11, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.12178
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 11, November 2022

## PERAN  DAN  TANGGUNG  JAWAB  NOTARIS  DALAM  PENDIRIAN PERSEROAN  PERORANGAN  PASCA  BERLAKUNYA  UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

## Ghia Riezna Zhadira, FX. Arsin Lukman
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Email: ghiariezna@gmail.com, fx_arsin@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  atas  dasar  diundangkannya  Undang-Undang  Cipta  Kerja yang  memberikan  definisi  baru  mengenai  perseroan.  Perluasan  definisi  tersebut melahirkan  badan  hukum  baru  yaitu  perseroan  perorangan.  Menurut  Undang- Undang  Perseroan  Terbatas,  perseroan  sebagai  badan  hukum  didirikan menggunakan  akta  notaris.  Sedangkan  setelah  adanya  Undang-Undang  Cipta Kerja yang memberi peraturan turunan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021  bahwa  pendirian  perseroan  perorangan  tidak  memerlukan  akta  notaris. Sehingga  menimbulkan  pertanyaan  bagaimana  kedudukan  perseroan  perorangan sebagai badan hukum dalam Undang-Undang Cipta Kerja, serta bagaimana peran serta  tanggung  jawab  notaris  dalam  pendirian  perseroan  perorangan.  Tujuan dibuat Penelitian ini untuk mengetahui apa saja peran dan tanggung jawab notaris dalam  pendirian  peseroan  perorangan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  Pendirian  Perseroan  Perorangan  tidak  memerlukan  akta  notaris,  yaitu dengan  hanya  mendaftarkan  di  kementerian  hukum  dan  hak  asasi  manusia republik Indonesia dan mendapatkan sertifikat. Sehingga Notaris tidak berwenang untuk  membuat  akta  pendirian  perseroan  perorangan.  Dalam  Perseroan Perorangan  notaris  hanya  berperan  untuk  membuat  perubahan  status  Perseroan Perorangan  menjadi  Perseroan  Persekutuan  Modal  apabila  perseroan  perorangan sudah  tidak  memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro  dan  Kecil  serta  pemegang  saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang. Selain itu notaris juga berperan dalam perseroan perorangan  hanya  sebatas  penyuluh  hukum  kepada  calon  pengusaha  Perseroan Perorangan.
Kata  kunci :  Peran  dan  Tanggung  Jawab  Notaris,  Perseroan  Perorangan,  Pendirian Perseroan, UU Cipta Kerja.

## Abstract
This research was conducted based on the promulgation of the Job Creation Law which  provides  a  new  definition  of  a  company.  The  expansion  of  this  definition gave birth to a new legal entity, namely an individual company. According to the Limited Liability Company Law, a company as a legal entity is established using a notarial  deed.  Meanwhile,  after  the  existence  of  the  Job  Creation  Law  which provided derivative regulations to Government Regulation Number 8 of 2021 that
the establishment of an individual company does not require a notary deed. This raises  the  question  of  what  is  the  position  of  an  individual  company  as  a  legal entity  in  the  Job  Creation  Law,  and  what  are  the  roles  and  responsibilities  of  a notary in  establishing an individual company. The purpose of  this research is  to find out what are the roles and responsibilities of a notary in the establishment of an  individual  company.  The  research  method  used  is  normative  juridical  law research method.  The results of  this  study indicate that establishing a particular company  does  not  require  a  notarial  deed,  namely  by  simply  registering  at  the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and obtaining a certificate. So that the Notary is not authorized to make the deed of establishment of  an individual company. In an individual company, the notary's only role is  to change  the  status  of  an  individual  company  to  a  capital  partnership  company  if the  individual  company  does  not  meet  the  Micro  and  Small  Enterprises  criteria and the shareholder becomes more than 1 (one) person. In addition, notaries also play a role in individual companies, only limited to legal advisers to prospective individual company entrepreneurs.

## Keywords: Roles and Responsibility of Notary,  individual company, Company Establishment, Onimbus Law on Job Creation

## Pendahuluan
Dalam  pembagungan  perekonomian  di  Indonesia  pemerintah  sebagai penyelenggara  negara  mempunyai  peran  penting  dan  strategis  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan  kesejahteraan  rakyat.  Salah  satu  bentuk peningkatan  kualitas  kehidupan  kesejahteraan  dalam  rangka  ketahanan  ekonomi  suatu negara  dapat  dilihat  dari  aspek  berusaha  suatu  negara.  Terbukti  dimasa  krisis  dengan bertumbangannya  banyak  usaha  konglomerasi  yang  dililit  hutang  luar  negeri,  usaha kecil menengah terutama yang berorientasi eksport justru meraup keuntungan yang luar biasa.  Salah  satu  penilaian  atas  kemudahan  berbisnis  adalah  dengan  melihat  penilaian indeks  angka Ease  of  doing  business suatu  negara.  Indonesia  terus  menunjukkan prestasinya  dalam  memperoleh  predikat  sebagai  negara  yang  ramah  untuk  berbisnis. Terhitung sejak tahun 2020 Ease of doing business Indonesia resmi berada pada posisi 73  dari  190  negara.  Pemerintah  terus  berusaha  melakukan  reformasi  dalam  rangka memperbaiki  kemudahan  berusaha  di  Indonesia.  Salah  satu  bentuk  upaya  dalam memberikan kemudahan berusaha di  Indonesia  yaitu dengan diundangkannya Undang- Undang Cipta Kerja.
Undang-Undang  Cipta  Kerja  resmi  diundangkan  oleh  pemerintah  pada  2 November  2020.  Undang-Undang  ini  memiliki  tujuan  khusus  salah  satunya  untuk meningkatkan  peringkat Ease  of  Doing  business atau  Indeks  Kemudahan  Berusaha, menciptakan  iklim  usaha  dan  investasi  yang  berkualitas  bagi  para  pebisnis,  selain  itu juga untuk memberikan dukungan kepada Usaha Mikro dan Kecil dengan memberikan kemudahan  dan  kepastian  hukum  seperti  kepastian  terhadap  izin  berusaha,  hak berusaha,  serta  memperluas  ruang  kegiatan  usaha  dengan  harapan  mampu  mendorong pergerakan  pertumbuhan  struktur  ekonomi.  Dengan  lahirnya  Undang-Undang  Cipta Kerja ini pula diharapkan dapat membuat iklim investasi kondusif akan menyerap lebih
banyak  tenaga  kerja  sehingga  mengurangi  pengangguran,  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi,  serta  produktivitas  pekerja  meningkat,  serta  menggerakan  sektor-sektor lainnya dengan angka harapan pertumbuhan ekonomi mencapai 5.7 sampai 6%.
Perseroan  mengalami  perluasan  konsep  dengan  diundangkan  Undang-Undang Cipta  Kerja  ini.  Hal  ini  dapat  dilihat  berdasarkan  pengertian  perseroan  itu  sendiri. Pengertian dari Perseroan berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun  2007  mengenai  Perseroan  Terbatas  telah  mengalami  perubahan  makna berdasarkan Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja, yaitu berbunyi bahwa :
“ Perseroan  terbatas  yang  selanjutnya  disebut  perseroan,  adalah  merupakan persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham  atau  badan hukum  perorangan  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro  dan  Kecil sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  mengenai  Usaha mikro dan kecil.”
Dalam  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas,  perseroan  terbatas  perlu  didirikan oleh  minimal  dua  subjek  hukum  atas  dasar  perjanjian.  Sedangkan  dalam  Undang- Undang Cipta Kerja,  definisi  perseroan  juga merupakan  badan hukum  perorangan jika memenuhi  kriteria  usaha  mikro  dan  kecil.  Dengan  demikian,  setiap  orang  dapat mendirikan  suatu  perseroan  terbatas  dan  memiliki  sahamnya  seorang  diri,  sepanjang modal atas perseroan tersebut termasuk dalam kategori usaha mikro dan kecil. Dengan adanya  perluasan  definisi  serta  perubahan  pasal  pada  perseroan  terbatas  tersebut melahirkan adanya badan hukum perseroan perorangan.
Istilah Perseroan Perorangan tidak secara langsung didefinisikan pada Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  dan  Undang-Undang  Cipta  Kerja,  akan  tetapi  definisi Perseroan Perorangan didefinisikan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dimana berbunyi bahwa “perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil terdiri atas: perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan perseoan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.”
Lahirnya  istilah  Perseroan  Perorangan  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja tersebut  sangat  memberikan  keuntungan  kepada  pelaku  usaha,  karena  perseroan perorangan itu sendiri tidak memerlukan rekan sehingga akan lebih mudah mengambil keputusan dan tidak tergantung kepada pihak lain, serta tidak ada persoalan pembagian hasil dari perseroan.
Salah  satu  peraturan  turunan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  yang  mengatur mengenai perseroan perorangan yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang  Modal  Dasar  Perseroan  serta  Pendaftaran  Pendirian,  Perubahan  dan Pembubaran  Perseroan  yang  Memenuhi  Kriteria  untuk  Usaha  Mikro  dan  Kecil dinyatakan bahwa pendirian perseroan perorangan tidak memerlukan akta notaris, akan tetapi didirikan hanya dengan mengisi pernyataan pendirian yang kemudian didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan Sertifikat Pendaftaran secara Elektronik.
Sejatinya notaris dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  berperan  dalam  membuat  Akta  Autentik,  hal  tersebut  juga  berlaku  pada pendirian  suatu  badan  hukum.  Dalam  pendirian  suatu  badan  hukum  salah  satunya Perseroan  Terbatas,  notaris  selalu  terlibat  selaku  pembuat  akta  otentik  berupa  akta pendirian  badan  hukum.  Akta  otentik  yang  dibuat  oleh  notaris  dibuat  dalam  rangka untuk  menciptakan  alat  bukti  supaya  terjaminkan  kepastian  serta  perlindungan  atas adanya  suatu  peristiwa  hukum.  Sehingga  pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini dirumuskan  :  (1)  Bagaimana  Undang-Undang  Cipta  Kerja  mengatur  mengenai perseroan  perorangan  sebagai  Badan  Hukum.  (2)  Bagaimana  peran  serta  tanggung jawab notaris dalam pendirian perseroan perorangan.

## Metode Penelitian
Penelitian  hukum  adalah  proses  mengenai  analisis  masalah  hukum  dan penyelesaian  masalah  tersebut  dengan  menerapkan  hukum  yang  berlaku  pada  fakta- fakta  yang  relevan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu merupakan  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan-aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi. Dalam  penelitian  ini  pendekatan  mengacu  kepada  perundang-undangan  (statue approach)  yang  berlaku.  Pendekaran  perundang-undangan  difokuskan  pada  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum yang berkaitan dengan Perseroan Perorangan.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  data  sekunder. Data  sekunder  ini  berdasarkan  penelusuran  bahan  hukum  primer  yaitu  peraturan perundang-undangan  berupa  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja,  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Modal  Dasar  Perseroan  Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk  Usaha  Mikro  dan  Kecil.  Badan  hukum  sekunder  yaitu  berupa  buku  serta  karya ilmiah yang memaparkan permasalahan yang terkait dengan peran dan tanggung jawab notaris dalam perseroan perorangan.
Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif normatif, yakni analisis data dengan  cara  menganalisa  data  yang  bersumber  dari  bahan  hukum  berdasarkan  kepada konsep,  teori,  peraturan-perundang-undangan,  doktrin,  prinsip  hukum,  pendapat  pakar hukum  atau  pandangan  penelitian  sendiri.  Sehingga  didapatkan  kesimpulan  mengenai Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Perseroan Perorangan.

## Hasil dan Pembahasan
A. Perseroan  Perorangan  sebagai  Badan  Hukum  berdasarkan  Undang-Undang  Cipta Kerja.
Kata  “perseroan”  dalam  pengertian  umum  yaitu  perusahaan  atau  organisasi usaha.  Sedangkan  untuk  definisi  “perseroan  terbatas”  adalah  salah  satu  bentuk organisasi  usaha  atau  badan  usaha  yang  ada  dan  dikenal  dalam  sistem  hukum  dagang
Indonesia.  Dalam  sejarah  terbentuknya  Perseroan  Terbatas  di  Indonesia  dapat  dilihat berdasarkan  pasal  36  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang.  Dalam  pasal  tersebut menyebutkan  bahwa  Perseroan  Terbatas  tidak  menggunakan  nama  salah  seorang  atau lebih  diantara  para  pemegang  sahamnya,  melainkan  memperoleh  namanya  dari  tujuan perusahannya saja.
Perseroan Terbatas didefinisikan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut  UU PT) yaitu Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi  dalam  saham  dan  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  Undang- Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Menutut ahli, Prof. Sentosa Sembiring dari pengertian Perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU PT, dapat diketahui bahwa Perseroan  Terbatas  sebagai  kumpulan  modal.  Artinya  dalam  badan  usaha  Perseroan Terbatas yang diutamakan adalah modal. Modal dibagi atas lembar saham. Oleh karena itu siapa yang menguasai saham paling banyak dalam suatu Perseroan Terbatas, dialah yang  menentukan  kebijakan  Perseroan.  Kebijakan  tersebut  ditentukan  lewat  keputusan Direksi,  Dewan  komisaris  ataupun  melewati  Keputusan  Rapat  Umum  Pemegang Saham.
Menurut  Soedjono  Dirjosisworo  Perseroan  Terbatas  atau  PT  adalah  badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam  Undang-Undang  No.  40  tahun  2007  sebagaimana  telah  diubah  dengan  serta peraturan pelaksanaannya. Olek karena dibentuk berdasarkan kesepakatan, maka  dapat dipastikan bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh minimal 2 (dua) orang. Pembuatan perjanjian  ini  harus  diketahui  oleh  notaris  dan  dibuatkan  aktanya  untuk  mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebelum resmi menjadi perusahaan berjenis Perseroan Terbatas.
Akan tetapi pengaturan mengenai perseroan terbatas telah mengalami perluasan setelah diundangkannya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2021 mengenai Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). Defisini mengenai Perseroan Terbatas telah diubah  pada  pasal  109  angka  1  mengenai  definisi  perseroan  terbatas  yaitu  merupakan badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian, melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham atau  Badan  Hukum  perorangan  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro  dan  Kecil sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  mengenai  Usaha  Mikro  dan Kecil.
Dalam UU Cipta Kerja terdapat  perluasan bahwa pengertian perseroan terbatas juga  merupakan  badan  hukum  perorangan  yang  berdiri  berdasarkan  dengan  kriteria Usaha  Mikro  dan  Kecil.  Usaha  Mikro  dan  Kecil  ini  digunakan  untuk  pendirian  suatu kegiatan  usaha  dan  dikelompokkan  berdasarkan  kriteria  modal  usaha.  Ketentuan mengenai  kriteria  besarnya  Usaha  Mikro  dan  Kecil  diatur  dalam  pasal  35  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Kemudahan,  Perlindungan,  dan
pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berbunyi sebagai berikut :
a. Usaha  Mikro  memiliki  modal  usaha  sampai  dengan  paling  banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
b. Usaha  Kecil  rnemiliki  modal  usaha  lebih  dari  Rpl.000.000.0C0,00  (satu  miliar rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp5.000.000.O00,00  (lima  miliar  rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
c. Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lin:a miliar rupiah) sampai tlengan paling banyak Rpt 0.000.000.000,00 (sepuluh rniliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Selain  pada  definisi  perseroan,  UU  Cipta  kerja  juga  merubah  mengenai ketentuan  modal  dasar  dalam  perseroan,  yaitu  merujuk  kepada  pasal  109  angka  3  UU Cipta  Kerja  mengenai  ketentuan  perubahan  pasal  32  UU  PT.  Ketentuan  modal  dasar dalam UU PT sebelumnya diatur bahwa modal dasar perseroan paling sedikit sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan modal disetor paling sedikit 25% (dua puluh  lima)  dari  modal  dasar.  Ketentuan  tersebut  dirubah  dengan  UU  Cipta  Kerja bahwa  besaran  modal  dasar  perseroan  ditentukan  berdasarkan  keputusan  pendiri perseroan. Ketentuan ini juga dijelaskan pada turunan undang-undang cipta kerja yaitu pada  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2021  serta  pada  pasal  4  bahwa  modal  dasar Perseroan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  harus  ditempatkan  dan  disetor  penuh paling  sedikit  25%  (dua  puluh  lima  persen)  yang  dibuktikan  dengan  bukti  penyetoran yang sah. Hal tersebut menyatakan bahwa berarti tidak terdapat ketentuan minimal pada modal dasar selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu atas suatu perseroan.
Pada  UU  PT,  perseroan  terbatas  perlu  didirikan  oleh  paling  sedikit  dua  subjek hukum  berdasarkan  perjanjian  berdasarkan  dengan  pasal  7  ayat  (1)  UU  PT.  Pada  UU Cipta  Kerja,  perseroan  terbatas  meliputi  badan  hukum  perorangan  jika  memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.  Dengan demikian, setiap orang dapat  mendirikan suatu perseroan  terbatas  dan  memiliki  sahamnya  seorang  diri,  sepanjang  perseroan  tersebut termasuk  dalam  kategori  usaha  mikro  dan  kecil.  UU  Cipta  Kerja  juga  melakukan perubahan pada pasal 7 UU PT dengan menambah satu ayat bahwa pengecualian untuk dua pemegang saham berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, badan  usaha  milik  daerah,  badan  usaha  milik  desa,  perseroan  yang  mengelola  bursa efek,  lembaga  kliring  dan  penjaminan,  lembaga  penyimpanan  dan  penyelesaian,  dan lembaga  lain  sesuai  dengan  Undang-Undang  tentang  Pasar  Modal  dan  perseroan  yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Dengan adanya perluasan definisi serta perubahan  pasal  pada  perseroan  terbatas  tersebut  melahirkan  adanya  badan  hukum perseroan perorangan.  Penambahan kalimat badan hukum perorangan  yang memenuhi kriteria  Usaha  Mikro  dan  Kecil  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan  mengenai  Usaha  Mikro  dan  Kecil” yang  memberikan  pengertian  bahwa
adanya aturan baru yang mengesahkan sebuah UMK dengan pemegang saham sebanyak 1 (satu) orang untuk mendirikan sebuah badan hukum.
Perseroan  Perorangan  juga  didefinisikan  pada  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dimana berbunyi  bahwa “perseroan  yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil terdiri atas: perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang  atau  lebih  dan  perseoan  perorangan  yang  didirikan  oleh  1  (satu)  orang.”  Pada pasal  153A  dalam  UU  Cipta  Kerja  mengatur  ketentuan  awal  mengenai  perseroan perorangan,  bahwa  dijelaskan  pada  ayat  1  (satu)  bahwa  perseroan  yang  memenuhi kriteria  Usaha  Mikro  dan  Kecil  boleh  didirikan  oleh  1  (satu)  orang  dimana  orang tersebut merangkap sebagai direksi dan pemegang saham.
Ketentuan  direksi  perseroan  perorangan  dijelaskan  pada  pasal  153  D,  bahwa direksi  perseroan  untuk  Usaha  Mikro  dan  Kecil  dalam  kategori  perseroan  perorangan menjalankan pengurusan perseroan Usaha Mikro dan Kecil bagi kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Organ Perseroan Perorangan hanya terdiri dari  Pemegang  Saham  sekaligus  Direktur,  serta  tanpa  adanya  organ  Dewan  Komisaris sebagaimana diatur secara eksplisit pada ketentuan 7 ayat (2) huruf g dan pasal 8 ayat (4) huruf  g PP Nomor 8 Tahun 2021  bahwa organ Perseroan Perorangan hanya terdiri dari Direktur sekaligus Pemegang Saham, serta tidak ada organ Komisaris.
Pemegang  saham  pada  peseroan  perorangan  diatur  pada  pasal  153  E.  Bahwa pemegang  saham  untuk  perseroan  perorangan  meurpakan  orang  perseorangan.  Dan penridi  perseroan  hanya  dapat  mendirikan  perseroan  perorangan  sejumlah  1  perseroan perorangan dalam 1 (satu) tahun tersebut. Mengenai pemegang saham juga diatur lebih lanjut  pada  UU  Cipta  kerja  yaitu  pada  pasal  153  J  ayat  (1)  menyatakan  bahwa pemegang  saham  perseroan  untuk  Usaha  Mikro  dan  Kecil  tidak  bertanggung  jawab secara  pribadi  atas  perikatan  yang  dibuat  atas  nama  perseroan  serta  tidak  bertanggung jawab  atas  kerugian  perseroan  melebihi  saham  yang  dimilikinya.  Pasal  ini  memuat doktrin piercing the corporate veil, dimana memiliki arti membuka tirai perseroan, hal ini  merupakan  paraphrase  bahwa  tanggung  jawab  yang  semula  terbatas  dibuka  dan diterobos menjadi tanggung jawab tidak terbatas hingga kekayaan pribadi apabila terjadi pelanggaran, penyimpangan atau kesalahan dalam melakukan pengurusan perseroan.
Akan tetapi terdapat batasan terhadap ketentuan dari ayat 1 tersebut  yaitu tidak berlaku apabila:
a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
b. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
c. pemegang  saham  yang  bersangkutan  terlibat  dalam  perbuatan  melawan  hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
d. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.
Sebagaimana  diatur  dalam  pasal  153  A,  bahwa  pendirian  perseroan  untuk kriteria  Usaha  Mikro  dan  Kecil  dapat  didirikan  oleh  1  (satu)  orang.  Pendirian  ini
dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Pernyataan  pendirian  ini  membuat  memuat  mengenai  maksud  dan  tujuan,  kegiatan usaha, modal dasae serta modal yang disetor. Pernyataan pendirian ini harus didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengisi format isian.
Ketentuan  mengenai  pendirian  perseroan  perorangan  ini  lebih  lanjut  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2021.  Pasal  6  PP  8/2021  menyebutkan bahwa:
(1) Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia.
(2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan
b. cakap hukum.
(3) Perseroan  perorangan  memperoleh  status  badan  hukum  setelah  didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.
(4) Perseroan  perorangan  yang  telah  memperoleh  status  badan  hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi Direktorat  Jendera  yang  menyelenggarakan  tugas  dan  fungsi  di  bidang administrasihukum umum.
Kemudian Pasal 7 PP Nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan lebih lanjut mengenai pendirian perseroan bahwa:
(1) Pernyataan  Pendirian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (1) didaftarkan secara elektronik kepada menteri dengan mengisi format isian.
(2) Format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan;
b. jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;
c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
e. Nilai nominal dan jumlah saham;
f. alamat Perseroan perorangan; dan
g. nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir,  pekerjaan,  tempat  tinggal,  nomor induk  kependudukan,  dan  nomor  pokok  wajib  pajak  dari  pendiri  sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.
(3) Format  isian  Pernyataan  Pendirian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (21 tercantum  dalam  Lampiran  I  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari Peraturan Pemerintah ini.
Ketentuan  pada  pasal  diatas  menjelaskan  bahwa  pendirian  perseroan  dengan kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 153 A dimana merupakan perseroan perorangan didirikan  tanpa  membuat  akta  notaris,  melainkan  hanya  membuat  surat  pernyataan pendirian yang bermuatkan nama perseroan maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar,  serta  ketentuan  lain  yang  berkaitan  dengan  perseroan  tersebut.  Kemudian perseroan  perorangan  dapat  memperoleh  status  badan  hukum  setelah  surat  pernyataan
pendirian tersebut didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Ham dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik. Dari segi pandang para pelaku usaha Mikro dan Kecil,  kebijakan  mengenai  pendirian  perseroan  terbatas  ini  secara  khusus  sangat membantu  dikarenakan  biaya  yangalebih  murah  dibandingkan  dengan  diharuskannya membuat  akta  notaris  serta  jangka  waktu  yang  diperlukan  dalam  proses  pendirian menjadi sebuah badan hukum relatef lebih singkat.
Sebuah perusahaan dimungkinkan akan melakukan perubahan seiringan dengan berjalannya usaha. Pada perseroan perorangan, perubahan dijelaskan pada pasal 153 C UU  Cipta  Kerja.  Disebutkan  bahwa  perubahan  perseroan  perorangan  ditetapkan  oleh Rapat  Umum  Pemegang  Saham.  Perubahan  pada  perseroan  perorangan  ini  ditetapkan dengan  keputusan  pemegang  saham  perseroan  perorangan  yang  mempunyai  kekuatan hukum  sama  dengan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham.  Perubahan  pada  perseroan perorangan  juga  diatur  dalam  bagian  kedua  mengenai  perubahan  pada  UU  Nomor  8 Tahun  2021  bahwa  perubahan  dilakukan  dengan  mengisi  format  isian  perubahan Pernyataan  Pendirian  Perseroan  perorangan  dalam  bahasa  Indonesia.  Perubahan perseroan  perorangan  ini  dapat  dilakukan  lebih  dari  1  (satu)  kali  melalui  perubahan pernyataan  perubahan  perseroan  dengan  format  isian  perubahan  yang  diajukan  kepada Menteri secara elektronik untuk mendapatkan sertifikat pernyataan perubahan.
Kemudian  dalam  pasal  153  H  mengatur  mengenai  perubahan  status  perseroan perorangan  menjadi  perseroan  persekutuan  modal.  Pada  ayat  1  (satu)  menjelaskan bahwa  apabila  perseroan  perorangan  sudah  tidak  memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro  dan Kecil  sebagaimana  seharusnya  menjadi  kriteria  perseroan  perorangan,  maka  perseroan harus mengubah statusnya menjadi perseroan terbatas persekutuan modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu apabila:
a. pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang: dan/atau
b. tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil
Merujuk  kepada  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  nomor  21  tahun  2021  tentang  syarat  dan  tata  cara  pendaftaran  pendirian, perubahan,  dan  pembubaran  badan  hukum  perseroan  terbatas,  Perseroan  perorangan yang  telah  berubah  menjadi  perseroan  terbatas  persekutuan  modal  dengan  melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri. Akta  notaris  tersebut  memuat  mengenai  pernyataan  pemegang  saham,  serta  status perseroan  apakah  merupakan  perseroan  terbatas  tertutup  atau  terbuka.  Kemudian perseroan  harus  mengisi  surat  pernyataan  secara  elektronik  serta  mendaftarkan perubahan status perseroan secara elektronik. Dengan pengisian surat pernyataan secara elektronik  tersebut  adalah  bukti  nyara  bahwa  pemohon  atas  nama  perseroan  tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggung jawabkan.
Perseroan  perorangan  juga  dapat  melakukan  pembubaran.  Pembubaran perseroan  perorangan  diatur  pada  Pada  pasal  153  G  serta  pada  bagian  keempat mengenai  pembubaran  pasal  13  UU  Nomor  8  Tahun  2021,  bahwa  pembubaran  untuk perseroan perorangan dilakukan melalui rapat umum pemegang saham yang dituangkan
dalam  pernyataan  pembubaran  dan  diberitahukan  secara  elektronik  kepada  Menteri. Kemudian  pada  ayat  2  (dua)  memberi  penjelasan  mengenai  ketentuan  pembubaran dilakukan jika :
a. berdasarkan keputusan RUPS;
b. jangka  waktu  berdirinya  yang  ditetapkan  dalam  pernyataan  pendirian  telah berakhir;
c. berdasarkan penetapan pengadilan;
d. dengan  dicabutnya  kepailitan  berdasarkan  putusan  pengadilan  niaga  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  harta  pailit  Perseroan  tidak  cukup  untuk membayar biaya kepailitan;
e. harta  pailit  Perseroan  yang  telah  dinyatakan  pailit  berada  dalam  keadaan insolvensi  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
f. dicabutnya  Perizinan  Berusaha  Perseroan  sehingga  mewajibkan  Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
B. Peran dan tanggung jawab notaris dalam pendirian perseroan perorangan. Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Wewenang utama notaris adalah untuk membuat  akta  otentik.  Notaris  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  mengenai suatu  perbuatan,  perjanjian  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk dinyatakan  dalam  akta  autentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta, menyimpan  akta,  memberikan  grosse,  Salinan  dan  kutipan  akta,  semuanya  itu sepanjang  pembuatan  akta  itu  juga  tidak  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada pejabat  lain  atau  orang  lain  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang.  Pembuatan  akta otentik  yang  ada  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dalam  rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.
Keautentikannya suatu akta dinilai pada beberapa unsur sesuai dengan aturan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa:
a. Akta tersebut dibuat dan disahkan dalam bentuk menurut undang-undang;
b. Akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa;
c. Akta  tersebut  dibuat  dan  berkuasa  untuk  itu  di  tempat  di  mana  akta  tersebut dibuat.
Suatu  akta  yang  dinyatakan  sebagai  akta  otentik  bukan  karena  penetapan undang-undang,  akan  tetapi  karena  akta  tersebut  dibuat  oleh  dan  atau  dihadapan seorang  pejabat  umum.  Dengan  perkataan  lain,  akta  yang  dibuat  oleh  notaris mempunyai sifat otentik, bukan oleh karena undang-undang yang menetapkan, akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum.
Dalam  suatu  badan  hukum,  notaris  berperan  untuk  membuat  akta  otentik sebagai alat bukti atas adanya suatu peristiwa hukum, seperti halnya pada perseroan, notaris  berperan  untuk  pada  pendiran  Perseroan  Terbatas  (selanjutnya  disebut  PT).
Dalam  hal  pendirian  PT,  Notaris  berperan  meresmikan  atau  verleden  Akta  serta memberikan  penyuluhan  hukum  kepada  para  pendiri  perseroan.  Peresmian  akta  itu dilakukan dengan tahapan pembuatan akta, melakukan pesan nama PT dan sebagai kuasa  dari  pendiri  dalam  hal  untuk  memperoleh  status  badan  hukum  dari  Akta Pendirian  PT  tersebut  sampai  dengan  diumumkannya  Perseroan  tersebut  di  Berita Negara Republik Indonesia.
Selain  itu  berdasarkan  pasal  15  ayat  (2)  huruf  j,  notaris  juga  berwenang untuk  memberikan  penyuluhan  hukum  yang  berkaitan  dengan  akta.  Penyuluhan hukum  adalah  salah  satu  kegiatan  penyebarluasan  informasi  dan  pemahaman terhadap  norma-norma  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku guna  mewujudkan  dan  mengembangkan  kesadaran  hukum  masyarakat  sehingga terciptanya  budaya  hukum  dalam  bentuk  tertib  dan  taat  atau  petuh  terhadap  norma hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  demi  tegaknya  supremasi hukum.
Notaris  dalam  perannya  sebagai  penyuluh  hukum  harus  bertindak  jujur, bijak,  tidak  berpihak,  memberikan  penjelasan  mengenai  keadaan  hukum  yang sebenar-benarnya  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku,  menjelaskan  hak  dan kewajiban para pihak agar tercapai kesadaran hukum yang tingga dalam masyarakat, serta  memberikan  pelayanan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  di  dalam undang-undang.  Penyuluhan  hukum  yang  diberikan  oleh  notaris  ini  memberikan kepastian  hukum.  Para  pihak  akan  memahami  ketentuan-ketentuan  hukum  yang wajib di dalam pemenuhan perbuatan hukum  yang dilakukan sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum.

## Kesimpulan
Notaris merupakan pejabat hukum yang utamanya membuat akta otentik. Dalam pendirian  perseroan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  menyatakan bahwa  notaris  berperan  dalam  membuat  akta  otentik  yaitu  akta  pendirian  sebagai  alat bukti  bahwa  telah  didirikannya  perseroan  terbatas  tersebut.  Akan  tetapi  Notaris  tidak berwenang  untuk  membuat  akta  pendirian  perseroan  perorangan.  Sebagaimana  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2021  pendirian  perseroan  tidak memerlukan akta notaris, yaitu dengan hanya mendaftarkan di kementerian hukum dan hak  asasi  manusia  republik  Indonesia  dan  mendapatkan  sertifikat  pendaftaran. Berdasarkan pasal 153 H UU Cipta Kerja serta dalam pasal 9 PP nomor 8 Tahun 2021, dalam  perseroan  perorangan  notaris  hanya  berperan  untuk  membuat  perubahan  status perseroan  perorangan  menjadi  perseroan  persekutuan  modal  apabila  perseroan perorangan  sudah  tidak  memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro  dan  Kecil  serta  pemegang saham  menjadi  lebih  dari  1  (satu)  orang,  selain  itu  notaris  juga  berperan  dalam perseroan  perorangan  hanya  sebatas  penyuluh  hukum  kepada  penghadap.  Peran  dan tanggung  jawab  notaris  dalam  proses  pendirian  perseroan  perorangan  hanya  sebagai berikut Penyuluhan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 15 angka 2 huruf j Undang- Undang Jabatan Notaris yaitu melakukan Penyuluhan Hukum.

## BIBLIOGRAFI
Indonesia. Undang-Undang  Tentang  Perseroan  Terbatas .  UU  Republik  Indonesia  No.
40 tahun 2007. LN.2007/NO.106, TLN NO.4756,
Indonesia. Undang-Undang  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris . UU No. 12 Tahun 2014. LN Nomor 3, Tahun 2014 TLN No. 5491.
Indonesia, Undang-Undang  tentang  Cipta  Kerja. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020 . LN.2020/No.245, TLN No.6573.
Indonesia,  2021. Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021  tentang Kemudahan, Pelindungan,  dan  Pemberdayaan  Koperasi  dan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah. LN.2021/No.17, TLN No.6619
Indonesia,  2021. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  tahun  2021  tentang  Modal  Dasar Perseroan  Serta  Pendaftaran  Pendirian,  Perubahan,  dan  Pembubaran Perseroan  yang  Memenuhi  Kriteria  Untuk  Usaha  Mikro  dan  Kecil.
LN.2021/No.18, TLN No.6620
Indonesia, 2006. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum
Indonesia, 2021. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan,  dan  Pembubaran  Badan  Hukum  Perseroan  Terbatas.. BN.2021/No.470
Hartono, Siti Soemantri, Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan Peraturan Kepailitan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989.
Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontrak Komersial (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010).
G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, 3 rd ed. (Jakarta: Erlangga, 1999)
Perer Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Predana Media Group, (Jakarta: 2006).
Sembiring, Susanto, Hukum Dagang, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017).
Soedjono  Dirjosisworo,  “HukumPerusahaan  Mengenai  Bentuk-bentuk  Perusahaan (badan usaha) di Indonesia”, Mandar Maju, Bandung, 1997.
Suyanto, Metode  Penelitian  Hukum  Pengantar  Penelitian  Normatif,  Empiris,  dan Gabungab, (Gresik: Unigres Press, 2022).
Syahrum,  Muhammad, Pengantar  Metodologi  Penelitian  Hukum,  Kajian  Penelitian Normatif,  Empiris,  Penulisan  Proposal,  Laporan  Skripsi  dan  Tesis, (Riau: DOTPLUS, 2022).
Widjaya,  I.G  Rai, Hukum  Perusahaan  Perseroan  Terbatas  , (Jakarta:  MEGAPOIN, 2005).
Aprilia,  I.  S  (2020),  Aspek  Hukum  Pemegang  Saham  dalam  Perseroan  dengan  Satu Pemegang  Saham  (Single  Share-holder)(Studi  Komparisi  Indonesia  dengan China). SUPREMASI: Jurnal Hukum, 3(1); 1-14.
Dewi,  S  (2018).  Mengenai  Doktrin  dan  Prinsip  Piercing  The  Corporate  Veil  Dalam Hukum Perusahaan. Soumatera Law Review, 1(2), 380-299.
Gloria, M (2021). Kepailitan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Keja. Jurnal Panorama  Hukum, 6(1), 24-31.
Khair, Otti Ilham, Catur Widiatmoko, and Rajanner P. Simarmata.  "Analisis UU Cipta Kerja  dan  Kemudahan  Berusaha  Bagi  UMKM." Syntax  Literate;  Jurnal Ilmiah Indonesia 7.2 (2022): 897-912.
Niode,  Idris  Yanto.  “Sektor  UMKM  di  Indonesia:  Profil,  masalah  dan  strategi pemberdayaan.” Jurnal  Kajian  Ekonomi  dan  Bisnis  OIKOS-NOMOS 2.1 (2009): 1-10.
Perkasa,  Brahma  Putra.  "Peranan  Dan  Tanggung  Jawab  Notaris  Dalam  Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Para Pihak Di Kota Pekanbaru." Jurnal Hukum Kaidah:  Media  Komunikasi  dan  Informasi  Hukum  dan  Masyarakat 20.2 (2021): 224-235.
Sari, Siti Fauziah Dian Novita. "Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas." Lex Renaissance 3.2 (2018): 407-422.
Sinaga, Edward James. "Upaya pemerintah dalam merealisasikan kemudahan berusaha di indonesia." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 6.3 (2017): 329-348

## Copyright holder:
Ghia Riezna Zhadira, FX. Arsin Lukman (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia This article is licensed under: