DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3 Received: 5 April 2024, Revised: 24 April 2024, Publish: 27 April 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang Di Lakukan Oleh Prajurit TNI Angkatan Laut
Sutejo 1 , Mohammad Saleh 2 1 Magister Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia Email : sutejo20781p@gmail.com 2 Magister Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia Email : saleh.nwa@gmail.com
Corresponding Author: sutejo20781p@gmail.com
Abstract: The  involvement  of  Navy  soldiers  in  narcotics  and  Psychotropic  crimes  requires consistent efforts for their prevention and eradication. The consistency of the TNI leadership in efforts to prevent the involvement of TNI soldiers in narcotics and Psychotropic crimes is carried  out  by  issuing  regulations,  either  in  the  form  of  Telegram  letters  (ST)  of  the  TNI commander or decisions of the Chief of Naval Staff. For Navy soldiers who are proven to be involved  in  abuse,  depositors,  dealers  and  manufacturers  of  narcotics  and  Psychotropic Substances must be held legally responsible. As for the form of responsibility, it also varies depending  on  the  degree  of  guilt,  it  starts  to  be  rehabilitated,  the  investigation  process  is carried out by the pom TNI, until the case is submitted to military justice and is proposed to be  fired.  The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  handling  of  cases  of  narcotics  and Psychotropic  crimes  committed  by  Navy  soldiers  and  law  enforcement  against  cases  of narcotics and Psychotropic crimes committed by Navy soldiers.
Keyword: military, Narcotics Crime, TNI AL
Abstrak: Keterlibatan  prajurit  TNI  AL dalam tindak  pidana  narkotika  dan  psikotropika memerlukan  upaya  yang  konsisten  untuk  pencegahan  dan  pemberantasannya.  Konsistensi pimpinan  TNI  dalam  upaya  pencegahan  keterlibatan  prajurit  TNI  pada  kejahatan  narkotika dan  psikotropika  dilakukan  dengan  menerbitkan  regulasi,  baik  berupa  Surat  Telegram  (ST) Panglima  TNI  maupun  Keputusan  Kepala  Staf  Angkatan  Laut.  Bagi  prajurit  TNI  AL  yang terbukti  terlibat  dalam  penyalahgunaan,  penyimpan,  pengedar  dan  produsen  narkotika  dan psikotropika  wajib  bertanggung  jawab  secara  hukum.  Adapun  bentuk  tanggung  jawabnya juga  bervariasi  tergantung  tingkat  kesalahannya,  mulai  direhabilitasi,  dilakukan  proses penyidikan  oleh  POM  TNI,  hingga  perkaranya  diserahkan  kepada  peradilan  militer  dan diusulkan  dipecat.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisa penanganan  terhadap  perkara tindak  pidana  narkotika  dan  psikotropika  yang  dilakukan  oleh  prajurit  TNI  AL  dan penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh prajurit TNI AL.
Kata Kunci: Militer, Tindak Pidana Narkotika, TNI AL

## PENDAHULUAN
Narkotika  dan  psikotropika  merupakan  obat  atau  bahan  yang  dapat  bermanfaat  di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain juga dapat menimbulkan  ketergantungan  yang  sangat  merugikan  apabila  penggunaannya  tanpa pengendalian  dan  pengawasan  yang  rentan  dan  seksama.  Penyalahgunaan  narkotika  dan psikotropika dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik dan mental, mulai dari kerusakan organ tubuh hingga gangguan kejiwaan bagi penggunanya, karena narkoba memiliki potensi adiktif  yang  kuat.  Orang  yang  terjerat  ketergantungan  akan  sulit  menghentikan penggunaannya.  Penyalahgunaan  narkoba  telah  menjadi  isu  global  yang  terjadi  di  berbagai negara  di  dunia.  Menurut  United  Nations  Office  on  Drugs  and  Crime  (UNODC),  dampak kerusakan  penyalahgunaan  narkoba  terhadap  kondisi  sosial  adalah  terganggunya  hubungan dengan keluarga, teman  serta orang-orang di  sekitarnya. Selain itu penyalahgunaan narkoba juga berpotensi memicu tindak kejahatan baik fisik, psikis bahkan mencuri atau merampok.
Fenomena  global  penyalahgunaan  narkoba  menyebabkan  pemerintah  Indonesia  juga gencar  memberantas  penyalahgunaan  dan  peredaran  narkoba.  Walaupun  demikian  hampir setiap  hari  diberitakan  di  media  mengenai  kejahatan  yang  dipicu  penyalahgunaan  narkoba, sehingga  oleh  pemerintah  dikategorikan  sebagai  extra  ordinary  crime  yang  membutuhkan penanganan  khusus  dan  berkelanjutan,  antara  lain  dengan  membentuk  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika).
Pada  Pasal  1  angka  15  UU  Narkotika  menggunakan  istilah  “penyalah  guna”  untuk orang  yang  menggunakan  narkotika  tanpa  hak  atau  melawan  hukum.  Menurut  perspektif dunia  internasional  lebih  mengedepankan  proses  rehabilitasi  terhadap  penyalah  guna narkotika dibanding penjatuhan sanksi pidana. Terkait penyalah guna menurut Pasal 127 UU Narkotika menentukan bahwa penyalah guna yang terbukti atau jika dapat dibuktikan sebagai korban  penyalahgunaan  narkotika  wajib  menjalani  rehabilitasi.  Lebih  lanjut  menurut Penjelasannya didefinisikan “korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang  yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk  menggunakan  narkotika”.  Sehingga  bagi  pecandu  tidak  lagi  bermuara  pada  sanksi pidana melainkan di tempat rehabilitasi.
Selanjutnya  upaya-upaya  untuk  mencegah  dan  memberantas  peredaran  dan penyalahgunaan  narkoba  dilakukan  secara  rutin  dengan  menggelar  operasi  dan  melakukan sweeping ke tempat-tempat hiburan malam. Ketika dilakukan sweeping tersebut tidak jarang ditemukan  oknum  prajurit  TNI  AL  aktif  dinyatakan  positif  menggunakan  narkoba  setelah dilakukan tes awal.
Tentara Nasional Indonesia disingkat TNI adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia  yang terdiri dari tiga angkatan bersenjata,  yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan  Laut,  dan  TNI  Angkatan  Udara  yang  dipimpin  oleh  seorang  Panglima  TNI. Masing-masing  angkatan  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Staf  Angkatan.  TNI  merupakan garda  terdepan  dalam  menjaga  pertahanan  dan  pengamanan  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI)  dari  segala  jenis  ancaman  militer  ataupun  ancaman  lainya. Secara  garis  besar  TNI  memiliki  fungsi  sebagai  penangkal  terhadap  segala  jenis  ancaman yang  berasal  dari  dalam  maupun  dari  luar  terkait  aspek  kedaulatan,  keutuhan  wilayah  dan keselamatan  bangsa.  Adapun  tugas  pokok  TNI  adalah  melakukan  operasi  militer  untuk keperluan perang dan selain perang.
Suatu syarat mutlak bagi setiap prajurit TNI adalah diperlukannya disiplin tinggi dalam tata  kehidupan  militer,  agar  mampu  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban  dengan  baik  untuk kepentingan  penyelenggaraan  pertahanan  negara.  Salah  satu  yang  menjadi  perhatian pimpinan TNI adalah keterlibatan oknum prajurit TNI pada tindak pidana narkotika sehingga
memerlukan  upaya  yang  konsisten  untuk  pencegahan  dan  pemberantasannya.  Konsistensi pimpinan  TNI  dalam  upaya  pencegahan  keterlibatan  prajurit  TNI  pada  kejahatan  narkotika dan  psikotropika  dilakukan  dengan  menerbitkan  regulasi,  baik  berupa  Surat  Telegram  (ST) Panglima  TNI  maupun  Keputusan  Kepala  Staf  Angkatan  Laut.  Bagi  prajurit  TNI  AL  yang terbukti  terlibat  dalam  penyalahgunaan,  penyimpan,  pengedar  dan  produsen  narkotika  dan psikotropika  wajib  bertanggung  jawab  secara  hukum.  Adapun  bentuk  tanggung  jawabnya juga  bervariasi  tergantung  tingkat  kesalahannya,  mulai  direhabilitasi,  dilakukan  proses penyidikan  oleh  POM  TNI,  hingga  perkaranya  diserahkan  kepada  peradilan  militer  dan diusulkan dipecat.

## Rumusan Masalah
1. Mekanisme  peradilan  pidana  militer  dalam  perkara  tindak  pidana  Narkotika  yang dilakukan oleh prajurit TNI AL.
2. Mekanisme  pelaksanaan  putusan  pengadilan  militer  dalam  perkara  tindak  pidana Narkotika yang dilakukan oleh prajurit TNI AL.

## METODE
Penelitian hukum (legal research) ini dilakukan dengan metode sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum (jurisprudence) yang berbeda dengan ilmu sosial (social science) atau ilmu  alam  (natural  sciences). Ciri  khas  ilmu  hukum  adalah  sifatnya  yang  normatif. Dalam kajian  normatif  hendaklah  berpegang  pada  tradisi  keilmuan  itu  sendiri. Sesuai  dengan karakter  dan  tradisi  ilmu  hukum,  maka  penelitian  normatif  merupakan  ciri  khas  dan  tradisi ilmu hukum.
Penelitian  hukum  dilakukan  untuk  menghasilkan  argumentasi,  teori  atau  konsep  baru sebagai  preskripsi  dalam  menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi. Oleh  karena  itu,  pilihan terhadap satu atau beberapa metode penelitian terkait erat dengan perumusan masalah, obyek yang diteliti serta tradisi keilmuan itu sendiri.
Pilihan  terhadap  metode  yang  dipergunakan  untuk  melakukan  analisis  terkait  dengan keperluannya,  yaitu  keperluan  akademis  dan  keperluan  praktis.  Mengingat  penelitian  ini merupakan penelitian untuk kepentingan akademis (tesis), maka terkait dengan substansinya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Mekanisme  Peradilan  Pidana  Militer  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Narkotika  Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI AL
Menurut  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2014  dinyatakan  bahwa “Disiplin  militer  adalah  adalah  kesadaran,  kepatuhan,  dan  ketaatan  untuk  melaksanakan peraturan  perundang-undangan,  peraturan  kedinasan,  dan  tata  kehidupan  yang  berlaku  bagi Militer.”  Lebih  lanjut  dalam  Pasal  1  angka  5  dinyatakan:  “Pelanggaran  Hukum  Disiplin Militer  adalah  segala  perbuatan  dan/atau  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Militer  yang melanggar  hukum  dan/atau  peraturan  Disiplin  Militer  dan/atau  melakukan  perbuatan  yang bertentangan  dengan  sendi-sendi  kehidupan  militer  yang  berdasarkan  Sapta  Marga  dan Sumpah Prajurit.” Adapun tujuan dan fungsi hukum displin militer sebagaimana diatur dalam Pasal  4  yang  menyatakan:  “Penyelenggaraan  Hukum  Disiplin  Militer  bertujuan  untuk mewujudkan  pembinaan  organisasi,  pembinaan  personel,  pembinaan  dan  peningkatan Disiplin  Militer,  serta  penegakan  Hukum  Disiplin  Militer  dengan  memperhatikan kemanfaatan  dan  keadilan.”  Berdasarkan  hal  tersebut,  setiap  prajurit  TNI  harus  tunduk  dan taat  pada  hukum  yang  berlaku  dalam  tingkah  laku  sehari-hari  baik  di  dalam  maupun  diluar dinas. Oleh karenanya di samping berlakunya aturan hukum  yang berlaku bagi setiap warga negara  sebagai  hukum  umum,  juga  diberlakukan  hukum  administrasi  militer  dan  pidana militer sebagai hukum khusus (lex specialist).
Di lingkungan militer, TNI memiliki kewenangan yang bersifat khusus (lex specialist) dalam  penanganan  suatu  perkara  yang  melibatkan  seorang  prajurit  TNI  yang  melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan untuk di proses dan diadili di Pengadilan Militer. Kedudukan dan  eksistensi  peradilan  militer  merupakan  komponen  dari  kekuasaan  kehakiman  di Indonesia, karena UUD 1945 sebagai konstitusi telah menjamin keberadaan peradilan militer itu  dalam  Pasal  24  ayat  (2)  UUD  1945  amandemen  ke-IV,  demikian  juga  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 18 telah pula menegaskan tentang peradilan militer sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman.
Keberadaan  peradilan  militer  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disebut UU PM). Tujuan dibentuknya peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, serta menjadi salah satu alat kontrol bagi prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya. Peradilan Militer diberi wewenang oleh konstitusi dan undang-undang sebagai peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  golongan  penduduk  yang  tersusun  secara organisasi dalam TNI.
Apabila  seorang  prajurit  TNI  melakukan  perbuatan  yang  melanggar  ketentuan  baik yang bersifat privat maupun publik, perbuatan  yang merupakan pelanggaran atau kejahatan, maka  ia  harus  mempertanggungjawabkannya  dihadapan  hukum.  Pertangungjawaban  secara umum  merupakan  bentuk  tanggung  jawab  seseorang  atas  tindakan  yang  dilakukannya. Pertanggungjawaban militer adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh anggota militer atas  kesalahan  yang  dilakukan.  Tindak  pidana  militer  dibagi  menjadi  2  (dua),  yaitu  Tindak Pidana  Militer  Murni  yaitu  suatu  tindak  pidana  yang  hanya  dilakukan  oleh  seorang  militer karena  sifatnya  khusus  untuk  militer  dan  Tindak  Pidana  Militer  Campuran  yaitu  suatu perbuatan  yang  dilarang  yang  pada  pokoknya  sudah  ditentukan  dalam  perundang-undangan lain,  sedangkan  ancaman  hukumannya  dirasakan  terlalu  ringan  apabila  perbuatan  itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu diatur lagi dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan keadaan yang khas militer.
Adapun  mekanisme  penanganan  perkara  tindak  pidana  narkotika  dan  psikotropika  di lingkungan  TNI  AL  berpedoman  pada  Keputusan  Kepala  Staf  Angkatan  Laut  Nomor Kep/1700/X/2012  tentang  Buku  Petunjuk  Teknis  Pembinaan  Prajurit  di  Lingkungan  TNI Angkatan  Laut  Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika (PUM-6.05.007).  Buku petunjuk teknis dalam keputusan yang dimaksud :
Pembinaan.  Pembinaan  adalah  upaya,  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara berlanjut  terhadap  prajurit  di  lingkungan  TNI  Angkatan  Laut  yang  terlibat  penyalahgunaan narkotika  dan  psikotropika,  sampai  prajurit  yang  bersangkutan  dinyatakan  sembuh/normal, baik secara fisik ataupun mental contoh :
Rehabilitasi. Bagi prajurit yang mengalami ketergantungan penggunaan narkotikadanpsikotropikadilakukan rehabilitasi melalui upaya terapi di faskes TNI Angkatan Laut  terdekat  dan  apabila  memerlukan  penanganan  khusus  maka  perlu  dirujuk  ke  panti rehabilitasi  yang  melibatkan  satker  terkait  dan  pihak  medis,  Pelaksanaan  rehabilitasi berorientasi kepada program-program:
1. Pembinaan mental;
2. Psikologi sosial;
3. penyuluhan hukum;
4. penyuluhan;
5. penyuluhan kesehatan;
6. pemeriksaan psikologi;dan
7. pemeriksaan psikiater.
1. Pengawasan. Pengawasan adalah pengamanan secara berlanjut terhadap perilaku prajurit di  lingkungan  TNI  Angkatan  Laut  yang  terlibat  penyalahgunaan  narkotika  dan psikotropika.
2. Pecandu  Narkotika.  Pecandu  narkotika  adalah  orang  yang  menggunakan  atau menyalahgunakan  narkotika  dan  dalam  keadaan  ketergantungan  pada  narkotika,  baik secara fisik maupun psikis.
3. Ketergantungan.  Ketergantungan  adalah  kondisi  yang  ditandai  oleh  dorongan  untuk menggunakan  narkotika  dan  psikotropika  secara  terus  menerus  dengan  takaran  yang meningkat  agar  menghasilkan  efek  yang  sama  dan  apabila  penggunaannya  dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
4. Penyalahguna.  Penyalahguna  adalah  orang  yang  menggunakan  narkotika  dan psikotropika tanpa hak atau melawan hukum.
5. Rehabilitasi.  Rehabilitasi  adalah  suatu  proses  kegiatan  penatalaksanaan  secara  terpadu untuk  membebaskan  pecandu  dari  ketergantungan  narkotika  dan  psikotropika  serta memulihkan kembali kondisi kesehatan fisik dan mental.
6. Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik  sintetis  maupun  semi  sintetis  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri  dan  dapat menimbulkan ketergantungan.
7. Prekursor Narkotika. Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.
8. Psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah atau sintetis bukan narkotika yang  berkhasiat  psikoaktif  melalui  pengaruh  selektif  pada  susunan  saraf  pusat  yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
9. Penyimpan. Penyimpan adalah orang yang menyimpan narkotika dan psikotropika secara tidak sah.
10. Pengedar.  Pengedar  adalah  orang  yang  melakukan  kegiatan  atau  serangkaian  kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
11. Produsen.  Produsen  adalah  orang  yang  melakukan  kegiatan  atau  proses  menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk narkotika dan psikotropika  termasuk  mengekstraksi,  mengonversi,  atau  merakit  narkotika  dan psikotropika untuk produksi obat.
12. Terapi.  Terapi  adalah  tindakan  medis  untuk  mengeluarkan  racun  (detoksifikasi), menghentikan  pemakaian  obat-obat  terlarang,  mencegah  kekambuhan  dan  memperbaiki fungsi psikologis.
Beberapa kategori sesuai golongan narkotika dan psikotropika, yaitu:
1. Narkotika Golongan I, II dan III
Narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri  dan  dapat  menimbulkan ketergantungan.
Narkotika  golongan  I  adalah  narkotika  yang  hanya  dapat  digunakan  untuk  tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
Narkotika  golongan  II  adalah  narkotika  yang  berkhasiat  untuk  pengobatan  digunakan sebagai  pilihan  terakhir  dan  dapat  digunakan  dalam  terapi  dan/atau  untuk  tujuan pengembangan  ilmu  pengetahuan  serta  mempunyai  potensi  tinggi  mengakibatkan ketergantungan.
Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan  dalam  terapi  dan/atau  untuk  tujuan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.
Penggolongan  Penyalahgunaan  Narkotika  dan  Psikotropika.  Penggolongan  sebagai berikut:
 pengguna;
 penyimpan;
 pengedar;dan
 produsen.
a. Penyalahguna Narkotika
Penyalah  guna  adalah  orang  yang  menggunakan  narkotika  tanpa  hak  atau  melawan hukum.
 Bagi  prajurit  di  lingkungan  TNI  Angkatan  Laut  yang  menggunakan  narkotika, dilaksanakan  pemeriksaan  medis  oleh  petugas  kesehatan  yang  berwenang  dan berkemampuan untuk mengetahui tingkat pemakaian dan jenis yang digunakan.
 Bagi  prajurit  di  lingkungan  TNI  Angkatan  Laut  yang  dinyatakan  positif  dari  hasil pemeriksaan  medis  menggunakan  narkotika  ditindaklanjuti  dengan  proses  penyidikan oleh Pomal dan perkaranya diteruskan ke tingkat Peradilan Militer.
 Dilaksanakan upaya terapi ke faskes TNI Angkatan Laut atau faskes terdekat.

## b. Penyimpan, pengedar dan produsen Narkotika
Prajurit  di  lingkungan  TNI  Angkatan  Laut  yang  melakukan  kegiatan  penyalahgunaan narkotika  berupa  menyimpan,  mengedarkan  dan  memproduksi  diproses  melalui  penyidikan oleh Pomal dan perkaranya diteruskan ke tingkat Peradilan Militer.

## 2. Psikotropika golongan III dan IV
Psikotropika  adalah  zat  atau  obat  baik  alamiah  atau  sintetis  bukan  narkotika  yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
Golongan III berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk  tujuan  ilmu  pengetahuan  serta  mempunyai  potensi  sedang  mengakibatkan  sindrom ketergantungan. Contoh: flunitrazepam.
Golongan  IV  berkhasiat  untuk  pengobatan  dan  sangat  luas  digunakan  dalam  terapi dan/atau  untuk  tujuan  ilmu  pengetahuan  serta  mempunyai  potensi  ringan  mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contoh: nitrazepam dan fenobarbital.
a. Penyalahguna Psikotropika
Pengguna Psikotropika Golongan III dan IV :
 Personel  TNI  AL  yang  dinyatakan  positif  menggunakan  psikotropika  secara  tidak  sah berdasarkan  hasil  penyidikan  oleh  Pomal  perkaranya  dilimpahkan  kepada  Ankum  untuk dijatuhi hukuman disiplin serta dilakukan upaya terapi ke faskes TNI Angkatan Laut, atau faskes terdekat.
 Bila  di  kemudian  hari  masih  terbukti  menggunakan  kembali  maka  diusulkan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.
b. Penyimpan, pengedar dan produsen Psikotropika
Prajurit  di  lingkungan  TNI  Angkatan  Laut  yang  melakukan  kegiatan  penyalahgunaan psikotropika  berupa  menyimpan,  mengedarkan  dan  memproduksi  diproses  melalui penyidikan oleh Pomal dan perkaranya diteruskan ke tingkat Peradilan Militer.

## Mekanisme  Pelaksanaan  Putusan  Pengadilan  Militer  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI AL
Aparat penegak hukum (APH) di lingkungan militer, meliputi 1) Atasan Yang Berhak Menghukum  (Ankum);  2)  Perwira  Penyerah  Perkara  (Papera);  3)  Oditur  Militer;  dan  4) Hakim Militer.
Penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  personel  militer, pertama  kali  dilakukan  secara  internal  oleh  Atasan  Yang  Berhak  Menghukum  (Ankum). Selanjutnya  bilamana  pelanggaran  itu  memuat  unsur  pelanggaran  pidana,  maka  Ankum menyerahkannya  kepada  Perwira  Penyerah  Perkara  (Papera)  untuk  dilakukan  penegakan hukum secara eksternal, yaitu kepada peradilan militer.
Di  lingkungan  militer,  prajurit  TNI  yang  menjadi  pelaku  tindak  pidana  narkotika  dan psikotropika tentunya dapat menimbulkan akibat  yang tidak baik bagi kesatuan dari prajurit TNI  tersebut,  institusi  TNI  secara  umum  maupun  bagi  kepentingan  penyelenggaraan pertahanan negara. Oleh karena itu, untuk lingkungan TNI AL, Kepala Staf TNI AL (Kasal) menerbitkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/1700/X/2012 tentang Buku Petunjuk  Teknis  Pembinaan  Prajurit  di  Lingkungan  TNI  Angkatan  Laut  Yang Menyalahgunakan  Narkotika  dan  Psikotropika  (PUM-6.05.007),  yang  dapat  dijadikan pedoman  bagi  aparat  penegak  hukum  di  lingkungan  militer  khususnya  TNI  AL.  Buku petunjuk  teknis  tersebut  merupakan  peraturan  kebijakan  (beleidregels)  yang  ditetapkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kasal. Oleh karenanya berdasarkan kewenangan tersebut, maka produk hukum berupa peraturan kebijakan (beleidregels) berbentuk keputusan Kasal  merupakan  peraturan  perundang-undangan  yang  memiliki  kekuatan  mengikat  di lingkungan  TNI  AL.  Adapun  subtansi  dari  surat  keputusan  itu  menurut  sifatnya  adalah perintah dinas yang wajib ditaati oleh setiap personal TNI AL.
Berdasarkan  buku  petunjuk  teknis  tersebut,  hanya  penyalahguna  (pengguna) psikotropika  golongan  III  dan  IV  saja  yang  diproses  secara  internal,  yaitu  oleh  Ankum menurut hukum disiplin militer. Namun bilamana terbukti menggunakan kembali maka akan diproses hukum dan diusulkan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.
Sedangkan  tindak  pidana  narkotika  dan  psikotropika  lainnya,  harus  diproses  secara hukum  militer.  Artinya  penegakan  hukumnya  dimulai  dari  Ankum,  Papera,  Oditur  dan peradilan  militer.  Selanjutnya  berdasarkan  Surat  Telegram  Panglima  TNI  Nomor  ST /574/2013  tanggal  24  Mei  2013  tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan  Narkotika  dapat menjadi dasar bagi hakim militer untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan.
Substansi  hukum  dari  surat  telegram  tersebut  berisikan  norma  perintah  dan  norma larangan,  yang  menurut  sifatnya  adalah  perintah  dinas.  Apabila  perintah  dan  larangan  itu dilanggar  maka  pelanggaraannya  merupakan  delik  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 103 ayat
(1)
KUHPM yang menentukan: “Militer, yang   menolak   atau   dengan   sengaja   tidak  mentaati  suatu  perintah  dinas,  atau  dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan.” Selain itu KUHPM juga memiliki kekhususan  daripada,  yaitu  menurut  Pasal  6  huruf  b  KUHPM  dikenal  adanya  pidana tambahan yang dapat berupa : 1) pemecatan 2) penurunan pangkat 3) pencabutan hak tertentu yang diatur dalam Pasal 35 KUHP.
Pada  sistem  peradilan  militer  memiliki  kekhususan  yang  tidak  dimiliki  pada  sistem peradilan  lainnya,  dan  diselenggarakan  berdasarkan  3  (tiga)  asas,  yaitu:  1)  asas  kesatuan komando;  2)  asas  komandan  bertanggung  jawab  terhadap  anak  buahnya;  dan  3)  asas kepentingan militer.
Struktur pada peradilan militer, mulai penyidik, penuntut hingga hakim tingkat pertama dan  banding  kesemuanya  adalah  personel  militer,  sehingga  secara  struktural  merupakan  di bawah  Panglima  TNI.  Kedudukan  MA  pada  sistem  peradilan  militer  berfungsi  melakukan pembinaan teknis. Oleh karenanya aparat penegak hukum (APH) pada peradilan militer, baik
Ankum, Papera, Oditur  hingga hakim militer, memiliki kewajiban untuk mentaati peraturan kebijakan (beleidregels) yang ditetapkan oleh Panglima TNI.

## KESIMPULAN
Mekanisme  dan  regulasi  penanganan  tindak  pidana  narkotika  dan  psikotropika  yang dilakukan  oleh  prajurit  TNI  AL  secara  khusus  berpedoman  pada  Keputusan  Kepala  Staf Angkatan Laut Nomor Kep/1700/X/2012 tentang Buku Petunjuk Teknis Pembinaan Prajurit di  Lingkungan  TNI  Angkatan  Laut  Yang  Menyalahgunakan  Narkotika dan  Psikotropika (PUM-6.05.007).  Buku  petunjuk  teknis  tersebut  disusun  dengan  memperhatikan  peraturan perundang-undangan  di  bidang  narkotika  dan  psikotropika  yang  berlaku  dengan memperhatikan  adanya  upaya  rehabilitasi.  Khusus  untuk  pelanggaran  penyalagunaan psikotropika  golongan  III dan  IV  hanya  diproses  secara  internal  dengan  memperhatikan hukum  disiplin  militer,  sedangkan  pelanggaran  narkotika  dan  psikotropika  lainnya,  akan diproses  menurut  hukum  pidana  militer  melalui  peradilan  militer,  serta  dimungkinkannya diterapkan pidana tambahan berupa pemecatan.
Penegakan  hukum  penanganan  tindak  pidana  narkotika  dan  psikotropika  yang dilakukan oleh prajurit TNI AL, dilakukan oleh aparat penegak hukum militer yang meliputi Ankum,  Papera,  Oditur  dan  hakim  militer.  Sistem  peradilan  militer  di Indonesia memiliki kekhususan  bahwa  semua  aparat penegak  hukum  tersebut  merupakan  personel  militer  yang secara  struktur  berada  di  bawah  Panglima  TNI.  Oleh  karenanya  aparat  penegak hukum  militer memiliki kewajiban untuk mentaati peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh Panglima TNI.

## Saran
Kepada  aparat  penegak  hukum  di  lingkungan  TNI  AL,  agar  tidak  ragu-ragu menerapkan  hukum  materiil  yang  dimuat  dalam  Keputusan  Kepala  Staf  Angkatan  Laut Nomor  Kep/1700/X/2012  tentang  Buku  Petunjuk  Teknis  Pembinaan  Prajurit  di  Lingkungan TNI  Angkatan  Laut  Yang  Menyalahgunakan  Narkotika dan  Psikotropika  (PUM-6.05.007) juncto  Surat  Telegram  Panglima  TNI  Nomor  ST  /574/2013  tanggal  24  Mei  2013  tentang Pencegahan  Penyalahgunaan  Narkotika,  sepanjang  unsur  pidananya  dapat  dibuktikan, sehingga  tidak  menimbulkan  perbedaan  (disparitas)  putusan  dalam  penyelesaian  perkara tindak pidana narkotika dan psikotropuka di lingkungan TNI AL.

## REFERENSI
Amrani,  Hanafi dan Mahrus  Ali, Sistem  Pertanggungjawaban  pidana  Perkembangan  dan Penerapan, Rajawali Press, Jakarta, 2015 Ali, Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cet.II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Atmasasmita, Romli, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996. Bruggink, J.J.H., Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Hadjon, Philipus  M., Pengkajian  Ilmu  Hukum  Dogmatik (Normatif),  Fakultas  Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.
Hadjon, Philipus  M.  dan  Tatiek  Sri  Djatmiati, Argumentasi  Hukum,  Gadjah  University Press, Yogyakarta.
Huda,  Chairul,  Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Cet.II, Jakarta, 2006.
Hutapea, Tumbur  Palti  D.  dan  Sri  Gilang, Implementasi  Sistem  Pemindaan  Penyalag  Guna Narkotika di Lingkungan Peradilan Militer, Edisi I, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 5 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  / Wetboek  van  Strafrecht (WvS) Staatblad 1915  No. 732.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer / Wetboek van Militair StrafrechtStaatblad1934 No. 167.
Marzuki, Peter  Mahmud, Penelitian  Hukum,  Cetakan  14,  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta, 2019.
Muladi, Kapita  Selekta  System  Peradilan  Pidana,  Badan  PenerbitUniversitas  Diponegoro, 1995.
Rahardjo, Satjipto, Penegakan
Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
Reksodipoetro, Mardjono, Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia (Melihat  Kepada  Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi), Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993.
Soekanto, Soejono,  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Jakarta,  Raja Grasindo Persada, 2016.
Sunarso, Siswanto, Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Sugiharto, Bantuan  Hukum  Bagi  Anggota  Polri  dan  Keluarga  Polri:  Filosofi,  Formula  dan Implementasi, Jakad Media Publishing, Jakarta, 2022.
Utami, Nanda  Putri  Mardi, Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Yang  Dilakukan Oleh  Anggota  TNI  Dalam  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Militer  H-II  Yogyakarta, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer UNODC, The
Social
Impact of Drug Abuse. World Summit for
Social Development, Copenhagen. www.unodc.org/pdf/technical_series_1995-03- 01_1.pdfdiakses tanggal 17 Maret 2024. Virda Yani, Makalah Penegakan
Hukum Indonesia, https://www.academia.edu/12114512/Makalah_penegakan_hukum _indonesia?auto=download diakses pada tanggal 20 Maret 2024.