## PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS OLEH NOTARIS BAGI MASYARAKAT ADAT BALI
Debiana Dewi Sudradjat Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan email: d.dewi.sudrajat@unpar.ac.id
disampaikan 18/03/2020 – di -review 20/06/2020 – diterima 03/12/2020 DOI: 10.25123/vej.3797

## Abstract
The  legal  basis  justifying  the  existence  of  notaries  as  public  officials  and  a  legal  profession  were Netherland-Indies laws.  These colonial laws were, by virtue of  Art. I Transitional Rules of the 1945 Constitution of the Republic  of Indonesia (4 th Amendment), taken over and considered to be still in force.    Consequently,  one  of  the  public  service  offered  by  Notary  publics,  i.e.,  issuance  of  letter  of inheritance  or  written  affidavit  stating  which  family  members  of  the  deceased  may  by  law  be regarded as heir-successor, has not been made available to Balinese adat communities. This service can  only  be  enjoyed  by  those  individuals  who  submit  themselves  to  the  (colonial)  Civil  Code.  The article  explores,  using  a  juridical  empirical  approach,  the  possibility  to  extent  the  above  public notary’s service to Balinese adat (traditional) communities.
Keywords:
Written Statement of Successors, Heirs, Balinese adat communities, Notary Public

## Abstrak
Dasar  hukum  keberadaan  Notaris  seb a gai  pejabat  publik,  dan  salah  satu  pengemban  profesi hukum  adalah  peraturan  perundang-undangan  zaman  Hindia  Belanda  yang  diberlakukan berdasarkan  pada  Pasal  I  Aturan  Peralihan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  Amandemen  IV.    Konsekuensi  dari  itu  adalah  salah  satu  layanan  yang  seharusnya diberikan  Notaris,  membuat  Surat  Keterangan  Waris,  hanya  dapat  diberikan  pada  mereka  yang tunduk  pada  hukum  perdata  Barat.    Layanan  ini  tidak  tersedia  bagi  masyarakat  adat  Bali. Penelitian  yuridisi  empiris  yang  dilakukan  menelusuri  peluang  dan  celah-celah  hukum  yang terbuka  agar  layanan  pembuatan  surat  keterangan  waris  juga  dapat  diberikan  pada  masyarakat adat Bali.
Kata kunci :
Surat Keterangan Waris, Masyarakat Adat Bali, Notaris Publik.

## Pendahuluan
Penjajahan  Belanda  di  Indonesia  di  masa  lalu  membawa  dampak  yang cukup  besar  bagi  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Pengaturan- pengaturan  di  jaman  penjajahan  tersebut,  saat  ini  masih  menimbulkan kebingungan  dalam  praktik  pelaksanaan  hukum  di  Indonesia,  terutama  karena sekarang ini adanya kebutuhan masyarakat mengenai suatu pembaharuan hukum, sementara  instrumen  hukum  yang  ada  belum  mendukung  adanya  pembaharuan hukum tersebut.
Dapat dikatakan bahwa induk permasalahan yang sesungguhnya, berawal dari  dikeluarkannya Indische  Staatsregeling (I.S),  S.  1855-2  yang  merupakan kelanjutan  dari Reglement  op  het  beleid  der  Regeering van  Nederland  Indie yang membedakan  masyarakat  Indonesia  ke  dalam  3  golongan  penduduk. 1 Penggolongan Penduduk masih dapat dirasakan relevansinya di jaman penjajahan Belanda  karena  adanya  kepentingan-kepentingan  tertentu  dari  Pemerintah Belanda  sendiri,  namun  tidak  demikian  halnya  dengan  kehidupan  Masyarakat Indonesia  saat  ini.  Idealnya,  seiring  dengan  kemerdekaan  Indonesia, penggolongan  penduduk  tersebut  seharusnya  menjadi  hilang,  karena  pada dasarnya  warganegara  Indonesia  adalah  satu  dan  seharusnya  tidak  ada penggolongan-penggolongan warganegara  di  dalamnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan tersebut.
Apa  yang  kemudian  kita  temukan  bahwa  ternyata  setelah  jaman kemerdekaan,  Pemerintah  pernah  membuat  suatu  peraturan  untuk  meniadakan penggolongan  penduduk,  namun  penghapusan  tersebut  hanya  ditujukan  secara khusus  dalam  hal-hal  yang  menyangkut  tentang  Pencatatan  Sipil.  Dengan dikeluarkannya  Instruksi  Presiden  No.  31/UI/IN/12/1966  pada  tanggal  27 Desember  1966  mengenai  Pencatatan  Sipil  tersebut,  maka  berakhirlah pengaplikasian Pasal 131 dan 163 IS dalam urusan pencatatan sipil, namun yang patut  disayangkan  bahwa  penghapusan  penggolongan  penduduk  ini  hanya berhenti sampai di sini dan tidak dilakukan terhadap bidang-bidang lainnya.
Di  dalam  Masyarakat  Indonesia  sendiri,  penggolongan  penduduk  masih diakui  eksistensinya.  Meskipun  pandangan  hidup  masyarakat  telah  banyak mengalami  pergeseran,  namun  pergeseran  pandangan  hidup  dan  kebutuhan masyarakat  tidak  dapat  digunakan  sebagai  agen  perubahan  untuk  melegalisasi kebutuhan akan adanya suatu peraturan yang berdiri atas semua golongan tanpa kecuali.  Contoh yang  paling konkrit  adalah mengenai  kebutuhan  hampir  seluruh masyarakat  Indonesia  dari  golongan  manapun  juga  terhadap  surat-surat  yang
1 C.F.G. Sunaryati Hartono, Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat, Alumni, Bandung 1971, hlm., 5-6.
berkaitan  dengan  keterangan  waris,  atau  yang  biasa  dikenal  sebagai  Surat Keterangan Waris.
Hukum  Indonesia  saat  ini  masih  membeda-bedakan  pihak-pihak  yang harus  melayani  pembuatan  Surat  Keterangan  Waris  tersebut.  Bagi  pihak-pihak yang tunduk pada Hukum Adat, kewenangan pembuatan Surat Keterangan Waris diserahkan  kepada  Pemuka/Kepala  Adat  sebagai  pengganti  Kepala  Desa/Camat (khusus  untuk  masyarakat  adat  di  beberapa  tempat  di  Bali).  Bagi  pihak-pihak yang tunduk pada Hukum Islam, kewenangan pembuatan Surat Keterangan Waris diserahkan  kepada  Kepala  Desa/Camat,  dan  bagi  pihak-pihak  yang  tunduk  pada Hukum Perdata Barat, Surat Keterangan Waris dibuat oleh Notaris.
Fokus  perhatian  berikutnya  kita  berikan  pada  masyarakat  adat.  Hukum Adat  yang  merupakan  jiwa  dari  masyarakat  adat  telah  sangat  melekat  dalam kehidupan mereka sehari-hari sehingga pelaksanaan terhadap aturan-aturan adat tersebut hampir tidak perlu dipaksakan lagi.  Kesadaran hukum masyarakat adat telah  menjadi  modal  utama  bagi  pentaatan  atas  Hukum  Adat  itu  sendiri.  Seiring dengan  berkembangnya  kehidupan  masyarakat  adat,  masalah  pewarisan kemudian  menjadi  suatu  hal  yang  cukup  kompleks  dan  banyak  sekali menimbulkan  sengketa,  terutama  pada  Masyarakat  Adat  Bali.  Keberadaan dokumen-dokumen yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris dalam  Masyarakat  Adat  Bali  serta  dokumen  yang  dapat  merealisasikan pernyataan  keinginan  terakhir  seorang  pewaris  menjadi  suatu  kebutuhan  yang tidak terelakkan lagi.
Praktik  yang  berlaku  dalam  masyarakat  mulai  memperlihatkan  adanya perubahan karena kebutuhan dari pihak-pihak yang terlibat. Perubahan tersebut tampak  dari  adanya  beberapa  kasus  yang  ditemukan  saat  wawancara,  dimana ditemukan  bahwa  adanya  Masyarakat  Adat  Bali  yang  demi  mendapatkan kepastian  hukum,  meminta  Pihak  Notaris  untuk  membuatkan  Surat  Keterangan Waris bagi keluarga yang ditinggalkan oleh pihak pewaris. Perubahan yang terjadi
karena  kebutuhan  masyarakat  tersebut  akhirnya  banyak  menimbulkan pertanyaan mengenai pihak-pihak yang dapat dilayani oleh seorang Notaris. 2
Notaris  sendiri  pada  mulanya  merupakan  profesi  yang  dikenal  dalam Hukum Belanda dan keberadaannya pada saat ini masih diakui berdasarkan Pasal II  Aturan  Peralihan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  yang  pada  saat  ini  telah  dimasukkan  ke  dalam  Pasal  I  Aturan  Peralihan Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian  tentang  Notaris  pertama  kali  dapat  ditemukan  pada Article  1 Notariswet (S.1860-3). 3 Pengertian  Notaris  tersebut  diadopsi  langsung  oleh Peraturan  Jabatan  Notaris  di  Indonesia  yang  mulai  berlaku  pada  tanggal  1  Juli 1860 yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 4
Selanjutnya  dengan  diberlakukannya  Undang-undang  Nomor  30  Tahun 2004  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN) maka definisi Notaris yang kemudian digunakan adalah sebagaimana yang diatur dalam dalam pasal 1 angka 1 UUJN. 5 Dalam tugasnya, Notaris berwenang untuk membuat akta otentik.
2 Wawancara  dilakukan  dua  kali  yaitu  pada  bulan  Juli  tahun  2009  dan  bulan  Oktober  tahun 2014 dan wawancara dilakukan dengan I Made Wira selaku Mantan Bendesa Adat terlama di Desa  Adat  Sampalan  Bali,  I  Wayan  Merta  selaku  Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Denpasar  Bali, Komang Bayu Baruna selaku generasi muda Masyarakat Adat Bali yang berpendidikan tinggi dan menjadi pegawai negeri, I Wayan Suata selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jembrana, I Made Arya Sanjaya selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung dan Ida Ayu Ambarwati selaku Staff Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten  Klungkung,  I  Ngurah  Pariatna  (yang  pada  saat  wawancara  diwakili  oleh  I  Made Adnyana)  selaku  Kepala  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota  Denpasar,  Ida  Bagus  Kd. Made  Widiana  selaku  Klian  Dinas  di  Kabupaten  Jembrana,  I  Made  Jati  selaku  Klian  Dinas  di Kabupaten Klungkung dan I Wayan Gunatra selaku Klian Dinas di Kabupaten Karang Asem
3 Reglement op Het Notaris-Ambt in Indonesia, Ordonantie van 11 Januari 1860, S.1860-3, bunyi asli pasal ini telah diterjemahkan langsung dalam Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.
4 Peraturan  Jabatan  Notaris  di  Indonesia,  Ordonansi  S.1860  no.  3,  dimana  di  dalamnya dinyatakan  tentang  pengertian  Notaris,  yang  berbunyi:  Para  Notaris  adalah  pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan  dan  ketetapan-ketetapan,  yang  untuk  itu  diperintahkan  oleh  suatu  undang- undang  umum  atau  yang  dikehendaki  oleh  orang-orang  yang  berkepentingan,  yang  akan terbukti  dengan  tulisan  otentik,  menjamin  hari  dan  tanggalnya,  menyimpan  akta-akta  dan mengeluarkan  grosse-grosse,  salinan-salinan  dan  kutipan-kutipannya;  semuanya  itu  sejauh pembuatan  akta-akta  tersebut  oleh  suatu  undang-undang  umum  tidak  juga  ditugaskan  atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.
5 UUJN  juga  mengatur  tentang  pengertian  Notaris  di  Pasal  1  angka  1,  yang  berbunyi:  Notaris merupakan  pejabat  umum,  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan  memiliki
Pengertian  tentang  akta  otentik  sendiri  diatur  dalam  Pasal  1868  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disebut  KUH.Perdata). 6 Salah  satu  akta otentik yang merupakan kewenangan Notaris adalah Surat Keterangan Waris.
Berawal  dari  adanya  kebutuhan  masyarakat  mengenai  adanya  terobosan baru  dalam  perundang-undangan  Indonesia  dan  keinginan  untuk  mengajukan sebuah  wacana  berpikir  baru  bagi  kalangan  Pembuat  Peraturan  Perundang- undangan  dan  para  Notaris,  Penulis  telah  melaksanakan  suatu  penelitian mengenai  problematika  yang  timbul  dalam  proses  pewarisan  adat  di  Bali  serta dampaknya terhadap tugas seorang Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik terutama Surat Keterangan Waris.
Untuk  dapat  menjawab  persoalan-persoalan  yang  timbul  dalam Masyarakat  Adat  Bali,  maka  penulis  akan  menggunakan  metode  pendekatan yuridis-empiris,  di  mana  penulis  mengadakan  survei  literatur  dan  peraturan perundang-undangan  sekaligus  mengadakan  observasi  lapangan,  termasuk  di dalamnya mengadakan wawancara atas beberapa pihak yang dianggap kompeten dan  cukup  mumpuni  dalam  memberikan  keterangan  sehubungan  dengan penelitian  ini.  Hasil  telaahnya  diharapkan  dapat  memberikan  solusi  bagi Masyarakat  Adat  Bali  secara  khusus  dan  juga  menjadi  sumbangsih  yang  berarti bagi masyarakat adat di seluruh Indonesia.
Berdasarkan  hal  yang  telah  dipaparkan  dalam  latar  belakang  di  atas, ditengarai  bahwa,  masalah-masalah  yang  timbul  dalam  Masyarakat  Adat  Bali tersebut  antara  lain:  Dengan  melihat  kondisi  perundang-undangan  di  Negara Indonesia  saat  ini,  apakah  seorang  Notaris  dimungkinkan  untuk  membuat  Surat Keterangan  Waris  bagi  masyarakat  adat  Bali?,  dan    sejauhmana  kebutuhan
kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini  atau  berdasarkan Undang-Undang lainnya.
6 Pasal  1868  KUH.Perdata  menyatakan  tentang  definisi  akta  autentik,  dalam  bunyi  aslinya adalah  sebagai  berikut: “Eene  authentieke  acteis  de  zoodanigewelkein  de  wettelijken  vorn  is verleden,  door  of  tenoverstaan  van  openbareambtenaren  die  daartoe  bevoegd  zijn  ter plaatsealwaar  zuiks  is  geschied.” Yang  kurang  lebih  jika  diterjemahkan  sebagaimana  yang ternyata dalam KUH Perdata yang digunakan di Indonesia adalah sebagai berikut: suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di  hadapan  pegawai-pegawai  umum  yang  berkuasa  untuk  itu,  di  tempat  dimana  akta  itu dibuat.
masyarakat  akan  suatu  tindakan  hukum  dapat  mendorong  dibuatnya  Undang- undang  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  hukum  masyarakat  tanpa  mengenal golongan pada masa pasca kemerdekaan Indonesia?, dan jalan keluar apakah yang diperlukan oleh negara ini sehingga kebutuhan seluruh masyarakatnya terhadap suatu Surat Keterangan Waris dapat terpenuhi secara optimal dan legal?

## Pembahasan

## Kajian Pustaka
Penggolongan  penduduk  di  Indonesia  berawal  dari  jaman  penjajahan Belanda di Indonesia. Strategi memisahkan penduduk Indonesia dalam beberapa golongan  merupakan  strategi  jitu  yang  digunakan  pemerintahan  Belanda  dalam rangka mengadu domba masyarakat Indonesia. Politik pemecah belah masyarakat Indonesia  yang  dikenal  sebagai  politik devide et impera merupakan  politik  yang membagi  masyarakat  Indonesia  ke  dalam  3  (tiga)  golongan  penduduk,  yaitu Golongan  Eropa,  Golongan  Timur  Asing  (seperti  Tionghoa,  India,  Arab  dan Pakistan)  dan  Golongan  Pribumi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  163  IS. 7
Pembedaan  golongan  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Belanda  saat  itu,  membawa dampak  pada  pemberlakuan  sistem  hukum  yang  berbeda  bagi  setiap  golongan yang ada sebagaimana diatur dalam Pasal 131 IS. 8
Pengaturan  pembagian  golongan  yang  dibuat  oleh  Pasal  163  IS  adalah sebagai berikut: 9
a. Golongan Eropa, terdiri dari:
 Seluruh Bangsa Belanda
 Seluruh Bangsa Eropa yang Non-Belanda
 Seluruh  Bangsa  Jepang  (berdasarkan  perjanjian  dagang  antara Belanda  dengan  Jepang  tahun  1896  sebagaimana  diatur  dalam S.1898:49
 Seluruh bangsa dimana di negerinya diberlakukan hukum keluarga yang berasaskan sama dengan Hukum Keluarga Belanda
7 Supra note 1 8 Id
9 https://tommizhuo.wordpress.com/2014/11/22/alasan-penggolongan-penduduk- pluralisme-hukum-dan-pengertian-penundukan-diri-dalam-hukum-perdata/ 11 Agustus 2015 10:26
 Anak-anak sah atau yang diakui menurut ketentuan Undang-undang pada 4 point diatas yang lahir di Hindia Belanda.
b. Golongan  Bumiputera, yang  terdiri  dari  seluruh  orang  asli  dari  Hindia Belanda (yang saat ini disebut sebagai Indonesia)
c. Golongan Timur Asing, yaitu semua orang yang bukan Golongan Eropa dan  bukan  Golongan  Bumiputera.  Golongan  ini  dibedakan  menjadi Golongan  Tionghoa  dan  Golongan  Non-Tionghoa  (seperti  India,  Arab, Afrika, Pakistan dan sebagainya).
Pembagian  penduduk  atas  golongan-golongan  di  atas  mengakibatkan perbedaan sistem hukum yang diberlakukan oleh Pemerintah Belanda bagi setiap golongan  yang  ada.  Penggolongan  penduduk  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Belanda pada masa Indische Staatsregeling ( IS ) berawal dari perubahan Grond Wet di  Negeri  Belanda  pada  tahun  1922.  Pada  masa  berlakunya  IS  ini bangsa Indonesia sudah turut membentuk undang-undang dan turut menentukan nasib bangsanya karena mereka turut dalam volksraad. 10 Pada pasal 131 IS dapat diketahui  bahwa  pemerintah  Hindia  Belanda  membuka  kemungkinan  adanya usaha untuk unifikasi hukum bagi ketiga golongan penduduk Hindia Belanda pada waktu itu yang ditetapkan dalam pasal 163 IS. Namun demikian dalam hal Hukum Waris,  Negara  Indonesia  memang  masih  menganut  sistem  hukum  yang  plural, dalam arti  ada  3  sistem hukum  yang  “bermain”  di  dalamnya,  yaitu Hukum  Adat, Hukum  Islam  dan  Hukum  Perdata  Barat.  Berlakunya  3  sistem  hukum  tersebut sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  di  atas  membuat  adanya  3  macam  petugas yang berperan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris.
Dalam Masyarakat Adat Bali, tidak dikenal adanya pemberian waris ketika pewaris  masih  hidup.  Dalam  Hukum  Waris  Adat  Bali,  terbukanya  suatu  warisan dapat  diberikan  pengertian  yang  berbeda  pada  setiap  daerah  di  Bali.  Pada umumnya,  suatu  warisan  sudah  dapat  dikatakan  terbuka  jika  sang  bapak  telah meninggal  dunia.  Akan  tetapi,  ada  juga  beberapa  wilayah  tertentu  yang menganggap bahwa, suatu warisan baru dapat dikatakan terbuka apabila pewaris
10 http://ikhsanm.blogspot.com/2011/06/tata-hukum-atau-sejarah-tata-hukum-pada.html 12 Agustus 2015, diakses tgl 18 November 2016 pukul 20:49.
(laki-laki/bapak),  dan  pasangannya  (perempuan/ibu)  kedua-duanya  telah meninggal dunia. 11
Pengertian Harta Warisan juga dikenal dengan istilah yang berbeda-beda. Di  beberapa  daerah,  pengertian  harta  warisan  dari  yang  meninggal  dikenal dengan  istilah peguna  kaya 12 ,  namun  ada  juga  yang  menyebutnya  sebagai kekodagan atau tetamian .  Fakta  yang  tampak  di  dalam  Masyarakat  Adat  Bali, memperlihatkan  dikenalnya  dua  macam  harta  warisan  yang  dikelompokkan sesuai dengan cara pembagiannya, yaitu: 13
a. Harta Warisan yang dapat dibagi. Harta  warisan  yang  dapat  dibagi,  dikelompokkan  lagi  menjadi  dua macam, yaitu:
1) Barang materiil, contohnya: tanah, pekarangan, sawah, rumah.
2) Barang  imateriil,  contohnya:  hutang  yang  tidak  dikecualikan, piutang  serta  kewajiban-kewajiban  lainnya.  Kewajiban-kewajiban lain  yang  dimaksud  disini  antara  lain  adalah:  pengalihan  tanggung jawab atas kewajiban pihak pewaris ke Desa Adat dimana pewaris tersebut  pernah  tinggal.  Kewajiban-kewajiban  selaku  warga  Desa Adat antara lain meliputi kewajiban atas kegiatan matur piuning dan mepejati  ngaturan  bhakti  pemungkah ,  yaitu  merupakan  kegiatan- kegiatan pendahuluan berupa doa-doa, sajen dan permohonan restu lainnya kepada Sang Hyang Widhi Wasa yang wajib dilakukan untuk mengawali  pembangunan-pembangunan  yang  akan  dilakukan  di Desa Adat tersebut.
b. Harta warisan yang tidak dapat dibagi.
1) Barang yang disakralkan, seperti: keris, pusaka.
2) Bangunan keagamaan, seperti: sanggah, merajan . Dalam hal ini yang diwariskan  adalah sanggah yang  menjadi  tanggung  jawab  pihak pewaris. Pemeliharaan atas sanggah tersebut secara otomatis akan berpindah  kepada  pihak  penerima  harta  tetap  berupa  tanah  dan bangunan dimana sanggah tersebut berdiri.”
Setelah bicara mengenai saat terbukanya warisan dan objek warisan, maka kita  melangkah  lebih  lanjut  pada  pihak-pihak  yang  berhak  mewaris  dan pengecualian yang dikenal dalam hak mewaris di dalam Hukum Waris Adat Bali.
11 Tim Penelitian dan Penulisan Hukum Adat Waris, Penelitian Hukum Adat tentang Warisan di Wilayah  Hukum  Pengadilan  Tinggi  Denpasar,  Laporan  Penelitian,  Proyek  Penelitian  Hukum Adat Mahkamah Agung, 1990;
12 Bdk.  I  Gusti  Ketut  Kaler,  Butir-butir  Tercecer  Tentang  Adat  Bali  1,  Penerbit  Bali  Agung, Denpasar, 1983, hlm., 62.
13 I  Made  Suasthawa  Dharmayudha  dan  I  Wayan  Koti  Çantika,  Filsafat  Adat  Bali  1,  PT  Upada Sastra, Denpasar, 1991, hlm., 9.
Dalam masyarakat patrilineal dengan sistem pewarisan mayorat patrilineal seperti halnya di Bali, pihak-pihak yang dapat menjadi ahli waris adalah 14 :
a. Anak kandung laki-laki maupun keturunan laki-laki dari anak laki-laki tersebut.
b. Anak perempuan yang diangkat sebagai “ sentana rajeg ”.
c. Anak  angkat  laki-laki  yang  telah  diangkat  sesuai  dengan  prosedur tertentu yang telah ditetapkan oleh adat, yang dikenal dengan upacara peperasan .
d. Anak  angkat  perempuan  yang  telah  diangkat  sesuai  dengan  prosedur tertentu yang telah ditetapkan oleh adat, yang dikenal dengan upacara peperasan dan diangkat sebagai “ sentana rajeg ”.
e. Kemenakan laki-laki jika ternyata pewaris tidak memiliki anak laki-laki dan  tidak  memiliki  baik  anak  perempuan  kandung  atau  anak perempuan angkat sah yang diangkat sebagai “ sentana rajeg ”, maupun anak angkat laki-laki yang sah.
f. Saudara  kandung  laki-laki  jika  pewaris  tidak  memiliki  keturunan sebagaimana yang disebutkan dalam point a sampai dengan e.
g. Saudara  terdekat  ( dadia )  jika  tidak  ditemukan  lagi  keturunan- keturunan  dalam  garis  ke  bawah  dari  pewaris  serta  tidak  ditemukan saudara kandung pewaris.
h. Warisan  akan  jatuh  kepada  Banjar/Desa  jika  ternyata  sudah  tidak ditemukan lagi ahli waris dari point a sampai dengan g.
Pihak-pihak yang dikecualikan dalam pewarisan/kehilangan hak warisnya menurut masyarakat adat Bali, adalah 15 :
a. Anak astra/hastra/ anak bebinjat, yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah atau di luar perkawinan.
b. Anak tiri.
c. Anak  yang  dipecat  dari  posisi  ahli  waris  karena  telah  melakukan perbuatan-perbuatan  yang  durhaka,  seperti  membunuh,  mencoba membunuh dan perbuatan-perbuatan durhaka lainnya.
d. Anak yang pindah agama atau pindah kewarganegaraan.
e. Seorang anak diangkat menjadi anak angkat keluarga yang lain.
Masyarakat  Adat  Bali  juga  mengenal  adanya  pihak-pihak  yang  bukan  ahli waris namun memiliki hak untuk menikmati warisan demi kehidupannya selama
14 Berdasarkan lembaran lepas dari Perpustakaan Daerah Bali yang diterima tanpa judul, tanpa pengarang, tanpa penerbit serta tanpa tahun penerbitan.
15 Id
ia  memenuhi  syarat  yang  ditetapkan  oleh  hukum  waris  adat  Bali.  Pihak-pihak tersebut adalah 16 :
a. Seorang  janda,  selama  ia  belum  menikah  lagi  dan  menjalankan dharmanya sebagai seorang janda.
b. Anak perempuan yang belum menikah keluar.
c. Anak perempuan yang telah menikah keluar namun mulih daha .
Hal  lain  yang  bersangkutan  dengan  pewarisan  di  Bali  adalah  tentang pemberian, hibah dan wasiat dalam Masyarakat Adat Bali. Sebetulnya tujuan dari pemberian  atau  hibah  (sedikit  berbeda  dengan  wasiat)  pada  Masyarakat  Bali adalah  lebih  ditujukan  untuk  memberikan  sesuatu  kepada  keturunannya  yang dianggap  bukan  merupakan  ahli  waris,  sehingga  pemberian  harta  inipun diberikan di saat calon pewaris masih hidup. Pemberian harta kepada keturunan yang  bukan  merupakan  ahli  waris  semasa  calon  pewaris  masih  hidup  dikenal dengan berbagai sebutan. Setiap istilah yang dikenal sebagai pemberian, memiliki pengertian  yang  berbeda-beda. 17 Sebagai  contoh, “bekel/ketipatan” ,  yaitu pemberian  lepas  dari  calon  pewaris  kepada  keturunannya  yang  akan  menikah keluar.  “ Bekel/ketipatan ”  diberikan  dengan  maksud  sebagai  bekal  bagi keturunannya tersebut dalam menjalani kehidupan barunya karena sesuai dengan aturan  Hukum  Adat  ia  tidak  berhak  menerima  warisan  (semacam  hibah  dalam Hukum Perdata Barat) 18 . Penerima “jiwa dana” dalam Hukum Adat Bali misalnya adalah  anak  perempuan  yang  bukan  merupakan “sentana  rajeg” .  Selain  anak perempuan  yang  bukan  merupakan “sentana rajeg” ,  seorang  anak  laki-laki  yang menjalankan kawin nyentana atau kawin nyeburin pun tidak berhak mewaris dari keluarga  asalnya.  Dalam  hal  seorang  anak  laki-laki  melakukan kawin nyentana atau kawin  nyeburin, maka  ia  memenuhi  klasifikasi  untuk  dapat  digolongkan sebagai  penerima “jiwa  dana” 19 .  Akan  tetapi,  seringkali  hal  ini  dianggap merupakan  aib  bagi  keluarga  Bali,  karena  itu  berarti  walaupun  keluarga  ini memiliki  anak  laki-laki  namun  anak  laki-laki  tersebut  tidak  dapat  memelihara
16 Id.
17 Supra note 11, hlm., 13.
18 Id
19 Id
sanggah (tempat pemujaan) keluarganya dan malahan berkewajiban memelihara sanggah keluarga istrinya sehubungan dengan status baru yang dimilikinya akibat dari kawin nyentana tersebut.  Oleh  karena  itu,  jarang  sekali  ada  keluarga  yang mau memberikan “jiwa dana” kepada seorang anak laki-lakinya yang telah kawin nyentana /kawin keluar.
Dewasa  ini,  Masyarakat  Adat  Bali  banyak  menggunakan  lembaga pemberian  ini  sebagai  salah  satu  upaya  untuk  memenuhi  rasa  keadilan  dan kewajiban bagi orang tua kepada anaknya yang dianggap bukan merupakan ahli waris.
Lembaga  pemberian  yang  dikenal  oleh  Masyarakat  Adat  Bali  antara  lain terdiri dari 20 :
a. Jiwa  dana 21 adalah  pemberian  kepada  anak  perempuan  yang  belum menikah.
b. Tetatadan adalah  pemberian  kepada  anak  perempuan  pada  saat menikah keluar dan diberikan sebagai hadiah.
c. Pengeling-eling adalah pemberian semasa pewaris hidup.
d. Pandum Poma/Pedum Pamong/Pedum Raksa adalah pemberian semasa pewaris hidup dan nantinya akan diperhitungkan sebagai harta warisan dalam boedel harta warisan.
e. Pangupa jiwa adalah pemberian yang hanya dapat untuk dinikmati dan bukan untuk dimiliki. Pangupa jiwa sebenarnya dapat dikatakan serupa dengan  hak  yang  diberikan  kepada  seorang  janda,  anak  perempuan yang belum menikah keluar atau anak perempuan yang telah menikah keluar namun mulih daha . Akan tetapi, bedanya adalah bahwa Pangupa jiwa merupakan hak yang dapat dinikmati semasa pewaris masih hidup sementara hak ini juga akan berlangsung terus bagi subjek yang sama jika si pemberi telah meninggal dunia.
f. Bekel/ketipatan adalah pemberian kepada anak perempuan yang kawin keluar.  Pemberian  ini  akan  menjadi  harta  bawaan  yang  akan  dibawa oleh  anak  perempuan  tersebut  dan  jika  anak  perempuan  ini  sampai bercerai dan mulih daha , maka harta ini harus kembali ke asalnya.”
Setelah  penulis  memfokuskan  pembahasan  pada  Hukum  Waris  Adat  Bali, maka  selanjutnya  akan  dilakukan  pembahasan  mengenai  profesi  notaris  untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari persoalan hukum yang ada. Lahirnya profesi notaris,  diawali  pada  Jaman  Romawi  Kuno,  yaitu  sekitar  Abad  kedua  dan  ketiga
20 Supra no 14
21 Supra no 12, hlm., 63.
Masehi. Pada awalnya, Bangsa Romawi Kuno mengenal suatu profesi yang disebut sebagai Scribae . 22 Scribae sendiri  merupakan  seorang  terpelajar  yang  memiliki tugas  untuk  mencatat  nota  dan  minuta  dalam  suatu  kegiatan  atau  keputusan untuk  kemudian  membuatkan  salinan  dokumennya,  baik  untuk  dokumen  privat maupun  dokumen  publik. 23 Profesi Tabelliones dan tabularii ,  merupakan  profesi yang dikenal juga oleh masyarakat Romawi. Kata Tabelliones sendiri diperkirakan diambil  dari  kata  “ tabulae ”  yang  berarti  plat  berlapis  lilin  yang  dipakai  untuk menulis. Akta dan surat yang dibuat oleh para Tabelliones tidak memiliki kekuatan otentik  sehingga  akta-akta  dan  surat-surat  tersebut  hanya  memiliki  kekuatan seperti  akta  di  bawah  tangan. 24 Profesi  yang  mirip  dengan Tabelliones bahkan dapat  dikatakan  sebagai  pesaingnya  adalah  profesi tabularii . 25 Pengertian tabularii sendiri  adalah  seorang Tabelliones yang  mempunyai  keahlian  dalam teknik  menulis  sehingga  mereka  diberikan  status  pegawai  negeri  yang mempunyai  tugas  mengadakan  dan  memelihara  pembukuan  kota  dan  menjaga arsip dari magistrat kota-kota yang berada di bawah ressort -nya. 26
Indonesia mengadopsi sistem hukum sipil, yang artinya menganut mazhab Notaris Latin. 27 Notaris di Indonesia memberikan legal advice kepada para pihak, sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  Undang-undang  yang  berlaku,  ketertiban dan  kesusilaan. 28 Mazhab  Notaris  Anglo  Saxon  mengatur  bahwa  Notaris  Anglo Saxon  hanya  bertanggung  jawab  terhadap  akurasi  dan  legalitas  isi  perjanjian akta. 29 Oleh  karena  itu  akta  yang  dihasilkan  oleh  Notaris  Latin  sangat diperhitungkan oleh Pengadilan karena merupakan bukti otentik sementara akta yang dihasilkan oleh Notaris Anglo Saxon tidak diperhitungkan sebagai alat bukti oleh Pengadilan. 30 Secara filosofis, konsep dan praktik Sistem Kenotariatan Latin
22 Bdk. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm., 40.
23 Id
24 Id
25 Supra no 23 hlm., 41
26 Supra no 23 hlm., 42
27 Supra no 23 hlm., 44
28 Id
29 Id
30 Id
dan Sistem Kenotariatan Anglo Saxon sangat berbeda. 31 Perbedaan kedua sistem kenotariatan ini mengakibatkan hal ini perlu dipahami sepenuhnya sehingga tidak akan  menimbulkan  kerancuan  yang  pada  akhirnya  akan  berdampak  penurunan kualitas sistem hukum perdata di Indonesia. 32
Indonesia  sebagai  Negara  yang  pernah  dijajah  Belanda,  mengadopsi peraturan yang senada dengan peraturan kenotariatan Belanda ( Notariswet ) dan mengaplikasikannya  ke  dalam  suatu  aturan  yang  dinamakan  Peraturan  Jabatan Notaris  dan  mulai  diberlakukan  pada  tanggal  1  Juli  1860. 33 Peraturan  Jabatan Notaris  sebenarnya  merupakan  salinan  dari  pasal-pasal  yang  ada  dalam Notariswet yang berlaku di negeri Belanda. 34
Setelah  Indonesia  merdeka,  pemerintah  tidak  segera  mengembangkan konsep  peraturan  baru. 35 Peraturan  Jabatan  Notaris  masih  tetap  digunakan sebagai  satu-satunya  undang-undang  yang  mengatur  masalah  kenotariatan  di Indonesia,  sementara Notariswet sebagai  aturan  induknya  telah  mengalami beberapa kali perubahan sehubungan dengan kebutuhan di negeri Belanda. 36
Pada  tahun  2004,  seratus  empat  puluh  empat  tahun  setelah  Peraturan Jabatan  Notaris  dicanangkan,  akhirnya  bangsa  Indonesia  berhasil  menyusun Undang-Undang  tentang  Kenotariatan,  yaitu  dengan  dicanangkannya  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  yang  kemudian disempurnakan  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang Jabatan Notaris. 37
Pengertian  tentang  notaris  pertama  kali  dapat  ditemukan  pada Article  1 Notariswet (S.1860-3). 38 Pengertian  notaris  tersebut  diadopsi  langsung  oleh Peraturan  Jabatan  Notaris  di  Indonesia  yang  mulai  berlaku  pada  tanggal  1  Juli 1860  yang  jika  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia, 39 selanjutnya  dengan
31 Id
32 Id
33 Supra no 23, hlm., 48.
34 Id.
35 Supra no 23, hlm., 49.
36 Id
37 Supra no 23, hlm., 51.
38 Reglement op Het Notaris-Ambt in Indonesia, Ordonantie van 11 Januari 1860, S.1860-3.
39 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, Ordonansi S.1860 no. 3.
diberlakukannya  UUJN  maka  definisi  berbunyi: 40 “Notaris  adalah  pejabat  umum yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”
Pengertian  tentang  akta  otentik  sendiri  diatur  dalam  Pasal  1868 KUH.Perdata yang berbunyi 41 :
“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”
Notaris merupakan satu-satunya pejabat yang diberikan wewenang umum oleh  Undang-Undang  sebagai  pembuat  akta  otentik.  Semua  pejabat  lain  yang memiliki  wewenang  sejenis,  tidaklah  memiliki  kewenangan  seluas  kewenangan umum  yang  dimiliki  oleh  Notaris.  Kewenangan  pejabat  lain  hanya  kewenangan tertentu  dalam  hal-hal  yang  dikecualikan  oleh  Undang-Undang,  misalnya  Akta- akta otentik yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Sipil dan Kependudukan.
Oleh  karena  itu,  apabila  dalam  suatu  perundang-undangan  untuk  suatu perbuatan  hukum  diharuskan  adanya  akta  otentik,  maka  hal  itu  hanya  dapat dilakukan dengan suatu akta notaris. Pengecualian untuk hal ini adalah jika oleh undang-undang  dinyatakan  secara  tegas,  bahwa  selain  dari  notaris  juga  pejabat umum  lainnya  turut  berwenang  atau  sebagai  satu-satunya  pejabat  umum  yang berwenang untuk itu.
Notaris sebagai seorang Pejabat Umum, diberi wewenang untuk membuat akta mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan. Perbuatan, perjanjian dan  penetapan  yang  dimaksud  haruslah  yang  ditetapkan  oleh  suatu  peraturan umum atau oleh yang berkepentingan, dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Salah satu akta otentik yang merupakan kewenangan notaris adalah Akta/Surat  Keterangan  Waris.  UUJN  tidak  memberikan  pengaturan  yang  tegas mengenai wewenang notaris dalam membuat Akta/Surat Keterangan Waris. Akan tetapi,  pengaturan  mengenai  kewenangan  notaris  dalam  pembuatan  Akta Keterangan dapat disimpulkan dari Pasal 15 ayat (3) UUJN yang berbunyi:
40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
41 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
“Selain  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2), Notaris  mempunyai  kewenangan  lain  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.”
Selain  itu  dalam  Pasal  111  ayat  (1)  huruf  c  Peraturan  Menteri  Negara Agraria  No.  3  Tahun  1997  yang  merupakan  pelaksanaan  dari  Peraturan Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  juga  secara  tegas diatur bahwa:
“Balik  nama  sertifikat  ke  nama  ahli  waris  harus  dibuat  berdasarkan Akta/Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris.”

## Kewenangan Pembuatan Surat Keterangan Waris
Dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, seorang notaris menyusunnya berdasarkan  keterangan  pihak-pihak  ahli  waris  serta  dengan  melakukan klarifikasi  ke  Daftar  Pusat  Wasiat  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia terhadap  kemungkinan  adanya  wasiat  yang  dapat  berpengaruh  dalam  Surat Keterangan Waris yang akan dibuatnya tersebut.
Dalam  masyarakat  Indonesia  yang  sangat  heterogen  dewasa  ini,  perlu disadari  bahwa  notaris  memang  bukanlah  satu-satunya  pihak  yang  berwenang untuk  membuat  Keterangan  Waris.  Negara  Indonesia  masih  menetapkan  pihak- pihak lain yang berwenang untuk membuatkan Keterangan Waris sesuai dengan golongan  penduduk  yang  masih  eksis  di  Indonesia.  Namun  demikian  dari pemaparan  tentang  berbagai  peraturan  yang  mengatur  tanggung  jawab  dan kewenangan terhadap Notaris tampak bahwa Notaris belum dimungkinkan untuk melakukan  pembuatan  Surat  Keterangan  Waris  bagi  Masyarakat  Adat  (atau masyarakat yang tidak tunduk pada Hukum Perdata Barat).

## Peraturan tentang Penggolongan Penduduk
Pemikiran  yang  masih  mengkotak-kotakkan  masyarakat  ke  dalam golongan-golongan  seperti  saat  penjajahan  Belanda  dahulu,  menurut  Penulis bukanlah  suatu  pemikiran  yang  patut  diterima.  Pemikiran  tersebut  hanya membuat  Bangsa  Indonesia  semakin  terpecah-pecah  dan  sulit  untuk  maju. Keberadaan  pihak  yang  ahli  di  bidang-bidang  tertentu  dalam  masyarakat
seharusnya  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal,  untuk  itu,  seharusnya  para pembuat  Peraturan  Perundang-undangan  dan  juga  para  Notaris  tidak  menutup mata  terhadap  kebutuhan  yang  timbul  di  masyarakat  (termasuk  di  dalamnya kebutuhan masyarakat adat).
Diundangkannya Undang-undang Kewarganegaraan pada tahun 2006 pun yang diharapkan dapat memberi angin segar bagi penghapusan golongan ternyata mempunyai  misi  yang  sama  sekali  berbeda  dengan  penghapusan  golongan penduduk. Pengelompokan penduduk Indonesia menjadi Warganegara Indonesia dan  Warganegara  Asing  hanyalah  ditujukan  bagi  kepentingan  penentuan kewarganegaraan  seseorang  dan  sebagai  upaya  untuk  meniadakan  kehadiran anak-anak  dengan  kewarganegaraan  ganda  ataupun  tanpa  kewarganegaraan. Meskipun penulis berharap banyak tentang penghapusan golongan dari undang- undang  ini  namun  fakta  yang  ada  menunjukkan  ketiadaan  maksud  untuk menghapuskan  penggolongan  penduduk  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal 131  IS  dan  Pasal  163  IS  di  masa  lalu.  Oleh  karena  itu,  diundangkannya  undang- undang  tersebut  ternyata  tidak  memiliki  dampak  sama  sekali  terhadap penghapusan golongan penduduk.

## Kebutuhan Masyarakat Adat Bali akan Kepastian Hukum
Fakta  menunjukkan  kebenaran  adanya  keinginan  dari  berbagai  lapisan masyarakat  mengenai  adanya  suatu  kepastian  hukum  terhadap  permasalahan waris yang mereka terima. Hal ini tentu saja menjadi tantangan yang cukup serius sebagai seorang notaris yang memang memiliki keahlian dan networking di bidang tersebut.  Selaras  dengan  hal  tersebut,  seharusnya  pihak  pembuat  peraturan perundang-undangan juga lebih tanggap terhadap adanya kebutuhan masyarakat dengan  mempersenjatai  para  notaris  dengan  peraturan  perundang-undangan yang lengkap untuk dapat melaksanakan tugas bagi pihak-pihak selain dari pihak yang  seharusnya  dilayani  oleh  notaris  selama  ini  dalam  bidang  masalah  waris. Selain  daripada  itu,  seharusnya  lembaga-lembaga  lain  yang  selama  ini  diberikan wewenang  untuk  hal  tersebut  juga  lebih  “ legowo ”  dalam  membaca  kebutuhan masyarakat tersebut dengan melepaskan kewenangan mereka kepada pihak yang
lebih  kompeten  atau  bisa  juga  pemerintah  berusaha  meningkatkan  kompetensi para  pemegang  wewenang  tersebut  dengan  berbagai  pendidikan  dan  pelatihan, sehingga  para  pemegang  wewenang  sesuai  dengan  pluralisme  masyarakat  yang ada tersebut bisa memiliki kompetensi dan networking “sekelas” Notaris. Namun demikian dalam hal ini yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jauh kebutuhan Masyarakat  Adat  ini  dapat  menjadi  pendorong  bagi  pembuat  undang-undang untuk  menerbitkan  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  mengakomodasi kepentingan tersebut.

## Perubahan Pola Pemikiran Masyarakat Adat Bali
Kebutuhan Masyarakat Adat Bali akan suatu kepastian hukum, menjadikan timbulnya  suatu  perubahan  dalam  pola  perilaku  Masyarakat  Adat  Bali.  Hukum Adat, yang pada mulanya menyajikan segala sesuatu secara tidak tertulis, menjadi sasaran perubahan yang utama. Para Pemuka Adat di Bali mulai memikirkan cara- cara  untuk  menuangkan  segala  tindakan  hukum  yang  dilakukan  berdasarkan Hukum  Adat  ke  dalam  suatu  bentuk  tertulis.  Di  saat  masyarakat  adat  mulai merasa membutuhkan sebuah figur yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai,  yang  tanda  tangannya  serta  segel  yang  diberikan  oleh  figur  tersebut akan memberikan suatu jaminan dan bukti yang kuat, juga suatu figur yang dapat memberikan  perasaan  aman  karena  keyakinan  akan  nasehat  hukum  yang  tidak bersifat  memihak  serta  jaminan  rahasia  dan  keamanan  atas  informasi  yang disampaikan, kehadiran notaris mulai menjadi suatu pertimbangan.

## Fakta di Lapangan
Pada  mulanya,  masyarakat  Adat  di  Bali  masih  sangat  mengandalkan keberadaan  Kepala  Desa  ataupun  Kepala  Banjar  atau  Kepala  Adat  untuk  dapat membuatkan  sebuah  surat  keterangan  mengenai  hal-hal  yang  bersangkutan dengan pewarisan, termasuk di dalamnya adalah surat keterangan waris. Namun dengan  berjalannya  waktu,  dimana  arus  modernisasi  semakin  merambah  dalam kehidupan Masyarakat Adat Bali, apalagi didukung dengan mulai lahirnya banyak kaum intelektual yang  semakin menyadari mengenai pentingnya arti surat bukti
dalam  kehidupan  mereka,  mulailah  timbul  pertanyaan  tentang  keabsahan  surat- surat  yang  dihasilkan  oleh  seorang  Kepala  Adat.  Sejarah  tentang  latar  belakang pewarisan menjadi suatu hal kompleks yang pada akhirnya banyak menimbulkan pertanyaan  mengenai  kadar  kebenarannya.  Hal  ini  bisa  terjadi  karena  belum adanya  suatu  bukti  tertulis  yang  bisa  dijadikan  pegangan  yang  utama. Kebenarannya hanya didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman mereka. Hal tersebut sedikit banyak akan menimbulkan problem mengenai kepastian hukum di kemudian hari.
Perkembangan  dalam  masyarakat  kemudian  menunjukkan  bahwa kebutuhan  akan  suatu  bukti  otentik,  berkenaan  dengan  tindakan  hukum berdasarkan  Hukum  Adat,  semakin  dibutuhkan  oleh  masyarakat  yang  tunduk pada Hukum Adat. Dalam kondisi demikian, sosok yang paling memenuhi syarat adalah seorang notaris. Paradigma pemikiran bahwa seorang notaris hanya boleh melayani  pihak-pihak  yang  tunduk  pada  Hukum  Perdata  Barat  atau  pihak-pihak yang  secara  diam-diam  menundukkan  diri  pada  Hukum  Perdata  Barat,  menjadi suatu pemikiran yang harus dipikirkan sekali lagi. Kemerdekaan Negara Republik Indonesia dan diakuinya keberadaan tiga sistem hukum dalam kehidupan rakyat Indonesia, menjadikan notaris yang diangkat oleh Negara sebagai seorang pejabat umum harus dapat berdiri di atas ketiga sistem hukum tersebut dan memberikan pelayanan hukum kepada seluruh Masyarakat Indonesia tanpa kecuali.
Kebutuhan  yang  ada  dalam  Masyarakat  Adat  Bali  yang  berkaitan  dengan fungsi  seorang  notaris  adalah  antara  lain  dengan  pembuatan  sebuah  Surat Keterangan  Waris  Adat.  Adapun  maksud  dari  Keterangan  Waris  Adat  adalah merupakan suatu bukti otentik dalam pewarisan yang berdasarkan hukum waris adat  Bali.  Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa,  yang  diperlukan  oleh masyarakat  adat  tersebut  adalah adanya  penuangan  mengenai  pihak-pihak yang berhak mewaris berdasarkan Hukum Adat Bali dalam suatu bentuk tertulis yang merupakan bukti otentik yang tak terbantahkan. Kebutuhan Masyarakat Adat Bali tersebut  timbul  sebagai  antisipasi  atas  banyaknya  permasalahan  warisan  yang timbul di Bali, karena seringkali melibatkan jumlah harta yang tidak kecil sehingga
akhirnya  menimbulkan  masalah  yang  tidak  kecil  pula  di  antara  para  keluarga sedarah.
Adanya  kebutuhan  terhadap  akta-akta  pembuktian  bagi  Masyarakat  Adat Bali  mungkin  tidak  akan  berhenti  sampai  pada  Surat  Keterangan  Waris.  Bukan tidak mungkin di suatu hari nanti akan dibutuhkan pula adanya akta-akta lainnya sekedar  untuk  sarana  pembuktian  yang  dapat  menekan  timbulnya  sengketa- sengketa  keluarga  yang  berbuntut  pada  sengketa  waris  dalam  Masyarakat  Adat Bali.
Berbagai  polemik  yang  beredar dalam kalangan  Notaris  mengenai bentuk dari  Surat  Keterangan  Waris  secara de  facto ,  tidak  menyurutkan  kepercayaan masyarakat  terhadap  kekuatan  pembuktian  dari  Surat  Keterangan  Waris  itu sendiri.  Hal  ini  mengingat  tahapan  yang  dilakukan  oleh  seorang  notaris  (yang secara  otomatis  juga  merupakan  pihak  yang  telah  cukup  menerima  bekal pengetahuan  mengenai  masalah  pewarisan  dalam  pendidikannya  atau  dianggap sebagai  pihak  yang  cukup  mumpuni  di  bidangnya)  dalam  membuat  suatu  Surat Keterangan  Waris  berdasarkan  keterangan  para  ahli  waris.  Adanya  kepercayaan masyarakat yang sangat besar terhadap kekuatan isi Surat Keterangan Waris yang dibuat  oleh  seorang  notaris  sebaiknya  dijadikan  suatu  katalisator  bagi  para notaris  untuk  bekerja  lebih  berhati-hati  dan  tidak  menyia-nyiakan  kepercayaan masyarakat yang telah diberikan kepada para notaris.
Berkenaan  dengan  keharusan  para  notaris  untuk  menyikapi  kebutuhan dalam masyarakat  adat  tersebut,  serta  untuk  tidak menyia-nyiakan  kepercayaan masyarakat  yang  telah diberikan  kepada  para notaris,  diperlukan  adanya  usaha- usaha  untuk  optimalisasi  kapabilitas  para  notaris  demi  menyelaraskan kemampuan para notaris dengan kebutuhan dalam masyarakat. Hal ini sebaiknya dilakukan dengan pendalaman pengetahuan notaris dalam pengetahuan mengenai bidang-bidang yang bersangkutan dengan Hukum Adat.
Penelitian  ini  memang  hanya  dilakukan  terhadap  kebutuhan  Masyarakat Adat  Bali  saja,  namun  bukan  tidak  mungkin  masyarakat  adat  lain  di  seluruh Indonesia  memiliki  kebutuhan  yang  kurang  lebih  sama.  Penulis  juga  telah melakukan berbagai telaahan atas berbagai pengaturan yang ada dalam Peraturan
Perundang-undangan  di  Indonesia  mengenai  posisi  seorang  notaris  sebagai Pejabat  Umum  yang  diangkat  oleh  Negara.  Dalam  hal  ini  pada  akhirnya  akan dikembalikan kepada para notaris sebagai penyandang profesi pejabat umum ini. Sudah  waktunya  seorang  notaris  juga  membuka  pikirannya  dan  tidak menempatkan dirinya sebagaimana pada jaman penjajahan dahulu. Perlu diingat juga  bahwa  diangkatnya  seorang  notaris  sebagai  seorang  pejabat  umum  oleh negara,  menjadikan  profesi  notaris  sebagai  suatu  jabatan  yang  harus  berdiri  di atas  tiga  sistem  hukum  dalam  hukum  waris  yang  diakui  oleh  Negara  Indonesia. Dalam  hal  ini,  Notaris  harus  menjadi  suatu  profesi  yang  memberikan  pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang membutuhkan jasanya sebagai seorang pejabat umum yang diangkat oleh Negara.

## Peran Notaris dalam Memberikan Kepastian Hukum
Di  Indonesia  selama  ini,  keterangan  hak  waris  secara  rutin  masih  dibuat oleh para notaris. Keterangan yang dibuat oleh para notaris ini telah mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat dan Lembaga Pemerintah, misalnya: Kantor Pertanahan,  dapat  mengetahui  kepada  siapa  suatu  harta  tidak  bergerak  milik seseorang  yang  baru  meninggal  dunia  telah  diwariskan.  Selain  itu  Bank  yang menerima simpanan dana ataupun barang beserta surat-surat dalam safe deposit box milik  almarhum,  juga  dapat  mengetahui,  siapa  saja  yang  berhak  untuk mengambil  dana  maupun  barang-barang  tersebut.    Surat  Keterangan  Waris memberikan  keterangan  bagi  masyarakat  untuk  dapat  mengetahui  dengan  tepat dan  pasti,  pihak-pihak  mana  saja  yang  berhak  atas  harta  peninggalan  seorang pewaris.
Mengingat  pentingnya  arti  dari  sebuah  keterangan  waris  dalam mengurangi  resiko  timbulnya  keributan  karena  dilaksanakannya  suatu  tindakan hukum  oleh  orang  yang  tidak  berhak,  maka  tidaklah  mengherankan  jika  banyak pihak  yang  menginginkan  adanya  pegangan  yang  memberikan  jaminan.  Jaminan yang  diinginkan  di  sini  maksudnya  adalah  jaminan  bahwa  penyerahan  atau pembayaran  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  pernah  menerimanya  dari  pewaris telah dilakukan kepada pihak yang tepat.

## Penutup
Pemaparan  di  atas  memperlihatkan  bahwa  kondisi  perundang-undangan yang  ada  di  Negara  Indonesia  saat  ini,  belum  memungkinkan  seorang  Notaris untuk  membuatkan  Surat  Keterangan  Waris  bagi  pihak-pihak  yang  bukan merupakan  pihak  yang  tunduk  pada  Hukum  Perdata  Barat,  meskipun  kondisi  di masyarakat menunjukkan adanya kebutuhan yang cukup tinggi akan hal tersebut.
Sementara jika dilihat dari latar belakang historis dan sosiologis mengenai efektivitas  keberlakuan  sebuah  peraturan  perundang-undangan,  cukup  banyak peraturan  perundang-undangan  yang  bisa  efektif  berlaku  dalam  waktu  yang singkat karena dibuat berdasarkan apreasiasi masyarakat yang berhubungan erat dengan  objek  pengaturan  dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut. Seharusnya  jika  dilihat  dari  hal  tersebut,  adanya  kebutuhan  hukum  dalam masyarakat  yang  dapat  mendorong  dibuatnya  suatu  peraturan  perundang- undangan, bisa menjadi suatu hal yang sangat efektif.
Hal  terakhir  yang  perlu  diberikan  catatan  juga  bahwa  jalan  keluar  yang dapat  ditempuh  oleh  negara  ini  dalam  rangka  melegalisasi  pelayanan  notaris terhadap  kebutuhan  seluruh  masyarakat  dari  berbagai  golongan  akan  Surat Keterangan Waris adalah dengan membuat suatu peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut.
Besarnya  kebutuhan  masyarakat  adat  akan  produk-produk  yang  hanya dapat  dihasilkan  oleh  profesi  notaris  menelurkan  suatu  kebutuhan  baru  bagi notaris untuk belajar lebih banyak serta kebutuhan bagi para pembuat peraturan perundang-undangan  untuk  mulai  mempersiapkan  pembuatan  peraturan perundang-undangan  yang  dapat  melegalisasi  kebutuhan  tersebut.  Untuk  itu dalam  rangka  meningkatkan  kinerja  notaris  untuk  mendapatkan  kepuasan  bagi masyarakat  adat  pengguna  jasa  notaris,  para  notaris  harus  lebih  dapat mengembangkan diri serta menambah pengetahuan dalam bidang-bidang Hukum Adat  terutama  dalam  hukum  waris  adat  di  tempat  dimana  notaris  tersebut bertugas. Hal tersebut diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat adat  serta  melestarikan  Hukum  Adat  yang  merupakan  ciri  keanekaragaman Bangsa Indonesia dalam suatu bentuk yang sesuai dengan perkembangan jaman.
Diperlukan  adanya  suatu  instrumen  material  yang  berupa  suatu  produk peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  menghapuskan  penggolongan penduduk  yang  pernah  diciptakan  oleh  pemerintah  kolonial  sehingga  seorang notaris  yang  merupakan  pejabat  umum  yang  ditunjuk  berdasarkan  hukum Indonesia  dapat  memberikan  pelayanan  secara  optimal  kepada  seluruh masyarakat  Indonesia  tanpa  kecuali  dan  dapat  melakukan  tugas  tersebut  tanpa melanggar hukum materiil yang berlaku.
Jika  ternyata  pembuatan  undang-undang  yang  akan  menghapuskan golongan  penduduk  yang  pernah  diciptakan  oleh  pemerintah  kolonial  tersebut tidak  dimungkinkan  untuk  dilaksanakan,  maka  sebagai  gantinya,  pemerintah mempunyai  pekerjaan  rumah  yang  lebih  banyak  lagi,  yaitu  memastikan  bahwa pemerintah akan menunjuk para pejabat yang memiliki kompetensi setara notaris untuk  dapat  membuatkan  Surat  Keterangan  Waris  bagi  pihak-pihak  yang  tidak tunduk  pada  Hukum  Perdata  Barat  serta  melakukan  pembinaan  secara  terus menerus terhadap para pemimpin adat maupun pemimpin wilayah seperti camat, serta melaksanakan perbaikan sistem pendataan kependudukan sehingga semua data  dapat  diketahui  secara online (termasuk  di  dalamnya  kemungkinan  akses data ke Daftar Pusat Wasiat).

## Daftar Pustaka
Buku:
B.  Ter  Haar  Bzn,  diterjemahkan  oleh  K.  Ng.  Soebakti  Poesponoto, Beginselen en Stelsel Van Het Adatrecht , Pradnja Paramita d/h J.B. Wolters , Jakarta, 1960. Bernard  Arief  Sidharta,  Refleksi  Tentang  Struktur  Ilmu  Hukum,  Mandar  Maju, Bandung, 1999.
C.F.G.  Sunaryati  Hartono,  Dari  Hukum  Antar  Golongan  ke  Hukum  Antar  Adat, Alumni, Bandung, 1971.
Chidir Ali, Hukum Adat Bali dan Lombok dalam Yurisprudensi Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
Dijk,  Van,  diterjemahkan  oleh  Mr.  A  Soehardi,  Pengantar  Hukum  Adat  Indonesia Cetakan  ke-3,  Bandung,  Penerbit  Vorkink-Van  Hoeve,  Bandung’s Gravenhage.
Friedmann  W,  Teori  &  Filsafat  Hukum  Idealisme  Filosofis  &  Problema  Keadilan (Susunan II), Rajawali Pers, Jakarta.
Gde Pudja, Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepsir Ke Dalam Hukum Adat Bali dan Lombok, CV Junasco, Jakarta, 1977.
_________,  Pengantar  tentang  Perkawinan  Menurut  Hukum  Hindu  (Didasarkan Manusmriti, Mayasari, Jakarta, 1983;
H.R.  Otje  Salman  Soemadiningrat,  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Terhadap Hukum Waris, Alumni, Bandung, 1993.
_________,  Rekonseptualisasi  Hukum  Adat  Kontemporer,  Telaah  Kritis  terhadap Hukum  Adat  sebagai  Hukum  yang  Hidup  dalam  Masyarakat,  Alumni, Bandung, 2002.
H.R. Otje Salman Soemadiningrat dan Anton F. Susanto, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan  dan  Membuka  Kembali,  PT.  Refika  Aditama,  Bandung, 2004.
I  Gde  Panetja,  Aneka  Catatan  tentang  Hukum  Adat  Bali,  CV.  Kayumas,  Denpasar, 1986.
I Goesti Poetoe Djlantik, Wetboek Poerwa Agama , Landerukkerij , Batavia, 1918. I Gusti Ketut Kaler, Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali 1, Penerbit Bali Agung, Denpasar, 1983.
_________, Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali 2, CV Kayumas Agung, Denpasar, 1994.
I  Gusti  Ketut  Sutha,  Bunga  Rampai  Beberapa  Aspekta  Hukum  Adat,  Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1987.
I Made Suasthawa Dharmayudha dan I Wayan Koti Çantika, Filsafat Adat Bali, PT Upada Sastra, Denpasar, 1991.
Iman  Sudiyat,  Asas-Asas  Hukum  Adat  Bekal  Pengantar,  Penerbit  Liberty, Yogyakarta, 1978.
I Wayan Beni dan Sagung Ngurah, Hukum Adat di dalam Yurisprudensi Indonesia , Surya Jaya, Denpasar,1986.
Korn, VE, Hukum Adat Waris di Bali, terjemahan serta diberi catatan-catatan oleh I Gde  Wayan  Pangkat,  Fakultas  Hukum  &  Pengetahuan  Masyarakat Universitas Udayana, Denpasar, 1972.
Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. Mochtar  Kusumaatmadja,  Hukum,  Masyarakat,  dan  Pembinaan  Hukum  Nasional, Bina Cipta, Bandung,1976.
R. Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. Rony  Hanityo  Soemarto,  Metode  Penelitian  Hukum,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta,
1982.
Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, 1979. Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Penerbit Soeroengan Petjenongan 58, Jakarta, 1958.
Soerjono Soekanto, Kamus Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1978. _________, Kedudukan  dan Peranan  Hukum  Adat di Indonesia, Kurnia Esa, Jakarta,
1982.
_________,  Beberapa  Catatan  Tentang  Pembangunan  Hukum,  Majalah  Hukum  dan Pembangunan Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
Subekti,  Hukum  Adat  Indonesia  dalam Yurisprudensi  Mahkamah  Agung,  Alumni, Bandung, 2006.
Utrecht/Saleh  Djindang,  Pengantar  dalam  hukum  Indonesia,  PT  Ichtiar  Baru bekerjasama dengan Sinar Harapan, Jakarta,1983.
Jurnal:
Anak Agung Istri Ngurah Dyah Prami & Nazrina Zuryani (2016). Perkawinan Antar Wangsa, Analisis Pewarisan dalam Adat Bali (Kajian Masyarakat Aktif Bali). Community Volume 2, Nomor 2, April 2016; ISSN; 2477-5746.
I Gede Surata (2019). Kedudukan Ahli Waris Predana Menurut Hukum Adat Bali Hubungannya dengan Hak Atas Tanah Terkait dengan Pesamuan Agung III Tahun  2010.  Kertha  Widya  Jurnal  Hukum  Volume  7  Nomor  2  Desember 2019.
I Gusti Agung Ayu Putu Cahyania Tamara Buana (2018). Hak Anak Laki-Laki yang Berstatus  Pradana  Sebagai  Ahli  Waris  Ditinjau  Dari  Hukum  Adat  Bali. Calyptra Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Volume 7, Nomor 1 Tahun 2018.
I  Made  Artana  (2019).  Kedudukan  Harta  Jiwa  Dhana  Menurut  Hukum  Adat  Bali. Jurnal Yustitia Volume 13 Nomor 1 Tahun 2019.
Ni Luh Putu Darmini & I Nyoman Lemes (2019). Kedudukan Anak Angkat dalam Hak Waris Ditinjau dari Hukum Adat Bali di Desa Depeha, Kecamatan Kubu Tambahan,  Kabupaten  Buleleng.  Kertha  Widya  Jurnal  Hukum  Volume  7 Nomor 2 Desember 2019.
NI Nyoman Sukerti, Ida Bagus Putra Atmadja, IG.A. Mas Rwa Jayantiari, IG.A. Tirta Sari  Dewi,  IG.A.  Bagus  Agustya  Pradnyana.  Pewarisan  Pada  Masyarakat Adat  Bali  Terkait  Ahli  Waris  Yang  Beralih  Agama.  Acta  Comitas  (2016) 2:131-141; ISSN :2502-8960 I; e-ISSN: 2502-7573.
Ria  Maheresty  A.S.,  Aprilianti,  Kasmawati  (2018).  Hak  Anak  Perempuan  Dalam Sistem  Pewarisan  Pada  Masyarakat  Adat  Bali  (Studi  di  Banjar  Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur). Pactum Law Journal, Volume 1, Nomor 2 Tahun 2018.
Warsita,  I.  P.  A.,  Suwitra,  I.  M.,  &  .,  Sukadana,  I.  K.  (2020).  Hak  Wanita  Tunggal terhadap  Warisan  dalam  Hukum  Adat  Bali. Analogi  Hukum . 2 (1).  83-87. Doi: http://dx.doi.org/10.22225/.2.1.1628.83-87
Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; Reglement  op  Het  Notaris-Ambt  in  Indonesia,  Ordonantie  van  11  Januari  1860, S.1860-3;
Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, Ordonansi S.1860 no. 3; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama; Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan; Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Nomor 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Nomor 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  3  Tahun  2003  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman.
Sumber dari Internet: http://www.indonesia.go.id/id - REPUBLIK INDONESIA http://www.hukum-online.com http://www. kennywiston.com/artcmarc77.doc http://www.ejournal.unud.ac.id/abstrak http://www.puspasca.ugm.ac.id/files http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel http://www.forum.detik.com/archive http://www.bphn.go.id/index.php?action=activity&type=Seminar&id=20080328 09391328
Lain-lain:
I  Nyoman  Nikanaya,  2007,  Materi  Pembinaan  Prajuru  Desa  Pakraman,  Dinas Kebudayaan Propinsi Bali;
Jan Michiel Otto dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar yang berjudul: Reele  rechtszekerheid  in  onwikkelingslanden ,  Universiteit  Leiden,  2000 sebagaimana diterjemahkan oleh C.F.G. Sunaryati Hartono
Tim Penelitian dan Penulisan Hukum Adat Waris, Penelitian Hukum Adat tentang Warisan  di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Tinggi  Denpasar,  Laporan Penelitian, Proyek Penelitian Hukum Adat Mahkamah Agung, 1990;
Wawancara dengan beberapa tokoh Masyarakat Adat Bali.