INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 3635-3646 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak di Pengadilan Agama Pulau Punjung
Muhammad Adisyah Putra 1 ✉ , Gisha Dilova 2 , Ratih Agustin Wulandari 3
Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis Universitas Dharmas Indonesia Email: adisyahp87@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Fakta  yang  diperoleh  selama  3  tahun  terakhir  di  Pengadilan  Agama  Pulau  Punjung  menunjukan tingginya  permohonan  Dispensasi  Perkawinan  oleh  anak  di  Kabupaten  Dharmasraya.Rumusan masalah  :  (1)  Bagaimana  akibat  hukum  atas  dikabulkan  atau  ditolaknya  permohonan  dispensasi perkawinan di lingkungan wilayah pengadilan agama pulau punjung? (2) Apa faktor yang menjadi meningkatnya pengajuan dispensasi perkawinan terhadap anak? Metode penelitian ini adalah empiris, bersifat  kualitatif  dan  termasuk  penelitian  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini:  1.  Akibat  hukum  atas dikabulkan  atau  ditolaknya  permohonan  dispensasi  perkawinan  di  lingkungan  wilayah  pengadilan agama pulau punjung Hakim dapat menerima permohonan dispensasi jika ada alasan yang mendesak seperti  telah  hamil  diluar  nikah.  2.    Faktor  yang  menjadi  meningkatnya  pengajuan  dispensasi perkawinan terhadap anak  adalah hamil di luar nikah adalah menjadi faktor yang dominan dalam dispensasi  perkawinan  di  Pengadilan  Agama  Pulau  Punjung.  Kesimpulannya,  Perlunya  perhatian khusus  dari  orang  tua  terhadap  anak  untuk  mencegah  penyimpangan  yang  dilakukan  hingga mengakibatkan terjadinya perkawinan usia dini.
Kata kunci: Akibat Hukum, Penetapan,  Dispensasi Perkawinan, Anak

## Abstract
Facts obtained over the last 3 years at the Pulau Punjung Religious Court show the high number of requests for dispensation of marriage by children in Dharmasraya District. Formulation of the problem: (1) What are the legal consequences for the application for marriage dispensation being granted or rejected within the territory of the Pulau Punjung religious court? (2) What factors have contributed to the  increasing  application  for  child  marriage  dispensation?  This  research  method  is  empirical, qualitative and includes descriptive research. The results of this study: 1. Legal consequences for the application for dispensation of marriage being granted or rejected in the area of the religious court of Pulau Punjung. 2. The factor that has increased the application of marriage dispensation for pregnant children out of wedlock is the dominant factor in the marriage dispensation at the Pulau Punjung Religious  Court.  In  conclusion,  special  attention  is  needed  from  parents  to  children  to  prevent deviations from being committed that result in early marriage.
Keywords: Legal Consequences, Determination, Marital Dispensation, Children

## PENDAHULUAN
Manusia  lahir  dan  diciptakan  berpasang-pasangan,  dan  manusia  diberi  karunia dengan  perasaan  cinta,  hawa  nafsu,  serta  akal  pikiran.  Di  samping  itu  fitrah  manusia adalah  sebagai  makhluk  sosial  dimana  ia  tidak  bisa  hidup  sendiri  tanpa  bantuan  dari orang lain, sehingga antar manusia memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Salah satunya adalah dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis. Hubungan ini terjalin karena pada dasarnya sifat manusia memiliki keinginan atau hasrat untuk saling mencintai  dan  dicintai  oleh  lawan  jenis  hasrat  inilah  yang  menjadi  alasan  terjadinya perkawinan (Ainur Rofiq, 2020).
Perkawinan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  berasal  dari  k ata  “kawin”  yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan juga disebut dengan “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh. Perkawinan bukan sesuatu yang dapat dipermainkan, namun lebih dari itu perkawinan merupakan merupakan suatu yang sakral dan penuh pertanggung jawaban (Wafa Moh Ali, 2018).
Undang-Undang  Perkawinan  telah  mengatur  batasan  minimal  umur  untuk melangsungkan  perkawinan.  Dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-undang  Perkawinan disebutkan bahwa : “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Namun telah mengalami perubahan Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  menjadi  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang
Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  mana  disebutkan “perkawinan hanya diizinkan apabi la pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
Batasan umur tersebut bertujuan agar membatasi pernikahan anak dibawah umur agar pemuda pemudi yang akan menikah sudah matang jiwa raganya dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk mencegah marak tingginya laju kelahiran dan agar pasangan suami istri mendapatkan keturunan  yang  baik  dan  sehat  serta  meminimalisir  terjadinya  kematian  ibu  dan  anak (Rani Kurniati dan Fahmi Fadilah, 2019).
Dispensasi nikah memang lahir untuk  mengakomodir mereka yang ingin menikah sebelum memasuki batas usia minimal (dewasa) yang ditetapkan oleh Negara. Pengadilan akan  melihat  apakah  syarat­syarat  dan  alasan  untuk  menikah  dini  dapat  dilakukan sehingga mendapatkan izin dilakukannya sebuah pernikahan (Khoirul Abror, 2019).
Meskipun  telah  menetapkan  batasan  usia  perkawinan  sedemikian  rupa  di  dalam peraturan perundang-undangan, tidak menutup kemungkinan seorang melangsungkan perkawinan  dibawah  umur.  Perkawinan  bagi  anak  dibawah  umur  minimum  bisa dilangsungkan  dengan  penetapan  pengadilan,  orang  tua  pihak  pria  dan/atau  pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
Perkawinan usia muda bisa saja terjadi di lingkungan perkotaan maupun pedasaan. Dalam penelitian  ini penulis mengambil salah  satu kabupaten  yaitu kab. Dharmasraya yang  rata-rata  bermata  pencaharian  sebagai  petani  dan  pedagang.  Penduduk  di kabupaten  ini  secara  keseluruhan  adalah  remaja  yang  berusia  15-20  tahun  dan  yang menikah pada usia tersebut. Meskipun kabupaten ini sedang berkembang namun masih banyak juga para remaja yang menikah diusia muda, dilihat dari tahun ke tahun semakin maraknya perkawinan dibawah umur atau perkawinan usia muda. Hal ini terbukti semakin banyaknya remaja yang melangsungkan pernikahan setelah menamatkan SMP, DO SMP, serta DO SMA dari tahun ke tahun selalu meningkat (Hesti Agustian, 2013).
Berbagai macam alasan permohonan dispensasi nikah diajukan oleh para pihak yang berkepentingan.  Di  antaranya  adalah  anak  yang  akan  melangsungkan  perawinan menyatakan kehendak untuk berumah tangga dengan segala konsekuensinya atau telah siap lahir batin, merasa tidak melanggar hukum agama  karena telah akil  baligh, telah dilamar atau tunangan dan khawatir kalau terjerumus perbuatan yang dilarang agama, orang  tua  siap  mendukung  moril  dan  material  dan  lain  sebagainya.  Sebagian  besar permohonan dispensasi nikah itu karena pasangan usia dini itu nikah karena hamil duluan.
Dari kejadian diatas, keluarga pihak wanita lah yang menuntut untuk dinikahkan dengan melakukan  permohonan  dispensasi  nikah.  hal  tersebut  menjadi  penyebab  tingginya tingkat permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan (Amir Syarifuddin, 2014).
Pemberian  dispensasi  perkawinan  dibawah  umur  ini  berdasarkan  pertimbangan- pertimbangan.  Pemberian  dispensasi  usia  perkawinan  yang  beragama  Islam  belum mencapai  batas  usia  minimal,  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  Agama, sedangkan  agama  Non  Islam,  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  Negeri. Permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar sebagai permohonan. Panitera akan membuat  daftar  sidang,  hakim  akan  menerima  dan  memutus  dengan  membuat penetapan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan (Zico Fernando Jenius, 2021).
Urusan perkawinan memang berada di dalam wilayah keperdataan, namun peristiwa tersebut  adalah  peristiwa  hukum  yang  jelas  menimbulkan  sebab  akibat  dan  hak-hak kewajiban para pihak, maka pengaturan dari negara tetap perlu. Oleh karena itu, perlu dianalisis  lebih  dalam  mengenai  akibat  hukumnya  jika  permohonan  dispensasi  nikah tersebut ditolak atau diterima oleh Pengadilan Agama.
Perkawinan  di  bawah  umur  merupakan  masalah  yang  pelik  dan  sensitif.  Pada dasarnya perkawinan di bawah umur banyak terjadi karena beberapa faktor antara lain seperti  adanya  kehamilan  sebelum  nikah  yang  terjadi  karena  pergaulan  bebas. Perkawinan  dilakukan  untuk  menutupi  aib/malu  dan  agar  anak  yang  dikandung mempunyai status yang jelas. Selain itu karena faktor masyarakat yang masih berpikiran sempit.  Di  sebagian  masyarakat,  banyak  yang  berpikiran  bahwa  usia  tidaklah  menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan, walaupun sebenarnya belum mempunyai kesiapan lahir dan batin. Para orang tua menganggap seorang perempuan apabila sudah bisa membaca dan menulis dianggap sudah cukup, tanpa harus melanjutkan kejenjang berikutnya,  sebab  anak  perempuan  kelak  akan  kembali  ke  dapur  rumah.  Kebanyakan orang tua lebih memilih untuk menikahkan anak perempuannya pada usia yang masih relatif muda tanpa diimbangi dan memperhatikan kesiapan dan kematangan fisik maupun psikologi anak tersebut (Wisono Mulyadi And Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, 2017).
Kenyataan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  perkawinan  di  bawah  umur  tidak melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan tersebut justru rentan terhadap  perceraian,  dan  sangat  mudah  goyah  dalam  mengarungi  bahtera  rumah tangga. Karena pasangan tersebut belum siap dalam memahami arti dan hikmah suatu pernikahan, sehingga tidak mampu mencapai mahligai rumah tangga perkawinan yang diidam-idamkan.  Dengan  demikian  akan  muncul  berbagai  permasalahan,  karena
pasangan  yang menikah di usia muda secara psikologis maupun ekonomi  belum siap untuk  menghadapi  kehidupan  baru  dalam  sebuah  keluarga  dan  kehidupan bermasyarakat.
Kewenangan Pengadilan Agama menurut Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 adalah  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan perkara  di  tingkat pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang: perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.( Ratih Agustin Wulandari, 2023)
Hakim  merupakan  lembaga  peradilan,  dalam  membuat  keputusan  suatu  perkara selain dituntut memiliki kemampuan intektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan  integritas  yang  tinggi  sehingga  diharapkan  dapat  mencerminkan  rasa  keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat (Sudikno Mertokusumo, 2019).
Berdasarkan  wawancara  penulis  juga  dengan  Panitera  Pengadilan  Agama  Pulau Punjung  Bapak  Devi  Nofianto  SH.,  beliau  menyampaikan  bahwa  Dispensasi  nikah merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah  ditetapkan  oleh  pemerintah,  sehingga orang tua  bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama  melalui  proses  persidangan  terlebih  dahulu  agar  mendapatkan  izin  dispensasi perkawinan. Singkatnya dispensasi nikah ini merupakan kelonggaran hukum bagi mereka yang  tidak  memenuhi  syarat  sah  perkawinan  secara  hukum  positif,  oleh  karena  itu undang-undang  memberikan  kewenangan  kepada  pengadilan  untuk  memberikan dispensasi nikah. Seperti yang kita ketahui bahwa baru-baru ini adanya perubahan dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 16 tahun  2019  tentang  Perkawinan  Pasal  7  ayat  (1)  yang  mengatur  mengenai  batas  usia perkawinan  yang  mana  sebelumnya  batas  minimal  nikah  bagi  laki-laki  19  tahun  dan perempuan 16 tahun, telah diubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.
Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau legal reasoning harus  cermat,  sistematik  dan  dengan  bahasa  Indonesia  yang  benar  dan  baik. Pertimbangan  hukum  tersebut  harus  lengkap  berisi  fakta  peristiwa,  fakta  hukum, perumusan  fakta  hukum  penerapan  norma  hukum  baik  dalam  hukum  positif,  hukum kebiasaan,  mendasarkan  pada  aspek  dan  metode  penafsiran  hukum  bahkan  seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.
Penetapan  adalah  keputusan  pengadilan  atas  perkara  permohonan  (volunter),
misalnya  penetapan  dalam  perkara  dispensasi  perkawinan,izin  nikah,wali adhal,poligami,perwalian,isbat nikah dan sebagainya. Penetapan merupakan jurisdiction valuntaria  yang  berarti  bukan  peradilan  yang  sesungguhnya  karena  pada  penetapan hanya  ada  pemohon  tidak  ada  lawan  hukum.  Tugas  hakim  tidak  berhenti  dengan menjatuhkan  penetapan  saja,  akan  tetapi  juga  menyelesaikan  sampai  pada pelaksanaannya.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini akan  dibahas  bagaimana  “AKIBAT  HUKUM  PENETAPAN  DISPENSASI  PERKAWINAN TERHADAP ANAK DI PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG ”. dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan dan apakah akibat hukum yang timbul atas dikabulkan  atau  ditolaknya  permohonan  dispensasi  perkawinan  dalam  lingkungan wilayah Pengadilan Agama Pulau Punjung.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dimana penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui bagaimana alasan hakim dalam  pengajuan  dispensasi perkawinan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka  dan  studi  lapangan.  Teknik  analisa  data  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik kualitatif,  yakni  menguraikn  data  secara  berkualitas  dan  komprehensif  dalam  bentuk kalimat  yang  teratur,  logis,  tidak  tumpang  tindih,  dan  efektif,  sehingga  memudahkan pemahaman dan interperstasi data (Ishaq, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Akibat Hukum Yang Timbul Atas Dikabulkannya Atau Ditolaknya Permohonan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur
1. Akibat Hukum Dikabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan
Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Bapak Ahmad Fathoni., S.HI., selaku  Hakim  Pengadilan  Agama  Pulau  Punjung  pertimbangan  hukum  dalam menerima permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur adalah dengan melihat  kemaslahatan  dan  kemudharatan.  Hakim  dapat  menerima  permohonan dispensasi jika ada alasan yang mendesak seperti telah hamil diluar nikah. Dengan mempertimbangkan  lebih  banyak  kemudharatan  apabila  tidak  dilangsungkan perkawinan  maka  Hakim  dapat  menerima  permohonan  dispensasi  tersebut.  Jika permohonan  tersebut  diterima,  maka  pengadilan  akan  mengeluarkan  penetapan
untuk sebuah dapat dilangsungkan suatu perkawinan dan perkawinan tersebut sah menurut agama dan negara dan mempunyai akibat hukum.
Dalam  memutuskan  perkara  dari  permohonan  dispensasi  perkawinan,  hakim harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan lain baik dari segi agama, adat, dan budaya masyarakat sekitar agar tercipta keadilan.
Namun  demikian,  kematangan  emosi  merupakan  aspek  yang  sangat  penting untuk  menjaga  kelangsungan  perkawinan.  Keberhasilan  rumah  tangga  sangat banyak  ditentukan  oleh  kematangan  emosi,  baik  suami  maupun  isteri.  Dengan dilangsungkannya  perkawinan  maka  status  sosialnya  dalam  kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami-isteri, dan sah secara hukum.
2. Akibat Hukum Ditolaknya Permohonan Dispensasi Perkawinan Berdasarkan wawancara Penulis dengan Bapak Ahmad Fathoni., S.HI., selaku Hakim  Pengadilan  Agama  Pulau  Punjung  pertimbangan  hukum  dalam  menolak permohonan  dispensasi  perkawinan  anak  dibawah  umur  adalah  dengan  melihat psikologis dan kematangan emosi ini merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga  kelangsungan  perkawinan.  Keberhasilan  rumah  tangga  sangat  banyak ditentukan  oleh  kematangan  emosi,  baik  suami  maupun  isteri.  Dengan dilangsungkannya  perkawinan  maka  status  sosialnya  dalam  kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami-isteri, dan sah secara hukum. Berdasarkan wawancara penulis Bapak Hidayatul Hadi., S.H., selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pulau Punjung beliau menyampaikan ada  salah satu Permohonan dispensasi yang ditolak pada tahun 2020 dengan nomor perkara Nomor  97/Pdt.P/2020/PA.Plj  dengan  pertimbangan  hakim  yang  menjadi  alasan untuk  menolak  dan  menunda  pernikahan  sampai  batas  usia  yang  ditentukan Undang-Undang dikarenakan kondisi  psikologis anak  pemohon  setelah dilakukan pemeriksaan  oleh  Psikolog  yang  mana  dalam  laporan  tersebut  psikolog menerangkan  bahwa  dari  hasil  pemeriksaan  psikologis  terhadap  anak  pemohon memiliki  kecenderungan  pengelolaan  emosional  yang  belum  stabil  serta  adanya kecenderungan belum matangnya proses analisa berfikir dan pengelolaan kognitif secara  emosional.  Dengan  kondisi  tersebut  anak  akan  mengalami  kesulitan  dan hambatan dalam memenuhi tugas-tugas perkembangannya baik dalam hal individu sebagai  anak  maupun  tugas  perkembangan  lainnya  yang  belum  waktunya  untuk dilaksanakan,  dalam  hal  ini  sebagai  isteri  dan  ibu  nantinya  jika  permohonan dispensasinya dikabulkan.

## B. Faktor Yang Menjadi Meningkatnya Pengajuan Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur
Pernikahan  di  bawah  umur  memang  diperbolehkan  sepanjang  pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dan disetujui oleh hakim dengan segala pertimbangannya. Akan tetapi, fenomena pernikahan di bawah umur banyak terjadi di daerah-daerah hingga perkotaan. Di daerah-daerah mungkin masih wajar terjadi karena strata sosial dan  budayanya masih memungkinkan karena faktor penyebabnya masih subur, seperti faktor ekonomi,  perjodohan dan pendidikan. Akan tetapi, di  perkotaan ternyata pernikahan dini juga tidak lantas hilang meski budaya mereka sudah modern, ditunjang dengan perekonomian serta pendidikan sudah tinggi.
Di  pedesaan,  pernikahan  dini  yang  dilakukan  anak-anak  usia  sekolah  masih terbilang tinggi. Pada 2020-2021, jumlah anak menikah usia dini masih meningkat. Ada beberapa penyebab terjadinya pernikahan anak usia dini. Dr. Sukron Kamil, salah seorang peneliti  dari  UIN  menyatakan,  62  persen  wanita  menikah  karena  hamil,  21  persen pernikahan karena ingin memperbaiki ekonomi dan keluar dari kemiskinan dan sisanya karena dipaksa orangtua dan karena status sosial (Trusto Subekti, 1975).
Selama  ini  faktor  pengajuan  dispensasi  kawin  di  Pengadilan  Agama dikalsifikasikan menjadi 2 macam yaitu karena faktor preventif (pencegahan) dan kuratif (penyembuhan) dan diluar alasan tersebut juga orang tua calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur juga mengajukan dengan karena untuk meringankan beban ekonomi keluarga dan Pendidikan rendah.
1. Preventif (usaha pencegahan)
Upaya preventif adalah pencegahan dari perbuatan zina yang dilakukan anak- anaknya, seperti halnya tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. Bagi pasangan remaja yang sudah teramat dekat menjalani hubungan dan sering bertemu akan menimbulkan nafsu satu dengan yang lainnya, dan ditambah pada saat ini perkembangan media sosial, gaya hidup dan pergaulan remaja  sangat  kompleks,  sehingga  mengakibatkan  kecendrungan  mereka  untuk bergaul  bebas  lebih  tinggi,  maka  menyegerakan  pernikahan  adalah  upaya  untuk mengatasi bahaya bagi para remaja dari pergaulan bebas. Walaupun belum cukup umur  sebagian  besar  orang  tua  pemohon  dispensasi  kawin  kebanyakan  mereka beralasan,  takut  anak-anak  mereka  berbuat  zina  atau  hamil  dulu  sebelum  nikah. Pasalnya,  mereka  pacaran  sudah  lama  dan  sulit  dipisahkan.  Mereka  memilih menikahkan  anaknya  sebagai  solusinya  dan  mengajukan  permohonan  dispensasi kawin di Pengadilan.
2. Kuratif (usaha atau upaya penyembuhan)
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Hidayatul  Hadi.,S.H.,  selaku Panitera  Muda  Hukum  Pengadilan  Agama  Pulau  Punjung  beliau  menyampaikan bahwa  hamil di luar nikah adalah menjadi faktor yang dominan dalam dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Tuntutan kebutuhan biologis yang ada pada setiap orang adalah suatu hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja, karena kebutuhan biologis atau nafsu syahwat merupakan naluri yang kuat diantara naluri- naluri lainnya. sehingga para remaja terjerumus melakukan hubungan biologis yang mengakibatkan  kehamilan.  Kehamilan  seharusnya  menjadi  sebuah  berita  yang membahagiakan,  jika  hadir  pada  mereka  pasangan  suami  istri  yang  sudah melangsungkan perkawinan dan hal tersebut merupakan kabar baik yang dirindukan dan  dinanti-nanti  oleh  pasangan  suami  istri  dengan  kehadiran  si  buah  hati  atau malaikat kecil yang menjadi penyejuk dalam kesehariannya.
Perkawinan  dilakukan  untuk  menutupi  aib/malu  dan  agar  anak  yang  dikandung mempunyai status yang jelas. Selain itu karena faktor masyarakat yang masih berpikiran sempit.  Di  sebagian  masyarakat,  banyak  yang  berpikiran  bahwa  usia  tidaklah  menjadi halangan  untuk  melangsungkan  perkawinan,  walaupun  sebenarnya  belum  mempunyai kesiapan lahir dan batin. Para orang tua menganggap seorang perempuan apabila sudah bisa  membaca  dan  menulis  dianggap  sudah  cukup,  tanpa  harus  melanjutkan  kejenjang berikutnya, sebab anak perempuan kelak akan kembali ke dapur rumah. Kebanyakan orang tua lebih memilih untuk menikahkan anak perempuannya pada usia yang masih relatif muda tanpa  diimbangi  dan  memperhatikan  kesiapan  dan  kematangan  fisik  maupun  psikologi anak tersebut. bahwa calon suami dan calon isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
Dalam  alasan  hubungan  diluar  nikah,  hakim  selalu  mengabulkan  permohonan dispensasi nikah. Dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Apabila tidak dilakukan pernikahan maka akan berakibat perempuan tersebut tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri. Hal tersebut juga akan berakibat  pada anak yang  dikandungnya. Bayi yang tidak berdosa itu  harus  diberi perlindungan. Perlindungan yang paling berharga, di samping perlindungan-perlindungan lain, adalah perlindungan hukum, yaitu adanya pengakuan secara hukum, bahwa dia lahir ke  dunia  sebagai  anak  sah  yang  mempunyai  hak-hak  secara  penuh  baik  dari  ibu  dan ayahnya. Dengan demikian perlindungan hukum bagi anak yang dikandungnya ditentukan oleh keabsahan perkawinan orang tuanya. Akibatnya, tidak hanya mempunyai perlindungan
hukum dari  orang tuanya juga urusan hukum yang  diperlukan akan diwakili oleh orang tuanya baik didalam maupun diluar pengadilan.
Hakim  juga  memiliki  pertimbangan  jika  perkawinan  tersebut  harus  segera dilaksanakan karena keadaan yang sangat mendesak, yaitu hamilnya calon istri pemohon. Keadaan seperti ini mendesak untuk segera diputuskan sehingga hakim akan mengambil keputusaan  cepat  dan  mengabulkan  permohonan  dispensasi  perkawinan. Pertimbangannya, jika ditunda sampai perpulangan dari kedua orang tua pemohon, akan memprihatinkan bagi keberlangsungan kehidupan anak yang akan dilahirkan oleh  calon istri pemohon. Di sisi lain, apabila tidak segera diputuskan oleh hakim atau disetujui maka akan terjadi perkawinan bawah tangan. Apabila itu terjadi, dan kemungkinan besar pasti terjadi, maka justru akan merusak proses-proses hukum di mana akibatnya tidak diakuinya anak yang dilahirkan tersebut menurut negara, karena tidak tercatatnya perkawinan kedua orang tuanya di Kantor Urusan Agama/ Catatan Sipil.
Berdasarkan rekapitulasi alasan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dari penetapan yang dihimpun peneliti, maka kondisi mendesak tersebut adalah sebagai berikut: Sudah adanya kehamilan sebelum menikah, Sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri, Sering menginap bersama
Dengan  adanya  kondisi  mendesak  tersebut,  maka  pemohon  orang  tua  calon pengantin  akan  menjadikan  alasan  tersebut  sebagai  dasar  diajukannya  permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung. Modernitas tampaknya telah  melahirkan  sebuah  budaya  yang  melunturkan  nilai-nilai  budaya  dan  agama. Akibatnya,  para  remaja  kita  terjebak  ke  dalam  pergaulan  bebas  sehingga  melahirkan perilaku  seks  bebas  di  masyarakat,  terutama  kota-kota  besar.  Akibat  dari  seks  bebas  di kalangan remaja ini, tidak sedikit wanita yang pada akhirnya hamil di luar nikah. Sebagai solusinya,  maka  orang  tua  meminta  pertanggung  jawaban  dengan  sang  pria  sehingga mereka memaksa untuk menikahkan keduanya meski usianya masih belia. Hamil di  luar nikah juga menjadi alasan bagi pasangan yang tidak disetujui oleh kedua orang tuanya, sehingga mereka membuatnya ‘kecelakaan’ agar mereka direstui untuk menikah. Fenomena hamil di luar nikah inilah yang banyak diajukan ke pengadilan agama dalam kasus dispensasi pernikahan di bawah umur di Indonesia.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  diuraikan  dimuka,  maka  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa:  Akibat  hukum  yang  ditimbulkan  apabila  permohonan  dispensasi tersebut diterima oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yaitu memperoleh hak
untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan,  negara  mengakui  perkawinan  tersebut  dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama Non Islam walaupun umur pihak pria dan wanita belum mencapai batas  usia  minimum  yang  ditentukan  oleh  peraturan  per  Undang-undangan.  Apabila permohonan dispensasi perkawinan ditolak oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri maka akibat hukum yang ditimbulkan anak di bawah umur tidak memperoleh hak untuk menikah dan dinikahkan. Hamil di luar nikah adalah menjadi faktor yang dominan dalam dispensasi  perkawinan  di  Pengadilan  Agama  Pulau  Punjung.  Apabila  tidak  segera diputuskan oleh hakim atau disetujui maka akan terjadi perkawinan bawah tangan. Apabila itu terjadi, dan kemungkinan besar pasti terjadi, maka justru akan merusak proses-proses hukum dalam Undang-Undang perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustian,  Hesti.  2013.  Gambaran  Kehidupan  Pasangan  Yang  Menikah  Di  Usia  Muda  Di Kabupaten Dharmasraya.” SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS) 1, no. 1 Amir Syarifuddin. 2014. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,  Jakarta Gama Media Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum Dan Penuisan Tesis, Serta Disertasi. CV Alvabeta Kurniawati,  Rani,  and  Fahmi  Fadilah.  2019.  Efektifitas  Perubahan  UU  No.16  Tahun  2019
Tentang  Perubahan  Atas  UU  No  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Terhadap

## Dispensasi Kawin.” Presumtion of Law
Khoirul Abror. 2019. Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur, Yogyakarta : Diva Press Mertokusumo, Sudikno. 2019. Hukum Perdata Indonesia. Yogyakarta. CV Pustaka Setia Mulyadi,  Wison o,  and  Anjar  Sri  Ciptorukmi  Nugraheni.  2017.  “Akibat  Hukum  Penetapan Dispensasi  Perkawinan  Anak  Di  Bawah  Umur  (Studi  Kasus  Di  Pengadilan  Agama Pacitan).” Jurnal Privat Law 5, no. 2
Rofiq, Ainur. 2020.  “Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga.” Rechtens tudent 1, no. 1
Ratih  Agustin  Wulandari,  and  Firdaus  “Kajian  Perkembangan  Regulasi  Penyelesaian Sengketa Perbankansyariah Di Indonesia Dalam Perspektif Politik Hukum”
Wafa Moh Ali. 2018. Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil, Yayasan Asy- Syari’ah Modern Indonesia
Zico, Fernando Junius, and Amaliah Kiki. 2021. “akibat hukum dispensasi perkawinan anak di bawah umur” Fakultas Hukum Universitas Bengkulu”