## CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN PENGENDALIAN INTERN
Rudi Zulfikar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Rita Rosiana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## Ratu Ayu Fanisa Nariah
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  examine  the  role  of  Corporate  Governance practice to internal control disclosure in Indonesian banking industry. Corporate Governance practice  (CG)  is  measured  by  proportion  independent  member  in  Board  of  Directors,  the proportion  of  Board  of  Directors  independent,  managerial  ownership,  institusional ownership, audit committee size, eduaction background members of audit committee.
The  sample  of  this  study  is  87  banks  listed    in  the  Indonesian  Stock  Exchange within  the  year  of  2010  and  2012.  The  data  are  drawn  from  the  annual  report, multiplregresion is used to analyze the data.
This  research  find,  that  Board  of  Directors  size,    institusional  ownership  and eduaction background members of audit committee are significant factors to internal control disclosure.
Keywords : corporate governance, internal control disclosure

## PENDAHULUAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh corporate  governance terhadap pengungkapan  pengendalian  internal  pada  perusahaan  perbankan  di  Indonesia. Corporate governance direpresentasikan  dengan  ukuran  dewan  komisaris,  komposisi  komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran komite audit, dan latar belakang  pendidikan  akuntansi  atau  keuangan  komite  audit.  Adapun  pengungkapan pengendalian  internal  diukur  dengan  menggunakan  indeks  yang  disusun  untuk  menentukan tingkat pengungkapan dalam laporan tahunan yang dipublikasikan perusahaan.
Kelemahan  pengawasan  dan  pengendalian  internal  dalam  kasus  yang  melibatkan perusahaan  Enron,  Worldcom,  dan  Kantor  Akuntan  Publik  Arthur  Andersen  mengakibatkan hilangnya  kepercayaan  dari  para  investor  dan  mengakibatkan  menurunnya  harga  saham  di bursa efek berbagai negara seperti Amerika, Eropa, hingga ke Asia.
Skandal  akuntansi  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  Enron,  Worldcom,  dan  Kantor Akuntan  Publik  Arthur  Andersen  tersebut  akhirnya  mendorong  diterbitkannya  Sarbanes-
Oxley Act of 2002 (SOX 2002) (Zhang, J. Zhou dan N. Zhou, 2007). Menurut Femiarti dan Dewayanto  (2012)  salah  satu  aspek  penting  dari  SOX  adalah  terdapat  bagian  yang  berfokus pada  isu-isu  pengendalian  internal  terkait  dengan  pelaporan  keuangan  dan  pengungkapan informasi.  Pengendalian  internal  merupakan  satu  komponen  penting  untuk  meningkatkan akuntabilitas  perusahaan  dan  memungkinkan  perusaahaan  untuk  meningkatkan  pengawasan dan pengendalian atas kegiatan operasi perusahaan (Jones, 2008).
Di  Indonesia  penerapan  dan  pengungkapan  pengendalian  internal  pada  perusahaan perbankan  merupakan  pengungkapan  wajib  ( mandatory  disclosure )  yang  diatur  dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 11/25/2009 yang merupakan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia  nomor  5/8/2003  pasal  2  ayat  (2)  huruf  d  dan  pasal  13  tentang  Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 5/22/DPNP tahun 2003 perihal pedoman standar sistem pengendalian intern bagi  bank  umum,  sehingga  perusahaan  perbankan  wajib  menerapkan  pengendalian  internal dalam kegiatan operasinya dan mengungkapkan pengendalian internal secara menyeluruh.
Ketentuan pengungkapan pengendalian internal pun diperkuat oleh adanya Peraturan Bank  Indonesia  nomor  14/14/2012  tentang  Transparansi  dan  Publikasi  Laporan  Bank  yang dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  nomor  14/35/DPNP  tahun  2012 tentang  Laporan  Tahunan  Bank  Umum  dan  laporan  Tahunan  Tertentu  yang  Disampaikan kepada  Bank  Indonesia.  Selain  itu,  pengungkapan  informasi  perusahaan  yang  terdaftar  di Bursa Efek Indonesia diatur berdasarkan keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal KEP- 431/BL/2012 nomor X.K.6 yang merupakan perubahan atas keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal KEP-431/BL/2006 nomor X.K.6 pasal 2 huruf G nomor 7 tentang penyampaian laporan  tahunan  emiten  atau  perusahaan  publik  yang  menyatakan  bahwa  perusahaan  harus membuat  laporan  tahunan  yang  mengungkapkan  implementasi corporate  governance dan menyampaikan uraian tentang pelaksanaan sistem pengendalian internal dan audit. Ketentuan tentang pengungkapan ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan.
Pengendalian  internal  perlu  mendapat  perhatian  Bank,  mengingat  salah  satu  faktor penyebab  terjadinya  kegagalan  usaha  Bank  adalah  tidak  efektifnya  pengendalian  internal (lampiran  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  nomor  5/22/DPNP  tahun  2003).  Pengungkapan pengendalian internal pada perusahaan perbankan merupakan salah satu pengungkapan  yang penting  dilakukan  karena  dapat  merefleksikan  efektivitas  pengendalian  internal  perusahaan. Selain itu, menurut Asbaugh-skaife, Collins, dan Kinney (2007) pengungkapan pengendalian internal  dapat  meningkatkan  nilai  perusahaan  karena  dapat  mengurangi  risiko  terjadinya kecurangan yang dapat merugikan investor dan stakeholders lainnya.
Di Indonesia beberapa kasus kecurangan yang diindikasikan terjadi karena lemahnya pengendalian  internal  dan  penerapan corporate  governance pada  perusahaan  perbankan  di antaranya adalah penggelapan dana yang dilakukan oleh mantan pegawai Citibank tahun 2011 (sumber: www.vivanews.com ),  pemberian  kredit  dengan  dokumen  dan  jaminan  fiktif  pada Bank  Internasional  Indonesia  cabang  Pangeran  Jayakarta  dengan  total  nilai  kerugian  Rp  3,6 milyar  dan  melibatkan account  officer bank  tersebut.  Hal  ini  menunjukkan  lemahnya  salah satu komponen pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian karena melibatkan pihak internal perusahaan dan kelemahan penerapan corporate governance nampak dari kurangnya akuntabilitas.
Industri perbankan adalah industri  yang berbasis kepercayaan. Untuk meningkatkan kepercayaan  investor  dan stakeholder lainnya  bank  harus  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitasnya,  di  antaranya  melalui  penerapan corporate  governance ,  pengendalian internal  dan  pengungkapan  informasi. Corporate  governance dan  pengendalian  internal memiliki  kaitan  yang  erat  dan  menjadi  isu  bisnis  yang  penting  pada  saat  ini  (Lulian  dan
Mihaela,  2012).  Menurut  Femiarti  dan  Dewayanto  (2012)  jika corporate  governance dan pengendalian  internal  suatu  perusahaan  berjalan  dengan  efektif  maka,  kecurangan  dan error dalam kegiatan perusahaan dapat terdeteksi dan hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor. Selain itu,
Peran penting dalam penerapan corporate governance terletak pada dewan komisaris yang  berfungsi  mengawasi  aktivitas  dan  kinerja  serta  menjadi  penasihat  direksi  untuk memastikan  bahwa corporate  governance dilaksanakan  dengan  baik  (Komite  Nasional Kebijakan Governance ,  2006).  Selain  itu,  menurut  Krishnan  (2005)  kualitas  pengendalian internal dalam perusahaan menunjukkan fungsi kualitas lingkungan pengendalian perusahaan termasuk dewan komisaris dan komite audit.
Ukuran  dewan  komisaris  sangat  mempengaruhi  aktivitas  pengendalian  dan pengawasan.  Jumlah  dewan  komisaris  yang  besar  dapat  memunculkan  perpaduan  keahlian sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas  pengungkapan  informasi  yang  disampaikan (Suhardjanto dan Dewi, 2011). Penelitian Siagian dan Ghozali (2012) dan Suhardjanto, Dewi, Rahmawati  dan  Firazonia  (2012)  mendapatkan  hasil  adanya  pengaruh  positif  jumlah  dewan komisaris  terhadap  pengungkapan  informasi.  Struktur  kepemilikan  merupakan  mekanisme corporate  governance yang  dalam  penelitian  ini  direpresentasikan  dengan  kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Hal ini sejalan dengan penelitian Li dan Qi (2008), Primastuti  dan  Achmad  (2012),  dan  Baek,  Jonshon,  dan  Kim  (2009)  yang  menunjukkan adanya  pengaruh  positif  kepemilikan  manajerial  terhadap  pengungkapan  informasi. Sementara  itu,  penelitian  Eng  dan  Mak  (2003)  menemukan  adanya  pengaruh  negatif kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan informasi.
Selain  itu,  kepemilikan  institusional  pun  dapat  mengurangi  tindakan opportunis manajemen  perusahaan  melalui  pengawasan  yang  lebih  efektif.  Pengawasan  yang  dilakukan oleh pemilik saham institusional dapat meningkatkan pengungkapan informasi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Bogdan, Popa, Pop, dan Farcane (2009) dan penelitian Rouf dan Al- Harun (2011) mendapatkan hasil adanya pengaruh positif kepemilikan institusional  terhadap pengungkapan informasi.
Struktur corporate  governance lain  yang  mempengaruhi  pengungkapan  informasi adalah  komite  audit  yang  memiliki  tugas  pokok  membantu  dewan  komisaris  dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Pembentukan komite audit dilakukan dengan dasar keputusan  Badan Pengawas Pasar  Modal nomor. 29 tahun 2004 dan Peraturan Bank  Indonesia  nomor  8/14/2006.  Pembentukan  tersebut  terutama  berkaitan  dengan review sistem  pengendalian  internal  perusahaan,  memastikan  kualitas  pengungkapan  informasi,  dan meningkatkan efektivitas fungsi audit.
Beberapa  penelitian  terdahulu  tentang  pengungkapan  pengendalian  internal  di antaranya  dilakukan  oleh  Zhou  dan  Chen  (2010)  menguji  pengaruh corporate  governance dengan  pengungkapan  pengendalian  internal  di  China,  menemukan  bahwa  pengungkapan pengendalian internal berpengaruh positif dengan ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris  independen,  dan  komite  audit,  pengungkapan  pengendalian  internal  berpengaruh negatif dengan pemisahan tugas ketua dan manajer umum.
Leng  dan  Ding  (2011)  menguji  hubungan corporate  governance dengan pengungkapan  pengendalian  internal  pada  1309  perusahaan non-financial yang  terdaftar  di Shanghai Stock  Exchange (SSE)  dan  di  Shenzhen Stock  Exchange (SZSE)  tahun  2010. Penelitian  Leng  dan  Ding  (2011)  mendapatkan  hasil  adanya  hubungan  positif  antara pengungkapan  pengendalian  internal  dengan  remunerasi  dewan  komisaris,  rangkap  jabatan ketua dan manajer umum, tingkat pendidikan komisaris, dan tingkat pendidikan komite audit memiliki  hubungan  negatif  dengan  pengungkapan  pengendalian  internal,  komposisi
kepemilikan  negara,  tingkat  konsentrasi  kepemilikan,  ukuran  dewan  komisaris,  komposisi dewan  komisaris  independen  dan  ukuran  komite  audit  memiliki  hubungan  yang  tidak signifikan dengan pengungkapan pengendalian internal.
Penelitian  terdahulu  yang  menguji  pengaruh corporate  governance dengan pengungkapan  pengendalian  internal  masih  relatif  sedikit.  Salah  satu  penelitian  yang mengaitkan corporate governance dengan pengungkapan pengendalian internal  di  Indonesia dilakukan  oleh  Waharini  dan  Dewayanto  (2012)  yang  menguji  pengaruh  kualitas  komite audit,  independensi  auditor  dengan  pengungkapan  kelemahan  pengendalian  internal  pada perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange .
Penelitian  terdahulu  menunjukkan  hasil  penelitian  yang  beragam  dan  penelitian tentang corporate  governance dan  pengungkapan  pengendalian  internal  pada  perusahaan perbankan  di  Indonesia  belum  banyak  dilakukan.  Perbedaan  penelitian  ini  dengan  beberapa penelitian  terdahulu  adalah  objek  penelitian  yang  berbeda.  Penelitian  ini  menggunakan perusahaan  perbankan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  sebagai  objek  penelitian. Pemilihan  perusahaan  perbankan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  sebagai  objek penelitian  ini  karena  bank  merupakan  entitas  yang  memiliki  tingkat  risiko  yang  tinggi sehingga  penerapan corporate  governance dan  pengungkapan  pengendalian  internal  yang merefleksikan  efektivitas pengendalian internal  dalam perusahaan perbankan menjadi  sangat penting.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengambil judul Corporate Governance dan Pengungkapan Pengendalian Internal di industri Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian ini, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi antara lain :
1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan pengendalian internal?
2. Apakah  komposisi  dewan  komisaris  independen berpengaruh terhadap pengungkapan pengendalian internal?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan pengendalian internal?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan pengendalian internal?
5. Apakah  ukuran  komite  audit  berpengaruh  terhadap    pengungkapan  pengendalian internal?
6. Apakah  latar  belakang  pendidikan  akuntansi  atau  keuangan  komite  audit berpengaruh terhadap pengungkapan pengendalian internal?

## TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Agency Theory
Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan kontrak antara  satu  atau  lebih  orang  (prinsipal)  dengan  orang  lain  (agen).  Teori  ini  memberikan pemahaman  tentang  aktivitas  prinsipal  dengan    memberikan  tanggungjawabnya  kepada manajemen. Pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan memungkinkan munculnya konflik kepentingan antara pemilik dengan manajer sebagai pengelola perusahaan.  Hubungan ini  memberikan  potensi  terjadinya  konflik    kepentingan  antara  prinsipal  dan  agen.  Konflik kepentingan    muncul  ketika  anggota  organisasi  memiliki  potensi  menghasilkan  kepentingan pribadi (Demski, 2003).
Agency  theory dilandasi  oleh  tiga  buah  asumsi,  yaitu  asumsi  mengenai  manusia, ( people ) , organisasi  ( organization ) , dan  informasi  ( information )  (Eisenhardt,  1989).  Terkait dengan  asumsi  ini,  Arifin  (2005)  menjelaskan  bahwa  manusia  memiliki  sifat  untuk mementingkan  diri  sendiri  ( self  interest ),  memiliki  keterbatasan  rasionalitas  ( bounded rationality ) dan tidak menyukai risiko ( risk aversion ). Asumsi keorganisasian  adalah adanya konflik  antar anggota organisasi, efiseinsi sebagai kriteria produktivitas dan adanya asymetric information antara principal dan agent. Asumsi  tentang  informasi,  bahwa  informasi dipandang  sebagai  barang  komoditi  yang  dapat  diperjual  belikan.  Asumsi-asumsi  tersebut menyebabkan  berakibat  timbulnya  asimetri  informasi  sedangkan  asimetri  informasi menyebabkan kebutuhan prinsipal akan informasi tidak terpenuhi.
Menurut Healy dan Palepu (2001) terdapat beberapa cara untuk memecahkan masalah asimetri  informasi,  yaitu:  (1)  kontrak  yang  optimal  antara  manajemen  dengan  investor,  (2) adanya  dewan  komisaris  yang  berperan  untuk  memonitor  perilaku  manajemen  sesuai kepentingan  pemilik  luar,  (3)  adanya  informasi  yang  efektif  dari  pihak  perantara,  misalnya analis  keuangan  dan  lembaga  pemeringkat.    Pendapat  lainnya  disampaikan  oleh  Brick  dan Chindhambaran  (2007)  bahwa  peningkatan  pengawasan  dan  pemantauan  oleh  dewan komisaris dan komite-komitenya selain mengurangi  terjadinya  asimetri informasi juga dapat mempengaruhi kinerja keuangan.

## Ukuran dewan komisaris dan pengungkapan pengendalian internal
Ukuran  dewan  komisaris  terdiri  dari  komisaris  utama,  komisaris  independen,  dan komisaris.  Dewan  komisaris  merupakan  pemimpin  di  perusahaan,  dan  efektivitas  dewan komisaris  merupakan  dasar  bagi  kesuksesan  perusahaan  (Seikh,  Wang,  dan  Khan,  2013). Sebagai  inti  dari corporate  governance ,  dewan  komisaris  bertanggungjawab  atas  penegakan dan  implementasi  dari  sistem  pengendalian  internal  dan  menjamin  keandalan  pengungkapan informasi (Leng dan Ding, 2011). Dalton et al. (1999) menyatakan bahwa ukuran dewan yang optimum  lebih  efektif  dari  pada  dewan  komisaris  dalam  ukuran  kecil.  Selain  itu,  Qu et  al. (2013)  menyatakan  bahwa  ukuran  dewan  komisaris  berpengaruh  terhadap  transparansi pengungkapan informasi.
Penelitian  Siagian  dan  Ghozali  (2012)  dan  Suhardjanto et  al. (2012)  menemukan adanya  pengaruh  positif  jumlah  dewan  komisaris  terhadap  pengungkapan  informasi. Sementara itu, hasil penelitian Suhardjanto dan Afni (2009) tidak konsisten dengan penelitian Siagian  dan  Ghozali  (2012)  dan  Suhardjanto et  al. (2012)  yang  mendapatkan  hasil  ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi. Rumusan Hipotesisnya:
H 1 : ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan pengendalian internal

## Komposisi komisaris independen dan pengungkapan pengendalian internal
Menurut  Peraturan  Bank  Indonesia  No  8/14/2006  komposisi  dewan  komisaris independen  minimal  50%  dari  jumlah  anggota  dewan  komisaris.  Komisaris  independen adalah  anggota  dewan  komisaris  independen  yang  tidak  memiliki  pengaruh  keuangan, kepengurusan,  kepemilikan  saham  dan/atau  pengaruh  keluarga  dengan  anggota  dewan komisaris  lainnya.  Direksi  dan/atau  pemegang  saham  pengendali  atau  pengaruh  lain  yang dapat  mempengaruhi  kemampuannya  untuk  bertindak  independen  (PBI  No  8/14/2006). Menurut  Leng  dan  Ding  (2011)  komisaris  independen  diharapkan  dapat  memonitor  dan memacu kinerja direktur eksekutif dan manajemen. Komisaris independen bertanggung jawab
untuk  membantu  meningkatkan  kualitas  keterbukaan  dan  meningkatkan  transparansi informasi.
Penelitian  Suhardjanto  dan  Permatasari  (2010)  menyatakan  bahwa  keberadaan anggota  dewan  komisaris  independen  meningkatkan  kualitas  kontrol  perusahaan.  Penelitian Y.Sun et  al. (2012)  menyimpulkan  bahwa  perusahaan  dengan  ukuran  komisaris  independen yang  tinggi  lebih  sering  melakukan  pengungkapan  informasiAkan  tetapi,  penelitian Khomsiyah  (2005)  mendapatkan  hasil  yang  berbeda,  tidak  terdapat  hubungan  antara komisaris independen dengan pengungkapan informasi.
Rumusan Hipotesisnya:
H 2 :  komposisi  komisaris  independen  berpengaruh  positif  terhadap  pengungkapan pengendalian internal.

## Kepemilikan manajerial dan pengungkapan pengendalian internal
Menurut  Eng  dan  Mak  (2003)  kepemilikan  manajerial  merupakan  merupakan persentase  kepemilikan  saham  oleh  CEO  dan  komisaris  eksekutif.  Menurut  Jensen  dan Meckling (1976) kepemilikan manajerial dapat menyeleraskan kepentingan pemilik dan agen, sehingga  dapat  mengurangi  masalah  agensi.  Melalui  kepemilikan  manajerial  maka  tindakan oportunis  manajer  untuk  memaksimalkan  kepentingan  pribadi  akan  berkurang  dan  manajer akan  mengambil  keputusan  sesuai  dengan  kepentingan  perusahaan  karena  berkaitan  dengan kepentingannya  sebagai  pemilik,  sehingga  pengungkapan  informasi  pengendalian  internal akan semakin berkualitas.
Hasil  penelitian  Li  dan  Qi  (2008),  Primastuti  dan  Achmad  (2012),  dan  Baek, Jonshon, dan Kim (2009) yang menunjukkan adanya pengaruh positif kepemilikan manajerial dengan  pengungkapan  informasi.  Sementara  itu,  hasil  penelitian  Eng  dan  Mak  (2003) menyimpulkan tidak ada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan informasi. Rumusan hipotesisinya:
H 3 : kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan pengendalian internal.

## Kepemilikan institusional dan pengungkapan pengendalian internal
Kepemilikan  institusional  merupakan  kepemilikan  saham  oleh  investor    institusi selain  kepemilikan  individu  dan  kepemilikan  manajerial  (Ujiyanto  dan  Pramuka,  2007). Sementara itu, Koh (2003) menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham  oleh  institusi  keuangan.  Para  pemegang  saham  institusional  akan  berusaha  untuk memperbaiki  fungsi  pengawasan  terhadap  perilaku  manajemen  dalam  upaya  meminimalisir masalah-masalah agensi yang mungkin timbul (Jensen dan Meckling, 1976). Sehingga dengan kepemilikan  institusional  pengawasan  yang  dilakukan  akan  semakin  efektif  dan  hal  tersebut berpengaruh pada luas pengungkapan informasi yang dilakukan oleh manajemen.
Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Bogdan et al. (2005), Rouf dan Al-Harun (2011)  dan  Indriana,  Widowati,  dan  Yulimar  (2010)    mendapatkan  hasil  adanya  pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap pengungkapan informasi. Sementara itu, penelitian Primastuti  dan  Achmad  (2012),  Stephens  (2008),  dan  Khomsiyah  (2005)  mendapatkan  hasil yang  berbeda  yaitu  kepemilikan  institusional  berpengaruh  negatif  terhadap  pengungkapan informasi.
Rumusan hipotesisnya:
H 4 :  kepemilikan  institusional  berpengaruh  positif  terhadap  pengungkapan pengendalian internal.

## Ukuran komite audit dan pengungkapan pengendalian internal
Komite  audit  sesuai  dengan  keputusan  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  No. 29/PM/2004  adalah  komite  yang  dibentuk  oleh  dewan  komisaris  untuk  melakukan  tugas pengawasan  pengelolaan  perusahaan.  Komite  audit  sangat  penting  bagi  pengelolaan perusahaan.  Pembentukan  tersebut  berkaitan  dengan review sistem  pengendalian  internal perusahaan,  memastikan  kualitas  pengungkapan  informasi,  dan  meningkatkan  efektivitas fungsi  audit.  Menurut  Myers  dan  Ziegenfuss  (2006)  dan  Leng  dan  Ding  (2011)  sebagai pengawas internal perusahaan, komite audit berhak untuk memantau dewan dan manajemen, mengawasi pembentukan dan implementasi corporate governance dan  pengendalian internal. Selain  itu,  Menurut  Zhang et  al. (2007)  Ukuran  komite  audit  yang  lebih  besar  akan  lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pengendalian internal.
Hal  ini  diungkapkan  pula  oleh  Cormier,  Ledoux,  Magna,  dan  Aerts  (2009)  yang menyatakan  bahwa  ukuran  komite  audit  dapat  mengurangi  asimetri  informasi  dan meningkatkan pengungkapan informasi. Selain itu, penelitian Yuen et al. (2009) dalam Anyta dan  Mutmainah  (2011)  menunjukkan  bahwa  ukuran  komite  audit  berkaitan  dengan pengungkapan  informasi  perusahaan.  Penelitian  Ho  dan  Wong  (2001)  dan  Indriana et  al. (2010)  menemukan  adanya  pengaruh  positif  signifikan  antara  keberadaan  komite  audit terhadap  pengungkapan.  Hasil  yang  berbeda  didapatkan  oleh  Khomsiyah  (2005),  yang menemukan tidak ada hubungan antara ukuran komite audit dengan pengungkapan informasi. Rumusan hipotesisnya:
H 5 :  ukuran  komite  audit  berpengaruh  positif  terhadap  pengungkapan  pengendalian internal.
Latar  belakang  pendidikan  akuntansi  atau  keuangan  komite  audit  dan  pengungkapan pengendalian internal
Latar  belakang  pendidikan  akuntansi  atau  keuangan  komite  audit  mengacu  pada peraturan  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  Kep-29/PM/2004  yang  menyatakan  bahwa persyaratan  keanggotaan  komite  audit  salah  satunya  adalah  memiliki  kemampuan, pengetahuan  dan  pengalaman  yang  memadai  sesuai  dengan  latar  belakang  pendidikannya. Selain  itu,  Peraturan  Bank  Indonesia  nomor  8/14/2006  menyatakan  bahwa  sekurang- kurangnya satu orang anggota komite audit memiliki keahlian akuntansi atau keuangan. Latar belakang  pendidikan  akuntansi  atau  keuangan  komite  audit  dapat  menunjukkan  kompetensi dalam melaksanakan fungsinya. Menurut Pembanyun dan Januarti (2012) kompetensi komite audit merupakan karakteristik penting untuk menilai efektivitas kinerja komite audit. Komite audit  yang  efektif  dapat  meningkatkan  pengendalian  internal  yang  memiliki  kekuatan  untuk meningkatkan pengungkapan yang berpengaruh dengan nilai perusahaan.
Penelitian  Defond,  Hann,  dan  Hu  (2005)  komite  audit  yang  memiliki  keahlian akuntansi  atau  keuangan  dapat  membantu  mewujudkan  tujuan corporate  governance .. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Femiarti dan Dewayanto (2012) dan Waharini dan  Dewayanto  (2012)  menemukan  tidak  ada  hubungan  antara  latar  belakang  pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit dengan pengungkapan informasi. Rumusan hipotesisnya:
H 6 :  latar  belakang  pendidikan  akuntansi  atau  keuangan  komite  audit  berpengaruh positif terhadap pengungkapan pengendalian internal.

## SKEMA KONSEPTUAL PENELITIAN

## METODE PENELITIAN Penentuan sampel
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  perusahaan  perbankan  yang  ada  di Indonesia.  Sedangkan  sampel  penelitian  ini  adalah  perusahaan  perbankan  yang  terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia  selama  periode  tahun  2010-2012.  Alasan  pemilihan  perusahaan perbankan  dalam  penelitian  ini  karena  banyaknya  kasus  pembobolan  bank  dan  kecurangan dengan  nilai  kerugian  yang  material.  Hal  tersebut  diindikasikan  terjadi  karena  lemahnya pengendalian  internal  dan  kurang  efektifnya  penerapan corporate  governance pada perusahaan  perbankan  di  Indonesia.  Pemilihan  periode  pengamatan  2010  -  2012  karena kewajiban pengungkapan pengendalian internal dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No 11/25/2009 yang diterapkan secara efektif mulai tahun 2010.
Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  metode purposive  sampling dengan  tujuan untuk  mendapatkan  sampel  yang representative sesuai  dengan  kriteria  yang  ditentukan. Adapun kriteria – kriteria tersebut adalah:
1. Perusahaan  perbankan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  selama  periode 2010-2012, dan tidak mengalami delisting ;
2. Perusahaan  yang  memiliki  kelengkapan  data  keuangan  dan  pengungkapan corporate governance dan pengungkapan pengendalian internal ; dan
3. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan dan laporan tahunannya.

## corporate governance
Ukuran dewan komisaris
(H 1 +)
Komposisi dewan komisaris independen (H 2 +)
Pengungkapan pengendalian internal Kepemilikan manajerial (H 3 +)
Kepemilikan institusional
(H 4 +) Variabel kontrol - Firm size Ukuran komite audit (H 5 +) Latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan (komite audit (H 6 +)

## Pengukuran Variabel
Variabel  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah corporate governance sebagai  variabel  independen  dan  pengungkapan  pengendalian  internal  sebagai variabel dependen.
Variabel Independen
Variable independen dalam penelitian ini adalah corporate governance yang direpresentasikan dengan :

## Ukuran Dewan Komisaris
Menurut Dalton et al. (1999) dalam Suhardjanto et al. (2012) ukuran dewan komisaris yang  besar  lebih  efektif  dibandingkan  dengan  ukuran  dewan  komisaris  yang  kecil.  Ukuran dewan  komisaris  merupakan  jumlah  total  dewan  komisaris  yang  ada  di  perusahaan (Abeysekera, 2008; Zhang et al. , 2007).

## BS =  ∑ total dewan komisaris di perusahaan

## Komposisi Komisaris Independen
Komisaris  independen  adalah  anggota  dewan  komisaris  yang  tidak  terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari pengaruh bisnis atau pengaruh lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk  bertindak  independen  atau  bertindak  semata-mata  demi  kepentingan  perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance , 2006).
Komposisi komisaris independen diukur dengan  perbandingan jumlah komisaris independen dengan jumlah total dewan komisaris (Abeysekera, 2008; Suhardjanto dan Permatasari, 2010)
INDEP = ∑𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠  𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛
∑𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛  𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠

## Kepemilikan manajerial
Kepemilikan manajerial adalah komposisi saham yang dimiliki oleh manajer, termasuk direksi  dan  komisaris  (Jianguo  dan  Huafang  ,  2007).  Kepemilikan  manajerial  dalam penelitian ini diukur dengan persentase kepemilikan saham oleh dewan komisaris dan direksi (Jianguo dan Huafang, 2007; Eng dan Mak, 2003)

## MO = % 𝑘𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑕𝑎𝑚 𝑜𝑙𝑒𝑕 𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖

## Kepemilikan institusional
Kepemilikan  institusional  merupakan  kepemilikan  saham  oleh  investor    institusi selain  kepemilikan  individu  dan  kepemilikan  manajerial  (Ujiyanto  dan  Pramuka,  2007). Kepemilikan institusional  dalam penelitian ini  diukur dengan persentase  kepemilikan saham oleh investor institusi (Rouf dan Harun, 2011; Koh, 2003)

## IO = %𝑘𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑕𝑎𝑚 𝑜𝑙𝑒𝑕 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖

## Ukuran komite audit
Ukuran  komite  audit  merupakan  jumlah  keseluruhan  anggota  komite  audit  dalam perusahaan  (Ho  dan  Wong,  2001).  Ukuran  komite  auditr  dalam  penelitian  ini  diukur berdasarkan jumlah total komite audit di perusahaan.
ACS = ∑ total komite audit di perusahaan

## Latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit
Penelitian Defond, et  al. (2005) menemukan komite audit dengan keahlian akuntansi atau  keuangan  dapat  memperbaiki corporate  governance di  perusahaan.  Keputusan BAPEPAM  Nomor  Kep-  29/PM/2004  dan  peraturan  bank  Indonesia  No  8/14/2006  yang menyatakan  bahwa  sekurang-kurangnya  satu  orang  anggota  komite  audit  memiliki  keahlian pendidikan akuntansi atau keuangan.
Berdasarkan  hal  tersebut  latar  belakang  pendidikan  akuntansi  atau  keuangan  komite audit  diukur  berdasarkan  jumlah  anggota  komite  yang  memiliki  latar  belakang  pendidikan akuntansi atau keuangan dibandingkan seluruh anggota komite audit (Felo et al. , 2005). ACEDU = ∑𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎  𝑘𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒  𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖  𝑙𝑎𝑡𝑎𝑟  𝑏𝑒𝑙𝑎𝑘𝑎𝑛𝑔  𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛  𝑎𝑘𝑢𝑛𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 /𝑘𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 ∑anggota  𝑘𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒  𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡

## Variabel Dependen
Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah pengungkapan  pengendalian internal.  Pengungkapan  pengendalian  internal  merupakan  pengungkapan  yang  dilakukan perusahaan  untuk  merefleksikan  efektivitas  pengendalian  internal  dalam  suatu  organisasi (Leng  dan  Ding,  2011).  Pengukuran  pengungkapan  pengendalian  internal  diukur menggunakan dummy , yaitu dengan memberi nilai 1 untuk setiap item yang diungkapkan dan nilai 0 untuk item yang tidak diungkapkan, kemudian membagi total item yang diungkapkan dengan  nilai  maksimun  dari  seluruh  item  yang  berjumlah  25  (Leng  dan  Ding,  2011).  Item pengungkapan  yang  disusun  mengacu  pada  lampiran  Surat  Edaran  Bank  Indonesia    No 5/22/DPNP tanggal 29 September 2009 tentang pedoman standar sistem pengendalian intern bagi bank umum.
DISC = ∑ 𝑰𝑪𝑫 ∑  𝑴𝑰𝑪𝑫
Keterangan : DISC   : pengungkapan pengendalian internal ICD   : Pengungkapan pengendalian internal (skor untuk setiap item informasi pengendalian internal yang diungkapkan dalam laporan tahunan)
MICD  : Maksimum pengungkapan  pengendalian  internal (total  skor  maksimum  atas  item pengendalian internal yang diungkapkan, 25)
Variabel Kontrol
Ukuran perusahaan ( FIRM SIZE )
Perusahaan  besar  lebih  mungkin  melakukan  pengendalian  internal  untuk pengelolaan sumber daya perusahaan. Doyle, et  al. (2007) menyatakan bahwa tinggi  rendah pertumbuhan perusahaan berpengaruh dengan masalah pengendalian internal. Selain itu, Firth (1979)  dalam  Jianguo  dan  Huafang  (2007)  dan  Eng  dan  Mak  (2003)  menyatakan  bahwa perusahaan  besar  akan  selalu  meningkatkan  pengungkapan  informasinya  karena  kepatuhan dengan  aturan  publik.  Pengukuran  ukuran  perusahaan  menggunakan  logaritma  natural  total asset (Leng dan Ding, 2011; Koh, 2003).
FS = Ln Total Aset

## Metode Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  berganda  yang  digunakan  untuk mengukur  hubungan  antara  dua  variabel  atau  lebih  dan  menunjukkan  arah  hubungan  antara
variabel  dependen  dan  independen  (Ghozali,  2011  :96).  Sebelum  dilakukan  perhitungan regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama, maka akan diadakan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dilakukan agar memenuhi sifat estimasi regresi yang bersifat BLUES ( Best Linear Unbiased Estimation ). Menurut Ghozali (2011), uji asumsi klasik terdiri dari: (1) uji normalitas; (2) uji multikolinearitas; (3) uji heteroskedastisitas; dan (4) uji autokolerasi. Persamaan regresinya sebagai berikut:
ICDI = 𝛂 + 𝜷 𝟏 BS + 𝜷 𝟐 INDEP + 𝜷 𝟑 MO + 𝜷 𝟒 IO + 𝜷 𝟓 ACS+ 𝜷 𝟔 ACEDU+ 𝜷 𝟕 FSIZE +  ε
Keterangan :
SIMBOL KETERANGAN α : konstanta BS ( Board Size ) : Ukuran Dewan Komisaris
INDEP ( Independent Commisioner ) : Komposisi Komisaris Independen MO ( Managerial Ownership ) : Kepemilikan manajerial
IO ( Institutional Ownership ) : Kepemilikan institusional ACS ( Audit Committee Size ) : Ukuran Komite Audit ACEDU ( Audit Committee Education) : Latar Belakang Pendidikan Komite    Audit FSIZE : Ukuran Perusahaan ε : error

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tabel.1

## Statistik deskriptif
Variable Minimum Maximum Mean Pengungkapan pengendalian internal (ICD) (%) 0.5200 1.0000 0.799080 Ukuran dewan komisaris (BSIZE) 2.0000 9.0000 4.930000 Komposisi  komisaris independen (INDEP) (%) 0.3333 1.0000 0.568053 Kepemilikan manajerial(MO) (%) 0.0000 21.7000 1.605172 Kepemilikan institusional(IO) (%) 11.0300 99.9600 75.753448 Ukuran komite audit(ACSIZE) 2.0000 7.0000 3.830000 Latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit(ACEDU) (%) 0.1667 1.0000 0.560066 Ukuran Perusahaan(Fsize) 26.0600 34.5900 30.9657
Berdasarkan pengujian empiris yang dilakukan diperoleh informasi statistik deskriptif yang meliputi nilai minimun, nilai maksimum dan nilai rata-rata ( mean ).  Statistik deskriptif pada  tabel  1  menunjukan  bahwa  pengungkapan  pengendalian  internal  pada  perusahaan perbankan di Indonesia memiliki nilai rata-rata 79.91% dari poin keseluruhan 25 poin. Hal ini menunjukan  tingkat  pengungkapan  pengendalian  internal  pada  perusahaan  perbankan  di Indonesia sudah  cukup baik karena  nilai  rata-rata memperoleh skor  lebih  dari setengah poin maksimal penelitian.
Nilai rata-rata ukuran dewan komisaris (BSIZE) sebesar 4.93 menunjukan bahwa rata- rata  perusahaan  perbankan  di  Indonesia  telah  memenuhi  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh Bank  Indonesia  yaitu  memiliki  dewan  komisaris  minimal  3  orang.  Hal  ini  terlihat  dari  hasil
pengamatan  87  sampel  perusahaan  perbankan    selama  tahun  2010  sampai  tahun  2012,  69 perusahaan  perbankan  telah  memiliki  dewan  komisaris  lebih  dari  3  orang,  14  perusahaan memiliki dewan komisaris sesuai ketentuan minimal Bank Indonesia, dan 4 perusahaan hanya memiliki 2 dewan komisaris.
Komposisi  dewan  komisaris  independen  (INDEP)  menunjukkan  nilai  rata-rata 56.81%. Hal  ini berarti  56.81% anggota dewan  komisaris merupakan komisaris independen. Persentase  terendah  anggota  dewan  komisaris  independen  adalah  33.33%  pada  Bank Mayapada  Internasional  tahun  2010,  Bank  Victoria  Internasional  dan  Bank  Windu  Kentjana tahun  2011,  sedangkan  pada  tahun  2012  memiliki  nilai  di  atas  33.33%.  Sementara  itu, persentase  komisaris  independen  tertinggi  bernilai  100%,  yaitu  Bank  Kesawan  tahun  2010 dan Bank ICB Bumiputera tahun 2012.
Nilai  rata-rata  anggota    komisaris  independen  yang  mencapai  56.81  %  menunjukkan bahwa  jumlah  anggota  dewan  komisaris  independen  telah  memenuhi  Peraturan  Bank Indonesia  No.  8/14/2006  tentang  penerapan good  corporate  governance yang  mewajibkan perbankan memiliki komisaris independen minimal 50% dari jumlah dewan komisaris. Meski demikian,  hal  ini  pun  dapat  mengindikasikan  bahwa  dalam  menetapkan  jumlah  anggota dewan komisaris independen, perusahaan hanya mempertimbangkan untuk memenuhi syarat Peraturan Bank Indonesia.
Rata-rata  kepemilikan  manajerial  di  perusahaan  perbankan  sebesar  1,61%.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  persentase  kepemilikan  manajerial  dalam  perusahaan  cukup  rendah. Adapun persentase terendah kepemilikan manajerial dalam perusahaan perbankan adalah 0 % yang  berarti  tidak  ada  komisaris  dan/atau  direksi  yang  memiliki  saham  di  perusahaan. Sedangkan  persentase  kepemilikan  manajerial  tertinggi  selama  periode  2010  sampai  dengan 2012  adalah  21,70%,  yaitu  Bank  Capital  Indonesia  tahun  2011.  Rendahnya  tingkat kepemilikan  manajerial  pada  perusahaan  perbankan  di  Indonesia  karena  di  Indonesia kepemilikan saham dalam perusahaan cenderung terkonsentrasi oleh kepemilikan keluarga.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  nilai  rata-rata  kepemilikan  institusional  adalah sebesar  75.76%.  Hal  ini dapat  terlihat  dari  87  perusahaan  yang  menjadi  sampel,  terdapat  48 perusahaan  yang  memiliki  persentase  kepemilikan  institusional  lebih  dari  nilai  rata-rata. Persentase  kepemilikan  institusional  tertinggi    adalah  sebesar  99.96%,  yaitu  pada  Bank Ekonomi Raharja tahun 2010. Persentase terendah kepemilikan institusional  sebesar 11.03% pada Bank Himpunan Saudara tahun 2010.
Sementara  itu  rata-rata  ukuran  komite  audit  pada  perusahaan  yang  menjadi  sampel adalah 3.83%, yang diukur dengan banyaknya anggota komite audit dalam perusahaan. Nilai terendah  ukuran  komite  audit  pada  perusahaan  sampel  adalah  2,  pada  Bank  Kesawan  tahun 2010. Sedangkan nilai  tertinggi  ukuran komite audit terdapat  pada  Bank  CIMB Niaga tahun 2010  sebesar  7  orang.  Rata-rata  ukuran  komite  audit  pada  perusahaan  perbankan  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan perbankan telah memenuhi ketentuan Bapepam tentang jumlah minimal anggota komite audit yaitu sebanyak 3 orang.
Latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit memiliki  nilai  rata- rata  sebesar  56.01%.  Persentase  tertinggi  latar  belekang  pendidikan  akuntansi  dan  keuangan komite  audit  adalah  sebesar  100%  pada  Bank  Central  Asia,  Bank  Mutiara,  Bank  Mega,  dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional tahun 2010. Tahun 2011 pada Bank Danamon Indonesia, Bank  Artha  Graha  Internasional,  Bank  Pan  Indonesia,  Bank  Tabungan  Pensiunan  Nasional, dan  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Barat  Dan  Banten.  Sedangkan  pada  tahun  2012 perusahaan  yang  memiliki  persentase  tertinggi  adalah  Bank  Bukopin,  Bank  Pan  Indonesia, Bank  Ekonomi  Raharja,  dan  Bank  Tabungan  Pensiunan  Nasional.  Sementara  itu,  persentase
terendah latar belakang pendidikan akuntansi/keuangan komite audit adalah sebesar 16.67%, yaitu pada Bank Rakyat Indonesia tahun 2010 dan Bank Mandiri tahun 2012.
Rata-rata  latar  belakang  pendidikan  akuntansi  atau  keuangan  komite  audit, menunjukkan  hasil  yang  cukup  baik.  Hal  ini  telah  memenuhi  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 8/14/2006  yang  mewajibkan  minimal  1  orang  anggota  komite  audit  yang  memiliki  latar belakang  akuntansi  atau  keuangan.  Selain  itu,  hal  ini  mengindikasikan  keseriusan  dewan komisaris  untuk  memilih  dan  menetapkan  anggota  komite  audit  yang  kompeten,  diharapkan melalui kompetensi yang dimiliki komite audit dapat meningkatkan efektivitas kinerja komite audit.
Firm  size (ukuran  perusahaan)  yang  diukur  melalui  logaritma  natural  total  asset menunjukkan nilai rata-rata 30.97%. Nilai terendah firm size perusahaan adalah 26.06%, yaitu Bank Swadesi  tahun 2011. Sedangkan nilai firm size tertinggi  sebesar 34.59 % adalah  Bank Rakyat Indonesia tahun 2012.
Tabel. 2 Asumsi Klasik Variable Pengujian Asumsi Hasil BSIZE VIF= 1.770 Multikolinearitas
VIF<10
Tidak terjadi multikolinearitas
INDEP VIF= 1.067 Multikolinearitas MO VIF= 1.192 Multikolinearitas IO VIF= 1.180 Multikolinearitas ACSIZE VIF= 1.577 Multikolinearitas ACEDU FIRM SIZE VIF= 1.038 VIF= 1.632 Multikolinearitas Multikolinearitas Run test sig. 0.161 > 0.05(sig) Autokorelasi ρ- value> 5% Tidak terjadi autokorelasi One Sampke K- S_Asym. Sig. 0.677 > 0.05(sig) Normalitas ρ- value> 5% data berdistribusi normal BSIZE 0.854(sig) Heteroskedastisitas ρ- value> 5% Tidak terjadi heteroskedastisitas INDEP 0.944(sig) Heteroskedastisitas MO 0.957(sig) Heteroskedastisitas IO 0.835(sig) Heteroskedastisitas ACSIZE 0.614(sig) Heteroskedastisitas ACEDU 0,170(sig) Heteroskedastisitas FIRM SIZE 0.802(sig) Heteroskedastisitas
Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda ( multiple regression). Menurut Gujarati  (2006)  analisis  regresi  berganda  ( multiple  regression )  pengujian  validitas  data dilakukan  sebagai  syarat  analisa  regresi  berganda  agar  penaksiran  parameter  dan  koefisien regresi  valid,    tidak  bias  dan  konsisten.  berdasarkan  pengujian  asumsi  klasik  dengan menggunakan  kolmogorov-smirnov,  uji  runs  test,  uji  glejser  dan  VIF  pada  tabel  2  diketahui bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal dan valid.
Hasil Pengujian dan Pembahasan
Tabel. 3 Variabel Coefficient P-value Konstanta 0.743 BSIZE 0.021 0.01***) INDEP 0.053 0.945 MO - 0.112 0,855
IO - 0.001 0.003**) ACSIZE - 0.118 0.709 ACEDU 0.106 0,013**) FIRM SIZE 0.127 0.677 Adjusted R Square 0,193 F-statistic 7,873 Prob ( F- statistic ) 0,000 Tingkat signifikasi: ***) 0,01; **) 0,05: *) 0,1
Berdasarkan tabel diatas maka persamaan pengaruh corporate governance terhadap pengungkapan pengendalian internal sebagai berikut:
DISC  =  0.743  +  0.021  BSIZE  +  0.053  INDEP  –  0.112  MO  -  0.001  IO-  0.118  ACSIZE  +  0.106 ACEDU + 0.127 FSIZE+e
Berdasarkan  tabel  3,  bahwa  koefisien  determinasi  ( adj.R 2 )  model  persamaan  regresi sebesar  0,193  atau  19,3%.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  semua  variabel  independen  hanya mampu  menjelaskan  pengaruhnya  terhadap  variabel  dependen,  sebesar  19,3%.  Sedangkan sisanya  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak  diperhitungkan  dalam  model  penelitian tersebut.  Nilai  probabilita  ( F-statistic )  adalah  0,000  atau ρ <  0,005.  Hal  ini  berarti  variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
Hipotesis  1:  Ukuran  dewan  komisaris  berpengaruh  positif  terhadap  pengungkapan pengendalian internal.
Hipotesis  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  ukuran  dewan  komisaris (BSIZE)  terhadap  pengungkapan  pengendalian  internal  (DISC).  Dari  hasil  regresi  yang disajikan pada tabeL 2 terlihat bahwa nilai t hitung sebesar 3.643 dengan ρ-value 0.001< 5%. Ini  berarti  ukuran  dewan  komisaris  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengungkapan pengendalian  internal  pada  perusahaan  perbankan  di  Indonesia,  atau  dengan  kata  lain hipotesis penelitian diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Siagian dan Ghozali (2012) dan Suhardjanto et al . (2012). Hasil penelitian yang menunjukan koefisien positif ini berarti  bahwa  semakin  banyak  anggota  dewan  komisaris  akan  berpengaruh  pada  makin tingginya pengungkapan informasi tentang pengendalian internal perusahaan perbankan. Hasil  penelitian  ini  mendukung  pendapat  Dalton et  al. (1999)  bahwa  ukuran  dewan  yang optimum lebih efektif dari pada dewan komisaris dalam ukuran kecil.
Hipotesis  2:  Komposisi  dewan  komisaris  independen  berpengaruh  positif  terhadap pengungkapan pengendalian internal.
Hipotesis  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  komposisi  dewan komisaris independen terhadap pengungkapan pengendalian internal perusahaan perbankan di Indonesia.  Dari  hasil  regresi  yang  disajikan  pada  tabel  4.6,  terlihat  bahwa  nilai  t  hitung sebesar 0.058 dengan ρ-value 0.945 > 5%. Ini menunjukkan komposisi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal, atau dengan kata lain hipotesis ditolak.
Hasil  penelitian  yang  menunjukan  arah  positif  tidak  signifikan  ini  berarti  bahwa dengan  penambahan  jumlah  anggota  komisaris  independen  searah  dengan  meningkatkan pengungkapan pengendalian internal, namun demikian penelitian tidak berhasil membuktikan bahwa  variabel  komposisi  komisaris  independen  merupakan  variabel  yang  relevan  untuk meningkatkan  pengungkapan  informasi  tentang  pengendalian  internal.  Hasil  penelitian  yang
tidak signifikan ini didukung oleh penelitian Khomsiyah (2005), Eng dan Mak (2003), dan Ho dan Wong (2001).
Hasil  penelitian  ini  mengindikasikan  belum  efektifnya  peran  pengawasan  komisaris independen.  Menurut  Hasil  Survei  Asian  Development  Bank  (2004)  kuatnya  kendali pemegang saham mayoritas dan pendiri perusahaan menyebabkan berkurangnya independensi dewan komisaris dalam melakukan pengawasan.

## Hipotesis  3:  Kepemilikan  manajerial  berpengaruh  positif  terhadap  pengungkapan pengendalian internal
Hipotesis  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  kepemilikan  manajerial terhadap tingkat pengungkapan pengendalian internal. Dari hasil regresi  yang disajikan pada tabel  4.6,  terlihat  bahwa  nilai  t  hitung  sebesar  -0.117  dengan    ρ-value  0.855  <  5%.  Dengan kata  lain  hipotesis  penelitian  ditolak,  karena  kepemilikan  manajerial  tidak  terbukti berpengaruh positif terhadap pengungkapan pengendalian internal.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Eng dan Mak (2003) dan Ruland et al. (1990) yang mendapatkan hasil semakin rendah kepemilikan manajerial dapat meningkatkan pengungkapan.  Menurut  Jensen  dan  Meckling  (1976),  dan    Fama  dan  Jensen  (1983)  hal  ini terjadi  karena  tindakan opportunis manajemen  untuk  memaksimalkan  kepentingan  pribadi sehingga manajemen cenderung tidak mengungkapkan informasi perusahaan.

## Hipotesis  4:  Kepemilikan  institusional  berpengaruh  positif  terhadap  pengungkapan pengendalian internal.
Hipotesis penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan pengendalian internal pada perusahaan perbankan di Indonesia. Dari hasil regresi yang disajikan pada tabel 4.6, terlihat bahwa nilai t hitung sebesar -3.034 dengan ρ-value  0.003  <  5%.  Ini  berarti  kepemilikan  institusional  berpengaruh  negatif  signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal pada  perusahaan perbankan di  Indonesia, atau dengan  kata  lain  hipotesis  penelitian  ditolak.  Hasil  penelitian  ini  bertentangan  dengan penelitian Bogdan (2005), Rouf dan Al-Harun (2011), Mitra dan Hosain (2010) dan Indriana et  al. (2010)  mendapatkan  hasil  adanya  pengaruh  positif  antara  kepemilikan  institusional dengan pengungkapan informasi.
Hasil  pengujian  yang  mendapatkan  hasil  koefisien  negatif  berarti  semakin  tinggi kepemilikan  institusional  pada  perusahaan  maka  pengungkapan  pengendalian  internal  yang dilakukan perusahaan semakin rendah. Hasil penelitian ini didukung oleh Collet dan Dedman (2010)  yang  menemukan  bahwa  kepemilikan  institusional  berpengaruh  negatif  terhadap tingkat  pengungkapan  informasi.  Menurut  Collet  dan  Dedman  (2010)  hal  ini  terjadi  karena investor  institusi  tidak  optimal  menggunakan  haknya  untuk  mengawasi  manajemen.  Selain itu,  hal  ini  diindikasikan  terjadi  karena  karakteristik  struktur  kepemilikan  di  Indonesia  yang terkonsentrasi pada kepemilikan keluarga (Lukviarman, 2004).
Hipotesis  5:  Ukuran  komite  audit  berpengaruh  positif  terhadap  pengungkapan pengendalian internal.
Hipotesis  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menguji  pengaruh  ukuran komite  audit  terhadap  pengungkapan  pengendalian  internal  perusahaan  perbankan  di Indonesia.  Dari  hasil  regresi  yang  disajikan  pada  tabel  4.6,  terlihat  bahwa  nilai  t  hitung sebesar -0.114 dengan ρ-value 0.709 > 5%. Ini berarti ukuran komite audit menunjukan arah yang  bertentangan  dengan  dugaan  peneliti  dan  menunjukan  pengaruh  yang  tidak  signifikan, atau  dengan  kata  lain  hipotesis  penelitian  ditolak.  Hasil  penelitian  ini  bertentangan  dengan penelitian Ho dan Wong (2001), dan Indriana et al. (2010).
Ukuran  komite  audit  dalam  penelitian  ini  merupakan  jumlah  anggota  komite  audit yang  ada  di  perusahaan.  Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  ukuran  komite  audit  tidak
mempengaruhi  pengungkapan  pengendalian  internal yang  dilakukan  perusahaan.  Hasil penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  Khomsiyah  (2005)  yang  mendapatkan  hasil  ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi perusahaan.

## Hipotesis  6:  Latar  belakang  pendidikan  komite  audit  berpengaruh  positif  terhadap pengungkapan pengendalian internal
Hipotesis penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh latar belakang pendidikan komite  audit  terhadap  pengungkapan  pengendalian  internal perusahaan  perbankan  di Indonesia.  Dari  hasil  regresi  yang  disajikan  pada  tabel  4.6,  terlihat  bahwa  nilai  t  hitung sebesar 2,540 dengan ρ-value 0.013 < 5%. Ini berarti latar belakang pendidikan komite audit yang  dalam  penelitian  ini  diukur  dengan  perbandingan  jumlah  komite  audit  yang  memiliki latar  belakang  pendidikan  akuntansi  atau  keuangan  dengan  jumlah  anggota  komite  audit perusahaan, berpengaruh terhadap pengungkapan pengendalian internal atau dengan kata lain hipotesis penelitian diterima.
Hasil  penelitian  ini  bertentangan  dengan  hasil  penelitian  Femiarti  dan  Dewayanto (2012) dan Waharini dan Dewayanto (2012) yang tidak berhasil membuktikan pengaruh latar belakang  pendidikan  akuntansi  atau  keuangan  komite  audit  terhadap  pengungkapan kelemahan pengendalian internal perusahaan.

## Variabel Kontrol
Variabel  kontrol  dalam  penelitian  ini  adalah  ukuran  perusahaan.  Dari  hasil  regresi yang  disajikan  dalam  tabel  3    terlihat  bahwa  nilai  t  hitung  sebesar  0,118  dengan  ρ-value 0.677>5%.  Hal  ini  berarti  ukuran  perusahaan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap pengungkapan pengendalian internal.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Karakteristik  data  yang  nampak  melalui  hasil  statistik  deskriptif  ini  menunjukan bahwa  rata-rata  tingkat pengungkapan  pengendalian  internal  perusahaan  perbankan  di Indonesia  sudah  cukup  baik.  Perusahaan  mengungkap  rata-rata    79.71%  yang  berarti  lebih dari setengah indeks pengungkapan penelitian ini. Ini dapat terjadi karena tingkat kepatuhan perusahaan  terhadap  kewajiban  pengungkapan  informasi  tentang  pengendalian  internal. Disamping  itu,  manfaat  pengungkapan  pengendalian  internal  telah  dipahami,  sehingga pengungkapan informasi ini dirasakan sebagai kebutuhan. Berdasarkan pengujian regresi, diperoleh simpulan bahwa:
- Komposisi  komisaris  independen  (INDEP),  kepemilikan  manajerial  (MO),  dan  ukuran komite  audit  (ACSIZE)  tidak  terbukti  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengungkapan pengendalian  internal . ini  berarti  ketiga  proksi  tersebut  bukan  merupakan  proksi  yang relevan  untuk  menjelaskan  pengaruh corporate  governance terhadap  pengungkapan pengendalian internal.
- Ukuran  dewan  komisaris  (BSIZE),  kepemilikan  institusional  (IO),  dan  latar  belakang pendidikan  akuntansi  atau  keuangan  komite  audit (ACEDU)  terbukti  berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal di Indonesia. Hasil penelitian ini berarti  bahwa  ukuran  dewan  komisaris,  kepemilikan  institusional  dan  latar  belakang pendidikan  akuntansi  atau  keuangan  komite  audit  merupakan  representasi  yang  relevan untuk menjelaskan pengaruh corporate governance terhadap pengungkapan pengendalian internal.
Penelitian  ini  memperkaya  literatur  mengenai  pengungkapan  pengendalian  internal yang masih sangat terbatas di Indonesia serta menjelaskan peran corporate governance dalam proses  pengelolaan  dan  pengendalian  perusahaan.  Disamping  itu  penelitian  ini  juga  telah
mengidentifikasi  proksi  dan measurement baru  yang  relevan  untuk  menjelaskan corporate governance terhadap pengungkapan pengendalian internal .

## Saran
Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya Bank Indonesia sebagai regulator meninjau kembali kriteria independensi dewan komisaris.
Penelitian  ini  memiliki  sejumlah  keterbatasan  yang  diharapkan  dapat  diperbaiki melalui penelitian serupa dimasa yang akan datang, yaitu:
1. Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya selama tiga tahun yaitu tahun 2010-2012. Penelitian  serupa  di  masa  yang  akan  datang  diharapkan  dapat  memperluas  periode pengamatan.  Ini  diperlukan  agar  hasil  penelitian  dapat  diuji  konsistensi  dan generalisasinya.
2. Penambahan  dan  perubahan  proksi  masih  dapat  dimungkinkan  dalam  pengembangan penelitian ini, misalnya jumlah pertemuan dewan komisaris, karena lampiran Surat Edaran Bank Indonesia nomor 5/22/DPNP tahun 2003 menyatakan bahwa dewan komisaris harus membahas  efektivitas  sistem  pengendalian  internal  perusahaan  minimal  satu  kali pertemuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  S  N.  2004.  Board  composition,  ceo  duality  and  performance  among  Malaysian listed companies. Corporate governance . 4 (4): 47 – 61.
Abdul  Rahman,  R  dan  Mohamed  Ali,  F.H.  2006.  Board,  Audit  Committee,  culture  and earnings management: Malaysia evidence. Managerial Auditing Journal. 21; 783-804. Abraham , S dan Cox, P. 2007. Analysis the determinants of narrative risk infromation in UK FTSE 100 annual reports. The British Accounting review. 39(3): 227 – 248. Abdul Ghafar N A (2008), “Association Between Audit Committee Members and Board of Directors’  Human  Capital  Features  and  Underpricing  Among  Malaysian  IPOs”, Unpublished  Master  Dissertation  at  Faculty  of  Accountancy,  Universiti  Teknologi MARA, Shah Alam,Malaysia.
Andayani,  W.,  Atmini,  S  dan  Mwangi,  JK.  2008.  Corporate  Social  Responsibility,  good governance  and  the  intlectual  property:  An  external  strategy  of  the  management  to increase the company’s value. National confrence on management research.
Amran,  A;  Rosli,  A;  Hassan,  M,  2009.  Risk  reporting  :  An  exploratory  study  on  risk management disclosure in Malaysian annual reports. Managerial Auditing Journal 24 (1): 39-57 .
Akhtaruddin, M. (2005). Corporate disclosure practices in Bangladesh. The International Journal of Accounting 40 , 399-422. http://dx.doi.org/10.1016/j.intacc.2005.09.007 .
Barako, D. 2007. Determinant of voluntary disclosures in Kenyan companies annual reports. African journal of business management . 1(5): 113 – 128. Bassel Committee on Banking Supervision. 2013. Principles for effective risk data aggeration and risk reporting.
_______________________________________. 1999. Enchancing Good Corporate Governance  in Banking Organization.
Byard,  D,  Li,  Y  and  Weintrop,  J.  2006.  Corporate  Governance  and  the  quality  of  financial analysts information, Journal of Accounting and Public Policy . 25. 609-625
Carter, D.A., D’Souza, F., Simkins, B. J., and Simpson, W.G. 2010. The gender and ethnic diversity  of  US  boards  and  boards  committees  and  firm  financial  performance. Corporate Governance: An international Review , 18(5), 396-414.
Che Haat, M H, Rahman  dan Mahenthiran S .2008. Corporate governance, transparancy and performance  of  Malaysiaan  companies. Managerial  Auditing  journal .  23(8):  744  – 778.
Dionne, G dan Triki, T. 2005. Risk management and corporate governance : the important of independence  and  financial  knowledge  for  the  board  and  the  audit  committee. HEC Montreal working paper No. 05-03.working paper ( diakses tanggal 20 juli 2011) Dobler.  M;  Lajili,  K;  dan  Zeghal,\  D.  2011.    Attributes  of  corporate  risk  disclosure:  an international  investigation  in  the  manufacturing  sector. Journal  of  international accounting research . 10(2) 1 – 22.
Deegan, C and Rankin, M. 1997 The materiality of enviromental information theory to users of annual report, Accounting, auditing and accountability Journal . 15(3); 282-312. Deumes, R. 2008. Corporate risk reporting. Journal of Business communication. 45 (2): 120 – 157.
Eng,  L.L  and  Mak,  Y.T.  2003.  Corporate  Governance  and  voluntary  disclosure. Journal  of accounting and public policy . 22: 325 – 345.
Florackis,  C  and  Ozkan,  A.2004.  Agency  cost  and  corporate  governance  mechanisms: Evidence for UK firms, viewed 18 Mei 2008.
Forum  for  corporate  governance  in  Indonesia  (FCGI).  2001.  Seri  tata  kelola  perusahaan (corporate  governance)  jilid  II.  Peranan  dewan  komisaris  dan  komite  audit  dalam pelaksanaan corporate governance (tata kelola perusahaan).
Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi analisis multivariate SPSS. BP Undip Guner,  AB.  Malmendier.  U  and  Tate  G.  2008.    Financial  expertise  of  directors. Journal  of financial economics. 88: 109 – 125.
Guest,  P.2008.  The  determinant  of  board  size  and  composition:  evidence  from  the  UK. Journal of corporate finance . 14. 51-72.
Gordon,  L.  A.,  Loeb,  M.  P.,  &  Sohail,  T.  (2010).  Market  Value  of  Voluntary  Disclosures Concerning Information Security. MIS Quarterly, 34 (3), 567-594.
Greenwood R, Diaz AM, Li SX, Lorente JC. 2010. The Multiplicity of Institutional Logics and the Heterogeneity of Organizational Responses. Organization Science . 21 521- 539.
Harrisson,  J.  R.  1987.  The  strategic  use  of  corporate  board  commitees. California management review . 30 (1): 109 – 125.
Herwidayatmo.  2000.  Implementasi  good  corporate  governance  untuk  perusahaan  publik Indonesia. Majalah usahawan 10(29): 25 – 32.
Ho,  SS  dan  Wong,  K.S.  2001.  A  Study  of  the  realtionship  between  corporate  governance structure  and  the  extend  of  voluntary  disclosure.  The  journal  of  international accounting, auditing and taxation 10: 139-156.
Haniffa, RM and Cooke, TE. 2002. Culture, corporate governance and disclosure in Malasian corporation. ABACUS. 38(3): 317 – 349.
Htay, S; Rashid, H; Adnan, M; Meera, A. 2011. Corporate governance and risk management informastion  disclosure  in  Malaysia  listed  banks:  panel  data  analysis. International review business research papers . 7 (4): 159 – 176.
Horing, D; Grundl, H. 2011. Investigating risk disclosure practice in the european insurance industry. The  Geneva  papers  on  risk  and  insurance  –  issues  and  practice .  36.  380  – 413.
Hock  ng,  Tuan;  Chong  Lee,  Lee  dan  Ismail,  H.  2012.  Is  the  Risk  Management  Committee only a procedural compliance ?. The Journal of Risk . 14(1) 71-86.
Hutton, A.2004. Beyond financial reporting: An integrated approach to disclosure.. Journal of Applied corporate finance , 16 (4): 8 – 16.
Ismail, R; Rahman, R. 2011. Institusional investors and board of directors monitoring role on risk  management  disclosure  level  in  Malaysia. The  IUP  journal  of  corporate governance. X (2): 37-61
Jensen, M.  C dan Meckling, W. H.  1976. Theory of the firm.  Manajerial  behaviour,  agency cost and ownership structure. Journal of Financial Economics , 3, 82-136. Jensen,  M.  C.  1986.  Agency  cost  of  free  cash  flow,  corporate  finance  and  takeovers. American Economics Review , 76 (2), 323-329.
Jiraporn, P. Singh, M and Lee, C,I. 2009. Inefective corporate governance: director busyness and board committee membership. Journal of Banking and  finance . 33(5): 819 - 828 Klien,  A.  1998.  Affiliated  directors:  puppets  of  management  or  effective  director.  Diakses tanggal 22 Juni 2010 ( www.w4.sternnyu.edu ).
Khomsiyah.  2003.  Hubungan  coporate  governance  dan  pengungkapan  informasi:  Pengujian simultan. Prosiding SNA VI.
Karamanou, I and N. Vafeas. The association between corporate boards, audit commitees and management  earnings  forecast:  an  empirical  analysis. Journal  of    Accounting research. 43(3): 453-486. KPMG.2006. How do Boards Approach Risk Management, KPMG
Lajili,  K;  Zeghal,  D.2005.    A  content  analysis  of  risk  management  disclosure  in  canadian annual reports. Canadian journal of administrasi science . 22 (2), 125 – 142. Lakhal,  F  .2005.  Voluntary  Earnings  disclosure  and  corporate  governance:  Evidence  form France, Review of Accounting & Finance . 4(3). 64-85.
Linsley,  P  and    Shrives,  P.  2005.  Tranparancy  and  the  disclosure  of  risk  information  in banking sector. Journal of financial regulation and complience . 13(3); 205 – 214. Lipton,  M  and  Lorsch,  J.W.1992.  A  modest  proposal  for  improved  corporate  governance. Business lawyer . 46(1): 551 – 589.
Lin,  J.W.,  Li,  J.F  and  Yang,  J.S.2006.  The  effect  aof  Audit  Committee  performance  on earning quality. Managerial Auditing Journal . 12; 921-933.
Liu,  M.H.C  and  Zhuang,  Z.2011.  Management  earnings  forecast  and  the  quality  of  analysts forecast:  the  moderating  effect  of  audit  committees. Journal  of  Contemporary Accounting & Economics , 7: 31-45.
Lukviarman Niki. 2005. Persepektif Shareholding versus Stakeholding di dalam memahami fenomena Corporate Governance. Jurnal Siasat Bisnis No. 10 Vol. 2, Desember 2005
Oorschot,  L.  2009.  Risk  reporting:  an  analysis  of  the  German  banking  industry. http://oaithesis.eur.nl . (Diakses tanggal 06 Juni 2011).
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:  5/8/PBI/2003.  Tentang  penerapan  manajemen  risiko  bagi bank umum.
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:  8/4/PBI/2006. Tentang  Pelaksanaan  Good  Corporate Governance bagi bank umum.
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:  8/14/2006.  Tentang  perubahan  atas    Peraturan  Bank Indonesia  Nomor:  8/4/2006.  Tentang  pelaksanaan  good  corporate  governance  bagi bank umum .
Peraturan  Bank    Indonesia  Nomor:  11/25/PBI/2009.  Tentang  penerapan  manajemen  risiko bagi bank umum.
Raber,  R  W.  2003.  The  role  of  good  corporate  governance  in  overseeing  risk.  Corporate Governance advisor . 11 (2). 11- 16.
Rudjito.2004.  Kegunaan  penerapan  risk  management  untuk  perbankan .  Jurnal  hukum bisnis .Vol 23 No.3
Reeb,  D  M  and  Zhao.  W.  2009.  Director  capital  and  corporate  disclosure  quality.  Diakses tanggal 17 september 2011 .
Siahaan  Hinsa.  2009.  Manajemen  Risiko:  Pada  Pada  Perusahaan  dan  Birokrasi. Elex  Media Komputindo – Jakarta.
Santomero,  MA.  2007. Commercial  bank  risk  management :  an  Analysis  of  the  process, diakses tanggal 11 februari 2011. (www.fic.wharton.upenn.edu).
Subramaniam, N Mc Manus, L and Zhang, J. 2009. Corporate governance, firm characteristic and  risk  management  committee  formation  in  Australia  companies. Managerial auditing journal. 24 (4): 316 – 339.
Suhardjanto dan Dewi. 2011. Pengungkapan risiko finansial dan tata kelola perusahaan: studi empiris perbankan Indonesia. Jurnal keuangan dan perbankan. 15(1); 105 – 118
Suhardjanto  dan  Permatasari.2010.  Pengaruh  Corporate  Governance,  Etnis  dan  Latar Belakang  Pendidikan  terhadap  Enviromental  Disclosure:  Studi  Empiris  pada perusahaan  Listing  di  Bursa  Efek  Indonesia. Jurnal  Bisnis  dan  Ekonomi  KINERJA . Vol 14, No.2 Agustus 2010.
Setyaningsih  dan  Atahau.  2007.Identifikasi  praktik  penyimpangan  risiko  dan  implementasi manajemen risiko pada lembaga keuangan. Fokus Ekonomi (Desember): 162-187. Siagian, Siregar dan Rahadian. 2013. Corporate Governance, Disclosure Quality, Ownership Structure and Firm Value. staff.ui.ac.id/internal/060603583/.../19110.pdf
Tarmizi,  A.2012.  Dewan  Komisaris  dan  Transparansi:  Teori  Keagenan  atau  Teori Stewardship ?. Jurnal Keuangan dan Perbankan 16(1) 1-12.
Vandemele, S., Vergauwen, P. and Michiels, A. (2009), “Management risk reportin practices andtheir determinants: a study of Belgian listed firms”, available at:
https://uhdspace.uhasselt. be/dspace/bitstream/1942/9392/2/CorporateriskB.pdf Walker,  D.  2009.  A  review  of  corporate  governance  in  UK  banks  ather  financial  industry entities:  financial  recommendation.  Diakses  tanggal  10  Agustus  2010  ( www.hm- treasury.gov.uk )
Warsono,  S.,  Amalia.  F.,  Rahajeng.  DK.  2009. Corporate  Governace:  concept  and  model, Center for Good Corporate Governance FE UGM.
Xie, Biao;  Davidson, W; DaDalt, P. 2003. Earnings management and corporate governance : the role of the board and the audit committee. working paper ( diakses tanggal 20 juli 2011)
Yatim,  P.  2010.  Board  Structure  and  the  establishment  of  a  risk  management  committee  by Malasian listed firms. Journal of management and governance . 14 (3). 296 – 314. Zadeh,  F;  Eskandari,  A.  2012.  Firms  Size  as  Company’s  characteristic  and  level  of  risk disclosure:  review  on  theories  and  literatures. International  journal  of  Business  and social science . 03 (17); 9 – 17 www.tempo.co.id
www.suarapembaruan.com