## Putusan Pengadilan sebagai Objek Penulisan Artikel Ilmiah

## Shidarta
Fakultas Humaniora Universitas Bina Nusantara shidarta@binus.edu

## Abstract
Speci fi c knowledge and abilities are required for the design and technical writing of scienti fi c papers that are the subject of judicial rulings. This document intends to provide a roadmap for academics who want to publish articles in scienti fi c publications about the study of court decisions. This paper covers the issue’s triggering variables, which serve as criteria for why a decision is intriguing and worthy of investigation. This paper then goes on to cover in detail numerous technical components of writing systematics, starting with the backdrop and problem formulation, literature review, analysis, and conclusions and recommendations. From all these discussions, this paper emphasizes that the problem formulation (research question) is a very crucial stage in the study of decisions. This formulation must be paid an adequate background that identi fi es the existence of legal problems in the decision. Through this formulation, it will also be known whether the study leads to a type of research that is merely descriptive, descriptive-analytical, or analytical-prescriptive. Researchers can anticipate and overcome numerous hurdles that may arise when performing a court decision review according to the author’s explanation.
Keywords : case-law research; court decision; writting systematics.

## Undang: Jurnal Hukum
ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 5 No. 1 (2022): 105-142, DOI: 10.22437/ujh.5.1.105-142

## Abstrak
Desain dan teknis penulisan artikel ilmiah yang berobjekkan putusan pengadilan membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup khas. Tulisan ini bertujuan untuk menawarkan satu panduan yang dapat diikuti oleh peneliti yang ingin menuliskan artikel kajian putusan peng- adilan itu ke dalam jurnal ilmiah. Tulisan ini membahas tentang faktor- faktor pemantik isu yang menjadi kriteria mengapa suatu putusan menarik dan layak untuk diteliti. Tulisan kemudian menguraikan secara deskriptif mengenai beberapa segi teknis yang layak dicermati yang berkorelasi dengan sistematika penulisan mulai dari latar belakang dan rumusan permasalahan, tinjauan literatur, analisis, serta kesimpulan dan saran. Dari semua bahasan tersebut, tulisan ini menekankan bahwa perumusan masa- lah adalah tahapan yang sangat krusial di dalam kajian putusan. Rumusan ini wajib diberi latar belakang yang memadai yang mengidenti fi kasi adanya problematika hukum di dalam putusan tersebut. Melalui rumusan itu juga akan diketahui apakah kajian itu mengarah ke tipe penelitian yang sekadar deskriptif, deskriptif-analitis, atau analitis-preskriptif. Melalui paparan dari artikel ini, para peneliti diharapkan dapat mengantisipasi dan mengatasi berbagai kendala yang mungkin dihadapi dalam melakukan kajian putusan pengadilan.
Kata kunci : penelitian putusan; putusan pengadilan; sistematika penulisan.

## A. Pendahuluan
Artikel ini bermaksud menguraikan seluk beluk desain dan teknis penulisan artikel ilmiah yang berobjekkan putusan pengadilan. 1
Dengan demikian, artikel ini disadari sejak awal, lebih bernuansa deskriptif  daripada analitis. Uraian tulisan ini di beberapa tempat akan bersinggungan dengan tipe penelitian yang disebut kajian putusan pengadilan, mengingat penulisan artikel ilmiah di jurnal ilmiah pada hakikatnya merupakan laporan hasil penelitian.
Arti penting dari kehadiran tulisan ini sedikitnya bertolak
1  Terminologi “pengadilan” di sini perlu diperluas, sehingga secara mutatis mutandis mencakup juga untuk putusan lembaga adjudikasi lainnya, seperti putusan komisi-komisi negara tertentu dan badan arbitrase.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
pada tiga alasan. Dua alasan terakhir akan menjadi titik perhatian untuk dijawab di dalam tulisan ini. Pertama, putusan pengadilan adalah sumber hukum yang sangat kaya informasi, tetapi cenderung diposisikan sekunder dibandingkan dengan peraturan perundang- undangan. 2 Hal ini berimbas pada lemahnya perkembangan yuris prudensi di Indonesia akibat dari kurangnya perhatian pada signi fi kansi putusan-putusan pengadilan dalam rangka menambal kelemahan sumber legislasi dan regulasi. Kehadiran kajian putusan pengadilan di jurnal-jurnal ilmiah seharusnya menjadi stimulus agar perhatian terhadap arti penting putusan-putusan pengadian ini dapat ditingkatkan. 3
2  Alasan ini berkaitan dengan tradisi hukum yang berkembang di Indonesia.
Menurut Peter de Cruz ( Comparative Law in a Changing World [London: Cavendish Publishing, 1995], hlm. 38-39), terdapat lima indikator pengklasi fi kasian suatu tradisi hukum, salah satu di antaranya adalah “choice of sources of law”. Di sini terlihat bahwa sistem hukum Indonesia yang lebih ke arah tradisi civil law memang lebih mengedepankan peraturan perundang-undangan. Kajian lebih mendalam dapat juga melihat: Lie Oen Hock, “Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum,” pidato pengukuhan guru besar ilmu hukum Universitas Indonesia, 19/9/1959.
3  Adriaan Bedner menyatakan salah satu kelemahan pendidikan tinggi hukum di Indonesia adalah “...there is not much juridical debate in law journals. This has partly to do with the lack of  a tradition in which important Supreme Court decisions are taken as a point of  departure for legal commentary. If  the only source used for legal interpretation is legislation, there cannot be much of  a legal debate from which students can learn about legal reasoning .” Lihat mengenai ini pada Adriaan Bedner dan Jacqueline Vel, “Legal Education in Indonesia,” The Indonesian Journal of  Socio-Legal Studies , 1, 1 (2021), artikel 6, hlm. 21. Patut dicatat bahwa juga terdapat pandangan sebaliknya yang mengkritik pendidikan tinggi hukum yang terlalu berpusat pada analisis putusan pengadilan. “The belief  that Christopher Columbus Langdell’s  case method should be the only way to teach law in the United States continues to be questioned.  Theoretically, opponents view the case method as a way to instill a false ideology, and others criticize only limited aspects of  its implementation. Additionally, those that advocate the movement towards clinical education and experiential learning allege that the case method teaches neither the values nor the skills that are necessary for the practice of  law. They further assert that this method limits students because they are only engaging with one type of  material. This longstanding criticism has led to the general ac- ceptance of  clinics, although most schools still do not offer all their students a clinical experience.” Baca lebih jauh pada Claudio Grossman, “Building the World Community through Legal Education,” dalam The Internationalization of  Law and Legal Education, ed.
Kedua, pengetahuan dan keterampilan menulis kajian putusan pengadilan belum tertanam dengan baik dalam komunitas akademik pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Pengalaman penulis selama lebih dari 15 tahun ikut mengelola Jurnal Yudisial , yaitu salah satu dari sedikit jurnal berbasis analisis putusan di Indonesia, telah memperkuat kesan ini. 4 Mayoritas dari naskah-naskah yang masuk ke redaksi jurnal belum mampu menemukan fokus tulisan mereka, sebagaimana terlihat dari kegagalan dalam menemukan rumusan permasalahan hukum yang problematis. Apabila rumusan masalah sudah ditemukan, persoalan seringkali terletak pada kegagalan memilih pisau analisis yang tepat untuk membedah esensi perma- salahan. Hal-hal ini harus tertuang dengan jelas di dalam latar belakang permasalahan.
Ketiga, secara teknis para penulis kerap menghadapi kebi- ngung an  untuk memastikan langkah-langkah penulisan yang lazim dilakukan dan struktur tulisan yang mendukung kebutuhan itu. 5
Persoalan ini sedikit banyak merupakan imbas dari kegamangan metodologis yang muncul dari dikotomi antara penelitian hukum
Jan Klabbers dan Mortimer Sellers (New York: Springer, 2008), hlm. 23. 4  Kesan serupa disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung dalam seminar di Universitas Airlangga pada 18/1/2022 (Unair News, “Wakil Ketua MA: Anotasi Putusan sebagai Sarana Pengayaan Keterampilan Sarjana Hukum”, https://news.unair.ac.id/2022/01/19/wakil-ketua-ma- anotasi-putusan-sebagai-sarana-pengayaan-keterampilan-sarjana-hukum/, 19/1/2022). Lihat juga catatan dalam prolog yang ditampilkan dalam: Tim Komisi Yudisial Republik Indonesia, Disparitas Putusan: Identi fi kasi dan Implikasi (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hlm. 6, yang menyatakan bahwa dari sekian banyak tim perguruan tinggi yang diundang oleh Komisi Yudisial terlibat dalam penelitian putusan pengadilan tahun 2013, ada 20 laporan yang terpaksa tidak ikut dinilai karena kualitas laporannya tidak memenuhi syarat.
5  Bandingkan dengan buku-buku penelitian hukum di negara bertradisi common law yang sangat informatif terkait kajian putusan, sehingga menimbulkan kesan kuat bahwa mayoritas dari penelitian hukum itu adalah kajian putusan. Misalnya, karya J. Myron Jacobstein dan Roy M. Mersky, Legal Research Illustrated (New York: The Foundation Press, 1990), yang sangat detail menguraikan seluk beluk kajian putusan khas Amerika Serikat. Juga Robert Watt, Concise Legal Research (Sydney: The Federation Press, 1997), untuk kajian putusan di Australia.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
normatif versus empiris, atau doktrinal versus nondoktrinal, yang terus menggayuti penelitian hukum sampai detik ini. 6 Mengingat putusan pengadilan adalah suatu dokumen hukum, maka analisis terhadap dokumen ini tentu dapat dilakukan dengan berbagai metode, misalnya berupa analisis isi ( content analysis ), baik dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. 7
Sebelum dua hal yang disampaikan sebagai alasan kedua dan ketiga di atas diulas, terlebih dahulu tulisan ini akan membawa pembaca pada pembahasan tentang faktor-faktor pemantik isu yang menjadi kriteria mengapa suatu putusan menarik dan layak untuk diteliti. Dua alasan tersebut akan diderivasi menjadi beberapa segi
6  Tidak semua jurnal di area disiplin hukum mengharuskan ada uraian tentang metode. Jika ada, uraian ini biasanya diletakkan setelah rumusan masalah. Sangat lazim ditemukan peneliti di Indonesia memaparkan metode penelitian itu dengan hanya mengatakan bahwa metode penelitian tersebut adalah yuridis normatif disertai penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan metode yuridis normatif. Penjelasan seperti ini seharusnya tidak diperlukan karena kajian putusan sudah dengan sendirinya menunjukkan pilihan metodologisnya. Lain halnya apabila peneliti memperkaya kajian ini dengan data primer, misalnya wawancara atau survei. Dalam hal demikian, peneliti perlu menguraikan siapa informan yang diwawancarai atau responden yang disurvei, teknik pengumpulan data, dan cara analisisnya. Hanya saja, menurut Barry Friedman, “Collecting data on the judiciary is extremely dif fi cult and time consuming, and the temptation is great to rest on what data is readily available, allowing that to de fi ne the questions that are asked and the way in which they are answered. That temptation should be avoided, because it runs the risk of  presenting an incomplete and idiosyncratic view of  the legal system.” Barry Friedman, “Taking Law Seriously,” Perspectives on Politics , 4, 2 (2006), hlm. 262.  Apabila peneliti menjanjikan pada bagian metode terdapat kegiatan pengumpulan data primer, misalnya melalui wawancara, janji itu harus ditunjukkan buktinya dalam kajian putusan tersebut, sehingga tidak terkesan hanya klaim tanpa dasar.
7  Mengingat putusan pengadilan berupa teks, maka teks tadi dapat saja ditelaah secara kuantitatif. Analisis isi adalah salah satunya. Bahkan, sekarang telah berkembang kajian text-mining yang secara terkomputerisasi melakukan proses ekstraksi informasi dari berbagai dokumen dan kemudian menggabungkan semuanya untuk melahirkan sejumlah pemaknaan.
Putusan hakim dapat dimasukkan sebagai kelompok dokumen yang sangat mungkin diteliti dengan cara demikian. Lihat antara lain: Adam Wyner, dkk., “Approaches to Text Mining Arguments from Legal Cases,” dalam Semantic Processing of  Legal Texts, ed. E. Francesconi, dkk. (Berlin: Springer, 2010), hlm. 60-79.
teknis yang layak dicermati. Agar pembaca lebih mudah memahami segi-segi teknis ini, maka sistematika berikutnya dari tulisan ini disusun secara berurutan, mulai dari latar belakang dan rumusan permasalahan, tinjauan literatur, analisis, serta kesimpulan dan saran. Urutan tersebut merupakan sistematika umum suatu artikel di jurnal ilmiah. Berbagai kendala atau hal-hal yang perlu diberi perhatian saat merumuskan masalah, menulis latar belakang, mencari pisau analisis, mengkaji literatur, menganalisis, dan membuat simpulan, termasuk menyiasati kegamangan metodologis sebagaimana dikemukakan dalam dua alasan kehadiran tulisan ini, akan dijawab dalam tulisan ini.

## B. Faktor-Faktor Pemantik Isu
Mengingat penulisan artikel adalah buah dari penelitian, maka tulisan ini perlu diawali dari diskusi tentang aktivitas penelitian yang relevan untuk suatu objek kajian berupa putusan pengadilan. Penelitian atas suatu putusan pengadilan pada hakikatnya adalah penelitian doktrinal yang berbentuk studi dokumen. Berapa banyak putusan yang harus diteliti di dalam satu penelitian, sangat bergantung pada tujuan dan kegunaan penelitian itu. Jika penelitian itu berfokus pada keunikan dari suatu kasus yang diputus oleh putusan tersebut, tentu satu putusan saja sudah dianggap cukup. Lain halnya apabila penelitian tersebut mengarah pada keperluan penarikan generalisasi atau kecenderungan dari beberapa putusan yang memiliki karakteristik tertentu. Sebagai contoh, ada penelitian yang ingin mengetahui kecenderungan hakim-hakim yang mengadili kasus korupsi selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini dalam memaknai unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian seperti ini tentu tidak cukup jika objek kajiannya hanya terdiri dari satu putusan.
Penelitian yang fokus pada satu putusan pengadilan tentu harus berangkat dari alasan yang kuat terkait keunikan dari putusan itu. Keunikan itu menunjukkan bahwa putusan tersebut berbeda dengan
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
putusan-putusan lain pada umumnya, sehingga putusan itu menarik untuk diteliti. Keunikan yang menjadi daya tarik inilah yang pertama- tama harus ditemukan oleh peneliti. Keunikan tersebut biasanya lahir karena ada isu-isu yang kontroversial yang melekat pada putusan itu sendiri dan/atau hal-hal di luar (seputar) putusan.
Isu-isu yang muncul langsung dari naskah putusan itu dapat diidenti fi kasi kehadirannya karena beberapa alasan. Pertama, ada problematika dari sisi formalitas putusan itu. Misalnya, ternyata putusan itu tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, sehingga terancam batal demi hukum. Kedua, ditemukan ada problematika dalam penalaran yang digunakan, sebagaimana terlacak di dalam pertimbangan fakta dan/ atau hukum. Ada hal-hal yang tidak logis di dalam putusan itu, yang membuat argumentasi hakim menjadi tidak sistematis dan/atau mengandung kesesatan. Dari segi penalaran pun, ada kemungkinan ditemukan isu terkait penemuan hukum, terlepas apakah penemuan itu memiliki kontribusi positif atau negatif terhadap pengembangan disiplin hukum dan praktik hukum. Ketiga, isu-isu yang muncul karena penggunaan diskresi hakim. 8 Sebagai contoh, hakim menjatuhkan hukuman yang terlalu ringan atau terlalu berat, yang dipertanyakan relevansinya dengan tujuan penghukuman atas kasus itu. Keempat, isu-isu karena persoalan disparitas. Misalnya, di dalam putusan itu terdapat perbedaan pendapat di internal majelis hakim yang dapat dibaca oleh publik melalui dissenting opinion atau concurring opinion .
Disparitas juga dapat berbentuk kajian atas sejumlah putusan
8  Di Amerika Serikat, isu ini cukup menonjol, sehingga memaksa otoritas di sana mengeluarkan panduan dalam penjatuhan putusan. Cass R. Sustein menulis: “An important example of  an attempt to move away from a highly discretionary system and in the direction of  complex rules is the US Setencing Guidelines. These guidelines, produced after the process outlined above, offer formulas by which judges must decide on sentences, taking account of  a range of  variables. Some people think that the guidelines are far too categorical and rigid; what is of  interest here is the effort to disciplines trial judges, by promoting greater uniformity in sentencing.” Cass R. Sustein, Legal Reasoning and Political Con fl ict (New York: Oxford University Press, 2018), hlm. 24. Upaya serupa dilakukan melalui surat edaran dari Mahkamah Agung yang di dalamnya terdapat lampiran hasil rapat pleno kamar-kamar.
mengenai perkara serupa guna mencermati kecenderungan hakim untuk berbeda di dalam melakukan penalaran dan menjatuhkan sanksi. Perbedaan tersebut mungkin terjadi secara horisontal antar- sesama pengadilan tingkat pertama, atau secara vertikal antara putusan pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi.
Ragaan 1 : Faktor-Faktor Pencetus Isu Penelitian Putusan Pengadilan
Isu-isu yang bertolak dari isi putusan itu seringkali berkelindan dengan isu-isu yang hadir di luar (seputar) putusan tersebut. Hal-hal di luar naskah putusan ini bahkan kerap menjadi pemantik awal yang membuat suatu putusan menarik untuk diteliti. Untuk hal-hal di luar naskah putusan ini, dapat diidenti fi kasi beberapa faktor yang menjadi pemicu lahirnya isu-isu penting.
Pertama, faktor kompleksitas fakta. Dalam hal ini fakta yang menyelimuti suatu perkara sudah sangat kompleks, sehingga sejak semula putusan atas kasus itu sudah dinantikan untuk dikaji. 9 Isu yang diangkat biasanya tentang alat dan/atau barang bukti yang disajikan dalam perkara ini. Contoh perkara seperti ini adalah kasus racun sianida pada secangkir kopi vietnam yang melibatkan terdakwa Jessica
9  Mengenai ini baca antara lain Peter H. Schuck, “Legal Complexity: Some Causes, Consequences, and Cures,” Duke Law Journal , 42, 1 (1992), hlm. 1-52.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
Kumala Wongso dengan korban Wayan Mirna Salihin (2016). 10
Kedua, faktor fi gur terdakwa/para pihak yang tengah berperkara. Sangat mungkin perkaranya itu sendiri sebenarnya sangat sederhana, namun karena melibatkan fi gur tertentu (orang terkenal, 11 orang tua/ perempuan/kaum termarginalkan yang mengusik keingintahuan atau rasa keadilan masyarakat), membuat putusan itu menjadi magnet untuk ditelaah. Contohnya adalah putusan kasus pencurian tiga buah kakao oleh seorang perempuan tua bernama Minah (2009) 12 dan kasus tersebarnya video porno dengan terdakwa penyanyi terkenal Nazriel Irham alias Ariel ‘Peterpan’ (2011). 13 Demikian juga dengan putusan kasus pengajuan praperadilan atas penetapan status tersangka korupsi terhadap seorang calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Budi Gunawan (2015). 14 Faktor ini dapat mengarah ke berbagai isu. Pada kasus pertama, isunya berkenaan dengan kepantasan seseorang perempuan tua yang miskin untuk diproses secara hukum “hanya” karena ia mencuri tiga buah kakao dengan harga tidak lebih dari Rp20.000. Belum lagi jika amar putusannya dalam naskah putusannya mengaksentuasi kecurigaan masyarakat bahwa hukum memang tidak berpihak pada perempuan tua tersebut. Masyarakat awam akan membandingkan perlakuan hukum seperti ini dengan seorang koruptor yang dihukum ringan,
10  Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst, tanggal 27 Oktober 2016.
11  Lihat misalnya tulisan Ann M. Annase & Scott A. Milburn, “Public Figures and Malice: Recent Supreme Court Decisions Restricting the Constitutional Privilege,” University of  Richmond Law Review , 14, 4 (1980), hlm. 737-
68. Dalam artikel ini, kedua penulis menyoroti sikap Mahkamah Agung Amerika Serikat yang ingin membatasi dan mende fi nisikan kembali hak tokoh masyarakat dalam tindakan pencemaran nama baik. 12  Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt, tanggal 19 November 2009.
13  Putusan Nomor1401/Pid.B/2010/PN.Bdg tanggal 31 Januari 2011. Ulasan terhadap kasus ini sudah dibukukan oleh satu salah hakim anggota majelis yang memutuskan perkara itu di tingkat pertama. Baca: Syahrul Machmud ,
Penerapan Undang-Undang Pornogra fi pada Kasus Ariel Peterpan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
14 Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Februari 2015. Ulasan untuk kasus ini sudah dibukukan. Lihat: Elwi Danil, dkk., Menegakkan Hukum tanpa Melanggar Hukum: Eksaminasi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/PN.JKT.Sel, ed. Khairul Fahmi, dkk. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
bahkan kemudian masih dipotong remisi pula. Pada kasus kedua, isunya lebih pada keingintahuan masyarakat akibat perkaranya terekspos secara luas dan terus-menerus di media massa dan kerap menimbulkan polemik tersendiri. Isu sentralnya dapat mengarah ke berbagai jurusan. Salah satunya berkenaan dengan netralitas hakim untuk tidak hanyut terbawa arus polemik yang berkembang di masyarakat.
Ketiga, faktor dasar hukum yang digunakan yang dipandang secara normatif memang dipertanyakan, baik secara fi loso fi s, yuridis, maupun sosiologis. 15 Sebagai contoh, kasus pemerkosaan sembilan orang anak oleh terdakwa Aris yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto (2019). 16 Kasus ini menarik karena untuk pertama kalinya hukuman pemberatan berupa kebiri kimia dijatuhkan berdasarkan Pasal 81 ayat (7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan pasal ini sejak semula sudah dipertanyakan, bahkan ditolak penerapannya oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Isu yang muncul dalam hal ini berkenaan dengan cara hakim mengkontekstualisasikan ketentuan normatif yang kontroversial tersebut.
Keempat, faktor tekanan massa atau politis, khususnya terkait isu-isu yang sensitif. Putusan berkenaan dengan perkara-perkara seperti ini pasti menarik perhatian publik, sehingga independensi hakim di dalam menjatuhkan putusan itu menarik untuk dicermati. 17
Isu yang diangkat memiliki kesamaan dengan faktor kedua sebagai- mana telah disinggung di atas. Kasus-kasus tentang penodaan agama, misalnya, sering melibatkan emosi masyarakat yang berlebihan, sehingga hakim cenderung terdorong untuk menghasilkan putusan
15  Lihat Jean-Louis Halperin, “Law in Books and Law in Action: the Problem of Legal Change,” Marine Law Review , 64, 1 (2011), hlm. 46-76.
16  Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, tanggal 2 Mei 2019.
17  Kajian mengenai hal ini antara lain dilakukan oleh Matthew E.K. Hall, “The Semiconstrained Court: Public Opinion, the Separation of Powers, and the U.S. Supreme Court’s Fear of Nonimplementation,” American Journal of Political Science , 58, 2 (2014), hlm. 352-66.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
yang populis. Demikian pula halnya dengan perkara yang di dalamnya terlibat kepentingan penguasa atau pemilik otoritas. Isu yang mencuat di sini adalah kemungkinan hakim akan terjerat pada kesesatan yang disebut argumentum ad populum (mengikuti kehendak orang banyak) atau argumentum ad baculum (mengikuti desakan penguasa) atau argumentum ad verecundiam/auctoritatis (mengikuti arahan pemilik otoritas). Putusan Pengadilan Negeri Medan yang menghukum Meliana karena mengeluh kepada tetangganya terkait volume suara azan yang menurutnya terlalu keras dan kemudian ia dipidana sebagai pelaku tindak pidana permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaaan agama (2018) merupakan satu contohnya. 18
Kelima, faktor dampak putusan yang dinilai sangat signi fi kan pada pelaku, korban, dan/atau masyarakat luas. 19 Putusan pada perkara menyangkut anak, misalnya, selalu menarik untuk dikaji, baik berhubungan dengan pelaku maupun korbannya. Demikian juga dengan perkara lingkungan hidup karena memang berdampak sangat luas, bahkan sampai beberapa generasi ke depan. Kasus-kasus perkosaan pun dapat masuk ke dalam kriteria ini karena dampak dari putusan ini berhubungan dengan masa depan dari korban- korban perbuatan tersebut. Putusan perkara korupsi, narkotika, dan terorisme pun menarik perhatian, sehingga amar putusannya sering dibanding-bandingkan dengan jenis perkara lain karena dipandang
18  Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn, tanggal 21 Agustus 2018. 19  Lihat antara lain penelitian yang dilakukan oleh James R. Zink, James F.
Spriggs II, dan John T. Scott, “Courting the Public: the In fl uence of Decision Attributes on Individual’s Views of Court Opinions ,” The Journal of  Politics , 71, 3 (2009), hlm. 909-25. Penelitian mereka menunjukkan bahwa dampak putusan terhadap individu-individu yang berkepentingan dipengaruhi juga oleh cara hakim membuat putusan. Individu-individu akan cenderung menerima putusan pengadilan yang diputus dengan suara bulat dan konsisten dengan preseden, kendati secara ideologis individu-individu itu tidak cocok dengan isi putusan tersebut. Di Indonesia, misalnya, putusan Nomor 548/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel, tanggal 4 Desember 2007, adalah salah satu contoh menarik. Putusan ini mengenai gugatan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) terhadap PT Newmont Minahasa Raya dan Negara cq Pemerintah Republik Indonesia karena para tergugat dipandang telah bersalah melakukan pencemaran Teluk Buyat di Kabupaten Minahasa Tenggara.
tidak mempertimbangkan fi loso fi pemidanaan yang diharapkan masyarakat (apabila sanksi dijatuhkan terlalu ringan) atau tidak sejalan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia (apabila sanksinya terlalu berat). Selain dikaitkan dengan fi loso fi pemidanaan dan hak asasi manusia, isu yang diangkat juga mengarah pada keberpihakan (empati) hakim terhadap pihak-pihak yang sudah atau akan menerima akibat dari putusan tersebut.
Keenam, faktor hakim yang menjatuhkan putusan. Ada ke- mungkinan suatu putusan menarik untuk dikaji disebabkan oleh fi gur hakim yang dinilai memiliki kecenderungan sikap tertentu. 20
Hakim-hakim yang terlanjur mendapat label tertentu kerap dihu- bungkan dengan karakter khusus pada putusan-putusan mereka. Hakim Bismar Siregar, misalnya, menarik untuk dikaji putusannya karena sosoknya yang memang kontroversial. 21 Hakim agung Ar- tidjo Alkostar juga memiliki ciri demikian karena keberaniannya menjatuhkan pemidanaan yang jauh lebih berat daripada putusan pengadilan judex facti . 22 Di sini isu yang dapat diangkat adalah tentang
20 Kajian-kajian linguistik atas putusan pengadilan sering diarahkan ke fi gur hakim, sehingga membantah asumsi bahwa hakim tidak membawa ideologi tertentu di dalam putusannya. Mengenai hal ini, baca Susan U. Philips, Ideology in the Language of  Judges: How Judges Practixe Law, Politics and Courtroom Control (New York: Oxford University Press, 1998). Komisi Yudisial Republik Indonesia juga menaruh perhatikan pada faktor pemantik berupa perilaku hakim dalam penjatuhan putusan. Steven J. Burton mengulas hal ini dalam bukunya, Judging in Good Faith (Melbourne: Cambridge University Press, 1992). Dalam buku ini Burton menghadapkan tesis iktikad baik itu dengan tesis diskresi yang dibolehkan ( the permissible discression thesis ).
21  Putusan Nomor 144/Pid/1983/PT.Mdn. Putusan di tingkat pertama tidak menarik perhatian, tetapi ketika masuk ke tingkat banding dan diputus oleh hakim tunggal Bismar Siregar. Sosok Bismar yang kontroversial tidak hanya dikenang dalam satu putusan itu saja. Baca: Wahyu Afandi, ed.,
Aneka Putusan Pidana Hakim Bismar Siregar , Jilid 1 dan 2 (Bandung: Alumni, 1984). Juga: Antonius Sudirman , Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dan Perspektif  Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence)
Kasus Hakim Bismar Sirega r (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).
22 Salah satu di antara putusan Artidjo yang menarik adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616K/Pid.Sus/2013, tanggal 20 November 2013. Artidjo Alkostar (hakim ketua majelis) memutuskan pidana penjara 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta terhadap terdakwa tindak pidana korupsi Angelina Sondakh. Sanksi ini jauh lebih berat daripada putusan
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
korelasi antara sosok pribadi hakim dan kualitas putusannya. Untuk mempertegas korelasi ini, putusan yang diteliti biasanya tidak cukup hanya satu putusan. Misalnya, beberapa putusan Bismar Siregar terkait kasus-kasus kesetaraan gender dipilih untuk diteliti agar dapat dicermati kecenderungan penyikapan hakim tersebut, yakni seberapa ia konsisten pada satu sikap. Jika tidak konsisten, peneliti ingin tahu apa saja penyebab dari inkonsistensi itu.
Para peneliti putusan mungkin dihadapkan pada pertanyaan apakah putusan-putusan yang belum berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan analisis. Kekhawatiran demikian biasanya disuarakan oleh para pejabat di lingkungan peradilan dengan kekhawatiran akan mempengaruhi hakim dalam pengambilan putusan. Tentu saja alasan demikian tidak lagi dapat diterima mengingat pengadilan (apalagi di era teknologi digital) bukan ruang “kedap suara” dan hakim-hakimnya harus diposisikan berada di menara gading yang jauh dari persoalan-persoalan kemasyarakatan. Bukankah undang- undang justru memerintahkan hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat? Di samping itu, hakim-hakim yang memutuskan perkara adalah fi gur- fi gur yang diasumsikan berjiwa matang dan berwawasan luas, sehingga justru sangat positif apabila mereka bersedia membaca sebanyak mungkin pertimbangan sebelum mereka menjatuhkan putusan. Artikel yang ditulis secara ilmiah dengan kajian yang kritis merupakan masukan yang layak diperhatikan. Artinya, argumentasi untuk menolak kajian putusan- putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, menjadi tidak relevan untuk dipermasalahkan sepanjang dianalisis oleh pihak yang berkompeten dan jauh dari kon fl ik kepentingan.
Pertanyaan lain adalah tentang tingkatan putusan yang layak untuk dianalisis, mengingat sebuah perkara lazimnya melalui ber- bagai jenjang mulai dari tingkat pertama sampai ke tingkat kasasi, atau bahkan ke jenjang peninjauan kembali. Keputusan peneliti untuk meneliti putusan mana yang akan dijadikan objek kajian, sangat bergantung pada momentum kemunculan pemantik isunya.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta selama 4 tahun 6 bulan penjara.
Duduk perkaranya tentu saja tertuang paling jelas di dalam putusan pengadilan tingkat pertama, tetapi isu yang ingin diangkat di dalam rumusan permasalahan tidak harus datang dari pengadilan tingkat pertama itu. Isu itu dapat hadir pada tingkatan manapun. Dalam hal ini tentu saja peneliti harus memperhatikan sampai di mana perjalanan kasus itu tatkala ia menulis hasil penelitiannya dalam artikel jurnal itu. Ia wajib menyinggung perkembangan tersebut di dalam putusannya.

## C. Sistematika Tulisan
Setiap jurnal ilmiah memiliki panduan tersendiri yang diwajibkan kepada para penulis untuk menaatinya. Ada pengelola jurnal yang cukup ketat dalam menentukan sistematika tulisan (artikel), misalnya karena hal itu merupakan tuntutan dari lembaga yang mengakreditasi jurnal tersebut. Jurnal tersebut, misalnya, mensyaratkan ada uraian tentang metode serta tujuan dan kegunaan penelitian. Beberapa jurnal tidak mensyaratkan demikian, tetapi cukup memberi panduan secara umum. Khusus untuk artikel yang berbentuk kajian putusan, sistematika tersebut kurang lebih juga sama yaitu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah (kadangkala disatukan dengan latar belakang), tinjauan literatur, pembahasan, dan simpulan.
Ragaan 2 mengilustrasikan kajian putusan dan langkah-langkah yang sekaligus mencerminkan sistematika artikel yang ditulis. Langkah pertama adalah penentuan putusan yang akan diteliti dan ditulis. Setelah dipastikan bahwa putusan itulah yang akan dijadikan objek kajian, maka peneliti harus mencari apa permasalahannya. Permasalahan ini harus dirumuskan dengan baik agar terlihat problematikanya. Langkah ketiga, yang terkesan sebagai langkah regresif adalah pendeskripsian latar belakang. Ini berarti latar belakang ini adalah latar belakang masalah yang bertugas menggiring pembaca ke arah rumusan masalah itu. Langkah keempat adalah pendeskripsian konsep/variabel/proposisi kunci yang relevan di dalam tinjauan literatur. Langkah kelima merupakan pembahasan dan analisis yang dilakukan untuk memperoleh jawaban atas
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
rumusan permasalahan. Selanjutnya, jawaban itu dieksplisitkan lagi agar pembaca dapat menemukan jawaban yang tegas dari rumusan permasalahan. Langkah-langkah ini akan dielaborasi lebih lanjut ke dalam lima bagian sistematika tulisan di bawah ini.

## 1. Latar Belakang, Perumusan Masalah, dan Judul
Setiap isu yang diangkat dalam penelitian putusan itu tentu perlu dieksplisitkan menjadi rumusan permasalahan. Untuk sampai pada rumusan tersebut, peneliti harus menguraikan latar belakangnya terlebih dahulu. Faktor-faktor yang disebutkan pada bagian sebelumnya, baik menyangkut aspek-aspek di dalam naskah putusan maupuan di luar putusan, layak untuk ditempatkan secara proporsional sebagai latar belakang dari rumusan permasalahan.
Tahap perumusan masalah ini sangat krusial di dalam kajian putusan. 23 Dari rumusan ini akan diketahui apakah kajian itu meng- arah ke tipe penelitian yang sekadar deskriptif, deskriptif-analitis,
23 Untuk menyiasati kesulitan dalam merumuskan penelitian hukum, termasuk dalam kajian putusan, dapat membaca: Shidarta, “Model Argumentasi Stephen Toulmin dalam Perumusan Masalah Penelitian Hukum,” Researchgate.net (Mei 2019).
1 2 3 5
4 6
Tentukan putusan pengadilan yang akan diteliti dan ditulis Rumuskan permasalahan Deskripsikan latar belakang dari permasalahan itu Deskripsikan konsep/ variabel/ proposisi kunci yang relevan secara proporsional Analisis keterhubungan semua konsep/variabel/ proposisi itu dengan rumusan permasalahan agar diperoleh jawaban atas rumusan permasalahan itu. Eksplisitkan jawaban atas rumusan permasalahan sebagaimana sudah dianalisis sebelumnya. Harus jelas terlihat korelasinya! Faktor Ͳ faktor pemantik isu yang menjadikan suatu putusan
menarik untuk diteliti Latar belakang ditulis pola piramida terbalik, mengerucut ke rumusan masalah kosenp/variabel/ proposisi kunci yang diambil dari latar belakang dan rumusan masalah Putusan pengadilan General Spesifik
Ragaan 2 : Kajian Putusan dan Sistematika Penulisan
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
atau analitis-preskriptif. 24 Tipe deskriptif yang hanya menulis ulang atas apa yang sudah tercantum di dalam putusan, sebaiknya dihindari karena berpotensi membuat tulisan menjadi dangkal. Pertanyaan- pertanyaan yang dikemas dalam format satu variabel 25 memiliki kecenderungan seperti itu, misalnya: apa pertimbangan hakim kasasi yang memenangkan PT Newmont Nusa Tenggara dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 13/B/PK/PJK/2013? Pertanyaan demikian tidak layak untuk diajukan sebagai rumusan permasalahan, kecuali di dalam putusan itu benar-benar tidak ditemukan ada pertimbangan apapun. Pertanyaan sekadar deskriptif, dengan demikian, baru dapat diajukan apabila apa yang akan dideskripsikan itu terkait konsep- konsep fundamental yang luput dicantumkan hakim di dalam putus an itu, sehingga peneliti ingin “membantu” pembaca menemukannya.
Untuk menghindari jebakan “kedangkalan” tipe penelitian des- kriptif ini (sekalipun tidak semua pertanyaan deskriptif itu bermakna “dangkal”), maka penelitian dapat masuk ke tingkat analitis. Ru- musan masalah untuk tipe analitis tersebut biasanya terbaca melalui
24 Tipe-tipe ini berguna menentukan arah dan kedalaman penelitian yang selanjutnya dituangkan di dalam artikel yang akan dipublikasikan. Oleh karena objek kajian ini adalah putusan pengadilan, maka metode penelitian ini tentu saja menggunakan metode studi terhadap dokumen-dokumen hukum ditambah dengan tinjauan literatur (literature review) . Pada tipe penelitian deskriptif-analitis dan analitis-preskriptif, kadang-kadang peneliti menganggap perlu untuk memperkaya analisis tersebut dengan, antara lain, melakukan wawancara dan/atau observasi. Apabila studi dokumen dan tinjauan literatur saja sudah dianggap cukup menjangkau kedalaman analisis yang diinginkan, maka pengayaan ini dapat diabaikan. Apabila di dalam jurnal itu terdapat ketentuan untuk mencantumkan tipe penelitian dan/atau metode penelitian, maka peneliti tidak perlu ragu untuk menyebutkannya secara eksplisit di dalam artikel tersebut.
25 Istilah variabel ini kerap membingungkan di dalam penelitian hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , kata variabel dinamakan peubah (sesuatu yang dapat berubah; faktor atau unsur yang ikut menentukan perubahan). Di dalam putusan ditemukan berbagai terminologi hukum yang menunjuk pada konsep-konsep hukum tertentu, maka sepanjang konsep-konsep itu memiliki variabilitas (varian ukuran/nilai), itulah yang disebut sebagai variabel. “Pertimbangan hukum” adalah terminologi yang lazim digunakan di dalam putusan pengadilan. Ini adalah sebuah variabel karena ia memiliki varian ukuran/nilai (kuantitatif atau kuantitatif ) antara satu putusan dengan putusan lainnya.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
formulasi lebih dari satu variabel. Sebagai contoh rumusan di atas dimodi fi kasi menjadi: apakah pertimbangan hakim kasasi yang memenangkan PT Newmont Nusa Tenggara dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 13/B/PK/PJK/2013 sejalan dengan makna normatif dari asas lex specialis derogat legi generali ? Tentu saja, untuk sampai pada jawaban ini, peneliti harus mendeskripsikan juga variabel pertimbangan hakim kasasi yang memenangkan PT Newmont Nusa Tenggara dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 13/B/PK/PJK/2013 dan variabel lex specialis derogat legi generali.
Namun, peneliti ini tidak berhenti sampai di situ karena ia akan melanjutkan untuk mengaitkan kedua variabel itu dan menganalisis hubungannya. Oleh sebab itu, penelitian analitis kerap juga disebut sebagai penelitian deskriptif-analitis. Analisis tersebut harus memang tidak ditemukan di dalam putusan itu, sehingga peneliti tertantang untuk menemukan jawabannya. Apabila jawaban itu sesungguhnya ada di dalam putusan itu dan peneliti hanya menuliskannya kembali, maka rumusan permasalahan itu juga tidak boleh diklaim sebagai tipe penelitian analitis. Itu adalah penelitian deskriptif, kendati rumusan permasalahannya dibuat seolah-olah sebagai penelitian analitis.
Tipe berikutnya adalah penelitian preskriptif. Dalam hal ini kaji- an tidak hanya sebatas menganalisis, melainkan sudah harus sampai pada rekomendasi untuk mengatasi permasalahan (preskripsi). Patut dicatat bahwa rekomendasi yang diberikan oleh peneliti harus benar- benar tersambung dengan hasil analisis dari penelitian ini, bukan sekadar butir-butir saran yang tidak dibahas secara memadai di dalam bagian analisis. Keterhubungan antara analisis dan preskripsi itulah yang membuat tipe ini disebut juga sebagai penelitian analisis- preskriptif. Sebagai contoh, peneliti mengajukan pertanyaan: apa alternatif dari asas lex specialis derogat legi generali yang seharusnya digunakan sebagai pertimbangan hakim kasasi di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 13/B/PK/PJK/2013 agar kepentingan pihak investor PT Newmont Nusa Tenggara tidak dirugikan? Perta- nyaan demikian telah memuat sisi preskriptif dari kajian putusan ini karena menjanjikan ada rekomendasi dari peneliti di luar apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim. Dari pertanyaan itu tercermin
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
ketidaksetujuan peneliti atas penggunaan asas lex specialis derogat legi generali tersebut. Secara analitis, peneliti akan menunjukkan argumentasi atas ketidaksetujuan itu dan atas dasar itulah ia mengajak pembaca sampai pada pandangannya tentang asas lain sebagai alternatif. Namun, apa asas yang dimaksud tentu tidak buru- buru ia sampaikan di dalam latar belakang. Jika sudah disampaikan, maka berarti pembaca sudah disodorkan jawaban permasalahan itu, bahkan sebelum rumusan permasalahannya sendiri secara eksplisit ditunjukkan di dalam tulisan itu. Jadi, buatlah latar belakang yang menimbulkan “penasaran” pada diri pembaca untuk mengetahui apa jawaban dari permasalahan tersebut!
Mengingat penelitian tersebut adalah penelitian yang berbasis putusan, maka di mana relevansi dari isu dan permasalahan tadi terkait dengan putusan, harus secara terang-benderang ditunjukkan dan sangat dianjurkan dikutip langsung. 26 Hal ini terutama penting dilakukan apabila isu yang menjadi fokus kajian dari putusan pengadilan itu memang bersumber dari teks yang secara eksplisit tercantum pada putusan tersebut. 27 Dengan demikian, pemahaman peneliti atas anatomi putusan menjadi penting. Anatomi putusan tercermin dari sistematika yang mengalir mulai dari kepala putusan
26 Kutipan langsung ini penting untuk menunjukkan pertanggungjawaban peneliti bahwa ia tidak membuat penafsiran terlalu jauh (di luar tafsir gramatikal) terkait teks yang menjadi sumber permasalahan tersebut. Langkah ini sekaligus untuk memastikan bahwa artikel ini memang benar- benar kajian putusan. Bagian yang paling sering dijadikan sasaran adalah pertimbangan fakta dan/atau hukum karena di sinilah terletak argumentasi hakim. Kajian terhadap diskresi hakim dalam menjatuhkan sanksi dapat juga dilakukan dengan mencermati amar putusan yang dihubungkan dengan faktor-faktor meringankan dan memberatkan. Kajian putusan mengenai amar memang lebih terkait ke penelitian disparitas penghukuman, tetapi kajian interdisipliner seperti ini tetap harus direlasikan dengan argumentasi hakim. Lihat misalnya: Cheester L. Britt, “Social Context and Racial Disparities in Punishment Decisions,” Justice Quarterly , 17, 4 (2000): 707-32. Juga: Crystal S. Yang, “Free at Last? Judicial Discretion and Racial Disparities in Federal Sentencing,” The Journal of  Legal Studies , 44, 1 (2015): 75-111.
27  Dalam kajian putusan, pemaknaan terhadap teks harus juga sampai pada dimensi di balik teks ( beyond the text ). Mengenai hal ini baca: Shidarta,
“Tuntutan Penguasaan ‘Beyond the Text’ Para Hakim,” Researchgate.net (April 2014).
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
sampai dengan penutup putusan. Sistematika ini memiliki perbedaan antara satu putusan dengan putusan lainnya, terutama karena perbedaan area hukumnya. Pada contoh di bawah ini, ditunjukkan sistematika di dalam putusan perkara pidana.
Sistematika putusan pengadilan tingkat pertama perkara pidana pada umumnya mengacu pada Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. 28
Pada Tabel 1 ditampilkan contoh sistematika pada putusan perkara pidana. Pada kolom paling kiri dari tabel, ditunjukkan 12 bagian yang diamanatkan Pasal 197 KUHAP. 29 Ternyata urutan tersebut tidak sepenuhnya diikuti secara konsisten, walaupun semua bagian- bagian pokok itu telah tertampung di dalam sebuah putusan (lihat urutan nomor-nomor yang tidak selalu runtut; bahkan dapat saja dilewati apabila tidak relevan untuk dicantumkan untuk perkara itu). Sistematika yang sering ditemukan di dalam praktik adalah seperti yang dicantumkan pada kolom tengah. Identi fi kasi secara tekstual atas bagian-bagian itu ditunjukkan contohnya pada kolom paling kanan. Tentu saja, karena hanya sebagai contoh, akan ditemukan
28  Bandingkan Pasal 197 KUHAP ini dengan Pasal 200 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Untuk putusan perkara perdata, acuan sistematikanya adalah Pasal 183, 184, 187 HIR (Pasal 194, 195, 198 Rbg), dan juga Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sementara itu, putusan pidana militer menggunakan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sistematika putusan tata usaha negara (tingkat pertama) diatur di dalam Pasal 183 HIR/194 Rbg dan 184 HIR/195 Rbg, Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
29  Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU/XIV/2016 tanggal 10 Oktober 2017, ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP hanya berlaku bagi pengadilan tingkat pertama. Mahkamah Agung menilai ada kekosongan hukum untuk mengatur hal-hal yang harus dimuat dalam putusan perkara pidana pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Untuk itu kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung. Dengan demikian, bagi peneliti putusan pengadilan di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, perlu mencermati isi Peraturan tersebut.
sangat banyak lagi variasi redaksional atas teks ini.
Tabel 1 : Sistematika Putusan Perkara Pidana dan Contoh Teksnya
No Sistematika Putusan (Pasal 197 ayat [1] KUHAP)
Contoh Teks di dalam putusan dan catatan atas teks tersebut 1 Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA";
Catatan: Sebelum kepala putusan ini, diawali dengan kata PUTUSAN dan NOMOR. Kemudian setelah irah-irah tersebut diikuti oleh badan peradilan yang mengeluarkan putusan.
2 Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; Catatan: Diikuti juga dengan uraian apakah terdakwa ditahan atau tidak; jika ya sejak kapan ditahan. 3 Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; Catatan: Putusan tidak boleh hanya memuat dakwaan dari penuntut umum, melainkan harus juga pandangan lain-lain. Untuk itu,
biasanya, bagian ini diawali frasa: “Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan;” 4 Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: (1) ...; (2) ...; (3) ....
5 Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; • Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: ...
• Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: ...
• Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: ...
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
6 Pasal peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
• Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan ... sebagaimana diatur dalam Pasal ... yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: .... • Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: ...
• Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi/
tidak terpenuhi.
7 Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kuali fi kasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
• Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dari Pasal ... dinilai telah terpenuhi/tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti/tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;
• Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menemukan/tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu/
tidak mampu bertanggung jawab.... • Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan terlebih dulu keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa: .... MENGADILI: (1) Menyatakan Terdakwa ... telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana...,* (2) ..., (3) ....
*) Catatan: contoh amar jika terdakwa bersalah.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022) 8 Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
• Membebani Terdakwa/Negara untuk membayar biaya perkara sebesar... • Menetapkan barang bukti berupa .... dikembalikan kepada ....
9 Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana Ietaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu; Menyatakan barang bukti berupa surat .... [sebagai palsu].... Catatan: Untuk menghindari surat palsu ini dimanfaatkan kembali,
biasanya amarnya diikuti dengan kata- kata: “.... semuanya dirampas untuk dimusnahkan.” Lihat juga kaitannya dengan Pasal 201 KUHAP dan penjelasannya. 10 Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam/di luar tahanan. 11 Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal; Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan ... pada hari ..., tanggal ... oleh Kami .... sebagai Hakim Ketua, .... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota,
12 Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera. ... diucapkan pada hari .... tanggal ... oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh .... Panitera/Panitera Pengganti pada Pengadilan ...., serta dihadiri oleh .... Penuntut Umum dan Terdakwa.
Pada Tabel 2 diberikan contoh serupa untuk memandu peneliti yang akan mengkaji putusan pengadilan tingkat pertama perkara perdata. Berbeda dengan putusan dalam perkara pidana yang sistematikanya disebutkan secara eksplisit dalam KUHAP, acuan sistematika putusan perdata masih tersebar dalam pasal-pasal di HIR/ Rbg (antara lain Pasal 183, 184, 187 HIR (Pasal 194, 195, 198 Rbg), juga Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok- Pokok Kekuasaan Kehakiman, serta berkembang dalam praktik. 30
30 Sistematika putusan di Indonesia tidak banyak mengalami perubahan.
Bandingkan dengan sistematika yang disinggung dalam buku-buku teks karya: Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 177-83; atau Retnowulan Sutantio dan Iskandar
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
Tabel 2 : Sistematika Putusan Perkara Perdata dan Contoh Teksnya
No Sistematika Putusan Contoh teks di dalam putusan dan catatan atas teks tersebut 1 Kepala putusan yang dituliskan berbunyi:
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA";
Catatan: Sebelum kepala putusan ini,
diawali dengan kata PUTUSAN dan NOMOR. Kemudian setelah irah-irah tersebut diikuti oleh badan peradilan yang mengeluarkan putusan.
2 Identitas para pihak Nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pekerjaan, alamat, sebagai Penggugat. MELAWAN
Nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pekerjaan, alamat, sebagai TERGUGAT. 3 Pertimbangan fakta dan alat bukti dari Penggugat, serta diakhiri dengan permohonan kepada majelis hakim untuk memutuskan Tentang Duduk Perkara: Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal ... yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Registe ..., telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa ...
2. Bahwa ... dst.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri ... yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut: Dalam Provisi ... (jika ada provisi) Dalam Pokok Perkara ... 4 Upaya perdamaian Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi ... Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal.. , upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.
Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 84-90; dan R. Subekti, Hukum Acara Perdata (Bandung: Binacipta, 1982), hlm. 124-38.
5 Pertimbangan fakta dan alat bukti dari Tergugat, serta diakhiri dengan permohonan kepada majelis hakim untuk memutuskan Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut: 1. Bahwa ...
2. Bahwa ... dst..
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada
Majelis Hakim utuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan: Dalam Eksepsi ... (jika ada eksepsi) Dalam Provisi ... Dalam Pokok Perkara ... 6 Pertimbangan hukum
Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat seperti tersebut di atas: Dalam Eksepsi Menimbang bahwa... Dalam Pokok Perkara: Menimbang bahwa... 7 Mengadili Dalam Eksepsi: - Menyatakan... Dalam Pokok Perkara: - Menyatakan.... -  Menghukum... - Menghukum... untuk membayar biaya perkara sebesar...
8 Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim dan diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ..., tanggal ..., oleh ... (hakim ketua majelis) ...  dan .... (masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada ..., dihadiri oleh ...
Peneliti harus memastikan pada bagian mana dari anatomi putusan itu yang memuat isu yang problematis sebagai permasalahan penelitian tersebut. Setiap bagian tentu punya potensi untuk diper- masalahkan, bergantung apa yang ingin disorot oleh peneliti. Ada kemungkinan permasalahan muncul bukan karena aspek substansial dari putusan itu, melainkan aspek formalitas, seperti apakah mediasi sudah dilakukan atau belum oleh majelis hakim dalam perkara perdata, perbedaan antara tanggal musyawarah dan tanggal pembacaan putusan. Namun, biasanya kedalaman kajian putusan
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
lebih banyak hadir dari permasalahan pada bagian pertimbangan. Hal ini karena di dalam pertimbangan itulah tercermin struktur fakta yang telah dikonstatasi oleh majelis hakim serta struktur norma yang digunakan, lalu silogisme yang dibangun sebagai bentuk penalaran dalam putusan tersebut. Semua ini kemudian berimplikasi pada amar putusan.
Berangkat dari anatomi putusan seperti ditunjukkan dalam Tabel 1 dan Tabel 2, peneliti harus menunjukkan teks yang mengan dung permasalahan itu. Teks ini wajib dikutip langsung dan dicantumkan di dalam latar belakang permasalahan. Kutipan langsung terhadap redaksi teks putusan tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini memang benar-benar berangkat dari putusan itu sendiri, bukan dari hasil pembacaan orang lain. Peneliti bertanggung jawab untuk mengajak pembaca sampai pada teks tersebut dan membuktikan bahwa ia sudah mengutip secara apa adanya. Teks yang dimaksud biasanya ditemukan dalam pertimbangan-pertimbangan hakim.
Para peneliti yang kemudian menuangkan hasil penelitiannya ke dalam artikel ilmiah sering juga menjadi ragu ketika harus memberi judul. Jalan terbaik untuk mengatasi keraguan ini adalah menengok kembali rumusan permasalahan. Sebagai contoh, peneliti membuat rumusan sebagai berikut: apa alternatif dari asas lex specialis derogat legi generali yang seharusnya digunakan sebagai pertimbangan hakim kasasi di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 13/B/ PK/PJK/2013 agar kepentingan pihak investor PT Newmont Nusa Tenggara tidak dirugikan? Judul artikel diformulasikan dengan mengambil kata-kata (maksimal 12 kata) dari kalimat rumusan permasalahan itu, misalnya menjadi: “Alternatif Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Perkara Newmont Nusa Tenggara”. Beberapa kata yang membuat judul itu menjadi panjang, seperti kata “Penggunaan” sebelum kata “Asas” dapat dihilangkan karena dipersepsikan tidak akan merancukan pemahaman. Demikian juga dengan singkatan “PT” sebelum kata “Newmont Nusa Tenggara” juga dapat dibuang. Agar pembaca dapat menangkap lebih utuh lagi arah dari judul tersebut, sangat lazim dalam penelitian putusan pengadilan, diberi anak judul, misalnya dengan menyebutkan “Kajian
Putusan Nomor ...”.

## 2. Tinjauan Literatur
Dari rumusan permasalahan dan latar belakang yang memunculkan rumusan tersebut, peneliti akan menemukan variabel, konsep, dan/ atau proposisi apa saja yang menjadi “pintu masuk” dalam memahami isu yang diangkat dalam penelitian ini. Unit terkecil dari variabel, konsep, dan/atau proposisi itu adalah kata ( word ) atau istilah ( term ).
Di dalam abstrak jurnal, unit-unit kecil ini disebut sebagai kata-kata kunci ( keywords ). 31 Pengelola jurnal biasanya membatasi jumlah kata kunci tersebut ketika dicantumkan di dalam abstrak, sehingga peneliti perlu memilih kata-kata kunci apa saja yang paling relevan dengan rumusan permasalahan.
Peneliti wajib untuk mengelaborasi semua kata kunci ini, khususnya keterkaitan kata-kata kunci itu dengan rumusan perma- salahan. Peneliti harus benar-benar menjaga agar elaborasi tersebut tidak melebar, yang membuat tinjauan literatur itu menjadi sia-sia karena tidak berkorelasi sebagai amunisi penting di dalam tugas menjawab permasalahan di dalam subbahasan analisis (pemba- hasan).
Pengertian literatur dalam penelitian putusan ini harus diartikan luas, tidak hanya sekadar buku atau jurnal. Oleh sebab itu, kata “pustaka” yang lebih berkonotasi sebagai sumber bacaan berbentuk buku, sebenarnya lebih sempit daripada “literatur” yang dapat mengacu ke aneka ragam referensi. 32 Peneliti dapat mengawali penelusuran literatur tadi dengan mencermati apa saja yang sudah ditulis (baik oleh peneliti sendiri atau orang lain) terkait dasar hukum yang digunakan atau relevan di dalam putusan itu, yang
31 Mengenai satuan bahasa ( taaleenheden ) yang kecil, lebih luas, dan terluas ini, dapat dilihat ada J.J.H. Bruggink, Rechtsre fl ecties; Grondbegrippen uit de Rechtstheorie (Nijmegen: Kluwer-Deventer, 1993), hlm. 26. 32 Kata “literatur” sampai saat ini belum diberi makna leksikal di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia . Dalam berbagai riset, sangat umum untuk digunakan istilah “literatur review” yang menunjuk arti lebih luas daripada tinjauan pustaka. Kata literatur lebih mendekati makna kepustakaan daripada pustaka.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
mungkin  saja berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kebiasaan, perjanjian, doktrin, kaidah yurisprudensi, kode etik, dan sebagainya. Ketentuan tersebut pasti memuat proposisi- proposisi yang berhubungan langsung dengan upaya peneliti untuk menjawab rumusan permasalahan. Sebagai contoh, jika rumusan permasalahannya adalah “apa alternatif dari asas lex specialis derogat legi generali yang seharusnya digunakan sebagai pertimbangan hakim kasasi di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 13/B/ PK/PJK/2013 agar kepentingan pihak investor PT Newmont Nusa Tenggara tidak dirugikan?”, maka ada banyak konsep, variabel, dan/ atau proposisi yang dapat dideskripsikan. Peneliti dipastikan akan sangat perlu menguraikan asas yang telah disebutkan dalam rumusan ini, kemudian konsep kepentingan di dalam kontrak itu.
Untuk memastikan apa konsep, variabel, dan/atau proposisi yang harus diangkat di dalam bagian tinjauan literatur, peneliti dituntut untuk mampu berpikir regresif dengan menentukan terlebih dahulu argumentasi peneliti yang bakal dituliskan nanti untuk menjawab rumusan permasalahan. Skenario itu tentu sudah ada, minimal di benak peneliti. Misalnya, peneliti membayangkan bahwa ia nanti akan menawarkan asas alternatif yang lebih tepat (menurut pandangannya) dibandingkan dengan asas lex specialis derogat legi generali . Asas itu adalah asas kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda. Ia akan mengelaborasi kedua asas ini dan meyakinkan pembaca bahwa kedua asas ini lebih tepat digunakan. Namun, hal itu tidak perlu buru-buru ia lakukan pada bagian tinjauan literatur ini.
Hal yang perlu dilakukan pada bagian tinjauan literatur adalah sekadar mendeskripsikan berbagai konsep, variabel, dan/ atau proposisi yang relevan. Tindakan “mendeskripsikan” di sini adalah tindakan yang harus dilakukan melalui penelusuran berbagai referensi yang layak-kutip dan semutakhir mungkin. Sebagai contoh, untuk keperluan menjawab pertanyaan tentang alternatif dari asas lex specialis derogat legi generali , tentu pembaca perlu mendapatkan deskripsi yang memadai tentang asas lex specialis derogat legi generali itu sendiri. Intinya, peneliti ingin mengungkapkan apa makna sesungguhnya dari asas ini menurut para ahli.
Kemudian, peneliti beralih ke asas-asas lain yang relevan dengan konteks permasalahan kontrak PT Newmont Nusa Tenggara ini. Untuk itu, peneliti dapat mendeskripsikan berbagai asas yang berpotensi untuk ditawarkan, seperti asas kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, konsensualisme, dan iktikad baik. Satu hal yang patut dicermati adalah bahwa peneliti jangan sampai memperlihatkan terlebih dahulu kecenderungan peneliti untuk memilih mana di antara asas-asas itu sebagai alternatif dari asas lex specialis derogat legi generali . Kecenderungan demikian akan menghilangkan arti penting dari analisis yang akan menjadi bagian selanjutnya dari artikel tersebut.

## 3. Analisis
Bagian analisis adalah porsi paling penting dalam setiap artikel jurnal, sehingga selayaknya ia menyita ruang paling dominan dibandingkan dengan bagian-bagian lain dari artikel tersebut. Pada bagian analisis ini peneliti harus secara terfokus menjawab rumusan permasalahan dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah disiapkan dalam tinjauan literatur. Di sini penulis tidak harus ragu untuk berargumentasi dengan mengajukan pendapatnya, termasuk membantah pandangan-pandangan yang sudah ditampilkan sebe- lumnya (pada bagian tinjauan literatur).
Pertimbangan-pertimbangan di dalam putusan yang bersentuh- an langsung dengan rumusan permasalahan, wajib untuk dijadikan fokus pada bagian analisis ini. Peneliti harus konsisten untuk menjaga analisis agar tidak melebar dengan tetap berpegang pada area yang menjadi pemantik isu tersebut (lihat kembali Ragaan 1). Misalnya, isunya adalah tentang disparitas, maka peneliti tidak boleh keluar dari isu ini.
Peneliti dapat mengingatkan pembaca untuk kembali mencer- mati pertimbangan-pertimbangan hakim yang telah disinggung pada bagian latar belakang. Misalnya, untuk perkara yang dicontohkan di atas, peneliti mengingatkan tentang posisi hakim yang di dalam pertimbangannya ternyata mengabaikan Peraturan Daerah Nomor
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2001 [tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air] dan lebih condong membenarkan kontrak karya yang dibuat sebelumnya oleh Pemerintah Republik Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. Peneliti akan menganalisis mengapa majelis hakim di tingkat judex facti dan judex jure sampai pada putusan peninjauan kembali tidak satu suara dalam hal ini. Perubahan sikap dari lembaga yudikatif dalam mencerna permasalahan ini, merupakan objek analisis yang sangat menarik. Tujuannya adalah untuk nanti memperlihatkan apakah sebenarnya argumentasi yang ingin dibangun oleh peneliti pada bagian analisis ini sesungguhnya sudah pernah disampaikan atau belum selama perkara ini berlangsung di pengadilan.
Seandainya isunya sejak awal lebih daripada sekadar menyoroti disparitas, melainkan juga terkait penalaran tentang dasar hukum yang digunakan dan peneliti ingin sampai pada sebuah tawaran yang lebih baik (analitis-preskriptif ), maka analisisnya akan lebih kompleks.  Jika pertanyaan utamanya adalah “apa alternatif dari asas lex specialis derogat legi generali yang seharusnya digunakan sebagai pertimbangan hakim kasasi di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 13/B/PK/PJK/2013 agar kepentingan pihak investor PT Newmont Nusa Tenggara tidak dirugikan?” maka bagian analisis ini harus diarahkan pada kata “alternatif ” tersebut. Argumentasi tentang ketidaksetujuan penulis pada penggunaan asas lex specialis derogat legi generali ini sudah disinggung peneliti pada bagian latar belakang, sehingga peneliti tidak seharusnya menduplikasi argumentasi itu kembali pada bagian analisis ini. Sekalipun demikian, peneliti tetap dimungkinkan untuk mengelaborasi argumentasi tadi dengan menambahkan sejumlah data atau informasi penting. Elaborasi ini dilakukan karena ada kemungkinan, argumentasi pada bagian latar belakang itu dipandang masih belum cukup lengkap dan informatif, misalnya belum menyajikan sisi lain yang bertolak belakang dengan argumentasi peneliti. Pandangan berbeda yang mendukung putusan Mahkamah Agung Nomor 13/B/PK/PJK/2013 ini harus diulas juga agar pembaca dapat membandingkan dan akhirnya dibawa pada
keyakinan bahwa argumentasi peneliti memang lebih tepat untuk mengatakan asas lex specialis yang dilabelkan pada suatu kontrak adalah tidak tepat. Ada kemungkinan peneliti memang sudah memasukkan tulisan-tulisan yang berbeda dengan pandangan peneliti ini pada bagian tinjauan literatur, sehingga pada bagian analisis ini peneliti cukup menegaskan sikapnya, mengapa ia tidak setuju dengan pandangan-pandangan ini atau setuju pada satu pandangan dan menolak pandangan-pandangan lainnya.
Asas-asas alternatif yang sudah disinggung pada bagian tinjauan literatur kemudian dianalisis dengan membawa mereka masuk ke dalam konteks perkara ini. Peneliti harus mampu menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda ternyata dapat diposisikan sebagai dasar hukum yang membenarkan kontrak karya tersebut. Asas kebebasan berkontrak tepat karena memang substansi kontrak karya itu lahir dalam rezim hukum investasi yang berlaku pada masa itu. Dalam hal ini para pihak, yakni Pemerintah Republik Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara diberi otoritas untuk mengatur hak dan kewajiban di dalam kontrak di antara kedua belah pihak. Peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah pada masa itu tidak menjadi penghalang untuk kontrak karya seperti itu. Atas dasar itulah Pemerintah Pusat maupun Daerah Provinsi Nusa Tenggara wajib menghormati isi kontrak ini melalui asas pacta sunt servanda . Penghormatan terhadap kontrak ini akan mengoptimalkan pengakomodasian kepentingan pihak investor PT Newmont Nusa Tenggara.
Apakah ada alternatif di luar itu? Ada kemungkinan peneliti memandang bahwa jalan keluar yang berpihak ke investor merupakan tawaran yang tidak adil sekaligus tidak menguntungkan bagi kredibilitas perusahaan dalam jangka panjang. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan diberi keistimewaan terus-menerus untuk tidak membayar atas suatu objek pajak tertentu? Dalam pemungutan pajak dikenal asas ekonomis yang berkeinginan agar pajak yang dipungut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan bersama. PT Newmont Nusa Tenggara sudah sangat lama mendapatkan keuntungan berinvestasi melalui kontrak karya
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
ini, sehingga keistimewaan yang diberikan oleh konrak karya pada mereka, sangat perlu untuk ditinjau ulang. Seandainya sikap peneliti demikian, maka rute analisis yang diambil peneliti akan sangat berbeda dengan model analisis pertama. Peneliti akan mengatakan bahwa asas lex specialis derogat legi generali memang bukan alternatif yang tepat, tetapi ia tidak ingin hakim membawa perkara ini ke ranah hukum perdata mengingat sengketa ini sejak semula adalah perkara perpajakan. Asas yang ditawarkan seharusnya mengikuti asas-asas yang tersedia dalam bidang perpajakan. Namun, bagaimana dengan kekuatan kontrak yang masih berlaku tersebut? Peneliti mungkin akan mengakhiri analisisnya dengan menawarkan solusi di luar putusan pengadilan, misalnya dengan melakukan renegosiasi isi kontrak karya atau mengajukan gugatan pembatalan kontrak karya melalui tindakan government action. Semua kemungkinan ini dapat menjadi tambahan analisis menarik kendati tidak ditanyakan  di  dalam rumusan masalah. Hal ini tidak harus diartikan sebagai pelebaran isu, tetapi suatu konsekuensi yang harus diantisipasi atas sebuah tawaran gagasan. Peneliti akan mencatat gagasan ini untuk diletakkan nanti di bagian saran atau rekomendasi pada bagian penutup artikelnya. Dengan demikian akan terhindar munculnya saran atau rekomendasi yang tidak pernah dibahas di bagian analisis.
Satu pertanyaan lain yang kerap diajukan adalah tentang perlu tidaknya setiap permasalahan harus dijawab dengan menggunakan pisau analisis berupa teori. Jawaban atas pertanyaan ini sangat bergantung pada apa yang dimaknai sebagai teori. Oleh karena teori adalah suatu “kerangka berpikir” ( the frame of  thinking ) yang menyediakan koridor analisis, maka teori yang dipilih itu harus benar-benar tepat, dalam arti tidak dicomot secara arbiter. Pilihan teori tersebut sudah harus dipertanggungjawabkan secukupnya di dalam latar belakang dan kemudian dielaborasi di dalam tinjauan literatur serta digunakan secara konsisten dalam pembahasan (analisis). Apabila teori diartikan sebagaimana Fred N. Kerlinger memahaminya, yakni: “... a set of  interrelated constructs (concepts), de fi nitions, and propositions that present a systematic view of  phenomena by specifying relations among variables, with the purpose of  explaining and
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
predicting the phenomena,” 33 maka tidak mungkin ada analisis tanpa pisau analisis yang disebut teori. Fungsi teori berupa “explaining and predicting” itu tidak harus dibebankan pada karya tokoh-tokoh besar. Sebuah asas hukum pun sudah mampu berfungsi untuk menjelaskan (deskriptif ) dan memprediksi (preskriptif ) fenomena hukum tertentu. Asas lex specialis derogat legi generali , misalnya, menyajikan proposisi juga karena di dalamnya sudah terdapat relasi beberapa konsep dan/ atau variabel. Demikian pula dengan rumusan di dalam ketentuan pasal/ayat peraturan perundang-undangan karena merupakan teks yang memuat proposisi-proposisi. Pisau analisis suatu kajian putusan mungkin saja dipandang sudah memadai dengan hanya menggunakan beberapa asas atau peraturan hukum tanpa harus menunjuk “teori” (baca: doktrin) tertentu. Kebutuhan penggunaan teori itu sangat bergantung pada keluasan atau kedalaman yang diinginkan pada jawaban rumusan permasalahan. Hal-hal seperti ini harus disadari sejak dini oleh peneliti.

## 4. Kesimpulan
34 dan Saran
Bagian ini mengakhiri keseluruhan artikel. Dalam artikel jurnal ilmiah tidak lazim untuk membuat rangkuman berkenaan isi keseluruhan artikel, melainkan cukup berfokus pada jawaban peneliti terkait ru- musan permasalahan. Apabila terdapat dua rumusan permasalahan, maka peneliti harus membagi kesimpulan itu menjadi dua kelompok jawaban yang akan memudahkan pembaca untuk mengidenti fi kasi
33  Fred N. Kerlinger, Foundations of  Behavioral Research (Chicago: the University of Chicago Press, 1973), hlm. 9.
34 Dalam bahasa Indonesia, selain kata ‘kesimpulan’ terdapat juga kata ‘simpulan’. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri tidak cukup jelas membedakannya. Menurut KBBI, kesimpulan adalah: (1) ikhtisar (dari uraian, pidato, dsb.); kesudahan pendapat (pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya); (2) keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif, sedangkan simpulan adalah (1) sesuatu yang disimpulkan atau diikatkan; (2) hasil menyimpulkan; kesimpulan. Oleh karena letak ‘kesimpulan/simpulan’ itu diletakkan pada bagian akhir uraian untuk memberi ikhtisar uraian, dalam hal ini jawaban atas rumusan permasalahan, maka penggunaan kata ‘kesimpulan’ tampaknya lebih tepat.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
mana jawaban untuk permasalahan pertama dan mana yang kedua. Kesimpulan yang ditulis secara bertele-tele akan membuat pembaca menyimpulkan lagi apa yang ingin disimpulkan oleh peneliti. Untuk itu, peneliti harus menghindar dari membuat ulasan di dalam bagian kesimpulan. Demikian juga dengan membuat pengutipan yang mengesankan bahwa peneliti masih dalam proses analisis; belum menyimpulkan.
Sepanjang memang dibutuhkan dan sangat relevan, setelah kesimpulan, artikel itu dapat dilengkapi dengan saran. Saran tersebut adalah konsekuensi logis dari jawaban yang diberikan oleh peneliti terhadap rumusan permasalahan, sehingga bukan saran yang muncul tiba-tiba melainkan sesuatu yang sudah dibahas dalam bagian analisis. Selain itu, saran juga harus jelas ditujukan kepada siapa.

## 5. Abstrak
Sangat mungkin pembaca akan bertanya, mengapa dalam tulsian ini abstrak justru diletakkan pada subbahasan terakhir setelah uraian tentang kesimpulan dan saran? Hal ini memberi kesan bahwa abstrak dikerjakan paling akhir. Wendy Laura Belcher memang pernah mengritik urutan pengerjaan seperti ini, khususnya untuk penulisan artikel jurnal di bidang humaniora. 35 Sekalipun tidak menyebutkan alasannya, tampaknya kekhawatiran dari Belcher tersebut cukup beralasan, mungkin karena para peneliti dan penulis artikel jurnal di bidang humaniora terkesan lebih tidak disiplin ketika mengelaborasi tulisan mereka, sehingga terkadang tulisannya melebar. Untuk itu perlu diberikan koridor terlebih dahulu di bagian abstrak. Kendati kekhawatiran demikian layak diwaspadai, untuk para peneliti yang memang belum terbiasa menulis dengan panduan abstrak yang rigid, sebenarnya justru perlu mengambil cara sebaliknya, yakni menuliskan abstrak setelah semua tulisannya rampung.
Abstrak tidak sepenuhnya identik sebagai ringkasan artikel. Abstrak sangat penting dirancang secara serius karena editor jurnal
35  Wendy Laura Belcher, Writing Your Article in 12 Weeks: A Guide to Academic Publishing Success (London: Sage, 2009), hlm. 54.
biasanya “berkenalan” dengan suatu tulisan melalui abstraknya. Oleh sebab itu, harus ada daya pikat yang ditampilkan di dalam abstrak. Jika peneliti sekadar meringkas saja, maka daya pikat tersebut kemungkinan tidak berhasil ditonjolkan. Untuk kajian putusan pengadilan, sebaiknya peneliti mencantumkan hal-hal berikut di dalam abstrak: (1) pernyataan singkat tentang duduk perkara dari putusan itu, sehingga pembaca paham sebenarnya putusan itu berkenaan dengan urusan apa; (2) konteks mengapa putusan itu penting atau relevan untuk diteliti dan “bayangan” bahwa hasilnya bakal menarik untuk disimak oleh pembaca jurnal tersebut; (3) kutipan tidak langsung (parafrasa) berupa teks di dalam putusan itu yang menjadi pemantik isu, serta berkaitan erat dengan konteks seperti dinyatakan sebelumnya; (4) permasalahan yang telah dirumuskan (tidak harus dalam bentuk kalimat tanya); (5) metode yang digunakan untuk penelitian ini (butir ini tidak selalu ada, dan cukup singkat saja, misalnya dinyatakan melalui kajian dokumen atau serangkaian wawancara); (6) penyebutan pisau analisis yang digunakan, seperti teori atau asas hukum tertentu yang memang tertulis dalam kajian literatur dan pembahasan (analisis); (7) hasil kajian penulis terhadap permasalahan yang telah diajukan; dan (8) kesimpulan dan/atau saran yang diberikan. Apabila butir-butir itu dikemas menjadi sebuah abstrak, maka panduan urutannya dapat dibuat fl eksibel sebagai berikut:
Putusan yang dikaji dalam artikel ini berkenaan dengan perkara [1].... Putusan tersebut menarik untuk diteliti karena [2].... Di dalam putusan tersebut, majelis hakim berpendapat [3]..., sehingga memunculkan permasalahan [4].... Melalui kajian [5]..., penulis menjawab permasalahan tersebut dengan menggunakan pisau analisis berupa [6].... Bertolak dari analisis tersebut, penulis berpandangan bahwa [7].... Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa [8]....
Abstrak kemudian ditutup dengan beberapa kata kunci. Kata kunci adalah kata yang penting untuk memahami konsep atau variabel dalam penelitian putusan itu. 36 Biasanya kata-kata kunci
36  Dalam banyak ilmu, kata kunci tersebut diambil dari kata yang biasa dipakai sebagai indeks dari bidang keilmuan tersebut. Dengan demikian kata-kata yang bermakna terlalu umum, tidak perlu dijadikan kata kunci. Oleh
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
itu memang tercantum di dalam judul dan rumusan permasalahan, tetapi tidak harus demikian. Karena kata-kata itu adalah “kunci” untuk membuka pintu keterjawaban permasalahan, maka kata-kata tadi harus dimunculkan dalam kajian literatur.

## D. Kesimpulan
Kajian putusan pengadilan sebagai objek penulisan artikel ilmiah, dengan demikian, membutuhkan pengetahuan tentang seluk beluk desain dan teknis penulisan yang cukup khas. Tulisan ini mendeskripsikan desain dan langkah-langkah teknis yang perlu dilakukan, tetapi tidak berpretensi bahwa uraian ini menjadi satu- satunya panduan yang wajib diikuti.
Sama seperti halnya penulisan artikel ilmiah pada umumnya, kunci dari kajian putusan pengadilan adalah kejelasan rumusan permasalahan dengan bertolak dari isu yang telah diidenti fi kasi di dalam putusan tersebut. Pengidenti fi kasian ini harus ditunjukkan secara eksplisit pada teks putusan tersebut. Atas dasar inilah kemudian peneliti membangun artikelnya mengikuti langkah- langkah yang diperlukan dan menuangkannya ke dalam sistematika yang telah ditentukan oleh pengelola jurnal yang menjadi target tempat publikasi.

## Daftar Pustaka
Afandi, Wahyu (ed.). Aneka Putusan Pidana Hakim Bismar Siregar , Jilid
1 dan 2. Bandung: Alumni, 1984.
Annase, Ann M dan Scott A. Milburn. “Public Figures and Malice: Recent Supreme Court Decisions Restricting the Constitutional Privilege.” University of  Richmond Law Review , 14, 4 (1980): 737-
68.
Bedner, Adriaan dan Jacqueline Vel. “Legal Education in
Indonesia.” The Indonesian Journal of  Socio-Legal Studies , 1, 1
karena penelitian putusan pengadilan itu berada dalam area kajian disiplin hukum, maka kata-kata kunci yang dimunculkan haruslah kata-kata yang memperlihatkan sebagai konsep atau proposisi hukum.
(2021): artikel 6 [1-30]. Belcher, Wendy Laura. Writing Your Article in 12 Weeks: A Guide to Academic Publishing Success . London: Sage, 2009. Britt, Cheester L. “Social Context and Racial Disparities in Punishment Decisions.” Justice Quarterly , 17, 4 (2000): 707-32. Bruggink, J.J.H. Rechtsre fl ecties; Grondbegrippen uit de Rechtstheorie . Nijmegen: Kluwer-Deventer, 1993.
Burton, Steven J. Judging in Good Faith . Melbourne: Cambridge University Press, 1992.
De Cruz, Peter. Comparative Law in a Changing World . London: Cavendish Publishing, 1995. Elwi Danil, dkk. Menegakkan Hukum tanpa Melanggar Hukum: Eksaminasi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/PN.JKT.Sel, diedit Khairul Fahmi, dkk. Jakarta: Rajawali Pers, 2015. Friedman, Barry. “Taking Law Seriously.” Perspectives on Politics , 4, 2
(2006): 261-76. DOI:  10.1017/S1537592706060178.
Grossman, Claudio. “Building the World Community through Legal Education.” Dalam The Internationalization of  Law and Legal Education, diedit oleh Jan Klabbers dan Mortimer Sellers, 21-35 .
New York: Springer, 2008.
Hall, Matthew E.K. “The Semiconstrained Court: Public Opinion,
the Separation of Powers, and the U.S. Supreme Court’s Fear of Nonimplementation.” American Journal of  Political Science , 58, 2
(2014): 352-66. DOI: 10.1111/ajps.12069.
Halperin, Jean-Louis. “Law in Books and Law in Action: the Problem of Legal Change.” Marine Law Review , 64, 1 (2011): 46-76.
Jacobstein, J. Myron dan Roy M.  Mersky. Legal Research Illustrated . New York: The Foundation Press, 1990. Kerlinger, Fred N. Foundations of  Behavioral Research . Chicago: the
University of Chicago Press, 1973.
Lie Oen Hock. “Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum.” Pidato pengukuhan guru besar ilmu hukum Universitas Indonesia,
19/9/1959.
Machmud, Syahrul , Penerapan Undang-Undang Pornogra fi pada Kasus
Ariel Peterpan. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012. Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia . Yogyakarta: Liberty, 1988. Philips, Susan U. Ideology in the Language of  Judges: How Judges Practixe Law, Politics and Courtroom Control . New York: Oxford University
Press, 1998.
Republik Indonesia, Tim Komisi Yudisial. Disparitas Putusan: Identi fi kasi dan Implikasi . Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.
Schuck, Peter H. “Legal Complexity: Some Causes, Consequences, and Cures.” Duke Law Journal , 42, 1 (1992): 1-52. DOI: 10.2307/1372753.
Shidarta. “Model Argumentasi Stephen Toulmin dalam Perumusan Masalah Penelitian Hukum.” Researchgate.net (Mei 2019). DOI: 10.13140/RG.2.2.32089.65120 .
Shidarta. “Tuntutan Penguasaan ‘Beyond the Text’ Para Hakim.” Researchgate.net (April 2014). DOI: 10.13140/
RG.2.2.28653.92641. Subekti, R. Hukum Acara Perdata . Bandung: Binacipta, 1982. Sudirman, Antonius. Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dan Perspektif  Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral
Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Sirega r. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007. Sustein, Cass R. Legal Reasoning and Political Con fl ict. New York:
Oxford University Press, 2018.
Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek . Bandung: Alumni, 1986.
Watt, Robert. Concise Legal Research. Sydney: The Federation Press,
1997.
Wyner, Adam, dkk. “Approaches to Text Mining Arguments from
Legal Cases.” Dalam Semantic Processing of  Legal Texts, diedit oleh E. Francesconi, dkk, 60-79. Berlin: Springer, 2010.
Yang, Crystal S. “Free at Last? Judicial Discretion and Racial Disparities in Federal Sentencing.” The Journal of  Legal Studies , 44, 1 (2015):
75-111. DOI: 10.1086/680989.
Zink, James R., James F. Spriggs II, dan John T. Scott. “Courting the Public: the In fl uence of Decision Attributes on Individual’s Views of Court Opinions . ” The Journal of  Politics , 71, 3 (2009): 909-25. DOI: 10.1017/s0022381609090793.