Pemanfaatan Ruang Publik Sebagai Peningkatan Partisipasi Politik di Nagari Talang Anau, Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Tengku Rika Valentina, 2 Aidinil Zetra, 3 Lusi Puspika Sari
123 Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Kota Padang, Indonesia, 25175
E-mail : tengkurika@soc.unand.ac.id ; aidinil@soc.unand.ac.id : lusipuspikasari@gmail.com Received: 16 Maret 2020; Revised: 11 April 2020; Accepted: 02 Juni 2020

## Abstract
The  purpose  of  this  paper  is  to  explain  the  function  of  the  publik  sphere  in  increasing  the  political participation  of  the  people  in  Nagari  Talang  Anau.  This  research  uses  a  qualitative  method  with  a case  study  approach..  The  data  technique  was  carried  out  through  observation,  interviews,  and documentation.  The  results  of  this  study  indicate  that  coffee  shops  or  terms  in  Minangkabau, especially  Nagari  Talang  Anau  Lapau  Kopi,  are  a  form  of  publik  space.  Activities  carried  out  at “Lapau Kopi” are not limited to drinking coffee or tea in general. However, at Nagari Talang Anau, “Lapau Kopi” will be used as a place to discuss releasing the burden of the mind and dissolving the saturation point of work. The discussions that took place between these individuals started from light discussions to the problems that occurred in Nagari Talang Anau in a social, economic, political, and cultural context. The discussion that took place in “Lapau Kopi” shows a concept of deliberation as the  term  in  the  concept  of  deliberative  democracy  spurs  on  processes  that  occur  in  determining decisions or policies, such as collective deliberations in publik spaces that  produce a publik opinion that  can  encourage  people  to  plan  and  plan.  Development  in  Nagari  Talang  Anau  and  increasing awareness  of  the  issues  discussed  and  influencing  the  policies  of  the  Talang  Anau  Nagari Government, Gunung Omeh District..
Keywords: Nagari; Public  Space; Political Participation;  Democracy

## Abstrak
Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menjelaskan fungsi ruang publik dalam meningkatkan partisipasi politik  masyarakat  di  Nagari  Talang  Anau.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan  studi  kasus.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  warung  kopi  atau  istilah  dalam Minangkabau khususnya Nagari Talang Anau Lapau Kopi  merupakan salah satu bentuk ruang publik. Aktivitas yang dilakukan di Lapau Kopi tidak hanya sebatas minum kopi atau teh saja pada umumnya, akan tetap di Nagari Talang  Anau lapau kopi  dijadikan sebagai tempat berdiskusi  melepaskan beban pikiran  dan  melarutkan  titik  kejenuhan  dari  pekerjaan.  Diskusi  yang  terjalin  antara  individu  tersebut dimulai dari pembahasan yang ringan hingga permasalahan yang terjadi di Nagari Talang Anau dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya. Perbincangan yang terjadi di lapau kopi ini menunjukan suatu  konsep  musyawarah  seperti  yang  dijelaskan  dalam  konsep  demokrasi  deliberatif  memacu  pada proses-proses  yang  terjadi  dalam  penentuan  suatu  keputusan  atau  kebijakan,  seperti  adanya musyawarah bersama di ruang publik yang menghasilkan opini publik yang mampu yang mendorong masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan  perencanaan  dan  pembangunan  di  Nagari  Talang Anau    dan  meningkatkan  kepedulian  terhadap  isu  yang  dibahas  dan  mempengaruhi  kebijakan Pemerintahan Nagari Talang Anau Kecamatan Gunung Omeh.
Kata Kunci : Nagari: Ruang Publik: Partisipasi Politik: Demokrasi
Link DOI : http://dx.doi.org/10.31314/pjia.9.1.66-79.2020
Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9 (1), Juni 2020

## PENDAHULUAN
Diskursus  mengenai  kajian  ruang publik sebagai salah satu bentuk peningkatan  partisipasi  dalam  masyarakat menjadi kajian menarik diberbagai khazanah  ilmu  pengetahuan,  khususnya dalam ranah politik. Ruang publik  muncul sebagai suatu prasyarat yang harus dimiliki dan  dikembangkan  dalam  negara  yang menganut  system  demokrasi,  dalam  upaya untuk dapat menjamin ideal nya penyelenggaraan  suatu  pemerintahan  yang demokratis.  Keberadaan ruang  publik  juga merupakan bentuk penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal setiap kebijakan pemerintah, melalui dirkusus yang rasional tanpa  adanya  intervensi,  sehingga  konsep demokrasi  yang  deliberative  dapat  muncul (Prasetyo,  2012).    Partisipasi  masyarakat dalam  pembentukan  ruang  publik  ini nantinya  akan  melahirkan  sikap-sikap politik  dalam  masyarakat.  Pada  dasarnya, ruang publik, partisipasi  masyarakat untuk menghasilkan  kosensus  dan  demokrasi deliberative merupakan tiga hal yang tidak terpisahkan.
Menurut  Habersmas,    demokrasi dapat  berjalan  dengan  baik  jika  dalam sesuatu  negara  terdapat ruang  publik  yang setara  (egaliter),  dimana  setiap  orang memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk berpartisipasi  dan  menyampaikan  idenya. Secara defenitif, menurut Habermas dalam (Prasetyo,  2012),  ruang  publik  dapat  di defenisikan  sebagai  ruang  yang  berada diantara  komunitas  ekonomi  dan  negara, yang mana publik dapat melakukan diskusi yang bersifat rasional, sehingga membentuk  opini  mereka,  dan  dapat menjalankan
pengawasan terhadap pemerintah.  Ruang  publik  merupakan tempat  yang  dapat  digunakan  segala lapisan  masyarakat  untuk  dapat  ikut berpartisipasi, dengan adanya perundingan, dialog,  dan  perencanaan  yang  tidak
menunjukkan  adanya  lapisan  masyarakat dalam  keseluruhan  kegiatan  tersebut. Dalam  masyarakat  tradisional  maupun modern keberadaan ruang publik sangatlah penting.
Dalam masyarakat tradisional, bentuk-bentuk  ruang  publik  sangatlah sepesifik  seperti  balai  desa,  pendopo, cakruk  atau  teras  rumah  kepala  desa  yang berfungsi sebagai tempat berkumpul untuk berdiskusi guna berbicara atau-pun memecahkan  persoalan  yang  ada,  atau hanya  sebagai  ruang  untuk  bertegur  sapa dan beramah tamah (Nugroho &
Kamajaya, 2019). Berkembangnya    zaman membuat ruang publik  menjamur di  setiap daerah  dalam  berbagai  bentuk  yang bervariasi,  sehingga  dibutuhkan  ruang publik  yang  benar-benar  representatif untuk  semua  kalangan  tanpa  adanya klasifikasi sosial. Keberadaan forum-forum diskursus warga untuk  menanggapi  isu-isu lokal  daerah  dan  nasional  merupakan wujud  konkrit  dari  partisipasi  yang melibatkan  masyarakat  didalamnya.  Salah satu  nya  Nagari,  Desa/Nagari  sebutan  di Sumatera  Barat  sebagai  pemerintahan terendah  mempunyai  kuasa  penuh  untuk meningkatkan  pembangunannya  sendiri demi  kesejahteraan  masyarakat.  Ruang Publik  menjadi  salah  satu  kebutuhan masyarakat  lokal  di  nagari  sehingga terjalin interaksi sosial. Partisipasi masyarakat nagari akan menentukan pembentukan  ruang  publik.  Keberadaan ruang  publik  khususnya  ruang  publik politik  di  tengah  kehidupan  masyarakat dapat  memacu  kepedulian  masyarakat dalam  pembangunan  nagari  serta  pada pengambilan keputusan. Salah satu fungsinya  adalah  sebagai  pusat  interaksi untuk  kegiatan  kegiatan  masyarakat  lokal baik formal maupun informal yang bersifat demokratik dan dapat menerima kehadiran berbagai  lapisan  masyarakat  dengan  bebas tanpa  ada  diskriminasi.    Seperti  yang
Available Online at http://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9 (1), Juni 2020
diungkap  oleh  Arent  dalam  (Hardiman, 2010)  menyebutkan  ruang  publik  sebagai ruang  penampakan,  artinya  suatu  ruang tempat  orang-orang  saling  berinteraksi dengan  cara  bertindak  dan  berbicara. Ruang  ini-lah  yang  menjadi  dasar  semua pendirian  dan  bentuk  Negara.  Ruang tersebut  secara  potensial  ada  dalam  setiap lapisan masyarakat, Arendt dalam (Hardiman,  2010)  memikirkan,  ruang publik  sebagai  sesuatu  yang  sejak  awal tidak terkontaminasi terhadap kepentingan- kepentingan  kekuasaan  rezim  (kekuasaan) dan  kepentingan  ekonomis.  Ruang  publik terbentuk karena ada suatu keinginan  yang tulus  dari  masyarakat  dalam  beberapa kesenjangan  sosial  yang  terjadi.  Hal  ini juga diungkap oleh E, Budiharjo &Djoko S (1999)  dalam  (Malik,  2018)  Keberadaan ruang  publik  menjadi  bagian  penting  bagi masyarakat sebagai upaya untuk mengatasi terjadinya  konflik  sosial  yang  mengarah kepada terciptanya disharmoni dan disintegrasi social melalui penyedian ruang terbuka  bersama  (open  publik  space) seperti  :  lapangan  olahraga,  poliklinik, tempat ibadah, lembaga pendidikan, pasar/mall/plaza, taman dll. Bagi Habermas  dan  Arend  dalam  (Cassegard, 2014)  keduanya  memberikan  penekanan khusus  terhadap  fungsi  ruang  publik sebagai arena verbal, kontestasi, musyawarah dan debat.
Bagi  Habermas  ruang  publik  adalah ranahnya  validitas  yang  didasari  oleh penggunaan  publik  oleh  masyarakat  atas alasan  mereka  sendiri  untuk  datang bersama-sama  akan  tujuan  politik  melalui debat  dan  manifestasi,  argument  yang diperbincangkan.  Arendt  juga  melihat aksi politik  juga  berkaitan dengan pembicaraan publik,  ruang  publik  muncul  setiap  kali orang  berkumpul  untuk  memutuskan urusan  bersama  melalui  diskusi,  media pidato, persuasi. Ia juga mengklaim bahwa,
Sebagian  besar  tindakan  politik  adalah ditransaksikan dengan kata-kata.
Kebutuhan masyarakat terhadap ruang  publik  sebagai  sebuah  sarana melakukan  aktivitas  dengan  beragam kegiatan  secara  bersama-sama  diwujudkan melalui  interaksi  social  yang  diakomodasi dalam  ruang  publik,  sehingga  adanya pembelajaran  antara  masyarakat  secara terus menerus sehingga muncul pemahaman  yang  sama.  Ruang  publik  ini sejatinya  telah  terbentuk  secara  sosio- historis  di  masyarakat  pedesaan,  yang dikenal  dengan  konsep  demokrasi  politik musyawarah  ( rembug  desa ),  atau  yang juga dikenal sebagai musrenbang, pelaksanaan musrenbang ini sejalan dengan demokrasi yang deliberative. Bentuk lain dari sejarah ruang publik yaitu tidak  dapat  dipisahkan  dari  kemunculan warung-warung  kopi  pada  era  kapitalisme awal,  pada  abad  ke  13  di  Eropa.  Warung kopi  dapat  menjadi  ruang  publik  baru ketika  itu.  Menjadi  arena  diskursus  bagi warga  masyarakat  yang  sedang  bertumbuh dari  masyarakat  feodal  ke  masyarakat borjuis. Ciri utama dari interaksi di warung kopi  adalah  sifatnya  yang  lebih  spontan, otentik, dan komunikatif.   Hubungan antar individu di warung kopi cenderung bersifat asimetris  dan  tidak  hirarkis,  status  sosial tidak  begitu  penting,  bahkan  sangat  cair. Dari  rakyat  biasa  sampai  pejabat  tinggi, dari buruh sampai pemilik modal, semuanya  dapat  berbaur,  saling  melempar gagasan,  dan  saling  adu  argumentasi (Paulangi, 2018).
Menariknya fenomena nagari sebagai bagian pemerintahan terendah di Sumatera Barat,  ruang  publik  merupakan  salah  satu kebutuhan  pokok  bagi  masyarakat  lokal sehingga  terjalinnya  interaksi  sosial  antara masyarakat.  Kehadiran  Warung  kopi  pada abad  13,  mengisyaratkan  bahwa  ruang  itu memang benar ada dalam konteks
Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9 (1), Juni 2020
pemerintahan local salah satunya Nagari di Sumatera Barat yang di sebut dengan nama Lapau  kopi walaupun  memang  terdapat beberapa perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan sosio-historis
dahulunya. Nagari Talang Anau
merupakan salah satu
Nagari di Kabatupaten Lima Puluh Kota yang cukup jauh  dari  pusat  kota,  ini  membuat  Nagari Talang  Anau  masih  kuat  memegang  adat istiadat  dalam  kehidupan  sehari-hari  dan dalam  ber-Nagari.  Kearifan  local  pada masyarakat  Talang  Anau  masih  tidak terkontaminasi  oleh  perkembangan  era digital saat sekarang ini. Semangat gotong- royong  dan  saling  bekerja  sama  dalam menyelesaikan  permasalahan  baik  privat maupun publik masih terasa kuat di Talang Anau.
Hal  ini  menciptakan  lebih  banyak ruang yang tercipta dalam tatanan kehidupan  bermasyarakat  di  nagari  ini, dengan  demikian  keberadaan  ruang  publik akan  lebih  besar.  Di  Talang  Anau masyarakat  biasa  berkumpul  dan  juga bercengkrama,  ini juga sudah lekat dengan budaya setempat, masyarakat yang sebelumnya  tidak  saling  kenal  akan  saling mengenal satu sama lain dengan memanfaatkan warung-warung kopi ( lapau kopi) untuk  sekedar  berkumpul  dan bertukar  cerita.  Di  nagari  ini  masyarakat menganggap Lapau  kopi bukan  hanya sebagai  tempat  minum  kopi  seperti biasanya,  tetapi  telah  dialihfungsikan sebagai  tempat  mereka  berdiskusi  secara terbuka, bertukar fikiran, membahas tentang berbagai macam permasalahan dan persoalan  yang  ada  disekitarnya,  bahkan berbagai masalah pemerintahan nagari pun dibahas  di Lapau  kopi tersebut,  serta menyinggung  beberapa  hal  yang  berkaitan dengan  anak  muda  dan  perilakunya.  Oleh karenya  menarik  bagi  peneliti  untuk melihat  sejauh  manakah  ruang  publik mampu  untuk  meningkatkan  partisipasi
masyarakat di nagari Talang Anau terhadap  situasi  pemerintahan  nagari. Tujuan  dari  penelitian  ini  yang  peneliti rumuskan  adalah  1)  Untuk  mengetahui, menjelaskan, serta menganalisis bagaimana  fungsi  ruang  publik  sehingga dapat  meningkatkan  partisipasi  politik  di Nagari; 2) Untuk mengetahui, menjelaskan serta  menganalisis  bagaimana  masyarakat di Nagari Talang Anau mampu memanfaatkan ruang publik sebagai bagian dari partisipasi masyarakat.
Beberapa  Peneliti  terdahulu  yang telah  peneliti  soroti  diantaranya  (Nugroho &  Kamajaya,  2019);  (Iskandar,  2017); (Bhakti,  2020)  (Setiawan,  Leksono,  & Sungkawati,  2020)  (Geraldy,  2017)  yang memiliki  fokus  penelitian  yang  berbeda- beda,  dari  beberapa  penelitian  tersebut cenderung  lebih  berfokus  pada  hiburan, interaksi, komunikasi dan media masa atau sosial  sebagai  sarana  ruang  publik.  Lain dari  pada  itu  ada  yang  berfokus  pada alokasi ruang dan juga kajian kewilayahan.
Selain  locus yang berbeda dalam beberapa penelitian  diatas,  penelitian  ini  mengkaji dari sudut politis ruang  publik,  yang  mana ruang tersebut dimanfaatkan sebagai sarana interaksi masyarakat dalam meningkatkan partisipasti masyarakat terhadap  Pemerintahan  Nagari  baik  dalam segi  pembangunan  dan  isu  sosial  dalam masyarakat Nagari.  Ruang ini hadir dalam bentuk  fisik  yang  bisa  di  tempati  oleh masyarakat untuk bertukar pikiran, melepas lelah setelah bekerja, dan menyampaikan keresahan terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan  Konsep  Ruang  publik  dan partisipasi politik untuk membantu peneliti menganalisis persoalan yang terjadi dilapangan.  Konsep  ruang  publik  sendiri terus  berubah  dengan  kebutuhan  yang dilandasi  nilai  normative  dari  diskusi  dan debat  rasional  kritis.    Untuk  ini  perlu
disadari  bahwa  melakukan  klarifikasi  atas konsep  ruang  publik  merupakan  suatu  hal yang  tidak  mudah,  mengingat  adanya keberagaman  makna  dan  pengertian  yang luas  dari  konsep  tersebut.  Istilah  ruang publik seringkali digunakan secara longgar,  hal  ini  sangat  dipengaruhi  oleh konteks dan ilmu yang sedang mengartikulasikannya.  Misalnya,  dalam ilmu arsitektur dan planologi, ruang publik
dipahami dalam pengertian teknis- arsitektural,  dengan  taman,  plaza,  dan ruang terbuka sebagai contoh dari apa yang disebut ruang publik. Dalam konteks dunia digital  internet,  ruang  publik  adalah cyberspace  tempat  interaksi  maya  terjadi. Bagi  pengkaji  dan  aktivis  media,  ruang publik  adalah  perusahaan  penyiaran  yang disponsori  oleh  pemerintah.  (Prasetyo, 2012).
Apa yang membuat Habermas tertarik  dengan  ide  tentang  ruang  publik adalah  potensinya  sebagai  fondasi  dari masyarakat  yang  dibangun  atas  dasar prinsip-prinsip demokrasi (Johnson, 2006:19 dalam (Prasetyo, 2012)). Menurut Habermas  (1985)  ruang  publik  adalah ruang di mana warganegara bisa berunding mengenai  hubungan  bersama  mereka sehingga merupakan sebuah arena institusi untuk  berinteraksi  pada  hal-hal  yang berbeda.  Arena  ini  secara  konseptual berbeda dengan negara, yaitu tempat untuk melakukan produksi dan sirkulasi diskursus yang bisa secara prinsip merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi negara  (Hardiman,  2009).  Arendt  (dalam Budi  Hardiman,  2010)  memikirkan,  ruang publik  sebagai  sesuatu  yang  sejak  awal tidak terkontaminasi terhadap kepentingan- kepentingan  kekuasaan  rezim  (kekuasaan) dan kepentingan ekonomis. Secara historisnya,  ruang  publik  muncul  pertama kali  pada  abad  ke-17  di  Eropa,  dalam kemunculannya  ini  bersamaan  dengan
berkembangnya  kapitalisme.  Pada  masa inilah muncul kelas baru dalam masyarakat yaitu  kelas  borjuis.  Dalam  hubungannya dengan  negara,  ruang  publik  memiliki peran  sebagai  intermediasi  antara  negara dan  kaum  borjuis.  Melalui  opini-opini yang  disampaikan  dalam  ruang  publik, tersimpan misi agar negara lebih responsive terhadap kebutuhan dan kepentingan kaum borjuis.
Menurut  Habermas  (1989)  dalam (Prasetyo, 2012) menekankan terdapat tiga ideal  normative  yang  inheren  dalam konsep  ruang  publik. Pertama, ruang publik  sejenis  pergaulan  social  yang  sama sekali  tidak  menyamakan  status  antar orang  karena  secara  konsepnya  tidak memiliki  signifikansi  apapun.  Dalam  hal ini  preferensi  kedudukan  tersebut  diganti dengan  nilai  kebijaksanaan  yang  setara dengan  nilai  persamaan  setiap  orang. Dalam  ruang  publik  yang  menduduki tempat  yang  lebih  tinggi  bukan  status, pangkat,  harta,  atau  keturunan,  melainkan argument yang lebih baik. Kedua, meskipun setiap orang memiliki kepentingan  yang  berbeda  mungkin  bisa dipengaruhi oleh perbedaan status, kepentingan  sendiri  juga  dianggap  tidak memiliki  signifikansi.  Yang  menyatukan orang-orang  bertemu  di  ruang  publik adalah  kesamaan  akan  penggunaan  rasio berkarakter  “tanpa  kepentingan”  atau (dis interested  “interest  of  reason”) ,  artinya pendapat yang muncul dalam ruang publik harus  berlandaskan  kepada  kepentingan umum,  bukan  kepentingan  particular.
Ketiga, pada  prinsipnya  ruang  publik bersifat  inklusif,  hal  ini  dapat  terlihat  dari formalitas  syarat  untuk  berpartisipasi dalam  ruang  publik,  yang  mana  setiap masyarakat  atau  warga  negara  dapat menggunakan rasionalitasnya.
Teori ruang publik merupakan
sebuah arena pembentukan ide,
Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9 (1), Juni 2020
pengetahuan  bersama,  dan  konstruksi opini, berlangsung ketika orang berkumpul dan  berdiskusi.  Menurut  Habermas,  ruang publik merupakan jaringan untuk mengkomunikasikan  informasi  dan  sudut pandang.  Ruang  publik  merupakan  tempat berkomunikasi mengenai kegelisahan politis masyarakat, selain itu juga merupakan wadah bagi masyarakat dengan bebas  dapat menyatakan  sikap  dan pendapat  mereka  kepada  negara  atau pemerintah.  Habermas  juga  memberikan gagasan  mengenai  tidak  terbatas  nya keberadaan  dari  ruang  publik,  ada  dimana saja.  Ketika  ada  masyarakat  berkumpul bersama, dan berdiskusi tentang tema yang relevan,  maka  disitu  hadir  ruang  publik. Selain  itu,  ruang  publik  juga  tidak  terikat dengan kepentingan-kepentingan pasar maupun  politik.  Oleh  karena  itu,  sifat  dari ruang publik sendiri menjadi tidak terbatas. (Habermas, 1989)
Aspek penting dalam melihat kualitas demokrasi  suatu  negara  dapat  dilihat  dari tingginya partisipasi politik warga negaranya.  Ciri  khas  dari  modernisasi politik  adalah  partisipasi  politik,  dengan adanya  keputusan  politik  yang  dibuat  dan dilaksanakan oleh pemerintah  menyangkut dan  mempengaruhi  kehidupan  warga negara,  maka  warga  negara  berhak  untuk ikut  serta  menentukan  kebijakan  politik suatu  negara.  Teori  demokrasi  liberal melihat bahwa pemilihan umum merupakan  basis  dan  indicator  untuk melihat  derajat  demokrasi.  Partisipasi politik  bagian  dari  variable  penting demokrasi,  yang  juga  sering  dijadikan indicator untuk melihat keberhasilan Pemilu.  Dahl  memandang  Pemilu  yang dilaksanakan untuk memilih pemimpin dan perwakilan  politik  yang  dilakukan  secara regular, kompetitif, jujur merupakann pilar demokrasi. Sirkulasi elit dan kekuasaan ini secara  lebih  khusus  dibedah  oleh  Mosca, Pareto,  Michels  dan  C.W.Mills    (Geraldy,
2017).  Berbagai  bentuk  partisipasi  politik diberbagai  negara  dapat  diklasifikasikan dalam  kegiatan  politik  baik  konvensional dan non konvensional, ada juga yang legal maupun  illegal  (cara  kekerasan  atau revolusi). Bentuk-bentuk partisipasi politik ini  dapat  dipakai  sebagai  ukuran  untuk menilai  stabilitas  system  politik,  integritas politik, kepuasan atau ketidakpuasan warga negara.
Keberadaan  ruang  publik  dalam  hal ini  juga  merupakan  salah  satu  bagian penting  untuk  meningkatkan  partisipasi masyarakat, melalui diskursus yang rasional  dengan  tanpa  ada  tekanan, sehingga nantinya konsep deliberatif dapat dimunculkan  dalam  forum-forum  tersebut. Pada  dasarnya  ruang  publik,  partisipasi politik  masyarakat  dan  juga  demokrasi deliberatif,merupakan  tiga  hal  yang  tidak dapat dipisahkan dalam pratiknya.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan studi kasus, untuk mengeksplorasi  dan  memahami  makna bagi  sejumlah  individu  atau  kelompok  di anggap  berasal  dari  masalah  sosial  atau kemanusiaan.  Proses  penelitian  kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan dan  prosedur-prosedur,  menganalisis  data secara  induktif  mulai  dari  tema-tema umum,  dan  menafsirkan  makna  data (Creswell,  2016).  Penggunaan  pendekatan kualitatif  juga  dikarenakan  objek  yang akan  ditelah  dari  asumsi  yang  peneliti bangun,  adanya  peran Lapau  kopi sebagai ruang publik masyarakat dalam mendorong partisipasi  politik  masyarakat.  Selanjutnya bagaimana pemanfaatan Lapau kopi tersebut  sebagai  ruang  publik.  Penelitian ini  dilakukan  pada  Desa/Nagari  yang berada  pada  wilayah  atau  luhak  yaitu Perwakilan  nagari  yang  berada  di  Luhak
Limapuluh  Kota  (Nagari  Talang  Anau). Sebaran  lokasi  penelitian  yang  ditetapkan mewakili  bentuk-  bentuk  kearifan  lokal yang  dipakai  dalam  melihat  praktik  ruang publik  pada  nagari.    Data  dikumpulkan melalui  observasi  lapangan,  wawancara dan dokumentasi. Data yang telah didapatkan  dianalisis  dengan  prinsip- prinsip  metode  kualitatif,  yang  artinya dikumpulkan
melalui wawancara dijelaskan  secara  transkip.  Adapun  yang menjadi informan penelitian dalam penelitian  ini  adalah  Wali  Nagari,  Wali Jorong, Ketua bamus (Badan
Musyawarah),  sekretaris  nagari,  ketua Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN),  unsur masyarakat  (Alim  Ulama,  Cadiak  Pandai, Pemuda, Ninik Mamak).
Peneliti  mencoba  memahami  dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh  kemudian  dijelaskan  secara kualitatif.  Ini  akan  memperdalam  Analisa peneliti  dalam  menelaah  data  secara sistematis. Hubungan tersebut akan peneliti paparkan  sebagai  proposisi  sebagaimana didalam penelitian kualitatif lainnya, melalui  sebuah  tulisan  yang  bersifat deskriptif  dan  konseptual.  Analisis  ini dilakukan berdasarkan pandangan informan  (emik)  yang  sudah  di  validasai menggunakan  metode  triangulasi,  yang memperoleh kesimpulan dari analisis yang dilakukan  terkait  penggabungan  data  yang didapatkan baik dari informan dan interpretasi  peneliti  (etik)  terhadap  data dilapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Partisipasi  politik  masyarakat  di nagari  juga  dipengaruhi  oleh  ruang  publik yang  terbentuk  dalam  masyarakat,  ruang publik tercipta dalam semua tingkatan serta lapisan  masyarakat,  tak  terkecuali  dalam masyarakat  lokal.  Ruang  publik  adalah ruang  yang  digunakan  masyarakat  untuk
saling  berinteraksi  dengan  cara  berdiskusi dan  bertindak.  Ruang  ini  secara  tidak langsung  merupakan  dasar    pendirian  dan bentuk negara.
Beberapa hasil dari penelitian dahulu yang meneliti tentang ini yaitu diantaranya (Prasetyo,  2012)  hasil  dari  penelitian  ini menunjukan  bahwa  pembahasan  ruang publik dalam ST (The Structural Transformation of Public Sphere)  merujuk pada jenis ruang publik yang tunggal, yaitu ruang  publik  borjuis.  Hal  ini  berbeda dengan  BFN  (Between  Facts  and  Norms), di  mana  ruang  publik  bersifat  plural masing-masing  kelompok  asosiasi  dalam masyarakat dapat membentuk ruang publiknya  sendiri.  Selain  itu  juga  ada penelitian  dari  (Paskarina,  2005)  hasil penelitianya menyebutkan bahwa demokrasi  deliberatif  mendasarnya  asumsi pada  tindakan  komunikatif  dalam  bentuk pertarungan wacana, arena tempat berlangsungnya  pertarungan  wacana  ini- lah  yang  disebut  dengan  ruang  publik. Oleh  karena  itu  dalam  konsepsi  ini,  ruang publik  tidak  diartikan  secara  fisik  tetapi merupakan ruang sosial (sosial space) yang dihasilkan  oleh  tindakan  komunikatif. Ruang  publik menjadi  tempat  bagi terbentuknya opini publik yang merefleksikan  isu  isu  yang  berkembang dalam tataran elit maupun massa. Lain dari pada  itu  penelitian  dari  (Valentina,  2018) membahas terkait dengan dinamika politik lokal  di  Minangkabau,  penelitian  ini menghasilkan  bahwa  Lembaga  Nagari (KAN)  memposisikan  diri  sebagai  ruang publik,  sehingga  KAN  bisa  diakses  oleh seluruh  anak  kemenakan  dalam  nagari. Supaya  terjalin  komunikasi  yang  interes antara perwakilan suku di Nagari Panyakalan,  dengan  model  komunikasi yang  dibangun  tetap  secara  oligarki (bajanjang  naiak  batanggo  turun)  dan egaliter musyawarah dan munfakat
Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9 (1), Juni 2020
Dari  beberapa  hasil  dari  penelitian terdahulu  juga  berkaitan  dengan  ruang publik  di  Nagari  Talang  Anau.  Lapau merupakan tempat yang tidak bisa dipisahkan  dari  kebudayaan  dan  karakter masyarakat  Minangkabau  selain  rantau, dan  surau,  karena  lapau  telah  menjadi ranah  internal  yang  sama  halnya  dengan surau,  akan  tetapi  berbeda  dengan  rantau yang menjadi ranah eksternal di Minangkabau.  Dikutip  dari  Edward  bord bahwa  menurut  Gusti  Asnan  dalam makalahnya  pada  „Kongres  Kebudayaan Indonesia‟  mengenai  asal  mulanya  Lapau: “tidak  diketahui,  sejak  kapan  lapau  mulai muncul  di  Minangkabau,  namun  bisa dikatakan lapau mulai  menjadi bagian dari sistem  sosial  (juga  politik  dan  ekonomi) Minangkabau  ketika  aktivitas  niaga  mulai marak  di  daerah  itu.  Lapau  saat  itu  mulai menjadi  „lembaga‟ penting dalam  jaringan niaga  antara  daerah  pantai  dan  pedalaman Minangkabau”.
Lapau memiliki fungsi tempat saudagar singgah atau bermalam, dikawasan  pantai  lapau  menjadi  tempat menginap  para  saudagar  yang  datang  dari daerah pedalaman, terkadang lapau menjadi tempat mereka bertransaksi dengan saudagar lain. Disamping itu, lapau juga  berfungsi  untuk  tempat  berbagi informasi  dari  segala  aspek  termasuk menyoal  kondisi  sosial  dan  politik  di daerah  yang  mereka  lalui,  Topik  yang dibicarakan terkadang berubah-ubah sesuai kondisi  dan  tergantung  pada  keaktual kondisi saat ini.
Seiring dengan perkembangan zaman keberadaan  lapau  sebagai  tempat  singgah atau  menginapnya  para  saudagar  mulai berubah.  Saat  ini,  lapau  dijadikan  sebagai sarana  tempat  jual  beli  kebutuhan  harian, cenderung  diisi  oleh  kaum  laki-laki  untuk berkumpul  dan menghabiskan  waktu berbincang  dengan  sesama  pengunjung atau  hanya  melepas  penat  dari  kegiatan
sehari-hari. Pengunjung yang datang biasanya  juga  masyarakat  lingkungan sekitar,  perbincangan  yang  dilakukan membahas  berbagai  persoalan  mulai  dari isu  local  sampai  ke  tingkat  nasional melingkupi  permasalahan  sosial,  ekonomi dan  juga  politik.  Kegiatan  ini  dilakukan sambil  minum  kopi,  teh,  merokok,  main kartu,  domino  atau  remi.  Meskipun  Lapau Kopi telah menjadi bagian dari masyarakat Minangkabau dan sebagai tempat berkumpul  untuk  membahas  berbagai persoalan  seperti  social,  politik,  ekonomi dan  budaya  tetapi  tidak  menjadikan  lapau sebagai  Lembaga  atau  institusi  politik tradisional di Minangkabau. Setiap kegiatan  yang  ada  dilingkup  Nagari/Desa, lapau   selalu  menjadi tempat utama dalam menginformasikan kegiatan, karena dilapau  informasi  sangat  cepat  menyebar kepada masyarakat. Lapau yang sebelumnya  hanya  ada  dibeberapa  tempat, sekarang  berkembang  sangat  pesat  sekali. Bahkan  dalam  satu  Korong/Dusun  bisa mencapai 5-8 Lapau.
Dari  segi  setting  lapau  itu  sendiri, berbeda  dengan  toko  dimana  tidak  ada space  untuk  bercengkrama  hanya  sekedar interaksi  antara  pembeli  dan  penjual  serta pembeli  sesama  pembeli.  Di  Lapau, terdapat ruang bercengkrama antar pembeli yang  luas  dimana  banyak  meja  dan  kursi. Di  beberapa  Lapau,  meja  dan  kursi  dibuat memanjang  yang  berukuran  sekitar  4-5 meter  dan  lebar  1  meter,  begitu  juga  kursi nya menyesuaikan ukuran mejanya. Sangat jarang  sekali  ada  meja  dan  kursi  yang berukuran  kecil  atau  dengan  ukuran persegi.
Fenomena  Lapau  kopi    memiliki kekuatan  yang  signifikan  dan  mendorong masyarakat untuk saling  bertemu, bertukar pendapat  dan  berbincang.  Menurut  asumsi peneliti faktor dominan yang mempengaruhi  atau  yang  mendorong partisipasi  politik  pengunjung  Lapau  kopi
Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9 (1), Juni 2020
dalam perencanaan pembagunan khususnya  di  Nagari  Talang  Anau  adalah Lapau  kopi  yang  dijadikan  tempat  diskusi publik  mulai  dari  permasalah  ekonomi politik  dan  sosial  dan  menjadi  pusat informasi publik. Dari pengamatan peneliti dengan  adanya  diskusi  publik  pengunjung memanfaatkan  Lapau  kopi  sebagai  tempat menyampaikan  pendapat,  berdiskusi  dan bebas berbicara.
Kepublikan  yang  terjadi  di  Lapau kopi  di  Nagari  Talang  Anau  ini  sejalan konsep  ruang  publik  yang  dimaksud  oleh Jurgen  Habermas.  Menurutnya  ruang publik  adalah  ruang  di  mana  masyarakat bisa berunding mengenai hubungan mereka yang bersifat kepentingan bersama. Adanya  diskusi  yang  bebas  di  Lapau  kopi juga  menjadikan  Lapau  kopi  di  Nagari Talang  Anau  sebagai  salah  satu  pusat informasi.  Lapau  kopi  menjadi  pintu masuknya  informasi  sosial,  ekonomi, diskusi  kritis  dan  termasuk  diskusi  politik maupun diskusi perencanan pembangunan.
Lapau  Kopi  sebagai  Ruang  Publik dan menjaring partisipasi
politik masyarakat Di Nagari Talang Anau  Ruang publik memiliki peranan penting khususnya  di  Nagari  Talang  Anau  dengan makna  dan  fungsinya  yang  semakin mendapat legitimasi di masyarakat.
Peneliti  menemukan  ada  beberapa  bentuk ruang  publik  di  nagari  talang  anau  yang memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan, seperti
kegiatan  musrenbang,  rapat  jorong,  rapat bamus,  rapat  KAN,  dan  rapat  nagari  serta diskusi  publik  yang  terjadi  di  Lapau  kopi. Forum yang berlangsunng kegiatan Musrenbang,  rapat  jorong,  rapat  Bamus dan  KAN  serta  rapat  nagari  lebih  bersifat formal dengan prosedur yang tersistematis. Sementara  diskusi  publik  yang  ada diLapau  kopi  terlaksana  secara  spontan, lebih  bersifat  informal  dan  pembahasan
tidak berdasarkan perencanaan yang matang.  Ruang  publik  di  Lapau  kopi menggambarkan  ruang  diskusi  yang  lebih terbuka  untuk  semua  kalangan  masyarakat Nagari Talang Anau.
Lapau kopi merupakan tempat paling popular  di  Nagari  Talang  khususnya  laki- laki,  seperti  yang  peneliti  temukan  bahwa Lapau  kopi  tidak  sekedar  minum  kopi tetapi juga untuk menikmati minuman lain seperti teh talua (teh yang dikocok dengan telur dan diseduh air panas), teh panas atau dingin.  Lebih  dari  sekedar  tempat  minum kopi atau teh talua,Lapau kopi mempunyai makna  kultural  yang  sangat  dekat  dengan inti  kebudayaan  masyarakat  di  Nagari Talang  Anau  yang  bersifat  kolektivistik yang  bertentangan  dengan  individualisme. Minuman kopi atau teh bukanlah pendorong yang utama bagi laki-laki untuk datang  dan  duduk  di  Lapau  kopi.  Hal tersebut  juga  menjadi  tempat  dimana berkumpulnya berbagai kalangan masyarakat,  mulai  dari  petani,  pemuda, sumando  (semenda),  pegawai  negeri, pemuka  adat,  alim  ulama  (tuangku,  labai, dll),  wali  nagari,  wali  jorong  dll.  Lapau kopi  adalah  ruang  yang  tidak  bisa dilepaskan  dari  kebudayaan  dan  karakter masyarakat  di  nagari  ini  selain  rantau  dan surau.  Dimana  Lapau  kopi  menjadi  ranah internal sama hal nya surau. Ranah internal disini  dimaksudkan  adalah  hal  atau  ruang yang  ada  secara  geografis  yang  fisiknya masih  berada  dalam  lingkungan  nagari, sedangkan rantau berada diranah eksternal. Menariknya  dari  keberadaan  Lapau  kopi ini  yaitu  terkait  keberagaman  topik  yang dibahas  sangat  bervariasi,  tergantung subjek  yang  membicarakannya.  Topik tersebut mulai dari  hal  yang ringan  hingga topik yang serius seperti keadaan lingkungan  sekitar  contohnya  kemalingan, negosiasi jual beli mulai dari motor hingga barang elektronik, terkait pekerjaan,
Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9 (1), Juni 2020
kehidupan  sehari-hari,  event  nasional hingga  dunia  serta  masalah  isu-isu  politik mulai  dari  nasional  hingga  tingkat  local, termasuk permasalahan yang terjadi dalam pemerintahan  nagari,  seperti  dana  desa, pembangunan desa dan lainnya.
Peneliti melihat adanya perhatian dari para  pengunjung  Lapau  kopi  kepada urusan  non-privat  menimbulkan  dorongan untuk  lebih  memperhatikan  objek-objek yang  terjadi  di  sekitar,  yang  sifatnya menyentuh kepentingan bersama. Termasuk  di  dalamnya  isu-isu  politik lokal,  mulai  dari  pemilihan  kapalo  jorong, wali nagari, sampai presiden dan pembangunan nagari. Pembicaraan tentang kemaslahatan bersama selanjutnya mendorong  para  pengunjungLapau  kopi untuk  lebih  sensitif  terhadap  apa  yang terjadi  di  lingkungan  mereka.  Tanpa pemahaman yang mendalam tentang lingkungan,  mereka  tidak  akan  dapat menjadi  peserta  aktif  dalam  diskusi  dan hanya  akan  menjadi  pendengar  yang dianggap pendiam.
Ruang  publik  memiliki  arti  yang lebih  luas  bentuk  fisiknya,  tidak  hanya sebuah ruang yang bersifat pasif.
Sebaliknya, ruang publik mengarah kepada sebuah  ruang  yang  aktif  membentuk pemikiran dan pemahaman dalam masyarakat. Disini-lah ruang publik memiliki  makna  yang  menentukan  setiap kondisi  dan  aktivitas  masyarakat  yang berperan  dalam  membentuk  persepsi, pengalaman  dan  tindak  sosial.  Dari  hasil observasi  peneliti,  kehadiran  Lapau  kopi kopi telah mengait individu dan masyarakat dalam membentuk opini publik,  mengekspresikan  secara  langsung kebutuhan  dan  kepentingan  masyarakat sehingga dapat mempengaruhi kebijakan/praktik politik. Dimana aktivitas pengunjung  Lapau  kopi  menjadi  bagian dari kebebasan dalam kehidupan
berdemokrasi  dalam  nagari,  salah  satu bentuknya adalah partisipasi politik.
Pelaksanaan musyawarah dalam Lapau  kopi  di  nagari  ini  berbeda  dengan yang dikemukakan oleh Habermas dimana dalam  ruang  publik  semua  kalangan  bisa berpendapat tanpa adanya tekanan, Senada dengan  Habermas  (Prasetyo,  2012)    juga mengatakan  keberadaan  ruang  publik  juga merupakan bentuk penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal setiap kebijakan pemerintah, melalui dirkusus yang rasional tanpa  adanya  intervensi,  sehingga  konsep demokrasi yang deliberative dapat muncul, namun  fenomena  yang  ada  di  Lapau  kopi di  Talang  Anau  memperlihatkan  adanya pengaruh budaya yang membuat perbincangan  di  Lapau  kopi  selaku  ruang publik  tetap  tidak  sebebas  yang  di kemukakan Habermas. Namun secara fisik maupun  proses  terbentuknya  Lapau  kopi sebagai  ruang  publik  sejalan  dengan  yang dikatakan  Habermas  dimana  dalam  ruang ini  masyarakat  bisa  berinteraksi  dan berunding  tentang  permasalahan  hidup bersama.
Diskusi yang di adakan di Lapau kopi ini  sejalan  dengan  konsep  demokrasi deliberatif,  dimana  demokrasi  deliberatif mekanisme  penentuan  dalam  pembuatan keputusan dilakukan dengan cara partisipasi  warga  secara  langsung,  bukan melalui  voting atau perwakilan,  melainkan melalui dialog, musyawarah dan pengambilan kesepakatan sehingga partisipasi  dimungkinkan  secara  luas  dan menghindari  terjadinya  penguasaan  elit dalam pengambilan keputusan. Dalam Hardiman (2009) teori demokrasi deliberative tidak berpusat pada penyusunan  daftar  aturan  tertentu  yang menunjukan apa yang harus dilakukan oleh warga  negara,  melainkan  aturan  yang dibuat  sehingga  warga  negara  mematuhi aturan  tersebut.  Artinya  di  sini  demokrasi
deliberatif  memacu  pada  proses  proses yang  terjadi  dalam  penentuan  suatu keputusan  atau  kebijakan.  Dalam  proses proses  ini  yang  paling  ditekankan  adalah sistem musyawarah, sejalan dengan kegiatan  diskusi  yang  terjadi  di  Lapau kopi. Dalam demokrasi deliberatif membutuhkan masyarakat yang aktif, yang tidak membiarkan pemerintahannya berjalan tanpa kontrol dari sini lah muncul suatu bentuk partisipasi politik dan adanya aspek  pendidikan  politik  masyarakat. Dengan adanya ruang untuk memperbincangkan isu isu yang ada dalam kehidupan
masyarakat sehingga menghasilkan  suara  suara  publik  yang tersistematisasi  dan  secara  konstruktif, bukan hanya melalui tindakan demonstrasi tetapi  adanya  forum  forum  dialog  dengan mekanisme permusyawaratan dan difasilitasi melalui forum deliberatif.
Dalam konteks lokal fenomena perbincangan  atau  diskusi  publik  di  lapau kopi
menggambarkan keaktifan masyarakat  dalam  membahas  isu  isu  yang berkembang.  Salah  satu  yang  peneliti bahas  di  sini  tentang  pemanfaatan  dana desa, adanya diskusi publik atau musyarawarah pengunjung tentang perencanaan  dan  pembangunan  dengan dana desa secara tidak langsung menghasilkan  opini  publik.  Di  samping, juga mendorong masyarakat untuk mengekspresikan
secara langsung kebutuhan  dan  kepentingan  mereka  yang akan  mempengaruhi  praktik  politik  dalam bentuk  partisipasi  politik.  Masyarakat menginginkan  adanya  alokasi  dana  desa untuk  pembangunan  nagari  salah  satu pembangunan  Tk.  Aspirasi  masyarakat Talang Anau yang menjadi sebuah wacana dari  masyarakat  dibawa  ke  tingkat  lebih lanjut  tidak  hanya  sebatas  di  Lapau  kopi bahkan  dibawa  ketingkat  lanjut  yaitu Musrenbang dengan pembahasan
mengenai  pembangunan  sekolah  TK  yang sudah masuk dalam RKP tetapi permasalahannya  pembangunan  ini  tidak mempunyai  lahan  untuk  dibangun.  Hal  ini sangat menarik menjadi bahan diskusi bagi kita  bersama,  bahwa  keberadaan  Lapau kopi  memang  mengiring  opini  publik untuk  disampaikan  ke  pihak  pemerintah nagari.  Diskusi  yang  awalnya  ringan hingga meningkat menjadi serius membawa  kepercayaan  diri  masyarakat untuk bersama-bersama menyalurkan kepada  pihak  pemerintah  nagari.  Terlihat sekali bahwa masyarakat memang memanfaatkan  Lapau  Kopi  sebagai  ruang publik terbuka untuk bersama-sama membangun Nagari sesuai dengan
kebutuhan  masyarakat  di  Nagari  Talang Anau.
Dari  penjelasan  tersebut,  sesuai dengan  apa  yang  dikatakan  Habermas dalam  (Prasetyo,  2012),  dalam  tulisan- tulisannya  Habermas  bahwa  ruang  publik yang  dimaksud  lebih  mengarah  pada perspektif  politik.  Selain  dari  Habermas, ada juga banyak pemikir kontemporer yang membahas  ruang  publik  dari  perspektif politik  seperti  Arend,  Fraser,  Keane, Putnam,  Taylor  dll  (Prasetyo,  2012).  Ahli tersebut  berbagi  pandangan  yang  sama tentang  ruang  publik,  bahwa  ruang  publik memainkan sebuah peran yang vital dalam penguatan  demokrasi,  yaitu  sebagai  ruang yang  dihidupi  oleh  masyarakat  sipil  yang berfungsi  sebagai  intermediasi  antara negara  dan  individu.  Melalui  ruang  publik ini-lah  politik  yang  dijalan  secara  formal dapat  dikontrol,  diawasi  secara  seksama oleh nalar publik. Habermas juga mengatakan  bahwa,  demokrasi  dapat berjalan  baik,  jika  dalam  negara  itu terdapat ruang publik yang setara (egaliter),  dimana  setiap  orang  memiliki kesempatan yang sama untuk ikut berpartisipasi dan mengemukakan idenya.
Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9 (1), Juni 2020
Kasus  di  atas  juga  sejalan  dengan  konsep ruang  publik  yang  dimaksud  Habermas, kepublikan  yang  terjadi  di  Lapau  kopi  di Nagari  Talang  Anau  sesuai  dengan  yang ditulis  Habermas  melalui  tulisannya,  yang memaparkan
tentang sejarah perkembangan ruang publik.
Di awal abad 17 Secara historis ruang publik  muncul  pertama  kali  berbarengan dengan  berkembangnya  kapitalisme  di eropa,  di  Inggris  orang  biasa  berkumpul untuk  berdiskusi  secara  tidak  formal seperti  disalon-salon,  rumah  minum  atau warung  kopi.  Mereka  berdiskusi  tentang persoalan  karya  seni  dan  baca  tulis  serta melebar  ke  perdebatan  ekonomi  dan politik,  serta  di  Perancis  perdebatan semacam  ini  terjadi  di  salon-salon.  Ruang publik  adalah  ruang  dimana  warga  negara bisa berunding mengenai hubungan bersama  mereka  sehingga  menjadi  sebuah arena  institusi  atau  berinteraksi  pada  hal- hal  yang  berbeda.  Fenomena  ini  juga tergambar  dalam  kehidupan  lapau  kopi kopi  yang  ada  di  Nagari  Talang  Anau. Sejalan  dengan  yang  dikatakan  Habermas ketika  aksi-aksi  politik  pengunjung  kopi melalui  diskusi  diskusi  bebas  akhirnya menimbulkan  dan  menghadirkan  ide-ide baru mengenai perencanaan dan pembangunan  di  Nagari,  yang  mana  pada akhirnya ide-ide yang didapat dari perbincangan  di  lapau  kopi  ini  menjadi satu  pertimbangan  oleh  pemerintah  nagari dalam  mengambil  keputusan  dan  dalam pelaksanaan  pembangunan,  masyarakat akan ikut andil dalam gotong royong yang di adakan.
Menanggapi hal tersebut, yang terjadi di  ruang  publik  lapau  kopi  di  Nagari Talang  Anau  memiliki  terminologi  ruang publik  yang  sama  dengan  pemahaman Habermas  bahwa  ruang  publik  memiliki perbedaan  tempat  dan  waktu,  yang  terdiri atas  informasi  dan  debat  politik,  seperti berita  surat  kabar,  majalah,  dan  insitusi-
institusi politik seperti diparlemen, komunitas  politik,  salon-salon,  pertemuan umum,  rumah  minum,  kedai  kopi,  ruang pertemuan  dan  ruang  publik  lainnya  yan terjadi diskusi sosial-politik.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian tersebut  menggambarkan  bahwa  warung kopi  atau  istilah  dalam  Minangkabau khususnya Nagari Talang Anau merupakan salah satu bentuk ruang publik. Lapau kopi bersifat terbuka dan bisa diakses oleh siapa saja  yang  dapat  membaur  antara  individu dengan  individu  lainnya.  Aktivitas  yang dilakukan  di  Lapau  Kopi  tidak  hanya sebatas  minum  kopi  atau  teh  saja  pada umumnya,  akan  tetap  di  Nagari  Talang Anau  lapau  kopi  dijadikan  sebagai  tempat berdiskusi  melepaskan  beban  pikiran  dan melarutkan  titik  kejenuhan  dari  pekerjaan. Diskusi  yang  terjalin  antara  individu tersebut  dimulai  dari  pembahasan  yang ringan hingga permasalahan yang terjadi di Nagari Talang  Anau dalam konteks social, ekonomi,  politik  dan  budaya.  Selain  itu, perkembangan lapau kopi didorong karena adanya  keinginan  dari  masyarakat  dan kebutuhan  akan  keberadaan  ruang  publik. Perbincangan  yang terjadi dilapau kopi  ini menunjukkan  suatu  konsep  musyawarah seperti dijelaskan dalam konsep demokrasi deliberatif  memacu  pada  proses  proses yang  terjadi  dalam  penentuan  suatu keputusan  atau  kebijakan.  Proses  yang dimaksud di sini adalah adanya musyawarah bersama di ruang publik yang menghasilkan  opini  publik  yang  mampu mempengaruhi kebijakan.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini, peneliti  mengajukan  saran-saran  sebagai berikut:
1. Peneliti  berharap,  keberadaan lapau kopi di  Nagari  Talang  Anau  tetap
bertahan  dengan  kearifannya  tanpa dicampuri  oleh  modernisasi,  agar bermanfaat yang positif bagi masyarakat  Talang  Anau,  sebagai sarana hiburan, diskusi, berkomunikasi yang memadai, sehingga menjadi sarana pembelajaran bagi demokratisasi
publik.
2. Bagi  masyarakat  yang  berkunjung  ke lapau  kopi ,  agar  semakin  dapat membuka  diri  selebar-lebarnya  untuk dapat  menyampaikan  ide,  gagasan bahkan  keluhan  terhadap  pemerintah, melalui dialog/diskusi akan membuka sebuah  informasi  yang  berujung pada pemecahan masalah dengan cara yang baik dan benar
3. Hasil  penelitian  ini  juga  diharapkan dapat  menjadi  masukan  bagi  peneliti lain  serta  dalam  mempertahankan keberadaan lapau kopi sebagai identitas  masyarakat  yang  telah  ada sejak dulu.
4. Bagi penelitian lanjutan, demi perkembangan  studi  ilmu  politik khususnya  pada  tataran  mengenai ruang  publik  dan  partisipasi  politik, ada  beberapa  kekurangan  dalam penelitian  ini  salah  satu  diantaranya yaitu  penelitian  ini  hanya  melihat peran lapau  kopi sebagai  bagian  dari ruang publik yang mampu mempengaruhi partisipasi politik masyarakat  di  Nagari  Talang  Anau dengan menggunakan  pendekatan penelitian kualitatif. peneliti menyarankan untuk diadakan penelitian lanjutan di lokasi penelitian sehingga  menemukan penelitian  yang benar-benar  holistik  (menyeluruh) untuk melihat seberapa besar pengaruh  dari  ruang  publik  terhadap partisipasi politik dengan tipe pendekatan penelitian kuantitaif.,
sehingga konsep ruang publik terhadap  partisipasi  politik  ini  dapat benar-benar berkembang untuk kemajuan ilmu politik kedepannya. Ucapan Terima Kasih Kegiatan  penelitian  ini  dibiayai  oleh Kemenristek BRIN melalui SKIM
Penelitian  Tesis  Magister  (PTM)  dengan No Kontrak:T/56/UN.16.17/PT.01.03/PTM -Sosial Sumaniora/2020  Tanggal 10 Maret 2020. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih  kepada  Kemristek  BRIN  dan  LPPM Universitas  Andalas  yang  telah  mendanai penelitian ini serta semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Behrad B.& Bahrani B. (2015). The impact of  publik  spaces  physical  quality  in residential  complexes  on  improving user‟s social interactions, case study;
pavan residential complex of sanandaj.  Iran  J.  Civil  Eng.  Urban. 5(2): 89-93.
Bhakti,  S.  E.  (2020).  Ruang  publik  dan media  sosial:  partisipasi politik mahasiswa  indonesia. Jurnal  Kajian Media 4 (1) , 01-10.
Cassegard,  C.  (2014).  Contestation  and bracketing:  the  relation  between publik  space  and  the  publik  sphere. Environment and Planning D: Society and Space , 689-703.
Creswel,  John  W.  (2016). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset.
Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Gabbett,  T.,  Jenkins,  D.,  &  Abernethy,  B.
(2010). Physical collisions and injury during  professional  rugby  league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport , 13 (6), 578-583.
Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9 (1), Juni 2020
Geraldy,  G.  (2017).  Sobo  pendopo
dialogue: manifestation of deliberative democracy in bojonegoro regency. Jurnal Sosiologi
Reflektif. 12 (1)
Hardiman, Budi. (2010). Demokrasi
Deliberatif; Menimbang Negara
Hukum  dan  Ruang  Publik  dalam Teori  Diskursus  Jurgen  Habermas .
Sleman: Kanikus
Hardiman,  Budi.  (2010). Ruang  Publik; Melacak Partisipasi Demokratis Dari Pollis Sampai Cyberspace . Yogyakarta. Kanikus
Iskandar,  A.  A.  (2017).  Pengaruh  perilaku organisasi  dan  bauran  pemasaran terhadap produktivitas warkop sebagai  ruang  publik  di  kecamatan rappocini  kota  makassar  . Jurnal Economix. 5 (1) , 84-93.
Kadarsih,  Ristiana.  (2008).  Demokrasi dalam ruang publik; sebuah
pemikiran  ulang  untuk  media  massa di Indonesia. Jurnal Dakwah. 9 (1)
Kimbal,  Marthen  L.  (2018).  Partisipasi politik  dalam  proses  pembangunan desa  di  kecamatan  wori,  kabupaten minahasa utara. Sosiohumaniora, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.
Kusno.  Abidin.  (2009). Ruang  Publik, Identitas dan Memori Kolektif.
Yogyakarta: Penerbit Ombak
Malik,  A.  (2018).  Ruang  publik  sebagai representasi  kebijakan  dan  medium komunikasi  publik. Jurnal  SAWALA
(6)2 : 82-88.
Nugroho,  W.  B.,  &  Kamajaya,  G.  (2019). Menakar  idealitas  lapangan  puputan sebagai ruang publik masyarakat kota denpasar. Politika, Jurnal Ilmu Politik , 78-92.
Paskarina, Caroline. (2005). Dilema Ruang Publik Dalam Demokratisasi,
Institute Of Governance Studies .
Prasetyo, A. G. (2012). Menuju demokrasi raional:  melacak  pemikiran  jürgen habermas  tentang  ruang  publik. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik ,
169-185.
Valentina,  Tengku  Rika  (2018). Dinamika Politik  Lokal  Di  Minangkabau; Nagari  dalam  Negara  dan  Model Demokrasinya . Depok: Raja
Grafindo Persada
Setiawan,  N.,  Leksono,  S.,  &  Sungkawati, E.  (2020).  Modal  sosial  pedagang kaki lima dalam memanfaatkan ruang publik untuk berjualan di pasar besar malang . Jurnal Penelitian Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM). 1 (1), 59-64.
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
Supriadi, Yadi. (2017). Relasi ruang publik dan  pers  menurut  Habermas. Kajian Jurnalisme , 1(1)
Yin,  Robert  K.  (2011). Studi  Kasus; Desain dan Metode. Jakarta:
Rajagrafindo Persada