## AKUNTANSI  DAN PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA SUNGAI GELAM KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI

## Arna Suryani

## Dosen Fakultas Ekonomi Univ. Batanghari Jambi

## ABSTRACT
This research aims to provide insight to the village authorities about the problems that plagued the village related to accounting and financial management of the village Fund.  Research conducted in the village of Sungai Gelam Sub River Gelam Muaro Jambi Regency. Types of data used in this research is the primary data and secondary data. The method of data collection is carried out triangulation (combined), namely in the  form  of  observations  (observation),  interview  (interview),  the  library  (library  reaserch),  and documentation  (documentation).  This  research  is  descriptive  research  using  qualitative  approach  with  an analysis  of  inductive  or  qualitative  in  nature.    This  research  seeks  mendiskripsikan  a  clear  picture  of  the phenomena that occur in the application of accounting and financial management of the village. The results showed all transactions that originate from the village Fund Allocation has been recorded using a recording system of accountancy assisted by computer using the Microsoft Excel program. Mechanism of liquefaction of sources of income of the village, including the allocation of Funds that were in accordance with the rules of Regent Muaro Jambi Number Number 17 in 2015 about an Ordinance Division and assignment details the village  Fund.  The  stages  of  preparation  of  the  financial  management  of  the  allocation  of  the  funds  of  the village  starts  from  planning,  deployment,  and  accountability  and  reporting  have  been  referring  to  the Regulations the Regents Muaro Jambi 2015 15 years of Regulatory Guidelines for financial management of the village. To overcome the obstacles faced in the implementation of accounting and financial management of the allocation of funds in the village of Sungai Gelam village development activities against mainly sourced from the village Fund Allocation minimal Socializing, parties should  the Government further promotes the village to the community about the latest programs and provide a grace period to understand about the new programs. The role of the community is necessary for the two sides to the good Government of the village as well  as  the  society  for  mutual  cooperation,  provide  motivation,  and  knowledge  toward  the  critical  role community  as  trustees  so  that  it  can  create  positive  feedback.  Coaching  through  guidance-guidance techniques specifically and routinely socialization can be done to improve the skills of Human Resources in understanding the accounting and record-keeping system for financial management of the allocation of Funds.
Key words: Allocation of the village, the village Fund financial reporting, financial accounting of the village

## PENDAHULUAN
Pembanguan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan  spiritual  berdasarkan  Pancasila  dan UUD  RI  1945  dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia yang merdeka, bersatu berkedaulatan  rakyat. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling  memperkuat,  saling  terkait  dan  terpacu  dengan  pembangunan  di  bidang-bidang  lainnya  yang dilaksanakan selaras, serasi, dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai  tujuan  dan  sasaran  pembangunan  nasional.  Hal  ini  merupakan  konsekuensi  logis  bagi  bangsa Indonesia yang memang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan. Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan. Hal ini juga menjadi perhatian kabinet Jokowi – JK yang tertuang dalam NAWACITA khususnya nawacita ke tiga  ”membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”.
Sejak Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disahkan, desa-desa di Indonesia menjadi bergairah. Sejak tahun 2015, triliunan rupiah digelontorkan sebagai dana desa. Tahun 2015 saja dana desa dialokasikan lebih dari 20 triliun rupiah untuk 74 ribu lebih desa di Indonesia. Alokasi dana desa ini meningkat
pada tahun 2017 sebesar 60 triliun rupiah yang ditujukan untuk 74.954 desa di 434 kabupaten dan kota. Pada tahun 2019 diperkirakan dana desa akan meningkat mencapai 111 triliun  rupiah. Aliran dana  yang sangat besar  dalam  dua  tahun  terakhir  ini  tak  pelak  menimbulkan  banyak  tantangan  dan  masalah  dalam pengelolaannya.  Menurut    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  37  tahun  2007  tentang  pedoman pengelolaan  keuangan  desa,  penggunaan  anggaran  alokasi  dana  desa  adalah  sebesar  30%  untuk  belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sedangkan sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat, yang meliputi biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman,  teknologi  tepat  guna,  perbaikan  kesehatan  dan  pendidikan,  pengembangan  sosial  budaya  dan sebagainya yang dianggap penting. (Adisetiawan, 2013)
Laporan  pertanggungjawaban  itu  berpedoman  pada  Permendagri  Nomor  113  tahun  2014  tentang pengelolaan  dana  desa.  Dengan  harapan  laporan  keuangan  desa  yang  telah  dihasilkan  dapat  memberikan informasi yang lengkap, cermat, akurat, tepat waktu sesuai dengan periode yang bersangkutan, akuntabel dan trasparan, dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ) dan dapat menyebabkan akuntansi cepat diterima dan diakui. Akuntansi merupakan sitem informasi yang mencatat semua kejadian di masa  lalu  yang  menghasilkan  informasi  berupa  laporan  keuangan  yang  dapat  berguna  bagi  pihak  internal maupun pihak ekternal untuk dijasikan sebagai dasar pengambilan keputusan. fungsi dari akuntansi adalah untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal sebagai dasar membuat keputusan. Tujuan  pembukuan  keuangan  secara  umum  adalah:  (1)  untuk  mengetahui  perkembangan    perusahaan  dari waktu  ke  waktu,  baik  perkembangan  omzet  penjualan  ,  laba/rugi  maupun  struktur  permodalan,  (2)  untuk mengetahui  kemungkinan  kerugian  sejak  dini,  sehingga  gulung  tikar  bisa  dihindari,  (3)  untuk  mengetahui kondisi  persediaan  barang/jasa  setiap  saat,  sehingga  dapat  digunakan  untuk  menyusun  strategi  manajemen persediaan, dan (4) untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana desa, sehingga bisa mengevaluasi kinerja keuangan desa secara keseluruhan selama satu periode.
Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)  menjadi tantangan yang besar dalam mengelola dana desa yang transparansi dan akuntabilitas.  Salah satu indikator terlaksananya penerapan prinsip akuntansi yang tepat pada adalah melalui penyelenggaraan akuntansi secara tepat dan benar. Penerapan akuntansi dan penyusunan laporan  keuangannya  harus  juga  berpedoman  pada  standar  keuangan  sehingga  laporan  keuangan  yang disajikan  memiliki  kepercayaan  dari  semua  pihak.  Dengan  derasnya  arus  dana  ke  pedesaan  maka  peran akuntan  profesional  sangat  dibutuhkan  untuk  mendampingi  para  pengelola  dana  desa  agar  akuntabel. Kementrian  desa  PDT  dan  transmigrasi  ingin  memastikan  penyaluran  dana  desa  bisa  dilakukan  dengan transparan dan akuntabel, sehingga pelaporan yang dilakukan oleh aparat desa bisa sesuai standar, dan tidak menyalahi prinsip transparansi dan good governance . (Adisetiawan, 2013)
Artinya  dasar  pengelolaan  harus  serba  transparan  dan  terbuka  sehingga  ada  mekanisme chek  and balance baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat. Sebuah langka besar sedang dirintis oleh pemerintah dengan  memberlakukan  standar  akuntansi  disetiap  desa.  UU  No  6  tahun  2014  tentang  desa  telah mengharuskan  setiap  desa  menyelenggarakan  pelaporan  keuangan  kedepan  sesuai  standar  yang  berlaku. Berdasarkan fakta yang ada, masih jarang perangkat desa  yang memiliki pemahaman akuntansi yang baik. Maka pantas saja jika selama ini pelaporan keuangan desa sering bermasalah. Selama tahun 2016 saja terdapat 932 laporan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran penyalagunaan  dana desa yang masuk di Kemendes PDTT. Dari angka tersebut terdapat lebih dari 200 laporan pengaduan yang sudah diserahkan ke KPK dan 167 laporan  diserahkan  ke  kepolisian,  dan  banyak  pemberitaan  di  media  mengenai  penyelewengan  dana  desa. Rata-rata penyimpangan dana desa karena tidak transparan dan tidak tertib akuntansi. Hal ini harus dimaklumi karena  pengelolaan  dana  desa  belum  memahami  akuntansi  atau  masih  sangat  terbatasnya  SDM  yang memahami akuntansi.
Berangkat dari kasus pro kontra dan kekhawatiran terhadap UU 6/2014 ini, maka peneliti menganggap perlu ada sebuah penelitian lebih lanjut yang dapat memberi solusi terhadap permasalahan yang ada. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran banyak pihak, yaitu ada para aparat desa yang berurusan dengan penegak  hukum  karena  ketidaktahuan  dan  ketidakmampuannya  dalam  mengelola dana  desa.  Penelitian  ini diharapkan dapat memberikan  pemahaman kepada aparat desa tentang akuntansi dan pengelolaan keuangan
terkait pengelolaan dana desa. Penelitian ini mengharapkan aparat desa mampu melakukan pengelolaan dana desa mulai dari pencatatan sampai pelaporan secara reliabel, dan tepat waktu.

## Landasan Teori Teori Agensi (Agency Theory)
Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agents. Pihak principals adalah  pihak  yang  memberikan  mandat  kepada  pihak  lain,  yaitu agent ,  untuk  melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984).    Menurut  Anggraini  (dalam  Arna  2015)  di  dalam  hubungan  keagenan,  terdapat  tiga  faktor  yang mempengaruhi  yaitu  biaya  pengawasan  ( monitoring  cost ),  biaya  kontrak  ( contracting  cost )  dan  visibilitas politis.  Perusahaan  yang  menghadapi  biaya  pengawasan  dan  kontrak  yang  tinggi  cenderung  akan  memilih metode  akuntansi  yang  dapat  meningkatkan  laba  yang  dilaporkan,  dan  perusahaan  yang  menghadapi visibilitas politis yang tinggi cenderung akan memilih metode dan tehnik akuntansi yang dapat melaporkan laba menjadi lebih rendah.
Pada  pemerintahan  daerah  di  Indonesia  secara  sadar  atau  tidak,  teori  agensi  sebenarnya  telah dipraktikkan.  Pada  organisasi  sektor  publik  yang  dimaksud principal adalah  rakyat  dan  agen  adalah pemerintah  dalam  hal  ini  adalah  kepala  desa  dan  aparat  desa  lainnya.  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan penjelasan tentang adanya  hubungan  yang  jelas  antara  teori  agensi  dengan  akuntabilitas.  Akuntabilitas  adalah  kewajiban pemegang  amanah/agent/kepala  desa  dan  aparatnya  untuk  memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan, melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  kepada pihak pemberi amanah ( principal ) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara singkat, kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui  secara  terbuka  dan  menyeluruh  atas pertanggungjawaban  pemerintah  dalam  pengelolaan  sumber  daya  yang  dipercayakan  kepadanya  dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Salah satu cara yang digunakan untuk memonitor masalah kontrak  dan  membatasi  perilaku opportunistic manajemen  adalah corporate  govenrnance . Corporate governance diarahkan untuk mengurangi asimetri informasi antara principal dan agent yang pada akhirnya dapat diminimalkan tindakan manajemen laba.

## Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa (Konsep Publikasian)
Dengan adanya penerimaan yang telah diperoleh oleh Pemerintah Desa salah satunya berupa Alokasi Dana Desa, dengan begitu maka Pemerintah Desa wajib untuk menyusun Laporan Keuangan Desa. Adapun komponen  laporan  keuangan  desa  menurut  Standar  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Desa  (Konsep Publikasian), terdiri atas: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa, Neraca Desa, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Desa. Dimana Laporan Realisasi Anggaran Desa menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Realisasi  Anggaran  Desa  memuat  anggaran  dan  realisasi  selama  periode  pelaporan.  Laporan  Realisasi Anggaran  Desa  menyajikan  ikhtisar  sumber,  alokasi  dan  penggunaan  sumber  daya  ekonomi  yang  dikelola oleh  Pemerintah  Desa  dalam  satu  periode  pelaporan.  Basis  akuntansi  yang  digunakan  yaitu  basis  kas. Sedangkan Neraca Desa memberikan informasi mengenai Aset (kekayaan) dan Kewajiban entitas Pemerintah Desa  pada  tanggal  pelaporan  dan  perubahan  kekayaan  selama  periode  berjalan.  Informasi  ini  diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa di masa mendatang. Neraca desa memuat Aset,  Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal pelaporan. Basis akuntansi yang digunakan  yaitu basis akrual  dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Desa merupakan tugas Pemerintah Desa untuk menyusun Catatan atas Laporan Keuangan Desa agar dapat dipahami dan dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya.

## Akuntansi Desa dan Keuangan Desa
Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota- nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa (Sujarweni, 2015:17). Sedangkan  menurut  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  dimana keuangan  desa  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai  dengan uang  serta  segala  sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa di antaranya adalah Masyarakat Desa, Perangkat Desa, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Pusat.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut (Sujarweni, 2015:33) adalah pertanggungjawaban dari  pemegang  manajemen  desa  untuk  memberikan  informasi  tentang  segala  aktivitas  dan  kegiatan  desa kepada  masyarakat  dan  pemerintah  atas  pengelolaan  dana  desa  dan  pelaksanaan  berupa  rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Komponen dalam anggaran desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri atas akun-akun sebagai berikut: Pendapatan  Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.
Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok: 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri atas jenis yaitu hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, dan gotong royong, serta lain- lain  pendapatan  aslidesa;  2)  Transfer,  terdiri  atas  jenis  yaitu  Dana  Desa,  Bagian  dari  Hasil  Pajak  Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota; 3) Kelompok pendapatan lainlain, terdiri atas jenis yaitu hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat,  serta Lain lain pendapatan desa yang sah.  Menurut Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  belanja  desa  meliputi  semua pengeluaran  dari  rekening  desa  yang  merupakan  kewajiban  desa  dalam  1  tahun  anggaran  yang  tidak  akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
Belanja  desa  terdiri  atas  kelompok:  1)  Penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  terdiri  atas  jenis  yaitu Penghasilan  tetap  dan  tunjangan,  serta  operasional  perkantoran;  2)  Pelaksanaan  pembangunan  desa;  3) Pembinaan  kemasyarakatan  desa;  4)  Pemberdayaan  masyarakat  desa;  5)  Belanja  tak  terduga.  Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran  yang  bersangkutan  maupun  pada  tahun-tahun  anggaran  berikutnya.  Pembiayaan  desa  terdiri  atas kelompok:  1)  Penerimaan  pembiayaan,  mencakup  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  (SiLPA)  tahun sebelumnya, Pencairan dana cadangan, dan Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; 2) Pengeluaran pembiayaan, mencakup Pembentukan dana cadangan, dan Penyertaan modal desa.

## Alokasi Dana Desa
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan  yang diterima Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus)  setelah  dikurangi  Dana  Alokasi  Khusus.  Pengalokasian  Alokasi  Dana  Desa  terlebih  dahulu  harus mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa (Peraturan Pemerintah Nomor 47  Tahun  2015  Pasal  96  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).
Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Kas Umum Daerah ke Rekening  Kas  Desa  yang  dilaksanakan  secara  bertahap  pada  tahun  anggaran  berjalan.  Dimana  penyaluran tersebut terdiri dari 4 tahap yaitu: tahap pertama sebesar 20 % (dua puluh per seratus), tahap kedua sebesar 20%  (dua  puluh  per  seratus),  tahap  ketiga  sebesar  30%  (tiga  puluh  per  seratus),  dan  tahap  keempat  yaitu berdasarkan selisih antara pagu alokasi dengan dana yang telah di transfer pada tahap pertama, kedua, serta
ketiga (Perbup Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, dan Dana Desa). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman.
Pengelolaan  Keuangan  Desa,  penggunaan  anggaran  Alokasi  Dana  Desa  adalah  sebesar  30%  (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sedangkan sebesar 70% (tujuh puluh persen)  untuk  biaya  pemberdayaan  masyarakat,  yang  meliputi  biaya  perbaikan  sarana  publik  dalam  skala kecil,  penyertaan  modal  usaha  masyarakat  melalui  BUMDesa,  biaya  untuk  pengadaan  ketahanan  pangan, perbaikan  lingkungan  dan  pemukiman,  teknologi  tepat  guna,  perbaikan  kesehatan  dan  pendidikan, pengembangan sosial budaya, dan sebagainya yang dianggap penting.
Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  37  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  adalah:  1)  Azas  Merata,  adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), dan 2) Azas  Adil, adalah  besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa  (BDx)  yang  dihitung  dengan  rumus  dan  variabel  tertentu,  (misalnya  kemiskinan,  keterjangkauan, pendidikan  dasar,  kesehatan  dll)  selanjutnya  disebut  Alokasi  Dana  Desa  Proporsional  (ADDP).  Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

## Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa
Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bentuk pelaporan atas kegiatankegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa adalah laporan berkala dan laporan akhir.  Dimana  laporan  berkala  merupakan  laporan  mengenai  pelaksanaan  penggunaan  dana  Alokasi  Dana Desa dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan Alokasi Dana Desa dan realisasi belanja Alokasi Dana Desa. Sedangkan laporan akhir merupakan laporan atas penggunaan Alokasi Dana Desa yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa.

## METODE
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh dari pengurus, sekretaris dan bendahara desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi  berupa data hasil laporan dan pembukuan keuangan dana desa dan berupa dokumen penting lainnya.  Tehnik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi  (gabungan),  berupa  pengamatan ( observation ),  wawancara  ( interview ),  kepustakaan  ( library  reaserch ),  dan  dokumentasi  ( documentation ). Metode  analisis  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan  menggunakan pendekatan kualitatif dengan Operasional variabel sebagai berikut: a) Akuntansi Desa, Akuntansi desa adalah pencatatan  dari  proses  transaksi  yang  terjadi  di  desa,  dibuktikan  dengan  nota-nota  kemudian  dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa (Sujarweni, 2015:17); b) Pengelolaan Keuangan Desa,  menurut  Permendagri  nomor  113  tahun  2014  tentang  pengelolaan  keuangan  desa  yang  berarti keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban  keuangan  desa,  dan c)  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Menurut  undang-undang  Nomor  6 tahun 2014 tentang Desa, dimana Alokasi dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota paling sedikit 10%,  dalam anggaran pendapatan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

## HASIL
Berdasarkan wilayah administrasi Desa Sungai Gelam merupakan sebuah desa yang berada di sebuah kecamatan  di  kabupaten  Muaro  Jambi  yang  merupakan  pemekaran  dari  kecamatan  Jambi  Luar  Kota  dan Kumpeh Ulu, dengan batas-batas wilayah administrasi Sebelah Utara dengan kecamatan Mestong,  Sebelah
Timur  dengan    kecamatan  Kumpeh  ulu,    Sebelah  Selatan  dengan  Kota  jambi  dan    Sebelah  Barat  dengan kecamatan Jambi Luar Kota. Wilayah Desa Sungai Gelam mempunyai 9 (Sembilan) Rukun Tetangga (RT) dengan    penduduk  mayang  yoritas  pekerjaannya  sebagai  petani  sawit  dan  petani  karet,  namun  ada  juga masyarakat yang berprofesi sebagai  buruh pabrik, pegawai, guru dan sebagainya. dilihat dari segi sumber daya manusia sangat mungkin untuk menjadi desa yang produkstif dan mandiri sehingga dapat menjadi desa yang berkatagori maju.
Untuk melaksanakan roda Pemerintahan Desa, maka landasan hukum yang dijadikan sebagai pedoman oleh Pemerintah Desa khususnya di Desa sungai gelam  Kecamatan sungai gelam  Kabupaten sungai gelam pada tahun 2015, yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2) Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah;  3)  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintahan  Daerah;  4)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa;  5) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  47  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  43  tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa;  6)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Desa; 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 8) Peraturan Bupati muaro jambi nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 9) Peraturan Bupati Muaro jambi Nomor 16 Tahun 2015 tentang penetapan Alokasi dana desa ; 10) Peraturan Bupati muaro jambi Nomor 17 tahun 2015 tentang  tata cara  pembagian dan penetapan rincian dana desa,   dan 10) Peraturan Desa sungai gelam Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sungai gelam  Tahun 2016.
Adapun  tahapan  penyusunan  APBDesa  di  desa  Sungai  Gelam  meliputi:  1)  Pemerintah  Desa mengajukan rancangan peraturan desa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa), setelah itu BPD (Badan Permusyawaratan Desa) membahas rancangan peraturan desa tersebut untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan atau tidak; 2) Setelah memperoleh persetujuan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa), maka BPD (Badan Permusyawaratan Desa) membuat Surat Keputusan BPD (Badan Permusyawaratan Desa);  dan  3)  Kemudian  Pemerintah  Desa  dengan  dasar  Surat  Keputusan  BPD  (Badan  Permusyawaratan Desa)  tersebut,  Pemerintah  Desa  membuat  keputusan  tentang  Anggaran  dan  Pendapatan  Belanja  Desa (APBDes).

## Penerapan Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
Penerapan  pencatatan  akuntansi  keuangan  alokasi  dana  desa  telah  sesuai  dengan  peraturan  Bupati Muaro  Jambi  no  64  tahun  2014  tentang  sistem  akuntansi  pemerintah  kabupaten  Muaro  Jambi.    Sistem pencatatan akuntansi keuangan alokasi dana desa dibantu oleh komputer yaitu dengan menggunakan program Microsoft Excel yang berupa buku kas umum dan buku kas pembantu penerimaan serta buku kas pembantu pengeluaran.  Buku  kas  umum  adalah  buku  kas  yang  digunakan  untuk  mencatat  berbagai  aktivitas  yang menyangkut  penerimaan  dan  pengeluaran  kas  baik  secara  tunai  maupun  kredit.  Buku  kas  pembantu penerimaan  serta  buku  kas  pembantu  pengeluaran  adalah  buku  kas  yang  digunakan  untuk  mencatat  setiap pemasukan  sumber  dana  yang  diterima,  dan  mencatat  setiap  transaksi-transaksi  pengeluaran  yang  akan dijabarkan  ke  dalam  buku  kas  pengeluaran  sesuai  dengan  APBDesa.  Di  tahun  2017  perkembangan  sistem akuntansi  keuangan  desa  khususnya  untuk  semua  pencatatan  terhadap  sumber  pendapatan  desa  yang  di peroleh oleh desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi terutama yang bersumber dari  alokasi  dana  desa  menggunakan  sistem  pencatatan  yang  terkomputerisasi  secara online ,  baik  untuk pencatatan  akuntansi  desa  hingga  pelaporan  transaksi  keuangan  desa.  Ditandai  dengan  penerapan  secara bertahap dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Informasi Desa (SID). Dengan  adanya  aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  dan  Sistem  Informasi  Desa  (SID)  dapat memudahkan  pihak  pemerintah  desa  di  dalam  mengelola  tata  kelola  keuangan  desa  terutama  dari  segi pelaporan dan pertanggungjawabannya kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun masyarakat atas  dana  yang  telah  di  gunakan,  serta  agar  lebih  efisien,  efektif  dan  ekonomis.  Sedangkan  penerapan pengelolaan keuangan alokasi dana desa pada tahun 2017 di desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam
Kabupaten Muaro Jambi, cukup baik dan realistis karena sudah tersusun di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB),  walaupun  terkadang  pencairan  dananya  mengalami  sedikit  kendala.  Untuk  pengelolaan  dana  yang bersumber  dari  alokasi  dana  desa  tersebut  harus  difokuskan  pada  sarana  dan  prasarana  desa.  Sedangkan pembagiannya sendiri dari pelaksanaan APBDes itu 30% untuk penyelenggaraan Pemerintahan desa dan 70% untuk kegiatan yang lainnya.

## Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
Mekanisme pencairan sumber pendapatan desa  yang di dalamnya termasuk alokasi dana desa  yang telah sesuai dengan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 17 tahun 2015 tentang  tata cara pembagian dan penetapan  rincian  dana  desa.  Dimana  pihak  pemerintah  desa  pada  saat  menerima sumber  pendapatan  desa yang di dalamnya termasuk alokasi dana desa tersebut terlebih dahulu menunggu berita dari kabupaten Muaro Jambi,  apakah  dana  tersebut  sudah  cair  apa  belum  yang  akan  di  transfer  dari  rekening  kas  umum  daerah (RKUD) ke rekening kas desa (RKD). Namun hanya saja pihak pemerintah desa tidak mengetahui secara pasti prosentase  dana  yang  diterimanya,  dikarenakan  pemerintah  desa  pada  saat  menerima  sejumlah  dana  dari pemerintah daerah tersebut langsung jadi yang tertera di rekening koran tanpa mengetahui prosentasenya.

## Tahapan  Penyusunan  Pengelolaan  Keuangan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Sungai  Gelam  Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

## A. Perencanaan
Di dalam pengelolaan keuangan desanya yang ada di desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi terutama pengelolaan keuangan alokasi dana desa telah berpedoman pada peraturan Bupati Muaro Jambi  Nomor 15 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Diawali dengan musyawarah desa yang dihadiri oleh Penanggung Jawab  (PJ) kepala desa Sungai Gelam  beserta perangkat desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggotanya. Untuk membahas usulan-usulan atas  program  pembangunan  desa  yang  diperoleh  dari  masing-masing  lingkungan  tiap  RT  sehingga  dapat dijadikan  acuan  untuk  penyusunan  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB)  dan  persetujuan  oleh  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai Rancangan Peraturan Desa tentang APBD desa tahun 2015. Dimana Sekretaris  Desa  menyusun  Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APBDesa  berdasarkan  RKPDesa  dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dasar pelaksanaan anggaran desa sesuai dengan usulan usulan atas program pembangunan desa yang diperoleh dari masing-masing lingkungan tiap RT berdasarkan skala prioritas yang diutamakan. Setelah itu Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa  dan  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB)  kepada  Kepala  Desa,  lalu  Kepala  Desa  menyampaikan rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APBDesa  dan  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB)  tersebut  kepada  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  untuk  dibahas  kembali  dan  memperoleh  pengesahan  bersama.  Sehingga kemudian  Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APBDesa  yang  telah disepakati  bersama  disampaikan  oleh Kepala Desa kepada Camat dengan dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk dievaluasi.

## B. Penggunaan
Penggunaan dana terutama dana yang bersumber dari alokasi dana desa telah mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes), walaupun terkadang pada saat implementasi yang ada di lapangan atas penggunaan dana terutama dana yang bersumber dari alokasi dana desa tersebut jarang sekali rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) untuk dijadikan  sebagai  patokan  dikarenakan  setiap  tahun  kondisi  di  lapangan  itu  berbeda,  sehingga  rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) disesuaikan kembali dengan kondisi yang sedang terjadi di lapangan. Alokasi dana desa yang diterima digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, operasional perkantoran meliputi belanja pakai habis, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan,  makanan  dan  minuman  rapat,  dan  honorarium  pengelola  keuangan,  tunjangan  BPD, pengembangan sistem administrasi dan informasi desa, serta penyusunan produk hukum desa.

## C. Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Pertanggungjawaban dan pelaporan dana terutama dana yang bersumber dari alokasi dana desa telah sesuai dengan Peraturan Bupati Muaro Jambi  Nomor 15 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan
desa yang telah terintegrasi pada laporan pertanggung jawaban(LPJ) APBDesa yang berisi buku kas umum (BKU), kuitansi, nota, tanda terima kegiatan,dan lampiran-lampiran kegiatan lainnya serta pelaporannya atas realisasi penggunaan alokasi dana desa melalui 2 tahap, yaitu semester 1 di laporkan pada bulan Juni 2017 sedangkan semester 2 di laporkan pada bulan Desember 2017, serta pelaporannya masih dalam bentuk seperti buku yang dijilid yang akan di laporkan ke Kecamatan kemudian ke Kabupaten.
Kendala Yang Dihadapi Di Dalam Penerapan Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam kabupaten Muaro Jambi
1. Kapasitas Sumber Daya Manusia
Di desa Sungai Gelam terdapat beberapa kendala yang terletak pada perangkat desa. Dimana perangkat desanya tersebut masih ada beberapa yang belum kompeten dikarenakan tingkat pendidikannya rendah dan  faktor  usia.  Dari  segi  pendidikan  dan  faktor  usia  menjadi  faktor  penyebab  utama  yang  melatar belakangi  kendala  di  dalam  jalannya  sistem  pemerintahan  yang  ada  di  desa  Sungai  Gelam  terutama mengenai  pencatatan  Akuntansi  dan  Pengelolaan  Keuangan  Alokasi  Dana  Desa.  Di  karenakan  hal tersebut  membuat  para  perangkat  desa  tidak  kompeten  di  bidang  akuntansi  desa  dan  pengelolaan keuangan alokasi dana desa sehingga dapat menyebabkan kesulitan bagi para perangkat desa khususnya kepala seksi keuangan untuk menyusun laporan keuangan dan mengikuti perkembangan terbaru mengenai dasar hukum yang digunakan mengingat peraturan yang dibuat oleh Pemerintah selalu berubah-ubah.
2. Ketanggapan  Sosial  Terhadap  Kegiatan  Pembangunan  Desa  Terutama  Yang  Bersumber  Dari  ADD Minim Sosialisasi.
Ketanggapan  sosial    ini  terjadi  dikarenakan  minimnya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  perangkat  desa kepada masyarakat terhadap rencana-rencana program tahunan pemerintahan desa yang telah dituangkan ke  dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  (APBDesa).  Salah  satu  contoh  seperti  tugas  seorang kepala  dusun  (RT)  yaitu  wajib  memberikan  informasi  yang up  to  date terkait  dengan  kondisi  di lingkungan  sekitar  ke  kepala  desa  misalnya  memberikan  informasi  terkait  ada  orang  yang  meninggal dunia,  ada  orang  yang  kecelakaan,  ada  orang  yang  kesusahan,  program  pembangunan  desa,  dan  lain sebagainya namun namanya manusia kadang-kadang memberikan informasi terkadang tidak memberikan informasi sehingga tahu-tahu kepala desa langsung mendapat teguran dari lingkungan.
3. Peran Serta Masyarakat
Masyarakat  memiliki  peranan  sebagai  pengawas  atas  segala  kegiatan  yang  ada  di  Pemerintahan  Desa, dikarenakan sumber dana yang telah digunakan oleh Pemerintah Desa tersebut salah satunya ada yang bersumber dari masyarakat. Namun terkadang masyarakatnya sendiri yang tidak peka terhadap kemajuan pembangunan di lingkungan sekitarnya. Sehingga dapat menyebabkan rendahnya peran pengawasan oleh masyarakat  akan  implementasi  kegiatan  pembangunan  desa  yang  bersumber  dari  Alokasi  Dana  Desa. Namun  terdapat  juga  faktor-faktor  utama  yang  mendorong  dalam  keberhasilan  penerapan  pencatatan Akuntansi  dan  Pengelolaan  Keuangan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Sungai  Gelam    Kecamatan  Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi berupa Perangkat Desa yang ada di dalamnya menjalin relasi yang cukup baik  antar  desa  yang  satu  dengan  desa  yang  lain.  Relasi  tersebut  bertujuan  untuk  saling  bekerjasama, menjalin kekompakan, dan mengkonsultasikan setiap kendala yang sedang terjadi.

## Upaya  Yang  Dilakukan  Dalam  Mengatasi  Kendala  Yang  Terjadi  Di  Dalam  Penerapan  Akuntansi  Dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
Untuk menanggulangi rendahnya kapasitas sumber daya manusia terutama pada perangkat desa, maka terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan dan faktor usia menjadi hal penting yang harus di pertimbangkan oleh kepala desa pada periode yang akan datang  untuk lebih selektif lagi di dalam menentukan para calon perangkat desa yang sesuai  dengan pedoman yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang  desa.  Selain  itu  dilakukan  pembinaan  melalui  bimbingan-bimbingan  teknis  secara  khusus, meminta panduan untuk konsultasi ke Kecamatan  Sungai Gelam, dan sosialisasi secara rutin dengan durasi waktu yang lama tentang peraturan terbaru yang telah di buat oleh pemerintah. Diharapkan dengan adanya bimbingan  teknis  secara  khusus,  konsultasi  ke  Kecamatan  Sungai  Gelam    dengan  pihak-pihak  yang  lebih
memahami masalah yang sedang terjadi, dan sosialisasi secara rutin tersebut dapat membantu perangkat desa khususnya  kepala  seksi  keuangan  untuk  dapat  memahami  sistem  pencatatan  akuntansi  dan  pengelolaan keuangan alokasi dana desa sehingga dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan prosedur yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dapat meningkatkan keterampilan pencatatan akuntansi yang dapat menghasilkan laporan keuangan desa secara lengkap, akurat, dan tepat waktu, serta dapat dengan cepat beradaptasi dengan peraturan terbaru.
Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala lain yang dihadapi di desa Sungai Gelam yaitu  menambah jumlah  perangkat  desa  sesuai  dengan  kapasitas  yang  dibutuhkan.  Dikarenakan  masih  ada beberapa  bagian  pada  perangkat  desa  yang  masing  kosong  yaitu  kepala  seksi  keuangan,  kepala  seksi kesejahteraan rakyat, dan kepala seksi ketentraman dan ketertiban. Sehingga dengan bertambahnya jumlah perangkat desa yang sesuai dengan kapasitas yang ada dapat meminimalkan adanya perangkapan jabatan dan dapat menyebabkan pembagian tugas yang sesuai dengan jobdisk masing-masing. Memberikan pengarahan kepada  para  perangkat  desa  untuk  lebih  mensosialisasikan  kepada  masyarakat  tentang  program-program terbaru  yang  telah  di  buat  di  dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  (APBDesa)  dan  memberikan tenggang  waktu  kepada  masyarakat  sehingga  pemahaman  tentang  program-program  terbaru  tersebut  bisa diterima dengan baik yang dapat berdampak pada kemajuan pembangunan desa.
Mengingat masih minimnya sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat sehingga dapat berdampak pada  rendahnya  peran  serta  masyarakat.  Hal  ini  menyebabkan  terkadang  masyarakatnya  kurang  peka  dan dapat menyebabkan rendahnya peran pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk mengatasi kondisi yang seperti ini dibutuhkan kesadaran yang sangat tinggi bagi ke dua belah pihak baik dari Pemerintah Desa maupun masyarakatnya untuk saling bekerjasama, memberikan motivasi, dan pengetahuan terhadap peranan penting masyarakat sebagai pengawas sehingga dapat menciptakan feedback positif yang dapat menunjang keberhasilan akan implementasi kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari alokasi dana desa.

## SIMPULAN
Simpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Setiap  kegiatan  pencatatan  atas  transaksi  yang  berasal  dari  alokasi  dana  desa  di  desa  Sungai  Gelam Kecamatan  Sungai  Gelam  Kabupaten  Muaro  Jambi  telah  menggunakan  sistem  pencatatan  akuntansi keuangan alokasi dana desa dibantu oleh komputer yaitu dengan menggunakan program Microsoft Excel yang berupa buku kas umum dan buku kas pembantu penerimaan serta buku kas pembantu pengeluaran. Dengan  adanya  penerapan  secara  bertahap  mengenai  aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  dan Sistem Informasi Desa (SID) seperti profil desa, maka sistem pencatatan akuntansi  yang ada nantinya akan  dilakukan  dengan  sistem  pencatatan  yang  terkomputerisasi  secara online .  Sedangkan  untuk pengelolaan keuangan alokasi dana desa pada tahun 2017 cukup baik dan realistis. Dimana salah satu dari sumber pendapatan desa tersebut di peroleh berupa alokasi dana desa yang difokuskan untuk sarana dan prasarana desa;
b. Mekanisme pencairan sumber pendapatan desa yang di dalamnya termasuk alokasi dana desa yang ada di desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi telah sesuai dengan Peraturan Bupati Muaro Jambi  Nomor  Nomor 17 tahun 2015 tentang  tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa. Dimana semua penerimaan yang di peroleh oleh desa Sungai Gelam atas pencairan sumber pendapatan desa terutama yang berupa alokasi dana desa yang di transfer oleh kabupaten Muaro Jambi melalui kas daerah, terpusat menjadi satu di rekening koran.
c. Tahapan penyusunan pengelolaan keuangan alokasi dana desa yang ada di desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi telah mengacu pada Peraturan Bupati Muaro Jambi Peraturan 15 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dimulai dari perencanaan, penggunaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
d. Ada beberapa kendala yang dihadapi di dalam penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan alokasi dana desa di desa Sungai Gelam, mencakup kapasitas sumber daya manusia, ketanggapan sosial terhadap kegiatan  pembangunan  desa  terutama  yang  bersumber  dari  ADD  Minim  Sosialisasi,  dan  peran  serta masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisetiawan,  R.,  2013,  Kajian  Persepsi  Penilik  Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM)  Terhadap  Laporan Keuangan, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari , 13(4), 162-173
Arna  Suryani,  Eva  Harianti.  2015.  Pengaruh  Pengungkapan  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  Terhadap Koefisen Respon Laba  dan Manajemen Laba. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVIII, Medan. Jensen, M dan Smith Jr., 1984. The modern theory of corporate finance . New York: McGraw-Hill Komite  Standar  Akuntansi  pemerintah  (KSAP).  2016.  Konsep  Publikasian  Standar  Pelaporan  Keuangan pemerintah Desa. Jakarta
Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Public. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  nomor  35  Tahun  2007.    Pedoman  Umum  Tata  Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 24 juli 2007. Jakarta ______. Nomor 37 tahun 2007.  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Menteri Dalam Negeri. 24 juli 2007. Jakarta
______. Nomor 113 tahun 2014.  Pengelolaan Keuagan Desa. 31 Desember 2014. Berita  Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 nomor 2093. Jakarta
Peraturan  Pemerintas  Republik    Indonesia  Nomor  43  tahun  2014.  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. 30 Mei 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123. Jakarta
Sugiono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Afabeta. Bandung Sujarweni,  V,  W.  2015.  Akuntansi  Desa  Pedoman  Tata  Kelola  Keuangan  Desa.  Pustaka  Baru  Press.
Yogyakarta
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  tahun  2004.  Perbendaharaan  Negara.  14  Januari  2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5. Jakarta
______. Nomor 6 tahun 2014.   Desa. 15  Januari 2014.  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7. Jakarta
______.  Nomor  17  tahun  2003.  Keuangan  Negara.  15  Januari  2014.  Lembar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2003  nomor 47. Jakarta
______. Nomor 32 tahun 2004. Pemerintahan Daerah. 1 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125. Jakarta
______. Nomor 33 tahun 2004. Perimbangan  Antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara RepubliK Indonesia Tahun 2004 nomor 126. Jakarta Widjaja, HAW. 2003. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh. Raja Grafindo persada.
Jakarta.