi    (X 3 xX 4 )  bernilai  konstan  atau  sama  dengan  nol.  7)  Nilai koefisien DBHxPertumbuhan Ekonomi  (X 3 xX 4 ) (b 7 ) sebesar 4,271 menunjukkan bahwa jika variabel  (DBHxPertumbuhan  Ekonomi)  (X 5 )  naik  satu  satuan,  maka  akan  mengakibatkan peningkatan  pengaruh  Dana  Bagi  Hasil  pada  Alokasi  Belanja  Modal  sebesar  4,271  dengan asumsi  variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  (X 1 ) , Dana  Alokasi  Umum  (X 2 ),  Dana  Bagi  Hasil (X 3 ), Pertumbuhan Ekonomi (X 4 ), PADxPertumbuhan Ekonomi (X 1 xX 4 ), DAUxPertumbuhan Ekonomi (X 2 xX 4 ) bernilai konstan atau sama dengan nol.

## Pembahasan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal
Berdasarkan  hasil  penelitian  didapatkan  bahwa  variabel  Pendapatan  Asli  Daerah memiliki  pengaruh  secara  parsial  terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  pada  Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur,  hal ini dapat diketahui dari  uji t sebesar  3,939 dengan nilai signifikan 0,000  lebih  kecil  dari  α  =  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Timur  bergantung  kepada  Pendapatan  Asli  Daerah  untuk membelanjakan modal yang digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dengan tujuan menunjang sarana dan prasarana publik yang baik  serta  infrastruktur  yang  meningkatkan  pembangunan  daerah.  Pendapatan  Asli  Daerah juga  merupakan  potensi  yang  dimiliki  masing-masing  daerah,  dalam  meningkatkan  dana yang  diperoleh  untuk  menjadi  sumber  pembelanjaan  daerah  maka  pemerintah  daerah  harus meningkatkan potensi daerah yang dimiliki. Jika pembangunan berbagai sarana dan prasarana publik  dapat  ditingkatkan  maka    Pendapatan  Asli  Daerah  yang  diperoleh  juga  semakin meningkat.  Karena  peningkatan  sarana  dan  prasarana  dibelanjakan  melalui  belanja  modal.
Jadi semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah semakin tinggi juga alokasi belanja modal yang diperoleh. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Zhara Saski Widoasri Permata  (2016)  yang  membuktikan  bahwa  PAD  berpengaruh  signifikan  terhadap  Alokasi Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh Isti Permatasari (2015) menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

## Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Modal
Berdasarkan  hasil  penelitian  didapatkan  bahwa  variabel  Dana  Alokasi  Umum memiliki  pengaruh  secara  parsial  terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  pada  Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat diketahui uji t sebesar 2,690 dengan nilai signifikan 0,008 lebih kecil dari α = 0,05. Hal ini menunjukkan Dana Alokasi Umum yang diperoleh transfer dari APBN pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk tujuan membantu keuangan daerah demi  pelaksanaan  desentralisasi,  digunakan  pemerintah  daerah  untuk  membelanjakan modalnya.  Dalam  mengalokasikan  belanja  modal  tidak  terlepas  dari  Dana  Alokasi  Umum karena  tujuan    dari  Dana  Alokasi  Umum  yaitu  peningkatan  pelayanan  dan  kesejahteraan masyarakat yang  semakin baik. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah masih banyak yang  membutuhkan  dana  bantuan  dari  pemerintah  pusat  untuk  meningkatkan  sarana  dan prasarana  publik  serta  infrastruktur  dalam  pembangunan  daerah.  Semakin  tinggi  Dana Alokasi  Umum  yang  diperoleh  semakin  besar  pengalokasian  belanja  modalnya.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  studi  yang  dilakukan  oleh  Isti  Permatasari  (2015)  yang membuktikan  bahwa  DAU  berpengaruh  signifikan  terhadap  Alokasi  Belanja  Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh Firnandi Heliyanto (2015) menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

## Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa variabel  Dana Alokasi Umum tidak memiliki  pengaruh  secara  parsial  terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  pada  Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat diketahui uji t sebesar -0,655 dengan nilai signifikan 0,514 lebih besar dari α = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil yang bersumber pajak dan  kekayaan  daerah  dari  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah  berdasarkan  angka presentase untuk mendanai  kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi  yang dimiliki oleh  Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur  tidak berpengaruh pada Alokasi Belanja Modal. Dana Bagi Hasil yang merupakan dana yang berasal dari APBN transfer pemerintah pusat  ke  pemerintah  daerah,  tidak  digunakan  pemerintah  daerah  untuk  membelanjakan modalnya. Sehingga pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tidak menggantungkan  belanja  modalnya  menggunakan  DBH  dapat  dikatakan  daerah  sudah mandiri  dalam  membiayai  kebutuhan  daerahnya  tidak  bergantung  kepada  pemerintah  pusat. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan studi  yang dilakukan  Arbie  Gugus  Wandira (2012) yang  membuktikan  bahwa  DBH  berpengaruh  signifikan  terhadap  Alokasi  Belanja  Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh Firnandi Heliyanto (2015) menyatakan bahwa DBH berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

## Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  sebagai  Variabel  Moderating  dalam  Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Alokasi Belanja Modal
Berdasarkan  hasil  penelitian  didapatkan  bahwa  Pertumbuhan  Ekonomi  sebagai Variabel  Moderating  tidak  mampu  dalam  memoderasi  Hubungan  antara  Pendapatan  Asli Daerah  dengan  Alokasi  Belanja  Modal  pada  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Timur,  hal  ini dapat diketahui uji t sebesar  -0,687 dengan nilai signifikan 0,494 lebih besar  dari α = 0,05. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Pertumbuhan  Ekonomi  sebagai  Variabel  Moderating  tidak mampu  dalam  memoderasi  Hubungan  antara  Pendapatan  Asli  Daerah  dengan  Alokasi
Belanja  Modal.  Belanja  modal  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan pembangunan  daerah,  sehingga  pembangunan  berbagai  sarana  dan  prasarana  publik  serta infrastruktur dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi tidak dapat menjadi faktor penentu terjadinya pengaruhnya PAD terhadap alokasi belanja Modal. Hal ini karena  pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Timur  dalam  meningkatkan pertumbuhan ekonomi masih belum maksimal walaupun meningkatkan sarana dan prasarana serta  fasilitas  sudah  tercapai.  Kurang  tepat  sasarannya  program  pemerintah  karena  tidak ditunjang  adanya  aspek  sosial,  pendidikan,  kesehatan,  ekonomi  yang  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat  mengakibatkan  tujuan  pertumbuhan  ekonomi  masih  belum  tercapai. Program  pemerintah  daerah  yang  sudah  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  tepat sasaran  akan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  sehingga  tujuan  pemerintah  daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur akan tercapai. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan studi yang dilakukan I Putu Ngurah Panji Kartika Jaya dan A.A.N.B. Dwirandra (2012) yang membuktikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pengaruh PAD pada Alokasi Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh Ni Putu Dwi Eka Rini Sugiarthi dan Ni  Luh Supadmi (2012) menyatakan bahwa  Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pengaruh PAD pada Alokasi Belanja Modal.

## Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  sebagai  Variabel  Moderating  dalam  Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Alokasi Belanja Modal
Berdasarkan  hasil  penelitian  didapatkan  bahwa  Pertumbuhan  Ekonomi  sebagai Variabel Moderating tidak mampu dalam memoderasi Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan  Alokasi  Belanja  Modal  pada  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Timur,  hal  ini  dapat diketahui uji t sebesar  -1,575 dengan nilai signifikan 0,118 lebih besar  dari α = 0,05.  Hal ini menunjukkan bahwa nilai Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating tidak mampu dalam  memoderasi  Hubungan  antara  Dana  Alokasi  Umum  dengan  Alokasi  Belanja  Modal. Hal  ini  disebabkan  fungsi  Dana  Alokasi  Umum  sebagai  e qualization  grant yaitu  untuk menetralisasi  ketimpangan  kemampuan  keuangan  yang  diperoleh  daerah  menyebabkan kemandirian  daerah  tidak  menjadi  lebih  baik,  bahkan  yang  terjadi  adalah  sebaliknya  yaitu daerah  Kabupaten/Kota  yang  menggantungkan  keuangan  daerahnya  dengan  Dana  Alokasi Umum  ini.  Hasil  penelitian ini  tidak  sejalan  dengan  studi  yang  dilakukan  Ni  Putu  Dwi  Eka Rini  Sugiarthi  dan  Ni  Luh  Supadmi  (2012)  menyatakan  bahwa  Pertumbuhan  Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pengaruh DAU pada Alokasi Belanja Modal.

## Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  sebagai  Variabel  Moderating  dalam  Hubungan antara Dana Bagi Hasil dengan Alokasi Belanja Modal
Berdasarkan  hasil  penelitian  didapatkan  bahwa  Pertumbuhan  Ekonomi  sebagai Variabel  Moderating  mampu  dalam  memoderasi  Hubungan  antara  Dana  Bagi  Hasil  dengan Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat diketahui uji t sebesar  3,774 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil  dari α = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating mampu dalam memoderasi Hubungan  antara  Dana  Bagi  Hasil  dengan  Alokasi  Belanja  Modal.  Proses  Dana  Bagi  Hasil (DBH)  merupakan  sumber  pendapatan  daerah  yang  cukup  potensial  dan  merupakan  salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja  modal.  Tetapi  Pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Timur  tidak mengalokasikan  belanja  modal  dari  Dana  Bagi  Hasil,  Dana  Bagi  Hasil  ini  digunakan  untuk membiayai pembelanjaan daerah lainnya selain belanja modal. Hal ini disebabkan Dana Bagi Hasil  yang  bersumber  dari  potensi-potensi  sumber  daya  alam  dan  pajak  yang  diperoleh daerah  untuk  membiayai  biaya  selain  belanja  modal  memiliki  tujuan  untuk  peningkatan pertumbuhan  ekonomi  karena  dalam  memenuhi  pertumbuhan  ekonomi  tidak  harus
meningkatkan  sarana  dan  prasarana  publik  serta infrastruktur. Melalui  pembelanjaan  daerah selain belanja modal, pertumbuhan ekonomi akan berjalan efektif dan efisien ketika berpijak pada perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.

## Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana  Bagi  Hasil Terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  dengan  Pertumbuhan  Ekonomi  sebagai  Variabel Moderating
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa nilai uji F sebesar  141,009 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari α = 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa naik dan turunnya  Alokasi  Belanja Modal yang diperoleh oleh  Kabupaten/Kota  dipengaruhi oleh naik dan turunnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota dan dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi  Hasil  secara  simultan  (bersama-sama)  berpengaruh  terhadap  alokasi  belanja  modal dimoderasi  dengan  pertumbuhan  ekonomi.  Dari  hasil  penelitian  ini  secara  bersama-sama menunjukkan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana  Bagi  Hasil mampu  memberikan  gambaran  yang  cukup  bahwa  pemerintah  daerah  mampu  bertanggung jawab  sebagai  bagian  dari  kekuasaan  pemerintahan  daerah  dalam  hal  mengelola  sumber keuangan  yang  diperoleh  untuk  tujuan  meningkatkan  sarana  dan  prasarana  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  sebelumnya  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan guna menjawab rumusan masalah. Beberapa kesimpulan tersebut terdiri dari:  1) Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh  secara  parsial  terhadap  alokasi belanja  modal  pada  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Timur  Tahun  2013-2015.  2)  Dana  Bagi Hasil tidak berpengaruh secara parsial terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi  Jawa  Timur  Tahun  2013-2015.  3)  Dana  Bagi  Hasil  berpengaruh  dan  mampu dimoderasi  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap  alokasi  belanja  modal  pada  Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. 4) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak  berpengaruh  dan  tidak  mampu  dimoderasi  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap  alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. 5) Pendapatan Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  dan Dana  Bagi  Hasil  secara  bersama-sama  berpengaruh terhadap  alokasi  belanja  modal  dimoderasi  dengan  pertumbuhan  ekonomi  pada Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Timur  Tahun  2013-2015.  Saran  bagi  pemerintah  daerah, penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  pentingnya  mengoptimalkan  potensi lokal  yang  dimiliki  daerah,  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah,  dana  alokasi  umum  dan dana  bagi  hasil    untuk  pengalokasian  belanja  modal  untuk  peningkatan  kualitas  pelayanan publik demi kemajuan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur  dimana berdasarkan hasil  penelitian  diketahui  bahwa  PAD,  DAU  dan  DBH  memiliki  pengaruh  yang  signifikan secara bersama-sama terhadap alokasi belanja modal.

## Daftar Pustaka
Bastian,  Indra.  2010. Akuntansi  Sektor  Publik  :  Suatu  Pengantar,  Edisi  ketiga .  Jakarta: Penerbit Erlangga.
Boediono. 1985. Teori Pertumbuhan Ekonomi . Yogyakarta: BPFE. Boediono. 2010. Ekonomi Indonesia Mau ke Mana?, Kumpulan Esai Ekonomi,  Edisi Ketiga. Jakarta: Keputakaaan Populer Gramedia.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Barat.  2008. Produk  Domestik  Regional  Bruto Kabupaten/Kota  di  Jawa  Barat  2006-2008 .  Bandung:  Badan  Pusat  Statistik  Jawa Barat.
Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2014. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Jawa Timur Menurut Penggunaan Tahun 2009-2013 . Surabaya: Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2015. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Jawa  Timur  Menurut  Lapangan  Usaha  Tahun  2010-2014 .  Surabaya:  Badan  Pusat Statistik Jawa Timur.
Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2016. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Jawa  Timur  Menurut  Lapangan  Usaha  Tahun  2011-2015 .  Surabaya:  Badan  Pusat Statistik Jawa Timur.
Bratakusumah,  Deddy  Supriady  dan  Sholihin  Dadang.  2004. Otonomi  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Darwanto  dan  Yulia  Yustikasari.  2007. Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal . Simposium  Nasional  Akuntansi  X,  Universitas  Hasanuddin,  Makasar,  26-28  Juli 2007.
Erlina,  Omar  Sakti  Rambe  dan  Rasdianto.  2015.  Akuntansi  Keuangan  Daerah.  Jakarta: Salemba Empat.
Ghozali,  I.  2005. Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS .  Semarang: Universitas Diponegoro.
,  I.  2006. Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS .  Semarang: Universitas Diponegoro.
,  I.  Dan  Ratmono,  D..  2008. Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  Pusat  (APBN)  dan Daerah (APBD) . Semarang: Universitas Diponegoro. Halim,  A.  dan  Abdullah,  S.  2004. Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  dan  Pendapatan  Asli Daerah  Terhadap  Belanja  Pemda:  Studi  Kasus  Kabupaten  dan  Kota  di  Jawa  dan Bali . Jurnal Ekonomi STEI No. 2/Th. XIII/25.
Heliyanto,  Firnandi.  2015. Pengaruh  PAD,  DAU,  DAK  Dan  DBH  Terhadap  Pengalokasian Anggaran Belanja Modal: Studi Pada Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur. Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi . Skripsi. Surabaya: STIESIA Surabaya . https://www.bps.go.id. Badan Pusat Statistik . https://www.djpk.depkeu.go.id. Direktorat  Jendral  Perimbangan  Keuangan  Pemerintah Daerah.
Jaya,  I  Putu  Ngurah  Panji  Kartika  dan  A.A.N.B.  Dwirandra.  2012. Pengaruh  Pendapatan Asli  Daerah  Pada  Belanja  Modal  Dengan  Pertumbuhan  Ekonomi  Sebagai  Variabel Pemoderasi. Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi . Skripsi. Bali: Universitas Udayana Bali .
Kuncoro, Mudrajad. 2003. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi . Jakarta: Erlangga. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Andi.
. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Andi. Mayasari, Luh Putu Rani. 2014. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal  Pada Pemerintah  Kabupaten  Buleleng.  Jurusan  Akuntansi,  Program  Studi  Akuntansi . Skripsi. Bali: Universitas Pendidikan Ganesha Bali . Nordiawan,  Deddy  dan  Ayuningtyas  Hertianti.  2006. Akuntansi  Sektor  Publik .  Jakarta: Salemba Empat.
,  D.  I.  S.  Putra,  dan  M.  Rahmawati.  2007. Akuntansi  Pemerintahan .  Jakarta: Salemba Empat.
,  Deddy  dan  Ayuningtyas  Hertianti.  2010. Akuntansi  Sektor  Publik .  Jakarta: Salemba Empat.
Nuarisa,  Sheila  Ardhian.  2012. Pengaruh  PAD,  DAU  Dan  DAK  Terhadap  pengalokasian Anggaran  Belanja  Modal.  Jurusan  Akuntansi,  Program  Studi  Akuntansi .  Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang . Nugroho,  Agung.  2005. Strategi  Jitu  Memilih  Metode  Statistic  Penelitian  dengan  SPSS. Yogyakarta: Andi.
Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  No.  1  tentang  Penyajian  Laporan  Keuangan Paragraf 14, 41,101,102.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 3 tentang Laporan Arus Kas Paragraf 2.
Pelealu,  Andreas  Marzel.  2012. Pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  Dan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003- 2012.  Jurusan  Ekonomi  Pembangunan,  Program  Studi  Ekonomi  Pembangunan . Skripsi. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Paragraf 61,62,63,64,65,78,79,80,81,83.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006    tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan daerah,
Permata,  Zhara Saski Widoasri. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan  (DP)  Terhadap  Belanja  Modal  Studi  Pada  Pemerintah  Kab/Kota  di Jawa  Timur.  Jurusan  Akuntansi,  Program  Studi  Akuntansi .  Skripsi.  Surabaya: STIESIA Surabaya .
Permatasari,  Isti.  2015. Pengaruh  Pendapatan  Daerah  Terhadap  Belanja  Modal  Pada Kabupaten/Kota  Jawa Timur. Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi . Skripsi. Surabaya: STIESIA Surabaya . Putro, Nugroho  Suratmo  dan Sugeng  Pamudji.  2011. Pengaruh  Pertumbuhan   Ekonomi, Pendapatan    Asli    Daerah  dan    Dana    Alokasi    Umum  Terhadap    Pengalokasian Anggaran  Belanja  Modal  Studi  Kasus  pada  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Jawa Tengah. Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi . Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang .. Santoso,  Singgih.  2010. Buku  Latihan  SPSS  Statistik  Parametik .  Jakarta:  Elex  Media Komputindo.
Saragih, Juli Panglima. 2003. Desebtralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Siregar, B. dan B.Siregar. 2001. Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dan, Edisi Ketiga . Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta.
Sularno,  Fitria Megawati.  2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Alokasi  Anggaran  Belanja  Modal  Studi  Kasus Pada  Kab/Kota  Di  Provinsi  Jawa  Barat. Jurusan  Akuntansi,  Program  Studi Akuntansi . Skripsi. Bandung: Universitas Widyatama Bandung . Sugiarthi,  Ni  Putu  Dwi  Eka  Rini  dan  Ni  Luh  Supadmi.  2012. Pengaruh  PAD,  DAU,  DAN SILPA  Pada  Belanja  Modal  dengan  Pertumbuhan  Ekonomi  Sebagai  Pemoderasi. Jurusan  Akuntansi,  Program  Studi  Akuntansi .  Skripsi.  Bali:  Universitas  Udayana Bali .
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yovita,  Farah Marta. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal  Studi Empiris  pada  Pemerintah  Provinsi  se  Indonesia  Periode  2008-2010 . Jurusan Akuntansi,  Program  Studi  Akuntansi .  Skripsi.  Semarang:  Universitas  Diponegoro Semarang .
Yuwono,  S.,  T.A.  Indrajaya.,  Hariyandi.  2005. Penganggaran  Sektor  Publik .  Malang: Bayumedia Publishing.
Wandira,  Arbie  Gugus.  2012. Pengaruh  PAD,  DAU,  DAK,  Dan  DBH  Terhadap Pengalokasian Belanja Modal . Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi . Skripsi. Semarang: Universitas Negeri .