## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## PENTINGNYA PUTUSAN PIDANA KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN SEBAGAI DASAR PEMBATALAN HAK-HAK ATAS TANAH

## THE IMPORTANT CRIMINAL PUNISHMENT FOR A CORPORATE ON ENVIRONMENTAL SECTOR AS THE LEGAL BASIS FOR REVOCATION OF LAND RIGHTS BASED ON BASIC AGRARIAN LAW
(UUPA)

## M. Yazid Fathoni
Fakultas Hukum Universitas Mataram Email : myazidfathoni@gmail.com

## Fatahullah
Fakultas Hukum Universitas Mataram Email : ullaw84@yahoo.co.id

## Abstrak
Walaupun telah ditetapkan sebagai tujuan dari Undang-undang Pokok Agraria 1960, namun masyarakat belum bisa merasakan secara penuh keadilan yang diiginkan oleh UUPA. Pemanfaatan Hak-hak atas tanah ini seringkali dimanfaatkan oleh korporasi tanpa mengindahkan lingkungan sekitar sehingga merugikan masyarakat. Namun demikian penerapan pidana terhadap korporasi pemegang hak atas tanah terkadang sulit untuk diterapkan. Hal ini berimplikasi kepada sulitnya negara untuk membatalkan hak atas tanah yang dimiliki oleh suatu korporasi. Padahal, Dengan adanya putusan pidana terhadap korporasi maka hal ini sebagai jalur cepat dan pasti dalam menentukan suatu kondisi atau perbuatan tertentu. Penegakan hukum pidana terhadap korporasi dibidang lingkungan merupakan dasar yang kuat bagi negara untuk untuk menentukan bahwa pemegang hak atas tanah (korporasi) tidak menggunakan tanah sesuai dengan peruntukan dan mengabaikan fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana yang ditegaskan dalam UUPA. Dasar ini kemudian menjadi acuan yang kuat bagi negara untuk melakukan pembatalan hak atas tanah Kata Kunci: Korporasi, Hak Atas Tanah, UUPA

## Abstract
Even though the purpose of the basic agrarian law had been appointed, people still can not fully get the justice that Indonesia’s Basic Agrarian Law wanted.  The Utilization of these land rights is often used by corporations sometimes without regard to the environment, this is making a detriment to the community. However, the criminal punishment against a corporation that holds the land rights is difficult to implement. This has implicated the state position, they are difficult also to revocate the land rights corporation. With this criminal punishment against the corporation, this makes a direct way and a more certainty to make sure the violence occurred by the corporation. The criminal law enforcement against a corporation on the environmental sector is a strong legal basis for the state to decide that the land rights holder (corporation) is not using the land according to the rule and ignores the land social function based on Indonesia Basic Agrarian Law. According to this criminal punishment, the state has the strongest legal basis to revoke the corporation’s land rights.

## Keywords: Corporation, Land Rights, Basic Agrarian Law

## A. PENDAHULUAN
Sejak diundangkan pada tanggal 24 september 1960, perbincangan mengenai  konsep keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam menurut Undang-undang Pokok Agraria 1960 menarik untuk diketengahkan. Bagaimana tidak, mulai dari tahun 1619 saat datangnya VOC (Veerenigde  Oost  Indishe  Compagnie), kemudian datangnyaPemerintah Hindia Belanda (dengan  sistem cultur  stelsel tahun 1830 yang kemudian diganti dengan Agrarische Wet 1870,) kemudian  setelah kemerdekaan (dengan Undang-undang Pokok Agraria 1960), sejarah mencatat masyarakat Indonesia belum mampu menikmati hasil sumber daya alam dari tanahnya sendiri secara maksimal untuk kepentingannya sendiri (baca: untuk kepentingan rakyat Indonesia). Artinya, mereka belum dapat menikmati keadilan di negerinya sendiri secara utuh. Kalau sebelumnya masyarakat indonesia memperjuangkan keadilan terhadap kesewenang-wenangan pemerintah kolonial dan akhirnya harus berbagi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan pemerintah kolonial, maka saat ini masyarakat indonesia memperjuangkan keadilan dengan terpaksa bersitegang dengan negara ataupun korporasi, dan berbagi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan negara (yang diwakili oleh pemerintah) atau korporasi (Fathoni, 2013) . Demikianla dinamika pertanahan di Inodonesia.
”…bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempun- yai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur (Undang-undang Pokok Agraria 1960 bagian menimbang huruf a)
Tujuan Undang-undang  pokok agraria ialah meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan membawa kemakmuran kebahagiaan dan keadi- lan (Penjelasan umum Undang-undang Pokok Agraria 1960)
Namun demikian, walaupun telah ditetapkan sebagai tujuan dari Undang-undang Pokok Agraria 1960, namun masyarakat belum bisa merasakan secara penuh keadilan yang diiginkan oleh undang-undang tersebut. Terlebih lagi, dalam Undang-Undang Pokok Agraria memberikan peluang kepada korporasi untuk memiliki hak-hak atas tanah, bahkan dalam jumlah yang tidak di batasi oleh undang-undang. Pemanfaatan Hak-hak atas tanah ini seringkali dimanfaatkan oleh korporasi tanpa mengindahkan lingkungan sekitar sehingga merugikan masyarakat. Namun berdasarkan pengamatan awal dalam penerapan pidana terhadap korporasi pemegang hak atas tanah, penerapan tindak pidana terhadap korporasi sulit untuk diterapkan. Hal ini berimplikasi kepada sulitnya negara untuk membatalkan hak atas tanah yang dimiliki oleh suatu korporasi. Dengan adanya putusan pidana terhadap korporasi maka hal ini sebagai jalur cepat dan pasti dalam menentukan suatu kondisi atau perbuatan tertentu.

## B. RUMUSAN MASALAH
Adapun perumusan masalah dalam makalah ini adalah bagaimanakah model dan jenis penguasaan Hak atas tanah oleh korporasi berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria? dan bagaimanakah implikasi administrasi terhadap penerapan tindak pidana korporasi lingkungan bagi pemegang hak atas tanah?

## C. PEMBAHASAN
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 14~26

## Model dan jenis penguasaan Hak atas tanah oleh korporasi berdasarkan Un- dang-Undang Pokok Agraria
Undang-Undang Pokok Agraria memberikan peluang kepada korpoasi untuk memiliki hak atas tanah namun hanya terbatas kepada hak-hak yang bersifat individual seperti HGU, HGB, dan Hak Pakai, khususnya terhadap korporasi yang yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Sedangkan Hak Milik hanya tidak dapat diberikan kepada korporasi yang yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Yang dapat memilki Hak Milik hanyalah warga negara Indonesia dan badan-badan hukum yang tertentu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Bdan Hukum yang dapat mempunyai hak milik, yaitu:
1.  Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara);
2.  Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas Undang- Undang No. 79 Tahun 1958 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 139);
3. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama;
4. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.
Untuk jenis-jenis hak atas tanah yang dapat dikuasai oleh korporasi tersebut akan diuraikan sebagai berikut:
a.  Hak Guna Usaha
Hak Guna Usaha merupakan hak atas tanah untuk melakukan hal tertentu, khususnya dibidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan di atas tanah negara. Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan 1 . Luas minimum tanah Hak Guna Usaha yang diberikan diatas tanah Negara berjumlah minimal lima hektar, sedangkan luas maksimum bagi perorangan maksimal duapuluh lima hektar 2 .
Hak Guna Usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Jangka waktu Hak Guna Usaha diberikan paling lama tigapuluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun. Jika jangka waktu perpanjangan telah habis maka kepada pemegang hak atas tanah dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama 3 . Perbedaan antara perpanjangan dengan pembaharuan hak adalah jika perpanjangan hak adalah penambahan jangka waktu berlakunya sesuatu hak tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut, sedangkan pembaharuan hak adalah pemberian hak yang sama kepada pemegang hak atas tanah yang telah dimilikinya sesudah jangka waktu hak tersebut atau perpanjangannya habis. Dalam pase pembaharuan hak ini, pemberi hak juga dapat merubah syarat-syarat dalam pemberian Hak Guna Usaha tersebut.
Hak Guna Usaha dapat diperpanjang ataupun dilakukan pembaharuan hak atas permohonan pemegang hak, jika memenuhi syarat 4 :
1 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang  Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah,  PP No 40 Tahun 1996, Pasal 4
2 Pasal 5
3 Pasal 8
4 Pasal 9
a.  tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;
b. syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; dan
c.  pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang Hak Guna Usaha.
Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atau pembaharu-annya diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Usaha tersebut.
Adapun Kewajiban dan Hak Pemegang Hak Guna Usaha adalah 5 :
a.  membayar uang pemasukan kepada Negara;
a.  melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya;
b.  mengusahakan sendiri tanah Hak Guna Usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan criteria yang ditetapkan oleh instansi teknis;
c.  membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan areal Hak Guna Usaha;
d.  memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
e.  menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan Hak Guna Usaha;
f.  menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada Negara sesudah Hak Guna Usaha tersebut hapus;
g.  menyerahkan sertipikat Hak Guna Usaha yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan.
Hak Guna Usaha dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain. Peralihan Hak Guna Usaha terjadi dengan cara 6 : a. Jual beli; b. Tukar menukar; c. Penyertaan dalam modal; d. Hibah; e. Pewarisan.
Peralihan-peralihan Hak Guna Usaha tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan  untuk memberikan kepastian hukum. Peralihan Hak Guna Usaha karena jual beli kecuali melalui lelang, tukar menukar, penyertaan dalam modal, dan hibah dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sedangkan peralihan hak melalui jual beli dalam pelelangan dibuktikan dengan Berita Acara Lelang. Untuk peralihan Hak Guna Usaha karena warisan harus dibuktikan dengan surat wasiat atau surat keterangan waris yang dibuat oleh instansi yang berwenang.
Hak Guna Usaha dapat hapus karena hal-hal sebagai berikut 7 :
5 Pasal 12
6 Pasal 16
7 Pasal 17.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 16~26
a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan haknya;
b. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena : tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/ atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang Hak Guna Usaha; dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c.  dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
d.  dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961;
e. diterlantarkan;
f.  tanahnya musnah;
g.  ketentuan Pasal 3 ayat (2), yaitu terkait dengan Pemegang Hak Guna Usaha yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemegang hak.
Oleh karena Hak Guna Usaha melekat di atas tanah Negara maka hapusnya suatu Hak Guna Usaha mengakibatkan tanahnya kembali menjadi tanah Negara. Selanjutnya, kepada bekas pemegang hak wajib membongkar bangunan-bangunan dan benda-benda yang ada diatasnya dan menyerahkan tanah dan tanaman yang ada di atas tanah bekas Hak Guna Usaha tersebut kepada Negara dalam batas waktu tertentu. Namun demikian, apabila bangunan tanaman dan benda-benda sebagaimana dimaksud masih diperlukan untuk melangsungkan atau memulihkan pengusahaan tanahnya, maka kepada bekas pemegang hak dapat diberikan diberikan ganti rugi. Pembongkaran bangunan dan benda-benda dilaksanakan atas biaya bekas pemegang Hak Guna Usaha. Jika bekas pemegang Hak Guna Usaha lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut maka bangunan dan benda-benda yang ada di atas tanah bekas Hak Guna Usaha itu dibongkar oleh Pemerintah atas biaya bekas pemegang hak 8 . a.  Hak Guna Bangunan
Jika Hak Guna Usaha merupakan hak yang bisa dimiliki oleh subyek hukum untuk melakukan usaha dibidang pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan, justru Hak Guna Bangunan tidak memfokuskan diri tidak kepada kegiatannya. Hak Guna Bangunan tidak melihat jenis kegiatannya yang dapat diberikan Hak Guna Bangunan melainkan pemanfaatan bangunannya. Dalam arti, jika seseorang atau subyek hukum ingin mendirikan bangunan di atas bukan tanah miliknya terlepas dari jenis kegiatannya, dan menginginkan bangunan tersebut menjadi hak miliknya terpisah dari kepemilikan tanah dibawahnya,  maka subyek hukum tersebut dapat menggunakan pilihan Hak Guna Bangunan.
Adapun yang dapat menjadi pemegang Hak Guna Bangunan adalah sama dengan pemegang dalam Hak Guna Usaha yaitu: Warga Negara Indonesia dan Badan hukum. Badan hukum yang dimaksud disini adalah suatu badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia 9 .
Berbeda dengan Hak Guna Usaha yang hanya bisa melekat di atas tanah Negara, Hak Guna Bangunan dapat melekat diberbagai jenis tanah yaitu: Tanah Negara, Tanah Hak Pengelolaan, dan Tanah Hak Milik 10 . Hak Guna Bangunan atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Hak Guna Bangunan atas tanah Hak
8 Pasal 18.
9 Pasal 19.
10 Pasal 21.
Pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang Hak Pengelolaan.
Berbeda dengan cara pemberian Hak Guna Bangunan di atas tanah Negara ataupun di atas tanah Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Milik hanya bisa dilakukan dengan pemberian hak  oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 11 .
Hak Guna Bangunan diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun. Sesudah jangka waktu Hak Guna Bangunan dan perpanjangannya, kepada bekas pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna bangunan di atas tanah yang sama 12 .
Hak Guna Bangunan atas tanah Negara atas permohonan pemegang hak dapat diperpanjang atau diperbaharui, jika memenuhi syarat 13 :
a. tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan,sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;
b. syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak;dan
c.  pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak
d. tanah tersebut masih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ber- sangkutan.
e.  Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan diperpanjang atau diperba- harui atas permohonan pemegang Hak Guna Bangunan setelah mendapat per- setujuan dari pemegang dari pemegang Hak Pengelolaan.
Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan atau pembaharuannya diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan tersebut atau perpanjangannya. Perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Bangunan dicatat dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan 14 .
Berbeda dengan Hak Guna Bangunan di atas tanah Negara dan di atas tanah Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik hanya dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh tahun. Atas kesepakatan antara pemegang Hak Guna Bangunan dengan pemegang Hak Milik, Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik tidak diperpanjang tetapi dapat diperbaharui dengan pemberian Hak Guna Bangunan baru dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 15 .
Hampir sama dengan kewajiban pemegang Hak Guna Usaha, Pemegang Hak Guna Bangunan juga mempunyai kewajiban 16 :
a.  membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya;
11 Pasal 24.
12 Pasal 25.
13 Pasal 26.
14 Pasal 27.
15 Pasal 29.
16 Pasal 30.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 18~26
b.  menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya;
c.  memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
d.  menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan kepada Negara, pemegang Hak Pengelolaan atas pemegang Hak Milik sesudah Hak Guna Bangunan itu hapus;
e.  menyerahkan sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan.
Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain 17 . Serupa dengan Peralihan Hak Guna Usaha, peralihan  Hak Guna Bangunan terjadi karena :
a. jual beli;
b. tukar menukar;
c. penyertaan dalam modal;
d. hibah; e. pewarisan.
Namun demikian, karena Hak Guna Bangunan dapat melekat di atas Tanah Hak Pengelolaan dan Tanah Hak Milik. Peralihan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengalolaan harus dengan persetujuan tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan. Sedangkan Peralihan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik harus dengan persetujuan tertulis dari pemegang Hak Milik yang bersangkutan.
Demikian pula terhadap hapusnya Hak Guna Bangunan serupa dengan Hak Guna Usaha, namun perbedaannya terletak pada pembatalannya oleh karena Hak Guna Bangunan melekat di atas tanah Negara, tanah Hak Pengelolaan, dan Tanah Hak Milik, maka pembatalannya dapat terjadi karena  tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Guna Bangunan antara pemegang Hak Guna Bangunan dan pemegang Hak Milik atau perjanjian dalam penggunaan tanah Hak Pengelolaan 18 .

## Hak Pakai
Hak Pakai merupakan hak yang pada dasarnya diciptakan jika suatu kegiatan tidak dapat dimasukkan dalam Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan. Seperti diketahui, Hak Guna Usaha diperuntukkan terhadap kegiatan yang dilakukan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan di atas tanah negara. Sedangkan Hak  Guna Bangunan diperuntukkan terhadap pendirian bangunan di atas tanah Negara, tanah Hak Pengelolaan, dan Tanah Hak Milik. Oleh karena itu, sebagai alternatif,  jika suatu subyek hukum ingin melakukan kegiatan tertentu yang tidak dapat dimasukkan dalam Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan maka pilihanya adalah Hak Pakai.
Dibandingkan jenis hak lainnya, Hak Pakai termasuk Hak yang memiliki subyek hukum yang paling variatif. Adapun Yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah 19 : a.  Warga Negara Indonesia;
b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
17 Pasal 34.
18 Pasal 35.
19 Pasal 39.
c.  Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah; d.  Badan-badan keagamaan dan sosial;
e.  Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
f.  Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;
g.  Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Intemasional.
Jika Hak Guna Usaha hanya bisa diberikan di atas tanah negara, Hak Pakai ssama dengan Hak Guna Bangunan yaitu hak ini dapat diberikan pula di atas Tanah Negara, Tanah Hak Pengelolaan dan Tanah Hak Milik 20 . Hak Pakai atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Hak Pakai atas Hak Pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang Hak Pengelolaa 21 . Sedangkan Hak Pakai di atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang Hak Milik melalui akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 22 .
Jangka Waktu Hak Pakai diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan dapat diperpanjang unluk jangka waktu paling lama dua puluh tahun atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Sesudah jangka waktu Hak Pakai atau perpanjangannya, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Pakai atas tanah yang sama. Hak Pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak  ditentukan selama dipergunakan untuk keperluan tertentu  diberikan kepada 23 : a.  Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah; b.  Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional;
c.  Badan keagamaan dan badan sosial.
Hak pakai atas tanah Negara dapat diperpanjang atau diperbaharui atas permohonan pemegang hak, jika memenuhi syarat :
a)  tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;
b) syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; dan
c)  pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai subyek hukum pemegang Hak Pakai Khusus terhadap Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan dapat diperpanjang atau diperbaharui selain memenuhi syarat di atas, perpanjangan dan pembaharuannya hanya dapat dilakukan dengan usul pemegang Hak Pengelolaan 24
Sedangkan Hak Pakai atas tanah Hak Milik diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluhlima tahun dan tidak dapat diperpanjang. Namun demikian,  atas kesepakatan antar pemegang Hak Pakai dengan pemegang Hak Milik, Hak Pakai atas tanah Hak Milik dapat diperbaharui dengan pemberian Hak Pakai baru dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 25 . Sedangkan mengenai Pengaturan mengenai pemberian jangka waktu hak pakai bagi WNA sebagai hunian yang diberikan selama 25 (dua puluh lima) tahun serta pengaturan
20 Pasal 41.
21 Pasal 43.
22 Pasal 44.
23 Pasal 45.
24 Pasal 46.
25 Pasal 49.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 20~26
diberlakukannya prosedur pembaruan tanpa mengenal kembali prosedur perpanjangan dalam Pasal 7 PP Nomor 103 Tahun 2015 . (Legowo, 2017) Adapun Pemegang Hak Pakai berkewajiban antara lain 26 :
a. membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya, perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan ataudalam perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
b.  menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberiannya, atau perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan atau perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
c.  memelihara denan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
d. menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Pakai kepada Negara, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sesudah Hak Pakai tersebut hapus;
e.  menyerahkan sertipikat Hak Pakai yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan
Hak Pakai yang diberikan atas tanah Negara untuk jangka tertentu dan Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain. Sedangkan Hak Pakai atas tanah Hak Milik hanya dapat dialihkan jika memang dimungkinkan dalam perjanjian pemberian Hak Pakai yang bersangkutan. Peralihan Hak Pakai terjadi karena 27 : a. jual beli;
b. tukar menukar; c. penyertaan modal; d. hibah; e. pewarisan.
Peralihan Hak Pakai karena jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, dan hibah harus dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sedangkan jual beli yang dilakukan melalui pelelangan harus dibuktikan dengan Berita Acara Lelang. Untuk peralihan Hak Pakai karena pewarisan harus dibuktikan dengan surat wasiat atau surat keterangan waris yang dibuat oleh instansi yang berwenang.
Peralihan Hak Pakai atas tanah Negara harus dilakukan dengan izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan pengalihan Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan. Untuk pengalihan Hak Pakai atas tanah Hak Milik harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dari pemegang Hak Milik yang bersangkutan
Hak Pakai dapat hapus karena beberapa hal sebagai berikut 28 :
a. berakhimya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam janjian pemberiannya;
b. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir, karena :
1) tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang dan/ atau dilanggarnya ke- tentuan-ketentuan terkait dengan kewajiban sebagai pemegang Hak Pakai
26 PP No. 40 Tahun 1996 Pasal 50.
27 Pasal 54.
28 Pasal 55.
2) tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang terutang dalam perjanjian pemberian Hak Pakai antara pemegang Hak Pakai dan peme- gang Hak Milik atau perjanjian penggunaan Hak Pengelolaan; atau
3) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yanag tetap;
c.  dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir;
d.  dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961;
e. ditelantarkan;
f.  tanahnya musnah;
g.  ketentuan Pasal 40 ayat (2) yakni terkait kewajiban mengalihkan hak atas tanah karena tidak sebagai subyek hukum Hak Pakai Lagi.
Hapusnya Hak Pakai atas tanah Negara mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara. Hapusnya Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan mengakibatkan tanahnya kembali dalam penguasaan pemegang Hak Pengelolaan. Hapusnya Hak Pakai atas tanah Hak Milik mengakibatkan tanahnya kembali dalam penguasaan pemegang Hak Milik (Ginting, 2017) .
Penerapan Tindak Pidana Korporasi Terhadap Pelangaran Lingkungan Bagi Pe- megang Hak Atas Tanah
Dalam penegakan hukum lingkungan dikenal asas subsidaritas, yakni suatu penerapan yang lebih mengutamakan penegakan hukum administrasi dan perdata, terutama penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam penyelesaian pelanggaran terhadap hukum lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggunakan asas ultimum remedium jika penerapan hukum administrasi lingkungan dianggap tidak berjalan dengan baik. Namun penerapan asas ultimum remedium ini dalam undang-undang lingkungan hanya di perioritaskan hanya terhadap pelanggaran tindak pidana tertentu seperti pelanggaran baku mutu air limbah,emisi dan gangguan.
Di luar ketiga bentuk pelanggaran baku mutu di atas,  atau sama sekali tidak terkait dengan pelanggaran di atas, tetap berlaku premium remedium, yakni hukum pidana dapat diperioritaskan. Penegakan hukum pidana ditujukan untuk memberikan efek jera dan precedence kepada korporasi lainnya agar tidak melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan (Samuel, 2016) . Penegakan hukum pidana bagi pelaku kejahatan di bidang lingkungan hidup guna memberikan efek jera terhadap pelaku itu sendiri untuk menentukan sikap semua orang khususnya penjahat dan memberi tekanan psikologis sehingga penjahat tersebut tidak lagi melakukan kejahatan. Tujuan dikenakan sanksi pidana adalah agar lingkungan hidup lebih terlindungi dari kejahatan maupun unsur-unsur lingkungan hidup itu sendiri (Ni Kadek Eny Wulandari Putri Dan Kadek Agus Sudiarawan, 2020) .
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur hal-hal yang terkait dengan pidana koroporasi antara lain, pertama: Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan usaha; dan/atau; orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.Kedua: Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badanusaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 22~26
dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Ketiga: Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Keempat: Terhadap tindak pidana badan hukum, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Rumusan ketentuan yang keempat ini merupakan sebuah terobosan atau kemajuan jika ditilik dari segi upaya mendorong para pengurus perusahaan agar secara sungguh-sungguh melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian dan pemulihan pencemaran atau perusakan lingkungan manakala memimpin sebuah badan usaha. Rumusan Ketentuan ini mirip dengan vicarious liability dalam system hukum anglo saxon(Santoso, 2016) multinational corporations have shown a massive accumulation of wealth and created a wide range of personalities. Whereas in the field of criminal law, which is heavily linked to accountability referred to in the Criminal Code (KUHP . Kelima: Badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:
1.  perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
2.  penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
3.  perbaikan akibat tindak pidana;
4.  pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikantanpa hak; dan/atau
5.  penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.
Bahwa selama ini sanksi pidana yang banyak dijatuhkan terhadap badan hukum yang mencemari atau merusak lingkungan hidup adalah sanksi pidana denda. Selama ini kecenderungan untuk menggunakan sanksi pidana adalah sebagai sanksi subsider atau sebagai “ultimum remedium” (obat terakhir) dalam arti lebih mendahulukan penerapan sanksi administrasi dan sanksi perdata. Apabila kedua sanksi ini tidak berhasil, barulah kemudian digunakan sanksi pidana. Akan tetapi kecenderungan penerapan sanksi ini di dalam masalah pencemaran lingkungan hidup menimbulkan beberapa kelemahan diantaranya 29 :
(a)  Pada umumnya proses perkara perdata relatif memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pihak pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau waktu pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran terus juga berlangsung dengan segala macam akibatnya;
(b)  Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera dan juga memerlukan waktu yang cukup lama;
(c)  Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak menutup kemungkinan pencemar atau pencemar lain yang potensial untuk tidak melakukan pencemaran, dengan kata lain “ deterre effect ” (efek pencegahan) dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik.
Penerapan sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia sudah seharusnya diberlakukan dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan dan tergantung pada kategori pencemaran atau perusakan yang terjadi apakah suatu kasus tersebut dapat diterapkan asas ultimum remedium dengan menempatkan penyelesaian melalui hukum pidana sebagai upaya terakhir. Namun berdasarkan dampak yang ditimbulkannya, penyelesaian kasus pencemaran atau perusakan lingkungan dapat menerapkan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum
pidana secara simultan. Dalam penegakan hukum lingkungan, pada prinsipnya kegiatan usaha yang menimbulkan dampak besar dan penting Sebagian besar atau cenderung akan dilakukan oleh kegiatan usaha yang berbentuk korporasi, sehingga pertanggungjawaban apabila terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan dibebankan kepada korporasi. Dalam penegakan hukum administrasi,  perdata  dan  pidana,  korporasi  dibebankan  pertanggungjawaban  berdasarkan peraturan perundang-undang, namun permasalahan dalam penyelesaian melalui mekanisme hukum pidana dapat menjadi premium remedium apabila memenuhi unsur tingkat kesalahan pelaku relatif berat, akibat perbuatanya relatif berat, dan perbuatan 30 .
Ditinjau dari bentuk subyek dan motifnya, kejahatan korporasi dapat dikategorikan dalam white collar crime dan merupakan kejahatan yang bersifat organisatoris. penerapan hukum pidana dalam kasus-kasus pencemaran lingkungan perlu memperhatikan asas subsidaritas sebagai  berikut  sebagai  penunjang  hukum  administrasi,  berlakunya  hukum  pidana  tetap memperhatikan asas subsidaritas yaitu hendaknya hukum pidana didayagunakan apabila sanksi dibidang hukum lain, seperti sanksi administratif, dan sanksi perdata, dan alternative penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relative berat dan/atau akibat perbuatannya lebih besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan di masyarakat. Latar belakang dari pemikiran ini, sehingga korporasi dapat dijatuhi hukuman pidana antara lain karena ada anggapan bahwa keuntungan materi yang diperoleh oleh korporasi dari hasil usahanya amatlah besar, maka pidana yang dijatuhkan kepada pengurus dirasa tidak seimbang dan tidak menjamin korporasi untuk tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut (Santoso, 2016) multinational corporations have shown a massive accumulation of wealth and created a wide range of personalities.
Whereas in the field of criminal law, which is heavily linked to accountability referred to in the Criminal Code (KUHP .
Karakteristik korporasi sebagai subyek hukum pidana adalah didirikan oleh perorangan, mempunyai kekayaan tersendiri dan terpisah dari kekayaan pendiri maupun pengurusnya. Korporasi tidak mempunyai jiwa dan sikap batin ( mens rea ). Jiwa dan sikap batin tersebut diwujudkan oleh pengurusnya yang bertindak untuk ataupun atas nama korporasi. Mens Rea merupakan syarat dari pertanggungjawaban korporasi. Untuk bentuk pertanggungjawaban korporasi jika ternyata benar melanggar izin lingkungan dengan misalnya membuang limbah ke sungai akan dikenakan sanksi berupa surat teguran, paksaan pemerintah, dibekukannya izin lingkungan atau dicabut izin lingkungan sesuai dengan pasal 76 Undang- Undang PPLH 31 . UUPA terutama untuk jenis hak atas tanah berupa HGU, HGB, dan Hak Pakai banyak dimanfaatkan oleh korporasi, meskipun individu juga dapat berperan untuk memiliki hak- hak tersebut. Sebagai contoh seperti HGU banyak diberikan kepada korporasi-korporasi yang bergerak dibidang perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertanian. Secara teoritik, kejahatan – kejahatan kehutanan di Indonesia dengan latar belakang pengembangan bisnis kelapa sawit, pertambangan atau hutan tanaman industri dapat dikatakan kejahatan korporasi karena memenuhi karakteristik kejahatan korporasi (Tarigan, 2013) :
a. Kejahatan tersebut sulit terlihat (Low visibility ), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang rutin dan normal, melibatkan keahlian professional dan system organisasi yang kompleks.
b.  Kejahatan tersebut sangat kompleks (complexity ) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan, dan pencurian serta sering kali berkaitan dengan sebuah
30   Ibid
31   (Ni Kadek Eny Wulandari Putri Dan Kadek Agus Sudiarawan, 2020) Loc., cit
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 24~26
ilmiah, tekhnologi, financial, legal, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun – tahun.
c.  Terjadinya penyebaran tanggung jawab (diffusion of responsibility ) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi.
d.  Penyebaran korban yang sangat luas (diffusion of victimization ) seperti polusi dan penipuan.
e.  Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (detection and prosecution) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan.
f.  Peraturan yang tidak jelas (ambiguitas law ) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum.
Sebagian besar tindak pidana lingkungan hidup seringkali melibatkan korporasi, dalam arti bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dalam lingkup kerja korporasi dan untuk menguntungkan korporasi. Setidaknya sejak tahun 1997, melalui UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH),2 Indonesia telah mencoba untuk merumuskan ketentuan mengenai pertanggungjawaban korporasi. Beberapa putusan pengadilan juga memperlihatkan bagaimana pertanggungjawaban korporasi diterapkan di Indonesia (Wibisana, 2016) . Terkait pertanyaan organisasi seperti apa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, de Maglie mengemukakan tiga pendekatan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pada pendekatan pertama, semua organisasi dapat bertanggungjawab secara pidana. Tidak ada pembatasan mengenai organisasi seperti apa yang bisa bertanggungjawab. Australia dan Belanda menganut pendekatan yang pertama ini. Pada pendekatan kedua, hanya organisasi yang secara spesifik ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lah yang dapat memikul pertanggungjawaban pidana. Amerika Serikat dan Kanada menganut pendekatan yang kedua ini, di mana di dalam peraturan perundang-undangan mereka biasanya ditentukan bahwa yang termasuk ke dalam organisasi yang bertanggungjawab 32
Terdapat kerancuan dan kekeliruan mendasar dalam pemahaman pembuat undang-undang atau pun penegak hukum terkait pertanggungjawaban korporasi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal yang ditemukan dalam tulisan ini: Pertama , terdapat beberapa undang-undang yang perumusannya dapat menimbulkan penafsiran bahwa korporasi dapat dijatuhi pidana penjara. Hal ini merupakan kekeliruan karena secara teori dan logika, tidak mungkin korporasi dikenakan sanksi pidana berupa penjara atau kurungan. Kedua , terdapat rumusan yang dapat ditafsirkan bahwa apabila korporasi yang melakukan tindak pidana atau dijadikan terdakwa, maka sanksi dijatuhkan kepada pengurus/pemimpin korporasi. Penafsiran seperti ini tidaklah sepenuhnya tepat karena justru akan menimbulkan bahaya, yaitu berubahnya subjek hukum secara otomatis. Cara penafsiran ini tidak hanya keliru karena telah mencampuradukkan dan menganggap sama dua subjek hukum yang sesungguhnya berbeda, yaitu korporasi dan orang (pemimpin/ pengurus korporasi), tetapi juga memungkinkan dijatuhkannya pidana kepada orang orang (pemimpin/ pengurus korporasi) tanpa sebelumnya orang tersebut diadili (dijadikan terdakwa) 33 .
Pemidanaan terhadap korporasi sangat penting dilakukan jika terjadi pelanggaran di bidang lingkungan karena dapat mempengaruhi status hak atas tanah. Selama ini
32 Ibid
penegakan hukum lingkungan lebih memfokuskan kepada pelaku yang bersifat individual, sehingga tidak memberikan efek terhadap hak atas tanah. UUPA menghendaki tanah dapat digunakan secara baik dan benar sesuai dengan peruntukannya. Jika nantinya pidana terhadap koroporasi pemegang hak atas tanah diberikan maka Lembaga pertanahan dapat membatalkan hak atas tanah terhadap korporasi tersebut dengan alas an yang telah ditentukan undang-undang.
Sebagai missal untuk ketentuan Hak Guna Usaha dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, korporasi sebagai pemegangnya harus betul-betul mengusahakan tanahnya tersebut untuk melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan/ atau peternakan. Selain itu, korporasi mengusahakan sendiri tanah Hak Guna Usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis tertentu yang tujuannya adalah agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum lingkungan. Untuk mewujudkan hal tersebut korporasi membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan areal Hak Atas Tanah guna memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Kewajiban-kewajiban ini harus dilaporkan oleh korporasi setiap tahunnya sebagai dasar dan evalusai bahwa koroporasi telah menggunakan hak atas tanah sesuai dengan peruntukan atau apa yang telah telah ditetapkan dalam pemberian haknya.
Jika suatu korporasi dikenakan pidana terhadap pelanggaran lingkungan maka dengan dasar tersebut lembaga pertanahan dapat membatalkan pemberian hak atas tanahnya. Disini dilihat yang digunakan adalah instrumen pembatalan hak dan bukan pencabutan hak karena dalam konsep pengaturan UUPA pencabutan hak hanya dapat diterapkan dalam hal pemanfaatan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Pembatalan hak oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktu hak atas tanah berakhir dapat dilakukan jika tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan peraturan perundangan lainnya misalnya peraturan terkait dengan lingkungan.
Berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya pembatalan hak atas tanah dapat dilakukan oleh negara melalui instrumen adminsitrasi dengan adanya suatu pelanggaran lingkungan atau dengan adanya suatu putusan pidana terhadap korporasi. Jika yang dipidana difokuskan kepada individu pelaku perbuatan maka akan sulit bagi negara untuk membatalkan suatu hak atas tanah. Kesinambungan penegakan hukum ini diperlukan untuk memastikan prinsip dalam UUPA yakni tanah dengan fungsi sosialnya dapat terealisasi penuh, dengan harapan tanah tersebut mampu memberikan manfaat bagi pemegangnya dan kemakmuran bagi seluruh masayarakat sekitar tanah tersebut.

## D. KESIMPULAN
UUPA memberikan peluang kepada korporasi baik yang bermodalkan asing ataupun bermodalkan dalam negeri untuk memiliki hak atas tanah di Indonesia dengan syarat harus berbadan hukum didirikan menurut hukum Indonesia dan berada atau memiliki perwakilan di Indonesia. Adapun jenis hak atas tanah yang dapat dimiliki korporasi tersebut adalah jenis-jenis hak atas tanah yang memilki jangka waktu tertentu, hanya
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 26~26
untuk kegiatan tertentu, dan melekat di atas tanah yang dapat berupa tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah milik.
Pemberian hak atas tanah tersebut dapat dibatalkan jika pemanfaatannya dipergunakan oleh korporasi tidak sesuai dengan peruntukannya dan mealanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan. Penegakan hukum pidana terhadap korporasi dibidang lingkungan merupakan dasar yang kuat bagi negara untuk untuk menentukan bahwa pemegang hak atas tanah (korporasi) tidak menggunakan tanah sesuai dengan peruntukan dan mengabaikan fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana yang ditegaskan dalam UUPA. Dasar ini kemudian menjadi acuan yang kuat bagi negara untuk melakukan pembatalan hak atas tanah.

## DAFTAR PUSTAKA
Fathoni, M. Y. (2013). Konsep keadilan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam menurut Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960. Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan , 1 (1), 44–59.
Ginting, A. (2017). Aspek Hukum Hak Pakai Atas Tanah Negara Sebagai Objek Jaminan. Lex Crimen , 5 (4), 103–111.
Legowo, A. (2017). Harmonisasi Pengaturan Pemberian Jangka Waktu Hak Pakai Bagi Warga Negara Asing. Arena Hukum , 10 (1), 97–119. https://doi.org/10.21776/ ub.arenahukum.2017.01001.6
Ni Kadek Eny Wulandari Putri Dan Kadek Agus Sudiarawan. (2020). Karakteristik Pertanggungjawaban Korporasi Pada Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Di Indonesia. Jurnal Kertha Semaya , 8 (11), 171.
Samuel, T. (2016). Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan. Jurnal Socioscientia , 8 , 175–182.
Santoso, M. A. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi. Jurnal Cakrawala Hukum , 7 (2), 216–228. https://doi.org/10.26905/idjch.v7i2.1912
Tarigan, A. (2013). Peran korporasi dalam kejahatan kehutanan. Climate Change: Pertanggungjawaban Korporasi Di Sektor Kehutanan. Jakarta. Indonesia Corruption Watch , 9–24.
Wibisana, A. G. (2016). Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia? Jurnal Hukum & Pembangunan , 46 (2),
149–195.