Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin,
Makassar
Jl. Sultan Alauddin No. 63, Mangasa, Tamalate,
Makassar, Sulawesi Selatan Email: faisal.anwar@uin-alauddin.ac.id

## Politik Perencanaan Pembangunan: Telaah Atas Pengarusutamaan Tata Ruang
1 Andi Faisal Anwar, 2 Muhammad Sapril Sardi Juardi, Puspita Hardianti Anwar, 4 Muhammad Ilham Alimuddin, 5 Andi Farisnah Anwar 1, 2, 3 UIN Alauddin Makassar 4 STIE Tri Dharma Nusantara Makassar 5 Universitas Fajar Makassar

## JURNAL TRANSFORMATIVE
Vol. 9 No. 2 Tahun 2023 DOI: 10.21776/ub.transformative.2023.009.02 . 3
Abstract. The mainstreaming of spatial planning in Makassar City is faced with two main problems, namely the minimal role of development planning and an ineffective political process. The aim of this research is to understand further the extent of the role of these two things and their contribution to the  mainstreaming  of  spatial  planning  in  Makassar  City.  This  research  uses  descriptive  analysis methods. The results of this research found that the role of development planning in mainstreaming spatial planning is caused by the lack of literacy in development planning documents both from the side of government administrators and the community, non-participatory community involvement in development  planning,  the  consistency  of  the  Makassar  City  regional  government  is  very  low  in overseeing  development  planning  programs.  .  Meanwhile,  in  terms  of  the  political  process,  this  is caused by a lack of alignment with the mainstreaming of spatial planning and abuse of power. The implications of this research are the importance of the Makassar City government in increasing the literacy  of  development  planning  documents  based  on  mainstreaming  spatial  planning  among  the community, the need to encourage more participatory development planning and political processes, and to be consistent in overseeing development planning programs so that they can minimize abuse of power and create public services and better governance in the future.
Keywords: Development Planning; Political; Spatial

## Abstrak.
Pengarusutamaan  tata  ruang  di  Kota  Makassar  diperhadapkan  oleh  dua  masalah  utama,  yakni minimnya  peran  perencanaan  pembangunan  dan  proses  politik  yang  tidak  efektif.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  memahami  lebih  lanjut  sejauh  mana  peran  kedua  hal  tersebut  dan kontribusinya terhadap pengarusutamaan tata ruang di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa peran perencanaan pembangunan terhadap  pengarusutamaan  tata  ruang,  disebabkan  oleh  minimnya  literasi  dokumen  perencanaan pembangunan  baik  dari  sisi  penyelenggara  pemerintahan  maupun  bagi  masyarakat,  pelibatan masyarakat yang tidak partisipatif dalam perencanaan pembangunan, konsistensi pemerintah daerah Kota  Makassar  begitu  rendah  dalam  mengawal  program  perencanaan  pembangunan.  Sementara, ditinjau dari proses politik, diakibatkan oleh kurangnya keberpihakan terhadap pengarusutamaan tata ruang  dan  penyalahgunaan  kekuasaan.  Implikasi  dari  penelitian  ini,  pentingnya  pemerintah  Kota Makassar  melakukan  peningkatan  literasi  dokumen  perencanaan  pembangunan  berbasis pengarusutamaan tata ruang kepada masyarakat, perlunya mendorong perencanaan pembangunan dan  proses  politik  yang  lebih  partisipatif,  serta  konsisten  dalam  mengawal  program  perencanaan pembangunan  sehingga  dapat  meminimalisir  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  menciptakan  layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dimasa-masa mendatang.
Kata Kunci: Perencanaan Pembangunan; Politik; Tata Ruang
Received: 16/08/2023            Revised: 20/09/2023          Accepted: 24/09/2023

## PENDAHULUAN
olitik  perencanaan  memiliki  peran  strategis  dalam  isu  pengarusutamaan tata  ruang.  Namun,  isu  tersebut  seringkali  lebih  dipandang  sebagai  suatu proses  mekanis  dan  teknikal  semata,  dalam  menyusun  dokumen perencanaan.  Padahal,  aspek  politik  kebijakan  tata  ruang  pada  praktiknya  kadangkala lebih dominan dalam mengendalikan jalannya proses penyusunan dokumen perencanaan. Interaksi antar kedua hal tersebut menjadi tidak terhindarkan dan mengkonfirmasi bahwa relasi kuasa  tidak dapat dipisahkan dalam proses perencanaan spasial (Berisha et al., 2021). Mengamati kondisi yang berkembang, kajian politik perencanaan dan pengarusutamaan tata ruang, cukup jarang ditemukan. Sebab isu tersebut lebih banyak tersentralisasi pada dimensi administratif penyusunan dokumen perencanaan semata.
Di  banyak  tempat  masalah  politik  perencanaan  seringkali  terpisah  dengan pengarusutamaan tata ruang, sehingga mengakibatkan ketidaksinambungan pembangunan.  Dampaknya,  risiko  ketidakberlanjutan  dalam  pembangunan  semakin meningkat.  Tanpa  adanya  koordinasi  yang  baik  antara  perencanaan  pembangunan  dan tata  ruang,  risiko  pembangunan  menjadi  tidak  teratur,  kebijakan  pembangunan  dapat menghasilkan  kebijakan  yang  tidak  sesuai  dengan  kondisi  dan  kebutuhan  masyarakat setempat,  pemanfaatan  sumber  daya  yang  tidak  efisien,  dan  tata  kelola  pemerintahan menjadi  tidak  efektif.  Hal  ini  dapat  mengurangi  kualitas  hidup  masyarakat  dan maksimalisasi pelayanan publik.
Penataan  ruang  berkontribusi  untuk  mengelola  pembangunan  tata  ruang  secara lebih  terintegrasi,  kolaboratif  dan  berkelanjutan.  Wawasan  tersebut  membantu mengilustrasikan nilai dan peran perencanaan tata ruang sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan, ditengah kondisi ketidakpastian saat ini (Nadin et al., 2021).
Pengarusutamaan  tata  ruang  di  Kota  Makassar  perhadapkan  oleh  dua  masalah utama. Pertama, peran perencanaan pembangunan terhadap pentingnya pengarusutamaan  tata  ruang,  masih  tergolong  rendah  di  Kota  Makassar.  Masalah  ini terjadi  karena  literasi  akan  dokumen  perencanaan  pembangunan  yang  juga  masih tergolong  rendah,  sebab  isu  pengarusutamaan  tata  ruang  dapat  dipahami  melalui dokumen  perencanaan  pembangunan.  Hal  ini  terjadi  baik  di  tingkat  eksekutif  maupun masyarakat  secara  umum,  yang  menjadi  penerima  manfaat  kebijakan.  Dampaknya, masyarakat  seringkali  menjadi  korban  dari  program  pembangunan  yang  inkonsisten

## P
terhadap arah perencanaan pembangunan dan kurang berbasis kebutuhan masyarakat, seperti  kasus  rencana  tata  ruang  kawasan  perkotaan  Mamminasatta,  mengkonfirmasi bahwa pembangunan tol layang dalam perkotaan di Jalan A.P Pettarani Makassar, tidak ditemukan dalam dokumen perencanaan pembangunan, seperti Peraturan Daerah No.4 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar 2015-2035 dan Peraturan Daerah No.9 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan 2009-2029 dan Peraturan Presiden No.55 tahun 2011. Kedua, kondisi itu diperparah dengan proses politik, yang mengabaikan proses tersebut sehingga persoalan ini menjadi semakin kompleks. Political will yang minim dari pemerintah, yang tercermin dalam  peran  aktif  dan  konsistensi  mengawal  isu  pengarusutamaan  tata  ruang  di  Kota Makassar.
Harold  Lasswell  dalam  studinya  terkait  kebijakan  publik  dan  ilmu  politik.  Ia menekankan  pentingnya  perencanaan  dalam  proses  pembangunan  sebagai  alat  untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan politik yang diinginkan (Wang & Guo, 2022). Lasswell berpendapat  bahwa  perencanaan  pembangunan  memiliki  peran  kunci  dalam mengarahkan  sumber  daya  dan  upaya  menuju  tujuan  yang  telah  ditentukan.  Dalam perspektifnya,  perencanaan  yang  baik  adalah  proses  yang  sistematis  dan  terarah  untuk menentukan  prioritas,  mengidentifikasi  kebutuhan,  dan  mengalokasikan  sumber  daya secara  efektif  (Crosbie,  2021;  Mayfield  et  al.,  2022).  Ia  menggarisbawahi  pentingnya melibatkan  semua  pemangku  kepentingan  yang  relevan  dalam  proses  perencanaan pembangunan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Lasswell juga menyoroti  pentingnya  mengintegrasikan  aspek  ekonomi,  sosial,  politik,  dan  lingkungan dalam perencanaan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan (Rivera & Knox, 2023). Perencanaan    pembangunan  pada  dasarnya  medium  untuk  mencapai  tujuan pembangunan yang diinginkan, menghindari pemborosan sumber daya, dan menciptakan keberlanjutan  dalam  pengambilan  keputusan  pemerintah  (Tancic  et  al.,  2021). Pendekatannya mendorong penggunaan perencanaan yang baik dalam proses kebijakan publik untuk mencapai pembangunan yang efektif dan berkelanjutan (Kumah-Abiwu et al., 2021; Mustafa et al., 2021; Petek et al., 2021; Weible et al., 2022).
Demikian  halnya  dengan  John  Friedmann  dalam  gagasannya  terkait  perencanaan pembangunan. Ia menyoroti pentingnya perencanaan yang berpusat pada manusia dan berfokus  pada  keadilan  sosial  (Balsas,  2023;  Harrison  &  Croese,  2023;  Liu  et  al.,  2023).
Friedmann  mengemukakan  bahwa  perencanaan  pembangunan  yang  efektif  harus memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal (Cazorla-Montero & De los Ríos- Carmenado, 2023; Hibbard & Frank, 2023; Yan et al., 2023). Sejalan dengan gagasan itu, Robert Dahl menekankan hal substansial terkait hal tersebut bahwa tentang pengambilan keputusan  politik  partisipatif  dalam  agenda  pembangunan.  Minimnya  partisipasi  publik dalam  proses  perencanaan  dan  pengambilan  keputusan,  akan  berdampak  pada pembangunan  (Ellerman,  2023;  Maclure,  2023;  Makhaev  et  al.,  2023;  Siangulube  et  al., 2023).  Dahl  berpendapat  bahwa  partisipasi  yang  terbatas  dan  bersifat  eksklusif  akan menciptakan  kebijakan  pembangunan  yang  timpang  dan  tidak  berkelanjutan  (Be-ere, 2023; Fisher Melton, 2023; Ingrams, 2023).
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memahami  lebih  lanjut  sejauh  mana  peran perencanaan  pembangunan  dan  proses  politik  dan  kontribusinya  terhadap pengarusutamaan tata ruang di Kota Makassar. Dengan harapan di masa-masa mendatang kita  dapat  memastikan  inisiasi  kebijakan  yang  lebih  terkoordinasi  dan  mendorong keberlanjutan pembangunan. Integrasi ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih berkelanjutan dan menghormati kepentingan masyarakat. Kebaruan dari penelitian ini  adalah  studi  terkait  tata  ruang  lebih  banyak  dibenturkan  dengan  hal-hal  teknikal, padahal isu tersebut secara substansial banyak dipengaruhi oleh proses politik dan aspek perencanaan pembangunan itu sendiri, sebab kedua dimensi ini sangat berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan layanan publik. Studi terkait hal ini, tidak banyak dilakukan di Indonesia secara keseluruhan maupun di Kota Makassar secara spesifik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  deskriptif  yang  bertujuan  untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena dengan cara yang sistematis dan terinci, terkait peran politik perencanaan terhadap pengarusutamaan tata ruang. Lokasi penelitian ini  berada  di  Kota  Makassar,  lokasi  ini  dipilih  mengingat  kota  ini  banyak  mengusung perencanaan  pembangunan  berbasis  tata  ruang  kota  dunia,  sehingga  menarik  untuk diteliti  lebih  lanjut,  terkait  kondisi  sebenarnya  yang  terjadi  pada  kota  ini.  Data  yang didapatkan  didukung  oleh  hasil  observasi  lapangan,  wawancara  dan  Focus  Group Discussion (FGD). FGD ini melibatkan pemerhati planolog, NGO, akademisi dan mahasiswa, dengan  mengadress  kondisi  peran  perencanaan  pembangunan  dan  proses  politik
terhadap pengarusutamaan tata ruang. Analisis ini kemudian dikaitkan dengan kebijakan pemerintah  Kota  Makassar  dan  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  terkait  tema  yang  diangkat. Kami melakukan penelitian ini dari Juni hingga Juli 2023. Untuk memperkuat penelitian ini, data-data pendukung juga diperoleh dari jurnal, buku, maupun berita di internet terkait Kota Makassar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  Perencanaan  Pembangunan  Terhadap  Pengarusutamaan  Tata  Ruang  di  Kota Makassar
Terkait dengan peran perencanaan pembangunan terhadap pengarusutamaan tata ruang, hasil temuan penelitian ini menunjukkan beberapa temuan.
1. Terbatasnya Literasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Berbasis Pengarusutamaan Tata Ruang
Keterbatasan  literasi  dokumen  perencanaan  pembangunan  baik  dari  sisi penyelenggara  pemerintahan  maupun  bagi  masyarakat.  Dari  sisi  penyelenggara pemerintahan,  tentunya  berdampak  pada  pelayanan  publik  yang  ada  di  Kota Makassar.  Merujuk  pada  FGD  yang  dilakukan  bersama  stakeholder  pemerhati planolog, NGO, akademisi dan mahasiswa disimpulkan bahwa penyebab utama atas rendahnya pengarusutamaan tata ruang yang terjadi di Kota Makassar, diakibatkan oleh minimnya literasi masyarakat Kota Makassar terhadap dokumen perencanaan yang  ada.  Dokumen  perencanaan  ini  hanya  dipahami  oleh  segelintir  orang  saja. Informan  yang  diwawancarai  di  beberapa  kecamatan  di  Kota  Makassar,  seperti  di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Manggala, juga mengkonfirmasi hal yang sama. Mereka  tidak mengetahui sama sekali dokumen perencanaan pembangunan yang  dibuat  oleh  pemerintah  kota.  Dengan  demikian,  mereka  memiliki  akses  yang terbatas terhadap informasi publik, padahal dokumen perencanaan seperti RPJPD, RTRW dan RPJMD adalah dokumen yang bebas diakses oleh masyarakat. Hal ini juga mengkonfirmasi  bahwa  begitu  minimnya  sosialisasi  pemerintah  Kota  Makassar dalam  meningkatkan  literasi  dokumen  perencanaan  terhadap  masyarakat  Kota Makassar.  Konsekuensi  dari  kondisi  ini,  benar-benar  berdampak  terhadap berkurangnya social control masyarakat atas praktik pembangunan yang ada di Kota
Makassar,  dimana  hal  tersebut  berimplikasi  pada;  Pertama,  ketidakefektifan kebijakan  dan  program  pembangunan  di  Kota  Makassar.  Literasi  dokumen perencanaan  pembangunan  yang  terbatas  menghambat  kemampuan  pemerintah dalam merancang kebijakan dan program pembangunan yang efektif di kota ini. Jika pejabat pemerintah tidak memahami secara menyeluruh isi dokumen perencanaan, mereka  bisa  saja  mengambil  keputusan  yang  tidak  didasarkan  pada  pemahaman yang  akurat  tentang  masalah  dan  tantangan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat. Akibatnya, kebijakan dan program pembangunan yang diimplementasikan bisa saja tidak  menghasilkan  hasil  yang  diharapkan  atau  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat.
Kedua,  potensi  risiko  pelanggaran  aturan  dan  hukum  di  Kota  Makassar, semakin  tinggi.  Keterbatasan  literasi  dokumen  perencanaan  pembangunan meningkatkan risiko pelanggaran aturan dan hukum oleh pemerintah. Jika pejabat pemerintah tidak memahami dokumen perencanaan dengan baik, mereka bisa saja tidak  sepenuhnya  memahami  kewajiban  dan  batasan  hukum  yang  berlaku  dalam pelaksanaan  kebijakan  dan  program  pembangunan.  Ini  dapat  mengakibatkan pelanggaran aturan, misalnya dalam hal penggunaan sumber daya publik, prosedur pengadaan, atau perlindungan lingkungan di Kota Makassar.
Ketiga, kurangnya akuntabilitas dan transparansi pembangunan tata ruang di Kota  Makassar.  Literasi  dokumen  perencanaan  pembangunan  yang  terbatas  juga mengurangi  akuntabilitas  dan  transparansi  pemerintah.  Jika  pejabat  pemerintah tidak memahami secara menyeluruh dokumen perencanaan, mereka pada akhirnya tidak mampu menjelaskan secara jelas kepada publik tentang kebijakan dan program pembangunan  yang  diusulkan  maupun  yang  diimplementasikan  di  Kota  Makassar. Kurangnya  transparansi  ini  menimbulkan  kecurigaan  dan  ketidakpercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah,  serta  mengurangi  akuntabilitas  dalam penggunaan sumber daya publik di Kota Makassar.
Dari sisi masyarakat, hal ini diakibatkan minimnya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan kepada masyarakat terkait perencanaan pembangunan di Kota Makassar. Pertama, partisipasi publik yang ada di Kota Makassar yang masih rendah. Literasi dokumen  perencanaan  pembangunan  yang  terbatas  telah  menyebabkan  ketidak partisan  publik.  Masyarakat  yang  tidak  memahami  isi  dokumen  perencanaan  sulit
untuk memahami implikasi dan dampaknya terhadap kehidupan mereka. Hal ini telah menghambat partisipasi aktif masyarakat Kota Makassar dalam proses perencanaan dan  pengambilan  keputusan,  sehingga  suara  mereka  tidak  didengar  dan kepentingan mereka tidak diwakili dengan baik, utamanya dalam urusan tata ruang yang ada di Kota Makassar.
Kedua,  ketidaktahuan  masyarakat  Kota  Makassar  tentang  kebijakan  dan program  pembangunan  yang  direncanakan  oleh  pemerintah  Kota  Makassar.  Jika masyarakat  tidak  dapat  membaca  dan  memahami  dokumen  perencanaan pembangunan, mereka tidak menyadari kebijakan dan program pembangunan yang ada. Hal ini mengakibatkan ketidaktahuan tentang sumber daya dan layanan yang tersedia,  termasuk  program  pembangunan  tata  ruang  yang  di  Kota  Makassar. Ketidaktahuan  ini  pada  akhirnya  dapat  memperburuk  ketimpangan  sosial  dan ekonomi dalam masyarakat.
Ketiga,  tidak  adanya  kontrol  publik  yang  efektif  dari  sisi  masyarakat  Kota Makassar.  Literasi  dokumen  perencanaan  pembangunan  yang  terbatas  telah menghambat  kontrol  publik  yang  efektif  terhadap  implementasi  kebijakan  dan program pembangunan. Masyarakat yang tidak memahami dokumen perencanaan tidak  mampu  mengawasi  dan  mengevaluasi  apakah  program  dan  proyek pembangunan  pemerintah  Kota  Makassar  telah  berjalan  sesuai  dengan  yang direncanakan,  apakah  ada  penggunaan  yang  tidak  tepat  dari  sumber  daya  publik, atau apakah ada pelanggaran etika atau hukum yang terjadi. Akibatnya, akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan menjadi tidak maksimal.
Keempat,  potensi  penyalahgunaan  dan  korupsi  semakin  menganga  di  Kota Makassar.  Keterbatasan  literasi  dokumen  perencanaan  pembangunan  telah meningkatkan  risiko  penyalahgunaan  dan  korupsi.  Ketika  masyarakat  tidak memahami isi dokumen perencanaan, mereka menjadi rentan terhadap manipulasi atau  penipuan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Masyarakat  yang tidak mampu membaca dan memahami dokumen perencanaan juga dapat menjadi korban  praktik  korupsi,  di  mana  kebijakan  dan  sumber  daya  pembangunan digunakan  untuk  kepentingan  pribadi  atau  kelompok  tertentu,  bukan  untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan di Kota Makassar.
Demikian halnya yang terjadi pada literasi terkait pengarusutamaan tata ruang, yang  masih  cukup  rendah.  Keterbatasan  sosialisasi  peraturan  daerah  tentang  tata ruang  dan  penyebarluasan  informasi  penataan  ruang  kepada  masyarakat  memiliki dampak  buruk  terhadap  literasi  perencanaan  pembangunan  dan  politik  akan  tata ruang  di  Kota  Makassar.    Masyarakat  tidak  mendapatkan  informasi  yang  cukup tentang  peraturan  tata  ruang  dan  penataan  ruang  yang  berlaku,  mereka  tidak mengetahui  batasan-batasan  atau  persyaratan  yang  harus  mereka  patuhi.  Hal  ini mengakibatkan tindakan yang melanggar peraturan, termasuk pembangunan ilegal atau  pemanfaatan  lahan  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  di  Kota  Makassar. Ketidaktahuan  masyarakat  juga  dapat  menghambat  partisipasi  publik  yang  efektif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait tata ruang di Kota Makassar.
Keterbatasan  sosialisasi  peraturan  tata  ruang  menciptakan  ketidakjelasan  dan ketidakpastian di antara masyarakat. Jika masyarakat tidak memahami secara jelas peraturan  tata  ruang  yang  berlaku,  hal  ini  dapat  memunculkan  konflik  dan ketidakpuasan.  Masyarakat  yang  merasa  tidak  terlibat  atau  tidak  dipahami  akan keberatan  dengan  kebijakan  penataan  ruang  yang  mungkin  berdampak  pada  hak- hak atau kepentingan masyarakat di Kota Makassar. Ini menyebabkan konflik sosial dan  hambatan  dalam  implementasi  kebijakan  tata  ruang.  Keterbatasan  sosialisasi dan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat minimnya literasi perencanaan  pembangunan  dan  tata  ruang.  Tanpa  pengetahuan  yang  memadai tentang perencanaan pembangunan dan peraturan tata ruang, berkonsekuensi pada menjauhnya arah pembangunan Kota Makassar dengan perencanaan pembangunan.
Jika  informasi  penataan  ruang  tidak  disebarkan  dengan  merata  atau  tidak tersedia  secara  luas  bagi  seluruh  masyarakat,  ada  risiko  ketimpangan  dan diskriminasi  sosial  di  Kota  Makassar.  Kelompok-kelompok  masyarakat  yang  tidak memiliki akses ke informasi tersebut dapat diabaikan atau tidak diperhatikan dalam proses  pengambilan  keputusan  terkait  tata  ruang.  Hal  ini  dapat  memperkuat ketidaksetaraan sosial dan menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat dari pembangunan di Kota Makassar.
2. Pelibatan  Masyarakat  dalam  Perencanaan  Pembangunan  yang  Tidak  Partisipatif  di Kota Makassar
Pelibatan  masyarakat  yang  kurang  partisipatif  dalam  perencanaan pembangunan memiliki beberapa dampak negatif di Kota Makassar. Hal ini Nampak pada  proses  penyusunan  dokumen  perencanaan.  Seperti  penyusunan  dokumen perencanaan  pada  umumnya,  yang  memiliki  tahapan  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan  (Musrembang),  seringkali  hanya  bersifat  formalitas.  Hanya  menjadi pelengkap,  untuk  pemenuhan  kebutuhan  administratif  saja  bagi  pemerintah. Merujuk  pada  hasil  wawancara  yang  disampaikan  oleh  informan  di  Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar bahwa proses pelibatan masyarakat dalam Musrembang untuk penyusunan perencanaan, sama sekali tidak representatif, yang terlibat orang tertentu saja. Bahkan sosialisasi terkait hal tersebut, tidak terdengar oleh masyarakat dan  mereka  mengetahui  siapa  yang  mewakili  asprirasinya  dalam  kegiatan Musrembang.  Sementara  berdasarkan  hasil  FGD  yang  dilakukan  bersama stakeholder pemerhati planolog, NGO, akademisi dan mahasiswa disimpulkan bahwa dalam  Padahal  dalam  Permendagri  86  Tahun  2017,  dipertegas  bahwa  proses penyusunan  perencanaan  pembangunan  mesti  partisipatif  dan  mampu  menyerap aspirasi  masyarakat  secara  utuh.  Namun,  secara  faktual  banyak  ditemukan masyarakat  tidak  mengetahui  dokumen  perencanaan  pembangunan  yang  dibuat oleh pemerintah Kota Makassar. Sosialisasi terkait atas apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, jauh lebih dipahami oleh masyarakat pada saat calon Walikota Makassar melakukan  kampanye  pilkada,  dibandingkan  setelah  kepala  daerah  tersebut  telah terpilih. Hal ini mengafirmasi bahwa begitu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat begitu terbatas terhadap perencanaan. Dengan demikian, pada akhirnya dokumen perencanaan  yang  diproduksi  tidak  tepat  sasaran  sehingga  kurang  mampu menjawab  permasalahan  keruangan  yang  ada.  Kultur  semacam  ini,  pada  dasarnya tidak hanya terjadi di Kota Makassar, namun seringkali ditemukan di banyak daerah di Indonesia.
Gambar 1. Suasana Musrembang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RPKPD) Tahun 2024 di Hotel Rinra Jl Metro Tanjung Bunga, Kamis (16/3/2023).
Sumber: https://makassar.tribunnews.com/2023/03/16/musrenbang-resiliensi-kota-jadi-fokus- pemkot-makassar-di-2024?page=2
Padahal konsekuensi yang ditimbulkan dari hal ini, kedepannya dapat berakibat buruk pada beberapa aspek, antara lain; Pertama, ketidak representatif kepentingan masyarakat.  Ketika  masyarakat  di  Kota  Makassar  tidak  terlibat  secara  aktif  dalam proses  perencanaan  pembangunan,  kepentingan  dan  aspirasi  mereka  tidak tercermin  dalam  kebijakan  dan  program  yang  diusulkan.  Hal  ini  mengakibatkan ketidak representatif kepentingan masyarakat secara keseluruhan di Kota Makassar, sehingga  program  pembangunan  yang  diimplementasikan  tidak  sesuai  dengan kebutuhan  dan  harapan  mereka.  Kedua,  solusi  yang  tidak  memadai.  Pelibatan masyarakat Kota Makassar yang minim atas perencanaan, menyebabkan kurangnya informasi  dan  pengetahuan  tentang  kondisi  lokal  dan  kebutuhan  masyarakat. Akibatnya,  solusi  yang  diusulkan  dalam  perencanaan  pembangunan  di  Kota Makassar tidak memadai atau kurang tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Ketiga, konflik dan ketidakpuasan masyarakat. Ketika masyarakat tidak merasa didengar atau terlibat dalam proses perencanaan pembangunan telah menciptakan  konflik  dan  ketidakpuasan  di  antara  mereka.  Kurangnya  partisipasi dapat meningkatkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah di Kota Makassar dan lembaga  terkait,  serta  menimbulkan  ketidakpuasan  terhadap  kebijakan pembangunan yang dianggap tidak adil atau tidak memihak.
3. Rendahnya Konsistensi Pemerintah Daerah dalam Mengawal Program Perencanaan Pembangunan Terhadap Pengarusutamaan Tata Ruang di Kota Makassar
Dalam  hal  ini,  konsistensi  pemerintah  daerah  Kota  Makassar  begitu  rendah dalam  mengawal  program  perencanaan  pembangunan,  utamanya  dalam  isu pengarusutamaan  tata  ruang,  sehingga  telah  memberi  beberapa  dampak  negatif bagi  pembangunan  Kota  Makassar.  Merujuk  pada  hasil  FGD  yang  ada  ditemukan bahwa  terdapat  perencanaan  yang  inkonsisten  serta  begitu  rendahnya  komitmen dan konsistensi pemerintah Kota Makassar dalam mengawal program perencanaan pembangunan  terhadap  pengarusutamaan  tata  ruang  di  Kota  Makassar.  Contoh kasus,  terkait  pembangunan  jalan  tol  layang  pettarani  yang  berada  di  jalan  A.P Pettarani Kota Makassar.
Berdasarkan Peraturan Daerah No.4 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar 2015-2035 dan Peraturan Daerah No.9 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan 2009-2029 dan  Peraturan  Presiden  No.55  tahun  2011  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Kawasan Perkotaan Mamminasatta, mengkonfirmasi bahwa pembangunan tol layang dalam perkotaan,  tidak ditemukan dalam dokumen perencanaan pembangunan tersebut. Akan  tetapi,  faktanya  pemerintah  Kota  Makassar  justru  melakukan  kegiatan pembangunan tol layang yang di tahun 2018 hingga 2021, dengan total Panjang jalan sebesar 4,3 km dan menggunakan anggaran sebesar 2,2 triliun.
Gambar 2. Pernyataan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan Terkait Rencana Pembangunan Tol Layang Makassar, Tahun 2018.
Sumber: https://dpmptsp.sulselprov.go.id/publik-read?id=Pembangunan-Tol-Layang-Pettarani- Sedot-Rp-2,2-Triliun,-Lama-Pengerjaan-Selama-22-Bulan
Gambar 3. Halaman Website Kompas Terkait Peresmian Tol Layang Makassar, 18 Maret 2021. Sumber: https://www.kompas.com/properti/read/2021/03/18/153317221/jalan-tol-layang-ap-pettarani- ikon-baru-kota-makassar-diresmikan-dan?page=all
Anehnya,  kegiatan  pembangunan  tidak  mengacu  pada  RTRW.  Namun,  nanti dilakukan revisi RTRW pada saat pembangunan ini telah berjalan. Dokumen RTRW tersebut  justru  dikondisikan  mengikut  pada  kegiatan  pembangunan  yang  ada. Dengan  kata  lain,  hal  ini  benar-benar  inkonsisten  dengan  prinsip  perencanaan pembangunan yang ada.
Dampak  dari  inkonsisten  prinsip  perencanaan  pembangunan  tersebut, berdampak  ke  bagi  Kota  Makassar.  Pertama,  ketidakefektifan  program pembangunan.  Konsistensi  pemerintah  daerah  dalam  mengawal  program perencanaan pembangunan sangat penting untuk mencapai pengarusutamaan tata ruang yang berkelanjutan. Jika tidak ada konsistensi dalam implementasi program, ada risiko bahwa program pembangunan tidak akan berjalan sesuai dengan rencana tata  ruang  yang  telah  ditetapkan  di  Kota  Makassar.  Hal  ini  mengakibatkan ketidakefektifan program pembangunan dan ketidakmaksimalan pencapaian tujuan pembangunan di Kota Makassar.
Gambar 4. Pemerintah Kota Makassar Melakukan Revisi RTRW Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang RTRW Kota Makassar 2015-2035 di Hotel Four Points By Sheraton Makassar, Kamis (2/11/2021).
Sumber: https://pluz.id/2021/12/02/rtrw-makassar-saatnya-harus-direvisi/
Kedua,  konflik  kebijakan  dan  program.  Ketika  pemerintah  daerah  tidak konsisten  dalam  mengawal  program  perencanaan  pembangunan,  ada  potensi terjadinya konflik antara berbagai kebijakan dan program yang ada di Kota Makassar. Program-program  yang  bertentangan  dengan  rencana  tata  ruang  menciptakan kebingungan  dan  ketidakjelasan,  dan  mungkin  juga  saling  bersaing  untuk mendapatkan  sumber  daya  dan  dukungan.  Hal  ini  dapat  menghambat  koordinasi yang efektif antara berbagai sektor dan lembaga pemerintah di Kota Makassar.
Ketiga,  ketimpangan  regional.  Konsistensi  pemerintah  daerah  dalam mengawal  program  perencanaan  pembangunan  juga  berpengaruh  pada ketimpangan regional di Kota Makassar. Jika daerah-daerah tertentu tidak mengikuti
rencana tata ruang secara konsisten, ada risiko bahwa sumber daya pembangunan akan  terkonsentrasi  di  daerah-daerah  tertentu  saja,  meninggalkan  daerah  lain dengan  akses  terbatas  terhadap  pembangunan  dan  pelayanan  publik  di  Kota Makassar.  Hal  ini  memperdalam  kesenjangan  ekonomi  dan  sosial  antara  daerah- daerah  yang  maju  dan  terbelakang,  misalnya  antara  pusat  dan  pinggiran  Kota Makassar.  Dimana  pembangunan  pusat  perkotaan  jauh  lebih  massif,  sementara daerah pinggiran Kota Makassar, utamanya area perbatasan yang jauh tertinggal dan membutuhkan dukungan infrastruktur yang lebih memadai. Praktik

## Peran Proses Politik Terhadap Pengarusutamaan Tata Ruang di Kota Makassar
Berdasarkan hasil FGD, hasil temuan penelitian ini menunjukkan beberapa temuan terkait  peran  proses  politik  terhadap  pengarusutamaan  tata  ruang  di  Kota  Makassar. Proses  politik  yang  kurang  berpihak  terhadap  pengarusutamaan  tata  ruang  di  Kota Makassar. Contoh kasus, terkait proyek reklamasi pantai seluas 157 hektar di pantai Losari Kota Makassar, untuk pembangunan Kawasan elit Centre Point of Indonesia (CPI). Proyek tersebut dilaksanakan atas izin dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, disaat Gubernur Syahrul  Yasin  Limpo  menjabat.  Sejak  awal,  aspirasi  masyarakat  Kota  Makassar  pada umumnya  mengkhawatirkan  dampak  buruk  atas  proyek  reklamasi  tersebut  dan terdegradasinya pengarusutamaan tata ruang yang di kota ini. Hal tersebut juga diperkuat oleh Walhi Sulsel, yang menegaskan bahwa proses reklamasi merupakan kebijakan yang merusak  habitat  dan  ekosistem  pesisir.  Namun,  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan tetap saja mengizinkan pembangunan proyek tersebut. Dengan demikian, proses politik ini  tidak  berjalan  dengan  baik  dan  terbilang  kurang  akomodatif.  Politik  yang  tidak akomodatif  dan  partisipatif  mampu  merusak  prinsip-prinsip  dasar  demokrasi,  seperti pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan kebebasan berbicara (Botes & Van Rensburg,  2000;  Chhotray,  2007;  Mohan  &  Stokke,  2000).  Proses  politik  yang  tidak akomodatif  bisa  menjadi  isu  yang  serius  dalam  politik  demokratis  karena  dapat menghambat  fungsi  pemerintah  yang  efektif  dan  mengurangi  legitimasi  pemerintah  di mata  rakyat  (Blair,  2000;  Cobbinah  et  al.,  2021;  Hakim  et  al.,  2021;  Mansuri  &  Rao,  2012; Tosun, 2000).
Gambar 5. Pemerintah Kota Makassar Melakukan Revisi RTRW Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang RTRW Kota Makassar 2015-2035 di Hotel Four Points By Sheraton Makassar, Kamis (2/11/2021).
Sumber: https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6618908/walhi-bantah-danny-soal-reklamasi-tak- bikin-banjir-ungkap-dampak-cpi-mnp
Dampaknya, pemerintah Kota Makassar membutuhkan upaya yang lebih besar untuk kembali  mendekatkan  kebijakan  pemerintah  dengan  keinginan  dan  kebutuhan  rakyat serta meningkatkan partisipasi politik dan keterlibatan warga negara dalam proses politik kedepannya.  Fenomena  ini  menyebabkan  ketidakstabilan  politik,  ketidaksetaraan  sosial dan  ekonomi  hingga  ketidakseimbangan  ekologis.  Pasca  pembangunan  Kawasan  elit Centre Point of Indonesia (CPI) di Kota Makassar, terbukti mengakibatkan banjir dimana- mana,  laju  keluar  masuknya  air  terhambat  dari  CPI  hingga  Makassar  New  Port,  menjadi penyebab banjir yang semakin parah di Kota Makassar, utamanya di sekitar area Pantai Losari dan CPI.
Pertama,  ketidakberpihakan  pada  kepentingan  masyarakat.  Proses  politik  yang kurang berpihak terhadap pengarusutamaan tata ruang di Kota Makassar menyebabkan kepentingan  kelompok  atau  individu  tertentu  lebih  didahulukan  daripada  kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mengakibatkan distribusi yang tidak merata dari sumber daya dan manfaat pembangunan, dan mungkin mengabaikan kebutuhan daerah atau kelompok masyarakat yang lebih rentan di Kota Makassar. Kedua, ketidakadilan sosial dan  ekonomi.  Kurangnya  keberpihakan  dalam  proses  politik  memperkuat  ketidakadilan
sosial dan ekonomi dalam tata ruang di Kota Makassar. Pembangunan yang tidak berpihak pada seluruh lapisan masyarakat meningkatkan kesenjangan antara daerah yang maju dan terbelakang. Hal ini menyebabkan peningkatan ketimpangan ekonomi dan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di Kota Makassar.
Ketiga,  korupsi  dan  penyalahgunaan  kekuasaan.  Proses  politik  yang  kurang transparan  dan  berpihak,  telah  meningkatkan  risiko  korupsi  dan  penyalahgunaan kekuasaan dalam pengambilan keputusan terkait tata ruang di Kota Makassar. Keputusan yang  didasarkan  pada  pertimbangan  politik  daripada  pertimbangan  teknis  dan kepentingan  publik  mengakibatkan  pengalokasian  sumber  daya  yang  tidak  efisien  dan tidak  adil.  Keempat,  kurangnya  pengarusutamaan  tata  ruang  dalam  proses  politik menyebabkan pembangunan yang tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Kebijakan dan  proyek  yang  tidak  berpihak  pada  prinsip-prinsip  pengarusutamaan  tata  ruang  tidak mempertimbangkan  dampak  jangka  panjang  terhadap  lingkungan  dan  keberlanjutan sumber daya di Kota Makassar.

## KESIMPULAN
Politik perencanaan pembangunan marak terjadi, diakibatkan benturan kepentingan (conflict of interest) antara aparatur perencana dengan berbagai stakeholder yang ingin diakomodasi  kepentingannya,  sehingga  penyusunan  dokumen  perencanaan  tidak  bisa dipandang  sebagai  sekedar  proses  teknikal  semata,  tapi  suatu  proses  yang  begitu kompleks.  Konteks  politik  yang  mempengaruhinya  adalah  konteks negotiated  order , dimana  gagasan,  tindakan  hingga  keberpihakan  dinegosiasikan  untuk  mencapai  tujuan yang diinginkan. Kasus lokal seperti yang terjadi di Kota Makassar dapat terjadi, didrive- nya oleh konteks tersebut sehingga penyusunan dokumen perencanaan yang bertujuan mengarusutamakan tata ruang, menjadi proses yang begitu kompleks.
Hasil penelitian ini menemukan bahwa politik perencanaan atas pengarusutamaan ruang  semakin  terdegradasi  yang  diakibatkan  oleh  beberapa  persoalan,  antara  lain minimnya  literasi  dokumen  perencanaan  pembangunan  baik  dari  sisi  penyelenggara pemerintahan  maupun  bagi  masyarakat,  pelibatan  masyarakat  yang  tidak  partisipatif dalam perencanaan pembangunan, konsistensi pemerintah daerah Kota Makassar begitu rendah dalam mengawal program perencanaan pembangunan. Sementara, ditinjau dari peran proses politik terhadap pengarusutamaan tata ruang di Kota Makassar, nampaknya
proses  politik  yang  ada  benar-benar  tidak  partisipatif  dan  kurang  berpihak  terhadap pengarusutamaan  tata  ruang,  yang  ditandai  dengan  minimnya  serapan  aspirasi masyarakat atas pembangunan tata ruang yang ada.
Implikasi  dari  penelitian  ini,  antara  lain;  pentingnya  peningkatan  literasi  dokumen perencanaan  pembangunan  berbasis  pengarusutamaan  tata  ruang  kepada  masyarakat untuk  memastikan  partisipasi  publik  yang  efektif,  kesadaran  yang  lebih  baik  tentang peraturan  dan  persyaratan  tata  ruang,  dan  mencegah  dampak  negatif  yang  mungkin timbul akibat ketidaktahuan atau ketidakpuasan masyarakat. Pemerintah Kota Makassar perlu  mendorong  perencanaan  pembangunan  dan  proses  politik  yang  lebih  partisipatif, serta konsisten dalam mengawal program perencanaan pembangunan yang ada di Kota Makassar  sehingga  dapat  meminimalisir  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  menciptakan layanan publik dan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik dimasa-masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA
Balsas, C. J. L. (2023). Expanding the legal common good via sustainable urban mobility.
Journal of Place Management and Development .
Be-ere, S. (2023). Decentralization and Pro-poor Participation in Ghana: Unmasking the Barriers to Inclusive Grassroots Development. Studies in Comparative International Development , 58 (2), 280–307.
Berisha, E., Cotella, G., Janin Rivolin, U., & Solly, A. (2021). Spatial governance and planning systems in the public control of spatial development: a European typology. European Planning Studies , 29 (1), 181–200.
https://doi.org/10.1080/09654313.2020.1726295
Blair, H. (2000). Participation and accountability at the periphery: Democratic local governance in six countries. World Development , 28 (1), 21–39.
Botes, L., & Van Rensburg, D. (2000). Community participation in development: nine plagues and twelve commandments. Community Development Journal , 35 (1), 41–58.
Cazorla-Montero, A., & De los Ríos-Carmenado, I. (2023). From “Putting the Last First” to “Working with People” in Rural Development Planning: A Bibliometric Analysis of 50 Years of Research. Sustainability , 15 (13), 10117.
Chhotray, V. (2007). The ‘anti-politics machine’in India: depoliticisation through local institution building for participatory watershed development. The Journal of
Development Studies , 43 (6), 1037–1056.
Cobbinah, P. B., Asibey, M. O., Zuneidu, M. A., & Erdiaw-Kwasie, M. O. (2021).
Accommodating green spaces in cities: Perceptions and attitudes in slums. Cities , 111 , 103094.
Crosbie, T. (2021). Clausewitz and Military Politics: Theoretical Reflections on a Strong Program Approach to War and the Military. Militarization and the Global Rise of
Paramilitary Culture: Post-Heroic Reimaginings of the Warrior , 17–36.
Ellerman, D. (2023). Fallacies about Corporations: Comments on “Democratizing the Corporation”. Politics & Society , 00323292231163689.
Fisher Melton, J. (2023). Democratization from below: Civil society in Tajikistan. Public Administration and Development , 43 (1), 38–48.
Hakim, A., Domai, T., & Setyowati, E. (2021). Increased success of participatory development designing: the role of independent institution as moderation between community involvement and legislative institution responsiveness. International Journal of Law and Management , 63 (1), 17–33.
Harrison, P., & Croese, S. (2023). The persistence and rise of master planning in urban Africa: transnational circuits and local ambitions. Planning Perspectives , 38 (1), 25–47.
Hibbard, M., & Frank, K. I. (2023). TVA and the Grass Roots at 75: The Legacy of a Planning Classic. Journal of Planning Literature , 08854122231187573.
Ingrams, A. (2023). Do public comments make a difference in open rulemaking? Insights from information management using machine learning and QCA analysis.
Government Information Quarterly , 40 (1), 101778.
Kumah-Abiwu, F., Agbodzakey, J. K., & Darkwa, S. K. (2021). Historical perspectives of policymaking and administration in Africa. In Routledge handbook of public policy in Africa (pp. 191–201). Routledge.
Liu, Y., Nitanai, R., Manabe, R., & Murayama, A. (2023). Institutionalization of Transit-
Oriented Development in Tokyo 1868–1945. Planning Perspectives , 1–28.
Maclure, L. (2023). Augmentations to the asset-based community development model to target power systems. Community Development , 54 (1), 4–17.
Makhaev, M., Dadaev, K., Shamsuev, M., Idilov, S., Mazhiev, K., & Arsanukaev, A. (2023). EQGP concept: Principles and models of expert quality control of the government policy. SHS Web of Conferences , 164 .
Mansuri, G., & Rao, V. (2012). Localizing development: Does participation work?
Mayfield, A., White, C. C., Downs, T., & Erlandson, D. (2022). Expanding advocacy for community college success. New Directions for Community Colleges , 2022 (197), 13–28.
Mohan, G., & Stokke, K. (2000). Participatory development and empowerment: the dangers of localism. Third World Quarterly , 21 (2), 247–268.
Mustafa, G., Yaseen, Z., Arslan, M., & Imran, M. (2021). Theoretical approaches to study the public policy: an analysis of the cyclic/stages heuristic model. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology , 18 (10), 1307–1321.
Nadin, V., Stead, D., Dąbrowski, M., & Fernandez-Maldonado, A. M. (2021). Integrated, adaptive and participatory spatial planning: trends across Europe. Regional Studies , 55 (5), 791–803. https://doi.org/10.1080/00343404.2020.1817363
Petek, A., Baketa, N., Kekez, A., Kovačić, M., Munta, M., Petković, K., Šinko, M., & Zgurić, B. (2021). Unboxing the vague notion of policy goals: Comparison of Croatian public policies. European Policy Analysis , 7 (2), 451–469.
Rivera, J. D., & Knox, C. C. (2023). Bureaucratic discretion, social equity, and the administrative legitimacy dilemma: Complications of New Public Service. Public Administration Review , 83 (1), 65–77.
Siangulube, F. S., Ros-Tonen, M. A. F., Reed, J., Djoudi, H., Gumbo, D., & Sunderland, T. (2023). Navigating power imbalances in landscape governance: A network and influence analysis in southern Zambia. Regional Environmental Change , 23 (1), 41.
Tancic, D., Tancic, P., & Tancic, L. (2021). Problems of Scientific Definitions of Document (Content) Analysis in Social Sciences. No. 31 Int’l J. Econ. & L. , 10 , 251.
Tosun, C. (2000). Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. Tourism Management , 21 (6), 613–633.
Wang, Z., & Guo, S. (2022). Politics of poverty governance: an introduction. Journal of Chinese Political Science , 27 (2), 205–219.
Weible, C. M., Cairney, P., & Yordy, J. (2022). A diamond in the rough: digging up and polishing Harold D. Lasswell’s decision functions. Policy Sciences , 55 (1), 209–222.
Yan, J., Huang, Y., Tan, S., Lang, W., & Chen, T. (2023). Jointly Creating Sustainable Rural Communities through Participatory Planning: A Case Study of Fengqing County, China. Land , 12 (1), 187.