Analisis Yuridis terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak dikarenakan Alasan Usia
Rizki Akbar Maulana, Imam Budi Santoso Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: Rzkilanaaa10@gmail.com, Imam.budi@fh.unsika.ac.id

## Abstrak
Pemutusan hubungan kerja tidak boleh digunakan secara sepihak akrena di dalam peraturan  perundang-undangan  sudah  dijelaskan  secara  mendalam  terakit pemutusan hubungan kerja yang diperbolehkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa atas  kasus  pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan alasan usia sesuai dengan Putusan MA No. 450/K/Pdt.Sus-PHI/2021. Metode penelitian yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  penelitian  yang digunakan adalah berdasarkan kasus dengan dugabungkan fakta-fakta hukum yang ada. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, bahwa pemutusan hubungan kerja  secara  sepihak  tidak  diperbolehkan  menurut  Undang-Undang.  Akan  tetapi dapat  diperbolehkan  dengan  sebab-sebab  tertentu.  Dalam  kasus  ini  pemutusan hubungan  kerja  secara  sepihak  dikarenakan  usia,  tidak  dijelaskan  secara  rinci  di dalam  Undang-Undang  akan  tetapi  pemutusan  hubungan  kerja  yang  dilakukan harus melalui proses perundingan dan apabila tidak terjadi kesepakatan maka pihak pengusaha ataupun karyawan dapat mengajukan keberatan melalui lembaga terkait, dalam hal ini yaitu lembaga penyelesaian hubungan industrial.
Kata Kunci: Karyawan; Pemutusan Hubungan Kerja; Pengusaha; Usia.

## Abstract
Termination  of  employment  should  not  be  used  unilaterally  because  in  the legislation it has been explained in depth regarding the permitted  termination of employment.  The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  case  of  unilateral termination  of  employment  with  reasons  in  accordance  with  Supreme  Court Decision  No.450/K/Pdt.Sus-PHI/2021.  The  reasearch  method  used  is  normative juridical  with  the  reasearch  approach  used  is  case  based  by  combining  existing legal facts. Based on the reasearch that has been carried out, unilateral termination of  employment  is  not  permitted  under  the  law.  However,  it  can  be  allowed  for certain reasons. In the case of unilateral termination of employment due to age, it is  not  explained  in  detail  in  the  Act,  but  the  termination  must  go  through  a negotiation  process  and if  there  is  no  agreement,  the  employer  or  employee  can apply through the relevant institution, in this case the agency industrial relations settlement.
Keywords: Employees; Work termination; Businessman; Age.

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini  Indonesia  sedang mengalami masa-masa krusial karena pandemi  Covid-19  yang  banyak memberikan  dampak  negatif  kepada berbagai macam sektor, salah satunya yaitu sektor ketenagakerjaan. Banyak dari  karyawan  atau  pengusaha  yang memutar  otak  agar  tetap  mampu bertahan hidup.  Maka dari itu, pihak perusahaan  mengambil  suatu  solusi untuk mengurangi jumlah pengeluaran  dengan  cara  pemutusan hubungan kerja bagi para karyawannya  dikarenakan  banyak dari  perusahaan  yang  mengalami kerugian  besar  akibat  pandemi  ini. Pemutusan  hubungan  kerja  ialah berakhirnya  hak-hak  serta  kewajiban antara  pengusaha  dengan  karyawan. Dalam  hal  ini  karyawan  tidak memiliki  keharusan  untuk  bekerja kembali kepada pengusaha dan tidak memiliki kewajiban untuk
memberikan  upah  kepada  karyawan tersebut 1 .  Dari  langkah  perusahaan tersebut  yang  paling  merasakan
1 Suratman, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019).
dampaknya  yaitu  pengusaha  dan karyawan itu sendiri.
Permasalahan terkait pemutusan hubungan kerja ialah salah satu  masalah  yang  sangat  serius  di dalam dunia ketenegakerjaan, disebabkan banyak pihak yang memang  merasa  dirugikan.  Oleh karenanya  diperlukan  atensi  dari berbagai  pihak,  termasuk Human Resources  Management yang  tentu saja sangat diperlukannya dana yang tidak  sedikit  pada  saat  menerima karyawan  baru  ataupun  pada  saat karyawan tersebut diberhentikan.
Ketika  penarikan  karyawan baru,  pengusaha  perlu  mengeluarkan dana  kembali  guna  melaksanakan ganti  kerugian  yang  diterima  oleh  si karyawan serta pengembangan karyawan,  sehingga  karyawan  baru tersebut dapat
betul-betul mengerahkan segenap tenaganya untuk kepentingan dan tujuan pencapaian perusahaan secara optimal. Demikian pula ketika karyawan tersebut diberhentikan
maka  pihak  perusahaan  diharuskan
memberikan  uang  pesangon  atau tunjangan  lainnya  yang  berkaitan dengan  pemutusan  hubungan  kerja untuk  karyawan  tersebut 2 .  Terdapat beberapa alasan yang memungkinkan perusahaan  mengambil  langkah  dari adanya  pemutusan  hubungan  kerja, mulai dari kesulitan keuangan,
efisiensi hingga kepada ketidakpuasan  kinerja  karyawannya. Namun bagaimanapun alasannya karyawan  senantiasa  menjadi  pihak yang sangat tidak diuntungkan
apabila dihadapkan kepada pengusaha  yang  memang  memiliki oposisi  nya  tertentu.  Tidak  sedikit karyawan
yang mengalami ketidakadilan  apabila  dihadapkan oleh  kepentingan-kepentingan  yang sangat menekan pihak perusahaan 3 . Di  dalam  Pasal  28D  ayat  (2)
Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan  bahwa  setiap  manusia
memiliki  hak  dan  kewajibannya untuk bekerja serta mendapat perlakuan yang seadil-adilnya 4 . Merujuk  kepada  Undang-Undang
2 Sri Zulhartati, “Pengaruh Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Perusahaan,” Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora 1, no. 1 (2010): 77–88, http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/arti cle/download/382/385.
Dasar  1945  tersebut  maka  hukum wajib  memberikan  keamanan  dan kepastian  hukum  kepada  karyawan yang disebabkan karena
ketidakseimbangan kewenangan antara pengusaha maupun karyawan. Hukum  memang  diharapkan  dapat memberikan peran yang  sama antara kedua  belah  pihak  agar  dapat terciptanya keseimbangan dan keadilan dalam memutuskan tindakan pemutusan hubungan kerja.
Pemerintah diharapkan memiliki kepentingan tersendiri terkait pemutusan  hubungan  kerja  ini  yang mana    sangat  berimplikasi  terhadap penurunan  roda  perekonomian  di Indonesia.
Ketentuan  mengenai  PHK sebelumnya  telah  diatur  di  dalam
Pasal 150 Undang-Undang
Ketenagakerjaan  yang  berlaku  untuk PHK yang terjadi di semua perusahaan baik itu perusahaan yang berstatus  badan  hukum  ataupun perusahaan  yang  berstatus  bukan berbadan hukum, perseorangan,
3 Karina Prameswari and E M I Puasa Handayani, “Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja Antara Karyawan Dengan Perusahaan,” Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2018): 99–112.
4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 , n.d.
kepunyaan  persekutuan,  kepunyaan swasta,  kepunyaan  negara  yang
memiliki kepengurusan dengan mempekerjakan  orang  lain  dengan membayar  upah 5 .  Oleh  karenanya, hukum melarang pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja  tanpa  alasan-alasan  tertentu yaitu:
1.  Karyawan  izin  untuk  tidak  masuk kerja  yang  disebabkan  karena  sakit, yang disertai dengan penjelasan serta keterangan dari dokter; 2.  Karyawan  tidak  melaksanakan pekerjaannya secara maksimal karena diharuskan melaksanakan kewajibannya terhadap negara; 3. Karyawan yang ingin menjalankan ibadahnya  yang  telah  diperintahkan oleh agamanya masing-masing; 4.  Karyawan  memiliki  kepentingan tersendiri terhadap perusahaan dalam melangsungkan perkawinan;
5. Karyawan perempuan yang sedang hamil,  melahirkan,  gugur  kandungan atau dalam program menyusui; 6.  Karyawan  mempunyai  hubungan darah  atau  menjalin  perkawinan
5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan , n.d.
dengan karyawan lainnya dalam satu perusahaan 6 .
Maka  dari  itu  Pemerintah telah memberikan syarat-syarat terkait  boleh  atau  tidaknya  sebuah perusahaan  melakukan  PHK  yang mana perusahaan hanya dapat melakukannya setelah dari
dikeluarkannya surat penetapan lembaga  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan  Industrial  (PPHI)  yang disebut  dengan  batal  demi  hukum kecuali  untuk  PHK  karena  sebab- sebab tertentu ialah misalnya karyawan telah mencapai usia pensiun  ataupun  meninggal  dunia.
Terdapat 4 (empat) kategori pemutusan hubungan kerja yaitu: 1.  Pemutusan  hubungan  kerja  dari pihak  pengusaha  artinya  bahwa seorang  pengusaha  memberhentikan karyawannya  dengan  sebab-sebab tertentu;
2.  Pemutusan  hubungan  kerja  dari pihak  karyawannya  artinya  bahwa PHK yang dilakukan oleh pengusaha dengan  PHK  yang  dilakukan  oleh karyawannya sangat berbeda keadaannya yang mana karyawannya
6 Suratman, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia .
lah yang memutuskan untuk berhenti bekerja  dengan  perusahaan  tersebut. Ada  dua  ketentuan  pula  yang  harus diselesaikan  oleh  karyawan  dalam memutus  hubungan  kerja  dengan perusahaan  tempat  ia  bekerja  (1) mendapat  persetujuan  dari  Pimpinan perusahaan;  dan  (2)  melihat  masa waktu kerja dalam pernyataan pengakhiran;
3.  Pemutusan  hubungan  kerja  dari pihak  Pengadilan,  artinya  bahwa salah satu  pihak (pengusaha maupun karyawan) mengajukan surat permohonan  pembatalan  perjanjian kerja kepada pihak lembaga terakit.
4. Pemutusan Hubungan Kerja karena
Hukum  yang  mana  KUHPerdata mengenal 2 (dua) pemutusan
hubungan  kerja  karena  hukum,  yaitu (1) habisnya masa waktu kerja untuk waktu  tertentu,  dan  (2)  karyawan meninggal dunia 7 .
Begitupun  dengan  kasus  di
dalam Putusan MA No. 450 K/Pdt.Sus-PHI/2021 Maria Theresiali
selaku  pihak  Penggugat  merupakan mantan  karyawan  dari  Soegianto
7 Abdul Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan Di Indonesia , 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995).
selaku  Tergugat  dan  juga  Pimpinan CV. Sinar Bening. Sebelumnya Maria Theresiali  sudah  bekerja  pada  CV. Sinar  Bening  sejak  Januari  1989 sampai  dengan  April  2020  dengan masa  kerja  kurang  lebih  31  (tiga puluh  satu)  tahun  sebagai  penerima barang  dan  cek  barang  kanvas.  Pada pertengahan  April  2020  Soegianto memanggil  Maria  Theresiali  untuk memberikan gaji. Kemudian Soegianto  mengatakan  bahwa  Maria Theresiali  akan  dirumahkan  karena alasan  Covid-19  dan  menyuruhnya kembali  ke  perusahaan  pada  tanggal 06 Mei 2020. Dan pada tanggal yang sudah  ditentukan  tersebut  Maria Theresiali  menemui  Soegianto  untuk menanyakan terkait kejelasan kelanjutan  hubungan  kerjanya  pada perusahaan  yang  dipimpin  oleh Soegianto  yaitu  CV.Sinar  Bening. Namun, Soegianto mengatakan bahwa  telah  memberhentikan  Maria Theresiali secara sepihak dikarenakan melakukan  efisiensi  pengurangan karyawan dan juga karena usia Maria Theresiali yang sudah berumur.
Dari beberapa penjelasan
yang  sudah  dijabarkan  sebelumnya maka masalah yang akan dibahas oleh penulis yaitu Analisis Yuridis
Putusan Hakim Terhadap Pemutusan Hubungan  Kerja  Secara  Sepihak Dengan  Alasan  Usia  (Putusan  MA
No.450/K/Pdt.Sus-PHI/2021). Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa  terkait  permasalahan yang dihadapi dalam Putusan MA No. 450/K/Pdt.Sus-PHI/2021 yaitu mengenai  diberhentikannya  seorang karyawan  bernama  Maria  Theresiali secara  sepihak  karena  faktor  yang sangat  banyak  di  keluhkan  oleh masyarakat  yaitu  mengenai  faktor usia  yang  dihubungkan  ke  dalam perundang-undangan yang berlaku.

## METODE PENELITIAN
Menurut  Soerjono  Soekanto penelitian hukum adalah suatu kajian ilmiah  berdasarkan  kepada  metode dan pemikiran penulis dengan tujuan untuk mengenali gejala-gejala hukum dengan  cara  menganalisanya  secara lebih  mendalam.  Di  samping  itu
8 Zaenudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
dilakukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta  hukum  yang  digunakan yang  nantinya  akan  dilakukan  suatu pemecahan  masalah  yang  menjadi ruang lingkupnya 8 .
1. Jenis Penelitian
Metode  penelitian  ini  adalah yuridis  normatif,  yaitu  suatu  kajian yang melihat kepada peraturan perundang-undangan  yang  berlaku sebagai tumpuan dengan permasalahan  yang  akan  dibahas. Pada  prinsip  awalnya  yaitu  dengan menemukan  suatu  permasalahan  di sekitar  kemudian  dilakukan  sebuah identifikasi masalah dan pada akhirnya  kepada  penyelesaian  suatu permasalahan yang akan dibahas 9 .
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat preskriptif, yaitu  penelitian  yang  bertujuan dengan memberikan suatu penggambaran khusus atau merumuskan permasalahan-
permasalahan sesuai dengan keadaan atau  fakta-fakta  yang  ada  dikaitkan dengan norma hukum, yang
9 Roni Hanitijo Sumitro, Metodelogi Penelitian Hukum (Jakarta: Ghalia, 2010).
dimaksudkan untuk memberikan pendapat atas hasil penelitian 10 . 3. Jenis Data
Jenis  data  yang  digunakan dalam mengumpulkan data dan fakta- fakta, yaitu primer dan sekunder. a) Data Hukum Primer:
1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
b) Data Hukum Sekunder, terdiri atas beberapa  buku  atau  jurnal  hukum, pandangan para pakar hukum (doktrin)  berupa  buku-buku  yang menunjang  topik  penelitian  yaitu mengenai ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja. 4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini tata cara
dalam pengumpulan data yang digunakan  adalah  studi  kasus  ( study case )  dalam  Putusan  Mahkamah
Agung Nomor
450/K/Pdt.Sus- PHI/2021.
5. Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang digunakan  adalah  metode  analisis
Normatif Kualitatif yaitu hasil
10 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan
penelitian  yang  diuraikan  dengan kata-kata serta diperoleh berdasarkan data yang sudah ditemukan. Kemudian  data  tersebut  dianalisis dengan  perundang-undangan  dan permasalahan yang ingin diangkat ke dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Analisis Yuridis  Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Secara  Sepihak  Dengan  Alasan Usia Pihak selaku pemilik sekaligus Pimpinan dan pemberi kerja dari kasus Putusan
Nomor 450/K/Pdt.Sus-PHI/2021  adalah  CV. Sinar  Bening  dengan  pemiliknya bernama  Soegianto  yang  melakukan pemutusan  hubungan  kerja  dengan disampaikan  secara  lisan  oleh  anak Soegianto  kepada  Maria  Theresilai dengan  alasan  bahwa  beliau  telah berusia  lanjut.  Pada  dasarnya  di dalam Peraturan Perundang- Undangan  tidak  mengatur  secara implisit  mengenai  usia  karyawan. Akan  tetapi,  bila  dilihat  lebih  lanjut setidaknya terdapat 4 acuan mengenai
Praktik) , 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2020).
usia karyawan. Pertama, usia pensiun di dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 1995 Pasal 2 menyatakan bahwa usia pensiun secara normal nya yaitu pada usia  55  (lima  puluh  lima)  tahun  dan apabila  karyawan  tersebut  tetap dipekerjakan  ketika  telah  melewati batas usia normal pensiun maka batas usia  pensiun  ditetapkan  60  (enam puluh)  tahun 11 .  Kedua,  usia  pensiun dalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai  usia  pensiun  sama  sekali tidak  diatur  secara  jelas.  Hal  ini ketentuannya diatur dalam perjanjian kerja 12 .  Perjanjian  kerja  merupakan salah  satu  langkah  dari  adanya pemutusan  hubungan  kerja,  dala  UU Ketenagakerjaan  tidak  dituangkan bahwa  perjanjian  dalam  bentuk tertulis  saja,  akan  tetapi  dapat berbentuk  secara  lisan.  Karena  suatu penjelasan  dalam  Pasal  51  ialah perjanjian  kerja  dapat  berbentuk secara  tertulis  ataupun  secara  lisan. Hal  tersebut  dikarenakan  banyak
11 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 1995 Tentang Usia Pensiun Normal Dan Batas Usia Pensiun Maksimum Bagi Peserta Peraturan Dana Pensiun , n.d. 12 Feni Freycinetia Fitriani, “Menilik Usia Pensiun Pekerja Swasta,” 28 Agustus 2021,
perjanjian  yang  dilakukan  pihak pengusaha  atau  karyawan  secara lisan.
Secara fundamental perjanjian  termasuk  perjanjian  kerja atau perjanjian kerja bersama berakar dari  syarat  sahnya  perjanjian  yang tertuang  di  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata  yaitu  pihak  manapun yang  akan  melakukan  perjanjian diharuskan diatas umur 21 (dua puluh satu)  tahun.  Maka  dari  itu  perjanjian kerja  tersebut  dibuat  oleh  seseorang yang dianggap sudah diatas umur 21 (dua  puluh  satu)  tahun  atau  biasa disebut  cakap  dalam  hukum.  Kedua yaitu orang yang mengikatkan dirinya ke  dalam  perjanjian  tersebut  artinya bahwa  para  pihak  yang  melakukan perjanjian  tersebut  harus  taat,  patuh dan  mengikuti  segala  aturan  yang tercantum  dalam  perjanjian  tersebut dengan  iti’kad  yang  baik  dalam melaksanakan  hak  dan  kewajiban perjanjian  itu.  Terakhir  yaitu  karena sebab  yang  halal  dari  terjadinya perjanjian.
Diakses tanggal 14 Oktober 2021, https://ekonomi.bisnis.com/read/20210828/1 2/1435150/menilik-usia-pensiun-pekerja- swasta.
Pada kasus pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan lisan melalui anak Soegianto yang terjadi kepada Maria Theresilai yang mengakibatkan Maria Theresilai kehilangan pekerjaannya. Dalam kasus tersebut tidak dijelaskan terkait perjanjian  kerja  mengenai  batas  usia bekerja.  Oleh  sebab  itu,  seharusnya pihak perusahaan melakukan pemutusan  hubungan  kerja  dengan cara memberikan
surat pemberitahuan 1 (satu) bulan sebelum karyawan  tersebut  diberhentikan  dan apabila  dari  surat  pemberitahuan pihak  karyawan  ataupun  pengusaha tidak mengindahkannya maka selanjutnya dilakukan
suatu perundingan dengan para pihak. Dari perundingan tersebut tidak dihasilkan sebuah  kesepakatan  maka  pihak pengusaha atau Pimpinan perusahaan berhak mengajukan surat
permohonan  penetapan  PHK  secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselihan hubungan industrial
(PPHI)  disertai  dengan  dasar  alasan mengapa karyawan tersebut di PHK. Dan sebelumnya Maria
Theresilai sudah diberitahukan bahwa akan dirumahkan terlebih dahulu oleh
Soegianto  dengan  alasan  bahwa karena pandemi Covid-19 dan diizinkan  kembali  lagi  pada  tanggal 06  Mei  2020.  Pengaturan  mengenai karyawan  yang  dirumahkan  tidak tercantum  secara  jelas  di  dalam hukum  positif  yang  berlaku  di Indonesia  yang  pada  dasarnya,  baik Undang-Undang Ketenagakerjaan atau  Undang-Undang  Cipta  Kerja tidak  mengatur  hal  demikian.  Dalam hal  karyawan  tidak  bekerja  Undang- Undang  Cipta  Kerja  Pasal  79 menerangkan penggunaan istilah istirahat, baik itu dalam waktu harian ataupun  mingguan  karena  sebab- sebab tertentu. Istilah kata dirumahkan  terdapat  pada  Surat Edaran  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi No. SE-907/MEN/PHI- PPHI/X/2004  tentang  Pencegahan Pemutusan  Hubungan  Kerja  Massal. Di  dalam  Surat  Edaran  tersebut dijelaskan bahwa pada saat perusahaan mengalami kesulitan dapat  memberikan  pengaruh  yang besar terhadap ketenagakerjaan, harus melakukan  langkah-langkah  tertentu agar  keluar  dari  masa  sulit  tersebut, sebelum akhirnya dilakukan pemutusan  hubungan  kerja  kepada
karyawan 13 . Salah satu upaya tersebut ialah  dengan  cara  meliburkan  atau merumahkan  karyawan  perusahaan tersebut secara bergantian 14 .
Pada  saat  Maria  Theresilai kembali  lagi  beliau  hanya  diberikan uang pisah kerja sebesar
Rp.5.000.000 ( lima juta rupiah ) tanpa diberikan  uang  pesangon,  uang penghargaan  masa  kerja  atau  uang penggantian hak-hak lain. Hal tersebut  merupakan  suatu  hal  yang bertentangan dengan
Undang- Undang  Ketenagakerjaan  di  dalam Pasal 164 ayat (3) yang menjelaskan perusahaan  tutup  dikarenakan  alasan kerugian  maka  pengusaha  berhak memberikan  uang  pesangon,  uang penghargaan  masa  kerja  dan  uang penggantian hak-hak yang semuanya telah  diatur  ketentuan  besarannya dalam Undang-Undang tersebut.
Sedangkan  ketentuan  Pasal  167  ayat
(5) menjelaskan pula bahwa
pengusaha  yang  dalam  hal  ini  tidak mengikutsertakan
karyawannya
13 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor SE-907/MEN/PHI- PPHI/X/2004 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal , n.d. 14 Yohanes S. Hasiando Sinaga, “Karyawan Dirumahkan Karena Pandemi Covid-19,
dalam PHK karena usia pensiun maka diwajibkan kepada pengusaha tersebut  membayar  kerugian  dengan ketentuan  yang  berlaku  dalam  UU Ketenagakerjaan.  Sudah  seharusnya bahwa  pada  saat  seorang  karyawan tersebut diberhentikan para pengusaha  diwajibkan  membayar uang pesangon, uang penggantian hak dan  uang  penghargaan  masa  kerja yang  harus  diterima  oleh  karyawan sebagaimana  telah  tertuang  di  dalam Pasal  156  ayat  (1)  Undang-Undang Ketenagakerjaan. Besarnya uang pesangon,  uang  penghargaan  masa kerja dan uang penggantian hak dapat diperinci sebagai berikut:
Jika  dihitung  berdasarkan  Upah Minimum  Provinsi  Sumatera  Barat yang  telah  dikeluarkan  oleh  SK Gubernur  Sumatera  Barat  No.  562- 827-2019  tentang  Upah  Minimum Prov.  Sumatera  Barat  Tahun  2020 ditentukan sebesar Rp.2.484.041 ( dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat puluh satu rupiah ).
Bagaimana Hak Upahnya?,” 20 Juli 2021 , last modified 2021, https://www.kompas.com/konsultasihukum/r ead/2021/07/20/060000180/karyawan- dirumahkan-karena-pandemi-covid-19- bagaimana-hak?page=all.
Upah  Pesangon  berdasarkan PP  No.  35  Tahun  2021  tentang Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu, Alih  Daya,  Waktu  Kerja  dan  Waktu Istirahat,  dan  Pemutusan  Hubungan Kerja Pasal 40 ayat (2) huruf i dengan masa  kerja  8  (delapan)  bulan  atau lebih  maka  dapat  diberikan  upah pesangon sebesar 9 (sembilan) bulan upah.

## Tabel 1
Upah Pesangon Yang Diterima Maria Theresiali Besarannya Jumlah Pesangon 9 x Rp.2.484.000 Rp.22.356.000
Upah  Pesangon  berdasarkan Pasal 40 ayat (2) huruf i dengan masa kerja  8  (delapan)  bulan  atau  lebih maka dapat diberikan upah pesangon sebesar 9 (sembilan) bulan upah.

## Tabel 2
Upah Penghargaan Masa Kerja Yang
Diterima Maria Theresiali
Besarannya
Jumlah
Penghargaan
Masa  Kerja  10  x
Rp.2.484.000 Rp.24.840.000
Penghargaan Masa kerja Pasal 40 ayat (3) huruf h dengan masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih maka  diberikan  upah  penghargaan masa kerja sebesar 10 (sepuluh) bulan upah.

## Tabel 3
Upah Penggantian Hak-Hak Lain Yang Diterima Maria Theresiali Besarannya Jumlah 15% x Rp.47.196.000 Rp.7.079.400
Uang  Penggantian  Hak-Hak Lain Pasal 40 ayat (4) yang meliputi cuti tahunan baik yang belum diambil ataupun  yang  sudah  habis,  biaya transportasi  dari  rumah  ke  tempat kerja,  dan  hal-hal  yang  telah  diatur dalam perjanjian kerja.

## Tabel 4
Upah Proses Selama Masih Adanya Hubungan Kerja Antara Maria Theresiali Dengan Soegianto
Besarannya Jumlah Upah Proses selama  5  (lima) bulan x Rp.2.484.000 Rp.12.420.000 Upah Proses dimasukkan juga karena masih adanya hubungan kerja antara  Maria  Theresiali  dengan Soegianto  sampai  adanya  putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan  hukum  tetap  ( inkract  van gewijsde ).  Sesuai  dengan  ketentuan SE  Mahkamah  Agung  RI  No.  3 Tahun  2015,  yaitu  dalam  kebijakan tersebut diatur bahwa dalam penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial  upah  proses  didapatkan selama-lamanya  6  (enam)  bulan  dari upah perbulan karyawan tersebut.
Sehingga  total  yang  harus diterima  oleh  Maria  Theresiali  ialah Rp.66.695.400  ( enam  puluh  enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah ).
Walaupun  di  dalam  Undang- Undang Ketenagakerjaan tidak
dijelaskan secara langsung mengenai
15 Arum Puspita Sari, “Penyebab Perusahaan Dapat Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja,” 17 Februari 2019 , last modified
perlindungan dan batas usia karyawan akan  tetapi  Undang-Undang  tersebut telah  memberikan  penjelasan  terkait PHK  yang  tidak  boleh  dilakukan perusahaan  secara  sepihak.  Akan tetapi pengusaha diperbolehkan memutuskan  hubungan  kerja  dengan karyawan  dengan  salah  satu  alasan dalam kasus tersebut yaitu usia yang telah  memasuki  usia  pensiun  yang mana  perlu  adanya  kesepakatan antara  pengusaha  dengan  karyawan dan  dituangkan  ke  dalam  perjanjian kerja atau peraturan perusahaan (PP). Batasan usia pensiun tersebut ditentukan  berdasarkan  dari  usia kelahiran karyawan dan jumlah tahun masa  kerja  selama  karyawan  itu melaksanakan  pekerjaannya  pada pada perusahaan tersebut 15 .
Dalam kasus Maria Theresiali tidak  adanya  perundingan  terlebih dahulu terkait PHK yang mana tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di  dalam  UU  Ketenagakerjaan. Apabila  hasil  perundingan  yang sudah dilaksanakan tak juga mendapatkan persetujuan maka pihak
2019, https://bahasan.id/penyebab- perusahaan-dapat-melakukan-pemutusan- hubungan-kerja/.
perusahaan hanya dapat memutuskan hubungan kerja setelah dikeluarkannya  surat  penetapan  dari lembaga penyelesaian hubungan industrial. Namun, apabila perusahaan  tetap  melakukan  PHK tanpa adanya penetapan, maka pemutusan  hubungan  kerja  tersebut dapat  dikatakan  batal  demi  hukum. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal
151 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan.  Kemudian  bagi perusahaan  yang  tidak  menaati ketentuan  terhadap  hukum  yang berlaku  terkait  pemutusan  hubungan kerja  maka diwajibkan kepada pihak
perusahaan
tersebut untuk
mempekerjakan  kembali  karyawan
tersebut  yang  mana    telah  tertulis secara  langsung  di  dalam  Pasal  170 Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Maka  dari  itu  sudah  seharusnya  dari pihak  Pemerintah  telah  membuat suatu aturan terkait pemutusan hubungan  kerja  berdasarkan  usia yang mana tertera dalam kasus Maria Theresiali.  Pada  Pasal  154  huruf  c Undang-Undang Ketenagakerjaan mengandung makna yang multitafsir. Akibatnya  perusahaan  dapat  bebas menafsirkan  atau  menentukan  batas
usia  terkait  seseorang  tersebut  boleh bekerja. Agar terdapatnya perlindungan  hukum  bagi  karyawan yang  memang  sudah  berumur  dan memiliki  kepastian  hukum  akan adanya  batas  usia  seseorang  boleh bekerja. Walaupun di dalam perjanjian  kerja,  ataupun  peraturan perusahaan telah ditentukan
mengenai  batas  usia  pensiun  akan tetapi agar tidak terjadinya kesewenangan  secara  sepihak  oleh pengusaha,  perlu  juga  ditentukan aturan yang dipegang oleh Pemerintah terkait batas usia ini.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan dari analisa terhadap Putusan MA No. 450/K/Pdt.Sus-PHI/2021, maka
dapat  ditarik  kesimpulan  yaitu:  UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja telah memberikan perlindungan hukum  terkait  PHK  secara  sepihak yang  telah  dialami  oleh  Maria Theresiali berupa ruang untuk mengajukan gugatan kepada lembaga yang  berwenang,  dalam  hal  ini  ialah lembaga penyelesaian hubungan industrial. Selain itu telah diatur pula
di dalam UU Ketenagakerjaan apabila karyawan tersebut tetap diperbolehkan bekerja sebelum dikeluarkannya penetapan yang bersifat  mengikat  dari  lembaga perselisihan  hubungan  industrial. Sedangkan di dalam aturan mengenai usia  Maria  Theresiali  tidak  diatur secara  jelas  UU  Ketenagakerjaan maupun  UU  Cipta  Kerja.  Maka  dari itu  seharusnya  pihak  perusahaan melakukan perundingan terlebih dahulu kepada Maria Thersiali terkait pemutusan  hubungan  kerja,  apabila tidak  terjadi  kesepakatan  maka diperbolehkan antara salah satu pihak yaitu  Soegianto  maupun  Maria Theresiali dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Indistrial.

## Saran
Setelah  dilakukannya  sebuah penelitian dengan menggunakan beberapa  referensi  dari  berbagai sumber.  Penulis  memiliki  beberapa
saran  yang  dapat  Penulis  sampaikan dalam karya ilmiah ini yaitu:
Pemerintah hendaknya mengatur  lebih  lanjut  terkait  batas usia karyawan tersebut diperbolehkan bekerja.  Karena  dalam  Pasal  154 huruf c UU Ketenagakerjaan mengandung  makna  yang  multitafsir yang nantinya akan terjadinya kesewenangan pihak perusahaan terhadap  karyawannya.  Terhadap pengusaha  juga  diharapkan  dapat mematuhi dan menerapkan ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku saat ini, terutama dalam hal pemutusan hubungan kerja. Selain itu karyawan diharapkan melakukan pekerjaan secara optimal dan memberikan  kinerja  yang  terbaik kepada  pihak  perusahaan.  Bagi karyawan  yang  mengalami  PHK secara sepihak dapat menuntut haknya kepada lembaga yang berwenang  sebagaimana  yang  diatur dalam  Pasal  156  ayat  (1)  UU Ketenagakerjaan.

## DAFTAR BACAAN
Ali,  Zaenudin. Metode  Penelitian Hukum .  Jakarta:  Sinar  Grafika,
2010.
Arum  Puspita  Sari.  “Penyebab Perusahaan  Dapat  Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja.” 17
Februari  2019 .  Last  modified
2019. https://bahasan.id/penyebab- perusahaan-dapat-melakukan- pemutusan-hubungan-kerja/. Budiono,  Abdul  Rachmad. Hukum Perburuhan  Di  Indonesia .  1st ed.  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 1995.
Fitriani,  Feni  Freycinetia.  “Menilik Usia  Pensiun  Pekerja  Swasta.” 28 Agustus 2021 .
https://ekonomi.bisnis.com/read /20210828/12/1435150/menilik- usia-pensiun-pekerja-swasta.
Prameswari, Karina, and E M I Puasa Handayani. “Pengaturan Pemutusan  Hubungan  Kerja Antara Karyawan Dengan
Perusahaan.” Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2018): 99–
112.
Roni  Hanitijo  Sumitro. Metodelogi
Penelitian Hukum . Jakarta: Ghalia, 2010.
Sinaga, Yohanes S. Hasiando. “Karyawan Dirumahkan Karena
Pandemi  Covid-19,  Bagaimana Hak  Upahnya?” 20  Juli  2021 . Last modified 2021.
https://www.kompas.com/konsu ltasihukum/read/2021/07/20/06
0000180/karyawan- dirumahkan-karena-pandemi- covid-19-bagaimana- hak?page=all.
Suratman. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia .  1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2019.
Suteki dan Galang Taufani.
Metodologi  Penelitian  Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik) . 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2020. Zulhartati, Sri. “Pengaruh Pemutusan
Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Perusahaan.” Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora 1, no. 1 (2010): 77– 88.
http://jurnal.untan.ac.id/index.p hp/JPSH/article/download/382/ 385.
Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan Nomor  2  Tahun  1995  Tentang Usia Pensiun Normal Dan Batas Usia  Pensiun  Maksimum  Bagi
Peserta Peraturan Dana
Pensiun , n.d.
Surat  Edaran  Menteri  Tenaga  Kerja Dan  Transmigrasi  Nomor  SE- 907/MEN/PHI-PPHI/X/2004
Tahun 2004 Tentang Pencegahan Pemutusan
Hubungan Kerja Massal , n.d.
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ,
n.d.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ,
n.d.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu  Tertentu,  Alih  Daya,  Waktu Kerja dan Waktu Istirahat.