## Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Provinsi
Gorontalo

## Wahyudin Hasan
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gorontalo Email: wahyudinhasan99@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Sistem  penganggaran  yang  berbasis  kinerja  ( Performance  Based Budgetin g)  merupakan  sistem  yang  saat  ini  berkembang  pesat  dan  banyak dipakai  oleh  negara-negara  maju  di  dunia  sebagai  pengganti  sistem penganggaran  lama  yaitu  sistem Line  Item  Budgeting (Bastian,2006:170). Robinson  and  Last  (2009)  menyatakan performance-based  budgeting bertujuan untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas  pengeluaran  publik  dengan
Abstract
This  study  aims  to  describe  the  factors  that  influence  the performance-based  budgeting  Gorontalo  provincial  government  by using descriptive research method approach. As for the background of this  research  is  with  the  issuance  of  Law  No.  17  of  2003  on  State Finance  which  includes  a  variety  of  fundamental  changes  in  the approach  to  budgeting.  Such  changes  would  require  the  support system that is more responsive budgeting, which could facilitate efforts to meet society's demands for improved government performance in the areas  of  development,  quality  of  service  and  efficiency  of  resource utilization.
Seeing  the  conditions  in  local  and  central  government  and supported  by  the  applicable  rules  then  it  should  budgeting  system  in Indonesia is still input-based budgeting system was replaced with that is  able  to  respond  to  those  changes.  In  its  place  is  the  State  Budget Based on Job Performance or term that is more commonly used is the Performance-Based  Budgeting.  The  process  of  drafting  and  targets  to be  achieved from performance-based budgeting  system illustrates  the opportunity  for  the  regions  to  develop  vision  and  mission  and  realize the wishes and expectations of society in accordance with the potential of the area in question.
Keywords: Government, Performance, Budget
mengaitkan  pendanaan  organisasi  sektor  publik  dengan  hasil  yang  dicapai dengan penggunaan informasi kinerja secara sistematik.
Dari  pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  penganggaran berbasis  kinerja  ( performance-based  budgeting )  merupakan  suatu  pendekatan sistematis  dalam  penyusunan  anggaran  yang  mengaitkan  pengeluaran  yang dilakukan  organisasi  sektor  publik  dengan  kinerja  yang  dihasilkannya  dengan menggunakan informasi kinerja.
Penerapan sistem Anggaran berbasis Kinerja merupakan sebuah peluang bagi  pemerintah  namun  disisi  lain  dapat  menjadi  tantangan.  Hal  itu dikarenakan  dengan  penerapan  sistem  anggaran  berbasis  kinerja  berarti pemerintah  daerah  dapat  menyusun  arah,  kebijakan  dan  program  yang  sesuai dengan  kondisi  masyarakat  dan  kondisi  lingkungan  daerah  tersebut.    Namun disisi  lain  ,  pemerintah  harus  memiliki  perhatian  lebih  khususnya  dalam penampungan aspirasi masyarakat, skala prioritas yang harus tepat dan fungsi pengawasan  yang  lebih  ketat.  Disamping  itu,  tantangan  yang  harus  dihadapi oleh  pemerintah  dalam  pencapaian  anggaran  berbasis  kinerja  adalah  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja  yakni komitmen  organisasi,  penyempurnaan  sistem  administrasi,  sumber  daya manusia, serta waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang  terkandung  dalam  buku  pedoman penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja  yang  diterbitkan  Badan  Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  tahun  2005  dinyatakan  :  tuntutan pentingnya  pelaksanaan  penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja,  ternyata membawa  konsekuensi  yang  harus  disiapkan  beberapa  faktor  keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu :
1. Gaya kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi;
2. Penyempurnaan sistem administrasi secara terus menerus;
3. Sumber daya yang cukup;
4. Penghargaan (reward ) yang jelas dan;
5. sanksi ( punishment ) yang tegas.
Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam buku Reinventing Local Government menguraikan  keberhasilan  daerahnya  dalam  menerapkan  anggaran  berbasis kinerja.  Diawali  Tahun  2003  berhasil  menerapkan  anggaran  berbasis  kinerja sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  59.  Pemerintah  Provinsi Gorontalo juga mendahului Provinsi lain dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja.  Pada  tahun  2005  Provinsi  Gorontalo  mempublikasikan  secara on  line laporan  keuangan  daerah,  dan  menerapkan  anggaran  berbasis  kinerja  seperti yang diamanatkan oleh UU No. 17 Tahun 2003.
Berdasarkan  dengan  penjelasan  latar  belakang  tersebut,  maka  peneliti menggunakan faktor komitmen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber  daya  manusia,  serta  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  mencapat  tujuan dan  target,  sebagai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penyusunan  anggaran berbasis kinerja di Pemerintah Provinsi Gorontalo.

## 2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 2.1 Landasan Teori
Prinsip  anggaran  berbasis  kinerja  secara  teori  adalah  anggaran yang menghubungkan anggaran negara (pengeluaran negara) dengan hasil yang
diinginkan (output dan outcome) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya (Bambang Sancoko, dkk : 2008)
Menurut  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2003,  pengertian  anggaran berbasis  kinerja  adalah  suatu  pendekatan  dalam  penyusunan  anggaran  yang didasarkan  pada  kinerja  atau  prestasi  kerja  yang  ingin  dicapai.  Mardiasmo (2002)  menyatakan  bahwa  pendekatan  penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja disusun  untuk  mengatasi  berbagai  kelemahan  yang  terdapat  dalam  anggaran tradisional,  khususnya  kelemahan  yang  disebabkan  oleh  tidak  adanya  tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan  sasaran  pelayanan  publik.  Anggaran  dengan  pendekatan  kinerja  sangat menekankan konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Pada buku Modul Overview Keuangan Negara oleh Departemen Keuangan (2008),  anggaran  berbasis  kinerja  merupakan  metode  penganggaran  bagi manajemen  untuk  mengaitkan  setiap  pendanaan  yang  dituangkan  dalam kegiatan-kegiatan  dengan  keluaran  dan  hasil  yang  diharapkan  termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.
2.2 Pengembangan Hipotesis
Menurut  Cut  Zurnali  (2010),  hal  menarik  dalam  pengertian  komitmen organisasional  adalah  apa  yang  dikemukakan  oleh  Durkin  (1999:127),  bahwa komitmen  organisasional  merupakan  perasaan  yang  kuat  dan  erat  dari seseorang  terhadap  tujuan  dan  nilai  suatu  organisasi  dalam  hubungannya dengan  peran  mereka  terhadap  upaya  pencapaian  tujuan  dan  nilai-nilai tersebut.  Sejalan  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Randal  (1990)  dalam Sardjito  (2007)  komitmen  organisasi  yang  tinggi  akan  meningkatkan  kinerja yang tinggi pula. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H1 : Faktor Komitmen organisasi berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja.
Bastian  (2006),  penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja  membutuhkan suatu  sistem  administrasi  publik  yang  telah  ditata  dengan  baik,  konsisten  dan terstruktur  sehingga  kinerja  anggaran  dapat  dicapai  berdasarkan  ukuran- ukuran  yang  telah  ditetapkan.  Menurut  Tjokroamidjojo  (1985),  dalam  kutipan Sinaga  (2008)  bahwa  reformasi  administrasi  perlu  ditujukan  pada penyempurnaan  sistem  administrasi  untuk  mendukung  pembangunan  daerah. Apabila  sistem  adminitrasi  semakin  baik  maka  dapat  memacu  penyusunan anggaran berbasis kinerja. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H2 :  Faktor  penyempurnaan  sistem  administrasi  berpengaruh  terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja.
Sumber  daya  manusia  adalah  salah  satu  faktor  yang  sangat  penting bahkan  tidak  dapat  dilepaskan  dari  sebuah  organisasi,  baik  institusi  maupun perusahaan.  SDM  juga  merupakan  kunci  yang  menentukan  perkembangan sebuah organisasi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah  organisasi  sebagai  penggerak,  pemikir  dan  perencana  untuk  mencapai tujuan  organisasi  itu.  Menurut  The  Chartered  Institute  of  Personnel  and Development (CIPD) dalam pernyataan Mullins tahun 2005 bahwa sumber daya
manusia  ditetapkan  sebagai  strategi  perancangan,  pelaksanaan  serta pemeliharaan  dan  pengelolaan  manusia  untuk  kinerja  organisasi  yang  optimal termasuk kebijakan pengembangan dan juga proses untuk mendukung strategi yang sudah dibuat.  Sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan pengaruh  yang  signifikan  dalam  mewujudkan  penerapan  anggaran  berbasis kinerja. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H3 : Faktor sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja.
Secara teoritis, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan/sasaran merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  penerapan  anggaran  berbasis kinerja.  Dalam    Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010  menyebutkan bahwa  Penyusunan  anggaran  didasarkan  pada  perencanaan  yang  sudah ditetapkan  terlebih  dahulu,  mengenai  program  dan  kegiatan  yang  akan dilaksanakan.  Bila  dilihat  dari  perspektif  waktu  yang  dibutuhkan  untuk mencapai  tujuan/sasaran,  perencanaan  penyusunan  anggaran  di  tingkat pemerintah  daerah  dibagi  menjadi  tiga  kategori  yaitu:  (1)Rencana  Jangka Panjang  Daerah  (RPJPD)  merupakan  perencanaan  pemerintah  daerah  untuk periode  20  tahun;  (2)Rencana  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  merupakan perencanaan  pemerintah  daerah  untuk  periode  5  tahun;  (3)Rencana  Kerja Pemerintah  Daerah  (RKPD)  merupakan  perencanaan  tahunan  daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : H4 :  Faktor  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  mencapai  tujuan/sasaran berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja.
3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif.  Dalam  menentukan  populasi  peneliti  memilih  pejabat/aparatur Pemerintah  Provinsi  Gorontalo  yang  terlibat  langsung  dalam  penyusunan anggaran  berbasis  kinerja.  Sampel  yang  di  ambil  yaitu  Kepala  SKPD,  Kepala Bidang Perencanaan dan staf pegawai yang secara struktural bertanggungjawab dan  terlibat  dalam  penyusunan  anggaran.  Total  sampel  dalam  penelitian  ini sebanyak 54 orang.
Analisis  yang  dipakai  adalah  analisis  regresi  linier  berganda  ( Multiple Linier  Regression  Analysis ).  Sebelum  dilakukan  pengujian  hipotesis  yaitu analisis  regresi  linier  berganda  terlebih  dahulu  dilakukan  uji  kualitas  data,  uji asumsi klasik. Pengolahan data menggunakan software SPSS (Statistical Package for Social Science) .
Wijaya  (2012:104)  mengemukakan  bahwa  regresi  linier  berganda digunakan  untuk  menguji  pengaruh  lebih  dari  saru  variabel  independen terhadap variabel dependen dengan rumus sebagai berikut :
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + b 4 X 4 + e
Keterangan :  Y = Anggaran Berbasis Kinerja a   = Konstanta
b = Koefesien Regresi X 1 = Komitmen Organisasi X 2 = Penyempurnaan Sistem Administrasi
X 3 = Sumber Daya Manusia X 4 = Waktu yang dibutuhkan e = Error

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Hasil Penelitian
Untuk  menguji  hipotesis  bahwa  komitmen  organisasi,  penyempurnaan sistem  administrasi,  sumber  daya  manusia,  serta  waktu  yang  dibutuhkan berpengaruh  terhadap  anggaran  berbasis  kinerja  secara  simultan  dengan  uji  F dan uji parsial dengan uji t.
4.1.1 Pengujian Hipotesis dengan Uji F
Untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  independen  secara  simultan terhadap  variabel  dependen  dianalisis  dengan  menggunakan  uji  F.  Jika  nilai signifikansi  uji  F  lebih  kecil  dari  5%  maka  terdapat  pengaruh  antara  semua variabel independen terhadap variabel dependen.
Hasil pengujian uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 1 Uji F Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 277,298 5 55,460  57,641 .000(a) Residual 46,184  48 ,962 Total 323,481  53
a  Predictors: (Constant), Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Mencapai Tujuan dan Target, Komitmen Organisasi, Penyempurnaan Sistem Administrasi, Sumber Daya Manusia b  Dependent Variable: Anggaran Berbasis Kinerja
Berdasarkan tabel diatas hasil uji ANOVA (Analysis of Variance) di peroleh nilai  F hitung sebesar  57,641  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000  lebih  kecil dari  nilai  alpa  =  0,05,  maka  terbukti  variabel  bebas  Komitmen  Organisasi  (X 1 ), Penyempurnaan  Sistem  Adminstrasi  (X 2 ),  Sumber  Daya  Manusia  (X 3 ),  serta Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target (X 4 ) secara simultan berpengaruh  signifikan  terhadap  Penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja  (Y). Artinya  jika  variabel  independen  secara  bersama-sama  mengalami  kenaikan maka  akan  berdampak  pada  kenaikan  penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja. Sebaliknya  jika  variabel  independen  mengalami  penurunan  secara  bersama- sama maka akan berdampak penurunan anggaran berbasis kinerja.
4.1.2 Pengujian Hipotesis dengan Uji t
Untuk  menentukan  pengaruh  masing-masing  variabel  bebas  terhadap variabel terikat di gunakan uji t. Hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS diperoleh hasil sebagaimana dalam tabel berikut ini :

## Tabel 2 Uji t
Model Variabel t hitung Sig. 1 (Constant) -1,626 . ,111 Komitmen Organisasi 2,039 ,047 Penyempurnaan Sistem Administrasi 5,740 ,000 Sumber Daya Manusia 4,124 ,000 Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Mencapai Tujuan dan Target 3,630 ,001
Dari  tabel  diatas,  komitmen  organisasi  terhadap  penyusunan  anggaran berbasis kinerja adalah bernilai 0,047, nilai signifikansinya lebih kecil dari nilai alpa  =  0,05,  Ini  berarti Hipotesis  1  diterima .  Penyempurnaan  sistem administrasi  terhadap  penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja  adalah  bernilai 0,000, nilai signifikansinya lebih kecil dari nilai alpa = 0,05, Ini berarti Hipotesis 2  diterima .  Sumber  daya  manusia    terhadap  penyusunan  anggaran  berbasis kinerja  adalah  bernilai  0,000,  nilai  signifikansinya  lebih  kecil  dari  nilai  alpa  = 0,05, Ini berarti Hipotesis 3 diterima . Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan  dan  target  terhadap  penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja  adalah bernilai  0,001  nilai  signifikansinya  lebih  kecil  dari nilai  alpa  =  0,05,  Ini  berarti Hipotesis 4 diterima .
Untuk  memudahkan  pembacaan  hasil  dan  interpretasi  analisis  regresi maka digunakan bentuk persamaan. Persamaan regresi yang telah dirumuskan kemudian  dengan  bantuan  program  SPSS  dilakukan  pengolahan  data  yang dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3 Koefisian Regresi Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta 1 (Constant) - 2.31 3 1.423 Komitmen Organisasi .098 .048 .117 Penyempurnaan Sistem Administrasi .742 .129 .661 Sumber Daya Manusia .479 .116 .467 Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Mencapai Tujuan dan Target .426 .117 .407 a  Dependent Variable: Anggaran Berbasis Kinerja
Berdasarkan  koefisien  persamaan  regresi  yang  terbentuk  sebagaimana pada kolom Standardized Coefficients  Beta, maka persamaan regresi ganda yang dihasilkan adalah :
Y = -2,313 + 0,117X 1 + 0,661X 2 + 0,467X 3 + 0,407X 4
Persamaan regresi yang diperoleh dapat di jelaskan sebagai berikut : Nilai  konstanta  (a)  =  -2,313,  memberikan  makna  jika  Komitmen Organisasi (X 1 ), Penyempurnaan Sistem Adminstrasi (X 2 ), Sumber Daya Manusia (X 3 ),  serta  Waktu  yang  dibutuhkan  untuk  mencapai  tujuan  dan  target  (X 4 ) bernilai  0,  maka    Penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja  (Y)  pada  Pemerintah Provinsi Gorontalo akan bernilai negatif -2,313. Nilai koefisien regresi komitmen organisasi  (b 1 )  bernilai  positif  yaitu    0,117,  memberikan  arti  bahwa  setiap peningkatan skor komitmen organisasi sebesar satu satuan akan meningkatkan penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja  sebesar  0,117,  dengan  asumsi penyempurnaan  sistem  adminstrasi,  sumber  daya  manusia,  serta  waktu  yang dibutuhkan  untuk  mencapai  tujuan  dan  target  dalam  keadaan  tetap.  Nilai koefisien  regresi  penyempurnaan  sistem  administrasi  (b 2 )  bernilai  positif  yaitu 0,661, memberikan arti bahwa setiap peningkatan skor penyempurnaan sistem administrasi  sebesar  satu  satuan  akan  meningkatkan  penyusunan  anggaran berbasis  kinerja  sebesar  0,661  dengan  asumsi  komitmen  organisasi,  sumber daya manusia, serta waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target dalam  keadaan  tetap.  Nilai  koefisien  regresi  sumber  daya  manusia  (b 3 )  bernilai positif  yaitu  0,467,  memberikan  arti  bahwa  setiap  peningkatan  skor  sumber daya  manusia  sebesar  satu  satuan  akan  meningkatkan  penyusunan  anggaran berbasis  kinerja  sebesar  0,467,  dengan  asumsi  komitmen  organisasi, penyempurnaan  sistem  administrasi,  serta  waktu  yang  dibutuhkan  untuk mencapai tujuan dan target dalam keadaan tetap. Nilai koefisien regresi Waktu yang  dibutuhkan  untuk  mencapai  tujuan  dan  target  (b 4 )  bernilai  positif  yaitu 0,407, memberikan arti bahwa setiap peningkatan skor Waktu yang dibutuhkan untuk  mencapai  tujuan  dan  target  sebesar  satu  satuan  akan  meningkatkan penyusunan anggaran berbasis kinerja sebesar 0,407, dengan asumsi komitmen organisasi,  penyempurnaan  sistem  administrasi,  serta  sumber  daya  manusia dalam keadaan tetap.
4.1.3 Analisis Koefisien Determinasi (R2)
Untuk mengukur seberapa besar hubungan (keeraatan hubungan) antara variabel  independen  (X1,  X2,  X3  dan  X4)  dengan  variabel  dependen  (Y)  adalah nilai R (koefisien korelasi) dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:
Tabel 4 Hasil Analisis Koefisien Determinasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin - Watson 1 .926(a) .857 .842 ,981 1,115
a  Predictors: (Constant), Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Mencapai Tujuan dan Target, Komitmen Organisasi, Penyempurnaan Sistem Administrasi, Sumber Daya Manusia b  Dependent Variable: Anggaran Berbasis Kinerja
Hasil  olah  data  menunjukkan  R  (koefisien  korelasi)  =  0,926  yang  berarti terjadi hubungan yang kuat antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen sebesar 92,6 %.
Dalam penelitian ini R 2 sebesar 0,857 yang berarti bawha 85,7 % variasi (perubahan)  Y  (anggaran  berbasis  kinerja)  dapat  dijelaskan  oleh  variasi  dari variabel-variabel  independen  (X1,X2,X3,  dan  X4),  sedangkan  sisanya  14,3% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model dalam penelitian ini.

## 4.2. Pembahasan
Hasil  pengujian  hipotesis  menyatakan  bahwa  Komitmen  organisasi berpengaruh  positif  terhadap  anggaran  berbasis  kinerja.  Pengaruh  positif menunjukkan  bahwa  Komitmen  dari  seluruh  komponen  organisasi  adalah searah dengan anggaran berbasis kinerja atau dengan kata lain Komitmen dari seluruh  komponen  organisasi  yang  baik/tinggi  akan  berpengaruh  terhadap anggaran berbasis kinerja yang baik/tinggi, demikian sebaliknya bila Komitmen dari  seluruh  komponen  organisasi  rendah/buruk  maka  anggaran  berbasis kinerja  akan  rendah/buruk.  Pengaruh  signifikan  menunjukkan  bahwa Komitmen  dari  seluruh  organisasi  mempunyai  peranan  yang  penting  dalam meningkatkan anggaran berbasis kinerja.
Pengaruh  penyempurnaan  sistem  administrasi  terhadap  anggaran berbasis  kinerja  adalah  positif  dan  signifikan.  Pengaruh  positif  menunjukkan bahwa  pengaruh  penyempurnaan  sistem  administrasi  adalah  searah  dengan anggaran  berbasis  kinerja  atau  dengan  kata  lain  penyempurnaan  sistem administrasi  yang  baik/tinggi  akan  berpengaruh  terhadap  anggaran  berbasis kinerja  yang  baik/tinggi,  demikian  sebaliknya  bila  penyempurnaan  sistem administrasi  rendah/buruhk  maka  anggaran  berbasis  kinerja  akan rendah/buruh.  Pengaruh  signifikan  menunjukkan  bahwa  penyempurnaan sistem  administrasi  mempunyai  peranan  yang  penting  dalam  meningkatkan anggaran berbasis kinerja.
Pengaruh  sumber  daya  manusia  terhadap  anggaran  berbasis  kinerja adalah  positif  dan  signifikan.  Pengaruh  positif  menunjukkan  bahwa  pengaruh sumber  daya  manusia  yang  cukup  searah  dengan  anggaran  berbasis  kinerja atau dengan kata lain sumber daya manusia yang cukup yang baik/tinggi akan berpengaruh  terhadap  anggaran  berbasis  kinerja  yang  baik/tinggi,  demikian sebaliknya  bila  sumber  daya  manusia  yang  cukup  rendah/buruk  maka anggaran berbasis kinerja akan rendah/buruk.
Pengaruh  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  mencapai  tujuan  dan  target terhadap  anggaran  berbasis  kinerja  adalah  positif  dan  signifikan.  Pengaruh positif menunjukkan bahwa pengaruh Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan  dan  target  ini  cukup  searah  dengan  anggaran  berbasis  kinerja  atau dengan  kata  lain  waktu  yang  dibutuhkan  ini    cukup  baik/tinggi  akan
berpengaruh  terhadap  anggaran  berbasis  kinerja  yang  baik/tinggi,  demikian sebaliknya  bila  waktu  yang  dibutuhkan  tersebut  cukup  rendah/buruk  maka anggaran berbasis kinerja akan rendah/buruk.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa secara simultan maupun parsial variabel komitmen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya manusia, serta waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran berbasis kinerja.  Hasil  penelitian  ini  bisa  dikatakan  cukup  memadai  dimana  hasil  R 2 sebesar  0,857  yang  berarti  bahwa  85,7%  variasi  (perubahan)  Y  (anggaran berbasis kinerja) dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel-variabel independen yakni  komitmen  organisasi,  penyempurnaan  sistem  administrasi,  sumber  daya manusia,  serta  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  mencapai  tujuan,  sedangkan sisanya  14,3%  dijelaskan  oleh  sebab-sebab  yang  lain  diluar  model  dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian,  Indra.2009. Akuntansi  Sektor  Publik  di  Indonesia. Yogyakarta  :  BPFE- Yogyakarta
Halim,  Abdul  dan  Iqbal.  2012. Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Edisi  Ketiga). Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
Haryanto,  Arifuddin,  dan  Sahmuddin,  2007. AkuntansiSektor  Publik  Edisi Pertama. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Ismail,  dan  Idris,2009. Pengelolaan  Keuangan  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU. Jakarta:Indeks Mardiasmo. 2004. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta; Andi, Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta; Andi.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  tahun  2003  tentang  Keuangan Negara, 2003. Jakarta : Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara. 2003. Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah.  2004.  Jakarta  :  Kementrian  Keuangan  Republik Indonesia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah.  2004. Jakarta: Kemetrian Keuangan Republik Indonesia.