## Pengaruh Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian di Provinsi DKI Jakarta
Ayu Puspita Sari 1 , Sugihardjo 2 dan Widiyanto 3
Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia 1 2 3 Email: ayupitasari@student.uns.ac.id, sugihardjo@staff.uns.ac.id , widiyanto@staff.uns.ac.id
Artikel info Artikel history: Diterima : 15-05-2021 Direvisi : 10-06-2021 Disetujui : 15-06-2021
Keywords: performance; agricultural extension worker; PSBB
Kata Kunci: kinerja; penyuluh pertanian; PSBB

## Abstract:
COVID-19 was first designated a pandemic by the WHO in February 2020 and  has  spread  to  at  least  124  countries  around  the  world.  COVID-19 entered  Indonesia  on  March  2,  2020,  then  spread  widely  throughout Indonesia.  The  COVID-19  pandemic  in  Indonesia  is  predicted  to  affect  the existence  of  the  agricultural  sector  if  its  development  becomes  more widespread. This study aims to (1) Analyze the performance of agricultural extensionists in DKI Jakarta Province during the implementation of PSBB; (2)  Know  the  factors  that  may  affect  the  performance  of  agricultural extensionists in DKI Jakarta Province during the implementation of PSBB; (3)  Knowing  the  influence  between  internal  and  external  factors  of agricultural  extension  to  the  performance  of  agricultural  extensionists during  the  implementation  of  PSBB.  The  method  used  in  research  is  a quantitative  method  with  explantation.  The  location  of  the  research  is determined intentionally (purposive) namely in the Province of DKI Jakarta. The sampling method is determined by sensus technique. The data analysis conducted  in  this  study  is  to  use  descriptive  analysis  and  multiple  linear regression  tests.  The  results  of  this  study  showed  that  the  performance  of agricultural  extensionists  in  DKI  Jakarta  Province  during  the implementation of PSBB is in the category of both with the implementation in the category of sufficient and evaluation and reporting in the category are very  good.  The  performance  of  agricultural  extension  workers  in  DKI Jakarta province is influenced by age, working period, education, training, availability of infrastructure facilities, and working environment conditions by 52.5%.

## Abstrak:
COVID-19  pertama  kali  ditetapkan  sebagai  pandemi  oleh  WHO  pada Februari  2020  dan  setidaknya  sudah  menyebar  ke  124  negara  di  dunia. COVID-19  masuk  ke  Indonesia  pada  2  Maret  2020,  kemudian  menyebar luas di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pandemi COVID-19 yang terjadi di  Indonesia  diprediksi  akan  mempengaruhi  eksistensi  sektor  pertanian apabila  perkembangannya  semakin  meluas.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk (1) Menganalisis kinerja penyuluh pertanian di Provinsi DKI Jakarta selama diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar; (2) Mengetahui faktor- faktor yang dapat mempengaruhi kinerja penyuluh pertanian di Provinsi DKI Jakarta  selama  diberlakukannya  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar;  (3) Mengetahui  pengaruh  antara  faktor  internal  dan  eksternal  penyuluh pertanian  terhadap  kinerja  penyuluh  pertanian  selama  diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif dengan eksplanatori. Lokasi penelitian ditentukan secara  sengaja  (purposive)  yaitu  di  Provinsi  DKI  Jakarta.  Metode pengambilan  sampel  ditentukan  dengan  teknik  sensus.  Analisis  data  yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif dan  uji  regresi  linear  berganda.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  kinerja penyuluh  pertanian  di  Provinsi  DKI  Jakarta  selama  diberlakukannya  PSBB

## Jurnal Indonesia Sosial Sains
Vol. 2, No. 6, Juni 2021 E-ISSN:2723 – 6595
http://jiss.publikasiindonesia.id/
P-ISSN:2723 – 6692
berada  pada  kategori  baik  dengan  pelaksanaan  dalam  kategori  cukup  dan evaluasi  dan  pelaporan  dalam  kategori  sangat  baik.  Kinerja  penyuluh pertanian  Provinsi  DKI  Jakarta  dipengaruhi  oleh  umur,  masa  kerja, pendidikan,  pelatihan,  ketersediaan  sarana  prasarana,  dan  kondisi lingkungan kerja sebesar 52,5%.

## Coresponden author: Ayu Puspita Sari
Email: ayupitasari@student.uns.ac.id artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA 2021

## Pendahuluan
COVID-19 pertama kali ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada Februari 2020 dan setidaknya sudah menyebar ke 124 negara di dunia (Emanuel et al., 2020). COVID-19 masuk ke  Indonesia  pada  2  Maret  2020,  kemudian  menyebar  luas  di  hampir  seluruh  wilayah Indonesia. Pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia mulai awal 2020 sudah berdampak sangat  besar  bagi  kehidupan  masyarakat.  Pandemi  mengakibatkan  lumpuhnya  roda perekonomian  dunia  termasuk  Indonesia.  Kegiatan  ekspor  impor  terhambat  karena  adanya kebijakan lockdown di  beberapa  negara  dan  mereka  juga  mengupayakan  agar  cadangan pangan mereka cukup untuk bertahan di masa pandemi.
Berdasarkan data dari Satuan Tugas  Penanganan COVID-19 pada 11 September 2020, Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus positif COVID-19 tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 51.635 atau 24,5% dari total  kasus di  Indonesia. Provinsi  DKI Jakarta sebagai salah  satu  wilayah  dengan  angka  penularan  COVID-19  tertinggi  berupaya  untuk  mencegah penyebarannya  dengan  menerapkan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar.  Kebijakan  ini  mulai diberlakukan  pada  10  April  2020  di  Provinsi  DKI  Jakarta  berdasarkan  Peraturan  Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 ( Situmeang , 2020). PSBB dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah oleh warga yang berdomisili atau yang berkegiatan di Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan tersebut memberikan dampak dalam berbagai sektor, seperti pendidikan,  perekonomian,  dan  juga  berdampak  pada  kegiatan  penyuluhan  pertanian  yang dilakukan oleh penyuluh pertanian di Provinsi DKI Jakarta.
Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia diprediksi akan mempengaruhi eksistensi sektor pertanian apabila perkembangannya semakin meluas. Terdapat beberapa dampak yang mungkin akan mempengaruhi sektor pertanian apabila penyakit ini masih terus berkembang. Pertama, tidak normalnya pasar dan transaksi sehingga akan mempengaruhi stabilitas supply dan demand barang  dan  jasa  serta  harga  mungkin  akan  meningkat.  Kedua,  melambatnya rantai  pasokan  sehingga  dapat  mengakibatkan  kekurangan  produk-produk  pertanian.  Ketiga, kesehatan petani terancam  karena usia petani relatif lebih tua dibanding  dengan pekerja lain sehingga  jika  penyakit  ini  meluas  dan  menyerang  petani  maka  akan  memperburuk  produksi pangan  ( Pusat Penelitian  dan  Pengembangan  Perkebunan,  2020).  Pandemi  juga mempengaruhi  kerja  petani,  menghambat  kegiatan  kelompok  tani,  dan  kegiatan  mobilisasi sumber  daya  ( Sasakawa Africa  Association,  2020) . Berbagai  dampak  yang  mungkin ditimbulkan  oleh  COVID-19  terhadap  sektor  pertanian  perlu  diatasi  oleh  pemerintah  agar ketersediaan pangan tetap terjamin.
Pandemi  yang  sedang  terjadi  di  Indonesia  mengakibatkan  kegiatan  penyuluhan pertanian  terhambat.  Penyuluh  pertanian  kesulitan  dalam  memberikan  penyuluhan  dan pendampingan pada kondisi pembatasan  yang sedang diberlakukan saat  ini.  Akses pelatihan kepada petani terhambat karena minimnya dukungan teknis terkait. Saat kondisi PSBB, baik penyuluh  maupun petani harus dapat  mengikuti  kegiatan penyuluhan dengan perubahan dari penyuluhan tradisional menjadi penyuluhan yang lebih modern.
Menurut Peraturan Menteri
Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Penyuluhan  Pertanian dijelaskan  bahwa  sistem  penyuluhan  pertanian  adalah  seluruh  rangkaian  pengembangan kemampuan  pengetahuan,  keterampilan,  serta  sikap  pelaku  utama  dan  pelaku  usaha  melalui penyuluhan  ( Muharsini &  Tiesnamurti,  2017).  Penyuluh  Pertanian  Provinsi  DKI  Jakarta bersifat  polivalen,  artinya  penyuluh  dituntut  dapat  melakukan  penyuluhan  dengan  konteks pertanian  secara  luas.  Menurut  ( Arwati ,  2018)  pertanian  dalam  arti  luas  meliputi  pertanian rakyat,  perkebunan,  kehutanan,  peternakan,  dan  perikanan.  Penyuluh  dituntut  untuk  dapat mengerti  dan  memberikan  penyuluhan  sesuai  dengan  program  dan  kebijakan  yang  berlaku. Selama diberlakukannya PSBB, penyuluh pertanian harus dapat beradaptasi untuk tetap dapat melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  91  Tahun  2013  tentang  Pedoman Evaluasi  Kinerja  Penyuluh  Pertanian,  kinerja  penyuluh  pertanian  dinilai  berdasarkan  tiga indikator,  yaitu  persiapan  penyuluhan  pertanian,  pelaksanaan  penyuluhan  pertanian,  dan evaluasi  dan  pelaporan  penyuluhan  pertanian.  Rahmawati  dkk  (2019)  menjelaskan  bahwa penyuluh pertanian mempunyai tugas pokok dan fungsi yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja  yang  baik.  Penyuluh  yang  berkinerja  baik  dapat  memposisikan  dirinya  sebagai motivator,  edukator,  fasilitator  dan  dinamisator  yang  berdampak  pada  perubahan  perilaku petani dalam berusaha tani.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  penyuluh  pertanian  selama  masa  pandemi COVID-19  adalah  karakteristik  penyuluh  pertanian  dan  faktor  eksternal.  Karakteristik penyuluh  yang  berpengaruh  terhadap  kinerja  penyuluhan  adalah  usia  penyuluh,  tingkat pendidikan  penyuluh,  dan  banyaknya  pelatihan  di  bidang  pertanian.  Faktor  eksternal  yang berpengaruh  terhadap  kinerja  penyuluhan  adalah  sarana  dan  prasarana  penunjang  kegiatan penyuluhan dan kondisi lingkungan kerja penyuluh pertanian (Wibowo dan Haryanto, 2020). Berdasarkan penelitian  yang dilakukan oleh Wibowo dan  Haryanto  (2020), maka penelitian ini  dilakukan  untuk  meneliti  kinerja  penyuluh  pertanian  di  Provinsi  DKI  Jakarta  selama diberlakukannya  PSBB  dan  menganalisis  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  kinerja  selama PSBB diterapkan. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, faktor-faktor kinerja, dan situasi yaitu pada saat PSBB.
Penyuluh  pertanian  merupakan  ujung  tombak  dalam  keberlangsungan  dan  kemajuan pertanian  di  Indonesia  (Purwatiningsih et  al., 2018).  Penyuluh  memiliki  peran  penting  bagi pemenuhan  kebutuhan  pangan  di  seluruh  Indonesia,  apalagi  di  masa  pandemi  COVID-19 seperti saat ini dimana negara sulit untuk melakukan impor pangan. Penyuluh pertanian harus dapat  memastikan  bahwa  usaha  pertanian  tetap  berjalan  ditengah  pandemi  seperti  saat  ini karena  kebutuhan  pangan  masyarakat  sangat  bergantung  pada  pertanian.  Penyuluh  pertanian yang  memiliki  fungsi  sebagai  motivator,  fasilitator,  maupun  edukator  merupakan  tumpuan bagi  Indonesia  untuk  mendampingi  petani  dalam  upaya  pemenuhan  pasokan  pangan. Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk:  (1)  menganalisis  kinerja penyuluh  pertanian  di  Provinsi  DKI  Jakarta  selama  diberlakukannya  PSBB,  (2)  mengetahui
faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi  kinerja  penyuluh  pertanian  di  Provinsi  DKI  Jakarta selama diberlakukannya PSBB, (3) mengetahui pengaruh antara faktor internal dan eksternal penyuluh pertanian terhadap kinerja penyuluh pertanian selama diberlakukannya PSBB.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif eksplanatori. Penelitian  kuantitatif  umumnya  berfokus  pada  pengukuran  realitas  sosial  ( Duli ,  2019). Explanatory  research adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk  hubungan-hubungan  kausal antar  variabel  melalui  pengujian  hipotesa  ( Effendi &  Singarimbun,  1995).  Penentuan  lokasi penelitian dilakukan secara sengaja ( purposive ) yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ( Effendi & Singarimbun, 1995). Lokasi penelitian yang dipilih  adalah  Provinsi  DKI  Jakarta.  Provinsi  DKI  Jakarta  dipilih  karena  merupakan  salah satu Provinsi dengan angka penyebaran COVID-19 yang sangat tinggi di Indonesia.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penyuluh pertanian PNS  yang bertugas di Provinsi DKI Jakarta. Penyuluh pertanian tersebar di tujuh wilayah kerja, yaitu wilayah kerja provins,  lima  kota  administrasi  dan  satu  kabupaten  administrasi  dengan  rincian  sebagai berikut:
Tabel 1. Populasi Penelitian di Provinsi DKI Jakarta No Lokasi Kerja Jumlah Penyuluh Pertanian PNS 1 Provinsi DKI Jakarta 1 2 Kota Jakarta Pusat 10 3 Kota Jakarta Selatan 7 4 Kota Jakarta Barat 6 5 Kota Jakarta Utara 5 6 Kota Jakarta Timur 9 7 Kabupaten Kepulauan Seribu 3 JUMLAH 41
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, 2020
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sensus ( total  sampling ).  Menurut  ( Sugiyono ,  2018)  sensus  ( total  sampling )  adalah  teknik pengambilan  sampel  dimana  seluruh  anggota  populasi  dijadikan  sampel.  Penelitian  dengan populasi  di  bawah  100  sebaiknya  dilakukan  dengan  sensus,  sehingga  seluruh  anggota populasi  tersebut  dijadikan  sampel  sebagai  responden  pemberi  informasi.  Sampel  dari penelitian ini adalah keseluruhan populasi, yaitu seluruh penyuluh pertanian PNS di Provinsi DKI Jakarta dengan tujuh wilayah kerja.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sumber  data  primer  dan sekunder  dengan  jenis  data  kuantitatif  dan  kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan menggunakan  beberapa  teknik,  yaitu  dengan  kuisioner  (angket)  wawancara,  dan dokumentasi.  Data  dikumpulkan  secara  online  melalui google  form .  Kinerja  penyuluh pertaian  di  Provinsi  DKI  Jakarta  dianalisis  menggunakan  analisis  deskriptif.  Sedangkan pengaruh antara faktor-faktor kinerja dengan kinerja penyuluh pertanian selama masa PSBB dianalisis menggunakan uji regresi linear berganda.
Berdasarkan  uraian  perumusan  masalah  dan  kerangka  berpikir,  maka  hipotesis  dalam penelitian ini adalah:
1. Diduga  kinerja  penyuluh  pertanian  di  Provinsi  DKI  Jakarta  baik  saat  diberlakukannya Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
2. Diduga  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  umur,  masa  kerja,  tingkat  pendidikan formal,  pelatihan,  ketersediaan  sarana  prasarana,  dan  kondisi  lingkungan  kerja  dengan kinerja  penyuluh  pertanian  Provinsi  DKI  Jakarta  selama  diberlakukannya  Kebijakan PSBB.
𝐘 ̂ = a+b 1 X 1 +b 2 X 2 + b 3 X 3+ b 4 X 4 + b 5 X 5 +b 6 X 6
Keterangan:
Y ̂ : Variabel dependen (kinerja penyuluh pertanian)
X 1 : Umur
X 2 : Masa kerja
X 3 : Pendidikan formal
X 4 : Pelatihan
X 5 : Ketersediaan sarana dan prasarana X 6 : Kondisi lingkungan kerja
a : Konstanta
b : Koefisien regresi
Model  regresi  linear  berganda  dipilih  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh variable bebas terhadap variabel terikat baik secara parsial maupun bersama-sama. Sebelum model regresi digunakan untuk menguji hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik  yang meliputi uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Langkah  selanjutnya  adalah  pengujian  hipotesis  untuk  mengetahui  diterima  atau  tidaknya hipotesis yang diajukan menggunakan uji F dan uji t (Al Naggar et al., 2015).

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Gambaran Umum
Provinsi DKI Jakarta terdiri dari lima kota administasi dan satu kabupaten administasi dengan jumlah penduduk yang besar. Dalam pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari, DKI Jakarta mendapatkan pasokan dari daerah sekitar DKI Jakarta. Kondisi seperti ini membuat DKI Jakarta sangat rentan dalam ketahanan pangan.
Pertanian  perkotaan  di  Jakarta  memiliki  keragaman  fungsi  dan  keragaman  bentuk spasial.  Fungsi  tradisional  pertanian  sebagai  penyedia  pangan  masih  bertahan.  Hal  ini ditunjukkan dengan aktivitas pertanian tanaman padi yang merupakan makanan pokok masih dapat ditemukan walaupun marjinal secara spasial. Fungsi-fungsi selain penyediaan pangan berkembang  seiring  dengan  perkembangan  kota.  Di  satu  sisi,  perkembangan  kota  menekan pertanian.  Namun  di  sisi  lain,  perkembangan  kota  memungkinkan  berkembangnya  fungsi- fungsi selain penyediaan pangan yang memberikan nilai-nilai kekotaan yang baru tercipta di tengah-tengah dampak negatif urbanisasi seperti pemanasan kota, polusi, dan padatnya kota ( Anggrahita &  Guswandi,  2018)  Luas  lahan  pertanian  di  DKI  Jakarta  dapat  dilihat  pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Luas Lahan Pertanian di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017
Tahun Luas Ladang (Ha) Luas Tegal/Kebun (Ha) Luas Sawah (Ha) Jumlah 2012 75 1.100 1.100 2.275 2013 0 1.000 895 1.895 2014 0 932 778 1.710 2015 0 955 650 1.605 2016 420 497 587 1.504 2017 0 923,5 584,5 1.508 Sumber: Data Sekunder
Dalam  upaya  ketahanan  pangan,  Dinas  Ketahanan  Pangan,  Kelautan,  dan  Pertanian DKI Jakarta bersama stakeholder terkait membuat  Grand Desain  Pertanian Perkotaan untuk menghijaukan  seluruh  wilayah  DKI  Jakarta.  Wilayah  yang  dihijaukan  antara  lain  gang, rumah  susun,  pinggir  kali,  dan  sebagainya.  Dalam  mewujudkan  Grand  Desain  tersebut, penyuluh pertanian memiliki andil yang sangat vital dalam keberhasilan program.
Tabel 3. Penyuluh Pertanian DKI Jakarta tahun 2020
No Provinsi Jumlah PNS Jumlah BPP Jumlah Kecamat an/Distric t POSLUHDE S Jumlah PP Swadaya 1 Dinas Provinsi 1 - - - - 2 BPTP 3 - - - - 3 Kota Jakarta Utara 7 1 6 7 3 4 Kota Jakarta Pusat 10 1 8 8 16 5 Kota Jakarta Timur 10 2 10 11 7 6 Kota Jakarta Barat 8 1 8 8 12 7 Kota Jakarta Selatan 10 1 10 12 20 8 Kab. Kep. Seribu 3 - 2 2 3 Jumlah 52 6 44 48 61

## Sumber : Data Sekunder
Berdasarkan  Tabel  3,  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  delapan  penempatan  penyuluh Provinsi DKI Jakarta yaitu di Dinas Provinsi, BPTP, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota  Jakarta  Timur,  Kota  Jakarta  Barat,  Kota  Jakarta  Selatan,  dan  Kabupaten  Kepulauan Seribu.  Provinsi  DKI  Jakarta  memiliki  52  penyuluh  PNS,  6  THL-TBPP  (Tenaga  Harian Lepas  –  Tenaga  Bantu  Penyuluh  Pertanian),  dan  61  penyuluh  swadaya.  Sebaran  penyuluh PNS  di  DKI Jakarta  yaitu satu  orang di Dinas Provinsi,  tiga orang di  BPTP, tujuh orang di Kota  Jakarta  Utara,  sepuluh  orang  di  Kota  Jakarta  Pusat,  sepuluh  orang  di  Kota  Jakarta
Timur, delapan orang di Kota Jakarta Barat, sepuluh orang di Kota Jakarta Selatan, dan tiga orang di Kabupaten Kepulauan Seribu. Penyuluh swadaya DKI Jakarta tersebar di lima kota dan  satu  kabupaten  di  Provinsi  DKI  Jakarta  dengan  sebaran  sebanyak  tiga  orang  di  Kota Jakarta Utara, 16 orang di Kota Jakarta Pusat, tujuh orang di Kota Jakarta Timur, 12 orang di Kota Jakarta Barat, 20 orang di Kota Jakarta Selatan, dan tiga orang di Kabupaten Kepulauan Seribu.

## 2. Kinerja Penyuluh Pertanian Provinsi DKI Jakarta
Kinerja  merupakan  tingkat  pelaksanaan  tugas  yang  dapat  dicapai  seseorang  dengan menggunakan  kemampuan  yang  ada  dan  batasan  yang  telah  ditetapkan  untuk  mencapai tujuan organisasi. Kinerja penyuluh pertanian dalam memberdayakan petani adalah perilaku aktual  yang  diperagakan  penyuluh  sebagai  kewajibannya  mengemban  tugas-tugas pemberdayaan  yang  diamanahkan  kepadanya  ( Sutrisno ,  2016).  ( Rahmawati et  al.,  2019) menjelaskan  bahwa  penyuluh  pertanian  mempunyai  tugas  pokok  dan  fungsi  yang  perlu dilakukan  untuk  mencapai  kinerja  yang  baik.  Penyuluh  yang  berkinerja  baik  dapat memposisikan  dirinya  sebagai  motivator,  edukator,  fasilitator  dan  dinamisator  yang berdampak pada perubahan perilaku petani dalam berusahatani. Kinerja dalam penelitian ini diukur  berdasarkan  indikator  pelaksanaan  dan  evaluasi  penyuluhan  pertanian.  Distribusi responden berdasarkan kinerja dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.
Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Kinerja
No . Kategori Skor Jumlah Persentase (%) 1. Kurang 15,00 – 18,50 8 19,51 2. Cukup 18,51 – 22,00 10 24,40 3. Baik 22,01 – 25,50 12 29,27 4. Sangat Baik 25,51 – 29,00 11 26,82 JUMLAH 41 100,00

## Sumber: Analisis Data Primer
Berdasarkan  Tabel  4 menjelaskan bahwa sebesar 19,51% penyuluh  berkinerja kurang, 24,40% penyuluh berkinerja cukup, 29,27% berkinerja baik, dan 26,82% penyuluh berkinerja sangat baik. Penelitian ini menunjukkan sebagian besar penyuluh pertanian memiliki kinerja yang  baik  dengan  persentase  sebesar  29,27%  pada  saat  diberlakukannya  PSBB.  Penyuluh pertanian  di  Provinsi  DKI  Jakarta  memiliki  kinerja  yang  baik  meskipun  dalam  kebijakan WFH  dan  WFO.  ( Bahua ,  2016)  menjelaskan  bahwa  penyuluh  yang  berkinerja  baik  dapat memposisikan  dirinya  sebagai  motivator,  edukator,  fasilitator  dan  dinamisator  yang berdampak  pada  perubahan  perilaku  petani  dalam  berusahatani.  Penyuluh  pertanian  perlu memiliki berbagai kemampuan antara lain kemampuan berkomunikasi, berpengetahuan luas, bersikap mandiri dan mampu menempatkan dirinya sesuai dengan karakteristik petani.
3. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  kinerja  Penyuluh  Pertanian  di  Provinsi  DKI Jakarta Selama PSBB
a. Persamaan Regresi
𝐘 ̂ = a+b 1 X 1 +b 2 X 2 + b 3 X 3+ b 4 X 4 + b 5 X 5 +b 6 X 6
Y = -5,494 + 1,385 X 1 - 0,197 X 2 + 1,564 X 3 + 1,095 X 4 + 0,396 X 5 + 0,523 X 6
Keterangan:
Y ̂ : Variabel dependen (kinerja penyuluh pertanian)
X 1 : Umur X 2 : Masa kerja
X 3 : Pendidikan formal
X 4 : Pelatihan
X 5 : Ketersediaan sarana dan prasarana X 6 : Kondisi lingkungan kerja
a : Konstanta
b : Koefisien regresi
b. Uji Simultan (Uji F)
Tabel 5. Hasil Uji Simultan Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression 319,304 6 53,217 6,273 0,000 Residual 288,452 34 8,484 Total 607,756 40 Sumber: Analisis Data Primer
Tabel  5  menunjukkan  hasil  uji  simultan  pada  regresi  linear  berganda  dengan  melihat tabel  ANOVA  pada output SPSS.  Hasil  uji  simultan  pada  tabel  5.13  menunjukkan  nilai p- value pada kolom Sig. sebesar 0,000. Nilai p-value 0,000 lebih kecil dari signifikansi (α = 0,05)  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  independen  (umur,  pengalaman, pendidikan,  pelatihan,  kondisi  sarana  prasarana,  dan  kondisi  lingkungan  kerja)  secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (kinerja penyuluh pertanian).

## c. Uji Parsial (Uji t)
Tabel 6. Hasil Uji Parsial Model Sig. Keterangan Umur (X 1 ) 0,110 Tidak Signifikan Masa Kerja (X 2 ) 0,817 Tidak Signifikan Pendidikan (X 3 ) 0,015 Signifikan Pelatihan (X 4 ) 0,044 Signifikan Ketersediaan Sarana Prasarana (X 5 ) 0,010 Signifikan Kondisi Lingkungan Kerja (X 6 ) 0,023 Signifikan Sumber: Analisis Data Primer
1) Pengaruh umur (X 1 ) terhadap kinerja penyuluh pertanian
Hasil uji parsial pada Tabel 6 menunjukkan bahwa variabel umur secara parsial tidak berpengaruh  nyata  terhadap  kinerja  penyuluh  pertanian  di  Provinsi  DKI  Jakarta.  Hal  ini dibuktikan dengan nilai p-value sebesar 0,110 lebih besar dari signifikansi (α = 0,05). Tinggi atau tidaknya umur penyuluh tidak berpengaruh terhadap kinerja penyuluh pertanian. Hal ini diduga  karena  pembagian  tugas  pada  penyuluh  pertanian  di  Provinsi  DKI  Jakarta  tidak berdasarkan usia.
2) Pengaruh masa kerja (X 2 ) terhadap kinerja penyuluh pertanian
Hasil uji parsial pada Tabel 6 menunjukkan bahwa variabel pengalaman secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap kinerja penyuluh pertanian di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan nilai p-value sebesar 0,817 lebih besar dari signifikansi (α = 0,05).
Kondisi demikian dikarenakan standar mengukur pengalaman pada penelitian ini adalah dengan mengukur lamanya penyuluh bekerja sebagai PNS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi masa kerja penyuluh sebagai PNS maka semakin rendah kinerja penyuluh.
3) Pengaruh pendidikan (X 3 ) terhadap kinerja penyuluh pertanian
Hasil uji parsial pada Tabel 6 menunjukkan bahwa variabel pendidikan secara parsial berpengaruh nyata terhadap kinerja penyuluh pertanian di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan nilai p-value sebesar 0,015 lebih kecil dari signifikansi (α = 0,05).
Hipotesis pada penelitian ini yang menyatakan bahwa pendidikan dapat mempengaruhi kinerja penyuluh pertanian dinyatakan diterima.
Pendidikan formal yang ditempuh oleh penyuluh pertanian merupakan salah satu faktor internal  yang  penting  bagi  penyuluh  pertnian.  Pendidikan  formal  yang  dimiliki  penyuluh dapat  berfungsi  sebagai  salah  satu  syarat  untuk  kenaikan  jabatan  penyuluh  pertanian. Pendidikan formal juga ditujukan untuk meningkatkan sikap, kemampuan, dan keterampilan penyuluh dalam menjalankan pekerjaan dan menyelesaikan berbagai masalah  yang dihadapi dalam pekerjaannya.
4) Pengaruh pelatihan (X 4 ) terhadap kinerja penyuluh pertanian
Hasil  uji  parsial  pada  Tabel  6  menunjukkan  bahwa  variabel  pelatihan  secara  parsial berpengaruh  nyata  terhadap  kinerja  penyuluh  pertanian  di  Provinsi  DKI  Jakarta.  Hal  ini dibuktikan  dengan  nilai p-value sebesar  0,044  lebih  kecil  dari  signifikansi  (α  =  0,05). Hipotesis pada penelitian ini yang menyatakan bahwa pelatihan dapat mempengaruhi kinerja penyuluh pertanian dinyatakan diterima.
Pada  masa  pandemi  COVID-19,  pemerintah  memberlakukan  PSBB  yang  membuat penyuluh pertanian sulit untuk berinteraksi dengan petani secara langsung. Pada kondisi ini, penyuluh  harus  dapat  menyesuaikan  diri  agar  tetap  dapat  mendampingi  petani.  Salah  satu cara  untuk  melakukan  kegiatan  penyuluhan  adalah  dengan  bantuan  media  elektronik. Pelatihan penyuluh pertanian seperti pelatihan IT sangat membantu penyuluh pertanian dalam memanfaatkan teknologi untuk tetap dapat bekerja walaupun dengan metode pertanian tidak langsung.
5) Pengaruh  ketersediaan  sarana  prasarana  (X 5 )  terhadap  kinerja  penyuluh pertanian
Hasil  uji  parsial  pada  Tabel  6  menunjukkan  bahwa  variabel  ketersediaan  sarana prasarana  secara  parsial  berpengaruh  nyata  terhadap  kinerja  penyuluh  pertanian  di  Provinsi DKI  Jakarta.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  nilai p-value sebesar  0,010  lebih  kecil  dari signifikansi  (α  =  0,05).  Hipotesis  pada  penelitian  ini  yang  menyatakan  bahwa  ketersediaan sarana prasarana dapat mempengaruhi kinerja penyuluh pertanian dinyatakan diterima.
Pada  masa  pandemi  COVID-19  dengan  diberlakukannya  PSBB  di  Provinsi  DKI Jakarta, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi suatu hal penting bagi penyuluh pertanian untuk  melakukan  kegiatan  penyuluhan  secara  tidak  langsung.  Kondisi  demikian membuktikan  bila  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  meningkat  maka  kinerja  penyuluh
pertanian  juga  akan  ikut  meningkat.  Kementerian  Pertanian  melalui  BPPSDMP  pada  tahun 2020  mulai  memprioritaskan  dukungan  sarana  dan  prasarana  untuk  penyuluh  pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan peran penyuluh di era teknologi 4.0.
6) Pengaruh kondisi lingkungan kerja (X 6 ) terhadap kinerja penyuluh pertanian Hasil uji parsial pada Tabel 6 menunjukkan bahwa variabel kondisi lingkungan kerja secara parsial berpengaruh nyata terhadap kinerja penyuluh pertanian di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan nilai p-value sebesar 0,023 lebih kecil dari signifikansi (α = 0,05). Hipotesis pada penelitian ini yang menyatakan bahwa kondisi lingkungan kerja dapat mempengaruhi kinerja penyuluh pertanian dinyatakan diterima.

## d. Uji Determinasi (R 2 )
Koefisien determinasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengitung pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R 2 menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen yakni umur (X 1 ), pengalaman (X 2 ), pendidikan (X 3 ), pelatihan (X 4 ), ketersediaan sarana dan prasarana (X 5 ), dan lingkungan kerja (X 6 ) terhadap variabel dependen yakni kinerja penyuluh pertanian pada masa PSBB (Y). Nilai R 2 dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.
Tabel 7 Hasil Model Summary Koefisien Determinasi R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 0,725 0,525 0,442 2,913 Sumber: Analisis Data Primer
Berasarkan Tabel 5.19 menunjukkan bahwa nilai R 2 adalah 0,525. Hal ini menunjukkan bahwa umur (X 1 ), pengalaman (X 2 ), pendidikan (X 3 ), pelatihan (X 4 ), ketersediaan sarana dan prasarana (X 5 ), dan lingkungan kerja (X 6 ) dapat memengaruhi kinerja penyuluh pertanian selama diberlakukannya PSBB sebesar 52,5%. Sisanya yakni 47,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diletili dalam penelitian ini.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  maka  dapat  diberikan  beberapa  kesimpulan, yaitu  kinerja  penyuluh  pertanian  di  Provinsi  DKI  Jakarta  selama  diberlakukannya  PSBB berada  dalam  kategori  baik.  Umur,  masa  kerja,  pendidikan,  pelatihan,  ketersediaan  sarana dan  prasarana,  dan  lingkungan  kerja  secara  bersama-sama  berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja  penyuluh  pertanian  selama  diberlakukannya  PSBB.  Secara  parsial  umur  dan  masa kerja  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  penyuluh,  sedangkan  pendidikan,  pelatihan, ketersediaan  sarana  dan  prasarana,  dan  lingkungan  kerja  secara  parsial  berpengaruh signifikan  terhadap  kinerja  penyuluh  pertanian  selama  diberlakukannya  PSBB  di  Provinsi DKI  Jakarta.  Kinerja  penyuluh  pertanian  selama  diberlakukannya  PSBB  di  Provinsi  DKI Jakarta  52,50%  dipengaruhi  oleh  umur,  pengalaman,  pendidikan,  pelatihan,  ketersediaan sarana  dan  prasarana,  dan  lingkungan  kerja,  sedangkan  42,50%  lainnya  dipengaruhi  oleh faktor lain yang tidak diteliti.

## Bibliografi
Anggrahita,  H.,  &  Guswandi,  G.  (2018). Keragaman  Fungsi  dan  Bentuk  Spasial  Pertanian Kota  (Studi  Kasus:  Pertanian  Kota  di  Jakarta) . Jurnal  Wilayah  Dan  Lingkungan , 6 (3), 148–163.
Arwati, S. (2018). Pengantar Ilmu Pertanian Berkelanjutan . Makassar: CV. Inti Mediatama .
Bahua, M. I. (2016). Kinerja Penyuluh Pertanian . Deepublish.
Duli, N. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa konsep dasar untuk penulisan skripsi & analisis data dengan SPSS . Deepublish.
Effendi, S., & Singarimbun, M. (1995). Metode penelitian survai .
Emanuel  EJ, Persad G, Upshur R, Thome B, Parker M,  Glickman A, Zhang C, Boyle  C, Smith M, Phillips JP. (2020). Fair Allocation f Scarce Medical Resources in the Time of Covid-19. The New England Journal of Medicine Vol. 382(21) : 2049-2055.
Muharsini,  S.,  &  Tiesnamurti,  B.  (2017). Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia Nomor  36/Permentan/LB.  070/8/2016  tentang  Pengkajian  Keamanan  Pakan  Produk Rekayasa  Genetik . Prosiding  Seminar  Nasional  Teknologi  Peternakan  Dan  Veteriner , 28–36.
Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  91/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian.
Purwatiningsih,  NA,  Fatchiya  A,  Mulyandari  RS.  2018.  Pemanfaatan  Internet  dalam Meningkatkan Kinerja Penyuluh Pertanian di Kabupaten Cianjur.  Jurnal  Penyuluhan. Vol. 14(1): 79-91.
Pusat  Penelitian dan Pengembangan Perkebunan. (2020). COVID-19: Peluang dan Dampak terhadap  Sektor  Pertanian .  url:  http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/covid-19- peluang-dan-dampak-terhadap-sektor-pertanian/
Rahmawati, R., Baruwadi, M., & Bahua, M. I. (2019). Peran kinerja penyuluh dan efektivitas pelaksanaan  penyuluhan  pada  program  intensifikasi  jagung . Jurnal  Sosial  Ekonomi Pertanian , 15 (1), 56–70.
Sasakawa  Africa  Association.  (2020). Assesment  of  the  Impact  of  COVID-19  on  Food Systems in Africa and Recommended Mitigation Measures . url: https://www.saasafe.org/newsfiles/files/Assessment of the Impact of COVID-19.pdf
Situmeang,  T.  (2020). Keberadaan  Denda  Administratif  Terkait  Peraturan  Gubernur  Dki Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Psbb Dalam Penanganan Covid-19 Di Provinsi Dki Jakarta . To-Ra , 6 (2), 156–169.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitafif . Alfabeta.
Sutrisno,  S.  (2016). Kinerja  Penyuluh  Pertanian  dalam  Memberdayakan  Petani . Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK , 12 (1), 69–80.
Wibowo HT & Haryanto Y. (2020). Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Magelang. Jurnal Penelitian Peternakan Terpadu Vol. 2(2) : 72-92.