## URGENSI PENGATURAN PRINSIP MINIMAL UTANG SEBAGAI SYARAT KEPAILIATAN BAGI DEBITOR
Revita Pirena Putri 1 , Endang Prasetyawati 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: rpirena27@gmail.com 1 , endang_pras@untag-sby.ac.id 2

## Abstract
Bankruptcy is an example of a form of effort that can be taken by the parties as an effort to ask for accountability.  In  Article  2  paragraph  (1)  of  Law  Number  37  of  2004  concerning  Bankruptcy  and Suspension  of  Obligations  for  Payment  of  Debt,  it  regulates  the  requirements  for  a  debtor  to  be declared bankrupt by the Court. There are at least 3 requirements, namely, the debtor has 2 or more creditors, there is at least one debt that has not been paid in full and there is debt that is due and collectible. However, in relation to these requirements, Indonesia has not regulated the provisions for the amount of debt borne by the debtor so that the debtor can be declared bankrupt. Problems will arise, if the debtor who is bankrupt is a debtor who has a greater amount of wealth compared to the debt  he  has.  This  study  aims  to  find  out,  understand  and  explain  the  urgency  of  minimum  debt arrangements  as  a  condition  for  debtors  to  be  bankrupt.  The  research  method  used  is  normative juridical with statutory law approach, approach and comparative approach through sources of primary legal  materials,  secondary  legal  materials  and  tertiary  legal  materials  which  are  collected  using collection  techniques  in  the  form  of  inventorying  and  categorizing  legal  materials  which  are  then analyzed using prescriptive analysis techniques. The results of this study are that the minimum debt principal arrangement is a condition that must be regulated in bankruptcy arrangements in Indonesia. The existence of minimum debt requirements for filing for bankruptcy against debtors can provide legal protection for debtors.
Keywords: Bankruptcy; Bankrupt Debtor; Minimum Debt; Urgency

## Abstrak
Pailit merupakan salah satu contoh bentuk upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak sebagai upaya meminta  pertanggungjawaban.  Di  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  mengatur  tentang  persyaratan seorang debitor dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Setidaknya ada 3 persyaratan yaitu, debitor memiliki 2 atau lebih kreditor, terdapat setidaknya satu utang yang tidak dibayar lunas dan terdapat utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun, sehubungan dengan persyaratan tersebut, Indonesia  belum  mengatur  tentang  ketentuan  besaran  utang  yang  ditanggung  debitor  sehingga debitor dapat  dinyatakan pailit. Permasalahan akan timbul,  apabila debitor yang dipailitkan adalah debitor yang memiliki jumlah kekayaan yang lebih besar dibandingkan dengan utang yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan memaparkan urgensi pengaturan minimal utang  sebagai  syarat  debitor  dapat  dipailitkan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan melalui sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang  dikumpulkan  dengan  teknik  pengumpulan  berupa  menginventarisir  dan  mengkategorisasikan bahan  hukum  yang  kemudian  dianalisis  dengan  teknik  analisis  preskriptif.  Hasil  dari  penelitian  ini adalah bahwa pengaturan prinsip minimal utang merupakan sebuah syarat yang wajib diatur di dalam pengaturan kepailitan di Indonesia. Adanya syarat minimal utang untuk mengajukan pailit terhadap debitor, dapat memberikan sebuah perlindungan hukum terhadap debitor.
Kata Kunci: Kepailitan; Debitor pailit; Minimal Utang; Urgensi

## PENDAHULUAN
Perjanjian  merupakan  faktor  penting  untuk  melahirkan  sebuah  perikatan.  Di  dalam perjanjian  tersebut  memunculkan  banyak  akibat  hukum,  seperti  pemenuhan  hak  dan kewajiban  dari  masing-masing  pihak.  Perjanjian  utang-piutang  merupakan  perjanjian  yang pada  mulanya  ada  untuk  mengikat  hubungan  antara  debitor  dan  kreditor.  Kemudian, timbulnya keadaan pailit adalah karena debitor tidak dapat melunasi segala utang-piutangnya kepada para kreditornya. Utang piutang juga sudah menjadi suatu hal yang umum di negara ini.  Dalam  hal  utang  piutang,  pihak  debitor  dan  kreditor,  masing-masing  memiliki  hak  dan kewajiban  tersendiri  untuk  memenuhi  prestasinya.  Debitor  sebagai  pihak  yang  berpiutang memiliki kewajiban untuk melunasi segala utangnya. Sedangkan kreditor selaku pihak yang memberikan utang, memiliki hak untuk mendapatkan pemenuhan prestasi berupa pelunasan atas piutangnya.  Selama  utang tersebut  mampu dibayarkan  oleh debitor,  maka  tidak  akan timbul suatu permasalahan. Namun, jika sebaliknya debitor tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya,  maka  disitu  akan  timbul  persoalan  dan  akan  berdampak  pada keberlangsungan usaha debitor tersebut.
Menurut  R.  Soebekti  dan  R.  Tjitrosudibio,  pailit  merupakan  suatu  kondisi  dimana debitor  telah  berhenti  melunasi  segala  hutangnya.  Sedangkan,  Martias  gelar  Iman  Radjo Mulano mengatakan berdasarkan KUHPer bahwa pailit adalah dimana segala kekayaan yang dimiliki  debitor  beralih  menjadi  jaminan  bagi  hutang  piutangnya.  Hukum  kepailitan  dapat dikatakan sebagai hukum yang baik dan adil adalah ketika hukum tersebut dapat memberikan perlindungan  hukum  atas  debitor,  kreditor  dan  diatas  keduanya  adalah  kepentingan  bagi masyarakat luas sehingga dapat mencapai tujuan daripada hukum kepailitan itu sendiri. [1] Ketika debitor dinyatakan pailit, maka seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor akan disita oleh Pengadilan Niaga. Harta kekayaan yang dimaksud adalah segala harta yang sudah ada maupun harta yang akan ada pada kemudian hari. Dalam hal ini, kurator bertugas untuk mengurus  serta  membereskan  seluruh  harta-harta  debitor  pailit.  Segala  tindakan  yang dilakukan oleh kurator akan diawai oleh hakim pengawas, tujuannya agar harta debitor pailit dapat  terbagi  secara  merata  kepada  para  kreditornya  sesuai  dengan  kedudukannya  dan prinsip hukum kepailitan. [2]
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, menyebutkan syarat debitor dapat diputus pailit diantaranya adalah sebagai berikut: [3]
1. Tidak melakukan pelunasan terhadap minimal satu hutangnya, dimana hutang tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih
2. Memiliki dua atau lebih kreditor.
3. Kemudian yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah:
a) Debitor  itu  sendiri,  dengan  alasan  tidak  mampu  untuk  melunasi  seluruh  hutang- hutangnya;
b) Kreditor, satu hingga beberapa orang kreditor dari debitor tersebut;
c) Jaksa atas dasar kepentingan umum.
Apabila  ditelaah  lebih  lanjut,  tujuan  dari  adanya  penjatuhan  pailit  adalah  untuk memberikan perlindungan kepada debitor pailit hingga terhadap para kreditornya. [4] Bentuk perlindungan  yang  diterima  oleh  debitor  adalah  berupa  adanya  putusan  pailit,  yang  mana dalam  putusan  tersebut  terdapat  eksekusi  terhadap  harta  yang  dimiliki  oleh  debitor. Berangkat  dari  hal  itu,  maka  dapat  membantu  debitor  untuk  menghindari  dan  bahkan menghentikan adanya kegiatan eksekusi yang tidak legal.
Kepailitan  pada  dasarnya  merupakan  pelaksanaan  lebih  lanjut  dari  prinsip  paritas creditorium dan prinsip pari passu prorate parte di dalam rezim hukum harta kekayaan. [5] dalam pengertiannya prinsip paritas creditorium memiliki arti bahwa semua harta kekayaan yang ada pada debitor baik berupa benda bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari oleh debitor pada dasarnya akan terikat kepada segala  penyelesaian  debitor.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  prinsip  pari  passu  prorate parte adalah bahwa segala kekayaan tersebut adalah bagian dari jaminan bersama untuk para kreditor yang mana hasilnya harus dibagikan secara proporsional antar para kreditor, kecuali apabila  diantara  para  kreditor  tersebut  menurut  undang-undang  terdapat  yang  harus didahulukan.
UUK-PKPU  tidak  mengatur  syarat  mengenai  prinsip  minimal  utang  untuk  seorang debitor  dapat  dipailitkan.  Menurut  UUK-PKPU  jumlah  nominal  hutang  tidak  menjadi perhatian,  asalkan  persyaratan  yang  tercantum  di  dalam  Pasal  2  telah  terpenuhi,  maka debitor dapat diputus pailit oleh pengadilan. Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat diambil sebuah  permisalan,  apabila  kreditor  dengan  jumlah  hutang  yang  terbilang  kecil  sekalipun dapat  mengajukan  permohonan  pailit  untuk  mendapatkan  pemenuhan  atas  hutangnya. Padahal, debitor masih dalam keadaan mampu untuk melakukan pelunasan dan pembayaran
atas hutangnya. Terlebih lagi, nilai aset yang dimilikinya jauh lebih besar dibandingkan jumlah hutangnya kepada kreditor. [6] Hal ini yang kemudian menurut para ahli bahwa UUK-PKPU sangat tidak relevan dengan kenyataan saat ini. Jumlah hutang kemudian menjadi penting untuk mengantisipasi adanya permohonan pailit terhadap debitor yang memiliki nilai hutang dengan  jumlah  yang  lebih  kecil  dibandingkan  aset  yang  dimilikinya.  Beberapa  negara  juga mencantumkan  adanya minimal  jumlah  hutang untuk  dapat  mempailitkan  debitor.  Seperti halnya, Singapore dengan jumlah minimal SGD15.000, Hongkong dan juga Amerika Serikat. [7]
Berdasarkan  pada  subjek  yang  akan  menjadi  penelitian  penulis,  maka  penulis memberikan  tiga  sampel  penelitian  terdahulu  yang  masih  berkaitan  dengan  subjek pembahasan pada penulisan ini.
Peneltian pertama dilakukan oleh I Ketut Gde Swara Siddhi Yatna dan Ni Putu Purwanti dengan  judul  “Perbandingan  Hukum  Negara  Indonesia  Dengan Hukum  Negara  Belanda Dengan  Penyelesaian  Perkara  Sisa  Hutang  Debitor  Pailit.”  Siddhi  mengatakan  bahwa seseorang  yang  berhutang  kepada  yang  lain  dapat  dikatakan  pailit  apabila  orang  tersebut memiliki  banyak  kreditor  dimana  ia  tidak  dapat  memenuhi  prestasinya  berupa  melunasi minimal satu hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pada penelitian ini juga diberikan  perbandingan  terkait  dengan  hukum  kepailitan  di  Belanda.  Disebutkan  bahwa seseorang  ingin  mengajukan  permohonan  pailit,  baik  itu  berasal  dari  debitor  itu  sendiri maupun  pihak  kreditor,  maka  ia  harus  dapat  memberikan  alasan  yang  masuk  akal  yang menerangkan  bahwa  orang  tersebut  tidak  dapat  melunasi  hutangnya.  Dalam  hal  kreditor yang  melakukan  permohonan  pailit,  maka  ia  tidak  dapat  memakai  alasan  bahwa  debitor tersebut telah gagal melunasi hutang kepadanya sebanyak satu kali yang telah jatuh waktu. [8]
Penelitian yang kedua adalah oleh Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin dengan judul  “Hukum  Kepailitan  dan  Permasalahannya  di  Indonesia”.  Niru  mengatakan  bahw a penerapan  UU  Kepailitan  dan  PKPU  Tahun  2004  adalah  tidak  semudah  yang  dibayangkan meskipun  undang-undang  tersebut  telah  mengalami  perubahan  dari  undang-undang terdahulu.  Niru  berpendapat,  substansi  yang  terdapat  di  dalam  UUK-PKPU  adalah bertentangan dengan hakekat hukum kepailitan pada dasarnya. Sejalan dengan hal tersebut, maka  timbullah  berbagai  permasalahan  di  dalam  hukum  kepailitan,  seperti  halnya  adalah
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
syarat minimum seorang kreditor sebagai pemohon pailit yang telah tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. [9]
Penelitian yang terakhir merupakan karya Serlika Aprita dan Rio Adhitya dengan judul “Penerapan  “Asas  Keadilan”  Dalam  Hukum  Kepailitan  Sebagai  Perwujudan  Perlindungan Hukum  Bagi  Debitor”.  Serlika  memberikan  gambaran  bahwasanya  konsep  perlindungan hukum yang berdasarkan asas keadilan adalah sebagai perwujudan perlindungan hukum yang seimbang  bagi  debitor  dan  kreditor  yang  terdapat  di  dalam  Undang-Undang  Kepailitan dimana hal tersebut sejalan dengan Pancasila. Di dalam perlindungan hukum yang menurut Pancasila,  terkandung  hak  asasi  manusia.  Ini  artinya,  bahwa  baik  debitor  maupun  kreditor memiliki hak perlindungan yang sama di dalam hukum kepailitan. Sesuai dengan konsep hak asasi manusia, maka hak tersebut melekat pada masing-masing orang, dalam hal ini adalah debitor dan kreditor. [10]
Selanjutnya,  pada  penelitian  ini,  penulis  akan  membahas  mengenai  pentingnya pengaturan  minimal  utang  yang  dapat  dijadikan  sebagai  syarat  debitor  bisa  dipailitkan. Minimal  utang  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  jumlah  utang  yang  dimiliki  oleh debitor  kepada  kreditornya,  sehingga  baik  debitor  maupun  kreditor  dapat  mengajukan permohonan  pailit.  Berangkat  dari  hal  tersbeut,  penulis  dapat  merumuskan  masalah  yaitu apakah urgensi pengaturan prinsip minimal utang sebagai syarat debitor dapat dipailitkan.

## METODE PENELITIAN
Peneilitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  sebagai  penjelasan dari  Peter  Mahmud  Marzuki  yang  menerangkan  bahwa  penelitian  ini  merupakan  sebuah proses dalam menemukan suatu aturan hukum yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang  dihadapi.  [11]  Selain  daripada  itu,  penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan berupa  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach),  pendekatan  konseptual (conceptual approach) serta pendekatan perbandingan (comparative approach).

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Kelemahan Undang-Undang Kepailitan di Indonesia
Regulasi terkait kepailitan yang berlaku di Indonesia pada sekarang ini, terlihat seperti belum  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  yang  sepadan,  terkhususnya  adalah
perlindungan hukum bagi debitor. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Peraturan  tersebut  dirasa  masih  terlalu  mudah  untuk dijadikan syarat-syarat dan dasar bagi seorang debitor diputuskan pailit.
Levinthal  mengungkapkan  dalam  Buku  Sejarah,  Asas,  dan  Teori  Hukum  Kepailitan karya Prof. Sutan Remy, bahwa hukum kepailitan memiliki tiga tujuan umum. Yang pertama adalah, hukum kepailitan bertujuan untuk membagi secara adil seluruh hasil penjualan harta milik debitor kepada para kreditornya. Kemudian, yang kedua adalah untuk mengantisipasi supaya  debitor  yang  dalam  keadaan  insolven  tidak  akan  merugikan  kepentingan  daripada kreditornya.  Dan  yang  terakhir  adalah,  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  debitor yang memiliki itikad baik kepada kreditornya. [6] Selain itu, UUK-PKPU juga memiliki tujuan untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  kreditor  dari  perbuatan  debitor  yang  tidak beritikad baik. Namun, dalam hal ini tidak semua debitor dapat disamakan. Masih terdapat debitor yang beritikad baik dan tetap harus dilindungi kepentingannya. Terutama, dalam hal ini, adalah debitor yang dalam keadaan solvent dan memiliki itikad baik.
Undang-Undang Kepailitan di Indonesia di dalam menentukan syarat-syarat seorang debitor  dapat  dipailitkan,  masih  memposisikan  debitor  pada  psosisi  yang  tidak menguntungkan,  serta  memberikan  keleluasaan  bagi  kreditor  untuk  mengajukan permohonan pailit. Tetapi, pada Pasal 11 hingga Pasal 13 UUK-PKPU juga diatur tentang upaya hukum  yang  dapat  ditempuh  oleh  debitor.  Upaya  hukum  merupakan  hak  yang  diberikan kepada setiap orang atau pihak dalam keadaan tertentu untuk melawan putusan hakim. [12]
Sehubungan  dengan  hal  diatas,  maka  disini  penulis  akan  memberikan  penjelasan mengenai  kelemahan  yang  terdapat  di  dalam  UUK-PKPU  dimana  hal  ini  berkaitan  dengan perlindungan  hukum  terhadap  debitor.  Yang  pertama  adalah  hal  mengenai  syarat-syarat untuk  mengajukan  permohonan  pailit  yang  termaktub  di  dalam  Pasal  2  UUK-PKPU.  Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pada intinya, seorang debitor dapat diputus pailit apabila ia memiliki lebh dari seorang kreditor serta tidak melakukan pembayaran terhadap minimal satu hutangnya yang telah jatuh tempo dan daoat ditagih. Berdasarkan syarat-syarat yang telah disebutkan,  Undang-Undang  Kepailitan  di  Indonesia  tidak  mencantumkan  persyaratan tentang  keadaan  insolvency  sebagai  suatu  syarat  debitor  dapat  dipailitkan.  Hal  tersebut menyebabkan  debitor  yang  telah  secara  yuridis  memenuhi  persyaratan  yang  tertuang  di
dalam  Pasal  2  UUK-PKPU,  menjadi  sangat  mudah  untuk  diputus  pailit.  Debitor  dapat dikatakan insolven adalah ketika debitor secara finansial tidak mampu untuk melunasi hutang piutangnya.  Maka  dari  itu,  apabila  mengacu  dari  penjelasan  diatas,  persyaratan  untuk seorang  debitor  untuk  bisa  dipailitkan  sangatlah  rentan.  Hakim,  dalam  memutuskan  pailit hanya  mengacu  pada  hukum  positif  yang  ada  di  dalam  UUK-PKPU,  tanpa  melihat  besaran hutang yang dimiliki debitor atau tidak menghitung jumlah aset atau harta kekayaan debitor. [13]
Berbeda  dengan  kepailitan  yang  berada  di  Singapura.  Sebagian  aturan  tentang kepailitan yang berada di negara tersebut dapat dikatakan sama dengan aturan yang ada di Indonesia.  Namun,  jika  melihat  lebih  dalam,  aturan  di  Singapura  mengatur  lebih  jelas dibandingkan  dengan  pengaturan  kepailitan  di  Indonesia.  Di  Singapura,  yang  dapat mengajukan permohonan pailit adalah debitor itu sendiri dan kreditor. Kreditor atau debitor dalam  mengajukan  permohonan  pailit,  harus  memperhatikan  persyaratan  yang  telah tertuang  di  dalam  Singapore  Insolvency  Law,  diantaranya  adalah  permohonan  pailit  dapat diajukan jiak debitor berdomisili di Singapura; memiliki properti atau kekayaan di Singapura; umumnya tinggal atau menjalankan bisnis di Singapura dalam kurun waktu satu tahun sejak permohonan  diajukan;  memiliki  hutang  yang  harus  segera  dibayarkan  kepada  kreditor sejumlah  SGD15.000;  serta  tidak  dapat  membayar  hutang  terssebut.  Mengenai ketidakmampuan  debitor  untuk  membayar  hutang,  didasarkan  pada  beberapa  kriteria. Apabila kriteria tersebut telah terpenuhi, maka permohonan akan disetujui oleh pengadilan. [14] Kriteria yang dimaksud adalah debitor tidak memenuhi tuntutan undang-undang untuk membayar hutang; denitor tidak memenuhi perintah pengadilan untuk membayar hutang; debitor melarikan diri dari negara untuk menghindari pembayaran hutangnya; atau Official Assignee atau pernyataan bahwa debitor tidak dapat membayar hutangnya. Namun, di dalam kasus tersebut, apabila debitor memiliki hutang kurang dari SGD100.000 dalam hutang tanpa jaminan, maka ada kemungkinan debitor dapat menghindari pailit.
Selanjutnya,  yang  diatur  di  dalam  Pasal  8  ayat  (4)  UUK-PKPU  dapat  dikatakan mempersempit  hakim  dalam  menafsirkan  untuk  memutus  debitor  pailit.  Hal  ini  dapat diartikan,  jika  permohonan  yang  diajukan  telah  memenuhi  persyaratan  yang  ada  di  dalam Pasal  2  UUK-PKPU,  maka  hakim  diharapkan  segera  menjatuhkan  putusan  pailit  terhadap debitor. Melihat dari hal tersbeut, maka ini menjadi kelemahan yang tidak dapat terelakkan.
Padahal, sudah seharusnya hukum dapat memberikan perlindungan terhadap semua pihak yang  terlibat  di  dalamnya.  Dalam  hal  ini,  undang-undang  kepailitan  di  Indonesia  sudah sepantasnya untuk sejalan dengan prinsip yang berlaku secara global.

## Urgensi Pengaturan Prinsip Minimal Utang Dalam Hukum Kepailitan Indonesia
Adanya sebuah putusan pailit menyebabkan harta kekayaan debitor, masuk ke dalam harta pailit sejak putusan tersebut dikeluarkan. [6] Sehubungan dengan penjelasan perihal kelemahan  UUK-PKPU, maka  dapat  dilihat berbagai  alasan perlunya diatur  prinsip  minimal hutang pada hukum kepailitan di Indonesia.
Berdasarkan  pada  prinsip  hukum  kepailitan,  terdapat  apa  yang  dimaksud  dengan prinsip utang. Pada hukum kepailitan, prinsip utang tidak hanya dibatasi pada definisi utang saja, namun juga terdapat gambaran mengenai besarnya nilai utang untuk dapat dijadikan sebagai alasan permohonan pailit. Jelas bahwa jumlah atau besarnya utang harus dibatasi. Hal  tersebut  dimaksudkan  guna  memberikan  batasan  terhadap  permohonan  pailit  kepada debitor, dimana kreditor memiliki jumlah hutang yang sangat sedikit atau berada dibawah minimum serta hal tersebut digunakan untuk membatasi skala pada penanganan kepailitan. [15]
Selama ini, pada kenyataannya penerapan hukum kepailitan adalah selalu didasarkan pada UUK-PKPU. Bila dilihat lebih dekat, Undang-Undang Kepailitan di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Dikarenakan tidak adanya persyaratan yang menyatakan terkait minimal jumlah utang yang dimiliki debitor, maka hal ini menjadi tidak adil karena pemutusan pailit hanya  berdasarkan  pada  Pasal  2  UUK-PKPU  tanpa  melihat  faktor  lain.  Tentu,  hal  ini  dapat dijadikan sebagai peringatan bagi para pelaku usaha yang mana dalam hal ini berkedudukan sebagai  debitor,  dimana  pada  hakekatnya  kepailitan  merupakan  ultimum  remedium  atau sebagai  upaya  terakhir  bagi  para  pihak  yang  sedang  bersengketa.  [16]  Tetapi,  pada kenyataannya,  justru  undang-undang  memberikan  peluang  bagi  para  kreditor  untuk mempailitkan  debitor  yang  tidak  membayarkan  hutangnya  yang  telah  jatuh  tempo  tanpa meninjau kondisi keuangan debitor terlebih dahulu.
Akibat dari adanya persyaratan pailit yang sangat mudah dan sederhana ini, debitor yang memiliki kondisi financial yang stabil menjadi terancam dapat dipailitkan dengan mudah. Padahal,  dapat  dilihat  bahwasanya  ketika  pengadilan  memutus  pailit,  maka  seluruh  harta kekayaan yang dimiliki debitor akan disita dan masuk ke dalam harta pailit.
Seharusnya,  pada  saat  seorang  debitor  dikatakan  pailit,  ia  harus  berada  dalam keadaan  insolven.  Keadaan  insolven  membuktikan  bahwa  debitor  tidak  mampu  untuk melunasi  hutang  piutangnya.  Berkaitan  dengan  jumlah  minimal  utang,  apabila  dilihat  dari keadaan insolven, maka hal ini menjadi penting. Ketika jumlah nilai utang yang dimiliki oleh debitor tidak terlalu besar yang hingga menyebabkan debitor berada dalam insolven, maka seharusnya pengaturan mengenai jumlah utang perlu untuk diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan  di  Indonesia.  Apabila  minimal  jumlah  utang  tidak  diatur  dan  dijadikan  sebagai syarat untuk memutus pailit seorang debitor, maka akan menjadi ancaman bagi para debitor yang berada di dalam keadaan solven. Debitor yang berada dalam keadaan, artinya keadaan keuangannya adalah sehat. [13]
Berangkat dari hal tersebut diatas, maka akan menjadi sangat merugikan debitor yang berada  dalam  keadaan  solven,  apabila  perusahaan  atau  dirinya  dipailitkan  tanpa  melihat kondisi financial yang dimilikinya. Seharusnya syarat untuk kepailitan bukan hanya ditentukan pada Pasal 2 UUK-PKPU, namun juga ditinjau dari jumlah utang yang dimilkinya. Kreditor yang menempuh kepailitan sebagai jalan untuk memperoleh pelunasan dari debitor, merupakan tindakan  yang  semena-mena.  Pasalnya,  kreditor  tersebut  tidak  melihat  bagaimanakah perlakuan  debitor  yang  dipailitkan  tersebut  terhadap  kreditor  lain  yang  memiliki  jumlah hutang yang lebih besar dibandingkan kreditor yang menempuh jalan kepailitan. Selain itu, bisa saja debitor bukan dengan sengaja tidak membayar utangnya, namun terdapat kendala lain yang mengharuskan debitor untuk tidak dapat membayar atau melakukan pelunasan atas hutangnya.  Sehingga,  pengaturan  mengenai  jumlah  minimal  utang  menjadi  penting  dan urgent untuk diatur. Pembatasan jumlah utang dalam rangka mempailitkan debitor adalah demi menghindari adanya tindakan kreditor yang memiliki itikad tidak baik. Disamping itu, juga  memberikan  kelonggaran  bagi  kreditor  untuk  semena-mena  menggunakan  kepailitan sebagai jalan untuk menagih utangnya kepada debitor, tanpa memperhatikan kondisi debitor sedang solven ataukah insolven.

## KESIMPULAN
Kepailitan  merupakan  jalan  terakhir  bagi  para  pelaku  usaha  dalam  menyelesaikan sengketa  yang  terjadi  diantara  para  pihak.  Namun,  pada  kenyataannya,  regulasi  terkait kepailitan di Indonesia masih sangat lemah. Tidak diaturnya persyaratan yang  memberikan
batasan jumlah utang untuk seorang debitor dapat dipailitkan, menjadikan UUK-PKPU tidak seimbang.  Kepailitan  tujuannya  adalah  untuk  melindungi  kepentingan  para  pihak,  baik kreditor  maupun  debitor.  Sudah  sewajarnya  hukum  kepailitan  juga  mengatur  untuk keduanya. Karena pembatasan jumlah utang, memberikan perlindungan hukum bagi debitor, dari tindakan sewenang-wenang kreditor yang ingin mempailitkannya. Maka dari itu, dalam hal tersebut sangat perlu diatur tentang minimal jumlah utang sebagai syarat debitor dapat dipailitkan.

## DAFTAR PUSTAKA
M. Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
M. H. Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
C. S. T. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
M. Nurmawati, P. Kekhususan, H. Bisnis, and F. Hukum, “Pengaturan Insolvency Test Dalam Penjatuhan, ” pp. 1– 15, 2004.
H. A. Simanjuntak et al. , “Prinsip prinsip dalam hukum kepailitan dalam penyelesaian utang debitur kepada kreditur,” vol. 02, no. 02, 2020.
S.  R.  Sjahdeini, Sejarah,  Asas,  dan  Teori  Hukum  Kepailitan .  Jakarta:  Prenada  Media  Group, 2022.
B.  Pratama,  “Kepailitan  Dalam  Putusan  Hakim  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Formil  dan Materil Kajian Putusan Nomor 02/Pailit/2012/PN.SMG dan Nomor 522K/Pdt.Sus/2012,” J. Yudisial , vol. 7, no. 2, pp. 157 – 172, 2014.
I.  K.  Gde,  S.  Siddhi,  and  N.  P.  Purwan ti,  “Perbandingan  Hukum  Negara  Indonesia  Dengan Hukum  Negara  Belanda  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Sisa  Hutang  Debitor  Pailit Abstrak,” vol. 5, no. 2, pp. 375– 388, 2020.
H. K. Dan, N. Sulisrudatin, and S. Ip, “Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia,” vol. 7, no. 1, pp. 158 – 173, 1997.
S.  Aprita  and  R.  Adhitya,  “Penerapan  ‘Asas  Keadilan’  Dalam  Hukum  Kepailitan  Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitor,” J. Huk. Media Bhakti , vol. 3, no. 1, pp. 46 – 56, 2019, doi: 10.32501/jhmb.v3i1.44.
P. M. Marzuki, Penelitian Hukum , Revisi. Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
I.  M.  Udiana, Kedudukan  dan  Kewenangan  Pengadilan  Hubungan  Industrial .  Bali:  Udayana University Press, 2015.
D.  Surjanto,  “Urgensi  Pengaturan  Syarat  Insolvensi  Dal am  Undang-Undang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” J. Huk. Kenotariatan , vol. 3, no. 2, 2018. L.  J.  Min  and  R.  Nordin, “Debtor protection  within  bankruptcy proceeding  in  malaysia  and singapore: A comparative analysis,” Malaysian J. Consum. Fam. Econ. , vol. 23, no. s1, pp. 162 – 193, 2019.
M. H. Shubhan, “Misuse of bankruptcy petitions by creditors: The case of Indonesia,” Int. J. Innov. Creat. Chang. , vol. 10, no. 6, pp. 195 – 217, 2019.
N. L. G. S. S. Laksmi and N. L. G. Astariyani, “Upaya Debitor Untuk Menghindari Kepailitan,” Kertha Wicara , vol. 8, no. 3, pp. 1 – 13, 2019.