Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG PENDAFTARANNYA SECARA SPORADIK
BERDASARKAN PP NO 24 TAHUN 1997
Oleh Ledy Wila Yustini
ledywila81@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Naskah Diterima : 29 September 2022 Naskah Diterbitkan
: 29 November 2022

## Abstrak
Sebagian  besar  masyarakat  belum  menyadari  pentingnya  pendaftaran  tanah, mereka  merasa puas dengan pemilikan sebidang tanah yang diakui orang-orang sekitar dan memiliki surat perjanjian bawah tangan sebagai bukti pemilikan, baik surat  itu  diketahui  kepala  desa  atau  tidak  sepanjang  dalam  perjanjian  terdapat saksi-saksi yang telah menyaksikan pemindahan hak milik atas tanah itu. Begitu pentingnya  pendaftaran  tanah  yang  akan  menerbitkan  sertipikat  hak  atas  tanah sebagai  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah,  sehingga  perlu  untuk  melakukan penelitian  terhadap  bagaimana  kekuatan  hukum  sertipikat  hak  atas  tanah  yang pendaftarannya  dilakukan  secara  sporadik  berdasarkan  PP  No.  24  tahun  1997. Pendaftaran tanah dapat dilakukan baik secara sistematik ataupun secara sporadik. Penulisan penelitian ini bertujuan menyadarkan masyarakat terhadap  pentingnya pendaftaran  tanah.  Dengan  metode  pendekatan  penelitian  yang  bersifat  yuridis normatif  dengan  mengumpulkan  data  berupa  bahan  kepustakaan  yang  berupa bahan hukum primer  yaitu UUD 1945, UUPA, dan PP No. 24 tahun 1997 serta bahan hukum sekunder dari buku, jurnal, artikel dan referensi yang terkait dengan pendaftaran  tanah.  Didapatkan  hasil  bahwa  kekuatan  hukum  sertipikat  hak  atas tanah  yang  pendaftarannya  dilakukan  secara  sporadik  sama  dengan  kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah yang pendaftarannya dilakukan secara sistematik, yaitu: sebagai alat pembuktian yang kuat menuju ke mutlak. Kata kunci : kekuatan hukum, hak atas tanah, sporadik

## Abstract
Most people do not realize the importance of land registration, they are satisfied with  the  ownership  of  a  piece  of  land  recognized  by  local  people  and  have  an underhand agreement letter as proof of ownership, whether the letter is known to the  village  head  or  not  as  long  as  there  are  witnesses  who  have  witnessed  the agreement. transfer of title to the land. So important is the land registration that will issue a certificate of land rights as proof of ownership of land rights, so it is necessary  to  conduct  research  on  how  the  legal  force  of  land  rights  certificates whose registration is carried out sporadically based on PP no. 24 of 1997. Land
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
registration can be done either systematically or sporadically. The purpose of this research is to make people aware of the importance of land registration. With a normative  juridical  research  approach  method  by  collecting  data  in  the  form of library  materials  in  the  form  of  primary  legal  materials,  namely  the  1945 Constitution, UUPA, and PP No. 24 of 1997 as well as secondary legal materials from  books,  journals,  articles  and  references  related  to  land  registration.  The results  show  that  the  legal  force  of  a  land  right  certificate whose  registration  is carried  out  sporadically  is  the  same  as  that  of  a  land  right  certificate  whose registration  is  carried  out  systematically,  namely:  as  a  strong  means  of  proof leading to absolutes.
Keywords: legal force, certificate of land rights, sporadic land registration

## I. PENDAHULUAN
Tanah  sangat  erat  sekali  hubungannya  dengan  kehidupan  manusia  dan  juga mempunyai  nilai  dan  kegunaan  yang  tinggi,  baik  di  Negara  yang  sudah  maju, modern  maupun  di  Negara  yang  sedang  berkembang  seperti  Indonesia.  Setiap orang tentu memerlukan tanah, bahkan bukan hanya dalam kehidupannya, untuk mati pun manusia masih memerlukan sebidang tanah.
Jumlah  luas  tanah  yang  dapat  dikuasai  oleh  manusia  terbatas  sekali,  sedangkan jumlah  manusia  yang  berhajat  terhadap  tanah  senantiasa  bertambah.  Selain bertambah  banyaknya  jumlah  manusia  yang  memerlukan  tanah  untuk  tempat perumahan,  juga  kemajuan  dan  perkembangan  Ekonomi,  Sosial-Budaya,  dan Teknologi menghendaki pula tersedianya tanah yang banyak umpamanya untuk perkebunan,  peternakan,  pabrik-pabrik,  perkantoran,  tempat  hiburan  dan  jalan- jalan untuk perhubungan. 1
Kedudukan  serta  peranan  tanah  sangat  penting  bagi  kebutuhan  hidup  manusia, maka  diperlukan  peraturan-peraturan  dalam  bidang  hukum  pertanahan  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  atau  pejabat  yang  ditunjuk,  serta  diatur  pula  dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”.  Dengan  demikian
1 K. Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, h. 29-30
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
bahwa seluruh tanah dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan bangsa Indonesia.
Namun bukan berarti bahwa manusia tidak dapat memiliki tanah secara individu atau pribadi seperti yang dinyatakan pada pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)  yang  berbunyi:”Atas  dasar  hak  menguasai  dari  Negara  sebagai  yang dimaksud  dalam  pasal  2  ditentukan  adanya  macam-macam hak  atas  permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang- orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan- badan hukum”.
Sebagaian  besar  masyarakat  belum  menyadari  pentingnya  pendaftaran  tanah, mereka  merasa  puas  bila  pemilikan  sebidang  tanah  diakui  oleh  orang-orang sekitarnya.  serta  apabila  telah  memiliki  surat  perjanjian  bawah  tangan  sebagai bukti pemilikan, baik surat itu diketahui kepala desa atau tidak sepanjang dalam perjanjian terdapat saksi-saksi yang telah menyaksikan pemindahan hak milik atas tanah  itu.  Pemilikan  tanah  secara  individual  jika  hanya  mengandalkan  kepada ingatan atau keterangan saksi pasti tidak teliti karena ingatan bisa saja kabur dan saksi-saksi  hidup  satu  masa  akan  meninggal  dunia  apalagi  seperti  di  Indonesia, tanah  sudah  ada  sejak  dahulu  dalam  artian  hubungan  manusia  dengan  tanah tersebut,  namun  karena  tidak  tertulis  apalagi  tidak  terdaftar  hanya  secara  lisan diketahui  tanah  itu  milik  siapa  dan  batas-batasnya,  atau  setidak-tidaknya  satu bidang tanah itu umum mengetahui adalah milik seseorang ataupun warisan dari seseorang pada ahli warisnya. 2
Usaha unifikasi hukum agraria setelah merdeka telah beberapa kali dilakukan dan akhirnya pada tanggal 24 September 1960 diberlakukanlah UU No. 5 tahun 1960 disingkat  UUPA.  Untuk  melaksanakan ketentuan  UUPA  tersebut  ditetapkan  PP No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah.  PP No. 10 tahun 1961 yang sejak ditetapkan  pada  tanggal  25  Maret  1961  tidak  berjalan  efektif  untuk  seluruh wilayah  Indonesia  karena  lebih  banyak  bersifat  formal,  dan  secara  realita  tidak semulus yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu pada tanggal 8 Juli 1997
2 A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia , CV. Mandar Madju, Bandung, 1990, h. 29-30
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
pemerintah mencabut PP No. 10 tahun 1961 dan sekaligus memberlakukan PP No.
24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
Dalam  pelaksanaannya  untuk  mewujudkan  tanah  terdaftar di  seluruh  Indonesia, pada kenyataannya belum menghasilkan pendaftaran tanah yang memuaskan. Hal ini seperti yang dinyatakan  dalam peraturan pemerintah pendaftaran tanah yang pertama kali yaitu PP No. 10 Tahun 1961 yang berlaku selama lebih dari 35 tahun, lebih kurang baru 16,3 juta bidang yang sudah didaftar dari sekitar 55 juta bidang tanah  hak  (lihat  penjelasan  PP  No.  24  Tahun  1997).  Demikian  juga  dengan berlakunya PP No. 24 Tahun 1997 penyempurnakan dari PP No. 10 Tahun 1961, belum maksimal dalam pelaksanan pendaftaran tanah dari 126 juta bidang tanah di  Indonesia  hanya 46  juta  sudah  terdaftar,  ini  artinya  ada 80  juta bidang  tanah yang belum terdaftar. 3
Menurut ketentuan PP No. 24 tahun 1997 pendaftaran tanah dapat dilakukan baik secara sistematik ataupun secara sporadik. Dalam pasal 1 butir 10 PP No. 24 tahun 1997  dinyatakan  bahwa  “Pendaftaran  tanah  secara  sistematik  adalah  kegiatan pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  yang  dilakukan  secara  serentak  yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan”.
Sementara  itu  dalam  pasal  1  butir  11  PP  No.  24  tahun  1997  dinyatakan  bahwa “Pendaftaran  tanah  secara  sporadik  adalah  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa /kelurahan secara individual atau massal”. Begitu pentingnya pendaftaran tanah karena akan memberikan kepastian hukum hak-hak atas  tanah  guna  terselenggaranya  tertib  administrasi  pertanahan  dan  hanya Sebagian  kecil  dari  masyarakat  yang  sadar  akan  pentingnya  pendaftaran  tanah, sehingga  perlu  dibahas  untuk  melakukan  penelitian  terhadap  kekuatan  hukum sertipikat  hak  atas  tanah  yang  pendaftarannya  dilakukan  secara  sporadik berdasarkan PP No. 24 tahun 1997.
3 Dian Aries Mujiburohman, Potensi Permasalahan  Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) , Bhumi Vol. 4 No. 1, Mei 2018
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## II. METODE PENELITIAN
Penulisan  jurnal  ini  merupakan  penelitian  Yuridis  Normatif  yang  mana pendekatan  penelitian  dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  utama  dengan  cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan pendaftaran hak atas tanah, dengan Teknik pengumpulan data berupa bahan hukum primer yaitu UUD 1945, UUPA, PP No. 24 tahun 1997 dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, artikel dan referensi terkait dengan pendaftaran tanah.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Hak Atas Tanah
Hak  atas  tanah  itu  adalah  hak  untuk  mempergunakan  tanahnya  saja,  sedangkan benda-benda lain di dalam tanah umpamanya bahan-bahan mineral, minyak dan lain-lainnya tidak termasuk. Hal yang terakhir ini diatur khusus dalam beberapa peraturan  perundangan  lain,  yaitu  Undang-Undang  tentang  ketentuan  pokok pertambangan. 4 Dengan diberikannya hak atas tanah kepada seseorang, beberapa orang secara Bersama-sama atau suatu badan hukum maka akan timbullah suatu hubungan  hukum  antara  orang  atau  badan  hukum  tersebut.  Adanya  suatu hubungan hukum akan terciptalah perbuatan hukum atas tanah. Perbuatan hukum itu dapat berupa jual-beli, tukar-menukar, hibah dan lain-lain.
Menurut  Liliek  Istiqomah  yang  dikutip  dari  buku  karya  Sudargo  Gautama, pengertian  hak  atas  tanah  adalah:  hak  yang  memberi  wewenang  untuk mempergunakan  tanah  yang  bersangkutan,  demikian  pula  tubuh  bumi,  air  serta ruang  angkasa  yang  ada  di  atasnya  sekedar  diperlukan  untuk  kepentingan  yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. 5
4 K. Wantjik Saleh, Op. Cit, h. 15
5 Liliek  Istiqomah, Hak  Gadai  Atas  Tanah  Sesudah  Berlakunya  Hukum  Agraria  Nasional ,  Usaha Nasional, Surabaya, 1982, h. 14
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Pasal 4 UUPA yang menentukan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara akan ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai  oleh  orang-orang  serta  badan  hukum.  Hak-hak  perorangan  atas  tanah tetap  diakui  dalam  hukum  agrarian  Nasional  walaupun  dalam  pembatasan- pembatasan tertentu.
Dalam  membicarakan  hak-hak  atas  tanah,  ada  beberapa  macam  hak-hak  atas tanah,  macam-macam  hak  atas  tanah  sebelum  adanya  UUPA,  menurut  Purnadi Purbacaraka dkk, yaitu:
1. Hak  Ulayat,  adalah  hak  atas  tanah  yang  dipegang  oleh  seluruh  anggota masyarakat hukum adat secara Bersama-sama (komunal) Adapun hak warga masyarakat  atas  tanah  yang  terwujud  dalam  hak  ulayat  ini  pada  dasarnya berupa :
a. Hak  untuk  meramu  atau  mengumpulkan  hasil  hutan  yang  ada  di wilayah/wewenang hukum masyarakat mereka yang bersangkutan
b. Hak  untuk  berburu  dalam  batas  wilayah/wewenang  hukum  masyarakat mereka.
2.   Hak Milik dan Hak Pakai, Hak milik (adat) atas tanah adalah suatu  hak atas tanah yang dipegang oleh perorangan atas sebidang tanah tertentu yang terletak di  dalam  wilayah  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  yang  bersangkutan. Contohnya tanah yang dikuasai dengan hak milik dalam hukum adat itu berupa sawah, dan beralih turun temurun. Hak pakai (adat) atas tanah lahan suatu hak atas  tanah  menurut  hukum  adat  yang  telah  memberikan  wewenang  kepada seseorang  tertentu  untuk  memakai  sebidang  tanah  tertentu  bagi kepentingannya. Biasanya tanah yang dikuasai dengan hak pakai dalam hukum adat itu berupa ladang. 6
Hak atas tanah menurut hukum (Perdata) barat sebelum berlakunya UUPA, yaitu: 1. Hak eigendom (pasal 570 KUHPer/ BW), ialah suatu hak yang terkuat dalam hukum barat.
2. Hak  opstal  (pasal  711  KUHPer/  BW),  ialah  suatu  hak  yang  memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk memiliki segala sesuatu yang terdapat
6 Purnadi  Purbacaraka  dan  Riduan  Halim, Sendi-Sendi  Hukum  Agraria ,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta, 1984, h. 26-27
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
diatas  tanah  eigendom  orang  lain  sepanjang  sesuatu  tersebut  bukanlah kepunyaan ‘eigenaar’ tanah yang bersangkutan.
3. Hak erfpacht (pasal 720 KUHPer/ BW, ialah hak untuk dapat mengusahakan atau mengolah tanah orang lain dan menarik manfaat atau hasil yang sebanyak- banyaknya dari tanah tersebut.
4. Hak gebruik (pasal 919 KUHPer/ BW), ialah suatu hak atas tanah sebagai hak pakai atas tanah orang lain (gebruik-pakai). 7
Hak atas tanah menurut hukum agraria Indonesia setelah berlakunya UUPA, pasal 16  ayat (1)  UUPA,  yaitu  :  hak  milik,  hak  guna usaha,  hak  guna  bangunan,  hak pakai,  hak  sewa,  hak  membuka  tanah,  hak  memungut  hasil  hutan,  hak-hak  lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang  serta  hak-hak  yang  sifatnya  sementara  sebagai  yang  disebutkan dalam pasal 53

## 2. Pengertian Pendaftaran Tanah
Guna  menjamin  kepastian  hukum  dari  hak-hak  atas  tanah, di  satu  pihak  UUPA mengharuskan  pemerintah  untuk  mengadakan  pendaftaran  tanah  diseluruh wilayah  RI,  dan  di  lain  pihak  UUPA  mengharuskan  pemegang  hak  yang bersangkutan untuk mendaftarkan hak-hak atas tanahnya.
Bertalian dengan pendapat K. Wantjik Saleh, yang menyatakan bahwa : Pasal 19 UUPA, yang ditujukan kepada pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah RI adalah merupakan kewajiban pemerintah sebagai penguasa tertinggi terhadap tanah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan, setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan adalah  merupakan  kewajiban  bagi  yang  mempunyai  hak-hak  tersebut,  dengan maksud agar mereka mendapat kepastian hukum tentang haknya itu. 8
Suatu  pendaftaran  tanah  itu  haruslah  melalui  ketentuan-ketentuan  yang  sangat teliti dan terarah sehingga tidak mungkin asal saja karena pendaftaran tanah itu mempunyai  suatu  prosedur  dalam  pelaksanaannya,  serta  ada  syarat-syarat  yang harus dipenuhi dalam pendaftaran tanah itu, lebih-lebih lagi pendaftaran tanah itu
7 Ibid, h. 27-28
8 K. Wantjik Saleh, Op. Cit, h. 61-62
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
tidak saja mempunyai tujuan agar diterbitkannya bukti pendaftaran saja, berupa sertipikat  hak  atas  tanah  yang  kemudian  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  sudah benar,  tetapi  masih  harus  melihat  masalah-masalah  materiil  yang  ada  di  dalam setiap  hak  tersebut,  sehingga  sedapat  mungkin  dielakkan  kemungkinan  adanya kelak gugatan  dari orang-orang yang merasa lebih berhak.
A.P  Parlindungan  yang  membicarakan  istilah  teknis  pendaftaran  menyatakan bahwa  :pendaftaran  berasal  dari  kata Cadastre (Bahasa  Belanda  Kadaster)  atau istilah teknis untuk suatu record (rekaman) menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan  (atau  lain-lain  alas  hak)  terhadap  suatu  bidang  tanah. Cadastre berasal dari Bahasa latin ‘ Capitastrum ’ yang berarti suatu register atau capita atau unit  yang  diperbuat  pajak  tanah  Romawi  (capotatio  terrens)  dalam  artian  yang tegas Cadastre adalah record (rekaman)  dari  pada  lahan-lahan,  nilai  dari  pada tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan. 9
Pengertian  pendaftaran  tanah  menurut  pasal  1  PP  No.  24  tahun  1997  yaitu  : “pendaftaran  tanah  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah secara terus menerus dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan serta  pemeliharaan  data  fisik  dan  data  yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan atas hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.” Budi Harsono merumuskan pengertian pendaftaran tanah seperti yang dikutip oleh Hasan Wargakusumah :pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyajikan  data  tertentu  mengenai  bidang-bidang  atau  tanah  tertentu  yang  ada disuatu wilayah tertentu dengan tujuan tertentu. 10
Berdasarkan definisi dari pendaftaran tanah menurut pasal 1 PP No. 24 tahun 1997 dan menurut Boedi Harsono maka pendaftaran tanah adalah sejumlah rangkaian kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  secara  terus-menerus  dan  teratur
9 A. P. Parlindungan, Op. Cit, h. 11
10 Hasan Wargakusumah, Hukum Agraria I Buku Pedoman Mahasiswa , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, h. 80
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data  fisi  dan  data  yuridis  mengenai  bidang-bidang  atau  tanah  tertentu  bagi kepentingan  masyarakat,  untuk  memberikan  kepastian  hukum  hak-hak  atas tanahnya  dalam  rangka  menciptakan  suatu  tertib  administrasi  dalam  bidang hukum pertanahan.
Untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah oleh pemerintah diadakan pendaftaran  tanah  di  seluruh  Wilayah  RI.  Kegiatan  pendaftaran  tanah  tersebut menurut pasal 19 ayat (2), meliputi:
a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
b. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat
Sedangkan kegiatan pendaftaran tanah menurut Effendi Perangin adalah:
1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, yang menghasilkan peta-peta pendaftaran dan surat-surat ukur, dari peta pendaftaran dan surat ukur dapat diperoleh kepastian mengenai apa yang disebut ‘azas specialiteit’
2. Pendaftaran  hak-hak  atas  tanah  dan  peralihan  hak-hak  tersebut  termasuk dalam kegiatan ini pendaftaran atau pencatatan daripada hak-hak lain (baik hak-hak  atas  tanah  maupun  hak  jaminan)  serta  beban-beban  lainnya  yang membebani  status  daripada  tanahnya,  pendaftaran  ini  memberikan keterangan  tentang  subjek  daripada  haknya,  siapa  yang  berhak  atas  tanah yang bersangkutan. Ini mengenai apa yang disebut ‘asas openbaarheid’.
3. Pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak,  yang  menurut  pasal  19  ayat  (2) berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (sertipikat). 11

## 3. Tujuan Pendaftaran Tanah
Berdasarkan pasal 3 PP No. 24 tahun 1997 maka tujuan pendaftaran tanah adalah:
a. Untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan-satuan rumah susun dan hak- hak  lain  yang  terdaftar  agar  dengan  mudah  dapat  membuktian  dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
b. Untuk  menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah memperoleh data yang diperlukan
11 Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum , CV. Rajawali, Jakarta, 1989, h. 97
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
dalam  mengadakan  perbuatan  hukum  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Disamping itu dengan terselenggaranya pendaftaran tanah maka akan terciptalah suatu  pusat  informasi  mengenai  bidang-bidang  tanah  sehingga  pihak  yang berkepentingan termasuk pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan  satuan-satuan  rumah  susun  yang  sudah  didaftar.  Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan.

## 4. Sistem Pendaftaran Tanah
Sistem pendaftaran tanah di Indonesia, dikatakan oleh A.P. Parlindungan bahwa: pendaftaran  tanah  di  Indonesia  menggunakan  sistem  Torrens,  hanya  tidak  jelas dari Negara mana main sistem tersebut, yaitu apakah dari Australia ataupun dari Amerika bagian barat ataupun dari Filipina yang semuanya menggunakan sistem Torrens  dalam  pendaftaran  tanah  tersebut.  Demikian  pula  India,  Malaysia, Singapura menggunakan sistem Torrens ini. 12
Pada  dasarnya  pada  sistem  torrens  bahwa  jika  seseorang  mengaku  bahwa  satu bidang tanah adalah  miliknya baik karena undang-undang atau hal lain maka ia harus  mengajukan  permohonan  kepada  pemerintah  agar  lahan  yang  diakuinya tersebut  diletakkan  atas  namanya.  Boedi  Harsono  tentang  sistem  pendaftaran tanah,  yang  dikutip  oleh  Hasan  Wargakusumah,  menyatakan:  Disebut    sebagai sistem  (publikasi)  positif  apabila  pemerintah  menjamin  kebenaran  data  yang dijanjikan. Siapa yang Namanya terdaftar dalam buku tanah memperoleh apa yang disebut  suatu  hak  yang  tidak  dapat  diganggu  gugat,  kecuali  dalam  hal  terjadi pemalsuan, disebut sebagai sistem (publikasi) negative apabila pemerintah tidak
12 A. P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah, Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998 , Op. Cit, h. 24
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
menjamin kebenaran data yang disajikan. Pendaftaran tidak menyebabkan mereka yang tidak berhak menjadi berhak atas suatu bidang tanah hanya karena Namanya secara keliru dicatat sebagai yang berhak. Mereka yang sebenarnya berhak, dapat menuntut  diadakannya  pembetulan.  Dan  jika  tanah  yang  bersangkutan  sudah berada  dalam  penguasaan  fisik  pihak  ketiga,  ia  berhak  menuntut  penyerahan kembali kepadanya. 13
Pendaftaran  tanah  yang  penyelenggaraannya  diperintahkan  oleh  UUPA  tidak menggunakan sistem publikasi positif, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Didalam sistem publikasi negatif negara tidak menjamin kebenaran data yang  disajikan,  tetapi  walaupun  demikian  tidaklah  dimaksudkan  untuk menggunakan  sistem  publikasi  negatif  secara  murni,  hal  tersebut  tampak  dari pernyataan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA.
Walaupun sistem yang digunakan adalah sistem negatif, para petugas pendaftaran tidaklah  bersifat pasif  artinya  mereka  tidak  menerima begitu  saja  apa  saja  yang diajukan  dan  dikatakan  oleh  pihak  yang  meminta  pendaftaran,  namun  petugas pendaftaran  melakukan  penelitian  seperlunya  untuk  mencegah  terjadinya kekeliruan. Kelemahan sistem publikasi negatif adalah bahwa pihak yang namaya tercantum  sebagai  pemegang  hak  dalam  buku  tanah  dan  sertipikat  selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah itu.

## 5. Prosedur Pendaftaran Tanah
Berdasarkan pasal 13 PP No.24 tahun 1997 pelaksanaan pendaftaran pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara  sporadik.  Peraturan  menteri  negara  agraria/  kepala  badan  pertanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor  24  tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah,  menyatakan  bahwa  dalam pendaftaran tanah secara sistematik Menteri menetapkan lokasi pendaftaran tanah secara sistematik atas usul kepala kantor wilayah. Dan dibiayai dengan anggaran
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Pemerintah  Pusat  atau  Daerah,  atau  secara  swadaya  oleh  masyarakat  dengan persetujuan  Menteri.  Sedangkan  kegiatan  pendaftaran  tanah  secara  sporadik dilakukan  atas  permohonan  yang  bersangkutan  terhadap  bidang  tanah  milik pemohon,  sehingga  seluruh  pembiayaan  sebagai  akibat  dari  permohonan pendaftaran  tanah  secara  sporadik  tersebut  dibebankan  kepada  pemohon pendaftaran  tanah.  Secara  garis  besar,  menurut  Effendi  Perangin  prosedur pendaftaran tanah berlangsung dalam tahap sebagai berikut :
1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan  hak  yang  dimohon,  melalui  Kantor  Sub  Direktorat  Agraria setempat.  Formulir  surat  permohonan  telah  disediakan  oleh  Kantor  Sub
Direktorat Agraria (kantor agraria tingkat Kabupaten/Kotamadya)
2. Kantor Sub Direktorat Agraria memeriksa dan meminta dipersiapkan surat- surat yang diperlukan, antara lain:
a. Surat keterangan pendaftaran tanah
b. Gambar situasi/ surat ukur
c. Fatwa tata-guna tanah
d. Risalah-risalah pemeriksaan oleh panitia ‘A’
3. Berkas  permohonan  yang  lengkap  oleh  Kantor  Sub  Direktorat  Agraria dikirim kepada Gubernur/ Kepala Daerah setempat melalui Kantor Agraria Provinsi setempat
4. Kalau  wewenang  pemberian  hak  yang  dimohon  ada  di  tangan  Gubernur
/Kepala  Daerah  maka  Kantor  Direktorat  Agraria  atas  nama  Gubernur mengeluarkan  Surat  Keputusan  Pemberian  Hak  (SKPH).  Jika  wewenang dimaksud  ada  di  tangan  Menteri  Dalam  Negeri,  maka  berkas  permohonan yang lengkap disertai pertimbangan setuju atau tidak oleh Direktorat Agraria dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Agraria. Direktur  Jenderal  Agraria  atas  nama  Menteri  Dalam  Negeri  kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak.
5. Surat Keputusan Pemberian Hak diserahkan kepada pemohon
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
6. Pemohon  memenuhi  semua  persyaratan  yang  dicantumkan  dalam  Surat Keputusan Pemberian Hak
7. Hak  atas  tanah  itu  didaftarkan  oleh  pemohon  di  Kantor  Sub  Direktorat Agraria setempat
8. Kantor  Sub  Direktorat  Agraria mengeluarkan sertipikat hak atas tanah dan menyerahkannya kepada pemegang hak. 14
Proses  pendaftaran  tanah  yang  dipaparkan  diatas  berlaku  apabila  segala sesuatunya  baik,  semua  ketentuan  perundangan  dipenuhi.  Apabila  salah  satu lampiran  tersebut  tidak  dilampirkan  maka  akan  jadi  penghambat  proses penyelesaian permohonan. Pemohon hak atas tanah harus memenuhi syarat khusus dan umum yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH). Yang dimaksud syarat khusus yaitu syarat-syarat yang disesuaikan dengan keadaan dan peruntukan tanahnya, sedang syarat umum tersebut berupa kewajiban membayar uang sejumlah tertentu serta mendaftarkan hak atas tanah yang diberikan.
Setelah  semua  syarat  yang  tercantum  dalam  SKPH  dipenuhi  maka  kepala  seksi pendaftaran  segera  melakukan  pendaftaran  hak  itu  pada  buku  tanah,  pada  saat inilah lahirnya hak atas tanah itu. Hak atas tanah belum lahir walaupun SKPH nya telah  keluar.  Setelah  hak  itu  didaftarkan  dalam  buku  tanah  maka  kepala  seksi pendaftaran  tanah  membuat  Salinan  buku  tanah  itu.  Salinan  ini  dalam  praktek berupa hasil karbon dari ketikan buku tanah hak itu. Salinan buku tanah disatukan dengan  surat  ukur/  gambar  situasi  tanah  itu,  diberikan  sampul  khusus,  maka selesailah sertipikat. Sertipikat ini diserahkan kepada pemegang hak.
Sertipikat  tanah  merupakan  alat  bukti  yang  kuat,  harus  dijaga  agar  tetap  dalam keadaan  baik,  tidak  koyak  atau  kotor.  Harus  disimpan  di  tempat  yang  aman. Jangan  sampai  jatuh  ke  tangan  orang  lain.  Orang  lain  dapat  saja  melakukan tindakan-tindakan  yang  merugikan  pemilik  tanah,  kalau  orang  itu  memegang sertipikat tanah tersebut. 15
14 Effendi Perangin, Praktek Permohonan Hak Atas Tanah , Op. Cit, h. 15-16
15 Abdul Hamid Usman, Mencegah Sengketa Tanah , Sol Justicia, Vol.5 No.1, Juni 2022,  h. 73
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
6. Kekuatan Hukum Sertipikat Hak
Atas Tanah Yang

## Pendaftarannya Dilakukan Secara Sporadik
Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah diseluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan-ketentuan  yang  diatur dengan  peraturan  pemerintah.  Pendaftaran  tanah  bersifat  rechts  kadaster,  jadi perkataan  menjamin  kepastian  itu  mempunyai  persepsi  yang  ditekankan  pada tujuan  yang  hendak  dicapai  dari  pendaftaran  tanah  tersebut  adalah  mengenai kepastian hukum hak atas tanahnya, subjek haknya, objek haknya, dan hukumnya. Menurut  A.P.  Parlindungan  dalam  I  Nyoman  Dirga,  pembuktian  hak-hak  atas tanah  di  Indonesia  sangatlah  komplek  sekali  karena  tidak  ada  tradisi  ataupun peraturan  yang  menyebutkan  keharusan  pendaftaran  tanah  tersebut.  Oleh karenanya menurut Sudargo Gautama dalam I Nyoman Dirga, kepada pemegang hak-hak  atas  tanah  yang  bersangkutan  harus  diwajibkan  untuk  melakukan pendaftaran  tanah,  dengan  demikian  akan  memberikan  kepastian  hukum,  jika tidak  diadakan  kewajiban  ini  maka  pendaftaran  tanah  itu  sendiri  tidak  akan memberikan  arti  sama  sekali,  yang  hanya  mengakibatkan  kerugian  yang  tidak kecil jika dilihat dari sudut tenaga, alat-alat dan ongkos-ongkos yang dikeluarkan 16
Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  dilaksanakan  melalui pendaftaran  tanah  secara  sistematik  dan  pendaftaran  tanah  secara  sporadik. Pendaftaran  tanah  secara  sistematik  didasarkan  pada  suatu  rencana  kerja  dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri, sedangkan dalam hal  suatu  desa/  kelurahan  belum  ditetapkan  sebagai  wilayah  pendaftaran  secara sistematik  maka  pendaftarannya  dilaksanakan  melalui  pendaftaran  tanah  secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang  berkepentingan.  Ketentuan  tersebut  berdasarkan  pasal  13  PP  no.  24  tahun 1997  tentang  pendaftaran  tanah.  Dengan  kata  lain  pendaftaran  tanah  secara sporadik  menuntut  kesadaran  masyarakat  untuk  mendaftarkan  tanahnya mengingat akan pentingnya pendaftaran hak atas tanah.
16 I  Nyoman  Dirga, Kekuatan  Hukum  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  Berdasarkan  Prinsip  Itikad  Baik , JATISWARA  Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 32 No.2, Juli 2017
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Produk  akhir  dari  kegiatan  pendaftaran  tanah  berupa  sertipikat  hak  atas  tanah, mempunyai  banyak  fungsi  bagi  pemiliknya,  dan  fungsinya  itu  tidak  dapat digantikan  dengan  benda  lain.  sertipikat  hak  atas  tanah  berfungsi  sebagai  alat pembuktian  yang  kuat.  Inilah  fungsi  yang  paling  utama  sebagaimana  disebut dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. Seseorang atau badan hukum akan mudah membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hak  atas  suatu  bidang  tanah.  Apabila telah jelas namanya tercantum dalam sertipikat itu. 17
Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.  Sertipikat  merupakan  tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian  yang  kuat  mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  termuat  di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
Chadidjah  Dalimunthe  dalam  I  Nyoman  Dirga,  Dalam  rangka  memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah, kepada para pemegang hak  atas  tanah  diberikan  penegasan  tentang  sejauh  mana  kekuatan  pembuktian sertipikat,  yang  dinyatakan  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat.  Untuk  itu dinyatakan selama belum dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang  dicantumkan  dalam  sertipikat  harus  diterima  sebagai  data  yang  benar diperkuat lagi dengan dikeluarkannya PP Nomor 24 Tahun 1997. 18
Boedi Harsono dalam I Nyoman Dirga, Pendaftaran tanah akan membawa akibat diberikannya  surat  tanda  bukti  hak  atas  tanah  yang  umum  disebut  dengan Sertipikat  tanah  kepada  pihak  yang  bersangkutan  dan  berlaku  sebagai  alat pembuktian  yang  kuat  terhadap  Hak  Atas  Tanah  yang  dipegangnya  itu. Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah,  ketentuan  Pasal  32  ayat  (2),  Dalam  hal  atas  suatu  bidang  tanah  sudah
17 Ibid, h. 235
18 Ibid, h. 236
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
diterbitkan secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara sah nyata menguasainya, maka tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat tersebut. 19
Kajian mengenai kekuatan berlakunya sertipikat sangat penting, setidak-tidaknya karena (Fandri Entiman Nae, 2013):
a.  Sertipikat memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi Orang yang namanya tercantum dalam sertipikat Pemilik sertipikat merasa tenang dan tentram karena dilindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh siapapun.
b.  Penerbitan sertifikat dapat mencegah sengketa tanah.
c.  Dengan adanya sertipikat pemilik hak atas tanah tersebut dapat melakukan perbuatan  hukum  apa  saja  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  UU, ketertiban umum, dan kesusilaan.
d.  Selain  itu  juga  sertipikat  mempunyai  nilai  ekonomi  yang  tinggi  apabila dijadikan jaminan utang (salah satu Fungsi Sertipikat). 20
Dari uraian dan dasar hukum tersebut dapatlah dinyatakan bahwa kekuatan hukum sertipikat  hak  atas  tanah  yang  pendaftarannya  dilakukan  secara  sporadik  yaitu sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat  menuju  ke  mutlak.  Sebagai  alat  pembuktian yang kuat, dimana sertipikat hak atas tanah tersebut tidak  dapat diganggu gugat sepanjang  tidak  ada  alat  bukti  lain  yang  dapat  membuktikan  bahwa  yang bersangkutan bukanlah pemilik hak atas tanah tersebut.
Sebagai  alat  pembuktian  yang  mutlak,  dalam  hal  atas  suatu  bidang  tanah  yang sudah diterbitkan sertipikatnya secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh  tanah  tersebut  dengan  itikad  baik  dan  secara  nyata  menguasainya, maka  pihak  lain  yang  merasa  mempunyai  hak  atas  tanah  itu  tidak  lagi  dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu lima tahun sejak diterbitkannya  sertipikat  itu  tidak  mengajukan  keberatan  secara  tertulis  kepada pemegang  sertipikat  dan  kepala  kantor  pertanahan  yang  bersangkutan  ataupun tidak  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  mengenai  penguasaan  tanah  atau penerbitan sertipikat tersebut.
19 Ibid, h. 233
20 Rahmat Ramadhani, Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah , SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi, Volume 2 Issue 1, Years 2021
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## IV. PENUTUP
Dengan  demikian  dapat  diambil  kesimpulan  dari  pembahasan  diatas  bahwa, kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah yang pendaftarannya dilakukan secara sporadik  sama  dengan  kekuatan  hukum  sertipikat  hak  atas  tanah  yang pendaftarannya dilakukan secara sistematik, yaitu: sebagai alat pembuktian yang kuat menuju ke mutlak. Sebagai alat pembuktian yang kuat artinya dalam jangka waktu sejak sertipikat terbit sampai lima tahun kemudian pihak lain masih dapat mengajukan gugatan, menuju ke mutlak artinya setelah lima tahun terhitung sejak tanggal  diterbitkannya  sertipikat,  maka  pihak  lain  tidak  dapat  lagi  mengajukan gugatannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Hamid Usman, Mencegah Sengketa Tanah , Sol Justicia, Vol.5 No.1, Juni 2022 A.  P.  Parlindungan, Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia ,  CV.  Mandar  Madju, Bandung, 1990
_______________, Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia  (Berdasarkan  Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah, Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998 , Mandar Maju, Bandung, 1990 Dian Aries Mujiburohman, Potensi Permasalahan  Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) , Bhumi Vol. 4 No. 1, Mei 2018 Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum , CV. Rajawali, Jakarta, 1989
_____________,  Praktek  Permohonan  Hak  Atas  Tanah,  Rajawali  Pers,  Jakarta,
1991 Hasan  Wargakusumah, Hukum  Agraria  I  Buku  Pedoman  Mahasiswa ,  PT.
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992
I Nyoman Dirga, Kekuatan Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Prisip
Itikad Baik , Jatiswara:Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 32 No. 2, Juli 2017 K. Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997 Liliek  Istiqomah, Hak  Gadai  Atas  Tanah  Sesudah  Berlakunya  Hukum  Agraria Nasional , Usaha Nasional, Surabaya, 1982 Purnadi  Purbacaraka  dan  Riduan  Halim, Sendi-Sendi  Hukum  Agraria ,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984 Rahmat  Ramadhani, Pendaftaran  Tanah  Sebagai  Langkah  Untuk  Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah , SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi, Volume 2 Issue 1, years 2021