## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 7 Nomor 5, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234
PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KUALITAS SDM TERHADAP KINERJA MANAJERIAL ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Afifah Chaerunnissa 1 , Suhairi 2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas 1,2 afifahchae@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran,  pengendalian  internal,  dan  kualitas  SDM  terhadap  kinerja  manajerial  pada  OPD Provinsi  Sumatera  Barat.  Penelitian  ini  bersifat explanatory  research dengan  pendekatan kuantitatif.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  pejabat  struktural  yang  terdiri  dari eselon  II  dan  eselon  III  pada  26  Dinas  di  lingkup  pemerintahan  Provinsi  Sumatera  Barat. Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik purposive sampling . Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner. Teknik analisis data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  regresi  linear  berganda  menggunakan software SPSS  versi  26.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  1)  kejelasan  sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada OPD Provinsi Sumatera Barat, 2) pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial  pada  OPD  Provinsi  Sumatera  Barat,  3)  kualitas  SDM  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada OPD Provinsi Sumatera Barat.
Kata  Kunci: Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian  Internal,  Kualitas  SDM,  Kinerja Manajerial

## PENDAHULUAN
Efektivitas  dan  efisiensi  kinerja manajerial  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD)  merupakan  salah  satu  isu  krusial dalam  tata  kelola  pemerintahan  di Indonesia  (Hutama  &  Yudianto,  2019). Menurut  Mahoney et  al .  (1963),  kinerja manajerial  merujuk  pada  kinerja  individu yang  merupakan  bagian  dari  organisasi dalam  berbagai  kegiatan  manajerial. Kinerja  manajerial  instansi  pemerintah daerah  adalah  gambaran  mengenai  tingkat pencapaian  sasaran  atau  tujuan  sebagai penjabaran  dari  visi,  misi,  dan  strategi instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan
sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi aparatur  pemerintah.  Studi  menunjukkan bahwa  banyak  OPD  masih  menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai kinerja manajerial yang optimal (Darmawan, 2016).
Hasil  evaluasi  Kementerian  PAN- RB  atas  kinerja  pemerintah  di  Indonesia pada  tahun  2020  menunjukkan  bahwa kegagalan  instansi  pemerintah  dalam mengimplementasikan kegiatan yang berdampak  langsung  pada  pencapaian tujuan  dan  alokasi  anggaran  yang  sesuai, mengindikasikan  bahwa  perencanaan  di sektor  publik  masih  belum  optimal. Perencanaan  strategis  yang  efektif  sangat penting  dalam  sektor  publik,  karena memberikan kerangka kerja bagi pimpinan
untuk mengarahkan upaya mereka menuju pencapaian  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Kinerja  manajerial  yang  baik  sangat bergantung  pada  kemampuan  untuk menyusun target dan misi yang jelas serta sasaran  yang  dapat  terukur,  yang selanjutnya  diterjemahkan  ke  dalam rencana  tindakan  yang  konkret.  Dengan demikian,  perencanaan  yang  tepat  tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas  organisasi,  tetapi  juga  secara langsung  berkontribusi  pada  peningkatan kinerja  manajerial  yang  lebih  baik  (LAN, 2021).
Hal ini sejalan dengan Goal Setting Theory yang  diperkenalkan  oleh  Locke pada  tahun  1969.  Teori  ini  mendukung gagasan bahwa tujuan yang jelas, spesifik, dan  menantang  dapat  menginspirasi individu dan meningkatkan kinerja (Locke &  Latham,  1990).  Dalam  konteks  instansi pemerintah,  memiliki  sasaran  anggaran yang  jelas  merupakan  penerapan  prinsip- prinsip  teori  ini  yang  dapat  membantu mengarahkan  upaya  dan  sumber  daya  ke arah tujuan strategis.
Penelitian mengenai kinerja manajerial  sudah  lama  dilakukan  oleh Mahoney  sejak  tahun  1960-an  yang  telah menjadi  acuan  dalam  banyak  penelitian seperti  yang  dilakukan  oleh  Burkert et  al . (2011);  Cheng  (2012);  Lau  &  Martin- Sardesai  (2012);  Hammad et  al .  (2013). Menurut Muzahid (2019) salah satu faktor penentu  kinerja  manajerial  organisasi sektor publik adalah seberapa jelas sasaran anggaran  yang  ditetapkan  oleh  organisasi. Kenis  (1979)  mengungkapkan  bahwa kejelasan  sasaran  anggaran  merujuk  pada sejauhmana  tujuan  anggaran  ditentukan secara  jelas  dan  spesifik,  sehingga  dapat dipahami  dengan  baik  oleh  aparat  yang bertanggung  jawab  terhadap  pencapaian sasaran  anggaran.  Adanya  tujuan  dan sasaran  anggaran  yang  terdefinisi  dengan jelas dalam suatu organisasi mencerminkan peran  utama  manajemen  yang  dapat berkontribusi  pada  peningkatan  kinerja (Arum et al ., 2016).
Berdasarkan telaah literatur, penelitian-penelitian yang menguji
pengaruh  kejelasan  sasaran  anggaran terhadap  kinerja  manajerial  memperoleh temuan  yang  beragam.  Penelitian  yang dilakukan oleh Kewo (2014); Husseein et al . (2016);  Hutama  &  Yudianto  (2019); Oktaviana et al. (2019); Nissa et al . (2022);
Alhasnawi et al . (2023) mengenai pengaruh kejelasan  sasaran  anggaran  dan  kinerja manajerial, menyimpulkan bahwa kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja manajerial. Faktor  selanjutnya  yang  dapat mempengaruhi kinerja manajerial organisasi sektor publik adalah pengendalian  internal  (Sastrawan et  al ., 2019).  Pengendalian  internal  diterapkan pada seluruh aktivitas pemerintahan untuk mencegah kecurangan, melakukan pengawasan, dan memberikan arahan pada setiap tindakan aparat, sehingga penggunaan  sumber  daya  dapat  dilakukan dengan efektif dan efisien. Dengan adanya pengendalian internal, setiap program atau kegiatan dapat berjalan sesuai harapan yang berdampak  positif  pada  kinerja  aparat (Hutama  &  Yudianto,  2019).  Meskipun demikian, banyak OPD di Indonesia masih menghadapi  tantangan  dalam  menerapkan sistem  pengendalian  internal  yang  efektif, yang  tercermin  dari  berbagai  kasus inefisiensi  dan  korupsi  yang  terjadi  di pemerintah daerah (Kewo, 2020).
Penelitian  yang  menghubungkan antara  pengendalian  internal  dan  kinerja manajerial  sebelumnya  telah  dilakukan oleh Kewo (2014); Sastrawan et al . (2019); Kewo  (2020)  yang  menyatakan  bahwa pengendalian  internal  berpengaruh  positif dan signifikan dengan kinerja manajerial. Kualitas  SDM  juga  memainkan peran  penting  dalam  kinerja  manajerial OPD.  SDM  yang  kompeten  dan  terlatih mampu  mengimplementasikan  kebijakan dan program secara efektif. Fadillah et al .
(2020)  menyatakan  bahwa  kualitas  SDM yang  baik  mencakup  kompetensi  teknis,
kemampuan  manajerial,  dan  keterampilan interpersonal. Penelitian oleh Indriana et al . (2017)  menunjukkan  bahwa  investasi dalam  pengembangan  SDM  berkontribusi positif terhadap kinerja manajerial.
Kualitas  Sumber  Daya  Manusia dapat  menjadi  suatu  unsur  dan  komponen yang dapat mempengaruhi dan meningkatkan  kinerja  manajerial,  hal  ini dipertegas dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Aziz et  al .  (2018)  dan Caeiro et  al .  (2023)  menemukan  bahwa kualitas  SDM  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kinerja  manajerial pemerintah daerah.
Fenomena  yang  berkaitan  dengan kinerja manajerial di pemerintahan Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2023 menunjukkan adanya
permasalahan signifikan dalam realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada triwulan pertama tahun 2023, realisasi serapan APBD oleh OPD Provinsi Sumatera  Barat,  baik  fisik  maupun keuangan, masih jauh dibawah target yang ditetapkan.  Data  dari  pemerintah  Provinsi Sumatera Barat terhitung hingga 29 Maret 2023  menunjukkan  bahwa  realisasi  fisik hanya mencapai 14,4% dari target 24,41%. Sementara  itu,  realisasi  keuangan  baru mencapai 6,3% dari target 16,05%, dengan total  anggaran  sebesar  Rp6,7  triliun (Elfisha, 2023).
Serapan anggaran pada awal tahun sering  kali  masih  rendah  dan  grafiknya akan  meningkat  menjelang  akhir  tahun. Namun,  dengan  adanya  perencanaan  yang baik  harusnya  serapan  anggaran  tersebut bisa direalisasikan secara merata sejak awal tahun.  Selain  itu,  pengendalian  internal setiap  OPD  sangat  diperlukan  dalam pelaksanaan  program  dan  kegiatan  yang akan  dilaksanakan  sesuai  dengan  tugas pokok dan fungsinya (Natalia et al ., 2019). Dalam menghadapi isu-isu kinerja manajerial  OPD,  penerapan  Goal  Setting Theory  dapat  memberikan  solusi  dengan mengarahkan fokus pada penetapan sasaran anggaran  yang  jelas,  penguatan  sistem
pengendalian  internal,  dan  peningkatan kualitas SDM.
Oleh  karena  itu,  berdasarkan fenomena  yang  telah  dipaparkan  maka penelitian  mengenai  kinerja  manajerial  ini penting  dilakukan  untuk  memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah dalam  upaya  meningkatkan  kinerja manajerial OPD, sehingga dapat berdampak  positif  pada  pelayanan  publik dan pencapaian tujuan strategis daerah.

## TINJAUAN LITERATUR

## Goal Setting Theory
Goal  Setting  Theory  menjadi kerangka  kerja  yang  relevan  dalam memahami  bagaimana  variabel  seperti kejelasan  sasaran  anggaran,  pengendalian internal,  dan  kualitas  SDM  berkontribusi terhadap  kinerja  manajerial  di  organisasi perangkat daerah (OPD). Kejelasan sasaran anggaran  berarti  bahwa  setiap  pimpinan memahami  dengan  tepat  alokasi  sumber daya  keuangan  dan  prioritas  pengeluaran yang  harus  dicapai.  Locke  dan  Latham (2006)  menekankan  bahwa  tujuan  yang jelas  dan  spesifik  memberikan  arah  yang lebih baik bagi individu untuk mengarahkan  usaha  mereka.  Dengan sasaran  anggaran  yang  jelas,  pimpinan OPD  dapat  fokus  pada  pencapaian  tujuan anggaran yang telah ditetapkan, mengurangi ambiguitas dan ketidakpastian dalam pengelolaan anggaran (Kenis, 1979). Sejalan  dengan  pendapat  Davis  (1981), bahwa  goal  setting  theory  adalah manajemen  penetapan  sasaran  yang meliputi perencanaan, pengawasan, penilaian pegawai serta keseluruhan sistem kinerja  dalam  organisasi  untuk  mencapai target  kinerja.  Teori  ini  menekankan pentingnya  pengendalian  internal  dalam menyediakan kerangka kerja yang mendukung  pencapaian  tujuan  organisasi. Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia (SDM)  juga  memainkan  peran  penting dalam mengoptimalkan kinerja manajerial. Menurut Tziner et al. (2016), kualitas SDM
yang  tinggi,  termasuk  keahlian  teknis  dan kompetensi  manajerial  yang  kuat,  dapat meningkatkan kemampuan individu dalam menetapkan  dan  mencapai  tujuan  yang telah ditetapkan.

## Kinerja Manajerial
Kinerja
manajerial adalah pencapaian yang dicapai oleh individu atau kelompok  dalam  sebuah  organisasi  atas dijalankannya kegiatan-kegiatan manajerial yaitu
perencanaan, investigasi, pengkoordinasian,  evaluasi,  pengawasan, pengaturan staf, negosiasi, dan perwakilan atau  representasi  demi  tercapainya  tujuan organisasi (Mahoney et al., 1963). Kinerja manajerial  merupakan  seberapa  jauh manajer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.  Kinerja  manajerial  ini  dapat diukur  menggunakan  beberapa  indikator yang  dikembangkan  oleh  Mahoney et  al . (1965) yaitu: 1) perencanaan 2) investigasi 3) koordinasi 4) evaluasi 5) pengawasan 6) pengaturan staf.

## Kejelasan Sasaran Anggaran
Kejelasan sasaran
anggaran mencerminkan  seberapa  jauh  sasaran tersebut  ditetapkan  dengan  jelas  dan spesifik,  agar  pemegang  tanggung  jawab dapat  memahami  pencapaian  tujuan anggaran  tersebut  (Kenis,  1979).  Agar pengukuran  kejelasan  sasaran  anggaran efektif  maka  ada  beberapa  indikator  yang diperlukan (Saraswati, 2019) yaitu:
a. Jelas,  artinya  sasaran  anggaran  yang akan  dicapai  harus  dinyatakan  secara jelas serta tidak memiliki makna ganda.
b. Spesifik, artinya sasaran anggaran yang ingin  dicapai  harus  diuraikan  secara spesifik  dan  detail,  agar  tidak menimbulkan  interpretasi  bermacam- macam.
c. Dimengerti,  artinya  sasaran  anggaran yang  ingin  dicapai  mudah  dimengerti serta menjadi prioritas utama.
Pengendalian Internal
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  60  Tahun  2008  mengenai  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP), definisi  pengendalian  intern  adalah  proses yang  integral  pada  tindakan  dan  kegiatan yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk memberikan  keyakinan  memadai  atas tercapainya  tujuan  organisasi  melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan perundang-undangan.
Sistem  pengendalian  intern  yang baik  dalam  suatu  organisasi  akan  mampu menciptakan  keseluruhan  proses  kegiatan yang baik pula, sehingga akan memberikan dampak  positif  bagi  kinerja  manajerial. Unsur-unsur  Sistem  Pengendalian  Intern dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun  2008  meliputi:  1)  lingkungan pengendalian 2) penilaian risiko 3) kegiatan pengendalian 4) informasi dan komunikasi 5) pemantauan.

## Kualitas SDM
Kualitas  SDM  merujuk  pada kemampuan  individu  untuk  menjalankan tugas  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan kepada mereka, didukung oleh pendidikan, pelatihan,  dan  pengalaman  yang  memadai (Tjiptoherijanto  dalam  Alimbudiono  & Andono, 2004). Penilaian terhadap kinerja dan kualitas SDM dalam menjalankan suatu fungsi  dapat  dilihat  dari  tingkat  tanggung jawab  dan  kompetensi  sumber  daya tersebut. Tanggung jawab tercermin dalam deskripsi jabatan, yang menjadi dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Sementara  itu,  kompetensi  dapat  diamati dari  latar  belakang  pendidikan,  pelatihan, dan  keterampilan  yang  terwujud  dalam pelaksanaan tugas (Bonder et al., 2011).

## Hipotesis penelitian
H1:  Kejelasan  sasaran  anggaran  secara signifikan  berpengaruh  positif  terhadap kinerja manajerial OPD Provinsi Sumatera Barat
H2: Pengendalian internal secara signifikan berpengaruh  positif  terhadap  kinerja manajerial OPD Provinsi Sumatera Barat
H3:  Kualitas  SDM  secara  signifikan berpengaruh  positif  terhadap  kinerja manajerial OPD Provinsi Sumatera Barat

## METODE
Penelitian  dilakukan  di  OPD Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat melalui  survei  dan  penyebaran  kuesioner. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh pejabat struktural pada 26 Dinas di lingkup  pemerintahan  Provinsi  Sumatera Barat.  Teknik  yang  digunakan  untuk penentuan  sampel  dalam  penelitian  ini adalah non-probability yaitu purposive sampling . Responden yang digunakan pada penelitian  ini  yaitu  seluruh  pejabat struktural  eselon  II  dan  eselon  III  dari masing-masing  OPD  yang  berjumlah  26 Dinas  yang  ikut  serta  dalam  menyusun, melaporkan  anggaran  dan  terlibat  proses pelaksanaan  anggaran  dan  menjabat sebagai  pimpinan  atau  manajer  setiap kegiatan, sehingga sampel dalam penelitian ini  berjumlah  154  orang.  Teknik  analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  analisis  regresi  linear  berganda menggunakan software SPSS versi 26.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Validitas
Penelitian  ini  menyatakan  bahwa seluruh pernyataan pada kuesioner ini valid, karena  r  hitung  seluruh  item  pernyataan pada  kuesioner  dengan  menggunakan  uji Pearson (uji yang membandingkan r hitung dengan  r  tabel)  lebih  besar  atau  sama dengan r tabel (0,361), dengan nilai korelasi terendah 0,454.

## Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  pada  penelitian  ini dilaksanakan dengan menggunakan Cronbach’s Alpha .
Tabel 1. Hasil Uji Realibilitas
Variabel Cronbac h’s Alpha Standar Reliabilit as Keterang an Kejelasan Sasaran Anggaran 0,826 0,600 Reliabel Pengendali an Internal 0,859 0,600 Reliabel Kualitas SDM 0,871 0,600 Reliabel Kinerja Manajerial 0,938 0,600 Reliabel
Hasil  uji  reliabilitas  tersebut menunjukkan  bahwa  semua  variabel memiliki koefisien Cronbach’s Alpha lebih besar  dari  0,600.  Jadi,  dapat  disimpulkan bahwa  instrument  kejelasan  sasaran anggaran,  pengendalian  internal,  kualitas SDM dan kinerja manajerial reliabel.

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Berdasarkan tabel hasil uji normalitas  diperoleh  nilai  Kolmogorov Smirnov  dengan  Asymp.Sig  (2-tailed) sebesar  0,200  >  0,05,  maka  dapat disimpulkan bahwa seluruh data berdistribusi  normal  sehingga  layak  untuk menggunakan teknik analisis regresi.

## Uji Multikolinearitas
Pendeteksian multikolinearitas dalam  model  regresi  pada  penelitian  ini dilihat  berdasarkan  nilai  tolerance  dan variance  inflation  factor  (VIF).  Model regresi dinyatakan terbebas dari multikolonieritas jika nilai tolerance > 0,1 dan  nilai  VIF  <  10.  Berdasarkan  uji multikolinearitas  yang  dilakukan  nilai tolerance untuk variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) sebesar 0,532, Pengendalian  Internal  (X2)  sebesar  0,367, dan Kualitas SDM (X3) sebesar 0,385 lebih besar  dari  0,1.  Nilai  VIF  untuk  variabel Kejelasan  Sasaran  Anggaran  (X1)  sebesar 1,881,  Pengendalian  Internal  (X2)  sebesar 2,728,  dan  Kualitas  SDM  (X3)  sebesar 2,595 tidak lebih besar dari 10. Maka, dapat disimpulkan bahwa antar variabel
independen  tidak  memiliki  korelasi  yang kuat atau tidak terdapat gejala multikolonieritas. Uji Heterokedastisitas Pada penelitian ini uji
heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan grafik Scatterplot.

## Gambar 1. Grafik Scatterplot
Berdasarkan  gambar  di  atas  menunjukkan bahwa  titik-titik  tidak  tersebar  secara teratur.  Titik-titik  pada  grafik  di  atas tersebar  secara  acak  dan  tersebar  merata baik di bawah angka 0 pada sumbu Y dan juga di atas angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas  pada  model  regresi penelitian ini.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Berdasarkan  dari  hasil  pengujian mengenai  pengaruh  kejelasan  sasaran anggaran,  pengendalian  internal,  kualitas SDM, dan kinerja manajerial. Maka dapat disusun persamaan sebagai berikut:
Y = 11,459 + 0,231X1 + 0,055X2 +

## 0,719X3 + e

## Uji Hipotesis
Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  t, diperoleh nilai t sebesar 8,999 (sig = 0,000). Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  kejelasan sasaran  anggaran  memiliki  pengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial OPD Provinsi Sumatera Barat dan memiliki arah hubungan  yang  positif,  sehingga  pada penelitian ini hipotesis pertama terdukung.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin  baik  diterapkannya  kejelasan sasaran  anggaran  maka  kinerja  manajerial yang  dihasilkan  oleh  pimpinan  juga  akan semakin  meningkat.  Hal  ini  konsisten dengan  teori  yang  dinyatakan  oleh  Kenis (1979)  bahwa  kejelasan  sasaran  anggaran merupakan  sejauhmana  tujuan  anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan  agar  anggaran  tersebut  dapat dimengerti  oleh  orang  yang  bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  Hutama  &  Yudianto  (2019); Oktaviana et al. (2019); Nissa et al. (2022); Alhasnawi  et  al.  (2023),  bahwa  adanya kejelasan  sasaran  anggaran  mengacu  pada anggaran  yang  telah  dibuat  dan  dapat dimengerti secara jelas dan spesifik sesuai dengan  apa  yang  telah  direncanakan sebelumnya  berdampak  baik  terhadap kinerja atau aktivitas manajerial dari aparat itu  sendiri.  Fakta  yang  ditemukan  di lapangan  menunjukkan  hubungan  yang sesuai  satu  sama  lain  dimana  dengan adanya  kejelasan  sasaran  anggaran  maka aparat  dapat  menentukan  target  dalam mencapai anggaran tersebut, dan merumuskan apa saja yang akan dilakukan sehingga  apa  yang  telah  ditargetkan  pada awalnya dapat terealisasi dengan baik. Pengaruh
Pengendalian
Internal

## Terhadap Kinerja Manajerial
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  t, diperoleh  nilai  t  sebesar  10,680  (sig  = 0,000).  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa pengendalian  internal  memiliki  pengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial OPD Provinsi Sumatera Barat dan memiliki arah hubungan  yang  positif,  sehingga  pada penelitian ini hipotesis kedua terdukung. Pengendalian  internal  berfungsi untuk  menjaga  kinerja  aparat  pemerintah tetap baik, tertib, terkendali dan melakukan praktik  kerja  yang  sehat.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Kewo  (2014)  menyatakan bahwa  prosedur dan kebijakan merupakan komponen  dalam  hal  Sistem  Internal Pengendalian  Pemerintah  (SPIP)  dan
komponen  inilah  yang  akan  meyakinkan adanya kepastian telah tercapainya sasaran serta  tujuan  organisasi,  sehingga  ketika tujuan  dan  sasaran  telah  tercapai  maka dengan  demikian  dapat  meningkatkan kinerja manajerial.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan hasil  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan oleh  Sastrawan  et  al.  (2019)  dan  Kewo (2020)  menyatakan  bahwa  dalam  suatu pencapaian  tujuan  organisasi,  perlunya sistem  pengendalian  internal  pemerintah yang  dilaksanakan  dengan  efektif  dan efisien  disesuaikan  dengan  kompleksitas instansi,  ukuran  instansi,  dan  fungsi instansi pemerintah tersebut.
Pengaruh  Kualitas  SDM  Terhadap Kinerja Manajerial
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  t, diperoleh  nilai  t  sebesar  16,368  (sig  = 0,000).  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa kualitas SDM memiliki pengaruh
signifikan terhadap kinerja manajerial OPD Provinsi Sumatera Barat dan memiliki arah hubungan  yang  positif,  sehingga  pada penelitian ini hipotesis ketiga terdukung.
Semakin tingginya kualitas sumber daya  manusia  akan  meningkatkan  kinerja manajerial  aparatur  pemerintah  daerah. Terdapat  beberapa  indikator  kualitas sumber  daya  manusia,  antara  lain  adanya deskripsi jabatan, latar belakang pendidikan,  perilaku  aparatur,  pendidikan dan  pelatihan  serta  pembagian  kerja  dan penempatan aparatur dalam suatu instansi. Deskripsi  jabatan  merupakan  penjabaran mengenai tugas, peran dan fungsi yang ada pada  Petunjuk  Pelaksanaan  dan  Teknis sehingga aparatur sudah memiliki panduan untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aziz et al.  (2018)  dan  Caeiro  et  al.  (2023)  yang menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  kinerja  manajerial  aparatur pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan karena  sumber  daya  manusia  merupakan
penentu keberhasilan organisasi, jika suatu organisasi memiliki aparatur yang berkualitas  maka  akan  meningkatkan kinerja  pimpinan  yang  ada  di  dalam organisasi tersebut.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat disimpulkan bahwa:
1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja manajerial  OPD  Provinsi  Sumatera Barat.
2. Pengendalian  internal  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja manajerial  OPD  Provinsi  Sumatera Barat.
3. Kualitas  SDM  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kinerja  manajerial OPD Provinsi Sumatera Barat.

## Saran
1. Diharapkan  pada  penelitian  selanjutnya dapat  mengukur  variabel  dengan menambahkan  wawancara  terhadap responden. Metode
wawancara digunakan  untuk  memperkuat  hasil penelitian  untuk  observasi  langsung untuk  memverifikasi  dan  melengkapi data yang diperoleh.
2. Penelitian  selanjutnya  juga  diharapkan dapat mengembangkan variabel- variabel lain yang dapat mempengaruhi peningkatan  kinerja  manajerial  seperti menambahkan  faktor  internal  atau eksternal  yang  mempengaruhi  kinerja aparatur pemerintah

## REFERENSI
Hutama, R. S., & Yudianto, I. (2019). The Influence of Budget Participation,
Budget Goals Clarity and Internal Control  Systems  Implementation on Local Government Performance. Journal of Accounting Auditing and Business , 2 (2), 58-76.
Mahoney, T. A., Jerdee, T. H., & Carroll, S. J. (1963). Development of
managerial performance: A research  approach .  Cincinnati, OH: South-Western. Darmawan, R. (2016). Pengaruh Akuntabilitas  Publik,  Kejelasan
Sasaran  Anggaran,  Desentralisasi dan  Sistem  Pengendalian  Intern terhadap  Kinerja  Manajerial  di SKPD Kabupaten Bengkalis. JOM FEKON . Vol. 3 No. 1.
Lembaga  Administrasi  Negara.  (2021). Kinerja  Instansi  Dinilai  Hasil Outputnya Bukan Serapan Anggaran Ataupun Predikat Keuangan.  Diakses  pada  31  Mei 2024 pada https://lan.go.id/?p=7285 Locke,  E.  A.,  &  Latham,  G.  P.  (1990). A
theory  of  goal  setting  &  task performance. Prentice-Hall, Inc.
Burkert, M., Fischer, F. M., & Schäffer, U.
(2011). Application of the controllability principle and managerial performance: The role of  role  perceptions. Management Accounting Research , 22(3), 143– 159.
Cheng,  M.  T.  (2012).  The  joint  effect  of
budgetary participation and broad- scope  management  accounting systems on management performance. Asian  Review  of Accounting , 20(3), 184–197. Lau,  C.  M.,  &  Martin-Sardesai,  A.  V. (2012). The role of organisational concern for workplace fairness in the  choice  of  a  performance measurement  system. The  British Accounting  Review ,  44(3),  157– 172.
Hammad,  S.  A.,  Jusoh,  R.,  &  Ghozali,  I.
(2013). Decentralization, perceived environmental uncertainty, managerial performance  and  management accounting  system  information  in Egyptian  hospitals.  International
Journal  of  Accounting  and
Information  Management,  21(4), 314–330.
Muzahid,  M.  (2019).  The  effect  of participatory budgeting, clarity of budget  objectives  on  managerial performance in north aceh district. Jurnal  Akuntansi ,  9(1),  17-32. https://doi.org/10.33369/j.akuntan si.9.1.17-32
Kenis, I. (1979). Effects of Budgetary Goal Characteristics  on  Managerial Attitudes  and  Performance. The Accounting  Review ,  54(4),  707– 721. http://www.jstor.org/stable/24562 7
Arum, N. S., Setiawan, R. A., & Hanif, R.
A.  (2016).  Pengaruh  Partisipasi Penyusunan  Anggaran,  Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Akuntabilitas  Publik  Terhadap Kinerja  Manajerial  SKPD  (Studi Pada  Skpd  Pemerintah  Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota). Jurnal  Online  Mahasiswa Fakultas  Ekonomi  Universitas Riau , vol. 3, no. 1, pp. 249-263. Kewo,  C.  L.  (2014).  The  effect  of participative  budgeting,  budget goal  clarity  and  internal  control implementation  on  managerial performance. Research Journal of Finance  and  Accounting , 5(12),
81-87.
Hussein,  S.S.,  Maji,  S.G.,  &  Panda,  N.M.
(2016)  ‘The  association  between budget goal clarity and managerial performance  in  Iraqi  oil  refinery: the  role  of  budget  goal  difficulty and  budget  participation’,  Middle East J. Management , Vol. 3, No. 4, pp.343–358.
Oktaviana, A. W., Suharno, S., & Widarno, B.  (2019).  Pengaruh  Komitmen Organisasi,  Akuntabilitas  Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Dan  Kejelasan  Sasaran  Anggaran Terhadap  Kinerja  Manajerial (Studi  pada  Organisasi  Perangkat
Daerah  Kota  Surakarta). Jurnal Akuntansi  Dan  Sistem  Teknologi Informasi , 15(3).
Nissa, F., Astuti, W., & Sari, E. N. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Manajerial dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderating. Krisna: Kumpulan Riset  Akuntansi , 13(2),  169-179.
https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2 022.169-179 Alhasnawi,  M.  Y.,  Mohd  Said,  R.,  Mat Daud,  Z.,  &  Muhammad,  H.
(2023).  Enhancing  managerial performance through budget participation: insights from a two- stage  a  pls-sem  and  artificial neural  network  approach  (ann).
Journal  of  Open  Innovation: Technology, Market, and Complexity, 9(4), 100161. https://doi.org/10.1016/j.joitmc.20 23.100161 Sastrawan, H., Dewi, F. G., Yuliansyah, Y. (2019).  The  effect  of  budgetary participation on managerial performance:  internal  control  and organizational  commitments  as intervening  variables. Journal  of Social , Humanity, and Education , 1(1), 39-51. https://doi.org/10.35912/jshe.v1i1 .131 Kewo, C. L. (2020). Managerial Performance at Universitas Negeri
Manado  in  Terms  of  Internal
Control  System  Implementation and  Organizational  Commitment. Society , 8(2), 650-662. https://doi.org/10.33019/society.v 8i2.268
Fadillah,  A.  Y.,  Aziza,  N.,  &  Martiah,  L.
(2020).  Pengaruh  Sinkronisasi
Perencanaan  dan  Penganggaran, Kualitas  Sumber  Daya  Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap  Kinerja  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Bengkulu
Tengah. Jurnal  Fairness , 10(1), 63-78.
Indriana, N., Tanjung, A. R., & Azhari, S. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi,  Budaya  Organisasi, Dan  Motivasi  Kerja  Terhadap
Kinerja  Organisasi  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (Studi  Empiris Pada  SKPD  Kabupaten  Kuantan
Singingi). Jurnal Online Mahasiswa (JOM)  Bidang  Ilmu Ekonomi, 4(2), 1-15. Aziz,  N.  J.  A.,  Pratiwi,  U.,  &  Suyono,  E. (2018). Pengaruh Sistem
Pengendalian  Intern  Pemerintah,
Sistem  Informasi  Manajemen
Daerah  Dan  Kualitas  Sumber Daya  Manusia  Terhadap  Kinerja Manajerial  Aparatur  Pemerintah Daerah. Jurnal  Ekonomi,  Bisnis, dan Akuntansi, 20(4). Caeiro, C. B. M., Avianti, I., Koeswayo, P.
S.,  &  Tanzil,  N.  D.  (2023). Determinants Of Budget Planning And Its Implications For Managerial  Performance. Journal of Southwest Jiaotong University , 58(2). https://doi.org/10.35741/issn.0258 -2724.58.2.23
Elfisha,  M.  (2023,  April  1). Gubernur Sumbar  minta  OPD  tingkatkan serapan  APBD  2023 .  ANTARA
SUMBAR. Diakses dari https://sumbar.antaranews.com/be rita/561717/gubernur-sumbar- minta-opd-tingkatkan-serapan- apbd-2023
Natalia, P. L., Kalangi, L., & Warongan, J. D.  (2019).  Pengaruh  Kejelasan Sasaran  Anggaran,  Transparansi dan  Pengendalian  Akuntansi  dan
Pengendalian  Akuntansi  terhadap Kinerja Manajerial pada Pemerintah  Provinsi  Sulawesi Utara. Going  Concern: Jurnal
Riset Akuntansi , 14(1).
Locke, E. A., & Latham, G. P. (2006). New Directions in Goal-Setting Theory. Current Directions in Psychological  Science ,  15(5), 265-268.
https://doi.org/10.1111/j.1467- 8721.2006.00449.x Davis, K. (1981). Human Behavior At Work Organizational  Behavior .  New York: McGraw-Hill.
Tziner, A., Fein, E. C., Sharoni, G., & Bar- Hen,  N.  (2016).  The  relationship between  perceived  organizational politics and employee's performance:  The  mediating  role of  goal  setting. The  International Journal  of  Human  Resource Management , 27(10), 1083–1101. Mahoney, T. A., Jerdee, T. H., & Carroll, S.
J. (1965). The job(s) of management. Industrial Relations: A  Journal  of  Economy  and Society , 4(2), 97-110.
https://doi.org/10.1111/j.1468- 232x.1965.tb00922.x
Saraswati, D. (2019). Pengaruh Partisipasi dalam  Penyusunan  Anggaran, Kejelasan  Sasaran  Anggaran  dan Struktur  Desentralisasi  terhadap Kinerja  Manajerial  dengan  Job Relevant  Information  sebagai
Variabel Pemoderasi (Survey pada Dinas Perhubungan Provinsi
Jambi). Jurnal  Riset  Akuntansi
Jambi , 2(2), 30-37. Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Alimbudiono,  R.  S.,  &  Andono,  F.  A. (2004).  Kesiapan  Sumber  Daya Manusia  Sub  Bagian  Akuntansi Pemerintah  Daerah  “XYZ”  dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban  Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik. Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan  Sektor  Publik , 5(02), 18-30.
Bonder, A., Bouchard, C., & Bellemare, G. (2011). Competency-based management—an integrated approach  to  human  resource management  in  the  canadian public  sector. Public  Personnel Management , 40(1), 1-10. https://doi.org/10.1177/00910260 1104000101