PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 22-39 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1

## PERLINDUNGAN JURNALIS DIDAERAH KONFLIK BERSENJATA SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA INTERNASIONAL STUDI KASUS PENEMBAKAN SHIREEN ABU AKLEH JURNALIS AL JAZEERA
Herli Antoni 1 ; Lindryani Sjofjan 2 ; Eka Ardianto Iskandar 3 ; Suhermanto 4 .
Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia
E-mail: herli.antoni@unpak.ac.id, winlins@gmail.com, ekaardianto.iskandar@unpak.ac.id, suhermanto@unpak.ac.d
Naskah diterima : 16/02/2024, revisi : 28/02/2024, disetujui 05/03/2024

## Abstract
The aim of this research is to analyze and describe the protection of journalists working in areas  of  armed  conflict  from  the  perspective  of  International  Criminal  Law  in  the  case  of  the shooting of a journalist at the largest news agency in Arabia called Al Jazeera, journalist Shireen Abu  Akleh.  Shireen  Abu  Akleh  was  shot  and  killed  by  Israeli  soldiers  while  she  and  fellow journalists were covering an Israeli army attack on the Jenin City area in the Palestinian West Bank on May 11 2022. Based on this case, the journalist was carrying out his work in an area of armed conflict. is the most dangerous job, because they have to be as close as possible to the conflict area to cover the news. Journalists have an important role in areas of armed conflict, namely conveying the current situation and conditions in areas of armed conflict to the general public. Therefore, journalists who are working in areas of armed conflict must be protected by laws and regulations. In terms of International Criminal Law, the protection of journalists is regulated in International Humanitarian Law which is contained in the 1949 Geneva Convention, the Rome Statute, the 1907 Hague Convention, and Additional Protocol I to the 1977 Geneva Convention.
Key Words: International Humanitarian Law, Journalist, Armed Conflict Area

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini  untuk  menganalis  dan  menggambarkan  tentang  suatu  perlindungan jurnalis yang bertugas di daerah konflik bersenjata dari segi Hukum Pidana Internasional terhadap kasus  penembakan  seorang  jurnalis  dikantor  berita  terbesar  di  arab  yang  bernama  kantor  Al Jazeera yang bernama wartawati Shireen Abu Akleh. Shireen Abu Akleh ditembak dan dibunuh oleh tentara Israel pada saat dia dan rekan wartawan sedang meliput serangan tentara Israel di wilayah bagian Kota Jenin di Tepi Barat Palestina pada  tanggal 11 Mei 2022. Berdasarkan pada kasus  tersebut,  wartawan  yang  sedang  melakukan  pekerjaan  nya  di  daerah  konflik  bersenjata merupakan pekerjaan yang paling berbahaya, karena mereka harus sedekat mungkin berada di
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 22-39 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1
daerah konflik untuk melakukan peliputan berita. Wartawan memiliki peranan penting di daerah konflik bersenjata, yaitu menyampaikan situasi dan kondisi terkini di daerah konflik bersenjata kepada  masyarakat  umum.  Maka  dari  itu,  wartawan  yang  sedang  bekerja  di  daerah  konflik bersenjata harus dilindungi oleh hukum dan peraturan. Dari segi Hukum Pidana  Internasional, perlindungan  wartawan  diatur  dalam  Hukum  Humaniter  Internasional  yan  termuat  dalam Konvensi  Jenewa  1949,  Statuta  Roma,  Konvensi  Den  Haag  1907,  dan  Protokol  Tambahan  I Konvensi Jenewa 1977.
Key Words: Hukum Humaniter Internasional, Wartawan, Daerah Konflik Bersenjata

## A. Pendahuluan
Negara berkonflik merupakan Negara yang memiliki konflik antar Negara, karena salah satu pihak merasa dirugikan dan salah satu pihak memiliki keinginan untuk merebut eksistensi  wilayah,  Negara  berkonflik  disini  yaitu  Negara  palestina  dan  Negara  Israel. Wartawan  perang  adalah  jurnalis  yang  sedang  bertugas  untuk  meliput  berita  secara langsung  mengenai  situasi  dan  kondisi  terkini  di  daerah  yang  sedang  terjadi  konflik bersenjata.  Wartawan  yang  bertugas  di  daerah  konflik  bersenjata  memiliki  resiko  berat yaitu  dibunuh,  ditembak,  dipenjara,  ditawan,  ditangkap,  disandera,  dan  lain-lain.  Setiap orang  yang  ingin  menjadi  wartawan  perang  harus  mempunyai  keberanian  dalam menghadapi  berbagai  macam  resiko  dan  rintangan  yang  akan  dihadapinya  pada  saat sedang  bertugas  di  daerah  konflik  bersenjata.  Oleh  karena  itu,  seharusnya  wartawan perang  harus  dibekali  dengan  kemampuan  bela  diri  sebagai  salah  satu  upaya  untuk melindungi dirinya di daerah konflik bersenjata.
Dengan  adanya  kemajuan  teknologi  informasi  yang  sangat  pesat  saat  ini,  semua masyarakat di dunia selalu membutuhkan informasi setiap saat terutama informasi tentang situasi dan kondisi terkini di daerah yang sedang terjadinya konflik bersenjata. Apabila di suatu  daerah  sedang  terjadi  konflik  bersenjata,  maka  setiap  negara  akan  mengirimkan wartawan  perang  untuk  mendapatkan  informasi  dan  situasi  terkini  di  daerah  konflik bersenjata. Maka dari itu, keberadaan wartawan di daerah yang sedang terjadinya konflik bersenjata  sangat  dibutuhkan  karena  wartawan  perang  menyampaikan  informasi berdasarkan fakta-fakta obyektif dan langsung dari daerah konflik bersenjata. Oleh karena itu,  wartawan  yang  sedang  bertugas  di  daerah  konflik  bersenjata  harus  dilindungi  oleh suatu  perangkat  aturan  maupun  hukum.  dalam  Bahasa  lain,  wartawan  perang  memiliki adanya peran dalam melaksanakan tugasnya sebagai mata dan juga telinga bagi masyarakat yang ada di penjuru dunia. Dalam peran ini, wartawan melaksanakan sebuah tugasnya di berbagai  daerah  konflik  menurut  putaran  pekerjaannya  dan  bukan  rahasia  umum  jika
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 22-39 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1
seorang wartawan melaksanakan pekerjaan ini tanpa adanya sebuah resiko seperti halnya resiko dalam kehilangan nyawa. 1
Salah  satu  daerah  yang  sedang  terjadi  konflik  bersenjata  adalah  daerah  konflik Palestina – Israel. Setiap tahunnya, serangan dari pasukan Israel terhadap Palestina selalu memakan korban jiwa dan luka-luka. Total warga Palestina yang meninggal menurut data PBB akibat serangan dan pendudukan Israel periode 2008-2020 mencapai 5.733, dan luka- luka 120.444 orang. Dari 5.733, sebesar 71,67 persen adalah warga yang berada di Jalur Gaza, 17,46 persen di Deir Al-Balah, dan 10,33 persen di Tepi Barat. 2 Serta jumlah wartawan yang meninggal di daerah konflik Palestina-Israel berjumlah 23 orang sejak tahun 2001- 2022. 3 Salah satu korban dari 23 wartawan yang meninggal di daerah konflik Palestina – Israel adalah Shireen Abu Akleh, yaitu seorang jurnalis senior dari kantor berita Al-Jazeera.
Berdasarkan pada pentingnya keberadaan wartawan di daerah konflik bersenjata dan  jumlah  wartawan  yang  meninggal  di  daerah  konflik  bersenjata,  maka  diperlukan adanya  suatu  perangkat  aturan  atau  hukum  untuk  memberikan  perlindungan  bagi wartawan yang sedang bertugas di daerah konflik bersenjata.
Pentingnya perlindungan wartawan di daerah konflik bersenjata bukan lah isu baru, melainkan isu yang sudah berlangsung cukup lama. Sejak era Perang Dunia, isu mengenai perlindungan  wartawan  di  daerah  konflik  bersenjata  sudah  ada  dalam  era  tersebut. Terbukti  dengan  adanya  berbagai  bentuk  dari  Perjanjian  Internasional  yang  memuat perlindungan  kepada  wartawan  di  daerah  konflik  bersenjata.  Dalam  sumber  Hukum Internasional, memuat adanya perjanjian hukum yang berisikan suatu instrumen yuridis mengenai  kehendak  dan  juga  persetujuan  dari  negara-negara  atau  subjek  hukum internasional lainnya untuk mencapai adanya suatu tujuan bersama yang di mana pembuat dari persetujuan ini diatur oleh hukum internasional hingga mengakibatkan adanya akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam pembuatannya. 4
Di  dalam  Perjanjian  Internasional,  perlindungan  wartawan  di  daerah  konflik bersenjata  diatur  dalam  Hukum  Humaniter  Internasional  atau  orang-orang  sering menyebutnya  sebagai  Hukum  Perang  Internasional.  Hukum  Humaniter  Internasional adalah  seperangkat  suatu  aturan  yang  berusaha  membatasi  dampak  kemanusiaan  dari
1 Vishnu P. K. S dan Laxmi D. D, “Journalists’ Reporting Efforts, Techniques and Trends during War and Crisis Scenarios”, Global Media Journal, Vol. 13, Issue 24, Hlm. 2
2 Muhammad  Ubaidillah, Lebih  dari  5.000  Nyawa  Palestina  Syahid  Selama  13  Tahun  Terakhir , https://news.act.id/berita/lebih-dari-5-000-nyawa-palestina-syahid-selama-13-tahun-terakhir,  diakses  pada  31  Mei  2023 pukul 09.57 Wib.
3 Reza Pahlevi, 23 Wartawan Meninggal di Daerah Konflik Palestina-Israel Sejak 2001 . https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/23-wartawan-meninggal-di-daerah-konflik-palestina-israel-sejak- 2001, diakses pada 31 Mei 2023 pukul 10.01 Wib.
4 Mauna,  B.  2008,  Hukum  Internasional:  Pengertian,  Peranan  dan  Fungsi  dalam  era  Dinamika  Global,  Alumni, Bandung. Hlm. 82.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 22-39 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1
konflik bersenjata. 5 Di dalam Hukum Humaniter Internasional, perlindungan wartawan di daerah konflik bersenjata dimuat dalam Perjanjian Internasional seperti Konvensi IV Den Haag  1907,  Konvensi  Jenewa  III  1949  dan  Protokol  Tambahan  I  1977.  Dengan  adanya Hukum  Humaniter  Internasional  yang  melindungi  para  wartawan  di  daerah  konflik bersenjata, maka tindakan tentara Israel yang menembak mati wartawan termasuk seorang jurnalis Al Jazeera yang bernama Shireen Abu Akleh merupakan tindakan yang melanggar Hak asasi manusia yang berat di dalam Hukum Humaniter Internasional.
Tindakan  yang  dilakukan  tentara  Israel  tersebut  merupakan  pelanggaran  Hukum Humaniter  Internasional  atau  disebut  juga  dengan  kejahatan  perang.  Kejahatan  perang adalah  pelanggaran  serius  terhadap  Hukum  Humaniter  Internasional  di  daerah  yang terjadinya suatu konflik atau perang. Biasanya, setiap orang baik secara individu maupun berkelompok yang telah melakukan kejahatan perang akan dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional  ( International  Criminal  Court ).  Di  Mahkamah  Pidana  Internasional ( International Criminal Court ) inilah setiap orang yang melakukan kejahatan perang akan diadili dan dihukum berdasarkan aturan yang berlaku.
Mahkamah  Pidana  Internasional  ( International  Criminal  Court )  adalah  suatu Pengadilan  pidana  internasional  permanen  pertama  di  dunia  yang  sebagai  pengadilan terakhir  untuk  menyelidiki  dan  mengadili  setiap  orang  yang  didakwa  dengan  kejahatan paling berat yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Kejahatan paling berat yang bisa diselidiki dan diadili oleh Mahkamah Pengadilan Internasional ( International Criminal Court ) adalah kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan  agresi.  Mahkamah  Pidana  Internasional  ( International  Criminal  Court )  diatur oleh suatu perjanjian internasional yang disebut dengan Statuta Roma. Mahkamah Pidana Internasional ( International Criminal  Court ) mulai beroperasi  pada 1 Juli 2022 di Roma, Italia. Saat ini, Mahkamah Pidana Internasional berada di Den Haag, Belanda.

## B. Metode Penelitian
Jurnal  ini  menggunakan  jenis  penelitian  normatif,  yaitu  penelitian  dengan  cara mengkaji dan mempelajari data sekunder (kepustakaan) melalui pendekatan Perundang- undangan  seperti  Hukum  Humaniter  Internasional  dan  lain-lain.  Jurnal  ini  bersifat deskriptif  analisis,  artinya  bahwa  pembahasan  dilakukan  dengan  cara  menyajikan  dan menggambarkan  suatu  data  secara  lengkap,  terperinci  dan  sistematis,  kemudian  data tersebut  dianalisis  dengan  menggunakan  teori-teori  ilmu  hukum.  Teknik  pengumpulan data  yang  dilakukan  penulis  pada  saat  membuat  jurnal  ini  adalah  dengan  cara menggunakan  penelitian  kepustakaan  ( Library  Research ),  yaitu  dengan  mengumpulkan berbagai  bahan,  diantaranya  yaitu  Bahan  Hukum  Primer,  Bahan  Hukum  Sekunder,  dan
5 Nilz Melzer, Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif , (Jakarta: International Committe of the Red Cross, 2021), hlm. 16.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 22-39 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1
Bahan  Hukum  Tersier.  Serta  penulis  dalam  penulisan  jurnal  ini  menggunakan  analisis secara  kualitatif  melalui  penjabaran  dengan  kalimat-kalimat  yang  dapat  dipahami  dan dapat dipertanggungjawabkan.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Kejahatan Perang Yang Dilakukan Tentara Israel Terhadap Wartawan Al Jazeera Pada tanggal 11 Mei 2022, seorang jurnalis senior keturunan Palestina-Amerika dari  kantor  berita  Al  Jazeera  yang  bernama  Shireen  Abu  Akleh  tewas  ditembak  oleh tentara  Israel.  Shireen  Abu  Akleh  tewas  tertembak  oleh  tentara  Israel  di  kamp pengungsian di Kota Jenin, Tepi Barat Palestina. Pada saat tertembak, Shireen Abu Akleh bersama  rekan  wartawan  sedang  melakukan  tugasnya  dengan  meliput  berita  di  Kota Jenin, Tepi Barat Palestina. Namun, pihak Israel mengumumkan bahwa belum diketahui identitas dari pelaku yang telah menembak Shireen Abu Akleh.
Shireen  Abu  Akleh  adalah  jurnalis  termasyur  di  Arab.  Shireen  abu  aleh merupakan  seorang  warga  palestina  yang  berwarga  Negara  di  amerika  serikat,  lahiir tanggal  3  Januari  1971  di  yerusalem  yng  beragama  Kristen,  berpendidikan  jurusan jurnalis di pendidikan tinggi di Yarmouk University Yordania dan memperoleh Bachelor of  Arts  untuk  Journalism  and  Media.  Sudah  menjadi  jurnalis  sejak  tahun  1990  awal bergabung  di  perusahaan  media  yaitu  Al-Jazeera  (stasiun  TV  di  Qatar)  tahun  1997 shireen abu akleh lebih berfokus pada konflik bersenjata di negara palestina dan negara israel sehingga shireen abuu akleh bergabung dalam United Nations  Relief and Works Agency for Palestine in The Near East ( UNRWA). UNRWA merupakan organisasi dibawah naungan PBB yang membantu pengungsi Negara palestia yang berdampak konflik dari Negara Israel.
Jurnalis wartawati yang peberani karena Shireen Abu Akleh sering melaporkan situasi dan kondisi di Palestina dan menganalisis politik yang dilakukan Israel. Shireen Abu Akleh telah menjadi inspirasi banyak orang di Palestina dan Arab untuk  menjadi jurnalis.  Kematian  Shireen  Abu  Akleh  sebagaimana  diakibatkan  oleh  tembakan  yang dilakukan  oleh  tentara  Israel  mengakibatkan  kerusuhan  pada  saat  prosesi pemakamannya karena banyak orang mengecam perbuatan Israel yang telah memukul pelayat dengan menggunakan pentungan. Pemakaman Shireen Abu Akleh menjadi salah satu prosesi pemakaman yang terbesar yang dilakukan di Palestina dengan  didatangi oleh ribuan orang Palestina.
Menurut  Kementerian  Kesehatan  Palestina,  Shireen  ditembak  oleh  Pasukan Pertahanan  Israel  ( Israel  Defense  Forces )  pada  saat  dia  beserta  rekan  wartawannya sedang meliput penggerebekan terduga tersangka terror di Kota Jenin, Tepi Barat Israel. Shireen tertembak  di bagian kepala  dan sempat dibawa ke RS  Ibn Sina di Kota Jenin, namun tidak lama setelah sampai di RS tersebut Shireen dinyatakan meninggal dunia. Seorang Jurnalis Palestina yang bernama Shatha Hanaysha, mengatakan bahwa Shireen
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 22-39 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1
dan  4  jurnalis  lainnya  telah  dijebak  oleh  sniper  Israel  dan  penembak  tersebut  terus menembaki Shireen walaupun Shireen telah jatuh ke tanah, kemudian mencegah Shatha untuk menolong Shireen. Selain Shireen, jurnalis dari koran Al-Quds yang bernama Ali Samoudi  juga  tertembak  di  bagian  belakang,  kemudian  Ali  Samoudi  berhasil diselamatkan, serta 2 orang Palestina lainnya juga dalam kondisi luka sedang dibawa ke rumah sakit.
Menurut  Israel,  yang  telah  menembak  tentara  Israel  adalah  tentara  Palestina. Kemudian Pasukan Pertahanan Israel ( Israel Defense Forces ) telah merilis sebuah video di  mana  seseorang  dengan  menggunakan  senjata  telah  menembak  dari  dalam  kamp penampungan kota Jenin dan dari area yang menjadi tempat kejadian Shireen ditembak. Menurut  Israel,  kemungkinan  besar  tentara  Palestina  salah  menduga  bahwa  Shireen adalah tentara Israel dan tentara Palestina tersebut menembaknya dengan alasan bahwa orang  tersebut  adalah  tentara  Israel.  Akan  tetapi,  menurut  keterangan  saksi  mata termasuk jurnalis di sebelah Shireen mengatakan bahwa area tersebut sangat sepi dan di sekitar area tersebut tidak ada orang Palestina, serta membantah bahwa penyebab Shireen ditembak akibat adanya baku tembak sebagaimana yang dinyatakan oleh Israel.
Menurut Walid Al-Omari yaitu sebagai kepala kantor dari kantor berita Al Jazeera melaporkan bahwa  di area  tersebut tidak ada baku tembak  dari  orang Palestina, dan Shireen memakai jaket flak warna biru dan tertulis dengan jelas dengan tulisan “PRESS” serta  menggunakan  helm  untuk  melindungi  kepala  nya  pada  saat  Shireen  sedang melakukan tugasnya untuk meliput berita di sana.
Namun,  Shireen  tertembak  di  bawah  telinga  di  mana  bagian  tersebut  tidak terlindungi.  Menurut  keterangan  Mustafa  Barghouti  yaitu  seorang  yang  menjabat sebagai  Sekretaris  Jenderal  dari Palestinian  National  Initiative (Inisiatif  Nasional Palestina) juga merilis pernyataan bahwa pada saat terjadinya Shireen ditembak, di area tersebut tidak ada terjadinya baku tembak. Serta fotografer Agence France-Presse dari kantor berita di Perancis juga menyatakan bahwa Shireen telah ditembak dan dibunuh oleh tentara Israel.
Shireen  di  otopsi  oleh  Universitas  Nasional  An-Najah,  kemudian  menyatakan bahwa Shireen tewas akibat sebuah peluru yang telah menembus tengkorak dan melukai otaknya. Tetapi, dari otopsi tersebut tidak bisa menentukan siapakah pelaku yang telah menembak Shireen, dan seorang Patologis juga menyatakan bahwa tidak menemukan bukti bahwa Shireen telah ditembak dari jarak dekat. Menurut Benjamin Gantz atau biasa disebut  dengan  Benny  Gantz,  yaitu  dari  Kementerian  Pertahanan  Israel,  bahwa  telah meminta  pihak  Palestina  untuk  melakukan  pemeriksaan  dari  peluru  tersebut  dan menyarankan  agar  Israel  ikut  bergabung  dalam  pemeriksaan  tersebut,  kemudian Palestina menolak saran dari Israel karena ingin melakukan pemeriksaan secara sendiri. Lalu,  Pasukan  Pertahanan  Israel  ( Israel  Defense  Forces )  mengumumkan  memulai
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 22-39 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1
investigasi terhadap kasus Shireen yang ditembak oleh salah satu personilnya. Kantor berita Al Jazeera yang mana sebagai tempat Shireen bekerja menyatakan bahwa tentara Israel memeriksa rumah Shireen setelah Shireen terbunuh dan tentara Israel menyita lagu kebangsaan Palestina dan bendera Palestina.
Kantor berita Al Jazeera juga menyatakan bahwa Israel tidak  akan menyelidiki kasus  penembakan  Shireen  Abu  Akleh.  Israel  beralasan  tidak  akan  menyelidiki  kasus penembakan  Shireen  Abu  Akleh  karena  Israel  percaya  jika  penyelidikan  tersebut dilakukan maka akan menimbulkan kontroversi di Israel. Namun, keluarga dari Shireen Abu Akleh tidak kaget atas alasan Israel untuk tidak akan menyelidiki kasus penembakan Shireen Abu Akleh dan menyerukan agar penyelidikan yang transparan terhadap kasus penembakan Shireen Abu Akleh.
Setelah  adanya  peristiwa  penembakan  Shireen  Abu  Akleh,  kantor  berita  Al Jazeera telah mengutus tim hukum untuk mengajukan kasus ke International Criminal Court (Mahkamah Pidana  Internasional) di Den Haag, Belanda terhadap  pembunuhan jurnalisnya yaitu Shireen Abu Akleh oleh tentara Israel. Kantor berita Al Jazeera telah memberikan pernyataan bahwa telah membentuk koalisi internasional yang terdiri dari tim  hukum  mewakili  Al  Jazeera  bersama  dengan  para  ahli  internasional  dan  sedang mempersiapkan  berkas  pembunuhan  Shireen  Abu  Akleh  untuk  diajukan  ke  Jaksa  di International Criminal Court . Pengacara yang diutus oleh Al Jazeera telah mengajukan kasus  tentang  penargetan  Israel  terhadap  jurnalisnya.  Selain  dari  kasus  penembakan Shireen Abu Akleh, Al Jazeera juga mengumumkan bahwa akan meminta International Criminal  Court untuk  menyelidiki  pemboman  dan  penghancuran  yang  dilakukan  oleh Israel terhadap gedung kantor berita Al Jazeera di Gaza pada Mei 2021 selama 11 hari serangan Israel di Gaza.
2. Implementasi Hukum Humaniter Internasional Melindungi Para Wartawan Yang Sedang Bertugas Di Daerah Konflik Bersenjata
Hukum  Humaniter  Internasional  yaitu  salah  satu  cabang  dari  Hukum Internasional,  yang  bisa  dikatakan  sebagai  hukum  tertua,  dimana  Hukum  Humaniter memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama sejak manusia timbul sesuatu konflik. Dalam perkembangannya Hukum Humaniter saat zaman dahulu tidak dikenal sebagai suatu Hukum yang Universal, tetapi dikenal sebagai suatu hukum yang  yang sering digunakan oleh kelompok  – kelompok masyarakat  tertentu. Hukum Humaniter  mencakup  beberapa  hal  diantaranya  terhdap  perjanjian  internasional, kebiasaan  maupun  prinsip  hukum  umum  yang  mengatur  mengenai  pertikaian bersenjata  dengan  maksud  melindungi  manusia.  Hukum  Humaniter  dibuat  untuk penyeimbang antara kebutuhan militer dan penghormatan akan hakikat manusia.
Mengenai  jaminan  keselamatan  atau  perlindungan  bagi  setiap  jiwa  yang  tidak bersalah ketika terjadinya konflik bersenjata antar negara, terutama terhadap wartawan yang  sedang  bertugas  di  daerah  konflik,  perlindungan  mengenai  hak  tersebut  sudah
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 22-39 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1
diatur dalam konvensi-konvensi internasional yang terhubung dalam Hukum Humaniter Internasional. Namun, dalam pemberian perlindungan ini masih ada beberapa oknum yang sengaja melanggar hukum tersebut. Perlindungan terhadap wartawan yang ada di mata  hukum  dianggap  sama  dengan  perlindungan  dengan  warga  sipil  dan  yang membedakan antara warga sipil dan seorang wartawan terletak pada profesinya. 6 Hukum Humaniter mempunyai beberapa sumber hukum yang mengatur dalam aturan perang, diantaranya:
1. Perjanjian  internasional,  yang  bersifat  umum  maupun  khusus  yang  membentuk sebagai aturan – aturan yang secara tegas.
2. Kebiasaan internasional, merupakan bukti dari sesuatu praktik umum yang diterima oleh hukum.
3. Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa.
4. Keputusan  yang  sangat  kompeten,  sebagai  sumber  hukum  tambahan  untuk menentukan supremasi hukum.
Selain  itu,  terdapat  aturan  lain  dari  Konvensi  Jenewa  mengenai  perlindungan terhadap korban perang, serta konvensi Den Haag yang mengatur mengenai cara serta alat dalam berperang. Hukum Perang diatur mengenai aturan tingkah laku, moral serta agama serta Hukum Humaniter sebagai salah  satu cara digunakan oleh negara netral untuk ikut dalam mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat dalam negara berkonflik akibat perang.
Hukum Humaniter sebagai instrument kebijakan serta sebagai pedoman teknis yang  digunakan  oleh  semua  masyarakat  untuk  mengatasi  isu  internasional  terkait kerugian dan korban perang. Cara untuk mengurangi penderitaan korban akaibat perang para  pihak  yang  terlibat  dalam  hal  tersebut  harus  meningkatkan  dalam  membatasi operasi  tempur  dengan  melihat  batas  perikemanusiaan.  Hukum  Humaniter  pun dibentuk  untuk  mengatur  agar  perang  dapat  dilakukan  dengan  lebih  memperhatikan dalam prinsip kemanusiaan juga.
Hukum Humaniter memiliki beberapa tujuan diantaranya:
1. Melindungi,  pejuang  mauoun  non  pejuang  yang  terlibat  dalam  peperangan  selama konflik dari penderitaan yang tidak perlu.
2. Menjamin dalam hak asasi khusus dari orang yang jatuh ke tangan musuh.
3. Memungkinkan kembalinya perdamaian.
4. Mencegah melakukannya perang secara kejam tanpa adanya Batasan.
5. Membatasi dalam hal kekuasaan pada pihak yang berperang. Dalam  garis  besar  Hukum  Humaniter  bertujuan  sebagai  perlindungan  serta pertolongan kepada pihak yang menderita atau pihak yang menjadi korban perang, baik dalam  hal  nyata  maupun  aktif  dalam  permusuhan  atau  tidak  turut  serta  dalam
6 Carla  Del  Ponte,  2014,  Respecting  International  Humanitarian  Law:  Challenges  and  Responses,  Milan, International Institute of humanitarian Law, Hlm. 52
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 22-39 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1
permusuhan.  adanya  penembakan  wartawan  di  lokasi  perang  membuktikan  bahwa Hukum Humaniter telah dilanggar dan perlu dijatuhi sanksi melanggar hukum.
Seorang wartawan (jurnalis) diistilahkan dengan newspaper correspondent and reporters .  Dalam  pasal  itu,  dijelaskan  bahwa  jurnalis  yang  jatuh  ke  tangan  salah  satu pihak  berperang  dan  ditahan  oleh  salah  satu  pihak  berperang,  maka  ia  diperlakukan (treated) sebagai tawanan perang. Namun, jurnalis tersebut juga dapat tidak dianggap sebagai tawanan perang. Untuk memenuhi syarat diperlakukan sebagai tawanan perang, para  jurnalis  harus  memiliki  sertifikat  yang  dikeluarkan  oleh  pimpinan  angkatan bersenjata  yang  mereka  ikuti.  Keberadaan  wartawan  dalam  konflik  bersenjata  masih diberikan syarat dengan adanya kartu identitas yang dikeluarkan oleh salah satu pihak yang berperang. Koresponden perang ( war correspondent ) didefinisikan sebagai yaitu. “tawanan yang ikut sertadalam hal bersenjata tanpa menjadi anggota” Konvensi Jenewa, 1949. Karena mereka bukan bagian dari angkatan bersenjata, namun mereka memiliki status sipil dan karenanya mendapat manfaat perlindungan yang sesuai. 7
Sedangkan, menurut Dictionnaire de Droit International Public , wartawan perang adalah  setiap  wartawan  yang  hadir  dengan  izin  di  bawah  perlindungan  angkatan bersenjata dari pihak yang berperang, memiliki tugas dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan konflik bersenjata yang sedang berlangsung. Usaha dalam melindungi wartawan  yang  sedang  bertugas  di  wilayah  yang  berkonflik  terdapat  ketentuan mengenai  wartawan perang yaitu : orang yang menyertai Angkatan bersenjata, tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota angkatan bersenjata tersebut. Orang tersebut jika ditangkap memperoleh perlakuan  yang sama dengan  yang  diperoleh tawanan perang lainnya.  Dengan  syarat  dapat  mengidentifikasi  diri  dengan  menunjukan  sertifikat akreditasi yang diperoleh dari Angkatan bersenjata yang diikuti.
Wartawan  perang  tetap  menjadi  anggota  dari  kelompok,  orang  yang  disertai anggota  bersenjata  tanpa  dengan  sebenarnya  menjadi  anggota  Angkatan  bersenjata tersebut.  Tetapi  konvensi  tersebut  membawa  inovasi  baru  terhadap  status  serta perlindungan  yang  diberikan  terhadap  wartawan  perang  tersebut.  Wartawan  perang yang  jatuh  pada  salah  satu  pihak  dalam  wilayah  berkonflik  bersenjata  memperoleh status  sebagai  tawanan  perang.  Tetapi  hal  ini  tidak  berarti  jika  wartawan  perang termasuk  kedalam  pejuang  dalam  wilayah  berkonflik.  Meskipun  wartawan  perang memperoleh  akreditasi  yang  diperoleh  dari  Angkatan  yang  diikuti,  wartawan  berada diwilayah  konflik  tetap  dianggap  sebagai  masyarakat  sipil.  Maka  dari  itu  wartawan perang yang berugas di daerah berkonflik tetap diperlakukan sebagai masyarakat sipil pada  umumnya  serta  memperoleh  perlindungan  sebagai  masyarakat  sipil.  Status
7 Willa  Wahyuni, Pembunuhan  Wartawan  di  Medan  Perang  Merupakan  Pelanggaran  Hukum  Humaniter, https://www.hukumonline.com/berita/a/pembunuhan-wartawan-di-medan-perang-merupakan-pelanggaran-hukum- humaniter-lt627edd62b3d1c?page=all , diakses pada 2 Desember 2023 pukul 22.00 Wib.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 22-39 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1
tawanan  perang  diberikan  karena  terdapat  hubungan  yang  dekat  antara  wartawan perang dengan Angkatan bersenjata yang mereka sertai.
Kepemilikan kartu identitas, status tawanan hanya diberikan kepada wartawan perang yang memperoleh akreditasi yang diperoleh dari Angkatan yang diikuti. Kartu identitas tersebut merupakan sebagai cara bagi para wartawan yang bertugas di daerah konflik yang tertangkap atau ditahan, sebagai bukti bahwa wartawan perang tersebut telah  memperoleh  kartu  identitas  yang  diperoleh  dari  Angkatan  yang  diikuti,  dan  hal tersebut wartawan perang dapat memperoleh status POW. Apabila seorang wartawan perang  yang  bertugas  tidak  memiliki  kartu  identitas  sebagai  salah  satu  syarat  dalam memperoleh  perlindungan,  tetapi  wartawan  perang  tersebut  tetap  memperoleh perlindungan, selama menunggu keputusan  dari pihak  pengadilan yang berkompeten terhadap  bidangnya.  Sebagai  wartawan  perang  dapat  tidak  memberikan  informasi apabila mereka dilakukan introgasi saat berada dalam tahanan.
Peralihan wartawan  perang menjadi tawanan perang  terjadi karena wartawan perang  meliki  kartu  identitas  yang  dimana  wartawan  perang  tersebut  sebelumnya mendapatkan akreditasi yang diperoleh dari angkatan yang diikutinya. maka dari itu jika seorang wartawan perang tertangkap kepada salah satu tangan musuh, maka wartawan tersebut  otomatis  menjadi  tawanan  perang.  Sedangkan  jika  wartawan  perang tertangkap  oleh  negara  sendiri,  maka  wartawan  perang  tersebut  diperlakukan  sesuai ketentuan  hukum  yang  berlaku  di  negara  nya.  Namun  jika  wartawan  perang  tidak memiki kartu identitas,tetapi ia tertangkap maka wartawan perang tersebut dapat :
1. Wartawan perang tersebut dapat di adili jika wartawan perang tersebut melanggar salah satu hukum yang berlaku.
2. Wartawan perang dapat ditahan jika itu diperlukan.
3. Wartawan  perang  tersebut  dapat  dibebaskan  jika  dilihat  dalam  keamanan  tidak membahayakan salah satu negara yang berkonflik tersebut.
Disaat  dilakukan  intrograsi  wartawan  perang  diwajibkan  untuk  menjawab pertanyaan  yang  diajukan  kepada  tawanan  perang  yang  tertangkap  tersebut,  dengan tanpa  terkecuali  pangkat  seorang  wartawan  perang  tersebut.  Wartawan  perang  yang tertangkap  disalah satu  negara berkonflik tersebut tetapi berada ditempat yang lebih aman serta tidak membahayakan wartawan perang tersebut. Petugas keamanan perang yang  berada  diwilayah  konflik  tersebut  tidak  boleh  melakukan  suatu  perbuatan  yang dapat mendiskriminasi, melakukan sesuatu ancaman yang dapat mengurangi Kesehatan wartawan  perang  yang  tertangkap  tersebut  serta  melakukan  suatu  hal  yang  dapat membahayakan keselamatan wartwan perang tersebut dari perlakukan kejahatan yang dilakukan seperti kekerasan, penghinaan serta kejahatan yang dilakukan tanpa public mengetahuinya.
Dalam hal terdapat larangan yang dilakukan oleh tawanan perang yang berada di daerah konflik, terhadap wartawan perang, diantarantya:
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 22-39 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1
1. Tindakan yang dapat melanggar atau Tindakan yang dapat membahayakan jiwa dan fisik  wartawan  perang  tersebut,  dengan  diperlakukan  wartawan  perang  dengan kekerasan.
2. Melakukan sebuah penyanderaan yang dilakukan terhadap wartawan perang.
3. Melakukan penghinaan terhadap wartawan perang yang dapat merendahkan harga diri wartawan perang tersebut.
4. Melakukan  hukuman  yang  belom  mendapatka  putusan  yang  dijatuhkan  oleh pengadilan yang mengurus kasus tersebut
3. Tanggung  jawaban  Negara  Israel  atas  tindakan  tentara  Israel  sebagai  pelaku pembunuhan  terhadap  jurnalis  senior  wartawati  dari  kantor  berita  Al  Jazeera yang bernama Shireen Abu Akleh berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan hukum pidana internasional
Tanggung  jawab  Negara  merupakan  suatu  kesadaran  Negara  yang  melakukan kesalahan  yang  sengaja  maupun  tidak  sengaja  kepada  Negara  lain,  seperti  kasus penembakan yang dilakukan oleh tentara Israel kepada jurnalis wrtawati shireen abu akleh yang sedang bertugas di kedua Negara konflik tersebut. Hal tersebut sudah dibahas oleh  ICC  dan  komisi  hukum  internasional (international  law  commission/ILC), dalam kasus  penembakan  shireen  abu  akleh  dalam  hukum  pidana  internasional  termasuk kedalam  tindak  pidana  internasional (internasional  crimes) Pada  pasal  40  ayat  1 menyatakan bahwa negara bertanggungjawab atas pelanggaran serius yang dilakukkan negara terhadap peremptory norm yang timbul dari hukum internasional secara umum. Unsur keseriusan pelanggaran yang dilakukan oleh negara tersebut terpenuhi apabila terjadi kesalahan besar (gross) dan sistematis yang melibatkan Negara.
Tanggungjawab negara menurut A Dictionary of Law adalah “ The obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law” berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan, bahwa tanggungjawab negara  untuk  melakukan  adanya  perbaikan  (reparation)  timbul  ketika  suatu  negara melakukan  kesalahan  untuk  mematuhi  kewajiban  hukum  berdasarkan  hukum internasional. 8
Penembakan jurnalis Shireen Abu Akleh membuat kesedihan global yang berada di Tepi Barat meningkat dan menjadi alat propaganda politik di Negara palestina dan Israel.  Presiden  palestina  Mahmoud  Abbas  membawa  kasus  ini  ke  Mahkamah  Pidana Internasional, sehingga  pihak palestina menyatakan bahwa Penembakan Shireen Abu Akleh disebut sebagai kejahatan perang yang dilakukan oleh Negara Israel. Dari sudut pandang pihak Negara Israel mengatakan bahwa hal ini termasuk pertanggung jawaban Negara palestina dan tidak melakukan pertanggung jawab terhadap shireen abu akleh.
8 Fatahillah,  2021,  Pertanggungjawaban  Negara  Terhadap  Tindak  Pidana  Intenasional  (State  Liability  for International Criminal Acts), Vol. 9, Nomor 2. Hlm. 16
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 22-39 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1
Menurut Panglima militer Israel, menyakan suatu penemuan pelaku penembakan tidak akan menemukan dengan benar, karena tentara Israel mempunyai anggota yang banyak. Keamanan  dan  perlindungan  wartawan  sudah  menjadi  perbincangan  yang  sudah  ada sejak  2006  oleh  UNESCO  dan  dewan  antarpemerintah  sebagai  suatu  pengembangan internasional  komunikasi  (IPDC)  yang  selalu  tidak  memiliki  titik  terang  dalam penegakan  bagi  wartawan  yang  mati  ditempat  saat  bertugas  dinegara  berkonflik 9 Sehingga  penembakan  Shireen  Abu  Akleh  tidak  ada  pertanggung  jawaban  dari  pihak Israel  tetapi  Negara  Israel  banyak  kecaman  dari  berbagai  Negara  terutama  negara Indonesia.
Penembakan Shireen Abu Akleh oleh tentara Israel termasuk pelanggaran berat menurut  Konvensi  Jenewa  1949  tentang  hukum  humaniter  internasional  tentang perlindungan terhadap wartawan baik sebagai warga sipil maupun wartawan ketentuan tercatat dalam pasal 4 ayat A sub 4 Konvensi IV jenewa 1949 dengan adanya  pasal 79 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjelaskan bahwa adanya perlindungan bagi wartawan yang  ditugaskan  oleh  kantor  pemberitaan  di  negara  berkonflik  dan  sebagai  pengenal pemerintahan  jika  terjadi  yang  tidak  di  inginkan  atau  musibah  yang  terjadi  sehingga tidak  adanya  oknum  yang  menyamar  menjadi  wartawan  yang  tidak  sah  di  mata pemerintahan.
Pasal 79 ayat (1), (2) dan (3) berada pada Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977,  termasuk  HAM  berat  dalam  kategori  kejahatan  perang.  Penuntutan  kepada Mahkamah  Pidana  Internasional  (ICC) 10 atau  pelaporan  kepihak  PBB  atas  kematian jurnalis Shireen Abu Akleh tidak membuahkan hasil atau keadilan bagi pihak palestina atas perbuatan tentara Israel.
PBB dan pakar hak asasi manusia internasional berpendapat bahwa pembunuhan jurnalis  Shireen  Abu  Akleh  merupakan  kejahatan  perang  yang  harus  tunduk  pada penyeledikan internasional  yang independen. Pihak keluarga Shireen Abu  Akleh yang tinggal di daerah palestina mengklaim bahwa Negara Israel memiliki militer Israel yang tidak ingin pihak Negara Israel berpartisipasi dalam peyelidikan karena diaggap tidak menyelidiki kematian warga Palestina dengan benar dan hanya mengeluarkan hukuman ringan atau peringatan kepada tentaranya yang telah melakukan pembunuhan.
Tujuan hukum humaniter internasional yaitu untuk membuat suatu perlindungan kepada  para  korban  perang  yang  tergolong  sebagai  wartawati  yang  tidak  turut  serta
9 Tim Redaksi VOI, Kasus Penembakan Shireen Abu Akleh: Itu Jelas Pembunuhan Wartawan, Bukan Kecelakaan. https://voi.id/bernas/167444/kasus-penembakan-shireen-abu-akleh-itu-jelas-pembunuhan-wartawan-bukan-kecelakaan, diakses 04 Desember 2023, pukul 16:00 Wib.
10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Komisi I Kutuk Keras Penembakan Jurnalis Al Jazeera oleh Israel . https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38847/t/Komisi+I+Kutuk+Keras+Penembakan+Jurnalis+Al+Jazeera+oleh+Israel, diakses 04 Desember 2023, pukul 16:00 Wib.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 22-39 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1
dalam pertikaian dan dianggap sebagai (penduduk sipil), perlindungan terhadap korban dari  perang  termuat  dalam  hukum  pidana  internasional  yaitu  hukum  jenewa.  Dalam kasus  Shireen  Abu  Akleh  dipercaya  warga  Negara  Palestina  merupakan  kesengajaan pihak militer Israel, karena shireen sudah memakai pakaian lengkap untuk melindungi diri  tetapi  kepalanya  tetapi  pihak  militer  Israel  malah  menembak  bagian  yang  tidak tertutup oleh helm dan rompinya dan pihak militer Israel tidak merasa melakukannya tetapi mereka membalikkan dan menyatakan penembakan itu dilakukan pihak palestina itu sendiri.
Pertanggung jawaban militer Israel seharusnnya berupa uang konpensasi kepada pihak  keluarga  yang  dilakukan  tentara  Israel  dan  tentara  Israel  dikenakan  hukuman yang berat atas perbuatannya. Dasar hukum tanggung jawab Negara banyak dijumpai di dalam peraturan hukum pidana internasional dan hukum internasional, peraturannya sudah  ada  sejak  tahun  1948  sampai  tahun  1997.  Tanggung  jawab  Negara  dilindungi sesuai  dengan  ketentuan  konvensi  jenewa  untuk  terhindar  dari  penyerangan  yang berlanjut  dalam  konflik  bersenjata.  Internasional.  Bentuk-bentuk  tanggung  jawab Negara tercatat  di Convention on the  Non-applicability of Statutory Limitations to War Crimes  and  Crimes  against  Humanity (Konvensi  Tentang  Keterbatasan-Keterbatasan Ketertiban Terhadap Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan) tahun 1968,  oleh  karena  itu  tidak  berpakai  untuk  tindak  pidana  perang  dan  tindak  pidana sehingga tetap diadili. Kemudian Negara berkewajiban untuk melakukan ekstradisi bagi pelku tindak pidana dan berkewajiban menjamin penuntutan penjara atas pelaku yang melakukan kejahatan seperti  kejahatan penembakan yang disengaja. Tanggung jawab Negara  yaitu  suatu  prinsip  yang  sah  dan  resmi  dalam  hukum  internasional  atas pelanggaran yang seseorang berbuat sehingga hukum internasional bisa berbuat sesuatu untuk melakukan tindakan terhadap pelaku kejahatan pidana
Pelaku tentara Israel yang melakukan kesengajaan penembakan terhadap shireen abu  akleh  dihukum  sesuai  peraturan  yang  sudah  berlaku  sejak  lama  yang  bernama peraturan Responsibility  of  Commanders  And  Other  Superiors ,  peraturan  tersebut dikhususkan  untuk  komando  militer  untuk  bertanggung  jawab  atas  kesalahan  atau kejahatan  pasukan  tentara  yang  melakukan  penembakan  tersebut  tetapi  pihak  Israel mengklaim  bahwa  adanya  kesalahan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pihak  palestina sehingga  kejahatan  yang  dilakukan  tentara  Israel  tidak  ada  dasar  hukum  dan pertanggung  jawaban.  Sehingga  Negara  Israel  membela  tentara  Israel  yang  bertugas tersebut dan merasa adanya ketidak sengajaan, karena tetara Israel pada saat itu sedang melakukan  tugas  Negara  di  wilayah  tepi  barat,  peraturan  tersebut  bernama Superior Orders And Prescription Of Law .
Penembakan  Shireen  Abu  Akleh  banyak  yang  mengklaim  jugaa  sebagai kesegajaan pihak Israel sebab shireen abu akleh merupakan garis keturunan amerika
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 22-39 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1
dan palestina sehingga pihak Israel melakukan kejahatan apartheid. Kejahatan apartheid merupakan  kejahatan  system  pemisahan  ras  sehingga  kemungkinan  ada  unsur kesengajaan  yang  dilakukan  pihak  Israel.  negara-negara  lain  berkomentar  bahwa kejahatan  penembakan  jurnalis  wartawati  shireen  abu  akleh  merupakan  suatu kejahatann apartheid karena wartawati tersebut merupakan campuran orang amerika dan yarussalem. Kejahatan apartheid merupakan kejahatan suatu politik  suatu politik yang diterapkan untuk membedakan perlakuan atau perilaku yang membeda-bedakan terhadap ras dan suku dikedua Negara tersebut, sehingga kedua  warga palestina dan israel terlihat sangat jelas yaitu warga israel merasa dipandang memiliki hak istimewa dibanding  warga  palestina.  Politk  apartheid  merupakan  salah  satu  suatu  kejahatan terhadap kemanusiaan dan HAM. 11
Negara  Israel  tidak  hanya  membuat  kejahatan  bersenjata  pada  warga  Negara palestina tetapi Negara Israel juga melakukan kejahatan apartheid. Kejahatan apartheid merupakan kejahatan penindasan dan dominasi yang dilembagakan oleh satu kelompok ras atas ras yang lain, kejahatan apartheid pelanggaran HAM (hak asasi manusia) yang serius  di  larang  dalam  hukum  internasional,  karena  shireen  abu  akleh  merupakan turunan  palestina  yarussalem  sehingga  shireen  diperlakukan  seperti  itu  oleh  Negara Israel.
Kejahatan apartheid dalam hukum pidana internasional  diatur dalam konvensi apartheid  dan  statuta  roma.  Kejahatan  apartheid  tergolong  kedalam  tindak  pidana terhadap  kemanusiaan.  Negara  palestina  sudah  lama  diperlakukan  tidak  lazim  oleh Negara  palestina  sehingga  perampasan,  penindasan,  pembedaan  ras  dan  kejahatan bersenjata sudah ada sejak lama dan tidak ada tindakan yang dilakukan oleh PBB kepada Negara Israel. 12 Sehingga penindasan terus terjadi Negara palestina sehingga tidak ada peraturan  yang  berdasarkan  HAM  dan  tidak  ada  pertanggung  jawab  yang  jelas  dari Negara  Israel  atas  meninggalnya  shireen  abu  akleh.  Tuduhan  kejahatan  apartheid dibantah oleh pihak Israel yang kemudian di selidiki ole kejaksaan penuntut mahkamah pidana internasional (ICC) untuk menyeliiki kejahatan apartheid terhadap kemanusiaa di Negara palestina.
Mahkamah  pidana  internasional  (ICC)  menemukan  penelitian  yang  valid  dan resmi bahwa Negara Israel melakukan tindakan pidana internasional yang disebut tidak manusiawi dalam membangun dan mendominasi oleh suatu kelompok dalam rasial yang bersifat penindasan terhadap warga palestina ini termasuk melanggar HAM. Fakta yang
11 Edy M Yakub, SMSI sebut penembakan Shireen Abu Akleh bukti Politik Apartheid Israel. https://www.antaranews.com/berita/2886829/smsi-sebut-penembakan-shireen-abu-akleh-bukti-politik-apartheid-israel, diakses 04 juni 2023, pukul 17:00 Wib.
12 Apartheid Israel terhadap Palestina: sistem dominasi yang kejam dan kejahatan terhadap kemanusiaan https://www.amnesty.id/apartheid-israel-terhadap-palestina-sistem-dominasi-yang-kejam-dan-kejahatan-terhadap- kemanusiaan/ . diakses 09 juni 2023 pukul 21:00
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 22-39 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1
ditemukan  yaitu  fakta  pertama  minoritas  arab  di  Negara  Israel,  karena  mereka menyebutnya  sebagai  orang  palestina  yang  berpenduduk  di  Israel  Tepi  Barat  dan yerusalem timur, fakta kedua banyaknya tindakan-tindakan Israel yang tidak manusiawi seperti  penyiksaan,  penangkapan  dan  pemindahan  paksa,  penahan  yang  tidak disidangkan,  yang  tergolong  kepada  kejahatan  apartheid  yang  dilarang  oleh  hukum pidana  internasional  berdasarkan  Konvensi  Apartheid.  Fakta  ketiga  yaitu  tidak  ada pengakuan yang terucap atau diungkapkan oleh pihak Israel.
Negara palestina dan Negara Israel sampai sekarang merupkan Negara berkonflik terlama di dunia karena tidak ada kedamaian kedua belah pihak dan Negara Israel akan terus  melakukannya  sampai  semua  wilayah  Negara  palestina  merupaakan  wilayah Negara Israel. 13

## D. Kesimpulan
Shireen Abu  Akleh merupakan  perempuan yang bekerja sebagai  wartawati senior di kantor  berita  Al  Jazeera  yang  ditembak  mati  pelaku  tentara  Israel,  Shireen  Abu  Akleh sedang bertugas bersama rekan wartawannya di daerah konflik bersenjata Negara Israel dan  Negara  Palestina,  ditempatkan  di  Kota  Jenin  Tepi  Barat  palestina  degan  berpakaian jaket Flak warna biru dan bertuliskan “PRESS” serta menggunakan helm untuk melindungi kepala nya,  yang sedang meliput berita,  penembakan Shireen  Abu  Akleh  ditembak pada tanggal 11 mei 2022 oleh tentara Israel penembakan dibawah helm  tepat dibawah telinga yang tidak tertutup helm. Tentara Israel yang melakukan penembakan terhadap shireen abu akleh termasuk pelanggaran berat yang menurut konvensi jenewa tahun 1949 tentang perlindungan  terhadap  wartawan  baik  sebagai  wartawan  sipil  maupun  wartawan  yang tercatat  di  dalam  pasal  4  ayat  A  sub  4  Konvensi  IV  jenewa  1949  dan  pasal  79  protol tambahan I 1977. Negara Israel tidak mau bertanggung jawab atas kejadian penembakan shireen  abu  akleh  dan  tentara  yang  melakukannya  diberi  hukuman  yang  ringan. Penembakan wartawan sudah dibahas oleh UNESCO bersama dewan antar pemerintah dari program pengembangan internasional untuk komunikasi (IPDC) sejak tahun 2006 sampai sekarang tak  pernah bisa berjalan baik dan tidak menemukan titik terang  keadilan bagi wartawan yang tertembak dinegara konflik.
13 Kebijakan Israel dengan sistem penindasan dan dominasi terhadap Palestina sama dengan apartheid  – Amnesty https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60217017 . Diakses 09 juni 2023 , pukul 21:00
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 22-39 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1

## Daftar Pustaka

## A. Pengaturan Perundang-Undangan
Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War. Adopted on 12 August 1949 by the Diplomatic Conference for the Establishent of International Conventions for the protection of Victims of War, held in Geneva from 21 April to 12 August, 1949. Entry into force 21 October 1950
The Universal Declaration of Human rights and Fundamental Freedoms Article 19
The Hague Conventions of 1899 and 1907, Regulations concerning the Laws and Custums of War on Land and Its Annex

## B. Jurnal
Ben Saul, 2008, The International Protection of Journalist in Armed Conflict and Other Violent Situation. The Australian Journal of Human Rights Vol. 14 (1),
Carla Del Ponte, 2014, Respecting International Humanitarian Law: Challenges and Responses , Milan, International Institute of humanitarian Law,
Fatahillah, 2021, Pertanggungjawaban Negara Terhadap Tindak Pidana Intenasional (State Liability for International Criminal Acts), Vol. 9, Nomor 2.
Nilz  Melzer, Hukum  Humaniter  Internasional  Sebuah  Pengantar  Komprehensif ,  (Jakarta: International Committe of the Red Cross, 2021),
Vishnu P. K. S dan Laxmi D. D, “Journalists’ Reporting Efforts, Techniques and Trends during War and Crisis Scenarios”, Global Media Journal, Vol. 13, Issue 24, Hlm. 2

## C. Buku.
Boli, M.S, 2019, Ilmu Negara : Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi. Unika Atma Jaya. Jakarta.
Cahyo, N. A. 2012, Perang-perang Paling Fenomenal: dari Klasik sampai Modern, Buku Biru, Jogjakarta.
Dewi, N.T.Y, 2013, Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 22-39 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1
Engelbertus W, 2017, Jurnalisme Online (Panduan Membuat Konten Online yang Berkualitas dan Menarik), Yogyakarta, Cetakan Pertama, PT. Bentang Pustaka
Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi, Alfabet, Bandung.
Mauna, B. 2008, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam era Dinamika Global, Alumni, Bandung.

## D. Internet
Muhammad  Ubaidillah, Lebih  dari  5.000  Nyawa  Palestina  Syahid  Selama  13  Tahun  Terakhir , https://news.act.id/berita/lebih-dari-5-000-nyawa-palestina-syahid-selama-13-tahun- terakhir, diakses pada 31 Mei 2023 pukul 09.57 Wib.
Reza  Pahlevi, 23  Wartawan  Meninggal  di  Daerah  Konflik  Palestina-Israel  Sejak  2001 . https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/23-wartawan-meninggal-di- daerah-konflik-palestina-israel-sejak-2001, diakses pada 31 Mei 2023 pukul 10.01 Wib.
Heylaw  Edu, Jurnalis  Al  Jazeera  Tewas  Ditembak  Tentara  Israel, Perlindungan  Jurnalis  dalam Konflik Bersenjata Internasional . https://heylawedu.id/blog/jurnalis, diakses pada 2 Juni 2023 pukul 21.30 Wib.
Willa  Wahyuni, Pembunuhan  Wartawan  di  Medan  Perang  Merupakan  Pelanggaran  Hukum Humaniter, https://www.hukumonline.com/berita/a/pembunuhan-wartawan-di- medan-perang-merupakan-pelanggaran-hukum-humaniter-lt627edd62b3d1c?page=all  , diakses pada 2 Juni 2022 pukul 23.00 Wib.
Tim Redaksi VOI, Kasus Penembakan Shireen Abu Akleh: Itu Jelas Pembunuhan Wartawan, Bukan Kecelakaan. https://voi.id/bernas/167444/kasus-penembakan-shireen-abu-akleh-itu- jelas-pembunuhan-wartawan-bukan-kecelakaan, diakses 04 juni 2023, pukul 16:00 Wib.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia, Komisi  I  Kutuk  Keras  Penembakan  Jurnalis  Al Jazeera
oleh
Israel .
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38847/t/Komisi+I+Kutuk+Keras+Penembakan +Jurnalis+Al+Jazeera+oleh+Israel, diakses 04 Juni 2023, pukul 16:00 Wib.
Edy M Yakub, SMSI sebut penembakan Shireen Abu Akleh bukti Politik Apartheid Israel. https://www.antaranews.com/berita/2886829/smsi-sebut-penembakan-shireen-abu  akleh- bukti-politik-apartheid-israel, diakses 04 juni 2023, pukul 17:00 Wib.
Apartheid  Israel  terhadap  Palestina:  sistem  dominasi  yang  kejam  dan  kejahatan  terhadap kemanusiaan, https://www.amnesty.id/apartheid-israel-terhadap-palestina-sistem-
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 22-39 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1
dominasi-yang-kejam-dan-kejahatan-terhadap-kemanusiaan/  .  diakses  09  juni  2023 pukul 21:00
Kebijakan  Israel  dengan  sistem  penindasan  dan  dominasi  terhadap  Palestina  sama  dengan apartheid – Amnesty https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60217017 . Diakses 09 juni 2023 , pukul 21:00