## AKSEPTABILITAS REGULASI KRIMINALISASI PELAKU KAWIN SIRRI MENURUT PEMUKA MASYARAKAT MADURA
Siti Musawwamah
(Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jln. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta, email: wargamadura@yahoo.com)

## Abstrak
Regulasi  tentang  perkawinan  sirri  dalam  RUU  HMPA direspon  dan  bahkan  diperdebatkan  sangat  serius  oleh beragam  kalangan,  termasuk  para  pemuka  masyarakat  di Madura. Regulasi yang diperdebatkan itu adalah kriminalisasi bagi pelaku perkawinan sirri dan
akseptabilitasnya  dalam  konteks  kehidupan  sosial  dan keagamaan.  Sebagian  kelompok  di  antaranya  mendukung dan  sebagian  lainnya  menolak.  Dukungan  maupun penolakan  itu  sampai  pada  derajat  kontroversial,  karena masing-masing di antara dua kelompok itu saling bersikukuh pada  pembenaran  atas  argumentasi  dan  dalil-dalil  yang dikemukakannya.  Para  pendukung  menanggapinya  secara positif sebagai kemajuan progresif dalam praksis pembangunan hukum sesuai dengan dinamika
perkembangan  masyarakat.  Bagi  mereka  ekses  dari perkawinan  sirri  sangat  merugikan  bagi  pihak  isteri  secara hukum  maupun  sosial,  demikian  juga  bagi  anak  keturunan mereka.  Sebaliknya  bagi  kelompok  penentang  merespon sebagai  suatu  aturan  yang  mengada-ada,  melampaui  aturan hukum  yang  memayungi,  bahkan  mereduksi  norma  hukum perkawinan  yang  mereka  pahami  telah  diatur  secara komprehensif  dalam  hukum  agama.  Meskipun  demikian sebagian  besar pemuka  masyarakat Madura setuju perkawinan  sirri  diregulasikan  dalam  undang-undang  tanpa mengurangi  esensi  keabsahannya  menurut  ketentuan  ajaran dan  hukum  Islam.  Oleh  karena  itu,  adanya  pembaruan regulasi  yang  akan  mengriminalkan  pelakunya  baik  berupa pidana  denda  maupun  kurungan  perlu  diapresiasi  sebagai “sebuah  ikhtiar”  mengurangi  praktik  perkawinan  sirri  di masyarakat.
Siti Musawwamah, dkk.
246

## Abstract
The  regulation  of  sirri  marriage  in  RUU  HMPA  is  responded and  even  debated  very  seriously  by  various  circle  of  society, including the Maduresse figures. The regulation debated is the criminalization  for  the  doers  of  sirri  marriage  and  its acceptability  in  social  life  context  and  religiousness.  Some groups support it but the others refuse it. Both the support and the  refusal go  to the controversy since each  sticks  on the  right for its argument and its verses’ reason. The supports respond it positively  as a progress  in  the  law  development  suitable  with dinamic society development. This sirri marriage gives negative effect for the wives and the children both law and social. On the other  hand,  the  opponent  respond  it  as  a  rule  in  which fabricates  it,  exceeds  the  law,  even  reduce  the  marriage  law norm that they know it has been arranged comprehensively in religion  law.  However,  most  maduresse  agree  with  this  sirri marriage  regulated  in  the  law  without  reducing  the essention of  legality  based  on  the  rule  of  Islamic  teaching  and  law. Therefore, the existing of new regulation that is going to crime the doers both fine punishment or jail need to be appreciated as “an effort” to reduce sirri marriage practice in the society.
Kata-kata kunci kriminalisasi, perkawinan sirri, Madura, RUU HMPA.

## Pendahuluan
Ketika  regulasi  tentang  perkawinan  sirri  dicantumkan  dalam RUU HMPA (Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama),  para  pemuka  masyarakat  dari  beragam  kalangan meresponnya  dalam  ekspresi  yang  berbeda. 1 Di  media  massa  cetak mereka  berpolemik,  dan  di  media  elektronik  pun  mereka  terlibat dalam  perdebatan  publik.  Para  pemuka  masyarakat  itu  berasal  dari kalangan  ulama,  pimpinan  lembaga  pendidikan  Islam,  akademisi, pimpinan  organisasi  sosial  keagamaan,  praktisi  hukum,  hakim  pada lembaga  peradilan,  anggota  komisi-komisi  negara,  hingga  aktivis perempuan.  Regulasi  yang  diperdebatkan  adalah  kriminalisasi  bagi para pelaku perkawinan sirri. Termasuk di dalamnya,
1 Draft  RUU  HMPA  tesebut  ditetapkan  dalam  Program  Legislasi  Nasional (PROLEGNAS) Tahun 2010.
Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi
247
akseptabilitasnya  dalam  kehidupan  sosial-keagamaan.  Sebagian kelompok  di  antaranya  mendukung,  sebagian  lagi  menolak  dan sebagian  sisanya  menerima  dengan  catatan.  Dukungan,  penolakan, maupun penerimaan itu kadangkala sulit dicari titik-temunya karena di  antara  mereka  itu bersikukuh  pada  pembenaran atas  argumentasi dan dalil-dalil yang dikemukakannya.
Kawin  sirri  atau  beragam  istilah  sejenisnya,  yakni  kawin bawah  tangan,  kawin  rahasia,  nikah  syar’i,  atau  nikah  modin,  adalah prosesi  pernikahan  yang  dilakukan  berdasarkan  norma  dan  aturan fiqh (hukum  Islam)  atau  adat-istiadat  yang  pelaksanaannya  tanpa pencatatan  dan/atau  kesaksian  dari  Pejabat  Pencatat  Nikah  (PPN) KUA, sebagai  pemangku  otoritas  formal menurut  aturan perundangan. Istilah kawin sirri atau sebutan sejenisnya tidak dikenal dalam  peraturan  perundangan  pada  sistem  hukum  Indonesia  dan oleh  karena  itu  belum  diatur  secara  eksplisit  di  dalamnya.  Kendati pun  begitu,  secara  sosiologis  istilah-istilah  itu  ada  dan  diakui realitasnya  oleh  kebanyakan  warga  masyarakat  dalam  kehidupan sosial.  Bahkan  mereka  pun  memaklumi  keberadaannya  karena pelaksanaan dan status hukumnya diyakini absah menurut norma dan aturan agama.
Pelaksanaan  perkawinan  seperti  itu  dipandang  mengabaikan ketentuan  dan  aturan  perundang-undangan  tentang  pencatatan perkawinan  dalam  UU  No.  1/1974  tentang  Perkawinan  (UUP), 2 PP No.  9/1975  tentang  Pelaksanaan  UU  tentang  Perkawinan 3 ,  dan INPRES No. 1/1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 4 Konsekuensi  hukumnya,  meniadakan  keabsahan  status perkawinan  itu.  Perkawinan  demikian  tidak  berkekuatan  hukum mengikat.  Hal  itu  berarti  bahwa  perbuatan  hukum  berupa  peristiwa perkawinan  sirri  dianggap  tidak  pernah  ada,  tidak  pernah  terjadi, atau tidak diakui keberadaanya.
2 Pasal  2  Ayat  2  UUP:  Tiap-tiap perkawinan  dicatat menurut  peraturan perundang- undangan yang berlaku.
3 Pasal  2  Ayat  1  UUP:  Pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang  melangsungkan perkawinannya  menurut  agama  Islam  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah, sebagaimana  dimaksudkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1954  tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk.
4 KHI  pasal  5  Ayat  1:  Agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam setiap perkawinan harus dicatat.
Siti Musawwamah, dkk.
Dalam  realitasnya,  perkawinan  sirri  berdampak  sangat merugikan  bagi  pihak  isteri  secara  hukum  maupun  sosial.  Secara hukum:  (a)  isteri  tidak  diakui  berstatus  hukum  sebagai  istri  sah;  (b) isteri  tidak  berhak  menerima  nafkah  dari  suaminya  dan/atau  harta warisan  jika  kelak  suaminya  meninggal  dunia;  dan  (c)  isteri  tidak berhak  atas  harta  bersama  (gono-gini)  jika  dia  bercerai  dengan suaminya.  Hal  itu  terjadi  karena  secara  hukum  ikatan  dan  status perkawinannya dianggap  tidak  pernah ada. Sedangkan secara sosial, isteri  kesulitan  bersosialisasi  karena  perkawinan  sirri  sering dipandang dan diperlakukan oleh masyarakat sebagai pelaku kumpul kebo, yakni  perempuan  tinggal  serumah  dengan  lelaki  bukan muhrimnya  tanpa  ikatan  perkawinan.  Status  perempuan  seperti  itu bahkan dianggap menjadi isteri simpanan.
Ketidakabsahan  perkawinan  sirri  menurut  hukum  negara  itu juga berdampak merugikan bagi status anak yang dilahirkan. Pertama, anak  berstatus  hukum  sebagai  anak  tidak  sah.  Konsekuensinya,  anak hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  dan  keluarga  ibunya dan  tidak  dengan  ayahnya. 5 Dalam akta  kelahirannya  pun statusnya didokumentasikan  sebagai  anak  luar  nikah.  Kedua,  ketidakjelasan status  anak  secara  hukum  mengakibatkan  hubungan  nasab  antara ayah  dan  anak  tidak  kokoh,  sehingga  bisa saja  terjadi  ayahnya  tidak hendak  mengakui  bahwa  anak  itu  adalah  anak  kandungnya.  Ketiga, jika  terjadi  perceraian  atau  kematian,  si  anak  itu  tidak  berhak menuntut  pemenuhan  biaya-biaya  hidup  berupa  nafkah,  biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan warisan dari ”ayah kandungnya”.
Pada  sisi  lain,  hampir  tidak  ada  dampak-formal  yang merugikan bagi pihak suami. Kondisi sebaliknya justru ”menguntungkan”  dirinya  karena:  (a)  suami  bebas  untuk  dapat menikah  lagi  karena  perkawinannya  dinyatakan  tidak  sah  secara hukum; (b)  suami dapat menghindari  atau mengabaikan
kewajibannya  untuk  menafkahi  istri  maupun  anak-anaknya;  dan  (c) jika  terjadi  perceraian  atau  kematian,  suami  terbebas  dari  kewajiban untuk  membagi harta bersama  (gono-gini),  harta warisan, dan  urusan kebendaan miliknya kepada istri maupun anak-anaknya.
5 UUP Pasal 42-43, KHI Pasal 100
Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi
249
Persoalan-persoalan  relatif  rumit  akibat  perkawinan  sirri, dalam kenyataannya, tidak cukup mampu diantisipasi, ditanggulangi, atau  diatasi  oleh  pemerintah  (negara)  jika  hanya  dilakukan  sebatas melarang  praktik  perkawinan  sirri  tanpa  adanya  pengaturan  secara formal dan sekaligus diikuti dengan sanksi yang jelas dan tegas. Oleh karena itu, dalam draft RUU HMPA 6 pemerintah memunculkan pasal- pasal  tentang  pengaturan  perkawinan  sirri  yang  diyakini  akan  lebih efektif  dalam  pelaksanaannya.  Satu  cara  di  antaranya  adalah mengriminalkan para pelaku kawin sirri. Pada draft RUU HMPA Pasal 143  disebutkan  bahwa  “setiap  orang  yang  dengan  sengaja melangsungkan  perkawinan  tidak  di  hadapan  Pejabat  Pencatat Perkawinan  dipidana  dengan  denda  Rp  6  juta  atau  hukuman kurungan 6 bulan.”
Penetapan ketentuan pidana  tersebut  telah  menarik  perhatian banyak  pihak.  Sebagian  mendukung  dan  sebagian  lainnya  menolak. 7 Argumentasi  pihak-pihak  yang  mendukung  dan  yang  menolak  atas regulasi  perkawinan  sirri  tersebut  terpola  dalam  dua  mainstream pemikiran.  Pertama,  argumentasi  kelompok  pendukung  menegaskan bahwa  praktik  perkawinan  sirri  telah  menimbulkan  kerugian  bagi perempuan  dan  anak  keturunannya.  Hal  ini  bertentangan  dengan tujuan dasar disyariatkan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan yang  sakînah,  mawaddah,  dan  rahmah  bagi  manusia.  Oleh  karena  itu diperlukan  regulasi  yang  efektif  dalam  pengaturannya.  Kedua, argumentasi  kelompok  yang  keberatan  menegaskan  bahwa  regulasi oleh  pemerintah  tidak  diperlukan  karena  perkawinan  merupakan urusan  privat.  Keabsahan  suatu  perkawinan  ditentukan  oleh keterpenuhan ketentuan norma dan  aturan agama atau adat istiadat, bukan oleh peraturan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang bekerja di bawah otoritas negara.
Suasana kontroversial itu juga terjadi di wilayah Madura. Di satu sisi  regulasi  itu  dimaknai  sebagai  bagian  dari  aspek  pembaruan
6 RUU HMPA berposisi sebagai pelengkap UUP dan rumusannya mengacu pada isi KHI  yang  mengatur  lebih  detail  tentang  perkawinan  (khusus)  bagi  warga  negara beragama  Islam.  Isinya meliputi syarat sah  perkawinan, perceraian, perwalian anak, hak da  kewajiban  suami  isteri,  rujuk,  perkawinan  campuran, dan  ketentuan pidana (10 pasal) bagi para pelanggar larangan-larangan di dalamnya.
7 Ibid
Siti Musawwamah, dkk.
hukum  perkawinan,  sebagai  penyempurna  aturan  perundangan sebelumnya 8 dan  adaptasi  dengan  kebutuhan  baru.  Di  sisi  lain, regulasi  itu  dianggap  sebagai  kebijakan  sia-sia  atau  mubazir  karena dianggap melampaui kewenangan agama  yang dilegalkan atas  nama kepentingan  dan  ketertiban  dalam  kehidupan  warga  negara.  Dalam beberapa  pertemuan  formal  dan  nonformal,  tim  peneliti  terlibat diskusi dengan beragam pemuka masyarakat Madura tentang ide-ide pembaruan  hukum  perkawinan,  terutama  kriminalisasi  bagi  para pelaku perkawinan sirri. Suasana kontroversial tampak selalu muncul selama diskusi berlangsung. Perbedaan mindset dan perspektif terjadi dalam  memandang  persoalan  dan  memperlakukan  beragam kepentingan.  Mereka  yang  menolak  regulasi  (tentang  kriminalisasi bagi  pelaku  perkawinan  sirri)  bersandar  pada  pemahaman  tekstual norma  keagamaan  atau  ketersediaan  (keterbatasan!)  sumber-sumber ajaran.  Sedangkan  mereka  yang  mendukung  ide  pembaruan bersandar  pada  kebenaran  kontekstual,  berbasis  substansi,  dan kesadaran pada realitas kehidupan.
Penelitian  ini  memiliki  relevansi  yang  signifikan  bagi terbangunnya  iklim  keterbukaan,  kebebasan,  dan  toleransi  dalam berpendapat,  bersikap,  dan  berpandangan  di  kalangan  pemuka mayarakat.  Hasilnya  diharapkan  memberi  manfaat  teoretik  dan aplikatif. Secara teoretik, ia diharapkan berkontribusi bagi perumusan pembaruan hukum perkawinan. Secara aplikatif, diharapkan memberi pencerahan  berpikir  dan  berperilaku  bagi  pewujudan  berkesetaraan jender  dan  harmoni  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Dari  deskripsi tersebut dipetakan  problem  utama  penelitian  ini,  yaitu akseptabilitas regulasi  tentang  kriminalisasi  bagi  pelaku  perkawinan  sirri  menurut pemuka  masyarakat  Madura.  Secara  rinci,  problem  penelitian  ini meliputi:  (1)  bagaimana  akseptabilitasnya?  (2) argumentasi  apa  yang mendasarinya?  dan  (3)  bagaimana  pula  akseptabilitasnya  dalam perspektif perlindungan perempuan dan anak?

## Metode Kajian
8 UUP, PP, dan KHI, regulasi perkawinan sirri telah dinyatakan sebagai perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum.
Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi
251
Penelitian  ini  berlokasi  di  wilayah  Madura,  meliputi  4 kabupaten,  yaitu  Bangkalan,  Sampang,  Pamekasan,  dan  Sumenep. Keempat  kabupaten  ini  dikonsentrasikan  untuk  mengidentifikasi akseptabilitas regulasi tentang kriminalisasi perkawinan sirri menurut pemuka  masyarakat  Madura,  argumentasi  yang  mendasari,  dan akseptabilitasnya dalam perspektif perempuan dan anak.
Pilihan  lokasi  ini  didasari  oleh  pertimbangan  kemenarikan bahan  kajian,  keunikan  konteks  persoalan,  dan  kesesuaian  dengan tema-pokok  kajian  dalam  penelitian  ini.  Dari  sisi  kemenarikan  bahan kajian dapat dideskripsikan berikut ini.
Pertama, mayoritas  warga  masyarakat  pedesaan  Madura terbiasa mendahulukan pelaksanaan “urusan dan prosesi” akad nikah menurut  tradisi  lokal  sosial  keagamaan  mereka,  barulah  kemudian mereka  mengurus  kelengkapan  administratifnya,  berupa  perolehan akta  nikah.  Tradisi  demikian  disebut  dengan  istilah  kawin  setor. Makna  faktual  yang  dapat diperoleh dari  tradisi  itu  bahwa  sebagian besar  masyarakat  pedesaan  Madura  lebih  mengutamakan  kepastian tentang “keabsahan pernikahannya” sesuai dengan tradisi lokal sosial keagamaan, barulah kemudian memastikan “keabsahan
administratif”  pernikahannya  dengan  cara  mengurus  berkas kelengkapannya ke Kantor Urusan Agama (KUA).
Jika  ternyata  akta  nikah  itu  tidak  segera  diperlukan peruntukannya, utamanya untuk urusan formal pemerintahan, maka warga  masyarakat  tersebut  cenderung  mengabaikan  langkah pengurusan administratifnya. Akibatnya, mereka tidak memiliki akta nikah  sebagai  bukti  otentik  bahwa  telah  terjadi  peristiwa  hukum. Bahkan  ada  sebagian  warga  tampak  tidak  berminat  untuk memilikinya  karena  mereka  berpandangan  tidak  merasakan kemanfaatan praktisnya.
Kedua, pada  sebagian  masyarakat  Madura  poligami  sirri merupakan  fenomena  sosial  yang  dipandang  sangat  wajar.  Derajat kewajarannya  bisa  sampai  pada  level  permissive,  sehingga  tidak tampak  persoalan  apa  pun  akibat  dari  perbuatan  hukum  tersebut. Pandangan demikian itu berlanjut pada sikap kolektif mereka bahwa tidak  ada  yang  salah  dengan  perilaku  itu  sepanjang  tidak menyimpang  dari  ketentuan  normatif  (keabsahan)  agama  dan  tidak mengganggu  harmoni  pergaulan  dalam  kehidupan  masyarakat.
Siti Musawwamah, dkk.
Contoh  paling  nyata  justru  “dipertontonkan”  oleh  sebagian  pemuka agama  yang  memiliki  pengaruh  besar  bagi  kehidupan  warga masyarakatnya dalam bentuk perkawinan (dan poligami) sirri. Tidak tampak persoalan apa pun yang ter-ekspose tentang
ketidakharmonisan kehidupan poligami sirri mereka.
Para pelaku poligami sirri itu justru merasa bahwa persyaratan tentang  ketentuan  komulatif  poligami  tidak  begitu  perlu  untuk diikuti,  karena  itu  hanyalah  sebatas  sebagai  ketentuan  administratif belaka  yang  tidak  bersangkut-paut  dengan  status  keabsahan perkawinannya.  Dalam  istilah  lain  dapat  dinyatakan  bahwa keabsahan perkawinan menurut norma dan hukum agama itu adalah satu  hal,  sedangkan  keabsahan  menurut  hukum  pemerintahan  itu adalah  hal  yang  lain.  Keduanya  tidak  memiliki  kaitan  apa  pun. Apalagi, kondisi demikian justru diperkuat pula oleh sikap permissive sebagian  warga  masyarakat  tentang  derajat  keabsahannya,  kendati pun pemenuhan syarat administratif secara formil terabaikan.
Persetujuan dari istri terdahulu bagi para suami yang (hendak) melakukan  perkawinan  kedua  hingga  keempat  tidak  mereka perlukan.  Mereka  berpegangan  pada  argumentasi  bahwa  literatur klasik  otoritatif  hukum  agama  (kitab-kitab  fiqh  munakahat)  tidak mempersyaratkannya  yang  dapat  berakibat  pada  derajat  keabsahan perkawinan  yang  dilakukan.  Hal  yang  sama  juga  terjadi  pada pengambilan  keputusan  tentang  perceraian  dan  rujuk  mereka. Mereka  cenderung  tidak  merasa  perlu  memperhatikan  regulasi negara tentang perkawinan.
Ketiga, itsbat  nikah  bagi  sebagian masyarakat  Madura  menjadi alternatif  yang  mudah  dilakukan  dan  diajukan  kepada  pengadilan agama untuk memperoleh akta nikah,  khususnya ketika akta otentik ─ yang  tidak  mereka  miliki  akibat  perkawinan  sirri ─ itu  hendak diperlukan.  Misalnya,  untuk  keperluan  pengurusan  paspor  ibadah haji,  ibadah  umrah,  atau  pendaftaran  untuk  menjadi  Tenaga  Kerja Indonesia  (TKI)  yang  segera  akan  berangkat  ke  luar  negeri.  Di Pamekasan,  misalnya,  terdapat  89  pemohon perkara  itsbat  nikah  dari 1.092 jenis perkara yang diterima oleh pengadilan agama pada 2009. 9
9 Departemen Kehakiman RI, Laporan Tahunan tentang Perkara yang diterima Pengadilan Agama Pamekasan , 2009.
Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi
253
Kuantitas  tersebut  relatif  tinggi  untuk  ukuran  kota  kecil  seperti Pamekasan ─ satu di antara 4 kabupaten dalam wilayah Madura.
Keempat, kuantitas  ketenagaan  Pejabat  Pencatat  Nikah  (PPN atau  Penghulu)  pada  KUA  di  wilayah  Madura  kurang  memadai untuk  mengurus  atau  menangani  perkawinan  resmi,  apalagi  untuk mengidentifikasi maupun mengambil langkah-langkah preventif dan kuratif  bagi  pelaksanaan  perkawinan  sirri.  Kekurangmemadaian kuantitas  tenaga  penghulu  itu  cukup  merepotkan  bagi  pelaksanaan tugas-tugas  pokok,  fungsi,  dan  tanggung  jawab  mereka.  Akibatnya, adanya regulasi yang mengharuskan pencatatan bagi semua peristiwa perkawinan, termasuk di dalamnya perkawinan poligami, diperlukan durasi waktu yang cukup panjang dan energi yang cukup besar bagi mereka untuk sekedar menyelesaikan tugas-tugas pokoknya.
Pada sisi lain, para penghulu tampak belum mampu “duduk- sejajar”  dengan  para  pemuka  agama  (kiai  atau  pengasuh  pondok pesantren) yang memiliki power dan dukungan yang kuat dari warga masyarakat  di  wilayah kerja  penghulu.  Belum  lagi  adanya  kesulitan tersendiri  bagi  PPN  itu  untuk  “berkolaborasi”  dengan  para  pemuka agama  ─  yang,  maaf,  sebagian  besar  di  antaranya  berpoligami  ─ disebabkan  kualitas  kompetensi  keilmuan  mereka  kurang  andal. Berikut ini diungkapkan kuantitas ketenagaan Penghulu atau Pejabat Pencatat Nikah/PPN di wilayah Madura.
Tabel 3.1:  Ketenagaan  Penghulu  atau  Pejabat  Pencatat Nikah/PPN di Wilayah Madura.
Kabupaten  di Madura ∑ KUA Ketenagaan pada KUA* ∑  Standar  Minimum Ketenagaan** PPN Staf/ KUA ∑ PPN Staf/ KUA ∑ Bangkalan 18 18 2 staf/ KUA 36 90 5 staf/ KUA 450 Sampang 14 14 2 staf/ KUA 28 70 5 staf/ KUA 350 Pamekasan 13 16 2 staf/ KUA 32 65 5 staf/ KUA 325 Sumenep 27 37 2 staf/ KUA 54 135 5 staf/ KUA 675 Jumlah 72 87 8 150  350 20 1800
Siti Musawwamah, dkk.
al-Ihkâm , V o l . 8   N o . 2   D e s e m b e r   2 0 1 3 254
* Kondisi  Faktual;  Kepala  merangkap  PPN,  tidak  semua  PPN  berstatus PNS sebagaimana amanat Undang-undang.
** Kondisi  minimum:  1  KUA  berisi  ketenagaan  5  PPN  dan  5  Staf Administrasi.  Ke-5  staf  masing-masing  membidangi  urusan:  (1)  nikah, cerai,  dan  rujuk;  (2)  zakat  dan  wakaf;  (3)  kemasjidan;  (4)  keluarga sakinah; dan (5) hisab-rukyah.
Sumber: Statistik  URAIS  Kementerian  Agama  Bangkalan,  Sampang, Pamekasan, dan Sumenep (2011).
Hasil  wawancara  dengan  kepala  Kepala  KUA  dalam  wilayah Kementerian  Agama  4  kabupaten  di  Madura:  Bangkalan  (M. Zakaria,  S.Ag),  Sampang  (M.  Syarif  Thoyyib,  M.HI),  Pamekasan (M.  Syafik,  S.Ag),  dan  Sumenep  (Drs.  M.  Yasin,  M.HI),  pada September s/d Desember 2010.
Empat pijakan  demikian cukuplah  menjadi  dasar  yang  relatif memadai  bagi  prakondisi  penelitian  ini  dilakukan,  yakni  didasarkan atas  kemenarikan  bahan  kajian  atas  konteks  dan  setting  sosial  yang melatarbelakanginya.
Pilihan  lokasi  ini  juga  didasari  oleh  pertimbangan  keunikan atas  konteks  persoalan  kajian  dalam  penelitian  ini.  Keunikan  yang teridentifikasi  oleh  tim  peneliti  pada  awal  melakukan  preliminary research (studi pendahuluan) kegiatan penelitian, di antaranya: Pertama, ketaatan  sebagian  besar  warga  masyarakat  Madura kepada  pendapat,  sikap,  maupun pandangan  kiai  bahwa  pencatatan nikah tidak diatur secara eksplisit oleh hukum agama (fiqh). Ketaatan mereka  itu juga didasarkan pada  sosok kiai  dalam  posisinya sebagai pemimpin nonformal yang memiliki power dan pengaruh yang cukup kuat  bagi  kehidupan  masyarakat-pengikutnya.  Posisi  demikian diperoleh  karena  kiai  senantiasa  menyediakan  waktu,  tenaga,  dan bahkan  dukungan  biaya  untuk  membantu  keperluan  maupun kepentingan warganya.
Sebagai contoh, misalnya, kiai ikutserta terlibat atau dilibatkan dalam  kehidupan  keluarga  (atau  rumah  tangga)  warganya  untuk urusan  mata  pencarian  atau  pekerjaan  (pertanian  atau  cocok  tanam, perdagangan,  atau  pemeliharaan  hewan  ternak),  utang-piutang, penyelesaian  persoalan  atau  perselisihan  rumah  tangga,  dan kehidupan  internal  keluarga  sejenisnya.  Karenanya,  tidak  begitu asing  lontaran  istilah  al-ladzî  sami’nâ  wa  atha’nâ  yang  sering  kali diungkapkan  oleh  penata  acara  untuk  menyatakan  secara  tegas
Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi
255
sumbangsih  atau  keterlibatan  kiai  dalam  kehidupan  warga  saat  kiai itu  hadir  dalam  beragam  forum/kegiatan  sosial-kemasyarakatan. Lontaran  istilah  itu  juga  difungsikan  oleh  warga  masyarakat  untuk memuliakan figur kiai yang sedang mengadiri acara-acara tertentu.
Peran  kiai  yang  justru  paling  utama  dalam  kehidupan warganya  adalah  posisinya  sebagai  “pemilik  otoritas”  keagamaan. Mereka  bahkan  mereposisi  dan  merekonstruksi  figur  kiai  sebagai ulama (dalam  terminologi  kitab  suci)  pewaris  Nabi,  dan  oleh karenanya, dipandang absah untuk menggantikan (atau meneruskan) posisi  Sang  Nabi.  Istilah  kiai  yang  diidentikkan  dengan  ulama menjadikan figur kiai sebagai pemilik otoritas keagamaan yang absah dan powerful. Termasuk di dalamnya, dalam memfatwakan persoalan seputar nikah sirri, yang meliputi: keabsahan nikah sirri, posisi nikah sirri vis  a  vis  pencatatan  dan  I’lân  (publikasi)  perkawinan, kriminalisasi bagi pelaku perkawinan  sirri, akibat hukum nikah  sirri, bukti otentik perkawinan, dan sejenisnya.
Posisi  kiai  sebagai  pemimpin  nonformal  keagamaan  yang legitimate dan  otoritatif  itulah  yang  membentuk  ketaatan  atau kepatuhan  sebagian  besar  warga  masyarakat  Madura  kepada pendapat,  sikap,  maupun  pandangan-pandangan  sosial  keagamaan kiai.  Termasuk  di  dalamnya,  “keteguhan  pandangan”  sebagian  kiai bahwa  pencatatan  perkawinan  tidak  diatur  secara  eksplisit  dan bahkan  tidak  dikenal  dalam  literatur  klasik  hukum  agama  (kitab- kitab  fiqh).  Dalam  makna  lain,  perkawinan  pertama  dan/atau seterusnya  dapat  saja  dilakukan  tanpa  perlu  dicatatkan  karena, memang,  keabsahannya  hanya  dapat  diakui  menurut  norma  hukum agama (fiqh).
Pandangan  demikian  menjadikan  sebagian  masyarakat  tidak sampai  mempersepsi  betapa  penting  fungsi  administrasi  pencatatan pernikahan.  Ironisnya,  segala  persoalan  yang  timbul  akibat  dari praktik  kawin  sirri  tidak  (hendak)  mereka  akui  bahwa  penyebab utamanya  adalah  ketiadaan  bukti  otentik  yang  justru  terjadi  akibat dari  hasil  pencatatan  itu.  Yang  menarik  diamati  bahwa  akibat  dari konstruksi  pandangan  tersebut  adalah  terbuka  realitas  kehidupan sebagian kiai yang ─sudah menjadi rahasia umum─ memperlihatkan keakraban mereka dengan kehidupan poligami sirri.
Kedua, terdapat  keyakinan  sebagian  besar  warga  masyarakat pedesaan  Madura  bahwa  keabsahan  perkawinan  menurut  hukum
Siti Musawwamah, dkk.
agama  maupun  norma  sosial  tidak  ada  kaitannya  dengan  regulasi pemerintah,  berupa  pencatatan  perkawinan.  Keyakinan  demikian bermuara  dari  perspektif  atau  cara  pandang  sebagian  kiai  dalam posisi  mereka  sebagai  pemuka  agama  dan  sekaligus  pemuka masyarakat.  Menurut  mereka,  urusan  perkawinan  itu  berada  dalam wilayah  privat-keagamaan  yang  mengatur  relasi  manusia  dengan Tuhannya,  sedangkan  pencatatan  perkawinan  adalah  termasuk dalam  wilayah  publik  tata  pemerintahan.  Keduanya  memiliki wilayah  kewenangan  berbeda  yang  ─oleh  karena  itu─  tidak  dapat dicampuradukkan satu dengan lainnya.
Kendati  pun  pada  kenyataannya  terdapat  prosesi  pernikahan di Madura yang mengakomodasi dan memenuhi kewajiban dari dua ketentuan itu, ironisnya, dalam proses akad nikah para penghulu atau PPN  kerapkali  menyatakan  bahwa  “akad  nikah  yang  baru  saja dilangsungkan  itu  sah  (atau,  absah)  menurut  hukum  agama  (Islam, fiqh ) dan juga sah menurut hukum negara (peraturan perundangan).” Pernyataan penghulu demikian ─ biasa diungkapkan berulang-ulang pada setiap  usai menyaksikan atau mengawinkan calon  pengantin  ─ itu  tampak  memperteguh  disparitas  keabsahan  antara  norma  dan ketentuan hukum agama, pada satu sisi, dan hukum negara, pada sisi lain.
Kenyataan tersebut tampak menyisakan persoalan serius yang tidak mudah  dalam penyelesaiannya karena itu menyangkut mindset dan  keyakinan  komunitas  warga  masyarakat  tentang  bagaimana mengakui  dan  memperlakukan  kebenaran  atau  pilihan  hukum tentang  status  dan  derajat  keabsahannya,  antara  menurut  hukum agama (fiqh) dan menurut hukum negara.
Keempat, pengetahuan  sebagian  warga  masyarakat  pedesaan Madura  relatif  minim  tentang  hukum  perkawinan  dan bukti  otentik yang  menyertainya,  berupa  akta  nikah.  Bukti  otentik  tersebut diterbitkan  berdasarkan  pencatatan  oleh  penghulu  atau  PPN  saat mereka  menyaksikan  prosesi  akad  nikah.  Keminiman  (atau  bahkan ketiadaan)  pengetahuan  mereka  tentang  akta  nikah  sebagai  bukti otentik  perkawinan  itu  berimplikasi  sekurang-kurangnya  pada  satu di  antara  dua  perilaku  yang  ditampakkan,  yakni  mereka mengabaikan  kepemilikan akta  nikah  karena  ketidaktahuannya  atau memasrahkan  penuh  upaya  pengurusannya  kepada  orang/pihak lain.
Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi
257
Kelima, kemampuan  ekonomik  (daya-beli)  mayoritas  warga masyarakat  pedesaan  di  Madura  berada  pada  level  menengah  ke bawah  yang  berakibat  pada  kesulitan  atau  keberatan  untuk membayar  biaya  “penebusan  surat”  akta  nikah.  Kondisi  itu diperparah oleh  perbuatan oknum aparat  desa yang “menyanggupi” pengurusan  akta  nikah  dengan  biaya  tinggi.  Belum  lagi  ditemukan penyimpangan  perbuatan  oknum  modin  yang  menerima  titipan amanat  berupa  uang  pengurusan  surat-surat  nikah.  Bentuk penyimpangan  yang  biasa dilakukan  adalah  menyanggupi pengurusan  administrasi  surat-surat  nilah  dari  awal  hingga  selesai namun biaya yang diterimanya tidak disetorkan kepada KUA. Modus lainnya, sebagian biaya dibagi-bagi antara diri modin dan aparat desa.
Mayoritas  warga  masyarakat  pedesaan  di  Madura  tidak  tahu berapa besaran  uang  yang  harus  disetor untuk  pengurus  akta  nikah yang  biasa  mereka  istilahkan  dengan  sebutan  biaya  “penebusan surat.”  Mereka  juga  tampak  kurang  begitu  paham  tentang  prosedur teknis  pengurusan  administratif  pencatatan  perkawinan  hingga memperoleh  akta  nikah.  Mereka  sering  mengalami  kekecewaan karena  telah  menyetorkan  biaya  pengurusan  kepada  modin  namun penyelesaian  Akta  nikahnya  tidak  kunjung  rampung,  dengan  biaya yang  mereka  rasakah  sangat  tinggi/mahal.  Akses  informasi  bagi mereka  tentang teknis  pengurusan Akta  nikah beserta biayanya sulit diperoleh,  sementara  itu  ada  saja  oknum  aparat  yang  suka “memanfaatkan” ketidaktahuan mereka.
Dari  kondisi  itu  tampak  adanya  fenomena  sosial  bahwa masyarakat  mayoritas  pedesaan  memang  benar-benar  tidak  mampu membayar  biaya  pencatatan  perkawinan  maupun  karena  menjadi korban  penipuan  oknum  modin  atau  aparat  desa.  Ketidakmampuan mereka  untuk  membayar  biaya  administrasi  pencatatan  perkawinan itu  sangat  mungkin  terjadi  karena  tuntutan  tradisi-lokal  yang meminta  (mengundang  kehadiran)  agar  PPN  atau  Penghulu  datang (bedol)  ke  lokasi  prosesi  pernikahan.  Tuntutan  tradisi-lokal  tersebut seringkali  tidak  dipahami  oleh  masyarakat  awam  bahwa  akan berakibat pada penambahan  biaya yang tidak kecil bagi kemampuan ekonomik mereka.  Tidak banyak  di antara mereka  yang  mengetahui bahwa perkawinan yang dilakukan di kantor KUA (tempat PPN atau Penghulu  bekerja)  memerlukan  biaya  yang  secara  ekonomik  sangat terjangkau sesuai dengan kemampuan finansialnya.
Siti Musawwamah, dkk.
Lima  keunikan  yang  teridentifikasi  pada  preliminary  research tersebut  cukuplah  menjadi  bagian  dari  pijakan-dasar  penelitian  ini dilakukan.  Di  samping  itu,  yang  justru paling utama menjadi  dasar- pijakan  penelitian  ini  adalah  kesesuaian  antara  konteks  persoalan dengan  setting  penelitian  dan  tema-pokok  kajian  ini.  Berdasarkan kemenarikan dan  keunikan  kondisi  masyarakat  Madura  tentang perkawinan  sirri  disertai  dengan  beragam  persoalannya,  tampaknya tema-pokok penelitian ini menemukan relevansi.
Penelitian  ini  tidak  saja  mengkaji  tentang  fakta  dan  realitas objektif  tentang  perkawinan  sirri,  persoalan  yang  mendasarinya, alasan atau sebab-sebab yang menguatkannya, dan pendapat pemuka masyarakat tentang perkawinan (dan poligami) tak tercatat. Lebih dari itu,  penelitian  ini  justru  hendak  mengidentifikasi  dan  memastikan bagaimana akseptabilitas pemuka masyarakat Madura tentang regulasi perkawinan sirri, kriminalisasi bagi para pelaku perkawinan sirri , dan sanksi  yang  hendak  diterapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan bagi  para  pelanggarnya. Kesesuaian  dengan  tema-pokok  kajian  ini menjadi pertimbangan utama kegiatan penelitian ini dilakukan.
Desain dan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengungkap fenomena, fakta, dan data dalam konteks dan setting alamiah  menurut  makna  dan  interpretasi  subjek  penelitian. 10 Kehadiran  dan  keterlibatan  peneliti,  sebagai  instrumen,  menjadi keniscayaan  dilakukan  untuk  menemukan  makna,  memperoleh pemahaman, dan merumuskan interpretasi atas data yang terkumpul. Langkah  konfirmasi,  koreksi,  dan  pengecekan  ulang  kepada  subjek penelitian atas perolehan data dilakukan melalui teknik member check maupun analisis kasus negatif. 11
Penentuan  informan  dilakukan  dengan  teknik  purposive  and snowball  sampling untuk  menyeleksi  informan  dan  mengembangkan informasi  dari  mereka  dengan  menerapkan  prinsip  funnel  design, menghimpun data  seluas-luasnya kemudian dilakukan penyempitan
10 Bogdan,  R.C.  &  Taylor,  S.J.,  Introduction  to  Qualitative  Research  Methods:  A Phenomenological Approach to the Social Sciences (NY: John Wiley and Sons, Inc., 1985), hlm. 54. Lihat Juga: Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods (Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1982), hlm. 19. 11 L.J.  Moleong,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya, 1990), hlm. 55.
Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi
259
dan penajaman sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Penentuan informan  merujuk  pada  pendapat  Spradley. 12 Informan  dalam penelitian ini adalah pejabat KUA, hakim Pengadilan Agama, pejabat kantor  Kementerian  Agama  (Kemenag)  yang  membidangi  Urusan Agama  Islam  (URAIS),  pengurus  Badan  Penasihatan,  Pembinaan,
Pelestarian Perkawinan (BP4), pimpinan organisasi sosial
kemasyarakatan,  pemerhati  isu-isu  jender  dan  perlindungan perempuan dan anak, serta dosen jurusan Syariah STAIN Pamekasan, Madura.
Analisis  data  dilakukan  melalui  pengorganisasian  data, klasifikasi  data  menjadi  unit  kajian,  sintesis  data,  pencarian  pola, pengungkapan  hal-hal  penting  yang  bermakna,  dan  penetapan  hasil analisis  sebagai  bahan  perumusan  teori  substantif  dan  penyusunan simpulan.  Analisis  data  dilakukan  selama  dan setelah  pengumpulan data.  Teknik  analisis  data  meliputi  analisis  teoretik,  analisis  hasil wawancara,  dan  analisis  isi  dokumen.  Dalam  memperoleh interpretasi yang absah, dilakukan uji keabsahan dan interpretasi data sehingga diperoleh nilai-nilai kebenaran (truth worthinness). Untuk itu dilakukan uji  kredibilitas,  dependabilitas,  dan  konfirmabilitas  data. 13 Uji  keabsahan  data  bertujuan  untuk  membuktikan  bahwa  rekaman data  sesuai  dengan  kondisi  faktual  “peristiwa”  yang  terjadi 14 sehingga terpenuhi kriteria nilai kebenaran emic. 15
Uji  kredibilitas  data  menggunakan  4  dari  7  teknik  yang tersedia, meliputi triangulasi sumber dan metode pengumpulan data, pengecekan  anggota,  diskusi  kolegial,  serta  kecukupan  referensial penelitian. 16 Uji  dependabilitas  dilakukan  untuk  memperbaiki kekurangtepatan dalam konseptualisasi rencana penelitian, pengumpulan  data,  interpretasi  temuan,  dan  pelaporan  hasil penelitian  melalui  review  konsultan  sebagai  dependent  auditor.
12 J.P. Spradley, Participant Observation (New York: Holt, Rinehart, and Winston,1980), hlm. 46. 13 Y.S.  Lincoln,  &  E.G,  Guba,  Naturalistic  Inquiry  (Beverly  Hills,  CA:  SAGE Publications, Inc, 1985), hlm. 34. 14 S.  Nasution,  Metode  Penelitian  Naturalistik  Kualitatif  Ed.I,  Cet.II  (Bandung:  Tarsito, 1996), hlm. 65.
15 Moleong, Metodologi Penelitian, hlm. 64.
16 N.K.  Denzin,  &  Y.S.  Lincoln,  Handbook  of  Qualitative  Research  (Thousand  Oaks, California: SAGE Publications, Inc. 1994), hlm. 87.
Siti Musawwamah, dkk.
Sedangkan  uji  konfirmabilitas  dilakukan  untuk  menilai  keterkaitan antara  informasi,  data,  dan  interpretasi  yang  tersusun  dalam organisasi  pelaporan  hasil  penelitian  yang  didukung  oleh  materi kajian maupun digunakan dalam audit trail.

## Temuan Penelitian
1. Pemuka  Masyarakat  Madura  sebagai  Pendukung  Regulasi tentang Kriminalisasi bagi Pelaku Perkawinan Sirri
Pembaruan  regulasi  perkawinan  sirri  dan  kriminalisasi  bagi pelakunya  dalam  RUU  HMPA  ditanggapi  oleh  pemuka  masyarakat di  Madura  secara  beragam  bahkan  berlanjut  pada  perdebatan kontroversial.  Sebagian  dari  mereka  mendukung/menanggapinya secara  positif.  Ini  dapat  dilihat  sebagai  kemajuan  progresif  dalam praksis pembangunan hukum sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat.
Hakim  PA  Pamekasan,  Aliridla,  menyatakan  dukungannya bahwa  regulasi  baru  tentang  perkawinan  sirri  diperlukan  dalam bentuk  peraturan  perundangan  yang  harus  disertai  dengan  sanksi tegas  dan  keras,  yakni  kriminalisai  bagi  pelakunya.  Aturan  itu menjadi keniscayaan  diberlakukan  oleh  pemerintah  untuk  merespon perkembangan dan kebutuhan baru sekaligus memberi perlindungan hukum bagi istri dan “jaminan kehidupan” bagi anak. 17
Pandangan serupa diungkapkan pula oleh beberapa hakim PA Sumenep. KH. Muhsin misalnya, berpandangan bahwa regulasi baru tentang  perkawinan  sirri  relevan  untuk  segera  diterbitkan  oleh pemerintah.  Begitu  banyak  dan  seriusnya  persoalan  akibat  praktik perkawinan sirri  itu.  Dia berpandangan bahwa sanksi  pidana adalah bentuk  hukuman  yang  diharapkan  efektif.  Kriminalisasi  bagi  pelaku perkawinan  sirri  itu  tampaknya  merupakan  kunci  jawaban  yang paling  mungkin  untuk  diterapkan. 18 Aisyah,  hakim  yang  sering menangani  perkara  permohonan  itsbat  nikah  poligami  sirri  di  PA Sumenep, berpandangan relatif sama. Dalam pandangannya, regulasi baru  dalam  bentuk  aturan  perundangan  tentang  perkawinan  sirri perlu  dibuat  karena  memang  sangat  dibutuhkan,  terutama  untuk
17 Wawancara di kantor PA Pamekasan, 13-10-2010: 09.00
18 Wawancara di kantor PA Sumenep, 2-11-2010: 09.00
Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi
261
mewujudkan  ketertiban  hukum  demi  kemaslahatan  keluarga. Regulasi  demikian  hanya  bisa  efektif  jikalau  disertai  dengan  sanksi pidana (kriminal) bagi para perlakunya. 19
Pandangan lainnya dituturkan oleh H. Ahmad Misbah, hakim PA  Sampang.  Menurutnya,  rencana  pemerintah  yang  akan mengriminalkan  pelaku  perkawinan  sirri  dalam  RUU  HMPA merupakan langkah yang tepat. Dalam pandangannya, regulasi baru tentang  perkawinan  sirri  yang  di  antaranya  berisi  kriminalisasi  bagi pelakunya  merupakan  suatu  keniscayaan.  Manfaatnya  untuk menjamin keterpenuhan bukti otentik perkawinan sebagai keharusan dari  adanya  perbuatan/peristiwa  hukum  yang  diakui  oleh  norma agama, norma sosial, dan norma ketatanegaraan secara formal. 20
Berikut  ini  adalah  argumentasi  pandangan  sejumlah  tokoh yang  sangat  mendukung  pembaruan  regulasi  perkawinan  sirri  yang akan  mengriminalkan  pelakunya.  Alasannya  dampak  yang ditimbulkan  dari  perkawinan  sirri  nyata-nyata  telah  merugikan perempuan  dan  anak.  Di  antaranya,  ketidakpastian  posisi perkawinan  yang  berakibat  pada  tidak  adanya  perlindungan  bagi pemenuhan  hak-hak  dasar  perempuan  dan  anak,  posisi  laki-laki dalam  relasi  perkawinan  sirri  sangat  dominan  karena  kapan  saja mereka bisa menentukan nasib perkawinannya termasuk
membubarkanya,  sebaliknya  posisi  perempuan  menjadi  subordinat atau  termarjinalkan  karena  ketiadaan  bukti  yang  dapat  dijadikan sebagai dasar untuk membela diri mempertahankan hak-haknya.
Pegiat  perlindungan  hak-hak  perempuan  dan  anak,  Umi Supraptiningsih 21 dan  Kholishah,  staf  Urais  Kementerian  Agama Pamekasan  yang  juga  sekretaris  BP4  Pamekasan, 22 memiliki pandangan  yang  sama-sama  menyetujui  jika  perkawinan  sirri dijadikan  sebagai  tindak  pidana  pelanggaran  dan  pelakunya mendapat  ancaman  hukuman  pidana  kurungan  maupun  pidana denda.  Mereka  juga  sama-sama  menyatakan  kesetujuannya  pada bentuk atau jenis hukuman yang telah dirumuskan pemerintah dalam RUU HMPA, yaitu kurungan 6 bulan atau denda 6 juta.
19 Wawancara di kantor PA Sumenep, 2-11-2010: 11.00
20 Wawancara di kantor PA  Sampang, 2-12-2010: 10.00
21 Wawancara di kantor KPPA Pamekasan, 15-10-2010: 11.00
22 Wawancara di kantor Kemenag Pamekasan, 9-11-2010: 10.00
Siti Musawwamah, dkk.
Pandangan yang sama disampaikan oleh Moh. Hasan seorang Modin  Desa  Gapura  Barat  Sumenep.  Dalam  pandangannya, diperlukan  sanksi  bagi  pelaku  kawin  sirri  dan  semua  yang  terlibat agar  mereka  jera  dan  tidak  meremehkan  sakralitas  syariat pernikahan.  Sanksi  itu  semata-mata  sebagai  ikhtiar  untuk meminimalisasi  praktik  nikah  sirri  baik  untuk  pernikahan  pertama atau pernikahan poligami. 23
Pandangan  yang  sama  disampaikan  oleh  H.  Moh.  Hamim, Kepala  KUA  Sampang  Kota,  dan  Syarif  Thoyyib,  Penghulu  KUA Sampang  Kota. 24 Mereka  sangat  mendukung  jika  pemerintah berencana  membuat  aturan  hukum  perkawinan  yang  dilengkapi dengan  sanksi.  Untuk  kepentingan  kemaslahatan  semua  pihak, praktik  perkawinan  sirri  memang  harus  ditutup  rapat.  Caranya, mereka setuju jika pemerintah berencana mengriminalkan pelakunya dan  pihak-pihak  yang  terlibat semata-mata  untuk  menjaga  martabat perkawinan itu sendiri. Sedangkan K.H. Muhaimin juga menyatakan sangat  setuju  jika  pemerintah  berencana  menertibkan  pelaksanaan perkawinan  dengan  cara  membuat  norma  dan  aturan  tentang perkawinan  yang sanksinya  lebih  tegas  dalam  bentuk  kriminaliasasi bagi  para  pelakunya,  terutama  perkawinan  sirri.  Tetapi  syaratnya harus  bisa  dipastikan  aturan  itu,  apakah  sudah  disosialisasikan kepada  warga  masyarakat  dalam  berbagai  lapisan,  terutama  bagi masyarakat di pedesaan. 25
Dalam  pandangan  Kiai  Syamsuddin,  pengurus  Lembaga Bahtsul  Masa`il (LBM)  Majelis  Wakil  Cabang  (MWC)  NU  Burneh Bangkalan,  walaupun  poligami  sirri  di  Bangkalan  termasuk  “tradisi kiai” yang diyakini sah menurut hukum agama, tetapi dirinya setuju jika  pemerintah  berniat  menertibkan  praktik  perkawinan  di masyarakat dengan membuat aturan perkawinan yang
mencantumkan  sanksi  kriminalisasi  bagi  pelaku  perkawinan  atau poligami sirri karena cenderung merendahkan martabat perempuan. 26 Pendapat  yang  sama  disampaikan  oleh  Kiai  Hanif,  Pengurus  PD Muhammadiyah,  Pengurus  BP4  Bangkalan  dan  sekaligus  sebagai
23 Wawancara di rumah kediaman di desa Gapura Barat Sumenep, 7-11-2010: 16.00
24 Wawancara di KUA Sampang Kota, 9-11-2010, 11.00
25 Wawancara Kantor PCNU Sampang, 10-11-2010, 11.00
26 Wawancara di rumah kediaman Burneh Bangkalan, 7-12-2010, 15.30
Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi
263
kepala  sekolah  Madrasah  Aliyah  Bangkalan.  Dia  menyatakan kesetujuannya  pada  upaya  pemerintah  untuk  menertibkan  praktik perkawinan  di  masyarakat  melalui  penerapan  regulasi  perkawinan yang lebih tegas. 27
Dalam bahasa yang sangat  tegas  Hasan  Baisuni, Kepala KUA Galis  Bangkalan,  juga  menyampaikan  kesetujuannya  atas  rencana regulasi  perkawinan  yang  lebih  tegas.  Bukan  semata-mata  untuk menghormati  posisi  perempuan  tetapi  juga,  yang  tidak  kalah pentingnya, untuk menyadarkan pemahaman masyarakat.
Penyadaran pemahaman itu ditujukan juga terutama kepada para kiai yang  selama  ini  terkesan  mempermudah  proses  akad  nikah  dan kurang  memperhitungkan  akibat  maupun  risikonya.  Mereka  tidak mau  tahu  bahwa  telah  ada  lembaga  resmi  yang  ditunjuk  oleh pemerintah untuk mengurusi masalah perkawinan. 28
Nyai Mufidah Faqih, Pengasuh Pondok Pesantren At-Taqwa dan pengurus  Muslimat  NU  Bangkalan,  Hj.  Kasymi  Farid,  Pengurus Aisiyah Bangkalan, Latifah, Staf Urais Kemenag Kabupaten Sampang, dan  Ny.  Hj.  Makkiyah,  Pengurus  Muslimat  Sampang,  berpendapat sama.  Mereka  menyatakan  kesetujuannya  atas  rencana  pemerintah yang  hendak  menerbitkan  regulasi  perkawinan  yang  aturan  beserta sanksinya  lebih  tegas  berupa  kriminaliasi  bagi  pelaku  kawin  sirri semata-mata  untuk  tujuan  meminimalisasi  korban  perempuan  dan anak karena hak-hak dasar mereka cenderung tidak telindungi.
2. Pemuka Masyarakat Madura sebagai  Penolak Regulasi tentang
Kriminalisasi bagi Pelaku Perkawinan Sirri
Di  balik  dukungan,  selalu  ada  penolakan.  Selain  terdapat kelompok  pemuka  masyarakat  di  Madura  yang  mendukung pembaruan  regulasi  perkawinan  sirri  dan  kriminalisasi  bagi pelakunya  dalam  RUU  HMPA,  terdapat  juga  kelompok  yang menolak. Mereka merespon sebagai suatu aturan yang mengada-ada, melampaui  aturan  hukum  yang  memayungi.  Bahkan,  mereduksi norma  hukum  perkawinan  yang  mereka  pahami  telah  diatur  secara komprehensif dalam hukum agama.
27 Wawancara di rumah kediaman Bangkalan, 7-12-2010, 16.30
28 Wawancara di rumah kediaman Bangkalan, 7-12-2010, 16.15
Siti Musawwamah, dkk.
Farhanah, hakim PA Pamekasan, menyatakan ketidaksetujuannya.  Alasannya,  selain  rancangan  regulasi  itu  akan bertentangan dengan hukum agama, juga menyalahi isi KUH Pidana, rujukan hukum pidana. Dalam pandangannya, regulasi baru itu tidak diperlukan.  Pelakunya  akan  merasakan  sendiri  akibat  hukum  dari perbuatannya  itu  berupa  ketiadaan  perlindungan  hukum  bagi  diri maupun  anak  keturunannya  karena  dianggap  tidak  absah  menurut undang-undang  yang  sudah  ada.  Pemerintah  tidak  perlu mengriminalkan  pelakunya karena  mereka melakukannya atas dasar pilihan sadarnya 29 .
Pandangan  serupa  diungkapkan  oleh  Ruhul  Wahyuni,  Ketua Aisiyah  Sampang, 30 dan  Erie  Hariyanto,  pemerhati  hukum  di Pamekasan 31 .  Bagi  mereka  regulasi  perkawinan  sirri  yang  sekarang berlaku  sudah  cukup  memadai  hanya  sosialisasinya  saja  yang  perlu dioptimalkan.  Karenanya,  rumusan  baru  tidak  lagi  diperlukan termasuk juga mengriminalkan pelaku perkawinan sirri. Masalahnya, pemerintah  yang  kurang  optimal  dalam  menyampaikan  sosialisasi guna memberi kesadaran hukum bagi masyarakat.
3. Pemuka  Masyarakat  Madura,  antara  Pendukung  aan  Penentang Regulasi tentang Kriminalisasi bagi Pelaku Perkawinan Sirri
Selain  terdapat  kelompok  pendukung  dan  penolak,  terdapat juga  kelompok  tengah,  yaitu  kelompok  yang  mendukung  sebagian dan  menolak  sebagian  atas  rencana  kriminalisasi  bagi  pelaku perkawinan  sirri  itu.  Pernyataan  mereka  disampaikan  dalam  bentuk pernyataan berikut ini:
Kiai  Abd.  Wahid,  Salah  seorang  unsur  pimpinan  dan pengasuh  PP  Al-Amien  Prenduan  Sumenep, 32 dan  Syafik,  Kepala Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Pamekasan, 33 berpandangan  bahwa upaya  pemerintah  itu  sebagai  langkah  marjinalisasi  ajaran  agama. Sebabnya,  keabsahan  perkawinan  dalam  fiqh  ditentukan  oleh keterpenuhan  syarat  dan  rukunnya  menurut  otoritas  ajaran  agama, bukan  oleh  pencatatan  perkawinan.  Keduanya  itu  berbeda,  satu
29 Wawancara di kantor PA Pamekasan, 13-10-2010: 11.00
30 Wawancara di kantor Aisiyah Sampang, 13-12-2010: 11.00)
31 Wawancara di kampus STAIN Pamekasan, 14-10-2010: 10.00
32 Wawancara di kampus STAIN Pamekasan, 14-10-2010: 11.00
33 Wawancara di KUA Kota Pamekasan, 16-10-2010: 10.00
Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi
265
dalam  status  hukum  sedangkan  lainnya  penertiban  administratif. Kendati  pun  begitu,  para  pelanggar  atas  aturan  keduannya  harus dikenai  sanksi  berupa  sanksi  administratif  berupa  denda,  misalnya membayar  sejumlah  denda  uang  Rp  50  juta.  Jika  dendanya  (hanya) Rp  6  juta,  seperti  yang  tercantum  dalam  RUU  HMPA,  kurang memberi  efek  jera  baik  bagi  para  pelaku  perkawinan  maupun poligami sirri.
Pandangan yang berbeda disampaikan oleh KH Abd. Ghaffar, Ketua  Tanfidziyah  Pengurus  Cabang  Nahdlatul  Ulama  (PC  NU) Pamekasan, Moh. Zahid, wakil ketua Musytasar PC NU Pamekasan, 34 Slamet Imam Santoso, Ketua Pengurus Daerah (PD) Muhammadiyah Pamekasan, 35 Tin  Suwandi,  Ketua  Pengurus  Daerah  (PD)  Aisiyah Pamekasan,  Hasanah  dan  Haidar,  keduanya  pejabat  di  Kantor Kementerian  Agama  Pamekasan, 36 serta  Gaftan,  Kepala  KUA kecamatan Proppo, Pamekasan. 37 Pada prinsipnya mereka
menyatakan  kesetujuannya  atas  regulasi  baru  tentang  perkawinan sirri karena  diyakini  bahwa  keberlakuannya merupakan  keniscayaan sejarah,  bahkan  pemaknaan  baru  atas  perintah  Nabi  untuk mengiklankan  perkawinan.  Kendati  pun  begitu,  mereka  tidak sepenuhnya  sepakat  jika  pelakunya  harus  dikriminalkan.  Mereka meyakini  bahwa  posisi  pencatatan  nikah  merupakan  pemenuhan syarat  tahsiniyah  (sebaiknya  dipenuhi)  untuk  kesempurnaan perkawinan  dan  bukan  syarat  lazimah  (seharusnya  dipenuhi)  untuk keabsahan suatu pernikahan.
Ketika mengemukakan  pandangannya,  Tin  Suwandi    tampak risau  dan  prihatin  tentang  praktik  kawin  sirri  dan  segala  persoalan yang  melingkupinya.  Termasuk  keterlibatan  pemuka  agama  di dalamnya.  Dalam  pandangannya,  regulasi  baru  tentang  perkawinan sirri merupakan  kebutuhan.  Di  samping  untuk  mewujudkan ketertiban  dalam  kehidupan  sosial  keagamaan  dan  kemasyarakatan, juga  untuk  melindungi  hak-hak  kaum  perempuan  dan  anak. Keberlakuan  regulasi  itu  akan  efektif  jika  dipandang  tidak bertentangan dengan hukum agama, ada dukungan dan keteladanan
34 Wawancara di kantor PCNU Pamekasan, 9-11-2010: 16.00
35 Wawancara di kantor PD Muhamadiyah Pamekasan 18-10-2010: 12.00
36 Wawancara di Kantor Kemenag Pamekasan, 21-10-2010: 09.00
37 Wawancara di Kantor Kemenag Pamekasan, 23-10-2010: 11.00
Siti Musawwamah, dkk.
dari  para  pemuka  agama,  terutama  para  kiai,  yang  selama  ini terkesan ikut ”mempermudah” praktik kawin sirri. 38
Dari  deskripsi  atas  kutipan  catatan-catatan  lapangan  beserta ringkasan  substansi  isinya  diperoleh  simpulan  temuan  penelitian sebagai berikut:
a. Argumentasi  kelompok  pendukung  menyatakan  bahwa  regulasi tentang  kriminalisasi  bagi  pelaku  perkawinan  sirri  dalam peraturan perundang-undangan karena dampak perkawinan sirri nyata-nyata telah merugikan perempuan dan anak.
b. Argumentasi  kelompok  penentang  menyatakan  bahwa  regulasi tentang  kriminalisasi  bagi  pelaku  perkawinan  sirri  dalam peraturan perundang-undangan dipandang melampaui ketentuan hukum  agama,  memarjinalkan  ajaran  agama,  dan  berpotensi terjadi  benturan  pada  proses  implementasi  hukum  pada  Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
c. Argumentasi  kelompok  pendukung  sebagian  dan  penentang sebagian  menyatakan  bahwa  regulasi  tentang  perkawinan  sirri dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  disertai  dengan sanksi  tegas  sangat  diperlukan  karena  ketertiban  sosial  dapat terwujud  dengan  adanya  peraturan  itu.  Sedangkan  sanksi kriminalisasi bagi pelaku perkawinan sirri tidak atau kurang tepat dan  perlu  diganti  dengan  hukuman  dalam  bentuk  lain  berupa sanksi administratif, yaitu denda.

## Analisis Argumen atas Temuan Penelitian
Dalam penelitian  ini  dihasilkan  temuan  bahwa  kesetujuan sebagian  pemuka  masyarakat  Madura  atas  regulasi  tentang kriminalisai bagi pelaku perkawinan sirri dalam rancangan peraturan perundang-undangan  adalah  untuk  memenuhi  tujuan  mashlahat  al- ‘âmmah atau  kemaslahatan  umum.  Kemaslahatan  bagi  mayoritas kehidupan warga masyarakat demikian ditempuh melalui penertiban pencatatan  atas  praktik  perkawinan.  Oleh  karena  pencatatan perkawinan merupakan bagian penting dari pencapaian mashlahat al- ‘âmmah maka  hukum-dasarnya  juga  menjadi  harus  (wajib) dilaksanakan.
Tanpa dilakukan pencatatan perkawinan
dimungkinkan  cenderung  terjadi  kekacauan,  jika  tidak  dikatakan
38 Wawancara di Aula Wabup saat mengikuti pengajian bersama, 19-10-2010: 10.00
Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi
267
sebagai kesimpangsiuran dalam tatanan kehidupan sosial, yang dapat mengancam  kepentingan  dlaruriyah  manusia,  utamanya  kejelasan nasab (keturunan), hak-hak kebendaan, maupun kehormatan diri dan keluarga.
Sebagian  pemuka  masyarakat  (Madura)  lainnya  tidak mendukung  karena  dianggap  melampaui  ketentuan  hukum  agama, bahkan  ─mereka  berpretensi─  bisa-jadi  ada  upaya  sistematis  untuk memarjinalkan  ajaran  agama,  di  samping  juga  berbenturan  dengan proses  implementasinya  dalam  penerapan  KUH  Pidana.  Menurut mereka, keabsahan suatu perkawinan itu hanya dapat dipastikan jika terpenuhi  syarat  dan rukunnya. Keabsahan  demikian adalah otoritas penuh  agama  dan  tidak  ada  pihak  mana  pun  yang  bisa mereduksinya.  Termasuk  di  dalamnya,  aparatur  negara  beserta produk-produk  peraturan  dan  keharusan  administratif  yang dihasilkannya.  Oleh  karena  itu,  tidak  pada  tempatnya  negara mengatur dan mengintervensi otoritas agama.
Sedangkan  sebagian  pemuka  masyarakat  sisanya,  walaupun mereka menyatakan dukungannya atas rencana regulasi baru tentang perkawinan  sirri,  namun  mereka  menolak  kriminalisasi  (sanksi pemidanaan)  bagi  pelakunya.  Penolakan  mereka  didasarkan  atas status keabsahan hukum agama bagi perkawinan sirri itu tidak dapat tergantikan  oleh  pembatalan  karena  adanya  peraturan  Pemerintah berupa  ketiadaan pencatatannya. Menurut mereka,  posisi pencatatan suatu  perkawinan  itu  hanyalah  sebagai  pemenuhan  syarat mustahsinah dan  sama  sekali  bukan  merupakan  syarat  lazimah  yang harus  terpenuhi.  Solusi  akomodatifnya,  mereka  menyarankan pengganti  jenis  atau  bentuk  sanksinya  yaitu  berupa  hukuman administratif  atau  denda.  Alasan  utamanya,  keefektivan  tentang keberlakuan  suatu  peraturan  itu  akan  tercapai  bilamana  disertai dengan  adanya  sanksi.  Sedangkan  sanksi  yang  dipandang  relevan adalah hukuman yang tidak menegasikan keabsahan pernikahan itu.
Perbedaan  sikap,  pendapat,  atau  pandangan  yang  disertai dengan beragam argumentasi-dasar yang dikemukakan oleh masing- masing di antara 3 kelompok pemuka masyarakat itu menarik untuk dipetakan  dan  dicarikan  solusinya.  Solusi  demikian  itu  benar-benar diperlukan  agar  diperoleh  kejelasan  tentang  posisi  atas  problema tentang  status  keabsahan  hukum  suatu  perkawinan  yang  memang
Siti Musawwamah, dkk.
dipersoalkan  itu.  Persoalan  lanjutannya,  apakah  (masih)  diperlukan rumusan  sanksi atas  problema  dan status  hukum  keabsahan  itu  dan hukuman apa yang relevan? Itulah persoalan mendasar sebagai kajian yang layak dianalisis pada bagian ini.
Dalam  kerangka  mereaktualisasikan  nilai-nilai  ilahiyah hukum Islam yang dipandang (dan diyakini) lentur, luwes, fleksibel, atau  dinamis  ─senantiasa  sejalan  dengan  perkembangan  zaman, orang,  dan  tempat  di  mana  pun  ia  berlaku─  ke  dalam  kehidupan nyata, fuqahâ` (para filosof hukum Islam) menciptakan norma hukum, di  antaranya,  maqâshid  al-syarî’ah  yakni  tujuan  hukum  Islam  sesuai dengan  kehendak  Allah  swt.  Menurut  fuqahâ`,  tujuan  hukum  Islam adalah menyelamatkan tatanan kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat.
Fuqahâ` membagi  maqâshid  al-syarî’ah  dalam  3  skala  prioritas yang  ketiganya  saling  mengisi  dan  melengkapi.  Pertama,  keperluan darurat,  mendesak,  atau  primer  (al-mashâlih  al-dlarûriyyat,  yakni: keharusan  atau  keniscayaan).  Keperluan  itu  menyangkut  segala sesuatu  yang  harus  ada  demi  keberlangsungan  kehidupan  manusia. Jika ia tidak ada atau tidak dapat dipenuhi maka kehidupan manusia dipastikan sirna, kacau, atau hancur. Lingkup al-mashâlih al-dlarûriyyat itu  adalah  jaminan  tentang  keselamatan  atas  5  unsur:  agama,  jiwa, akal,  harta,  keturunan,  dan  kehormatan.  Kelima  unsur  itu  wajib dilindungi dan dijamin keselamatannya.
Kedua ,  keperluan  untuk  pemenuhan  kebutuhan  hidup  (al- mashâlih  al-hajiyyat atau  keterpenuhan  kebutuhan).  Keperluan  itu menyangkut  segala  sesuatu  yang  dibutuhkan  agar  terwujud keberlangsungan  hidup  manusia.  Jika  ia  tidak  ada  atau  tidak  dapat dipenuhi  maka  kehidupan  manusia,  walaupun  tidak  sampai mengakibatkan  sirna,  kacau, atau  hancur,  akan  mengalami  kesulitan dan  penderitaan.  Keperluan  itu  disebut  juga  sebagai  kebutuhan sekunder dalam kehidupan manusia.
Ketiga ,  keperluan  untuk  pemenuhan  kebutuhan  pelengkap hidup  (al-mashâlih  al-tahsiniyyat  atau  pemenuhan  kebutuhan dekoratif-ornamental).  Jika  ia  tidak  ada  atau  tidak  dapat  dipenuhi maka tidak akan sangat menggangu keberlangsungan hidup manusia kendati  pun  kehadirannya  diperlukan  untuk  memperindah pencapaian tujuan al-dlaruriyyat.
Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi
269
Berkaitan dengan problema keabsahan dan sanksi kriminalisasi  pernikahan  sirri  ─  tema  utama  persoalan  dalam  kajian ini  ─  Islam  menjamin  dan  menjaga  keberlanjutan  keturunan  beserta keselamatannya  (al-mashâlih  al-dlarûriyyat).  Agar  kepentingan  itu terwujud,  Islam  mengundangkan  (mensyariatkan)  pernikahan  dan melarang-keras perzinahan. Untuk merealisasikan perlindungan bagi pemeliharaan  atau  penyelamatan  keturunan  itu,  diperlukan  wahana berupa  pernikahan  ( al-mashâlih  al-hajiyyat) yang  kelengkapannya harus  dipenuhi  berupa  dokumentasi  atau  pencatatan  sebagi  bukti otentik-tertulis  tentang status  hukum perkawinannya  ( al-mashâlih  al- tahsiniyyat) itu  yang  otoritasnya  diamanatkan  oleh  Undang-undang kepada  Pejabat  Pencatat  Nikah/PPN,  aparat  Kantor  Urusan Agama/KUA.
Tanpa  peran,  pelaksanaan  tugas,  dan  tanggung  jawab  aparat KUA,  sebagai  pihak  yang  berwenang  melakukan  pencatatan  atau mendokumentasikan, suatu pernikahan sangat mungkin dan bisa saja dilakukan.  Kendati  pun  demikian,  kehadiran  aparat  KUA  dengan berbagai  perangkat  dan  kelengkapannya,  cenderung  lebih  menjamin hak  dan  kewajiban  para  pihak  menjadi  terjaga,  khususnya  ketika terjadi  sengketa.  Akta  nikah,  misalnya,  dapat  menjadi  atau  akan dijadikan  bukti  otentik  oleh  para  pihak  yang  berkepentingan  untuk memelihara  dan  menjaga  posisi  dan  status  hukum  mereka  dalam ikatan  perkawinan,  kekeluargaan,  atau  kekerabatan  (al-mashâlih  al- tahsiniyyat).
Kondisi  yang  perlu  memperoleh  perhatian  adalah  bisa  jadi kedudukan dan status hukum sesuatu yang semula berposisi sebagai kebutuhan dapat  berubah  menjadi  keharusan,  sejalan  dengan penerapan  kaidah  fiqhiyah,  yaitu  al-hâjah  tanzil  manzilah  al-dlarûrah. Kaidah  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  perintah  untuk  melakukan sesuatu ─ misalnya, pernikahan di Indonesia ─ sama dengan perintah untuk  melaksanakan  sarana-kelengkapannya,  yaitu  kewajiban mencatatkan  pernikahannya,  kewajiban  menikah  di  hadapan  atau disaksikan oleh Pejabat KUA (penghulu atau Pejabat Pencatat Nikah), dan kewajiban memiliki akta nikah.
Pemegang  otoritas  diberi  kewenangan  oleh  agama  untuk mewajibkan  ketentuan  yang  mubah sebagai  bagian  dari  pemenuhan sarana-kelengkapan pendukungnya, Misalnya, mencantumkan status:
Siti Musawwamah, dkk.
al-Ihkâm , V o l . 8   N o . 2   D e s e m b e r   2 0 1 3 270
menikah pada  Kartu  Tanda  Penduduk/KTP  bagi  lelaki  atau perempuan  yang  baru  saja  melangsungkan  perkawinan  (akad  nikah). Jika  pencantuman  istilah  baru  tentang  perubahan  status  di  KTP  itu tidak  dilakukan,  padahal  itu  merupakan  kewajiban  sosial,  maka dipastikan  menimbulkan  mafsadat  yang  lebih  besar.  Bentuk  mafsadat yang  cenderung  muncul  adalah  terjadi  penipuan  tentang  status perkawinan  seseorang.  Peristiwa  yang  seringkali  terjadi  dalam kehidupan  sosial  adalah  perempuan  menjadi  korban  penipuan  dari sejumlah  lelaki  yang  hendak  kawin  yang  dalam  KTP  mereka berstatus  lajang  (tidak/belum  kawin)  padahal  mereka  nyata-nyata telah  beristri.  Biasanya,  tindakan  semacam  itu  dilakukan  oleh  para lelaki yang hendak berpoligami secara bebas.
Guna  mengantisipasi  kemungkinan  peristiwa  sejenis  itu, fuqahâ` menerapkan  kaidah  hukum  sadd  al-dzarî’ah  (preventive  action). Tujuan  utama  yang  hendak  dicapai  adalah  untuk  mewujudkan pemenuhan  maksud  pokok  kehidupan  berkeluarga  atau  berumah tangga, di antaranya berupa perlindungan hukum bagi istri dan anak melalui  pernikahan  itu.  Penerapan  kaidah  demikian  memungkinkan pencapaian  maqâshid  al-dlarûriyyat.  Jika tidak,  maka kebutuhan dasar (maqâshid  al-dlarûriyyat)  kehidupan  manusia  akan  sangat  terganggu stabilitas dan keberlangsungannya.
ketentuan  tersebut  haruslah  berlaku  mengikat  bagi  seluruh masyarakat  muslim  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  penerapan hukumnya  harus  diputuskan  melalui  konsensus  bersama  (ijtihâd jamâ’î )  di  antara  pemuka  masyarakat  Muslim  (cendekiawan,  pakar, atau ahli) dan pemerintah (ahl halli wal ‘aqd). Dalam pemahaman yang lebih  tegas  dapat  dinyatakan  bahwa  legislasi  hukum  (aturan perundang-undangan)  Islam  yang  berdasarkan  al-Quran,  al-Sunnah, maupun  al-Ra’y  harus  dilakukan  melalui  proses  konsultasi  dengan penanggung jawab pemerintahan atau negara. 39
Ijtihâd  jamâ’î haruslah  dipilih  sebagai  bagian  dari  model istinbâth  al-hukm disebabkan  ijtihâd  fardli  cenderung  akan memunculkan  perdebatan  berkepanjangan  karena  perbedaan pendapat  yang  sulit  dicapai  titik  temunya.  Apalagi,  legitimasi  dari
39 Wahyudi,  Y.,  Hasbi’s  Theory  of  Ijtihad  in  the Context  of  Indonesian  Fiqh.  (Thesis  MA McGill  University,  Canada,  1993),  hlm.  56.  Lihat  Juga  Idem  “Maqashid  al-Syari’ah sebagai Doktrin dan Metode”, Jurnal Al-Jami’ah No. 41 (1994).
Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi
271
ijtihâd  fardli sangat  rendah.  Ijtihâd  jamâ’î  menawarkan  lebih  banyak opsi  kualitatif  disebabkan  hasil  pemikiran  kolektif  dipandang  lebih baik  daripada  pemikiran  individual.  Legitimasinya  pun  relatif  lebih kuat.  Untuk  itulah,  menurut  Hasbi  Ash-Shiddieqy,  dipandang  perlu pemerintah  Indonesia,  yang  didukung  oleh  fuqahâ`-nya,  mendirikan lembaga Ahl al-Hall wa al-‘Aqd. 40
Untuk  mencapai  keefektivan  kinerjanya,  lembaga  itu  perlu disangga  oleh  instrumen  pembentuknya,  yaitu  keterlibatan  institusi ekskutif  (hay’at  al-siyâsah),  institusi  legislatif  (Ahl  al-Ijtihâd)  dan komunitas Cendekiawan Muslim (Ahl al-Ikhtisas). Peran dan kinerja 3 institusi  tersebut  diharapkan  mampu  memroduksi  peraturan perundang-undangan,  utamanya  bagi  kepentingan  kemaslahatan umat.  Jika  anggota  Ahl  al-Hall  wa  al-‘Aqd  sepakat  untuk memberlakukan  Rancangan  Undang-Undang  Hukum  Materil Peradilan Agama (RUU HMPA) Bidang Perkawinan, maka kehadiran undang-undang  ini  merupakan manisfestasi  fikih  Indonesia.  Produk hukum itu berlaku mengikat bagi umat Muslim Indonesia. Statusnya akan  sama  dengan  Undang-undang  lain  pada  umumnya.  Termasuk di dalamnya, misalnya, UU 1/1974 tentang perkawinan, UU. 7/1989, UU  3/2006  dan  UU  50/2009  tentang  Peradilan  Agama,  INPRES 1/1991 tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam) di Indonesia.
Itulah  maqâshid  al-syarî’ah  yang  hendak  diwujudkan  dengan maksud utama untuk melindungi 5 unsur maqâshid al-dlarûriyyat jiwa, harta,  agama,  keturunan  dan  kehormatan.  Oleh  karena  itu, pembaruan hukum berupa rumusan baru tentang pengaturan tatanan keberagamaan warga masyarakat dalam bidang perkawinan menjadi relevan  untuk  dihasilkan.  Jika  upaya  itu  tidak  dilakukan  maka dikhawatirkan  terjadi  ancama  dan  korban  bagi  keselamatan  kelima unsur  tersebut.  Kaidah fiqhiyyah  penopangnya adalah  mâ  lâ  yatim al- wâjib illâ bih fahuwa wâjib) . Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa kehadiran  rumusan  pada  legislasi  baru,  dalam  hal  ini  regulasi perkawinan  (sirri),  menjadi  wajib  adanya  untuk  menunjang pemeliharaan eksistensial kelima unsur tersebut.
Temuan  hasil  penelitian  tersebut  sesungguhnya  bersinergi dengan  aspek  pembaruan  hukum  KHI  jika  dibandingkan  dengan
Siti Musawwamah, dkk.
pandangan  kitab  fiqh.  Seperti  telah  dibahas  sebelumnya  bahwa regulasi  perkawinan  sirri  merupakan  lanjutan  dari  regulasi  tentang pencatatan  perkawinan  yang  sangat  dianjurkan  dalam  KHI  bahkan merupakan  salah  satu  aspek  reformatif  UUP  dan  KHI  untuk merespon  tuntutan  perkembangan  dengan  beberapa  pertimbangan kemaslahatan, di  antaranya  untuk  mewujudkan ketertiban perkawinan  dalam  masyarakat,  melindungi  martabat  dan  kesucian perkawinan,  serta  lebih  khusus  lagi  untuk  melindungi  martabat  dan kepentingan istri dan anak keturunannya.
Adanya pencatatan perkawinan dapat dibuktikan dengan akta nikah  dan  masing-masing  suami  istri  mendapatkan  salinannya. Apabila  suatu  saat  terjadi  perselisihan  atau  percekcokan  diantara mereka  karena  salah satu  pihak  tidak  bertanggungjawab,  maka  akta nikah  dapat  dijadikan  bukti  melakukan  upaya  hukum  untuk mempertahankan  atau  memperoleh  hak-hak  pihak  lain.  Dengan demikian,  akta  nikah  bagi  suami  istri  merupakan  bukti  otentik  atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.
Ketentuan tentang  pencatatan perkawinan diatur  dalam  UUP pasal 2 ayat (2) dan KHI pasal 5 dan 6 berikut ini. Dalam UUP pasal 2 ayat  (2)  dinyatakan  bahwa  “Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.”  Sedangkan  dalam KHI pasal 5 disebutkan bahwa:
1. Agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan  perkawinan  tersebut  pada  ayat  (1),  dilakukan  oleh Pegawai  Pencatat  Nikah  sebagaimana  yang  diatur  dalam Undang-Undang  No.22  Tahun  1946  jo  Undang-Undang  No.32 Tahun 1954.
Di sisi lain dalam KHI pasal 6 dinyatakan bahwa:
1. Untuk  memenuhi  ketentuan  dalam  pasal  5,  setiap  perkawinan harus  dilangsungkan  di  hadapan  dan  di  bawah  pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
2. Perkawinan  yang  dilakukan  di  luar  pengawasan  Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi
273
Jika  ketentuan  tentang  pencatatan  perkawinan  tersebut dianalisis,  maka  ketentuan  dalam  KHI  telah  melampaui  ketentuan yang diatur dalam UUP, di antaranya:
1. UUP  pasal  2  ayat  (2),  memposisikan  pencatatan  perkawinan sebagai  tertib  administrasi,  sedangkan  KHI  pasal  5  ayat  (1), memposisikan pencatatan perkawinan lebih pada hikmah al-tasyri’ atau ketertiban masyarakat.
2. Sebagai  tindak  lanjut  dari  ketentuan  KHI  pasal  5  ayat  (1),  KHI pasal  6  ayat  (2),  menetapkan  tentang  sangsi  hukum  jika perkawinan  tidak  dicatatkan,  yaitu  tidak  mempunyai  kekuatan hukum.  Maksudnya,  jika  suatu  perkawinan  tidak  dicatatkan, maka ketiadaan bukti otentik dari perkawinan itu berakibat pada pengabaian  hak-hak  para  pihak.  Misalnya,  jika  salah  satu  pihak mengingkari  perkawinannya,  maka  pihak  lain  tidak  dapat menuntutnya,  kecuali  dengan  mengajukan  itsbat  nikâh  terlebih dahulu.
Atas  dasar  kepentingan-kepentingan  itulah,  maka  Atho’ Muzhar  sebagaimana  dikutip  oleh  Amiur  Nuruddin  berpendapat bahwa  pencatatan  perkawinan  sudah  seharusnya  dilihat  sebagai bentuk  baru  mengumumkan  perkawinan,  terlebih  jika  kepentingan pencatatan  perkawinan  itu  berkaitan  dengan  kemaslahatan  bagi perempuan dan anak. 41
Jika temuan hasil penelitian tentang argumen yang mendasari akseptabilitas  regulasi  kriminalisasi  pelaku  perkawinan  sirri  dalam peraturan  perundang-undangan  menurut  pemuka  masyarakat Madura dianalisis, maka argumen kelompok yang tidak mendukung terkesan “kaku” dan tidak mau berkompromi karena adanya prinsip yang diyakini bahwa dalam konteks  legislasi  hukum, terutama  yang terkait  dengan  norma  dan  etika  agama,  harus  menjadikan  norma hukum  Islam  sebagai  basis  pijakan  (sumber  hukum).  Adapun kebenaran  realitas  hanya  berfungsi  sebagai  pertimbangan  penetapan hukum.
41 Amiur  Nuruddin  dan  Ashari  Akmal  Tarigan,  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia: Studi  Kritis  perkembangan  hukum  Islam  dari  Fikih,  UU  No.  1/1974,  sampai  KHI,  Edisi  I (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 135.
Siti Musawwamah, dkk.
Menurut  kelompok  ini  regulasi  yang  menetapkan  bahwa perkawinan  sirri  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  sudah merupakan  sanksi  yang  maksimal  karena  masyarakat  diberi  pilihan untuk  memilih  dan  bertanggungjawab  atas  pilihan  yang  telah diambil.  Jika  selama  ini  praktik  perkawinan  sirri  dianggap  telah banyak  merugikan  kelompok  perempuan  dan  anak,  maka  solusinya adalah melakukan  sosialisasi  secara terus  menerus,  terutama kepada kelompok  perempuan  semata-mata  untuk  mendidik/mencerdaskan dan  menyadarkan  mereka  tentang  posisi  dan  akibat  hukum perkawinan sirri agar mereka tidak mudah dibodohi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Sebaliknya  bagi  kelompok  pendukung  pembaruan  regulasi terkesan  lebih  “berani”  dalam  merespon  perubahan.  Bahkan  bagi kelompok  ini  pembaruan  dianggap  sebagai  sebuah keniscayaan atas dasar  tuntutan  perubahan  dan  kebutuhan.  Pembaruan  sebagaimana dinyatakan  oleh  para  ahli  ushul  fiqh  disebabkan  oleh  perubahan zaman  dan  tempat  yakni  taghayyur  al-ahkâm  bi  tahgayyur  azminah  wa al-amkinah. Alasan  utama  kebolehan  perubahan  hukum  tersebut karena  adanya  tujuan  untuk  kemaslahatan  kehidupan  manusia (mashâlih al-‘ibâd).
Sebagaimana  kita  amati  dalam  kehidupan  sehari-hari,  Islam menjadi  kerangka  normatif  bangsa  Indonesia  karena  pemeluknya mayoritas.  Oleh  karena  itu  dalam  segala  bidang,  termasuk  bidang hukum  perkawinan  sering  kali  dipengaruhi  oleh  pemikiran  dan pemahaman  yang  berkembang  di  masyarakat.  Terlebih  lagi, masuknya  Islam  ke  Nusantara  bersifat  damai  dan  gradual  yang memungkinkan  terjadinya  proses  silang  budaya  antara  Islam  dan budaya  lokal  yang  pada  gilirannya  membentuk  pola  pemahaman keagamaan tertentu.
Pola  pemahaman  keagamaan,  seperti  fiqh  perkawinan melibatkan dimensi kreatif manusia, sehingga tidak ada pemahaman keagamaan  yang  tertutup  untuk  ditelaah  ulang.  Bahkan  bidang  fiqh yang  selama  ini  cenderung  dibakukan,  memerlukan  kajian  ulang karena  terjadinya  perubahan  masyarakat  yang  menghendaki  tafsir baru yang lebih relevan. Hal ini karena arti fiqh sendiri secara harfiah bermakna  “pemahaman”,  memberi  isyarat  bahwa  fiqh  adalah wilayah  tafsir  yang  melibatkan  daya  nalar  manusia.  Sudah  barang
Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi
275
tentu  para  penafsirnya  terikat  oleh  nilai-nilai  universal  Islam  seperti keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan.
Praktik perkawinan sirri yang selama ini banyak menimbulkan problem  bagi  perempuan  dan  anak  karena  ketiadaan  perlindungan bagi  hak-hak  dasarnya  sudah  selayaknya  dicarikan  solusi.  Oleh karena  itu  adanya  pembaruan  regulasi  yang  akan  mengriminalkan pelakunya  baik  berupa  pidana  denda  maupun  kurungan  perlu diapresiasi sebagai “sebuah ikhtiar” mengurangi praktik perkawinan sirri di masyarakat.

## Penutup
Dari  uraian  tersebut  dapat  disajikan  3  kesimpulan.  Pertama, akseptabilitas  rencana  regulasi  tentang  kriminalisasi  bagi  pelaku perkawinan  sirri  menurut  pemuka  masyarakat  Madura  dapat dipetakan  dalam  tiga  varian.  Varian  pertama,  mendukung-penuh akseptabilitasnya.  Varian  kedua,  menolak-penuh  akseptabilitasnya. Varian  ketiga, menolak-sebagian  sekaligus  mendukung-sebagian akseptabilitasnya. Pada  varian  ketiga perbedaan pendapat  dan sikap ditampakkan dalam bentuk sanksi bagi pelakunya. Menurut mereka, bentuk  sanksi  yang  relevan  bagi  pelaku  perkawinan  sirri  adalah sanksi  administratif  berupa  denda,  bukan  dalam  bentuk  sanksi kriminal berupa pidana kurungan.
Kedua, argumentasi  yang  dikemukakan  oleh  kelompok pendukung-penuh  regulasi  tentang  kriminalisasi  bagi  pelaku perkawinan  sirri  didasarkan  pada  kaidah  mashlahah  dan  rasionalitas atas  kebenaran  data  empirik.  Argumentasi  yang  diungkapkan  oleh kelompok  penentang-penuh  didasarkan  pada  totalitas  ketaatan  atas redaksional  isi  teks  ajaran  sehingga  tidak  ada  kesediaan  untuk berijtihad.  Bagi  kelompok  ini  mengriminalkan  pelaku  perkawinan sirri dianggap  melampaui  bahkan  memarjinalkan  ketentuan  hukum agama yang berpotensi terjadi benturan pada proses implementasinya.  Sedangkan  argumentasi  yang  disampaikan  oleh kelompok pendukung-sebagian sekaligus penentang-sebagian didasarkan  pada  pemenuhan  tuntutan  mashlahah  sekaligus  untuk mewujudkan keefektifan pelaksanaan dan keberlakuan aturan.
Siti Musawwamah, dkk.
al-Ihkâm , V o l . 8   N o . 2   D e s e m b e r   2 0 1 3 276
Ketiga, dalam  perspektif  perlindungan  bagi  perempuan  dan anak,  kelompok  pendukung-penuh  maupun  pendukung-sebagian atas  regulasi  itu  mengungkapkan  dan  mengekspresikan  komitmen dan  peneguhan  mereka  atas  jaminan  perlindungan  bagi  hak-hak perempuan dan anak sebagai hak dasar insaniyah mereka yang harus dihormati.  Sedangkan  kelompok  penentang  memperlihatkan pandangan,  sikap,  dan  pendiriannya  untuk  cenderung  melakukan pembiaran  dan  pengabaian  atas  ekses  perkawinan  sirri  yang  nyata- nyata telah merugikan perempuan dan anak.
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  disarankan  bagi  para pengambil  kebijakan  dan  tim  perumus  pembaruan  hukum perkawinan pada pemerintahan level pusat agar meminimalkan bias- jender  pada  produk  pemikiran  dan  kebijakan.  Disarankan  pula  bagi dosen  PTAI,  mahasiswa Syari’ah, Jurusan/Program Studi  Ahwal  Al- Syakhshiyah,  dan pemerhati masalah-masalah jender dan anak,  agar temuan  hasil  penelitian  ini  mendasari  upaya  konkret  penyadaran, pencerahan,  atau  pemberdayaan  bagi  kaum  perempuan  dan perlindungan  bagi  hak-hak  anak  guna  mewujudkan  suasana  dan masa  depan  yang  kondusif  bagi  kehidupan  bermasyarakat  dan berbangsa.
Daftar Pustaka:
Alam,  Andi  Syamsu.  Beberapa  Permasalahan  Hukum  di  Lingkungan Peradilan  Agama, Rapat  Kerja  Nasional  Mahkamah  Agung  R.I.
Jakarta: MARI, 2008.
Anonim,  “RUU  Perkawinan,  benarkah  melindungi  perempuan?” Kompas , Jum’at 19 Februari 2010.
Bogdan,  R.C.  &  Biklen,  S.K.  Qualitative  Research  for  Education:  An Introduction to Theory and Methods. Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1982.
Bogdan, R.C. & Taylor, S.J. Introduction to Qualitative Research Methods: A  Phenomenological  Approach  to  the  Social  Sciences. New  York: John Wiley and Sons, Inc., 1985.
Denzin,  N.K.  &  Lincoln,  Y.S.  Handbook  of  Qualitative  Research. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc. 1994. Departemen  Agama  R.I,  Al-Quran  dan  Terjemahnya.  Jakarta:  Bumi Aksara: 1998.
Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi
277
Direktur  Pembinaan  Badan  Peradilan  Agama  Islam.  Himpunan Peraturan  Perundang-undangan  Dalam  Lingkungan  Peradilan Agama. Jakarta: Dibinpera Islam, Departemen Agama RI, 2010. Ghazâli, Al-. Ihyâ` al-Ulûm al-Dîn, Juz 2. Semarang: Usaha Keluarga, tt. Ibnu  Katsîr,  Ismâ’il.  Tafsîr  Al-Qur`ân  Ibnu  Katsîr,  Juz  1.  Surabaya: Sirkah al-Nur Asia, 1980.
Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum
Islam . Jakarta: Jakarta: Sekretariat Negara, 1991.
Kahlani,  Muhammad  Ismâ’il  Al-.  Subûl  al-Salam.  Juz  3.  Bandung:
Dahlia, 1980.
Lincoln,  Y.S.  &  Guba,  E.G.  Naturalistic  Inquiry.  Beverly  Hills,  CA:
SAGE Publications, Inc, 1985.
Manan,  Abdul.  Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia.
Jakarta: Kencana, 2006.
Marâghi,  Ahmad  Musthafâ  Al-.  Tafsîr  Al-Marâghi,  Jilid  2.  Juz  5,
Makkah al-Mukaramah: Al-Maktabah al-Tijariyah, 1980.
Moleong,  L.J.,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 1990.
Mubarok,  Jaih.  Modernisasi  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia.  Bandung:
Pustaka Bani Quraisy, 1990.
Muchsin, Beberapa Permasalahan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama.
Rapat  Kerja  Nasional  Mahkamah  Agung  R.I.  Jakarta:  MARI,
2008.
Nasution,  S.,  Metode  Penelitian  Naturalistik  Kualitatif,  Ed.I,  Cet.II.
Bandung: Tarsito, 1996.
Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Ashari Akmal. Hukum Perdata Islam di Indonesia:  Studi  Kritis  perkembangan  hukum  Islam  dari  Fikih,  UU No. 1/1974, sampai KHI, Edisi I. Jakarta: Prenada Media, 2004. Rofiq,  Ahmad.  Hukum  Islam  di  Indonesia,  Cet.  III.  Jakarta:  PT  raja Grafindo Persada, 1998.
Salim,  Nasrudin.  “Itsbat  Nikah  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam” dalam Mimbar Hukum, No. 62, (Sept-Okt 2003).
Spradley,  J.P.,  Participant Observation.  New York:  Holt,  Rinehart, and Winston,1980.
Syâfi’î, Muhammad Idris Al-. Al-Umm, Jilid 3. Beirut: Disarul Fikri, tt. Wahyudi,  Y.  “Maqashid  al-Syari’ah  sebagai  Doktrin  dan  Metode”.
Jurnal Al-Jami’ah 41, 1994.
Siti Musawwamah, dkk.
Wahyudi,  Y.  Hasbi’s  Theory  of  Ijtihad  in  the Context  of  Indonesian  Fiqh. (Thesis MA, McGill University, Canada, 1993. Yahya,  Mokhtar  dan  Fathurrahman,  Dasar-dasar  Pembinaan  Hukum Fiqh Islami . Bandung: PT Al-Maarif, 1986.