## PERLINDUNGAN KONSUMEN PANGAN REKAYASA GENETIKA: RASIONALITAS DAN PROSPEK
A’an Efendi Fakultas Hukum Universitas Jember email: aan_efendi.fh@unej.ac.id
Dyah Ochtorina Susanti Fakultas Hukum Universitas Jember email: dyahochtorina.fh@unej.ac.id Nuzulia Kumala Sari
Fakultas Hukum Universitas Jember email: 198406172008122003@mail.unej.ac.id disampaikan 12/12/2021 – di -review 30/01/2022 – diterima 18/12/2022 DOI: 10.25123/vej.v8i2.5401

## Abstract
As  a  general  observation  we  can  say  that  there  exists  imbalance  of  power  between  producers  and consumers of genetically engineered food. This paper, using a doctrinal legal approach, examines three issues:  1)  the  rationality  of  protecting  consumers  of  genetically  engineered  food,  2)  the  rights  of consumers  of  genetically  engineered  food,  and  3)  the  effectiveness  of  consumer  protection  for genetically engineered food.  Arguably, the same situation exists between producers and consumers of genetically  engineered  food.  Disparities  and  power  imbalance  relating  to  knowledge,  capital – or simply power – determines the answer to those questions above.
Keywords:
consumer protection; genetically engineered food; imbalance of power

## Abstrak
Kita dapat cermati hubungan tidak seimbang antara produsen dan konsumen pangan.  Persoalan bersar  adalah  apakah  ketidakseimbangan  ini  juga  muncul  dalam  relasi  antara  produsen  dan konsumen  pangan  hasil  rekayasa  genetic.  Tulisan  ini,  dengan  menggunakan  pendekatan  hukum doktrinal  menelaah  tiga  persoalan:  1)  rasionalitas  perlindungan  konsumen  pangan  rekayasa genetika,  2)  hak-hak  konsumen  pangan  rekayasa  genetika,  dan  3)  efektivitas  perlindungan konsumen  pangan  rekayasa  genetika,  Serupa  dengan  persoalan  perlindungan  hukum  terhadap konsumen untuk barang/jasa apapun disparitas dan ketidakseimbangan kekuasaan, pengetahuan dan modal antara konsumen dengan produsen menentukan jawaban atas tiga persoalan di atas.
Kata kunci:
perlindungan konsumen; pangan rekayasa genetika; hubungan tidak berimbang

## Pendahuluan
Setiap  dari  diri  kita  adalah  konsumen.  Tidak  ada  satu  orangpun  dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya dari buah kerjanya sendiri. Belum termasuk jumlah  kebutuhan  yang  sangat  beragam,  untuk  kebutuhan  pokok  saja  seperti
sandang  (pakaian),  pangan,  dan  papan  (tempat  tinggal),  setiap  orang  pasti membutuhkan  orang  lain.  Misal,  pakaian,  dibutuhkan  mulai  dari  petani  kapas, pemintal  benang,  penyedia  kain,  produsen  baju,  distributor,  penjual  eceran,  dan sebagainya.
Khusus untuk pangan, konsumen dapat memilih produk pangan alami atau produk pangan rekayasa genetika (PRG) yang tersedia di pasar sesuai seleranya. Namun, produk pangan apapun yang dipilih, konsumen membutuhkan produsen sebagai penyedia produk. Antara konsumen produk pangan (pangan alami maupun rekayasa  genetika)  dengan  produsen  produk  pangan  ada  keterjalinan  hubungan yang tidak dapat dipisahkan, saling membutuhkan.
Hubungan  konsumen  PRG  dengan  produsen  PRG  adalah  hubungan  yang khas  di  mana  mereka  saling  membutuhkan  tetapi  tidak  pada  posisi  saling berimbang. Pada satu sisi, hubungan mereka hubungan saling membutuhkan dan menguntungkan.  Pada  keadaan  tertentu,  misalnya  ketiadaan  atau  keterbatasan produk  pangan  alamiah,  produk  PRG  dibutuhkan  konsumen  untuk  memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan produsen PRG membutuhkan konsumen sebagai pasar  produknya  untuk  tujuan  akhir  mendapatkan  keuntungan  sebanyak- banyaknya,  konsumen  PRG  adalah  jantungnya  bisnis  produsen  PRG. 1 Namun demikian, pada satu sisi lain, meskipun saling membutuhkan dan menguntungkan, hubungan  konsumen  PRG  dan  produsen  PRG  adalah  hubungan  tidak  berimbang atau  tidak  setara.  Ketidakseimbangan  itu  dalam  hal  kekuatan  tawar-menawar, pengetahuan  akan  informasi  tentang  produk  pangan  rekayasa  genetika,  dan finansial, akses pada otoritas publik serta hukum.
Ketidakberimbangan  hubungan  konsumen  PRG  dengan  produsen  PRG bersifat inheren, artinya dengan sendirinya melekat pada hubungan tersebut, dan hukum  perlindungan  konsumen  (HPK)  lahir  dalam  rangka  memperbaiki kesenjangan  inheren  itu,  tersebut. 2 Kesenjangan  inheren  pada  relasi  konsumen
1 Kaneez  Fatima  Sadriwala  and  Said  Eid  Younes,  Consumer  Protection  in  Digital  Age ,  Pacific Business Review International, Vol. 10, Issue 11, May 2018, hlm. 59.
2 United Nations Conference on Trade and Development, Manual on Consumer Protection , United nations, New York, 2012, hlm.2 (United Nations Conference on Trade and Development I).
PRG dengan Produsen PRG terutama karena ada faktor ketergantungan konsumen akan  produk  PRG  yang  tidak  akan  dapat  dibuatnya  sendiri  dan  hanya  akan disediakan oleh produsen PRG sehingga posisi konsumen hanya mengambil atau tidak mengambil produk yang tersedia.  Hukum yang digunakan untuk melindungi konsumen  PRG  meliputi  hukum  pidana, tort ,  kontrak 3 ,  dan  hukum  administrasi yang menetapkan standar dan perizinan untuk produk PRG yang dilepas ke pasar.
Dalam  rangka  membantu  memperbaiki  ketidakseimbangan  hubungan produsen  dan  konsumen  secara  umum  dan  khususnya  produsen  dan  konsumen PRG,  konsep  modern  hak  perlindungan  konsumen  diartikulasikan  dalam  pidato penting  Presiden  Amerika  Serikat,  John  F.  Kennedy,  pada  15  Maret  1962  dalam “pesan khusus kepada Kongres Amerika Serikat tentang melindungi kepentingan konsumen” , di mana Kennedy menyatakan bahwa:
Konsumen, berdasarkan definisinya, meliputi kita semua. Konsumen adalah kelompok  ekonomi  terbesar  dalam  perekonomian,  mempengaruhi  dan dipengaruhi oleh hampir setiap keputusan ekonomi publik dan privat. Dua pertiga  dari  semua  pengeluaran  dalam  perekonomian  adalah  oleh konsumen.  Namun  demikian,  konsumen  adalah  satu-satunya  kelompok penting  dalam  perekonomian  yang  tidak  terorganisir  secara  efektif,  yang pandangannya sering tidak didengar atau diabaikan . 4
Menurut  Kennedy,  badan  legislatif  dan  pemerintah  bertanggung  jawab kepada konsumen agar mereka menikmati hak-hak dasarnya yang meliputi:
1. Hak  atas  keselamatan,  yaitu  untuk  dilindungi  dari  pemasaran  barang- barang yang berbahaya bagi kesehatan atau kehidupan.
2. Hak untuk memperoleh informasi, yaitu untuk dilindungi dari informasi, iklan,  pelabelan,  atau  praktik  lain  yang  menipu,  atau  sangat menyesatkan, dan untuk diberi fakta yang ia perlukan untuk membuat pilihan berdasarkan informasi.
3. Hak untuk memilih, yaitu hak memperoleh akses ke berbagai produk dan layanan dengan harga yang kompetitif, jaminan kualitas dan pelayanan yang memuaskan dengan harga yang wajar.
3 Peter Cartwright, Consumer Protection and the Criminal Law: Law, Theory and Policy in the UK , Cambridge University Press, Cambridge, 2004, hlm.1.
4 https://www.presidency.ucsb.edu/documents/special-message-the-congress-protecting- the-consumer-interest, diakses 24 Oktober 2021, Pukul 19.43 WIB.
4. Hak  untuk  didengar,  yaitu  hak  konsumen  agar  kepentingannya dipertimbangan  sepenuhnya  dan  dalam  perumusan  kebijakan Pemerintah, dan perlakuan yang adil dan cepat dalam proses peradilan . 5
Pada  saat  ini,  berbekal  pengetahuan  dan  jaminan  hak-haknya,  konsumen PRG, perilakunya sangat dipengaruhi oleh kualitas dan jaminan keamanan. 6 Dalam konteks  ini,  pengetahuan  konsumen  PRG  tentang  PRG  menjadi  sangat  penting mengingat  pengetahuan  tersebut  menjadi  salah  satu  elemen  terpenting  yang mempengaruhi respons konsumen terhadap PRG. Penerimaan konsumen terhadap PRG  tergantung  pada  persepsi  konsumen  tentang  risiko  dan  manfaatnya,  dan mempertimbangkan dampak rasa, nilai gizi, kenyamanan, keamanan , risiko serta dampak lingkungan. 7
Pengetahuan  konsumen  PRG  tidak  dapat  dilepaskan  dari  hak  yang dimilikinya sebagai konsumen, khususnya hak untuk memperoleh informasi dari produsen mengenai produknya.  Kegagalan produsen PRG memberikan informasi mengenai  produknya  berimbas  pada  kurangnya  pengetahuan  konsumen  tentang produk,  dan  dapat  berimplikasi  pada  memilih  produk  yang  membahayakan keselamatannya.  Hak  konsumen  berupa  hak  atas  informasi  dan  hak  atas keselamatan  ini  menjadi  dasar  klaim  kepada  produsen  untuk  melindungi konsumen atas produk-produk berbahaya, meskipun mungkin tidak disediakannya informasi  tentang  suatu  produk  oleh  produsen  karena  beralasan  hukum  seperti perlindungan hak milik intelektual.
Pada setiap produk pangan terdapat label bahan yang menerangkan pangan tersebut dibuat dari bahan apa saja, misalnya gula, kedelai, minyak sayur, kanola, atau  jagung.  Namun  pada  produk  PRG,  label  yang  mencantumkan  bahan-bahan tidak  ada  keterangan  bahwa  bahan  tersebut  mengandung  organisme  yang dimodifikasi secara genetik. Akan tetapi, ini tidak berarti  bahwa organisme hasil rekayasa  genetika  tidak  ada  dalam  produk  makanan  tersebut.  organisme  hasil
5 https://www.presidency.ucsb.edu/documents/special-message-the-congress-protecting- the-consumer-interest, diakses 24 Oktober 2021, Pukul 19.43 WIB.
6 Flavio Boccia and Pasquale Sarnacchiaro, Genetically Modified Foods and Consumer Perspective , Recent Patents on Food,Nutrition & Agriculture, Vol. 7, Issue 1, 2015, hlm. 28.
7 Id.
rekayasa  genetika  ada  di  setiap  bahan  yang  tercantum  pada  label  bahan. 8 Jadi, konsumen tidak memperoleh informasi secara tepat bahwa pangan yang dipilihnya adalah PRG.
Pada sisi lain, pangan PRG telah menjadi bagian hidup kita sehari-hari, dan kemungkinan kita sulit menghindari untuk tidak mengkonsumsi PRG seperti buah (pepaya)  dan  sayuran  (kentang),  dan  gula. 9 PRG  pada  saat  ini  telah  menambah daftar menu pangan kita, dan kita sulit menolaknya. 10
Selain  ketiadaan  informasi  yang  menerangkan  bahwa  pangan  merupakan PRG,  PRG  juga  sarat  risiko  terhadap  kesehatan  dan  lingkungan.  Pada  kesehatan, PRG  menyebabkan    alergen,  resistensi  antibiotik,  penurunan  protein, toksisitas 11 dan  kanker. 12 Pada  lingkungan,  PRG  karena  menggunakan  organisme yang dimodifikasi secara genetik dapat menyebabkan kerusakan pada organisme non-target (organisme yang bukan hama), seperti burung, serangga, cacing, lebah, dan  ikan,  serta  risiko  lingkungan  lainnya,  misalnya  persistensi  gen  setelah transgenik dipanen, dan potensi ketidakstabilan gen, hilangnya keanekaragaman hayati,  atau  peningkatan  penggunaan  bahan  kimia  dalam  pertanian. 13 Melihat dampak buruknya, PRG dianggap sebagai Frankenstein, produk tidak akurat dan tidak  membantu. 14 Selain  itu,  ada  kesepakatan  umum  bahwa  persoalan  dan
8 Helie M. Evans, A New Age of Evolution: Protecting the Consumer’s Moral and Legal Right to Know through the Clear and Transparent Labeling of All Genetically Modified Foods , Journal of Law and Health, Vol. 33, Issue 1, 2019, hlm. 1.
9 A. S. Bawa and K. R. Anilakumar , Genetically Modified Foods: Safety, Risks and Public Concerns: a Review , Journal Food Sci Technol, 2013, Vol. 10, No. 6, hlm.1036.
10 Artemis Dona and Ioannis S. Arvanitoyannis, Health Risks of Genetically Modified Foods , Critical Reviews in Food Science and Nutrition, Vol. 49, 2009, hlm. 164.
11 Moye Bongyu, Gloria Billinsley, and Mustafa Younis Emeka Nwagwu, Genetically Modified Foods and  Public  Health  Debate:  Designing  Programs  to  Mitigate  Risks ,  Public  Administration  & Management, Vol. 13, No. 3, 2009, hlm. 193.
12 Gulcin  Algan  Ozkok, Genetically  Modified  Foods  and  the  Probable  Risk  on  Human  Health , International Journal of Nutrition and Food Sciences, Vol. 4, No. 3, 2015, hlm. 359.
13 Massachusetts Medical Society, Genetically Modified Foods: Benefits and Risk , Massachusetts Medical Society, Massachusetts 2015, hlm. 5.
14 Aynsley  Kellow, Risk  Assessment  and  Decision-Making  for  Genetically  Modified  Foods ,  Risk:
Health, Safety & Environment, Vol. 13, No. 1, 2002, hlm. 127.
kekhawatiran  konsumen  mengenai  kualitas  dan  keamanan  pangan  bersifat universal dan personal. 15
Bertitik anjak dari latar belakang masalah di atas, penelitian ini menetapkan tiga  isu  yang  harus  dicari  jawabannya,  yaitu:  (1)  apa  rasionalitas  perlindungan konsumen  PRG?;  (2)  apa  fungsi  hak  konsumen  dalam  perlindungan  konsumen PRG?; dan (3) bagaimana prospek perlindungan konsumen PRG yang efektif?
Untuk  menemukan  jawaban  dari  tiga  isu  tersebut,  penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  hukum  doktrinal.  Penelitian  hukum  doktrinal melakukan  analisis  bahan  pustaka  baik  bahan  yang  memiliki  otoritas  maupun persuasif  (bahan  primer)  dan  bahan  yang  menganalisis  dan  menjelaskan  bahan yang memiliki otoritas atau persuasif tersebut atau anotasi dalam literatur (bahan sekunder). 16
Penelitian hukum doktrinal melakukan analisis konseptual kritis atas semua peraturan  perundang-undangan  dan  putusan  pengadilan  untuk  menemukan pernyataan  hukum  yang  relevan  dengan  masalah  yang  sedang  diselidiki. 17 Penelitian hukum doktrinal untuk tujuan menemukan perangkat hukum tertentu dan penerapannya pada kasus tertentu 18 yang dalam penelitian ini perangkat HPK untuk diterapkan pada konsumen PRG.
Untuk menjawab rumusan masalah penelitian, penelitian hukum doktrinal menggunakan sumber hukum meliputi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat  yang  dibuat  oleh  mereka  yang  memiliki  otoritas  untuk  membuat hukum 19 yang  meliputi  peraturan  perundang-undangan,  putusan  hakim,  dan
15 Organization  for  Economic  Co-operation  and  Development, Genetically  Modified  Foods: Widening the Debate on Health and Safety , The OECD Edinburgh Conference on the Scientific and Health Aspects of Genetically Modified Foods, 2000, h. 33.
16 Jan  Vranken,  Exciting  Times  for  Legal  Scholarship ,  Recht  en  Methode  in  onderzoek  en onderwijs Vol. 2, No. 2, 2012, hlm. 43.
17 Terry Hutchinson, The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law , Erasmus Law Review, No.3, 2015, hlm. 131.
18 Ian Dobinson and Francis Johns, Qualitative Legal Research , dalam Mike McConville and Wing Hong Chui, Research Methods for Law , Edinburgh University Press,  Edinburgh, 2007, hlm. 19.
19 Enid Campbell, Lee Poh-York, and Joyce Tooher, Legal Research Materials and Methods , Fourth Edition, LBC Information Services, Sidney, hlm. 2.
keputusan-keputusan organ pemerintahan. Untuk bahan hukum primer, penelitian ini  hanya  menggunakan  peraturan  perundang-undangan,  yaitu  semua  peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti.
Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang tidak otoritatif, yaitu semua  bahan  yang  isinya  menganalisis  sumber  hukum  primer  atau  prinsip  dan konsep  hukum. 20 Sumber  hukum  sekunder  dalam  penelitian  ini  meliputi  semua publikasi  tentang  hukum  yang  tidak  memiliki  kekuatan  mengikat  seperti  buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan karya tugas akhir akademik yang memiliki relevansi dengan masalah dalam penelitian.
Selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penelitian ini juga menggunakan bahan yang bukan bahan hukum. Bahan non hukum dalam penelitian ini meliputi semua publikasi tentang PRG yang titik pengkajiannya bukan dari sudut pandang hukum.

## Hasil dan Pembahasan

## Rasionalitas Perlindungan Konsumen PRG
Rasionalitas perlindungan konsumen PRG merujuk pada pemikiran rasional yang  menjadi  dasar  kebutuhan  akan  perlindungan  bagi  konsumen  PRG  dalam relasinya dengan produsen PRG. Rasionalitas tidak mengacu pada konsumen PRG di  Indonesia  tetapi  konsumen  PRG  secara  umum  atas  pertimbangan  bahwa problematik  hubungan  konsumen  dan  produsen  PRG  berlaku  global.  Selain  itu, pembahasan  rasionalitas  juga  berlaku  untuk  konsumen  pada  umumnya  di  mana konsumen PRG adalah bagian dari konsumen pada umumnya itu dengan titik anjak permasalahan yang sama terkait hubungan yang tidak berimbang dengan produsen dan persoalan hak individu dan keadilan distributif dalam perlindungan konsumen.
Ide perlindungan konsumen PRG dapat dilacak sejak abad pertengahan,  di mana pada era itu telah muncul gagasan untuk melindungi konsumen, meskipun sebagian  besar  tindakan  perlindungan  konsumen  yang  ada  saat  ini  baru dikembangkan  selama  sekitar  30  tahun  terakhir.  Pada  awalnya,  perlindungan
20 Lauren  M.  Collins,  Susan  Silver,  Whitney  Curtis,  Legal  Research  Using  Technological  Tools: Librarians' View , Legal Studies Research Paper Series, Research Paper No. 123, 2015, hlm. 6.
konsumen terutama dirancang untuk mencegah praktik perdagangan yang curang dan  untuk  melindungi  konsumen  dari  komoditas  perdagangan  yang membahayakan. 21
Perlindungan konsumen juga telah ada pada era Romawi. Di bawah hukum Romawi perlindungan hukum konsumen dalam bentuk melindungi pembeli yang mengadakan kontrak, seperti hak untuk mengklaim barang cacat. 22
Sejak kodifikasi hukum yang tercatat paling awal, hukum Raja Hammurabi dari Babel (1795 – 50 SM), perlindungan konsumen berhubungan dengan keadilan di  pasar  dengan  memastikan  bahwa  suatu  barang  aman  digunakan  dan pengukurannya  juga  benar. 23 Pada Code  of  Hammurabi ,  misalnya  Pasal  10 menyatakan sebagai berikut:
Jika  seorang  pedagang  memberikan  jagung,  wol,  minyak,  atau  barang- barang  lain  kepada  agen  untuk  diangkut,  agen  harus  memberikan  tanda terima untuk jumlahnya, dan memberi kompensasi kepada pedagang untuk itu.  Kemudian  dia  akan  mendapatkan  tanda  terima  dari  pedagang  untuk uang yang dia berikan kepada pedagang . 24
Pada  era  modern,  konsep  perlindungan  konsumen  pertama  kali diperkenalkan oleh John Fitzgerald Kennedy, Presiden Amerika Serikat ke-35 pada tanggal 15 Maret 1962. Kennedy berbicara tentang konsep ini dalam pidato khusus di  depan  Kongres  Amerika  Serikat  yang  menekankan  melindungi  kepentingan konsumen. Kennedy juga berbicara tentang empat hak dasar konsumen, yaitu hak atas  keamanan,  hak  untuk  diinformasikan,  hak  untuk  didengar,  dan  hak  untuk memilih. 25
Pembenaran  utama  campur  tangan  atas  nama  konsumen  saat  ini  adalah bahwa  sifat  pasar  modern  sedemikian  rupa  sehingga  konsumen  tidak dapat  lagi
21 Mary  Keenan,  Sarah  Riches,  and  Vida  Allen, Keenan  &  Riches'  Business    Law ,  Ninth  Edition, Pearson Education Limited, Essex, 2009, hlm. 402.
22 https://www.coi.cz/en/about-ctia/history-of-consumer-rights-protection/, diakses 30 November 2021, Pukul 5:38 WIB.
23 John TD Wood, Consumer Protection: A Case of Successful Regulation, dalam Peter Drahos (Ed),
Regulatory  Theory  Foundations  and  Applications ,  Australian  University  Press,  Acton,  2017, hlm. 633.
24 Id.
25 https://lawtimesjournal.in/the-history-of-consumer-protection/,  diakses  30  November 2021, Pukul 5:32 WIB.
membuat  keputusan  belanja  yang  bijaksana.  Pada  era  kini,  konsumen  memiliki akses yang jauh lebih luas berbagai barang yang lebih kompleks secara teknologi. 26
Tetapi,  ketersediaan  produk  melimpah  ini  tidak  diimbangi  oleh  keterampilan penyedia  produk  untuk  menyediakan  produk  yang  berkualitas  baik.  Pemasok produk saat ini sering memiliki pengetahuan teknis yang terbatas tentang produk yang mereka jual. 27
Penyedia produk pada saat ini menjalankan bisnisnya dengan mendirikan ritel  skala  besar,  misal  supermarket  dan  pengembangan  kompleks  perbelanjaan yang besar. Pada waktu yang sama, teknik periklanan dan pemasaran juga semakin canggih.  Konsumen  menikmati  daya  beli  yang  besar  dan  kredit  lebih  banyak tersedia.  Produk-produk  mahal  dan  kompleks  dapat  dibeli  dengan  lebih  mudah, tetapi  waktu  belanja  konsumen  lebih  sedikit. Dampak  dari  perubahan  ini meningkatkan kekuatan penyedia produk tetapi mengorbankan konsumen. Sebab itu, tujuan mendasar dari sebagian besar HPK modern adalah untuk memperbaiki keseimbangan kekuatan antara penyedia produk dengan konsumen. 28
Ketidakseimbangan  kekuasaan  konsumen  dengan  penyedia  produk  telah lama diungkap Adam Smith. Menurut Smith, konsumsi adalah satu-satunya akhir dan  tujuan  dari  semua  produksi,  dan  kepentingan  produsen  harus  diperhatikan hanya sejauh mungkin diperlukan untuk mempromosikan kepentingan konsumen. Pepatah  ini  sangat  jelas  dengan  sendirinya  sehingga  tidak  masuk  akal  untuk mencoba  membuktikannya.  Tetapi  dalam  sistem  perdagangan,  kepentingan konsumen  hampir  selalu  dikorbankan  untuk  kepentingan  produsen,  dan tampaknya menganggap produksi, dan bukan konsumsi, sebagai tujuan dan tujuan akhir dari semua industri dan perdagangan. 29
Konsumen  sebagai  tahap  akhir  dari  mata  rantai  produksi  suatu  produk harusnya memiliki posisi dominan karena tanpanya suatu produk akan berakhir sia-sia, tetapi kenyataannya, sebaliknya konsumen berada pada posisi yang lemah.
26 Mary Keenan, Sarah Riches, and Vida Allen, supra no. 22.
27 Id.
28 Id, hlm. 403.
29 Adam Smith, Wealth of Nations , Cosimo, Inc, New York, 2007, hlm. 877.
Konsumen  seperti  hanya  dalam  keadaan  menerima  atau  menolak  produk  yang disediakan produsen tanpa ada kekuatan tawar yang tidak seimbang.

## Hubungan Tidak Berimbang
Perlindungan konsumen merujuk pada rangkaian tindakan yang bertujuan untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan dan/atau kepentingan konsumen. Perlindungan  konsumen  meliputi  pendidikan  konsumen,  mobilisasi  dan perwakilan,  untuk  menjamin  bahwa  konsumen  dapat  membuat  keputusan  yang tepat  tentang  pilihan  mereka  dan  bahwa  produsen  dan  penjual  akan  memenuhi janji  mereka  tentang  produk  dan  layanan  yang  mereka  tawarkan. 30 Tujuan perlindungan konsumen tidak hanya mencakup kepentingan konsumen tetapi juga tanggung jawab produsen dan penjual produk.
Secara  garis  besar,  perlindungan  konsumen  dimaksudkan  untuk memastikan bahwa sisi permintaan dari ekonomi pasar berfungsi secara optimal sehingga sistem pasar dapat bekerja secara efektif. Perlindungan konsumen juga dilengkapi dengan kebijakan persaingan untuk memastikan bahwa sisi penawaran berfungsi secara optimal. Perlindungan konsumen mencakup persoalan-persoalan seperti  perdagangan  yang  adil,  informasi,  mekanisme  ganti  rugi  dan  akses  atas barang dan jasa. 31
Perlindungan  konsumen  merupakan  suatu  rangkaian  yang  meliputi beberapa  unsur.    Perlindungan  konsumen  melibatkan  peraturan  perundang- undangan  pokok  perlindungan  konsumen  atau  undang-undang  khusus perlindungan  konsumen,  undang-undang,  aturan,  dan  peraturan  khusus  sektor lainnya  yang  melindungi  kepentingan  konsumen  di  bidang  tertentu,  struktur kelembagaan  untuk  menegakkan  hukum,  dan  keberadaan  lembaga  swadaya masyarakat yang bekerja untuk melindungi kepentingan konsumen. 32
30 The  ASEAN  Secretariat  Community  Relations  Division, Handbook  on  ASEAN  Consumer Protection  Laws  and  Regulations ,  The  ASEAN  Secretariat  Community  Relations  Division, Jakarta, 2018, hlm. 3.
31 United Nations Conference on Trade and Development I, supra no. 2, hlm. 3
Perlindungan konsumen diperlukan dan sangat penting karena konsumen dalam ekonomi pasar modern mana pun sering mengalami asimetri informasi dan ketidakseimbangan  kekuatan  tawar  yang  signifikan  dibandingkan  dengan produsen  dan  penjual  produk  dan  jasa. 33 Ketidakseimbangan  ini  intrinsik  atau melekat pada hubungan konsumen, produsen, dan penjual produk. Semua orang adalah konsumen maka perlindungan konsumen untuk perlindungan kita semua. 34
Perlindungan konsumen dalam hubungannya dengan produsen dan penjual produk  mensyaratkan  adanya  pasar  yang  kompetitif.  Di  pasar  yang  kompetitif, produsen  dan  penjual  harus  mendapatkan  pasar  baru,  pelanggan  baru  dengan memuaskan  kebutuhan  konsumen  melalui  peningkatan  berbagai  pilihan  yang tersedia,  karena  jika  konsumen  tidak  menyukai  penawaran  dari  satu produsen/penjual,  mereka  mungkin  beralih  ke  produk  yang  lain.  Hal  ini  karena ketersediaan  barang  substitusi  dengan  harga  yang  dapat  diterima  di  pasar  yang kompetitif  memungkinkan  konsumen  untuk  mengalihkan  pembelian,  yang mendorong  setiap  produsen/penjual  untuk  mencoba  memuaskan  preferensi konsumen. 35
Namun,    produsen/penjual  mungkin  tidak  selalu  bertindak  secara kompetitif  dan  sangat  sering  menggunakan  cara  yang  tidak  adil,  misalnya menawarkan  produk  berkualitas  rendah  dengan  harga  lebih  rendah  sambil menyesatkan konsumen untuk percaya bahwa produk yang ditawarkan berkualitas baik. Akibatnya, kepentingan konsumen terpengaruh. Tidak hanya konsumen tidak menerima  nilai  wajar  untuk  uang  yang  mereka  belanjakan,  kesehatan  dan keselamatan  mereka  juga  dapat  terancam  oleh  produk  dan  layanan  yang  tidak aman atau cacat. 36
Pada  kondisi  seperti  itu  pun,  konsumen  tidak  selalu  menyadari  bahwa  ia adalah korban dari kondisi pasar yang dengan sengaja diciptakan tidak adil. Oleh karena  itu,  perlindungan  konsumen  tidak  mungkin  dapat  dibebankan  kepada
33 Id.
34 United Nations Conference on Trade and Development I , supra no. 32, hlm. 32.
35 The ASEAN Secretariat Community Relations Division, supra no. 33.
konsumen  sendiri  mengingat  segala  keterbatasannya  baik  sebagai  individu maupun  dalam  relasinya  dengan  produsen  dan  penjual  produk.  Perlindungan konsumen  memerlukan  campur  tangan,  baik  oleh  badan-badan  perlindungan konsumen,  organisasi  konsumen,  atau  pemangku  kepentingan  terkait  lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk melindungi hak konsumen. 37

## Ketidakberimbangan Hubungan Konsumen PRG dengan Produsen PRG
Ketidaksetaraan  hubungan  produsen  dan  konsumen  berlaku  untuk hubungan konsumen PRG dengan Produsen PRG. PRG yang melibatkan penggunaan bioteknologi  tradisional  maupun  modern  memiliki  risiko  pada  kesehatan konsumen  maupun  lingkungan,  dan  bahwa  produk  pangan  yang  dipilihnya  itu merupakan  PRG  dengan  risikonya  hanya  akan  dapat  diketahui  konsumen  jika produsen memberikan informasi itu pada produknya.
Hanya sekadar untuk mengetahui bahwa suatu produk pangan merupakan PRG,  konsumen  sangat  bergantung  pada  produsen.  Jika  produsen menyembunyikan  informasi  tentang  produknya  tersebut,  maka  konsumen kehilangan  sumber  pengetahuan  tentang  produk  yang  dipilihnya.  Ini  adalah ketidakberimbangan  hubungan  konsumen  PRG  dan  produsen  PRG  yang  paling dasar.
Pada  tahap  berikutnya,  jika  konsumen  PRG  mengalami  kerugian  akibat mengkonsumsi PRG dan melakukan tindakan hukum untuk mencari ganti kerugian, ini juga tidak mudah karena kembali pada hubungan konsumen dan produsen yang tidak berimbang.  Produsen PRG yang pada umumnya korporasi-korporasi besar memiliki  sumber daya  keuangan  dan  dukungan  staf yang  terlatih  sehingga  lebih mudah untuk menjangkau akses pada hukum dibandingkan dengan konsumen.
Ketidakberimbangan  hubungan  antara  konsumen  dan  produsen  PRG bersifat  inheren,  dengan  sendirinya  melekat  pada  setiap  hubungan  mereka.
Ketidakberimbangan  hubungan  ini  menjadi  alasan  logis  dibutuhkannya perlindungan konsumen PRG.

## Hak Individu dan Keadilan Distributif
Hak-hak  konsumen  adalah  bagian  dari  serangkaian  hak  yang  berhak dituntut  oleh  individu  dalam  masyarakat  modern.  Hak-hak  konsumen,  yang seringkali bersifat aspirasional, telah dituangkan dalam konstitusi pelbagai negara. Selain  itu,  hak  konsumen  juga  terdapat  pada  resolusi-resolusi  yang  dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Konstitusi negara-negara yang telah mengadopsi hak-hak konsumen adalah sebagai berikut.
Tabel 1: Konstitusi yang Mengadopsi Hak Konsumen
Konstitusi Pasal Hak Konsumen Portugal 60(1) Hak  atas  kualitas  barang  dan  jasa  yang  dikonsumsi,  hak  atas pelatihan  dan  informasi,  hak  perlindungan  kesehatan, keselamatan, dan kepentingan ekonomi konsumen dan hak untuk memperoleh ganti rugi. Spanyol 51(1) Otoritas  publik  wajib  menjamin  perlindungan  konsumen  dan harus  mengambil  langkah-langkah  efektif  untuk  menjaga keselamatan,  kesehatan,  dan  kepentingan  ekonomi  konsumen. Otoritas publik harus mempromosikan informasi dan pendidikan konsumen,  membina  organisasi  mereka,  dan  mendengarkan mereka tentang hal-hal yang mempengaruhi anggota mereka. Lituania 46

## Negara melindungi hak-hak konsumen.
Sumber:  Delphine Aurelie Laurence Defossez, Consumer law in Constitution: a Big Mistake? The Specific Case of Aviation in Brazil, Vol. 4,No. 2, 2017, h. 68-69.
Resolusi PBB dalam rangka perlindungan konsumen adalah Pedoman PBB untuk  Perlindungan  Konsumen  ( The  United  Nations  Guidelines  for  Consumer Protection )  diadopsi  oleh  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  melalui konsensus dalam resolusi 39/324 tanggal 16 April 1985. Pedoman ( guidelines ) ini lahir  dari  kampanye  panjang  oleh  asosiasi  konsumen  di  banyak  negara,  dengan Konsumen  Internasional  (sebelumnya  dikenal  sebagai  Organisasi  Internasional Persatuan Konsumen) telah meminta PBB untuk menyiapkan “kode model untuk perlindungan konsumen” pada kongres dunianya di Sidney pada tahun 1975. 38
Perlindungan  konsumen  berperan  penting  pada  kesetaraan  dan  keadilan sosial  melalui  peningkatan  kesetaraan  tawar-menawar  antara  kepentingan konsumen dan produsen dan mengurangi masalah mereka yang sangat rentan di pasar, seperti anak-anak, orang miskin dan buta huruf, dan mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas. Kedudukan tidak setara dalam daya  tawar  ada  di  sebagian  besar  bidang  transaksi  konsumen,  terutama  dalam produk  yang  kompleks  seperti  transaksi  jasa  keuangan  di  mana  kontrak  bentuk standar adalah norma dan didorong oleh pengembangan perusahaan besar yang terlibat dalam pemasaran massal. 39
Keadilan  distributif  berhubungan  dengan  kesejahteraan  masyarakat  di mana  diterapkan  kebijakan  yang  bertujuan  untuk  redistribusi  dari  yang  kaya  ke yang miskin dan menjamin akses atas barang dan jasa pokok. Keadilan distributif pada intinya berkisar pada persoalan equality . 40
Perlindungan  konsumen  berfungsi  untuk  fokus  pada  fakta  bahwa  orang miskin  sering  menerima  barang  dan  jasa  yang  lebih  rendah  dengan  persyaratan yang  lebih  berat  daripada  mereka  yang  lebih  kaya.  Hal  ini  titik  beratnya  pada bagaimana  orang  miskin  tidak  mendapatkan  keuntungan  dari  kekuatan penghasilan mereka dan bagaimana mereka dipaksa untuk hidup di dunia dengan biaya yang lebih tinggi dan kelangkaan yang lebih besar daripada jumlah mereka. Isu ini adalah tema yang berulang dalam pengkajian perlindungan konsumen. 41
Pada  tahun  1968,  Komisi  Perdagangan  Federal  Amerika  Serikat mendokumentasikan  masalah-masalah  khusus  yang  dihadapi  keluarga berpenghasilan  rendah.  Konsumen  yang  membeli  dari  pengecer  yang  terutama melayani orang-orang dengan pendapatan rendah membayar harga yang jauh lebih tinggi daripada yang dibebankan kepada masyarakat lainnya untuk produk yang sama. 42
39 United Nations Conference on Trade and Development I, supra no. 35, hlm. 3.
40 Julian Lamont and Christi Favor, Distributive Justice , https://plato.stanford.edu/entries/justice-distributive/, diakses pada 17 November 2021, Pukul 13.47 WIB.
41 United Nations Conference on Trade and Development I, supra no. 40.
Pada  2008,  badan  perlindungan  konsumen  Energywatch  dari  Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara menerbitkan sebuah penelitian yang menunjukkan bagaimana  pola  yang  sama  seperti  di  Amerika  Serikat  dan  bertahan  selama  40 tahun  di  negara  itu. 43 Bahkan  lebih  penting  lagi  adalah  perbedaan  besar  dalam harga  satuan  yang  dibayarkan  untuk  air  dan  energi  oleh  penduduk  miskin  di permukiman  kumuh  di  banyak  negara  berkembang  karena  kurangnya  akses  ke layanan jaringan resmi, yang seringkali disubsidi. 44
Perlindungan  konsumen  juga  didasarkan  pada  hak  untuk  berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan sosial dan ekonomi. Hak meluas tidak hanya untuk  keputusan  pemerintah,  tetapi  juga  untuk  orang-orang  dari  pusat-pusat kekuasaan  lain,  seperti  perusahaan  besar.  Keadilan  distributif  untuk  menjamin bahwa semua konsumen tanpa melihat apapun dari mereka, dapat memiliki akses yang sama untuk mendapatkan produk yang mereka inginkan dan kualitas sesuai dengan apa yang mereka bayar.

## Fungsi Hak Konsumen dalam Perlindungan Konsumen PRG
Selain dari hukum nasional, hak konsumen dapat ditelusuri dari instrumen- instrumen yang ada dalam hukum internasional baik yang regional maupun global. Pada wilayah regional, meskipun tidak eksplisit, hak konsumen ditemukan dalam Traktat Roma ( Treaty of Rome ) yang disepakati pada 1957 dan mulai berlaku sejak 1958. 45
Traktat  Roma  hanya  memuat  lima  referensi  eksplisit  ke  konsumen. 46 Pertama, Pasal 39 berisi daftar lima tujuan dari kebijakan pertanian bersama, yang kelima  adalah  untuk  memastikan  bahwa  pasokan  hasil  pertanian  mencapai konsumen  dengan  harga  yang  wajar.  Kedua,  Pasal  40  mensyaratkan  organisasi pertanian tidak melakukan diskriminasi apa pun antara produsen atau konsumen di  dalam  Komunitas.  Ketiga,  Pasal  85(3)  mewajibkan  konsumen  menjadi  bagian
43 Id
44 Id.
45 Traktat Roma atau Traktat Masyarakat Ekonomi Eropa, membentuk Masyarakat Ekonomi Eropa, atau yang lebih dikenal sebagai Masyarakat Eropa.
46 Stephen Weatherill, EU Consumer Law and Policy , Edward Elgar, Cheltenham 2005, hlm. 3.
yang adil dari manfaat yang dihasilkan dari perjanjian antara perusahaan. Keempat, Pasal 86 memberikan daftar perilaku tidak layak oleh perusahaan yang memiliki posisi dominan, termasuk membatasi produksi, pasar, atau pengembangan teknis untuk merugikan konsumen. Kelima, Pasal 92(2)(a) mengidentifikasi bantuan yang diberikan oleh negara-negara anggota yang memiliki karakter sosial dan diberikan kepada konsumen individu sebagai hal yang sesuai dengan hukum pasar.
Hak konsumen mendapatkan perhatian setelah diadopsi hukum lunak ( soft law )  berupa  Resolusi  Dewan  ( the  Council  Resolution )  14  April  1975  tentang program  awal  Masyarakat  Ekonomi  Eropa  untuk  kebijakan  perlindungan konsumen  dan  informasi.  Resolusi  ini  merupakan  pengukuhan  resmi  kebijakan perlindungan  konsumen  dan  informasi  bagi  Masyarakat  Eropa.  Berdasarkan resolusi ini, konsumen memiliki hak dasar sebagai berikut.
1. Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan.
2. Hak atas perlindungan kepentingan ekonomi.
3. Hak ganti rugi.
4. hak atas informasi dan pendidikan.
5. Hak representasi (hak untuk didengar) . 47
Pada tingkat global, Pedoman PBB untuk Perlindungan Konsumen menjadi instrumen  hukum  internasional  paling  penting  dalam  bidang  perlindungan lingkungan,  berkontribusi  dalam  membangun  kepercayaan  konsumen  dan penyedia produk pasar. 48 Namun demikian, Pedoman ini seperti namanya hanyalah sebuah pedoman, dengan demikian, tidak mengikat secara hukum. Pedoman dapat diikuti  oleh negara-negara  tetapi  bukan  suatu  kewajiban.  Berdasarkan  Pedoman PBB  ini,  konsumen  memiliki  hak  untuk  memperoleh  akses  atas  barang  dan  jasa yang penting atau pokok, hak perlindungan bagi konsumen yang rentan dan kurang beruntung, hak perlindungan dari risiko bahaya atas keselamatan mereka, dan hak mendapatkan pendidikan konsumen. 49
47 Id, h. 6.
48 M. Durovic, International Consumer Law: What Is It All About? Journal of Consumer Policy, Vol. 43, 2020, hlm. 129.
49 United Nations Conference on Trade and Development , United Nations Guidelines for Consumer Protection , United Nations, New York and Geneva, 2016, hlm. 7 (United Nations Conference on Trade and Development II).
Pembedaan jenis hak, diantaranya adalah antara hak positif ( positive right ) dan hak negatif ( negative right ). Hak positif adalah hak seseorang bahwa orang lain akan memberikannya barang atau jasa, sedangkan hak negatif berarti mewajibkan orang  lain  untuk  tidak  mencampuri  tindakan  seseorang. 50 Hak  positif  terkait dengan kewajiban pihak lain untuk menyediakan kemanfaatan bagi pemegang hak, sedangkan  hak  negatif  berhubungan  dengan  kewajiban  orang  lain  untuk menghalangi pemilik hak melaksanakan hak-haknya. 51
Bertitik  anjak  dari  pembagian  hak  tersebut,  hak  konsumen  juga  dapat dibedakan  antara  hak  positif  dan  hak  negatif.  Hak  konsumen  positif  adalah  hak konsumen untuk menerima dari pihak lain, seperti pemerintah atau pelaku usaha, sedangkan  hak  negatif  adalah  hak  konsumen  untuk  secara  bebas  menggunakan atau menikmati haknya tanpa hambatan oleh pihak lain.
Hak konsumen positif diantaranya hak atas keselamatan, hak informasi, dan hak memperoleh ganti kerugian. Berdasarkan hak konsumen positif tersebut, pihak lain yang terikat, wajib untuk memberikan kepada konsumen produk yang aman untuk  digunakan,  menyediakan  informasi  tentang  produknya,  dan  memberikan ganti  kerugian  jika  konsumen  dari  mengkonsumsi  produk  yang  disediakannya mengalami kerugian. Hak konsumen negatif, misalnya hak untuk memilih produk yang diminatinya. Konsumen tidak boleh dihalangi ketika menggunakan haknya ini.
Hak  berisi  kebebasan  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  tindakan tertentu,  atau  hak  berarti  bahwa  orang  lain  melakukan  atau  tidak  melakukan tindakan  tertentu.  Menerima  seperangkat  hak  berarti  menyetujui  distribusi kebebasan  dan  otoritas  (kekuasaan),  dan  demikian  mendukung  pandangan tertentu tentang apa yang boleh, harus, dan tidak boleh dilakukan. 52
50 https://www.libertarianism.org/media/around-web/negative-rights-vs-positive-rights, diakses 3 Desember 2021, Pukul 8:31 WIB.
51 https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-4020-9160-5_359, diakses 3 Desember 2021, Pukul 8:35 WIB.
52 Leif Wenar, Rights , https://plato.stanford.edu/entries/rights/, diakses 3 Desember 2021,
Pukul 20:40 WIB.
Menurut  Joel  Feinberg,  fungsi  hak  adalah  sebagai  klaim  yang  sah. 53 Bagi Hohfeld, semua hak adalah klaim. 54 Alec D. Walen menyatakan bahwa hak dibangun di  sekitar  klaim  pasien  pada  agen. 55 Jadi,  fungsi  hak  adalah  untuk  klaim  atau menuntut.  Pemilik  hak  dapat  mengklaim  kepada  pihak  lain  yang  terikat  untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu kepada pemegang hak.
Bahwa fungsi hak untuk klaim sebagaimana dikatakan oleh John Stuart Mill sebagai berikut.
Ketika kita menyebut sesuatu sebagai hak seseorang, yang kita maksudkan adalah  bahwa  ia  memiliki  klaim  yang  sah  atas  masyarakat  untuk melindunginya dalam kepemilikannya, baik oleh kekuatan hukum, atau oleh pendidikan  dan  opini.  Untuk  memiliki  hak,  maka  saya  membayangkan, untuk  memiliki  sesuatu  yang  masyarakat  harus  membela  saya  dalam kepemilikan . 56
Ada  dua  teori  utama  untuk  menjelaskan  fungsi  hak,  yaitu  teori  kehendak ( the  will  theory )  dan  teori  kepentingan  ( the  interest  theory ).  Menurut  teori kehendak,  pemegang  hak  berdaulat  skala  kecil  kepada  siapa  kewajiban  harus dilakukan. 57 Berdasarkan  teori  kehendak,  fungsi  hak  memberi  pemegang  hak kendali atas kewajiban orang lain. Hak di dalamnya mengandung kekuasaan untuk membebaskan kewajiban orang lain. Misalnya, pemilik mobil dapat membolehkan orang lain untuk menggunakannya atau tidak sesuai kehendaknya.
Berbeda  dengan  teori  kehendak,  teori  kepentingan  menyatakan  bahwa fungsi  hak  untuk  memajukan  kepentingan  pemegang  hak.  Seseorang  yang menerima janji memiliki hak karena ia memiliki kepentingan dalam pelaksanaan janji  atau  beberapa  kepentingan  untuk  dapat  membentuk  hubungan  sukarela
53 Joel Feinberg, The Nature and Value of Rights , Journal of Value Inquiry, Vol. 4, 1970, hlm. 257.
54 Wesley Newcomb Hohfeld, FundamentalLegal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning and Other Legal Essays , Edited by Walter Wheeler Cook, Yale University, New Haven, 1919, hlm.
36.
55 Alec D. Walen, The Mechanics of Claims and Permissible Killing in War , Oxford University Press, New York, 2019, hlm. 58.
56 John Stuart Mill, Utilitarianism , The Floating Press, Auckland, 2009, hlm. 96-97.
57 H.L.A. Hart, Essays on Bentham Jurisprudence and Political Theory (Oxford: Clarendon Press, 1982), h. 183.
dengan  orang  lain.  Hak,  menurut  teori  kepentingan,  baik  bagi  kepentingan pemegangnya. 58
Merujuk pada teori kehendak dan teori kepentingan, hak konsumen dapat dilihat  dari  dua  sisi  teori  itu.  Berdasarkan  teori  kehendak,  konsumen  memiliki kebebasan  untuk  menggunakan  atau  tidak  menggunakan  haknya  terhadap produsen atau penyedia produk. Misalnya, konsumen yang telah dirugikan haknya karena telah mengkonsumsi suatu produk, memiliki kebebasan untuk mengajukan atau tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap produsen atau penyedia produk.  Dari  sudut  pandang  teori  kepentingan,  konsumen  adalah  orang  yang berkepentingan  dalam  hubungannya  dengan  kegiatan  produsen  atau  penyedia produk.  Konsumen  berhak  memperoleh  janji  dari  pelaku  usaha,  misalnya konsumen berhak memperoleh produk yang aman untuk dikonsumsi sebagaimana telah  dijanjikan  oleh  pelaku  usaha.  Kegagalan  pelaku  usaha  untuk  memenuhi janjinya,  menjadikan  konsumen  memiliki  kepentingan  terhadap  produsen  atau penyedia produk.

## Prospek Perlindungan Konsumen PRG yang Efektif
Perlindungan  konsumen  adalah adalah  gerakan  terorganisir  dari  individu dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan hak dan kekuatan konsumen dalam hubungannya dengan penyedia barang atau jasa. 59 Perlindungan konsumen adalah tindakan  melindungi  konsumen  dari  produk  atau  cara-cara  bisnis  yang berbahaya. 60
Pondasi  dasar  dibutuhkannya  perlindungan  konsumen  adalah  kebutuhan konsumen  untuk  memiliki  apa  yang  mereka  inginkan,  dengan  harga  yang  wajar, tanpa bahaya atau ketidaknyamanan. 61 Perlindungan konsumen diperlukan karena
58 Leif Wenar, Rights , https://plato.stanford.edu/entries/rights/, diakses 3 Desember 2021, Pukul 22:01 WIB.
59 https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095634250, diakses 3 Desember 2021, Pukul 11:14 WIB.
60 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/consumerism,  diakses  3  Desember 2021, Pukul 11:26 WIB.
61 Theodora  Mwenegoha, The  Development  of  Consumer  Protection  Laws  in  Tanzania  for Electronic Consumer Contracts , A Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, Faculty of Law, Bond University, 2015, hlm. 51.
posisi yang lemah dari konsumen terhadap bisnis, situasi yang lebih rumit dengan adanya  prinsip  dan  doktrin  seperti caveat  emptor yang  merugikan  konsumen. 62
Tujuan  perlindungan  konsumen  untuk  melindungi  konsumen  dari  praktik perdagangan yang tidak adil dan tawar-menawar yang tidak seimbang. 63
Prospek  perlindungan  konsumen  PRG  yang  efektif  dilakukan  dalam kerangka  mata  rantai  perlindungan  konsumen  yang  saling  terkait.    Pertama, kebijakan  perlindungan  konsumen.  Apa  itu  kebijakan?  Tidak  ada  jawaban sederhana untuk pertanyaan ini. Mungkin itu sebabnya sebagian besar mengakui kurang  atau  tidak  memahami  tentang  kebijakan,  padahal  kehidupan  seseorang setiap harinya bersentuhan dengan kebijakan publik. 64
Kebijakan  adalah  pemandu  untuk  melakukan  tindakan  atau  perbuatan. Kebijakan dapat berupa pedoman, aturan, peraturan, undang-undang, prinsip, atau petunjuk.  Kebijakan  berisi  tentang  apa  yang  harus  dilakukan,  siapa  yang  harus melakukannya, bagaimana hal itu harus dilakukan, dan untuk (atau kepada) siapa hal  itu  harus  dilakukan. 65 Sebab  itu,  kebijakan  harus  ada  sebelum  tahap pelaksanaan.  Tanpa  ada  kebijakan,  tidak  akan  bergerak  ke  arah  dalam  proses pelaksanaan. Kebijakan berarti memuat apa yang menjadi tujuan dan sarana apa untuk  mencapai  tujuan  itu. 66 Sementara  itu,  pelaksanaan  adalah  menyelesaikan atau  memenuhi  kebijakan. 67 Setiap  organisasi  apapun  membutuhkan  kebijakan yang ditulis dengan baik untuk bekerjanya organisasi secara efektif. Kebijakan tidak hanya  untuk  melindungi  organisasi  dan  organ-organnya  dari  ketidakpatuhan, tetapi juga untuk menetapkan dan membentuk budaya. 68
Kebijakan  perlindungan  konsumen  adalah  kebijakan  publik  karena dilakukan  oleh  organisasi  publik  (negara).  Kebijakan  publik  adalah  apa  yang
62 Id 63 Id.
64 Sherri Torjman, What is Policy?, Ottawa, Caledon Institute of Social Policy, September 2005, hlm. 1.
65 http://partcfood.msvu.ca/section4/4.pdf, diakses 29 November 2021, Pukul 5:23 WIB.
66 Michael Hill and Peter Hupe, Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice , SAGE Publications Ltd, London, California, and New Delhi, 2002, hlm. 4.
67 Id, h. 3.
68 https://www.powerdms.com/policy-learning-center/what-is-a-policy-vs.-a-procedure, diakses 29 November 2021, Pukul 5:43 WIB.
dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah terhadap masalah yang muncul di hadapan  mereka  untuk  pertimbangan  dan  tindakan  yang  mungkin  dilakukan. 69
Kebijakan perlindungan konsumen menetapkan hal-hal sebagai berikut.
1. Apa yang harus dilakukan untuk melindungi konsumen.
2. Siapa (badan) yang harus melaksanakan perlindungan konsumen.
3. Bagaimana perlindungan konsumen dilakukan.
4. Kepada siapa (konsumen) perlindungan dilakukan.
Kedua,  menetapkan  kebijakan  perlindungan  konsumen  dalam  undang- undang perlindungan konsumen. Tujuannya supaya kebijakan itu menjadi norma hukum  yang  memiliki  otoritas  atau  mengikat  untuk  dipatuhi  dan  dilaksanakan. Menurut  John  TD  Wood,  HPK  yang  baik,  paling  tidak  harus  berisi  komponen- komponen sebagai berikut.
1. Larangan atau pengaturan praktik yang tidak diinginkan atau tidak adil;
2. Preskripsi  ketentuan-ketentuan  yang  akan  tersirat  ke  dalam  kontrak yang dibuat dengan konsumen;
3. Penetapan  standar  barang  dan  jasa  yang  akan  diberikan  kepada konsumen;
4. Pengaturan barang dan jasa berbahaya untuk  perlindungan kesehatan dan keselamatan publik;
5. Pembentukan badan-badan untuk menerima pengaduan dari konsumen, untuk menyelidiki pengaduan tersebut dan untuk mengambil tindakan (termasuk,  jika  perlu,  tindakan  di  pengadilan)  untuk  memperbaiki pengaduan yang dapat dibenarkan;
6. Pembentukan  mekanisme untuk meningkatkan pendidikan konsumen;
7. Perijinan dan pengaturan yang sedang berlangsung tentang jenis orang atau organisasi yang dapat diizinkan untuk memasok jenis barang dan jasa tertentu kepada konsumen . 70
Ketiga,  menjamin  kebijakan  perlindungan  konsumen  yang  telah  diadopsi dalam undang-undang perlindungan konsumen dilaksanakan dan dipatuhi. Dalam studi regulasi, kepatuhan ( compliance ) adalah kumpulan respon perilaku dan sikap yang  dibuat  oleh  individu  dan  badan-badan  terhadap  suatu  regulasi  atau
69 https://www.civiced.org/project-citizen/what-is-public-policy, diakses 29 November 2021, Pukul 6:21 WIB.
70 John TD Wood, supra no. 24, hlm. 643.
peraturan. 71 Undang-undang  dapat  diimplementasikan  untuk  mencapai  tujuan kebijakan yang telah ditetapkan, sangat tergantung pada kepatuhan ini.
Dalam  studi  tentang  kepatuhan,  dapat  dibedakan  antara  pendekatan objektivis dan pendekatan interpretivis. 72 Pendekatan objektivis mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana, mengapa dan dalam keadaan apa individu dan badan- badan mematuhi peraturan, dan kapan dan mengapa mereka tidak mematuhinya. Inti kepatuhan dalam konteks ini adalah perilaku yang patuh pada suatu kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan.
Pendekatan  interpretivis  memahami  kepatuhan  sebagai  proses  yang kompleks  dan  ambigu  di  mana  makna  peraturan  diubah  ketika  ditafsirkan, diimplementasikan, dan dinegosiasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh mereka yang menjadi sasaran berlakunya peraturan. Di sini, kepatuhan dapat merujuk pada makna  dan  interpretasi,  kebiasaan  dan  praktik  sosial  serta  interaksi  dan komunikasi antara aktor yang berbeda dalam proses implementasi peraturan.
Kepatuhan  dapat  terjadi  karena  sukarela  maupun  paksaan.  Kepatuhan karena  sukarela  di  mana  seseorang  dengan  kesadaran  dirinya  mematuhi  suatu peraturan yang berlaku kepadanya. Pelaksanaan kepatuhan karena paksaan terjadi dari  proses  penegakan  hukum.  Penegakan  hukum  adalah  tindakan  mewujudkan apa  yang  dimuat  dalam  peraturan  menjadi  suatu  kenyataan.  Penegakan  hukum berarti  memaksakan  isi  hukum  substantif  pada  individu. 73 Penegakan  hukum bekerja dalam kerangka hukum prosedur (hukum acara). 74
Pada umumnya, undang-undang (undang-undang perlindungan konsumen) membebankan  penegak  hukum  kewajiban  untuk  menegakkan  undang-undang, tetapi  tidak  berarti  harus  selalu  dalam  mewujudkan  melaksanakan  isi  undang- undang sebagaimana adanya. Penegak hukum umumnya memiliki diskresi tentang
71 Christine Parker and Vibeke Lehmann Nielsen, Compliance: 14 Questions , dalam Peter Drahos (Ed), Regulatory  Theory  Foundations  and  Applications ,  Australian  University  Press,  Acton, 2017, hlm. 218.
72 Id.
73 Franziska Weber, The Law and Economics of Enforcing European Consumer Law A Comparative Analysis of Package Travel and Misleading Advertising , Ashgate, Surrey, 2014,  hlm. 4.
tindakan  apa,  jika  ada,  yang  harus  diambil.  Keterbatasan  sumber  daya  yang  ada pada penegak hukum harus dimanfaatkan secara optimal.
Penegak hukum memiliki pilihan strategi penegakan hukum, yaitu strategi pencegahan ( deterrence strategies ) dan strategi kepatuhan ( compliance strategies) . Strategi  pencegahan  untuk  memastikan  bahwa  perilaku  sesuai  dengan  dengan hukum  dengan  mendeteksi  adanya  pelanggaran,  menentukan  siapa  yang bertanggung  jawab  atas  pelanggaran,  dan  menghukum  pelanggaran  untuk mencegah pelanggaran di masa depan, baik oleh mereka yang dihukum atau oleh mereka  yang  mungkin  melakukannya  (potensi  melanggar)  adalah  pelanggaran yang  tidak  dihukum. 75 Sebaliknya,  strategi  kepatuhan  untuk  memastikan  bahwa perilaku sesuai  dengan  hukum  dengan  cara  memastikan  kepatuhan atau dengan mengambil tindakan untuk mencegah potensi pelanggaran hukum tanpa keharusan untuk mendeteksi, memproses dan menghukum pelanggaran. 76
Penegakan hukum dapat berupa penegakan hukum privat dan penegakan hukum  publik.  Penegakan  hukum  privat  dilakukan  oleh  individu  yang  haknya merasa  dirugikan  oleh  pihak  lain.  Penegakan  hukum  privat  untuk  menetapkan suatu  kontravensi  (perikatan  antara  para  pihak)  yang  dilakukan  melalui  proses litigasi  maupun  pihak  privat  (non  litigasi)  yang  tujuannya  untuk  mengganti kerugian atau memulihkan kerusakan oleh suatu pelanggaran hukum. 77
Penegakan hukum publik dilakukan oleh otoritas berwenang. Misal, dalam hukum  administrasi,  pejabat  pemerintahan  yang  berwenang  mengawasi pelaksanaan  izin  usaha  industri  oleh  industri  pemegang  izin  tersebut  untuk memastikan  bahwa  syarat  izin  dipatuhi  dan  tidak  dilanggar.  Penegakan  hukum termasuk,  pembebanan  sanksi,  misalnya  pencabutan  izin  usaha  industri  karena terbukti  industri  pemegang  izin  melakukan  pelanggaran  terhadap  syarat  izin. Penegakan  hukum  publik  lainnya  adalah  penegakan  hukum  pidana.  Penegakan
75 Peter Cartwright, supra no.3, hlm. 214.
76 Id.
77 Bronwen Morgan and Karen Yeung , An Introduction to Law and Regulation Text and Materials , Cambridge University Press, Cambridge, 2007, hlm. 204.
hukum pidana merupakan penegakan hukum oleh pejabat publik dan dimaksudkan untuk mencela dan menghukum mereka yang melanggar hukum pidana. 78
Keempat, ganti kerugian kepada konsumen yang mengalami kerugian dari suatu produk. Ganti kerugian tujuan pokoknya memulihkan kerugian yang dialami konsumen. Dalam hukum berlaku prinsip “bahw a pelanggaran hak hukum apa pun memberikan hak kepada korban untuk pemulihan yang sepadan” 79 dan prinsip ubi jus, ibi remedium , artinya di mana ada hak, maka di situ juga ada ganti kerugian. 80 Menurut Geoffrey Samuel, prinsip ubi jus ibi remedium berarti “di mana ada hak maka juga ganti kerugian “ atau “di mana ada ganti kerugian maka di situ ada hak”. 81
Dua prinsip ini menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada konsumen.
Mekanisme  ganti  rugi  konsumen  harus  mudah  diakses,  independen  atau mandiri,  dan  memberikan  ganti  rugi  yang  cepat  kepada  konsumen  yang dirugikan. 82 Ada  beberapa  alasan  mengapa  diperlukan  mekanisme  yang  secara efektif memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian, yaitu:
1. Tuntutan ganti rugi muncul sebagai akibat dari pasokan barang atau jasa yang tidak sesuai atau tidak adil, di mana ada pelanggaran kontrak atau kerugian.
2. Pelanggaran tersebut merupakan perdagangan yang tidak adil yang akan mengurangi kepercayaan konsumen terhadap pedagang individu, pasar dan  penegak  hukum  dan  dengan  demikian  melumpuhkan  kegiatan ekonomi.
3. Jika  itu  merupakan  perdagangan  melanggar  hukum  oleh  penyedia barang  atau  jasa,  akumulasi  keuntungan  tidak  sah  oleh  mereka  tidak boleh dipertahankan.
4. Kecuali  jika  posisinya  diperbaiki,  maka  pada  nomor  3 merepresentasikan tempat pasar yang tidak adil, tidak merata dan tidak kompetitif.
5. Kerugian yang diderita konsumen biasanya berupa kerugian kecil (nilai) yang  dialami  individu  konsumen  dan  yang  merupakan  tantangan  bagi individu  untuk  mendapatkan  ganti  rugi,  tetapi  secara  kolektif  dapat
78 Id.
79 Scott R. Daniel, The Spy Who Sued The King: Scaling The Fortress of Executive Immunity for Constitutional Torts in Wilson v. Libby , Journal of Gender, Social Policy & The Law, Vol.16:4, 2008, hlm. 506.
80 Id.
81 Geoffrey  Samuel, Sourcebook  on  Obligations  &  Legal  Remedies ,  Second  Edition,  Cavendish Publishing Limited, London and Sidney, 2000, hlm. 215.
82 United Nations Conference on Trade and Development I, supra no.42.
digabungkan  menjadi  masalah  pasar  yang  signifikan  yang  perlu ditangani . 83
Namun, penting untuk diperhatikan, tidak setiap sengketa konsumen, penggugat dapat  mengajukan  klaim  ganti  kerugian.  Sengketa  konsumen  yang  penggugatnya nongovernmental organization atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan lingkungan tidak memiliki akses untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian tetapi  diberi  hak  untuk  membuat  tuntutan,  misalnya  perintah  pengadilan  untuk menghentikan produksi produk berbahaya, menarik produk-produk berbahaya yang telah beredar  di  pasar,  memenuhi  hak  konsumen  atas  informasi  suatu  produk,  dan  lain sebagainya.    Tidak  diberikannya  akses  ganti  kerugian  untuk  gugatan  yang  diajukan nongovernmental  organization karena  mereka  memang  bukan  pihak  yang  mengalami kerugian tetapi tampil sebagai penggugat untuk mewakili kepentingan konsumen secara umum.

## Perubahan UUPK
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada beberapa bagian muatannya menyediakan kerangka perlindungan konsumen PRG. Pertama, hak-hak konsumen. Pasal 4 UUPK menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut.
1. Keselamatan atas produk yang dikonsumsi;
2. Memilih  dan  mendapatkan  produk  sesuai  nilai  tukar,  kondisi,  dan  jaminan yang diperjanjikan;
3. Informasi atas produk;
4. Ditanggapi keluhannya atas produk yang dikonsumsi;
5. Memperoleh advokasi, perlindungan, dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen secara layak;
6. Memperoleh pendidikan konsumen;
7. Mendapatkan pelayanan yang benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak memperoleh ganti kerugian;
9. Hak  lain  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  selain  UUPK 1999.
Kedua, menetapkan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur pada Pasal 7  UUPK  dan  tanggung  jawab  pelaku  usaha  dalam  Pasal  19-Pasal  28  UUPK. Kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha ini dalam rangka melindungi hak-hak
konsumen.  Ketiga,  perlindungan  konsumen  dilakukan  dengan  mengatur perbuatan-perbuatan  yang  dilarang  untuk  dilakukan  pelaku  usaha  sebagaimana terdapat pada Pasal 8-Pasal 17 UUPK. Keempat, pembentukan badan-badan untuk perlindungan konsumen baik badan publik seperti badan perlindungan konsumen nasional  dan  badan  penyelesaian  sengketa  konsumen  maupun  organisasi  privat, yaitu lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Kelima, penyediaan mekanisme  penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  pelaku  usaha  baik  melalui gugatan di pengadilan maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Keenam, penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  UUPK  oleh  pelaku  usaha  baik menggunakan  instrumen  hukum  administrasi  (pengawasan  dan  sanksi administratif)  maupun  hukum  pidana  (pemidanaan  terhadap  pelaku  usaha  yang melanggar ketentuan pidana dalam UUPK).
UUPK sejak berlaku 20 April 1999, kini telah berusia sekitar 23 tahun. Dari segi  usia  dan  substansi  maupun  masalah  dalam  penerapannya,  terhadap  UUPK sudah  layak  untuk  dilakukan  perubahan.  Perubahan  undang-undang  terutama mengubah atau membuat perubahan terhadap undang-undang lainnya. Perubahan dapat mengubah beberapa kata, mengganti seluruh bagian atau mencabut seluruh undang-undang. 84 Jadi,  yang  dimaksud  perubahan  UUPK  di  sini  dapat  dilakukan dengan  mengubah  muatan  UUPK,  atau  membuat  undang-undang  baru  yang mencabut UUPK.
Ada beberapa bagian dari UUPK yang harus diubah atau ditambah materi muatan  baru.  Pertama,  definisi  konsumen.  Konsumen  adalah raison  d’etre dari UUPK, jadi definisinya harus menjadi pusat perhatian. Konsumen harus diberikan pengertian  secara  tepat.  Misal,  apakah  konsumen  hanya  meliputi  individu  atau orang perorangan saja atau termasuk badan hukum. Pengertian konsumen dalam UUPK (Pasal 1) menggunakan kata “orang” yang berarti dapat orang perorangan atau badan hukum, tetapi rumusannya berikutnya “untuk kepentingan diri sendiri, keluarga,  orang  lain”  seakan  merujuk  pada  konsumen  orang  perorangan  saja.
84 https://www.legislation.gov.au/content/whatisit,  diakses  5  Desember  2021,  Pukul  13:55 WIB.
Badan-badan  hukum  yang  tidak  didirikan  untuk  kegiatan  bisnis,  mereka menggunakan barang atau jasa juga untuk kepentingan mereka sendiri atau tidak untuk kebutuhan perdagangan.
Kedua,  pelaku  usaha  harus  diberi  definisi  dalam  hubungannya  dengan konsumen.  Pelaku  usaha  di  sini  dapat  meliputi  produsen  (penghasil  produk), pemasok  atau  pihak  yang  menyediakan  (menjual  atau  menyewakan)  produk  di masyarakat,  perantara  antara  pemasok  dengan  konsumen  (pihak  ketiga  yang menawarkan  produk  atau  biasa  disebut  marketing),  pihak  yang  mengiklankan produk, penyedia suku cadang produk, dan lainnya.
Ketiga, kebijakan perlindungan konsumen. UUPK harus memuat kebijakan perlindungan lingkungan yang pada intinya berisi instrumen atau sarana apa untuk melindungi  konsumen,  badan  atau  lembaga  mana  yang  diberikan  otoritas melindungi  konsumen,  bagaimana  cara  melindungi  konsumen,  dan  siapa konsumen yang harus dilindungi.
Keempat, tujuan perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen harus ditetapkan secara konkrit dan dapat diukur sehingga dapat dievaluasi.
Kelima, transaksi elektronik dan lintas batas negara. Pada era digital seperti sekarang, konsumen dapat lebih banyak melakukan transaksi online dibandingkan transaksi  langsung  dengan  penyedia  produk.  Transaksi  elektronik  memudahkan konsumen  untuk  memperoleh  produk  yang  diinginkannya,  misalnya  ia  dapat membeli produk di manapun produk itu dijual. Jarak kediaman konsumen dengan lokasi  penyedia  produk  tidak  lagi  menjadi  suatu  persoalan.  Namun,  transaksi elektronik juga syarat risiko. Misalnya, persyaratan jual beli yang ada dalam akun penyedia produk tidak dibaca konsumen, juga konsumen tidak melihat langsung produk  yang  diinginkannya  sehingga  dapat  saja  setelah  produk  diterima  tidak sesuai  harapannya.  Transaksi  elektronik  juga  memudahkan  konsumen  membeli produk dari luar negeri dengan segala risiko buruknya. Hal ini harus diatur dalam UUPK pada waktu yang akan datang.
Keenam,  tanggung  jawab  produk.  Tanggung  jawab  produk  tidak  bisa dipisahkan  dari  perlindungan  konsumen  mengingat  inti  hubungan  antara konsumen  dan  produsen  atau  penyedia  produk  adalah  karena  adanya  suatu
produk.  Tanggung  jawab  produk  merupakan  instrumen  umum  yang  digunakan untuk  melindungi  konsumen.  Untuk  perbandingan,  Malaysia  mengatur  secara komprehensif  tanggung  jawab  produk  dalam  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen Malaysia Tahun 1999 pada Bagian X tentang Tanggung Jawab Produk.
Ketujuh,  kerja  sama  internasional.  Pada  era  digital,  relasi  konsumen  dan penyedia produk tidak hanya dalam satu negara tetapi dapat lintas negara. Sebab itu,  UUPK  perlu  mengatur  kerja  sama  antara  pemerintah  atau  antar  badan perlindungan  konsumen  dari  satu  negara  dengan  negara  lainnya  dalam  rangka perlindungan konsumen.
Kedelapan,  mekanisme  penyelesaian  sengketa  konsumen  dan  ganti kerugian yang efektif. Sengketa konsumen merupakan keniscayaan dan sebab itu harus  disediakan  perangkat  hukum  untuk  menyelesaikannya.  Penyelesaian sengketa konsumen dan ganti kerugian harus disediakan secara efektif, misalnya prosedurnya mudah, tidak berbiaya mahal, waktunya tidak lama, putusan mudah dilaksanakan, dan lainnya.

## Penutup
Posisi tidak berimbang dalam hubungan antara konsumen dengan produsen PRG  menjadi  rasionalitas  perlindungan  konsumen  PRG.  Produsen  PRG  berposisi superior  dengan  aksesnya  ke  pelbagai  sumber  daya  seperti  ekonomi,  teknologi, informasi,  dan  pemegang  otoritas  publik,  sedangkan  konsumen  PRG  pada  posisi terbatas secara ekonomi, akses informasi, dan terhadap suatu produk hanya ada pilihan  untuk  mengambil  atau  menolaknya.  Perlindungan  konsumen  untuk menjamin  bahwa  hak-hak  konsumen  dilaksanakan  dan  mereka  memiliki  akses untuk menegakkannya jika hak-hak itu dilanggar.
Hak konsumen dalam perlindungan konsumen PRG berfungsi sebagai dasar klaim  kepada  siapa  yang  terikat  terhadap  hak  konsumen  tersebut.  Tiga  hak konsumen PRG yang utama adalah hak atas keselamatan, hak atas informasi, dan hak menuntut ganti kerugian. Tiga hak ini saling terkait satu dengan lainnya. Hak atas  keselamatan  untuk  menjamin  bahwa  PRG  yang  tersedia  aman  untuk dikonsumsi,  dan  keamanan  PRG  ini  harus  diberitahukan  oleh  produsen  karena
merupakan hak konsumen untuk memperoleh informasi tentang produk yang akan dibelinya.  Jika  ternyata  PRG  yang  telah  dikonsumsi  konsumen  menyebabkan kerugian maka konsumen berhak untuk menuntut dan memperoleh ganti kerugian.
Prospek  perlindungan  konsumen  PRG  pada  waktu  yang  akan  datang dilakukan  dalam  kerangka  mata  rantai  perlindungan  konsumen.  Mata  rantai  ini meliputi menetapkan kebijakan perlindungan lingkungan, menuangkan kebijakan perlindungan  lingkungan  dalam  undang-undang  perlindungan  konsumen, memastikan  kepatuhan  dan  penegakan  hukum  UUPK,  dan  menyediakan mekanisme yang efektif bagi konsumen untuk memperoleh ganti kerugian.

## Daftar Pustaka

## Buku:
Campbell,  Enid,  York,  Lee  Poh-,  and  Tooher,  Joyce,  Legal  Research  Materials  and Methods, Fourth Edition, Sidney, LBC Information Services, 1996.
Cartwright, Peter, Consumer Protection and the Criminal Law: Law, Theory and Policy in the UK, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
Dobinson, Ian and Johns, Francis, Qualitative Legal Research, dalam Mike McConville and Wing Hong Chui. Research Methods for Law, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2007.
Hart, H.L.A, Essays on Bentham Jurisprudence and Political Theory, Clarendon Press, Oxford, 1982.
Hill, Michael and Hupe, Peter, Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice, SAGE Publications Ltd, London, California, and New Delhi, 2002. Hohfeld,  Wesley  Newcomb,  FundamentalLegal  Conceptions  as  Applied  in  Judicial Reasoning  and  Other  Legal  Essays,  edited  by  Walter  Wheeler  Cook,  Yale University, New Haven, 1919.
Keenan, Mary, Riches, Sarah, and Allen, Vida, Keenan & Riches’ Business Law, Ninth Edition, Pearson Education Limited, Essex, 2009.
Massachusetts  Medical  Society,  Genetically  Modified  Foods  Benefits  and  Risks, Massachusetts Medical Society, Massachusetts, 2015.
Mill, John Stuart, Utilitarianism, The Floating Press, Auckland, 2009. Morgan, Bronwen and Yeung, Karen, An Introduction to Law and Regulation Text and Materials, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
Parker,  Christine  and  Nielsen,  Vibeke  Lehmann,  Compliance:  14  Questions,  dalam Peter  Drahos  (Ed),  Regulatory  Theory  Foundations  and  Applications, Australian University Press, Acton, 2017.
Samuel,  Geoffrey,  Sourcebook  on  Obligations  &  Legal  Remedies,  Second  Edition, Cavendish Publishing Limited, London and Sidney, 2000. Smith, Adam, Wealth of Nations, Cosimo, Inc., New York, 2007. The ASEAN Secretariat Community Relations Division, Handbook on ASEAN Consumer Protection  Laws  and  Regulations,  The  ASEAN  Secretariat  Community Relations Division, Jakarta, 2018.
Torjman,  Sherry,  What  is  Policy?,  Caledon  Institute  of  Social  Policy,  Ottawa, September 2015.
United Nations Conference on Trade and Development, United Nations Guidelines for Consumer Protection, United Nations, New York and Geneva, 2016.
United  Nations  Conference  on  Trade  and  Development,  Manual  on  Consumer Protection. United Nations, New York, 2017.
Walen,  Alec  D,  The  Mechanics  of  Claims  and  Permissible  Killing  in  War,  Oxford University Press, New York, 2019.
Weatherill, Stephen, EU Consumer Law and Policy, Edward Elgar, Cheltenham, 2005. Weber, Franziska, The Law and Economics of Enforcing European Consumer Law A Comparative Analysis of Package Travel and Misleading Advertising. Ashgate, Surrey, 2014.
Wood, John TD, Consumer Protection: A Case of Successful Regulation, dalam Peter Drahos  (Ed),  Regulatory  Theory  Foundations  and  Applications.  Acton: Australian University Press, Acton, 2017.

## Disertasi:
Mwenegoha, Theodora, The Development of Consumer Protection Laws in Tanzania for Electronic Consumer Contracts , A Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, Faculty of Law, Bond University, 2015.
Jurnal: Bawa, A. S. and Anilakumar, K.R., “ Genetically Modified Foods: Safety, Risks and Public Concerns — a Review ”, Journal Food Sci Technol, 10:6, 1035 -1046, 2013. Boccia, Flavio and Sarnacchiaro, Pasquale, “ Genetically Modified Foods and Consumer Perspective,  Recent  Patents  on  Food ” ,  Nutrition  &  Agriculture,  7:1,  28-34: 2015.
Bongyu,  Moye,  Billinsley,  Gloria,  and  Nwagqu,  Mustafa  Younis  Emeka, “ Genetically Modified  Foods  and  Public  Health  Debate:  Designing  Programs  to  Mitigate Risks ” , Public Administration & Management, 13:3, 191-217, 2009.
Collins, Lauren M., Silver, Susan, Curtis, Whitney, Legal Research Using Technological Tools: Librarians’ View, Legal Studies Research P aper Series, Research Paper,
123, 1-29, 2015.
Daniel,  Scott  R., “ The  Spy  Who  Sued  The  King:  Scaling  The  Fortress  of  Executive Immunity for Constitutional Torts in Wilson v. Libby, Journal of Gender, Social Policy & The Law ”, 16:4, 503 -526, 2008.
Defossez, Delphine Aurelie Laurence, “ Consumer Law in Constitution: a Big Mistake? The Specific Case of Aviation in Brazil ” , Curitiba, 4:2, 61-83, 2017. Dona, Artemis and Arvanitoyannis, Ioannis S., “ Health Risks of Genetically Modified Foods ” , Critical Reviews in Food Science and Nutrition,  49, 164-175, 2009. Durovic, M, “ International Consumer Law: What Is It All About? ”, Journal of Consumer Policy, 43, 125-143, 2020. Evans, Helie M., “A New Age of Evolution: Protecting the Consumer’s Moral and Legal Right to Know through the Clear and Transparent Labeling of All Genetically Modified Foods ” , Journal of Law and Health, 33:1, 1-29, 2019. Feinberg, Joel, “ The Nature and Value of Rights ” , Journal of Value Inquiry, 4, 245-257,
1970.
Hutchinson, Terry, “ The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law ”, Erasmus Law Review, 3, 130 -138, 2015.
Kellow,  Aynsley, “ Risk  Assessment  and  Decision-Making  for  Genetically  Modified Foods ” , Risk: Health, Safety & Environment, 13:1, 115-135, 2002. Organization  for  Economic  Co-operation  and  Development, “ Genetically  Modified Foods:  Widening  the  Debate  on  Health  and  Safety ” ,  The  OECD  Edinburgh Conference on the Scientific and Health Aspects of Genetically Modified Foods, 3-46, 2000.
Ozkok, Gulcin Algan, “ Genetically Modified Foods and the Probable Risk on Human Health ” , International Journal of Nutrition and Food Sciences,  4:3, 356-363, 2015.
Sadriwala, Kaneez Fatima and Younes, Said Eid, “ Consumer Protection in Digital Age ” , Pacific Business Review International, 10:1, 59-65: 2008. Vranken, Jan, “ Exciting Times for Legal Scholarship ” , Recht en Methode in onderzoek en onderwijs, 2: 2, 42-62, 2012.
Internet: Lamont, Julian and Favor, Christi, Distributive Justice, https://plato.stanford.edu/entries/justice-distributive/,  diakses  pada  17 November 2021, Pukul 13.47 WIB.
Wenar,  Leif,  Rights,  https://plato.stanford.edu/entries/rights/,  diakses  3  Desember 2021, Pukul 20:40 WIB.
https://www.coi.cz/en/about-ctia/history-of-consumer-rights-protection/,  diakses 30 November 2021, Pukul 5:38 WIB.
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/consumerism,  diakses  3
Desember 2021, Pukul 11:26 WIB.
https://lawtimesjournal.in/the-history-of-consumer-protection/,
diakses 30
November 2021, Pukul 5:32 WIB.
https://www.libertarianism.org/media/around-web/negative-rights-vs-positive- rights, diakses 3 Desember 2021, Pukul 8:31 WIB.
https://www.legislation.gov.au/content/whatisit,  diakses  5  Desember  2021,  Pukul 13:55 WIB.
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-4020-9160- 5_359, diakses 3 Desember 2021, Pukul 8:35 WIB.
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095634
250, diakses 3 Desember 2021, Pukul 11:14 WIB.
https://www.presidency.ucsb.edu/documents/special-message-the-congress- protecting-the-consumer-interest, diakses 24 Oktober 2021, Pukul 19.43 WIB.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor42;  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).