Determinan Kebijakan Pemerintah Sebuah Solusi Keberlangsungan…
Determinan Kebijakan Pemerintah Sebuah Solusi Keberlangsungan Usaha UMKM di Tengah Pandemi Covid-19
Hemas Citra Maharani * , Jaeni 2
Fakultas Ekonomi, Universitas Stikubank
* Email: hemascitra@gmail.com

## Abstract
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  pemberian  bantuan  sosial,  insentif pajak, dan restrukturisasi kredit terhadap perkembangan UMKM di  masa pandemi Covid- 19.  Penelitian  dilakukan  pada  UMKM  Semarang  Barat,  Semarang  Tengah,  dan  Semarang Selatan.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pelaku  UMKM  yang  telah  memanfaatkan insentif  pajak  dan  menerima  bantuan  sosial  yang  berada  di  Semarang  Barat,  Semarang Tengah  2,  dan  Semarang  Selatan. Purposive  sampling digunakan  untuk  mendapatkan sampel  sebanyak  369  UMKM.  Data  penelitian  diperoleh  sebanyak  84  amatan  secara mingguan  sejak  bulan  April  hingga  Oktober  tahun  2020  dengan  menggunakan  dengan metode  dokumenter.  Teknik  analisis  menggunakan  regresi  linier  berganda  untuk  menguji hipotesis  penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemberian  bantuan  sosial, insentif  pajak,  dan  restrukturisasi  kredit  berpengaruh  terhadap  perkembangan  UMKM  di masa  pandemi  Covid-19.  Hasil  penelitian  dapat  memberikan  informasi  tambahan pemerintah  dalam  menyiapkan  skema  besar  untuk  program  perlindungan  dan  pemulihan ekonomi bagi UMKM yang terdampak Covid-19 serta mengevaluasi strategi bisnis UMKM menuju model bisnis UMKM yang modern dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kata kunci : Perkembangan UMKM, Bansos, Insentif Pajak, Restrukturisasi Kredit

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  effect  of  providing  social  assistance,  tax  incentives,  and credit  restructuring  on  the  development  of  MSMEs  during  the  Covid-19  pandemic.  The research  was  conducted  at  UMKM  West  Semarang,  Central  Semarang  and  South Semarang. The population in this study were MSME actors who had taken advantage of tax incentives  and  received  social  assistance  in  West  Semarang,  Central  Semarang  2,  and South  Semarang.  Purposive  sampling  was  used  to  obtain  a  sample  of  369  MSMEs.  The research data  were obtained as many as 84 observations on a  weekly basis from April to October 2020 using  the documentary method. The analysis technique uses multiple linear regression  to  test  the research hypothesis. The results showed that the provision  of social assistance,  tax  incentives,  and  credit  restructuring  had  an  effect  on  the  development  of MSMEs  during  the  Covid-19  pandemic.  The  results  of  the  study  can  provide  additional information for the  government  in  preparing  a large  scheme  for  economic  protection  and recovery programs for MSMEs affected by Covid-19 as well as evaluating MSME business strategies towards modern MSME business models while maintaining health protocols.
Keywords :  Development  of  MSMEs,  Social  Assistance,  Tax  Incentives,  Credit Restructuring

## PENDAHULUAN
Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  menjadi  salah  satu  pilar  utama  domestik perekonomian  dalam  negeri.  UMKM  merupakan  bagian  dari  perekonomian  nasional  yang berwawasan  kamandirian  dan  memiliki  potensi  besar  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan jumlah UMKM di  daerah. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan stimulasi kepada para pelaku usaha  untuk meingkatkan perekonomian.
Melandanya  masalah  pandemi  covid-19  hingga  saat  ini  dialami  semua  sektor  usaha termasuk UMKM. Permasalahan yang dihadapi UMKM seperti penurunan penjualan, permodalan, distribusi  terhambat,  kesulitan  bahan  baku,  produksi  menurun  dan  PHK  buruh.  Hal  ini  menjadi ancaman  bagi  perekonomian  nasional.  Karena  UMKM  sebagai  penggerak  ekonomi  domestik  dan penyerap  tenaga  kerja  klas  tengah  menghadapi  penurunan  produktivitas  yang  berakibat  pada penurunan profit secara signifikan.
Teori  daya  tarik  industri  digunakan  untuk  menjelaskan  dalam  penelitian  ini  bahwa pemerintah  melakukan  usaha  untuk  mengembalikan  kondisi  dengan  memberikan  insentif  dan subsidi  (Lincoln,  2015).  Bank  Indonesia  memperkirakan  pada  tahun  2020  pertumbuhan  ekonomi dan  laju  inflasi  sebesar  4,2  –  4,6  persen.  Namun  nyatanya  angka  pertumbuhan  ekonomi  dan  laju inflasi    tahun  2020  mengalami  penurunan.  Hal  ini  disebabkan  karena  kondisi force  mayor yaitu dampak pandemi covid-19 yang sedang melanda hingga saat ini. Kondisi ini menjadikan salah satu sektor  strategis  dalam  perekonomian  nasional  yaitu  UMKM  mengalami  permasalahan  dalam kegiatan usahanya dari sisi penawaran maupun permintaan. Menurut OEDC (2020) dan Febrantara (2020)  dalam  sisi  penawaran  UMKM  menghadapi  permasalahan  tenaga  kerja  akibat  dari pemberlakuan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB).  Sedangkan  pada  sisi  permintaan,  yaitu berkurangnya permintaan barang dan jasa yang menyebabkan permasalahan likuiditas pelaku usaha sehingga sangat mengganggu kelangsungan usahanya.
Meningkatnya permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM khususnya dimasa pandemi covid-19 ini menjadi topik pembahasan yang menarik untuk diteliti lebih dalam  untuk mengetahui penyebabnya  dan  bagaimana  cara  penanganannya.  Terdapat  empat  permasalahan  ekonomi  yang dihadapi  pelaku  UMKM  pada  masa  pandemi  yaitu  penurunan  penjualan  sebagai  akibat  aturan PSBB, kesulitan permodalan karena perputaran modal yang sulit, hambatan distribusi produk, dan kesulitan  bahan  baku.  Melihat  permasalahan  yang  mengglobal  dihadapi  hampir  semua  sektor UMKM  maka  menjadikan  pemerintah  mencari  solusi  permasalahan  tersebut.  Untuk  memulihkan kondisi  seperti  semula  maka  perlu  langkah  mitigasi  prioritas  jangka  pendek  dengan  memberikan stimulus  pada  sisi  permintaan  dan  mendorong platform digital  ( online )  untuk  memperluas kemitraan. Upaya lainnya yaitu melalui kerjasama dalam pemanfaatan inovasi dan teknologi yang dapat menunjang perbaikan mutu dan daya saing produk, proses pengolahan produk, kemasan dan sistem  pemasaran  serta  lainnya.  Stimulus  yang  diberikan  pemerintah  seperti  pemberian  bantuan sosial  kepada  pelaku  usaha;  memberikan  insentif  pajak,  melakukan  relaksasi  dan  restrukturasi kredit;  perluasan  pembiayaan  modal  kerja;  menempatkan  kementerian  BUMN,  dan  Pemerintah Daerah  sebagai  penyangga  produk  UMKM;  dan  pelatihan  secara e-learning .  Kebijakan  yang dilakukan pemerintah ini sebagai bentuk implementasi teori model daya tarik industri yaitu adanya insentif dan subsidi dengan tujuan untuk mengembalikan posisi pasar.
Pemberian  bantuan  sosial  yang  dilakukan  pemerintah  sebagai  salah  satu  bentuk penyelamatan UMKM pada masa pandemi Covid-19. Program penyaluran bantuan  sosial tersebut dalam  bentuk  kemitraan  UMKM,  produksi  jamu  dan  masker  kain,  pelonggaran  kredit,  dukungan bahan  baku,  distribusi  paket  sembako,  dan  penurunan  tarif  listrik.  Sedangkan  bentuk  pemberian insentif pajak bagi UMKM diharapkan dapat menekan biaya operasional  sehingga perekonomian dapat  bertahan      ditengah  pandemi  Covid-19.  Pemberian  retrukturisasi  kredit  dimaksudkan  untuk memberikan  kelonggaran  waktu  dalam penundaan  pembayaran  kewajiban  kepada  bank  sesuai dengan POJK  No  48/POJK.03/2020  tentang  perubahan  atas  POJK  No.  11/POJK.03/2020  tentang stimulus  perekonomian  nasional  sebagai  kebijakan Countercyclical dampak  penyebaran  Covid  19 dengan harapan dapat meringankan beban keuangan.
Hasil  penelitian  Sugiri  (2020)  menemukan  bahwa  pemberian  bantuan  sosial,  insentif  pajak berpengaruh  positif  terhadap  perkembangan  UMKM  pada  masa  pandemi  Covid-19.  Penelitian Iping  (2020)  menemukan  bahwa  secara  ekonomi  pemberian  bantuan  sosial  memberikan  dampak yang  signifikan  terhadap  kelangsungan  usaha  UMKM.  Sedangkan  hasil  penelitian  Bhagas  (2016) menemukan  bahwa  bantuan  pemerintah  tidak  berpengaruh  terhadap  pendapatan  52  UMKM Sulampita  Kota  Semarang.  Berkaitan  dengan  insentif  pajak,  hasil  penelitian  Kumala  et  al.  (2020) dan Selvi (2020) menemukan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap pelaku UMKM. Berbeda dengan  Tandilino et al (2016) menemukan bahwa penerapan pajak terasa memberatkan UMKM di kota  Kendari  sehingga  menurunkan  penghasilan  dan  perkembangan  UMKM.  Hasil  temuan diperkuat  oleh  Ra’ida et  al (2019)  bahwa  adanya    insentif  pajak  ternyata  menjadikan  UMKM belum  secara  sukarela  membayar  pajak  karena  merasa  belum    mendapatkan    manfaat    secara langsung,  sehingga  menjadikan  rendahnya  penerimaan  pajak    dari    sektor    UMKM.  Penelitian restrukturisasi kredit berpengaruh signifikan negatif terhadap Non-Performing Loan (NPL) di Bank Mandiri  Kanwil  VI  Bandung  (Ridwan,  2018).  Adanya  retrukturisasi  kredit  sangat  membantu pelaku  usaha  hasil  laut  dan  pengusaha  pancake  durian  di  Makasar  di  tengah  pandemic  covid-19.
Determinan Kebijakan Pemerintah Sebuah Solusi Keberlangsungan…
Demikian  juga  restrukturisasi  utang  perusahaan  go  publik  berpengaruh  terhadap  return  saham (Yulazri,  2017).  Sebelumnya  oleh  Hasibuan  (2001)  menunjukkan  bahwa  upaya  restrukturisasi kredit  sebagai  langkah  perbaikan  yang  dilakukan  oleh  Bank  dalam  kegiatan  perkreditan  terhadap debitur  yang  mengalami  kesulitan  untuk  memenuhi  kewajibannya.  Penelitian  tersebut  dilakukan pada debitur kartu kredit dengan status penunggakan maksimal sebelum write off.
Adanya  stimulus  kebijakan  pemerintah  pada  masa  pandemic  Covid-19,  maka  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  teori  model  daya  tarik  industri  untuk  menjelaskan  perkembangan UMKM. Pendekatan teori ini dipandang lebih sesuai digunakan untuk menjelaskan perkembangan UMKM pada  masa  pandemi  Covid  19.  Hasil  penelitian  ini  memberikan  informasi  tambahan  bagi pemerintah  dalam  menyiapkan  skema  besar  untuk  program  perlindungan  dan  pemulihan  ekonomi bagi  UMKM  yang  terdampak Covid-19  serta  mengevaluasi  strategi  bisnis  UMKM  menuju  model bisnis UMKM  yang  modern dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

## Teori Model Daya Tarik
Pembangunan  ekonomi  daerah  adalah  suatu  prosedur  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan masyarakat  dalam  mengelola  sumberdaya  dengan  membentuk  mitra  antara  pemerintah  daerah dengan sektor swasta yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi  di  wilayahnya  (Lincoln,  2015).  Pemerintah  sebagai  stimulator  dalam  pembangunan daerah  dimana  pemerintah  daerah  menciptakan  stimulasi  dan  pengembangan  usaha  melalui tindakan khusus yang dapat mempengaruhi para pelaku usaha.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  teori  model  daya  tarik  sebagai  salah  satu  teori pembangunan  ekonomi  daerah.  Implementasi  teori  ini  yaitu  dengan  dikeluarkannya  PMK  No.86 Tahun 2020 dan PMK No. 81/PMK.05/2012. Dalam teori ini pemerintah memberikan subsidi dan insentif  bagi  para  pelaku  usaha.  Pemberian  tersebut  sebagai  salah  satu  bentuk  usaha  untuk mempertahankan  usaha  para  pelaku  UMKM  di  masa  pandemi  Covid-19  yang  telah  memberikan dampak  yang  cukup  signifikan  penurunan  pendapatan  sehingga  melemahkan  pertumbuhan  usaha pada  suatu  wilayah.    Pemberian  subsidi  dan  insentif  bertujuan  untuk  mengembalikan  posisi  pasar Oleh  karena  itu  teori  ini  sejalan  dengan  arah  penelitian  yang  mengamati  pemberian  subsidi  dan insentif  untuk  pelaku  UMKM  yang  berupa  pemberian  bantuan  sosial,  insentif  pajak,  dan restrukturisasi  kredit  yang  bertujuan  untuk  mengembangkan  usaha  pada  masa  pandemi  Covid-19 khususnya di wilayah Semarang Barat, Semarang Tengah, dan Semarang Selatan.

## Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  merupakan  suatu  bentuk  usaha  perniagaan  atau  perdagangan yang  pengelolaannya  dilakukan  oleh  orang  pribadi  maupun  badan  usaha  dan  memiliki  kriteria khusus  dalam  pengelompokan  jenis  usahanya. UMKM  adalah  bidang  usaha  yang  terklasifikasi sebagai bentuk  usaha dengan kekayaan bersih kurang dari 200 juta. Dasar  kalkulasi penghitungan kekayaan  tersebut  disesuaikan  dengan  omzet  atau  laba  penjualan  dalam  periode  tahunan  yang diterima oleh perusahaan (Kwartono, 201//).
Pengelompokan UMKM diatur oleh UU No.20 Tahun 2008 yaitu:
1. Usaha Mikro
Kriteria  yang  masuk  UMKM  adalah  usaha  mikro,  yaitu  suatu  usaha  atau  perusahaan yang memiliki aset bersih usahanya kira-kira 50 juta perbulan. Biasanya untuk usaha jenis ini kekayaan yang berupa bangunan maupun perusahaan yang menjadi tempat usaha tidak masuk ke  dalam  kalkulasi.  Selain  itu  usaha  mikro  memiliki  ciri-ciri  tertentu.  Seperti  belum  pernah melakukan  administrasi  keuangan  yang  sistematis,  sulit  mendapat  bantuan  dari  perbankan, barang  yang  dijual  selalu  berubah-ubah  serta  bentuk  usahanya  relatif  kecil.  Contoh  seperti warung  kelontong,  peternak  ayam,  peternak  lele,  tukang  cukur,  dan  warung  nasi  serta  usaha yang sejenis.
2. Usaha Kecil
Usaha  kecil  juga  merupakan  kriteria  badan  usaha  UMKM.  Usaha  kecil  ini  merupakan satu usaha yang dikelola oleh personal namun tidak tergolong sebagai badan usaha. Kekayaan usaha yang tergolong usaha kecil biasanya berada di bawah 300 juta per tahun. Ini merupakan kekayaan  bersih  yang  sudah  dikalkulasi  secara  sempurna.  Ciri-ciri  usaha  kecil  yaitu  tidak memiliki  sistem  pembukuan,  kesulitan  untuk  memperbesarkan  skala  usaha,  usaha  non  ekspor
impor  serta  masih  memiliki  modal  yang  terbatas.  Jika  dilihat  dari  perspektif  ini  tentu  usaha kecil memiliki progres bisnis yang lebih tinggi dibandingkan usaha mikro. Contohnya seperti industri kecil, koperasi, minimarket, toserba, dan selainnya.
3. Usaha Menengah
Sebuah badan usaha bisa disebut usaha menengah apabila laba bersih atau kekayaan aset dari  perusahaan  mencapai  500  juta  perbulan.  Namun  sama  dengan  kriteria  usaha  yang  lain kekayaan  seperti  tanah  dan  bangunan  sebagai  tempat  usaha  di  dalam  jenis  ini  juga  tidak dimasukkan ke dalam kalkulasi. Usaha menengah biasanya memiliki ciri-ciri manajemen usaha sudah  lebih  modern  serta  melakukan  sistem  administrasi  keuangan  sekalipun  dengan  model yang sangat terbatas. Tenaga kerja pada perusahaan dengan kriteria usaha menengah biasanya sudah  mendapatkan  jaminan  kesehatan  dan  kerja.  Sedangkan  untuk  perusahaannya  sendiri maka minimal harus memiliki NPWP, izin tetangga dan legalitas yang lainnya. Contoh seperti usaha perkebunan, perdagangan ekspor impor, ekspedisi muatan kapal laut dan yang sejenis.
Dominasi UMKM di Indonesia perlu mendapat perhatian khusus karena kontribusi UMKM terhadap  perekonomian  nasional  yang  cukup  besar  (Pakpahan  2020).  Namun  p erkembangan UMKM di Indonesia yang meningkat dari segi kuantitas tersebut belum diimbangi oleh meratanya peningkatan  kualitas  UMKM. Terdapat  tiga  peran  UMKM  sangat  penting  dalam  kehidupan masyarakat kecil yakni sarana mengentaskan kemiskinan, meratakan  tingkat perekonomian rakyat kecil, kontribusi devisa bagi Negara (Prasetyo et al , 2019).

## Perkembangan Usaha
Perkembangan usaha merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan  usahanya  (Fadilah,  2012).  Suatu  perkembangan  dilakukan  sebagai  upaya  pelaku bisnis untuk memperluas dan mempertahankan bisnis tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Jika akan  dilakukan  pengembangan  bisnis  dibutuhkan  dukungan  dari  berbagai  aspek  seperti  bidang produksi dan pengolaan, pemasaran, SDM, teknologi, dan lain – lain.
UMKM  secara  keseluruhan  mengalami  perkembangan  dan  pertumbuhan  yang  baik  seiring berganti  tahun.  Jumlah  total  unit  UMKM  dari  tahun  ke  tahun  mengalami  kenaikan.  Selanjutnya dalam  pemberitaan  terakhir,  jumlah  tersebut  sudah  mencapai  angka  63  juta.  Secara  persentase, jumlah  UMKM di  Indonesia  mencapai  99,9%  dari  total  unit  usaha  di  Indonesia.  Dengan  data  ini, dapat  disimpulkan  bahwa  UMKM  memiliki  peran  besar  dalam  menyumbang  pertumbuhan ekonomi negara.
Perkembangan  UMKM  di  Indonesia  menunjukkan  pola  yang  baik.  Adanya  dukungan  dari pemerintah melalui cara-cara tertentu mempengaruhi angka pertumbuhan jumlah unit usaha mikro, kecil,  dan  menengah.  Pemanfaatan  sarana  teknologi  dan  komunikasi,  alokasi  kredit  usaha  dari perbankan  untuk  rakyat,  serta  menurunnya  tarif  pajak  PPh  final  menjadi  beberapa  faktor  yang mendorong  perkembangan  UMKM  di  Indonesia.  Namun  demikian,  pertumbuhan  UMKM  dinilai masih lambat karena beberapa faktor pendukung tersebut dinilai belum efektif. Salah satu kondisi ini  adanya  penurunan  tarif  PPh  Final  menjadi  0.5%.  Penurunan  tarif  dapat  meningkatkan  jumlah wajib  pajak,  namun  dari  Ditjen  Pajak  jumlah  angka  penerimaan  masih  kurang  besar.  Hal  ini diyakini karena wajib pajak masih merasa kesulitan dalam memproses kewajiban perpajakannya.

## Bantuan Sosial
Merujuk  pada  Permendagri  No.39  Tahun  2012  Pasal  1  bahwa  bantuan  sosial  merupakan pemberian  bantuan  berupa  uang/barang  dari  pemerintah  daerah  kepada  individu,  keluarga, kelompok dan /atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menurus dan selektif.  Pemberian bantuan  sosial  tersebut  bertujuan  untuk  mengurangi  risiko  sosial  yang  ditimbulkan  dari  kondisi tertentu.  Dengan  kata  lain  bantuan  sosial  merupakan  suatu  penyaluran  dana  yang  dimiliki pemerintah  yang  diberikan  kepada  masyarakat  dengan  syarat  tertentu.  Adapun  tujuan  dari pemberian  bantuan  sosial  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor 81/PMK.05/2012  yaitu  sebagai  rehabilitasi  sosial,  perlindungan  sosial,  pemberdayaan  sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana.
Masalah yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial biasanya meliputi alokasi anggaran pada  tiap  kementrian  berbeda,data  yang  penerima  bantuan  yang  tidak  terintegrasi,dan  sistem
Determinan Kebijakan Pemerintah Sebuah Solusi Keberlangsungan…
penyaluran  bantuan  sosial  tersebut  (Rahmansyah  et  al,  2020).  Untuk  itu  dibutuhkan kerjasama,koordinasi,  dan  harmonisasi  antara  pemerintah  pusat,  daerah,  dan  lembaga  swasta  agar tepat sasaran, efektif, dan efisien serta didukung oleh sistem yang baik,terintegrasi,transparan, dan akuntabilitas  dalam  penyaluran  dana  bantuan  sosial  tersebut.  Kebijakan  program  bantuan  sosial bagi  UMKM  yang  terdampak  Covid-19  di  Kota  Semarang  memiliki  beberapa  bentuk  bantuan yaitu,  pemberian  bahan  baku  produksi,bantuan  langsung  tunai,  dan  pembelian  produk  UMKM (Apriyanti 2020).

## Insentif Pajak
Penerbitan  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  PMK-44/PMK.03/2020  oleh  Menteri Keuangan  tentang  Insentif  Pajak  untuk  Wajib  Pajak  Terdampak  Pandemi Covid  -19 .  Hal  yang harus  dipastikan  terlebih  dahulu  oleh  wajib  pajak  (WP)  yang  ingin  memanfaatkan  kebijakan  ini adalah  yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu  dan  dikenakan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  final berdasarkan  PP  Nomor  23  Tahun  2018.  PPh  final  UMKM  ditanggung  pemerintah  (DJP)  sebesar Rp2,4  triliun,  serta  pembiayaan  investasi  kepada  koperasi  melalui  Lembaga  Pengelola  Dana Bergulir  Koperasi,Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (LPDB  KUMKM)  sebesar  Rp1  triliun Rupiah. (Kompas, 2 September 2020). Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini tidak perlu  mengajukan  surat  keterangan  PP  23,  tetapi  cukup  menyampaikan  laporan  realisasi  setiap bulan.
Tarif 0,5% yang diatur oleh PP 23/2018 diperuntukkan bagi UMKM dengan peredaran bruto selama  setahun  tidak  lebih  dari  Rp4,8  miliar.  Subjeknya  adalah  orang  pribadi,  badan  usaha berbentuk  PT,  CV,  Firma,  dan  koperasi.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  PPh  final  0,5%  untuk pelaku  UMKM  ditanggung  pemerintah  (DJP)  atau  dibebaskan.  Wajib  pajak  UMKM  tidak  perlu melakukan  setoran  pajak  dan  pemotong  pajak  tidak  melakukan  pemotongan  pajak  pada  saat melakukan  pembayaran  kepada  pelaku  UMKM.  Insentif  ini  diberikan  untuk  masa  pajak  April hingga September 2020. Bahkan pemerintah memperpanjang insentif pajak untuk membantu wajib pajak  menghadapi  dampak  pandemi  Covid-19  hingga  30  Juni  2021.  Ketentuan  ini  terbit menggantikan  PMK-86/PMK.03/2020  jo  PMK-110/PMK.03/2020  yang  mengatur  tentang pemberian  insentif  pajak  hingga  31  Desember  2020.  Pengajuan  permohonan  insentif  dapat dilakukan secara online melalui www.pajak . go.id. (kemenkeu.go.id, 22 Juni 2020).

## Restrukturisasi Kredit
Restrukturisasi  kredit adalah  upaya  perbaikan  yang  dilakukan  dalam  kegiatan  perkreditan terhadap  debitur  yang  berpotensi  mengalami  kesulitan  untuk  memenuhi  kewajibannya. Restrukturisasi  kredit/utang  akan  memberikan  kelonggaran  pada  perusahaan  untuk  memenuhi kewajibannya,  sehingga  secara  tidak  langsung  akan  memberikan  ruang  bagi  perusahaan  untuk mengalokasikan  dananya  pada  operasional  perusahaan  terlebih  dahulu.  Hal  tersebut  diharapkan akan  berdampak  secara  tidak  langsung  pada  kinerja  keuangan  perusahaan  adanya  perbedaan signifikan  kinerja  keuangan  perusahaan  pada  periode  sebelum  dan  setelah  restrukturisasi  utang dilakukan (Hotchkiss et al., 2008).
Kebijakan restrukturisasi  kredit yang  dilakukan  pihak  bank  antara  lain  melalui:  penurunan suku  bunga kredit,  perpanjangan  jangka  waktu  kredit;  pengurangan  tunggakan  bunga  kredit; pengurangan  tunggakan  pokok  kredit;  penambahan  fasilitas  kredit;  dan/atau  konversi  kredit menjadi penyertaan modal sementara. Restrukturisasi kredit UMKM dilakukan melalui penundaan pokok  dan  subsidi.  Kebijakan  ini  berlandaskan  hukum  dari  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 65/PMK.05/2020  tentang  Tata  Cara  Pemberian  Subsidi  Bunga/Subsidi  Margin  untuk Kredit/Pembiayaan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  dalam  rangka  mendukung  pelaksanaan program  pemulihan  ekonomi  nasional  yang  selanjutnya  diperbaharui  dengan  Nomor 85/PMK.05/2020.
Kebijakan  untuk  UMKM  dilakukan  melalui  penundaan  angsuran  pokok  dan  pemberian subsidi bunga untuk kredit usaha mikro dan kecil (kredit s/d. Rp500 juta) melalui BPR, perbankan, dan  lembaga  pembiayaan,  maupun  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  sebesar  6%  selama  3  bulan pertama  dan  3%  selama  3  bulan  kedua.  Penundaan  angsuran  pokok  dan  pemberian  subsidi  bunga untuk  kredit  usaha  menengahj  juga  diberikan  pada  usaha  menengah  (kredit  Rp500  juta  sampai Rp10  miliar)  melalui  BPR,  perbankan,  dan  lembaga  pembiayaan  sebesar  3%  selama  3  bulan
pertama  dan  2%  selama  3  bulan  kedua.  Adapun  kriteria  UMKM  yang  dapat  memperoleh  subsidi bunga/margin, antara lain: (1) memiliki plafon kredit/pembiayaan paling tinggi Rp10.000.000.000; (2) memiliki sisa pokok (baki debet) kredit/pembiayaan sebelum masa pandemi Covid-19 (terdapat baki debet sampai dengan 29 Februari 2020); (3) tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional; (4) memiliki  kategori performing  loan lancar  (kolektibilitas  1  atau  2)  dihitung  per  29  Februari  2020; dan (5) memiliki NPWP atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP

## Pengaruh  Bantuan Sosial  terhadap Perkembangan UMKM
Bantuan  sosial  merupakan  suatu  bentuk  bantuan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  secara berkala dan tidak terus menerus kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakan dalam bentuk uang maupun barang. Pemberian bantuan sosial tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko sosial yang ditimbulkan dari kondisi tertentu .
Pemberian  bansos  seperti  tertuang  pada  peraturan  pemerintah  mengenai  pengembangan UMKM  yang  dilakukan  seperti  dalam  Undang-Undang  No.20  Tahun  2008  Pasal  16,  bahwa bantuan ini sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Adanya kebijakan bantuan sosial yang diberikan pemerintah pusat untuk menyokong sektor informal dan pekerja harian, serta memberi  stimulus  bagi  usaha  kecil,  mikro  dan  menengah.  Bantuan  sosial  dalam  bentuk  bantuan langsung  tunai  (BLT)  merupakan  salah  satu  bagian  dari  paket  stimulus  lanjutan  yang  kini  sedang dipersiapkan  oleh  pemerintah.  Bantuan  ini  akan  ditujukan  langsung  pada  pekerja  sektor  informal termasuk UMKM antara lain pekerja warung, toko kecil, pedagang di pasar, hingga pekerja harian lainnya termasuk di pusat-pusat perbelanjaan.
Adanya  bantuan  pemerintah  ini  diharapkan  agar  pelaku  usaha  tetap  dapat  mempertahankan kemampuan  usaha  ekonomi,  meningkatkan  produktivitas  kerja,  meningkatkan  penghasilan,  dan menjaga  kemitraan  usaha  yang  saling  menguntungkan  terlebih  lagi  di  tengah  pandemi.  Semakin merata  pemberian  bansos  yang  diterima  pelaku  UMKM,  diharapkan  dapat  membantu mempertahankan usaha dan meningkatkan penghasilan dengan tetap menjaga  protokol kesehatan. Penelitian Iping (2020) dan Sugiri (2020) menemukan bahwa bantuan sosial berpengaruh terhadap perkembangan  UMKM.  Berdasarkan  pengembangan  teoritis  dan  penelitian  terdahulu  maka  dapat dirumuskan hipotesis sebagai  berikut :
H 1 : Bantuan sosial  berpengaruh positif  terhadap perkembangan UMKM di masa pandemi Covid-19.

## Pengaruh Insentif Pajak terhadap Peerkembangan UMKM
Pemerintah  menggunakan  pajak  untuk  pembangunan  nasional  dan  kemakmuran  seluruh warga  negara.  Akan  tetapi  pemerintah  melakukan  kebijakan    dalam  memberikan  insentif  pajak kepada  UMKM  dengan  tujuan  untuk  memulihkan  perekonomian  negara.  Adanya  insentif  pajak tersebut  diharapkan  dapat  membantu  para  pelaku  UMKM  dalam  menghadapi  perekonomian  di masa  pandemi  sebagai  bentuk  pengurangan  beban.  Adanya  kebijakan  insentif  pajak  diharapkan mendorong  UMKM  agar  tetap  berperan  serta  dalam  kegiatan  ekonomi  formal  dan  memberikan kemudahan dan meringankan pelaku UMKM sebagai bentuk keadilan kepada wajib pajak.
Banyaknya  pelaku  UMKM  yang  memanfaatkan  insentif  pajak  diharapkan  dapat  membantu mempertahankan usaha UMKM agar tetap berjalan sehingga dapat mempertahankan pendapatan di tengah  kondisi  pandemi.  Penelitian  Selvi  (2020);  Sugiri  (2020);  dan  Kumala,  Ratih  dan  Junaidi (2020)  menemukan  insentif pajak memiliki  pengaruh positif terhadap  pendapatan usaha  UMKM. Berdasarkan  pengembangan  teoritis  dan  penelitian  terdahulu  maka  dapat  dirumuskan  hipotesis sebagai berikut:
H 2 :  Insentif  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  perkembangan  UMKM  di  masa  pandemi Covid-19.

## Pengaruh Restrukturisasi Kredit terhadap Perkembangan UMKM
Kebijakan  pemerintah  (OJK)  memberikan  stimulus  melalui  restrukturisasi  kredit  dalam bentuk  keringanan  bunga  bank  atau  subsidi  bunga  bank.  Kebijakan  ini  merupakan  upaya memberikan  keringanan  bagi  debitur  perbankan  khususnya  UMKM  untuk  tetap  dapat menghidupkan  usahanya  yang  terdampak  Covid-19.  Hal  ini  terlihat  pada  UMKM  di  Sulawesi
Determinan Kebijakan Pemerintah Sebuah Solusi Keberlangsungan…
Selatan  di  bidang  ekspor,  pengusaha  pancake  durian,  yang  mengalami  penurunan  omset  terbukti yang  berhasil  mempertahankan  usahanya  di  masa  Covid-19  (Makasar,  Antara,  2020).  Adanya kredit  KUR  dari  lembaga  perbankan  seperti  BNI,  Mandiri,  BRI,  BTN,  Maybank,  BCA,  Bukopin, dan  BRIS  dirasakan  oleh  beberapa  pengusaha  atau  UMKM  sangat  terbantu  adanya  program keringanan pembiayaan tanpa pembayaran pinjaman pokok atau penundaan angsuran. Pengawasan dana KUR selalu terus dilakukan pemerintah dan tentunya tetap dilakukan monitoring setiap bulan dan kunjungan setiap tiga bulan untuk memantau kondisi usaha debitur.
Restrukturisasi  perbankan  tersebut  berdampak  luas,  bukan  hanya  pada  kondisi  keuangan, tetapi juga pada kondisi  ekonomi yang menggantungkan hidup melalui kucuran modal. Termasuk beberapa orang yang dipekerjakan, akibatnya terjadi pengurangan tenaga kerja. Adapun keringanan subsidi  bunga  atau  restrukturisasi  kredit  selama  pandemi  sebesar  6  persen  pada  3  bulan  pertama dan 3 persen di tiga bulan berikutnya.  Untuk itu pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan  Usaha  Kecil  Menengah  (UKM)  menyiapkan  dana  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN)  bagi pelaku UMKM se Indonesia, dengan harapan dapat mempertahankan UMKM di masa pandemi.
Berdasarkan  pengembangan  teoritis  dan  penelitian  terdahulu  maka  dapat  dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 3 :    Restrukturisasi  kredit  berpengaruh  positif  terhadap  perkembangan  UMKM  di  masa pandemi Covid-19.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  eksplanatori  dengan  kuantitatif yaitu  pendekatan  untuk  menjelaskan  hubungan  bantuan  sosial,  insentif  pajak,  dan  restrukturisasi kredit atas perkembangan UMKM di masa Covid-19. Analisis statistika deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan dan menyimpulkan variabel penelitian dengan pengukuran sentral tendensi.  Analisis  sentral tendensi dalam penelitian ini untuk menginterpretasikan  nilai minimum, maksimum, mean, median, dan standar deviasi.

## Jenis dan Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kuantitatif.  Sedangkan  menurut  sumber data  yang  digunakan  sebagai  referensi  adalah  data  sekunder  yaitu  data  keuangan  yang  diperoleh secara  mingguan  sejak  bulan  April  hingga  bulan  Oktober  tahun  2020.    Adapun  sumber  data diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM kota Semarang berupa data perubahan jumlah UMKM dan data bantuan sosial. Selanjutnya dari KPP Semarang Barat, KPP Semarang Tengah 2, dan KPP Semarang  Selatan  berupa  data  realisasi  insentif  pajak.  Sedangkan  dari  PT  Pegadaian  (Persero) berupa data retrukturisasi kredit dalam bentuk penundaan angsuran.

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang berada diwilayah Semarang Barat, Semarang  Tengah  2,  dan  Semarang  Selatan  yang  tercatat  pada  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kota Semarang  sejumlah  698.  Sedangkan  sampel  penelitian  terpilih  secara purposive  sampling adalah pelaku UMKM secara kontinyu yang telah (1) mendaftarkan diri sebagai penerima BANPRES dan bentuk bantuan lainnya, (2) UMKM yang telah memanfaatkan insentif pajak, dan (3) UMKM yang mendapatkan  penundaan  angsuran  melalui  PT.  Pegadaian  (Persero).  Berdasarkan  kriteria  tersebut maka diperoleh sampel sebanyak 369 UMKM.

## Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  yang  dilakukan  melalui  dokumentasi,  mengelola  data,  artikel,  jurnal maupun media tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan digunakan peneliti dalam mendapatkan infomasi yang relevan. Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan  data  sekunder  yang  berkaitan  dengan  penelitian  sehingga  dapat  menyelesaikan permasalahan  dalam  penelitian  ini,  seperti  pelaku  UMKM  yang  menjadi  sampel  penelitian.  Data tersebut  diperoleh  dari  Dinas  UMKM  Kota  Semarang,  KPP  wilayah  Semarang  Barat,  Semarang Tengah 2, KPP Semarang Selatan, dan PT. Pegadaian (Persero) Semarang.

## Definisi Operasional dan Pengukuran variabel Pemberian Bantuan Sosial
Bantuan  sosial  merupakan  wujud  program  ketahanan  ekonomi  bagi  rumah  tangga  miskin dalam  menghadapi  guncangan  yang  diperhatikan  dari  sisi  pangan,pendidikan,kesehatan  maupun krisis  ekonomi  serta  bencana  alam  (Palupi,et  al,2019).  Dasar  peraturan  pemberian  bantuan  sosial untuk UMKM yaitu Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor  6  Tahun  2020.  Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  bantuan  sosial  seperti  yang digunakan oleh Arifin (2020) yaitu pemberian paket sembako, masker non medis, minuman herbal, dan sabun cuci tangan . Pengukuran variable bansos menggunakan skala rasio.

## Insentif Pajak
Insentif  pajak  ( tax  incentive )  merupakan  bentuk  penawaran  dari  pemerintah  melalui pemanfaatan pajak dalam kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas  (Gitiyarko,  Vincentus  dan  Chryshna  2020).  Dasar  peraturan  insentif  pajak  untuk UMKM yaitu PMK Nomor 86/PMK.03/2020 dan PMK Nomor 110/PMK.03/2020. Indikator yang digunakan untuk mengukur insentif pajak  seperti  yang digunakan oleh Kumala, Ratih dan Junaidi (2020) yaitu jumlah beban pajak yang ditanggung pemerintah. Pengukuran variable insentif pajak menggunakan skala rasio.

## Restrukturisasi Kredit
Restrukturisasi  Kredit  adalah  upaya  perbaikan  yang  dilakukan  dalam  kegiatan  perkreditan terhadap  debitur  yang  mengalami  kesulitan  untuk  memenuhi  kewajibannya.  Restrukturisasi  yang dilakukan antara lain melalui: penurunan suku bunga, penundaan angsuran, potongan waktu kredit, penghapusan bunga hutang, maupun penambahanan fasilitas kredit. Dasar kebijakan restrukturisasi kredit merujuk pada kebijakan pemerintah (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) yaitu  Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  65/PMK.05/2020  tentang  Tata  Cara  Pemberian  Subsidi  Bunga/Subsidi  Margin untuk  Kredit/Pembiayaan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah.  Indikator  yang  digunakan  untuk mengukur    restrukturisasi  kredit  menggunakan  jumlah  UMKM  yang  menerima  penundaan angsuran  pada  salah  satu  lembaga  keuangan  perbankan  di  kota  Semarang.  Pengukuran  variable restrukturisasi kredit menggunakan skala rasio.

## Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Perkembangan UMKM adalah perubahan bertambahnya jumlah UMKM dari tahun ke tahun yang  mengarah  peningkatan.  Perkembangan  ini  termasuk  bertambahnya  kemampuan  (skill) menjadi  lebih  baik  agar  mencapai  pada  satu  titik  atau  puncak  menuju  kesuksesan.  Perkembangan usaha di lakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi. UMKM adalah suatu bentuk usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha dan memiliki kriteria dalam pengelompokan jenis usahanya (Sugiri 2020). Perkembangan peran usaha UMKM  yang  besar  ditunjukkan  oleh  jumlah  unit  usaha  dan  pengusaha,  serta  kontribusinya terhadap pendapatan nasional, dan penyediaan lapangan  kerja. Dasar peraturan mengenai  UMKM yaitu  Undang-Undang  No.20  Tahun  2008.  Dalam  undang-undang  tersebut  pada  bagian  Bab  VI Pasal  20  terdapat  peraturan  mengenai  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  memfasilitasi pengembangan  usaha  dengan  memberikan  insentif    bagi  UMKM  guna  mengembangankan teknologi  dan  keberlangsungan  usaha.  Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  UMKM  seperti yang  digunakan  oleh  Sugiri  (2020)  yaitu  jumlah  UMKM  yang  tercatat  pada  Dinas  Koperasi  dan UMKM Semarang Barat, Semarang Tengah 2, dan Semarang Selatan. Adapun pengukuran variable UMKM menggunakan skala rasio.

## Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  melakukan  analisis  data  menggunakan  regresi  linier  berganda  dalam  menguji hipotesis  perkembangan  UMKM  di  masa  pandemi  Covid-19.  Sebelum  melakukan  regresi  data dilakukan dilakukan pengujian dengan statistik deskriptif.  Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik untuk memenuhi BLUE ( Best Linier Unbiased Estimator ) pada model regresi yang terdiri dari (1) uji normalitas, (2) uji multikolinieritas, (3) uji heteroskedastisitas, dan (4) uji Autokorelasi.
Determinan Kebijakan Pemerintah Sebuah Solusi Keberlangsungan…
Analisis  regresi  linier  berganda  memiliki  pemanfaatan  dalam  pengukuran  hubungan  antara dua  variabel  atau  lebih  dalam  penelitian,  serta  menunjukkan  arah  hubungan  antara  variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2018). Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut.
Keterangan :
P_UMKM = Perkembangan UMKM BS = Bantuan Sosial IP = Insentif Pajak RK = Retrukturisasi Kredit = Koefisien Regresi variabel independen = Kostanta
= Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  statistik  deskriptif  pada  penelitian  ini  dapat  memberikan  gambaran  mengenai central tendency pada setiap variable. Hasil analisis statistik deskriptif terlihat pada tabel 1 berikut.
Tabel 1. Statistik Deskriptif N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Perkembangan_UM KM 84 30.00 332.00 117.3214 83.59255 Bansos 84  335161.00  41666666667. 00 4065955219.98 81 9386420815.20 252 Insentif_Pajak 84  14468943.0 0 294550767.00  76849992.2143  69143942.5618 1 Restrukturisasi_Kred it 84 28.00 302.00 105.7976 72.54791 Valid N (listwise)

## 84
Sumber: Data sekunder diolah, 2021
Tabel  1  menunjukkan  jumlah  data  berjumlah  84  amatan  yang  berasal  dari  UMKM Semaramg  Barat,  Semarang  Tengah  2,  dan  Semarang  Selatan.  Nilai  minimum  sebesar  30  nilai maksimum 332, dari bulan April hingga bulan Oktober secara mingguan tahun 2020 diketahui nilai mean sebesar  117,3214  sedangkan  standar  deviasi  sebesar  83.59255.  Hasil  tersebut  menunjukkan nilai mean lebih besar dari standar deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.
Variable  bantuan  sosial  memiliki  nilai  minimum  sebesar  335.161,  nilai  maksimal  sebesar 41,666.666.667, dari bulan April hingga bulan Oktober secara mingguan tahun 2020 diketahui nilai mean  sebesar  4065955219.9881  dan  standar  deviasi  sebesar  9386420815.20252.  Hasil  tersebut menunjukkan  nilai  mean  lebih  kecil  dari  nilai  standar  deviasi  sehingga  penyimpangan  data  yang terjadi lebih tinggi maka penyebaran nilainya tidak merata.
Variabel insentif pajak memiliki nilai minimum sebesar 14.468.943, nilai maksimum sebesar 294.550.767,  dari  bulan  April  hingga  bulan  Oktober  secara  mingguan  tahun  2020  diketahui  nilai mean  sebesar  76849992.2143  dan  standar  deviasi  sebesar  69143942.56181.  Hasil  tersebut menunjukkan  nilai  mean  lebih  besar  dari  nilai  standar  deviasi  sehingga  penyimpangan  data  yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.
Variabel retrukturisasi kredit memiliki nilai minimum sebesar 28 nilai maksimimum sebesar 302, dan dari bulan April hingga bulan Oktober secara mingguan tahun 2020 diketahui nilai mean 105.7976 dan standar deviasi sebesar 72.54791. Hasil tersebut menunjukkan nilai mean lebih besar dari  nilai  standar  deviasi  sehingga  penyimpangan  data  yang  terjadi  rendah  maka  penyebaran nilainya merata.

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  model  regresi  nampak  pada  gambar  1  menunjukkan  penyebaran  data  berada disekitar  garis  diagonal  dan  mengikuti  arah  diagonalnya,  maka  dapat  disimpulkan  data  memiliki distribusi normal.
Grafik 1. Normal Plot
Sumber : Data sekunder diolah, 2021

## Uji Multikolinieritas
Uji  multikolinieritas  dilakukan  dengan  melihat  nilai  variance  inflation  factor  test  (VIF) seperti pada tabel 2 berikut.
Tabel 2. Uji Multikolinieritas Model Collinearity Statistics Toleranc e VIF (Constant) Bansos .864 1.158 Insentif_Pajak .898 1.183 Restrukturisasi_Kr edit .897 1.164
Sumber : Data sekunder diolah, 2021
Nilai  VIF  <  10  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  semua  data  pada  variable  penelitian  yang digunakan tidak terjadi multikolinieritas.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan Glejser test pada tabel 3 berikut.

## Tabel 3. Uji Heterokedastisitas
Model Sig. (Constant) .284 Bansos .692 Insentif_Pajak .080 Restrukturisasi_Kredit .073 Dependent Variable: absres
Sumber : Data sekunder diolah, 2021
Nilai hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan signifikansi > 0,05, maka disimpulkan semua data pada variabel penelitian yang digunakan tidak terjadi heterokedastisitas.
Determinan Kebijakan Pemerintah Sebuah Solusi Keberlangsungan…

## Uji Kesesuaian Model
Uji kesesuaian model regresi dalam penelitian ini terlihat dari  koefisien determinasi dan uji F. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menjelaskan variance dependen. Hasil pengujian koefisien determinasi terlihat pada tabel 4 berikut.
Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .990 a .981 .980 11.88432 1.953
a. Predictors: (Constant), Restrukturisasi_Kredit, Bansos, Insentif_Pajak b. Dependent Variable: Perkembangan_UMKM Sumber : Data sekunder diolah, 2021
Tabel 4 menunjukkan nilai adjusted R square sebesar 98,0%. Nilai ini menunjukkan sebesar 98,0 % model penelitian  ini mampu menjelaskan  varian perkembangan UMKM artinya model ini mempunyai kemampuan menjelaskan lebih baik, sehingga model dikatakan fit.

## Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis terlihat pada tabel 5 berikut.
Tabel 5. Uji Hipotesis Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1.680 2.570 .654 .515 Bansos 4.573E-11 .000 .005  2.306 .041 Insentif_Pajak 2.562E-7 .000 .212  4.256 .000 Restrukturisasi_Kr edit .909 .058 .789  15.77 5 .000

## a. Dependent Variable: Perkembangan_UMKM
Sumber : Data sekunder diolah, 2021
Berdasarkan  tabel  5  menunjukkan  bahwa  H 1 ,  H 2 dan  H 3 terbukti  diterima.  Artinya pemberian  bantuan  sosial,  insentif  pajak,  dan  restrukturisasi  kredit  berpengaruh  positif  terhadap perkembangan  UMKM  pada  masa  pandemi  Covid-19.  Merujuk  pada  tabel  5  dapat  dirumuskan persamaan matematis sebagai berikut:
P_UMKM = 1.680 + 4.573E-11 BS + 2.562E-7 IP + 909 RS

## Pemberian Bantuan Sosial terhadap Perkembangan UMKM di Masa Pandemi Covid-19
Hasil  uji  hipotesis  menunjukan  bahwa  bantuan  sosial  berpengaruh  positif  terhadap perkembangan  UMKM  pada  masa  pandemi  Covid-19.  Temuan  ini  membuktikan  bahwa  program bantuan  sosial  dapat  diterima  merata  oleh  pelaku  UMKM  di  wilayah  Semarang  Barat,  Semarang Tengah 2, dan Semarang Selatan. Jumlah UMKM yang menerima bantuan dari bulan April hingga bulan  Oktober  mengalami  peningkatan.  Hal  ini  menunjukkan  jumlah  UMKM  yang  mengalami kesulitan  ekonomi  cukup  banyak  dan  jumlah  ini  mengalami  peningkatan.  Adanya  bantuan  sosial dari pemerintah dalam bentuk pemberian bahan produksi UMKM, masker, minuman herbal, sabun, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Presiden (BANPRES) diberikan secara berkala dapat  membantu  menyelamatkan  usaha  yang  kurang  stabil  akibat  pandemi  Covid-19.  Temuan  ini mendukung  teori  daya  tarik  industri  bahwa  adanya  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK) No.81/PMK.05/2012  sebagai  jaring  perlindungan  sosial  dan  membantu  menanggulangi  kondisi insidental karena Covid 19 pada pelaku UMKM dapat membantu usaha tetap bertahan dengan tetap menjaga  protokol  kesehatan.  Hal  ini  dipandang  UMKM  sebagai  pilar  mampu  membantu pemerintah dalam memulihkan kondisi perekonomian. Untuk itu perlu fasilitas protokol kesehatan dan  fasilitas  penunjang  usaha  lainnya  melalui  bantuan  sosial  tersebut.  Temuan  ini  sejalan  dengan
penelitian  Sugiri  (2020)  bahwa  bantuan  sosial  berhasil  menyelamatkan  dari  dampak  pandemi Covid-19 dan juga relevan dengan penelitian  Iping (2020) bahwa bantuan sosial mempertahankan daya  beli  serta  kelompok  pelaku  usaha  untuk  kelangsungan  usaha  sehingga  dapat  meningkatkan pengembangan usaha di masa pandemi Covid-19.

## Insentif Pajak terhadap Perkembangan UMKM di Masa Pandemi Covid-19
Hasil  uji  hipotesis  kedua  menunjukkan  bahwa  insentif  pajak  berpengaruh  positif  terhadap perkembangan  UMKM  pada  masa  pandemi  Covid-19.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pelaku  UMKM  di  wilayah  Semarang  Barat,  Semarang  Tengah  2,  dan  Semarang  Selatan  telah memanfaatkan  insentif  pajak,  meskipun  di  awal  bulan  April  belum  semua  UMKM  memanfatkan fasilitas tersebut. Namun selanjutnya jumlah tersebut mengalami peningkatan sampai dengan bulan Oktober.  Wajib  pajak  UMKM  yang  menerima  insentif  perlu  memenuhi  persyaratan  seperti peredaran  bruto  tertentu  dan  dikenai  PPh  final  berdasarkan  PP  Nomor  23  Tahun  2018,  surat keterangan  berdasarkan  PMK-44/PMK.03/2020,  dan  menyampaikan  laporan  realisasi  PPh  final ditanggung  pemerintah  paling  lambat  tanggal  20  setelah  berakhirnya  masa  pajak  (Pajak  2020). Persyaratan tersebut perlu disosialisasikan oleh pemerintah agar lebih banyak pelaku UMKM yang dapat  memanfaatkan  insentif  pajak  tersebut  sehingga  dapat  membantu  menjaga  kelangsungan usahanya dimasa pandemi Covid-19.
Momen  tersebut  direspon  baik  oleh  pelaku  UMKM  karena  sangat  membantu  menurunkan beban pengeluaran.  Temuan ini mendukung teori daya tarik industri bahwa insentif pajak  sebagai salah  satu  wujud  bentuk  implikasi  dari  teori  tersebut.  Implementasi  teori  tersebut  didukung munculnya  PMK  No.86  Tahun  2020  yang  mengatur insentif  pajak  untuk  wajib  pajak terdampak  pandemic Covid -19  bahwa  d ipandang  perlu  melakukan  penanganan  dengan melakukan perluasan sektor yang akan diberikan insentif perpajakan yang diperlukan selama masa pemulihan  ekonomi  nasional  dengan  memberikan  kemudahan  pemanfaatan  insentif  yang  lebih luas. Pemerintah beranggapan  karena  Covid-19 merupakan bencana  nasional yang mempengaruhi stabilitas  ekonomi  dan  produktivitas  masyarakat  sebagai  pekerja  maupun  pelaku  usaha  sehingga perlu  upaya  pengaturan  pemberian  insentif  pajak  untuk  mengurangi  dampak  tersebut.  Temuan  ini sejalan  dengan  penelitian  Kumala et  al. (2020)  bahwa  pelaku  UMKM  sangat  mengapresiasi  dan terbantu  dalam  menurunkan  beban  operasional  di  masa  pandemi  Covid-19.  Selvi  dan  Ramdhan (2020)  menunjukkan  insentif  pajak  sebagai  penstabil  keadaan  yang  berdampak  pada  keuangan pelaku usaha dapat mempengaruhi  perkembangan UMKM di masa pandemi.

## Restrukturisasi Kredit terhadap Perkembangan UMKM di Masa Pandemi Covid-19
Hasil  uji  hipotesis  ketiga  menunjukkan  bahwa  retrukturisasi  kredit  berpengaruh  positif terhadap  perkembangan  UMKM  pada  masa  pandemi  Covid-19. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa    jumlah  pelaku  UMKM  di  wilayah  Semarang  Barat,  Semarang  Tengah  2,  dan  Semarang Selatan  yang  melakukan  restrukturisasi  kredit  meningkat  melalui  subsidi  bunga  bank  termasuk penundaan  angsuran.  Kondisi  ini  direspon  baik  oleh  pelaku  UMKM  terbukti  jumlah  debitur perbankan  khususnya  UMKM  meningkat  dalam  mengajukan  keringanan  angsuran.  Hal  ini dilakukan  agar tetap dapat menghidupkan usahanya yang terdampak Covid-19. Adanya  kebijakan pemerintah  melalui  OJK  tersebut  dapat  menurunkan  risiko  usaha  melalui  perpanjangan  waktu pembayaran dan pemberian subsidi bunga pinjaman.
Adanya restrukturisasi kredit menjadikan usaha tetap dapat berjalan sehingga jumlah tenaga kerja  yang  dipekerjakan  tidak  mengalami  pengurangan.  Hal  ini  juga  didukung  jumlah  UMKM cukup  banyak  yang  menerima  subsidi  bunga  6  persen  pada  3  bulan  pertama  sejak  Covid  19  dan dilanjutkan  subsidi  bunga  3  persen  pada  3  bulan  berikutnya.  Adanya  keringanan  tersebut menjadikan pelaku UMKM tidak begitu terbebani dengan pembayaran angsuran rutin  disaat omzet turun drastis di masa pandemic.
Temuan  ini  mendukung  teori  daya  tarik  industri  bahwa  restrukturisasi  kredit  dalam  bentuk subsidi bunga sebagai salah satu wujud bentuk implikasi dari teori tersebut. Secara hukum, subsidi bunga  UMKM  tercantum  dalam  PMK  Nomor  65/PMK.05/2020  tentang  Tata  Cara  Pemberian Subsidi  Bunga/Subsidi  Margin  untuk  Kredit/Pembiayaan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah dalam  Rangka  Mendukung  Pelaksanaan  Program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional.  Subsidi  Bunga
Determinan Kebijakan Pemerintah Sebuah Solusi Keberlangsungan…
UMKM  tidak  hanya  diberikan  kepada  pelaku  UMKM  yang  memiliki  utang  usaha  di  bank  umum saja,  namun  juga  bank  syariah  dalam  bentuk  subsidi  margin.  Temuan  ini  mendukung  penelitian Yulazsri  (2017)  dan  Rastogi  &  Mazumdar  (2016)  bahwa  periode  satu  minggu  setelah restrukturisasi utang menjadikan abnormal return lebih tinggi

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pengujian statistik dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Pemberian  bantuan  sosial  berpengaruh  terhadap  perkembangan  UMKM  di  masa  pandemi Covid-19, artinya semakin besar bansos maka semakin cepat perkembangan UMKM
2. Insentif pajak berpengaruh terhadap perkembangan UMKM di masa pandemi Covid-1, artinya semakin besar insentif pajak maka semakin cepat perkembangan UMKM.
3. Restrukturisasi  kredit  terbukti  berpengaruh  terhadap  perkembangan  UMKM  di masa  pandemi Covid-19, artinya semakin besar subsidi bunga dari pemerintah maka akan menjadikan UMKM semakin cepat terpulihkan
4. Model  penelitian  mampu  menjelaskan  variance  perkembangan  UMKM  di  masa  pandemi Covid-19  sebesar  98,0%,  artinya  perkembangan  UMKM  dapat  dijelaskan  lebih  baik  pada melalui model ini.
Peneliti  selanjutnya  perlu  memperluas  wilayah  penelitian.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  data yang  dihasilkan  lebih  mewakili  dan  dapat  digeneralisasi  untuk  wilayah  Semarang  secara keseluruhan.  Peneliti  selanjutnya  perlu  melihat  restrukturisasi  kredit  dalam  satuan  nilai  nominal dari  lembaga  keuangan  yang  lain  seperti  bank  Jateng,  bank  BRI,  bank  Mandiri,  bank  BNI,  dan lembaga keuangan lainnya. Hal ini dilakukan dengan harapan agar dapat dilakukan studi komparasi antar penbankan dan lembaga keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriyanti, Hani Werdi & Syofii Muhammad. 2020. Pattrio Semarang Kebijakan Pengadaan Sosial Program Bantuan UMKM Terkena Pandemi di Kota Semarang . Semarang. Arifin,  Danung.  2020.  Jaring  Pengaman  Sosial  Kurangi  Dampak  Ekonomi  Masyarakat  di  Tengah Pandemi COVID-19.
Bhagas,  Arva.  2016.  Analisis  Pengaruh  Modal,  Jumlah  Tenaga  Kerja,  Teknologi  Dan  Bantuan Pemerintah  Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus UMKM Sulampita Di Kota Semarang). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegor.
Fadilah, Harris. 2012. Pengembangan Usaha. (https://harrisfadilah.wordpress.com/2012/04/ diakses 25 Desember 2020).
Febrantara, D. 2020. Bagaimana Penanganan UKM Di Berbagai Negara Saat Ada Pandemi Covid- 19. DDT Fiscal Research . Ghozali, Imam. 2020. 25 Grand Theory . Semarang: Yoga Pratama.
Gitiyarko,  Vincentus  dan  Chryshna,  Mahatma.  2020.  Kebijakan  Perlindungan  Dan  Pemulihan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19.
Gonibala,  Nirfandi.,  et  al.  2019.  Analisis  Pengaruh  Modal  Dan  Biaya  Produksi  Terhadap Pendapatan Umkm Di Kota Kotamobagu. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 19 No.1 Hlm. 56-67.
Hotchkiss,  E.  S.,  John,  K.,  Mooradian,  R.  M.,  &  Thorburn,  K.  S.  (2008).  Bankruptcy  and  The Resolution  of  Financial  Distress. Handbook  of  Empirical  Corporate  Finance ,  2(6). https://doi.org/10.1016/S1873-1503(06)01003-8
Hutahaean,  Haposan.  2020.  Analisis  Faktor  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pendapatan  Usaha Kecilmenengah  (Ukm)  Masa  Pandemi  Covid19  Di  Kabupaten  Deliserdang. Journal Economic and Strategy (JES) Vol 1 No.1 Hlm.1–10. Iping, Baso. 2020. Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di  Era  Pandemi  Covid-19:  Tinjauan  Perspektif  Ekonomi  Dan  Sosial. Jurnal  Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial Vol 1 No. 2 Hlm.516–26.
Kasmir. 2016. Pengantar Manajemen Keuangan . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Keuangan, Kementrian. 2020. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) . (https://www.kemenkeu.go.id/umi diakses 13 januari 2021).
Khairiyah  Ra’ida,  Yotasa  dan  Akhmadi  Heru,  Muhammad.  2019.  Studi  Kualitatif :  Dampak
Kebijakan  Insentif  Pajak  Usaha  Kecil  Dan  Menengah  Terhadap  Kepatuhan  Pajak  Dan Penerimaan Negara. Jurnal Manajemen Keuangan Publik (MKP) Vol 3 No. 2 Hlm: 36-45. Kumala,  Ratih  dan  Junaidi,  Ahmad.  2020.  Strategi  Bisnis  Dan  Pemanfaatan  Kebijakan  Pajak  Di Masa  Pandemi  COVID-19  Dan  Era  New  Normal  (Studi  Kasus  Pelaku  UKM  Marketplace). Prosiding Seminar STIAMI Vol 7 No. 2 Hlm.98–103.
Lincoln, Arsyad. 2015. STIE YKPN. Yogyakarta Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima . ed. Badan Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta. OEDC.  2020.  Tackling  Coronavirus  (COVID ‑ 19)  Contributing  to  a  Global  Effort. SME  Policy Respons .
Pajak,  Direktorat  Jendral.  2020.  DJP Insentif  Pajak  Untuk  Wajib  Pajak  Terdampak  Pandemi COVID-19 .
Pakpahan,  Kristian  Aknolt.  2020. COVID-19  Dan  Implikasi  Bagi  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan Menengah . Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional. Edisi Khusus Hlm 59-64. Polandos  Monika,  Prisilia.,  et  al.  2019.  Analisis  Pengaruh  Modal,  Lama  Usaha,  Dan  Jumlah Tenaga  Kerja  Terhadap  Pendapatan  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  Di  Kecamatan Langowan Timur. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 19 No.4 Hlm.36-47.
Prasetyo, Anton dan Huda, Miftahul. 2019. Analisis Peranan Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Penyerahan  Tenaga  Kera  Di  Kabupaten  Kebumen. Fokus  Bisnis:  Media  Pengkajian Manajemen dan Akuntansi Vol 18 No.1 Hlm. 26–35.
Rahmansyah,  Wildan.,  et  al.  2020.  Pemetaan  Permasalahan  Penyaluran  Bantuan  Sosial  Untuk Penanganan COVID-19 Di Indonesia. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol 2 No.1 Hlm. 90–102.
Rastogi, A., & Mazumdar, S. (2016). Corporate Debt Restructuring (CDR) and its Impact on Firms ’ Stock Market Performance : A Study of Pre- and PostCDR Shareperice Movements. South Asian Journal of Management , 23(3), 7–26.
Ridwan. Mohammad. 2018. Analisis Pengaruh Restrukturisasi Kredit, Recovery Rate, Baki Debet (BADE)  dan  Write  Off  (WO)  Terhadap  Non-Performing  Loan  (NPL)  Pada  Unit  Card Collection  PT.  Bank  Mandiri  Kanwil  VI  Bandung.  Jurnal  Bisnis.  Hlm.1-23. http://repository.stp-bandung.ac.id//handle/123456789/668
Saragih,  I  dan  Nasution,  S.  2015.  Analisis  Pengaruh  Modal  Sendiri  Dan  Modal  Pinjaman  Kredit Usaha  Rakyat  (KUR)  Terhadap  Pendapatan  UMKM. Jurnal  Akuntansi  dan  Pajak Vol  19 No.1 Hlm 1-7.
Selvi,  Ramdhan  Alief.  2020.  Kajian  Kebijakan  Pemberian  Insentif  Pajak  Dalam  Mengatasi Dampak  Virus  Corona  Di  Indonesia  Tahun  2019. Transparansi :  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Administrasi Vol 3 No.1 Hlm.96–100.
Sugiri,  Dani.  2020.  Menyelamatkan  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah  Dari  Dampak  Pandemi Covid-19. Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi 19.
Tandilino,  Albertus.,  et  al.  2016.  Penerapan  Pajak  Dalam  Meningkatkan  Penerimaan  Pajak Penghasilan Final Sektor UMKM Di Kota Kendari. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan Vol 1 No.1 Hlm.1-14.
Winardi. 2011. Kamus Ekonomi . Bandung: Mandar Maju.
Yulazri.2017. Analisis Pengaruh Restrukturisasi Hutang Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Go Publik Di Bursa Efek Jakarta Yang Melakukan Restrukturisasi Pada Tahun 2003. Jurnal Ekonomi Vol. 8 No. 2 Hlm. 116–134.