MEMBANGUN BUDAYA ANTI-NARKOTIKA MELALUI PENINGKATAN PEMAHAMAN MENGENAI REGULASI DI BIDANG NARKOTIKA
Imelda Martinelli 1 , Ade Adhari 2 , Luisa Srihandayani 3 dan Malvin Jati Kuncara Alam 4`
1 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Email: imeldam@fh.untar.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Email: adea@fh.untar.ac.id
3 Program Studi Magister Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang Email: luisas.15.07@gmail.com
4 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

## ABSTRACT
The country of Indonesia is facing a “Narcotics Emergency”. This is because the level of narcotics abuse in Indonesia is very high. Narcotics abuse is one of the threats to the progress of the civilization of the Indonesian nation. In order to overcome this problem, it is necessary to increase understanding of the dangers of narcotics and various regulations on narcotics control in Indonesia. This is the goal of implementing PKM at SMAN 17. Jakarta. The stages of PKM implementation  consist  of  identifying  problem,  drafting  proposals,  managing  PKM  implementation  permits, implementing  PKM,  compiling  PKM  outputs,  compiling  PKM  progress  reports  and  preparing  PKM  final  reports. Partners also participate in PKM activities, namely by conveying information about the implementation of PKM at SMAN 17 Jakarta to XI students of SMA 17, coordinating with class leaders in each class XI SMA 17 to participate in PKM activities and arranging attendance required at the time of implementation of PKM at SMAN 17 Jakarta. The results of the PKM implementation show an increase in understanding of the anti-narcotics culture as conveyed by students after the implementation of PKM activities. The conclusion that can be put forward is that SMAN 17 students gain  an  understanding  of  the  various  laws  and  regulations  used  by  the  state  to  tackle  narcotics.  In  addition,  it  is necessary to strive for PKM activities that carry this theme in various other schools.
Keywords: Anti-Narcotics Culture, Narcotics Abuse

## ABSTRAK
Negara Indonesia tengah menghadapi kondisi “Darurat Narkotika”. Hal tersebut dikarenakan tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia sangat tinggi. Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu ancaman bagi kemajuan peradaban bangsa Indonesia. Dalam rangka mengatasi masalah ini perlu dilakukan peningkatan pemahaman mengenai bahaya narkotika  dan  berbagai  regulasi  penanggulangan  narkotika  di  Indonesia.  Inilah  yang  menjadi  tujuan  pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di SMA 17 Jakarta ini. Tahapan pelaksanaan PKM terdiri dari tahap penggalian informasi permasalahan, penyusunan proposal, pengurusan izin pelaksanaan PKM, pelaksanaan PKM, penyusunan luaran PKM, penyusunan laporan kemajuan PKM dan penyusunan laporan akhir PKM. Mitra juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan PKM, yaitu dengan menyampaikan informasi tentang adanya pelaksanaan PKM di SMAN 17 Jakarta kepada siswa XI SMA 17, mengadakan koordinasi dengan  ketua kelas di masing-masing kelas XI SMA 17 untuk mengikuti kegiatan PKM dan menyusun absensi yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan PKM di SMAN 17 Jakarta. Hasil pelaksanaan PKM menunjukan adanya peningkatan pemahaman mengenai budaya anti-narkotika sebagaimana disampaikan oleh para siswa pada saat setelah dilaksanakannya kegiatan PKM. Kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah bahwa siswa SMAN 17  mendapatkan pemahaman mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh negara untuk menanggulangi narkotika. Selain itu, perlu diupayakan kegiatan PKM yang mengangkat tema seperti ini di berbagai sekolah lainnya.
Kata Kunci: Budaya Anti-Narkotika, Penyalahgunaaan Narkotika

## 1. PENDAHULUAN
Masalah narkoba telah menjadi masalah yang banyak mendapat perhatian yang cukup serius oleh masyarakat.  Kasus  narkoba  di  negeri  ini  dari  tahun  ke  tahun  mengalami  peningkatan,  bahkan Indonesia dianggap memiliki prospek yang bagus untuk pasar peredaran narkoba global. Mengutip kata-kata  Humas  Badan  Narkotika  Nasioal  (BNN)  Sumirat  yang  mengatakan  bahwa  Indonesia sebagai good market and good price, artinya Indonesia dianggap sebagai pasar yang bagus dan juga  memiliki  prospek  bisnis  yang  bagus  untuk  peredaran  barang  terlarang  itu  (Putranto  & Suyatmi, 2015).

## Gambar 1
Jumlah Kejadian Kejahatan Narkotika, Tahun 2014-2018 (Badan Pusat Statistik, 2019)

## Gambar 2
Jumlah Kejadian Kejahatan Narkotika menurut Polda, Tahun 2018 (Badan Pusat Statistik, 2019)
Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu ancaman bagi kemajuan peradaban bangsa Indonesia (Fanaqi & Pratiwi, 2019). Persoalan Penyalahgunaan Narkoba menjadi permasalahan yang tidak bisa  dipandang  sebelah  mata.  Tingkat  penyalahgunaan  ini  semakin  hari  semakin  menunjukkan kenaikan  yang  cukup  signifikan  (Eleanora,  2011).  Dalam  Statistik  Kriminal  2019  sebagaimana dirilis  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  dinyatakan  bahwa  Jenis  kejahatan  yang  termasuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) ini memiliki pola yang berbeda dengan kejahatan lain. Berdasarkan Gambar 2.16, jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika (drugs) di Indonesia pada 2014 – 2018 cenderung meningkat. BPS menampilkan jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika dari Tahun 2014-2018 dalam grafik pada Gambar 1.
Dalam Statistik Kriminal 2019 tersebut juga ditampilkan data jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika menurut polda, pada tahun 2018. Jumlah kejadian kejahatan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.
Maraknya  tingkat  penebaran  narkotika  di  Indonesia,  salah  satunya  disebabkan  karena  posisi Indonesia. Indonesia berdekatan dengan wilayah the Golden Triangle atau segitiga emas negara pusat produksi, penyelundupan dan perdagangan narkotika terbesar di AsiaTenggara. The Golden Triangle  beranggotakan  Thailand,  Myanmar  dan  Laos.  Negara  di  kawasan  Asia  Tenggara termasuk  Indonesia  merupakan  negara  tujuan  The  Golden  Triangle.  Kondisi  ini  tentunya  dapat berpengaruh besar terhadap perdagangan ilegal dan korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia (Antiprawiro, 2014). Soedjono mengungkapkan Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas  baik  secara  fisik,  psikis,  ekonomi,  sosial,  budaya,  hankam,  dan  lain  sebagainya.  Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh  karena  itu,  diperlukan  kerja  sama  yang  baik  dari  seluruh  komponen  bangsa  untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba (Eskasasnanda, 2014). Dalam rangka merespon bahaya narkotika,  negara  telah  menetapkan  berbagai  peraturan  perundang-undangan,  diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika).
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh SMAN 17  Jakarta selaku mitra pelaksana PKM kali ini didapatkan pemahaman bahwa:
1. Siswa  belum  memahami  maksud  atau  tujuan  utama  pemberantasan  penyalahgunaan narkotika;
2. Siswa  belum  memahami  secara  substansial  berbagai  regulasi  yang  mengatur  tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
3. Siswa  belum  memahami  secara  menyeluruh  bagaimana  kebijakan  pencegahan  dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika; dan
4. Siswa belum memahami perannya dalam mendukung program pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika
Berbagai ketentuan normatif dalam UU Narkotika perlu disosialisasikan ke para siswa SMAN. 17 Jakarta  agar  meningkatkan  kesadaran  hukum  terhadap  kebijakan  larangan  penyalahgunaan narkotika yang ditetapkan oleh negara, yang pada akhirnya menumbuhkan budaya anti-narkotika. Beranjak  pada  uraian  tersebutlah  perlu  diadakan  pengabdian  kepada  masyarakat  di  SMAN.  17 Jakarta  dengan  mengangkat  tema  “Membangun  Budaya  Anti-Narkotika  melalui    Peningkatan Pemahaman Regulasi di Bidang Narkotika”.

## 2. METODE PELAKSANAAN PKM
Pelaksanaan  pengabdian  kepada  masyarakat  di  SMAN  17    Jakarta  diselenggarakan  melalui berbagai tahapan yakni:
1. Tahapan Penggalian Informasi Permasalahan
2. Tahapan Penyusunan Proposal
3. Tahapan Pengurusan Izin Pelaksanaan PKM
4. Tahapan Pelaksanaan PKM
5. Tahapan Penyusunan Luaran PKM
6. Tahapan Penyusunan Laporan Kemajuan PKM
7. Tahapan Penyusunan Laporan Akhir PKM
Dalam kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di SMAN 17 Jakarta, partisipasi mitra dalam berbagai bentuk yakni:
1. menyampaikan  informasi  tentang  adanya  pelaksanaan  pengabdian  kepada  masyarakat  di SMAN 17 Jakarta kepada siswa ke XI SMA 17;
2. mengadakan  koordinasi  dengan  ketua  kelas  di  masing-masing  kelas  XI  SMA  17  untuk mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
3. menyusun absensi yang dibutuhkan pada saat elaksanaan pengabdian kepada masyarakat di SMAN 17 Jakarta.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Budaya  anti-penyalahgunaan  narkotika  merupakan  solusi  yang  dapat  digagas  dalam  rangka menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang semakin massif. Hal ini dikarenakan pencegahan dan penanggulangan penyalagunaan narkotika tidak akan berhasil apabila hanya menitikberatkan adanya UU Narkotika dan aparat penegak hukum, lebih dari pada itu budaya hukum yakni budaya anti-penyalahgunaan narkotika memegang peranan penting. Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah  bangunan  sistem  yang  dapat  operasional  dengan  baik  apabila  seluruh  komponennya diperhatikan  dengan  baik.  Komponen  tersebut  tentunya  bukan  hanya  adanya  UU  Narkotika (Substansi Hukum), Aparat Penegak Hukum (Struktur Hukum) dan Budaya Anti-Penyalahgunaan Narkotika (Budaya Hukum).
Padal Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik  sintetis  maupun  semisintetis,  yang  dapat  menyebabkan penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa nyeri,  dan  dapat  menimbulkan  ketergantungan,  yang  dibedakan  ke  dalam  golongan-  golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. UU Narkotika mengatur banyak hal antara lain:
1. golongan narkotika;
2. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
3. penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  perkara  penyalahgunaan  narkotika  di  sidang pengadilan,; dan
4. ketentuan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.
Terhadap  penyalahgunaan  narkotika  terdapat  kebijakan  hukum  pidana  yang  digunakan  untuk menanggulangi. Kebijakan tersebut tertuang dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana. terdapat berbagai perbuatan yang oleh UU Narkotika dinyatakan sebagai tindak pidana antara lain:
a. tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
b. menanam,  memelihara,  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
c. tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
d. memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  I  bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
e. tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memproduksi,  mengimpor,  mengekspor,  atau menyalurkan Narkotika Golongan I;
f. memproduksi,  mengimpor,  mengekspor,  atau  menyalurkan  Narkotika  Golongan  I sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dalam  bentuk  tanaman  beratnya  melebihi  1  (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
g. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
h. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk  tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram  atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
i. tanpa  hak  atau  melawan  hukum  membawa,  mengirim,  mengangkut,  atau  mentransito Narkotika Golongan I;
j. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;
k. tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain;
l. Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen;
m. tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan Narkotika Golongan II;
n. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
o. tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memproduksi,  mengimpor,  mengekspor,  atau menyalurkan Narkotika Golongan II;
p. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
q. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II;
r. Dalam  hal  perbuatan  menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
s. tanpa  hak  atau  melawan  hukum  membawa,  mengirim,  mengangkut,  atau  mentransito Narkotika Golongan II;
t. Dalam  hal  perbuatan  membawa,  mengirim,  mengangkut,  atau  mentransito  Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
u. tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain;
v. Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen;
w. tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan Narkotika Golongan II;
x. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
y. tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memproduksi,  mengimpor,  mengekspor,  atau menyalurkan Narkotika Golongan III;
z. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
aa. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III;
bb. Dalam  hal  perbuatan  menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau  menyerahkan  Narkotika  Golongan  III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
cc. tanpa  hak  atau  melawan  hukum  membawa,  mengirim,  mengangkut,  atau  mentransito Narkotika Golongan III;
dd. Dalam  hal  perbuatan  membawa,  mengirim,  mengangkut,  atau  mentransito  Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
ee. tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain;
ff. Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen;
gg. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor;
hh. tanpa hak atau melawan hukum: a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor  Narkotika  untuk  pembuatan  Narkotika;  b.  memproduksi,  mengimpor, mengekspor,  atau  menyalurkan  Prekursor  Narkotika  untuk  pembuatan  Narkotika;    c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,  atau  menyerahkan  Prekursor  Narkotika  untuk  pembuatan  Narkotika;  d. membawa,  mengirim,  mengangkut,  atau  mentransito  Prekursor  Narkotika  untuk pembuatan Narkotika

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam kesempatan ini simpulan yang dapat dikemukakan bahwa Siswa SMAN 17  yang dalam hal  ini  merupakan  mitra  dari  pelaksanaan  PKM  mendapatkan  pemahaman  mengenai  berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh negara untuk menanggulangi narkotika. Hal tersebut  diperlukan  untuk  meningkatkan  pemahaman  sehingga  dapat  menjadi  fondasi  dalam membangun budaya anti-narkotika. Selain itu, diharapkan kegiatan semacam ini dapat dilakukan di SMA lainnya.
Ucapan Terima Kasih ( Acknowledgement )
Terima  kasih  kepada  LPPM  Untar  atas  pembiayaan  pelaksanaan  PKM  dan  kepada  SMAN  17 Jakarta yang sudah berkenan menjadi mitra.

## REFERENSI
Putranto,  A.  D.  &  Suyatmi.  (2015).  Kontrol  sosial  tim  pencegahan,  pemberantasan, penyalahgunaan  dan  perderan  gelap  narkoba  (P4GN)  dan  komunitas  terhadap  bahaya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sukoharjo. Jurnal Sosiologi Dilema , 30 (1). Fanaqi, C. & Pratiwi, R. M. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pencegahan narkoba di Garut. Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian , 15 (1).
Eleanora,  F.  N.  (April  2011).  Bahaya  penyalahgunaan  narkoba  serta  usaha  pencegahan  dan penanggulangannya (suatu tinjauan teoritis). Jurnal Hukum , XXV (1).
Antiprawiro,  G.  (2014).  Peran  masyarakat  dalam  pencegahan  dan  penanggulangan  terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sociale Polites , 15 (2).
Eskasasnanda, I. D. P. (Juni 2014). Fenomena kecanduan narkotika. Sejarah dan Budaya , Tahun Kedelapan (1).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika