## Pengaruh Kebijakan Penyusunan Anggaran, Penerapan Anggaran Dan Belanja Daerah Berbasiskinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

## RIZKI HASANAH DAMANIK Program Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email : rizkihasanahdamanik@gmail.com
Abstrak .Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membuktikan  secara  empiris  (1).pengaruh  kebijakan  penyusunan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja, (2). penerapan  anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas  kinerja,(3).  belanja  daerah  berbasis  kinerja  terhadap  akuntabilitas  kinerja  serta  untuk mengetahui  seberapa  besa  rpengaruh  tersebut  baik  secar  aparsial  maupun  secara  simultan.  Penelitian inidilaksanakan  diProvinsi  Sumatera  Utara.Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode Asosiatif.  Pengumpulan  data  dan  informasi dilakukan dengan melalui  kuesioner  sebagai  alat penelitian  yang disebar kepada Seluruh SKPD yang hanya berkaitan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Data yang digunakan  untuk  penelitian  ini  adalah data  kualitatif  yang dikuantitatifkan dengan  menggunakan  skala interval  dan  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  regresi  berganda.  Hasil  Penelitian  ini  menunjukkan bahwa  (1).  Kebijakan  penyusunan  anggaran  tidak  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah,  (2).  Penerapananggaran  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah,  (3). Belanja  daerah  berbasis  kinerja  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah,  (4) Kebijakan  penyusunan  anggaran,  penerapan  anggaran,  belanja  daerah  berbasis  kinerja  secara  simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Kata  Kunci:  Kebijakan  Penyusunan  Anggaran,  Penerapan  Anggaran,  Belanja  Daerah,Kinerja,

## Akuntabilitas

## 1. Pendahuluan
Dalam  penggunaan  anggaran  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah sering  kali  tercermin  dari  kinerja  organisasi  sektor  publik  yang  tergambar  tidak  produktif, tidak  efisien,  rendah  kualitas,  dan  miskin  kreativitas.  Undang  –  undang  Nomor  32  Tahun 2004  dan  Undang  –  undang  Nomor  33  Tahun  2004  memberikan  perubahan  dalam pengelolaan  keuangan  daerah  yang  mengakibatkan  terjadinya  reformasi  dalam  manajemen keuangan daerah. Dengan adanya Undang – undang tersebut, pemerintah diwajibkan untuk memenuhi  akuntabilitas  yang  mana  memperhatikan  beberapa  hal,  yaitu  :  anggaran, pengendalian  akuntansi  dan  sistem  pelaporan.Undang  –  undang  Nomor  17  Tahun  2003 menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja.
Hal ini diperjelas juga sesuai dengan kerangka kinerja pada sistem anggaran berbasis kinerja menurut Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Deputi IV BPKP (2005, hal.16)  “pada  dasarnya  penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja  tidak  terlepas  dari  siklus perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban atas anggaran itu sendiri”.
Agar  penyelenggaraan  akuntabilitas  kinerja  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  maka diperlukan sebuah laporan kinerja yang berkualitas dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang meliputi  rencana  strategis  (dokumen  perencanaan  untuk  arah  pelaksanaan  program  dan kegiatan),  perjanjian  kinerja  (dokumen  yang  berisikan  penugasan  dari  pimpinan  instansi yang  lebih  tinggi  kepada  pimpinan  instansi  yang  lebih  rendah  untuk  melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja), dan pengukuran kinerja (langkah untuk  membandingkan  realisasi  kinerja  dengan  sasaran  (target)  kinerja  yang  dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Anggaran  kinerja  pada  dasarnya  merupakan  sistem  penyusunan  dan  pengelolaan anggaran  daerah  yang  berorientasi  pada  pencapaian  hasil  atau  kinerja.Adapun  kinerja tersebut  harus  mencerminkan efisiensi  dan  efektifitas  pelayanan  publik,  yang  berarti  harus berorientasi  pada  kepentingan  publik  /  masyarakat.Perencanaan  dalam  menyiapkan  suatu anggaran  sangatlah  penting.  Anggaran  bagaimanapun  juga  jelas  mengungkapkan  apa  yang akan  dilakukan  di  masa  mendatang.  Anggaran  dapat  diinterpretasikan  sebagai  suatu paketpernyataan,  perkiraan,  penerimaan,  dan  pengeluaran  yang  diharapkan  akan  terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Di dalam tampilan anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu.
Penyusunan anggaran oleh masing – masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus  betul  –  betul  dapat  menyajikan  suatu  informasi  yang  jelas  tentang  tujuan,  sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil  yang  ingin  dicapai  atau  diperoleh  masyarakat  dari  suatu  kegiatan  yang  dianggarkan. Oleh  karena  itu,  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  mengandung  makna  bahwa  setiap penyelenggara  Negara  berkewajiban  untuk  bertanggungjawab  atas  hasil  proses  dan penggunaan sumber dayanya.Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah  daerah.Hal  ini  terkait  dengan  dampak  anggaran  terhadap  akuntabilitas pemerintah,  sehubungan  dengan  fungsi  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  kepada publik / masyarakat.
Selain  itu,  anggaran  merupakan  dokumen  atau  kontrak  politik  antara  pemerintah dan  DPRD  sebagai  wakil  rakyat,  untuk  masa  yang  akan  datang  (Mardiasmo,  2009:  68). Selanjutnya,  DPRD  akan  mengawasi  kinerja  pemerintah  melalui  anggaran.  Penerapan  dan pertanggungjawaban  yang  tepat,  jelas,  dan  nyata  sangat  diperlukan  sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil.  Pembangunan  atas  kebutuhan  masyarakat  akan  menjadikan  landasan  berfikir bagaimana  mengoperasikanbagaimana  otonomi  sehingga  betul  –  betul  mencapai  sasaran yaitu meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat.
Kebijakan  Penyusunan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  merupakan  Perubahan  yang cukup  mendasar  dalam  pemanfaatan  anggaran  belanja  pemerintah  beserta  jajarannya  yang ditetapkan  melalui  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara. Dengan ditetapkannya peraturan perundangan tersebut dikenal adanya sistem penganggaran berbasis  kinerja,  yaitu  suatu  sistem  penganggaran  yang  harus  disusun  atas  dasar Fungsi/kegiatan yang akan dilakukan oleh setiap satuan kerja/Kementerian/Lembaga, hal ini berarti  bahwa  setiap  pengalokasian  anggaran  belanja  harus  diorientasikan  pada fungsi/kegiatan  program  yang  akan  dilakukan  oleh  satuan  kerja/  Kementerian/Lembaga (budget  follow  functions).  Penyusunan  rencana  anggaran  berbasis  kinerja  (performance budgeting  system),  hal  ini  merupakan  pembaruan  dalam  sistem  perencanaan  anggaran belanja  pemerintah,  karena  setiap  pengeluaran  anggaran  yang  teralokasikan  harus terakunkan  oleh  pencapaian  kinerja  kegiatan  program  yang  ditunjukkan  melalui  keluaran (output)  dan  hasil  (outcome)  yang  akan  dicapai.  Disusun  dengan  prakiraan  maju (progress estimate).  Prakiraan  maju  dalam  hal  ini  adalah  bahwa  penyusunan  rencana  kegiatan program  yang  akan  dilaksanakan  dan  anggaran  yang  diperlukan,  disusun  dalam  satu rangkaian prakiraan dua tahun berikutnya.
Akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  adalah  perwujudan  kewajiban  suatu instansi  pemerintah  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  dan  kegagalan pelaksanaan  misi  organisasi  dalam  mencapai  sasaran  dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan melalui  sistem  pertanggungjawaban  secara  periodik.Jika  suatu  organisasi  menerapkan anggaran  berbasis  kinerja  yang  kurang  memadai,  maka  akan  menimbulkan  hambatan  dan akhirnya  informasi  akuntansi  hasilnya  memburuk  yang  akan  mempengaruhi  ketepatan pengambilan keputusan.
Dengan  kurang  memadainya  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja,  hal  tersebut dapat  mempengaruhi  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  yang  kurang  baik.Laporan akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  (LAKIP)  merupakan  hal  yang  penting  bagi  suatu organisasi  untuk  memberikan  gambaran  mengenai  tingkatan  pencapaian  kinerja,  sasaran program  dan  kegiatan  serta indikator makro  baik  keberhasilan  –  keberhasilan  kinerja  yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.
Peranan  dan  kepentingan  individu  dalam  organisasi  pemerintah  daerah  untuk mencapai tujuan pemerintah daerah didasarkan pada ketertarikan individu untuk memenuhi tujuan atau kepentingannya.Namun sering terjadi tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah bertentangan  dengan  tujuan  individu  sehingga  menghasilkan  kinerja  individu  yang  rendah atau tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Kinerja dari masing – masing Penganggaran memerlukan kerjasama para pimpinan satuan  kerja  dalam  organisasi  pemerintahan.Dengan  diterapkannya  anggaran  berbasis kinerja  diharapkan  anggaran  yang  disusun  oleh  pemerintah  dapat  diwujudkan  dengan  baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah tersebut.
Dari  44  (empat  puluh  empat)  SKPD  (Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah)  Pemprovsu pada tahun 2013 – 2014 ada beberapa SKPD / Instansi yang dilihat memiliki nilai anggaran belanja  langsung  yang  tinggi  dan  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun  tetapi  tidak diikuti dengan kenaikan pencapaian kinerja di Instansi tersebut.
Berdasarkan  data  APBD  Tahun  2013  dan  2014,  dilihat  dari  jumlah  belanja  yang dianggarkan  untuk  membiayai  program/kegiatan  yang  menunjukkan  bahwa  antara  rencana anggaran yang ditetapkan dengan realisasi anggaran kegiatan terdapat ketidaktercapaian.Hal ini terlihat dari selisih antara anggaran dengan realisasi belanja yang mengalami kelebihan anggaran, ini menunjukkan dalam penyusunan APBD belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diindikasikan adanya program/kegiatan yang belum sepenuhnya dilaksanakan.
Dicantumkan  pada  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP) Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  Tahun  2013  –  2014,  pengukuran  kinerja  dilakukan pada  setiap  sasaran,  dari  sasaran  tersebut  terdapat  beberapa  target  yang  ingin  dicapai, sebagai  penjabaran  pelaksanaan  misi  dalam  pencapaian  visi  yang  menjadi  prioritas  dalam pelaksanaan  program  dan  kegiatan  Gubernur  Sumatera  Utara  5  (lima  tahun  kedepan), Pemerintah  Sumatera  Utara  memantapkan  agenda  prioritas  yang  mencerminkan permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan penyelesaian permasalahan lain

## 2. Kerangka Teori

## 2.1. Akuntabilitas Kinerja
2.1.1. Pengertian Akuntabilitas Kinerja
Dalam  pengertian  yang  sempit  akuntabilitas  dapat  dipahami  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  yang  mengacu  kepada  siapa  organisasi  (atau  pekerja  individu) bertanggungjawab  dan  untuk  apa  organisasi  (pekerja  individu)  bertanggungjawab.  Dalam pengertian  luas,  akuntabilitas  dapat  dipahami  sebagai  kewajiban  pihak  pemegang  amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  kepada pihak  pemberi  amanah (principal) yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta pertanggungjawaban  tersebut.  Makna  akuntabilitas  ini  merupakan  konsep  filosofis  inti dalam  manajemen  sektor  publik.Dalam  konteks  organisasi  pemerintah,  sering  ada  istilah akuntabilitas  publik  yang  berarti  pemberian  informasi  atas  aktivitas  dan  kinerja  finansial pemerintah kepada pihak – pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.Pemerintah, baik  pusat  maupun  daerah,  harus  bisa  menjadi  subyek  pemberi  informasi  dalam  rangka pemenuhan hak- hak publik.
Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas dapat merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula
di  dalamnya  administrasi  publik  pemerintahan,  dan  pelaksanaan  dalam  lingkup  peran  atau posisi  kerja  yangmencakup  di  dalam  mempunyai  suatu  kewajiban  untuk  melaporkan, menjelaskan  dan  dapat  dipertanyakan  bagi  tiap  –  tiap  konsekuensi  yang  sudah  dihasilkan. Akuntabilitas harus merujuk kepada sebuah spektrum yang luas dengan standar kinerja yang bertumpu  pada  harapan  publik  sehingga  dapat  digunakan  untuk  menilai  kinerja, responsivitas,  dan  juga  moralitas  dari  para  pengemban  amanah  publik.  Konsepsi akuntabilitas  dalam  arti  luas  ini  menyadarkan  kita  bahwa  pejabat  pemerintah  tidak  hanya bertanggungjawab  kepada  otoritas  yang  lebih  tinggi  dalam  rantai  komando  institusional, tetapi  juga  bertanggungjawab  kepada  masyarakat  umum,  lembaga  swadaya  masyarakat, media  massa,  dan  banyak stakeholders lain.  Jadi,  penerapan  akuntabilitas  ini,  di  samping berhubungan  dengan  penggunaan  kebijakan  administratif  yang  sehat  dan  legal,  juga  harus bisa  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  atas  bentuk  akuntabilitas  formal  yang ditetapkan.
Akuntabilitas publik menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) ada tiga, yaitu :
1. Akuntabilitas keuangan
Merupakan  pertanggungjawaban  tentang  hal  yang  berhubungan  dengan  integritas keuangan, taat pada aturan, dan sebagainya.
2. Akuntabilitas manfaat Memberikan manfaat hasil dari kegiatan – kegiatan pemerintah.
3. Akuntabilitas procedural Pertanggungjawaban  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  kebijakan  apakah  telah mempertimbangkan moralitas, hokum, etika, dan sebagainya.

## 2.1.2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dalam  rangka  menciptakan  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  dan memerangi  praktek  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  (KKN)  telah  secara  tegas  dituangkan dalam  TAP  MPR  RI  Nomor  XI/MPR/1998  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih dan  Bebas  KKN;  dan  Undang  –  undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Memang sejak bergulirnya reformasi, berbagai upaya telah dilakukan di negara ini untuk menjadikan penyelenggara (pemegang amanah) menjadi akuntabel  kepada  pihak  yang  telah  mempercayainya.Akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  merupakan  wujud  pertanggungjawaban  instansi  pemerintah  dalam  mencapai visi,  misi  dan  tujuan  organisasi.  Pertanggungjawaban  bukan  hanya  dalam  bentuk formalitasnya akan tetapi yang lebih penting adalah dari sudut substansi dan semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

## 2.2. Kebijakan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

## 2.2.1. Pengertian Kebijakan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan  APBD  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah)  merupakan  proses penganggaran  daerah  dimana  secara  konseptual  terdiri  atas  formulasi  kebijakan  anggaran ( budget  policy  formulation )  dan  perencanaan  operasional  anggaran  ( budget  operational planning ).  Penyusunan  kebijakan  umum  APBD  termasuk  kategori  formulasi  kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran.Formulasi kebijakan anggaran  yang  berkaitan  dengan  analisis  fiscal,  sedang  perencanaan  operasional  anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumber daya keuangan.
Penyusunan  Rancangan  Kerja  Anggaran  (RKA)  SKPD  merupakan  bentuk pengalokasian  sumber  daya  keuangan  pemerintah  daerah  berdasarkan  struktur  APBD  dan kode rekening.Prioritas dan pelaporan anggaran sementara (PPAS) adalah jumlah anggaran yang  diberikan  pada  SKPD  untuk  setiap  program  dan  kegiatan  sehingga  PPAS  digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA.Rencana kerja dan anggaran (RKA) adalah dokumen perencanaan  dan  penganggaran  yang  berisi  rencana  pendapatan,  rencana  belanja  program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
Hal  ini  berkaitan  dengan  undang-undang  nomor  17  tahun  2003  tentang  keuangan negara,  undang-undang  nomor  24  tahun  2004  tentang  sistem  perencanaan  pembangunan nasional,  peraturan  pemerintah  nomor  20  tahun  2004  tentang  Rencana  Kerja  Pemerintah serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21tahun  2004  tentang  penyusunan  rencana  kerja  dan anggaran kementerian negara / lembaga / instansi merupakan bentuk pertama dari kebijakan publik  yang  terkodifikasi  secara  formal  dan  legal  serta  bersifat  makro  atau  umum  dan mendasar.

## 2.3. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja 2.3.1. Pengertian Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja
Menurut  Bastian  (2006:  hal.171)  "Anggaran  berbasis  kinerja  ( Performance  Based Budgeting )  merupakan  sistem  penganggaran  yang  berorientasi  pada  output  organisasi  dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi". Anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output.Anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output.
Lalu Mardiasmo juga mengungkapkan , (2002 hal.84) sebagai berikut : “Pendekatan  anggaran  kinerja  disusun  untuk  mencoba  mengatasi  berbagai kelemahan  yang  terdapat  dalam  anggaran  tradisional,  khususnya  kelemahan yang  disebabkan  oleh  tidak  adanya  tolok  ukur  yang  dapat  digunakan  untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik”.
Anggaran  yang  tidak  efektif  dan  tidak  berorientasi  pada  kinerjaakan  dapat menggagalkan  perencanaan  yang  telah  disusun.  Pengukuran  kinerja  secara  berkelanjutan akan  memberikan  umpan  balik,  sehingga  upaya  perbaikan  secara  terus  menerus  akan mencapai keberhasilan di masa mendatang (Indra Bastian, 2006:275).
Anggaran  kinerja  adalah  system  anggaran  yang  lebih  menekankan  pada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal. Penjelasan Peraturan Pemerintah  No.15  tahun  2008,  pasal  8,  anggaran  dengan  pendekatan  kinerja  adalah  suatu sistem  anggaran  yang  mengutamakan  upaya  pencapaian  hasil  kerja  atau  output  dari perencanaan  alokasi  biaya  atau  input  yang  di  tetapkan.  Anggaran  yang  disusun  dengan pendekatan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Suatu  anggaran  yang  mengutamakan  upaya  pencapaian  hasil  karya  (output)dari perencanaan alokasi biaya (input) yang ditetapkan
2. Output (keluaran) menunjukkan produk (barang/jasa)yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan (input yang digunakan)
3. Input  (masukan)  adalah  besarnya  daya,  sumber  daya  manusia,  material,  waktu  dan teknologi  yang  digunakan  untuk  melaksanakan  program  atau  kegiatan  sesuai  dengan masukan input yang digunakan
4. kinerja ditunjukkan oleh hubungan input (masukan) dengan output (keluaran).
2.3.2. Pentingnya Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja
Penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  disusun  untuk  mengatasi  berbagai  kelemahan yang  terdapat  dalam  anggaran  tradisional.  Khususnya,  kelemahan  yang  disebabkan  oleh tidak  adanya  tolak  ukur  yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur  kinerja  dalam  pencapaan tutjuan  dan  sasaran  pelayanan  public.  Anggaran  dengan  pendekatan  kinerja  sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini  juga  mengutamakan  mekanisme  penentuan  dan  pembuatan  prioritas  tujuan  serta pendekatan yang sistematik dan rasional dalam proses pengambilan keputusan.
Anggaran  kinerja  di  dasarkan  pada  tujuan  dan  sasaran  kinerja.  Oleh  karena  itu, anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan  value  for  money  dan  efektivitas  anggaran.  Menurut  pendekatan  anggaran
kinerja  dominasi  pemerintah  akan  dapat  di  awasi  dan  dikendalikan  melalui  penerapan internal cost awareness, audit keuangan dan audit kinerja serta evaluasi eksternal.
Penerapan anggaran berbasis kinerja Era New Publik Management ditandai dengan pelaksanaan  prinsip-prinsip  good  government  dalam  segala  bidang.  Di  bidang  keuangan sektor  publik,  sistem  manajemen  keuangan  yang  baik  dan  mampu  mewujudkan  prinsip- prinsip  good  government,  termasuk  didalamnya  sistem  perencanaan  dan  pelaksanaan anggaran. Transparansi dalam proses persiapan anggaran dan akuntabilitas dan manajemen keuangan  pemerintah,  tentunya  akan  menunjang  penggalian,  pengalokasian  serta penggunaan sumber-sumber ekonomi secara bertanggung jawab.

## 2.4. Pengertian Belanja Daerah Berbasis Kinerja
Komponen  berikutnya  dari  APBD  adalah  belanja  daerah.  Belanja  daerah  meliputi semua  pengeluaran  dari  rekening  kas  umum  daerah  yang  mengurangi  ekuitas  dana  lancar, yang  merupakan  kewajiban  daerah  dalam  satu  tahun  anggaran  yang  tidak  akan  diperoleh pembayarannya  kembali  oleh  daerah.  Belanja  daerah  diprioritaskan  untuk  melindungi  dan meningkatkan  kualitas  kehidupan  masyarakat.Perlindungan  dan  peningkatan  kualitas kehidupan  masyarakat  dimaksud  diwujudkan  dalam  bentuk  pelayanan  dasar,  pendidikan, penyediaan  fasilitas,  pelayanan  kesehatan,  fasilitas  sosial  dan  fasilitas  umum  yang  layak, serta  mengembangkan  sistem  jaminan  sosial.Belanja  daerah  harus  mempertimbangkan analisis  standar  belanja,  standar  harga,  tolak  ukur  kinerja,  dan  standar  pelayanan  minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 166).
Salah  satu  aspek  dari  pemerintah  daerah  yang  harus  diatur  secara  hati-hati  adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.Anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah  sebagai  instrumen  kebijakan,  anggaran  daerah  menduduki  posisi  sentral  dalam upayapengembangan  kapabilitas  dan  efektivitas  pemerintah  daerah.  Secara  umum  belanja daerah terdiri dari :
1.  Belanja  aparatur,  terbagi  atas  belanja  pegawai  (gaji),  barang  dan  jasa,perjalanan  dinas, dll.
2. Belanja publik, terbagi atas belanja pegawai, perjalanan dinas, biayapemeliharaan, dll. Arah kebijakan umum pengelolaan belanja daerah dapat dikemukakan sebagai berikut : 1. Mengalokasikan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan rencana strategis SKPD secara adil.
2. Kinerja SKPD menjadi pertimbangan dalam alokasi anggaran.
3.  Bidang  –  bidang  strategis  yang  perlu  mendapatkan  perhatian  utama  dalam  alokasi anggaran.
4.  Setiap  SKPD  dalam  mendistribusikan  anggarannya  harus  memperhatikan  prinsip value for money (efektif, efisien, dan ekonomis).
.

## 2. Metode Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Pendekatan  asosiatif  digunakan  karena  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  teori  dan menunjukkan  hubungan  antar  variabel  dengan  menguji  secara  empiris.  Menurut  Sugiyono (2009, hal. 11) penelitian asosiatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggabungkan antara  dua  variabel  atau  lebih.  Penelitian  ini  ingin  menguji  apakah  Kebijakan  Penyusunan Anggaran,  Penerapan  Anggaran  dan  Belanja  Daerah  Berbasis  Kinerja  sebagai  variabel independen  berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Provinsi Sumatera  Utara  sebagai  variabel  dependen.Penelitian  ini  menekankan  pada  pengukuran variabel  dengan  angka  dan  melakukan  analisis  data  dengan  prosedur  statistik  dengan menggunakan analisis regresi linier berganda
Penelitian  ini  dilakukan  pada  lingkup  Pemerintahan  Provinsi  Sumatera  Utara  yang beralamat  di  Jalan  Diponegoro  No.  30  Medan.  Populasi  adalah  keseluruhan  dari karakteristik  atau  unit  hasil  pengukuran  yang  menjadi  objek  penelitian  (Riduan,  2010,  hal 54).Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  Pejabat  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  ( SKPD ) dalam lingkup Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah 44 SKPD.
Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah  88 responden, metode pemilihan sampel menggunakan  sample  jenuh  yang  hanya  berkaitan  dengan  Tim  Anggaran  Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari 2 yaitu kepala dinas/ kepala bagian dari setiap SKPD, dan staf  SKPD.  Sampling  jenuh  ialah  tekhnik  pengambilan  sampel  apabila  semua  populasi digunakan sebagai sampel dan dikenal juga dengan istilah sensus. (Riduwan,2010)
Variabel  penelitian  terdiri  dari  variabel  terikat  (dependen)  adalah  akuntabilitas kinerja  instansi  Pemerintah,  serta  variabel  bebas  (independen).Variabel  Dependen  yaitu Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Y)  :  Perwujudan  kewajiban  suatu  instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi  dalam  mencapai  sasaran  dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  melalui  sistem pertanggungjawaban secara periodik.
Kuesioner  yang  digunakan  untuk  mengukur  variabel  ini  adalah  kuesioner  yang dikembangkan  dari  peneliti  –  peneliti  sebelumnya  yang  berhubungan  dengan  variabel  ini (Haspiarti 2012).Untuk mengukur variabel ini menggunakan skala likert yaitu skor 5 (SS = sangat setuju), skor 4 (S = setuju), skor 3 (N = netral), skor 2 (TS = tidak setuju) dan skor 1 (STS = sangat tidak setuju).
Dan yang menjadi Variabel Independen yaitu :
1. Kebijakan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (X1) : tatacara atau tahapan yang dilakukan  untuk  membentuk  sebuah  anggaran  yang  berlandaskan  kinerja  setiap individu yang bersangkutan dalam penyusunan anggaran.
2. Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  (X2)  :  suatu  pendekatan  dalam  sistem penganggaran  yang  memperhatikan  keterkaitan  antara  pendanaan  dengan  output  / keluaran dan outcome / hasil yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. (Departemen Keuangan Republik Indonesia, Modul Keuangan Negara. 2008:15 ).
3. Penerapan  Belanja  Daerah  Berbasis  Kinerja  (X3)  :  Belanja  daerah  merupakan realisasi  belanja  yang  tertuang  dalam  APBD  Pemerintah  Daerah  yang  diarahkan untuk  mendukung  penyelenggaraan  pemerintah,  pembangunan,  dan  pembinaan kemasyarakatan.
a. Uji Validitas Instrumen
Uji  validitas  digunakan  untuk  mengukur  sah  tidaknya  suatu  kuesioner.Suatu kuesioner  dikatakan  valid  jika  pertanyaan  pada  kuesioner  mampu  mengungkapkan sesuatu  yang  akan  diukur  oleh  kuesioner  tersebut.  Pengujian  validitas  dilakukan dengan  melakukan  korelasi  bilvariate  antara  masing-masing  skor  indikator  dengan total skor konstruk.
Hasil analisis korelasi bilvariate dengan melihat output Pearson Correlation  (Imam Ghozali,  2005).  Dengan  kriteria  jika  nilai  sig.  (2-tailed)  pada  total  skor  konstruk  < 0,05 item pertanyaan/pernyataan dikatakan valid.

## b. Uji Reliabilitas Instrumen
Uji  reliabilitas  dilakukan  untuk  mengukur  handal  atau  tidaknya  kuesioner  yang digunakan  untuk  mengukur  variabel  penelitian.Suatu  kuesioner  dikatakan  reliable atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke  waktu.Dengan  demikian  uji  reliabilitas  dimaksudkan  untuk  mengetahui konsisten/tidaknya responden terhadap kuesioner-kuesioner penelitian. Uji reliabilitas data yaitu dengan melihat nilai cronbach.s alpha . Jika nilai cronbach.s alpha lebih  besar  dari  0,60  maka  butir-butir  pertanyaan/pernyataan  pada  masing  - masing variabel penelitian tersebut dinyatakan reliabel.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  regresi  linier  berganda.  Bentuk persamaan regresi linear berganda menurut Nugroho (2011:92), sebagai berikut :
Y = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3
Keterangan : Y :Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah X1 :Kebijakan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja X2 :Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja X3 :Penerapan Belanja Daerah Berbasis Kinerja β0 : Konstanta β: Koefisien regresi
Sebelum  analisis  ini  digunakan  terlebih  dahulu  diajukan  uji  asumsi  klasik. Pengujian  asumsi  klasik  bertujuan  untuk  melihat  kelayakan  model  serta  untuk  melihat apakah  terdapat  pelanggaran  asumsi  klasik  dalam  model  regresi  berganda,  karena  model regresi  yang  baik  adalah  model  yang  lolos  dari  pengujian  asumsi  klasik.  Terdapat  tiga asumsi  dasar  yang  harus  dipenuhi  oleh  model  regresi  agar  parameter  estimasi  tidak  bias, yaitu :

## 1). Uji Normalitas Data
Uji  normalitas  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  data  yang  digunakan berdistribusi  normal.  Salah  satu  cara  melihat  normalitas  yaitu  dengan histogram ,  yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal.
Kedua,  dengan normal  probability  plot, yaitu  distribusi  normal  akan  membentuk satu  garis  lurus  diagonal,  dan  ploting  data  akan  dibandingkan  dengan  garis  diagonal.  Jika distribusi data adalah normal, maka garis  yang menggambarkan data akan mengikuti garis diagonalnya (Imam Ghozali, 2009: 107).

## 2). Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinieritas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen.Multikolinieritas  dapat  dilihat  pada  tolerance  value  atau Variance  Inflation Factor (VIF).  Apabila tolerance  value dibawah  0,10  atau  nilai  VIF  diatas  10  maka  terjadi multikolinieritas. Apabila ternyata terdapat multikolinieritas, maka salah satu variabel harus dikeluarkan dari persamaan (Ghozali, 2009: 25).

## 3). Uji Heterokedastisitas
Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut Homoskedastisitas.Dan  jika  varians  berbeda,  maka  disebut  heteroskedastisitas.Model
regresi  yang  baik  adalah  tidak  terjadi  heteroskedastisitas.Uji  heterokedastisitas  dilakukan dengan melihat grafik.
Ada  beberapa  cara  untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya  heterokedastisitas,  salah satunya  dengan  melihat  grafik  plot  antara  nilai  prediksi  variabel  terikat  (ZPRED)  dengan residualnya  (SRESID).  Deteksi  ada  tidaknya  heterokedastisitas  dapat  dilakukan  dengan melihat  ada  tidaknya  pola  tertentu  pada  grafik scatterplot antara  SRESID  dan  ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di- studentized . Dasar analisis :
1)  Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik  yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang,  melebar  kemudian  menyempit),  maka  mengindikasikan  telah  terjadi heterokedastisitas.
2)    Jika  tidak  ada  pola  yang  jelas,  serta  titik-titik  menyebar  diatas  dan  di  bawah  angka  0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

## c. Pengujian Hipotesis

## 1. Pengujian Parsial (Uji t)
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel  dependen  (Nugroho,  2011:100)  sebagai berikut :
t hitung = √ √ Keterangan :
t =  nilai t hitung
r =  koefisien korelasi hasil r hitung
n =  jumlah respoden, Distribusi (tabel t) untuk α=5% dan derajat kebebasan (dk=n-2)
1.  Hipotesis statistik yangdiajukan adalah :
H0 :Tidak     ada      pengaruh  Kebijakan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ha :Ada    pengaruh    Kebijakan  Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
H0 :Tidak     ada      pengaruh    Penerapan    Anggaran  Berbasis  Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Ha :Ada    pengaruh    Penerapan    Anggaran  Berbasis  Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
H0 :Tidak     ada      pengaruh    Penerapan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Ha :Ada      pengaruh    Penerapan  Belanja Daerah Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Kriteria pengujian Kriteria yangdigunakan dalam menerima atau menolak hipotesisadalah : Jika probabilitas > 0,05 maka Ha diterima
Jika probabilitas < 0,05 maka Ha ditolak

## 2. Pengujian Simultan (Uji F)
Uji  F  digunakan  untuk  menguji  apakah  variabel  independen  secara  serempak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ( Nugroho2011 hal. 99).
1. Hipotesisstatistik yangdiajukan adalah :
Ha        = Penerapan  Kebijakan  Penyusunan  Anggaran,  Penerapan  Anggaran, dan    Belanja  Daerah  Berbasis  Kinerja  secara  bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadapAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ho        =          Penerapan  Kebijakan  Penyusunan  Anggaran,  Penerapan  Anggaran,    dan Belanja  Daerah  Berbasis  Kinerja  secara  bersama  -samatidak mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Kriteria pengujian
Jika probabilitas > 0,05 maka Ha diterima Jika probabilitas < 0,05 maka Ha ditolak d. Koefisien Determinasi (R 2 )
Pada  pengujian  ini  dihitung  besarnya  koefisien  determinasi  (R²)  yang  merupakan koefisien  yang  menunjukkan  besarnya  presentase  pengaruh  variabel  independen  terhadap variabel  dependen.Tingkat  signifikansi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  5% (Ghozali, 2009: 15).
Koefisien determinasi (R 2 ) pada intinya mengatur seberapa jauh dalam menerangkan variasi  variable  dependen.  Nilai  Koefisien  determinasi  berada  diantara  nol  dan  satu.  Nilai R 2 yang  kecil  menjelaskan  variable  dependen  terbatas.  Nilai  yang  mendekati  satu  berarti variable-variable  independen  memberikan  hampir  semua  informasi  yang  dbutuhkan  untuk memprediksi  variasi  variable  dependen.  Data  dalam  penelitian  ini  akan  diolah  dengan menggunakan  program  SPSS  ( Statistical  Production  and  Services  Solution )  release  16.00. Hipotesis  dalam  penelitian  ini  dipengaruhi  oleh  nilai  signifikan  koefisien  variable  yag bersangkutan setelah dilakukan pengujian.
Keterangan : KD = Koefisien Determinasi r 2 = Nilai Korelasi yang didapat

## 4.  Hasil Dan Pembahasan

## 4.1. Hasil Penelitian
Dapat  diketahui  bahwa  responden  penelitian  ini  yaitu  Pegawai  Tim  Anggaran Pemerintah  Daerah  (TAPD)  yang  dilihat  dari  segi  lamanya  responden  bekerja  sebagai Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  di  Lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara.  Kepala Biro  /  Kepala  Dinas  /  Kepala  Badan  dari  setiap  Instansi  memiliki  pengalaman  bekerja selama  ≥  21  tahun  sebanyak  44  orang  (50%),  sedangkan  Untuk  para  Staf  memiliki pengalaman  yang  masih  bekisar  16–20  tahun  sebanyak  16  orang  (16%),  11  –  15  tahun sebanyak  12  orang  (13,63%),  6-10  tahun  sebanyak  10  orang  (11,36%),  dan  1-5  tahun sebanyak  6  orang  (6,81%).    Hal  ini  tidak  mempengaruhi  responden  dalam  memberikan jawaban  dari  pernyataan  yang  diajukan,  karena  yang  mereka  kerjakan  tentang  anggaran telah  sesuai  dengan  petunjuk  /  pedoman  mengenai  Anggaran  Pemerintah  Daerah  yang mereka ketahui.

## 2.  Deskripsi Variabel Penelitian
Pada  penelitian  ini  penulis  menyebarkan  angket  kepada  seluruh  responden  yang berjumlah  88  orang,  instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kuisioner, dimana  respondennya  adalah  pegawaipada  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  (TAPD) Provinsi Sumatera Utara
Variabel penelitian yang diamati ada tiga (3) variabel X, yaitu kebijakan penyusunan anggaran  berbasis  kinerja  (X1)  mempunyai  9  (sembilan)  pernyataan,  penerapan  anggaran
KD = r 2 x 100 %
berbasis  kinerja  (X2)  mempunyai  8  (delapan)  pernyataan,  belanja  daerah  berbasis  kinerja (X3) mempunyai 5 (lima) dan variabel Y yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) mempunyai 7 (tujuh) pernyataan.

## a). Kebijakan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (X1)
Tanggapan  reponden  terhadap  kuisioner  yang  diberikan  untuk  variabel  kebijakan penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja  (X1)  agar  sistematis,  dan  juga  terlampir  pada lampiran tesis ini seluruh jawaban responden berupa (kuisioner), setelah itu data-data yang telah  dikumpulkan  disajikan  ke  dalam  distribusi  frekuensi.  Berikut  ini  Tabel  Distribusi Pernyataan Responden Terhadap Kebijakan Penyusunan Anggaran
Pada  variabel  kebijakan  penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja  terbagi  menjadi  6 indikator yaitu :
1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Indikator  Penyusunan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  terdiri  dari  pernyataan nomor 3 dan 4. Pada pernyataan nomor 3 responden menjawab setuju sebanyak 39%, netral 31%,    sangat  setuju  14%,  Tidak  Setuju  14%  dan  sangat  tidak  setuju  1%  yang  berkaitan dengan pernyataan tentang Rencana Kerja. Hal ini menunjukkan pada pedoman penyusunan rencana  kerja  anggaran  yang  akan  disusun,  harus  mudah  dipahami  oleh  pihak-pihak  yang terkait  dengan  penggunaan  anggaran  tersebut,  sehingga  memudahkan  dalam  penggunaan anggaran yang akan direalisasikan.
Pada  pernyataan  nomor  4  responden  menjawab  netral  sebanyak  42%,    setuju  38%, sangat  setuju 3%, Tidak Setuju 16% dan sangat tidak setuju 2%, menunjukkan responden merasa jika  pembahasan  rencana  kerja  anggaran  oleh  Tim  Anggaran  Pemda  telah  berjalan efektif.
2. Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran
Pada pernyataan nomor 1 responden menjawab setuju sebanyak 53%, sangat setuju 40%,  netral  5%,  Tidak  Setuju  3%  dan  sangat  tidak  setuju  0%  yang  berkaitan  dengan pernyataan tentang penyusunan APBD. Hal ini menunjukkan bahwa responden telah setuju penyusunan  kebijakan  umum  APBD  telah  memadai  dan  telah  sesuai  dengan  perundang- undangan yang berlaku dalam menyusun anggaran.
3. Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Terdapat  pada  butir  7,    responden  menjawab  setuju  sebanyak  44%,  sangat  setuju 30%,  netral  13%,  Tidak  Setuju  5%  dan  sangat  tidak  setuju  2%,  responden  lebih  banyak menjawab  setuju  hal  ini  menunjukkan  DPRD  harus  terlibat  dalam  penetapan  Prioritas  dan Plafon  Anggaran  Sementara  dan  penyusunan  rancangan  peraturan  kepala  daerah  tentang penjabaran APBD.
4. Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran SKPD
Pada  pernyataan  nomor  5  responden  menjawab  setuju  sebanyak  55%,  netral  27%, sangat  setuju  10%,  Tidak  Setuju  8%  dan  sangat  tidak  setuju  0%  yang  berkaitan  dengan pernyataan  tentang  Dispenda.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  responden  setuju  Dinas Pendapatan  yang  memiliki  wewenang  dalam  menentukan  kebijakan  penyusunan  Rencana Kerja Dan Anggaran SKPD.
Sedangkan  pada  pernyataan  Nomor  6  responden  menjawab  setuju  sebanyak  50%, sangat setuju 35%, netral 14%, Tidak Setuju 1% dan sangat tidak setuju 0% yang berkaitan tentang penyusunan APBD. Responden menjawab lebih banyak setuju Hal ini menunjukkan responden setuju penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD telah tepat dibahas bersama-sama oleh PEMDA dan DPRD yang terkait.
Dan  juga  pada  pernyataan  nomor  9  responden  menjawab  setuju  sebanyak  53%, sangat setuju 40%, netral 7%, Tidak Setuju 2% dan sangat tidak setuju 1% yang berkaitan dengan  pernyataan  tentang  Kinerja.  Hal  ini  menunjukkan  responden  telah  setuju  kinerja (hasil)  dari  partisipasi  penyusunan  anggaran  yang  diberikan  kepada  masyarakat  /  publik
telah memberikan manfaat atau kegunaan  yang tepat lokasi dan tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan.

## 5. Penyusunan Rancangan Perda APBD
Terdapat  pada  pernyataan  nomor  8  responden  menjawab  setuju  sebanyak  38%, netral  30%,  sangat  setuju  16%,  Tidak  Setuju  11%  dan  sangat  tidak  setuju  0%,  hal  ini menunjukkan  responden  setuju  jika  Dinas  Pendapatan  yang  terlibat  dalam  penyusunan rancangan  peraturan  daerah  tentang  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang telah disusun.
6. Penetapan APBD
Pada pernyataan nomor 2 responden menjawab setuju sebanyak 35%, sangat setuju 25%,  netral  31%,  Tidak  Setuju  8%  dan  sangat  tidak  setuju  0%  yang  berkaitan  tentang penyusunan  APBD.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  responden  telah  setuju  penyusunan kebijakan umum dan penyusunan APBD telah tepat untuk selalu melibatkan DPRD, hal ini dikarenakan  DPRD  memiliki  peran  sebagai  posisi  sentral  yang  biasanya  tercermin  dalam doktrin kedaulatan rakyat di era otonomi daerah dalam penetapan APBD.
b). Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X2)
Tanggapan  reponden  terhadap  kuisioner  yang  diberikan  untuk  variabel  Penerapan Anggaran  Berbasis  Kinerja  (X2)  agar  sistematis,  berikut  ini  disajikan  data-data  yang  telah dikumpulkan ke dalam distribusi frekuensi. Berikut Tabel Distribusi Pernyataan Responden TerhadapPenerapan Anggaran Berbasis Kinerja:
Pada variabel penerapan anggaran berbasis kinerja terbagi menjadi 4 indikator yaitu 1. Menyajikan program kerja
Terdapat pada pernyataan nomor 2, pada pernyataan nomor 2 responden menjawab setuju  sebanyak  38%,  sangat  setuju  24%,  netral  28%,  Tidak  Setuju  9%  dan  sangat  tidak setuju  1%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  responden  setuju  penerapan  anggaran  berbasis kinerja di Instansi tempat mereka bekerja telah menyajikan gambaran yang jelas mengenai program  kerja  dan  pembiayaan  dari  masing-masing  program,  kegiatan,  dan  pengeluaran yang telah mereka susun / rancang sesuai Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing di Instansi yang terkait.
Pernyataan nomor 6 responden menjawab setuju sebanyak 47%, sangat setuju 35%, netral 17%, Tidak Setuju 1% dan sangat tidak setuju 0% yang berkaitan dengan pernyataan tentang  Kontrol  (Pengawasan).  Ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  anggaran  berbasis kinerja  di  Instansi  tempat  mereka  bekerja  telah  melakukan  kontrol  (Pengawasan)  sebelum dan  sesudah  anggaran  itu  digunakan,  hal  ini  dilakukan  untuk  mengurangi  anggaran  yang berlebih  dari  program  kerja  maupun  kegiatan  sehingga  terlaksana  dengan  baik  sesuai anggaran yang telah disepakati.
Pada pernyataan nomor 8 responden menjawab setuju sebanyak 53%, sangat setuju 32%,  netral  11%,  Tidak  Setuju  3%  dan  sangat  tidak  setuju  0%  yang  berkaitan  dengan pernyataan  tentang  Pengguna  Anggaran.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  responden  setuju  di Instansi  mereka  dalam  Pengguna  Anggaran  diberikan  kebebasan  untuk  melakukan  dan mengekspresikan profesionalitas dengan optimal sesuai peraturan yang ada. b. Menyajikan gambaran Output (hasil)
Terdapat  pada  pernyataan  nomor  3  responden  menjawab  setuju  sebanyak  41%, sangat setuju 14%, netral 33%, Tidak Setuju 11% dan sangat tidak setuju 1% yang berkaitan dengan  pernyataan  tentang  mampu  menghasilkan  informasi  yang  memadai.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  responden  setuju  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  di  Instansi tempat  mereka  bekerja  telah  menggunakan  sistem  informasi  yang  mampu  menghasilkan (output) informasi  yang  memadai,  sehingga  dapat  lebih  memudahkan  dalam pelaksanaannya.
Pernyataan nomor 7 responden menjawab setuju sebanyak 51%, sangat setuju 33%, netral 9%, Tidak Setuju 5% dan sangat tidak setuju 2% yang berkaitan dengan pernyataan
tentang  Pengguna  Anggaran.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  responden  setuju  di  Instansi mereka sebagai pengguna anggaran bertanggung jawab terhadaphasil ( output) yang meliputi volume kegiatan, waktu pengerjaan dan juga kualitas dari suatu pengerjaan tersebut. c. Input (masukan)
Pada pernyataan nomor 5 responden menjawab setuju sebanyak 60%, sangat setuju 10%,  netral  20%,  Tidak  Setuju  8%  dan  sangat  tidak  setuju  1%  yang  berkaitan  dengan pernyataan  tentang  Kontrol  pada input (masukan).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  responden setuju  di  Instansi  mereka  masing-masing  dilakukan  pengawasan (control) pada input (masukan) berupa progra dan kegiatan yang mereka susun. d. Kinerja Individu
Pernyataan nomor 1 responden menjawab setuju sebanyak 49%, sangat setuju 40%, netral 6%, Tidak Setuju 5% dan sangat tidak setuju 1% yang berkaitan dengan pernyataan tentang menyajikan program dan kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju di Instansi  mereka  masing-masing  dalam  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  telah menyajikan program dan kegiatan dengan jelas dan tepat sasaran sehingga anggaran tersebut terlaksana dengan baik.
Pada  pernyataan  nomor  4  responden  menjawab  setuju  sebanyak  43%,  netral  39%, Tidak  Setuju  13%,  sangat  setuju  3%  dan  sangat  tidak  setuju  2%  yang  berkaitan  dengan pernyataan  tentang  Kinerja  Individu.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  responden  setuju penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  di  Instansi  tempat  mereka  bekerja  melibatkan  pihak eksternal  dalam  mengukur  kinerja  individu  suatu  instansi  agar  lebih  independen  dan transparan.

## c). Penerapan Belanja Daerah Berbasis Kinerja
Tanggapan  reponden  terhadap  kuisioner  yang  diberikan  untuk  variabel  Penerapan Belanja  Daerah  Berbasis  Kinerja  (X3) agar  sistematis,  berikut  ini  disajikan  data-data  yang telah dikumpulkan ke dalam distribusi frekuensi.
Pada variabel belanja daerah berbasis kinerja terdiri dari 5 indikator yaitu : 1. Prioritas Program
Pada pernyataan nomor 5 responden menjawab setuju sebanyak 53%, sangat setuju 31%,  netral  13%,  Tidak  Setuju  3%  dan  sangat  tidak  setuju  0%.  Dalam  hal  ini  responden setuju  bahwa  Anggaran  belanja  daerah  yang  tercantum  dalam  APBD  telah  sesuai  dengan prioritas program pengeluaran daerah dinas/instansi sebagaimana yang tercantum di dalam Arah Kebijakan Umum (AKU).
2. Output
Pernyataan nomor 3 responden menjawab setuju sebanyak 72%, sangat setuju 22%, netral 3%, Tidak Setuju 2% dan sangat tidak setuju 1% yang berkaitan dengan pernyataan tentang  anggaran  belanja  daerah.  Dalam hal  ini  responden  setuju  bahwa  Anggaran  belanja daerah  di  dalam  APBD  menunjukkan  potensi  pengeluaran  daerah  secara  objektif  (tidak overestimate ). 3. Kinerja Individu
Pada pernyataan nomor 1  responden menjawab setuju sebanyak 50%, sangat setuju 35%,  netral  14%,  Tidak  Setuju  1%  dan  sangat  tidak  setuju  0%  yang  berkaitan  dengan pernyataan tentang anggaran belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju pada pos belanja daerah yang tercantum dalam APBD sesuai dengan standar belanja/indeks harga  yang  berlaku  serta  menunjukkan  angka/jumlah  yang  rasional  (tidak overestimate ) sesuai dengan jumlah kinerja individu.
4. Klasifikasi Jenis Belanja
Pernyataan nomor 2 responden menjawab setuju sebanyak 50%, sangat setuju 39%, netral 7%, Tidak Setuju 5% dan sangat tidak setuju 0% yang berkaitan dengan pernyataan tentang  anggaran  belanja  daerah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  responden  setuju  pada
Perhitungan pos anggaran belanja daerah telah dilakukan dengan tepat dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pada nomor 4 responden menjawab setuju sebanyak 45%, netral 31%, sangat setuju 11%,  Tidak  Setuju  10%  dan  sangat  tidak  setuju  2%.  Dalam  hal  ini  responden  setuju  bahwa Setiap anggaran belanja daerah telah diklasifikasikan sesuai dengan kelompok klasifikasinya tersendiri.

## d). Akuntabilitas Kinerja
Tanggapan reponden terhadap kuisioner yang diberikan untuk variabel Akuntabilitas Kinerja (Y) agar sistematis, berikut ini disajikan data-data yang telah dikumpulkan ke dalam distribusi frekuensi.
Pada variabel akuntabilitas kinerja terdiri dari beberapa 6 indikator yaitu : 1. Rencana Strategis
Terdapat  pada  pernyataan  nomor  2  responden  menjawab  setuju  sebanyak  49%, sangat  setuju  19%,  netral  26%,  Tidak  Setuju  5%  dan  sangat  tidak  setuju  1%.  Hal  ini menunjukkan  responden  dalam  hal  ini  setuju  bahwa  sebagai  Pegawai  selalu  menerima pengakuan  positif  atas  perannya  dalam  pencapaian  tujuan  strategis  organisasi  di  instansi mereka masing-masing.
2. Rencana Kinerja
Pada  pernyataan  5  responden  menjawab  setuju  sebanyak  55%,  sangat  setuju 28%,netral  11%,    Tidak  Setuju  6%  dan  sangat  tidak  setuju  0%.    Hal  ini  menunjukkan responden setuju mengenai Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.
3. Kesepakatan Kinerja
Dilihat  pad  pernyataan  nomor  6responden  menjawab  setuju  sebanyak  36%,  sangat setuju 36%,netral 19%,  Tidak Setuju 8% dan sangat tidak setuju 0%.  Hal ini menunjukkan responden  setuju  mengenai  Kejelasan  sasaran  anggaran  suatu  program  harus  dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin.
4. Laporan Akuntabilitas
Pada pernyataan nomor 1 responden menjawab setuju sebanyak 58%, sangat setuju 24%,  netral  13%,  Tidak  Setuju  3%  dan  sangat  tidak  setuju  2%  yang  berkaitan  dengan pernyataan  tentang  akuntabilitas  kinerja.  Dalam  hal  ini  responden  setuju  bahwa  Pimpinan dan staf harus mempertanggungjawabkan (accountable) hasil dari suatu program / kegiatan / proyek yang telah dilakukan dan harus transparan. 5. Penilaian Sendiri
Terdapat  di  pernyataan  nomor  3  responden  menjawab  setuju  sebanyak  47%,  netral 32%,  sangat setuju 16%, Tidak Setuju 5% dan sangat tidak setuju 1%. Hal ini menunjukkan responden  setuju  jika  Pimpinan  dan  staf  selalu  terlibat  bersama-sama  dalam  mengevaluasi hasil suatu program / kegiatan / proyek.
6. Penilaian Kinerja
Pada  pernyataan  nomor  4  responden  menjawab  setuju  sebanyak  52%,  netral  32%, Tidak  Setuju  9%,  sangat  setuju  7%,  dan  sangat  tidak  setuju  0%.  Hal  ini  menunjukkan responden setuju mengenai Kurangnya insentif berupa imbalan atau pengakuan positif, tidak menghambat  penggunaan  informasi  kinerja  dalam  pengambilan  berbagai  keputusan  di organisasi maupun instansi.
7. Kendali
Pada  pernyataan  nomor  7responden  menjawab  setuju  sebanyak  39%,  sangat  setuju 34%,  netral  22%,    Tidak  Setuju  22%  dan  sangat  tidak  setuju  5%.    Hal  ini  menunjukkan responden  setuju  mengenai  Pelaksanaan  kegiatan  telah  dikontrol  dengan  ukuran  atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program / kegiatan.

## 3. Uji Asumsi Klasik
Sebelum  dilakukan  pengujian  hipotesis  dengan  menggunakan  analisis  regresi berganda,  maka  diperlukan  pengujian  asumsi  klasik  yang  terdiri  dari  Uji  Normalitas,  Uji Multikolonearitas, dan Uji Heterokedastisitas
a. Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  variabel  residual  berdistribusi normal.Pengujian  normalitas  data  dalam  penelitian  ini  mengunakan  uji  statistik  non parametrik  Kolmogorov-Smirnov  (K-S),  grafik  Histogram,  dan  grafik  Normal  Plot.  Uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan membuat hipotesis: H0 : Data residual berdistribusi normal Ha : Data residual tidak berdistribusi normal
Dalam  uji  Kormogrov-Smirnov,  pedoman  yang  digunakan  dalam  pengambilan keputusan yaitu:
1) jika nilai signifikansi < 0,05 maka distribusi data tidak normal,
2) jika nilai signifikansi > 0,05 maka distribusi data normal. Dari hasil pengolahan data tersebut, besarnya nilai K ol mo go r ov - Sm ir no v adalah X1  =  0,224,  X2  =  0,213,  X3  =  441,  dan  Y  =  0,379  maka  disimpulkan  data  terdistribusi secara normal karena p  > 0,05. Data yang terdistribusi secara normal tersebut
b. Uji Multikolinearitas
Uji multikolonearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan korelasi  antara  variabel  independent.Jika  terjadi  korelasi  maka  terdapat  masalah multikolonearitas  sehingga  model  regresi  tidak  dapat  digunakan.  Mendeteksi  ada  tidaknya gejala multikolinearitas adalah dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF),  serta  menganalisis  matrik  korelasi  variabel-variabel  independen.  Besarnya  tingkat multikolinearitas  yang  masih  dapat  ditolerir,  yaitu: Tolerance >  0.10,  dan  nilai  VIF  <  5. Berikut ini disajikan tabel hasil pengujian multikolonearitas: Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonearitas antara variabel independen yang  diindikasikan  dari  nilai tolerance setiap  variabel  lebih  besar  dari  0,1.  Nilai tolerance X1 = 0,832,X2 = 0,853, X3 = 0,955, variabel independen juga lebih kecil dari 5. c. Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan  variance  dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain,  karena karena  untuk  melihat  apakah  terdapat  ketidaksamaan varians  dari  residual  satu  ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana  terdapat  kesamaan  varians  dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain tetap  atau  disebut  homoskedastisitas.Suatu  model  regresi  yang  baik  adalah  tidak  terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk menguji ada tidaknya situasi heteroskedastisitas dalam varian error terms untuk model regresi. Dalam penelitian ini akan digunakan metode chart (Diagram Scatterplot), dengan dasar pemikiran bahwa :
1) Jika  ada  pola  tertentu  seperti  titik-titik  (poin-poin),  yang  ada  membentuk  suatu pola  tertentu  yang  beraturan  (bergelombang,  melebar,  kemudian  menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
2) Jika  ada  pola  yang  jelas,  serta  titik-titik  menyebar  keatas  dan  dibawah  0  pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 4. Analisis Regresi Berganda
Berdasarkan  hasil  pengujian  asumsi  klasik  disimpulkan  bahwa  model  regresi  yang dipakai dalam penelitian ini telah memenuhi model estimasi yang Best  Linear  Unbiased Estimator (BLUE) dan layak dilakukan analisis regresi.Untuk menguji hipotesis, peneliti menggunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS 18, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

## a) Persamaan Regresi
Dalam  pengolahan  data  dengan  menggunakan  regresi  linier,  dilakukan  beberapa tahapan  untuk  mencari  hubungan  antara  variabel  independen  dan  variabel  dependen. Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  dengan  program  SPSS  Versi  18,  maka  diperoleh  hasil sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil Regresi Berganda
Mode l Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 6,455 2,953 2,186 ,032 X1 -,034 ,062 -,037 -,555 ,580 X2 ,697 ,055 ,838 12,603 ,000 X3 ,446 ,089 ,503 8,163 ,000
a  Dependent Variable: Y Sumber : Data diolah 2016

## Berdasarkan tabel diatas didapatlah persamaan regresi sebagai berikut
Y = 6,455-0,034 X1+0,697 X2+0,446X3 Keterangan:
1) konstanta sebesar 6,455 menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel independen (X1 = 0, X2 = 0, X3 = 0) maka nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 6,455.
2) X1  sebesar  -0,034  menunjukkan  bahwa setiap  kebijakan  penyusunan  anggaran  sebesar 1%  akan  diikuti  oleh  penurunanakuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  sebesar  0,034 dengan asumsi variabel lain tetap.
3) X2 sebesar  0,697 menunjukkan bahwa setiap kenaikan penerapan anggaran sebesar 1% akan  diikuti  oleh  kenaikan  akuntabilitas  kinerja  sebesar  0,697  dengan  asumsi  variabel lain tetap.
4) X3  sebesar  0,446  menunjukkan  bahwa  setiap  kenaikan  belanja  daerah  berbasis  kinerja sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan akuntabilitas kinerja sebesar 0,446 dengan asumsi variabel lain tetap.
5). Uji Hipotesis
a. Uji t
Uji  t  digunakan  untuk  menguji  signifikansi  konstanta  dan  setiap  variabel independennya.  Berdasarkan  hasil  pengolahan  SPSS  versi  18,  diperoleh  hasil  sebagai berikut :
Tabel 2.  Uji t Mode l Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 6,455 2,953 2,186 ,032 X1 -,034 ,062 -,037 -,555 ,580 X2 ,697 ,055 ,838 12,603 ,000 X3 ,446 ,089 ,503 8,163 ,000
a  Dependent Variable: Y Sumber : Data diolah 2016
Dari tabel regresi dapat dilihat besarnya t hitung untuk variabel  kebijakan penyusunan anggaran  berbasis  kinerja  sebesar  -0,555  dengan  nilai  signifikan  0,580,  sedangkan  t tabel adalah  1,66,  sehingga  t h i t u n g <  t t a b e l (-0,555<  1,66),  maka  kebijakan  penyusunan  anggaran berbasis  kinerja  menunjukkan  angka  >  0,05  (0,580>  0,05),  maka  H0diterima  dan  Ha ditolak, artinya kebijakan penyusunan anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  memiliki  t hitung sebesar  12,603  dengan  nilai signifikan  0,000,  sedangkan  t tabel adalah  1,66,  sehingga  t h i t u n g >  t t a b e l (12,603>  1,66),  maka penerapan anggaran  berbasis  kinerja  secara  individual  mempengaruhi  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah. Signifikansi penelitian juga menunjukkan angka < 0,05 (0,000 < 0,05), maka  H0  ditolak  dan  Ha  diterima,  artinya  penerapan  anggaran  berpengaruh  terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Belanja daerah berbasis kinerja memiliki t hitung sebesar 8,163 dengan nilai signifikan 0,000,  sedangkan  t tabel adalah  1,66,  sehingga  t h i t u n g >  t t a b e l (8,163>  1,66),  maka  belanja daerah  berbasis  kinerja  secara  individual  mempengaruhi  kinerja  instansi  pemerintah. Signifikansi penelitian juga menunjukkan angka < 0,05 (0,000 < 0,05), maka H0 ditolak dan Ha  diterima,  artinya  belanja  daerah  berbasis  kinerja  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
b. Uji F Untuk melihat pengaruh partisipasi anggaran dan evaluasi anggaran terhadap kinerja manajerial  secara  simultan  dapat  dihitung  dengan  menggunakan F  test. Berdasarkan  hasil pengolahan data dengan program SPSS 18, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

## Tabel  3 Hasil Uji F
Mode l Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 628,144 3 209,381 60,265 ,000(a) Residual 291,844 84 3,474 Total 919,989 87
a  Predictors: (Constant), X3, X2, X1 b  Dependent Variable: Y
Dari  uji  ANOVA  atau F  test, diperoleh  F hitung sebesar  60,265  dengan  tingkat signifikansi  0,000,  sedangkan  F tabel sebesar  2,71  dengan  signifikansi  0,05.  F h i t u n g > F t a b e l (60,265>2,71)  dan  signifikansi  penelitian  <  0,05  (0,000  <  0,05).  Berdasarkan  hasil tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  penyusunan  anggaran,  penerapan  anggaran, dan  belanja  daerah  berbasis  kinerja  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  kinerja  instansi pemerintah.
c. Koefisien Determinasi
Nilai  koefisien  korelasi  (R)  menunjukkan  seberapa  besar  korelasi  atau  hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Koefisien korelasi dikatakan kuat  apabila  data  nilai  R  berada  diantara  0,5  dan  mendekati  1.  Koefisien  determinasi (R Square) menunjukkan  seberapa  besar  variabel  independen  menjelaskan  variabel dependennya.Nilai R  Square adalah  0  sampai  dengan  1.Apabila  nilai R  Square semakin mendekati  1,  maka  variabel-variabel  independen  mendekati  semua  informasi  yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
Sebaliknya,  semakin  kecil  nilai R  S q ua r e maka  kemampuan  variabel-variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen semakin terbatas. Nilai R  S q u a r e memiliki  kelemahan  yaitu  nilai  R  Square  akan  meningkat  setiap  ada  penambahan  satu variabel  dependen  meskipun  variabel  independen  tersebut  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap variabel dependen.
Tabel 4  Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .826 a .683 .671 1.53030 1.169
Adjusted  R  Square  sebesar  0,671  berarti  67,1%  kebijakan  penyusunan  anggaran, penerapan  anggaran,  belanja  daerah  berbasis  kinerja  terhadap  kinerja  instansi  pemerintah sementara  sisanya  32.9%  adalah  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah  seperti  :    Kompetensi  aparatur  pemerintah  daerah,  kejelasan  dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas, dan ketaatan pada perundang-undangan.

## 4.2.Pembahasan
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  diperoleh  hasil  Pengaruh  Kebijakan Penyusunan  anggaran,  PenerapanAnggaran,  dan  Belanja  DaerahTerhadap  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  akan  dipaparkan  dalam  pembahasan ini :
 PengaruhKebijakan          Penyusunananggaran  Berbasis      Kinerja  Terhadap Akuntabilitas      Kinerja Instansi  Pemerintah Provinsi    Sumatera Utara
Variabel  kebijakan  penyusunan  anggaran  sebesar  -0,555  dengan  nilai  signifikan 0,580,  sedangkan  t tabel adalah  1,66,  sehingga  t h i t u n g <  t t a b e l (-0,555<  1,68),  maka  kebijakan
penyusunan anggaran berbasis kinerja menunjukkan angka > 0,05 (0,580> 0,05), maka H0 diterima  dan  Ha  ditolak,  artinya  kebijakan  penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja  tidak berpengaruh  terhadap  kinerja  instansi  pemerintah.  Hal  ini  juga  menjawab  permasalahan dalam  penelitian  ini  yang  secara  umum  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  hasil  yang  baik yang dapat dilihat pada hasil jawaban kuisioner (responden) pada lampiran terlihat dari hasil uji kualitas data dengan menggunakan uji validitas dan uji reabilitas, didapatkan hasil bahwa instrument penelitian ini dinyatakan valid dan realibel. Dari hasil asumsi klasik dilihat dari normalitas, multikolinieritas, heterokedastisitas  didapatkan hasil yang normal.
Hasil penelitian berbeda dengan teori yang menyatakansalah satu alat pengendalian yang  mempunyai  ukuran-ukuran  akuntansi  adalah  anggaran.  Menurut  Hansen  dan  Mowen (2004),  anggaran  adalah  suatu  rencana  kuantitatif  dalam  bentuk  moneter  maupun nonmoneter  yang  digunakan  untuk  menerjemahkan  tujuan  dan  strategi  perusahaan  dalam satuan  operasi.  Anggaran  sering  digunakan  untuk  menilai  kinerja  para  manajer.  Bonus, kenaikan  gaji,  dan  promosi  adalah  semua  hal  yang  dipengaruhi  oleh  kemampuan  seorang manajer  untuk  mencapai  atau  melampaui  tujuan  yang  direncanakan  (Hansen  dan  Mowen, 2004).
Mardiasmo, (2002, hal. 84) juga mengungkapkan :
“Pendekatan  anggaran  kinerja  disusun  untuk  mencoba  mengatasi  berbagai kelemahan  yang  terdapat  dalam  anggaran  tradisional,  khususnya  kelemahan yang  disebabkan  oleh  tidak  adanya  tolok  ukur  yang  dapat  digunakan  untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik”.
Pengaruh  kebijakan          penyusunan  anggaran  berbasis      kinerja  terhadap akuntabilitas      kinerja instansi  pemerintah telah banyak dilakukan pengujian sebelumnya oleh  peneliti  lain,  penelitian  ini  merupakan  penelitian  lanjutan  yang  melihat  pengaruh tersebut.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  Ade  Masdayani  (2005)  dengan  hasil penelitian  tidak  terdapat  pengaruh  kebijakan          penyusunan  anggaran  berbasis      kinerja terhadap        akuntabilitas            kinerja  instansi    pemerintah.  Hal  ini  dikarenakan  didalam Penyusunan Anggaran, DPRD harus terlibat dalam penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara  dan  penyusunan  rancangan  peraturan  kepala  daerah  tentang  penjabaran  APBD sehingga DPRD memiliki wewenang untuk merubah suatu kebijakan tersebut, karena peran dan  tugas  DPRD  yaitu  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  menjadi  sebuah  kebijakan pemerintah  daerah  dan  juga  melakukan  fungsi  pengawasan.    Selain  itu  juga  dapat  dilihat pada  Demografi  responden  berdasarkan  lamanya  bekerja,  masih  banyak  juga  yang  masa kerjanya  berada  dibawah  21  tahun,  hal  ini  menyebabkan  banyak    Pegawai  TAPD  yang masih kurang paham mengenai kebijakan penyusunan anggaran berbasis kinerja.
 Pengaruh  PenerapanAnggaran  Berbasis  KinerjaTerhadap    Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah
Penerapan  anggaran  memiliki  t hitung sebesar  12,603  dengan  nilai  signifikan  0,000, sedangkan  t tabel adalah  1,66,  sehingga  t h i t u n g >  t t a b e l (12,603>  1,66),  maka  penerapan anggaran  berbasis  kinerja  secara  individual  mempengaruhi  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah.  Signifikansi  penelitian  juga  menunjukkan  angka  <  0,05  (0,000  <  0,05),  maka H0  ditolak  dan  Ha  diterima,  artinya  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Penerapan  anggaran  menunjuk  pada  luasnya  perbedaan  anggaran  yang  digunakan kembali  oleh  individu  pimpinan  dan  digunakan  dalam  evaluasi  kinerja  manajerBagian Keuangan memberi reaksi yang tidak menguntungkan untuk menggunakan anggaran dalam evaluasi  kinerja  dalam  suatu  gaya  punitive  (meningkatkan  ketegangan  kerja,  menurunkan kinerja anggaran). Kecenderungannya, secara jelas hubungan antara variabel lemah.
Pentingnya  aspek  evaluasi  anggaran  diterapkan  dalam  rangka  untuk  melakukan prospektif yang berkaitan dengan hasil evaluasi dan tindak lanjut dari penggunaan anggaran yang dikelola oleh pimpinan.Hasil evaluasi juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang  perimbangan  anggaran,  alokasi  anggaran  dan  berbagai  pengawasan  subsidi anggaran yang diperuntukkan kepada pimpinan.
Abdul  Latif(2014)  dengan  hasil  penelitian  bahwa  kejelasan  tujuan  anggaran berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  aparat  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gorontalo sesuai  dengan  kejelasan  atas  percepatan  pelaksanaan  program  kegiatan,  pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan APBD, memuaskan masyarakat atas pelaksanaan kegiatan APBD, besarnya anggaran yang dikelola, keterbatasan sumber daya dan hasil kegiatan yang dicapai
.
 Pengaruh  Belanja  Daerah  Berbasis  Kinerja  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah
Belanja daerah berbasis kinerja memiliki t hitung sebesar 8,163 dengan nilai signifikan 0,000,  sedangkan  t tabel adalah  1,66,  sehingga  t h i t u n g >  t t a b e l (8,163>  1,66),  maka  belanja daerah  berbasis  kinerja  secara  individual  mempengaruhi  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah.  Signifikansi  penelitian  juga  menunjukkan  angka  <  0,05  (0,000  <  0,05),  maka H0  ditolak  dan  Ha  diterima,  artinya  belanja  daerah  berbasis  kinerja  berpengaruh  terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Reformasi  anggaran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  mengakibatkan  perubahan struktur anggaran dan perubahan proses penyusunan APBD untuk menciptakan transparansi dan  meningkatkan  akuntabilitas  publik.  Bentuk  reformasi  anggaran  dalam  upaya memperbaiki  proses  penganggaran  adalah  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja.  Anggaran menjadi  suatu  hal  yang  sangat  relevan  dan  penting  di  lingkup  pemerintahan  karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Adanya perubahan dalam hal pertanggungjawaban dari pertanggungjawaban vertikal ke  pertanggungjawaban  horizontal  menurut  DPRD  mengawasi  kinerja  pemerintah  melalui anggaran.Akuntabilitas  melalui  anggaran  meliputi  penyusunan  anggaran  sampai  dengan pelaporan anggaran.
 P engaruh  Kebijakan  Penyusunan  Anggaran,  Penerapan  Anggaran  dan  Belanja Daerah Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dari  uji  ANOVA  atau F  test, diperoleh  F hitung sebesar  60,265  dengan  tingkat signifikansi  0,000,  sedangkan  F tabel sebesar  2,71  dengan  signifikansi  0,05.  F h i t u n g > F t a b e l (60,265>2,71)  dan  signifikansi  penelitian  <  0,05  (0,000  <  0,05).  Berdasarkan  hasil tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  penyusunan  anggaran,  penerapan  anggaran, dan  belanja  daerah  berbasis  kinerja  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Untuk  mengetahui  faktor  yang  mempengaruhi  (determinan)  kinerja  individu,  perlu dilakukan  pengkajian  terhadap  teori  kinerja.Secara  umum  faktor  fisik  dan  non  fisik  sangat mempengaruhi.Berbagai  kondisi  lingkungan  fisik  sangat  mempengaruhi  kondisi  dalam bekerja.  Selain  itu,  kondisi  lingkungan  fisik  juga  akan  mempengaruhi  berfungsinya  faktor lingkungan non fisik. Pada kesempatan ini pembahasan di fokuskan pada lingkungan non- fisik,  yaitu  kondisi-kondisi  yang  sebenarnya  sangat  melekat  dengan  sistem  manajerial perusahaan.
Salah  satu  alat  pengendalian  yang  mempunyai  ukuran-ukuran  akuntansi  adalah anggaran.  Menurut  Hansen  dan  Mowen  (2004),  anggaran  adalah  suatu  rencana  kuantitatif dalam  bentuk  moneter  maupun  nonmoneter  yang  digunakan  untuk  menerjemahkan  tujuan dan  strategi  perusahaan  dalam  satuan  operasi.  Anggaran  sering  digunakan  untuk  menilai
kinerja para manajer. Bonus, kenaikan gaji, dan promosi adalah semua hal yang dipengaruhi oleh  kemampuan  seorang  manajer  untuk  mencapai  atau  melampaui  tujuan  yang direncanakan (Hansen dan Mowen, 2004).
Anggaranmerupakansalahsatukomponenpenting untukmenterjemahkankeseluruhanstrategikedalamrencanadantujuanjangkapendekmaupunjan gkapanjangdanjugaberfungsisebagaialatuntukmengkoordinasikan,mengkomunikasikan,mem otivasidanevaluasiprestasi.Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  (TAPD)  Provinsi  Sumatera Utarayang  telah  mengadopsi  Sistem  Informasi  Manajemen  Keuangan  Daerah  (SIMDA), yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangannya serta dapat  melaksanakan  pengelolaan  keuangan  daerah  secara  terintegritas,  yang  dimulai  dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam Bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :
1. Kebijakan  penyusunan  anggaran  tidak  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah.
2. Penerapan  anggaran  berpengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah.
3. Belanja  daerah  berbasis  kinerja  berpengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah
4. Kebijakan  penyusunan  anggaran,  penerapan  anggaran,  belanja  daerah  berbasis  kinerja secara  simultan  berpengaruhsignifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah.

## Referensi
Akdon  &Riduwan  (2010), “Rumus  dan  Data  Dalam  Analisis  Statistika”. Cetakan  2, Alfabeta Abdul  Latif  (2014), “Anggaran  Berpengaruh  Terhadap  Kinerja  Aparat  Pemerintah DaerahKabupaten Gorontalo”. Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo Ade Masdayani. (2015),  “ Kebijakan Penyusunan Anggaran, Penerapan Anggaran Dan BelanjaDaerah Berbasis KinerjaTerhadap AkuntabilitasInstansiPemerintah DiKabupaten Asahan”. Universitas Sumatera Utara (USU), Medan Afiah,  Nunuy  Nur  (2010),  “ Tinjauan  penganggaran  Berbasis  Kinerja  Sebagai  Upaya Peningkatan Kinerja Pemerintah Indonesia ”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. V No. 1.
Cipta,Hendra,  2011.  “ Analisis  Penerapan  Penganggaran  Berbasis  Kinerja  (Performance Based  Budgeting)  Pada  Pemerintah  Daerah  (Studi  Eksploratif  Pada  Pemerintah Kabupaten Tanah Datar) ”, Program Pasca Sarjana Akuntansi, Universitas Andalas. Deputi IV BPKP (2005),”Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja”.
Dewi  Andriani  Puspita  (2014), “Terdapat  Pengaruh  Partisipasi  Anggaran  Terhadap Kinerja Manajerial” Universitas Sumatera Utara (USU), Medan Erlina  (2011)," Metodologi  Penelitian" ,  Penerbit  Pusat  Sistem  Informasi  (PSI)  Universitas Sumatera Utara (USU), Medan.
Hansen dan Mowen, 2004. “Akuntansi Manajemen”. Jakarta : Salemba Empat.
Haspiarti  (2012), “Pengaruh  Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota Parepare)” . Universitas Hasanuddin, Makassar.
HijraniPutri Lubis(2009), “Analisis Pengaruh Pemberlakuan Anggaran Berbasis
Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Sergei” , Universitas Sumatera Utara (USU), Medan
Imam  Ghozali  (2005),  “ Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS ".  Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
Imam  Ghozali,  (2006)," Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS ".  Cet.  IV. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Imam  Ghozali,  (2009)," Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS ".  Edisi Keempat, Penerbit Universitas Diponegoro.
Indra Bastian (2006),  " Akuntansi Sektor Publik ", Salemba Empat, Jakarta.
Indra Bastian (2006),  " Sistem Akuntansi Sektor Publik ", Edisi 2. Salemba Empat: Jakarta. Isma Coryanata (2011), “ Akuntabilitas, Patisipasi Masyarakat dan TransparansiKebijakan Publik ”.Jurnal Akuntansi dan Investasi Universitas Bengkulu, Vol. 12 No. 2 Juli 2011. Mardiasmo, 2002." Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah " , Andi , Yogyakarta. Margaretha  Hendriani  (2011),  “ Evaluasi  Penerapan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  Pada  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul) ”, Tesis Akuntansi, Uajy. Maria  Hehanusa  (2010), “Pengaruh  Partisipasi  Anggaran  Terhadap  Kinerja  Aparat  : Integrasi  Variabel  Intervening  Dan  Variabel  Moderating”, Tesis  Akuntansi, Universitas Diponegoro.
Muda  (2005), “Pengaruh  Perencanaan  Anggaran  dan  Pelaksanaan  Anggaran  terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Kota Kotamadya” ,Jakarta Selatan.
Nina  (2009),  “Pengaruh  Implementasi  Penganggaran  Berbasis  Kinerja  terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah, dengan variabel independen Penganggaran Berbasis Kinerja dan variabel dependen Akuntabilitas Instansi Pemerintah” Bandung Republik  Indonesia,  Penjelasan  Peraturan  Pemerintah  No.  15  Tahun  2008  Tentang Anggaran Dengan Pendekatan Kinerja.
Republik  Indonesia,  Permendagri  No.  59  Tahun  2007  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik Indonesia,Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengeluaran Daerah.
Republik Indonesia, TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
Republik Indonesia, Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Republik  Indonesia,  Undang  –  Undang  No.  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Republik  Indonesia,  Undang  –  Undang  No.  17  Tahun  2003  Tentang  Tahapan  Proses Perencanaan Anggaran Daerah.
Republik  Indonesia,    Undang  –  Undang  No.  28  Tahun  1999Tentang  Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
Sugiyono, 2009. “Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) ” Alfabeta, Bandung