## Volume 4 Nomor 1 (2023) Pages 29 – 34
Ecobankers : Journal of Economy and Banking
Email Journal : edubankers.bbc@gmail.com Web Journal : http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecobankers

## Analisis Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Simpanan Pendidikan
Laelatul Azizah 1 , Gama Pratama 2 , Heru Cahyono 3 , Mohammad Ridwan 3 , Paturohman 4
Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon 1,2,3
Email  : Laelatulazizah68@gmail.com 1 , gamapratama0@gmail.com 2 , herucahyono@bungabangsacirebon.com 3 , ridwanciperna@gmail.com 4 , rahmanpaturoahman@gmail.com
Received: 2023-02-12; Accepted: 2023-02-26; Published: 2023-02-28

## Abstrak
Dalam konteks keuangan syariah pada BMT, akad wa'diah adalah suatu bentuk akad simpanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabahnya. Akad wa'diah adalah perjanjian antara nasabah sebagai penyimpan dan lembaga keuangan sebagai pengelola dana, di mana lembaga keuangan berjanji  untuk  mengembalikan  dana  simpanan  tersebut  secara  utuh  atau  dengan  keuntungan  sesuai dengan  persyaratan  yang  telah  disepakati.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implementasi akad wa'diah pada produk simpanan berbasis pendidikan dalam sistem keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah pada produk simpanan pendidikan ini menggunakan akad wadi’ah dan diperuntukkan  untuk  siswa  siswi  pada  suatu  lembaga  sebagai  sarana  menabung  dengan  memberikan rasa  aman  dan  nyaman.  Prosedur  awal  yang  diterapkan  oleh  KSPPS  BMT  NU  Artha  Berkah  adalah bekerja  sama  dengan  pihak  sekolah.  Setelah  adanya  kesepakatan  antara  pihak  sekolah  dengan  pihak BMT, kemudian nasabah harus memenuhi beberapa syarat & ketentuan

## Kata Kunci: Akad Wadiah, Simpanan Pendidikan, BMT NU Artha Berkah

## Abstract
In  the  context  of  Islamic  finance  at  BMT,  wa'diah  contract  is  a  form  of  deposit  contract  offered  by Islamic  financial  institutions  to  their  customers.  A  wa'diah  contract  is  an  agreement  between  the customer as a depositor and a financial institution as a fund manager, in which the financial institution promises to return the deposit in full or with profit in accordance with agreed terms. This study aims to analyze the implementation of the wa'diah contract on education-based savings products in the Islamic financial  system.  This  study  uses  qualitative  methods  with  data  collection  techniques  used  are interviews. The results of this study are that this educational savings product uses a wadi'ah contract and is  intended  for  students  at  an  institution  as  a  means  of  saving  by  providing  a  sense  of  security  and comfort.  The  initial  procedure  implemented  by  KSPPS  BMT  NU  Artha  Berkah  is  to  work  with  the school. After there is an agreement  between the school and the BMT, then the customer must fulfill several terms & conditions
Keywords: Wadiah contract, Education Savings, BMT NU Artha Berkah
Copyright © 2023 Ecobankers : Jurnal of Economy and Banking

## PENDAHULUAN
BMT, singkatan dari Baitul Maal wat Tamwil, adalah lembaga keuangan mikro berbasis syariah  yang  beroperasi  dengan  prinsip  keuangan  Islam.  BMT  merupakan  bentuk perkembangan  dari  lembaga  keuangan  mikro  yang  telah  ada  sejak  zaman  Rasulullah Muhammad SAW dan terus berkembang hingga saat ini. Lembaga ini berasal dari bahasa Arab, "Baitul Maal" berarti Rumah Harta, sedangkan "Tamwil" berarti pembiayaan.
Pendapat lain menurut Rasyid & Pujihastutik, BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) adalah lembaga  ekonomi  yang  berjalan  berdasarkan  prinsip  syariah  dan  prinsip  koperasi.  BMT bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  bisnis  ,  khususnya  untuk  kepentingan  anggota  dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, sistem ekonomi yang dianut juga menggunakan sistem syariah, yang menjalankan usahanya dengan prinsip bagi hasil dan perdagangan. Tanpa mempertahankan sistem bunga dan riba sama sekali. Prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah keputusan bagi hasil pada saat penutupan kontrak. (Sudjana & Rizkison, 2020).
Berdirinya  BMT  bersamaan  dengan  usaha  pendirian  bank  syariah  di  Indonesia,  yakni tepatnya  pada  tahun  1990-an.  BMT  semakin  berkembang  tatkala  pemerintah  mengeluarkan kebijakan  hukum  ekonomi  UU  No.7  Tahun  1992  tentang  perbankan  dan  PP  No.  72/1992 tentang  Bank  Pengkreditan  Rakyat  berdasarkan  bagi  hasil.  Pada  saat  bersamaan,  Ikatan Cendikiawan Muslim  Indonesia (ICMI) sangat  aktif melakukan pengakajian intensif tentang pengembangan ekonomi islam di Indonesia.
Namun adanya kebijakan tersrbut membuat BMT semakin kuat dengan produk dan ciri khasnya dan prinsip utama yang menjadi landasan BMT antara lain:
1. Akad Syariah: Setiap transaksi dan layanan keuangan yang dilakukan oleh BMT didasarkan pada akad-akad syariah  yang sesuai  dengan prinsip  keuangan  Islam.  Beberapa akad yang umum digunakan adalah murabahah (jual beli dengan keuntungan), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerjasama), dan qardhul hasan (pinjaman tanpa bunga).
2. Pemberdayaan Ekonomi: Salah satu  tujuan utama BMT adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat,  terutama  kalangan  mikro  dan  kecil.  BMT  berupaya  memberikan  akses keuangan kepada mereka yang tidak dapat dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional, sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
3. Komitmen Sosial: BMT juga memiliki komitmen sosial untuk membantu masyarakat dalam keadaan darurat dan memperkuat basis ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Dengan fokus pada kepentingan kolektif, BMT berusaha untuk  menciptakan dampak sosial yang positif dalam komunitasnya.
4. Partisipasi  Anggota: Anggota  BMT  memiliki  peran  aktif  dalam  pengambilan  keputusan dan pengelolaan lembaga. Dalam BMT, anggota biasanya berstatus pemegang saham dan memiliki hak suara dalam rapat anggota untuk menentukan arah dan kebijakan lembaga.
5. Non-profit atau Berbagi Keuntungan: Meskipun BMT adalah lembaga keuangan, tujuan utamanya bukanlah mencari keuntungan maksimal,  tetapi  memberdayakan ekonomi umat dengan prinsip syariah. Keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan anggota serta masyarakat.
Dalam  implementasi  produk  simpanan  pendidikan  berbasis  BMT  (Baitul  Maal  wat Tamwil), ada beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi. Beberapa permasalahan umum yang sering timbul dalam produk simpanan pendidikan BMT meliputi:
1. Ketidakpahaman  Konsep  Syariah:  Beberapa  nasabah  mungkin  kurang  memahami  konsep dan prinsip keuangan syariah yang menjadi dasar produk simpanan pendidikan BMT.
2. Ketidakpahaman ini bisa menyebabkan ketidaksesuaian dalam pengelolaan simpanan dan menyebabkan ketidakpuasan nasabah.
3. Keterbatasan Layanan dan Infrastruktur: BMT sebagai lembaga keuangan mikro mungkin memiliki  keterbatasan  dalam  layanan  dan  infrastruktur  teknologi.  Hal  ini  dapat mempengaruhi kenyamanan dan kemudahan dalam bertransaksi dan mengakses informasi akun simpanan.
4. Risiko  Investasi:  BMT  umumnya  berusaha  untuk  mengelola  dana  simpanan  dengan menginvestasikannya  dalam  usaha-usaha  yang  halal  dan  sesuai  dengan  prinsip  syariah. Namun, ada risiko investasi yang tidak dapat dihindari, dan apabila investasi tidak berhasil, maka dapat berdampak negatif pada pengembalian dana simpanan.
5. Perubahan  Kebijakan:  Kebijakan  dan  aturan  produk  simpanan  pendidikan  BMT  dapat berubah  dari  waktu  ke  waktu.  Perubahan  ini  mungkin  menyebabkan  ketidakpastian  bagi nasabah mengenai manfaat dan persyaratan produk
6. Tingkat Keuntungan yang Rendah: Produk simpanan pendidikan BMT cenderung memiliki tingkat  keuntungan  yang  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  produk  investasi  lainnya.  Ini karena fokus BMT adalah memberikan pelayanan keuangan berbasis syariah yang aman dan adil, sehingga keuntungan yang diberikan bersifat moderat.
7. Ketidaktersediaan  Dana  Saat  Diperlukan:  Ada  kemungkinan  bahwa  dana  simpanan pendidikan tidak dapat diakses dengan segera ketika dibutuhkan untuk keperluan pendidikan yang mendesak, terutama jika dana telah diinvestasikan dalam jangka panjang.
Tantangan Pemasaran: BMT mungkin menghadapi tantangan dalam memasarkan produk simpanan pendidikan karena persaingan dengan lembaga keuangan konvensional dan produk investasi lainnya yang lebih populer di masyarakat.
Untuk  mengatasi  permasalahan  ini,  BMT  perlu  memberikan  edukasi  yang  lebih  baik kepada  nasabah  mengenai  prinsip-prinsip  keuangan  syariah  dan  cara  pengelolaan  dana simpanan.  Selain  itu,  BMT  harus  terus  meningkatkan  layanan  dan  infrastruktur  untuk memudahkan akses nasabah dan memberikan informasi yang transparan mengenai produk dan perubahan kebijakan. Manajemen risiko dan diversifikasi investasi juga perlu diperhatikan agar risiko  investasi  dapat  diminimalisasi.  Selain  itu,  BMT  harus  terus  berinovasi  dalam memperbaiki  produk  dan  pemasarannya  untuk  meningkatkan  daya  tarik  produk  simpanan pendidikan BMT bagi masyarakat. Hal ini juga berlaku pada KSPPS BMT NU Artha Berkah berdiri pada tahun 2019, telah beroperasi kurang lebih 2 tahun. KSPPS BMT NU Artha Berkah telah memiliki banyak anggota, dimana jumlah keanggotaan KSPPS BMT NU Artha Berkah mempunyai nasabah yang setiap tahunnya terus meningkat. Pada tahun 2020  berjumlah 419 anggota dan pada 2021 berjumlah 937 anggota. Produk yang ada pada BMT Nu Artha Berkahc merupakan  implementasi  pada  simpanan  pendidikan  sehingga  jurnal  ini  bertujuan  untuk menganalisis  implementasi  akad  wadiah  pada  produk  simpanan  pendidikan  dalam  sistem keuangan  syariah.  Produk  simpanan  pendidikan  berbasis  akad  wadiah  merupakan  salah  satu alternatif  yang  menarik  bagi  masyarakat  yang  ingin  berinvestasi  dalam  pendidikan  dengan prinsip-prinsip syariah. Makalah ini akan meneliti beberapa aspek penting terkait implementasi akad  wadiah  pada  produk  simpanan  pendidikan,  termasuk  prinsip  keuangan  syariah  yang relevan,  persyaratan  produk  pendidikan,  keamanan  dana  simpanan,  pengembalian  dana  dan keuntungan, transparansi dan informasi, serta pengawasan dan regulasi.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  pada  penelitian  ini  menggunakan  kualitatif  dengan  jenis  fenomenologi,  sesuai dengan  teori  menurut  McMillan  dan  Schumacher  bahwa  pendekatan  ini  untuk  investigasi karena  disaat  peneliti  mengumpulkan  data,  peneliti  menggunakan  cara  bertemu  langsung dengan  orang-orang  yang  ada  ditempat  penelitian  (Masrukhin,  2019).  Sumber  data  yang digunakan  menggunakan  data  primer  berupa  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini bersumber dari data nasabah, dan data sekunder berupa informasi dari buku, jurnal dan lainnya. Teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara dan dokumentasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Koperasi  Simpan  Pinjam  &  Pembiayaan  Syariah  merupakan  koperasi  yang  aktivitas usahanya mencakup simpan, pinjam & pembiayaan sesuai prinsip syariah dan termasuk dalam lembaga  keuangan  Non-Bank  yang  beroperasi  menggunakan  sistem  syariah  yang  secara
spesifik pada aktivitas usahanya mendapat tabungan & menyalurkannya, yang bermula & untuk para  anggotanya  atau  koperasi  lain  atau  anggotanya  (Undang-undang  No.  25  Tahun  1992 mengenai  Perkoprasian  pasal  44  ,  1992).  Koperasi  ini  mempunyai  tujuan  buat  menaikkan efektifitas  penanggulangan  kemiskinan  &  mendukung  peningkatan  pendapatan  warga  yang berpendapatan rendah.
Koperasi  adalah  wadah  perekonomian  yang  sangat  penting  dalam  menumbuhkan  & menyebarkan  potensi  ekonomi  warga  dan  dalam  mewujudkan  kehidupan  ekonomi  yang bercirikan demokratis, kebersamaan dan kekeluargaan guna memajukan kesejateraan anggota dalam khususnya dan masyarakat pada umumnya dan ikut membentuk tatanan perekonomian nasional pada rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur menurut pancasila & UUD 1945 (Hasanah, 2021).
BMT  merupakan  forum  keuangan  atas  penghimpunan  dana  berdasarkan  warga  dan menyalurkan  dana  itu  pada  warga  yang  membutuhkan  dana.  Dalam  cara  menghimpun  dan menyalurkan  dana  berdasarkan  dari  warga  wajib  menurut  prinsip  syari`ah,  ini  termasuk  hal primer dalam membedakan menggunakan bank konvensional.
Menurut  nasrullah  Berdasarkan  dalam  sistem  perekonomian  syari`at  Islam,  salah  satu kiprah  BMT  yaitu  menjadi  wadah  menghimpun  dan  menyalurkan  dananya  pada  bisnis  yang dilaksanakan warga . Dalam peranan yang dijalankan tadi, maka masih ada produk pendanaan pada Penyaluran dana misalnya pembiayaan yang menurut  syariat  Islam  menurut  kebutuhan kawan misalnya pembiayaan murabahah. Pemberian pembiayaan bisa mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial warga dan wajib dikelola yang baik atas badan bisnis  tadi. Sebaliknya  pengelolaan  pembiayaan  yang  tidak  baik  akan  mengakibatkan  banyak  perkara bahkan akan mengakibatkan jatuhnya forum keuangan tersebut (Winarto & Falah, 2020). BMT  NU  Berkah  didirikan  pada  tanggal  5  Desember  2019,  yaitu  pada  saat  Grand Launching Kantor BMT NU Berkah di Ruko Taman Sumber Blok B No. 05 Desa Wanasaba Kidul  Kecamatan  Talun  Kabupaten  Cirebon.  Saat  itu  berkumpul  tokoh-tokoh  Kabupaten Cirebon  dan  Pengurus  PCNU  Kabupaten  Cirebon,  seperti  Bupati  Kabupaten  Cirebon  KH. Imam  Rosyadi,  S.Ag.,  M.Ag,  Rois  Syuriyah  PCNU  Kabupaten  Cirebon  DR.  KH.  Wawan Arwani Amin, Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Cirebon KH. Aziz Hakim Syaerozi, Ketua LPNU Kabupaten Cirebon H, Surahman, SE beserta Dewan Pembinanya DR. H. Solichin, SH., M.KN dan tokoh-tokoh NU lainnya serta para pendiri BMT NU Berkah.
BMT  NU  Berkah  adalah  branding  program  Lembaga  Perekonomian  Nahdlatul  Ulama (LPNU). Program ini merupakan ikhtiar Lembaga Perekonomian Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kab. Cirebon untuk melakukan pemberdayaan ekonomi melalui Layanan Jasa Keuangan  Syariah  baik  dalam  Layanan  Simpanan/Tabungan  maupun  Layanan  Pembiayaan (Permodalan  Usaha)  guna  membantu  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  khususnya warga Nahdliyin di Kabupaten Cirebon dan umumnya masyarakat.
BMT  NU  Berkah  adalah  Lembaga  Keuangan  Syariah  yang  kegiatannya  adalah menghimpun dana menyalurkan dana masyarakat dan bersifat profit motive. Penghimpun dana diperoleh  dari  pihak  lain  (anggota/deposan/penabung)  dan  menyalurkannya  kepada  yang memerlukan  melalui  pembiayaan  (pinjaman)  untuk  usaha  produktif,  konsumtif,  maupun investasi dengan system bagi hasil (profit sharing).
Pada  pembahasan  kali  ini  membahasa  akad  wadiah  menurut  Zuhaili  Secara  bahasa, Wadi`ah  bermula  dari  Bahasa  Arab  yaitu  “at-tarku”  atau  berarti  meninggalkan.  Dikatakan demikian karena pemilik harta meninggalkan hartanya pada orang lain. Secara istilah, Wadi`ah berarti  mewakilkan  penjagaan  suatu  harta  yang  khusus  atau  bernilai  eksklusif  menggunakan cara  eksklusif  .  Al-Bahuti  Mansyur  mendefinisikan  Wadi`ah  pemberian  kuasa  penitip  pada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti rugi). Menurut Sjahdeini akad wadi`ah adalah  suatu  akad  yang  bersifat  tolong-menolong  antar  sesama  manusia.  Yaitu  tolong- menolong pada hal menyempurnakan amanat.
Menurut Zuhaili,  Madzhab Maliki  & Syafi`i  mendefinisikan bahwa wadi`ah dilakukan menggunakan  mewakilkan  pada  orang  lain  pada  hal  penjagaan  harta  eksklusif  (harta mempunyai  nilai)  menggunakan  cara  eksklusif”.  Kata  eksklusif  (harta  yang  bernilai)  itu meliputi kulit bangkai yang telah disucikan (), anjing disamak pelacak atau pemburu, pupuk kandang dan lainnya. Sedangkan harta misalnya anjing peliharaan biasa, pakaian yang kumuh yang tidak layak pakai, tidak bisa dititipkan lantaran harta tadi tidak mempunyai nilai (seperti sampah)  dan  hal  ini  dapat  menghambat  aturan  wadi`ah.  Adapun  maksud  penjagaan ´menggunakan  cara  eksklusif  dapat  dimaknai  menggunakan  penjagaan  yang  sepenuhnya, prosedur penjagaanya diserahkan pada penerima harta titipan, baik dijaga menggunakan cara diikat,  disimpan  dalam  rumah,  atau  dimasukkan  ke  kotak  brangkas,  dikunci  kemudian dimasukkan  lemari  dan  dikunci  lagi  atau  sebagainya.  Yang  terpenting  betul-betul  menjaga amanat dan membuat pemilik harta tadi merasa nyaman tidak khawatir terhadap hartanya (Afis, 2014). Menurut yusuf, Akad wadi`ah merupakan titipan berdasarkan satu pihak ke pihak lain, baik individu ataupun badan hukum yang wajib dijaga & dikembalikan kapan saja si penitip mengkehendakinya.  Tujuan  berdasarkan  perjanjian  tadi  merupakan  untuk  menjaga kemaslahatan  barang  itu  dari  kehilangan,  kemusnahan,  kecurian  dan  sebagainya.  Yang dimaksud menggunakan “barang” di sini merupakan sesuatu yang berharga misalnya : uang, dokumen, surat berharga, barang lain yang berharga disisi Islam.
Mendasarkan  pada  prinsip  Mudhorobah  al  Muthlaqoh,  yakni  simpanan  tabungan perorangan  atau  Lembaga  Pendidikan  yang  sewaktu-waktu  dapat  ditarik  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku.  Simpanan  ini  dalam  bentuk  rupiah  dimana  anggota  akan  menerima buku tabungan dan anggota juga berhak menerima bagi hasil yang telah ditentukan setiap akhir bulan. Dan bilamana anggota meninggal dunia seluruh saldo yang tersedia diserahkan kepada ahli waris yang sah sesuai yang ditunjuk pada formulir pembukaan simpanan wadiah.
Syarat & Ketentuan :
1. Simpanan  yang  diperuntukan  bagi  pelajar/santri  dan  Lembaga  Penididikan/Pondok Pesantren
2. Setoran awal minimal Rp. 25.000,-
3. Setiap  bulan  anggota  mendapatkan  bagihasil  setara  0,2%  dihitung  dari  rata-rata  saldo bulanan.
4. Setiap bulan anggota tidak kenakan biaya administrasi bulanan.
5. Penarikan  diatas  Rp.  10.000.000,  harus  konfirmasi  terlebih  dahulu,  minimal  1  hari sebelumnya.
6. Anggota mendapatkan buku rekening.
7. Untuk  Anggota  Lembaga  Pendidikan  masing-masing  siswa  akan  mendapatkan  buku tabungan
8. Akad yang digunakan : Wadiah Yad Dhomanah.
9. Syarat  pembukaan  rekening  :  Fotokopi  KTP,  SK  Lembaga  Pendidikan  (yang bertanggungjawab) dan mengisi Form
10. Permohonan Pembukaan Simpanan (FPPS).
Kamus Inggris Indonesia yang berjudul An English Indonesian Dictionary oleh Jhon M. Echols & Hasan Shadly menyatakan bahwa implementasi bermula dari istilah implementation yang merupakan pengaplikasian. Menurut Kamus Besar Bahasa  Indonesia Edisi Ketiga oleh Balai  Pustaka  menyatakan  implementasi  merupakan  pengaplikasian  &  penerapan  (Oktariani ت.د ,.خآو)
Implementasi  menurut  Pranata  Wastra  dkk  adalah:  “kegiatan  atau  usaha  yang dilaksanakan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan”.
Kata  implementasi  berasal  dari  bahasa  Inggris.  Dengan  kata  lain,  itu  berarti mengimplementasikan, yaitu mengimplementasikan. Implementasi adalah menyediakan sarana untuk  melakukan  sesuatu  yang  mempengaruhi  atau  mempengaruhi  sesuatu.  Apa  yang dilakukan  untuk  menimbulkan  akibat  atau  akibat  dapat  berupa  undang-undang,  peraturan pemerintah,  putusan  pengadilan,  dan  kebijakan  instansi  pemerintah  dalam  kehidupan bernegara. Selain definisi implementasi Webster di atas, VanMeter dan VanHorn Wahab telah mengimplementasikan implementasi adalah tindakan oleh individu / pejabat, pemerintah, atau kelompok  swasta  untuk  mencapai  tujuan  yang  digariskan  dalam  Keputusan  Kebijakan  . Disebutkan juga bahwa itu adalah tindakan yang harus diambil. (Lestari., 2020).
Data  yang  disajikan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  hasil  wawancara.  Wawancara dilakukan  dengan  cara  mengajukan  beberapa  pertanyaan  lisan  yang  berkaitan  dengan implementasi  akad  wadi’ah  pada  produk  simpanan  pendidikan  di  KSPPS  BMT  NU  Artha Berkah. Simpanan pendidikan merupakan produk simpanan KSPPS BMT NU Artha Berkah yang diperuntukkan bagi siswa-siswi sekolah sebagai  sarana menabung dengan memberikan rasa  aman  dan  nyaman.  Simpanan  pendidikan  ini  merupakan  salah  satu  jenis  tabungan  di KSPPS BMT NU Artha Berkah dengan menggunakan akad wadi’ah. Yang mana akad wadi’ah yaitu sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan pada akhir tahun ajaran

## KESIMPULAN
Kesimpulan dari semua ini bahwa prosedur awal yang dilakukan KSPPS BMT NU Artha Berkah  pada  produk  simpanan  pendidikan  yaitu  bekerja  sama  dengan  pihak  sekolah  dengan cara menghimpun dana yang dilakukan oleh salah satu karyawan BMT yang ditugaskan dalam datang  ke  sekolah  dengan  jadwal  yang  telah  di  sepakati  antara  pihak  BMT  dengan  pihak sekolah. KSPPS BMT NU Artha Berkah menjadikan layanan antar jemput untuk memudahkan nasabah yang ingin menabung, strategi antar jemput ini juga menjadi media pemasaran KSPPS BMT  NU  Artha  Berkah.  Produk  simpanan  pendidikan  ini  menggunakan  akad  wadi’ah  yad dhamanah dan tidak ada asuransi dalam produk ini

## DAFTAR PUSTAKA
Afis, M. (2014). Tabungan : Implementasi Akad Wadi’ah Atau Qard. Jurnal Hukum Islam , 12 ,
97.
Hasanah,  M.  (2021).  Peranan  KSPPS  MUI  MITRA  USAHA  Ideal  Jatim  Terhadap Perekonomian  Masyarakat  Pasca  Penutupan  Lokalisasi  Bangunsari. Inovasi  Penelitian , 1 (9).
Lestari,  D.  Y.,  Kusnandar,  I.,  &  Muhafidin,  D.  (2020).  Pengaruh  Implementasi  Kebijakan Terhadap  Transparansi  Pengadaan  Barang  /  Jasa  Pemerintah  Secara  Elektronik  Di Kabupaten Pangandaran. Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 7 (1), 180– 193.
Masrukhin. (2019). Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Methods . Kudus: Media Ilmu Pers.
Oktariani, N., Meliza, D., & Saputra, A. (ت.د). ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD WADI ’ AH PADA PRODUK SIMPANAN SISWA CEMERLANG DI BMT PERMATA INDONESIA .
Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi  Syariah  yang  Kompetitif. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam , 6 (2),  175. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086
Winarto,  W.  W.  A.,  &  Falah,  F.  (2020).  Analisis  Sistem  Pengelolaan  Keuangan  Produk Pembiayaan  Syariah  Dengan  Akad  Murabahah. JPS  (Jurnal  Perbankan  Syariah) , 1 (2), 150–161. https://doi.org/10.46367/jps.v1i2.234