Vol. 14. No. 2, Februari 2015, 232-249
POLITIK PENYETARAAN DAYAH DI ACEH

## Almuhajir
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh Lhokseumawe Email: abujaadalhaq@yahoo.com

## Abstrak
Hubungan  antara  lembaga  pendidikan  dan  politik  bukan  sekadar  hubungan  saling mempengaruhi,  tetapi  juga  hubungan fungsional. Lembaga-lembaga  dan  proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di negara atau  daerah. Dayah  sebagai  lembaga  pendidikan  tertua  di  Aceh,  telah  memainkan perannya dalam membangun negeri ini, mengalami pasang surut dalam legalitasnya. Pasca  Tsunami  dan  MOU  Helsinki,  dayah  “meminta  hak”  agar  tidak  lagi  dianak tirikan  dengan  lembaga  pendidikan  lain  yang  ada  di  Aceh.  Hasil  usahanya,  Dayah akhirnya mendapatkan legalitas dari Pemerintah Aceh sebagai lembaga Formal yang disejajarkan  dengan  pendidikan  formal  lainya,  serta  alumninya  bisa  diterima dibeberapa  instansi  pemerintah  dan  swasta,  walaupun  dengan  beberapa  persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh yang dibentuk lewat Badan Pembinaan Pendidikan  Dayah Aceh (BPPDA). Fenomena  sekarang  telah  menunjukkan  bahwa Dayah dan Pemerintah Aceh telah memiliki simbiosis mutualisme antara keduanya.

## Kata Kunci: Politik; Dayah; Aceh

## Abstract
The relationship between educational institutions and politics is not merely a mutual relationship influence, but also a functional relationship. Institutions and educational processes play important role in structuring the people political behavior in a country or a region. Dayah as the oldest educational institutions in Aceh, which has played a great role, has ups and downs in its legality. After Tsunami and the Helsinki MoU, dayah "ask  the  right"  to  not  be  regarded  anymore  as  stepchildren  of  any  other educational  institutions.    Due  to  the  struggling, dayah finally  get  the  Acehnese government  legality  as  an  formal  institution  which    is  equated  with  other  formal educations,  and  it  alumnus  could  be  accepted  in  some  government  and  private institutions  with  some  requirements  be  fulfilled  that  have  been  decided  by  the Acehnese government which is formed through the (BPPDA), The Agency of Dayah Educational  Development.  Nowadays  phenomenon  shows  that  between dayah and the Acehnese government have already have symbiotic mutualism.
Keywords: Politics; Dayah; Aceh
ﺺﻠﺨﺘﺴﻣ
ﳌا ﲔﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا نإ ﺔﻴﻔﻴﻇو ﺔﻗﻼﻋ ﺎﻀﻳأ ﻦﻜﻟو ،لدﺎﺒﺘﳌا ﲑﺛﺄﺘﻟا ﺔﻗﻼﻋ دﺮﳎ ﺖﺴﻴﻟ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟاو ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆ
. تﺎﺴﺳﺆﳌا
ﺔﻘﻄﻨﻣ وأ ﺪﻠﺑ ﰲ ﺐﻌﺸﻠﻟ ﻲﺳﺎﻴﺴﻟا كﻮﻠﺴﻟا ﻞﻴﻜﺸﺗ ﰲ ﺎﻣﺎﻫ ارود ﺐﻌﻠﺗ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا تﺎﻴﻠﻤﻌﻟاو . ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا سراﺪﳌا
ﻴﺸﺗآ ﰲ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا مﺪﻗأ ﺎﻤﻛ  ﺔﻳاﺪﻟﺎﺑ ﻰﻤﺴﺗ ﺎﻣ وأ ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا
نﻮﻜﻳو ،ﺪﻠﺒﻟا اﺬﻫ ءﺎﻨﺑ ﰲ ارود ﺖﺒﻌﻟ ﺪﻗ ،ﻪ
ﺎﻬﺘﻴﻋﺮﺷ ﰲ طﻮﺒﳍاو دﻮﻌﺼﻟا .
ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا سراﺪﳌا ،ﻲﻜﻨﺴﻠﻫ ﻢﻫﺎﻔﺗ ةﺮﻛﺬﻣو ﻲﻣﺎﻧﻮﺴﺗ " ﻖﲝ ﺎﺒﻟﺎﻄﻣ ، " جوﺰﻟا دﻻوأ ﺪﻌﻳ ﱂ
ﻪﻴﺸﺗا ﰲ ىﺮﺧﻷا ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا ﻊﻣ ةﺮﺳﻷا ﰲ ﻩﺪﺣو .
ﺔﻴﻋﺮﺷ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﳊا اﲑﺧأ دﻮﻌﺼﻟاو ،تﺎﻴﻠﻤﻌﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ آ ﺔﻣﻮﻜﺣ
ﺾﻌﺑ ﰲ ﻻﻮﺒﻘﻣ نﻮﻜﻳ نأ ﻦﻜﳝ ﻲﳚﺮﺧ ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ،ﻦﻳﺮﺧﻵا ﻲﲰﺮﻟا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﻊﻣ ﻰﺷﺎﻤﺘﺗ ﺔﻴﲰر ﺔﺴﺳﺆﻤﻛ ﻪﻴﺸﺗ ﰎ ﱵﻟا ﻪﻴﺸﺗا ﻢﻴﻠﻗا ﺔﻣﻮﻜﺣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺎﻬﻌﺿو ﰎ ﱵﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﳌا ﺾﻌﺑ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ ،ﺔﺻﺎﳋاو ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا تﺎﺴﺳﺆﳌا ﺧاﺪﻟا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا سراﺪﳌا ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﺮﻳﻮﻄﺗ ﺔﻟﺎﻛو لﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﻬﻠﻴﻜﺸﺗ ﻪﻴﺸﺗا ﺔﻴﻠ
(BPPDA) . ﻩﺬﻫ ﺖﺘﺒﺛأ نﻵا ﰎ ﺪﻗو ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ﺔﻴﻠﻓﺎﻜﺘﻟا ﱀﺎﺼﳌاو ﻊﻓﺎﻨﳌا لدﺎﺒﺗ ﻪﻟ نﺎﻛ ﻪﻴﺸﺗآ ﺔﻣﻮﻜﺣو ﺔﻴﻠﺧاد ﺔﺳرﺪﻣ نأ ةﺮﻫﺎﻈﻟا . ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟا تﺎﻤﻠﻜﻟا : ﺔﺳﺎﻴﺴﻟا ، ﺔﻴﻠﺧاد ﺔﺳرﺪﻣ ، ﻪﻴﺸﺗا

## A. Pendahuluan
Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik disetiap  negara,  baik  negara  maju  maupun  berkembang.  Keduanya  sering  dilihat sebagai  bagian-bagian  yang  terpisah,  yang  satu  sama  lain  tidak  memiliki  hubungan apa-apa. Padahal keduanya bahu-membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di  suatu  negara.  Lebih  dari  itu,  keduanya  satu  sama  lain  saling menunjang  dan  saling  mengisi.  Lembaga-lembaga  dan  proses  pendidikan  berperan penting  dalam  membentuk  perilaku  politik  masyarakat  di  negara  tersebut.  Ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik di setiap negara. Hubungan tersebut  adalah  realitas  empiris  yang  telah  terjadi  sejak  awal  perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan. 1
Pemikiran di atas menegaskan betapa hubungan pendidikan dan politik dalam skala makro  yakni  negara  ternyata  tidak  bisa  dipisahkan.  Berangkat  dari  konsep makro tersebut di atas, ternyata untuk tingkat mikro juga mengalami hal yang sama di  mana  hubungan  pendidikan  dan  politik  di  tingkat  daerah  saling  mempengaruhi. Hal  ini  terbukti  dengan  kebijakan  politik  dari  pemerintah  daerah  yang  dipengaruhi oleh  “atmosfir”  pendidikan  suatu  daerah.  Aceh 2 misalnya,  seiring  perkembangan waktu  dan  IPTEK,  lembaga  pendidikan  tertua  di  Aceh  yakni Dayah 3 telah
1 Muhammad Sirozi, Politik Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 1.
2 Aceh  adalah  sebuah  daerah  yang  terletak  di  ujung  pulau  sumatera  paling  barat  Indonesia. Daerah  ini  berbatasan  dengan  teluk  benggala  disebelah  utara,  samudra  hindia  disebelah  barat,  selat malaka  disebelah  timur,  dan  sumatera  utara  di  sebelah  tenggara  dan  selatan.  Lihat, Rusdi  Sufi  dan Agus  Budi  Wibowo, Pendidikan  di  Aceh  dari  Masa  ke  Masa (Banda  Aceh:  Badan  Perpustakaan Provinsi NAD, 2009), 5.
3 Dayah,  demikian  sebutan  masyarakat  Aceh  kepada  Pesantren,  masyarakat  lebih  mengenal istilah Dayah ketimbang  Pesantren.  Penyebutan  nama Dayah untuk  pesantren  merupakan  sebutan “warisan”  yan g  telah  ditinggalkan  sejak  dulu. Dayah di  Aceh  dikelompokkan  secara  umum  ada  dua yaitu Dayah Tradisional  (Salafiyah)  dan Dayah Terpadu.  Dalam  tulisan  ini Dayah yang  menjadi
melakukan “invasi” ke berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh, sehingga banyak alumni Dayah yang  mengisi  tempat-tempat  strategis  di instansi  kepemerintahan maupun lembaga-lembaga swasta.
Eksistensi Dayah khususnya  di  Aceh  menurut  perkiraan  James  T.  Siegel sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Hamdiah  telah  ada  semenjak  kesultanan  dan  turut mewarnai  kehidupan  masyarakat  secara  menyeluruh  dan  memainkan  fungsi  sosial, khususnya  dalam  disiplin  ilmu  agama.  Masyarakat  Aceh  terutama      anak-anak mudanya  kebanyakan meudagang (nyantri),  merantau  untuk  mendapatkan  bekal pengetahuan. 4
Dayah di Aceh telah mampu menunjukkan partisipasi aktifnya bersama-sama elemen  masyarakat  termasuk  pemerintah  dalam  menyukseskan  program-program pembangunan,  terlebih  dalam  hal  kehidupan  keagamaan  dan  pencerdasan  anak bangsa.  Pergulatan  literatur  sejarah  dan  dinamika  sosial  secara  dialektik  membuat Dayah mempunyai kesadaran dan konsen untuk ikut mengawasi   proses perjalanan bangsa sesuai dengan cita-cita agama dan masyarakat secara universal. 5
Dalam lintasan sejarah, eksistensi Dayah menjadi istimewa karena ia menjadi pendidikan alternatif (penyeimbang) dari pendidikan yang dikembangkan oleh kaum kolonial  (Barat)  yang  hanya  bisa  dinikmati  oleh  segelintir  orang. Dayah menjadi tempat  berlabuh  umat  Islam  yang  tersingkir  secara  budaya  (pendidikan)  akibat perlakuan  diskriminatif  penjajah. Kini  perkembangan Dayah dengan  sistem pendidikannya  mampu  mensejajarkan  diri  dengan  pendidikan  lain  pada  umumnya. Kenyataan  ini  menjadi  aset  yang  luar  biasa  baik  bagi  perkembangan  pendidikan Dayah maupun  pendidikan  Aceh  bahkan  nasional  pada  masa  sekarang  dan  masa yang akan datang. Dari sana diharapkan tumbuh kaum intelektual yang berwawasan luas dengan landasan spiritual yang kuat.
Pendidikan  pada  dasarnya  selalu  bersinggungan  dengan  “kekuasaan”  dalam hal ini kekuasaan bisa dipahami sebagai salah satu aspek kehidupan masyarakat yang berkaitan  dengan  persaingan  antar  kelompok  dalam  memperebutkan  pengaruh  baik di  luar  maupun  di  dalam  kawasan  pendidikan  itu  sendiri,  serta  bisa  dimengerti sebagai  kekuasaan  negara  yang  wilayah  jangkauannya  mencakup  banyak  bidang penekanan  pembahasannya  adalah Dayah Salafiyah.  Sedangkan Dayah modern/terpadu  sudah dikategorikan  dalam  lembaga  formal,  disana  ada  MA  dan  MTs,  sehingga Dayah modern/terpadu tidak lagi menjadi “polemik” bagi masyarakat dan Pemerintah Aceh.
4 Hamdiah M. Latif, “Tradisi dan Vitalitas Dayah (Kesempatan dan Tantangan)”, Didaktika, 8 (2, 2007), 1.
5 Mashuri , “ Dinamika Sistem Pendidikan Islam d i Dayah” , Didaktika, 13 (2, 2013), 263.
termasuk  kekuasaan  negara  dalam  pendidikan. 6 Persinggungan  antara  keduanya tersebut  menurut  Edward  Steven  dan  George  H  Wood, sebernarnya  bersumber  dari adanya “ system of beliefs ” yang sama.  Dengan  “ system of beliefs ” ini suatu cita -cita yang ideal masyarakat dan pendidikan hendak dibangun, dalam pengertian sederhana “ system of beliefs ” ini disebut dengan ideologi. 7
Dayah sebagai  sebuah lembaga  pendidikan  Islam  sangat  berperan langsung dalam  mendesign  perubahan masyarakat,  menjadi  tumpuan  dan  solusi bagi  setiap situasi kondisi yang melanda masyarakat sekitarnya. Indikator dari argumen ini dapat dilihat  dari  perubahan  tujuan  pendidikan,  komponen-komponen kurikulum  dan pengajaran  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan tiap-tiap keadaan  masyarakat  Aceh dalam sejarah. 8
Dalam menjalankan operasionalnya, Dayah mengalami berbagai problematika, mulai dari kepemimpinan Dayah,  santri,  tenaga pendidik, kurikulum, keuangan, sarana dan prasarana, sampai dengan masalah kelulusan santrinya. 9 Dayah sebagai  lembaga  pendidikan  tradisional  memiliki  asumsi  miring  dalam  sebahagian pola  pikir  masyarakat  Aceh,  asumsi  miring  itu  adalah  adanya  anggapan  bahwa jak beut  hana  masa  depan (menuntut  ilmu  di Dayah tidak  memiliki  prospek  masa depan).  Asumsi  ini  bermakna  bahwa Dayah sebagai  lembaga  pendidikan  belum mampu memberikan jaminan masa depan yang cerah kepada para alumninya, seperti halnya lembaga pendidikan lain semisal Perguruan Tinggi.
Pada bagian lain, Dayah dijadikan “bengkel” moral anak -anak yang memiliki akhlak  yang  tidak  baik.  Sehingga  asumsi  sebagian  masyarakat  jika  ada  orang  tua yang  mengantarkan  anaknya  ke Dayah,  berarti    anaknya  itu  bermasalah  (akhlak). Ditambah  lagi  kesenjangan  bantuan  dana  pendidikan  yang  hanya  diperuntukkan kepada  lembaga  formal  saja. Dayah dengan  kemandirian  finansialnya,  di lapangan
6 Arif Rohman, Politik Ideologi Pendidikan (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009), 3.
7 Edward Steven dan George H. Wood, Justice, Idiologi and Education: An Introduction to The Social Fundation of Education (New York: Random House, 1987), 149.
8 Saifuddin  Dhuhri, “ Dayah  dalam  Tiga  Phase  Perkembangan (Menelaah  Pendidikan  Berbasis Perubahan Sosial yang telah Punah), Sarwah, Vol, IX, No. 1, 2011, hal. 166.
9 Almuhajir, “M anajemen Dayah: Realita, Problematika, dan Cita- cita”, Tribakti, 23 (2, 2012), 187.
(penulis  menyebutkan)  akan  kita  dapatkan Dayah bonafit 10 , Dayah stagnan 11 ,  dan Dayah hidup segan mati tak mau 12 .
Berangkat dari fenomena ini, berawal dari era reformasi, era “Gerakan Aceh Merdeka”,  dan  pasca  UUPA,  para  perangkat Dayah angkat  bicara  tentang  kondisi pendidikan di Aceh. Mengapa ketika berbicara tanggung jawab moral generasi Aceh diberikan  beban  kepada Dayah ,  sedangkan  ketika  menikmati  “pembangunan” daerah, Dayah tidak  diikutsertakan,  sehingga  terjadi  anak  tiri  dalam  kebijakan pendidikan di Aceh.
Atas  sikap  yang  ditunjukkan  oleh  para  perangkat Dayah tersebut,  akhirnya Pemerintah  Aceh  mengakomodir  keinginan Dayah untuk  dimasukkan  dalam berbagai  kebijakan  pendidikan  (dengan berbagai  syarat),  diantaranya  adalah  alumni Dayah boleh  melanjutkan  ke  lembaga  formal  berikutnya  (PTAI) 13 ,  dimasukkannya bantuan pendidikan untuk Dayah dengan dibentuknya sebuah lembaga  yang khusus menangani Dayah yaitu Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh (BPPDA), serta dibolehkannya alumni Dayah untuk masuk menjadi anggota militer (Polri /TNI) 14 .
Di  tengah  keinginan  berbagai  pihak  untuk  melakukan  legalisasi  pendidikan Dayah agar  setara  dengan  pendidikan  lainnya,  gayung  bersambut,  pemerintah akhirnya  mengeluarkan  aturan  yang  menghapus  diskriminasi Dayah dalam  sistem pendidikan  nasional,  adalah  UU  Nomor  20  tahun  2003  sebagai  cikal  bakal  payung hukum yang mengakui Dayah sebagai salah satu lembaga pendidikan, ditambah lagi dengan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  55  Tahun  2007  tentang  Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang semakin memperkuat posisi Dayah.
10 Dayah yang  memiliki  hubungan  dengan  penguasa/pemerintah,  dengan  mudah  mendapatkan bantuan finansial.
11 Dayah yang  tidak  memiliki  hubungan  dengan  penguasa,  walaupun  ada,  tetapi  bukanlah dengan orang-orang yang terpenting dalam pemerintahan, serta donatur bebas.
12 Dayah yang  sama  sekali  tidak  memiliki  hubungan  dengan  pemerintah,  roda  pendidikannya hanya mengandalkan sumbangan santri.
13 Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang dibenarkan adalah prodi/jurusan/fakultas  yang linear dengan kajian keilmuan ketika ada di Dayah, seperti Bahasa Arab, PAI, Ushuluddin, Dakwah, dan Syariah.
14 Kepala  Staf  Kodam  (Kasdam)  Iskandar  Muda,  Brigjen  TNI  Iskandar  M  Sahil  mengatakan, Tentara  Nasional Indonesia  (TNI)  memberi  kesempatan  luas  kepada  lulusan Dayah (pesantren)  di Aceh untuk menjadi tamtama TNI. Bahkan dalam rekrutmennya akan diberikan jatah yang lebih besar untuk  putra-putra  Aceh. Hal  itu  diungkapkan  Kasdam  Iskandar  Muda  mewakili  Pangdam  saat presentasi  para  Rapat  Koordinasi  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  Aceh  di  Hotel  Permata Hati,  Aceh  Besar,  Sabtu, 15/9/2012.  Lihat, http://bangun-aceh.blogspot.com/2012/09/tentara-dari- alumni-Dayah-mengapa-tidak.html, diakses tanggal 12 Juni 2014.

## B. Pembahasan

## 1. Dayah dalam lintasan sejarah
Di  Aceh,  istilah  untuk  lembaga  yang  dikenal  dengan  sebutan  pondok pesantren  di  Jawa  dan  berbagai  tempat  lainnya  di  Indonesia  adalah Dayah. Kata Dayah ,  juga  sering  diucapkan  dengan  sebutan  “ deah ”  oleh  sebagian  orang  Aceh, terutama di Aceh Besar. 15
Terminologi  ini  berasal  dari  kata  bahasa  Arab  yaitu Zawiyyah,  yang  berarti sebuah  sudut,  pojok  atau  kegiatan  dari  suatu tempat  atau  bangunan.  Dalam perkembangannya,  setelah  mengalami  adaptasi  kultural  kata zawiyyah mengalami perubahan dialek dalam pengucapan orang Aceh, yaitu perubahan dari kata zawiyyah menjadi Dayah.  Sebab  di  Aceh  dalam  bahasa  sehari-hari  sering  terjadi pertukaran dialek huruf Z menjadi huruf D. 16 Secara genealogis, kata zawiyyah ini pertama kali digunakan  untuk  penyebutan  sudut  mesjid  Madinah ketika Nabi  Muhammad  saw. berdakwah pada masa awal Islam. 17
Perkembangan Dayah di Aceh bila ditinjau dari  beberapa penggalan sejarah perjalanannya mengalami resonansi, sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Berikut ini akan diuraikan sekilas perjalannya, yang meliputi Dayah sebelum perang, Dayah pada  masa  perjuangan, Dayah pada  masa  kemerdekaan  dan Dayah pada masa sekarang. 18
Pertama, Dayah pada masa sebelum perang, yaitu pada 1873. Pada masa ini Dayah meliputi pendidikan di meunasah-meunasah, rangkang, Dayah Teungku Chik sampai  pada  pendidikan    al-J ami’ah,    seperti  Masjid  Raya  Baiturrahman  Banda Aceh.  Keberadaan  lembaga-lembaga  seperti  ini,  dapat  dilihat  berbagai  situs peninggalan sejarah, di antaranya Dayah teungku Awe Geutah di Peusangan, Dayah Teungku  Chik  di  Tiro  (Syekh  Saman), Dayah Teungku  Chik  Tanoh  Abee  di Seulimum, Dayah Teungku  di  Lamnyong, Dayah Lambhuek  dan Dayah di  Krueng Kalee.
Kedua, Dayah pada  masa  perjuangan. Pada  masa  kolonialisme Belanda, setiap  daerah  (nanggroe)  memiliki  sekurang-kurangnya  mempunyai  sebuah Dayah,
15 C. Snouck Hurgronje, The Atjehnese, terj. A.W.S. O'Sullivan, Vol. I (Leiden: J.Brill, 1906), 63.
16 Rusdi Sufi, Tgk. Hasan Krueng Kalee dan Teuku Nyak Arief, Profil Ulama dan Umara Aceh (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi NAD, 2006), 73.
17 Mohd. Basyah  Haspy, Appresiasi  terhadap  Tradisi  Dayah:  Suatu  Tinjauan  terhadap  Tata Krama dan Kehidupan Dayah (Banda Aceh: Panitia Seminar Appresiasi Pesantren di Aceh Persatuan Dayah Inshafuddin, 1987), 7.
18 Mashuri , “ Dinamika Sistem Pendidikan Islam di Dayah” , Didaktika, 13 (2, 2013), 263-267.
Belanda  kemudian  merubahnya  menjadi landschap yang  jumlahnya  129  buah. Dengan  demikian  jumlah Dayah diperkirakan  berjumlah  129  buah. Dayah pada masa  ini  memegang  peranan  penting  dalam  pengerahan  tenaga  pejuang  ke  medan pertempuran,  terutama  dalam  mengobarkan  semangat  melalui  pembacaan  hikayat Perang  sabi  di dayah-dayah, rangkang, meunasah dan  masjid.  Di  kala  itu  Aceh banyak  kehilangan  ulama-ulama  besar  dan  kehilangan  banyak  sejumlah  kitab-kitab besar  dalam  berbagai  disiplin  ilmu,  baik  yang  ditulis  oleh  ulama  Aceh  sendiri maupun yang ditulis oleh ulama-ulama dari Timur Tengah.
Belanda  juga  mengontrol  lembaga  pendidikan  apa  saja  yang  berada  di bawahnya.  Mereka  melarang  mengajarkan  beberapa  mata  pelajaran  yang berhubungan  dengan  politik  dan  yang  dianggap  dapat  memajukan  kebudayaan ummat.  Tinggallah  ilmu-ilmu  yang  berhubungan  dengan  ibadah  murni  (utama)  saja yaitu ilmu  fiqh, tauhid dan tasawuf. Sedangkan bahasa Arab dan ilmu mantik hanya sebagai alat untuk mempertajam memahami ilmu fikih.
Ketiga, Dayah pada  masa kemerdekaan,  perkembangan Dayah --yang notabenenya swasta-- pada masa ini sangat tersaingi oleh dua lembaga yaitu sekolah dan  madrasah.  Di  samping  itu  sifat  dari  pendidikan Dayah yang  dimiliki  secara individual  oleh  ulama  dirasakan  agak  sulit  dalam  pembinaan  secara  terorganisir. Mungkin  akibat  faktor  inilah  kemudian  para  ulama  dan  pimpinan Dayah seluruh Aceh berkumpul  di Seulimum Aceh Besar pada 1968, sehingga berhasil mendirikan sebuah  organisasi  Persatuan Dayah Inshafuddin,  sebagai  suatu  organisasi  yang bergerak dalam melestarikan dan mengembangkan pendidikan Dayah di Aceh.
Keempat, Dayah pada masa sekarang. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa Dayah dewasa  ini  telah  mengalami  perkembangan,  di  samping dayah-dayah model tradisional  juga  muncul dayah-dayah model  terpadu  (modern),  mulai  dari  tingkat Tsanawiyah (SMP), Aliyah (SMA) sampai membuka Perguruan Tinggi seperti STAI Aziziyah Samalanga.

## 2. Dayah dan masyarakat Aceh
Di  Aceh,  gerakan  sosial  politik,  penciptaan  kohevisitas  sosial,  kelahiran, kematian,  pemikiran,  membuka  usaha,  bernazhar,  sakit  sampai  dengan  kehilangan sesuatu  barang  melibatkan Dayah dan Teungku 19 Dayah sebagai  pemimpin  dan
19 Teungku merupakan panggilan masyarakat Aceh terhadap orang yang memiliki pemahaman agama, kalau dalam bahasa Indonesia sederajat dengan Ustadz.
rujukan  dalam  prosesi  dan  realisasinya.  Sejak  dari  dulu  di  Aceh,  agama  dan  politik tidak  mengalami  pemisahan  yang  tegas,  sehingga  antara  teungku Dayah sebagai ulama  dan  sultan sebagai  pemimpin  politik  saling  bersimbiosis  dalam  menjalankan pemerintahan,  bahkan  ketika  pemimpin  politik  mengalami  krisis  mereka  (teungku Dayah)  tampil  ke ruang  politik  menggantikan  peran  yang  terakhir  dalam mempertahankan negara. 20
Hubungan yang akrab antara Dayah dengan masyarakat, menempatkan Dayah sebagai bagian  yang tidak terpisahkan dengan masyarakat Aceh. Di sinilah karakter keberislaman mereka dibentuk, tempat anak-anak muda memperoleh status terhormat di masyarakatnya, tempat pengingatan bagi mereka yang merasa telah menjauh dari ajaran-ajaran  agama  Islam,  dan  Teungku Dayah yang  bertempat  tinggal  di Dayah adalah  “Ibu”  bagi  masyarakat  Aceh  yang  senantiasa  melindungi  dan  mengarahkan mereka tidak hanya pada masalah-masalah keagamaan tetapi juga sosial-politik. Hal ini  membuat  keberadaaan  mereka  menjadi  figur  dan  agen  sosial  yang  sangat berwibawa dan menentukan dalam masyarakat Aceh. 21
Berdasarkan kenyataan ada empat kegunaan Dayah dalam perjalanan sejarah bagi masyarakat Aceh, antara lain: 22
a. Dayah Sebagai Pusat Belajar Agama dan Cendikiawan.
Pada  abad  ke- l7,  ketika  masa  Kerajaan  Islam  Aceh,  Aceh  menjadi  pusat kegiatan Intelektual. Selama abad ini, beberapa sarjana dari negara lain datang untuk belajar  ke  Aceh. Seorang  ulama  terkenal  Syekh  Muhammad  al-Makkasari  (1626- 1699),  salah  seorang  ulama  tersohor  di  waktunya  itu  di  kepulauan  Melayu,  pernah belajar  di  Aceh.  Syekh  Burhanuddin  dari  Minangkabau  yang  kemudian  menjadi ulama terkenal dan menyebarkan Islam di Ulakan mendirikan surau di Minangkabau, juga p ernah belajar di Aceh di bawah bimbingan Syekh ‘Abd al -Rauf al-Singkili.
Pada masa selanjutnya, ketika terjadi kemunduran dalam bidang ekonomi dan politik  di  Kesultanan  Aceh,  perhatian  ulama  Aceh  dengan  ilmu-ilmu  agama  tidak berkurang. Dayah melanjutkan  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan  ilmu pengetahuan.  Sebelum  kedatangan  Belanda, dayah-dayah di  Aceh  masih  sering dikunjungi  oleh  masyarakat  dari  luar  Aceh.  Daud  al-Fatani  dari  Pattani  (sekarang
20 Nirzalin, “ Krisis  Agensi Politik Teungku Dayah di  Aceh ” , Disertasi (Yogyakarta: FISIPOL UGM, 2011), 13.
21 Ibid.
22 Hasbi  Amiruddin, Ulama  Dayah:  Pengawal  Agama  Masyarakat  Aceh (Lhokseumawe: Nadiya, 2007), 58.
satu  wilayah  di  Thailand)  yang  kemudian  dikenal  sebagai  ulama terkemuka,  murid Muslim dari Asia Tenggara di Mekkah juga pernah mengunjungi Aceh sekitar tahun 1760-an.  Dia  belajar  di  Aceh  selama  dua  tahun  dengan  Muhammad  Zain  al-Faqih Jalal al-Din al-Ashi.
b. Peran Dayah dalam Melawan Penetrasi Penjajah
Ketika  Belanda  ke  Aceh,  terdapat  beberapa Dayah yang  telah  berdiri  di kawasan tersebut. Ketika Perang meletus, Dayah memainkan peranan penting dalam perlawanan  rakyat  Aceh.  Sultan  dan  para  uleebalang  tidak  sanggup  menjalankan kepemimpinan, jadi para tentara ingin pemimpin lain untuk melanjutkan perlawanan dalam  rangka  mempertahankan  tanah  air  mereka.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa Dayah,  apa  pun  bentuk  namanya  di  tempat  lain,  telah  menjadi  pusat  perlawanan dalam menghadapi penetrasi penjajah. Hal serupa juga terdapat di Pattani, Thailand, zawiyyah menjadi pusat latihan bagi para kesatria untuk mencapai kemerdekaan.
Apa  yang  terdapat  dalam  Hikayat  Prang  Sabi,  yang  menjadi  suatu  kekuatan yang  membangkitkan  semangat  rakyat  Aceh  terjun  ke  perang  suci  untuk mempertahankan  tanah  Aceh merupakan  salah  satu  indikasi  lain  yang  menjelaskan keterlibatan  ulama Dayah dalam  perang  ini.  Dalam  konteks  ini,  indikasi  pertama mcnyatakan  bahwa  Hikayat  Prang  Sabi  disusun  dalam  bahasa  Aceh  yang  sering dipakai  oleh  ulama Dayah.  Dalam  hal  ini,  dalam  satu Dayah biasanya  dipakai  tiga bahasa, yaitu bahasa Aceh, Melayu, dan Arab.

## c. Dayah Sebagai Agen Pembangunan
Dayah telah  banyak  mengabdi  kepada  rakyat  Aceh  terutama  dalam  hal menghasilkan pemimpin masyarakat dalam bidang ilrnu pengetahuan agama. Orang- orang  tersebut  telah  memainkan  peran  yang  penting  dalam  membina  komunitasnya dalam  bidang  keyakinan  dan  praktik  agama.  Meskipun  demikian, Dayah juga mendapatkan  kritik  oleh  para  intelektual  karena  hanya  menghasilkan  lulusan  dalam bidang agama dan tidak ada keahlian lain yang berguna.
Beberapa Dayah mencoba  untuk  mengajarkan  berbagai  keahlian  bagi  murid mereka.  Bagaimanapun,  inisiatif  ini  masih  berada  pada  tahap  terbatas.  Beberapa program tidak diatur dengan baik, bahkan insidental, dan jenis keahlian yang dilatih pun masih tergantung pada tenaga pengajar yang tersedia. Pada bagian lain, beberapa lulusan Dayah menjadi pemimpin formal yang duduk di kursi pemerintahan; di lain pihak  ada  juga  yang  menjadi  pemimpin  informal.  Biasanya  mereka  aktif  dalam pembangunan masyarakat. Tradisi ini berlangsung sampai hari ini, meskipun lulusan
dari  lembaga  pendidikan  lain  (madrasah  dan  lembaga  pendidikan  umum)  juga  aktif dalam kehidupan masyarakat.
d. Dayah sebagai Lembaga pendidikan bagi Masyarakat
Belajar  di Dayah tidak  membutuhkan  banyak  uang.  Inilah  yang  menjadi faktor  penting  bagi  masyarakat  yang  secara  ekonomi  tidak  mampu.  Rakyat  bisa belajar  di Dayah meskipun  sangat  miskin.  Umumnya, Dayah-Dayah tidak membebankan murid-murid untuk membayar uang pendidikan.
Bagi  murid  yang  fakir  miskin, Dayah dengan  sendirinya  menyediakan makan,  yang  oleh  Teungku  (pimpinan Dayah)  atau  dari  masyarakat  selalu  siap membantu.  Dewasa  ini,  jika  beberapa Dayah meminta  biaya  pendidikan  biasanya tidak terlalu banyak. Murid-murid yang tidak punya uang biasanya bekerja di sawah atau kebun milik Dayah atau tinggal di tetangga-tetangga Dayah.

## 3. Simbiosis Mutualisme Dayah dan Pemerintah
Setiap Dayah yang di dalamnya ada Teungku atau Ulama, jelas sebagai pusat pertumbuhan  dan  pengetahuan  Islam.  Tapi  bagaimanapun,  lembaga Dayah juga merupakan  tempat  komunikasi  sosial  bahkan  kadang  kala  juga  menjadi  lembaga kontrol sosial terhadap kekuasaan. 23
Dilihat  dari  sejarah  dan  peranannya,  ternyata Dayah mengambil  peran  yang sangat  signifikan  dalam  membangun  Aceh,  bahkan negara  ini.  Betapa  tidak, perjuangan  bangsa  ini  dalam  memerdekakan  negara  ini  pada  umumnya dimulai/berangkat  dari Dayah (khusus  Aceh),  dari  sanalah  semangat  perjuangan berkobar  untuk  mengusir  penjajah.  Maka  sangatlah  wajar  jika  pemerintah  sekarang baik pus at maupun daerah memperhatikan secara “spesial” pendidikan Dayah.
Pemerintah  Aceh  satu  provinsi  di  Indonesia  yang  mengurusi  pendidikan pesantren (Dayah), yang dikendalikan oleh Badan Pendidikan dan Pembinaan Dayah (BPPD)  Provinsi  atau  Kabupaten/Kota.  Sedangkan  pendidikan  umum  (SLTA/MA) dikendalikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota. Saat pendidikan umum  mengalami  degradasi,  Pemerintah  Aceh  di  bawah  kepemimpinan  Zaini- Muzakkir  memiliki  peluang  untuk  memperkuat  dan  mengawal  pendidikan  di  Aceh melalui pendekatan pendidikan Dayah.
23 Hasbi Amiruddin, Menatap Masa Depan Dayah di Aceh (Yogyakarta: Polydoor, 2009), 104.
Pendidikan Dayah harus  diperkuat  dari  segi  administrasi  organisasi  secara menyeluruh.  Pelibatan  masyarakat  harus  benar-benar  didukung  dalam  upaya eksistensi pendidikan Dayah di Aceh. Pendidikan Dayah di Aceh memiliki peluang menjadi  jalur  pendidikan  alternatif  setelah  pendidikan  umum  terbukti  gagal  dalam memproduksi  manusia-manusia  yang  cerdas  dalam  segala  hal.  Namun,  peluang menjadikan pendidikan Dayah sebagai pendidikan alternatif belum direspons secara bijak oleh pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan Dayah di Aceh tidak memiliki grand desain.
Program intervensi terhadap eksistensi pendidikan Dayah, kalau diteliti lebih jauh justru menjadikan pendidikan Dayah sebagai pendidikan sub ordinat. Di mana pada akhirnya menjadikan pendidikan Dayah tidak jauh berbeda dengan pendidikan umum  di  Aceh.  Sebagai  bukti,  bahwa  tidak  ada grand  desain pendidikan Dayah di Aceh, berikut penulis tampilkan beberapa catatan menyangkut program yang pernah dilakukan pemerintah Aceh terhadap pendidikan Dayah: 24
Pertama, tentang kebijakan klasifikasi Dayah. Melalui serangkaian Peraturan Gubernur (Pergub) pada 2003, periode Abdullah Puteh, kemudian diperbaharui oleh Irwandi  Yusuf  melalui  intruksinya  pada  tahun  2008  dimana  salah  satu  poinnya adalah untuk melakukan klasifikasi pendidikan Dayah di Aceh secara komprehensif dan profesional melalui tipikal Dayah bertipe A, B, C dan nontipe 25 . Fase inilah cikal bakal awal intervensi pendidikan Dayah oleh Pemerintah Aceh.
Kedua,  menyangkut  dengan registrasi  jumlah Dayah.  Kebijakan  ini  juga melalui  Pergub  No.451.2/474/2003.  Poin  yang  utama  adalah  registrasi Dayah dilakukan  setiap  tiga  tahun  sekali,  melalui  dana  dari  APBD.  Pada  2008  juga  hal serupa  dilakukan  untuk  penggunaan  anggaran  kepada  pembangunan  sarana  dan prasarana Dayah melalui  instruksi  Gubernur  yang  dijalankan  oleh  BPPD  dengan kewajiban melakukan koordinasi dengan dinas-dinas teknis terkait.
Ketiga, menyangkut kebijakan pemberian bantuan kepada Dayah. Pada 2003- 2007  pemberian  bantuan  kepada Dayah dilakukan  oleh  Dinas  Pendidikan  Provinsi, melalui  Subdin Dayah.  Pada  2008  wewenang  itu  menjadi  milik  BPPD Aceh berdasarkan Qanun No.5 Tahun 2007. Kemudian keluar instruksi Gubernur Irwandi
24 Mukhlisuddin, Serambi Indondesia, 23 Juli 2013.
25 Tipikel Dayah didasari  oleh  beberapa  indikator  antara  lain  status  tanah,  kurikulum,  sarana dan  prasarana,  tenaga  kependidikan,  santri,  dan  finansial.  Dimana  ketentuan  tipikal Dayah akan diputuskan  dalam rapat BPPDA.  Tipikal Dayah ini  salah  satunya  akan  berimbas  kepada  jumlah bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah Aceh.
Yusuf, No.03/INSTR/2008 yang ditujukan kepada BPPD Provinsi, tentang petunjuk teknis  pelaksanaan  pembangunan  dan  pengembangan  sarana  dan  prasarana Dayah/pesantren,  menyebutkan  bahwa  pemberian  bantuan  dan  pengembangan dengan  sistem  kerja  sama  dan  mengutamakan  kepentingan  santri  dan  masyarakat sekitar Dayah.  Jenis  bantuan  yang  diberikan,  meliputi  pembangunan  musallah, asrama, masjid, wc, dan bangunan utama pengajian.
Ada  beberapa  program  jangka  pendek  yang  dilakukan  Pemerintah  seperti pelatihan  komputer  untuk  santri Dayah,  pelatihan life  skill santriwati  (konveksi), pelatihan life  skill satriwan  (reparasi  elektronik),  bantuan  untuk  kegiatan  ekstra kurikuler  santri, musabaqah  qirawatil  kutub dan  sayembara  baca  kita  kuning, pelatihan jurnalistik santri serta pembinaan dan pengembangan kurikulum Dayah.
Program-program  yang  telah  dirancang  tersebut  diharapkan  dapat mendongkrak peningkatan kualitas pendidikan Dayah di Aceh melalui BPPDA, baik sumber  daya  manusia  guru Dayah dan  juga  santrinya,  upaya  ini  ditempuh  karena seiring  dengan  timbuhnya  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  peranan pendidikan  agama  dalam  membentuk  prilaku  manusia,  terutama  genarasi  muda. Disamping  itu  juga  sekarang  pihak Dayah telah  membuka  diri  untuk  menerima perubahan  dan  perbaikan  untuk  kemajuan  dari  institusi Dayah sendiri,  banyak program yang digulirkan diikuti oleh pihak Dayah dengan serius.
Gayung telah bersambut, kebijakan pemerintah yang menghapus diskriminasi Dayah sudah  diterbitkan,  sementara Dayah sendiri  sudah  siap  untuk mengembangkan  diri,  tinggal  bagaimana  mengisi  peluang  itu  dengan  kerja  nyata demi kemajuan pendidikan di masa yang akan datang.

## 4. Landasan Hukum, Tugas, Fungsi,  dan Kewenangan BPPDA
Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) Aceh berdiri pada tahun 2008. Badan Pembinaan Dayah ini memiliki tugas pokok melakukan pembinaan terhadap Dayah-Dayah yang ada di Aceh. Dasar pembentukan badan ini berdasarkan Undang- Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006, Qanun No. 5 Tahun 2007 Tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas,  Lembaga  Teknis  Daerah  dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh. 26
26 http://www.peristiwa.co/sejarah-pembentukan-badan-pembinaan-pendidikan-Dayah- aceh.html, diakses tanggal, 10 Juni 2014.
Badan  ini  juga  bekerja  secara  maksimal  untuk  meningkatkan  mutu  dan kualitas Dayah,  baik  prasarana,  kurikulum Dayah,  membantu  merubah  manajemen Dayah dan  peningkatan  kualitas  santri  serta  memberdayakan Dayah sesuai  dengan letak  geografis Dayah. Badan  ini  memiliki  beberapa  program  prioritas  seperti pembentukan  dan  pengembangan  Ma ’ had ‘ Ali,  akreditasi Dayah,  peningkatan profesionalisme  manajemen Dayah;  dan  peningkatan  kompetensi  guru. Kehadiran lembaga ini di sambut dengan sangat senang oleh abu-abu Dayah. Pasalnya, sebelum BPPD  dibentuk, Dayah termarginalisasi,  baik  secara  fungsional  dimana Dayah terkesan  masih  sangat  tradisional  maupun  secara  struktural,  dimana Dayah kurang mendapat perhatian dari pemerintah.
Sesuai  Qanun  Aceh  Nomor:  5  Tahun  2007  tentang  Struktur  Organisasi  dan Tata  Kerja  Dinas,  Lembaga  Teknis  Daerah,  Lembaga  Daerah  Provinsi  Nanggroe Aceh Darussalam, bahwa Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh adalah sebagai berikut: 27
a. Tugas Pokok BPPD Aceh adalah:
1) Pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran;
2) Pelaksanaan fasilitasi usaha ekonomi produktif;
3) Pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan tenaga pengajar;
4) Pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya santri;
5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan pendidikan Dayah;
6) Pembinaan unit pelaksana teknis badan (UPTB).
b. Fungsi BPPD Aceh adalah:
1)  Pelaksanaan urusan ketata-usahaan badan;
2) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan pendidikan Dayah;
4) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pembinaan pendidikan Dayah;
5) Penyiapan  rancangan  qanun dan produk  hukum  di  bidang penyelenggaraan pembinaan pendidikan Dayah.
c. Kewenangan BPPD Aceh adalah:
1) Mengembangkan dan mengatur  berbagai  jenis,  jalur dan jenjang  pendidikan Dayah serta menambah materi muatan lokal;
2) Mengembangkan dan mengatur lembaga pendidikan Dayah;
3) Menetapkan  kebijakan  tentang  penerimaan  santri  dari  masyarakat  minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu;
4) Menyediakan  bantuan  pengadaan  buku  pelajaran  pokok/modul  pendidikan Dayah;
5) Membantu  penyelenggaraan Dayah yang  meliputi  pembinaan  kurikulum, akreditasi dan fasilitas kesejahteraan tenaga pengajar;
27 Ibid.
6) Menyelenggarakan  pelatihan,  penataran dan kerja  sama  dalam  rangka peningkatan kualitas tenaga pengajar;
7) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan dan pengajaran Dayah;
8) Melakukan inventarisasi aset dan keberadaan lembaga Dayah;
9) Mengalokasikan  sumber  daya  manusia  pontensial  di  bidang  pendidikan Dayah.

## 5. Problematika Pengakreditasian Dayah
Kalangan  ulama  menolak  rencana  Pemerintah  Provinsi  Aceh  untuk mengakreditasi  (pengakuan  status)  bagi  Pondok  Pesantren  (Ponpes/Dayah)  jika dilakukan  tanpa  melibatkan  para  ulama  setempat. 28 Sebelumnya,  Wakil  gubernur Muhammad  Nazar  menyatakan  akan  mengagredasi  sebanyak  1.167  buah Dayah di seluruh Aceh.
Faisal  Aly,  Sekretaris  Himpunan  Ulama Dayah Aceh  (HUDA),  menyatakan pihaknya tidak  menolak  akreditasi  lembaga  pendidikan  agama  (Dayah)  yang  akan dilakukan pemerintah melalui lembaga independen, tapi harus ada keterlibatan aktif para ulama dan pimpinan pondok pesantren di dalamnya. Karena, tambah dia, yang lebih  tahu  kondisi  dan  masalah  internal  Ponpes/Dayah itu  adalah  ulama  dan  para pimpinan lembaga pendidikan agama (Islam) sendiri. Kalau ulama tidak dilibatkan di dalam  proses  akredasi  maka  sangat  dikhawatirkan  terjadi  penilaian  yang  salah terhadap Dayah/Ponpes itu sendiri. 29
Namun semangat juang yang luar biasa dari para santri Dayah masih direspon dingin oleh dunia kerja, ribuan lembar ijazah yang dikeluarkan Dayah di Aceh belum diterima  oleh  lapangan  kerja.  Sangat  disayangkan  setelah  bertahun-tahun  menuntut ilmu  tidak  mendapat  pengakuan  berarti  dari  pihak  terkait,  sehingga  menjadi  dilema baru  bagi  intelektual Dayah tersebut,  bahkan  untuk  melanjutkan  kuliah  saja  belum semua perguruan tinggi menerimanya. Kondisi ini menjadi kontra produktif sehingga berbagai pihak harus mencari solusinya.
Akreditasi  merupakan  salah  satu  penyebabnya,  sehingga  upaya  untuk mengakreditasi Dayah hendaklah  dilakukan  secara  cepat  dan  serius  dengan melibatkan  berbagai  pihak  supaya  tidak  menjadi  masalah  di  kemudian  hari.  Proses akreditasi tersebut akan menjadikan Dayah setara dengan pendidikan umum lainnya, sehingga  persoalan  diskriminasi  ijazah  tidak  lagi  terjadi. Pihak Dayah sendiri  pada
28 Harian Pelita, 29 Agustus 2008.
29 Ibid.
prinsipnya  siap  menyahuti  proses  tersebut  selama  tidak  menghilangkan  ciri  khas mereka  sendiri.  Hal  ini  sebagaimana  diungkapkan  Waled  Hasanoel  Bashry  HG, Pimpinan Dayah MUDI MESRA: 30
“Kalau  konsep  yang  telah  kami  buat  ini  disetujui  oleh  pemerintah,  hal tersebut  mungkin  bisa-bisa  saja.  Ini  harus  terlebih  dahulu  kita  sepakati bersama.  Tapi  kalau  hanya  sepihak  saja  dari  pemerintah yang  menyebabkan hilangnya kekhasan Dayah itu tersendiri, ini tidak dapat kita penuhi, ini tidak dapat kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat nantinya”
Akreditasi itu sendiri akan mengarah kepada standarisasi mutu dan kurikulum Dayah itu  sendiri  supaya  ada  keseragaman,  tidak berjalan  sendiri-sendiri,  adanya kejelasan  antara Dayah,  diniyah,  TPA  dan  lain-lain.  Jika  perlu  diterbitkan  SK tersendiri dari lembaga pemerintah supaya tidak membingungkan masyarakat.

## C. Penutup
Eksistensi Dayah tidak  bisa  dilepaskan  dari  peran  negara.  Ranah  kultural yang digeluti Dayah selama ini menjadi landasan yang sangat berarti bagi eksistensi negara  khususnya  daerah  Aceh.  Perjuangan Dayah baik  secara  fisik  maupun  secara kultural  tidak  bisa  dihapus  dari  catatan  sejarah  Aceh. Kini  generasi  santri  tersebut mulai  memasuki  jabatan-jabatan  publik  (pemerintah),  baik  eksekutif  maupun legislatif yang dulunya hanya sebatas mimpi.
Landasan  kultural  yang  ditanamkan  kuat  di Dayah diharapkan  menjadi pengawal  dalam  implementasi  berbagai  tugas  baik  pada  ranah  sosial,  ekonomi, hukum,  maupun  politik.  Baik  di  lembaga  pemerintahan  maupun  swasta  yang konsisten, transparan, dan akuntabel. Kalau selama ini Dayah telah menyumbangkan seluruh  dayanya  untuk  kepentingan  masyarakat,  maka  harus  ada  simbiosis mutualisme antara keduanya. Sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian serius atas kelangsungan Dayah. Kalau selama ini Dayah bisa eksis dengan swadaya, maka eksistensi  tersebut  akan  lebih  maksimal  apabila  didukung  oleh  pemerintah  dengan serius. Badan Dayah yang kini ada Aceh (BPPDA), bukan hanya sekadar menambah SKPA di jajaran Pemerintah Aceh, melainkan harus benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya dalam memajukan dayah-dayah yang ada di daerah ini.
30 Mulyadi Nurdin, “Sejarah Baru Dayah”, Majalah Santunan, Edisi. 6, Juli 2010, 7.
Oleh  sebab  itu,  diperlukan  revitalisasi  relasi antara Dayah dan  pemerintah yang  selama  ini  berjalan  apa  adanya.  Tapi  di  sini  perlu  digaris  bawahi  bahwa revitalisasi relasi antara pemerintah dan Dayah adalah relasi yang sebenarnya, bukan relasi  yang  hanya  kepentingan  waktu  Pemilihan  Kepala  Daerah  (pilkada)  dan Pemilihan  Umum  (Pemilu)  saja,  yang  berlomba-lomba  mendatangi Dayah, mendekati pimpinan Dayah agar mulus perjalanannya menuju apa  yang diinginkan, dan bahkan supaya mulus untuk duduk di periode selanjutnya. Sebaliknya dari unsur pimpinan Dayah sendiri  atau  dari  kalangan Dayah yang  membawa  nama Dayah untuk menuju kepentingan kelompok dan pribadi demi ambisi meraih kekuasaan.
Dari serangkaian penjelasan di atas, ada tiga elemen  yang saling keterikatan dalam menjaga eksistensi, stabilitas dan prospek lembaga pendidikan tertua di Aceh, yaitu :
a. Dayah.  Dengan  kondisi  atmosfir  Pemerintah  Aceh  yang  telah  membuka keran  untuk Dayah dan  kontrol  sosial  dari  masyarakat,  maka  dalam  hal  ini Dayah harus  memanfaatkan  momen  ini  untuk  terus  membenah  diri  dari berbagai aspek,  agar  cita-cita Dayah untuk  menjadi  lembaga  formal  dari tingkat ibtidaiyah sampai perguruan tinggi akan terwujud.
b. Masyarakat. Dayah yang  sudah  mulai  bangkit  dengan  “perjuangannya”, masyarakat  harus  terus  menerus  memberikan  dukungan  sesuai  dengan kemampuannya,  baik  materiil  maupun  spiritual,  dan  sekaligus  menjadi kontrol  sosial.  Karena  tanpa  adanya  masyarakat  mustahil Dayah bisa berkembang dengan baik.
c. Pemerintah. Dayah yang  merupakan  warisan  masyarakat  Aceh,  pemerintah Aceh  yang  menjadi  salah  satu  komponen  yang  bertanggung  jawab  menjaga kelestariannya,  harus  tetap  menjaga  warisan  ini  dengan  melakukan  berbagai usaha agar Dayah tidak  hilang ditelan derasnya  arus  globalisasi. Pemerintah yang  telah  memberikan  perhatian  terhadap Dayah agar  terus  ditingkatkan untuk  masa  yang  akan  datang,  mulai  dari  masalah  kurikulum,  sarana  dan prasarana,  sampai  kepada  tingkat  kerjasama  dengan  lembaga-lembaga pendidikan di luar negeri. Diharapkan kedepan dengan usaha yang dilakukan oleh  Pemerintah  dan  juga  elemen-elemen  yang  lain, Dayah akan  menjadi lembaga pendidikan yang unik di Indonesia bahkan di mancanegara.

## DAFTAR PUSTAKA
Almuhajir. “ Manajemen  Dayah:  Realita,  Problematika  dan  Cita-cita ” . Jurnal TRIBAKTI, Vol. 23, No. 2,  2012.
Amiruddin, Hasbi. Ulama  Dayah:  Pengawal  Agama  Masyarakat  Aceh. Lhokseumawe: Nadiya, 2007.
-------------------------. Menatap Masa Depan Dayah di Aceh. Yogyakarta: Polydoor, 2009.
Dhuhri, Saifuddin. “ Dayah Dalam Tiga Phase Perkembangan (Menelaah Pendidikan Berbasis  Perubahan  Sosial  yang  telah Punah) ” . Jurnal SARWAH,  Vol, IX, No. 1, 2011.
Edward  Steven  and  George  H.  Wood. Justice,  Idiologi,  And  Education:  An Introduction  To  The  Social  Fundation  Of  Education. New  York:  Random House, 1987.
Harian Umum PELITA, edisi rabu, 29/8/2008.
Harian Serambi Indonesia, edisi, selasa, 23/7/2013.
Haspy, Mohd. Basyah. Appresiasi terhadap Tradisi Dayah: Suatu Tinjauan terhadap Tata Krama dan Kehidupan Dayah. Banda Aceh: Panitia Seminar Appresiasi Pesantren di Aceh Persatuan Dayah Inshafuddin, 1987.
Hurgron je,  C.  Snouck.  “The  Atjehnese”.  A.W.S.  O'Sullivan  (terj.),  Vol.I,  Leiden: J.Brill, 1906.
Latif,  Hamdiah  M.,  “Tradisi  dan  V italitas  Dayah  (Kesempatan  dan  Tantangan) ”. Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA, Vol.8, No.2, 2007.
Mashuri. “Dinamika  Sistem  Pendidikan  Islam d i  Dayah” , Jurnal  Ilmiah DIDAKTIKA, Vol. 13, No. 2, 2013.
Nirzalin. “ Krisis  Agensi  Politik  Teungku  Dayah  di  Aceh ”. Ringkasan  Desertasi. Yogyakarta: FISIPOL UGM, 2011.
Nurdin, Mulyadi. “ Sejarah Baru Dayah ”. Majalah Santunan, Ed. 6, Juli 2010.
Rohman, Arif. Politik Ideologi Pendidikan.Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009.
Siegel, James. The Rope of God. Los Angeles: University of California Press, 1969.
Sufi,  Rusdi. Tgk.  Hasan  Krueng  Kalee  dan  Teuku  Nyak  Arief,  Profil  Ulama  dan Umara Aceh. Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi NAD, 2006.
Sufi, Rusdi dan Agus Budi Wibowo. Pendidikan di Aceh dari Masa ke Masa. Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi NAD, 2009.
Sirozi, Muhammad. Politik Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

## Sumber online
http://aceh.tribunnews.com/2013/07/23/mengawal-pendidikan-Dayah, diakses tanggal 12 Juni 2014.
http://bangun-aceh.blogspot.com/2012/09/tentara-dari-alumni-Dayah-mengapa- tidak.html, diakses tanggal 12 Juni 2014.
http://www.peristiwa.co/sejarah-pembentukan-badan-pembinaan-pendidikan-Dayah- aceh.html, diakses tanggal, 10 Juni 2014.