INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 9547-9557 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Strategi Propaganda Dalam Pilkada Gubernur Aceh Tahun 2017
Ian Perdana Basyuni 1 ✉ , Stepi Anriani 2 , Winata 3
Sekolah Tinggi Intelijen Negara
Email: ian.perdana2026@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dalam Pilkada Gubernur Aceh Tahun 2017, setiap Partai peserta menggunakan teknik propaganda sebagai upaya pemenangannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji strategi propaganda dalam  pesta  demokrasi  tersebut.  Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  yang didasarkan dari pendapat. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan open ended question dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi setiap partai dalam memenangkan Pilkada,  yaitu  menggunakan  -7  teknik  propaganda  dan  yang  mendominasi  serta  menunjukkan keberhasilan ialah penggunakan teknik propaganda Transfer, Testimoni dan Plain Folks.
Kata Kunci: Strategi, Propaganda, Pilkada Gubernur Aceh Tahun 2017

## Abstract
In the 2017 Aceh Governor Election, each participating party used propaganda techniques as an effort to win. Therefore, this research will examine the propaganda strategy in the democratic party. This study uses a descriptive qualitative approach based on opinion. The data used in this study are primary data and secondary data. Data collection was carried out through in-depth interviews with open ended questions  and  document studies.  The  results  of  the  study  show  that the strategy  of  each party  in winning the Pilkada, namely using -7 propaganda techniques and which dominates and shows success is the use of Transfer, Testimonial and Plain Folk propaganda techniques.
Keywords: Strategy, Propaganda, 2017 Aceh Governor Election

## PENDAHULUAN
Pemilu  atau  pemilihan  umum  penting  untuk  dijadikan  sebuah  indikator  negara dengan  Sistem  Demokrasi  karena  merupakan  sarana  untuk    masyarakat  menjalani kehidupan  dalam  berbangsa  dan  bernegara.  Melalui  pemilu,  masyarakat  dapat  memilih orang-orang  yang  menjadi  wakil  mereka  yang  akan  menjadi  pemimpin  pemerintahan. Proses pemilihan umum harus dilaksanakan secara transparan dan memberikan kebebasan dalam menyatakan pendapat serta berorganisasi (dalam Pasal 28 UUD 1945). Dalam konteks ini, hasil pemilihan umum dapat dianggap sebagai cerminan yang akurat dari aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam setiap perhelatan demokrasi.
Tertuang  pada  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum, Pemilihan Umum berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk menerapkan kedaulatan mereka,  sesuai  dengan  Pasal  1  Ayat  (1).  Pelaksanaan  Pemilihan  Umum  harus  memenuhi prinsip-prinsip “luber  dan  jurdil” langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil,  dan berlangsung  di  NKRI  (Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia)  dengan  nilai  Pancasila  dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasarnya. Pemilihan Umum diadakan untuk memilih berbagai jabatan seperti anggota DPR  (Dewan Perwakilan  Rakyat,  anggota DPD  (Dewan Perwakilan Daerah), Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala Daerah.
Harris  G  Warren,  seperti  yang  dikutip  oleh  Surbakti  (2010),  mengungkapkan  pemilihan umum memberikan peluang bagi warga negara untuk memilih para pejabat pemerintahan serta  menentukan  program  kerja  yang  diinginkan  oleh  mereka  dari  pemerintah.  Melalui pemilihan tersebut, warga negara menentukan arah kebijakan yang diinginkan. Sebaliknya, menurut A. Sudiharto yang juga dikutip oleh Surbakti (2010), pemilihan umum merupakan sarana  demokrasi  yang  sangat  penting  dan  menunjukkan  keterlibatan  rakyat  dalam kehidupan negara yang nyata.
Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan tidak terbatas hanya pada pemilihan Kepala Negara, tetapi juga pada pemilihan  Kepala Daerah yang dikenal sebagai Pilkada. Pilkada adalah salah satu bentuk kegiatan politik yang memungkinkan warga negara untuk menggunakan  hak  kedaulatan  nya  dalam  rangka  memilih  pemimpin  untuk  diberikan Amanah jabatan selama lima tahun ke depan. Melalui Pilkada, terjadi pergantian pemimpin dengan tertib teratur, berkualitas, dan damai.
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 menyebutkan  Pemilihan Kepala Daerah merupakan suatu cara untuk menerapkan kedaulatan bagi rakyat di wilayah kota, kabupaten dan provinsi. Pemilihan ini harus bersumber pada nilai-nilai dalam Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  1945,  dan  bertujuan  untuk  melakukan  pemilihan  kepala  daerah  berikut
wakilnya. Pilkada atau pemilihan kepala daerah ini juga dikenal sebagai langkah baru dalam sistem  politik  Indonesia,  terutama  di  tingkat  pemerintahan  daerah.  Proses  politik  tanpa melibatkan  partisipasin  dari  pemilih  dilakukan  sebelum  adanya  Pilkada  dan  hal  tersebut tentunya tidak termasuk dalam kategori Pemilihan Umum.
Zuhro  dkk  (2009:48)  berpendapat  Pilkada  merupakan  suatu  kesempatan  penting untuk mengganti pemimpin lokal sebagai langkah implementasi demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Pilkada adalah suatu proses pemilihan yang diadakan di daerah  otonom  seperti  tercantum  pada  UU  No.  32  Tahun  2004.  Irtanto  (2008:159) berpandangan bahwa Pilkada adalah suatu proses politik yang dilakukan secara langsung untuk memilih kepala daerah.
UU Nomor 10 Tahun 2016 memuat terkait pelaksanaan Pilkada wajib dilakukan secara demokratis dengan menjunjung asas Luber dan Jurdil atau asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih pasangan yang menjadi calon Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah. Sistem politik yang stabil dan memiliki kualitas baik diharapkan dapat tercipta melalui Pilkada dimana di dalamnya ada proses yang akan mendewasakan pemilih, penyelenggara, partai politik, termasuk media massa dalam memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk daerah otonom tertentu.
Dalam dunia politik, media memainkan peran yang signifikan dan memiliki fungsi sebagai sarana bagi politisi dan negarawan untuk memperluas pengaruh mereka. Menurut Denis McQuail yang dikutip dari (Morisson, 2010), sifat media massa mampu menyentuh massa  secara  luas  dan  masif,  serta  untuk  publik,  dan  mampu  memberikan  sorotan popularitas atau publikasi kepada orang yang tampil di media massa. Karakteristik khas dari media  ini  memberikan  dampak  untuk  kehidupan  politik  masyarakat.  Proses  penyebaran pesan  dalam  politik  sangat  tergantung  pada  peran  media.  Media  massa,  yang  memiliki jangkauan yang luas, biasanya digunakan dalam kegiatan propaganda. Keunggulan media massa dalam propaganda terletak pada efektivitasnya (Nurudin, 2002).
Dalam kehidupan politik pasca konflik di provinsi aceh saat ini, propaganda menjadi suatu  kebutuhan  bagi  para  politisi  untuk  memperkenalkan  diri  dan  mempengaruhi konsetuen sebagaimana yang terjadi pada pilkada tahun 2006, 2012 dan tahun 2017 lalu dan apabila  para  politisi  tidak  menggunakanya  maupun  memanfaatkannya  diera  kemajuan tehnologi saat ini maka dapat dipastikan kandidat tersebut akan kalah sebelum pemilihan.
Pilkada di tahun 2017 telah memberikan dampak signifikan dalam dunia politik di Aceh,  terutama  karena  meningkatnya  partisipasi  etnis  dengan  mengedepankan  sifat ideologis dibandingkan pilkada lalu yang cenderung pragmatis. Partisipasi etnis ini menjadi
sumber kekuatan politik bagi pasangan Irwandi – Nova yang sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh saat itu, juga berkontribusi dalam  kemenangan pasangan tersebut. Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum, pasangan Irwandi – Nova memenangkan 53,5% suara di Kabupaten Aceh Tengah dari total 14 Kecamatan dan di Kecamatan Bintang, mereka memenangkan 66,3% suara dari total 5.951 suara sah dan tingkat partisipasi pemilih sebesar 87,5%.  Namun,  terdapat  juga  fenomena  politik  identitas  etnis  di  kecamatan  Bintang Kabupaten Aceh Tengah dimana masyarakatnya mudah digiring ke dalam isu primordial. Meskipun demikian, kemenangan pasangan Irwandi – Nova pada pilkada 2017 tidak hanya didasarkan pada faktor identitas etnis, tetapi juga karena rekam jejak serta faktor ketokohan pasangan calon tersebut.
Peneliti  dalam  hal  ini  juga  memandang  pasangan  Irwandi – Nova  menggunakan teknik propaganda Plain Folks (identifikasi terhadap suatu ide). Plain folks adalah sebuah strategi yang digunakan oleh seseorang untuk meyakinkan bahwa dirinya dan idenya adalah baik karena mereka mewakili kepentingan rakyat. Dengan kata lain, ini adalah cara seorang pembicara  dalam  mendapatkan  rasa  yakin  dari  pendengar  terkait  kebaikan  dirinya  dan idenya sebagai bagian dari rakyat. Adapun dalam penelitian ini akan dikaji terkait strategi propaganda apa saja yang digunakan dalam Pilkada Gubernur Aceh tahun 2017.

## METODE PENELITIAN
Riset  ini  termasuk  dalam  pendekatan  kualitatif  deskriptif  yang  didasarkan  dari pendapat. Metode ini mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam kategori, satuan uraian dasar, dan pola sehingga dapat dilakukan analisa terhadap strategi propaganda yang digunakan dalam Pilkada Gubernur Aceh Tahun 2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini  merupakan  data  primer  dan  data  sekunder.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui wawancara  mendalam  dengan open  ended  question  dan  studi  dokumen.  Wawancara berguna  untuk  memperoleh  narasi  dari  narasumber,  wawancara  juga  penting  untuk menelusuri bagaimana pemahaman dan interpretasi narsumber terhadap strategi strategi propaganda yang digunakan dalam Pilkada Gubernur Aceh Tahun 2017.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Teknik Propaganda
Pendapat  Ralph  D.  Casey  menyatakan  propaganda  adalah  kesengajaan  yang dilakukan dengan sadar sebagai upaya  penguatan sikap untuk mendapatkan perubahan pendapat yang terkait dengan doktrin atau program tertentu. Di sisi lain, propaganda juga
bisa merupakan suatu usaha yang disadari oleh lembaga komunikasi untuk menyebarkan fakta  dengan  semangat  obyektivitas  dan  kejujuran.  (Sastropoetro,  1991:33-34).  Adapun menurut  Yuri  Bobrakov,  propaganda  adalah  penyebaran  informasi  tertentu  untuk menumbuhkan  pada pihak penerimanya suatu reaksi tertentu  yang  menurut  pandangan dari si komunikator sesuai dengan keinginannya.
Dalam  buku  karya  Onong  Uchjana  Effendy  (2010:165),  terdapat  tujuh  jenis  teknik propaganda dan penerapannya menurut Santoso Sastropoetro. Tujuh teknik propaganda tersebut yaitu:
1. Name Calling (Umpatan).
Teknik Name Calling adalah teknik propaganda yang mengacu pada penggunaan umpatan atau  kata-kata  kasar  untuk  memberikan  label  negatif  pada  sebuah  ide  atau  kelompok tertentu.  Teknik  ini  bertujuan  agar  orang  menolak  ide  atau  kelompok  tersebut  tanpa mempertimbangkan argumen atau bukti yang ada.
2. Glittering Generalities (Sebutan yang muluk-muluk).
Glittering Generalities adalah teknik propaganda yang mengaitkan suatu konsep dengan kata-kata  yang  indah  dan  positif  sehingga  mempengaruhi  kita  untuk  menerima  dan mendukung hal tersebut tanpa menguji kebenarannya terlebih dahulu.
3. Transfer (Meminjam ketenaran).
Transfer merupakan teknik propaganda yang memanfaatkan popularitas atau kehormatan dari suatu tokoh atau hal yang dihormati oleh masyarakat, seperti kekuasaan atau pengaruh yang  dimilikinya,  untuk  mempengaruhi  opini  dan  perilaku  masyarakat.  Misalnya, menggunakan  citra  seorang  tokoh  terkenal  untuk  memperkuat  pesan  yang  disampaikan atau mengaitkan produk atau layanan dengan hal yang dihormati oleh masyarakat untuk meningkatkan citra positifnya.
4. Testimonial (Pemberian kesaksian).
Testimonial adalah teknik propaganda yang menggunakan testimoni atau saran dari orang yang dihormati atau dikagumi, atau bahkan dibenci, untuk mempengaruhi opini orang lain mengenai  suatu  ide,  program,  atau  produk.  Teknik  ini  sering  digunakan  dalam  kegiatan komersial dan politik untuk membujuk konsumen atau pemilih untuk membeli atau memilih sesuatu dengan mengandalkan pengaruh orang yang dihormati atau dihargai.
5. Plain Folks (Identifikasi Terhadap Suatu Ide).
Plain folks adalah teknik propaganda yang digunakan untuk meyakinkan bahwa seseorang atau ide-idenya baik karena didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan rakyat. Teknik ini menggambarkan  pembicara  atau  penyebar  propaganda  sebagai  bagian  dari  rakyat  dan
memiliki pemahaman dan pandangan yang sama dengan mereka. Hal ini bertujuan untuk memperoleh dukungan dari rakyat dan meningkatkan kredibilitas pembicara atau penyebar propaganda.
6. Card Stacking (Penempatan Satu Sisi).
Card  stacking  adalah  teknik  propaganda  yang  melibatkan  pemilihan  dan  penggunaan fakta/kebohongan,  pernyataan  logis/  tidak  logis  ilustrasi/penyimpangan  dengan  tujuan memperoleh argumen terbaik/ terburuk pada suatu program, gagasan, produk, maupun orang. Dalam arti yang lebih luas, teknik ini mencoba untuk menutupi fakta atau kebenaran dengan  mengemukakan  bukti-bukti  palsu  sehingga  audiens  dibuat  terkecoh.  Teknik  ini menekankan satu sisi fakta sehingga audiens hanya melihat sudut pandang yang satu saja. 7. Bandwagon Technique.
Teknik ini  mengandalkan upaya untuk mempengaruhi khalayak untuk mendukung suatu gagasan atau program dengan membuat mereka percaya bahwa mayoritas orang sudah setuju.  Dengan  menggunakan  teknik  ini,  propaganda  dapat  mendorong  khalayak  untuk mengikuti tindakan atau pendapat yang populer atau telah dilakukan oleh sebagian besar orang.
Selain tujuh teknik propaganda di atas, terdapat dua teknik propaganda tambahan, yaitu Teknik Reputable Mouthpiece dan Using All Form of Persuations dari Emory S. Bogardus dan Lawrence W. Doob dalam buku karya Nurudin (2002:34). Berikut penjelasannya:
1. Reputable Mouthpiece (Sanjungan yang tidak sesuai fakta).
Reputable Mouthpiece adalah cara untuk menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Biasanya, teknik ini digunakan oleh orang yang memuji atasan mereka, namun sebenarnya tidak tulus dalam hal itu.
2. Using All Form Of Persuation (Penggunaan bentuk persuasi)
Cara ini dilakukan dengan cara mempengaruhi orang lain melalui rayuan atau ucapan yang halus.

## Strategi Propaganda Dalam Pilkada Gubernur Aceh Tahun 2017
Pada tanggal 15 Februari 2017, dilaksanakan Pemilihan Umum Gubernur Aceh untuk memilih Gubernur Aceh periode 2017-2022. Terdapat enam pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mendaftar di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, yang terdiri dari 3 pasangan calon independen dan 3 pasangan calon dari partai politik. Zaini Abdullah, Gubernur  saat  itu,  mengajukan  diri  sebagai  calon  independen  di  Pilgub  Aceh  2017, berpasangan dengan Nasaruddin, Bupati Aceh Tengah. Tarmizi Abdul Karim, mantan Irjen
Kementerian Dalam Negeri dan Plt. Gubernur Aceh pada 2012, memutuskan untuk maju bersama Teuku Machsalmina Ali dan didukung oleh beberapa partai politik seperti Golkar, NasDem, dan PPP. Abdullah Puteh, mantan Gubernur Aceh pada periode 2000-2004, juga mencalonkan diri sebagai independen dengan Sayed Mustafa Usab sebagai pasangannya. Irwandi Yusuf, mantan Gubernur Aceh pada periode 2007-2012, memutuskan untuk maju bersama Nova Iriansyah dari Partai Demokrat dan didukung oleh beberapa partai politik seperti Nasional Aceh, Demokrat, Damai Aceh, Kebangkitan Bangsa, dan PDI Perjuangan. Muzakkir Manaf, Wakil Gubernur Aceh saat itu, juga mencalonkan diri bersama Teuku Al Khalid  dari  Partai  Gerindra  dengan  dukungan  dari  beberapa  partai  politik  seperti  Aceh, Gerindra, Bulan Bintang, dan PKS. Terdapat satu pasangan calon independen lainnya, yaitu mantan  Menteri  Pertahanan  Gerakan  Aceh  Merdeka,  Zakaria  Saman,  yang  berpasangan dengan Teuku Alaidinsyah, Bupati Aceh Barat. (Wikipedia.org, 2017).

## Teknik Name Calling
Teknik propaganda ini digunakan oleh Partai Aceh (PA) dengan mengkampanyekan bahwa Partai Nasional Aceh (PNA)  adalah Partai Nasrani Aceh. Selain itu, Muzakir Manaf pernah juga pernah memberi pernyatan yang mendiskreditkan profesi Irwandi Yusuf yang merupakan  dokter  hewan  dengan  menyatakan  bahwa  Aceh  merana  di  bawah kepemimpinan dokter hewan dan dokter manusia. Sementara itu, PNA melakukan teknik propaganda name calling ini dengan mendiskreditkan KPA (Komite Peralihan Aceh) yang merupakan wadah peralihan GAM bentukan PA
Teknik Glittering Generalities
Teknik ini dilakukan PA melalui semboyan-semboyan yang sering digaungkan dalam setiap kampanye, yaitu “ Kalau (PA) kalah. Kekacauan akan terus terjadi di Aceh tapi kalau (PA) menang kekacauan tak terjadi lagi di Aceh karna kita bisa mensejahterakan ”. Selain itu PA juga kerap berka mpanye dengan menggunakan pantun yang berbunyi “ Nyoe Koen ie Bandung  Leuhop,  Nyoe  Koen  Droe  Bandum  Goep,  artinya,  Kalau  bukan  kita  tidak  bisa meujutkan cita-cita, kalau kita pasti bisa dan pasti setia pada cita-cita kita. Mari kita bersama meujutkan  cita-cita  rakyat  Aceh ”.  Sementara  itu,  PNA  berkampanye  dengan  pesan  yang menyatakan  bahwa  “ calon  PNA  adalah  mantan  pejuang  GAM,  perunding  Helsinki.  Dan Partai Nasional yang koalisi dengan PNA adalah partai SBY yang menginisiasi perdamaian. Sedangkan  calon  lain  berkoalisi  dengan  mantan  komandan  kopassus  yang  diduga melakukan kekerasan kepada rakyat Aceh .” Dalam teknik propaganda glittering generalities yang digunakan PNA, terselip juga teknik name calling, yaitu dengan melabeli calon dari PA
didukung oleh Tokoh y ang ‘buruk’ karena diduga pernah melakukan kekerasan pada rakyat Aceh.

## Teknik Transfer
Partai Aceh dengan kandidat Muzakir Manaf dan Teuku Al Khalid didukung oleh 16 organisasi relawan, diantaranya Rakan Mualem,Gerakan Rakyat Dukung (Gardu) Mualem, Sahibul Mualem, Laskar Cut Nyak Dien, Pelajar Mualem Anti Narkoba, Rakan Muda Mualem, Suara  Rakyat  Aceh  (SURA),  Pongni  Mualem,  Komando  Mualem,  Rakyat  Meurehom  Keu Mualem,  Balai  Aliansi  Ceuding  Ayu,  Barisan  Petani,  Nelayan  Aceh  pendukung  Mualem, (PNA-PM), Gerakan Rakyat Dukung Mualem (Geradum), Wareh Mualem, Sahabat Maulem dan Brigade Becak Aceh 3 Sagoe. Selain itu, Partai Aceh juga didukung oleh ulama-ulama lokal. Hal ini dimanfaatkan oleh Partai Aceh sebagai salah satu teknik propagandanya dalam upaya pemenangan pilkada tahun 2017. Sementara itu, Partai Nasional Aceh juga berusaha meraih  kemenangan  melalui  pendekatan  langsung  kepada  masyarakat  dengan memanfaatkan  tokoh-tokoh  ulama  dan  tokoh  masyarakat  setempat  sebagai  juru  bicara Partai.
Propaganda PA dengan teknik transfer dilakukan melalui semboyan Punutoh Ulama, artinya,  kita  menjalankan  perintah  ulama.  Itulah  yang  sering  di  agungkan  oleh pendukungnya dalam setiap pertemuan baik dengan tokoh adat, tokoh budaya, dan tokoh lainnya yang di anggap berkompeten. Sementara itu, PNA meminjam popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dimana pengaruh SBY sebagai presiden yang menyetujui MoU Helsinki dan Irwandi sebagai mantan ketua Aceh Monitoring Mission (AMM) dari GAM, untuk mempengaruhi para pemilih yang intelektual karena PNA menyasar kelompok muda dan intelektual. Selain itu, digaungkan juga pernyataan bahwa Irwandi Yusuf dengan bahasa Inggrisnya yang baik, pendidikannya di Amerika, maka dia sebagai pemimpin Aceh akan diterima  oleh  dunia  internasional.  Apalagi,  Irwandi  pernah  diundang  Arnold Schwarzenegger,  gubernur  California  pernah  mengundang  Irwandi  Yusuf  terkait  dengan programnya Aceh Green. Dalam hal ini, PNA meminjam popularitas aktor internasional juga, tidak hanya nasional.

## Teknik Testimonial
PA hanya menggunakan dan mengandalkan testimonial dari calon kandidatnya saja, yaitu Muzakir Manaf dan juga tokoh agama yang hanya terkenal di daerah lokal. Berbeda halnya  dengan  PNA  dimana  partai  ini  benar-benar  memaksimalkan  teknik  propaganda testimonial  dengan  menggunakan  tokoh-tokoh  khusus  yang  berpengaruh  seperti  dari
ulama,  Tengku  Muhammad  Amin  (Tumin),  dari  orang  tua  GAM  (Tengku  Sanusi,  Sofyan Daud,  Bakhtiar  Abdullah,  M  Nur  Djuli),  dari  Jakarta,  tokoh-tokoh  PDIP  seperti  Rokhmin Dahuri, Ganjar Pranowo, serta dari tokoh-tokoh militer yang ada di Aceh seperti Soenarko. Dengan itu, terkirim pesan kepada pemilih, bahwa Irwandi Yusuf didukung oleh ulama dan tokoh nasional.

## Teknik Plain Folks
Partai Aceh mengusung eks Panglima GAM, yaitu Muzakir Manaf sebagai calonnya. Hal ini dilakukan karena Partai Aceh, sebuah  partai  politik lokal, memiliki jaringan  politik yang luas dan mencakup seluruh lapisan masyarakat termasuk yang paling bawah. Sebagai partai lokal yang didirikan oleh mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Partai Aceh berhasil memenangkan pemilihan umum pada tahun 2009 dan 2014. Pada pilkada tahun 2017, partai ini mencanangkan visi misi "Aceh yang Sejahtera, Berdaulat, dan Bermartabat Berdasarkan  MoU  Helsinki  dan  UUPA  dalam  Bingkai  NKRI"  dengan  fokus  pada  5  kunci utama, yaitu: (1) Keimanan berdasarkan Ahlussunnah Wal-Jama'ah dan Mazhab Syafi'i yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita, (2) Otonomi besar dalam pengelolaan daerah sendiri, (3) Ekonomi mandiri berdasarkan potensi unggulan lokal, (4) Sumber daya manusia yang  mampu  membangkitkan  kembali  kejayaan  peradaban  Aceh  dan  perdamaian  yang abadi dengan visi, misi, strategi, dan program prioritas pembangunan, dan (5) Pemerintahan yang dinamis, bersih, amanah, dan adil dalam melayani seluruh rakyat dengan merata.
Partai Nasional Aceh, Gabungan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah pada pemilihan, memiliki visi untuk mewujudkan Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil, dan melayani. Visi ini terdiri dari tiga kata kunci, yaitu: (1) Aceh yang damai yang berarti perdamaian yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip MoU Helsinki dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan, (2) Aceh yang sejahtera yang berarti akses masyarakat  Aceh  terhadap  layanan  kesehatan,  pendidikan,  perumahan,  dan  kesempatan kerja serta penghasilan yang layak, dan (3) pemerintahan yang bersih, adil, dan melayani yang berarti tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi untuk mendukung pelayanan  publik  yang  murah,  cepat,  tepat  sasaran,  berkualitas,  dan  merata.  Visi  ini diterapkan  melalui  program-program  unggulan,  salah  satunya  adalah  program  Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang diinisiasi oleh pemerintah Aceh di masa kepemimpinan Irwandi Yusuf pada tahun 2010 dan diapresiasi positif oleh masyarakat Aceh.
Melalui  visi  misi  dan  program  unggulan  yang  di  usung,  serta  pasangan  yang dicalonkan, baik Partai Aceh maupun Partai Nasional Aceh sama-sama menggunakan teknik
propaganda  Plain  Folks.  Teknik  ini  digunakan  dengan  mengedepankan  bahwa  ide  atau gagasan yang disampaikan adalah untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian, teknik ini merupakan  suatu  metode  yang  digunakan  oleh  seorang  pembicara  untuk  membujuk pendengar  agar  mempercayai  bahwa  gagasan  yang  disampaikan  adalah  baik  karena dianggap sebagai "bagian dari rakyat".

## Teknik Card Stacking
PA memanfaatkan teknik ini dengan menunjukkan fakta pada masyarakat umum di Aceh bahwa mereka sangat mencintai rakyat Aceh. Misalnya, penggunaan kata semboyan. " Kami mau berdamai dengan NKRI demi rakyat Aceh, kami berdamai dengan NKRI bukan kami sudah kalah tapi kami sayang pada rakyat Aceh yg selalu jadi korban sasaran yang tidak tepat dari kedua belah pihak". Itu kata semboyan yg sering di ucapkan oleh seluruh tokoh  yang  mencalonkan  diri  di  eksekutif/legislative.  Menurut  Gumarni,  teknik  ini  efektif karena pe ndukung dan massa partai hanya ingin mendengar Bahasa yang ‘merdu’ di telinga walaupun kata tersebut tak ada kenyataan dan tak ada bukti kuat. Misalnya. " Kalau saya terpilih  anda  akan  mendapat  rumah  layak  huni,  mendapat  gaji  yg  besar,  mendapat kesejahteraan yg lebih baik ”. Kalimat tersebut dengan mudah di terima oleh pendukung dan simpatisan, walau kenyataan setelah menang tak di prioritaskan. Selain itu dikampanyekan juga janji kemerdekaan “ Jika PA menang, maka Aceh bisa merdeka, bisa kita buat apa yg kita inginkan. Maka tgk-tgk jangan pernah ragu bersama kami ”.

## Teknik Bandwagon Technique
PA memanfaatkan budaya dan kesenangan masyarakat Aceh berkumpul di warung kopi  untuk  menanamkan  gagasan  atau  program  yang  diusung  oleh  Partai  agar  dapat disetujui  oleh  khalayak.  Adapun  untuk  PNA,  melakukan  propaganda  dengan  teknik bandwagon  melalui  pengulangan  kesuksesan  program-program  yang  pernah  dijalankan oleh Irwandi Yusuf pada saat menjabat sebelumnya, yaitu salah satunya dengan program JKA. Selain itu, PNA juga membuat program yang menonjolkan kearifan lokal dan budaya Aceh melalui program ACEH HEBAT.

## SIMPULAN
Terdapat 7 teknik propaganda yang digunakan dalam Pilkada Gubernur Aceh Tahun 2017, yaitu teknik name calling, glittering  generalities, transfer, testimoni, plain  folk,  card stacking, dan bandwagon technique. Strategi setiap partai dalam memenangkan Pilkada,
yaitu  menggunakan  ke-7  teknik  propaganda  tersebut  dan  yang  mendominasi  serta menunjukkan keberhasilan ialah penggunakan teknik propaganda Transfer, Testimoni dan Plain Folks.

## DAFTAR PUSTAKA
A.Foss,  Stephen  W.  Littlejohn  dan  Karen.  (2016). Theoris  Of  Human  Communication Terjemahan oleh Mohammad Yusuf Hamdan. Jakarta: Salemba Humanika.
Amin, Mr. S.M. (2014). Memahami Sejarah Konflik Aceh. Yayasan Pustaka Obor Indonesia Ardianto,  Elvinaro.,  Erdinasa,  Lukiati  Komala.  (2004). Komunikasi  Massa  Suatu  Pengantar. Bandung: Simbiosa Rekatama Bandung
Aspinall, E. & H. Crouch. (2008). The Aceh Peace Process: Why It Failed. (Policy Studies 1).
Cangara, Hafield. (tanpa tahun). Komunikasi Politik – Konsep, Teori, dan Strategi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Cohen, Jean L. (1985). Class and Society : The Limits of Marxian Critical Theory.  Amherest : Massachuset Press
Effendy, Onong Uchjana. (2010). Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek. Bandung: PT.Remaja Rosdakary
Heryanto,  Gun  Gun  dan  Shulhan  Rumaru.  (2013). Komunikasi  Politik:  Sebuah Pengantar.  Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor
Irtanto. (2008). Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
McQuail,  Denis.  (2000). Mass  Communication  Theories.  Fourth  edition.  London  :  Sage Publication
Morissan, Andy Corry Wardhani, Farid Hamid. (2010). Teori Komunikasi Massa. Bogor : Ghalia Indonesia
Nurudin. (2002). Komunikasi Propaganda. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Sastropoetro,  S.RA.  (1991). Propaganda  Salah  Satu  Bentuk  Komunikasi  Massa.  Bandung: Alumni.
Shoelhi,  Mohammad.  (2012). Propaganda  dalam  komunikasi  internasional.  Bandung: Simbiosa Rekatama Media
Singh,   Rajendra.   (2010) .   Social   Movements,   Old   and   New:   A   Post- Modernist  Critique,  New Delhi/Thousand Oaks/London: Sage Publications.
Warren, Harris G., Leinenweber, Harry D., and Ruth O.M. Anderson. (1963). Our Democracy at Work. Prentice-Hall. USA: Inc
Zuhro, R. Siti. (2009). Demokrasi Lokal : Peran Aktor dalam Demokratisasi, Penerbit Ombak, Yogyakarta.