Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam:
Lintasan Gagasan, Praktik, dan Bentang Masalah

## Eko Cahyono, Sulistyanto, Sarah Azzahwa
Sajogyo Institute Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi
ekoc3380@gmail.com, sulistyanto@kpk.go.id, sarah.azzahwa@kpk.go.id

## Abstract
The conflict resolution is one of the mandatory requirements to expand and to  actualize the people's  sovereign  territory  in  the  name  of  the  sovereignty  and  justice  of  the  people's  living space. The implementation process is still leaving some lessons of learning and challenges in the future, both internal and external factors. For these reasons, the future recommendation and agenda are building the political seriousness of the state, strengthening the regulation of conflict resolution and its authoritative institutions, enforcing of people's sovereignty areas, limiting the size of ownerships of land tenure and agrarian sources, and creating a policy breakthrough.
Keywords :  Natural  Resources  and  Agrarian  Conflicts,  Natural  Resources  Corruption,  Tribe, Conflict Resolution

## Abstrak
Upaya  resolusi  konflik  adalah  salah  satu  syarat  wajib  agar  wilayah  daulat  rakyat  dapat diperluas dan diakui bagi kedaulatan dan keadilan ruang hidup rakyat. Hal ini menjadi tujuan besar KPK melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam  (GNP SDA). Dalam proses implementasinya, terdapat catatan pembelajaran dan tantangan di masa yang akan datang, baik dari sisi internal batas kewenangan dan otoritas pelaksana (kementerian dan lembaga)  dalam  resolusi  konflik,  maupun  yang  bersifat  eksternal  akibat  dinamika  politik nasional negara dan intervensi politik kekuatan oligarki mafia SDA. Untuk itu rekomendasi dan agenda selanjutnya adalah pentingnya keseriusan politik negara dan jajarannya untuk menjadikan  agenda  resolusi  konflik  SDA  dan  agraria  sebagai  bagian  yang  melekat  dalam kebijakan nasional, penguatan regulasi payung resolusi konflik, kelembagaan yang otoritatif, pengakuan wilayah daulat rakyat, pembatasan maksimum dan minimum penguasaan tanah dan  sumber  agraria,  serta  membuka  terobosan  kebijakan  yang  dapat  melampaui penyelesaian kasus konflik tanah dan SDA nasional yang berlandasakan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial-ekologis.
Kata Kunci :  Konflik Sumber Daya Alam dan Agraria, KPK, GNP SDA, Korupsi Sumber Daya Alam, Masyarakat Adat, Resolusi Konflik

## Pendahuluan
Konflik  agraria  struktural  dapat dipahami sebagai pertentangan klaim atas satu  wilayah  (sumber  agraria  tertentu) yang  berakibat  pada  hilangnya  satu  hak atau  klaim  atas  lainnya.  Hal  ini  berakar dari  beragam  ketimpangan  struktur penguasaan, kepemilikan, akses, pemanfaatan,  dan  distribusi  sumber- sumber agraria. Pada gilirannya, berakibat pada  pemisahan  dan  terlemparnya manusia  atau  masyarakat  dari  tanah-air dan  sumber  agrarianya  sendiri  secara paksa.  Dalam  kasus  tanah  dan  sumber agraria  lainnya,    konflik  terjadi  akibat diberikannya ijin dan konsesi oleh negara kepada pemilik modal (dalam negeri dan asing) di beragam sektor sumber-sumber agraria  untuk  tujuan-tujuan  ekstraksi, eksploitasi,  dan  industrialisasi  sumber daya alam yang menghilangkan klaim dan hak  masyarakat  lokal/tempatan/adat. Sehingga masyarakat lokal/tempatan/adat menuntut klaim dan haknya kembali yang terampas.
Di  Indonesia,  konflik  agraria  telah berlangsung  sejak  masa  Orde  Baru, melewati pasca-Reformasi hingga saat ini. Merujuk    data  pengaduan  yang  masuk  di Komnas  HAM  terkait  isu  agraria  tercatat 169  kasus  tersebar  dalam  tipologi sektoral:
Infrastruktur,
Perkebunan, Pertambangan,  Barang  Milik  Negara (BMN) yang akar masalahnya berkelindan dengan  keragaman  ijin  seperti  Hak  Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), ijin  Investasi,  Area  Penggunaan  Lain (APL),  AMDAL,  dan  lainya,  belum terselesaikan  sejak  2018  sampai  dengan April 2019. Dari beragam tipologi tersebut, alih fungsi lahan milik rakyat menjadi area
1 Doktrin  dalam scientific  forestry menyebutkan bahwa  “kayu  sebagai  unsur  utama  ( timber primacy) ”,  “kelestarian  hasil  ( sustained  yield )”, “jangka  panjang  ( the  long  term )”  dan  “standar mutlak ( absolute standard )”.  Persoalan sosial tidak
perkebunan  dan  infrastruktur  masih menjadi  peringkat  pertama  penyebab konflik  agraria  yang  menjadi  pemicu perlawanan  rakyat  untuk  menuntut haknya.
Data tahun 2018 yang dimiliki oleh Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum Indonesia  (YLBHI)  ada  300  kasus  konflik dan  Konsorsium  Pembaruan  Agraria (KPA) terdapat 410 kasus yang ditangani oleh  lembaga  tersebut.  Data  dari  Kantor Staf Presiden (KSP) sendiri telah mencatat laporan 666 konflik, paling banyak muncul pada masa Orde Baru hingga desentralisasi.  Data  ini  seperti  sebuah puncak  gunung  es  dimana  konflik  lama tidak pernah terselesaikan, tetapi  jumlah kasus  baru  yang  diadukan  relatif  besar setiap  tahun.  Jenis  konflik  beragam, meliputi  berbagai  sektor:  perkebunan, properti, pertanian, pertambangan, kehutanan, infrastruktur, pesisir/kelautan, dan lain-lain. Salah  satu  akar  konflik  agraria kehutanan  (dan  juga  banyak  pada  isu sumber daya alam) adalah tumpang-tindih klaim penguasaan dan kepemilikan hutan. Masyarakat  adat/lokal/tempatan  selalu menjadi korban utama. Dalam sejarahnya, negara memiliki beragam cara melakukan klaim. Dimulai  dengan negara melakukan penunjukan  sepihak.  Kemudian  wilayah yang  ditunjuk  diklasifikasikan  berstatus “Hutan  Negara”  atau  disebut  dengan istilah “negaraisasi hutan” atau teritorialisasi negara atas hutan. Akar dari konflik agraria kehutanan yang lain adalah masih  kuatnya  paradigma  kebijakan kehutanan yang masih menganut apa yang disebut  “ scientific  forestry ”  abad  19. Warisan paradigma ilmu kehutanan ilmiah (scientific forestry) 1 ini menjadi dasar dan
menjadi  pertimbangan  karena hutan  masih  diangg ap  sebagai  “wilayah  tak  berpenghuni”.  Posisi manusia  adalah  “ancaman”  bagi  hutan,  bukan “potensi  solusi”  dan  bagian  interal  dari  ekosistem. Sesat  paradigma  dan  berfikir  inilah  yang
Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik, dan Bentang Masalah
rujukan  pengurusan  kehutanan  sejak  era kolonial dan masih berpengaruh kuat pada kebijakan kehutanan hingga kini. Paradigma ini pada dasarnya mengabaikan manusia di dalam keseluruhan  ekosistem  hutan.  Klaim negara  itu  bisa  dilacak  melalui  tonggak penting  lahirnya  Undang  Undang  No.  5 Tahun 1967 tentang Ketentuan–ketentuan Pokok Kehutanan. Selanjutnya, UU No. 41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan  yang hingga kini memperkuat paradigma itu.
Dihilangkannya Undang-undang Pokok  Agraria  (UUPA)  1960  secara sistematis, yang berlanjut hingga sekarang menjadi  penanda  penting  ketiadaan payung hukum bersama dalam
pengelolaan  sumber-sumber  agraria, termasuk  sumber  daya  hutan.  Akibatnya, lahirlah beragam UU Sektoral yang justru membuka  peluang  bagi  pengkaplingan sumber  agraria  dan  masifnya  ekstraksi sumber  agraria  termasuk  di  wilayah kawasan  hutan.  UU  Sektoral  tersebut antara  lain:  UU  No  41/1999  tentang Kehutanan,  UU  No  18/2003  tentang Perkebunan,  Undang-Undang  No  7/2004 tentang  Sumber Daya Air, UU No  4/2009 tentang  Mineral  dan  Batubara,  UU  No 25/2007  tentang  Penanaman  Modal,  UU Holtikultura,  UU  Lahan  Abadi  Pertanian, UU  Migas,  dan  yang  terbaru  adalah  UU Pengadaan  Tanah  yang  baru  disahkan pada Desember 2011. Sementara warisan ‘payung’  hukum  pengelolaan  sumber- sumber agraria nasional yang dimandatkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 tidak kunjung dihidup-tegakkan,  termasuk  mandat  TAP MPR  No.  IX/2001  yang  mengatur persoalan  agraria  dan  sumber  daya  alam ke  arah  yang  lebih  adil.  Sebagaimana jamak  diketahui  sejak  UUPA  1960  lahir,
menjadikan  sesat  tindak  (kebijakan  dan  regulasi) kehutanan hingga kini. Dikutip dari buku Kartdodihardjo, Hariadi, “ Kembali ke  Jalan  Lurus  :  Kritik  Ilmu  dan  Praktik Kehutanan
Sektor Kehutanan dan Perkebunan belum pernah  masuk  wilayah  objek  dari  ‘ Land Reform’ hingga sekarang. Beragam konflik agraria di 40 kasus Masyarakat Adat (MA) di kawasan hutan Inkuiri Nasional Komnas HAM menunjukkan bagaimana “ politics of ignorance ”  (politik  pengabaian)  atas  hak dan  ruang  hidup  MA  terjadi  akibat kombinasi dari beberapa sebab sekaligus, yaitu:
1) Tumpang tindih klaim para pemegang ijin dan konsesi dengan MA;
2) Masih  kuatnya  paradigma scientific forestry (Ilmu Kehutanan Ilmiah) yang dianut  oleh  pemangku  kebijakan kehutanan dan negara;
3) Kedua  hal  di  atas  kemudian diperparah  dengan  lahirnya  UU Sektoral,  khususnya  terkait  ekstraksi sektor pertambangan dan perkebunan yang masif masuk ke kawasan hutan.
Jika  ditelisik  lebih  dalam,  akar  dari masalah  tersebut  di  atas  adalah  akibat pemberian  ijin/hak/konsesi  oleh  pejabat publik (Menteri kehutanan, Menteri ESDM, Kepala BPN, Gubernur   dan   Bupati)    yang memasukkan   tanah/wilayah   kelola/SDA kepunyaan sekelompok  rakyat dan MA   ke dalam      konsesi    badan-badan    usaha raksasa      dalam      bidang      produksi, ekstraksi,  maupun konservasi di wilayah tradisional adat. Seiring dengan itu dalam rangka  memperkuat  kekuasaan  atas  hak- hak  penguasaaan  tersebut  digunakan beragam  bentuk  kekerasan,  manipulasi, dan  penipuan  dalam  pengadaan  tanah skala  besar  yang  umumnya  digunakan untuk proyek-proyek pembangunan, perusahaan-perusahaan    raksasa,      dan pemegang    konsesi    lain  dalam    bidang produksi,  ekstraksi,    dan  konservasi. Dalam  karya  klasiknya The  Great Transformation , Karl Polanyi (1944) sudah
Indonesia ”,  Tanah Air Beta, Yogyakarta dan FORCI, 2013.
menegaskan  bahwa  tanah  dan  kekayaan alam  bukanlah  komoditi  atau  barang dagangan,  dan  tidak  sepenuhnya  bisa diperlakukan  sebagai  komoditi.    Karena itu,  memposisikan  dan  memperlakukan tanah (dan alam) sebagai barang dagangan dengan  memisahkannya  dari  ikatan hubungan-hubungan  sosial  yang  melekat padanya,  niscaya  akan  menghasilkan guncangan-guncangan yang akan menghancurkan sendi-sendi
keberlanjutan  hidup  masyarakat  itu,  dan kemudian  akan  ada  gerakan  tandingan untuk  melindungi  masyarakat  dari kerusakan  yang  lebih  parah.  Beragam perlawanan  MA  di  seluruh  kasus-kasus Inkuiri  Nasional  Komnas  HAM  dapat dipahami dalam batasan perspektif ini.
Di sisi lain, kelanjutan dampak dari proses  eksklusi  MA  baik  perempuan  dan laki-laki,  atas  tanah, wilayah,  dan  SDA- nya  akibat  dari  ekstraksi  sumber  daya hutan dan SDA lainnya di wilayah adat dan komunitas  lokal  lainnya  mereka,  secara langsung  berakibat  hilangnya  (sebagian) wilayah  hidup,  mata      pencaharian,    dan kepemilikan  atas  harta    benda  mereka. Akibat  lanjutan  dari  masifnya  ekstraksi sumber  daya  hutan  di  wilayah  MA  juga berdampak  pada  semakin  menyempitnya hak  kelola  dan  ruang    hidup  MA  dan rakyat,  yang  diiringi    menurunnya kemandirian MA dan rakyat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup paling dasar (subsisten) , utamanya pangan.
Di  sisi  lain,  ketiadaan  kelembagaan yang otoritatif dalam penyelesaian konflik agraria dan SDA lainnya juga menjadi akar masalah  lain  yang  menyebabkan  konflik tidak pernah mampu dituntaskan.  Sebab, konflik  agraria  dan  SDA  tidak  dapat diselesaian  secara  sektoral,  sebab  akar masalah  dan  manifestasinya  meliputi multisektoral.  Sehingga  salah  satu  syarat wajib  dari  kelembagaan  resolusi  konflik agraria dan SDA lainnya adalah
kemampuan untuk melampaui sektoralisme. Usaha-usaha  penyelesaian  konflik agraria  dan  SDA  terkait  langsung  dengan bagaimana  peningkatan  wilayah  kelola rakyat.  Ketiadaan  pengakuan  negara  atas masyarakat dan ruang hidupnya  menjadi akar  dari  lahirnya  beragam  konflik.  Pada gilirannya  konflik  ini  juga  menghambat dan  mempengaruhi  pada  usaha-usaha dalam memperluas wilayah kelola rakyat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa usaha-usaha resolusi konflik adalah salah satu  syarat  wajib  agar  wilayah  kelola rakyat  dapat  diperluas  dan  diakui  bagi kedaulatan  dan  keadilan  ruang  hidup rakyat yang menjadi tujuan besar dari KPK melalui GNP SDA sejak awal.
Salah  satu  tonggak  keterlibatan langsung  KPK  atas  persoalan Tenurial Reform Kehutanan adalah sejak masuknya agenda Nota Kesepakatan Bersama (NKB) Percepatan  Pengukuhan  Kawasan  Hutan 12  Kementrian  dan  Lembaga  (NKB  12 K/L)  yang  ditandatangani  pada  11  Meret 2013  lalu  di  Istana  Negara.  Dapat dikatakan  bahwa  agenda  dalam  NKB  12 K/L merupakan kelanjutan dari beberapa upaya  sebelumnya  dari  KPK  yang  ingin mengembangkan  penanganan  persoalan korupsi di wilayah kehutanan dan sumber daya  alam  secara  lebih  luas.    GNP  SDA sebagai kelanjutan dari Nota Kesepakatan Bersama  12  Kementrian  dan  Lembaga percepatan  pengukuhan  kawasan  hutan yang  telah  diperluas,  telah  dan  sedang mendorong lebih beragam agenda penting penertibkan  beragam  tata  kelola  sumber daya alam (Kehutanan, Minerba, Pertanian dan Perkebunan, Pertanahan, dan Kelautan)  baik  dimensi  penindakan  dan pencegahan  korupsi.  Tidak  hanya  soal harmonisasi  kebijakan  dan  penataan prosedur perijinan, namun juga penyelesaian konflik sumber daya alam di tingkat pusat dan daerah. Bukan hal yang mudah  untuk  menjalankan  mandat
Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik, dan Bentang Masalah
penegakan pemberantasan korupsi sumber daya alam.  Selain masih kuatnya ego  sektoral  antar-kementerian  dan lembaga, warisan kapling-kapling kepemilikan  sumber  daya  alam  “orang kuat”,  tekanan  kepentingan  politik nasional dan global, serta yang tidak kalah penting adalah wilayah-wilayah penguasaan  sumber  daya  yang  berstatus
“ Legal non  Legitimated ”.    Suatu  bentuk status penguasaan sumber daya alam yang telah  memenuhi  prosedur  legal  formal, namun pada dasarnya merugikan/mengabaikan kepentingan rakyat.  Dalam  batasan  ini  persoalan korupsi tidak diartikan sebagai persoalan pelaku-pelaku  korup,  peraturan  yang tidak  berjalan,  lemahnya  penegakan hukum atau peran negara tidak berfungsi, tetapi  lebih  dilihat  sebagai  adanya “institusi  alternatif”  oleh  suatu  jaringan yang  dipelihara  oleh  kekuasaan  yang secara de  facto lebih  besar  daripada kekuasaan  legal  negara,  dimana  sumber daya sosialnya juga berasal aparat-aparat negara. (Kartodihardjo, 2016)

## Korupsi sebagai Sebab
Hutan dan sumber daya alam (SDA)
sebagai kekayaan alam Indonesia
merupakan  kesatuan  utuh  dalam  sistem kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Di  dalam  hutan  yang  berfungsi  sebagai ruang  publik  dan  penyangga  kehidupan misalnya,  budaya  dan  peradaban  lahir menjadi  cara  pandang  bangsa  tentang bagaimana  rahmat  sumber  daya  alam tersebut  dimanfaatkan  secara  adil.  Adil bagi  sesama,  maupun  untuk  masa  yang akan  datang.  Visi  bangsa  inilah  yang dituangkan dalam konstitusi Pasal 33 UUD 1945. Dalam cita yang demikian, hutan dan
2 Kutipan  dari  pidato  Plt  pimpinan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  Johan  Budi  SP, dalam  acara  koordinasi  dan  supervisi    serta monitoring  dan  evaluasi  sektor  kehutanan  dan
SDA  seharusnya  dipandang  sebagai kekayaan negara terbesar.
Kondisi saat ini, menjelaskan bahwa praktik  penguasaan  SDA  yang  ada  justru melupakan  bagaimana  SDA  seharusnya sebagai  bagian  yang  membentuk  sistem hidup  bangsa  Indonesia.  Ketimpangan pengelolaan dan watak kebijakan sumber daya alam yang otoriter, kelemahan dalam tata  kelola,  dan  ketidakpastian  hukum berkelindan  dengan  salah  satu  musuh bangsa terbesar abad ini, yaitu  “korupsi”. Tepat  disinilah  praktik  korupsi  mesti ditegaskan  sebagai  “sebab”,  sedangkan ketimpangan, kerusakan, dan krisis sosial- ekologis sebagai akibat.
Berbagai permasalahan yang terjadi dan terpapar saat ini seolah memberikan hipotesis  bahwa  Pasal  33  UUD  1945  ini telah  dikorupsi.  Penguasaan  ratusan  juta hektar  luas  kawasan  hutan,  belum sepenuhnya dapat menjadi jalan kemakmuran  bangsa  dengan  cara  yang adil dan bermartabat. Dari total 40,46 juta hektar  lahan  hutan  yang  dikelola,  hanya 1,7  persen  yang  diberikan  kepada  skala kecil dan masyarakat adat. 2
Ketidakpastian areal kawasan hutan menjadi  salah  satu  faktor  penghambat efektifitas tatakelola kawasan hutan. Dari total  kawasan hutan  (seluas 128  juta  ha) baru 11 % yang dikukuhkan (Kajian KPK, 2010).  Ketidakpastian  kawasan  hutan  ini memicu  terjadinya  konflik tenurial terutama bagi 50 juta orang yang tinggal di sekitar  kawasan  hutan  dengan  lebih  dari 33  ribu  desa  yang  berbatasan  dengan kawasan hutan.
Ketidakpastian  kawasan  hutan  ini tidak  hanya  berdampak  kepada  konflik tenurial masyarakat/masyarakat  adat tetapi  juga  berdampak  kepada  masifnya tumpang  tindih  perizinan  yang  berbasis
perkebunan di empat provinsi di Pulau Jawa, yakni Jawa  Tengah,  Jawa  Timur,  Jawa  Barat  dan  Daerah Istimewa Yogyakarta pada Mei 2015
lahan.  Hasil  identifikasi  KPK  dalam Koordinasi  dan  Supervisi  Pencegahan Korupsi di Sektor Pertambangan Minerba tahun  2014,  menemukan  Kontrak  Karya (KK)  dan  Perjanjian  Karya  Pengusahaan Pertambangan  Batubara  (PKP2B)  masuk dalam  kawasan  hutan  konservasi  seluas 1,3  juta  hektar,  masuk  kawasan  hutan lindung seluas 4,9 juta hektar.
Buruknya  sistem  pengendalian  dan pengawasan perizinan di sektor perkebunan kelapa sawit juga menimbulkan  tumpang-tindih  yang  masif antar-izin.  Hasil overlay data  yang dilakukan KPK menunjukkan sekitar 3 juta hektar  lahan  HGU  perkebunan  kelapa sawit  tumpang-tindih  dengan  perizinan pertambangan, 534 ribu hektar tumpang- tindih  dengan  Izin  Usaha  Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI),  348  ribu  hektar  tumpang tindih  dengan  IUPHHK-Hutan  Konservasi (HK), dan 801 ribu tumpang tindih dengan kubah gambut.
KPK menilai bahwa melindungi dan menyelamatkan  hutan  dan  SDA  sebagai ruang hidup seluruh bangsa, memberantas korupsi,  dan  mengembalikan  hak  dan martabat  masyarakat  harus  dilakukan secara  bersama-sama.  Oleh  karenanya pada  tanggal  11  Maret  2013  KPK menginisiasi  ditandatanganinya  Nota Kesepakatan Bersama 12 Kementerian/Lembaga tentang Percepatan  Pengukuhan  Kawasan  Hutan. Ada tiga agenda utama NKB: 1) Harmonisasi  regulasi  di  bidang  SDA- LH;
2) Percepatan  pengukuhan  kawasan hutan  melalui  harmonisasi  prosedur dan aturan; serta 3) Resolusi konflik. Pengukuhan kawasan hutan diharapkan  bisa  menjadi  jalan  bagi penyelesaian  konflik  lahan  yang  ada  di dalamnya. Oleh karenanya selain mendorong percepatan pengukuhan
kawasan  hutan,  KPK  juga  mendorong dibangunnya instrumen bagi penyelesaian konflik lahan. Peraturan Bersama Menteri Dalam  Negeri,  Menteri  Kehutanan, Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  79 Tahun 2014, PB.3/Menhut-II/2014, 17/PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang  Berada  di  Dalam  Kawasan  Hutan (Perber 4 Menteri) dan kemudian direvisi dengan Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017  tentang  Penyelesaian  Penguasaan Tanah  dalam  Kawasan  Hutan  (Perpres 88/2017)  menjadi  salah  satu  instrumen untuk  menyelesaikan  konflik  lahan terutama dengan masyarakat. Selain itu untuk mendorong penyelesaian  tumpang-tindih  perizinan, KPK  melakukan piloting Kebijakan  Satu Peta  (KSP)  di  lima  Provinsi:  Kalimantan Tengah,  Sulawesi  Barat,  Kalimantan Timur,  Riau,  dan  Papua.  Melalui  skema KSP  ini  data-data  perizinan  dan  data pendukung lain dikompilasi, mulai dari SK izin,  peta  lampiran  SK  izin,  dan  peta  izin dalam  format  data shapefile .  Setelah proses  kompilasi  data  izin/Informasi Geospatial  Tematik  (IGT)  diintegrasikan ke dalam peta dasar rupa bumi yang sama, tahapan terakhir KSP adalah sinkronisasi. Tahapan  ini  menghasilkan  Peta  Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI). Berdasarkan Peta  PITTI  kemudian  dirumuskan  usulan penyelesaian tumpang-tindih antar-IGT.
Upaya  lain  yang  dilakukan  KPK dalam  rangka  mendorong  penyelesaian konflik tenurial /lahan  adalah  dengan melakukan  pemetaan  tutupan  sawit  di seluruh  Indonesia.  Hasil  pemetaan tutupan  sawit  menunjukkan  adanya  gap luasan  yang  cukup  signifikan  dengan luasan  izin  perkebunan  kelapa  sawit. Berdasarkan data Kementerian Pertanian jumlah luas perizinan perkebunan kelapa sawit  sekitar  14-an  juta  hektar,  namun berdasarkan hasil pemetaan luas tutupan

## Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik, dan Bentang Masalah
sawit bisa mencapai 16,8 juta hektar. Dari total luasan tutupan sawit tersebut sekitar 3,4  juta  hektar  berada  dalam  kawasan hutan.
Dengan penjelasan di atas ada 4 hal yang penting, pembelajaran, dan tantangan yang mesti dipikirkan kedepan, khususnya  guna  membuat  membuat terobosan  kebjakan  untuk  memberantas korupsi.
1) Kritik atas watak formalitas birokrasi. Progress pengukuhan  kawasan  hutan naik  secara  signifikan.  Dari  11%  di tahun  2010  menjadi  sekitar  70  %  di tahun  2017.  Angka  yang  cukup akseleratif, namun apa yang sesungguhnya  terjadi.  Pengukuhan kawasan hutan belum mampu menjadi jalan bagi penyelesaian konflik-konflik di dalam kawasan hutan, pengukuhan hanya mengejar luasan dan kilometer ( legal but not legitimate );
2) Berbagai  kebijakan  dilaksanakan semata  sebagai  penggugur  tugas pokok  dan  fungsi (tupoksi),  bahkan kebijakan dijadikan alat bagi kepentingan politik tertentu. Beragam kasus Perhutanan Sosial dan Kulin KK (Program  Pengakuan  Perlindungan Kemitraan  Kehutanan)  di  Perum Perhutani,  alih-alih  menjadi  resolusi konflik  dan  perluasan  wilayah  kelola masyarakat,  namun  justru  menjadi konflik baru di lapangan;
3) Minimnya transparansi dan partisipasi publik  menjadi  penghambat  proses- proses reformasi yang sedang dilaksanakan;
4) Proses  sinkronisasi  dalam  kebijakan satu  peta  yang  rentan  terhadap state capture corruption. Eksekusi tumpang- tindih  perizinan  akan  sulit  dilakukan jika menyangkut aktor tertentu dalam jejaring kekuasaan (web of power) .
Rentang Gagasan dan Lintas Aksi Agenda resolusi konflik dan perluasan  wilayah  kelola  rakyat  dalam KPK GNP SDA meliputi 3 hal utama:
1) Penguatan  basis  data  dan  informasi tentang konflik di kawasan hutan dan SDA. Hal ini sangat penting mengingat seluruh  upaya  penyelesaian  konflik dan perluasan kelola rakyat tidak akan tepat  sasaran  dan  menyeluruh  jika tanpa  rujukan  data  yang  tepat,  valid, dan kuat;
2) Pengembangan  ragam  strategi  dan terobosan  penyelesaian  konflik  di kawasan  hutan  dan  SDA  yang melampaui  penyelesaian  kasus  per kasus. Hal ini penting karena warisan upaya resolusi konflik lebih bernuansa “pemadaman kebakaran” yang berorientasi  penyelesaian  kasus  per kasus jika sudah terjadi. Masih belum cukup  banyak  usaha-usaha  resolusi konflik  yang  membidik  di  level  hulu kebijakan  (di  tingkat  nasional) sehingga mampu mereform kebijakan dan aturan-aturan yang salah;
3) Mendorong terwujudnya kelembagaan  penyelesaian  konflik yang  otoritatif  dan  lintas  sektoral  di wilayah  SDA.  Agenda  ini  merupakan bagian  penting  bagaimana  seluruh usaha  resolusi  konflik  dimandatkan dalam kelembagaan. Sebab selama ini, persoalan klasik “ego sektoral” antar- K/L  dan  Pemda  menjadikan  resolusi konflik  diselesaikan  secara  sporadis dan tambal sulam. Usulan kelembagaan  konflik  yang  otoritatif dan  mampu  lintas  sektoral  menjadi syarat  wajib  resolusi  konflik  agraria dan SDA.
Tiga poin di atas menjadi dasar bagi pengembangan  Rencana  Aksi  (Renaksi) bagi  semua  K/L  dan  Pemerintah  Daerah yang terikat dalam GNP SDA.

## Proses  Pelaksanaan  Rencana  Aksi  dan Capaian
Proses  pelaksanaan  rencana  aksi
(renaksi)  beserta  capaiannya  dapat dklasifikasi menjadi tiga hal: 1. Pendasaran awal: Penyamaan Gagasan  dan  Sistem  Kerja.  Dalam rangka  penyamaan  gagasan  dan merumuskan  sistem  kerja  bersama, agenda  resolusi  koflik  dilakukan beberapa agenda:
a) Koordinasi  multipihak  dari  K/L untuk  menyusun action  plan bersama dalam agenda penyelesaian konflik; b) Menggali pembelajaran upaya dan inisiatif dalam penyelesaian konflik  SDA  dari  K/L  beserta ragam masalah dan tantangannya; c) Membangun kesepahaman tentang  permasalahan tenurial kehutanan; d) Menyusun pedoman teknis penyelesaian tenurial kawasan hutan. Agenda lain dalam rangka penyiapan  agenda  resolusi  konflik  yang dikoordinir  oleh  Komnas  HAM  terutama dalam  Membangun  basis  data  dan informasi  konflik  agraria  telah  dilakukan dengan cara:
a) Memetakan  tipologi  konflik  agraria. Dokumen  rekap  notulensi  kegiatan rapat  yang  terdiri  dari  peserta  yang hadir,  materi  bahasan,  dan  rencana tindak lanjut;
b) Komnas  HAM  mengkoordinasikan penyusunan  data  dan  informasi tipologi  konflik  dan  model-model penyelesaian  konflik,  berkoordinasi dengan melibatkan Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional,  dan  Kementerian  Dalam Negeri maupun pihak terkait lainnya; c) Komnas  HAM  mengkoordinasikan penentuan  kriteria  dan  prioritas
penyelesaian konflik dengan melibatkan  Kementerian  Kehutanan, Badan  Pertanahan  Nasional,  dan Kementerian  Dalam  Negeri  maupun pihak terkait lainnya. 2. Pelaksanaan Program melalui Inkuiri Nasional.  Setelah  tahap  awal  dalam rangka    penyamaan  gagasan  dan sitem kerja antar-K/L terkait, maka di tahap  kedua  adalah  upaya  untuk implementasi program yang tersimpul  dalam  beberapa  hal berikut: a) Melakukan identifikasi hak masyarakat  dan  wilayah  adat  di dalam kawasan hutan; b) Pelaksanaan Inkuiri Nasional dan pengelolaan pengetahuan hasilnya.  Inkuiri  Nasional  ini merupakan  suatu  investigasi terhadap  masalah  Hak  Asasi Manusia  yang  sistematis  (bukan kasus per kasus) dimana masyarakat  umum  diundang untuk  turut  serta.  Dilakukan sebagai  bagian  dari  kegiatan untuk memenuhi mandat dengan cara  transparan  dan  melibatkan publik.  Mencakup  bukti  publik dari  para  saksi  dan  ahli  dan diarahkan  menuju  investigasi pola  sistemik  pelanggaran  HAM serta  identifikasi    rekomendasi penyelesaian masalah tersebut. Mengapa Inkuiri Nasional, sebab: a) Sejumlah besar pengaduan individu/masyarakat dapat diatasi dengan cara yang proaktif dan hemat biaya; b) Proses  penyusunan  kerangka acuan  dilaksanakan  melalui  seri konsultasi  dengan  Organisasi Non-Pemerintah dan lain-lain; c) Penyelenggaran dengar keterangan umum secara terbuka–pendidikan publik;
Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik, dan Bentang Masalah
d) Dapat  mengatasi  secara  efektif pelanggaran HAM yang sistematis; e) Proses  Inkuiri  secara  nasional memungkinkan  Komnas  HAM dalam  memberikan  saran-saran pembaruan kebijakan yang responsif. Hasil  dari  Inkuiri  nasional  ini menunjukkan  bahwa  dari  40  kasus konflik  masyarakat  adat  (MA)  di dalam kawasan hutan, secara singkat dapat menunjukkan bahwa:
1. Ketiadaan  kepastian  hukum tentang  pengakuan  keberadaan masyarakat adat;
2. Ketiadaan  batas-batas  wilayah yang  dianggap  oleh  MA  sebagai wilayah adatnya;
3. Simplifikasi masalah keberadaan MA dan hak-haknya atas wilayah adat  serta  sumber  daya  hutan menjadi  masalah  administrasi semata;
4. Perseteruan  antara  Legalitas ( legality ) vs legitimitas ( legitimacy );  MA vs perusahaan- perusahaan  MA vs pemerintah
5. Perempuan  dalam  MA  masih mengalami diskriminasi berlapis;
6. Sikap pemerintah dan/atau aparat  keamanan  yang  lebih melindungi kepentingan perusahaan/pemegang ijin daripada kepentingan MA; 7. Ketiadaan  lembaga  setingkat menteri  untuk  penyelesaian konflik-konflik agraria (termasuk kehutanan);
8. Seluruh  laporan  dari  Inkuiri Nasional ini telah didokumentasikan  baik  berupa buku, policy  brief ,  dan  juga  film.
Kemudian telah diserahkan kepada  beragam  pihak  yang
terlibat,  pemerintah  (pusat  dan daerah), swasta, perguruan tinggi, masyarakat sipil, komunitas adat, dan lain-lain. 3. Evaluasi dan pembenahan kebijakan pasca  Inkuiri  Nasional,  dilaksanakan beberapa agenda yang disusun untuk memastikan rekomendasi dapat dilaksanakan, diantaranya: a) membangun strategi politik mendesakkan  hasil  rekomendasi Inkuiri Nasional di beragam level (pusat dan daerah);
b) Evaluasi  pasca  Inkuiri  Nasional dan pengembangan strategi baru;
c) Melakukan  pembenahan  regulasi dan kebijakan dalam pengukuhan kawasan  hutan  sehingga  mampu berkontribusi dalam penyelesaian konflik. Dalam pengembangan usaha mendesakkan  rekomendasi  hasil  Inkuiri Nasional  dilakukan  beberapa  agenda lainnya  melalui  penguatan  pengaturan tentang Panitia. Yaitu dengan penyempurnaan aturan tentang
pengukuhan  hutan,  yakni  Peraturan Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2004 tentang  Perencanaan  Hutan,  Permenhut P.44/2012,  Permenhut  P.47/2010,  yang menguatkan pengaturan panitia tata batas dengan memetakan wilayah kelola rakyat. Laporan  pencadangan  areal  kerja  untuk Hutan  Tanaman  Rakyat  (HTR)  oleh menteri dan menetapkan areal kerja untuk Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan
Desa oleh menteri. Kemudian mengakomodir pemetaan lahan yang telah dikelola oleh masyarakat. Penyempurnaan aturan  mengenai  pengukuhan  kawasan hutan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44  Tahun  2004  tentang  Perencanaan Hutan, Permenhut P.44/2012, Permenhut P.47/2010, yang  secara susbtantif mengakomodir perta
partisipatif masyarakat dan Civil Society Organization (CSO).  Rancangan  revisi  PP  44/2004,
Permenhut P.44/2012, Permenhut P.47/2010 disampaikan dan dikonsultasikan kepada publik. Upaya  rintisan  dan  inisiatif  KPK
dalam koordinasi multipihak penyelasaian konflik  sumber  daya  alam  ini  setidaknya memberikan kontribusi pada empat hal:
1) Pentingnya  bentuk-bentuk  terobosan penyelesaian  konflik  yang  mampu melampaui  semata  ‘kasus  per  kasus’,
namun di hukum kebijakan; 2) ketidakmungkinan penyelesaian konflik sumber daya alam di Indonesia jika otoritas kelembagaan penyelesaian konfliknya masih terwarisi ‘ego sektoral’ baik antar-K/L maupun  dari  segi  isu,  misalnya: kehutanan,  pertambangan,  kelautan, minerba, dan lain-lain. Sebab lintasan konflik yang terjadi juga lintas sektoral dan lintas isu. Dibutuhkan kelembagaan yang kuat  dan otoritatif langsung di bawah Presiden, sehingga mampu  mengkoordinasikan  secara langsung  kekuatan  politik  negara dalam satu kendali;
3) Pentingnya database bersama  data konflik sumber daya alam dan agraria yang  kualitasnya  dapat  menjadi rujukan  multipihak  yang  punya concern dalam  penyelesaian  konflik sumber  daya  alam  dan  agraria,  baik pemerintah,  akademisi,  pusat  studi, peneliti  (luar  dan  dalam  negeri), masyarakat  sipil,  organisasi  rakyat, komunitas,  dan  juga  bisa  diakses masyarakat secara luas;
4) Kehadiran  negara,  meski  bersifat simbolik  memberi  arti  penting  bagi pembelaan atas hak dasar masyarakat adat/lokal/tempatan  lainnya.  Sebab dalam  kasus  Inkuiri  Nasional  yang dikoordinasi  oleh  Komnas  HAM  dan masyarakat sipil 2015-2016 menunjukkan  bahwa  masyarakat adat/lokal/tempatan harus berhadapan  dengan  kekuatan  politik
koorporasi (swasta) yang berkelindan dengan psudo -negara,  berikut  dengan kekuatan  keamanannya  (TNI  dan Polri).  Kehadiran  negara  seharusnya mampu  melindungi  hak  dasar  warga negaranya  selaras  dengan  konstitusi bangsa.

## Agenda yang Belum Tercapai
Dari  beragam  agenda  utama  dan proses implementasinya, masih menyisakan beberapa agenda yang belum terlaksana, yaitu: 1. Membangun  konsensus  perlunya lembaga penyelesaian konflik agraria. Sebagai agenda di ujung dari resolusi konflik kelembagaan ini membutuhkan  kekuatan  politik  dan kemampuan untuk mengkoordinasikan beragam potensi politik  di  tingkat  nasional,  dari  K/L hingga presiden. Untuk itu, membutuhkan  waktu  dan  strategi politik yang tidak mudah. Hingga kini agenda ini masih terus diadvokasi dan didorong untuk diwujudkan. Persoalan good  will dan  kekuatan politik  seperti  apa  yang  akan digunakan,  menjadi  masalah  utama untuk  diselesaikan  guna  menjawab agenda ini;
2. Memberikan program-program pendampingan  dalam  pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Melakukan revisi regulasi  untuk  mempermudah  akses masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Agenda ini belum keseluruhannya dilaksanakan, namun sebagian  sekarang  telah  dinikmati oleh masyarakat di sekitar dan dalam kawasan  hutan.  Terutama  pasca Putusan  MK  35/PUU-X/2012  dan pelaksanaan  Inkuiri  Nasional.  Meski belum  secara  penuh  pengakuan  dan kedaulatan masyarakat adat, lokal/tempatan  diakui  oleh  negara.
Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik, dan Bentang Masalah
Sehingga  masih sering  terjadi kriminalisasi, eksklusi, dan marjinalisasi terjadi; 3. Melakukan pembenahan regulasi dan kebijakan dalam pengukuhan kawasan  hutan  sehingga  mampu berkontribusi  dalam  penyelesaian konflik (Komnas HAM), yaitu: a) Bersama  Kementerian  Hukum dan  HAM  mengkaji  peraturan perundang-undangan
terkait yang  belum  memuat  prinsip- prinsip  penghormatan  hak  azasi manusia;
b) Mengidentifikasi  tumpang-tindih peraturan  perundangan  yang menjadi salah satu sebab terjadinya  konflik-konflik  agraria di “kawasan hutan” dan pelanggaran HAM, serta merekomendasikan revisi dan/atau harmonisasinya. Agenda  ini  belum  bisa  berjalan penuh,  sebab  belum  terajdi koordinasi  intensif  dan  regular multi-K/L  untuk  agenda  ini. Namun demikian secara substansi dan  prinsip-prinsipnya,  telah tersambung dengan agenda mengenai  harmonisasi  kebijakan dan regulasi.
Berikut ini adalah matrik dan analisa dari  laporan  Komnas  HAM  sebagai Penanggung  Jawab  resolusi  konflik  SDA dalam GNPSDA.
Tabel 1 . Capaian Komnas HAM terkait Kasus dan Konflik Agraria Tahun 2017 dan 2018 Tahun Capaian Hambatan/Permasalahan Rekomendasi 2018 Pembentukan  Tim Agraria dalam Prespektif HAM Ketiadaan  kelembagaan  yang efektif  dan  secara  khusus bekerja  untuk  menyelesaikan konflik  agraria  telah  semakin memperparah  situasi  hidup korban-korban  dalam  kasus- kasus  konflik  agraria,  karena masalah semakin terakumulasi dan telah melewati lintas rezim penguasa. Mendorong agar Presiden RI  dan jajarannya untuk: (a) Merumuskan dan meluruskan kembali  konsep  reforma  agraria sesuai dengan mandat konstitusi; (b) Mempercepat akses masyarakat  terhadap  alokasi lahan pencadangan untuk reforma agraria  dengan  pengaturan  yang jelas,  terutama  dengan  konsep tanah komunal, serta memastikan tidak  adanya  pelaku-pelaku  yang memanfaatkan kebijakan ini untuk  pragmatisme  ekonomi;  (c) Memaksimalkan  koordinasi  dan peran  kelembagaan  yang  selama ini melakukan penanganan terhadap  konflik  agaria,  agar memiliki konsep yang jelas sesuai arah  reforma  agraria  yang sesungguhnya  sehingga  konflik agraria dapat diseelesaikan dengan  adil;  (d)  Melakukan evaluasi  atas  peran  KLHK  dan Kementerian  Agaria  dan  Tata Ruang/Kepala  BPN  dalam  proses reforma agaria agar lebih berjalan efektif  sesuai  dengan  Nawa  Cita;
(e)  Mempertimbangkan  untuk membentuk kelembagaan di bawah langsung presiden dengan kewenangan  yang  kuat  sehingga
Tahun Capaian Hambatan/Permasalahan Rekomendasi mampu mengkoordinasikan lembaga-lembaga  negara  dan memiliki  sistem  (mekanisme) yang jelas dalam menuju reforma agraria dan hasil akhirnya adalah tertanganinya  konflik  agraria sehingga  tujuan  kesejahteraan dan keadilan terwujud. 2018 Kajian terhadap Undang-Undang No.  2  Tahun  2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Maraknya  konflik  agraria dilatarbelakangi pembangunan  infrastruktur yang  berkaitan  dengan  aspek pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Kajian Komnas HAM RI merekomendasikan agar Pemerintah  dan  DPR  RI  untuk melakukan  evaluasi  dan  revisi terhadap  Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah  bagi  pembangunan  agar selaras  dengan  instrumen  HAM, baik  nasional  dan  internasional terutama  konstusi  UUD  1945. Direkomendasikan juga mengenai ganti kerugian yang layak dan adil, penguatan pemaknaan musyawarah, lembaga, dan prosedur  penilaian,  mekanisme hukum, konsinyasi, serta pelepasan hak. 2017 Bagian  Dukungan Pengkajian dan Penelitian  Komnas HAM menyusun Kajian  Peraturan Daerah terkait Reforma Agraria di Enam Wilayah Indonesia Maraknya  kasus  kekerasan dan  konflik  akibat  sengketa kepemilikan  hak  atas  tanah antar-komunitas  masyarakat adat.  Selain  itu,  berbagai kebijakan pembangunan pemerintah  baik  pada  sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, pertambangan, dan pariwisata  yang  secara  tidak langsung  juga  menjadi  faktor penyebab  terjadinya  sengketa pertanahan akibat klaim kepemilikan adat. Output dari tiap penelitian berupa rekomendasi-rekomendasi terkait reforma agraria yang tidak hanya ditujukan kepada pemerintah pusat serta kementerian  dan  lembaga  yang terkait,  namun  juga  kepada pemerintah daerah setempat. 2017 Evaluasi Inkuiri Nasional  tentang Hak Masyarakat Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia . Upaya  Komnas  HAM  RI memberikan  kontribusi  pada upaya  penyelesaian  kasus pelanggaran HAM. Tema Masyarakat Adat dipilih karena  posisi  kelompok  ini yang  marjinal  dan  sasaran utama perampasan tanah yang mereka  miliki  namun  diklaim sebagai kawasan hutan negara. Rekomendasi  yang  ditujukan terhadap  Komnas  HAM  sendiri selaku  penyelenggara  kegiatan Inkuiri  Nasional,  akademisi,  para peneliti,  dan  praktisi  yang berkaitan dengan hak masyarakat adat serta kehutanan di Indonesia juga rekomendasi terhadap masyarakat adat itu sendiri.
Selain  capaian  terkait  upaya penyelesaian konflik sumber daya alam dan agraria pada tabel di atas, data Komnas HAM menyatakan bahwa tercatat minimal 8.000 berkas  pengaduan  kasus  tentang  agraria
yang masuk ke Komnas HAM. Berdasarkan laporan  tahunan  komnas  HAM  2017  dan 2018,  Komnas  HAM  telah  menjadikan konflik  agraria  sebagai  salah  satu  fokus utama  organisasi.  Dari  kedua  laporan
Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik, dan Bentang Masalah
tahunan  tersebut,  terdapat  dua  hal  yang melatarbelakangi  konflik  agraria  pada tahun  2017  dan  2018.  Pada  tahun  2017, persoalan utama konflik agraria disebabkan oleh  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  atau  KLHK  (yang  dulu sebelumnya  terpisah  sendiri  menjadi Kementerian  Kehutanan)  yang  secara sepihak  telah  menunjuk  dan  dapat menetapkan  suatu  wilayah  menjadi kawasan  hutan  negara.  Pada  tahun berikutnya,  yakni  2018,  konflik  agraria disebabkan oleh pembangunan infrastruktur yang masif di berbagai daerah. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa selama 2018  terdapat  410  konflik  agraria.  Secara akumulatif, dalam empat tahun
pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  dan Wakil  Presiden  M  Jusuf  Kalla,  telah  terjadi sedikitnya 1.769 konflik agraria. Sekretaris Jenderal  KPA  Dewi  Kartika  menyebutkan bahwa  konflik  agraria  yang  terjadi sepanjang  tahun  2018  mencakup  luas wilayah  807.177,6  hektare  (ha)  dan melibatkan 87.568 kepala keluarga. Secara spesifik,  posisi  tertinggi  konflik  agraria disumbang  oleh  pembangunan  di  sektor perkebunan dengan jumlah 144 kasus atau 35%. Berdasar catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada tahun 2019,
ada  279  konflik  agraria  terjadi.    Jumlah kasus  pada  tahun  2019    lebih  rendah dibanding  setahun  sebelumnya  yakni  410 kasus.  Kendati  jumlah  kasus  pada  2019 menurun  dibanding  tahun  sebelumnya, namun  sektor  perkebunan  dan  sektor infrastuktur  masih  menjadi  dua  sektor dengan jumlah letusan konflik agraria baik pada data tahun 2019 maupun 2018.
Catatan  penting  lainnya  dari  data KPA  2019  adalah  tingkat  brutalitas  yang
3 Berdasarkan  catatan  KPA  tersebut,  aparat polisi  sebagai  aktor  kekerasan  tergambar dalam  37  kasus,  pelaku  lain  dari  petugas
meningkat secara luar biasa. Dalam catatan laporan  tahunan  KPA    tersebut,  aparat kepolisian  disebut  menjadi  aktor  utama dalam  insiden  kekerasan  di  tengah meletusnya berbagai konflik lahan sepanjang 2019 3 .
Meski  jumlah  kasus  pada  tahun 2019 telah mengalami penurunan, tindakan brutal  dan  represif  aparat  tersebut  telah mengakibatkan  jumlah  korban  meningkat. Korban  tewas    pada  2018  sebanyak  10 orang dan pada 2019 naik menjadi 14 orang.
Persoalan konflik agraria/lahan juga selalu  menjadi  lima  besar  dalam  data pengaduan Komnas HAM. Pada tahun 2017, ada 269 kasus (dengan kasus terkait konflik lahan  menduduki  posisi  terbesar  yakni 104).  Tiga  Wilayah  dengan  jumlah permasalahan  konflik  sumber  daya  alam terbanyak  adalah  Sumatera  Utara  (20), Kalimantan  Timur  (16),  Kalimantan  Barat (14).  Pengaduan  pada  2017  tersebut meningkat  dibanding  2015.  Mengingat semakin  meningkatnya  dan  banyaknya kasus  yang  masuk  ke  Komnas  HAM menyangkut  masalah  tanah,  hal  ini mengindikasikan bahwa belum  ada  upaya baik  dari  negara  untuk  melakukan penyelesaian menyeluruh terkait agraria.

## Kontekstualisasi dan Relevansi
Melalui kebijakan 'Reforma Agraria', pada periode kedua, Presiden Joko Widodo masih  ingin  melanjutkan  penyelesaian konflik  agraria  di  Indonesia  baik  di  sektor kehutanan melalui skema perhutanan sosial maupun  sektor  sumber  daya  alam  lainnya dengan melakukan legalisasi aset atas tanah termasuk  mendorong  penyelesaian  konflik masyarakat  adat  di  dalam  kawasan  hutan melalui pengakuan hutan adat.
Namun demikian, upaya ini dipandang  belum  maksimal  oleh  banyak
keamanan  perusahaan  sebanyak  15  kasus, anggota  TNI  ada  enam  kasus,  dan  Satpol  PP sebanyak enam kasus.
pihak  karena  belum  menyentuh  akar masalah konflik agraria yaitu ketimpangan struktur agraria (kepemilikan, penguasaan, distribusi,  dan  akses)  atas  sumber  sumber agraria nasional.
Di sisi lain, terdapat ironi kebijakan penyelesaian  konflik  agraria  karena kebijakan  pembangunan  nasional  Jokowi masih  mendorong  penciptaan  konflik- konflik  agraria  baru,  misalnya:  kebijakan mega-infrastruktur melalui koridor
ekonomi.  Hal  inilah  yang  harus  menjadi refleksi bersama, melihat ulang political will pemerintah  dalam  penyelesaian  konflik- konflik  agraria  ke  depan.  Sekaligus,  ini merupakan  batu  uji  apakah  kebijakan- kebijakan  penyelesaian  konflik  agraria tersebut berani membongkar akar permasalahannya.  Jika  tidak,  maka  potret konflik  agraria  akan  terus  berulang  dan terwariskan.
Rekaman proses awal dari GNP SDA KPK  ini  masih  terbatas  hingga  agenda- agenda di tahun 2017. Maka salah satu hal penting  untuk  dilakukan  kedepan  adalah bagaimana  melakukan  kontekstualisasi agenda  resolusi  konflik  GNP  SDA  dengan inisatif  dan  “kesempatan  politik  yang tersedia”  dari  kebijakan  pemerintah sekarang  meski  dengan  beragam  catatan kritisnya. Namun, penting untuk “menagih” janji  dan  mandat  normatif    yang  ekplisit dalam kebijakan-kebijakan nasional
tersebut, diantaranya:
1) Kebijakan  Reforma  Agraria  dan Perhutanan  Sosial  (RA/PS).  Dengan beragam  catatan  atas  kebijakan  ini, namun secara eksplisit melekat dalam normatif  aturannya  memandatkan pentingnya penyelesaian konflik agraria.    Perlu  dijajaki  lebih  jauh sampai dimana agenda resolusi konflik agraria “diintegrasikan” dalam kebijakan ini. 2) Janji perluasan pengakuan Hutan Adat. Hingga  2017,  setidaknya  telah    32
Hutan  Adat  diakui  oleh  Negara.
Kemudian  dijanjikan  akan  terus bertambah. Niat pengakuan hutan adat terutama  adalah  untuk  penyelesaian konflik agraria dan SDA di masyarakat adat.  Sejauhmana  politik  kebijakan Hutan  Adat  dapat  ditumpangi  untuk penyelesaian  konflik  SDA  MA  secara lebih luas, bukan hanya sebagai upaya pengakuan wilayah adat semata.
3) Menagih  janji  NAWACITA  yang  salah satunya  akan  membangun  dari pinggiran  dan  menguatkan  sumber daya  manusia.  Tidak  mungkin  upaya membangun dari pinggiran terjadi jika mayoritas wilayah pinggirannya penuh  dengan  konflik  berbasis  SDA dan Agraria. Di sisi lain, masih minim dan  turunnya  kemampuan  serta kemandirian  masyarakat  adat  akibat terputusnya  akses  mereka  atas  SDA dan  ruang  hidup  mereka.  Artinya, resolusi konflik SDA dan agraria harus diartikan  lebih  luas  dengan  ujung akhirnya  peningkatan  kesejahteraan, penghilangan  kemiskinan  struktural, pemulihan ruang hidup yang dirusak,
dan mengembalikan kedaulatan rakyat  yang  hilang  akibat  terjadi konflik SDA berkepanjangan.    Dengan dasar  ini,  maka  penting  upaya relevansi dan kontekstualisasi agenda resolusi  konflik  GNP  SDA  dapat disambungkan dan menjadi prasyarat dasar beragam kebijakan pembangunan nasional.

## Catatan Pembelajaran
Seluruh  proses  agenda  resolusi konflik  GNP  SDA  yang  telah  dilakukan melintas  dalam  politik  nasional  yang  tidak imun dari banyak tantangan dan hambatan. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diantisipasi ke depan:
1) Masih kuatnya ‘’ego sektoral’ antar-K/L di tingkat pusat dan daerah. Baik akibat warisan  politik  kekuasaan  sebelumnya maupun  akibat  dari  polarisasi  politik
Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik, dan Bentang Masalah
partai politik. Satu hal yang klise namun terus mewaris hingga sekarang;
2) Belum  adanya  kelembagaan  resolusi konflik  yang  otoritatif  dan  dapat menjadi rumah bersama secara nasional baik  itu  untuk  lintas  isu,  lintas  displin ilmu,  dan  sektoral.  Lembaga  yang memiliki  kewenangan  politik  dan mampu  membuat  keputusan  nasional secara cepat dan strategis secara politik;
3) Masih kuatnya tumpang-tindih kewenangan dalam resolusi konflik SDA akibat  masih  banyaknya  sengkarut regulasi  ( junggle  of  regulation )  dalam penyelesaian  konflik SDA/agraria.  Baik di pusat maupun di daerah;
4) Masih banyak terjadi ‘ conflict of interest’ . Dalam  banyak  kasus  justru  simbol- simbol  pemerintah (pusat dan daerah), TNI,  Polri  masih  terkait  dan  terlibat sebagai  bagian  dari  konflik  SDA  (baik terang-terangan  atau  tersembunyi  di belakang layar). Sebab banyak ditemukan  dalam  beragam  kasus konflik  SDA,  akibat  dari  adanya kekuatan  “ beyond  state ”  atau  oligarki SDA  yang  berkelindan  dengan  mafia SDA  dan  sebagian  didukung  oleh aparatur  negara;  (Inkuiri  Nasional, 2016)
5) Teknokratisasi  masalah  konflik  SDA. Dari laporan Triwulan K/L yag masuk ke
Komnas  HAM  sebagai  koordinator agenda  resolusi  konflik  GNP  SDA, banyak  yang  merupakan  laporan normatif dan dokumen versi pemerintah.  Namun  hampir  semua belum terverifikasi dari data penyeimbang  lainnya  (misalnya,  dari
Masyarakt  Adat,  Masyarakat  Sipil, Kampus,  Pusat  Studi,  dan  lain-lain). Sehingga  data  dan  dokumen  tersebut mendudukkan  masalah  konflik  SDA pada proses penyelesaian yang bersifat teknokratis dan birokratis semata. Akar konflik  agraria  yang  lebih  kompleks cenderung  diabaikan  atau  sering
disederhanakan.  Sehingga  tawaran penyelesaiannya  seperti  sudah  diukur dan  disediakan  dalam  koridor  dan lorong birokrasi;
6) Praktik kurang lebih 3 tahun koordinasi dan  supervisi  agenda  resolusi  konflik agraria  menunjukkan  bahwa  ada  batas kewenangan  politik  dari  Komnas  HAM dan  KPK  sebagai  koordinatornya. Terobosan  Inkuiri  Nasional  menajdi satu pembelajaran penting bahwa pasca rekomendasi politik dikeluarkan, dibutuhkan  kekuatan  politik  lain  yang lebih tinggi dan advokasi kebijakan yang kuat dan terus-menerus agar implementasi rekomendasi dapat
dilaksanakan  secara  menyeluruh  dan menyentuh  kompleksitas  akar  masalah konflik agraria dan SDA.
Dengan  catatan  pembelajaran  di atas  ada  beberapa  refleksi  untuk  aksi  ke depan  dalam  agenda  resolusi  konflik  SDA yang lebih luas:
1. Pengawalan  advokasi  politik  pasca rekomendasi. Hal ini karena
rekomendasi  K/L  yang  telah  secara normatif  patuh  menjadikan  resolusi konflik  sebagai  agendannya,  tidak otomatis melaksanakannya. Oleh karena itu  perlu  tekanan  dan  advokasi  politik sehingga praksis implementasi;
2. Penguatan  dan  pengawalan  di  tingkat tapak.    Kasus-kasus  konflik  SDA  dan agraria  tidak  akan  menjadi  perhatian publik luas di daerah maupun pusat jika tidak ada upaya kuat untuk menyebarluaskan  dengan  taktis  dan strategis  melalui  beragam  cara.    Maka, advokasi  di  tingkat  tapak  perlu  tetap dilakukan untuk memastikan pembelaan pertama  bagi  korban  dan  terdampak konflik;
3. Rotasi politik di kelembagaan pemerintah  (pusat  dan  daerah).  Dalam pengalaman  GNP  SDA  menunjukkan bahwa ada upaya ‘lempar handuk’ kasus dengan  berargumen  sebagai  warisan
dari  rezim  sebelumnya.  Sehingga  jika diminta untuk menyelesaikan maka akan berkilah  sebagai  bukan  tanggung jawabnya. Rotasi politik di pemerintahan ini menjadi satu  problem yang  harus  diputus  dengan  adanya sistem yang lebih baku dan bisa dirujuk melampaui  kebutuhan  setiap  periode rezim.  Di  sisi  lain,  setiap  rezim  politik memiliki  karakter  politiknya  sendiri termasuk  menentukan  dinamika  naik turunnya Good  Will pemerintah  dalam keseriusan  untuk  resolusi  konflik  SDA dan  Agraria  ini.  Hal  yang  harus diantisisapasi sejak awal agar ada agenda yang bersifat taktis dan strategis;
4. Kekuatan  gurita  “Oligarki”  dalam penguasaan  SDA.  Sulit  mendudukkan kasus-kasus  konflik  SDA  mengabaikan kekuatan  oligarki  SDA  yang  mencipta beragam ketimpangan struktural
agraria.  Baik  di  sektor  sawit,  tambang, kehutanan,  minerba,  dan  lain-lain. Sehingga  perlu  terobosan  bagaimana membuka gurita mafia SDA ke publik dan memutus  ‘kekuatan’  politik  ekonomi yang memungkinkan oligarki mempraktikkan  “ state  capture ”.    Salah satunya  adalah  kebijakan  dan  regulasi yang  dapat  membatasi  akumulasi kekayaan  berlebihan  dan  praktik koruptif atas SDA.  Disinilah diperlukan ‘gerakan’  untuk  ‘bertanding  di  hulu kebijakan’,  bukan  semata  advokasi  di hilir.

## Penutup
Dengan pendasaran dan penjelasan di  atas,  beberapa  hal  yang  dapat direkomendasikan dalam agenda resolusi konflik SDA dan agraria kedepan adalah:
1. Presiden  dan  kementerian  terkait (KLHK  dan  ATR/BPN)  menyusun kelembagan  konflik  agraria  yang  kuat dan otoritatif untuk peyelesaian konflik SDA dan mengintegrasikannya sebagai
agenda  strategis    dalam  kebijakan Nasional;
2. Presiden  wajib  menegakkan  mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA Tahun 1960), terutama dalam “batas maksimum dan minimum”  penguasaan  tanah  dan agraria  sebagai  bagian  melekat  dari Reforma Agraria;
3. Presiden  dan  K/L  terkait  melakukan koreksi  ( corrective  action) meyeluruh atas kebijakan dan regulasi SDA  yang memungkinkan  kooporasi  SDA  dan pemerintah,  yang  terbukti  mencipta konflik SDA, krisis sosial-ekologis, dan merusak keselarasan ekologis. Langkah kebijakan  moratorium  sawit  perlu untuk  dievaluasi  dan  diperluas  dalam sektor pertambangan, kelautan, kehutanan,  minerba,  dan  lain-lain terkait SDA; 4. Presiden  dan  KLHK  mewujudkan payung  regulasi  UU  MA  (Masyarakat Adat)  untuk  pengakuan  menyeluruh atas  MA  dan  wilayahnya  di  kawasan hutan dan SDA lainnya sebagai langkah awal  mengakhiri  konflik  SDA  untuk kemudian  perlu  dilanjutkan  dengan upaya pemulihan sosial-ekologis. Dalam implementasinya perlu melakukan  penguatan  pembentukan Satgas  MA  di  bawah  presiden  yang  di dalamnya  juga  mengurus  tentang penyelesaian konflik di kawasan hutan dan SDA; 5. Pemerintah Pusat perlu didorong untuk mengimplementasikan  rekomendasi Inkuiri Nasional sebagai contoh model terobosan  penyelesaian  konflik  di wilayah  kehutanan  dan  SDA  dengan perspektif di hulu kebijakan, melampaui  model  kasus  per  kasus. Sekaligus  mampu  melibatkan  multi- sektoral yang berkonflik, yaitu pemerintah,  swasta,  masyarakat  sipil, dan komunitas/rakyat secara langsung
Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik, dan Bentang Masalah
dan memiliki tujuan pendidikan publik.
Kemudian  perlunya  dikembangankan model-model lain yang sejenis; 6. Presiden dan K/L terkait mengimpelementasikan ragam regulasi yang  telah  menjadi  dasar  bagi pengakuan MA dan upaya penyelesaian konflik  SDA.  Misalnya  Putusan  MK 35/PUU-X/2012, Perber 3 Kementrian dan lain-lain;
7. Presiden  dan  K/L  terkait  membuat terobosan  kebijakan  dalam  penguatan kebijakan  pengakuan  wilayah  kelola rakyat/adat/lokal/tempatan yang terbukti produktif dan telah memandirikan  kehidupan  masyarakat dengan tetap; 8. Pemerintah memperhatikan, menghormati,  serta  memberi  ruang pada  sumber-sumber  pengetahuan masyarakat (masyarakat sipil, akademisi, masyarakat lokal/adat/tempatan) sebagai basisnya. Tanah dan kekayaan alam bukanlah komoditi  dan  tidak  sepenuhnya  bisa diperlakukan sebagai komoditi. Memperlakukan tanah (dan alam) sebagai barang dagangan dengan memisahkannya dari  ikatan  hubungan-hubungan  sosial yang  melekat  padanya,  niscaya  akan menghasilkan goncangan-goncangan yang akan menghancurkan sendi-sendi
keberlajutan  hidup  masyarakat  itu,  dan kemudian  akan  ada  gerakan  tandingan untuk  melindungi  masyarakat  dari kerusakan yang lebih parah.
Memasukkan tanah (dan juga tenaga kerja)  dalam  mekanisme  pasar  adalah sikap  merendahkan  hakekat  masyarakat dan dengan demikian menyerahkan begitu saja  pengaturan  kehidupan  masyarakat pada mekanisme pasar. Dengan sendirinya akan melahirkan gejolak perlawanan.
( The Great Transformation, 1944)

## Referensi
Analisa  Data  Diolah  dari  Hasil  Notulensi. FGD Evaluasi Renaksi NKB Bersama Dewan Pakar NKB. Hotelo Akmani Jakarta. 11-12 Oktober 2013.
Bayu,  Dimas  Jarot.  (2019). Selama  2018, Konflik  Agraria  Paling  Banyak  di Sektor Perkebunan. Katadata. https://katadata.co.id/berita/201 9/01/03/selama-2018-konflik- agraria-paling-banyak-di-sektor- perkebunan . 29 November 2019
Kartodihardjo,  Hariadi  et  al.  (2016). “Transaction  Cost  of  Forest Utilization  Licenses:  Institutional Issues. ”
Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia. (2017). Laporan  Tahunan  Komnas  HAM 2017. Komnas HAM. Jakarta.
Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia. (2018). Laporan  Tahunan  Komnas  HAM 2018:  Pelanggaran  HAM  Berat Masa lalu, Konflik Agraria, Intoleransi  dan  Radikalisme  serta Peningkatan Tata Kelola Kelembagaan Komnas HAM. Komnas HAM. Jakarta.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (2013). Laporan  Hasil  Kajian  Sistem Pengelolaan  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  (PNBP)  Mineral  dan
Batubara .  Direktorat  Penelitian dan  Pengembangan  Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta. _______________. (2015). Mencegah Kerugian Negara  di  Sektor  Kehutanan: Sebuah  Kajian  tentang  Sistem Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak dan Penatausahaan Kayu. Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta.
_______________.  (2010). Kajian  sistem perencanaan  dan  pengelolaan kawasan hutan . Direktorat Penelitian  dan  Pengembangan Kedeputian  Pencegahan  Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta. _______________.  (2016). Kajian  sistem pengelolaan  komoditas  kelapa sawit. Direktorat  Penelitian  dan Pengembangan Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta. _______________.  (2018). Evaluasi  Gerakan Penyelamatan  Sumber  daya  Alam (GN-PSDA):  Nota  Sintesis. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta.
Konsorsium  Pembaruan  Agraria.  (2019).
Catatan  Akhir  Tahun  2018:  Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik . KPA. Jakarta.
Konsorsium  Pembaruan  Agraria.  (2019). Catatan  Akhir  Tahun  2019:  Dari Aceh  sampai  Papua:  Urgensi Penyelesaian  Konflik  Struktural dan  Jalan  pembaruan  Agraria  ke Depan. KPA. Jakarta.
Polanyi, Karl. (1944). Origins of Our Time: The  Great  Transformation .  Farrar & Rinehart. New York.
Sumardjono,  Maria.  (2019). Reforma Agraria:  ‘Omnibus  Law’  Sumber
Daya Alam. Jakarta.
Tim  Inkuiri  Nasional  Komnas  HAM. (2016). Inkuiri  Nasional  Komisi Nasional  Hak  Asasi  Manusia:  Hak Masyarakat  Hukum  Adat  atas Wilayahnya  di  Kawasan  Hutan. Komnas HAM. Jakarta.