## Jurnal Pendidikan Agama Kristen
Volume 1, No 1, Pebruari 2020 (25-37)
Available at: http://sttikat.ac.id/e-journal/index.php/sikip

## Penyelenggaraan Pendidikan Kristen Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia
Clartje Silvia E. Awulle Sekolah Tinggi Teologi IKAT, Jakarta vivitamawiwy4@gmail.com

## Abstract
This paper examines the organization of Christian education by the Theological College in the context of the fulfillment of human rights in the field of education. The writing of this paper uses qualitative discription methods and literature studies. In the context of human rights, the right to education is categorized  as a  positive right  (positive right)  because  to  realize  these  rights,  it  really  requires  an active role of the state so that the formulation of the right to education uses the term right to (right to) meaning  that  every  citizen  has  the  right  to  proper  education  as  a  basic  human  right  that  must  be protected and fulfilled by the state with the aim that humans are protected their dignity, welfare and continuity  of  life.  Having  the  opportunity  to  attend  Christian  education  is  a  basic  right  of  every Indonesian citizen who is a Christian who must be protected, guaranteed and fulfilled by the state. In the  end  all  Christian  citizens  have  the  same  opportunity  to  enjoy  Christian  higher  education  as  a national education sub-system without discrimination.
Keywords: Christianity; Christian education; education; human rights

## Abstrak
Makalah ini mengkaji mengenai penyelenggaraan pendidikan kristen oleh Sekolah Tinggi Theologi dalam  konteks  pemenuhan  hak  asasi  manusia (HAM)  di  bidang  pendidikan.  Penulisan makalah  ini menggunakan  metode  qualitative  discription  dan  studi  literatur.  Dalam  konteks  HAM,  hak  atas pendidikan  dikategorikan  sebagai  hak  positif  (positive  right)  karena  untuk  merealisasikan  hak-hak tersebut, sangat membutuhkan peran aktif negara sehingga rumusan hak atas pendidikan menggunakan istilah right to (berhak atas) artinya setiap warga negara berhak atas pendidikan yang layak sebagai hak  dasar  manusia  yang  harus  dilindungi  dan  dipenuhi  oleh  negara  dengan  tujuan  agar  manusia terlindungi martabat, kesejahteraannya dan kelanjutan kehidupannya. Memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan kristen adalah hak dasar setiap warga negara Indonesia yang beragama kristen yang wajib dilindungi, dijamin dan dipenuhi oleh negara. Pada akhirnya semua warga negara Kristen memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  menikmati  pendidikan  tinggi  kristen  sebagai  sub  sistem pendidikan nasional tanpa diskriminasi.
Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Kristen; pendidikan; Pendidikan Kristen

## PENDAHULUAN
Pendidikan atau education yang berasal dari kata to educate berarti mengasuh, dan mendidik adalah  proses  yang  memungkinkan  seseorang  mengembangkan  kemampuan,  sikap,  dan tingkah  laku  yang  bernilai  positif  di  dalam  masyarakat.  Pendidikan  merupakan  kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang kehidupan manusia bahkan pendidikan menjadi syarat adanya sebuah kemajuan dalam sebuah bangsa. Dengan kata lain, pendidikan merupakan jalan panjang menuju hari esok yang lebih maju dengan beberapa unsur sebagai berikut:
• Pendidikan adalah usaha yang disengaja untuk dilakukan kepada anak didik agar memiliki pemahaman yang benar tentang sesuatu hal.
• Pendidikan adalah langkah serius mencerdaskan kehidupan warga negara dan memajukan bangsa.
• Pendidikan adalah penciptaan relasi yang harmonis namun tegas antara pendidik dan anak didik.
• Pendidikan adalah pengelolaan yang sistematis dan konsistren berdasarkan berbagai pandangan teoritikal dan praktikal sepanjang waktu sesuai dengan lingkungan hidup manusia itu sendiri.
Pendidikan  Kristen  adalah  upaya  terencana  dan  sistematis  untuk  mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku yang berdasarkan prinsip kekristenan.
Dalam konteks pendidikan tinggi, Pendidikan Kristen diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Kristen atau Sekolah Tinggi Theologi. Amanat pendidikan nasional dalam UU No. 20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  pada  hakekatnya  harus  pula  berlaku  bagi Pendidikan  Tinggi  Teologi/Agama  Kristen  di  Indonesia 1 dan  secara  juridis  formal keberadaannya  dilegalisasi  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  55  Tahun  2007  tentang Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan  Keagamaan. 2 Sejak  tahun  1970-an  Perguruan  Tinggi Teologi Agama Kristen oleh Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI disebut Sekolah Tinggi Teologi (Agama Kristen) disingkat STT (AK) sampai dengan tahun 2014 sebagaimana Lampiran  Keputusan  Ditjen  Bimas  Kristen  Kemenag  RI  No.  DJ.III/HK.00.5/217/2014 tentang  Persetujuan  Pendirian  Perguruan  Tinggi  Teologia  Agama  Kristen  terdapat  304 sekolah.  Jumlah  ini  dibandingkan  dengan  jumlah  penduduk  kristen  tentunya  belum  terlalu banyak. 3
Keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia, menuntut pengelolaan pendidikan dilakukan  dalam  sebuah  sistem  pendidikan  nasional  sebagaimana  diamanatkan  oleh  UUD 1945  dan  UU  Sisdiknas  sehingga  visi  pembangunan  bangsa  dapat  diwujudkan  melalui pendidikan  nasional  yang  kuat.  Sementara  Pendidikan  Tinggi  Kristen  atau  Sekolah  Tinggi Theologi menjadi tempat pembinaan tenaga-tenaga pengajar yang akan ditempatkan sebagai guru atau dosen agama Kristen untuk meningkatkan mutu pendidikan agama kristen. Dalam Renstra Kementerian Agama tahun 2015 s.d. 2019, terungkap masalah-masalah yang dapat menjadi  kendala  bagi  peningkatan  mutu  pendidikan  agama  pada  satuan  pendidikan  umum, antara lain:
1. Kebutuhan akan guru dan dosen pendidikan agama pada satuan pendidikan umum belum sepenuhnya tercukupi;
2. Peserta didik pada satuan pendidikan umum beberapa umat beragama seperti Hindu, Budha, dan Khonghucu, belum cukup tersentuh kurikulum dan penyediaan buku pelajaran agama yang memadai. Siswa agama tersebut tidak semua dapat
1 Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen 2011, Panduan Kurikulum Stratum Satu (S1) Prodi Pendidikan Agama Kristen Sekolah Tinggi Teologi & Sekolah Tinggi Agama Kristen di Indonesia , 1.
2 Ibid,.5.
3 Donna Margaretha Sampaleng, “Evaluasi Implementasi Kebijakan Manajemen Mutu Pada Sekolah Tinggi Theologi “IKAT”, Tabloid RABUNI (Jakarta, Rubrik Karya Ilmiah, Edisi April 2015), 4.
terlayani sehingga harus mengikuti pelajaran agama yang diselenggarakan oleh lembaga peribadatan sesuai agama bersangkutan.  Akibatnya peserta didik harus menanggung biaya tambahan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan agama;
3. Belum tersedia standar untuk menilai capaian mutu pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;
4. Masih terbatasnya jumlah tenaga pendidikan agama yang berkualitas;
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;
6. Masih rendahnya sebagian mutu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang menjadi penyedia kebutuhan akan tenaga pendidikan agama;
7. Masih belum efektifnya peran forum-forum seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;
8. Masih kurangnya jumlah Pengawas PAK serta Pengawas yang ada masih perlu ditingkatkan kompetensinya;
9. Kebutuhan bahan ajar yang perlu ditingkatkan; dan
10. Masih diperlukan berbagai perbaikan dalam hal penyediaan data dan informasi pendidikan yang diperlukan bagi perencanaan dan pengembangan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum. 4
Pendidikan  kristen  merupakan  sub-sistem  dari  pendidikan  nasional  sehingga  diharapkan keikutsertaanya  secara  aktif  dalam  mewujudkan  masyarakat  Indoensia  yang  cerdas  dan berintegritas tinggi. Sejarah telah pula membuktikan bahwa pendidikan agama kristen telah pula  memberikan  andil  besar  bagi  pembangunan  masyarakat  Indonesia  yang  menghargai nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang hidup dalam kebhinekaan untuk bertekad bersatu sebagai bangsa Indonesia. 5

## Pendidikan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bidang Pendidikan
Pemahaman tentang  Hak Asasi  Manusia (HAM)  telah melalui suatu  proses sangat  panjang diawali dengan Perjanjian Agung (Magna Charta) pada tahun 1215 hingga saat ini dan nanti berhenti  ketika  berhentinya  kehidupan  dan  kemanusiaan.  Maurice  Cranston  mengatakan bahwa HAM adalah sesuatu yang melekat pada semua orang setiap saat. 6 Sementara Campbell menegaskan bahwa human rights are based on the affirmation of human equality 7, sehingga Todung  Mulya  Lubis  berpendapat  bahwa  menelaah  HAM  berarti  menelaah  totalitas kehidupan yang dapat dilihat dari sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan. 8 Menurut John Locke, individu dikaruniai oleh alam, hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat
4 Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2015 s.d. 2019
5 Baca H.A.R. Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional (Rineka Cipta, Jakarta, 2010),180-181.
6 Peter R. Baehr, professor emeritus of human rights at Utrecht University, Netherlands, Role of Human Rights in Foreign Policy and Dictatorship in History and Theory: Bonapartism, Caesarism and Totalitarianism (Editor with Melvin Richter, 2003).
7 Tom Campbell, “Human Rights and the Partial Eclipse of Justice”, dalam Arend Soeteman, Pluralism and Law (London :  Kluwer Academy Publishers, 2001), 63
8 Todung Mulya Lubis, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural (Jakarta: LP3ES, 1984), 14.
dipindahkan  atau  dicabut  oleh  negara 9 karena  HAM  adalah  hak-hak  yang  diberikan  oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. 10
Gagasan  Locke  mengenai  hak-hak  kodrati  inilah  yang  melandasi  munculnya  revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan  ke-18. 11 Thomas  Jefferson,  yang  telah  mempelajari  pemikiran  John  Locke,  kemudian menguraikan kata-kata puitis pada Declaration of Independence tanggal 4 Juli 1744 sebagai berikut : “We hold these truths to be self evidence, that all men are created equal, that they are  endowed  by  their  Creator  with  certain  unalianable  rights,  that  among  these  are  Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. Serupa dengan Jefferson, Marquis de Lafayette, yang memiliki kedekatan hubungan dengan George Washington dan ikut berperang dalam Perang Kemerdekaan  Amerika,  kemudian  meniru  pernyataan  dari  revolusi-revolusi  Inggris  dan Amerika dalam Declaration of the Rights of Man and Citizen tanggal 26 Agustus 1879. Ia dengan tegas menyatakan bahwa “manusia terlahir dan tetap bebas dan berkesamaan dalam hak-haknya.” Dalam deklarasi tersebut diproklamasi-kan bahwa “the aim of every political association  is  the  preservation  of  the  natural  and  imprescriptible  rights  of  man” dan mengidentifikasi hak-hak tersebut sebagai “Liberty”, Property and Safety and Resistance to Oppression” , dan mendefenisikan bahwa “liberty” sedemikian jauh termasuk beragama, dan kebebasan  dari  penahanan  dan  pengurungan  yang  sewenang-wenang. 12 Kemerdekaan merupakan hak melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia sebagaimana digambarkan oleh Jeferson dan Rousseau yang menyatakan bahwa manusia dilahirkan merdeka. 13 Dengan demikian secara kodrati dapat dikatakan bahwa manusia dikodratkan merdeka.
Rhona  K.  M.  Smith  dkk,  mengemukakan  bahwa  teori  hak-hak  kodrati  telah  berjasa dalam  menyiapkan  landasan  bagi  suatu  sistem  hukum  yang  dianggap  superior  ketimbang hukum  nasional  suatu  negara  yaitu  norma  hak  asasi  manusia  internasional  yang  telah  jauh melampaui  substansi  hak-hak  yang  terkandung  dalam  hak  kodrati  sesuai  pandangan  John Locke,  bahkan  kandungan  hak  dalam  konsep  HAM  telah  merangkak  jauh  bukan  hanya berkisar  pada  hak-hak  sipil  dan  politik,  melainkan  telah  pula  mencakup  hak-hak  ekonomi, sosial dan budaya dimana didalamnya termasuk hak atas pendidikan. Dengan diilhami oleh Revolusi  Perancis  yang terkenal  dengan slogan  “kebebasan, persamaan dan persaudaraan”, Karel  Vasak,  seorang  ahli  hukum  dari  Perancis,  menggunakan  istilah  generasi  untuk menguraikan  perkembangan  substansi  hak-hak  yang  terkandung  dalam  konsep  hak  asasi manusia.
Kebebasan  atau  generasi  pertama  sering  dirujuk  untuk  mewakili  hak-hak  sipil  dan politik yakni hak-hak asasi manusia yang klasik. Dikatakan klasik karena hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan
9 John Locke, The Second Tretiseof Civil Government and A Letter Concerning Toleration (Oxford, Balacwell, 1946), 46.
10 Azyumardi Azra, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat MADANI (Jakarta, Tim ICCE UIN, Kencana Prenada Media Group), 200.
11 Rhona K.M. Smith dkk, Hukum HAM (Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2010), 12.
12 Arinanto Satya, HAM dan Transisi Politik Di Indonesia (Pusat Studi Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia, Jakarta), 75-76.
13 Edgar Bodenheimer, Jurisprudence: The Philosophy and Method of The Law (Massachusets, Harvard University Press, 1992), 200
sosial lainnya yang bergelora di Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. Termasuk dalam generasi ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan  berkeyakinan,  kebebasan  untuk  berkumpul  dan  menyatakan  pikiran,  hak  bebas  dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut dan hak mendapat proses peradilan yang adil. Hak generasi pertama sering pula disebut hak-hak negatif  karena tidak terkait dengan nilai-nilai buruk melainkan merujuk  pada  tiadanya  campur  tangan  terhadap  hak-hak  dan  kebebasan  individual  atau menuntut  ketiadaan  intervensi  oleh  pihak-pihak  luar  (baik  negara  atau  kekuatan-kekuatan sosial  lain)  terhadap  kedaulatan  individu.  Jadi  negara  tidak  boleh  berperan  aktif  (positif). Dalam konsepsi generasi pertama ini elemen dasar konsepsi HAM itu mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia dan prinsip kebebasan sipil dan politik. 14
Persamaan atau generasi kedua diwakili oleh perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Sebagai kebalikan dari generasi pertama yang tidak menginginkan peran negara, hak- hak  ini  menuntut  agar  negara  bertindak  aktif  menyediakan  pemenuhan  dan  menjamin ketersediaan kebutuhan dasar setiap orang mulai dari makan (termasuk pendidikan) sampai pada kesehatan. Karena itu hak-hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang positif: “hak atas” (right to) , bukan dalam bahasa negatif : “bebas dari” (freedom from). 15 Hak-hak generasi  kedua  sering  disebut  hak  positif  karena  sangat  membutuhkan  peran  aktif  negara. Termasuk dalam hak genarasi kedua adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak  atas  tanah,  hak  atas  lingkungan  yang  sehat,  hak  atas  perlindungan  hasil  karya  ilmiah, kesusastraan dan kesenian. Jadi untuk memenuhi hak-hak dimaksud, negara diwajibkan untuk menyusun  dan  menjalankan  program-program.  Sebagai  contoh,  untuk  memenuhi  hak  atas pendidikan  bagi  setiap  orang,  negara  harus  membuat  kebijakan  di  bidang  pendidikan  yang dapat membuka akses yang lebih luas terhadap pendidikan tanpa diskriminasi.
Persaudaraan atau hak generasi ketiga diwakili oleh tuntutan gigih negara berkembang atau  dunia  ketiga  atas  hak  solidaritas  atau  hak  bersama,  sebagai  perwujudan  tatanan internasional  yang  adil.  Dalam  buku  Hukum  HAM,  diuraikan  bahwa  negara  berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak berikut: hak atas pembangunan; hak atas perdamaian; hak atas sumber daya  alam  sendiri;  hak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik;  hak  atas  warisan  budaya  sendiri. Satya  Arinanto  sebagaimana  merujuk  kepada  Jimly  Asshiddiqie  mengemukakan  bahwa generasi  ketiga  berawal  dari  tahun  1986,  muncul  konsepsi  baru  HAM  yang  mencakup pengertian mengenai hak atas  atau untuk pembangunan atau right to  development . Hak ini mencakup  persamaan  hak  atau  kesempatan  untuk  maju  yang  berlaku  bagi  segala  bangsa termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak ini
14 Jimly Asshiddiqie, “Dimensi Konseptual dan Prosedural Pemajuan Hak Asasi Manusia Dewasa Ini (Perkembangan ke Arah Pengerttian Hak Asasi Manusia Generasi Keempat)”, Makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas tentang Perkembangan Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia , Institute for Democracy and Human Rights, The Habibie Center, April 2000), 8
15 Rhona. K. M. Smith, dkk, Hukum HAM ,16.
antara  lain  meliputi  hak  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  pembangunan,  dan  hak  untuk menikmati  hasil-hasil  pembangunan  tersebut,  menikmati  hasil-hasil  dari  perkembangn ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja dan lain sebagainya.
Jimly  Asshiddiqie,  mengemukakan  generasi  keempat  HAM  berlandaskan  pada pemikiran  bahwa  persoalan  HAM  tidak  cukup  hanya  dipahami  dalam  konteks  hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horisontal, antar kelompok masyarakat, antar golongan rakyat atau masyarakat dan bahkan  antar  satu  kelompok  masyarakat  di  suatu  negara  dengan  kelompok  masyarakat  di negara lain. 16

## Hak atas Pendidikan Menduduki Posisi Strategis dalam sebuah Negara
Hak  atas  Pendidikan  sebagian  bagian  dari  hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya  diperlakukan secara  berbeda  dengan  hak  sipil  dan  politik.  Dalam  banyak  hal  perbedaan  itu  dibuat-buat karena semua hak bersifat saling tergantung dan tidak terbagi-bagi. 17 Sebagai bagian integral dari sistem HAM, banyak hak sipil dan hak politik yang bergantung pada hak atas pendidikan. Sebagai  contoh,  Hak  atas  partisipasi  politik 18 membutuhkan  pendidikan 19 dan  Hak  untuk hidup 20 didasarkan pada perawatan kesehatan yang memadai 21 dan membutuhkan ketrampilan yang diperoleh melalui pendidikan. Pendidikan misalnya mencakup berbagai elemen baik hak ekonomi, sosial dan budaya maupun hak sipil dan politik. 22 Hak atas pendidikan itu sendiri adalah  HAM  dan  mutlak  diperlukan  untuk  mewujudkan  hak-hak  lain.  Penyelesaian  suatu program  pendidikan  yang  memadai  merupakan  prasyarat  yang  sangat  penting  untuk  akses mendapatkan  pekerjaan,  sehingga  pendidikan  dilihat  sebagai  gerbang  menuju  keberhasilan dan/atau  gerbang  masa  depan.  Kesejahteraan  yang  kuat  dapat  dilihat  antara  hak  atas pendidikan dan pengembangan penghormatan martabat manusia.
Pendidikan sesungguhnya tidak berdiri sendiri dan terlepas dari komponen bangsa yang lain melainkan menjadi sebuah kesatuan integral komprehensif membangun sebuah bangsa yang cerdas tetapi juga berintegritas. Jika suatu bangsa ingin maju menjadi bangsa yang besar maka bangsa itu wajib menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang memadai dan berkualitas tinggi dengan standar terbaik sehingga lahir sumber daya manusia yang bermoral, berintegritas dan berilmu tinggi.

## Kategorisasai dan Komitmen Hak Atas Pendidikan
Hak atas Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang merepresentasikan manusia sebagai makhluk  yang  mampu  berkarya  dan  membutuhkan  perangkat  tertentu  untuk survive dalam kelanjutan  kehidupannya.  Dalam  kaitan  dengan  itu,  Vierdag  mengkategorikan  hak  atas pendidikan  sebagai  hak  positif (positive  right) karena  untuk  merealisasikan  hak  tersebut,
16 Satya, HAM dan Transisi Politik Di Indonesia, 83.
17 Rhona K.M Smith dkk, Hukum HAM , 112.
18 Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik.
19 Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
20 Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik.
21 Pasal 12 Kovenan Internasonal tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
22 Katarina Tomasevski, Education Denied, Zed Books, London, 2003.
sangat membutuhkan peran aktif negara sehingga rumusan hak atas pendidikan menggunakan istilah right  to (berhak  atas).  Dengan  demikian,  Hak  atas  Pendidikan  dapatlah  dikatakan sebagai hak dasar manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara dengan tujuan agar manusia terlindungi harkat dan martabatnya, kesejahteraannya dan kelanjutan kehidupannya.
Sebagai  bentuk  komitmen  untuk  memenuhi  hak  warga  negara  atas  pendidikan,
Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kovenan Internasioanal tentang Hak-hak ECOSOC ( International  Covenant  on  Economic,  social,  and  Cultural  Right )  pada  Oktober  2005. Ratifikasi  ini  ditandai  dengan  terbitnya  UU  No.  11  Tahun  2005  tentang  Pengesahan International  Convenant  on  Economic,  Social  and  Cultural  Right (Kovenan  Internasional tentang  Hak-hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya).  Dengan  demikian,  negara  wajib menghormati, melindungi dan memenuhi Hak-hak tersebut kepada warganya. Ada 143 negara yang meratifikasi kovenan tersebut, termasuk Indonesia. Dalam Kovenan ECOSOC Bagian Ketiga  telah  memuat  jaminan  hak-hak  warga  diantaranya  hak  atas  pendidikan  termasuk pendidikan  dasar  secara  cuma-cuma.  Bahkan  pada  Bagian  Kelima  yang  memuat  ratifikasi negara  terutama  terhadap  hak  yang  paling  mendasar  sebagai  basis  terpenuhinya  hak-hak ECOSOC, yakni Hak atas Pendidikan selain Kesehatan.
Hak  atas  pendidikan  harus  diwujudkan  dengan  segera,  dengan  standar-standar  yang ditingkatkan secara berangsur-angsur. 23 Pemberian akses yang luas atas pendidikan kepada warga negara menjadi salah satu indikasi kehendak negara yang melaksanakan kewajibannya untuk  memenuhi  hak  warga  negara  atas  pendidikan.  Suatu  negara  dianggap  tidak melaksanakan  kewajibannya  apabila  sebagian  besar  penduduknya,  tidak  mempunyai  akses terhadap pendidikan. Apabila ternyata sebagian besar penduduk suatu negara tidak memiliki akses  terhadap  pendidikan  dan  kemudian  negara  memberikan  alasan  karena  kekurangan sumber daya, maka negara harus segera melengkapi sumber daya dimaksud dimaksud sebagai bukti kehendak negara untuk mewujudkan pemenuhan dan penyediaan hak-hak dasar tersebut sampai batas maksimum kepada setiap warga negara tanpa diskriminasi.
Perubahan  kedua  UUD  1945,  BAB  XA/28I,  menegaskan  bahwa  setiap  orang  berhak bebas dari perlakukan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan  terhadap  perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif  itu.  Lebih  jauh  UUD  1945 menjamin perlindungan atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia yang merupakan hak asasi sebagaimana Bab XA/28G Perubahan Kedua UUD 1945.

## Indikator terpenuhinya hak atas pendidikan
Pelaksanaan  kewajiban  negara  untuk  memenuhan  hak  atas  pendidikan  bagi  setiap  warga negara diindikasikan oleh 4 (empat) indikator sebagai berikut: Ketersediaan lembaga, institusi bangunan dan fasilitas sekolah yang memadai dan program-program pendidikan untuk setiap orang;  Aksesibilitas, setiap  orang  mempunyai  akses  atas  lembaga,  institusi  dan  program- program  pendidikan  termasuk  bisa  diakses  secara  ekonomis;  Akseptabilitas, yang  berarti format,  substansi  pendidikan  seperti  kurikulum,  metode  pengajaran  harus  sesuai  dengan
23 Pasal 13 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
situasi,  kondisi  dan budaya siswa;  dan  Adaptabilitas, pendidikan harus fleksibel atau dapat disesuaikan dengan perubahan situasi masyarakat. 24
Apabila keempat indikator ini belum dapat dipenuhi dengan maksimal maka itu berarti negara  ini  masih  perlu  dengan  serius  berupaya  merealisasikan  kewajiban  negara  untuk memenuhi hak asasi dan konstitusi warga negara dalam memperoleh pendidikan. Jika dalam perjalanannya terdapat lembaga dan/atau yayasan yang bergerak di bidang pendidikan agama kristen maka negara perlu memberikan dukungan penuh karena kehadiran lembaga dan/atau yayasan  dimaksud  secara  konstitusional  telah  ikut  serta  berperan  sebagai  mitra  negara memenuhi hak asasi manusia dan konstitusional warga negara di bidang pendidikan.
Pemerintah  telah  menetapkan  berbagai  kebijakan  program  pembangunan  bidang pendidikan  yang  tertuang  dalam  rencana  pembangunan  jangka  menengah  (RPJM)  tahap  I tahun  2005  –  2009,  RPJM  Tahap  II  tahun  2009-2014  dan  program  pembangunan  jangka panjang  (RPJP)  tahun  2005  –  2025  yang  kemudian  dituangkan  dalam  Rencana  Strategis Departemen Pendidikan Nasional meliputi tiga pilar utama ; (1). Mengupayakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan; (2).  Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan;  dan  (3).  Peningkatan  tata  kelola,  akuntabilitas,  dan  citra  publik  pengelolaan pendidikan.  Rencana Strategis dimaksud diharapkan dapat direalisasikan oleh penyelenggara negara secara konsisten dan merata di seluruh pelosok tanah air.
Penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif, dituntut berperan aktif dalam melindungi dan menjamin pemenuhan hak atas pendidikan karena mereka yang secara efektif memiliki kewenangan menentukan alokasi sumber daya nasional 25 dan menggerakkan roda pembangunan pendidikan nasional.

## PEMBAHASAN

## Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi sebagai Pemenuhan Hak Atas Pendidikan
Empat  indikator pemenuhan hak atas pendidikan berujung kepada terangkatnya harkat  dan martabat manusia serta meningkatkanya harkat dan martabat bangsa di mata bangsa-bangsa lain atau dengan kata lain pengabaian atas pemenuhan hak atas pendidikan berarti merenggut harkat  dan  martabat  manusia,  itulah  kehancuran  sebuah  bangsa  yang  beradab.  Pendidikan harus  mampu  menciptakan  masyarakat  yang  bermoral,  beriman,  berintegritas  dan  berilmu tinggi  sehingga  mampu  mengubah  kondisi  bangsa  dan  negara  menuju  bangsa  yang  cerdas dengan masyarakatnya yang sejahtera dan damai. Pemenuhan empat indikator terpenuhinya hak atas pendidikan yaitu ketersediaan lembaga, aksesibilitas, akseptabilitas, dan adaptabilitas merupakan  kewajiban  pemerintah  negara  Indonesia  melalui  pemberian  dukungan  atas operasionalisasi pendidikan kristen, termasuk namun tidak terbatas pada dukungan fasilitas lain  dan  dukungan  pembiayaan  dari  pemerintah  sebagai  wujud  pemenuhan  kewajiban memenuhi hak asasi bidang pendidikan sebagaimana alokasi 20% anggaran pendidikan dalam APBN.
24 Clartje Silvia E Awulle, Enhancement and Equitable Education Accessibility , disampaikan pada seminar internasional di Palembang, kerja sama antara Universitas Negeri Jakarta dengan ASEAN Sport University, 2014, hal.19
25 Ibid.
Wujud  dari  pemberian  aksesibilitas,  akseptabilitas  dan  adaptabilitas,  maka  Sekolah Tinggi  Theologi  harus    melangkah  maju  menjangkau  jiwa-jiwa  di  seluruh  nusantara  untuk dididik  dan  ditempa  dibangku  pendidikan  tinggi,  sehingga  masyarakat  pedesaan  mampu bersekolah tinggi di kota Jakarta menjadi sebuah kenyataan. Dalam konteks itulah maka untuk memberikan  pelayanan  pendidikan  yang  berkualitas  tinggi,  STT  pada  umumnya  dituntut untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan  mutu  pendidikannya  sehingga  sejajar  dengan  mutu lembaga  pendidikan  tinggi  umum.  Kementerian  Agama  sebagaimana  dalam  Renstra  tahun 2015-2019,  mengemukakan  sejumlah  potensi  yang  dapat  mendukung  peningkatan  mutu pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, mulai jenjang pendidikan usia dini hingga perguruan  tinggi,  antara  lain  adanya  kerangka  regulasi  yang  menjadi  dasar  bagi penyelenggaraan  pendidikan  agama  pada  satuan  pendidikan  umum;  meningkatnya  jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang berperan sebagai penyedia tenaga pendidik di bidang pendidikan agama pada satuan pendidikan umum; dan keberadaan forum- forum yang dapat menjadi wadah kerjasama dan saling tukar pengetahuan dan pengalaman di kalangan tenaga pendidikan agama, seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan Agama pada masing-masing agama.
Perguruan Tinggi Kristen dan Sekolah Tinggi Theologi (Agama Kristen) harus memiliki keunggulan dan perlu menemukan paradigma baru di  dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kemampuan pola pikir, pola tindak dan pola karya yang sesuai  dengan  tuntutan  hidup  abad  ke-21  yaitu  sumber  daya  manusia  yang  berbasis  ilmu pengetahuan  ( human  capital  knowledge  based ),  kompetensi  sebagai  dasar  profesionalisme, produktifitas  pendidikan,  layanan  prima,  dan higher  education  enterprise . 26 Keunggulan  di bidang  pendidikan  tinggi  kristen  juga  dapat  diciptakan  melalui  akses  kerja  sama  dengan lembaga  pendidikan  tinggi  kristen  dan  gereja  baik  di  dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri dalam bentuk memorandum of understanding meliputi kerjasama dalam :
• Pengembangan program pendidikan tinggi kristen baik melalui Seminar, Conference, Focus Group Discussion , program pertukaran dosen dan mahasiswa;
• Peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa melalui studi banding dan attachment di Perguruan Tinggi Kristen terkemuka dan Sinode Gereja baik di dalam maupun di luar negeri;
• Peningkatan fasilitas pendukung di kampus seperti laboratorium komputer, perpustakaan, studio musik gereja, ruang praktek berkhotbah dan mengajar, asrama, dan fasilitas pendukung lainnya.
Standar Nasional dalam mengukur mutu pendidikan tinggi antara lain melalui akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) juga harus menjadi kebutuhan bagi setiap Perguruan Tinggi Kristen dan Sekolah Tinggi Teologi (Agama Kristen) dalam upaya untuk  memberikan  pelayanan  pendidikan  tinggi  yang  memadai  dan  layak  serta  mampu memenuhi harapan stakeholders dengan memberikan penekanan khusus pada pengintegrasian pola  pendidikan  dan  pembinaan  sehingga  mampu  mencetak  sarjana  yang  memiliki  3
26 Donna Margaretha Sampaleng, “Evaluasi Implementasi Kebijakan Manajemen Mutu Pada Sekolah Tinggi Theologi IKAT”, 4.
kemampuan  sekaligus  yaitu  mampu  memimpin,  mampu  mengajar  dan  mampu menggembalakan. 27

## Jaminan Hak Atas Pendidikan Dalam Konstitusi Indonesia

## UUD 1945
Pandangan Soedjono Sumobroto dan Marwoto, Azhary dan Dahlan Thaib, yang mengatakan bahwa  UUD  1945  mengangkat  fenomena  HAM.  HAM  yang  tersirat  dalam  UUD  1945 bersumber  pada  falsafah  dasar  dan  pandangan  hidup  bangsa  yaitu  Pancasila.  Pancasila merupakan nilai-nilai HAM yang hidup dalam kepribadian bangsa. Selanjutnya Dahlan Thaib mengatakan bahwa bila dikaji baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasan akan ditemukan setidaknya 15 (lima belas) prinsip HAM, diantaranya di bidang pendidikan yaitu hak untuk mendapat pengajaran. 28

## Perubahan Kedua UUD 1945
Poin penting dalam perubahan UUD adalah HAM dengan memasukkan HAM dalam Bab tersendiri yaitu Bab XA dengan 10 pasal. Hal ini merupakan lompatan besar 29 atau kemajuan yang cukup signifikan 30 dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.
Materi Muatan HAM Dalam Perubahan Kedua UUD 1945 31 :
Pasal Isi BAB XA/28C Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. BAB XA/28E Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. BAB XA/28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serfta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki segala jenis saluran yang tersedia. BAB XA/28G Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. BAB XA/28I Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
27 Baca Kebijakan Mutu STT Ikat Jakarta sebagaimana diuraikan dalam Donna Margaretha Sampaleng, Evaluasi Implementasi Kebijakan Manajemen Mutu Pada Sekolah Tinggi Theologi “IKAT”, IBid, hal. 7.
28 Pasal 31 UUD 1945.
29 Majda El Muhtaj, op.cit. hlm. 113
30 Satya Arinanto, op.cit, hlm. 20
31 Majda El Muhtaj, op.cit.hlm. 114.
Pasal

## Isi
Setiap orang berhak bebas dari perlakukan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara terutama pemerintah.
Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Muatan dalam Perubahan UUD 1945 merupakan sebuah langkah maju atau meminjam istilah Majda El Muhtaj, sebagai sebuah keberhasilan atau sebagai the starting point dalam upaya penegakan  hukum  dan  HAM  di  Indonesia.  Demikian  pula  halnya  muatan  secara  khusus mengenai hak atas pendidikan yang dimuat dalam Pasal 28 C ayat (1).

## Perubahan Keempat UUD 1945
Substansi  perubahan  keempat  UUD  1945  adalah  dengan  memberikan  penegasan  secara khusus  mengenai  hak  pendidikan 32 ,  dalam  Bab  tersendiri.  Sebagai  bukti  jaminan  hak  atas pendidikan dalam konstitusi adalah pengaturan mengenai kewajiban pemerintah mengusaha- kan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan  nasional  yang  meningkatkan  keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disamping itu, negara berkewajiban  dan  bertanggungjawab  untuk  menyisihkan  anggaran  pendidikan  sekurang- kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan  belanja  daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan  penyelenggaraan  pendidikan  nasional. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

## KESIMPULAN
Hak  atas  pendidikan  termasuk  didalamnya  pendidikan  tinggi  kristen  yang  merupakan  sub sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Theologi merupakan hak  dasar  manusia  yang  harus  dilindungi  dan  dipenuhi  oleh  negara  dengan  tujuan  agar manusia  terlindungi  harkat  dan  martabatnya  serta  kesejahteraannya  sehingga  mampu melanjutkan kehidupannya sebagai manusia merdeka. Oleh karena itu ketersediaan lembaga pendidikan kristen perlu diperluas dan didorong sehingga setiap warga negara yang beragama kristen  memiliki  akses  yang  lebih  luas  pada  pendidikan  tinggi.  Melalui  pendidikan  sebuah bangsa memiliki daya tahan menghadapi arus globalisasi dan informasi termasuk didalamnya menyiapkan  masyarakat  yang  bermoral,  berintegritas,  beriman,  dan  berilmu  tinggi  dalam menghadapi ASEAN Community.
Pemenuhan  hak  atas  pendidikan  berdampak  pada  peme-nuhan  hak-hak  lain  dalam keseluruhan aspek kehidupan berbangsa sekaligus merupakan upaya menyiapkan masyarakat Indonesia menghadapi arus globalisasi dan informasi dunia termasuk menghadapi Masyarakat
32 Bab XIII Pasal 31 UUD 1945
Ekonomi  ASEAN  (MEA).  Dalam  kaitan  dengan  itu,  maka  penyelenggara  negara,  baik eksekutif maupun legislatif, dituntut berperan aktif dalam melindungi dan memenuhi hak atas pendidikan  melalui  kewenangan  yang  berada  ditangan  mereka  sebagai  wujud  kehadiran negara.  Pemenuhan  hak  atas  pendidikan  tidak  hanya  sebatas  pada  tersedianya  lembaga pendidikan  tinggi  kristen  melalui  gedung-gedung  megah  melainkan  perlu  memperhatikan kualitas  pendidikan  yang  mampu  menghasilkan  sumber  daya  manusia  yang  berbasis  ilmu pengetahuan  ( human  capital  knowledge  based ),  kompetensi  sebagai  dasar  profesionalisme, produktifitas pendidikan, layanan prima, dan higher education enterprise . Pemerintah perlu memberikan dukungan yang nyata sehingga pendidikan kristen sebagai sub sistem pendidikan nasional  meluas  ke  seluruh  pelosok  tanah  air  yang  pada  akhirnya  melahirkan  sumber  daya manusia  Indonesia  yang  cerdas,  cakap,  unggul,  berwawasan  luas,  bermoral,  beriman, berintegritas dan berilmu tinggi yang mampu membangun dan memajukan bangsa Indonesia sebagaimana cita-cita luhur para founding fathers . Penyelenggaraan pendidikan kristen oleh Sekolah  Tinggi  Theologia  harus  dijamin  oleh  Konstitusi  Negara  Indonesia  sebagai pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  di  bidang  pendidikan  oleh  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.

## Rekomendasi
Pemerintah  perlu  memberikan  dukungan  penuh  kepada  lembaga  pendidikan  non pemerintahan dalam hal ini yang berperan serta dalam membuka akses pendidikan khususnya pendidikan  kristen  sebagai  sebuah  mitra  strategis  pemerintah  dalam  memenuhi  hak  asasi manusia  di  bidang  pendidikan  bagi  seluruh  warga  negara  Indonesia  baik  dalam  bentuk dukungan  operasionalisasi    dan  program  pendidikan  bermutu  tinggi,  penyediaan  fasilitas pendidikan yang berkualitas maupun pendanaan sebagai implementasi anggaran pendidikan paling  kurang  20  persen  dari  APBN  dan  APBD,  serta  membuka  akses  kerja  sama  dengan lembaga pendidikan tinggi kristen baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Pertama, program Pendidikan Jarak Jauh menjadi alternatif pembuka akses pendidikan bagi wilayah terluar sehingga Pemerintah perlu mendorong dan mendukung penyelenggaraan Program Pendidikan Jarah Jauh oleh Sekolah Tinggi Theologia melalui penyediaan fasilitas pendukung  antara  lain  berupa  modul-modul  pendidikan  dan  teknologi  informasi  serta komunikasi.  Kedua,  pendidikan  berbasis  suku,  agama  dan  budaya  tertentu  juga  harus dibangun  dalam  konteks  sistem  pendidikan  nasional  sehingga  melahirkan  kekuatan  baru menghadapi tantangan kehidupan dalam dunia pendidikan.

## REFERENSI
Arinanto Satya, HAM dan Transisi Politik Di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara,
Universitas Indonesia, Jakarta.
Azyumardi Azra, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat MADANI, Jakarta, Tim ICCE UIN, Kencana Prenada Media Group.
Langeveld (terjemahan), Paedagogiek Teorities/Sistematis, FIP-IKIP Jakarta, 1971. Driyarkara, Driyarkara tentang Pendidikan, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1950. Edgar Bodenheimer, Jurisprudence. The Philosophy and Method of The Law, Massachusets,
Harvard University Press, 1992.
H. M. Hasbullah, Kebijakan Pendidikan, Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
Jimly Asshiddiqie, “Dimensi Konseptual dan Prosedural Pemajuan Hak Asasi Manusia
Dewasa Ini (Perkembangan ke Arah Pengerttian Hak Asasi Manusia Generasi Keempat)”, (Makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas tentang Perkembangan Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh Institute for Democracy and Human Rights, The Habibie Center, April 2000), hal.8, sebagaiaman diuraikan oleh Arinanto Satya dalam Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia.
John Locke, The Second Tretiseof Civil Government and A Letter Concerning Toleration, Oxford, Balacwell, 1946.
Katarina Tomasevski, Education Denied, Zed Books, London, 2003.
Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen 2011, Panduan Kurikulum Stratum Satu (S1) Prodi Pendidikan Agama Kristen Sekolah Tinggi Teologi & Sekolah Tinggi Agama Kristen di Indonesia.
Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, (In Court System dan Out Court System), Gratama Publishing, 2011.
Majda El-Muhtaj, M.Hum, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002,Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
Muh. Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1982).
Peter R. Baehr, professor emeritus of human rights at Utrecht University, Netherlands, Role of Human Rights in Foreign Policy and Dictatorship in History and Theory: Bonapartism, Caesarism and Totalitarianism (Editor with Melvin Richter, 2003).
Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi.
Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition:” Toward Responsive
Law (New York: Harper Torchbooks, 1978).
Pusat Studi HAM UII, Hukum HAM, Februari 2010. Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2015 s.d. 2019. Rhona K.M. Smith dkk, Hukum HAM, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2010. Sampaleng, Donna Margaretha. “Evaluasi Implementasi Kebijakan Manajemen Mutu Pada
Sekolah Tinggi Theologi IKAT”, Tabloid RABUNI , Edisi April 2015.
Satjipta Rahardjo, Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat, sebagaimana Muladi (ed), Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Cetakan Per Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, Penyelesaian HAM BERAT in Court System & Out Court System, Gramata Publishing, 2011, hlm. 13.  Refika Aditama, Bandung, 2005.
Todung Mulya Lubis, In Search of Human Rights; Legal Political Dilemmas of Indonesia New Order, 1966-1990, Jakarta, Gramedia Pustaka Umum, 1993.
Todung Mulya Lubis, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural (Jakarta: LP3ES, 1984). Tom Campbell, Human Rights and the Partial Eclipse of Justice, dalam Arend Soeteman,
Pluralisme and Law, London:  Kluwer Academy Publishers, 2001 Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Clartje Silvia E Awulle, Enhancement and Equitable Education Accessibility, disampaikan pada seminar internasional di Palembang, kerja sama antara Universitas Negeri Jakarta dengan ASEAN Sport University, 2014.