## ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERWAWASAN GENDER DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Maryati Jabar, Djusmaini Djamas, Latisma Dj

## Fakultas Teknik, Fakultas MIPA
Universitas Negeri Padang

## Abstract
This  article  is  based  on  a  research  on  Education  Policy  Analysis  with  Gender Responsive in Padang State University, with the purpose of examining gender profile of students and lecturers; to reveal the problems of gender equity and equality; to find out factors causing gender disparity; and to get solution for the problems. Data is analyzed using  Gender  Analysis  Pathway.  This  research  recommends  that  Padang  State University  gradually  apply  the  new  paradigms  of  gender  responsive  for  every  policy based  on  university  policy  groundwork  on  gender  responsive  and  INPRES  No  9  year 2000.
Key words: responsiveness, gender in education, policy analysis

## Pendahuluan
Pendidikan  adalah  hak  asasi  manusia yang  paling  mendasar,  oleh  sebab  itu  setiap warga negara berhak memperoleh layanan yang baik  dan  berkualitas  untuk  kehidupan  yang lebih  baik  dimasa  yang  akan  datang.  Selaras dengan  itu  pasal  31  ayat  1  UUD  1945  menya- takan bahwa, setiap warganegara, baik laki-laki maupun  perempuan  berhak  mendapatkan  ke- sempatan  setara  untuk  mengecap  pendidikan. Hal  ini  menunjukkan  tidak  adanya  perbedaan antara  laki-laki  dan  perempuan  untuk  memper- oleh akses pada pendidikan
Dalam  rangka  mewujudkan  kesetaraan dan  keadilan  gender  sebagaimana  diamanatkan GBHN  dan  Undang-Undang  no  25  tahun  2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS),  telah  dikembangkan  kebijakan nasional  yang  responsif  gender.  Salah  satu strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut  adalah  strategi  pengarusutamaan  gen- der  dalam  pembangunan,  yang  dipertegas  de- ngan Inpres no 9 tahun 2000.
Bila  melihat  dari  lensa  pendidikan nasional maupun daerah disadari bahwa negara masih  saja  dihadapkan  pada  berbagai  isu  dan permasalahan yang berkaitan dengan pemerata- an  dan  perluasan  kesempatan  belajar,  pening- katan  mutu  dan  relevansi,  efisiensi  dan  mana-
jemen pendidikan dan kemudian disparitas gen- der  di  berbagai  tingkatan  pendidikan  masih terjadi,  hal  ini  tergambar  pada  indikator  makro kesetaraan  dan  keadilan  gender  yang  disebut dengan Gender Development Index (GDI), yang menempatkan  posisi  Negara  Indonesia  terma- suk  dalam  rangking  yang  rendah  dibandingkan negara-negara  lain  dan  sampai  saat  ini  belum menunjukkan  perbaikan  yang  signifikan.  Pada tahun 2004, GDI Indonesia berada pada pering- kat 90 dari 177 negara (Depdiknas RI, 2004).
Langkah  yang  harus  dilaksanakan  untuk menghapus  kesenjangan  gender  menjadi  terbu- ka dengan adanya dukungan komitmen nasional dan  internasional dalam  mewujudkan  keseta- raan  dan  keadilan  gender  dan  anak  dalam  bi- dang  pendidikan.  Pemerintah  Indonesia  telah meratifikasi  konvensi  penghapusan  segala  ben- tuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW),  dalam  UU  No  7  th  1984.  Dengan demikian  pemerintah  konsekuen  dan  mempu- nyai  kebijakan  yang  jelas  untuk  mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kemudian The Beijing  Declaration  and  The  Platform  for  Ac- tion 1996 (Gender Education and Development, International  Centre  of  The  ILO) secara  tegas menyatakan  bahwa:  “pendidikan  merupakan hak asasi manusia dan alat penting dalam men- capai  kesetaraan,  perkembangan  dan  perda-
Analisis Kebijakan Pendidikan …
maian.  Pendidikan  yang  tidak  diskriminatif akan  menguntungkan  baik  bagi  perempuan maupun  laki-laki,  yang  pada  gilirannya  akan mempermudah  terjadinya  kesetaraan (equity) dalam  relasi  antara  perempuan  dan  laki-laki dewasa  pada  masyarakat  yang  lebih  luas” (Pokja PUG Pendidikan, 2004)
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di  atas, persoalan  yang  sering  terjadi  adalah  dalam tatanan  pelaksanaan  kebijakan  pendidikan, dimana  ternyata  pendidikan  bukanlah  sesuatu yang  bebas  nilai,  karena  ia  merupakan  produk atau  konstruksi  sosial  Terlebih-lebih  ada  jenis kelamin  dalam  masyarakat  yaitu  cenderung perempuan  yang  tidak  selalu  diuntungkan akibat  konstruksi  sosial  tersebut  (Achmad  M, 2001).  Sekolah  sebagai  lembaga  pendidikan formal  merupakan  lembaga  sosial  yang  amat penting  dalam  membentuk  dan  kemudian memposisikan  individu  laki-laki  dan  perem- puan  pada  golongan  dan  strata  tertentu  dalam masyarakat. Kondisi ini pada gilirannya cende- rung  menjadi  penyebab  munculnya  berbagai bentuk ketidakadilan di dalam keluarga, masya- rakat, dan negara terutama terhadap perempuan yang  menurut  (Fakih,1996)  termanifestasikan dalam bentuk marjinalisasi, subordinasi, stereo- tipe, bebankerja ganda, dan kekerasan
Kebijakan pembanguan pendidikan tinggi yang responsif gender diarahkan untuk mening- katkan daya tampung mahasiswa (APK) dengan mempertimbangkan aspek geografis, pusat per- tumbuhan  ekonomi,  dan  keseimbangan  gender. Peningkatan  daya  tampung  juga  dilakukan  de- ngan  memperhatikan  peningkatan  kualitas  dan relevansi pendidikan tinggi melalui peningkatan kualitas  pembelajaran  mahasiswa,  kemampuan tenaga  akademik  dan  administrasi  yang  mem- perhatikan  keseimbangan  gender,  serta  penata- an sistem kelembagaan akreditasi menjadi lem- baga yang mandiri dan independen, di samping pengembangan  kurikulum  berbasis  kompetensi dengan  memasukkan  materi  yang  responsif gender  (Depdiknas  RI,  2004).  Hal  lain  yang perlu dicermati adalah bagaimana implementasi dari  kebijakan  lembaga,  pengelola  pendidikan, kegiatan  penelitian,  program  pengabdian  kepa- da  masyarakat,  yang  responsif  gender.  Dengan memperhatikan  uraian-uraian  tersebut,  maka Pengarusutamaan  Gender  di  sektor  pendidikan tinggi  melalui  berbagai  program  /  kebijakan, perlu  segera  dilaksanakan  mengingat  bahwa pendidikan merupakan kebutuhan baik laki-laki maupun perempuan.
Survey  awal  yang  dilakukan  di  institusi pendidikan  UNP,  fenomena  awal  tentang permasalahan  umum  gender  terlihat  pada  pro- porsi  mahasiswa  maupun  dosen  pada  program studi  tertentu  yang  masih  didominasi  laki-laki atau  perempuan.  Beranjak  dari  keadaan  ini, ingin  diketahui  apakah  kesenjangan  ini  juga terjadi pada ke tiga bidang program  perguruan tinggi  ini,  yaitu:  program  pendidikan,  peneli- tian,  dan  pengabdian  kepada  masyarakat,  yang berkaitan  dengan  akses,  partisipasi,  mutu,  dan manajemen.  Untuk  menyelidiki  hal  ini,  diru- muskan masalah penelitian (1) Bagaimana pro- fil gender mahasiswa dan staf pengajar pada se- tiap  jurusan  (2)  Masalah-masalah  disparitas gender  apa  saja  yang  ditemui  pada  mahasiswa dan  staf  pengajar  di  berbagai  jurusan  yang  ada di UNP, (3) Faktor-faktor apa saja yang menja- di  penyebab  terjadinya  disparitas  gender  pada mahasiswa dan staf pengajar di berbagai jurus- an yang ada di UNP, (4) Bagaimana solusi yang dapat  dilakukan  untuk  mengatasi  disparitas gender  pada  mahasiswa  dan  staf  pengajar  di berbagai jurusan di UNP.
Gender  merupakan  kontruksi  sosial tentang  peran  laki-laki  dan  perempuan  dalam seluruh  kehidupan.  Di  dalam  konsep  gender laki-laki  dan  perempuan  mempunyai  hak  dan kewajiban  sosial  yang  bersandar  pada  akar budaya.  Konstuksi  sosial  tentang  perempuan dan  laki-laki  sudah  dimulai  ketika  sang  bayi berada  pada  kandungan  ibunya  (melalui  beda perilaku)  sesuai  dengan  nilai,  adat  istiadat  dan norma  yang  berlaku.  Konstruksi  sosial  ini berlangsung  secara  terus  menerus  dan  dinamis baik pada tingkat keluarga, masyarakat maupun negara,  sehingga  terinternalisasi  pada  setiap individu.  Oleh  karena  itu  gender  bisa  dirubah sesuai dengan perkembangan masyarakat.
Pengarusutamaan Gender merupakan sebuah  strategi  dasar  yang  dibangun  untuk mengintegrasikan  gender  menjadi  satu  dimensi integral  dari  perencanaan,  penyusunan,  pelak- sanaan,  pemantauan,  dan  evaluasi  atas  kebi- jakan  dan  program  pembangunan  guna  men- capai  kesetaraan  dan  keadilan  gender  (PP.RI, 2000). Kemudian tujuan PUG adalah terseleng- garanya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan  dan  evaluasi  atas  kebijakan  dan program  pembangunan  nasional  yang  berpers- pektif  gender  dalam  rangka  mewujudkan  kese- taraan  dan  keadilan  gender  dalam  kehidupan berkeluarga,  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara.  Dalam  Inpres  no  9  tahun  2000,
disebutkan  bahwa  Pengarusutamaan  Gender tersebut  secara  umum  dilaksanakan  dengan  (1) Analisa  gender  dan  (2)  Upaya  Komunikasi, Informasi,  dan  Edukasi  (KIE)  tentang  PUG pada  instansi  dan  lembaga  pemerintah  baik tingkat pusat maupun daerah.
Perencanaan  kebijakan  yang  responsif gender  bertujuan  untuk:  (1)  meningkatkan  ke- sempatan  dan  manfaat  yang  dapat  diperoleh melalui penghapusan diskriminasi yang sistima- tis terhadap laki-laki dan perempuan; (2) meng- integrasikan  upaya  untuk  menindaklanjuti  per- masalahan  dan  kebutuhan  laki-laki  dan  perem- puan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung; (3) meningkatkan peran dan partisipasi laki-laki dan  perempuan  dalam  proses  pembangunan sebagai  salah  satu  perwujudan  hak  asasi manusia (Menteri Negara PP.RI, 2000). Tujuan terpenting  pembangunan  pendidikan  selain pemerataan,  kualitas  dan  relevansi  adalah mewujudkan  keadilan  dan  kesetaraan  antara laki-laki  dan  perempuan  baik  dalam  akses, kontrol  maupun  dalam  memanfaatkan  hasil pendidikan (Pokja PUG Pendidikan, 2004).
Penelitian  bertujuan,  (1)  Mendapatkan profil gender tentang mahasiswa dan staf peng- ajar  pada  setiap  jurusan,  terkait  dengan  akses dan pemerataan, mutu dan relevansi, dan mana- jemen pendidikan, (2) Mengetahui permasalah- an-permasalahan ketidakadilan dan ketidakseta- raan  gender pada mahasiswa dan staf pengajar di  berbagai  jurusan  yang  ada  di  UNP,  (3)  Me-
nemukenali  faktor-faktor  yang  menjadi  penye- bab  terjadinya  disparitas  gender  pada  maha- siswa  dan  staf  pengajar  di  berbagai  jurusan yang ada di UNP, (4) Merumuskan solusi yang dapat  dilakukan  untuk  mengatasi  disparitas gender  pendidikan  pada  mahasiswa  dan  staf pengajar di berbagai jurusan di UNP
Kontribusi dari penelitian diharapkan (1) Memberikan  informasi  bagi  para  pengambil kebijakan,  dalam  menyusun  kebijakan  pendi- dikan  kedepan  yang  diharapkan  berperspektif gender , (2) Menjadikan  Pengarusutamaan Gender  di  lingkungan  UNP  sebagai  salah  satu subjek pengetahuan dalam menajemen di UNP , (3) Diharapkan  para  perencana  kebijakan, pengambil  keputusan  pelaksana  pendidikan  di UNP  untuk  sensitif  dan  lebih  berkeadilan gender.  Dengan  demikian  dapat  dilakukan optimalisasi  potensi  perempuan  dan  laki-laki secara seimbang.
Penelitian menggunakan pendekatan kua- litatif  dan  kuantitatif,  pendekatan  kuantitatif untuk  mengungkapkan  faktor-faktor  penyebab terjadinya kesenjangan gender (pada akses, par- tisipasi, kontrol dan benefit), sedangkan pende- katan kualitatif akan diungkapkan/digambarkan kenapa  terjadi  kesenjangan  tersebut  dari  pan- dangan  subjek  penelitian.Yang  menjadi  subjek penelitian adalah mahasiswa dan dosen, di ling- kungan  Universitas  Negeri  Padang,  sedangkan lokasi penelitian adalah seluruh fakultas/jurusan pada jenjang pendidkan D3 dan S1  di UNP.
Gambar 1. Alur Kerja Analisis Gender Pathway
ANALISIS KEBIJAKAN GENDER
1
Tujuan Kebijakan 2
Data Pembuka Wawasan (Terpilah
Berdasarkan seks) - Kuantitatif - Kualitatif 3 Faktor-faktor Kesenjangan - Akses - Partisipasi - Kontrol - Manfaat
4
Isu Gender Kesenjangan apa,
dimana, mengapa
RENCANA TINDAK KEBIJAKAN GENDER 7 Kegiatan 8 Sasaran FORMULASI KEBIJAKAN GENDER 5
Tujuan Kebijakan Gender Apa yang harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan 6
Indikator Gender
PELAKSANAAN PEMANTAUAN & EVALUASI
Analisis Kebijakan Pendidikan …
Data  yang  sudah  terkumpul  akan dianalisis menggunakan teknik Gender Analisis Pathway  (GAP)  (Bappenas,  2003).  Alur  kerja ini  bergerak  dari  tujuan  umum  kebijakan, menuju  pemahaman  yang  lebih  luas  tentang aspek  gender,  kepekaan  dan  indikator  gender, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Hasil Penelitian
Berdasarkan  analisis  data  ditemukan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya berbagai  gejala  ketidaksetaraan  gender  yang dapat dijelaskan dalam empat kelompok perma- salahan,  yaitu  akses,  kontrol,  partisipasi,  dan manfaat.
Akses,  yaitu  kesenjangan  partisipasi pendidikan laki-laki dan perempuan di berbagai Fakultas/  Jurusan  di  lingkungan  Universitas Negeri  Padang,  yang  cenderung  lebih  banyak dipengaruhi  oleh  nilai-nilai  sosial  budaya  yang tumbuh  dan  berkembang  serta  dianut  oleh keluarga  dan  masyarakat,  berkaitan  dengan perbedaan  jenis  kelamin  yang  diterapkan  ke dalam peran gender.
Kontrol,  (1)  masih  kuatnya  strereotip pada sebahagian civitas  akademika  tentang  apa yang  pantas,  dan  apa  yang  tidak  pantas  bagi laki-laki dan perempuan, dalam setiap aktivitas, (2)  sangat  kurangnya  perempuan  menduduki jabatan  struktural  dan  fungsional  baik  di Universitas  maupun  di  Fakultas-Fakultas,  (3) adanya stereotype sebahagian civitas akademika terhadap  bidang  studi  tertentu,  (4)  masih dominannya peran orangtua dalam menentukan jurusan yang akan dipilih anak-anaknya.
Partisipasi, (1) kurangnya penelitian yang dilakukan  dosen  baik  laki-laki  maupun  perem- puan,  (2)  kurangnya  pengabdian  masyarakat yang  dilakukan  dosen,  terutama  dosen  perem- puan,  (3)  kurangnya  jumlah  kajian  perempuan dalam berbagai kegiatan penelitian yang dilaku- kan dosen, (4) kurangnya potensi dosen perem- puan  untuk  mengikuti  pendidikan  lanjutan  S3, guna meningkatkanproporsi dosen berpendidik- an  S3,  (e)  nilai  sosial  budaya  yang  dianut masyarakat  terhadap  bidang  studi  tertentu,  ikut mempengaruhi  partisipasi  civitas  akademika pada program studi dan aktivitas tertentu.
Manfaat, (1) kurangnya akses perempuan dan juga laki-laki dalam memilih prodi tertentu, (2) keterbatasan tenaga pendidik dan pengambil kebijakan  di  universitas/fakultas/jurusan  yang responsif  gender,  (3)  kurangnya  akses  perem-
puan turut serta sebagai pengambil kebijakan di UNP.
Berdasarkan  empat  aspek  permasalahan kesenjangan  gender  yang  ditemukan,  dirumus- kan  isu-isu  kesenjangan  gender  yaitu  : (1) Ma- sih  terjadinya  gejala  segregasi  gender  dalam pemilihan  jurusan  oleh  calon  mahasiswa  yang melamar  ke  UNP  dimana  jumlah  mahasiswa perempuan  lebih  banyak  dari  mahasiswa  laki- laki  di  hampir  seluruh  fakultas  dilingkungan UNP, (2) Kesenjangan dalam pemilihan jurusan bagi  mahasiswa  perempuan  dan  laki-laki  terli- hat  dari  masih  didominasinya  fakultas/ju- rusan/program  studi    keteknikan  dan  olahraga oleh  laki-laki,  dan  jurusan  lainnya  oleh perempuan,  (3)  Pencapaian  IPK  mahasiswa perempuan  leboh  tinggi  dari  mahasiswa  laki- laki,  (4)  Kesenjangan  gender  juga  terdapat dalam  jumlah  dosen,  dimana  dosen  laki-laki masih mendominasi hampir di seluruh fakultas, kecuali  pada  fakultas/jurusan  tertentu,  (5) Kesenjangan gender juga terjadi pada keterwakilan  perempuan  dalam  menduduki jabatan  struktural  di  UNP,  (6)  Kesenjangan gender  yang  terjadi  akibat  adanya  perbedaan latar  belakang  tingkat  pendidikan  antara  dosen perempuan  dan  laki-laki.  Semakin  tinggi  latar belakang  pendidikan  dosen,  semakin  lebar kesenjangan  gendernya.  Hal  ini  dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yang ada pada diri  dosen  perempuan,  (7)  Kesenjangan  gender terjadi  juga  pada  pencapaian  golongan  dan jabatan fungsional untuk dosen dimana semakin tinggi golongan dan jabatan fungsional semakin kecil  jumlah  dosen  perempuan  yang  dapat mencapainya,  (8)  Kesenjangan  gender  terjadi juga  pada  jabatan  struktural,  dengan  demikian keterwakilan  perempuan  dalam  pengambilan kebijakan  menjadikan  terbatasnya  pemahaman para pengelola dan pelaksana pendidikan  akan pentingnya  kesetaraan  gender,  (9)  Tidak  terda- pat  ketetapan  lembaga  yang  secara  ekplisit mencantumkan  aspek  kesetaraan  dan  keadilan gender dalam  membuat arah dan kebijakannya, (10)  Dalam  konteks  stereotipe  gender,  perbe- daan  jenis  kelamin  antara  laki-laki  dan  perem- puan telah mempengaruhi pola pikir sebahagian civitas  akademika  untuk  memberi  persepsi identitas  perbedaan  peranan  gender  yang  me- nimbulkan  adanya  ketidakadilan  dan  ketidak- setaraan gender.

## Pembahasan
Berdasarkan  aspek  kesenjangan  gender
dan  isu-isu  yang  ditemukan,  diperlukan,  (1) Reformulasi kebijakan pendidikan yang tercantum  dalam  Arah  Kebijakan  Pengem- bangan  UNP/Fakultas/Unit-unit  (yang  masih netral  gender),  dengan  menetapkan  secara ekplisit  kesetaraan  dan  keadilan  gender,  (2) Menjadikan pengarusutamaan gender di lingkungan  perguruan  tinggi  sebagai  salah  satu subyek  pengetahuan  dalam  manajemen  per- guruan  tinggi,  (3)  Meningkatkan  minat  siswa sekolah  menengah  baik  laki-laki  maupun perempuan  untu  memasuki  jurusan-jurusan yang  kurang  diminati  oleh  salah  satu  jenis kelamin  tersebut,  (4)  Meningkatkan  secara kuantitas  (jumlah)  dan  kualitas  (IP)  proporsi wisudawan laki-laki dan perempuan yang setara pada  setiap  periode,  (5)  Memberi  kesempatan lebih  besar  kepada  dosen  perempuan  untuk meneruskan  pendidikan  ke  jenjang  S3  dengan mendapatkan  beasiswa,  tanpa  harus  mengabai- kan  kualitas,  (6)  Memberi  kesempatan  kepada perempuan  untuk  duduk  sebagai  pimpinan, dengan  tetap  memperhatikan  kompetensi,  (7) Meningkatkan  jumlah  dan  mutu  kajian  perem- puan  dalam  berbagai  kegiatan  penelitian  dan pengabdian  pada  masyarakat,  (8)  Memberikan penataran  gender  bagi  mahasiswa,  dosen,  tena- ga administrasi, dan pimpinan perguruan tinggi, (9)  Meningkatkan  peluang  dosen  perempuan untuk  menduduki  posisi  pengambil  kebijakan strategis,  (10)  Memperkuat  pusat  studi  kajian wanita pada lembaga penelitian.

## Simpulan dan Saran
Kesimpulan dari hasil penelitian adalah : (1) Menyusun profil gender tentang mahasiswa dan  staf  pengajar  pada  setiap  jurusan,  terkait dengan  akses  dan  pemerataan,  mutu  dan relevansi,  dan  manajemen  pendidikan  (2) Merumuskan  permasalahan  permasalahan  ke- tidakadilan  dan  ketidaksetaraan  gender  pada mahasiswa  dan  staf  pengajar  di  berbagai jurusan  yang  ada  di  UNP  (3)  Menemukenali faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas  gender  pada  mahasiswa  dan  staf pengajar di berbagai jurusan yang ada di UNP, (4)  Merumuskan  solusi  yang  dapat  dilakukan untuk  mengatasi  kesenjangan  gender  pendi- dikan  pada  mahasiswa  dan  staf  pengajar  di berbagai fakultas dan jurusan di UNP
Dari  pembahasan  hasil  penelitian,  diru- muskan beberapa rekomendasi yaitu: Perlu  adanya  kegiatan  sosialisasi  INPRES nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarus-utamaan
Gender  (PUG)  dalam  Pembangunan  Nasional kepada  pejabat  pengambil  kebijakan  dan penyelenggara  pendidikan,  melalui  sosialisasi dan  pelatihan  PUG  bidang  pendidikan  dan analisis  GAP,  agar  civitas  academika  memiliki wawasan gender dan dapat meningkatkan kesa- daran  gender,  sehingga  tercipta  kesetaraan  dan keadilan  gender  dalam  setiap  program  maupun kegiatan dikampus UNP.
Angka  partisipasi  pendidikan  mahasiswa laki-laki  dan  perempuan  yang  masih  belum responsif  gender  pada  beberapa  jurusan  di lingkungan  UNP,  cenderung  lebih  banyak dipengaruhi  oleh  nilai-nilai  sosial  budaya  yang tumbuh  dan  berkembang  serta  dianut  oleh keluarga  dan  masyarakat.  Perlu  adanya  pemi- kiran  dari  para  pengambil  kebijakan  untuk dapat meningkatkan minat pelajar di SLTA dan masyarakat  tentang  peluang  untuk  memasuki program  pada  jurusan  tertentu  yang  masih belum responsif gender.
Perlunya  merancang  program  pembela- jaran  dosen  yang  juga  mempertimbangkan peningkatan  pencapaian  IPK  mahasiswa  laki- laki,  agar  tercipta  kesetaraan  dan  keadilan gender.
Perlunya  manajemen  dan  peningkatan kinerja,  yang  memperhatikan  keiukut  sertaan perempuan  dan  laki-laki  dalam  setiap  program dan  kegiatan  di  Universitas  Negeri  Padang. Menjadikan  gender  di  lingkungan  perguruan tinggi  sebagai  salah  satu  subyek  pengetahuan dengan  memasukkan  pada  kurikulum  jurusan tertentu.
Mendorong  semua  unit-unit  yang  ada  di UNP untuk menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin, agar semua permasalahan kesen- jangan  gender  di  UNP  dapat  segera  diidenti- fikasi guna dicarikan pemecahannya.
Memberi  kesempatan  lebih  besar  kepada dosen  perempuan  untuk  meneruskan  pendi- dikan  ke  jenjang  S3  dengan  mendapatkan  bea- siswa, tanpa harus mengabaikan kualitas. Mem- beri  kesempatan  kepada  dosen  perempuan  un- tuk  menduduki  jabatan  fungsional  dan  struk- tural, dengan tetap memperhatikan kompetensi.
Menyeimbangkan  jumlah  dan  mutu kajian  perempuan  dalam  berbagai  kegiatan penelitian  yang  diselenggarakan  di  UNP  dan meningkatkan  peran  dosen  perempuan  sebagai pakar  (penilai  proposal)  dan  pelaksanaan penelitian  dalam  kajian  iptek.  Meningkatkan kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  yang berwawasan gender bagi dosen dengan
Analisis Kebijakan Pendidikan …
melibatkan mahasiswa.
UNP  sebagai  salah  satu  pusat  keilmuan serta  sebuah  lembaga  pendidikan  tinggi mempunyai  posisi  yang  kuat  dan  memiliki peran  yang  sangat  strategis  untuk  merubah sikap  bias  gender  civitas  akademika  dan masyarakat melalui tenaga didiknya.

## Daftar Rujukan
Achmad  Muthali’in.  (2001). Bias  Gender Dalam Pendidkan . Surakarta: Muhammadiyah University Press. Anonim. (2000). Rencana Induk Pembangunan  Nasional  Pemberdaya- an  Perempuan  2000-2004 ,  Jakarta:
Kantor  Menteri  Negara  Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.
Anonim.  (2003). Pembangunan  Pendidikan Berwawasan  Gender . Jakarta:  Direktur Agama dan Pendidikan Bappenas. Anonim. (2004). Position Paper Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan . Jakarta: Depdiknas RI. Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2002). Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan . Jakarta: Depdiknas.
Fakih,  Mansour.  1996. Analisis  Gender  dan Transformasi Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Pokja  PUG  Pusat  (2004). Pesan  Standar Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan . Jakarta:  Depdiknas  RI.