## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 98-120 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index

## PROBLEMATIKA SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DITINJAU DARI
MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH

## PROBLEMATIC PRESIDENTIAL THRESHOLD SYSTEM IN TERMS OF MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH

## Jamrud Qomaruz Zaman
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Email: jamrudzaman1@gmail.com

## Kasuwi Saiban
Universitas Merdeka Malang
Email: kasuwi.saiban@gmail.com Keywords : ABSTRACT General Election, Presidential Threshold, Human Rights, Maqāṣid   al-Syarī’ah. The  presidential  threshold  is  a  threshold  requirement  for  a  political party  or  a  coalition  of  political  parties  supporting  a  presidential  and vice-presidential candidate pair using the percentage of the DPR seat acquisition  or  the  national  valid  vote  acquisition  in  the  DPR  general election. The presence of this presidential threshold is a barrier to the right to equal opportunity in government. This research aims to evaluate the various rights that have been violated by the presidential threshold policy from the perspective of human rights and maqashid sharia as a new  view  of  the  efforts  to  reform  a  just  law.  This  research  includes normative  research  with  statutory  and  legal  policy  approaches.  The results and discussion of this research are that the general election law related  to  the  presidential  threshold  has  been  tested  by  the Constitutional Court. However, the Court always rejects the application because  it  is  of  the  opinion  that  the  presidential  threshold  is  an  open authority  of  the  legislator  based  on  the  delegation  of  Article  6A Paragraph  (5)  of  the  1945  Constitution.  The  rejection  resulted  in disappointment for the Indonesian people because it was considered to limit  the  right  to  become  a  leader.  In  the  perspective  of  Maqāṣid syarī'ah, the presidential threshold policy has also violated hifdzu 'aql. Therefore,  in  the  future,  fair  legal  reform  efforts  must  be  realized, namely  by  amending  Article  6A  Paragraph  (2)  related  to  presidential requirements  to  clearly  regulate  and  close  the  loopholes  of interpretation by the legislators and moral development of constitutional judges so that they really fight for the rights of citizens with a further view of the constitution. Kata kunci : ABSTRAK Pemilihan Umum, Presidensial
Threshold , Hak Asasi Manusia, Maqāṣid  al-Syarī’ah.
Presidensial  threshold merupakan  persyaratan  ambang  batas  partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon presiden dan  wakil  presiden  dengan  menggunakan  persentase  perolehan  kursi DPR atau perolehan suara sah nasional pemilihan umum DPR. Hadirnya presidensial  threshold ini  menjadi  penghalang  hak  memperoleh kesempatan yang sama di pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi berbagai macam hak yang telah dilanggar atas kebijakan presidensial  threshold dari  sudut  pandang  hak  asasi  manusia  dan maqashid syariah sebagai pandangan baru adanya upaya pembaharuan hukum  yang  berkeadilan.  Adapun  penelitian  ini  termasuk  penelitian normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan legal  policy .

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 98-120 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
Adapun  hasil  dan  pembahasan  penelitian  ini  ialah  bahwa  undang- undang pemilihan umum terkait presidensial threshold banyak diujikan materiil  kepada  Mahkamah  Konstitusi.  Namun  Mahkamah  selalu menolak  permohonan  tersebut  karena  berpendapat  bahwa presidensial threshold merupakan  kewenangan  terbuka  pembentuk  undang-undang berdasarkan  delegasi  Pasal  6A  Ayat  (5)  UUD  NRI  1945.  Penolakan tersebut  mengakibatkan  kekecewaan  terhadap  masyarakat  Indonesia dikarenakan  telah  dianggap  membatasi  hak  untuk  menjadi  pemimpin.
Dalam  perspektif Maqāṣid    al-syarī’ah ,  kebijakan presidensial threshold tersebut  juga  telah  melanggar hifẓ  al-‘aql .  Oleh  sebab  itu, maka  kedepannya  harus  diwujudkan  upaya pembaharuan  hukum  yang berkeadilan,  yakni  dengan  cara  amandemen  Pasal  6A  Ayat  (2)  terkait persyaratan  presiden  agar  mengatur  secara  jelas  dan  menutup  celah penafsiran oleh pembentuk undang-undang dan pembinaan moral hakim konstitusi agar mereka benar-benar memperjuangkan hak warga negara dengan pandangan lebih jauh terhadap konstitusi.
Diterima : 15 Desember 2023; Direvisi : 27 Maret 2024; Disetujui : 28 Maret 2024; Tersedia online : 12 April 2024
How to cite: Jamrud Qomaruz Zaman, Kasuwi Saiban, “Problematika Sistem Presidensial Threshold Ditinjau dari Maqāṣid al-Syarī’ah ”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 5, No. 1 (2024): 98-120. doi: 10.36701/bustanul.v5i1.1248.

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan sebuah negara demokrati 1 dan negara hukum 2 sebagaimana tercantum  dalam  konstitusinya  (Pasal  1  ayat  2  dan  Pasal  1  ayat  3  UUD  NRI  1945). Dengan  dianutnya  negara  demokrati  menyebabkan  rakyat  merupakan  pemegang kekuasaannya yang dalam penerapannya selalu dilakukan pemilihan umum oleh rakyat secara  berkala  dalam  pemilihan  wakil  rakyat.  Bentuk  negara  demokrasi  yang  selalu mengedepankan  kekuasaan  pada  rakyat  tersebut  terbagi  menjadi  dua,  yakni pertama , demokrasi  langsung  yakni  semua  rakyat  ikut  secara  langsung  dalam  membuat  sebuah kebijakan  dalam  suatu  negara  seperti  yang  dipraktikkan  oleh  Kekaisaran  Yunani  kuno sewaktu  kelahiran  demokrasi.  Adapun  kedua  ialah  demokrasi  secara  tidak  langsung, yakni suatu kekuasaan yang diwakilkan kepada perwakilan rakyat untuk  membuat dan menjalankan sebuah kebijakan. Dewasa ini demokrasi tidak langsung merupakan suatu sistem  yang  hampir  tidak  mungkin  ditinggalkan  oleh  sebuah  negara.  Penduduk  yang semakin  banyak  menyebabkan  tidak  mungkin  pembuatan  kebijakan  dilakukan  secara langsung dalam ruang terbuka. Oleh sebab itulah perwakilan rakyat merupakan alternatif efektif satu-satunya untuk  menyuarakan suara rakyat  dalam sebuah kebijakan. Dengan
1 Hal  ini  tercantum  dalam  Pembukaan  UUD  NRI  1945  yang  berbunyi  “maka  disusunlah Kemerdekaan  Kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  suatu  Undang-Undang  Dasar  Negara  Indonesia  yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.....”. Selain itu dalam Pasal  1  ayat  (2)  UUD  NRI  1945  yang  berbunyi  “Kedaulatan  berada  ditangan  rakyat  dan  dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Lihat UUD NRI 1945.
2 Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Lihat UUD NRI 1945.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 98-120 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
demikian  sebuah  pemilihan  umum  yang  demokratislah  satu-satunya  cara  menentukan para wakil rakyat tersebut. 3
Pada dasarnya gagasan  demokrasi  lahir untuk  membatasi supremasi raja  secara absolut  yang  menghasilkan  kebijakan  sewenang-wenang.  Walaupun  Aristoteles  telah mencetuskan demokrasi sejak masa Yunani Kuno namun dalam praktiknya masih belum maksimal  karena  masih  besarnya  supremasi  raja  yang  absolut,  turun-temurun,  dan sewenang-wenang. 4 Gagasan demokrasi mulai menampakkan diri ketika pada tanggal 12 Juni 1215 ketika rakyat Inggris menuntut hak-haknya yang dirampas akibat kesewenang- wenangan  Raja  John  sehingga  ia  mengeluarkan  suatu  perjanjian  tentang  pembatasan kekuasaan  raja  dan  perlindungan  HAM.  Kemudian  dalam  perkembangannya  secara berangsur-angsur  negara  Inggris  menganut  sistem  pemerintahan  parlementer,  yakni kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri yang dipilih oleh anggota parlemen yang dipilih pula dari rakyat. Adapun raja atau ratu hanya berstatus sebagai kepala negara yang  pada  hakikatnya  sebagai  simbol  negara  belaka,  sedangkan  untuk  urusan pemerintahan  tetap  dipegang  oleh  perdana  menteri.  Oleh  sebab  itulah  banyak  pakar sepakat  bahwa  sistem  pemerintahan  parlementer  Inggris  merupakan  pelopor  praktik demokrasi perwakilan di dunia. 5
Kemudian dalam perkembangannya muncul pula pemikiran filsuf tentang bentuk ketatanegaraan  yang  ideal  bagi  sebuah  negara,  yakni  John  Locke  yang  membagi kekuasaan negara pada tiga cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan federatif. Selain itu, juga ada Baron de Montesquieu yang juga membagi kekuasaan menjadi tiga yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Persamaan pemikiran mereka atas pembagian kekuasaan tersebut ialah untuk membatasi supremasi kekuasaan yang menumpuk pada satu  organ  kekuasaan.  Hal  ini  ternyata  dikarenakan  supremasi  parlemen  sebagai  wakil rakyat saat ini ternyata sama saja absolut sebagaimana raja yang absolut dahulu. 6 Bahkan A.V. Dicey (1835-1922) menyebut supremasi parlemen yang sangat sewenang-wenang tanpa ada pembatasan dan pengontrolan sebagaimana terjadi di Inggris sebelum abad 20 merupakan  perbuatan  biadab  yang  mengatasnamakan  perwakilan  rakyat  namun  pada hakikatnya  malah  menindas  rakyat.  Menurut  Dicey  bahwa  pada  dasarnya  anggota parlemen  tersebut  dalam  membuat  kebijakan  hanya  membuat  kebijakan  berlandaskan kepentingannya sendiri atau partai yang mengangkatnya. Hal inilah yang menurut Dicey sangat penting mengombinasikan sistem pemerintahan demokratis dengan konstitualisme disertai pembatasan kekuasaan melalui check and balance . Dicey menambahkan bahwa konstitusi inilah yang pada dasarnya satu-satunya pengontrol utama kebijakan parlemen, oleh karenanya konsep yang ideal menurutnya ialah demokrasi berdasarkan hukum. 7 Pada perkambangan selanjutnya, ketika Amerika Serikat meraih kemerdekaannya pada  tanggal  4  Juli  1776,  ia  menyusun  sebuah  konstitusi  yang  berbeda  dari  sistem
3 Jimly Assiddiqie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 23- 24.
4 Raimudus  Bulet  Namang,  “Negara  Dan  Warga  Negara  Perspektif  Aristoteles,” Jurnal  Ilmiah Dinamika Sosial 4, no. 1 (2020), 259, doi:https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449.
5 Saldi Isra, Sistem Pemerintahan Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 35.
6 Saldi Isra, Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 15.
7 A.V Dicey, Introduction to The Study of The Law of The Constitution (London: Macmillan, 1992), 188.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 98-120 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
parlementer  yang  telah  digunakan  di  Inggris.  Walaupun  sebagai  mantan  negara  koloni Inggris,  Amerika  Serikat  tidak  mengadopsi  sistem  pemerintahan  tersebut,  ia  malah terpengaruh  dengan  konsep  pemikiran  Baron  de  Montesqueu.  Ia  menjadi  negara  yang pertama kali menggunakan sistem pemerintahan presidensial dengan konsep pembagian kekuasaan  menjadi  3  bagian,  yakni  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif. 8 Sistem pemerintahan  presidensial  ialah  sistem  pemerintahan  dengan  presiden  sebagai  kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam sistem presidensial tersebut presiden memiliki kekuasaan    yang  besar  dan  mengarah  pada concentration  of  power  and  responsibility upon  the  President sebagaimana  termaktub  dalam  Penjelasan  Angka  IV  UUD  1945. Namun  untuk  mengimbangi  kekuasaannya  diterapkanlah check  and  balance dengan legislatif atau parlemen dan yudikatif sebagai pengimbangnya. Selain itu kemerdekaan Amerika  Serikat  tersebut  juga  dianggap  sebagai  salah  satu  pelopor  kolaborasi  antara demokrasi  dan  konstitusional.  Pertumbuhan  demokrasi  tanpa  adanya  batasan  dalam sebuah konstitusi  sama saja dengan sebuah supremasi organ kekuasaan tertentu  secara sewenang-wenang. 9
Pada  dasarnya  dalam  hal  ini  salah  satu  solusi  yang  paling  tepat  dalam menanggulangi  sebuah  supremasi  yang  sewenang-wenang  ialah  adanya check and balance dan  konstitusi  yang  senantiasa  menjadi  acuan  dalam  bernegara. Check and balance selain dapat terjadi antar lembaga negara sebagaimana tiga pembagian kekuasaan John Lock (1632-1704) dan Baron de Montesqueu (1689-1755), juga dapat diwujudkan satu cabang kekuasaan. Contoh dalam hal ini ialah seperti adanya pembagian dua kamar dalam  parlemen 10 dan  adanya  lembaga  kehakiman  pengawas  (semisal  KY)  yang
8 I Dewa Gede Atmaja, Hukum Konstitusi (Malang: Setara Press, 2012), 23.
9 Rizki Aulia Adinda, Cici Fatmala, and Yana Syafrie Hijri, “Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Dan Amerika Serikat,” Jurnal Pendidikan Dan Konseling 5, no. 1 (2023), 2349, doi:https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11325.
10 Dewasa ini perkembangan sistem pembagian parlemen ada tiga model, yakni:
a. Unikameral, yakni sistem parlemen yang tidak dibagi dengan satu kamar sebagai pusat penguasa  parlemen.  Dengan  demikian  kamar  tersebutlah  yang  menjadi  penguasa  tunggal  dalam membentuk  suatu  kebijakan  dalam  undang-undang.  Contoh  negara  yang  menerapkan  sistem unikameral ialah Singapura dan Vietnam.
b. Bikameral,  yakni  sistem  pembagian  parlemen  dua  kamar.  Sistem  demikian  terdapat variasi  lagi,  yakni  sistem  bikameral  yang  sama-sama  kuat  atau  seimbang  dan  sistem  bikameral dengan  satu  kamar  lebih  berkuasa.  Contoh  sistem  bikameral  seimbang  ialah  negara  Amerika Serikat dengan Kongres yang terdiri atas 2 kamar yang Senat (perwakilan negara bagian) dan House Representative  (perwakilan  politik)  yang  keduanya  sama-sama  memiliki  kedudukan  yang  kuat. Adapun  contoh  sistem  bikameral  tidak  seimbang  menurut  Hamid  S.  Attamimi  ialah  Indonesia. Hamid S. Attamimi menyebutkan bahwa pada dasarnya setelah amandemen UUD 1945 pada tahun 1999-2002,  kedudukan  DPR  yang  mempunyai  kewenangan  lebih  banyak  dibandingkan kewenangan DPD. Contoh dalam hal ini kewenangan DPR dalam membuat undang-undang mulai tahap perancangan sampai persetujuan bersama dengan presiden, sedangkan DPD hanya berkaitan dengan  tahap  perancangan  dan  pembahasan  RUU  yang  berkaitan  dengan  otonomi  daerah, hubungan  pusat  dengan  daerah,  pembentukan  dan  pemekaran  serta  penggabungan  daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
c. Trikameral, yakni sistem pembagian parlemen menjadi tiga kamar. Contoh negara yang menerapkan  sistem  trikameral  ialah  Indonesia.  Jimly  Asshiddiqie  menjelaskan  bahwa  Indonesia memiliki 3 kamar yakni MPR, DPR, dan DPD. MPR yang anggotanya gabungan antara anggota

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 98-120 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
mengawasi  para  hakim. 11 Adapun  kehadiran  konstitusi  ialah  sebagai  wujud  negara hukum,  konstitusi  harus  dijadikan  pedoman  dalam  penyelenggaraan  bernegara  dan memuat hal-hal yang bersifat fundametal, seperti hak asasi manusia, lembaga negara dan kewenangannya,  dan  hubungan  antar  lembaga  negara.  Selain  itu,  sifat  konstitusi  ini memiliki sifat norma yang abstrak dan rigid atau sulit diubah. Sifat abstrak dalam hal ini mengandung  makna  bahwa  sifat  konstitusi  hanya  memuat  garis-garis  ketentuan  yang bersifat fundamental bagi kehidupan warga negara, sedangkan untuk urusan hal bersifat kongkret  menjadi  wewenang  pemerintah  dengan  tetap  mengacu  kepada  yang  abstrak. Dengan kata lain, sifat norma yang abstrak tersebut bertujuan agar melalui nilai-nilainya dapat mengatasi hal-hal yang kongkret. Adapun sifat rigid konstitusi bertujuan menjaga kepastian hukum sehingga peraturan bawahnya tidak seringkali mengganti dengan alasan menyesuaikan dengan konstitusi. 12
DPR  dan  DPD  tidak  turut  menjadikan  Indonesia  menggunakan  sistem  bikameral  karena  pada dasarnya kewenangan MPR tidak sama dengan keduanya.
Untuk  lebih  lengkap  lihat  Winardi  and  Sirjuddin, Dasar-Dasar  Hukum  Tata  Negara ,  1st  ed. (Malang: Intrans Publishing, 2015), 17-18.
11 Namun kekaburan norma Pasal 24B Ayat (1) UUD NRI 1945 tentang “hakim” yang diawasi KY dan  adanya  delegasi  lebih  lanjut  makna  “hakim”  dalam  undang-undang  menyebabkan  terjadinya  celah penyelewengan.  Pasal 1 angka (1) dan Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial  menyebutkan  bahwa  Hakim  Agung  dan  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  merupakan  hakim  yang merupakan ruang lingkup pengawasan Komisi Yudisial. Saat itu Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung (2001-2008), dan anggotanya merasa terusik jika diawasi oleh Komisi Yudisial. Akhirnya 31 Hakim Agung mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas Pasal 1 Angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 Ayat (1) huruf e dan Ayat (5), Pasal 24 Ayat (1), dan Pasal 25 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 22  Tahun  2004  tentang  Komisi  Yudisial.  Dalam  perkara  tersebut  lahirlah  Putusan  Nomor  005/PUU/IV- 2006  yang  menolak judicial  review Hakim  Agung  dan  menjelaskan  bahwa  Komisi  Yudisial  berwenang mengawasi  Hakim  Agung.  Namun  ada  hal  menarik  dalam  putusan  tersebut,  karena  Hakim  Konstitusi melanggar  asas iudex  non ultra  petita dengan  menambahkan  dalam  putusannya  bahwa Komisi  Yudisial tidak berwenang mengawasi Hakim Konstitusi. Dalam pertimbangan putusannya, beberapa alasan Hakim Konstitusi tidak termasuk hakim yang diawasi KY dikarenakan, pertama, ketentuan UU KY tidak berkaitan dengan UU MK karena pasal tentang KY diletakkan terlebih dahulu sebelum pasal tentang MK, kedua , pengawasan  terhadap  Hakim  Konstitusi  merupakan  kewenangan  dari  Majelis  Kehormatan  Mahkamah Konstitusi, ketiga ,  makna  Hakim  Konstitusi  berbeda  dengan  hakim  biasa  karena  Hakim  Konstitusi merupakan hakim karena jabatannya, bukan merupakan profesi tetap, keempat , mekanisme pemilihan dan pengawasan  Hakim  Konstitusi  tidak  ada  sangkut  pautnya  dengan  Komisi  Yudisial, kelima ,  jika  Hakim Konstitusi  masuk  dalam  pengawasan  KY  akan  berimplikasi  terganggu  kemandiriannya.  Hal  demikian menjadi problematika serius yang menyebabkan tidak adanya check and balance dalam cabang kekuasaan yudikatif. Problematika itu muncul menjadi nyata setelah pada tahun 2013, Ketua Mahkamah Konstitusi, M.  Akil  Mochtar  terlibat  dalam  korupsi  suap  sengketa  pemilukada  Gunung  Mas  dan  Lebak.  Keadaan demikian membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perpu Nomor 01 Tahun 2013 yang mengamanatkan  dua kewenangan  KY,  yakni  membentuk  panel  ahli  dalam  rekrutmen  Hakim  Konstitusi dan memfasilitasi pembentukkn Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Perpu tersebut akhirnya sah menjadi  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Penetapan  Perpu  Nomor  1  Tahun  2013  tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Namun UU tersebut diajukan judicial review ke MK oleh Forum Pengacara Konstitusi dan beberapa dosen Fakultas Hukum Universitas Jember. MK kembali lagi menyatakan bahwa UU tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi sehingga hingga saat  ini  berlaku  kembali    UU  Nomor  22  Tahun  2004  tentang  Komisi  Yudisial,  dan  tidak  ada  satupun lembaga  negara  yang  memiliki  kewenangan  melakukan  pengawasan  terhadap  Hakim  Konstitusi.  Lihat Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), 147-148.
12 Moh. Mahfud M.D, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (Jakarta: LP3ES, 2006), 38.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 98-120 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
Dewasa  ini  Indonesia  senantiasa  menerapkan  nilai-nilai  negara  demokratis konstitualisme.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  adanya  norma  yang  secara  jelas menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara demokratis dan negara hukum dalam konstitisinya. Implementasi nilai-nilai tersebut terwujud dalam kehidupan ketatanegaraan seperti adanya pemilu yang secara rutin dilakukan sekali dalam lima tahun 13 dan adanya lembaga Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan melakukukan judicial review undang-undang  terhadap  konstitusi  atau  dalam  istilah  lain  disebut  “ The  Guardian  of Constitusion ”.  Penyelenggaraan  ketatanegaraan  tersebut  juga  diatur  dalam  konstitusi Indonesia  sehingga  memiliki  landasan  yang  kuat.  Namun  ada  sesuatu  hal  yang menimbulkan  problematika  atas  penyelenggaraan  ketatanegaraan  tersebut,  salah  satu contoh konkret dewasa ini yang paling mendapat perhatian serius ialah adanya kebijakan presidensial threshold sebagai syarat menjadi presiden. Tentu ketentuan ini menjadikan kaum  elit  saja yang berhak berpartisipasi  dalam  pemilihan presiden. Sedangkan dalam konstitusi  Indonesia  ketentuan  mengenai  proses  penyelenggaraan  pemilihan  umum didelegasikan kepada undang-undang yang merupakan produk legislatif yang sarat akan kepentingan politik. Oleh karena itulah penelitian ini difokuskan tentang pengertian dan sejarah presidensial  threshold dan  hak  seseorang  berpartisipasi  dalam  politik  atas lahirnya  kebijakan presidensial  threshold dalam  kacamata  hak  asasi  manusia  dan Maqāṣid    al-syarī’ah serta  solusi  alternatif  dalam  mengatasi  problematika  tersebut. Tinjauan  dari Maqāṣid    al-syarī’ah dan  hak  asasi  manusia  ini  penting  untuk  menguji apakah tujuan stabilitas yang mereduksi hak politik ini sudah benar-benar pilihan tepat atau tidak.
Sebagai sebuah kajian akademik hukum yang masuk dalam bingkai hukum tata negara dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian ini menggunakan pendekatan statute  approach ,  yakni  dilakukan  dengan  memahami  secara  komprehensif  berbagai susunan  hierarki  peraturan  perundang-undangan 14 yang  berkaitan  dengan presidensial threshold . Bahan yang digunakan pada pendekatan ini ialah dengan menelaah UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait presidensial threshold . Di samping itu, digunakan pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  dengan  menggali  pemikiran-pemikiran
13 Pemilu pertama kali dipraktikkan di Indonesia terjadi pada tahun 1955, pada saat itu Indonesia menggunakan  sistem  multipartai  dalam  memilih  anggota  konstituante  dan  DPRS.  Namun  pemilu  yang terjadi sebelum tahun 2004 atau tepatnya sebelum amandemen UUD 1945 hanya menempatkan anggota parlemen  saja  yang  dipilih  melalui  pemilu,  sedangkan  presiden  hanya  dipilih  oleh  anggota  MPR  atau konstituante.  Selain  itu,  norma  pembatasan  periode  kekuasaan  Presiden  yang  kurang  jelas  sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. Bahkan pada masa orde baru kaidah yang dibangun ialah tradisi calon tunggal yang menyebabkan Presiden dapat dipilih tanpa batas masa seperti masa jabatan Presiden Soeharto selama 32 tahun. Hal ini disebabkan pula karena proses teknis pemilihan umum yang bersifat fundamental tidak diatur secara jelas dalam konstitusi sehingga menyebabkan pembuatan undang- undang  pemilu  oleh  parlemen  sarat  akan  kepentingan  politik  guna  mempertahankan  pihak  petahanan sebagaimana Presiden Soeharto dan jajaran anggota parlemen dari fraksi Golongan Karya yang berhasil memanipulasi  pemilihan  umum  sehingga  menciptakan  Golongan  Karya  dan  Presiden  Soeharto  dapat memenangkan pemilihan umum telak selama 5 kali periode. Lihat Saldi Isra and Khairul Fahmi, Pemilihan Umum Demokratis (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), 183-184.
14 Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Jakarta: Kencana, 2016), 57.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 98-120 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
ahli  fikih  Islam  Al-Gazālī  tentang Maqāṣid  al-syarī’ah .  Selain  itu,  penelitian  ini  juga memakai pendekatan legal policy , pendekatan ini dimaksudkan untuk menggali jawaban atas pertanyaan tentang tujuan apa yang hendak dicapai dalam sistem yang ada dan cara efektif  seperti  apa  untuk  mencapai  tujuan  tersebut. 15 Pada  dasarnya  pendekatan  ini merupakan  bagian  dari  ilmu  hukum  yang  digunakan  untuk  mengkaji  perubahan  dari hukum yang  berlaku sekarang ( ius constitutum ) menuju hukum yang dicita-citakan ( ius constituendum ).
Terdapat beberapa penelitian yang telah membahas tentang presidensial threshold ini dan tentunya juga memiliki karakteristik perbedaan dengan penelitian oleh penulis, di antaranya ialah:
1. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yasinta  Dyah  Paramitha  Hapsari  dan  Retno Saraswwati  (2023)  yang  membahas  tentang  dampak presidensial  threshold bagi tatanan  kehidupan  demokrasi  di  Indonesia. 16 Fokus  penelitian  tersebut  ialah  pada makna  filosofis  dibentuknya presidensial  threshold dalam  artian  positif  dan analisisnya tentang ketidakadilan yang muncul dalam keterwakilan partai-partai kecil dalam  mengusung  wakilnya  menjadi  calon  presiden.  Sedangkan  fokus  artikel  ini tentang analisis dampak presidensial threshold dalam sudut kacamata Maqāṣid  al- syarī’ah dan  bagaimana  solusi  agar  hukum  yang  mengatur  mekanisme  stabilitas pemerintahan itu dapat adil dan kuat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Titon Slamet Kurnia (2020) yang membahas analisis faktual  dan  yuridis  tentang  makna  filosofis presidensial  threshold dalam  rangka stabilitas kebijakan yang didukung oleh anggota parlemen. 17 Fokus penelitian tersebut ialah  tentang  ketidaktepatan  makna  filosofis presidensial  threshold dalam  rangka stabilitas  pemerintahan  yang  didukung  oleh  anggota  parlemen  yang  akan mempengaruhi  tingkat  independensi  Presiden  dari  pengaruh  kuat  partai  politik. Adapun fokus artikel ini tentang  analisis dampak presidensial threshold dalam sudut kacamata Maqāṣid    al-syarī’ah dan  bagaimana  solusi  agar  hukum  yang  mengatur mekanisme stabilitas pemerintahan itu dapat adil dan kuat.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Imawan Sugiarto dan Erwin Aditya Pratama (2022) yang  membahas  tentang    dampak  penerapan presidensial  threshold pada penyelenggaraan  pemilihan  umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  2024. 18 Fokus penelitian tersebut ialah dampak negatif penerapan presidensial threshold yang hanya menguntungkan partai-partai elit dan mereduksi hak rakyat untuk memilih figur-figur alternatif.  Adapun  fokus  penelitian  dalam  artikel  ini  tentang  analisis  dampak presidensial  threshold dalam  sudut  kacamata Maqāṣid  al-syarī’ah dan  bagaimana
15 Mohammad Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia , 1st ed. (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998), 3.
16 Yasinta  Dyah  Paramitha  Hapsari  and  Retno  Saraswati,  “Dampak  Pelaksanaan  Presidensial Threshold  Pada  Pemilu  Serentak  Terhadap  Demokrasi  Di  Indonesia,” Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia 5, no. 1 (2023): 70–84, doi:https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.70-84.
17 Titon  Slamet  Kurnia,  “Presidential  Candidacy  Threshold  and  Presidentialism  Affirmation  in Indonesia,” Padjadjaran Jornal of Law 7, no. 3 (2020): 353–79, doi:https://doi.org/10.22304/pjih.v7n3.a4.
18 Imawan  Sugiharto  and  Erwin  Aditya  Pratama,  “Examining  the  Legal  Impact  of  Presidential Threshold Implementation in The 2024 Presidential Election,” Jurnal Dinamika Hukum 22, no. 2 (2022): 430–42, doi:http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2022.22.2.3429.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 98-120 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
solusi agar hukum yang mengatur mekanisme stabilitas pemerintahan itu dapat adil dan kuat.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Denny Indra Sukmawan dan Syauqi Pratama (2023) yang  membahas  tentang  analisis  kritis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tentang presidensial  threshold . 19 Fokus  penelitian  tersebut  ialah  tentang  kritik  terhadap Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  53/PUU-XV/2017  yang  berulang  kali  tidak menerima permohonan atau menolak terkait ambang batas pencalonan Presiden yang dimaksudkan untuk penyederhanaan partai dan integrasi visi/misi. Menurut Imawan dan  Erwin  bahwa presidensial  threshold tersebut  malah  membawa  kepada popularisme  politik  dan  menyuburkan  oligarki  politik.  Selain  itu,  hal  tersebut  juga seakan  Presiden  dalam  menjalankan  kebijakannya  harus  sesuai  dengan  pendapat partai  pengusung  sehingga  mengurangi  independensinya,  padahal  mandat  jabatan Presiden tersebut berasal dari rakyat yang memilihnya secara langsung. Adapun fokus penelitian  dalam  artikel  ini  tentang  analisis  dampak presidensial  threshold dalam sudut  kacamata Maqāṣid    al-syarī’ah dan  bagaimana  solusi  agar  hukum  yang mengatur mekanisme stabilitas pemerintahan itu dapat adil dan kuat.
5. Penelitian yang dilakukan oleh I Komang Dananta Praptawan dan Komang Pradnyana (2024) tentang dampak penerapan presidensial threshold dalam pemilihan umum. 20
Fokus penelitian tersebut ialah bahwa adanya presidensial threshold telah membawa pada keotoriteran oleh oligarki dan mereduksi hak asasi manusia dalam berpartisipasi politik,  padahal  Indonesia  merupakan  sebuah  negara  demokrasi  yang  senantiasa menjunjung  tinggi  persamaan  hak  asasi  manusia.  Adapun  fokus  penelitian  dalam artikel  ini  tentang  analisis  dampak presidensial  threshold dalam  sudut  kacamata Maqāṣid  al-syarī’ah dan bagaimana solusi agar hukum yang mengatur mekanisme stabilitas pemerintahan itu dapat adil dan kuat.

## PEMBAHASAN

## Pengertian dan Sejarah Presidensial Threshold
Pada  dasarnya  latar  belakang  lahirnya presidensial  threshold tidak  lain  adalah karena  adanya  upaya  pemurnian  (purifikasi)  sistem  pemerintahan  presidensial  dalam perubahan  UUD  1945. 21 Adapun  wujud  upaya  purifikasi  sistem  pemerintahan presidensial tersebut ialah dengan mengganti redaksi Pasal 6 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang  menyatakan  bahwa  presiden  dan  wakil  presiden  dipilih  oleh  suara  terbanyak. Pemilihan presiden demikian merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer yang menyebabkan presiden hanya akan bertanggung jawab kepada parlemen, bukan langsung kepada rakyat. Walaupun secara tertulis dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, namun  dalam praktiknya sepanjang Indonesia merdeka
19 Denny  Indra  Sukmawan  and  Syaugi  Pratama,  “Critical  Review  of  The  Constitutional  Court’s Decision  on  the  Presidential  Threshold,” Jurnal  Konstitusi 20,  no.  4  (2023):  556–75, doi:https://doi.org/10.31078/jk2041.
20 I Komang Dananta Praptawan and Komang Pradnyana Sudibya, “Presidential Threshold Sebagai Sistem Pemilihan Presiden Dalam Pemilu Serentak,” Jurnal Kertha Semaya 12, no. 7 (2024): 1398–1407, doi:https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i07.p02.
21 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 98-120 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
hingga berakhirnya orde baru, Indonesia tidak pernah mengadakan pemilihan presiden. Presiden  Soekarno  (1901-1970)  menjadi  presiden  melalui  proses  aklamasi  saat  sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Presiden Soeharto (1922-2008) menjadi presiden kedua RI berkat peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno karena laporan pertanggung jawabannya  ditolak  oleh  MPR  pada  tahun  1966.  Sepanjang  orde  baru  pun  Presiden Soeharto juga terpilih kembali menjadi presiden selama 5 kali pemilu disebabkan kaidah yang hidup saat itu ialah tradisi calon tunggal. Oleh sebab itulah MPR hanya menetapkan presiden  bukan  memilih  presiden.  Sedangkan  Presiden  Habibie  (1936-2019)  menjadi presiden sebab presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. 22
Pada  masa  amandemen  UUD  1945  yang  berlangsung  pada  tahun  1999-2002, pembahasan  tentang  perubahan  pemilihan  presiden  dari  dipilih  oleh  MPR  atau  dipilih langsung oleh rakyat menuai banyak pro dan kontra diantara berbagai fraksi. Tarik ulur berbagai fraksi tersebut dimulai dari pembahasan perubahan pertama hingga perubahan ketiga  dan  belum  mencapai  titik  temu,  hingga  kemudian  pada  perubahan  keempat dicapailah  sebuah  kesepakatan  dengan  hadirnya  rumusan  Pasal  6A  UUD  NRI  1945. 23 Dengan  demikian,  pemilihan  presiden  secara  langsung  sebagai  bagian  dari  sistem pemerintahan presidensial merupakan keniscayaan. Namun dinamika pembahasan sistem dan mekanisme pemilihan presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 6A Ayat (5) turut memengaruhi pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, terutama dalam hal ini berkaitan dengan Pasal 6A Ayat  (2).  Kedudukan  UU  Nomor  23  Tahun  2003  tersebut  ialah  sebagai  delegasi  dari konstitusi kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih kongkret. Dalam hal pencalonan presiden dan pakil presiden tersebut, UU Nomor 23 Tahun 2003 memberikan ambang  batas  minimal  kepada  partai  politik  peserta  pemilihan  umum  yang  dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2003  tersebut  menjelaskan  bahwa  pasangan  calon  presiden  dan  wakil  presiden  hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik minimal memperoleh 15% kursi DPR RI atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilihan umum anggota DPR RI.
Dengan adanya ambang  batas tersebut,  maka secara implisit Pasal  6A Ayat  (2) tersebut dimaknai bahwa tidak semua partai politik maupun gabungan partai politik dapat mengajukan  pasangan  presiden  dan  wakil  presiden.  Jika  dirujuk  dari  sejarah
22 Isra, Sistem Pemerintahan Indonesia, 150-151.
23 Rumusan Pasal 6A UUD NRI 1945 adalah sebagai berikut:
(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
(3) Pasangan  calon  Presiden  dan Wakil  Presiden  yang  mendapatkan  suara  lebih  dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang  tersebar  di  lebih  dari  setengah  jumlah  provinsi  di  Indonesia,  dilantik  menjadi  Presiden  dan Wakil Presiden.
(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon  yang  memperoleh  suara  terbanyak  pertama  dan  kedua  dalam  pemilihan  umum  dipilih  oleh rakyat  secara  langsung  dan  pasangan  yang  memperoleh  suara  rakyat  terbanyak  dilantik  sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 98-120 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
kelahirannya, presidensial  threshold muncul  dalam  rancangan  undang-undang  yang diajukan oleh pemerintah pada tanggal 28 Januari 2003. Pemerintah saat itu dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarno Putri yang juga menjabat sebagai ketua umum PDIP. 24 Pada Pasal 5 Ayat (4) rancangan undang-undang tersebut dirumuskan sebagai berikut: “Proses lanjut usulan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat dilakukan  oleh  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  peserta  pemilihan  umum anggota DPR yang memperoleh suara dalam pemilihan umum secara kumulatif nasional sekurang-kurangnya  20%”.  Berkenaan  dengan  batas  ambang  batas  tersebut,  dalam penjelasan  rancangan  undang-undang  dijelaskan  bahwa  perolehan  suara  20%  dalam pemilu anggota DPR dimaksudkan agar partai politik yang merupakan representasi dari kekuatan rakyat dapat terlebih dahulu melakukan seleksi bagi calon presiden dan wakil presiden yang mempunyai kualitas dan integritas memadai sebelum dipilih oleh rakyat. Selain  itu,  ambang  batas  tersebut  juga  bertujuan  untuk  menuju  multipartai  yang sederhana. 25
Namun ambang batas yang diusulkan oleh pemerintah tersebut banyak mendapat kritik  oleh  berbagai  fraksi  di  DPR.  Fraksi  Perserikatan  Daulatul  Ummah  (PDU) menganggap bahwa Pasal 6A UUD NRI 1945 tidak dapat dimaknai secara bebas dengan menentukan  ambang  batas  20%  perolehan  suara  sah  secara  nasional  pemilu  DPR. 26 Senada  dengan  Fraksi  Perserikatan  Daulatul  Ummah  (PDU),  Fraksi  Reformasi menjelaskan  bahwa  undang-undang  yang  hanya  berkedudukan  mengatur  lebih  lanjut ketentuan konstitusi tidak seharusnya ditafsirkan secara tidak seirama dengan semangat konstitusi  yang  menjiwai  keadilan  dan  kerakyatan. 27 Selain  itu,  Fraksi  PBB  juga menjelaskan bahwa adanya ambang batas 20% tersebut dapat mengebiri Pasal 6A UUD NRI 1945. Lebih  lanjut  Fraksi  PBB menjelaskan bahwa ketentuan tersebut  seharusnya tidak  ada  kecuali  secara  tegas  ditentukan  dalam  konstitusi. 28 Lebih  jauh,  Umar Anggorojene dari LIPI mengugat presidensial threshold ini dalam Rapat Kerja DPR pada tanggal  31  Maret  2003  dengan  menyatakan  bahwa  ambang  batas  tersebut  beserta penjelasannya sangat tidak masuk akal, ia menjelaskan bahwa untuk menciptakan sistem check and balance seharusnya pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak ada keterkaitannya dengan pemilihan umum anggota DPR. 29 Dalam Rapat Dengar Pendapat, Usman  Khatib  juga  mengatakan  agar  ambang  batas  tersebut  seharusnya  dikembalikan pada mekanisme yang diatur dalam konstitusi. 30 Di samping itu, Jimly Asshiddiqie (1956-
24 Surat  Presiden  RI  No:  R.02/PU/I/2003,  28  Januari  2003,  Perihal  Rancangan  Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
25 Penjelasan  Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  tentang  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil Presiden.
26 Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Rapat Kerja ke-3, 26 Maret 2003,7.
27 Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, 18.
28 Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, 13.
29 Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Rapat Kerja ke-4, 31 Maret 2003, 30.
30 Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Rapat Dengar Pendapat ke-3, 7 April 2003, 8.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 98-120 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
sekarang) 31 menanggapi rancangan undang-undang tersebut dengan mengatakan bahwa seharusnya  ambang  batas  20%  tersebut  tidak  dilakukan,  namun  jika  tujuan  utamanya ialah untuk membatasi calon dan membentuk multi partai yang sederhana, maka ambang batas  tersebut  dapat  dipertimbangkan,  namun  seharusnya  tidak  20%,  melainkan disesuaikan saja dengan electoral threshold .
Perbedaan pendapat tentang ambang batas calon presiden dan wakil presiden 20% semakin  memuncak  ketika  dilakukan  Rapat  Kerja  Pansus  Rancangan  Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden, pada tanggal 23 April 2003. Dalam rapat tersebut, fraksi yang pro terhadap ambang batas 20% tersebut ialah Fraksi PPP, Fraksi KB, Fraksi PBB, Fraksi KKI, fraksi PDU, dan Fraksi Reformasi. Adapun yang memiliki pendapat pro terhadap ambang  batas  20%  tersebut  ialah  Fraksi  PDIP,  Fraksi  Golkar,  Fraksi  PG,  dan  Fraksi TNI/Polri. Di tengah pergolakan tanggapan pro dan kontra dari berbagai fraksi tersebut, Hari Subarno (1944-2019), Menteri Dalam Negeri kemudian menjelaskan bahwa ambang batas  20%  tersebut  semata-mata  ditujukan  agar  dapat  mengatur  jumlah  pencalonan presiden  dan  wakil  presiden  yang  ideal.  Beliau  menambahkan  bahwa  dalam  hal  ini pemerintah ingin membentuk sebuah sistem dan mekanisme yang tidak makin menyebar, melainkan makin menghimpun. Oleh karenanya, pemerintah berusaha menawarkan agar ambang  batas  pencalonan  presiden  dan  wakil  presiden  tersebut  didiskusikan  sejauh mungkin, yakni antara 10%, 20%, atau 40%. Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa ambang batas tersebut juga sebagai langkah untuk membangun stabilitas pemerintahan yang harmonis antara Presiden dan DPR. Dengan modal presidensial threshold tersebut diharapkan Presiden dan DPR di kemudian hari mampu bersama-sama bersinergi dalam membuat  sebuah  kebijakan.  Presiden  dan  DPR  diharapkan  tidak  lagi  saling  adu kepentingan dikarenakan presiden telah mendapatkan dukungan dari partai atau koalisi partai  yang  mengusungnya  sehingga  akan  memperlancar  dalam  membuat  kebijakan. Beliau  menegaskan  ulang  bahwa  sesungguhnya presidensial  threshold tidak  bertujuan untuk mengebiri partai politik. 32
Walaupun  Hari  Subono  telah  menjelaskan  secara  panjang  lebar,  namun pertanyaan dan sanggahan tetap diajukan oleh beberapa partai politik yang tidak setuju. Bagi partai politik yang setuju dan  mempunyai kursi DPR banyak seperti Partai Golkar malah ingin menaikkan ambang batas menjadi 35% kursi DPR. 33 Akhirnya perdebatan antara  pihak  pro  dan  kontra  tersebut  berakibat  dimasukannya  perkara  ini  dalam  daftar DPR tanggal 7 Juli 2003. Perdebatan antara pro dan kontra tersebut akhirnya menemui titik puncaknya dengan tetap disahkannya rancangan undang-undang Pemilihan Umum tersebut  menjadi  UU  Nomor  23  Tahun  2003  tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan Wakil  Presiden.  Sehingga  ambang  batas  pencalonan  presiden  dan  wakil  presiden sekurang-kurangnya 15% kursi DPR atau 20% suara sah nasional pemilihan umum DPR sesuai Pasal 5 Ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2003 pun menjadi kenyataan. Namun sesuai kesepakatan  berbagai  fraksi  di  DPR  bahwa  ketentuan presidensial  threshold tersebut
31 Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Rapat Kerja Pansus ke-7, 23 April 2003,37.
32 Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Rapat Kerja Pansus ke-7, 23 April 2003, 56-57.
33 Risalah Rapat ProsesPembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden, Rapat Kerja Pansus ke -11, 12 Mei 2003, 4.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 98-120 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
berlaku  untuk  pemilihan  umum  2009,  sedangkan  dalam  pemilihan  umum  2004  tidak menggunakan  ambang batas sesuai Pasal 5 Ayat (4), melainkan dengan menggunakan Ketentuan  Peralihan  Pasal  101  UU  Nomor  23  Tahun  2003  yang  menyatakan  secara khusus bahwa dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2004, partai politik atau  gabungan  partai  politik  yang  mengajukannya  harus  sekurang-kurangnya mendapatkan  3%  kursi  DPR  atau  5%  perolehan  suara  sah  nasional  pemilihan  umum DPR. 34
Pada  akhirnya  pemilihan  umum  presiden  dan  wakil  presiden  2004  dilakukan dengan ambang batas partai politik yang mengusungnya minimal 3% kursi DPR atau 5% perolehan  suara  sah  nasional  pemilihan  umum  DPR.  Namun  belum  sampai penyelenggaraan presidensial  threshold dilakukan  pada  pemilihan  umum  2009,  UU Nomor  23  Tahun  2003  tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  yang menjadi landasannya kemudian dicabut dan diganti dengan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum  Presiden dan Wakil Presiden. Dalam  Pasal  9  UU Nomor 42 Tahun  2003  tersebut  disebutkan  bahwa  pasangan  presiden  dan  wakil  presiden  dapat diusulkan  oleh  partai  politik  yang  sekurang-kurangnya  mempunyai  kursi  20%  di  DPR atau  25%  perolehan  suara  sah  nasional  pemilihan  umum  DPR.  Bertambahnya  jumlah ambang batas minimum  tersebut  menuai  tanggapan dan pertentangan di  antara banyak pihak, baik dari partai politik sendiri maupun masyarakat Indonesia. Berkenaan dengan presidensial threshold dalam UU tersebut, pada tahun 2008 telah diajukan 3 permohonan judicial review terhadap UU Nomor 42 Tahun 2008 tersebut. Tiga perkara tersebut ialah PerkaraNomor 51/PUU-VI/2008, Perkara Nomor 52/PUU-VI/2008, dan Perkara Nomor 59/PUU-VI/2008.  Mahkamah  Konstitusi  dalam  amar  putusannya  menolak  ketiga permohonan tersebut dengan alasan sebagai berikut: 35
a. Terhadap  dalil  pemohon  yang  mengatakan  bahwa  adanya  Pasal  9  UU  Nomor  42 Tahun 2008 tersebut berpotensi menyebabkan pemilihan umum 2009 tidak berjalan secara  demokratis,  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil.  Dalam  hal  ini Mahkamah  berpendapat  bahwa  tidak  ada  keterkaitan  antara presidensial  threshold 20% dengan prinsip pemilihan umum demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,  dan  adil.  Mahkamah  justru  berpendapat  bahwa  pencapaian  partai  atas  syarat tersebut  diperoleh  dengan  cara  demokratis  karena  diserahkan  pada  rakyat  pemilih yang  berdaulat.  Dengan  kata  lain  adanya presidensial  threshold tersebut membuktikan  bahwa  partai  yang  memenuhi  persayaratan presidensial  threshold merupakan partai yang mendapatkan dukungan rakyat yang banyak.
b. Mahkamah  berpendapat  bahwa  adanya presidensial  threshold yang  mensyaratkan minimal  20%  kursi  DPR  atau  25%  perolehan  suara  sah  nasional  pemilihan  umum DPR,  merupakan  modal  dukungan  awal,  adapun  dukungan  yang  sesungguhnya ditentukan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
c. Mahkamah  berpendapat  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  yang  berwenang  mengawal konstitusi  ( The  Guardian  of  Constitution )  tidak  mungkin  membatalkan  undang- undang atau sebagian dari isi undang-undang tersebut jika memang isinya merupakan delegasi  kewenangan  terbuka  kepada  pembentuk  undang-undang  untuk  mengatur
34 Risalah Rapat ProsesPembahasan Rancangan Undnag-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden, Rapat Paripurna ke-39, 7 Juli 2003, 7.
35 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, 184-185.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 98-120 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
lebih lanjut. Mahkamah menambahkan bahwa walaupun isi undang-undang tersebut isinya dinilai buruk tidak selalu dianggap inkonstitusional,  kecuali isi dari undang- undang tersebut memang telah melanggar rasionalitas, moralitas, dan keadilan yang intolerable . Mahkamah juga berpendapat bahwa sepanjang kewenangan pembentuk undang-undang  tidak  melampaui  kewenangannya,  maka  hal  ini  bukanlah  dianggap sebagai  penyalahgunaan  kewenangan  dan  bertentangan  dengan  konstitusi.  Oleh karenanya, pilihan kebijakan presidensial threshold demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Walaupun Mahkamah Konstitusi berpendapat demikian, namun pendapat tersebut tidaklah  bulat,  karena  ada  tiga  hakim  berpendapat  berbeda  ( disenting  opinion ). 36 Isi pokok disenting opinion tersebut ialah bahwa pada dasarnya Pasal 6 Ayat (2) UUD NRI 1945  sudah  dengan  jelas  maksudnya  dan  tidak  memberikan  ruang  bagi  pembentuk undang-undang untuk membuat legal policy dengan akal-akalan membuat presidensial threshol d sebagai pembatasan pencalonan. Selain itu, ketiga hakim tersebut berpendapat bahwa Pasal 6A Ayat (5) UUD NRI yang berbunyi “Tata cara pelaksanaan presiden dan wakil  presiden  lebih  lanjut  diatur  dalam  undang-undang”  sebagai  alasan  membuat kebijakan presidensial  threshold tidak  tepat.  Hal  ini  dikarenakan  pasal  tersebut  tidak mengatur  tentang  persyaratan,  melainkan  hanya  prosedur  atau  cara  belaka,  syarat pencalonan presiden dan wakil presiden diatur dengan Pasal 6 UUD NRI 1945 sehingga dalam  hal  ini  tidak  dapat  dicampuradukkan.  Demikian  juga  dengan  argumentasi  yang mengatakan bahwa presidensial threshold ini merupakan dukungan awal yang bermakna dukungan rakyat, menurut ketiga hakim tersebut dukungan kepada presiden yang paling tepat ialah sebagaimana tercantum dalam Pasal 6A Ayat (1) dan (3) UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden harus mendapatkan lebih dari 50% suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara disetiap provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka menambahkan bahwa pengalaman pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2004 dengan pemenang pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (1949- sekarang)  dan  Muhammad  Jusuf  Kalla  yang  diusung  oleh  koalisi  partai  politik  yang mempunyai kursi sedikit di DPR menjadi bukti bahwa tidak tepat pemilihan presiden dan wakil presiden dikaitkan dengan hasil pemilihan umum parlemen. 37
Presidensial  threshold sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  9  UU  Nomor  42 Tahun 2008 ini tetap dipraktikkan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2009 dan 2014. Adapun ketika UU Nomor 42 Tahun 2008 dicabut dan diganti dengan UU  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum, presidensial  threshold ini  masih diadopsi  di  dalamnya.  Pasal  222  UU  Nomor  7  Tahun  2017  menyatakan  bahwa  calon pasangan presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik sekurang-kurangnya memperoleh 20% kursi di DPR atau 25% perolehan suara sah nasional pemilihan umum DPR sebelumnya. Lahirnya UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut juga menyebabkan diajukannya judicial review ke Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017. Dalil judicial review dalam hal tersebut berkaitan dengan dua
36 Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  51-52-59/PUU-VI/2008  tersebut,  hakim  yang menolak permohonan tersebut ialah Moh. Mahfud MD (Ketua MK), Maria Farida Indrati, Achmad Sodiki, dan  M.  Arsyad  Sanusi.  Adapaun  hakim  yang  berbeda  pendapat  ialah  Abdul  Mukhtie  Fadjar,  Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar.
37 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, 189-194.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 98-120 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
isu  pokok,  yakni  angka  ambang  batas  dianggap  inkonstitusional  dan  keterkaitan pemilihan presiden dengan hasil parlemen dianggap tidak relevan dan inkonstitusional. Namun  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  53/PUU-XV/2017  tetap  sama  seperti Putusan  Nomor  51-52-59/PUU-VI/2008  terdahulu,  mahkamah  dalam  hal  ini  menolak permohonan pemohon dengan 2 pertimbangan pokok, yakni: 38
a. Dengan  adanya presidensial  threshold ,  maka  hal  ini  menunjukkan  pemenuhan kecukupan dukungan suara partai politik atau partai politik terhadap pasangan calon presiden  dan  wakil  presiden.  Dengan  kata  lain,  adanya presidensial  threshold ini, maka  pasangan  calon  presiden  atau  wakil  presiden  dianggap  telah  mempunyai dukungan  awal  suara  dari  rakyat  dan  mempunyai  gambaran  figur-figur  yang  akan menjadi kabinetnya melalui kontrak politik dengan partai atau gabungan partai politik yang  mengusungnya.  Mahkamah  menambahkan  bahwa  walaupun  diakui  bahwa belum  tentu  pasangan  calon  presiden  dan  wakil  presiden  yang  terpilih  mempunyai kursi  mayoritas  di  DPR sehingga  dalam  pembuatan  undang-undang  atau  kebijakan lain  harus  melalui  kompromi-kompromi  politik,  namun  dengan  cara  demikian setidaknya tidak mengorbankan program-program fundamental yang telah dijanjikan pasangan  calon  presiden  dan  wakil  presiden  dalam  kampanye.  Oleh  karena  itu, kehadiran fenomena sistem presidensial rasa parlementer disebabkan presiden akan tunduk kepada parlemen karena balas budi politik akan tereduksi.
b. Presidensial threshold ini mampu menyederhanakan partai. Maksud penyederhanaan partai ini menurut mahkamah adalah bahwa ketika terjadi koalisi partai, maka setiap partai  tersebut  akan  menyuarakan  program-programnya  kepada  pasangan  calon presiden dan wakil presiden dalam kampanye dan di  luar pun sebagai  setiap partai masing-masing  juga  akan  menawarkan  program-programnya.  Maka  dengan demikian,  secara  rasional  ketika  rakyat  telah  mempunyai  keyakinan  akan  memilih pasangan  calon  presiden  dan  wakil  presiden  karena  program-programnya,  maka  ia juga akan memilih DPR dari partai koalisi presiden tersebut. Selain itu, jika pasangan calon  presiden  dan  wakil  presiden  itu  terpilih,  maka  anggota  DPR  dari  partai  atau gabungan  partai  yang  mengusungnya  akan  menjadi  partai  yang  memerintah  ( the ruling  parties ),  sehingga  hal  ini  memudahkan  tercapainya  kesepakatan  dalam membuat kebijakan karena kesamaan tujuan, visi, dan misi politik.
Meskipun demikian, pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut tidak bulat karena ada  dua  hakim  konstitusi  yang  menyatakan  pendapatnya  yang  berbeda  ( dissenting opinion ) 39 . Adapun pendapat yang berbeda tersebut ialah sebagai berikut:
a. Pada dasarnya hak konstitusional partai politik pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden telah diatur dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945. Menurut dua  hakim  konstitusi  tersebut  bahwa design penyederhanaan  partai  politik sebagaimana  tujuan  dari presidensial  threshold merupakan  sebuah  penafsiran, padahal  jika  menggunakan  teori  konstitusi  bahwa  sesuatu  yang  telah  diatur  secara tegas, maka tertutup celah untuk menafsirkannya. Mereka menambahkan bahwa pada
38 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, 127-130.
39 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tidak mendapatkan suara bulat, hakim konstitusi yang menyatakan permohonan tersebut ditolak ialah Arief Hidayat, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna,  Aswanto,  Maria  Farida  Indrati,  Manahan  MP  Sitompul,  dan  Wahiddudin  Adams.  Adapun  dua hakim konstitusi yang berbeda pendapat ialah Suhartoyo dan Saldi Isra.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 98-120 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
dasarnya jiwa Mahkamah Konstitusi ialah sebagai penjaga hak konstitusional warga negara  sebagaimana  tercantum  dalam  konstitusi,  sehingga  sangat  tidak  wajar  jika Mahkamah Konstitusi memberikan prioritas terlebih dahulu kepada penafsiran design penyederhanaan  partai  dalam presidensial  threshold dan  mengorbankan  hak konstitusional  partai  politik  peserta  pemilihan  umum  dalam  mengusung  pasangan calon presiden dan wakil presiden.
b. Dengan  merujuk  kepada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  14/PUU-XI/2013 yakni  dilaksanakannya  pemilihan  umum  presiden  dan  wakil  presiden  dengan pemilihan umum anggota legislatif secara serentak, maka ambang batas ( presidensial threshold )  ini  seharusnya  kehilangan  relevansinya,  apabila  tetap  memeliharanya, maka  negeri  ini  berarti  mempertahankan  sesuatu  yang  inkonstitusional.  Selain  itu dengan  menggunakan  persyaratan  ambang  batas  hasil  pemilihan  umum  anggota legislatif menyebabkan kedudukan presiden sebagai chief excecutive telah merusak logika sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, presiden sebagai chief executive harus terpisah dengan lembaga legislatif atau parlemen sebagai bentuk pemisahan  kekuasaan  dan check  and  balance .  Oleh  karenanya  pemilihan  umum secara  terpisah  tanpa  adanya  ketergantungan  antara  keduanya  merupakan  suatu keniscayaan.  Dengan  demikian,  mandat  yang  diberikan  rakyat  kepada  lembaga legislatif  dan  lembaga  eksekutif  acapkali  berbeda.  Dengan  melakukan  persyaratan ambang  batas  hasil  pemilihan  umum  legislatif,  maka  berarti  hal  ini  jelas  telah memaksakan  logika  pengisian  jabatan  dalam  sistem  parlementer  ke  dalam  sistem presidensial.  Padahal  tujuan  dari  amandemen  UUD  1945  ialah  pemurnian  sistem presidensial.
c. Logika lain yang dikembangkan terkait presidensial threshold ini ialah untuk menjaga stabilitas  pemerintahan  yang  stabil  sehingga  harus  dibangun  relasi  yang  harmonis antara  eksekutif  dan  legislatif.  Pandangan  demikian  muncul  disebabkan  kerap  kali dalam sistem preisdensial, karena eksekutif dan legislatif dipilih secara langsung oleh rakyat  dan  mendapatkan  mandatnya  secara  langsung,  presiden  dan  wakil  presiden (eksekutif)  dan  mayoritas  anggota  legislatif  (DPR)  yang  tidak  separtai  dengan presiden  dan  wakil  presiden,  kerap  kali  mengalami  ketegangan  dalam  mengambil sebuah  kebijakan.  Sedangkan  hadirnya  mayoritas  anggota  legislatif  (DPR)  yang separtai  dengan  presiden  dan  wakil  presiden  kerap  kali  menyebabkan  sebuah pemerintahan  yang  otoriter.  Oleh  karenanya  keadaan  sistem  presidensial  demikian disebut  sebagai paradox  of  presidensial  power . 40 Stabilitas  stabil  akibat  relasi harmonis  presiden  dengan  DPR  dari  partai  pengusungnya  ini  menurut  Saldi  Isra merupakan  logika  yang  tidak  tepat.  Hal  ini  dikarenakan  berkaca  pada  periode sebelum-sebelumnya bahwa dalam kenyataannya  ketika tahun-tahun  awal  memang DPR dari koalisi partai akan mendukung kebijakan presiden, namun ketika mendekati akhir  periode,  mereka  banyak  menyerang  kebijakan  presiden  disebabkan  pada pemilihan umum selanjutnya, partai yang dia naiki berpindah kepada koalisi lain. 41
d. Adanya presidensial threshold tersebut mengamputasi salah satu fungsi partai politik, yakni menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin negeri. Dengan kata lain rakyat
40 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, 140-142.
41 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2010), 281.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 98-120 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
tidak bisa mengetahui dan menilai calon-calon presiden dan wakil presiden. Dengan tidak diberlakukannya sistem ambang batas tersebut, maka rakyat banyak disediakan banyak pilihan pemimpin yang tepat untuk memimpin negeri ini. 42
Dengan demikian, dari argumen penolakan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XVI/2018, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan presidensial threshold merupakan delegasi kewenangan terbuka oleh pembentuk undang-undang berdasarkan Pasal 6A Ayat (5) UUD NRI 1945. Oleh karenanya, masa depan dan berbagai masalah atas keberadaan presidensial threshold dalam sistem presidensial di Indonesia sangat tergantung pada legal policy pembentuk undang- undang.
Konsep Maqāṣid  Al-Syarī’ah Secara  bahasa Maqāṣid    al-syarī’ah berasal  dari  dua  kata  yakni Maqāṣid dan syarī’ah .  Kata Maqāṣid berarti  tujuan  atau  kesengajaan, 43 sedangkan  kata syarī’ah berarti jalan mata air atau jalan kehidupan. 44 Adapun secara istilah, Maqāṣid  al-syarī’ah adalah  nilai-nilai  yang  merupakan  tujuan  diterapkannya  hukum.  Dengan  kata  lain, Maqāṣid  al-syarī’ah merupakan maksud diterapkannya syarī’at Islam. 45 Menurut Imam Al-Syāṭibī (wafat 1338) bahwa dalam Maqāṣid  al-syarī’ah terdapat dua hubungan, yakni hubungan  dengan  Allah  sebagai Syari’ (pencipta  hukum)  dan  tujuan  mukalaf. Menurutnya  bahwa  tujuan  diterapkannya syarī’at oleh  Allah  ialah  untuk  kebaikan manusia  di  dunia  dan  akhirat,  sedangkan  yang  dimaksud  dengan  tujuan  mukalaf  ialah ketika  manusia  melakukan  sesuatu  dengan  mempertimbangkan  kegunaan  baginya  di dunia  dan  akhirat  seperti  menghindari  kerusakan. 46 Dengan  demikian,  maka  dapat disimpulkan  bahwa Maqāṣid   syarī’ah ialah  tujuan  yang  sudah  ditetapkan  oleh  Allah untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat.
Penyebab diterapkannya prinsip Maqāṣid   syarī’ah ini tak lepas dari problematika yang dialami umat Islam setelah Nabi Muhammad wafat yang semakin bertambah sedang dalilnya tidak ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur’an dan Hadis. Untuk mengatasi problematika tersebut, maka perlu didalami nilai-nilai dan spirit yang dikandung dalam Al-Qur’an  dan  Hadis.  Oleh  karena  itu  ditetapkanlah  prinsip  mencapai  kebaikan  dan menghindari segala bentuk mudarat dalam menentukan hukumnya. Pembahasan tentang Maqāṣid   syarī’ah sangat terkait erat dengan maslahat karena pada dasarnya nilai yang terkandung  dalam Maqāṣid   al-syarī’ah ialah  kemaslahatan.  Ulama  yang  pertama  kali memperkenalkan prinsip Maqāṣid  al-syarī’ah secara metodologis ialah Imam Al-Syāṭibī (wafat 1388) dalam karyanya yang berjudul al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah. Adapun
42 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, 145-146.
43 Hans Wehr, A Dectionary of Modern Written Arbic (London: Macdonal, 1980), 767.
44 Ibnu Manzhúr, Lisán Al-’Arab III (Beirut: Dar al-Ma’arif, 1997), 2238-2239.
45 Muhammad  Nur  Iqbal,  Faisar  Ananda  Arfa,  and  Abi  Waqqosh,  “Tujuan  Hukum  Islam  Dalam Perspektif  Maqashid  Al-Syari’ah,” Jurnal  Pendidikan  Dan  Konseling 5,  no.  1  (2023),  4889, doi:https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11763.
46 I. Syatibi, Al-Muwafaqát (Beirut: Dar Ibnu ’Affán, 1997), 7.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 98-120 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
ulama yang sebelumnya telah membahas Maqāṣid   syarī’ah ini seperti Imam Al-Gazālī (1058-1111), Imam Al-Juwaini (1028-1085), dan Ibnu Taimiyyah (1263-1328). 47
Menurut  Wahbah  Al-Zuḥailī  (1932-2015)  bahwa  terdapat  empat  syarat  yang harus terpenuhi untuk dapat dikatakan sebagai Maqāṣid   syarī’ah . Empat syarat tersebut ialah sebagai berikut: 48
1. Harus  bersifat  tetap,  artinya  makna  yang  dimaksudkan  sifatnya  harus  pasti  atau mendekati kepastian.
2. Harus bersifat jelas, artinya para fukaha tidak akan berselisih terkait penetapan makna tersebut.  Contoh  dalam  hal  ini  ialah  melanjutkan  keturunan  merupakan  tujuan diterapkannya perkawinan.
3. Harus bersifat terukur, artinya harus mempunyai batas yang jelas dan tak diragukan. Contoh  dalam  hal  ini  ialah  menjaga  akal  merupakan  tujuan  di  balik  dilarangnya mengonsumsi khamr .
4. Harus bersifat umum, artinya makna yang dimaksudkan tidak berbeda dikarenakan tempat dan waktu. Contoh dalam hal ini ialah memberikan nafkah sebagai persyaratan kafā’ah .
Imam Al-Gazālī membagi Maqāṣid   syarī’ah ini kepada tiga tingkatan, yakni al- ḍarūriyyah,  al-ḥājiyyāh, dan al-taḥsīniyah .    Penjelasan  ketiga  tingkatan Maqāṣid syarī’ah tersebut ialah sebagai berikut: 49
1. Al-ḍa r ūrriyyah merupakan suatu kemaslahatan yang bersifat primer bagi manusia dan harus dipenuhi. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan kerusakan pada manusia atau tatanan masyarakat. Al-ḍarūrriyyah ini kemudian oleh Imam Al-Gazālī (1058-1111)  dibagi  menjadi  lima  yang  semuanya  bersifat  hierarki.  Kelima  bagian tersebut ialah sebagai berikut:
a. Hifẓ al-dīn , yakni terjaganya hak beragama atau seorang manusia berhak untuk memilih agama dan bebas melakukan ibadah dalam ajaran agamanya.
b. Hifẓ  al-nafs , yakni  terjaganya hak hidup,  termasuk dalam hal  ini ialah ia bebas dari segala hal yang menyebabkan pembunuhan ataupun penganiayaan.
c. Hifẓ  al-‘aql ,  yakni  terjaganya  hak  berpikir,  termasuk  didalamnya  hak  untuk memperoleh pendidikan, hak kebebasan pers, dan hak untuk menjadi pemimpin.
d. Hifẓ al-nasl , yakni terjaganya hak melanjutkan keturunan, termasuk dalam hal ini ialah hak bereproduksi, hak ibu, dan hak anak.
e. Hifẓ al-māl , yakni terjaganya harta yang diperoleh manusia, seperti hak bekerja, hak berdagang, dan lain-lain.
2. Al-ḥājiyyāh merupakan  suatu  kemaslahatan  yang  sifatnya  untuk  meningkatkan kestabilan  tatanan  hidup  manusia  atau  masyarakat.  Hilangnya ḥājiyyāh dalam kehidupan manusia tidak akan sampai menghilangkan kemapanan yang ada, namun hanya akan terjadi kurang serasi saja. Contoh dalam hal ini ialah adanya rukhsah atau keringanan bagi manusia ketika beribadah.
47 Husni Fauzan and Dzulkifli Hadi Imawan, “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur,” Al-Mawarid:
Jurnal
Syari’ah Dan Hukum 5, no. 1 (2023), 103-104, doi:https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7.
48 Wahbah Az-Zuhaili, Ushúl Al-Fiqh Al-Islámi (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 1094.
49 Al-Ghazáli, Al-Mustasfa Min Ilm Al-Usúl I (Beirut: Dar Ihya` al-Turath al-’Arabi, 1997), 179- 180.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 98-120 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
3. Al-taḥsīniyah merupakan suatu kemaslahatan yang digunakan untuk menumbuhkan akhlak  dan  kepribadian  manusia  yang  tidak  bertentangan  dengan syarī’at .  Dengan kata lain al-taḥsīniyah ini bertujuan untuk memberikan sesuatu menjadi lebih indah dan sempurna. Contoh dalam hal ini ialah menjaga kebersihan, dan lain-lain.

## Presidensial Threshold dalam Perspektif Maqāṣid   Al-Syarī’ah
Presidensial  threshold sebagaimana  diuraikan  di  atas  merupakan  suatu persyaratan  bagi  calon  pasangan  presiden  dan  wakil  presiden  dengan  berdasarkan perolehan hasil pemilihan umum anggota legislatif, yakni sebesar 20% jumlah kursi DPR atau  25%  perolehan  suara  sah  nasional  pemilihan  umum  DPR.  Dengan  persyaratan berdasarkan jumlah perolehan pemilihan umum anggota legislatif yang tergolong besar tersebut menyebabkan hanya partai politik atau gabungan partai politik tertentu saja yang dapat  mengusung  pasangan  calon  presiden  dan  wakil  presiden.  Padahal  persyaratan presiden dan wakil presiden telah jelas dicantumkan dalam Pasal 6 dan Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945. 50 Jika dilihat syarat yang tercantum dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945, maka tidak ditemukan persentase tertentu sebagai persyaratan partai politik. Oleh sebab  itu,  sudah  seharusnya  pasal  ini  dimaknai  bahwa  semua  partai  politik,  baik  yang memperoleh suara di legislatif sedikit maupun besar berhak mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, maka hanya kaum elit partai politiklah yang berhak mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Keadaan demikian semakin mempersempit seseorang untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, terutama yang berasal dari partai politik kecil.
Presidensial threshold ini pada dasarnya lahir berdasarkan Pasal 6A Ayat (5) yang berbunyi  “Tata  cara  pelaksanaan  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  lebih  lanjut diatur dalam undang-undang”. Seharusnya pasal tersebut hanya memuat tentang tata cara pemilihan umum saja tanpa menambah syarat dalam redaksi Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945. Jika dilihat dari teori konstitusi, maka sesuatu yang bersifat tegas dalam suatu pasal, maka tertutuplah celah penafsiran. Namun kehadiran presidensial threshold ini semakin menjelaskan bahwa pada dasarnya Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945 ini masih belum tegas atau dengan kata lain masih terdapat celah bagi pembentuk undang-undang untuk menafsirkannya.  Selain  itu,  sikap  Mahkamah  Konstitusi  yang  menolak  permohonan judicial review atas pasal terkait presidensial threshold sebagaimana diuraikan pada sub bab  di  atas  dengan  dalih  merupakan  kewenangan  terbuka  pembentuk  undang-undang sepanjang  tidak  bertentangan  rasionalitas,  moralitas,  dan  keadilan  yang intolerable merupakan  tindakan  memelihara  sesuatu  yang  inkonstitusional.  Sesungguhnya pembatasan presidensial threshold kepada partai yang mencalonkan pasangan presiden dan  wakil  presiden  ini  sesungguhnya  sebuah  ketidakadilan.  Hal  ini  dikarenakan  tidak jarang partai kecil itu walaupun mempunyai kursi yang sedikit di DPR namun mempunyai calon  presiden  dan  wakil  presiden  yang  kharismatik  dan  dikenal  rakyat. 51 Oleh
50 Pasal 6A Ayat (2) berbunyi “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”
51 Pada pemilihan umum 2004 (walaupun belum diterapkan presidensial threshold ), pasangan Susilo Bambang  Yudhoyono  dan  Muhammad  Jusuf  Kalla  yang  diusung  oleh  Partai  Demokrat,  Partai  Bulan Bintang,  dan  Partai  PKPI  yang  keseluruhan  hanya  memperoleh  57  kursi  DPR  mampu  memenangkan pilpres, sedangkan Partai Golkar yang mengusung pasangan Wiranto-Salahuddin memperoleh kursi 128

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 98-120 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
karenanya, tanpa adanya presidensial threshold , siapapun dapat mencalonkan diri sebagai calon  presiden  dan  wakil  presiden  dengan  kendaraan  politiknya  sehingga  rakyat  dapat memilih  pilihan  calon  yang  banyak.  Pembatasan  dalam  hal  ini  tetap  diperlukan  guna menanggulangi over pilihan,  namun  syarat parlementary  threshold dalam  hal  ini dianggap cukup untuk formalitas dukungan calon tersebut.
Presidensial  threshold hingga  sekarang  tetap  diprotes  oleh  masyarakat,  baik dalam bentuk judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh partai kecil maupun kritikan oleh masyarakat melalui berbagai media seperti artikel jurnal, koran, media sosial, dan lain-lain.  Dengan  banyaknya  kritikan  dari  masyarakat  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa undang-undang pemilihan umum yang didalamnya mengatur presidensial threshold tidak memenuhi  rasa  keadilan  dalam  masyarakat.  Padahal  pembuat  undang-undang  ketika membuat  undang-undang  dalam  bagian  menimbang  harus  senantiasa  memperhatikan landasan  filosofis,  sosiologis,  dan  yuridis.  Dengan  kata  lain  pembuat  undang-undang harus memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 52 Pembentuk undang- undang dalam hal ini telah melupakan sifat keadilan dalam masyarakat perspektif hukum nasional,  yakni  keadilan  berdasarkan  moralitas  yang  hidup  secara  umum  di  wilayah Indonesia. 53 Pembentuk undang-undang juga telah meninggalkan unsur persamaan hak sebagaimana tercantum dalam nilai sila kedua Pancasila. Dalam hal ini sangat berkaitan dengan tereduksinya hak partai politik yang telah memenuhi syarat dalam parlementary threshold oleh presidensial  threshold tersebut.  Setiap  partai  politik  yang  kurang memenuhi ambang batas ( presidensial threshold ) terpaksa harus ikut berkoalisi dengan partai lain. Dengan demikian, dalam perspektif hak asasi manusia, presidensial threshold tersebut telah melanggar ketentuan sila kedua Pancasila dan Pasal 28D Ayat 3 UUD NRI 1945. 54
Selain itu, pembatasan hak memperoleh kesempatan yang sama di pemerintahan ini  juga  telah  melanggar Maqāṣid    syarī’ah.  Maqāṣid    syarī’ah yang  dilanggar  oleh presidensial threshold ini ialah hifdzul ‘aql dalam hal hak berpolitik. Seharusnya dengan hidup  dalam  nuansa  demokrasi  yang  senantiasa  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia, akses  menuju  pemerintahan  harus  terbuka  lebar  dan  tidak  dipersulit  oleh  kepentingan- kepentingan kelompok. Arti demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat seperti kehilangan  makna  ketika  perwakilan  rakyat  beralih  muka  menjadi  elit  yang  hanya mementingkan  diri  sendiri  atau  kelompoknya.  Padahal  esensi  hak  memperoleh kesempatan yang sama di pemerintahan ini ialah agar semua orang dapat berlomba-lomba tampil  di  pemerintahan  dengan  mambawa  misi  dan  visi  menyejahterakan  rakyat berdasarkan  prinspi  musyawarah.  Hal  ini  sebagaimana  tercantum  dalam  Q.S  Al- Syūra/42: 38 yang berbunyi:
DPR, adapun Partai PDIP yang mengusung Pasangan Megawati-Hasyim Muzadi memperoleh 109 kursi DPR.
52 Muhammad Junaidi, Teori Perancangan Hukum (Semarang: Universitas Negeri Semarang Press, 2021), 23.
53 Zulfahmi  Nur,  “Keadilan  Dan  Kepastian  Hukum  (Refeksi  Kajian  Filsafat  Hukum  Dalam Pemikiran  Hukum  Imam  Syaitibi,” Misykat  Al-Anwar:  Jurnal  Kajian  Islam  Dan  Masyarakat 6,  no.  2 (2023), 253, doi:https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272.
54 Pasal 28D Ayat (3) berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 98-120 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
َ نْوَُقِفْنُ يَْمُهٰ نْ ق ز رَاَِّمِ وَ َۖ ْمُه  نْ ي  بَىٰرْوُشَْمُهُرْم ا وَ َۖ ةوٰلَّصلاَاوُما ق ا وَْمِِِبّ رِلَاْوُ با ج تْساَ نْيِذَّلا و
Artinya:
Dan  (bagi)  orang-orang  yang  menerima  (mematuhi)  seruan  Tuhan  dan melaksanakan  salat,  sedang  urusan  mereka  (diputuskan)  dengan  musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.
Tanpa  adanya  hak  persamaan  tampil  di  pemerintahan  ini  menyebabkan  negeri hanya  dikuasai  oleh  para  elit  yang  sarat  kepentingan  golongannya  tanpa  memedulikan kepentingan  rakyat. Presidensial  threshold telah  menjadikan  saling  ketergantungan antara  lembaga  eksekutif  kepada  legislatif  sehingga  dalam  membuat  kebijakan  sangat rentan  dengan  kepentingan  golongan,  walaupun  masih  ada  pihak  oposisi.  Jika  tanpa hadirnya presidensial threshold ini, maka presiden maupun DPR akan saling berusaha memperjuangkan  kepentingan  rakyat  sebagai  wujud  mandat  langsung  darinya  tanpa embel-embel  ketergantungan  antara  keduanya.  Tanpa  adanya presidensial  threshold antara  eksekutif  maupun  legislatif  akan  saling  adu  pikiran  dan  bermusyawarah  serta mengawasi  demi  kepentingan  masyarakat.  Oleh  karena  itulah  maka  persamaan  hak memperoleh  tempat  di  pemerintahan  ini  harus  senantiasa  dijunjung  oleh  setiap  negara demi mewujudkan para pemimpin yang menyejahterakan rakyat.
Dari  beberapa  uraian  di  atas,  maka  dapat  diperoleh  2  hal  yang  menjadikan presidensial threshold ini sangat susah untuk dihilangkan. Pertama , Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945 yang masih bersifat abstrak sehingga menjadi celah pembentuk undang- undang  menafsirkannya  sesuai  kepentingan  politiknya. Kedua ,  Mahkamah  Konstitusi yang menganggap presidensial threshold ini merupakan kewenangan terbuka pembentuk undang-undang dan menganggap walaupun buruk isinya dianggap tidak inkonstitusional, sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  rasionalitas,  moralitas,  dan  keadilan  yang intolerable . Berdasarkan kunci masalah pokok atas terpeliharanya presidensial threshold di atas, maka dibutuhkan beberapa upaya ke depan untuk mematikannya agar negeri ini tidak  dikuasai  para  elit  saja.  Upaya  pertama  ialah  dengan  mengamandemen  ketentuan Pasal  6A  Ayat  (2)  UUD  NRI  1945  agar  mengatur  ketentuan  yang  lebih  jelas  terkait persyaratan  partai  atau  gabungan  partai  pengusung  pasangan  calon  presiden  dan  wakil presiden sehingga tidak menimbulkan celah penafsiran bagi pembentuk undang-undang, terlebih  ambang  batas  ini  benar-benar  telah  mereduksi  hak  berpolitik  warga  negara. Dalam hal kaitannya dengan Maqāṣid  syarī’ah , hal ini hanya termasuk dalam tingkatan al-ḥājiyyāh . Hal ini dikarenakan terbatasnya hak politik seseorang tertentu akibat ambang batas tersebut mengakibatkan negara bisa jatuh ke bentuk dinasti dan sewenang-wenang, namun dalam hal ini hanya menghambat aspirasi masyarakat minoritas lainnya yang telah memilih wakilnya, namun disingkirkan oleh sistem ambang batas tersebut.
Upaya kedua ialah peningkatan moralitas para hakim konstitusi, hakim konstitusi merupakan penjaga dan pelindung konstitusi agar hak warga negara dapat dilindungi atas kebijakan  pemerintah.  Dalam  kaitannya  dengan Maqāṣid    syarī’ah ,  hal  ini  termasuk dalam tingkatan al-ḍarūrriyyah , hal ini karena kedudukan hakim konstitusi sebagai salah satu  cabang  kekuasaan  kehakiman  yang  berfungsi  mengawal  konstitusi  atas  kebijakan yang  dikeluarkan  oleh  cabang  kekuasaan  legislatif  dan  eksekutif  yang  sarat  dengan kepentingan politik. Dengan demikian, tanggung jawab hakim konstitusi ini menyangkut

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 98-120 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
nasib  seluruh  rakyat  Indonesia.  Jika  hakim  tidak  berintegritas,  maka  hak-hak  warga negara  akan  terlindungi,  namun  jika  tidak  berintegritas,  maka  negara  akan  rusak  oleh pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia melalui kebijakan negara. Seharusnya para hakim konstitusi harus berpikiran jauh berdasarkan pijakan pembukaan UUD NRI 1945 yang merupakan norma fundamental negara, terutama terkait nilai-nilai keadilan dalam sila  kedua  Pancasila.  Hakim  konstitusi  seharusnya  berpatokan  kepada  pembukaan tersebut demi melindungi hak warga negara, bukan malah berdalih kepada Pasal 6A Ayat (5)  yang  memberikan  delegasi  tata  cara  pemilihan  umum  kepada  pembentuk  undang- undang dan menyatakan bahwa itu merupakan kewenangan terbuka mereka. Peningkatan moralitas hakim konstitusi  ini penting agar hakim  selalu peka terhadap  kebutuhan hak warga  negara,  bukan  hanya  dalam  perkara presidensial  threshold semata.  Integritas hakim  harus  harus  senantiasa  ditegakkan  karena  ia  merupakan  “ The  Guardian  of Constitution ” yang mana putusannya jika telah diputus maka akan mengikat secara umum dan bersifat final. Oleh sebab itu, maka tidak ada lagi yang dapat mematahkan putusan MK  tersebut  selain  pembaharuan  undang-undang  oleh  pemerintah  dan  legislatif. Integritas  hakim  konstitusi  ini  sangat  penting  mengingat  selama  ini  banyak  hakim konstitusi yang terlibat korupsi dan melanggar kode etik.

## KESIMPULAN
Presidensial  threshold adalah  syarat  pembatasan  kepada  partai  politik  atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan menggunakan perolehan kursi DPR atau perolehan suara sah nasional pemilihan umum DPR. Jumlah persentase presidensial threshold ini telah dua kali mengalami perubahan. Pada  Pasal  5  Ayat  (4)  UU  Nomor  23  Tahun  2003  mengatur  jumlah  persentase presidensial  threshold ini  sebanyak  15%  kursi  DPR  atau  20%  perolehan  suara  sah nasional  pemilihan  umum  DPR.  UU  tersebut  tidak  digunakan  pada  pemilihan  umum presiden dan wakil presiden 2004, melainkan untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2009. Namun belum sempat digunakan, UU tersebut telah dicabut dan diganti dengan UU Nomor 42 Tahun 2008. Pada Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 dijelaskan bahwa jumlah persentase presidensial threshold ini sebanyak 20% kursi DPR atau 25% perolehan  suara  sah  nasional  pemilihan  umum  DPR.  Pada  tahun  2017,  UU  tersebut kemudian  dicabut  dan  digantikan  oleh  UU  Nomor  17  Tahun  2017  dan  tetap  mengatur persyaratan yang sama dengan UU sebelumnya.
Presidensial  threshold ini  kerap  diajukan judicial  review kepada  Mahkamah Konstitusi,  namun  Mahkamah  selalu  menolak  dengan  berpendapat  bahwa presidensial threshold merupakan  kewenangan  terbuka  pembentuk  undang-undang  sebagaimana delegasi Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945. Selain itu yang menyebabkan presidensial threshold ini  tetap  bertahan  ialah  karena  Pasal  6A  Ayat  (2)  UUD  NRI  1945  tidak mengatur  syarat  secara  jelas  sehingga  menimbulkan  celah  untuk  penafsiran  yang bertentangan  dengan  konstitusi.  Kebijakan presidensial  threshold ini  telah  melanggar prinsip keadilan dalam berpartisipasi menjadi pemimpin atau dalam Maqāṣid   syarī’ah telah  melanggar hifẓ  al-‘aql .  Ada  dua  upaya  menghentikan presidensial  threshold ini, yakni mengamandemen Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945 dan pembinaan moral hakim agar di kemudian hari senantiasa peka terkait hak asasi warga negara, tidak hanya dalam perkara presidensial threshold ini saja.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 98-120 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index

## DAFTAR PUSTAKA
Adinda,  Rizki  Aulia,  Cici  Fatmala,  and  Yana  Syafrie  Hijri.  “Perbandingan  Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Dan Amerika Serikat.” Jurnal Pendidikan Dan Konseling 5, no. 1 (2023): 2347–53.
doi:https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11325. Al-Ghazáli. Al-Mustasfa Min Ilm Al-Usúl I . Beirut: Dar Ihya` al-Turath al-’Arabi, 1997. Asshiddiqie,  Jimly. Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Reformasi . Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007.
Assiddiqie, Jimly. Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Atmaja, I Dewa Gede. Hukum Konstitusi . Malang: Setara Press, 2012. Az-Zuhaili, Wahbah. Ushúl Al-Fiqh Al-Islámi . Beirut: Dar al-Fikr, 1986. Dicey,  A.V. Introduction  to  The  Study  of  The  Law  of  The  Constitution .  London: Macmillan, 1992.
Efendi, Jonaedi, and Prasetijo Rijadi. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris . Jakarta: Kencana, 2016.
Fauzan, Husni, and Dzulkifli Hadi Imawan. “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur.” Al-Mawarid:  Jurnal  Syari’ah  Dan  Hukum 5,  no.  1  (2023):  101–14. doi:https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7.
Hapsari,  Yasinta  Dyah  Paramitha,  and  Retno  Saraswati.  “Dampak  Pelaksanaan Presidensial Threshold Pada Pemilu Serentak Terhadap Demokrasi Di Indonesia.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 5, no. 1 (2023): 70–84. doi:https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.70-84.
Iqbal, Muhammad Nur, Faisar Ananda Arfa, and Abi Waqqosh. “Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah.” Jurnal Pendidikan Dan Konseling 5, no. 1 (2023): 4887–95. doi:https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11763.
Isra,  Saldi. Lembaga  Negara:  Konsep,  Sejarah,  Wewenang,  Dan  Dinamika Konstitusional . Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
———. Pergeseran Fungsi Legislasi . Jakarta: Raja Grafindo persada, 2010.
———. Sistem Pemerintahan Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019. Isra,  Saldi,  and  Khairul  Fahmi. Pemilihan  Umum  Demokratis .  Depok:  Raja  Grafindo Persada, 2019.
Junaidi,  Muhammad. Teori  Perancangan  Hukum .  Semarang:  Universitas  Negeri Semarang Press, 2021.
Kurnia,  Titon  Slamet.  “Presidential  Candidacy  Threshold  and  Presidentialism Affirmation  in  Indonesia.” Padjadjaran  Jornal  of  Law 7,  no.  3  (2020):  353–79. doi:https://doi.org/10.22304/pjih.v7n3.a4.
Mahfud M.D, Moh. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi . jakarta: LP3ES, 2006.
Manzhúr, Ibnu. Lisán Al-’Arab III . Beirut: Dar al-Ma’arif, 1997.
MD, Mohammad Mahfud. Politik Hukum Di Indonesia . 1st ed. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998.
Mochtar,  Zainal  Arifin. Lembaga  Negara  Independen .  Depok:  Raja  Grafindo  Persada, 2020.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 98-120 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
Namang, Raimudus Bulet. “Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles.” Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 4, no. 1 (2020): 247–66.
doi:https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449.
Nur, Zulfahmi. “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refeksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran  Hukum  Imam  Syaitibi.” Misykat  Al-Anwar:  Jurnal  Kajian  Islam  Dan Masyarakat 6, no. 2 (2023): 247–72. doi:https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272. Praptawan, I Komang Dananta, and Komang Pradnyana Sudibya. “Presidential Threshold Sebagai Sistem Pemilihan Presiden Dalam Pemilu Serentak.” Jurnal Kertha Semaya 12, no. 7 (2024): 1398–1407. doi:https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i07.p02. Sugiharto,  Imawan,  and  Erwin  Aditya  Pratama.  “Examining  the  Legal  Impact  of
Presidential Threshold Implementation in The 2024 Presidential Election.” Jurnal Dinamika Hukum 22, no. 2 (2022): 430–42.
doi:http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2022.22.2.3429.
Sukmawan, Denny Indra, and Syaugi Pratama. “Critical Review of The Constitutional Court’s Decision on the Presidential Threshold.” Jurnal Konstitusi 20, no. 4 (2023): 556–75. doi:https://doi.org/10.31078/jk2041.
Syatibi, I. Al-Muwafaqát . Beirut: Dar Ibnu ’Affán, 1997. Wehr, Hans. A Dectionary of Modern Written Arbic . London: Macdonal, 1980. Winardi,  and  Sirjuddin. Dasar-Dasar  Hukum  Tata  Negara .  1st  ed.  Malang:  Intrans Publishing, 2015.