Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104 Vol. 11, No. 2, July-December 2022 DOI: 10.22373/legitimasi.v11i2.14934
║Published: December 30, 2022
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi  220

## Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Tabrak Lari di Serang Kota
Anindya Sekar Kirana Universitas Serang Raya, Serang, Banten Fuqoha Universitas Serang Raya, Serang, Banten
Fitria Agustin
Universitas Serang Raya, Serang, Banten sekarkiranaa20@gmail.com
Abstract: A traffic accident in which the perpetrator is not responsible, leaving the victim alone without stopping the vehicle and not providing assistance, is called a hit-and-run. The crime of hit-and-run is a problem that needs to be addressed because it is an immoral act and harms others. This studi focused to discuss police efforts in protecting hit-and-run victims  and  protecting  hit-and-run  victims  in  the  Serang  City  Region.  The  research method  used  is  empirical-juridical,  namely  examining  applicable  legal  provisions with data obtained in the field, namely the Serang City Police Resort, in the form of processing data on hit-and-run cases by the police and interviews to obtain information about the factors causing the hit-and-run crime as well as the handling process by the police in this case. The handling of the hit-and-run by the police involves receiving a report of a traffic accident,  going  directly  to  the  crime  scene  (TKP),  collecting  evidence,  and  making  an official report at the crime scene. After finding the culprit, an investigation is carried out. If an investigation into the hit-and-run case has been carried out and not found sufficient evidence, then the investigation is terminated (SP3). However, if the perpetrator has not been found, the investigation will continue until the perpetrator is found. In handling hit- and-run  criminal  cases,  the  police  often  experience  obstacles,  including  the  lack  of evidence and witness statements and the lack of infrastructure and human resources in the traffic unit, which results in delays in handling hit-and-run accidents in the Serang City Police District.
Keywords: Accident, Victim, Police, Crime, Hit and Run
Abstrak: Kecelakaan  lalu  lintas  yang  pelakunya  tidak  bertanggungjawab,  dengan membiarkan  korban  begitu  saja  tanpa  menghentikan  kendaraannya,  dan  tidak memberikan pertolongan disebut dengan tabrak lari. Tindak pidana tabrak lari menjadi permasalahan  yang  perlu  diatasi  karena  merupakan  tindakan yang  tidak  bermoral  dan merugikan  orang  lain.  Kajian  ini  difokuskan  pada  upaya  kepolisian  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  korban  tabrak  lari  di  wilayah  Kota  Serang.  Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku  dengan  data  yang  diperoleh  di  lapangan  yaitu  Kepolisian  Resor  Serang  Kota, berupa hasil olah data perkara tabrak lari oleh polisi dan wawancara untuk memperoleh informasi  tentang  faktor  penyebab  tindak  pidana  tabrak  lari,  serta  proses  penanganan yang  dilakukan  polisi  dalam  kasus  tersebut.  Penanganan  yang  dilakukan  kepolisian terhadap  tabrak  lari  yaitu  setelah  mendapatkan  laporan  adanya  kecelakaan  lalu  lintas langsung  menuju  ke  Tempat  Kejadian  Perkara  (TKP),  mengumpulkan  alat  bukti, pembuatan  Berita  Acara  di  Tempat  Kejadian  Perkara.  Setelah  ditemukan  pelakunya dilakukan penyidikan, apabila sudah dilakukan penyidikan terhadap kasus tabrak lari dan tidak ditemukan alat bukti yang cukup maka dilakukannya penghentian penyidikan (SP3). Namun  apabila  pelaku  belum  ketemu  tetap  dalam  proses  penyelidikan  sampai  pelaku ketemu.  Dalam  penanganan  kasus  tindak  pidana  tabrak  lari  kepolisian  seringkali mengalami  hambatan  antara  lain  kurangnya  barang  bukti  dan  keterangan  saksi, kurangnya  sarana  prasarana  beserta  SDM  di  unit  Satlantas  yang  mengakibatkan terhambatnya  penanganan  kasus  kecelakaan  tabrak  lari  di  wilayah  Hukum  Kepolisian Resor Serang Kota.
Kata Kunci: Kecelakaan, Korban, Kepolisian, Tindak pidana, Tabrak Lari

## A. Pendahuluan
Tabrak lari merupakan suatu tindakan mengabaikan nilai  kemanusiaan sebagai makhluk yang bermoral, yaitu mengabaikan nilai moral manusia yang yang bertanggung jawab. Tabrak lari termasuk dalam tindak pidana karena merugikan oranglain terutama pengguna jalan. Tabrak lari digolongkan sebagai kejahatan, sebagaimana Pasal 316 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut, “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 Ayat (2), Pasal 277,  Pasal  310,  Pasal  311,  dan  Pasal  312  adalah  kejahatan”.  Kejahatan  me rupakan tindakan  yang  dilarang  dalam  suatu  masyarakat.  Jika  dalam  konteks  kenegaraan, perbuatan  tersebut  tergolong  sebagai  perbuatan  yang  telah  dikriminalisasikan  oleh penyelenggara  Negara,  dalam  bentuk  aturan  yang  tertulis  maupun  tak  tertulis,  demi melindungi  hak-hak  rakyatnya  atau  kepentingan  publik  di  atas  kepentingan  privat. 1 Tabrak lari mulanya suatu tindak pelanggaran yang mengakibatkan ruginya seseorang. Yakni menabrak karena kelalaian, dimana tidak ada niatan ataupun keinginan seseorang (pelaku)  untuk  melakukan  perbuatan  tersebut.  Unsur  kesengajaan  merupakan  bagian dari  unsur  tabrak  lari,  yakni  pengemudi  tidak  menghentikan  kendaraannya,  tidak
1 Andrea, Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan (Yogyakarta: t.p, 2009), 98-99.
menolong, tidak melapor ke polisi terdekat, sebagaimana Pasal 312 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan m enyatakan “Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor yang  terlibat  Kecelakaan  Lalu  Lintas  dan  dengan  sengaja  tidak  menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas  kepada  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  terdekat  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  231  Ayat  (1)  huruf  a,  huruf  b,  huruf  c  tanpa  alasan  yang  patut  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
Namun faktanya dalam Pasal 312 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatas tidak bisa terlaksana dengan baik di lapangan karena adanya beberapa hambatan dalam  proses  penyidikan  yang  menyebabkan  kesulitan  menemukan  pelaku  yang bertanggungjawab. Disinilah peran kepolisian sangat penting dalam penanganan kasus tersebut.
Artikel  ini  menfokuskan  pada  upaya  Kepolisian  Resor  Serang  Kota  dalam memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas  dan  penangan  tindak  pidana  tabrak  lari  di  wilayah  hukum  Kota  Serang.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  menggunakan  teknik  analisis mendalam (indepth  analysis) ,  yaitu  mengkaji  masalah  secara  kasus  perkasus  karena metode ini yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. 2 Untuk menunjang analisi digunakan data lapangan, berupa hasil olah data perkara tabrak lari oleh polisi dan wawancara untuk memperoleh informasi mengenai proses penanganan yang dilakukan polisi dalam kasus tabrak lari serta hambatan yang di alami oleh kepolisian.

## B. Perlindungan Korban Tindak Pidana Tabrak Lari Pada Kecelakaan Lalu Lintas
Penanganan  kecelakaan  lalu  lintas  dan  penindakan  pelanggaran  di  jalan  raya merupakan  tugas  dan  kewenangan  polisi  demi  terwujudnya  upaya  penegakan  hukum. Polisi  lalu  lintas  selalu  melakukan  kegiatan  sosialisasi  mengenai  penjelasan  Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 kepada pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat agar para pengguna kendaraan selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas sehingga dapat menekan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Akan tetapi, jika tidak ada sinergitas antara petugas dengan masyarakat, tidak akan tercapai keamanan dalam berkendara. Karakteristik tugas dan fungsi lalu lintas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menimbulkan konsekuensi dijadikannya fungsi lalu lintas ini sebagai sasaran dari berbagai kontrol eksternal.
2 Soetandyo  Wigjosoebroto, Metode-Metode  Penelitian  Masyarakat (Jakarta:  Gramedia,  1991); Sandu Siyoto, Dasar Metode Penelitian (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), 28; Soejono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986; Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: tp., 2020).
Peran  kepolisian  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13 yang berisi tugas pokok dari kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
b. Menegakkan hukum
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 12  ayat  (1)  huruf  a,  c,  e,  g,  dan  I,  berisi  keterangan  dan  gambaran  umum  tugas  serta peranan  polisi  dalam  kesehariannya,  baik  menyangkut  tentang  keamanan,  ketertiban, dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda  masyarakat  dan  lingkungan  hidup  dari  gangguan  ketertiban  atau  bencana termasuk  memberikan  bantuan  dan  pertolongan  dengan  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia. 3
Satuan  lalu  lintas  (Satlantas)  Polres  Serang  dalam  menangani  kecelakaan berpegang  pada  prosedur  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Setiap  tindakan  yang dilakukan  oleh  petugas  harus  berdasarkan  pada  prosedur  yang  ada.  Prosedur  dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, yaitu:
a. Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP).
b. Melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP); mengamankan barang bukti dan mengantarkan korban ke rumah sakit terdekat
c. Membuat laporan Polisi, sketsa tempat kejadian perkara (TKP) dan menggambarkan TKP sebelum dan sesudah kejadian.
d. Melakukan penyidikan; memanggil saksi dan memanggil tersangka
e. Meminta surat-surat dari dinas terkait; surat visum dari dokter untuk korban luka atau meninggal dunia, surat permintaan penetapan penyitaan dari pengadilan
f. Surat penyitaan dari DLLAJR; melakukan pemberkasan.
Tahap  penanganan  kecelakaan,  Polres  Serang  menyelenggarakan  peranan  dan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal atau kondisi yang tidak sesuai ataupun yang belum di atur dalam perundangan dapat diatasi dengan baik akan tetapi tetap berpegang pada  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  yang diperlukan atau diskresi. Diskresi adalah keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas. 4
3 Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bandung: Citra Umbaran, 2012), 34.
4 Israr Hirdayadi and Hera Susanti, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya  Menurut  Hukum,” LEGITIMASI:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Politik  Hukum 6,  no.  2  (2017); https://kamushukum.web.id/arti-kata/diskresi / , diakses pada 04 Juli 2022, pukul 03.30 WIB
Sifat melanggar hukum pelaku tindak pidana tabrak lari dapat dikenakan Undang- Undang  22  tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan,  dimana  hukuman  yang dikenakan berbeda-beda tergantung dari penyebab kecelakaan lalu lintas, seperti adanya kelalaian  sesuai  Pasal  310  Undang-Undang  Lalu  Lintas  Angkutan  Jalan,  dan  adanya kesengajaan sesuai Pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. 5
Unit SATLANTAS Kepolisian Resor Serang Kota melakukan upaya perlindungan hukum  represif  guna  memberikan  perlindungan  terhadap  korban  tabrak  lari  yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa. Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan  yang  diberikan  apabila  sudah  terjadi  sengketa  atau  telah  dilakukan  suatu pelanggaran. 6
Menurut Briptu Dwi Hindiyanto selaku Banit 9 Gakkum Satlantas Polres Serang Kota,  dalam  wawancaranya  menyatakan  prosedur  yang  dilakukan  oleh  Polres  Serang dalam penanganan kasus kecelakaan tabrak lari. 7

## 1. Pelaporan Kecelakaan Lalu lintas
Pelaporan  Kecelakaan  Lalu  lintas  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  jauh kemampuan Polres Serang Kota dalam menangani kecelakaan lalu lintas. Terlebih untuk mengetahui  kinerja  Polres  Serang  Kota  dalam  penanganan  kecelakaan  lalu  lintas, khususnya  dalam  hal  menerima  laporan  kecelakaan  lalu  lintas  dalam  mengenali  dan memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang  mengalami  kecelakaan  lalu  lintas  sebagai pengguna layanan.
Laporan kecelakaan lalu lintas disampaikan kepada petugas yang berjaga di lokasi terdekat atau  di kantor polisi secara langsung atau bisa melalui panggilan telfon, atau pesan  singkat  yang  ditujukan  kepada  petugas  kepolisian,  kemudian  pelapor  akan diberikan tanda bukti laporan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Satlantas Polres Serang menyediakan layanan di bidang lalu lintas yang dilengkapi dengan alat komunikasi yang dapat dihubungi setiap saat dalam 24 (dua puluh empat) jam.

## 2. Mendatangi Tempat Kejadian Perkara
Setelah  menerima  laporan  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  petugas  Satlantas Polres  Serang  segera  mendatangi  TKP  dan  melakukan  tindakan  pertama  di  TKP. Melakukan  tindakan  pertama  di  TKP  merupakan  tindakan  yang  sangat  penting  untuk menentukan pertanggung jawaban si pelakunya. Pertanggung jawaban pidana dijatuhkan
5 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 193; Effendi Erdianto, Pidana Indonesia Suatu Pengantar (Bandung: Refika Aditama, 2014); Abidin Farid, Zainal, Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2007); Alamsyah Nandang dan Suseno Sigit, Modul Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana Khusus (Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka,  2015); P.A.F, Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
6 Arif, Gosita. Masalah Korban Kejahatan . Jakarta: Akademika Presindo, 1993; Didik, M., Mansur Arif dan Gultom Elistaris, Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma  dan Realita (Jakarta: Raja Grafindo, 2007).
7 Hasil wawancara dengan Briptu Dwi Hindiyanto, Banit 9 Gakkum SATLANTAS Polresta Serang. Polresta Serang, tanggal 4 Juli 2022.
pada  orang  yang  melakukan  perbuatan  untuk  menentukan  kesalahannya.  Penentuan siapa  yang  bersalah  berkaitan  dengan  kecelakaan  lalu  lintas  membutuhkan  kejelian. Kejelian  ini  dibutuhkan  untuk  menemukan  barang  bukti  yang  tercecer  di  jalan  saat terjadinya  kecelakaan.  Barang  bukti  kecelakaan  lalu  lintas  tersebut  harus  segera  di amankan. Hal ini dikarenakan jalan merupakan tempat berlalu-lalangnya kendaraan yang dapat dengan mudah menghapus/menghilangkan barang bukti. Hal ini memaksa aparat penegak hukum untuk segera mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP).
Adanya Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) setelah kecelakaan terjadi  diperlukan  untuk  menentukan  siapa  yang  bertanggung  jawab  dalam  kejadian tersebut. TKP merupakan sumber keterangan dan bukti-bukti yang paling krusial taktik dari  unit  TPTKP  sangatlah  diperlukan.  Pasal  227  Huruf  C,  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Ketika  terjadi  kecelakaan,  maka secara langsung akan ada petugas dari Satlantas Polres Serang Kota untuk mendatangi lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas, tindakan ini dilakukan untuk menolong korban kecelakaan dan mengatur kondisi jalan apabila sampai menyebabkan kemacetan jalan.
Penanganan tahap awal dilakukan oleh pihak kepolisian adalah mensterilkan TKP, karena hal ini sangat penting dilakukan agar masyarakat yang berada disekitar TKP tidak merubah keadaan kecelakaan seperti saat terjadi kecelakaan, selain itu pihak kepolisian melakukan pengamanan terhadap barang bukti kecelakaan dan yang paling utama yaitu korban  kecelakaan  serta  mengkondisikan  tempat  kejadian  perkara  (TKP)  agar  tidak terganggu  arus  kendaraan  lainnya.  Apabila  dalam  hal  ini  menimbulkan  korban,  maka petugas Satlantas akan segera menginformasikan kepada petugas Rumah Sakit terdekat.
Briptu  Dwi  Hindiyanto  juga  menyatakan,  dalam  melaksanakan  pengamanan tempat  kejadian  perkara,  petugas  menentukan  tata  letak  alat  pengamanan  TKP  harus menggunakan prosedur yang sesuai, yaitu kendaraan unit kecelakaan lalu lintas wajib ditempatkan pada posisi menyudut 30 derajat searah TKP, dengan jarak 10 meter dari kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas ataupun korban. Posisi kendaraan petugas yang  dilengkapi  lampu  rotator  berwarna  biru  wajib  dinyalakan  selama  proses pengamanan berlangsung serta kerucut lalu lintas wajib ditempatkan dibagian jalan arah datangnya arus lalu lintas untuk jalur jalan satu arah ataupun di dua bagian jalan untuk jalur jalan dua arah. 8
Tahap selanjutnya adalah melakukan pengamanan TKP, Petugas Satlantas Polres Serang Kota juga melarang setiap orang yang tidak berkepentingan untuk memasuki TKP yang telah diberi Police Line, petugas juga melakukan pencarian barang bukti kejadian kecelakaan  melalui  CCTV  di  sekitar  tempat  kejadian  perkara,  mencatat  identitas  saksi untuk selanjutnya dimintai keterangan dan membuat tanda di TKP.

## 3. Menolong Korban Kecelakaan
8 Hasil wawancara dengan Briptu Dwi Hindiyanto, Banit 9 Gakkum SATLANTAS Polresta Serang. Polresta Serang, tanggal 04 Juli 2022
Korban  kecelakaan  lalu  lintas  tentu  saja  sangat  membutuhkan  pertolongan  dari satlantas  polres  serang  kota.  Dalam  hal  ini  terbukti  bahwa  memberikan  pertolongan kepada  korban  kecelakaan  tersebut  dan  memastikan  korban  berada  ditempat  yang seharusnya  termasuk  membawa  kerumah  sakit.  Korban  kecelakaan  tersebut membutuhkan pertolongan baik secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung korban kecelakaan mungkin akan ditolong oleh warga sekitar dilokasi kecelakaan apabila kondisinya  memungkinkan.  Untuk  korban  kasus  kecelakaan  yang  meningggal  dunia ataupun  untuk  mengantarkan  kerumah  sakit  untuk  dilakukan  visum  atau  perawatan. Satlantas polres kota Serang mempunyai kendaraan operasional Ambulance sendiri untuk mempercepat proses evakuasi.
Selain itu pertolongan kepada korban kecelakaan tidak secara langsung ditangani oleh pihak kepolisian. Korban kecelakaan mendapatkan asuransi jasa raharja, yang dapat diklaim sebagai syarat penanganan kepolisian untuk mendapatkan berkas dokumen atau formular  seperti,  laporan-laporan  kepolisian  mengenai  kecelakaan  dilengkapi  dengan dokumen  administrasi  dari  Polres  Serang.  Adapun  bentuk  laporan  kepolisian  adalah berita acara saksi, berita acara kecelakaan, gambar sketsa TKP dilengkapi dengan visum dari  rumah  sakit,  setelah  itu  dilengkapi  oleh  dokumen-dokumen  pribadi  seperti  KTP korban,  semua  kwitansi  visum,  sedangkan  untuk  korban  meninggal  dunia  maka  yang harus  disiapkan  adalah  KTP  ahli  waris,  kartu  keluarga,  surat  nikah,  surat  ahli  waris dilengkapi  blangko.  Berkas  tersebut  dipersiapkan  oleh  korban.  Sedangkan  pihak kepolisian hanya menyiapkan surat pengantar laporan kepolisian, gambar sketsa TKP, dan fotocopy STNK.
Satlantas  Polres  Serang  hanya  membantu  korban  kecelakaan  untuk  mengurus berkas-berkas persayaratan yang akan digunakan untuk mengklaim asuransi jasa raharja tersebut. Baru setelah itu pihak korban yang membawa persayaratan yang dibutuhkan ke kantor jasa raharja. 9
Korban mempunyai hak seperti tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yaitu memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang,  atau  telah  diberikannya;  ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan  menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat  penerjemah,  bebas  dari  pertanyaan  yang  menjerat,  mendapat  informasi mengenai  perkembangan  kasus,  mendapat  informasi  mengenai  putusan  pengadilan, mendapat  informasi  dalam  hal  terpidana  dibebaskan,  dirahasiakan  identitasnya, mendapat  identitas  baru,  mendapat  tempat  kediaman  sementara,  mendapat  tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat  nasihat  hukum,  memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai  batas waktu perlindungan berakhir dan/atau mendapat pendampingan.
9 Hasil wawancara dengan Briptu Dwi Hindiyanto, Banit 9 Gakkum SATLANTAS Polresta Serang. Polresta Serang, tanggal 04 Juli 2022.
Santunan kecelakaan lalu lintas bagi korban diberikan sesuai dengan peraturan yang  telah  diberlakukan  oleh  pemerintah.  Sebagai  pelaksanaan  Pasal  239  ayat  (2) Undang-Undang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  mengatur  bahwa  Pemerintah membentuk  perusahaan  asuransi  Kecelakaan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu pemerintah mempunyai PT. Jasa Raharja (Persero)  sebagai  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  yang  tugas  dan  fungsinya  ada  2 (dua) yaitu memberikan santunan atas kejadian kecelakaan pada korban kecelakaan lalu lintas darat, laut, udara, dan penumpang kendaraan umum dan menghimpun dana pajak kendaraan  bermotor  melalui  samsat,  dana  tersebut  akan  digunakan  untuk  membayar santunan. Besarnya santunan yang tertulis dalam Undang-Undang Nonor 33 tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 10 , ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PMK.010/2008 dan 37/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008 dengan mengikuti ketentuan dan prosedur yang diberlakukan dalam peraturan yang telah ditetapkan.

## 4. Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas
Kepolisian  sebagai  institusi  terdepan  dalam  upaya  penegakan  hukum  memiliki kewenangan  antara  lain  serangkaian  penyelidikan,  penggeledahan,  penangkapan, pemeriksaan  dan  melimpahkan  perkara  ke  kejaksaan  untuk  dapat  disidangkan  di pengadilan.  Dengan  rangkaian  urutan  kegiatan  tersebut  nampak  bahwa  polisi  adalah institusi  yang  memegang  fungsi  utama  penegakan  hukum.  Selain  itu  kepolisian  juga dituntut untuk melayani tujuan sosial berupa penjagaan keamanan dan ketertiban serta memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Hal  ini, seringkali menjadi dilema bagi aparat kepolisian karena tujuan sosial berupa penjagaan terhadap  ketertiban  seringkali  bertolak  belakang  tujuan  hukum  yang  menghendaki kepastian penegakan hukum yang total.
Salah  satu  tugas  yang  dibebankan  kepada  kepolisian  adalah  penanganan permasalahan lalu lintas baik yang bersifat prefentif maupun represif. Kepolisian dituntut untuk menjaga ketertiban lalu lintas selain juga harus menegakkan hukum pidana lalu lintas. Secara normatif, tugas dan wewenang polisi berkait dengan proses peradilan lalu lintas meliputi pembinaan di bidang lalu lintas, penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Kepolisian juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor. 11
Briptu Dwi Hindiyanto dalam wawancaranya menyatakan Petugas Polres Serang dalam  rangka  penyelidikan  maupun  penyidikan  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas melakukan pengamatan secara umum, yang meliputi pengamatan terhadap keadaan jalan
10 M. Karjadi, Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas (Kewajiban dan Wewenang Polisionil) (Bogor: Politeia, 1975), 33. 11 Satjipto  Rahardjo, Menuju  Kepolisian  Republik  Indonesia  Mandiri  yang  Profesional (Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja, 2000), 10; C.S.T, Kansil., S.T Christine, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya (Jakarta: Rineka Cipta, 1995).
(sempit,  lebar,  tanjakan,  turunan,  tikungan,  simpangan,  lurus  dan  lain-lain),  keadaan lingkungan  (ramai/sepi/bebas  pandangan  dan  lain-lain),  keadaan  cuaca  pada  waktu terjadi kecelakaan lalu lintas, kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, kerusakan pada kendaraan, kerusakan pada jalan dan kelengkapannya, letak kendaraan dan korban, bekas-bekas tabrakan yang tertinggal di jalan seperti; bekas rem, pecahan kaca, tetesan darah, bekas cat/dempul, bekas oli, suku cadang yang terlepas/jatuh dan lain-lain dan arah datangnya kendaraan yang terlibat kecelakaan. Dalam penanganan penyidikan polisi wajib  mengamankan  tersangka  dan  memberikan  perlindungan  apabila  tejadi penghakiman  terhadap  tersangka,  setelah  mengamankan  tersangka  polisi.  wajib memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap tersangka mengenai kronologi kecelakan. Setelah  merasa  cukup  dalam  memberikan  pertanyaan  terhadap  tersangka  polisi melakukan pemberkasan dan melakukan penyidikan ketempat kejadian perkara dengan melakukan pemotretan, yang terdiri dari foto situasi secara keseluruhan, foto posisi dari kendaraan  yang  terlibat  kecelakaan,  foto  korban  sebelum  dipindahkan  dari  TKP,  foto kerusakan yang ada pada kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan foto bekas- bekas yang tertinggal.
Dalam  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  unit  SATLANTAS  Polres Serang  Kota  telah  sesuai  dengan  prosedur  yang  dimuat  dalam  Undang-undang  No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kapolri No.15 Tahun 2013 Tentang Pengamanan Kecelakaan Lalu Lintas. Pada lalu lintas terdapat dua tindak pidana yaitu pelanggaran dan kecelakaan yang termasuk kejahatan yang disebabkan oleh kelalaian  dan  kealpaan.  Maka  dari  itu,  unit  laka  lantas  memiliki  peran  penting  dalam menanggulangi  kecelakaan  lalu  lintas.  Unit  laka  lantas  akan  selalu  siaga  dan mengantisipasi akan adanya kecelakaan bagi pengguna jalan. Untuk itu polisi diharapkan mampu  bekerja  dengan  sebaik-baiknya  untuk  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat khususnya pengguna jalan guna memberikan perlindungan, rasa aman dan nyaman.

## Table 1:
Data Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Serang Tahun 2022 Polresta Serang (Januari-Mei) Bulan Jumlah LAKA Jumlah Kecelakaan Tabrak Lari MD LB LR Kerugian Januari 10 1 0 9 Rp. 4.050.000 Februari 5 0 0 5 Rp. 1.300.000 Maret 7 2 1 4 Rp. 2.700.000 April 7 0 0 7 Rp. 1.100.000 Mei 9 3 0 7 Rp. 3.900.000 Juni 38 6 1 28 Rp. 13.050.000
Sumber Data: Laporan Bulanan SATLANTAS Polresta Serang Kota, 2022.
Dari seluruh jumlah kecelakaan yang tertera diatas bahwa tidak semua jumlah kecelakaan dianggap selesai. Selesai disini diartikan bahwa perkara tersebut berlanjut ke pengadilan sehingga berkas perkara tersebut sudah P 21. P 21 merupakan formulir pernyataan yang dikirim oleh kejaksaan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan telah sempurna. Sedangkan untuk perkara yang tidak berlanjut dapat dikarenakan perkara tersebut telah dicabut. Dicabutnya perkara tersebut dikarenakan terdapat kesepakatan antara  kedua  belah  pihak  untuk  menyelesaikan  perkara  dengan  jalan  kekeluargaan, misalnya  pihak  korban  telah  menyatakan  tidak  menuntut  pelaku  dari  penyebab kecelakaan tersebut. 12
Hukum  pidana  adalah ultimum  remedium yang  merupakan  alternatif  terakhir yang berarti bahwa hukum pidana baru dapat dijatuhkan apabila tidak terdapat jalan lain  yang  diupayakan  untuk  menyelesaikan  suatu  masalah.  Dari  pasal-pasal  yang diajukan  oleh  kepolisian  pada  perkara-perkara  kecelakaan  lalu  lintas,  maka  pihak kepolisian  harus  melihat  terlebih  dahulu  akibat  yang  ditimbulkan  dari  kecelakaan tersebut. Terdapat 4 kemungkinan akibat yang timbul dari kecelakaan tersebut yaitu kerugian materiil, meninggalnya korban, luka-luka, dan luka berat hingga menyebabkan cacat dalam waktu tertentu yang diderita oleh korban, misalnya cacat seumur hidup. 13

## C. Hambatan  Kepolisian  Resor  Serang  Kota  dalam  Penanganan  Kasus  Tindak Pidana Tabrak Lari
Upaya pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap korban tabrak lari  kecelakaan  lalu  lintas  tidak  terlepas  dari  adanya  hambatan  hambatan  dalam memberikan  pelayanan  baik  dalam  pihak  kepolisian  maupun  dari  masyarakat  sebagai penerima  layanan.  Briptu  Dwi  Hindiyanto  menyatakan  hambatan  yang  dihadapi  oleh pihak kepolisian bukan berasal dari berbagai pihak yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan  jalan  raya  saja,  melainkan  berasal  dari  sarana  dan  prasarana  yang  kurang memadai.  Minimnya  sarana  dan  prasarana  seperti  kurangnya  transportasi  dan  alat telekomunikasi, menjadikan kinerja kepolisian tidak maksimal dalam menangani korban kecelakaan lalu lintas khususnya tabrak lari. Selain itu, dampak dari minimnya sarana dan prasarana  dalam  penyelenggaraan  penanganan  kasus  kecelakaan  lalu  lintas mengakibatkan lamanya proses penyelesaian masalah. 14
Menurut Briptu Dwi Hindiyanto dalam wawancara pada tanggal 04 Juli 2022, beliau menyampaikan hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap korban tabrak lari.
12 Pignataro, Traffic and Engineerinf: Theory & Practice (USA: tp., 1974).
13 Rusjdi Ali Muhammad, “Reconciliation for the Settlement of Criminal Cases: Reactualization of Local  Wisdom  in  Indonesian  Criminal  Law  [Upaya  Perdamaian  Untuk  Penyelesaian  Perkara  Pidana: Reaktualisasi  Kearifan  Lokal  Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia],” LEGITIMASI:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan Politik Hukum 10, no. 2 (November 19, 2021): 171; Bambang Waluyo, Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
14 Andi Zaenal Marla, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya , Lex Crimen IV , 2015.
“ Letak Kamera CCTV pada titik kecelakaan tidak dengan jelas merekam kronologi kejadian, plat nomor kendaraan pelaku tidak terlihat jelas dalam rekaman, posisi kecelakaan diluar area jangkauan kamera cctv. ”
“ Saksi yang tidak mau terlibat lebih jauh dalam penyelidikan karena enggan atau merasa  takut  saat  memberikan  keterangan  ataupun  saksi  yang  tidak  dapat memberikan keterangan dikarenakan saksi tidak melihat dengan jelas plat nomor kendaraan  gelapnya  keadaan  TKP  atau  waktu  kejadian  kecelakaan  pada  malam hari. ”
“ Kurangnya  kesadaran  masyarakat  di  sekitar  tempat  kejadian  untuk  melaporkan kejadian kecelakaan yang terjadi guna penyidikan dan penyelidikan, kadang kala masyarakat enggan terlibat dengan urusan semacam itu. Hal ini dikarenakan banyak pandangan masyarakat yang salah terhadap peradilan kecelakaan lalu lintas yaitu bahwasannya kasus kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kasus yang berbelit- belit serta menyita banyak waktu. ”
“ Sulitnya  pencarian  terhadap  pelaku  dalam  tahap  penyidikan,  kepolisian memasukan  identitas  tersangka  kedalam  DPO  (daftar  pencarian  orang).  Jika pelakunya sudah diketahui. adapun ketika pelakunya belum diketahui identitasnya, maka yang pertama dilakukan adalah identitas dari kendaraan pelaku. ”
“ Waktu  kejadian  kecelakaan  juga  mempengaruhi,  yaitu  yang  terjadi  antara  siang hari ataupun malam hari. Kasus kecelakaan lalu  lintas tabrak lari  di Kota Serang sering kali terhjadi juga di malam hari, dimana kondisi jalanan yang sepi dan tidak ada saksi, jika terdapat saksipun seringkali ketika saksi memberikan keteranga di persidangan  menjadi  tidak  begitu  yakin  akan  keterangannya  sendiri  karena TKP yang gelap serta waktu kejadian yang singkat. ”
“ Faktor  luas  wilayah  juga  berpengaruh  terhadap  penyidikan  atau  penyelidikan kasus  kecelakaan  lalu  lintas.  Karena  luas  wilayah  kerja  Polresta  Serang  lumayan cukup luas yang meliputi Serang Kota yang tidak diimbangi dengan jumlah personil SATLANTAS  yang  ada.  Namun  penulis  berpendapat  luas  wilayah  kota  Serang seharusnya  bukan  menjadi  kendala  bagi  apparat  kepolisian  apabila  apparat kepolisian bekerja maksimal dalam tugasnya. ”
“ Barang  bukti  kendaraan  bermotor  masih  atas  nama  pemilik  pertama,  dimana pelaku merupakan pemilik tangan kedua dari barang bukti kendaraan bermotor. Jadi identitas pelaku dan identitas yang berada di surat kelengkapan berkendara tidaklah sesuai. Kebanyakan masyarakat kota Serang kurang menyadari pentingnya untuk  mengubah  identitas  pemilik  kendaraan  bermotor  atas  Namanya  sendiri. Masyarakat menganggap hal tersebut bukanlah hal yang penting seperti membayar pajak kendaraan bermotor. ”
“ Biaya yang mahal dalam menyelesaikan kasus tabrak lari, untuk mengidentifikasi suatu bekas kaca mobil yang pecah ataupun bekas cat yang tertinggal di TKP, maka harus  melalui  laboratorium  forensic  terlebih  dahulu  agar  benar-benar  terdapat kesesuaian.  Dalam  hal  ini  dibutuhkan  biaya  yang  besar  karena  semakin  sulit
pencarian pelaku dan analisis barang bukti dalam kasus kecelakaan lalu lintas, maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. ” 15
Di Kota Serang, kejadian  tabrak lari memberikan keprihatinan yang mendalam, karena jarang sekali pelakunya tertangkap dan diperiksa sampai pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Dengan kata lain kasus tersebutb menjadi Dark Cases atau Dark Number (kasus yang tak terpecahkan).

## D. Kesimpulan
Upaya Kepolisian Resor Serang Kota dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana tabrak lari yaitu, Polisi Mendatangi tempat kejadian perkara dengan segera  untuk  melakukan  pengukuran,  pendataan,  pemotretan,  membantu  /  menolong korban dengan membawa korban ke rumah sakit terdekat dan mengumpulkan barang bukti  kemudian  melakukan  koordinasi  terhadap  instansi  terkait  seperti  perusahaan penyedia jasa santunan (PT. Jasa Raharja), setelah itu personil polisi lainnya memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Saksi. Langkah selanjutnya, polisi melakukan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas dengan meminta surat-surat dari dinas yang terkait seperti surat Visum et Repertum dari rumah sakit dan surat penyitaan dari DLLAJR dan  pengadilan.  Langkah  terakhir,  polisi  menyerahkan  berkas  perkara  ke  penuntut umum.  Hambatan  yang  dialami  oleh  pihak  Kepolisian  dalam  meangani  kasus  tindak pidana  tabrak  lari  yaitu  peran  masyarakat  yang  dirasa  kurang  mendukung  upaya kepolisian dalam melakukan penanggulangan kecelakaan lalu lintas yang dalam hal ini adalah  tingkat  kesadaran  hukum  masyarakat  masihlah  rendah.  Serta  kurangnya  SDM dalam Unit Satlantas Polres Serang Kota dan jumlah inventaris pendukung tugas yang masih kurang.

## Daftar Kepustakaan
Abidin Farid, Zainal. Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Andrea, Ujan Ata. Filsafat Hukum Membangun Hukum, Membela Keadilan. Yogyakarta: t.p, 2009.
Arif, Gosita. Masalah Korban Kejahatan . Jakarta: Akademika Presindo, 1993.
C.S.T,  Kansil.,  S.T  Christine. Disiplin  Berlalu  Lintas  di  Jalan  Raya .  Jakarta:  Rineka  Cipta, 1995.
Didik, M., Mansur Arif, Gultom Elistaris. Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita . Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
Erdianto, Effendi. Pidana Indonesia Suatu Pengantar , Bandung: Refika Aditama, 2014.
Hirdayadi,  Israr,  and  Hera  Susanti.  “Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Di
15 Hasil wawancara dengan Briptu Dwi Hindiyanto, Banit 9 Gakkum SATLANTAS Polresta Serang. Polresta Serang, tanggal 04 Juli 2022, diolah.
Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum.” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 6, no. 2 (2017).
Kardaji. M. Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas (Kewajiban dan Wewenang Polisionil) . Bogor: Politeia, 1973.
Koenjtaraningrat,  Soetandyo  Wigjosoebroto. Metode-Metode  Penelitian  Masyarakat . Jakarta: Gramedia, 1991.
Muchsin, Perlindungan  dan Kepastian Hukum Bagi  Investor di Indonesia , Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
Nandang,  Alamsyah.,  dan  Suseno  Sigit. Modul  Pengertian  dan  Ruang  Lingkup  Hukum Pidana Khusus . Universitas Terbuka: Tanggerang Selatan, 2015.
Muhammad,  Rusjdi  Ali.  “Reconciliation  for  the  Settlement  of  Criminal  Cases: Reactualization  of  Local  Wisdom  in  Indonesian  Criminal  Law  [Upaya  Perdamaian Untuk  Penyelesaian  Perkara  Pidana:  Reaktualisasi  Kearifan  Lokal  Dalam  Hukum Pidana Indonesia].” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 10, no. 2 (November 19, 2021): 171. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11339.
Lamintang, P.A.F,. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
Pignataro. Traffic and Engineerinf: Theory & Practice. USA: tp., 1974.
Rahardjo,  Satjipto. Menuju  Kepolisian  Republik  Indonesia  Mandiri  yang  Profesional . Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja, 2000.
Soejono, Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: tp., 2020.
Waluyo,  Bambang. Victimologi  Perlindungan  Korban  dan  Saksi .  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2011.
Zaenal  Marla,  Andi. Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Kelalaian  Pengemudi  Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya , Lex Crimen IV , 2015.

## Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Repubik Indonesia
Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

## Wawancara:
Briptu Dwi Hindiyanto Banit 9 Gakkum Satlantas Kepolisiam Resor Serang Kota.