## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG
Bayu Rahmaddoni 1* , Kurnia Warman 2 , Yuslim 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: bayurahmaddoni3@gmail.com
Info Artikel Abstrak Diterima, 24/05/2023 Tulisan  ini  menelaah  mengenai  kepastian  hukum  penyelesaian  sengketa  tata usaha negara dalam menempuh upaya administratif. Bagaimana eksistensi upaya administratif?  Bagaimana  pertimbangan  hukum  hakim  terhadap  tidak dilakukannya  upaya  administratif?  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa upaya  administratif  wajib  dilakukan  yang  terdiri  dari  upaya  keberatan  dan banding  administratif  kecuali  telah  ditentukan  lain  oleh  suatu  perundang- undangan. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim terhadap sengketa tata usaha negara  yang  tidak  dan/atau  menempuh  upaya  administratif  tetapi  tidak  sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya  Administratif  maka  gugatannya  dinyatakan  tidak  diterima  ( niet ontvankelijkverklraad).
Direvisi, 26/06/2023 Dipublikasi, 10/06/2023
Kata Kunci: Keputusan; Sengketa Tata Usaha Negara; Upaya Administratif; Jangka Waktu; keberatan dan Banding
Administratif

## Abstract
Keywords: State
Administrative Disputes; Administrative Effort; Epoch; Administrative Objection and Appeal. This paper examines the legal certainty of state administrative dispute resolution in taking governmental measures. How is the existence of administrative efforts? What is the judge's legal consideration of not carrying out administrative effort? The  results  of  this  study  indicate  that  administrative  efforts  must  be  made consisting of administrative objections and appeals unless otherwise stipulated by  a  law.  Based  on  the  judge's  legal  considerations  regarding  state administration disputes that do not and/or take administrative measures but are not  in  accordance  with  the  provisions  of  Law  Number  30  of  2014  concerning Government Administration juncto Supreme Court Regulation Number 6 of 2018 concerning Guidelines for the Settlement of Government Administrative Disputes After  Taking  Administrative  Efforts  then  the  lawsuit  is  declared  not  accepted (niet ontvankelijkverklraad).

## PENDAHULUAN
Sengketa  Tata  Usaha  Negara  adalah  sengketa  yang  timbul  antara  orang  atau  badan hukum perdata baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha  negara,  termasuk  sengketa  kepegawaian  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku. 1 Sebagai  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum  ( rechtstaat ),  maka  timbulnya
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara R.I . Tahun 1986 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara R.I . Nomor 3344, Pasal 1 angka 4.
suatu  sengketa  bukanlah  hal  yang  harus  dianggap  sebagai  hambatan  Pemerintah,  melainkan harus dipandang sebagai berikut: 2
1. Dari  sudut  pandang  warga  masyarakat  adalah  merupakan  pengejewantahan  asas  negara hukum  bahwa  setiap  warga  negara  dijamin  hak-haknya  menurut  hukum,  dan  segala penyelesaian sengketa harus dapat diselesaikan secara hukum pula;
2. Dari  sudut  pandang  Badan/  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  adalah  sarana  atau  forum  untuk menguji apakah keputusan tata usaha negara yang diterbitkannya telah memenuhi asas-asas hukum dan keadilan melalui sarana hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila tidak  puas  terhadap  suatu  keputusan  tata  usaha  negara,  yang  dilaksanakan  di  lingkungan pemerintahan  sendiri  melalui  upaya  administratif  yang  terdiri  atas  prosedur  keberatan  dan prosedur banding administratif. 3 Apabila melalui upaya administratif rakyat tidak puas dengan keputusan upaya administratif tersebut, maka sarana dan upaya terakhir dalam menyelesaikan sengketa antara rakyat dan Pemerintah adalah melalui Peradilan administrasi. 4
Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan banding administratif.  Akan  tetapi,  apabila  penyelesaiannya  harus  dilakukan  sendiri  oleh  badan  atau pejabat  tata  usaha  negara  yang  mengeluarkan  keputusan,  maka  disebut  sebagai  prosedur keberatan. 5
Apabila  di  dalam  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  tidak  ada  kewajiban untuk  menyelesaikan sengketa  tata usaha negara  tersebut  melalui  upaya  administratif, maka seseorang atau Badan Hukum Perdata tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha  Negara.  Gugatan  tersebut  dapat  diajukan  hanya  dalam  tenggang  waktu  90  (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
Hal ini menunjukan adanya koneksitas antara upaya administratif dengan upaya yudisial. Menurut Umar Dani, 6 upaya administratif dianggap setara dengan peradilan tingkat pertama, sehingga  setelah  upaya  administrtif  dilakukan  maka  pengadilan  yang  berwenang memeriksanya adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai lembaga yudisial tingkat pertama.
Pengaturan upaya administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mensyaratkan bahwa proses final dari upaya administratif adalah gugatan ke  peradilan  administrasi.  Artinya semua keputusan  pejabat  tata  usaha  negara yang dipersoalkan atau merugikan warga masyarakat dapat di gugat ke Peradilan Tata Usaha Negara
2 Ujang  Abdullah,  “ Upaya  Administrasi  Dalam  Peradilan  Tata  Usaha  Negara” , https://ptun- palembang.go.id/upload_data/UPAYA%20ADMINISTRASI%20DALAM%20PERATUN.pdf ,  diakses  pada tanggal 23 Desember 2022, hlm.1.
3 Indroharto, 2003, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , Jakarta, Sinar Harapan, hlm.51.
4 Hari Sugiharto, dan Bagus Oktafian Abrianto, Upaya Administratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Jurnal Arena Hukum Vol.11 No.1, 2018, hlm.153.
5 Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
6 Umar Dani, Rekonstruksi Sistem Hukum Acara PTUN , FH. UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 313.
dengan terlebih dahulu melewati mekanisme upaya administratif yakni keberatan dan banding administratif.
Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan  sebagai  hukum  materiil  dari  sistem Peradilan Tata Usaha Negara belum mengatur secara rinci mengenai penyelesaian sengketa di Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  setelah  menempuh  Upaya  Administratif.  Berangkat  dari persoalan tersebut pada tanggal 4 Desember 2018, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  6  Tahun  2018  Tentang  Pedoman  Penyelesaian  Sengketa Administrasi  Pemerintahan  Setelah  Menempuh  Upaya  Administratif  sebagai  hukum  acara mengenai  penyelesaian  sengketa  administrasi  pemerintahan  setelah  menempuh  upaya administratif.
Pada hakikatnya, hukum acara termasuk hukum formil yang berada dalam ruang lingkup hukum  publik.  Hukum  formil  merupakan  sarana  penegakan  hukum  materiil  dan  penegakan hukum materiil oleh hukum formil secara kongkrit berlangsung saat berlakunya secara positif. Oleh  karena  itu  dalam  memberikan  keadilan  dalam  suatu  perkara  berarti  memutus  perkara dengan  menerapkan  hukum  ini concreto dalam  upaya  menjamin  ditaatinya  hukum  materiil serta dengan menempuh prosedur yang ditetapkan oleh hukum formil. 7
Mahkamah Agung (MA) melalui Perma Nomor 6 Tahun 2018 telah mengubah karakter norma  upaya  administratif  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan menjadi bersifat imperatif. Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 bahwa pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. 8
Upaya  administratif  diposisikan  sebagai  tiket  untuk  dapat  mengajukan  gugatan  di Pengadilan.  Artinya  warga  masyarakat  diwajibkan  menempuh  upaya  administratif  terlebih dahulu agar dapat berperkara di Pengadilan. Apabila hal ini belum ditempuh dapat dipastikan gugatannya akan dinyatakan tidak lolos dismissal proses atau dinyatakan tidak dapat diterima ( niet  ontvankelijkverklraad )  sebagaimana  dalam  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Padang Nomor 36/G/2019/PTUN.PDG, Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PDG dan Putusan Nomor 27/G/2021/PTUN.PDG.
Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan berpedoman pada peraturan  dasar  yang  mengatur  upaya  administratif.  Dalam  hal  peraturan  dasar  penerbitan keputusan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dilakukan  adalah  dengan  menggunakan  metode  penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang berisi aturan-aturan hukum yang  bersifat  normatif.    Pendekatan  dilakukan  dengan  terlebih  dahulu  menelaah  berbagai peraturan  perundang-undangan  seperti  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Pedoman
7 Supandi, 2016, Hukum Peradilan Tata Usaha Negara , Bandung, PT. Alumni, hlm. 34.
8 Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  6  Tahun  2018  Tentang  Pedoman  Penyelesaian  Sengketa  Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif”, Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1586, Pasal 2.
Penyelesaian  Sengketa  Administrasi  Pemerintahan  Setelah  Menempuh  Upaya  Administratif dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan upaya administratif.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  menggambarkan  dan  memberikan  penjelasan mengenai  upaya  administratif  dan  penghitungan  tenggang  waktu  pengajuan  gugatan  setelah menempuh upaya administratif. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data yang didapat  dengan  melakukan  studi  kepustakaan  ( library  research ).    Dalam  penelitian  ini  data sekunder  yang  digunakan  meliputi  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Konsep Upaya Administratif Dalam Peraturan Perundang-Undangan
Keberadaan upaya administratif dalam penyelesaian perkara merupakan suatu keharusan. Sebagaimana dalam pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (untuk  selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Peradilan  TUN) bahwa: 9
(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  untuk  menyelesaikan  secara administrasi sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha  negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  jika  seluruh  upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.
Dalam  ketentuan  Pasal  48  tersebut  diatas  terdapat  kalimat  maka  sengketa  tata  usaha negara  tersebut  harus  diselesaikan  melalui  upaya  administratif  yang  tersedia  dan  kalimat pengadilan  baru  berwenang  jika  seluruh  upaya  administratif  yang  bersangkutan  telah digunakan. Berdasarkan kalimat tersebut maka upaya administratif yang diatur dalam Pasal 48 UU  Peradilan  TUN  bersifat  imperatif  atau  suatu  kewajiban.  Artinya  apabila  prosedur administratif  tersebut  belum  dilakukan  maka  sengketa  tata  usaha  negara  yang  bersangkutan belum dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang. 10
Upaya administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bersifat wajib dan berlaku terhadap semua sengketa Tata Usaha Negara. Artinya, penyelesaian  setiap  sengketa  Tata  Usaha  Negara  harus  terlebih  dahulu  diupayakan  melalui lembaga  upaya  administratif  yang  terdiri  dari  upaya  keberatan  dan  banding  administratif. Apabila  seluruh  upaya  administratif  itu  ditempuh  ( exhausted )  namun  tidak  terdapat penyelesaian, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara.
Adapun  menurut  pakar  hukum  administrasi  negara  Prof.  Zudan  Arif  Fakrulloh Semangatnya kata dapat adalah pilihan bagi warga masyarakat untuk menerima keputusan atau mengajukan keberatan.  Apabila seseorang  atau  badan hukum  perdata merasa keberatan  atas
9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Op. Cit , Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2).
10 Supandi, Loc. Cit , hlm. 399.
suatu  keputusan  maka  ajukan  keberatan,  jika  menerima  suatu  keputusan  maka  tidak  terjadi suatu perkara. 11
Dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang  Penyelesaian  Sengketa  Administrasi  Pemerintahan  Setelah  Menempuh  Upaya Administratif,  bahwa  pengadilan  berwenang  menerima,  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan  sengketa  administrasi  pemerintahan  setelah  menempuh  upaya  administratif. Lebih  lanjut  pengadilan  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  gugatan  sengketa administrasi  pemerintahan  menurut  ketentuan  hukum  acara  yang  berlaku  di  Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dapat dimaknai bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menangani jika penggugat sudah melalui tahap upaya administratif. Hal ini berarti sangat tergantung kepada regulasi  dasarnya  suatu  sengketa  apakah  ada  kewajiban  untuk  menempuh  tahapan  upaya administratif terlebih dahulu atau tidak.
Jenis  dan  penjenjangan  upaya  administratif  mengikuti  peraturan  yang  menjadi  dasar sengketa atau mengikuti UU Administrasi Pemerintahan. Pengadilan yang ditunjuk berwenang menangani perkara yang penyelesaiannya melalui upaya administrasi adalah Pengadilan Tata Usaha  Negara.  Tentu  saja  perlu  dipertegas  yang  dimaksud  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara tersebut adalah Pengadilan tingkat pertama atau kamar atau bidang peradilan.
Ketentuan Upaya Administratif dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tersebut bersifat wajib dan berlaku untuk semua sengketa Tata Usaha Negara.  Di  sisi  lain,  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dapat  dikonsultasikan  jika  upaya administratif telah dilakukan tanpa penyelesaian. Ini adalah salah satu persyaratan formal yang harus  dipenuhi  untuk  mengajukan  perkara  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  sebelum pertimbangan pokok sengketa yang sebenarnya.  Artinya upaya administratif seperti keberatan dan banding administratif digunakan terlebih dahulu dalam penyelesaian masalah Tata Usaha Negara.
Keberatan adalah penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan oleh instansi yang mengeluarkan ketetapan yang bersangkutan. Hal ini terdapat dalam penjelasan Pasal 48 ayat  (1)  UU  Peradilan  TUN  bahwa  dalam  hal  penyelesaian  Keputusan  Tata  Usaha  Negara tersebut  harus  dilakukan  sendiri  oleh  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut "keberatan".
Dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, keberatan diajukan secara tertulis kepada badan/pejabat yang telah mengeluarkan keputusan atau tindakan tata usaha negara yang dimaksud. Adapun mengenai tenggang waktu pengajuan upaya administratif berupa keberatan dilakukan paling lambat 21 hari sejak keputusan atau tindakan diumumkan oleh pejabat/badan pemerintahan.
Pejabat/badan  pemerintahan  setelah  menerima  berkas  pengajuan  keberatan  yang diajukan  oleh  pemohon,  maka  paling  lambat  10  (sepuluh)  hari  harus  sudah  memberikan jawaban  kepada  pemohon.  Apabila  setelah  10  (sepuluh)  hari  pejabat/badan  pemerintah tidak/belum  memberikan  jawaban  maka  secara  hukum  dianggap  permohonan  keberatan dikabulkan.  Tindak  lanjut  terhadap  permohonan  yang  dianggap  dikabulkan  tersebut,  maka
11 Prof.  Zudan  Arif  Fakrulloh  dalam  Seminar  Upaya  Administratif  dalam  Perspektif  UUAP  dan  Penerapannya Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Administrasi, https://nasional.okezone.com/read/2019/02/07/337/2015026/uu- administrasi-pemerintahan-dahulukan-upaya-administratif , diakses pada 02 Juni 2023.
pejabat/badan  pemerintah  dalam  waktu  paling  lama  5  (lima)  hari  harus  sudah  menerbitkan keputusan yang dimohon.
Menjadi  catatan  khusus  bahwa  pengajuan  keberatan  yang  diajukan  pemohon  berlaku meliputi permohonan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti  rugi  dan  tuntutan  administratif.  Selain  itu  selama  proses  pengajuan  keberatan  berlaku prinsip presumption iustae causa artinya keputusan dan atau Tindakan yang diajukan keberatan pelaksanaannya tidak bisa ditangguhkan kecuali terhadap keputusan tersebut:
a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
Dalam  hal  pemohon  tidak  sependapat  dengan  hasil  keputusan  atas  keberatan  yang diajukan,  maka  kepadanya  diberikan  kesempatan  untuk  mengajukan  banding  administratif. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan  keputusan  yang  bersangkutan,  maka  prosedur  tersebut  dinamakan  "banding administratif.

## Banding Administratif
Banding  administratif  merupakan  penyelesaian  sengketa  tata  usaha  negara  yang dilakukan  oleh  instansi  atasan  atau  instansi  lain  dari  yang  mengeluarkan  ketetapan  yang bersangkutan.  Permohonan  banding  atas  Keputusan  keberatan  dapat  diajukan  dalam  waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima. Apabila berkas lengkap permohonan banding telah diterima oleh atasan pejabat yang menerbitkan keputusan yang  disengketakan,  maka  atasan  pejabat  tersebut  wajib  telah  menerbitkan  keputusan  atas permohonan  banding  tersebut  maksimum  10  (sepuluh)  hari  sejak  diterimanya  berkas permohonan, dengan konsekuensi hukum bahwa apabila sampai lebih dari 10 (sepuluh) hari belum  ditetapkan  keputusan  atas  permohonan  banding,  maka  permohonan  banding  tersebut dianggap secara hukum telah dikabulkan (Fiktif Positif). Tindak lanjut atas permohonan yang telah  dianggap  dikabulkan  adalah  pejabat/badan  pemerintah  menerbitkan  keputusan sebagaimana permohonan banding yang dikabulkan tersebut.
Dengan  adanya  keharusan  menempuh  upaya  administratif  dan  tenggang  waktu pengajuan gugatan ke pengadilan, maka hal  tersebut  dapat  menjamin kepastian hukum  bagi para  pencari  keadilan.  Kepastian  hukum  adalah  salah  satu  cita  hukum  yang  pada  dasarnya sudah dikenal sejak awal perkembangan teori dan filsafat hukum terutama sejak adanya ajaran cita hukum yang dikembangkan oleh Gustav Radburch. Cita hukum itu terdiri atas tiga aspek yang harus ada secara proporsional, yaitu: 12
1. kepastian hukum ( Rechssicherheit );
2. kemanfaatan ( Zweckmasigkeit ); dan
3. keadilan ( Gerechtigkeit ).
Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum sebagai dasar  dalam  setiap  kebijakan  dan  Tindakan  manusia,  baik  individu,  kelompok,  maupun organisasi.    Kepastian  hukum  dapat  pula  bermakna  adanya  konsistensi  peraturan  dan
12 Khairani, Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing ditinjau dari Konsep Hubungan Kerja antara Pekerja dengan Pemberi Kerja , Raja Wali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 15-16.
penegakan hukum. Bagir Manan menerjemahkan pengertian kepastian hukum dalam beberapa komponen yaitu sebagai berikut: 13
1. kepastian hukum aturan yang diterapkan;
2. kepastian proses hukum, baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan hukum;
3. kepastian  kewenangan  yaitu  kepastian  lingkungan  jabatan  atau  pejabat  yang  berwenang menetapkan atau mengambil suatu keputusan hukum;
4. kepastian waktu dalam setiap proses hukum; dan
5. kepastian pelaksanaan.

## Pertimbangan  Hukum  Hakim  Terhadap  Tidak  Dilakukannya  Upaya  Administratif Dalam Menyelesaikan Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
Upaya administratif sebagai prasyarat mutlak dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata  Usaha  Negara.  Kewajiban  upaya  administratif  untuk  semua  persoalan  hukum  sebelum diajukan  ke  pengadilan  tidak  sesuai  dengan  perkembangan  hukum  yang  terjadi.  Hal  ini bertentangan dengan ketentuan pasal 98 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:
Apabila  terdapat  kepentingan  penggugat  yang  cukup  mendesak  yang  harus  dapat disimpulkan  dari  alasan-alasan  permohonannya,  penggugat  dalam  gugatannya  dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat.
Ketidaktepatan  generalisasi  upaya  administratif  untuk  semua  jenis  persoalan  sebelum menempuh  upaya  litigasi  di  Peradilan  seperti  itu  akhirnya  mendorong  Mahkamah  Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020. Revisi terhadap kaidah tersebut  dilakukan  dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  10  Tahun  2020  terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan: 14
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Pasal  21  dan  Pasal  53  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan;
5. Pemberhentian Tidak dengan Hormat yang didasarkan pada putusan pengadilan pidana atau komisi etik.
Untuk perkara-perkara tersebut tidak perlu diajukan upaya administratif lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
Upaya  Administratif  sebagaimana  diuraikan  diatas  hanya  wajib  ditempuh  dalam sengketa  tata  usaha  negara  umum.  Adapun  dalam  sengketa  tata  usaha  negara  khusus,  tidak wajib menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan atau permohonan.  Selain itu juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 yang menyebutkan bahwa gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak ( omission ) tidak diperlukan upaya administratif.
Pada  umumnya,  penyelesaian  sengketa  TUN  pasca  upaya  administratif  dari  sengketa- sengketa tersebut di atas akan diselesaikan oleh PTUN. Terkecuali sengketa pajak yang akan tunduk kepada pengadilan pajak dan sengketa kepegawaian, akan diselesaikan oleh PTUN dan
13 Bagir Manan, dalam Khairany, Ibid ., hlm. 17.
14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020
PTTUN,  sebagaimana  halnya  dalam  sengketa  Pengadaan  Barang  Jasa  Pemerintah.  Dengan demikian,  dapat  dimaknai  bahwa  hanya  sebagian  kecil  sengketa  TUN  yang  telah  memiliki peraturan dasar ( lex specialis ) yang mengatur secara spesifik mekanisme upaya administratif sebelum ditempuh upaya litigasi di Peradilan TUN.
Dalam  Perma  Nomor  6  tahun  2018,  apabila  tidak  terdapat  ketentuan  khusus  yang mengatur  upaya  administratif,  maka  warga  masyarakat  tetap  wajib  menempuh  upaya administratif  berdasarkan  ketentuan  UU  Administrasi  Pemerintahan  sebelum  mengajukan gugatan  ke  PTUN.  Di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Padang,  upaya  administratif  menjadi pertimbangan  utama  oleh  majelis  hakim  dalam  memeriksa  dan  memutus  perkara.  Upaya administratif  merupakan  syarat  formal  yang  harus  ditempuh  oleh  penggugat  sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Ushaa Negara Padang. Apabila gugatan yang diajukan belum menempuh upaya administratif atau hanya menempuh keberatan saja maka hakim akan menyatakan  gugatan  tdk  akan  diterima  sebagaimana  dalam  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara Padang Nomor 36/G/2019/PTUN.PDG, putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PDG, dan putusan Nomor 27/G/2021/PTUN.PDG.
a. Analisis Putusan Pengadilan Tata
Usaha
Negeri Padang Nomor 36/G/2019/PTUN.PDG.
Dalam  kasus  ini  yang  menjadi  objek  sengketa  adalah  Surat  Keputusan  Walikota Payakumbuh  (Tergugat)  Nomor:  888.241/732/Wk-Pyk/2018.  Objek  sengketa  tersebut dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana  Kejahatan  Jabatan  atau  Tindak  Pidana  Kejahatan  yang  ada  Hubungannya  dengan Jabatan atas nama ZUL APRIS (Penggugat).
Objek  sengketa  diterbitkan  oleh  Tergugat  pada  tanggal  21  Desember  2018  yang  telah diterima dan diketahui oleh Penggugat pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018.  Sebagai pihak yang merasa dirugikan dengan adanya objek sengketa tersebut Penggugat mengajukan upaya  administratif  berupa  keberatan  kepada  tergugat  yaitu  pada  tanggal  4  April  2019. Tergugat dengan tegas menolak keberatan penggugat dengan mengeluarkan surat tanggapan keberatan pada tanggal 30 April 2019 dengan Nomor 800/208/BKPSDM/BKPSDM/IV/2019 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 3 Mei 2019.
Penggugat  merasa  tidak  puas  atas  tanggapan  keberatan  dari  Tergugat  sehingga mengajukan  banding  administratif  ke  Badan  Pertimbangan  Kepegawaian  (BAPEK)  pada tanggal 22 Mei 2019.  Akan tetapi  Penggugat  belum  menerima balasan dari BAPEK hingga saat  gugatan  diajukan.  Dengan  demikian  pada  tanggal  10  September  2019  Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang pada pokoknya memohon pada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Padang  untuk  menyatakan  batal  atau  tidak  sah  objek sengketa  dan  mewajibkan  Tergugat  untuk  mencabutnya  serta  merehabilitasi  hak  dan kedudukan  Penggugat  seperti  semula  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  sebelum  diterbitkannya objek sengketa.
Hakim  terlebih  dahulu  mempertimbangkan  aspek  formal  pengajuan  gugatan  yaitu kewajiban menempuh upaya administratif yang menjadi prasyarat dapat diperiksanya pokok sengketa  tersebut.  Apabila  pengajuan  gugatan  telah  memenuhi  aspek  formal  tersebut,  maka majelis hakim lebih lanjut akan memeriksa eksepsi dan pokok sengketa.  Sebaliknya apabila pengajuan gugatan Penggugat tidak memenuhi aspek formal tersebut, maka majelis hakim akan
menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dan oleh karena itu, terhadap eksepsi dan pokok sengketanya lebih lanjut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.
Kewajiban menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam  perkara  ini  berpedoman  pada  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  (PERMA)  Nomor  6 Tahun  2018  tentang  Pedoman  Penyelesaian  Sengketa  Administrasi  Pemerintahan  Setelah Menempuh Upaya Administratif. Adapun objek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan dibidang kepegawaian/Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini telah diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Berpedoman  pada  asas lex  specialis  derogate  legi  generali yaitu  aturan  hukum  yang bersifat  khusus  mengesampingkan  aturan  hukum  yang  bersifat  umum.  Sebagaimana  dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur:
1. Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
2. Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
3. Keberatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diajukan  secara  tertulis  kepada  atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
4. Banding  administratif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diajukan  kepada  badan pertimbangan ASN.
5. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  upaya  administratif  dan  badan  pertimbangan  ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan memperhatikan aturan diatas terhadap sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara mengatur  mengenai  penyelesaian  sengketa  melalui  upaya  administratif,  yang  terdiri  atas keberatan dan banding administratif. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum mengatur lebih lanjut mengenai banding administratif dengan Peraturan Pemerintah.  Oleh karena itu asas lex specialis  derogate legi generali tidak dapat  diterapkan dalam pengujian perkara ini. Sesuai dengan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Pedoman  Penyelesaian  Sengketa  Administrasi  Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka majelis hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai lex generalis.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  75  sampai  dengan  Pasal  78  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dipahami bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan yang dimulai dari upaya administratif berupa keberatan  dan  banding  administratif.  Apabila  warga  masyarakat  masih  tidak  menerima  atas penyelesaian  banding  oleh  Atasan  Pejabat,  maka  dapat  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan Tata Usaha Negara.
Dalam  menempuh  tahapan-tahapan  tersebut  harus  sesuai  jangka  waktu  yang  telah ditentukan. Apabila dalam menempuh upaya administratif tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, maka secara yuridis dipandang telah menerima Keputusan dan/atau Tindakan tersebut.    Secara  yuridis  Penggugat  telah  terlambat  mengajukan  upaya  administratif  berupa keberatan  kepada  Tergugat  karena  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  jangka  waktu  yang  telah ditentukan.  Dengan  demikan  Penggugat  kehilangan  hak  dan  kesempatan  serta  kedudukan
hukum  (legal  standing)  untuk  menempuh  banding  administratif,  dan  tahapan  untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan.
Dengan demikian tidak ada lagi kewajiban Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam hal kewenangannya untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu beralasan hukum untuk hakim menjatuhkan putusan:
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);
Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang telah diatur penyelesaiannya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara harus menempuh upaya  administratif  sebelum  mengajukan  gugatan  ke  PTUN.  Namun  dalam  ketentuan mengenai  upaya  admnistratif  berupa  banding  belum  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan Pemerintah  tersendiri  pada  saat  perkara  ini  terjadi.  Hal  ini  penting  untuk  diatur  lebih  lanjut karena akan memberikan kepastian hukum mengenai jangka waktu dalam menempuh upaya administratif, siapa atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam kapasitasnya sebagai pejabat Pembina kepegawaian.
Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan tidak mengatur upaya administratif atau belum  mengatur  lebih  lanjut  maka  hakim  berpedoman  pada  ketentuan  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan.    Dengan menjadikan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan sebagai  lex  generalis  meupakan  pilihan  hukum  yang  tepat  karena  ketentuan  dasar  yang mengatur tata cara penyelesaian tersebut belum mengatur secara jelas dan lengkap.
Memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat bahwa objek sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 28 Desember 2018. Artinya, Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada hari dan tanggal diterimanya objek sengketa tersebut. Pada tanggal 4 April 2019, Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Penggugat. Menilai  tanggal  diketahui  dan  diterimanya  objek  sengketa  oleh  Penggugat  dihubungkan dengan  tanggal  pengajuan  keberatan,  maka  keberatan  tersebut  diajukan  oleh  Penggugat  65 (enam puluh lima) hari kerja setelah Penggugat menerima objek sengketa.
Agar  Penggugat  tidak  kehilangan  hak  untuk  mengajukan  gugatan,  maka  keberatan diajukan paling lama sebelum tanggal 30 Januari 2019. Dengan ini, keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah melewati tenggang waktu 21 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 Ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Lebih  lanjut  dalam  jangka  waktu  10  hari  kerja  setelah  menerima  keberatan  maka Tergugat  harus  mengumumkan  keputusan  mengenai  keberatan  tersebut  paling  lambat  yaitu pada tanggal 14 Februari 2019. Dalam hal penggugat tidak puas atas jawaban keberatan maka dapat  mengajukan  upaya  banding  kepada  atasan  pejabat  paling  lambat  tanggal  28  Februari 2019. Apabila masih merasa belum puas maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan paling lambat tanggal 17 Juli 2019, sehingga sejak keputusan banding diterima gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak keputusan banding diterima atau diumumkan oleh Tergugat.
Keberatan yang telah diajukan oleh tergugat tidak sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan ini gugatan yang diajukan
oleh  Penggugat  tidak  memenuhi  aspek  formal  yang  ditentukan,  sehingga  tidak  adalagi kewajiban Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam hal kewenangannya untuk menerima, memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  sengketa  dalam  perkara  ini.  Dengan  demikian putusan hakim yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima telah beralasan hukum.
b. Analisis Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negeri
Padang Nomor
20/G/2020/PTUN.PDG
Penggugat dalam kasus ini adalah salah satu kandidat pemilihan wali nagari Languang kecamatan  Rao  Utara  kabupaten  Pasaman  periode  tahun  2020-2026.  Penggugat  dinyatakan kalah oleh Ketua Panitia PILWANA dalam penghitungan surat suara pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan selisih 14 (empat belas) surat suara dari pemenang PILWANA Languang yaitu Muhammad Ilbar.
Penggugat menilai bahwa kemenangan Muhammad Ilbar tersebut inkonstitusional/cacat hukum. Adanya kecurangan yang dilakukan oleh Muhammad Ilbar atau tim suksesnya sendiri antara lain adanya politik uang (money politic), penggelembungan surat suara dan merekayasa pemilih  agar  mencoblos  surat  suara  lebih  dari  satu  kali.  Pada  saat  penghitungan  surat  suara tersebut  penggugat  mengajukan keberatan kepada Panitia PILWANA Nagari Languang dan BAMUS Kenagarian Languang termasuk ke Panitia Pengawas kecamatan. Akan tetapi semua keberatan tidak ditanggapi sama sekali.
Pada  tanggal  19  Agustus  2020  Bupati  Pasaman  (Tergugat)  mengeluarkan  Keputusan Nomor  188.45/544/BUP-PAS/2020  (objek  sengketa)  Tentang  Pengangkatan  Wali  Nagari Languang  Kecamatan  Rao  Utara.  Penggugat  dengan  tegas  menolak  objek  sengketa  tersebut dan  menganggap  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat  karena  bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.
Pada  tanggal  17  September  2020  Penggugat  mengirim  surat  keberatan  atas  terbitnya objek sengketa. Pada tanggal 29 September 2020 Tergugat telah membalas Keberatan dengan Nomor:  414.2/8991/DPM-2020  yang  pada  pokoknya  mengatakan  bahwa  Pemilihan  Wali Nagari  Languang,  Kecamatan  Rao  Utara,  telah  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Pemilihan  Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Wali  Nagari. Penggugat  tidak  puas  terhadap  jawaban  dari  keberatan  tersebut  sehingga  pada  tanggal  7 Oktober 2020 mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang diterima dan  didaftarkan  pada  tanggal  9  Oktober  2020  dengan  register  perkara  Nomor 20/G/2020/PTUN.PDG.
Penggugat sebelum mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Tergugat, dan terhadap  keberatan  Penggugat  tersebut  telah  ditanggapi  oleh  Tergugat.    Majelis  Hakim berpendapat bahwa Penggugat belum/tidak menempuh secara sempurna Upaya Administratif yang tersedia khususnya Upaya Banding.
Hal  mana  apabila  dilihat  dari  tanggal  pengajuannya,  upaya  banding  tersebut  ternyata diajukan setelah Gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.  Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan
Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang  Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya  Administratif.  Hakim  Ketua  Majelis  dan  Hakim  Anggota  I  berpendapat  bahwa Penggugat  belum/tidak  menempuh  secara  sempurna  Upaya  Administratif  yang  tersedia khususnya Upaya Banding.
Penggugat  mengajukan upaya banding  setelah gugatan didaftarkan di  Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dan upaya banding tersebut ditujukan bukan kepada Bupati Pasaman seharusnya ditujukan kepada atasan Pejabat yang mengeluarkan Objek Sengketa. Berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi aspek formal yang ditentukan, sehingga  tidak  ada  kewajiban  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Padang  dalam  hal kewenangannya  untuk  menerima,  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  sengketa  dalam perkara ini. Dengan demikian hakim memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 478.500,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);
Isu hukum terkait upaya administratif pada sengketa diatas adalah apakah dengan tidak ditempuhnya upaya banding administratif sebelum gugatan didaftarkan menyebabkan gugatan tidak  memenuhi  syarat  formil  sehingga  gugatan  menjadi  prematur.  Adapun  peraturan  dasar terkait  objek  sengketa  sebagai lex  specialis sebagaimana  yang  telah  diuraikan  sebelumnya tidak  mengatur  mengenai  upaya  banding  administratif.  Pada  pokoknya  hanya  mengatur mengenai keberatan terhadap proses penghitungan suara, keberatan terhadap hasil pemilihan dan tata cara pengajuan keberatan hasil pemilihan Wali Nagari. Dengan demikian peraturan dasar  dalam  perkara  ini  tidak  dapat  diterapkan  sebagai lex  specialis sehingga  pertimbangan hakim dinilai tepat dengan mendasarkan kepada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sehingga gugatan tidak dapat diterima.
c. Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Padang Nomor 27/G/2021/PTUN.PDG
Penggugat dalam kasus ini adalah mahasiwa program studi Pendidikan Dokter Spesialis (selanjutnya  disebut  PPDS)  Ilmu  Obstetri  dan  Ginekologi  (Obgyn)  Fakultas  Kedokteran Univeritas  Andalas  Padang.  Pada  tanggal  04  Januari  2021  Penggugat  dilaporkan  oleh  Ivan Moharya Kasim kepada Kepala PPDS Obgyn, Dekan Fakultas Kedokteran dan Tergugat atas tuduhan  Asusila  serta  perselingkuhan  dengan  istri  pelapor  yang  bernama  dr.  Jesa  Deastri. Pelapor menyampaikan bukti-bukti berupa duplikasi chat WA dan video call (diambil melalui laptop) antara dr. Jesa dan dr.Calvin yang dirasakan tidak pantas bagi seorang wanita bersuami.
Ini  merupakan perbuatan yang melanggar tata tertib dan peraturan disiplin mahasiswa FK Unand. Telah disepakati oleh Tim Komdis sebagai melanggar norma agama, adat istiadat, norma,  etika,  dan  merupakan  perilaku  asusila.  Terlapor  telah  melanggar  Peraturan  Rektor Unand Nomor: 53.a/XIII/A/Unand-2011 tentang Tata Kehidupan Mahasiswa di Kampus.
Memperhatikan ketentuan tentang sanksi pada Pasal 16 ditegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 14 dapat dikenakan sanksi.  Sebagaimana dimaksud  pada  Pasal  16  ayat  (2)  dapat  berupa  diberhentikan  dengan  tidak  hormat  sebagai
mahasiswa Universitas Andalas. Demikian juga dengan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 tentang  Peraturan  Akademik,  Pasal  69  ayat  (2)  tentang  sanksi  akademik,  sanksi  tidak  dapat melanjutkan  studi  ( drop  out )  dapat  diberikan  jika  terbukti  melakukan  tindakan  asusila, pengguna/pemakai/pengedar narkoba dan Tindakan pidana lainnya.
Pada tanggal 19 Maret 2021, Tergugat (Rektor Universitas Andalas) mengeluarkan Surat Keputusan  Nomor:  439/UN16.R/KPT/2021  Tentang  Pengenaan  Sanksi  Tidak  Dapat Melanjutkan  Studi  ( Drop  Out )  Terhadap  Mahasiswa  Program  Pendidikan  Dokter  Spesialis pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Atas Nama dr. Calvindra Leenesa. Keputusan tersebut bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Sejak objek sengketa diterbitkan Penggugat tidak dapat lagi mengikuti proses perkuliahan dan kehilangan  kesempatan  untuk  mendapatkan  gelar  Dokter  Spesialis  Ilmu  Obstetri  dan Ginekologi (OBGYN).
Penggugat  sebagai  pihak  yang  dirugikan  dengan  adanya  objek  sengketa  mengajukan keberatan  kepada  tergugat  dengan  Surat  Nomor  19-UK/PLF.PDG/III/2021  Tertanggal  27 Maret 2021. Terkait upaya keberatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 27 Maret 2021 tersebut,  Tergugat  menanggapi  melalui  Surat  Nomor:  B/301/UN.16.R/KM.00.07/2021 Tentang  Penolakan  Permohonan  Keberatan  Tertanggal  8  April  2021.  Dengan  demikian Penggugat mengajukan Surat Gugatannya tanggal 15 Juni 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 18 Juni 2021.
Penggugat sebelum mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Tergugat, dan terhadap  keberatan  Penggugat  tersebut  telah  ditanggapi  oleh  Tergugat.    Berdasarkan pertimbangan  majelis  hakim  bahwa  gugatan  penggugat  bersifat  premature  karena  belum menempuh upaya administratif yang tersedia yaitu Banding kepada atasan tergugat yang dalam hal  ini  adalah  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayan  Republik  Indonesia.  Dengan  demikian hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
Oleh  karena  peraturan  dasarnya  tidak  mengatur  mengenai  upaya  administratif,  maka Majelis Hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif. Keberatan dan  banding  merupakan  satu  kesatuan,  maka  apabila  keberatan  yang  diajukan  Penggugat ditolak oleh Tergugat  dan Penggugat  tidak menerimanya, seharusnya Penggugat  melakukan Banding kepada Atasan Tergugat, bukan langsung mengajukan gugatan kepada Pengadilan.
Pemerintah dalam hal ini Tergugat (Rektor Universitas Andalas) dan Atasan Tergugat (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara secara internal dengan menggunakan pendekatan doelmatigheid dan rechmatigheid.  Jika  tidak  dapat  diselesaikan  dilingkungan  badan  atau  pejabat  Tata  Usaha Negara,  barulah  Peradilan  Administrasi  akan  menyelesaikan  dengan  pendekatan rechmatigheid .
Dengan  menjadikan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan  sebagai lex  generalis meupakan  pilihan  hukum  yang  tepat  karena  ketentuan dasar yang mengatur tata cara penyelesaian tersebut belum mengatur secara jelas dan lengkap. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas tidak ada alat bukti yang membuktikan bahwa
Penggugat  (dr.  Calvindra  Leenesa)  telah  mengajukan  Upaya  Administratif  berupa  Banding kepada atasan Tergugat yaitu kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Berdasarkan  uraian  analisis  terhadap  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  dapat disimpulkan bahwa apabila Penggugat tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75, 76, 77, dan 78 Jo, dan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara Di Hadapan Negara Gugatan penggugat kini tidak dapat diterima, diperiksa, diputus, atau diselesaikan oleh PTUN setelah Tindakan Tata Usaha Negara selesai.

## KESIMPULAN
Konsep  upaya  administratif  dalam  peraturan  perundang-undangan  adalah  berpedoman pada regulasi dasar suatu sengketa apabila mewajibkan adanya upaya administratif, maka harus diselesaikan terlebih dahulu sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah  Menempuh  Upaya  Administratif.  Apabila  peraturan  yang  mendasari  sengketa  tidak mengatur  upaya  administrasi  maka  berlaku  ketentuan  sebagaimana  dalam  UU  Nomor  30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu dapat mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif terlebih dahulu dan apabila tidak menerima hasil upaya administratif maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara.
Pertimbangan  hukum  hakim  terhadap  tidak  dilakukannya  upaya  administratif  dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah menyatakan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Apabila warga masyarakat yang dirugikan dengan adanya keputusan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun hanya menempuh keberatan maka gugatan tidak akan diterima kecuali telah diatur dengan peraturan perundang- undangan yang tidak mewajibkan untuk menempuh upaya administratif.

## DAFTAR PUSTAKA
Indroharto, 2003, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , Jakarta, Sinar Harapan.
Khairani, 2016, Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing ditinjau dari Konsep Hubungan Kerja antara Pekerja dengan Pemberi Kerja , Jakarta, Raja Wali Pers. Umar Dani, 2019, Rekonstruksi Sistem Hukum Acara PTUN , Yogyakarta, FH. UII Press. Supandi, 2016, Hukum Peradilan Tata Usaha Negara , Bandung, PT. Alumni. Hari Sugiharto, dan Bagus Oktafian Abrianto, Upaya Administratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Jurnal Arena Hukum Vol.11 No.1, 2018.
Ujang Abdullah, “ Upaya Administrasi Dalam Peradilan Tata Usaha Negara” , https://ptun- palembang.go.id/upload_data/UPAYA%20ADMINISTRASI%20DALAM%20PERAT UN.pdf , diakses pada tanggal 23 Desember 2022.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara R.I . Tahun 1986 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara R.I . Nomor 3344
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5494.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif”, Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1986.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2020  Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2021  Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Padang Nomor 36/G/2019/PTUN.PDG Putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Padang Nomor 20/G/2020/PTUN.PDG Putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Padang Nomor 27/G/2021/PTUN.PDG