Visi Sosial Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penjualan Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PENJUALAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
Roida Nababan 1
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan roida.nababan@uhn.ac.id

## Info Artikel
Diterima :  09 Oktober 2021 Revisi     :  11 Nopember 2021 Terbit     :  18 Desember 2021
Key words: Legal Protection, Consumer, Fiduciary, Financing Agreetment
Kata Kunci: Perlindungan Hukumm, Konsumen, Fidusia, Perjanjian Pembiayaan
Corresponding Author :
Roida Nababan Email: roida.nababan@uhn.ac.id

## Abstract
Based  on  the  discussion,  it  can  be  seen  that  The  legal  arrangements  in  the financing  agreement  with  fiduciary  guarantees  are  subject  to  the  Civil  Code  in accordance  with  the  conditions  for  the  validity  of  the  agreement.  Article  1319, Article 1320 and Article 1338 are followed as well as the provisions in Presidential Decree  61  of  1988  concerning  Financing  Institutions  and  Presidential  Regulation no. 9 of 2009 concerning Financing Institutions. Legal protection for consumers due to the sale of the object of a fiduciary guarantee in a financing agreement is that it must not violate the principle of consumer protection as well as provide legal certainty   and    provide    legal    protection    for    interested    parties    and guarantees,  especially  related  to  consumer  rights  and  the  sale  of  objects  that are objects of the fiduciary guarantee agreed by fiduciary giver and receiver. The judge's  legal  considerations  in  the  Supreme  Court  of  the  Republic  of  Indonesia Number 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019 are the legal relationship between consumers and  finance companies, namely financing  agreements, so that  if one  party does not  fulfill  or  violates  the  agreement,  it  will  result  in  breach  of  promise/default and fiduciary installment (car) auction is not a consumer dispute issue.

## Abstrak
Berdasarkan  pembahasan  dapat  diketahui  bahwa  pengaturan  hukum  dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tunduk kepada KUHPerdata sesuai dengan  syarat  sahnya  perjanjian  Pasal  1319,  Pasal  1320  dan  Pasal  1338  diikuti serta ketentuan dalam Keppres 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan   Presiden   No.   9   Tahun   2009   tentang   Lembaga   Pembiayaan.
Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  akibat  penjualan  objek  jaminan  fidusia dalam  perjanjian  pembiayaan  adalah  tidak  boleh  melanggar  asas  perlindungan konsumen  serta  memberikan  kepastian  hukum  dan  memberikan  perlindungan hukum  bagi  yang  berkepentingan  dan  jaminan  terutama  terkait  dengan  hak-hak konsumen  serta  penjualan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  tersebut disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia. Adapun pertimbangan hukum hakim dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  441  K/Pdt.Sus-BPSK/2019  adalah hubungan   hukum   antara   konsumen   dengan   perusahaan   pembiayaan   yaitu perjanjian pembiayaan, sehingga apabila satu pihak tidak memenuhi atau melanggar perjanjian  tersebut  maka  menimbulkan  perbuatan  ingkar  janji/wanprestasi  dan lelang angsuran fidusia (mobil) bukan masalah sengketa konsumen.
Visi Sosial Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/

## PENDAHULUAN
Perlindungan  konsumen  adalah  suatu  hal  yang  sangat  penting  dan  diatur  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.  Perlindungan  konsumen  merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaedah-kaedah yang bersifat mengatur, dan melindungi kepentingan konsumen dari pelaku usaha yang bertindak sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab yang menempatkan posisi konsumen sebagai objek dari bisnis yang dilakukannya.
Perlindungan  hukum  kepada  setiap  konsumen  merupakan  hal  yang  semangkin  penting  disebabkan antara lain faktor-faktor yaitu :
1.    Kedudukan perekonomian yang relatif lemah dibandingkan produsen.
2.   Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai motor penggerak produktifitas dan efesiensi produsen dalam menghasilkan barang dan/atau jasa.
3.   Perubahan  konsep  pemasaran  yang  mengarah  pada  pelanggan  dalam  kontek  lingkungan  eksternal yang lebih luas pada situasi ekonomi global. 1
Lembaga  pembiayaan  konsumen  merupakan  salah  satu  sumber  pembiayaan  alternatif  untuk memenuhi  kebutuhan  konsumen  atas  barang-barang  komsumtif  yang  dibutuhkannya.  Melalui  pembiayaan konsumen, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat. 2
Pembiayaan konsumen merupakan salah bentuk lembaga keuangan bukan bank, yang ditujukan untuk tujuan produksi, atau konsumsi barang dan jasa.. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut,  lembaga  pembiayaan  mempunyai  peran  penting  sebagai  salah  satu  lembaga  sumber  pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. 3
Lembaga  Pembiayaan  konsumen  merupakan  salah  satu  bidang  usaha  lembaga  pembiayaan  yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Lembaga pembiayaan mempunyai peranan yang penting, yaitu sebagi  salah  satu  lembaga  sumber  pembiayaan  alternatif  yang  potensial  untuk  menunjang  pertumbuhan perekonomian  nasional  dengan  cara  membuat  perjanjian  pembiayaan  konsumen  yang  mengatur  tentang penyediaan  dana  bagi  pembelian  barang-barang  tertentu  dalam  memberikan  fasilitas  pembiayaan.  Hal  ini
1 Erman Rajagukguk, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2014, hal. 93.
2 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 95
3 Ibid, hal. 2-3
Visi Sosial Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa calon konsumennya merupakan orang yang dapat dipercaya dan mampu untuk melakukan angsuran secara berkala beserta bunga yang ditentukan. 4
Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan, oleh karena itu hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda. 5 Salah satu jaminan kebendaan ini adalah lembaga jaminan fidusia. 6
Praktek yang terjadi di masyarakat timbulnya perjanjian pengikatan jaminan fidusia pada  umumnya berawal  dari  adanya  perjanjian  hutang-piutang  antara  kreditur  dengan  debitur  dimana  perjanjian  pengikatan jaminan  fidusia  itu  bertujuan  sebagai  tindakan  antisipasi  bagi  kreditur  apabila  ternyata  debitur  tidak  dapat memenuhi  kewajibannya  untuk  melunasi  hutangnya  sebagaimana  yang  telah  termuat  dan  disepakati  dalam perjanjian utang piutang tersebut.
Adanya   kewajiban   menyerahkan   sesuatu   hak   kebendaan   barang   bergerak   kepada   pihak   lain, membuktikan  bahwa  perjanjian  pengikatan  jaminan  fidusia  merupakan  perjanjian  yang  bersifat  kebendaan (zakelijk). 7 Yang dinamakan perjanjian secara fidusia.
Pengikatan  objek  jaminan  dengan  menggunakan  lembaga  jaminan  fidusia  sering  digunakan  oleh perusahaan-perusahaan  pembiayaan  kendaraan  bermotor (finance) dalam  suatu  perjanjian  kredit.  Prinsipnya dalam  suatu  perjanjian  kredit  oleh  perusahaan  pembiayaan,  pengikatan  objek  jaminan  dengan  menggunakan lembaga jaminan fidusia adalah dengan tujuan mengamankan asset perusahaan yang diberikan kepada debitur melalui suatu perjanjian kredit dari resiko debitur tidak mampu mengembalikan hutang-hutangnya kepada pihak bank atau perusahaan pembiayaan tersebut.
Tujuan  difidusiakannya  jaminan  yang  telah  diserahkan  kepada  debitur  adalah  untuk  mengamankan kreditur    atas    perjanjian    yang    telah    dibuatnya    tersebut    dari    resiko    macetnya    angsuran    atau dipindahtangankannya jaminan yang telah diikat dengan jaminan fidusia tersebut. Dengan diikatnya objek jaminan fidusia  dalam  suatu  perjanjian  pengikatan  jaminan  fidusia  dalam  pelaksanaan  pembiayaan  tersebut  dan mendaftarkannya ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, maka jika terjadi resiko debitur tidak mampu melunasi angsuran atau debitur memindahtangankan barang jaminan yang telah menjadi objek jaminan fidusia
4 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hal. 21
5 Gunawan Widjaja dan  Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 4.
6 Ibid, hal.8.
7 Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya, Alumni, Bandung, 2013,  hal. 92.
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)
ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
tersebut  maka  perusahaan  pembiayaan  sebagai  pihak  kreditur  dapat  mengeksekusi  barang  jaminan  tersebut karena masih menjadi hak kepemilikannya. 8
Prakteknya dalam pembiayaan konsumen melalui lembaga pembiayaan sering menimbulkan sengketa antara pihak debitur  yang tidak memenuhi prestasi dalam melakukan  perjanjian, sehingga  kreditur  melakukan penarikan atau penyitaan terhadap objek dari perjanjian disebabkan konsumen tidak melaksanakan kewajibannya sesuai  dalam  perjanjian,  misalnya  konsumen  menghilangkan  objek  perjanjian,  tidak  merawat  objek  perjanjian, dan sebagainya.
Objek  dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen  diikat  dengan  fidusia,  sehingga  apabila  terjadi wanprestasi  kreditur  akan  menarik   objek  jaminan  yang  dilakukan  dilakukan  secara sepihak.  Penarikan  benda jaminan  tanpa  memberitahukan  kepada  debitur  merupakan  pelanggaran  hak-hak  konsumen  seperti  dalam putusan Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019.
Pelaku usaha yang melakukan penarikan objek jaminan dan melakukan penjualan objek jaminan fidusia dapat merugikan konsumen. Selain itu perbuatan pelaku usaha tersebut telah melanggar ketentuan klausul baku yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## METODE  PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normative  karena  disebabkan  yang  menjadi permasalahan  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  masalah  hukum. 9 Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Peter Mahmud, ruang lingkup isu hukum meliputi dogmatika hukum, teori hukum dan filsafat hukum; adapun isu hukum dalam dogmatika hukum adalah aspek praktis ilmu hukum, yaitu :
1.         Terjadinya multi tafsir terhadap suatu teks peraturan.
2.        Terjadinya kekosongan hukum.
3.       Terdapat perbedaan penafsiran fakta. 10
Adapun isu hukum pada tataran teori hukum harus mengandung konsep hukum dan isi hukum pada ruang lingkup filsafat harus berkaitan dengan asas hukum. 11 Penelitian hukum normatif ( legal research) dilakukan terhadap hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen akibat penjualan objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan.
8 Muktar Djasman, Perusahaan Pembiayaan dan Perjanjian Sewa Beli, Mitra Ilmu, Surabaya, 2014,  hal.10
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 57-61.
10 Ibid, hal. 65.
11 Ibid, hal 87-90.
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)
ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlidungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Akibat  Penjualan  Objek  Jaminan  Fidusia  Dalam  Perjanjian Pembiayaan
Di Indonesia, perlindungan hukum merupakan hal yang penting dikarenakan hukum dapat mengakomodir berbagai  kepentingan,  selain  itu  hukum  juga  memiliki  daya  untuk  memaksa  kepada  yang melanggar sehingga bersifat  permanen  karena  sifatnya  yang  konstitusional  yang  diakui  dan  harus  ditaati  keberlakuannya  dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk dalam perlindungan yang diberikan oleh penegak hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang timbul yang dimiliki oleh manusia dalam bidang hukum sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan manusia lain ataupun dengan lingkungan bermasyarakat. 12
Sifat dari perlindungan hukum itu sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :
1.       Perlindungan Secara Preventif.
Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujun untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Peraturan perundang-undangan menurut teori perlindungan hukum preventif  merupakan  bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  negara  melalui  pemerintah  untuk memberikan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  Perlindungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dalam  hal preventif ini terlatak dalam KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.
Pasal  1131  KUH  Perdata  menyatakan  bahwa: “ Segala  kebendaan  si  berhutang,  baik  yang  bergerak maupun  yang  tidak  bergerak,  hak  yang  sudah  ada  maupun  yang  baru  akan  ada  dikemudian  hari,  menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. ” Hal ini menunjukkan bahwa apabila seseorang membuat suatu perjanjian dan mengikatkan diri mereka pada perjanjian tersebut maka sejak itulah harta dari kekayaan orang tersebut akan menjadi tanggungan untuk segala perjanjian meskipun tidak dinyatakan dan diserahkan secara tegas sebagai  jaminan  dalam  perjanjian  tersebut.  Hal  tersebut  juga  diperkuat  pada  Pasal  1132  KUHPerdata  yang menyatakan bahwa: Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan  penjualan  benda-benda  itu  di  bagi-bagi  menurut  keseimbangan  yaitu  menurut  besar kecilnya piutang  masing-masing,  kecuali  apabila  diantara  berutang  itu  ada  alasan-alasan  yang  sah  untuk didahulukan.
12 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 2015, hal.29.
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)
ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/

## 2.      Perlindungan Secara Represif
Perlindungan  hukum  represif  merupakan  perlindungan  akhir  berupa  sanksi  seperti  denda,  penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Pada  hukum  represif  ini,  subyek  hukum  tidak  mempunyai  kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  karena ditangani  langsung  oleh  peradilan  administrasi  dan  pengadilan  umum.  Sebuah  perjanjian  pembiayaan,  objek perjanjian yang menjadi objek jaminan hutang yang paling efektif adalah jaminan fidusia. Peraturan perundang- undangan  yang  mengatur  pelaksanaan  pembiayaan  konsumen  tersebut  memuat  sanksi-sanksi sebagai  bentuk perlindungan hukum represif antara lain sebagai berikut :
a. Pasal 36  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  telah mengatur  ancaman pidana  bagi  debitur  yang  menggadaikan  atau  mengalihkan  objek  jaminan  fidusia  tanpa  ijin  kreditur yaitu  diancam  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan  denda  pejara  paling  banyak Rp.50.000.000,00.
b. Pasal  62  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlidungan  konsumen  menyatakan  bahwa sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melangar adanya pengunaan klausla bagi sebagaimana termuat dalam  Pasal  18  yaitu  dengan  sanksi  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  pidana  denda sebanayak Rp2.000.000.000,00.
c.         Pasal  5  PMK  Nomor  130/PMK.010/2012  tentang  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  bagi  Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang memberikan sanksi administratif bagi perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan  penarikan  jaminan  fidusia  yang  belum  menerbitkan  sertifikat  jaminan  fidusia  yang  telah memenuhi persyaratakan kesepakatan para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen. 13
Pengaturan  Pembiayaan Konsumen di  Indonesia awalnya  di atur  dalam Keputusan Presiden No.  61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen, tetapi Keputusan Presiden itu sudah dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, namun untuk peraturan pelaksana yang  dikeluarkan  dalam  bentuk  Surat  Keputusan  Menteri  Keuangan,  selama  tidak  bertentangan  dengan Peraturan  Presiden  ini  tetap  berlaku  sebagai  dasar  hukum  yang  mengatur  tentang  lembaga  pembiayaan, khususnya pembiayaan konsumen.
13 Nur Adi Kumaladewi, “ Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga “ . Jurnal Repertorium. Volume II No. 2 Juli - Desember 2015, hal.15
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Perundang-undangan  yang  mengatur  secara  khusus  mengenai  praktek  pembiayaan  konsumen ( consumers  Finance)  belum  ada  sampai  saat   ini,   sehingga   dalam   pelaksanaan   kegiatannya   perusahaan pembiayaan  konsumen  hanya  berpedoman  kepada  kebijaksanaan  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
Dasar  hukum  dari  lembaga  pembiayaan  konsumen  dapat  diklasifikasikan,  menjadi  dasar  hukum substantif dan dasar hukum administratif.
1.       Dasar hukum subtantif
Adapun yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak yaitu perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat  berdasarkan  asas-asas  kebebasan  berkontrak  para  pihak  yang  membuat  rumusan  kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana ( fund lender) dan  konsumen  sebagai  pengguna  dana  (fund user). Sejauh  yang  tidak  bertentangan  dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa “ suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya ”.
2.      Dasar hukum administratif
Seperti juga terhadap kegiatan lembaga pembiayaan lainnya, maka pembiayaan konsumen ini mendapat dasar  dan  momentumnya  dengan  dikeluarkannya  Keppres  No.  61  Tahun  1988  Tentang  Lembaga Pembiayaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dan ditentukan bahwa salah satu kegiatan  dari  lembaga  pembiayaan  tersebut  adalah  menyalurkan  dana  dengan  sistem  yang  disebut pembiayaan konsumen. 14
Secara yuridis formal perusahaan pembiayaan tersebut bukan bank, maka kegiatannya tidak mungkin tunduk kepada peraturan perbankan. Sektor hukum memang harus dapat mengikuti perkembangan ekonomi yang sedang berlangsung. Selama ini  kelemahan utama bidang hukum  yang  sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia   adalah   masalah    ketidakpastian    hukum.    Padahal    kepastian    hukum    juga    dibutuhkan    untuk memperhitungkan atau mengantisipasi resiko. 15
14 Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 48.
15 Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, Hukum Ekonomi Sebagai Panglima, Mas Media Buana Pustaka, Surabaya, 2009, hal. 21-22
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Konsumen untuk memperoleh kredit dengan pembiayaan konsumen, maka pihak calon debitur harus terlebih dahulu mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilalui. Salah satunya ialah untuk mengetahui apa yang menjadi syarat perjanjian pembiayaan konsumen yang telah ditetapkan dalam perusahaan pembiayaan tersebut.
Sebelum  melakukan  kegiatan  pembiayaan,  konsumen  akan  datang  ke  perusahaan  pembiayaan  dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas  pembiayaan yang diinginkan. Adapun syarat-syarat yang harus  dipenuhi  oleh  debitur  atau  konsumen  untuk  dapat  mengajukan  permohonan  fasilitas  pembiayaan konsumen, yaitu :
1.       Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon peminjam.
2.      Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/isteri calon peminjam.
3.      Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4.      Kartu Keluarga/ Surat Nikah bagi konsumen yang telah menikah.
5.      Slip gaji atau Surat Keterangan Gaji (jika calon peminjam bekerja).
6.      Rekening Listrik/ Rekening Telepon/ Rekening Air (PDAM).
7.      Surat Keterangan lainnya yang diperlukan. 16
Setelah  mengajukan  permohonan  fasilitas  pembiayaan,  debitur  akan  diikat  dengan sebuah  kontrak. Kontrak akan melindungi proses bisnis para pihak, apabila kontrak tersebut dibuat secara sah maka hal tersebut menjadi penentu pada proses hubungan hukum selanjutnya. Salah satu bentuk perjanjian yang berkembang dan banyak  dipergunakan  bagi  pelaku  bisnis  dalam  hubungan  dengan  konsumen  adalah  perjanjian  pembiayaan konsumen dalam bentuk yang baku atau sudah standar. Dalam perjanjian yang memuat klausula baku, maka ada kecenderungan  bahwa  dalam  proses  negosiasi  pembuatan  perjanjian  tersebut  tidak  mengindahkan  norma- norma asas hukum perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Jo 1337 KUHPerdata jika perjanjian itu dilakukan dalam bentuk standar.
Perjanjian pembiayaan konsumen terbagi atas perjanjian dengan akta otentik dan perjanjian di bawah tangan, perjanjian akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat di mana akta dibuat. Perjanjian dengan akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak   tanpa   bantuan   dari   pejabat   (Notaris).   Jadi   semata-mata   dibuat   antara   pihak   yang berkepentingan.  Akta  di   bawah   tangan   bukanlah   akta   otentik  yang  memiliki  nilai  pembuktian
16 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proposional Dalam Kontrak Komersial, Prenada Media Group, Jakarta,  2014, hal 156
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)
ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
sempurna. Untuk akta yang dilakukan di bawah tangan biasanya harus  diotentikan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan. 17
Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu benda atau lebih dari satu jenis benda, termasuk piutang baik yang telah ada pada saat  jaminan  diberikan  maupun  yang  diperoleh  kemudian.  Maka  dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen  yang menjadi objek jaminan fidusia adalah kendaraan yang spesifikasinya telah disebutkan pada awal perjanjian.
Pengalihan  hak  kepemilikan  atas  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  dilakukan  atas  dasar kepercayan dengan cara constitutum possessorium yang artinya pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda kepada penerima fidusia dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersbeut yang berakibat bahwa pemberi fidusia  seterusnya  akan  menguasai  benda  dimaksud  untuk  kepentingan  penerima  jaminan  fidusia,  yang pengalihannya harus didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. 18
Pendaftaran fidusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang terkait dalam fidusia, sebab sebelum keluarnya   Undang-Undang   Jaminan   Fidusia   bahwa   pendaftaran   fidusia   tidak   diwajibkan.   Permohonan Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dilakukan  oleh  pihak  penerima  fidusia  atau  wakilnya  atau  kuasanya  dengan melampirkan pertanyaan pendaftaran jaminan fidusia, hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia  dan  Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia,  prosedur  pendaftaran  jaminan  fidusia  secara  dapat digambarkan sebagai berikut :
1.       Proses  pendaftaran  jaminan fidusia melakukan  melalui  kantor pendaftaran  jaminan fidusia di Kanwil Departemen Hukum dan HAM (Kasubid Pendaftaran Jaminan Fidusia).
2.  Dalam  pelaksanaan  pendaftaran  jaminan  fidusia  secara  manual  dokumen  fisik  yang  harus  di  bawa adalah akta notariil jaminan fidusia berikut dokumen dokumen yang menyertai.
3.      Setelah dokumen fisik pendaftaran jaminan fidusia dinyatakan lengkap maka notaris diwajibkan mengisi formulir pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang berdasarkan akta jaminan fidusia disertai uraian objek jaminan fidusia.
17 Munir Fuady, Op.Cit, hal. 113
18 J. Satrio, Op.Cit., hal. 191
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)
ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
4.  Setelah pengisian formulir pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dinyatakan lengkap dan benar maka pihak  KPF  (Kantor  Pendaftaran  Fidusia)  mengeluarkan/mencetak  sertipikat  jaminan  fidusia  yang disertai dengan uraian objek jaminan fidusia.
5.      Setelah itu ditandatangani oleh kepala kantor pendaftaran fidusia secara manual. 19
Sistem  administrasi  pendaftaran  Jaminan  Fidusia  secara  manual  sudah  tidak  diberlakukan  lagi seperti yang telah disampaikan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.06.OT.03.01 pada angka 2 (dua) yaitu Kantor Pendaftaran  Fidusia  diseluruh  Indonesia  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  tidak  lagi  menerima permohonan  pendaftaran  jaminan  fidusia  secara  manual  dan  turut  menginformasikan  kepada  pemohon  untuk melakukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. 20
Pasal  3  ayat  (2)  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor  10  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara Pendaftaran  Permohonan  Jaminan  Fidusia  Secara  Elektronik  disebutkan  bahwa  pertama-tama  membuka halaman login pendaftaran jaminan fidusia, dan pengguna wajib mengisi username dan password sesuai dengan username dan  password yang  telah  diberikan  oleh  Dirjen  AHU  setelah  itu  klik  tombol  submit (dilakukan  oleh notaris). Untuk masuk pada menu pemohon maka notaris membuka tampilan menu pemohon yang terdiri dari 3 (tiga) pilihan menu:
1.       Menu pendaftaran digunakan untuk melakukan pengisian formulir pendaftaran jaminan fidusia.
2.      Menu perubahan digunakan untuk melakukan perubahan terhadap sertifikat jaminan fidusia.
3.  Menu daftar transaksi digunakan untuk melihat daftar transaksi yang telah dilakukan. Notaris mencetak bukti  permohonan  pendaftaran  untuk     melakukan  pembayaran  ke  bank  persepsi.  Apabila  tidak melakukan  pembayaran  selama  3  (tiga)  hari  maka  data  permohonan  pendaftaran  akan dibatalkan/dihapus dari data base.
4.      Setelah   melakukan   pembayaran   transaksi   maka   bisa   dilihat   di   Menu   daftar   transaksi   dengan
..21
berubahnya warna hijau berarti sudah bayar dan bisa melakukan cetak sertifikat
Hal  ini  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  130/PMK.010/2012  Tentang  Pendaftaran Jaminan  Fidusia  Bagi  Perusahaan  Pembiayaan  Konsumen  Untuk  Kendaraan  Bermotor  Dengan  Pembebanan Jaminan Fidusia. Perjanjian pembiayaan  ini merupakan  bentuk perjanjian accessoir/tambahan dari perjanjian
19 Ibid., hal. 193
20 Ditjen Ahu Online, “ Pendaftaran Fidusia ”, tersedia pada www. ahu.go.id, diakses pada Senin, 20 Juli 2021 Pukul 21.00 Wib.
21 Ibid.
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)
ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
pokoknya  yaitu  hutang  piutang,  dalam  perjanjian accessoir objek  fidusia  diserahkan  kepemilikannya  kepada debitur  atau  konsumennnya,  dengan  tetap  memberikan  kewajiban  terhadap  debitur  untuk  melunasi  angsuran kepada kreditur atau pemberi dana. Sebagai jaminannya perusahaan pembiayaan tidak akan menyerahkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada debitur sebelum debitur tersebut melunasi kewajibannya.
Perjanjian pembiayaan ditandatangani oleh konsumen dengan semacam surat pernyataan bersama dan surat kuasa untuk menarik/mengambil kembali kendaraan. Pembiayaan ini diberikan dengan perjanjian pemberian kredit kepada konsumen.
Kesepakatan antara pihak perusahaan pembiayaan dengan debitur telah tercapai, maka akan timbul hak dan kewajiban diantara para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen. Pihak perusahaan pembiayaan sebagai pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan sejumlah dana (uang) untuk pembelian suatu barang  konsumsi  kepada  konsumen,  atau  mengabulkan  keinginan  konsumen  atas  objek  barang  yang  telah disepakati dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen, sementara pihak konsumen  berkewajiban  untuk membayar kembali uang tersebut atau membayar secara angsuran (cicilan) kepada pihak perusahaan pembiayaan setelah menerima barang yang diinginkan. Kewajiban konsumen ini merupakan hak dari perusahaan pembiayaan karena perusahaan pembiayaan berhak untuk menerima pembayaran angsuran dari konsumen sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen.
Berkaitan   dengan   kewajiban  penerima  fidusia   untuk  mendaftarkan   barang   jaminan  di  Kantor Pendaftaran Fidusia juga tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012. Pasal 2 Peraturan Menteri tersebut menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.
Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012, perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.
Ciri utama dari perjanjian fidusia adalah benda jaminan harus tetap berada dalam penguasaan debitur, jika benda jaminan diserahkan atau dikuasai oleh kreditur, maka perjanjian fidusia tidak sah. Bila debitur pemberi  fidusia  tidak  memenuhi  kewajibannya,  maka  penerima  fidusia  dapat  menarik  benda  jaminan
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)
ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
fidusia  untuk  dijual  guna  menutupi  utang  debitur.  Penerima  fidusia  yang  tidak  mendaftarkan  objek jaminan fidusia, maka penerima fidusia tidak mempunyai hak untuk mengambil benda jaminan tersebut. 22
Perjanjian  pembiayaan  dengan  penyerahan  hak  milik  secara  fidusia  dibuat  dengan  kesepakatan antara  perusahaan  pembiayaan  dengan  konsumen.  Isi  dari  perjanjian  tersebut  berupa  klausula-klausula  baku yang  merupakan  ketentuan-ketentuan  atau  syarat-syarat  yang  dibuat  secara  sepihak  oleh  perusahaan pembiayaan dan dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian yang mengikat serta wajib dipenuhi oleh konsumen, sehingga posisi konsumen lemah karena harus mengikuti semua ketentuan yang telah dibuat oleh perusahaan pembiayaan sehingga diperlukan perlindungan terhadap konsumen.
Hubungan  hukum  yang  mengikat  antara  pihak  kreditur  kepada  debiturnya  adalah  kewajiban  pihak perusahaan  pembiayaan  untuk  memberikan  Buku  Pemilikan  Kendaraan  Bermotor  (BPKB)  dengan  mengecek keabsahan BPKB dan faktur ( copy asli) pada instansi yang berwenang dan memastikan bahwa BPKB dan faktur tersebut  bukan  duplikat.  Penyerahan  kewajiban  tersebut  dilakukan  pada  saat  berakhirnya  jangka  waktu perjanjian pembiayaan tentunya dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Semua ketentuan mengenai perjanjian dan perikatan yang berlaku dalam hukum perjanjian hendaknya dijadikan  pedoman  dalam  pengaturan  pelaksanaan  perjanjian  pembiayaan  dan  prakteknya  harus  dilaksanakan sesuai dengan undang-undang kebiasaan dan kepatutan seperti yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.
Dalam  fidusia  ini  penyerahan  barang  jaminan  dilakukan  secara constituentum possessorium, artinya barang yang diserahkan tetap dalam penguasaan pihak yang menyerahkan, yang diserahkan hanya hak miliknya  (dalam arti terbatas saja).  Sedangkan  jaminan fidusia yaitu hak jaminan atas  benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada  dalam  penguasaan  Pemberi  Fidusia,  sebagai  agunan  bagi  pelunasan  uang  tertentu,  yang memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  penerima  fidusia  terhadap  kreditur  lainnya.  Jaminan fidusia ini jaminan yang bersifat asesor yaitu bahwa jaminan ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan bergantung pada perjanjian pokok, dalam hal ini ialah perjanjian pembiayaan. 23
22 Khotibul Umam, Op.Cit, hal. 37
23 Oey Hoey Tiong, Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Ghlia Indonesia, Jakarta, 2015, hal. 68.
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)
ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Mayoritas  bentuk  perjanjian  pembiayaan  konsumen  adalah “ berbentuk  tertulis  yang  merupakan perjanjian innominaat artinya perjanjian tersebut tumbuh dan berkembang di luar aturan KUHPerdata ” . 24
Masing-masing  dalam  lembaga  pembiayaan,  mempunyai  jenis  perjanjian  tambahan  yang  berbeda beda  atara satu dengan  lainnya. Ada empat  perjanjian  yang  dibuat  antara  perusahaan  pembiayaan  konsumen dengan penerima fasilitas, yakni :
1.       Perjanjian pembiayaan konsumen;
2.      Surat kuasa membebankan jaminan secara fidusia;
3.  Surat kuasa menjual kendaraan bermotor dan menggunakan uang hasil penjualan untuk pembayaran hutang debitur.
4.      Surat Pernyataan Bersama. 25
Melindungi haknya sebagai kreditur maka kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dengan klausula-klausula yang kreditur rancang untuk meminimalisir terjadinya masalah dikemudian hari. Segala aspek diatur dalam perjanjian pembiayaan ini termasuk mengenai wanprestasi seperti dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen.  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan ( zakelijke zekerheid, security right in rem) yang memberikan  kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. 26
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi  suatu  prestasi.  Perjanjian  jaminan  fidusia  sebagai  suatu  perjanjian  ikutan  atau assesoir, bersifat sebagai berikut :
1.    Sifat ketergantungannya terhadap perjanjian pokok;
2.   Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
3.   Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi. 27
24 Munir Fuady, Op. Cit, hal. 97.
25 Ibid., hal. 98.
26 Elis Herlina, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia Tidak Terdaftar, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 25 Mei 2018, hal. 287.
27 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op. Cit., hal. 132
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)
ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Tagihan kreditur penerima fidusia merupakan tagihan preferen, karena dalam jaminan fidusia dianut prinsip droit de preference, yaitu “ pengambilan pelunasan atas hasil eksekusi dari benda jaminan fidusia lebih didahulukan,  dengan  kata  lain,  tagihan  tersebut  merupakan  tagihan preferen ” . 28 Hal  ini  disimpulkan  dari ketentuan  Pasal 27  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia,  yang menyatakan  bahwa penerima fidusia mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lain.
Pemberi  fidusia  dinyatakan  pailit  atau  dilikuidasi,  tidak  menghapuskan  hak  yang  didahulukan  dari penerima  fidusia,  karena  harta  pailit  tidak  meliputi  objek  jaminan  pemberi  fidusia.  Penerima  fidusia termasuk kelompok kreditur separatis sesuai ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang  Jaminan  Fidusia,  prinsip  ini  berlaku  sejak  tanggal  pendaftarannya  pada  Kantor  Pendaftaran Fidusia, sehingga berlaku adagium first registered, first secured. 29
Pengakuan  atas  prinsip droit de suite mengakibatkan  jaminan  fidusia  tetap  mengikuti  benda  yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali bila objek jaminan fidusia tersebut merupakan benda persediaan. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan  bahwa  pemberi  fidusia  dapat  mengalihkan  benda  persediaan  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan, namun bila benda yang menjadi objek jaminan fidusia itu tidak merupakan benda persediaan, maka Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia secara tegas melarang pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.
Analisis   Terhadap   Akibat   Hukum   Penjualan   Objek  Jaminan   Fidusia   dalam   Perjanjian  Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019)

## 1.   Disposisi Kasus
Para pihak dalam kasus ini adalah Hendra Yovia Yoga sebagai penggugat melawan PT. Sinar Mas Multi Finance  sebagai  tergugat.    Perselisihan  perkara  disebabkan  pemohon  telah  meminjam  uang  sebesar  Rp. 20.000,000,-  (dua  puluh  juta  rupiah)  kepada  PT.  Sinarmas  Multi Finance dengan  masa  waktu  cicilan  (tenor) selama 24 (dua puluh empat bulan) bulan dengan ketentuan Pemohon membayar angsuran setiap perbulannya Rp. 1.278.000,- (satu juta dua ratus ribu tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terhitung tanggal 7 Juni 2016 sampai tanggal 7 Mai 2018 dengan objek jaminan pinjaman adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Soluna warna silver metalik tahun 2000 dengan Nomor Polisi. BA.1014 LV.
28 Ibid., hal. 133.
29 Ibid., hal. 134.
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)
ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Pemohon telah melakukan pembayaran cicilan sebanyak 20 (dua puluh) kali pembayaran dan hanya tinggal 4 kali angsuran lagi. Februari 2018 pada angsuran yang ke 21 (dua puluh satu), telah terjadi kemacetan dalam melakukan pembayaran selam 4 (empat) bulan berturut-turut. Selama terjadi kemacetan pemohon tidak pernah menerima surat peringatan baik secara tertulis maupun lisan dari tergugat PT. Sinarmas Multi Finance.
Tanggal  19  Juli  2018  tergugat  telah  melakukan  penarikan  objek  jaminan  yang  dilakukan  dilakukan secara  sepihak  tanpa  memberitahukan  kepada  pemohon.  Setelah  dilakukan  penarikan  secara  sepihak  oleh tergugat, pada  tanggal  21 Juli 2018  pemohon mendatangi dengan  tujuan  untuk menyelesaikan/melunasi pokok tunggakan  saya  dengan  rincian  pokok  Rp.5.112.000,-  denda  Rp  5.980.000,-  biaya  tari  Rp  2.000.000,-  dengan total   keseluruhan  Rp   13.092.000,-.   tetapin  pada  saat   itu  pemohon   hanya  membawa  uang  sebesar   Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Berdasarkan keterangan dari tergugat kewajiban yang harus dibayarkan oleh pemohon sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
Pemohon pada hari Seninnya kembali mendatangi tergugat untuk memohon perpanjangan, sekaligus guna  mencari  tambahan  sisa  kekurangan  pembayaran  pemohon  sebanyak  Rp.2000.000,-  (dua  juta  rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 pemohon kembali mendatangi tergugat dan bertemu dengan salah satu karyawan tergugat yang bernama Jek guna memohon pengurangan denda. Namun, pengajuan saya ditolak oleh karyawan tergugat yang lain, yang bernama Momon dengan menegaskan agar pemohon mencari dan mencukupkan uang sejumlah Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
Hari  Jumat  3  Agustus  2018,  pemohon  melalui  perwakilan  keluarga  Pemohon  yang  benama  Rio Saputra kembali mendatangi tergugat guna melunasi tagihan saya sebanyak Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)  yang  pada  saat  itu  uang  sudah  cukup  Rp14.000.000,-  (empat  belas  juta  rupiah).  Namun,  ditolak  oleh karyawan tergugat yang bernama Momon.
Hari  Jumat  3  Agustus  2018,  karyawan  tergugat  yang  Momon  telah  memberikan  informasi  kepada pemohon, bahwa objek fidusia telah selesai dilelang. Pada saat itu penggugat meminta dokumen lelangnya, pada saat  itu  Momon  mengatakan  bahwa  tidak  berhak  tahu  dan  dokumen  lelang  tersebut  telah  menjadi  urusan tergugat.

## 2.    Pertimbangan Hukum Hakim
Majelis hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan :
a.  Bahwa  terlepas  dari  alasan-alasan  kasasi  yang  disampaikan  oleh  Pemohon  Kasasi  tersebut  dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 14 Januari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti, dalam
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)
ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
hal ini Pengadilan Negeri Padang telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku mengingat  bahwa  hubungan  hukum  antara  penggugat  dengan  tergugat  adalah  hubungan  hukum berdasarkan  suatu  perjanjian  yaitu  perjanjian  pembiayaan,  sehingga  apabila  satu  pihak  tidak memenuhi/melanggar perjanjian tersebut maka menimbulkan perbuatan ingkar janji/wanprestasi.
b.      Pokok perselisihan perkara a quo adalah mengenai wanprestasi dan lelang angsuran fidusia (mobil) bukan  masalah  sengketa  konsumen  maka  merupakan  kewenangan  Peradilan  Umum  untuk menyelesaikannya  bukan  merupakan  kewenangan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen,  sehingga Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dalam  memutus  perkara a  quo  tidak  sesuai  dengan kewenangan yang ada padanya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hendra Yovia Yoga tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Pdg., tanggal 21 Desember 2018 dan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 09/PTS/BPSK-PDG/ARBT/IX/2018 tanggal 19 Oktober 2018.

## 3.    Putusan Hakim
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : a.     Menolak gugatan penggugat sebagian;
b.     Menyatakan bahwa perbuatan tergugat melakukan penarikan objek jaminan sah secara hukum;
c.  Memerintahkan kepada tergugat menyampaikan secara tertulis  kepada penggugat hasil pelelangan objek jaminan dan mengembalikan sisa lebih hasil lelang kepada Penggugat;
d.     Menolak gugatan penggugat selebihnya.
Pengadilan Negeri Padang memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
a.     Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat dierima.
b.  Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 301.000,00 (tigaratus satu ribu rupiah).
Mahkamah Agung RI  memberi putusan Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019 :
a.  Menyatakan   Badan   Penyelesaian   Sengketa   Konsumen   (BPSK)   Kota   Padang   tidak   berwenang memeriksa  dan  mengadili  perkara  Nomor  09/PTS/BPSK-PDG/ARBT/IX/2018  tanggal  19  Oktober 2018;
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
b.  Menghukum  Termohon  Kasasi  untuk membayar  biaya  perkara pada  semua  tingkat  peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

## 4.    Analisis Putusan
Berdasarkan    putusan    Badan    Penyelesaian    Sengketa    Konsumen    No.    09/PTS/BPSK- PDG/ARBT/IX/2018 jelas mengabaikan hak konsumen, sebab dalam UU Perlindungan Konsumen terdapat beberapa asas  yang  dikembangkan  dalam  membangun  hubungan  harmonis  antara  konsumen  dengan  pelaku usaha. Asas yang dimaksudkan dalam UU Perlindungan Konsumen yaitu: asas keseimbangan, dan Asas keadilan. Kedua asas ini mengandung makna bahwa penerapan UU Perlindungan Konsumen harus memberikan keseimbangan penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang.
Terkait  hubungan  antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha  tidak  ada  satu  pihak yang  kedudukannya lebih  tinggi  dibanding  pihak  lainnya.  Kedua  belah pihak harus  memperoleh  hak-haknya.  Berdasarkan  uraian  di atas tergugat telah mengabaikan asas keseimbangan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa penarikan secara sepihak oleh  Tergugat, tanggal  21  Juli 2018  Pemohon mendatangi dengan  tujuan  untuk menyelesaikan/melunasi pokok tunggakan saya dengan  rincian pokok Rp  5.112.000,-  denda Rp. 5.980.000,-  biaya  tari Rp  2.000.000,-  dengan total   keseluruhan  Rp   13.092.000,-.   Namun   pada   saat   itu  Pemohon   hanya   membawa  uang  sebesar   Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Sementara berdasarkan keterangan dari tergugat kewajiban yang harus dibayarkan oleh Pemohon sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
Karyawan tergugat telah memberikan informasi kepada pemohon, bahwa objek fidusia telah selesai di lelang dan penggugat meminta dokumen lelangnya tetapi tidak diberikan. Fakta ini telah membuktikan tergugat telah  mengabaikan  asas  keseimbangan  kedua  belah  pihak  yang  mengakibatkan  hilang  dan  terlanggarnya  hak penggugat.
Asas  keadilan  yang  mengatur  mengenai  hak  dan  kewajiban  konsumen  serta  pelaku  usaha.  Melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang. Tergugat  yang  telah  melakukan  penarikan  objek  jaminan  yang  dilakukan  dilakukan  secara  sepihak  tanpa memberitahukan  kepada  pemohon,  maka  dalam  hal  ini  tergugat  telah  melakukan  tindakan  yang  mengabaikan kepentingan pemohon secara sewenang-wenang.
Pemohon  sudah  melakukan  langkah-langkah  dengan  niat  yang  baik  untuk  menunaikan  kewajiban Ppmohon sebagaimana  yang telah  diperjanjikan  antara  pemohon  dengan  tergugat. Selain  itu  pelelangan yang dilakukan secara sembunyi sembunyi atas objek jaminan fidusia tergugat sebagai pelaku usaha adalah sebagai
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penjualan Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan
bentuk  usaha  untuk  menghilangkan  hak-hak  penggugat  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha,  karena  tidak didapatkan harga pasar yang jelas dan kepastian dan pelanggaran klausula baku sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen.
Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Pdg telah salah menerapkan hukum  atau  melanggar  hukum  yang  berlaku  mengingat  bahwa  hubungan  hukum  antara  penggugat  dengan tergugat adalah hubungan hukum berdasarkan suatu perjanjian yaitu perjanjian pembiayaan, sehingga apabila satu pihak tidak memenuhi/melanggar perjanjian tersebut maka menimbulkan perbuatan ingkar janji/wanprestasi.
Wanprestasi  dan  lelang  angsuran  fidusia  (mobil)  bukan  masalah  sengketa  konsumen  maka merupakan  kewenangan  peradilan  umum  untuk  menyelesaikannya  bukan  merupakan  kewenangan  Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen, sehingga  Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen dalam  memutus  perkara tidak  sesuai  dengan  kewenangan  yang  ada  padanya  sebagaimana  ditentukan  oleh  ketentuan  perundang- undangan, yaitu:
a.     Ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen;
b.     Pasal   1   angka   (8)   dan   Pasal   2   Keputusan   Menteri   Perindustrian   dan   Perdagangan   RI   Nomor 350/WPP/Kep/12/2001.
Mahkamah Agung sudah tepat  dalam mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Hendra Yovia Yoga tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 154/Pdt.Sus- BPSK/2018/PN Pdg.,  tanggal 21  Desember  2018  dan Putusan  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Nomor  09/PTS/BPSK- PDG/ARBT/IX/2018 tanggal 19 Oktober 2018.
Tergugat  yang  telah  melakukan  pelelangan  objek  perkara  dan  dalam  persidangan  tergugat menyatakan  hasil  lelang  tidak  bisa  diberikan  kepada  siapapun,  bahkan  tergugat  menyatakan  tidak  akan mengembalikan  sisa  lebih  hasil  lelang,  majelis  berpendapat  tergugat  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang seharusnya apabila ada kelebihan hasil lelang untuk menutupi kewajiban penggugat. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan “D alam  hal eksekusi melebihi  nilai penjaminan,  penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia ” .
Berdasarkan  ketentuan  sebagaimana  disebutkan  di  atas,  tergugat  telah  berbuat  hal  yang  dapat merugikan penggugat dan telah melanggar ketentuan klausul baku yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. BPSK dalam pertimbangannya tidak dapat membuktikan
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
bahwa kendaraan telah dilelang secara fair dengan cara menyembunyikan tatacara, metoda, waktu pelelangan sehingga hak konsumen telah dilanggar secara nyata.
Prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui lelang  suatu  lelang  dimuka  umum  dan  dimungkinkan  juga  dilakukan  penjualan  dibawah  tangan,  asalkan  hal tersebut  disepakati  oleh  pemberi  dan  penerima  fidusia.      Tindakan  tergugat  yang  melakukan  pelelangan sebagaimana disebut di atas, maka tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan  Fidusia.  Keberadaan  undang-undang  ini  diharapkan  memberikan  kepastian  hukum  dan  memberikan perlindungan  hukum  bagi yang berkepentingan  dan  jaminan  terutama terkait  dengan  hak-hak konsumen. Pada pelaksanaan  lelang  yang  dilakukan  oleh  tergugat  dimana  pelelangan  dilakukan  dilakukan  melalui  lelang  suatu lelang  dimuka  umum,  namun  dilakukan  dengan  penjualan  dibawah  tangan  tdak  dilengkapi  dengan  adanya kesepakatan oleh pemberi dan penerima fidusia.
Tata caranya tidak mempedomani ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Padahal tata cara yang dapat diterapkan dalam melakukan eksekusi menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah melalui :
a.   Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Lembaga pembiayaan.
b.   Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan lembaga pembiayaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
c.   Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan lembaga pembiayaan jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
Ketiga  cara  eksekusi  jaminan  fidusia  tersebut  di  atas  masing-masing  memiliki  perbedaan  dalam prosedur pelaksanaannya. Berbeda dengan penjualan dibawah tangan pelaksanaanya harus memenuhi beberapa persyaratan  antara  lain  adanya  kesepakatan  antara  konsumen  (debitur)  dan  lembaga  pembiayaan  (kreditur). Alasanya untuk memperoleh nilai penjualan yang lebih baik untuk memperoleh harga tertinggi.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh tergugat yang didasarkan atas  dasar  alasan  sesuai  dengan  klausula-klausula  tidak  terdapat  kesepakatan  dengan  konsumen  sehingga bertentangan dengan kepentingan konsumen sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, karena perjanjian tersebut berisi tentang jaminan kebendaan secara fidusia, isi perjanjian dan segala akibat hukumnya tidak boleh bertentangan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian terangkum seperti di bawah ini:
1.  Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat penjualan objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan adalah berupa peerlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dimana negara dalam hal ini pemerintah dalam membuat peraturan menjamin adanya perlindungan hukum bagi semua pihak khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan jaminan fidusia, hal ini   menurut peneliti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 belum ada peraturan pelaksanaannya yang mengatur secara detail mengenai Fidusia.  Perlindungan hukum secara represif, dimana negara memberikan  kesempatan  bagi semua  pihak  untuk  melakukan  upaya  hukum  atas  setiap  permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan jaminan fidusia.
2.   Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019 adalah hubungan hukum antara konsumen Hendra Yovia Yoga dengan perusahaan pembiayaan dalam hal ini PT. Sinar Mas Multi Finance yaitu perjanjian pembiayaan, sehingga apabila satu pihak tidak memenuhi atau melanggar perjanjian tersebut maka menimbulkan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan lelang angsuran fidusia (mobil) bukan masalah sengketa konsumen maka merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk menyelesaikannya  bukan  merupakan  kewenangan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen,  sehingga Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dalam  memutus  perkara     tidak  sesuai  dengan kewenangan yang ada.

## Saran
Adapun saran yang dapat diberikan penulis pada penulisan sebagai berikut:
1.  Agar  penerima  fidusia/kreditur  pemegang  Jaminan  Fidusia  mendaftarkan  akta  pemberian  Jaminan Fidusia  yang  dibuat  oleh  kreditur  dihadapan  notaris  ke  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  setempat,  agar supaya mempunyai kepastian hak atas objek Jaminan Fidusia tersebut.
2.     Bagi  kedua  belah  pihak  yakni  kreditur  dan  debitur  hendaknya  melaksanakan  prestasi  dari  perjanjian dengan itikad baik, agar keduanya dapat bekerja sama dalam melaksanakan perjanjian ini dan debitur untuk lebih  terbuka  kepada  kreditur  atas  kendala  yang  ditemui  sehingga  alangkah  baiknya  kreditur  dapat memberikan solusi solusi yang membantu kedua belah pihak.
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Agus  Yudha  Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proposional Dalam Kontrak Komersial,   Prenada  Media  Group, Jakarta,  2014. Dahlan Siamat. Manajemen Lembaga Keuangan, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2011. Erman Rajagukguk, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2014. Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. Khotibul Umam, Hukum Lembaga Pembiayaan : Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya, Alumni, Bandung, 2013. Muktar Djasman, Perusahaan Pembiayaan dan Perjanjian Sewa Beli, Mitra Ilmu, Surabaya, 2014. Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. Oey Hoey Tiong, Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Ghlia Indonesia, Jakarta, 2015. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2007. Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 2015. Salim HS , Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
Jurnal Elis  Herlina, Perlindungan Hukum  Terhadap  Konsumen Pada  Perjanjian Pembiayaan dengan  Fidusia  Tidak Terdaftar, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 25 MEI 2018. Nur Adi Kumaladewi, “ Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga “. Jurnal Repertorium. Volume II No. 2 Juli - Desember 2015. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan. Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.