Alignment: Journal of Administration and Educational Management Volume 1, Nomor 1, Juni 2018 e-ISSN : 2598-5159 p-ISSN : 2598-0742 DOI : https://doi.org/10.31539/alignment.v1i1.210

## PEMERATAAN AKSES PENDIDIKANBAGI ANAK PUTUS SEKOLAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
I Nyoman Wijana 1 , Muhamad Suhardi 2
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Mataram 1,2
Ardhysmart7@gmail.com 2

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan, menjelaskan, dan medeskripsikan tentang  realitas  sosial  yang  terjadi  di  Nusa  Tenggara  Barat,  yaitu  perluasan  dan pemerataan  akses  pendidikan  bagi  anak-anak  terlantar.  Penelitian  dilakukan dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  dengan  metode  fenomenologi.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  akses  pendidikan  bagi  anak-anak  terlantar  di Nusa  Tenggara  Barat  sangat  rendah.  Simpulan,  Dari  aspek  ketersediaan  sarana- prasarana yang difasilitasi Pemerintah Provinsi hanya ada satu-satunya Panti yang menangani  pendidikan  anak  terlantar,  berlokasi  di  kota  provinsi  yang  melayani sepuluh  kabupaten/kota.  Dari  aspek  keterjangkauan,  anak-anak  terlantar  sangat sulit menjangkau tempat pendidikan yang disediakan pemerintah, disebabkan oleh faktor kemiskinan, dan jauhnya jarak antar kota di Nusa Tenggara Barat.
Kata Kunci: Perluasan, Pemerataan, Akses Pendidikan, Anak Putus Sekolah .

## ABSTRACT
This study aims to reveal, explain, and describe the social reality that occurred in West Nusa Tenggara, namely the expansion and equitable access to education for abandoned  children.  The  research  was  conducted  using  a  qualitative  approach, by  phenomenology  method.  The  results  of  this  study  indicate  that  access  to education  for  abandoned  children  in  West  Nusa  Tenggara  is  very  low. Conclusion,  From  the  aspect  of  the  availability  of  facilities  facilitated  by  the Provincial  Government,  there  is  only  one  orphanage  that  handles  abandoned children  education,  located  in  a  provincial  city  serving  ten  districts.  From  the aspect of affordability, abandoned children find it difficult to reach the education provided by the government, caused by poverty, and the distance between cities in West Nusa Tenggara.
Keywords : Expansion, Equity, Access to Education, Child Dropouts

## PENDAHULUAN
Salah  satu  isu  kritis  yang  menjadi  masalah  pembangunan  dalam  bidang pendidikan  di  Indonesia  adalah  perluasan  dan  pemerataan  akses  pendidikan. Perluasan dimaknai sebagai upaya untuk memperluas daya tampung, agar semua warga  negara  mempunyai  kesempatan  yang  sama  dalam  memperoleh  layanan pendidikan,  sedangkanpemerataan  dimaknai  sebagai  upaya  untuk  mengatasi kesenjangan  layanan  pendidikan  antar  wilayah,  (Kementerian  Pendidikan Nasional,  2010).  Dalam  manajemen,  konsep  pemerataan  mempunyai  dimensi
pelayanan berkeadilan ( equality ), sedangkan perluasan merupakan pengembangan jenis  tugas-tugas  pekerjaan  ( job  enlargement ),  dengan  mengkombinasikan  dua jenis  pekerjaan  atau  lebih,  sehingga  menjadi  tugas  yang  terpisah  (Schermerhon, 2010).  Perluasan  juga  dapat  diartikan  sebagai  kreativitas  memperbanyak pekerjaan  ( job  creation ),  sehingga  organisasi  yang  ada  dapat  ditingkatkan kuantitas yang dihasilkan (Robbins, 2012).
Fakta empiris menunjukkan bahwa, masih terdapat  ketimpangan pelayanan pendidikan  antara  penduduk  kota  dan  desa,  antara  penduduk  kaya  dan  miskin, serta  berbagai  ketimpangan  lainnya.  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  merupakan salah  satu  provinsi  yang  tergolong  miskin,  sehingga  banyak  terdapat  kelompok masyarakat  marginal.Salah  satunya  ialah  kelompok  anak-anak  terlantar.  Angka anak-anak  terlantar  di  Nusa  Tenggara  Barat  berdasarkan  data  Badan  Pusat Statistik Provinsi  Nusa Tenggara Barat  tahun 2011  mencapai  201.699 jiwa  yang tersebar di sepuluh kabupaten/kota (Badan Pusat Statistik & BAPPEDA Provinsi NTB, 2011). Tingginya jumlah anak terlantar tersebut tentu akanmenjadi masalah krusial bagi Pemerintah Provinsi NTB, jika tidak segera dicarikan solusinya.
Memahami  kondisi  tentang  tingginya  angka  anak-anak  terlantar  dan  akses pendidikan  bagi  mereka,  perlu  dilakukan  kajian  secara  mendalam.  Salah  satu upaya  yang  mungkin  dilakukan  untuk  memutus  regenerasi  anak  terlantar  berupa warisan  kelas  marginal  kepada  generasi  berikutnya  ialah  dengan  memperluas akses  pendidikan  bagi  mereka.  Hal  ini  sejalan  dengan  gagasan  Tilaar  yang mengatakan  bahwa  pendidikan  mempunyai  hakikat  sebagai  pembebasan  umat manusia (Tilaar, 2009).
Akses  pendidikan  bagi  anak-anak  terlantar,  khususnya  di  Nusa  tenggara Barat  juga  dapat  dimaknai  sebagai  upaya  membebaskan  mereka  agar  tidak terisolasi  dalam  kehidupan  sosial  hanya  dalam  komunitasnya  saja.  Dengan pendidikan  diharapkan  mereka  mampu  bebas  dalam  relasi  dan  interaksi  dengan sesama  manusia  yang  tidak  dibatasi  oleh  sekat-sekat,  dan  identitas  sebagai kelompok  marginal,  bodoh,  dan  miskin.  Dengan  pendidikan  diharapkan  mereka sanggup  mengubah  situasi  sosialnya.  Sejalan  dengan  gagasan  Freire  yang menyatakan,  kaum  tertindas  di  Brazil  haruslah  diberikan  pemahaman  melalui pendidikan,  sehingga  mereka  menyadari  bahwa,  realitas  sosialnya  bukanlah sebagai dunia yang tertutup, dan sama sekali tidak ada pintu keluar, tetapi sebagai suatu situasi sementara yang dapat mereka ubah (Freire, 2009).
Beberapa  penelitian  telah  dilakukan  dengan  didasari  atas  pentingnya pendidikan  bagi  kelompok  marginal,  salah  satunya  ialah  penelitian  dengan  tema Pemenuhan  Hak  Pendidikan  Anak  Penjual  Kresek  di  Pasar  Ujung  Berung Bandung,  yang  dilakukan  oleh  Setiawan  dan  Wardianti  (2010)  yang menyimpulkan bahwa komunitas anak-anak penjual kresek di Pasar Ujung berung Bandung  tidak  terpenuhi  hak  sosialnya  sebagai  anak  berupa  hak  memperoleh pendidikan. Fakta yang ditemukan ialah bahwa anak yang bekerja sebagai penjual kresek  di  Pasar  Ujung  Berung  Bandung  menghabiskan  waktunya  sekitar  6  jam
per hari, sehingga praktis bagi mereka yang masih sekolah terganggu sekolahnya, dan  bahkan  sebagian  besar  mengalami  putus  sekolah.Untuk  mengatasi  masalah tersebut maka, dibentuk kelompok belajar dengan maksud agar anak-anak penjual kresek  tersebut  dapat  belajar  tanpa  ada  ikatan  waktu  dan  dapat  menyesuaikan dengan pekerjaan mereka (Setiawan, Wardianti, 2010).
Penelitian  lainnya  yang  relevan  dilakukan  oleh  Sumarno  (2004)  dengan tema model penanganan anak terlantar berbasis kekerabatan di 6 lokasi penelitian yaitu  Sumatera  Barat,  Sulawesi  Selatan,  Nusa  Tenggara  Barat,  Bali,  Kalimantan Barat,  dan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Temuan  penelitian  ini  mengemukakan bahwa  sudah  terbentuk  beberapa  kelompok  kekerabatan  di  beberapa  daerah penelitian,  dengan  kegiatan  arisan,  keagamaan,  kegiatan  sosial,  dan  bantuan kepada  masyarakat.  Namun  kegiatan  yang  terkonsentrasi  pada  pelayanan  anak terlantar  belum  terprogram.  Hasil  penelitian  ini  memperoleh  kesimpulan  bahwa kosep  tentang  anak  terlantar  lebih  dipahami  oleh  masyarakat  sebagai  anak  yang kurang  beruntung,  yakni  anak  yang  tidak  terpenuhi  kebutuhan  fisik,  psikis,  dan sosial  secara  memadai.  Sedangkan  pemahaman  masyarakat  tentang  kekerabatan cukup  baik,  serta  pemahaman  untuk  membentuk  kekerabatan  di  tingkat  lokal cukup  positif.  Hal  itu  merupakan  potensi  besar  dalam  menangani  masalah  anak terlantar.  Selanjutnya  direkomendasikan  bahwa  salah  satu  strategi  untuk menangani masalah anak terlantar ialah melalui sistem kekerabatan.
Penelusuran terhadap  penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang hak-hak sosial anak terlantar juga dilakukan oleh Widodo (2010) yang diberi tema tentang potret  remaja  terlantar  pada  Panti  Sosial  Bina  Remaja.  Penelitian  memperoleh kesimpulan  bahwa  keterlantaran  anak  disebabkan  oleh  rapuhnya  ikatan kekerabatan  dalam  keluarga,  lemahnya  dukungan  sosial  kemasyarakatan, minimnya  wawasan  dan  keterampilan  kerja,  dampak  kemiskinan.  Empat  faktor tersebut  menjadi  perangkap tumbuh suburnya  remaja terlantar, dan jika keempat faktor  tersebut  masing-masing  telah  mencapai  titik  kulminasi  yaitu;  kemiskinan semakin  menguat,  kontrol  sosial  semakin  longgar  dan  terus  melemah,  keluarga rawan sosial semakin bertambah, dan biaya pendidikan semakin tidak terjangkau, maka jumlah keterlantaran remaja secara kuantitatif akan terus bertambah.
Penelitian  lainnya  dilakukan  oleh  Sitepu,  Anwar  &  Irmayani  (2010)  yang mengkaji tentang isu-isu penelantaran, pengucilan, dan kerentanan anak di Jakarta Barat.  Penelitian  ini  memperoleh  kesimpulan  bahwa  di  wilayan  Kota Administratif  Jakarta  Barat  terdapat  banyak  anak  yang  mengalami  penelantaran, pengucilan,  dan  kerentanan.  Isu  penelantaran  yang  menonjol  ialah:  balita  tidak dibawa  ke  posyandu,  bayi  tidak  diberi  air  susu  ibu  (ASI)  eksklusif,  anak  tidak diimunisasi  dasar  secara  lengkap,  anak  tidak  memperoleh  akses  atas  pendidikan anak  usia  dini,  anak  tidak  memiliki  akte  kelahiran,  dan  anak  putus  sekolah. Sedangkan  isu  pengucilan  meliputi:  anak  keluarga  miskin  dikucilkan  dari pendidikan,  anak  dipekerjakan,  anak  perempuan  dipandang  tidak  perlu  sekolah tinggi. Selanjutnya isu kerentanan meliputi: rawan putus sekolah, rawan terjangkit
penyakit  menular,  rawan  menjadi  korban  bencana,  rawan  menjadi  korban pengaruh  buruk  lingkungan,  dan  rawan  menjadi  korban  kejahatan.  Selanjutnya dijelaskan  bahwa  yang  menjadi  akar  masalah  keterlantaran,  pengucilan,  dan kerentanan  anak  di  Jakarta  Barat  adalah  kelemahan  individual  ayah  dan  ibu, sehingga  keluarga  tidak  mampu  melaksanakan  fungsinya  memenuhi  kebutuhan anak (Sitepu, Anwar, & Irmayani, 2010).
Studi Kebutuhan Pelayanan Anak Jalanan merupakan tema penelitian yang dilakukan  oleh  Mujiyadi  dkk  (2011)  yang  dilakukan  di  beberapa  provinsi  yaitu: Lampung,  Jawa  Barat,  Jawa  tengah,  Jawa  Timur,  dan  Nusa  Tenggara  Barat. Penelitian  ini  akhirnya  membuat  kesimpulan  bahwa,  anak  jalanan  merupakan sebagian  dari  anak  terlantar,  yang  memerlukan  pemenuhan  kebutuhan  dasarnya meliputi;  kebutuhan  fisik,  psikis,  sosial,  dan  spiritual.  Bagi  anak  jalanan, kebutuhan  mendesak  yang  harus  dipenuhi  ialah  kebutuhan  pangan,  sandang, papan,  serta  kesehatan.  Pada  saat  yang  sama  mereka  harus  diberikan  haknya untuk memperoleh pendidikan. Penelitian ini juga menemukan harapan bagi anak jalanan  yaitu  bahwa,  pada  dasarnya  anak  ingin  diakui  ekksistensinya,  dapat mengisi  hidupnya  dengan  wajar,  dapat  mengikuti  pendidikan  sampai  tingkat tertinggi, dan memungkinkan untuk menyalurkkan bakat dan keterampilan sesuai dengan talentanya (Mujiyadi, 2011). Dari beberapa kesimpulan penelitian tersebut tampak jelas bahwa persoalan anak-anak terlantar dan anak jalanan dapat menjadi indikasi  tidak  terpenuhinya  hak-hak  sosial  anak,  termasuk  dalam  bidang pendidikan.  Oleh  karena  itu  perlu  dikaji  secara  empiris  mengenai  perluasan  dan pemerataan akses pendidikan khususnya bagi anak-anak terlantar.
Secara kuantitatif fakta empiris menunjukkan bahwa, anak-anak terlantar di Nusa Tenggara Barat setiap tahun cenderung meningkat (Badan Pusat Statistik & Bappeda  Provinsi  NTB,  2011).  Fakta  itu  sebagai  indikasi  bahwa  perluasan  dan pemerataan  akses  pendidikan  belum  efektif  menyentuh  anak-anak  terlantar. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkapkan,  dan  mendeskripsikan  tentang perluasan dan pemerataan akses pendidikan terhadap anak-anak terlantar di Nusa Tenggara Barat.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan fenomenologi.  Pengumpulan  data  menggunakan  teknik  wawancara,  observasi, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan beberapa informan yaitu; anak- anak  terlantar,  petugas  pada  Dinas  Sosial  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil, petugas  pada  Dinas  Pendidikan  Pemuda  dan  Olahraga,  seorang  pimpinan  pada Panti  Sosial  Asuhan  Anak  Harapan  Mataram,  Pekerja  Sosial  Masyarakat  yang menangani pendidikan anak terlantar, guru-guru di sekolah tempat anak terlantar mendapat pendidikan. Observasi dilakukan dengan cara ikut serta hadir selama 3 bulan  dalam  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  di  dalam  Panti  Sosial  Asuhan Anak Harapan Mataram, seperti; kegiatan olahraga, kegiatan keterampilan sosial
dengan  membersihkan  lingkungan  panti,  dan  juga  kegiatan  membantu  ibu  asuh memasak bagi  yang perempuan. Kegiatan lainnya berupa pembinaan kerohanian dengan ceramah-ceramah agama yang sifatnya tentatif. Studi dokumen dilakukan dengan  mempelajari  arsip-arsip  yang  relevan  pada  Panti  Sosial  Asuhan  Anak Harapan  Mataram,  dokumen  yang  ada  pada  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi,  dan dokumen  yang  ada  pada  Dinas  Sosial  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Provinsi NTB.
Penentuan  informan  sebagai  sumber  data  dilakukan  secara  purposive, dengan maksud untuk memperoleh data dari informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Sebagai informan kunci ialah seorang pimpinan panti sosial asuhan  anak  harapan  mataram,  karena  pimpinan  panti  ini  yang  paling bertanggungjawab, dan mengetahui banyak hal  yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan anak terlantar di Nusa Tenggara Barat. Sebagai informan utama ialah Petugas  pada  Dinas  Sosial  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  yang  mempunyai kaitan dengan pendidikan anak terlantar, petugas dari Dinas Pendidikan Pemuda dan  Olahraga  yang  berkaitan,  dan  anak  terlantar  yang  memperoleh  akses pendidikan  yang  dibiayai  pemerintah.  Sedangkan  informan  tambahan  ialah  guru di  sekolah  umum  sebagai  tempat  anak-anak  terlantar  mengikuti  pendidikan, orang tua anak terlantar atau keluarganya, dan pekerja sosial masyarakat.
Instrumen  pengambilan  data  selain  peneliti  sebagai  instrumen  kunci,  juga menggunakan  alat  perekam,  serta  kamera  untuk  mengambil  foto-foto.  Dalam wawancara dilakukan secara bebas, agar tidak terkesan formal. Dengan demikian data yang diperoleh mengalir sedemikian rupa.Pertanyaan yang diajukan berkisar tentang  perluasan  dan  pemerataan  akses  pendidikan  khususnya  untuk  anak-anak terlantar  di  Nusa  Tenggara  Barat.  Jawaban  yang  diperoleh  baik  yang  direkam maupun  yang  dicatat  kemudian  disederhanakan  sesuai  fokus  penelitian,  dan kemudian  dianalisis  dengan  rujukan  teori-teori  yang  relevan,  serta  hasil-hasil penelitian  terdahulu  yang  mempunyai  kaitan  dengan  penanganan  permasalahan anak-anak  terlantar.  Observasi  dilakukan  dengan  pengamatan  di  Panti  Sosial Asuhan  Anak  Harapan  Mataram  secara  berkala,  dengan  maksud  untuk  menjalin keakraban  dengan  anak-anak  terlantar  yang  ada  dalam  panti,  sehingga  mereka dapat diajak berkomunikasi apa adanya, tanpa ada rasa curiga. Laporan penelitian disusun  dalam  bentuk  naratif  untuk  mencandrakan  data  dan  informasi  yang diperoleh secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Persoalan akses pendidikan bagi anak-anak terlantar di Nusa Tenggara Barat bukanlah masalah yang mudah. Hasil studi dokumen menunjukkan jumlah anak- anak  terlantar  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Data  tahun  2011  mencapai angka  201.699  jiwa.  Selain  jumlah  yang  banyak,  anak-anak  terlantar  tersebut tidak  terkonsentrasi  di  ibukota  provinsi  saja,  melainkan  tersebar  di  sepuluh kabupaten/kota dengan jarak jangkau   yang jauh. Tabel 1 menunjukkan  sebaran
anak-anak  terlantar  yang  meliputi  10  kabupaten/kota  seProvinsi  Nusa  Tenggara Barat.
Tabel 1 Sebaran Anak-Anak Terlantar Provinsi NTB No Kabupaten/Kota Jumlah Anak Terlantar 1 Lombok Barat 61.100 2 Lombok Tengah 5.384 3 Lombok Timur 84.763 4 Sumbawa 12.438 5 Dompu 2.401 6 Bima 8.869 7 Sumbawa Barat 158 8 Kota Mataram 7.450 9 Kota Bima 2.072 10 Lombok Utara 17.064 Jumlah 201.699 Sumber :Badan Pusat Statistik & BAPPEDA Provinsi NTB, Tahun 2011
Dari  jumlah  anak  terlantar  tersebut,  yang  mampu  diberikan  layanan pendidikan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  sejumlah  80  orang, yang  ditampung  melalui  Panti  Sosial  Asuhan  Anak  Harapan  Mataram  tahun 2011/2012. Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram merupakan satu-satunya lembaga  milik  pemerintah  yang  menangani  pendidikan  anak  terlantar  di  NTB. Tabel 2 menunjukkan daftar jumlah anak-anak terlantar yang bernasib lebih baik dibandingkan anak-anak terlantar lainnya yang masih berkeliaran di jalanan.
Tabel 2
Daftar Anak-Anak Terlantar Se.NTB yang Sudah/Belum Mendapat Akses Pendidikan Tahun 2011/2012 No Kab/Kota Jml Anak Terlantar Terlayani Belum Terlayani Jumlah % Jumlah % 1 Lombok Barat 61.100 24 0.04 6.1076 99.96 2 Lombok Tengah 5.384 12 0.22 5.372 99.78 3 Lombok Timur 84.763 11 0.01 84.752 99.99 4 Sumbawa 12.438 2 0.02 12.436 99.98 5 Dompu 2.401 1 0.04 2.400 99.96 6 Bima 8.869 9 0.10 8.860 99.90 7 Sumbawa Barat 158 1 0.63 157 99.37 8 Kota Mataram 7.450 13 0.17 7.437 99.83 9 Kota Bima 2.072 - - 2.072 100.00 10 Lombok Utara 17.064 7 0.04 17.057 99.96 Jumlah 201.699 80 0.04 201.619 99.96
Sumber : Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram (diolah)
Data hasil studi dokumen tersebut menunjukkan bahwa anak-anak terlantar yang  jumlahnya  ribuan  orang,  baru  bisa  memperoleh  layanan  pendidikan sebanyak 80 orang. Hal itu terjadi bukan tanpa alasan. Ditinjau dari aspek sumber daya  insani  dan  sumber  daya  non  insani  yang  dimiliki  Panti  sebagai  tempat
layanan  pendidikan  anak  terlantar,  faktanya  juga  sangat  minim.Tidak terpenuhinya secara maksimal hak sosial anak terlantar dalam bidang pendidikan, mendapat pengakuan dari petugas Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB yang mempunyai tugas berkaitan dengan pendidikan anak terlantar.
Akses  pendidikan  anak-anak  terlantar  di  Nusa  Tenggara  Barat,  baik  dari segi  ketersediaan  maupun  dari  segi  keterjangkauan  mengalami  banyak  kendala. Terbukti  data  empiris  menunjukkan  anak-anak  terlantar  sebagian  besar  belum mampu  memperoleh  akses  pendidikan.  Salah  satu  kendala  ialah  terbatasnya anggaran Pemerintah Provinsi, yang berdampak pada tidak tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan.
Perluasan  akses  pendidikan  bagi  anak-anak  terlantar  menjadi  penting mendapat  perhatian,  karena  secara  faktual  jumlah  anak-anak  terlantar  sangat banyak,  sedangkan  daya  tampung  panti  sosial  untuk  mefasilitasi  anak-anak terlantar mendapat  pendidikan sangat  terbatas. Dengan keberadaan  satu-satunya panti  di  Nusa  Tenggara  Barat  yang  memberikan  layanan  pendidikan  anak terlantar,  serta  terbatasnya  daya  tampung,  memberi  isyarat  bahwa  perluasan  dan pemerataan  akses  pendidikan  hanyalah  terbatas  wacana  normatif  saja,  dan  tidak pernah diimplementasikan.
Bagi  anak-anak  terlantar  yang    beruntung  difasilitasi  panti  sosial  untuk mendapat  pendidikan  di  sekolah-sekolah  umum  dari  tingkat  Sekolah  Dasar sampai  dengan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,  merupakan  karunia  yang  luar biasa.  Bahkan  bagi  mereka  tidak  pernah  terbayangkan  akan  bisa  sekolah  seperti sekarang.
Pernyataan  tersebut  mengandung  makna  bahwa,  meskipun  anak-anak terlantar  tersebut  mempunyai  niat  yang  kuat  untuk  sekolah,  tetapi  mereka  tidak berdaya  untuk  memperoleh  akses  pendidikan.  Hal  tersebut  disebabkan  karena keluarganya yang miskin, sehingga tidak mampu untuk membiayai sekolah anak- anaknya.  Secara  umum  anak-anak  terlantar  menghadapi  masalah  yangg  sama, sehingga pendidikan merupakan sesuatu yang sangat mahal bagi mereka.
Selanjutnya pendapat yang senada dikemukakan oleh Kepala Sekolah salah satu  SMK  Negeri  di  Mataram.  Dalam  pandangannya  sebagai  pendidik, berpendapat  bahwa,  pendidikan  anak-anak  terlantar  di  Nusa  Tenggara  Barat sesungguhnya  bisa  dituntaskan,  bilamana  Pemerintah  Provinsi  bekerja  sama dengan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  secara  serius  untuk  memberikan  akses sepenuhnya  kepada  anak-anak  terlantar  untuk  memperoleh  pendidikan.  Secara fakta dikemukakan bahwa akses pendidikan anak-anak terlantar di Nusa Tenggara Barat sangat terbatas. Lembaga untuk menangani pendidikan anak-anak terlantar yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi hanya ada satu-satunya yaitu Panti Sosial Asuhan  Anak  Harapan  Mataram.Tempat  itu  tentu  saja  tidak  memadai  untuk ratusan ribu anak terlantar dari sepuluh kabupaten/kota.
Terbatasnya akses pendidikan bagi anak-anak terlantar dinyatakan juga oleh orang  tua  salah  satu  anak  terlantar  yang  dibina  di  Panti  Sosial  Asuhan  Anak Harapan  Mataram.Setelah  ditinggal  mati  oleh  suaminya,  yang  bersangkutan membesarkan 6 orang anak dengan pekerjaan menjadi tukang memperbaiki kasur. Beruntung  2  orang  anaknya  bisa  sekolah  melalui  Panti  Sosial.  Orang  tuanya menceritakan  bahwa  untuk  memperoleh  kesempatan  bersekolah  bagi  anak- anaknya sangatlah sulit. Karena jangankan untuk biaya bersekolah, bahkan untuk menyediakan makan sehari-hari bagi anak-anaknya sudah cukup kesulitan.Hal ini menjadi  gambaran  umum  bagaimana  sulitnya  akses  pendidikan  bagi  kelompok- kelompok masyarakat marginal, salah satunya anak-anak terlantar.
Pernyataan  informan  tersebut  merupakan  cerminan  dari  keadaan sesungguhnya  dari  nasib  anak-anak  terlantar  di  Nusa  Tenggara  Barat.  Meskipun secara  normatif  dapat  dipahami  bahwa  pendidikan  merupakan  hak  semua  warga negara tanpa terkecuali. Namun pada kenyataannya kelompok anak-anak terlantar masih sangat terbatas untuk memperoleh akses pendidikan.
Berkaitan  dengan  akses  pendidikan  anak-anak  terlantar  di  Nusa  Tenggara Barat,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  terjadi  ketimpangan  yang  cukup tajam  antara  jumlah  anak-anak  terlantar  yang  membutuhkan  pelayanan pendidikan,  dengan  ketersediaan  sarana-prasarana  pendidikan  yang  disiapkan oleh pemerintah. Hal ini secara faktual menggambarkan bahwa akses pendidikan bagi  anak-anak  terlantar  di  Nusa  Tenggara  Barat  berdasarkan  perspektif ketersediaan sangat terbatas. Fakta lain menunjukkan bahwa secara kelembagaan, sarana-prasarana  pendidikan  bagi  anak-anak  terlantar  hanya  ada  satu-satunya  di Ibu Kota Provinsi, yaitu Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram.
Sementara itu sebaran anak-anak terlantar berada di sepuluh kabupaten/kota, dengan  jarak  tempuh  yang  cukup  jauh.  Hal  ini  berarti  bahwa,  dari  perspektif keterjangkauan  sarana-prasarana  pendidikan  bagi  anak  terlantar  juga  tidak memadai.  Gagasan  memperbanyak  jenis  pekerjaan  atau  layanan  yang  mampu mengatasi  kesenjangan  antar  kabupaten/kota  menjadi  relevan  (Schermerhorn, 2010).  Senada  dengan  upaya  memperkaya  jenis  pekerjaan  sebagaimana  gagasan Robbins  (2012)  fakta  yang  dialami  anak-anak  terlantar  di  Nusa  Tenggara  Barat, tidak  jauh  berbeda  dengan  anak-anak  penjual  kresek  di  Pasar  Ujung  Berung Bandung,  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Setiawan,  Wardianti  (2010)  mereka tidak  berdaya  untuk  memperoleh  akses  pendidikan,  disebabkan  berbagai  faktor, salah  satunya  faktor  kemiskinan  keluarga.Gagasan  untuk  membuat  kelompok belajar,  meskipun  sifatnya  sementara,  cukup  memberi  arti  bagi  upaya  perluasan dan pemerataan akses pendidikan bagi kelompok-kelompok masyarakat marginal.
Upaya peluasan dan pemerataan akses pendidikan bagi anak terlantar, secara tidak  langsung  juga  telah  direkomendasikan  dalam  penelitian  Sumarno  (2004) tentang  model  penanganan  anak  terlantar  berbasis  kekerabatan.  Meskipun penelitian  ini  tidak  hanya  berfokus  pada  aspek  pendidikan,  tetapi  pada  aspek pelayanan  secara  umum,  seperti;  kebutuhan  sandang,  pangan,  papan,  kebutuhan
psikis,  dan  sosial.  Namun  pada  aspek  kebutuhan  sosial  juga  termasuk  akses pendidikan. Jika dikaitkan dengan persoalan akses pendidikan anak-anak terlantar di Nusa Tenggara Barat, hasil penelitian Sumarno (2004) yang merekomendasikan  untuk  membentuk  kekerabatan  sebagai  basis  penanganan anak terlantar cukup rasional.
Meskipun  mungkin  memerlukan  proses  yang  cukup  lama  dalam implementasinya.  Dalam  konteks  penelitian  ini,  persoalan  perluasan  dan pemerataan akses pendidikan anak terlantar, yang dalam faktanya sangat terbatas, sesungguhnya  dapat  diperluas  melalui  gerakan  nasional  pelayanan  pendidikan anak terlantar berbasis keluarga. Dengan  gerakan nasional pelayanan pendidikan anak  terlantar  berbasis  keluarga,  maka  alasan  Pemerintah  Provinsi  yang  tidak mempunyai anggaran untuk membangun tempat-tempat penampungan anak-anak terlantar tidak relevan lagi, karena pembiayaan dapat dilakukan secara berssama- sama  antara  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi,  dan  pemerintah Kabupaten/kota.  Pelayanan  pendidikan  bagi  anak-anak  terlantar  dapat  dilakukan dengan  memfasilitasi  seluruh  kebutuhan  anak  untuk  sekolah,  dan  anak  yang bersangkutan  bisa  tinggal  bersama  keluarganya,  atau  bagi  yang  tidak  ada  orang tuanya,  bisa  dititipkan  pada  keluarga  besarnya.  Pelayanan  pendidikan  anak terlantar  yang dikelola dalam panti seperti sekarang ini haruslah menjadi  pilihan terakhir,  jika  sama  sekali  tidak  ada  alternatif,  seperti  karena  anak-anak  tersebut sama sekali tidak ditemukan lagi asal-usul keluarganya.
Pelayanan  pendidikan  anak-anak  terlantar  yang  dilaksanakan  melalui  satu- satunya lembaga yang disiapkan pemerintah tentu tidak relevan jika ditinjau dari Undang-Undang  Dasar  1945  khususnya  Pasal  31  Ayat  (2)  yang  menyatakan setiap  warga  negara  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar  dan  pemerintah  wajib membiayainya.  Pernyataan  beberapa  informan  yang  menjelaskan  bahwa  mereka tidak  mampu  memperoleh  akses  pendidikan,  yang  disebabkan  oleh  faktor kemiskinan  semestinya  sudah  tidak  terjadi,  karena  sudah  seharusnya  menjadi kewajiban  pemerintah  sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Dasar.  Namun demikian fakta tersebut masih terjadi di Nusa Tenggara Barat.
Secara  teoritis  fakta  tidak  terlayaninya  ratusan  ribu  anak-anak  terlantar untuk  memperoleh  hak  sosialnya  berupa  pendidikan,  dapat  ditelusuri  dari perspektif teori hegemoni Gramsci. Gagasan Gramsci tentang hegemoni bukanlah hubungan  dominan  dengan  menggunakan  kekuasaan  represif  semata-mata, melainkan  juga  hubungan  dominan  berdasarkan  persetujuan  dan  konsensus melalui  kepemimpinan  politik  dan  ideologis  (Mahfud,  2009).  Berkaitan  dengan tidak  berjalannya  program  perluasan  dan  pemerataan  akses    pendidikan  di  Nusa Tenggara  Barat,  khususnya  bagi  anak-anak  terlantar  merupakan  praktek hegemoni  pemerintah  kepada  kelompok  masyarakat  marginal,  dengan menggunakan  konsensus  dan  persetujuan  sebagai  dasar  dominasi  dalam pengambilan kebijakan.  Seperti pernyataan beberapa informan  yang menyatakan hanya sedikit  anak terlantar  yang terlayani  karena anggaran pemerintah terbatas.
Pada  sisi  yang  berbeda  kelompok  marginal  menyatakan  mereka  tidak  sanggup sekolah karena orang tuanya miskin.
Kebijakan tersebut berjalan secara terus menerus tanpa mendapat penolakan dari  pihak  manapun,  bahkan  seolah-olah  telah  mendapat  persetujuan  dari masyarakat bahwa hal tersebut wajar terjadi, dengan alasan keterbatasan anggaran pemerintah.  Teori  hegemoni  Gramsci  memang  sangat  berpengaruh  dalam perumusan  kebijakan  pendidikan,  khususnya  dalam  konsep  perang  posisi  dan demokratisasi  kehidupan  sosial  (Tilaar,  Nugroho,  2009).  Dalam  konsep  perang posisi  pendidikan  merupakan  sesuatu  yang  sangat  penting  dalam  upaya peningkatan  kemampuan  dari  kelas  masyarakat  tertentu.  Dalam  konteks penelitian  ini  kelompok  masyarakat  marginal  khususnya  anak-anak  terlantar mempunyai  hak untuk  memperoleh layanan pendidikan agar sanggup  mengubah kelas sosialnya dalam masyarakat.
Bilamana  diberikan  akses  seluas-luasnya  kepada  anak-anak  terlantar  untuk memperoleh  pendidikan,  maka  dapat  dimaknai  sebagai  kesempatan  kelompok marginal  untuk  mengubah  posisi  kelasnya  dalam  masyarakat.  Gerakan  semacam itu telah dilakukan oleh Paulo Preire dalam program pemberantasan buta huruf di Brazil (Preire, 2008). Kajian Widodo (2010) tentang Potret Remaja Terlantar juga merekomendasikan  perlunya  kebijakan  pemerintah  dalam  menangani  masalah remaja  terlantar  dengan  model  berkelanjutan.  Alasan  yang  dikemukakan  ialah bahwa keterlantaran remaja secara kuantitatif cenderung meningkat,  akibat  tidak tertanganinya  akar  keterlantarannya  secara  memadai.  Jika  akar  keterlantaran mmencapai titik kulminasi seperti; kemiskinan menguat, kontrol sosial melemah, keluarga rawan sosial bertambah, dan biaya pendidikan semakin tidak terjangkau, maka  dipastikan  remaja  terlantar  akan  bertambah.  Dari  empat  akar  keterlantaran remaja  yang  diungkapkan  Widodo  dalam  risetnya  Widodo  (2010)  salah  satunya ialah  tidak  terjangkaunya  biaya  pendidikan.  Dengan  demikian  perluasan  dan pemerataan  pendidikan  yang  difasilitasi  pemerintah  akan  menjadi  salah  satu solusi untuk mengurasi pertumbuhan remaja terlantar.
Teori  relasi  kekuasaan  dan  pengetahuan  Foucault  (2002)  juga  dapat digunakan untuk membahas kebijakan perluasan dan pemerataan pendidikan anak terlantar dari perspektif yang berbeda. Kekuasaan pada hakikatnya bukanlah milik kelas dominan untuk  menguasai  kelas  yang lain,  akan tetapi  haruslah beroperasi secara  produktif  dan  positif.  Kebijakan  pemerintah  bidang  pendidikan  anak terlantar  bila  kita  telusuri  lebih  dalam,  maka  kebijakan  tentang  perluasan  dan pemerataan  akses  pendidikan  anak  terlantar  di  Nusa  Tenggara  Barat  belumlah produktif dan positif.Argumentasi logisnya ialah bahwa kekuasaan yang ada pada pihak  pengambil  kebijakan  yaitu  pemerintah,  tidak  mampu  secara  produktif mengoptimalkan  perluasan  dan  pemerataan  akses  pendidikan,  sehingga  banyak anak-anak  terlantar  yang  tidak  terlayani  hak  sosial  mereka  berupa  pendidikan. Fakta  empirisnya  ialah  bahwa  kebijakan  pelayanan  anak  terlantar  hanya  melalui Panti  Sosial  Asuhan  Anak  Harapan  Mataram,  dan  merupakan  lembaga  satu-
satunya  di  kota  provinsi.  Sedangkan  anak-anak  terlantar  tersebar  dalam  jumlah yang  relatif  besar  di  sepuluh  kabupaten/kota.  Perspektif  relasi  kekuasaan  dan pengetahuan  memberi  ruang  untuk  membongkar  segala  bentuk  dominasi, sehingga  terbentuk  relasi  yang  setara.  Hanya  dengan  demikiankekuasaan  dan pengetahuan tidak menjadi milik tetapi justru menjadi strategi.
Penelitian  ini  perspektif  relasi  kekuasaan  dan  pengetahuan  dapat  dimaknai bahwa  kekuasaan  dan  pengetahuan  yang  ada  pada  berbagai  pihak,  khususnya pemerintah  haruslah  digunakan  sebagai  strategi  untuk  mengentaskan  anak-anak terlantar  dari  kebodohan,  keterbelakangan,  dan  keterasingan  dari  lingkungan sosial,  dengan  memberi  akses  pendidikan  dengan  melakukan  perluasan  dan pemerataan akses pendidikan bagi mereka.
Keterbatasan  akses  pendidikan  bagi  anak-anak  terlantar,  meniscayakan terjadinya  generasi  yang  hilang  di  masa  mendatang.  Selain  itu  juga  berdampak pada  terjadinya  reproduksi  kelas  marginal  secara  terus  menerus.  Karena  sebuah kelas  tertentu  dalam  masyarakat  dapat  dipastikan  akan  mewariskan  hak istimewanya  kepada  generasi  berikutnya.  Kelas  masyarakat  marginal  akan mereproduksi kelas marginal, dengan demikian mata rantai reproduksi kelas anak terlantar  tidak  pernah  terputus.  Akses  pendidikan  menjadi  sangat  penting  untuk memampukann  anak-anak  terlantar  memutus  mata  rantai  reproduksi  kelas  yang sama,  sehingga  mereka  mampu  meningkatkan  kelasnya  terhadap  dirinya  sendiri dan generasi berikutnya. Fakta yang senada diungkapkan dalam penelitian Anwar Sitepu  dan  Irmayani  di  Jakarta  Barat.  Penelitian  dengan  tema  Isu-Isu Penelantaran, Pengucilan, dan Kerentanan Anak,  salah satu  kesimpulannya ialah bahwa  penelantaran  anak  di  Jakarta  Barat  disebabkan  oleh  orang  tuanya  yang tidak  berdaya  baik  secara  ekonomi,  maupun  secara  sosial.  Hal  itu  berarti  telah terjadi reproduksi kelas yang tidak berdaya secara turun temurun.
Gagasan  tersebut  selain  sejalan  dengan  teori  reproduksi  kelas  Bourdieu (2009)  juga  sangat  relevan  dengan  teori  praktik  sosialnya  yang  didasari  konsep habitus,  modal,  dan  ranah.  Habitus  anak-anak  terlantar  yang  tidak  memperoleh akses pendidikan dalam waktu lama dan terus menerus terinternalisasi dalam diri mereka,  dan  membentuk  praktik-praktik  kehidupan  sosial.  Habitus  yang terinternalisasi  ke  dalam  setiap  anak  terlantar,  akan  termanifestasikan  dalam interaksi  dengan  lingkungan  sosialnya  menggunakan  berbagai  macam  bentuk. Seperti tingkah laku, cara berbicara, cara berpakaian, bahkan juga ide-ide mereka. Dalam tingkat ide misalnya, mereka cenderung berpikir hal-hal pragmatis seperti; berpikir  tentang  bagaimana  caranya  hari  ini  bisa  makan  dan  bertahan  hidup. Seperti  hasil  wawancara  dengan  beberapa  informan  menyatakan  bahwa  mereka tidak  terbayangkan  untuk  bisa  memperoleh  pendidikan,  karena  kondisinya ekonoomi mereka.
Hal  itu menunjukkan ranah perjuangan mereka  sangat  terbatas, disebabkan habitus  yang  terinternalisasi  pada  kelas  marginal,  dan  juga  tiadanya  modal ekonomi,  modal  sosial  maupun  modal  budaya.  Untuk  mengubah  situasi  sosial
yang  demikian  maka  diperlukan  sentuhan  program  pemerintah  berupa  perluasan dan  pemerataan  akses  pendidikan,  sehingga  semua  anak-anak  terlantar  dapat menikmati  sarana  dan  prasarana  pendidikan  baik  dari  segi  ketersediaan  maupun dari segi keterjangkauan.

## SIMPULAN
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Perluasan dan Pemerataan akses pendidikan khususnya  bagi  anak-anak  terlantar,  masih  sangat  minim.  Ditinjau  dari  aspek ketersediaan  sarana-prasarana  pendidikan,  hanya  ada  satu-satunya  lembaga pemerintah  yang  menangani  pendidikan  anak  terlantar,  sedangkan  jumlah  anak terlantar  cukup  banyak  dan  tersebar  di  10  kabupaten/kota.  Dari  aspek keterjangkauan  juga  sangat  rendah,  karena  daya  tampung  panti  hanya  80  orang per  tahun,  disebabkan  oleh  karena  anggaran  pemerintah  terbatas,  sehingga  tidak sanggup  menjangkau  seluruh  anak-anak  terlantar  yang  membutuhkan  layanan pendidikan.
Program  perluasan  dan  pemerataan  akses  pendidikan  untuk  seluruh  warga negara  masih  bersifat  normatif,  belum  dapat  diimplementasikan  secara  nyata. Diperlukan  adanya  kemauan  politik  pemerintah  untuk  mengimplementasikan program tersebut secara nyata, agar semua warga negara dapat memperoleh akses pendidikan.  Khusus  pelayanan  pendidikan  anak  terlantar,  perlu  ada  gerakan nasiona  pendidikan  anak  terlantar  berbasis  keluarga,  yang  dibiayai  pemerintah secara  bersama-sama  antara  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi,  dan pemerintah Kabupaten/Kota.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat  Kerjasama dengan  Bappeda Provinsi  NTB.  (2011). Nusa Tenggara Barat  dalam Angka ,  Mataram: BPS Provinsi NTB
Bourdieu, P. (2009). Habitus, Modal dan Ranah, Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu . Bandung: Jalasutra Foucault, M. (2002). Wacana Kuasa Pengetahuan . Yogyakarta: Bentang Budaya Freire, P. (2008). Pendidikan Kaum Tertindas . Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2010). Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014
Mahfud, C. (2009). 39 Tokoh Sosiologi Politik Dunia . Surabaya: Jaring Pena Lini Penerbitan JP Books
Mujiyadi,  B.  (2011). Studi  Kebutuhan  Pelayanan  Anak  Jalanan .  Jakarta:  P3KS Press
Robbins, S.  P.,  & Coulter, M.  (2012). Management  England :  Pearson Education Limited
Setiawan,  H.  H.,  &  Wardianti,  A.  (2010).  Kelompok  Belajar  Kancil  Sebagai Upaya  Pemenuhan  Hak  Pendidikan  Anak  Penjual  Kresek  di  Pasar  Ujung Berung , Jakarta: Jurnal  Penelitian  dan  Pengembangan  Kesejahteraan Sosial , 15 (2)
Schermerhorn,  J.  R.  (2010). Introduction  to  Management,  USA :  John  Wiley  &
Son Inc
Sitepu,  A.,  &  Irmayani,  I.  (2010).  Isu-Isu  Penelantaran,  Pengucilan,  dan Kerentanan  Anak  di  Jakarta  Barat,  Jakarta: Jurnal  Penelitian  dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial , 15 (3) Sumarno,  S.  (2004). Model  Penanganan  Anak  Terlantar  Berbasis  Kekerabatan . Jakarta: Puslitbang UKS-Balatbang Sosial-Departemen Sosial RI Tilaar,  H.  A.  R.  (2009). Kekuasaan  dan  Pendidikan,  Manajemen  Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan . Jakarta: PT. Rineka Cipta _____.,  &  Nugroho,  R.  (2009). Kebijakan  Pendidikan .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar
Widodo,  N. (2010).  Potret  Remaja Terlantar Studi Kasus  pada  Panti Sosial Bina Remaja  (PSBR). Jurnal  Penelitian  dan  Pengembangan  Kesejahteraan Sosial, 15 (1)