## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN ALFAMART SEBAGAI SAKSI PENCURIAN BARANG
Bima Meidianto Nugraha 1 , Hari Soeskandi 2 1,2 Fakultas Hukum,Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email : bimamei1705@gmail.com , Soeskandihari@gmail.com

## ABSTRAK
Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap karyawan alf amart sebagai saksi” ini menguraikan tentang masalah  ketenagakerjaan yang muncul  akibat  dari  kemajuan  teknologi  di  era  modern  salah  satunya disebabkan oleh digitalisasi adanya peredaran vido dalam permasalahan. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana undang-undang mengatur mengenai  hak-hak  dan  perlindungan  hukum  pekerja  yang terkena ancaman dengan tindakan pencemaran nama baik. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode ini meneliti hukum secara normatif dengan melihat hukum dari presfektif internal yang objek penelitiannya adalah menggunakan norma hukum yang dimana masih adanya kekaburan norma  dalam  perlindungan  hukum  karena  dampak  digitalisasi  ini.Perlindungan  hukum  dalam  materi ketenagakerjaan  secara  umum  terdapat  dalam  Undng-undang  Dasar  Negara  republik  Indonesia  tahun  1945 pasal 27 ayat 2,dan didalam pasal 67 ayat 1 dan 2 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengertian dari Hukum Ketenagakerjaan ialah merupakan hukum tertulis yang telah dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil dan sebagian lagi (kemungkinan sekali lebih banyak dari yang  sudah  dikodifikasikan).  Hukum  Ketenagkerjaan  pada  hakikatnya  merupakan  seperangkat  kaidah  yang mengatur tentang sebelum  dan sampai berakhirnya  hubungan  kerja  antara  pekerja  dan  perusahaan  tempat pekerja tersebut bekerja. Dengan kata lain, Hukum Ketenagakerjaan mempunyai ruang lingkup Perlindungan Hukum dari awal sebelum memasuki Dunia Kerja hingga berakhirnya Hubungan Kerja itu sendiri. Perlindungan hukum mempunyai peran yang angat penting bagi semua masyarakat keberadaan perlindungan hukum menjadi salah satu ruang untuk mendapatkan keadilan dan menjadi suatu proses berjalannya tindakan ntuk mencapai kebenaran  fakta.penulis  ini  membahas  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  karyawan  yang  digunakan untuk  mengetahu  hak  karywan  dalam  perlindungan  hukum.  Perlindungan  hukum  dibuat  dengan  tujuan menyediakan sebuah keadilan mengenai sebuah tindakan seseorang yang dilakukan apabila terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan dan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan adanya peraturan yang telah dibuat . Kata kunci : Saksi, korban, pembuktian.

## ABSTRACT
The  journal  entitled  "Legal  Protection  of  Alfamart  employees  as  witnesses"  describes  employment problems that arise  as a result of technological  advances  in  the  modern  era,  one  of  which  is  caused  by  the digitalization  of  the  circulation  of  video  in  problems.  The  purpose  of  this  paper  is  to  find  out  how  the  law regulates the rights and legal protection of workers who are threatened with acts of defamation. The research method used is the normative legal research method. This research method is normative by looking at the law from an internal perspective whose object of research is to use legal norms where there is still a vagueness of norms in legal protection due to the impact of this digitalization. 1945 Constitution article 27 paragraph 2, and in article 67 paragraph 1 and 2 contained in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The definition of Employment Law is a written law that has been codified in the Civil Code and partly (possibly more than that has been codified). Manpower Law is essentially a set of rules governing before and until the end of the employment relationship between the worker and the company where the worker works. In other words, Employment Law has the scope of Legal Protection from the beginning before entering the World of Work until the end of the Employment Relationship  itself.  Legal protection  has  an  important  role  for  all  society,  the  existence  of  legal protection is one of the spaces to get justice and carry out a process of action to achieve the truth of the facts. Legal protection is made with the aim of providing justice regarding someone's actions if something is unwanted and getting sanctions in accordance with the regulations that have been made.
Keywords : victim, witness, evidence.

## PENDAHULUAN
Awal mula ada seseorang yang bisa disebut juga customer ceritanya customer ini sedang berhenti dan ingin membeli sesuatu di toko gerai terdekat nah disaat customer ini sudah ingin keluar dan pergi dari toko gerai tersebut ada hal yang tidak diingankan yaitu customer tersebut menyembunyikan barang dan sempat hendak tidak membayar dan diketahui oleh pegawai toko gerai tersebut. Nah toko pegawai tersebut menghampiri customer tadi dan berkata Ibu sedang menyembunyikan apa sesuatu didalam tas ibu dan customer bilang saya tidak membawa apa- apa tetapi pegawai tersebut ingin meminta ibu tersebut membuka isi tasnya dan dibukalah tas tersebut dan adanya barang yang dibawa oleh ibunya yaitu sebuah makanan coklat dan shampo nah  sebelum  ibu  ini  hendak  keluar  dari  toko  ,  pegawai  tersebut  sudah  curiga  sehingga  dia merekam  ibu  tersebut  sampai  keluar  oleh  karena  itu  terjadinya  sebuah  konflik  si  pegawai meminta untuk dibayar terlebih dahulu barang yang telah dibawa oleh ibunya sehingga ibunya mengembalikan akan tetapi si pegawai tersebut menolak karena barang yang sudah dibawa harus dibayar sedangkan ibu ini tidak mau membayarnya dan mengembalikannya saja dengan alasan tiak sengaja terbawa kemasukan didalam tas kemudian ibu ini tau kalau dia sedang direkam oleh pegawai  tersebut  dan  timbulah  sebuah  konflik  ibu  ini  marah  karena  dia  merekam  tanpa sepengetahuan dan mengancam si pegawai tersebut dengan tindakan pencemaran nama baik karena pegawai tersebut menyebar luaskan informasi tersebut.
Secara eksplisit konsekuensi negara Indonesia telah dinyatakan sebagai negara hukum, tentunya  segala perbuatan  harus berdasarkan hukum  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Bagi masyarakat,  tujuan  hukum  adalah  untuk  mencapai  keseimbangan  hukum  antara  hak  dan kewajiban  yang  selaras  dengan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat,  sehingga  ketertiban dalam  masyarakat  dapat  terwujud  sesuai  dengan  perkembangan  rasa  keadilan  masyarakat, karena apa hukum yang baik dan adil adalah hukum (equum et bonum est lex legum).
Sebagai jaminan tujuan hukum, maka hak dan kewajiban harus dinyatakan secara tegas dalam konstitusi atau undang-undang untuk menjamin kepastian hukum. Hukum harus disusun secara hierarkis dan tidak boleh bertentangan satu sama lain. Struktur hierarki peraturan perundang- undangan  dimulai  dari  norma  dasar  sebagai  norma  dasar  untuk  mengaktifkan  norma  di bawahnya; Artinya, setiap hukum di suatu negara harus bersumber dari hukum dasar (ground norma)  yaitu  konstitusi.  Konstitusi  yang  baik  adalah  konstitusi  yang  sinkron  dan  harmonis.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Sinkronisasi  dilakukan  dalam  setiap  peraturan  perundang-undangan  agar  tidak  saling bertentangan, baik secara hierarkis maupun horizontal, guna menjamin kepastian hukum.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19454 memberikan jaminan kepastian hukum dalam melindungi hak milik bagi warga negara. Adanya pengakuan hak milik yang tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang. Ganti rugi atas hak milik, meskipun digunakan untuk kepentingan umum. Hak milik adalah pengakuan dari negara atau orang-orang terhadap pemilik barang, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan. Hak milik dapat dimiliki baik oleh perorangan maupun badan hukum.
Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan beberapa faktor yang menunjang seperti faktor modal, alam, dan tenaga kerja. Ketiga faktor tersebut merupakan hal yang sangat penting yang tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lainnya.  Dari  ketiga  faktor  tersebut,  faktor  tenaga  kerja merupakan  peranan  yang  tidak  kalah  pentingnya  dibanding  faktor  penunjang  lainnya.  Hal  ini didukung  oleh  jumlah penduduk  yang sangat  besar,  merupakan  salah  satu  modal  yang sangat penting. Mengingat faktor tenaga kerja dalam proses pembangunan ini harus diperhatikan, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk membina, mengarahkan serta perlindungan bagi tenaga kerja  untuk  menciptakan  kesejahteraan  yang  berkaitan  dengan  yang  dilakukannya.  Pada dasarnya perlindungan bagi tenaga kerja dimaksudkan untuk menjaga agar tenaga kerja menjadi lebih dimanusiakan. Para tenaga kerja mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban sosialnya, dapat mengembangkan potensi dirinya, sehingga pada giliriannya dapat  meningkatkan  kualitas  hidup  dan  karenanya  dapat  hidup  layak  sebagai  manusia.  Untuk mensukseskan perlindungan terhadap tenaga kerja itu memerlukan beberapa perencanaan dan pelaksanaan secara komprehensif, terpadu,  dan berkesinambungan.
Salah  satu  latar  belakang  lahirnya  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan adalah karena beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini termasuk sebagian yang merupakan produk kolonial menempatkan pekerja pada posisi yang kurang  menguntungkan  dalam  pelayanan  penempatan  tenaga  kerja  dan  sistem  hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan kedudukan dan kepentingan sehingga dipandang sudah tidak  sesuai  lagi  dengan  kebutuhan  masa  kini dan  tuntutan masa  yang  akan datang.1Lahirnya Undang-  undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  ini  diharapkan  dapat Menegakkan masalah perlindungan dan jaminan terhadap tenaga kerja; Melaksanakan berbagai instrumen  internasional  tentang  hak-hak  tenaga  kerja  yang  telah  diratifikasi;  Sebagai  anggota
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  menjunjung  tinggi  dan  melaksanakan  Deklarasi  Universal tentang Hak Azasi Manusia (HAM).
Tujuan  keadilan  sosial  dibidang  ketenagakerjaan  dapat  diwujudkan  salah  satu  caranya  adalah dengan  jalan  melindungi  pekerja  terhadap  kekuasaan  yang  tidak  terbatas  dari  pihak  majikan/ pengusaha, melalui sarana hukum yang ada. Perlindungan terhadap pekerja / buruh dapat dilihat pada  alinea  ke  empat  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  45)  dan  Pasal  27  ayat  2, Pasal 28 D ayat 1 dan ayat 2. Perlindungan terhadap pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku.
Secara  umum  ada  beberapa  hak  pekerja  yang  harus  dilindungi,  diantaranya:  Hak  atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan, hak untuk diproses hukum secara sah, hak untuk diperlakukan secara sama,  hak  atas  rahasia  pribadi,  hak  atas  kebebasan  suara  hati.  Hak  pengusaha,  antara  lain: Membuat peraturan dan perjanjian kerja, hak untuk melakukan PHK, penutupan perusahan, hak untuk  membentuk  dan  menjadi  anggota  organisasi  perusahaan,  berhak  untuk  menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Untuk mewujudkan perlindungan hak-hak pekerja dapat  juga  dilakukan  melalui  pembinaan,  pengawasan  dan  penegakan  hukum  dibidang ketenagakerjaan.
Secara  yuridis  kedudukan  pekerja/buruh  adalah  bebas  dan  seimbang.  Namun  pada praktek,  posisi  pemberi  kerja  dengan  pekerja/buruh  sering  dalam  keadaan  tidak  seimbang. Beberapa hambatan permasalahan masih ditemukan, antara lain: Faktor regulasi; Faktor budaya baik  pekerja,  pemberi  kerja/pengusaha  maupun  penegak  hukum;  Walaupun  secara  teoritis pemberi kerja dan penerima kerja seimbang kedudukannya, namun dalam prakteknya berbeda; Kemampuan  dari  pihak  perusahaan  dalam  pemenuhan  hak-  hak  pekerja.  Untuk  mengatasi permasalahan-  permasalahan  diatas,  maka  dibutuhkan  berbagai  upaya,  antara  lain:  Untuk mewujudkan  hubungan  kerja  yang  adil  bagi  para  pihak,  dibutuhkan  intervensi  pemerintah dengan  membuat  regulasi  yang  lebih  memadai,  pengawasan  dan  penegakan  hukum  lebih ditingkatkan; Apabila timbul masalah dalam hubungan ketenagakerjaan, maka harus diselesaikan secara  adil;  Para  pihak  yang  terlibat  dalam  hubungan  ketenagakerjaan  harus  memahami  dan melaksanakan hak dan kewajibannya dengan benar.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dibuat menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif, Metodelogi Hukum  Normatif  memiliki  definisi  sebagai  berikut,  suatu  penelitian  dengan  menggunakan pendekatan melalui Sumber utama, yang mana mengkaitan isu hukum yang hendak diangkat dengan memadukan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Negara Indonesia. Sumber Hukum yang dimaksud selain peraturan perundang-undangan antara lain asas-asas Kaidah  Hukum,  Pandangan  Hukum  dan  doktrin-doktrin,  konsepsi  hukum  serta  sistem  tata hukum  di  Indonesia.  Dalam  hal  ini  peneliti  meggunakan  metode  pendekatan  perundang- undangan (Statute Approach), konseptual (Conceptual Approach), sehingga nantinya dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penyelesaian masalah pada issue hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENILAIAN
Mewujudkan  Pemerataan  Kesempatan  Kerja  dan  Penyediaan  Tenaga  Kerja yang Sesuai dengan Kebutuhan Pembangunan Nasional dan DaerahPenjelasan Pasal 4 huruf a  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  adalah :“Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai  satu  kesatuan  pasar  kerja  dengan  memberikan  kesempatan  yang  sama  untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja Indonesia sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.  Demikian  pula  pemerataan  penempatan  tenaga  kerja  perlu  diupayakan agar dapat mengisi kebutuhan di seluruh sektor dan daerah
Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pembangunan  ketenagakerjaan  diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melakui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah Tujuan hukum ketenagakerjaan adalah untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan dan untuk melindungi pekerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha, misalnya yang membuat atau menciptakan peraturan- peraturan yang  sifatnya  memaksa  agar  pengusaha  tidak  bertindak  sewenag-  wenang  terhadap  para pekerja  sebagai  pihak  yang  lemah.  Sedangkan  peranan  hukum  ketenagakerjaan  adalah menyamakan keadilan sosial ekonomi tenaga kerja serta arah yang harus ditempuh dalam mengatur kebutuhan ekonomi pekerja sesuai dengan cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
dengan arah gotong royong sebagai ciri khas kepribadian bangsa dan unsur pokok Pancasila. Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:
a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan
d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
Sifat hukum ketenagakerjaan dapat bersifat perdata (privat) dan bersifat publik. Dikatakan bersifat  perdata  adalah  karena  mengatur  kepentingan  perorangan,  dalam  hal  ini  antara pekerja  dan  pengusaha,  yaitu  dimana  mereka  mengadakan  suatu  perjanjian  yang  disebut dengan perjanjian kerja, sedangkan mengenai hukum perjanjian sendiri terdapat atau diatur didalam  KUHPerdata  Buku  Ke  III.  Bersifat  publik  (pidana),  adalah  :  Dalam  hal-hal  tertentu atau  pemerintah  turut  ikut  campur  dalam  masalah  ketenagakerjaan  dan  Adanya  sanksi- sanksi  atau  aturan  hukum  didalam  setiap  Undang-Undang  atau  Peraturan  Perundang- undangan dibidang ketenagakerjaan.
Perlindungan  hukum  dalam  bahasa  inggris dengan  sebutan  legal protection,  sedangkan dalam istilah  yunani  belanda  disebut  dengan  rechts  bescherming.(Ii  2014)  Secara  etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum dalam kamus besar bahasa  Indonesia  perlindungan  diartikan  (1)  tempat  berlindung,  (2)  hal  (perbuatan  dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi. Serta adanya hak asasi manusia yang dapat menyebabkan dirugikan orang lain dan perlindungan tesebut diberikan kepada masyarakat agar mendapatkan semua hak-haknya yang diberikan oleh hukum adanya upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari ancaman dan berbagai tindakan tidak baik dari pihak manapun(Ii 2014). Perlindungan hukum  adalah  harkat  dan  martabat,  serta  pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  yang dimiliki  oleh  subyek  hukum  dengan  adanya  ketentuan  hukum  dari  wewenang  atau  peraturan sebagai kumpulan sebuah kaidah yang akan dapat melindungi dari suatu hal. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara bahwa dilain sisi perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara,
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
oleh karena itu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya(ISMAIL 2016). Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan  rasa  aman  kepada  saksi  dan  atau  korban,  yang  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.
2. Perjanjian kerja
Mewujudkan  Pemerataan  Kesempatan  Kerja  dan  Penyediaan  Tenaga  Kerja  yang Sesuai  dengan  Kebutuhan  Pembangunan  Nasional  dan  DaerahPenjelasan  Pasal  4  huruf  a Undang- Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  adalah  :“Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai  satu  kesatuan  pasar  kerja  dengan  memberikan  kesempatan  yang  sama  untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja Indonesia sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Demikian pula pemerataan penempatan tenaga kerja perlu diupayakan agar dapat mengisi kebutuhan di seluruh sektor dan daerah.
Perlindungan  Kepada  Tenaga  Kerja  Dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan  dan Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Keluarganya Karena bidang ketenagakerjaan dianggap penting dan  menyangkut  kepentingan umum,  maka  Pemerintah  mengalihkannya dari  hukum  privat  menjadi  hukum  publik.  Alasan  lain  adalah  banyaknya  masalah ketenagakerjaan  yang  terjadi  baik  dalam  maupun  luar  negeri.  Salah  satu  contoh  adalah banyak kasus yang masuk ke  Pengadilan Hubungan Industrial ( PHI ) menyangkut penggunaan tenaga  kerja  asing.  Setiap  putusan  badan  peradilan  PHI  akan  menjadi  evaluasi  untuk kepentingan di bidang ketenagakerjaan. Bagian penting dalam ketenagakerjaan yang banyak mendapat sorotan adalah hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha. Hubungan kerja ini termasuk sebagai Perjanjian. Sesuai dengan pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  satu  orang  atau  lebih  dan  mengikatkan dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih  lainnya.  Dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata  terdapat syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah adalah:
a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. Suatu pokok persoalan tertentu
d. Suatu sebab yang tidak dilarang
e. Hubungan kerja
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Dalam KUH Perdata, pengertian perjanjian kerja dapat kita lihat pada Pasal 1601 huruf a KUHPerdata berbunyi: “perjanjian perburuhan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu,  si  buruh,  mengikatkan  dirinya  untuk  di  bawah  perintah  pihak  lain,  si  majikan  untuk sesuatu  waktu  tertentu,  melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah”.  Dalam  pasal  ini hubungan yang terjadi adalah hubungan kerja antara buruh dengan majikan, hal ini terjadi karena  adanya  perjanjian  kerja.  Buruh  melakukan  pekerjaan  di  bawah  pimpinan  atau petunjuk majikan. Dalam Pasal tersebut terdapat 3 hal pokok, yaitu: Adanya pekerjaan yang dilakukan  oleh  buruh,  upah  diberikan  langsung  oleh  majikan,  posisi  siburuh  berada  pada posisi tidak seimbang (berada dibawah perintah si majikan).
Perjanjian  kerja  menurut Subekti  adalah:  Perjanjian  antara seorang  “buruh” dengan seorang “majikan”, perjanjian mana ditandai oleh ciri -ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas yang dalam bahasa Belanda disebut dienstverhording,  yaitu  suatu  yang  berdasarkan  mana  pihak  yang  satu  (majikan)  berhak memberikan  perintah-  perintah  yang  harus  ditaati  oleh  pihak  lain.  Sedangkan  perjanjian pemborongan pekerjaan adalah: suatu perjanjian antara seorang (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan seorang lain (pihak yang memborong pekerjaan), dimana pihak pertama mengkehendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran suatu jumlah tertentu sebagai harga pemborongan. Pasal 1 Ayat (14) Undang-undang Nomor 13  Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan,  Perjanjian  kerja  adalah:“  Perjanjian  antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”. Indonesia sebag ai salah satu negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat)  dan  rule  of  law,  masyarakat  sangat  membutuhkan  perlindungan  hukum  untuk mendapatkan kepastian hukum, dan keadilan sehingga rakyat merasakan kesejahteraan serta kemakmuran. Oleh karena itu penegakan hukum yang berkeadilan dan perlindungan hak asasi manusia  (HAM),  merupakan  dua  aspek  penting  didalam  mewujudkan  the  rule  of  law  dan merupakan ramuan dasar dalam membangun bangsa dan menjadi kebutuhan pokok bangsa- bangsa beradab dimuka bumi20. Perlindungan terhadap pekerja dapat dilihat pada alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) dan Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 D ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi UUD ‘45 Secara yuridis berdasarkan Pasal
27  UUD  45  kedudukan  pekerja  sama  dengan  majikan/pengusaha,  namun  secara  sosial ekonomis kedudukan keduanya tidak sama. Kedudukan secara sosial ekonomi yang tidak sama
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
ini  menimbulkan  kecenderungan  pihak  pengusaha  bertindak  lebih  dominan  didalam menentukan  isi  perjanjian  dengan  mengutamakan  kepentingannya  dibandingkan  dengan kepentingan pekerja Untuk mencegah hal seperti ini maka sangat diperlukan adanya campur tangan  pemerintah  untuk  memberikan  perlindungan  hukum.  Perlindungan  terhadap pekerja/buruh  dimaksudkan  adalah  antara  lain:  Untuk  menjamin      terpenuhinya      hak-hak dasar  pekerja,  menjamin  kesamaan  kesempatan  serta  perlakuan  tanpa  diskriminasi. Perlindungan  terhadap  pekerja  dapat  dilakukan  baik  dengan  jalan  memberikan  tuntunan, santunan,  maupun  dengan  jalan  meningkatkan  pengakuan  hak-hak  asasi  manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku
1.  Ketenagakerjaan  adalah  segala  hal  yang  berhubungan  dengan  tenaga  kerja  pada  waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
2.  Tenaga  kerja  adalah setiap  orang  yang  mampu  melakukan pekerjaan  guna  menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
3.  Pekerja/buruh  adalah  setiap  orang  yang  bekerja  dengan  menerima  upah  atau  imbalan dalam bentuk lain.
4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya  yang  mempekerjakan  tenaga  kerja  dengan  membayar  upah  atau  imbalan  dalam bentuk lain.” 6. Perusahaan adalah : a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak , milik  orang  perseorangan,  milik  persekutuan,  atau  milik  badan  hukum,  baik  milik  swasta maupun  milik  negara  yang  mempekerjakan  pekerja/buruh  dengan  membayar  upah  atau imbalan  dalam  bentuk  lain;  b.  usaha-usaha  sosial  dan  usaha-usaha  lain  yang  mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Secara umum ada beberapa hak pekerja yang dianggap mendasar dan harus dijamin, kendati dalam penerapannya bisa sangat ditentukan oleh perkembangan ekonomi dan sosial-budaya dan masyarakat atau negara di mana suatu perusahaan beroperasi, diantaranya:21
a. Hak atas pekerjaan. Hak atas pekerjaan merupakan suatu hak asasi manusia. Karena demikian  pentingnya  Indonesia  dengan  jelas  mencantumkan,  dan  menjamin sepenuhnya, hak atas pekerjaan ini dapat dilihat pada Pasal 27, ayat 2, UUD 45: “Tiap - tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan.”
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
b. Hak atas upah yang adil. Upah sesungguhnya adalah perwujudan atau kompensasi dari hasil  kerjanya.  Setiap  orang  berhak  untuk  memperoleh  upah  yang  adil,  yaitu  upah yang sebanding dengan tenaga yang telah disumbangkannya.
c. Hak untuk berserikat dan berkumpul. Untuk bisa memperjuangkan kepentingannya, khususnya hak  atas  upah  yang  adil, pekerja  harus  diakui  dan dijamin haknya  untuk berserikat dan berkumpul.  Mereka  harus  dijamin  haknya  untuk  membentuk  serikat pekerja dengan tujuan bersatu memperjuangkan hak dan kepentingan semua anggota mereka. Dengan berserikat dan berkumpul, posisi mereka menjadi kuat dan karena itu tuntutan wajar mereka dapat lebih diperhatikan, yang pada gilirannya.
Untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan; Untuk melindungi pekerja terhadap kekuasaan yang tak terbatas dari pengusaha, misalnya dengan membuat  perjanjian  atau  menciptakan  peraturan-  peraturan  yang  bersifat  memaksa  agar pengusaha  tidak  bertindak  sewenang-  wenang  terhadap  tenaga  kerja  sebagai  pihak  yang lemah.
Soepomo  membagi  3macam    perlindungan  terhadap  pekerja,  masing-  masing: Perlindungan  ekonomis,  yaitu  perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk  penghasilan  yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya; Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi dan  Perlindungan  teknis,  yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja. Menurut Imam Soepomo, sebagai mana dikutif Asri Wijayanti, pemberian pelindungan pekerja meliputi lima bidang hukum perburuhan, yaitu: pengerahan / penempatan tenaga kerja, hubungan kerja, bidang kesehatan kerja, bidang keamanan kerja, bidang jaminan sosial buruh.
Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung  kepentingan  masyarakat,  Berkaitan  dengan  peran  hukum  sebagai  alat  untuk memberikan perlindungan dan fungsi hukum untuk mengatur pergaulan serta menyelesaikan masalah-masalah  yang  timbul  dalam  masyarakat.  Dalam  rangka  perlindungan  bagi  pekerja dan pengusaha dibutuhkan campur tangan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan untuk menjaga  keseimbangan  bagi  para  pihak  melalui  peraturan  perundang-undangan,  sehingga menjadikan hukum perburuhan bersifat ganda  yaitu privat  dan publik.  Hal ini  seperti  yang diungkapkan  oleh  Phil ipus  M  Hadjon  bahwa:  “hukum  perburuhan  merupakan  disiplin
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
fungsional  karena  memiliki  karakter  campuran  yaitu  hukum  publik  dan  hukum  privat”. Karakter hukum privat mengingat dasar dari hubungan hukum yang dilakukan oleh pemberi kerja dengan pekerja adalah perjanjian kerja. Sementara mempunyai karakter hukum publik karena hubungan hukum yang dilakukan oleh pemberi kerja dengan pekerja harus diatur dan diawasi  atau  difasilitasi  oleh  pemerintah  dalam  rangka  pemberian  jaminan  perlindungan hukum bagi pekerja.
Dengan demikian keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan juga berlaku  dan  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  alat  bukti  yang  sah  sebagaiman dimaksud dalam KUHAP Pasal 187 huruf b. keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan  bahwa  terdakwa  bersalah  telah  melakukan  perbuatan  yang  didakwakan kepada  terdakwa.  (Unus  Testis  Nullus  Testis  =  satu  saksi  bukan  saksi).  Namun  apabila keterangan seorang saksi tersebut didukung setidak-tidaknya dengan satu alat bukti yang sah lainnya,  maka  keterangan  seorang  saksi  itu  dinilai  cukup  untuk  membuktikan  kesalah terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan (Pasal 183 jo 185 ayat (2-3) KUHAP).
Keterangan  beberapa  saksi  yang  berdiri  sendiri-sendiri  tentang  suatu  kejadin  atau keadaan  dapat  digunakan  sebagai  suatu  alat  bukti  yang  sah  apabila  keterangan  saksi  ada hubungannya  satu  dengan  yang  lain  sehingga  dapat  membenarkan  adanya  suatu  kejadian atau keadaan tertent (Pasal 185 ayat (4) KUHAP). Keterangan saksi yang merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185  ayat  (5)  KUHAP).  Dalam  menilai  kebenaran  keterangan  saksi  hakim  harus  dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
1. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lain lain;
2. Persesuaian dengan keterangan saksi dengan alat bukti yang sah lainnya;
3. Alasan  yang  mungkin  dipergunakan  saksi  untuk  memberikan  keterangan  yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu
yang  pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya  keterangan itu dipercaya (Pasal 185 ayat (6) KUHAP).11 Keterangan saksi yang tidak berlaku sebagai keterangan saksi apabila keterangan itu diperoleh dari orang lain (testimonium de auditu). Dan dalam Hukum Acara Pidana dikenal tentang adanya saksi-saksi yang meringankan atau mnguntungkan terdakwa (saksi a de carge = psl 160 ayat (1) huruf c KUHAP) sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
menurut cara agamanya masing-masing. Mengenai isi sumpah atau janji para saksi, dalam pasal 160  ayat  (3)  KUHAP,  undang-  undang  telah  menentukan  bahwa  isi  sumpah  atau  janji  saksi adalah,  bahwa  ia  akan  memberikan  keterangan  yang  sebenarnya  dan  tidak  lain  dari  yang sebenarnya atau dalam bahasa belanda dat hij de gehele waarheid en niest dan de waarheid za zeggen.
Undang-undang ternyata tidak menentukan isi sumpah atau janji para saksi ahli. Isi  sumpah  atau  janji  saksi  ahli  itu  dalam  bahasa  Belanda adalah dat  hij  zijn  taak naar  zijn geweten  zal  varvellun,  yang  artinya  akan  memenuhi  kewajibannya  sesuai  dengan keyakinannya.  Tata  cara  mengucapkan  sumpah  itu  sebagian  dapat  dijumpai  dalam Eedsregeling atau Peraturan mengenai sumpah, yakni dalam Koninkliijk Besluit (KB) tanggal 3 Desember 1919 No. 31 Staatblad Tahun 1920 No 69. Bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara  Pidana  tidak  mengatur  secara  tegas  tentang  Kedudukan  Kesaksian  Korban  Tindak Pidana,  hanyalah  hak-hak  tersangka/terdakwa  yang  diperhatikan.  Jadi  saksi  korban  hanya sebagai saksi semata-mata, sama seperti saksi-saksi lainnya. Peran yang lebih besar dari saksi korban hanya dalam delik-delik aduan.
Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan KorbanDalam Undang-Undang  ini  yang  dimaksud  dengan  korban  adalah  orang  yang  mengalami penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau  kerugianekonomi  yang  diakibatkan  oleh  suatu  tindak pidana.  Sedangkan  Saksi  adalah  orang  yang  memberikan  keterangan  guna  kepentingan penyelidkan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak  pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri,  dan  atau  ia  alami  sendiri.  Undang- Undang  ini  juga  mengatur  hak  saksi  atau  korban  seperti  memperoleh  perlindungan  atas keamanan  pribadi,  keluarga,  dan  harta  bendanya  seakan  bebas  dari  ancaman  yang berkenaan dengan  kesaksian  yang  akan, sedang  atau diberikannya. Saksi  dan  korban  juga berhak  ikut  dalam  proses  memilih  dan  menentukan  bentuk  perlindungan  dan  dukungan keamanan
(1)  Seorang  Saksi  dan  Korban berhak: a. memperoleh perlindungan  atas  keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang  akan,  sedang,  atau  telah  diberikannya;  b.  ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapatkan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
informasi  mengenai  perkembangan  kasus;  g.  mendapatkan  informasi  mengenai  putusan pengadilan;  h.  mengetahui  dalam  hal  terpidana  dibebaskan;  i.  mendapat  identitas  baru;  j. mendapatkan tempat kediaman baru; k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan  kebutuhan;  l.  mendapat  nasihat  hukum;  dan/atau  m.  memperoleh  bantuan  biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
Artinya dalam pasal ini seorang saksi dapat memperoleh hak nya untuk dilindungi sebagai  saksi  dalam  suatu  kasus  dari  pelaporan  hingga  pemutusan  pidana  atau  kasusnya selesai.  Dalam  hal  kaitannya  dengan  kasus  amelia  karyawan  alfamart  kepolisian  negara republik indonesia sudah berbuat sebagaimana mestinya untuk melindungi amelia namun pada saat kasusnya sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan amelia mendapatkan ancaman dari  ibu  mariana  serta  kuasa  hukumnya  untuk  melakukan  klarifikasi  video  amelia  sebagai pihak  saksi  yang  mendapatkan  ancaman  tidak  melaporkan  secara  langsung  ke  pihak kepolisian,  apabila  amelia  melapor  ke  pihak  kepolisian  sudah  sepatutnya  amelia mendapatkan perlindungan yang seutuhnya.

## KESIMPULAN
hukum di  indonesia  soal  pencemaran  nama baik  sudah  baik sebagaimana  mestinya sebab  ada  SKB  Nomor  229  tahun  2021  yang  menjelaskan  penjelasan  tentang  pencemaran nama  baik  itu  sendiri,  untuk  kasus  amelia  alfamart  serta  ibu  mariana  pihak  yang  bersalah adalah ibu mariana karena sudah jelas melakukan kesalahan namun tetap tidak mau mengaku dan  malah  mengancam  balik  amelia  atas  tuntutan  yang  sebenarnya  juga  tidak  dilakukan amelia itu sendiri. pertama untuk senantiasa mengakui atas kesalahan yang diperbuat bukan malah  menuntut  balik  agar  namanya  bersih  karena  kesalahan  semula  tidak  hilang  atas kesalahan berikutnya (pencurian bisa dimaafkan karena ada pencemaran nama baik) lagipula apa yang dituntutkan tidak sesuai dengan kenyataan, kedua lebih membaca peraturan lebih lanjut  terhadap  perubahan  ketentuan  yang  terjadi  agar  dapat  menuntut  sesuai  dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Hakim, Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan , Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Angelia,  Grace  dan  Andari  Yurikosari. Perlindungan  Hukum  terhadap  Pekerja  Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak Berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan . Jurnal Hukum Adigama. Vol.3. No.1 (Juli 2020). Arifianti, Estu Dyah dan Nabila. 2020. Kertas Advokasi Kebijakan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Ketenagakerjaan . (Jakarta: PSHK).
Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
A. Sonny Keraf, Etika Bisnis, Tuntutan dan relevansinya, edisi baru, Yogyakarta: Kanisius, 1998. Bland Michael, Theaker Alison, Wragg David. 2001. Hubungan Media Yang Efektif . Jakarta: Erlangga.
Chazawi  Adami.  2009. Hukum  Pidana  Positif  Penghinaan,  Tindak  Pidana  Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat, Kehormatan Dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komuna . Surabaya: PMN.
Darwati  dan  Aziz  Budiarto, Analisa  Hukum  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (studi kasus putusan PHI  No.46/PHI.G/2013/PN.JKT.PST) .  Lex  Publica,  Volume  IV,  Nomo3  1,  Nopember  2017. Hlm. 692.
Dhisa Permata Tami Nindya, Serikat Putra Jaya Nyoman. 2013. Studi Komparansi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Di Indonesia . Jakarta. Hendriyanto,  Kessa. Liberalisasi  Importasi  Produk  Pertanian  dalam  UU  Cipta  Kerja  dari Pemikiran Hukum Progresif . Progresif: Jurnal Hukum. XV. No.2 (Desember 2020
Ii, B. A. B. 2014. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Https://Kbbi.Web.Id/Perlindungan, Diakses Pada Tanggal 25 Maret 2020. 23 30.” 30– 67. ISMAIL.  2016.  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Saksi  Dalam  Proses  Peradilan  Pidana Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  Dan Korban .” Lex Crimen 4(1):1 – 9.
Komariah,  Mamay.  2015.  “ Perlindungan  Hukum  Saksi  Dan  Korban  Oleh  Lembaga Perlindungan  Saksi  Dan  Korban  (Lpsk) .” Jurnal  Ilmiah  Galuh  Justisi 3(2):229.  doi: 10.25157/jigj.v3i2.421.
Kartika, Shanti  Dwi.  Politik  Hukum  Undang-Undang  Cipta  Kerja.  Info Singkat.  Vol.XII.  No.20 (Oktober 2020).
Liky  Faizal.  2020.  “ Perilaku  Penegak  Hukum  Menuju  Penegakan  Hukum  Progresif  Dalam Persfektif Pembangunan Hukum Nasional .” Asas Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam 4(1):1 – 9.
Mardijani,  Prastiwi. Partisipasi  Masyarakat  terhadap  Peningkatan  Pembangunan  Desa . Buletin Ekonomi. Vol.8. No.1 (April 2010).
Pangestuti, Erly. 2017. “ Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban .” Yustitiabelen 3(1):14.
Permata  tami,  Nindya  Dhisa.  2013.  “ Studi  Komparasi  Pengaturan  Pencemaran  Nama  Baik Menurut  Hukum  Pidana  Dan  Hukum  Perdata  Di  Indonesia .” Law  Reform 9(1):106.  doi: 10.14710/lr.v9i1.12437.
Philipus  M  Hadjon,  “ Perlindungan  hukum  dalam  negara  hukum  Pancasila,  makalah disampaikan pada symposium tentang politik, hak asasi dan pembangunan hukum dalam rangka Dies Natalis XV/ Lustrum VIII , Universitas Airlangga, 3 November 1994 Soekanto Soerjono. 2004. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Z. Wadjo Hadiba. 2011. “ Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers .” Sasi 17 No.2:3 – 4