Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law
Maret-2021, Vol.6, No.1, hal.76-90 ISSN(P): 2541-0105 ; ISSN(E): 2541-3910 ©2016 Hukum Ekonomis Syariah, IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal

## PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA DOMPET DIGITAL OVO
1 Nurul Adliyah, 2 Fitriani Jamaluddin, 3 Muhammad Ashabul Kahfi, 4 Susisanti 1 Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo
2 Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo
3 Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Palopo
4 Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo E-mail: nurul_adliyah@iainpalopo.ac.id

## Abstract
Digital  wallets  offer  convenience  in  making  transactions  because  they  are  cashless,  but  behind  the convenience  offered  by  digital  wallets  there  is  a  content  that  is  quite  crucial,  which  is  related  to  the collection  of  personal  data  for  digital  wallet  users.  This  study  uses  a  normative  method  with  data collection techniques, namely literature. The results show that  when registering  a digital  wallet  and the user agrees to the terms and conditions offered by OVO, OVO has the rights to the user's personal data. In addition, there is no law that specifically regulates the protection of personal data.
Keywords : Protection, Personal Data, OVO

## Abstrak
Dompet  digital  menawarkan  kemudahan  dalam  bertransaksi  karena  bersifat  cashless,  namun dibalik  kemudahan  yang  ditawarkan  dompet  digital  terdapat  sebuah  konten  yang  cukup  krusial yaitu  terkait  dengan  pengumpulan  data  pribadi  pengguna  dompet  digital.  Penelitian  ini menggunakan  metode  normatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  yaitu  studi  pustaka.  Hasil menunjukkan  bahwa  saat  melakukan  registrasi  dompet  digital  dan  pengguna  menyetujui  syarat dan ketentuan yang ditawarkan oleh OVO, maka OVO berhak atas data pribadi pengguna. Selain itu, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi.
Kata Kunci : Perlindungan, Data Pribadi, OVO

## PENDAHULUAN
Keberadaan  dompet  digital  atau  Digital  Wallet  dianggap  mampu  untuk menggantikan keberadaan dompet secara fisik. Dompet digital merupakan aplikasi yang menggunakan perangkat elektronik seperti handphone  dan komputer dalam melakukan transaksi.  Dompet  Digital  biasanya  digunakan  untuk  berbelanja  online. 1 Salah  satu penyedia  layanan  dompet  digital  di  Indonesia  yaitu  OVO,  OVO  sendiri  merupakan layanan  penyedia  dompet  digital/elektronik  untuk  melakukan  segala  transaksi pembayaran yang dikembangkan oleh PT. Visionet Internasional salah satu perusahaan
1 Abhay Upadhayaya, “Electronic Commerce and E-Wallet” I, no. March (2012): 37–41.
total IT Managed  yang ada di  Indonesia. Aplikasi  OVO merupakan salah satu dompet digital  dengan  pengguna  terbanyak  di  Indonesia,  OVO  berada  pada  urutan  kedua dengan 56% pengguna di Indonesia. 2
Dompet  digital  menawarkan  kemudahan  dalam  melakukan  transaksi  yang bersifat  cashless, selain itu dompet digital menawarkan  security  yang tidak didapatkan pada  dompet  biasa,  karena  menggunakan  kode  pengaman  (Password  ataupun  PIN) dalam  penggunaannya. 3 Penggunaan  dompet  digital,  termasuk  dompet  digital  OVO, tidak  terlepas  dari  pengumpulan  data  konsumen,  saat  pertama  kali  menggunakan dompet digital, maka konsumen diwajibkan untuk mengisi data pribadi konsumen. Data Pribadi  terbagi  atas  dua  jenis  yaitu  data  pribadi  yang  bersifat  umum,  dan  data  pribadi bersifat  khusus,  data  yang  bersifat  umum  berarti  merupakan  merupakan  data  pribadi yang dapat diperoleh secara umum dalam akses pelayanan publik atau tercantum dalam identitas resmi, sedangkan data pribadi yang bersifat spesifik berarti data yang sensitif terhadap keamanan dan kenyamanan kehidupan pemilik data pribadi . 4
Data  pribadi  yang  bersifat  spesifik  inilah  yang  sering  diminta  ketika  mengisi data  pada  platform  digital  termasuk  dalam  dompet  digital.  Data  Pribadi  dapat  berupa Nama, Nomor Identifikasi (seperti Nomor KTP), data lokasi, data fisik, genetik, mental, ekonomi,  budaya  dan  identitas  social  lainnya  (seperti  Kartu  Keluarga  (KK)  yang menunjukkan identitas orang tertentu. 5 Adapun data pribadi  yang harus diisi pada saat melakukan  registrasi  pada  Aplikasi  OVO  yaitu  Nama,  Email,  maupun  Nomor Handphone,  dan  Nomot  identifikasi  (KTP).  Pengumpulan  data  pribadi  konsumen menjadi  keuntungan  potensial  bagi  perusahaan.  Semakin  banyak  perusahaan mengetahui  tentang  informasi  pribadi  konsumen,  kebiasaan  pembelian  konsumennya, semakin efektif perusahaan dalam memasarkan kepada pelanggannya.
Sebaliknya,  pada  sisi  konsumen  terdapat  kerugian,  yaitu  potensi  hilangnya privasi jika data pribadi milik konsumen disalahgunakan. Penyalahgunaan data pribadi konsumen  telah  banyak  terjadi  di  Indonesia,  salah  satu  kasus  penyalahgunan  data
2 Azis  Husaini,  “Snapcart  Indonesia  Riset  Pertumbuhan  E-Wallet  Dalam  Tiga  Bulan,”  August 2020.
3 Upadhayaya, “Electronic Commerce and E-Wallet.”
4 Elvira  Fitriyani  Pakpahan  and  Lionel  Ricky  Chandra,  “TERHADAP  DATA  PRIBADI DALAM INDUSTRI FINANCIAL TECHNOLOGY,” Jurnal  Veritas  ET  Justitia 6,  no.  2 (2020): 298– 323, https://doi.org/10.25123/vej.3778.
5 Indra Rahmatullah, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Masa Pandemi,” “Adalah’’ Buletin Hukum & Keadilan” 5, no. 1 (2021): 11–16.
pribadi  dialami  oleh  salah  satu  pengguna  dompet  digital  OVO 6 , salah  satu  pekerja  di Platform  OVO  menggunakan  data  pribadi  konsumen  untuk  kepentingan  pribadinya, pekerja  tersebut  dapat  mengakses  Foto  Kartu  Tanda  Pengenal  (KTP)  dan  Swafoto konsumen OVO tersebut.
Regulasi terkait dengan privasi dan perlindungan data pribadi juga belum kuat. Saat  ini,  Indonesia  memiliki regulasi tentang  privasi  yang  tersebar  dalam 30  Peraturan Perundang-undangan dengan  rumusan  yang  berbeda-beda  sehingga  diperlukan  sebuah penyatuan. 7
Masih  terdapat  celah  hukum  yang  dapat digunakan  untuk  penyalahgunaan  data pribadi.  Terlepas  dari  itu,  urgensi  paling  mendasar  mengenai  pengaturan  terkait  data pribadi  di  Indonesia  saat  ini  ialah  memberikan  pemahaman  kepada  publik  tentang pentingnya  perlindungan  data  pribadi.  Urgensi  perlindungan  data  pribadi  tidak  linear dengan  pengetahuan  masyarakat  akan  pentingnya  melindungi  data  itu  sendiri. 8 Masyarakat  harus  mengetahui  bahwa  di  era  digital  seperti  sekarang,  sangat  mungkin data pribadi disalahgunakan oleh oknum tertentu, untuk kepentingan tertentu, dan untuk kejahatan tertentu.

## METODE
Jenis penelitian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian ini akan difokuskan pada Perlindungan Data  Pribadi  Pengguna  Dompet  Digital  OVO.  Adapun  teknik  pengumpulan  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan, serta teknik pengolahan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  editing,  organizing  dan  analizing  kemudian  data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif.
6 Tirto, “OVO Pecat Karyawan Yang Langgar Privasi Data Pengguna - Tirto,” 2020.
7 Dewa Ayu DIah Angendari, “Kasus Data Dukcapil: Pelajaran Terkait Privasi Dan Data Pribadi Di Indonesia,” 2019.
8 Muhammad Saiful Rizal, “Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia Dan Malaysia,” Jurnal Cakrawala Hukum 10, no. 2 (2019): 218–27.

## PEMBAHASAN

## Sistem Penggunaan Dompet Digital OVO
OVO  adalah  aplikasi  dompet  digital  didirikan  pada  Tahun  2017  yang dikembangkan  oleh  PT.  Visionet  Internasional. 9 Penggunaan  aplikasi  OVO  dapat diawali dengan mengunduh aplikasi OVO pada perangkat  smartphone.  Pengguna  yang mengakses  aplikasi  OVO  untuk  pertama  kali  diwajibkan  untuk  melakukan  registrasi atau membuat akun. Pada saat proses registrasi atau pembuatan akun inilah syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi berlaku.
Pendaftaran akun baru pada aplikasi OVO mempersyaratkan sejumlah data-data yang bersifat pribadi seperti Nama, Nomor Telepon, dan alamat Email. Setelah mengisi Data Pribadi maka selanjutnya Pihak OVO akan mengirimkan kode verifikasi (OTP) 10 yang dikirimkan ke nomor ponsel yang didaftarkan. Ketika Pengguna telah mengisi data pribadi,  mengisi  kode  OTP,  maka  pengguna  dianggap  telah  menyetujui  segala  syarat dan  ketentuan  penggunaan  aplikasi  OVO.  Sistem  Pengunaan  aplikasi  OVO  pada dasarnya  sama  saja  dengan  dompet  digital  lainnya  seperti  Gopay,  LinkAja,  maupun DANA, dimana saat penggunaan awal harus melakukan pendaftaran.
Permasalahan  yang  sering  muncul  saat  melakukan  pendaftaran  dompet  digital adalah  pengguna  dompet  digital  tidak  memperhatikan  syarat  dan  ketentuan  aplikasi, termasuk dalam aplikasi OVO.  Budaya literasi masyarakat yang merupakan pengguna dompet  digital  sangat  rendah,  tingkat  kesadaran  masyarakat  untuk  membaca  terkait syarat  dan  ketentuan  masih  sangat  rendah,  sehingga  Indeksi  Literasi  dan  Keberdayaan masyarakat Indonesia sebagai pengguna teknologi masih berada di level mampu. 11
Syarat  dan  Ketentuan  dalam  aplikasi  Dompet  Digital  merupakan  gerbang  awal untuk  mengakses  dompet  digital  termasuk  OVO.  Banyak  pengguna  OVO  yang  tidak menyadari  bahwa  dalam  Syarat  dan  Ketentuan  yang  terdapat  dalam  aplikasi  OVO memiliki  implikasi  terhadap  data  pribadi. 12 Bagi  pengguna  OVO,  isi  Syarat  dan
9 Tomyzul  Habib,  “Jadi  Unicorn  Hingga  Dilepas  Pendiri,  Ini  7  Fakta  Penting  Dompet  Digital OVO, PT Visionet Internasional,” November 2019.
10 OTP adalah One Time Password yang dikirimkan ke nomor ponsel pengguna via SMS ( Short Messaging Service) . Pengguna OVO wajib merahasiakan kode OTP dan tidak membagikan kode kepada siapapun.
11 Ahmad  Suryahadi,  “YLKI_  Penyedotan  Data  Pribadi  Masih  Sering  Dikeluhkan  Nasabah Fintech,” July 2019.
12 Wawancara dengan 3 Pengguna Aplikasi OVO,14-18 Januari 2020
Ketentuan  tidak  menjadi  fokus  utama  asalkan  bisa  terdaftar  dan mengakses  fitur-  fitur pada aplikasi OVO maka itu sudah cukup. 13

## Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompet Digital OVO
Terkait dengan perlindungan data pribadi pengguna dompet digital OVO, dalam kebijakan  privasi  aplikasi  dompet  digital  OVO,  dijelaskan  bahwa  data  pribadi  yang diberikan kepada aplikasi OVO pada saat mengunduh, melakukan registrasi, mengakses situs  web,  serta  menggunakan  layanan  atau  produk  OVO,  pengguna  memberikan persetujuan  kepada  pihak  OVO  untuk  mengumpulkan,  mengolah,  menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, menyebarluaskan, menghapus,  dan  memusnahkan  sesuai  dengan  kebijakan  privasi  dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 14
Pemberian  persetujuan  untuk  mengakses  data  pribadi  pengguna  OVO,  dimulai sejak  pengguna  mengisikan  data  pribadinya  berupa  nama,  nomor  handphone  hingga alamat  email  sampai  saat  pengguna  mencentang  persetujuan  terhadap  Syarat  dan Ketentuan. Saat pengguna mencentang persetujuan terhadap syarat dan ketentuan maka saat  itu  pula,  pengguna  telah  sepakat  untuk  memberikan  akses  terhadap  data  pribadi pengguna.
Tindakan  tersebut  bisa  dikategorikan  sebagai  Kontrak  Elektronik,  Kontrak Elektronik Menurut Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  teknologi  yaitu  perjanjian  para  pihak  yang  dibuat  melalui sistem  elektronik.  Kontrak  atau  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  melalui  sistem elektronik berbeda dengan kontrak biasa atau konvensional di dunia nyata (offline). 15
Perbedaan Kontrak Elektronik dengan Kontrak Konvensional atau kontrak yang dilakukan  secara  offline  adalah  Kontrak  Elektronik  menggunakan  Perjanjian  Baku. Perjanjian  Baku  atau  biasa  juga  disebut  dengan  Perjanjian  Adhesi,  yang  diartikan sebagai  perjanjian  yang  hampir  seluruh  Klausul-kalusulnya  sudah  dibakukan  oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk merundingkan
13 Wawancara dnegan 3 pengguna aplikasi OVO, 14.18 Januari 2020
14 OVO, “Kebijakan Privasi _ OVO,” n.d.
15 Suwena Wahyu Putri and Nyoman Budiana, “Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan,” Jurnal Analisis Hukum 1, no. 2 (2018): 300–309.
atau meminta perubahan. 16 Kecenderungannya salah satu pihak menutup peluang untuk melakukan negosiasi, sehingga klausulnya menguntungkan salah satu Pihak yaitu Pihak yang membuat Kontrak Penggunaan perjanjian baku dalam Kontrak Elektronik, sering digunakan dalam dunia bisnis untuk ekeftivitas waktu.
Hal  inipun  berlaku  juga  dalam  aplikasi  OVO,  syarat  dan  ketentuan  yang diberlakukan oleh OVO dapat dikategorikan sebagai Perjanjian Baku. Sehingga ketika pihak pengguna tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh pihak OVO maka  pengguna  tidak  bisa  menggunakan  aplikasi  OVO.  Jadi  sistem  yang  digunakan yaitu take it or leave it.  Sehingga pengguna OVO terkadang tidak memperhatikan lagi apa  yang  menjadi  syarat  dan  ketentuan  penggunaan  aplikasi  dan  langsung  menyetujui syarat dan ketentuan yang ada.
Salah  satu  yang  diatur  dalam  syarat  dan  ketentuan  penggunaan  aplikasi  OVO yaitu  berkaitan  dengan  Kerjasama  dengan  Pihak  Ketiga,  Adapun  syarat  dan  ketentuan terkait Kerjasama dengan Pihak Ketiga yang diatur dalam aplikasi OVO 17 :
1. Sehubungan  dengan  beberapa  layanan  dan  produk  antara  lain  produk  asuransi, reksadana dan investasi, Kami menunjuk dan memberikan kewenangan kepada mitra  kami,  PT  Visionet  Internasional  Inovasi  untuk  dapat  menjalankan, mengelola, dan mengoperasikan widget atau konten khusus yang terdapat dalam Aplikasi  OVO;  termasuk  namun  tidak  terbatas  pada widget atau  konten  khusus dalam  menawarkan  produk  asuransi,  reksadana,  dan  investasi.  Selanjutnya, Anda  juga  setuju  bahwa  Kami  dapat  membagikan  data  Anda  untuk  digunakan oleh PT Visionet Internasional Inovasi sebagai pengelola layanan untuk tujuan- tujuan  tertentu;  termasuk  namun  tidak  terbatas  pada  menyimpan,  melakukan segmentasi  dan  analisis  terhadap  data  Anda  untuk  dapat  memproses  dan meneruskan permintaan Anda (sebagaimana relevan).
2. Anda diminta untuk membaca dengan saksama dan menyetujui setiap instruksi yang  tersedia,  untuk  dapat  menerima  informasi  dan  layanan  lebih  lanjut, termasuk namun tidak terbatas dalam hal menerima penawaran dan meneruskan layanan yang terdapat di masing-masing widget atau konten tersebut.
3. Pada  saat  Anda  telah  berhasil  mengakses widget atau  konten  khusus  tersebut, Anda  mengakui  dan  setuju  bahwa  Anda  menjadi  pengguna  layanan  yang disediakan oleh PT Visionet Internasional Inovasi dan tunduk kepada syarat dan ketentuan  yang  akan  diberlakukan  oleh  PT  Visionet  Internasional  Inovasi (sebagaimana relevan).
16 Agus Satory,  “Perjanjian Baku Dan Perlindungan  Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa  Keuangan :  Penerapan  Dan  Implementasinya  Di  Indonesia  PADJADJARAN  Jurnal  Ilmu  Hukum  , Volume  2  Nomor  2  Tahun  2015  A  .  Pendahuluan  Pertumbuhan  Ak  Vitas  Ekonomi  Masyarakat  Di Berba,” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2015): 269–90.
17 OVO, “Term and Conditions OVO,” 2020.
4. Apabila  terdapat  perjanjian  antara  Anda  dengan  Partner  OVO  (“Perjanjian”), yang  menyebutkan  bahwa  Anda  menyetujui  untuk  melakukan  pembayaran kewajiban  Anda  kepada  Partner  OVO  melalui  OVO,  maka  Kami  dengan  ini dapat melakukan tindakan pendebetan saldo OVO Cash dalam akun Anda secara otomatis.  Hal  ini  dalam  rangka  untuk  pemenuhan  seluruh  kewajiban pembayaran Anda kepada Partner Kami (berdasarkan Perjanjian). Anda dengan ini  memberikan  kuasa,  hak  dan  wewenang  penuh  yang  tidak  dapat  dicabut kembali  dan  tanpa  syarat  kepada  Kami  dengan  hak  substitusi,  untuk  sewaktu- waktu, tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Anda.
Dalam  Poin  1  terkait  Kerjasama  dengan  Pihak  Ketiga  disebutkan  bahwa  PT Visionet  Internasional  sebagai  pemilik  aplikasi  OVO  memiliki  kewenangan  untuk membagikan  Data  pengguna  OVO  termasuk  dalam  hal  menyimpan,  melakukan segmentasi dan analisis terhadap data pengguna OVO, dimana data ini dapat dibagikan kepada  pihak  ketiga  yang  memiliki  afiliasi  atau  Kerjasama  dengan  PT  Visionet Internasional.
Data  yang  dimaksudkan  dalam  Poin  1  tekait  Kerjasama  dengan  Pihak  Ketiga, dalam hal ini termasuk data mengenai Nama Lengkap, Nomor Kartu Identitas, Tanggal Lahir,  Jenis  Kelamin,  Alamat  Surat  Elektronik  (Email)    dan  tidak  terbatas  pada  IP Address,  Informasi  Lokasi,  data  perangkat,  Nomor   International  Mobile  Equipment Identity (IMEI),  nama  aplikasi  yang  telah  dilekatkan  pada  perangkat,  data  yang menayngkut  informasi  mengenai  kegiatan  transaksi  yang  dilakukan  oleh  Pengguna OVO dan data lainnya yang tergolong sebagai data pribadi. 18
Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  sejak  Pengguna  OVO  menyetujui  syarat  dan ketentuan  saat  pertama  kali  menggunakan  aplikasi  OVO,  maka  Pihak  OVO  memiliki hak  atas  data-data  pribadi  Pengguna,  bahkan  data  tersebut  tidak  terbatas  hanya  pada Pihak OVO saja namun dapat juga diberikan kepada pihak ketiga yang memiliki afiliasi dengan OVO.  Padahal data pribadi adalah hal yang bersifat esensi, karena menyangkut hal  yang  bersifat  privat  bagi  seseorang.  Termasuk  diantaranya  yaitu  Nomor  Induk Kependudukan  (NIK),  NIK  yang  terdiri  atas  16  digit  dan  nomor  identitas  penduduk yang  bersifat  unik  dan  khas,  tunggal,  serta  melekat  pada  seseorang  (dan  hanya  pada orang itu) sepanjang masa yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, dimana NIK itu tidak  dapat  diubah  sampai  orang  itu  meninggal  dunia.  Menurut  Pasal  84  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administasi  Kependudukan  salah  satu  unsur
18 OVO, “Kebijakan Privasi _ OVO.”
esensial  yang  harus  dilindungi  yaitu  NIK.  NIK  menjadi  data  yang  harus  dilindungi karena  NIK  merupakan  kode  akses  penting  bagi  beberapa  akun  penggunanya  seperti saat membuka akun Bank, salah satu berkas  yang harus dilengkapi  yaitu Identitas Diri yang dikeluarkan resmi oleh negara (KTP). 19 Kode 16 angka dalam KTP pun memiliki arti yang memiliki makna yang mengandung informasi mengenai data pribadi seseorang termasuk  didalamnya  Tanggal,  Bulan,  Tahun  kelahiran,  dan  bahkan  kode  kecamatan dan kode kota/kabupaten domisili.
Pengumpulan data pribadi termasuk NIK dalam aplikasi OVO bersifat sukarela, artinya pengguna tidak dipaksa untuk mengumpulkan data pribadinya namun jika data pribadi  pengguna  tidak  dimasukkan  saat menggunakan  aplikasi  OVO,  maka  pengguna tidak  akan  diberikan  layanan-layanan  atau  produk  OVO.  Hal  ini  mengindikasikan bahwa  pengguna  jika  ingin  menggunakan  OVO  maka  harus  mengumpulkan  data pribadinya agar dapat menggunakan aplikasi OVO.
Data pribadi yang bersifat esensial bagi pemiliknya merupakan data yang wajib untuk dilindungi, baik oleh pengelola aplikasi maupun oleh Pemerintah selaku pembuat regulasi. Regulasi di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan data tersebar dalam beberapa Undang-Undang. Secara khusus, Undang-Undang yang mengatur tentang data pribadi di Indonesia belum ada. Di Indonesia, regulasi terkait dengan perlindungan data pribadi tersebar dalam 30 (tiga puluh) Undang-Undang, diantaranya yaitu :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
Ketentuan  terkait  perlindungan  data  pribadi  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  19  tahun  2016  Tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Transaksi  Elektronik,  (UU  ITE)  dalam  UU  ITE,  secara  spesifik tidak  membahas  tentang  perlindungan  data  pribadi.  UU  ITE  memang  belum  memuat aturan  perlindungan  data  pribadi  secara  tegas  da  komprehensif 20 ,  Terkait tentang  data
19 BRI, “Promo BRI - Ketahui Syarat Amp Cara Buka Rekening Untuk Pertama Kali Yang Perlu Diperhatikan,” 2020.
20 Lia Sautunnida,  “URGENSI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA;  STUDI  PERBANDINGAN  HUKUM  INGGRIS  DAN  MALAYSIA,” Jurnal  Kanun 20, no. 2 (2018): 369–84.
pribadi  hanya  diatur  dalam  beberapa  Pasal,  semisal  dalam  Pasal  26  UU  ITE 21 ,  hanya membahas  tentang  penggunaan  media  elektronik  yang  meyangkut  data  pribadi  harus atas persetujuan dari Orang yang bersangkutan.
Ketika  pengguna  ingin  menggunakan  aplikasi  OVO,  pengguna  harus memberikan  data  pribadinya.  Sehingga  persetujuan  pemberian  data  pribadi  tersebut dilakukan secara sadar oleh pengguna tanpa paksaan agar pengguna bisa menggunakan aplikasi OVO. Jadi tidak terdapat unsur “paksaan” ataupun perbuatan melanggar hukum dalam penyerahan data pribadi tersebut.  Namun yang menarik dalam Pasal 26 ayat (1) UU  ITE 22 , ada kata “pengecualian”  yang berarti bahwa kecuali diatur ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, maka  aturan tersebut tidak berlaku. Artinya hal ini membuka celah dikemudian hari bahwa akses terhadap data pribadi, termasuk pengguna OVO dapat diakses secara bebas meskipun tanpa persetujuan pemilik data pribadi. Lalu dalam  ketentuan  Umum  UU  ITE  dinyatakan  bahwa  dibutuhkan  jaminan  pemenuhan atas  perlindungan  diri  pribadi  dengan  mewajibkan  setiap  Penyelenggara  Sistem Elektronik  untuk  menghapus  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang tidak  relevan  yang  berada  di  bawah  kendalinya  atas  permintaan  Orang  yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
Namun  dalam  UU  ITE  tidak  dijabarkan  lebih  jelas  lagi  apa  yang  dimaksud dengan  “jaminan  pemenuhan  atas  perlindungan  diri”.  Jaminan  yang  dimaksud  dalam UU  ITE  tidak  dijabarkan  secara  detail,  apa  yang  dimaksud  jaminan,  bentuk-bentuk jaminannya  seperti  apa,  dan  jika  membahas  tentang  jaminan  maka  ada  unsur perlindungan  didalamnya,  namun  perlindungan  seperti  apa  yang  dimaksudkan  tidak
21 Kecuali  ditentukan  lain  oleh  peraturan  perundang-undangan,  penggunaan  setiap  informasi melalui  media  elektronik  yang  menyangkut  data  pribadi  seseorang  harus  dilakukan  atas  persetujuan Orang yang bersangkutan
22 (1)  Setiap  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  wajib  menghapus  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
(2)   Setiap  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  wajib  menyediakan  mekanisme  penghapusan Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  sudah  tidak  relevan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)  Ketentuan  mengenai  tata  cara  penghapusan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  diatur  dalam  peraturan pemerintah.
terdapat dalam UU ITE. Sehingga ketika terjadi kebocoran data pengguna aplikasi OVO selaku penyedia Sistem Elektronik, pengguna aplikasi OVO pun tidak mengetahui apa yang  sebenarnya  menjadi  hak  terhadap  data  pribadinya  yang  telah  diupload  dalam sistem  elektronik,  karena  “jaminan”  terkait  perlindungan  datanya  masih  menjadi  hal yang bersifat samar.
UU  ITE  telah  menjelaskan  tentang  Perlindungan  data  pribadi  yang  dinyatakan sebagai bagian dari Hak Pribadi (Privacy Rights),  yang dimaksud sebagai  Hak Pribadi dalam UU ITE yaitu :
(1) Hak  pribadi  merupakan  hak  untuk  menikmati  kehidupan  pribadi  dan  bebas dari segala macam gangguan
(2) Hak  pribadi  merupakan  hak  untuk  dapat  berkomunikasi  dengan  orang  lain tanpa Tindakan memata-matai
(3) Hak  pribadi  merupakan  hak  untuk  mengawasi  akses  tentang  kehidupan pribadi dan data seseorang.
Akan tetapi perlindungan terkait hak pribadi atas data pribadi sama seperti kata “jaminan”  dalam  Pasal  26  UU  ITE,  perlindungan  atas  hak  pribadi  tersebut  masih bersifat samar karena tidak dijelaskan lebih lanjut terkait perlindungan yang diberikan. Padahal  Hak  Pribadi  merupakan  hak  penuh  seseorang,  hak  pribadi  merupakan  hak seseorang  yang tidak dapat dihilangkan, termasuk dalam  hak pribadi atas data pribadi. Data  pribadi  harus  dijaga  kerahasiaannya  kecuali  atas  persetujuan  dari  pemilik  data pribadi untuk mempublikasikan data pribadinya.
2. Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  Sistem Elektronik, dinyatakan bahwa Pengguna Wajib :
a. Menjaga  kerahasiaan  data  pribadi  yang,  diperoleh,  dikumpulkan,  diolah,  dan dianalisisnya
b. Menggunakan data pribadi sesuai dengan kebutuhan pengguna saja
c. Melindungi  data  pribadi  beserta  dokumen  yang  memuat  data  pribadi  tersebut dari Tindakan penyalahgunaan
d. Bertanggungjawab  atas  data  pribadi  yang  terdapat  dalam  penguasaannya,  baik penguasaan seara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan.
86 | Nurul Adliyah, Fitriani Jamaluddin, Muhammad Ashabul Kahfi, Susisanti
Pengguna dalam hal ini adalah Penyedia Sistem Elektronik, dalam hal ini OVO berdasarkan  Pasal  27  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  Sistem Elektronik wajib  melindungi data pribadi dari tindakan penyalahgunaan. Namun, tidak dijabarkan secara jelas seperti apa bentuk perlindungan yang diwajibkan, perlindungan tersebut  berbentuk  represif  atau  berbentuk  preventif.  Jika  dicermati  sebenarnya  dalam Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2016  Tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  Sistem  Elektronik,  Pasal  36  terdapat Pemberian  Saknsi  apabila  terjadi  kebocoran  data  dalam  Sistem  Elektronik,  sanksi tersebut bersifat sanksi administratif. Adapun sanksi administrasi yang diberikan, yaitu :
(1) Setiap  Orang  yang  memperoleh,  mengumpulkan,  mengolah,  menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan  Data  Pribadi  tanpa  hak  atau  tidak  sesuai  dengan  ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi  administratif  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan berupa:
a. peringatan lisan;
b. peringatan tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
d. pengumuman di situs dalam jaringan (website online).
(2) Ketentuan  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  sanksi  administratif  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
(3) Sanksi  administratif  diberikan  oleh  menteri  atau  pimpinan  instansi  pengawas dan pengatur sektor terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (4) Pengenaan sanksi oleh pimpinan instansi pengawas dan pengatur  sektor  terkait  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dilakukan  setelah berkoordinasi dengan Menteri.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia
Perlindungan Konsumen yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini  adalah  perlindungan  terhadap  konsumen  yang  memanfaatkan  produk  dan/atau  jasa dari  penyelenggara  yang  diatur  dan  diawasi  oleh  Bank  Indonesia.  Salah  satu  yang diawasi  oleh  Bank  Indonesia  yaitu  Penyelenggara  di  bidang  Distem  Pembayaran. Berdasarkan  Pasal  4  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  22/20/PBI/2020  Tentang Perlindungan  Konsumen  Bank  Indonesia, penyelenggara di bidang  sistem pembayaran salah  satunya  yaitu  Penyelenggara  Dompet  Elektronik.  Sehingga  Penyelenggara Dompet Digital, termasuk OVO tunduk pada aturan ini, dan aturan ini menjadi rujukan
bagi  konsumen  dalam  hal  pemenuhan  hak-hak  konsumen  ketika  melakukan  transaksi digital menggunakan dompet elektronik.
Aturan  terkait  Perlindungan  Data  Pribadi  dan/atau  Informasi  Konsumen  diatur dalam  Bab  Ketujuh,  Pasal  30  sampai  Pasal  34  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 22/20/PBI/2020  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Salah  satu  yang  menarik  yaitu terdapat pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa:
(1) Penyelenggara  dilarang  memebrikan  data  dan/atau  Informasi  Konsumen kepada pihak lain
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika :
a. Konsumen memberikan persetujuan secara tertulis; dan/atau
b. Penyelenggara diwajibkan untuk memberikan informasi kepada konsumen berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.
Berdasarkan  Pasal  tersebut,  jelas  dinyatakan  bahwa  ketika  penyelenggara dompet elektronik ingin memberikan data pribadi konsumen, maka harus mendapatkan persetujuan  dari  konsumen.    Ketentuan  terkait  pemberian  data  kepada  pihak  lain  atau pihak  ketiga  dalam  aplikasi  OVO  dapat  ditemukan  pada  bagian  syarat  dan  ketentuan. Pada bagian syarat dan ketentuan, dalam syarat dan ketentuan tersebut termasuk  untuk pemberian  data  pribadi  pengguna  OVO  kepada  Pihak  Ketiga.  Menurut  Pasal  33, Penyelenggara  harus  mendapat  persetujuan  secara  tertulis  untuk  memberikan  data dan/atau informasi konsumennya kepada pihak lain atau pihak keitga. Mengenai bentuk persetujuan,  pengguna  atau  konsumen  OVO  telah  memberikan  persetujuannya  ketika diawal  melakukan  registrasi.  Sehingga  ketika  pihak  OVO  memberikan  data  pribadi penggunanya kepada pihak ketiga, pihak OVO tidak harus meminta persetujuan secara tertulis lagi kepada pengguna, karena persetujuan telah diberikan oleh Pengguna ketika diawal melakukan registrasi untuk menggunakan aplikasi OVO. Hal inilah yang masuk dalam  kategori  Kontrak  Elektronik  yang  bersifat  baku,  karena  apabila  pengguna  tidak memberikan  persetujuannya  maka  berdasarkan  kebijakan  privasi  OVO  dan  pengguna tidak  mengumpulkan  data  pribadi  yang  diminta  ketika  melakukan  registrasi  dan pengguna  tidak  menyetujui  syarat  dan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  aplikasi  OVO maka  OVO  tidak  akan  memberikan  layanan-layanan,  akses  produk-produk  dan memproses  pembayaran  pengguna  atau  dengan  kata  lain  pengguna  tidak  dapat
menggunakan  aplikasi  OVO.  Maka  agar  dapat  menggunakan  aplikasi  OVO,  maka pengguna harus tunduk pada syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Pemberian  sanksi  jika  terjadi  kebocoran  data  pribadi  baik  dalam  UU    ITE, maupun  Peraturan  Bank  Indonesia  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  sanksi  yang diberikan  hanya  bersifat  sanksi  andministratif.  Sanksi  administratif  tentunya  tidak memberikan  efek  jera,  karena  sanksi  yang  diberikan  hanya  berupa  penghentian sementara kegiatan, yang tidak cukup efektif untuk menghentikan penyalahgunaan data pribadi.  Tidak  pula  dijabarkan  secara  rinci  bagaimana  mekanisme  penghentian sementara  tersebut.    Perlindungan  data  pribadi  menjadi  hal  yang  penting  untuk dilakukan  saat  ini,  mengingat  data  pribadi  adalah  hal  yang  bersifat  essensial  dan merupakan  hak  pribadi  manusia.  Penyalahgunaan  data  pribadi  merupakan  salah  satu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Pasal 17 Internasional Convention on Civil  and  Political  Rights  mengatur  tentang  perlindungan  hak  privasi  yaitu  setiap Individu  berhak  mendapatkan  perlindungan  dari  segala  bentuk  ancaman  terhada gangguan  privasi,  keluarga,  kehormatan,  atau  reputasi. 23 Sehingga  pemberian  sanksi berupa  sanksi  administrasi  sangat  tidak  sesuasi  dengan  perbuatan  yang  dilakukan, apalagi penyalahgunaan data pribadi masuk dalam ranah pelanggaran HAM.
Salah satu tujuan hukum adalah kepastian hukum,Kepastian hukum dalam artian harus jelas subjek, objek, dan ancaman hukumnya. Kepastian hukum dibutuhkan untuk memberikan  jaminan  kemanan  termasuk  dalam  hal  data  pribadi.  Kepastian  hukum dalam perlindungan data pribadi akan memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi  pengguna  dompet  digital,  sehingga  ketika  dikemudian  hari  terjadi  kasus penyalahgunaan  atas  data  pribadi  dari  pengguna  dompet  digital  maka  pengguna  sudah mengetahui hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna dompet digital.

## PENUTUP
Perlindungan  Hukum  terhadap  data  pribadi  pengguna  dompet  digital  masih belum  jelas,  belum  terdapat  Undang-Undang  yang  secara  spesifik  membahas  terkait perlindungan data pribadi pengguna dompet digital, termasuk pengguna dompet digital OVO.  Aturan    yang  berkaitan  dengan  perlindungan  data  pribadi  masih  tersebar  dalam
23 Fanny Priscyllia, “PERLINDUNGAN PRIVASI DATA PRIBADI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM,” Jatiswara 34, no. 3 (2019): 1–5.
beberapa  Undang-Undang  dan  masih  samar  sehingga  sulit  untuk  melindungi  data pribadi baik secara preventif maupun represif.

## DAFTAR PUSTAKA
Angendari, Dewa Ayu DIah. “Kasus Data Dukcapil: Pelajaran Terkait Privasi Dan Data Pribadi Di Indonesia,” 2019.
BRI.  “Promo  BRI  -  Ketahui  Syarat  Amp  Cara  Buka  Rekening  Untuk  Pertama  Kali Yang Perlu Diperhatikan,” 2020.
Habib,  Tomyzul.  “Jadi  Unicorn  Hingga  Dilepas  Pendiri,  Ini  7  Fakta  Penting  Dompet Digital OVO, PT Visionet Internasional,” November 2019.
Husaini,  Azis.  “Snapcart  Indonesia  Riset  Pertumbuhan  E-Wallet  Dalam  Tiga  Bulan.”
August 2020.
OVO. “Kebijakan Privasi _ OVO,” n.d.
———. “Term and Conditions OVO,” 2020.
Pakpahan, Elvira Fitriyani, and Lionel Ricky Chandra. “TERHADAP DATA PRIBADI DALAM  INDUSTRI  FINANCIAL  TECHNOLOGY.” Jurnal  Veritas  ET  Justitia 6, no. 2 (2020): 298–323. https://doi.org/10.25123/vej.3778.
Priscyllia,  Fanny.  “PERLINDUNGAN  PRIVASI  DATA  PRIBADI  PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM.” Jatiswara 34, no. 3 (2019): 1–5.
Putri,  Suwena  Wahyu,  and  Nyoman  Budiana.  “Keabsahan  Kontrak  Elektronik  Dalam Transaksi  E-Commerce  Ditinjau  Dari  Hukum  Perikatan.” Jurnal  Analisis  Hukum 1, no. 2 (2018): 300–309.
Rahmatullah,  Indra.  “Pentingnya  Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Masa  Pandemi.” “Adalah’’ Buletin Hukum & Keadilan” 5, no. 1 (2021): 11–16.
Rizal,  Muhammad  Saiful.  “Perbandingan  Perlindungan  Data  Pribadi  Indonesia  Dan Malaysia.” Jurnal Cakrawala Hukum 10, no. 2 (2019): 218–27.
Satory,  Agus. “Perjanjian Baku Dan Perlindungan  Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor  Jasa  Keuangan :  Penerapan  Dan  Implementasinya  Di  Indonesia PADJADJARAN  Jurnal  Ilmu  Hukum  ,  Volume  2  Nomor  2  Tahun  2015  A  . Pendahuluan  Pertumbuhan  Ak  Vitas  Ekonomi  Masyarakat  Di  Berba.”
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2015): 269–90.
Sautunnida,  Lia.  “URGENSI  UNDANG-UNDANG  PERLINDUNGAN  DATA PRIBADI DI INDONESIA; STUDI PERBANDINGAN HUKUM INGGRIS DAN MALAYSIA.” Jurnal Kanun 20, no. 2 (2018): 369–84.
Suryahadi,  Ahmad.  “YLKI_  Penyedotan  Data  Pribadi  Masih  Sering  Dikeluhkan Nasabah Fintech.” July 2019.
Tirto. “OVO Pecat Karyawan Yang Langgar Privasi Data Pengguna - Tirto,” 2020.
Upadhayaya, Abhay. “Electronic Commerce and E-Wallet” I, no. March (2012): 37–41.