Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i2.2006

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANGGA PAPUA (BANGUN GENERASI DAN KELUARGA PAPUA SEJAHTERA) DI KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA
Halasson Fransisco Sinurat Institut Pemerintahan Dalam Negeri franssinurat2012@gmail.com
Wirman Syafri Institut Pemerintahan Dalam Negeri Muchlis Hamdi Institut Pemerintahan Dalam Negeri Mansyur Achmad Institut Pemerintahan Dalam Negeri Marja Sinurat Institut Pemerintahan Dalam Negeri

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui,  menganalisis  dan  mendeskripsikan  tentang  implementasi kebijakan  BANGGA  Papua  (Bangun  Generasi  dan  Keluarga  Papua  Sejahtera)  di  Kabupaten  Asmat Provinsi Papua yang belum bisa dikatakan produktif dan juga menemukan model baru dari implementasi kebijakan  BANGGA  Papua  (Bangun  Generasi  dan  Keluarga  Papua  Sejahtera)  di  Kabupaten  Asmat Provinsi  Papua.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  implementasi  kebijakan  dari  Hamdi  (2014).  Dimana proses implementasi kebijakan ini meliputi dimensi produktivitas, linearitas dan efisiensi. Sedangkan model baru  implementasi  kebijakan  BANGGA  Papua  (Bangun  Generasi  dan  Keluarga  Papua  Sejahtera)  di Kabupaten  Asmat  Provinsi  Papua  adalah  LISME  (Legalistik,  Inovasi,  Sinergitas,  Modern  dan  Efisiensi). Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Hasil  penelitian  dan  pembahasan  implementasi  kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua, menjelaskan  bahwa  produktivitas  kebijakan  BANGGA  Papua  yang  dilihat  dari  Jumlah  Pencapaian Kelompok  Sasaran  masyarakat  penerima  manfaat.  Kemudian  dari  dimensi  linieritas  yang  dilihat  dari prosedur, waktu, biaya, tempat dan pelaksana. Sedangkan efisiensi kebijakan BANGGA Papua yang dilihat dari  asset,  dana  dan  teknologi.  Dimana  implementasi  kebijakan  harus  berkolaborasi  dengan  melibatkan berbagai unsur  pemerintah, serta tokoh masyarakat,  juga  masyarakat,  untuk meningkatkan kesejahteraan dan perbaikan gizi Anak dan Ibu di Kabupaten Asmat dalam membentuk Generasi Emas Papua. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Bangga Papua, Generasi Emas Papua

## Abstract
This study aims to find out, analyze and describe the implementation of the BANGGA Papua policy (Build Generations and Prosperous Papuan Families) in Asmat regency, Papua Province which cannot be said to be productive and to find a new model of implementation of the BANGGA Papua policy (Build Generations and Prosperous Papuan Families) in Asmat regency, Papua province. This study uses the theory of policy implementation from Hamdi (2014), in which the policy implementation process includes the dimensions of productivity,  linearity  and  efficiency.  Meanwhile,  the  new  model  for  implementing  the  BANGGA  Papua policy (Build Generations and Prosperous Papuan Families) in Asmat regency, Papua Province is LISME (Legalistic,  Innovation,  Synergistic,  Modern  and  Efficiency).  This  study  uses  a  qualitative  method.  The results of the study and discussion of the implementation of the BANGGA Papua policy (Build Generations and Prosperous Papuan Families) in Asmat regency, Papua Province, explain that the productivity of the
BANGGA  Papua  policy  is  seen  from  the  amount  of  achievement  of  the  target  group  of  the  beneficiary community.  Then  from  the  linearity  dimension  is  seen  from  the  procedure,  time,  cost,  place  and implementer.  Meanwhile,  the  efficiency  of  the  BANGGA  Papua  policy  is  seen  from  assets,  funds  and technology.  Policy  implementation  must  collaborate  by  involving  various  elements  of  the  government, community leaders, as well as the community to improve the welfare and nutrition of children and mothers in Asmat regency in forming the Golden Generation of Papua.
Keywords: Policy Implementation, Bangga Papua, Golden Generation of Papua

## PENDAHULUAN
Keberhasilan  pembangunan  suatu  bangsa  ditentukan  oleh  ketersediaan  sumber  daya manusia (SDM) yang berkualitas yang memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima serta cerdas. Bukti empiris  menunjukan bahwa ini sangat ditentukan oleh status gizi yang  baik,  dan  status  gizi  yang  baik  ditentukan  oleh  jumlah  asupan  pangan  yang  dikonsumsi. Masalah  gizi  kurang  dan  gizi  buruk  dipengaruhi  langsung  oleh  faktor  konsumsi  pangan  dan penyakit  infeksi.  Secara  tidak  langsung  dipengaruhi  oleh  pola  asuh,  ketersediaan  pangan,  faktor sosial-ekonomi,  budaya  dan  politik  suatu  Negara.  Begitupun  yang  terjadi  di  Indonesia, sebagaimana dalam pidato Bung Karno 1 juni 1945, yang teruji dengan lahirnya tiga provinsi baru dan  salah  satunya  provinsi  papua  selatan  dengan  ibu  kota  “Merauke”  yang  memperkuat pemikiran geopolitik dan geostrategi Indonesia.
Menurut persfektif pemikiran Bung Karno dimana konsep bangsa Indonesia “Dari Sabang sampai  Merauke” yang  bukan  hanya  menggambarkan  satu geographisch  begrip,  geographical entity,  nasional  entity. Perspektif  tersebut  menjadi  kenyataan  dan  terbukti  dengan  ideologi Pancasila  memiliki  nilai  dasar  masa  depan  dan  harus  dijadikan  dasar  sumber  hukum  bagi peraturan  dan  perundang-undangan  di  bumi  Indonesia  untuk  salamanya  bagi  NKRI.  Provinsi Papua seperti yang digambarkan oleh Bung Karno di atas, memiliki kekayaan sumber daya alam yang  melimpah  ruah  dengan  potensi  pariwisata  yang  dapat  menarik  banyak  minat  wisatawan manca negara dan domestic. Keindahan provinsi Papua tersebar di seluruh wilayahnya, salah satu keindahan  alam  yang  menonjol  yang  berada  di  Kabupaten  Asmat.  Dengan  adanya  Taman Nasional  Lorenz  yang  merupakan  taman  yang  mendapatkan  julukan  sebagai  bentang  alam  yang paling luas di Pasifik dan Asia Tenggara, yakni sekitar 2,4 juta hektar yang kaya akan wisata flora dan  faunanya.  Kemudian  keindahan  pulau  mamat,  pantai  bokaps  dan  sebagainya  sehingga kabupaten  Asmat  sebagai  kota  wisata  dan  budaya.    Berbagai  kekayaan  dan  keindahan  provinsi Papua  ini,  khususnya  kabupaten  Asmat,  belum  dapat  mendukung  masalah  kesejahteraan  dan keberhasilan penduduknya. Dimana sampai dengan saat ini, masih terjadi kasus kekurangan gizi dan tingginya angka kemiskinan di provinsi Papua khususnya di kabupaten Asmat.
Kondisi  rendahnya  angka  kesehatan  balita  di  Provinsi  Papua  terjadi  karena  tingginya tingkat  kemiskisnan  dan  kurangnya  kesejahteraan  masyarakat.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh dari Unicef terkait profil Provinsi Papua menyatakan bahwa pada tahun 2015 tingkat kemiskinan
anak  di  Papua  mencapai  412.000  anak  atau  sama  dengan  35%  anak  yang  berada  dibawah  garis kemiskinan  dengan  kondisi  kesehatan  yang  cukup  memprihatinkan.  Dengan  seiring  berjalannya waktu  akhirnya  tingkat  kemiskinan  di  Provinsi  Papua  dapat  terus  menurun  sampai  pada  tahun 2019  karena  munculnya  kebijakan-kebijakan  baru  yang  disebut  kebijakan pro  poor  and  quality Papua diantanya program PAPUA SEHAT dan PINTAR, GERBANGMAS, serta AFIRMASI. 1
Kondisi  geografis  Papua  yang  sulit,  memberikan  dampak  langsung  terhadap  sulitnya akses  masyarakat  terhadap  kesehatan,  pendidikan,  dan  ekonomi.  Oleh  karenanya,  sebagai perwujudan salah satu upaya nyata dalam memberikan akses layanan dasar yang lebih baik serta membangun  generasi  penerus  yang  sehat  dan  kuat  serta  bangkit  dari  momok  gizi  buruk,  pada akhir  bulan  November  2017  yang  lalu,  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup penduduk  Provinsi  Papua,  terutama  anak-anak,  Pemerintah  Provinsi  Papua  telah  menetapkan program  perlindungan  sosial  atau  disebut  Bangun  Generasi  dan  Keluarga  Papua  Sejahtera  atau disebut  Program  BANGGA  Papua  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  kebijakan Pemerintah  Daerah  Provinsi  Papua  untuk  menghasilkan  Generasi  Emas  Papua,  yang diformulasikan  kedalam  Peraturan  Gubernur  Provinsi  Papua  Nomor  23  Tahun  2018  tentang Program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera  atau disebut (BANGGA Papua).
Kabupaten  Asmat  memperoleh  Program  BANGGA  Papua  “Bangun  Generasi  Dan Keluarga  Papua  Sejahtera”  dikarenakan  indeks  pembangunan  manusia  di  Kabupaten  Asmat terendah apabila dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang berada di Papua. Berdasarkan data BPS  Kabupaten  Asmat  Tahun  2017  angka  kemiskinan  di  Provinsi  Papua  masih  sangat  tinggi termasuk  di  Kabupaten  Asmat  dan  Kabupaten  Asmat  mewakili  wilayah  adat  termiskin  yaitu Anim-Ha (wilayah selatan). Selain itu permasalahan geografis yang sulit dan terisolir memerlukan sarana  transportasi  yang  harus  dilalui  akses laut  dan  sungai  dengan  menggunakan  perahu,  speed boat  untuk  menempuh  224  Kampung,  biaya  transportasi  yang  sangat  mahal  sehingga  perlu anggaran  untuk  menyewa  sepid  boat/  perahu  untuk  menempuh  224  kampung.  Selain  itu  juga tingkat pendidikan masyarakat yang juga rendah sehingga sebagian besar di kampung tidak dapat membaca  dan  menulis.  Dengan  Kondisi  tersebut  dan  jarak  tempuh  yang  jauh,  maka  jelas membutuhkan biaya transportasi yang sangat mahal, dan walau telah dialokasikan melalui APBD Kabupaten  perlu  kiranya  mendapat  perhatian  juga  dari  Pemerintah  Provinsi  Papua  untuk memberikan kontribusi guna memaksimalkan kegiatan kebijakan BANGGA Papua di Kabupaten Asmat.
Permasalahan  pembayaran  implementasi  kebijakan  BANGGA  Papua  yaitu  pembayaran dilakukan  dari  skema  yang  seharusnya  ditransfer  ke  rekening  penerima  manfaat  setiap  triwulan
1 Unicef  Indonesia,  Profil  singkat  Provinsi  :  Papua, https://www.unicef.org/ diakses  pada tanggal 3  Agustus 2021
ternyata  pembayarannya  menjadi  dua  kali  dalam  setahun  sehingga  menyebabkan  masyarakat menggunakan  dana  BANGGA  Papua  tidak  tepat  sasaran.  Biaya  operasional  pendampingan penyaluran  dana  BANGGA  Papua  yang  sangat  besar,  keterbatasan  informasi  jumlah  penerima manfaat BANGGA Papua yang sering berubah, masih didapatkan anak dengan usia empat tahun ke  bawah  belum  memperoleh  program  BANGGA  Papua,  penerima  manfaat  BANGGA  Papua tidak  berada  di  tempat  saat  pembayaran  oleh  tim  pendamping  karena  masyarakat  berpindah- pindah,  biaya  transportasi  yang  tinggi  oleh  penerima  manfaat  jika  pengambilan  dana  BANGGA Papua oleh penerima manfaat harus ke bank terdekat sehingga penerima manfaat harus antri dan membutuhkan  waktu  yang  sangat  lama,  ahli  waris  yang  tidak  jelas  terhadap  Ibu  dari  anak penerima manfaat yang seringkali menjadi kendala dalam pembayaran oleh tim pendamping.
Kemudian  pemanfaatan  Program  BANGGA  Papua  yaitu  gaya  hidup  konsumtif,  Orang Tua  tidak  memprioritaskan  kebutuhan  anak,  termasuk  Bapak  tidak  memprioritaskan  kebutuhan Ibu  dikarenakan  kesulitan  ekonomi  dan  ketidak-berdayaan  dalam  keuangan  akibat  tidak  adanya penghasilan  yang  tetap  karena  tidak  mendapatkan  pekerjaan  yang  tetap  dan  ada  juga  kebiasan buruk  yang  terjadi  di  masyarakat,  membuat  bantuan  yang  datang  selalu  disalahgunakan  oleh sebagian  besar  penduduk  yang  menerima  bantuan,  dimana  bantuan  tersebut  selalu  diusahakan dapat menjadi bahan  yang bisa dikonsumsi oleh keluarga secara merata dan langsung habis, ada juga  penduduk  atau  orang  tua  yang  arogan  dengan  egonya  menginginkan  dana  tersebut  berhak digunakan olehnya untuk keperluannya tanpa memperhatikan kebutuhan ibu dan anak sebagai inti dari  pelaksanaan  pencapaian  program  ini,  atau  juga  berkompromi  dengan  keluarga  bahwa sebagian  digunakan  untuk  keperluan  kebutuhan  anak  dan ibu  dan kemudian  sebagian lagi  untuk keperluan bapak.  Ini hampir berlaku pada semua program pembangunan termasuk  implementasi kebijakan  BANGGA  Papua.  Program  BANGGA  Papua  telah  disosialisasikan  dan  juga pengarahan  dari  para  Kepala  Distrik  dan  Kepala  Kampung  dan  para  tokoh  agama  dan  tokoh masyarakat lainnya untuk membantu mengawasi penggunaan dana ini agar tepat sasaran.

## Tabel 1
Realisasi Implementasi Kebijakan BANGGA Papua  Kabupaten Asmat No Uraian Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 1 2 3 4 5 1 Jumlah Ibu/ Wali Penerima Manfaat (Jiwa) 7.950 10.433 10.163 2 Jumlah Anak Penerima 10.300 15.017 14.078
Manfaat (Jiwa) 3 Jumlah Dana (Rupiah) 23.984.100.000 16.164.500.000 16.039.651.400
Sumber : Data Sekber BANGGA Papua Kabupten Asmat, (data olah Des 2021)
Berdasarkan data pada tabel 1 di atas beserta pemaparan mengenai hambatan dan kendala di  lapangan  yang  terjadi  dalam  implementasi  Peraturan  Gubernur  Provinsi  Papua  Nomor  23 Tahun 2018 tentang Program BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera), maka  menurut  teori  implementasi  Hamdi,  dalam  mencapai  keberhasilan implementasi  kebijakan tersebut di atas terdapat determinan beserta indikator  yang  mempengaruhi keberhasilannya  yang dapat  dilihat  dari  tiga  dimensi  yakni  produktivitas,  linearitas  dan  efisiensi.  Sehingga gap yang terjadi antara teori implementasi dan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2018 diatas,  dapat  diminimalisir  agar  keberhasilan  implementasi  kebijakan  BANGGA  Papua  lebih efektif.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut  maka quesi yang  menarik  untuk  dijawab  secara faktual adalah ”Implementasi Kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua ”.

## STUDI PUSTAKA

## A. Teori Kebijakan Publik
Definisi mengenai kebijakan publik banyak diberikan oleh para ahli sesuai dengan sudut pandangnya,  dimana  setiap  definisi  memberikan  penekanan  yang  berbeda-beda  pula.  Perbedaan yang  muncul  dikarenakan  latar  belakang  para  ahli  tersebut  yang  berbeda  pula,  sementara  itu pendekatan dan model yang digunakan akan menentukan definisi dari kebijakan publik itu sendiri.
Easton  dalam The  Political  Analysis  System:  An  Inquiry  State  of  Political  Science 2 mengemukakan bahwa kebijakan publik sebagai: “ The  authoritative  allocation  of  values  for  the whole  society” .  Anderson  dalam Public  Policy  Making 3 menyebutkan  “ Public  policy  are  those policies  developed  by  governments  choose  to  do  or  not  to  do”. Menurut  Lester  dan  Stewart 4 kebijakan  publik  adalah  ”Proses  atau  serangkaian  keputusan  atau  aktivitas  pemerintah  yang didesain untuk mengatasi  masalah publik, apakah hal itu riil ataukah  masih direncanakan.” Dye yang dikutip Young dan Quinn 5 memberikan definisi kebijakan publik secara luas, yakni sebagai
2 David Edson, 1953, The Political Analysis System: An Inquiry State of Political Science, New York : Knop Inc
3 Anderson, J. (1978). Public policy making (2nd) Holt. Rinehart & Winston .
4 Lester & Stewart, 2000, Public Policy an Evolutionary Approarch, Wadsworth, Stamford : USA
5 Young & Quinn, 2002, Writing Effective Public Policy Paper : A guide to Policy Advisers in Central and Eastern Europe, Budapest:LGI. pp.5
apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan ( whatever governments choose to do or not to do ). Lasswell dan Kaplan 6 memberikan definisi tentang kebijakan publik sebagai sesuatu  program  pencapaian  tujuan,  nilai-nilai  dalam  praktek-praktek  yang  terarah  ( a  projected program of goal, value and practice ).
Umpan balik dari kebijakan dan performa kepada lingkungan, yang ditransmisikan kembali kepada  proses  konversi  sebagai  tuntutan  dan  sumber  daya  pada  masa  berikutnya.  Kebijakan publik  harus  dituangkan  dalam  Perundang-Undangan,  karena  sifat  dari  kebijakan  publik  sendiri merupakan  memaksa  yang  dibuat  oleh  pemerintah  dan  tidak  boleh  dilanggar  oleh  masyarakat. Kebijakan  publik  mempunyai  orientasi  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  sesuai  dengan  yang sudah  di  tuliskan  pada  Perundang-Undangan  dan  sebagainya.  Pelaksana  kebijakan  yang  telah ditetapkan  oleh  para  pembuat  kebijakan  atau  pemerintah  akan  memberikan  dampak  terhadap masyarakat.

## B. Teori Implementasi Kebijakan
Menurut  Hamdi, 7 memberi  pengertian  implementasi  kebijakan  adalah  suatu  penggalan dari  proses  kebijakan,  yang  berisi  upaya  untuk  mengubah  target  menjadi  hasil.  Target  tersebut adalah  konkretisasi  atau  spesifikasi  dari  tujuan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan,  secara  rinci  dan berjenjang  menjadi  program-program  (dan  mungkin  juga  lebih  rinci,  menjadi  sub-sub  program) dan  kegiatan-kegiatan.  Implementasi  kebijakan  memiliki  beberapa  faktor  yang  dapat mempengaruhi hasilnya dengan baik ataupun buruk.
Hamdi menjelaskan terdapat lima faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Adapun faktor  tersebut  yakni  sumber daya,  partisipasi  kelompok  sasaran,  substansi  kebijakan,  perilaku pelaksana  dan  interaksi  jejaring  kinerja.  Kemudian  dalam  menilai  keberhasilan  implementasi terdapat tiga dimensi penting, yakni produktivitas, linearitas dan efisiensi. Dengan kata lain baik buruknya ketiga dimensi tersebut dipengaruhi oleh kelima faktor yang telah disebutkan di atas (perhatikan  arah  panah  dari  lima  faktor)..  Sementara  determinan  dan  indikator  dari implementasi  kebijakan  publik  yang  dapat  mempengaruhi  keberhasilan  dari  implementasi kebijakan  adalah  berkaitan  dengan  substansi  kebijakan,  perilaku  tugas  pelaksana,  interaksi jejaring  kerja,  partisipasi  kelompok  sasaran  dan  sumber  daya.  Secara  skematis  determinan implementasi kebijakan publik dapat di lihat pada tabel berikut:
6 Laswell & Kaplan, 1970, Power and Society , Yale University Press : New Haven. pp.71
7 Hamdi, Op.cit.hlm. 105
Tabel 3 Determinan Implementasi Kebijakan Publik Faktor Indikator Substansi kebijakan 1. Konsistensi derivasi isi/spesifikasi kebijakan 2. Keselarasan isi kebijakan dengan isi kebijakan lain Perilaku tugas pelaksana 1. Motivasi kerja 2. Kecendrungan penyalagunaan wewenang 3. Kemampuan pembelajaran Interaksi jejaring kerja 1. Kerjasama antar pelaksana 2. Hubungan wewenang antar tingkatan pemerintahan Partisipasi kelompok sasaran 1. Tingkat penerimaan terhadap manfaat kegiatan 2. Kemampuan berkontribusi sesuai prosedur yang ada Sumber daya 1. Kecukupan dana 2. Ketersediaan pelaksana
3. Kecukupan peralatan
4. Ketersediaan Informasi
5. Ketepatan Teknologi

## Sumber: Hamdi 8
Berdasarkan  pada  faktor-faktor  tersebut  kemudian  mempengaruhi  keberhasilan implementasi  yang  dapat  dilihat  dari  tiga  dimensi  yakni  produktivitas,  linearitas  dan  efisiensi. Dimensi tersebut memiliki indikator- indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan implemetasi. Adapun indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4 Indikator Implementasi Kebijakan Variabel Dimensi Indikator Implementasi Kebijakan Produktivitas Jumlah pencapaian kelompok sasaran Linearitas Derajat kesesuaian dengan standar (prosedur,  waktu,  biaya,  tempat,  dan pelaksanaan) Efisiensi Tingkat  pendayagunaan  Sumber  daya (pelaksanaan, asset, dana dan teknologi)
Sumber: Hamdi 9
8 Ibid. hlm,106
9 Ibid. hlm,106

## METODE PENELTITIAN

## A. Desain Penelitian
Dalam  penelitian  ini  untuk  mengumpulkan  data  dan  informasi,  penulis  juga mempergunakan  metodologi  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Metode  yang  akan  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif,  yang  disebabkan  penulis  merasa  perlu  adanya pendekatan  yang dapat  melakukan kajian secara komprehensif dan  mendalam untuk  mengetahui Implementasi  Kebijakan  BANGGA  Papua  (Bangun  Generasi  dan  Keluarga  Papua  Sejahtera)  di Kabupaten Asmat Provinsi Papua.

## B. Informan
Informan atau narasumber penelitian adalah seseorang  yang  memiliki informasi  mengenai objek penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, informan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive , yaitu dipilih person yang benar-benar melakukan dan menguasai dan pihak-pihak yang terlibat  langsung  dalam  pelaksanaan  koordinasi  implementasi  kebijakan  BANGGA  Papua  di Pemerintahan  Kabupaten  Asmat.  Sebagai  Informan  utama  adalah  Bupati,  Sekretaris  Daerah, Kepala  Bapeda,  Kepala  Dinas  Sosial,  Kepala  Dinas  Dukcapil,  Kepala  BPKAD,  Kepala  Dinas Pendidikan,  Kepala  Dinas  Kesehatan,  Inspektur  Kabupaten  Asmat,  Ketua  Sekretariat  Bersama BANGGA Papua Kabupaten Asmat, Pimpinan Bank Papua Cabang Agats, Kepala Distrik Agats, Kepala Kampung Bis Agats, serta Tokoh Masyarakat.
Kemudian  informan  dari  Provinsi  Papua  melibatkan  Gubernur,  Ketua  DPRP,  Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Sosial dan Capil, Kepala BPKAD, dan Inspetur Provinsi Papua  serta  kepala  Sekretariat  Bersama  BANGGA  Papua  Provinsi  Papua.  Sedangkan  informasi dari Pemerintah Pusat yang dilibatkan adalah Direktur Otonomi Khusus Kemendagri RI.

## C. Pengumpulan dan Analisis Data
Data  primer  pada  penelitian ini  berupa  uraian  dan  tindakan  informan  selalu  orang-orang yang  diamati  dari  hasil  wawancara  dan  observasi.  Sedangkan  data-data  sekunder  diperoleh melalui dokumen tertulis, gambar dan foto-foto. Tidak hanya itu, peneliti juga menggunakan alat bantu tambahan seperti daftar panduan wawancara, alat perekam atau tape recorder, buku catatan dan  kamera  untuk  mempermudah  pengumpulan  data.  Pada  penelitian  ini  terdapat  tiga  teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi.
Adapun  analisis  yang  digunakan  dari  tulisan  ini  yaitu  analisis  deskriptif.  (Deskripsi  berarti menggambarkan  ulang  pemahaman  yang  didapat  agar  mendapat  bahan  untuk  menulis  ( writing ) dan  menulis  kembali  ( rewriting )  yang  pada  prosesnya  memuat  akitvitas  seperti; reflecting, recognizing, rethinking dan revising . Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam
analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus  menerus  sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction (reduksi data), data  display (display  data),  dan conclusion  drawing,   verification (penarikan kesimpulan/ verifikasi). Penjelasan mengenai tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman tersebut sebagai berikut:
1. Data Reduction (Reduksi data)
Adalah  merangkum,  memilih  hal-hal  yang  pokok,  memfokuskan  pada  hal-hal  yang penting,  dicari  pola  dan  temanya.  Dengan  demikian  data  yang  telah  direduksi  akan memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas  dan  mempermudah  peneliti  untuk  melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Data Display (Penyajian data)
Yaitu data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan  antar  kategori  dan  sejenisnya.  Dengan  menyajikan  data,  maka  akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja.
3. Conclusion Drawing /Verification (Penarikan Kesimpulan atau verifikasi)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi  kebijakan  BANGGA  Papua  (Bangun  Generasi  dan  Keluarga  Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua
Mengimplementasikan suatu kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua  Sejahtera)  di  Kabupaten  Asmat  Provinsi  Papua  dengan  dasar  Peraturan  Gubernur  Papua Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera.  Dalam penelitian ini penulis mengutip pendapat Hamdi dalam teori implementasi kebijakan menyatakan bahwa  terdapat  tiga  sub  tema  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  publik  yaitu:  1) Produktivitas, 2) Linearitas dan 3) Efisiensi. Berikut peneliti jelaskan satu persatu hasil penelitian berkaitan ke-3 (tiga) teori implementasi kebijakan tersebut:

## 1. Produkivitas
Berdasarkan  hasil  wawancara  da  juga  memperhatikan  kenyataannya  bahwa  pencapaian Penerima  Manfaat  Program  BANGGA  Papua  di  Kabupaten  Asmat,  termasuk  dalam  kateori tertinggi  di  antara  3(tiga)  kabupaten  penerima  bantuan  lainnya.  Meskipun  data  tersebut,  belum mewakili data semuanya dengan benar, selain itu juga dari data tersebut baru sebagian yang dapat melakukan  penarikan  dana  BANGGA  Papua.  Hal  ini  juga  sebagai  salah  satu  penghambat pencapaian  tujuan  program  BANGGA  Papua,  kemudian  ditambah  juga  dengan  dihentikannya program BANGGA Papua, maka terlihat dengan jelas bahwa target pencapaian kelompok sasaran dalam  implementasi  kebijakan  BANGGA  Papua  (Bangun  Generasi  dan  Keluarga  Papua
Sejahtera)  di  Kabupaten  Asmat,  bahwa    dalam  dimensi produktivitas  belum  tercapai  dengan baik .  Faktor  penyebab  utamanya  yang  menghambat  produktivitas  program  ini  adalah dihentikannya program BANGGA Papua sebelum terpenuhinya satu periode waktu dalam 5(lima) tahun. Karena tujuan pencapaiannya hanya dapat diukur secara ideal, apabila sudah dalam jangka waktu  5  (lima)  tahun  ke  atas  tanpa  terjeda  di  tengah  jalan.  Sedangkan  faktor  lainnya  adalah adanya  Penerima  Manfaat  yang  menggunakan  dana  program  BANGGA  Papua  ini  tidak  sesuai dengan peruntukkannnya.
Kesimpulan  yang  dapat  penulis  ambil  bahwa  produktivitas  yang  berhubungan  dengan kemampuan dalam mewujudkan pencapaian standar yang telah ditentukan. Terutama menyangkut pencapaian  standar  jumlah  kelompok  sasaran.  Dengan  semakin  lancarnya  pemenuhan  capaian kelompok sasaran, yang sebenarnya sudah banyak yang telah terdata dan menerima dana sebagai penerima  manfaat  BANGGA  Papua,  tetapi  masih  juga  ada  yang  belum  terdata  dan  belum menerima  dana  program  BANGGA  Papua.  Apabila  dihubungkan  dengan  tujuan  dari  program BANGGA  Papua,  maka  produktivitas  implementasi  kebijakan  BANGGA  Papua  (Bangun Generasi  dan  Keluarga  Papua  Sejahtera)  di  Kabupaten  Asmat  Provinsi  Papua  belum  bisa dikatakan  produktif.  Karena  tujuan  dari  Program  BANGGA  Papua  yang  disebut  dalam  pasal  2 Peraturan Gubernur Papua nomor 23 tahun 2018 yang berbunyi:
Pengaturan  Program  Bangun  Generasi  dan  Keluarga  Papua  Sejahtera  bertujuan  untuk membangun kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua yang tangguh, sehat, cerdas, produktif  dan  professional  melalui  pelaksanaan  program  tepat  sasaran  yang  tersusun secara  sistematis,  terarah  dan  berkelanjutan  guna  perbaikan  dan  peningkatan  gizi  dan kesehatan anak.
dan sudah dibatalkan sendiri oleh Pemerintah Provinsi Papua, dengan tidak melanjutkan Program BANGGA Papua ini.
2. Linearitas
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi    maka,  kesimpulan,  yang  dapat  diambil menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  BANGGA  Papua  (Bangun  Generasi  dan  Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua berdasarkan linieritas, kesesuaian terhadap (Prosedur,  waktu,  biaya,  tempat  dan  pelaksana) sudah  sesuai  dilaksanakan dan  sesuai  juga dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Bangun Generasi dan Keluarga  Papua  Sejahtera  khususnya  di  Kabupaten  Asmat.  Dimana  semakin  sesuai  proses pemenuhan  standar  dalam  implementasi  kebijakan,  maka  dapat  dinyatakan  bahwa  implementasi kebijakan tersebut  semakin  linear.  Sebagaimana  hasil  penelitian ini,  memilik  prosedurnya  sudah sesuai,  waktunya  juga  sudah  tepat,  kemudian  mengunakan  biayanya  yang  cukup  besar dikarenakan  kondisi  wilayahnya  dan  tempat  dan  pelaksananya  sudah  sesuai  dengan  rencana
program  BANGGA  Papua.  Dimensi  linieritas  terhadap  prosedur,  waktu,  biaya,  tempat  dan pelaksana  sudah  sesuai  namun  harus  memperhatikan  kemampuan  keuangan  daerah  setempat. Sehingga  optimalisasi  dan  efisiensi  progam  terlaksana  dengan  baik,  selain  itu  juga  mendorong masyarakat  penerima  manfaat  agar  mempergunakannya  sesuai  dengan  arahan  dan  tujuan  dari program  BANGGA  Papua,  dan  tidak  menggunakan  dana  tersebut  diluar  peruntukkannya.  Selain itu  seharusnya  peran  dari  APBKampung  harus  dapat  memberikan  sumbangsih  juga  pada pencapaian  generasi  emas  papua  dan  bukan  sebaliknya  membebani  masyarakat  yang  akan menarik dana BANGGA Papua.

## 3. Efisiensi
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilaksanakan  oleh  peneliti  menunjukkan  bahwa efisiensi  pendayagunaan  pelaksana,  aset,  dana  dan  teknologi  dalam  implementasi  kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua,  sudah  sesuai  dengan  desain  ataupun  rancangan  program  BANGGA  Papua  yang  telah direncanakan  dan  sudah    sesuai  pula  berdasarkan  dengan  Peraturan  Gubernur  Papua  Nomor  23 Tahun 2018 tentang Program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera.
Sementara  teknologi  informasi  yang  dipergunakan  dalam  implementasi  kebijakan BANGGA  Papua  di  Kabupaten  Asmat  ini  berbentuk  aplikasi  yang  dinamakan  dengan  SIM BANGGA Papua. Dimana SIM BANGGA Papua ini merupakan suatu langkah yang dipersiapkan oleh  mitra  pembangunan  MAHKOTA  yang  mempunyai  tugasnya  dari  Pemerintah  Provinsi. Sistem  BANGGA  Papua  ini  berfungsi  untuk  monitoring  atau  peninjauan  sampai  sejauh  mana penyaluran  dana  BANGGA  Papua  sampai  kepada  penerima  manfaat  secara realtime .  Dalam sistem  ini  selain  untuk  mendata  dan  memverifikasi  calon  penerima  manfaat  dana  BANGGA Papua  yang  datanya  disesuaikan  dengan  hasil  sensus  yang  telah  dilaksanakan  sebelumnya,  juga untuk  monitoring siapa saja penerima  manfaat dana BANGGA Papua  yang telah  menerima dan yang  belum  menerima  dana  tersebut  secara realtime .  Karena  SIM  BANGGA  Papua  ini, terhubung juga dengan data perbankan penerima manfaat BANGGA Papua dari bank Papua. Hal inipun  merupakan  bentuk  kerjasama  antar  pelaksana  kebijakan  BANGGA  Papua  dengan  bank Papua  yang  memudahkan  dalam  pencairan  dan  penyaluran  dana  BANGGA  Papua  kepada penerima manfaat dana BANGGA Papua.
Kesimpulannya  dalam  tingkat  efisiensi  pendayagunaan  pelaksana,  pendayagunaan  aset, pendayagunaan dana dan penggunaan teknologi sejauh ini sangat efisien dan sesuai dengan hasil yang diperoleh.
B. Faktor/determinan  yang  implementasi  kebijakan  BANGGA  Papua  (Bangun  generasi  dan keluarga Papua sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua.
a) Subtansi Kebijakan
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  peneliti  laksanakan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa konsistesi derivasi isi/spesifikasi kebijakan dari implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun  Generasi  dan  Keluarga  Papua  Sejahtera)  di  Kabupaten  Asmat  Provinsi  Papua, konsisten terhadap Peraturan Gubernur Papua Nomor 23 Tahun 2018, namun belum bisa dinilai keberhasilannya karena baru berjalan 2(dua) tahun dan program BANGGA Papua telah dihentikan untuk waktu yang belum dapat ditentukan keberlanjutannya. Sedangkan keselarasan  isi  kebijakan  dengan  isi  kebijakan  lainnya  terhadap  implementasi  kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi  Papua  adalah  saling  mendukung  dengan  Program  yang  dilaksanakan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Asmat  melalui  Program  1.000  Hari  Pertama  Kehidupan.  Dalam program  ini,  Ibu  dan  bayi  yang  mendapatkan  Program  BANGGA  Papua  juga mendapatkan  pelayanan  dari  PUSKESMAS  setempat  dalam  Pemberian  Makanan Tambahan guna peningkatan gizi ibu dan bayi atau anak yang dikandungnya. Sementara dengan  pemberian  Makanan  Tambahan  Bagi  Anak  Sekolah,  juga  diperlukan  sehingga Anak dapat dengan semangat dan kemudian semoga dapat menumbuhkan kesadaran anak dan  orang  tua  bahwa  pendidikan  itu  penting  dan  dengan  sadar  orang  tua  akan  meminta anaknya  ke  sekolah  guna  menuntut  ilmu.  Sedangkan  untuk  pelaksanaan  ditiap  kampung ada  juga  pemberian  makanan  tambahan  untuk  ibu  hamil  dan  menyusui,  balita,  juga pemberian  makanan tambahan bagi anak sekolah dengan sumber dana  yang berasal dari APBKampung.
b) Perliaku tugas Pelaksana
Berdasarkan  hasil  obsevasi  peneliti  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  perilaku  tugas pelaksana terkait dengan motivasi kerja pelaksana sudah baik dan profesional, baik ASN maupun Non ASN di lingkup sekretariat Bersama Program BANGGA Papua Kabupaten Asmat,  hal  ini  dapat terlihat  dari  sisi  tahapan  pelaksanaan  yang  dilaksanakan  mulai  dari penjaringan  calon  penerima  manfaat  melalui  sensus  kemudian  memverifikasi  dan mendaftarkan  pada  SIM  BANGGA  Papua  dan  selanjutnya  melakukan  pelayanan penarikan  dana  yang  juga  didampingi  oleh  Petugas  Bank,  TNI  POLRI  dan  petugas Kesehatan.  Hal  tersebut  sebagai  bagian  dari  tugas  melayani  masyarakat.  Sekber BANGGA  Papua  dalam  melaksanakan  tugasnya  tidak  melakukan  penyalahgunaan wewenang,  karena  adanya  tim  dari  berbagai  lintas  sektor  yang  melaksanakan  tugas tersebut.  Dalam  implementasi  kebijakan  BANGGA  Papua  (Bangun  Generasi  Dan
Keluarga  Papua  Sejahtera)  di  Kabupaten  Asmat  Provinsi  Papua  terjadi  juga  proses pembelajaran,  baik  bagi  sesama  anggota  sekber  melalui  peningkatan  kapasitas  yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah dan juga dari Mitra Pembangunan. Selain itu juga pembelajaran  yang  dilaksanakan  sampai    kepada  Pihak  Distrik  dan  Kampung  juga Masyarakat  Penerima  Program.  Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  perilaku  tugas pelaksana  dalam  implementasi  kebijakan  BANGGA  Papua  (Bangun  Generasi  Dan Keluarga  Papua  Sejahtera)  di  Kabupaten  Asmat  Provinsi  Papua,  sudah  berjalan  baik sebagimana mestinya.
Sehingga saran penulis/peneliti adalah sebaiknya pihak Kampung khususnya para Kader  yang  telah  dibentuk  ditingkat  kampung  (khususnya  Kader  Kesehatan)  yang  telah memperoleh upah tetap bulanan melalui APBKampung dilibatkan dan ikut berperan aktif dalam implementasi BANGGA Papua di Kabupaten Asmat. Tujuannya agar mereka dapat berpartisipasi dalam tahapan sosialisasi BANGGA Papua sampai dengan pengawasannya. Selain itu agar masyarakat Penerima Manfaat merasa bahwa program ini selalu dimonitor atau  ditinjau,  sehingga  meminimalisir  penyalahgunaan  dana  BANGGA  Papua  agar dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya. Bukan dipergunakan untuk keperluan yang lainnya oleh Penerima Manfaat dana BANGGA Papua. Hal ini dilakukan agar kesadaran dan  kemauan    masyarakat    khususnya  Penerima  Manfaat  paham  dan  mengerti  akan pentingnya  gizi  dan    kesehatan  anak,    sehingga  akan  tercipta  generasi  Emas  Papua sebagaimana sesuai dengan tujuan dan sasaran dari Program BANGGA Papua ini.
c) Interaksi jejaringan kerja
Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa kerja sama antar pelaksana serta hubungan  wewenang  antar  tingkatan  pemerintahan  dalam  implementasi  kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat khususnya  Provinsi  Papua  umunya,  sudah  berjalan  baik,  termasuk  Badan  legislatif  yang memberi  dukungan  baik  di  tingkat  Provinsi  Papua  maupun  tingkat  Pemerintahan Kabupaten  Asmat.  Dengan  disetujuinya  pendanaan  untuk  BANGGA  Papua  melalui pendanaan  Otonomi  Khusus,  serta  Operasional  Sekretariat  Bersama  BANGGA  Papua. Namun  semua  itu  terkait  dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai  yaitu  menciptakan  Generasi Emas  Papua,  belum  bisa  diwujudkan  melalui  implementasi  Kebijakan  BANGGA  Papua (Bangun  Generasi  dan  Keluarga  Papua  Sejahtera),  dikarenakan  hanya  berjalan  2  tahun anggaran saja.
Kesimpulan  kerja  sama  antar  pelaksana  serta  hubungan  wewenang  antar tingkatan  pemerintahan  dalam  implementasi  kebijakan  BANGGA  Papua  (Bangun Generasi  dan  Keluarga  Papua  Sejahtera)  di  Kabupaten  Asmat  Provinsi  Papua  dapat
terjalin  dengan  baik  dan  sukses  melaksanakan  wewenang  serta  tugas  dan tanggungjawabnya.  Semua  ini  selain  karena  komitmen  dari  Pimpinan  Daerah  dan  juga dukungan Badan Legislatif, serta ditunjang dengan faktor kepemimpinan  yang baik juga pemilihan  sumberdaya  manusia  yang  memiliki  dedikasi  yang  baik  juga  profesional dibidangnya dan sesuai dalam mengsisi komposisi Sekretariat Bersama BANGGA Papua. Kemudian juga adanya tujuan dan target kerja yang jelas harus dicapai oleh kerjasama tim dalam Sekretariat Bersama BANGGA Papua Kabupaten Asmat, membuat tugas ini dapat terselesaikan dengan baik.
d) Partisipasi kelompok sasaran
Berdasarkan  hasil  observasi  menunjukkan  bahwa  partisipasi  kelompok  sasaran implementasi  kebijakan  BANGGA  Papua  (Bangun  Generasi  dan  Keluarga  Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua, dapat disimpulkan sudah baik dilihat dari sisi tingkat penerimaan  masyarakat terhadap  manfaat BANGGA Papua  maupun dari sisi kemampuan  berkontribusi  sesuai  dengan  prosedur  Program  BANGGA  Papua.  Hal  ini sudah berjalan dengan baik dan  menggembirakan  namun  masih perlu ditingkatkan lagi. Penekanannya  yang  dibahas  pada  waktu  sosialisasi  bahwa  usia  penerima  manfaat  dana Program  BANGGA  Papua  itu  hanya  untuk  yang  berhak  yaitu  Orang  Asli  Papua  yang berusia  4  (empat)  tahun  kebawah,  dan  anaknya  masih  dalam  keadaan  hidup.  Agar terhindar dari data ganda sang anak, yang nantinya tidak terdata pula pada keluarga yang lainnya.    Sementara  anak  yang  sudah  tidak  berhak,  karena  sudah  melalui  usia  yang ditetapkan, maka sebagai oarang tua harus bisa menerima hal ini.
e) Sumber daya
Berdasarkan  observasi  yang  dilaksanakan  oleh  peneliti  menunjukkan  bahwa pemanfaatan  sumberdaya  yang  optimal  merupakan  hal  penting  dalam  implementasi kebijakan  BANGGA  Papua  (Bangun  Generasi  dan  Keluarga  Papua  Sejahtera)  di Kabupaten  Asmat  Provinsi  Papua.    Hal  ini  berkaitan  erat  dengan  dasar  dari  komitmen Pimpinan Daerah dalam  melaksanakan pembangunan sumber daya  manusia  yang bukan hanya  terdapat  dalam  RPJP  Daerah  tetapi  sejalan  dengan  misi  meningkatkan  tingkat pendidikan  dan  kesehatan  dalam  rangkaian  penyiapan  Generasi  Emas  Papua  oleh pemerintah  Provinsi  Papua.  Dengan  tersedianya  anggaran  dana  BANGGA  Papua  yang cukup  dan  bersumber  dari  dana  otonomi  khusus  daerah,  maka  melalui  program  ini khususnya  masyarakat  asli  Papua  sebagai  Penerima  Manfaat  dapat  merasakan  keadilan dengan adanya program ini. Dimana yang sebelumnya mereka sama sekali belum merasa adil  dalam  menikmati  dana  otonomi  khusus  daerah,  apalagi  dalam  bentuk  bantuan langsung tunai tanpa pesyaratan apapun. Sehingga dapat dikatakan bahwa hal tersebut di
atas,  termasuk  program  yang  tepat  dalam  meningkatkan  tarap  hidup  Orang  Asli  Papua, yang  mana  masih  banyak  terdapat  di  bawah  garis  kemiskinan,  dengan  nilai  angka kemiskinan  tertinggi  di  Nusantara.  Dengan  berjalannya  program  ini,  maka  selain  akan menurunkan  angka  tingkat  kemiskinan,  juga  akan  meningkatkan  pembangunan  sumber daya  manusia  khusunya  bagi  orang  asli  Papua  menuju  generasi  emas  Papua.  Sementara dari  sisi  anggaran  operasional  pelaksana  BANGGA  Papua  yang  bersumber  dari  APBD merupakan  hal  yang  mutlak  diperlukan  agar  dapat  merealisasikan  tujuan  implementasi kebijakan  BANGGA  Papua  (Bangun  Generasi  dan  Keluarga  Papua  Sejahtera)  di Kabupaten Asmat Provinsi Papua.
C. Model  implementasi  kebijakan  BANGGA  Papua  (Bangun  generasi  dan  keluarga  Papua sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua.
Dengan  memberikan  tambahan  nilai  baru  dalam  implementasi  kebijakan  kebijakan BANGGA  Papua  di  Kabupaten  Asmat  sebagai  proses  umpan  balik  perbaikan  kebijakan sebelumnya  yang  menjadi  novelty  peneliti  adalah  model  kebijakan  dengan  nama  “ LISME ”. yaitu; a. Legalistik , b. Inovasi (Parthnership) , c. Sinergitas , d. Modern , e. Empirik/Efisiensi .
Adapun penjelasan dan uraiannya adalah sebagai berikut:
1. Legalistik yaitu  memberi  masukan  untuk  legalistik  pusat  dan  daerah,  dimana  kiranya  untuk daearah  seperti  Papua,  baiknya  program  perlindungan  sosial  yang  dijalankan  adalah  melibatkan Pemerintah  Kabupaten  khususnya,  agar  realisasi  beserta  capaian  tujuan  program  lebih  terjaga, disamping  itu  agar  bisa  kiranya  program  perlindungan  sosial  nasional  dapat  melibatkan  bank- bank lokal daerah  yang jangkaunnya lebih luas dan lebih menjangkau masyarakat yang terisolir.
2. Inovasi (Parthnership) ,  yaitu  melakukan kegiatan pelaksanaan  yang  memang diperlukan sesuai dengan  tuntutan  dan  kebutuhan  kondisi  masyarakat  tertentu.  Dengan  perencanaan  yang  matang dan bertanggungjawab, kemudian pelaksanaan yang memperhatikan tahapan kegiatan yang harus dilaksnakan  beserta  inovasi  pelaksnaan  yang  menuntut  adanya  kerjasama  dari  berbagai  pihak, maka  apa  yang  direncanakan  dari  suatu  implementasi  kebijakan  BANGGA  Papua  (Bangun Generasi  Dan  Keluarga  Papua  Sejahtera)  Di  Kabupaten  Asmat  Provinsi  Papua  kiranya  dapat terpenuhi
3. Sinergitas ,  dimana  sejak  awal  program  ini  didesain  memang  sudah  dituntut  sinergitas  dan kolaborasi lintas sektoral baik secara vertikal antara Provinsi, Kabupaten, distrik dan Kampung. Sedangkan secara horisontal  yaitu antara  masing  masing tingkatan antar sesama sekber provinsi papua maupun antar sesama sekber kabupaten termasuk untuk distrik dan tingkat kampung.
4. Modern ,  modern  yang  dimaksud  disini  adalah  pemanfaat  teknologi  informasi  dan  komunikasi dengan  pemanfaatan  Aplikasi  SIM  BANGGA  Papua  secara  online,  serta  penggunaan  NIK
sebagai  syarat  dalam  pendaftaran  Calon  Penerima  Manfaat.  Dimana  SIM  ini  dipergunakan sebagai  alat  kontrol  untuk  pendaftaran,  penetapan  calon,  dan  penetapan  Penerima  Manfaat. Kemudian  data  tersebut  dipergunakan  oleh  pihak  perbankan  untuk  pembukaan    rekening,    juga dimanfaatkan  untuk  menetapkan  besaran  dari  masing-masing  penerima  manfaat  yang  akan ditarnsfer  ke  dalam  masing-masing  rekening  penerima  manfaat.  Tahapan  terkhir  adalah  proses pengambilan  dana  oleh  penerima  manfaat,  dan  dimonitor  juga  bagaimana  pemafaatan  dana BANGGA  Papua  dipergunakan  sebagaimana  mestinya.  Selain  itu  dapat  juga  dijadikan  sebagai alat  monitoring  dan  evaluasi  terkait  dengan  realisasi  dana  BANGGA  Papua  yang  telah dilaksnakan oleh masing-masing penerima manfaat Program BANGGA Papua.
5. Empirik/Efisiensi ,  dari  sisi  empirik/efisiensi  dalam    implementasi  kebijakan  BANGGA  Papua (Bangun  Generasi  Dan  Keluarga  Papua  Sejahtera)  di  Kabupaten  Asmat  Provinsi  Papua  yang ditinjau  terhadap  personil,  peralatan,  pembiayaan  dan  dokumentasi,  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  pelaksanaannya  sudah  lebih  efisien  dengan  melibatkan  banyak  pihak.  Meskipun membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit,  namun  memberikan  hasil  yang  optimal  bagi    penerima manfaat. Saran perbaikan untuk ke depannya, maka hal ini harus dapat diefisiensikan lagi ke arah yang  lebih  optimal  dengan  melibatkan  penagawasan  ditingkat  kampung  sehingga  tujuan  dari pelaksanaan ini dapat tercapai dengan baik.

## Gambar.1
Model Implementasi Kebijakan BANGGA Papua Di Kabupaten Asmat Provinsi Papua, (Kebijakan LISME)
Sinergitas : (Sub tema) : -. Sinergitas Vertikal; -. Sinergitas Horisontal
Model Implementasi
Kebijakan BANGGA Papua
Di Kabupaten

## KESIMPULAN
1. Implementasi  kebijakan  BANGGA  Papua  (Bangun  Generasi  dan  Keluarga  Papua  Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua adalah sebagai berikut:
a) Produktivitas
Produktivitas implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun  Generasi dan Keluarga Papua  Sejahtera)  di  Kabupaten  Asmat  Provinsi  Papua  belum  bisa  dikatakan  produktif. dikarenakan  pencapaian  standar  jumlah  kelompok  sasaran,  masih  terdapat  yang  belum terdata dan belum menerima dana program BANGGA Papua. Selain itu adanya instruksi oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk tidak melanjutkan program BANGGA Papua atau dengan  kata  lainnya  telah  dibatalkan  sendiri  dengan  tidak  melanjutkan  Program BANGGA  Papua  ini  yang  baru  berjalan  selama  2(dua)  tahun  2018-2019.  Dimana idealnya seharusnya minimal 5(lima) tahun anggaran.
b) Linearitas
Berdasarkan  linieritas,  kesesuaian  terhadap  (Prosedur,  waktu,  biaya,  tempat  dan pelaksana)  implementasi  program  BANGGA  Papua  di  Kabupaten  Asmat sudah  sesuai dilaksanakan dan sesuai juga dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program BANGGA Papua di Kabupaten Asmat.
c) Efisiensi.
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilaksanakan  oleh  peneliti  menunjukkan  bahwa efisiensi  pendayagunaan  pelaksana,  aset,  dana  dan  teknologi  dalam  implementasi kebijakan  BANGGA  Papua  di  Kabupaten  Asmat  Provinsi  Papua,  sudah  sesuai  dengan desain ataupun rancangan program BANGGA Papua yang telah direncanakan dan sudah sesuai pula berdasarkan dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 23 Taun 2018 tentang Program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera.
2. Faktor/determinan  yang  implementasi  kebijakan  BANGGA  Papua  (bangun  generasi  dan keluarga  Papua  sejahtera)  di  Kabupaten  Asmat  Provinsi  Papua,  terkait  subtansi  kebijakan bahwa    konsistesi  derivasi  isi/spesifikasi  kebijakan  dari  implementasi  kebijakan  BANGGA Papua  di  Kabupaten  Asmat  Provinsi  Papua,  konsisten  terhadap  Peraturan  Gubernur  Papua Nomor  23  Tahun  2018,  namun  belum  bisa  dinilai  keberhasilannya  karena  baru  berjalan 2(dua)  tahun  2018-1019.  Kemudian  faktor  perilaku  tugas  pelaksana  sudah  berjalan  baik sebagimana  mestinya.  Hal ini  meliputi  motivasi  kerja pelaksana sudah baik dan profesional, baik  ASN  maupun  Non  ASN  di  lingkup  sekretariat  Bersama  Program  BANGGA  Papua Kabupaten  Asmat.  Kemudian  Sekber  BANGGA  Papua  dalam  melaksanakan  tugasnya  tidak melakukan  penyalahgunaan  wewenang,  karena  adanya  tim  dari  berbagai  lintas  sektor  yang melaksanakan tugas tersebut. Dalam faktor interaksi jejaringan kerja, berdasarkan kerja sama
antar pelaksana serta hubungan wewenang antar tingkatan pemerintahan dalam implementasi kebijakan  sudah  terjalin  dengan  baik  dan  sukses  melaksanakan  wewenang  serta  tugas  dan tanggungjawabnya.  Sedangkan  dalam  faktor  partisipasi  kelompok  sasarannya  dapat disimpulkan  sudah  baik  dilihat  dari  sisi  tingkat  penerimaan  masyarakat  terhadap  manfaat BANGGA  Papua  maupun  dari  sisi  kemampuan  berkontribusi  sesuai  dengan  prosedur Program BANGGA Papua. Hal ini sudah berjalan dengan baik dan menggembirakan namun masih  perlu  ditingkatkan  lagi.  faktor  yang  terakhir  yaitu  sumber  daya,  kecukupan dana/anggaran,  ketersediaan  pelaksana,  kecukupan  peralatan,  ketersediaan  informasi  dan ketepatan teknologi yang dapat dikatakan sangat baik sesuai dengan prosedur dan kebutuhan di lapangan pada saat implementasi program BANGGA Papua di Kabupaten Asmat Provinsi Papua.
3. Model  implementasi  kebijakan  BANGGA  Papua  (Bangun  generasi  dan  keluarga  Papua sejahtera)  di  Kabupaten  Asmat  Provinsi  Papua    adalah  dengan  memberikan  tambahan  nilai baru dalam implementasi kebijakan kebijakan BANGGA Papua di Kabupaten Asmat sebagai proses  umpan  balik  perbaikan  kebijakan  sebelumnya  yang  menjadi  novelty  peneliti  adalah model kebijakan dengan nama “ LISME ”. yaitu; a. Legalistik , b. Inovasi (Parthnership) , c. Sinergitas ,  d. Modern ,  e. Empirik/Efisiensi .    Proses  implementasi  kebijakan  yang  dilihat berdasarkan  dimensi  produktivitas,  linearitas  dan  efisiensi  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor pendukung  dan  faktor  penghambat  dari  substansi  kebijakan,  perilaku  tugas  pelaksana, interaksi  jejaring  kerja,  partisipasi  kelompok  sasaran,  sumber  daya.  Sehingga  model implementasi  kebijakan  BANGGA  Papua  (Bangun  Generasi  dan  Keluarga  Papua  Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua, adalah kebijakan LISME (Legalistik, Inovasi, Sinergitas, Modern dan Efisiensi).

## DAFTAR PUSTAKA
A.Muhammad  Siddik,2019, Implementasi  Kebijakan  Program  Pelatihan  Kerja  Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Sukabumi , Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, 10(1)
Affandi,M.,&Warijo.(2014). Implementasi Peraturan Daerah Kabuten Sumatera Utara Nomor 11  Tahun  2011  Tentang  Pajak  Daerah  Dalam  Pencapaian  Target  Pajak  Bumi  dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan . Jurnal Administrasi Publik.
Badan  Pusat  Statistik, Kemiskinan  dan  Ketimpangan ,  www.bps.go.id,  diakses  17  Desember 2021
BANGGA Papua , https://info.bangga.Papua.go.id/, diakses pada tanggal 3 Agustus 2021
Peraturan  Gubernur  Papua  Nomor  23  Tahun  2018  tentang  Program  Bangun  Generasi  dan Keluarga Papua Sejahtera ,  https://Papua.go.id/
Perspektif Gender Dan Inklusi Sosial Dalam BANGGA Papua.’
Program BANGGA Papua Fokus Daerah IPM Sangat Rendah’ , 2018
<https://www.papua.go.id/index.php/view-detail-berita-6213/program-bangga-papua- fokus-daerah-ipm-sangat-rendah.html>. diakses pada tanggal 26 Agustus 2021
Syakhfiani,  Anang  et  all,  2020, Implementasi  Kebijakan  Gerbang  Emas  Bersinar  Mengukur IPM di Kabupaten Tabalong , Jurnal Papatung, 3(1).
Syatyawati,  2013, Hubungan antara Status Gizi dengan Prestasi Belajar Anak Sekolah Dasar di Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar Kebumen , eprints.ums.ac.id Zahtamal, Z., Restuastuti, T., & Chandra, F. (2011). Analisis Faktor Determinan Permasalahan Pelayanan  Kesehatan  Ibu  dan  Anak. Kesmas :  Jurnal  Kesehatan  Masyarakat  Nasional (National Public Health Journal), 6(1), 9-16.

## Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2008  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Himpunan  Peraturan  Peundang-undangan  Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Pemerintahan Daerah, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 20.