## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PENGANGKATAN ANAK DALAM UU NO. 23 TAHUN2002 TENTANG

## PERLINDUNGAN ANAK
Oleh : Nurdin Bakry  & Yournal Arnas

## Abstrak
Pengangkatan  anak  adalah  suatu  tindakan  mengambil  anak  orang  lain  untuk  dipelihara dan  diperlakukan sebagai  anak  kandung  sendiri,  berdasarkan  ketentuan-ketentuan  yang disepakati  bersama  dan  sah  menurut  hukum  yang  berlaku  di  masyarakat  yang bersangkutan.  Sedangkan  di  dalam  hukum  Islam,  melarang  praktik  pengangkatan  anak untuk menjadikan anak angkat dan menjadi anak kandung.Pertanyaan artikel ini, adalah bagaimana ancaman  pidana  pada  proses  pengangkatan  anak  dalam  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  dan tinjauan  hukum  Islam  terhadap ancaman  pidana  pada  proses  pengangkatan  anak dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Ancaman  pidana  pada  proses  pengangkatan anak  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dalam ketentuan  pidana  menyebutkan  setiap  orang  yang  melakukan  pengangkatan  anak  yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), (2), (3), (4)  dan  ayat  (5)  para  orang  tua  angkat  dengan  maksud  baik  sekalipun,  tetapi  ingin memutuskan  hubungan  anak  yang  mereka  adopsi  dengan  orang  tua  kandungnya. Walaupun,  kesepakatan  tersebut  dibuat  antara  orang  tua  angkat  dengan  orang  tua kandung  si  anak.  Pasal  79  ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (4),  di  pidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.100.000.000,00 (seratus  juta  rupiah).  Sedangkan  di  dalam  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  ancaman pidana pada proses pengangkatan anak menurut ketentuan hukum Islam termasuk dalam kategori ta’zīr yakni setiap perbuatan yang tidak dikenakan hukuman had.

## Kata kunci: Ancaman Pidana, Pengangkatan Anak, dan Hukum Islam

## A. Latar Belakang
Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan  berdasarkan  adat  kebiasaan  setempat  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku.Namun  dalam  praktiknya,  sering  sebab terjadinya  perbuatan  pidana  dalam pengangkatan  anak  secara  illegal  sehingga  menimbulkan  celahan  terhadap  terjadinya perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak.
Dalam pengangkatan anak sering terjadi karena ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur  hukum  pengangkatan  anak,  tidak  mau  ribet  dalam  mengurus  administrasi,
kemiskinan,  terjebak  hutang,  rendahnya  tingkat  pendidikan  para  korban,  lemahnya legislasi, dan lemahnya pencatatan akta kelahiran dan lemahnya penegakan hukum.
Walaupun  pada  dasarnya  pengangkatan  anak  merupakan  masalah  keluarga,  namun akhirnya  menjelma  menjadi  problema  masyarakat  dan  negara,  sehingga  menimbulkan permasalahan-permasalahan  tertentu,  misalnya  kasus  penculikan  anak  dan  jual  beli  anak, seperti  diatur  dalam  KUHP  Pasal  328  yang  mengatur  masalah  penculikan  dan  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama 12  (dua  belas) tahun.  Masalah  lain  adalah  mengenai perdagangan anak. Meski sampai saat ini belum diketahui jumlahnya secara pasti, berbagai peristiwa  dengan  berbagai  modus  telah  membuat  anak  menjadi  korban  perdagangan anak.Anak-anak  umumnya  diperdagangkan  untuk  kepentingan  prostitusi,  pengemis, pembantu rumah tangga  dan narkoba.Tidak sedikit anak-anak itu mendapatkan perlakuan yang kasar oleh para pelakunya.
Secara umum pengangkatan anak menurut hukum adalah pengalihan anak terhadap orang  tua  angkat  dari  orang  tua  kandung  secara  keseluruhan  dan  dilakukan  menurut  adat setempat  agar  sah.Jadi  orang  tua  kandung  sudah  lepas  tangan terhadap  anak  itu,  dan tanggungjawab  beralih  kepada  orang  yang  mengangkatnya.Suatu  perbuatan  hukum  akan selalu menimbulkan akibat status hukum pula dari perbuatan hukum itu. Dalam perbuatan hukum  berupa  pengangkatan  anak,  mempunyai  konsekuensi  terhadap  harta  benda, keluarga  yang  dilakukan  dengan  tanpa  suatu  bukti  tertulis, bahwa  telah  benar-benar dilakukan  suatu  perbuatan  hukum.  Hal  ini  akan  menimbulkan  permasalahan  terutama mengenai beban pembuktian dihari kemudian apabila terjadi suatu sengketa. 1
Penyimpangan  dalam  pengangkatan  anak  seperti  yang  disebutkan  di  atas  dapat dilakukan  melalui  dengan  beberapa  modus  pengangkatan  anak  baik  secara  legal  maupun
1 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia, Cet. Ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 19.
ilegal,  Baik  melalui  mekanisme  legal  ataupun  yang  ilegal  pada  dasarnya  mempunyai potensi  yang  sama  untuk  terjadinya  tindak  pidana  lanjutan.Secara  ilegal  penyimpangan lebih  banyak  disebabkan  karena  tidak  adanya  jaminan  hukum  atau  yuridis  terhadap eksistensi  anak,  karena  biasanya  pengangkatan  anak  dilakukan  hanya  berdasarkan kesepakatan  antar  kedua  belah  pihak  secara  lisan.Sedangkan,  penyimpangan  secara  legal lebih  banyak  disebabkan  karena  kurangnya  pengawasan  pemerintah  terhadap  kelanjutan nasib anak setelah keputusan pengadilan. 2 Oleh karena itu orang akan melakukan cara apa saja  dan mengorbankan  biaya  berapa  saja  mendapatkan  anak  dalam  perkawinan  bahkan ada  yang  melakukan  program  bayi,  tidak  jarang  juga  mendapatkan  anak  walaupun  telah berusaha  secara  maksimal  sehingga  pengangkatan  anak  (adopsi)  dianggap  sebagai  jalan terakhir.
Pengangkatan  yang  lazim  disebut  adopsi  merupakan  lembaga  hukum  yang  dikenal sejak  lama  dalam  budaya  masyarakat  Indonesia  bermaca-macam  motif  orang  melakukan pengangkatan anak, sehingga mengadopsi seorang anak tidak bisa dilakukan dengan “asal - asalan”.Ada peratu ran perundang-undangan yang mengatur tentang adopsi anak. Peraturan mengenai  tata  cara  dan  akibat  hukum  dari  pengangkatan  anak  itu  sendiri  juga  bersifat pluralistik  di  Indonesia.  Masing-masing  etnis  dan  golongan  penduduk  mempunyai  aturan sendiri  mengenai  prosedur  dan  akibat  hukum  pengangkatan  anak.Keanekaragaman  ini sering  menyebabkan  ketidakpastian  dan  masalah  hukum  yang  tidak  jarang  menjadi sengketa pengadilan.
Dalam  proses  pengangkatan  anak,  anak  tidak  mempunyai  kedudukan  yang  sah sebagai  pihak  yang  membuat  persetujuan.  Anak  merupakan  objek  persetujuan  yang dipersoalkan  dan  dipilih  sesuai  dengan  selera  pengangkat.Tawar-menawar  seperti  dalam
2 Djaja  Meliala  S, Pengangkatan  Anak  (Adopsi)  di  Indonesia,  (Bandung:  Penerbit  Tarsito  1982), hlm. 32.
dunia perdagangan dapat selau terjadi.Pengadaan uang serta penyerahaan sebagai imbalan kepada yang punya anak dan mereka yang telah berjasa dalam melancarkan pengangkatan merupakan petunjuk adanya sifat bisnis pengangkatan anak.Sehubungan dengan ini, maka harus dicegah pengangkatan anak yang menjadi suatu bisnis jasa komersial.Karena hal itu sudah  bertentangan  dengan  azas  dan  tujuan  pengangkatan  anak.Menurut  azas pengangkatan anak, maka seorang anak berhak atas perlindungan orang tuanya, dan orang tuanya  wajib  melindungi  anaknya  dengan  berbagai  cara.  Oleh  sebab  itu  hubungan  antara seorang  anak  dengan  orang  tua  harus  dipelihara  dan  dipertahankan  sepanjang  hidup masing-masing.Pelaksanaan pengangkatan anak pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pemutusan hubungan antara orang tua kandung dengan anak kandung.
Dengan  demikian,  maka  pengangkatan  anak  adalah  pada  dasarnya  tidak  sesuai dengan  azas  pengangkatan  anak  dan  tidak  dapat  dianjurkan.Pengangkatan  anak  pada hakekatnya  dapat  dikatakan  salah  satu  penghambat  usaha  perlindungan  anak.  Oleh  sebab itu, pengangkatan anak  yang  pada  hakekatnya  memutuskan  hubungan  antara  orang  tua kandung  dengan  anak  kandung,  menghambat  seorang  ayah  kandung  melaksanakan tanggungjawabnya  terhadap  anak  kandung  dalam  rangka  melindungi  anak  (mental, fisik,dan sosial).
Pengangkatan  anak  tidak  memberikan  kesempatan  anak  melaksanakan  hak  dan kewajibannya  terhadap  orang  tua  kandungnya.Hal  ini  tidak  mendidik  dan  membangun kepribadian seorang anak.Kalaupun upaya adopsi berhasil, Pasal 40 UU perlindungan anak masih mewajibkan orang tua angkat memberitahukan asala-usul orang tua kandung kepada anak kelak.Pengangkatan anak menyangkut nasib anak yang harus dilindungi, sebab anak adalah  tunas,  potensi,  dan  generasi  muda  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa.  Anak mempunyai  peran  yang  strategis  dalam  menjamin  kelangsungan  eksistensi  bangsa  dan negara  pada  masa  depan,  oleh  karena  itu  setiap  anak  perlu  mendapat  kesempatan  yang
seluas-luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara  optimal,  baik  fisik,  mental  maupun sosial dan berakhlak mulia. Oleh sebab itu juga pengangkatan anak harus menjadi pokok perhatian  perlindungan  anak,  serta pelaksanaannya  harus  diamankan  oleh  hukum perlindungan anak demi perlakuan adil dan sejahtera bagi kehidupan anak.
Perdagangan anak  dilihat  dari  sisi  manapun  tetap  sudah  melanggar  hak-hak  anak untuk  dapat  hidup  dengan  tenang  dan  bebas.  Sebab  itu  karena  perdagangan  anak  sudah merusak dan menghancurkan masa depan seorang anak yang mana dalam Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  menjelaskan,  bahwa  anak  adalah tunas, potensi  dan  generasi  muda  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa,  memiliki  peran strategis  dan  memiliki  ciri  dan  sifat  khusus  yang  menjamin  keberlangsungan  eksistensi bangsa  dan  negara  pada  waktu  mendatang. 3 Terjadinya  perkara  tindak  pidana  terhadap proses pengangkatan anak dapat dicegah melalui peningkatan kerjasama antara orang tua, masyarakat  dan  pemerintah  secara  bertanggungjawab  untuk  menjaga  dan  memelihara sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.
Demikian  pula  dalam  rangka  penyelenggaraan  perlindungan  anak,  negara  dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.Rangkaian  kegiatan  tersebut  harus  berkelanjutan  dan  terarah  guna  menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak dalam perbuatan lainnya, mengingat  anak  termasuk  kelompok yang  sangat  rentan  mengalami  berbagai  perlakuan yang dapat merugikan dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan kehidupannya.

## B. Ancaman  Pidana pada Proses  Pengangkatan  Anak menurut Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3 Ai Ida Rosdiana.dkk.,17 kisah: Belajar, Berbagi, Melindungi, (Jakarta: Pusat Daya Migran, 2010), hlm. 33.
Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan belas)  tahun,  termasuk anak  yang  masih  dalam  kandungan.(Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2002). 4 Mengenai  ancaman  pidana  dalam  proses  pengangkatan  anak  atau Perbuatan  yang dilarang (tindak pidana) terhadap anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam ketentuan pidana, yaitu:

## Pasal 77
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :
a. Diskriminasi  terhadap  anak  yang  mengakibatkan  anak  mengalami  kerugian,  baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
b. Penelantaran  terhadap  anak  yang  mengakibatkan  anak  mengalami  sakit  atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
c. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## Pasal 78
Setiap  orang  yang  mengetahui  dan  sengaja  membiarkan  anak  dalam  situasi  darurat sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  60,  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  anak  dari kelompok  minoritas  dan  terisolasi,  anak  yang  tereksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,  psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya  (napza),  anak  korban  penculikan,  anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## Pasal 79
Melakukan pengangkatan  anak yang  bertentangan  dengan ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  (2)  Pengangkatan  anak  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1),  tidak  memutuskan  hubungan  darah  antara  anak  yang  diangkat dan  orang  tua  kandungnya.  (4)  Pengangkatan  anak  oleh  warga  negara  asing  hanya  dapat dilakukan  sebagai  upaya  terakhir).Dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## Pasal 80
4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan  terhadap  anak,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
(2) Dalam  hal  anak  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  luka  berat,  maka  pelaku dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun dan/atau  denda  paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(4) Pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (3)  apabila  yang  melakukan  penganiayaan  tersebut  orang tuanya.

## Pasal 81
(1) Setiap orang  yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa  anak  melakukan  persetubuhan  dengannya  atau  dengan  orang  lain, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

## Pasal 82
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan  atau  membiarkan  dilakukan  perbuatan  cabul,  dipidana  dengan pidana  penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan palingsingkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  sedikit  Rp.60.000.000,00  (enam puluh juta rupiah).

## Pasal 83
Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

## Pasal 84
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

## Pasal 85
(1) Setiap  orang  yang  melakukan  jual  beli  organ  tubuh  dan/atau  jaringan  tubuh  anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(2) Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum melakukan  pengambilan  organ  tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau  tidak  mengutamakan  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak, dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun dan/atau  denda  paling  banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

## Pasal 86
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  menggunakan  tipu  muslihat,  rangkaian  kebohongan, atau  membujuk  anak  untuk  memilih  agama  lain  bukan  atas  kemauannya  sendiri,  padahal diketahui  atau  patut  diduga  bahwa  anak  tersebut  belum  berakal  dan  belum bertanggungjawab  sesuai  dengan  agama  yang  dianutnya  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## Pasal 87
Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  merekrut  atau  memperalat  anak  untuk kepentingan  militer  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  63  atau  penyalahgunaan  dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial  atau  pelibatan  dalam  peristiwa  yang  mengandung  unsur  kekerasan  atau  pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## Pasal 88
Setiap  orang  yang  mengeksploitasi  ekonomi  atau  seksual  anak  dengan  maksud  untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama 10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.200.000.000,00  (dua  ratus  juta rupiah).

## Pasal 89
(1) Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  menempatkan,  membiarkan,  melibatkan, menyuruh  melibatkan  anak  dalam  penyalahgunaan,  produksi  atau  distribusi narkotika  dan/atau  psikotropika  dipidana  dengan  pidana  mati  atau  pidana  penjara seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  sedikit  Rp.50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah).
(2) Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  menempatkan,  membiarkan,  melibatkan, menyuruh  melibatkan  anak  dalam  penyalahgunaan,  produksi,  atau  distribusi
alkohol  dan  zat  adiktif  lainnya  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan  paling  singkat 2  (dua)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp.200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  denda  paling  sedikit Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
Dalam  hal ancaman tindak  pidana dalam  proses  pengangkatan  anak sebagaimana Undang-Undang No.  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak dimaksud di  atas,dalam Pasal  77,  Pasal  78,  Pasal  79,  Pasal  80,  Pasal  81,  Pasal  82,  Pasal  83,  Pasal  84,  Pasal  85, Pasal  86,  Pasal  87,  Pasal  88,  dan  Pasal  89  dilakukan  oleh  korporasi,  maka  pidana  dapat dijatuhkan  kepada  pengurus  dan/atau  korporasinya.  Pidana  yang  dijatuhkan  kepada korporasi  hanya  pidana  denda  dengan  ketentuan  pidana  denda  yang  dijatuhkan  ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## C. Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Ancaman  Pidana Pada Proses  Pengangkatan Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Dalam  hukum  Islam  tidak  mengenal  pengangkatan  anak  dalam  arti  menjadi  anak kandung  secara  mutlak,  sedang  yang  ada  hanya  di  perbolehkan  atau  suruhan  untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian “nafkah, pendidikan  atau  pelayanan  dalam  segala  kebutuhan  yang  bukan  memperlakukan  sebagai anak  kandung  (nasab). 5 Anak  yang  melakukan  kesalahan  atau kejahatan  dapat  diberi peringatan,  menasehati,  menjaga  dan  mengarahkan  nuraninya  agar  melangkah  di  jalan yang benar.
Dalam  beberapa  keadaan  (karena  terpaksa),  penggunaan  hukuman  dan  ancaman dibolehkan  dalam  Islam.Ancaman  atau peringatan  diberikan  ketika  anakpertama  kali melakukan kesalahan.Jika sudah berulangkali melakukan kesalahan, maka perlu diberikan
5 http://www.gudang-hukum.co.cc/2009/12/pengangkatan-anak-ditinjau-dari-hukum- islam.html#sthash.YrsuQ9v4.dpuf,
hukuman.Akan  tetapi,  dalam  memberikan  ancaman  dan  hukuman  haruslah  diperhatikan batas-batas kewajaran sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya. 6
Demikian halnya, jika anak menjadi korban kejahatan, maka keluarga, masyarakat, dan  atau  negara  berkewajiban  memberikan  pertolongan.Islam  mewajibkan  upaya pembebasan  orang  (anak)  yang  dizalimi  bagi  siapapun  yang  mendapatkannya,  tentunya sesuai  dengan  tingkat  kemampuannya.Penanganan  anak  nakal  dalam  pandangan  fiqh bersifat  fleksibel.Bentuk  penanganannya  dapat  disesuaikan  dengan  faktor-faktor  yang menyebabkan  anak  melakukan  suatu  pelanggaran.Apalagi  dewasa  ini  banyak  faktor  baru yang  dapat  memicu  terjadinya  kejahatan  terhadap  anak  atau  oleh  anak.Misalnya  faktor keterbukaan  informasi,  faktor  lingkungan,  adanya  bisnis  perdagangan  orang,  dan sebagainya.
Hukum  Islam  sebagai  salah  satu  norma  yang  dianut  dalam  masyarakat  perlu dijadikan landasan dalam mengkaji persoalan perlindungan anak. Elastisitas hukum Islam dengan prinsip “Shalih li Kulli Zaman wa Makan” dan prinsip “ al- Hukmu Yadurru ma’al Illati  Wujudan  wa  ‘Adaman” menghendaki  dilakukannya  analogi  dan  interpretasi  baru sesuai dengan konteks fenomena kejahatan yang terjadi pada anak saat ini. 7
Nilai  transedental  yang  melekat  pada  norma  hukum  Islam,  merupakan  kelebihan tersendiri yang menyebabkan penganutnya lebih yakin, bahwa jika ajaran agama dipahami dengan  baik,  maka  akan  disadari  pula  betapa  agama  tidak  menghendaki  terjadinya eksploitasi  sesama  manusia.  Nilai-nilai  penegakan  keadilan,  pencegahan  kezaliman,  dan perlunya kerjasama dalam mengatasi masalah-masalah sosial merupakan misi kemanusiaan
6 Ali  Qaimi, Mengajarkan  Kejujuran  dan  Keberanian Pada Anak,  Cet.  I,  (Bogor: Insan  Kamil, 2003), hlm. 151.
7 Faqihuddin Abdul Kodir dkk.,Fiqh Anti Trafiking, Cet. I; (Cirebon: Fahmina Institute, 2006), hlm. 100-101.
yang dibawa agama.Namun demikian, nilai-nilai tersebut perlu senantiasa diaktualkan dan diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan terbaru modus kejahatan.
Dalam  hukum  Islam  tidak  ada  larangan  untuk  melakukan  pengangkatan  anak asalkan  kedudukan  anak  angkat  itu  tidak  disamakan  dengan  kedudukan  anak kandung.Menurut  Hukum  Islam  anak  angkat  tidak  diakui  untuk  dijadikan  sebagai  dasar dan sebab mawaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan hukum Islam adalah hubungan darah atau arhaam. 8 Bahkan dalam hukum  Islam menganjurkan pemeliharaan anak  angkat dari  keluarga  yang  kurang  mampu  oleh  keluarga  yang  mampu  namun  hendaklah  diingat, bahwa  anak  angkat  tidak  mewaris  dengan  sendirinya,  tidak  menjadi  hubungan  mahram dengan sendirinya.
Ancaman pidana dalam proses pengangkatan anak menurut ketentuan hukum Islam termasuk dalam kategori ta’zī r yakni setiap perbuatan yang tidak dikenakan hukuman had dan qi ṣ ā ṣ yang  jumlahnya  sangat  banyak  dan  diserahkan  kepada  Ulil  Amri  untuk mengaturnya  mulai  dari  hukuman  yang  paling  ringan  sampai  ke  yang  paling  berat  yang bisa  berbentuk  hukuman  mati,  jilid,  kawalan,  pengasingan,  salib,  pengucilan,  teguran, peringatan, denda dan lain-lain.
Pada  prinsipnya  dalam  hukum  Islam  (fiqh)  menghendaki  adanya  hukum  khusus bagi  anak-anak.Hukuman  yang  diterapkan  terhadap  anak-anak  bersifat  pendidikan  dan semata-mata  duniawi,  tidak  menanggung  hukuman  ukhrawi.Sebab  berdasarkan  hadits, pada dasarnya anak-anak belum dibebani hukum.Oleh karena itu, hukuman yang diberikan kepada anak-anak tidak bisa disamakan dengan hukuman terhadap orang dewasa. Dari Ali, dari Nabi SAW bersabda yang artinya dibebaskan dari hukum atas tiga orang, yaitu orang
8 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung. PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 78.
yang  bangun  tidur  sampai  bangun,  anak-anak  sampai  dewasa,  dan  orang  gila  sampai sembuh. (HR. Muslim).
Secara  umum  ketentuan-ketentuan  dalam  perundang-undangan  di atas, sejalan dengan  konsep  fiqh.Hanya  yang  tampak  berbeda  adalah  mengenai  sanksi  hukumnya, apabila  kejahatan  atau  pelanggaran  itu  dalam  hukum  Islam  digolongkan  sebagai jar ī mah hud ū d atau qi ṣ ā ṣ .Sebab dalam jar ī mahhud ū ddan qi ṣ ā ṣ menurut pandangan sebagian fuqaha hukumannya  telah  ditentukan  secara qath’iy .Akan  tetapi  sebagian  fuqaha  memahami ketentuan  tersebut  secara  kontekstual  dan  membolehkan  penggunaan  interpretasi,  maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan tersebut di atas bisa dikatakan sejalan dengan hukum Islam.
Dalam hukum  Islam  lebih  tegas  dijelaskan,  bahwa  pengangkatan  seorang  anak dengan  pengertian  menjadikannya  sebagai  anak  kandung  di  dalam  segala  hal,  tidak dibenarkan.Hukum  Islam  hanya  mengakui bahkan  menganjurkan, bahwa  pengangkatan anak  dalam  arti  pemungutan  dan  pemeliharaan  anak  yaitu  dengan  beralihnya  kewajiban untuk  memberikan  nafkah  sehari-hari,  mendidik,  menjaga,  dan  lain-lain  dalam  konteks beribadah kepada Allah SWT.
Pengangkatan yang lazim disebut adopsi merupakan lembaga hukum yang dikenal sejak lama dalam budaya masyarakat Indonesia bermacam-macam motif orang melakukan pengangkatan anak, sehingga mengadopsi seorang anak tidak bisa dilakukan dengan “asal - asalan”.Ada peraturan perundang -undangan yang mengatur tentang adopsi anak.
Pasal  13  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak disebutkan setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
a. Diskriminasi;
b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c. Penelantaran;
d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. Ketidakadilan, dan
f. Perlakuan salah lainnya.
Selanjutnya  dalam  Pasal  11 Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak disebutkan  pula, bahwa  setiap  anak  berhak  untuk  beristirahat  dan memanfaatkan  waktu  luang,  bergaul  dengan  anak  sebaya,  bermain,  berekreasi  sesuai dengan  minat,  bakat  dan  tingkat  kecerdasannya  demi  pengembangan  diri.  Anak  adalah pemimpin  masa depan  siapapun  yang  berbicara  tentang  masa  yang  akan  datang,  harus berbicara tentang anak-anak.
Pasal 39 menyatakan, bahwa (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak  dan  dilakukan  berdasarkan  adat  kebiasaan setempat dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  (2) Pengangkatan  anak sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  tidak  memutuskan  hubungan  darah  antara  anak yang  diangkat  dan  orang  tua  kandungnya,  (3) Calon  orang  tua  angkat  harus  seagama dengan agama  yang  dianut  oleh  calon  anak  angkat,  (4) Pengangkatan  anak  oleh  warga negara  asing  hanya  dapat  dilakukan  sebagai  upaya  terakhir,  dan  (5) Dalam  hal  asal  usul anak  tidak  diketahui,  maka  agama  anak  disesuaikan  dengan  agama  mayoritas  penduduk setempat.
Hal  yang  sama  juga  berlaku  terhadap  pelanggaran  Pasal  39  ayat  (1)  dan  ayat  (4).
Dengan  demikian,  para  orang  tua  angkat  dengan  maksud  baik  sekalipun,  tetapi  ingin memutuskan hubungan anak yang mereka adopsi dengan orang tua kandungnya sebaiknya mulai harus hati-hati dalam membuat kesepakatan.Walaupun, kesepakatan tersebut dibuat antara orang tua  angkat  dengan orang tua kandung si anak. Pasalnya, pengangkatan  anak dilakukan semata-mata demi kebaikan sang anak,bukan kebaikan orang tua.
Dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan, bahwa  setiap  orang  yang  melakukan  pengangkatan  anak  yang  bertentangan dengan  ketentuan  peraturanyang  berlaku  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama 5 (lima) tahun  dan/  atau  denda  paling  banyak Rp.100.000.000,00  (seratus  juta rupiah).Pemberlakuan  ancaman  sanksi  pidana  baik  pidana  penjara  maupun  pidana  denda baik terhadap perorangan maupun kelompok selain dimasudkan untuk memberikan untuk mencegah  terjadinya  tindak  pidana  terhadap  anak  juga  untuk  memberikan  efek  jera  bagi pelakunya  dan  bagi  pihak  lain  untuk  tidak  meniru  perbuatan  yang  telah  dikenakan hukuman.
Pengangkatan  anak  yang  dilakukan  dengan  adat  maupun  penetapan  pengadilan tidak  diperbolehkan  memisahan  hubungan  darah  antara  si  anak angkat  dengan  orangtua kandungnya  yang  bertujuan  antara  lain  untuk  mencegah  kemungkinan  terjadinya perkawinan  sedarah.  Oleh  karena  itu, untuk  menghindari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan terhadap  anak  angkat  dan  pada  saat  yang  tepat  wajib  memberitahukan  kepada  anak angkatnya,upaya perlindungan anak tidak hanya dilakukan oleh keluarga sang anak sendiri, namun  perlindungan  juga  dilakukan  oleh  masyarakat,  lembaga  pemerintah  maupun lembaga  swasta  yang  bertujuan  untuk  mengupayakan  pengamanan  dan  pemenuhan kesejahteraan  setiap  anak  baik  fisik,  mental  maupun  sosialnya  sesuai  dengan  kebutuhan setiap anak.
Perlindungan  anak  dari  keluarga  merupakan  perlindungan  yang  diberikan  dari orang-orang  terdekatnya  agar  si  anak  dapat  memenuhi  kewajibannya  serta  mendapatkan apa yang menjadi haknya, selain itu keluarga memelihara dan mendidik agar si anak dapat menjadi  anak  yang  baik.  Sedangkan  negara  (pemerintah  maupun  lembaga  lainnya) melindungi kesejahteraan anak, baik dari segi jasmani, rohani, pendidikan, ekonomi, sosial serta kehidupan yang dijalaninya untuk menggapai cita-cita.
Perlindungan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  anak  dalam  proses  peradilan pidana dimaksudkan, agar terpenuhi hak-haknya sebagai anak  yang merupakan salah satu tujuan  untuk  melindungi  anak-anak  Indonesia.  Dalam  mewujudkan  perlindungan  dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang  dapat  menjamin  pelaksanaanya,  yaitu  adanya  kerjasama  dan  tanggungjawab  antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua serta adanya sarana dan prasarana yang mendukung.Sifat yang khusus dari anak terdapat pembedaan perlakuan dalam hukum acara dan ancaman pidananya, agar tidak menimbulkan dampak sosiologis dan psikologis anak demi perkembangan masa depannya karena lebih mengutamakan pembinaan daripada pemidanaannya.
Pengangkatan  anak  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Pemberlakuan  ancaman  sanksi  pidana  baik pidana  penjara  maupun  pidana  denda  baik  terhadap  perorangan  maupun  kelompok  selain dimasudkan  untuk  memberikan  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  terhadap  anak juga  untuk  memberikan  efek  jera  bagi  pelakunya  dan  bagi  pihak  lain  untuk  tidak  meniru perbuatan yang telah dikenakan hukuman.
Ancaman  pidana  merupakan  bagian  dari  upaya  penegakan  hukum  dan  hak  asasi manusia untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap anak dari segala bentuk kekerasan  baik  fisik,  psikis,  seksual  maupun  penelantaran  termasuk  jenis-jenis  perbuatan lainnya,  mengingat  anak  termasuk  kelompok  yang  sangat  rentan  mengalami  berbagai perlakuan  yang  dapat  merugikan  dan  menghambat  pertumbuhan  dan  perkembangan kehidupannya.
Dengan demikian cakupan hukum anak sangat luas dan tidak bisa disederhanakan hanya  pada  bidang  pelanggaran  hukum yang  dilakukan  oleh  anak-anak.Anak  melakukan tindak  pidana  yakni  apabila  melanggar  ketentuan  dalam  peraturan  hukum  pidana  yang
ada.Ketentuan  tersebut  misalnya,  melangggar  pasal-pasal  yang  diatur  di  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  atau  peraturan  hukum  pidana  lainnya  yang tersebar  di  luar  KUHP,  seperti  tindak  pidana  narkotika,  tindak  pidana  ekonomi,  dan  lain sebagainya. 9
Di  dalamUndang-Undang  khusus  tentang  perlindungan  anak  ini  juga  diharapkan mampu menjadi undang-undang yang jelas dan menjadi landasan yuridis untuk mengawasi pelaksanaan  kewajiban  dan  tanggungjawab  beberapa  hal  yang  terkait  dan  yang  telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu pertimbangan lain, bahwa perlindungan anak merupakan bagian  dari  kegiatan  pembangunan  nasional  dan  khususnya dalam  meningkatkan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Orang  tua,  keluarga,  dan  masyarakat bertanggungjawab  untuk  menjaga  dan  berperan  serta  yang  mana  hak  ini  sesuai  dengan kewajiban dalam hukum.
Apabila  orang  tua  angkat  memerlukan  pengakuan  yang  sah,  maka pengangkatan anak  tersebut  dapat  dimohonkan  pengesahannya  pada  Pengadilan.Pengesahan  tersebut sangat  penting  dilakukan  karena  untukmenghindari  adanya  persengketaan  mengenai berhak atau tidaknya seorang anak angkat untuk mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya.Akibat  hukum  terhadap  pengangkatan  anak  ialah  bahwa  anak  itu  mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, yang bagibeberapa daerah di Indonesia mempunyai  kedudukan  hukum  yang  sama  dengan  anak  keturunannya  sendiri,  juga termasuk hak untuk dapat mewarisi kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia. 10
9 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 31.
10 Muderis  Zaini, Adopsi,  Suatu  Tinjauan  dari  Tiga Sistem  Hukum,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  1995), hlm.21.
Dikaitkan  dengan  kejahatan  (kekerasan)  terhadap  anak,  kebijakan  kriminal  di  sini dapat  dimaksudkan  sebagai  usaha  yang  rasional  dalam  menanggulangi  kekerasan  pada anak.Dengan  demikian,  upaya  penanggulangan  kekerasan  pada  anak  pada  dasarnya merupakan  bagian  dari  upaya  perlindungan  anak  dalam  mewujudkan  kesejahteraan anak.Apabila  mendasarkan  pada  pemikiran  di  atas,  maka  usaha  penanggulangan kekerasana pada anak dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) maupun  non-penal  (non  hukum  pidana).Penanggulangan  kekerasan  pada  anak  dengan hokum pidana dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi, aplikasi, dan tahap eksekusi. 11
Dalam  tahap  formulasi,  pembuat  undang-undang menetapan  perbuatan  perbuatan kekerasan  pada  anak  sebagai  tindak  pidana,  artinya  bahwa  perbuatanperbuatan  kekerasan pada anak oleh pembuat undang-undang diberi sanksi pidana.Pemberian sanksi pidana ini masih bersifat abstrak.Pemberian pidana yang lebih konkret ada pada tahap aplikasi, yaitu oleh  badan  peradilan.Sementara  itu,  pemberian  pidana  yang  benar-benar  konkret  adalah pada  tahap  eksekusi,  yaitu  oleh  badan  eksekusi,  misalnya  pidana  penjara  oleh  Lembaga Pemasyarakat.
Peningkatan  kerjasama  antara  orang  tua,  masyarakat  dan  pemerintah  secara bertanggungjawab  untuk  menjaga,  memelihara  dan  mengawasi  pertumbuhan  dan perkembangan anak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hokum yang berlaku.Penyelenggaraan  perlindungan  anak,  oleh pemerintah  dan  masyarakat  merupakan raangkaian  kegiatan  yang  berkelanjutan  dan  terarah  guna  menjamin  pertumbuhan  dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
11 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung: Alumni,1983), hlm. 57.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1984.
Ali  Qaimi, Mengajarkan  Kejujuran  dan  Keberanian  Pada  Anak,  Cet.  I, Bogor:  Insan Kamil, 2003.
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997.
Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
Djaja  Meliala  S, Pengangkatan  Anak  (Adopsi)  di  Indonesia,  Bandung:  Penerbit  Tarsito 1982.
Faqihuddin  Abdul  Kodir  dkk.,Fiqh  Anti  Trafiking,  Cet.  I;  Cirebon:  Fahmina  Institute, 2006.
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Bandung: Alumni, 1991.
_____________, 2003.Hukum Waris Adat, Bandung. PT.Citra Aditya Bakti,
Husain Ansarian, Struktur Keluarga Islam, Jakarta: Intermasa, 2000.
Ibnu  Hajar  Al-Asqalani,Fath  Al-Bari  bisyarhi  Shahih  Al-Bukhari,  vol.  1, Mesir:  Dar  al- Wathan, t.th.,
Irma Setyowati Soemitro, Aspek Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
Joni    Muhammad&  Z.  Tanams  Zulchaina, Aspek    Hukum    Perlindungan Anak    Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung: PT. Citra Adilya Bakti, 1999.
Krisnawati Emiliana, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bandung: CV. Utomo, 2005.