## PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTITIKAT HAK MILIK ATAS TANAH TERHADAP PEMBATALAN SERTIFIKAT
TANAH (CONTOH PUTUSAN: NOMOR 10 PK/TUN/2020.)
Susanto Agata Margita susantoagatamargita@gmail.com Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul
I Made Kantihka Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

## Abstrak
Untuk mengetahui “perlindungan hukum dalam hal menerbitkan sertifikat tanah di atas  tanah  pihak  lain  harus  memenuhi  syarat-syarat  yang  diatur  dalam  undang- undang  dan  Untuk  mengetahui  akibat  hukum  terhadap  pemilik  hak  atas  tanah bilamana  terdapat  sertifikat  tanah  yang  telah  diterbitkan  oleh  pihak  lain.  Pada intinya  terjadi  perselisihan  antara  para  pihak  terhadap  objek  yaitu  bidang  tanah. Dalam  jenis  penelitian  ini  normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  bahan  sekunder  dengan  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan metode  pendekatan  kasus  digunakan  dalam  penelitian  ini  karena  merupakan metode pendekatan yang paling tepat dalam memecahkan masalah isu hukum yang sedang dikaji.” Perselisihan ini dapat diselesaikan melalui non-litigasi atau litigasi. Kata Kunci: Pertanahan; Sertifikat; BPN

## Abstract
To find out "legal protection in the case of issuing a land certificate on another party's land,  it  must  fulfill  the  requirements  stipulated  in  the  law  and  to  know  the  legal consequences for the owner of land rights if there is a land certificate that has been issued by another party. In essence, there is a dispute between the parties regarding the object, namely the land plot. In this type of research, it is normative, namely legal research carried out by examining library materials or secondary materials with the approach used in this research being the statutory approach and the case approach method used in this research because it is the most appropriate approach method in solving  legal  issues.  which  is  being  studied."  This  dispute  can  be  resolved  through non-litigation or litigation.
Keywords: land; certificate; BPN

## Gorontalo Law Review
Volume 7 -  No. 1 – April 2024 E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## 1. PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  tempat  yang  berguna  untuk  keberlangsungan kehidupan.  Tanah  biasa  lebih  dipergunakan  untuk  kelangsungan  hidup masyarakat.  “Bukan  hanya  sekedar  lahan  untuk  bermukim,  tetapi  juga  dapat menjadi  tempat  untuk  mata  pencaharian  masyarakat.  Bagi  pemerintah,  tanah merupakan  suatu  komponen  penting  untuk  mendukung  berlangsungnya pembangunan  negara.  Dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945 menyatakan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat. Ketentuan  tersebut  merupakan  landasan  kebijakan  pertanahan  dan  dasar Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  yang  di  mana  untuk  tercapainya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam, khususnya  tanah.  Maka  pada  tanggal  21  Mei  1948  dibentuk  panitia  Agraria yang bertugas untuk menyusun dasar-dasar hukum Agraria atau hukum tanah baru  yang  akan  menggantikan  hukum  Agraria  peninggalan  pemerintahan jajahan. (I Ketut Oka Setiawan, 2020) Dalam  Pasal  33  ayat  (3)  kata  dikuasai  oleh  negara  tidak  bisa  diartikan bahwa  negara  merupakan  pemilik  atas  semua  sumber  daya  alam.  Karena  hak milik  perorangan  tetap  diakui  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  28  H  ayat  (4) Undang-Undang  Dasar  1945  mengatakan  bahwa  Setiap  orang  berhak mempunyai  hak  milik  pribadi  dan  hak  milik  tersebut  tidak  boleh  diambil  alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  Agraria,  (UUPA)  yang  ditetapkan  pada  tanggal 24  September  1960  dalam  Lembaran  Negara  1960  Nomor  104,  Tambahan Lembaran  Negara  2043,  dengan  mulai  berlakunya  UUPA  terjadi  perubahan fundamental  pada  hukum  Agraria  di  Indonesia  terutama  hukum  di  bidang pertanahan yang sering disebut hukum tanah, sedangkan dalam pemerintahan dikenal  sebagai  hukum  Agraria.  (Boedi  Harsono,  2003)  Tujuannya  adalah mewujudkan  apa  yang  digariskan  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945.  Oleh karena  itu  UUPA merupakan  dasar bagi  pembangunan  hukum  tanah  nasional tunggal. Adapun penjelasan mengenai hak milik atas tanah yang diatur dalam pasal  20  Ayat  (1)  UUPA  yang  menyatakan  bahwa  hak  milik  adalah  hak  yang turun  temurun,  terkuat  dan  terpenuh  yang  dapat  dipunyai  orang  atas  tanah tersebut  mengingat ketentuan dalam Pasal 6, dan hak milik dapat  beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
Tanah  suatu  tempat  di  mana  untuk  mendirikan  bangunan  dan  tempat untuk  tinggal,  bagi  sebagian  orang  untuk  tempat  berinvestasi  terhadap  tanah karena tanah sangat dibutuhkan bagi orang sehingga harga atas tanah tersebut sangat tinggi. Konsekuensi ketika tanah bernilai tinggi, menjadi obyek investasi sekaligus  objek  kejahatan  memacu modus  dan  motif  kejahatan  baru.  Menurut Gayus Lumbuun Hakim agung mengatakan bahwa era post – modern orang jahat tidak  lagi  merampok  uang  di  bank,  tetapi  merampas  tanah  yang  nilai keuntungannya lebih besar.” Maka dari itu, masyarakat lebih suka berinvestasi terhadap  tanah  yang  dimana    sifatnya    benda  tersebut  tidak  akan  pernah berkurang  serta  menjamin  keuntungan  di  masa  yang  akan  datang. (Gunanegara, 2019)
Melihat  hal- hal  tersebut,  “dirasakan  perlu  adanya  jaminan  kepastian hukum  dan  kepastian  hak  atas  penguasaan  tanah.  Tanah  merupakan  suatu benda  tetap  atau  benda  yang  tidak  bergerak  berdasarkan  sifatnya  benda  itu sendiri.  Maka  tanah  tidak  dapat  dipindah – pindahkan,  yang  dapat  berpindah ialah  hak-hak  atas  sebidang  tanah.  Hak  atas  tanah  dapat  diperoleh  dengan adanya  peralihan  karena  pewarisan  dan  perbuatan  hukum  pemindahan  hak
atas tanah dengan mekanisme tertentu, seperti jual-beli, hibah dan sebagainya. Dalam  hal  ini  memperoleh  hak  atas  tanah  dengan  cara  jual-beli  dapat dilakukan  di  hadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  untuk  dilakukan peralihan  dan  pendaftaran  tanah  di  kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) guna menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Sebagimana diatur di dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria  (UUPA)  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah.  Pendaftaran  tanah  adalah suatu  rangkaian  kegiatan,  yang dilakukan  oleh  pemerintah  secara  terus-menerus  dan  teratur,  berupa pengumpulan  keterangan  atau  data  tertentu  mengenai  tanah-tanah  tertentu yang  ada  di  wilayah-wilayah  tertentu,  pengolahan,  penyimpanan  dan penyajiannya  bagi  kepentingan  rakyat,  dalam  rangka  memberikan  jaminan kepastian  hukum  di  bidang  pertanahan  termasuk  penerbitan  tanda  bukti  dan pemeliharanya. (Boedi Harsono, 2003) Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  untuk  kepentingan  rakyat  dalam  rangka memberi  kepastian  hukum  di  bidang  pertanahan.”  Karena  dalam  hal  ini pendaftaran  tanah  sangat  penting  untuk  menjamin  hak  terhadap  sebidang tanah.
Untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  dan  kepastian  hak  atas  tanah, masyarakat  perlu  melakukan  pendaftaran  hak  atas  sebidang  tanah  untuk memperoleh sertipikat tanah yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat terkait data fisik dan data yuridis tanah. “Untuk memperoleh sertifikat hak atas diperlukan  usaha,  waktu  dan  biaya.  Usaha  yaitu  berupa  memohon  sertipikat dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk menghadap BPN. (Effendi Perangin,  1993).  UUPA,  menyatakan  adanya  keharusan  untuk  melaksanakan pendaftaran  tanah  di  seluruh  Indonesia,  sebagaimana  diamanatkan  dalam Pasal 19 UUPA. Ketentuan – ketentuan di dalam Pasal 19 tersebut meliputi:
1. Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  pemerintah  diadakan  pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut  ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah.
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
c. Pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak,  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat,  keperluan  lalu-lintas  sosial  ekonomi  serta  kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
4. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran  termaksud  dalam  ayat  (1)  di  atas,  dengan  ketentuan  bahwa rakyat  yang  tidak  mampu  dibebaskan  dari  pembayaran  biaya-biaya tersebut.”
Dalam  ketentuan  Pasal  19  ayat  (1)  UUPA  tersebut  merupakan  pengaturan yang  difokuskan  pada  kewenangan  umum  yaitu  pemerintahan  untuk menyelesaikan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, yang juga merupakan pelaksanaan  pendaftaran  tanah  bagi  pemilik  tanah  untuk  mendapatkan pernyataan  hak  atas  tanah  atau  untuk  mendapatkan  sertipikat  sebagai bukti nyata hak atas tanah.
Pendaftaran  tanah  yang  menghasilkan  tanda  bukti  hak  atas  tanah  yang disebut  sertipikat,  merupakan  realisasi  salah  satu  tujuan  UUPA.  Menurut Sumardjono,  kewajiban  untuk  melakukan  pendaftaran  itu,  pada  prinsipnya dibebankan  kepada  pemerintah  dan  pelaksanaannya  dilakukan  secara
bertahap,  Daerah  demi  Daerah  berdasarkan  pertimbangan  ketersediaan  peta dasar pendaftaran. (Kartika Widyaningsih et al., 825) Salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana  ditetapkan dalam Pasal 3  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997,  adalah  “untuk  memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemilik hak atas sebidang  tanah,  satuan  rumah  susun,  dan  hak-hak  lain  yang  terdaftar  agar dengan  mudah  membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hak  yang bersangkutan. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, kepada  pemegang  hak  yang  bersangkutan  diberikan  alat  bukti  berupa sertipikat  hak  atas  tanah  atau  alat  bukti  lainnya  yang  menyangkut  pada bidang tanah tersebut”. (Urip Santoso, 2010)
Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi “kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama  kali  dan  pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah  (Pasal  11  PP  No.24 Tahun  1997).  Pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  adalah  kegiatan pendaftaran  tanah  yang  dilakukan  terhadap  obyek  pendaftaran  tanah  yang belum  didaftar  (Pasal  1  angka  9  PP  No.24  Tahun  1997)  dan  kegiatan pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  menurut  Pasal  12  ayat  1  PP  No.24 Tahun 1997 yaitu :
a. pengumpulan dan pengolahan data fisik.
b. pembuktian hak dan pembukuannya.
c. penerbitan sertifikat.
d. penyajian data fisik dan data yuridis.
e. penyimpanan daftar umum dan dokumen. Sedangkan  pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah  adalah  kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan  perubahan-perubahan  yang  terjadi  kemudian  (Pasal  1  angka  12  PP No.24  Tahun  1997)  dan  Kegiatan  pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah menurut Pasal 12 ayat 2 PP No.24 Tahun 1997 yaitu :
a. pendaftaran perubahan dan pembebanan hak.
b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya. Dalam  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  terbagi  menjadi  2  metode  yaitu, pendaftaran  tanah  secara  sistematik  dan  pendaftaran  tanah  secara  sporadik. Pendaftaran  tanah  secara  sistematik  menurut  Pasal  1  angka  10  Peraturan Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  adalah  kegiatan pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  yang  dilakukan  secara  serentak  yang meliputi  semua  obyek  pendaftaran  tanah  yang  belum  didaftar  dalam  wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Dalam kegiatan pendaftaran secara sistematik  untuk  pertama  kali  meliputi  pengumpulan  dan  penetapan  bidang tanah  mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis  dengan  maksud  untuk  keperluan pendaftaran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  8  PP  No.  24 Tahun 1997. (Urip Santoso, 2010).
Pendaftaran  tanah  secara  sporadik  adalah  kegiatan  pendaftaran  tanah untuk  pertama  kali  mengenai  satu  atau  beberapa  obyek  pendaftaran  tanah dalam  wilayah  atau  bagian  wilayah  suatu  desa/kelurahan  secara  individual atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak  yang  berkepentingan  yaitu  pihak  yang  berhak  atas  objek  pendaftaran tanah  yang  bersangkutan  atau  kuasanya.  (Boedi  Harsono,  2003).  Pendaftaran tanah  sporadik  yang  biayanya  ditanggung  oleh  pemilik  tanah  adalah  di  mana pemilik  tanah  ini  yang  berinisiatif  untuk  melakukan  pendaftaran  tanahnya yang dikenakan ketentuan mengenai pembiayaan kegiatan. (Waskito dan Hadi Arnowo, 2019)
Penulis menggunakan prosedur pendaftaran tanah secara sporadik. Karena dalam praktiknya dalam melaksanakan pendaftaran tanah yang dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan (Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997) dalam hal ini pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak  dan  pihak – pihak  lain  yang l mempunyai  kepentingan  mengenai  bidang tanah. Peta dasar pendaftaran adalah peta yang memuat o titik-titik dasar teknik dan  unsur-unsur  geografis  seperti  sungai,  jalan,  bangunan,  dan  batas  fisik bidang- bidang tanah.” (I Ketut Oka Setiawan, 2019).
Hasil dari pengumpulan data fisik dan data yuridis diumumkan selama 60 (enam  puluh)  hari  dengan  tujuan  memberikan  kesempatan  bagi  pihak  yang berkepentingan mengajukan keberatan (Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun  1997).  “Setelah  pengumuman  tidak  ada  yang  mengajukan  keberatan, selanjutnya  pengesahan  hasil  pengumuman  dari  data  fisik  dan  data  yuridis (Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997) dimuat dalam suatu berita acara  oleh  kepala  kantor  pertanahan,  berita  acara  menjadi  dasar  untuk pembukuan  hak  atas  tanah.  Setelah  penerbitan  sertipikat  dan  diserahkan kepada  pihak  yang  namanya  tercantum  dalam  sertipikat  tersebut  (Pasal  31 Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997).  Jika  dalam  jangka  waktu pengumuman  ada  yang  mengajukan  keberatan  mengenai  data  fisik  dan/atau data  yuridis  yang  diumumkan,  maka  keberatan  tersebut  diusahakan  secepat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat (Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997).
Berdasarkan  penjelasan  yang  di  atas  maka  dapat  diketahui,  sertifikat  hak atas  tanah  memiliki  kegunaan  yang  di  antaranya  sebagai  alat  bukti  yang  sah dan  kuat  atas  kepemilikan  tanah.  Jadi,  bagi  pemilik  tanah  harus  segera melakukan  pendaftaran  tanahnya  agar  dapat  memiliki  sertipikat  hak  atas tanah.  Untuk  pendaftarannya  melalui  lembaga  non-kementerian  yang melaksanakan  tugas  pemerintahan  di  bidang  pertanahan  sesuai  dengan peraturan  perundang – undangan  yang  berlaku,  lembaga  tersebut  disebut dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).”
Kedudukan  BPN  dapat  dilihat  di  “Pasal  1  Peraturan  Presiden  Nomor  48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional:
1. Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya  disebut  BPN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.
2. BPN dipimpin oleh seorang kepala.
Badan  Pertanahan  Nasional  memiliki  kewenangan  dalam  melaksanakan segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  pertanahan  untuk  kepentingan  bagi masyarakat  dan  perorangan.  Dari  pengumpulan  data  fisik  dan  data  yuridis sampai  mengeluarkan  sertipikat  adalah  tugasnya  BPN.  Dalam  setiap  tahapan kegiatan  pendaftaran  tanah  yang  dilakukan  oleh  BPN  untuk  melengkapi  data dari  sertifikat  yang  akan  diterbitkan  biasanya  dilakukan  pengukuran  dan penetapan  batas  bidang  tanah  oleh  para  pemegang  hak  atas  tanah  untuk memperoleh  data  fisik  sebidang  tanah  yang  dipergunakan  dalam  pendaftaran tanah.
Ada  dua  jenis  sistem  pendaftaran  tanah,  yaitu  informasi  tentang  bidang tanah seperti batas maupun letak bidang tanah dan informasi yang berkaitan dengan  bidang  tersebut  seperti  jenis  hak  dan  penggunaan  tanah.  Untuk membedakan  bidang  tanah  yang  satu  dengan  yang  lain,  maka  diperlukan tanda  pengenal  yang  unik  agar  dapat  dengan  mudah  menemukan  dan membedakan bidang tanah dengan lainnya.
Penjelasan terkait  NIB menurut  Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah, NIB adalah tanda  pengenal khusus yang diberikan untuk bidang  tanah  yang  bersifat  unik  atau  tunggal  untuk  setiap  bidang  tanah  di seluruh Indonesia.
Dari  penjelasan  diatas  maka  PMA/KBPN  No.  3  Tahun  1997  Tentang Ketentuan  Pelaksanaan  PP  No.  24  tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah, mengenai  sertifikat  dan  peta  bidang  tanah  yang  wajib  harus  dimiliki  pada setiap  bidang  tanah.  Dalam  penerbitan  peta  bidang  ketika  sudah  ditetapkan batas-batas  bidang  tanah  dan  dilakukan  pencatatan  secara  digital  atau  hasil dari pengukuran bidang tanah. Oleh karena itu peta bidang merupakan suatu hal  yang  harus  terpenuhi  dan  penting  dalam  sebidang  tanah  karena merupakan  batas – batas  bidang  tanah  yang  dimiliki  terhadap  bidang  tanah pihak  lain.  Proses  pemunculan  peta  bidang  atau  Nomor  Identifikasi  Bidang (NIB)  sendiri  adalah  salah  satu  aspek  penting  dalam  proses  lanjutan pensertipikatan.  Peta  bidang  tanah  merupakan  penghubung  antara  peta pendaftaran  dan  daftar  lainnya  yang  ada  dalam  proses  pendaftaran  tanah. Maka  dilihat  dalam  penjelasan  yang  di  atas  bahwa  dalam  pendaftaran  tanah harus  dilakukan  dengan  syarat – syarat  yang  sesuai  dengan  peraturan perundang – undangan setelah selesai melakukan pengukuran bidang tanah lalu terkahir dibuatkan nya sertifikat.
Sedangkan  kepemilikan  tanah  sebelum  berlakunya  UUPA  dan  PP  No  24 tahun  1997  dikenal  dengan  girik  (letter  C),  petuk  pajak,  maupun  pipil  tanah yang  berlaku  di  kalangan  masyarakat  hukum  adat  merupakan  kepemilikan tanah-tanah  dalam  masyarakat  adat  yang  tidak  didaftar,  karena  tanah  dalam masyarakat  hukum  adat  diketahui  jelas  batas-batasnya  dan  hak-hak  atas tanah  dihargai  setiap  warga  masyarakat  adat,  sehingga  kepentingan  hukum terjamin.  Dalam  pemerintah  girik  merupakan  pengenaan  pajak  karena  pajak dikenakan bagi pemilik tanah. (Boedi Harsono, 2003)
Sebelum  dilakukan  pengukuran  tanah  seharusnya  BPN  melakukan penyelidikan  riwayat  bidang  tanah  itu  dan  batas-batasnya  bidang  tanah, karena  merupakan  suatu  prosedur  penting  yang  dilakukan  oleh  BPN  untuk memastikan  data  tanah  yang  akan  didaftarkan  guna  tidak  ada  pihak – pihak yang dirugikan serta tidak terjadi sengketa di kemudian hari.
Dalam  konflik  sengketa  tanah  yang  sering  terjadi  saat  ini  salah  satunya adanya  sengketa tanah terkait  pengukuran bidang tanah yang dilakukan oleh BPN  sehingga  telah  terbit  peta  bidang  dan  sertifikat  di  bidang  tanah  yang kepemilikan nya punya orang lain. peta bidang tanah yang digunakan sebagai identifier  untuk  dapat  berhubungan  dengan  data  lain  yang  menyangkut  satu bidang atau bidang-bidang tanah (Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997). Oleh karena itu, ketika terjadi permasalahan mengenai adanya sengketa tanah  yang  dilakukan  oleh  orang  lain  tanpa  hak  melakukan  pendaftaran sebidang  tanah  serta  merubah  batas – batas  bidang  tanah  atau  persil  tanah sehingga munculnya sertifikat di atas sebidang tanah serta adanya perubahan hak  milik  atas  tanah  dan  bagi  pemilik  tanah  tersebut  tidak  bisa  mengajukan pendaftaran  sebidang  tanah  yang  di  milikinya  karena  sudah  terbitnya sertifikat,”  maka  perlu  adanya  tindakan  hukum  guna  memberikan  kepastian hukum hak milik atas tanah tersebut.
Berdasarkan  permasalahan  yang  terjadi  sebagaimana  dalam  kasus  yakni contoh  “Putusan  Nomor:  13/G/2018/PTUN -SRG.  Adapun  kronologi  singkat yang  akan  Penulis  akan  jelasakan  bahwa  terjadi  sengketa  antara  Penggugat
dan para Tergugat yang dimana mengenai kepemilikan tanah adat seluas lebih kurang  21.000  M²  (dua  puluh  satu  ribu  meter  persegi),  yang  terletak  di  Desa Salembaran  Jaya,  Kecamatan  Kosambi,  Kabupaten  Tangerang,  Provinsi Banten,  yang  dimana  Penggugat  membeli  tanah  berdasarkan  Akta  Jual  Beli (AJB)  No.1597/2011  tanggal  30  Desember  2011  yang  dibuat  oleh  dan  antara Penggugat  dengan  Micang  dihadapan  INDRARINI  SAWITRI,  SH.,  Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang .
Bahwa  Penggugat  membeli  tanah  tersebut,  selain  didukung  surat  Girik  C No.128  Persil  1/I,  juga  didukung  surat-surat  berupa  surat  pernyataan  tidak sengketa yang dibuat oleh bpk. Micang yang diketahui oleh Lurah Salembaran Jaya  yang pada pokoknya  menyatakan dengan sebenarnya  bahwa tanah yang terletak  di  Kelurahan  Salembaran  Jaya,  Kecamatan  Kosambi,  Kabupaten Tangerang,  tercatat  dalam  SPPT  Nomor:  Girik  C  No.128  Persil  1/I,  seluas 21.000 M² (dua puluh satu ribu meter persegi) adalah kepunyaan Micang dan tidak  dalam  sengketa,  belum  pernah  dijual  belikan,  tidak  dibebani  suatu jaminan  dan  belum  bersertipikat,  surat  pernyataan  belum  bersertipikat  yang dibuat  oleh  Micang  tertanggal  25  Maret  2011  yang  diketahui  oleh  Lurah Salembaran  Jaya,  yang  pada  pokoknya  menyatakan  tanah  yang  terletak  di Kelurahan  Salembaran  Jaya,  Kecamatan  Kosambil,  Kabupaten  Tangerang, Girik C No. 128 Persil 1/I seluas 21.000 M² (dua puluh satu ribu meter persegi) sampai  saat  ini  belum  bersertipikat,  surat  keterangan  riwayat  tanah  No. 593/89/Ket-Sal-Jay/2011  dibuat  oleh  Lurah  Salembaran  Jaya,  Kecamatan Kosambi,  Kabupaten  Tangerang  yang  menerangkan  Micang  adalah  pemilik sebidang  tanah  Milik  Darat  seluas  21.000  M²  (dua  puluh  satu  ribu  meter persegi) terurai dalam Surat Keterangan Pajak Girik C No. 128 Persil 1/I, yang terletak di Salembaran Jaya.
Bahwa  sejak  Penggugat  membeli  Obyek  Sengketa  dari  pemilik  tanah  asal bernama Micang tersebut, baik fisik maupun surat-surat bukti kepemilikannya berada dibawah penguasaan Penggugat;
Penggugat telah mengalami kejadian yang sangat mengejutkan karena pada saat  Penggugat  ingin  mendaftarkan/mensertipikat  tanah  milik  Penggugat  dan mengajukan  permohonan  surat  ukur  dan  pemetaan  kadestral  Nomor  berkas 93383/2018  atas  nama  Penggugat  terletak  di  Desa/Kel.  Salembaran  Jaya, Kecamatan  Kosambi,  Kabupaten  Tangerang,  ternyata  diatas  tanah  milik Penggugat telah diterbitkan Obyek Sengketa oleh Tergugat dan turut  Tegugat. Dalam  putusan  tersebut  Putusan  Nomor:  13/G/2018/PTUN-SRG  di  perkuat dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 10 PK/TUN/2020.
Maka  dari  itu  BPN  seharusnya  membantu  dalam  menyelesaikan permasalahan terkait terbit sertifikat dalam Putusan Nomor:
13/G/2018/PTUN-SRG  Karena  dalam  penerbitan  suatu  sertifikat  harus memnuhi persyaratan dalam ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 dan PMA/KBPN No.  3  Tahun  1997  Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  PP  No.  24  tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  Penulis  mengangkat permasalahan  yang  dirumuskan  sebagai  berikut  “ Bagaimana  perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak milik yang dibatallkan dalam contoh Putusan  Nomor:  13/G/2018/PTUN-SRG  ?  dan  Bagaimana  akibat  hukum terhadap pemilik hak atas tanah yang di atas bidang tanah terdapat sertifikat yang telah diterbitkan oleh pihak lain ?
Tujuan  Penulisan  Untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  terhadap pemegang  sertifikat  hak  milik  yang  dibatallkan  dan  akibat  hukum  terhadap
pemilik hak atas tanah yang di atas bidang tanah terdapat sertifikat yang telah diterbitkan oleh pihak lain.

## 2. METODE PENELITIAN

## A. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif yaitu penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau bahan  sekunder”.  (Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mahmudji,  2019 )  Berdasarkan segi  sifatnya,  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif.  “Penelitian  deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan  atau  gejala –gejala  lainnya”.  (Soerjono  Soekanto,  2019)  Penelitian mengenai pelaksanaan pengukuran  dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah  oleh  pejabat  BPN  menurut  prosedur  atau  ketentuan-ketentuan  yang berlaku.
B. Jenis dan Sumber Data
Dalam  penelitian  hukum  biasanya  dibedakan  antara  data  yang  diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan kepustakaan. Yang diperoleh secara  langsung  dinamakan  data  primer  dan  yang  kedua  data  sekunder.” (Soerjono Soekanto,2019) Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:
a. Bahan hukum primer, “ yaitu bahan – bahan hukum mengikat seperti:
1) Undang – Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok – Pokok Agraria.
2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1977  tentang  Pendaftaran Tanah.
3) Peraturan Menteri Negara  Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4) Undang-undang  (UU)  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara.
5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah  dengan  studi  pustaka  ( library  research )  yang  dilakukan  melalui pengumpulan dari bahan hukum primer dan sekunder.
D. Analisis Data Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara  kualitatif,"  yaitu  di mana  pembahasan  serta  hasil  penelitian  diuraikan  dengan  kalimat  baik  dan benar untuk memperoleh jawaban singkat.
3. PEMBAHASAN A. Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  sertifikat  hak milik yang dibatallkan dalam contoh Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN-SRG
Sebelum membahas mengenai “Sertifikat tanah yang dinyatakan dalam penerbitan tersebut tidak sesuai dengan prosedur pengukuran yang diatur dalam  PP  No.  24  Tahun  1997  pada  Putusan  Nomor:  13/G/2018/PTUN- SRG.,  Penulis  akan  menjelaskan  yang  merupakan  dasar  bagi  analisis permasalahan ini adalah kadaster.
Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1  ayat  (3)  UUD  1945,  yang  berarti  bahwa  semua  tindakan  pemerintah dalam  hal  menjalankan  tugas  maupun  wewenangnya  didasarkan  pada hukum  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu  pendaftaran  tanah  harus  sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pengertian  pendaftaran  tanah  tidak  bisa  dipisahkan  dengan  istilah kadaster  dalam  arti  luas  yang  merupakan  daftar  mengenai  persil  tanah pada  suatu  daerah  berdasarkan  pemetaan  dan  pengukuran.  Menurut subekti dan sudibyo yaitu suatu lembaga yang ditugaskan menyelenggarakan  pendaftaran  tanah  yang  biasa  disebut  BPN,  dengan maksud untuk menetapkan persil tanah dan melakukan pencatatan dalam pemindahan hak milik.
Bahwa  BPN  dalam  penyelenggaraan  pendaftaran  dalam  rangka mewujudkan  kepastian  hukum  terhadap  pihak-pihak  yang  mempunyai bidang-bidang  tanah.  Kegiatan  pengukuran  dan  perpetaan  untuk memastikan  letak  objek  tanah  yang  diklaim  oleh  pemilik  tanah.  Menurut parlindungan  kadaster  merupakan  alat  yang  tepat  yang  memberikan uraian  dan  identifikasi  dari  tanah  dan  juga  sebagai  rekaman  yang berkesinambungan  dari  hak-hak  atas  tanah.  Selain  itu  adapun  yang dimaksud  dengan  survei  kadaster  yaitu  perencanaan  dan  pelaksanaan data  fisik  bidang  tanah,  seperti  pengukuran,  pemetaan,  dan  pengelolaan data geospasial sebagai bagian dari kegiatan pendaftaran tanah.”
Dalam “Pasal 3 UUPA hak ulayat masyarakat hukum adat merupakan penguasaan  atas  tanah  yang  tertinggi.  sepanjang  masih  ada  dan  tidak bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi.  Konsep  dalam penguasaan  tanah  hak  ulayat  terdapat  juga  hak  individual  atas  tanah adalah  hak  yang  lahir  karena  pengusahaan  yang  terus-menerus a secara intensif atas a sebidang tanah.
Semakin  kuat  hak  individual  atas  tanah  maka  semakin  lemah  daya berlakunya  hak  ulayat  atas  tanah.  Sebelum  berlakunya  UUPA, pendaftaran  tanah  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  dengan  tujuan pemungutan  pajak  disebut  dengan  fiscal  cadastre.  Oleh  karena  itu, individu  tersebut  melakukan  pendaftaran  dengan  tujuan  memperoleh surat  tanda  bukti  berupa  letter  c  (girik)  dan  sebagainya  terhadap  tanah tersebut  yang  berlaku  sebagai  bukti  kepemilikan  tanah  di  kalangan masyarakat.
Setelah  berlakunya  UUPA  dan  PP  No.24  Tahun  1997  disebut  dengan legal  cadastre  (recht  cadaster),  yang  dimana  untuk  menjamin  kepastian hukum  bagi  pemilik  hak  atas  tanah  sebagaimana  dimaksudkan  dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA. Dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum dalam  pendaftaran  tanah,  Penulis  menggunakan  kegiatan  pendaftaran tanah  secara  sporadik  karena  dalam  contoh  kasus  Putusan  Nomor: 13/G/2018/PTUN-SRG.  yang  digunakan  dalam  peneliti  ini menggunakan pendaftaran tanah secara sporadik, selain itu terdapat beberapa asas-asas yang  harus  diterapkan.  Pendaftaran  sporadik  salah  satunya  kegiatan pengumpulan  data  fisik  yaitu  dengan  cara  pengukuran  dan  pemetaan bidang-bidang  tanah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  20  PP  No.  24 Tahun 1997.
Sebelum  dilaksanakan  pengukuran  atas  suatu  bidang  tanah, pemegang  hak  atas  tanah  diwajibkan  menunjukkan  batas-batas  bidang tanah  yang  bersangkutan  dan  apabila  sudah  ada  kesepakatan  mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang  tanda-tanda  batasnya  atau  persil  pada  titik-titik  sudut  batas sebagaimana  dimaksud  dalam  dalam  Pasal  19  PMA/KBPN  No.  3  Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997.
Setiap  pengukuran  bidang  tanah  dibuatkan  gambar  ukur  di  atur dalam  Pasal  30  PMA/KBPN  No.  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan
Pelaksanaan  PP  No.  24  Tahun  1997,  merupakan  dokumen  yang mencantumkan  gambar  bidang  tanah  dan  situasi  sekitarnya  serta  hasil pengukuranya.  Di  dalam  gambar  ukur  dicantumkan  NIB  yang  sudah ditetapkan batas-batas bidang tanah.
Selanjutnya pembuatan peta bidang tanah yang dimana mengacu pada data  gambar  ukur  dan  digunakan  untuk  pengumuman  data  fisik  diatur dalam  Pasal  26  PP  No.  24  Tahun  1997  diumumkan  selama  60  (enam puluh)  hari  dalam  pendaftaran  tanah  secara  sporadik.  Tujuan  adalah memberikan pemberitahuan mengenai hasil tanah yang diukur. Jika tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap pengukuran bidang tanah maka akan dilakukan pengesahan dalam bentuk berita acara.
Hasil  akhir  dalam  pengukuran  dan  pemetaan  yaitu  sertifikat merupakan  surat  tanda  bukti  hak  yang  kuat  serta  berlaku  sebagai  alat pembuktian  yang  kuat  dan  mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis,  sesuai dengan  data  yang  terdapat  dalam  surat  ukur  dan  buku  tanah. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Perlindungan  hukum  menurut  Satjipto  Rahardjo  adalah  memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Satjipto Raharjo, 2000).
Perlindungan  hukum  merupakan  suatu  hal  yang  melindungi  subyek- subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan  pelaksanaannya  dengan  suatu  sanksi.  Perlindungan  hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (Soerjono Soekanto, 1984)
1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  untuk mencegah  sebelum  terjadinya  pelanggaran.  Hal  ini  terdapat  dalam peraturan  perundang-undangan  dengan  maksud  untuk  mencegah suatu  pelanggaran  serta  memberikan  ramburambu  atau  batasan- batasan dalam melakukan sutu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan  hukum  represif  merupakan  perlindungan  akhir  berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila  sudah  terjadi  sengketa  atau  telah  dilakukan  suatu pelanggaran.”
Sebelum  membahas  contoh  kasus  yang  Penulis  angkat,  Penulis  akan menjelaskan  penggolongan  sengketa  menurut  “Pasal  5  Peraturan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  21 Tahun  2020  tentang  Penanganan  dan  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan menyatakan bahwa
a. Kasus  berat  merupakan  kasus  yang  melibatkan  banyak  pihak, mempunyai  dimensi  hukum  yang  kompleks,  dan/atau  berpotensi menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan;
b. Kasus  sedang  merupakan  kasus  antara  pihak  yang  dimensi  hukum dan/atau  administrasinya  cukup  jelas  yang  jika  ditetapkan penyelesaiannya  melalui  pendekatan  hukum  dan  administrasi  tidak menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan;
Kasus  ringan  merupakan  kasus  pengaduan  atau  permohonan petunjuk  yang  sifatnya  teknis  administratif  dan  penyelesaiannya  cukup dengan  surat  petunjuk  penyelesaian  kepada  pengadu  atau  pemohon. Penulis  dalam  dalam  hal  contoh  kasus  mengenai  sertifikat  tanah  dalam putusan  Nomor:  13/G/2018/PTUN-SRG.,  dapat  dikategorikan  termasuk
kasus  sedang  karena  melibatkan  antara  kepentingan  para  pihak  yang merasa  memiliki  kepentingan  terhadap  objek  tersebut.  Penulis  akan menjelaskan  hasil  dari  penelitian  ini.  Bahwa  dalam  susunan  panitia pendaftaran tanah dalam ketentuan Pasal 138  PMA/KBPN No PMA/KBPN No.  18  Tahun  2021  Tentang  Tata  Cara  Penetapan  Hak  Pengelolaan  dan Hak  Atas  Tanah  dan  Pasal  84  PMA/KBPN  No.  3  Tahun  1997  tentang Ketentuan  Pelaksanaan  PP  No.  24  tahun  1997,  menyatakan  bahwa anggota  panitia    dalam  melaksanakan  pendaftaran  tanah  melibatkan kepala  desa  ataupun  kelurahan  yang  bersangkutan  dan  dapat  ditambah dengan seorang saksi yang dianggap mengetahui bidang-bidang tanah a di lokasi  pendaftaran  tanah  misalnya  masyarakat  yang  berada  di  sekitar bidang tanah ataupun RW dan RT di lingkungan setempat.
Bahwa  dalam  putusan  Nomor:  13/G/2018/PTUN-SRG.  Penggugat ingin  mendaftarakan  bidang  tanahnya  yang  sudah  ia  beli  ternyata  tidak bisa  di  daftarakan  dikarenakan  sudah  ada  atau  sudah  diteribkan sertifikat  di  objek  tersebut  bahwa  Pengugat  tidak  mengetahui bahwa tanahnya telah didaftarkan oleh pihak lain. Dalam pasal Pasal 17 ayat (2) PP  No.24  Tahun  1997  menyatakan  bahwa  pengukuran  tanah  harus diketahui  oleh  pihak  yang  berbatasan  dengan  tanahnya  atau  tetangga mengetahui  dan  memberikan  persetujuan  dalam  pengukuran  bidang tanah  yang  akan  diukur,  ataupun  jika  terdapat  keberatan  maka setidaknya tetangga yang berbatasan mengetahuinya merupakan inti dari asas contradictoire delimitatie atau kontradikisi delimitaie .
Pada  dasarnya  tanah  yang  menjadi  objek  sengketa  dalam  contoh Putusan  Nomor:  13/G/2018/PTUN-SRG  tersebut  merupakan  tanah turun-temurun  atau  tanah  milik  bekas  adat  murni  yang  dimana  surat kepemilikan  masih  berupa  letter  c  (girik)  belum  adanya  sertifikat. Sehingga  pembeli  tidak  mengetahui  apakah  tanah  tersebut  sudah  ada peta bidang tanah atau sertifikat. Bahwa tanah yang tanah yang menjadi sengketa  tersebut  dalam  contoh  putusan  Nomor:  13/G/2018/PTUN-SRG merupakan  tanah  hamparan  kosong  yang  belum  ada  bangunan.  Dalam terjadi  sengketa  terhadap  sertifikat  dan  kepemilikan  bidang  tanah  maka akan  dilakukan  pengecekan  oleh  pihak  BPN  apakah  dalam  penerbitan peta  bidang  maupun  NIB  tersebut  sesuai  prosedur  yang  berlaku  dalam ketentuan  PP  No.  24  Tahun  1997  dan  PMA/KBPN  No.  3  Tahun  1997, karena  hasil  dari  penerbitan  NIB  dan  sertifikat  di  simpan  di  arsip  atau warkah tanah oleh BPN. Hak untuk mengetahui keabsahan dari sertifikat, dapat dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Pertanahan sesuai lokasi tanah itu berada dengan tujuan memastikan kebenaran dari sertifikat itu sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  menyatakan  bahwa  setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah.
Dalam  Pasal  35  PMA/KBPN  No.  21  Tahun  2020  menjelaskan  bahwa pembatalan  produk  hukum  karena  cacat  administrasi  dan/atau  cacat yuridis  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  29  ayat  (1)  huruf  a disebabkan:
a. kesalahan  dalam  proses/prosedur  penerbitan  hak  atas  tanah, pendaftaran hak dan proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
b. kesalahan dalam proses/prosedur pengukuran;
c. kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertipikat pengganti;
d. kesalahan  dalam  proses/prosedur  penerbitan  sertipikat  Hak Tanggungan;
e. kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
f. kesalahan subjek hak;
g. kesalahan objek hak;
h. kesalahan jenis hak;
i. tumpang tindih hak atas tanah;
j. tumpang tindih dengan kawasan hutan;
k. kesalahan penetapan konsolidasi tanah;
l. kesalahan penegasan tanah objek landreform;
m. kesalahan dalam proses pemberian izin peralihan hak;
n. kesalahan dalam proses penerbitan surat keputusan Pembatalan;
o. terdapat  putusan  pengadilan  pidana  berkekuatan  hukum  tetap  yang membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan, penipuan, penggelapan dan/atau perbuatan pidana lainnya;
p. terdapat dokumen atau data yang digunakan dalam proses penerbitan sertipikat  bukan  produk  instansi  tersebut  berdasarkan  surat keterangan dari instansi yang bersangkutan;
q. terdapat  putusan  pengadilan  yang  dalam  pertimbangan  hukumnya terbukti terdapat fakta adanya cacat dalam penerbitan produk hukum Kementerian  dan/atau  adanya  cacat  dalam  perbuatan  hukum  dalam peralihan hak tetapi dalam amar putusannya tidak dinyatakan secara tegas.
Dalam  hal  pembatalan  produk  hukum  yang  cacat  administrasi sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  pasal  30  PMA/KBPN  No.  21 Tahun 2020 menyatakan:
1) Menteri menerbitkan keputusan pembatalan karena:
a. cacat administrasi dan/atau cacat yuridis terhadap produk hukum yang diterbitkan oleh kementerian atau kantor wilayah;
b. pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum  tetap  yang  membatalkan  produk  hukum  yang  diterbitkan oleh Kementerian.
2) Kepala kantor wilayah menerbitkan keputusan pembatalan karena:
a. cacat administrasi dan/atau cacat yuridis terhadap produk hukum yang diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan; atau
b. melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  yang  membatalkan  produk  hukum  yang diterbitkan  oleh  kepala  kantor  wilayah  atau  kepala  kantor pertanahan.
3) Dalam hal tertentu, Menteri dapat membatalkan produk hukum kantor wilayah atau kantor pertanahan yang merupakan kewenangan kepala kantor  wilayah  karena  cacat  administrasi  dan/atau  cacat  yuridis maupun  sebagai  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4) Format keputusan Pembatalan Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tercantum  dalam  Lampiran  XIII  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.” Dalam  hal  “mediasi  yang  dilakukan  oleh  BPN  bisa  pada  saat pengumuman  mengenai  hasil  dari  keterangan  data  yuridis  dan  data  fisik dalam bentuk peta bidang tanah yang dimana terdapat NIB. Pengumuman tersebut  dilakukan  di  tempat  kelurahan  ataupun  kepala  desa,  jika  ada yang  merasa  keberatan  dalam  data  fisik  maupun  data  yuridis  dapat
mengajukan  permohonan  keberatan  ke  kantor  pertanahan  setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997.
Bahwa  sebelum  Tergugat  II  Intervensi  membeli  tanah  SHM  No.  2503, Tergugat  II  Intervensi  melalui  PPAT  yang  telah  ditunjuk  oleh  Tergugat  II Intervensi, terlebih dahulu melakukan pengecekan keabsahan sertifikat di Kantor  pertanahan  kabupaten  tangerang  (Tergugat)  guna  memastikan bahwa tanah SHM No. 2503 tidak dalam keadaan sengketa. Setelah PPAT memastikan keaslian sertifikat obyek sengketa (SHM No. 2503) dan status tanah  tidak  dalam  sengketa,  maka  Tergugat  II  Intervensi  melaksanakan Jual Beli berdasarkan Akta  Jual Beli Nomor 9/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat oleh dan di hadapan Fellisia, S.H., M.Kn. selaku PPAT, bahwa tanah tersebut sudah ada Sertipikat Hak Milik No. 2503/Salembaran Jaya, tanggal  21  Januari  1997,  Gambar  Situasi  Nomor  23089  tanggal  23 Agustus  1996,  luas  20.110  M2,  adapun  alasan  sertfikat  tersebut dibatalkan  dalam  Putusan  Pengadilan  Nomor:  13/G/2018/PTUN-SRG  di perkuat  dalam  Putusan  Peninjauan  Kembali  Nomor  10  PK/TUN/2020. Adapun pertimbangan hakim dalam memberikan putusan adalah Tergugat tidak menguraikan prosedur penerbitan obyek sengketa.
Oleh  karena  itu,  Perlindungan  hukum  represif  yang  dimana  bentuk penyelesaian  tersebut  diatur  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/ Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun 2020  Tentang  Penanganan  Dan  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  dengan cara  mengajukan  laporan  pengaduan  ke  BPN  jika  tidak  dapat  jawaban maupun  tidak  ada  penyelesaian  dengan  mengajukan  ke  pengadilan . Terjadi  kesalahan  dalam  penerbitan  sertifikat  tanah  akibat  dari  tidak menerapkan  asas-asas  pendaftaran  tanah  yaitu  asas  specialiteit  yang artinya  dalam  pelaksanan  pendaftaran  tanah  harus  diselenggarakan berdasarkan  peraturan  perundangan  yang  berlaku,  yang  secara  teknis mengenai  pengukuran  bidang  tanah  dan  asas  publisitas  yaitu  tidak dilakukan  pengumuman  hasil  dari  pengukuran  bidang  tanah  sehingga pihak  merasa  memiliki  kepentingan  terhadap  objek  tersebut  tidak  dapat mengajukan keberatan.”
B. Bagaimana akibat hukum terhadap pemilik hak atas tanah yang di atas bidang tanah terdapat sertifikat yang telah diterbitkan oleh pihak lain. “Hak Milik merupakan hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh, yang dapat  dipunyai  orang  atas  tanah  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  20  ayat (1) UUPA. Hak ulayat masyarakat hukum adat, yang disebut dalam pasal 3 UUPA,  beraspek  perdata  dan  publik  yaitu  hak  ini  dalam  lingkungan masyarakat a hukum  adat  merupakan  hak  penguasaan  atas  tanah  yang tertinggi  baik  itu  hak-hak  perorangan  maupun  masyarakat  tersebut langsung ataupun tidak langsung bersumber padanya. Pemegang dan obyek hak  ulayat  adalah  masyarakat  hukum  adat.  Hak  ulayat  ini  telah  diangkat menjadi hak bangsa Indonesia dalam Pasal 1 dan 2 UUPA, akan tetapi Pasal 3 UUPA masih tetap mengakui dengan syarat sepanjang kenyataan masing- masing ada.
Konsep  penguasaan  tanah  dalam  hak  ulayat  yaitu  suatu  hak masyarakat hukum sebagai a suatu kesatuan yang mempunyai wewenang ke luar serta ke dalam. Dalam cakupan hak ulayat ini terdapat hak a individual atas  tanah  yaitu  hak  yang  lahir  karena a pengusahaan  yang  terus  menerus secara intensif atas sebidang tanah. Sehingga individu itu dapat menguasai bidang  tanah  secara  penuh,  maka  dari  itu  individu  itu  dalam  menguasai bidang  tanah  wajib  membayar  pajak  yang  disebut  dengan  fiscal  cadastre.
Salah  satunya  girik  merupakan  pembayaran  pajak  di  desa.  Sebelum berlakunya UUPA, pencatatan di dilakukan oleh kelurahan atau kepala desa untuk menentukan bidang-bidang tanah dan tanaman yang berada di atas tanah  yang  diberikan  kepada  pihak-pihak  tertentu,  dengan  nama  dan catatan  pemiliknya  masing-masing.  Tujuan  pencatatan  ini  adalah  untuk menentukan bagian masing-masing penguasa tanah dan untuk mengurangi konflik  dalam  kasus  perbatasan  tanah.  Dalam  kalangan  masyarakat  girik dijadikan sebagai bukti kepemilikan bidang tanah.
Bahwa dalam contoh kasus yang diangkat penulis yaitu dalam Putusan Pengadilan  Nomor:  13/G/2018/PTUN-SRG  di  perkuat  dalam  Putusan Peninjauan  Kembali  Nomor  10  PK/TUN/2020.  Bahwa  Penggugat  memiliki bukti  terhadap  bidang  tanah  tersebut  berupa  girik,  AJB  dan  SPPT  yang bukan dalam sertipikat karena pada saat membeli tanah tersebut belum di urus  menjadi  sertifikat.  Apabila  ditinjau  dari  PP  Nomor  24  Tahun  1997, dokumen  girik  dan  bukti  lainnya  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu landasan  pemberian  hak atas  tanah.  Namun,  ini  bukan  bukti  konkrit.  Hal ini  karena  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  hak  atas tanah juga ditentukan oleh pihak penting pemilik girik.” Apabila seseorang ternyata  lalai  atau  menelantarkan  tanahnya  atau,  maka  dapat mengakibatkan  orang  tersebut  kehilangan  haknya  atas  tanah  tersebut karena tanah sendiri harus mempunyai fungsi sosial.
Bahwa  pada  dasarnya  “girik  dan  dokumen  lainnya  dapat  digunakan sebagai  alat  bukti  yang  dimiliki  oleh  pihak  yang  berkaitan  terhadap  tanah tersebut  dan  dapat  dijadikan  sebagai  dokumen  pendukung  untuk melakukan  pendaftaran  bidang  tanahnya  untuk  mendapatkan  sertipikat sebagaimana  diatur  dalam  (Pasal  24  ayat  (1)  PP  No.  24  Tahun  1997). Sengketa  bidang  tanah  mengenai  sertifikat  dalam  Putusan  Pengadilan Nomor:  13/G/2018/PTUN-SRG  di  perkuat  dalam  Putusan  Peninjauan Kembali Nomor 10 PK/TUN/2020. Bahwa mengigat dalam putusan tersebut sudah  inkracht  tidak  dapat  dipungkiri  dapat  menimbulkan  akibat  bidang tanah tersebut.
Adapun akibat hukum dengan adanya 2 subjek dari pemilik tanah baik girik  maupun  sertifikat  tanah  yaitu  tidak  memberikan  kepastian  hukum karena  dengan  terbitnya  sertifikat  tanah  di  atas  tanah  ulayat  atau  tanah yang  masih  bentuk  kepemilikannya  girik,  Letter  C  maupun  kepemilikan lainnya  maka  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dalam  hal  kepemilikan tanah.  Oleh  karena  itu,  tidak  dapat memberikan  kepastian  hukum  karena ada  dua  subjek  yang  mengklaim  terhadap  satu  objek.  Dengan  adanya terbitnya  sertifikat  dapat  menyebabkan  ketidakpercayaan  masyarakat terhadap kepastian hukum hak atas tanah dalam hal ini ketidak percayaan terhadap sistem pendaftaran tanah.
Oleh  karena  itu,  bagi  pemegnag  kepemilkan  berupaka  girik  terhadap bidang  tanah  dan  sudah  ada  sertifikat  di  atas  tanahnya  yang  atas kepunyaan  pihak  lain  sehingga  pemegang  kepemilikan  girik  kehilangan sebidang tanah tersebut akibat dari di adanya sertifikat tersebut serta tidak bisa  melakukan  menguasai  tanah  tersebut  atau  melakukan  perbuatan hukum di tanah tersebut. Adapun kerugian lainnya yaitu tanah yang sudah pernah  sengketa  akan  sulit  untuk  dijual  karena  dianggap  adanya ketidakpastian  terhadap  objek  tersebut  dan  penawaran  harga  tanah  akan rendah  seandainya  dapat  terjual,  apa  lagi  mengingat  dalam  contoh  kasus Putusan  Pengadilan  Nomor:  13/G/2018/PTUN-SRG  di  perkuat  dalam Putusan  Peninjauan  Kembali  Nomor  10  PK/TUN/2020.”  Oleh  karena  itu
dengan  adanya  sengketa  kepemilikan  lahan  akan  menimbulkan ketidakpastian subjek dan objek bagi pihak pemilik tanah.

## 4. PENUTUP
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  Penulis  menyimpulkan bahwa  faktor  penyebab  dari  adanya  sengketa  sertifikat  terhadap  bidang tanah dikarenakan  ketidaktelitian  dalam  prosedur  berdasarkan  “Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  dan  Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah.Tanah,  maka  dapat  disimpulkan hal-hal terkait dengan rumusan masalah, sebagai berikut:
A. Dalam  hal  sertifikat  agar  tidak  dinyatakan  cacat  secara  administrasi maka  harus  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  peraturan-peraturan  yang berlaku  yang  dimana  dilakukan  secara  procedural  yang  dilakukan  oleh Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Tangerang  dan  menerapkan asas-asas  pendaftaran  tanah  yaitu  asas  specialiteit  yang  artinya  dalam pelaksanan  pendaftaran  tanah  harus  diselenggarakan  berdasarkan peraturan  perundangan  yang  berlaku,  yang  secara  teknis  mengenai pengukuran  bidang  tanah  dan  asas  publisitas  yaitu  pengumuman merupakan  hasil  dari  pengukuran  bidang  tanah  guna  memberikan kesempatan  bagi  pihak  untuk  mengajukan  keberatan  terhadap  hasil pengukuran  tersebut.  bahwa  perlindungan  hukum  yang  diberikan terhadap  pemilik  tanah  adalah  perlindungan  hukum  represif  karena sengketa tanah telah terjadi maka, hanya  dengan mengajukan Gugatan ke  Pengadilan.  Sedangkan  untuk  upaya  pencegahan  perlindungan hukum  yang  ada  yaitu  perlindungan  hukum  preventif,  karena  tujuan dari  adanya  peraturan  pertahanan  adalah  untuk  mencegah  terjadinya pelanggaran dan mengatur mengenai batasan-batasan dalam melakukan sesuatu kewajiban.
B. Dalam  contoh  kasus  Putusan  Pengadilan  Nomor:  13/G/2018/PTUN- SRG  di  perkuat  dalam  Putusan  Peninjauan  Kembali  Nomor  10 PK/TUN/2020  yang  diangkat  penulis  ini  adapun  akibat  hukum  yang terjadi bagi pemilik tanah yang telah terbit sertifikat akan menimbulkan ketidakpastian subyek dan obyek terhadap bidang tanah. Salah satunya bagi  pemilik  tanah  yang  masih  bentuk  atau  surat  bukti  kepemilikan bidang  tanah  yang  masih  girik  maupun  alat  bukti  lainnya  yang  belum dipetakan atau belum ada peta bidang atau sertifikat dan ternyata telah ada  sertifikat  di  bidang  tanah  tersebut  akan  tetapi  dipunyai  pihak  lain sehingga  akibat  yang  dapat  ditimbulkan  bagi  pemilik  tanah  tidak  bisa menaikan  status  tanahnya  menjadi  sertifikat  atau  mengalihkan tanahnya kepada orang lain dan kehilangan status kepemilikan tanah.”
5. DAFTAR PUSTAKA
Harsono,  Boedi.  (2003). Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria . Universitas Trisakti. Perangin,  Effendi.  (1990). Praktek  Pengurusan  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah . Raja Wali.
Raharjo, Satjipto. ( 2000). Ilmu Hukum . (Bandung: Citra Aditya Bakti.
Santoso,  Urip.  (2005). Hukum  Agraria  &  Hak-Hak  atas  Tanah .  Prenada Media Group.
Santoso, Urip. (2010) Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah . Kencana Prenada Media Group.
Setiawan,  I  Ketut  Oka.  (2019) Hukum  Pendaftaran  Tanah  dan  Hak Tanggungan . Sinar Grafika. Soekanto,  Soerjono.  (2019) Pengantar  Penelitian  Hukum .  Cetakan  ke-3.  UI Press. Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  (2019) Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada. Waskito  dan  Hadi  Arnowo.  (2019) Penyelenggaraan  Pendaftaran  Tanah  di Indonesia. Kencana Prenada Media Group. Widyaningsih,  Kartika,  Budi  Santoso  dan  Mujiono  Hafidh  P.  (2019). Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Untuk  Pertama  Kali  Terhadap  Tanah yang  Belum  Bersertifikat  Melalui  Program  Nasional  Agraria  (PRONA)  di kantor Pertanahan. Jurnal Notarius , Vo.12 No.2.