## ANALISIS PENGARUH ADOPSI ISPO TERHADAP PERBAIKAN KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

## Analysis of ISPO Adoption Effect to Environmental Management Improvement and Social Economic Change of the Community
M. Imam Arifandy a , Hariyadi b , Soeryo Adiwibowo c a Departemen Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Fakultas Multidisiplin, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Baranangsiang, Bogor 16680 –arifandyimam@gmail.com
b Departemen Agronomi dan Holtikultura, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680 c Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
Abstract. Indonesian Sustainability  Palm  Oil  (ISPO)  is  requirement  for  palm  oil  private  business in  the  effort  to  preserve  the environment, increase economic activities, and social activities of the community. The environmental management conducted by the  company is  analyzed  by  qualitative descriptive  approach  by  comparing  the  condition of  management  before  and  after  the implementation of ISPO. Measurement of the influence of CSR program as implementation in ISPO to the changing socio-economic condition of the community is done by quantitative approach with simple linear regression statistic analysis method. This study aims, first to analyze eh impacts of ISPO adoption in improving the environmental management performances of the company, second to analyze the influence of CSR program to the socio-economic condition of the community. ISPO implementation impacts on; first, environmental benefits obtained by the company include; (1) increase discharge and quality of processed wastewater for Land Application, (2) reduce of CO 2 emissions 2.134.299 tons/year; (3) reduce of air emission and noise level in plant area; (4) reduce case of land fires and work accidents, (5) improve groundwater quality and Kandis river water  quality, (6) improve of worker's  capability  and  welfare.  Second,  the  economic  benefits  obtained  by  the  company,  including;  (1)  increase  of  CPO production by 827 tons/year, and PKO production by 75 tons/year, (2) cost savings IDR 98.228.703/year from IPAL management improvements, and (3) Increase of company's revenue from selling hazardous waste to third party by IDR 343.734.000/year. Third, CSR program positively increase of community's income, education improvement of community family member, and better public perception to company.
Keywords : Environmental management, CSR, ISPO, social economic.
(Diterima: 31-07-2017; Disetujui: 30-10-2017)

## 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang
Kelapa  sawit  adalah  salah  satu  sumber  daya  alam yang menjadi komoditas utama pertanian di Indonesia yang  memiliki  keunggulan  produktivitas  dalam menghasilkan Crude Palm Oil (CPO) yang diolah dari hasil  pemanenan  kelapa  sawit  dalam  bentuk  Tandan Buah  Segar  (TBS).  Tahun  2014,  Indonesia  memiliki luas  perkebunan  kelapa  sawit  yang  mencapai 11,444,808  ha  yang  tersebar  berdasarkan  berbagai status  pengusahaan,  seperti  Perkebunan  Rakyat, Perkebunan  Besar  Negara,  dan  Perkebunan  Besar Swasta, dengan total produksi perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 30.948.931 juta ton/tahun Crude  Palm  Oil (CPO)  atau  minyak  sawit mentah (Ditjenbun, 2015).
Industri kelapa sawit  di Indonesia pada tahun 2014 memiliki volume ekspor minyak sawit yang mencapai angka 12,399,598 juta ton dengan nilai 10,089,572 US $ . Provinsi dengan areal perkebunan kelapa sawit terbesar
di Indonesia adalah Provinsi Riau yang mencapai luas 2,398,328  ha  dengan  total  produksi  kelapa  sawit mencapai 7,442,557 ton/tahun. Besarnya produksi dan nilai  ekspor  kelapa  sawit  di  Indonesia  tidak  terlepas dari adanya kendala dan tantangan yang harus dihadapi, salah  satunya  adalah  kendala  tuntutan  pasar  global terhadap  produk  kelapa  sawit  yang  bersumber  dari pengelolaan  kelapa  sawit  yang  ramah  lingkungan (Ditjenbun, 2015).
Salah satu upaya pemerintah adalah dirumuskannya kebijakan melalui Kementrian Pertanian yang mewajibkan  bagi  seluruh  pelaku  usaha  kelapa  sawit yang terintegrasi dengan pengolahan untuk menerapkan Indonesian  Sustainability  Palm  Oil (Rachmawati,  2015).  Ketentuan  ini  diatur  dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/3/2011, tentang Pedoman
Perkebunan  Kelapa  Sawit  Berkelanjutan  Indonesia yang  ditetapkan  tanggal  29  Maret  2011  (Kementan, 2015).
ISPO  terdiri  dari  7  prinsip  dan  kriteria  yang  harus dipenuhi  oleh  perusahaan,  salah  satunya  prinsip  dan
kriteria adalah tanggungjawab sosial dan pemberdayan masyarakat. Bentuk tanggung jawab sosial yaitu berupa program  peningkatan  pendapatan  masyarakat  dan mempertahankan  kearifan  lokal.  Tanggung  jawab sosial  menunjukan  komitmen  terhadap  pembangunan yang  bekelanjutan  dan  pengelolaan  kinerja  sosial, ekonomi dan lingkungan (Hasibuan, 2006). Implementasi  tanggungjawab  sosial  dalam  ISPO  oleh Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit perlu untuk mempertimbangkan  sikap  dan  persepsi  masayarakat, karena  hal  juga  akan  mempengaruhi  perkembangan perusahaan  serta  interaksi  antara  perusahaan  dan masyarakat (Ahyari, 2002).
Penelitian  Syahza  (2007)  menjelaskan  bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat mengurangi  ketimpangan  pendapatan  antar  golongan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat  sekitar  serta  meningkatkan  pendidikan anggota masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam  kriteria  ISPO,  terkandung  kewajiban  bagi perusahaan  untuk  memiliki  komitmen  sosial,  yang diwujudkan  melalui  program-program Corporate Social  Responsibility (CSR)  dalam  upaya  melakukan tanggung  jawab  sosial  dan  pemberdayan  ekonomi masyarakat.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  hasil  penelitian  Rachmawati  (2105), adopsi  ISPO  dalam  kegiatan  usaha  perkebunan  dapat memperbaiki  kinerja  perusahaan  dalam  melakukan pengelolaan  lingkungan  hidup,  melalui  penerapan indikator-indikator  pada  prinsip  dan  kriteria  ISPO. Septiawan (2015) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa penerapan ISPO PKS Batu Ampar PT SMART Tbk  telah  mencapai  kinerja  pengelolaan  lingkungan meliputi:  pemanfaatan  sumber  energi  terbaharukan yang  menghasilkan  energi  sebesar  5,0664  juta  KWh, penghematan solar sebesar 1,677,615.89 liter, penurunan  emisi  sebesar  70.63  ton  CO 2 /tahun, penghematan pupuk kimia senilai Rp. 5,750,080/ha/tahun.  Namun,  perlu  diteliti  lebih  lanjut mengenai  perbaikan  kinerja  pengelolaan  lingkungan hidup  dapat  menjamin  adanya  peningkatan  profit perusahaan yang mengadopsi ISPO tersebut. Perbaikan-perbaikan  kinerja  pengelolaan  lingkungan hidup  dapat  dikaji  dalam  berbagai  indikator  yang terdapat  dalam  kriteria  ISPO.  Oleh  karena  itu,  dalam konteks PT. Perkebunan Nusantara V, perlu dikaji lebih lanjut  mengenai  Seberapa  besar  perbaikan  kinerja pengelolaan  lingkungan  hidup  akibat  adopsi  ISPO dapat  meningkatkan  manfaat  bagi  PT.  Perkebunan Nusantara V?
Salah satu tujuan dalam  implementasi ISPO adalah diharapkan  mampu untuk membangun  industri kelapa sawit yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan,  efisiensi-berkeadilan,  kearifan  lokal, kelestarian  fungsi  lingkungan  (Permentan,  2015). Penelitian Syahza (2007) menjelaskan bahwa
pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat mengurangi  ketimpangan  pendapatan  antar  golongan masyarakat  dan  mengurangi  ketimpangan  ekonomi antar  kabupaten/kota,  menciptakan multiplier effect ekonomi  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat sekitar. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam kriteria ISPO,  terkandung  kewajiban  bagi  perusahaan  untuk memiliki  komitmen  sosial,  yang  diwujudkan  melalui program-program Corporate  Social  Responsibility (CSR) dalam upaya melakukan tanggung jawab sosial dan  pemberdayan  ekonomi  masyarakat  (Permentan, 2015).  Maka,  menjadi  pertanyaan  untuk  diteliti  lebih lanjut  adalah S ejauh  mana  program  CSR  PT. Perkebunan  Nusantara  V  membawa  perubahan  pada kondisi  sosial-ekonomi  masyarakat  sekitar  kawasan perkebunan terkait implementasi ISPO?

## 1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  tujuan penelitian ini adalah:
1. Menganalisis  pengaruh  adopsi  ISPO  terhadap perbaikan  kinerja  pengelolaan  lingkungan  PT. Perkebunan Nusantara V yang kemudian berdampak  lanjut  terhadap  manfaat  yang  dapat diperoleh oleh PT Perkebunan Nusantara V.
2. Menganalisis pengaruh program CSR sebagai salah satu elemen dalam ISPO PT. Perkebunan Nusantara V  terhadap  perubahan  kondisi  sosial  ekonomi masyarakat.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Pabrik  Kelapa  Sawit (PKS)  Sungai  Galuh  PT.  Perkebunan  Nusantara  V  di Kabupaten  Kampar,  Provinsi  Riau.  Penelitian  ini dilakukan pada bulan Maret 2016 sampai dengan Mei 2016.
Populasi  dalam  penelitian  ini  berjumlah  sebanyak 3,983 orang individu yang menjadi mitra binaan PTPN V. Responden yang dijadikan sampel penelitian adalah individu yang terlibat aktif menjadi mitra binaan dalam program  CSR  PTPN  V.  Responden  yang  dijadikan sampel pada penelitian ini berjumlah 40 orang individu dilakukan dengan teknik pengambilan Simple Random Sampling.
Analisis kinerja pengelolaan lingkungan perkebunan berdasarkan  ISPO  dilakukan  dengan  pendekatan kualitatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif. Analisis  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan berbagai  informasi  terkait  dengan  pengelolaan lingkungan  perkebunan  kelapa  sawit  saat  sebelum adopsi  ISPO  (2014)  dan  sesudah  adopsi  ISPO  (2016) yang  didasarkan  pada  prinsip  dan  kriteria  ISPO  pada Permentan No. 11 Tahun 2015.
Analisis  pengaruh  program  CSR  terhadap  kondisi sosial  ekonomi  masyarakat  diperoleh  dari  data kuisioner  yang  kemudian  dianalisis  secara  kuantitatif. Data  kuisioner  yang  diperoleh  dari  responden selanjutnya dilakukan analisis statistik korelasi regresi
linier.  Pengolahan  data  menggunakan  bantuan  piranti lunak IBM SPSS 24.0 dan Microsoft Excel 2016. 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Perbaikan  Kinerja  berdasarkan  Prinsip  dan Kriteria Manajemen Perkebunan
Adopsi  ISPO  mulai  dilakukan  oleh  PKS  sungai Galuh  pada  17  Juni  2015.  Setelah  adanya  adopsi tersebut  manajemen  PKS  Sungai  Galuh  mulai memperbaiki  kinerja  manajemen  perkebunan  dengan
memperbaharui Standar Operational Procedure (SOP) sortasi masuk TBS pihak ketiga, dan TBS plasma, serta perbaharuan  SOP  panen  dari  brondol  2  manjadi brondol 5.
Tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan hasil olah TBS  sesudah  adopsi  ISPO  dibandingkan  dengan sebelum  adopsi  ISPO.  Peningkatan  produksi  tersebut terjadi  karena  rendemen  yang  lebih  tinggi  di bandingkan  dengan  produksi  2014,  peningkatan rendemen terjadi karena perbaikan pe nerimaan tingkat kematangan  dan  tingkat  pemanenan  buah  dari  TBS sortasi
Hasibuan  (2012)  dalam  penelitiannya  menjelaskan bahwa  Kelapa  sawit  bermutu  prima Special  Quality (SQ)  memiliki  rendemen  22.1%  -  22.2%.  Selain  itu, pengukuran mutu hasil CPO Indonesia juga didasarkan pada  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  No.  01-2901- 2006  mengenai  standarisasi  mutu  CPO  nasional,  dan juga standar internasional berdasarkan CODEX STAN 210-1999 untuk parameter karoten dan Deterioration of Bleachability Index (DOBI).
Perbaikan  kinerja  yang  dilakukan  oleh  perusahaan mampu  memperbaiki  kualitas  CPO  dan  PKO  yang memenuhi  Standar  Nasional  Indonesia  dan  juga Standar  Internasional.  Selain  itu  juga  meningkatkan produksi  hasil  CPO  dan  PKO  dengan  rendemen  yang tinggi.

## 3.2. Perbaikan  Kinerja  berdasarkan  Prinsip  dan
Kriteria Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
a. Instalasi Pengolahan Limbah Cair / IPAL
Sebelum  adopsi  ISPO,  limbah  sisa  olah  TBS  pada IPAL  PKS  Sungai  Galuh  mencapai  volume  rata-rata sebesar  782  m 3 /hari  sebagai Land  Application pada areal  kebun  seluas  60  Ha  dan  sisanya  dialirkan  ke sungai Kandis. Sesudah adopsi ISPO, manajemen PKS
Sungai Galuh menerapkan perbaikan kinerja pemeliharaan  IPAL  untuk  meningkatkan  konsentrasi kualitas  air  limbah  sehingga Land  Applicaion dapat diterapkan dengan lebih baik. Pada tahun 2016, volume limbah  cair  untuk Land  Application mencapai  1.080 m 3 /hari.  Meningkat  sebesar  39  %  dari  tahun  2014. Perbaikan  kinerja  IPAL  ditempuh  melalui;  (1) Pembersihan  area  IPAL  setiap  bulan,  (2)  Pengecekan kualitas air limbah bulanan, (3) Pengorekan scum pada kolam  IPAL  setiap  4  bulan,  dan  (4)  Meningkatkan tinggi  bantalan  kolam  sekali  setahun,  dan  (5) Pengawasan harian terhadap sirkulasi pompa.
Berdasarkan  Permen  LH  No.  01  tahun  2010 Tentang  Tata  Laksana  Pengendalian  Pencemaran  Air, kategori  karakteristik  konsentrasi  pencemar  sebelum adopsi  ISPO  (2014)  tergolong  kepada  konsentrasi pencemar sedang. Sedangkan sesudah adopsi ISPO (2016),  kategori  karakteristik  pencemar  berada  pada kategori  pencemar  rendah.  Hal  ini  menunjukkan adanya penurunan kadar pencemar pada  saat sebelum adopsi ISPO dan sesudah adopsi ISPO.
Pengukuran parameter didasarkan pada Permen LH No. 05 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah. Tabel  3  menunjukkan  bahwa  sesudah  ISPO  diadopsi (tahun  2016),  seluruh  parameter  kualitas  air  limbah
Jenis Produksi Satuan Sebelum ISPO (2014) Sesudah ISPO (2016) Mutu Acuan CPO Hasil Ton 40,898 41,725 Rendemen % 18.78 25.68 Min 22.01 ALB % 6.29 3.71 Maks 5.00 SNI 01-2901-2006 Kadar Air % 0.30 0.20 Maks 0.25 SNI 01-2901-2006 Kadar Kotoran % 0.22 0.01 Maks 0.25 SNI 01-2901-2006 DOBI % 2.70 5.02 Min.  2.80 Codex, Stan 210-1999 β-Karoten ppm 446 1,528 Min.500 Codex, Stan 210-1999 PKO Hasil Ton 10,973 11,048 Rendemen % 5.04 6.80 Min.   5.00 Dept. Industri 2007 ALB % 1.89 0.88 Maks. 2.00 SNI 01-0008-1987 Kadar air % 0.72 0.34 Maks. 0.45 SNI 01-0008-1987 Kadar Kotoran % 0.16 0.03 Maks. 0.05 SNI 01-0008-1987 Total TBS olah (hasil PKO + hasil CPO) Ton 217,454 162,481
Tabel 1. Pengolahan hasil PKS Sungai Galuh
yang  telah  diolah  telah  memenuhi  standar  baku  mutu nasional  untuk  air  limbah,  sehingga  air  limbah  dapat dimanfatkan  lebih untuk Land Application yang  lebih luas  sekaligus  meminimalisir  potensi  pencemaran tanah dan air bawah tanah.
Adanya perbaikan kinerja perusahaan setelah adopsi ISPO ke dalam manajemen telah memberikan manfaat bagi PKS Sungai Galuh dalam melakukan pengolahan air limbah melalui IPAL, diantaranya; (1) peningkatan debit limbah yang dialirkan ke areal Land Application sebesar 1.080 m 3 /hari , (2) perbaikan kualitas air limbah yang  dialirkan  pada  areal Land  Application ,  dan  (3) penghematan biaya operasional pengolahan air limbah sebesar Rp. 98,228,703.

## b. Pengelolaan Limbah B3
Sebelum  adopsi  ISPO  (tahun  2014),  PKS  Sungai Galuh  menghasilkan  limbah  B3  terbanyak  yaitu  pada jenis  limbah  air  sisa  olahan  TBS  sebanyak  rata-rata 82,987  Ton/bulan.  Limbah  tersebut  kemudian  dapat diolah  untuk  dimanfaatkan  kembali  sebesar  63,604 ton/bulan.
Pada  tahun  2016,  sesudah  adanya  adopsi  ISPO, langkah  yang  diambil  oleh  manajemen  PKS  Sungai Galuh  untuk  mengelola  limbah  B3  yang  dihasilkan dengan memanfaatkan kembali 99.2 % limbah sisa olah TBS untuk areal tanaman  juga  menambah kerja sama menjadi  3  pihak  untuk  penampung  limbah  lainnya. Sesudah  adopsi  ISPO,  limbah  B3  yang  tersisa  adalah jenis  air  limbah  sisa  olah  TBS,  sedangkan  limbah lainnya sudah diberikan kepada pihak ketiga.
Selain  pemanfaatan  limbah  cair  sisa  olah  TBS, sesudah adanya adopsi ISPO, PKS Sungai Galuh juga melakukan  pemanfaatan  23,570,371  kg  limbah  sisa cangkang,  dan  serabut  ( fibre )  dengan  pembagian proporsi  50%  (11.785.185  Kg/tahun)  untuk  bahan bakar Boiler dan  tungku  bakar,  dan  50%  (11.785.185 Kg/tahun) digunakan untuk dijadikan Land Application sebagai mulching/ serasah  pada  area  kebun.  Sebelum adopsi  ISPO,  manajemen  mengalokasikan  100% limbah sisa cangkang, tankos, dan serabut untuk bahan bakar boiler. Pemanfaatan  limbah  sisa  cangkang  dan fibre oleh  manajemen  PKS  Sungai  Galuh  bertujuan untuk mengurangi emisi CO 2 sesuai dengan kewajiban yang tertera dalam ISPO.
Sihombing  dan  Ardilla  (2012)  dalam  penelitiannya menjelaskan Boiler dalam  pemrosesan Fresh  Fruit Bench (FFB) dapat memanfaatkan bahan bakar limbah FFB  yaitu  cangkang  dan  fiber  kelapa  sawit  sehingga neraca  emisi  dapat  ditekan  karena  emisi  yang dilepaskan  pada  pembakaran  cangkang  dan  serat  di boiler merupakan  hasil  serapan  karbon  selama  masa budidaya.  Pemanfaatan  cangkang  dan  serat  sebagai bahan bakar  pada boiler diharapkan mampu mensubstitusi  penggunaan  bahan  bakar  fosil  seperti batubara  dan  BBM,  sehingga  emisi  CO 2 dapat diminimalkan.
Hasil  pemanfaatan  limbah  cangkang  dan  serabut secara  50:50  tersebut  mampu  mengurangi  emisi  CO 2 rata-rata sebesar 2,134,299 ton/tahun (Tabel 6). Selain itu,  dengan  adanya  penjualan  limbah  cangkang  dan serabut  kepada  pihak  ketiga,  mampu  memberikan pendapatan  lebih  kepada  perusahaan  rata-rata  sebesar Rp. 343,734,000/tahun.
c. Penanganan Gangguan Sumber Tidak Bergerak
Gangguan sumber tidak bergerak yang ada di lokasi PKS  Sungai  Galuh  terdiri  dari  emisi  dan  tingkat kebisingan oleh aktivitas genset, dan boiler . Parameter
emisi boiler mengacu pada Permen LH No. 07 Tahun 2007,  parameter  emisi  genset  mengacu  pada  Permen LH  No.  21  Tahun  2008,  dan  parameter  kebisingan mengacu pada Kepmen LH No. 48 Tahun 1996.
Tahun
Parameter Satuan Boiler Genset Boiler 1 Boiler 2 NAB boiler Genset 1 Genset 2 NAB genset 2014 Emisi Partikel Mg/m 3 377.80 367.37 300.00 187.57 139.46 150.00 SO 2 Mg/m 3 190.58 105.81 600.00 70.81 31.44 800.00 NO 2 Mg/m 3 94.53 45.76 800.00 91.06 36.44 400.00 CO Mg/m 3 - - - 671.76 37.40 600.00 Kec. Alir m/detik 22.30 23.10 20.00 22.67 21.60 20.00 Opasitas % 20.00 20.00 30.00 27.50 17.50 20.00 HCl Mg/m 3 3.31 2.08 5.00 - - - Klorin/Cl 2 Mg/m 3 0.90 0.58 5.00 - - - Ammonia/NH 3 Mg/m 3 0.58 0.17 1.00 - - - HF Mg/m 3 0.53 0.21 8.00 - - - 2016 Emisi partikel Mg/m 3 164.23 161.62 300.00 49.46 100.26 150.00 SO 2 Mg/m 3 61.06 31.23 600.00 25.15 22.25 800.00 NO 2 Mg/m 3 42.40 58.74 800.00 84.01 34.83 400.00 CO Mg/m 3 - - - 223.00 18.40 600.00 Kec. Alir m/detik 3.56 4.79 20.00 19.00 17.45 20.00 Opasitas % 15.00 15.00 30.00 18.00 18.00 20.00 HCl Mg/m 3 1.88 0.72 5.00 - - - Klorin/Cl 2 Mg/m 3 0.05 0.02 5.00 - - - Ammonia/NH 3 Mg/m 3 0.10 0.04 1.00 - - - HF Mg/m 3 0.15 0.05 8.00 - - -
Tabel 2. Emisi gas buang pada boiler dan genset
Perbaikan  kinerja  yang  dilakukan  manajemen  PKS Sungai  Galuh  sesudah  adopsi  ISPO  ialah;  (1) Pembakaran 50% limbah cangkang untuk bahan bakar Boiler ,  (2)  Perawatan  dan  pengecekan  rutin  mesin Boiler dan  genset  tiap  bulan,  (3)  Pemasangan dust collector untuk menurunkan kadar polutan dari emisi, (4)  Peningkatan  jumlah  tanaman  hijau  di  sekitar  area pabrik.
Pada  Tabel  2,  hasil  pengukuran  emisi  pada boiler dan genset di PKS Sungai Galuh sebelum adopsi ISPO (2014)  menunjukkan  masih  terdapat  parameter- parameter  emisi  yang  berada  di  atas  Nilai  Ambang Batas (NAB). Sedangkan sesudah adopsi ISPO (2016), seluruh  parameter  emisi  sudah  berada  di  bawah  Nilai Ambang Batas. Sebelum adopsi ISPO hasil pengukuran sebelum  ISPO  (2014)  tingkat  kebisingan  pada  area pemukiman adalah sebesar 51.3 dB, tingkat kebisingan tersebut  masih  berada  di  atas  baku  mutu  (50.0  dB), sedangkan  setelah  adopsi  ISPO,  tingkat  kebisingan turun menjadi 46,8 dB dan sudah memenuhi baku mutu.
Perbaikan kinerja yang dilakukan manajemen PKS Sungai Galuh setelah adanya adopsi ISPO memberikan manfaat  lingkungan  yaitu;  (1)  penurunan  parameter- parameter  emisi  genset  dan boiler yang  memenuhi standar  baku  mutu  berdasarkan  pada  Permen  LH  No. 07 Tahun 2007, dan Permen  LH No. 21 Tahun 2008 , serta (2) penurunan tingkat kebisingan area pemukiman menjadi di bawah angka baku mutu sesuai Kepmen LH No. 48 Tahun 1996.

## d. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Sebelum  adopsi  ISPO,  manajemen  PKS  Sungai Galuh  belum  memiliki  strategi  preventif/pencegahan kebakaran,  tindakan  yang  dilakukan  oleh  manajemen hanya  sebatas  tindakan  represif/penanggulangan kebakaran  berupa  usaha  pemadaman  api  pada  lokasi kebakaran  oleh  Regu  Pemadam  Kebakaran  (RPK) kebun.  Sepanjang  tahun  2014,  terjadi  7  kasus kebakaran  lahan  pada  area  yang  berbatasan  dengan pemukiman penduduk.
Setelah  adanya  adopsi  ISPO,  PKS  Sungai  Galuh melakukan upaya preventif untuk mencegah kebarakan lahan  yaitu; (1) patroli petugas di  lokasi-lokasi rawan kebakaran setiap hari, terutama pada  musim kemarau, (2)  pemasangan  rambu-rambu  peringatan  pada  areal rawan  yang  berbatasan  dengan  lahan  masyarakat,  (3) pelengkapan sarana dan prasarana Alat Pemadam Api Ringan / APAR, (4) pembuatan sistem tanggap darurat kabakaran  lahan,  (5)  pelaksanaan replanting tanpa mekanisme  bakar,  dan  (6)  sosialisasi  kepada masyarakat  serta  pelatihan  kepada  karyawan  terkait kebakaran  lahan.  Adanya  perbaikan  kinerja  tersebut membuat  kawasan  PKS  Sungai  Galuh  tidak  pernah mengalami kasus kebakaran lahan.

## e. Konservasi Sumber dan Kualitas Air
Sumber air yang terdapat kada kawasan perkebunan dan kawasan PKS Sungai Galuh adalah sungai Kandis. Pengukuran  dan  analisis  untuk  kualitas  air  dilakukan pada  daerah  hulu  dan  hilir  sungai  Kandis,  serta  juga melakukan  pengukuran  pada  sumur  penduduk,  serta
sumur pantau LA ( Land Application ) dan sumur pantau non-LA pada PKS Sungai Galuh.
Parameter pengukuran baku mutu kualitas air sungai Kandis  diukur  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Sedangkan pengukuran baku  mutu  kualitas  air  sumur  pantau  didasarkan  pada Kepmen LH Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Pedoman Teknis  Pengkajian  Pemanfaatan  Air  Limbah  dari Industri  Minyak  Sawit  pada  Tanah  di  Perkebunan Kelapa Sawit.
Hasil  pengukuran  menunjukkan  sebelum  adopsi ISPO  (2014)  masih  ditemukan  parameter  pencemar yang  di  atas  angka  baku  mutu,  pada  sumur  pantau maupun  pada  area  hilir  dan  hulu  sungai  Kandis. Sesudah  adopsi  ISPO  pada  tahun  2016  hasil pengukuran menunjukkan adanya penurunan pencemaran  sumber  air  jika  dibandingkan  sebelum adopsi.  Hasil  pengukuran  pada  sumur  pantau Land Application  / LA menunjukkan  adanya  penurunan kadar  pencemaran  dari  keseluruhan  parameter.  Pada pengukuran  areal  Non-LA  menunjukkan  adanya penurunan  pada  parameter  parameter  BOD,  NO 3 -N, NH 3 -N,  Timbal,  Tembaga,  Seng,  dan  Khlorida.  Pada areal sumur penduduk, hasil pengukuran menunjukkan adanya  penurunan  parameter  DO,  NO 3 -N,  NH 3 -N, timbal,  tembaga,  seng,  dan  khlorida.  Sesudah  adopsi ISPO  tersebut,  keseluruhan  parameter  sumur  pantau sudah  memenuhi  standar  baku  mutu  berdasarkan Kepmen LH Nomor 28 Tahun 2003.
Tahun 2016 sesudah adopsi ISPO, seluruh parameter kualitas  air  hulu  dan  hilir  sungai  Kandis  mengalami perbaikan mutu dibanding sebelum adopsi ISPO (tahun 2014)  sehingga  telah  memenuhi  standar  baku  mutu sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  82  Tahun 2001.
Upaya perbaikan kinerja yang dilakukan oleh pihak manajemen perkebunan dan PKS Sungai Galuh adalah; (1)  memberhentikan  aktivitas  pembuangan  limbah yang  telah  diolah  ke  aliran  sungai  Kandis  ataupun sumber  air  lainnya,  (2) Land  Application terhadap limbah  cair  yang  telah  diolah  ke  areal  perkebunan dengan  persyaratan  kedalaman  air  tanah  >2  meter, Adanya  perbaikan  kinerja  perusahaan  setelah  adopsi ISPO ke dalam manajemen telah memberikan manfaat bagi  PKS  Sungai  Galuh  dalam  melakukan  konservasi sumber  dan  kualitas  air,  diantaranya;  (1)  perbaikan kualitas  air  tanah,  maupun  kualitas  sungai  Kandis sebagai  sumber  air,  (2)  pemanfaatan  99,2%  dari  total air  limbah  yang sudah diolah untuk Land Application areal perkebunan seluas 200 Ha.
3.3. Perbaikan  Kinerja  berdasarkan  Prinsip  dan Kriteria Tanggungjawab terhadap Pekerja
a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Sebelum adopsi ISPO, penyediaan laporan kecelakaan kerja yang terdapat pada PKS Sungai Galuh hanya sebatas dokumen Berita Acara Kecelakaan Kerja, dan  dokumen  Laporan  Penyidikan  Kecelakaan  dari Asisten.  Pada  tahun  2014,  kasus  kecelakaan  kerja sebelum  adanya  adopsi  ISPO,  terdiri  dari  4  kasus
kecelakaan  yang  mengakibatkan  cedera  yang  dialami oleh karyawan. Kecelakaan kerja tersebut terjadi akibat kerusakan  fasilitas  yang  terdapat  pada  area  pabrik pengolahan TBS.
Sesudah adopsi ISPO, penyediaan laporan kecelakaan  kerja  kemudian  direvisi  menjadi  beberapa dokumen, diantaranya; dokumen  Laporan Kecelakaan Kerja  (Jamsostek),  dokumen  Laporan  Temuan Non- Conformity  Report /  NCR  &  Usulan  Tindakan Perbaikan, dokumen Berita Acara Kronologis Kecelakaan  Kerja,  dan  dokumen  Laporan  Awal Kecelakaan / Penyakit Akibat Kerja.
Adanya perbaikan kinerja K3 sesudah adopsi ISPO ke  dalam  manajemen  telah  memberikan  manfaat bagi PKS  Sungai  Galuh  dalam  melakukan  pencegahan kecelakaan  kerja,  terutama  dengan  adanya  Laporan Temuan Non-Conformity  Report /  NCR  &  Usulan Tindakan  Perbaikan.  Adanya  mekanisme  pelaporan tersebut  mampu  mencegah  adanya  kecelakaan  kerja, karena  setiap  karyawan  dapat  melaporkan  temuannya kepada manajemen, apabila ditemukan adanya potensi- potensi  yang  menimbulkan  kasus  kecelakaan  kerja. Adanya perbaikan kinerja dalam adopsi ISPO membuat manajemen PKS Sungai Galuh mampu mencapai target Zero  Accident sesuai  dengan  yang  tertera  pada dokumen  perencanaan  jangka  pendek  perusahaan untuk tahun 2016.

## b. Peningkatan  Kemampuan  dan  Kesejahteraan Pekerja
Selama tahun 2016, Perusahaan telah mengeluarkan dana  pelatihan  dan  pengembangan  sebesar  Rp. 5,365,410,670  naik  10.56%  terhadap  tahun  2014  dan 2015  yang  hanya  mencapai  Rp.  4,852,701,872.  Dana pelatian tersebut ditujukan untuk 5 In-House Training dan  4  pelatihan  yang  diberikan  kepada  558  orang karyawan.
Selain peningkatan kemampuan karyawan, sesudah adopsi  ISPO,  perusahaan  juga  mulai  melakukan perbaikan  kesejahteraan  karyawan  melalui  sistem penggajian  terendah  sesuai  Upah  Minimum  Regional (UMR)  Kabupaten  Kampar  dan  juga  pemberian penghargaan  bagi  karyawan  yang  telah  melakukan pengabdian di atas 20 tahun.
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau  Kpts. Nomor  1058/XI/2016  Tentang  Upah  Minimum Kabupaten/Kota  se-Provinsi  Riau,  upah  minimum Kabupaten Kampar adalah Rp. 2,315,002. Adanya SK Gubernur  Riau  tersebut  serta  kewajiban  perusahaan dalam  meningkatkan  kesejahteraan  sesuai  yang tercantum dalam ISPO, maka manajemen PKS Sungai Galuh  merevisi  Perjanjian  Kerja  Bersama  untuk karyawan  dengan  upah  gaji  karyawan  golongan terendah adalah Rp. 2,377,000.
Perusahaan juga memfasilitasi terbentuknya Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (SP-BUN) PT Perkebunan  Nusantara  V  pada  tahun  2016.  Sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di  perusahaan,  bahwa  selain  gaji,  perusahaan  juga memberikan jaminan sosial untuk pemenuhan kesejahteraan karyawan.

## 3.4  Pengaruh  Program  CSR  terhadap  Perbaikan Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat
Bentuk  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  terhadap masyarakat  yang  dilaksanakan  oleh  PTPN  V  yaitu dengan menerapkan Program CSR Kemitraan dan Bina Lingkungan  (PKBL)  dengan  jumlah  mitra  binaan menjadi sebanyakan 3,983 orang, dan total penyaluran dana program Kemitraan sebesar Rp. 85,692,869,693.
Program  CSR  PKBL  direalisasikan  dalam  bentuk penyaluran  dana  bergulir  kepada  masyarakat  yang dibagi  menjadi  3  kategori,  yaitu  kategori  rendah, sedang, dan tinggi. Kategori rendah, adalah masyarakat yang menerima bantuan dana sebesar Rp. 10,000,000. kategori  sedang  adalah  masyarakat  yang  menerima bantuan  dana  sebesar  Rp.  15,000,000,  sedangkan kategori  tinggi  adalah  masyarakat  yang  menerima bantuan dana sebesar Rp. 20,000,000.

## a. Pengaruh  Program  CSR  terhadap  Peningkatan Pendapatan
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  kuisioner, diketahui  bahwa  sesudah  menjadi  mitra  binaan program  CSR  Kemitraan,  responden  mengalami peningkatan pendapatan mulai dari Rp 500,000 hingga Rp. 2,500,000/bulan.
Hasil  uji  statistik  regresi  linier  menunjukkan  Nilai Korelasi  (R)  yaitu  sebesar  0.479  nilai  tersebut kemudian  dikonsultasikan  berdasarkan  pedoman interpretasi  nilai  korelasi,  maka  dapat  diinterpretasi bahwa hubungan antara penerimaan dana CSR dengan peningkatan  pendapatan  responden  berada  pada kategori korelasi sedang (0.40 < R < 0.59). Selain itu, hasil uji statistic juga menunjukkan nilai R Square atau Koefisien  Determinasi  (KD) sebesar  0.229  sehingga dapat  diinterpretasi  bahwa  variabel  penerimaan  dana CSR  memiliki  pengaruh  sebesar  22.9%  terhadap variabel  persepsi  responden  dan  lainnya  77.1% dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  lain  di  luar  variabel penerimaan dana CSR.
Selain  itu,  perhitungan  statistik  juga  menunjukkan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0.002 dan nilai F hitung sebesar 11.285. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi <0.05 sehingga dapat diinterpretasi bahwa persamaan regresi antara penerimaaan  dana  CSR  dan  peningkatan  pendapatan responden memiliki kriteria berkorelasi signifikan.
Hasil perhitungan koefisien regresi  linier sederhana menunjukkan  nilai  t hitung sebesar  3.359.  Selanjutnya dilakukan  perhitungan  t tabel pada software  Microsoft Excel dengan rumus (=tinv(α/2, df)) sehingga diperoleh nilai  t tabel sebesar  2.333.  Kemudian  dapat  diketahui t hitung (3.359) > t tabel (2.333) sehingga dapat disimpulkan bahwa  hipotesis  H 1 diterima  yaitu  Terdapat  pengaruh besaran  dana  bantuan  program  CSR  terhadap peningkatan pendapatan responden.
Berdasarkan kedua hasil uji hipotesis, yaitu hasil uji hipotesis  dengan  membandingkan  nilai  signifikansi dengan  α  (0.05)  dan  uji  hipotesis  dengan membandingkan  t hitung dengan t tabel ,  terbukti  bahwa terdapat  pengaruh  signifikan  antara  besaran  dana
bantuan program CSR terhadap peningkatan pendapatan responden.

## b. Pengaruh  Program  CSR  terhadap  Peningkatan Pendidikan Anggota Keluarga
Peningkatan  pendidikan  anggota  keluarga  dibagi menjadi  3  kategori.  Peningkatan  pendidikan  rendah adalah  anggota  keluarga  responden  yang  tidak mengalami  peningkatan  pendidikan,  atau  mengalami peningkatan pendidikan pada tingkatan yang sama/setara.  Peningkatan  pendidikan  sedang  adalah anggota keluarga responden yang mengalami peningkatan  pendidikan  pada  tingkatan  rendah  ke sedang.  Sedangkan  peningkatan  pendidikan  tinggi, adalah  anggota  keluarga  responden  yang  mengalami peningkatan  pendidikan  pada  tingkatan  sedang  ke tinggi.
Tabel 3. Frekuensi peningkatan pendapatan Peningkatan pendidikan Frekuensi ∑ % Rendah 11 27.5 Sedang 9 22.5 Tinggi 20 50.0 Total 40 100.0
Berdasarkan  Tabel  3,  diketahui  bahwa  sesudah mengikuti  program  CSR  Kemitraan,  mayoritas peningkatan  pendidikan  anggota  keluarga  responden berada  pada  tingkatan  tinggi.  Hal  tersebut  dapat dijelaskan  karena  sebaran  frekuensi  menunjukkan persentase  dominan  pada  peningkatan  pendidikan tinggi, sebesar 50.0 %.
Hasil  uji  statistik  regresi  linier  menunjukkan menunjukkan  Nilai  Korelasi  (R)  yaitu  sebesar  0.477 nilai  tersebut  kemudian  dikonsultasikan  berdasarkan pedoman  interpretasi  nilai  korelasi,  maka  dapat diinterpretasi bahwa hubungan antara penerimaan dana CSR dengan peningkatan pendidikan anggota keluarga responden  berada  pada  kategori  korelasi  sedang (0.40<R<0.59).  Nilai R  Square atau  Koefisien Determinasi  (KD) sebesar  0.228  sehingga  dapat diinterpretasi  bahwa  variabel  penerimaan  dana  CSR memiliki  pengaruh  sebesar  22.8%  terhadap  variabel peningkatan  pendidikan  anggota  keluarga  responden dan lainnya 77.2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel penerimaan dana CSR.
Selain  itu,  perhitungan  statistik  juga  menunjukkan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0.002 dan nilai F hitung sebesar 11.217. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi <0.05 sehingga dapat diinterpretasi  bahwa  model  persamaan  regresi  antara penerimaaan  dana  CSR  dan  peningkatan  pendidikan anggota keluarga responden memiliki kriteria berkorelasi signifikan.
Hasil perhitungan koefisien regresi linier sederhana menunjukkan  nilai  t hitung sebesar  3.359.  Selanjutnya dilakukan  perhitungan  t tabel pada software  Microsoft Excel dengan rumus (=tinv(α/2,df)) sehingga diperoleh nilai  t tabel sebesar  2.333.  Kemudian  dapat  diketahui t hitung (3.349) > t tabel (2.333) sehingga dapat disimpulkan bahwa  hipotesis  H 1 diterima  yaitu  Terdapat  pengaruh
besaran  dana  bantuan  program  CSR  terhadap peningkatan pendidikan anggota keluarga responden.
Berdasarkan kedua hasil uji hipotesis, yaitu hasil uji hipotesis  dengan  membandingkan  nilai  signifikansi dengan  α  (0.05)  dan  uji  hipotesis  dengan membandingkan  t hitung dengan t tabel ,  terbukti  bahwa terdapat  pengaruh  signifikan  antara  besaran  dana bantuan program CSR terhadap peningkatan pendapatan responden.
c. Pengaruh  Program  CSR  terhadap  Peningkatan Persepsi Masyarakat
Pengukuran persepsi masyarakat dengan menggunakan  alat  kuisioner  skala Likert sebagai pengumpulan  data  yang  berisi  20  pernyataan. Responden kemudian mengisi kuisioner tersebut sesuai dengan  pembagian  empat  (4)  kolom,  yang  terbagi menjadi sangat tidak setuju (STS) skor 1, tidak setuju (TS) skor 2, setuju (S) skor: 3, sangat setuju (SS) skor 4. Sehingga akan diperoleh nilai minimum 20, dan nilai maksimum 80.
Kategori persepsi masyarakat golongan rendah, jika jumlah skor Skala Likert 20-39, dan kategori persepsi masyarakat  golongan  sedang,  jika  jumlah  skor Skala Likert 40-60,  serta  kategori  persepsi  masyarakat golongan tinggi, jika jumlah skor Skala Likert 61-80.
Tabel 4. Frekuensi persepsi masyarakat Persepsi interval Frekuensi ∑ % Rendah 20 – 39 3 7.5 Sedang 40 – 60 18 45.0 Tinggi 61 – 80 19 47.5 Total 40 100.0
Hasil  uji  statistik  regresi  linier  menunjukkan  Nilai Korelasi  (R)  yaitu  sebesar  0.762  nilai  tersebut kemudian  dikonsultasikan  berdasarkan  pedoman interpretasi  nilai  korelasi,  maka  dapat  diinterpretasi bahwa hubungan antara penerimaan dana CSR dengan persepsi responden berada pada kategori korelasi kuat (0.60  <  R  <  0.79).  Nilai  menunjukkan R  Square atau Koefisien  Determinasi  (KD) sebesar  0.527  sehingga dapat  diinterpretasi  bahwa  variabel  penerimaan  dana CSR  memiliki  pengaruh  sebesar  52.7%  terhadap variabel  persepsi  responden  dan  lainnya  47.3% dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  lain  di  luar  variabel penerimaan dana CSR.
Selain  itu,  perhitungan  statistik  menunjukkan  nilai signifikansi  (Sig.)  sebesar  0.000  dan  nilai  F  hitung sebesar 42.419. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi <0.05 sehingga dapat diinterpretasi  bahwa  model  persamaan  regresi  antara penerimaaan  dana  CSR  dan  persepsi  responden memiliki kriteria berkorelasi signifikan.
Hasil perhitungan koefisien regresi linier sederhana menunjukkan  nilai  t hitung sebesar  6.513.  Selanjutnya dilakukan  perhitungan  t tabel pada software  Microsoft Excel dengan rumus (=tinv(α/2, df)) sehingga diperoleh nilai  t tabel sebesar  2.333.  Kemudian  dapat  diketahui t hitung (6.513) > t tabel (2.333) sehingga dapat disimpulkan
bahwa  H 1 yaitu  Terdapat  pengaruh  besaran  dana bantuan program CSR terhadap persepsi responden.
Berdasarkan kedua hasil uji hipotesis, yaitu hasil uji hipotesis  dengan  membangingkan  nilai  signifikansi dengan  α  (0.05)  dan  uji  hipotesis  dengan membandingkan  t hitung dengan t tabel ,  terbukti  bahwa terdapat  pengaruh  antara  besaran  dana  bantuan program CSR terhadap persepsi responden.

## 4. Kesimpulan
Adanya  adopsi  ISPO  telah  memberikan  manfaat terhadap  perusahaan.  Manfaat  yang  diterima  oleh perusahaan  melalui  perbaikan  kinerja  pengelolaan lingkungan dalam implementasi ISPO dapat memperbaiki  dan  meningkatkan  kondisi  lingkungan perusahaan  serta  mampu  meningkatkan  pendapatan perusahaan  dan  menghemat  biaya  pengeluaran perusahaan.
Program  CSR  sebagai  salah  satu  elemen  dalam implementasi  ISPO  memiliki  pengaruh  signifikan terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat.  Berdasarkan  uji  statistik,  adanya  bantuan dana  melalui  program  CSR  Kemitraan  dan  Bina Lingkungan  yang  dilakukan  oleh  PT.  Perkebunan Nusantara  V  berkorelasi  positif  terhadap  peningkatan pendapatan  masyarakat,  peningkatan  pendidikan anggota keluarga masyarakat, dan persepsi masyarakat terhadap perusahaan.

## Daftar Pustaka
[1] [Ditjenbun]  Direktorat  Jendral  Perkebunan,  2014.  Statistik Perkebunan Indonesia. Jakarta, DITJENBUN.
[2] [KEMENLH]  Kementrian  Lingkungan  Hidup  Indonesia, 1996. Keputusan Mentri Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 48  Tahun  1996  Tentang  Baku  Tingkat  Kebisingan.  Jakarta, KEMENLH.
[3] [KEMENLH]  Kementrian  Lingkungan  Hidup  Indonesia, 2003. Keputusan Mentri Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 28  Tahun  2003  Tentang  Pedoman  Teknis  Pengkajian Pemanfaatan  Air  Limbah  dari  Industri  Minyak  Sawit  pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit. Jakarta, KEMENLH.
[4] [KEMENLH]  Kementrian  Lingkungan  Hidup  Indonesia, 2007. Peraturan Mentri  Lingkungan Hidup  Indonesia Nomor 07  Tahun  2007  Tentang  Baku  Mutu  Emisi  Sumber  Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap. Jakarta, KEMENLH.
[5] [KEMENLH]  Kementrian  Lingkungan  Hidup  Indonesia, 2008. Peraturan Mentri  Lingkungan Hidup  Indonesia Nomor 21  Tahun  2008  Tentang  Baku  Mutu  Emisi  Sumber  Tidak Bergerak  Bagi  Usaha  dan/atau  Kegiatan  Pembangkit  Tenaga Listrik Termal. Jakarta, KEMENLH.
[6] [KEMENLH]  Kementrian  Lingkungan  Hidup  Indonesia, 2010. Peraturan Mentri  Lingkungan Hidup  Indonesia Nomor 01  Tahun  2010  Tentang  Tata  Laksana  Pengendalian Pencemaran Air. Jakarta, KEMENLH.
[7] [KEMENLH]  Kementrian  Lingkungan  Hidup  Indonesia, 2014. Peraturan Mentri  Lingkungan Hidup  Indonesia Nomor 05  Tahun  2014  Tentang  Baku  Mutu  Air  Limbah.  Jakarta, KEMENLH.
[8] [KEMENTAN]  Kementrian  Pertanian  Republik  Indonesia, 2015. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015  Tentang  Sistem  Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable  Palm  Oil  Certification  System  /ISPO).  Jakarta, KEMENTAN.
[9] Ahyari,  A.,  2002.  Manajemen  Produksi  dan  Pengendalian Produksi. Yogyakarta, BFE.
[10] Hasibuan, H.A., 2012. Kajian Mutu dan Karakteristik Minyak Sawit  Indonesia  serta  Produk  Fraksinasinya.    Jurnal Standardisasi. 14(1), pp. 13-21.
[11] Hasibuan,  M.,  2006.  Manajemen  Dasar,  Pengertian,  Dan Masalah. edisi revisi. Jakarta, Bumi aksara.
[12] Pemerintah  Provinsi  Riau,  2016.  Surat  Keputusan  Gubernur Riau  Kpts.  Nomor  1058/XI/2016  Tentang  Upah  Minimum Kabupaten/Kota  se  Provinsi  Riau.  Pekanbaru,  Sekretariat Daerah Riau.
[13] Pemerintah  Republik  Indonesia,  2001.  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  82  Tahun  2001  Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Jakarta, Sekretariat Negara.
[14] Rachmawati,  N.,  2105.  Analisis  Pengelolaan  Lingkungan  di Perkebunan Batu Ampar Estate PT. Tapian Nadenggan dalam Implementasi  Indonesian  Sustainability  Palm  Oil  [tesis]. Bogor, Institut Pertanian Bogor.
[15] Sihombing,  A.L.,  I.  Ardilla,  2012.  Perhitungan  Emisi  CO 2 Bahan Bakar Biodiesel dari Kelapa Sawit. Jurnal M&E. 10(2), Juni 2012. Jakarta, Puslitbang.
[16] Syahza,  A.,  2007.  Percepatan  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat  Pedesaan  dengan  Model  Agroestate  Berbasis Kelapa  Sawit.  Jurnal  Ekonomi  XII/02/Juli/2007.  Jakarta, Universitas Tarumanegara.