JURNAL SUNDERMANN
pISSN : 1979-3588  |  eISSN : xxxx-xxxx https://jurnal.sttsundermann.ac.id

## ARTICLE INFO

## A B S T R A C T
Submitted: November 15, 2019 Review: November 18, 2019 Accepted: November 21, 2019
Published: November 23, 2019
The  pluralistic  nature  of  Indonesia  takes  place  on  all  sides. One  of  them  is  pluralism  in  the  principle  of  belief  and diversity  in  adhering  to  the  religion.  Amid  such  diversity,
Christianity is required to explain itself as the light and salt of the  world  to  adherents  of  other  religions  in  the  spirit  of harmony and pluralism. This paper concludes that one of the primary  keys  to  building  harmony  is  to  develop  an  open, honest, and trusting dialogue between religious communities. The dialogue will open closed doors due to mutual suspicion and  exclusivity.  In  this  paper  also  explained  that  religious harmony is not a choice but a call in the Christian faith to be a blessing  for  the  followers  of  other  faiths.  Analysis  and development in this paper used a descriptive phenomenological model.
KEYWORDS
Christianity, tolerance, faith, pluralism, religion society
CORRESPONDENCE
Phone :
E-mail : dorkasdaeli@sttsundermann.ac.id

## A B S T R A K
Sifat  majemuk  Indonesia  berlangsung  di  dalam  segala  sisi.  Salah  satunya  adalah  kemajemukan  di  dalam azas  kepercayaan  dan  keberagaman  di  dalam  menganut  agama.  Di  tengah  keberagaman  seperti  itu, kekristenan dituntut untuk menjelaskan dirinya sebagai terang dan garam dunia kepada penganut agama lain dalam semangat kerukunan dan pluralisme. Tulisan ini menyimpulkan bahwa salah satu kunci utama membangun  kerukunan  adalah  mengembangkan  sikap  dialogis  yang  terbuka,  jujur  dan  saling  percaya antar-umat  beragama.  Dialog  akan  membuka  pintu  yang  tertutup  akibat  sikap  saling  curiga  dan eksklusifisme.  Dalam  paper  ini  juga  dijelaskan  bahwa  kerukunan  umat  beragama  bukanlah  pilihan melainkan  panggilan  di  dalam  keyakinan  kristiani  untuk  menjadi  berkat  bagi  pemeluk  keyakinan  lain. Analisis dan pengembangan di dalam tulisan ini dilakukan dengan model fenomenologi deskriptif.
Kata kunci: kekristenan, kerukunan, iman, pluralistik, umat beragama

## PENDAHULUAN
ecara  etimologis,  kata  Kristen  di  dalam „kekristenan‟ merujuk sebuah konsep dalam bahasa  Latin  sebagai  sebuah  nama  kata  benda
jamak  yang  berakhir    - iani. Kata  benda  yang dimaksud  berarti  seorang  serdadu  yang mendapat  tugas  secara  khusus,  atau  mirip dengan  pasukan  khusus  karena  mendukung

## S

## Analisis Fenomenologi Deskriptif terhadap Panggilan Iman Kristen untuk Kerukunan Antar Umat Beragama di Indonesia
Christian Faith in Inter-religious Relations in Indonesia: A Phenomenology Analysis
Dorkas Orienti Daeli 1 , Sonny Eli Zaluchu 2
1 STT Banua Niha Keriso Protestan Sundermann Nias. E-mail: dorkasdaeli@sttsundermann.ac.id
2 Sekolah Tinggi Teologia Baptis Indonesia Semarang. E-mail: sonnyzaluchu@stbi.ac.id
kekuasaan seseorang. Oleh karena hal itu, istilah Inggris Christiani, mendekripsikan  “serdadu- serdadu  yang  bertugas  melayani  Kristus”  atau “menjadi  bagian  pendukung  di  dalam  rumah tangga  Kristus”  sebagaimana  dijelaskan  oleh Walls (Douglas, 2007, pp. 593–594). Pemakaiannya  di  dalam  konsep  agama menyebutkan Christian sebagai “pengikut
Kristus” ,  ide  yang  muncul  pertama  kalinya  di lingkungan  gereja  purba  di  Antiokhia,  Siria sebagaimana  muncul  di  dalam  Kis.  11:  26 (O‟Collins & Farrugia, 1996).
Secara historis, mula-mula orang Kristen di Yerusalem  belum  sadar  akan  panggilannya terhadap dunia,  tetapi segala aniaya dari pihak orang Yahudi menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk  mencelikkan  mata  komunitas  tersebut melihat  dan  melakukan  tugasnya,  yakni menyebarkan  injil  kepada  semua  bangsa  (Reid, 1998,  pp.  41–55).  Supaya  maksud  itu  tercapai perlulah  kaum  Kristen  memisahkan  diri  dari agama Yahudi. Pemisahan mulai terjadi sesudah pembunuhan  Stefanus,  yang  menegaskan bahwa  taurat  dan  korban  agama  Yahudi  tak berharga lagi oleh kedatangan Kristus (Krauter, 2011).  Aniaya  yang  terjadi  di  Yerusalem  oleh kelompok Sanhedrin telah menjadi faktor kunci menyebarnya kekristenan. Melalui jalan aniaya, Injil  bergerak  keluar  Yerusalem  menjangkau bangsa-bangsa,  sehingga  lahirlah  komunitas kristen  pertama  di  Antiokhia  (Berkhof  & Enklaar,  2004,  pp.  8–9).  Beberapa  orang  dari Siprus  dan  Kirene  memberitakan  Injil  kepada orang-orang  yang  bukan  Yahudi  di  Antiokhia, dan  akhirnya  terbentuk  jemaat  yang  besar  di luar Palestina dari kalangan orang-orang bukan Yahudi.  Di  Antiokhialah  para  pengikut  Kristus tersebut  untuk  pertama  kalinya  disebut “Kristen”  (Ramage  &  Kondoleon,  2001;  Vlach, 2009; S. E. Zaluchu, 2018).
Deskripsi  etimologis  dan  historis  tersebut membentuk kesimpulan penting terkait kekristenan  sebagai  agama  siar  yang  menuntut setiap pengikutnya untuk melakukan pemberitaan.  Konsep  utamanya  dikemukakan oleh Widjaja, bahwa setiap orang harus percaya dan  menerima  Kristus  untuk  dapat  di selamatkan  (Widjaja,  2018,  p.  25).  Konsep  ini disebut  sebagai  penginjilan  atau evangelism (Escobar,  2014).  Persoalannya,  dalam  konteks
Indonesia, konsep tersebut harus diimplementasikan ke dalam semangat
pluralistik.  Kekristenan  berjejer  paralel  dengan sejumlah agama lain yang juga memiliki konsep siar. Muncul pertanyaan, bagaimanakah konsep penginjilan    diterapkan  di  dalam  negara majemuk  seperti  Indonesia,  dalam  konteks kerukunan antar-umat beragama? Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumbulah dapat dipergunakan sebagai bahan refleksi. Penelitian itu  menemukan  bahwa  sebuah  konsep kerukunan umat beragama justru dapat dicapai dengan cara memperkuat iman penganut setiap agama  secara  internal  dan  mengembangkan kesadaran  untuk  mengembangkan  sikap positif di  dalam  menyikapi  pemeluk  agama  lainnya. Perilaku  ego,  klaim  atas  kebenaran,  fanatisme sempit,  dan  sikap  eksklusif,  ditemukan  sebagai reaksi  negatif  yang  berpotensi  menjadi  variabel pengganggu  kerukunan  itu  sendiri  (Sumbulah, 2015).  Jika  demikian  faktanya,  maka  tindakan penginjilan  di  dalam  konsep  Kristiani  perlu didefinisikan  dan  direposisi  demi  tegaknya semangat  pluralisme.  Hal  ini  merupakan tantangan  sekaligus  peluang,  yang  secara deskriptif akan dianalisis di dalam paper ini.

## METODE
Paper  ini  ditulis  dalam  metode  kualitatif- deskriptif  dengan  menggunakan  sumber- sumber  jurnal  dan  buku  sebagai  acuan  primer (Steward,  2004).  Pemaparan  dilakukan  dengan menjelaskan konsep kerukukan umat  beragama pertama-tama  dalam  gambaran  Indonesia, kemudian  diuraikan  secara  singkat  bagaimana konsep itu berlangsung di dalam setiap agama. Analisis  secara khusus  diarahkan  pada  reposisi penginjilan di dalam semangat kemajemukan di Indonesia.  Peluang  dan  tantangan  sesuai kondisi  Indonesia  dibahas  pada  bagian  akhir.
Pendekatan penelitian mengikuti model fenomenologi  deskriptif  yang  dikembangkan oleh  Husserl  yang  bertumpu  pada bracketing, intuiting, analyzing dan describing (Kusumawanti &  Arawindha,  2018,  p.  123).  Sistematika penjelasan  ( describing ) mengikuti  pola  piramida terbalik.

## PEMBAHASAN

## Kemajemukan Agama di Indonesia
Konsep  kemajemukan  di  Indonesia  dapat dilihat dari berbagai aspek. Letak Indonesia dari Sabang  sampai  Merauke  memperlihatkan
geografi kepulauan yang luas dengan kekayaan etnis  yang  sangat  berlimpah  (Widiastuti,  2013). Dampaknya,  kekayaan  alam  khas  untuk  setiap daerah dan wilayah beragam. Secara sosiologis, fakta geografis itu ikut meyebabkan beragamnya etnik dan bahasa sesuai kebudayaan  masing-masing  wilayah  dan daerah.  Dari  sisi  manapun  diamati,  Indonesia adalah  negara  yang  sangat  penuh  dengan kemajemukan.  Termasuk  dalam  hal  politik (Rahayu, 2017) dan terlebih keagamaan, dimana gereja  berada  di  dalam  kancah  pluralisme dengan  penganut  agama  lain  dari  Katolik, Buddha, Hindu, Islam, dan belakangan ini yang baru  diterima  sebagai  agama  resmi  di  Indonesi adalah  Kong  Hu  Chu  (Soesilo,  2011). Kesimpulan  yang  dibuat  Yewangoe  sangat tepat,  bahwa  Indonesia  merupakan  sebuah negara majemuk dari segi manapun. Itulah yang menjadi  kunci  identitas  Indonesia  yang  sejati (Yewangoe, 2002).
Berdasarkan  fakta  kemajemukan  tersebut, setiap  agama  di  Indonesia  tidak  dapat memungkiri fenomena pluralitas dan pengaruhnya dalam kehidupan bersama sebagai sesama  warga  negara.  Di  satu  pihak,  setiap agama  dan  pemeluknya,  memiliki  klaim normatif dan deskripsi yang bersifat apologetik mengenai ajaran, doktrin dan kebenaran absolut sesuai  iman  dan  kepercayaannya.  Di  sisi  lain, setiap agama dan pemeluknya harus memposisikan  dirinya  di  dalam  kerangka kemajemukan  untuk  menjamin  keutuhan  dan indentitas  keindonesiaan  tersebut  (Lestari, 2015).
Persoalannya,  sebagaimana  konflik  etnis dan  agama  yang  menjadi  tren  di  dalam kehidupan  beragama  di  Indonesia  belakangan ini,  kemajemukan  tersebut  selain  menjadi potensi  yang  baik  di  satu  sisi  juga  menjadi pemicu  lahirnya  tindakan  intoleransi  akibat sikap  penganut  agama  yang  eksklusif,  fanatis dan merasa diri lebih dominan dibanding yang lain.  Kasus-kasus  yang  muncul  menyangkut kebenaran sektarian, benturan hal-hal normatif, fanatisme  dan  dominasi  kekuasaan  atas  nama agama, membuktikan bahwa dibalik kemajemukan yang terjadi, terdapat kerentanan yang  berpotensi  merusak  kemajemukan  itu sendiri  ketika  para  pemeluk  agama  tidak mengikat  diri  dalam  toleransi  sehingga  konflik terjadi  (Halim,  2015;  Tule,  2014).  Terlebih  jika
dikaitkan secara politis, konflik-konfik horizontal  yang  terjadi  atas  nama  agama menjadi  tren  belakangan  ini  di  Indonesia. Penelitian  Muhtadi  yang  dituangkan  di  dalam bukunya  berjudul  Populisme,  Politik  Identitas dan  Dinamika  Elektoral  -  Mengurai  Jalan Panjang Demokrasi Prosedural, telah membuktikan  fenomena  tersebut  (Muhtadi, 2019).  Menguatnya  politik  identitas  menjadi jalan  terbuka  bagi  berbagai  kepentingan  di tengah realitas kemajemukan Indonesia.
Demikian  penelitian  yang  dibuat  Zaluchu  dan Widjaja, tentang maraknya penggunaan religious symbol di  dalam  politik  menyatakan  dengan terang  benderang  bahwa agama  dengan  sangat mudah  ditungangi  oleh  berbagai  kepentingan (S.  Zaluchu  &  Widjaja,  2019);  baik  oleh kepentingan  agama  itu  sendiri  maupun  oleh kepentingan eksternal.
Menyadari potensi kekuatan dan kelemahan  di  dalam  kemajemukan  berbangsa, bernegara,  bersosialisasi  dan  berpolitik  serta beragama  di  Indonesia,  para founding  father’s bangsa  ini  telah  menyediakan  payung  besar bagi  keberagaman  alamiah  Indonesia,  yang disebut  Pancasila  (Kirom,  2016).  Payung tersebut  menjadi platform bagi  kemajemukan, dan menyediakan  payung  nilai-niai luhur  yang berada  di  atas  dan  melampaui  perbedaan budaya,  bahasa,  etnis,  wilayah  dan  agama  di Indonesia. Keberadaannya membentuk nilai dan karakter  sehingga  sebagai  falsafah  dasar, perilaku orang Indonesia di dalam kemajemukan  tetap  memiliki  „gaya  sentrifugal‟ yang  mempertahankan  keindonesiaan  secara internal (Nishimura, 1995). Sekalipun demikian, konflik-konflik  horizontal  bertemakan  SARA, masih tetap saja menjadi persoalan simultan dan temporar di berbagai wilayah Indonesia  (Fauzi, 2017; Yunus, 2014), akibat kurangnya edukasi di dalam  membentuk  pemahaman  keberagaman berdasarkan Pancasila di dalam rumah bersama yang  bernama  Indonesia  (Raharjo,  Armawi,  & Soerjo, 2017).

## Mengembangkan Konsep Kerukunan dengan Edukasi
Sila pertama dari Pancasila, adalah sebuah cerminan  dari  adanya  ruang  yang  sangat  luas bagi  terciptanya  kerukunan  beragama  di Indonesia.  Hasil  penelitian  Pratiwi  dan  Rosidi menyatakan  bahwa  sesungguhnya  sila  pertama
dari  Pancasila,  sudah  sangat  cukup  memberi aturan  yang  tegas  mengenai  kerukunan antarumat beragama. Adapun penyebab konflik yang  melibatkan  agama,  lebih  dipicu  oleh rendahnya  kesadaran  para  penganut  agama untuk mempertahankan dirinya di dalam aturan falsafah dasar tersebut (Pratiwi & Rosidi, 2012). Hal  inilah  yang  menjadi  tantangan  bersama. Bahwa  nilai-nilai  kerukunan  beragama  hanya dapat  ditegakkan  dengan  jalan  edukasi. Menurut  Jauhari,  kemajemukan  hanya  dapat bertahan  melalui  pengelolaan  yang  benar. Pendidikan  menjadi  sarana  yang  sangat  tepat, khususnya  di  dalam  menggunakan  nilai-nilai agama  yang  dinamis  dan  inklusif  bagi  setiap orang yang berada di dalamnya (Jauhari, 2017).
Langkah  terpenting  di  dalam  edukasi adalah  membentuk  konsep  yang  benar  tentang kerukunan.  Istilah  “kerukunan”  jauh  lebih positif dan dinamis ketimbang istilah “toleransi”  yang  statis.    Toleransi  lebih mengisyaratkan  adanya  persetujuan  satu  pihak untuk  memberi  hak  hidup  kepada  pihak  lain. Artinya  keberadaan  satu  pihak  hanya  dapat terjadi  antara  pihak  lain  menghendakinya. Andaikata  satu  pihak  tidak  berkenan,  maka pihak  lain  dapat  dengan  mudah  dieliminasi. Sedangkan “kerukunan” mengandung pengertian  bahwa  walaupun  saling  berbeda, kedudukan  dan  posisinya  tidak  saling mengungguli, satu di atas yang lain. Kerukunan tidak  mengenal  istilah  sub-ordinasi  atas  nama agama  di  kalangan  penganutnya.  Hak-hak  dan kewajiabnya  setara.  Terlebih  untuk  hidup,  di dalam  kerukunan,  seseorang  tidak  perlu bergantung  pada  izin  orang  lain.  Kerukunan justru mengisyaratkan konsep saling-tergantung antar  individu  yang  bersifat  menguatkan kesatuan  (Mawardi,  2015;  Rusydi  &  Zolehah, 2018).
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh
Maftukhah di dalam skripsi berjudul Kerukunan  Antar-umat  Beragama  Dalam Masyarakat Plural dapat dijadikan acuan untuk menarik kesimpulan (Maftukhah, 2014).
Pendekatan  yang  dipergunakannya  adalah ekspresi  keragaman    yang  disusun  Panikkar (Juergensmeyer,  Roof,  &  Hopkins,  2014)  ke dalam  tiga  kelompok,  yakni  eksklusivisme, inklusifisme,  dan  pluralisme.  Maftukhah mengusulkan  pluralisme  sebagai  jawaban karena  keberagamaan  merupakan  realitas  yang
tidak dapat ditolak atau ditiadakan. Melaluinya, muncul konsekuensi logis dari cara hidup orang di  dalam  menjalani  agamanya  di  dalam keberagamaan,  yakni  hidup  berdampingan dengan  damai.  Studi  yang  dilakukannya  di Dusun  Losari,  Kabupaten  Magelang,  yang memiliki  tiga  bangunan  berdekatan  tempat ibadah dari penganut tiga agama yang berbeda yakni  masjid,  gereja  Katolik,  dan  vihara Trinarmada.  Konflik  horizontal  tidak  pernah terjadi  di  desa  tersebut.  Penduduk  desa mengembangkan  kehidupan  yang  rukun  dan komunikasi  yang  sehat  antar-warga.  Melalui hubungan antar-warga yang saling menghargai dan  menghormati,  integrasi  ke  dalam  kesatuan terbentuk dengan mudah.

## Rumusan Kerukunan dalam Kekristenan
Dalam sudut pandang kristiani, kerukunan merupakan panggilan iman. Konsep yang dapat dipakai untuk menjelaskannya adalah teori Eka Darmaputera  yang  dikutip  oleh  Yewangoe dalam bukunya berjudul Agama dan Kerukunan  (Yewangoe,  2002,  p.  33).  Terdapat tiga  konsep  kerukunan  yang  selama  ini  terlalu dianggap  sederhana  padahal  sejatinya  tidak demikian. Pertama, kerukunan  yang  dipahami sebagai  sekedar  situasi  tanpa  konflik,  sebab kadang-kadang  konflik  pun  tidak  selamanya buruk. Yesus misalnya tidak segan-segan konflik dengan  orang-orang  Farisi  demi  kebenaran (Mat.  23:1-36).  Namun  hal  itu  bukanlah legitimasi  pembenaran  konflik  sebab  di  bagian lainnya,  Yesus  mengajarkan  pentingnya  orang percaya  menjadi  pembawa  damai  (Mat.  5:9). Dalam  konsep  ini,  kerukunan  bukanlah  alasan untuk menindas atau menyembunyikan kebenaran bahkan bukan untuk
mengedepankan  klaim  kebenarannya  sendiri. Kerukunan  sejati  hanya  terwujud  ketika  semua pihak  secara  bersama-sama  pelaku  agama tumbuh di dalam imannya  dengan menghargai dan  mneghormati  iman  orang  lain. Kedua, kerukunan  yang  dipaksakan  dari  luar  seperti melalui  ancaman-ancaman  atau  larangan- larangan  dari  tangan  kekuasaan, hanya  efektif untuk  menekan konflik, namun gagal mewujudkan  kerukunan  pada  level  akar rumput.  Kerukunan  yang  dihasilkan  adalah kerukunan semu. Kerukunan mestilah pertama- tama  merupakan  kesadaran  internal  yang didorong  oleh  kasih.  Dan ketiga, kerukunan yang menghilangkan perbedaan dan kebebasan.
Upaya  menghilangkan  perbedaan  dengan memaksakan  keseragaman  justru  merusak esensi  kerukunan  itu  sendiri.  Menurut  rasul Paulus,  ekspresi  kerukunan  sejati  adalah  “jika satu  anggota  menderita,  semua  anggota  turut menderita;  jika  satu  anggota  dihormati,  semua anggota turut bersukacita” (1 Kor. 12:26).
Perihal  kerujukan  yang  sejati,  Yewangoe mengusukan  dua  konsep  yakni  adanya kerukunan  yang  otentik  dan  dinamis  dan adanya  konsep  kebebasan  di  dalam  kerukunan tersebut  (Yewangoe,  2002).    Kerukunan  yang autentik  dan  dinamis adalah  kerukunan  yang dibangun  dari  hati  yang  tulus  dan  murni. Kehidupan  yang  dijalani,  bukan  sekedar  hidup berdampingan  secara  damai.  Melainkan  secara proaktif  dan  dinamis  membangun  interaksi yang intens dan terus menerus, demi kebenaran yang  lebih  tinggi,  sehingga  kesepakatan- kesepakatan  bersama  yang  lebih  berkualitas  di dalam  komunitas,  dapat  dirumuskan  dengan mudah.  Demikian  halnya  dengan  kebebasan. Konsepnya  adalah  hadirnya  keseimbangan dinamis  antara  kerukunan  dan  kebebasan. Kerukunan  memancarkan  kebebasan,  bukan justru  mematikan  atau  melumpuhkan.  Hanya dari  kebebasan  sejati  terlahir  kerukunan  yang sejati.  Teologi  Kristen  memandang  khas kebebasan  sebagai  bagian  dari  ketaatan  dan sebaliknya ketaatan Kristen dilaksanakan dalam kebebasan.  Perpaduan  dari  keduanya  itulah disebut  sebagai  “tanggungjawab”.  Salah  satu perwujudan  dari  tanggungjawab  itu  adalah menjaga  dan  memelihara  kesejahteraan  hidup bersama.
Secara  praktis  Yewangoe  mengusulkan sejumlah hal berikut ini untuk mengimplementasikan konsep kerukunan kristiandi  di  dalam  komunitas  plural.  Berikut poin-poinnya  (Yewangoe,  2002)  secara  singkat, (1)  membudayakan  iklim    saling  menghormati dan  menghargai  di  dalam  konsep  dialogis;  (2) membuka  keran  komunikasi  untuk  mengikis potensi  kesalahpahaman;  (3)  menghindari kecenderungan melakukan stigmatisasi, pandangan  atau negative  judgement terhadap agama  dan  pemeluk  agama  tertentu;  (4) berjuang  agar  agama-agama  tidak  diperalat untuk  berbagai  kepentingan  eksternal;  (5) pemimpin-pemimpin
agama perlu mengembangkan  sikap  yang  jujur  dan  rendah hati;  (6)  membangun  kerjasama  antar-umat
beragama  khususnya  di  dalam  menyelesaikan konflik.

## Pentingnya Dialog
Salah satu pengungkapan konkret kerukunan antar-umat beragama adalah menjalankan dan membuka pintu ke arah dialog teologis (Yasin, 2011). Dialog dapat berlangsung karena  berbagai  faktor. Pertama pengetahuan dan pemahaman terhadap agama-agama makin lama  makin  luas  dan  menyeluruh  terutama akibat  makin  canggihnya  alat-alat  komunikasi. Kedua muncul angkatan masyarakat majemuk di seluruh  dunia.  Homogenitas  yang  merupakan ciri  masyarakat  tradisional  sudah  mulai ditinggalkan. Ketiga disatu pihak dominasi barat sudah  berakhir  dengan  kemunculan  kembali agama  dan  kebudayaan  yang  semula  ditekan oleh superiotas Barat, yakni kearifan lokal. Oleh sebab  itu,  pengembangan  hubungan  ke  arah dialog  menjadi  pilihan  yang  tak  terhindarkan (Mukaromah, 2014).
Dialog  merupakan  proses  komunikasi yang sangat penting dalam relasi kemajemukan.
Kesalahpahaman antar agama dapat diselesaikan  dengan  cara  saling  terbuka  dan saling  menyampaikan  ide  dan  gagasan  dalam semangat  kebersamaan  (tidak  dalam  suasana intimidatif).  Meskipun  dalam  satu  pihak sebagian  masyarakat  menutup  diri  untuk  tidak berdialog  terhadap  yang  lain  dengan  alasan bahwa  dialog  dapat  menghamburkan  identitas kelompok,  namun  di  sisi  lain,  dialog  mampu menghilangkan  sikap  saling  mencurigai.  Dan terlebih  lagi,  dialog  bukan  saja  untuk membangun sikap saling pengertian, melainkan untuk  saling  memahami  pandangan,  sikap  dan posisi  masing-masing.  Itulah  sebabnya,  dialog di  dalam  konteks  kerukunan  hidup  umat beragama,  perlu  didorong  ke  arah  dialog  yang menjunjung  tinggi  keterbukaan,  rasa  hormat, komunikatif,  penuh  kesabaran,  reflektif,  sikap untuk  menerima  perbedaan,  korektif,  serta  taat atas  kebenaran  dan  kebaikan  (Darajat,  1996,  p. 145).
Sikap  dialogis  sudah  semestinya  menjadi sikap  bersama  dan  dipertahankan  sebagai bagian dari pergaulan. Namun demikian tujuan dialog  bukan  untuk  meleburkan  diri  terhadap agama  dan  keyakinan  pihak  lain.  Tetapi tujuannya  adalah membangun  pengertian  yang lebih  baik  terhadap  kepercayaan  pihak  lain.
Dialog  dilakukan  bukan  semata-mata  untuk menghindari  konflik,  melainkan  membicarakan partisipasi agama dalam perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dialog adalah suatu hal yang  azasi  dalam  mengubah  sikap  negatif  dan menciptakan  suatu  suasana  yang  didalamnya para pemeluk agama saling memberi, menerima,  mendengarkan  dan  memberitakan (Gulo, 2002).

## KONKLUSI
Dalam konteks kemajemukan, setiap orang Kristen  harus  menyadari  panggilan  imannya untuk  mewujudkan  kerukunan  terhadap  umat beragama lainnya. Perlu diketahui bahwa Allah mengharapkan  suatu  pertemuan  seluruh  umat yang memperkuat perubahan-perubahan bermakna yang mana melaluinya orang Kristen dapat  menjadi  saksinya  ditengah-tengah  dunia yang  penuh  dengan  keragaman.  Mewujudkan kerukunan  umat  beragama  tidak  harus  harus dilakukan  dalam  sebuah  gerakan  yang  besar yang formal dan frontal. Konsep ini justru perlu dijadikan  gaya  hidup  dalam  keseharian  saat menjalani  interaksi  sosial  di market  place .  Di situlah  digenapi  konsep  dasar  panggilan  orang Kristen  sebagai  garam  dan  terang  dunia. Khususnya  di  tengah  dunia  yang  sekarang sedang  mengalami  perubahan  sangat  drastis dimana  batas-batas  dan  sekat  sosial  meluruh dengan  kehadiran  platform  internet,  revolusi industri  4.0  telah  mengubah  wajah  manusia, identitasnya dan caranya membangun komunikasi  dengan  sesama.  Pendekatan dialogis  di  dalam  budaya digital  cultural perlu dipikirkan  sebagai  terobosan  baru  dengan memanfaatkan  media  digital  sebagai  wadah pemberitaan  dan  kesaksian.  Kerukunan  umat beragama bukanlah pilihan melainkan panggilan  di  dalam  keyakinan  pribadi  untuk menjadi berkat bagi pemeluk keyakinan lain.

## REFERENSI
Berkhof, H., & Enklaar, I. H. (2004). Sejarah Gereja . Jakarta: BPK Gunung Mulia. Darajat, Z. (1996). Perbandingan Agama . Jakarta: Bumi Aksara.
Douglas, J. . (2007). Ensiklopedi Alkitab Masa Kini Jilid 1 A-L . (J. D. Douglas, Ed.). Jakarta:
Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF.
Escobar, S. (2014). Together towards Life: Mission
and evangelism in changing landscapes. International Bulletin of Missionary Research , 38 (4), 193–195. https://doi.org/10.1177/23969393140380040 9
Fauzi, A. (2017). Agama, Pancasila dan Konflik Sosial di Indonesia. E-Journal Lentera Hukum . https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i2.5295 Gulo, Y. (2002). Dialog Agama. STT BNKP Sundermann , 4 , 141–144. Halim, A. (2015). PLURALISME DAN DIALOG ANTAR AGAMA. TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin , 14 (1), 35–62. https://doi.org/10.30631/tjd.v14i1.21 Jauhari, M. I. (2017). Pendidikan Islam Berbasis Multikultural dan Konstruksi Sosial Pancasila. Al-I’tibar : Jurnal Pendidikan Islam ,
3 (1), 1–16. Retrieved from http://journal.stkipnurulhuda.ac.id/index.p hp/JPIA/article/view/197
Juergensmeyer, M., Roof, W., & Hopkins, S. P.
(2014). Panikkar, Raimon (Raimundo) (1918– 2010). In Encyclopedia of Global Religion . https://doi.org/10.4135/9781412997898.n555 Kirom, S. (2016). FILSAFAT ILMU DAN ARAH PENGEMBANGAN PANCASILA: RELEVANSINYA DALAM MENGATASI PERSOALAN KEBANGSAAN. Jurnal Filsafat ,
21 (2), 99–117. https://doi.org/10.22146/jf.3111
Krauter, S. (2011). The Martyrdom of Stephen. In Contextualising Early Christian Martyrdom (pp. 45–74).
Kusumawanti, N., & Arawindha, U. (2018). Desain Riset Penelitian Fenomenologi. In S. Kholifah & I. W. Suyadnya (Eds.), Metodologi Penelitian Kualitatif - Berbagi Pengalaman dari Lapangan (1st ed.). Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
Lestari, G. (2015). Bhinnekha Tunggal Ika : Khasanah Multikultural. Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 1 (Februari), 31–37.
Maftukhah, U. (2014). KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM MASYARAKAT PLURAL (StudiKerukunan. Skripsi Uin SUnan Kalijaga , 1 , 62–88. Mawardi. (2015). Reaktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Kemajemukan Sosial. Substantia , 17 (April), 55–66. Muhtadi, B. (2019). Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural by Burhanuddin Muhtadi | Goodreads (1st ed.). Malang: Intrans Publishing.
Mukaromah, M. (2014). Dialog Antar Agama dan Kerukunan Umat Beragama. Badan Litbang
Dan Diklat Kementerian Agama RI , 17–40.
Retrieved from http://eprints.walisongo.ac.id/3915/3/1043 11013_Bab2.pdf Nishimura, S. (1995). The development of Pancasila moral education in Indonesia. Southeast Asian Studies (Kyoto) , 33 (3), 303–316.
O‟Collins, G., & Farrugia, E. G. (1996). Kamus Teologi (1st ed.). Yogyakarta: Kanisius. Pratiwi, H. I., & Rosidi, A. (2012). Kerukunan umat beragama dipandang dari pancasila sila pertama stmik amikom yogyakarta. Karya Ilmiah Mahasiswa S1 Teknik Informatika 2011: Pancasila . Raharjo, R., Armawi, A., & Soerjo, D. (2017). Penguatan Civic Literacy Dalam Pembentukan Warga Negara Yang Baik (Good Citizen) Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Warga Negara Muda (Studi Tentang Peran Pemuda HMP PPKn Demokratia pada Dusun Binaan Mutiara Ilmu di Jebres, Surakarta, Jawa Tengah. Jurnal
Ketahanan Nasional . https://doi.org/10.22146/jkn.26457 Rahayu, M. (2017). Keragaman di Indonesia dan Politik Pengakuan (Suatu Tinjauan Kristis). Jurnal Pemikiran Sosiologi , 4 (2), 1. https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28577 Ramage, A., & Kondoleon, C. (2001). Antioch: The Lost Ancient City. American Journal of Archaeology , 105 (3), 560. https://doi.org/10.2307/507391 Reid, A. (1998). Introduction to Evangelism (1st ed.). Nashville, Tennessee: Broadman and Holman Publishers. Retrieved from http://www.amazon.com/dp/0805411437 Rusydi, I., & Zolehah, S. (2018). Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian. Journal for Islamic Studies , 1 (1), 170–181. https://doi.org/10.5281/zenodo.1161580 Soesilo, Y. (2011). Gereja dan Pluralisme Agama dalam Konteks di Indonesia. Jurnal Antusias ,
1 (2), 81–93. Retrieved from http://sttintheos.ac.id/e- journal/index.php/antusias/article/view/88 /87 Steward, B. (2004). Writing a literature review. British Journal of Occupational Therapy . https://doi.org/10.1177/03080226040670110 5 Sumbulah, U. (2015). PLURALISME DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA. Analisa: Journal of Social and Religion , 22 (1), 1–13. Tule, P. (2014). Religious Conflicts and a Culture of
Tolerance: Paving the Way for Reconciliation
in Indonesia. Antropologi Indonesia . https://doi.org/10.7454/ai.v0i63.3404 Vlach, M. J. (2009). Penal Substitution in Church History. The Master’s Seminary Journal , 20 (2),
199–214.
Widiastuti. (2013). Keragaman budaya indonesia.
Jurnal Ilmiah Widya , 1 . Widjaja, F. I. (2018). Misiologi Antara Teori, Fakta dan Pengalaman (1st ed.). Yogyakarta:
Penerbit ANDI.
Yasin, T. H. (2011). Membangun Hubungan antar Agama Mewujudkan Dialog dan Kerjasama.
Jurnal Substantia , 12 (1). Yewangoe, A. A. (2002). Agama dan Kerukunan . Jakarta: BPK Gunung Mulia.
Yunus, F. M. (2014). Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya.
Substantia , 16 (2), 217–228. Retrieved from http://substantiajurnal.org
Zaluchu, S. E. (2018). Analisis Kisah Para Rasul 15 Tentang Konflik Paulus dan Barnabas serta Kaitannya dengan Perpecahan Gereja . Kurios
(Vol. 4). Retrieved from http://www.sttpb.ac.id/e- journal/index.php/kurios Zaluchu, S., & Widjaja, F. (2019). A Phenomenology Approach: Religious Significance of Mandala in Ancient Nias Culture. In Proceedings of the Proceedings of the 1st Seminar and Workshop on Research Design, for Education, Social Science, Arts, and Humanities, SEWORD FRESSH 2019, April 27 2019, Surakarta, Central Java, Indonesia . EAI.
Retrieved from http://eudl.eu/doi/10.4108/eai.27-4- 2019.2286915