TAFSIR YURIDIS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR IMI- 0352.GR.02.07 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL YANG MENYATAKAN DIRI SEBAGAI PENCARI SUAKA ATAU PENGUNGSI DALAM
KEBIJAKAN SELEKTIF KEIMIGRASIAN:

## PENDEKATAN TEORI HIERARKI NORMA HUKUM
(Legal Interpretation of Directorate General of Immigration Decree Number Imi-0352.GR.02.07 of 2016 concerning The Handling of Illegal Immigrants that Self Declared as an Asylum Seekers or Refugees in Immigrative Selective Policy: Hierarchy Theory of Legal Norms Approach)

## M. Alvi Syahrin
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ma.syahrin@poltekim.ac.id

## Brianta Petra Ginting
Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI perjumaraja@gmail.com

## Abstrak
Pengungsian merupakan suatu bentuk perpindahan penduduk yang mempunyai ciri berbeda daripada bentuk perpindahan  penduduk  lainnya.  Perpindahan  penduduk,  baik,  yang  berada  di  wilayah  negara maupun  yang sudah melintasi batas negara, merupakan peristiwa yang telah lama ada dalam sejarah manusia dan semakin sering terjadi sekarang ini.  Meningkatnya jumlah pencari suaka dan pengungsi ke wilayah Indonesia, telah menimbulkan gangguan sosial, kemanan politik, bahkan ketertiban di masyarakat. Jumlah kedatangan mereka tidak  sebanding  dengan  angka  penyelesaian  atau  penempatan  ke  negara  penerima  (Australia).  Untuk menghadapi  persoalan  pencari  suaka  dan  pengungsi  yang  masuk  dan  berada  di  wilayah  Indonesia,  maka pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor:  IMI-0352.GR.02.07  Tahun  2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka dan Pengungsi. Peraturan ini tidak  hanya  menegaskan  posisi  Indonesia  pro  terhadap  kebijakan  kemanusiaan  pengungsi,  tetapi  juga pembuatannya  yang  tidak  sesuai  dengan  asas-asas  hukum  pembentukan  peraturan  perundang-undangan. Rumusan  masalah  yang  diteliti  dalam  tulisan  ini  adalah  bagaimana  kedudukan  hukum  Peraturan  Direktur Jenderal  Imigrasi  tersebut  dalam  kebijakan  selektif  keimigrasian  dengan  pendekatan  teori  hierarki  norma hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif  yang  bersifat  kualitatif  dengan logika  berpikir campuran  (deduktif  dan induktif). Dari hasil penelitian dapat diketahui beberapa fakta hukum sebagai berikut. Kedudukan hukum Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 menimbulkan disharmonisasi dalam tatanan hukum (keimigrasian) di Indonesia. Pasal 7 Undang-Undang Nomor  12  Tahun 2011 telah  menetapkan  urutan peraturan  perundangan  yang menjadi  dasar  pemberlakuan semua peraturan hukum di Indonesia. Ketentuan pasal ini selaras dengan Teori Hierarki Norma Hukum (Hans Kelsen) yang menjelaskan bahwa norma yang lebih rendah, berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih  tinggi.  Namun,  teori  ini  tidak  dijewantahkan  dalam  pembentukan  peraturan  tersebut,  dimana  dalam batang tubuh normanya saling bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi di atasnya. Keberadaan peraturan ini telah menciptakan konflik norma yang berujung pada tidak adanya kepastian hukum. Adapun peraturan lebih tinggi yang bertentangan dengan peraturan ini adalah sebagai berikut: Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  M.HH-11.OT.01.01  Tahun  2009  tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi. Norma hukum yang bertentangan meliputi: Pengertian Rudenim,  Pengertian  Deteni,  Penanganan  Pengungsi,  Kewenangan  UNHCR  dan  IOM  dalam  Penanganan Pengungsi, Penemuan, Penampungan, Pengawasan Keimigrasian, Pendanaan, dan Sanksi.
Kata Kunci: Pencari Suaka; Pengungsi; Keimigrasian; Hierarki

## Abstract
Displacement  is  a  form  of  population  movement  that  has  different  characteristics  than  other  forms  of population movement. The movement of population, both in the national territory and those that have crossed national borders, is an event that has long existed in human history and is increasingly happening now. The increasing  number  of  asylum  seekers  and  refugees  to  the  territory  of  Indonesia,  has  caused  social disturbances,  political  security,  and  even  order  in  the  community.  The  number  of  their  arrival  is  not proportional to the completion rate or placement to the recipient country (Australia). To deal with the problem of asylum seekers and refugees entering and residing in the territory of Indonesia, the government issued a Director General of Immigration Decree Number: IMI-0352.GR.02.07 of 2016 concerning the Handling of Illegal  Immigrants  who  Self  Declare  as  Asylum  Seekers  and  Refugees.  This  regulation  not  only  affirms Indonesia's position in favor of refugee humanitarian policies, but also makes it incompatible with the legal principles of establishing legislation. The formulation of the problem examined in this paper is how the legal position of Director General of Immigration Decree in the immigration selective policy with a hierarchical theory approach to legal norms. The research method used is normative legal research that is qualitative in nature with mixed logic (deductive and inductive). From the results of the study can be known several legal facts as follows. The legal status of Director General of Immigration Decree Number: IMI-0352.GR.02.07 in 2016 creates disharmony in the legal order (immigration) in Indonesia. Article 7 of Law Number 12 of 2011 has established a sequence of laws and regulations which form the basis for the implementation of all legal regulations in Indonesia. The provisions of this article are in line with the Hierarchical Theory of Legal Norms (Hans Kelsen) which explains that lower norms, valid, sourced and based on higher norms. However,  this theory is not negated in the formation of these regulations, where in the body the norms conflict with each other with higher legal norms above. The existence of this regulation has created norm conflicts that lead to the absence of legal certainty. As for the higher regulations that contradict these regulations are as follows: The  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia,  Law  Number  6  of  2011  concerning  Immigration, Government Regulation Number 31 of 2013 concerning Regulations for Implementing Law Number 6 of 2011 concerning  Immigration,  and  Regulation  of  the  Minister  of  Law  and  Human  Rights  Number  M.HH- 11.OT.01.01  of  2009  concerning  Organization  and  Work  Procedures  of  Immigration  Detention  Houses. Conflicting legal norms include: Definition of Detention Center, Determinant Definition, Refugee Handling, UNHCR and IOM Authority in Refugee Handling, Discovery, Collection, Immigration Oversight, Funding, and Sanctions.
Keywords: Asylum Seekers; Refugees; Immigration; Hierarchy

## PENDAHULUAN
Pengungsian merupakan suatu bentuk perpindahan  penduduk  yang  mempunyai  ciri berbeda  daripada  bentuk  perpindahan  penduduk lainnya.  Ciri  yang  sedemikian  itu  membedakan pengungsi  dengan  kategori  migran  lainnya  serta berpengaruh  terhadap  mekanisme  perlindungan yang  diterapkan  kepada  mereka. Perpindahan penduduk,  baik,  yang  berada  di  wilayah  negara maupun  yang  sudah  melintasi  batas  negara, merupakan  peristiwa  yang  telah  lama  ada  dalam sejarah  manusia  dan  semakin  sering  terjadi sekarang ini. Dari sudut pandang negara penerima, arus  pengungsian  selain  merupakan  masalah kemanusiaan  juga  berdampak  pada  bidang keamanan,  ekonomi  dan  keseimbangan  sosial politik  di  negara  tempat  ia  mengungsi. 1 Masalah internal di suatu negara dan berkurangnya bantuan
1 M Alvi Syahrin, “Rekonstruksi Paradigma Hukum Pengungsi Indonesia: Keamanan Atau Kemanusiaan?,” in ImmiTalk 2018: Challenges in Border Protection (Depok: Politeknik Imigrasi, 2018).
2 M Alvi Syahrin, “Eksodus Warga Negara Tiongkok: Antara Kebijakan Dan Penyelundupan,” Checkpoint (Depok,
internasional  bagi  para  pengungsi  mengakibatkan semakin  banyak  negara  menutup  perbatasannya dari  gelombang  pengungsi  dalam  jumlah  yang besar.
Meningkatnya  jumlah  pencari  suaka  dan pengungsi ke wilayah Indonesia, mulai menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan serta  berpeluang  menimbulkan  gangguan  sosial, kemanan politik, bahkan ketertiban di masyarakat. 2 Jumlah kedatangan mereka tidak sebanding dengan angka  penyelesaian  atau  penempatan  ke  negara penerima  (Australia),  termasuk  yang  dipulangkan secara  sukarela  dan  dideportasi  dari  wilayah Indonesia. Keberadaan mereka sangat rentan baik dari sisi status, ekonomi, serta psikologis sehingga berpeluang dimanfaatkan oleh jaringan penyelundupan  manusia,  perdagangan  orang narkoba,  serta  kegiatan  kriminal  lain  termasuk
ID: Politeknik Imigrasi, October 2016), https://www.researchgate.net/publication/330848413_Eksodu s_Warga_Negara_Tiongkok_Antara_Kebijakan_dan_Penyel undupan.
jaringan  terorisme  internasional.  Hal  ini  bisa menimbulkan  dampak  serta  berbagai  masalah  di Indonesia. 3
Tidak  sedikit  dari  pencari  suaka  dan pengungsi  yang  melakukan  tindak  pidana  (umum dan  khusus)  di  Indonesia.  Apalagi  mereka  yang telah mendapatkan Attestation Letter , berupa Kartu Pengungsi dari UNHCR yang seolah mendapatkan hak  imunitas  internasional.  Perlu  dipahami, keberadaan  mereka  tidaklah  kebal  hukum. Penyalagunaan  dokumen  suaka  terjadi  di  Batam, dimana  terdapat  10  (sepuluh)  pria  pencari  suaka yang  diduga  menjadi  gigolo.  Kasus  tersebut menjadi contoh kecil bahwa keberadaan mereka di Indonesia telah menimbulkan keresahan hukum di masyarakat. 4
Fenomena  atas  penolakan  sebagian  warga Bogor terhadap keberadaan para pencari suaka dan pengungsi yang tinggal di sekitar Cisarua, Bogor, menjadi  bukti  kehadiran  mereka  menimbulkan keresahan  di  masyarakat. 5 Kasus  ini  berawal  dari ketidaknyamanan  warga  yang  mulai  terganggu dengan  keberadaan  para  imigran.  Menurut masyarakat  setempat,  perilaku  imigran  semakin seenaknya,  bahkan  mulai  mengabaikan  masalah hukum  di  Indonesia.  Sebagian  besar  di  antara mereka melakukan tindakan pencurian, kekerasan, bahkan asusila terhadap warga. 6
Keresahan  atas  sikap  dan  perilaku  pencari suaka dan pengungsi juga terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 25 imigran ilegal asal Timur  Tengah  ditangkap  aparat  Kepolisian setempat  karena  tidak  membayar  sewa  Hotel Grenia yang mereka pakai menginap sejak tanggal 24 Agustus hingga 9 September 2013. Akibatnya, pemilik hotel mengalami kerugian sekitar Rp. 42,9 juta. 7
Masalah  pencari  suaka  dan  pengungsi  di Indonesia  tidak  hanya  berhenti  pada  titik  ini.
3 M Alvi Syahrin, “Memaksimalkan Peran Imigrasi Di Perbatasan,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015), https://www.researchgate.net/publication/330753139_Memak simalkan_Peran_Imigrasi_di_Perbatasan.
4 M Alvi Syahrin, “The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation,” JILS 3 (2018): 175, https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils/article/view/275 12.
5 M Alvi Syahrin, “Beri Efek Jera Pada Pelaku Kejahatan Keimigrasian,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015), https://www.researchgate.net/publication/330753327_Beri_E fek_Jera_Pada_Pelaku_Kejahatan_Keimigrasian.
6 M Alvi Syahrin, “Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia,” in Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta) , 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016), 89–102,
Masalah  biaya  hidup  dan  tempat  tinggal    para imigran  ilegal juga menjadi  sorotan.  Para  pencari suaka mendapat tunjangan biaya hidup sekitar 1,2 juta rupiah per orang, per bulan. Bila satu keluarga terdiri dari sepasang suami-istri dengan dua orang anak,  maka  dalam  satu  bulan  mereka  bisa mendapatkan sekitar 4,8 juta rupiah. 8
Untuk  menghadapi  persoalan  pencari  suaka dan pengungsi yang masuk dan berada di wilayah Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI- 0352.GR.02.07  Tahun  2016  tentang  Penanganan Imigran  Ilegal  yang  Menyatakan  Diri  sebagai Pencari  Suaka  atau  Pengungsi.  Dalam  bagian menimbang,  tidak  disebutkan  sama  sekali kepentingan  filosofis,  yuridis,  dan  sosiologis  dari aspek  keimigrasian.  Bahkan,  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  tidak dimasukkan dalam bagian mengingat. Norma yang dirumuskan  pun  jauh  dari  semangat  penegakan hukum,  pengamanan,  dan  kedaulatan  negara.  Hal ini  tentu  kontradiktif  dengan  fungsi  keimigrasian sebagai lembaga berwenang yang memastikan agar setiap orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia membawa manfaat dan tidak merugikan Indonesia. 9
Peraturan tersebut menimbulkan permasalahan  di  kalangan  akademisi  dan  praktisi keimigrasian. Hal ini disebabkan pencari suaka dan pengungsi  yang  merupakan  imigran  ilegal  dapat dikecualikan dari tindakan administratif keimigrasian  (baca:  Deportasi)  dan  pemidanaan. Padahal  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2011 tentang Keimigrasian sendiri tidak mengenal istilah  pencari  suaka  dan  pengungsi. 10 Akibatnya, Rumah  Detensi  Imigrasi  (Rudenim)  yang  fungsi awalnya  hanya  sebagai  tempat  penampungan sementara  bagi  orang  asing  yang  akan  dikenakan tindakan  adminstratif  keimigrasian  ( immigratoir ),
https://www.researchgate.net/publication/330534295_Reorie ntasi_Fungsi_Imigrasi_Indonesia.
7 M Alvi Syahrin, “Indonesia Darurat Imigran Ilegal,” Checkpoint (Depok: Politeknik Imigrasi, 2018), https://www.researchgate.net/publication/330848815_Indone sia_Darurat_Imigran_Ilegal.
8 Ibid.
9 M Alvi Syahrin, “Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsri Dari Luar Negeri Dalam Perspektif Kebijakan Selektif Keimigrasian,” in Kebijakan Indonesia Dalam Penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016: Tanggung Jawab, Keamanan, Dan Regionalisme (Depok: University of Melbourne dan Universitas Indonesia, 2019).
10 M Alvi Syahrin, “Kepastian Hukum Dan Kekuatan Bangsa,” Petak Norma 4, no. 2 (2019): 1–4, https://www.researchgate.net/publication/332539956_Kepasti an_Hukum_dan_Kekuatan_Bangsa.
kini  telah  berubah  menjadi  tempat  penampungan pencari  suaka  dan  pengungsi.  Faktanya,  hampir semua Rudenim di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas  ( over  capacity ) karena  terlalu  banyak menampung pencari suaka dan pengungsi.
Batasan  yuridis  yang  harus  dipahami  dalam konsep  prinsip non-refoulement adalah  sangat bergantung  pada  rezim  hukum  yang  dianut  oleh masing-masing negara. Politik hukum keimigrasian  yang  dianut  oleh  Indonesia  saat  ini adalah  kebijakan  selektif  ( selective  policy )  yang berdasarkan  pada  asas  kemanfaatan.  Kebijakan selektif  keimigrasian  tersebut  ditentukan  dalam Bagian Kesatu Penjelasan Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2011 tentang  Keimigrasian.  Maksudnya, hanya  orang  asing  yang  membawa  manfaat  bagi negara  yang  dapat  masuk  dan  tinggal  di Indonesia. 11 Berdasarkan  latar  belakang  yang diuraikan  di  atas,  maka  rumusan  masalahnya adalah  sebagai  berikut:  Bagaimana  kedudukan hukum  Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi Nomor  IMI-0352.GR.02.07  Tahun  2016  tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai  Pencari  Suaka  atau  Pengungsi  dalam Perspektif Keimigrasian?

## METODE PENELITIAN

## 1. Pendekatan
Jenis  pendekatan  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat  kaualitatif. Maksudnya adalah penelitian yang  menggambarkan, menjelaskan,  menganalisis,  serta  mengembangkan terkait rumusan masalah yang dibahas. 12

## 2. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  bahan-bahan  hukum  dilakukan dengan menidentifikasi dan menginventarisasi peraturan  perundang-undangan,  meneliti  bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), dan sumber- sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini. 13

## 3. Teknik Analisa Data
Teknik  analisa  isu  hukum  (legal  issue)  dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir campuran. Maksudnya  penalaran  (hukum)  yang  merupakan gabungan  dari  pola  pikir  induktif  ( inductive )  dan deduktif  ( deductive )  dalam  persoalan  hukum  faktual yang konkrit. Proses yang terjadi dalam logika berpikir campuran adalah abstaksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma- norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan)  dan  diterapkan  guna  penyelesaian persoalan  hukum  konkrit  yang  dihadapi,  begitu  juga seterunsya secara bolak-balik dalam proses campuran. 14

## PEMBAHASAN

## 1. Inkonsistensi Norma Hukum
Pada  tanggal  19  April  2016,  Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal  Imigrasi  Nomor  IMI-0352.GR.02.07 Tahun  2016  tentang  Penanganan  Imigran  Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi. Hadirnya peraturan ini bertujuan untuk adanya  keseragaman  penanganan  pencari  suaka dan pengunsi secara terpadu dan berkesinambungan guna mengantisipasi terjadinya kerawanan  di  bidang  ideologi,  politik,  hukum, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan nasional. 15
11 M Alvi Syahrin, “Menakar Eksistensi Area Imigrasi,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014), https://www.researchgate.net/publication/330753013_Menak ar_Eksistensi_Area_Imigrasi.
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).
13 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Metode Penelitian Hukum , 2016.
14 M Alvi Syahrin, Metode Penelitian Keimigrasian , 1st ed. (Depok: Politeknik Imigrasi, 2019), https://www.researchgate.net/publication/331800867_Metode _Penelitian_Keimigrasian.
15 Hans Kelsen, “Law, State and Justice in the Pure Theory of Law,” The Yale Law Journal (2006).
Bagan 1
Proses Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi Menurut Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi
Terkait dengan persoalan penanganan pengungsi,  telah  terjadi  ketidaksesuaian  antara Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor  IMI- 0352.GR.02.07  Tahun  2016  dengan  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011. Hal itu disebabkan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tidak menjadi sumber atau dasar landasan pembentukan peraturan tersebut. Berdasarkan teori jenjang norma hukum  Hans  Kelsen  menyebutkan  bahwa  suatu norma  yang  lebih  rendah  berlaku,  bersumber  dan berdasar  ada  norma  yang  lebih  tinggi  agar menciptakan  kesesuaian  antara  norma-norma hukum yang sedang berlaku. 16
Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 memiliki kedudukan  yang  lebih  rendah  dari  pada  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011.  Seharusnya Peraturan  tersebut  tidak  bertentangan  dengan peraturan  hukum  di  atasnya.  Menurut  Peraturan
tersebut, Pemerintah Indonesia seolah-olah memiliki  kewajiban  dalam  penanganan  pencari suaka  dan  pengungsi  seperti  negara-negara  yang meratifikasi  Konvensi  Tahun  1951  dan  Protokol Tahun  1967.  Pada  kenyataanya  Pemerintah Indonesia  bukanlah  salah  satu  negara  yang meratifikasi  Konvensi  Tahun  1951  dan  Protokol Tahun 1967.
Ketentuan  yang  mengatur  mengenai  masuk dan  keluar  orang  dari  dan  menuju  wilayah Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2011. Setiap orang yang hendak masuk dan keluar  wajib  melalui  pemeriksaan  keimigrasian  di Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi.  Penulis  akan membandingkan  Peraturan  Direktur  Jenderal Imigrasi  Nomor  IMI-0352.GR.02.07  Tahun  2016 dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 berserta dengan peraturan turunan lainnya sebagai berikut.
16 Hans Kelsen, “The Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence,” Harvard Law Review (2007).

## Tabel 1
Perbandingan Hukum Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi dengan Peraturan Hukum Berkedudukan Lebih Tinggi Diatasnya
2. Perbandingan Hukum Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI- 0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan  Diri  Sebagai  Pencari  Suaka atau  Pengungsi  dengan  Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor IMI-0352.GR.02.07  Tahun  2016  menguraikan sebagai berikut:
Pasal 3
Rudenim Pusat mempunyai tugas melaksanakan  sebagian  tugas  pokok  dan fungsi  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  di  bidang  pendetensian  orang  asing yang melanggar peraturan perundang-
undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian yang telah mendapatkan
keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi.
Sedangkan,  Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945 menjelaskan sebagai berikut:
Pasal 28G
1) Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa aman  dan  perlindungan  dari  ancaman ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak berbuat  sesuatu  yang  merupakan  hak asasi.
2) Setiap  orang  berhak  untuk  bebas  dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan  derajat  martabat  manusia dan  berhak  memperoleh  suaka  politik dari negara lain.
No Perbandingan Perdirjenim No. IMI- 0352.GR.02.07 UUD 1945 UU 6/2011 PP 31/2013 Permenkumham No.M.HH- 11.OT.01.01 / 2009 Perpres No.125/2016 1 Penemuan Pasal 2 ayat (2) - Pasal 8 Pasal 9 Pasal 13 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 20 Pasal 23 Pasal 3 Pasal 5 Pasal 9 huruf d Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 2 Keberadaan Pengungsi dan
Pencari Suaka tidak ada kewajiban memiliki izin tingal Pasal 3 Pasal 28J Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 13 Pasal 43 Pasal 48 Pasal 112, Pasal 214 - Pasal 2 3 Fungsi Rudenim Pasal 4, Pasal 5 - Pasal 1 ayat (33) Pasal 14 ayat (3) Pasal 83 Pasal 85 Pasal 87 Pasal 208 Pasal 209 Pasal 210 Pasal 221 Pasal 4 Pasal 24 Pasal 25 Pasal 28 Pasal 29 4 Pengawasan Keimigrasian Pasal 6 - Pasal 68 Pasal 172 ayat (4) - Pasal 33 Pasal 34 5 Pendanaan Pasal 15 - - - - Pasal 40 6 Sanksi Pasal 14 - Pasal 75 Pasal 113 Pasal 119 Pasal 25 - Pasal 30 Pasal 43
Pasal 28J 1) Setiap  orang  wajib  menghormati  hak asasi  manusia  orang  lain  dalam  tertib kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa, dan bernegara.
2) Dalam menjalankan
hak dan
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada  pembatasan  yang  ditetapkan dengan  undang-undang  dengan  maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta  penghormatan  atas  hak  dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

## 3. Perbandingan Hukum Peraturan Direktur
Jenderal Imigrasi Nomor IMI- 0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan  Diri  Sebagai  Pencari  Suaka atau  Pengungsi  dengan  Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
a. Penemuan Pengungsi dan Pencari Suaka
Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor IMI-0352.GR.02.07  Tahun  2016  menguraikan sebagai berikut:
Pasal 2
1) Setiap  Orang  Asing  yang  masuk  ke wilayah  Indonesia  wajib  memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan. 2) Terhadap Orang Asing yang menyatakan diri sebagai Pencari Suaka atau
Pengungsi  pada  saat  masuk  ke  wilayah Indonesia,  dilakukan  penanganan  pada kesempatan pertama.
3) Penanganan  pada  kesempatan  pertama sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) meliputi:
a. Melakukan pengamanan dan pendataan;
b. Menghubungi  perwakilan  negara Orang Asing bersangkutan;
c. Menghubungi  IOM  untuk  fasilitas penampungan sementara;
d. Menghubungi UNHCR untuk penentuan statusnya. Sedangkan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 menjelaskan sebagai berikut:
Pasal 8
1) Setiap  orang  yang  masuk  atau  keluar Wilayah  Indonesia  wajib  memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan  masih  berlaku,  kecuali  ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.
Pasal 9 ayat (1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia  wajib  melalui  pemeriksaan  yang dilakukan  oleh  Pejabat  Imigrasi  di  Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
Pasal 13
1) Pejabat  Imigrasi  menolak  Orang  Asing masuk  Wilayah  Indonesia  dalam  hal orang asing tersebut:
a. Namanya  tercantum  dalam  daftar
Penangkalan; b. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;
c. Memiliki  dokumen  Keimigrasian yang palsu;
d. Tidak  memiliki  Visa,  kecuali  yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
e. Telah  memberi  keterangan  yang tidak  benar  dalam  memperoleh Visa;
f. Menderita  penyakit  menular  yang membahayakan kesehatan umum;
g. Terlibat kejahatan internasional dan tindak  pidana  transnasional  yang terorganisasi;
h. Termasuk  dalam  daftar  pencarian orang  untuk  ditangkap  dari  suatu negara asing;
i. Terlibat  dalam  kegiatan  makar terhadap Pemerintah Republik
Indonesia; atau j. Termasuk  dalam  jaringan  praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia. 2) Orang  Asing  yang  ditolak  masuk sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) ditempatkan dalam pengawasan sementara menunggu proses pemulangan yang bersangkutan.
b. Keberadaan Pengungsi dan Pencari Suaka Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor IMI-0352.GR.02.07  Tahun  2016  menguraikan sebagai berikut:
Pasal 3 Orang Asing yang sudah mendapatkan status sebagai Pengungsi dari UNHCR di Indonesai dapat  tidak  dipermasalahkan  izin  tinggalnya selama  berada  di  Indonesia  sepanjang  tidak melanggar peraturan perundang-undaggan.
Sedangkan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 menjelaskan sebagai berikut:
Pasal 8
1) Setiap  orang  yang  masuk  atau  keluar Wilayah  Indonesia  wajib  memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan  masih  berlaku,  kecuali  ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.
Pasal 9 Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia  wajib  melalui  pemeriksaan  yang dilakukan  oleh  Pejabat  Imigrasi  di  Tempat
Pemeriksaan Imigrasi. Pasal 10
Orang Asing yang telah memenuhi
persyaratan  dapat  masuk  Wilayah  Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk. Pasal 13
1) Pejabat  Imigrasi  menolak  Orang  Asing masuk  Wilayah  Indonesia  dalam  hal orang asing tersebut:
a. Namanya  tercantum  dalam  daftar Penangkalan;
b. Tidak memiliki
Dokumen
Perjalanan yang sah dan berlaku;
c. Memiliki  dokumen  Keimigrasian yang palsu;
d. Tidak  memiliki  Visa,  kecuali  yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
e. Telah  memberi  keterangan  yang tidak  benar  dalam  memperoleh Visa;
f. Menderita  penyakit  menular  yang membahayakan kesehatan umum;
g. Terlibat kejahatan internasional dan tindak  pidana  transnasional  yang terorganisasi;
h. Termasuk  dalam  daftar  pencarian orang  untuk  ditangkap  dari  suatu negara asing;
i. Terlibat  dalam  kegiatan  makar terhadap Pemerintah Republik
Indonesia; atau j. Termasuk  dalam  jaringan  praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia. 2) Orang  Asing  yang  ditolak  masuk sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
ditempatkan dalam pengawasan
sementara menunggu proses pemulangan yang bersangkutan. Pasal 43 1) Dalam  hal  tertentu  Orang  Asing  dapat dibebaskan  dari  kewajiban  memiliki Visa.
2) Orang  Asing  yang  dibebaskan  dari kewajiban  memiliki  Visa  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Warga  negara  dari  negara  tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden dengan memperhatikan  asas  timbal  balik dan asas manfaat;
b. Warga  negara asing  pemegang  Izin Tinggal  yang  memiliki  Izin  Masuk Kembali yang masih berlaku;
c. Nakhoda,  kapten  pilot,  atau  awak yang sedang bertugas di alat angkut;
d. Nahkoda,  awak  kapal,  atau  tenaga ahli  asing di atas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan alat  angkutnya  untuk  beroperasi  di perairan  Nusantara,  laut  teritorial, landas  kontinen,  dan/atau  Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Pasal 48
1) Setiap  Orang  Asing  yang  berada  di Wilayah  Indonesia  wajib  memiliki  Izin Tinggal.
2) Izin  Tinggal  diberikan  kepada  Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.
3) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Izin Tinggal diplomatik;
b. Izin Tinggal dinas;
c. Izin Tinggal kunjungan;
d. Izin Tinggal terbatas;
e. Izin Tinggal Tetap.
4) Menteri  berwenang  melarang  Orang Asing  yang  telah  diberi  Izin  Tinggal berada  di  daerah  tertentu  di  Wilayah Indonesia.
5) Terhadap  Orang  Asing  yang  sedang menjalani  penahanan  untuk  kepentingan proses  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  atau menjalani  pidana  kurungan  atau  pidana penjara  di  lembaga  pemasyarakatan, sedangkan  izin  tinggalnya  telah  lampau waktu,  Orang  Asing  tersebut  tidak dikenai kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

## c. Fungsi Rumah Detensi Imigrasi
Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor IMI-0352.GR.02.07  Tahun  2016  menguraikan sebagai berikut:
Pasal 4
1) Pencari  suaka  dan  Pengungsi  yang berada di wilayah Indonesia ditempatkan di  Ruang  Detensi  Imigrasi,  Rumah Detensi Imigrasi atau tempat lain.
2) Pencari  suaka  dan  Pengungsi  dapat ditempatkan di tempat lain dalam hal:
a. Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi telah melebihi daya tampung;
b. Sakit dan memerlukan perawatan;
c. Akan melahirkan;
d. Anak-anak.
3) Penempatan Pencari Suaka dan Pengungsi  di  tempat  lain  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  dilaksanakan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal  Imigrasi  atau  Pejabat  Imigrasi yang ditunjuk. 4) Pencari Suaka dan Pengungsi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) wajib  mentaati  ketentuan  peraturan perundang-undangan, adat istiadat masyarakat  setempat,  dan  mengisi  surat pernyataan.
5) Format  surat  pernyataan  sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran  yang  merupakan  bagian  tidak terpisahkan  dari  Peraturan  Direktur
Jenderal ini. Pasal 5 1) Penempatan Pencari Suaka dan Pengungsi  di  Ruang  Detensi,  Rumah Detensi  atau  tempat  lain  dilaksanakan sesuai Standar Operasi Prosedur.
2) Bagi  Orang  Asing  yang sudah  memiliki status  Pengungsi  yang  ditempatkan  di Tempat Penampungan Sementara (Community  House)  diwajibkan  secara berkala  1  (satu)  bulan  sekali  untuk mellapor ke Kantor Imigrasi setempa.
3) Bagi  pemilik  atau  pengelola  Tempat Penampungan  Sementara  (Community House) dwajibkan secara berkala 1 (satu) bulan sekali untuk melapor identitas dan jumlah Orang Asing yang sufah memiliki status  pengungsi  ke  Kantor  Imigrasi setempat.
Sedangkan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menguraikan sebagai berikut:
Pasal 1 ayat (33)
Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian. Pasal 14 ayat (1) Dalam rangka melengkapi bukti sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2),  yang  bersangkutan dapat  ditempatkan  dalam  Rumah  Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi. Pasal 83 1) Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam
Rumah  Detensi  Imigrasi  atau  Ruang Detensi  Imigrasi  jika  Orang  Asing tersebut:
a. Berada  di  Wilayah  Indonesia  tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki  Izin  Tinggal  yang  tidak berlaku lagi;
b. Berada  di  Wilayah  Indonesia  tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah;
c. Dikenai  Tindakan  Administratif Keimigrasian  berupa  pembatalan Izin  Tinggal  karena  melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
d. Menunggu pelaksanaan Deportasi;
e. Menunggu  keberangkatan  keluar Wilayah  Indonesia  karena  ditolak pemberian Tanda Masuk.
2) Pejabat  Imigrasi  dapat  menempatkan Orang  Asing  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  di  tempat  lain  apabila Orang  Asing  tersebut  sakit,  akan melahirkan, atau masih anak-anak.
Pasal 85
1) Detensi terhadap Orang Asing dilakukan sampai Deteni dideportasi.
2) Dalam hal Deportasi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  belum  dapat dilaksanakan,  detensi  dapat  dilakukan dalam  jangka  waktu  paling  lama  10 (sepuluh) tahun.
3) Menteri  atau  Pejabat  Imigrasi  yang ditunjuk dapat mengeluarkan Deteni dari Rumah  Detensi  Imigrasi  apabila  jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  terlampaui  dan  memberikan  izin kepada  Deteni  untuk  berada  di  luar Rumah Detensi Imigrasi dengan menetapkan  kewajiban  melapor  secara periodik.
4) Menteri  atau  Pejabat  Imigrasi  yang ditunjuk  mengawasi  dan  mengupayakan agar Deteni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dideportasi. Pasal 87 ayat (1) Korban perdagangan orang dan
Penyelundupan  Manusia  yang  berada  di Wilayah  Indonesia  ditempatkan  di  dalam Rumah  Detensi  Imigrasi  atau  di  tempat  lain yang ditentukan.
d. Pengawasan Keimigrasian
Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor IMI-0352.GR.02.07  Tahun  2016  menguraikan sebagai berikut:
Pasal 6 1) Kepala Kantor Imigrasi wajib melakukan pengawasan  dan  pendapatan  terhadap Orang Asing Pencari Suaka dan
Pengungsi  yang  berada  di  wilayah kerjanya,  berkoordinasi  dengan  instansi terkait.
2) Pendataan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  dilakukan  untuk  mendapatkan keterangan mengenai:
a. Identitas diri
b. Jenis kelamin
c. Kebangsaan
d. Tempat tanggal lahir / umur
e. Foto dan sidik jari
f. Dokumen perjalanan yang dimiliki
Sedangkan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan sebagai berikut:
Pasal 68 ayat (1)
Pengawasan  Keimigrasian  terhadap  Orang Asing  dilaksanakan  pada  saat  permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan:
a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
b. Penyusunan  daftar  nama  Orang  Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan;
c. Pengawasan  terhadap  keberadaan  dan kegiatan  Orang  Asing  di  Wilayah Indonesia;
d. Pengambilan foto dan sidik jari; dan
e. Kegiatan lain yang dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum.
e. Sanksi
Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor IMI-0352.GR.02.07  Tahun  2016  menguraikan sebagai berikut:
Pasal 14
1) Pencari  Suaka  dan  Pengungsi  yang memiliki  sertifikat  pencari  suaka  atau pengungsi  dari  UNHCR  yang  tidak
berkedudukan  di  Indonesia  dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian.
2) Orang  Asing  yang  permohonan  status pengungsi  ditolak  fina  ( Final  Rejected
Person ) oleh UNHCR dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian.
Sedangkan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan sebagai berikut:
Pasal 75
1) Pejabat  Imigrasi  berwenang  melakukan Tindakan  Administratif  Keimigrasian terhadap  Orang  Asing  yang  berada  di Wilayah  Indonesia  yang  melakukan kegiatan  berbahaya  dan  patut  diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
2) Tindakan  Administratif  Keimigrasian sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dapat berupa: a. Pencantuman dalam daftar
Pencegahan atau Penangkalan;
b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
d. Keharusan  untuk  bertempat  tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
e. Pengenaan biaya beban; dan/atau
f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.
3) Tindakan  Administratif  Keimigrasian berupa  Deportasi  dapat  juga  dilakukan terhadap  Orang  Asing  yang  berada  di Wilayah  Indonesia  karena  berusaha menghindarkan  diri  dari  ancaman  dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.
Pasal 113
Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 119 ayat (1)
Setiap  Orang  Asing  yang  masuk  dan/atau berada  di  Wilayah  Indonesia  yang  tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling  banyak  Rp500.000.000,00  (lima  ratus juta rupiah).
4. Perbandingan Hukum Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI- 0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan  Diri  Sebagai  Pencari  Suaka atau Pengungsi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
a. Penemuan
Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor IMI-0352.GR.02.07  Tahun  2016  menguraikan sebagai berikut:
Pasal 2 1) Setiap  Orang  Asing  yang  masuk  ke wilayah  Indonesia  wajib  memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan. 2) Terhadap Orang Asing yang menyatakan diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi  pada  saat  masuk  ke  wilayah Indonesia,  dilakukan  penanganan  pada kesempatan pertama
3) Penanganan  pada  kesempatan  pertama sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) meliputi:
a. Melakukan pengamanan dan pendataan
b. Menghubungi  perwakilan  negara Orang Asing bersangkutan
c. Menghubungi  IOM  untuk  fasilitas penampungan sementara
d. Menghubungi UNHCR
untuk penentuan statusnya Sedangkan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31 Tahun 2013 menjelaskan sebagai berikut.
Pasal 2
1) Setiap  Orang  yang  masuk  atau  keluar Wilayah  Indonesia  wajib  memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan  masih  berlaku,  kecuali  ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perjanjian internasional.
Pasal 3
Setiap  Orang  Asing  yang  masuk  Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:
a. Memiliki  Visa  yang  sah  dan  masih berlaku,  kecuali  yang  dibebaskan  dari kewajiban memiliki Visa
b. Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku
c. Tidak termasuk dalam daftar Penangkalan. Pasal 20 ayat (1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia  wajib  melalui  pemeriksaan  yang dilakukan  oleh  Pejabat  Imigrasi  di  Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
Pasal 23 Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  3,  Pasal  7,  atau  Pasal  9  dapat  masuk Wilayah  Indonesia  setelah  mendapatkan Tanda Masuk dari Pejabat Imigrasi.
b. Keberadaan Pengungsi dan Pencari Suaka
Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor IMI-0352.GR.02.07  Tahun  2016  menguraikan sebagai berikut:
Pasal 3 Orang Asing yang sudah mendapatkan status sebagai Pengungsi dari UNHCR di Indonesai dapat  tidak  dipermasalahkan  izin  tinggalnya selama  berada  di  Indonesia  sepanjang  tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Sedangkan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31 Tahun 2013 menguraikan sebagai berikut:
Pasal 112
1) Setiap  Orang  Asing  yang  berada  di Wilayah  Indonesia  wajib  memiliki  Izin Tinggal.
2) Izin  Tinggal  diberikan  kepada  Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.
3) Izin Tinggal terdiri atas:
a. Izin Tinggal diplomatik
b. Izin Tinggal dinas
c. Izin Tinggal kunjungan
d. Izin Tinggal terbatas
e. Izin Tinggal Tetap.
4) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dapat  diberikan  secara  manual atau elektronik.
Pasal 214
1) Pendetensian  terhadap  Orang  Asing dilakukan sampai Deteni di Deportasi.
2) Dalam hal Deportasi sebagaimana dimaksud  pada        ayat  (1)  belum  dapat dilaksanakan, pendetensian dapat dilakukan  dalam  jangka  waktu  paling lama 10 (sepuluh) tahun.
c. Fungsi Rumah Detensi Imigrasi
Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor IMI-0352.GR.02.07  Tahun  2016  menjelaskan sebagai berikut:
Pasal 4
1) Pencari  suaka  dan  Pengungsi  yang berada di wilayah Indonesia ditempatkan
di  Ruang  Detensi  Imigrasi,  Rumah Detensi Imigrasi atau tempat lain.
2) Pencari  suaka  dan  Pengungsi  dapat ditempatkan di tempat lain dalam hal:
a. Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi telah melebihi daya tamping;
b. Sakit dan memerlukan perawatan;
c. Akan melahirkan;
d. Anak-anak.
3) Penempatan Pencari Suaka dan Pengungsi  di  tempat  lain  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  dilaksanakan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal  Imigrasi  atau  Pejabat  Imigrasi yang ditunjuk. 4) Pencari Suaka dan Pengungsi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) wajib  mentaati  ketentuan  peraturan perundang-undangan, adat istiadat masyarakat  setempat,  dan  mengisi  surat pernyataan.
5) Format  surat  pernyataan  sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran  yang  merupakan  bagian  tidak terpisahkan  dari  Peraturan  Direktur
Jenderal ini. Pasal 5 1) Penempatan Pencari Suaka dan Pengungsi  di  Ruang  Detensi,  Rumah
Detensi  atau  tempat  lain  dilaksanakan sesuai Standar Operasi Prosedur.
2) Bagi  Orang  Asing  yang sudah  memiliki status  Pengungsi  yang  ditempatkan  di Tempat Penampungan
Sementara (Community  House)  diwajibkan  secara berkala  1  (satu)  bulan  sekali  untuk mellapor ke Kantor Imigrasi setempa.
3) Bagi  pemilik  atau  pengelola  Tempat Penampungan  Sementara  (Community House) dwajibkan secara berkala 1 (satu) bulan sekali untuk melapor identitas dan jumlah Orang Asing yang sufah memiliki status  pengungsi  ke  Kantor  Imigrasi setempat.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 menjelaskan sebagai berikut:
Pasal 208 1) Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Ruang Detensi  Imigrasi  jika  Orang  Asing tersebut:
a. Berada  di  Wilayah  Indonesia  tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki  Izin  Tinggal  yang  tidak berlaku lagi
b. Berada  di  Wilayah  Indonesia  tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah
c. Dikenai  Tindakan  Administratif
Keimigrasian  berupa  pembatalan Izin  Tinggal  karena  melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum
d. Menunggu pelaksanaan Deportasi
e. Menunggu  keberangkatan  keluar Wilayah  Indonesia  karena  ditolak pemberian Tanda Masuk.
2) Penempatan  Orang  Asing  dalam  Ruang Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
3) Apabila  jangka  waktu  sebagaimana dimaksud pada   ayat (2) terlampaui maka Orang  Asing  dapat  ditempatkan  pada Rumah Detensi Imigrasi.
Pasal 209 Pejabat  Imigrasi  berwenang  menempatkan Orang  Asing  dalam  Rumah  Detensi  Imigrasi dalam hal:
a. Berada  di  Wilayah  Indonesia  tanpa memiliki  Izin  Tinggal  yang  sah  atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi
b. Berada  di  Wilayah  Indonesia  tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah
c. Dikenai Tindakan
Administratif
Keimigrasian  berupa  pembatalan  Izin Tinggal  karena  melakukan  perbuatan yang  bertentangan  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan atau mengganggu  keamanan  dan  ketertiban umum
d. Menunggu pelaksanaan Deportasi;
e. Pemindahan dari Ruang Detensi Imigrasi.
d. Pengawasan Keimigrasian
Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor IMI-0352.GR.02.07  Tahun  2016  menguraikan sebagai berikut:
Pasal 6
1) Kepala Kantor Imigrasi wajib melakukan pengawasan  dan  pendapatan  terhadap Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi  yang  berada  di  wilayah kerjanya,  berkoordinasi  dengan  instansi terkait.
2) Pendataan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  dilakukan  untuk  mendapatkan keterangan mengenai:
a. Identitas diri
b. Jenis kelamin
c. Kebangsaan
d. Tempat tanggal lahir / umur
e. Foto dan sidik jari
f. Dokumen perjalanan yang dimiliki
Sedangkan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31 Tahun 2013 menjelaskan berikut:
Pasal 172 4) Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilakukan pada saat: a. Permohonan Visa
b. Masuk atau keluar Wilayah Indonesia
c. Pemberian Izin Tinggal
d. Berada  dan  melakukan  kegiatan  di
Wilayah Indonesia.
e. Sanksi
Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor IMI-0352.GR.02.07  Tahun  2016  menguraikan sebagai berikut:
Pasal 14
1) Pencari  Suaka  dan  Pengungsi  yang memiliki  sertifikat  pencari  suaka  atau pengungsi  dari  UNHCR  yang  tidak berkedudukan  di  Indonesia  dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian.
2) Orang  Asing  yang  permohonan  status pengungsi  ditolak  fina  (Final  Rejected Person) oleh UNHCR dikenakan
Tindakan Administrasi Keimigrasian. Sedangkan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31
Tahun 2013 menjelaskan sebagai berikut:
Pasal 25
1) Pejabat  Imigrasi  menolak  Orang  Asing untuk  masuk  Wilayah  Indonesia  dalam hal Orang Asing tersebut:
a. namanya  tercantum  dalam  daftar Penangkalan;
b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
c. memiliki  Dokumen  Keimigrasian yang palsu;
d. tidak  memiliki  Visa,  kecuali  yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
e. telah  memberi  keterangan  yang tidak  benar  dalam  memperoleh Visa;
f. menderita  penyakit  menular  yang membahayakan kesehatan umum;
g. terlibat  kejahatan  internasional  dan tindak  pidana  transnasional  yang terorganisasi;
h. termasuk  dalam  daftar  pencarian orang  untuk  ditangkap  dari  suatu negara asing;
i. terlibat  dalam  kegiatan  makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; j. termasuk  dalam  jaringan  praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan Penyelundupan Manusia. 2) Orang  Asing  yang  ditolak  masuk sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) ditempatkan dalam pengawasan sementara menunggu proses pemulangan yang bersangkutan. 5. Perbandingan Hukum Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI- 0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan  Diri  Sebagai  Pencari  Suaka atau Pengungsi dengan Peraturan Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor M.HH-11.OT.01.01  Tahun  2009  tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi
a. Penemuan
Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor IMI-0352.GR.02.07  Tahun  2016  menguraikan sebagai berikut:
Pasal 2
1) Setiap  Orang  Asing  yang  masuk  ke wilayah  Indonesia  wajib  memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan.
2) Terhadap Orang Asing yang menyatakan diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi  pada  saat  masuk  ke  wilayah
Indonesia,  dilakukan  penanganan  pada kesempatan pertama
3) Penanganan  pada  kesempatan  pertama sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) meliputi:
a. Melakukan pengamanan dan pendataan
b. Menghubungi  perwakilan  negara Orang Asing bersangkutan
c. Menghubungi  IOM  untuk  fasilitas penampungan sementara
d. Menghubungi UNHCR untuk penentuan statusnya
Sedangkan,  Peraturan  Menteri  Hukum  dan
Hak  Asasi  Manusia  Nomor  M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 menguraikan sebagai berikut:
Pasal 3 Orang Asing yang sudah mendapatkan status sebagai Pengungsi dari UNHCR di Indonesai dapat  tidak  dipermasalahkan  izin  tinggalnya selama  berada  di  Indonesia  sepanjang  tidak melanggar peraturan perundang-undagnan.
b. Fungsi Rumah Detensi Imigrasi
Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor IMI-0352.GR.02.07  Tahun  2016  menguraikan sebagai berikut:
Pasal 4
1) Pencari  suaka  dan  Pengungsi  yang berada di wilayah Indonesia ditempatkan di  Ruang  Detensi  Imigrasi,  Rumah Detensi Imigrasi atau tempat lain.
2) Pencari  suaka  dan  Pengungsi  dapat ditempatkan di tempat lain dalam hal:
a. Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi telah melebihi daya tampung;
b. Sakit dan memerlukan perawatan;
c. Akan melahirkan;
d. Anak-anak.
3) Penempatan Pencari Suaka dan Pengungsi  di  tempat  lain  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  dilaksanakan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal  Imigrasi  atau  Pejabat  Imigrasi yang ditunjuk. 4) Pencari Suaka dan Pengungsi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) wajib  mentaati  ketentuan  peraturan perundang-undangan, adat istiadat masyarakat  setempat,  dan  mengisi  surat pernyataan.
5) Format  surat  pernyataan  sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran  yang  merupakan  bagian  tidak terpisahkan  dari  Peraturan  Direktur
Jenderal ini. Pasal 5 1) Penempatan Pencari Suaka dan Pengungsi  di  Ruang  Detensi,  Rumah
Detensi  atau  tempat  lain  dilaksanakan sesuai Standar Operasi Prosedur.
2) Bagi  Orang  Asing  yang sudah  memiliki status  Pengungsi  yang  ditempatkan  di Tempat Penampungan Sementara
(Community  House)  diwajibkan  secara berkala  1  (satu)  bulan  sekali  untuk mellapor ke Kantor Imigrasi setempat.
3) Bagi  pemilik  atau  pengelola  Tempat Penampungan  Sementara  (Community
House) dwajibkan secara berkala 1 (satu) bulan sekali untuk melapor identitas dan jumlah Orang Asing yang sufah memiliki status  pengungsi  ke  Kantor  Imigrasi setempat.
Sedangkan,  Peraturan    Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Nomor  M.HH-11.OT.01.01 Tahun menjelaskan sebagai berikut:
Pasal 4 Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (1),  Rudenim Pusat menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan tugas pendetensian, pengisolasian, dan pendeportasian
b. pelaksanaan  tugas  pemulangan  dan pengusulan penangkalan
c. pelaksanaan  fasilitasi penempatan  orang asing ke negara ketiga
d. pelaksanaan pengelolaan tata usaha.
6. Perbandingan Hukum Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI- 0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan  Diri  Sebagai  Pencari  Suaka atau Pengungsi dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang
Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
a. Penemuan
Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor IMI-0352.GR.02.07  Tahun  2016  menguraikan sebagai berikut:
Pasal 2
1) Setiap  Orang  Asing  yang  masuk  ke wilayah  Indonesia  wajib  memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan.
2) Terhadap Orang Asing yang menyatakan diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi  pada  saat  masuk  ke  wilayah Indonesia,  dilakukan  penanganan  pada kesempatan pertama
3) Penanganan  pada  kesempatan  pertama sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) meliputi:
a. Melakukan pengamanan dan pendataan
b. Menghubungi  perwakilan  negara Orang Asing bersangkutan
c. Menghubungi  IOM  untuk  fasilitas penampungan sementara
d. Menghubungi UNHCR untuk penentuan statusnya
Sedangkan,  Peraturan  Presiden  Nomor  125 Tahun 2016 menjelaskan sebagai berikut:
Pasal 5
Penemuan  Pengungsi  dalam  keadaan  darurat di perairan wilayah Indonesia dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan. Pasal 9 Pengungsi  yang  ditemukan  dalam  keadaan darurat segera dilakukan tindakan berupa: a. memindahkan Pengungsi ke kapal penolong jika kapal akan tenggelam;
b. membawa  ke  pelabuhan  atau  daratan terdekat  jika  aspek  keselamatan  nyawa Pengungsi dalam keadaan terancam;
c. mengidentifikasi
Pengungsi yang membutuhkan  bantuan  medis  gawat darurat;
d. menyerahkan  orang  asing  yang  diduga Pengungsi kepada Rumah Detensi Imigrasi  di  pelabuhan  atau  daratan terdekat.
b. Keberadaan Pengungsi dan Pencari Suaka
Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor IMI-0352.GR.02.07  Tahun  2016  menguraikan sebagai berikut:
Pasal 3 Orang Asing yang sudah mendapatkan status sebagai Pengungsi dari UNHCR di Indonesai dapat  tidak  dipermasalahkan  izin  tinggalnya selama  berada  di  Indonesia  sepanjang  tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Sedangkan,  Peraturan  Presiden  Nomor  125 Tahun 2016 menjelaskan sebagai berikut:
Pasal 2 1) Penanganan Pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah  pusat  dengan  Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat
Tinggi  Urusan  Pengungsi  di  Indonesia dan/atau organisasi internasional.
2) Organisasi  internasional  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki  perjanjian  dengan  pemerintah pusat.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 mengatur  mengenai  kewajiban  setiap  orang  asing memiliki izin tinggal sebagai syarat keberadaannya di wilayah Indonesia. Berbanding terbalik dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI- 0352.GR.02.07 Tahun 2016 yang mengatur bahwa orang asing yang sudah mendapat status pengungsi
17 Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  No.  IMI- 0352.GR.02.07  Tahun  2016  tentang  Penanganan  Imigran
dari UNHCR di Indonesia dapat tidak dipermasalahkan izin tinggalnya selama berada di Indonesia  sepanjang  tidak  melanggar  Peraturan Perundang-Undangan. 17 Selain  itu,  Peraturan
Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-
0352.GR.02.07  Tahun  2016    tersebut  juga  tidak mengatur  batasan  waktu    bagi  UNHCR  dan  IOM dalam pemberian atau penolakan status pengungsi bagi orang asing tersebut. Intervensi UNHCR dan IOM sangat mendominasi dalam persoalan pencari suaka  dan  pengungsi,  yang  mengakibatkan Pemerintah  Indonesia  tidak  dapat  menegakkan kedaulatan negara.
c. Fungsi Rumah Detensi Imigrasi
Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor IMI-0352.GR.02.07  Tahun  2016  menguraikan sebagai berikut:
Pasal 4
1) Pencari  suaka  dan  Pengungsi  yang berada di wilayah Indonesia ditempatkan di  Ruang  Detensi  Imigrasi,  Rumah Detensi Imigrasi atau tempat lain.
2) Pencari  suaka  dan  Pengungsi  dapat ditempatkan di tempat lain dalam hal:
a. Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi telah melebihi daya tamping;
b. Sakit dan memerlukan perawatan;
c. Akan melahirkan;
d. Anak-anak.
3) Penempatan Pencari Suaka dan Pengungsi  di  tempat  lain  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  dilaksanakan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal  Imigrasi  atau  Pejabat  Imigrasi yang ditunjuk. 4) Pencari Suaka dan Pengungsi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) wajib  mentaati  ketentuan  peraturan perundang-undangan, adat istiadat masyarakat  setempat,  dan  mengisi  surat pernyataan.
5) Format  surat  pernyataan  sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran  yang  merupakan  bagian  tidak terpisahkan  dari  Peraturan  Direktur
Jenderal ini. Pasal 5 1) Penempatan Pencari Suaka dan
Pengungsi  di  Ruang  Detensi,  Rumah Detensi  atau  tempat  lain  dilaksanakan sesuai Standar Operasi Prosedur.
Ilegal  Yang  Menyatakan  Diri  Sebagai  Pencari  Suaka  atau Pengungsi. Pasal 3
2) Bagi  Orang  Asing  yang sudah  memiliki status  Pengungsi  yang  ditempatkan  di Tempat Penampungan Sementara (Community  House)  diwajibkan  secara berkala  1  (satu)  bulan  sekali  untuk mellapor ke Kantor Imigrasi setempa.
3) Bagi  pemilik  atau  pengelola  Tempat Penampungan  Sementara  (Community House) dwajibkan secara berkala 1 (satu) bulan sekali untuk melapor identitas dan jumlah Orang Asing yang sufah memiliki status  pengungsi  ke  Kantor  Imigrasi setempat.
Sedangkan,  Peraturan  Presiden  Nomor  125 Tahun 2016 menjelaskan sebagai berikut:
Pasal 24 ayat (1) Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota setempat untuk membawa dan menempatkan Pengungsi  dan  tempat  ditemukan  ke  tempat penampungan.
Pasal 28 ayat (1) Pengungsi dapat dipindahkan dari satu tempat penampungan  ke  tempat  penampungan  lain dalam rangka penyatuan keluarga, berobat ke rumah  sakit,  dan  penempatan  ke  negara ketiga.
Pasal 29
1) Pencari  suaka  yang  permohonan  status pengungsinya  ditolak  dan  ditolak  final oleh Perserikatan BangsaBangsa melalui Komisariat  Tinggi  Urusan  Pengungsi  di Indonesia ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi  untuk  proses  Pemulangan Sukarela  atau  deportasi  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2) Selain  pencari  suaka  yang  permohonan status  pengungsinya  ditolak  dan  ditolak final  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1), Pengungsi untuk proses penempatan ke negara ketiga dapat juga ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi.
d. Pengawasan Keimigrasian
Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No.IMI- 0352.GR.02.07 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi diuraikan sebagai berikut:
Pasal 6
1) Kepala Kantor Imigrasi wajib melakukan pengawasan  dan  pendapatan  terhadap Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi  yang  berada  di  wilayah
18 Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  No.  IMI- 0352.GR.02.07  Tahun  2016  tentang  Penanganan  Imigran
kerjanya,  berkoordinasi  dengan  instansi terkait.
2) Pendataan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  dilakukan  untuk  mendapatkan keterangan mengenai:
a. Identitas diri
b. Jenis kelamin
c. Kebangsaan
d. Tempat tanggal lahir / umur
e. Foto dan sidik jari
f. Dokumen perjalanan yang dimiliki Perbandingan  Hukum  Peraturan  Presiden No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri diuraikan sebagai berikut: Pasal 33 1) Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan  pengawasan  keimigrasian terhadap Pengungsi.
2) Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dilaksanakan pada saat ditemukan,  di tempat  penampungan  dan diluar tempat
penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, Pemulangan Sukarela, dan pendeportasian. Pasal 34
Pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi pada  saat  ditemukan  dilakukan  dengan  cara pemeriksaan  dan  pendataan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  13  ayat  (2)  dan  Pasal 20 ayat (1).
Menurut  Perdirjenim  tersebut,  pendataan terhadap orang asing yang diduga sebagai pencari suaka  dan  pengungsi  dilakukan  oleh  Kantor Imigrasi  setempat  dan  berkoordinasi  dengan instansi  terkait.  Pendataan  yang  dilakukan  guna mendapat keterangan mengenai identitas diri, jenis kelamin,  kebangsaan,  tempat  tanggal  lahir/umur, foto,  sidik  jari,  dan  dokumen  perjalanan  yang dimiliki. 18 Tetapi pada saat ini, pendataan terhadap orang asing yang diduga sebagi pencari suaka dan pengungsi di lakukan oleh Rudenim sesuai dengan amanat  dari  Peraturan  Presiden  No.125  Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri.
e. Pendanaan
Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No.IMI- 0352.GR.02.07 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi diuraikan sebagai berikut:
Pasal 15
1) Segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan penemuan, penempatan, perawatan,
Ilegal  Yang  Menyatakan  Diri  Sebagai  Pencari  Suaka  atau Pengungsi, Pasal 6
pemindahan,  dan  pengeluaran  Pencari Suaka  dan  Pengungsi  serta  perbaikan fasilitas  yang  mendesak  di  Kantor Imigrasi  dan  Rumah  Detensi  Imigrasi defasilitasi  dan  dibiayai  oleh  IOM  atau organisasi internasional lainnya.
2) Fasilitas  dan  biaya  perawatan  yang diberikan  oleh  IOM  atau  organisasi internasional lainnya sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dalam  bentuk makanan,  kesehatan,  dan  pengadaan kegiatan  yang  bermanfaat  bagi  Pencari Suaka dan Pengungsi.
Perbandingan  Hukum  Peraturan  Presiden No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri diuraikan sebagai berikut: Pasal 40 Pendanaan
yang diperlukan untuk
penanganan Pengungsi bersumber dari:
a. Anggaran pendapatan dan belanja negara melalui kementerian/lembaga terkait.
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Pendanaan dalam penganan pencari suaka dan pengungsi  yang  diatur  dalam  Peraturan  Presiden dan  Perdirjenim  tersebut  memiliki  perbedaan. Menurut  Peraturan  Presiden,  pendanaan  yang dilakukan untuk penanganan pengungsi bersumber dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara melalui  kementerian/lembaga  terkait,  sumber  lain yang  sah  dan  tidak  mengikat  sesuai  dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 19 Sedangkan  menurut  Perdirjenim,  Segala  sesuatu yang  berkaitan  dengan  penemuan,  penempatan, pearawatan, pemindahan, dan pengeluaran pencari sauka dan pengungsi serta perbaikan fasilitas yang mendesak di Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi  difasilitasi  dan  dibiayai  oleh  IOM  dan organisasi internasional lainnya.

## f. Sanksi
Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor IMI-0352.GR.02.07  Tahun  2016  menguraikan sebagai berikut:
Pasal 14
1) Pencari  Suaka  dan  Pengungsi  yang memiliki  sertifikat  pencari  suaka  atau pengungsi  dari  UNHCR  yang  tidak berkedudukan  di  Indonesia  dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian.
2) Orang  Asing  yang  permohonan  status pengungsi  ditolak  fina  ( Final  Rejected
19 Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun  2016  tentang Penangnan Pengungsi Luar Negeri, Pasal 40
Person ) oleh UNHCR dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian. Sedangkan,  Peraturan  Presiden  Nomor  125 Tahun 2016 menjelaskan sebagai berikut:
Pasal 30
1) Setiap  Pengungsi  wajib  mematuhi  tata tertib di tempat penampungan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  25 huruf h, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat  setempat,  dan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Setiap  orang  asing  sebagai  pengungsi yang tidak mematuhi tata tertib di tempat penampungan dan adat istiadat sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dikenai  tindakan  berupa  penempatan secara khusus.
3) Tindakan  berupa  penempatan  secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dalam tata tertib di tempat penampungan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 25 huruf h.
4) Setiap Pengungsi yang melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 43
1) Dalam hal Rumah Detensi Imigrasi akan melakukan  Pemulangan  Sukarela  atau deportasi  terhadap  deteni  yang  tidak memiliki
dokumen perjalanan berkoordinasi  dengan  kementerian  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di  bidang  hubungan  luar  negeri  dan politik luar negeri.
2) Kementerian  yang  menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar  negeri  dan  politik  luar  negeri melakukan koordinasi dengan
perwakilan  negara  asal  Pengungsi  yang berada  di  wilayah  Indonesia  atau  yang merangkap  wilayah  Indonesia  untuk memberikan  dokumen  perjalanan  dan memfasilitasi  pemulangan  bagi  pencari suaka yang ditolak dan ditolak final serta pencari suaka yang menyatakan bersedia dipulangkan.
3) Dalam  hal  perwakilan  negara  asal Pengungsi  tidak  dapat  memfasilitasi pemulangan, kementerian
yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
bekerja sama dengan Perserikatan
Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi  Urusan  Pengungsi  di  Indonesia dan/atau  organisasi  internasional  di bidang urusan migrasi untuk memfasilitasi pemulangan Pengungsi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan  sebagai  berikut.  Kedudukan  hukum Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI- 0352.GR.02.07 Tahun 2016 menimbulkan disharmonisasi dalam tatanan
hukum
(keimigrasian)  di  Indonesia.  Pasal  7  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan telah  menetapkan  urutan  peraturan  perundangan yang menjadi dasar pemberlakuan semua peraturan hukum.  Ketentuan  pasal  ini  selaras  dengan  Teori Hierarki  Norma  Hukum  (Hans  Kelsen)  yang menjelaskan  bahwa  norma  yang  lebih  rendah, berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi menjadi dasar pembentukan  norma  hukum  yang  lebih  rendah  di bawahnya.  Namun,  teori  ini  tidak  dijewantahkan dalam  pembentukan  Peraturan  Direktur  Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016, dimana  dalam  batang  tubuh  normanya  saling bertentangan  dengan  norma  hukum  yang  lebih tinggi  di  atasnya.  Keberadaan  peraturan  ini  telah menciptakan  konflik  norma  yang  berujung  pada tidak adanya kepastian hukum. Adapun peraturan lebih  tinggi  yang  bertentangan  dengan  Peraturan Presiden  ini  adalah  sebagai  berikut:  Undang- Undang  Dasar  RI  Tahun  1945,  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian, Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2013 tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian,  dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor  M.HH-11.OT.01.01  Tahun  2009  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Rumah  Detensi Imigrasi.  Norma  hukum  yang  bertentangan meliputi: Pengertian Rudenim, Pengertian Deteni, Penanganan Pengungsi, Kewenangan UNHCR dan IOM  dalam  Penanganan  Pengungsi,  Penemuan, Penampungan, Pengawasan Keimigrasian, Pendanaan, dan Sanksi.

## SARAN
Melakukan  revisi  dan  evaluasi  Peraturan Direktur Jenderal
Imigrasi Nomor IMI- 0352.GR.02.07  Tahun  2016  dengan  peraturan keimigrasian berkedudukan lebih tinggi di atasnya. Serta  melakukan  pengkajian  ulang  terhadap urgensi  dari  peraturan  tersebut  bila  dikaitkan
dengan  tugas  dan  fungsi  keimigrsaian.  Hal  ini dikarenakan  hingga  saat  ini  Indonesia  belum meratifikasi  dan  tidak  menjadi  negara  pihak Konvensi  Tahun  1951  dan  Protokol  Tahun  1967. Sehingga adanya peraturan ini akan menimbulkan disharmonisasi serta konflik norma antar peraturan hukum terkait.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . Metode Penelitian Hukum , 2016.
Kelsen, Hans. “Law, State and Justice in the Pure Theory of Law.” The Yale Law Journal (2006).
———. “The Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence.” Harvard Law Review (2007).
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
Syahrin, M Alvi. “Beri Efek Jera Pada Pelaku Kejahatan Keimigrasian.” Bhumi Pura . Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015. https://www.researchgate.net/publication/33 0753327_Beri_Efek_Jera_Pada_Pelaku_Kej ahatan_Keimigrasian.
———. “Eksodus Warga Negara Tiongkok:
Antara Kebijakan Dan Penyelundupan.”
Checkpoint . Depok, ID: Politeknik Imigrasi, October 2016. https://www.researchgate.net/publication/33 0848413_Eksodus_Warga_Negara_Tiongko k_Antara_Kebijakan_dan_Penyelundupan. ———. “Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsri Dari Luar Negeri Dalam Perspektif Kebijakan Selektif Keimigrasian.” In Kebijakan Indonesia Dalam Penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016: Tanggung Jawab, Keamanan, Dan Regionalisme . Depok: University of Melbourne dan Universitas Indonesia, 2019.
———. “Indonesia Darurat Imigran Ilegal.” Checkpoint . Depok: Politeknik Imigrasi, 2018.
https://www.researchgate.net/publication/33 0848815_Indonesia_Darurat_Imigran_Ilegal
. ———. “Kepastian Hukum Dan Kekuatan
Bangsa.” Petak Norma 4, no. 2 (2019): 1–4. https://www.researchgate.net/publication/33 2539956_Kepastian_Hukum_dan_Kekuatan _Bangsa.
———. “Memaksimalkan Peran Imigrasi Di Perbatasan.” Bhumi Pura . Jakarta:
Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015.
https://www.researchgate.net/publication/33 0753139_Memaksimalkan_Peran_Imigrasi_ di_Perbatasan. ———. “Menakar Eksistensi Area Imigrasi.”
Bhumi Pura . Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014. https://www.researchgate.net/publication/33 0753013_Menakar_Eksistensi_Area_Imigra si.
———. Metode Penelitian Keimigrasian . 1st ed. Depok: Politeknik Imigrasi, 2019.
https://www.researchgate.net/publication/33 1800867_Metode_Penelitian_Keimigrasian. ———. “Rekonstruksi Paradigma Hukum Pengungsi Indonesia: Keamanan Atau
Kemanusiaan?” In ImmiTalk 2018: Challenges in Border Protection . Depok: Politeknik Imigrasi, 2018. ———. “Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia.”
In Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta) , 1:89–102. 1st ed. Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016. https://www.researchgate.net/publication/33 0534295_Reorientasi_Fungsi_Imigrasi_Indo nesia.
———. “The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation.” JILS 3 (2018): 175. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils/ article/view/27512.