## AUDIT FORENSIK UNTUK PENCEGAHAN KORUPSI DENGAN MENGGUNAKAN WHISTLEBLOWING UNTUK DETEKSI SUAP

## Ailani Almira Hartono Putri
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 20062020009.mak@studentupnjatim.ac.id

## Sri Trisnaningsih
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur trisnahendrawan@yahoo.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  effectiveness  of  forensic  audits  to detect  bribery  with  whistleblowing  support  and  the  role  of  the  KPK  in  preventing corruption  in  the  Covid-19  disaster  budget  funds.  This  study  uses  a  qualitative descriptive  method  by  observing  and  analyzing  all  information  related  to  the research  topic  both  through  (literature  review,  literature  research,  library research, and combined with previous research in order to explain the phenomena that  will  occur.  From  the  results  of  this  study,  it  can  be  concluded  that  forensic audit  very  effective  for  detecting  bribes  using  the  support  of  the  whistleblowing system.
Keywords : Forensic Auditing , Whistleblowing, Bribe Detection .

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas audit forensik guna mendeteksi suap  dengan  dukungan  whistleblowing  serta  peran  KPK  terhadap  pencegahan tindak korupsi  dana anggaran bencana Covid-19. Penelitian ini memakai  metode deskriptif kualitatif  dengan mengamati  dan menganalisis semua informasi terkait topik  penelitian  baik  melalui  (tinjauan  literatur,  penelitian  literatur,  penelitian perpustakaan,  serta  dikombinasikan  dengan  penelitian  terdahulu  agar  dapat menjelaskan  fenomena  yang  akan  terjadi.  Dari  hasil  penelitian  ini  maka  dapat disimpulkan  bahwa  audit  forensik  sangat  efektif  untuk  mendeteksi  suap menggunakan dukungan sistem whistleblowing .
Kata kunci : Audit Forensik, Pelapor Pelanggaran, Deteksi Suap.

## PENDAHULUAN
Fraud kerap diberi nama yang berbeda- beda semacam penipuan, penyembunyian, ataupun  pelanggaran  keyakinan. International  Standards  on  Auditing (ISA) mendefinisikan fraud selaku kegiatan yang dicoba dengan terencana oleh seorang dalam organisasi baik itu staf, manajer, ataupun pihak ketiga yang melaksanakan penipuan  buat  keuntungan  individu  ataupun  kelompok  serta  melanggar  hokum (Ahmad,  2019).  Secara  global,  fenomena fraud terjadi  di  zona  pemerintahan ataupun non–pemerintah (Marbun, 2018). Skema fraud yang sering dilakukan di berbagai  Negara  adalah  korupsi.  Korupsi  ialah  salah  satu  tipe  aksi fraud yang senantiasa  menemukan  perhatian  utama  tiap  organisasi,  tidak  terkecuali  untuk lembaga  zona  publik  (Mapuasari  &  Mahmudah,  2018).  Penelitian fraud global yang  dicoba  oleh The  Association  of  Certified  Fraud  Examiners (ACFE)  tahun 2020  memberi  tahu  total  rugi  sebab  permasalahan  korupsi  melebihi  $  3  miliyar, dengan  kerugian  rata-rata  per  permasalahan  sebesar  $  200.000  (ACFE,  2021). Jumlah  perkara  korupsi  pada  tahun  2020  yang  menjadi  beban  di  Majelis  hukum Negara  di  segala  Indonesia  mencapai  2.019  perkara  (Direktorat  Jenderal  Badan Peradilan  Umum,  2021).  Sedangkan  data  kasus  korupsi  pada  tahun  2020  dari laporan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  berdasarkan  modusnya  dapat dilihat dalam Tabel 1.
Tabel 1. Data Presentase Kasus Korupsi
Bersumber  pada  laporan  tahunan  KPK,  permasalahan  penyuapan  ialah permasalahan  korupsi  dengan  persentase  paling  banyak,  ialah  sebesar  65,  86%. Sehingga  penulis  menyimpulkan  kalau  korupsi  berbentuk  permasalahan penyuapan kerap ditemui di Indonesia. Bukan cuma di Indonesia, jumlah korupsi yang  sangat  parah  di  dunia  merupakan  suap  (Shepherd  et  al.,  2021).  Penyuapan
Nama Kasus Prosentase Pembelian Aset/Jasa 21,03 Perizinan 2,05 Suap 65,86 Pungli 2,32 Penyelewengan Anggaran 4,46 TPPU 3,39 Menghalangi Tindakan KPK 0,89 Total 100
(Sumber dari jurnal Eka Wirajuang Daurrohmah)
dapat  berbentuk  tindakan  menawarkan,  berikan,  menjanjikan,  memohon  dan menerima  keuntungan  finansial  ataupun  yang  lain  buat  pengaruhi  tindakan ataupun suatu  keputusan (Jain,  2020). Pada saat  ini, sudah banyak tata cara buat mengetahui aksi fraud . Suap merupakan fraud , sehingga tata cara yang digunakan buat  mengetahui fraud juga  bisa  diterapkan  buat  mengetahui  terjalin  ataupun tidaknya  suap.  Diketahui,  tata  cara  yang  bisa  mengetahui fraud dengan  lumayan akurat  bagi  Madzivire  et  al  (2020)  merupakan  audit  forensik.  Dikatakan  oleh Mircheska  et  al  (2020)  audit  forensik  merupakan  aktivitas  yang  meliputi mengoleksi, memverifikasi, memproses, menganalisis serta menyajikan informasi dalam  rangka  mengumpulkan  peristiwa  serta  fakta  nyata  dalam  bidang  sengketa hukum  serta  keuangan,  terdapatnya  penyimpangan  dan  penangkalan fraud . Praktik  audit  forensik  di  Indonesia  hanya  dilaksanakan  oleh  auditor  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP),  Kantor  Akuntan  Publik  (KAP),  dan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK)  yang  memiliki  sertifikat Certified  Fraud  Examiners (CFE)  atau Certified Forensic Auditor (CFA). Penerapan audit forensik yang berlangsung di Indonesia dilaksanakan  guna  mengetahui  adanya  fraud,  menyelidiki  apakah  terjadi  fraud, ingin  mengetahui  ada/tidaknya  kerugian  finan-sial  dan  memberikan  kesaksian sebagai pakar. Audit forensik efektif dalam mendeteksi fraud dikarenakan dalam prosesnya audit  forensik menggunakan teknik pro-aktif dan  reaktif  (Gbegi  et  al., 2018).  Keberhasilan  pelaksanaan  audit  forensik  membutuhkan  sumber  yang relevan  dan  tepat  dalam  proses  pencarian  dan  pembuktian  bukti  yang dikumpulkan.  Hal  ini  dikarenakan  audit  forensik  memerlukan  bukti  yang  cukup, layak serta benar agar bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti pada proses litigasi. Menurut ACFE, laporan yang berasal dari whistleblower merupakan sumber yang baik  untuk  mencurigai  terjadinya fraud dengan angka statistik sebesar 43% pada tahun  2020  (ACFE,  2021).  Lebih  lanjut,  (Puryati  &  Febriani,  2020)  menyatakan bahwa whistleblowing dapat  mencegah  adanya  kasus fraud. Whistleblowing juga dapat  mendeteksi fraud lebih  cepat  daripada  tanpa  adanya whistleblowing (Gottschalk,  2020).  Selain  itu, Whistleblowing dapat  berkontribusi  memperbaiki kualitas dari audit forensik dalam menemukan terjadinya fraud (Panjaitan, 2018). Selanjutnya,  salah  satu  cara  agar  audit  forensik  berhasil,  yaitu  dengan
menggunakan  bukti  dan  informasi  yang  bersumber  dari whistleblowing dalam proses  pengumpulan  dan  pembuktian  yang  nantinya  akan  digunakan  untuk mendeteksi  dan  mengungkapkan fraud.  Fraud dalam  penelitian  ini  difokuskan pada kasus suap. Adanya whistleblowing akan memudahkan auditor mendapatkan informasi  relevan  yang  akan  menuntun  mereka  pada  bukti  yang  diharapkan (Andon  et  al.,  2018).  Adapun  dalam  penelitian  ini  lebih  difokuskan  pada  suap, karena  dengan  tingginya  kasus  suap  di  Indonesia  berdasarkan  data  yang  dirilis KPK,  maka  penulis  menyadari  bahwa  perlu  adanya  ekplorasi  apakah  efektif penerapan audit forensik yang didukung dengan whistleblowing dalam mendeteksi suap.  Saat  ini  terdampak  penyebaran  virus  Covid-19.  Covid-19  kini  menjadi pandemi  di  sebagian  besar  negara  di  dunia,  termasuk  Indonesia  (Nurhalimah, 2020).  Secara  regional,  Indonesia  menunjukkan  bahwa  Indonesia  masih  belum dapat keluar dari situasi korupsi yang sudah mengakar (Soebagjo, 2012). Skandal- skandal  keuangan  seperti  yang  terjadi  pada  Enron,  WorldCom,  Xerox,  Adelphia Communication,  dan  jatuhnya  Arthur  Andersen  pada  awal  tahun  2000  telah menurunkan kepercayaan akuntansi, sehingga terjadi peningkatan teknik forensik (Gunardi  :  2012).  Objek  dari  akuntansi  forensik  di  sektor  swasta  maupun  sektor publik  adalah  skandal  keuangan  yang  menyangkut  fraud  “penghilangan”  aset, seperti  pencurian,  penyalahgunaan,  dan  lain-lain.  Oleh  karena  itu,  diperlukan akuntan  forensik  yang  mempunyai  keahlian  dalam  4  menginvestigasi  indikasi adanya  korupsi  atau  fraud  pada  perusahaan  atau  instansi  negara.  Indonesia  pada saat  ini  memiliki  kasus  akuntansi  forensik  di  sektor  publik  lebih  menonjol dibandingkan  di  sektor  privat.  Lemahnya  governance  di  pemerintahan  juga menjadi  penyebab  munculnya  kecurangan  seperti  korupsi”.  Arifin  (2001)  dalam Sundaryati dan Zahro (2010) mengemukakan bahwa hasil pemeriksaan BPKP dan Kejaksaan  Agung  telah  banyak  kasus  korupsi  berasal  dari  sektor  pemerintahan. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengulas peranan audit forensik yang disebut juga audit investigasi dalam upaya penanggulangan korupsi di Indonesia tindak korupsi dana anggaran bencana Covid-19..

## TELAAH LITERATUR

## Fraud
Menurut  Tunggal  (2009), fraud atau  penipuan  adalah  tindak  pidana  penipuan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari pelakunya.  Miqdad (2008)  dalam  Purjono  (2012)  mengkategorikan  tindakan fraud menjadi  tiga kelompok,  antara  lain  korupsi,  penggunaan  aset  yang  tidak  selayaknya  (asset misappropriation),  dan  fraud  atas  laporan  keuangan.  Kondisi  yang  menyebabkan terjadinya  kecurangan  digambarkan  dalam  segitiga  kecurangan  (fraud  triangle) yang  terdiri  dari  insentif  /  tekanan,  kesempatan,  dan  sikap  (Arens  et.  All,  2011: 375).  Dalam  kasus  Pusdiklatwas  BPKP  (2002),  kecurangan  adalah  perbuatan melawan  hukum yang dilakukan oleh seseorang di dalam atau di luar organisasi dengan  tujuan  untuk  merugikan  secara  langsung  atau  tidak  langsung    pihak  lain demi kepentingan individu atau kelompok. pelanggaran hukum. Sawyer’s (2004), fraud merupakan  sesuatu  aksi  pelanggaran  hukum  yang  dicirikan  dengan penipuan,  menyembunyikan,  ataupun  melanggar  keyakinan.  Karyono  (2013) fraud adalah  penyimpangan  dan  aktivitas  ilegal  ( illegal  activity )  yang  dilakukan secara sistematis untuk tujuan tertentu, seperti di dalam atau di luar organisasi.

## Audit Forensik
Menurut  Charterji  (2009)  dalam  Purjono  (2012)  Audit  Forensik  (forensic auditing)  dapat  didefinisikan  sebagai  aplikasi  keahlian  mengaudit  atas  suatu keadaan  yang  memiliki  konsekuensi  hukum.  Menurut  Wiratmaja  (2010)  audit forensik  merupakan  suatu  pengujian  mengenai  bukti  atas  suatu  pernyataan  atau pengungkapan  informasi  keuangan  untuk  menentukan  keterkaitannya  dengan ukuran-ukuran standar yang memadai untuk kebutuhan pembuktian di pengadilan. Audit  forensik  lebih  menekankan  proses  pencarian  bukti  serta  penilaian kesesuaian  bukti  atau  temuan  audit  tersebut  dengan  ukuran  pembuktian  yang dibutuhkan  untuk  proses  persidangan.  Audit  forensik  merupakan  perluasan  dari penerapan  prosedur  audit  standar  ke  arah  pengumpulan  bukti  untuk  kebutuhan persidangan  di  pengadilan.  Audit  ini  meliputi  prosedur-prosedur  atau  tahapan- tahapan  tertentu  yang  dilakukan  dengan  maksud  untuk  menghasilkan  bukti. Teknik-teknik yang digunakan audit untuk mengidentifikasi dan menggabungkan
bukti-bukti  guna  membuktikan,  seperti  berapa  lama  fraud  telah  dilakukan, bagaimana  cara  melakukan  fraud  tersebut,  berapa  besar  jumlahnya,  di  mana dilakukannya,  serta  oleh  siapa  pelakunya  (Purjono,  2012).  Purjono  (2012)  juga menjelaskan  auditor  forensik  pertama  kali  harus  mempertimbangkan  apakah  ia memiliki  keahlian  dan  pengalaman  yang  dibutuhkan  untuk  menerima  pekerjaan tersebut karena audit forensik memerlukan pengetahuan tentang investigasi fraud dan  pengetahuan  tentang  hukum  secara  luas  dan  mendalam.  Tahap  perencanaan merupakan  tahap  kedua  setelah  penerimaan  tugas.  Tahap  ini  mengidentifikasi jenis fraud yang terjadi, seberapa lama fraud yang berlangsung, siapa pelaku, dan kuantifikasi  kerugian  financial  yang  diderita  klien.  Auditor  mempertimbangkan cara  terbaik  mendapatkan  bukti  dan  memberikan  saran  untuk  pencegahan terjadinya fraud tersebut. Tias (2012) mengatakan bahwa pengumpulan bukti bisa dilakukan  dengan  analisa  dokumen-dokumen,  wawancara  investigasi,  dan observasi langsung ke lapangan. Sebelum melakukan pengumpulan bukti, auditor harus memahami jenis  fraud dan bagaimana fraud tersebut  bisa dilakukan. Bukti yang  dimiliki  auditor  7  haruslah  kuat  dan  dapat  dibuktikan  bahwa  berdasarkan bukti  tersebut  terdapat  kemungkinan  terjadinya  kecurangan.  Laporan  yang diterbitkan  auditor  sebaiknya  membahas  bagaimana  fraudster  melakukan  suatu kecurangan,  pengendalian  internal  yang  berhasil  dibobol,  dan  memberikan masukan dalam pencegahan terjadinya fraud (Purjono, 2012).

## Whistleblowing
Whistleblowing merupakan pengungkapan informasi oleh anggota organisasi (atau mantan)  yang  dipandang  sebagai  praktik  ilegal,  tidak  bermoral,  atau  tidak  sah dibawah  kendala  karyawan  kepada  orang-orang  atau  organisasi  yang  mungkin dapat  mempengaruhi  tindakan  (Miceli  et  al.,  2008).  Pentingnya  keberadaan whistleblowing  dalam  mengungkapkan  kecurangan  atau  skandal  keuangan  telah banyak  terbukti  di  awal  dekade  abad  kedua  puluh  satu  (Dyck  et  al.,  2010). Efektifitas  whistleblowing  dalam  mengungkapkan  kecurangan  laporan  keuangan tidak hanya diakui oleh akuntan dan regulator di Amerika Serikat, namun juga di negara-negara  lain  (Patel,  2003;  Miceli  et  al.,  2008).  Adanya  globalisasi perdagangan  perusahaan  sekuritas  di  bursa  nasional  juga  telah  memotivasi
legislatif  di  berbagai  negara  untuk  mengadopsi  undang-undang  yang  dirancang untuk  meningkatkan  dan  melindungi  keberadaan  whistleblowing  (Lewis,  2008; Miceli et  al.,  2008; Schmidt,  2009). Mengingat pentingnya peran whistleblowing dalam  mengungkapkan  kecurangan  keuangan,  maka  pemahaman  atas  faktor- faktor  yang  mendasari  niat  untuk  melaporkan  kecurangan  atau  penyalahgunaan aset merupakan topik yang sangat penting (KPMG Forensik, 2008; Bame-Aldred et  al.,  2007).  Dalam  literatur  whistleblowing,  terdapat  perdebatan  kontrovesi mengenai faktor-faktor yang memotivasi individu untuk melakukan whistleblowing.  Beberapa  orang  mungkin  melihat  whistleblower  sebagai pemberani  atau  terhormat  sementara  yang  lain  menganggap  whistleblowing sebagai  perilaku  tidak  etis  terhadap  organisasi  mereka  (Gundlach  et  al.,  2003). Istilah whistleblowing di  Indonesia diidentikkan  dengan perilaku seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi di organisasi tempat bekerja  sehingga  memiliki  akses  informasi  memadai  atas  terjadinya  indikasi tindak  pidana  korupsi  tersebut.  Sebenarnya  whistleblowing  tidak  hanya melaporkan masalah korupsi, tetapi juga skandal lain yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian/ancaman bagi masyarakat.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penulisan  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  menitikberatkan pada kajian pustaka yakni  dengan mengamati  dan menganalisis semua informasi terkait  topik  penelitian  baik  melalui  (tinjauan  literatur,  penelitian  literatur, penelitian  perpustakaan,  serta  dikombinasikan  dengan  penelitian  terdahulu  agar dapat  menjelaskan  fenomena  yang  akan  terjadi.  Sugiyono  (2017)  menyatakan bahwa  penelitian  kepustakaan  adalah  kajian  teoritis,  referensi,  dan  literatur  yang ada  hubungannya  norma  dan  budaya  yang  berlaku.  Penelitian  ini  bertujuan mendeskripsi apa yang terjadi dan berlaku saat ini, dengan objek penelitian yang didapat dari informasi. Ada empat langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini yakni; Pertama, mengamati dan menganalisis informasi terkait topik penelitian yang didapat dari jurnal  ilmiah, buku, koran, majalah baik  cetak maupun  online, termasuk  teori  dan  referensi  yang  akan  digunakan.  Kedua,  mengumpulkan berbagai  literatur  yang  relevan  dengan  topik  penelitian  untuk  dapat  menjelaskan
fenomena  yang  terjadi.  Ketiga,  mengidentifikasi  berbagai  variabel  yang  relevan dengan  topik  penelitian,  yang  diharapkan  dapat  membantu  penelitian  ini. Keempat,  membangun  kerangka  kerja  dengan  menggunakan  variabel  dari  artikel ilmiah  dan  materi  terkait  lainnya  sehingga  terbentuk  kerangka  pengetahuan  dan informasi yang relevan dengan topik penelitian dan dapat menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Audit  forensik  dalam  penerapannya  di  Indonesia  hanya  digunakan  untuk mendeteksi dan investigasi fraud, deteksi kerugian keuangan, serta untuk menjadi saksi  ahli  di  pengadilan.  Sementara  itu,  penggunaan  ilmu  audit  forensik  dalam mendeteksi risiko fraud dan uji tuntas dalam perusahaan swasta belum dipraktikan di  Indonesia.  Audit  forensik  dalam  menjalankan  peranannya  diharapkan  mampu secara  efektif  mencegah,  mengetahui  atau  mengungkapkan,  dan  menyelesaikan kasus korupsi melalui tindakan preventif, detektif, dan represif (Wiratmaja, 2010). Strategi  preventif  dibuat  dan  dilaksanakan  dengan  diarahkan  pada  hal-hal  yang menjadi  penyebab  timbulnya  praktek  korupsi  untuk  dapat  meminimalkan penyebab  korupsi  serta  peluang  untuk  melakukan  korupsi.  Pada  strategi  detektif dilaksanakan  untuk  kasus  korupsi  yang  telah  terjadi,  maka  kasus  tersebut  dapat diketahui  dalam  waktu  singkat  dan  akurat  untuk  mencegah  terjadinya kemungkinan  kerugian  yang  lebih  besar.  Strategi  reprensif  diarahkan  untuk memberikan  sanksi  hukum  kepada  pihak  yang  terlibat  dalam  praktik  korupsi. Audit  forensik  sangat  dibutuhkan  sehubungan  dengan  gerakan  pemberantasan korupsi.  Audit  forensik  telah  dipraktekkan  di  Indonesia  setelah  terjadinya  krisis keuangan  tahun  1997.  Jumansyah  (2011)  memaparkan  kesuksesan  akuntansi forensik  di  Indonesia  mulai  terlihat  saat  munculnya  kasus  Bank  Bali,  di  mana Pricewaterhouse Coopers selaku akuntan yang melakukan pemeriksaan pada Bank Bali berhasil menunjukkan sejumlah aliran dana dari orang-orang tertentu. Tahun 2005 merupakan tahun kesuksesan bagi akuntansi forensik dan sistem pengadilan. Kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum berhasil dibongkar oleh BPK (Badan Pemeriksaan  Keuangan)  yang  bertindak  selaku  akuntan  forensik  dan  berhasil diselesaikan  di  pengadilan  oleh  KPK  (Komisi  Pemberantasan  Korupsi)
(Jumansyah, 2011). Peran audit forensik  kembali  ditunjukkan dalam penanganan kasus  Bank Century, BPK telah menemukan adanya temuan penting dalam  hasil audit  forensik  tersebut.  Temuan  dan  kesimpulan  BPK  bahwa  telah  terjadi penggelapan  hasil  penjualan  US  Treasure  Strips  (UTS)  yang  menjadi  hak  Bank Century sebesar 29,77 juta dollar AS oleh pemilik FGAH, pengalihan dana hasil penjualan surat-surat berharga oleh Kepala Divisi Treasury Bank Century menjadi deposito  PT  AI  di  Bank  Century  sebesar  7  juta  dollar  AS  tidak  wajar  karena diduga  tidak  ada  transaksi  yang  mendasarinya,  dan  merugikan  Bank  Century sehingga  akhirnya  membebani  penyertaan  modal  sementara,  diduga  pula  terjadi penggelapan  atas  uang  hasil  penjualan  44  kavling  aset  eks  jaminan  PT  BMJA senilai  Rp  62,06  miliar  oleh  Direktur  Utama  PT  TNS  dengan  cara  tidak menyetorkan hasil penjualan kavling tersebut  ke  Bank Century (Wahono, 2011). 14  Perkembangan  akuntansi  forensik  di  Indonesia  sedikit  terlambat  apabila dibanding  ranah  akuntansi  lainnya  seperti  akuntansi  keuangan,  audit,  dan  audit internal,  sedangkan  di  Amerika,  akuntansi  forensik  sudah  ada  sejak  kasus  Al Capone  terungkap  pada  1931  oleh  seorang  akuntan  forensik,  Frank  J.  Wilson. Association  of  Certified  Fraud  Examiners,  organisasi  profesinya  baru  terbentuk pada  1988  dan  pada  1992  berdiri  kampus  American  College  of  Forensic Examiners.  Upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan  keahlian  forensik  dalam pencegahan dan penanggulangan kecurangan seperti korupsi diperlihatkan melalui pengadaan  pelatihan  kompetensi  auditor  forensik  yang  diprakarsai  oleh  BPKP. Diklat  ini  sebagai  persiapan  bagi  auditor  untuk  mengikuti  sertifikasi  kompetensi auditor  forensik  yang  diselenggarakan  oleh  Lembaga  Sertifikasi  Profesi  Auditor Forensik  (LSPAF).  Dukungan  pemerintah  diperlihatkan  pula  pada  11-12  April 2013  melalui  pembentukan  wadah  untuk  berhimpun  para  auditor  forensik  di Indonesia di bawah payung Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI) sebagai pelaksanaan  dari  amanah  anggaran  dasar  lembaga  LSPAF  (Hartadi  et.  al,  2013). Kepala  BPKP,  Mardiasmo  sebagai  dewan  pengarah  menyampaikan  bahwa  ada tiga  peran  atau  tanggung  jawab  strategis  yang  harus  dilaksanakan  oleh  AAFI, antara  lain  peran  atau  tanggung  jawab  terhadap  Negara,  peran  atau  tanggung jawab  terhadap  masyarakat,  dan  peran  atau  tanggung  jawab  terhadap  profesi. Sejak  memperoleh  legalisasi  tersebut,  LSPAF  melakukan  kegiatan  sertifikasi
auditor  forensik  dan  memberikan  sertifikasi  kompetensi  auditor  forensik  kepada 130  auditor.  Pembentukan  AAFI  diharapkan  dapat  menjadi  15  wadah menghimpun  potensi  auditor  forensik  bersertifikat.  Badan  Pengawas  Keuangan dan  Pembangunan  (BPKP)  tahun  ini  menargetkan  peningkatan  jumlah  auditor forensik baru sebanyak 50 orang, sehingga total auditor forensik akhir tahun 2013 mencapai  180  orang.  Fungsi  pengawasan  diperlukan  untuk  membantu  setiap manajemen  yang  bertanggung  jawab  pada  suatu  aktivitas  atau  kegiatan  untuk mencapai  tujuan  organisasi  dengan  cara  yang  paling  sejalan  dengan  kepentingan organisasi.  Pemerintah  pun  telah  mengadopsi  struktur  pengenalian  intern  COSO ke  dalam  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  yang  ditetapkan  dalam bentuk  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  60  tahun  2008  tentang  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Audit sangat esensial dalam perwujudan good  governance.  Hasil  audit  akan  memberikan  umpan  balik  bagi  semua  pihak yang  terkait  dengan  organisasi.  Pemeriksaan  (audit)  sebagai  salah  satu  kegiatan dalam  fungsi  pengawasan.  Berdasarkan American  Accounting  Association pengawasan adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti  secara  obyektif  mengenai  pernyataan-pernyataan  kegiatan  dan  kejadian ekonomi.  Pengawasan  diperlukan  untuk  menentukan  tingkat  kesesuaian  antara pernyataan-pernyataan  tersebut  dengan  kriteria  yang  telah  ditetapkan  serta mengkomunikasikan  hasilhasilnya  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan. Tingkat korupsi yang tinggi menjadi pendorong yang kuat untuk mengembangkan audit  forensik  yang  diharapkan  mampu  mewujudkan good  governance serta membantu  dalam  melakukan  pengawasan.  “Audit  forensik  dalam  menjalankan peranannya  untuk  memberantas  kasus  korupsi,  kunci  keberhasilannya  terletak pada  auditor  itu  sendiri.  Auditor  forensik  dituntut  untuk  selalu  memperbaharui pengetahuannya  secara  terus  menerus  dan  memperkaya  pengetahuannya  dengan kemampuan  lain  yang  menunjang.  Membekali  diri  dengan  mental  yang  kuat,  17 tahan  godaan,  dan  mempunyai  motivasi  yang  kuat  juga  menjadi  dasar  seorang auditor forensik. PP No. 60 tahun 2008 dalam lampirannya menyajikan Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas SPIP. Berdasarkan  daftar  uji  ini,  sebagaimana  dalam  pasal  45  ayat  3,  setiap  Instansi Pemerintah  harus  segera  melakukan  pengujian  atas  kualitas  SPIP.  Peningkatan
kualitas  pengendalian  intern  di  setiap  instansi  pemerintah  seharusnya  menjadi prioritas  utama  dalam  pelaksanaan  perubahan  dan  pembaharuan  manajemen pemerintahan  guna  mewujudkan  good  governance  yang  bebas  KKN.  Kualitas pengendalian  intern  yang  semakin  baik  akan  mengurangi  keinginan  dan kesempatan  untuk  penyalahgunaan  wewenang  dan  kekuasaan.  Untuk  memantau anggaran  bencana  alam  Covid-19,  KPK  membuat  sistem whistleblower menggunakan  program  "KPK  Picket"  yang  dapat  diakses  dari  web  "Piqueline". Sebuah aplikasi  yang dapat  diunduh  ke "id"  atau ponsel.  Diharapkan aplikasi  ini akan  memudahkan  warga  untuk  melaporkan  aktivitas  penipuan,  khususnya kejahatan  penggelapan.  Upaya  penyimpangan  tersebut  merupakan  pelanggaran manajemen, makanya KPK memberikan teguran kepada pelaku. Sebaliknya, jika terjadi pelanggaran hukum, polisi dan kejaksaan jelas akan mengejarnya.

## SIMPULAN
Audit  forensik  merupakan  salah  satu  metode  yang  dapat  digunakan  untuk  men- deteksi suap. Pendeteksian suap meng-gunakan audit forensik efektif karena lebih cepat  dan  lebih  mudah.  Salah  satu  cara  memperoleh  informasi  dan  bukti  dalam mendeteksi suap berasal dari whistleblowing . Suap merupakan fraud yang hidden sehingga  adanya whistleblowing inilah  menjadikan  langkah  awal  praktik  suap terungkap.  Agar  laporan  dari whistleblowing ini  ditindaklanjuti,  maka  perlu dilampirkan bukti yang  valid. Sejauh ini dalam institusi  pemerintah sendiri telah menerapkan  dan  mendorong  pelaksanaan whistleblowing ,  akan  tetapi  tindak lanjutnya  belum  efektif.  Hasil  laporan whistleblowing tersebut  dapat  menjadi langkah  awal  pendetek-sian  suap  dengan  dilakukannya  audit  forensik,  karena sudah  ada  bukti  permulaan  selama  bukti  tersebut  valid.  Oleh  karena  itu, berdasarkan model penelitian yang di-hasilkan dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa  audit  forensik  efektif  dalam  mendeteksi  suap  dan whistleblowing dapat mendukung  audit  forensik  dalam  mende-teksi  suap.  Adanya whistleblowing juga dapat  membantu  pendekteksian  suap,  sehingga  memungkinkan  untuk  dilakukan operasi tangkap tangan dari para pelaku suap, walaupun saat ini diketahui pelaksa- naan whistleblowing di  institusi pemerin-tah  Indonesia sendiri belum bisa dikata kan  sempurna.  Namun,  dengan  adanya whistleblowing tersebut,  diketahui  dapat
menurunkan  praktik  suap  di  Indonesia  dari  tahun  ke  tahun.    Hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  membantu  pemeriksa  forensik  menangani  kasus  suap  dan memberikan  penilaian  bagi  pengambil  kebijakan  untuk    lebih  mengembangkan kebijakan terkait deteksi suap. Adapun saran dari penelitian ini untuk pemerintah Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  baik  di  pusat  pemerintahan maupun  di  daerah  diharapkan  dapat  memfasilitasi  dan  memberikan  bantuan sepenuhnya  baik  berupa  materi  maupun  non  materi  dalam  rangka  penerapan whistleblowing  dalam  proses  audit  guna  mengurangi  korupsi  di  Indonesia, sedangkan  perusahaan  diharapkan  ikut  serta  berperan  aktif  dalam  menyukseskan konsep  whistleblowing  guna  mendapatkan  performa  yang  baik  dari  kinerja  dan nilai perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Achyarsyah,  P.,  &  Rani,  M.  (2020).  Pengaruh  Akuntansi  Forensik  dan  Audit Investigatif  Terhadap  Pengungkapan  Kecurangan  Pelaporan  Keuangan (Studi pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia).
Ahmad,  A.  (2019).  The  extent  of  Jordanian  external  auditor  commitment  in applying ISA ″240 ″and its effect in reducing fraud in financial statement. International  Journal  of  Business  and  Social  Science,  10(2),  74-80. Alabdullah,  T.  T.  Y.,  Alfadhl,  M.  M.  A.,  Yahya,  S.,  &  Rabi,  A.  M.  A. (2014). The role of forensic accounting in reducing financial corruption: A study in Iraq. International Journal of Business and Management, 9(1), 26.
Anggraini,  D.,  Triharyati,  E.,  &  Novita,  H.  A.  (2019).  Akuntansi  Forensik  dan Audit  Investigatif  dalam  Pengungkapan  Fraud.  Costing:  Journal  Of Economic, Business And Accounting, 2(2), 372- 380.
Ani,  A.  (2020).  Pengaruh  Akuntansi  Forensik  Dan  Audit  Investigasi  Terhadap Pengungkapan  FradD  (Studi  pada  Kantor  BPKP  di  Kota  Makassar). Universitas Muhammadiyah Palopo.
Arianto, B. (2020). Akuntansi Forensik dan Fenomena Korupsi Politik. Journal of Social Politics and Governance (JSPG), 2(1), 47-62
Adnyani  et  al  (2014)  Skeptisisme,  independensi,  dan  pengalaman  profesional auditor  mendeteksi  kecurangan  dan  kesalahan  laporan  keuangan  Dampak terhadap  tanggung  jawab  auditor  (studi  kasus  di  sebuah  perusahaan  audit (KAP)  di  wilayah  Bali).  JIMAT  (Jurnal  Akademik  Mahasiswa  Akuntansi) Undiksha, 2 (1).
Anggriawan,  E.F.  (2014)  Dampak  pengalaman  profesional,  skeptisisme profesional  dan  tekanan  temporal  pada  kemampuan  auditor  untuk mendeteksi  kecurangan  (studi  empiris  perusahaan  audit  di  sektor  do-it- yourself). Barometer Ilmu Nominal,  Akuntansi dan Manajemen, 3 (2).
Atmaja, D. (2014). Pengaruh kemampuan, keahlian, dan pengalaman pemeriksaan terhadap  kemampuan  pemeriksa  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dalam mendeteksi  kecurangan  dengan  menggunakan  Teknik  Pemeriksaan Berbantuan  Komputer  (TABK)  sebagai  variabel  moderasi.  Studi  Media dalam Akuntansi, Audit dan Informasi, 16, 53-68.
Ahmad, A. A. B. (2019). The extent of Jordanian external auditor commitment in applying ISA ″240″ and its effect in reducing fraud in financial statement. International Journal of Business and Social Science, 10(2), 74–80.
Albrecht,  W.  S.,  Albrecht,  C.  O.,  Albrecht,  C.  C.,  &  Zimbelman,  M.  F.  (2018). Fraud examination (6th ed.). Cengage Learning.
Andon, P., Free, C., Jidin, R., Monroe, G. S., & Turner, M. J. (2018). The impact of  financial  incentives  and  perceptions  of  seriousness  on  whistleblowing intention. Journal of Business Ethics, 151(1), 165–178.
Chan,  F.,  Gibbs,  C.,  Boratto,  R.,  &  Speers,  M.  (2021).  Understanding transnational bribery: a corporate crime framework. Crime, Law and Social Change, 75(3), 221–245.
Cressey, D. R. (1972). Other people’s money: a study of the social psychology of embezzlement. Free Press.
Dada,  S.  O.,  Owolabi,  S.  A.,  &  Okwu,  A.  T.  (2013).  Forensic  accounting  a panacea  to  alleviation  of  fraudulent  practices  in  Nigeria.  International Journal of Business Managment, and Economic Research, 4(5), 787–792.
Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum.  (2021).  Laporan  pelaksanaan kegiatan direktorat jenderal badan peradilan umum tahun 2020
.
Dobrowolski, Z. (2020). Forensic auditing and weak signals: a cognitive approach and practical  tips.  European Research Studies Journal,  XXIII(Special  Issue 2), 247–259.
Dewi,  S.  P.,  Bangun,  P.,  &  Santoso,  H.  F.  (2017).  Independensi  kemampuan auditor  untuk  mendeteksi  kecurangan,  skeptisisme  ahli  dan  dampak  audit investigasi. Akuntansi Wacana Kurida, 15 (1).
Fitriani. (2012). Pengaruh Tekanan Ketaatan, Kom-pleksitas Tugas, Pengetahuan dan Persepsi Etis Terhadap Audit Judgment. Jurnal Akuntansi, Vol.1, No. 1: 1- 12.
Ramadhany,  F.,  &  Hariyani,  E.  (2016).  Pengaruh  pengalaman  Kepala  Auditor, independensi,  skeptisisme  profesional,  kemampuan,  dan  komunikasi interpersonal  terhadap  deteksi  penipuan  (studi  empiris  oleh  kepala  wilayah Pekanbaru, Medan, dan Batam). Jurnal Ekonomi Mahasiswa Online (JOM), 2 (2), 1-15.
Sanjaya,  A.  (2018).  Dampak  skeptisisme  ahli,  independensi,  kompetensi, pelatihan  auditor  dan  risiko  audit  terhadap  kewajiban  auditor  dalam pendeteksian kecurangan. Jurnal Akuntansi Perusahaan, 15 (30), 144-158.
Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung, Penerbitan Alfabeta
Sihombing, KS, Rahardjo, SN. (2014). Diamond Fraud Analysis dalam Deteksi Fraud Laporan Keuangan: Studi empiris terhadap produsen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)  2010 –2012. Diponegoro Jurnal Akuntansi, 03, 02, 1-12.
Sulistiani, I., & Pramudyastuti, O. (2021). Peran Penting Akuntansi Forensik Dan Audit  Investigatif  Dalam  Upaya  Pencegahan  Dan  Pengungkapan  Fraud. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 24(2), 112- 126.
Temitope, O. A. (2014). Effect of forensic accounting on the financial performance of commercial banks in Nigeria. Research Journal of Finance and Accounting, 5(8), 103-105.
Tuanakotta, T. M. (2010). Akuntansi forensik dan audit investigatif. Jakarta: Salemba  Empat,  431.  Tuasikal,  H.  (2017).  Akutansi  Forensik  Dalam Upaya  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Al  Daulah:  Jurnal  Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 6 (2), 199–205.
Wiratmaja, I. D. N. (2010). Akuntansi forensik dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 5(2).
Wuysang, R.., Nangoi, G., & Pontoh, W. (2016). Analisis penerapan akuntansi forensik  dan  audit  investigatif  terhadap  pencegahan  dan  pengungkapan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah pada perwakilan BPKP provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill, 7(2).
Yuhertiana, I. (2021). Peran Audit Internal dalam mencegah fraud di tengah wabah  covid-19  (Study  Empiris  RSUD  Dr.  Soetomo  Surabaya).  Jurnal Proaksi, 8(2), 547-560