## S iNDANG JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH
LP4MK & PRODI PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI

## Vol 4 No. 2 (Juli-Desember 2022)
Pengaruh Variasi Media terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata pelajaran Sejarah Kelas XI IPS SMA Negeri 8 Pekanbaru
Thasya Maleno, Bedriati Ibrahim, Asril
Dinamika Sosial Perkembangan Pemerintahan Gemeente Mojokerto Tahun 1918-1942 Firmanda Dwi Septiawan
Kerajinan Anyaman Purun sebagai Warisan Turun Temurun Masyarakat Tanjung Atap, Ogan Hilir Syarifuddin, Supriyanto, Chindi Ayu Shonia, Mailiza Hidayati

## Partai Islam dalam Pemilu 1955: Pilihan Masyarakat Jawa Barat Berdasarkan Kampanye Pertama di Indonesia
Gian Fajar Gemilang, Toto Suryana, Ganjar Eka Subakti

## Pola Insurjensi Andi Azis sebagai Pemberontakan Militer dalam Pendekatan Model Keamanan Nasional
Novky Asmoro, Pujo Widodo, Resmanto Widodo Putro, Rizki Putri

## Hubungan Perdagangan Majapahit dengan Tiongkok Abad XII-XIV
Siti Khusnul Khotimah, Yuliati

## Eksistensi Pemikiran John Dewey dalam Pendidikan di Indonesia
Privera Ajeng Ersanda

## Kreativitas Guru dalam Pembelajaran Sejarah pada Masa Pandemi Covid-19 di SMA Negeri 1 Concong Kabupaten Indragiri Hilir
Dasyuniar, Bedriati Ibrahim, Asril
Gubernur Jenderal Hindia-Belanda dan Kebijakannya pada Tahun 1900-1945 serta Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi
Ira Sugiarnik
Kerja Sama Internasional Indonesia dengan Korea Selatan dalam Pembuatan Pesawat Tempur KFX/IFX
Yohanes Purwanto

## Dewan Redaksi

## SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah

## Editor in Chief
Risa Marta Yati, M.Hum (Universitas PGRI Silampari)

## Section Editor
Ira Miyarni Sustianingsih, M.Hum (Universitas PGRI Silampari)

## Reviewer/Mitra Bestari
Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum. (Universitas Sebelas Maret) Prof. Kunto Sofianto, M.Hum., Ph.D. (Universitas Padjadjaran) Dr. Umasih, M.Hum. (Universitas Negeri Jakarta)

## Administrasi
Viktor Pandra, M.Pd. (Universitas PGRI Silampari) Dr. Doni Pestalozi, M.Pd. (Universitas PGRI Silampari)
Dewi Angraini, M.Si. (Universitas PGRI Silampari)

## Alamat:
Jl. Mayor Toha Kel Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau 31626 Website: http://ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/index Email: jurnalsindang@gmail.com

## SINDANG: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH

## Vol. 4 No. 2 (Juli-Desember 2022)
Halaman Dewan Redaksi  ....................................................................................................................... i Daftar Isi  ................................................................................................................................. ii

## 1. Pengaruh Variasi Media terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran
Sejarah Kelas XI IPS SMA Negeri 8 Pekanbaru Thasya Maleno, Bedriati Ibrahim, Asril ................................................................... 79
2. Dinamika Sosial Perkembangan Pemerintahan Gemeente Mojokerto Tahun 1918-1942 Firmanda Dwi Septiawan .......................................................................................... 88 3. Kerajinan Anyaman Purun sebagai Warisan Turun Temurun Masyarakat Tanjung Atap, Ogan Hilir Syarifuddin, Supriyanto, Chindi Ayu Shonia, Mailiza Hidayati ............................. 98 4. Partai Islam dalam Pemilu 1955: Pilihan Masyarakat Jawa Barat Berdasarkan Kampanye Pertama di Indonesia Gian Fajar Gemilang, Toto Suryana, Ganjar Eka Subakti ..................................... 106

## 5. Pola Insurjensi Andi Azis sebagai Pemberontakan Militer dalam Pendekatan
Model Keamanan Nasional Novky Asmoro, Pujo Widodo, Resmanto Widodo Putro, Rizki Putri ....................... 114 6. Hubungan Perdagangan Majapahit dengan Tiongkok Abad XII-XIV Siti Khusnul Khotimah, Yuliati ................................................................................. 128
7. Eksistensi Pemikiran John Dewey dalam Pendidikan di Indonesia Privera Ajeng Ersanda ............................................................................................... 134 8. Kreativitas Guru dalam Pembelajaran Sejarah pada Masa Pandemi Covid-19 Di SMA Negeri 1 Concong Kabupaten Indragiri Hilir Dasyuniar, Bedriati Ibrahim, Asril ........................................................................... 141 9. Gubernur Jenderal Hindia-Belanda dan Kebijakannya pada Tahun 1900-1945 serta Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi Ira Sugiarnik ............................................................................................................. 150 10. Kerja Sama Internasional Indonesia dengan Korea Selatan dalam Pembuatan Pesawat Tempur KFX/IFX Yohanes Purwanto ..................................................................................................... 164
ISSN-P: 2684-8872 ISSN-E: 2623-2065
Vol. 4, No. 2 (Juli-Desember 2022): 88-97
DINAMIKA SOSIAL PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN GEMEENTE MOJOKERTO TAHUN 1918-1942

## Firmanda Dwi Septiawan
Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Airlangga Alamat korespondensi: firmanda.dwi.septiawan-2019@fib.unair.ac.id
Diterima: 30 April 2022; Direvisi: 30 Mei 2022; Disetujui: 15 Juni 2022

## Abstract
Mojokerto is a city of the former Majapahit kingdom which is famous for ruling the archipelago to foreign  countries.  During  the  Mataram  kingdom,  Mojokerto  was  still  called  Japan  and  was included  in  the  area  of  the  Regent  of  Overseas  Wetan.  Over  time  and  the  arrival  of  colonial residents in Mojokerto has changed the shape of the city. The construction of infrastructure by the European  people  did  not  make  this  city  develop  well.  Very  unlike  other  colonial  cities  such  as Surabaya, Malang, Madiun which developed and developed into a developed city. Mojokerto has only become a small town, and is very much against the hopes and stories of previous triumphs. This paper aims to describe several things, including the development process in Mojokerto City until it was determined to be a gemeente (1918-1942), and the impact of the origin of the formation of  gemeente  on  the  development  of  the  Mojokerto  community  in  1918-1942.  Although  the development was actually intended for the people of Europe, the people of Bumi Putra also felt the positive impact of this development. The developments carried out are the construction of markets, government buildings, road and village repairs, public baths and the provision of hygienic water.
Keywords : Mojokerto, Gemeente, Develompment.

## Abstrak
Mojokerto  merupakan  sebuah  kota  bekas  kerajaan  Majapahit  yang  terkenal  karena menguasai  nusantara  sampai  ke  luar  negeri.  Pada  masa  kerajaan  Mataram,  Mojokerto masih  bernama  Japan  dan masuk ke  dalam daerah  Bupati  Mancanegara  Wetan. Seiring waktu  serta  kedatangan  warga    kolonial  di  Mojokerto  sudah  mengubah  bentuk  kota. Dibangunnya infrastruktur oleh rakyat Eropa tak membuat kota ini berkembang dengan baik. Sangat tidak menyerupai dengan kota-kota kolonial lain seperti Surabaya, Malang, Madiun yang maju serta berkembang menjadi sebuah kota yang maju. Mojokerto hanya menjadi sebuah kota kecil, dan  sangat bertentangan dengan harapan dan cerita kejayaan dimasa  sebelumnya.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  beberapa  hal,  yang mencakup  proses  pembangunan  pada  Kota  Mojokerto  hingga  ditetapkan  menjadi gemeente  (1918-1942),  dan    dampak  asal  pembentukan  gemeente  bagi  perkembangan masyarakat  Mojokerto  di  tahun  1918-1942.  Meski  pembangunan  tadi  sebenarnya diperuntukkan  bagi  rakyat  Eropa,  tetapi  penduduk  Bumi  Putra  juga  ikut  merasakan dampak  positif  dari  pembangunan  ini.  Pembangunan  yang  diadakan  adalah pembangunan pasar, gedung pemerintahan, perbaikan jalan serta kampung, pemandian umum  serta pengadaan air higienis.
Kata Kunci : Mojokerto, Gemeente, Pembangunan.

## A. Pendahuluan
Mojokerto  merupakan  sebuah  kota bekas  kerajaan  Majapahit  yang  terkenal karena  menguasai  nusantara  sampai  ke luar  negeri.  Pada  masa  kerajaan Mataram,  Mojokerto  masih  bernama Japan  dan  masuk  ke  dalam  daerah Bupati  Mancanegara  Wetan.  Seiring waktu serta kedatangan warga  kolonial di  Mojokerto  sudah  mengubah  bentuk
kota.  Dibangunnya  infrastruktur  oleh rakyat  Eropa  tak  membuat  kota  ini berkembang  dengan  baik.  Sangat  tidak menyerupai  dengan  kota-kota  kolonial lain  seperti  Surabaya,  Malang,  Madiun yang  maju  serta  berkembang  menjadi sebuah  kota  yang  maju.  Mojokerto hanya  menjadi  sebuah  kota  kecil,  dan sangat  bertentangan  dengan  harapan dan cerita kejayaan dimasa sebelumnya.
SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah, Vol. 4, No. 2 (Juli-Desember 2022): 88-97.
Tulisan
ini bertujuan
untuk mendeskripsikan  beberapa  hal,  yang mencakup  proses  pembangunan  pada Kota  Mojokerto  hingga  ditetapkan menjadi  gemeente  (1918-1942),  dan dampak  asal  pembentukan  gemeente bagi perkembangan masyarakat Mojokerto  di  tahun  1918-1942.  Meski pembangunan tadi sebenarnya diperuntukkan bagi rakyat Eropa, tetapi penduduk  Bumi  Putra  juga  ikut merasakan dampak positif dari pembangunan  ini.  Pembangunan  yang diadakan  adalah  pembangunan  pasar, gedung  pemerintahan,  perbaikan  jalan serta kampung, pemandian umum  serta pengadaan air higienis.

## B. Metode Penelitian
Sistematika  metode  penelitian  ini menggunakan metode sejarah atau lebih dikenal dengan metode historis. Metode ini  memiliki  tujuan  mendeskripsikan, menganalisa  peristiwa  sejarah  dan disajikan dengan membuat rekonstruksi sejarah  secara  objektif  dan  sistematis dengan  mengumpulkan  bukti-bukti sejarah  yang  mendukung  fakta  yang terjadi  di  peristiwa  tersebut.  Langkah- langkah  penelitian  dengan  metode  ini yakni  dengan  mencari  dan  menyusun sumber heuristik, kritik sumber, interpretasi  dan  Historiografi.  Teknik pengumpulan data dimulai dari mewawancarai  narasumber  sejarah, mengumpulkan  arsip-arsip  terkait  tema penelitian, Teknik analisis data penelitian  melalui  beberapa  langkah yaitu  dengan  merangkum  data  yang telah  ditemukan,  lalu  dilanjutkan dengan  display  data  hingga  penarikan kesimpulan penelitian yang didapat.

## C. Pembahasan
Proses  Pembangunan  Kota  Mojokerto setelah  Ditetapkan  Menjadi  Gemeente Tahun 1918-1942
Undang-undang  Desentralisasi  yang berlaku  di  Hindia  Belanda  pada  tahun 1903  sebagai  awal  dari  munculnya pemerintahan gemeente . Undang- Undang  Desentralisasi  Tahun  1903 ( Decentralisatie Wet 1903 ) dibentuk untuk mengurangi  kewenangan  sentral  yang berpusat di Negeri Belanda dengan cara menyerahkan sebagian dari kewenangan  pusat  ke  berbagai  majelis ( raad ).  Keluarnya  undang-undang  ini memiliki  implikasi  yang  amat  besar terhadap  kota-kota  di  Indonesia  karena pemberian  status  otonomi  kepada daerah  dilakukan  di  kota-kota  yang memenuhi syarat (Basundoro, 2009:268). Kota  Mojokerto  mendapat  status gemeente pada  tahun  1918.  Jumlah penduduk  Eropa  di  Mojokerto  dirasa telah mencukupi sehingga bisa dipercaya  untuk  dilimpahi  kekuasaan atau  wewenang  untuk  menjalankan pemerintahan daerah. Jumlah penduduk  Eropa  sebanyak  2.342  orang, penduduk  Tionghoa  sejumlah  7.638 ( Volkstelling 1930).  Dari  catatan  sumber yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa jumlah  penduduk  Tionghoa  lebih  besar dari penduduk Eropa.
Jumlah penduduk Eropa yang cukup banyak  di  Mojokerto  menyebabkan pembangunan  sarana  fisik  di  Kota  ini. Pembangunan-pembangunan  tersebut sebenarnya diperuntukkan untuk kepentingan  penduduk  Eropa,  tetapi penduduk  Bumi  Putra  dan  penduduk asing  lainnya  juga  ikut  merasakan dampak  dari  pembangunan  tersebut. Pembangunan  yang  dilakukan  oleh pemerintah kota meliputi pembangunan jalan, perbaikan kampung, pembangunan pasar serta pembentukan dinas-dinas  kota.  Dinas-dinas  tersebut antara  lain  dinas  kebersihan  dan kesehatan,  dinas  pemakaman,  dinas pemungutan pajak dan lain-lain. Sebelum  tahun  1929  dinas  kesehatan  di
Mojokerto sibuk merencanakan
penutupan  parit  sehingga  pemerintah berkewajiban  penuh  atas  pekerjaan  ini.
Jika parit dibiarkan terbuka, dikhawatirkan  bisa  menjadi  salah  satu tempat  perkembangbiakan  nyamuk. Kantor perbaikan lingkungan kesehatan memperkirakan
biaya untuk menjalankan  rencana  tersebut  sebanyak f 200.000,-  dan  diberi  subsidi  oleh pemerintah sekitar f 140.000,-. Pemerintah  kota  praja  ditawari  untuk membangun  parit  yang  baru,  namun masalah tersebut masih perlu dibicarakan  dengan  dinas  kesehatan agar  bangunannya  bagus  dan  tidak perlu  mengganti  lagi  (Kerchman,  1930: 435).
Dalam masa peralihan pemerintahan,
Stadsgemeente
Mojokerto belum mempunyai  bangunan  tetap  sebagai tempat  pemerintahan.  Pada  awalnya,
Stadsgemeente
Mojokerto masih menggunakan  rumah  sewa  sebagai tempat  untuk  melaksanakan  kegiatan pemerintahan.  Kegiatan  pemerintahan tersebut  meliputi  kantor  walikota, tempat  administrasi,  perpustakaan  dan yang  lainnya.  Balai  kota  berada  di pavilyun  yang  berbeda  dengan  tempat perpustakaan
dan administrasi.
Perpustakaan berada di sebuah pavilyun,  sedangkan  kantor  direktur Stadsgemeente berada  di  pavilyun  yang lain  (Kerchman,  1930:432).  Bangunan publik  lain  ialah  tempat  mandi  dan cucian  umum  (MCK  umum).  Pada pertengahan  tahun  1929,  pemerintah telah  menyediakan  sebuah  bangunan untuk  tempat  cucian  umum.  Selain  itu pemerintah  juga  membangun  menara air  untuk  keperluan  air  minum  bersih (Kerchman, 1930: 434). Warga
Bumiputra  yang  sebelum  pendirian
Stadsgemeente terbiasa  mandi,  mencuci dan  buang  air  di  sungai  kini  berhasil
dialihkan  ke  MCK  umum  oleh pemerintah.
Pemerintah juga mendirikan bangunan-bangunan umum yang
diperuntukkan  sebagai  tempat  hiburan publik.  Seperti  bioskop  dan  panggun sandiwara atau pasar malam. Bangunan-bangunan untuk publik waktu  itu  tidak  sepenuhnya  disediakan oleh  pemerintah,  tetapi  ada  bangunan publik  milik  swasta  yang  biasanya terdapat  di  sekitar  pabrik  gula  dan rumah  sakit.  Di  sekitar  pabrik  gula Ketanen  terdapat  sebuah  gedung societeit atau  gedung  pertemuan  dan lapangan tennis.
Pemukiman  atau  kampung  warga pribumi  juga  diatur  atau  diberi  batas garis lurus seperti ketentuan pemerintah.  Tujuan  dari  peraturan  itu ialah  agar  rumah  warga  tertata  rapi, batas  satu  rumah  dengan  rumah  yang lain dan dengan jalan raya tidak terlalu dekat.  Ketentuan  tersebut  sebagai antisipasi  jika  sewaktu-waktu  terjadi kebakaran akan memperkecil kemungkinan  api  tidak  bisa  merembet ke rumah yang lain dan mobil pemadam kebakaran bisa masuk ke gang tersebut. Akses  jalan  yang  kurang  tertata  dapat menyebabkan  mobil-mobil  pemadam tidak  bisa  masuk.  Minimnya  prasarana yang  memadai  menyebabkan  kinerja pemadam  kebakaran  kurang  optimal. Maka  dari  itu  pembangunan  atau perbaikan jalan dilakukan dalam tahun- tahun  berikutnya.  Bagi  warga  yang rumahnya  melewati  garis  lurus  atau garis  batas  maka  mereka  akan dikenakan pajak.
Kota bertanggung jawab atas pemeliharaan  fasilitas  jalan  dan  taman kota  yang  mencapai  panjang  21  km. Kondisi dari jalan-jalan tersebut sebagian besar telah diaspal. Pada tahun 1929  upaya  untuk  memperbaiki  taman itu membutuhkan biaya sekitar f 83.000,-
, sedangkan untuk biaya perbaikan dan pengembangan  jalan  dikeluarkan  biaya sekitar f 23.268,-.  Di  daerah  pasar  lama yang  sudah  tidak  digunakan  juga dibangun  sebuah  taman,  terutama  di titik-titik  tertentu  seperti  di  pertigaan jalan  dibangun  sebuah  taman  kecil (Kerchman,  1930:  435).  Pembangunan taman  tersebut  selain  memperindah kota  tetapi  juga  dimanfaatkan  sebagai serapan  air  hujan.  Karena  jika  di  jalan- jalan  utama  tanahnya  diaspal  maka resapan air juga berkurang. Oleh karena itu pemerintah berupaya untuk mengimbanginya dengan cara pembangunan  taman.  Jalan  yang  telah diaspal ialah mulai dari Passarpaingstraat, Willemstraat, N. Boeistraat,
Kradenanstraat,
Mentikanstraat, Karanggajamstraat, Midjistraat hingga Sentanan Lor. Untuk jalan  yang  telah  dihiasi  taman  ialah Passarpaingstraat dan Van den Bosstraat ( Decentralisatie
Verslag , 1927:149).
Bangunan  umum  lainnya  yang  juga dicantumkan  ialah  makam,  terutama makam  orang  Eropa.  Makam  orang- orang  Eropa  diatur  oleh  pemerintah kota,  namun  tempat  tersebut  masih berada  di  luar  wilayah  kota  praja (Kerchman, 1930: 435).
Dalam hal penerangan jalan pemerintah melakukan perjanjian dengan ANIEM untuk  menyediakan sebanyak  300  tiang  lampu  di  seluruh kota  (Kerchman,  1930:  435).  ANIEM
( Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit  Maatschappij) adalah  salah satu dari perusahaan swasta yang diberi hak  untuk  membangun  dan  mengelola sistem  kelistrikan  di  Indonesia  pada masa  kolonial.  Aniem  merupakan perusahaan  listrik  yang  berada  di Surabaya,  dan  Mojokerto  pada  waktu itu masuk dalam karesidenan Surabaya. ANIEM  berdiri  pada  tahun  1909, perusahaan  ini  diberi  hak  untuk
membangun beberapa pembangkit tenaga listrik berikut sistem distribusinya di kota-kota besar di Jawa (Basundoro, 2009: 91).
Peraturan  tentang  pemotongan  dan pemeriksaan  hewan  serta  penjualan daging  hewan  di  Mojokerto  telah ditetapkan  pada  tanggal  31  Juli  1919,  4 Oktober  1919  dan  29  Desember  1919. Pemotongan  hewan  harus  dilakukan  di tempat pemotongan sapi dan babi, yang mana  dulu  diawasi  oleh  dokter  hewan provinsi namun kini dalam pengawasan ahli  kir.  Daging  yang  tidak  layak konsumsi  harus  dikubur  dan  disiram dengan  karbol  (Kerchman,  1930:  436). Pemerintah  memberikan  ijin  bagi mereka yang ingin melakukan penyembelihan  di  luar  tempat  yang telah  ditentukan,  namun  sebelumnya tempat  itu  harus  diperiksa  oleh  pihak pemeriksa. Pemotongan harus disesuaikan  dengan  aturan  agama. Daging  yang  dijual  di  kota  Mojokerto tidak  semuanya  sehat.  Sebelum  adanya aturan  tentang  penyembelihan  hewan, penyembelihan dilakukan sendiri sehingga banyak menimbulkan penyakit menular  yang  dibawa  oleh  hewan  dan ketidakbersihan dari tempat penyembelihan itu. Biaya yang dikenakan  untuk  memotong  hewan ditentukan untuk sapi, kerbau dan kuda ialah  sebesar  f  1.75,-  ,  sedangkan  untuk pemeriksaan hewan yang akan dipotong ialah  sebesar  f  1.50,-  (Stadsgemeente Modjokerto
Verzameling van Verordeningen  Reglementen  en  Keuren Bijgewerkt tot 1 Juli 1934: 108). Hewan  ternak  merupakan  salah  satu harta yang cukup mahal bagi penduduk.  Tak  jarang  banyak  terjadi pencurian  atas  hewan  jika  tidak  dijaga dengan  hati-hati.  Dalam  peraturan Residen  Surabaya  tertanggal  17  April 1895  dijelaskan  tentang  hukuman  bagi pencuri  hewan  ternak.  Pencurian
terhadap  hewan-hewan  ternak  akan mendapat  hukuman  atau  denda.  Jika pelaku  pencurian  tertangkap,  maka  dia akan  dikenakan  hukuman  tahanan selama  lebih  dari  8  hari  dengan  waktu yang tidak terbatas dan denda sebesar f 20,-  dan  harus  melakukan  pekerjaan umum  selama  12  hari  lamanya.  Bagi mereka  yang  melakukan  pencurian untuk  yang  kedua  kali,  maka  akan didenda  menjadi  f  60,-  dan  melakukan pekerjaan  umum  dengan  tanpa  digaji selama  18  hari.  Bagi  mereka  yang menjadi  korban  pencurian  diwajibkan untuk  melapor  3x24  jam  kepada  kepala daerah  atau  polisi  atas  kejadian  itu (Stadsgemeente Modjokerto Verzameling van Verordeningen
Reglementen en Keuren Bijgewerkt tot 1 Juli 1934: 11).
Peraturan  tentang  transportasi  di wilayah  Kota  Praja  Mojokerto  diatur sepenuhnya  oleh  Dewan  Pemerintahan Kota, peraturan tersebut berlaku di jalan umum, taman, dan jembatan. Angkutan kereta  yang  ada  dijalankan  oleh perorangan,  dan  segala  jenis  angkutan kereta atau kendaraan yang ditarik oleh hewan (Stadsgemeente Modjokerto Verzameling
van Verordeningen
Reglementen en Keuren Bijgewerkt tot 1 Juli  1934:  201).  Bagi  kendaraan  yang tidak  memiliki  bel  atau  peluit  dengan suara  yang  keras  maka  dilarang  untuk melintas di jalan raya,  karena jika tidak maka  bisa  sangat  berbahaya  dan  dapat menimbulkan  kecelakaan.  Mengenai penerangan, kendaraan yang melintas di jalan  harus  menyalakan  lampu  mulai dari  pukul  enam  pagi  hingga  setengah enam  pagi.  Mobil-mobil  itu  harus memiliki  dua  lampu  yang  berdiri  di depan dan berwarna putih, di belakang juga harus diberi lampu agar pengendara  yang  dari  belakang  bisa melihat kalau di depan ada mobil yang melintas.  Lampu  juga  harus  terdapat
pada  kereta  dorong  barang,  lampu tersebut  terbuat  dari  minyak  tanah  dan tertutup  rapat  oleh  kaca  agar  tahan hujan dan angin ( Stadsgemeente Modjokerto Verzameling van Verordeningen Reglementen en Keuren Bijgewerkt tot 1 Juli 1934:  197 ).  Bagi  mereka  yang  umurnya masih dibawah 16 tahun dilarang untuk menyetir.
Dalam  hal  perdagangan,  terdapat penetapan  retribusi  “Pasar  Anyar” (nama  pasar  yang  ada  pada  waktu  itu) dan  pedagang-pedagang  kecil  yang berdagang di jalan umum dan di taman dalam  Kota  Praja  Mojokerto  telah ditentukan  oleh  Dewan  Kota  Praja. Tempat  yang  digunakan  untuk  pasar ialah  gedung  dan  tempat  luas  yang digunakan  untuk  kebutuhan  pasar dengan  aturan  sewa  dengan  jangka waktu  yang  lama  atau  pendek.  Dalam kegiatannya,  para  pedagang  akan dikenakan  retribusi  rutin.  Penarikan retribusi pasar digunakan untuk memperbaiki  pasar  yang  rusak.  Setiap toko  diharuskan  untuk  membayar retribsi,  baik  toko  yang  besar  maupun toko  kelontongan  atau  kecil  1919 ( Stadsgemeente  Modjokerto  Verzameling van Verordeningen Reglementen en Keuren Bijgewerkt tot 1 Juli 1934 : 189).
Dalam kasus lain, pemerintah menetapkan tentang peraturan penjualan minuman keras di Mojokerto. Peraturan  tersebut  ditentukan  pada tanggal  22  Januari  1919  hingga  4 Oktober 1919 dengan kebijakan- kebijakan  yang  banyak  diperbaiki.  Para pedagang  atau  penjual  minuman  keras harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pengurus Dewan Kota Praja, dan dalam surat perjanjian itu harus menggunakan materai sebagai pengesahannya. Pengarahan  dan  penjualan  minuman keras  harus  diawasi  dan  dijaga  oleh pemilik  dan  menjadi  tanggung  jawab dari pengawas Mojokerto ( Stadsgemeente
Modjokerto Verzameling van Verordeningen Reglementen en Keuren Bijgewerkt tot 1 Juli 1934 : 100).
Pengadaan pipa air minum merupakan  salah  satu  usaha  yang diadakan  oleh  Dewan  Kota  Mojokerto dengan  pengeluaran  dan  pendapatan yang  dijalankan  oleh  Dewan  Pengatur Keuangan.  Pendapatan  yang  diperoleh dari  perusahaan  air  minum  Kota Mojokerto  setiap  tahunnya  adalah termasuk  pendapatan  atau  pemasukan kota.  Air  pipa  yang  disediakan  di  kota ialah  kran  air  dan  pipa  hidran  yang diperuntukkan bagi pemadam kebakaran.  Jika  terdapat  kecurangan yakni berupa pencurian air dengan cara mengambil  atau  mengalihkan  jaringan pipa  maka  akan  dikenakan  ganti  rugi. Untuk  pengiriman  pipa  ledeng  akan dikenakan  biaya  sekitar  satu  gulden atau  lebih  ( Stadsgemeente  Modjokerto
Verzameling
van
Verordeningen
Reglementen en Keuren Bijgewerkt tot 1 Juli 1934: 217 ).

## Dinamika Sosial yang Terjadi setelah Terbentuknya Gementeraad Tahun
1918-1942
Pembangunan  yang  telah  dilakukan oleh  pemerintah  tampaknya  membawa berbagai dampak pada masyarakat yang berada  di  wilayah  Mojokerto.  Dampak yang  paling  tampak  ialah  kehidupan sosial  masyarakat  dan  kondisi  fisik  di Mojokerto. Dampak yang pertama ialah munculnya organisasi dari kaum buruh. Organisasi  kaum  pekerja  upahan  atau pergerakan kaum buruh yang dikenal di Indonesia  telah  ada  sejak  abad  ke-19 yakni  pada  tahun  1897.  Organisasi buruh  yang  telah  berdiri  waktu  itu adalah  sebuah  perserikatan  guru-guru sekolah  dasar  dan  menengah  Belanda. Serikat  kerja  yang  pertama  tersebut adalah Nederlandsch-Indisch  Onderwijzers Genootschap (NIOG).  Namun  serikat kerja  ini  tidak  ada  peranan  pentingnya
dalam kaum buruh di Indonesia karena tetap  mempertahankan  sifat  khusus Belanda  (Sandra,  2007:3).  Tahun  1908 wakil-wakil  kaum  buruh  yang  bekerja di  Perkeretaapian  Negara  maupun  di berbagai  perusahaan  kereta  api  dan tram  yang  dimiliki  swasta,  berkumpul di  Semarang  dan  membentuk  suatu organisasi baru yang bernama Vereeniging  van  Spoor- en Tramweg Personeel in Nederlandsch-Indie (VSTP). Persatuan  Pegawai  Partikelir  Trem Indonesia (PPPTI)  pada  bulan  Januari 1931  telah  memiliki  enam  cabang  di antaranya  Kota  Surabaya,  Mojokerto, Mojoagung  (Jombang),  Gresik,  Cepu dan  Semarang.  Pada  tahun  yang  sama pula, para pemimpin PPPTI bekerjasama  dengan  perusahaan  trem Sepanjdang-Karangpilang untuk mendirikan  cabang  baru.  Selain  serikat kerja  PPPTI  juga  ada  serikat  kerja  yang anggotanya  terdiri  dari  sopir-sopir. Serikat  tersebut  dinamakan  dengan Sarekat  Chauffeur  Indonesia (SCI).  Serikat Sopir  Indonesia  ini  telah  ada  di  Kota Mojokerto, Jombang, Madiun, Ponorogo dan  Jember  dengan  kantor  pusatnya berada  di  Surabaya  (Poeze,  1988:13). Pada  bulan  April  1932  Serikat  Sopir Indonesia  telah  memiliki  22  cabang. Cabang  Jawa  Timur  terdiri  dari beberapa kota yaitu Surabaya, Bangkalan, Mojokerto, Jombang, Sidoarjo, Lumajang, Jember dan Sukorejo (Poeze, 1988:179).
Pada  bulan  Februari  Persatuan Bangsa  Indonesia  (PBI)  mendirikan cabangnya  di  Mojokerto.  Maret  tahun 1931,  Partai  Buruh  Indonesia  (PBI) cabang  Mojokerto  telah  membentuk sebuah  serikat  tani  dengan  anggota- anggotanya  di  kalangan  petani  yang berada di Desa Kertorejo, Distrik Ngoro. Kemudian  disusul  pada  bulan  April 1931  dibentuk  pula  sebuah  serikat  tani di  Desa  Modopuro  Distrik  Mojosari
(Poeze,  1988:59).  Organisasi-organisasi buruh di Mojokerto tampaknya berkembang dengan cepat dan semakin kuat dengan memperluas daerah-daerah cabangnya.
Pemikiran  penduduk  Bumi  Putera dalam  tahun-tahun  terakhir  menjadi berkembang  dan  mengikuti  dunia perpolitikan yang semakin lama semakin  berkembang  di  Indonesia khususnya  bagi  para  pemuda.  Dunia politik  yang  mereka  jalani  berupa perkumpulan dengan tujuan nasionalisme.  Akan  tetapi  pucuk pemerintahan  di  negeri  Hindia  Belanda di  pegang  Gubernur  Jenderal  yang berada  di  pusat  pemerintahan.  Di bawah  Gubernur  Jenderal  ada  seorang Residen  yang  memegang  kekuasaan  di dalam Binnenlandsch  Bestuur, di  bawah Residen  terdapat  seorang  Asisten Residen. Di masing-masing tempat atau wilayah  di  bawah afdeeling tersebut ditempatkan  seorang  kontrolir  sebagai pegawai sipil pemerintah Belanda.
Dalam  kehidupan  sosial,  penduduk Bumi  Putra  merespon  segala  macam perlakuan Belanda atas penduduk Bumi Putra. Meski banyak dampak positif atas pembangunan  yang  mereka  lakukan  di wilayah  Mojokerto  namun  perbedaan strata  sosial  yang  ditimbulkan  dari adanya  perbedaan  ras  membuat  kaum pemuda  tidak  bisa  menerimanya.  Pada tahun  1908  organisasi  pergerakan perjuangan mulai muncul. Perkembangan  organisasi  sosial  politik ini  juga  berimbas  ke  Kota  Mojokerto. Organisasi  Indonesia  Muda  pada  bulan Agustus 1931 telah memiliki 27 cabang, dan  Mojokerto  telah  bergabung  sejak tahun  1930  tua  ( Surat  Mingguan ,  10 September 1932).
Organisasi  yang  berkembang  di Mojokerto  tidak  hanya  mencakup organisasi  Indonesia  Muda,  akan  tetapi ada pula organisasi-organisasi lain yang
muncul  di  sana.  Organisasi  yang terbentuk  pada  saat  itu  juga  didirikan oleh  warga  Arab.  Persatuan  Arab Indonesia  cabang  Mojokerto  telah didirikan  pada  tanggal  4-5  Januari  1937 ( Pewarta  Soerabaia ,  14  Januari  1937). Kelompok  warga  Tionghoa  juga  tidak mau  ketinggalan  untuk  membuka cabang organisasi Tionghoa di Mojokerto. Organisasi tersebut bernama Tiong  Hoa  Hwee  Kwan (T.H.H.K), organisasi  ini  menganggap  bahwa Hindia Belanda adalah tanah air mereka yang  baru.  Organisasi  THHK  didirikan pertama kali pada tahun 1900 di Batavia. Mereka memiliki tujuan untuk perbaikan pendidikan (Korver, 1985:7).
Sistem  pendidikan  yang  ditanamkan oleh orang Eropa khususnya Belanda di negara  Hindia  Belanda  bukanlah semata-mata  diperuntukkan  keluarga atau  anak-anak  mereka.  Tetapi  mereka juga  mendirikan  sekolah  bagi  orang- orang  Bumi  Putra  meski  sekolahannya tak  semewah  dan  sebaik  milik  orang Eropa.  Namun  kebijaksanaan  dalam pengajaran tersebut hanya dimaksudkan untuk memberi
pengajaran  rendah  kepada  bangsa Indonesia  sesuai  dengan  kebutuhan kaum  tenaga  kerja.  Pada  pertengahan tahun 1941 terdapat suatu berita bahwa MULO  yang  tadinya  ada  di  Bandung telah  dibuka  pula  di  Mojokerto  oleh tuan  P.  De  Boer  ( Pewarta Soerabaia,  1 Mei  1941).  Untuk  melanjutkan  ke tingkat yang lebih tinggi lagi maka oleh pemerintah  dibangun  sekolah  tingkat menengah  atas  yang  diberi  nama  AMS ( Algemene  Middelbare  School ).  Selain MULO dan AMS didirikan pula sekolah HBS  ( Hogere  Burger  School )  adalah sekolah yang pada mulanya memberikan pengajaran menengah khusus  pada  anaka-anak  Belanda  saja (Leirissa, 1989: 104-106).
Sekolah  yang  diperuntukkan  bagi penduduk Bumi Putra
yang kehidupannya  sangat  sederhana.  Dana sekolah ini dinamakan schoolbelasting ini ditujukan  untuk  menopang  biaya pendidikan  bagi  siswa  yang  tidak mampu. Mereka hanya dikenakan biaya sekolah f 0,10  dari  tiap  kepala,  atau hampir  tidak  dikenakan  biaya  sekolah paksaan  ( Surat  Mingguan ,  13  Agustus 1932). Di Mojokerto akan didirikan satu schoolfonds, yakni  tunjangan  bagi  anak- anak  Tionghoa  di  Mojokerto  yang masuk sekolah tingkat rendah. Selain itu sekolah  ini  juga  diperuntukkan  bagi anak  Belanda  yang  tidak  mampu membayar  uang  sekolah. Voorzitter dari sekolah  ini  berkebangsaan  Tionghoa bernama  Tan  Hie  Sing  ( Pewarta Soerabaia , 31 Mei 1934).
Pelajaran  atau  pendidikan  yang diperoleh  oleh  warga  Bumi  Putra  tidak hanya  berasal  dari  sekolah  formal. Perkumpulan Tionghoa H.C.T.N.H ( Hua Chiao  Tsing  Nien  Hui )  mengadakan kursus memasak bagi kaum perempuan ( Pewarta Soerabaia , 29 Juli 1933). Sekolah tenun juga akan didirikan di Mojokerto, sekolah  ini  diperuntukkan  bagi  mereka para  pekerja  pabrik  tenun.  Hal  ini dilakukan  karena  adanya  perluasan pabrik  tenun  di  wilayah  Mojokerto. Dengan  begitu  para  pekerja  akan  lebih terampil  jika  telah  dibekali  pendidikan terlebih  dahulu  ( Pewarta  Soerabaia ,  30 Juli 1941).
Pembangunan  yang  dilakukan  di Gemeente Mojokerto  mencakup  aspek pembangunan  jalan  dan  perbaikan kampung  yang  dilakukan  secara  terus menerus hingga akhir tahun keberadaan mereka. Menjelang akhir tahun pemerintah mengalami krisis keuangan, namun subsidi untuk perbaikan kampung tetap diupayakan dan terutama  untuk  pekerjaan  yang  tidak bisa  diteruskan  akan  tetap  dilanjutkan
oleh  pemerintah  ( Pewarta  Soerabaia ,  12 Juli 1940).
Masalah  sosial  yang  sering  muncul setelah  pembentukan gemeente ialah pencurian  dan  pembunuhan.  Hal  ini disebabkan karena masalah status sosial yang  mulai  muncul  sehingga  timbul kesenjangan di antara para warga Bumi Putra  dan  Eropa.  Adapula  faktor  lain yang  mempengaruhi  ialah  kemiskinan. Meski Mojokerto telah banyak mengalami  perubahan  dalam  tatanan ekonomi  maupun  pemerintahan,  tetapi warga  Bumi  Putra  masih  tetap  menjadi golongan  yang  paling  rendah  dalam struktur sosial masyarakat kota. Penipuan  banyak  terjadi  di  Mojokerto, baik  penipuan  yang  berbentuk  uang palsu,  penggelapan  uang  dan  penipuan yang  berkedok  dengan  menawarkan barang. Tindak kriminal ini tidak hanya dilakukan oleh warga Bumi Putra, tetapi orang-orang  Tionghoa  bahkan  petinggi desa  juga  melakukan  kasus  yang  sama. Kasus  pembunuhan  juga  terjadi  di Mojokerto, kebanyakan kasus pembunuhan  ini  terjadi  juga  karena masalah uang dan pencurian. Selain kasus-kasus negatif bermunculan  di  Mojokerto,  pemerintah juga  telah  mengadakan  hiburan  publik. Hiburan  publik  yang  diterima  oleh masyarakat  seringnya  diselenggarakan oleh organisasi Tionghoa yakni H.C.T.N.H dan T.H.H.K. Selain menyelenggarakan hiburan, kedua
organisasi  tersebut  juga  beramal.
Kegiatan yang biasa mereka selenggarakan  adalah  hiburan  pasar malam  yang  bertempat  di  alun-alun ( Pewarta Soerabaia , 12 Juli 1939).
Pasar  malam  juga  diadakan  oleh Inheems Werkloozen (pengangguran Bumi Putra)  dalam  rangka  pemungutan  amal bagi  para  pengangguran  dan  keluarga yang tidak mampu di Mojokerto. Tujuan dari  diadakannya  pasar  malam  kali  ini
adalah  untuk  menyokong  kas Inheems Werkloozen ,  yang  pada  saat  itu  tinggal f 50,-,  sedangkan  pengeluaran  tiap bulannya  untuk  menyokong  keuangan para pengangguran adalah kurang lebih f 150,-.  Sesuai  data  pada  tahun  1940 tercatat  ada  50  keluarga  yang  tidak mempunyai pekerjaan, namun di tahun 1941 tinggal 40 keluarga yang membutuhkan bantuan ini. Ada sepuluh keluarga  yang  sudah  tidak  diberi  uang bulanan karena telah mendapat pekerjaan ( Pewarta Soerabaia , 3 Juli 1941).

## D. Kesimpulan
Pembangunan  dan  Kemajuan  yang ada  di  Kota  Mojokerto  tidak  terlepas dari  adanya  berbagai  macam  peristiwa di  Kota  ini.  Mulai  dari  sebelum  dan sesudah dibentuknya Gemeente Mojokerto,  jelas  terasa  bagaimana perubahan  yang  terjadi  di  Kota  ini terutama  dari  segi  infrastruktur  dan sistem  pemerintahan  yang  semakin maju.  Walaupun  dari  beberapa  fakta sejarah  menceritakan  struktur  sosial yang  terjadi  di  masyarakat  kota  tidak sepenuhnya  menyukai  dari  sistem pemerintahan  setelah  kota  ini  ditunjuk menjadi sebuah Gemeente oleh pemerintahan  pusat.  Masyarakat  kota yang  beragam  etnis  di  kota  ini  mulai dari Tionghoa, Eropa hingga penduduk asli merasa dibeda-bedakan berdasarkan sistem dan status sosial mereka. Dengan adanya  penelitian  ini  diharapkan  dapat menjadi  salah  satu  sumber  literatur mengenai  sejarah  Kota  Mojokerto  dan membantu  masyarakat  mengetahui bagaimana  asal-usul  dari  sebuah  kota terpilih  menjadi  sistem  pemerintahan Gemeente pada masa penjajahan Belanda.

## Daftar Referensi
Abdurrahman, D. 1999. Metode Penelitian Sejarah . Jakarta: Logos Wacana.
Basundoro, P. 2009. Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang Dari Kolonial Sampai Kemerdekaan .
Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Daldjoeni, N. 2003. Geografi Kota dan Desa. Bandung: Penerbit Alumni.
Desentralisatie Verslag 1916. Desentralisatie Verslag 1927.
”Dokter Baroe”, Pewarta Soerabaia , 3 Agustus 1940 Gill, R. G. 1995. De Indische Staad Op Java en Madura, een Morphologische Studi van haar Ontwikeling . Disertasi doktor.
Kerchman, F.W.M. 1930. 25 Jaren Desentralisatie in Nederlandsch-Indie 1905- 1923. Semarang: VereenegingVoor Locale Belangen.
Korver, A.P.E. 1985. Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil? . PT. Grafitipers:
Jakarta.
Kuntowijoyo. 1995. Pengantar Ilmu Sejarah . Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
”Kookcursus H.C.T.N.H.”, Pewarta Soerabaia , 29 Juli 1933 Poeze, H. 1980. Politiek-Politioneele Overzichten van Nederlandsch-Indie Deel III, 1931-1934 . Leiden: KITLV. ”Pendapetan Dari Gemeente”, Pewarta Soerabaia , 12 Desember 193515
”Pendirian P.A.I Menambah Cabang”,
Pewarta Soerabaia , 14 Januari 1937 ” Pasar Malem T.H.H.K dan
H.C.T.N.H”,
Pewarta Soerabaia , 12 Juli 1939 ”Perbaikan Kampoeng”, Pewarta Soerabaia , 12 Juli 1940 ”Pasar Malem Inh. Werkloozen”, Pewarta Soerabaia , 3 Juli 1941 ”Perhatikanlah, Soeara Seorang Pemoeda”,
Surat Mingguan , 10 September 1932 ”Ra’jat Dan Pengajaran”, Surat Mingguan ,
13 Agustus 1932
Sandra. 2007. Sejarah Pergerakan Buruh Indonesia . Jakarta: TURC.
Stadsgemeente Modjokerto Verzameling van Verordeningen Reglementen en Keuren Bijgewerkt tot 1 Juli 1934.
SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah, Vol. 4, No. 2 (Juli-Desember 2022): 88-97.
” Schoolfonds di Modjokerto”, Pewarta Soerabaia, 31 Mei 1934
”Sekolahan Tenun”, Pewarta Soerabaia , 30 Juli 1941 Volkstelling 1930, Voorloopige Uitkomsten 1e Gedeelte Java en Madoera.
Departement Van Landbouw, Nigherheid en Handel. Landsdrukkerij, Batavia Centrum 1931.