Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENETAPAN AHLI WARIS DALAM TINJAUAN YURIDIS NORMATIF
Rachmawaty 1* , Lilik Andaryuni 2
1,2 Program Pascasarjana, Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris, Samarinda, Indonesia rachmaqueen87@gmail.com 1* , lilikandaryuni@yahoo.com 2
Naskah diterima: 21 April 2024; revisi: 20 Mei 2024; disetujui: 5 Juni 2024
This study focused on disparities between decisions made by first-instance and appeal courts in handling the same case. Failure to register marriages and divorces leads to legal division of  property  and  inheritance  shares.  First-instance  judges  prioritize  legal  certainty  of marriage/divorce  certificates  and  their  legal  implications.  However,  appeal  courts  lean towards  sociological  facts,  disregarding  the  evidential  value  of  authentic  marriage certificates. Furthermore, their decisions conflict with the Marriage Registration Act, which mandates  valid  divorces  to  be  confirmed  by  court-issued  certificates.  This  study  was normative  research  using  case,  legal,  and  conceptual  approaches.  The  legal  material  was decision  number  651/Pdt.G/2020/PA.Tgr  and  number  54/Pdt.G/2021/PTA.Smd,  as  well  as legal  provisions  in  the  law  of  evidence.  Based  on  these  legal  materials,  legal  analysis  was conducted  using  deductive  and  inductive  methods  to  strengthen  the  analysis  of  legal reasoning results of different judges hearing the same case. This study found that: firstly, the High Court of Religion in Samarinda's decision to disregard the divorce certificate did not uphold legal certainty, as certificates hold significant weight in inheritance cases, serving as conclusive evidence. Hence, there was ambiguity regarding the divorce status of Kasmawati binti Talle and Tajang bin Abu Bagenda in case number 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd due to the absence  of  fully  evidential  documentation.  Secondly,  the  legal  ramifications  of  an unregistered  divorce  render  it  invalid  and  necessitate  annulment,  binding  the  wife  to  her former husband, a principle supported by Imam As-Syafi'i in Islamic jurisprudence, aligned with other scholarly opinions
Keywords: Decision; Inheritors; Normative Juridical Review
* Alamat korespondensi:
Universitas Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samrinda E-mail: Rachmaqueen87@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Hukum  Kewarisan  dan  Hukum  Perkawinan  saling  berkaitan  dan  merupakan  bagian dari  hukum  keluarga.  Soebekti  menyatakan  bahwa  hukum  keluarga  mengatur  hubungan hukum  dari  hubungan  kekeluargaan,  seperti  perkawinan,  hubungan  kekayaan  antara  suami dan istri, hubungan orang tua dan anak, perwalian, dan curatele .
Hukum  Keluarga  dalam  Islam  disebut  al  akhwal  as-syakhshiyyah,  mencakup  tiga subsistem: perkawinan ( al-munakahat ), perwalian dan wasiat ( al-walayah wal-sashaya ), serta kewarisan ( al-mawarits ). Ketiga subsistem ini berbeda dari segi objek, namun dalam praktik hukum  saling  terkait.  Bidang  kewarisan  tidak  bisa  dipisahkan  dari  perkawinan,  karena hubungan  perkawinan  menyebabkan  hak  waris,  sehingga  perkawinan  dan  perceraian memerlukan pencatatan oleh negara.
Pencatatan  perkawinan  bertujuan  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum bagi pihak yang menikah, serta menyediakan bukti autentik perkawinan. Namun, Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU 1/1974 memiliki makna ambigu, berpotensi menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan  hukum.  Semua  perkawinan  harus  dicatat  untuk  menjamin  kepastian  dan perlindungan  hukum,  tetapi  keabsahan  perkawinan  dalam  UU  1/1974  tidak  secara  tegas terkait dengan pencatatan, memungkinkan terjadinya perkawinan yang tidak dicatat.
Banyak warga negara meremehkan pencatatan perkawinan karena tidak diatur dalam agama  mereka,  dan  menganggap  perkawinan  sebagai  urusan  pribadi.  Namun,  pencatatan perkawinan  dan  perceraian  penting  untuk  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum, serta sebagai bukti autentik. Perkawinan dan perceraian adalah peristiwa hukum penting yang memerlukan pencatatan untuk menegaskan hak dan kewajiban yang timbul atau hilang akibat peristiwa tersebut.
Akta otentik, termasuk akta perkawinan dan perceraian, memiliki kekuatan pembuktian yang  sempurna  dan  mengikat.  Selama  tidak  ada  akta  otentik  lain  yang  membantahnya,  isi akta tersebut harus diakui sebagai kebenaran oleh semua pihak. Akibat hukum dari perbuatan hukum  dalam  akta  otentik  berlaku  sah,  termasuk  dalam  kewarisan,  seperti  dalam  Putusan Pengadilan  Agama  Tenggarong  Nomor  651/Pdt.G/2020/PA.Tgr  dan  putusan  banding  oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd.
Ketidakpatuhan  masyarakat  terhadap  pencatatan  perkawinan  menimbulkan permasalahan  hukum  antara  kepastian  hukum  dalam  akta  perkawinan  dan  perilaku masyarakat  yang  mengabaikan  pencatatan.  Salah  satu  kasus  kewarisan  dimulai  dari pernikahan resmi antara Tj bin Ab dan Ks binti Tl, yang kemudian bercerai tanpa pencatatan. Akibatnya,  tidak  ada  bukti  perceraian  mereka  meskipun  keduanya  hidup  dengan  pasangan baru.
Setelah Tj bin Ab dan Ks binti Tl meninggal, anak-anak mereka menggugat pembagian harta  waris  terhadap  anak-anak  Tj  bin  Ab  dari  pernikahan  lainnya.  Anak-anak  Ks  binti  Tl meminta  agar  harta  bersama  perkawinan  dibagi  terlebih  dahulu  sebelum  menentukan  harta waris,  karena  tidak  ada  bukti  perceraian  antara  Tj  bin  Ab  dan  Ks  binti  Tl,  dan  mereka memiliki harta selama perkawinan.
Anak-anak  Tj  bin  Ab  dari  pernikahan  kedua  keberatan  karena  mereka  mengklaim  Tj bin Ab dan Ks binti Tl telah lama bercerai, dan harta bersama adalah hasil pernikahan Tj bin Ab dengan istri kedua, sehingga Ks binti Tl tidak berhak atas harta tersebut dan bukan ahli waris Tj bin Ab. Para tergugat mengakui tidak ada bukti perceraian, tetapi menyatakan bahwa keduanya telah lama berpisah dan menikah lagi, sehingga menganggap perceraian itu sebagai fakta yang tak terbantahkan.
Pengadilan  Agama  Tenggarong  mengabulkan  gugatan  kewarisan  dengan  memberikan bagian waris kepada Ks binti Tl sebagai janda Tj bin Ab serta menetapkan hak harta bersama perkawinan  untuknya.  Namun,  keputusan  ini  dibatalkan  oleh  Pengadilan  Tinggi  Agama
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Samarinda yang menganggap bahwa Tj bin Ab dan Ks binti Tl telah bercerai secara faktual, meskipun  tidak  terdapat  akta  perceraian.  Oleh  karena  itu,  Ks  binti  Tl  tidak  mendapatkan warisan dari Tj bin Ab dan tidak mendapat bagian dari harta bersama perkawinan.
Pertentangan  pandangan  hukum  dalam  kasus  tersebut  mencerminkan  problem  hukum yang  timbul  dari  ketidakpatuhan  dalam  pencatatan  perkawinan  dan  perceraian,  berdampak pada pembagian harta waris dan ahli waris. Majelis Hakim tingkat pertama mempertahankan kepastian  hukum  dalam  akta  pencatatan  perkawinan,  sementara  majelis  tingkat  banding mengandalkan  fakta  sosiologis,  mengesampingkan  kekuatan  pembuktian  akta  perkawinan. Hal  ini  menunjukkan  inkonsistensi  dalam  penegakan  ketentuan  pencatatan  perkawinan  dan persyaratan perceraian yang sah.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, perundang-undangan,  yurisprudensi  dan  doktrin  hukum.  Dalam  penelitian  ini  penulis  meneliti mengenai  penetapan  ahli  waris  yang  terdapat  perbedaan  hasil  putusan  antara  pengadilan  tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah case approach atau  pendekatan  kasus  dengan  menelaah  kasus  kewarisan.  Bahan  hukum  yang  digunakan  adalah bahan hukum primer yaitu putusan nomor 651/Pdt.G/2020/PA.Tgr dan No.54/Pdt.G/2021/PTA.Smd, serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  berkaitan  dengan  hal  tersebut  dan  bahan  hukum sekunder  yaitu  hasil-hasil  penelitian  hukum,  jurnal,  majalah  serta  dokumen  lainnya  yang  berkaitan dengan  perkara  penetapan  ahli  waris,  serta  termasuk  bahan  hukum  tersier  yaitu  penunjang  terhadap sumber  hukum  primer  dan  sekunder  seperti  kamus  hukum,  ensiklopedia  dan  berbagai  literatur  lain yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengan studi Pustaka  dan  dokumen  yang  meliputi  sumber  primer  diantaranya  Undang-undang,  dokumen  hukum, laporan hukum dan catatan hukum, sedangkan sumber sekunder yaitu buku-buku literatur ilmu hukum dan  tulisan-tulisan  hukum  lainnya  yang  relevan  dengan  permasalahan.  Analisa  hukum  yang digunakan adalah analisis deduktif dan induktif berdasarkan kerangka teoritik dan bahan hukum yang telah  dipaparkan  sebelumnya.  Metode  deduktif  digunakan  dari  konsep  umum  ke  khusus  dengan merujuk  pada  aturan  perundang-undangan  tentang  pembuktian  dalam  beracara  perdata.  Metode induktif  digunakan  dari  konsep  khusus  ke  umum  dengan  mengacu  pada  fakta  hukum  pada permohonan pengesahan nikah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, tidak hanya mendeskripsikan tetapi juga menganalisis ketentuan dan permasalahan penetapan ahli waris yang telah bercerai secara agama dan belum memiliki akta cerai untuk mencari solusi yang tepat.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Samarinda  dan  Pengadilan  Agama  Tenggarong  dalam mempertimbangkan  Akta  Otentik  Perceraian  sebagai  Alat  Bukti  untuk  memenuhi  Asas Kepastian Hukum
Akta  perceraian  dari  Pengadilan  Tinggi  Agama  Samarinda  adalah  bukti  resmi  yang  valid karena  dikeluarkan  oleh  lembaga  berwenang,  yakni  Pengadilan  Agama.  Hakim  senior  menyatakan bahwa  cerai  harus  dibuktikan  melalui  akta  cerai,  menjelaskan  bahwa  meskipun  cerai  tidak  tercatat, keterikatan  sebagai  pasangan  suami  istri  tetap  berlaku.  Akta  otentik  memiliki  kekuatan  penuh  dan mengikat, sehingga menjadi bukti utama dalam sengketa waris, kecuali dibantah atau dilemahkan oleh akta otentik lainnya.
Hukum acara perdata menetapkan bahwa kekuatan pembuktian terdiri dari tiga hal: sempurna, mengikat,  dan  menentukan  atau  memaksa.  Meskipun  Akta  otentik  memiliki  derajat  sempurna  dan mengikat,  namun  tidak  mencapai  kualitas  menentukan  atau  memaksa.  Kekuatan  pembuktian memaksa  dimiliki  oleh  alat  bukti  seperti  sumpah  pemutus,  yang  bersifat  mengakhiri  sengketa  dan memiliki  nilai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna,  mengikat,  dan  menentukan.  Sumpah  pemutus adalah  sumpah  yang  digunakan  untuk  menggantungkan  pemutusan  perkara  atas  pengucapan  atau pengangkatan sumpah oleh pihak yang diperintahkan.
Perkara yang dialili oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dalam Putusan
No.54/Pdt.G/2021/PTA.Smd  terkait  dengan  Perkara  waris  yang  sebelumnya  diadili  oleh  Pengadian
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Agama  Tenggarong  No  651/Pdt.G/2020/PA.Tgr,  berbunyi  pada  intinya  memisahkan  harta  bersama pernikahan  Kasmawati  binti  Talle  dengan  Tajang  bin  Abu  Bagenda  dan  memberikan  1/4  (satu perempat) bagian harta bersama kepada Kasmawati binti Talle terhadap harta bersama.
Pemberian  bagian  harta  bersama  kepada  Kasmawati  binti  Talle  diatur  dalam  Pasal  190 Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yaitu  bagi  pewaris  yang  beristri  lebih  dari  seorang,  maka  masing- masing  isteri  berhak  mandapat  bagian  atas  gono  gini  dari  rumah  tangga  suaminya,  sedangkan keseluruhan  bagian  pewaris  adalah  hak  para  ahli  warisnya,  namun  pemberian  sebesar  1/4  (satu  per empat)  bagian  untuk  Kasmawati  binti  Talle  dari  harta  bersama  dan  pemberian  ¾  (tiga  perempat) bagian dari harta bersama untuk Tajang bin Abu Bagenda bertentangan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.
Pertimbangan  hukum  terkait  pemberian  harta  bersama  1/4  (satu  perempat)  bagian  kepada Kasmawati  binti  Talle,  dan  ¾  (tiga  perempat)  bagian  dari  harta  bersama  untuk  Tajang  bin  Abu Bagenda berdasarkan pernikahannya dengan Kasmawati binti Talle berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor  528/33/XII/1981  tanggal  22  Desember  1981,  yang  diterbitkan  oleh  Kepala  Kantor  Urusan Agama  Kecamatan  Makassar  namun,  karena  tidak  adanya  akta  cerai  antara  Kasmawati  binti  Talle dengan Tajang bin Abu Bagenda sehingga hakim berpendapat tidak ada lagi tamkin yang sempurna dari pernikahan Kasmawati binti Talle dengan Tajang bin Abu Bagenda sejak tahun 1986 berdasarkan keterangan  saksi  Syamsiyah  Binti  Talle  maka  dianggap  telah  terjadi  perceraian.  Pertimbangan  ini diambil  dalam  pertimbangan  hukum  Hakim  pada  Pengadilan  Agama  Tenggarong  dalam  Putusan Nomor 651/Pdt.G/2020/PA.Tgr dan Pengadilan
Tinggi
Agama Samarinda No.54/Pdt.G/2021/PTA.Smd yang didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2020 yang kaidah hukumnya mengatakan, “Istri mendapat 3/4 bagian dari harta bersama, karena harta bersama tersebut dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah terhadap  anak  dan  istri  selama  11  tahun”  .      Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  266 K/AG/2010  tanggal  12  Juli  2020  tersebut,  pada  dasarnya  bertentangan  dengan  Putusan  Pengadilan Tinggi Agama Samarinda No.54/Pdt.G/2021/PTA.Smd dan Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 651/Pdt.G/2020/PA.Tgr.
Perceraian antara Kasmawati Binti Talle dan Tajang Bin Abu Bagenda hanya secara de facto karena tidak diketahuinya peristiwa perceraian Kasmawati Binti Talle dan Tajang Bin Abu Bagenda secara  jelas  kapan  dan  dimana,  karena  Majeis  Hakim  menganggap  telah  terjadi  perceraian  yang didasarkan  keterangan  saksi  Syamsiyah  Binti  Talle  yang  merupakan  saudara  kandung  Kasmawati Binti  Talle  yang  menyatakan  Kasmawati  Binti  Talle  dengan  status  perawan  telah  menikah  dengan seorang  laki-laki  yang  Bernama  Amir  dengan  status  jejaka  maka  Majelis  Hakim  beranggapan  tidak ada  lagi  tamkin  yang  sempurna  dari  Kasmawati  Binti  Talle    dengan  suaminya  Tajang  Bin  Abu Bagenda. padahal hal ini hanya menjadi alasan dapat diajukannya gugatan perceraian di pengadilan sesuai dengan Pasal 116 huruf a bahwa:  Perceraian dapat terjadi   karena   alasan:  (a).  salah satu pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi  dan  lain      sebagainya  yang  sukar disembuhkan,  sehingga  bukan  menjadi  sebab  putusnya  perkawinan  dan  juga  keterangan  satu  orang saksi  sesuai  dengan  adagium  hukum  ( unus  testis  nullus  testis )  satu  saksi  bukan  saksi  sehingga diperlukan alat bukti lain yaitu alat bukti tertulis akta perceraian, persangkaan, pengakuan dan sumpah pelengkap.
Walaupun pada kedudukannya hakim bebas dan merdeka ketika memeriksa suatu perkara dan memiliki  kebebasan  penuh  dalam  menilai  alat  bukti,  yang  secara  hukum  perdata  alat  bukti  surat sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  164  HIR/283  R.Bg  dan  atau  dalam  Pasal  1867  KUHPer  alat bukti surat tentu hal paling utama dijadikan sebagai alat bukti, baik untuk membuktikan kedudukan hukum  para  pihak  maupun  membuktikan  adanya  bukti  persengketaan  diantara  para  pihak,  baik menyangkut hak pemilikan, bukti adanya perjanjian, adanya hibah, wakaf dll. jadi bukti surat itu hal yang pertama diajukan oleh para pihak untuk diperiksa oleh majelis hakim.
Hakim  dalam  Hukum  Acara  Perdata  juga  dituntut  untuk  mengurai  dan  menerapkan  aturan yang telah berlaku untuk memperoleh kepastian hukum. Maka hakim yang mengadili perkara tersebut diatas  seyogyanya  juga  mendasarkan  perceraian  pada  pasal  38  UU  No.  16  Tahun  2019  tentang Perkawinan  yang  memuat  ketentuan  fakultatif  bahwa  “Perkawinan  dapat  putus  karena  kematian, perceraian,  dan  putusan  Pengadilan”,  dan  Pasal  39  UU  Perkawinan  memuat  ketentuan  imperatif
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dalam Kompilasi  Hukum  Islam  pada  pasal 113, juga mengatur  tentang  perkawinan  dapat  putus    karena:    1.    Kematian,  2.    Perceraian,  3.    Putusan Pengadilan.  Pada  pasal  11  Kompilasi  Hukum  Islam  dijelaskan  bahwa  “Putusnya  perkawinan  yang disebabkan  karena  perceraian      dapat      terjadi      karena  talak  atau  berdasarkan  gugatan  perceraian. Selanjutnya  pada  pasal  115  bahwa:  Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan Agama  setelah  Pengadilan  Agama  tersebut  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah pihak. Sejalan dengan dua hal tersebut Raihan Rosyid berpendapat bahwa definisi   perceraian   di bawah   tangan adalah perceraian yang dilakukan tidak melalui prosedur hukum yang berlaku di suatu Negara, artinya cerai tidak melalui Pengadilan Agama, perceraian   yang   tidak   melalui peradilan merupakan perceraian yang tidak sah atau tidak diakui oleh negara secara hukum positif yang sah.
Pasal-pasal yang disebutkan di atas, menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak  ketiga,  dalam  hal  ini  pemerintah,  tetapi  demi  menghindari  tindakan  sewenang-  wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan  juga  untuk  kepastian  hukum,  maka  perceraian  harus  melalui  lembaga  peradilan.  Memang perceraian  yang  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  lebih  memberikan  adanya  kepastian  hukum bagi para pelaku perceraian, karena perbuatan hukumnya dapat dibuktikan dengan adanya bukti akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu berupa akta perceraian. Selain itu, dari segi kemaslahatan disyaratkannya perceraian di depan  pengadilan, agar tidak terjadi perceraian secara sembarangan  dan  eksploitasi  suami    terhadap    istri    dengan    kekuasaan    yang    otoritatif  dari  suami untuk menceraikan si istri dengan tanpa alasan dan perkawinan  kedua  yang telah dilakukan si istri dengan  orang  lain  atau    sebaliknya    walaupun    tanpa    pengetahuan    istri    atau    sebaliknya,    hal tersebut  tetap  tidak  dapat  dibenarkan  karena  secara  yuridis si istri masih terikat dalam perkawinan dengan suaminya yang lama begitu sebaliknya sebagai akibat perceraian yang tidak sah secara hukum formal.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Samarinda  yang mengabaikan  akta  otentik  perkawinan  belum  memenuhi  Asas  Kepastian  Hukum,  karena  secara hukum  acara  perdata  kedudukan  akta  otentik  dalam  perkara  waris  sangat  menentukan  karena  nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga nilai bukti lainnya jatuh menjadi bukti permulaan, namun tidak sampai mencapai kualitas menentukan ( beslissende ) atau memaksa ( dwingende ). Maka secara hukum tidak adanya kepastian hukum tentang status perceraian antara Kasmawati binti Talle dengan  Tajang  bin  Abu  Bagenda  dalam  perkara  No.54/Pdt.G/2021/PTA.Smd  karena  tidak  adanya akta  otentik  atau  bukti  lain  yang  memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna  ( volledig ),  mengikat ( bindende ), dan menentukan ( beslissende ) atau memaksa ( dwingende ).

## Akibat Hukum Tidak Tercatatnya Perceraian Terhadap Hak Waris
Perceraian  adalah  penghapusan  perkawinan  melalui  putusan  Hakim  atau  permintaan  salah satu pihak. Dalam Hukum Islam, talak diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, dengan dasar hukumnya terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 229 yang mengatur tentang talak dua kali yang dapat dirujuk, kemudian  boleh  dirujuk  lagi  atau  menceraikan  dengan  cara  yang  baik,  dengan  larangan  mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada pasangan, kecuali dalam kondisi tertentu.
Al-Baqarah  ayat  231  mengatur  bahwa  saat  istri  mendekati  akhir  masa  iddah  setelah  talak, hendaknya  dilakukan  rujuk  dengan  cara  baik  atau  cerai  dengan  cara  baik.  Tidak  boleh  rujuk  hanya untuk menyakiti, karena itu merupakan perlakuan zalim. Allah menegaskan agar tidak memanfaatkan hukum-Nya  secara  main-main,  dan  mengingatkan  akan  nikmat-Nya  serta  maha  mengetahui  segala sesuatu.
Menurut Hukum Islam, suami tidak boleh main-main dengan kata-kata “talak”, “cerai”, atau “pisah”  karena  memiliki  konsekuensi  hukum  yang  nyata,  meskipun  disampaikan  tanpa  niat  serius. Hadis  Nabi  menjelaskan  bahwa  tiga  hal:  pernikahan,  talak,  dan  rujuk,  bila  diucapkan  dengan sungguh-sungguh, akan berlaku sepenuhnya, bahkan jika diucapkan secara main-main.
Dalam  istilah  ahli  fiqh,  "perceraian"  dikenal  sebagai  “talak”  atau  “furqah”,  yang  masing- masing  berarti  membuka  ikatan  atau  membatalkan  perjanjian,  serta  bercerai  lawan  dari  berkumpul.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Ketika  istri  mengajukan  perceraian  dan  membayar  iwadh  (tebusan)  dengan  mengembalikan  mahar yang pernah diterima dari suami, tindakan hukum tersebut disebut “khulu”.
Talak adalah pelepasan ikatan baik materiil maupun immateriil antara suami dan istri. Secara potensial, talak dapat dibagi menjadi Talak Raj’i, dimana suami dapat merujuk kembali selama istri masih dalam masa iddah dan Talak Ba’in, yang terjadi setelah talak ketiga atau sebelum istri menikah lagi.  Talak  Ba'in  dibagi  menjadi  dua  jenis:  Talak  Ba'in  Sugra  yang  tidak  dapat  dirujuk  tetapi  dapat dilakukan  akad  nikah  baru,  dan  Talak  Ba'in  Kubra,  yang  terjadi  pada  talak  ketiga  dan  tidak  bisa dirujuk atau dilakukan akad nikah baru kecuali setelah istri menikah lagi dan kemudian bercerai lagi. Dalam hal cara dan waktu, talak dibagi menjadi Talak Sunni yang dijatuhkan pada istri yang sedang suci dan tidak dicampuri, dan Talak Bid’i, yang dilarang dan dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan haid  atau  telah  dicampuri.  Pengaturan  perceraian  (talak)  dalam  Islam  diatur  melalui  ketentuan  al- Quran  dan  Sunnah  Nabi  SAW.  Adanya  ketentuan  tersebut  dapat  dijadikan  landasan  bahwa  agama Islam membolehkan perceraian.
Hadis Nabi saw mengindikasikan bahwa nikah, talak, dan rujuk dapat terjadi baik sungguh- sungguh  maupun  main-main,  namun  talak  tidak  memerlukan  niat  jika  ucapan  secara  jelas menunjukkan talak. Meskipun Hukum Islam memperbolehkan perceraian, namun perbuatan tersebut merupakan  perbuatan  yang  dibenci  oleh  Allah  swt.  Hadis  lain  menegaskan  bahwa  perempuan  yang meminta  cerai  tanpa  alasan  akan  mendapat  murka  Allah  swt.  Perceraian  adalah  alternatif  terakhir yang  diperbolehkan  dalam  Islam,  namun  dianjurkan  untuk  mencari  perdamaian  sebelumnya  karena ikatan perkawinan dianggap suci dan kokoh.
Dalam hukum positif, perceraian diatur oleh Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 16 Tahun 2019  tentang  Perkawinan.  Perceraian  harus  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  setelah  upaya perdamaian  gagal.  Ada  dua  jenis  perceraian:  cerai  talak  yang  diajukan  oleh  suami  dan  cerai  gugat yang  diajukan  oleh  istri.  Perceraian  dilakukan  di  hadapan  pengadilan  dan  memiliki  akibat  hukum yang berlaku setelah putusan pengadilan. Perceraian di luar pengadilan dianggap melanggar hukum dan harus dibatalkan, dengan istri tetap terikat pada suami yang lama secara hukum.
Menurut  hukum  isam  terhadap  istri  yang  ditinggal  suami  sebagaimana  kasus  di  Pengadilan Agama  Tenggarong  No.  651/Pdt.G/2020/PA.Tgr  dan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Samarinda  No. 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd  menurut  qaul  qadim  harus  menunggu  selama  empat  tahun  Menurut  satu versi, masa iddah selama empat tahun dihitung sejak hilangnya suami, sedangkan menurut versi yang lebih kuat, dihitung sejak keputusan hakim, tanpa memperhitungkan waktu sebelumnya. Setelah masa iddah, istri dapat menikah kembali, mengikuti putusan hukum Umar RA. Periode empat tahun dipilih karena  merupakan  batas  maksimal  masa  kehamilan.  (Ibnu  Hajar  Al-Haitami, Tuhfatul  Muhtâj , cetakan pertama, Jilid X, halaman 457). Pendapat qaul qadîm Imam As-Syafi’i rahimahullâh sejalan dengan riwayat ulama lainnya, termasuk generasi sahabat seperti ‘Umar bin Al-Khattab, Ibnu ‘Abbas, Ibnu ‘Umar, ‘Utsman bin ‘Affan, dan Ibnu Mas’ud radhiyallâhu ‘anhum, serta generasi tabi’in seperti An-Nakhai’,  Atha’,  Az-Zuhri,  Makhul,  dan  As-Sya’bi.  Ini  terdokumentasikan  dalam  riwayat  yang sahih,  termasuk  dari  Sa’id  ibnul  Musayyab  yang  meriwayatkan  bahwa  ‘Umar  dan  ‘Utsman  pernah memutuskan hukum demikian, serta dari Ibnu Umar RA, Ibnu Abbas RA, Utsman, Ibnu Masud, An- Nakha’i, Atha’, Az-Zuhri, Makhul, dan As-Sya’bi.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  secara  hukum  positif  dan  hukum  Islam,  pernikahan  antara Kasmawati  binti  Talle  dengan  Tajang  bin  Abu  Bagenda  tetap  sah  karena  Kasmawati  mengetahui bahwa  suaminya  merantau  ke  Samarinda  dan  tidak  pernah  melakukan  talak  atau  gugatan  cerai  di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, secara hukum, Kasmawati berhak atas harta warisan Tajang bin Abu  Bagenda.  Selanjutnya,  ketentuan  hukum  waris  Islam  yang  menentukan  siapa  yang  berhak menerima warisan dari si mayit (ahli waris) dapat diklasifikasikan sebagai berikut.
a. Hubungan  Perkawinan,  Secara  garis  besar  pengertian  perkawinan  dalam  Undang-undang  No.1 Tahun  1974  pasal  1  ialah  ikatan  lahir  batin,  antara  seorang  pria  dengans  eorang  wanita  sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  berdasarkan  dan kekal  berdasarkan  KeTuhanan  Yang  Maha  Esa.  Seseorang  dapat  memperoleh  harta  warisan disebabkan adanya ikatan perkawinan yang terjadi antara si pewaris dengan si ahli waris, hal ini biasanya  disebut  suami  atau  istri  dari  orang  yang  telah  meninggal  tersebut.  Perkawinan  yang merupakan  sebab  waris  mewarisi  adalah  perkawinan  yang  sah  menurut  hukum,  dan  masih  utuh.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Kedua suami isteri mendapat furudh al-muqaddarah yang telah ditetapkan oleh al- Qur’an, yakni setengah, seperempat dan seperdelapan.
b. Hubungan Darah, Seseorang dapat memperoleh harta warisan disebabkan adanya hubungan darah/ hubungan  kekeluargaan  dengan  orang  yang  telah  meninggal  dunia  tersebut,  biasanya  yang mempunyai  hubungan  darah  ini  terdiri  dari  ibu,  bpak,  kakek,  nenek,  anak,  cucu,  cicit,  saudara, anak saudara, dan lain-lain.
c. Memerdekakan Mayit, Seseorang dapat memperoleh harta warisan disebabkan adanya seseorang tersebut  telah  memerdekakan  si  mayit  atau  orang  yang  telah  meninggal  tersebut,  hal  ini  bisa seorang laki-laki maupun perempuan
d. Sesama  Islam,  Apabila  seseorang  yang  meninggal  tersebut  beragama  islam  dan  orang  tersebut meninggal  dunia  tanpa  mempunyai  ahli  waris  atau  tidak  meninggalkan  ahli  waris  sama  sekali, maka  harta  warisannya  dapat  diserahkan  kepada  Baitul  Mal,  dan  selanjutnya  digunakan  untuk kepentingan kaum muslimin.
adapun rukun-rukun dan sebab-sebab mewarisi yaitu:
1) Pewaris,  yakni  orang  yang  meninggal  dunia,  dan  ahli  warisnya  berhak  untuk  mewarisi  harta waris;
2) Ahli Waris, orang yang mempunyai hak untuk menerima suatu harta peninggalan dari pewaris karena adanya hubungan darah atau ikatan kekerabatan dan atau pernikahan.
3) Harta Warisan, semua jenis harta yang di tinggalkan oleh si pewaris. sebab-sebab atau syarat- syarat waris menurut islam ada tiga (3) yaitu:
a) Meninggalnya seseorang (pewaris), baik secara hakiki maupun hukum (misalnya dianggap telah meninggal). Jadi, maksudnya adalah seseorang meninggal dunia dan hal tersebut telah diketahui oleh para ahli warisnya maupun sebagian dari pada ahli waris tersebut, atau ada putusan  dari  hakim  yang  keberadaannya  tersebut  tidak  diketahui  dan  dinyatakan  telah meninggal dunia.
b) Ahli  Waris  yang  masih  hidup,  yaitu  dalam  hal  ini  seluruh  harta  benda  yang  dimiliki  si pewaris haruslah dipindahkan kepada ahli waris yang masih hidup.
c) Diketahuinya seluruh Ahli waris, maksudnya dalam hal ini para ahli waris yang mempunyai hak untuk mewarisi diketahui siapa saja yang mempunyai hak mewarisi dan jumlah bagian masingmasing dari ahli waris, contohnya suami, istri, kerabat dan lain-lain yang mempunyai hubungan  kekerabatan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  jumlah  pasti  berapa  bagian jumlah  warisan  yang  harus  diberikan  kepada  para  ahli  waris  karena  jauh  atau  dekatnya hubungan  kekerabatan  seseorang  kepada  si  pewaris,  maka  jumlah  warisan  yang  akan diterima berbeda dan Bila tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan.

## IV.  KESIMPULAN
Putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Samarinda  yang  mengabaikan  Akta  Otentik  Perceraian belum memenuhi Asas Kepastian Hukum. Akta otentik memiliki posisi penting dalam perkara waris karena nilai pembuktiannya yang sempurna dan mengikat, membuat bukti lainnya menjadi sekunder. Namun, tidak ada kepastian hukum tentang status perceraian Kasmawati binti Talle dan Tajang bin Abu  Bagenda  dalam  kasus  No.  54/Pdt.G/2021/PTA.Smd  karena  kurangnya  bukti  yang  memiliki kekuatan  pembuktian  sempurna,  mengikat,  dan  memutuskan.  Akibat  Hukum  Tidak  Tercatatnya Perceraian secara yuridis dapat dianggap tidak sah dan harus dibatalkan, membuat istri tetap terikat dengan  suami  sebelumnya.  Perspektif  hukum  Islam  yang  dipegang  Imam  As-Syafi’i  Rahimahullâh sejalan dengan pandangan ulama lain, baik dari generasi sahabat seperti ‘Umar bin Al-Khattab, Ibnu ‘Abbas,  Ibnu  ‘Umar,  ‘Utsman  bin  ‘Affan,  dan  Ibnu  Mas’ud  radhiyallâhu  ‘anhum,  maupun  dari generasi tabi’in seperti An-Nakhai’, Atha’, Az-Zuhri, Makhul, dan As-Sya’bi. Hal ini juga dikuatkan dengan  riwayat  dari  Sa’id  ibnul  Musayyab  yang  menyebutkan  bahwa  Umar  dan  Utsman  pernah memutuskan demikian. Oleh karena itu, hak kewarisan istri tetap berlaku, yaitu sebesar ¼ jika tidak memiliki anak, dan 1/8 jika memiliki anak.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## REFERENSI
Departemen Agama RI. (2015).  Al-Qur’an dan Terjemhannya. Semarang: Toha Putra. Harahap,  M.  Yahya.  (2005).  Hukum  Acara  Perdata,  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta, Sinar Grafika.
Januartika, Gede Pupung Komang Febrinayanti Dantes, I Nengah Suastika. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019  (Studi  Kasus  Pengadilan  Negeri  Singaraja). Jurnal,  e-Journal  Komunikasi Yustisia, Volume 5 Nomor 3 November. Universitas Pendidikan Ganesha. Muhammad, Abdulkadir. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Ratnawaty, Latifah. (2017). Perceraian Di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Jurnal Yustisi , Vol. 4 No. 1.
Rosyid, Raihan. (2010). Hukum Acara Peradilan Agama, PT. Raja Grapindo Persada Jakarta. Soebekti. (1991). Pokok – Pokok Hukum Perdata. Jakarta : PT. Intermasa. Suma, Muhammad Amin. (2004). Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: PT.Raja Grafindo Perkasa.
Sunggono, Bambang. Penelitian Hukum: Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soebroto,  Soetandijo  Wignjo.  (1981).  Hukum  dan  Metode  Kajiaannya.  Majalah Hukum  UNAIR , Tahun II.
Usman,  Rachmadi.  (2023).  Makna  Pencatatan  Perkawinan  dalam  Peraturan  Perundang–Undangan Perkawinan
di Indonesia,
artikel dalam https://e-
jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/80/pdf.
Subekti. (2005). Pokok-Pokok Hukum  Perdata, Jakarta: Inter Masa, 2005. Sabiq, Sayyid. (2000). Fiqh Sunnah. Kairo: Daar al-Fath, 2000. Zuhhdi,  Muhammad.  (2017).  Problematika  Penghitungan  dan  Pembagian  Warisan  Pada  Keluarga Muslim, Nurani, Vol 17 No. 1, Juni, 2017.