## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 3, No. 1, Juni 2022 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
OPTIMALISASI FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA POLDA NTB)
Idi Amin, Abdul Hamid, Taufan Universitas Mataram Corresponding email : idiamin@unram.ac.id

## Abstrak
Fokus permasalahan dalam penelitian penelitian ini adalah bagaimana optimalisasi fungsi Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Polda NTB dan b agaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika?. Jenis   penelitian   yang digunakan   adalah   metode penelitian hukum  empiris, disebut juga penelitian hukum sosiologis, terdiri dari penelitian identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Data Primer dalam penelitian ini adalah data lapangan di Polda NTB, dan data sekunder dari bahan hukum kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen dan wawancara. Sampel penelitian dalam penelitian ini adalah Ditresnarkoba Polda NTB, penyidik Subdit Ditresnarkoba Polda NTB, Bagian Hukum, Bhabinkamtibmas dan Bagian Perencanaan. Sampel penelitian tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini bahwa sampel memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik untuk menjawab permasalahan penelitian.
Kata kunci : Kepolisian, penyalahgunaan narkotika, covid 19

## A. PENDAHULUAN
Virus Corona (Covid-19) yang terhitung mulai mewabah di Indonesia pada bulan Maret 2020, memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan. Di samping dampak kesehatan, dampak sosial, ekonomi sampai pada dampak terhadap peningkatan penyalahgunaan narkotika. Kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba mengalami peningkatan hampir di semua daerah, hal itu dapat dilihat dari data penangkapan kasus narkoba yang dilakukan baik oleh Kepolisian, maupun Badan Nasional Narkotika pada 2020. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyatakan terdapat peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika selama masa pandemi Covid-19 yang merebak di Indonesia pada 2020. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Krisno Siregar menjelaskan bahwa peningkatan itu terlihat dari jumlah barang bukti yang diamankan polisi selama bertindak. “Tahun 2019 polri mengungkap 2,7 ton barang bukti sabu. Tahun 2020 sampai hari ini data menunjukkan 4,57 ton. Jadi ada peningkatan dari 2,7 (ton) ke 4,57 (ton) berarti (meningkat) 2 ton.” BNN menyatakan pula bahwa justru kondisi Covid-19 dimanfaaatkan untuk terus mengedarkan narkoba kepada masyarakat. “Jaringan narkoba justru memanfaatkan kondisi saat petugas sedang berkonsentrasi menangani permasalahan pandemi covid-19. Mereka memasukan narkoba dengan dari berbagai penjuru dengan berbagai modus operandi. Selama pandemi covid 19, terjadi peningkatan
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 78~101
kasus penyalahgunaan narkoba. Peningkatan kasus salah satunya diduga karena dampak dari stres psikologis dan depresi yang dialami selama pandemi. Upaya pemberantasan narkotika di Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Maka, mengutip pandangan Satjipto Rahardjo, bahwa penggunaan hukum digunakan sebagai social engineering atau social engineering by law dan sebagai instrumen yang dipakai secara sadar untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut Peter Mahmud Marzuki, hukum harus dapat menciptakan damai sejahtera, dalam keadaan ini hukum melindungi kepentingan manusia baik secara materiel mapun imateriel dari perbuatan-perbuatan yang merugikan. Pandangan tersebut sejalan dengan tujuan hukum sebagai tujuan berdasarkan tujuan yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945.
Pengaturan Narkotika, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU No. 35 Tahun 2009) yang lahir menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini merupakan upaya optimalisasi hukum dalam menekan peningkatan penyalahguna dan peredaran gelap narkotika mengingat dampak negatif yang diakibatkan oleh penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) merupakan aparat penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Kepolisian sebagai perangkat negara yang diberikan tugas pokok yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU Polri).
Berdasarkan fungsi dan tugas pokok Polri UU Polri, maka Polri memiliki peran sentral dalam pemberantasan narkotika. Berdasarkan fungsi struktural dalam pergantian pengaturan melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dijalankan oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba).
Sudjijono, menuliskan bahwa Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memegang peranan penting dalam Negara, terutama bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan aturan hukum yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Mardjono, menguraikan salah satu bagian penting fungsi Kepolisian adalah sebagai bagian dari sistem pengendalian kejahatan sehingga memiliki peran dalam bekerjanya sistem peradilan pidana. Garmire, menuliskan bahwa suatu Departemen Kepolisian menunjukan posisi polisi dalam berbagai permasalahan besar dan pada saat yang bersamaan memberikan serangkaian standar kepada Instansi Kepolisian yang dapat diminta pertanggungjawabannya.
Pada periode 2017-2020, sebagai upaya peningkatan pada upaya pemutusan arus peredaran dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Indonesia untuk Pembangunan dan Perencanaan (Bappenas) berkomitmen bersama United Nations Office Drugs And Crime (UNODC) untuk
melanjutkan program penanganan kejahatan transnasional dan terorganisir. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika termasuk integrasi kelembagaan, tentunya sangat menarik bagaimana posisi dan optimalisasi fungsi Kepolisian selama pandemi Covid-19 yang menunjukan angka peredaran narkotika yang semakin meningkat.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian lapangan untuk melihat pelaksanaan hukum berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perdaran dan penyalahgunaan narkotika selama pandemi Covid-19.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana optimalisasi fungsi Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Polda NTB?
2.  Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika?

## B. JENIS PENELITIAN
Sesuai permasalahan yang dirumuskan oleh penyusun, jenis   penelitian   yang digunakan   adalah   metode penelitian hukum  empiris, disebut juga penelitian hukum sosiologis, terdiri dari penelitian identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat, sehingga sering juga disebut penelitian bekerjanya hukum (law in action) . Untuk itu, penelitian ini ingin melihat efektifitas hukum yang hendak menelaah efektifitas suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) atau dapat disebut penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum.

## C. PEMBAHASAN

## Optimalisasi Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pereda- ran Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Polda NTB
Direktorat Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB yaitu dengan memperhatikan kewenangan kelembagaan. Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang mempunyai peran penting dalam negara hukum. Karena dalam perspektif fungsi maupun lembaga polisi memiliki tanggungjawab untuk melindungi rakyat dari segala bentuk ancaman kejahatan dan gangguan yang dapat menimbulkan rasa tidak aman, tidak tertib dan tidak tentram.
Secara eksplisit, penegasan fungsi utama Kepolisian Negara Republik Indonesia ada pada Pasal 30 ayat (2) dan (4) UUD NRI 1945 menegaskan, “Usaha Pertahanan dan keamanan Negara dilaksanankan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Selanjutnya Pasal 30 ayat (4) Undang- Undang Dasar 1945 menyatakan: “Kepolisian Negara Republik
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 80~101
Indonesia sebagai alat Negara yang menajaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.
Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri bahwa Polri merupakan alat negara untuk pertahanan dan kedaulatan yang berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dimana dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
Berdasarkan hasil penelitian pada Ditresnarkoba Polda NTB, pelaksanaan fungsi Ditresnarkoba Polda NTB, dilakukan melalui upayan represif (sarana penal) dan upaya preventif (sarana nonpenal) diuraikan lebih lanjut dalam sub bab berikut.

## 1. Upaya Represif (Penal)
Penanggulangan tindak pidana melalui sarana penal yang ditangani oleh Ditresnarkoba Polda NTB berdasarkan lingkup tugas sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yaitu bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba.Mmaka pada upaya represif penegakan hukum dilakukan tindakan penanganan kasus.
Berdasarkan hasil penelitian pada Ditresnarkoba Polda NTB,  pelaksanaan fungsi melalui upaya represif atau sarana penal dilakukan melalui mekanisme penanganan tindak pidana narkotika dilaksanakan berdasar laporan, pengaduan atau tertangkap tangan.
Gambar. 1 Mekanisme Penanganan Kasus Narkoba di Ditresnarkoba Polda NTB

## Sumber: Ditresnarkoba Polda NTB, 2020
Dasar pemeriksaan penyidikan tindak pidana narkotika adalah adanya laporan, pengaduan dari masyarakat atau tertangkap tangan. Laporkan atau pengaduan dari masyarakat dapat melalui ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK). Laporan melalui SPK kemudian diarahkan pada Ditresnarkoba atau Resnarkoba pada tingkat Polres. Setelah menerima laporan kemudian dilakukan analisis fakta dan mencari adanya tindak pidana, atau tahap penyelidikan. Setelah ditemukannya tindak pidana berdasarkan alat bukti yang ada, kemudian dilakukan tahap penyidikan yang meliputi pencarian tersangka, penangkapan, penyitaan, penggeledahan dan penahanan.
Adapun dalam kondisi khusus tertangkap tangan atau ditemukan tindak pidana pada waktu operasi atau razia,apabila ada bukti kuat langsung dilakukan penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka mekanisme penanganan kasus tindak pidana narkotika memperhatikan fakta yang terjadi pada saluran laporan atau pengaduan dan tertangkap tangan. Hal tersebut disampaikan pula oleh Kabag Bin Opsnal, yaitu:
“Jadi kalau dibagi berdasar hukum di kita penanganan itu ada penyelidikan dan pe- nyidikan, itu dilakukan setelah laporan. Namun dalam kasus narkotikan ini memiliki perbedaan dengan kasus pidana lain. Disamping laporan, yang paling banyak kita mel- akukan pemantauan terutama pada target operasi pada seseorang yang diduga kuat, informasi terutama didapatkan dari yang sudah ditangkap atau sudah tersangka, itu kemudian kita telesuri untuk mencari tersangka lain misalnya ada bandar. Kalau untuk razia itu memang rutin, langsung tangkap kita kan.”. 1
Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan fungsi melalui upaya represif atau sarana penal dalam penanganan kasus pada Tahun 2019 sampai dengan Juni Tahun 2020 di wilayah hukum Polda NTB disajikan dalam tabel berikut.
Tabe 5. Data Ungkap Kasus TP Narkoba Tahun 2019
NO KESATUAN TAHUN 2019 NARKOTIKA (Kss) PSIKOTROPIKA (Kss) BAHAN ADIKTIF (Kss) JUMLAH KSS 1. DIT RESNARKOBA 99 - 37 136 2. RES MATARAM 69 2 68 139 3. RES LOBAR 30 - 10 40 4. RES LOTENG 54 1 21 76 5. RES LOTIM 38 - 54 92 6. RES KSB 30 1 32 63 7. RES SUMBAWA 47 2 5 54 8. RES DOMPU 39 - 3 42 9. RES BIMA KOTA 57 - 1 58 10. RES BIMA KAB 25 2 15 42 11. RES KLU 28 - 7 35 Jumlah 516 8 253 777 Sumber: Ditresnarkoba Polda NTB, 2020 Tabe 6. Data TP Narkoba Lapor dan Selesai Tahun 2019 NO KESATUAN 2019 KET
CT CC 1 DIT RESNARKOBA 136 131 2 RES MATARAM 139 139 3 RES LOBAR 40 40 4 RES LOTENG 76 76 5 RES LOTIM 92 92
1 Wawancara dengan AKBP. Mariam selaku Kabag Bin Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB, tanggal 7 September 2021.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 82~101
6 RES KSB 63 63 7 RES SUMBAWA 54 54 8 RES DOMPU 42 42 9 RES BIMA KOTA 58 58 10 RES BIMA KAB 42 42 11 RES KLU 35 35 JUMLAH 777 777 Sumber: Ditresnarkoba Polda NTB, 2020 Tabe 7. Data Ungkap Kasus TP Narkoba Januari-Juni Tahun 2020 NO KESATUAN TAHUN 2020 NARKOTIKA (Kss) PSIKOTROPIKA (Kss) BAHAN ADIKTIF (Kss) JUMLAH KSS 1. DIT RESNARKOBA 48 48 2. RES MATARAM 41 41 3. RES LOBAR 15 15 4. RES LOTENG 22 2 24 5. RES LOTIM 22 11 33 6. RES KSB 18 18 7. RES SUMBAWA 24 24 8. RES DOMPU 24 24 9. RES BIMA KOTA 25 25 10. RES BIMA KAB 16 16 11. RES KLU 8 8 Jumlah 263 13 276 Sumber: Ditresnarkoba Polda NTB, 2020 Tabe 8. Data TP Narkoba Lapor dan Selesai Januari-Juni Tahun 2020 NO KESATUAN 2020 KET
CT CC 1 DIT RESNARKOBA 48 46 2 RES MATARAM 41 38 3 RES LOBAR 15 19 4 RES LOTENG 24 34 5 RES LOTIM 33 17 6 RES KSB 18 16 7 RES SUMBAWA 24 29 8 RES DOMPU 24 24 9 RES BIMA KOTA 25 25 10 RES BIMA KAB 16 12 11 RES KLU 8 10 JUMLAH 276 270 Sumber: Ditresnarkoba Polda NTB, 2020
Uraian tabel di atas menunjukan jumlah tindak pidana yang ditangani oleh Ditresnarkoba Polda NTB Tahun 2017 sampai dengan Juni Tahun 2020. Pada Tahun 2017 menunjukan kasus sebesar 586 kasus ungkap dan selesai. Tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 743 kasus ungkap dan selesai. Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami kenaikan pada angka 777 kasus ungkap dan selesai. Pada tahun berjalan 2020, dari bulan Januari sampai dengan Juni sebesar 276 kasus, dengan kasus selesai 270 kasus.
AKBP Mariam selaku Kabag Bin Opsnal, menanggapi secara umum upaya penanggulangan tindak pidana dan fungsi Kepolisian bahwa:
“Berdasarkan tugas pokoknya, sebagai penegak hukum dan pembina keamanan dan ke- tertiban masyarakat (Kamtibmas), maka terdapat tiga fungsi utama Polri yaitu bimb- ingan masyarakat, preventif dan represif. Fungsi bimbingan masyarakat atau Bimmas merupakan upaya  untuk menggugah perhatian  dan menanamkan pengertian  pada masyarakat untuk melahirkan sikap penerimaan sehingga secara sadar mau berperan serta dalam upaya pembinaan Kamtibmas pada umumnya dan ketaatan pada hukum khususnya. Fungsi represif merupakan upaya penindakan dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan gangguan Kamtibmas atau kriminalitas.” 2
Lebih lanjut, AKBP Mariam menanggapi penanganan tindak pidana narkotikan dan fungsi Kepolisian bahwa:
“… untuk penanganan tindak pidana narkotika memang menjadi salah satu prioritas, karena ini kebijakan pemerintah pusat, sehinggga memperhatikan instruksi dari atas, yang di dalamnya ada beberapa unsur kelembagaan BNN sehingga Polri juga berkoor- dinasi secara intensif dengan dengan BNN, terutama BNN Provinsi NTB.” 3
Selain itu, berdasarkan beberapa catatan yang diuraikan AKBP Mariam dalam wawancara, menyatakan bahwa:
“Ditresnarkoba Polda NTB dalam melakukan penindakan berdasarkan aturan yang berlaku, penindakan di Ditresnarkoba biasanya di waktu operasi atau kalau terdapat laporan dari masyarakat juga target operasi individu yang sudah dikantongi namanya dari pelaku yang sudah ditangkap, maka langsung dilakukan pemantauan atau penge- jaran dan mengamankan barang bukti, sehingga personil harus siap siaga. Dalam ope- rasi kita juga menjumpai banyak kasus, misalnya kasus pidana umum, itu kita arahkan ke fungsi lain sesuai tupoksi misalnya pada Ditreskrumum.” 4
Lebih lanjut, dalam upaya penangan kasus diungkapkan oleh penyidik yang berada pada Subdit, dari hasil wawancara yaitu:
“Kita sebagai penyidik melaksanakan sesuai arahan dan ketentuan yang berlaku, pros- esnya itu kan penunjukan dari atas siapa penyidikannya, dari kasus laporan itu ke- mudian diarahkan dan ditentukan penyidiknya, kita juga menerima surat perintah, penyidikan ini kan setelah diketahui tersangkanya, kami melakukan upaya paksa ka- rena jelas kewenangan kita, mulai penggeledahan, penyitaan sampai penahanan, semua
2 Wawancara dengan AKBP. Mariam selaku Kabag Bin Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB, tanggal 7 September 2021.
3 Ibid.
4 Ibid.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 84~101

## dilakukan ada berita acaranya.” 5
Uraian tersebut menunjukan Ditresnarkoba melaksanakan fungsi berdasarkan Perpol No. 14 Tahun 2018. Peran dilakukan Ditresnarkoba Polda NTB sebagai upaya untuk menekan tindak pidana bidang narkotika, guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam penerapan hukum pidana, Ditresnarkoba Polda NTB mengedepankan penegakkan hukum yang cepat, hal ini juga disampaikan oleh AKBP Mariam, yaitu:
“Jika ada tindak pidana sesegera mungkin personil mengejar pelaku, hal ini tentunya berdasarkan alat bukti yang sah, personil berdasarkan arahan cepat menangkap pelaku, hal ini untuk mempercepat proses kasus untuk menjamin rasa aman masyarakat, jika pelaku tidak langsung dikejar dan ditangkap maka ini dikhawatirkan akan menguran- gi rasa kepercayaan masyarakat pada institusi Kepolisian pada umumnya”. 6
Hasil wawancara di atas menunjukan bahwa Kepolisian tetap mengedepankan hukum pidana untuk penindakan tindak pidana yang telah dilakukan guna menjamin ketertiban dalam ruang sosial. Menurut Sudarto, fungsi hukum pidana secara umum yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat, dan fungsinya yang khusus melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana. 7 Maka, penerapan hukum pidana oleh Ditresnarkoba Polda NTB merupakan bagian berfungsinya hukum pidana, dan Kepolisian berdasarkan tugas dan fungsinya merupakan instrumen penegak hukum dalam melindungi kepentingan hukum individu, masyarakat dan negara.
Dari hasil penelitian, mendukung pernyataan dalam wawancara didapatkan data dokumen hasil penelitian penanganan tindak pidana oleh Ditresnarkoba Polda NTB sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas. Penanganan kasus tindak pidana juga berdasarkan pemaparan hasil wawancara seperti yang telah diuraikan di atas merupakan upaya represif atau penerapan hukum pidana.
Peran dalam penerapan hukum pidana sesuai hasil penelitian di atas juga berdasar pada UU Polri dan Perpol No.14 Tahun 2018. Penanggulangan tindak pidana dengan upaya represif yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda NTB yaitu menindaki pelaku kejahatan yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan peraturan dengan sanksi yang bertujuan bisa menimbulkan efek jera dan bermanfaat bagi pelakunya dan bisa menjadi peringatan bagi orang yang hendak melakukan hal yang sama sehingga mengurungkan niatnya.
Pelaksanaan penegakan hukum yang konsisten berkelanjutan dinilai merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi serta “memberantas” tindak pidana narkotika. Penerapan hukum pidana tidak dimaksudkan untuk membalas perbuatan pelaku, berdasarkan tujuan pidana, maka pidana bermaksud memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatan atau memunculkan penyesalan dan rasa bersalah, pidana
5 Wawancara dengan Kompol I Ketut Sukarja, S,H, penyidik Subdit Ditresnarkoba Polda NTB, tanggal 7 September 2021. 6 Wawancara dengan AKBP. Mariam selaku Kabag Bin Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB, tanggal 7 September 2021.
7 Sudarto dalam Eddy O.S Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi) , Cahaya Atma Pustaka, Yog- yakarta, hal. 34-35
terhadap pelaku memberikan peringatan kepada masyarakat luas bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang keliru, sehingga tidak patut diikuti, serta penerapan hukum pidana kepada pelaku memberikan rasa aman kepada masyarakat luas karena pelaku diamankan dan dilakukan perbaikan oleh sistem peradilan pidana.

## 2. Upaya Preventif ( Nonpenal)
Pelaksanaan fungsi Ditresnarkoba Polda NTB melalui upaya preventif atau sarana nonpenal berdasar pada fungsinya yang tercantum dalam Perpol No. 14 Tahun 2018. Disamping bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, termasuk melaksanakan fungsi penyuluhan, pembinaan, pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.
Fungsi struktur organisasi dalam upaya preventif di jalankan oleh Bagbinopsnal, dalam upaya preventif bertugas melaksanakan pembinaan, penyuluhan, pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.
Berdasarkan hasil penelitian, fungsi pembinaan, penyuluhan, pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba diungkapkan oleh AKBP Mariam selaku Kabag Bin Opsnal bahwa:
“Kalau melihat tugasnya, di Ditrsnarkoba ini bukan hanya penanganan kasus, tapi juga kita upaya pencegahan seperti yang dibilang itu, kia=ta dibagian Bagbinpsnal khususnya diberikan tugas untuk pembinaan dan pencegahan termasuk rehabilitasi pengguna, ini khusus pelaku yang pecandu dan korban misalnya terbukti dari alat bukti dari hasil tes laboratorium. Untuk upaya pencegahan lain kita tetap sosialisasi ini juga kerjasama dengan fungsi lembaga yang lain kan, seperti Binmas, ini tetap kita koordi- nasi, kalau khusus kita itu juga ada penyuluhannnya, cuman itu kelemahannya kita tidak ada laporannya, dan belum tersusun perencanaan titik-titik penyuluhan, karena itu, kita fungsinya koordinasi dengan Binmas” 8
Selain itu, Ditresnarkoba Polda NTB menempuh beberapa cara dan upaya yang bersifat pencegahan lain, yaitu melakukan kerjasama dengan berbagai instansi terkait, yaitu BNN, Dinas Sosial dan lembaga pendidikan. Dari hasil wawancara upaya pencegahan lain yang dilakukan yaitu:
“Kalau pencegahan lainnya kita kerjasama dengan instnasi lain. BNN, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan lembaga pendidikannya. Jadi itu kesepakatan kerjasama di MoU ya, di dalamnya ada langkah-langkah bersama dalam pencegahan termasuk penyulu- han dan edukasi, itu penekannya pada pencegahan. Pencegahan lain juga kan patroli, atau razia tem=mpat-tempat yang diduga kuat” 9
Upaya preventif dalam pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan bagian tugas yang memiliki keterkaitan dengan beberapa yang telah dipaparkan di atas. Upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban juga melalui patroli dan operasi atau razia. Mengadakan patroli rutin untuk mengawasi
8 Wawancara dengan AKBP. Mariam selaku Kabag Bin Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB, tanggal 7 September 2021.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 86~101
kegiatan masyarakat. Patroli merupakan tugas rutin yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda NTB. Berdasarkan hasil wawancara bahwa:
“Kondisi untuk Tahun 2017 sampai tahun 2020 kalau dilihat datanya itu kan naik terus, makanya juga menjadi prioritas, apalagi dimasa covid, itu ada arahan khusus ka- rena kasusnya cenderung naik, melihat kondisi di wilayah lain juga. Jadi kasus narkoba ini semakin mengancam waktu virus corona atau covid-19 ini, makanya terus diting- katkan upaya.” 10
Kedudukan Ditresnarkoba penting sebagai suksesnya program Pemerintah. Hal demikian mengingat bahaya penyalahgunaan narkotika yang mengancam keberlangsungan bernegara. Ditresnarkoba melakukan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan keberlangsungan negara. Tugas-tugas personil Ditresnarkoba Polda NTB telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dan tata kerja diatur dalam Perpol No. 14 Tahun 2018.
Secara khusus pemeliharaan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui beberapa tahapan yang juga berkaitan dengan peran Kepolisian secara umum. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban tidak bisa dilakukan hanya searah oleh Ditresnarkoba Polda NTB tetapi juga melibatkan beberapa sub bagian dalam Kepolisian Daerah NTB berdasarkan lingkup kewenangannya. Pemeliharaan ini dilakukan mulai dari upaya memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat melalui beberapa strategi seperti penyuluhan hukum dan melakukan kunjungan pendekatan kekeluargaan terhadap masyarakat dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh. Fungsi Ditresnarkoba Polda NTB dalam menjaga keamanan dan ketertiban tidak hanya berpatroli tetapi juga melakukan usaha-usaha tertentu melalui pemanfaatan media untuk membangun hubungan dengan masyarakat luas. Fungsi media diantaranya berupa kemitraan dengan media cetak (koran) dan media online melalui publikasi informasi, himbauan maupun peringatan kepada masyarakat berkaitan dengan kegiatan, sosialisasi peraturan ataupun agenda-agenda khusus, selain itu fungsi media sosial seperti facebook untuk menyebarluaskan informasi dan himbauan, mengingat penggunanya sangat besar di NTB.
Upaya pencegahan berupa penyuluhan hukum dilakukan dengan kerjasama dengan sub bagian lain yang menjadi tugas bersama Kepolisian, berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Bin Opsnal, yaitu:
“… penyuluhan tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Penyuluhan tidak dibatasi pada peran penyuluh saja, tetapi juga personil Ditresanrkoba Polda NTB yang terjun langsung ke masyarakat. Dengan kata lain, kesadaran hukum merupakan sebuah usaha untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan penting menjaga ketertiban dan menghindari perbuatan pidana terutama penyalahgunaan narkotika. ” 11
Sosialisasi sebagai bentuk antisipasi terhadap isu-isu strategis yang berkembang, khususnya isu nasional yang berpotensi terjadi di daerah. Maka untuk itu sosialisasi dan
penyuluhan juga dilakukan pada para personil Ditresnarkoba Polda NTB itu sendiri, terkait strategi pengamanan dan cara menghadapi potensi-potensi, hal ini penting bagi personil, karena personil merupakan ujung tombak menjadi bagian penting yang langsung berhadapan dengan kondisi-kondisi tertentu. Hal ini juga sebagai usaha dalam penguatan kapasitas personil Ditresnarkoba Polda NTB.
Pengawasan dalam bentuk patroli juga pengamanan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan. Lemahnya pengawasan dapat memicu kejahatan terus meningkat apabila masyarakat juga kurang patuh terhadap hukum. Karena pelaku kejahatan merasa tidak akan ada ancaman karena tidak ada pengawasan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang. Hal ini tentu menjadi hal yang harus diperhatikan, sebagai langkah mengurangi kejahatan.
Berkaitan erat dengan upaya-upaya preventif atau pencegahan kejahatan pada umumnya, pencegahan kejahatan melalui upaya non penal , memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan berbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan sebelum kejahatan dilakukan. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat ini tampak dari upaya pencegahan kejahatan yang terfokus pada akar kejahatan, atau pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal.
Uraian hasil penelitian yang sajikan di atas menunjukan fungsi Ditresanarkoba Polda NTB dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dilakukan melalui penindakan maupun pencegahan tindak pidana. Hasil penelitian yang menunjukan pelaksanaan fungsi Ditresanarkoba, merupakan wujud pelaksanaan hukum secara konkrit, yaitu melaksanakan UU Polri dan Perpol No. 14 Tahun 2018 sebagai diuraikan dalam sub pembahasan tugas dan fungsi Ditresanarkoba di atas.
Pelaksanaan fungsi juga merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Fungsi Ditresanarkoba Polda NTB dalam penegakkan tindak pidana adalah perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya menerapkan hukum yang tercantum perbuatan pidana, tetapi perlu menekan tindak pidana dengan memperhatikan upaya pencegahan, hal ini juga sejalan dengan dasar tujuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. G.P Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi menggambarkan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (criminal law application); pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media) . 12
Berdasarkan tugas dan kewenangan Ditresanarkoba Polda NTB serta pandangan Hoefnagels di atas, maka fungsi Ditresanarkoba Polda NTB meliputi upaya penindakan melalui hukum pidana pada tindak pidana narkotika yang tercantum pada ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pencegahan tindak pidana melalui beberapa pendekatan.
12 Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) , Cet.Ke-2, Kencana, Jakarta, hal. 41-42
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 88~101
Penanggulangan dan pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan sarana “penal“ dan “non penal“, keduanya harus berjalan secara seimbang. Uraian di atas menunjukan Polri di dalam menanggulangi kejahatan khususnya narkotika juga melakukan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan “penal” yang berarti kegiatan yang bersifat represif berupa tindakan upaya paksa antara lain melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan, melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, penahanan dan proses penyidikan sampai pelimpahan ke JPU. Pendekatan “ non penal” yang berarti kegiatan yang bersifat preventif yaitu kegiatan yang dilakukan oleh petugas Polri maupun masyarakat itu sendiri.
Tujuan utama dari usaha-usaha nonpenal ini ialah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Secara tidak langsung usaha nonpenal ini mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang nonpenal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.
Kegiatan utama dalam usaha ini adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kebijakan nonpenal dan penal itu kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor yang potensial untuk terjadinya tindak pidana narkotika . Dengan kebijakan ini diharapkan dapat tercapai hakikat tujuan kebijakan sosial.

## 3. Strategi Pelaksanaan Fungsi Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Dalam penegakan hukum, tidak dapat berjalan secara sempurna sesuai keinginan yang tercantum dalam hukum. Terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum yang sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap efektifitasnya, namun dalam menghadapi hal tersebut, ditentukan berbagai strategi.
a.  Strategi Penguatan Hukum
UU Polri mengatur tugas pokok, fungsi dan kewenangan Polri dalam penegakan hukum, sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus narkotika.
Hukum merupakan instrumen penting yang berfungsi sebagai pendorong pelaksanaan fungsi maupun sebagai kendala dalam optimalisasi fungsi Ditresnarkoba Polda NTB.
Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam difinisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti
statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan. 13
Sebagai dasar penanggulangan tindak pidana narkotika, peraturan perundang- undangan memberikan penguatan terhadap perbuatan materil melalui penambahan kualifikasi serta penguatan fungsi kelembagaan dalam melaksanaan tugasnya. Namun dalam pelaksanaan teknis, masih terdapat kendala yang mempengaruhi pelaksanaan tugas, antara lain sebagaimana yang diuraikan di atas, masih terdapat pengaturan yang tidak jelas.
b.  Peningkatan Kemampuan Penegak Hukum
Romli Atmasasmita menuliskan pula bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. 14
Berdasarkan hal tersebut, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Dengan demikian mentalitas perlu pula diimbangin dengan sosialisasi atau penyuluhan yang terus ditingkatkan terhadap aparat kepolisian. Penguatan mentalitas personil Kepolisian melalui salah satunya adalah sosialisasi, sangat penting dalam mengoptimalkan tujuan hukum.
Peran dan fungsi Polisi secara hakiki tidak berubah, tetapi dalam perjalanan sejarah Kepolisian menunjukan bahwa Polisi masih harus mewujudkankan peran dan fungsi tersebut. Maka barangkali dapat dikatakan, bahwa yang berubah dari waktu ke waktu adalah tipe atau model dan gaya Perpolisian. 15
Reformasi Polri ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berangkat dari semangat perubahan tersebut, maka Polri berusaha membangun pemahaman empirik tentang aspek fungsi Kepolisian universal dan pemahaman sosiologis yang terkait dengan sejarah perjuangan dan budaya bangsa Indonesia. Lewat reformasi pula Polri berupaya menggugah semua pihak untuk ikut berperan serta di dalam upaya mewujudkan Polri yang mampu menjawab tantangan profesi masa depan sesuai tuntutan reformasi.
Berkaitan dengan beberapa hal tersebut, berdasarkan hasil penelitian, terungkap dalam wawancara bahwa:
“Penguatan peranan personil Kepolisian lebih khusus personil Ditresnarkoba termasuk dalam perencaan Kepolisian, dilakukan oleh internal organisasi Kepolisian, penguatan peranan melingkup mentalitas, pengetahuan dan penguasaan personil Ditresnarko- ba terhadap materi atau substansi hukum tugas dan fungsi serta terkait batas-batas kewenangan.” 16
13 Mochtar Kusumaatmadja, 2002, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis) Penerbit Alumni, Bandung, hal. 14
14 Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum , Mandar Maju, Bandung, hal. 55.
15 Anton Tabah, 1998, Reformasi Kepolisian (Pakar Menjawab: Polri Harus Otonom Dan Terpisah Dari ABRI) , CV Sahabat, Semarang, hal. 19-20 16 Wawancara dengan AKBP. Mariam selaku Kabag Bin Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB, tanggal 7 September 2021.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 90~101
Secara operasional, Polri berusaha melakukan perubahan struktural, instrumental dan kultural, diantaranya terjadi pergantian aturan struktur organisasi dan tata kerja pada tahun 2018 melalui Perpol No. 14 Tahun 2018. Dengan cara itu maka kemandirian Polri merupakan salah satu pilar untuk mewujudkan masyarakat madani. Aspek struktural menyangkut institusi, organisasi, susunan dan kedudukan. Perubahan instrumental melibatkan perubahan filosofi, doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan iptek. Sementara perubahan kultural memusatkan pada manajemen sumber daya, manajemen operasional dan sistem pengawasan masyarakat, yang pada gilirannya akan berakibat pada perubahan tata laku, etika dan budaya pelayanan kepolisian.
c.  Kendala Sarana atau Fasilitas Pendukung
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lainnya yang terkait. 17
Adapun peralatan pendukung Ditresnarkoba Polda NTB berdasarkan hasil penelitian yaitu sebagai berikut.
Tabe 9. Data Alsus Satker Ditresnarkoba Polda NTB Juni Tahun 2020
NO JENIS BARANG JUMLAH KONDISI (UNIT) B RR RB 1 Camera Video 1 1 - - 2 Digital Camera 1 1 - - 3 Alat Khusus Kepolisian 1 1 - - 4 Alat Khusus Kepolisian 1 1 - - 5 Borgol 8 8 - - 6 Borgol 10 10 - - 7 Helm Tempur 27 27 - - 8 Helm Tempur 8 8 - - 9 Rompi Anti Peluru 6 6 - - 10 Rompi Anti Peluru 20 20 - - 11 Rompi Anti Peluru 20 20 - - 12 Rompi Anti Peluru 8 8 - - 13 Rompi Anti Peluru 10 10 - - 14 Rompi Anti Peluru 16 16 - - 15 Rompi Anti Peluru 24 24 - - 16 Digital Voice Rec S-1330 1 1 - - 17 TKP Kit 1 1 - - 18 Tes Kit Narkoba 5 5 - - 19 Referensi 4 4 - - 20 Referensi 4 4 - - 21 Portable Digital Direction Finder 1 1 - -
17 Soerjono Soekanto, Op.Cit., hal. 37
22 Cellular Tactical Active & Passive Interception 1 1 - - 23 Cellular Tactical Active & Passive Interception 1 1 - - 24 Cellular Tactical Active & Passive Interception 1 1 - - 25 Universal Forensic Extraction Device (UFED) 1 1 - -
Sumber: Ditresnarkoba Polda NTB, 2020
Instrumen sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh anggota Diresnarkoba ditekankan pada lingkup tugas dan penguatan substansi hukum atau pada hal-hal yang praktis berdasarkan ketentuan peraturan tertulis serta pada kebutuhan fisik pada tingkatan personil. Perangkat keras mencakup peralatan penunjang kinerja. Hal tersebut menjadi salah satu yang terus diperkuat oleh Polda NTB.
A. K ebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran
Dan Penyalahgunaan Narkotika

## 1. Pelarangan Narkotika
Pemerintah Belanda memberikan izin pada tempat-tempat tertentu untuk menghisap candu dan pengadaan (supply) secara legal dibenarkan berdasarkan undang-undang. Orang-orang Cina pada waktu itu menggunakan candu dengan cara tradisional, yaitu dengan jalan menghisapnya melalui pipa panjang. Hal ini berlaku sampai tibanya Pemerintah Jepang di Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang menghapuskan Undang-Undang itu dan melarang pemakaian candu (Brisbane Ordinance).
Ganja (Cannabis Sativa) banyak tumbuh di Aceh dan daerah Sumatera lainnya, dan telah sejak lama digunakan oleh penduduk sebagai bahan ramuan makanan sehari- hari. Tanaman Erythroxylon Coca (Cocaine) banyak tumbuh di Jawa Timur dan pada waktu itu hanya diperuntukkan bagi ekspor. Untuk menghindari pemakaian dan akibat-akibat yang tidak diinginkan, Pemerintah Belanda membuat Undang-undang (Verdovende Middelen Ordonantie) yang mulai diberlakukan pada tahun 1927 (State Gazette No.278 Juncto 536).
Meskipun demikian obat-obatan sintetisnya dan juga beberapa obat lain yang mempunyai efek serupa (menimbulkan kecanduan) tidak dimasukkan dalam perundang-undangan tersebut. Setelah kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia membuat perundang-undangan yang menyangkut produksi, penggunaan dan distribusi dari obat-obat berbahaya (Dangerous Drugs Ordinance) dimana wewenang diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk pengaturannya (State Gaette No.419, 1949).
Baru pada waktu tahun 1970, masalah obat-obatan berbahaya jenis narkotika menjadi masalah besar dan nasional sifatnya. Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, maka hampir di semua negeri, terutama di Amerika Serikat penyalahgunaan obat (narkotika) sangat meningkat dan sebagian
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 92~101
besar korbannya adalah anak-anak muda. Nampaknya gejala itu berpengaruh pula di Indonesia dalam waktu yang hampir bersamaan.
Menyadari hal tersebut maka Presiden mengeluarkan instruksi No.6 tahun 1971 dengan membentuk badan koordinasi, yang terkenal dengan nama Bakolak Inpres 6/71, yaitu sebuah badan yang mengkoordinasikan (antar departemen) semua kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara, yaitu pemalsuan uang, penyelundupan, bahaya narkotika, kenakalan remaja, kegiatan subversif dan pengawasan terhadap orang-orang asing.
Kemajuan teknologi dan perubahan-perubahan sosial yang cepat, menyebabkan Undang-Undang narkotika warisan Belanda (tahun 1927) sudah tidak memadai lagi. Maka pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut antara lain mengatur berbagai hal khususnya tentang peredaran gelap (illicit traffic). Disamping itu juga diatur tentang terapi dan rehabilitasi korban narkotik (pasal 32), dengan menyebutkan secara khusus peran dari dokter dan rumah sakit terdekat sesuai petunjuk menteri kesehatan.
Peningkatan penyalahgunaan dan pengedaran narkoba di Indonesia, Undang- Undang Anti Narkotika mulai direvisi, sehingga disusunlah Undang-undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997, menyusul dibuatnya Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997. Dalam Undang-Undang tersebut mulai diatur pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika, dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman mati.
Di Indonesia, pada awalnya narkoba merupakan permasalahan kecil dan pemerintah Orba pada saat itu memandang bahwa masalah narkoba tidak akan berkembang karena melihat dasar Indonesia yaitu Pancasila dan Agamais. Pandangan pemerintah itu telah membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba.
Dalam mengatasi permasalahan narkoba yang semakin menunjukkan intensitasnya, Pemerintah Indonesia dengan Dewan Perwakilanan Rakyat mengesahkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.
Merespon perkembangan masalah narkoba yang terus meningkat tiap tahunnya, guna mengoptimalkan kinerja BNN maka disahkan pula peran Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten  melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK). BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional.

## 2. Kebijakan Hukum Pidana Melalui Pengaturan UU Narkotika
Pengaturan psikotropika di Indonesia dimulai sejak adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, penggunaan resmi psikotropika adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 dan pasal 4, sebagai berikut:
Pasal 3
Tujuan pengaturan di bidang psikotropika adalah:
a. menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
b. mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
c. memberantas peredaran gelap psikotropika
Pasal 4
(1) Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.
(2) Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan.
(3) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), psikotropika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang.
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak jauh berbeda dengan undang-undang psikotropika, menegaskan pula tujuan pengaturan narkotika yang tertuang dalam pasal 4,berbunyi:
Pasal 4 Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:
a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.
Penggunaan resmi narkotika sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 7 adalah hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 18 Secara substansi tujuan penggunaan Narkotika dan Psikotropika memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, narkotika dan psikotropika
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 94~101
memiliki perbedaan, perbedaan ini sesuai dengan jenis dan golongannya.Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, memuat pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur berbagai instrumen hukum, di samping fungsi hukum administrasi juga fungsi hukum pidana melalui kualifikasi tindak pidana, pemidanaan, peran kelembagaan dan peran masyarakat.

## 3. Kebijakan Hukum Pidana Melalui Peran Badan Narkotika Nasional
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), memberikan kewenangan operasional kepada anggota BNN dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP- BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/ kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/ Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.
Perkembangan permasalahan narkoba semakin meningkat dan makin serius, sehingga melahirkan Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh  Presiden. BNN  berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama,   Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi  Hukum dan Kerja Sama.
Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 100 BNNK/Kota.  Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan Narkoba di daerah.   Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya P4GN. 19 BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat (BNNP NTB) merupakan badan provinsi yang bertugas untuk membantu gubernur dalam mengkoordinasikan perangkat daerah
19 Disadur dari situs resmi Badan Narkotika Nasional, http://bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/pro- fil/8005/sejarah-bnn diakses pada tanggal 23 Oktober 2021 pukul 21.45 Witeng
dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota, mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan dan operasional P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika)
Salah satu bentuk keseriusan BNN dalam rangka mengimplementasikan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), adalah dengan menyiapkan para petugas atau pelaksana di lapangan yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam pelaksanaan P4GN. Upaya konkretnya, Balai Diklat BNN menggelar tiga pelatihan dalam waktu bersamaan. Pelatihan pertama adalah Manajemen Layanan Rehabilitasi Terpadu (OSC), kemudian Training of Trainer (ToT) Bagi penyuluh narkoba, dan ToT untuk petugas pasca rehabilitasi. Pelatihan untuk tenaga penyuluh mutlak dilakukan sehingga mereka terlatih dan berpengelaman sebagai garda terdepan dalam bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba.
BNNP juga memiliki peran dalam melaksanakan program atau kegiatan yang dilaksanakan, diantarannya:
1. BNN memiliki peran sebagai sosialisator atau Penyuluh Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
2. BNN memiliki peran sebagai fasilitator misalnya dalam memperingatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) atau kampanye bahaya narkotika..
3. BNN memiliki peran sebagai koordinator dalam rapat- rapat dan konsultasi dalam dan luar daerah serta dalam hubungan kerjasama dengan instansi terkait seperti POLRI, Dinas Kesehatan, dan Lembaga Rehabilitasi.
Selain itu, Peran BNN dalam upaya yang dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunan Narkotika ini melalui beberapa pendekatan yang secara garis besar dikelompokan menjadi tiga bagian, diantaranya ialah:
a. Supply control yaitu upaya secara terpadu melalui kegiatan yang berguna menekankan atau meniadakan ketersediaan Narkotika dipasaran atau di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti mengadkan razia pada tempat hiburan malam atau daerah rawan narkotika.
b. Demand reduction yaitu upaya secara terpadu melalui kegitan yang bersifat rehabilitative yang berguna meningkatan ketahanan masyarakat sehingga memiliki daya tangkal dan tidak tergoda untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat sekelilingnya. Contohnya seperti sosialisasi dan pembinaan tentang bahaya narkotika.
c. Harm reduction yaitu upaya melalui kegiatan yang bersifat rehabilitative dengan intervensi kepada korban atau pengguna yang sudah ketergantungan agar tidak semakin parah atau membahayakan bagi dirinya dan mencegah agar tidak terjadi dampak negative yang secara berkelanjutan. Contohnya seperti rehabilitasi.
Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di atur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional, dengan adanya sebuah lembaga yang berperan serta
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 96~101
berfungsi dalam menangani permasalahan tentang narkotika ini dapat menjadi ujung tombak dalam mencegah atau menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkotika.
Dengan melakukan beberapa kegiatan positif seperti sosialisasi bahaya narkotika, penyuluhan kepada masyarakat, kepada anak sekolah dari SLTA, SMA maupun Mahasiswa dan juga bagi mereka yang belum mengenal narkotika. Selain itu juga membuat spanduk-spanduk atau iklan tentang bahaya narkotika dan melakukan rajia- rajia di tempat hiburan malam serta daerah-daerah yang dicurigai sangat rawan bagi peredaran gelap narkotika.
Menurut Ahnadi Sofyan (2007 : 145), 20 adapun beberapa peran yang dilakukan oleh Badan Narkotika antara lain:
a. Mendorong gerakan masyarakat untuk peduli dalam upaya anti Narkoba b. Mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi
c. Operasional. Membantu penegak hukum menjalankan tugasnya atas arahan atau izin dari polisi.
d. Fasilitas. Memberikan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) BNN melakukan beberapa peran yaitu: 21
a.  Koordinator, BNN perlu mengkoordinasikan semua kegiatan dari berbagai instansi terkait dalam rangka P4GN. BNN mengkoordinasikan berbagai upaya secara terpadu dari semua instansi, baik departemen maupun non departemen.
b.  Pendukung, BNN memberikan dukungan pada setiap kegiatan dalam rangka P4GN yang dilaksanakan oleh seluruh anggota BNN diberikan dalam bentuk :
1. Dukungan pencegahan, diberikan secara terpadu oleh seluruh anggota BNN yang termasuk komunitas pencegahan. Seperti : Depkes, Depsos, Diknas, Kominfo, dan lain- lain.
2. Dukungan penegakan hukum, diberikan secara terpadu oleh anggota BNN yang termasuk komunitas penegakan hukum. Seperti: Badan POM, Bea Cukai, Imigrasi, Dit IV Narkoba/KT Bareskrim Polri, dan lain- lain.

## 4. Kebijakan Hukum Pidana Melalui Peran Masyarakat
Selain memberikan kewenangan yang besar terhadap penegak hukum, khususnya BNN, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-hal tersebut. Dalam undang-undang ini masyarakat tidak diberikan hak untuk melakukan penyuluhan, pendampingan dan penguatan terhadap pecandu narkotika. 22
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 104 dan Pasal 54 UndangUndang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menegaskan bahwa masyarakat
20 Ahmadi Sofian, 2007, Narkoba Mengincar Anak Anda , Prestasi Pustakarya, Jakarta, hlm. 145
21 Ibid, hlm 148
22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 104-108
mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperanserta membantu pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika. 23
Peran serta masyarakat ialah peran aktif masyarakat untuk mewujudkan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 24 Hak masyarakat dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diwujudkan dalam bentuk: 25
a.  mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b.  memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.
Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga menjamin bahwa Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaandan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
Peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana narkotika juga terdapat dalam Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 49: dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dan membantu pelaksanaan P4GN, BNN dapat memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat. 26
Pasal 50 menyebutkan: wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai kebutuhan. 27
Peran serta masyarakat yang dikumpulkan dalam suatu wadah oleh BNN dapat menjadi suatu kekuatan tersendiri karena masyarakat mempunyai legitimasi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika
23 Ibid. 24 Siswantoro Sunanto, Penegakan Hukum Psikotropika, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 157 25 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 106
26 Direktorat Hukum, Deputi Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional, Himpunan Perundan- gUndangan Republik Indonesia, (Jakarta, BNN RI, 2011), hal.261
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 98~101
tanpa adanya hak yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pada Bab II tentang Peran Serta Masyarakat Pasal 2 disebutkan: 28
(1) Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:
a.  Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika; dan
b. Melaporkan bila mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika.
(2) Selain bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diwujudkan dalam bentuk:
a. Mencari, memperoleh, memberikan informasi dan melaporkan adanya  peny- alahgunaan atau peredaran gelap Psikotropika, Prekusor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol; dan
b. Desiminasi informasi, advokasi, pemberdayaan alternatif, dan penjangkauan penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan untuk tembakau dan alkohol.
Wadah peran serta masyarakat diatur dalam peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No 6 Tahun 2012, pada Bab III Pasal 3 yang menyebutkan: 29
(1) Wadah peran serta masyarakat dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai kebutuhan.
(2) Keanggotaan wadah peran serta masyarakat berasal dari Organisasi Non Pemerintahaan atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki visi dan misi di bidang pencegahan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya. (P4GN)
Pasal 4
(1) Badan Narkotika Nasional (BNN) memfasilitasi dan mengkoordinasikan penentuan bentuk dan susunan organisasi, rincian tat kerja, penunjukan pemimpin, pengurus, dan keanggotaan wadah peran serta masyarakat.
(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada tingkat pusat dilakukan oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat.
(3) Pada tingkat Provinsi dilakukan oleh Kepala BNN Provinsi dan pada tingkat Kabupaten/kota dilakukan oleh Kepala BNN Kabupaten/kota.
Peran serta masyarakat dan dinaungi oleh suatu wadah yang difasilitasi oleh BNN RI akan semakin memperkuat keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.  Pada konsepnya semua aturan yang ada sebagai pendukung tindakan masyarakat untuk menjalankan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredan gelap narkotika.

## D. KESIMPULAN
1. Optimalisasi fungsi Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Polda NTB dilaksanakan melalui upaya represif ( pena)
28 Ibid . hal. 384
E-ISSN : 2775-362X
l dan upaya preventif ( nonpenal). Fungsi sarana penal yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Pelaksanaan fungsi penyidikan ditunjukan dengan jumlah tindak pidana yang ditangani tahun 2017 hingga Juni Tahun 2020. Pada Tahun 2017 sebesar 586 kasus ungkap dan selesai, tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 743 kasus ungkap dan selesai, selanjutnya pada tahun 2019 mengalami kenaikan pada angka 777 kasus ungkap dan selesai. Pada tahun berjalan tahun 2020, dari bulan Januari hingga Juni sebesar 276 kasus, dengan kasus selesai 270 kasus. Fungsi sarana nonpenal meliputi: pelaksanaan patroli, operasi atau razia, penyuluhan, pembinaan, pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dan kerjasama dengan fungsi kelembagaan terkait. Strategi yang dilakukan meliputi pada aspek penguatan hukum, penguatan kemampuan personil dan sarana atau fasilitas.
2. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika yaitu fungsi hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melalui kualifikasi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, peran kelembagaan dan peran masyarakat. Kualifikasi tindak pidana mencakup perbuatan yang dilarang penyalahgunaan dan peredaran gelap beserta penggolongan narkotika. Pertanggungjawaban pidana yaitu memberikan ketentuan tanggungjawab korporasi dan pemidanaan yaitu memuat aspek tujuan dan rehabilitasi dengan memberikan ruang rehabilitas medis dan sosial. Peran kelembagaan juga menjadi aspek hukum pidana formil yaitu unsur kepolisian, BNN sampai pengadilan dan Lapas dalam penerapan pidana. Peran masyarakat adalah menonjolkan fungsi pencegahan diantaranya dengan bentuk pencegahan melalui pendidikan, pelatihan atau penyuluhan hukum dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait, penguatan peran pemerintah desa dilakukan dengan keterlibatan aktif dalam pencegahan penyalahguna narkotika dalam penetapan kegiatan dan program, kerjasama dengan penegak hukum, dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat sebagai bagian pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta peran masyarakat dalam melaporkan tindak pidana narkotika kepada penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amiruddin dan Asikin Zainal, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Arief, Barda Nawawi, 2002, Kebijakan Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Barda Nawawi Arief, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana , Cet. ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta.
Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) , Cet.Ke-2, Kencana, Jakarta.
Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif-Empiris ,
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 100~101
Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Garmire dalam David L. Carter dan Thomas Barker, 1999, Police Deviance: Pedoman Administrasi Dan Pengendalian Perilaku Petugas Polisi: Kebijakan, Prosedur, Dan Peraturan, Edisi Ketiga, Disadur oleh Kunarto dan Khobibah M. Arief Dimyanti, Cipta Manunggal, Jakarta.
Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, 1985, Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggula ngannya, Yayasan Bina Taruna, Jakarta, hal. 5
Jeanne Mandagi, M. Wresniwiro, 1999, Masalah Narkoba dan zat adiktif lainnya serta penanggulangannya, pramuka saka bhayangkara, Jakarta.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Lexy J. Moleong, 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), Remaja Rosdakarya, Bandung.
Marzuki Peter Mahmud, 2015, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi), Cet. Ke-7, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
Moleong Lexy J., 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), Remaja Rosdakarya, Bandung.
Peter Mahmud Marzuki, 2015, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi), Cet. Ke-7, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
Ridha Ma’roef, 1987, Narkotika, Masalah dan Bahayanya, PT. Bina Aksara, Jakarta.
Romli Atmasasmita, 2011, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer ,  Ed.1, Cet.Ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Sadjijono,  2005, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Gevernance ,  LaksBang, Jakarta.
Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum , Cet.Ke-8, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Soedjono Dirjosisworo, 1990, Hukum Narkotika Indonesia , Citra Aditya Bhakti, Bandung Soekanto Soerjono, 2015, Pengantar Penelitian Hukum , Cet. Ke-3, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
Winarno Surakhmad, 1998, Papper, Skripsi, Thesis, Desertasi, Tarsito, Bandung.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, LN RI Tahun 2009 Nomor 143, TLN RI Tahun 2009 Nomor 5062
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN RI Tahun 1999 Nomor 165, TLN RI Nomor 3886
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002, LN RI No. 2 Tahun 2002 TLN RI Nomor 4168 Tahun 2002
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia  Nomor 14 Tahun 2018  Tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1450.

## Internet
Badan Narkotika Nasional, www.bnn.go.id, 2015, Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan ,  http://www.bnn. go.id/portal/_uploads/post/2010/11/23/2010-11-23__19-44-55.pdf diakses pada tanggal 18 Mei 2020
CNN Indonesia, Rabu, 18/11/2020, https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20201118143942-12-571377/data-polri-kasus-narkoba-makin-marak- selama-pandemi-corona, diakses pada 18 Februari 2021
Deputi Pemberantasan BNN  Irjen (Purn) Arman Depari seusai pemusnahan barang bukti narkotika di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Rabu (24/2/2021), dikutip dalam Detiknews.com, https://news.detik.com/berita/d-5435702/bnn-ungkap- tren-peredaran-narkotika-di-masa-pandemi-covid-19-meningkat, diakses pada tanggal 18 Februari 2021
Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Drs. Anjan Pramuka Putra. SH. M.Hum saat menjadi narasumber secara virtual pada program “Selamat Pagi Indonesia” yang disiarkan Metro TV Selasa pagi (23/6/2020), dipublikasi pada 23 Juni 2020 pada  https://bnn.go.id/deputi-pencegahan-bnn-sebut-jaringan- narkoba-manfaatkan-kondisi/, diakses pada tanggal 17 Februari 202
Sindonews,  https://nasional.sindonews.com/read/245088/15/kasus-narkoba-naik-di- tengah-pandemi-covid-19-bnn-kemenpora-bentuk-kipan-1606284670, diakses pada 18 Februari 2021
United Nations Office Drugs And Crime (UNOCD), www.unocd.org, Indonesia and UNODC announce a new programme strategy 2017-2020 di https://www.unodc. org/indonesia/en/2016/11/-new-country-programme/story.html dan Country programme (2017-2020) di https://www.unodc.org/indonesia/en/country- programme.html , diakses pada tanggal 17 Mei 2020.