Journal homepage: www.ejournal.uksw.edu/jeb ISSN 1979-6471    E-ISSN 2528-0147

## Modal sosial dan kemiskinan di Jawa Barat
Bayu Kharisma a *, Sutyastie Soemitro Remi b , Adhitya Wardhana c , Deni Minarso d a Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia; bayu.kharisma@unpad.ac.id*
b Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia; sutyastie.remi@unpad.ac.id
c Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia; adhitya.wardhana@unpad.ac.id
d Badan Pusat Statistik, Kabupaten Bandung Barat, Indonesia; denim.bps3217@gmail.com

## I N F O   A R T I K E L

## Riwayat Artikel:
Artikel dikirim 10-02-2020 Revisi 03-06-2020 Artikel diterima 22-09-2020

## Keywords:
Social capital, poverty, instrumental variable

## Kata Kunci:
Modal sosial, kemiskinan, variabel instrumen

## A B S T R A C T
This article aims to analyze the effects of social capital on poverty in West Java Province. The data is generated from the results of the 2014 National Socioeconomic Survey (SUSENAS – Survei Sosial Ekonomi Nasional) . The measures of social capital are mutual trust, tolerance, group, and networks. This study uses two instrument variables, namely length of residence and residence location to mitigate the endogeneity problem by using  the Instrumental Variable Probit (IVP)  estimation model.  The  results  show  that  social  capital  negatively  and significantly  affects  poverty.  Furthermore,  length  of  education  as  a proxy of human capital also significantly reduces the likelihood that a household  becomes  poor.  Based  on  the  findings,  it  is  crucial  that besides improving the infrastructure quality and providing financial assistance  for  education,  governmental  agencies  in  West  Java Province  facilitate  poor  households  to  participate  socially  and encourage  the  development  of  social  organizations  for  the development  of  social  capital  as  efforts  to  alleviate  poverty  in  West Java Province.

## A B S T R A K
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  modal  sosial terhadap  kemiskinan  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Data  penelitian  ini berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan  pada  tahun  2014.  Dalam  penelitian  ini,  variabel  modal sosial  diwakili  oleh  empat  konsep,  yaitu  saling  percaya,  toleransi, kelompok, dan jaringan. Selain itu, studi ini juga menggunakan dua variabel instrumen, yaitu lama tinggal dan lokasi tempat tinggal untuk mengoreksi  masalah  endogenitas  dengan  menggunakan  model estimasi Instrumental  Variable  Probit ( IVP ).  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa modal sosial mempengaruhi kemiskinan secara negatif  dan  signifikan.  Selain  itu,  lama  pendidikan  sebagai  proksi
Modal sosial dan kemiskinan di Jawa Barat ….(Kharisma, Remi, Wardhana, Minarso)
modal manusia juga secara signifikan mengurangi kemungkinan suatu rumah  tangga  menjadi  miskin.  Berdasarkan  temuan  tersebut,  selain meningkatkan  kualitas  infrastruktur  dan  memberikan  bantuan keuangan  untuk  pendidikan,  lembaga  pemerintah  di  wilayah  Jawa Barat  juga  diharapkan  memfasilitasi  rumah  tangga  miskin  untuk berpartisipasi secara sosial dan mendorong pengembangan organisasi sosial  untuk  pengembangan  modal  sosial  dalam  upaya  untuk mengentaskan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

## PENDAHULUAN
Pada dasarnya kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan, terutama di negara-negara  berkembang  (Todaro  &  Smith,  2012).  Kemiskinan  dianggap  salah  satu ukuran  capaian  pembangunan  di  berbagai  negara  yang  tertuang  dalam Sustainable Development Goals ( SDGs ) yang telah disepakati oleh 193 negara pada September 2015 (Hardiana,  2018).  Tujuan Sustainable  Development  Goals (SDGs)  yang  paling diprioritaskan  adalah  penanggulangan  kemiskinan  dan  kelaparan  dengan  sasaran mengurangi kemiskinan (Sachs, 2012; United Nations, 2019). Sementara itu, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi sebesar  7  sampai  8  persen  (Bappenas  RI,  2015).  Pada  2000-2016,  jumlah  penduduk miskin  di  Indonesia  mengalami  penurunan  dari  38,70  juta  orang  tahun  2000  menjadi 28,01 juta orang pada tahun 2016 dengan rata-rata penurunan sekitar 0,67 juta orang per tahun.  Sementara itu, persentase penduduk miskin juga menurun dari 19,14 persen pada tahun 2000 menjadi 10,86 persen tahun 2016 atau mengalami penurunan 0,52 persen per tahun (perubahan absolut).

## Tabel 1
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Jawa Barat Menurut Status Daerah Maret 2015 - September 2015 Status Daerah/ Tahun Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) Total Jumlah Penduduk Miskin Persentase Penduduk Miskin (%) Makanan Bukan Makanan Perkotaan Mar-15 213.479 94.009 307.488 2.638.383 8,43 Sep-15 223.843 94.454 318.297 2.706.520 8,58 Perdesaan Mar-15 231.259 74.358 305.617 1.797.316 11,82 Sep-15 241.132 78.096 319.228 1.779.134 11,61 Perkotaan + Perdesaan Mar-15 219.290 87.586 306.876 4.435.699 9,53 Sep-15 229.494         89.107 318.601 4.485.654 9,57
Sumber : Badan Pusat Statistik (2015)
Salah  satu  permasalahan  kemiskinan  di  Indonesia  adalah  efektivitas  program penanggulangan kemiskinan yang belum optimal (Nasution, Rustiadi, Juanda, & Hadi, 2014). Pada dasarnya, pemerintah sendiri telah menyusun kebijakan yang menjadi acuan dalam penanggulangan kemiskinan di daerah. Kebijakan ini sudah mengatur secara teknis
bahwa percepatan penanggulangan kemiskinan untuk mencapai target yang diharapkan dalam RPJMN yaitu penurunan angka kemiskinan sebesar 6-8 persen pada tahun 2015- 2019. Meskipun begitu, program-program penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat nasional maupun regional tersebut masih berjalan kurang terkoordinasi, sehingga tingkat kemiskinan  maupun  kesenjangan  belum  membaik  (Litaniawan  &  Suasa,  2014).  Hal tersebut  juga  terjadi  di  Jawa  Barat  yang  masih  memiliki  tingkat  kemiskinan  dan kesenjangan  pendapatan  yang  tinggi.  Secara  lebih  rinci,  jumlah  penduduk  miskin mencapai 4,44 juta orang atau sekitar 9,53 persen pada Maret 2015, seperti terlihat pada Tabel 1.
Sejauh  ini,  Provinsi  Jawa  Barat  cenderung  lebih  mengandalkan  pendekatan ekonomi  dalam  penanggulangan  kemiskinan,  misalnya  pembangunan  infrastruktur, bantuan kredit dan bantuan pendidikan dan kesehatan. Padahal  kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang melibatkan faktor lainnya, termasuk modal sosial (Gannon & Roberts,  2020).  Oleh  karena  itu,  implementasi  program  pengentasan  kemiskinan  tidak sepenuhnya  efektif  karena  banyaknya  faktor  yang  berpengaruh.  Byres  (2006) mengidentifikasi bahwa berbagai faktor yang menyebabkan belum optimalnya program pengentasan  kemiskinan  yaitu:  (1)  pendekatan  yang  bersifat top-down ,  (2)  melupakan local  wisdom dan outsiders ,  (3)  minimnya  keikutsertaan  masyarakat,  (4)  tidak komprehensif,  dan  (5)  lebih  mementingkan  aspek  ekonomi.  Sementara  itu,  pada umumnya  program-program  penanggulangan  kemiskinan  saat  ini  masih  sebatas  pada infrastruktur  dan  penyaluran  bantuan.  Namun,  pada  tahun  2007,  Pemerintah  Indonesia memperluas program pengurangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) dengan menitikberatkan pada potensi sumberdaya manusia, pembangunan ekonomi lokal, dan pentingnya peran modal sosial (Litaniawan & Suasa, 2014).
Tabel 2 Perbandingan Komponen Indeks Modal Sosial Indonesia dan  Provinsi Jawa Barat, 2014 Komponen Modal Sosial Indonesia Jawa Barat Selisih Indeks Modal Sosial 49,45 48,10 -1.35 Sikap Percaya 60,87 61,64 0.77 Toleransi Agama 41,55 36,51 -5.04 Toleransi Suku 58,22 58,16 -0.06 Partisipasi dalam kelompok 49,08 48,19 -0.89 Jejaring 13,46 10,41 -3.05 Aksi Bersama 52,62 51,25 -1.37 Resiproritas 53,15 52,71 -0.44
Sumber: Badan Pusat Statistik (2017)
Sementara  itu,  pencapaian  indeks  modal  sosial  di  Jawa  Barat  masih  di  bawah angka nasional dengan rincian seperti yang tertera di Tabel 2. Pada Tabel 2, terlihat bahwa dari tujuh komponen modal sosial, sikap percaya Jawa Barat yang berada di atas rata-rata nasional,  sedangkan  enam  komponen  modal  sosial  lainnya  yaitu  toleransi  agama  dan suku, partisipasi dalam kelompok, jejaring, aksi bersama, dan resiproritas masih berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa enam komponen modal sosial di
Jawa  Barat  menjadi  perhatian  bagi  Pemerintah  Daerah  dan  masyarakat  agar  dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.
Pembentukan  modal  sosial  telah  diyakini  sebagai  solusi  dalam  persoalan pembangunan, misalnya kemiskinan, keterbelakangan ekonomi dan pemerintahan yang tidak efisien. Tenzin, Otsuka, dan Natsuda (2015) mengungkapkan bahwa modal sosial berkontribusi positif terhadap pengurangan kemiskinan di Bhutan. Modal sosial berperan sebagai  jembatan  bagi  masyarakat  untuk  memperoleh  akses  sumber  daya  produktif seperti  kredit  bank  dengan  jaringan  sosial  guna  menurunkan  tingkat  kemiskinan  (Van Rijn, Bulte, & Adekunle, 2012). Peran modal sosial cukup krusial terhadap peningkatan kesejahteraan  keluarga  dan  penurunan  kemiskinan  (Zhang,  Anderson,  &  Zhan,  2011). Zang,  Zhou,  dan  Lei  (2017)  menunjukkan  bahwa  sifat  struktural  dan  jaringan  sosial rumah tangga pada jenis sumber daya yang tertanam dalam ikatan bisnis, ikatan politik, dan organisasi sosial dapat berkontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.
Bertitik tolak dari permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dan berbagai penelitian  sebelumnya,  penting  untuk  meneliti  peran  modal  sosial  dalam  analisis kemiskinan di provinsi tersebut. Untuk itu penelitian ini berusaha untuk melihat pengaruh modal  sosial  terhadap  kemiskinan  rumah  tangga,  khususnya  di  Provinsi  Jawa  Barat. Kontribusi penelitian ini adalah penggunaan model ekonometrika Instrumental Variable Probit ( IVP )  untuk  mengatasi  masalah  endogenitas  melalui  variabel  lama  tinggal  dan lokasi  wilayah  tempat  tinggal  rumah  tangga.  Dalam  hal  ini,  modal  sosial  merupakan variabel endogen dalam model kemiskinan sehingga penerapan metode kuadrat terkecil ( OLS ) akan bias. Upaya mitigasi masalah endogenitas ini dengan menggunakan variabel yang  diinstrumentasi  melalui  lama  tinggal  dan  lokasi  wilayah  tempat  tinggal  rumah tangga belum pernah dilakukan di Indonesia, termasuk pada tingkat daerah.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

## Konsep Kemiskinan
Pada dasarnya ada tiga konsep mengenai kemiskinan, yaitu subsisten, kebutuhan dasar, dan deprivasi relatif (Shorrocks & Townsend, 1980). Konsep subsisten mengacu pada  kondisi  saat  pendapatan  individu  atau  rumah  tangga  tidak  cukup  memenuhi kebutuhan  fisik  hidup  minimum.  Sementara  itu,  konsep  kebutuhan  dasar  yaitu  untuk mempertahankan  hidup  dengan  tercukupinya  makanan,  perumahan  dan  pakaian,  dan peralatan  serta  perlengkapan  rumah  tangga.  Selain  itu,  konsep  ini  juga  mengacu  pada kebutuhan  lainnya  seperti  air  minum,  sanitasi,  angkutan  umum,  pelayanan  kesehatan, serta fasilitas pendidikan dan budaya. Sementara itu, kemiskinan deprivasi relatif lebih komprehensif dan menyangkut aspek sosial. Dalam deprivasi relatif, pendekatan ambang pendapatan  berdasarkan  jenis  dan  jumlah  keluarga  pada  seluruh  tingkat  (individu, keluarga,  dan  masyarakat),  analisis  kebutuhan,  termasuk  terhadap  jumlah  dan  sumber pendapatan. Perbedaan jenis kelamin, ras, dan umur dapat mendorong tidak meratanya distribusi sumberdaya dan permintaan keluarga tertentu atau masyarakat.
Kajian  teoritis  tentang  konsep  kemiskinan  secara  mendalam  dilakukan  oleh Laderchi  dan  Savastano  (2013)  yang  mengklasifikasikan  definisi  dan  pengukuran kemiskinan  dalam  empat  perspektif.  Pertama,  pendekatan  moneter.  Pendekatan  ini mendefinisikan dan mengukur kemiskinan sebagai kekurangan individu untuk mencapai tingkat  konsumsi  (pendapatan)  minimum  yang  diukur  berdasarkan  garis  kemiskinan (GK).  Kedua,  pendekatan  kemampuan  yang  menganggap  bahwa  pembangunan merupakan  peningkatan  kemampuan  manusia  dan  bukan  hanya  sebatas  peningkatan pendapatan. Dengan demikian, pendekatan ini mengoreksi konsep pendekatan moneter dan menitikberatkan pada  kebebasan.  Dalam  hal  ini, kemiskinan didefinisikan sebagai kehilangan  ( deprivation )  kemampuan  atau  kegagalan  individu  untuk  mencapai kemampuan  dasar.  Ketiga,  pendekatan  pengucilan  sosial.  Pendekatan  ini  popular  di negara-negara  industri  atau  maju  ( industrialized  countries )  yang  mengalami  proses marjinalisasi  dan  pencabutan  hak-hak  dasar  ekonomi.  Keempat,  perspektif  metode partisipatif. Pada umumnya, kemiskinan didefinisikan oleh pihak luar tanpa melihat dari perspektif orang miskin sendiri. Pendekatan ini awalnya ditawarkan oleh Byres (2006) untuk mengubah pola pikir para pengambil keputusan dalam mendefinisikan kelompok miskin dan besaran ( magnitude ) kemiskinan.

## Konsep Modal Sosial
Menurut  teori  ekonomi  dan  sosiologi,  modal  sosial  dipandang  secara  eksplisit sebagai  konsep  multidimensional.  Modal  sosial  berbeda  dari  jenis  modal  lain  dan merupakan  sumberdaya  yang  dimiliki  oleh  individu  dan  kelompok.  Modal  sosial merupakan  dimensi  sosial  dari  paradigma  pembangunan  berkelanjutan  yang  mencoba mengintegrasikan tiga dimensi: sosial, ekonomi dan lingkungan. Selain itu, posisi modal sosial  juga  berperan  positif  dalam  dimensi  politik  karena  mendorong  partisipasi, aksesibilitas,  dan  kebebasan  masyarakat  yang  juga  menjadi  prinsip  dalam  paradigma pembangunan inklusif berkelanjutan (Fathy, 2019).
Lin,  Cook,  dan  Burt  (2017)  menyatakan  bahwa  pendekatan  tersebut  bertujuan mengisi kekosongan pada kerangka pikir neoklasik yang mengemukakan fakta tentang konsepsi  individu  dalam  kelompok  sosial.  Selain  itu,  teori  modal  sosial  memasukkan analisis  tentang  keputusan  individu  dan  sosial,  kecenderungan  individu  untuk  bekerja sama  untuk  mencapai  tujuan  bersama  ( collective  action ).  Adanya  kerja  sama  tersebut secara  tidak  langsung  akan  mengurangi  biaya  transaksi  ( transaction  cost )  dalam mencapai tujuan bersama.
Coleman  (2009)  menggunakan  pendekatan  fungsional  untuk  mendefinisikan modal  sosial  yang  mengemukakan  dalil  bahwa  fungsi  dari  beberapa  bagian  organisasi sosial  adalah  untuk  melindungi  dan  memberi  manfaat  sosial-ekonomi  bagi  anggota. Selain itu, modal sosial dapat dihasilkan dan organisasi sosial yang terbangun dinamakan sebagai  organisasi  atau  perkumpulan  vertikal  atau  horisontal.  Perkumpulan  vertikal dicirikan sebagai hubungan hirarkis dengan perbedaan distribusi kewenangan di antara anggotanya,  sedangkan  perkumpulan  horisontal  merujuk  kepada  ikatan  ke  samping diantara  individu  yang  memiliki  kondisi  struktur  kewenangan  yang  sama  dalam
komunitas. Dengan  kata  lain, individu  dalam hubungan organisasi  horisontal  memiliki kewenangan dan tingkat yang sama.
Bourdieu (2018) memperkenalkan konsep modal sosial dalam konteks perdebatan bentuk-bentuk  modalitas  tersebut  dengan  melihat  peluangnya  untuk  dikonversikan. Menurut Bourdieu (2018), bukan hanya modal ekonomi yang mudah dikonversikan ke dalam bentuk uang. Modal budaya pada situasi tertentu juga dapat dikonversikan menjadi modal  yang  memiliki  nilai  ekonomi.  Halupnicek  (2010)  berpendapat  bahwa  ada ketegangan  dalam  sosiologi  antara  modal  sosial  sebagai  aset  individu  dan  pentingnya konteks sosialnya. Conley dan Udry (2010) menunjukkan bahwa perlu untuk memahami jumlah  dan  jenis  modal  sosial,  khususnya  jaringan  ( networking )  yang  dimiliki  oleh kalangan  petani  di  Ghana.  Demikian  pula,  Videras,  Owen,  Conover,  dan  Wu  (2012) menunjukkan  bahwa  jenis  (bukan  hanya  jumlah)  hubungan  sosial  penting  untuk memahami penentu perilaku yang memperhatikan lingkungan.
Abdelhak,  Sulaiman,  dan  Mohd  (2012)  menyatakan  bahwa  norma-norma  dan aturan yang diprakarsai  oleh tokoh  masyarakat  cenderung menarik rumah tangga kaya untuk bergabung. Hal ini menunjukkan bahwa modal sosial memberi manfaat ekonomi bagi  rumah  tangga  miskin  yang  berpartisipasi  dalam  kelompok  yang  memiliki  tingkat sosial-ekonomi yang heterogen. Weaver dan Habibov (2012) menunjukkan bahwa bentuk jejaring dan dukungan sosial berhubungan positif dengan pendapatan individu dan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Modal sosial yang didefinisikan sebagai partisipasi dalam kegiatan  sosial  berdampak  positif  terhadap  pengeluaran  rumah  tangga  dan  karena  itu mengurangi  kemiskinan.  Sementara  itu,  penelitian  lainnya  menunjukkan  bahwa peran modal  sosial  berpengaruh  positif  terhadap  peningkatan  kesejahteraan  keluarga  dan penurunan kemiskinan (Zhang et al ., 2011). Berdasarkan kajian empiris tersebut maka hipotesis penelitian ini memprediksi adanya pengaruh negatif antara modal sosial dengan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, hipotesis yang dibuat sebagai berikut:
H1 : Modal sosial berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yaitu Modul  Sosial  Budaya  dan  Pendidikan  tahun  2014  yang  melakukan  pengukuran  modal sosial  dengan  menggunakan pendekatan ukuran indeks (empat dimensi),  yaitu (1) rasa saling percaya ( trust ), (2) toleransi  ( tolerance ),  (3) kelompok ( group ), dan (4) jejaring (network ).  Kemiskinan rumah tangga dalam penelitian ini dibatasi pada ketidakmampuan dari  sisi  ekonomi  dalam  mencapai  tingkat  kesejahteraan  tertentu  yang  diproksi  oleh pengeluaran  per  kapita  dan  kemiskinan  rumah  tangga  (Badan  Pusat  Statistik,  2018). Dalam hal ini, tingginya pengeluaran per kapita rumah tangga secara tidak langsung dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Selanjutnya, rumah tangga miskin adalah yang memiliki pengeluaran per kapita dibawah Garis Kemiskinan (GK).  Model dasar yang digunakan dalam penelitian ini mengadopasi penelitian Grootaert dan Narayan (2004).
𝑦 𝑖 ∗ = 𝛽 0 + ∑ 𝛽 𝑗 𝑥 𝑗𝑖 𝑘 𝑗=1 + 𝜀 𝑖 ....................................................................................................................  1
Pada  persamaan (1),  y*  tidak  dapat  diukur  secara  langsung  karena  merupakan variabel  laten  ( unobserved  variable ).  Variabel  y*  diukur  dengan  menggunakan klasifikasi kemiskinan rumah tangga sampel. Klasifikasi kemiskinan rumah tangga terdiri atas  miskin  atau  tidak  miskin.  Oleh  karena  itu,  nilai  y i memiliki  skala  diskrit,  dengan ketentuan sebagai berikut:
y i =1 if y*>0 and 0 if y* ≤0 ....................................................................................................................  2
dengan mengacu pada persamaan (2), maka probabilitas kemiskinan rumah tangga yaitu: 𝑃𝑟(𝑦 𝑖 = 1|𝑥) = 𝛹(𝑦 𝑖 ∗ ) .........................................................................................................................  3
𝛹(. ) merupakan cumulative  distribution  function .  Model  logit  mengasumsikan  bahwa cumulative distribution function berdistribusi logistik, sehingga dapat dituliskan:
𝑃𝑟(𝑦 𝑖 = 1|𝑥) = 𝑒𝑥𝑝(𝛽 0 +∑ 𝛽 𝑗 𝑥 𝑗𝑖 𝑘 𝑗=1 ) 1+(𝛽 0 +∑ 𝛽 𝑗 𝑥 𝑗𝑖 8 𝑗=1 ) .......................................................................................................  4
Berdasarkan persamaan (1), (2), (3) dan (4), maka model dalam penelitian ini menjadi:
dMiskin i = β 0 +β 1 MS i +β 2 D i +β 3 SE i + +μ i ................................................................................................................................................. 5
di mana MS i = 𝜋 0 + 𝜋 1 𝑍 𝑖 1 + 𝜋 2 𝑍 𝑖 2 + 𝜋 3 𝑋 𝑖 1 + 𝜋 4 𝑋 𝑖 2 + 𝑣 .................................................................................  6
di  mana  dMiskin i adalah  status  kemiskinan  rumah  tangga,  D i adalah  karakteristik demografi, SE i adalah karakteristik sosial- ekonomi, Z adalah variabel instrumen, dan μ i error term.
Grootaert  dan  Bastelaer  (2002)  merekomendasikan  tiga  jenis  indikator  modal sosial  pada  level  mikro.  Indikator  tersebut  terdiri  atas  sikap  percaya  dan  kepatuhan terhadap  norma,  keanggotaan  dalam  perkumpulan  atau  jejaring  lokal,  dan  tindakan bersama. Dalam penelitian ini, modal sosial didekati dengan empat dimensi, yaitu rasa percaya ( trust ), toleransi ( tolerance ), keanggotaan dalam kelompok ( group ), dan jejaring ( network ).
Setiap  dimensi  modal  sosial  diukur  dengan  menggunakan  indeks  berdasarkan indikator pada masing-masing dimensi. Semua indikator pada setiap dimensi dikonversi menjadi variabel dikotomis yang hanya memerlukan jawaban "ya" atau "tidak" (bernilai satu jika ya dan nol sebaliknya). Untuk mendapatkan indeks setiap dimensi setiap rumah tangga dihitung persentase frekuensi jawaban "ya" (atau nilai satu) dan hasilnya berubah menjadi skala dari nol sampai 100, dengan formula sebagai berikut (Jumirah & Wahyuni, 2018):
𝐼_𝐷𝑀𝑆 𝑗𝑖 = Indikator(kode 1) ji ∑ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑗 𝑋 100 ....................................................................................................  7
di mana I_DMS ji adalah indeks dimensi modal sosial, indikator (kode 1) ji yaitu indikator yang berkode 1 dimensi ke-j rumah tangga ke-i, ∑ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑗 adalah banyaknya indikator dimensi  ke-j  dan  j  yaitu  modal  sosial  (1=saling  percaya;  2=toleransi;  3=kelompok; 4=jejaring). Adapun berbagai ringkasan definisi dan pengukuran variabel dilihat di Tabel 3 (Lampiran).
Modal  sosial  merupakan  variabel  endogen  dalam  model  kemiskinan.  Untuk  itu penerapan OLS biasa  tidak  cocok  dapat  menghasilkan  estimator  yang  bias  dan  tidak konsisten karena variabel endogen berkorelasi dengan gangguan. Penerapan model OLS tanpa  mengoreksi  endogenitas  akan  menyebabkan  estimator  bias  dan  tidak  konsisten, sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang salah (Adepoju & Oni, 2012; Hassan & Birungi, 2011). Salah satu cara untuk mengatasi endogenitas adalah penggunaan estimasi variabel instrumental. Metode ini merupakan suatu prosedur untuk menduga parameter persamaan struktural yang overidentified (Wooldridge, 2015).
Penerapan  metode Instrumental  Variable  Probit ( IVP )  adalah  estimasi  variabel instrumental  untuk  mengisolasi  dampak  endogen  modal  sosial  terhadap  kemiskinan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan dua instrumental variable, yaitu lama tinggal dan  lokasi  wilayah  tempat  tinggal  rumah  tangga.  Lama  tinggal  di  daerah  setempat memungkinkan masyarakat saling kenal yang dapat meningkatkan rasa percaya sebagai instrumen  pembentuk  modal  sosial.  Lama  tinggal  di  daerah  setempat  berhubungan langsung dengan pengeluaran rumah tangga. Sementara itu, lokasi wilayah tempat tinggal rumah  tangga  memungkinkan  terjadinya  kondisi  masyarakat  di  lingkungan  tempat tinggalnya dapat saling berinteraksi. Dalam hal ini, umumnya daerah perdesaan dengan tingkat  mobilitas  penduduk  yang  kurang  padat  memungkinkan  individu  dapat  sering berinteraksi.
Variabel instrumen yang digunakan diharapkan sangat berkorelasi dengan modal sosial  dan  tidak  berkorelasi  dengan  kemiskinan  rumah  tangga  atau  ketentuan  atau persyaratan bahwa variabel tersebut (z) tidak berkorelasi dengan error ( 𝑢 ) atau cov (z, 𝑢 ) = 0, dan variabel tersebut (z) berkorelasi dengan variabel tidak bebas ( 𝑥 ) atau Cov (z, 𝑥 ) ≠ 0 (Wooldridge, 2015).

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data cross  section tingkat  rumah  tangga. Cakupan data sebesar 5.494 rumah tangga sampel yang berada di Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, sampel yang berada di bawah garis kemiskinan provinsi Jawa Barat atau rumah tangga miskin sebanyak 382 rumah tangga (6,95 persen), sedangkan yang di atas garis kemiskinan atau dikategorikan rumah tangga tidak miskin sebanyak 5.112 sampel. Selanjutnya, garis kemiskinan yang digunakan pada tingkat provinsi (Tabel 4 Lampiran).
Tabel  5  menunjukkan  bahwa  80  persen  kepala  rumah  tangga  berjenis  kelamin laki-laki,  baik  pada  rumah tangga miskin  maupun tidak miskin. Rata-rata umur kepala rumah  tangga  yang  berkategori  miskin  adalah  49,29,  sedangkan  umur  kepala  rumah
tangga  yang  tidak  berkategori  miskin  lebih  rendah,  yaitu  49,10.  Kepala  rumah  tangga miskin  memiliki  rata-rata lama sekolah yang lebih  rendah atau sebesar 5,73 dibanding kepala rumah tangga tidak miskin dengan rata-rata lama sekolah 7,43. Jumlah anggota rumah tangga yang lebih besar banyak dijumpai pada rumah tangga miskin yaitu sejumlah 4,34. Pada umumnya lapangan usaha (pekerjaan utama) kepala rumah tangga miskin di sektor  pertanian  sebesar  96  persen,  yang  sebagian  besar  berada  di  wilayah  perdesaan. Adapun  indeks  modal  sosial  lebih  besar  dijumpai  pada  rumah  tangga  tidak  miskin dibandingkan rumah tangga miskin.
Sementara  itu,  indeks  rasa  percaya  rumah  tangga  miskin  90,05  unit  (maksimal 100), relatif tinggi dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin sebesar 82,12 unit (Tabel 5). Selanjutnya, untuk tiga indeks sosial lainnya, yaitu toleransi, partisipasi dalam kelompok,  dan  jejaring  sosial,  rumah  tangga  tidak  miskin  memiliki  nilai  lebih  tinggi daripada rumah tangga miskin.
Tabel 5 Indeks Modal Sosial Menurut Status Kemiskinan Rumah Tangga Indeks Status kemiskinan rumah tangga Tidak miskin Miskin Total Rasa percaya 82,12 90,05 86,09 Toleransi 55,51 49,08 52,30 Partisipasi dalam kelompok sosial 30,67 23,73 27,20 Jejaring sosial 64,61 63,61 64.11 Indeks modal sosial 58,23 56,62 57,43
Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (2014)
Tabel 6 menunjukkan bahwa rumah tangga miskin cenderung mempunyai jumlah anggota rumah tangga yang lebih banyak.  Indikasinya, lebih dari 20 persen rumah tangga miskin memiliki 6-9 anggota keluarga sementara hanya ada sekitar 7 persen rumah tangga tidak miskin yang memiliki anggota keluarga sebanyak itu.

## Tabel 6
Persentase Ukuran Rumah Tangga Menurut Status Kemiskinan Status kemiskinan Ukuran Rumah Tangga < 3 3-5 6-9 > 9 Jumlah Miskin 14,14 64,92 20,94 - 100,00 Tidak miskin 27,13 65,40 7,37 0,10 100,00
Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (2014)
Persentase  tingkat  pendidikan  kepala  rumah  tangga  miskin  yang  tidak menamatkan  sekolah  dasar  lebih  besar  (28,8  persen)  dibandingkan  yang  tidak  miskin (19,54 persen) (lihat Tabel 7). Sementara itu, rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga miskin  di  perkotaan  lebih  lama  dibandingkan  dengan  di  perdesaan,  yaitu  sebesar  6,12 tahun  dibandingkan  dengan  5,3  tahun.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  rumah  tangga miskin  di  perdesaan  rata-rata  tidak  tamat  sekolah  dasar  karena  sarana  dan  prasarana fasilitas pendidikan  di  pedesaan yang tidak sebaik sarana sejenis  di  perkotaan  (Badan Pusat Statistik, 2017).
Anggota rumah tangga miskin tidak bisa atau tidak mau bersekolah karena harus bekerja  untuk  bertahan  hidup.  Anyanwu  (2013)  menemukan  bahwa  anggota  rumah tangga produktif tidak memiliki pendidikan formal atau hanya sampai sekolah dasar lebih mungkin  menjadi  miskin  dibandingkan  anggota  rumah  tangga  produktif  yang menyelesaikan sekolah menengah dan seterusnya di perdesaan India. Temuan ini mirip dengan di Jawa Barat, kondisi pendidikan berpengaruh negatif dengan tingkat kemiskinan (Susanti,  2016).  Dengan  demikian,  peran  pendidikan  sangat  penting  karena  dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Dalam hal ini, individu dengan pendidikan yang baik memiliki peluang yang lebih kecil untuk menjadi miskin.
Tabel 7
Persentase Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga Menurut Status Kemiskinan
Status kemiskinan Tingkat pendidikan kepala rumah tangga (%) Tidak Tamat SD SD SLTP SLTA PT Jumlah Miskin 28,80 52,62 14,66 2,62 1,31 100,00 Tidak miskin 19,54 35,37 29,12 7,23 8,74 100,00
Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (2014)
Tabel 8 menunjukkan distribusi persentase laki-laki sebagai kepala rumah tangga miskin mencapai 84,03 persen, sedangkan pada rumah tangga tidak miskin tercatat 84,92 persen. Sementara itu, 84,55 persen rumah tangga miskin berstatus menikah dan 81,24 persen  rumah  tangga  tidak  miskin  berstatus  menikah.  Kondisi  ini  telah  menjadi  fokus sejumlah  penelitian  sebelumnya  di  Jawa  Barat  yang  menunjukkan  bahwa  kemiskinan yang dikepalai perempuan disebabkan adanya diskriminasi terhadap perempuan di pasar tenaga  kerja  sehingga  mendapatkan  gaji  yang  lebih  rendah  (Megasari  &  Purnastuti, 2016).

## Tabel 8
Persentase Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Menurut Status Kemiskinan Status kemiskinan Status Perkawinan (%) Jenis Kelamin KRT (%) Kawin Lainnya Jumlah L P Jumlah Miskin 84,55 15,45 100,00 84,03 15,97 100,00 Tidak miskin 81,24 18,76 100,00 84,92 15,08 100,00
Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (2014)
Sementara  itu,  kepala  rumah  tangga  miskin  yang  bekerja  di  sektor  pertanian sebesar  96,07  persen,  selebihnya  (3,93  persen)  bekerja  di  sektor  lainnya  (Tabel  9). Kondisi  tersebut  menunjukkan  bahwa  kepala  rumah  tangga  miskin  banyak menitikberatkan pendapatannya dari sektor pertanian. Selain itu, hal yang menarik adalah 99,21 persen rumah tangga miskin memiliki rumah milik sendiri.
Tabel 9 Persentase Status Kepemilikan Rumah dan Lapangan Usaha Menurut Status Kemiskinan Status kemiskinan Status Rumah Lapangan Usaha Milik Sendiri Bukan Milik Sendiri Jumlah Pertanian Lainnya Jumlah Miskin 99,21 0,79 100,00 96,07 3,93 100,00 Tidak miskin 89,65 10,35 100,00 97,59 2,41 100,00
Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (2014)
Sebelum  melakukan  estimasi,  permasalahan  yang  mungkin  muncul  dalam pendugaan  modal  sosial  terhadap  kemiskinan  adalah  masalah  endogenitas.  Dengan demikian,  untuk  memastikan  tidak  adanya  endogenitas  maka  dilakukan  pengujian endogenitas menggunakan uji Durbin Wu-Hausman (Wooldridge, 2015) dan Wald Test untuk  metode Instrumental  Variable  Probit ( IVP ). Hasil  pengujian Wald tentang eksogenitas  signifikan  pada  tingkat  kepercayaan  99  persen  (hasil  tidak  ditabulasi). Artinya, variabel  modal  sosial  adalah  variabel  endogen. Pengujian  endogenitas diperlukan karena penggunaan variabel  instrumen dan pendugaan dengan metode OLS yang tidak tepat akan menghasilkan pendugaan yang tidak efisien (memiliki varians yang besar). Hipotesis nol menunjukkan bahwa variabel modal sosial adalah eksogen dalam model pendugaan kemiskinan. Selanjutnya, dalam upaya untuk menganalisia pengaruh modal sosial terhadap kemiskinan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu metode OLS dan Instrumental Variable Probit ( IVP ).
Tabel  10  (Lampiran)  menunjukkan  hasil  estimasi  pengaruh  komponen  modal sosial  (saling  percaya,  toleransi,  kelompok,  dan  jaringan)  terhadap  status  kemiskinan rumah  tangga  di  Jawa  Barat.  Hasil  pendugaan  menunjukkan  bahwa  komponen  modal sosial saling percaya dan toleransi signifikan mempengaruhi kemungkinan rumah tangga menjadi  miskin.  Secara  lebih  rinci,  komponen  saling  percaya  berpengaruh  positif, sedangkan  toleransi  berlawanan  terhadap  peluang  rumah  tangga  menjadi  miskin. Penelitian  lebih  lanjut  diperlukan  untuk  menganalisis  hal  diatas.  Namun,  sebagai gambaran,  karakteristik  rumah  tangga  miskin  yang  dijadikan  sampel  Susenas  rata-rata bekerja  pada  sektor  pertanian  di  daerah  perdesaan  yang  memiliki  tingkat  kepercayaan lebih tinggi dari perkotaan. Sementara itu, dua indikator modal manusia yakni rata-rata lama  sekolah  dan  status  kesehatan  memiliki  arah  pengaruh  yang  berlawanan.  Lama sekolah  memiliki  pengaruh  signifikan  dan  negatif,  sementara  status  kesehatan  tidak signifikan.
Kepercayaan  memiliki  pengaruh yang lebih besar terhadap tingkat  kemiskinan. Dalam hal ini, kepercayaan sangat membantu dalam proses pembangunan wilayah pada pemerintahan tingkat lokal (dalam hal ini Provinsi Jawa Barat). Program pembangunan pemerintah akan lebih efektif jika masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan yang kuat  terhadap  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  adanya  program  pembangunan  yang melibatkan partisipasi penduduk akan lebih optimal dan tepat sasaran. Masyarakat yang
memiliki  tingkat  kepercayaan  yang  tinggi  sangat  membantu  dalam  menjalankan perannya.
Selanjutnya, pengaruh modal manusia dan agregat modal sosial (gabungan dari komponen  modal  sosial)  terhadap  kemiskinan  menunjukkan  bahwa  rata-rata  lama sekolah  dan  kesehatan  yang  diwakili  oleh  status  kesehatan  memberikan  hasil  yang berbeda. Dalam hal ini, nilai koefisien rata-rata lama sekolah secara statistik signifikan tetapi status kesehatan tidak signifikan. Adapun pendugaan koefisien modal sosial secara statistik  tidak  signifikan.  Artinya  tidak  dapat  disimpulkan  pengaruh  kesehatan  sebagai modal manusia terhadap status  kemiskinan rumah tangga dan modal sosial.  Sementara itu, berbagai variabel bebas lain yang berpengaruh terhadap status kemiskinan dan secara signifikan  pada  tingkat  kepercayaan  satu  persen  adalah  jenis  kelamin,  ukuran  rumah tangga dan status kepemilikan rumah. Sementara itu, hasil estimasi lainnya menunjukkan bahwa  pengaruh  indeks  modal  sosial  terhadap  status  kemiskinan  rumah  tangga  tidak dapat  disimpulkan.  Hasil  temuan  yang  tidak  konsisten  ini  diduga  akibat  masalah endogenitas (Tabel 11).
Tabel 11 Pendugaan Dampak Modal Sosial dan Modal Manusia Terhadap Peluang Rumah Tangga Menjadi Miskin dengan OLS/Logit Variabel Variabel tidak bebas: miskin (1=miskin dan 0= tidak miskin) Koef. Z Signifikan Indeks modal sosial -0, 0053335 -1,40 0,162 Lama sekolah -0, 1618413*** -8,26 0,000 Status Kesehatan 0,0565202 0,37 0,708 Jenis kelamin (1=laki-laki) -0, 7972288*** -2,64 0,008 Umur -0, 0106305** -2,22 0,026 Status perkawinan (1=kawin) 0, 5214149* 1,69 0,091 Ukuran rumah tangga 0, 4317336 *** 12,21 0,000 Pekerjaan utama (1=pertanian) -0, 2717404 -0,94 0,347 Status rumah (1=milik sendiri) 2,035739*** 3,46 0,001 Konstanta -3,837506*** -5,01 0,000 Jumlah observasi 5474 Wald test of exogeneity chi 2 284,66 Prob > chi 2 0,0000
Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (2014)
Keterangan: *** signifikan pada tingkat 1%,  ** signifikan pada tingkat 5%, * signifikan pada tingkat 10%
Kepala  atau  anggota  rumah  tangga  yang  tergabung  dalam  kegiatan  sosial seringkali membutuhkan waktu luang dan membayar iuran atau biaya lainnya. Akibatnya, rumah tangga miskin mengalami kesulitan berpartisipasi dalam kelompok sosial. Di sisi lain,  partisipasi  dalam  kelompok  sosial  cenderung  meningkat  dengan  seiring  dengan meningkatnya pengeluaran/pendapatan. Pengeluaran per kapita rumah tangga  memiliki efek umpan balik terhadap partisipasi dalam kelompok sosial (modal sosial) pada rumah tangga  sehingga  ada  kemungkinan  terjadinya  masalah  endogenitas  (Adepoju  &  Oni, 2012).
Adanya masalah endogenitas modal sosial terhadap kemiskinan  mengakibatkan analisis  sulit  memperkirakan  besaran  dan  arah  pengaruh  modal  sosial  terhadap kemiskinan. Dalam kasus adanya masalah endogenitas, pendugaan dengan menggunakan metode OLS akan bias dan tidak konsisten walaupun jumlah pengamatan ditingkatkan. Pada bagian selanjutnya, dilakukan pendugaan dengan mengatasi masalah endogenitas. Secara lebih rinci, penelitian ini menggunakan pendekatan metode pendugaan variabel instrumen ( instrumental variable ) dan pendugaan dua tahap ( two probit least squares ). Pemilihan pendekatan ini mengikuti penelitian sebelumnya yang menggunakan beberapa variabel instrumen untuk mengoreksi efek endogenitas modal sosial terhadap kemiskinan. Penelitian ini menganalisis dua variabel instrumen, yaitu lama tinggal dan lokasi wilayah tempat tinggal rumah tangga.
Tabel  12  memperlihatkan  hasil  estimasi  modal  sosial  yang  diinstrumentasikan dengan  lama  tinggal  rumah  tangga  dan  lokasi  wilayah  tempat  tinggal  terhadap  status kemiskinan  rumah  tangga  di  Jawa  Barat.  Penilaian  kecocokan  model  dengan menggunakan Wald Test ( Prob > chi2 <0,05) menunjukkan bahwa modal sosial terbukti endogen terhadap status  kemiskinan rumah tangga. Sementara itu, indeks modal sosial secara signifikan mempengaruhi status kemiskinan rumah tangga di Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan  bahwa  akumulasi  modal  sosial  berkaitan  dengan  penurunan kemungkinan  rumah  tangga  menjadi  miskin  di  Jawa  Barat.  Hasil  ini  mendukung  dan konsisten dengan penelitian Gannon dan Roberts (2020).
Sementara itu, lama sekolah berpengaruh negatif terhadap peluang rumah tangga jatuh ke dalam kemiskinan. Dalam hal ini, pendidikan sebagai pembentuk modal manusia akan  meningkatkan  akses  rumah  tangga  terhadap  informasi  baru  dan  kemampuan mengolah informasi tersebut, sehingga memberikan kesempatan kerja yang lebih luas dan memengaruhi peningkatan pendapatan. Hal ini sesuai dengan  penelitian sebelumnya di Brazil yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kepala rumah tangga  berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (Nakabashi, 2018).
Kepala rumah tangga laki-laki cenderung lebih sejahtera dibanding kepala rumah tangga perempuan. Temuan ini sejalan dengan yang hasil penelitian di Uganda (Hassan & Birungi, 2011). Hal ini dikarenakan kepala rumah tangga laki-laki umumnya memiliki akses  pada  aset  produktif  sehingga  lebih  produktif  dan  secara  tidak  langsung  dapat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan.
Ukuran rumah tangga ditemukan berpengaruh positif dengan status kemiskinan. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa apabila jumlah anggota rumah tangga bertambah akan  memperbesar  peluang  rumah  tangga  menjadi  miskin.  Temuan  ini  sejalan  dengan hasil  penelitian  yang  dilakukan  sebelumnya  (Adepoju  &  Oni,  2012;  Grootaert,  1999; Hassan & Birungi, 2011; Tenzin et al ., 2015).
Selanjutnya,  status  kepemilikan  rumah  berpengaruh  positif  terhadap  status kemiskinan. Hasil temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar rumah yang dihuni oleh  rumah  tangga  yang  terdiri  dari  beberapa  keluarga  (dapur  bersama)  yang  tinggal
bersama dalam satu rumah berpengaruh terhadap pengeluaran per kapita rumah tangga yang cenderung kecil, terutama di daerah perdesaan.
Tabel 12
Pendugaan Dampak Modal Sosial dan Modal Manusia Terhadap Peluang Rumah Tangga Menjadi Miskin dengan Instrumental Variable Probit (IVP) Variabel Variabel tidak bebas: miskin (1=miskin dan 0= tidak miskin) Koef. z Signifikan Indeks modal sosial -0, 0546000*** - 8.39 0,0000 Lama sekolah -0,0461960*** -3,58 0,0000 Status Kesehatan -0,0420463 -0,72 0.4740 Jenis kelamin (1=laki-laki) -0,2763586** -2,38 0,0170 Umur -0,0003887 -0,21 0,8380 Status perkawinan (1=kawin) 0,0806813 0,71 0,4760 Ukuran rumah tangga 0,1530849*** 5,36 0,0000 Pekerjaan utama (1=pertanian) 0,1768678 1.39 0,1650 Status rumah (1=milik sendiri) 0,3645206** 1,99 0,0470 Konstanta 0,8994000** 2,55 0,0110 Jumlah observasi 5474 Wald test of exogeneity chi 2 923,22 Prob > chi2 0,0000
Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (2014) Keterangan: *** signifikan pada tingkat 1%,  ** signifikan pada tingkat 5%, * signifikan pada tingkat 10%
Tabel 13 menyajikan hasil pendugaan pengaruh modal sosial yang diinstrumentasi dengan  lama  tinggal  dan  lokasi  wiayah  tempat  tinggal  kepala  rumah  tangga  (untuk mengatasi masalah endogenitas) terhadap peluang rumah tangga menjadi miskin. Hasil pendugaan indeks modal sosial, lama sekolah, jenis kelamin, ukuran rumah tangga, dan status kepemilikan rumah signifikan menjelaskan variasi kemiskinan. Sementara itu, hasil pendugaan koefisien status kesehatan, usia dan status pernikahan serta pekerjaan utama kepala rumah tangga tidak signifikan mempengaruhi kemiskinan. Hasil estimasi dengan metode Instrumental Variable Probit ( IVP ) menunjukkan bahwa lama sekolah dan modal sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, semakin besar nilai lama sekolah dan modal sosial maka semakin mengurangi jumlah kemiskinan dari suatu rumah tangga. Selanjutnya, jenis kelamin menunjukkan tanda negatif, berarti rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki lebih kecil kemungkinannya untuk miskin dibanding rumah  tangga  yang  dikepalai  perempuan.  Adapun  ukuran  rumah  tangga  memiliki hubungan positif dengan kemiskinan.
Secara  umum,  hasil  ini  mendukung  penelitian  sebelumnya  bahwa  pengentasan kemiskinan tidak hanya terkait dengan kebutuhan ekonomi semata (Nasution, Rustiadi, Juanda,  &  Hadi,  2015),  tapi  juga  perluasan  akses  terhadap  modal  sosial  yaitu  saling percaya,  toleransi,  partisipasi  dalam  kelompok,  dan  jejaring  sosial.  Sementara  itu, pendidikan  akan  meningkatkan  akses  rumah  tangga  terhadap  informasi  baru  sehingga memberikan kesempatan kerja lebih luas dan peningkatan pendapatan (Hassan & Birungi,
2011).  Terakhir,  jumlah  anggota  rumah  tangga    akan  memperbesar  peluang  menjadi miskin karena bertambahnya jumlah tanggungan keluarga.
Tabel 13 Pendugaan Dampak Modal Sosial dan Modal Manusia
Terhadap Peluang Rumah Tangga Menjadi Miskin dengan Instrumental Variable Probit (IVP) Variabel Variabel tidak bebas: miskin (1=miskin dan 0= tidak miskin) Koef. z Signifikan Indeks modal sosial -0,0546007*** - 8.39 0,0000 Lama sekolah -0,0461964*** -3,58 0,0000 Status Kesehatan -0,0420463 -0,72 0.4740 Jenis kelamin (1=laki-laki) -0,2763586** -2,38 0,0170 Umur -0,0003887 -0,21 0,8380 Status perkawinan (1=kawin) 0,0806813 0,71 0,4760 Ukuran rumah tangga 0,1530849*** 5,36 0,0000 Pekerjaan utama (1=pertanian) 0,1768678 1.39 0,1650 Status rumah (1=milik sendiri) 0,3645206** 1,99 0,0470 Konstanta 0,8994000** 2,55 0,0110 Jumlah observasi 5474 Wald test of exogeneity chi 2 923,22 Prob > chi 2 0,0000
Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (2014) Keterangan: *** signifikan pada tingkat 1%,  ** signifikan pada tingkat 5%, * signifikan pada tingkat 10%

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Secara umum, modal sosial yang diinstrumentasi dengan lama tempat tinggal dan lokasi  wilayah  tempat  tinggal  rumah  tangga  berpengaruh  negatif  terhadap  kemiskinan rumah  tangga  di  Jawa  Barat.  Artinya,  akumulasi  modal  sosial  bersama-sama  dengan faktor-faktor  yang  lain  di  tingkat  rumah  tangga  berpengaruh  negatif  terhadap  peluang rumah tangga menjadi miskin. Hasil temuan ini mengindikasikan modal sosial berkaitan dengan penurunan kemungkinan rumah tangga miskin. Hal ini memberikan bukti empiris bahwa modal sosial memiliki pengaruh pada penurunan peluang rumah tangga menjadi miskin.
Keberadaan modal sosial menjadi penting dalam penurunan tingkat kemiskinan di  Provinsi  Jawa  Barat  sehingga  kebijakan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat sebaiknya  tidak  hanya  berfokus  pada  modal  manusia,  finansial,  dan  fisik  tapi  juga memperhatikan  keberadaan  aspek  modal  sosial  di  masyarakat.  Akses  terhadap  modal sosial dapat memfasilitasi rumah tangga miskin dalam mengakses modal modal manusia, modal finansial, dan modal fisik (sumberdaya ekonomi) melalui perluasan jejaring sosial dan sikap saling percaya. Secara lebih rinci, implikasi kebijakan penelitian ini berfokus pada  perlunya  pengembangan  dan  pemanfaatan  modal  sosial  dalam  pengurangan kemiskinan  dengan  mempertimbangkan  beberapa  hal.  Pertama,  pemerintah  perlu mendorong peningkatan  dimensi  atau komponen  modal sosial  yang masih  rendah atau perlu ditingkatkan. Dalam hal ini, komponen modal sosial yang masih rendah di tingkat
rumah tangga di perdesaan adalah jejaring sosial dan partisipasi dalam kegiatan sosial. Perluasan  jejaring  sosial  dan  peningkatan  partisipasi  dalam  kelompok  sosial  dapat dilakukan  dengan  cara  mendorong  rumah  tangga  berpartisipasi  dalam  kegiatan keagamaan  dan  berkembangnya  organisasi  sosial  di  perdesaan.  Kedua,  perlunya peningkatan  kebijakan-kebijakan  pembangunan  perdesaan  di  bidang  pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya yang diharapkan berdampak pada penguatan kelembagaan lokal dan pengembangan modal sosial. Pengembangan modal sosial akan meningkatkan rasa  saling  percaya,  sehingga  akan  meningkatkan  kerjasama  antara  pemerintah  daerah dan  masyarakat  setempat  dalam  menyukseskan  program  pengurangan  kemiskinan. Ketiga,  pengembangan  modal  sosial  harus  bersifat  inklusif,  sehingga  rumah  tangga miskin tetap dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial untuk pengembangan modal sosial (akses sosial) dan pengurangan kemiskinan rumah tangga perdesaan (akses ekonomi) di Provinsi Jawa Barat.
Terdapat  beberapa  keterbatasan  dalam  penelitian  ini.  Pertama,  penelitian  ini belum memperhitungkan indikator kesejahteraan rumah tangga dalam mengukur status kemiskinan  rumah  tangga.  Oleh  karena  itu,  penelitian  lebih  lanjut  diharapkan  dapat mengukur status kemiskinan rumah tangga dengan menggunakan indikator kesejahteraan rumah tangga. Kedua, penelitian ini menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul  Sosial  Budaya  dan  Pendidikan  Tahun  2014.  Dengan  demikian,  penelitian selanjutnya  diharapkan  dapat  menggunakan  data  tahun  2018  untuk  menggambarkan kondisi modal sosial saat ini di Jawa Barat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdelhak, S., Sulaiman, J., & Mohd, S. (2012). The role of assets in the enhancement of households’ income: A study of poverty alleviation among rural communities of Kelantan and Terengganu. Asian Social Science , 8 (11), 145–153. https://doi.org/10.5539/ass.v8n11p145
Adepoju, A. A., & Oni, O. A. (2012). Investigating endogeneity effects of social capital on household welfare in Nigeria: A control function approach. Quarterly Journal of International Agriculture , 51 (1), 1–24.
Anyanwu,  J.  C.  (2013).  The  correlates  of  poverty  in  Nigeria  and  policy  implications. African  Journal  of  Economic  and  Sustainable  Development , 2 (1),  23–52. https://doi.org/10.1504/ajesd.2013.053053
Badan Pusat Statistik. (2014). Statistics of social capital 2014 (Vol. 1). Jakarta: Central Bureau of Statistics.
Badan  Pusat  Statistik.  (2017). Statistik  modal  sosial  tahun  2017 .  Jakarta:  Badan  Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik. (2018). Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2018. In Badan Pusat statistik .
Bappenas  RI.  (2015).  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  2015-2019.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 . https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Bourdieu, P. (2018). The forms of capital. In The Sociology of Economic Life (3rd ed.). https://doi.org/10.4324/9780429494338
Byres, T. J. (2006). Rural development: Putting the last first. International Affairs , 60 (3), 477–478. https://doi.org/10.2307/2617619
Chalupnicek, P. (2010). The capital in social capital: An Austrian perspective. American Journal of Economics and Sociology , 69 (4), 1230–1250. https://doi.org/10.1111/j.1536-7150.2010.00742.x
Coleman, J. S. (2009). Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology , 9 (Supplement), 95–120. https://doi.org/10.1086/228943
Conley,  T.  G.,  &  Udry,  C.  R.  (2010).  Learning  about  a  new  technology:  Pineapple  in
Ghana. American Economic Review , 100 (1), 35–69.
https://doi.org/10.1257/aer.100.1.35
Fathy,  R.  (2019).  Modal  sosial:  Konsep,  inklusivitas  dan  pemberdayaan  masyarakat.
Jurnal Pemikiran Sosiologi , 6 (1), 1–17. https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47463
Gannon,  B.,  &  Roberts,  J.  (2020).  Social  capital:  Exploring  the  theory  and  empirical divide. Empirical  Economics , 58 (1),  899–919.  https://doi.org/10.1007/s00181- 018-1556-y
Grootaert, C. (1999). Social capital, household welfare and poverty in Indonesia. In Local Level  Institutions  Study  Social  Development  Department  Environmentally  and Socially Sustainable Development Network The World Bank . https://doi.org/10.1111/1467-9663.00036
Grootaert, C., & Bastelaer, T. van. (2002). The role of social capital in development: An empirical assessment . Cambridge University Press.
Grootaert, C., & Narayan, D. (2004). Local institutions, poverty and household welfare in Bolivia. World Development , 32 (7), 1179–1198.
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.02.001
Hardiana,  D.  R.  (2018).  Implementasi  sustainable  development  goals  (SDGs)  dalam pembangunan kota berkelanjutan di Jakarta. In Jusuf Kalla School of Government .
Hassan,  R.,  &  Birungi,  P.  (2011).  Social  capital  and  poverty  in  Uganda. Development Southern Africa , 28 (1), 19–37. https://doi.org/10.1080/0376835X.2011.545168
Jumirah,  &  Wahyuni,  H.  (2018).  The  effect  of  social  capital  on  welfare  in  Indonesia.
Journal of Indonesian Economy and Business , 33 (1), 65–76. https://doi.org/10.22146/jieb.29219
Laderchi, C. R., & Savastano, S. (2013). Poverty and exclusion in the Western Balkans:
New  directions  in  measurement  and  policy (S.  Ruggeri  Laderchi,  Caterina, Savastano, Ed.). https://doi.org/10.1007/978-1-4614-4945-4
Lin,  N.,  Cook,  K.  S.,  &  Burt,  R.  S.  (2017). Social  capital:  Theory  and  research . https://doi.org/10.4324/9781315129457
Litaniawan, F., & Suasa. (2014). Kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri  pedesaan  pada  Kecamatan  Torue  Kabupaten  Parigi  Moutong. Jurnal Academica Fisip Untad , 6 (1), 1203–1212.
Megasari, D. N., & Purnastuti, L. (2016). Disparitas gender dalam tingkat pengembalian investasi  pendidikan  di  Jawa  Barat. Jurnal  Economia , 12 (1),  23–31. https://doi.org/10.21831/economia.v12i1.8463
Nakabashi,  L.  (2018).  Poverty  and  economic  development:  Evidence  for  the  Brazilian states. EconomiA , 19 (3), 445–458. https://doi.org/10.1016/j.econ.2018.11.002
Nasution,  A.,  Rustiadi,  E.,  Juanda,  B.,  &  Hadi,  S.  (2014).  Dampak  partisipasi  dalam kegiatan  kemasyarakatan  terhadap  pendapatan  rumah  tangga  perdesaan  di Indonesia. Sosiohumaniora , 16 (3), 222–227.
https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v16i3.5760
Nasution, A., Rustiadi, E., Juanda, B., &  Hadi, S. (2015). Two-way causality  between social capital and poverty in rural Indonesia. Asian Social Science , 11 (13), 139– 150. https://doi.org/10.5539/ass.v11n13p139
Sachs,  J.  D.  (2012).  From  millennium  development  goals  to  sustainable  development
goals. The Lancet Journal , 379 (9832), 2206–2211.
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60685-0
Shorrocks,  A.,  &  Townsend,  P.  (1980). Poverty  in  the  United  Kingdom.  A  survey  of household resources and standards of living . https://doi.org/10.2307/2231776
Susanti, S. (2016). Pengaruh produk domestik regional bruto, pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Jawa Barat dengan menggunakan analisis data panel. Jurnal Matematika Integratif , 9 (1), 1–18. https://doi.org/10.24198/jmi.v9.n1.9374.1-18
Tenzin, G., Otsuka, K., & Natsuda, K. (2015). Can social capital reduce poverty? A study of rural households in Eastern Bhutan. Asian Economic Journal , 29 (3), 243–264. https://doi.org/10.1111/asej.12057
Todaro, M., & Smith, S. C. (2012). Economic Development. In Economic Development (11th ed.). Pearson.
United  Nations.  (2019).  The  sustainable  development  goals  report  2019.  In United Nations publication issued by the Department of Economic and Social Affairs .
Van Rijn, F., Bulte, E., & Adekunle, A. (2012). Social capital and agricultural innovation in Sub-Saharan Africa. Agricultural Systems , 108 (C), 112–122.
https://doi.org/10.1016/j.agsy.2011.12.003
Videras,  J.,  Owen,  A.  L.,  Conover,  E.,  &  Wu,  S.  (2012).  The  influence  of  social relationships  on  pro-environment  behaviors. Journal  of  Environmental Economics and Management , 63 (1), 1–42.
https://doi.org/10.1016/j.jeem.2011.07.006
Weaver, R. D., & Habibov, N. (2012). Social capital, human capital, and economic well- being in the knowledge economy: Results from Canada’s general social survey. Journal of Sociology and Social Welfare , 39 (2), 31–53.
Wooldridge,  J.  M.  (2015). Introductory  econometrics:  A  modern  approach .  Nelson Education.
Zang, Y., Zhou, X., & Lei, W. (2017). Social capital and its contingent value in poverty reduction:  Evidence  from  Western  China. World  Development , 93 (May),  350– 361. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.12.034
Zhang, S., Anderson, S. G., & Zhan, M. (2011). The differentiated impact of bridging and bonding social capital on economic well-being: An individual level perspective. Journal of Sociology and Social Welfare , 38 (1), 119–142.

## LAMPIRAN
Tabel 3 Operasionalisasi Variabel No. Variabel Definisi 1. dMiskin: Status Kemiskinan Status kemiskinan rumah tangga menurut BPS yang dibandingkan dengan Pengeluaran per kapita rumah tangga 2. Indeks Modal Sosial (IMS) Modal Sosial aggregat 3. Rata-rata lama Sekolah (LS) Rata-rata lama sekolah atau pendidikan kepala rumah tangga 4. Status Kesehatan (dSK) Kondisi kesehatan kepala rumah tangga 5. Indeks Saling Percaya (TR) Indeks saling percaya 6. Indeks Toleransi (TO) Indeks toleransi 7. Indeks Kelompok (GR) Indeks kelompok 8. Indeks Jejaring (NT) Indeks jejaring 9. Jenis Kelamin (dJK) Jenis kelamin kepala rumah tangga 10. Umur (UMR) Umur kepala rumah tangga 11. Status Perkawinan (dKWN) Status perkawinan kepala rumah tangga 12. Ukuran Rumah Tangga (URT) Ukuran rumah tangga 13. Pekerjaan Utama (dKERJA) Lapangan usaha utama kepala rumah tangga 14. Status Rumah (dRMH) Status kepemilikan tempat tinggal 15. Lama Tinggal (LT) Jangka waktu tinggal di lokasi 16. Lokasi Wilayah Tempat Tinggal (dWIL) Lokasi wilayah tempat tinggal kepala rumah tangga Tabel 4 Statistik Deskriptif Variabel Status kemiskinan rumah tangga Miskin Tidak miskin Rata-rata Standar deviasi Rata-rata Standar deviasi Indeks modal sosial 56,62 14,63 58,23 14,51 Indeks Saling Percaya 90,05 16,25 82,12 23,43 Indeks Toleransi 49,08 26,54 55,51 24,04 Indeks Kelompok 23,73 25,69 30,68 30,66 Indeks Jejaring 63,61 30,11 64,61 28,26 Lama sekolah (tahun) 5,73 2,75 7,43 3,63 Status Kesehatan 17% 14% Jenis kelamin (1=laki-laki) 84% 85% Umur (tahun) 49,29 14,46 49,11 13,91 Status perkawinan (1=kawin) 84% 81% Ukuran rumah tangga 4,34 1,62 3,41 1,44 Lapangan usaha utama kepala rumah tangga (1=pertanian) 96% 84% Status tempat tinggal (1=milik sendiri) 99% 81%
Sumber: Badan Pusat Statistik (2014)
Tabel 10 Pendugaan Dampak Komponen Indeks Modal Sosial dan Modal Manusia Terhadap Peluang Rumah Tangga Menjadi Miskin Variabel Variabel tidak bebas: miskin (1=miskin dan 0= tidak miskin) Koef. Z Signifikan Indeks Saling Percaya (TR) 0,017*** 5,32 0,000 Indeks Toleransi (TO) -0,006*** -2,66 0,008 Indeks Kelompok (GR) -0,003 -1,50 0,134 Indeks Jejaring (NT) -0,007 -0,83 0,409 Lama sekolah -0,14*** -6,87 0,000 Status Kesehatan (1=sakit) 0, 074 0,49 0,626 Jenis kelamin (1=laki-laki) -0, 767** -2,53 0,012 Umur -0, 01** -2,13 0,033 Status perkawinan (1=kawin) 0, 446 1,44 0,149 Ukuran rumah tangga 0,458*** 12,73 0,000 Pekerjaan utama (1=pertanian) -0,246 -0,85 0,395 Status rumah (1=milik sendiri) 1.856*** 3,15 0,002 Konstanta -5,168*** -6,37 0,000 Jumlah observasi 5474 Wald test of exogeneity chi 2 331,76 Prob > chi 2 0,0000
Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (2014)
Keterangan: *** signifikan pada tingkat 1%,  ** signifikan pada tingkat 5%, * signifikan pada tingkat 10%