## MAJALAH HUKUM NASIONAL Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021
Ø. Persetujuan Lingkungan sebagai Objectum Litis Hak Tanggung Gugat di Peradilan Tata Usaha Negara
. (Telaah.Kritis.Pergeseran.Nomenklatur.Izin.Lingkungan.menjadi.Persetujuan.Lingkungan.dalam. Undang-Undang.Nomor.11.Tahun.2020.tentang.Cipta.Kerja)
Environmental Approval as Objectum Litis of Liability Rights in State Administrative Jurisdiction (Critical Review of The Shift of Environmental License Nomenclature to Environmental Approval in Act Number 11 of 2020 Concerning The Job Creation)

## Oleh : Muhammad.Reza.Baihaki
Ø. Eksistensi. Perseroan. UMK. dan. Implikasi. Hukumnya. terhadap. Kepailitan. Menurut. Sistem. Hukum.di.Indonesia
(The Existence of Limited Liability on Micro and Small Enterprises and its  implication on Micro and Small Enterprises Insolvency regarding Indonesia Law)
. Oleh.:.Raymon.Sitorus
Ø. Implikasi. Ketiadaan. Akta. Notaris. pada. Pendirian,. Perubahan,. dan. Pembubaran. Perseroan. Perorangan
(Implications of The Absence of Notary Act on The Establishment, Amendment, And Discontinuation of Single Owner Corporation)
. Oleh.:.Cahyani.Aisyiah
Ø. Perspektif.Pluralisme.Hukum.Pasca.Pembentukan.Undang.Undang.Cipta.Kerja (Legal Pluralism Perspective Post Establishment Omnibus Law)
. Oleh:.Yuni.Priskila.Ginting
Ø. Implementasi. Undang-Undang. Cipta. Kerja. terhadap. Penyelenggaraan. Sertifikasi. Halal. dan. Produk.Halal.di.Indonesia (Implementation of Job Creation Law on Halal Certification and Halal Products in Indonesia) Oleh : Indah Fitriani Sukri
Ø. Dominasi.Peran.Pemerintah.dalam.Pertumbuhan.Ekonomi.Nasional.di.Masa.Covid-19 (Government’s Role Domination In National Economic Growth In The Time Of Covid 19)
. Oleh.:.Nuralia.dan.Nico.Andrianto
Ø. Tinjauan.Hukum.terhadap. Nominee Agreement .Kepemilikan.Saham.pada.Penanaman.Modal. Asing.Berbentuk.Perusahaan. Joint Venture (Legal Review of Nominee Shareholders Agreement of Foreign Direct Investment In The Form of Joint Venture Company)
. Oleh.:.Muh..Afdal.Yanuar
BADAN.PEMBINAAN.HUKUM.NASIONAL KEMENTERIAN.HUKUM.DAN.HAK.ASASI.MANUSIA.RI

## Volume.51.Nomor.1.Tahun.2021

## MAJALAH HUKUM NASIONAL
BADAN.PEMBINAAN.HUKUM.NASIONAL KEMENTERIAN.HUKUM.DAN.HAK.ASASI.MANUSIA.RI
MEDIA.PEMBANGUNAN.DAN.PEMBINAAN.HUKUM

## MAJALAH HUKUM NASIONAL BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021
Pemimpin.Redaksi Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
Wakil.Pemimpin.Redaksi Drs. Yasmon, M.L.S.

## Redaksi
Prof. Dr. Fx. Djoko Priyono, S.H., M.Hum. Dr. Muchammad Ali Safa’at, S.H., M.H. Lapon Tukan Leonard, S.H. MA. Aisyah Lailiyah, S.H., M.H. Dwi Agustine Kurniasih, S.H., M.H.
Redaktur.Pelaksana Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M.

## Asisten.Redaksi
Aji Bagus Pramukti, S.H. Robby Ferdyan, S.Ip. Kadek Derik Yunitasari, S.H. M Fahri Rudiyanto, S.Sos. Munajatin Nurur Rokhmah Lingga Utami, S.Hum.
Sirkulasi
Moh. Annas, S.I.Kom.
Mitra.Bestari Prof. Dr. Farida Patitinggi, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.
Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum.
Lalu Muhammad Hayyanul Haq, S.H.,LL.M, Ph.D. Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. Slamet Yuswanto, S.H., M.H.

## Penyelenggara
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Jalan Mayjen Sutoyo – Cililitan Telepon (021) 8091908; 8002192 Faksimile (021) 80871742 Website mhn.bphn.go.id Jakarta 13640

## KATA.PENGANTAR.REDAKSI
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya Majalah Hukum Nasional (MHN) Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021. Sebagai salah satu jurnal ilmiah di bidang hukum yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Majalah Hukum Nasional hadir untuk  memberikan  wadah  atas  gagasan-gagasan  hukum  yang  merespons  problematika  hukum  di hadapan kita dalam beberapa waktu terakhir ini. Hal ini selaras dengan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional, yakni melakukan pembangunan dan pembinaan hukum nasional di Indonesia.
Tahun 2020 menjadi tahun yang berat bagi bangsa Indonesia dan seluruh dunia. Mata dunia dikejutkan dengan hadirnya virus baru, yakni (SARS-CoV-2) atau COVID-19. Virus yang kemudian menyebar dan menjadi wabah di hampir seluruh negara di dunia. Pemerintah Indonesiapun menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah agar penyebaran COVID-19 tidak meluas dan berdampak serius bagi kehidupan masyarakat.
Kini setahun lebih pandemi COVID-19 menjadi wabah yang tak kunjung usai. Selain  kesehatan, tentu perekonomian menjadi aspek paling terdampak dari pandemi ini. Di tengah kondisi ekonomi yang dihantam akibat pandemi COVID-19, Indonesia mampu untuk menghadirkan produk hukum baru yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terbitnya UU Cipta Kerja yang dilakukan dengan pendekatan omnibus law ini tentu dimaksudkan untuk mendorong perekonomian dan investasi melalui penciptaan lapangan kerja.
Tahun 2021 berjalan dengan optimisme pemulihan ekonomi. UU Cipta Kerja diharapkan menjadi angin segar bagi kondisi regulasi yang masih mengalami tumpang tindih regulasi, hyperregulasi dan penuh  dengan  ketidakpastian.  Reformasi  regulasi  melalui  UU  Cipta  Kerja  hadir  dengan  merevisi puluhan undang-undang dan sebagai inovasi di bidang hukum. Terobosan pembentukan UU Cipta Kerja ini tentunya ditunggu oleh para pelaku usaha, stakeholder dan masyarakat luas. Di tengah kondisi perekonomian yang terdampak pasca pandemi COVID-19, UU Cipta Kerja diharapkan menjadi akselerasi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dan mendorong pertumbuhan investasi dalam negeri. Dinamika Hukum dan Kebijakan Pemulihan Ekonomi dan Investasi Pasca Pembentukan Undang- Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentunya menjadi tema yang menarik untuk diangkat dalam Majalah Hukum Nasional Volume 50 Nomor 1 Tahun 2021 kali ini. Dengan latar belakang inilah, Redaksi menetapkan tema:
“Dinamika Hukum dan Kebijakan Pemulihan Ekonomi dan Investasi Pasca Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”. Terdapat 7 (tujuh) tulisan dari para penulis dengan berbagai macam latar belakang yang membahas mengenai hal tersebut. Diawali dengan tulisan pertama dari M. Reza Baihaki dengan tulisannya berjudul Persetujuan Lingkungan sebagai Objectum Litis Hak Tanggung Gugat di Peradilan Tata Usaha Negara (Telaah Kritis Pergeseran Nomenklatur Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Penulis mencoba menjelaskan bagaimana gambaran konsepsi integrasi perizinan dalam sektor lingkungan hidup yang semula diidealkan dan keterkaitannya  dengan  pergantian  rezim  persetujuan  lingkungan  dalam  UU  Cipta  Kerja.  Selain  itu, penulis mencoba memberikan solusi atas problematika hak tanggung gugat dalam pergantian rezim perizinan menjadi persetujuan lingkungan.
Tulisan selanjutnya ditulis oleh Raymon Sitorus dengan judul Eksistensi Perseroan UMK dan Implikasi Hukumnya terhadap Kepailitan Menurut Sistem Hukum di Indonesia. Dalam tulisannya penulis membahas mengenai implikasi UU Cipta Kerja dengan lahirnya badan usaha baru, yakni Perseroan untuk kriteria Usaha Mikro Kecil. Bagaimana konsep dan pengaturan kedudukannya dalam hukum perseroan, serta pertanggungjawaban perseroan dihadapkan dengan kepailitan menjadi kajian penulis dalam tulisannya.
Berikutnya adalah Implikasi Ketiadaan Akta Notaris pada Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perorangan yang ditulis oleh Cahyani Aisyah. Dalam tulisannya penulis mencoba mengkaji mengenai mengenai akta notaris dalam Badan Hukum serta menganalisa lebih lanjut mengenai implikasi  dari  ketiadaan  akta  notaris  dalam  kelangsungan  Perseroan  Perorangan  dalam  praktik implementasi Perseroan Perorangan di Indonesia.
Tulisan keempat ditulis oleh Yuni Priskila Ginting dengan judul Perspektif Pluralisme Hukum Pasca Pembentukan Undang Undang Cipta Kerja. Melalui tulisannya penulis memotret dinamika hukum yang terjadi serta kebijakan hukum pasca pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam perspektif pluralisme hukum yang terjadi di tengah masyarakat.
Selanjutnya adalah Indah Fitriani Sukri dengan tulisannya berjudul Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal dan Produk Halal di Indonesia. Pada tulisannya tersebut penulis mencoba mengkaji mengenai implikasi UU Cipta Kerja terhadap penyelenggaraan sertifikasi  halal  dan  produk  halal.  Penguatan  kewenangan  Lembaga  BPJPH  yang  tercantum  dalam Undang Undang Cipta Kerja tak luput dibahas oleh penulis dalam tulisannya.
Peran Pemerintah dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional di Masa Covid 19 yang ditulis oleh Nuralia dan Nico Andrianto menjadi tulisan keenam dalam Majalah Hukum Nasional. Melalui tulisannya penulis berupaya untuk mengulas peran pemerintah dalam pembangunan perekonomian di indonesia dalam beberapa tahun terakhir, khususnya saat terjadi pandemi COVID-19. Kebijakan apa yang telah dilakukan pemerintah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui implementasi Undang- Undang Cipta Kerja coba diangkat juga penulis.
Terakhir adalah tulisan Muh. Afdal Yanuar dengan judul Tinjauan Hukum terhadap Nominee Agreement Kepemilikan Saham pada Penanaman Modal Asing Berbentuk Perusahaan Joint Venture. Melalui tulisan ini, penulis menjelaskan mengenai konsep dan pengaturan nominee agreement kepemilikan saham dalam kegiatan investasi, serta reformulasi terhadap nominee shareholders dalam kegiatan Penanaman Modal Asing melalui Perusahaan Joint Venture di Indonesia pasca terbitnya peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta, yakni Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021.
Demikianlah keseluruhan tulisan yang ada dalam Majalah Hukum Nasional Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021. Atas nama redaksi, kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis dan mitra bestari Majalah Hukum Nasional Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021. Tak lupa redaksi mengucapkan selamat membaca kepada para pembaca Majalah Hukum Nasional. Semoga tulisan yang ada di Majalah Hukum Nasional bermanfaat dan dapat berkontribusi bagi pembangunan hukum nasional ke depannya.

## DAFTAR.ISI
Halaman KATA.PENGANTAR.REDAKSI ............................................................................................. vii DAFTAR.ISI ....................................................................................................................... ix

## 1.  PERSETUJUAN LINGKUNGAN SEBAGAI OBJECTUM LITIS HAK TANGGUNG GUGAT DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(Telaah Kritis Pergeseran Nomenklatur Izin Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) Environmental  Approval  as  Objectum  Litis  of  Liability  Rights  in  State  Administrative Jurisdiction
(Critical Review of The Shift of Environmental License Nomenclature to Environmental Approval in Act Number 11 of 2020 Concerning The Job Creation) Oleh : Muhammad Reza Baihaki .........................................................................................  1

## 2.  EKSISTENSI PERSEROAN UMK DAN IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP KEPAILITAN MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA
(The Existence of Limited Liability on Micro and Small Enterprises and its  implication on Micro and Small Enterprises Insolvency regarding Indonesia Law)
Oleh : Raymon Sitorus ........................................................................................................  21
3.  IMPLIKASI KETIADAAN AKTA NOTARIS PADA PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN PERSEROAN PERORANGAN
(Implications  of  The  Absence  of  Notary  Act  on  The  Establishment,  Amendment, And Discontinuation of Single Owner Corporation) Oleh : Cahyani Aisyiah .........................................................................................................  41

## 4.  PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM PASCA PEMBENTUKAN UNDANG UNDANG CIPTA KERJA
(Legal Pluralism Perspective Post Establishment Omnibus Law) Oleh: Yuni Priskila Ginting ...................................................................................................  59

## 5.  IMPLEMENTASI  UNDANG-UNDANG  CIPTA  KERJA  TERHADAP  PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI HALAL DAN PRODUK HALAL DI INDONESIA
(Implementation  of  Job  Creation  Law  on  Halal  Certification  and  Halal  Products in Indonesia)
Oleh : Indah Fitriani Sukri ...................................................................................................  73
6.  DOMINASI PERAN PEMERINTAH DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DI MASA COVID-19
(Government’s Role Domination In National Economic Growth In The Time Of Covid 19) Oleh : Nuralia dan Nico Andrianto ......................................................................................  95
7.  TINJAUAN HUKUM TERHADAP NOMINEE AGREEMENT KEPEMILIKAN SAHAM PADA PENANAMAN MODAL ASING BERBENTUK PERUSAHAAN JOINT VENTURE
(Legal Review of Nominee Shareholders Agreement of Foreign Direct Investment In The Form of Joint Venture Company)
Oleh : Muh. Afdal Yanuar ....................................................................................................  107
PETUNJUK PENULISAN NASKAH MAJALAH HUKUM NASIONAL .................................... . 127

## Majalah.Hukum.Nasional
Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v51i1.137 https://mhn.bphn.go.id

## PERSETUJUAN.LINGKUNGAN.SEBAGAI. OBJECTUM LITIS
HAK.TANGGUNG.GUGAT.DI.PERADILAN.TATA.USAHA.NEGARA (Telaah.Kritis.Pergeseran.Nomenklatur.Izin.Lingkungan.Menjadi.Persetujuan. Lingkungan.Dalam.Undang-Undang.Nomor.11.Tahun.2020.Tentang.Cipta.Kerja) Environmental Approval as Objectum Litis of Liability Rights in State Administrative Jurisdiction
(Critical Review of The Shift of Environmental License Nomenclature to Environmental Approval in Act Number 11 of 2020 Concerning The Job Creation)

## M.Reza.Baihaki
Program Magister Hukum (Hukum Kenegaraan) Universitas Indonesia Jl. Salemba Raya No.4 RW. 05 Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10430 e-mail: m.reza92@ui.ac.id
Abstrak
Perizinan dalam penataan pengelolaan lingkungan memiliki berbagai fungsi, salah satunya adalah dalam rangka fungsi  penertib.  Dalam  hal  ini  izin  berguna  untuk  memastikan  bahwa  tempat  dan  bentuk  kegiatan/usaha masyarakat tidak saling bertentangan. Dalam sektor lingkungan, UU Cipta Kerja telah menggantikan nomenklatur izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Lebih lanjut, perubahan norma tersebut juga disertai dengan penghapusan hak tanggung gugat masyarakat terhadap pemerintah selaku pemberi izin yang semula ditentukan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Artikel ini mencoba menelisik pergeseran nomenklatur tersebut serta keterkaitannya dengan hak tanggung gugat masyarakat dalam persetujuan lingkungan (yang dianut dalam UU Ciptaker). Dalam menganalisa pembahasan, artikel ini disusun atas hasil penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan ( statuta approach ). Lebih lanjut secara konklusif, artikel ini menyajikan dua temuan utama. Pertama , persetujuan lingkungan merupakan keputusan tata usaha negara yang secara sekuensial dapat dilakukan hak tanggung gugat dalam peradilan Tata Usaha Negara. Kedua , pergeseran dari norma izin lingkungan yang semula dikonsepsikan menyederhanakan perizinan (simplifikasi) secara praktis sukar dilaksanakan mengingat penyederhanaan lazimnya dilakukan dengan mengintegrasikan perizinan dalam sektor lingkungan hidup. Dengan demikian pergeseran izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan harus tetap berpijak pada paradigma tindakan pemerintah dalam lapangan hukum administrasi yang menempatkan persetujuan lingkungan sebagai tindakan administrasi yang bersegi satu dan dapat dilakukan hak tanggung gugat oleh masyarakat.
Kata.kunci : izin lingkungan, Persetujuan lingkungan , Integrasi izin

## Abstract
Environmental Permits have various functions, which is in disciplinary function. A license is useful for ensuring that the place and form of community activities/businesses do not conflict with each other. In the environmental sector,  the  Job  Creation  Act  has  replaced  the  nomenclature  of  environmental  permits  with  environmental approvals. Furthermore, the change in norms was also accompanied by the elimination of the public’s right of liability to the government. This article examines this shift in nomenclature and its relation to the community’s right to accountability in environmental agreements. In analyzing the discussion, this article is compiled based on normative legal research with a statutory approach. Conclusively, this article presents two main findings. First, environmental approval is a state administrative decision that sequentially can be subject to accountability in the State Administrative court. Second, the shift from the environmental permit norm is practically difficult to implement. Thus the shift from environmental permits to environmental approvals must remain grounded in the paradigm of government action in the field of administrative law, which places environmental approvals as one-sided administrative actions and can be held accountable by the community.
Keywords : environmental permit, environmental approval , integration permitted.

## A. Pendahuluan
Dalam instrumen penataan lingkungan, perizinan (di bidang lingkungan) digolongkan sebagai salah satu penjelmaan dari instrumen command and control (CAC) dan juga merupakan salah satu campur tangan pemerintah yang paling intervensionis. 1 Lebih lanjut, izin lingkungan memiliki fungsi yang strategis berupa  penertiban,  pengaturan,  pembinaan, rekayasa pembangunan, dan sebagai sumber pendapatan negara. 2 Dengan  demikian  politik hukum pemerintah dalam melestarikan lingkungan melalui izin lingkungan harus tetap terbuka untuk dijadikan dasar objek gugatan oleh individu/kelompok masyarakat sebagai wakil dari lingkungan hidup.
Secara  nomatif,  Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU PPLH)
1 Diskursus penataan dan pengelolaan lingkungan hidup telah merefleksikan berbagai tahapan instrumen penataan, yang di antaranya mencakup instrumen Command and Control (CAC), instrumen ekonomi dan instrumen refleksif. Instrumen CAC ditandai dengan adanya intervensi pemerintah dalam tindakan individu/pelaku usaha dalam penataan dan pengelolaan lingkungan. Berawal dengan adanya berbagai aturan/regulasi pemerintah yang menentukan bagaimana masyarakat harus bertindak dan diakhiri dengan adanya ancaman berupa sanksi bagi yang melanggar. Adapun instrumen ekonomi merupakan pendekatan berbasis mekanisme pasar ( market-based approach ). Sedangkan instrumen refleksif adalah pendekatan penataan lingkungan hidup dengan karakteristik minimalitas peran pemerintah (negara) atau dalam hal ini pemerintah hanya memfasilitasi berbagai program pengelolaan lingkungan yang diwujudkan dalam beragam instrumen sukarela. Andri G. Wibisana, “Instrumen Ekonomi, Command and Control , dan Instrumen Lainnya: Kawan atau Lawan? Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart Regulation, ” Jurnal Bina Hukum Lingkungan, 179, no.1 (Oktober 2019), https://core.ac.uk/download/pdf/267890695.pdf 2  Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 193-200. 3  Andri Gunawan Wibisana, “Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegritasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan di Berbagai Negara,” Jurnal Hukum dan Pembangunan , 223-224, no.2 (2018), http://www. jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1662/1481
4  Menurut UU PPLH organisasi lingkungan dapat mengajukan hak gugat sepanjangan memenuhi prasyarat berupa:
berbadan  hukum;  menegaskan  dalam  anggaran  dasarnya  bahwa  organisasi  tersebut  didirikan  untuk  kepentingan pelestarian fungsi lingkungan; serta merupakan organisasi yang bonafide melalui kegiatannya melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 tahun Pasal 93 ayat 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Terhadap Lingkungan Hidup.
5  Gugatan terhadap pemerintah memiliki kaitan sangat erat dengan pilihan pengadilan. Andri Wibisana secara sederhana  mencoba  memberikan  klasifikasi  gugatan  berupa  3  pilihan.  Pertama,  gugatan  ke  PTUN  untuk  objek sengketa berupa izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kedua, gugatan perdata kepada pemegang izin. Dan Ketiga, gugatan perdata kepada pemerintah. Gugatan ini didasarkan kepada perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Dalam beberapa kasus lingkungan, pemerintah dilibatkan karena kebijakan atau peruatannya dianggap gagal untuk melindungi masyarakat dan/atau lingkungan hidup, gagal melakukan pengawasan dan pengakan hukum. Lihat Andri G Wibisana, Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017), hlm. 27
menentukan adanya izin lingkungan yang semula dikonsepsikan secara terintegrasi, baik secara internal dan eksternal. Secara internal lazim dimaknai bahwa izin-izin pengelolaan lingkungan disatukan menjadi izin lingkungan. sedangkan secara eksternal, dilakukan dengan integrasi izin usaha dengan izin lingkungan. 3 Lebih lanjut, dalam pengawasan terhadap perizinan tersebut, masyarakat, baik individu maupun kelompok organisasi lingkungan dapat mengajukan gugatan, 4 baik dalam bentuk kompetensi peradilan negeri maupun peradilan tata usaha negara. 5 Namun demikian, konsepsi tersebut  kini  digantikan  dengan  adanya persetujuan lingkungan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Lebih lanjut, melalui Pasal 22, selain beralihnya nomenklatur izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, hal yang cukup menarik
adalah hilangnya hak tanggung gugat terhadap persetujuan lingkungan (izin lingkungan). Sehingga dalam tataran operasional, terdapat preferensi yang seakan memberikan diferensiasi antara persetujuan lingkungan dan izin lingkungan.
Artikel ini secara konseptual mencoba untuk menjelaskan apakah persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam UU Ciptaker memiliki persamaan dengan izin lingkungan yang lazim diposisikan sebagai keputusan tata usaha negara yang dapat dilakukan hak tanggung gugat sebagaimana dimaksud dalam UU  PPLH.  Mengingat,  secara  teoritis,  dalam hukum administrasi, izin kerap dipersamakan dengan persetujuan pemerintah atau kehendak administrasi/tata usaha negara yang bersegi satu.  Bagir  Manan  sebagaimana  dikutip  oleh Ridwan HR menyebutkan bahwa izin dalam arti luas  berarti  suatu  persetujuan  dari  penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk  memperbolehkan  melakukan  tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang 6 . Dengan demikian, pembahasan dalam artikel  ini  akan  mencoba  untuk  menjelaskan konsepsi izin dalam lapangan hukum administrasi pemerintahan.
Selain  itu,  artikel  ini  juga  mencoba menjelaskan bagaimana gambaran konsepsi integrasi perizinan dalam sektor lingkungan hidup yang semula diidealkan dan keterkaitan- nya  dengan  pergantian  rezim  persetujuan lingkungan dalam UU CiptaKer serta solusi atas  problematika  hak  tanggung  gugat  dalam pergantian rezim perizinan menjadi persetujuan lingkungan.
6   Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.199

## B.. Metode.Penelitian
Dalam  artikel  ini,  metode  yang  digunakan adalah  penelitian  normatif  yang  menjadikan undang-undang serta putusan peradilan sebagai bahan hukum primer dan kepustakaan dalam hukum administrasi sebagai bahan hukum sekunder.  Lebih  lanjut,  Pendekatan  penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan ( statue approach ) yakni pendekatan dengan menggunakan produk legislasi dan regulasi, serta pendekatan Konsep ( conceptual approach ) yang merujuk pada doktrin-doktrin hukum yang ada.
Berdasarkan isu hukum yang diangkat dalam  artikel  ini  adalah  mengenai  pergeseran izin lingkungan menjadi persetujuan ling- kungan,  maka  metode  penelitian  normatif digunakan untuk melihat harmonisasi maupun disharmonisasi norma hukum dalam sektor lingkungan hidup dan administrasi pemerintahan, untuk selanjutnya dihubungan dengan persoalan hak tanggung gugat masyarakat terhadap persetujuan lingkungan. Lebih lanjut dalam menggunakan pendekatan, penelitian ini akan terlebih dahulu memaparkan konstruksi doktrin mengenai izin dan persetujuan sebagai  tindakan  hukum  pemerintah  dalam lapangan hukum administrasi. Serta menyajikan konstruksi  normatif  peraturan  perundang- undangan  pasca  diberlakukannya  pergantian rezim izin menjadi persetujuan lingkungan sebagaimana tertuang dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Selain itu,  secara  perskriptif,  analisa  akan  mencoba menghubungkan persoalan hak tanggung gugat dalam persetujuan lingkungan berdasarkan konstruksi  normatif  maupun  doktrinal  dalam lapangan hukum administrasi pemerintahan.

## C.. Pembahasan
1.. Konsepsi.Izin.(Lingkungan).dalam. Hukum.Administrasi.Negara.
Izin merupakan salah satu instrumen yuridis yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. J.B.J.M ten Berge sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR mengemukakan bahwa izin seringkali digunakan sebagai sarana untuk mengemudikan tingkah laku para warga. 7 Lebih lanjut,  Berge  membagi  pengertian  izin  dalam arti luas dan sempit.
Dalam  arti  luas  izin  dapat  diartikan sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk  melakukan  tindakan-tindakan  tertentu yang sebenarnya dilarang. Dengan demikian, hal ini tentu menyangkut perkenan bagi suatu tindakan  yang  demi  kepentingan  umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Adapun dalam pengertian sempit, izin diartikan sebagai pengikat-pengikat pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suaru tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. 8
Philipus M. Hadjon menggolongkan izin dalam hukum administrasi sebagai keputusan tata usaha negara dalam rangka menentukan larangan dan ketentuan perintah. Menurutnya secara prinsip undang-undang melarang suatu
7  Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.199
8 Ibid. 9  Philipus M Hadjon, et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , (Yogyakarta: Gadja Mada University Press, 2015), hlm.120 10  N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan , disunting oleh Philipus M Hadjon, (Surabaya: Yuridika, 1993) hlm. 4-5
tindakan  tertentu  atau  tindakan-tindakan tertentu yang saling berhubungan. Larangan demikian  tidak  dimaksudkan  secara  mutlak, namun  untuk  bertindak  dan  mengendalikan masyarakat digunakan instrumen perizinan, khususnya dengan mengaitkan regulasi yang berhubungan dengan izin. 9
Secara operasional N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge menghubungkan izin pada realitas konkret yang dihadapi dalam pelayanan publik. Sehingga izin dapat menyebabkan keragaman tujuan  yang  paling  tidak  secara  umum  dapat mencakup 10 :
1.  Keinginan untuk mengarahkan (mengen- dalikan “ sturen ”), seperti izin bangunan;
2.  Mencegah bahaya bagi lingkungan, seperti izin-izin lingkungan;
3.  Keinginan melindungi objek-objek vital tertentu,  seperti  izin  terbang,  atau  izin membongkar monumen-monumen ter- tentu;
4.  Keinginan membagi benda-benda yang sedikit,  seperti  izin  penghuni  di  daerah padat penduduk; dan
5.  Pengarahan, dengan menyeleksi orang- orang  dan  aktivitas  (izin  berdasarkan  “ de Drank-  en  Horecawet ”,  di  mana  aktivitas atau orang harus memenuhi syarat tertentu).
Dalam sektor lingkungan, beberapa ahli hukum lingkungan menempatkan posisi izin dengan  persetujuan  seperti  Anthony  Ogus, sebagaimana  dikutip  oleh  Andri  G  Wibisana, bahwa Bentuk campur tangan Pemerintah
yang paling besar adalah prior  approval, atau perizinan. Dalam konteks ini, pada dasarnya individu dilarang untuk melakukan kegiatan, kecuali mereka telah memperoleh izin atau persetujuan dari Pemerintah. Untuk dapat memperoleh izin atau persetujuan Pemerintah, individu diharuskan untuk memenuhi berbagai persyaratan, yang di dalamnya biasanya termasuk persyaratan untuk mematuhi berbagai kewajiban dan standar. 11
Lilik Pudjiastuti memposisikan izin sebagai wilayah diskresi dari pemerintah, mengingat dalam hal ini, izin diberikan oleh instansi berwenang dengan menentukan pilihan untuk menerbitkan atau menolak permohonan izin atas dasar berbagai pertimbangan. Lebih lanjut Pudjiastuti  menyitir  pandangan  David  Farrier yang secara ringkas mengemukakan “ It must take the facts into account and any legal limits imposed on its range of choice, such as a list of factors which it is legally required to take into consideration.” 12
Secara konseptual, Andri G Wibisana mengkorelasikan izin sebagai instrumen campur tangan pemerintah dan teori publik good yang menurutnya memiliki keterkaitan yang erat dengan cita-cita dan fungsi negara dalam doktrin walfare  staat . Lebih lanjut, menurutnya izin sebagai instrumen campur tangan pemerintah sangat diperlukan di satu sisi sebagai pelindung hak milik, namun di sisi lain, negara juga berfungsi untuk mensejahterakan dan melindungi rakyatnya. Dengan demikian 11  Andri G Wibisana, “ Pengelolaan…, hlm. 174 12 Lilik Pudjiastuti dalam Andri G Wibisana dan Laode M. Syarif, Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus , (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm.155.
13 Andri  G.  Wibisana,  “Campur  Tangan  Pemerintah  dalam  Pengelolaan  Lingkungan:  Sebuah  Penelusuran  Teoritis Berdasarkan Analisis Ekonomi dan Hukum,” Jurnal Hukum dan Pembangunan , Vol.47 No.2, Tahun 2017, hlm.158 14 Indroharto, Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara , (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2019), hlm.183
15  Sjahran Basah, Sisitem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan , dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara …, hlm. 230
terdapat peran dan kewenangan yang besar dari negara atau pemerintah untuk melakukan campur tangan terhadap banyak usaha/kegiatan terkait sumber daya alam atau cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. 13
Namun demikian, izin yang diasumsikan sebagai kewenangan bebas/diskresioner tersebut jika dihadapkan pada konsepsi hukum administrasi, bagaimanapun bebasnya suatu wewenang ia selalu dimaksudkan untuk  memperhatikan  dan  mengurus  tugas pemerintahan  di  bidang  tertentu.  Ini  berarti wewenang  tersebut  tidak  boleh  digunakan untuk maksud dan tujuan lain dari pada yang dimaksud dan tujuan diberikannya wewenang itu kepada pejabat administrasi. Mengingat jika suatu wewenang digunakan untuk kepentingan sendiri atau kepentingan di luar yang ditentukan dari  tujuan  diberikannya  wewenang  berarti pejabat administrasi tersebut dapat digolongkan telah melanggar larangan penyalahgunaan wewenang ( detournement de pouvoir ). 14
Bertalian dengan hal tersebut, dalam menggunakan wewenang diskresionare , Sjahran Basah mencoba memberikan ultimatum bahwa pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya  terutama  dalam  mewujudkan tujuan  negara  melalui  pembangunan,  tidak berarti  pemerintah  dapat  bertindak  semena- mena,  melainkan  sikap  tindakan  itu  harus dapat dipertanggungjawabkan. 15 Lebih lanjut, menurutnya meskipun intervensi pemerintah merupakan  suatu  kemestian  dalam  konsep
welfare state , akan tetapi pertanggungjawaban setiap  tindakan  pemerintah  juga  merupakan kemestian  dalam  negara  hukum  yang menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kebenaran  dan keadilan. Dengan demikian maka dapat dikemukakan bahwa konsepsi negara hukum mengindikasikan adanya ekuilibrium antara hak dan kewajiban.
Enrico Simanjuntak secara operasional mengkaitkan wewenang pejabat administrasi pemerintahan dengan mekanisme per- tanggungjawaban dalam hukum adminisitrasi. Menurutnya dalam konsep hukum publik, penggunaan wewenang dan/atau kewenangan berkaitan erat dengan pertanggungjawaban hukum. 16 Lebih lanjut, berdasarkan prinsip universal hukum maka pelaksanaan wewenang, pada  setiap  pejabat  administrasi  akan terikat pada asas “ geen bevoigdheid zonder verantwoordelijkheid atau there is no Authority without responsibility . dengan demikian setiap  pemberian  wewenang  kepada  pejabat administrasi pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban. 17
16  Enrico Simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara; Transformasi dan Refleksi , (Jakarta: Sinar Grafika), 2018, h. 4-5.
17  Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, (Surabaya: Universitas Airlangga), 2009, h. 75-76.
18  Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia , ed. 2, cet. 5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 96-98. 19  Andri G Wibisana menjelaskan bahwa di berbagai negara, izin dalam pengelolaan lingkungan dapat dipandang dari dua perspektif. Pertama , adalah untuk mengatasi kegagalan pasar. Kedua , merupakan bentuk posisi negara sebagai otoritas atas SDA itu sendiri. Di Belanda Misalnya, izin dalam pengelolaan lingkungan sering dikaitkan dengan pajak lingungan. Takdir Rahmadi menyebutkan bahwa terdapat 4 macam pajak lingkugan di Belanda berdasarkan Wet Belastigen op Millieugrondslag 1994, Stb 923 diantaranya yaitu pajak air bawah tanah (Belasting op grondwater), pajak limbah (Belasting op afvalstoffen), pajak bahan bakar (Belasting op brandstoffen) dan pajak uranium (Belasting op uranium). Lihat Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan…., h. 51. Adapun di Indonesia, izin pengelolaan lingkungan sering dianggap sebagai bentuk otoritas negara yang dimaksudkan untuk mengontrol tindakan perilaku usaha dibidang sumber daya alam, Namun deimikian masih terdapat catatan, menurut Andri G wibisana berupa adanya berbagai izin yang tidak berkorelasi dengan eksternalitas lingkungan dan justru hanya ditujuakan untuk pendapatan negara. Lihat Andri G Wibisana, Campur Tangan…., h. 177.
20  Edra Satmaidi, Konsep Hukum Integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Terkait Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum UNPAD, 2015, h. 133. Dalam

## 2.. Integrasi.Perizinan.Lingkungan
Dalam konsepsi hukum administrasi lingkungan, Takdir Rahmadi mengemukakan terdapat dorongan dalam memudahkan perizinan di sektor lingkungan hidup, menurutnya beberapa ahli telah menggagas upaya integrasi perizinan sektor lingkungan hidup. Namun demikian upaya tersebut dinilai akan bersinggungan dengan berbagai kepentingan  politik  hukum  dan  dinilai  sukar terjadi. 18
Di berbagai negara, konsepsi integrasi perizinan telah menjadi agenda untuk mengatasi berbagai permasalahan eksternalitas lingkungan yang sering diasumsikan sebagai instrumen CAC berdasarkan pendekatan ekonomi 19 , baik sebagai instrumen command and control maupun. Bahkan upaya integrasi tersebut dipandang sangat relevan dalam rangka mengaktualisasikan prinsip sustainable development . Marjan Peeters,  sebagaimana  dikutip  Edra  Satmaidi mengemukakan  bahwa  pentingnya  suatu sistem hukum negara melakukan integrasi eksternal maupun integrasi internal komponen pembangunan berkelanjutan. 20 Secara
sederhana integrasi eksternal pada pokoknya diartikan  izin  perlindungan  lingkungan hidup diintegrasikan dalam kebijakan sektor pembangunan. Sementara, integrasi internal menghendaki integrasi hukum lingkungan yang koheren dan konsisten dengan sepenuhnya memperhitungkan aspek-aspek ekologi. 21
Dalam  perkembangan  politik  hukum lingkungan, Andri G Wibisana melihat bahwa pasca lahirnya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat upaya integrasi perizinan melalui konsep internal dan eksternal. 22
Integrasi internal ,  dalam  arti  bahwa  berbagai izin pengelolaan lingkungan disatukan menjadi izin lingkungan. Hal ini lazimnya disebut dengan integrasi izin. Sedangkan integrasi eksternal, dalam arti bahwa terdapat integrasi izin secara berantai ( ketting  verguning ) antara izin usaha dengan izin lingkungan. Dengan demikian, izin lingkungan dijadikan syarat dari izin usaha, dan apabila izin lingkungan dicabut, maka izin usaha menjadi tercabut pula. 23
Analisa Wibisana dalam mengamati konsepsi integrasi perizinan tersebut setelah mengamati kerangka  pengintegrasian  izin  tersebut,  menurut  Edra  Satmaidi  UUPPLH  2009  secara  implementatif  telah mengintegrasikan pertimbangan perlindungan lingkungan hidup dalam setiap rencana usaha/kegiatan yang dikaitkan dengan sistem perizinan. Hal ini yang dalam pengamatannya telah didelegasikan dalam PP 27 Tahun 2012 sehingga pemanfaatan sumber daya alam (dalam setiap usaha/kegiatan) dilandasi oleh tigapilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi ( economically viable ), diterima secara sosial ( socially acceptable ), dan ramah lingkungan ( environmentally sound ). 21 Ibid . 22 Dalam  analisa  Wibisana,  integrasi  tersebut  kedati  telah  dikonsepsikan  secara  normatif,  namun  dalam  tataran praktisnya dapat dikatakan “tidak terjadi.” Mengingat integrasi internal lazimnya dilakukan dengan mengintegrasikan izin-izin pengelolaan lingkungan kedalam izin lingkungan, namun berdasarkan PP 27 Tahun 2012 telah memunculkan nomenklatur baru berupa izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Sedangkan dalam kaitannya dengan  izin  eksternal  konsepsi  integrasi  izin  dinilai  setengah  hati,  mengingat  frasa  yang  ditentukan  dalam  sanksi administrasi bahwa pencabutan izin lingkungan mengakibatkan izin usaha dapat dibatalkan. Dengan demikian, kewenangan pembatan tetap berada kepada pemberi izin usaha dan tidak terikat pada sanksi atas pencabutan izin lingkungan. Lihat Andri G Wibisana, “Pengelolaan…, h.248.
23 Ibid . 24 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), “Integrated Environmental Permitting Guidelines for EECCA Countries”, 2005, tersedia pada: http://www.oecd.org/env/outreach/35056678.pdf , diakses pada Maret 2021, hal. 12.
klasifikasi  pembagian  konsep  perizinan lingkungan yang diberlakukan di berbagai negara, dalam laporan yang dikemukakan oleh Organization  for  Economic  Co-operation  and Development (OCED). 24 Menurutnya selama ini terdapat dua kelompok konsepsi perizinan yaitu “ single-medium  permitting ” dan “ integrated permitting” .
Single-medium permitting dilakukan dengan verifikasi  objek  izin  secara  spesifik  terhadap masing-masing pengolahan media lingkungan. sebagai contoh, jika seorang memiliki usaha yang dalam pengelolaannya membutuhkan pembuangan limbah di media udara, air, dan tanah, maka pemilik usaha harus memiliki izin untuk pembuangan limbah pada masing-masing media lingkungan, dan dalam perkembangannya jika usaha tersebut mengarah pada pengelolaan limbah B3, maka usaha tersebut harus disertai dengan izin limbah B3. Melalui regulasi yang terpisah, pemerintah membentuk peraturan untuk mengendali pencemaran tersebut melalui izin dengan otoritas yang terpisah, sesuai dengan objek media. 25
Sedangkan integrated permitting
menginginkan adanya penyatuan dalam perizinan pelepasan emisi baik air, udara dan tanah. Konsepsi demikian didasari pada upaya proteksi lingkungan sebagai satu kesatuan sistem ekologi, mengingat emisi yang keluar terhadap media lingkungan memiliki keterkaitan satu dan lainnya, namun demikian, sistem perizinan semacam ini menghendaki penerapan teknologi yang terbaik ( best available technology ). 26
Andri Wibisana kemudian menjelaskan bahwa sebelum lahirnya UU 32 Tahun 2009, konsepsi perizinan yang diberlakukan di Indonesia cenderung menggunakan single- medium  permitting.  Namun  berdasarkan UU 32 Tahun 2009 terdapat upaya untuk menggeser konsep single-medium  permitting menuju integrated  permitting .  Kendati demikian, Wibisana menganggap bahwa upaya tersebut cenderung gagal dilakukan mengingat dalam regulasi yang lebih teknis (Peraturan Pemerintah) telah memperkenalkan izin yang justru  tidak  dikenal  dalam  UU  PPLH  serta masih tersegmentasinya izin usaha dan izin lingkungan melalui konsep pembatalan yang dinilai  setengah  hati,  mengingat  pencabutan terhadap izin lingkungan tidak secara otomatis mengakibatkan tercabutnya izin usaha.

## 3.. Persetujuan.Lingkungan.dalam.UU. Cipta.Kerja
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang  Cipta  Kerja  secara  normatif  telah memperkenalkan nomenklatur persetujuan lingkungan melalui Pasal 13 huruf b. Lebih lanjut, frasa persetujuan lingkungan disebutkan dan kembali digunakan pada paragraf 3, melalui
26 Ibid 27  Pasal 21, Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 28  Pasal 22 No. 1, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 29  Pasal 22 No. 16, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Pasal 21, yang secara explicit vebis menyatakan bahwa  dalam rangka memberikan kemudahan bagi  setiap  orang  dalam  memperoleh “persetujuan lingkungan”, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 27 Dengan demikian paradigma ekologi dalam sektor lingkungan kini sedikit bergeser kepada konsepsi kemudahan berusaha.
Bertalian  dengan  hal  tersebut,  definisi mengenai persetujuan lingkungan kemudian diartikan  sebagai  Keputusan Kelayakan Ling- kungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 28 Hal yang cukup menarik adalah bahwa setelah uraian mengenai persetujuan lingkungan tersebut, UU Ciptaker menghapus ketentuan hak tanggung gugat yang sebelumnya melekat terhadap izin lingkungan. Hal ini secara implisit memposisikan persetujuan lingkungan bukan sebagai keputusan tata usaha negara (KTUN) yang lazimnya dapat menjadi objek gugat pada peradilan tata usaha negara. 29 Kondisi  demikian  tidak  terlepas  dari pergeseran  politik  hukum  pemerintah  dalam mendudukan  kepentingan  investasi  dan lingkungan. Mengingat, adanya penghapusan norma tersebut masih mensiratkan peran dan andil masyarakat dalam memberikan berbagai masukan dan evaluasi pemantauan terhadap kegiatan/usaha, khususnya
masyarakat terdampak. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 masyarakat dilibatkan dalam hal pembentukan rencana kegiatan usaha melalui konsultasi publik serta pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan antara masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam upaya menanggulangi pencemaran. 30
Ini  artinya,  pengawasan  terhadap  lingkungan melalui instrumen perizinan akan tergantung sepenuhnya  pada  politik  hukum  kebijakan pemerintah, sedangkan masyarakat (khususnya yang terdampak) lebih dilibatkan pada instrumen yang bersifat prefentif.
Namun demikian, penghapusan hak tanggung gugat tersebut dinilai masih bersifat sektoral dan jauh dari paradigma ekonomi yang berwawasan lingkungan. Mengingat dalam mendudukan prinsip sustainable development , kepentingan  lingkungan  memiliki  posisi  yang setara  dengan  kepentingan  kegiatan/usaha perekonomian. Sehingga berbagai keputusan lazimnya  harus  tetap  bersifat  demokratis  dan dapat diajukan dalam mekanisme hukum baik melalui masyarakat terdampak maupun LSM yang merupakan wakil dari lingkungan hidup.
Dalam hal perizinan, UU Ciptaker ternyata masih cenderung mempertahankan relasi antara izin usaha dan persetujuan lingkungan. Melalui regulasi yang lebih oprasional, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, Persetujuan Lingkungan diposisikan sebagai prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha/ persetujuan pemerintah. 31 Konstruksi norma demikian relatif memiliki persamaan ketika UU PPLH menjabarkan frasa izin lingkungan yang merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 32 Namun demikian,
30  Pasal 161 Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 31  Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 32  Pasal 40 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
keterkaitan tersebut dinilai tidak menjamin pada upaya integrasi antara persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha, sebab, UU Cipta Kerja menghapus ketentuan yang menyebutkan dapat dibatalkannya izin usaha apabila izin lingkungan dicabut, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 40 UU PPLH, dengan demikian, izin usaha berada  dalam  rezim  yang  berbeda  kendatipun prosesnya harus dilakukan melalui persetujuan lingkungan.
Lebih lanjut, dalam hal integrasi perizinan, UU Ciptaker memperkenalkan berbagai istilah  dalam  perizinan,  melalui  PP  No.  22 Tahun 2020, diperkenalkan adanya ketentuan persetujuan teknis, yang tersegmentasi ke berbagai pengelolaan media lingkungan. seperti persetujuan teknis pemenuhan baku mutu, persetujuan teknis pengelolaan limbah B3. Ini artinya  setiap  pengelolaan  media  lingkungan baik air, tanah maupun udara memiliki izin teknis yang ditentukan secara berbeda, sesuai dengan  karakteristiknya.  Dengan  demikian konsepsi integrasi hanya dilakukan dengan terbatas memadankan kata izin kepada persetujuan, namun dalam tataran praktis objek izin masih tersegmentasi pada berbagai medium lingkungan yang masing-masing memiliki kualifikasi izinnya.

## 4.. Konsepsi.Persetujuan.Lingkungan. Perspektif.Analisis.

## a.  Persetujuan Lingkungan Sebagai KTUN
Pergantian norma izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan dapat dinilai hanya sebagai pleonasme dalam norma hukum administrasi, mengingat keduanya memiliki subtansi yang sama. Izin yang pada pokoknya
merupakan persetujuan, yang juga secara otoritatif memiliki fungsi untuk mengendalikan masyarakat. 33 Lebih lanjut, Secara teoritis untuk meneguhkan persamaan keduanya terdapat ahli hukum  lingkungan,  sepeti  Alexander  Charles Kiss dan Dinah Shelton yang memposisikan persetujuan sebagai kekuasaan formal dari tindakan pemerintah yang dalam hal ini dapat berupa  izin,  lisensi  dan  sertifikasi. 34 Dengan demikian maka dapat digunakan analogi bahwa persetujuan lingkungan merupakan genus dari spesies izin lingkungan.
Sebagai alat kontrol, persetujuan berupa izin diartikan sebagai upaya penertiban, pengaturan, pembinaan, rekayasa pembangunan dan sebagai sumber pendapatan negara. 35 Dengan demikian, melalui instrumen izin dan/atau persetujuan lingkungan, pemerintah memiliki fungsi untuk mendudukan  berbagai  kepentingan  baik  yang berkaitan dengan lingkungan maupun sektor non-lingkungan seperti kegiatan dan/atau usaha yang bersifat profit. Hal demikian dapat dipahami melalui konstelasi paradigma Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 28 H ayat (1) yang secara langsung merefleksikan  konstitusi  yang  bernuansa  hijau ( green constitution ). Pandangan Jimly Ashiddiqie sangat relevan untuk memberikan tali temali terhadap postulat tersebut. Menurutnya melalui kedua Pasal tersebut terdapat keseimbangan antara kebebasan dalam menggunakan media
33 Hal demikian secara ekplisit juga diakui oleh UU Ciptaker ketika menjelaskan konsep perizinan berusaha, tepatnya pada Pasal 10 UU Ciptaker, menyamakan antara izin dan persetujuan, melalui ayat 1 disebutkan bahwa perizinan untuk kegiatan usaha beresiko tinggi berbentuk pemberian nomor induk usaha dan izin. Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan bahwa Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan “persetujuan” Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya Dengan demikian secara konseptual izin dan persetujuan memiliki subtansi yang relatif sama. Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerjaa.
34  Andri G Wibisana, “Pengelolaan…, hlm.257 35  Adrian Sutedi, Hukum Perizinan….., hlm. 193-200. 36  Jimly Ashiddiqie, Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), h.90
lingkungan serta jaminan hak asasi setiap orang yang oleh pemerintah wajib untuk dilindungi melalui standarditas (kelayakan) lingkungan hidup. 36
Dengan demikian, izin dan/atau persetujuan lingkungan memiliki posisi yang sangat sentral untuk menjalankan fungsi pelayanan pemerintahan ( bestuurzorg ). Lebih lanjut, fungsi pelayanan berupa pengendalian kegiatan/usaha melalui persetujuan lingkungan diposisikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Mengingat unsur yang melekat dalam persetujuan lingkungan sepadan dengan konsepsi izin dalam instrumen hukum administrasi negara, yang mencakup perbuatan pemerintah bersegi satu, didasari pada peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret.
Lebih lanjut, secara fungsional terdapat persamaan antara izin dan Persetujuan dalam sektor lingkungan sehingga dapat dikatakan sebagai keputusan tata usaha negara, jika merujuk pada yurisprudensi yang pernah dipu- tus pada Pengadilan Negeri Manado No. 284/ Pid.B/2005/PN.Mdo, melalui ratio  decidendie putusan tersebut, majelis hakim menganggap persetujuan tertulis dari pejabat pemerintahan yang berwenang dapat disamakan dengan izin. Artinya  persetujuan  tersebut  bagaimanapun bentuknya dapat diposisikan sebagai salah
satu  instrumen  tindakan  hukum  pemerintah ( bestuurshandelingen ). 37
Penulis mencoba meneguhkan kembali posisi intelektual dalam melihat persetujuan lingkungan sebagai objectum litis PTUN dengan menggunakan pendekatan penemuan hukum. Bagi kelompok yang mendukung penghapusan hak tanggung gugat yang mendasarkan konstruksi penghapusan norma hak tanggung gugat berdasarkan UU Ciptaker tentu berpiak pada pendekatan prinsip the expressio unius exclusio alterius atau  secara  bahasa  diartikan bahwa menetapkan yang satu secara langsung juga telah meniadakan yang lain. Secara sederhana maka dapat dikatakan bahwa pergantian izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan yang kemudian menghapuskan hak tanggung gugat masyarakat menjadikan persetujuan lingkungan berbeda dengan izin lingkungan  dan  tidak  menjadi  obek  gugatan dalam PTUN. Sedangkan bagi kalangan yang menilai bahwa persetujuan lingkungan masih tetap menjadi objectum  litis akan berangkat dari pendekatan prinsip ejusdem generis atau penafsiran dengan melihat jenis dan kelompok, artinya,  sepanjang  persetujuan  lingkungan tersebut dikeluarkan oleh pejabat administrasi pemerintahan, dengan sendirinya hal tersebut merupakan perbuatan hukum administrasi yang secara luas dapat dijadikan hak tanggung gugat di pengadilan.
Terhadap antinomi hukum tersebut, maka 37 Kasus  ini  merupakan  kasus  tindak  pidana  lingkungan  hidup.  Dalam  hal  ini  PT  Newmont  Minahasa  dan  Direktur Perusahaan, Richard Bruce Ness didakwa atas pencemaran lingkungan berupa pembuangan limbah ke media laut, tepatnya di teluk buyat. Dalam dakwaannya jaksa penuntut umum mendalilkan bahwa korporasi dalam hal ini tidak memiliki izin untuk melakukan dumpling. Namun demikian ternyata pada 24 April 2007 Pengadilan Manado menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, bahkan dalam putusannya majelis hakim menyebutkan bahwa Menteri Lingkungan Hidup telah memberikan persetujuan tertulis terhadap terdakwa untuk melakukan pembuangan limbah di laut., sehingga pembuangan limbah tersebut telah mendapat izin dari pejabat Pemerintah yang berwenang. Lihat Pengadilan Negeri Manado, Putusan No. 284/Pid.B/2005/PN.Mdo.
38  M Sahlan, “Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kompetensi Peradilan Administrasi”, Jurnal IUS QUIA IUSTUM , Vol.23 No.2, Tahun 2016, h.287
dapat dilakukan pendekatan preferensi hukum yang dapat mencakup tiga alternatif prinsip yaitu, lex  superior  derogate  legi  inferiori (peraturan yang  lebih  tinggi  dapat  mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah), lex specialis derogate legi generalis (ketentuan peraturan yang bersifat khusus dapat mengenyampingkan peraturan yang umum), dan lex posteriori derogate legi priori (ketentuan hukum yang baru mengenyampingkan peraturan yang lama). 38
Namun  demikian,  berangkat  dari  tiga pendekatan tersebut, persoalan persetujuan lingkungan dan hak tanggung gugat berada dalam tataran yuridis yang setingkat yaitu diatur dalam norma undang-undang, maka hemat penulis,  tidak  relevan  untuk  menggunakan pendekatan lex superior derogate legi inferiori. Dengan  demikian  secara  kasuistik  akan digunakan dua pendekatan yaitu lex posteriori derogate legi priori dan lex specialis derogate legi generalis.
Pertama , lex posteriori derogate legi priori, yaitu aturan yang terbaru dapat mengesampingkan aturan lama. Beberapa catatan  yang  harus  diperhatikan  ketika menggunakan asas ini yaitu, kedudukan aturan hukum harus memiliki derajat yang setara serta muatan yang diatur dalam hukum baru memiliki persamaan dengan aturan yang lama. Bertalian dengan hal tersebut, terlihat bahwa UU Ciptaker dan UUPPLH memang memiliki derajat yang sama yaitu undang-undang. Namun demikian,
UU Ciptaker berangkat dari semangat rezim investasi dan kemudahan berusaha sedangkan UUPPLH berpijak pada paradigma ekologi lingkungan hidup, sehingga terdapat perbedaan dalam  memandang  materi  muatan,  ini  artinya ketentuan terbaru yang berupa UU Ciptaker yang menghapuskan berbagai ketentuan dalam UUPPLH dapat dipahami berdasarkan prinsip sektoral UU Ciptaker.
Kedua, lex specialis derogate legi generalis, dalam asas ini penting untuk melihat beberapa persyaratan dalam penggunaannya, yaitu ketentuan hukum yang dinilai bersifat khusus dapat mengenyampingkan berbagai ketentuan umum dengan catatan bahwa aturan tersebut diatur  dalam  tingkatan  yuridis  dan  lingkungan hukum yang sama (rezim yang sama) sebagai contoh  ketika  undang-undang  terorisme diberlakukan ketentuan khusus yang dapat saja menegasikan beberapa ketentuan dalam KUHP. Selain itu, kendati ketentuan khusus diberlakukan namun berkaitan dengan ketentuan lainnya yang terdapat dalam aturan umum yang tidak diatur dalam ketentuan khusus maka dinyatakan tetap berlaku.
Bertalian dengan hal maka dapat dikemukakan  bahwa  kendatipun  terdapat beberapa penghapusan dalam norma UUPPLH, hal yang menjadi point utama dalam analisa ini adalah  UU  Ciptaker  tidak  secara explicit verbis menentukan bahwa persetujuan lingkungan dikecualikan sebagai objek dalam gugatan PTUN. Dengan demikian, ketentuan mengenai
39 Bandingkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), yang dalam Pasal 27 yang mengecualikan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagai objek sengketa dalam PTUN, hal demikian merupakan ketentuan pengecualian yang bersifat explicit verbis, jika dibandingkan dengan Keputusan KSSK pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan berdasarkan Paasal 48 yang masih membuka ruang Keputusan KSSK sebagai objek gugatan di PTUN.
persetujuan lingkungan sebagai tindakan hukum administrasi negara ( rechtshandelingen ) akan mengikuti ketentuan umum diatur dalam rezim administrasi negara, khususnya UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). 39
Lebih lanjut, berdasarkan rezim administrasi pemerintahan, ketentuan mengenai hak tanggung gugat terhadap persetujuan lingkungan  tidak  dikecualikan  sebagai  objek TUN. Bahkan jika melihat perkembangan yang ada di dalam administrasi pemerintahan, berdasarkan Pasal 87 UUAP terlihat bahwa terdapat perluasan makna dari keputusan administrasi pemerintahan (tata usaha negara) yang semula hanya mencakup pendekatan struktural kini menjadi pendekatan fungsional dalam menentukan keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek gugatan di PTUN. Bahkan terhadap keputusan TUN yang selazimnya berlaku asas presumtio justae causa, dalam pelaksanaannya dapat ditunda apabila pelaksanaannya dapat menciptakan kerusakan lingkungan hidup.
Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa pembentuk undang-undang ( policy maker ) sejak awal tidak menentukan desain pergantian rezim izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan sebagai dasar hilangnya hak tanggung gugat perbuatan hukum administrasi pemerintah. Dengan demikian ratio  legis dari Pasal 22 UU Ciptaker hanya dimaksudkan untuk
mempermudah iklim investasi sedangkan persoalan hak tanggung gugat keputusan administrasi akan kembali pada regulasi umum mengenai administrasi pemerintahan serta peradilan tata usaha negara.
Bertalian dengan hal tersebut jika dihubungkan pada penghapusan hak tanggung gugat,  maka  hemat  penulis,  hal  tersebut  tidak memiliki konsekuensi yuridis untuk menentu- kan bahwa persetujuan lingkungan dapat dikecualikan sebagai objek KTUN, sehingga tidak PTUN. Sebaliknya, dalam pandangan penulis, persetujuan lingkungan merupakan objek yang dapat diajukan sebagai dasar gugatan kepada PN maupun PTUN. Terlebih, pasca diberlakukannya UUAP, terdapat upaya yang cukup radikal dalam menentukan KTUN yang dapat dijadikan objek gugatan dalam PTUN, mengingat pasca lahirnya UU AP kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara mengalami perluasan, kriteria objek sengketa TUN mengalami dekonstruksi. 40 Lebih lanjut, hal tersebut dapat terlihat melalui pendekatan yang digunakan  dalam  mengidentifikasi  suatu  objek keputusan yang bersandar pada fungsi dan bukan kepada struktur badan/lembaga maupun format keputusan semata. Dengan demikian, persetujuan  lingkungan  yang  diidentifikasi sebagai  KTUN  tentu  tidak  dapat  dikecualikan sebagai objek gugatan pada PTUN.
Dalam  perspektif  wawasan  lingkungan, peniadaan hak tanggung gugat oleh individu/ kelompok masyarakat dalam persetujuan
40  Enrico Simanjuntak, Hukum …, h. 28. 41  Dalam analisanya Rona mengemukakan “ Even the most naïve among us must recognize by now that the powerful industrialist and developer, and even the not so powerful small entrepreneur, cannot be expected to do what is right and environmentally sound simply out of decency. The free-enterprise system has shown itself capable of initiating positive and creative new alternatives in community design, but it needs a progressive legal framework of governmental support to encourage, and insist on, development in harmony with environmental needs and the public interest. Then even the best-intentioned private developer cannot have more than a piecemeal effect on any region. New laws and new roles for regional government are an inescapable imperative . Lihat Donna C. Rona, Environmental Permits: A Time-Saving Guide (New York: Van Nostrand Reinhold, 1988), hal. 2-3.
lingkungan justru di satu sisi dinilai hanya memposisikan masyarakat sebagai instrumen preventif, sedangkan pada sisi lain, pengawasan terhadap implementasi persetujuan lingkungan akan mengharapkan pada pelaku usaha/ kegiatan ( self-control ) dan terbatas pada instrumen pemerintah dalam hal ini pengawasan oleh pejabat pemberi izin ( command and control ). Dalam perspektif kombinasi instrumen lingkungan, penggunaan konsep demikian dapat  dinilai  negatif  dan  bersifat  anomali, mengingat  dalam  tataran  praktis,  sangat  sulit mengharapkan pelaku usaha/kegiatan dapat mengontrol dirinya bahkan mengawasi tindak/ tanduk bisnisnya yang berpotensi mencemar lingkungan.
Hal demikian juga pernah kemukakan Donna  C.  Rona  dengan  mengutip  pandangan Tomioka mengemukakan bahwa sangat sulit mengharapkan pelaku usaha/kegiatan dapat secara  efektif  memaksakan  dirinya  untuk  taat dan patuh terhadap norma ( value ) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan oleh karenanya dibutuhkan adanya regulasi dan berupa izin untuk mengawasi kegiatan/ usaha tersebut. 41 Namun demikian, dalam konteks indonesia, instrumen campur tangan pemerintah dalam mengawasi ketaatan sanksi administrasi yang dijatuhkan oleh pemerintah juga  dinilai  masih  setengah  hati,  analisa Wibisana dalam menggambarkan konteks demikian  mengistilahkan  dengan  narasi  yang
sarkas  melalui  artikel  yang  berjudul  “tentang ekor yang tak lagi beracun”. 42
Dengan demikian, dibutuhkan instrumen hukum yang progresif dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup termasuk dalam hal ini adalah peran pengadilan dalam mempertengahkan  berbagai  kepentingan melalui hak tanggung gugat individu/kelompok masyarakat terhadap izin yang telah diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha/ kegiatan.  Lebih  lanjut,  Dalam  tataran  praktis, persetujuan lingkungan dapat secara inheren diposisi sebagai objectum  litis dalam PTUN dengan menggunakan pendekatan fungsional dalam memahamai keputusan tata usaha negara berupa persetujuan yang bersegi satu, sebagaimana izin dalam sektor diluar lingkungan yang dapat dilakukan hak tannggunggugat di PTUN.

## b.. Dinamika.Integrasi.Perizinan.di.Bidang. Lingkungan.melalui.Persetujuan. Lingkungan
UU  Ciptaker  memperkenalkan  istilah persetujuan lingkungan sebagai Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Namun demikian, adanya persetujuan dari pemerintah pusat/daerah tersebut dinilai sama 42 Wibisana dalam hal ini mengamati sanksi administrasi lingkungan yang terjadi sepanjang 2015-2017. Lebih lanjut, untuk melihat sanksi tersebut dinilai ideal atau tidak wibisana menjadikan paksaan pemerintah dan denda sebagai dasar menguji penegakan sanksi administrasi lingkungan tersebut. Hingga sampai pada kesimpulan bahwa terdapat kesalahan  konseptual  dalam  mengartikan  paksaan  pemerintah  yang  terbatas  pada  tindakan  hukum  (rechtlerlijk handelen) tanpa diikuti tindakan nyata (feitelijk handelen). Selanjutnya terdapat kekeliruan dalam memahami uang paksa dan denda. Sehingga berdasarkan kerancuan tersebut menyebabkan sanksi administrasi yang terkadang dijatuhkan sangat tidak efektif dan dapat disebut sebagai ekor yang tidak beracun. Lihat Andri G Wibisana, “Tentang Ekor yang Tidak Lagi Beracun: Kritik Konseptual  atas Sanksi Administrasi  dalam  Hukum Lingkungan di  Indonesia”, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia , Vol. 6 No.1, 2019, h.43
43  Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
44  Pasal 22 No. 1, ketentuan Perubahan Pasal 20, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
sekali  tidak  berkorelasi  dengan  persetujuan lingkungan, mengingat dalam proses tahapan pembuatan persetujuan lingkungan hanya mensyaratkan penyusunan dan uji kelayakan amdal serta penyusunan formulit UKL dan UPL dan pemeriksaan UKL dan UPL. 43
Norma persetujuan pemerintah tersebut justru digunakan untuk pengelolaan sektor lingkungan,  seperti  ketika  kegiatan/usaha hendak membuang limbah ke media lingkungan, yang dalam hal ini mensyaratkan adanya baku mutu lingkungan hidup dan persetujuan dari pemerintah pusat dan/atau daerah. 44
Dengan  demikian,  kendatipun  persetujuan lingkungan memiliki relasi dengan persetujuan pemerintah  secara  normatif,  namun  dalam tataran oprasional, terdapat keterpisahan antara persetujuan lingkungan dan persetujuan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Lebih lanjut, konsepsi demikian dapat dilihat dari objek persetujuan yang berbeda.
Dalam regulasi yang lebih oprasional, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 memperkenalkan  istilah  persetujuan  lainnya dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini dapat diasumsikan sebagai norma turunan dari persetujuan pemerintah, yang dalam juga memiliki terpisah dengan persetujuan lingkungan, mengingat norma yang ditentukan dari delegasi tersebut kemudian ditentukan
dengan persetujuan yang lebih teknis, bahkan PP No. 22 Tahun 2021 menyebutnya dengan persetujuan teknis.
Lebih lanjut, persetujuan teknis dapat mencakup pencegahan baku mutu pencemaran air, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limba, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi udara, persetujuan teknis baku mutu emisi sumber tidak bergerak, persetujuan teknis dalam air limbah yang di buang ke laut, dan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3. Berbagai persyaratan izin tersebut dilakukan  dengan  kualifikasi  yang  berbeda. Dengan  demikian,  persetujuan  kendatipun dengan  norma  yang  seragam  tetap  diverifikasi berdasarkan tata cara yang masih tersegmentasi dalam  berbagai  otoritas.  Hal  ini  secara  tindak langsung memberikan preferensi bahwa konsep perizinan masih menggunakan single-medium permiting . Dengan demikian, upaya integrasi secara internal yang diidealkan oleh UU PPLH justru dihapuskan oleh keberadaan UU Ciptaker.
Padahal sebagai upaya dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan secara terpadu, integrasi izin merupakan hal yang dipandang essensial , mengingat berbagai media lingkungan memiliki relasi yang bersifat ekologis dan saling terikat satu dan lainnya sehingga adanya emisi dalam  suatu  media  lingkungan  seperti  udara akan sedikit banyaknya berdampak pada media lainnya seperti air dan tanah, dengan demikian terdapat  upaya  kontrol  yang  lebih  antisipatif baik melalui pembatasan dalam kualitas dan kuantitas limbah.
Lebih lanjut, melalui UU Ciptaker, maka upaya dalam menggas integrated  permitting melalui integrasi perizinan tidak terjadi. Bahkan secara parktis, berbagai pengelolaan izin dalam
lingkungan tersebut dapat mengarah pada luasnya cakupan izin bagi pelaku usaha, artinya sebuah  kegiatan/usaha  secara  birokratis  akan menghadapi ruang lingkup masing-masing izin yang berbeda, yang bergantung pada teknis kegiatan dan usahanya.  Dengan demikian, orientasi izin sebagai instrumen penataan lingkungan sedikit banyaknya dapat mengarahkan izin sebagai bentuk dari pendapatan negara tanpa melihat sisi internalisasi eksternalitas biaya lingkungan hidup.
Dalam hal integrasi izin eksternal, nampaknya UU Ciptaker benar-benar menghapus konsep integrasi eksternal, yang sebelumnya dianut oleh UU PPLH, sebagaimana sebelumnya tertuang dalam Pasal 40. Hal demikian dapat dilihat  dari  tidak  ada  keterkaitan  antara pencabutan izin usaha dengan persetujuan lingkungan. Dengan demikian, dicabutnya izin lingkungan tidak akan berdampak secara hukum terhadap sektor periizinan usaha. Kegiatan usaha  akan  tetap  berlangsung,  kendatipun persetujuan lingkungan telah dicabut.
Padahal  dalam  praktiknya,  sebelum diberlakukannya persetujuan lingkungan, izin lingkungan diposisikan sebagai instrumen yang paling  efektif  untuk  menjadi  dasar  penjatuhan sanksi  administratif.  Lebih  lanjut,  paradigma yang digunakan dalam izin lingkungan lebih mendasari pada paradigma ekologi, sehingga masyarakata, pelaku usaha/kegiatan dipaksakan untuk menentukan, perilaku, standard usaha dan teknologi yang digunakan yang juga disertai adanya sanksi yang diletakan atas pelanggaran izin lingkungan.
Sebagai sebuah konsep izin berantai ( ketting verguning ) pelaku usaha akan lebih banyak memperhatikan  izin  lingkungan  dari  pada  izin
usaha, mengingat pencabutan izin lingkungan mengakibatkan dapat dibatalkannya izin usaha. Namun melalui UU Ciptaker, perubahan konstruksi pasal tersebut menjadikan pelaku usaha akan lebih banyak mendasari pada persyaratan teknis izin usaha, yang sedikit banyaknya memiliki paradigma yang bersifat ekonomis, sehingga dapat dikatakan paradigma izin kini lebih banyak mendasari pada upaya eksternalitas terhadap lingkungan semata.
Lebih  lanjut,  hal  yang  penting  untuk dipertimbangkan  dari  postulat  tersebut adalah  bahwa  instrumen  izin  tidak  hanya bersandar pada segi kemudahan berusaha semata, melainkan secara konseptual akan bersandar pada kemampuan pemerintah dalam mengawasi berbagai perilaku (berdasarkan standar dan syarat yang tercantum dalam perizinan lingkungan), bahkan pemerintah dituntut  untuk  tidak  hanya  mendeteksi pelanggaran hukum, tetapi memberikan sanksi yang memberikan efek jera, sebagai konsekuensi dari penegakan hukum administrasi. 45 Dengan demikian, persetujuan dalam sektor lingkungan hidup lazimnya memiliki berbagai segi dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang dapat memuat persyaratan formal, persyaratan subtansial, hingga pada persyaratan evaluatif.

## D. Penutup
Sebagai  catatan  akhir,  artikel  ini memberikan  simpulan  bahwa  pergantian  izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan 45  Dalam konteks modern, hukum administrasi telah menjadi instrumen yang paling terdepan dalam menangani problematika sosial, khususnya ketika warga masyarakat berhadapan dengan negara. Lebih lanjut, instrumen hukum administrasi  memposisikan  sanksi  sebagai  dasar  efektifnya  penegakan  hukum  administrasi.  Beberapa  sarjanah mengilustrasikan sanksi administrasi sebagai ekor yang beracun atau incauda venenum , mengingat sanksi dalam instrumen hukum administrasi diletakan pada bagian akhir dari norma-norma yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Lihat W.F Prins, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Penyunting Kosim Adisapoetra, Pradnya Paramita: Jakarta, 1983, h.17.
tidak  memiliki  konsekuensi  yuridis  berupa dapat dikecualikannya persetujuan lingkungan sebagai keputusan tata usaha negara. Dengan demikian, untuk mempertegas hak tanggung gugat persetujuan lingkungan maka dibutuhkan pendekatan normatif yang bersifat multi-sektor, mengingat persetujuan lingkungan merupakan tindakan  administrasi  pemerintahan  yang bersegi satu.
Pendekatan  multi  sektor  tersebut  dapat ditempuh  dengan  pertama-tama  mengamati kerangka  normatif  gugatan,  berupa: Pertama , Hak untuk menuntut keputusan tata usaha negara yang disengketakan untuk dinyatakan batal  atau  tidak  sah  disertai  tuntutan  ganti rugi dan/atau rehabilitasi (Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004). Kedua , Penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 67 ayat (4) UU Nomor 51 Tahun 1986). Ini artinya, kendatipun norma hak tanggung gugat dalam UUPPLH telah dihapuskan melalui UU Ciptaker, namun konstruksi norma mengenai objectum litis PTUN yang berkaitan persetujuan lingkungan, dapat menggunakan paradigma UU PTUN, sepanjang persetujuan lingkungan diartikan sebagai keputusan tata usaha negara yang memiliki akibat hukum.
Lebih lanjut, dalam menangani persetujuan lingkungan, Para hakim diharapkan bersikap progresif mengingat perkara lingkungan hidup
memiliki kompleksitas tersendiri sering sekali bersandar  pada  bukti-  bukti  ilmiah  ( scientific evidence ), sehingga hakim lingkungan haruslah berani menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain prinsip  kehati-hatian  ( precautionary  principles ) dan bersifat progresif ( judicial activism ).
Sedangkan, dalam integrasi perizinan, UU Ciptaker  secara  normatif  telah  menghapuskan konsepsi integrasi perizinan, baik secara internal maupun eksternal. Dengan demikian, perizinan dalam sektor lingkungan hidup masih tersegmentasi dan mengingat paradigma yang
didominasi oleh UU Ciptaker masih bersifat sektoral dan parsial dalam memandang lingkungan hidup.
Selanjutnya. terhadap konsepsi integrasi izin, penting untuk kembali mempertimbangkan pembentukan integrasi izin di bidang lingkungan, hal ini dilakukan melalui pembentukan/ perubahan Peraturan Pemerintah dalam sektor lingkungan hidup yang mengkonsepsikan izin sebagai suatu medium dalam mempertengahkan kepentingan  lingkungan  dan  kepentingan kegiatan/usaha sebagai pengejawentahan dari konsep sustainable development .

## DAFTAR.PUSTAKA

## A.. Buku
Ashiddiqie Jimly, Green  Constitution,  Nuansa  Hijau  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 , (Jakarta: Raja Grafindo, 2016)
Hadjon Philipus M, et.al, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia , (Yogyakarta: Gadja Mada University Press, 2015)
HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara , (Depok: Rajawali Pers, 2018)
Indroharto, Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara , (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2019)
Minarno Nur Basuki, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, (Surabaya: Universitas Airlangga 2009)
Prins, W.F, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Penyunting Kosim Adisapoetro, (Jakarta:
Pradnya Paramita, 1983)
Rahmadi Takdir, Hukum Lingkungan di Indonesia , ed. 2, cet. 5 (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2015)
R Donna C, Environmental Permits: A Time-Saving Guide (New York: Van Nostrand Reinhold, 1988)
Simanjuntak Enrico, Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara;  Transformasi  dan  Refleksi , (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
Spelt. N. M. dan J.B.J.M ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan , disunting oleh Philipus M Hadjon,
(Surabaya: Yuridika, 1993)
Sutedi Andrian, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
Wibisana Andri G, Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017)
______________, dan Laode M. Syarif, Hukum  Lingkungan  Teori,  Legislasi  dan  Studi  Kasus , (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010)

## B.. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil.Penelitian
Sahlan, Mohammad, “Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi,” Jurnal IUS QUIA IUSTUM , Vol.23 No.2, Tahun 2016.
Wibisana, Andri G, “Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran  Teoritis  Berdasarkan  Analisis  Ekonomi  dan  Hukum,” Jurnal  Hukum  dan Pembangunan , Vol.47 No.2, Tahun 2017.
______________, “Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegritasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan di Berbagai Negara,” Jurnal Hukum dan Pembangunan , Vol.48, No.2 Tahun 2018.
______________,  “Tentang  Ekor  yang  Tidak  Lagi  Beracun:  Kritik  Konseptual  atas  Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan di Indonesia”, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia , Vol. 6 No.1, 2019.
______________, “Instrumen Ekonomi, Command and Control, dan Instrumen Lainnya: Kawan atau Lawan? Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart Regulation”, Jurnal Bina Hukum Lingkungan , Vol. 4, No. 1, 2019.
Edra Satmaidi, Konsep  Hukum  Integrasi  Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis  (KLHS)  dalam Penyusunan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Provinsi  Terkait  Perubahan  Fungsi  dan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum UNPAD, 2015.

## C.. Internet
OECD,  “Integrated  Environmental  Permitting  Guidelines  for  EECCA  Countries”,  2005,  tersedia pada: http://www.oecd.org/env/outreach/35056678.pdf , diakses pada Maret 2021.

## D.  Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Peradilan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Terhadap Lingkungan Hidup.
Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pengadilan Negeri Manado, Putusan No. 284/Pid.B/2005/PN.Mdo.

## BIODATA.PENULIS
Muhammad. Reza. Baihaki ,  kelahiran  Biak,  04  Februari  1994,  merupakan  peneliti  di  Pusat  Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, serta aktif sebagai Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia. Di samping itu, Baihaki juga aktif sebagai penulis baik di media cetak maupun on-line. Sebelumnya, yang bersangkutan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, bahkan sebagai mahasiswa tercatat  pernah  memiliki  prestasi  berupa  pemenang  beberapa  kompetisi  debat  hukum,  baik  yang diadakan oleh Universitas maupun Lembaga Negara.

## Majalah.Hukum.Nasional
Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v51i1.141 https://mhn.bphn.go.id
.EKSISTENSI.PERSEROAN.UMK.DAN.IMPLIKASI.HUKUMNYA TERHADAP.KEPAILITAN.MENURUT.SISTEM.HUKUM.DI.INDONESIA........ (The Existence of Limited Liability on Micro and Small Enterprises and its  implication on Micro and Small Enterprises Insolvency regarding Indonesia Law)

## Raymon.Sitorus
Badan Pembinaan Hukum Nasional Jl. Mayjen Sutoyo Cililitan, Jakarta Timur. email: raymon.sitorus@hotmail.com

## Abstrak
Keberadaan Usaha Mikro Kecil di Indonesia sebagai ekonomi rakyat telah mampu menopang struktur perekonomian nasional dan menyerap mayoritas tenaga kerja namun belum dapat dioptimalkan dikarenakan hambatan regulasi. Untuk memaksimalkan potensi yang ada dan mendorong daya saing ekonomi nasional, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang salah satunya mendorong lahirnya bentuk badan hukum baru, yaitu Perseroan Terbatas untuk kriteria Usaha Mikro Kecil yang pendiriannya dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. Sebagai bentuk badan usaha yang baru, kehadiran Perseroan ini menarik untuk diteliti bagaimana konsep dan pengaturan mengenai kedudukannya dalam hukum perseroan, bentuk organ perseroannya, pertanggungjawaban organ dan pemegang saham, serta bagaimana batasan pertanggungjawaban perseroan dalam hal dihadapkan dengan kepailitan. Penelitian ini dikhususkan untuk memberikan deskripsi bagaimana posisi hukum perseroan tersebut, dengan melakukan studi kepustakaan menggunakan bahan literatur hukum, konsep, dan mengacu kepada dokumen hukum  peraturan  perundang-undangan  sebagai  bahan  primer  penelitian.  Salah  satu  yang  disimpulkan  dan disarankan dalam penelitian ini adalah batasan yang semu dalam pertanggungjawaban perseroan diperlukan pengawasannya agar perseroan ini dapat dikelola secara profesional dan mencegah terjadinya pailit atau dibubarkannya perseroan.
Kata.kunci : Perseroan Usaha Mikro Kecil, Kepailitan, hukum Indonesia

## Abstract
Micro and Small Enterprises in Indonesia as a people’s economy have supported the structure of the national economy and absorb the majority of the workforce but cannot be optimized due to regulatory barriers. To maximize the existing potential and encourage the competitiveness of the national economy, The government, together  with  the  House  of  Representatives,  formed  Law  No.  11  of  2020  concerning  Job  Creation,  which encourages establishing the Incorporated Company for Micro and Small Enterprises done by 1 (one) person. It is intriguing to conduct a study on the new form of this business entity, the concept, the arrangement regarding its position in the corporate law, the corporate organs, the responsibilities of its organs and shareholders, as well as the limitations of the company’s liability in bankruptcy. This study is devoted to describing how the company’s legal position by conducting a literature study using legal literature materials, concepts and referring to legal documents of laws and regulations as primary research material. The keyword and suggestion concluded in this study are that the pseudo-limit of corporate liability needs supervision to be managed professionally and prevent bankruptcy or dissolution of the company.
Keywords : Micro and Small Enterprises, Insolvency, Indonesia Law

## A. Pendahuluan
Pemerintah dalam rangka menjalankan amanat yang sesuai dengan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro,

## E K S I S T E N S I  P E R S E R O A N  U M K  D A N  I M P L I K A S I  H U K U M N Y A  T E R H A D A P  K E P A I L I T A N M E N U R U T  S I S T E M  H U K U M  D I  I N D O N E S I A
Kecil, dan Menengah memandang perlu untuk memberdayakan kegiatan ekonomi masyarakat pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, dan berkembang. Oleh karena itu, salah satu upaya pemerintah di dalam mewujudkan perekonomian nasional, adalah dengan mendorong pertumbuhan serta pemberdayaan UMK sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMK, dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
Pemerintah pada akhir tahun 2020 telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya akan disebut UU Cipta Kerja). Sebuah undang- undang yang dibentuk oleh Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang menggunakan metode penyusunan dengan mengkompilasi perubahan dari berbagai substansi peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda dari substansi materi pengaturan menjadi satu dokumen naskah undang-undang, yang  bertujuan  mensimplifikasi  prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan dan memudahkan baik dari sisi penyusunannya dan pembahasannya. UU Cipta Kerja lahir dari latar belakang respon Pemerintah terhadap banyaknya substansi peraturan perundang- undangan atau umumnya disebut regulasi yang dianggap menghambat berbagai 1 Ternyata ini latar belakang pembentukan UU Cipta Kerja, 2020, https://economy.okezone.com/ read/2020/10/13/320/2292723/ternyata-ini-latar-belakang-pembentukan-uu-cipta-kerja?page=2 (diakses 31 Mei 2021)
program pemerintah dalam bidang ekonomi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional  menjadi  tidak  kompetitif    terhadap perkembangan investasi dan perekonomian global, dengan demikian Pemerintah ber- komitmen memutuskan memangkas regulasi penghambat investasi dengan UU Cipta Kerja yang tujuannya agar prosedur penghambat investasi bisa dipangkas secepat mungkin. 1
Setidaknya  terdapat  lebih  dari  80  (delapan puluh) undang-undang nasional yang dianggap menghambat investasi dan perekonomian di Indonesia. Permasalahan regulasi dimaksud dibagi berdasarkan beberapa klaster, yang salah satunya adalah Klaster Kemudahan Berusaha, sebagai klaster yang difokuskan terhadap cara penyelesaian hambatan regulasi dalam starting  business agar dapat diperbaiki dalam mendorong investasi dan perekonomian. 2
Salah satu yang menjadi sorotan dalam klaster Kemudahan Berusaha adalah pada penilaian starting  business dari kemudahan berusaha di Indonesia. Kriteria starting business Indonesia  menempati  urutan  140.  Posisi  ini menyumbang rendahnya tingkat daya saing usa- ha di Indonesia pada level peringkat 73 dari 190 negara yang disurvei, termasuk sistem hukum perusahaan yang saat ini belum mengako mo- dir usaha UMK, termasuk mengenai persyaratan pendirian  perusahaan  yang  relatif  mahal  dan syarat pendirian perseroan yang sulit dipenuhi oleh para pelaku usaha UMK untuk memulai bisnis di Indonesia. Oleh karena itu, salah satu yang diatur dengan UU Cipta Kerja adalah mendorong lahirnya bentuk badan hukum baru
dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia, yaitu adanya Perseroan Terbatas Perorangan dengan kriteria UMK (selanjutnya disebut Perseroan UMK), yang dinyatakan dalam Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja yang memperluas pengertian  perseroan  terbatas  dalam  Pasal  1 angka 1 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) dengan menambahkan bentuk badan hukum baru, yaitu Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil, sebagai suatu Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT). Dalam prakteknya persyaratan harus didirikan oleh dua orang atau lebih sebagaimana diatur dalam UU PT memberatkan sebagian pemilik usaha di Indonesia khususnya pada bidang UMK.
Lahirnya bentuk usaha Perseroan UMK tidak  terlepas  dari  hasil  pengamatan  yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, bahwa pada usaha mikro dan kecil mengalami pertumbuhan  usaha  yang  sangat  signifikan di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM jumlah UMKM di Indonesia mengalami peningkatan dari sebesar 59,26 juta unit pada tahun 2015 menjadi sebesar 64,1 juta pada tahun 2018 dan diperkirakan akan bertumbuh hingga 68,60 juta pada tahun 2020. Kontribusi penyerapan tenaga kerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan data yang diolah Kementerian Koperasi dan UKM sebanyak 116,97 juta orang atau sebesar
3  Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024, https://www. kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1600168483_RENSTRA%202020-2024%20OK.pdf (diakses 31 Mei 2021)
4  Pelaku UMK Mendirikan Perseroan Perorangan Mempermudah Pinjaman Usaha dari Bank -Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2020), https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/menkumham- pelaku-umk-mendirikan-perseroan-perorangan-mempermudah-pinjaman-usaha-dari-bank (diakses 31 Mei 2021)
5  Setelah Omnibus Law, pemerintah permudah UMK untuk menjadi PT (2019), https://nasional.kontan.co.id/news/ setelah-omnibus-law-pemerintah-permudah-umk-untuk-menjadi-pt (diakses 31 Mei 2021)
97% dari total tenaga kerja sebanyak 120,598 juta orang. 3 Pemerintah menyadari potensi UMK tersebut dengan mendorong kemudahan usaha mikro tersebut dapat memiliki daya saing dan dikelola secara produktif. Oleh karena itu, kondisi tersebut memicu lahirnya bentuk usaha baru berupa PT yang dapat didirikan oleh perseorangan dan diperuntukan bagi usaha mikro dan kecil (disebut dengan Perseroan UMK) yang diatur dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja, sebagai suatu terobosan  terhadap gambaran lanskap skala usaha mikro dan kecil di Indonesia untuk mendorong lebih dikelola secara profesional dan memperoleh kepercayaan pembiayaan oleh dunia perbankan. 4
Hadirnya badan hukum perseroan UMK tersebut diharapkan dapat menjadi kekuatan ekonomi di Indonesia dan mampu mendorong pengelolaan yang baik oleh pelaku UMK. Modifikasi perseroan UMK yang mempermudah baik persyaratan pendirian perseroan baik permodalan ataupun syarat pendirinya, serta pertanggungjawaban perseroan. Selain itu, adanya perseroan UMK tersebut diharapkan dapat melindungi keuangan UMK ini dari kebangkrutan (kepailitan) sampai dengan harta kekayaan  perseroan  dan  harapannya  tidak meliputi harta kekayaan rumah tangga pribadi. 5
Dengan demikian, relaksasi kemudahan pendirian perseroan tersebut harus didukung dengan adanya kewajiban perseroan untuk mengelola perusahaan secara baik dan profesional, sehingga mencegah kesalahan

## E K S I S T E N S I  P E R S E R O A N  U M K  D A N  I M P L I K A S I  H U K U M N Y A  T E R H A D A P  K E P A I L I T A N M E N U R U T  S I S T E M  H U K U M  D I  I N D O N E S I A
pengelolaan perusahaan yang dapat berakhir pada kepailitan dan pembubaran.
Mengingat strategisnya badan hukum baru ini, penting untuk dikaji, khususnya bagaimana konsep hukum perseroan UMK tersebut, bagaimana pertanggungjawaban perseroan dan pengurus, serta bagaimana dalam hal terjadi kepailitan. Hal tersebut perlu dikaji untuk memperoleh gambaran bagaimana eksistensi perseroan tersebut serta implikasi perseroan dalam hal terjadi kepailitan dalam pengelolaan usaha perseroan tersebut.

## B.. Metode.Penelitian
Metode  penelitian  dilakukan  dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis konsep Perseroan UMK dan implikasinya terhadap kepailitan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan primer, studi literatur baik buku, jurnal, website, sebagai bahan sekunder penelitian,  berbagai  tulisan  serta  informasi hukum yang berasal dari media berita elektronik serta hasil pemaparan berbagai narasumber terhadap penelitian terkait.
C.. Pembahasan
1.. Konsep.Hukum.Perseroan.UMK.dalam. Sistem.Hukum.di.Indonesia
a. Perkembangan.Perusahaan. Perseorangan.Menjadi.Perseroan.UMK
Konsep  perseroan  perseorangan  tidak dapat dipisahkan dari konsepsi mengenai perusahaan. Suatu perusahaan ( bedrijf ) merupakan  pengertian  ekonomis  yang  banyak digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) 6 walaupun  tidak  ada  sebuah 6 CST Kansil dan Christine ST Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia , (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hlm. 32 7 Soekardono,
Hukum Dagang Indonesia, Jilid I bagian Pertama , (Jakarta, Dian Rakyat,1993) hlm. 18
8 CST Kansil, Christine ST Kansil, Op.cit, hlm.33
pengertian/  pendefinisian  secara  otentik apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan pedagang dan pengusaha dalam Kitab Undang- Undang Hukum Dagang maupun Staatsblad 1938 No. 276. 7 Pandangan mengenai perusahaan secara  teoretik,  Molengraaff  mendefinisikan bahwa suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur: a. terus-menerus, b. secara terang terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga), c . dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan, d . menyerahkan barang- barang, e. mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan, f. bermaksud memperoleh laba. 8
Namun, pasca berlakunya hukum nasional, pendefinisian  perusahaan  didefinisikan  oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982  tentang  Wajib  Daftar  Perusahaan  yang telah  dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku lagi berdasarkan Pasal 116 UU Cipta Kerja. Setidaknya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan tersebut telah  memberikan  batasan  pengertian  yang dimaksud  perusahaan  adalah  sebagai  setiap bentuk  usaha  yang  menjalankan  setiap  jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
Mengacu kepada sistem hukum nasional, hukum Indonesia mengenal beberapa bentuk perusahaan, salah satunya adalah keberadaan perusahaan perseorangan sebagai konsep yang melatar belakangi lahirnya perseroan terbatas UMK yang dapat didirikan oleh perseorangan.
Pemikiran tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemikiran eksisting bentuk usaha perseorangan di Indonesia yang telah ada sebelumnya, yaitu Usaha Dagang atau biasa disebut UD. Konsep UD ini mirip dengan sole proprietorship di Amerika Serikat dan sole trader di Inggris, yang pada dasarnya didirikan oleh satu orang dan seakan- akan  terjadi  personifikasi  dalam  perusahaan tersebut. Namun, terdapat beberapa perbedaan jika mengkaitkan UD dengan sole proprietorship dan sole trader .  Perbedaan  tersebut  meliputi kebiasaan penggunaan akta notaris dalam pembentukan UD, yang seakan-akan membuat UD menjadi badan hukum. 9 Pada umumnya, suatu ciri dari perusahaan perorangan secara konsepsi umum adalah hak-hak dan tanggung jawab pendiri perusahaan perorangan melekat pada diri sendiri pemilik perusahaan ( eigenaar ), perusahaan  tidak  memiliki  badan  kelengkapan perusahaan ( bedrijfsorganen )  sehingga  tidak berbentuk badan hukum. 10 Kondisi perusahaan perseorangan merupakan suatu usaha yang telah lama dan sederhana dan dapat diorganisir secara informal, pengaturannya sangat minim sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengelolaan dan pengawasannya. Pendiri usaha perseorangan ini memperoleh seluruh keuntungan dan memikul kerugian sendiri, serta akan berakhir karena kematian orang yang menjadi pendiri dari usaha tersebut, walaupun  kematian pendiri  UD tidak menghalangi ahli waris untuk dapat meneruskan usaha UD, meskipun tanggung jawab dan risiko
9  Natzir Said, Hukum Perusahaan di Indonesia , (Bandung,Alumni,1987) hlm. 51. 10 Ibid hlm 56
11 Ibid hlm 52 12 Crusto, Unconscious Classism: Entity Equality for Sole Proprietorship , Journal of Constitutional Law, Vol 11: 2, USA,2009, hlm. 232. dalam Fakultas Hukum UGM, Kajian Badan Usaha, (Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2017) hlm.8 13  Rudhi Prasetya, Kedudukan  Mandiri  Perseroan  Terbatas  Disertai  dengan  Ulasan  Menurut  UU  No.  1  Tahun  1995 , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) hlm. 63-74, dalam Fakultas Hukum UGM, Op.cit. hlm 43.
14 Sulistiowati, Eksistensi  dan  Status  Perusahan  Perseorangan  dalam  Peningkatan  Pertumbuhan  Ekonomi, (makalah
pun akan beralih pada si ahli waris tersebut. 11
Umumnya usaha perseorangan merupakan usaha rintisan perusahaan perseorangan sering dianggap  sebagai  sebuah  usaha  rintisan  dari sebuah keluarga yang ingin melakukan kegiatan komersial atau semata seseorang yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dari hobinya yang dianggap dapat menghasilkan uang. 12 Hal ini yang membedakan dengan suatu Perseroan Terbatas, yang lebih mengembangkan usaha secara profesional dengan motivasi bukan hanya alasan asosiasi modal saja, melainkan motivasi  untuk  mengambil  manfaat  atas karakteristik pertanggungjawaban terbatas atau dengan maksud pada suatu hari akan mudah melakukan transformasi perusahaan atau atas alasan  fiskal. 13 Namun, terlepas dari kelebihan PT, keberadaan bentuk perusahaan perorangan di Indonesia cukup memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan hasil kajian LPPI Bank Indonesia, UMKM sebagai salah satu wujud perusahaan perseorangan memiliki ketahanan dalam kondisi krisis ekonomi karena skala usahanya yang kecil dan tidak terpengaruh fluktuasi nilai tukar, selain itu perusahaan perseorangan juga dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia secara menyeluruh dan juga membantu memenuhi kesejahteraan karena kebanyakan produk dari perusahaan perseorangan merupakan produk kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. 14 Oleh karena itu
peran penting perusahaan perorangan sebagai tulang  punggung  perekonomian  tidak  dapat diabaikan, perlu dilakukan upaya meningkatkan bentuk usaha tersebut menjadi perusahaan yang  dapat  ditingkatkan  serta  dikelola  secara profesional.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1  UU PT, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Bentuk badan usaha PT dipilih oleh pelaku kegiatan usaha untuk mengembangkan usahanya secara profesional, hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya 15 : Pertama PT memiliki kejelasan status dalam dirinya dikarenakan PT harus berstatus badan hukum yang berarti bahwa PT telah diterima oleh berbagai kalangan (praktisi, akademisi, pengusaha). Pasal 1 angka 1 UU PT mengatur bahwa PT adalah badan hukum persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang; Kedua PT diharuskan memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam pendiriannya  yang  tidak  boleh  bertentangan dengan hukum. Dengan adanya maksud dan tujuan tertentu yang jelas maka memilih bentuk badan usaha PT dapat meminimalisir timbulnya masalah hukum karena adanya kegiatan PT disampaikan dalam rapat Naskah Akademik RUU Badan Usaha, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 4 september 2020) 15  Agus Riyanto, “Mengapa Harus Memilih Perseroan Terbatas ?”, Rubric of Faculty Members of Business Law, Binus University,  (2002),  http://businesslaw.binus.ac.id/2017/10/31/mengapa-harus-memilih-perseroan-terbatas/,  dalam Fakultas Hukum UGM, Op.cit. hlm.44
yang  bertentangan  dengan  hukum;  Ketiga  PT merupakan organisasi usaha yang modern dibandingkan dengan badan usaha lainnya di Indonesia.  Arti  “modern”  dalam  hal  ini  adalah bahwa terdapat kejelasan dalam hal pembagian tugas dan wewenang di antara organ-organ PT yang terdapat dalam UU PT.
Sedangkan konsep Perseroan UMK merupakan konsep PT yang diperluas, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja pada Perubahan Pasal 1 angka 1 UU PT, yang memperluas PT, dengan memberikan definsi PT sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. Dengan adanya perluasan tersebut, konsep PT yang ada berdasarkan UU PT telah diperluas dengan adanya konsep PT yang ada dalam perubahan UU PT berdasarkan UU Cipta Kerja, dengan mengadopsi konsep Perseroan UMK sebagai suatu PT yang dapat didirikan dengan perseorangan dan memenuhi kriteria UMK.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Selanjutnya disebut PP UMK). Yang dimaksud dengan Usaha Mikro  adalah  usaha  produktif  milik  orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan

## yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Sebuah badan usaha untuk dapat memenuhi kualifikasi perseroan dengan kriteria usaha mikro dan kecil harus mengacu berdasarkan kriteria modal atau hasil penjualan tahunan yang digunakan untuk pendirian dan pendaftaran kegiatan usaha.
Dalam Pasal 35 PP UMK disebutkan bahwa yang  dimaksud  dalam  kualifikasi  suatu  Usaha Mikro antara lain adalah memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu  miliar  rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan tempat usaha, sedangkan untuk hasil penjualan tahunan paling banyak sampai dengan Rp. 2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah). Sedangkan untuk kualifikasi Usaha Kecil adalah modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sedangkan untuk hasil penjualan lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) setiap tahunnya.
Kualifikasi  modal  dan  penjualan  tahunan inilah yang akan membedakan bentuk usaha Perseroan, kapan dan pada saat apakah perseroan perorangan yang didasarkan kriteria UMK/ Perseroan UMK ini harus menjadi Perseroan Terbatas. Hal ini didasarkan kepada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran  Pendirian,  Perubahan,  dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut PP No 8 Tahun 2021) yang dalam hal perseroan  tidak  lagi  memenuhi  kriteria  UMK dan dalam hal pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang, maka Perseroan UMK harus mengubah status badan hukumnya menjadi PT biasa.

## b. Syarat.Pendirian.Perseroan.Terbatas. untuk.Perseroan.UMK
Berdasarkan UU Cipta Kerja, selain syarat suatu perseroan baru dapat menjadi badan hukum  setelah  didaftarkan  kepada  Menteri Hukum dan HAM, dengan berdasarkan adanya pernyataan pendiri perseroan, dilakukan pernyataan pendirian, dikarenakan Perseroan UMK bukan merupakan asosiasi modal yang dilakukan dengan perjanjian, melainkan dikarenakan Perseroan UMK tersebut dapat didirikan hanya dengan 1 (satu) orang pendiri. Keberadaan syarat pendiri hanya 1 (satu) orang untuk Perseroan UMK merupakan terobosan atas kendala hukum selama ini terhadap kewajiban Perseroan Terbatas (PT) harus didirikan oleh lebih dari satu orang.  Konsekuensi hukumnya adalah, dalam hal pemegang saham lebih dari satu orang, maka Perseroan UMK tersebut tidak lagi memenuhi syarat sebuah Perseroan UMK, dan harus mengubahnya menjadu PT biasa.
Adanya pengecualian pendirian untuk Perseroan UMK ini merupakan terobosan hukum, namun kelonggaran syarat pendirian yaitu dengan pernyataan serta pendiri perorangan tersbeut harus ini harus diatur lebih lanjut dengan menerapkan prinsip kehati- hatian,  agar  dapat  memberikan  perlindungan
tidak  hanya  kepada  pendirinya  namun  juga melindungi kepentingan masyarakat. 16

## c.. Modal.Pendirian.Perseroan.Terbatas. pada.Perseroan.UMK
Sebagai suatu badan hukum, PT pada dasarnya merupakan persekutuan modal, yang didirikan dengan perjanjian. Dalam menjalankan kegiatan usaha modal dasar PT tersebut terbagi dalam beberapa jumlah saham pemiliknya. Konsep permodalan ini merupakan bentuk tanggung jawab terbatas serta batasan pelindungan hukum terhadap kreditor sehubungan dengan pertanggungjawaban terbatas perseroan sebesar saham yang dimilikinya  terhadap  pihak  ketiga.    Konsep PT pada umumnya ini tentu dapat berbeda terhadap Perseroan UMK yang didirikan oleh perorangan. Namun, Pasal 109 UU Cipta Kerja terhadap perubahan Pasal 32 UU PT tetap  mewajibkan  bahwa  setiap  Perseroan  ini wajib memiliki modal dasar Perseroan yang ditetapkan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan. Perbedaannya adalah, dalam konsep Perseroan UMK tidak terdapat adanya asosiasi modal sebagaimana PT pada umumnya. Hal ini dikarenakan Pasal 109 UU Cipta Kerja yang menambahkan Pasal 153A dalam UU PT yang menyatakan bahwa pendirian Perseroan UMK tersebut hanya didirikan oleh 1 (satu) orang dan didirkan dengan surat pernyataan pendirian yang dideklarasi sendiri oleh pendiri. Dengan demikan, dalam Perseroan UMK tersebut tidak terdapat asosiasi modal sebagaimana PT biasa pada umumnya.
16  Fakultas Hukum UGM, Kajian Badan Usaha, Opcit , hlm 48. 17 Ibid hlm.47
18 World Bank, Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprise hlm. 42 https:// www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2014, (diakses 5 Maret 2021) 19  Fakultas Hukum UGM, Kajian Badan Usaha, Opcit , hlm 47
Walaupun pendiriannya dilakukan oleh perorangan dan bukan merupakan asosiasi modal, namun secara historis kewajiban modal ini  sangat  penting.  Secara  historis,  asal  mula ditentukannya modal dasar minimum terjadi di Eropa pada abad ke 20. 17 Pada saat itu, ketentuan modal dasar minimum ditetapkan melalui hukum dan memiliki tujuan untuk melindungi kreditur dan menjaga kepercayaan terhadap pasar keuangan. Saat ini, walaupun ketentuan modal dasar minimum memberikan beban finansial  kepada  calon  pengusaha,  beberapa pihak beranggapan bahwa ketentuan modal dasar minimum dapat melindungi investor dan konsumen dari perseroan yang didirikan secara  sembarangan,  yang  tidak  layak  secara finansial dan memiliki kemungkinan untuk tidak beroperasi setelah didirikan. 18 Dalam hal ini, ketentuan modal minimum dapat melindungi dari praktek “PT Kosong”. 19 Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, terjadi pergeseran paradigma hukum terhadap kewajiban modal, bahwa  besaran  modal  tidak  lagi  menjadi persyaratan wajib, hal ini cukup dimaklumi dikarenakan perkembangan dunia usaha yang sangat pesat tersebut dipengaruhi oleh perspektif  bisnis  yang  lebih  mengedepankan kesepakatan,  kepercayaan,  dan  prinsip  kehati- hatian daripada sekedar instrumen hukum yang menetapkan syarat modal minimum sebagai indikator utama. Hal ini didasarkan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa besaran modal dasar perseroan terbatas ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas.
Hadirnya UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 32 UU PT mengenai kewajiban adanya modal dasar minimum sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan paling sedikit 25% harus ditempatkan dan disetor penuh, menjadi Besaran modal dasar Perseroan yang ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan. Adanya konsep modal minimal ini menjadikan adanya relaksasi dalam besaran modal dasar pendirian suatu PT, dan hal ini berlaku juga terhadap Perseroan UMK yaitu dengan menempatkan dan menyetorkan penuh modal dasarnya paling sedikit 25% yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
Konsep modal dasar dalam pendirian Perseoran UMK adalah modal yang ditempatkan sebagai modal dasar perseroan, dan bukan pada modal usaha. Pada suatu usaha UMK parameternya adalah pada modal usahanya dan bukan modal dasar yang ditempatkan. Dengan demikian, kualifikasi yang diacu dalam Perseroan  UMK  adalah  bukan  pada  kualifikasi modal usaha sebagaimana dimaksud dalam PP UMK, melainkan modal dasar perseroan yang dinyatakan dan ditempatkan dalam perseroan. Dalam pendirian Perseroan UMK modal dasar dimaksud ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 109 UU Cipta Kerja terhadap penambahan Pasal 153B pada UU PT, yang dalam Penjelasan Pasal 153B UU PT tersebut ditegaskan bahwa modal dasar Perseroan UMK tersebut berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan.

## 2.. Organ.Perseroan.dan. Pertanggungjawaban.Terbatas.dalam.
Perseroan.UMK.
Perseroan Terbatas adalah badan hukum
( rechtspersoon ). Sebagai badan hukum, diakui 20  Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual , (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 70
oleh  hukum  sebagai  subjek  hukum  seperti halnya manusia ( natuurlijk persoon ). Oleh karena bukan “orang sungguhan”, maka agar dapat  bertindak  seperti  orang  sungguhan diperlukan adanya organ. Organ PT dimaksud adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris, dan direksi. Menurut Nindyo Pramono,  RUPS  merupakan  organ  PT  tertinggi dalam perseroan dan pemegang segala wewenang  yang  tidak  diserahkan  kepada direksi dan komisaris. Sedangkan direksi adalah organ PT yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan, sedangkan komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan PT. 20 Selain itu, seorang direksi dapat saja terdiri dari pemegang saham atau orang lain, dan dalam konsep hukum perseoran tidak menjadi masalah apabila jabatan direksi dipegang oleh pemegang saham sekaligus. Demikian juga dengan komisaris, menurut Nindyo Pramono, dahulu keberadaan komisaris adalah bersifat fakultatif, namun dengan adanya UU Perseroan Terbatas adanya komisaris merupakan keharusan. 21
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 dalam UU PT, kelengkapan organ baik RUPS, direksi, dan komisaris merupakan unsur yang ada dalam perseroan terbatas. Namun, Perseroan UMK tidak mengenal organ lengkap seperti PT pada umumnya, melainkan, hanya ada direksi dan pemegang saham (RUPS).  Pasal 109 UU Cipta Kerja mengenai Pasal 153D UU PT, menyatakan bahwa dalam Perseroan UMK, direksi perseroan ini berfungsi menjalankan pengurusan Perseroan
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dan berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat dalam batas yang ditentukan baik menurut menurut undang-undang dan/atau pernyataan pendirian perseroan. Sedangkan Pemegang Saham Perseroan adalah orang perseorangan.
Dalam suatu Perseroan UMK, direksi adalah pengurus yang bertanggung jawab dalam mengelola Perseroan, sepanjang ditentukan oleh peraturan ataupun pernyataan pendirian. Dengan demikian, wewenang direksi adalah terbatas, dan menjalankan wewenangnya dengan asas kepantasan ( redelijk en belijkheid ) sebagaimana dalam Pasal 23 Algemeene Bepalingen  van  Wetgeving,  asas  itikad  baik dalam Pasal 1338 KUHPerdata, asas kepatutan, kebiasaan dan undang-undang sebagaimana dalam Pasal 1339 KUHPerdata, serta perbuatan melawan hukum ( onrechtmatigedaad ) dalam Pasal 1365 KUHPerdata. 22
Pada suatu Perseroan UMK, dapat terjadi baik direksi dan pemegang saham adalah orang yang sama. Namun, konsep hukum perseroan tidak  mempermasalahkan  dalam  hal  direksi tersebut adalah pemegang saham, dikarenakan dapat saja direksi adalah dari seseorang pemegang saham atau orang lain. 23 Oleh karena itu, pertanggungjawaban direksi adalah terbatas sepanjang menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh dengan tanggung jawab. Pasal 97 UU PT menyatakan bahwa direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat  membuktikan,  bahwa  kerugian  tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai 22  Nindyo Pramono, Opcit , hlm 72
23 Ibid , hlm. 70
dengan maksud dan tujuan Perseroan; direksi tidak  mempunyai  benturan  kepentingan  baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan  direksi  telah  mengambil  tindakan  untuk mencegah  timbul  atau  berlanjutnya  kerugian tersebut.  Namun,  hal  tersebut  juga  tidak membebaskan direksi untuk bertanggung jawab sampai dengan tanggung jawab pribadinya atas kerugian perseroan apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan penuh itikad baik dan bertanggung jawab.
Mengacu mengenai pertanggungjawaban direksi,  UU  Cipta  Kerja  tidak  mengaturnya, namun secara eksplisit ketentuan dinyatakan dalam UU Perseroan Terbatas mengenai peran direksi dan pertanggungjawabannya. Hal tersebut menjadi menjadi acuan, mengingat Pasal 109 UU Cipta Kerja tetap merujuk kepada UU Perseroan Terbatas.
Selain direksi, salah satu organ Perseroan UMK adalah pemegang saham, yang merupakan orang perseorangan, dan bukan subjek hukum, serta hanya diperbolehkan 1 (satu) orang pemegang saham. Yang menarik dalam Perseroan UMK ini adalah adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disebutkan dalam Pasal 153C ayat (1) dan Pasal 153G ayat (1) dan ayat (2), baik pada saat pernyataan pendirian serta pembubaran Perseroan UMK. Umumnya dalam PT biasa pemegang saham adalah lebih dari 1 (satu) orang, sedangkan dalam Perseroan UMK dimana pemegang saham adalah hanya ada 1 (satu) orang saja. Dengan demikian, secara gramatikal bahwa RUPS dalam Perseroan UMK adalah seorang pemegang saham saja, dan dalam hal direksi dan pemegang saham adalah
orang yang sama, UU Cipta Kerja memungkinkan hal tersebut.
Dalam hal pemegang saham dalam Perseroan UMK adalah hanya 1 (satu) orang pemegang saham dan merangkap sebagai direksi, bagaimanakah dengan pertanggungjawabannya. Mengingat, prinsip hukum  yang  ada  tidak  melarang  pemegang saham merangkap sebagai direksi. Hal tersebut hanya dapat saja mengakibatkan adanya percampuran  kepentingan  pribadi  terhadap perseroan dan menjadi semunya batas- batas pertanggungjawaban antara direksi perseroan dan pemegang saham perseroan. Karakteristik  utama  perseroan  terbatas  yang membedakannya dengan badan usaha yang lain adalah tanggung jawab pemegang sahamnya hanya terbatas sebesar modal yang disanggupi. 24
Pengaturan tanggung jawab terbatas baik direksi dan pemegang saham jelas dinyatakan dalam baik UU PT maupun UU Cipta Kerja Tanggung jawab terbatas ini atau dikenal dengan limited liability menjadi pondasi dasar badan hukum perseroan terbatas termasuk Perseroan UMK. Pasal 3 ayat (1) UU PT menyatakan pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas  nama  Perseroan  dan  tidak  bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki, sehingga hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya  dan  tidak  meliputi  harta  kekayaan pribadinya. Mengenai tanggung jawab terbatas tersebut dikecualikan dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT dalam hal persyaratan perseroan sebagai badan
24  Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas , (Jakarta, Jala Permata Aksara,2016) hlm. 3
25 Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan Teori Kepailitan , (Jakarta, Sinar Grafika, 2018) hlm 236 26  Margaret M. Blair, Lyyn A Stout, A team Production Theory of Corporate Law , Virginia Law Review, Vol. 85 No. 2 (1999): 289.
hukum belum atau tidak terpenuhi; pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun  tidak  langsung  dengan  itikad    buruk memanfaatkan  perseroan  untuk  kepentingan pribadi; pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Konsep Pasal 3 UU PT ini juga berlaku terhadap Perseroan UMK.
Hanya saja dalam praktek, menurut Elyta Ginting,  prinsip separate  legal  entity terhadap pertanggungjawaban  terbatas  tidak  selamanya dilakukan secara konsisten, terutama oleh perseroan yang bersifat tertutup yang didirikan oleh beberapa pemegang saham. Perseroan tertutup seringkali dioperasikan sendiri oleh salah seorang pemegang saham yang berposisi sebagai direksi dan direksi dikenalikan oleh pemegang saham mayoritas. 25 Hal tersebut juga diakui juga menurut Blair dan Stout yang  menegaskan  praktik  tersebut  bahwa shareholders  in  close  corporations  typically act not just as investors but also a managers involved in the daytoday operation of the firm. 26
Hal ini tentu saja menarik dalam hal pelaksanaan Perseroan UMK, yang pemegang saham adalah 1 (satu) orang, dan direksi dapat saja dirangkap oleh pemegang saham, dalam perusahaan UMK yang dikelola keluarga adanya pengelolaan berdasarkan  kekeluargaan  sangatlah  tidak dapat dihindari, dengan demikian akan sulit
bagi penerapan pertanggungjawaban terbatas terhadap Perseroan UMK.
Untuk menghindari adanya penyala- hgunaan keuangan perseroan, UU Cipta Kerja mewajibkan  setiap  perseroan  perorangan atau perseroan UMK wajib membuat laporan keuangan, yang dilaporkan keuangannya secara  periodik  setiap  tahunnnya  mengenai laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan tahun berjalan. Untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan perseroan, UU Cipta Kerja dalam peraturan pelaksanaan melalui PP No 8 Tahun 2021 dalam Pasal 12 menyatakan dalam hal tidak  disampaikannya  laporan  keuangan  oleh perseroan, maka perseroan dikenakan sanksi adminsitratif baik teguran tertulis, penghentian hak akses atas layanan, atau dicabutnya status badan hukum perseroan. Dengan demikian, prinsip pengelolaan perseroan diharapkan dapat dijalankan dengan baik dan menghindari skeptisme  kepercayaan  publik  terhadap pengelolaan bisnis perseroan UMK.

## 3. Dampaknya.dalam.hal.Perseroan.UMK. mengalami.Kepailitan..
Sebagai subjek hukum, Perseroan UMK juga dapat melakukan perbuatan hukum, di antaranya melakukan hubungan hukum dengan pihak lain yang dapat menimbulkan adanya suatu kewajiban berupa utang. Jika dalam dalam hal perseroan  tidak  dapat  memenuhi  prestasinya kepada kreditor, maka pihak kreditor dapat menuntut agar perseroan memenuhi prestasi kepada kreditornya, kreditor dapat menuntut
27  Elyta Ras Gintng, Op.cit, hlm 220.
28 Ibid hlm 220. 29  Ian M Ramsay, Company Directors Liability for Insolvent Trading, CCH Australia Limited and Centre for Corporate Law and Securities Regulation , (Melbourne, Faculty of Law The University of Melbourne,2000) hlm.4
30 Elyta Ras Ginting, Opcit , hlm 220.
agar perseroan memenuhi kewajibannya melalui prosedur hukum yang berlaku baik di pengadilan  maupun  dengan  cara  non  litigasi di luar pengadilan. 27 Salah satu cara yang ditempuh melalui pengadilan dalam hal terdapat beberapa kreditor adalah melalui permohonan kepailitan ataupun melalui prosedur penundaan kewajiban pembayaran utang terlebih dahulu, yang apabila tidak ada perdamaian antara para kreditor dengan debitor maka dapat berakhir kepada kepailitan.
Seringkali keadaan pengelolaan perseroan yang  tidak  menentu  dapat  mempersulit perseroan untuk membayar seluruh utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Menurut Elyta, kondisi perseoran yang mengalami kesulitan likuiditas tersebut secara temporer berpotensi disalah gunakan oleh direksi, stakeholder ataupun pihak kreditor yang mempunyai itikad tidak baik untuk mengambil keuntungan  finansial.  Misalnya,  direksi melakukan pembayaran tidak wajib atau transaksi yang merugikan perseroan, yang mengakibatkan pada akhirnya membuat perseroan menjadi insolven atau bangkrut secara temporer. 28
Selain itu menurut Ian M. Ramsay mengatakan bahwa A  Temporary  lack  of  liquidity  will  not mean that the company is insolvent 29 Hal yang sama menurut Elyta juga diungkapkan Gunawan Widjaja yang berpendapat bahwa problem pembayaran  utang  perseroan  tidak  semata- mata dikarenakan kesulitan likuiditas atau cash flow, tetapi  karena  adanya  itikad  tidak  baik dari pihak direksi perseroan. 30 Sehingga, akibat kesalahan manajemen tersebut, pihak kreditor
menempuh dilakukannya baik upaya hukum permohonan kewajiban pembayaran utang oleh kreditor yang dapat berakhir perdamaian atau dalam  hal  tidak  terdapat  perdamaian  berakhir dengan kepailitan, atau kreditor dapat langsung mengajukan permohonan kepailitan kepada pengadilan niaga.
Dalam hal Perseroan UMK dimaksud sebagai debitor, kepailitan dapat dimohonkan sepanjang memenuhi syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), yang dalam hal debitor tidak dapat memenuhi kewajiban prestasinya terhadap dua atau  lebih  kreditor  dan  tidak  membayar  lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Apabila permohonan kepailitan dikabulkan, dengan demikian, terhadap seluruh harta kekayaan Perseroan UMK dilakukan sita umum yang mengacu kepada Pasal 21 UU Kepailitan  dan  PKPU,  yang  meliputi  seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Hal tersebut didasarkan pula pada Pasal 1131 KUHPerdata bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa barang tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur, dengan hasil penjualan barang- barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara
para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.
Dengan adanya pernyataan pailit pada suatu Perseroan UMK, maka harta kekayaan perseroan menjadi objek sita umum dalam hal dinyatakan pailit, sehingga seluruh harta kekayaan Perseroan UMK tersebut harus dilakukan sita dan terhadap semua perikatan Debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit  tidak  lagi  dapat  dibayar  dari  harta  pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Selain itu, Pasal 24 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa dengan adanya kepailitan, maka demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, yaitu sejak pukul 00.00 waktu setempat. Hal tersebut juga berlaku terhadap harta kekayaan yang dialihkan, yaitu  untuk  kepentingan  harta  pailit,  kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Pembatalan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Hal tersebut dikecualikan dalam hal perbuatan hukum debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.
Sebagaimana disampaikan di awal, bahwa sebagai subjek hukum mandiri suatu Perseroan UMK dapat melakukan perbuatan
hukum dan mempertanggungjawabkannya di pengadilan, dengan suatu pertanggungjawaban yang terbatas sebagaimana prinsip harta kekayaan yang dipisahkan dari perseroan dan tanggung jawab terbatas perseroan terhadap hubungan  hukum  pihak  ketiga,  sehingga pertanggungjawaban pemegang saham UMK tidak  bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan  tidak  bertanggung  jawab  atas  kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Dengan demikian, harta kekayaan pribadi perseroan tidak  merupakan  sita  yang  dapat  dikenakan untuk dibebankan sebagai tanggung jawab perseroan. Namun, prinsip tersebut dibuka dengan pengecualian limited liability tersebut tidak  berlaku  apabila,  persyaratan  perseroan sebagai  badan  hukum  belum  atau  tidak terpenuhi; pemegang saham yang bersangkutan baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan itikad    buruk  memanfaatkan  perseroan  untuk kepentingan  pribadi  serta  terlibat  dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan;  atau  tindakan  pemegang  saham tersebut baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Dengan demikian, tanggung jawab terbatas tersebut harus memenuhi syarat sesuai dengan porsi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta pernyataan pendiriannya.
Percampuran harta dalam suatu Perseroan UMK sangat sulit untuk dihindari, hal ini disebabkan perseroan dimaksud menjalankan aktivitas  berdasarkan  pertimbangan  keluarga, ataupun  pertimbangan  ekonomi.  Pada  kondisi
tersebut, batasan pertanggungjawaban akan semakin sulit, dalam hal pengelolaan Perseroan secara  tidak  profesional.  Adanya  perbuatan hukum Perseroan UMK dalam hal perbuatan tersebut  dilakukan  untuk  kepentingan  pribadi yang  merugikan  kepentingan  para  kreditor terhadap perbuatan yang dapat dianggap memenuhi unsur perbuatan hukum yang merugikan kreditor yang dilakukan oleh debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor, maka berdasarkan Pasal 41 UU Kepailitan dan PKPU, dapat dimintakan pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan debitor tersebut, kecuali perbuatan yang dilaksanakan untuk perikatan yang telah ada, baik karena undang-undang atau perjanjian.
Untuk menghindari adanya perbuatan curang, Ketentuan UU Kepailitan dan PKPU mengkualifikasikan  suatu  perbuatan  yang dapat dimintakan pembatalannya sampai dengan rentang waktu 1 (satu) tahun ke belakang, yang dikenal dengan actio  pauliana , terhadap  setiap  perbuatan  baik  perorangan ataupun memanfaatkan perseroan yang dapat menimbulkan kerugian bagi kreditor yang mendasarkan kepada Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU. Perbuatan tersebut baik yang dilakukan dengan suatu perjanjian oleh debitor dengan pihak lain yang merugikan kreditor, pembayaran yang belum jatuh tempo, perbuatan debitor perorangan baik dengan atau untuk kepentingan keluarga serta suatu badan hukum yang debitor ataupun anggota keluarganya merupakan anggota direksi dan/atau pengurus memiliki saham paling sedikit 50% ataupun memiliki
pengendalian badan hukum tersebut; kualifikasi pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU tersebut juga berlaku terhadap debitor badan hukum Perseroan UMK yang melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan direksi atau pengurus debitor, termasuk anggota direksi/ pengurus/ keluarga debitor. Baik perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat  ketiga,  ikut  serta  secara  langsung  atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut. Termasuk pembatalan juga berlaku terhadap perbuatan dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya.
Adanya  kepastian  mengenai  perbuatan hukum dianggap merugikan ini menjadi penting,  dikarenakan  dalam  Perseroan  UMK dipastikan  tidak  dapat  dihindari  dalam  hal Perseroan tersebut dikelola oleh satu orang atau satu keluarga saja, yang dapat dimungkinkan semunya batas-batas untuk mengukur pertanggungjawaban,  dengan  demikian  setiap sangat dimungkinkan terhadap Perseroan UMK dapat dikenakan sampai dengan ruang lingkup harta kekayaan yang dianggap merugikan kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU, dan memenuhi unsur terhadap pertanggungjawaban harta kekayaan pribadi dalam Pasal 153J UU Cipta Kerja, dimana tanggung jawab terbatas terhadap pemegang saham dan harta perseroan dapat dikecualikan, dalam hal perseroan belum berbadan hukum, pemegang  saham  secara  langsung/tidak langsung memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham terlibat perbuatan melawan hukum dalam perbuatan
melawan hukum yang dilakukan perseroan, pemegang saham baik langsung/tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan  tidak  cukup  untuk  melunasi  utang perseroan.
Dalam hal harta kekayaan Perseroan UMK dinyatakan insolven setelah debitor tidak  dapat  menyelesaikan  kewajibannya  dan debitor dianggap tidak mampu lagi  membayar utang-utangnya, atau dengan adanya putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepailitan Perseroan UMK tersebut dinyatakan dicabut, dikarenakan harta  pailit  perseroan  tidak  cukup  untuk membayar biaya kepailitan, maka berdasarkan UU Cipta Kerja, Perseroan UMK tersebut dapat dibubarkan. Dengan adanya pembubaran dimaksud dalam hal kepailitan dicabut, maka pemegang saham segara menunjuk likuidator untuk melakukan likuidasi perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak menunjuk likuidator guna menyelesaikannya, untuk menyelesaikan kepailitan  tersebut  maka  direksi  bertindak sebagai likuidator.

## D. Penutup.
Perseroan UMK merupakan suatu bentuk hukum perseroan terbatas yang bentuk hukumnya didasarkan kepada UU Cipta Kerja. Sebagai sebuah perseroan, umumnya Perseroan UMK ini sama dengan perseroan biasa. Perbedaannya dengan perseroan biasa adalah pada baik persyaratan serta tata cara pendirian, organ perseroan, dan penyertaan modal perseroan. Sebagai perseroan yang dimiliki oleh perseorangan yang merupakan usaha UMK, potensi adanya percampuran

## harta dalam pengelolaan Perseroan UMK
tentu  tidak  dapat  dihindari,  termasuk  adanya kepentingan pribadi yang dijalankan mengingat dapat saja direksi merupakan pemegang saham perorangan perseroan. Oleh karena itu, keberadaan Perseroan UMK ini menjadi rentan terjadinya kelalaian pengelolaan menggunakan kekayaan perseroan yang berpotensi terjadinya kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi utang perseroan, dan berakhir pada kepailitan terhadap perseroan. Mengingat suatu kepailitan merupakan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor, pertanggungjawaban perseroan hanya terbatas pada harta kekayaan perseroan,  kecuali  terbukti  bahwa  pengurus dan/atau pemegang saham menyalahgunakan pengelolaan  untuk  kepentingan  pribadi  dan/ atau syarat perseroan sebagai badan hukum tidak  terpenuhi,  ataupun  digunakannya  harta perseroan secara pribadi.
Mengingat potensi usaha UMK sebagai tulang punggung perekonomian nasional, diperlukan pengawasan dan penegakan terhadap pengelolaan perseroan yang didasarkan prinsip pengelolaan yang baik termasuk keuangan perseroan. Intervensi pemerintah diperlukan untuk mengawasi agar dapat dihindari terjadinya pengelolaan yang tidak  baik  dan  mencegah  terjadinya  kepailitan dan pembubaran perseroan akibat pengelolaan perseroan dan keuangan yang belum profesional. Kehadiran Perseroan UMK, juga harus menjaga kepercayaan publik pelaku usaha yang bekerja sama dengan Perseroan UMK atau yang memberikan pembiayaan terhadap usaha Perseroan UMK bahwa perseroan dapat dikelola dengan  baik,  dengan  demikian  kekhawatiran terjadinya kegagalan pengelolaan yang berujung kepada kepailitan dapat dihindari.

## DAFTAR.PUSTAKA

## A.. Buku
Ginting, Ras, Elyta , Hukum Kepailitan Teori Kepailitan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
Kansil, CST dan Christine Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
Pramono, Nindyo, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006). Prasetya, Rudhi, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut UU No. 1 Tahun 1995 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
Said, Natzir, Hukum Perusahaan di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1987). Sjahdeini Sutan Remy, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan , Memahami Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (Jakarta: Pranendamedia Group, 2016).
Soekardono, Hukum Dagang Indonesia (Jilid I bagian Pertama), Jakarta: Dian Rakyat, 1983).

## B.. Makalah/Artikel/.Hasil.Penelitian
Crusto, Unconscious Classism: Entity Equality for Sole Proprietorship, Journal of Constitutional Law, Vol 11: 2, (2009).
Gadjah Mada Universitas, Fakultas Hukum, Penelitian dan Pengkajian Untuk Penyusunan Naskah Akademik RUU Badan Usaha, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, (2017).
M. Blair, Margaret and Lyyn A Stout, A team Production Theory of Corporate Law , Virginia Law Review, Vol. 85 No. 2, (1999).
Muhammad Faiz Aziz, Nunuk Febrianingsih, Mewujdukan Perseroan Terbatas Perseorangan Bagi Usaha  Mikro  Kecil  (UMK)  melalui  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Cipta  Kerja , Jurnal Rechtsvinding, volume 9 Nomor 1, (2020).
Naskah Akademik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia.
Ramsay, Ian M, Company Directors Liability for Insolvent Trading, CCH Australia Limited and Centre for Corporate Law and Securities Regulation , Faculty of Law The University of Melbourne, (2000).
Sulistiowati, Limited  Liability  dalam  Limited  Pada  Konstruksi  Perusahaan  Kelompok  Piramida . Jurnal Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 2, (2011).
C.. Internet Kementerian Koperasi dan UKM, Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017 -2018 http://www.kemenkopukm.go.id/uploads/ laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20 MENENGAH%20(UMKM)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20(UB)%20TAHUN%202017%20 -%202018.pdf (diakses tanggal 25 Maret 2021).

## E K S I S T E N S I  P E R S E R O A N  U M K  D A N  I M P L I K A S I  H U K U M N Y A  T E R H A D A P  K E P A I L I T A N M E N U R U T  S I S T E M  H U K U M  D I  I N D O N E S I A
Kementerian Koperasi dan UKM, Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024, https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/ laporan/1600168483_RENSTRA%202020-2024%20OK.pdf (diakses 31 Mei 2021).
Kementerian Hukum dan HAM, Pelaku UMK Mendirikan Perseroan Perorangan Mempermudah Pinjaman Usaha dari Bank -Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/menkumham-pelaku-umk- mendirikan-perseroan-perorangan-mempermudah-pinjaman-usaha-dari-bank (diakses 31 Mei 2021)
Kementerian Pendudukan dan Kebudayaan, http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/ uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf (diakses 31 Mei 2021)
Kontan, Setelah Omnibus Law, pemerintah permudah UMK untuk menjadi PT, https://nasional. kontan.co.id/news/setelah-omnibus-law-pemerintah-permudah-umk-untuk-menjadi-pt (diakses 31 Mei 2021)
Sendirian  Berhad  (Private  company  limited  by  shares)  https://incorporations.io/malaysia/ corporation/my1i (diakses 24 Maret 2021)
UKM Indonesia, Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar, https://www.ukmindonesia. id/baca-artikel/62 (diakses tanggal 26 Maret 2021) .
World Bank, 2014. Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprise. https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2014 , (diakses 5 Maret 2021)
World Bank, Doing Business 2020, Economy Profile Indonesia, Comparing Business Regulation in  190  Economies,https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/i/ indonesia/IDN.pdf. (diakses tanggal 25 Maret 2021)

## D.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620)

## BIODATA.PENULIS.
Penulis merupakan pegawai pada Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang telah berkarir di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia lebih dari satu dekade. Penulis berlatar belakang S1 Hukum Pidana Universitas Kristen Indonesia, dan S2 Hukum Bisnis dari Universitas Gadjah Mada. Sejak tahun 2016, Penulis diberikan kepercayaan oleh BPHN untuk bertanggung jawab sebagai pengawas dalam mengelola penyusunan Naskah Akademik RUU bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan, Sosial dan Budaya, di Bidang Penyusunan Naskah Akademik, pada Pusat Perencanaan Hukum Nasional.

## Majalah.Hukum.Nasional
Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v51i1.140 https://mhn.bphn.go.id
IMPLIKASI.KETIADAAN.AKTA.NOTARIS.PADA.PENDIRIAN,.PERUBAHAN,. DAN.PEMBUBARAN.PERSEROAN.PERORANGAN
(Implications of The Absence of Notary Act on The Establishment, Amendment, And Discontinuation of Single Owner Corporation)
Cahyani.Aisyiah Universitas Brawijaya Jl. MT. HaryoNo. 169 Malang, 65145, Jawa Timur e-mail: acahyani97@gmail.com

## Abstrak
UU Cipta Kerja menyatakan bahwa badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil atau Perseroan Perorangan sebagai salah satu bentuk PT, lebih lanjut PP No. 8 Tahun 2021 mengatur bahwa Perseroan Perorangan didirikan dengan mengisi dan mendaftarkan Pernyataan Pendirian, begitu pula dengan perubahan dan pembubarannya, berarti dilakukan tanpa Akta Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami lebih lanjut implikasi dari ketiadaan Akta Notaris dalam kelangsungan Perseroan Perorangan akan mempengaruhi implementasi Perseroan Perorangan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dengan menggunakan metode pendekatan kepustakaan. Disimpulkan bahwa ketentuan dalam Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja tidak mengecualikan ketentuan mengenai penuangan anggaran dasar dalam bentuk Akta Notaris sehingga tidak sesuai dengan pasal-pasal 153A ayat (2) UU Cipta Kerja. Akta Notaris hanya diwajibkan untuk dibuat dalam hal Perseroan Perorangan harus diubah menjadi Perseroan. Ketentuan yang tidak tercantum dalam Pernyataan Perseroan Perorangan tunduk pada peraturan perundang-undangan.
Kata.kunci : Perseroan Perorangan, Akta Notaris, UU Cipta Kerja

## Abstract
The Job Creation Law stated that a Limited Liability Company (LLC ) could be in the form of a single-owned legal entity that meet the criteria for Micro and Small Enterprises. One Person Company (OPC) is established by fulfilling and registering Establishment Requirements. Meanwhile, establishment of LLC prior Job Creation Law  requires  Notary  Act.  This  research  discusses  the  implications  of  the  absence  of  the  Notary  Act  in  the establishment and existence of OPC. This research is normative legal research. The provisions in Article 7 (7) of Law No. 40 of 2007 jo. Article 109 of the Job Creation Law does not exclude the requirements of a notary deed. Thus it is not following Article 153A (2) of the Job Creation Law. Notary Act is only required if an OPC become an LLC. Provisions that are not being specified in the establishment statement are subject to statutory regulations.
Keywords: Single Owner Corporation, Notary Act, Job Creation Law
1 Siti  Fauziah  Dian  Novita  Sari,  “Peran  Notaris  Dalam  Proses  Pembuatan  Akta  Pendirian  Perseroan  Terbatas” Lex Renaissancce 3 (2) (2018) hlm. 412

## A. Pendahuluan
Notaris memilki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk membuat berbagai macam akta mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki
oleh pihak-pihak guna menuangkannya ke dalam  suatu  akta  otentik  agar  Akta  tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap dan memiliki keabsahan. 1 Pembuatan akta otentik  yang  diharuskan  ini  dilakukan  dalam
I M P L I K A S I  K E T I A D A A N  A K T A  N O T A R I S  P A D A  P E N D I R I A N ,  P E R U B A H A N ,

## D A N  P E M B U B A R A N  P E R S E R O A N   P E R O R A N G A N
rangka  menciptakan  kepastian,  ketertiban  dan perlindungan hukum. Kemudian, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akta  otentik  sebagai  alat  bukti  terkuat  dan terpenuh  mempunyai  peranan  penting  dalam setiap  hubungan  hukum  dalam  kehidupan masyarakat. 2
Meskipun tidak mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris secara langsung, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diundangkan tanggal 2 November 2020 secara tidak  langsung  turut  mengubah  beberapa  hal yang terkait dengan aspek kenotariatan.
UU Cipta Kerja memiliki fungsi sebagai Omnibus Law , yang memiliki tujuan khusus yang salah satunya adalah memangkas alur birokrasi dalam rangka mempercepat laju pelayanan publik. Hal ini diharapkan mempengaruhi posisi Indonesia pada Indeks Kemudahan Berusaha atau Ease  of  Doing  Business (EoDB). Pada September 2020, indeks EoDB Indonesia berada pada posisi 73 dari 109 negara. 3 Dalam rangka meningkatkan peringkat Indonesia, Pemerintah melakukan suatu terobosan dengan membuka peluang bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk mendirikan suatu badan usaha baru dalam bentuk badan hukum, yakni Perseroan Perorangan.
2 Dedy Pramono, “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia” Lex Jurnalica 12 (3) (2015) hlm. 249
3  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “UU Cipta Kerja Tingkatkan Kemudahan Berusaha  dan  Kualitas  Pelayanan  Publik”  (MenpanRB,  21  Oktober  2020)  https://www.menpan.go.id/site/berita- terkini/uu-cipta-kerja-tingkatkan-kemudahan-berusaha-dan-kualitas-pelayanan-publik (diakses pada 7 Maret 2021) 4  Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 109 UU Cipta Kerja
Selama ini, dalam pendirian suatu badan hukum, seperti Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT), Yayasan, maupun Koperasi, selalu ada keterlibatan Notaris didalamnya selaku pembuat  akta  otentik  dalam  rangka  pendirian badan tersebut. Pembahasan mengenai PT secara khusus, sebelum mengalami beberapa perubahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007) disebutkan bahwasanya dalam halnya pendirian PT, pendirian didirikan dengan Akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja, ketentuan mengenai pendirian dengan Akta Notaris tetap diberlakukan. 4
Hal tersebut berbeda dengan ketentuan yang tercantum dalam salah satu peraturan turunan UU Cipta Kerja. Dalam Peraturan Pemerintah 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar  Perseroan  serta  Pendaftaran  Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP No. 8 Tahun 2021) dicantumkan bahwa pendirian Perseroan Perorangan didirikan dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam Bahasa Indonesia. Akta Notaris baru muncul pada Pasal 9 PP No. 8 Tahun 2021 tersebut yang diperlukan dalam ranah Perseroan Perorangan pada saat Perseroan tersebut hendak melakukan permubahan status menjadi Perseroan Terbatas. Berangkat dari peraturan baru ini, perlu ditulis
suatu kajian mengenai keterkaitan antara Akta Notaris yang sebelumnya merupakan salah satu instrumen dalam pendirian suatu badan hukum dengan pendirian Perseroan Perorangan yang dalam pendiriannya dilakukan melalui pengisian Pernyataan Pendirian dan tanpa Akta Notaris.
Kebiasaan yang ada pada masyarakat pada transaksi maupun pengurusan Perseroan, Pengurus Perseroan Terbatas maupun pihak ketiga  cenderung  untuk  melakukan  perbuatan hukum dengan mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan serta perubahan-perubahannya. Dalam  penelitian  ini,  akan  dikaji  pertanyaan tentang  bagaimana  ketiadaan  Akta  Notaris sebagai Anggaran Dasar Perseroan dalam proses pendirian, perubahan, serta pembubaran badan akan mempengaruhi implementasi perseroan perorangan di Indonesia?

## B.. Metode.Penelitian
Objek  penelitian  dalam  penulisan  ini adalah ketentuan yang mencantumkan bahwa pendirian Perseroan Perorangan hanya berupa pendaftaran  Pernyataan  Pendirian  yang dilakukan oleh pelaku, begitu pula dengan perubahan serta pembubaran Perseroan Perorangan tersebut. Sehingga fokus penelitian hukum ini adalah pasal-pasal yang tercantum dalam PP No. 8 Tahun 2021. Berdasarkan hal  tersebut,  maka  penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum  normatif  yang  mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku.
Penelitian  hukum  ini  adalah  penelitian hukum  normatif  dengan  data  sekunder  yang menggunakan pendekatan kepustakaan. Studi 5 Supriyadi, “Community Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan”, Lentera Pustaka 2
(2) (2016) hlm. 85 6  Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004) Ibid, hlm. 81
7 Ibid , hlm. 172
kepustakaan dimaknai sebagai suatu rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat  serta  mengolah  bahan  penelitian. 5
Data sekunder yang digunakan diantaranya adalah bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan, khususnya namun tidak  terbatas  pada  PP  No.  8  Tahun  2021,  UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 30 Tahun 2004 juncto UU No. 2 Tahun 2014, Permenkumham No. 4 Tahun 2016, serta peraturan lainnya yang berkaitan. Bahan hukum sekunder yang digunakan diantara lain adalah literatur hukum serta jurnal yang berkenaan dengan topik permasalahan. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum serta ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum tersebut diatas dilakukan dengan meode studi pustaka dengan cara melakukan pengkajian informasi mengenai hukum yang telah dipublikasikan. 6
Berdasarkan sumber hukum yang telah didapat,  dilakukan  analisis  secara  kualitatif dengan menguraikan data secara bermutu untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi. Analisis dilakukan dengan cara komprehensif, yakni secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. 7

## C.. Pembahasan
1.. Akta.Notaris.
Pentingnya suatu akta atau surat tidak lepas dari kepentingan masyarakat atas pembuktian. Dalam Hukum Acara Perdata dikenal beberapa alat bukti, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
I M P L I K A S I  K E T I A D A A N  A K T A  N O T A R I S  P A D A  P E N D I R I A N ,  P E R U B A H A N ,

## D A N  P E M B U B A R A N  P E R S E R O A N   P E R O R A N G A N
(KUHPerdata) yang meliputi, bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. 8 Pembuktian  berupa bukti tulisan dibagi menjadi dua macam bentuk, yakni akta otentik dan akta di bawah tangan.
Pembasan  mengenai  otentisitas  suatu akta tidak terlepas dari Pasal 1868 KUHPerdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa suatu akta  otentik  adalah  “akta  yang  dibuat  dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Pasal 1868 KUHperdata ini merupakan sumber dari lahirnya akta otentik. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dirumuskan beberapa unsur: 9
1.  Akta dibuat atau dihadapan seorang pejabat umum
2.  Akta dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang.
3.  Pejabat umum yang membuat akta tersebut harus berwenang untuk membuat akta tersebut.
Akta  otentik  merupakan  suatu  bukti  yang mengikat, di mana hal-hal yang tertuang dalam suatu akta harus dianggap benar dan dipercaya oleh  hakim.  Akta  otentik  merupakan  bukti yang sempurna karena dalam penggunaannya sebagai suatu alat bukti, tidak diperlukan suatu penambahan  alat  bukti  lainnya,  sebagaimana halnya dengan saksi. 10 Sebuah  akta  otentik merupakan dokumen yang sah dan dapat 8 I Ketut Tjukup, et. al, “Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata” Acta Comitas 2 (2016) hlm. 181
9 Irfan Iryadi, “Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara” Jurnal Konstitusi 15 (4) (2018)hlm. 802
10  Dedy Pramono, op.cit., hlm. 252 11  Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, dan Muhammad Zuhdi Lubis, Profesi  Notaris  dan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum) (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018) hlm.55 12  Sjaifurrachman dan Habib Adjie (ed), Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, (Bandung: Mandar Maju, 2011) hlm. 99 13  Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris (Bandung: Refika Aditama, 2015) hlm .6 14  Oemar Moechthar, Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta, (Surabaya: Airlangga University Press 2017) Hlm. 11-12
menjadi  alat  bukti  yang  sempurna.  Sempurna disini  memiliki  arti  bahwa  Hakim  menganggap semua yang tertuang dalam suatu akta adalah hal yang benar, kecuali terdapat akta lain yang dapat membuktikan isi akta pertama itu salah. 11
Sjaifurrachman dalam bukunya merumuskan bahwa akta merupakan surat yang  ditandatangani,  memuat  peristiwa- peristiwa atau perbuatan hukum dan digunakan sebagai  pembuktian. 12 Akta Notaris memiliki nilai  kepastian  hukum  dan  merupakan  alat bukti  yang  sempurna  di  Pengadilan.  Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat siapapun yang terikat dengan  akta  tersebut,  sepanjang  tidak  bisa dibuktikan  sebaliknya  berdasarkan  putusan pengadilan. 13
Apabila mengambil poin-poin mengenai akta  otentik,  maka  yang  dimaksud  sebagai akta otentik adalah akta yang harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: 14
a) Bentuknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b) Dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang;
c) Kekuatan pembuktian sempurna. Notaris merupakan pejabat umum satu- satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik  mengenai  perbuatan,  perjanjian,  dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehen-
daki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang  pembuatan  akta-akta  itu  tidak  juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain. 15

## a. Akta.Notaris.sebagai.Alat.Bukti
Konsep perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia di Indonesia diwujudkan melalui asas  legalitas.  Hal  ini  berarti  hukum  harus dibentuk secara sadar dan dituangkan dalam bentuk yang resmi. 16 Dalam rangka mewujudkan suatu perlindungan terhadap hak melalui adanya kepastian  hukum,  masyarakat  memerlukan adanya  alat  bukti  yang  menentukan  dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. 17 Salah satu bentuk  dari  alat  bukti  tersebut  sebagaimana telah dijabarkan pada sub-bab sebelumnya adalah dalam bentuk Akta Notaris. Akta Notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian:

## 1). Kekuatan.Pembuktian.Lahiriah
Kekuatan  pembuktian  ini  berlaku  prinsip acta publica probant sesse ipsa. Hal ini berarti bahwa suatu akta memiliki kemampuan untuk membuktikan keabsahannya sendiri jika dilihat dari bentuk lahiriah sebagai suatu akta otentik. Hal ini bersamaan dengan kesesuaian suatu akta dengan aturan hukum berlaku mengenai syarat otentik. 18

## Pasal 1870 KUHPerdata menjabarkan bahwa
15  Habib Adjie, Hukum  Notaris  Indoneisa,  Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No.  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris (Bandung: Refika Aditama, 2008) hlm. 13
16  Fauzan Salim, “Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)” Recital Review 2 (2) (2020) hlm. 142 17  Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 2004 18  Sjaifurrachman dan Habib Adjie (ed), op.cit., hlm. 116 19  Dedy Pramono, op.cit., hlm. 251
“Bagi  para  pihak  yang  berkepentingan  beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”. Rumusan tersebut menyiratkan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahirian baik formal maupun materiil. Ini merupakan salah satu ciri khusus yang  menunjukkan  pentingnya  suatu  akta otentik, karena berbeda hal nya dengan surat di bawah tangan. Hakim bebas untuk menentukan apakah alat bukti berupa surat di bawah tangan dapat diterima atau tidak, sebab akta di bawah tangan  tidak  memiliki  kekuatan  pembuktian sebagaimana halnya akta otentik. 19

## 2). Kekuatan.Pembuktian.Formil
Akta Notaris harus dapat memberikan kepastian  bahwa  suatu  kejadian,  perbuatan, keterangan, maupun fakta yang tertuang dalam Akta Notaris tersebut sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuktian akta. Secara formal, Akta Notaris memiliki peran dalam hal pembuktian mengenai kebenaran dan kepastian  tentang  ketentuan  mengenai  waktu dalam akta (hari, tanggal, bulan, dan tahun, hingga  jam  waktu  menghadap),  identitas  para pihak, paraf serta tandatangan para pihak, saksi dan Notaris, lokasi akta dibuat. Akta Notaris juga  berfungsi  sebagai  bukti  mengenai  hal- hal yang dilihat, disaksikan, dan/atau didengar oleh Notaris pada akta pejabat/berita acara dan mencatatkan keterangan atau penyertaan para

## pihak/penghadap pada akta pihak.
20

## 3). Kekuatan.Pembuktian.Material
Kekuatan  pembuktian  ini  merupakan kepastian  tentang  materi  suatu  akta,  karena hal-hal yang tertuang dalam akta tersebut merupakan pembuktian yang sah terhadap para pihak dalam akta tersebut atau mereka yang mendapatkan hak dari akta tersebut dan berlaku untuk umum. Namun terdapat pembatasan yakni apabila ada pembuktian sebaliknya ( tegen bewijs ). 21
Apabila di kemudian hari diketemukan bahwa pernyataan atau keterangan dari para pihak adalah salah atau bukan merupakan yang  sebenarnya,  maka  Notaris  tidak  turut bertanggung jawab atas hal-hal yang dituangkan berdasarkan keterangan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa Akta Notaris mempunyai kepastian  dan  menjadi  bukti  yang  sah  untuk para pihak dan para ahli waris serta penerima hak mereka.
Ketiga  macam  kekuatan  pembuktian tersebut merupakan bentuk kesempurnaan Akta  Notaris  sebagai  akta  otentik  dan  baik para pihak maupun pihak yang mendapatkan hak dari Akta tersebut akan terikat oleh akta tersebut. Pentingnya Akta Notaris sebagai suatu alat  bukti  tercermin  dari  ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris).
UU Jabatan Notaris juga menekankan pentingnya  terpenuhinya  ketentuan  serta  tata cara dalam proses pembuatan Akta. Pasal 16 ayat (1) huruf m menekankan bahwa pembacaan Akta di hadapan penghadap serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Kemudian Pasal 16 ayat (7) menyatakan apabila dalam hal penghadap menghendaki agar akta tidak  dibacakan  karena  Penghadap  telah  telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Penekanan terhadap kedua ketentuan tersebut, tertera pada Pasal 16 ayat (9), yaitu apabila syarat sebagaimana tercantum pada kedua ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka akan berakibat pada terdegradasinya kekuatan  pembuktian  Akta  Notaris  menjadi layaknya  kekuatan  pembuktian  surat  di  bawah tangan.
Apabila kemudian dapat dibuktikan bahwa ada aspek atau syarat dari suatu akta yang tidak terpenuhi di Pengadilan, maka akta terkait hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Terdegradasinya kekuatan pembuktian  suatu  Akta  juga  selaras  dengan ketentuan yang tercantum UU Jabatan Notaris. Dalam UU Jabatan Notaris, dicantumkan bahwasanya Pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum pada Pasal 38, 39, dan 40 UU Jabatan Notaris mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta

## di bawah tangan.
22
Pentingnya suatu Akta Notaris juga secara tersirat pada Pasal 1869 bahwa suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, akta tersebut dianggap tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil  sebagai  akta  otentik,  Sehingga  hanya memiliki kekuatan sebagai surat di bawah tangan. 23

## b. Akta.Notaris.dalam.Pendirian.Badan. Hukum.
Subjek hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan rechtsubject . Secara umum subjek hukum didefinisikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat menjadi subjek hukum diantaranya adalah manusia dan badan hukum. Keduanya mempunyai kewenangan dalam menyandang hak dan kewajiban, sehingga disebut juga mempunyai kewenangan hukum. 24
Menurut Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. 25
Badan hukum adalah subyek hukum selain manusia ( natuurlijke persoon ).  Istilah  badan hukum sebagai subjek hukum dalam Bahasa Belanda dikenal dengan rechtpersoon , yang berarti  orang  ( persoon) yang diciptakan oleh hukum.  Menurut  Uthrect  sebagaimana  dikutip oleh A.A. Gede D. H. Santosa, badan hukum merupakan  setiap  pendukung  hak  yang  tidak berjiwa dan bukan manusia, badan hukum
22  Pasal 41 UU Jabatan Notaris 23  M Yahya Harahap, Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian,  dan  Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 566 24  Dyah Hapsari Prananingrum, Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum, Refleksi Hukum 8(1)
(2014) Hlm. 74
25  Sudikno. Mertokusumo , Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty 1988) hlm. 53
26  A.A. Gede D. H. Santosa, Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat, Jurnal Komunikasi Hukum hlm.
154 27  Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni, 1980) hlm. 79 28  Dyah Hapsari Prananingrum, op.cit., hlm. 79
sebagai  gejala  sosial  diartikan  sebagai  suatu gejala yang bersifat riil dalam pergaulan hukum, yakni sesuatu yang dapat dicatat dalam suatu hubungan  hukum  meskipun  tidak  berwujud manusia atau benda lainnya. 26 Hal  terpenting dalam hukum ini adalah badan hukum mempunyai suatu kekayaan yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya. Menurut Abdulkadir Muhammad, suatu badan hukum adalah suatu badan atau orang yang diakui oleh hukum karena memiliki hak dan kewajiban. Sehingga menurut pendapat beliau badan hukum biasanya berupa manusia dan manusia juga bisa berupa badan hukum. 27
Banyak teori yang menjelaskan tentang bagaimana suatu badan hukum dapat menjadi subjek hukum dan memiliki sifat subjek hukum layaknya manusia. Menurut Salim sebagaimana dikutip oleh Dyah Hapsari Prananingrum, teori yang  paling  berpengaruh  dalam  hukum  positif adalah teori konsensi. Dalam teori ini diajarkan bahwa  badan  hukum  dalam  negara  tidak dapat memiliki kepribadian hukum yaitu hak dan kewajiban dan harta kekayaan kecuali di perkenankan oleh hukum dalam hal ini berarti negara sendiri. 28
Ketentuan dalam KUHPerdata menyatakan bahwa “Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang
I M P L I K A S I  K E T I A D A A N  A K T A  N O T A R I S  P A D A  P E N D I R I A N ,  P E R U B A H A N ,

## D A N  P E M B U B A R A N  P E R S E R O A N   P E R O R A N G A N
mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu.” 29
Dalam KUHPerdata, mengenai badan hukum diatur pada Pasal 1653 hingga Pasal 1665. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ketentuan mengenai badan hukum terdapat pada Pasal 15 sampai dengan Pasal 56. Dalam ketentuan pada KUHDagang tertera pula Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk badan hukum. 30
2.. Perseroan.Terbatas.dan.Perseroan. Perorangan
a. Pendirian,.Perubahan,.serta. Pembubaran.Badan.Hukum.Perseroan. Terbatas.Sebelum.UU.Cipta.Kerja
Badan hukum yang dikenal di Indonesia dapat berupa Yayasan, Perkumpulan, Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Negara, dan badan lainnya.  Dalam  penelitian  ini,  akan  ditekankan peran Akta Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatan atau PT. Perseroan Terbatas disebut sebagai suatu badan usaha yang harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya: memiliki kekayaan sendiri, ada pemegang saham yang tanggung jawabnya tidak lebih dari nilai saham yang disetorkannya, serta adanya pengurus yang terorganisir untuk mewakili perseroan. 31

## Menurut Alwesius, Perseroan adalah
29  Pasal 1654 KUHPerdata 30  Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004) hlm. 65 31  Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, Pengantar Hukum Perusahaan (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016) hlm. 53 32 Alwesius, Pengetahuan dan Praktik Pembuatan Akta Perseroan Terbatas, (Jakarta: LP3 INPO Jakarta, 2020) Hlm. 1 33  Pasal 7 Ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 34  Fauzan Salim, op.cit., hlm. 149 35  Pasal 7 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
36  Pasal 21 UU No. 40 Tahun 2007. 37  Pasal 128 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007.
suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Sehingga, karena PT merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka Perseroan didirikan sekurang- kurangnya oleh 2 (dua) orang pendiri. 32 Ketentuan mengenai jumlah pendiri sebanyak 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi:
i. Perseroan yang seluruhnya dimiliki oleh negara; atau
ii. Perseroan yang mengelola bursa efek, Lembaga kliring dan penjaminan, dan Lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. 33
Peran notaris diperlukan dalam pendirian suatu PT yang merupakan badan usaha yang berbadan hukum, diantaranya pada Pembuatan akta pendirian dan Pengajuan permohonan dan pendaftaran  pengesahan  Perseroan  Terbatas kepada Menteri melalui sistem administrasi badan hukum. 34
Akta Notaris merupakan suatu akta yang memiliki  peran  penting  dalam  kelangsungan sebuah PT. Dalam UU No. 40 tahun 2007, terdapat perbuatann-perbuatan yang diwajibkan dibuat dalam bentuk Akta Notaris, di antaranya adalah pada pendirian PT, 35 perubahan anggaran dasar, 36 pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham, 37
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan,
atau Pemisahan, 38 serta Pembubaran PT. 39 Tidak hanya ketentuan mengenai hal-hal tersebut saja, dalam  ketentuan  mengenai  Daftar  Perseroan, syarat tandatangan ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS pada suatu risalah rapat dihilangkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan Akta Notaris.
Selain ketentuan pada UU No. 40 Tahun 2007, sebelum diundangkannya UU Cipta Kerja, diberlakukan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Permenkumham No. 1 Tahun 2016) sebagai peraturan pelaksana.
Permenkumhan No. 1 Tahun 2016 mencantumkan bahwa perbuatan-perbuatan hukum  seperti  pendirian  atau  perubahan pendirian, 40 perubahan anggaran dasar, 41 penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan, 42 perubahan data perseroan, 43 serta pembubaran Perseroan, 44 memerlukan Akta Notaris yang minta aktanya harus disimpan 38  Pasal 128 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007. 39  Pasal 142 Ayat (1) jo. Pasal 90 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007. 40  Pasal 13 Permenkumham No. 1 Tahun 2016 41  Pasal 25 Permenkumham No. 1 Tahun 2016 42  Pasal 25 ayat (4) huruf c Permenkumham No. 1 Tahun 2016 43  Pasal 28 Permenkumham No. 1 Tahun 2016 44  Pembubaran Perseroan dilakukan dengan akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPS, atau dokumen lainnya. Akta tentang RUPS serta akta keputusan pemegang saham di luar RUPS dibuat dalam bentuk Akta Notaris.
45 Sofie  Widyana  P.  “Perseroan  Terbatas  Sebagai  Badan  Hukum  Yang  Didirikan  Berdasarkan  Perjanjian” (hukumperseroanterbatas, 15 December 2011) https://www.hukumperseroanterbatas.com/perseroan-sebagai- badan-hukum/perseroan-terbatas-sebagai-badan-hukum-yang-didirikan-berdasarkan-perjanjian-2/ (diakses 10 Maret 2021) 46  Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 157
oleh  Notaris.  Hal  ini  menunjukkan  pentingnya keberadaan Akta Notaris dalam kelangsungan PT, tidak hanya pada proses pendirian, namun dalam proses dan kelangsungan PT sebagai suatu badan hukum yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan- perbuatan hukum.

## b. Anggaran.Dasar.Perseroan.sebagai. bentuk Perjanjian
Sebagaimana  telah  terdefinisikan  dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian.  Hal  ini  berarti  pendirian  Perseroan harus memenuhi unsur dalam hukum perjanjian yang  diatur  dalam  KUHPerdata.  Ditinjau dari  perspektif  hukum  perjanjian,  pendirian Perseroan bersifat “kontraktual”, yang dimaksud adalah berdirinya Perseroan merupakan akibat dari suatu perjanjian. Pendirian Perseroan juga bersifat “konsensual”, yakni adanya kesepakatan antara para pendiri untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian untuk mendirikan Perseroan. 45
Demikian tersebut, maka Perseroan terbatas harus memenuhi syarat sah perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdata yang merupakan instrument pokok untuk menguji keabsahan kontrak para pihak memuat empat syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah: 46
I M P L I K A S I  K E T I A D A A N  A K T A  N O T A R I S  P A D A  P E N D I R I A N ,  P E R U B A H A N ,

## D A N  P E M B U B A R A N  P E R S E R O A N   P E R O R A N G A N

## 1) Sepakat antara mereka yang mengikatkan dirinya
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3) Suatu hal tertentu
4) Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan. Asas pacta sunt servanda juga berlaku dalam pendirian PT. Asas tersebut sebagaimana terwujud dan tercantum dalam KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” 47 Ini  berarti  bahwa dengan membuat suatu perjanjian, para pihak menciptakan hak dan kewajiban yang mempunyai kekuatan sama mengikatnya dengan undang-undang. 48
Dalam UU No. 40 Tahun 2007 terdapat hal- hal yang bersifat imperatif, yaitu para pihak yang akan mendirikan PT harus tunduk pada aturan- aturan yang terdapat pada undang-undang tersebut. Namun, berdasarkan asas kebebasan berkontrak—yakni asas yang menekankan kebabasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian yang dibuat tanpa campur tangan pihak lain 49 —para pendiri diberikan kesempatan untuk membuat kesepakatan tersendiri dalam bentuk suatu perjanjian yang tertuang pada Anggaran  Dasar  selama  tidak  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berakibat pada apabila ada sesuatu  hal  yang  tidak  dicantumkan  oleh  para pihak ke dalam Akta Pendirian, maka ketentuan
47  Pasal 1338 KUHPerdata 48  Tan Thong Kie, Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris, (Jakarta: PT IChtiar Baru Van Hoeve, 2011) hlm. 412 49  Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993) hlm.11
50  UU No. 40 Tahun 2007 mengatur pula mengenai hal-hal yang wajib atau sekurang-kurangnya dimuat dalam Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan. Anggaran dasar Perseroan memuat hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 8 UU tersebut.
yang berlaku adalah ketentuan yang terdapat pada perundang-undangan. 50
c.. Pendirian,.Perubahan,.serta.
Pembubaran.Badan.Hukum.Perseroan. Terbatas.Pasca.UU.Cipta.Kerja
Pasca diundangkannya UU Cipta Kerja, ketentuan mengenai PT yang berlaku adalah ketentuan sebagaimana tercantum pada UU Cipta Kerja tersebut. Terdapat perbedaan signifikan  dengan  diundangkannya  UU  Cipta Kerja tersebut, yakni dibentuknya suatu bentuk PT baru yang berbeda dengan bentuk PT sebelumnya, yakni Perseroan Perorangan yang akan dibahas lebih lanjut pada sub-bab lain.
Ketentuan mengenai PT yang diklasifikasikan sebagai ‘badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham’,  disebut  juga  sebagai  Perseroan,  tidak jauh berbeda dengan ketentuan sebelumnya. Ketentuan mengenai PT yang harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tetap berlaku bagi Perseroan, namun pengecualian terhadap ketentuan ini menjadi di antaranya terhadap Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; Badan Usaha Milik Daerah; Badan Usaha Milik Desa; Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau Perseroan yang memenuhi
kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. 51
Ketentuan lainnya mengenai perubahan anggaran dasar, pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, serta Pembubaran PT Perseroan tidak mengalami perubahan pada UU Cipta Kerja. Ketentuan mengenai hal-hal yang termuat pada Anggaran Dasar Perseroan pada UU  No.  40  Tahun  2007  juga  tidak  mengalami perubahan pada UU Cipta Kerja.

## d. Perseroan.Perorangan.sebagai.Badan. Hukum
Secara hukum, Perseroan Perorangan dianggap sebagai badan hukum. Perseroan Perorangan sebagai badan hukum tidak secara langsung dijabarkan pada Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja. Istilah  Perseroan  Perorangan  muncul  pada  PP No. 8 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa “Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil terdiri atas: […] Perseroan. Perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.” 52
Sebelumnya  istilah  tersebut  juga  muncul  pada Pasal 1 angka 2 53 PP No. 8 Tahun 2021 namun tidak  memberikan  penjelasan  mengenai  arti dari istilah “Perseroan Perorangan”.
Istilah  Perseroan  Perorangan  juga  tidak secara eksplisit tercantum pada UU Cipta Kerja. Dalam undang-undang tersebut, dikenal istilah “Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil”, istilah
51  Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja 52  Pasal 2 PP No. 8 Tahun 2021 53  Disebutkan bahwa “Pernyataan Pendirian adalah format isian pendirian Perseroan.Perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang secara elektronik.” Namun Pasal 1 angka 2 PP No. 8 tahun 2021 tidak memberikan keterangan lebih lanjut.
54  Pasal 2 Ayat (1) huruf a PP No. 8 Tahun 2021: “ (1) Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil terdiri atas: a. Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih; dan […]”
55  Wibowo T.Turnady, Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum, (Jurnal Hukum, 26 Mei 2012) https://www.jurnalhukum. com/badan-hukum-sebagai-subyek-hukum/ (diakses 10 Maret 2021)
ini beberapa kali digunakan, yakni dalam Pasal 153A, 153C, 153D, 153E, 153F, 153G, 153H, 153I, dan 153J. Namun perlu digarisbawahi, bahwa “Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil” tidak  secara  khusus  merujuk  pada  Perseroan Perorangan. Hal ini dikarenakan, sebagaimana tercantum dalam PP No. 8 Tahun 2021, disebutkan bahwa Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih juga dapat saja dikategorikan sebagai “Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil” selama Perseroan tersebut memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. 54
Untuk memahami status Perseroan Perorangan sebagai badan hukum, dapat ditilik teori-teori  badan  hukum  sebagaimana  dikutip oleh Dyah Hapsari Prananingrum, di antaranya adalah:

## 1) Teori Fiksi
Pada teori ini Frederich Carl von Savigny menyatakan bahwa badan hukum adalah sesuatu yang abstrak. Badan hukum hanyalah suatu bentuk badan buatan negara yang sebenarnya tidak ada. Badan ini kemudian dihidupkan dengan orang- orang dalam bayangannya. Yang melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang di dalamnya  yang  bertindak  sebagai  wakil. Namun  teori  ini  tidak  mampu  menjawab persoalan mengenai siapakah yang dapat bertanggung jawab dan mewakili badan hukum apabila terjadi suatu gugatan. 55
2)  Teori tentang harta kekayaan yang dimiliki
I M P L I K A S I  K E T I A D A A N  A K T A  N O T A R I S  P A D A  P E N D I R I A N ,  P E R U B A H A N ,

## D A N  P E M B U B A R A N  P E R S E R O A N   P E R O R A N G A N
oleh seseorang dalam jabatannya.
Teori ini mengenai harta kekayaan yang dimiliki seseorang dalam jabatannya adalah suatu hak yang melekat pada suatu kualitas. 56

## 3)  Teori Organ
Otto  von  Gierke  mengemukakan  bahwa badan  hukum  itu  bersifat  seperti manusia dalam pergaulan hukum. Teori ini memandang badan hukum sebagai suatu yang nyata. Badan hukum bertindak seolah-olah manusia dalam lalu lintas hukum dan dapat memiliki kehendak sendiri yang dilakukan melalui pengurus dan anggotanya. 57
4)  Teori kekayaan bertujuan
Teori ini dikemukakan oleh A. Brinz dan F.J. van Heyden. Menurut teori kekayaan bertujuan, badan hukum bukan terdiri dari anggota-anggota yang merupakan subjek hukum,  yang  menjadi  titik  berat  adalah terikatnya kekayaan pada tujuan tertentu. Sehingga teori harta kekayaan bertujuan memandang pemisahan kekayaan badan hukum dengan kekayaan anggotanya didasarkan tujuan tertentu. 58
5)  Teori Kekayaan Bersama Rudolf von Jhering menyatakan bahwa teori ini menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia. Dengan demikian badan hukum berdasarkan Teori Kekayaan Bersama ini adalah suatu perwujudan hukum  dari  kepentingan-kepentingan anggota secara bersama-sama. 59
6) Teori Kenyataan Yuridis
56  M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Sinar Grafika 2009) hlm. 55.
57  Dyah Hapsari Prananingrum, op.cit., hlm. 87-88 58 Ibid , hlm. 88 59 Ibid , hlm. 89
60 Ibid , hlm 88-89
E.M. Meijers menyatakan bahwa badan hukum merupakan suatu kenyataan yuridis yang mempersamakan badan hukum dengan manusia sebatas pada bidang hukum saja. Menurut teori ini, badan hukum adalah kelompok yang kegiatan dan aktivitasnya  diakui  secara  hukum  secara tersendiri. Ciri badan hukum berdasarkan teori ini adalah memiliki kepribadian hukum yang berbeda dan terpisah dari kepribadian hukum individunya; Hukum memperbolehkan penerapan tanggung jawab terbatas sebatas harta kekayaan badan hukum, yang dalam hal terdapat gugatan ataupun digugat atas nama badan hukum; dan Memiliki pengurus yang bertindak  mengurusi  dan  mewakili  badan hukum di muka hukum. 60
Menilik dari teori-teori tersebut, khususnya teori kekayaan bertujuan serta Teori Kenyataan Yuridis, Perseroan Perorangan dapat dikategorikan sebagai suatu badan hukum. Pada teori kekayaan bertujuan, dinyatakan bahwa pada  badan  hukum  yang  menjadi  titik  berat adalah terikatnya kekayaan pada suatu tujuan. Kekayaan  tidak  terikat  pada  individu  sebagai subjeknya. Hal ini selaras dengan konsep Perseroan Terbatas pada umumnya, bahwa kekayaan Perseroan merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pemilik atau pemegang saham tersebut.
Ciri badan hukum sebagaimana dijabarkan pada teori kenyataan yuridis juga terpenuhi. Perseroan Perorangan mempunyai kepribadian hukum yang terpisah dengan pemegang

## saham Perseroan. Kemudian, berdasarkan UU
Cipta Kerja menyatakan bahwa “Pemegang saham  Perseroan  Usaha  Mikro  dan  Kecil  tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang  dibuat  atas  nama  Perseroan  dan  tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.” 61 Mengenai pengurus sebagai salah satu ciri badan hukum, pada Perseroan Perorangan, terdapat Direksi Perseroan yang mengurusi dan mewakili Perseroan Perorangan. 62
Namun,  apabila  ditilik  dari  teori  kekayaan bersama, Perseroan Perorangan tidak memenuhi unsur “kumpulan manusia”. Sebagaimana telah dicantumkan sebelumnya, Perseroan Perorangan didirikan oleh 1 (satu) orang saja, sehingga  tidak  selaras  apabila  mendefinisikan Perseroan Perorangan berdasarkan teori kekayaan bersama.
e.. Pendirian,.Perubahan,.dan.

## Pembubaran.Perseroan.Perorangan.
Berdasarkan UU Cipta Kerja, ketentuan mengenai Pendirian Perseroan Terbatas tunduk kepada Pasal 7 UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja. Ketentuan mengenai pendirian Perseroan, dinyatakan bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.” 63 Dapat dilihat bahwa pada Pasal tersebut, terdapat 3 unsur, diantaranya: 1.  Didirikan oleh 2(dua) orang
2.  Dengan Akta Notaris
3.  Dibuat dalam Bahasa Indonesia Khusus mengenai Perseroan Perorangan,
61  Pasal 153J UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja 62  Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja 63  Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja 64  Pasal 153A ayat (1) dan Pasal 153B Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja 65  Pasal 153B UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja
dalam ayat (7) disebutkan bahwa ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2  (dua)  orang  atau  lebih  tidak  berlaku  bagi Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.
Selanjutnya, UU Cipta Kerja mengatur bahwa mengenai pendirian Perseroan Perorangan dicantumkan bahwa Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa  Indonesia  dan  didaftarkan  secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian. 64 Pernyataan pendirian tersebut memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. 65 Lebih lanjut lebih  spesifik  mengenai  pendirian  Perseroan Perorangan diatur pada Pasal 6 PP No. 8 Tahun 2021, bahwa Perseroan Perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia, yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum, dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia. Kemudian, Perseroan Perorangan memperoleh status badan hukum setelah  didaftarkan  kepada  Menteri  dan mendapatkan  sertilikat  pendaftaran  secara elektronik.
Pernyataan pendirian tersebut berupa format isian yang memuat nama dan tempat kedudukan Perseroan Perorangan; jangka waktu berdirinya Perseroan Perorangan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Perorangan; jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; nilai nominal dan jumlah saham; alamat Perseroan
I M P L I K A S I  K E T I A D A A N  A K T A  N O T A R I S  P A D A  P E N D I R I A N ,  P E R U B A H A N ,

## D A N  P E M B U B A R A N  P E R S E R O A N   P E R O R A N G A N
Perorangan; dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Perorangan. 66
Pernyataan Pendirian tersebut dapat dilakukan perubahan dengan mengisi format isian perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan dalam bahasa Indonesia. Perubahan ini juga kemudian dapat dilakukan perubahan Kembali, melalui perubahan pernyataan perubahan Perseroan Perorangan. 67 Lebih lanjut dijelaskan bahwa perubahan tersebut ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham. 68
Mengenai pembubaran Perseroan Perorangan, dialkukan melalui penetapan keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham yang dituangkan dalam Pernyataan Pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri. 69

## f.. Ketiadaan.Akta.Notaris.pada.Pendirian. serta.Perubahan.Perseroan.Perorangan
Ketentuan yang tertera pada UU Cipta Kerja maupun PP No. 8 Tahun 2021 tersebut menunjukkan bahwa dalam kelangsungan Perseroan Perorangan, baik pendirian, perubahan, maupun pembubaran dilakukan melalui Pernyataan yang disampaikan secara elektronik. Pengecualian terdapat pada saat apabila Perseroan Perorangan harus mengubah
66  Pasal 7 PP No. 8 Tahun 2021 67  Pasal 8 Ayat (2) dan (3) PP No. 8 Tahun 2021 68  Pasal 8 Ayat (5) PP No. 8 Tahun 2021 69  Pasal 13 Ayat (1) PP No. 8 Tahun 2021 70  Pasal 9 PP No. 8 Tahun 2021
status badan hukumnya menjadi perseroan. Kondisi ini diakibatkan oleh: 70
1.  pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang: dan/atau
2.  tidak  memenuhi  kriteria  usaha  mikro  dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil
Mengingat bahwa baik pernyataan pendirian maupun perubahan Perseroan Perorangan hanya mencakup hal-hal mengenai nama dan tempat kedudukan Perseroan Perorangan; jangka waktu berdirinya Perseroan Perorangan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Perorangan;  jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; nilai nominal dan jumlah saham; alamat Perseroan Perorangan;  nama lengkap, tempat dan  tanggal  lahir,  pekerjaan,  tempat  tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Perorangan. Maka ketentuan-ketentuan lain mengenai hal- hal diluar sebagaimana tersebut diatas harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bertalian dengan hal tersebut, mengingat pula bahwa Perseroan Perorangan adalah salah satu bentuk Perseroan, terhadap hal-hal  yang  tidak  tercantum  pada  Pernyataan Pendirian, Perubahan, serta Pembubaran Perseroan, tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 serta UU Cipta Kerja.
Namun, perlu diingat bahwa pada Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja, pengecualian untuk Perseroan
yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, termasuk Perseroan Perorangan, hanyalah mengenai ketentuan yang mewajibkan Perseroan untuk didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Ketentuan mengenai kewajiban menuangkan anggaran dasar atau akta pendirian dalam bentuk Akta Notaris sebagaimana dicantumkan pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja tidak dikecualikan.  Dengan  tidak  dikecualikannya kewajiban menuangkan dalam Akta Notaris pada Pasal 7 ayat (7), membuat ketentuan pada Pasal 153A Ayat (2) 71 tidak sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) yang mensyaratkan akta pendirian PT dalam bentuk Akta Notaris.

## D.. Penutup
Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa Akta Notaris yang merupakan akta otentik  dalam  rangka  mewujudkan  suatu perlindungan hak masyarakat melalui adanya kepastian  hukum  berlaku  sebagai  suatu  alat bukti  yang  menentukan  dengan  jelas  hak  dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. Akta Notaris merupakan suatu akta yang memiliki  peran  penting  dalam  kelangsungan sebuah PT. Dalam UU No. 40 tahun 2007, terdapat perbuatan-perbuatan yang diwajibkan dibuat dalam bentuk Akta Notaris, diantaranya
71  Pasal 153A ayat (2) UU Cipta Kerja “Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.”
adalah pada pendirian PT, perubahan anggaran dasar, pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, serta Pembubaran PT. Dengan adanya UU Cipta Kerja yang mendasari terbentuknya bentuk Perseroan baru, yakni Perseroan Perorangan, dibuat ketentuan baru yaitu untuk kelangsungan Perseroan Perorangan tersebut, tidak diwajibkan pembuatan akta notaris. Akta notaris hanya diwajibkan dibuat dalam hal Perseroan Perorangan diubah menjadi Perseroan. Mengenai  hal-hal  yang  tidak  tercantum  dalam Pernyataan Perseroan Perorangan, maka tunduk pada peraturan perundang-undangan.
Saran yang dapat diberikan mengenai ketiadaan  Akta  Notaris  dalam  kelangsungan Perseroan Perorangan adalah agar segera dilakukan suatu kajian mengenai Pernyataan Pendirian, Perubahan, serta Pembubaran Perseroan  Perorangan,  berikut  juga  sertifikat yang dikeluarkan secara elektronik, apakah instrumen-instrumen tersebut memiliki kekuat- an pembuktian yang sama dengan akta notaris yang digunakan dalam rangka Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, Perubahan Data Perseroan, Pembubaran, serta akta-akta lain yang berkaitan dengan kelangsungan Perseroan Terbatas.
I M P L I K A S I  K E T I A D A A N  A K T A  N O T A R I S  P A D A  P E N D I R I A N ,  P E R U B A H A N ,

## D A N  P E M B U B A R A N  P E R S E R O A N   P E R O R A N G A N

## DAFTAR.PUSTAKA
A.. Buku.
Adjie, Habib. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris (Bandung: Refika Aditama, 2015).
Alwesius, Pengetahuan  dan  Praktik  Pembuatan  Akta  Perseroan  Terbatas (Jakarta: LP3 INPO Jakarta, 2020).
Asikin, Zainal dan Suhartana L. Wira Pria. Pengantar Hukum Perusahaan (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016).
Harahap, M. Yahya, Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Sinar Grafika 2009).
-----. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (Jakarta: Kencana, 2014).
H.S., Salim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004).
Kie, Tan Thong, Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris (Jakarta: PT IChtiar Baru Van Hoeve, 2011).
Lubis, Irwansyah, Syahnel, Anhar dan Lubis, Muhammad Zuhdi, Profesi  Notaris  dan  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (Panduan  Praktis  dan  Mudah  Taat  Hukum) (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018).
Mertokusumo , Sudikno, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty 1988)
Moechthar, Habib, Hukum  Notaris  Indoneisa,  Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No.  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris (Bandung: Refika Aditama, 2008).
Moechthar, Oemar, Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta (Surabaya: Airlangga University Press 2017).
Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni, 1980). -----, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).
Sjahdeini, Sutan Remy, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993).
Sjaifurrachman dan Adjie, Habib (ed), Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam  Pembuatan Akta (Bandung: Mandar Maju, 2011).

## B.. Hasil.Penelitian
Iryadi, Irfan. “Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara” Jurnal Konstitusi (2018)
Pramono,  Dedy.  “Kekuatan  Pembuktian  Akta  Yang  Dibuat  Oleh  Notaris  Selaku  Pejabat  Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia” Lex Jurnalica (2015)
Prananingrum, Dyah Hapsari. Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum, Refleksi Hukum (2014)
Salim, Fauzan. “Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)” Recital Review (2020)
Sari, Siti Fauziah Dian Novita. “Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas” Lex Renaissance (2018)
Supriyadi, “Community Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan”, Lentera Pustaka (2016)
Tjukup, I Ketut. et. al, “Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata” Acta Comitas (2016)

## C.. Internet
Sofie  Widyana  P,  “Perseroan  Terbatas  Sebagai  Badan  Hukum  Yang  Didirikan  Berdasarkan Perjanjian”  https://www.hukumperseroanterbatas.com/perseroan-sebagai-badan-hukum/ perseroan-terbatas-sebagai-badan-hukum-yang-didirikan-berdasarkan-perjanjian-2/, Hukumperseroanterbatas (diakses 10 Maret 2021)
Wibowo  T.  Turnady,  Badan  Hukum  Sebagai  Subjek  Hukum,  https://www.jurnalhukum.com/ badan-hukum-sebagai-subyek-hukum/,  Jurnal Hukum (diakses 10 Maret 2021)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “UU Cipta Kerja Tingkatkan Kemudahan Berusaha dan Kualitas Pelayanan Publik” https://www.menpan.go.id/ site/berita-terkini/uu-cipta-kerja-tingkatkan-kemudahan-berusaha-dan-kualitas-pelayanan- publik, MenpanRB (diakses pada 7 Maret 2021)

## D.  Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian,
Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
I M P L I K A S I  K E T I A D A A N  A K T A  N O T A R I S  P A D A  P E N D I R I A N ,  P E R U B A H A N ,

## D A N  P E M B U B A R A N  P E R S E R O A N   P E R O R A N G A N

## BIODATA.PENULIS
Cahyani.Aisyiah , lahir di Malang, pada 21 Desember 1997, saat ini menempuh Pendidikan S2 untuk Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Brawijaya. Penulis telah menempuh pendidikan Sekolah Dasar di MIN Malang 1, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Malang, Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Malang, dan Strata-1 Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Penulis aktif mengikuti kompetisi dan kegiatan di Universitas, diantaranya Kompetisi Essai dan Karya Tulis Mahasiswa Nasional di Tahun 2017, International Humanitarian Law Moot Court Competition di Tahun 2018, serta Phillip Jessup Competition di Tahun 2019.
Pengalaman  umum  yang  telah  diikuti  oleh  Penulis  diantaranya  partisipasi  selaku  peserta  pada kegiatan-kegiatan penunjang mahasiswa, baik Nasional maupun Internasional, diantaranya adalah BILSTUF Study Trip “ Indonesian-Malaysian Legal System Comparative Perspective ” di UiTM Syah Alam, Malaysia; Visitasi Asean University Network-Quality Assurance (AUN-QA) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya; Malang, Indonesia; Summer School in Lutherstatd Wittenberg, Germany bertema “ Enough is Enough? The Question regarding the Limits of Tolerance ”; Seminar Nasional bertema “Aktualisasi Pelayanan Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045” di Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin, Makassar; serta International Grand Symposium Global Goals Model United Nations “Young Generation for Realization of 17 Global Goals” di Kuala Lumpur, Malaysia.

## Majalah.Hukum.Nasional
Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v51i1.135 https://mhn.bphn.go.id
PERSPEKTIF.PLURALISME.HUKUM PASCA.PEMBENTUKAN.UNDANG.UNDANG.CIPTA.KERJA
(Legal Pluralism Perspective Post Establishment Omnibus Law)
Yuni.Priskila.Ginting Universitas Pelita Harapan MH Thamrin Boulevard Lippo Karawaci 1100 e-mail: yuni.ginting@uph.edu

## Abstrak
Indonesia sebagai negara hukum mempertahankan dan melindungi sosial serta ekonomi berlandaskan pada kegiatan ekonomi yang diserahkan kepada pasar bebas. Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip negara kesejahteraan membuat administrasi negara diwajibkan untuk berperan secara aktif diseluruh aspek kehidupan masyarakatnya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini terkait dengan dinamika hukum pasca pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dari perspektif pluralisme hukum terhadap pemulihan ekonomi dan investasi dan kebijakan pasca pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam perspektif pluralisme hukum. Penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis yang dikaitkan dengan praktik dan persepsi. Dinamika hukum dan kebijakan pasca pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dari perspektif pluralisme hukum terhadap pemulihan ekonomi dan investasi. Omnibus Law hadir sebagai sebuah konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi produk hukum besar dan holistik. Undang-Undang Cipta Kerja dibuat dengan maksud untuk mengatasi permasalahan pengaturan bidang terkait pembangunan dan investasi.
Kata.kunci: Pluralisme Hukum, Pasca Pembentukan Undang Undang, Cipta Kerja

## Abstrack
Indonesia is a rule of law that maintains and protects social and economic systems that are handed over to the free market. Indonesia adheres to the principle of a welfare state which makes state administration obliged to  play  an  active  role.  The  problem  is  related  to  the  dynamics  of  law  after  the  enactment  of  the  Omnibus Law from the perspective of legal pluralism on economic recovery and investment and post-formation policies of the Omnibus Law in the perspective of legal pluralism. The author uses normative juridical legal research, namely research that emphasizes the use of written legal norms associated with practices and perceptions. The dynamics of law and policy after the formation of the working copyright law from the perspective of legal pluralism on economic recovery and investment. Omnibus Llaw exists as a legal product concept that serves to consolidate various themes, materials, subjects, and laws and regulations in each different sector to become a large and holistic legal product. Omnibus Law was created with the intention of addressing regulatory issues related to development and investment.
Keywords: Legal Pluralism, Post Establishment, Omnibus Law

## A. Pendahuluan
UUD 1945 mengamanatkan negara me- menuhi sejumlah hak warga negara demi men- ciptakan kesejahteraan rakyat. Konstitusi dengan tegas mengamanatkan kesejahteraan seba- gai prioritas kebijakan publik, oleh karenanya
negara mengupayakan  terwujudnya negara kesejahteraan ( welfare  state ), di mana negara menjamin terpenuhinya standar kesejahteraan bagi warga negara. Founding  fathers Republik Indonesia menempatkan keadilan sosial sebagai cita-cita sentral yang perlu dipikul oleh

## P E R S P E K T I F  P L U R A L I S M E  H U K U M P A S C A  P E M B E N T U K A N  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A

## negara.
1 Welfare state sendiri di Indonesia telah diterapkan dalam dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945, akan tetapi perwujudan amanat UUD 1945 tentang jaminan sosial tersebut baru disahkan pada tahun 2004 melalui Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 2 Indonesia apabila dilihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai dokumen perencanaan pembangunan akan menjadi negara maju dengan pendapatan produk domestik bruto terbesar keempat di dunia pada tahun 2045. 3 Dari RPJMN tersebut salah satu cara yang dinilai progresif adalah dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan sejumlah aturan perundangan dalam waktu singkat dan cepat melalui metode Omnibus Law .
Ominibus Law dipandang sebagai reformasi atau  pembaharuan  hukum  yang  tidak  hanya fokus pada pembaharuan peraturan perundang- undangan saja, tetapi mencakup sistem hukum secara keseluruhan yaitu reformasi substansi, struktur, dan budaya hukum sehingga perlu menggunakan konsep pluralisme hukum sebagai perspektif yang hadir untuk mengkritik atas  perpsektif  sentralisme  dan  positivisme dalam penerapan hukum kepada masyarakat. John Griffiths mendefinisikan pluralisme hukum sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan
1  D. Triwibowo dan Bagahijo, S, Mimpi Negara Kesejahteraan , [Jakarta: LP3ES. 2017], Hlm.17 2 Wicipto Setiadi, Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Mendukung Kemudaha Berusaha, Jurnal Rechts Vinding:Media Pembinaan Hukum Nasional , [Jakarta, 2018] Hlm.42 3  Kementerian Koordinator Perekonomian, Pemaparan RUU Cipta Kerja, [Jakarta, 2020], Hlm19 4 John Griffiths, What is Legal Pluralism , [Taylor and Francis: Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law , vol. 18 No 24, 1986], Hlm.2 5 Agnes  Fitryantica, Harmonisasi  Peraturan  Perundang-undangan  Indonesia  melalui  Konsep  Omnibus  Law ,[ Jurnal Gema Keadilan. Vol. 6 Edisi III. Oktober-November, Semarang 2019]. Hlm.303 6  Stuart Mill, John, The Greatest Happiness Principle-Utilitarianism, On Liberty & The Subjection of Women, [Madison & Adams Press. 2017], Hlm.16
7 C.F.G. Sunaryati Hartono, Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia , [Bandung:Bina Cipta, 1979], Hlm. 30
dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama. 4 Tujuan dari dibuatnya Ominibus Law untuk mencabut  atau  mengubah  beberapa undang-undang. 5
Indonesia sebagai negara hukum dalam arti  sempit  ( rechtstaat in engere zin ), hanya mempertahankan dan melindungi sosial serta ekonomi berlandaskan asas leissez faire, laissez aller yaitu kegiatan ekonomi, terkandung pengertian bahwa ide kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Pasal 33 UUD 1945 Ayat 1 dengan asas kekeluargaan merupakan salah  satu  alternatif  terhadap  demokrasi ekonomi yang membentuk sikap berdaulat atas sumber ekonomi sehingga kegiatan ekonomi deserahkan kepada pasar bebas. Negara yang menganut prinsip negara kesejahteraan membuat administrasi negara diwajibkan untuk  berperan  secara  aktif  di  seluruh  aspek kehidupan masyarakatnya. 6 Prinsip utama dalam kebijaksanaan ekonomi terletak pada peningkatan kesempatan dan kesanggupan masyarakat secara swadaya untuk pembangunan ekonomi nasionalnya. Pemerintah seharusnya secara  apriori  tidak  menolak  modal,  teknologi dan bantuan luar negeri untuk ikut serta dalam pembangunan  ekonomi  nasional,  selama tidak merugikan pembangunan ekonomi nasional. 7
Di era liberalisasi perdagangan yang ditandai dengan mega  competition , investor

## P A S C A  P E M B E N T U K A N  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A
semakin leluasa dalam berinvestasi dan untuk mendapatkan investor penerima modal harus menyiapkan berbagai upaya debirokratisasi dan deregulasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Di era tujuh puluhan, motivasi investor asing berinvestasi di berbagai kawasan adalah memperoleh sumber daya alam dan memproduksi dari lokasi yang lebih murah. Di era delapan puluhan motivasi relokasi menjadi lebih penting, hal ini disebabkan karena biaya  produksi  semakin  tinggi. 8 Indonesia sebagai negara hukum dituntut untuk mampu menyesuaikan perkembangan keadaan. Indonesia harus membuka diri, menerima unsur-unsur dari luar yang dapat memperlancar pembangunan nasional yang sedang dikerjakan oleh bangsa ini. 9
Daya saing investasi di Indonesia sangat rendah disebabkan karena negara lain memberikan  berbagai  insentif  sedangkan Indonesia masih mengandalkan keunggulan komparatif yang mana negara lain mengandalkan keunggulan  kompetitif.  Keunggulan  kompetitif yang digunakan negara lain dapat dilihat dari diberlakukannya peraturan yang berstandar internasional, menerapkan good corporate governance , praktek pemerintahan yang bersih, transparansi dan akuntabilitas dalam kebijaksanaan  publik.  Jika  suatu  negara  tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka investor akan berpindah dari suatu negara ke negara lain. 10 Undang-Undang Cipta kerja didesain untuk dapat menyeimbangkan antara regulasi 8  Sentosa Sembiring, Hukum Investasi , [Bandung:Nuansa Aulia, 2010], Hlm. 59 9 Baharuddin  Lopa,  Etika  Pembangunan  Hukum  Nasional,  dalam  Artidjo  Alkostar  (ed), Identitas  Hukum  Nasional , [Yogyakarta:FH UII, 1997], Hlm. 25
10  Umar Juoro, Menarik Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Dalam Investasi antara Pertumbuhan dan Keadilan , [Jakarta:The ARC, 2003], Hlm. 91 11  Dwi Kusumo Wardhani, Disharmoni Antara RUU Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), [ Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) Universitas Pendidikan Ganesha ,Vol. 6 No. 2, Agustus 2020], Hlm. 440
ekonomi  untuk  memastikan  efisiensi  pasar sebagian melalui promosi daya saing yang memadai di antara para pelaku usaha, regulasi sosial untuk mempromosikan internalisasi semua biaya yang relevan dan peraturan administrasi yang bertujuan untuk memastikan berfungsinya operasi sektor publik dan swasta.
Undang-Undang Cipta Kerja menggunakan pendekatan omnibus , metode ini memiliki beberapa keunggulan untuk dapat dengan cepat merapihkan dan mengharmonisasikan undang-undang yang tumpang tindih dan tidak beraturan. Omnibus Law merupakan konsep yang baru digunakan dalam sistem perundang- undangan di Indonesia. Sistem ini biasanya disebut sebagai undang-undang sapu jagat karena  mampu  mengganti  beberapa  norma undang-undang dalam satu peraturan. Selain itu konsep ini juga dijadikan misi untuk memangkas beberapa  norma  yang  dianggap  tidak  sesuai dengan perkembangan zaman dan merugikan kepentingan negara. 11 Metode ini menimbulkan komplikasi jika substansi yang diatur sangat luas. Dengan cara pandang pembangunan ekonomi, penanam modal dianggap sebagai agen utama pembangunan. Penanam modal mendapatkan  perlakukan  istimewa  dengan kemudahan-kemudahan  dan  insentif  yang disediakan melalui peraturan kemudahan investasi. Dari sudut akademis Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bentuk pembangunan ekonomi  dan  merupakan  inisiatif  pemerintah kepada DPR RI yang menimbulkan berbagai
reaksi di masyarakat. Secara subtansi Undang- Undang Cipta Kerja memuat perubahan, penghapusan dan pembatalan atas undang- undang yang terkait dengan pembangunan dan investasi. Pluralisme hukum dapat menjadikan masyarakat  Indonesia  memerlukan  mengerti akan pentingnya norma dan komunikasi hukum untuk dapat memperlihatkan hukum yang baik kepada masyarakat dan mendampingi terciptanya sistem yang sehat.
Norma fundamental Indonesia adalah Pancasila dan norma ini harus dijadikan bintang pemandu bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. 12 Pluralisme hukum merupakan realitas dalam dunia hukum sehingga diperlukan pendekatan terhadap norma-norma lain dalam memberikan sudat pandang terhadap pembaharuan hukum. Undang-Undang Cipta Kerja substansinya mengatur beberapa ketentuan yang telah ada dan tersebar dalam produk hukum, dengan  perspektif  pluralisme  hukum  dapat menyeimbangkan aspek legal dan realita sosial masyarakat terhadap perubahan yang secara tidak  langsung  mengakibatkan  konflik  hukum yang disebabkan oleh adanya perbedaan sistem hukum. Komunikasi hukum yang dimaksud bukan hanya memasukkan suatu aturan hukum ke dalam Lembaran Negara atau mengumumkannya melalui media massa namun perlu adanya edukasi hukum secara massif kepada masyarakat agar ketaatan terhadap hukum disadari.
Undang-Undang  Cipta  Kerja  tidak memberikan landasan hukum yang memadai tentang bagaimana riset dan inovasi yang relevan bagi  pembangunan  ekonomi  yang  kompetitif
12 Soeprapto, Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan , [Yogyakarta:Kanisius, 2007], Hlm.28
dan berkelanjutan. Dengan perspektif pluralisme hukum dapat memberikan pendekatan kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Cipta Kerja  sehingga  masyarakat  menaati  hukum karena telah memahami bahwa masyarakat menjalankan aturan yang mereka sendiri ciptakan melalui wakil-wakilnya, bukan menjalankan hukum karena takut akan hukum itu  sendiri.  Perspektif  pluralisme  hukum memberikan pandangan bahwa masyarakat menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja bukan karena takut dihukum, melainkan karena hukum atau Undang-Undang Cipta Kerja yang hidup ditengah masyarakat adalah peraturan yang dapat mensejahterahkan masyarat melalui inovasi untuk meningkatkan daya saing global dan kekuatan ekonomi non-ekstrakti.
Berdasarkan   uraian   di   atas   penulis tertarik untuk   menganalisis    bagaimana dinamika hukum pasca pembentukan Undang-Undang Cipta  Kerja  dari  perspektif  pluralisme  hukum terhadap pemulihan ekonomi dan investasi? dan bagaimana kebijakan pasca pembentukan Undang-Undang  Cipta  Kerja  dalam  perspektif pluralisme hukum? Omnibus Law adalah sebuah konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi produk hukum besar dan holistik dan Undang-Undang Cipta Kerja berusaha untuk menghapus dan mengubah beberapa regulasi dengan harapan akan mengakselerasi pemulihan ekonomi Indonesia dengan mendorong masuknya investasi, terciptanya usaha baru, dan lapangan pekerjaan baru.

## P A S C A  P E M B E N T U K A N  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A

## B.. Metode.Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif,  dengan  data  yang  bersumberkan dari data pustaka ( library research ).  Penelitian ini cenderung menggunakan data sekunder baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 13 Melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam bentuk masukan pada undang-undang cipta kerja di Indonesia khususnya dalam pemulihan ekoonomi dan investasi  dalam  perspektif  pluralisme  hukum. Penelitian  deskriptif  analitis  ini  memberikan uraian lengkap secara menyeluruh dan mendeskripsikan hasil analisis suatu masalah yang sedang diteliti. 14

## C.. Pembahasan
Tahun 2019 Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menjabarkan Visi Indonesia 2045 yang salah satu tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia. 15
Presiden Joko Widodo menjelaskan salah satu masalah utama yang dihadapi Indonesia adalah terlalu banyaknya peraturan khususnya di bidang ekonomi dan bisnis yang kemudian menekan perbaikan investasi di Indonesia. Sebagai solusi pemerintah Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan akan menyederhanakan tumpang  tindih  peraturan  dan  akan  memacu pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan
13  Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidan Hukum , [Bandung:Alfabeta, 2015], Hlm.123 14 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Paenelitian Hukum dan Jurimetri , [Jakarta:Ghalia Indonesia, 1988],Hlm.35 15 Kristianto Purnomo,Jokowi Ingin Indonesia Masuk 5 Ekonomi Terbesar Dunia di 2045, Apa Syaratnya?”, Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2019/10/21/074400026/jokowi-ingin-indonesia-masuk-5-ekonomi-terbesar- dunia-di-2045-apa-syaratnya?page=all,Diakses 20 Februari 2021
16  Henry Donald Lbn. Toruan, Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan model Omnibus Law, Jurnal Hukum to-ra , Vol.3, No. 1, April 2017, Hlm. 465
17 Ihsanuddin, “Presiden Jokowi Kecewa Calon Investor Banyak Lari ke Negara Tetangga”, https://nasional.kompas.com/ read/2019/09/04/16425441/presiden-jokowi-kecewa-calon-investor-banyak-lari-ke-negara-tetangga, Diakses 20 Februari 2021
lapangan kerja baru dan meningkatkan kemudahan untuk berusaha di Indonesia.
Konsep hukum di Indonesia dalam tata urutan perundang-undangan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hanya menetapkan undang-undang  sebagai  yang  tertinggi,  tidak mengenal peraturan diatas undang-undang. 16
Potensi yang dimiliki Indonesia untuk menarik investor belum berbanding lurus dengan tingkat investasi di Indonesia yang masih sangat rendah, jika dibandingkan dengan negara di kawasan Asia  Tenggara  seperti  Malaysia,  Singapura, Vietnam, dan Thailand. Investor asing lebih memilih untuk berinvestasi di negara tersebut dibandingkan di Indonesia. 17 Padahal salah satu strategi pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi adalah melakukan reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha. Reformasi perlu dilakukan untuk menyelesaikan hambatan investasi yakni panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpeng tindih, dan banyaknya regulasi  yang  tidak  harmonis  terutama  dalam regulasi pusat dan daerah.
Negara merupakan aktor pertama dan utama yang bertanggung jawab mencapai janji kesejahteraan kepada rakyatnya, terutama memainkan peran distribusi sosial dan investasi ekonomi. Negara berfungsi untuk

## P E R S P E K T I F  P L U R A L I S M E  H U K U M P A S C A  P E M B E N T U K A N  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A
mengatur segala hal yang harus dilakukan untuk menciptakan  ketertiban  dan  keteraturan  serta mengupayakan kesejahteraan. 18 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2020 sebesar 2,97% year on year (yoy). Pertumbuhan tersebut mengalami kontraksi 2,41% dibandingkan triwulan IV 2019. Penurunan pertumbuhan ekonomi disebabkan turunnya sejumlah ekspor salah satunya ke China dan Amerika Serikat, dua negara tujuan ekspor terbesar Indonesia. Meski kondisi ekonomi Indonesia saat ini sangat berat, namun masyarakat Indonesia tetap memprotes dan menolak Undang-Undang Cipta Kerja terutama karena potensi berkurangnya hak buruh, upah buruh, dan keamanan pekerjaan.
Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa hanya kegiatan usaha yang berdampak penting  terhadap  lingkungan,  sosial,  ekonomi dan budaya dan rincian pengaturannya akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP). Konsep welfare  state atau social service- state , yaitu negara yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal, merupakan anti-tesis dari konsep negara penjaga malam yang tumbuh dan berkembang di abad ke-19. 19 Pada negara kesejahteraan, pemerintah atau pengurus negara  wajib  berperan  aktif  di  seluruh  aspek kehidupan masyarakatnya. Ciri khas negara hukum modern adalah adanya pengakuan dan penerimaan terhadap peran yang dilakukan sehingga  terbentuk  suatu  kekuatan  yang  aktif 18  Conboy, Maria Soetopo, “ Indonesia  Getting  its  Second  Wind:  Law  and  Economics  for  Welfare  Maximization ”, [Jakarta:Kompas Gramedia, 2015], Hlm.22
19 Soeprapto, Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan , [Yogyakarta:Kanisius, 2007], Hlm.13
20  Bagian Menimbang, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
21 Suparji, Penanaman Modal Asing di Indonesia , [Jakarta:Universitas Al Azhar, 2008], Hlm. 146
dalam rangka membentuk atau menciptakan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan.
Pemerintah untuk mendorong kemudahan berusaha  tidak  hanya  berhenti  pada pembentukan PTSP, pembenahan terus dilakukan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Pemerintah membuka ruang bagi setiap orang yang ingin berusaha untuk dapat bersaing secara sehat. Reformasi regulasi ditempatkan sebagai strategi  penting  dalam  meningkatkan  daya saing untuk melakukan pemangkasan regulasi yang dianggap menghambat investasi melalui Paket Kebijakan Ekonomi. Hal ini dilaksanakan dengan pola memunculkan peraturan baru yang dirumuskan dalam rangka percepatan investasi, yang berdampak pada dicabutnya beberapa peraturan terkait yang dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. 20
Sejak terjadi krisis ekonomi, sistem hukum Indonesia tidak mampu  menciptakan kepastian, stabilitas, dan keadilan. Hal ini dapat dari substansi  dari peraturan perundang-undangan yang  tidak  sinkron,  aparatur  penegak  hukum yang tidak mendukung perbaikan iklim investasi dan kualitas budaya hukum yang rendah. 21
Guna mempercepat pembangunan ekonomi ke arah stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan permodalan terutama permodalan yang berasal proyek produktif. Kepastian hukum merupakan sine qua non dalam pembangunan ekonomi, karena tanpa proses hukum yang efektif  perbaikan  ekonomi  dan  politik  sulit terjadi.
Permasalahan terhadap pertumbuhan dan

## P A S C A  P E M B E N T U K A N  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A
kebebasan ekonomi dan kebebasan berusaha tidak  lepas  dari  permasalahan  regulasi  yang tumpang  tindih  sehingga  rentan  akan  adanya korupsi. Kebebasan ekonomi tetap didasarkan pada kesepakatan para pihak dan bukan pemaksaan dan kekerasan. Hukum ditetapkan untuk melakukan pemisahan terhadap yang  boleh  dilakukan  serta  yang  tidak  boleh dilakukan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. 22 Undang-undang cipta kerja yang dalam teknis penyusunannya menggunakan model Omnibus Law mencakup sebelas bidang kebijakan berikut:
1.  Penyederhanaan Perizinan.
2.  Persyaratan Investasi.
3. Ketenagakerjaan.
4. Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M dan Perkoperasian.
5.  Kemudahan Berusaha.
6.  Dukungan Riset dan Inovasi.
7.  Administrasi Pemerintahan.
8.  Penerapan Sanksi.
9.  Pengadaan Tanah, Alih Fungsi Lahan Pertanian, Pertanahan, dan Isu Terkait lainnya.
10.  Investasi dan Proyek Strategi Nasional.
11.  Kawasan Ekonomi.
Undang-undang Cipta Kerja, salah satu tujuannya adalah terciptanya pembangunan nasional yang dapat mewujudkan keadilan, kemakmuran,  kesejahteraan,  dan  ketertiban. Konsep investasi mempunyai peranan yang penting  dan  strategis  dalam  menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan pembangunan nasional memerlukan
22  Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum:Suatu Pengantar , [Yogyakarta:Liberty, 2008], Hlm.80 23  Rachmat Trijono, Kamus Hukum , [Jakarta:Pustaka Kemang, 2016], Hlm.39
pendanaan yang besar untuk dapat menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya diperoleh dari sumber pendanaan dalam negeri tetapi juga dari luar negeri.
Dengan di sahkannya Undang-Undang Cipta Kerja tentu diharapkan sebagai penunjang pembangunan nasional khususnya dalam pembangunan sektor riil yang pada gilirannya diharapkan akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja secara luas. Administrasi negara  tentunya  tidak  bisa  terlepas  dari  yang namanya birokrasi. Birokrasi sendiri memiliki pengertian  yaitu  prosedur  yang  harus  diikuti dalam mengurus sesuatu hal, baik dengan pelayanan  publik  atau  tidak,  pada  lembaga atau departemen pemerintah. 23 Mengingat bahwa hukum adalah norma yang bersaing dengan norma-norma yang lain secara implisit menyiratkan pesan moral bagi siapapun pembuat hukum maupun kebijakan agar dalam proses  pembuatannya  senantiasa  berkiblat  ke arah tercapainya tujuan Negara.
Perubahan pola hubungan antar masyarakat dalam bidang hukum dan ekonomi (bisnis) atau disebut sebagai konsep transplantasi hukum sebagai kebijakan pembangunan hukum nasional merupakan pilihan politik yang sesuai dengan jiwa dan roh hukum Indonesia, jiwa, dan kepribadian bangsa Indonesia, dasar ideologis- filosofis  Pancasila  yang  merupakan  nilai paradigmatik  asli  dari  budaya  dan  masyarakat Indonesia.  Pilihan  politik  dalam  aktivitas pembuatan norma hukum konkrit tanpa harus mengabaikan posisi dan keberadaan Indonesia di tengah-tengah pergaulan internasional, hukum yang dilahirkan adalah hukum yang

## P E R S P E K T I F  P L U R A L I S M E  H U K U M P A S C A  P E M B E N T U K A N  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A

## berkomitmen secara nasional, berpikir global
dan bertindak secara lokal. 24
Tujuan Undang-Undang Cipta kerja adalah melakukan transformasi struktur ekonomi melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan pembukaan lapangan kerja baru. Harapannya, Indonesia bisa menjadi negara maju dengan tingkat  pendapatan  per  kapita  rata-rata  Rp  27 juta per bulan pada 2045. Undang-Undang Cipta Kerja dirancang agar bisa menghindari jebakan negara berpenghasilan menengah. Dalam melakukan penataan regulasi, Indonesia perlu menerapkan teknik legislasi baru tanpa harus merevisi berbagai undang-undang yang substansinya terkait dengan perizinan, melainkan cukup dengan membuat satu undang-undang baru yang mengamandemen pasal dalam beberapa undang-undang.
Beberapa syarat agar Indonesia dapat keluar dari jebakan ekonomi. Pertama, pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,7 persen-6,0 persen sehingga akan tercipta 2,7 juta-3 juta lapangan pekerjaan baru per tahun. Kedua, peningkatan investasi 6,6 persen-7 persen sehingga terjadi peningkatan pendapatan perkapita  dan  konsumsi.  Ketiga,  peningkatan produktivitas  yang  juga  akan  diikuti  kenaikan pendapatan. Undang-Undang Cipta Kerja diproyeksikan menjadi salah satu pengungkit penting  bagi  peningkatan  produktivitas  dan daya  saing  perekonomian  domestik.  John Griffiths  mendefinisikan  pluralism  hukum sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang 24  Evaristus Hartoko W, 2002, Good Corporate Governance in Indonesia, [Griffin’s View on International and Comparative Law , Volume 3 Number 1, Januari 2002], Hlm. 103 25 John Griffiths, Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah deskripsi Konseptual, [Tim HuMa (ed), 2005], Hlm.116 26  Safri Nugraha et. al ., Hukum Administrasi Negara , edisi revisi., [Depok: Center for Law and Good Governance Studies FHUI, 2007), Hlm.83
sama. 25 Sederhananya pluralisme hukum dapat dipahami dengan cara sebagai berikut:
1. Pluralisme hukum menjelaskan relasi berbagai sistem hukum yang bekerja dalam masyarakat.
2.  Pluralisme hukum memetakan berbagai hukum yang ada dalam suatu bidang sosial.
3.  Pluralisme hukum menjelaskan relasi, adaptasi,  dan  kompetisi  antar  sistem hukum. Pluralisme hukum memperlihatkan pilihan warga memanfaatkan hukum tertentu ketika berkonflik.
Melalui  pengertian  sederhana  dari pluralisme hukum tersebut masyarakat dapat mengambil  kesimpulan  bahwa  perspektif pluralisme hukum ini adalah kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stabilitas makro ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang penting dilakukan oleh pemerintah adalah membuat kebijakan baru yang mendorong investasi. Kepentingan umum dilakukan dengan melakukan layanan publik yang merupakan kegiatan yang menggunakan kewenangan publik, dan dilakukan untuk memenuhi kepuasan kebutuhan publik. 26
Dengan  adanya  efisiensi  regulasi  dan kemudahan berusaha, yang tentunya harus diikuti  komitmen  dan  penegakan  hukum  yang jelas,  akan  memberikan  kepastian  hukum kepada para pengusaha maupun investor untuk membangun lebih banyak industri manufaktur di Indonesia dan sektor lainnya. Reformasi di

## P A S C A  P E M B E N T U K A N  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A
bidang hukum harus memperhatikan tuntutan- tuntutan globalisasi, seperti keterbukaan hukum nasional terhadap norma-norma hukum yang berlaku secara internasional. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas, di satu pihak, dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi, di pihak lain.  Dampaknya,  akan  sering  terjadi  konflik antarwarga dalam memperebutkan sumber- sumber ekonomi tersebut. 27
Sistem hukum dunia bermula dari pemikiran Plato mengenai negara hukum dengan konsepnya, “bahwa penyelenggaran negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan yang baik yang disebut dengan istilah  “nomoi”. 28 Hukum dipandang sebagai suatu sistem nilai yang secara keseluruhan dipayungi oleh sebuh norma dasar disebut grundnorm atau basic norm . 29 Hukum bergerak di antara dua dunia yang berbeda, baik dunia nilai maupun realitas sosial. Akibatnya sering terjadi ketegangan di saat hukum itu diterapkan. Ketika hukum yang sarat dengan nilai-nilai itu hendak diwujudkan, maka ia harus berhadapan dengan berbagai macam faktor yang memengaruhi dari lingkungan sosialnya.
Pluralisme hukum memiliki area yang bergagam dan mencakup norma lain di luar dari norma hukum. Hal ini maka berkaitan dengan kenyataan dalam kehidupan sosial di Indonesia yang beragam dengan kebiasaan yang berbeda- beda,  yang  artinya  norma  hukum  bersaing dengan budaya yang hidup di tengah-tengah
27  Gunarto Suhardi, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi , [Yogyakarta:Universitas Atmajaya, 2002], Hlm. v 28  Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , [Bandung:Citra Aditya Bakti,1991], Hlm.255 29  Esmi Warasih Pujirahayu, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis , [Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2011], Hlm.6970
30  Werner Menski, Comparative Law in a Global Context: The Legal System of Asia and Africa , [New York: Cambridge University Press, 2006], Hlm.108
masyarakat. Omnibus Law biasanya dilakukan agar  struktur  perekonomian  lebih  fleksibel sehingga mampu mengadaptasi perubahan eksternal. Penulis berpendapat sama melalui perspektif  plurasimes  hukum bahwa Undang- Undang Cipta Kerja ini memberi dan menerima dalam kehidupan dan kebudayaan di dalam masyarakat di Indonesia. Sehingga, dijadikan sebagai alasan pembenar untuk dinamika pertumbuhan ekonomi
Dengan  perpektif  pluralisme  hukum maka pengaturan terkait investasi yang sudah mengikat kebiasaan di tengah masyarakat tidak terjadi  tumpang  tindih.  Undang-Undang  Cipta Kerja apabila ingin diterima di masyarakat maka diperlukan kejelasan dalam pengaturan hukum positif yang juga memperhatikan aspek sosial atau budaya di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan pluralisme hukum yang oleh Werner Mesnski, dijabarkan bahwa dilakukan dengan empat pendekatan yakni  normatif  filosofis,  normatif  legalistis, socio-legal , dan pluralisme hukum approach . 30 Melalui pluralisme hukum approach ini terdapat dua hal yang diperhatikan yaitu adalah hukum negara yang sifatnya positifistik sedangkan yang kedua adalah aspek masyarakat atau socio-legal .

## D.. Penutup
Kondisi undang-undang cipta kerja dalam perspektif  pluralisme  hukum  merupakan realitas konkrit berswujud ius  constitutum . Undang-Undang Cipta Kerja dibuat dengan maksud untuk mengatasi permasalahan over

## P E R S P E K T I F  P L U R A L I S M E  H U K U M P A S C A  P E M B E N T U K A N  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A
regulated dan over lapping pengaturan bidang terkait pembangunan dan investasi. Di sisi lain Undang-Undang Cipta Kerja mensyaratkan adanya aturan turunan sehingga berpotensi melahirkan hyper regulated dan pengaturan yang jauh lebih kompleks. Pluralisme hukum yang  kuat  karena  ada  situasi  ketika  antar berbagai sistem hukum melangsungkan interaksi yang  saling  tidak  mendominasi.  Individu  atau kelompok yang hidup dalam lapangan atau
wilayah sosial tertentu bebas memilih salah satu hukum dan bebas untuk mengkombinasikan berbagai sistem hukum dalam melangsungkan aktivitas  keseharian  atau  untuk  menyelesaikan permasalahan. Pluralisme hukum yang lemah adalah salah satu sistem hukum memiliki posisi superior di hadapan dengan sistem hukum lainnya. Masyarakat lebih sering menggunakan salah satu sistem hukum karena tekanan.

## P A S C A  P E M B E N T U K A N  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A

## DAFTAR.PUSTAKA

## A.. Buku
Hartono, C.F.G. Sunaryati, Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia, [Bandung:Bina Cipta, 1979]
Irianto, Sulistyowati & Shidra, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, [Jakarta:Pustaka Obor Indonesia, 2009]
Lopa, Baharuddin, Etika Pembangunan Hukum Nasional, dalam Artidjo Alkostar (ed), Identitas Hukum Nasional, [Yogyakarta:FH UII, 1997]
Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum:Suatu Pengantar, [Yogyakarta:Liberty, 2008]
Nugraha, Safri et. al., Hukum Administrasi Negara, edisi revisi., [Depok: Center for Law and Good Governance Studies FHUI, 2007)
Pujirahayu, Esmi Warasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, [Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2011]
Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, [Bandung:Citra Aditya Bakti,1991]
Sembiring, Sentosa, Hukum Investasi,[Bandung:Nuansa Aulia, 2010]
Soemitro, Ronny Hanitijo , Metode Paenelitian Hukum dan Jurimetri, [Jakarta:Ghalia Indonesia,
1988]
Soeprapto, Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan, [Yogyakarta:Kanisius, 2007]
Suhardi Gunarto, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, [Yogyakarta:Universitas Atmajaya, 2002]
Suparji, Penanaman Modal Asing Di Indonesia,[Jakarta:Universitas Al Azhar, 2008]
Suratman  dan  H.  Philips  Dillah,  Metode  Penelitian  Hukum:  Dilengkapi  Tata  Cara  dan  Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidan Hukum, [Bandung:Alfabeta, 2015]
Trijono, Rachmat, Kamus Hukum, [Jakarta:Pustaka Kemang, 2016] Triwibowo, D. dan Bagahijo, S, Mimpi Negara Kesejahteraan, [Jakarta: LP3ES. 2017]

## B.. Makalah
Agnes  Fitryantica, Harmonisasi  Peraturan  Perundang-undangan  Indonesia  melalui  Konsep Omnibus Law , Jurnal Gema Keadilan. Vol. 6 Edisi III. Oktober-November, [Semarang, 2019] Conboy, Maria Soetopo, “ Indonesia  Getting  its  Second  Wind:  Law  and  Economics  for  Welfare Maximization ”, [Jakarta:Kompas Gramedia, 2015], Evaristus Hartoko W, 2002, Good  Corporate  Governance  in  Indonesia,  [Griffin’s  View  on International and Comparative Law , Volume 3 Number 1, Januari 2002]
Griffiths,  John, What  is  Legal  Pluralism , [Taylor  and  Francis:  Journal  of  Legal  Pluralism  and Unofficial Law , vol. 18 No 24, 1986]
Henry Donald Lbn. Toruan, Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan model Omnibus Law, Jurnal Hukum to-ra, Vol.3, No. 1, April, [Jakarta, 2017]
John  Griffiths,  Memahami  Pluralisme  Hukum,  Sebuah  deskripsi  Konseptual,  [Tim  HuMa  (ed),
2005]

## P E R S P E K T I F  P L U R A L I S M E  H U K U M P A S C A  P E M B E N T U K A N  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A
Juoro, Umar, Menarik Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Dalam Investasi antara Pertumbuhan dan Keadilan, [Jakarta:The ARC, 2003]
Kementerian Koordinator Perekonomian, Pemaparan RUU Cipta Kerja, [Jakrta, 2020] Mill, Stuart, John, The Greatest Happiness Principle-Utilitarianism, On Liberty & The Subjection of Women, [Madison & Adams Press. 2017]
Simatupang, Dian Puji, Petunjuk Penelitian Usulan Penelitian Disertasi, [Jakarta:Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unkrisna, 2013]
Wardhani, Dwi Kusumo, Disharmoni Antara Ruu Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan PrinsipPrinsip UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), [Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) Universitas Pendidikan Ganesha ,Vol. 6 No. 2, Agustus 2020]
Wicipto  Setiadi,  Simplifikasi  Peraturan  Perundang-Undangan  Dalam  Rangka  Mendukung Kemudaha Berusaha, Jurnal Rechts Vinding:Media Pembinaan Hukum Nasional, [Jakarta, 2018]

## C.. Internet
Ihsanuddin, “Presiden Jokowi Kecewa Calon Investor Banyak Lari ke Negara Tetangga”,https:// nasional.kompas.com/read/2019/09/04/16425441/presiden-jokowi-kecewa-calon-investor- banyak-lari-ke-negara-tetangga, Diakses 20 Februari 2021
Kristianto  Purnomo,Jokowi  Ingin  Indonesia  Masuk  5  Ekonomi  Terbesar  Dunia  di  2045,  Apa Syaratnya?”, Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2019/10/21/074400026/ jokowi-ingin-indonesia-masuk-5-ekonomi-terbesar-dunia-di-2045-apa-syaratnya?page=all, Diakses 20 Februari 2021

## D.  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

## P A S C A  P E M B E N T U K A N  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A

## BIODATA.PENULIS
Dr.. Yuni. Priskila. Ginting,S.H.,M.H merupakan Dosen Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, Anggota Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Anggota Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (HKHKI). Hasil Publikasi karya tulis ilmiah di antaranya adalah sebagai berikut Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Korupsi Yang Mendapat Pengampuan Pajak, Jurnal Litigasi, Universitas Pasundan, Suspicious Financial Transactions From Narcotic Trading Result As Origin Criminal Measures In Money Laundering, Veteran Law Review , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan Holding BUMN Memerlukan Adanya Standar Prosedur Operasi Dalam Mencapai Aspek Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Majalah Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.

## Majalah.Hukum.Nasional
Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v51i1.139 https://mhn.bphn.go.id
IMPLEMENTASI.UNDANG-UNDANG.CIPTA.KERJA.TERHADAP. PENYELENGGARAAN.SERTIFIKASI.HALAL.DAN.PRODUK.HALAL.DI.INDONESIA. (Implementation of Job Creation Law on Halal Certification and Halal Products in Indonesia)

## Indah Fitriani Sukri
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, 16424. e-mail: indahfit02@gmail.com

## Abstrak
Proses legitimasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan prinsip satu pintu untuk memudahkan pelaku usaha menerbitkan sertifikat halal.  Sehingga dalam rangka pembentukan BPJPH juga perlu dikaji terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan dari kementerian dan lembaga terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal. Tidak kurang dari USD 650 juta transaksi produk halal terjadi setiap tahunnya, dan dapat dikatakan bahwa trend halal telah terjadi dimasa kini, tujuan dari penelitian ini menganalisis implikasi UU Cipta Kerja terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal dan produk halal. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah keefektifan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal dan produk halal sebagai penguatan kewenangan lembaga BPJPH yang tercantum dalam Undang Undang Cipta Kerja. Dalam penelitian ini metode penelitian menggunakan beberapa rujukan sumber hukum dengan penelitian normatif. Pembentukan BPJPH adalah bentuk upaya pemerintah memberikan perlindungan terhadap konsumen juga harus dilihat sebagai suatu sistem. Hukum sebagai suatu sistem merupakan suatu tatanan atau kesatuan yang terdiri dari bagian- bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan, saling berinteraksi satu sama lain, yang terorganisasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan itu. Maka dari itu untuk proses penerbitan sertifikat halal dibutuhkan melalui  satu pintu agar semua prosesnya tidak memakan waktu lama dan pelaksanaan yang berbela belit, undang-undang tersebut juga berpotensi menimbulkan masalah kontradiksi antar peraturan, dan dominasi LPH. Kata.kunci : produk halal, sertifikasi halal, kewenangan.

## Abstract
The legitimacy process of the implementation of Law Number 33 of 2014 is fully implemented by the Halal Product Guarantee Agency on the one-door principle to make it easier for business actors to issue halal certificates. So that in the framework of forming BPJPH it also needs to be studied in relation to the duties, functions and authorities of ministries and institutions related to the implementation of halal product assurance. No less than USD 650 million transactions for halal products occur every year, and it can be said that the halal trend has occurred in the present, the purpose of this study is to analyze the implications of the Job Creation Law on the implementation of halal certification and halal products. The problems raised in this study are the effectiveness of the Job Creation Law on the implementation of halal certification and halal products as a strengthening of the authority of the BPJPH institutions listed in the Job Creation Law. In this research, the research method uses several references to legal sources with normative research. The formation of BPJPH is a form of government effort to provide protection for consumers and it must also be seen as a system. Law as a system is an order or unity consisting of parts or elements that are interrelated, interact with each other, are organized and work together to achieve the goal of that unity. Therefore, the process of issuing a halal certificate is needed through one door so that all processes do not take a long time and are complicated in implementation, the law also has the potential to cause contradictions between regulations and the dominance of the LPH.
Keywords : Halal Product, Halal Certification, Authority.

## I M P L E M E N T A S I  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A  T E R H A D A P P E N Y E L E N G G A R A A N  S E R T I F I K A S I  H A L A L  D A N  P R O D U K  H A L A L  D I  I N D O N E S I A

## A. Pendahuluan
Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia berpotensi menjadi produsen makanan halal terbesar pula. Namun, pergerakan pemasaran produk makanan halal belum mampu mengusai pasar global. Contohnya kasus pemasaran produk makanan halal ke Malaysia. Bahkan Malaysia menawarkan peluang bagi pengusaha makanan minuman Indonesia untuk masuk ke pasarnya. 1
Tren industri halal menjadi perbincangan hangat di dunia bisnis internasional saat ini. Jual beli produk halal mencapai $254 Milyar dan mendongkrak perekonomian 1-3% GDP ( Gross Domestic  Product ) pada negara OKI. Menurut Global  Islamic  Economy  Report 2019/2020 Indonesia  menempati  posisi  ke-5  dalam perkembangan industri halal. Hal tersebut sangat kontras dengan kondisi Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki populasi muslim terbesar yang seharusnya memiliki potensi dan kesempatan yang besar dalam industri halal. Hal ini menjadi sebuah tantangan untuk Indonesia dalam  mengembangkan  kualitas  dan  kuantitas dalam industri tersebut. 2
Tak hanya permasalahan terkait produk makanan/minuman yang harus mempunyai logo halal. Namun dalam sudut pandang Kementerian Perindustrian jaminan halal yang diberlakukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 berlaku untuk segala jenis barang yang beredar. Tidak hanya makanan/minuman dan obat, tetapi benda yang tergolong produk yang
1 “Produk Halal RI Belum Mendominasi”, (https://kemenperin.go.id/artikel, diakses 29/05/2021)
2 “Hambatan dan Stategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia”, (http://news.unair.ac.id/2020/09/09/hambatan- dan-strategi-pengembangan-industri-halal-di-indonesia/, diakses 29/05/2021).
3 “Masalah yang Timbul Jika Semua Produk Wajib Diberi Label Halal”, (https://tirto.id/masalah-yang-timbul-jika-semua- produk-wajib-diberi-label-halal-ejrK, diakses 28/05/2021).
4 “Waketum MUI: Kewajiban menjaga Fitrah dengan Konsumsi Halal”, (https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/ waketum-mui-kewajiban-menjaga-fitrah-dengan-konsumsi-halal, diakses 20/04/2021)
diperjualbelikan. 3 Menurut penulis, daya tarik akan tercipta jika peluang ini dapat diambil Indonesia untuk meningkatkan daya saing pembeli  domestik  maupun  asing.  Langkah tersebut juga harus didukung pemerintah dalam menggolongkan kategori produk yang wajib sertifikasi halal.
Bagi umat Islam sendiri, mengkonsumsi makanan yang halal merupakan kewajiban untuk memenuhi perintah Allah SWT, di mana hal itu tersurat dalam Al-Quran suarat Al-Maidah ayat 88 yang artinya “Makanlah makanan yang halal lagi baik”. Dengan begitu menjadi landasan utama dari dibentuknya Lembaga Pengkajian Pangan,  Obat-obatan,  dan  Kosmetika  MUI (LPPOM MUI) pada Januari 1989 sebagai upaya  untuk  memberikan  kepastian  mengenai kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika. 4
Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, di mana dalam Pasal 69 menyebutkan bahwa salah satu penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan, dan ketentuan mengenai pencantuman label halal pada kemasan produk dijelaskan dalam Pasal 97 UU tersebut. Lebih lanjut secara detail, labelisasi halal juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Dalam PP tersebut, Badan Standarisasi Nasional (BSN) merupakan lembaga yang

## I M P L E M E N T A S I  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A  T E R H A D A P P E N Y E L E N G G A R A A N  S E R T I F I K A S I  H A L A L  D A N  P R O D U K  H A L A L  D I  I N D O N E S I A
melakukan akreditasi terhadap lembaga pemeriksa yang akan memeriksa kebenaran pernyataan halal yang akan dicantumkan pada label suatu produk pangan. Dengan dasar inilah BSN  membentuk  suatu  tim  pengembangan akreditasi. Lembaga Sertifikasi Halal pada tahun 2001 yang anggotanya merupakan perwakilan dari Kementerian Pertanian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama, Asosiasi Industri Pangan, YLKI dan Yayasan Lembaga Konsumen Muslim, Perguruan Tinggi, LPPOM MUI, dan BSN sendiri. 5
Kehadiran peraturan yang ada sebelumnya memang menyinggung masalah Jaminan Produk Halal (JPH) namun dinilai masih ambiguous. Maka pada tahun 2006, DPR RI melalui usul inisiatif  mengusulkan  RUU  tentang  Jaminan Produk Halal. Setelah delapan tahun melalui pembahasan, akhirnya pada tahun 2014 RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, harapannya dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen, khususnya konsumen muslim.
Sebagaimana tugas atau wewenang dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan sebuah badan yang terbentuk di bawah naungan Kementerian Agama (KEMENAG), diatur dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal salah satunya adalah mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya oleh sebab itu BPJPH dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, hingga diperdagangkan di Indonesia.
5 Ibid , hlm. 26-27.
Selain itu, tugas dan fungsinya registrasi halal, sertifikasi  halal,  verifikasi  halal,  melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan kehalalan sebuah produk. Namun sejalan dengan itu terjadi  persinggungan  kewenangan,  seperti yang disampaikan oleh Sukoso “Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 6, salah satu dari 10 kewenangan BPJPH adalah mengeluarkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk. Sedang MUI, sebagaimana diatur dalam Pasal 10, berwenang dalam memberikan fatwa kehalalan  produk”.  Hal  ini  berarti  pemberian sertifikasi  halal  adalah  kewenangan  Kemenag, serta BPJPH berwenang dalam pengajuan permohonan  dan  penerbitan  sertifikasi  halal, MUI berwenang dalam pelaksanaan fatwa halal, LPH berwenang dalam pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk. Proses, tahapan dan  kewenangan  terkait  sertifikasi  halal  diatur juga dalam Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
Menurut  J.  N.  D.  Anderson  tiga  sikap  itu menjadi ciri umum dunia Islam dalam penerapan syariah. Tiga sikap dunia Islam ini sejalan dengan sikap masyarakat Indonesia dalam menyikapi syariah  dalam  negara.  Sikap  ini  jelas  tidak terhindar dari polemik dan kepentingan politik dalam menentukan posisi syariah dalam negara. Bahkan jika dilihat dari teori sosial khususnya critical theory , polemik itu tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik penguasa, masyarakat, dan elite politik. Perbedaan paradigma pemikiran itu  terlihat  jelas  ketika  terjadi  interaksi  antara

## I M P L E M E N T A S I  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A  T E R H A D A P P E N Y E L E N G G A R A A N  S E R T I F I K A S I  H A L A L  D A N  P R O D U K  H A L A L  D I  I N D O N E S I A
pusat-pusat kekuasaan ( power points ) baik di tingkat  inprastruktur  maupun  suprastruktur  di tengah-tengah masyarakat seperti partai politik, pemerintah, ABRI, ormas keagamaan/lembaga swadaya masyarakat, masyarakat muslim dan non-muslim serta media massa dalam proses legislasi hukum Islam di Indonesia.
Amanat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dilaksanakan mulai tanggal 17 Oktober 2019, Jaminan Produk Halal akan mulai diselenggarakan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pemberlakukan kewajiban sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019 dilakukan secara bertahap. 6
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ada untuk menjamin kepastian hukum tentang penjaminan produk halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Menkumham Amir Syamsudin, di Jakarta. 7
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal didalamnya mengatur tentang: untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba,
6 “Jaminan  Produk  Halal”,  (https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-33-2014-jaminan-produk-halal,  diakses 20/3/2020).
7 Ibid
8 Ibid
10  Pasal 7 Undang-Undang Nomor  33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula Proses Produk Halal (PPH) yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. 8
Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan  secara  tegas  keterangan  tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk. 9
Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH. 10
Biaya  sertifikasi  halal  dibebankan  kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat  Halal.  Dalam  rangka  memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang- Undang ini memberikan peran bagi pihak lain  seperti  Pemerintah  melalui  anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial,

## I M P L E M E N T A S I  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A  T E R H A D A P P E N Y E L E N G G A R A A N  S E R T I F I K A S I  H A L A L  D A N  P R O D U K  H A L A L  D I  I N D O N E S I A
lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk  memfasilitasi  biaya  sertifikasi  halal  bagi pelaku usaha mikro dan kecil. 11 Jika beban biaya ini harus ditanggung oleh pelaku usaha maka lebih ideal kewenangan tersebut dijalankan oleh lembaga negara bentukan kementerian Agama berdasarkan dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2014, jika kewenangan tersebut harus dipegang oleh organisasi masyarakat yang berbadan hukum dan akan berakhir pada ketimpangan wewenang.
Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan  sanksi  administratif  dan  sanksi pidana. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Latar Belakang  Pertimbangan  pengesahan  Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah: bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu; bahwa untuk  menjamin  setiap  pemeluk  agama  untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat; bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya; bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini  belum  menjamin  kepastian  hukum  dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang- undangan;  bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
11 Ibid 12 Ibid 13 Ibid
huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang- Undang tentang Jaminan Produk Halal. 12
Untuk  menjamin  setiap  pemeluk  agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas pelindungan, keadilan,  kepastian  hukum,  akuntabilitas  dan transparansi,  efektivitas  dan  efisiensi,  serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. 13
Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di  bidang  pangan,  obat-obatan,  dan  kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan  yang  haram  baik  disengaja  maupun  tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan

## I M P L E M E N T A S I  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A  T E R H A D A P P E N Y E L E N G G A R A A N  S E R T I F I K A S I  H A L A L  D A N  P R O D U K  H A L A L  D I  I N D O N E S I A
pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.
Berdasarkan hal tersebut, maka pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan adalah; (1) Bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja mengatur kewenangan antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia), (2) Bagaimana UU Cipta Kerja mengatur proses penerbitan sertifikasi halal.

## B.. Metode.Penelitian.
Pembagian  penelitian  hukum  yang  utama yaitu pembagian kepada (1) metode penelitian hukum  yang  normatif,  yang  ada  prinsipnya melakukan  penelitian  terhadap  kaidah  hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan  doktrin,  yang  dilakukan  secara  kualitatif, dan (2) metode penelitian hukum empiris, yang memandang hukum sebagai fenomena sosial sehingga lebih meneliti hukum dalam masyarakat baik dilakukan secara kualitatif maupun secara kuantitatif.  Dalam  praktik  metode  penelitian hukum normatif lebih banyak digunakan karena dianggap  merupakan  penelitian  hukum  yang empiris, meskipun sebenarnya lebih merupakan penelitian sosilogis. 14
Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah  metode  deskriptif  kualitatif.  Deskriptif kualitatif  mengacu  pada  identifikasi  sifat- sifat  yang  membedakan  atau  karakteristik sekelompok  manusia,  benda,  dan  peristiwa. Pada  dasarnya,  deskriptif  kualitatif  melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan 14  Munir Fuadi, Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep , (Depok: Rajawali Press, Cet 2018), hlm. 20. 15  Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial , (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 27-28.
16  Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang  Label  Iklan  Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867).
pembentukan  skema-skema  klasifikasi. 15 Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari publikasi yaitu buku-buku, jurnal, surat kabar, website, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan.
Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk  Halal  belum  memberikan  kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai JPH perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup produk yang meliputi  barang  dan/atau  jasa  yang  terkait dengan  makanan,  minuman,  obat,  kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa  genetik  serta  barang  gunaan  yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis  akan  melakukan  penelitian  mengenai “IMPLEMENTASI. UNDANG-UNDANG. CIPTA. KERJA. TERHADAP. PENYELENGGARAAN. SERTIFIKASI. HALAL. DAN. PRODUK. HALAL. DI. INDONESIA”.
C.. Pembahasan. 1.. Kewenangan.Kelembagaan.BPJPH.dan.

## MUI.(Melalui.LPPOM.MUI)
Pengaturan  pemeriksaan  sertifikasi  halal pada awalnya merupakan kewenangan dari Kementerian Agama. 16 Kementerian Agama telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan

## I M P L E M E N T A S I  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A  T E R H A D A P P E N Y E L E N G G A R A A N  S E R T I F I K A S I  H A L A L  D A N  P R O D U K  H A L A L  D I  I N D O N E S I A
Halal.  Selanjutnya  ditindaklanjuti  dengan Keputusan Menteri Agama No. 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal, yang menunjuk dan mendelegasikan pelaksanaan  sertifikasi  halal  ke  Lembaga Pengkajian Pangan Obat Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).
Dalam perkembangannya, pengaturan sertifikasi  halal  selama  ini  masih  terkesan sektoral, parsial, inkonsistensi serta tidak sistemik dan sukarela ( voluntery ), yang mengakibatkan sertifikasi  halal  belum  mempunyai  legitimasi hukum yang kuat. 17 Selain itu masih banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, sehingga memerlukan pengaturan  yang  komprehensif  yang  meliputi produk barang dan jasa. 18 Berdasarkan faktor tersebut maka penyelenggaraan sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH).
BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal diberikan kewenangan untuk menerbitkan  dan  mencabut  sertifikasi  halal dan label halal pada produk. Kewenangan ini sebelumnya dilaksanakan oleh LPPOM-MUI. Yang  berarti  bahwa  pemberlakuan  UUJPH  ini secara  kelembagaan  nantinya  akan  terjadi peralihan kewenangan dalam hal penerbitan sertifikasi  halal  dari  LPPOM-MUI  kepada BPJPH.  Sertifikasi  halal  merupakan  pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
Pembentukan BPJPH adalah bentuk
17 KN Sofyan Hasan, Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan, Dinamika Hukum , Volume 14, Nomor 2, Mei 2014
18  Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).
19  Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar , Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 18.
upaya pemerintah memberikan perlindungan terhadap konsumen juga harus dilihat sebagai suatu sistem. Hukum sebagai suatu sistem merupakan suatu tatanan atau kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan, saling berinteraksi satu sama lain, yang terorganisasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan itu. Hukum bukanlah sekadar sekumpulan hukum yang masing- masing berdiri sendiri, tetapi harus dilihat dalam kaitannya dengan bagian-bagian lain dalam sistem tersebut. 19
Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sertifikasi halal ini diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan sehingga dalam rangka pembentukan BPJPH perlu juga dilaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang- undangan terkait. Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan suatu proses mencari kesesuaian antara peraturan perundang-undangan. Harmonisasi ini idealnya dilakukan pada saat perancangan peraturan perundang-undangan. Adapun sinkronisasi merupakan penyelerasan dan penyelerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu, sinkronisasi dilakukan agar substansi yang diatur dalam produk  perundang-undangan  tidak  tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi

## I M P L E M E N T A S I  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A  T E R H A D A P P E N Y E L E N G G A R A A N  S E R T I F I K A S I  H A L A L  D A N  P R O D U K  H A L A L  D I  I N D O N E S I A
muatannya. 20 Sinkronisasi  dilakukan  meliputi sinkronisasi  vertikal  yaitu  mengidentifikasikan apakah suatu perundang-undangan tersebut sejalan  apabila  ditinjau  dari  sudut  strata  atau hierarki peraturan perundangan yang ada, dan sinkronisasi  horizontal  yakni  mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama. 21
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal didalamnya mengatur tentang: untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.  Di  samping  itu,  ditentukan  pula  PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. 22 Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan  tidak  halal  pada  kemasan  Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah  dilihat,  dibaca,  tidak  mudah  terhapus, dan  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan dari Produk. 23

## Untuk menjamin penegakan hukum
20  Novianto M Hantoro, Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.
21  Zaidah Nur Rosidah, Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama, Al-Ahkam , Volume 23, Nomor 1, April 2013.
22 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-33- 2014-jaminan-produk-halal diakses pada 18/05/2020
23 Ibid
24 Ibid
25 “Majelis Ulama Indonesia, Tentang LPPOM-MUI”, (http://www.halalmui.org/mui14/ diakses 18/05/2020).
terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan  sanksi  administratif  dan  sanksi pidana. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Latar Belakang  Pertimbangan  pengesahan  Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah: bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu; bahwa untuk  menjamin  setiap  pemeluk  agama  untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat; bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya; bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini  belum  menjamin  kepastian  hukum  dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang- undangan;  bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang- Undang tentang Jaminan Produk Halal. 24
Penyelenggaraan  seritifikasi  halal  yang selama ini telah dilaksanakan oleh LPPOM-MUI dilaksanakan kerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait. 25 Sehingga dalam rangka pembentukan BPJPH juga perlu dikaji terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan dari kementerian dan lembaga terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk

## I M P L E M E N T A S I  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A  T E R H A D A P P E N Y E L E N G G A R A A N  S E R T I F I K A S I  H A L A L  D A N  P R O D U K  H A L A L  D I  I N D O N E S I A
halal. Berdasarkan dari uraian diatas maka permasalahan yang diambil yakni bagaimana penyelenggaraan  sertifikasi  halal  di  Indonesia terkait Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) serta bagaimana penguatan lembaga BPJPH dalam menjalankan kewenangannya.
Kewenangan BPJPH dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014
Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang;
a.  Merumuskan dan menetapkan kebijakan
JPH;
b.  Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
c.  Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada produk;
d.  Melakukan  registrasi  Sertifikat  Halal  pada Produk luar negeri;
e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
f.  Melakukan akreditasi terhadap LPH;
g.  Melakukan registrasi Auditor Halal;
h.  Melakukan pengawasan terhadap JPH;
i.  Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
j.  Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.
Dalam melaksanakan tugasnya BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH, pengawasan JPH dilakukan terhadap LPH; masa berlaku  Sertifikat  Halal;  kehalalan  produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan  tidak  halal;  pemisahan  lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/ atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH. Peran serta masyarakat dapat berupa: melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH. Menururt penulis, ada beberapa  hal  yang  musti  diperhatikan  dalam menjalankan pelaksanaan sertfikasi halal selain penjaminan kepastian unsur halal suatu produk, juga  kemudahan  memperoleh  sertifikat  halal bagi pelaku usaha.

## Tabel..1 . Perbandingan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

## Penyelenggaraan JPH oleh LPPOM MUI
Penyelenggaraan JPH Sesuai UU JPH
Kekuatan:
•   Infrastruktur dan sistem telah terbentuk, bahkan permohonan sertifikasi halal bisa dilakukan secara on-line ;
•   Ulama memiliki otoritas penuh dalam sertifikasi halal;
•  Alur birokrasi pendek karena penyelenggaraan oleh 1 (satu) lembaga;
•   Sudah memiliki pengalaman termasuk dengan luar negeri;
•  Memiliki aspek historis dalam penjaminan produk halal dan bersifat subsidi silang serta tidak membebani APBN/APBD.
Kekuatan:
•   Penyelenggaraan JPH dan keberadaan LPH terorganisasi;
•   BPJPH memiliki kekuatan hukum karena dibentuk atas dasar perintah UU;
•   Sertifikat halal merupakan kewajiban bagi pelaku usaha;
•   Adanya dukungan APBN/APBD bagi pengusaha mikro dan kecil;
•   Adanya pendapatan bagi negera dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak dari biaya permohonan sertifikat halal;
•   Masa berlaku sertifikat halal selama 4 tahun.

## I M P L E M E N T A S I  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A  T E R H A D A P P E N Y E L E N G G A R A A N  S E R T I F I K A S I  H A L A L  D A N  P R O D U K  H A L A L  D I  I N D O N E S I A

## Kelemahan:
•   Tidak memiliki payung hukum yang kuat;
•   Sertifikasi halal bukan suatu kewajiban bagi pelaku usaha ( voluntary );
•   Kapasitas/kemampuan pemeriksaan terbatas; •   Dukungan anggaran, sarana prasarana, dan SDM dari negara terbatas;
•   Pengawasan dan penegakan hukum lemah;
•   Tidak ada pendapatan yang masuk ke negara dari biaya permohonan sertifikasi halal;
•   Masa berlaku sertifikat halal selama 2 tahun.
Kelemahan:
•   Memerlukan waktu dan biaya untuk pembentukan infrastruktur yang baru, baik di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
•   Membutuhkan waktu untuk menyiapkan sumber daya manusia bagi BPJPH;
•   Alur proses menjadi panjang dan birokratis karena banyak pihak/lembaga yang terlibat;
•   Rawan konflik kepentingan antara LPH pemerintah dan LPH swasta, begitu juga antara MUI dengan LPPOM MUI yang akan menjadi salah satu LPH;
•   Pelaku usaha tetap dikenakan biaya walaupun seharusnya menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan jaminan kehalalan produk;
•   Masih perlu diatur akuntabilitas dan transparansi kinerjanya;
•   Membutuhkan peraturan-peraturan turunan dari UU (peraturan pemerintah dan peraturan menteri) dalam penyelenggaraannya.
Sumber: diolah penulis, 2020.
Untuk  menjamin  setiap  pemeluk  agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas pelindungan, keadilan,  kepastian  hukum,  akuntabilitas  dan transparansi,  efektivitas  dan  efisiensi,  serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.
Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di  bidang  pangan,  obat-obatan,  dan  kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan,
minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan  yang  haram  baik  disengaja  maupun  tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.
Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk  Halal  belum  memberikan  kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai JPH

## I M P L E M E N T A S I  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A  T E R H A D A P P E N Y E L E N G G A R A A N  S E R T I F I K A S I  H A L A L  D A N  P R O D U K  H A L A L  D I  I N D O N E S I A
perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi  barang  dan/atau  jasa  yang  terkait dengan  makanan,  minuman,  obat,  kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa  genetik  serta  barang  gunaan  yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Serta pengaturan mengenai sumber kewenangan  dari  tiap-tiap  lembaga.  Menurut penulis, diperlukan hanya satu lembaga yang berwenang mengeluarkan dan mencabut izin sertifikasi  halal  dengan  metode  satu  pintu, jika terlalu banyak lembaga atau instansi yang diberikan kewenangan yang sama maka sama saja  halnya  penerbitan  sertifikasi  halal  ini tidak  transparan  dan  berpotensi  menimbulkan masalah, apalagi menyangkut audit anggaran akan berakibat pada penyakit korupsi.

## a. Jaminan.Produk.Halal.dalam.Undang- Undang.Nomor.11.Tahun.2020.tentang. Cipta.Kerja
Beberapa ketentuan yang ada dalam
undang undang sebelumnya kemudian diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait jaminan produk halal, sebagai berikut;
Pada Pasal 4A, berbunyi “(1) untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban  bersertifikat  halal  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil. (2) Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH”.
Ketentuan Pasal 10 diubah; “(1) kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam hal penetapan kehalalan produk. (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk”.

## I M P L E M E N T A S I  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A  T E R H A D A P P E N Y E L E N G G A R A A N  S E R T I F I K A S I  H A L A L  D A N  P R O D U K  H A L A L  D I  I N D O N E S I A
Berikut alur atau proses persiapan sertifikasi dan pendaftaran sertifikasi: 26
1. Memahami Kriteria Sistem Jaminan Halal. Perusahaan  dapat  mengikuti  pelatihan yang  diadakan  lembaga  pelatihan  terkait Sistem Jaminan Halal (SJH)
2. Menerapkan Sistem Jaminan Halal dan Menyiapkan Dokumen Pendaftaran.
3. Melakukan  Pendaftaran  Sertifikasi  Halal (Upload Data). Perusahaan perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke BPJPH untuk
26 Dikutip  melalui  laman  https://www.halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui  Persiapan sertifikasi dan Pendaftaran sertifikasi, pada 11/05/2021.
memperoleh surat pengantar yang nantinya diperlukan  untuk  pendaftaran  sertifikasi halal ke LPPOM MUI. Pendaftaran sertifikasi halal ke LPPOM MUI dapat dilakukan secara pararel  dengan  pendaftaran  ke  BPJPH. Pendaftaran  ke  LPPOM  MUI  dilakukan secara online menggunakan sistem Cerol melalui website www.e-lppommui.org.
Berikut  jalannya  proses  layanan  sertifikasi halal di halal.go.id
Sumber : Laman halal.go.id
Ketentuan Pasal 33 diubah; “(1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI. (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang Fatwa  Halal. (3) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan kehalalan Produk paling lama lama 3 (tiga) hari kerja
sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari LPH. (4) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh MUI kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal”.
Dalam ketentuan tersebut untuk memperoleh  sertifikat  halal  sepenuhnya  harus

## I M P L E M E N T A S I  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A  T E R H A D A P P E N Y E L E N G G A R A A N  S E R T I F I K A S I  H A L A L  D A N  P R O D U K  H A L A L  D I  I N D O N E S I A
diakomodir oleh BPJPH dan LPH yang ada diantaranya LPPOM MUI, PT. SUCOFINDO dan Surveyor Indonesia, dalam ketentuan LPH telah diatur pendirian LPH dalam UU Cipta Kerja 27
terdapat 22 Pasal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengalami perubahan dalam undang-undang tersebut. Selain itu, terdapat penambahan 2  Pasal  baru.  Semuanya  meliputi  ketentuan- ketentuan yang berkaitan dengan proses bisnis  sertifikasi  halal,  kerja  sama  BPJPH,  LPH, dan Auditor Halal, Penyelia Halal, Peran Serta Masyarakat,  Sertifikat  Halal,  Label  Halal,  self declare 28 , dan sanksi administrasi. Sejumlah trobosan pada UU Cipta Kerja sama sekali tidak menghilangkan substansi kehalalan produk. Di  dalam  proses  sertifikasi  halal,  MUI  juga tetap berperan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa halal.
Adapun  biaya  sertifikasi  halal  oleh  pelaku UMK dapat digratiskan melalui berbagai fasilitas pembiayaan, di antaranya melalui APBN/APBD, pembiayaan alternatif untuk UMK, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir dan tanggung jawab sosial perusahaan.
Dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2021 27  Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi “(1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan:
a.  Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
b.  Memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
c.  Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. (2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagaan Islam berbadan hukum, dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum.
(3) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat LPH yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara atau Badan Pengawas Obat dan Makanan”.
28 Self declare atau pernyataan halal oleh pelaku UMK tersebut harus memenuhi kriteria yaitu menggunakan bahan baku no risk dan bahan pendukung yang sudah pasti kehalalannya. Selain itu, proses produksi terbilang sederhana yang dijalankan oleh pelaku usaha UMK juga harus memenuhi aspek kehalalan.
Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal prosedur  pengajuan  permohonan  sertifikasi halal adalah sebagai berikut; 29
“Pasal 59 (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis dalam bahasa indonesia kepada BPJPH melalui sistem elektronik. (2) Permohonan Sertifikat  Halal  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi denggan dokumen: a. Data pelaku usaha; b. Nama dan  jenis  produk;  c.  Daftar  produk  dan bahan yang digunakan; dan d. Pengolahan produk”.
“Pasal 60 Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan nomor induk  berusaha atau dokumen izin usaha lainnya. Pasal 61 Nama dan jenis produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal”.
“Pasal  62  (1)  Daftar  Produk  dan  Bahan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c harus merupakan produk dan bahan halal yang dibuktikan  dengan  sertifikat  halal.  (2)

## I M P L E M E N T A S I  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A  T E R H A D A P P E N Y E L E N G G A R A A N  S E R T I F I K A S I  H A L A L  D A N  P R O D U K  H A L A L  D I  I N D O N E S I A
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan bagi bahan yang: a. Berasal dari alam berupa tumbuhan dan bahan tambang tanpa melalui proses pengolahan; b. Dikategorikan tidak berisiko mengandung bahan yang diharamkan; dan atau c. Tidak tergolong berbahaya serta tidak bersinggungan dengan bahan haram.
“Pasal 63 Dokumen pengolahan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d memuat keterangan mengenai pembelian, pnerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi, dan distribusi”.
“Pasal 64 dalam hal fasilitas produksi yang digunakan untuk memproduksi produk  yang  diajukan  sertifikat  halal  juga digunakan untuk memproduksi produk yang  tidak  diajukan  sertifikat  halal  yang tidak berasal dari bahan yang mengandung bahan yang diharamkan, palaku usaha harus menyampaikan dokumen: a. Nama produk; b. Daftar produk dan bahan yang digunakan; c. Proses pengolahan produk; dan d. Pencucian atau penyamakan pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersama”.
Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, pada dasarnya adalah hubungan hukum yang  terbentuk  karena  ada  perjanjian  timbal balik antara penjual dan pembeli, perjanjian 30 “Tinjauan Pustaka:Beberapa Teori Perlindungan Hak-hak Konsumen dalam E-commerce, (https://e-journal.uajy.ac.id/ cgi/search/archive/advanced, diakses 20/05/2021)
31 Ibid . 32  Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang  Label  Iklan  Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867).
sewa menyewa, dan lain-lain. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan mengakibatkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. 30
Kehalalan  suatu  produk  juga  penting  bagi pelaku usaha karena memiliki nilai tambah terhadap produk yang akan dijual. Hal ini mengingat bahwa pasar konsumen produk halal terus meningkat setiap tahunnya, baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Kehalalan suatu  produk  juga  dapat  mendorong  tingkat penjualan  produk secara signifikan sebab sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Itu berarti akan menaikkan nilai ekonomis produk dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. 31
2. Undang-Undang.Nomor.11.Tahun.2020. tentang.Cipta.Kerja.dalam.Mengatur. Proses.Penerbitan.Sertifikasi.Halal
Pengaturan  pemeriksaan  sertifikasi  halal pada awalnya merupakan kewenangan dari Kementerian Agama. 32 Kementerian Agama telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.  Selanjutnya  ditindaklanjuti  dengan Keputusan Menteri Agama No. 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal, yang menunjuk dan mendelegasikan pelaksanaan  sertifikasi  halal  ke  Lembaga Pengkajian Pangan Obat Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).
Dalam perkembangannya, pengaturan sertifikasi  halal  selama  ini  masih  terkesan sektoral, parsial, inkonsistensi serta tidak sistemik

## I M P L E M E N T A S I  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A  T E R H A D A P P E N Y E L E N G G A R A A N  S E R T I F I K A S I  H A L A L  D A N  P R O D U K  H A L A L  D I  I N D O N E S I A
dan sukarela ( voluntery ), yang mengakibatkan sertifikasi  halal  belum  mempunyai  legitimasi hukum yang kuat. 33 Selain itu masih banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, sehingga memerlukan pengaturan  yang  komprehensif  yang  meliputi produk barang dan jasa. 34 Berdasarkan faktor tersebut maka penyelenggaraan sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH).
Pemberlakuan UUJPH ini merupakan salah satu bentuk perlindungan dari negara kepada konsumen Muslim di Indonesia, hal ini sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamnya dan kepercayaannya”. Untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat, khususnya masyarakat muslim. 35
Pasal 1 angka 5 UUJPH menyatakan bahwa jaminan  produk  halal  adalah  kepastian  hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan  sertifikat  halal. 36 Objek  sertifikasi  halal yang diatur dalam UUJPH lebih luas tidak hanya berupa terkait dengan produk pangan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJPH yang menyatakan bahwa produk yang
33 KN Sofyan Hasan, Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan, Dinamika Hukum , Volume 14, Nomor 2, Mei 2014
34  Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).
35 Ibid.
36  Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
37  Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 38  Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 39  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
disertifikasi  meliputi  barang  dan/atau  jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik,  produk  kimiawi,  produk  biologi, produk  rekayasa  genetik,  serta  barang  gunaan yang dipakai, dgunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. 37
Berdasarkan Pasal 5 UUJPH penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan tanggung jawab pemerintah. 38 Dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama. 39 Untuk melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal tersebut pemerintah akan membentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal diberikan kewenangan untuk menerbitkan  dan  mencabut  sertifikasi  halal dan label halal pada produk. Kewenangan ini sebelumnya dilaksanakan oleh LPPOM-MUI. Yang  berarti  bahwa  pemberlakuan  UUJPH  ini secara  kelembagaan  nantinya  akan  terjadi peralihan kewenangan dalam hal penerbitan sertifikasi  halal  dari  LPPOM-MUI  kepada BPJPH.  Sertifikasi  halal  merupakan  pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
BPJPH saat ini sudah ada bahkan telah dikoordinasikan ke Kemenag yang ada ditiap-tiap daerah, bahkan upaya sosialisasi ke masyarakat pun juga telah ada, namun terkendala dalam

## I M P L E M E N T A S I  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A  T E R H A D A P P E N Y E L E N G G A R A A N  S E R T I F I K A S I  H A L A L  D A N  P R O D U K  H A L A L  D I  I N D O N E S I A
pengaturan dari masing-masing lembaga antara LPPOM-MUI dan BPJPH. Bahkan Pasal 64 UUJPH yang mengamanatkan bahwa pembentukan BPJPH  dibentuk  paling  paling  lambat  3  (tiga) tahun sejak UUJPH diundangkan, yakni sejak 17 Oktober 2017.
Pembentukan BPJPH adalah bentuk upaya pemerintah memberikan perlindungan terhadap konsumen juga harus dilihat sebagai suatu sistem. Hukum sebagai suatu sistem merupakan suatu tatanan atau kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan, saling berinteraksi satu sama lain, yang terorganisasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan itu. Hukum bukanlah sekadar sekumpulan hukum yang masing- masing berdiri sendiri, tetapi harus dilihat dalam kaitannya dengan bagian-bagian lain dalam sistem tersebut. 40
Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sertifikasi halal ini diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan sehingga dalam rangka pembentukan BPJPH perlu juga dilaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang- undangan terkait. Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan suatu proses mencari kesesuaian antara peraturan perundang-undangan. Harmonisasi ini idealnya dilakukan pada saat perancangan peraturan perundang-undangan. Adapun sinkronisasi merupakan penyelerasan dan penyelerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan
40  Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Yogyakarta:Liberty, 2006, hlm. 18. 41  Novianto M Hantoro, Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.
42  Zaidah Nur Rosidah, Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama, Al-Ahkam , Volume 23, Nomor 1, April 2013.
yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu, sinkronisasi dilakukan agar substansi yang diatur dalam produk  perundang-undangan  tidak  tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. 41 Sinkronisasi  dilakukan  meliputi sinkronisasi  vertikal  yaitu  mengidentifikasikan apakah suatu perundang-undangan tersebut sejalan  apabila  ditinjau  dari  sudut  strata  atau hierarki peraturan perundangan yang ada, dan sinkronisasi  horizontal  yakni  mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama. 42
Penyelenggaraan  seritifikasi  halal  yang selama ini telah dilaksanakan oleh LPPOM-MUI dilaksanakan kerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait. 43 Sehingga dalam rangka pembentukan BPJPH juga perlu dikaji terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan dari kementerian dan lembaga terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal. Berdasarkan dari uraian diatas maka permasalahan yang diambil yakni bagaimana penyelenggaraan  sertifikasi  halal  di  Indonesia terkait Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) serta bagaimana penguatan lembaga BPJPH dalam menjalankan kewenangannya.
Beberapa ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diantaranya pelaku usaha Mikro

## I M P L E M E N T A S I  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A  T E R H A D A P P E N Y E L E N G G A R A A N  S E R T I F I K A S I  H A L A L  D A N  P R O D U K  H A L A L  D I  I N D O N E S I A
dan  Kecil  berkewajiban  bersertifikat  halal dilakukan berdasarkan standar halal yang telah ditetapkan BPJPH. Menurut penulis, kemudahan ini haruslah di barengi dengan sosialisasi kepada masyarakat  terkait  proses  sertifikasi  hingga penetapan kehalalan produk, yang terjadi banyak pelaku usaha Mikro dan Kecil yang masih  kesulitan  terkait  alur  sertifikasi,  jumlah biaya hingga jenis produk atau bahan makanan/ minuman yang tergolong halal.
Bentuk kerja sama antara BPJPH dengan MUI dilakukan dalam hal penetapan kehalalan produk yang diterbitkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk. Sebagaimana telah diatur sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)  Permohonan  Sertifikat  Halal  diajukan pelaku usaha kepada BPJPH.
(2)  Permohonan  Sertifikat  Halal  harus dilengkapi dengan dokumen:
a.  Data Pelaku Usaha;
b.  Nama dan jenis produk;
c.  Daftar  produk  dan  bahan  yang digunakan; dan
d.  Pengolahan produk.
(3)  Jangka  waktu  verifikasi  permohonan sertifikat halal dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja.
(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan  permohonan  Sertifikat  Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 30
diubah menjadi:
(1)  BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan / atau pengujian kehalalan produk berdasarkan permohonan Pelaku 44  Tanya Jawab, Konsekuensi Pemberlakuan UU JPH, Jurnal Halal No. 126 tahun 2015, hlm. 18.
45  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
Usaha.
(2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.
Pemberlakuan UU JPH, menimbulkan beberapa konsekuensi sekaligus tantangan, yakni:
a.  Adanya  sifat  wajib  sertifikasi  halal  yang bertujuan agar adanya kejelasan bahwa yang halal adalah yang benar-benar halal sesuai kriteria halal.
b.  Produk  yang  tidak  halal  harus  dinyatakan tidak  halal.  Artinya  semua  produk  yang beredar  di  Indonesia  wajib  bersertifikat halal. 44
Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini disetujui LPH tidak hanya LPPOM MUI tetapi dapat didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum. Selain itu untuk mendirikan LPH telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dengan persyaratan: memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya, memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 orang, dan memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.
Dalam Peraturan Pemerintah Pasal 24 45 bahwa LPH dapat didirikan oleh Pemerintah dan Masyarakat, perannya pun diatur lebih lanjut dalam PP ini. LPH yang didirikan oleh Pemerintah

## I M P L E M E N T A S I  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A  T E R H A D A P P E N Y E L E N G G A R A A N  S E R T I F I K A S I  H A L A L  D A N  P R O D U K  H A L A L  D I  I N D O N E S I A
meliputi,  Kementerian/lembaga,  pemerintah daerah,  perguruan  tinggi  negeri  atau  badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah. LPH Kementerian/Lembaga memiliki fungsi sebagai unit kerja atau unit pelaksana teknis kementerian/lembaga. LPH Pemerintah Daerah memiliki fungsi sebagai unit kerja, unit pelaksana teknis, atau perangkat daerah. LPH Perguruan Tinggi Negeri dibentuk oleh Rektor. LPH Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah bagian dari unit usaha jasa BUMN/BUMD atau anak perusahaan BUMN/BUMD.
Sedangkan LPH yang didirikan oleh Masyarakat harus diajukan oleh lembaga keagaaman Islam berbadan hukum, dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum. Apabila dalam suatu daerah tidak terdapat LPH yang didirikan oleh masyarakat dapat bekerja sama dengan BUMN atau Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Adapun lingkup kegiatan LPH diatur dalam Pasal 37 meliputi: a. Verifikasi/validasi, b. Inspeksi Produk dan/atau PPH, c. Inspeksi rumah potong hewan/unggas atau unit potong hewan/unggas dan/atau, d. Inspeksi, audit, dan pengujian laboratorium jika dipelukan terhadap kehalalan produk. LPH berperan sebagai pelaksana tugas dari BPJPH dan terlibat langsung dalam proses sertifikasi halal.
Menurut penulis, keberadaan LPH ini dianggap  terlalu  fleksibel  untuk  melaksanakan tugas BPJPH, peran lebih banyak antara pelaku usaha dan JPH. Sementara hubungan keduanya erat dengan JPH dan pelaku usaha dan berhak memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH, informasi lebih lanjut
mengenai pembinaan memproduksi produk halal dan pelayanan untuk mendapatkan sertifikat  halal  secara  cepat,  efesien,  biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

## D.. Penutup.
Latar  belakang  pertimbangan  pengesahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah: bahwa Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu; bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat; bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya; bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.
Proses legitimasi dari pelaksanaan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 dilaksanakan sepenuhnya oleh BPJPH dengan prinsip satu pintu untuk memudahkan pelaku usaha menerbitkan  sertifikat  halal.  Sehingga  dalam rangka pembentukan BPJPH juga perlu dikaji terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan dari kementerian dan lembaga terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal. Pembentukan BPJPH adalah bentuk upaya pemerintah memberikan perlindungan terhadap konsumen juga harus dilihat sebagai suatu sistem. Hukum sebagai suatu sistem

## I M P L E M E N T A S I  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A  T E R H A D A P P E N Y E L E N G G A R A A N  S E R T I F I K A S I  H A L A L  D A N  P R O D U K  H A L A L  D I  I N D O N E S I A
merupakan suatu tatanan atau kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan, saling berinteraksi satu sama lain, yang terorganisasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan itu. Maka dari itu untuk proses penerbitan sertifikat halal dibutuhkan melalui satu pintu agar semua prosesnya  tidak  memakan  waktu  lama  dan pelaksanaan yang berbela belit.
BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal diberikan kewenangan untuk menerbitkan  dan  mencabut  sertifikasi  halal dan label halal pada produk. Kewenangan ini sebelumnya dilaksanakan oleh LPPOM-MUI. Yang  berarti  bahwa  pemberlakuan  UUJPH  ini secara  kelembagaan  nantinya  akan  terjadi
peralihan kewenangan dalam hal penerbitan sertifikasi  halal  dari  LPPOM-MUI  kepada BPJPH.  Sertifikasi  halal  merupakan  pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. BPJPH saat ini sudah ada bahkan telah dikoordinasikan ke Kemenag yang ada ditiap-tiap daerah, bahkan upaya sosialisasi ke masyarakat pun juga telah ada, namun terkendala dalam pengaturan dari masing- masing lembaga antara LPPOM-MUI dan BPJPH. Bahkan Pasal 64 UUJPH yang mengamanatkan bahwa pembentukan BPJPH dibentuk paling paling  lambat  3  (tiga)  tahun  sejak  UUJPH diundangkan, yakni sejak 17 Oktober 2017.

## I M P L E M E N T A S I  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A  T E R H A D A P P E N Y E L E N G G A R A A N  S E R T I F I K A S I  H A L A L  D A N  P R O D U K  H A L A L  D I  I N D O N E S I A

## DAFTAR.PUSTAKA.

## A.. Buku
Abdulkadir, Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). Arifin, Firmansyah, dkk, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara , Cet. I,  (Jakarta: KRHN, 2005).
Asshiddiqie, Jimly, Perihal Undang-Undang , (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
_______________, Konstitusi & Konstitualisme Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
_______________, Menuju Negara Hukum yang Demokratis , (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009).
_______________, Perihal Undang-Undang , (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
_______________, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, 2006. Daud Ali, Mohammad, Hukum Islam , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
Hidjaz, Kamal, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia , (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010).
HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
Indroharto, Usaha  Memahami  Undang-Undang  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara , (Jakarta:Pustaka Harapan, 1993).
Ibrohim, Johny, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif , (Malang: Bayu Publishing, 2006).
K.C. Wheare, Modern Constitutions , London, (Oxford University Press, 1997).
M. Mangunsong, Parlin, Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sarana Perubahan UUD , Alumni, (Bandung, 1992).
Mahfud MD, Moh, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia , (Yogyakarta: Gama Media, 1999).
______________, Politik Hukum di Indonesia , Cet. 1, (Jakarta: LP3ES, 1998).
Manan, Bagir, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah , Fakultas Hukum Unpad, (Bandung, 2000).
Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011).
M.  Hadjon,  Philipus,  dan  Tatiek  Sri  Djatmiati, Argumentasi  Hukum , (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005).
Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah , Universitas Lampung Bandar Lampung, 2009.
Saleh, Ismail, Demokrasi, Konstitusi, dan Hukum , (Jakarta: Depkeh RI, 1998).
Sudibyo, Agus, Demokrasi dan Kedaruratan , (Serpong: Marjinkiri, 2019).
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum , Cet. 3, (Jakarta:UI Press, 2012).
Trisulo, Evy, Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi , (Jakarta: Komisi Informasi Pusat RI Graha PPI, 2014).
Wahjono, Padmo, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).

## I M P L E M E N T A S I  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A  T E R H A D A P P E N Y E L E N G G A R A A N  S E R T I F I K A S I  H A L A L  D A N  P R O D U K  H A L A L  D I  I N D O N E S I A

## B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil.Penelitian
Abdul Halim, Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia, Fakultas Syariah dan Hukum Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahkam: Vol. XIII, No. 2 , (Juli 2013).
Bani Syarif Maula, Politik Hukum dan Positivisasi HukumIslam di Indonesia (Studi Tentang Produk Hukum Islam Dalam Arah Kebijakan Hukum Negara), Istinbath: Jurnal Hukum Islam Vol. 13 , No.2, (Desember 2014).
Ralang  Hartati,  Peran  Negara  Dalam  Pelaksanaan  Jaminan  Produk  halal,  Fakultas  Hukum Universitas Tama Jagakarsa, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 10 No.1
Abdul halim, Membangun Teori Politik Hukum Islam, Ahkam: Vol. XIII, No. 2, (Juli 2013).

## C. Internet
“Menelusuri  Asal  Usul  Konsep  Omnibus  Law”,  https://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law/ , (Diakses pada 12 Maret 2020)
“Jaminan  Produk  Halal”,  https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-33-2014-jaminan-produk- halal (Diakses  Pada 16 Maret 2020)

## D. Peraturan Perundang-Undangan
Lembaran Negara Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Lembaran Negara Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33  Tahun 2014.
Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## I M P L E M E N T A S I  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A  T E R H A D A P P E N Y E L E N G G A R A A N  S E R T I F I K A S I  H A L A L  D A N  P R O D U K  H A L A L  D I  I N D O N E S I A

## BIODATA.PENULIS.
Indah Fitriani Sukri , lahir di Sungguminasa Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan  aktifis  di  organisasi  eksternal  kampus  HMI  Komisariat  Hukum  UMI  Makassar,  Ikatan Mahasiswa Magister Hukum UI, dan PBHI Wilayah Sulsel. Penulis merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar (Strata satu, SH Tahun 2019) dan saat ini penulis merupakan Mahasiswi Aktif Pascasarjana Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Hukum Prodi Hukum Kenegaraan dan fokus menyelesaikan studi program magister hukum.
Penulis pernah magang di Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan, dan pernah aktif di berbagai organ Mahasiswa baik Intra maupun Ekstra. Ketertarikan penulis terhadap dunia penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah membawanya mengirimkan beberapa naskah tulisan ke Media Cetak (Kolomnis Opini) ataupun mengirimkannya ke surel untuk diterbitkan sebagai bahan bacaan. Penulis memiliki motto bahwa menulis adalah bekerja untuk keabadian.

## Majalah.Hukum.Nasional
Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v51i1.136 https://mhn.bphn.go.id

## DOMINASI.PERAN.PEMERINTAH.DALAM.PERTUMBUHAN.EKONOMI.NASIONAL. DI.MASA.COVID-19
(Government’s Role Domination In National Economic Growth In The Time Of Covid 19)
Nuralia
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, JL. H.R Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 e-mail: nuralia@dgip.go.id

## Nico.Andrianto
Badan Pemeriksa Keuangan Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat, 10210 e-mail: Nico.andrianto@bpk.go.id

## Abstrak
Dalam RPJMN 2015-2019, yang menekankan pada pembangunan infrastruktur dijelaskan bahwa pemerintah membuka peluang terjadinya kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam berbagai proyek strategis dengan melibatkan sektor swasta sebagai pemilik modal dengan konsesi selama jangka waktu tertentu. Mekanisme ini semakin mapan dalam RPJMN berikutnya yang memberikan penekanan pada pembangunan SDM unggul dan berdaya saing. Pertanyaan yang mengemuka, sebesar apakah peran pemerintah. Tulisan ini berupaya memotret peran pemerintah dalam pembangunan perekonomian, khususnya saat terjadi pandemi Covid-19 dan pasca implementasi UU Cipta Kerja. Penulis menggambarkan sebesar apa peran pemerintah dalam proses pertumbuhan ekonomi dan upaya yang mendorong pemerataan, sebagai bagian dari sebuah proses pembangunan  yang  terencana.  Analisis  yang  dihasilkan  didukung  dengan  data  statistik  yang  memberikan gambaran perekonomian nasional saat ini. Pemahaman atas seberapa besar peran pemerintah ini bisa menjadi bahan evaluasi ke depan mengenai bagaimana optimalisasi pembangunan ekonomi bisa dilakukan, dengan memahami aktor-aktornya yang berpengaruh dan peran penting yang bisa dilaksanakan.
Kata.kunci : Pandemi, Cipta Kerja, Pemulihan Ekonomi

## Abstract
In the 2015-2019 RPJMN which emphasizes infrastructure development, it is explained that the government opens  opportunities  for  cooperation  between  the  government  and  the  private  sector  in  various  strategic projects by involving the private sector as the owner of capital with concessions for a certain period of time. This mechanism is more established in the next RPJMN which emphasizes the development of superior and competitive human resources. The question that arises is how big is the role of the government. This paper seeks to portray the role of the government in economic development, especially during the Covid-19 pandemic and after the implementation of the Job Creation Law. The author describes how much government hegemony in the process of economic growth and efforts to promote equity, as part of a planning development process. The resulting analysis is supported by statistical data that provides an overview of the current national economy. An understanding of how big the role of the government is can be used as material for future evaluations of how the optimization of economic development can be done, by understanding the influencing actors and the important roles that can be carried out.
Keywords :   Pandemic,  Job Creation,  Economic Recover
D O M I N A S I  P E R A N  P E M E R I N T A H  D A L A M  P E R T U M B U H A N  E K O N O M I  N A S I O N A L D I  M A S A  C O V I D - 1 9

## A.  Pendahuluan
Pembangunan perekonomian menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional pemerintah di banyak negara. Perekonomian adalah salah satu sektor yang perlu didorong untuk mencapai target-target pertumbuhan maupun pemerataan. Tak terkecuali, Indonesia juga memasukkan pembangunan ekonomi dalam RPJMN 2015-2019. Sebagai program pemerintah yang utama muncul pertanyaan terkait pembangunan perekonomian.
Dalam era globalisasi, di mana modal, tenaga kerja, dan keahlian bisa mengalir menuju negara manapun, peran swasta memiliki peran yang semakin besar dalam mendorong perekonomian. Dengan investasi langsung, maka pertumbuhan ekonomi bisa dipicu oleh perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di berbagai bidang dan sektor perekonomian. Peran swasta semakin memiliki porsi yang besar dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, di sektor perkebunan, pertambangan, pariwisata, perdagangan, transportasi, atau bahkan pendidikan dan kesehatan.
Dalam RPJMN 2015-2019 yang menekankan pada pembangunan infrastruktur dijelaskan bahwa pemerintah membuka peluang terjadinya Kerjasama antara pemerintah dan swasta (KPBU) dalam berbagai proyek strategis. Pembangunan Jalan Tol, Jembatan, Pengoperasian KEK, ataupun kereta cepat melibatkan sektor swasta sebagai pemilik modal dengan konsesi selama jangka waktu tertentu. Mekanisme ini tentu semakin mapan dalam RPJMN berikutnya yang memberikan penekanan pada pembangunan SDM unggul dan berdaya saing.
Dengan munculnya pandemi Covid-19 kembali menerbitkan pertanyaan, bagaimana
hegemoni peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional. Adanya pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang memukul sektor swasta sedemikian rupa sehingga  banyak  aktifitas  usaha  yang  merugi, karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan melemahnya aktifitas perekonomian. Dampaknya terhadap perekenomian adalah banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan kontraksi perekonomian yang mendorong perekonomian memasuki depresi mulai Semester II Tahun 2020. Kondisi khusus ini membantu proses pengamatan peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi, di mana terjadi peningkatan  signifikan  peran  pemerintah melalui berbagai program pemberian jaring pengaman sosial untuk PSBB, subsidi upah, stimulus perekonomian, dan program-program yang mendorong UMKM untuk bertahan dalam kondisi pandemi.
Tulisan ini berupaya memotret peran pemerintah dalam pembangunan perekonomian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, khususnya saat terjadi pandemi Covid-19. Tulisan ini berupaya menggambarkan sebesar apa dominasi pemerintah dalam proses pertumbuhan ekonomi dan upaya-upaya yang mendorong pemerataan, sebagai bagian dari sebuah proses pembangunan yang terencana. Analisis yang dihasilkan didukung dengan data- data  statistik  yang  memberikan  gambaran perekonomian nasional saat ini. Pemahaman atas seberapa besar peran pemerintah ini bisa menjadi bahan evaluasi ke depan mengenai bagaimana optimalisasi pembangunan ekonomi bisa dilakukan, dengan memahami aktor- aktornya yang berpengaruh dan peran-peran penting yang bisa mereka lakukan.
D O M I N A S I  P E R A N  P E M E R I N T A H  D A L A M  P E R T U M B U H A N  E K O N O M I  N A S I O N A L D I  M A S A  C O V I D - 1 9

## B.. Metode.Penelitian.
Dalam melakukan penelitian ini, digunakan analisis  hukum  normatif  dengan  pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan Penelitian Kepustakaan (Library Research ) dengan melakukan analisis data kualitatif.  Dalam  penelitian  ini,  penelitian kepustakaan bertujuan untuk menghimpun data-data yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang diteliti. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen, yaitu dengan mempelajari serta menganalisa bahan pustaka (data sekunder). 1

## C.. Pembahasan.
Omnibus Law adalah undang-undang yang menitik beratkan pada penyederhanaan jumlah regulasi. Omnibus Law juga  dapat  diartikan suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi produk hukum besar dan holistik. Omnibus Law adalah langkah menerbitkan satu UU yang bisa memperbaiki sekian banyak UU yang selama ini dianggap tumpang tindih dan menghambat proses kemudahan berusaha. 2
Pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai  dampak  negatif  yang  signifikan hingga mengakibatkan krisis kesehatan dan ekonomi yang terburuk di dunia sejak Great Depression 1930.  Aktivitas  ekonomi  terhenti dengan  diberlakukannya  pembatasan  aktivitas
1  Cresswell, Jhon W. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga 2  Antoni Putra, “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi” Jurnal Legislasi Indonesia , (2020) :222.
masyarakat, sehingga jutaan orang kehilangan pekerjaan dan meningkatkan kemiskinan. Pada  kondisi  seperti  ini,  stimulus  fiskal  sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan kesehatan, mencegah kenaikan pengangguran, serta membantu sektor usaha dan UMKM. Namun, penurunan penerimaan pemerintah menyebabkan  ruang  fiskal  menjadi  terbatas. Koordinasi antar otoritas sangat diperlukan untuk mengatasi dampak pandemi. Dalam konteks ini, bank sentral, baik di negara maju maupun berkembang turut membantu pemerintah mengatasi keterbatasan ruang fiskal melalui kebijakan non-konvensional pembelian surat berharga pemerintah.
Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja mempermudah investasi dan pemulihan perekonomian nasional terlihat pada pengembangan sektor UMKM dan Koperasi. Regulasi ini juga menawarkan berbagai macam kemudahan berusaha dan perlindungan bagi UMKM. Selain itu, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional.

## 1.. Dampak.Covid-19.Terhadap. Perekonomian..
Sejak pertengahan Februari 2020, pandemi Covid-19 terus menyebar ke luar Tiongkok dan menambah jumlah korban terinfeksi ataupun yang meninggal dunia. Beberapa negara Emerging Markets (EM) seperti India dan Brazil mengalami lonjakan kasus infeksi Covid-19. Sementara itu, beberapa negara Advanced Economies (AE) seperti Amerika Serikat (AS) dan Euro Area (EA) (terutama Spanyol dan Prancis)
D O M I N A S I  P E R A N  P E M E R I N T A H  D A L A M  P E R T U M B U H A N  E K O N O M I  N A S I O N A L D I  M A S A  C O V I D - 1 9
terindikasi menuju second wave , setelah sempat melandai pada Mei dan Juni 2020. Hingga 16 September 2020, total kasus infeksi terbesar didominasi oleh AS (6,7 juta kasus), India (5 juta kasus), Brazil (4,3 juta kasus), dan Rusia (1 juta kasus). 3
Penerapan containment measures di berbagai negara untuk menekan penambahan kasus Covid-19 berdampak pada perlambatan ekonomi global. Pada awal penyebaran, berbagai negara menerapkan kebijakan containment berupa pembatasan perjalanan ( travel restriction ), social distancing , hingga lockdown.
Lockdown yang ketat menyebabkan investasi global tertunda, disrupsi pada supply barang, dan  tingkat  pengangguran  meningkat.  Di  sisi konsumsi, ketidakpastian yang meningkat akibat pandemi menyebabkan konsumen lebih selektif dan menahan belanja sehingga permintaan konsumsi global melemah tajam.
Covid-19 juga berdampak pada penurunan kinerja ekspor dan sektor pariwisata global. Pelemahan permintaan global mengakibatkan pemburukan kinerja ekspor barang global yang turun sebesar -2,8 persen qtq pada TW1-20, dan makin dalam hingga -15 persen qtq pada TW2- 20. Di sektor pariwisata, pembatasan perjalanan yang meluas dan level  of  social  distancing menyebabkan kinerja industri pariwisata turun  signifikan.  Berdasarkan  skenario United Nation  World  Trade  Organization (UNWTO), international  tourist  arrivals berpotensi turun 60 persen hingga 80 persen pada 2020 dibandingkan  2019  seperti  ditunjukkan  oleh
3 Adrian, T., & Natalucci, F.,“COVID-19 Worsens Pre-existing Financial Vulnerabilities”. https://blogs.imf.org/2020/05/22/covid-19-worsens-pre-existing-financial-vulnerabilities/
4 Adrian, T., & Natalucci, F.,“COVID-19 Worsens Pre-existing Financial Vulnerabilities”. https://blogs.imf.org/2020/05/22/covid-19-worsens-pre-existing-financial-vulnerabilities/
5 International Monetary Fund (IMF) https://www.imf.org/en/Home (diakses 20 Februari 2021
gambar 1. 4 Penurunan ekspor dan wisatawan internasional berdampak pada pelemahan penerimaan  fiskal,  terutama  pada  negara- negara  yang  memiliki  ketergantungan  tinggi pada perdagangan dan pariwisata.
Gambar.1. Grafik International Tourist Arrival During Covid-19
Covid-19 menyebabkan pengeluaran pemerintah meningkat tajam untuk membantu sektor kesehatan, bisnis, dan rumah tangga, sehingga  memperlebar  defisit  fiskal.  Berbagai fiscal  measures yang ditempuh pemerintah di antaranya berupa pendanaan kebutuhan darurat sektor kesehatan, tunjangan gaji, pembayaran  cuti,  pemberian  pinjaman  dan hibah kepada perusahaan. IMF memperkirakan defisit anggaran pemerintah secara global akan melebar hingga lebih dari -6 persen PDB pada 2020 (dari -3,7 persen PDB pada 2019) seperti ditunjukkan oleh gambar 2. Amerika Serikat (AS) menjadi  kontributor  utama  pelebaran  defisit fiskal  global,  seiring  berbagai  stimulus  fiskal yang masif. 5
D O M I N A S I  P E R A N  P E M E R I N T A H  D A L A M  P E R T U M B U H A N  E K O N O M I  N A S I O N A L D I  M A S A  C O V I D - 1 9

## Gambar.2. Grafik Government Fiscal Balances

## Changes
Kenaikan pengeluaran pemerintah di tengah penurunan penerimaan juga menyebabkan kenaikan  tingkat  utang.  Rasio  utang  sektor publik diprediksi melampaui catatan historis utang selama 150 tahun terakhir, termasuk saat perang dunia I dan II. Rasio utang publik pada 2020  diestimasi  dapat  mencapai  122  persen PDB di AE, dan 62 persen PDB di EM. Kenaikan debt ratio tertinggi akibat pandemi diperkirakan dialami  oleh  AS  seiring  defisit  yang  melebar untuk  membiayai  berbagai  benefit  antara  lain unemployment  benefits , payroll  tax  deferral , dan subsidi gaji kepada perusahaan kecil dan menengah, yang dapat dilihat pada gambar 3 dan 4. 6
Gambar.3. Grafik Global Public Debt
6 Arquie, A., et.al., “COVID-19: Has the Time Come for Mainstream Macroeconomics to Rehabilitate Money Printing?”, Policy Brief CEPII No.31
http://www.cepii.fr/cepii/fr/publications/pb.asp (diakses 20 Februari 2021)
Gambar.4. Grafik Global Government Debt Changes

## 2.. Kebijakan.Bank.Indonesia.
Sepanjang Februari-September 2020, Bank Indonesia (BI) telah menempuh bauran kebijakan dalam  rangka  memitigasi  risiko  Covid-19 terhadap perekonomian dan mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). BI memperkuat seluruh instrumen bauran kebijakan yang dimiliki untuk menjaga stabilitas nilai  tukar  Rupiah,  mengendalikan  inflasi,  dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Bahkan, BI mengambil langkah kebijakan lanjutan secara terkoordinasi dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan, serta pemulihan ekonomi nasional.
Kebijakan akomodatif BI ditempuh melalui pemotongan suku bunga. Sejak awal 2020, BI telah menurunkan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 100bps menjadi 4,00 persen. Penurunan dilakukan pada Februari, Maret, Juni, dan Juli 2020 masing-masing sebesar 25bps. Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi  yang  tetap  rendah,  stabilitas  eksternal

## D O M I N A S I  P E R A N  P E M E R I N T A H  D A L A M  P E R T U M B U H A N  E K O N O M I  N A S I O N A L D I  M A S A  C O V I D - 1 9
yang terjaga, dan sebagai langkah lanjutan untuk mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
BI juga melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai nilai fundamental dan mekanisme pasar di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian  pasar  keuangan  global.  BI melakukan stabilisasi dan penguatan Rupiah melalui peningkatan intensitas kebijakan triple intervention di pasar spot , Domestic  Non- Deliverable Forward (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder. BI juga melakukan penurunan GWM valas dan memperluas jenis underlying transaksi bagi investor asing untuk memberikan alternatif lindung nilai atas kepemilikan Rupiah. Kebijakan stabilisasi nilai tukar juga didukung upaya untuk memperkuat ketahanan eksternal melalui kerja sama bilateral swap dan repo line dengan sejumlah bank sentral negara lain.
BI menempuh berbagai langkah kebijakan untuk menjaga ketersediaan likuiditas bagi pembiayaan kredit perbankan dan mempercepat upaya pemulihan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui pembelian obligasi pemerintah, penyediaan likuiditas perbankan dengan repo SBN, swap valas, serta penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah. Selanjutnya, BI memperkuat sinergi ekspansi  moneter  dengan  akselerasi  stimulus fiskal  pemerintah.  BI  membantu  pendanaan APBN 2020 melalui pembelian SBN dari pasar perdana. Terdapat kebijakan makroprudensial, BI  menempuh  kebijakan  akomodatif  sejalan dengan bauran kebijakan nasional, termasuk berbagai upaya untuk memitigasi risiko di sektor keuangan akibat pandemi Covid-19.
Relaksasi kebijakan di antaranya berupa perpanjangan pelonggaran GWM Rupiah sebesar 50 bps bagi bank yang menyalurkan kredit UMKM dan ekspor impor, serta kredit non- UMKM sektor-sektor prioritas yang ditetapkan dalam program PEN dari 31 Desember 2020 menjadi sampai dengan 30 Juni 2021. BI juga menurunkan batasan down payment dari kisaran 5 persen - 10 persen menjadi 0 persen dalam pemberian kredit/pembiayaan kendaran bermotor untuk pembelian kendaraan bermotor berwawasan lingkungan, dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian.

## 3.. Kebijakan.Pemerintah.dalam.Program. PEN.Untuk.Dukung.Korporasi.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 dan/atau padat karya sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 16/2020, fasilitas penjaminan kredit modal kerja korporasi ditujukan kepada pelaku usaha korporasi yang memiliki usaha berorientasi ekspor dan/atau padat karya yang memiliki minimal 300 karyawan. Pelaku usaha korporasi yang  dijamin  tidak  termasuk  kategori  BUMN dan  UMKM,  dan  tidak  termasuk  dalam  daftar kasus hukum dan/atau tuntutan kepailitan serta memiliki performing loan lancar sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Besaran tambahan kredit modal kerja yang dijamin bernilai antara Rp 10 Miliar sampai dengan Rp1 Triliun. Dalam skema penjaminan kredit modal kerja korporasi, porsi penjaminan sebesar 60 persen dari kredit, namun untuk sektor-sektor prioritas porsi yang dijamin sampai dengan 80 persen dari kredit. Sektor  prioritas  tersebut  seperti  pariwisata (hotel dan restoran), otomotif, TPT dan alas kaki, elektronik, kayu olahan dan sektor usaha lainnya
D O M I N A S I  P E R A N  P E M E R I N T A H  D A L A M  P E R T U M B U H A N  E K O N O M I  N A S I O N A L D I  M A S A  C O V I D - 1 9
yang memenuhi kriteria terdampak Covid-19.
Pemerintah menanggung pembayaran imbal jasa penjaminan sebesar 100 persen atas kredit modal kerja sampai dengan Rp300 Miliar dan 50 persen untuk pinjaman dengan plafon Rp300 Miliar sampai Rp 1 Triliun. Skema penjaminan direncanakan berlangsung hingga akhir 2021 dan diharapkan dapat menjamin total kredit modal kerja yang disalurkan perbankan hingga Rp100 Triliun.
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) akan berkontribusi dalam skema penjaminan atas pinjaman modal kerja yang diberikan perbankan kepada pelaku usaha Korporasi padat karya. Kapasitas LPEI dan PT PII merupakan lembaga penjamin yang memiliki jenis penjaminan sovereign guarantee dan  didukung  peningkatan  kapasitas  finansial melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
Pemerintah juga akan menanggung Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang disediakan dalam bentuk  subsidi,  sehingga  tidak  membebani pelaku usaha. Dukungan yang diberikan pemerintah dalam skema penjaminan ini yaitu subsidi belanja IJP, PMN untuk LPEI dan PT PII, dan stop loss yang diberikan kepada penjamin untuk  memastikan  risiko  yang  ditanggung sesuai dengan porsi risiko gagal bayar dari pinjaman yang ditentukan. Stop loss diberikan dalam bentuk IJP stop loss yang ditanggung oleh Pemerintah, serta Pemerintah memberikan backstop apabila klaim melebihi threshold klaim yang ditanggung oleh PT PII.
Dalam rangka mendukung penyaluran kredit perbankan, Pemerintah juga melakukan penempatan dana pada bank umum mitra, antara lain Bank Himbara, Bank Pembangunan Daerah,
serta Bank umum lainnya yang memenuhi kriteria yang disyaratkan. Penempatan dana pada bank umum disyaratkan untuk dilakukan leverage, sehingga penyaluran kredit diharapkan dalam jumlah yang berlipat dari penempaan dana. Sebanyak lima belas perbankan yang akan memanfaatkan fasilitas penjaminan pemerintah  seperti  Bank  Central  Asia,  Bank Danamon Indonesia, Bank DBS Indonesia, Bank HSBC Indonesia, Bank ICBC Indonesia, Bank Maybank Indonesia, Bank Resona Perdania, Standard Chartered Bank, Bank UOB Indonesia, Bank Mandiri (Persero), Bank Negara Indonesia (Persero), Bank Rakyat Indonesia (Persero), Bank Tabungan Negara (Persero), Bank DKI, dan Bank MUFG.
Dukungan  Insentif  Listrik  Untuk  Industri, Bisnis dan Sosial dalam rangka meringankan beban listrik, serta untuk mendukung proses pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah akan memberikan  insentif  listrik  yang  ditujukan untuk meringankan beban listrik bagi pelanggan Industri, Bisnis dan Sosial.
Pemberian insentif listrik berupa Relaksasi Tarif Minimum, untuk Industri, Bisnis dan Sosial melalui relaksasi penerapan aturan rekening minimum (RM), yaitu Pelanggan hanya membayar sejumlah jam pemakaian, dan selisihnya akan dibayarkan oleh Pemerintah. Target penerima yaitu pelanggan yang pemakaian kWh nya di bawah Energi Minimum 40 jam (Emin), dan direncanakan akan diberikan selama 6 bulan (Juli - Desember 2020).
Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp3 Triliun, yang direncanakan akan diberikan sebanyak 112.223 Pelanggan Sosial, dengan kebutuhan Rp285,9 Miliar; sebanyak 330.653 Pelanggan Bisnis mulai dari daya 900 VA ke atas,
D O M I N A S I  P E R A N  P E M E R I N T A H  D A L A M  P E R T U M B U H A N  E K O N O M I  N A S I O N A L D I  M A S A  C O V I D - 1 9
dengan kebutuhan Rp1.306,1 Miliar; sebanyak 28.886 Pelanggan Industri mulai dari daya 900 VA ke atas, dengan kebutuhan Rp1.408,9 Miliar; dan Pelanggan dengan golongan daya di bawah 900 VA (relaksasi biaya abonemen) dengan kebutuhan ± Rp70 Miliar.

## 4.. Konsep.Omnibus.Law.
Konsep Omnibus Law ini digunakan oleh beberapa negara dengan sistem hukum Anglo Saxon Common Law seperti  Amerika,  Kanada, Irlandia, dan Suriname perundang-undangannya menggunakan pendekatan Omnibus Law atau Omnibus Bill .  Konsep Omnibus Law memiliki karakteristik mampu mengubah dan menghapus beberapa regulasi menjadi satu peraturan yang mampu mencakup seluruh aspek. Proses pembentukan  yang  singkat  mampu  mengganti puluhan undang-undang menjadi satu regulasi yang sejalan. Sejauh ini tidak diatur secara jelas didalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Seharusnya regulasi konsep pembentukan undang-undang tersebut diatur lebih dulu agar pesan baik yang terdapat pada konsep tersebut mampu dilaksanakan dengan baik sehingga tidak  menimbulkan  permasalahan  baru  di masyarakat 7

## D.. Penutup.
Berdasarkan uraian dan hasil analisis, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran bahwa peran Pemerintah sangat dominan dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19. Dihadapkan pada kondisi terpukulnya sektor swasta sebagai dampak pandemi, pemerintah mengambil
7  Matompo Osgar et al., “Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan RUU Cipta Kerja”  (2020) 8  Nugroho, Riant, Public  Policy:  Dinamika  Kebijakan  Publik,  Analisis  Kebijakan  Publik,  Manajemen  Politik  Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018)
banyak kebijakan di bidang ekonomi yang bertujuan untuk memulihkan perekonomian. Besarnya peran pemerintah yang bisa dikatakan sebagai sebuah dominasi tersebut adalah dalam upaya memulihkan perekonomian yang ditunjukkan oleh uraian adalah Pandemi Covid-19 berdampak luas pada ekonomi di berbagai sektor. Koordinasi yang erat antara fiskal  dan  moneter  sangat  diperlukan  untuk menerapkan strategi dan bauran kebijakan yang tepat. Bank sentral, baik di Advanced Economies (AE) maupun di Emerging Market (EM), mengambil peran cukup besar di tengah ruang fiskal yang terbatas, di antaranya melalui kebijakan non-konvensional berupa pembelian surat-surat berharga pemerintah. Di Indonesia, BI berperan dalam membantu pemerintah melalui pembelian Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berjangka panjang di pasar perdana.
Bank Indonesia juga bersinergi dengan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan penanganan Covid-19 melalui kesepakatan bersama antara pemerintah dan BI dalam skema burden sharing . BI membiayai public goods yang menyangkut hajat hidup orang banyak pada 2020. Kebijakan akan dilakukan secara prudent , dengan menerapkan tata kelola yang baik ( good governance ) dan transparan. 8 Kebijakan tersebut, diharapkan dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi yang masih berlangsung. Ke depan, BI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan otoritas  terkait,  serta  senantiasa  memantau perkembangan pandemi Covid-19 dalam
D O M I N A S I  P E R A N  P E M E R I N T A H  D A L A M  P E R T U M B U H A N  E K O N O M I  N A S I O N A L D I  M A S A  C O V I D - 1 9

## menetapkan langkah kebijakan yang diperlukan
untuk  memitigasi  dan  mengurangi  dampaknya terhadap perekonomian nasional.
Penjaminan Pemerintah kepada Korporasi Padat Karya dilakukan melalui penyediaan fasilitas penjaminan, sehingga perbankan dapat menambah exposure kredit modal kerja kepada pelaku usaha. Program ini bertujuan untuk menunjang kebutuhan korporasi padat karya atas tambahan kredit modal kerja agar dapat kembali  melakukan  aktivitas  secara  maksimal selama masa pandemi. Diharapkan melalui program ini, pelaku usaha dapat menghindari aksi pengurangan tenaga kerja.  Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 dan/atau padat karya sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 16/2020, fasilitas penjaminan kredit modal kerja korporasi ditujukan kepada pelaku usaha korporasi yang memiliki usaha berorientasi ekspor dan/atau padat karya yang memiliki minimal 300 karyawan. Pelaku usaha  korporasi  yang  dijamin  tidak  termasuk kategori BUMN dan UMKM, dan tidak termasuk dalam  daftar  kasus  hukum  dan/atau  tuntutan kepailitan serta memiliki performing loan lancar sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Besaran tambahan kredit modal kerja yang dijamin bernilai antara Rp 10 miliar sampai dengan Rp1 triliun.
Pemerintah melalui implementasi Undang- Undang Cipta Kerja memberikan banyak kemudahan berinvestasi serta meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Sebab, UU Cipta kerja sendiri dibuat untuk penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi karena banyaknya aturan dan regulasi yang tumpang tindih serta menghambat penciptaan lapangan
9  Sarif Noman, “Dampak Komite Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi  Nasional Terhadap Berbagai Regulasi” (2021)
kerja baik di pusat maupun di daerah. 9
Saran dari penulis adalah Pemerintah melalui implementasi UU Cipta Kerja maka akan jelas terlihat dengan memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional. Melalui Undang – Undang Cipta Kerja yang diharapkan bisa menjamin  setiap  warga  Negara  memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dominasi Peran Pemerintah dalam pemulihan perekonomian nasional terlihat pada pengembangan sektor UMKM dan Koperasi. Regulasi ini juga menawarkan berbagai macam kemudahan berusaha dan perlindungan bagi UMKM. Selain itu, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan  nasional  yang  berlandaskan  pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.
D O M I N A S I  P E R A N  P E M E R I N T A H  D A L A M  P E R T U M B U H A N  E K O N O M I  N A S I O N A L D I  M A S A  C O V I D - 1 9

## DAFTAR.PUSTAKA.

## A.. Buku
Cresswell, Jhon W. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga . (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
Hettne, Bjorne, Teori Pembangunan dan Tiga Dunia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 2018) Nugroho, Riant, Metode Penelitian Kebijakan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018)
Nugroho, Riant, Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018) Sibuea, Hotma P, Ilmu Politik Hukum (Jakarta: Erlangga, 2017) Solichin, Abdul Wahab, Analisis  Kebijakan:  Dari  Formulasi  ke  Penyusunan  Model  -Model Implementasi Kebijakan Publik (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2017)
Yustika, Ahmad Erani, Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori dan Kebijakan (Jakarta: Erlangga, 2018)
Wahyuni, Sari, Qualitative Research Method : Theory and Practice 3 rd Edition (Jakarta: Salemba Empat, 2019)

## B.. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil.Penelitian
Antoni P, “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17 No 1 (2020)
Marlinah Lili, “Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional” Jurnal IKRA-ITH Ekonomika Vol.4 No.2 (2021)
Matompo Osgar et al., “Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan RUU Cipta Kerja” Vol. 5 No. 1 (2020)
Sarif Noman, “Dampak Komite Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Terhadap Berbagai Regulasi” (2021)
C.. Internet Adrian,  T.,  &  Natalucci,  F.,“COVID-19  Worsens  Pre-existing  Financial  Vulnerabilities”. https://blogs.imf.org/2020/05/22/covid-19-worsens-pre-existing-financial-vulnerabilities/ (diakses 20 Februari 2021)
Arquie, A., et.al., “COVID-19: Has the Time Come for Mainstream Macroeconomics to Rehabilitate Money Printing?”, Policy Brief CEPII No. 31 http://www.cepii.fr/cepii/fr/publications/pb.asp (diakses 20 Februari 2021)
European  Central  Bank  ,  “Monetary  Policy  Decision”.  https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/ scpwps/ecbwp657.pdf (diakses 25 Februari 2021)
International Monetary Fund (IMF) https://www.imf.org/en/Home (diakses 20 Februari 2021) Produk  Domestik  Indonesia  Triwulan  2016  –  2020,  Badan  Pusat  Statistik https://www.bps.go.id/publication/2020/10/16/54be7f82b7d3aa22f5e2c144/pdb- indonesia-triwulanan-2016-2020.html (diakses 1 Maret 2021)
D O M I N A S I  P E R A N  P E M E R I N T A H  D A L A M  P E R T U M B U H A N  E K O N O M I  N A S I O N A L D I  M A S A  C O V I D - 1 9
RPJMN  2020  –  2024  https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/rencana-pem- bangunan-jangka-menengah-nasional-rpjmn-2020-2024/ (diakses 1 Maret 2021)
Statistika Indonesia 2020, Badan Pusat Statistik https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/ e9011b3155d45d70823c141f/staststik-indonesia-2020.html (diakses 28 Februari 2021)
World Trade Organization (WTO) https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e. htm (diakses 25 Februari 2021)

## D.  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dasar Pembayaran Ekspor Nasional Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi
D O M I N A S I  P E R A N  P E M E R I N T A H  D A L A M  P E R T U M B U H A N  E K O N O M I  N A S I O N A L D I  M A S A  C O V I D - 1 9

## BIODATA.PENULIS
Nuralia,.S.Kom.,.M.Kom.,.CITPE lahir di Palembang adalah Analis Sistem Aplikasi dan Jaringan Komputer di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Diploma 3 (D3) diselesaikan di Politeknik Negeri Sriwijaya tahun 2006, Strata satu (S1) Teknik Informatika di selesaikan di Universitas Esa Unggul tahun 2014, strata dua (S2) Universitas Budi Luhur tahun 2017, saat ini sedang menempuh Program Doktor Terapan Ilmu Administrasi Pembangunan Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN), Jakarta. Penulis juga tercatat sebagai Dosen pada Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Budi Luhur. Publikasi ilmiah di jurnal nasional yaitu Akuntabilitas Birokrasi Sebagai Upaya Pengarusutamaan Pencegahan Korupsi di Indonesia.
Nico.Andrianto,.S.E.,.M.P.P.,.Ak.,.CA adalah Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Kinerja II pada Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Menyelesaikan Master of Public Policy dari Crawford School of Public Policy, The Australian National University, Canberra, Australia, jurusan Policy and Governance. Saat ini sedang menempuh Program Doktor Terapan Ilmu Administrasi Pembangunan Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN), Jakarta. Publikasi Ilmiah di Jurnal Nasional yaitu Manfaat Pemeriksaan Kinerja terhadap Auditee Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Matra Pembaruan, Pengembangan Kapasitas Pemeriksaan Kinerja di BPK dan ANAO: sebuah Kajian Perbandingan, dan Analisis Kebijakan Publik dalam Pemeriksaan Kinerja, Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara.

## Majalah.Hukum.Nasional
Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 0.33331/mhn.v51i1.131 https://mhn.bphn.go.id
TINJAUAN.HUKUM.TERHADAP.NOMINEE.AGREEMENT.KEPEMILIKAN.SAHAM. PADA.PENANAMAN.MODAL.ASING.BERBENTUK.PERUSAHAAN.JOINT.VENTURE (Legal Review of Nominee Shareholders Agreement of Foreign Direct Investment In The Form of Joint Venture Company)
Muh..Afdal.Yanuar Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan Jl. Ir. H. Djuanda Nomor 35, Kb. Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, 10120 e-mail: yanuarafdal10@gmail.com
Abstrak Melalui tulisan ini, akan dijelaskan konsep dan pengaturan nominee agreement kepemilikan saham dalam kegiatan investasi, serta reformulasi terhadap nominee shareholders dalam kegiatan Penanaman Modal Asing melalui Perusahaan Joint Venture di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan data sekunder. Dalam penelitian ini, dipahami bahwa keberadaan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 membatasi investor asing pada bidang-bidang usaha tertentu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal tersebut memungkinkan bagi investor asing untuk melakukan pengelabuan terhadap hukum yang berlaku, ketika pendirian perusahaan joint venture di Indonesia, di antaranya dengan menunjuk nominee shareholders pada perusahaan joint venture tersebut. Hubungan hukum antara beneficiary (entitas asing) dengan nominee shareholders tersebut didasarkan pada nominee agreement . Melalui nominee agreement , nominee shareholders bertindak untuk dan atas nama beneficiary (entitas asing). Hal tersebut, status quo , dilarang dalam UU Penanaman Modal dan UU Perseroan Terbatas di Indonesia. Akan tetapi, dengan melihat keberadaan Peraturan Presiden tentang Pemilik Manfaat, terdapat kewajiban bagi korporasi untuk menentukan pemilik manfaatnya (termasuk Pemilik manfaat sebenarnya). Sehingga, seharusnya terhadap nominee shareholders (yang dilakukan berdasarkan nominee agreement )  tidaklah  dilarang  sebagaimana status  quo , melainkan dibatasi oleh hukum, perihal mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukannya.
Kata.kunci : beneficiary , nominee , joint venture .

## Abstract
This  paper  explain  about  the  concept  and  arrangement  of  nominee  shareholders  agreement  in  investment activities, and the reformulation of nominee shareholders regulations in foreign direct investment activities through a Joint Venture Company in Indonesia. This research is a normative study with a conceptual and a statutory  approach,  using  secondary  data.  In  this  study,  it  is  understood  that  the  existence  of  Presidential Decree 10/2021 restricts foreign investors in certain business fields to invest in Indonesia. This makes possibility for foreign investors to cheat the applicable law when the joint venture company was established in Indonesia, among others by appointing nominee shareholders in the joint venture company. The legal relationship between beneficiary (foreign entity) and nominee shareholders is based on a nominee agreement. Through a nominee agreement,  nominee  shareholders  act,  for  and  on  behalf  of,  the  beneficiary  (foreign  entity).  This,  in  status quo, is prohibited in Investment Law and Limited Company Law. However, by looking at the existence of the Presidential Decree on Beneficial Ownership, there is an obligation for corporation to determine its beneficial owner (including the ultimate beneficial ownership). So, necessarily, nominee shareholders (under a nominee agreement) not prohibited as in status quo, but limited by law, regarding which one can be done and cannot be done.
Keywords : beneficiary, nominee, joint venture.

## A. Pendahuluan
Perkembangan perekonomian suatu negara, terlebih lagi negara berkembang, sangat ditentukan oleh pertumbuhan penanaman modal asing. Arus penanaman modal asing sendiri bersifat fluktuatif, tergantung dari iklim investasi negara yang bersagkutan. Bagi negara penanam modal, sebelum melakukan investasi terlebih dahulu akan melakukan penilaian terhadap aspek-aspek yang turut mempengaruhi iklim investasi, yaitu: kesempatan ekonomi ( economic opportunity );  kepastian  hukum ( legal certainty );  dan  stabilitas  politik  ( political stability ). 1 Hal-hal tersebutlah yang dibutuhkan oleh negara-negara berkembang untuk men- datangkan investor.
Sebagai sebuah negara yang berdaulat, negara memiliki hak yang diakui oleh hukum internasional diantaranya: hak kesederajatan ( equality ), yurisdiksi wilayah ( territorial jurisdiction ), hak untuk menentukan nasionalitas bagi penduduk di wilayahnya, dan hak untuk mengijinkan dan menolak atau melarang orang untuk masuk dan keluar dari wilayahnya. 2 Berdasarkan uraian tersebut, salah satu yang menjadi hak bagi negara di wilayah kedaulatannya ialah terkait hak untuk mengijinkan dan menolak atau melarang orang untuk masuk dan keluar dari wilayahnya. Yang mana hal tersebut juga dapat dikaitkan dengan permasalahan investasi asing. Investasi asing sendiri merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah
1  Pancras J. Nagy, Country Risk: How to Asses, Quantify, and Monitor , (London: Euronomy Publications), 1979, hlm. 54. 2  R.C. Hingorani, Modern International Law: Second Edition, (New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co), 1982, hlm.117-
118
3  Ida Bagus Rachmadi Supancana, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2006, hlm. 1. 4  Lihat Pasal 33 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. 5  Lihat Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945.
negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, yang dilakukan atas dasar perjanjian (kontrak).
Investasi merupakan kegiatan menanamkan uang atau modal yang dilakukan dengan motif untuk  meningkatkan  atau  setidak-tidaknya mempertahankan nilai modalnya. 3 Indonesia sebagai sebuah negara yang kaya akan sumber daya alamnya tentu menjadi sorotan investor- investor asing untuk dapat berinvestasi terhadap pengelolaan sumber daya alam tersebut. Apalagi di satu sisi, melalui kegiatan investasi asing, perekonomian Indonesia juga dapat mengalami perkembangan.
Dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah Indonesia sendiri, di dalam UUD Negara RI Tahun 1945, yang merupakan grand design Penyelenggaraan kehidupan bernegara, telah menegaskan bahwa “cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang bank dikuasai oleh negara”, 4 dan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. 5 Artinya, terdapat ‘hak menguasai negara’ terhadap pengelolaan kekayaan negara dan cabang-cabang produksi dalam rangka pembangunan perekonomian nasional. Berdasarkan Putusan MK No 36/ PUU-X/2012 dikatakan bahwa wilayah “hak menguasai negara” adalah melingkupi mandat konstitusi  kepada  negara  untuk  mengadakan kebijakan ( beleid )  dan  tindakan  pengurusan ( bestuursdaad ), pengaturan ( regelendaad ),
T I N J A U A N  H U K U M   E R H A D A P  N O M I N E E  A G R E E M E N T  K E P E M I L I K A N  S A H A M P A D A  P E N A N A M A N  M O D A L  A S I N G  B E R B E N T U K  P E R U S A H A A N  J O I N T  V E N T U R E
pengelolaan ( beheersdaad ), dan pengawasan ( toezichthoudensdaad ) untuk tujuan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. 6
Fungsi pengurusan ( bestuursdaad ) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan ( vergunning ), lisensi ( licentie ), dan konsesi ( consessie ). Fungsi pengaturan oleh negara ( regelendaad ) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan ( beheersdaad ) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham ( share-holding ) dan/atau sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya negara, c.q. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara ( toezichthoudensdaad ) dilakukan oleh Negara, c.q. Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar- besarnya kemakmuran seluruh rakyat. 7
Dalam konteks Penanaman Modal Asing sendiri, eksistensi negara untuk mengontrol jalannya kegiatan investasi oleh investor asing tetap perlu dibatasi dengan hak-hak menguasai negara tersebut, yang di antaranya adalah hak negara untuk melakukan pengaturan terhadap peluang dan pembatasan bagi investor asing dalam mengelola segala sumber daya alam yang ada di Indonesia, melalui peraturan-
6 Lihat Ratio Decidendi [3.11] Putusan MK No 36/PUU-X/2012, hlm. 99. 7 Lihat Ratio Decidendi [3.11] Putusan MK No 36/PUU-X/2012, hlm. 99 – 100.
8 Erman Rajagukguk dan Rosa Agustina, Hukum Investasi dan Pasar Modal, (Jakarta: Pascasarjana FHUI), 2010 , hlm. 57. 9 Bidang usaha yang tidak dapat diusahakan melalui penanaman modal (vide Pasal 12 ayat (2) UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal jo UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Jenis bidang usaha ini sering jua disebut sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI).
10  Bidang usaha yang dapat diusahakan melalui penanaman modal ( vide Lihat Pasal 2 Perpres Nomor 10 Tahun 2021

## peraturan hukum positif yang berlaku di wilayah
Negara Indonesia dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal Asing, yang dalam konteks ini dimuat dalam UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan peraturan turunannya.
Dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Penanaman Modal diberikan amanah kepada pemerintah untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang melakukan penanaman modal di Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut merupakan  kongkretisasi  prinsip the most favoured  nations  principles yang dianut oleh GATS/WTO. 8 Berdasarkan prinsip tersebut, maka di Indonesia, terdapat kesempatan dan peluang investasi yang sama antara investor asing maupun lokal, meskipun tetap terdapat batasan-batasan tertentu bagi investor asing untuk berinvestasi, di antaranya melalui adanya ketentuan  perihal  bidang  usaha  yang  tidak boleh dilaksanakan investasi (baik investasi lokal maupun investasi asing), maupun kegiatan usaha yang membatasi maksimum kepemilikan saham, ataupun memberi syarat-syarat tertentu, bagi investor asing. Hal-hal tersebut lebih lanjut diatur dalam Perpres No 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Berdasarkan peraturan tersebut, bagi investor,  setidaknya  bidang  usaha  berdasarkan Perpres tersebut, dapat dibedakan atas Bidang Usaha Tertutup atau hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, 9 dan Bidang Usaha terbuka 10 .
Khusus Bidang usaha terbuka sendiri, meliputi: Bidang Usaha Prioritas, 11 Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM, 12 Bidang Usaha dengan Persyaratan tertentu, 13 dan Bidang Usaha terbuka lainnya 14 . Dari bidang-bidang usaha di atas, khususnya bidang usaha yang terbuka untuk investasi, jika dilihat dari perspektif investor asing, maka dapat dipahami bahwa terdapat: bidang usaha yang terbuka untuk investasi tetapi sama sekali tidak  diberi  ruang  bagi  investor  asing  untuk diusahakan; bidang usaha yang terbuka untuk investasi tetapi terdapat batasan kepemilikan saham bagi investor asing; dan bidang usaha yang  terbuka  untuk  investasi,  dan  tidak memberikan batasan kepemilikan saham dari investor asing.
Merujuk pada bidang-bidang usaha di atas, investor asing yang semula melihat potensi yang besar dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sebagai ladang yang besar untuk meraup keuntungan, pada akhirnya akan melihatnya sebagai sebuah tantangan tersendiri. Apabila kemudian terdapat pemikiran yang
tentang Bidang Usaha Penanaman Modal).
11  Bidang usaha ini terbuka baik bagi investor dalam negeri maupun investor asing, selama memenuhi kriteria bidang usaha, cakupan produk, dan persyaratan yang telah ditentukan (vide Pasal 4 Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal).
12  Dalam bidang Usaha ini, ada yang memang khusus dialokasikan untuk Koperasi dan UMKM (terbuka bagi investor lokal berbentuk Koperasi dan UMKM, dan tertutup bagi investor asing); dan  ada juga yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan Koperasi dan UMKM (terbuka bagi investor dalam negeri maupun investor asing melalui kemitraan, diantaranya joint venture , dengan Koperasi dan UMKM) (vide Pasal 5 Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal).
13  Dalam bidang usaha ini, terbuka bagi investor dalam negeri maupun investor asing, selama memenuhi persyaratan penanaman modal, baik bagi investor dalam negeri, investor asing, maupun dengan perizinan khusus. Dalam bidang usaha ini, bagi investor dalam negeri maupun investor asing, terdapat batasan kepimilikan saham maksimum dalam penanaman modal (vide Pasal 6 Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal).
14 Bidang usaha ini dapat diusahakan oleh semua penanam modal. Artinya, baik investor dalam negeri maupun asing, dapat menguasai saham dalam kegiatan usaha ini hingga 100% sekalipun (vide Pasal 3 ayat (2) Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal).
15 Nominee adalah seseorang yang telah ditunjuk atau diajukan untuk suatu urusan yang dimaksudkan untuk bertindak menggantikan seorang lainnya.
David Kirupan, Aspek  Hukum  Penanaman  Modal  Asing  Di  Indonesia , (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group), 2013, hlm. 43. 16  Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dinyatakan bahwa Penanaman
pragmatis  terhadap  tujuannya  untuk  meraup benefit  yang  besar  tersebut,  tidak  menutup kemungkinan akan adanya investor-investor asing yang menggunakan pemikiran the ends justify  the  means (menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan) untuk memperoleh benefit  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam atau cabang-cabang produksi lain di Indonesia dengan mudah, dengan mengelabui hukum yang berlaku.
Misalnya, terhadap bidang usaha: (a) yang terbuka untuk investasi tetapi sama sekali  tidak  diberi  ruang  bagi  investor  asing untuk diusahakan; atau (b) yang terbuka untuk investasi tetapi terdapat batasan kepemilikan saham  bagi  investor  asing,  tidak  menutup kemungkinan bagi investor asing tersebut menggunakan  entitas  (orang/badan  usaha) Indonesia, sebagai orang suruhannya, untuk menjadi pihak atas nama ( nominee ) 15 dari investor asing tersebut, yang nantinya menjadi nominee shareholders dalam pembentukan Perusahaan joint venture berbentuk Perseroan Terbatas 16 dalam mengelola bidang usaha yang
T I N J A U A N  H U K U M   E R H A D A P  N O M I N E E  A G R E E M E N T  K E P E M I L I K A N  S A H A M P A D A  P E N A N A M A N  M O D A L  A S I N G  B E R B E N T U K  P E R U S A H A A N  J O I N T  V E N T U R E
membatasi maksimum kepemilikan saham bagi investor asing tersebut. Penanaman modal asing sendiri biasanya dilakukan dengan mendirikan perusahaan patungan ( joint venture company ), dengan cara mengonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas pada suatu perusahaan dalam negeri (berbentuk Perseroan Terbatas), dan lain-lain. 17 Contoh ilustrasi kasus yang menggunakan nominee agreement dalam suatu kegiatan investasi asing dapat diuraikan sebagai berikut:
A adalah investor Asing yang menanamkan modal di sektor ‘Angkutan Laut dalam negeri untuk wisata’. Berdasarkan Perpres 10 Tahun 2021, sektor tersebut merupakan bidang usaha terbuka dengan syarat tertentu. Adapun syarat yang ditentukan berdasarkan lampiran Perpres tersebut adalah modal asing maksimal 49%. 18 Akan tetapi, sebelum hendak membentuk perusahaan joint venture berbentuk Perseroan Terbatas, A yang melalui orang perpanjangan tangannnya yang merupakan WNI, yang memiliki CV yang bergerak di bidang angkutan laut juga, bernama B, untuk menjadikan CV nya sebagai atas nama (nominee) dari A, dengan membentuk sebuah nominee agreement antara A dengan CV milik B. Dalam nominee agreement tersebut memerintahkan agar CV milik B menjadi
modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia , kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. 17  Ana Rokhmatussa’dyah dan Suratman, Hukum Investasi dan pasar Modal, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009, hlm. 5. 18  Lihat Lampiran III poin 11 Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal 19 Munir Fuady mengatakan bahwa tidak ada suatu perjanjian lain yang eksistensinya dalam sistem hukum di Indonesia paling kontrovesional selain dari nominee agreement. Hal ini disebabkan antara lain oleh faktor-faktor sebagai berikut:
(a) Nominee itu  sendiri  tidak  berasal  dari  sistem  hukum  Indonesia;  dan  (b)  Seringkali nominee ini dipakai untuk menyeludupi hukum tertentu. Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku 3, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti), 2002, hlm.
105.
pihak atas nama (nominee) dari A untuk pembentukan sebuah perusahaan joint venture untuk mengelola bidang usaha ‘angkutan Laut dalam negeri untuk wisata’ di Indonesia. Modal pun diberikan oleh A kepada B. Hingga akhirnya, dalam pendirian perusahaan joint venture tersebut, A mengambil bagian saham sebesar 49%, sedangkan CV milik B mengambil bagian saham sebesar 31% (yang modalnya seluruhnya milik A), dan 20% sisanya milik perusahaan dalam negeri lainnya. Adapun ketika  Perusahaan  tersebut  memperoleh untung, keuntungan yang diperoleh A melebihi 49% karena sebagian diperoleh melalui pembagian dari B kepada A, karena B sesungguhnya bertindak sebagai nominee dari A melalui nominee agreement .
Nominee Agreement sendiri bukanlah merupakan  praktik  yang  baru  di  Indonesia. Justru terkadang nominee agreement sering digunakan oleh pelaku usaha, termasuk investor asing untuk menyelundupi hukum yang berlaku. 19
Dalam konteks investasi asing, diantaranya adalah untuk mengelabui ketentuan perihal pembatasan kepemilikan saham investor asing dalam suatu bidang usaha. Padahal sebenarnya penggunaan nominee dalam kegiatan penanaman modal (baik lokal maupun asing) sendiri di larang dalam UU Penanaman Modal, sebagaimana pada ketentuan Pasal 33
UU Penanaman Modal yang menyatakan bahwa “Penanam  modal  dalam  negeri  dan  penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain ”. Akan  tetapi,  terhadap  praktik nominee shareholders melalui nominee  agreement, pemerintah seakan tutup mata dan membiarkan praktik nominee tersebut semakin berkembang. Pemerintah beranggapan investasi yang ditanamkan meskipun dengan menggunakan nominee tetap memberikan keuntungan, yakni dengan adanya penambahan tenaga kerja dan lain sebagainya. Sementara Undang-undang jelas  melarang  praktik  tersebut.  Kurangnya pengawasan serta ringannya sanksi membuat praktik kepemilikan saham berbentuk nominee semakin marak terjadi di Indonesia sehingga semakin merugikan rakyat Indonesia. Secara tidak  langsung  hal  demikian  dapat  dikatakan sebagai penjajahan masa kini. 20 Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam diatas, maka Penulis mengangkat sebuah judul dalam tulisan ini yaitu “Tinjauan  Hukum  Terhadap Nominee  Agreement  Kepemilikan  Saham  Pada Penanaman Modal Asing Berbentuk Perushaan Joint  Venture” . Adapun berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang perlu diuraikan melalui tulisan ini, yaitu (1)
20  Iin Indriyani, “Perkembangan Hukum: Perseroan Terbatas Dan Praktik Penggunaan Nominee Oleh Investor Asing”, Prosiding Seminar Ilmiah Nasional Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Juli 2017 hlm. 263.
21 Cara berpikir deduktif adalah cara berpikir yang penarikan kesimpulannya ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar, dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat. Metodologi Penelitian, (Bandung: Mandar Maju), 2002, hlm. 23.
22  Kebenaran koheren yaitu suatu pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis dianggap benar kalau sejalan dengan pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis lainnya, yaitu kalau proposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan proposisi sebelumnya yang dianggap benar. A. Sonny Keraf & Mikhael Dua, Ilmu Pengetahuan, Sebuah Tinjauan Filosofis , (Yogyakarta: Kanisius), 2001, hlm. 68.
Bagaimana konsep dan pengaturan nominee agreement kepemilikan saham dalam kegiatan investasi di Indonesia?; dan (2) Bagaimana reformulasi pengaturan nominee shareholders dalam kegiatan Penanaman Modal Asing melalui Perusahaan Joint Venture di Indonesia?

## B..Metode.Penelitian.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute  approach) . Artinya,  penelitian  ini  mengacu  pada  telaahan konseptual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap isu yang dibahas, dengan didasarkan pada data sekunder sebagai data kepustakaan dengan menggunakan metode berpikir  deduktif, 21 dengan bentuk kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran koheren. 22
Hal tersebut dapat digambarkan melalui pengujian teori-teori yang memproyeksikan posibilitas nominee shareholders agreement dalam suatu Perusahaan (Perseroan Terbatas), termasuk pula dalam kegiatan investasi asing oleh perusahaan tersebut. Kemudian diuji dalam konteks Indonesia, dan ditemukan sebuah gambaran utuh bahwa hal tersebut pun juga dimungkinkan terjadi di perusahaan- perusahaan  Indonesia.  Selanjutnya,  Penelitian ini  bersifat    preskriptif,    yakni  dengan  terlebih dahulu mengidentifikasi ruang lingkup nominee agreement kepemilikan saham yang dimuat
T I N J A U A N  H U K U M   E R H A D A P  N O M I N E E  A G R E E M E N T  K E P E M I L I K A N  S A H A M P A D A  P E N A N A M A N  M O D A L  A S I N G  B E R B E N T U K  P E R U S A H A A N  J O I N T  V E N T U R E
dalam peraturan perundang-undangan status quo , untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap isu hukum yang muncul seputar nominee agreement kepemilikan saham tersebut, melalui penelaahan ketentuan normatif yang didasarkan  pada  doktrin,  teori dan  konsep  hukum terkait, serta memberikan insight berupa konsep-konsep yang perlu diadopsi dalam rangka mengatasi masalah tersebut.
C..Pembahasan 1.. Konsep.dan.Pengaturan. Nominee Agreement Kepemilikan.Saham.dalam. Kegiatan.Investasi.di.Indonesia
Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU Penanaman Modal, ditentukan bahwa Investor asing yang hendak berinvestasi di Indonesia, maka bagi mereka wajib mendirikan badan usaha di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas. Dalam pendirian Perseroan Terbatas sendiri, terdapat prinsip bahwa harus didirikan melalui sebuah akta notaris. Adanya Prinsip dasar tersebut, yang mensyaratkan pendirian Perseroan Terbatas melalui sebuah perjanjian (akta notaris), sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas jo UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebabkan pendirian Perseroan Terbatas harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih sebagai pemegang  saham,  karena  tidak  mungkin  satu orang mengadakan perjanjian dengan dirinya sendiri. Syarat pendirian perseroan terbatas
23  Lucky Suryo Wicaksono, “Kepastian  Hukum  Nominee  Agreement  Kepemilikan  Saham  Perseroan  terbatas”, Jurnal Hukum Ius Qua Iustum, Vol.23 No.1, Januari 2016, hlm. 44.
24 Nominee Shareholders is a company member who holds the shares registered in his name for the benefit of another. The identity of the person with the true interest may be subject to disclosure and to investigation under the Companies Act .”
Syahrijal Syakur, Urgensi Pengaturan Nominee Agreement Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, (Jakarta: PPATK), 2020, hlm. 26.
25  Lucky Suryo Wicaksono, Op.Cit. , hlm. 48.
dengan 2 (dua) orang atau lebih ini juga memicu timbulnya nominee shareholder , yang pada umumnya pemodal asing ingin menguasai perseroan terbatas secara tidak terbatas. 23
Nominee Shareholder merupakan Pemegang saham yang namanya tercatat sebagai pemilik sah berdasarkan hukum atas saham, yang dibuktikan dengan terdaftar sebagai pemegang saham  dalam  Daftar  Pemegang  Saham  dari perusahaan yang bersangkutan. Meskipun nominee shareholder terdaftar sebagai pemilik sah saham perusahaan, nominee shareholder dalam  melakukan  tindakannya,  didasarkan pada petunjuk dari seseorang yang sebenarnya memiliki saham tersebut (beneficiary). 24 Adapun hubungan hukum antara beneficial  owner dengan nominee tersebut  timbul  melalui sebuah perjanjian (agreement). Terdapatnya dua pihak dalam nominee agreement tersebut melahirkan dua jenis kepemilikan, yaitu pemilik yang tercatat dan diakui secara hukum ( legal owner/juridische  eigendom ) dan pemilik yang sebenarnya ( beneficiary/economische eigendom ) yang menikmati keuntungan berikut kerugian  yang  timbul  dari  benda  yang  dimiliki oleh nominee . 25 Artinya, Nominee agreement merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan antara beneficiary dengan nominee yang memberikan ruang kepada nominee untuk bertindak  untuk  dan  atas  nama beneficiary serta sesuai dengan petunjuk dan arahan dari beneficiary .
Berdasarkan hukum, legal owner adalah
pemegang hak yang sah atas benda tersebut, yang tentunya memiliki hak untuk mengalihkan, menjual, membebani, menjaminkan serta melakukan  tindakan  apapun  atas  benda  yang bersangkutan, sedangkan pihak beneficiary tidak diakui sebagai pemilik atas benda secara hukum. 26
Bentuk struktur nominee pemegang saham (nominee  shareholders) dalam prakteknya di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu Struktur nominee langsung ( direct nominee structure ), dan Struktur nominee tidak langsung ( indirect nominee structure ).
a. Struktur Nominee Langsung ( Direct Nominee Structure )
Struktur nominee langsung ( direct nominee structure ) adalah suatu struktur nominee yang dibentuk dengan secara langsung membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam suatu perseroan terbatas adalah untuk dan atas nama orang lain. Struktur ini pada umumnya dibentuk dengan membuat perjanjian nominee ( nominee agreement ) atau pernyataan nominee ( nominee statement ). 27
Perjanjian Nominee dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari Perjanjian Innominaat karena belum ada pengaturan secara  khusus  tentangnya  dan  tidak secara tegas disebutkan dalam pasal-pasal KUHPerdata,  namun  dalam  praktiknya sering dijumpai di Indonesia. Dalam praktiknya  tidak  jarang  juga  ditemukan suatu struktur nominee pemegang saham
26  Syahrijal Syakkur, Op.Cit. , hlm. 27.
27 Ibid. . 28  Hadi Susanto, Pemegang  Saham  Nominee  dalam  Perseroan  Terbatas , Tesis, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004, hlm 88.
29 Ibid .
yang dibentuk dengan menggunakan Pernyataan nominee ( nominee statement ).
Pada dasarnya materi dari suatu pernyataan nominee adalah pernyataan dari pemegang saham nominee yang menerangkan bahwa uang yang disetor pada perseroan adalah berasal dari beneficiary sehingga segala keuntungan dan kerugian termasuk beban pajak  yang  timbul  sehubungan  dengan kepemilikan saham oleh pemegang saham nominee pada perseroan merupakan hak dan tanggung jawab dari beneficiary . 28
Bersamaan dengan pembuatan nominee agreement atau nominee statement , pada umumnya pembentukan struktur nominee pemegang saham turut dilengkapi dengan kuasa mutlak yang diberikan oleh nominee kepada beneficiary untuk melakukan segala  tindakan  yang  berhubungan dengan saham-saham yang dipegang oleh nominee dalam perseroan termasuk untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan oleh Perseroan, menerima dividen , dan/atau mengalihkan hak atas saham. 29
b. Struktur nominee tidak  langsung  ( indirect nominee structure )
Struktur nominee tidak  langsung  ( indirect nominee structure ) adalah suatu struktur nominee yang dibentuk dengan cara membuat beberapa perjanjian yang berlapis-lapis dengan tujuan agar beneficiary secara  tidak  langsung  dapat mengendalikan serta menerima manfaat
T I N J A U A N  H U K U M   E R H A D A P  N O M I N E E  A G R E E M E N T  K E P E M I L I K A N  S A H A M P A D A  P E N A N A M A N  M O D A L  A S I N G  B E R B E N T U K  P E R U S A H A A N  J O I N T  V E N T U R E
atas kepemilikan saham tersebut. 30
Dalam membuat struktur nominee tidak langsung, skema yang umumnya dilakukan di Indonesia adalah pinjam-meminjam dengan tahapan sebagai berikut: 31
· Nantinya  perusahaan  asing  dan/atau warga negara asing meminjamkan sejumlah dana kepada nominee yang notabene Warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia;
·  Perbuatan hukum pinjam-meminjam antara beneficiary dan nominee tersebut akan dilandasi dengan Akta Pengakuan Hutang atau Perjanjian Pinjaman sebagai perjanjian pokok;
·  Selain Akta Pengakuan Hutang yang menjadi perjanjian pokok, terdapat pula beberapa dokumen lainnya yang menjadi perjanjian yang bersifat accesoir atau perjanjian turunan dari perjanjian pokok tersebut. Perjanjian yang bersifat accesoir tersebut terdiri atas perjanjian yang diperuntukkan bagi  kepentingan  beneficiary  dan perjanjian yang diperuntukkan bagi kepentingan nominee ;
· Keseluruhan dokumen tersbut nantinya akan menyamarkan kepemilikan saham beneficiary ,
sekaligus memberikan seluruh manfaat atas kepemilikan sahan nominee pada perseroan kepada beneficiary walaupun beneficiary tidak  tercatat sebagai pemegang saham perseroan. Di Indonesia sendiri, mengenai konsep nominee agreement kepemilikan saham dalam kegiatan Penanaman Modal pada dasarnya 30  Syahrijal Syakur, Op.Cit., hlm. 28.
31 Ibid., hlm. 28 – 29.
dilarang. Bahwa larangan tersebut diatur secara jelas yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sendiri telah menyebutkan adanya sanksi yang melarang dalam hal terjadinya Perjanjian Pinjam Nama ( nominee agreement ) dalam keadaan tertentu. Bahwa dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 disebutkan:
(1)  Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang  membuat  perjanjian  dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain (2)  Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  perjanjian  dan/ atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.
Dalam penjelasan Pasal 33 ayat (1) dinyatakan bahwa tujuan dari ketentuan tersebut adalah menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa untuk kegiatan Penanaman Modal dalam bentuk perseroan terbatas, penanam modal yang menyatakan bahwa kepemilikan saham yang dia miliki adalah untuk dan atas nama orang lain yang namanya tidak  tercantum  sebagai  pemegang  saham  di
perseroan.  Artinya  pemegang  saham  tersebut hanya sebagai nominee dari seseorang yang sebenarnya memiliki modal dalam pendirian perseroan  tersebut  (beneficial  owner),  maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU Penanaman Modal maka Perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.
Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang menyatakan bahwa Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya (saham atas nama (registered Stock). Adapun dalam penjelasan ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU PT tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak  boleh  mengeluarkan  saham  atas  tunjuk (bearer stock). Atas kepemlikan saham tersebut, pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk  saham  yang  dimilikinya.  Artinya  bahwa seorang pemegang saham dari suatu perseroan terbatas  tidak  mungkin  menyatakan  atau mengadakan perjanjian bahwa saham yang dia miliki adalah untuk dan atas nama orang lain atau pemegang saham tersebut hanya sebagai nominee . Begitupun sebaliknya, orang yang  tidak  tercantum  atau  tercatat  sebagai pemegang saham pada perseroan terbatas tidak dimungkinkan untuk mengakui bahwa dengan adanya bukti perjanjian pinjam nama ( nominee agreement ) antara dia dengan pemegang saham, maka dia adalah pemilik sebenarnya dari saham pada perseroan terbatas.
32  Pasal 52 Ayat (1)  UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Kemudian, atas kepemilikan saham tersebut, seorang pemegang saham mempunyai hak yaitu untuk: menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini. 32
Artinya,  jika  suatu  saham  diatasnamakan  oleh nominee , maka yang memperoleh hak-hak tersebut diatas kertas adalah nominee tersebut.
Padahal, dibalik itu, nominee bertindak  atas nama beneficiary nya. Sehingga apapun hak yang diperolehnya dimungkinkan untuk dikendalikan oleh beneficiary dari nominee tersebut.
Jika dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa salah satu syarat suatu perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah ‘sebab yang halal’. Adapun dalam Pasal 1337 KUHPerdata dinyatakan bahwa yang menyebutkan “suatu sebab  adalah  terlarang,  jika  sebab  itu, diantaranya ,  dilarang  oleh  undang-undang” , maka terhadap praktik pinjam nama ( nominee agreement ), dalam bentuk nominee shareholders yang dilarang berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU Penanaman Modal dan Pasal 48 Ayat (1) UU Perseroan Terbatas, menjadikan perjanjiannya batal demi hukum. Hal ini mengakibatkan nominee agreement dalam penanaman modal tidak  diakui  di  Indonesia  sehingga  tidak  boleh dilaksanakan di hadapan hukum.
2.. Reformulasi.Pengaturan. Nominee Agreement dalam.Kegiatan.
Penanaman.Modal.Asing. Menggunakan Joint Venture Company Perusahaan Joint Venture merupakan perusahaan yang dibentuk berdasarkan perjanjian  kerjasama  antara  entitas  para
T I N J A U A N  H U K U M   E R H A D A P  N O M I N E E  A G R E E M E N T  K E P E M I L I K A N  S A H A M P A D A  P E N A N A M A N  M O D A L  A S I N G  B E R B E N T U K  P E R U S A H A A N  J O I N T  V E N T U R E
pihak untuk membentuk sebuah perusahaan baru. 33 Dalam hal ini, pihak pengusaha asing dengan lokal, pengusaha asing dengan asing, atau pengusaha lokal dengan lokal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia membentuk suatu perusahaan baru yang disebut dengan perusahaan joint venture. Mereka yang membentuknya menjadi pemegang saham yang besarnya sesuai dengan kesepakatan  bersama,  dan  tidak  melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang membatasi kepemilikan saham maksimum, baik bagi pengusaha asing ataupun pengusaha lokal (dalam negeri). 34
Perjanjian Joint venture bagi investor asing sendiri bersumber dari ketentuan Pasal 12 ayat (4) UU Penenaman Modal yang menentukan adanya bidang usaha yang terbuka untuk modal asing, dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan pembatasan kepemilikan saham. 35 Ketentuan yang mengatur perihal tersebut, pada saat ini, dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Berdasarkan Perpres tersebut,  setidaknya  terdapat  bidang  usaha: (a) Bidang usaha tertutup; dan Bidang Usaha Terbuka (terdiri atas: bidang  usaha  prioritas; bidang usaha yang diaiokasikan atau kemitraan dengan  Koperasi  dan  UMKM,  bidang  usaha dengan  persyaratan  tertentu,  dan  bidang usaha terbuka lainnya ). Bidang Usaha tertutup, merupakan  bidang  usaha  yang  tidak  dapat diusahakan dengan kegiatan investasi. Adapun Bidang Usaha terbuka dapat diusahakan dengan kegiatan investasi. Tetapi khusus bagi
33  Ana Rokhmatuussa’diyah dan Suratman, Op.Cit., hlm. 118. 34 Erman Rajagukguk dan Rosa Agustina, Op.Cit., hlm. 105. 35 Ibid. 36  Lucky Suryo Wicaksono, Op.Cit., hlm. 44.
investor asing, terdapat bidang usaha terbuka yang  tidak  dapat  diusahakan  melalui  investasi asing. Misalnya, bidang usaha yang dialokasikan khusus untuk Koperasi dan UMKM dan bagian dari bidang usaha persyaratan tertentu, yang menentukan kepemilikan saham harus 100% dalam negeri.
Bagi investor asing, salah satu hal yang fundamental dalam melakukan kegiatan investasi asing melalui pendirian perusahaan joint venture adalah perihal kepemilikan saham. Adapun untuk pendirian perusahaan joint venture oleh  entitas  asing  sendiri, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU Penanaman Modal, maka perusahaan joint venture tersebut wajib berbentuk Perseroan Terbatas. Adapun pendirian Perseroan Terbatas, mensyaratkan pendiriannya harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Persyaratan pendirian perseroan terbatas dengan harus terdapat 2 (dua) orang atau lebih ini juga memicu kemungkinan timbulnya nominee shareholder , yang pada umumnya pemodal asing ingin menguasai perseroan terbatas secara tidak terbatas. 36
Berdasarkan  Analisa  penulis,  setidaknya ada  3  (tiga)  motif  pendirian  perusahaan joint venture oleh entitas asing dengan menggunakan nominee shareholders (yang didahului oleh nominee agreement antara beneficiary dengan nominee ), yang dapat didudukkan sebagai sebuah perbuatan yang melanggar hukum yaitu: a.  Dalam bidang usaha terbuka lainnya (yang memungkinkan investor asing memiliki  saham  100%) ,  terdapat  motif dari beneficiary yang hendak memperoleh
keuntungan dengan maksimal. Akan tetapi, dengan adanya persyaratan pendirian perusahaan joint venture (berbentuk Perseroan terbatas), harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang dituangkan dalam akta pendirian perusahaan . Sehingga ia menggunakan nominee entitas asing (orang perorangan atau badan usaha) ataupun entitas dalam negeri untuk menjadi pihak kedua dalam pembentukan perusahaan joint venture tersebut;
b.  Untuk bidang usaha prioritas, bidang usaha kemitraan dengan koperasi dan UMKM, dan bidang usaha dengan persyaratan tertentu (yang memungkinkan investasi dari investor asing, tetapi dengan batasan kepemilikan  saham) ,  terdapat  motif  dari beneficiary yang hendak memperoleh keuntungan dengan maksimal. Akan tetapi, dengan adanya persyaratan batasan kepemilikan saham oleh investor asing yang hendak dikelabui oleh investor asing tersebut, maka ia menggunakan nominee entitas  dalam  negeri  (orang  perorangan atau badan usaha) untuk menjadi ‘pihak indonesia’ dalam pembentukan perusahaan joint venture tersebut; dan c.  Dalam hal beneficiary (untuk orang perorangan) atau senior  officer dari beneficiary (untuk badan usaha) merupakan pelaku  tindak  pidana,  yang  uang  hasil kejahatannya tersebut hendak ‘ dicuci’
(melakukan  tindak  pidana  pencucian uang) melalui kegiatan investasi, dalam hal ini menyertakan modal pada pendirian
37  Lihat ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 6 ayat (1) huruf f, Pasal 7 ayat (1) huruf e, Pasal 8 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (1) huruf e, dan Pasal 10 Ayat (10 huruf e Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
perusahaan joint venture .
Sebagaimana dijelaskan pada subbahasan sebelumnya,  bahwa  apabila  entitas  (orang perorangan atau badan usaha) asing tersebut mendirikan sebuah perusahaan dengan menggunakan nominee di Indonesia, maka perjanjian pendirian perusahaan tersebut menjadi batal demi hukum. Dalam konteks ini, apabila suatu perusahaan joint venture melalui investasi asing dalam pendiriannya terdapat nominee , maka joint venture agreement tersebut menjadi batal demi hukum, sehingga perusahaan joint venture tersebut dianggap tidak pernah ada.
Selanjutnya, setelah penulis menelisik kedudukan beneficiary dalam suatu transaksi, setidak-tidaknya telah terdapat ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut, sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut sebagai ‘Perpres BO’). Berdasarkan Pasal 3 Perpres BO dinyatakan bahwa “Setiap  Korporasi wajib menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi” . Adapun salah satu variabel Pemilik Manfaat adalah ‘pemilik sebenarnya dari dana atau modal korporasi’. 37
Keberadaan Perpres BO yang mengatur eksistensi dari beneficiary bahkan ultimate beneficial  owner dalam suatu Perusahaan (termasuk Perseroan Terbatas) terkait dengan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini, semakin menguatkan

## T I N J A U A N  H U K U M   E R H A D A P  N O M I N E E  A G R E E M E N T  K E P E M I L I K A N  S A H A M P A D A  P E N A N A M A N  M O D A L  A S I N G  B E R B E N T U K  P E R U S A H A A N  J O I N T  V E N T U R E
hasil analisis penulis sebelumnya, bahwa salah satu  motif  pendirian  perusahaan joint venture oleh asing dengan menggunakan nominee shareholders (yang didahului oleh nominee agreement antara beneficiary asing dengan nominee tersebut), dapat dimungkinkan dilakukan dalam rangka memuluskan upaya melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang, terutama pada poin bahwa ‘beneficiary (untuk  orang  perorangan)  atau  senior officer  dari  beneficiary  (untuk  badan  usaha) merupakan  pelaku  tindak  pidana,  yang uang  hasil  kejahatannya  tersebut  hendak ‘dicuci’  (melakukan  tindak  pidana  pencucian uang)  melalui  kegiatan  investasi,  dalam hal  ini  menyertakan  modal  pada  pendirian perusahaan joint venture’ .
Dengan merujuk pada ketentuan Perpres BO  tersebut,  timbul  sebuah  diskursus  baru yang perlu untuk diuraikan. Yakni, bahwa di satu sisi, melalui UU Penanaman Modal dan UU Perseroan Terbatas, terdapat larangan keberadaan nominee shareholders (apapun bentuknya), yang secara mutatis  mutandis terdapat beneficiary/ultimate beneficial owner- nya. Akan tetapi, di sisi lain, dengan merujuk pada Perpres BO, justru ada kewajiban bagi  setiap  korporasi  (termasuk  Perseroan Terbatas), untuk menetapkan Pemilik Manfaat (beneficial owner) dari suatu korporasi melalui identifikasi  dan  verifikasi beneficial  owner dari perusahaan tersebut. 38 Dari hal tersebut, dalam konteks penanaman modal asing, menurut analisa penulis, apabila eksistensi dari suatu
38  Lihat Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 39  Lihat Pasal 18 Ayat (1) jo Pasal 13 Ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
nominee shareholders (yang dilakukan atas dasar nominee agreement antara beneficiary dengan nominee) dilarang dalam pembentukan perusahaan joint venture dalam investasi asing, maka akan timbul kecenderungan dari nominee untuk  tidak  mengungkap (disclose) informasi perihal siapa beneficiary/ultimate  beneficial owner nya. Hal tersebut akan berkonsekuensi pada  ketidakefektifan  penerapan  Perpres  BO dalam konteks keberadaan perusahaan joint venture dalam investasi asing.
Dari uraian permasalahan tersebut, penulis menilai bahwa terhadap perusahaan joint venture dalam investasi asing, seyogjanya tidak dilakukan pelarangan secara total terhadap eksistensi nominee shareholders (yang dilakukan atas dasar nominee agreement antara beneficiary asing dengan nominee tersebut ) . Melainkan perlu dilakukan pembatasan-pembatasan terhadap konteks nominee shareholders yang dibolehkan  dan  tidak  dibolehkan.  Melalui hal tersebut, pihak perusahaan joint venture berbentuk Perseroan terbatas, wajib melakukan identifikasi dan verifikasi dengan benar perihal pihak-pihak dalam perusahaan tersebut yang hendak ditetapkan sebagai pemilik manfaatnya (termasuk beneficiary/ultimate beneficial owner -nya). Setelah ditetapkan siapa saja pemilik manfaatnya, pihak perusahaan joint venture tersebut wajib menyampaikan informasi tersebut kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 39
Jika opsi seperti di atas ini yang dilaksana-
kan, akan dapat memperbesar kemungkinan pihak Perushaan joint venture tersebut mengidentifikasi secara benar pihak-pihak yang menjadi pemilik manfaatnya, termasuk pemilik manfaat sebenarnya ( beneficiary/beneficial owner) , atau dalam hal ini termasuk beneficiary dari nominee shareholders tersebut. Dalam konteks inilah batasan-batasan sebagaimana diuraikan sebelumnya diperlukan. Batasan tersebut  diperlukan  untuk  mengidentifikasi apakah eksistensi dari nominee shareholders tersebut masih dibolehkan atau justru sudah tidak tepat lagi.
Adapun batasan-batasan yang diusung oleh penulis sebagai solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan terkait nominee shareholder s dalam suatu perusahaan joint venture dalam kegiatan investasi asing adalah bahwa di masa mendatang perusahaan joint venture dalam suatu kegiatan investasi asing, perlu memastikan bahwa:
a.  Kepemilikan  saham  asing  tidak  boleh
melampaui batas maksimum kepemilikan saham yang ditentukan dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Dalam konteks ini, pihak dalam negeri yang menjadi nominee dari orang/badan usaha asing, harus ditetapkan sebagai investor asing;
b.  Pihak dalam negeri tidak  dibolehkan menjadi nominee dari orang/badan usaha asing terhadap bidang usaha yang khusus dialokasikan untuk Koperasi dan UMKM, dan bidang usaha yang mensyaratkan kepemilikan saham dalam negeri sebanyak 100%; dan
c.  Pihak orang/badan usaha asing tidak boleh menunjuk nominee untuk melakukan investasi dengan menggunakan uang/harta
kekayaan hasil tindak pidana. Untuk konteks ini, informasi tersebut bisa saja diperoleh melalui informasi atas pihak-pihak dari orang/badan usaha asing sebagai DPO dari Interpol, atau dari informasi-informasi officially lainnya dari negara calon investor tersebut, dll.
Apabila penjelasan-penjelasan yang diuraikan tersebut di atas ke depannya direformulasi  dan  dipositivisasi  dalam  UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal, dan undang-undang lain yang terkait, maka menurut sudut pandang penulis, hal tersebut merupakan hal yang lebih bijak dilakukan terhadap kegiatan investasi asing. Hal tersebut dikarenakan, di satu sisi, entitas asing (selaku beneficiary ) tidak perlu khawatir lagi perihal nominee agreement yang hendak ia lakukan. Hal tersebut dikarenakan perjanjiannya dengan pihak nominee tidak serta-merta batal demi hukum lagi (selama tidak melanggar batasan-batasan yang ditentukan). Adapun di sisi lain, terdapat kemudahan bagi perusahaan joint venture untuk menentukan sebuah  entitas  sebagai nominee dari  entitas asing atau bukan. Dan hal yang tidak kalah dari itu ialah terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi antara ketentuan UU Penanaman Modal dan UU Perseroan Terbatas, dengan Perpres BO, sehingga  terwujud  sebuah  kepastian  hukum dalam rangka mengimplementasikan ketentuan- ketentuan tersebut.
Jika dipotret dari sudut pandang komparasi dengan negara lain sendiri, misalnya di Malaysia, perihal pengaturan Nominee Shareholders , telah diatur dan dituangkan dalam Laws of Malaysia Act 777, Companies Act 2016. Dalam Article 56 Companies Act of Malaysia tersebut, dinyatakan bahwa Perusahaan dapat meminta pemegang
T I N J A U A N  H U K U M   E R H A D A P  N O M I N E E  A G R E E M E N T  K E P E M I L I K A N  S A H A M P A D A  P E N A N A M A N  M O D A L  A S I N G  B E R B E N T U K  P E R U S A H A A N  J O I N T  V E N T U R E
saham untuk menyampaikan dalam waktu yang ditentukan untuk: (a) Menginformasikan kepada perusahaan apakah pemegang saham bertindak sebagai pemilik manfaat atau sebagai trustee  (nominee); (b) Jika pemegang saham bertindak  sebagai trustee  (nominee) , maka dia sejauh mungkin menyediakan nama dan keterangan lain yang cukup terkait identitas dan kepentingan  dari  individu-individu  untuk  siapa dia memegang saham. 40 Hal tersebut, semakin menampakkan bahwa berdasarkan hukum positif Malaysia, mereka tidak melarang praktik nominee shareholders (yang dilakukan melalui nominee agreement antara beneficiary dengan nominee) . Akan tetapi apabila seorang pemegang saham suatu perusahaan merupakan nominee shareholders , maka ia wajib menginformasikan siapa beneficiary atau ultimate beneficial owner dari pihak nominee shareholders tersebut.

## D..Penutup
Nominee agreement merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan antara beneficiary dengan nominee yang memberikan ruang kepada nominee untuk  bertindak  untuk  dan atas nama beneficiary serta sesuai dengan petunjuk dan arahan dari beneficiary . Dalam konteks kepemilikan saham dalam korporasi (perseroan terbatas), pihak yang secara legal formal tercatat sebagai pemegang saham adalah nominee, sedangkan pihak yang mengendalikannya disebut sebagai beneficiary. Di sektor penanaman modal di Indonesia status quo, terhadap  praktik nominee arrangement kepemilikan saham merupakan perbuatan yang dilarang, berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU Penanaman Modal dan Pasal 48 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Oleh karena dilarang oleh 40 Artticle 56 Paragraph 1 Laws of Malaysia Act 777, Companies Act 2016.
undang-undang, maka berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1337 KUHPerdata, maka terhadap segala nominee agreement kepemilikan saham dalam suatu kegiatan investasi di Indonesia, pada saat ini, ditetapkan sebagai perjanjian yang batal demi hukum.
Adapun bentuk reformulasi pengaturan nominee agreement kepemilikan saham pada kegiatan penanaman modal asing yang menggunakan perusahaan joint venture di Indonesia ialah dengan mengubah arah pengaturan dalam UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal, dan undang-undang terkait lainnya, yang semula melarang praktik nominee agreement kepemilikan saham, menjadi membatasi terkait  praktik  mana yang legal ,  dan  praktik  mana  yang  melanggar hukum. Adapun batasan yang diusulkan oleh penulis dalam reformulasi pengaturan tersebut adalah:  (a)  Kepemilikan  saham  asing  tidak boleh melampaui batas maksimum kepemilikan saham yang ditentukan dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Dalam konteks ini, pihak dalam negeri yang menjadi nominee dari orang/badan usaha asing, harus ditetapkan sebagai investor asing; (b) Pihak dalam negeri tidak dibolehkan menjadi nominee dari orang/badan usaha asing terhadap bidang usaha yang khusus dialokasikan untuk Koperasi dan UMKM, dan bidang usaha yang mensyaratkan kepemilikan saham dalam negeri sebanyak 100%; dan (c) Pihak  orang/badan  usaha  asing  tidak  boleh menunjuk nominee untuk melakukan investasi dengan menggunakan uang/harta kekayaan hasil tindak pidana. Untuk konteks ini, informasi tersebut bisa saja diperoleh melalui informasi atas pihak-pihak dari orang/badan usaha asing
sebagai DPO dari Interpol, atau dari informasi- informasi officially lainnya dari negara calon investor tersebut, dll.
Oleh sebab itu, dalam rangka me wujudkan harmonisasi  norma  agar  dapat  efektif  dalam penyelenggaraannya, Penulis merekomen- dasikan agar perlu dilakukan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang investasi, perseroan ter  batas, dan peraturan terkait lainnya, dan mengkoherensikannya satu sama lain. Koheren si dari aturan tersebut harus merupa kan sebuah wujud konkret manifestasi dari Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945. Peninjauan terhadap peraturan perundangan- undangan yang dimaksud di atas ialah dengan mentransformasi bentuk pengaturan nominee shareholders, termasuk apabila beneficiary nya adalah asing (diperjanjikan melalui nominee
agreement) dalam konteks perusahaan joint venture pada Penanaman Modal Asing, yang pada status quo berbentuk pelarangan secara total terhadap kemungkinan tersebut, menjadi sebuah pembatasan terhadap  praktik-praktik nominee shareholders berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Pembatasan tersebut di antaranya, misalnya, apabila nominee shareholders yang beneficiary nya adalah entitas  asing  harus  dianggap  sebagai  ‘pihak asing’, sehingga dalam konteks pembentukan perusahaan joint venture tetap harus memperhatikan  batasan  kepemilikan  saham oleh  asing.  Selain  itu,  juga  tidak  dibolehkan apabila beneficiary asing menunjuk nominee shareholders di Indonesia, jika dilakukan dalam rangka melakukan pencucian uang dengan skema investasi.
T I N J A U A N  H U K U M   E R H A D A P  N O M I N E E  A G R E E M E N T  K E P E M I L I K A N  S A H A M P A D A  P E N A N A M A N  M O D A L  A S I N G  B E R B E N T U K  P E R U S A H A A N  J O I N T  V E N T U R E

## DAFTAR.PUSTAKA

## A.. Buku
Bagus Rachmadi Supancana, Ida, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia,
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006).
Fuady, Munir, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku 3, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
Hingorani, R.C., Modern International Law: Second Edition, (New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co, 1982).
J. Nagy, Pancras, Country  Risk:  How  to  Asses,  Quantify,  and  Monitor, (London: Euronomy Publications, 1979).
Kirupan, David, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia , (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2013).
Rajagukguk, Erman, dan Rosa Agustina, Hukum Investasi dan Pasar Modal, (Jakarta: Pascasarjana FHUI, 2010) .
Rokhmatussa’dyah, Ana, dan Suratman, Hukum Investasi dan pasar Modal, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat. Metodologi Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 2002). Sonny Keraf, A., dan Mikhael Dua, Ilmu  Pengetahuan,  Sebuah  Tinjauan  Filosofis , (Yogyakarta: Kanisius, 2001).
Syakur, Syahrijal Urgensi  Pengaturan  Nominee  Agreement  Dalam  Rangka  Pencegahan  Tindak Pidana Pencucian Uang, (Jakarta: PPATK, 2020).
B.. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil.Penelitian. Indriyani,  Iin  “Perkembangan  Hukum:  Perseroan  Terbatas  Dan  Praktik  Penggunaan  Nominee Oleh Investor Asing” , (makalah disampaikan pada Prosiding Seminar Ilmiah Nasional Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Pamulang, Indonesia, Juli 2017).
Suryo Wicaksono, Lucky, “Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan terbatas” , Jurnal Hukum Ius Qua Iustum , Vol.23 No.1, (Januari 2016).
Susanto, Hadi, “Pemegang Saham Nominee dalam Perseroan Terbatas”, Tesis, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004.

## C.. Putusan.Pengadilan
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  36/PUU-X/2012  tentang  Pengujian  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kaitannya dengan pemaknaan ’Hak Menguasai Negara’ pada Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## D.  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

## Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Laws of Malaysia Act 777, Companies Act 2016.
T I N J A U A N  H U K U M   E R H A D A P  N O M I N E E  A G R E E M E N T  K E P E M I L I K A N  S A H A M P A D A  P E N A N A M A N  M O D A L  A S I N G  B E R B E N T U K  P E R U S A H A A N  J O I N T  V E N T U R E

## BIODATA.PENULIS
Muh.. Afdal. Yanuar,. S.H . menyelesaikan program sarjananya di Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan Program Kekhususan Hukum Pidana. Selama tercatat sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum UNHAS, tercatat berhasil beberapa kali mengukir prestasi di antaranya: Juara I Lomba Sidang Semu MPR tingkat Nasional dengan agenda sidang “Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945” pada Padjadjaran Law Fair tahun 2014, Juara I Lomba Peradilan  Semu  Mahkamah  Konstitusi  tingk.  Nasional  pada  Gebyar  Konstitusi  tahun  2015,  Juara  I Lomba Debat Reformasi Birokrasi pada Pekan Kreativitas Mahasiswa Administrasi Indonesia (PKMAI) tahun 2015 tingk. Nasional, dan Juara I sekaligus Best Speaker pada Debat Konstitusi Tingkat Nasional Diponegoro Law Fair IV Tahun 2016, bahkan ia keluar sebagai Wisudawan Terbaik Fakultas Hukum UNHAS dan Wisudawan Terbaik UNHAS pada periode Wisuda Maret 2017 . Selepas menyelesaikan studinya ia bekerja di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Disana, ia aktif melakukan penelitian dan menjadi pengajar pada beberapa instansi terkait dengan Rezim Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Diantaranya, pernah menjadi Pengajar pada Pendidikan  dan  Pelatihan  Fungsional  Sertifikasi  Calon  Hakim  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Balai  Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Tahun 2019, 2020, dan 2021, dan Pengajar/Narasumber perihal “Penanganan Perkara TPPU” pada Pendidikan Calon Penyidik Tindak Pidana Korupsi di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Tahun 2019, serta Pengajar pada beberapa DIKLAT di PUSDIKLAT APU-PPT.
Pada saat ini ia sedang melanjutkan studinya pada Jurusan Hukum Ekonomi pada Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Setidaknya hingga saat ini terdapat beberapa tulisannya yang telah terpublikasi, yaitu: Diskursus  Antara  Kedudukan  TPPU  sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK No 90/PUU-XIII/2015 , pada Jurnal Konstitusi Vol. 16, No. 4, Desmber 2019; Obat Mujarab Atas Harapan Palsu yang Dialami Korban First Travel, pada Majalah IFII (Indonesian Financial Intelligence Institute) Vol. 4, Juni Tahun 2020; dan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Proses Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta: PPATK, 2020.

## PETUNJUK PENULISAN NASKAH MAJALAH HUKUM NASIONAL
Majalah Hukum Nasional merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Majalah Hukum Nasional terbit pertama kali pada tahun 1970. Berawal dari sebuah majalah yang memuat artikel-artikel ilmiah dari isu-isu aktual dan perkembangan di bidang hukum dari para ahli hukum yang disampaikan di berbagai forum, Majalah Hukum Nasional bertransformasi menjadi jurnal ilmiah yang yang mengedepankan karya ilmiah di bidang hukum yang meliputi: hasil penelitian hukum di bidang hukum, kajian teori hukum di bidang hukum, studi kepustakaan di bidang hukum, analisa/tinjauan putusan lembaga peradilan. Saat ini Majalah Hukum Nasional terbit secara periodik dua kali dalam setiap volume, yakni di Juli dan Desember. Dalam setiap edisi, Majalah Hukum Nasional menyajikan 7 (tujuh) artikel. Redaksi Majalah Hukum Nasional mengundang akademisi, peneliti, pengamat, pemerhati hukum dan seluruh pihak yang memiliki kapasitas di bidang hukum untuk mengirimkan naskah karya tulisnya. Redaksi Majalah Hukum Nasional menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang hukum yang belum pernah dipublikasikan di jurnal ilmiah ataupun media lainnya. Adapun ketentuan penulisan naskah Majalah Hukum Nasional adalah sebagai berikut:
1.  Redaksi menerima naskah karya tulis ilmiah bidang hukum dari dalam dan luar lingkungan  Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2.  Majalah Hukum Nasional menggunakan sistem seleksi peer-review dan redaksi. Dewan Redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang akan masuk dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan.
3.  Naskah dikirim berbentuk Karya Tulis Ilmiah berupa:
a.  Hasil Penelitian;
b.  Kajian Teori;
c.  Studi Kepustakaan; dan
d.  Analisa/tinjauan putusan lembaga peradilan.
4.  Judul naskah harus singkat dan mencerminkan isi tulisan serta tidak memberikan peluang penafsiran yang beraneka ragam, ditulis dengan huruf kapital (Calibri, Ukuran 14) dengan posisi tengah ( centre ) dan huruf tebal ( bold ). Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Judul Bahasa Inggris ditulis miring ( italic ), huruf tebal ( bold ) dan diletakkan  dalam kurung (Calibri, ukuran 14, Title Case ).
5.  Abstrak memuat latar belakang, permasalahan, metode penelitian, kesimpulan dan saran. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia (maksimal 200 kata) dan Bahasa Inggris (maksimal 150 kata). Abstrak ditulis dalam 1 (satu) alinea dengan spasi 1 (satu) dan bentuk lurus margin kanan dan kiri/ justify . Abstrak dalam Bahasa Inggris ditulis dengan huruf cetak miring ( italic ). Di bawah abstrak dicantumkan minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) kata kunci. Kata kunci merupakan kata pokok yang mendasari pelaksanaan penelitian, dan yang diindekskan. Abstract dalam Bahasa Inggris diikuti kata kunci ( Keywords ) dalam Bahasa Inggris. Abstrak dalam Bahasa Indonesia diikuti kata kunci dalam Bahasa Indonesia. Hindari pengunaan singkatan dalam abstrak.
6.  Sistematika Penulisan: Penulisan harus memenuhi secara berurutan hal-hal sebagai berikut: - Judul;
- Nama Penulis (diketik di bawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung ’dan’ (bukan lambang ’&’);
- Nama Instansi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instansi yang ditulis;
- Alamat Unit Kerja Penulis;
- e-mail Penulis;
- Abstrak;
- Kata Kunci;
- Pendahuluan (berisi latar belakang dan permasalahan);
- Metode Penelitian;
- Pembahasan;
- Penutup (berisi deskripsi kesimpulan dan saran);
- Daftar Pustaka;
- Biodata Penulis.

## Sistematika artikel adalah sebagai berikut:
A.  Pendahuluan
Pendahuluan  berisi  latar  belakang  masalah  dan  permasalahan.  Dalam  Pendahuluan  tidak  perlu dibuat Subtitle /subbab latar belakang dan permasalahan. Uraikan langsung latar belakang dan dan
permasalahan di bab Pendahuluan. Identifikasi masalah dituliskan dalam bentuk kalimat tanya dan tidak dibuatkan nomor urut. Panjang bagian pendahuluan maksimal 5 halaman.
B.. Metode.Penelitian. Metode penelitian berisi cata pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. Panjang bagian metode penelitian maksimal 1 halaman.
C.. Pembahasan Pembahasan berisi analisa atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian sebagaimana tertuang dalam pendahuluan. Jumlah pokok-pokok bahasan disesuaikan dengan jumlah permasalahan yang diangkat.
Pembahasan berisi analisa atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian sebagaimana tertuang dalam pendahuluan. Pembahasan dan analisis harus menjawab permasalahan yang dikemukakan pada bagian pendahuluan.
Pada bagian pembahasan jumlah pokok-pokok bahasan disesuaikan dengan jumlah permasalahan yang diangkat, dengan format penomoran sebagai berikut:
1 . Subbab ………………………….. ( Bold) a. ….. 1)..... a ). ….
D.. Penutup. Penutup berisi deskripsi kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Dibuat dalam bentuk paragraf, tidak dalam bentuk poin-poin. Simpulan harus menjawab permasalahan penelitian. Simpulan bukan ringkasan dan bukan pula tulisan ulang dari pembahasan.
7. Aturan Teknis Penulisan: a. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, diserahkan dalam bentuk naskah elektronik ( soft copy ) dalam program MS Office Word
b. Jumlah halaman naskah 20 s.d. 25 halaman, termasuk abstrak, gambar, tabel dan daftar pustaka. Bila lebih dari 25 halaman, redaksi berhak untuk menyunting ulang, dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
c. Ditulis dengan menggunakan MS Office Word pada kertas ukuran A4 (210 mm x 297 mm), font Calibri ukuran 12, spasi 1,5 (satu koma lima), kecuali tabel (spasi 1,0). Batas / margin atas, batas bawah, tepi kiri dan tepi kanan 3 cm.
d. Penyebutan istilah di luar Bahasa Indonesia (bagi naskah yang menggunakan Bahasa Indonesia) atau Bahasa Inggris (bagi naskah yang menggunakan Bahasa Inggris) harus ditulis dengan huruf cetak miring ( italic ).
e. Penyajian Tabel dan Gambar:
- Judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel, rata kiri (bukan center ), ditulis menggunakan font Calibri ukuran 12;
-  Judul gambar ditampilkan di bagian bagian bawah gambar, rata kiri (bukan center ), ditulis menggunakan font Calibri ukuran 12;
- Tulisan ‘Tabel’ / ‘Gambar’ dan ‘nomor’ ditulis tebal ( bold ), sedangkan judul tabel ditulis normal;
- Gunakan angka Arab (1, 2, 3, dst.) untuk penomoran judul tabel/gambar;
- Tabel ditampilkan rata kiri halaman (bukan center );
- Jenis dan ukuran font untuk isi tabel bisa disesuaikan menurut kebutuhan (Times New Roman atau Arial Narrow ukuran 8—11 dengan jarak spasi tunggal);
-  Pencantuman sumber atau keterangan diletakkan di bawah tabel atau gambar, rata kiri, menggunakan font Calibri ukuran 10.
f. Penulisan  kutipan  menggunakan  model  catatan  kaki  ( footnote ). Penulisan model catatan kaki menggunakan font Cambria 10. Penulisan model catatan kaki dengan tata cara penulisan sebagai berikut:
- Buku (1 orang penulis): Wendy Doniger, Splitting the Difference (Chicago: University of Chicago Press, 1999), hlm. 65.
-  Buku (2 orang penulis): Guy Cowlishaw and Robin Dunbar, Primate  Conservation  Biology (Chicago: University of Chicago Press, 2000), hlm. 104–7.
- Buku (4 orang atau lebih penulis): Edward O. Laumann et al. , The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States (Chicago: University of Chicago Press, 1994), hlm. 262.
- Artikel dalam Jurnal: John Maynard Smith, “The Origin of Altruism,” Nature 393 (1998): 639.
- Artikel dalam jurnal on-line:  Mark A. Hlatky et al., “Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/ Progestin Replacement Study (HERS) Trial,” Journal of the American Medical Association 287 , no. 5 (2002), http://jama.ama-ssn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo (diakses 7 Januari 2004).
-  Tulisan dalam seminar: Brian Doyle, “Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59” (makalah disampaikan pada the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, Germany, 19-22 Juni 2002).
- Website/internet: Evanston Public Library Board of Trustees, “Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach,” Evanston Public Library, http://www.epl.org/library/ strategic-plan-00.html (diakses 1 Juni 2005).
g.  Penulisan Daftar Pustaka: Panjang halaman daftar pustaka maksimal 3 halaman, Daftar Pustaka berisi minimal 15 buku (10 tahun terakhir), tidak  termasuk  Peraturan  Perundang-Undangan  dan  sumber  lainnya.  Referensi utama selain Buku adalah Jurnal hasil penelitian terdahulu. Referensi tambahan berupa Peraturan Perundang-Undangan, dan Sumber Lainnya. Referensi jurnal maksimal 5 tahun terakhir. Penulisan daftar pustaka diklasifikasikan ke dalam 4 bagian: Buku, Makalah/ Artikel/ Prosiding/ Hasil Penelitian, Internet, dan Peraturan. Menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt,  spasi 1). Diketik dengan teknik penulisan (format) diurutkan berdasarkan alfabet, sebagai contoh: A.. Buku Abdurachman, A., Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan (Jakarta: Paradnya Paramita, 1980). Affandi, Muchtar, Ilmu-ilmu Kenegaraan: Suatu Studi Perbandingan (Bandung: Lembaga Penerbit Fakultas Sosial Politik Universitas Padjajaran, 1982).
Campbell, L. John, Institutional Change and Globalization (Princton: Princeton University Press, 2004). Cooter, Robert dan Ulen, Robert, Law and Economics (London: Pearson Addison Wesley, 2008). B.. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil.Penelitian Brian Doyle, “Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59” (makalah disampaikan pada the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, Germany, 19-22 Juni 2002).  Contoh tulisan dalam seminar
Coase, H. Ronald, “The Problem of Social Cost”, The Journal of Law and Economics  (1960). Contoh tulisan dalam Jurnal
Mark A. Hlatky et al., “Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial,” Journal of the American Medical Association 287, no. 5 (2002), http:// jama.ama-ssn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo  (diakses  7  Januari  2004).

## Contoh tulisan dalam Jurnal on-line
C.. Internet Library Board of Trustees, “Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach,”  Evanston  Public  Library,  http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html (diakses 1 Juni 2005).
Satrio Widianto, “Tenaga Kerja Asing Dari 5 Negara Masih Dominan” ,http://www.pikiran-rakyat. com/ekonomi/2014/08/17/293351/tenaga-kerja-asing-dari-5-negara-masih-dominan, Pikiran Rakyat (diakses 25 Mei 2018)

## D.  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
8.  Biodata Penulis
Biodata Penulis ditulis menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt, spasi 1,5, first-line indent 1 cm). Biodata Penulis berisi riwayat hidup penulis yang ditulis secara deskriptif (bukan dalam bentuk tabel)
maksimal 1 halaman menjelaskan Nama, Pendidikan, Organisasi, Pekerjaan dan Riwayat Penulisan Jurnal/ Karya Tulis Ilmiah.
9.  Naskah dikirimkan dalam bentuk elektronik ( softcopy ) yang dilampiri dengan biodata lengkap (CV) penulis dalam bentuk deskriptif, copy KTP/identitas yang berlaku, alamat e-mail , nomor telepon, naskah dapat dikirim melalui alamat domain www.mhn.bphn.go.id.
10.  Alamat Sekretariat Redaksi Majalah Hukum Nasional adalah sebagai berikut:

## Redaksi.Majalah.Hukum.Nasional
Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta, Telp.: 021-8091908 ext.3202 http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN
11.  Naskah yang belum memenuhi format dan ketentuan di atas tidak akan diseleksi. Dewan Redaksi berhak menyeleksi dan mengedit artikel yang masuk tanpa mengubah substansi. Kepastian atau penolakan naskah akan diberitahukan kepada penulis. Prioritas pemuatan artikel didasarkan pada penilaian substansi oleh mitra bestari dan hasil rapat dewan redaksi.
12.  Pengiriman naskah secara gratis, pengelola tidak membebankan biaya apapun.