## PENGEMBANGAN MODEL KONSEPTUAL MANAJEMEN RANTAI PASOK HALAL STUDI KASUS INDONESIA
Yeni Rohaeni *) , Ahmad Hidayat Sutawidjaya
Magister Manajemen, Universitas Mercu Buana Gedung Tedja Buana Lt 4 Jl. Menteng Raya No. 29, Jakarta Pusat, 10340
(Received: December 19, 2019/ Accepted: August 29, 2020)

## Abstrak
Indonesia  dengan  mayoritas  penduduk  muslim  terbesar  memiliki  potensi  dalam  pengembangan  industri halal.  Perkembangan  industri  halal  harus  ditunjang  dengan  pengembangan  rantai  pasok  yang  tepat. Penelitian ini merupakan penelitian konseptual yang bertujuan untuk mengembangkan model rantai pasok halal  di  Indonesia.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  telaah pustaka dan  wawancara narasumber  ahli.  Model  konseptual  yang  dikembangkan  dalam  artikel  ini  berfokus  pada  aspek  peran pemangku kepentingan dalam implentasi rantai pasok halal. Pemangku kepentiangan yang sangat berperan adalah: (1) pelaku usaha/ industri halal, (2) pemerintah, (3) Perguruan Tinggi/ Lembaga Riset, (4) pelaku usaha infrastruktur penunjang rantai pasok halal, dan (5) masyarakat.
Kata  kunci:  manajemen  rantai  pasok;  halal;  model  manajemen  rantai  pasok  halal;  manajemen  rantai pasok halal

## Abstract
[Development of Conceptual Model Halal Supply Chain Management Case Study Indonesia] Indonesia with the majority muslim population has the potential to develop the halal industry. The development of halal industry mus be supported by development of the right supply chain. This research is a conceptual research  that  aims  to  develop  the  concept  of  halal  supply  chain  model  that  is  adapted  to  conditions Indonesia. The research method is literatur review and expert interview. The conceptual model developed in this article focuses on aspects of the role of stakeholders in the implementation of halal supply chains. Stakeholders who play a very important role are: (1) halal business/ industry, (2) government, (3) Higher Educatio/ Research Institutions, (4) business actors supporting halal supply chain infrastructure, and (5) community.
Keywords: supply chain management; halal; model halal supply chain management; halal supply chain management

## 1. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  yang  berpenduduk mayoritas  muslim.  Berdasarkan  sensus  Penduduk  2010, persentase  penduduk  Indonesia  yang  beragama  Islam mencapai  87,18  persen (BPS,  2018).  Menurut  laporan Global  Islamic  Economy  Report 2018-2019,  Indonesia merupakan  pangsa  pasar  produk  dan  jasa  syariah  yang sangat  besar.    Selain  itu,  Indonesia  termasuk  10  besar konsumen  pada  setiap  sub-sektor  dalam  industri  halal dengan rincian sebagai berikut:
1. Peringkat pertama pada top muslim food expenditure .
2. Peringkat  kelima  pada  kategori top  muslim  travel expenditure .
3. Peringkat  ketiga  pada top  muslim  apparel expenditure
4. Peringkat  kelima  pada top  muslim  media expenditure .
5. Peringkat keenam pada top muslim pharmaceuticals expenditure .
Lebih  lanjut  dalam  laporan Global  Islamic Economy  Report 2018-2019  menyatakan  bahwa  nilai indikator GIE ( Global Islamic Economy ) Indonesia masih
*Penulis Korespondensi. E-mail: yenirohaeni1987@gmail.com
tertinggal  dari  Malaysia  yang  menduduki  peringkat pertama.  Malayasia  unggul  hampir  dalam  semua  sektor atau indikator dengan nilai total sebesar 127. Sementara itu  Indonesia  menduduki  peringkat  10  dengan  nilai indikator GIE sebesar 45.
Makanan,  obat-obatan,  kosmetik,  dan  perawatan pribadi  merupakan  kebutuhan  manusia  sehari-hari  yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat modern (Mursyidi,  2013). Namun,  penduduk  yang  beragama Islam memiliki peraturan yang ketat untuk mengkonsumsi  dan  menggunakannya.  Islam  telah menstandarkan  bahwa  makanan,  obat-obatan,  kosmetik dan personal  care harus  memenuhi  standar  halalan  dan thoyyiban. Hanya saja, sebagian besar bagian dari rantai pasok  makanan,  termasuk  pertanian,  pabrik  makanan, rumah makan, logistik, dan jaringan retail dimiliki oleh negara-negara  dan  perusahaan  non  muslim  (Tieman, 2015).  Dengan  demikian  harus  ada  jaminan  kehalalan produk.
Halal  adalah  istilah  Qur’an  yang  berarti  boleh, diijinkan atau sah. Sebaliknya haram merupakan sesuatu yang terlarang, melanggar hukum atau ilegal. Berdasarkan syari’ah Islam, semua hal tentang halal dan haram  begitupun  semua  perselisihan  harus  merujuk kepada  Qur’an  dan  Sunnah.  MUI  (2015)  menyatakan
bahwa bagi umat Islam, mengkonsumsi yang halal, suci, dan  baik  merupakan  perintah  agama  dan  hukumnya wajib.  Cukup  banyak  dalil-dalil  yang  menjelaskan  hal tersebut diantaranya: “ Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah  kamu  mengikuti  langkah-langkah  setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu ”  (QS.  Al-Baqarah  [2]:168).  Begitupun  dalam (QS  Al-Maidah  [5]:88)  “ Dan  makanlah  makanan  yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezekikan kepadamu dan  bertakwalah  kepada  Allah  yang  kamu  beriman kepada-Nya ”.
Seiring dengan perkembangan, saat ini halal sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian besar penduduk yang beragama  Islam.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  tingginya kesadaran  untuk  menggunakan  produk  halal . Majelis Ulama  Indonesia  melansir  perkembangan  data  jumlah produk,  sistem  jaminan  halal  serta  jumlah  perusahaan yang  melakukan  sertifikasi  halal  dari  tahun  2011-2018 semakin meningkat. Perkembangan sertifikasi halal dapat dilihat  pada Gambar  1 .  Hal  ini  membuktikan  bahwa produk  halal  yang  ditandai  dengan  sertifikat  halal menjadi suatu kebutuhan.
Rantai pasok  merupakan  salah  satu  bagian perusahaan   yang   sangat  penting  dan  berperan  dalam
Gambar 1 . Perkembangan Sertifikasi Halal (LPPOM MUI, 2018)
Gambar 2. Penyebaran Artikel yang Diterbitkan Selama Dekade Terakhir di Bidang Halal Supply Chain (Khan dkk, 2018)
menentukan  kinerja  perusahaan.  Untuk  menjawab tantangan  ini,  perusahan  perlu  menyadari  pentingnya manajemen  rantai  pasok  halal.  Logistik  halal  dan manajemen  rantai  pasok  halal  merupakan  disiplin  ilmu yang  penting  untuk  industri  halal  dalam  menyediakan bahan  baku  sampai  produk  jadi  ke  konsumen.  Namun, literatur  terkait  masih  sangat  terbatas  (Zulfakar  dkk, 2012).  Khan  dkk  (2018)  memperkuat  dalam  hasil penelitiannya bahwa penyebaran artikel yang diterbitkan tentang rantai pasok halal masih sedikit dan dapat dilihat pada Gambar 2 .
Muna    Sutopo  (2018)  meneliti  perkembangan penelitian halal  food  supply  chain dengan  mengambil studi kasus penelitian yang terindeks scopus ( Gambar 3 ). Hasil  penelitian  menunjukkan  tema  riset halal  food supply  chain didominasi  oleh  tema  HFSC management sebanyak  13  (21,7%).  Tema  riset  yang  masih  sedikit adalah  riset  yang  membahas  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kesuksesan  implementasi  HFSC  atau diangkat  sebagai  tema  CSF in HFSC  ada  sebanyak  2 (3,3%).
Sebagian  penelitian  yang  membahas  tema  rantai pasok  halal,  berasal dari peneliti  Malaysia  dengan  studi kasus industri Malaysia. Hal ini, menyebabkan beberapa konsep  tidak  sesuai  dengan  kondisi  Indonesia.  Dengan demikian,  perlu  dikembangkan  model  konseptual
manajemen  rantai  pasok  halal  dengan  studi  kasus Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan  model  rantai  pasok  halal  dan  faktor- faktor  kritis  yang  berpengaruh  dalam  keberhasilan implementasi rantai pasok halal di Indonesia.

## Kajian Pustaka 1.1 Manajemen Rantai Pasok
Ravindran (2016) menyatakan bahwa rantai pasok terdiri dari hal-hal berikut:
1. Serangkaian tahapan (misalnya, pemasok, produsen,  distributor,  pengecer,  dan  pelanggan) yang  secara  fisik  berbeda  dan  terpisah  secara geografis tempat inventaris disimpan atau dikonversi dalam bentuk dan atau nilainya.
2. Satu  rangkaian  kegiatan  terkoordinasi  yang berkaitan  dengan  pengadaan  bahan  mentah, produksi produk setengah jadi dan produk jadi, dan distribusi  produk-produk  ini  kepada  pelanggan  di dalam dan di luar rantai.
Chopra  dan  Meindl  (2016)  memberikan  definisi rantai pasok, sebagai berikut: a supply chain consits of all parties  involved,  directly  or  indirectly,  in  fulfilling  a customer request. The supply chain includes not only the manufacturer  and  suppliers,  but  also  transporters, warehouse,  retailers,   and   even  customer  themselves.
Gambar 3. Distribusi Tema Riset HFSC Database Scopus ( Muna  Sutopo, 2018)
Gambar 4. Jaringan Rantai Pasok (Ravindran, 2016)
Lebih  lanjut  Chopra  dan  Meindl  (2016)  menyatakan bahwa  dalam  setiap  organisasi,  seperti  pabrikan,  rantai pasok  mencakup  semua  fungsi  yang  terlibat  dalam penerimaan dan pengisian permintaan pelanggan. Fungsi ini  termasuk,  tetapi  tidak  terbatas  pada,  pengembangan produk  baru,  pemasaran,  operasi,  distribusi,  keuangan, dan layanan pelanggan.
Ravindran  (2016)  menyebutkan  bahwa  jaringan rantai  pasok  terdiri  dari  pemasok,  pabrikan,  pusat distribusi, retailer dan  pelanggan  ( Gambar  4 ).  Hampir sama  dengan  penjelasan  Chopra  dan  Meindl  (2016), bahwa  rantai  pasok  merupakan  sebuah  jaringan  yang melibatkan  berbagai  tahap,  yaitu:  pelanggan, retailer , distributor, pabrikan, dan pemasok komponen atau bahan baku. Hal ini seperti ditunjukkan Gambar 5 . Heizer  dkk  (2017)  mengemukakan  bahwa manajemen  rantai  pasok  menggambarkan  koordinasi semua kegiatan rantai suplai, dimulai dengan bahan baku dan  diakhiri  dengan  pelanggan  yang  puas.  Dengan demikian, rantai pasok termasuk pemasok; produsen dan atau  penyedia  layanan; dan  distributor,  pedagang besar,
dan  atau  pengecer  yang  mengantarkan  produk  dan  atau layanan kepada pelanggan akhir (Heizer dkk, 2017).
Zhang  (2012)  menyatakan  bahwa  tujuan  dari manajemen rantai pasok adalah untuk mengintegrasikan perencanaan  dalam  suatu  usaha  dan  menyeimbangkan penawaran  dan  permintaan  terhadap  suatu  produk  agar efektif  terhadap  keseluruhan  rantai  pasok.  Sementara Heizer  dkk  (2017),  menyebutkan  bahwa  tujuan  dari manajemen  rantai  pasok  adalah  untuk  menyusun  rantai pasok guna memaksimalkan keunggulan kompetitif dan manfaatnya  bagi  konsumen  akhir.  Anatan  dan  Ellitan (2008)  menyebutkan  bahwa  aplikasi  manajemen  rantai pasok memiliki tiga tujuan utama yaitu penurunan biaya, penurunan modal dan perbaikan pelayanan.

## 1.2 Halal
Qardhawi  (2000)  mendefinisikan  halal  sebagai sesuatu yang boleh dikerjakan, syariat membenarkan, dan pelaku tidak terkena sanksi dari Allah SWT. Produk yang halal  adalah  produk  yang  diolah  serta  bahan  bakunya memenuhi  kriteria  dalam  syariat  Islam  dan  tidak mengandung unsur  yang  diharamkan  baik  dalam  bahan
Gambar 5. Tahapan Rantai Pasok (Chopra dan Meindl, 2016)
Gambar 6. Model Rantai Pasok Halal ( Tieman dkk, 2012 )
tambahan,  bahan  baku,  atau  bahan  penolong  lainnya (Ernawati,  2015).  Baharuddin  dkk (2015)  menyatakan bahwa  halal  dan  non-halal  juga  memerhatikan  berbagai aspek  kehidupan  umat  muslim  termasuk  keselamatan, kesejahteraan  hewan,  keadilan  sosial  dan  lingkungan yang  berkelanjutan  sehingga  tidak  terbatas  hanya  pada makanan dan minuman.

## 1.3 Manajemen Rantai Pasok Halal
Manajemen  rantai  pasok  halal  didefinisikan sebagai  manajemen  jaringan  halal  dengan  tujuan  untuk memperpanjang  integritas  halal  dari  sumber  ke  titik pembelian konsumen. Untuk memastikan bahwa produk benar-benar  halal  pada  titik  pembelian  konsumen, penting  untuk  menentukan  apa  prinsip-prinsip  dalam manajemen  rantai  pasok  halal  (Tieman  dkk,  2012). Logistik  halal  dan  manajemen  rantai  pasok  halal merupakan  disiplin  penting  bagi  industri  halal  dalam memperluas  integritas  halal  dari  sumber  ke  titik pembelian  konsumen  (Tieman  dan  Ghazali,  2012). Tieman  (2011)  berpendapat  bahwa  fondasi  manajemen rantai  pasok  halal  ditentukan  oleh  tiga  faktor,  yaitu: kontak  langsung  dengan  haram  (dilarang),  risiko kontaminasi, dan persepsi konsumen Muslim. Lebih rinci terkait dengan model rantai pasok halal dapat dilihat pada Gambar 6 .
Zulfakar,  Anuar    Talib  (2014)  mendefinisikan manjemen rantai pasok halal sebagai proses pengelolaan produk  makanan  halal  dari  berbagai  titik  pemasok  ke berbagai  titik  pembeli/  konsumen,  yang  melibatkan berbagai  pihak,  yang  berada  di  tempat  yang  berbeda, yang  mungkin  pada  saat  yang  sama,  terlibat  dengan mengelola  produk  makanan  halal,  dengan  tujuan  untuk memenuhi  kebutuhan  dan  persyaratan  dari  pelanggan (halal dan non halal). Sementara Tieman, Van De Vorst, dan  Ghazali  (2012),  mendefiniskan manajemen  rantai
pasok  halal sebagai  manajemen  jaringan  halal  dengan tujuan untuk memperluas integritas halal dari sumber ke titik  pembelian  konsumen.  Omar,  Jaafar,  dan  Osman (2011) berpendapat bahwa rantai  pasok halal mulai dari titik  asal  hingga  titik  konsumsi.  Kegiatan-kegiatan  ini termasuk  pergudangan,  pengadaan,  pengangkutan, penanganan  produk,  manajemen  inventaris,  pengadaan dan manajemen pesanan yang harus mengikuti perspektif syariah Islam.
Menurut  Ngah  dan  Zainuddin  (2012),  kegiatan dalam  rantai  pasok  halal adalah  pergudangan,  sumber, penanganan  transportasi  dan  pengiriman  produk  halal, manajemen  persediaan,  dan  strategi  manajemen  bisnis lainnya  seperti lean  management dan  manajemen berbasis  nilai.  Rasi  dkk  (2017)  menjelaskan  bahwa manajemen  rantai  pasok  halal  mengatur  penyediaan bahan  baku  produksi,  proses  pengolahan, marketing , promosi  hingga  produk  siap  konsumsi  harus  sesuai dengan  standar  halal.  Secara  umum  manajemen  rantai pasok  halal  terdiri  dari  empat  aktivitas  utama:  (1) halal procurement, (2) halal  manufacturing, (3) halal distributition, dan  (4) halal  logistic .    Model  konseptual manajemen rantai pasok halal dapat dilihat pada Gambar 7 .
Berbeda halnya dengan Sulaiman dkk (2018) yang menyatakan bahwa terdapat enam komponen utama yang sangat  penting  untuk  mendapatkan  sistem  halal supply chain yang  terintegrasi.  Komponen  tersebut  adalah:  (1) Sumber  daya  manusia  (2)  Proses  (3)  Lingkungan  (4) Akreditasi (5) Jasa logistik (6) Sistem telusur. Gambar 8 menunjukkan bahwa terdapat komite yang mengevaluasi semua komponen rantai pasok halal yang telah diterapkan oleh  perusahaan.  Dimana  anggota  komite  rantai  pasok halal  terintegrasi  haruslah  seorang  muslim  yang profesional  di  berbagai  bidang  seperti  sumber  daya manusia,   proses   manufaktur,   lingkungan,   akreditasi,
Gambar 7. Model Konseptual Manajemen Rantai Pasok Halal ( Rasi dkk, 2017)
logistik dan teknologi telusur. Anggota ini pulalah yang akan mengevaluasi setiap komponen rantai pasok apakah sudah memenuhi standar halal atau tidak.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  konseptual dengan  menggunakan  metode  studi  pustaka  dan wawancara  narasumber  ahli.  Data  sekunder  yang digunakan  bersumber  dari  artikel  jurnal,  prosiding, konferensi, berita daring, dan situs resmi yang memiliki hubungan  atau  kata  kunci  yang  sesuai  dengan  topik kajian.  Sumber  pustaka  yang  digunakan  adalah  semua penelitian yang berkaitan dengan  rantai pasok halal dan rantai pasok secara umum. Studi pustaka ini selanjutnya mengkaji  berbagai  penelitian  terdahulu  berkenaan dengan model rantai pasok halal serta faktor-faktor kritis yang berpengaruh dalam implementasi rantai pasok halal. Data  primer  didapatkan  dari  hasil  wawanacara  dengan ahli  yang  berhubungan  dengan  halal  dan  rantai  pasok. Secara umum, prosedur penelitian yang dilakukan seperti pada Gambar 9 .

## 3. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  pengkajian  terhadap  model konseptual  rantai  pasok  halal  yang  dikembangkan  oleh Tieman dkk (2012 ), Rasi dkk (2017) , dan Sulaiman dkk (2018) penulis  melihat  belum  ada  pembahasan  model rantai pasok halal yang membahas dari aspek pemangku kepentingan. Penelaahan terhadap beberapa pustaka dan hasil  wawancara,  penulis  menyimpulkan  bahwa  dalam pengembangan model rantai pasok halal terdapat lima (5) pemangku  kepentiangan  yang  berperan.  Pemangku kepentingan  tersebut  terdiri  dari:  pelaku  usaha/  industri halal,  pemerintah,  Perguruan  Tinggi/  Lembaga  Riset, pelaku usaha penunjang infrastruktur rantai pasok halal, dan  masyarakat.  Penjelasan  peran  setiap  pemangku kepentingan dalam rantai pasok halal dapat dilihat pada Gambar 10 dengan penjelasan sebagai berikut:
3.1 Pemerintah, BPJPH dan Majelis Ulama

## Indonesia
UU  No  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk Halal setidaknya mengatur tiga hal yakni:
1. Tugas  pemerintah  yang  diwakili  oleh  Badan Pengelola   Jaminan   Produk   Halal  (BPJPH)  dan
Mulai
Studi Pustaka Wawancara Faktor-Faktor Kritis dalam Rantai Pasok Halal Selesai Pengembangan Model Konseptual Rantai Pasok Halal
Gambar 8. Model Sistem Rantai Pasok Halal Terpadu (Sulaiman dkk, 2018)
Gambar 9 . Prosedur Penelitian
Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagi penyelenggara Jaminan Prooduk Halal (JPH).
2. Ketentuan pelaku usaha dalam memproduksi halal.
3. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH).
Peran  utama  pemerintah  dalam  implementasi rantai  pasok  halal  adalah  sebagai  regulator.  Setijadi (2016)  berpendapat,  perlu  peranan  kuat  pemerintah, dalam  hal  ini  termasuk  menyiapkan  fasilitas  dan infrastruktur dalam implementasi logistik halal dan rantai pasok  halal yakni  mencakup  pusat  logistik,  bandara pergudangan,  terminal  barang,  pelabuhan,  terminal barang, pergudangan dan sebagainya. Faktor-faktor kritis yang  harus  diperhatikan  oleh  pemerintah  dalam menunjang  rantai  pasok  halal  diantaranya  sebagai berikut:

## 3.1.1 Kebijakan Halal dan Standarisasi Halal
Proses  sertifikasi  halal  di  Indonesia  sebelum diterapkannya  Undang-Undang  No  33  tahun  2014 tentang  Jaminan  Produk  Halal  masih  melalui  LPPOM MUI.  Dimana  LPPOM  MUI  merupakan  lembaga  non pemerintah.  Dengan  adanya  UU  No  33  Tahun  2014, maka proses sertifikasi halal semakin kuat secara regulasi dan  memberikan  kepastian  hukum.  Undang-Undang tersebut  mengamanatkan  bahwa  seluruh  produk  yang dipasarkan  dan  beredar  di  Indonesia  wajib  memiliki sertifikasi  halal.  Sertifikat  Halal  adalah  pengakuan kehalalan  suatu  Produk  yang  dikeluarkan  oleh  BPJPH berdasarkan  fatwa  halal  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh MUI.  Selain  itu,  untuk  implementasi  UU  tersebut  juga sudah  dijabarkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  No  31 Tahun  2019  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  UU  No  33 Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal.  Undang- undang tersebut mulai berlaku oktober 2019.
Hasil  wawancara  dengan  Erwanto  (2019)  Ketua Institute for Halal Industry  System , Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa peraturan yang ada dalam hal ini UU No 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2019 belum secara tegas mengatur bagaimana rantai  pasok.  Bahkan  Erwanto  (2019)  menjelaskan kebijakan yang ada harusnya tidak sekedar rantai pasok, namun  seharusnya  lebih  kepada  rantai  nilai  yaitu
bagaimana sistem jaminan halal akan memberikan rantai nilai.  Hal  ini  berarti,  kebijakan  yang  ada  harus mempertimbangkan  keseimbangan  antara  produksi, distribusi  dan  permintaan  sehingga  produk  halal  akan memberi nilai keuntungan yang adil diantara para pelaku usaha  pada  komoditas  tertentu.  Dengan  demikian kebijakan yang ada masih berfokus pada produksi halal.
Pemerintah melalui Badan Perencanaan
Pembangunan  Nasional  (2018)  telah  meluncurkan masterplan ekonomi  syariah  Indonesia  Tahun  2019- 2024. Masterplan tersebut dijadikan sebagai acuan dalam pembangunan  ekonomi  ekonomi  syariah  secara  umum termasuk  di  dalamnya  industri  halal.  Selain  kebijakan, ada beberapa standar yang diterapkan terkait dengan halal diantaranya: SNI 99003:2018 tentang pemotongan halal pada  hewan  ruminansia,  SNI  99002:2016  tentang pemotongan  halal  pada  unggas,  dan  SNI  99001:2016 tentang  sistem  manajemen  halal.  Saat  ini  standar  dan kriteria sertifikasi halal baru dimiliki oleh LPPOM MUI. Standar yang telah dikeluarkan oleh LPPOM MUI dapat dilihat pada Tabel 1 . 3.1.2 Kawasan Industri Halal
Salah satu hal penting dalam pengembangan rantai pasok  halal  adalah  adanya  kawasan  industri  halal. Kementerian  Perindustrian  telah  mengumumkan  ada empat kawasan industri yang masuk rencana pengembangan kawasan industri halal yaitu: Batamindo Industrial  Estate,  Bintan  Industrial  Park,  Jakarta Industrial  Estate  Pulogadung,  dan  Modern  Cikande Industrial  Estate  (Hutomo,  M.S.,  2019).    Marito  (2018) menjelaskan  tentang  konsep  kawasan  industri  halal sebagai  berikut:  menyediakan  kebutuhan  lokasi  untuk industri  halal  dengan  sistem  jaminan  produk  halal mencakup  pemilihan  bahan  baku,  proses  produksi, pengemasan,  penyimpanan,  dan  distribusinya.  Hasil industri  dari  pabrik  yang  berlokasi  di  kawasan  industri halal merupakan produk halal yang telah bersertifikasi.
Marito  (2018)  mendefinisikan  kawasan  industri halal  adalah  sebagian  atau  seluruh  bagian  kawasan industri yang dirancang dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan  industri  yang  menghasilkan  produk- produk halal sesuai dengan sistem jaminan produk halal.
Pelaku Usaha/Industri Halal Pemerintah, BPJPH, MUI Masyarkat Perguruan Tinggi/Lembaga Riset Pelaku Usaha Infrastruktur Penunjang Rantai Pasok Halal
Gambar 10. Model Rantai Pasok Halal Berdasarkan Pemangku Kepentingan
Namun tetap harus sesuai standar kawasan industri, dan kriteria kawasan industri, yaitu memiliki:
1. Manajemen kawasan industri halal
2. Laboratorium  pemeriksaan  dan  pengujian  produk halal
3. Sistem  pengelolaan  air  bersih,  air  limbah  sesuai persyaratan halal
4. Tenaga  kerja  terlatih  dan  semi  terlatih  dalam jaminan produkhalal
5. Pembatas kawasan industri halal
3.1.3 Proses Sertifikkasi Halal Sebelum  UU  No.  33  Tahun  2014  diberlakukan, proses  sertifikasi  halal  masih  melalui  LPPOM  MUI. Namun,  sejak  UU  tersebut  diberlakukan,  maka  proses
sertifikasi halal berubah. Merujuk pada Bab V UU No. 33 Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  proses sertifikan halal dapat dilihat pada Gambar 11 .

## 3.2 Pelaku Usaha/ Industri Halal
Pelaku usaha dalam  hal ini yang bergerak dalam industri halal merupakan pemangku kepentingan utama. Dimana sebagian besar proses proses rantai pasok halal ada di pelaku usaha mulai dari penyiapan Sumber Daya Manusia  (SDM)  yang  terlibat  dalam  sepanjang  jalur rantai pasok, proses bisnis rantai pasok, serta pengukuran kinerja  rantai  pasok.  Keberhasilan  pelaku  usaha  dalam menerapkan  rantai  pasok  halal,  perlu  memperhatikan faktor-faktor berikut ini:
Tabel 1. Standar dan Kriteria Sertifikasi Halal LPPOM MUI
No Kode Standar Judul 1. HAS 23000 Persyaratan sertifikasi halal 2. HAS 23000-1 Persyaratan sertifikasi halal industri pengolahan umum 3. HAS 23000-2 Persyaratan sertifikasi halal industri pengolahan daging 4. HAS 23000-3 Persyaratan sertifikasi halal industri restoran 5. HAS 23000-4 Persyaratan sertifikasi halal industri obat 6. HAS 23000-5 Persyaratan sertifikasi halal industri kosmetika 7. HAS 23000-6 Persyaratan sertifikasi halal jasa logistik 8. HAS 23101 Pedoman pemenuhan kriteria sistem jaminan halal di industri pengolahan 9. HAS 23102 Pedoman pemenuhan kriteria sistem jaminan halal di restoran 10. HAS 23103 Pedoman pemenuhan kriteria sistem jaminan halal di rumah potong hewan 11. HAS 23104 Pedoman pemenuhan kriteria sistem jaminan halal di katering 12. HAS 23201 Persyaratan bahan pangan halal 13. HAS 23202 Pedoman penyususnan manual SJH di industri pengolahan
14. HAS 23301 Pengetahuan titik kritis kehalalan bahan obat
Sumber: halalindonesia (2019)
Gambar 11. Proses Sertifikasi Halal Menurut UU No. 33 Tahun 2014

## 3.2.1 Sumber Daya Manusia
Sulaiman  dkk  (2018)  menemukan  bahwa  perlu bagi  sebuah  organisasi  untuk  membangun  komite  halal internal dan menunjuk eksekutif halal untuk memastikan semua proses mematuhi persyaratan halal untuk produk sekarang  dan  masa  depan.  Semua  pekerja  harus memenuhi persyaratan dan pelatihan tertentu agar dapat langsung  terlibat  dengan  produksi  halal.  Semua  proses produksi mulai dari bahan baku, bahan, alat dan peralatan yang  digunakan  harus  halal  dan  tidak  terkontaminasi dengan unsur non halal.
Kajian  pustaka  yang  dilakukan  oleh  Hashim  dan Shariff  (2016)  menunjukkan  bahwa  pendidikan  adalah elemen penting meningkatkan pengetahuan dan keterampilan  individu.  Pelatihan  yang  tepat  tentang manajemen  halal  akan  memastikan  bahwa  tingkat pengetahuan dan keterampilan memenuhi standar modal halal dan manusia di antara para pelaku industri halal.

## 3.2.2 Halal Procurement
Pengadaan halal didefinisikan sebagai pembelian halal, yang terdiri dari keterlibatan dalam kegiatan yang berfokus pada perlindungan integritas halal di sepanjang rantai pasok. Untuk setiap kegiatan sumber dalam rantai pasok halal, identifikasi semua input, produk sampingan, dan  sumber  daya  sangat  penting  untuk  memastikan integritas halal ( Rasi dkk, 2017).
3.2.3 Halal Manufacturing
Rasi dkk (2017) mendefiniskan manufaktur halal sebagai  proses  transformasi  bahan  atau  input  halal dengan  menggunakan  prosedur  halal  pada  output  halal. Manufaktur  halal  dapat  menyebabkan  integritas  halal yang  lebih  tinggi  dan  mengurangi  risiko  kontaminasi silang.  Manufaktur  halal  terdiri  dari  komitmen manajemen  senior,  sistem  manajemen  sertifikasi  halal, dan  pendanaan  sesuai  syariah.  Komitmen  untuk pembuatan  halal dari  manajemen  senior  sangat penting. Manajemen senior menentukan arah organisasi mereka. 3.2.4 Halal Logistik dan Distribusi
Logistik umumnya didefinisikan sebagai transportasi dan distribusi barang dan jasa dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi persyaratan pelanggan (Grant dkk, 2005). Logistik mencakup pengorganisasian, perlindungan, dan identifikasi produk dan bahan sebelum mencapai pelanggan (Omar  Jaafar, 2011). Tieman dkk, (2012)  menyatakan  prinsip  logistik  halal  terdiri  dari menjamin  harapan  pelanggan  muslim,  menghindarkan kesalahan,  dan  menghindarkan  kontaminasi.  Zaroni (2016),  pengembangan  logistik  halal  di  Indonesia  perlu didorong dan diarahkan untuk pengelolaan logistik halal dalam  sistem  manajemen  rantai  pasok  halal yang terintegrasi.  Menurutnya,  cetak  biru  pengembangan logistik halal di Indonesia perlu segera disusun, sebagai rencana induk pengembangan logistik halal di Indonesia. 3.2.5  Halal Packaging dan Labeling Karakteristik pengemasan seperti bahan berdampak  pada  kehalalan  produk.  Di  antara  masalah
yang  telah  diangkat  dalam  kemasan  adalah  sertifikasi halal  pada  kemasan,  metode  halal  penanganan  produk dan keterlacakan halal kemasan (Ab Talib, M.S.,  Mohd Johan,  M.R.,  2012).  Dalam  konteks  halal,  pengemasan melibatkan  unsur-unsur  tertentu  seperti  sertifikasi  halal atau logo halal, daftar bahan dan asal produk (Rezai dkk, 2012). Fungsi dasar lain dari pengemasan dalam logistik adalah untuk menampung dan melindungi barang selama pengiriman  dan distribusi.  Hal  ini  juga  dilakukan  untuk melindungi pekerja yang menangani barang dari bahaya seperti  bahan  kimia,  cairan,  atau  produk  yang  longgar. Dalam  konteks  halal,  pengemasan  akan  melindungi barang dari kontaminasi silang antara zat halal dan non- halal.  Selama  transportasi  dan  distribusi,  pengemasan digunakan untuk memisahkan produk halal dan non-halal dengan menggunakan pembawa terpisah atau kompartemen  terpisah  dalam  pembawa  yang  sama  (Ab Talib, M.S  Mohd Johan, M.R., 2012).
Untuk  mendukung  kontrol  halal,  pelabelan  yang benar pada makanan halal sangat penting bagi konsumen karena  label  tertentu  sering  dapat  menyesatkan  (Awan dkk, 2015). Pelabelan penting untuk keperluan verifikasi status  halal  dan  kualitas  produk.  Logo  halal,  HACCP, ISO, dan label lain telah menjadi alat umum untuk tujuan mengendalikan produk halal.
LPPOM  MUI  (2014)  telah  mengeluarkan  surat keputusan tentang ketentuan penulisan nama produk dan bentuk  produk  dengan  Nomor:  SK46/Dir/LPPOM MUIDUI/14.  Dengan  demikian  produsen  tidak  bisa sembarangan memberikan nama atau label pada kemasan produknya.  Salah  satu  ketentuan  yang  tertulis  adalah nama produk yang tidak dapat disertifikasi di antaranya sebagai berikut:
a) Nama  produk  yang  mengandung  nama  minuman keras, contoh rootbee r, es krim rasa rhum raisin, bir 0% alkohol.
b) Nama  produk  yang  mengandung  nama  babi  dan anjing serta turunannya, seperti babi panggang, babi goreng, beef bacon , hamburger , hotdog .
c) Nama produk yang mengandung nama setan seperti rawon setan, es pocong, mie ayam kuntilanak.
d) Nama produk yang mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan  kekufuran  dan  kebatilan,  seperti coklat valentine, biskuit natal, mie Gong Xi Fa Caie.
e) Nama  produk  yang  mengandung  kata-kata  yang berkonotasi erotis, vulgar dan atau porno.
3.2.6 Halal Quality Control dan Traceability
Hukum  syariah  sebagai  pedoman  dasar  dalam mengembangkan standar halal penting untuk diterapkan. Adalah  wajib  bahwa  setiap  produk  dan  layanan  yang dihasilkan  harus  berhubungan  dengan  kontrol  kualitas halal  untuk  memastikan  pedoman  dasar  hukum  syariah dipatuhi  dengan  ketat.  Dengan  sertifikasi  halal  dan standar halal yang ditetapkan oleh pemerintah, penyedia, dan  produsen  wajib  mempertahankan  status  halal  dari layanan  halal  yang  mereka  tawarkan  (Illyas  Tan  dkk,
2012),  termasuk  praktik  rantai  pasok  halal  (Saifudin, 2015 dalam Saifudin dkk, 2017).
Sistem traceablity adalah  alat  untuk  komunikasi membuat informasi tersedia di sepanjang rantai pasok. Ini terkait dengan
pengumpulan, dokumentasi, pemeliharaan,  dan  aplikasi  informasi  mengenai  seluruh proses  di  sepanjang  jaringan  rantai  pasok  (Zailani  dkk, 2010). Dengan sistem ini kehalalan produk akan terjamin karena  setiap  tahapan  proses  dapat  dipantau.  Sistem traceability mengharuskan pelaku rantai pasok mengetahui  siapa  yang  memasok  ke  perusahaan  dan kepada  siapa  produk  dikirimkan.  Dengan  demikian masing-masing  aktor  memiliki  akses  informasi  baik  ke arah hulu ( upstream ) maupun ke arah hilir ( downstream )
(Bosona dan Gebresenbet 2013; Mgonja dkk , 2013). Dengan memiliki sistem traceability , titik kontrol halal  dapat  dipantau  sepenuhnya  jika  produk  tersebut diduga  terkontaminasi  unsur  non-halal  dan  informasi secara terperinci dapat terekam sehingga titik kontaminasi diidentifikasi dan dapat dilakukan tindakan lebih  lanjut. Gambar  12 merupakan  kegiatan  aktivitas sistem traceability halal supply chain .
3.2.7  Halal Supply Chain Performance
Kinerja  adalah  salah  satu  faktor  penting  dalam menjaga  eksistensi  perusahaan.  Kinerja  adalah  tingkat keberhasilan untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Oleh karena  itu,  pengukuran  kinerja  sangat  penting  untuk tujuan  mencapai  proses  bisnis  yang  sukses.  Dalam konteks  rantai  pasok  halal,  kinerjanya  harus  dinilai sehubungan dengan efisiensi efektifitas dalam melindungi  integritas  dan  kekokohan  pasok  halal  rantai (Tieman  dkk,  2012).  Beberapa  metode  yang  digunakan untuk pengukuran kinerja manajemen rantai pasok, yaitu balanced  scorecard , data  envelopment  analysis ,  dan SCOR

## 3.3 Perguruan Tinggi/ Lembaga Riset
Perguruan  Tinggi  dan  Lembaga  Riset  memiliki peran dalam mengembangkan sains dan teknologi halal. Adanya  riset  sains  dan  teknologi  halal  dapat mempermudah  pelaku  usaha  dalam  mengembangkan
produk  halal  yang  sesuai  dengan  harapan  konsumen. Beberapa Perguruan Tinggi sudah mendirikan pusat studi atau halal  center di  antaranya  Institut  Pertanian  Bogor dan Universitas Gadjah Mada.

## 3.4 Pelaku  Usaha  Infrastruktur  Penunjang  Rantai Pasok Halal
Infrastruktur  yang  dapat  menunjang  dalam keberhasil rantai pasok halal adalah keuangan syariah dan teknologi informasi.

## 3.4.1 Keuangan Syariah
Rantai pasok tidak terlepas dari aliran keuangan. Membangun  rantai  pasok  halal  semua  keuangan perusahaan harus sesuai dengan hukum syariah. Dengan demikian  perusahaan  harus  melakukan  perencanaan keuangan yang Islami. Awang dkk (2016), mendefinisikan perencanaan keuangan yang Islami dapat sebagai  proses  mencapai  tujuan  melalui  manajemen keuangan  agar  dapat  meningkatkan,  menciptakan, melindungi, memurnikan, dan mendistribusikan kekayaan  atau  modal  sesuai  dengan  ketentuan  shariah Islam.  Lahsasna  (2010),  menjelaskan  aturan-aturan  dan prinsip-prinsip  shariah  dimasukkan  dalam  proses perencanaan  keuangan.  Perencanaan  keuangan  Islami didefinisikan oleh Lahsasna (2010) sebagai suatu proses menentukan tujuan dan prioritas keuangan serta sumber daya  yang  digunakan  untuk  dapat  memperoleh  hasil optimal,  dengan  shariah  Islam  sebagai  parameter utamanya.
Waharini  dan  Purwantini  (2018)  menyimpulkan penelitiannya bahwa peran perbankan syariah tidak hanya terbatas  pada  pembiayaan  berbasis  syariah  yang  bebas riba  (bunga),  maysir  (ketidakpastian),  dan  gharar (perjudian).  Perbankan  shariah  berperan  juga  pada seluruh  tahapan  proses  produksi  (halal value  chain management ).
3.4.2 Teknologi Informasi
Teknologi  informasi  memiliki  peranan  yang sangat penting dalam manajemen rantai pasok. Annatan dan  Ellitan  (2008)  menjelaskan  bahwa  implementasi teknologi informasi  sangat  penting  dalam  memfasilitasi
Gambar 12. Elemen Traceability Rantai Pasok Halal dalam Integrity Produk Halal ( Haryono dan Handayani, 2018)
pertukaran informasi dalam aliran informasi baik dalam hal penjadwalan produksi, perkiraan permintaan, maupun perkiraam penjualan.

## 3.5 Masyarakat
Peran utama masyaraka dalam manajemen rantai pasok halal adalah sebagai konsumen. Selain itu, merujuk UU  No.  33  Tahun  2014,  masyarakat boleh  mendirikan LPH  (Lembaga  Pemeriksa  Halal)  yang  ketentuannya diatur  dalam  UU  dan  Peraturan  Pemerintah  lainnya. Peran  lain  masyarakat  dalam  rantai  manajemen  rantai pasok  halal  adalah  membentuk  Lembaga  Swadaya Masyarakat atau komunitas yang bergerak dalam bidang halal yang berfungsi sebagai pengawas dan memberikan edukasi kepada masyarakat secara umum terkait dengan halal.

## 4. Kesimpulan
Penulis  membuat  model  konseptual  manajemen rantai  pasok  halal  dengan  perspektif  pemangku kepentingan yang terdiri dari: pemerintah, pelaku usaha/ industri halal, Perguruan Tinggi/ Lembaga Riset, pelaku usaha  penunjang  infrastruktur  rantai  pasok  halal,  dan masyarakat.  Setiap  pemangku  kepentiangan  memiliki faktor-faktor  kritis  yang  dapat  menunjang  keberhasilan implementasi manajemen rantai pasok halal seperti:
1. Pemerintah memiliki faktor kritis dalam menyusun (a) kebijakan halal, (b) kawasan industri halal, dan (c) proses sertifikasi halal.
2. Pelaku  usaha/  industri  halal  memiliki  faktor  kritis dalam  aspek  (a)  sumber  daya  manusia,  (b)  halal procurement ,  (c)  halal manufacturing ,  (d)  halal logistik  dan  distribusi,  (e)  halal packaging dan labelling, (f) halal quality control dan traceability ,
(g) halal supply chain performance
3. Perguruan tinggi sebagai penyedian teknologi
4. Pelaku  usaha  penunjang  infrastruktur  rantai  pasok halal memiliki faktor kritis dalam aspek  keuangan Syariah dan teknologi informasi.
5. Masyarakat sebagai konsumen
Pendalaman  terhadap  faktor-faktor  dan  peran  di setiap  pemangku  kepentingan  perlu  dipertajam  dengan melakukan  wawancara  mendalam  terhadap  masing- masing pemangku kepentingan.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yuny Erwanto, PhD, Ketua Institute for Halal Industry System ,  UGM  Yogyakarta  yang  telah  bersedia  menjadi salah satu narasumber.
6. Daftar Pustaka
Ab Talib, M.S. dan Mohd Johan, M.R. (2012). Issues in Halal Packaging: A Conceptual Paper.
International  Business  and  Management ,  Vol. 5, No. 2, pp. 91-5.
Ahmad,  A.N.,  Abd  Rahman,  A.  Dan  A  Rahman,  S.
(2015).  Assesing  Knowledge  and  Religiosity  on Consumer  Behaviour  Towards  Halal  Food  and Cosmetics  Products. International  Journal  of Social Science and Humanity , 5(1), pp.10-14. Aigbogun,  O.,  Ghazali,  Z.,  dan  Razali,  R.  (2014).  A Framework to Enhance Supply Chain Resilience: The  Case  of  Malaysian  Pharmaceutical  Industry. Global  Business  and  Management  Research:  An International Journal , 6(3), 219-229.
Anatan,  L  dan  Ellitan,  L.  (2008). Supply  Chain Management  Teori  dan  Aplikasi .  Edisi  1. Alfabeta. Bandung.
Awan, H.M., Siddiquei, A.N., Haider, Z. (2015). Factors affecting  Halal  Purchase  Intention  -  Evidence from Pakistan’s Halal Food Sector. Management Research Review , 38(6), 640-660.
Awang, M. D., Noor, M. N., Muhammad, J., Abdullah, A.,  Rahman,  S.,    Yahya,  M.  H.  (2016). Acceptance and Application of  Islamic Financial Planning  among  Small  and  Medium  Enterprises Halal  Operator  in  Peninsular  of  Malaysia. IJASOS-  International  E-Journal  of Advances  in Social Sciences, 2 (6).
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  (2018). Masterplan  Ekonomi  Syariah  Indonesia  2019- 2024.  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan Nasional. Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik.  (2018).
Penduduk  Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut . https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid= 321 . (Diakses tanggal 10 Maret 2018). Baharrudin,  Kasmarani  dkk.  (2015).  Understanding  the Halal Concept and the Importance of Information on  Halal  Food  Business  Needed  by  Potential Malaysian Entrepreneurs. International Journal of Academic  Research  in  Business  and  Social Sciences , Vol. 5, No. 2.
Bosona,  T.  dan  Grebesenbet,  G.  (2013).  Food Traceability  as  an  Integral  Part  of  Logistics Management  in  Food  and  Agricultural  Supply Chain. Food  Contr 33:32-48.  doi:10.1016/ j.foodcont. 2013.02.004.
Ernawati,  T.  (2015).  Pengaruh  Label  Halal  dan  Tingkat Harga terhadap Keputusan Menggunakan Produk Kosmetik  (Studi  Kasus:  Mahasiswi  Universitas Islam  Negeri  (UIN)  Syarif  Hidayatullah  Jakarta Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah
Syarif Hidayatullah Jakarta.
Grant,  D.,  Lambert,  D.M.,  Stock,  J.R.,  Ellram,  L.M. 2005.  Fundamentals  of  Logistics  Management.
European Edition. McGraw Hill Higher Education. Berkshire, UK.
Haryono dan Handayani, D.I. (2018). Pemodelan Sistem Traceability  Halal  Supply  Chain  dalam  Menjaga Integritas  Produk  Makanan  Halal  Dengan Pendekatan Interpretive  Structural  Modeling (ISM). Prozima Vol.2, No.2, Desember 2018, 70- 79.
Hashim, H.I.C. dan Shariff, S.M.M. (2016). Halal Supply Chain Management Training: Issues and Challenges. Procedia Economics and Finance 37 (2016) 33 – 38.
Illyas Tan, M.I., Razali, R.N., Desa, M.I. (2012). Factors that  Influencing  ICT  Adoption  in  Halal Transportations: A Case Study of Malaysia Halal Logistics Service Providers . International Journal of Computer Science , 9(1), 62-71.
Khan, M, I., Haleem, A., dan Khan, S. (2018). Defining Halal  Supply  Chain  Management. Supply  Chain
Forum: An International Journal .
https://doi.org/10.1080/16258312.2018.1476776 . Lahsasna,  A.  (2010).  Understanding  Shariah  Financial Planning. Financial  1st  Journal,  January 2010 Issue, Malaysia Financial Planning Council , 40- 41.
LPPOM MUI. (2012). Requirement of Halal Certification HAS  23000.  Lembaga  Pengkajian  Pangan  Obat- Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Jakarta.
LPPOM  MUI.  (2014).  Surat  Keputusan  Lembaga Pengkajian  Pangan,  Obat-Obatan  dan  Kosmetik Majelis  Ulama  Indonesia  tentang  Ketentuan Penulisan  Nama  Produk  dan  Bentuk  Produk Nomor:SK46/Dir/LPPOM MUIDUI/14. Lembaga Pengkajian  Pangan  Obat-Obatan  dan  Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Jakarta.
Mgonja,  J.T.,  Luning,  P.,  dan  Van  der  Vorst  JGAJ. (2012). Diagnostic Model for Assessing Traceability System  Performance  in  Fish Processing Plants. J Food Engineer . 118:188–197. doi: 10.1016/j.jfoodeng.2013.04.009
Muna,  M  dan  Sutopo,  W.  (2018).  Perkembangan Penelitian Halal Food Supply Chain: Studi Kasus Database  Scopus. Prosiding  SNST  ke-9 Tahun 2018, Hal 131-139.
Mursyidi, A. (2013). The Role of Chemical Analysis in the Halal Authentication of Food and Pharmaceutical  Products. J.Food  Pharm.Sci. 1 (2013) 1-4.
Ngah,  A.H.  dan  Zainuddin  Y.  (2012).  Barriers  to  Halal Supply  Chain  Adoption  among  Malaysian  Halal Manufactures  with  General  Barriers  as  a Moderating  Factor. Conference  Proceedings  on INHAC 2012 .
Qardhawi,  Y.  (2000).  Halal  dan  Haram  dalam  Islam. Surabaya: PT Bina Ilmu.
Rasi,  R.Z.,  Masroom,  N.R., Omar,  S.S.,  Ahmad,  M,  F., Rohana, S. (2017). Designing Halal Supply Chain:
Malaysia’s  Halal  Industry  Scenarios.  MATEC Web of Conferences 135, 00040 (2017) ICME’17, Hal 1-9.
Republik  Indonesia.  (2014).  Undang-Undang  No  33
Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik  Indonesia.  (2019).  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2019 tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang  Undang  No  33 tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal. Sekretariat Negara. Jakarta.
Rezai,  G.,  Mohamed,  Z.,  and  Shamsudin,  M.N.  (2012). Non-Muslim Consumers' Understanding of Halal Principles  in  Malaysia .    Journal  of  Islamic Marketing , Vol. 3, No. 1, pp. 35-46. Saifudin,  A.M.,  Othman,  S.N.,  Elias,  E.M.  (2017). Exploring in Setting a Model for  Islamic Supply Chain  in  Malaysia. International  Review  of Management and Marketing , 2017, 7(1), 95-102. Sulaiman, S., Aldeehani, A., Aziz, F.A., dan Mustpha, F. (2018). Integrated Halal Supply Chain System in Food  Manufacturing  Industry. Journal  Of Industrial Engineering Research , 2018. 4(3): 1-5. Thomson  Reuters.  (2016). State  of  The  Global  Islamic
EconomyReport 2016/2017.
https://ceif.iba.edu.pk/pdf/ThomsonReuters- stateoftheGlobalIslamicEconomyReport201617.p df . (Diakses pada Tanggal 10 Maret 2018). Thomson  Reuters.  (2018). State  of  The  Global  Islamic EconomyReport 2018/2019. https://haladinar.io/hdn/doc/report2018.pdf. (Diakses pada Tanggal 5 Maret 2019).
Tieman,  M.  (2011).  The  application  of  halal  in  supply chain  management:  in-depth  interviews. Journal of Islamic Marketing . Vol. 2 No. 2, pp. 186-95. Tieman  M, Van  der  Vorst  J.G.A.J.  dan  Ghazali  M.C.
(2012).  Principle  in  Halal  Suppy  Chain Management. Journal of Islamic Marketing . Vol. 3 No. 3, pp.217-243.
Tieman,  M  dan  Ghazali  M.C.  (2014).  Halal  Control Activities and Assurance Activities in Halal Food Logistics. Procedia-Social and Behavioral Sciences 121 (2014) 44-57.
Waharini,  F.M.  dan  Purwantini,  A.H.  (2018).  Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia. Muqtasid 9(1), 2018:1-13.
Zailani,  S.,  Arrifin,  Z.,  Wahid,  N.A.,  Othman,  R., Fernando, Y. (2010). Halal Traceability and Halal Tracking  Systems  in  Strengthening  Halal  Food Supply  Chain  for  Food  Industry  in  Malaysia  (a review). Journal of Food Technology , 8(3), 74-81. Zulfakar, M. H., M. M. Anuar, and M. S. A. Talib. (2014). Conceptual  Framework  on  Halal  Food  Supply Chain  Integrity  Enhancement. Procedia  -  Social
and Behavioral Sciences 121: 58–
67.doi:10.1016/j.sbspro.2014.01.1108.