LITERASI , Volume XIII, No. 1 2022 1
Maragustam, Fira Nisa Rahmawi

## Pola Asuh Ibu-ibu Pekerja Pabrik (IiPP) dalam Membina dan Mendidik Religiusitas Anak (Studi Kasus di Desa Ketitang  Jawa Tengah)
1 Maragustam, 2 Fira Nisa Rahmawi 1 Dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Jl. Laksda Adisucipto, Sleman, Yogyakarta 55281 maragustam@uin-suka.ac.id
2 21204011009@student.uin.suka.ac.id

## Abstract
Career women have many roles, among others as housewives, as educators of their children, and as breadwinners. Even in a child’s religious education, the mother is more dominant than the role of the father. This research will answer the parenting that Factory Workers Mothers (IiPP) do in fostering and educating child religiosity; what dimensions of religiosity iiPP fosters, and the factors involved in fostering child religiosity. This type of research is qualitative with phenomenology and a naturalistic approach. Determination of subyek by purposive method and snowball sampling. Data collection uses observations, interviews, and documentation. The analysis technique uses Miles and Huberman models with steps; data collection, data reduction, data presentation, and data verification/inference. The results of his research IiPP used permissive and authoritative type parenting. The dimensions of religiosity that iiPP does are limited to three dimensions, namely ritual/worship, ideology/belief, and experiential / experience. Factors supporting the success of IiPP implementing parenting in fostering child religiosity are immediate families and distant families, in-laws, landfill managers, and a conducive community environment. While the inhibiting factor is the dual role of IiPP, children play gadgets indefinitely, and IiPP sender lacks religious knowledge.
Keywords: Factory worker mothers, religiosity, parenting, and religious dimensions
Abstrak
Wanita karier memiliki banyak peran, anatara lain sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendidik anak-anaknya, dan sebagai pencari nafkah. Bahkan dalam pendidikan religiusitas anak, ibu lebih dominan daripada peran ayah. Penelitian ini akan menjawab pola asuh yang Ibu-ibu Pekerja Pabrik (IiPP) lakukan dalam membina dan mendidik religiusitas anak; dimensi religiusitas apa yang IiPP bina, dan faktor-faktor yang terlibat dalam pembinaan religiusitas anak. Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan fenomenolgi dan naturalistik. Penentuan subyek dengan metode purposive dan snowball sampling. Pengumpulan data mengunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisisnya menggunakan model Miles dan Huberman dengan langkah-langkah; koleksi data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penyimpulan data. Hasil penelitiannya IiPP menggunakan pola asuh tipe permisif dan authoritative. Dimensi religiusitas yang IiPP lakukan terbatas pada tiga dimenasi yakni ritual/peribadatan, ideologi/ keyakinan, dan eksperiensial/pengalaman. Faktor pendukung suksesnya IiPP menerapkan pola asuh dalam membina religiusitas anak adalah keluarga dekat dan keluarga jauh, mertua, pengelola TPA, dan lingkungan masyarakat yang kondusif. Sedangkan faktor penghambatnya
ISSN: 2085-0344 (Print) ISSN: 2503-1864 (Online) Journal homepage: www.ejournal.almaata.ac.id/literasi Journal Email: literasi_stia@yahoo.com

## LITERASI

## Analisis Tujuan Pendidikan Agama Islam di Pesantren Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019

## Misyroh Akhmadi

## Universitas Alma Ata Yogyakarta

## Abstraks
Penelitian ini akan menjadikan tujuan keberagamaan islam sebagai alat bedah untuk mengetahui dan memberikan alternatif pesantren dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2019. tujuan keberagamaan islam ( Maqoshid asy-syariah ) yang digunakan bisa di ambil dari Asyyatibi, al ‘Asyuri atau yang lainnya, sehingga akan lebih konprehensif dalam memberikan bingkai pesantren, dan Penelitian ini bertujuan antara lain: pertama, untuk mengetahui pengertian dan urgensi Tujuan Pendidikan Islam di Pesanren? Kedua, untuk mengetahui pesantren secara holistik? ketiga, untuk menjelaskan aplikasi Tujuan Pendidikan Islam tentang pesantren dalam undang-undang no, 18 tahun 2019. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Normatif, karena penelitian ini akan mengkaji dan menguji data-data sekunder yang bertitik tolak dari persoalan penerapan maqashid syariah tentang pesantren. Secara operasional penelitian yuridis normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan (Library Reaseach). Data penelitian pada umumnya terbagi kepada dua macam, antara lain: Pertama , data sekunder yang diperoleh melalui data- data kepustakaan. Data kepustakaan, dikenal juga studi literatur (Library Research). Library Research merupakan penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari data dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Pada penelitian ini, Penulis akan meneliti maqashid syariah dengan referensi ayat-ayat Al-Quran, Hadits, dan kitab-kitab para fuqaha. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen sebagai data sekunder yaitu menganalisis sumber-sumber bacaan yang bersifat teoritis ilmiah yang relevan agar dapat dijadikan dasar analisis penelitian untuk memecahkan persoalan yang dikemukakan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan metode kualitatif melalui suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

## Abstract
This research will make Islamic religious goals a surgical tool to find out and provide alternatives to Islamic boarding schools in Law no. 18 of 2019. Islamic religious objectives (Maqoshid asy-shariah) used can be taken from Asyyatibi, al ‘Asyuri or others, so that it will be more comprehensive in providing a frame for pesantren, and this research aims, among others: first, to find out the meaning and the urgency of Islamic Education Goals in Islamic
Boarding Schools? Second, to know Islamic boarding schools holistically? third, to explain the application of Islamic Education Objectives regarding Islamic boarding schools in law no. 18 of 2019.In this study the authors used normative juridical methods, namely legal research using secondary data sources. Normative, because this research will examine and examine secondary data which starts from the issue of the application of maqashid sharia regarding Islamic boarding schools. Operationally normative juridical research is carried out by library research (Library Reaseach). Research data is generally divided into two types, including: First, secondary data obtained through library data. Library data, also known as literature study (Library Research). Library Research is library research, which is carried out by searching for data from books, journals, laws and regulations, and other scientific writings. In this study, the author will examine maqashid sharia with reference to the verses of the Koran, Hadith, and the books of the fuqaha. The data collection technique in this study used literature study or document study as secondary data, namely analyzing relevant scientific theoretical reading sources so that they could be used as the basis for research analysis to solve the problems raised. This study uses analytical techniques with qualitative methods through a research method that produces analytical descriptive data.

## PENDAHULUAN
Pesantren merupakan produk budaya masyarakat yang menyadari pentingnya Pendidikan bagi warga pribumi yang tumbuh secara natural, mandiri dan menjadi Pendidikan islam tertua di Indonesia yang berkembang secara indigenous di Masyarakat Indonesia. 1 Pesantren pada  awalnya adalah sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kompleks ini biasanya dikelilingi oleh tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2 Pondok Pesantren merupakan dua istilah yang menunjukkan satu pengertian. Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat
1 Nurcholis Madjid, Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan ,  (Jakarta: Paramadina, 2006), hal. 3 2 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai , LP3S, Jakarta, 1983, hlm.18.
belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana terbuat dari bambu. Di samping itu, kata pondok mungkin berasal dari Bahasa Arab Funduq yang berarti asrama atau hotel. Di Jawa termasuk Sunda dan Madura umumnya digunakan istilah pondok dan pesantren, sedang di Aceh dikenal dengan Istilah dayah atau rangkang atau menuasa, sedangkan di Minangkabau disebut surau. 3
Pesantren juga dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara nonklasikal, di mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh Ulama Abad pertengahan, dan para santrinya biasanya tinggal di pondok (asrama) dalam pesantren tersebut. 4 Pendidikan pesantren, merupakan kelanjutan dari system pendidikan sebelum Islam, yang kemudian dimodifikasi para wali, yang diteruskan oleh para ulama berikutnya.  Dengan adanya mata rantai dengan segala pergumulan historisnya
3 Nurcholis Madjid, Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan ,  (Jakarta: Paramadina, 1997), hal. 5
4 Sudjono Prasodjo, Profil Pesantren , (Jakarta: LP3S,
1982), hlm. 6.
dengan berbagai kebudayaan, baik pra Hindu, Budha, Islam dan Kejawen, maka pesantren memiliki keluwesan hubungan dengan agama dan kultur yang ada, sebab semua kultur diadopsi sebagai rujukan, berdasarkan prinsip maslahah yang dikembangkan. Watak dasar dari pendidikan pesantren adalah pluralis, tidak puritan, sehingga bisa hidup berdampingan dengan komunitas apapun. Pesantren tardisional memiliki geneologi yang jelas, baik asal usul pemahaman keagamaan, tradisi keilmuan, serta basis social para pengajar dan santrinya. Dan jenis pesantren ini telah hidup secara berabad-abad tanpa menimbulkan kegaduhan, karena mereka muncul dari rahim masyarakat sendiri.
Sementara belakangan ini, pesantren semakin marak muncul, tetapi kurang memiliki kaitan sejarah dengan pesantren tradisional, dan memang mereka mengklaim sebagai pesantren modern atau jenis tertentu. Dari segi paham keagamaan, paradigma keilmuan serta asal usul pengajarnya sangat berbeda, pesantren ini tidak memiliki geneologi yang jelas dengan masyarakat setempat, sebab mereka dicangkokkan dari kultur lain yang bersifat retorik dan agresif. Kedatangan pesantren jenis baru itu selalu menimbulkan kegaduhan, atas nama penegakan Islam yang murni. 5
Maraknya kemunculan pesantren ini semakin tampak dengan disyahkannya Undang- Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-undang ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri bahkan Peraturan Daerah di tingkat Propinsi ataupun Kabupaten/ Kota. Konsekwensi regulasi tersebut akan memunculkan anggaran pemerintah terhadap pesantren sehingga pesantren perlu dicermati kembali, supaya tidak keluar dari sejarah dan subtansi pesantren, dan tidak terpasung oleh regulasi yang justru akan mengeluarkan pesantren
5 https://www.nu.or.id/post/read/7026/makna-tradisi- pesantren
dari sejarah dan esensinya. Melihat sejarah perkembangan pesantren hingga kini, maka analisis pesantren berdasarkan tujuan-tujuan Pendidikan agama islam sangat diperlukan, apalagi pesantren sekarang sudah ada aturan perundang-undangannya.
Tujuan-tujuan pendidikan agama islam ini harus memperhatikan : pemahaman tujuan beragama sesuai kebahasaan arab ( lisan al ‘arabiy ), mengetahui alasan yang tersembunyi maupun nampak dalam perintah dan larangan agama, memahami mana tujuan tujuan pokok dan mana tujuan turunannya, diamnya syari’ (Allah dan Rasulnya) terhadap hukum yang secara jelas tidak ada dalam quran dan hadits, dan adanya penelitian atas kebutuhan penetapan hukum. 6
METODE PENELITIAN Penelitian ini akan menjadikan tujuan- tujuan Pendidikan islam sebagai alat bedah untuk mengetahui dan menyajikan esensi sejarah keberadaan pesantren yang lebih holistic (menyeluruh) pada Pesantren yang termaktub dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2019. Holistic ini berarti cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuknya. 7
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Normatif, karena penelitian ini akan mengkaji dan menguji data-data sekunder yang bertitik tolak dari persoalan penerapan tujuan Pendidikan agama islam di pesantren. Secara operasional penelitian yuridis normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan ( Library Reaseach ). Data penelitian ini pada umumnya terbagi kepada
6 Ahmad Arraysuniy, Nadhoriyyatul Maqashid ‘inda al Imam asy-Syathibi , al Ma’had al ‘Alamiy lil fikri al- Islamiy, Hal 295-305
7 http://www.pengertianmenurutparaahli.net/ pengertian-holistik/
dua macam, antara lain: Pertama , data sekunder yang diperoleh melalui data-data kepustakaan. Data kepustakaan, dikenal juga studi literatur ( Library Research ). Library Research merupakan penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari data dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Pada penelitian ini, Penulis akan meneliti maqashid syariah dengan referensi ayat-ayat Al- Quran, Hadits, dan kitab-kitab para fuqaha. Kedua , data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari populasi dengan menggunakan metode wawancara atau menyebarkan kuisioner. Jenis data ini dikenal dengan istilah Field Research (penelitian lapangan) yang pengumpulan datanya dilakukan dengan melakukan studi lapangan di sebagian wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, baik dengan cara observasi, wawancara, angket, atau kuesioner.
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen sebagai data sekunder yaitu menganalisis sumber-sumber bacaan yang bersifat teoritis ilmiah yang relevan agar dapat dijadikan dasar analisis penelitian untuk memecahkan persoalan yang dikemukakan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan metode kualitatif melalui suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, karena tidak menggunakan rumus-rumus dan angka- angka dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Tujuan Pendidikn Agama Islam Di Pesantren Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2019
A.  Pokok-Pokok Pikiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Tujuan Pendidikan agama islam dan penjelasan tentang pesantren sudah kami paparkan di atas, sehingga peneliti akan menyampaikan
esensi Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 dalam memberikan bingkai terhadap pesantren dalam sudut pandang tujuan Pendidikan agama islam. Adapun dasar pertimbangan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1.  Kebebasan beribadah menurut agamanya, pengajaran dan Pendidikan dalam satu system Pendidikan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, pesantren dngan kekhasannya berkontribusi penting dalam mewujudkan islam rohmatan lil ‘alamin baik dalam proses kemerdekaan maupun pembangunan nasional, sehingga untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya.
2.  bahwa pengaturan mengenai pesantren belum optimal mengakomodasi perkembangan, aspirasi, dan kebutuhan hukum masyarakat serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang- undangan yang terintegrasi dan komprehensif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pesantren dengan Mengingat, Menetapkan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, Pasal 28E, Pasal 29, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Adapun ketentuan umum Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1.  Pondok Pesantren dan sejenisnya adalah Lembaga berbasis masyarakat yang didirikan oleh perseorangan atau kelompok yang memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil’alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran,
keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.  Pengembangan kurikulum pesantren sesuai dengan kekhasanya dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin  yang dapat menyelenggarakan Pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi.
3.  Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren. Sedang
Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
4.  Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. serta Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
Adapun ruang Lingkup fungsi pesantren meliputi:
1.  Pendidikan
2.  dakwah dan
3.  pemberdayaan masyarakat
secara umum, dari sisi penjenisan atau penggolongan, pesantren terdiri atas:
1.  Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
2.  Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
3.  Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
Sementara menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Penyelenggaraan Pesantren berasaskan :
1.  Ketuhanan Yang Maha Esa;
2.  Kebangsaan;
3.  Kemandirian;
4.  Keberdayaan
5.  Kemaslahatan;
6.  Multikultural;
7.  Profesionalitas;
8.  Akuntabilitas;
9.  Keberlanjutan; dan 10. Kepastian hukum
B.  Analisis Tujuan Pendidikan Agama Islam di Pesantren dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 18 Tahun 2019. 55 pasal dari Undang-Undang tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Namun focus dari seluruh pasal sangat dominan dengan fungsi pesantren sebagai Lembaga Pendidikan. Itupun secara materi pendidikan yakni - Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren kurang holistic. Sementara yang dibawa Islam adalah qur’an, sunnah dan apa saja yang dibawa rosul dan shohabat, maka kitab kuning harus dengan tegas merujuk kepada sumber primer sebelum
300 hijriyah, yang paling mungkin tidak keluar dari cara pandang holistic. Holistic ini berarti cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuknya. 8
Oleh karena itu, Tujuan Agm Islam berperan penting untuk mendasarkan kembali fungsi pesantren terhadap islam holistic atau islam kaffah, sehingga akan menghindarkan pesantren dari sekedar fungsi Pendidikan Keagamaan saja, bahkan membenahi cara pandang yang akan mengarah pada parsialisme, radikalisme, intoleransi dan sejenisnya.
Selain itu, kemandirian pesantren yang menjadi salah satu asas pendirian pesantren sangat terkait dengan sumber primer islam sebelum 300 Hijriyah. Sehingga perangkat ilmu untuk mendekatkan pada sumber primer harus dipenuhi, misal ulumul qur’an, ulumul hadits, kesusasteraan arab, dan sejenisnya, sehingga outcomes pesantren akan lebih mandiri dari sisi menjawab tantangan hukum dan pedoman dalam hidup, berbangsa dan bernegara. Kemandirian ini jangan sekedar di pandang dari sisi ekonomi, tapi harus cara pandang dan cara pikir holistic sebagaimana para imam empat, yakni imam Hanafi, imam malik, imam syafi’i dan imam hanbali.
Walhasil, Undang-Undang ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan bahkan sampai Peraturan Daerah. Oleh karena itu, Majlis Masyayikh -Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren – harus memahami pesantren secara holistik.

## KESIMPULAN
Tujuan-tujuan beragama islam  mendasarkan kepada pencapaian kemaslahatan dari sesuatu
yang terkecil hingga paling besar yang terkait dengan ajaran agama, kehidupan (nyawa), berketurunan, penjagaan akal dan berekonomi. Urgensi tujuan keberagamaan Islan ini harus di dasarkan kepada 3 prioritas dari kebutuhan yang paling Primer ( dhoruriyyat ), lalu skunder ( hajiyyat ), dan sampai tersier ( tahsiniyyat ).
Pesantren sejak awal menjadi agen islam holistic yang faktualnya di Indonesia telah berakulturasi dengan social, budaya, politik, dan ekonomi. Pergulatan pesantren mulai abad 20 mulai banyak memunculkan kegaduhan dikarenakan instannya Islam yang mengatasnamakan islam puritan, islam negara dan islam formal yang diterapkan secara struktur. Hal tersebut mereka perjuangkan atas semangat mereka yang jauh melampaui pengetahuannya, bahkan jauh pula dari pegangan islam holistic (kaffah). Oleh karena itu, pesantren harus di kembalikan seperti semula, di antaranya adalah dengan mencermati pesantren melalui pendasaran Pesantren terhadap Tujuan Pendidikan Islam, dan mendaarkan secara legal formal pesantren dengan adanya Legalitas Lembaga dan dibentuknya peraturan resmi berupa Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2019 tentang pesantren.
Analisis Tujuan Pendidikan Islam terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2019 tentang pesantren merupakan Langkah penting untuk mengukur Pesantren yang secara perilaku social, budaya, Pendidikan, dan aspek kehidupan harus berlandaskan qur’an hadits baik secara tersurat maupun tersirat. Pendasaran Qur’an dan Hadits ini akan terganggu dan melenceng bila tidak disumberkan kepada perilaku yang dibawa rasul dan para shohabatnya, dan pada sumber-sumber ulama yang meriwayatkan dan hidup sebelum 300 Hijriyah hingga para wali sanga. Hal ini karena Ulama Masa Itulah yang membawa islam holistic dan sesuai dengan faham yang berlandaskan pada ahlussunnah wal jama’ah.
Tujuan yang lain analisis Maqasid as Syari’ah
juga dalam rangka menelaah Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 sampai dalam menentukan turunan dari undang-undangnya, baik Peraturan Menteri terkait, Peraturan Daerah dan Regulasi lain yang dapat membuka seluas-luasnya terhadap pengembangan potensi pesantren. Pengembangan pesantren yang paling banyak menjadi kendala dan tantangan adalah pesantren harus mengelola secara professional yang meliputi; 1. Kepemimpinan (kiai/ sejenisnya), 2. Manajemen santri, 3. Manajemen proses pembelajaran, 4. Manajemen pondok pesantren, dan 5. Manajemen proses pembelajaran. Oleh karena itu, undang-undang dan turunannya harus dapat memberikan peluang seluas-luasnya terhadap 5 tantangan tersebut. Apalagi lulusan pesantren, baik formal dan non formal dapat disejajarkan ijazahnya dengan Pendidikan formal bahkan mendapat peluang yang sama dalam memperoleh kesempatan kerja dihadapan regulasi pemerintah baik sebagai Pegawai Negeri maupun yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Repulik Indones ia No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren
Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai , (LP3S, Jakarta, 1983)
Nurcholis Madjid, Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan ,  (Jakarta: Paramadina, 1997)
Sudjono Prasodjo, Profil Pesantren , (Jakarta: LP3S, 1982)
Ahmad Arraysuniy, Nadhoriyyatul Maqashid ‘inda al Imam asy-Syathibi, al Ma’had al‘Alamiy lil fikri al-Islamiy.
Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), Hal 231-245 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399 235 Received : 2017-05- 31 | Reviced : 2017-07-31 |Accepted: 2017-07-31 Indexed : DOAJ, Garuda, Crossref, Google Scholar | DOI https:// doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585 http.www://pengertianmenurutparaahli.net/ pengertian-holistik/