## ARTIKULASI POLITIK DAN KEPENTINGAN PARTAI POLITIK
(Dalam Perspektif Fiqhu al-siyâsah)

## POLITICAL ARTICULATION AND INTEREST OF POLITICAL PARTIES
(In perpective of Fiqhu Al-Siyâsah)
Oleh: HAMDANI Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Samarinda 75123 0541-7095092

## ABSTRACT
Political practice of political parties and all politicians in this time tend to be dominated by action and activity  allowing  all  kinds  of  way,  this  matter  will  get  legitimation  based  on  political  principal  which express  there  is  no  closed  friend  or  endless  friend  besides  it  has  interest  endless,  so  that  the  conflict  of ideology among the parties is not a hindrance to be united as long as there is the same interest, that way on the  contrary  if  the  interests  among  them  have  differed  hence  committing  of  political  treason  is  a  matter which  is  regarded  valid  to  be  conducted,  this  practice  ending  by  giving  the  stigma  that  politics  is  a  dirty matter.  Part  of  primal  thing  in  understanding  the  politician  behaviour  is  when  we  understand  that  the politician is a human that having the thinking potential, therefore he/she has the certain understanding of politics,  thus  it  becomes  the  basis  of  political  activities  for  him/her.  Based  on  this  measured  point,  we understand that the root of mistake or error of inconsistent activity and the frequently destructive character in political activity is inexistence of good understanding, correctness and constructive about politics itself. How  can  it  have  the  character  of  constructive  and  give  the  best  service  benefit  for  the  sake  of  people  if politics  itself  defined  to  something  that  has  the  character  of  power  starving  in  the  framework  of  needs fulfillment  which  is  relied  on  materialism  such  as  honor,  income,  and  security  or  safety  based  on  human being desire even will never come up with satisfaction boundary .
Key words: politik (politic), kekuasaan (power), negara (state), ideologi (ideology).

## PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang
“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan  yang  bebas,  maka  rakyat  Indonesia  menyatakan  dengan  ini  kemerdekaannya”.  Demikian pernyataan  penting  alinea  ketiga  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  disahkan  pada  tanggal  18 Agustus 1945. Substansi dari pembukaan tersebut, di samping merupakan refleksi penegasan kembali nilai Proklamasi  Kemerdekaan  RI,  ia  juga  merupakan  pengakuan  keberagamaan  yang  sangat  relegius  dan transendental akan kemerdekaan yang dianugerahkan Allah kepada bangsa Indonesia.
Kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan satu bukti bagi kesuksesan bagi perjuangan politik  kemerdekaan  bangsa  Indonesia.  Lebih-lebih  disusul  dengan  pemantapan  ‘Pancasila’  sebagai  suatu nilai  ( value )  dan  visi  ( vision )  dalam  perpolitikan  bangsa  dalam  bentuk  pemerintahan  negara  Indonesia menuju  pencapaian  tujuan  nasional  yaitu  untuk  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Seiring  dengan  bergantinya  waktu  dan  sistem  pemerintahan  hingga  enam  dekade  rezim  pemerintahan Indonesia,  ternyata  tidak  membawa  negeri  yang  penuh  anugerah  kekayaan  alam  dalam  lintang  zamrud katulistiwa  sebagai  negara  yang  maju  dan  beradab.  Persoalannya,  mengapa  pemerintahan  negara  selaku lembaga publik dan hasil perjuangan politik tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Apa yang salah atau setidaknya kurang tepat dalam anutan sistem dan pola perpolitikan negeri ini atau mungkin ada  persoalan  lain.  Beberapa  isu  utama  tersebut  patut  kiranya  untuk  dicermati  sebagai  salah  satu  kajian menarik dalam bidang politik hukum ketatanegaraan ( fiqhu al-siyâsah).

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat adalah: faktor-faktor apakah yang menjadi  penyebab  bobroknnya  sistem  perpolitikan  negara  Indonesia,  dan  seperti  apakah  alternatif  yang ditawarkan oleh Ideologi Islâm?

## PEMBAHASAN

## A. Pengertian Politik Dalam Terminologi Yang Umum Mengemuka
Untuk  melengkapi  dan  memudahkan  pemahaman  pembaca,  sebelum  memasuki  pembahasan tentang  pengertian  politik  dalam  perspektif  Islâm,  terlebih  dahulu  penulis  kemukakan  beberapa pengertian politik dalam terminologi yang berkembang saat ini.
Asal  mula kata politik berasal dari kata ‘polis’ yang berarti negara kota (pada era Yunani Kuno), dengan  politik  berarti  ada  hubungan  khusus  antara  manusia  yang  hidup  bersama,  dalam  hubungan  itu timbul aturan, kewenangan, kelakuan pejabat, legalitas keabsahan, dan akhirnya kekuasaan.
Secara umum telah banyak sekali pengertian tentang politik yang diberikan para sarjana politik. Di antara pengertian-pengertian politik tersebut adalah sebagai berikut (MR. Kurnia, 2004:1):
1. Abdulgani  berpandangan,  perjuangan  politik  bukan  selalu “de  kunst  het  mogelijke” tetapi seringkali  malahan “de  kunst  van  onmogelijke” (Politik  adalah  seni  tentang  mungkin  dan  tidak mungkin).  Sering  pula  politik  diartikan “machtsvorming  en  machtsaanwending” (Politik  adalah pembentukan dan penggunaan kekuatan).
2. Asaad  (1954)  mengemukakan,  politik  adalah  menghimpun  kekuatan;  meningkatkan  kualitas  dan kuantitas  kekuatan;  mengawasi  dan  mengendalikan  kekuatan;  dan  menggunakan  kekuatan  untuk mencapai tujuan kekuasaan dalam negara dan institusi lainnya.
3. Bluntschli (1935) memandang politik sebagai “Politics is more an art a science and to do with the practical  conduct  or  guidance  of  state” (Politik  lebih  merupakan  seni  daripada  ilmu  tentang pelaksanaan tindakan dan pimpinan (praktis negara)
4. Lasswell yang menyatakan bahwa “When we speak of the science of politics, we mean the science of power” (Apabila kita berbicara tentang ilmu politik, maksudnya ialah ilmu tentang kekuasaan). Pada lain kesempatan Lasswell juga mengartikan ilmu politik sebagai “The study of influence and influential……  The  influential  are  those  who  get  most  of  what  there  is  to  get” (Studi  tentang pengaruh dan yang berpengaruh…… Adapun yang berpengaruh itu ialah mereka yang memperoleh sebanyak-banyaknya yang dapat diperoleh. Yang dapat diperoleh adalah deference, income, safety (kehormatan, penghasilan, keselamatan).
5. Loewenstein  yang  berpendapat “Politic  is  nicht  anderes  als  der  kamps  um  die  Macht” (Politik tidak lain merupakan perjuangan kekuasaan)
6. Roucek  yang  mendefinisikan  politik  dengan “For  central  problem  of  politics  is  that  of  the distribution  and  control  of  power.  Politics  is  the  quest  for  power  and  political  relationships  are power relationships, actual or potential” (Problema sentral dari politik adalah distribusi kekuasaan dan  control  kekuasaan.  Politik  adalah  mencari  kekuasaan,  sedangkan  hubungan  poltik  adalah hubungan kekuasaan, aktual atau potensial)
Menurut  Dr.  Wirjono  Projodikoro,  S.H.,  sifat  terpenting  dari  bidang  politik  adalah  penggunaan kekuasaan  (macht)  oleh  suatu  golongan  anggota  masyarakat  terhadap  golongan  lain,  pokoknya  selalu ada  kekuatan.  Tetapi  politik  juga  dapat  dikatakan  sebagai  kebijaksanaan,  kekuatan,  kekuasaan pemerintah,  pengaturan  konflik  yang  menjadi  konsensus  nasional,  serta  kemudian  kekuatan  masa rakyat.
Sedangkan Isjwara menyimpulkan politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan; teknik menjalankan  kekuasaan;  masalah-masalah  pelaksanaan  dan  kontrol  kekuasaan;  atau  pembentukan kekuasaan.
Jadi sangatlah jelas bahwa kata kunci dari definisi politik, sebagaimana telah umum masyhur dalam khasanah  ilmu  pengetahuan  yang  diajarkan  di  dunia  pendidikan  adalah  kekuasaan,  baik  menyangkut segenap  upaya,  teknik,  seni  dan  segala  macam  cara  yang  memungkinkan  atau  potensial  untuk menggapainya,  mengembangkan  serta  mempertahankan  guna  terwujudnya ‘out put’ lebih  lanjut  yaitu materi (kehormatan, penghasilan, keselamatan dan lain sejenisnya).
Para  ahli  sepakat  bahwa  kekuasaan  yang  dimaksud  dalam  pengertian  politik  ini  tidak  lain  adalah negara, karena negara memang merupakan sarana paling efektif dalam mewujudkan atau menghasilkan kehormatan,  penghasilan,  keselamatan  dan  berbagai  kebahagiaan  lain  dalam  sudut  pandang materialisme.  Oleh  karena  itu  banyak  sarjana  politik  yang  mendefinisikan  politik  sebagai  bagian penting dari negara, antara lain (Hamdani, 2005:16):
1. Bluntschli;  negara  adalah  suatu  diri  rakyat  yang  disusun  dalam  suatu  organisasi  politik  di  suatu daerah tertentu
2. Diponolo; negara adalah suatu organisasi kekuasaan dengan susunan tata-tertib suatu pemerintahan yang meliputi pergaulan hidup suatu bangsa di suatu daerah tertentu
3. George  Jellinek;  negara  ialah  organisasi  kekuasaan  dari  sekelompok  manusia  yang  telah berkediaman di wilayah tertentu
4. Hans  Kelsen;  negara  adalah  suatu  susunan  pergaulan  hidup  bersama  dengan  tata  paksa.  Dengan kata lain, negara itu  sebenarnya sama dengan  hukum atau  dengan kata lain negara itu  merupakan penjelmaan dari tata hukum, maka sifat satu-satunya dari peninjauannya haruslah ‘yuridis’ saja
5. Herman Finer; negara merupakan suatu kesatuan wilayah di mana sosial dan kekuatan individu dari segala  perjuangan  pada  variasi  kekuatannya  adalah  untuk  mengendalikan  pemerintahan  dengan kekuasan sah tertinggi
6. Jean Bodin (1500-1596); negara adalah suatu persekutuan keseluruhan daripada keluarga-keluarga dengan  segala  milik  dan  kepentingannya  yang  dipimpin  oleh  akal  dari  seorang  penguasa  yang berdaulat
7. Laski  (1950);  nyatanya  negara  itu  adalah  kekuasaan  tertinggi  yang  memaksa  dalam  masyarakat politik, tapi dalam kenyataan pula negara itu dipergunakan untuk menjaga dan memelihara interest mereka  yang  memiliki  alat  produksi  dalam  masyarakat.  Pada  kesempatan  yang  lain  Laski  juga menyatakan bagi tujuan administrasi praktis, negara adalah pemerintahan
8. Lenin; negara adalah mesin untuk mempertahankan kekuasaan satu kelas atau kelas yang lain
9. Nicolllo  Machiavelli; La  Stato (buku II  Principe ),  negara  sebagai  kekuasaan  yang  mengajarkan bagaimana raja memerintah dengan sebaik-baiknya
10. Plato ; negara adalah manusia dalam ukuran besar
11. Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn; istilah negara dipakai dalam arti penguasa, persekutuan rakyat, sesuatu wilayah tertentu, dan juga kas negara atau fiskus
12. Prof.  Dr.  H.  Dahlan  Thaib,  S.H.,  M.Si.;  negara  didefinisikan  sebagai  suatu  susunan  kelas  atau organisasi satu kelas yang terdiri atas kelas-kelas lain. Atau satu-satunya organisasi yang mengatasi kelas-kelas dan mewakili masyarakat sebagai satu keutuhan
13. Prof.  Dr.  J.H.A.  Logemann;  dalam  buku Over  De  Theorie  Van  Stelling  Staadrecht, negara  ialah suatu  organisasi  kekuasaan  atau  kewibawaan,  yang  keberadaannya  bertujuan  untuk  mengatur  dan menyelenggarakan masyarakat yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi
14. Prof. Mr. Soenarko; negara ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan ( souvereign )
15. Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H.; negara merupakan organisasi daripada  fungsi-fungsi  bersama  (kenegaraan)  yang  mengasumsikan  jabatan-jabatan  untuk  fungsi- fungsi  tersebut.  Sehingga  ada  yang  menganggap  sifat  hakikat  negara  tidak  lain  adalah  organisasi jabatan ( ambten-organisatie )
16. Prof. G. Pringgodigdo, S.H.; negara ialah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu harus ada Pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu nation (bangsa)
17. Prof.  Hoegerwerf;  negara  adalah  suatu  kelompok  yang  terorganisasi,  yaitu  suatu  kelompok  yang mempunyai  tujuan-tujuan  yang  sedikit  banyak  dipertimbangkan,  pembagian  tugas  dan  perpaduan kekuatan-kekuatan.  Anggota-anggota  kelompok ini para  warga  negara, bermukim di  suatu daerah tertentu.  Negara  memiliki  kekuasaan  tertinggi  yang  diakui  kedaulatannya  di  daerah  ini.  Ia menentukan bila perlu dengan jalan paksa dan kekerasan,  batas-batas  kekuasaan dari orang-orang dan  kelompok  dalam  masyarakat  di  daerah  ini.  Hal  ini  tidak  menghilangkan  kenyataan  bahwa kekuasaan  negara  pun  mempunyai  batas-batas,  umpamanya  disebabkan  kekuasaan  dari  badan- badan  internasional  dan  supra  nasional.  Kekuasaan  negara  diakui  oleh  warga  negaranya  dan  oleh warga  negara  lain,  dengan  kata  lain  kekuasaan  tertinggi  disahkan  menjadi  wewenang  tertinggi. Maka ada suatu pimpinan yang diakui oleh negara yaitu pemerintahan
18. Prof. R. Djokosoetono, S.H. (1950); negara ialah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
19. Prof.  Soemantri,  S.H.;  negara  adalah  suatu  organisasi  kekuasaan,  oleh  karenanya  adalah  suatu organisasi  yang  bernama  negara,  selalu  kita  jumpai  adanya  organ  atau  alat  perlengkapan  yang mempunyai  kemampuan  untuk  memaksakan  kehendaknya  kepada  siapa  pun  juga  yang  bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaannya
20. Robert M. Max Iver; negara merupakan suatu sistem kelembagaan dan perkumpulan, pembicaraan mengenai  negara  berarti  tentang  organisasi  pemerintahan  yaitu  organ  atau  badan-badan administrasinya.  Secara  lebih  rinci  Max  Iver  mengupas  negara  dalam  tiga  makna  yaitu  :  negara sebagai persekutuan, negara dalam istilah soverenitas), dan negara dalam istilah hukum
21. Roger  F.  Soltau;  negara  adalah  alat  ( agency )  atau  wewenang  ( authority )  yang  mengatur  atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat
22. Smith  dan  Zwicher  sebagaimana  dikutif  Jacobsen  dan  Lipman  (1960);  secara  formalnya,  negara modern diartikan sebagai lembaga politik yang terorganisasi daripada orang-orang atau rakyat, atau yang  mempunyai  daerah  territorial  tertentu  serta  hidup  di  bawah  pemerintahan  yang  seluruhnya
atau hampir seluruhnya merdeka atau bebas dari control luar dan sanggup memelihara ketaatan dari semua orang di dalamnya Berdasarkan  berbagai  macam  definisi  di  atas,  maka  identifikasi  negara  dalam  hal  ini  tidak  lain adalah  organisasi  kekuasaan  atau  juga  disebut  organisasi  /  lembaga  politik,  yang  oleh  Lenin  bahkan lebih tegas disebut bahwa negara adalah  mesin  kekuasaan, artinya tujuan-tujuan  kebahagiaan  material dari kekuasaan, akan efektif dicapai saat kekuasaan negara atau pemerintahan berhasil dipegang dengan kuat.

## B. Aplikasi Pemahaman Politik Oleh Partai Politik Masa Kini
Manusia  dianggap  sebagai  makhluk  utama  ciptaan  Allah  SWT.  karena  memiliki  kelebihan  dalam hal  kemampuannya  mendayagunakan  akal  untuk  berpikir,  hasil  penelitian  modern  menyimpulkan bahwa kemampuan berakal ini terdiri atas empat komponen, yaitu (1) Otak yang sehat, (2) panca indera yang dapat berfungsi dengan baik, (3) adanya suatu fenomena, fakta, kejadian atau peristiwa yang dapat diindera,  dan  (4)  adanya  simpanan  memori  dalam  otak  berkaitan  dengan  hal  ihwal  informasi  seputar fenomena, fakta, kejadian atau peristiwa yang direspon oleh panca indera.
Informasi  sebelumnya  yang  menjadi  unsur  keempat  ini  ternyata  merupakan  faktor  paling  penting dalam  kegiatan  berfikir  manusia,  atau  dengan  kata  lain  merupakan  faktor  penentu  yang  membuat manusia  disebut  berakal  dalam  segala  statusnya  baik  sebagai  makhluk  individu,  makhluk  sosial, termasuk  sebagai  insan  politik (zoon  politicon). Sebagai  contoh  apabila  salah  satu  di  antara  kita diajukan  pertanyaan  sehubungan  dengan  komponen-komponen  yang  ada  di  dalam  sebuah  komputer yang digunakan untuk menyalin tulisan ini, tentang apa saja jenis dan fungsinya, tentu kita yang belum pernah  mendapatkan  informasi  aneka  jenis  dan  fungsi  komponen  komputer,  tidak  akan  dapat  berfikir dan mengemukakan jawaban apa pun yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Oleh karena itu pula dapat disimpulkan bahwa manusia akan bersikap dan bertingkah laku tentang suatu hal  tertentu,  tidak  lain  adalah  sesuai  dan  berdasarkan  pemahamannya  tentang  hal  tertentu  yang dimaksud.
Paparan  di  atas  sengaja  penulis  ajukan  terlebih  dahulu  sebagai  landasan  pijakan  untuk  kita memahami akan tingkah laku partai politik, termasuk para politisi di dalamnya dalam berbagai kegiatan atau aktivitas politik yang mereka lakukan.
Sebagaimana  telah  diuraikan  pada  bagian  terdahulu.  Seiring  dengan  pendidikan,  pengajaran  dan pemahaman  kajian  ilmu  politik  yang  disampaikan  kepada  para  generasi  muda  penerus  estafet pembangunan bangsa ini, bahkan sejak  masa pendidikan dasar adalah teori-teori umum  yang  masyhur mengemuka  sebagaimana  banyak  diadopsi  negara-negara  demokratis  barat,  maka  tingkah  laku  partai politik  dan  para  politisi  negeri  Indonesia  ini  pun  cenderung  didominasi  oleh  hasrat  kehausan  akan kekuasaan  yang  ujung-ujungnya  tidak  lain  adalah  pencapaian  kebahagian  yang  distandarisasi  dengan tolak ukur materialisme berupa kehormatan, penghasilan, keselamatan, dan lain sejenisnya.
Pemahaman demikian pula yang menyebabkan aplikasi praktek politik yang melahirkan semboyan tiadanya  kawan  atau  pun  teman  abadi  selain  kepentingan  pencapaian  kebahagiaan  materialisme  itulah yang abadi, dengan semboyan ini praktek pencapaian tujuan politik pun akhirnya dapat  menghalalkan segala macam cara, partai politik dan para politisi memang telah menganggapnya sebagai sesuatu yang lumrah  atau  biasa,  namun  tingkah  laku  yang  tidak  konsisten  tersebut  oleh  kalangan  masyarakat  yang cenderung  bebas  kepentingan  dapat  lebih  jernih  melihat  ketidaklaziman  yang  dalam  apatisme  dan kejenuhannya berujung pada stigmatisasi bahwa politik itu kotor.
Fungsi  sebagai  sarana  komunikasi  politik,  sarana  sosialisasi  politik,  sarana  rekruitmen  politik, sarana  partisipasi  politik,  sarana  pengatur  konflik,  sarana  artikulasi  kepentingan,  sarana  agregasi kepentingan,  dan  sarana  pembuat  kebijaksanaan  yang  merupakan  fungsi  partai  politik  pun  tidak dilaksanakan  sebagaimana  mestinya,  apalagi  pendidikan  politik  yang  benar  bagi  rakyat  atau  warga negara,  jangankan  bagi  masyarakat  di  luar  partai,  para  pengurus  dan  anggota  resmi  atau  tetap  suatu partai  pun  tidak  mendapatkan  pendidikan  politik  yang  benar,  bahkan  sedikit  saja  terjadi  perbedaan pandangan  dan  kepentingan  dari  para  pengurus  atau  anggota  partai,  maka  partai  tersebut  sangat potensial  untuk  pecah  atau  bersengketa  di  pengadilan  atau  setidak-tidaknya  terjadi  aksi  saling  pecat antar sesama pengurus atau anggota partai.

## C. Politik Dalam Perspektif Hukum Kenegaraan Islâm
Islâm  sebagai ‘way  of  life’ tidak  hanya  merupakan  agama  sebagaimana  umumnya  pandangan tentang  agama  (agama  berasal  dari  kata  a  dan  gama  yang  bermakna  tidak  kacau  dalam  bahasa sansekerta)  yang  hanya  mengatur  urusan-urusan  ibadat,  cara  berpakaian,  makan,  minum,  kawin,  dan cerai  (KH  Ma'ruf  Amin  [Ketua  MUI]  dalam  Mencegah  Sekularisasi  Pancasila,  Opini  Republika  ; Rabu, 14 Juni 2006), tetapi lebih  dari itu Islâm adalah sebuah ideologi  yang  memiliki solusi total atas seluruh problema kehidupan, di mana syarî’âtnya  melingkupi seluruh aspek kehidupan, sehingga bagi muslim yang telah baligh dan berakal sehat ( mukallâf ), maka baginya terdapat kewajiban beban hukum
( taklîf al-hukm ) yang dengan Islâm tidak ada satu pun jenis perbuatan, pada waktu kapan pun di suatu tempat manapun yang lepas dari ketentuan hukum syara (syarî’ât Islâm) yang lima ( ahkâmul khomsah ; wajib atau fardhu baik ‘aîn maupun kifâyah, sunnah, mubah, makrûh, dan harâm).
Demikian  pula  bagi  negara  yang  dalam  Islâm  dikenal  dengan  konsep  sistem  Kekhilâfahan  bagi seluruh  ummat  muslim  sedunia,  yang  dipimpin  oleh  seorang  Khalîfah,  maka  seiring  ketersediaan pemikiran,  pemahaman  dan  solusi  Islâm  atas  berbagai  problematika  kehidupan,  Islâm  pun membebankan atas Khalîfah kewajiban untuk mengadopsi sistem hukum dan ideologi Islâm dalam pri kehidupan Kekhilâfahan. Kewajiban untuk berhukum pada syarî’ât Islâm didasarkan pada dalil, antara lain :
 َأ َو اَنْعِمَس اوُلوُقَي  ْنَأ ْمُهَنْيَب َمُكْحَيِل ِهِلوُس َر َو ِالله ىَلِإ اوُعُد اَذِإ َنيِنِمْؤُمْلا َل ْوَق َناَك اَمَّنِإ َنوُحِلْفُمْلا ُمُه  َكِئَلوُأ َو اَنْعَط  “Sesungguhya  perkataan  orang-orang  yang  beriman  bila  diserukan  kepada  Allah  dan  RasulNya untuk menerapkan hukum (syarî’ât Islâm) di antara mereka, mereka menyatakan “kami mendengar dan kami menaati”. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung” (TQS. an-Nuur [24]: 51)
 َّمَع ْمُهَءا َوْهَأ ْعِبَّتَت َلا َو ُالله َل َزْنَأ اَمِب ْمُهَنْيَب ْمُكْحاَف ِ قَحْلا َنِم  َكَءاَج ا  “Putuskanlah  perkara  mereka  menurut  apa  yang  Allah  turunkan  (syarî’ât  Islâm)  dan  janganlah kalian  mengikuti  hawa  nafsu  mereka  dengan  meninggalkan  kebenaran  yang  telah  datang  kepada engkau” (TQS. Al-Maidah [05]: 48).
 ُكْحا  ِنَأ َو ُالله َل َزْنَأ اَم  ِضْعَب  ْنَع  َكوُنِتْفَي  ْنَأ ْمُه ْرَذْحا َو ْمُهَءا َوْهَأ ْعِبَّتَت َلا َو ُالله َل َزْنَأ اَمِب ْمُهَنْيَب ْم َكْيَلِإ  .
“Hendaklah  engkau  memutuskan  perkara  di  antara  mereka  menurut  apa  yang  diturunkan  Allah (syarî’ât  Islâm), dan janganlah engkau  mengikuti  hawa  nafsu  mereka. Berhati-hatilah kalian terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkanmu dari sebagian apa yang diturunkan Allah kepada engkau “(TQS. Al-Maidah [05]: 49).
Berkaitan  dengan  politik  yang  dalam  bahasa  arab  dikenal  dengan  istilah as-siyâsah yang  berasal dari sâsa-yasûsu-siyâsah .  Menurut  As-Suyuthi,  Abdul  Ghani,  dan  Fakhr  al-Hasan  ad-Dahlawi, as- siyâsah adalah riyâsah  wa  ta’dîb  ‘alâ  ar-ra’iyah (kepemimpinan  dan  pendidikan  terhadap  rakyat). Secara  bahasa,  bisa  juga  kata sâsa-yasûsu-siyâsah maknanya ra’â  syu’ûnahu (memelihara  urusan- urusannya).  Dengan  kata  lain, as-siyâsah (politik)  maknanya  adalah ri’âyah  syu’ûn  al-ummah (pengaturan dan pemeliharaan urusan-urusan rakyat).
Pemahaman  politik  ini  dilandasi  oleh  hadist  shahih  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  al-Bukhari  dan Imam Muslim dari Muhammad bin Basyar dari Muhammad bin Ja’far, dari Furat al-Fazari, dari Abu Hazim;  ia  berkata,  "Aku  telah  mengikuti  majelis  Abu  Hurairah  selama  lima  tahun  dan  aku  pernah mendengar ia menuturkan bahwa Nabi saw. bersabda :
« يِدْعَب َّيِبَن َلا ُهَّنِإ َو ٌّيِبَن ُهَفَلَخ ٌّيِبَن  َكَلَه اَمَّلُك ُءاَيِبْنَلأْا ْمُهُسوُسَت َليِئا َرْسِإ وُنَب  ْتَناَك اَمَف اوُلاَق َنو ُرُثْكَيَف ُءاَفَلُخ ُنوُكَيَس َو
ِل َّوَلأْاَف ِل َّوَلأْا ِةَعْيَبِب اوُف َلاَق اَن ُرُمْأَت
ْمُهاَع ْرَتْسا اَّمَع ْمُهُلِئاَس َالله َّنِإَف ْمُهَّقَح ْمُهوُطْعَأ »
"Dulu  Bani  Israel  diurusi  dan  dipelihara  oleh  para  nabi.  Setiap  kali  seorang  nabi  meninggal digantikan  oleh  nabi  yang  lain.  Akan  tetapi,  sesungguhnya  tidak  ada  nabi  sesudahku,  yang    akan  ada adalah para Khalîfah, dan mereka banyak." Para sahabat bertanya,  “Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Nabi bersabda,  “Penuhilah baiat  yang pertama,  yang pertama saja, berikanlah kepada mereka hak mereka. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa saja yang mereka urus/pelihara”.
Hadis  ini  adalah  dalil  bahwa  pengaturan  dan  pemeliharaan  ( siyâsah/ri’âyah syu’ûn ) rakyat  secara praktis hanyalah wewenang Khalîfah, dan bukan selainnya. Ini adalah salah satu dalil (di samping dalil- dalil  lainnya)  atas  pembatasan  kekuasaan  dan  pengurusan  ( ri‘âyah )  rakyat  hanya  oleh  Khalîfah  dan orang yang mewakilinya, oleh amir dan orang yang mewakilinya. Jadi selain Khalîfah dan orang yang ditunjuk  Khalîfah  tidak  boleh  (haram)  melakukan  aktivitas  pemerintahan  dan  kekuasaan  serta pengurusan urusan rakyat secara mengikat dan memaksa.
Kemudian  selama  Khalîfah  tidak  memerintahkan  kemaksiatan  berdasarkan  standar  hukum  syara, maka setiap rakyat (baik muslim atau pun non muslim) terikat dan wajib mentaatinya. Atas pengaturan dan  pemeliharaan  urusan  rakyat  yang  dilaksanakan  Khalîfah,  maka  Allah-lah  yang  akan  meminta pertanggungjawaban. Kewajiban ketaatan berdasarkan pada :
ِلوُأ َو َلوُس َّرلا اوُعيِطَأ َو َالله اوُعيِطَأ اوُنَماَء َنيِذَّلا اَهُّيَأاَي ْمُكْنِم  ِرْمَلأْا ي
Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan  Rasul-Nya  serta  ulil  amri  (Khalîfah)  di  antara kalian. (QS an-Nisa’ [4]: 59).
« ُرْيِمَلأاَف ىَلَع ْنَع ٌل ْوُؤْسَم  َوُه َو ٍعا َر  ِساَّنلا ِهِتَيِع َر »
Pemimpin manusia adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya . (HR Muslim) .
 ِهِتَيِع َر  ْنَع ٌل ْوُؤْسَم  َوُه َو ٍعا َر ُماَمِلإَا

Imam  (Khalîfah)  adalah  pengurus  rakyat  dan  ia  akan  dimintai  pertanggung-jawaban  atas  urusan rakyatnya . (HR al-Bukhari dan Muslim).
«
ِب ُهَل  َّنِإَف  َلَدَع َو ِالله ى َوْقَتِب  َرَمَأ  ْنِإَف ِهِب ىَقَّتُي َو ِهِئا َر َو  ْنِم ُلَتاَقُي ٌةَّنُج ُماَمِلإْا اَمَّنِإ َو َلاَق  ْنِإ َو ا ًرْجَأ  َكِلَذ
ُهْن ِم ِهْيَلَع َّنِإَف ِه ِرْيَغِب

## »
Sesungguhnya  Imam  itu  adalah  benteng;  tempat  orang  berperang  di  belakangnya  dan  berlindung dengannya. Jika ia memerintahkan ketakwaan kepada Allah yang Mahagagah dan berbuat adil maka ia akan  mendapatkan  pahala.  Namun,  jika  ia  memerintahkan  selain  itu  maka  tindakannya  itu  akan menimpanya“. (HR al-Bukhari dan Muslim).
Tegaknya  sebuah  sistem  ideologi  dan  hukum  Islâm  yang  baik,  selain  bertiang  tonggak  utama dengan adanya penerapan hukum Islâm oleh negara, juga perlu didukung oleh baiknya landasan aqidah keimanan  rakyat,  serta  yang  tak  kalah  penting  adanya  pelaksanaan  ‘control  social’  melalui  aktifitas partai politik berdasarkan dalil :

َكِئَلوُأ َو  ِرَكْنُمْلا ِنَع َن ْوَهْنَي َو  ِفو ُرْعَمْلاِب َنو ُرُمْأَي َو  ِرْيَخْلا ىَلِإ َنوُعْدَي ٌةَّمُأ ْمُكْنِم  ْنُكَتْل َو َنوُحِلْفُمْلا ُمُه 
“Hendaklah  ada  di  antara  kalian  segolongan  umat  yang  menyerukan  kebajikan  (Islâm)  serta melakukan  amar  makruf  nahi  mungkar;  merekalah  orang-orang  yang  beruntung”  (QS  Ali  Imran  [3]: 104).
 ِرَكْنُمْلا ِنَع َن ْوَهْنَت َو  ِفو ُرْعَمْلاِب َنو ُرُمْأَت  ِساَّنلِل  ْتَج ِرْخُأ ٍةَّمُأ  َرْيَخ ْمُتْنُك ِللاِب َنوُنِم ْؤُت َو  “Kalian  adalah  umat  terbaik  yang  dilahirkan  untuk  umat  manusia,  yang  menyeru  kepada kemakrufan, mencegah kemunkaran, dan beriman kepada Allah” (TQS. Ali ‘Imran [03]: 110)
Politik  dalam  paradigma  sebagai  amanah  untuk  melayani  rakyat,  sebenarnya  juga  pernah dikemukakan oleh Ilmuan Barat namun ide mereka kurang mengemuka, di antaranya :
1. Hermann Heller ;  kenyataan  dari negara itu terletak pada  fungsinya,  kalau  negara itu  mempunyai fungsi, maka nyatalah negara itu ada
2. J. Barents ; ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat
3. Johan Kaspar Bluntschli ; ilmu politik adalah ilmu yang memerhatikan masalah kenegaraan, yaitu berusaha  keras  untuk  mengerti  dalam  paham  kondisi  situasi  negara,  yang  bersifat  penting,  dalam berbagai bentuk manifestasi pembangunan.

## D. Aplikasi Politik Islâm Adalah Politik Pelayanan
Paradigma  politik  Islâm  sangat  berbeda  dengan  yang  dipahami  dan  dipraktikkan  politisi  saat  ini. Dalam  kitab Nizhâm  al-Islâm ,  Syaikh  Taqiyyudin  an-Nabhani  merumuskan  politik  sebagai  pelayanan urusan umat, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan berpedoman pada syarî’ât Allah SWT.
Karena itu, paradigma politik Islâm adalah melayani rakyat dalam segala permasalahannya dengan penerapan  syarî’ât  Islâm.  Landasannya  adalah  kebenaran  Islâm  untuk  rakyat.  Mereka  yang  ada  di lembaga perwakilan disebut ‘Majelis Umat (Rakyat)’, bukan ‘Majelis Partai’. Mereka ini benar-benar wakil rakyat dan untuk itu tidak perlu lagi membawa-bawa nama partai, apalagi kepentingan partainya. Untuk itu, partai politik harus menjalankan lima fungsi, yaitu:
1. Mencerdaskan rakyat dalam berpolitik.
Fungsi edukasi (pendidikan) ini adalah bagian penting dari upaya membuat perubahan politik di  suatu  masyarakat.  Jika  kita  menginginkan  rakyat  memilih  partai  yang  jujur,  bersih,  cerdas, inovatif  dan  berani,  tentu  kita  harus  mendidik  rakyat  agar  menyukai  sifat-sifat  itu.  Rakyat  yang biasa  tidak  jujur,  korup,  irrasional,  mempertahankan  yang  lama  sekalipun  tidak  efisien,  dan penakut,  tentu  tidak  akan  mendukung  partai  itu.  Karena  itu,  pendidikan  politik  harus  merupakan agenda utama sebuah parpol.
Pendidikan  politik  ini  tentu  harus  dijalankan  terus-menerus,  bukan  hanya  terdengar menjelang Pemilu saja. Kalau itu yang dilakukan maka semuanya sudah terlambat. Pendidikan juga bukan  sekadar  menggiring  rakyat  agar  mencoblos  tanda  gambar  tertentu.  Sebab,  yang  diinginkan adalah  rakyat  yang  cerdas  politik  dan  secara  cerdas  mendukung  partai  dengan  program-program cerdas dalam memperjuangkan kepentingan rakyat; bukan rakyat yang buta politik dan secara buta mendukung partai yang buta pada kepentingan rakyat.
2. Mempersatukan elemen-elemen rakyat
Fungsi  agregasi  ini  adalah  sebuah  fungsi  yang  penting,  karena  pada  dasarnya  rakyat  tidak berada  pada  kondisi  terstruktur,  sementara  mereka  harus  berhadapan  dengan  penguasa  atau pengusaha yang memiliki struktur networking (jaringan) yang rapi. Rakyat yang memperjuangkan kepentingannya secara individual tentu akan mudah dipatahkan dan kurang mempunyai legitimasi. Karena  itu,  fungsi  agregasi  ini  sudah  seharusnya  terus-menerus  dilakukan  partai,  tidak  cuma diserahkan  pada  "ormas"  yang  tidak  memiliki  wacana  politik,  atau  cuma  digalang  menjelang Pemilu.
Partai  harus  melebur  bersama  rakyat,  bukan  sekadar  kerumunan  elit  partai  saja.  Hanya dengan itu mereka akan selalu tahu apa yang dirasakan rakyat. Tentu, agregasi ini harus didasarkan pada  akidah  Islâm,  semangat  ukhuwah  Islâmiah  dan  menjadikan  syarî’ât  Islâm  sebagai  rambu- rambu.  Ikatan  di  antara  mereka  bukan  sekadar  ikatan  organisasi,  kedaerahan,  kesukuan, primordialisme, atau kepentingan sesaat saja; melainkan ikatan yang benar-benar ideologis.
3. Menyuarakan aspirasi rakyat.
Fungsi  advokasi  ini  adalah  fungsi  yang  sangat  menonjol.  Sebuah  partai  politik  seharusnya selalu  menyuarakan  apa  yang  digelisahkan  rakyat.  Jangan  sampai  suatu  masalah  yang  membelit rakyat harus disuarakan dulu oleh mahasiswa, LSM, atau pers asing. Mestinya suatu parpol selalu dalam  barisan  terdepan  untuk  terus  menyuarakan  kepentingan  rakyat,  tidak  cuma  jika  menjelang Pemilu saja. Kalau partai bicara hanya menjelang Pemilu maka orang akan segera tahu bahwa itu hanya komoditas politik belaka.
Tentu  saja  parpol  tersebut  juga  harus  siap  memberikan  konsep  solusi  atas  masalah  itu berdasarkan syarî’ât. Mereka harus menunjukkan bahwa Islâm tidak sekadar jargon untuk menarik simpati  massa  Islâm,  namun  benar-benar  pijakan  mencari  solusi  yang  jitu  dan  cerdas  atas  segala masalah umat.
4. Memunculkan wakil rakyat yang terpercaya.
Ini  adalah  fungsi  representasi.  Fungsi  inilah  yang  selama  ini  diberi  bobot  terlalu  tinggi sehingga  mereka  mati-matian  agar  terpilih  dalam  Pemilu,  menjadi  wakil  (representasi)  rakyat  di parlemen,  dan  berperan  dalam  proses  legislasi  maupun  pengawasan  pemerintah (muhâsabah  al- hukkâm) . Namun, sesungguhnya fungsi ini tidak bisa berdiri sendiri. Wakil rakyat yang baik adalah mereka  yang  telah  terbina  (teredukasi)  dengan  baik  pula  sehingga  mereka  benar-benar  mewakili rakyat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat di atas landasan syarî’ât. Ketika fungsi edukasi itu  lemah,  maka  yang  dihasilkan  adalah  wakil-wakil  rakyat  yang  justru  saling  berkolusi  untuk mengelabuhi  rakyat  dan  menjarah  harta  rakyat,  sekalipun  dalam  proses  yang  legal  dalam  sistem demokrasi.
5. Mencetak kader pemimpin yang mampu :
a. memelihara agama dan aqidah rakyat;
b. memelihara urusan rakyat dengan penerapan syariah;
c. menjaga negara dan rakyat dari ancaman musuh;
d. menyelesaikan persengketaan di masyarakat dengan keadilan hukum syariah; dan
e. mengemban risalah Islâm ke seluruh dunia.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Karakteristek  utama  insan  para  politisi  adalah  keberadaan  sebagai  manusia  yang  bersikap  dan bertingkah  laku  sesuai  pemahaman  yang  dimiliki,  bobroknya  sistem  politik  dan  tingkah  laku  para politisi negeri ini pun bermula dari kekeliruannya  memahami tentang politik yang menjadikan mereka berpolitik  tidak  sebagai  manusia  yang  mensejahterakan  alam  semesta  namun  cenderung  mengikuti hasrat hewani yang sangat haus akan kekuasaan demi kebahagiaan meterialisme.
Sebagai  sebuah  ideologi  sebagaimana  kapitalisme-sekulerisme  dan  komunisme-materialisme, dalam ruang lingkup mimbar kebebasan akedemik sesuai kaidah ilmiah maka sudah saatnya kita tidak bersikap  diskriminat  dan  membuka  mata  dalam  memandang  alternatif  tawaran  solusi  dari  ideologi Islâm,  sebagaimana  sebelumnya  kita  telah  mencoba  menerima  konsep  kapitalisme-sekulerisme  dan komunisme-materialisme  yang  hingga  hari  ini  di  tengah  kebobrokannya  ternyata  jelas  bukan  solusi terbaik bagi perpolitikan negeri ini.
Pilihan  kepada  solusi  Islâm  adalah  pilihan  paling  rasional,  sesuai  dengan  fitrah  kemanusiaan, menentramkan hati, dan bahkan dalam praktek perjalan sejarah dunia selama kurun waktu sekitar empat belas  abad  ideologi  Islâm  telah  membuktikan  dirinya  sebagai  rahmat  bagi  semesta  alam  tanpa memandang dan mendiskriminasi suku, etnik, agama dan rasialisme lainnya.

## B. Saran
Sudah saatnya para politisi dan parpol kita membuang paradigma lama dalam berpolitik dan beralih kepada  paradigma  Islâm,  beralih  dari  politik  kepentingan  ke  politik  pelayanan  umat.  Kalau  ini  tidak segera  mereka lakukan,  maka umatlah  yang akan  membuang  mereka,  mendeligitimasi  mereka,  karena untuk apa rakyat mendukung politisi yang tidak memperjuangkan kepentingan rakyat.
Rakyat pun sudah saatnya semakin cerdas dalam menghadapi dan menyikapi para politisi, parpol, maupun perisitiwa-peristiwa politik. Sudah seharusnya mereka sadar, bagaimana berpolitik yang Islâmi itu.  Seharusnya  pula  mereka  hanya  mendukung  politisi  dan  partai  politik  yang  benar-benar  melayani kepentingan mereka dengan panduan syarî’ât. Wallâhu a'lam bi ash-shawâb .

## DAFTAR PUSTAKA
An-Nabhani,  Taqiyyudin ,  2000.  Negara  Islâm  (Tinjauan  Faktual  Upaya  Rasulullah  Membangun  Daulah Islâmiyyah Hingga Masa Keruntuhannya. Pustaka Thariqul Izzah, Bogor. ______, 2000. Pembentukan Partai Politik. Pustaka Thariqul Izzah, Bogor. ______, 2003. Peraturan Hidup Dalam Islâm. Pustaka Thariqul Izzah, Bogor.
Basah,  Syahran ,  1997.  Ilmu  Negara  (Pengantar,  Metode  dan  Sejarah  Perkembangannya).  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Hamdani , 2005. Ikhtisar Materi Perkuliahan Ilmu Negara,  Samarinda.
Kurnia MR , 2004. Meretas Jalan Menjadi Politisi Transformatif. Al-Azhar Press, Bogor. Syafiie, Inu Kencana , 2002. Sistem Politik Indonesia. PT. Refika Aditama, Bandung.