Kabupaten Bima: Implikasi terhadap Efektivitas Pelayanan Publik/Vol 5 No 2 (2024) DOI http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i2.370 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 5, No. 2, Mei 2024
Tingkat  Kematangan  Penerapan  SPBE  di  Kabupaten  Bima:  Implikasi  terhadap Efektivitas Pelayanan Publik
Hidayatullah, Yudhi Lestanata, Ayatullah Hadi, Sadrul Imam Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia Email: dayatalfaro@gmail.com
Article Information Submitted: 18  Mei 2024 Accepted: 28  Mei
2024 Online  Publish: 28 Mei 2024

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  penerapan  Sistem  Pemerintahan Berbasis  Elektronik  (SPBE)  di  Kabupaten  Bima,  Indonesia,  dengan  fokus  pada peningkatan  efisiensi  dan  kualitas  layanan  publik.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, melibatkan wawancara dengan para ahli dan tinjauan  literatur  untuk  memahami  fenomena  secara  mendalam.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Bima  memiliki  keunggulan  dalam  layanan administrasi  pemerintahan  daerah  berbasis  elektronik,  namun  terdapat  kelemahan pada manajemen audit dan infrastruktur TIK. Meskipun demikian, aplikasi modern seperti  SIGESIT,  SANTABE,  LAMBARASA,  ARLOOPA,  dan  SIDAK  telah membantu  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas.  Untuk  mempertahankan keunggulan  ini,  diperlukan  pemeliharaan  sistem  SPBE,  peningkatan  kompetensi SDM,  dan  penguatan  infrastruktur.  Fokus  pada  pengembangan  TIK  dan  e- government serta peningkatan kualitas layanan publik diharapkan dapat mengatasi tantangan  yang  masih  ada,  menjadikan  Kabupaten  Bima  sebagai  contoh keberhasilan dalam penerapan teknologi untuk pelayanan publik.
Kata  Kunci : SPBE,  Efektivitas,  Pelayanan  Publik,  Implikasi,

## Kabupaten Bima

## Abstract
This  study  aims  to  evaluate  the  implementation  of  the  Electronic-Based Government  System  (EBGS)  in  Bima  Regency,  Indonesia,  focusing  on  improving the  efficiency  and  quality  of  public  services.  The  research  method  used  is qualitative descriptive, involving  interviews with experts and literature reviews to gain an in-depth understanding of the phenomenon. The results indicate that Bima Regency  has  strengths  in  electronic-based  local  government  administrative services,  but  there  are  weaknesses  in  audit  management  and  ICT  infrastructure. Nevertheless,  modern  applications  such  as  SIGESIT,  SANTABE,  LAMBARASA, ARLOOPA, and SIDAK have helped improve transparency and accountability. To maintain these strengths, maintenance of the EBGS system, enhancement of human resource  competencies,  and  infrastructure  strengthening  are  required.  The  focus on  ICT  and  e-government  development  and  improving  the  quality  of  public services  is  expected  to  address  remaining  challenges,  making  Bima  Regency  a model of success in technology application for public services.

## Keywords:  EBGS,  Effectiveness,  Public  Services,  Implications,  Bima Regency

## Pendahuluan
E-Government  adalah  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  oleh pemerintah  untuk  menyediakan  layanan  publik  serta  informasi  yang  lebih  baik  (Ziemba  & Papaj, 2012). Dengan perkembangan teknologi 4.0, program reformasi birokrasi di Indonesia
didorong  melalui  penerapan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE),  yaitu penyelenggaraan  pemerintahan  yang  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi (Fazil  et  al.,  2024).  Tujuan  utamanya  adalah  untuk  memberikan  layanan  kepada  instansi pemerintah,  aparatur  sipil  negara,  pelaku  usaha,  dan  masyarakat  dengan  lebih  efisien, transparan,  dan  efektif  (Lytras  &  Şerban,  2020).  Arahan  Presiden  Jokowi  menekankan pentingnya kehadiran pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif. Oleh karena itu, penerapan  SPBE  atau  e-government  menjadi  salah  satu  langkah  strategis  untuk memastikan bahwa  pelayanan  kepada  masyarakat  dapat  berlangsung  lebih  baik  dan  lebih  responsif terhadap kebutuhan publik (Suwarno & Wati, 2020); (Rodriguez-Hevía et al., 2020).
Teknologi  informasi  saat  ini  memiliki  dampak  signifikan  pada  kehidupan  masyarakat, dan organisasi maupun perusahaan harus selalu menyikapi perkembangan teknologi ini untuk memberikan layanan terbaik (Hardi & Gohwong, 2020). Penerapan teknologi informasi dapat mengarahkan  dan  mengendalikan  bisnis  serta  menciptakan  struktur  yang  menghubungkan strategi dan tujuan pemerintah dengan proses teknologi informasi dan sumber daya yang ada. Konsep  Tata  Kelola  Teknologi  Informasi  (IT  Governance)  yang  mulai  dikembangkan  pada tahun 1998, menyatakan bahwa proses ini dirancang untuk memastikan bahwa TI mendukung dan memperluas strategi dan tujuan organisasi (Information, 2024). IT Governance mencakup serangkaian  keputusan  yang  memastikan  adanya  alokasi  penggunaan  TI  dalam  strategi- strategi organisasi yang bersangkutan, memberikan manfaat, dan menjaga risiko pada tingkat yang  dapat  diterima.  Menurut  Ross,  Jeane  W  (2004),  IT  Governance  merupakan  prosedur arahan penerapan pengaturan organisasi untuk mendukung pengelolaan TI secara integral dan menindaklanjuti sasaran serta strategi organisasi dengan tanggung jawab yang jelas  (Kuswati et al., 2022).
Berdasarkan  data  dari  E-Government  Development  Index  (EGDI)  yang  dirilis  oleh PBB,  pada  tahun  2019,  Indonesia  berada  pada  urutan  ke-107  dengan  nilai  0.52580,  dan berhasil meningkat ke urutan 88 dengan nilai 0.66120 pada tahun 2020 (Karunia et al., 2023). Peningkatan  ini  menunjukkan  bahwa  Indonesia  terus  berusaha  memperbaiki  dan meningkatkan  implementasi  e-government  untuk  mendukung  pelayanan  publik  yang  lebih baik.  Pada  masa  pandemi  COVID-19,  WHO  secara  resmi  mendeklarasikan  virus  corona sebagai  pandemi  pada  9  Maret  2020,  dan  pemerintah  Indonesia  menetapkan  kondisi kedaruratan  kesehatan  masyarakat  berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2020 (Ariana et al., 2020). Pandemi ini memaksa instansi pemerintah dan sektor pendidikan, baik di pusat maupun daerah, untuk mengubah pola kerja dari yang biasanya hadir secara fisik di kantor  menjadi  bekerja  dari  rumah  ( work  from  home )  dengan  memanfaatkan  teknologi informasi (Prihanto, 2012); (Ingrams et al., 2020).
Pemanfaatan  teknologi  informasi  selama  pandemi  dilakukan  melalui  berbagai  inisiatif seperti  sistem  pembelajaran  jarak  jauh,  layanan  publik  pemerintah  secara  daring, pengembangan  survei  daring,  penggunaan  konferensi  web,  pengembangan  telemedicine, implementasi  chatbot  untuk  layanan  publik,  dan  uji  coba  daring  (Vázquez-López &  Marey- Perez,  2021).  Langkah-langkah  ini  memperlihatkan  bahwa  Indonesia  semakin  mendorong pemanfaatan  teknologi  informasi  untuk  mencapai  good  governance.  Pandemi  COVID-19 menjadi  katalis  bagi  percepatan  adopsi  teknologi  informasi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pelayanan  publik  (Gaufman,  2020).  Dengan  demikian,  Indonesia  berada pada jalur yang baik untuk meningkatkan kematangan SPBE, memastikan bahwa pelayanan publik  dapat  terus  beradaptasi  dan  meningkatkan  efisiensinya,  serta  mendukung  upaya mewujudkan  pemerintahan  yang  lebih  baik,  transparan,  dan  responsif  terhadap  kebutuhan masyarakat (Farida et al., 2020).
Percepatan  implementasi  e-Government  di  Indonesia  merupakan  salah  satu  intervensi pemerintah  yang  bertujuan  untuk  mempercepat  pembangunan  aparatur  negara  melalui Program Reformasi Birokrasi. Hal ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, yang bertujuan untuk mencapai birokrasi  berkelas  dunia.  Dengan  tata  kelola  pemerintahan  yang  semakin  efektif,  efisien, transparan, dan akuntabel, kualitas pelayanan publik diharapkan menjadi lebih mudah, cepat, dan  terjangkau.  Dalam  upaya  mencapai  tujuan  ini,  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan melalui  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  95  Tahun  2018,  yang  mewajibkan semua  instansi  pemerintah  untuk  menggunakan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik (SPBE) sebagai bentuk integrasi e-Government (Saputra & Frinaldi, 2023).
SPBE secara khusus ditempatkan dalam area perubahan tata laksana, di mana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh implementasi  SPBE.  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  (Menpan  RB)  Nomor  59  Tahun  2020  mengatur  tentang  pemantauan  dan  evaluasi SPBE, yang merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di instansi pemerintah (Arman et al., 2022). Kemudian di perbarui melalui peraturan Menpan RB Nomor 23 Tahun 2023  tentang  Roadmap  Reformasi  Birokrasi  di  Indonesia  memberikan  panduan  yang  lebih rinci  tentang  langkah-langkah  yang  harus  diambil  untuk  mempercepat  implementasi  e- Government  melalui  SPBE.  Roadmap  ini  mencakup  strategi  dan  tindakan  konkret  untuk mengintegrasikan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  proses  pemerintahan,  yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan publik. Roadmap ini  juga  menekankan  pentingnya  pemantauan  dan  evaluasi  berkelanjutan  terhadap pelaksanaan SPBE, untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah terus meningkatkan kemampuannya  dalam  memanfaatkan  teknologi  digital  (Alshehri  et  al.,  2022);  (Amaliah  et al., 2023).
Pentingnya  SPBE  dalam  reformasi  birokrasi  tidak  bisa  diabaikan.  Dengan  penerapan SPBE,  diharapkan  proses  administrasi  pemerintahan  menjadi  lebih  streamlined,  transparan, dan  akuntabel  (Budai  &  Tózsa,  2020).  Ini  akan  membantu  mengurangi  birokrasi  yang berlebihan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah  (Roblek et al., 2020). Roadmap  Reformasi  Birokrasi  2023  juga  menyoroti  perlunya  pelatihan  dan  pengembangan kapasitas  bagi  aparatur  sipil  negara  untuk  mengoperasikan  dan  memanfaatkan  SPBE  secara efektif.  Selain  itu,  peningkatan  infrastruktur  teknologi  informasi  dan  komunikasi  juga menjadi fokus utama, untuk memastikan bahwa semua instansi pemerintah memiliki akses ke teknologi  yang  diperlukan  untuk  menerapkan  SPBE  dengan  sukses  (Haerofiatna &  Chaidir, 2023)(Firman et al., 2023).
Salah  satu aspek  penting  dari  penerapan SPBE  adalah  peningkatan  transparansi  dalam pemerintahan. Dengan sistem yang terintegrasi, informasi dapat diakses dengan lebih mudah oleh  publik,  sehingga  mengurangi  peluang  untuk  korupsi  dan  meningkatkan  akuntabilitas (Matitah  et  al.,  2021).  Selain  itu,  SPBE  juga  memungkinkan  layanan  publik  yang  lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat  (Ullah et al., 2022). Misalnya, layanan administrasi yang biasanya memakan waktu lama dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien  melalui  platform  digital.  Ini  tidak  hanya  menghemat  waktu  dan  biaya,  tetapi  juga meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik (Amaliah et al., 2023).
Dalam  jangka  panjang,  penerapan  SPBE  diharapkan  dapat  membawa  transformasi signifikan  dalam  cara  pemerintah  beroperasi  dan  berinteraksi  dengan  masyarakat.  Dengan teknologi  digital,  pemerintah  dapat  mengumpulkan  dan  menganalisis  data  secara  real-time untuk  membuat  keputusan  yang  lebih  informasional  dan  berdasarkan  bukti  (Pakhalov  et  al., 2020). Hal ini juga memungkinkan pemerintah untuk merespons dengan lebih cepat terhadap isu-isu  dan  tantangan  yang  muncul,  serta  mengembangkan  kebijakan  yang  lebih  efektif  dan tepat  sasaran  (Maulana,  2020).  Selain  itu,  integrasi  sistem  digital  juga  memfasilitasi kolaborasi  antarinstansi  pemerintah,  sehingga  menciptakan  sinergi  yang  lebih  baik  dalam pelaksanaan program dan layanan (Gupta et al., 2020).
Demikian  penerapan  SPBE  merupakan  langkah  strategis  dalam  reformasi  birokrasi  di
Indonesia.  Dengan  mengintegrasikan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  proses pemerintahan, pemerintah tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga kualitas pelayanan  publik  (Maulana  &  Bafadhal,  2020);  (Li  et  al.,  2021).  Roadmap  Reformasi Birokrasi 2023 memberikan panduan yang jelas tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk  mencapai  tujuan  ini,  termasuk  pemantauan  dan  evaluasi  berkelanjutan,  peningkatan kapasitas  aparatur  sipil  negara,  dan  pengembangan  infrastruktur  teknologi  (Firmandayu  & Elfaki,  2023).  Dengan  komitmen  dan  implementasi  yang  konsisten,  SPBE  dapat  membawa transformasi  positif  yang  signifikan  dalam  tata  kelola  pemerintahan  di  Indonesia,  menuju birokrasi  yang  lebih  modern,  transparan,  dan  responsif  terhadap  kebutuhan  masyarakat (Utama, 2020); (Firman et al., 2023).
Pemerintah  Kabupaten  Bima  melalui  Perangkat  Daerah  yang  menangani  urusan Pemerintah  Daerah  di  bidang  komunikasi  dan  informatika,  yaitu  Dinas  Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, telah menyikapi Tata Kepemerintahan yang baik untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Langkah  ini  diambil  dengan  melaksanakan  visi Bupati  Bima  yang  berorientasi  pada  pelayanan  publik  yang  inovatif,  produktif,  kompetitif, inklusif,  dan  berkarakter.  Untuk  mencapai  tujuan  ini,  salah  satu  misi  utamanya  adalah "Pemerintahan  yang  berorientasi  melayani,  inovatif,  dan  berkarakter,"  sesuai  dengan pedoman pembangunan daerah Kabupaten Bima.
Sejalan  dengan  penerapan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  Pemerintah  Kabupaten Bima  menerapkan  konsep  Smart  City  melalui  penerapan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik (SPBE). Peta Proses Bisnis disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor  19  Tahun  2018  tentang  Pedoman  Penyusunan  Peta  Proses  Bisnis  bagi  Instansi Pemerintah.  Pemetaan  ini  dilakukan  untuk  mendukung  penerapan  SPBE,  yang  sangat berpengaruh  pada  efektivitas  dan  efisiensi  proses  kerja  di  lingkungan  pemerintahan  daerah, terutama  dalam  situasi  darurat  seperti  pandemi  COVID-19  yang  mengharuskan  Pegawai Negeri Sipil bekerja dari rumah (work from home).
Penerapan  SPBE  di  Kabupaten  Bima  juga  menjadi  tolak  ukur  dalam  pelaksanaan Reformasi  Birokrasi,  terutama  dalam  area  penataan  tata  laksana.  Penataan  tata  laksana bertujuan  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  sistem,  proses,  dan  prosedur  kerja pada  setiap  perangkat  daerah.  Salah  satu  upaya  yang  perlu  dilakukan  adalah  dengan menerapkan  SPBE  yang  menjadi  acuan  dalam  integrasi  proses  bisnis,  data,  infrastruktur, aplikasi,  dan  keamanan  untuk  mencapai  keterpaduan  secara  nasional,  sebagaimana  diatur dalam  Peraturan  Menteri  PAN  RB  Nomor  26  Tahun  2020.  Evaluasi  pelaksanaan  SPBE merupakan  bagian  penting  dalam  proses  ini  untuk  memastikan  bahwa  setiap  aspek pelaksanaannya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Berdasarkan  hasil  evaluasi  SPBE  pada  tahun  2021,  Pemerintah  Kabupaten  Bima menerapkan SPBE dengan nilai indeks SPBE sebesar 2.05 (skala 1-5) dan diberikan predikat Cukup.  Hasil  evaluasi  ini  menunjukkan  bahwa  ada  beberapa  aspek  yang  masih  perlu diperbaiki. Dengan capaian indeks SPBE 2.05 dan predikat Cukup, jelas ada beberapa aspek yang  perlu  diperbaiki.  Analisis  dilakukan  untuk  mengidentifikasi  area-area  dengan  nilai rendah  pada  indeks  SPBE,  dan  rekomendasi  diberikan  untuk  perbaikan  di  aspek-aspek tersebut.  Rekomendasi  ini  penting  untuk  diikuti  dengan  evaluasi  berkelanjutan  agar  dapat mengetahui  tingkat  capaian  dan  hal-hal  yang  perlu  diperbaiki.  Pelaksanaan  kebijakan  yang efektif  harus  selalu  disertai  dengan  evaluasi  yang  komprehensif  untuk  memastikan  bahwa tujuan strategis dapat dicapai dan pelayanan publik dapat ditingkatkan secara signifikan.
Secara  keseluruhan,  penerapan  SPBE  di  Pemerintah  Kabupaten  Bima  menunjukkan komitmen  yang  kuat  terhadap  peningkatan  tata  kelola  pemerintahan  dan  pelayanan  publik. Melalui evaluasi dan peningkatan berkelanjutan, diharapkan Kabupaten Bima dapat mencapai standar  yang  lebih  tinggi  dalam  penerapan  e-Government,  mendukung  reformasi  birokrasi, dan  memberikan  layanan  yang  lebih  baik  kepada  masyarakat  (Darmawan  et  al.,  2020).
Dengan  fokus  pada  inovasi,  produktivitas,  dan  inklusivitas,  pemerintah  daerah  dapat menciptakan  lingkungan  yang  lebih  efisien  dan  responsif,  sesuai  dengan  visi  dan  misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan (Koniyo, 2021).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  deskriptif  kualitatif  yang  bertujuan  untuk memahami  fenomena  kompleks  secara  mendalam.  Data  dikumpulkan  melalui  wawancara dengan  para  ahli  dan  tinjauan  literatur  untuk  mendapatkan  perspektif  langsung  dan  luas. Sumber data mencakup data primer, seperti hasil wawancara dan temuan lapangan, serta data sekunder  dari  jurnal,  tesis,  disertasi,  artikel  berita,  dan  data  statistik.  Pengumpulan  data dilakukan  dari  berbagai  sumber  resmi,  termasuk  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Republik Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, laporan  tahunan  Ombudsman,  dan  Dokumen  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Daerah  atau Dokumen  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bima. Validitas data dijamin dengan teknik triangulasi, yang menggabungkan berbagai sumber dan metode  pengumpulan  data.  Selain  itu,  model  analisis  data  interaktif  digunakan  untuk menganalisis  dan  menginterpretasi  data  secara  mendalam,  memungkinkan  eksplorasi hubungan antar variabel dan menghasilkan pemahaman komprehensif tentang fenomena yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan

## Identifikasi Aspek dan Indikator SPBE di Kabupaten Bima
Penilaian  penerapan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  di  Kabupaten Bima  pada tahun  2024  didasarkan  pada Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  23  Tahun  2023.  Peraturan  ini  menyediakan  peta  jalan  dan kerangka  evaluasi  untuk  mengukur  sejauh  mana  penerapan  SPBE  telah  berhasil diimplementasikan,  baik  di  tingkat  pemerintah  pusat  maupun  daerah.  Struktur  penilaian SPBE terdiri dari domain, aspek, serta indikator yang terperinci, dengan tujuan memberikan panduan  yang  jelas  dan  terukur  dalam  menilai  kinerja  SPBE.  Peraturan  terbaru  ini memperkenalkan  beberapa  domain  dan  aspek  baru,  yang  sebelumnya  tidak  ada  dalam peraturan lama (PermenPANRB No. 5 Tahun 2018), untuk mencerminkan perkembangan dan kebutuhan yang lebih modern dalam tata kelola pemerintahan elektronik.
Penilaian SPBE 2024 menunjukkan bahwa evaluasi ini mencakup empat domain utama: kebijakan internal, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE. Masing-masing domain memiliki  bobot  persentase  yang berbeda, mencerminkan  pentingnya  masing-masing area dalam keseluruhan penerapan SPBE. Domain kebijakan internal mencakup aspek-aspek seperti  regulasi  dan  kebijakan  yang  mendukung  SPBE,  serta  komitmen  pimpinan  dalam implementasi  SPBE.  Domain  ini  penting  karena  memberikan  landasan  hukum  dan administratif  yang  diperlukan  untuk  mendukung  penerapan  teknologi  informasi  dan komunikasi  dalam  pemerintahan.  Dengan  regulasi  yang  kuat,  pemerintah  dapat memastikan bahwa semua inisiatif SPBE berjalan dalam kerangka hukum yang jelas dan mendukung.
Domain kedua, yaitu tata kelola SPBE, berfokus pada struktur, proses, dan mekanisme yang  diterapkan  untuk  mengelola  SPBE  secara  efektif.  Aspek-aspek  dalam  domain  ini meliputi  perencanaan  strategis,  pengelolaan  risiko,  serta  pengawasan  dan  evaluasi  berkala. Tata kelola yang baik memastikan bahwa SPBE tidak hanya diterapkan dengan benar, tetapi juga  dapat  beradaptasi  dengan  perubahan  kebutuhan  dan  tantangan  yang  dihadapi  oleh pemerintah daerah. Di Kabupaten Bima, tata kelola SPBE mencakup berbagai inisiatif untuk memastikan  koordinasi  yang  baik  antar  departemen,  penggunaan  sumber  daya  yang  efisien,
serta  penerapan  praktik  terbaik  dalam  pengelolaan  teknologi  informasi.  Dengan  demikian, tata  kelola  yang  efektif  mendukung  keberlanjutan  dan  kesuksesan  jangka  panjang  dari program SPBE.
Domain ketiga adalah manajemen SPBE, yang mencakup aspek penerapan manajemen dan  audit teknologi informasi  dan  komunikasi  (TIK).  Domain  ini  baru  diperkenalkan  dalam PermenPANRB Nomor 23 Tahun 2023, dan bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen TIK  dilakukan  dengan  cara  yang  terstruktur  dan  profesional.  Aspek  manajemen  mencakup perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengendalian  proyek  TIK,  sementara  aspek  audit  berfokus pada  evaluasi  kinerja  dan  kepatuhan  terhadap  standar  dan  regulasi  yang  berlaku.  Dengan adanya  manajemen  dan  audit  TIK,  pemerintah  Kabupaten  Bima  dapat  memastikan  bahwa inisiatif  SPBE  berjalan  sesuai  rencana  dan  mencapai  tujuan  yang  diharapkan.  Pengelolaan yang  baik  juga  memungkinkan  deteksi  dini  terhadap  masalah  dan  implementasi  perbaikan yang cepat.
Domain  terakhir  adalah  layanan  SPBE,  yang  mencakup  semua  layanan  publik  yang disediakan  melalui  platform  digital.  Aspek-aspek  dalam  domain  ini  meliputi  aksesibilitas, kualitas layanan, serta kepuasan pengguna. Penilaian terhadap layanan SPBE bertujuan untuk memastikan  bahwa  masyarakat  dapat  dengan  mudah  mengakses  layanan  pemerintah  secara online, dan bahwa layanan tersebut berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Di  Kabupaten  Bima,  layanan  SPBE  mencakup  berbagai  sektor,  termasuk  administrasi kependudukan, perizinan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan meningkatkan kualitas layanan SPBE, pemerintah Kabupaten Bima berharap dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan  meningkatkan  kepuasan  masyarakat.  Penggunaan  teknologi  dalam  layanan  publik diharapkan dapat mempercepat proses administrasi dan meningkatkan transparansi.
Secara keseluruhan, penilaian penerapan SPBE di Kabupaten Bima didasarkan pada 45 indikator  yang  mencakup  keempat  domain  utama  tersebut.  Indikator-indikator  ini memberikan panduan yang jelas dan rinci untuk mengukur kinerja SPBE di setiap aspek yang relevan.  Misalnya,  indikator  dalam  domain  kebijakan  internal  mungkin  mencakup  jumlah regulasi yang mendukung SPBE, sementara indikator dalam domain layanan SPBE mungkin mencakup  tingkat  kepuasan  pengguna  atau  jumlah  layanan  yang  tersedia  secara  online. Dengan  menggunakan  indikator-indikator  ini,  pemerintah  Kabupaten  Bima  dapat mengidentifikasi  area  yang  memerlukan  perbaikan  dan  mengambil  langkah-langkah  yang diperlukan  untuk  meningkatkan  penerapan  SPBE.  Proses  evaluasi  yang  menyeluruh  ini memastikan bahwa pemerintah dapat terus meningkatkan kualitas dan efektivitas SPBE.
Penilaian  SPBE  yang  komprehensif  ini  tidak  hanya  memberikan  gambaran  yang  jelas tentang  sejauh  mana  SPBE  telah  diimplementasikan,  tetapi  juga  membantu  dalam merencanakan  langkah-langkah  perbaikan  di  masa  depan.  Dengan  memahami  kekuatan  dan kelemahan  dalam  penerapan  SPBE,  pemerintah  Kabupaten  Bima  dapat  membuat  keputusan yang  lebih  baik  dan  lebih  terinformasi  untuk  mengoptimalkan  penggunaan  teknologi informasi  dan  komunikasi  dalam  pemerintahan.  Pada  akhirnya,  tujuan  utama  dari  penilaian SPBE adalah untuk memastikan bahwa pemerintah dapat menyediakan layanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Peningkatan berkelanjutan dalam penerapan SPBE diharapkan dapat mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih modern dan inovatif.

## Penilaian Penerapan SPBE di Kabupaten Bima
Penilaian  penerapan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  di  Kabupaten Bima  pada  tahun  2024  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  23  Tahun  2023.  Evaluasi  ini  menggunakan  kerangka evaluasi  untuk  mengukur  tingkat  kematangan  SPBE,  dengan  melibatkan  evaluator  internal
dan  eksternal  serta  metode  penilaian  yang  terinci.  Hasil  evaluasi  menunjukkan  nilai  indeks SPBE  Kabupaten  Bima  pada  tahun  2024  sebesar  2.05  dengan  predikat  "Cukup",  menyoroti kebutuhan akan peningkatan pada beberapa aspek, terutama dalam manajemen SPBE.
Salah satu domain yang menunjukkan nilai rendah adalah manajemen SPBE, terutama dalam aspek Audit TIK. Evaluasi Audit TIK memperhatikan pelaksanaan audit infrastruktur SPBE,  audit  aplikasi  SPBE,  dan  audit  keamanan  SPBE.  Kabupaten  Bima  masih  memiliki kekurangan dalam manajemen audit yang memadai dan pembuktian indikator yang dipenuhi, khususnya  pada  infrastruktur  TIK.  Survei  parameter  infrastruktur  menunjukkan  beberapa kelemahan,  seperti  kekurangan  backup  link  untuk  jaringan  antar  kantor  pusat  dan  daerah, serta penggunaan firewall yang belum optimal.
Meskipun  demikian,  Kabupaten  Bima  memiliki  keunggulan  dalam  Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik, tercermin dari nilai 2,9 pada domain tersebut.  Layanan-layanan  seperti  perencanaan,  penganggaran,  keuangan,  pengadaan  barang dan  jasa,  hingga  pengelolaan  barang  milik  negara  telah  mencapai  tingkat  kematangan  yang cukup matang. Keunggulan ini disokong oleh aplikasi modern seperti SIGESIT, SANTABE, LAMBARASA,  ARLOOPA,  dan  SIDAK  yang  telah  terbukti  efektif  meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Untuk  mempertahankan  dan  meningkatkan  keunggulan  tersebut,  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Bima  perlu  melakukan  pemeliharaan  dan  pengembangan  sistem  SPBE. Peningkatan kompetensi SDM, penguatan infrastruktur, dan pengembangan aplikasi menjadi kunci  dalam  optimalisasi  pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  tata  kelola  pemerintahan. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan pelayanan publik di Kabupaten Bima tetap efektif,  efisien,  dan  berkualitas,  menjadikan  Kabupaten  Bima  sebagai  contoh  keberhasilan dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis teknologi di tingkat daerah.
Penerapan  SPBE  di  Kabupaten  Bima  tidak  hanya  terfokus  pada  administrasi pemerintahan,  tetapi  juga  mencakup  sektor-sektor  penting  lainnya  seperti  administrasi kependudukan, perizinan, pendidikan, dan kesehatan. Evaluasi menunjukkan bahwa layanan publik  berbasis  elektronik  telah  memberikan  dampak  positif  dalam  meningkatkan  efisiensi dan  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat.  Namun,  tantangan  masih  ada,  terutama  dalam memastikan aksesibilitas dan kualitas layanan yang merata di seluruh wilayah.
Untuk  mengatasi  tantangan  ini,  diperlukan  strategi  pengembangan  TIK  yang komprehensif,  termasuk  peningkatan  infrastruktur  jaringan  dan  pelatihan  SDM  di  bidang TIK.  Dengan  peningkatan  ini,  diharapkan  nilai  indeks  SPBE  Kabupaten  Bima  dapat meningkat  di  masa  depan,  mencerminkan  kemajuan  dalam  tata  kelola  pemerintahan elektronik dan pelayanan publik. Kabupaten Bima dapat mencapai kemajuan yang signifikan dengan fokus pada pengembangan TIK dan e-government, serta peningkatan kualitas layanan publik, memastikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

## Kesimpulan
Penilaian  penerapan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  di  Kabupaten Bima tahun 2024 menunjukkan nilai indeks sebesar 2.05 dengan predikat "Cukup". Meskipun terdapat kelemahan pada manajemen audit dan infrastruktur TIK, Kabupaten Bima memiliki keunggulan  dalam  Layanan  Administrasi  Pemerintahan  Daerah  Berbasis  Elektronik, tercermin dari nilai 2,9 pada domain tersebut. Aplikasi modern seperti SIGESIT, SANTABE, LAMBARASA,  ARLOOPA,  dan  SIDAK  telah  membantu  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas. Untuk mempertahankan keunggulan ini, diperlukan pemeliharaan sistem SPBE, peningkatan kompetensi SDM, dan penguatan infrastruktur. Fokus pada pengembangan TIK dan  e-government  serta  peningkatan  kualitas  layanan  publik  diharapkan  dapat  mengatasi tantangan  yang  masih  ada, menjadikan  Kabupaten  Bima  sebagai  contoh  keberhasilan  dalam
penerapan teknologi untuk pelayanan publik.

## BIBLIOGRAFI
Alshehri, A., Alharbi, S., Khayyat, M., & Aboulola, O. (2022). Global E-government Trends , Challenges and Opportunities . January . https://doi.org/10.18421/SAR44
Amaliah,  S.  M.,  Hafiar,  H.,  &  Dewi,  R.  (2023).  Analisis  Aksesibilitas  Website  Pemerintah Provinsi  Indonesia  Sebagai  Implementasi  Corporate  Digital  Responsibility  terhadap  E- Government. Prologia , 7 (2), 473–486. https://doi.org/10.24912/pr.v7i2.24456
Ariana, S., Azim, C., & Antoni, D. (2020). Clustering of ICT human resources capacity in the implementation  of  E-government  in  expansion  area:  a  case  study  from  pali  regency.
Cogent Business and Management , 7 (1). https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1754103
Arman,  A.,  Ishaka,  M.,  &  Haeril,  H.  (2022).  Analisis  Implementasi  Sistem  Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Pada Kantor  BPPKAD  Kabupaten  Bima). YUME:  Journal  of  … , 5 (3),  245–250. https://doi.org/10.37531/yume.vxix.547
Budai, B. B., & Tózsa, I. (2020). Regional inequalities in front-office services: Focus shift in e-government  front  offices  and  their  regional  projections  in  Hungary. Regional Statistics , 10 (2), 206–227. https://doi.org/10.15196/RS100212
Darmawan, A. K., Siahaan, D. O., Susanto, T. D., Walid, M., Umam, B. A., & Hidayanto, A. N.  (2020).  Identifying  the  Differing  Service  Maturity  Levels  of  Mobile-based  Smart Regency  with  e-Government  Adoption  Model  (GAM)  framework. 7th  International Conference on ICT for Smart Society: AIoT for Smart Society, ICISS 2020 - Proceeding , November . https://doi.org/10.1109/ICISS50791.2020.9307540
Farida,  I.,  Lampung,  U.  B.,  Setiawan,  R.,  Maryatmi,  A.  S.,  &  Juwita,  N.  (2020).  The Implementation  of  E-Government  in  the  Industrial  Revolution  Era  4.0  in  Indonesia. International  Journal  of  Progressive  Sciences  and  Technologies  (IJPSAT , 22 (2),  340– 346.
Fazil, A. W., Hakimi, M., Aslamzai, S., & Quch, M. M. (2024). A Review of E-Government Practices  in  the  Age  of  Digitalization. International  Journal  of  Multidisciplinary Approach
Research and Science , 2 (02), 511–527. https://doi.org/10.59653/ijmars.v2i02.568
Firman,  F.,  Sahrul,  S.,  &  Ramadoan,  S.  (2023).  Analysis  of  Efforts  in  the  Development  of Local  Government:  E-Government and  Public  Service  Management. Jurnal  Studi Ilmu Pemerintahan , 4 (2), 25–36.
Firmandayu,  N.,  &  Elfaki,  K.  E.  (2023).  The  Electronic  Government  Policy-Based  Green Constitution  Towards  Good  Governance. Journal  of  Sustainable  Development  and Regulatory Issues (JSDERI) , 1 (2), 108–121. https://doi.org/10.53955/jsderi.v1i2.11 Gaufman, E. (2020). Cybercrime and Punishment: Security, Information War, and the Future of Runet. In The Palgrave Handbook of Digital Russia Studies . https://doi.org/10.1007/978-3-030-42855-6_7
Gupta, R., Muttoo, S. K., & Pal, S. K. (2020). Regional E-governance development index for developing nations. Digital Government: Research and Practice , 1 (3). https://doi.org/10.1145/3386163
Haerofiatna,  H.,  &  Chaidir,  J.  (2023).  Regional  Regulations:  Implementation  of  Electronic- based  Government  System. European  Journal  of  Business  and  Innovation  Research , 11 (3), 61–69. https://doi.org/10.37745/ejbir.2013/vol11n36169
Hardi,  R.,  &  Gohwong,  S.  (2020).  E-Government  Based  Urban  Governance  on  the  Smart City Program in Makassar, Indonesia. Journal of Contemporary Governance and Public Policy , 1 (1), 12–17. https://doi.org/10.46507/jcgpp.v1i1.10
Information, A. (2024). E-Government, manajemen, Layanan Publik, Kabupaten Bima . 4 (6).
Ingrams,  A.,  Manoharan,  A.,  Schmidthuber,  L.,  &  Holzer,  M.  (2020).  Stages  and Determinants  of  E-Government  Development:  A  Twelve-Year  Longitudinal  Study  of Global  Cities. International  Public  Management  Journal , 23 (6),  731–769. https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1467987
Karunia, R. L., Budiaji, R., Suzana, R., Dewi, K. S., & Prasetyo, J. H. (2023). Analysis of the Factors  that  Affect  the  Implementation  of  E-Government  in  Indonesia. International Journal of Membrane
Science
and Technology , 10 (3), 46–54. https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i3.1216
Koniyo, M. H. (2021). Identification of components for evaluation e-government governance framework  according  to  regional  government  characteristics. IOP  Conference  Series: Materials  Science  and  Engineering , 1098 (3),  032073.  https://doi.org/10.1088/1757- 899x/1098/3/032073
Kuswati, Y., Hartati, T., & Kusmayadi, D. (2022). Implementation of E-Government-Based Policies  in  Improving  Public  Service  Satisfaction  in  the  Majalengka  Regency  Local Government. International  Journal  of  Social  Science  and  Business , 6 (3),  385–394. https://doi.org/10.23887/ijssb.v6i3.44831
Li, S., Wei, W., & Ma, M. (2021). How Does E-Government Affect Corruption? Provincial Panel Evidence
from China. IEEE Access , 9 , 94879–94888. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3093981
Lytras,  M.  D.,  &  Şerban,  A.  C.  (2020).  E-Government  Insights  to  Smart  Cities  Research: European  Union  (EU)  Study  and  the  Role  of  Regulations. IEEE  Access , 8 ,  65313– 65326. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2982737
Matitah,  M.,  Arifin,  S.,  Sumarto,  S.,  &  Widiyanto,  W.  (2021).  Confronting  E-Government Adoption  in  Indonesian  Local  Government. Journal  of  Indonesian  Legal  Studies , 6 (2), 279–306. https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.47795
Maulana, R. Y. (2020). Collaborative Governance in the Implementation of E-Government- Based Public Services Inclusion in Jambi Province, Indonesia. Journal of Governance , 5 (1), 91–104. https://doi.org/10.31506/jog.v5i1.7317 Maulana, R. Y., & Bafadhal, F. (2020). Provision of Access to Information Services Based on E-Government in the Village Government . 439 (Ticash 2019), 219–223. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200515.037
Pakhalov,  A.  M.,  Rozhkova,  N.  A.,  &  Alexopoulos,  C.  (2020).  Assessing  the  quality  of  e- Government  services  for  entrepreneurship:  A  comparative  study  in  Russia’s  regions.
ACM International Conference Proceeding
Series , 315–325. https://doi.org/10.1145/3428502.3428546
Prihanto,  I.  G.  (2012).  Analisis  Implementasi  E-Government  Pada  Pemerintah. Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan , 1–16.
Roblek,  V.,  Bach,  M.  P.,  Meško,  M.,  &  Bertoncel,  T.  (2020).  Best  practices  of  the  social innovations  in  the  framework  of  the  e-government  evolution. Amfiteatru  Economic , 22 (53), 275–302. https://doi.org/10.24818/EA/2019/53/275
Rodriguez-Hevía,  L.  F.,  Navío-Marco,  J.,  &  Ruiz-Gómez,  L.  M.  (2020).  Citizens’ involvement  in  e-government  in  the  European  Union:  The  rising  importance  of  the digital skills. Sustainability (Switzerland) , 12 (17). https://doi.org/10.3390/SU12176807 Saputra,  T.,  &  Frinaldi,  A.  (2023).  Systematic  Literature  Review  Inovasi  Pelayanan  Publik Berbasis Digital. Menara Ilmu , 17 (1), 116–124. https://doi.org/10.31869/mi.v17i1.4534 Suwarno,  Y.,  &  Wati,  N.  K.  (2020).  E-Government  Institutional  Capacity  in  Provincial Governments  of  West-Java  and  East-Java. Jurnal  Studi  Pemerintahan , 11 (2). https://doi.org/10.18196/jgp.112117
Ullah, A., Pinglu, C., Ullah, S., Qaisar, Z. H., & Qian, N. (2022). The dynamic nexus of E-
Government,  and  sustainable  development:  Moderating  role  of  multi-dimensional regional  integration  index  in  Belt  and  Road  partner  countries. Technology  in  Society , 68 (January), 101903. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.101903
Utama,  A.  .  G.  S.  (2020).  The  implementation  of  e-government  in  indonesia. International Journal  of  Research  in  Business  and  Social  Science  (2147-  4478) , 9 (7),  190–196. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i7.929
Vázquez-López, A., & Marey-Perez, M. (2021). Factors affecting e-government adoption by dairy  farmers:  A  case  study  in  the  north-west  of  Spain. Future  Internet , 13 (8). https://doi.org/10.3390/fi13080206
Ziemba, E., & Papaj, T. (2012). E-government application at the regional level in Poland-The case  of  SEKAP. 2012  Federated  Conference  on  Computer  Science  and  Information Systems, FedCSIS 2012 , 1047–1054.

## Copyright holder:
Hidayatullah, Yudhi Lestanata, Ayatullah Hadi, Sadrul Imam (2024)
First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)