## HAMBATAN DAN TANTANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2020
(The Obstacles And Challenges on Regional Head Elections 2020)
Bella Rofi Ulyanisa 1
Yoga Satrio 2
Fakultas Hukum Universitas Pancasila Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
E-mail:
1 bellarofiul@gmail.com 2 mr.yogasatrio@gmail.com

## Abstrak
Pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  dapat  dikatakan  sebagai  salah  satu bentuk  nyata  pelaksanaan  otonomi  daerah,  di  mana  rakyat  dapat  langsung memilih  para  pemimpin  yang  dikehendaki  secara  langsung.  Pada  tahun  2020, Indonesia  kembali  melakukan  Pilkada  Serentak  yang  melibatkan  261 Kabupaten/Kota  dan  9  Provinsi.  Meskipun  Pilkada  Serentak  telah  dilaksanakan sejak  tahun  2015  dan  masyarakat  Indonesia  telah  terlatih  menghadapi  Pilkada Serentak  tidan  menjadikan  Pilkada  bebas  hambatan  dan  tantangan.  Terutama Pilkada  serentak  2020  diselenggarakan  di  tengah  masa  pandemi Corona  Virus Disease  19 yang  merupakan  suatu  bencana  non-alam.  Tentunya,  dengan  Pilkada serentak  2020  akan  berbeda  dengan  pilkada  sebelumnya,  jika  Pilkada  yang dilakukan  dalam  kondisi  normal  saja  masih  mengalami  banyak  kendala,  Pilkada ditengah  pandemi  akan  mengalami  berbagai  hambatan  dan  tantangan  tersendiri dalam  pelaksanaanya.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  mengenai  apa saja hambatan dan tantangan dalam Pilkada 2020. Metode yang digunakan dalam penulisan  ini  adalah  metode  penulisan  normatif  dengan  menganalisis  UU  yang berkaitan  dengan  Pilkada.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  bahwa Pertimbangan  hukum  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah  serentak  tahun 2020  mengalami  beberapa  hambatan  seperti  adanya money  politic dan black campaign serta  tantangan  untuk  melaksanakan  Pilkada  yang  aman  covid-19  dan kepercayaan publik juga keakuratan data pemilih. Untuk tetap menyelenggarakan Pilkada 2020, penyelenggara terutama pemerintah harus siap baik teknis maupun materi secara keseluruhan, serta regulasi kebijakan yang baik.
Kata Kunci : Hambatan; Tantangan; Pemilihan Kepala Daerah

## Abstrack
The direct election of regional heads can be said to be one of the tangible forms of implementation  of  regional  autonomy,  where  the  people  can  directly  elect  the desired  leaders  directly.  In  2020,  Indonesia  again  conducted  simultaneous  local elections  involving  261  districts  and  9  provinces.  Although  simultaneous  local elections  have  been  held  since  2015  and  indonesians  have  been  trained  to  face simultaneous local elections and make elections free of obstacles and challenges.
Especially  the  2020  regional  elections  held  in  the  middle  of  the  Corona  Virus Disease  19  pandemic  which  is  a  non-natural  disaster.  Of  course,  with simultaneous  elections  in  2020  will  be  different  from  previous  elections,  if elections  conducted  under  normal  conditions  are  still  experiencing  many obstacles,  elections  in  the  middle  of  the  pandemic  will  experience  various obstacles  and  challenges  in  their  implementation.  The  problem  in  this  study  is about  what  are the obstacles and challenges in  the 2020 regional elections. The method  used  in  this  writing  is  the  normative  method  of  writing  by  analyzing  the laws  related  to  elections.  Based  on  the  results  of  research  and  discussion  that legal  considerations  for  the  implementation  of  regional  head  elections simultaneously  in  2020  experienced  some  obstacles  such  as  the  existence  of money politics and black campaigns as well as challenges to implement elections that are safe covid-19 and public trust as well as the accuracy of  voter data. To continue  organizing  the  2020  regional  elections,  the  organizers,  especially  the government, must be ready both technically and materially as a whole, as well as good policy regulation.
Keywords : Obstacles; Challenges; Regional Head Elections

## A. PENDAHULUAN
Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung.  Pilkada  merupakan  sarana  manifestasi kedaulatan  dan  pengukuhan  bahwa  pemilih  adalah  masyarakat  di  daerah. Pengisian jabatan kepala daerah di tingkat provinsi adalah sama dengan pengisian jabatan kepala daerah di kabupaten kota, yaitu dipilih secara langsung oleh rakyat. Konstitusi memberi dasar bahwa pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara  demokratis.  Pasal  18  ayat  (4)  UUD  1945  menyatakan  bahwa  Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten  dan  Kota  dipilih  secara  demokratis,  melalui  mekanisme  pemilihan
secara  langsung  oleh  rakyat.  Pemaknaan  arti  kata  demokratis  dalam  ketentuan tersebut  dengan  memilih  mekanisme  pemilihan  secara  langsung  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  (Pilkada)  di  dalam  Pasal  24  ayat  (5)  Kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah  dipilih  dalam  satu  pasangan  secara  langsung  oleh  rakyat  di  daerah  yang bersangkutan. Rumusan tersebut secara substansi tak berubah dan penyelenggara negara  tetap  menghendaki  hal  tersebut  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 1
Sejalan  dengan  perkembangan  ketatanegaraan  dan  perkembangan masyarakat  pengaturan  tentang  Pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah  termasuk  tentang  penyelenggara  Pemilihan  Umum  (KPU)  diatur  khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah,  menentukan  bahwa  Pemilihan  Umum  diselengarakan  oleh  KPU  yang bersifat tetap dan mandiri, dan Ketentuan dalam Pasal ini termasuk KPU Daerah baik Propinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. 2
Dalam rangka untuk penyempurnaan pengaturan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pemberhentian, Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Khusus pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2007  Pasal  66 ayat (2) yang menentukan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil  Gubernur  KPU  Kabupaten/Kota  adalah  bagian  pelaksana  tahapan penyelengaraan pemilihan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.
Penyelenggaraan  pilkada  serentak  semestinya  tidak  terpisah  dari penyelenggaraan  pemilu  serentak.  Pilkada  yang  esensinya  juga  pemilu,
1 Lihat  Eko  Noer  Kristiyanto,  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah  Serentak  Di Indonesia: Studi Di Batam, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE , Vol. 17 No. 1, Maret 2017, hlm. 49
2 Indonesia, Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2003  tentang  Pemilihan  Umum  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , pasal 15
seharusnya  menjadi  bagian  dari  pemilu  serentak  lokal  yang  diselenggarakan terpisah dengan jeda waktu dua setengah tahun sesudah pemilu serentak nasional. Jika pemilu serentak nasional memilih presiden/wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD, maka pemilu serentak lokal diselenggarakan untuk memilih kepala- kepala  daerah  dan  wakilnya  serta  anggota  DPRD,  baik  provinsi  maupun kabupaten dan kota. 3
Karenanya  pemilihan  kepala  daerah  (pilkada)  sekarang  ini  dilakukan secara  langsung.  Pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  ini  telah  berlangsung sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan  pada  ketentuan  Pasal  18  ayat  (4)  UUD  1945  yang  menentukan bahwa  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  masing-masing  sebagai  kepala pemerintahan  daerah  provinsi,  kabupaten,  dan  kota  dipilih  secara  demokratis. Apabila dicermati, sesunggunnya ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut tidak menegaskan keharusan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota harus dipilih melalui suatu pemilihan yang dilaksanakan secara langsung. Akan tetapi, menurut Rozali  Abdullah,  oleh  karena  Daerah  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari Negara Republik Indonesia, maka dalam melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil  kepala  daerah  seharusnya  sinkron  dengan  pemilihan  presiden  dan  wakil presiden, yaitu melalui pemilihan langsung. 4
Indonesia  telah  dan  akan  melaksanakan  Pilkada  yang  dilakukan  secara serentak. Diresmikan oleh KPU pada April 2015, Pilkada serentak akan dilakukan dalam  tiga  gelombang.  Gelombang  pertama,  9  Desember  2015,  ditujukan  bagi kepala  daerah  yang  memasuki  akhir  masa  jabatan  2015  dan  semester  pertama 2016.  Gelombang  kedua  dijadwalkan  pada  Februari  2016  untuk  kepala  daerah yang  masa  jabatannya  berakhir  pada  semester  kedua  2016  dan  tahun  2017. Sementara  gelombang  ketiga  akan  dilaksanakan  pada  Juni  2018,  ditujukan  bagi kepala  daerah  yang  akhir  masa  jabatannya  jatuh  pada  2018  dan  2019.  Pilkada serentak  gelombang  keempat  akan  dilaksanakan  pada  2020  untuk  memilih
3 Syamsuddin  Haris, Pemilu  Serentak  Nasional  2019 ,  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2016)
4 Lihat  Rozali  Abdullah, Pelaksanaan  Otonomi  Luas  dengan  Pemilihan  Kepala  Daerah Secara Langsung , (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 53
kembali  kepala  daerah  hasil  pemilihan  tahun  2015.  Gelombang  kelima  Pilkada adalah tahun 2022 untuk kepala daerah hasil pemilihan 2017. Gelombang keenam akan  dilaksanakan  pada  2023  untuk  kepala  daerah  hasil  pemilihan  tahun  2018. Berdasarkan tahapan ini, skenarionya ke depan,  Pilkada serentak secara  nasional diharapkan dapat dilaksanakan pada 2027. 5
Pada  tahun  2020,  Indonesia  kembali  melakukan  Pilkada  Serentak  yang melibatkan 270 Kabupaten/Kota dan 9 Provinsi. Meskipun Pilkada Serentak telah dilakukan  sejak  tahun  2015  dan  masyarakat  Indonesia  telah  terlatih  menghadapi Pilkada  Serentak  akan  tetapi  tidak  menutup  kemungkinan  potensi  kecurangan Pemilu (electoral fraud) terjadi.
Kemudian  identifikasi  permasalahan  Pilkada  serentak  yang  kemungkinan muncul dalam Pilkada serentak tahun 2020 diantaranya adalah:
1) Terapat  permasalahan  NPHD  Bawaslu,  terkait  proses  pembentukan kelembagaanya
2) Mekanisme Pengadministrasian pertanggungjawaban pendanaan Pilkada
3) Indeks  Kerawanan  Pilkada  menjadi  salah  satu  parameter  dalam mewaspadai  daerah  rawan  dengan  memperhatikan  pengalaman  pilkada sebelumnya terkait isu sara dan sentimen agama
4) Minimnya peserta Pilkada
5) Netralitas Aparatus Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada
6) Black Campaign sebelum masa kampanye serta politik uang.
Selain  itu,  telah  diketahui  bahwa  Pilkada  serentak  tahun  2020  masih diwarnai dengan adanya pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19), namun secara  teknis  sebagai  antisipasi  penyebaran  covid-19,  Komisi  Pemilihan  Umum telah  mengeluarkan  kebijakan  yang  tertuang  di  dalam  Keputusan  KPU  Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau  WaliKota  dan  Wakil WaliKota  Tahun  2020.  Keputusan  tersebut  secara  garis  besar  terdapat  4  tahapan penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah  yang  ditunda  meliputi  pelantikan
5 Lihat Prayudi, Ahmad Budiman dan Aryojati Ardipandanto , Dinamika Politik Pilkada Serentak , (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017), hlm. 2
panitia  pemungutan  suara,  verifikasi  syarat  dukungan  calon  perseorangan, pembentukan  Panitia  Pemuktahiran  Data  Pemilih,  serta  pemuktahiran  dan penyusunan  daftar  pemilih.  Melihat  kedalam  muatan  materinya,  keputusan tersebut hanya terbatas kepada penundaan penyelenggaraan teknis pilkada sampai tahap  penetapan  daftar  pemilih,  namun  tahapan  penyeleggaran  pilkada  serentak tetap  akan  dilaksanakan  pada  September  2020.  Ketentuan  tersebut  disandarkan kepada maklumat yang tertuang dalam Pasal 201 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang  Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. 6
Perpu  No.  1  Tahun  2014  pun  telah  diubah  pertama  kali  dengan  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Perpu Pilkada ini menyesuaikan aturan mengenai pemilihan lanjutan dan  pemilihan  susulan,  yang  menjadi  dasar  bagi  pelaksanaan  Pilkada  pada  saat wabah berlangsung. Pasal 120 Perpu Pilkada mengatur bahwa:
1) Dalam  hal  pada  sebagian  wilayah  Pemilihan,  seluruh  wilayah  Pemilihan, sebagian  besar  daerah,  atau  seluruh  daerah  terjadi  kerusuhan,  gangguan keamanan,  bencana  alam,  bencana  nonalam,  atau  gangguan  lainnya  yang mengakibatkan  sebagian  tahapan  penyelenggaraan  Pemilihan  atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan.
2) Pelaksanaan  Pemilihan  lanjutan  atau  Pemilihan  serentak  lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak yang terhenti.
Berdasarkan  ketentuan  itulah,  diatur  bahwa  pemungutan  suara  serentak Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan Wakil  Walikota  hasil  pemilihan  tahun  2015  yang  sedianya  dilaksanakan  pada bulan  September  2020,  ditunda  karena  terjadi  bencana  nonalam. 7 Selanjutnya,
6 Ibid
7 Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020 Tentang Pilkada Serentak 2020, Pasal 201A ayat (1) Perpu Pilkada jo. Pasal 201 ayat (6) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016.
dinyatakan  secara  eksplisit  bahwa  pemungutan  suara  serentak  yang  ditunda, dilaksanakan pada bulan Desember 2020. 8
Salah satu alasan mendesaknya Pilkada yang dimuat dalam Perpu Pilkada adalah untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri. 9 Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi  madya  sampai  dengan  pelantikan  Gubernur  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan. 10 Sedangkan  untuk  mengisi  kekosongan  jabatan Bupati/Walikota,  diangkat  penjabat  Bupati/Walikota  yang  berasal  dari  jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota. 11
Keputusan  untuk  menyelenggarakan  Pilkada  serentak  pada  9  Desember 2020 pada akhirnya menuai polemik. Sebagian pihak menyetujui dengan berbagai alasan,  salah  satunya  adalah  untuk  menjaga  demokrasi  dan  keberlangsungan  tata pemerintahan  di  daerah.  Alasan  ini  didasari  oleh  argumen  untuk  menghindari ketidakpastian  kepemimpinan  daerah  yang  dapat  berakibat  pada  terkendalanya pembangunan  daerah  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Namun,  banyak  juga  yang tidak  menyetujui  dengan  berbagai  alasan,  seperti  alasan  kesehatan  dan keselamatan  penyelenggaran,  peserta  dan  pemilih  yang  harus  lebih  diperhatikan, kualitas  teknis  demikrasi,  dan  hal  lain-lain  yang  menyangkut  pelaksaan  teknis penyelenggaraan Pilkada Serentak di tengah pandemi Covid-19. 12
Dari  uraian  latar  belakang  diatas,  maka  permasalahan  yang  dapat  dikaji dalam  penelitian  ini  diantaranya  adalah  Apa  yang  menjadi  hambatan  dan tantangan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2020?
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian yuridis normatif, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip
8 Ibid, Pasal 201A ayat (2) 9 Bagian Menimbang huruf b Perpu Pilkada 10 Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 201 ayat (10)
11 Ibid, Pasal 201 ayat (11)
12 Lihat  Sri  Nuryati,  Mouliza  K  donna  Sweinstani,  Sutan  Sorik, Policy  Brief:  Polemik Penyelenggaraan Pilkada Serentak DI Masa Pandemi Covid-19 , (Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2020), hlm. 1
hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  untuk  menjawab  permasalahan  yang dihadapi.  Penelitian  hukum  normatif  dilakukan  untuk  menghasilkan  argumentasi teori  atau  konsep  baru  sebagai  preskripsi  dalam  menyelesaikan  masalah  yang dihadapi. 13

## B. PEMBAHASAN

## 1. Hambatan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020
Keputusan  tetap  diselenggarakannya  Pilkada  serentak  di  tengah  belum surutnya  gelombang  pandemi  Covid-19  memunculkan  kerisauan  banyak  pihak, baik  pemerintah,  DPR,  KPU  KPUD  dan  pengamat  maupun  masyarakat  pada umumnya.  Beragam  kerisauan  tersebut  dapat  dilatar  belakangi  oleh  beberapa potensi  permasalahan baru  yang dapat  muncul jika pilkada tetap dilaksanakan di tengah  masa  pandemi.  Pelaksanaan  Pilkada  ditengah  wabah  yang  masih  menjadi ketakutan  tersendiri  bagi  masyarakat,  menimbulkan  hambatan-hambatan  dalam pelaksanaanya, diantara lain:
1) Money Politic yang Disamarkan dalam Bantuan Penanggulangan Covid-

## 19
Politik  uang (money  politics) baik  dalam  pencalonan  maupun pemungutan  suara  masih  banyak  terjadi  dalam  pelaksanaan  pilkada  serentak tahun  2015.  Politik  uang  adalah  praktek  destruktif  (menyimpang)  yang merusak mutu demokrasi.  Undang-undang pilkada selama ini belum mampu meminimalisasi potensi politik uang. 14
Dalam  pemilu  tidak  semua  uang  yang  dikeluarkan  kadidat  dan digunakan dalam kegiatan pemilu termasuk dalam kategori politik uang, yang dikonotasikan  sebagai  uang  haram.  Untuk  membedakannya,  terlebih  dahulu dijelaskan  mengenai  definisi  uang  politik  dan  politik  uang.  Yang  dimaksud dengan  uang  politik  adalah,  uang  yang  diperlukan  secara  wajar  untuk
13 Lihat  Dr.  Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achamd,  M.H., Dualisme  Penelitian  Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 34
14 Lihat Pangi Syarwi Chaniag, Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015, Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 204.
mendukung  operasionalisasi  aktivitas-aktivitas  yang  akan  dilakukan  oleh peserta pilkada. Besarannya ditetapkan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah.  Contohnya  biaya  administrasi  pendaftaran  pasangan  kandidat, biaya  operasional  kampanye  pasangan  kandidat,  pembelian  spanduk  dan stiker,  dan  lain  sebagainya.  Sumbernya  bisa  berasal  dari  simpatisan  dengan tidak memiliki kepentingan khusus dan besarannya ditentukan dalam undang- undang dan peraturan pemerintah.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  politik  uang  adalah,  uang  yang ditujukan  dengan  maksud-maksud  tertentu  seperti  contohnya  untuk melindungi kepentingan bisnis dan kepentingan politik tertentu. Politik uang bisa  juga  terjadi  ketika  seorang  kandidat  membeli  dukungan  parpol  tertentu atau  membeli  suara  dari  pemilih  untuk  memilihnya  dengan  iming-iming imbalan  yang  bersifat  finansial.  Politik  uang  bisa  juga  terjadi  ketika  pihak penyandang  dana  berkepentingan  bisnis  maupun  politik  tertentu.  Bentuknya bisa  berupa  uang,  namun  bisa  pula  berupa  bantuan-bantuan  sarana  fisik pendukung kampanye pasangan kandidat tertentu. 15
Di  masa  pandemi  covid-19  ini,  masyarakat  membutuhkan  bantuan untuk menunjang kehidupan sehari-hari, terutama masyarakat dengan kondisi ekonomi  menengah  kebawah,  hal  ini  dapat  dijadikan  oleh  pasangan  calon serta  tim  sukses  pasangan  calon  kepala  daerah  terkait  untuk  memberikan bantuan yang kemudian diselingi oleh politik uang.
Adanya politik uang juga tentunya mempengaruhi demokrasi, dimana hak  memilih  masyarakat  tidak  lagi  melihat  pada  visi  misi  serta  kualitas pasangan  calon,  tetapi  mengutamakan  untuk  memilih  pasangan  calon  yang telah memberikan bantuan uang tersebut.
Regulasi  pelarangan  praktik  politik  uang  dijelaskan  secara  tegas  dan keras  dalam  Pasal  47  Ayat  (1)  UU  No  8  Tahun  2015  menyebutkan  bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk  apapun  pada  proses  pencalonan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,
15 Teddy Lesmana dalam Fitriyah, Fenomena Politik Uang dalam Pilkada, hlm. 3
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. 16 Sangat jelas sanksi  bagi  aktor  dan  oknum  pelaku  politik  uang,  di  mana  penyelenggara pilkada  bisa  men-diskualifikasi  pasangan  calon  dan  partai  politik  pengusul kehilangan hak mengajukan calon baru. 17
Penyelenggara  pilkada  harus  mampu  mengantisipasi money  politics baik  waktu  proses  pencalonan  maupun  ketika  masa  kampanye  jauh  sebelum pelaksanaan  pilkada  serentak.  Di  samping  penyelenggara,  idealnya  praktek politik  uang  juga  menjadi  tanggung  jawab  semua stakeholder untuk mengawasinya.  Apabila  kita  membaca  aturan  dan  regulasi,  sudah  banyak upaya dalam menekan perilaku politik uang dalam pilkada serentak. Misalnya larangan  mahar  politik  dalam  Pasal  47  Ayat  (1)  UU  No  8  Tahun  2015 menyatakan  bahwa  partai  politik/gabungan  partai  politik  dilarang  menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan kepala daerah. Salah satu  bentuk  sangsi  tegas  bagi  calon  kepala  daerah  yang  terbukti  memberi “mahar” kepada partai yakni akan di-diskualifikasi dan dilarang mencalonkan kembali  pada  pilkada  periode  berikutnya.  Sedangkan,  partai  politik pengusung yang menerima setoran akan didenda 10 kali lipat dari dana yang diterima dari calon. 18

## 2) Anggaran atau Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020
Berdasarkan  regulasi,  sumber  dana  pilkada  dibiayai  dari  masing- masing APBD daerahnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Permendagri Nomor 54  tahun  2019  Tentang  Pendanaan  Kegiatan  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  &
16 Dalam  ketentuan  Pasal  47  UU  No.  8  Tahun  2015  diubah  sehingga  berbunyi  sebagai berikut: Pasal 47 Ayat (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang  menerima imbalan dalam  bentuk  apapun  pada  proses  pencalonan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Ayat (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik  terbukti  menerima  imbalan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Partai  Politik  atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah  yang  sama.  Ayat  (3)  Partai  Politik  atau  gabungan  Partai  Politik  yang  menerima  imbalan sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  harus  dibuktikan  dengan  putusan  pengadilan  yang telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Ayat  (4)  Setiap  orang  atau  lembaga  dilarang  memberi imbalan  kepada  Partai  Politik  atau  gabungan  Partai  Politik  dalam  bentuk  apapun  dalam  proses pencalonan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan  Wakil Walikota.
17 Pangi Syarwi Chaniag, Op.cit, hlm. 204 18 Ibid, hlm. 204
Wali Kota yang bersumber dari  APBD. Walau bersumber dari APBD tetapi masih  terus  menjadi  polemik  yang  berkepanjangan,  oleh  masing-masing stakeholder dari sudut pandang subyektif sesuai kepentingan masing-masing. Pilkada  dikategorikan  rezim  pemerintah  daerah,  maka  pembiayaan dibebankan  kepada  APBD  daerah  masing-masing.  Telaah  sumber pembiayaan pilkada bagi penyelenggara baik  Bawaslu  maupun KPU bahkan ada stakeholders yang  menginginkan  penyelenggaraan  pilkada  dibiayai  dari APBN.  Mengapa  cenderung  mengharapkan  dari  APBN,  hal  ini  karena Bawaslu  berargumen  bahwa  setidaknya  ada  empat  hambatan  dalam pengawasan  pilkada  serentak  2020.  Hambatan  yang  dihadapi  Bawaslu  baik provinsi  maupun  kabupaten/kota  dalam  melakukan  pembahasan  dana  hibah dengan  pemda,  muncul  permasalahan  administrasi,  peraturan  perundang- undangan,  ketersediaan  anggaran  daerah,  dan  masih  banyak  faktor  lain. Memang permasalahan administrasi untuk penganggaran pengawasan pilkada ada  dua  masalah  dari  pemda. Pertama ,  syarat  surat  persetujuan bupati/walikota. Kedua , proses penandatanganan  NPHD, NPHD sendiri atau yang  disebut  Naskah  Perjanjian  Hibah  Daerah,  adalah  naskah  perjanjian hibah yang bersumber dari pendapatan APBN tidak mudah karena memasuki proses  ranah  politik.  Rupanya  proses  ini  sangat  menghambat  kerja  Bawaslu dan KPU.
Muncul  permasalahan  pada  regulasi,  ada  tiga  persoalan  penghambat penandatangan  NPHD. Pertama ,  pemda  masih  menunggu  Kemendagri  yang menegaskan  dan  menjelaskan  rujukkannya  Permendagri  nomor  54  tahun 2019. Hal ini wajar mengingat proses penganggaran pemerintah daerah, baik provinsi  maupun  kabupaten/kota  harus  tunduk  dan  patuh  kepada pemerintahan diatasnya. Kedua , pemerintah daerah menghendaki pencantuman  standar  pembiayaan  pengawasan  menggunakan  standar  biaya masing-masing  daerah  lantaran  berasal  dari  APBD,  bukan  APBN. Pertimbangan ini juga  ada dasarnya, mengingat  perencanaan anggaran harus tunduk pada indeks yang telah ditentukan. Ukuran ini bisa berbeda antara satu pihak dengan pihak lain. Antara pemeritah daerah dengan Bawaslu dan KPU.
Ketiga , pemda menunggu keputusan KPU dalam menetapkan jumlah TPS di masing-masing  provinsi  dan  kabupaten/kota.  Masalah  lain  terkait ketersediaan  anggaran  pemda,  ada  daerah  yang  mengalokasikan  anggaran pengawasan  tak  sesuai  dengan  usulan  yang  diajukan  bawaslu  baik  provinsi maupun kabupaten/kota. Pertimbangan pemerintah daerah, yakni kemampuan anggaran  atau  pendapatan  daerah  yang  berbeda-beda.  Pertimbangan  ini  juga ada dasarnya, salah satunya asas efektivitas dan efisiensi. Baik BPK maupun BPKP  ketika  melakukan  pemeriksaan  laporan  pertanggung  jawaban keuangan, pemda bisa ikut menanggung risko.
Berdasarkan  data  Kementerian  Dalam  Negeri  7  Agustus  2020, realisasi anggaran dari pemda ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencapai Rp 9,735 triliun atau setara dengan 95,22% dari total alokasi. 19
Namun,  sumber  dana  pilkada  ini  masih  menjadi  polemik  penyebab utama  kenapa  problem  ini  selalu  berulang,  karena  penganggaran  pilkada bersumber  dari  APBD  sehingga  tidak  ada  kebijakan  satu  pintu  dalam penganggaran.
Kemudian  penambahan  anggaran  dalam  penyelenggaraan  Pilkada  di tahun  2020  yang  dilakukan    Serentak  mengeluarkan  anggaran  sampai  4,7 Triliun 20 membuat Pilkada menjadi pemilu berbiaya mahal karena pengadaan Alat  Pelindung  Diri  (APD)  dan  alat  bantu  pemilihan  di  TPS  yang  harus memenuhi  standar  protokol  kesehatan  covid-19.  Meskipun  anggaran  ini sudah  disetujui,  pada  praktiknya  hingga  Juli  2020  di  mana  tahapan  Pilkada serentak  sudah  dimulai  sejak  15  Juni  2020,  baru  sebagian  dari  anggaran  di atas  sudah  didistribusikan  ke  daerah  yang  akan  menyelenggarakan  Pilkada. Apabila  pencarian  dan  pendistribusian  anggaran  lambat,  dikhawatirkan  akan menggangu  rangkaian  tahapan  Pilkada  Serentak.  Oleh  sebab  itu,  perlu
19 Kompas,  Kemendagri:  Pencairan  Dana  Pilkada  dari  APBD  ke  KPU  Capai  Rp.  9,735 Triliun, https://nasional.kompas.com/read/2020/08/09/11424191/kemendagri-pencairan-dana- pilkada-dari-apbd-ke-kpu-capai-rp-9735-triliun?page=all ,  diakses  pada  Minggu,  20  Desember 2020, pukul 23.00 WIB.
20 Kementrian Keuangan RI, APBD Direalokasi untuk Covid-19, Anggaran Pilkada minta ditambah,  11  Juni  2020, https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/apbd-direalokasi-untuk- covid-19-anggaran-pilkada-minta-ditambah/ , diakses pada Selasa, 15 Desember 2020, pukul 13.37 WIB.
kerjasama  pihak  terkait  agar  penambahan  anggaran  Pilkada  Serentak  segera dapat  dicairkan  dan  didistribusikan.  Pengawasan  yang  ketat  atas  anggaran tersebut keluar tidak disalahgunakan oleh pihak manapun.
3) Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah.  Pegawai  ASN  terdiri  dari Pegawai  Negeri  Sipil dan pegawai pemerintah  dengan  perjanjian  kerja yang  diangkat  oleh pejabat  pembina kepegawaian dan  diserahi  tugas  dalam  suatu  jabatan  pemerintahan  atau diserahi  tugas  negara  lainnya  dan  digaji  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan. 21
Netralitas  merupakan  salah  satu  asas  yang  sangat  penting  untuk diterapkan dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional. Netralitas ASN berkaitan dengan impartiality , di mana seorang pegawai ASN harus bersikap adil, obyektif, tidak bias, bebas pengaruh, bebas intervensi, bebas dari konflik kepentingan,  dan  tidak  berpihak  pada  siapapun.  Netralitas  ASN  tidak  hanya terkait  dengan  kegiatan  politik,  namun  juga  dalam  penyelenggaraan pelayanan publik, pembuatan kebijakan, dan manajemen ASN.
Ketidaknetralan  ASN  berdampak  pada  profesionalisme  pegawai  ASN  yang berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  penyelenggaraan  pelayanan  publik dan  efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan.  Selain  itu,  pelanggaran  asas netralitas  juga  dapat  mendorong  ASN  terlibat  dalam  praktik  korupsi.  Untuk menegakkan netralitas ASN, pemerintah telah membentuk sejumlah peraturan perundang-undangan,  antara  lain:  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  (UU  Pilkada) beserta  perubahannya,  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  42  Tahun  2004
21 Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Aparatur_Sipil_Negara ,  diakses  pada  Kamis, 17 Desember 2020, pukul 9.40 WIB.
tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan  PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Namun  demikian,  berdasarkan  data  terakhir  pilkada  serentak  pada tahun  2015,  2017,  dan  2018,  terdapat  peningkatan  pelanggaran  netralitas ASN  yang  relatif  tinggi  pada  tahun  2018,  yaitu  sebanyak  491  aduan  terkait netralitas.  Untuk  diketahui  bahwa  tahun  2016  tidak  ada  Pilkada  serentak, namun  masih  tercatat  pengaduan  terkait  netralitas  ASN.  Adapun  jenis pelanggaran  yang  paling  banyak  dilaporkan  terkait  dengan  pelanggaran  asas netralitas  adalah  keterlibatan  ASN  dalam  penyelenggaraan  kampanye. Pelanggaran ini antara lain berupa pembuatan advertorial untuk  membangun citra  salah  satu  pasangan  calon,  pelaksanaan  program  yang  menguntungkan salah  satu  pasangan  calon,  serta  pengerahan  massa  untuk  berkampanye  dan pemberian dukungan dana untuk kampanye.
Sementara  itu  sampai  dengan  19  Agustus  2020,  KASN  (Komisi Aparatur Sipil Negara) telah mencatat 490 kasus pelanggaran netralitas ASN dalam  Pilkada  serentak  tahun  2020.  Sebanyak  372  orang  telah  diberikan rekomendasi  penjatuhan  sanksi  pelanggaran  netralitas  oleh  KASN.  Namun, pemberian sanksi dari PPK baru dilakukan kepada 194 ASN atau 52,2% total pelanggar.  Oleh  karena  itu,  KASN  mendesak  kepala  daerah  sebagai  Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menindak tegas ASN yang terbukti tidak netral  saat  Pilkada.  KASN  juga  telah  melaporkan  kinerja  PPK  kepada Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi,  sehingga  PPK  yang  tidak  segera  memberikan  sanksi akan diadukan kepada Presiden. 22 Terlebih lagi hampir 80% daerah yang akan melaksanakan Pilkada pada tahun 2020 akan diikuti oleh calon dari petahana. Hal ini memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran netralitas ASN di daerah. 23
22 medcom.id,  KASN  Tagih  Sanksi  untuk  ASN  tak  Netral,  edisi  30  Agustus  2020, https://m.medcom.id/nasional/politik/ybDldx0b-kasn-tagih-sanksi-untuk-asn-tak-netral , diakses pada Selasa, 17 Desember 2020, pukul 19.18 WIB.
23 menpan.  go.id,  KASN  Melaksanakan  Focus  Group  Discussion  Penanganan Pelanggaran  Netralitas  ASN  Menjelang  Pilkada  Serentak  2020,  edisi  6  Februari  2020, https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/kasn-melaksanakan-focus-group-
Bawaslu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satunya bertugas mengawasi netralitas ASN, anggota  Tentara  Nasional  Indonesia,  dan  anggota  Kepolisian  Republik Indonesia. Bawaslu bekerjasama dengan KASN sebagai lembaga negara yang independen  juga  berfungsi  mengawasi  pelaksanaan  norma  dasar,  kode  etik, dan  kode  perilaku  ASN  dan  berwenang  memutuskan  ada  tidaknya  suatu pelanggaran  yang  dilakukan  pegawai  ASN  serta  memberikan  rekomendasi kepada  PPK  terkait  untuk  menindaklanjutinya.  Terkait  rekomendasi  KASN yang tidak ditindaklanjuti PPK, dikarenakan KASN hanya berwenang dalam rekomendasi,  sedangkan  kepala  daerah  sebagai  PPK  yang  berhak memberikan  sanksi  terhadap  ASN.  Sedangkan,  kepala  daerah  terutama petahana  yang merupakan pejabat politik seringkali mempunyai kepentingan dalam Pilkada, dan tidak ada sanksi tegas bagi PPK yang tidak menjalankan rekomendasi  dari  KASN  tersebut.  Selain  itu,  pengawasan  dari  masyarakat juga  penting  dilakukan  dengan  melibatkan  partisipasi  masyarakat  melalui saluran  pengaduan  dengan  memanfaatkan  platform  digital  seperti  media sosial yang banyak diminati masyarakat saat ini.
4) Kampanye Hitam (Black Campaign)
Kampanye  hitam  bukanlah  sebuah  pilihan  dalam  berpolitik.  Selain mengandung  unsur  jahat  dan  melanggar  norma,  baik  masyarakat  atau  pun agama, kampanye hitam juga memberikan pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat.  Upaya  Menghalalkan  segala  cara  yang  melandasi  dipilihnya bentuk  kampanye  hitam  menunjukkan  masih  buruknya  moral  dan  keimanan seorang  politisi  yang  melakukan  hal  tersebut.  Dengan  adanya  kampanye hitam  dapat  memengaruhi  pencitraan  terhadap  kandidat  calon  dari  partai politik tertentu. 24
discussion-penanganan-pelanggaran-netralitas-asn-menjelang-pilkada-serentak-2020 , diakses pada Selasa, 17 Desember 2020, pukul 19.37 WIB.
24 Ade Tuti Turistiati, Fenomena Black Campaign Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2015, dalam Tranparansi  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi ,  Volume  VIII,  Nomor  02,  September  2016, hlm. 212
Penyebaran black  campaign memiliki  dampak  negatif  yang  efeknya cukup  membahayakan,  diantara  efek  penyebaran  berita  palsu  adalah  konflik horizontal  antara  pihak  yang  berkontestasi  dalam  pilkada  (calon, pendukung/relawan,  tim  sukses  calon,  serta  masyarakat  itu  sendiri)  dan polarisasi  (keterbelahan)  masyarakat  pendukung  calon  tertentu  pasca pelaksanaan pemilihan. 25
Kampanye hitam dapat terjadi tatkala ada kandidat yang tidak mampu memperluas keterampilannya dalam berkampanye, atau tidak mempunyai visi dan  misi  maupun  program  kerja  yang  siap  diadu  dengan  kompetitor. Munculnya  kampanye  hitam  disisi  lain  juga  menjadi  persoalan  dalamsistem politik demokrasi, sebab para pemilih berpotensi terpengaruh oleh informasi- informasi  yang  tidak  dapat  dibuktikan  kebenarannya  oleh  sebab  mereka adanya informasi yang menyudutkan pasangan calon kepala daerah tertentu. 26
Dalam Pilkada 2020 Bawaslu menyatakan masih banyak perlakuan intimidasi yang  dilakukan  kepada  para  pengawas Pilkada  2020. Diketahui,  selama  masa  kampanye  5-14  November  2020,  tercatat  ada 31 pengawas pemilu mendapat tindak kekerasan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh anggota Bawaslu RI, Mochammad  Afifuddin  saat  melaporkan  hasil  temuan  pengawasan  pada  10 hari kelima masa kampanye Pilkada 2020.
Bawaslu mencatat  setidaknya  31  orang pengawas  pemilu di  270 daerah  yang  menyelenggarakan  pilkada  mendapat  kekerasan  saat menjalankan  tugas.  Menurut  Afif,  sebagian  besar tindak  kekerasan dipicu oleh  pembubaran  kampanye.  Tindak  kekerasan  ini,  lanjut  dia,  dialami oleh pengawas pemilu di daerah hingga tingkat Kelurahan/Desa.
Kekerasan  tersebut  berupa intimidasi atau  kekerasan  verbal  yang dialami 19 orang pengawas pemilu dan kekerasan fisik yang dialami 12 orang pengawas.
25 Yusa  Djuyandi,  Ari  Ganjar  Herdiansah,  Jafar  Fikri  Alkadrie,  Sosialisasi  Dampak Negatif  Black  Campaign  Terhadap  keamanan  pemilihan  Kepala  Daerah  Tahun  2018  Di  Provinsi Jawa Barat, hlm. 3
26 Ibid
Sebelumnya, juga  diketahui  bahwa  Bawaslu masih  menemukan pelanggaran  protokol  kesehatan  dalam  tahapan  kampanye  Pemilihan  Kepala Daerah  (Pilkada)  Serentak  2020.  Bahkan  hingga  hari  ke-20,  meningkat  dua kali lipat.
Peningkatan  itu  terjadi  seiring  bertambahnya  jumlah  pelaksanaan kegiatan kampanye dengan metode tatap muka dan/atau pertemuan terbatas.
Temuan Bawaslu menunjukkan  pelanggaran  prokes  pada  10  hari kedua kampanye, yaitu 6 hingga 15 Oktober sebanyak 375 kasus. 27
Dari  uraian  diatas,  jelas  bahwa  pilkada  2020  masih  diwarnai  dengan adanya  kampanye  hitam.  Meskipun,  tidak  tersorot  melalui  media,  atau dilakukan adanya tindakan  yang dapat  menjatuhkan pasangan lawan melalui media, tetapi kampanye dalam pilkada di masa pandemi ini dilakukan dengan tidak  terang-terangan,  yang  mana  melalui  intimidasi  kepada  pengawas pilkada.

## 2. TANTANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2020
Tantangan  utama  pilkada  serentak  2020  adalah,  pelaksanaanya  ditengah pandemi  covid-19,  namun  bagaimana  caranya  agar  tetap  terjaga  demokratisasi lokal  melalui  pilkada  serentak  2020.  Dimana  pemerintah  harus  dapat  menjamin pelaksanaan  pilkada  serentak  2020  ini  tidak  menambah cluster baru  penyebaran covid-19.
Sekalipun  gugus  tugas  penanganan  covid-19  telah  memberikan rekomendasi  dan  memperbolehkan  Pilkada  serentak  diadakan  sepanjang memberlakukan  protokol  kesehatan  yang  ketat,  masalah  kesehatan  dan keselamatan  penyelenggara,  peserta  dan  pemilih  tetap  menjadi  perhatian  utama dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020.
Dari  segi  penyelenggara,  antisipasi  berupa  penambahan  anggaran  yang telah  disetujui  sejumlah  4,7  milyar  untuk  pemenuhan  alat  kebutuhan  pemilih
27 Arman Muharram, Ternyata Kampanye Hitam Warnai Pilkada 2020, Bawaslu beberkan 31  Pengawas  Pemilu  Diintimidasi,  dalam  laman  Pikiran  Rakyat, https://cirebon.pikiran- rakyat.com/nasional/pr-04976331/ternyata-kampanye-hitam-warnai-pilkada-2020-bawaslu- beberkan-31-pengawas-pemilu-diintimidasi ,  diakses  pada  Sabtu,  19  Desember  2020, pukul  13.55 WIB.
dengan  standar  protokol  kesehatan  yang  ketat  memang  telah  disanggupi  oleh pemerintah.  Namun,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  kekhawatiran  ketika  Pilkada tetap  dilaksanakan  pada  tahun  2020  masih  dirasakan  oleh  beberapa  pihak termasuk masyarakat sendiri.
Salah  satu  alasan  mengapa  kekhawatiran  tersebut  adalah  penyelenggara Pilkada yang dapat berpotensi menjadi cluster baru penyebaran covid-19. Hal ini diperkuat dengan teridentifikasinya sejumlah pejabat pemerintah dan penyelenggara  pemilu  di  beberapa  wilayah  yang  terjangkit  virus  ini.  KPU  RI bahkan  menyebutkan,  68  kandidat  terjangkit  Covid-19  pada  masa  sebelum penetapan calon dan terdapat 3 kandidat Pilkada meninggal karena terpapar virus ini.  Karena  biasanya  pada  setiap  tahapan  pilkada,  banyak  melibatkan  interaksi tatap  muka  atau  berkumpulnya  massa.  Contohnya  pada  verifikasi  faktual, pencocokan  dan  pemutakhiran  data  pemilih,  kampanye  hingga  hari  pemungutan suara.  Oleh  karena  itu,  sudah  menjadi  hal  wajar  jika  aspek  kesehatan  dan keselamatan  harus  menjadi  perhatian  utama  pemerintah  dalam  penyelenggaraan Pilkada  serentak  2020  di  masa  pandemi.  Tantanga-tantangan  secara  teknis  dari Pilkada serentak 2020 ini diantaranya adalah:

## 1. Pilkada Aman Covid dan Kepercayaan Publik
Dalam  merespon  tantangan  ini,  KPU  telah  menyiapkan  SOP Penyelenggaraan  Pilkada  Serentak  2020  dan  penyesuaian-penyesuaian  yang diperlukan  baik  yang  berkaitan  dengan  jadwal,  program,  maupun  tahapan. Penyelenggaraan  pemilu  perlu  untuk  memastikan  seluruh  persiapan  dan tahapan penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi ini dengan matang. Hal ini  dikarenakan  kualitas  penyelenggaraan  pilkada  Pilkada  erat  kaitannya dengan kualitas dan kapasitas penyelenggara pemilu itu sendiri.
Kepercayaan  publik  akan  menjadi  ujian  berat  bagi  penyelenggara mengingat  pemilu  2019, akibat besarnya beban kerja penyelenggara, banyak di  antara  mereka  yang  gugur.  Pertimbangan  resiko  dalam  penyelenggaraan pemilu  yang  demikian  menjadi  salah  satu  indikator  kepercayaan  masyarakat pada  penyelenggara.  Oleh  karena  itu,  jika  penyelenggara  mampu  menjaga
kualitas  penyelenggaraan  Pilkada  dengan  tetap  demokratis,  aman  dan  bisa menjamin  kesehatan  serta  keselamatan  seluruh  pihak  meskipun  di  tengah pandemi,  kepercayaan  publik  terhadap  penyelenggara  juga  dapat  tetap terjaga.
Kepercayaan masyarakat harus diupayakan sedemikian rupa sehingga masyarakat  tetap  percaya  pada  proses  penyelenggaraan  pilkada,  pada penyelenggara  yang  profesional,  termasuk  pada  calon  kepala  daerah  yang memiliki kualitas dan integritas serta daya inovasi yang tinggi.

## 2. Keakuratan Data Pemilih
Dalam  menyelenggarakan  pilkada  serentak  2020  tantangan  yang dihadapi  salah  satunya  adalah  pada  tahapan  pencocokan  dan  penilitian (coklit)  yang  terkendala  lantaran  ada  petugas  pemutakhiran  data  pemilih (PPDP)  seperti  contohnya  di  daerah  Kabupaten  Bandung  Barat  yang  positif Covid-19.  Lalu  beberapa  kabupaten/kota  belum  melaksanakan  protokol kesehatan  karena  keterbatasan  anggaran.  Saat  melakukan  pengawasan berbasis IT beberapa kabupaten/kota terkendala jaringan internet.
Pada  tahap  penyelengaraan  pemilihan  umum  salah  satu  aspek  yang menjadi isu krisis dalam menilai apakah pemilihan umum dapat dilaksanakan secara jujur dan adil adalah pendaftaran pemilih. Demi menghasilkan kualitas daftar  pemilih,  Komisi  Pemilihan  Umum  harus  dapat  memastikan  semua pemilih  terdaftar  dalam  Daftar  Pemilih  Tetap  melalui  mekanisme pemutakhiran  dan  penyusunan  daftar  pemilih.  Dalam  hal  ini,  mulai  dari petugas  pemutakhiran  data  pemilih  di  tingkat  yang  paling  bawah  hingga Komisi  Pemilihan  Umum  wajib  memastikan  akurasi  data  pemilih  sesuai dengan  dengan  kondisi  faktual  pemilih  dan  bersih  dari  pemilih  ganda. Semakin  kecil  jumlah  pemilih  yang  tidak  terdafar  dalam  Daftar  Pemilih Tetap, maka dapat dikatakan kualitas daftar pemilih akan semakin baik. 28
28 Lihat  Subekti,  Ramlan,  dkk,  Meningkatkan  Akurasi  Daftra  Pemilih  dan  Mengatur Kembali  Sistem  Pemilih  Pemutakhiran  Daftra  Pemilih,  ([t.  Ed]),  (Jakarta:  Kemitraan  Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), hlm. 22
Masalah kualitas dan akurasi Daftar Pemilih Tetap menjadi tanggung jawab bersama para pemangku kepentingan pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)  dan  partisipasi  aktif  dari  seluruh  lapisan  masyarakat.  Seluruh pemangku  dalam  pemilu  turut  serta  dalam  memberi  andil  yang  sangat  besar untuk dapat mewujudkan akurasi dan kualitas Daftar Pemilih Tetap.
Kesalahan  atau  kurang  akuratnya  data  pemilih  akan  berdampak langsung  terhadap  kelengkapan  administrasi  pemilu  dan  legitimasi  pemilu. Dari  beberapa  pengalaman  pemilu,  akurasi  data  pemilih  yang  tertampung dalam  Daftar  Pemilih  Sementara  (DPS)  sebagai  dasar  penetapan  Daftar Pemilih Tetap (DPT) terkesan belum dapat mengakomodasi seluruh pemilih. Ini  yang  sering  menimbulkan  perselisihan  dan  persengketaan  hasil  pemilu, bahkan  dari  sejumlah  permohonan  sengketa  hasil  di  Mahkamah  Konstitusi, tak akuratnya daftar pemilih digunakan sebagai dasar permohonan. 29
Melalui  pendaftaran  pemilih  hak  politik  setiap  warga  negara  untuk memberikan  suaranya  dalam  proses  demokrasi  electoral  akan  ditentukan. Pendaftaran  pemilih  berkaitan  dengan  kepastian  adanya  kesetaraan  bagi seorang  warga  negara  untuk  memilih.  Jika  pendaftaran  pemilu  tidak dilakukan  dengan  baik,  banyak  warga  Negara  yang  akan  kehilangan  hak politik.  Padahal  setiap  warga  negara  dijamin  hak  politiknya  tanpa diskriminasi,  demikian  juga  nilai  suara  setiap  warga  negara  adalah  sama. Sebagaimana  filosofi  dalam  demokrasi  “pemerintahan  (cratos)  adalah  orang (demo)”  pendaftaran  pemilih  adalah  deskripsi  yang  konkret  dari  “demo” dalam hal ini penduduk yang merupakan pemilik kedaulatan.
Proses pencocokan dan penelitian merupakan tahapan keempat setelah penyusunan  daftar  pemilih.  Pencocokan  dan  Penelitian  yang  selanjutnya disebut  Coklit  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  PPDP  dalam Pemutakhiran  Data  Pemilih  dengan  bertemu  Pemilih  secara  langsung  dan
29 Materi  gugatan  Calon  Presiden  nomor  urut  1  (satu)  melalui  gugatan  dengan  Nomor Pokok Perkara Nomor :1/PHPU.PRES-XII/2014
berdasarkan  perbaikan  dari  rukun  tetangga/rukun  warga  atau  nama  lain  dan tambahan Pemilih. 30
Proses  pencocokan  dan  penelitian  merupakan  tahapan  yang  cukup krusial  dalam  penyusunan  daftar  pemilih.  Hal  ini  dikarenakan  proses  coklit menjadi  tahap  verifikasi  utama  data  pemilih  yang  dimiliki  KPU  dari  hasil penyandingan  dari  data  yang  disampaikan  oleh  Kemendagri.  Proses Pencocokan  dan  Penelitian  juga  merupakan  proses  yang  dinamis  dimana tenaga adhoc Pantarlih (panitia pendaftaran pemilih) bekerja.
Coklit  dilakukan  oleh  petugas  pemutakhiran  data  pemilih  dengan mendatangi  pemilih  dari  rumah  ke  rumah.  Saat  melakukan  coklit  petugas mengacu pada daftar pemilih dalam model A-KWK 31 yang berasal dari hasil sikronisasi  antara  Daftar  Pemilih  Tetap  (  DPT)  Pemilu  2019  dan  Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Pilkada 2020.
Hasil  coklit  sendiri  akan  digunakan  KPU  untuk  menetapkan  DPT Pilkada.  Setelah  proses  tahapan  pencocokan  dan  penelitian  berlangsung  dari 15  Juli  hingga  4  Agustus  2020  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum menghasilkan pengawasan terhadap kualitas Daftar Pemilih A-KWK.
Setelah  mengidentifikasi  pemilih  pemula,  mencermati  pemilih  yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada Pemilu 2019, mengumpulkan informasi  pemilih  yang  belum  berumur  17  tahun  sudah  menikah,  dan mengidentifikasi pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2019, Bawaslu  menemukan  5  hal  permasalahan  mengenai  coklit  dalam  pilkada 2020, yakni 32 :
1) Ditemukan  328.024  pemilih  pemula  di  235  kabupaten/kota  yang  tidak terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK.
30 Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Perubahan  atas  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Pemutakhiran  Data  dan  Penyusunan Daftar  Pemilih  Dalam  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 1 angka 25
31 Data  pemilih  tiap  TPS  (Model  A.KWK)  yaitu  Daftar  pemilih  yang  disampaikan  oleh KPU/KIP Kab/Kota untuk dicoklit.
32 Kompas.com, 5 Temuan Bawaslu soal hasil pemutakhiran Data Pemilih Pilkada 2020, Kompas,  7  Agustus  2020. https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/10232641/5-temuan- bawaslu-soal-hasil-pemutakhiran-data-pemilih-pilkada-2020?page=all diakses pada hari Selasa, 15 Desember 2020, pukul 11.50 WIB.
2) Ditemukan 805.856 pemilih di 204 kabupaten/kota yang telah dinyatakan TMS di Pemilu 2019 terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK.
3) Ditemukan 3.331 pemilih yang belum berumur 17 tahun sudah menikah di  142  kabupaten/kota  yang  tidak  terdaftar  dalam  daftar  pemilih  model A-KWK.
4) Ditemukan  66.041  pemilih  dalam  DPK  Pemilu  2019  di  111 kabupaten/kota  yang  tidak  terdaftar  dalam  Daftar  Pemilih  Model  A- KWK.
5) Ditemukan 182 kabupaten/kota yang terdapat pemilih yang terpisah TPS- nya berdasarkan daftar pemilih model A-KWK.
Atas  hasil  pengawasan  tersebut,  Bawaslu  menyimpulkan  bahwa pertama,  proses  sinkronisasi  tidak  memasukkan  data  penduduk  paling mutakhir yaitu penduduk yang berumur 17 Tahun atau sudah menikah pada 9 Desember  2020.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  pemilih  pemula  dan penduduk belum 17 tahun sudah menikah tidak terdaftar dalam daftar pemilih model  A-KWK.  Kedua,  proses  sinkronisasi  tidak  menghasilkan  daftar pemilih  yang  akurat  dan  valid  lantaran  daftar  model  A-KWK  masih mencantumkan  pemilih  yang  dinyatakan  TMS  dan  tidak  memasukkan pemilih dalam DPK Pemilu 2019. Tiga, daftar pemilih model A-KWK dinilai belum  memenuhi  syarat  pembentukan  pemilih  dalam  satu  TPS  dan  belum memenuhi  syarat  kemudahan  pemilih  karena  belum  memenuhi  prinsip  satu keluarga  memilih  dalam  satu  TPS  yang  sama.  Hal  ini  membuktikan  bahwa penyusunan  jumlah  pemilih  per  TPS  pada  pemilihan  serentak  2020  tidak disusun  secara  maksimal  mendasarkan  pada  daftar  pemilih  model  A-KWK tersebut.
Oleh  karena  itu  proses  pemutakhiran  data  pemilih  merupakan  suatu hal  yang  harus  dipahami  oleh  penyelenggara  pemilu.  Pengalaman menunjukan  baik  pada  Pemilu  Legislatif,  Pemilu  Presiden  dan  Wakil Presiden  dan  Pemilihan  Kepala  Daerah,  bahwa  untuk  mencari  data  pemilih yang  tepat  mendekati  100%  sulit  diwujudkan.  Karena  itu  persiapan  secara dini dan sosialisasi secara intensif perlu dimatangkan secara saksama.

## C. SIMPULAN
Berdasarkan penelitian mengenai Hambatan dan Tantangan
Peneyelenggaraan  Pilkada  serentak  2020,  penulis  dapat  menarik  kesimpulan bahwa  hambatan  yang  dihadapi  dalam  Pilkada  serentak  2020  di  tengah  masa pandemi  ini  antara  lain  adanya Money  Politic yang  disamarkan  dalam  bantuan sosial,  kemudian  Anggaran  Pilkada  2020  yang  masih  menjadi  perdebatan  antara APBD  dan  APBN  juga  mengenai  pencairan  anggaran,  selanjutnya  Pelanggaran Netralitas  ASN,  yang  terakhir  adalah  adanya Black  Campaign dalam  Pilkada 2020. Tantangan Pilkada sendiri adalah, pelaksanannya di tengah Pandemi Covid- 19, seperti Pemerintah harus mengupayakan Pilkada aman covid dan Kepercayaan Publik, serta mengenai Keakuratan data Pemilih.
Oleh karena itu, penulis memberikan saran bahwa dalam
menyelenggarakan  Pilkada  serentak  2020,  pemerintah  harus  lebih  siap  dalam teknis  penyelenggaraanya,  harus  ada  sosialisasi  awal,  agar  masyarakat  paham teknis penyelenggaraan Pilkada dimasa pandemi, pengawasan protokol kesehatan, tetap menjunjung integritas dalam penyelenggaraan Pilkada. Harus ada komitmen baik  untuk  peserta  Pilkada  maupun  pelaksana  kedisiplinan  masyarakat  untuk setiap  daerah  yang  mengikuti  pilkada  serentak  2020  sehingga  hambatan  dan tantangan Pilkada, dapat diminamilisir.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU :
Lihat  Rozali  Abdullah, Pelaksanaan  Otonomi  Luas  dengan  Pemilihan  Kepala Daerah Secara Langsung , Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
Prayudi,  Ahmad  Budiman  dan  Aryojati  Ardipandanto ,  Dinamika  Politik  Pilkada Serentak , Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017.
Sri  Nuryati,  Mouliza  K  donna  Sweinstani,  Sutan  Sorik, Policy  Brief:  Polemik Penyelenggaraan  Pilkada  Serentak  DI  Masa  Pandemi  Covid-19 ,  Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2020.
Subekti,  Ramlan,  dkk,  Meningkatkan  Akurasi  Daftra  Pemilih  dan  Mengatur Kembali  Sistem  Pemilih  Pemutakhiran  Daftra  Pemilih,  ([t.  Ed]),  Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.

## ARTIKEL/JURNAL :
Lihat  Eko  Noer  Kristiyanto,  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah  Serentak  Di Indonesia:  Studi  Di  Batam, Jurnal  Penelitian  Hukum  DE  JURE ,  Vol.  17 No. 1, Maret 2017.
Pangi Syarwi Chaniag, Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015, Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Vol. 1, No. 2, 2016 Ade Tuti Turistiati, Fenomena Black Campaign Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2015,  dalam Tranparansi  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi ,  Volume  VIII, Nomor 02, September 2016
Yusa Djuyandi, Ari Ganjar Herdiansah, Jafar Fikri Alkadrie, Sosialisasi Dampak Negatif  Black  Campaign  Terhadap  keamanan  pemilihan  Kepala  Daerah Tahun 2018 Di Provinsi Jawa Barat
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Indonesia, Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2003  tentang  Pemilihan  Umum Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2020 Tentang Pilkada Serentak 2020.
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Perubahan atas Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Pemutakhiran Data  dan  Penyusunan  Daftar  Pemilih  Dalam  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau  Walikota  dan  Wakil Walikota

## WEBSITE:
Kompas,  Kemendagri:  Pencairan  Dana  Pilkada  dari  APBD  ke  KPU  Capai  Rp.
9,735
Triliun,
https://nasional.kompas.com/read/2020/08/09/11424191/kemendagri- pencairan-dana-pilkada-dari-apbd-ke-kpu-capai-rp-9735-triliun?page=all , diakses pada 20 Desember 2020.
Kementrian Keuangan RI, APBD Direalokasi untuk Covid-19, Anggaran Pilkada minta ditambah, 11 Juni 2020, https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/apbd-direalokasi-untuk- covid-19-anggaran-pilkada-minta-ditambah/ ,  diakses  pada  15  Desember 2020.
Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Aparatur_Sipil_Negara ,  diakses  pada  17 Desember 2020.
medcom.id,  KASN  Tagih  Sanksi  untuk  ASN  tak  Netral,  edisi  30  Agustus  2020, https://m.medcom.id/nasional/politik/ybDldx0b-kasn-tagih-sanksi-untuk- asn-tak-netral , diakses pada 17 Desember 2020. menpan.  go.id,  KASN  Melaksanakan  Focus  Group  Discussion  Penanganan
Pelanggaran  Netralitas  ASN  Menjelang  Pilkada  Serentak  2020,  edisi  6 Februari 2020, https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita- daerah/kasn-melaksanakan-focus-group-discussion-penanganan- pelanggaran-netralitas-asn-menjelang-pilkada-serentak-2020 ,  diakses  pada 17 Desember 2020.
Arman  Muharram,  Ternyata  Kampanye  Hitam  Warnai  Pilkada  2020,  Bawaslu beberkan 31 Pengawas Pemilu Diintimidasi, dalam laman Pikiran Rakyat, https://cirebon.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-04976331/ternyata- kampanye-hitam-warnai-pilkada-2020-bawaslu-beberkan-31-pengawas- pemilu-diintimidasi , diakses pada 19 Desember 2020.
Kompas.com,  5  Temuan  Bawaslu  soal  hasil  pemutakhiran  Data  Pemilih  Pilkada 2020, Kompas, 7 Agustus 2020. https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/10232641/5-temuan- bawaslu-soal-hasil-pemutakhiran-data-pemilih-pilkada-2020?page=all
diakses pada 15 Desember 2020.