Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada hhttps://akper-sandikarsa.e-journal.id/JIKSH Vol 11,  No, 1, Juni 2020, pp;205-212 p-ISSN: 2354-6093 dan e-ISSN: 2654-4563 DOI: 10.35816/jiskh.v10i2.247
ARTIKEL PENELITIAN
Peran Tenaga Kesehatan dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan WBP Rutan
The Role of Health Workers in Implementing Health Services for WBP in Detention Centers
Ruth Faeriani Telaumbanua
Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
Artikel info
Artikel history: Received;20 Maret 2020 Revised:26 Maret 2020 Accepted;31 Maret 2020 Abstract. Penelitian  ini  berfokus  pada  peran  tenaga kesehatan  dalam  melaksanakan  pelayanan  kesehatan  bagi WBP di Rumah Tahanan. Metode penelitian yang digunakan adalah  pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data yang digunakan adalah dengan penelitian lapangan dengan melakukan  wawancara  dan  observasi  serta  studi kepustakaan.Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan diketahui  bahwa  peran  tenaga  kesehatan  di  Rutan  telah sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya.  Rutan  memiliki Poliklinik sebagai tempat pelaksanaan pelayanan kesehatan di  dalam  Rutan.  Selain  itu  dalam  pelaksanaan  pelayanan kesehatan, ada MoU antara pihak Rutan dengan Pemerintah. Dalam hal ini pemberian pelayanan kesehatan gratis dengan Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  di  instansi  kesehatan  milik Pemerintah.  Selain  itu  pihak  Rutan  mendukung terselenggaranya  Jaminan  Kesehatan  Nasional  bagi  Warga Binaan  Pemasyarakatan  di  Rutan.  Namun  dalam pelaksanaan  pelayanan  kesehatannya,  peran  tenaga kesehatan  tidak  berjalan  dengan  maksimal  dikarenakan tenaga kesehatan yang ada di Rutan hanya berlatar belakang medis  perawat,  selain  itu  sarana  prasarana  yang  kurang mendukung.  Setelah  menganalisa  berbagai  fakta  yang  ada ditemukan  beberapa  alternatif  pemecahan  masalah  di lakukan dengan cara : melakukan penambahan SDM tenaga kesehatan dokter di Rutan setiap penyakit yang dialami oleh WBP  dapat  langsung  ditangani  di  dalam  Rutan  dan dilakukannya    penambahan  sarana  prasarana  agar  peran tenaga  kesehatan  dalam  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan di Rutan dapat berjalan dengan maksimal. Keywords: Tenaga kesehatan; Pelayanan; Coresponden author: Email: ruthtel302@gmail.com
artikel dengan   akses terbuka dibawah lisensi CC BY -4.0

## Pendahuluan
Digantinya  reglemen  penjara  1917  stb.  708  tersebut,  didasarkan  alasan-alasan  tertentu sebagaimana  di  dalam  kondiderans  dan  penjelasan  umum  Undang-Undang  RI  No.  12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam hal ini dikatakan, bahwa narapidana sebagai warga  binaan  harus  diperlakukan  secara  manusiawi,  karena  sistem  kepenjaraan  tidak sesuai  dengan  tujuan  agar  narapidana  menyadari  kesalahannya,  memperbaiki  diri  dan tidak mengulangi tindak pidana serta dapat diterima masyarakat dan aktif berperan dalam pembangunan, sehingga menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab(UU No 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 1995).
Sejalan dengan itu, fungsi pemidanaan tidak lagi menekankan pada unsur balas dendam, tetapi penjeraan dengan cara rehabilitasi dan reintegrasi sosial,di mana narapidana bukan objek  melainkan  subjek.  Lembaga  pemasyarakatan  sebagai  ujung  tombak  pembinaan merupakan  tempat  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan,  rehabilitasi  dan  reintegrasi. Sejalan  dengan  peran  lembaga  pemasyarakatan  tersebut  yang  menjalankan  tugas pembinaan,  petugas  ditetapkan  sebagai  pejabat  fungsional.  Untuk  melaksanakan  sistem pemasyarakatan  diperlukan  keikutsertaan  masyarakat  dalam  pembinaan  dengan  sikap bersedia  menerima  kembali  bekas  narapidana  (Sekar,  2017).  Pokok-pokok  isi  dari undang-undang tersebut adalah Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tersebut lahir atas pertimbangan bahwa:
1. Perlakuan  terhadap  warga  binaan  Pemasyarakatan  berdasarkan  sistem  kepenjaraan tidak  sesuai  dengan  sistem  pemasyarakatan  berdasarkan  pancasila  dan  UUD  1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan;
2. Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi  tindak  pidana  lagi  sehingga  dapat  diterima  kembali  di  masyarakat,  aktif dalam pembangunan dan sebagainya.
3. Dasar-hukum  yang  dipakai  dalam  rangka  proses  pemasyarakatan  pada  sistem kepenjaraan  tidak  sesuai  dengan  sistem  pemasyarakatn  berdasarkan  pancasila  dan UUD 1945. (UU No 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 1995)
Tujuan dari terlaksananya sistem pemasyarakatan adalah untuk menciptakan reintegrasi sosial dimana mengembalikan hubungan antara warga binaan dengan masyarakat. Dalam pelaksanaan masa pembinaannya di dalam Lapas, warga binaan hanya merasakan hilang kemerdekaan,  namun  tetap  pada  posisinya  hak-haknya  sebagai  warga  binaan  tetap terpenuhi.  Sesuai  dengan  Pasal  14  Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan.  Pada  poin  itu  tercantum  hak-hak  narapidana  yang  salah  satunya  pada poin (d) ialah Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. (UU No 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 1995)
Tingkatkan  Kesehatan  WBP,  Kalapas  Cikarang  Sambangi  Puskesmas  Sukamahi.  Dalam kunjungannya,  Kalapas  berdiskusi  dengan  Kepala  Puskesmas  Sukamahi  terkait  upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang ada di Lapas Cikarang.Dengan terbatasnya jumlah tenaga kesehatan dan stok obat-obatan yang ada di  poliklinik  Lapas  Cikarang,  Kadek  menilai  koordinasi  dengan  dinas  kesehatan  dan puskesmas  setempat  adalah  salah  satu  upaya  yang  harus  dilakukan  untuk  memenuhi pelayanan  kesehatan  bagi  1.325  WBP  di  lapas  tersebut.  Terlebih  lagi  belum  tersedianya dokter di Lapas Cikarang ( satuan kerja news , 2017)
Pelayanan  kesehatan  Rutan  Klas  IIB  Pandeglang  dilaksanakan  kurang  maksimal  karena terkendala  tenaga  perawat  saat  ini  hanya memiliki  1  orang  perawat  dan  1  orang  bidan.
Sebenarnya pelayanan sesuai dengan standar layanan kesehatan, kita sudah ada poliklinik disini meskipun poliklinik kita belum terdaftar secara resmi, tapi memang tenaga medis kita  ada  2  orang  dan  mereka  sudah  tersertifikasi,  menurut  Kepala  Rutan  Klas  IIB Pandeglang  Fonika  Affandi.  Lapas  atau  Rutan  itu  idealnya  harus  ada  tenaga  medis  atau tenaga  dokter  minimal  perawat.  Pihaknya  tetap  memberikan  layanan  kepada  warga binaan meskipun pelayanan kesehatan di Rutan Pandeglang harus ditingkatkan lagi agar lebih maksimal ( BantenNews , 2016).
Walaupun  dalam  kenyataannya  pelayanan  poliklinik  di  Lembaga  Pemasyarakatan  masih banyak  kekurangan,  baik  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung.  Dengan  demikian diperlukan partisipasi dan kerja sama dengan instansi yang terkait, baik dari Departemen Kesehatan  maupun  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  yang  bergerak  di  bidang  kesehatan, sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  nomor  57  tahun  1999  tentang  kerjasama penyelenggaraan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sehingga peranan poliklinik dapat dirasakan bagi narapidana dan tujuan proses pembinaan berjalan dengan baik .

## Metode
Pada penulisan artikel ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.  Penelitian  kualitatif  adalah  sebuah  penelitian  yang  dilakukan  berdasarkan penemuan,  tingkah  laku  dari  masyarakat,  fungsinalisasi  organisasi,  serta  penelitian  ini tidak menggunakan prosedur-prosedur statistik ataupun dengan cara kuantitatif lainnya dan  juga  sebuah  prosedur  penelitian  yang  mampu  menghaasilkan  data  penelitian deskriptif  (Nugrahani,  2014) . Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran mengenai  fenomena  atau  gejala  sosial  yang  menjadi  pokok  atau  inti  dari  permasalahan dalam pelaksanaan program pembinaan berbasis masyarakat di lembaga pemasyarakatan. Penelitian  ini    bersifat  deskriptif  bukan  dalam  arti  yang  sempit  akan  tetapi  dalam memberikan mengenai gambaran fenomena sosial dilakukan secara ilmiah(Bimbingan & Konseling, 2016).

## Hasil Dan Pembahasan

## Pelayanan Publik
Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan manusia yang tidak kelihatan atau sebuah  prestasi  yang  dilakukan  dengan  baik,  dengan  perantara  barang  atau  jasa seperti pertolongan, menyambut  atau mengindahkan untuk memberikan manfaat kepada orang lain (Deli, 2013). Pelayanan Publik adalah suatu aktivitas yang dilakukan pemerintah atau swasta  untuk  mendistribusikan  barang  atau  jasa  untuk  meningkatkan  taraf  kehidupan warga  Negara  agar  tidak  terjadi  yang  dinamakan  kesenjangan  sosial  dalam  hal mendapatkan  suatu  pertolongan  (Syahrir,  1996  :  11)  dalam  (Yankes,  2005).maka  dapat dikatak Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang tidak kasat mata yang dilaksanakan oleh  pemerintah  baik  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  dan  swasta  dalam memberikan,  mendistribusikan  barang  dan  jasa  kepada  masyarakat  dalam  rangka memenuhi  segala  kebutuhan  dan  meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan masyarakat  serta  memecahkan  permasalahan  yang  terdapat  pada  konsumen  atau masyarakat.  Untuk  mencapai  suatu  suatu  pelayanan  publik  yang  baik  maka  dibutuhkan beberapa  faktor  pendorong  agar  dapat  memberikan  pelayan  yang  baik  seperti Transparansi,  Akuntabilitas,Partispasi,  kesamaan  hak  dan  Kesinambungan  hak  dan kewajiban (Sinambela, 2006). Maka dari faktor tersebut akan menentukan seberapa baik Pelayanan yang diberikan ole pemerintah ataupun swasta kepada warga Negaranya.

## Pelayanan Kesehatan
Kesehatan  merupakan  hal  yang  paling  penting  bagi  manusia.  Dengan  adanya  kesehatan, manusia  dapat  menjalankan  segala  aktivitas.  Menjaga  kesehatan  diri  dapat  dilakukan dengan  tetap  menjaga  kebersihan  lingkungan  agar  tidak  timbul  penyakit  yang  dapat menyerang.  Selain  itu,  pemerintah  telah  memberikan  pelayanan  kesehatan.  Pelayanan kesehatan  ini  sangat  dibutuhkan  oleh    masyarakat  yang  terserang  penyakit.    Menurut Levey Loomba,  pelayanan  kesehatan  adalah  aktivitas  atau  upaya  yang dilakukan  sendiri atau secara bersama – sama untuk meningktakan kesehatan, mencegah atau memulihkan penyakit  baik  dalam  bentuk  perorangan  ataupun  kelompok.  Agar  pelayanan  kesehatan tersebut  dikatakan  berhasil  atau  berjalan  sebagaiman  seharusnya  maka  hal  –  hal  yang harus diperhatikan seperti (Yankes, 2005) :
a. tersedia dan berkesinambungan
b. dapat diterima dan wajar
c. mudah dicapai
d. mudah dijangkau
e. bermutu
Faktor inilah yang dapat mengukur baik tidaknya suatu pelayanan kesehatan yang sedang berjalan,  pelayanan  kesehatan  sangat  bermanfaat  untuk  masyarakat  untuk  memberikan pelayanan yang baik agar masyarakat tidak was-was dalam mengikuti atau memeriksakan diri untuk kesehatannya sendiri.
Setiap  manusia  memiliki  hak  yang  sama  di  depan  hukum.  Setiap  manusia  berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan layak dengan manusia lainnya. Seperti perlakukan terhadap  pelayanan  kesehatan,  satu  orang  dengan  orang  lainnya  wajib  mendapatkan pelayanan  yang  sama.  Contohnya  bagi  narapidana/tahanan,  narapidana/tahanan  yang berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) wajib mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 14 (d) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ialah Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Dengan terlaksananya pelayanan kesehatan tersebut, proses pembinaan dan perawatan terhadap narapidana/tahanan didalam Rutan juga berjalan dengan baik.
Kesehatan  adalah  dimana  seseorang  baik  secara  jasmani  maupun  rohani.  Kesehatan secara jasmani, bagaimana seseorang untuk menjaga kesehatan tubuhnya agar bebas dari penyakit.  Kesehatan  secara  rohani  bagaimana  seseorang  sehat  dari  dalam  tubuhnya, dalam  hal  ini  sehat  dalam  kejiwaannya.  Bentuk  utama  dalam  pelaksanaan  kesehatan didalam  Rutan  adalah  kesehatan  secara  jasmani,  karena  proses  kegiatan pembinaan/perawatan  sangat  bergantung  pada  kondisi  kesehatan  jasmani narapidana/tahanan tersebut.
Untuk  mencegah  terjadinya  penularan  penyakit  pada  WBP,  maka  dilakukanlah  skrining kesehatan  kepada  narapidana/tahanan  yang  baru  masuk.  Pelaksanaan  skrining  tersebut juga  merupakan  salah  satu  syarat saat penerimaan narapidana/tahanan  baru  dilakukan. Narapidana/tahanan  baru  yang  melaksanakan  skrining  akan  dibuatkan  kartu  kesehatan dimana  sebagai  catatan  untuk  perawat  dalam  melakukan  rekam  medis  kepada narapidana/tahanan tersebut.
Selain  menyelenggarakan  pemeriksaan  di  Poliklinik,  perawat  Rutan  juga  melaksanakan kontrol  kesehatan  secara  berkala.  Kriteria  kontrol  antara  lain  jadwal  jemur  kasur, pemeriksaan  kebersihan  blok,  dapur,  makanan,  serta  skrining  kesehatan.  Alasan
mengapapa  kontrol  kesehaan  secara  berkala  ini  dilakukan,  guna  menghindari  adanya bibit-bibit penyakit akibat prilaku hidup tidak sehat didalam blok hunian. Karena banyak warga binaan yang mengeluhkan sakit kulit akibat kasur dan kamar yang tidak bersih.
Maka  dalam  hal  ini  sangat  dibutuhkan  Tenaga  medis  yang  berperan  untuk  memberikan pelayanan  yang  baik  kepada  Tahanan  yang  berada  di  Rutan  kelas  IIB  Negara.  Tenaga medis  yang  sangat  kurang  akan  memengaruhi  pelayanan  Kesehatan  yang  diberikan, tenaga medis yang terdapat Rumah Tahanan Kelas IIB Negara seperti berikut :

## Tabel 1. Tenaga Kesehatan Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara
N o Nama Pangkat/Gol Jabatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterangan 1 Ni  Made  Juli  Tresna Sukmawati Penata  Muda Tk. I/ Iiib Perawat Mahir S1 Keperawatan STIKES Jembrana 2 Ni Kadek Deby Kristianti Utami CPNS Gol. IIA Perawat  S1 Keperawatan (Ners) Universitas Udayana

## Sumber: Subsi Pelayanan Tahanan
Berdasarkan  tabel  diatas  diketahui  dalam  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  di  Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara yaitu belum tersedianya tenaga kesehatan yang berlatar belakang  medis  dokter.  Karena  dalam  kesehariannya  Rumah  Tahanan  Negara  Klas  IIB Negara  hanya  dibantu  oleh  dua  orang  tenaga  kesehatan  yang  berlatar  belakang  medis perawat  sehingga  dalam  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  kurang  memadai  dalam  hal penanganan  terhadap  penyaki  yang  serius  sehingga  penanganan  dilakukan  dengan merujuk warga binaan yang sakit ke instansi kesehatan terdekat.
Penelitian yang dilakukan oleh Sanudi, Ahmad mengatakan bahwa pada umumnya Lapas dan  Rutan  mengalamai  over  staying  ataupun  over  crowding  61.03  persen.  Sedangkan sebanyak 5.139 Narapidana dan Tahanan yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan 4.417 pengguna Narkotika, 372 HIV, 79 TBC dan 271 penyakit lainnya. Jumlah diatas jika dibandingkan dengan jumlah dokter umum maka rationya 1 dokter umum melayani 184 orang (November et al., 2016).
Kurangnya tenaga kesehatan yang mengakibatkan ketidak maksimalan sebuah pelayanan kesehatan yang ada didalam Rutan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh tenaga  kesehatan.  Tenaga  kesehatan  dalam  hal  ini  dokter,  perawat,  ataupun  tenaga kesehtan  lain  yang  ditugaskan  untuk  melaksanakan  pelayanan  kesehatan  terhadap narapidana/tahanan. Peran tenaga kesehatan dalam hal ini selain melakukan pencegahan terhadap  narapidana/tahanan  yang  sakit,  juga  melaksanakan  perawatan  terhadap narapidana yang terkena penyakit.
Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga binaan, terkadang terdapat kendala dalam pelaksanaanya, yang berakibat pada lambatnya penanganan  kepada warga binaan yang  sakit.  Hal  tersebut  didukung  dengan  data  tabel  sarana  prasarana  medis  yang terdapat di Rutan :
Tabel 2. Sarana Prasarana Medis Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara
N o Nama Barang Jumlah Keadaan Keterangan 1 Tempat tidur besi 5 Baik 2 Kasur/Spring Bed 2 Baik
3 Stetoscope 2 Baik 4 Tensimeter 3 Baik 5 Timbangan badan 1 Baik 6 Timbangan bayi 1 Tidak Baik 7 Lemari obat (kaca) 2 Baik 8 Kursi dorong 2 Baik 9 Otoscope  halogen lamp 1 Baik 1 0 Glucometer complete with glucostic 1 Baik 1 1 Meja periksa 1 Baik

## Sumber : Subsi Pelayanan Tahanan
Berdasarkan  data  tabel  diatas  diketahui  bahwa  sarana  prasarana  yang  ada  di  Rumah Tahanan  Negara  Klas  IIB  Negara  hanya  medukung  terlaksananya  pelayanan  kesehatan ringan.  Terlihat  tidak  terdapat sarana  prasarana  medis  yang  seharusnya sebagai  standar pelaksanaan pelayanan kesehatan di Poliklinik, sehingga sebagai gantinya jika ditemukan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang tidak bisa ditangani di Rutan maka warga binaan tersebut  akan  dirujuk  ke  instansi  kesehatan  terkait  yang  mampu  menangani  dalam  hal tersebut. Diketahui bahwa sarana prasarana yang ada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara  hanya  mendukung  terlaksananya  pelayanan  kesehatan  yang  ringan,  dan  untuk pelaksanaan  tes  darah  dan  cek  laboraturium  warga  binaan  tersebut  dirujuk  ke  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Negara.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Firmansyah  et  al.  Mengatakan  hal  yang  serupa  bahwa kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Lapas dan Rutan tidak dapat teratasi tanpa  adanya  sebuah  jalinan  kerjasama  anatara  Lapas  atau  Rutan  dengan  pemerintah setempat  seperti  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  Rutan  Kelas  IIB  Jantho  dengan  pihak lainnya.  Dengan  besinergi  banyak  yang  dapat  diatasi  dan  tanggungjawab  pelayanan kesehatan  Narapidana  menjadi  memudahkan  dan  lebih  ringan,  hubungan  kerjasam  yang dimaksud  seperti  antara  Rutan  Kelas  IIB  Jantho  dengan  dinas  kesehatan  yang  bergunan untuk memberikan fasilitas atau penangan untu Narapidana (Firmansyah et al., 2019)
Sehingga  dalam  hal  ini  Rutan  kelas  IIB  Negara  menjalin  kerjasama  dengan  Pemkab Jembarana  berupa  kerjasama  pelayanan  kesehatan  gratis  bagi  penduduk  Kabupaten Jembrana. Hanya dengan menunjukkan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jembrana, warga binaan yang sakit dapat melaksanakan pengobatan di RSUD Negara dan Puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Jembrana secara gratis tanpa dipungut biaya.
Oleh karena itu peneliti telah melakukan penelitian di Rumah Tahanan Kelas IIB Negara yang  melaksanakan  kegiatan  pelayanan  Kesehatan  bagi  warga  binaan.  Pelayanan Kesehatan  yang  dilakukan  yaitu  dengan  cara  menjalin  kerjasama  dengan  pemerintah daerah  agar  mendapatkan  pengobatan  yang  baik  dengan  cara  menunjukan  KTP  yang Narapidana  setempat  agar  mendapat  biaya  pengobatan  yang  gratis,  sehingga  jika  ada Tahanan/Narapidana yang sakit dan dirujuk ke RS pemerintah maka tidak akan dipungut biaya pengobatannya. Seperti yang kita lihat pada tabel yang ada dibawh ini :

## Tabel 3. Jumlah Warga Binaan Yang Terdaftar Dalam Kepesertaan JKN Bulan Maret
2018 Kapasitas Isi Terdaftar Belum terdaftar  keterangan 90 118 12 106 Sumber: Subsi Pelayanan Tahanan
Berdasarkan  data  tabel  diatas  telihat  warga  binaan  yang  sudah  terdaftar  dalam  JKN berjumlah  12  orang,  sedangkan  untuk warga  binaan yang  belum  terdaftar  sebanyak  106 orang. Hal ini disebabkan karena beberapa warga binaan enggan untuk membuat JKN dan warga  binaan  memiliki  jaminan  kesehatan  lain.  Selain  itu,  beberapa  warga  binaan  telah memiliki  jaminan  kesehatan  lain  sebelum  masuk  Rutan.  Sehingga  mereka  enggan  untuk dibuatkan  JKN  dan  lebih  memilih  untuk  menggunakan  jaminan  kesehatan  yang  mereka miliki.  Peran  perawat  selain  menyembuhkan  juga  mencegah  agar  penyakit  tidak  sampai menular ke warga binaan lain. Pencegahan dilakukan dengan melakukan skrining ataupun pemisahan terhadap warga  binaan yang memiliki  penyakit  menular.  Seperti  contoh  TBC, untuk warga binaan yang mengidap penyakit TBC akan dipisahkan dengan warga binaan yang  sehat.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk  mengurangi  dampak  penularan  yang  terjadi karena proses penularan penyakit tersebut bersumber dari air liur yang dimana didalam kamar  hunian  penggunaan  barang  bersama-sama  memicu  tingginya  angka  penularan. Untuk  itulah  pemisahan  antara  warga  binaan  yang  tertular  dan  tidak  tertular  dilakukan guna mencegah terjadi penular terhadap warga binaan yang sehat.

## Simpulan Dan Saran
Tidak  adanya  tenaga  kesehatan  berlatar  belakang  medis  dokter  diketahui  bahwa  dalam pelaksanaan pelayanan kesehatannya, rutan negara hanya dibantu oleh dua orang tenaga kesehatan  yang  berlatar  belakang  medis  perawat.  selain  itu,  penanganan  terhadap penyakit  berat  tidak  dapat  ditangani  langsung  oleh  perawat  yang  mengakibatkan  wbp tersebut harus dirujuk ke instansi kesehatan terdekat. Sarana prasarana medis yang tidak memadai  sarana  prasarana  medis  yang  terdapat  di  rutan  negara  tidak  mendukung sepenuhnya  dalam  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan.  beberapa  dari  sarana  prasarana medis  tidak  dimiliki  oleh  pihak  rutan  sehingga  pelaksanaan  penanganan  medis  harus kembali dirujuk keluar untuk mendapatkan penanganan medis yang akurat.
Melakukan kerja sama terhadap instansi kesehatan terkait untuk terlaksananya hubungan koordinatif yang  bersifat medis  teknis.  Mengadakan  kordinasi  dengan pihak  Pemerintah Daerah guna kerja sama dalam bidang medis teknis oleh dokter instansi kesehatan terkait. Kerja  sama  pihak  Rutan  kepada  instansi  kesehatan  baik  RSUD  ataupun  puskesmas terdekat  dengan  koordinatif  yang  bersifat  sarana  prasarana  medis.  Pihak  Rutan melakukan penanganan dan perlu menggunakan alat medis yang menunjang, pihak Rutan dapat  langsung  membawa  WBP  tersebut  ke  instansi  kesehatan  baik  RSUD  maupun puskesmas.

## aftar Rujukan
Aggreini, K., ;Isharyanto, & Supanto. (2019). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan  Bagi  Perempuan  Narapidana  Dalam  Keadaan  Hamil  (Studi  Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta) . 6 (2), 240–259.
Asmi,  S.,  &  Husaeni,  H.  (2019). Jurnal  Ilmiah  Kesehatan  Sandi  Husada  Artikel  Penelitian Keperawatan Home Care Pada Keluarga dengan Masalah . 32–38. https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.99
BantenNews . (2016).
Bimbingan,  B.,  &  Konseling,  D.  A.  N.  (2016).  Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Bidang Bimbingan dan Konseling. Jurnal Fokus Konseling , 2 (2).
Deli, R. (2013). Landasan Teori Pelayanan . 10–53. Firmansyah,  R.,  Rani,  F.  A.,  &  Artikel,  I.  (2019). Pemenuhan  Pelayanan  Kesehatan  dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan . 433–448. https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i0
Sinaga, E. J., & Si, S. (2016). Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Tahanan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara . Nugrahani, F. (2014). dalam Penelitian Pendidikan Bahasa . 305. Satuan kerja news . (2017).
Sekar, A. ( falkutas hukum U. ). (2017). Pembinaan Terhadap Warga..., Arum Sekar Agatri, Fakultas Hukum Ump, 2017 . 13–54. UU No 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, (1995).
Yankes. (2005). Ii, B A B Teoritis, A Deskripsi Publik, Pelayanan . 10–38.
https://eprints.uny.ac.id/18662/4/4. Bab II.pdf