## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 1, Februari 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## ANALISIS
PERTANGGUNGJAWABAN

## HUKUM PIDANA
TERHADAP

## PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA
Muhammad Tan Abdul Rahman Haris, Tantimin
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia E-mail: 1951117.muhammad@uib.edu
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Desember 2021
Diterima: 12 Januari 2022 Terbit: 1 Februari 2022 Keywords: Artificial Intelligence, Liability, Criminal Law The  rapid  development  of  technology  underlies  the presence of Artificial Intelligence (AI) during human activity and life, where AI can provide many benefits in  helping  human  work  in  terms  of  speed  and accuracy. Of course, it can be seen that AI can carry out actions and actions like humans, and this creates legal  problems  if  AI  commits  a  criminal  act  that harms  other  parties,  considering  that  there  are  no legal  regulations  that  specifically  regulate  AI  in Indonesia. Therefore, this study aims to see how the development of AI regulation in Indonesia and how accountability for the use of AI in the perspective of criminal  law.  This  research  uses  normative  legal research  methods.  In  Indonesia  AI  is  an  electronic system and electronic agent, AI is not a legal subject and has no awareness in determining the will to carry out  its  actions,  therefore  the  responsibility  for  AI actions and actions is borne by AI creators and users as absolute legal subjects in criminal law. Abstrak Kata kunci: Artificial Intelligence , Pertanggungjawaban, Hukum Pidana Perkembangan  teknologi  yang  begitu  cepat mendasari hadirnya Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan  buatan  di  tengah  aktivitas  dan kehidupan  manusia,  yang  mana  AI  dapat memberikan  banyak  manfaat  dalam  membantu pekerjaan manusia ditinjau dari segi kecepatan dan
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276

## Corresponding Author:
Muhammad Tan Abdul Rahman Haris ketepatannya. Tentu dapat diketahui dengan begitu AI dapat melakukan suatu tindakan dan perbuatan seperti  manusia,  dan  hal  tersebut  menimbulkan permasalahan  hukum  jika  AI  melakukan  suatu tindak  pidana  yang  merugikan  pihak  lain, mengingat  tidak  ada  pengaturan  hukum  yang secara  khusus  mengatur  AI  di  Indonesia.  Oleh karena  itu  penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat bagaimana  perkembangan  pengaturan  AI  di Indonesia  dan  bagaimana  pertanggungjawaban terhadap pemanfaatan AI dalam perspektif hukum pidana.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif.  Di  Indonesia  AI merupakan sistem elektronik dan agen elektronik, AI  bukan  merupakan  subjek  hukum  dan  tidak memiliki  kesadaran  dalam  menentukan  kehendak dalam  melakukan  perbuatannya,  oleh  karena  itu pertanggungjawaban  perbuatan  dan  tindakan  AI dibebankan  kepada  pembuat  dan  pengguna  AI sebagai subjek hukum mutlak dalam hukum pidana.
@Copyright 2021.

## PENDAHULUAN
Pada era perkembangan teknologi seperti sekarang yang begitu cepat dan pesat  tentunya  hal  tersebut  memberikan  dampak  yang  positif  dan  negatif  dalam kehidupan manusia (Yudoprakoso, 2019). Teknologi dalam hal ini  sangat banyak berperan dalam memudahkan pekerjaan dan aktivitas manusia sehingga jika suatu pekerjaan tersebut merupakan suatu kesulitan yang jika dilakukan oleh manusia, maka  peran  teknologi  salah  satunya  ialah  memberikan  kemudahan  terhadap  hal tersebut (Disemadi, 2021). Banyak manfaat dan dampak positif dari perkembangan teknologi yang begitu pesatnya dimana perkembangan teknologi tersebut mampu mendukung  kegiatan  manusia  yang  bersifat  kompleks  seperti  halnya blockchain, internet of things (IoT), big data dan salah satunya ialah artificial intelligence (AI) atau di Indonesia dikenal sebagai suatu kecerdasan buatan (Amboro & Komarhana, 2021). Membahas terkait dengan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan yang mana AI merupakan suatu teknologi dan atau sistem yang dibuat oleh manusia yang dapat menirukan kegiatan manusia dan memiliki kerangka berfikir layaknya manusia dalam menjalankan suatu pekerjaan (Fahrudin, 2018).
Dalam  perkembangannya  AI  mengalami  3  (tiga)  tingkat  perubahan  atau evolusi yaitu Artificial  Narrow  Intelligence (ANI)  yang  merupakan  bentuk  dari  AI Lemah, kemudian ada Artificial General Intelligence (AGI) atau yang lebih dikenal sebagai AI Kuat yang memiliki kemampuan sebanding dengan manusia, dan yang terakhir Artificial Super Intelligence (ASI) merupakan bentuk AI yang secara sengaja diciptakan untuk melampaui kemampuan manusia (Ashshidqi, 2019). Evolusi dari AI  di  dunia  saat  ini  masih  berada  pada  AI  Lemah  yang  mana  salah  satu  dari
contohnya  ialah  dari  penggunaan  teknologi  AI  dalam  dunia  otomotif  yaitu  mobil tanpa pengemudi, yang menggunakan fitur autopilot yang dapat mengoperasikan mobil  secara  otomatis  tanpa  pengemudi,  dan  tidak  hanya  sebatas  itu  lebih sederhana  AI  telah  banyak  membantu  dan  menggantikan  tugas  manusia  dalam kehidupan  seperti Google  Translate yang  dapat  menerjemahkan  bahasa  dengan cepat tanpa harus menggunakan kamus bahasa yang untuk menerjemahkan begitu banyak bahasa di seluruh negara (Surden, 2019). Pengaruh dari AI dalam kehidupan manusia  tidak  hanya  terbatas  pada  membantu  memudahkan  suatu  bidang pekerjaan melainkan lebih mendalam dari hal tersebut pengaruhnya dapat sampai kepada merubah suatu pola hidup dan kebiasaan manusia (Supriyadi & Asih, 2020). Dalam perkembangannya AI telah merambah ke berbagai sektor kegiatan manusia dan dalam hal ini tidak terkecuali meliputi bidang hukum, china merupakan negara yang  dimulai  sejak  tahun  2017  telah  menggunakan  teknologi  AI  sebagai  hakim dalam  perkara  digital,  namun  hal  tersebut  tentunya  masih  terbatas  dan  terus mengalami perkembangan (Sihombing & Syaputra, 2020). Belanda juga merupakan negara  yang  menggunakan  AI  di  bidang  hukum  yang  menyediakan  akses  untuk dapat membuka peraturan dan perjanjian yang berlaku di belanda (Verheij, 2020). Pemanfaatan  AI  dalam  bidang  hukum  tidak  hanya  di  luar  negeri  melainkan  di Indonesia hukum online telah memiliki platform LIA (Legal Intelligence Assistant) yang menggunakan teknologi AI bertujuan untuk membantu pengguna dalam hal mendapatkan  informasi  yang  berkaitan  dengan  hukum  (Sihombing  &  Syaputra, 2020). Dan salah satu bidang hukum di Indonesia yang menggunakan AI yaitu pada perancangan kontrak yang melalui kontrak elektronik (Kurniawijaya, Yudityastri & Zuama, 2021).
Dengan  adanya  AI  dalam  suatu  perkembangan  teknologi  tentunya  hal tersebut  tidak  terlepas  dari  suatu  pengaturan  hukum  yang  berlaku  di  sebuah negara.  Dengan  melihat  kemajuan  teknologi  yang  dimiliki  oleh  AI  yang  dapat menjalankan  pekerjaan  manusia  tentunya  hal  tersebut  dapat  menimbulkan beberapa  permasalahan  hukum  yang  berkaitan  dengan  tindakan  dan  atau perbuatan yang dilakukannya. Dimana AI merupakan suatu kecerdasan buatan yang dibatasi  oleh  kode  yang  mendasari  kemampuannya  untuk  melakukan  suatu perbuatan (Lin, 2019). Di Indonesia belum ada pengaturan yang secara khusus dan jelas  mengatur  terkait  dengan  AI  dan  tentunya  hal  tersebut  merupakan  suatu permasalahan  hukum  di  kemudian  hari  jika  nantinya  teknologi  AI  melakukan perbuatan hukum yang bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. AI dalam hal ini dilihat dari kemampuannya dalam melakukan suatu tindakan  dan  perbuatan  maka  hal  tersebut  tidak  terkecuali  AI  dapat  melakukan suatu perbuatan hukum seperti manusia contohnya melakukan suatu tindak pidana yang merugikan pihak lain.  Jika melihat beberapa negara yang telah menggunakan teknologi  AI  dalam  berbagai  bidang  tentunya  negara  tersebut  beberapa  telah memposisikan AI sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, namun hal tersebut tidak berlaku di Indonesia karena AI tidak merupakan subjek hukum menurut hukum positif di Indonesia, oleh karena itu dalam hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan AI perlu  untuk  dijelaskan  dalam  penelitian  ini  khususnya  dalam  perspektif  hukum pidana.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Pembahasan  dalam  penelitian  ini  memiliki  perbedaan  dengan  beberapa penelitian sebelumnya yang tidak sedikit telah membahas terkait dengan AI seperti Febri  Jaya  dan  Wilton  Goh  yang  mengangkat  judul  penelitian  “Analisis  Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum  Pada  Hukum  Positif  Indonesia”    pada  pembahasannya  “AI  tidak  dapat digolongkan  sebagai  objek  hukum  melainkan  dapat  menjadi  subjek  hukum  yang sederajat  dengan  subjek hukum  lainnya”  (Jaya  &  Goh,  2021).  Rahmi  Ayunda  dan Rusdianto  dengan  judul  penelitian  “Perlindungan  Data  Nasabah  Terkait Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Aktivitas Perbankan di Indonesia” yang membahas terkait dengan manfaat dari AI dalam aktivitas perbankan (Ayunda & Rusdianto, 2021). Kemudian FL. Yudhi Priyo Amboro dan Khusuf Komarhana yang mengangkat judul penelitian “Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata  Di  Indonesia”  yang  dalam  penelitiannya  yang  melihat  analogi  AI  sebagai pekerja sehingga dapat disamakan sebagai manusia (Amboro & Komarhana, 2021).
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mempertanyakan bagaimana perkembangan pengaturan artificial intelligence pada sistem hukum di Indonesia dan  mempertanyakan  bagaimana  konsep  pertanggungjawaban  pidana  terhadap pemanfaatan  artificial  intelligence  dalam perspektif hukum  pidana.  Penelitian  ini berdasarkan  rumusan  masalah  tersebut  bertujuan  untuk  memberikan  informasi terkait dengan pemahaman bagaimana pertanggungjawaban AI dalam melakukan suatu  tindak  pidana  yang  kemudian  disesuaikan  dengan  hukum  positif  yang berlaku,  sehingga  hal  tersebut  yang  melandasi  penelitian  ini  berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Perspektif Hukum Pidana”.

## METODE PENELITIAN
Permasalahan  yang  diangkat  pada  penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif,  yang  menggunakan  jenis  data  sekunder  dimana  data tersebut diperoleh secara tidak langsung meliputi bahan hukum primer. Data yang diperoleh tersebut kemudian dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data studi dokumenter atau studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan bahan  hukum  yang  telah  digunakan  dalam  penelitian  ini,  dan  dianalisis menggunakan  teknik  analisis  data  kualitatif.  Sebagaimana  tujuan  dari  penelitian adalah salah satunya sebagai prediksi (Tan, 2021). agar memberikan deskripsi atas temuan yang kemudian didapatkan dalam penelitian ini dan juga untuk menemukan kesimpulan yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1) Perkembangan  Pengaturan Artificial  Intelligence Pada  Sistem  Hukum di Indonesia
Artificial Intelligence atau biasa disebut sebagai kecerdasan buatan, secara bahasa  dapat  didefinisikan Artificial artinya  bukan  yang  sesungguhnya,  dan Intelligence merupakan suatu kata sifat yaitu artinya sebuah kecerdasan (Putri & Kom, 2017). Tujuan dari AI diciptakan adalah untuk dapat membantu kegiatan dan pekerjaan  manusia  yang  mana  AI  dapat  menirukan  hal  tersebut  sesuai  dengan kerangka berfikir layaknya manusia sehingga AI dapat menerima suatu data yang
kemudian data tersebut diolah dan menjadi suatu keputusan untuk menyelesaikan suatu  pekerjaan  (Kusumawati,  2008).  AI  dapat  secara  sederhana  didefinisikan sebagai suatu perangkat dan atau alat yang bertujuan untuk membantu pekerjaan yang  memiliki  kerangka  berfikir  dan  penalaran  seperti  manusia  berdasarkan perintah manusia. AI merupakan suatu bentuk dari kecerdasan buatan yang lebih unggul  dari  manusia  dari  aspek  kecepatan  dan  ketepatan,  yang  tentunya  hal tersebut dapat dilihat dari cara bekerja AI yang mampu bersaing dengan kecepatan manusia bahkan lebih, dan tidak diragukan lagi ketepatan AI dalam menjalankan suatu program lebih unggul dibandingkan manusia.
Melihat kepada teknologi AI yang dapat melakukan tindakan dan perbuatan layaknya manusia, tentunya hal tersebut yang melandasi suatu pengaturan hukum di  sebuah  negara  untuk  memiliki  pengaturan  secara  khusus  terkait  dengan  AI. Berdasarkan sumber hukum yang yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pengaturan  teknologi  yaitu  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik yang kemudian selanjutnya disebut “UU ITE” pengaturan ini sebagai bentuk negara menanggapi perkembangan teknologi yang begitu pesatnya di  Indonesia.  Harapan  dari  UU  ITE  sendiri  dapat  menyelesaikan  segala permasalahan  teknologi  dan  sistem  informasi  di  Indonesia  untuk  mewujudkan kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan dalam penyelesaian permasalahan teknologi.  Namun  dalam  UU  ITE  tidak  secara  jelas  mendefinisikan  AI  dalam pengaturannya yang mana hal tersebut kemudian menimbulkan beberapa pendapat dari banyak kalangan yang berusaha menafsirkan AI dan mengkaitkan AI dengan pengaturan yang ada dalam UU ITE.
Dalam  hukum  positif  di  indonesia  yaitu  UU  ITE,  AI  digolongkan  sebagai sebuah  sistem  elektronik  dan  agen  elektronik,  yang  mana  jika  melihat  kepada karakteristik AI dengan definisi dari sistem elektronik pada pengaturan UU ITE hal tersebut memiliki banyak kecocokan dan kesesuaian dimana salah satu cara kerja AI  dapat  mengumpulkan  suatu  data,  kemudian  mengolahnya,  bahkan  sampai kepada  menganalisanya,  dan  dapat  menampilkan  serta  mengirimkan  suatu informasi  elektronik,  hal  tersebut  diterangkan  dalam  “Pasal  1  Angka  5  UU  ITE”. Kemudian daripada itu dasar penggolongan AI sebagai agen elektronik tidak jauh berbeda  dengan  penggolongan  AI  sebagai  sebuah  sistem  elektronik  yang  mana kesesuaian  dari  tindakan  dan  perbuatan  AI  dihubungkan  dengan  definisi  agen elektronik  yaitu  suatu  perangkat  dari  sistem  elektronik  yang  bertujuan  untuk melakukan tindakan terhadap sistem elektronik secara otomatis yang berdasarkan perintah orang, yang tentunya hal tersebut sesuai dengan karakteristik dari AI itu sendiri berdasarkan pem ahaman “Pasal 1 Angka 8 UU ITE”.
AI  berdasarkan  pengaturan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  sejatinya bukanlah sebuah subjek hukum melainkan hanya sebatas objek hukum, yang mana tentunya AI ini sendiri merupakan suatu teknologi yang dioperasikan oleh manusia dalam pelaksanaannya, dikaitkan dengan hukum positif maka AI dioperasikan oleh penyelenggara  sistem  elektronik  hal  tersebut  sesuai  dengan  yang  diterangkan dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  (PP  71/2019).  Penyelenggara  sistem  elektronik dalam  hal  ini  bertanggung  jawab  sebagai  subjek  hukum  atas  penyelenggaraan
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
sistem  elektronik  yang  dilakukannya,  kecuali  terhadap  keadaan  memaksa  ( force majeure ). Berkaitan dengan kedudukan subjek hukum yang dikaitkan dengan AI hal ini  tentunya  menimbulkan  banyak  perdebatan  yang  memiliki  pendapat  dan  cara pandang  yang  berbeda-beda  dalam  melihat  kedudukan  AI  terhadap  perbuatan hukum  yang  dilakukannya.  Jika  permasalahan  AI  sebagai  subjek  tidak  dapat disamakan  seperti  badan  hukum,  Menurut  Otto  Von  Gierke  melalui  teori  organ, sejatinya badan hukum itu ialah realitas sesungguhnya suatu sifat dan kepribadian alam dari manusia dalam pergaulan hukumnya. Yang mana tentunya suatu badan hukum  memiliki  hak  dan  kewajiban  dan  dapat  bertindak  mandiri  dalam  setiap keputusan yang dikeluarkan sebagai subjek hukum (Amboro & Komarhana, 2021). Pendapat lain dari L. J. Van Apeldoorn “ untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum maka subjek hukum itu sendiri dalam hal ini harus memiliki kemampuan dalam  memegang  hak  yang  diberikan  kepadanya”  dan  maksud  dari  kemampuan memegang  hak  tersebut  ialah  secara  kapasitas  dibedakan  seperti  orang  dibawah umur dalam melakukan perbuatan hukum dan orang dibawah pengampuan, secara umum orang tersebut dapat diberikan hak yang kemudian dapat digunakan dalam menjalankan suatu perbuatan hukum, namun secara hukum orang tersebut tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukumnya dan hal tersebut yang menentukan sebuah subjek hukum (Marzuki, 2008).
AI  tidak  dapat  disamakan  dengan  badan  hukum  untuk  menjadi  sebuah subjek hukum, dimana suatu badan hukum memiliki maksud dan tujuan yang jelas dan tegas dalam pendiriannya dan terdapat ruang lingkup  manusia, dan AI tidak bisa berdiri secara mandiri yang sebagaimana diketahui, komputer itu diatur dan diprogram  oleh  manusia  dan  jika  komputer  atau  AI  tersebut  mengambil  suatu keputusan  yang  dapat  disamakan  seperti  manusia  maka  kesempurnaan  dalam keputusan tersebut tidak dapat dipastikan jika tidak ada supremasi manusia dalam pengambilan  keputusan,  karena  komputer  tidak  selalu  terlepas  dari  kesalahan sistem.
Menurut Satjipto Raharjo yang mana dalam teori hukum progresifnya yang menyatakan bahwa suatu hukum progresif adalah hukum yang memiliki kebebasan dalam  hal  berpikir  dan  melakukan  tindakan  hukum,  sehingga  mampu membebaskan hukum untuk dapat memberikan pengabdian kepada kemanusiaan (Yamani, 2016). Yang tentunya hal tersebut selaras dengan pengaturan hukum yang berlaku  disuatu  negara  dimana  pengaturan  hukum  tersebut  memiliki  kebebasan dalam menafsirkan suatu maksud dalam pelaksanaan pengaturan hukum tersebut dalam masyarakat.
2) Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Perspektif Hukum Pidana
Pertanggungjawaban  pidana  dalam  hal  ini  dikenal  juga  sebagai Criminal Liability, yang mana dalam konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya melihat kepada aspek hukum yang berlaku disuatu negara melainkan juga berkaitan dengan nilai moral dan keadilan di masyarakat. Di Indonesia terkait dengan  pelaksanaan pertanggungjawaban  pidana  dalam  hal  ini  menganut  paham  dualistis,  dimana paham  tersebut  telah  memberikan  perbedaan  antara  perbuatan  pidana  dengan
pelaksanaan  pertanggungjawaban  pidana.  menurut  paham  ini  aturan  mengenai perbuatan  pidana  merupakan  aturan  yang  dibentuk  dan  diberlakukan  di  suatu negara  yang  mana  aturan  tersebut  bertujuan  untuk  mengatur  perbuatan  yang dilarang  dalam  hukum  pidana  dan  perbuatan  lainnya  diluar  perbuatan  yang dilarang  tersebut.  Sedangkan  konsep  pengaturan  pertanggungjawaban  pidana bertujuan  sebagai  penentu  kesesuaian  sebuah  subjek  hukum  apakah  sah  dalam penjatuhan  pidana  terhadapnya.  Tidak  semua  perbuatan  dapat  dikategorikan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan dan tindakan yang boleh dikatakan tindak pidana  dapat  dikatakan  demikian  jika  mengandung  sifat  melawan  hukum didalamnya, dan dalam tindakan tersebut mengandung unsur kesalahan yang mana terdiri dari kesengajaan (Dolus) dan juga kelalaian ( Culpa ) (Tanjung, 2018). Menurut  Roeslan  Saleh  terkait  dengan  pertanggungjawaban  pidana  maka dapat  didefinisikan  sebagai  “diteruskannya  suatu  celaan  yang  objektif  terhadap perbuatan  pidana  kemudian  secara  subjektif  dapat  dikenakan  pidana  terhadap perbuatan  tersebut”.  Adapun  maksud  dari  celaan  objektif  ialah  perbuatan  yang kemudian  dilakukan  oleh  subjek  hukum  tersebut  merupakan  perbuatan  yang dilarang  yang  mana  perbuatan  tersebut  bertentangan  dengan  hukum baik  formil dan  materil.  Kemudian  daripada  itu  yang  dimaksud  dari  celaan  subjektif  ialah memfokuskan kepada pelaku atau pembuat suatu perbuatan yang dilarang tersebut. Secara sederhana celaan subjektif ialah orang atau subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dalam hukum. Oleh karena itu jika suatu perbuatan pidana dilakukan apabila didalam diri seseorang tersebut memiliki kesalahan yang mengakibatkan tidak dapat bertanggung jawab maka dalam hal ini pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.
Menurut  Simons,  suatu  pertanggungjawaban  pidana  ialah  suatu  keadaan psikis yang sedemikian rupa berdasarkan sudut pandang orang dapat dibenarkan upaya  pemidanaannya.  Yang  dalam artinya  ialah  seseorang  pelaku tindak pidana dapat  dikatakan  mampu  bertanggungjawab  terhadap  perbuatan  pidana  apabila mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan  hukum  dan  mampu  mentukan  kehendak  terhadap  dirinya  terhadap kesadaran dirinya. Sejatinya syarat dari seseorang memiliki pertanggungjawaban pidana  adalah  didasari  oleh:  1)  Adanya  suatu  tindak  pidana  yang  dilakukan;  2) Adanya kesalahan berbentuk kesengajaan (Dolus) dan kelalaian ( Culpa); 3) Adanya pertanggungjawaban dari pelaku; dan 4) Tidak ada alasan pemaaf.
Suatu  kesalahan  merupakan  bentuk  dari  pertanggungjawaban  itu  sendiri. Berkaitan  dengan  kesengajaan,  secara  doktrinal  kesengajaan  merupakan  suatu kehendak  dari  pelaku  dalam  menyadari  perbuatan  yang  dilakukannya,  yang kemudian  dapat  dibedakan  menjadi  kesengajaan  sebagai  maksud,  kemudian kesengajaan  dengan  kesadaran  pasti  dan  kesengajaan  dengan  kemungkinan. Menurut Van Hamel, yang berpendapat terkait batasan suatu pertanggungjawaban yaitu berkaitan dengan makna dari: 1) Mampu mengerti makna serta akibat dari perbuatan  yang  dilakukan;  2)  Mampu  sadar  akan  perbuatan  itu  bertentangan dengan ketertiban umum; dan 3) Mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatan.  Dalam  konsep  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  subjek  hukum dalam hal ini dibebankan kepada pelaku perbuatan tersebut, dan dasar penjatuhan pidana kepada pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya harus mengandung unsur  melawan  hukum,  maka  pelaku  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
pidana terhadap perbuatan tersebut. Akan tetapi pertanggungjawaban pidana dapat hilang  sifatnya  kepada  pelaku  jika  dalam  diri  pelaku  ditemukan  unsur  yang mengakibatkan hilangnya kemampuan untuk bertanggungjawab.
Berkaitan  dengan  AI  terhadap  konsep  pertanggungjawaban  pidana  dalam pemanfaatannya,  tentunya  yang  menjadi  fokus  adalah  apakah  AI  dapat dipertanggungjawabkan  atasnya  pidana  terhadap  tindakan  yang  dilakukannya. Mengingat asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu ( Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sir rea) tidak berlaku pidana jika tidak ada kesalahan. Perlu diketahui bahwa subjek hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah  perseorangan  ( Naturalijk  Persoon) dan  sesuai  dengan  perluasan  subjek hukum pidana maka badan hukum (korporasi) dapat menjadi subjek hukum pidana di Indonesia. Pengaturan mengenai AI di Indonesia belum secara khusus diatur dan dibentuk  oleh  sebab  itu  perlu  penafsiran  untuk  menentukan  apakah  AI  sebuah subjek hukum atau tidak di Indonesia.
Berdasarkan UU ITE, AI merupakan sistem elektronik dan agen elektronik yang tentunya dalam melaksanakan segala perbuatan dan tindakan yang dilakukan AI  merupakan  perintah  dari  manusia,  yang  dalam  UU  ITE  perintah  tersebut diberikan oleh penyelenggara sistem elektronik yang terdiri dari beberapa subjek hukum di dalamnya. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka AI tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang mandiri ataupun disamakan dengan subjek hukum  lainnya.  Karena  konsep  pertanggungjawaban  pidana    salah  satunya  ialah kecakapan  yang  bersifat  mandiri  yang  dimiliki  oleh  subjek  hukum  tersebut,  dan kecakapan  yang  dimiliki  oleh  AI  bukanlah  kecakapan  secara  mandiri  yang dimilikinya melainkan kondisi otomatis yang diciptakan oleh manusia.
Berdasarkan  pendapat  dari  Van  Hamel  yang  menjelaskan  batasan  suatu pertanggungjawaban  yang  kemudian  dikaitkan  dengan  AI,  dalam  hal  ini  AI  tidak mengerti  makna  dari  suatu  akibat  yang  dilakukannya  dan  AI  tidak  dapat menentukan kehendak terhadap dirinya untuk melakukan suatu perbuatan, serta AI tidak  memiliki  kesadaran  dalam  melakukan  suatu  perbuatan  hukum.  Berkaitan dengan  kesadaran,  manusia  sebagai  subjek  hukum  mutlak  dalam  hukum  pidana tidak  selalu  terlepas  dari  kealpaan  terhadap  perbuatan  yang  dilakukannya, sedangkan AI merupakan seperangkat alat yang diciptakan oleh manusia itu sendiri maka kesadaran dari dapat dikatakan hal tersebut tidak ditemukan pada AI. Oleh karena  itu  dari  beberapa  batasan  dari  pertanggungjawaban  tersebut  AI  tidak memiliki  kemampuan  untuk  dapat  menjadi  suatu  subjek  hukum  yang  dapat diberikan pertanggungjawaban dalam hukum pidana.
Terkait  dengan  pertanggungjawaban  dalam pemanfaatan  AI,  dalam hal  ini melihat  dalam  perspektif  hukum  pidana  yang  berlaku,  maka  jika  AI  melakukan suatu  tindakan  dan  atau  perbuatan  melawan  hukum  hal  tersebut  dapat  kembali kepada  konsep  pertanggungjawaban  dalam  hukum  pidana  yaitu  yang bertanggungjawab  adalah  pembuat  dan  pengguna  dari  AI  itu  sendiri.  karena menurut Simons pelaku tindak pidana harus menyadari dan mengetahui serta dapat menentukan kehendak terhadap perbuatannya, yang mana dalam hal ini AI tidak memiliki  kesadaran  dalam  perbuatannya  melainkan  berdasarkan  perintah  dan terbatas  dalam  menentukan  kehendak  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  dari pembuatnya, dan berlaku sebaliknya yang memiliki kesadaran terhadap perbuatan
dari  AI  itu  sendiri  adalah  pengguna  AI,  oleh  karena  itu  jika  AI  melakukan  suatu tindak  pidana  yang  merugikan  pihak  lain  hal  tersebut  jika  melihat  dari  adanya kesalahan  maka  kesengajaan  dan  kealpaan  tersebut  berasal  dari  pengguna  AI tersebut, yang mana pertanggungjawaban tersebut dapat secara mutlak dibebankan kepada pengguna AI.

## KESIMPULAN
Berkaitan  dengan  perkembangan  pengaturan  AI  pada  sistem  hukum  di Indonesia, dalam hal ini dengan hadinya UU ITE sebagai bentuk untuk menyikapi perkembangan teknologi yang begitu cepat, oleh karena itu tentunya permasalahan hukum  yang  berkaitan  dengan  teknologi  perlu  untuk  disesuaikan  dengan pengaturan hukum yang berlaku. Di Indonesia belum ada pengaturan hukum secara khusus  yang  mengatur  terkait  dengan  AI,  hal  itu  yang  menjadi  sebab  UU  ITE memiliki  perluasan  untuk  mengatur  terkait  dengan  pengaturan  hukum  yang berkaitan  dengan  AI.  Dalam  UU  ITE  AI  merupakan  sistem  elektronik  dan  agen elektronik dimana unsur yang terdapat pada pengaturan hukum sistem elektronik dan agen elektronik dalam hal ini memiliki kesesuaian dengan karakteristik dari AI dalam  melakukan  suatu  tindakan  dan  perbuatan  yang  dilakukannya.  Berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh AI maka yang memiliki kewenangan untuk bertanggung jawab berdasarkan UU ITE ialah penyelenggara sistem elektronik yang terdiri  dari  subjek  hukum  yang  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  terhadap pemanfaatan  AI.
Pertanggungjawaban  terhadap  pemanfaatan  AI  dalam  perspektif  hukum pidana  dalam  hal  ini  AI  tidak  dapat  digolongkan  menjadi  subjek  hukum,  karena dalam  konsep  suatu  pertanggungjawaban  menurut  beberapa  ahli  ialah  memiliki kesadaran  dan  dapat  menghendaki  perbuatannya,  dan  sebagaimana  diketahui  AI tidak memiliki kesadaran terhadap perbuatan yang dilakukannya dan juga AI tidak dapat  menghendaki  terhadap  suatu  kemungkinan  perbuatan  tindak  pidana  yang dilakukannya,  dan  dalam  perspektif  hukum  pidana  terkait  pertanggungjawaban dalam  pemanfaatan  AI  maka  pembuat  dan  pengguna  AI  yang  dapat  dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan oleh AI tersebut. Karena manusia  merupakan  subjek  hukum  mutlak  dalam  hukum  pidana  yang  memiliki kesadaran dan unsur kesengajaan terhadap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh AI.

## DAFTAR PUSTAKA
Amboro,  F.  Y.  P.,  &  Komarhana,  K.  (2021).  Prospek  Kecerdasan  Buatan  Sebagai Subjek  Hukum  Perdata  Di  Indonesia  [Artificial  Intelligence  as  Private  Law Subject in Indonesia: The Prospect]. Law Review , (2), 145-172.
Ashshidqi,  M.  D.  (2019). Proyeksi  Dampak  Teknologi  Artificial  General  Intelligence Dan  Tanggung  Jawab  Ilmuwan (Doctoral  dissertation,  Universitas  Gadjah Mada).
Ayunda,  R.,  &  Rusdianto,  R.  (2021).  Perlindungan  Data  Nasabah  Terkait Pemanfaatan  Artificial  Intelligence  dalam  Aktivitas  Perbankan  di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (2), 663-677
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Disemadi,  H.  S.  (2021).  Urgensi  Regulasi  Khusus  dan  Pemanfaatan  Artificial Intelligence  dalam  Mewujudkan  Perlindungan  Data  Pribadi  di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 5 (2), 177-199 Fahrudin, N. (2018). Penerapan Metode Finite State Machine Pada Game Adventure “Franco”. JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika) , 2 (1), 446-453. Jaya, F., & Goh, W. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau  Artificial  Intelligence  Sebagai  Subjek  Hukum  Pada  Hukum  Positif Indonesia. Supremasi Hukum , 17 (02), 01-11
Kurniawijaya, A., Yudityastri, A., & Zuama, A. P. C. (2021). Pendayagunaan Artificial Intelligence  Dalam  Perancangan  Kontrak  Serta  Dampaknya  Bagi  Sektor Hukum Di Indonesia. Khatulistiwa Law Review , 2 (1), 260-279. Kusumawati,  R.  (2008).  Kecerdasan  Buatan  Manusia  (Artificial  Intelligence);
Teknologi Impian Masa Depan. ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam , 9 (2), 257-274 Lin, T. C. (2019). Artificial intelligence, finance, and the law. Fordham L. Rev. , 88 , 531 Peter  Mahmud  Marzuki,  2008, Pengantar  Ilmu  Hukum  Edisi  Revisi ,  Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
Putri, A. D., & Kom, M. (2017). Sistem Pakar Mendeteksi Tindak Pidana Cybercrime Menggunakan  Metode  Forward  Chaining  Berbasis  Web  Di  Kota  Batam. Edik Informatika , 3 (2), 197-210
Sihombing, E. N., & Syaputra, M. Y. A. (2020). Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan  dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah. Jurnal  Ilmiah  Kebijakan Hukum , 14 (3), 419-434 Supriyadi,  E.  I.,  &  Asih,  D.  B.  (2020).  Implementasi  Artificial  Intelligence  (Ai)  Di Bidang Administrasi Publik Pada Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal RASI , 2 (2),
12-22.
Surden,  H.  (2019).  Artificial  intelligence  and  law:  An  overview. Georgia  State University Law Review , 35 , 19-22 Tan,  D.  (2021).  Metode  Penelitian  Hukum:  Mengupas  Dan  Mengulas  Metodologi Dalam  Menyelenggarakan  Penelitian  Hukum. NUSANTARA:  Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (8), 2463-2478.
Tanjung,  A.  S.  (2018).  Pertanggungjawaban  Pidana  Yang  Mengakibatkan Meninggalnya  Orang  Dalam  Lingkup  Rumah  Tangga  (Studi  Kasus  Putusan Pengadilan  Negeri  Tebing  Tinggi  Deli  Nomor  486/Pid.  B/2014/Pn. Tbt.). Jurnal Hukum Responsif , 5 (5), 1-12 Verheij, B. (2020). Artificial intelligence as law. Artif. Intell. Law , 28 (2), 181-206.
Yamani,  R.  R.  (2016). Pemikiran  Prof.  Satjipto  Rahardjo  Tentang  Hukum  Progresif dan  Relevansinya  dengan  Hukum  Islam  di  Indonesia (Doctoral  dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).,
Yudoprakoso, P. W. (2019). Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu  Proses  Penyusunan  Undang-Undang  Dalam  Upaya  Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. Simposium Hukum Indonesia , 1 (1), 450-461