Jurnal Ulumul Syar'i, Desember 2018

## AL-SHARF DALAM PANDANGAN ISLAM
M. Rizky Kurnia Sah & La Ilman Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah
Balikpapan

## Abstrak
Transaksi  mata  uang  (al-Sharf)  dalam  kitab  fikih  sangatlah  sedikit    dan  juga  terbatas pembahasannya di kalangan para ahli fukaha. Keterbatasan ini dapat dipahami, karena pada masa lampau, ketika kitab fikih sedang ditulis oleh fuqaha, permasalahan jual  beli mata  uang  bukan  masalah  yang  menonjol  sebagaimana  masalah muamalat lainnya. Dengan  demikian  perhatian  tidak  cukup  banyak  terhadap masalah  ini.  Masalah  valuta muncul ke permukaan dan menjadi perbincangan ulama setelah terjadi ketidakstabilan nilai  tukar  emas  dan  perak  pada  masa  kesultanan  Mamluk,  tepatnya  masa  Nasir Muhammad  bin  Qalamun  semasa  Imam  Ibnu  Taimiyah.  Saat  ini  terdapat  berbagai bentuk transaksi ekonomi kontemporer, seperti perdagangan mata uang. Dalam kaitan ini,  bagaimana  fikih  mu’âmalah  menjawab  berbagai  persoalan  tentang  bentuk-bentuk transaksi  ekonomi  kontemporer  saat  ini,  seperti  halnya  perdagangan  mata  uang  yang pembahasannya dalam kitab-kitab fiqih klasik masih terlalu global. Untuk sampai pada pemahaman  tersebut,  perlulah  dikemukakan  pandangan  hukum  Islam  terhadap perdagangan mata uang, yang status hukumnya masih dalam keraguan dari segi hukum Islam.  Mungkin  perdagangan  ini  tidak  akan  menjadi  persoalan,  apabila  dalam prakteknya terkandung itikad baik agar dalam pelaksanaannya tidak merugikan kedua belah pihak.
Keywords: Al- Sharf, Valuta Asing

## A. Latar Belakang
Islam  sebagai  agama  yang rahmat  li  al-‘âlamîn tidak  hanya  memberikan perhatian  kepada  masalah ‘ubudiyah ,  tetapi  juga  memberikan  perhatian  yang  tinggi terhadap  masalah  muamalah.  Banyak  ayat  al-Qur'an  yang  menjelaskan,  bahkan memberikan nilai yang sangat tinggi dan positif secara hukum terhadap bidang tersebut, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan hasil aktivitas ekonomi  dipandang  dalam  ajaran  Islam  mempunyai  kaitan  erat  dengan  rahmat  Allah swt yang dilimpahkan kepada umat manusia.
Kitab fikih yang membicarakan bab transaksi mata uang dikenal dengan al-sharf , sering menempatkan pembahasannya sebagai bagian dari bab jual beli, sub bab macam- macam jual beli (Wahbah al-Zuhaili) sedangkan al-sharf dalam Bidayatul Mujtahid Juz II
pembahasan  setelah  bab  jual  beli.  Secara  umum  jual  beli  mata  uang  ( al-Sharf )  dalam kitab-kitab fikih diidentikkan dengan tukar menukar antara emas dan emas atau perak dengan perak. Oleh karena itu dalam kitab fikih apa saja yang menjadi ketentuan (syarat dan rukun) dalam transaksi berlaku  juga dalam transaksi mata uang ( al-Sharf ), hanya saja kategorinya lebih khusus. Transaksi valuta asing dari ketentuan tersebut sepanjang memenuhi ketentuan dalam transaksi Islam adalah kegiatan yang ditolerir tetapi, meski boleh,  perlu  dibuat  semacam  catatan  karena  pada  dasarnya  Islam  memandang  uang adalah  sebagai  alat  tukar  bukan  komoditas,  untuk  memenuhi  permintaan  dan penawaran ( money demand for transaction ) bukan spekulasi. 1
Pembahasan tentang transaksi mata uang ( al-sharf ) dalam kitab fikih sangatlah sedikit dan juga terbatas. Keterbatasan ini dapat dipahami, karena mungkin pada masa lampau,  ketika  kitab  fikih  sedang  ditulis  oleh  fuqaha  masalah  jual    beli    mata    uang bukan    masalah    yang    menonjol    sebagaimana    masalah  muamalat  lainnya.  Dengan demikian perhatian tidak cukup banyak terhadap masalah ini. Masalah valuta muncul ke permukaan dan menjadi perbincangan ulama setelah terjadi ketidakstabilan nilai tukar emas  dan  perak  pada  masa  kesultanan  Mamluk,  tepatnya  masa  Nasir  Muhammad  bin Qalamun semasa Imam Ibnu Taimiyah. 2
Saat  ini  terdapat  berbagai  bentuk  transaksi  ekonomi  kontemporer,  seperti perdagangan  mata  uang.  Dalam  kaitan  ini,  bagaimana  fikih  muamalah  menjawab berbagai  persoalan  tentang  bentuk-bentuk  transaksi  ekonomi  kontemporer  saat  ini, seperti  halnya  perdagangan  mata  uang  yang  pembahasannya  dalam  kitab-kitab  fiqih klasik  masih  terlalu  global.  Untuk  sampai  pada  pemahaman  tersebut,  perlulah dikemukakan  pandangan  hukum  Islam  terhadap  perdagangan  mata  uang,  yang  status hukumnya  masih  dalam  keraguan  dari  segi  hukum  Islam.  Mungkin  perdagangan  ini tidak  akan  menjadi  persoalan,  apabila  dalam  prakteknya  terkandung  itikad  baik  agar dalam pelaksanaannya tidak merugikan kedua belah pihak.

## B. Definisi al Sharf
Pertukaran mata uang asing dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan money changer atau foreign exchange ( forex) . Dalam kamus al-Munjid fi al-Lughah disebutkan bahwa al-sharf berarti  menjual  uang  dengan  uang  lainnya.  Secara  bahasa,  pertukaran
1 Safarudin, Al  Bayyinah,  Jurnal  Hukum  dan  Kesyari’ahan ,  Jurusan  Syari’ah  STAIN  Watampone,
Volume. IV, 2011, hlm. 61
2 Abu Hamid al-Ghazali, Ihya Ulum al-Din , Jilid III, Kairo: Maktabah alUtsmaniyah, 1993, hlm. 91
mata  uang  asing  atau al-sharf mempunyai  arti al-ziyadah (tambahan),  penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. 3 Al-sharf kadang-kadang juga dipahami berasal dari  kata sharafa yang  berarti  membayar  dengan  penambahan. 4 Dalam  kamus  istilah fikih disebutkan bahwa ba'i sharf adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas). 5
Adapun menurut  istilah yang  didapat dari  beberapa  referensi,  pengertian al-shorf adalah sebagai berikut:
1) Wahbah  Al-Zuhaili  mengatakan, al-sharf ialah  pertukaran  mata  uang denganmata  uang  lainya  baik  satu  jenis  maupun  lain  jenis,  seperti  uang  dolar dengan uang rupiah atau uang rupiah dengan uang ringgit.
2) Menurut  istilah  Syara’, al-sharf adalah  jual  beli  satu  mata  uang  dengan  mata uang yang lain baik mata uang tersebut satu jenis atau berlainan jenis. 6
3) Al-sharf adalah  jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis. 7
4) Menurut  Heri  Sudarsono, al  -Sharf adalah  perjanjian  jual  beli  suatu  valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah  maupun  yang  tidak  sejenis,  misalnya  rupiah  dengan  dolar  atau sebaliknya. 8
3 A. Mas'adi Ghufron, Fiqh Muamalah Konstekstual , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.
149
4 Muthahari  Murtadho, Ar-Riba  Wa  At-Ta'min ,  Terj.  Irwan  Kurniawan  " Asuransi  dan  Riba ", Bandung: Pustaka Hidayah, 1995, hlm. 219
5 M. Abdul Mujieb, et.al, Kamus Istilah Fiqh , Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995, hlm. 34
6 Wahbah al-Dzuhaili, al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989),
h. 311.
7 A. Mas'adi Ghufron, Fiqh Muamalah Konstekstual , Op.cit, hlm. 149
8 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya , Yogyakarta: Adipura, 2004, Cet Ke 3, hlm.
78.
5) Tim Pengembangan Institut Bankir Indonesia mengartikan al-sharf sebagai jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip-prinsip al-sharf yang dibenarkan secara syariah. 9
Dalam Ensiklopedi fikih Umar bin Khaththâb ra disebutkan bahwa sharf :
نبمثلانبسىجىمةٍصوعىمهكوبكاذبعٍبناوھفسصنا
“ Sharf  adalah  memperjualbelikan  uang  dengan  uang  yang  sejenis  maupun  yang tidak sejenis.” 10
Sedangkan  ulamâ’ fikih mendefinisikan sharf dengan  memperjualbelikan  uang dengan uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis.
Al sharf juga berarti menjual emas dengan emas, perak dengan perak atau emas dengan perak (atau sebaliknya). Dari beberapa definisi di atas dapat peneliti simpulkan bahwa al-sharf adalah  perjanjian  jual  beli  satu  valuta  dengan  valuta  lainnya. Al-sharf secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Jual beli mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial  yang mencakup beberapa hal sebagai berikut: pembelian mata uang, pertukaran mata uang, pembelian barang dengan uang tertentu. 11

## C. Rukun dan Syarat Al-Sharf
1. Rukun al- Sharf 12
Ada lima rukun al sharf, yaitu; 1) Penjual ( al-Ba’i ), 2) Pembeli ( al-Musytari),
3) Mata uang yang diperjualbelikan (Obyek), 4) Nilai Tukar ( Si’rus Sharf ), dan 5) Ijab Qobul ( Sighat ).
2. Syarat al- Sharf
Dalam sharf ada beberapa syarat jual beli dalam arti khusus yaitu: 13
a) Serah terima sebelum iftirak (berpisah)
9 Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, Bank Syari'ah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional , Jakarta: Djambatan, 2001, hlm. 237
10 Muhammad Rowwas, Mausu’ah Fiqh umar bin Khattab, hlm. 506
11 Abdurrahman al-jaziri, Fiqh empat Madzhab bagian Muamalat II (Jakarta:Darul ulum press)
12 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan , Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 71
13 Rachmawati, Al Sharf, https://www.academia.edu/21857293/FOREIGN_EXCHANGE_DALAM_PERSPEKTIF_ISLAM_AL-SHARF_ , Dikutip tanggal 09 November 2016, pukul 15.23
Maksudnya  yaitu  transaksi  tukar  menukar  dilakukan  sebelum  kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang berjenis sama maupun yang berbeda, oleh karena itu kedua belah pihak harus melakukan serah  terima  sebelum  keduanya  berpisah  meninggalkan  tempat  transaksi  dan tidak  boleh  menunda  pembayaran  salah  satu  antara  keduanya.  Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jelas hukumnya tidak sah.
Hal ini sesuai dengan dalil yang bersumber dari hadis nabi seperti yang telah disebutkan terakhir di atas yang diriwayatkan oleh  Abu  Hurairah. Begitu pula  dengan  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Sa’ad  al-Khudhri,  bahwasanya Rasulullah bersabda: ” janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali sama rata,  dan  janganlah  melebihkan  salah  satu  diantara  keduanya.  Dan  janganlah kalian  menjual  perak  dengan  perak,  kecuali  sama  rata,  dan  janganlah  kalian melebihkan salah satu antara keduanya. Dan janganlah kalian menjual -emas dan perak- yang telah ada dengan yang belum ada .”
Namun terdapat beberapa interpretasi yang berbeda di kalangan ulama mengenai istilah iftirak , yaitu:
1) Jumhur ulama seperti ulama Hanafi, Syafi’i dan Hambali sepakat bahwa yang  dimaksud iftirak adalah  apabila  kedua  belah  pihak  telah meninggalkan  tempat  transaksi.  Apabila  kedua  belah  pihak  belum beranjak  dari  tempat  maka  tidak  dikatakan iftirak meski  dalam  waktu yang  lama.  Pengertian  ini  didasari  kepada  Umar  bin  Khatab  ketika meriwayatkan sebuah  hadis, lalu beliau berkata kepada Thalhah: ” demi Tuhan,  jangan  kamu  tinggalkan  orang  itu  sebelum  menerima  sesuatu darinya. ”  dalil  ini  menunjukkan  bahwa  yang  dijadikan  standar  iftirak adalah pisah badan.
2) Ulama  Maliki  berpendapat  bahwa iftirak badan  bukan  merupakan
ukuran sah atau tidaknya suatu transaksi. Yang jadi ukuran yaitu serah terima  harus  dilakukan  ketika  pengucapan  ijab  dan  kabul  berlangsung. Maksudnya,  jika  serah  terima  dilakukan  setelah  ijab  kabul,  maka transaksi  tersebut  dianggap  tidak  sah,  sekalipun  kedua  belah  pihak belum berpisah badan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.: ” emas dengan emas adalah riba, kecuali ucapan ambil dan bayar. ” Hal ini menunjukkan bahwa serah terima harus dilakukan seketika bersamaan dengan ijab kabul.
b) Al-Tamatsul (sama rata)
Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran  uang  yang  jenisnya  berbeda,  maka  dibolehkan.  Misalnya  yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak  disyaratkan al - tamatsul .  hal  ini  praktis  diperbolehkan  mengingat  nilai tukar  mata  uang  di  masing-masing  negara  di  dunia  ini  berbeda.  Dan  apabila diteliti, hanya ada beberapa mata uang tertentu yang populer dan menjadi mata uang penggerak di perekonomian dunia, dan tentunya masingmasing nilai mata uang itu sangat tinggi nilainya.

## c) Pembayaran Dengan Tunai
Tidak  sah  hukumnya  apabila  di  dalam  transaksi  pertukaran  uang terdapat  penundaan  pembayaran,  baik  penundaan  tersebut  berasal  dari  satu pihak  atau  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak.  Syarat  ini  terlepas  dari  apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.

## d) Tidak Mengandung Akad Khiyar Syarat
Apabila  terdapat  khiyar  syarat  pada  akad  al-sharf  baik  syarat  tersebut dari  sebelah  pihak  maupun  dari  kedua  belah  pihak,  maka  menurut  jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sebab salah satu syarat sah transaksi adalah serah terima, sementara khiyar syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Hal ini tentunya dapat mengurangi makna kesempurnaan serah terima. Menurut ulama  Hambali,  al-sharf  dianggap  tetap  sah,  sedangkan  khiyar  syaratnya menjadi sia-sia.

## D. Landasan Hukum

## 1. Dalam Al Quran, Hadits, dan Atsar
Dalam  jual  beli al-sharf ini  terdapat  dua  syarat  khusus,  yakni  tiadanya penundaan, yang berarti harus segera, dan tiadanya pelebihan, yang berarti dengan syarat  keseimbangan,  maka  dalam  tinjauan  ini  dibagi  menjadi  lima. Pertama : tentang perbedaan antara penundaan dan yang bukan penundaan. Kedua: tentang perbedaan  antara  yang  seimbang  dengan  yang  tidak  seimbang.  Disini  timbul perselisihan,  karena  dua  hal  ini  terbagi  menjadi  beberapa  pasal  yang  banyak. Ketiga: tentang  hal-hal  yang  terjadi  dan  diperselisihkan  dari  jual  beli  ini,  yakni
apakah  jual  beli tersebut merupakan jalan (perantara) menuju salah satu dari dua hal,  yaitu  penambahan  dan  penundaan,  atau  menuju  keduanya  secara  bersama. Demikian  itu  bagi  fuqaha’  yang  memandang  adanya  jalan  perantara  kepada  yang lain, yakni Imam Malik dan para pengikutnya. Kelima: tentang ciri –ciri khas hukum jual  beli  tersebut  dari  sisi  dipeganginya  kedua  syarat  tersebut.  Yakni  tiadanya penundaan dan penambahan, atau keduanya bersama-sama. 14
Seperti yang telah diterangkan dalam pendahuluan bahwa setelah beberapa jenis  mata  uang  telah  dibuat,  maka  mata  uang  kertas  wajib  menggantikan  fungsi emas  dan  perak,  yang mana  emas dan  perak inilah  yang  dulu dipakai sebagai  alat tukar.  Dengan  demikian  mata  uang  kertas  menjadi  satusatunya  satuan  hitung  dan sarana  perantara  dalam  tukar-menukar.  Mata  uang  kertas  menjadi  nilai  harga sebagaimana  halnya  emas  dan  perak.  Oleh  sebab  itu  hukum  tukar  menukar  mata uang  kertas  dalam  hukum  Islam  diistilahkan  dengan  kata al - sharf sebagaimana halnya emas dan perak.
Para  ulama  telah  sepakat  bahwa  menjual  emas  dengan  emas  dan  perak dengan perak tidak boleh kecuali jika jual beli itu dengan seimbang dan tunai. Dan kecuali  apa  yang  diriwayatkan  dari  Ibnu  Abbas  ra.dan  fuqaha’  Mekah  yang mengikutinya,  yang  membolehkan  jual  beli  tersebut  dengan  pelebihan  dan melarangnya dengan penundaan.
Pendapat ibnu Abbas tersebut didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid ra., dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda:
ِةَئٍِْسَّىنا ىِفَّلاِابًبِزَلا
Artinya: “tidak ada riba kecuali pada penundaan”
Hadits  ini  shahih,  dan  Ibnu  Abbas  mengambil  lahiriah  hadits  tersebut  dan tidak memandang adanya riba kecuali pada penundaan.
Akan halnya jumhur fuqaha’, maka mereka berpedoman kepada hadits yang diriwayatkan  oleh  Imam  Malik  dari  Nafi’,  dari  Abu  Sa’id  al-Khudrira.,  bahwa rasulullah SAW bersabda:
ِةَّضِفْن بِب َةَّضِفْنااوُعِبَتَلاَوٍضْعَب ىهعبَھَضْعَباْوُفْشُتَلاَوٍهْثِمِبًلاْثِمَّلاِبِبَهَّرنبِب  َبَهَّرنا اوُعٍِْبَتَلا ىهَع بَھَضْعَب ا ْوُفْشُت َلاََ  ٍمْثِمِبًلاْثِمَّلاِا
بَھْىِم اوُعٍِْبَت ٍضْعَب ٍصِج بَىِب بًبِئ بَغ بًئٍَش janganlah  kamu  menjual  emas  dengan  emas  kecuali  dengan  seimbang,  dan janganlah  kamu  memberikan  sebagiannya  atas  yang  lain.  Janganlah  kamu menjual  perak  dengan  perak  kecuali  dengan  seimbang,  dan  janganlah  kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual  daripadanya
14 Ibnu Rusyd,Bidayatul’l mujtahid (Semarang:Asy-syifa)
sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada).
Jumhur  fuqaha’  telah  sepakat  bahwa  emas  atau  perak  yang  sudah  dicetak, juga  yang  masih  lantakan  atau  sudah  menjadi  perhiasan,  semuanya  itu  sama-sama dilarang  menjualnya  satu  dengan  lainnya  memakai  pelebihan,  karena  keumuman hadits-hadits  terdahulu  berkaitan  dengan  hal  ini.  kecuali  Mu’awiyah  yang membolehkan  pelebihan  antara  barang  lantakan  atau  sudah  menjadi  perhiasan, dengan alasan bertambahnya unsur “kebiasaan”. Juga kecuali apa yang diriwayatkan Imam  Malik  berkenaan  dengan  orang  yang  mendatangi  rumah  percetakan  uang dengan  membawa  perak  lantakan  atau  uang-uang  dirham  yang  sudah  di  cetak, kemudian  ia  memberikan  upah  pencetakan  pada  percetakan  tersebut,  dan mengambil  dinar-dinar  dan  dirham-dirham  seberat  perak  lantakan  dan  dirham- dirhamnya yang dicetak tadi.
Maka  ketika  Imam  Malik  ditanya  tentang  hal  itu,  ia  menjawab  “ jika  yang demikian  itu  adanya  unsur  keahlian  dan  sebagainya,  maka  saya  berharap  kiranya tidak adanya keberatan dalam hal itu ”. pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu ‘I-Qaim dari  kalangan  pengikutnya.  Tapi  Ibnu  Wahb  juga  dari  kalangan  pengikutnya menentangnya. demikian pula Isa bin Dinar dan jumhur ulama.
Imam Malik membolehkan penukaran dinar yang kurang dengan dinar yang tepat  timbangannya,  atau  dengan  dua  dinar.  Dan  hal  itu  menurut  perbedaan pendapat dimana pertukaran itu dibolehkan dan tidak dibolehkan menurut cara yang baik. 15
Praktek al-sharf hanya terjadi dalam transaksi jual beli, di mana praktek ini diperbolehkan dalam Islam apabila jual beli mata uang harus terbebas dari unsur hal- hal  berikut,  yaitu: Pertama , ribâ. Untuk  menganalisis  ada  atau  tidaknya  unsur ribâ dalam jual beli mata uang, maka hal pertama yang harus dipahami adalah ketentuan syarî’ah tentang ribâ berdasarkan hadîts Nabi SAW yang menjelaskan tentang ribâ al- fadhl , yaitu:
بهرنا بهرنبب َ ةضفنا ةضفنبب َ سبنا سبنبب َ سٍعشنا سٍعشنبب َ سمتنا سمتنبب َ حهمنا حهمنبب لاثم ًهثمب دٍباد همف اداش َ تسا داش دقف ًبزا رخلأا َ ًطعمنا ًف ءاوسه …
Emas dengan emas, perak dengan perak, anggur dengan anggur, gandum dengan gandum,  kurma  dengan  kurma,  garam  dengan  garam  harus  sama  dan diserahterimakan  secara  langsung  (memakai  tangan/kontan).  Barang  siapa menambahi  atau  memberi  tambahan  maka  sungguh-sungguh  sama-sama  riba orang yang mengambil dan memberinya.
15 Ibid, hlm. 143-146
ُ ّاللَّ ىَّهَص ِ َّاللَّ ُل ْوُسَزبَوَسَمَأ
ٍَِباًدٌَبَىْئِش  َفٍَْك ِةَّضِفنا  َبَهَّرنا َيِسَتْشَوََبَىئِش  َفٍَْك ِبَهَّرنبِب َةَّضِفْنا َيِسَتْشَو  ْنَأ َمَّهَسؤ ِهٍْهَع د ٍ
“Rasulullah  Shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam  memerintahkan  kami  untuk  membeli perak  dengan  emas  sekehendak  kami  dan  membeli  emas  dengan  perak sekehendak  kami,  bila  tangan  dengan  tangan(taqabudh/serah  terima  di tempat).” (Muttafaqun ‘alaih)
Riba al-fadhl adalah tambahan kelebihan dari suatu pinjaman yang dibayar dengan  suatu  benda,  yaitu  pembayaran  tambahan  dari  peminjaman  pada  yang memberikan  pinjaman  dalam  pertukaran  barang  yang  sejenis,  seperti  gandum ditukarkan  dengan  gandum,  barley  dengan  barley  atau  anggur  dengan  anggur. Sedangkan menurut Ahmad bin Abdurrazzaq dalam fatwanya tentang jual beli, riba al-fadhl adalah  menjual  suatu  makanan  takaran  dengan  makanan  takaran  sejenis dengan memberi tambahan pada salah satu, dan menjual barang timbangan dengan barang  timbangan  sejenis  dengan  adanya  tambahan  pada  salah  satunya,  misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, dengan tambahan pada  salah satu. Semua perjanjian ini menurut Afzalurrahman mengandung unsur ribâ , karena itu Rasûlullâh SAW tidak membatasi ribâ sebatas transaksi pinjam-meminjam, tetapi dalam semua bentuk barter penjualan.
Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 275:
Orang-orang  yang  makan  (mengambil)  riba  tidak  dapat  berdiri  melainkan seperti  berdirinya  orang  yang  kemasukan  syaitan  lantaran  (tekanan)  penyakit gila.  Keadaan  mereka  yang  demikian  itu,  adalah  disebabkan  mereka  berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya  larangan  dari  Tuhannya,  lalu  terus  berhenti  (dari  mengambil  riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
Berikut Hadist mengenai kegiatan Riba:
ىَّهَص ِ َّاللَّ ُلوُسَز  َهَعَن َلبَق ٍسِببَج  ْهَع
ءاَوَس ْمُه َلبَقََ ِهٌَْدِهبَشََ ُهَبِتبَكََ ُهَهِكْؤُمََ بَبِّسنا َمِكآ َمَّهَسََ ِهٍَْهَع ُ َّاللَّ
Dari Jabir r.a. berkata, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang membayar riba,  ya,  yang  mencatat  ribang  mencatat  riba  dan  dua  orang  dan  dua  orang saksinya,  dan  dia  berkata  mereka  adalah  sama  (dalam  berbuat  dosa). (diriwayatkan Tirmidzi dan Musnad Ahmad).
2. Menurut Organisasi Ulama / Islam
a. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  28/DSN- MUI/III/2002
Dan  berikut  Fatwa  dari  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF).

## Pertama : Ketentuan Umum
Transaksi  jual  beli mata uang  pada  prinsipnya  bolehdengan  ketentuan sebagai berikut:
a) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
b) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga(simpanan)
c) Apabila  transaksi  dilakukan  terhadap  mata  uang  sejenis  maka  nilainya harus sama dan secara tunai ( attaqabudh ).
d) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.
Kedua : Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing
a) Transaksi Spot ,  yaitu  transaksi  pembelian  dan  penjualan  valuta  asing (valas)  untuk  penyerahan  pada  saat  itu  ( over  the  counter )  atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh ,  karena  dianggap  tunai,  sedangkan  waktu  dua  hari dianggap  sebagai  proses  penyelesaian  yang  tidak  bisa  dihindari merupakan transaksi internasional.
b) Transaksi Forward , yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya  ditetapkan  pada  saat  sekarang  dan  diberlakukan  untuk  waktu yang  akan  datang,  antara  2  x  24  jam  sampai  dengan  satu  tahun. Hukumnya  adalah haram ,  karena  harga  yang  digunakan  adalah  harga yang  diperjanjikan  ( muwa'adah )  dan  penyerahannya  dilakukan  di kemudian  hari,  padahal  harga  pada  waktu  penyerahan  tersebut  belum tentusama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward  agreement untuk  kebutuhan  yang  tidak  dapat  dihindari  ( lil hajah ).
c) Transaksi Swap ,  yaitu  suatu  kontrak  pembelian  atau  penjualan  valas dengan  harga  spot  yang  dikombinasikan  dengan  pembelian  antara penjualan  valas  yang  sama  dengan  harga  forward.  Hukumnya haram , karena mengandung unsur maisir (spekulasi).
d) Transaksi Option ,  yaitu  kontrak  untuk  memperoleh  hak  dalam  rangka membeli  atau  hak  untuk  menjual  yang  tidak  harus  dilakukan  atas sejumlah  unit  valuta  asing  pada  harga  dan  jangka  waktu  atau  tanggal akhir  tertentu.  Hukumnya haram ,  karena  mengandung  unsur maisir (spekulasi).
Ketiga :  Fatwa  ini  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan  dengan  ketentuan  jika  di kemudian  hari  ternyata  terdapat  kekeliruan,  akan  diubah  dan  disempurnakan sebagaimana mestinya.

## b. SOP Lembaga Keuangan Syariah Dunia, dikeluarkan oleh AAOIFI
Lembaga  keuangan  syariah  dunia,  dikeluarkan  oleh  AAOIFI  yang  berpusat  di Bahrain berbunyi
(( حَهِضْلُه  ْدًَاَك اَرِإ ِخَلاْوُعلا ْيِف ِجَشَجاَرولا يِف ُجَذَعاَىولا ُمُش ْحَذ ِطْىُثُه ِشِطاَخَه ِحَجَلاَعُوِل َكِلَر  َىاَك ْىَلَو ِيْيَفَشَّطلِل ِحَلْوُعْلا … ِمَذَعِل  ُضْثَقلا اَهُثُقْعَي َلا اَهًََّأ اَوِتَو ،َذْقَعلا ُهِثْشُذ حَلَداَثولا ْيَفَشَط  ْيِه حَهِضْلولا جَذَعاىولا  َّىَ ِلِ ِيْيَفَشَّطلا ِحَثْغَس َذ َلا اَهًَِّئَف ِهْيِف ٌَُي ْنَل ْىَل ًَّرَح ٌمِضْلُه َذْعَىْلا  َّىَأ ًَلَع حَّيِلاَولا ِخاَسَّسَؤولا  َيْيَت  ُةِلاَغلا  ُفْشُعلا يَشَج ْذَقَو .ُصْىُج ًَلَع  َّص ِماَضْلِ ْلْا ))
“ Haram  melakukan  akad  janji  penukaran  valuta  asing  apabila  janji  tersebut bersifat  mengikat,  sekalipun  dimaksudkan  untuk  lindung  nilai  (Hedging).
Diharamkannya janji yang bersifat mengikat kedua belah pihak dalam transaksi penukaran  valuta,  karena  janji  yang  bersifat  mengikat  kedua  belah  pihak  sama dengan  akad  dan  karena  setelah  janji  yang  mengikat  ini  dibuat  tidak  diikuti langsung dengan serah terima kedua jenis valuta maka hukumnya menjadi tidak boleh.
Dan  hukum  yang  berlaku  di  dunia  perbankan  bahwa  janji  bersifat  mengikat sekalipun tidak dicantumkan dalam perjanjian “ 16
c. Ijtima’ Ulama OKI No: (65) tentang Pasar Modal
Ijtima’ ulama seluruh dunia di bawah OKI No: (65) tentang pasar modal yang berbunyi
(( َرِكلا حَلَلاَذِت اَزهَو .اَهْيِف ِفْشَّصلا ًَلَع ُجَذَعاىولا ُصْىُجَذ َلاو ،ِخلاْوُعلِل ُلِجلآا ُعْيَثلا  اعْشَش ُصىُجَي َلا
حٌَُّّسلاَو ِبا عاَو ْجِ ْلْاَو ))
“ Syariat  tidak  membolehkan  jual-beli  mata  uang  secara  tidak  tunai.  Dan  tidak membolehkan janji (wa’ad) dalam transaksi penukaran mata uang. Keputusan ini berdasarkan Al Quran, Sunnah dan Ijma para ulama “ 17
Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran
16 AAOIFI  (Accounting  and  Auditing  Organization  for  Islamic  Financial  Institutions), Ma’ayir Syariyyah (Sharia Standards), edisi tahun 2010, hal 5.
uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya yaitu menukar mata uang dolar  Amerika  dengan  dolar  Amerika,  maka  nilainya  harus  sama.  Namun  apabila menukar  mata  uang  dolar  Amerika  dengan  rupiah,  maka  tidak  disyaratkan al - tamatsul . Dalam hal ini sudah jelas bahwa diperbolehkan menukar mata uang asing dikarenakan nilai tukar mata uang di masing-masing negara di dunia ini berbeda.
Dan apabila diteliti, hanya ada beberapa mata uang tertentu yang populer dan menjadi  mata  uang  penggerak  di  perekonomian  dunia,  dan  tentunya  masing- masing nilai mata uang itu sangat tinggi nilainya. Maka dari itu tidak sah hukumnya apabila  di  dalam  transaksi  pertukaran  uang  terdapat  kelebihan  dan  penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.

## E. Transaksi Valuta Asing
Transaksi  valuta  asing  dapat  diartikan  sebagai  kesepakatan  atau  perjanjian antara dua pihak untuk mempertukarkan (jual/beli) mata uang yang dimilikinya. Istilah yang lebih umum dalam pertukaran tersebut adalah jual beli valuta asing. Dalam Fatwa MUI  (Majelis  Ulama  Indonesia)  telah  menjelaskan  tentang  macam-macam  pertukaran, antara lain:

## 1. Spot
Transaksi  spot  adalah  pembelian  dan  penjualan  valuta  asing  untuk penyerahan  pada  saat  itu  (over  the  counter)  atau  penyelesaiannya  paling  lambat dalam  jangka  waktu  dua  hari.  Misalnya  kontrak  jual  beli  suatu  mata  uang  spot dilakukan  atau  ditutup  pada  tanggal  12  juni  2002,  penyerahan  dan  penyelesaian kontrak tersebut dilakukan pada tanggal 14 juni 2002. Apabila tanggal 14 juni 2002 tersebut  kebetulan  hari  libur  atau  hari  sabtu,  maka  penyelesaiannya  adalah  pada hari kerja berikutnya. Tanggal penyelesaian transaksi seperti ini disebut value date. Penyerahan  dana  dalam  transaksi  spot  pada  dasarnya  dapat  dilakukan  dalam beberapa cara berikut ini:
a) Value  today,  yaitu  penyerahan  dana  dilakukan  pada  tanggal  (hari)  yang sama dengan tanggal (hari) diadakannya transaksi (kontrak).
b) Value  tomorrow,  yaitu  penyerahan  dana  dilakukan  pada  hari  kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak.
c) Value  spot,  yaitu  penyerahan  dilakukan  dua  hari  kerja  setelah  tanggal transaksi.

## 2. Swap
Transaksi  swap  dalam  pasar  valuta  asing  dapat  juga  diartikan  sebagai pertukaran  dua  valuta  asing  dalam  satu  periode  tertentu  melalui  mekanisme pembelian dengan tanggal  valuta spot sekaligus penjualan kembali valuta  tersebut di waktu yang akan datang (tanggal valuta forward) atau penjualan valuta di tanggal valuta spot sekaligus pembelian kembali valuta tersebut di waktu yang akan datang. Pada dasarnya transaksi swap adalah gabungan dari dua transaksi yaitu:
a) Transaksi spot yang nantinya akan lebih dikenal dengan first leg atau near leg
b) Transaksi forward yang nantinya akan lebih dikenal dengan nama second leg atau far leg
Dan  apabila  dilihat  dari  posisi  transaksi  spot  dan  posisi  transaksi  forwardnya maka transaksi swap ada dua macam,
a) Transaksi swap jual/beli atau transaksi swap sell/buy adalah transaksi swap dimana  transaksi  spotnya  berupa  transaksi  spot  jual  dan  transaksi forwardnya  berupa  transaksi  forward  beli.  Transaksi  spot  ini  juga  disebut dengan transaksi swap S/B.
b) Transaksi swap beli/jual atau transaksi swap buy/sell adalah transaksi swap dimana  transaksi  spotnya  berupa  transaksi  spot  beli  dan  transaksi forwardnya  adalah  transaksi  forward  jual.  Dan  transaksi  swap  ini  disebut dengan transaksi swap B/S.

## 3. Option (opsi)
Option  secara  umum  dapat  diartikan  sebagai  instrumen  keuangan  yang memberi pemegangnya hak untuk membeli atau menual sesuatu yang diperjanjikan (underlying assets) dalam jumlah  tertentu pada satu  waktu tertentu  di masa yang akan  datang  dan  atau  sebelumnya  (exercise  date)  dengan  harga  yang  sudah  di tentukan.
Dalam  pasar  valuta  asing  transaksi  option  valuta  asing  dapat  diartikan sebagai  satu  instrumen  keuangan  yang  memberikan  hak  kepada  pemegangnya untuk membeli atau  menjual satu  mata uang tertentu dalam jumlah tertentu  pada satu  waktu  tertentu  di  masa  yang  akan  datang  dan  atau  sebelumnya  dengan  kurs
yang  telah  ditentukan  sebelumnya  (biasanya  sudah  ditentukan  saat  transaksi dilakukan).
Ditinjau dari jenis hak yang diberikan, ada terdapat dua jenis opsi, yaitu opsi call dan opsi put . Opsi call memberi hak kepada pemegang opsi untuk membeli mata uang dengan nilai tukar tertentu. Nilai tukar yang disepakati disebut strike price atau exercise  price .  Sementara  itu,  opsi put memberi  hak  kepada  pembelinya  untuk menjual mata uang pada strike price .
Pembeli  opsi call tidak  akan  menggunakan  haknya  jika strike  price lebih tinggi dari spot rate . Sementara itu, pemegang opsi put juga tidak akan menjalankan haknya  jika strike  price lebih  rendah  dari spot  rate .  Apabila  kedua  kondisi  diatas,
pemegang opsi call dan opsi put dikatakan out of the money .
Pembeli opsi call dan opsi put dikatakan at the money jika strike price sama persis dengan spot rate . Pada kondisi ini, pemegang opsi call dan opsi put tidak akan merasakan perbedaan, apakah akan menjalankan haknya atau tidak( indifferent ).
Apabila  ditinjau dari kapan opsi dapat dijalankan, maka terdapat dua jenis opsi, yaitu opsi Eropa dan opsi Amerika. Opsi Eropa hanya boleh dijalankan saat opsi jatuh  tempo  (disebut expiry  date ).  Opsi  Amerika  lebih  fleksibel  dari  opsi Eropa.  Ia dapat dijalankan sewaktu-waktu sampai masa jatuh tempo opsi. Untuk memperoleh hak  membeli  atau  menjual  mata  uang,  seseorang  harus  membayar  premi  opsi kepada  penerbit  opsi.  Besarnya  premi  opsi  antara  lain  akan  ditentukan  oleh  mata uang yang diperdagangkan dan masa jatuh tempo opsi.
Dalam premi opsi terkandung dua unsur biaya, yaitu nilai intrinsik dan nilai waktu. Pada opsi call , nilai intrinsik ada jika strike price lebih rendah dari spotrate . Pada opsi put nilai intrinsik ada jika strike price lebih tinggi dari spot rate . Sementara itu,  nilai  waktu  ada  untuk  untuk  mengantisipasi  peningkatan  nilai  intrinsik  di kemudian hari.

## 4. Forward
Transaksi  forward  valuta  asing  dapat  diartikan  sebagai  transaksi  valuta asing  dimana  value  date  (tanggal  penyerahan  valuta)  berjarak  lebih  dari  dua  hari kerja  dari deal  datenya (tanggal  kesepakatan)  dengan  kurs  yang  telah  ditetapkan pada saat tanggal transaksi (deal date)
Transaksi  forward merupakan  transaksi  yang  dilakukan  di  luar  bursa  atau lebih  dikenal  dengan  istilah Over  The  Counter (OTC)  Market.  Karena  dilakukan  di luar  bursa  maka  features  dari  transaksi  yang  berlangsung  adalah  sepenuhnya kesepakatan pihak-pihak yang melakukan transaksi.
Transaksi forward dilakukan  dengan  menentukan  kapan  pembayaran  dan penyerahan valuta asing dilakukan di masa yang akan datang. Nilai tukar mata uang ditentukan  pada  saat  kontrak  disepakati.  Transaksi  forward  menggunakan  nilai tukar  forward  (sebaliknya  transaksi  spot  juga  menggunakan  nilai  tukar  spot  yang umumnya memiliki rentang waktu 1, 2, 3, 6,dan 12 bulan. Rentang waktu tersebut menunjukkan kapan transaksi forward harus diselesaikan. Meskipun memiliki masa jatuh  tempo  tertentu  kontrak forward dapat  memberikan  pilihan  untuk menyelesaikan  transaksi  di  awal  (tanggal  1  sampai  10),  pertengahan  (tanggal  11 sampai  20),  atau  akhir  bulan  (tanggal  21  sampai  akhir  bulan).  Kontrak forward dengan  pilihan  lebih  mahal  dari  kontrak forward murni.  Transaksi forward antar bank  umumnya  dilakukan  untuk  membatasi  risiko  bank  karena  menjalin  kontrak forward dengan  klien  nonbank.  Sebagai  contoh  bank  A  menandatangani  kontrak forward 3 bulan dengan kliennya, dimana nilai tukar forward 3 bualan adalah US$ 1 =  Rp  2.300.  selanjutnya  bank  A  akan  menghubungi  bank  B  untuk  melakukan transaksi forward 3  bulan  dengan  menggunakan  nilai  tukar forward antar  bank  3 bulan.  Lewat  kontrak  ini  bank  A  dapat  membatasi  risiko  karena  perubahan  nilai tukar mata uang.

## 5. Hedging Islam (Hedging Syariah)
Transaksi  Lindung  Nilai  Syariah  ( al-Tahawwuth  al-Islami/Islamic  Hedging ) sebagaimana yang didefinisikan oleh DSN melalui fatwa NO: 96/DSN-MUI/IV/2015 adalah Cara atau teknik lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan prinsip syariah.
Diantara  bentuk  transaksi  lindung  nilai  yang  difatwakan  boleh  oleh  DSN adalah Forward  Agreement ( al-Muwa‘adat  li  ‘aqd  al-sharf  al-fawri  fi  al-mustaqbal ) yaitu:  “Saling  berjanji  untuk  transaksi  mata  uang  asing  secara  spot  dalam  jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat itu.”
Misal:  Seorang  pedagang  komputer  di  Indonesia  membeli  beberapa  unit komputer  dari  Amerika  dengan  mata  uang  US  Dollar  dengan  cara  tidak  tunai, dimana  dia  akan  melunasinya  nanti setelah 3  bulan.  Karena  dia mengkhawatirkan nilai  tukar  US  Dollar  akan  naik  tinggi  pada  saat  pelunasan  maka  ia  membuat transaksi Hedging dengan  cara  membeli  US  Dollar  sejumlah  nominal  yang  akan dibutuhkan dengan nilai tukar pada saat ini dan serah terima Dollar dengan rupiah nanti  setelah  3  bulan  lagi  pada  saat  pelunasan  pembayaran  barang  yang  telah dipesan.  Dengan  transaksi  ini  andai  harga  US Dollar pada  saat  waktu  pelunasan
kewajiban naik maka dia selamat dari kerugian akibat turunnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar,  karena ia telah membuat transaksi pembelian Dollar dengan nilai tukar  pada  saat  itu.  DSN  dalam  memutuskan  fatwa hedging  syariah berlandaskan kepada  perkataan  ulama  terdahulu,  diantaranya;  Perkataan  Imam  Syafi'i rahimahullah ;
“Jika  dua  pihak  saling  berjanji  (muwa’adah)  untuk  melakukan  transaksi  sharf (penukaran uang perak dengan emas atau dengan yang sejenis), maka mereka boleh  membeli  perak,  kemudian  menitipkannya  pada  salah  satu  pihak  hingga mereka melakukan jual beli atas perak tersebut (sharf) dan mempergunakannya sesuai kehendak mereka”
Namun Pendalilan DSN terhadap fatwa No: 96 kontradiksi dengan fatwa No: 85. Dalam  fatwa  85  tentang  "Janji  Pada  Transaksi  Keuangan",  DSN  menyatakan  bahwa Imam Syafii berpendapat, janji dalam transaksi keuangan tidak mengikat. DSN berkata, "Pendapat  ulama  yang  menetapkan  bahwa  janji  tidak  wajib  secara  hukum  yaitu pendapat Imam Syafii", kemudian dalam fatwa no 96 DSN beralasan dengan perkataan imam Syafii tentang bolehnya Hedging yang dibuat dengan janji di lembaga keuangan, padahal  ketentuan  yang  berlaku  dalam  lembaga  keuangan  bahwa  janji  yang  dibuat lembaga  keuangan  bersifat  wajib  dan  mengikat  berdasarkan  fatwa  DSN  NO:  85  yang berbunyi,  "Janji  (wa'ad)  dalam  transaksi  keuangan  dan  bisnis  syariah  adalah  mulzim dan wajib dipenuhi". Maka pendalilan DSN dalam hal ini sangat kontradiksi.
Kemudian, DSN juga berdalil dengan perkataan Ibnu Hazm;
“Muwa’adah  (saling  berjanji)  untuk  bertransaksi  jual  beli  emas  dengan  emas, jual beli emas dengan perak, jual  beli perak dengan perak, dan jual beli antara keempat barang-barang ribawi lainnya hukumnya boleh, baik setelah itu mereka melakukan transaksi jual beli atau tidak, karena muwa’adah bukan jual beli. "
DSN berdalil dengan perkataan Ibnu Hazm yang membolehkan janji yang tidak mengikat  dan  janji  jual-beli mata uang  tidak sama  dengan  transaksi  jual-beli,  berbeda halnya  dengan  hukum  yang  berlaku  pada  transaksi  keuangan  dan  bisnis  syariah  yang menyatakan bahwa janji bersifat mengikat dan janji adalah transaksi dengan fatwa No 85  yang  berbunyi,  " Janji  (wa'ad)  dalam  transaksi  keuangan  dan  bisnis  syariah  adalah mulzim dan wajib dipenuhi ".
Selain  itu,  fatwa  DSN  tentang  bolehnya Hedging syariah  ini  yang  bertolak  dari pendapatnya yang membolehkan penukaran dua mata uang yang berbeda dengan cara tidak  tunai,  bertentangan  dengan  hasil ijtima' ulama  seluruh  dunia  di  bawah  OKI  No:
(65)  tentang  pasar  modal  yang  berbunyi,  "Syariat  tidak  membolehkan  jual-beli  mata uang  secara  tidak  tunai.  Dan  tidak  membolehkan  janji  (wa'ad)  dalam  transaksi
penukaran  mata  uang.  Keputusan  ini  berdasarkan  Al  Quran,  Sunnah  dan  Ijma  para ulama".
Fatwa  DSN  tersebut  juga  bertentangan  dengan  SOP  lembaga  keuangan syariah dunia, dikeluarkan oleh AAOIFI yang berpusat di Bahrain berbunyi,
"Haram  melakukan  akad  janji  penukaran  valuta  asing  apabila  janji  tersebut bersifat  mengikat,  sekalipun  dimaksudkan  untuk  lindung  nilai  (Hedging). Diharamkannya janji yang bersifat mengikat kedua belah pihak dalam transaksi penukaran valuta, karena janji yang bersifat mengikat kedua belah pihak sama dengan  akad  dan  karena  setelah  janji  yang  mengikat  ini  dibuat  tidak  diikuti langsung dengan serah terima kedua jenis valuta maka hukumnya menjadi tidak boleh.”

## F. Transaksi-Transaksi Valas dalam pandangan Islam
Mengutip pendapat al-Qardhawi, prinsip syara jual beli mata uang adalah harus kontan.  Dengan  demikian,  bagaimana  dengan  transaksi  jual  beli  mata  uang  yang dilakukan  secara  bertangguh,  baik  pada  transaksi spot apalagi forward. Jika  dianalisis secara seksama pada transaksi spot dan forward terdapat unsur ribâ , yaitu: (1) Unsur bunga,  bunga  diyakini  secara  pasti  mengandung  unsur ribâ dengan  demikian  bunga adalah ribâ; (2) p enyerahan  dana  tidak  dilakukan  secara  simultan  tetapi  bertangguh. Minimal selama 2 hari setelah tanggal transaksi pada transaksi spot dan 30, 90, 180 hari pada transaksi forward .
Kedua , maysîr .  Tentang maysîr (judi)  atau qimar (spekulasi),  secara  eksplisit, Allâh telah melarangnya.24 Maysîr menurut Afzalurrahman adalah memperoleh sesuatu dengan  sangat  mudah  tanpa  kerja  atau  mendapat  keuntungan  tanpa  bekerja.25  Oleh sebab  itu  disebut  berjudi  ( maysîr ).  Transaksi  jual  beli  mata  uang  yang  terjadi  saat  ini secara  pasti  menyatakan  suatu  perilaku  bisnis  yang  sematamata  mengharapkan keuntungan yang besar dengan tanpa bekerja dan berusaha.
Ketiga , gharâr. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa gharâr itu dilibatkan apabila seseorang  tidak  tahu  apa  yang  tersimpan  pada  dirinya  apa  yang  akan  terjadi  pada akhirnya sebuah kegiatan bisnis/jual beli, dan setiap transaksi yang bersifat open ended mengandung unsur gharâr . Ada unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan  ketidakpastian  secara  dominan,  juga  unsur  keraguan  yang  dikaitkan  dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.
Diriwayatkan  oleh  Abdullah  bin  Umar,  Sa’îd  bin  Musyayib,  Abû  Hurayrah  dan Ibnu Abbâs, bahwa Rasûlullâh saw melarang semua transaksi yang mengandung unsur gharâr .  Para  ahli  bersepakat  bahwa  adanya gharâr dalam  berbagai  kontrak  bisnis
menjadikan transaksi tersebut cacat dan tidak valid dan mereka tidak sepakat terhadap masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan  jumlah  dan  kualitas  barang  yang  dapat menimbulkan gharâr .
Keempat , unsur Juhala. Transaksi jual beli mata uang mengandung unsur juhala sebagaimana unsur gharâr . Unsur ketidakpastian ( juhala ) juga sangat dominan, karena dasar  transaksinya  ada  kemungkinan  kerugian  atau  keuntungan  yang  tidak  dapat diramalkan dan dipastikan, dan unsur ketidakpastian tersebut dalam transaksi jual beli mata uang tidak dapat terhindari. Unsur juhala dalam transaksi mata uang terjadi jika kurs  harga  jual  atau  beli  belum  ditentukan  pada  saat  akad  berlangsung  sehingga transaksi ini mengandung unsur juhala yang hal ini dilarang dalam bisnis Islam.
Dalam  pelaksanaannya,  jual  beli  mata  uang  harus  memperhatikan  beberapa batasan, yaitu: Pertama , nilai tukar yang diperjualbelikan dapat dikuasai langsung, baik oleh  pembeli maupun penjual sebelum keduanya berpisah badan. Penguasaan itu bisa berbentuk  penguasaan  secara  material  dan  hukum. Kedua ,  apabila  mata  uang  yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, maka harus dalam kualitas dan kuantitas yang sama, sekalipun modelnya berbeda. Ketiga , tidak berlaku hak khiyâr syarat dalam akad sharf ,  yaitu  hak  pilih  bagi  pembeli  apakah  akan  melanjutkan  jual  beli  atau  tidak  yang disyaratkan  ketika  berlangsung  transaksi. Keempat ,  tidak  terdapat  tenggang  waktu dalam  akad  karena  penguasaan  objek  akad  harus  dilakukan  secara  tunai  sebelum keduanya  berpisah  badan,  oleh  sebab  itu,  apabila  salah  satu  pihak  mensyaratkan tenggang waktu, maka akad ini tidak sah karena berarti terjadi penangguhan pemilihan dan penguasaan objek akad sharf.
Dengan memperhatikan beberapa batasan tersebut,  terdapat beberapa tingkah laku pedagang yang dewasa ini biasa dilakukan di pasar valuta asing konvensional harus dihindari, yaitu antara lain: (1) Pedagang tanpa penyerahan ( future non-delivery trading atau margintrading); (2) Jual beli valas bukan transaksi komersial ( arbitrage), baik spot maupun forward;  (3) Melakukan  penjualan  melebihi  jumlah  yang  dimiliki  atau  dibeli ( over sold ); dan (4) melakukan transaksi swap .

## G. Kesimpulan
Transaksi jual beli mata uang merupakan salah satu kegiatan bisnis yang penting dalam perputaran roda perekonomian dunia, sehingga transaksi jual beli mata uang ini sangatlah dibutuhkan  bagi  kelancaran  perdagangan  internasional.  Hal ini dikarenakan setiap  negara  yang  melakukan  aktivitas  perdagangan  Internasional  (Ekspor-Impor) tentu  memerlukan  alat  bayar  yaitu  mata  uang  dari  negara  yang  menjadi  mitra
dagangnya.
Pada  prinsip  syariahnya  yang  didasarkan  pada  norma-norma  hukum  Islam bahwa praktek jual beli valuta asing (al-sharf) diperbolehkan jika dilakukan atas dasar kerelaan  antara  kedua  belah  pihak  dan  secara  tunai,  serta  tidak  boleh  adanya penambahan  antara  suatu  barang  yang  sejenis  (emas  dengan  emas,  perak  dengan perak).  Tetapi  apabila  berbeda  jenisnya,  seperti  emas  dengan  perak  atau  dalam  mata uang  sekarang  Rupiah  dengan  Dollar  atau  sebaliknya  dapat  ditukarkan  sesuai  dengan harga pasar ( market rate ) dengan catatan harus kontan (spot) .
Hal  ini  juga  sejalan  dengan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor:28/DSN- MUI/III/2002 yang memperbolehkan jual beli mata uang asing dengan ketentuan antara lain:  tidak  untuk  spekulasi  (untung-untungan),  ada  kebutuhan  transaksi  atau  untuk berjaga-jaga  (simpanan),  dan  apabila  transaksi  dilakukan  terhadap  mata  uang  sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh), serta apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat ketika transaksi dilakukan dan secara tunai.
Transaksi  jual  beli  mata  uang  ( al-sharf) yang  terjadi  saat  ini  banyak  dimasuki oleh  unsur-unsur  yang  dilarang  dalam  bisnis  Islam,  seperti gharâr,  maysîr,  ribâ, dan juhala di mana unsur-unsur tersebut sangat merugikan salah satu pihak.

## Daftar Pustaka
AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions),
Ma’ayir Syariyyah (Sharia Standards), edisi tahun 2010
Al-Dzuhaili, Wahbah, al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989) Al-Ghazali, Abu Hamid, Ihya Ulum al-Din , Jilid III, Kairo: Maktabah alUtsmaniyah, 1993 Al-jaziri, Abdurrahman, Fikih empat Madzhab bagian Muamalat II (Jakarta:Darul ulum press)
Ghufron, A. Mas'adi, Fikih Muamalah Konstekstual , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2002
Journal Majma Fikih, Vol XI, Jilid I
Karim, Adiwarman, Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan , Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2006
Mujieb, M. Abdul, et.al, Kamus Istilah Fikih , Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995
Murtadho, Muthahari, Ar-Riba Wa At-Ta'min , Terj. Irwan Kurniawan " Asuransi dan Riba ", Bandung: Pustaka Hidayah, 1995 Rowwas, Muhammad, Mausu’ah Fikih umar bin Khattab
Rusyd, Ibnu, Bidayatul’l mujtahid (Semarang:Asy-syifa)
Safarudin, Al Bayyinah, Jurnal Hukum dan Kesyari’ahan , Jurusan Syari’ah STAIN Watampone, Volume. IV, 2011
Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya , Yogyakarta: Adipura, 2004, Cet Ke- 3
Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, Bank Syari'ah:
Konsep, Produk dan Implementasi Operasional , Jakarta: Djambatan, 2001.

## INTERNET
Rachmawati, Al Sharf,
https://www.academia.edu/21857293/FOREIGN_EXCHANGE_DALAM_PERSPEKTIF_ISL AM_AL-SHARF_ , Dikutip tanggal 11 Desember 2018.