KOMITMEN INDONESIA DALAM LIBERALISASI JASA TELEKOMUNIKASI: GATS, AFAS, DAN ASEAN+
Safura Fitri Hanifah¹, Azhar², Nurul Aulia³, dan  Ferdiansyah. R 4
Universitas Sriwijaya; Indonesia: 1 safurafh@gmail.com ; 2 aazhar2011@gmail.com ; 3 aulia22nurul@gmail.com ; 4 ferdiansyah@unsri.ac.id

## Abstract
This paper aims to analyze the relation between WTO as multilateral trade regime and regional trade  agreements.  There  is  a  dichotomy,  whether  regional  agreement  is  a  building  block  or stumbling stone to WTO system. Neo-liberal institutionalism is utilized as an analytical approach. This research employs Indonesia as an empirical study by assessing Indonesian commitments on trade liberalization in telecommunication sector, specifically internet access services. The data is assessed  through  qualitative  method.  The  authors  investigate  the  Indonesian  commitments  in GATS framework and also its commitments in regional arena, particularly AFAS and ASEAN+ agreements. The result shows that Indonesia’s commitments are not homogenous, instead diversity of  commitments  have  found.  The  most  prominently  was  in  mode  3,  commercial  presence.  To conclude, the variation of Indonesia’s commitments in telecommunication services sector should be perceived positively as Indonesia gradually improved its commitment in order to integrate its market according to the WTO’s rule.
Keywords : GATS, Indonesia, regionalism, telecommunication services, trade regime.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  hubungan  antara  rezim  perdagangan  dunia  WTO  dengan perjanjian  perdagangan  regional.  Terdapat  sebuah  dikotomi  perdebatan,  apakah  perjanjian perdagangan regional menjadi batu sandungan atau batu loncatan bagi negara berkembang dalam sistem WTO. Perspektif neo-liberal institutionalism digunakan oleh penulis untuk menganalisis studi  empiris  tentang  komitmen  Indonesia  dalam  pelaksanaan  liberalisasi  perdagangan  jasa telekomunikasi sub-sektor jasa layanan internet. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Dalam pembahasaanya, pertama peneliti membahas komitmen Indonesia pada tataran GATS. Kedua dilanjutkan dengan melihat pada tataran regional, khusususnya AFAS dan  kerangka  kerjasama  ASEAN+  lainnya.  Hasil  temuan  penelitian  ini  memperlihatkan  bahwa komitmen pemberian akses  pasar  Indonesia tidaklah homogen. Variasi  akses pasar  yang paling menonjol  ditemukan  pada  mode  3  ( commercial  presence ).  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa variasi  komitemen  yang  diberikan  Indonesia  adalah  sebuah  tindakan  positif  sebagai  upaya peningkatan integrasi pasar Indonesia dalam rezim perdagangan jasa dunia.
Kata Kunci : GATS, Indonesia, jasa telekomunikasi, regionalisme, rezim perdagangan

## Pendahuluan
Globalisasi memfasilitasi negara-negara di dunia untuk berpartisipasi dalam perdagangan barang maupun jasa secara global. Untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui perdagangan dunia maka upaya untuk menghapuskan hambatan tarif dan non-tarif semakin didorong. Berbagai upaya dilakukan dan salah satunya melalui perjanjian internasional yang disepakati dan dijalankan oleh negara-negara  di  dunia.  Sumber  hukum  perdagangan  internasional  salah  satunya  berasal  dari perjanjian  internasional.  Secara  umum  terdapat  tiga  bentuk  perjanjian  internasional,  yaitu perjanjian  bilateral,  regional,  dan  multilateral  (Adolf,  2018:76).  Dengan  memanfaatkan  aturan- aturan  dalam  perjanjian  internasional  maka  akan  menciptkan  ketertiban  dan  kesejahteraan  bagi aktor-aktor yang melakukan aktivitas perdagangan.
Salah satu institusi yang mengatur harmonisasi hukum perdagangan internasional dan juga memuat  aturan  liberalisasi  perdagangan  antar  pelaku  pasar  internasional  adalah World  Trade Organization atau WTO yang terbentuk dari kesepakatan Uruguay Round (1986-1994).  Terdapat berbagai  perjanjian  perdagangan  di  bawah  piagam  WTO  dan  diantaranya  adalah General Agreement of Trade in Services (GATS). GATS dikhususkan untuk mengatur perdagangan jasa dunia dan berkomitmen untuk mengapus hambatan bagi penyedia jasa asing dalam menjalankan usahanya (Oxley, 2004). 12 daftar sektor jasa yang diatur dalam GATS diantaranya adalah sektor bisnis,  keuangan,  konstruksi,  kesehatan,  pendidikan,  transportasi,  distribusi,  lingkungan, pariwisata, olahraga dan budaya, jasa lainnya, dan tidak ketinggalan adalah jasa komunikasi.
Ketika suatu negara meratifikasi perjanjian di dalam WTO maka negara tersebut memiliki kewajiban untuk  mengintegrasikan aturan perjanjian WTO kedalam aturan hukum  nasionalnya. Sebagai  perjanjian  internasional  yang  mengatur  perdagangan  jasa,  prinsip  dasar  GATS  adalah menuntut  agar  negara-negara  anggotanya  mematuhi  prinsip  non-diskriminasi  ( most-favoured nation dan national treatment ) dan prinsip transparansi. Prinsip national traetment dalam GATS berbeda  dengan  prinsip most-favoured  nation yang  merupakan  aturan  tanpa  syarat  dan  wajib dipatuhi oleh seluruh negara anggota WTO yang meratifikasi perjanjian GATS. Prinsip national treatment dikategorikan  sebagai  komitmen  spesifik  dimana  pada  pelaksanaanya  harus dinegosiasikan  dan  dicantumkan  terlebih  dahulu  pada  lampiran  komitmen  khusus  yang  dimuat dalam Schedule of Commitments (SoC). Menurut pasal XVI dan XVII dalam GATS, negara boleh merundingkan  tingkat  akses  pasar, national  treatment ,  dan  komitmen  tambahannya  dalam
Schedule  of  Commitment yang  dibuat  oleh  masing-masing  negara  (World  Trade  Organization, 1994). Dengan adanya SoC maka akan memberikan daftar informasi bagi pelaku usaha penyedia jasa dari dalam maupun luar negeri.
Disamping  perjanjian-perjanjian  dalam  WTO  yang  mengatur  perdagangan  multilateral antar anggotanya, tidak sedikit juga negara-negara membentuk dan berpartisipasi dalam perjanjian perdagangan bilateral dan regional untuk mengatur hubungan perdagangannya dengan negara lain. Menurut data dari WTO, seluruh anggota WTO setidaknya berpartisipasi  dalam satu  perjanjian bilateral atau reginal lainnya dan aktivitas negara-negara di Asia dalam perjanjian perdagangan bilateral  dan  regional  semakin  meningkat  (World  Trade  Organization,  2011:  57).  Perjanjian- perjanjian  perdagangan  ini  seringkali  saling  tumpang  tindih  satu  sama  lain.  Dikarenakan  hal demikian,  perjanjian  dalam  perdagangan  dunia  menjadi  semakin  kompleks,  saling  mendukung atau bahkan tidak jarang saling bertentangan satu sama lain.
Sebagian penstudi Hubungan Internasional memandang bahwa sistem internasional sedang mengarah  pada  ‘ Regional  World ’  dimana  negara-negara  mempromosikan  kemitraan  ekonomi regional  sehingga  proses  globalisasi  pun  semakin  dipertanyakan  (Acharya,  2014).  Saat  ini peningkatan perjanjian perdagangan regional dan bilateral tidak hanya melingkupi urusan aturan perdagangan barang saja namun juga sudah merambat pada pengaturan perdagangan jasa (Sauvé & Shingal, 2011:3). Keputusan Indonesia dalam meratifikasi perjanjian GATS merupakan upaya untuk  meliberalisasi  perdagangan  jasanya.  Selain  itu,  Indonesia  juga  terlibat  dalam  perjanjian perdagangan  sektor  jasa  dengan  negara  mitra  lainnya  dalam  kerangka  ASEAN  dan  ASEAN+. Penelitian ini akan menganlisis tentang pelaksanaan liberalisasi perdagangan jasa telekomunikasi di Indonesia dalam kerangka multilateral dan bilateral.
Dalam  literatur  terdapat  dua  pandangan  yang  melihat  hubungan  antara  perjanjian perdagangan multilateral dengan regional. Kubu pertama melihat bahwa perjanjian perdagangan regional  sebagai  batu  loncatan ‘stepping  stone’ dalam  liberaisasi  perdagangan  multilateral. Sedangkan, di kubu lainnya berpandangan bahwa regionalisme menjadi ancaman dalam perjanjian perdagangan multilateral terutama dalam prinsip nondiskriminasi.
Dalam penelitiannya, Sayana Gupta (2008) berpandangan bahwa perjanjian perdagangan regional  adalah bagian integral  dalam perdagangan internasional dan oleh karena  itu perjanjian perdagangan regional ini bekerja beriringan dengan perjanjian dalam WTO. Kemudian, Michael Hart  (1999)  juga  mendukung  argument  ini  bahwa  WTO  tidak  dapat  bekerja  sendiri  dalam
mengatur perdagangan internasional sehingga perjanjian di level regional dibutuhkan. Mansfield dan  Reinhardt  (2003)  berargumen  bahwa  sistem  multilateral  WTO  memilik  pengaruh  dalam menstimulasi  pembentukan  perjanjian  regional.  Hal  ini  didasarkan  pada  asumsi  bahwa  dengan berpartisipasi  dalam  perjanjian  regional  maka  akan  mengangkat  posisi  tawar  dalam  negosiasi perdagangan multilateral, menambah nilai kompetitif dalam pasar dunia dan menaikkan kekuatan pasar  negara  anggotanya.  Selain  itu,  perjanjian  regional  juga  memberikan  kepastian  bagi  calon mitra  dagang  untuk  tidak  mempergunakan  hambatan  perdagangan  dimasa  depan  (Mansfield  & Reinhardt, 2003: 834). Studi empiris yang dilakukan oleh Jayanthakumaran & Verma (2008) pada lima negara ASEAN menemukan bahwa perjanjian multilateral dan regional memberikan dampak positif  dalam  mempromosikan  perdagangan  baik  di  level  internasional  maupun  kawasan  Asia Tenggara,  sehingga  perjanjian  multilateral  dan  regional  bersifat  saling  melengkapi  dan berhubungan  satu  sama  lain.  Hal  ini  senada  dengan  penelitian  dari  Roy  et  al.  (2007)  tentang hubungan antara Preferential Trade Agreements (PTAs) dan GATS dalam sektor jasa menemukan bahwa PTAs menjadi sebuah wadah bagi negara-negara di dunia untuk memperbaiki komitmen perdaganga jasanya. PTAs memberikan harapan bagi GATS agar negara-negara anggotanya dapat semakin meningkatakan liberalisasi perdagangan sektor jasa.
Disisi lain, Bhagwati adalah salah seorang peneliti yang menentang terbentunya perjanjian perdagangan bilateral dan regional. Di dalam bukunya, Bhagwati, (2008) mengemukakan bahwa aktivitas  perdagangan  yang  dilakukan  hanya  pada  lingkungan  tertentu  dalam  PTA  akan menyebabkan adanya kemungkinan aktivitas perdagangan yang tidak efisien, hal ini berbeda jika negara  saling  menjalankan  aktivitas  dagang  dalam  mekanisme  multilateral.  Argumen  ini  juga senada  dengan  Limão  (2006)  yang  menjalankan  studi  empiris  pada  Amerika  Serikat  dan menemukan  bahwa  PTAs  tidak  efisien  dan  berdampak  kurang  signifikan  dalam  liberalisasi perdagangan  karena  pengurangan  tarif  yang  dilakukan  hampir  sama  dengan  pengurangan  tarif dalam  perjanjian  multilateral.  Institusi  multilateral  dipandang  sebagai  hal  penting  sedangkan regionalisme  dipandang  sebagai  bentuk  proteksionisme  baru.  Tinjauan  penulis  mememukan bahwa belum ada konsensus tantang pandangan apakah perjanjian perdagangan di tingkat regional berdampak positif bagi rezim perdagangan multilateral atau berimplikasi sebaliknya.
Selain  itu,  tidak  seperti  penelitian  dalam  perdagangan  barang,  studi  empiris  tentang perdagangan  jasa  cukup  terbatas  (Hamanaka,  2009;  Latrille,  2016).  Penelitian  dari  Roy  dkk.. (2007)  menganalisis tentang perbandingan antara komitmen liberalisasi perdagangan jasa  yang
dilakukan oleh 32 negara anggota WTO dengan preferential trade agreements (PTAs). Sementara itu,  Rajan  dan  Sen  (2002)  telah  menganalisis  tentang  rasionalisasi  ekonomi  dan  politik  dibalik komitmen middle income countries di Asia Tenggara pada liberalisasi perdagangan jasa melalui mekanisme  GATS  dan  AFAS.  Lebih  lanjut,  penelitian  dari  Roy  (2014),  menemukan  bahwa negara-negara di Asia cenderung memberikan komitmen yang lebih besar pada perjanjian bilateral dan regional pada perdagangan jasa daripada komitmennya dalam perjanjian multilateral.
Pelaksanaan  komitmen  perdagangan  jasa  pada  sektor  telekomunikasi  menjadi  penting untuk diteliti terutama pada negara-negara berkembang (Bressie, Kende, & Williams, 2005). Di sisi kebijakan, kedudukan sektor jasa telekomunikasi sangat penting dalam mengembangakn daya saing  sebuah  negara.  Penuturan  Bank  Dunia  menegaskan  bahwa  bagi  negara  dengan  tingkat produk  domestic  bruto  (PDB)  menengah  seperti  Indonesia,  peningkatan  10%  dalam  penetrasi broadband di  industri  telekomunikasi  dapat  meningkatkan  PDB  sebesar  1,38%  (Direktorat Jenderal  Perundingan  Perdagangan  Internasional,  2018).  Sehingga  penting  untuk  memahami sektor  perdagangan  jasa  telekomunikasi  di  Indonesia.  Dalam  sisi  akademik,  belum  banyak penelitian yang mendiskusikan tentang liberalisasi perdagangan jasa telekomunikasi di Indonesia. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Latipulhayat  (2010)  menjelaskan  bahwa  motif  yang  bersifat pragmatis,  adanya  tekanan  internasional,  komitmen  terhadap  GATS  dan  upaya  perbaikan penyediaan  jasa  telekomunikasi  adalah  dasar  bagi  pemerintah  Indonesia  melakukan  liberalisasi sektor  jasa  telekomunikasi.  Namun,  penelitian  yang  menganalisis  komitmen  liberalisasi  jasa telekomunikasi Indonesia pada tingkat multilateral dan regional belum dilakukan.
Berdasarkan pembahasan diatas, tulisan ini berupaya melihat tentang perdebatan apakah perjanjian perdagangan regional menjadi batu sandungan atau batu loncatan dengan fokus kajian studi empiris pada liberalisasi perdagangan jasa telekomunikasi di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah  menjawab  pertanyaan  tentang  bagaimana  komitmen  Indonesia  dalam  perdagangan  jasa telekomunikasi  subsektor  jasa  layanan  internet  pada  tingkat  regional  dan  multilateral?  Guna menjelaskan  pertanyaan  tersebut,  tulisan  ini  akan  menggunakan  perspektif  neo-liberal institutionalism  untuk  menganalisis  komitmen  Indonesia  dalam  kerjasama  perdagangan  jasa telekomunikasi  di  tingkat  regional  dan  multilateral.  Adapun  kerjasama  tingkat  regional  dalam bidang  perdagangan  jasa  telekomunikasi  yang  telah  Indonesia  berikan  komitmennya  adalah ASEAN Framework on Services (AFAS), ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFA), ASEAN-Korea  Free  Trade  Agreement (AKFTA)  serta ASEAN-India  Free  Trade
Agreement (AIFTA). Penulis berargumen bahwa dalam hubungan antara perjanjian perdagangan regional dan rezim perdagangan internasional, keterbukaan pasar di tingkat kawasan oleh negara berkembang  seperti  Indonesia  harus  dipandang  sebagai  upaya  bertahap  dalam  memberikan komitmennya dalam perdagangan internasional. Perlu dipahami bahwa dalam hal yang berkaitan dengan  kerjasama  liberalisasi  perdagangan  baik  barang  maupun  jasa,  tujuan  utamanya  untuk pembangunan  ekonomi  negara  bersangkutan  dan  bukan  semata-mata  hanya  untuk  tujuan liberalisasi pasar saja (Dent, 2008).

## Pendekatan Neo-Liberalism Institutionalism
Untuk menjelaskan hubungan antara institusi multilateral dan regional maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan neo-liberalism institutionalism. Perdebatan atas kerja sama antar negara dalam lembaga internasional telah mendoring munculnya pendekatan ini. Pendekatan ini berguna untuk  mengetahui  dampak  institusi  terhadap  tindakan  negara  (Keohane,  1989:  2).  Dalam mengelola interdependensi antar aktor dalam hubungan internasional, neo-liberal institutionalism menekankan pada pentingya institusi dan rezim. Oleh karena itu, untuk menjamin pertumbuhan ekonomi  dan  perdamaian  maka  institusi  perdagangan  internasional  dipandang  patut  didirikan. Adapun asumsi utama dalam Neo-liberal institutionalism adalah sebagai berikut:
a. Negara  adalah  salah  satu  aktor  yang  memainkan  peran  sebagai  pembuat  keputusan dalam hubungan internasional. Negara membuat  keputusan secara rasional  dan  akan selalu berupaya untuk memaksimalkan kepentingannya.
b. Dalam lingkungan internasional yang anarki, institusi memiliki arti penting bagi negara negara  untuk  mencapai  kepentingannya  dan  mampu  memberikan  pengaruhnya  pada aktor lain.
c. Tantangan terbesar dalam kerjasama antar negara adalah mengatur negara yang tidak mengikuti aturan/norma yang berlaku dan bersikap curang.
d. Tidak  akan  menutup  kemunkinan  bahwa  negara  akan  beralih  pada  institusi  lain  jika dengan bergabung pada institusi baru tersebut mampu memberikan keuntungan yang lebih besar (Lamy, 2011:122)
Globalisasi  mendorong  negara-negara  di  dunia  untuk  bermitra  dan  membentuk  institusi kerjasama. Institusi dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan baik formal atau non-formal yang
bertujuan  untuk  mengatur  perilaku,  membatasi  tindakan-tindakan  anggotanya,  dan  membentuk ekspektasi tindakan bagi anggotanya (Keohane, 1992). Kemudian, terdapat tiga kategori institusi, (1) lembaga formal antarpemerintah (2) rezim internasional; (3) konvensi/perjanjian antar negara . Dengan  banyaknya  institusi  internasional  yang  terbentuk,  tidak  jarang  mereka  saling  tumpang tindih (Stein, 2008:216). Dalam perdagangan dunia, perjanjian bilateral, regional, dan sub-regional saling berdampingan dengan perjanjian multilateral. Kompleksitas sistem perdagangan ini disebut oleh Hart (1999:43) sebagai multiple-tier regime dengan sebuah rezim perdagangan dunia dan tiga bentuk perjanjian regional.
Rezim internasional didefinisikan oleh Krasner (1983) sebagai seperangkat aturan, norma dan prinsip yang dibuat oleh aktor internasional agar kepentingan mereka dapat tercapai. Hal ini juga senada dengan ciri rezim internasional yang diberikan oleh Puchala & Hopkins, (1982:62-63) bahwa rezim internasional menghadirkan prosedur untuk pembuatan kebijakan dan prosedur ini dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan semua partisipan baik itu negara maupun non- negara  yang tergabung dalam rezim tersebut.  Adanya tingkat  interdependensi  yang tinggi  antar aktor mendorong terbentuknya rezim internasional. Rezim dipandang sebagai sebuah konsekuensi dari kerjasama internasional. WTO sebagai sebuah institusi memfasilitasi negara untuk bersama- sama berpartisipasi dalam negosiasi dan pengaturan norma perdagangan dalam rezim perdagangan dunia.
Selain WTO yang memberikan seperangkat aturan dan prinsip dalam perdagangan dunia bagi  negara-negara  anggotanya,  (Hart,  1999:43)  mengkategorikan  tiga  bentuk  kerjasama perdagangan pada tingkat regional:

## a. The higly integrationist EU model
Model ini menekankan pada pentingnya harmonisasi kebijakan internal masing-masing negara  anggota,  terdapat  berbagai  perangkat  aturan  yang  mengikat,  dan  adanya prosedur penegakan aturan tersebut. Pada model ini menunjukan tingkat diskriminasi yang tingga bagi negara non-anggotanya.
b. The more traditional preferential liberalization model
Cakupan  persetujuan  terbatas  pada  kebijakan  perdagangan  yang  telah  diatur sebelumnya  (penghapisan  tarif  dan  hambatan  perdagangan  lainnya),  melibatkan beberapa  aturan  diskriminasi  bagi  negara  non-anggotanya,  memiliki  prosedur  dan institusi penegakan aturan yang relatif lemah. Perjanjian perdagangan pada model ini
dipandang  sebagai  alat  penting  dalam  menyebarluaskan  liberalisasi  perdagangan khususnya di negara-negara berkembang.
c. A new hybrid liberalization model
Model hybrid ini  diwakili  oleh  NAFTA  dimana  ia  memiliki  institusi  supranasional yang kurang mengikat dan prosedur penegakan aturan yang lemah. Model ini meliputi tingkat  diskriminasi  yang  lebih  terbatas.  Selain  itu,  posisi  Amerika  Serikat  yang merupakan  bagian  dari  NAFTA  menyebabkan  kerjasama  kawasan  ini  menjadi perhatian bagi negara-negara non-anggotanya.
Neo-liberal institusionalisme melihat regionalisme sebagai reaksi negara dalam menyikapi interdependensi kawasan sehingga tercetus institusi kawasan sebagai upaya meningkatkan jalinan hubungan antar negara dalam region. Teori ini mendasarkan pada prinsip perspektif kaum liberalis yang menitikberatkan pada rasionalitas, kemakmuran, dan keragaman masyarakat  (Nuraeni dkk., 2017:52-53).  Faktor  interdependensi  tidak  dapat  dipisahkan  ketika  melihat  tumbuh  dan berkembangnya regionalism. Interdependensi akan menuntut negara untuk melakukan kerjasama. Menurut  Robert  O.  Koehane,  neo-liberal  institusionalis  menekankan  pada  negara  sebagai  aktor utama  dan  menepis  argument  bahwa  rezim  internasional  dapat  melampau  otoritas  negara (Keohane, 1992).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menerapkan  metode  kualitatif  ntuk  menjelaskan  komitmen  Indonesia  dalam liberalisasi perdagangan jasa. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari laporan dalam situs resmi  Kementerian  Perdagangan  RI,  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  RI,  ASEAN Secretariat , dan World Trade Organisation (WTO). Sedangkan, data sekunder diperoleh penulis dari jurnal, buku, dan artikel terkait.

## Komitmen Indonesia dalam Liberalisasi Jasa Telekomunikasi: Kerangka GATS
Salah satu yang membedakan antara perdagangan barang dan jasa adalah penyebutan secara terurai komponen  perdagangan  jasa.  Bagi  GATS  objek  perjanjian  adalah  penyedia  jasa  dan  regulasi perdagangan  yang diberikan untuk  penyedia  jasa tersebut.  Oleh karena itu, WTO dalam GATS mengklasifikasikan  pasokan  jasa  dalam  empat  bentuk:  1) cross  border  supply ;  2) consumption abroad ; 3) commercial pressence ; dan 4) pressence of natural persons (Putra, 2017). Selain itu,
perjanjian GATS juga memberikan pilihan kepada negara terkait perdagangan jasa apa saja yang dapat  dibuka  oleh  negara.  Sektor  jasa  telekomunikasi  merupakan  salah  satu  sektor  yang  diatur dalam kesepakatan GATS dan telah ditegaskan dalam dokumen MTN.GNS/W/120 Tahun 1991 dengan judul dokumen ‘ Services Sectoral Classification List ” (World Trade Organization, 1991). Jasa telekomunikasi masuk menjadi bagian dari jasa komunikas bersama dengan jasa audiovisual, layanan kurir, jasa pos dan layanan komunikasi lainnya.
Perundingan  mengenai  jasa  telekomunikasi  sendiri  dimulai  pada Uruguay  Round ,  dan banyak negara maju memperhatikan hal ini. Sektor jasa telekomunikasi memiliki peran penting, bukan  saja  dari  sisi  infrastruktur  telekomunikasi  itu  sendiri  tetapi  juga  sebagai  jasa  yang  dapat mendorong dan mendukung sektor jasa lainnya sehingga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Setelah disepakatinya Uruguay Round , negara-negara berkembang juga mulai menyadari pentingnya pengelolaan layanan telekomunikasi ini secara cermat dalam sistem hukum perdagangan internasional.
Sektor  jasa  telekomunikasi  dibagi  menjadi  beberapa  subsektor,  yakni  subsektor on-line information , electronic data interchange (EDI), surat elektorinik, faksmili, telex, dan jasa telepon suara. Di dalam kesepakatan GATS terdapat dua klasifikasi dari telekomuniksi. Menurut John H, William  T  dan  David  M,  telekomunikasi  dasar  berbentuk  jasa  transmisi  suara  non-modifikasi mempunyai peranan penting dalam bisnis jasa telekomunikasi dan memberikan keuntungan yang signifikan untuk bisnis telekomunikasi dunia (John H, William T, & David M dalam Budhijanto, 2013: 17). Klasifikasi yang kedua adalah, jasa dari sektor telekomunikasi bernilai tambah seperti surat  elektronik  ( e-mail )  dan  surat  suara  ( voice  mail )  (Christopher  Findlya  dalam  Budhijanto, 2013:17).
Prinsip pembukaan akses pasar ( market access) adalah prinsip yang diatur dalam regulasi GATS.  Prinsip  ini  diatur  dalam  pasal  XVI  (1)  GATS  dan  menegaskan  bahwa  masing-masing negara anggota tidak boleh memberikan perlakuan khusus dalam perdagangan jasa kepada negara anggota  lainnya  dalam  hal  akses  pasar.  Akses  pasar  yang  diberikan  merujuk  pada  4 modes  of supply di  pasal  I  GATS.  Pemberian  komitmen  akses  pasar  sebuah  negara  bersifat  sukarela  dan harus dituliskan dalam tabel Schedule of Commitments (SoC) dalam komitmen nasionalnya. SoC ini menjelaskan berbagai aktivitas negara anggota WTO untuk melayani akses pasar. Komitmen yang terdaftar bersifat mengikat dan hanya dapat diubah setelah bernegosiasi dengan pihak-pihak yang  berdampak  oleh  keberadaan  komitmen  tersebut.  Tujuan  pembukaan  pasar  adalah  untuk
mencegah  timbulnya  hambatan  perdagangan  jasa.  Namun,  mengingat  bahwa  tingkatan perkembangan  negara-negara  di  dunia  cukup  bervariasi  maka  prinsip  ini  juga  memiliki pengecualian dalam kondisi tertentu yang diberlakukan oleh suatu negara atas perdagangan jasa, selama persyaratan tersebut dimasukkan dalam daftar komitmen khusus.
Tabel 1 – Skedul Indonesia dalam GATS untuk Subsektor Jasa Layanan Internet
Indonesia – Schedule of Specific Services Commitments (GATS)
Modes of supply: 1) Cross-border supply; 2) Consumption abroad; 3) Commercial presence;
4) Presence of natural persons Sektor atau Sub- sektor Batasan dalam Akses Pasar Batasan dalam Perlakuan Nasional Komitmen Tambahan Jasa Layanan Internet 1) Hingga 2005, akses internasional hanya dapat  melalui  jaringan dari PT Indonesia dan PT Satelindo 2) Tidak  ada  pembatasan bagi pihak asing 3) Lebih  dari  30  lisensi telah  dikeluarkan.  Jenis badan hukum yang diakui adalah: - Joint venture atau;
- Joint operation .
Batas  kepemilikan  asing sebesar 35 persen. 4) Perpindahan manusia dengan  tujuan  posisi sebagai  manajerial  dan teknisi ahli dibatasi
hingga 20 orang.
1) Tidak terikat
2) Tidak terikat
3) Tidak ada pembatasan bagi pihak asing
4) Secara spesifik
dicantuman pada
horizontal measures
Sumber: ( GATS - Trade In Services - Indonesia - Schedule of Specific Commitments GATS/SC/43/Suppl. 2:1997)
Terdapat  sejumlah  komitmen  yang  diberikan  oleh  Indonesia  pada  sektor  jasa telekomunikasi dalam perjanjian multilateral GATS bersama negara-negara anggota WTO, salah satunya adalah jasa layanan internet . Berdasarkan SoC yang telah diajukan oleh Indonesai, batas
maksimal  akses  pasar  untuk  pihak  asing  hadir  dan  mendirikan  usahanya  ( mode  of  supply  – commercial  presence )  pada  subsektor  jasa  layanan  internet  adalah  sebesar  35%.    Proses penanaman modal oleh penyelenggaraan jasa telekomunikasi asing dapat dilakukan dengan proses joint venture atau joint operation dengan penyelenggara telekomunikasi lokal. Sebelumnya, pasar jasa  telekomunikasi  Indonesia  bersifat  tertutup  dari  pihak  asing  dan  hanya  dimonopoli  oleh pemerintah.  Namun,  setelah  Indonesia  meratifikasi  GATS  dan  mengajukan  SoC  maka  industri telekomunikasi  sektor  akses  internet  pada  akhirnya  berubah  menjadi  pasar  terbuka.  Saat  ini, pemain dalam pasar bisnis telekomunikasi Indonesia tidak hanya berasal dari dalam negeri namun juga telah ada persaingan dari penyelenggara jasa telekomunikasi asing.
Ketika  negara  anggota  WTO  menandatangani  perjanjian  GATS  maka  ia  dituntut  dalam melaksanakan  regulasi  dan  komitmen-komitmen  yang  telah  tertera  dalam  GATS.  Sehingga, Indonesia  terdorong  mengambil  tindakan  yang  memastikan  bahwa  regulasi  dalam  negeri  dan pelaku  pasar  mematuhi  ketentuan  dari  rezim  perdagangan  internasional.  Kepatuhan  ini  harus dituangkan dalam kebijakan oleh badan-badan pemerintahan dan non-pemerintahan di Indonesia.
Pada  kasus  Indonesia,  GATS  telah  berperan  dalam  mempengaruhi  negara  untuk meliberalisasi aturan dalam perdagangan sektor jasa telekomunikasi (Latipulhayat, 2010). Setelah Indonesia menandatangani GATS pada 1994 dan meratifikasinya dengan mengesahkan UU No. 7 tahun 1994 maka sejak itulah pelaksanaan kebijakan perdagangan jasa telekomunikasi di Indonesia harus  berlandaskan  atas  prinsip-prinsip  GATS  yakni  menanggalkan  regulasi  yang  bersifat diskriminatif dan mendorong perdagangan bebas.

## Komitmen  Liberalisasi  Jasa  Telekomunikasi  di  Indonesia  dalam  Kerangka  Kerjasama Regional
Perjanjian  perdagangan  dapat  memberikan  kesempatan  bagi  bisnis  nasional  untuk  membuka aktivitas perdagangan diluar negeri serta mempermudah reformasi aturan dalam negeri. Negosiasi perdagangan  multilateral  dalam  kerangka  WTO  belum  dapat  memuaskan  negara-negara  yang ingin memberikan komitmen yang lebih besar dalam akses pasar. Oleh karena itu, untuk negara- negara yang telah siap memberikan komitmen untuk membuka pasarnya, perjanjian regional dapat memberikan  alternative  (Fink  &  Molinuevo,  2008:642).  Indonesia  tidak  hanya  berkomitmen dalam  kerjasama  multilateral  dunia  tetapi  juga  berpartisipasi  dalam  tingkat  kawasan.  Penulisa
menghadirkan  komitmen  Indonesia  dalam  membuka  akses  pasar  jasa  telekomunikas  dalam kerangka kerjasama regional.

## AFAS
ASEAN  Framework  on  Services atau  yang  disingkat  sebagai  AFAS  adalah  perundingan perdagangan  negara-negara  di  Asia  Tenggara  dalam  sektro  jasa.  Perundingan  AFAS  dimulai dengan pertemuan para menteri ekonomi ASEAN yang diadakan di Bangkok, Thailand pada tahun 1995. Prinsip  AFAS  selaras  dengan prinsip  yang  telah diadopsi oleh WTO,  yaitu prinsip most- favoured-nation (MFN), progressive liberalisation, non-diskriminasi,  dan  transparansi. Negara- negara ASEAN menjalankan perundingan AFAS dengan tujuan agar kerjasama perdagangan jasa antar  anggota  ASEAN  dapat  semakin  ditingkatkan  sehingga  efisiensi  dan  daya  saing  dalam kawasan dapat meningkat. Selain itu, upaya penghapusan hambatan-hambatan perdagangan jasa antar  negara  anggota  ASEAN  juga  menjadi  konsentrasi  utama  perundingan  ini.  Melalui perundingan  AFAS,  negara-negara  ASEAN  berkomitmen  untuk  memperluas  cakupan  dan meningkatkan liberalisasi sektor jasanya melampaui komitmen yang telah mereka berikan dalam skema GATS-WTO. Oleh karena itu, anggota ASEAN membubuhkan angka komitmen yang lebih tinggi untuk sesama negara di kawasan Asia Tenggara. Dengan begitu, AFAS dapat diidentifikasi sebagai GATS Plus .
Tabel 2 – Skedul Indonesia dalam AFAS untuk Subsektor Jasa Layanan Internet
Indonesia – Schedule of Specific Services Commitments (AFAS) Modes of Supply: 1) Cross-border supply; 2) Consumption abroad; 3) Commercial
presence Sektor atau Sub-sektor Batasan dalam Akses Pasar Batasan dalam Perlakuan Nasional Komitmen Tambahan Jasa Layanan Internet 1) Tidak  ada  pembatasan bagi pihak asing 2) Tidak  ada  pembatasan bagi pihak asing 3) Join  venture dengan kepemilikan asing maksimal  sebesar  49 persen 1) Tidak ada pembatasan bagi pihak asing
2) Tidak ada pembatasan bagi
pihak asing 3) Tidak ada
pembatasan bagi pihak asing
Sumber: ( Annex. to Protoc. to Implement Tenth Packag. Commitments under ASEAN Framew. Agreem. Serv. : 2018)
Dalam paket komitmen perundingan AFAS yang diberikan oleh Indonesia pada subsektor jasa  layanan  internet,  terdapat  peningkatan  signifikan  yang  diberikan  oleh  Indonesia  dalam membuka akses  pasar untuk  kepemilikan modal asing kepada negara  anggota  ASEAN lainnya. Dapat dilihat dalam tabel bahwa Indonesia membuka akses pasar sebesar 49 persen melalui joint venture .  Selain  itu,  perbedaan  yang  muncul  dalam  SoC  Indonesia  di  kemitraan  AFAS  adalah Indonesia yang belum memberikan komitmennya untuk mode 4 perdagangan jasa telekomunikasi subsektor  jasa  layanan  internet.  Hal  ini  menyebabkan  tenaga  kerja  asing  dari  negara-negara ASEAN belum diberikan izin oleh pemerintah Indonesia untuk berpindah dan bekerja di Indonesia dalam sektor jasa telekomunikasi subsektor jasa layanan internet.

## ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)
Pada  tahun  2005,  ASEAN  bersama  dengan  Australia  dan  Selandia  Baru  memulai  sebuah perundingan  kerjasama  untuk  meningkatkan  perdagangan  antar  kedua  kawasana.  Setelah dilaksanakan  15  putaran  perundingan  maka  sebuah  kesepakatan  yang  bernama  ASEAN  – Australia – New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) terbentuk pada Agustus 2008 dan tinta hitam dibubuhkan pada dokumen kerjasama oleh masing-masing peserta pada 27 Februari 2009.  Di  tahun  2011,  pemerintah  Indonesia  meratifikasi  AANZFTA  dengan  mengeluarkan Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2011  tentang  Pengesahan  Agreement Establishing The ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area.
Berbeda dengan AFAS yang merupakan kerjasama perdagangan jasa dalam lingkup Asia Tenggara  saja,  kerjasama  AANZFTA  ini  berbentuk  FTA  regional  yang  bersifat  komprehensif . Tujuan  dibentuknya  AANZFTA  adalah  mendorong  terjadinya  perdagangan  bebas  di  berbagai sektor  termasuk  sektor  jasa  antar  anggota  (AANZFTA,  2009).  Adapun  komitmen  Pemerintah Indonesia dalam sektor perdagangan jasa khususnya sektor jasa telekomunikasi dengan subsektor jasa layanan internet tertuang dalam Schedule of Commitments (SoC) dibawah ini:
Tabel 3 – Skedul Indonesia dalam AANZFTA untuk Subsektor Jasa Layanan Internet
Indonesia – Schedule of Specific Services Commitments (AANZFTA)
Modes of supply: 1) Cross-border supply; 2) Consumption abroad; 3) Commercial presence
Sektor atau Sub-sektor Batasan dalam Akses Pasar Batasan dalam Perlakuan Nasional Komitmen Tambahan Jasa Layanan Internet 1) Tidak  ada  pembatasan bagi pihak asing 2) Tidak  ada  pembatasan bagi pihak asing 3) Melalui joint  venture dengan  pihak  swasta lokal dan partisipasi kepemilikan pihak asing maksimal  sebesar  35 persen 1) Tidak ada pembatasan bagi pihak asing 2) Tidak ada pembatasan bagi pihak asing 3) Tidak ada pembatasan bagi pihak asing
Sumber: (“Annex 3 Schedules of Specific Services Commitments | DFAT,” n.d.)
Dari tabel SoC diatas kita dapat melihat bahwa akses pasar yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada pemasok jasa telekomunikasi dari Australia dan New Zealand adalah sebesar 35 persen, dimana investasi  yang diberikan oleh investor tersebut  dapat  dilakukan melalui mode 3 ( commercial presence ) dengan skema joint venture dengan perusahaan jasa telekomunikasi lokal. Kemudian, sama halnya seperti komitmen Indonesia dengan AFAS, dalam SoC Indonesia pada skema  AANZFTA  pemerintah  Indonesia  hanya  memberikan  tiga  bentuk mode  of  supply pada akses pasar dan perlakuan nasional dan tidak mengikutsertakan presence of natural person sebagai bagian dari komitmen Indonesia.

## ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)
Kerjasama  antara  ASEAN  dan  Korea  Selatan  selangkah  lebih  maju  jika  dibandingan  dengan Jepang  dan  Tiongkok.  ASEAN  bersama  Korea  Selatan  telah  mengukuhkan  perjanjian perdagangan jasa sejak 2007 yang sebelumnya telah didahului dengan penandatanganan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara ASEAN dan Korea Selatan pada tahun 2005 (Setiawan, 2012).  Melalui  kerangka  kerjasama  ASEAN  – Korea  Free  Trade  Agreement (AKFTA)  maka seluruh pihak mengharapkan tujuan bersama dalam mendorong perdagangan barang dan jasa yang
lebih intensif dan memangkas hambatan-hambatan perdagangan serta meningkatkan investasi bagi kedua  pihak  (Park,  Park,  &  Estrada,  2012).  Pemerintah  Indonesia  meratifikasi  penuh  kerangka AKFTA  pada  sektor  jasa  pada  tahun  2010  dengan  mengesahkan  Peraturan  Presiden  Nomor  56 Tahun  2010  Tentang  Pengesahan Agreement  on  Trade  in  Services  Under  the  Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among Governments of the Asian Nations and the Republic of Korea. Adapun komitmen Pemerintah Indonesia dalam sektor perdagangan jasa khususnya sektor jasa telekomunikasi dengan subsektor jasa layanan internet tertuang dalam Schedule of Commitments (SoC) dibawah ini:
Tabel 4 – Skedul Indonesia dalam AKFTA untuk Subsektor Jasa Layanan Internet Indonesia – Schedule of Specific Services Commitments (AKFTA)
Modes of supply: 1) Cross-border supply; 2) Consumption abroad; 3) Commercial presence; 4)
Presence of natural persons Sektor atau Sub-sektor Batasan dalam Akses Pasar Batasan dalam Perlakuan Nasional Komitmen Tambahan Jasa Layanan Internet 1) Tidak  ada  pembatasan  bagi pihak asing 2) Tidak  ada  pembatasan  bagi
pihak asing
3) Hanya  melalui joint  venture dengan  pihak  swasta  lokal. Kepemilikan pihak asing
maksimal 40 persen.
4) Perpindahan  manusia  dengan tujuan posisi dalam manajerial dan teknisi ahli dibatasi hingga 20 orang. 1) Tidak ada pembatasan bagi pihak asing 2) Tidak ada pembatasan bagi pihak asing 3) Tidak ada pembatasan bagi pihak asing 4) Secara spesifik dicantuman pada horizontal measures
Sumber: ( Schedule of Specific Commitments for the First Package of Services Commitments under the ASEAN-Korea Agreement on Trade in Services - ASEAN | ONE VISION ONE IDENTITY ONE COMMUNITY : 2012)
Dari uraian tabel SoC Indonesia dalam AKTAF terlihat bahwa akses pasar yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada pemasok jasa telekomunikasi dari Korea Selatan adalah sebesar 40 persen, dimana investasi yang diberikan oleh investor tersebut dapat dilakukan melalui mode 3 ( commercial presence ) dengan skema joint venture dengan perusahaan jasa telekomunikasi lokal.

## ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA)
ASEAN – India Free Trade Agreement (AIFTA) merupakan kerangka kerjasama ekonomi yang dilakukan  oleh  kawasan  ASEAN  dengan  negara  India.  Perundingan  awal  kerangka  kerjasama AIFTA dimulai pada tahun 2003. Penandatanganan hasil perundingan antara ASEAN dan India dilakukan pada November 2014 saat KTT ASEAN berlangsung di Nay Pyi Taw. Secara umum, kesepakatan  yang  dicapai  oleh  masing-masing  pihak  adalah  penghapusan  berbagai  hambatan perdagangan  dan  memperluas  sektor  perdagangan  jasa  antara  ASEAN  dan  India  melebihi komitmen  dari  perdagangan  jasa  kedua  pihak  di  WTO  (Direktorat  Jenderal  Perundingan Perdagangan  Internasional,  2018). Selain itu kebijakan luar negeri  India  yaitu “ act  east  policy ” juga  turut  menjadi  pendukung  dalam  kesepakatan  ini.  Dimana  Pemerintah  India  menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai  fokus dalam melakukan kerjasama dengan negara Asia Pasifik lainnya  (Yahya,  2003).  Hingga  tahun  2019,  India  tercatat  berada  di  posisi  ke-4  sebagai  negara dengan GDP terbesar di dunia yaitu sebesar 2,868,929 (USD Millions) (The World Bank, 2019). Indonesia yang merupakan anggota dari ASEAN juga turut memberikan dan membuka akses pasar pada perdagangan jasa yaitu sebanyak 62 subsektor jasa salah satunya adalah jasa telekomunikasi dengan  dengan foreign  equity  participant (FEP)  sebesar  35%  -  51%  (Direktorat  Jenderal Perundingan  Perdagangan  Internasional,  2018).  Adapun  komitmen  yang  Pemerintah  Indonesia tuangkan  dalam  SoC  dalam  kerangka  kerjasama  AIFTA  dalam  subsektor  jasa  layanan  internet adalah sebagai berikut:
Tabel 5 - Skedul Indonesia dalam AIFTA untuk Subsektor Jasa Layanan Internet Indonesia – Schedule of Specific Services Commitments (AIFTA)
Modes of supply: 1) Cross-border supply; 2) Consumption abroad; 3) Commercial presence; 4) Presence
of natural persons Sektor atau Sub-sektor Batasan dalam Akses Pasar Batasan dalam Perlakuan Nasional Komitmen Tambahan Jasa Layanan Internet 1) Tidak  ada  pembatasan bagi pihak asing 2) Tidak  ada  pembatasan bagi pihak asing 1. Tidak  ada  pembatasan bagi pihak asing 2. Tidak  ada  pembatasan bagi pihak asing
3) Hanya  melalui joint venture dengan  pihak swasta lokal. Kepemilikan pihak asing  maksimal  40 persen. 4) Perpindahan  manusia dengan  tujuan  posisi dalam  manajerial  dan teknisi  ahli  dibatasi
hingga 20 orang.
3. Modal yang dibayarkan oleh penyedia jasa asing harus lebih besar daripada penyedia jasa lokal.
Aturan ini akan dihilangkan pada akhir tahun 2020.
4. Secara spesifik dicantuman pada horizontal measures
Sumber: ASEAN-India Annex 1 Indonesia Services Schedule of Specific Commitments , 2018
Dari tabel SoC diatas kita dapat melihat bahwa akses pasar yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia  kepada  pemasok  jasa  telekomunikasi  dari  India  adalah  sebesar  40  persen,  dimana investasi  yang  diberikan  oleh  investor  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  mode  3  ( commercial presence ) dengan skema joint venture dengan perusahaan jasa telekomunikasi lokal.
Indonesia  secara  aktif  berpartisipasi  dalam  kerjasama  perdagangan  jasa  regional menggunakan mekanisme dalam ASEAN. Kecenderungan perjanjian perdagangan yang dilakukan oleh  ASEAN  adalah  membentuk  perjanjian  pardagangan  ASEAN+  yang  bertujuan  untuk mempromosikan  perdagangan  intra  kawasan  (Kanazawa  &  Kang,  2019:44).  Penelitian  ini menemukan bahwa perjanjian perdagangan jasa yang dilakukan pada level regional menggunakan tipe yang sejalan dengan perjanjian pada GATS. Pada tipe perjanjian jasa GATS atau disebut juga sebagai positive list approach memberikan detail 4 mode penawaran jasa, klausa akses pasar, dan klausa national  treatment . Menurut  Latrille  (2016:  429)  negara-negara  berkembang  cenderung menggunakan model perjanjian seperti pada model perjanjian GATS. Indonesia bersama dengan negara-negara  Asia  lainya  kebanyakan  menggunakan  bentuk  tradisional  ini  dalam  menyusun perjanjian perdagangan jasa di tingkat regional.
Kemudian, penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara komitmen liberalisasi jasa telekomunikasi Indonesia di ranah perjanjian regional dan internasional. Dengan memprioritaskan  Schedule  of  Commitments  (SoC),  pelaksanaan  liberalisasi  bertahap  yang merupakan  tujuan  dari  adanya  GATS  dapat  terealisasikan.  Diantara  berbagai  komitmen  yang Indonesia berikan untuk perdagangan jasa telekomunikasi sub-sektor penyedia jasa akses internet bersama  mitranya,  Indonesia  memberikan  AFAS  komitmen  tertinggi  dibandingkan  dengan
kerjasama  GATS  dan  ASEAN+.  Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan  negara-negara  ASEAN  dalam pembentukan  AFAS  yakni  memperkuat  kerjasama  sektor  jasa  diantara  negara-negara  anggota sebagai upaya peningkatan efisiensi dan daya saing.
Gambar 1 – Perbandingan Komitmen Indonesia dalam Perundingan Jasa Telekomunikasi Sub-sektor Penyedia Jasa Akses Interner pada Mode 3 ( Commercial Presence )

## Sumber: diolah dari berbagai sumber oleh penulis
Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa terdapat variasi komitmen pembukaan akses pasar antara perjanjian yang diberikan oleh Indonesia kepada negara berkembang dan negara maju. Dalam kerangka perjanjian regional, Indonesia memberikan persentase komitmen terbesar kepada mitra dagang negara-negara Asia Tenggara yang notabene mayoritas memiliki tingkatan ekonomi yang  setara  dengan  Indonesia  yakni  merupakan  negara  berkembang.  Dalam  perjanjian perdagangan jasa antar sesama negara berkembang, peningkatan komitmen melebihi nilai GATS lebih  mudah  dilakukan  (van  der  Marel  &  Miroudot,  2014:210).  Sementara  itu,  presentase komitmen  dalam  kerangka  ASEAN+  (AANZFTA,  AKFTA  dan  AIFTA)  tidak  sebesar  AFAS. Pada AKFTA dan AIFTA, Indonesia memberikan perbaikan akses pasar bagi pemasok jasa dari Korea dan India sebesar 40 persen dimana tercatat 5 persen lebih besar daripada perjanjian GATS. Sementara itu, Indonesia tidak memberikan perbaikan komitmen perdagangan jasa telekomunikasi sub-sektor  akses  internet  khusunya  kepada  Australia  dan  Selandia  Baru  dimana  nilanya  sejajar dengan komitmen yang diberikan oleh Indonesia pada GATS.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% GATS - AIFTA GATS - AKFTA GATS - AANZFTA GATS - AFAS Perjanjian Regional GATS
Institusi  regional  maupun  internasional  memberikan  fasilitas  kepada  negara  dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Sektor jasa telekomunikasi adalah salah satu sektor penting dalam ekonomi dan pertahanan negara berkembang. Tidak hanya vital bagi ekonomi, sektor jasa telekomunikasi juga secara tidak langsung berhubungan dengan keamanan sebuah negara. Oleh karena  itu,  Indonesia  cenderung  berhati-hati  dalam  memberikan  akses  pasarnya  kepada  negara maju  mengingat  kemunkinan  konsekuensi  yang  dapat  terjadi.  Meskipun  terdapat  variasi  dalam komitmen yang diberikan oleh Indonesia dalam liberalisasi perdagangan jasa telekomunikasi ini, komitmen-komitmen yang telah dilakukan oleh Indonesia patut diapresiasi. Perjanjian-perjanjian yang telah diratifikasi oleh Indonesia tidak hanya mendorong Indonesia untuk semakin membuka pasar  dalam  perdagangan  jasa  internasional  saja  namun  juga  melakukan  reformasi  regulasi sehingga regulasi perdagangan jasa dalam negeri dapat semakin baik.

## Simpulan
Perjanjian perdagangan regional tumbuh pesat di seluruh dunia sehingga berdampak pada rezim perdagangan dunia. Indonesia adalah salah satu negara  yang menjalin lebih dari satu komitmen kerjasama  perdagangan  jasa  di  tingkat  regional.    Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis hubungan antara perjanjian perdagangan regional dengan rezim perdagangan dunia WTO. Kontras dengan berbagai penelitian yang fokus pada perdagangan barang, penelitian ini dikhusukan pada perdagangan  jasa  telekomunikasi.  Setelah  melakukan  pengumpulan  data  dan  observasi  pada komitmen Indonesia di area akses pada dalam kerjasama GATS, AFAS, AANZFTA, AKFTA dan AIFTA  maka  ditarik  kesimpulan  bahwa  komitmen  pemberian  akses  pasar  Indonesia  tidaklah homogen  terutama  pada  mode  3  ( commercial  presence ).  Terdapat  variasi  komitmen  antara perjanjian liberalisasi perdagangan pada kerangka GATS, AFAS, dan ASEAN+. Komitmen akses pasar  jasa  telekomunikasi  pada  mekanisme  GATS  menjadi  level  dasar  komitmen  Indonesia. Sedangkan, persentase pemberian komitmen akses pasar jasa telekomunikasi Indonesia di AFAS adalah  yang  tertinggi  atau  disebut  sebagai  GATS plus dimana  cakupan  liberalisasi  jasa  yang dilakukan oleh Indonesia kepada mitra dagangnya di ASEAN telah melampaui komitmennya di GATS.Trend  regionalisme  dalam  perdagangan  jasa  perlu  dipandang  sebagai  fenomena  yang positif untuk membantu perkembangan rezim perdagangan dunia.
Pertumbuhan  perjanjian  regional  mendorong  WTO  untuk  membangun  transparansi perdagangan antar sesama anggotanya. Perjanjian perdagangan regional bidang jasa yang diikuti oleh  Indonesia  tidak  mencederai  prinsip-prinsip  utama  dalam  GATS.  Bagi  negara  berkembang seperti  Indonesia,  WTO  juga  akan  tetap  menjadi  jalur  utama  dalam  mendorong  liberalisasi perdagangan barang dan jasa karena mampu menyediakan wadah untuk saling bertukar informasi, menyelesaikan  sengketa  perdagangan  dan  menegosiasikan  aturan-aturan  lanjutan  yang  mana berbagai keistimewaan ini tidak akan sepenuhnya diperoleh dalam institusi kawasan.

## Referensi
AANZFTA.  (2009).  AANZFTA:  Agreement  Establishing  the  AANZFTA.  Diakses  dari https://aanzfta.asean.org/uploads/2016/09/AANZFTA-legal-text-PRINTED-Signed.pdf
Adolf, H. (2018). Hukum Perdagangan Internasional . Depok: Rajawali Pers.
Annex 3 Schedules of Specific Services Commitments | DFAT. (n.d.). Diakses January 21, 2021, dari https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/aanzfta/official- documents/Pages/annex-3-schedules-of-specific-services-commitments
Annexes  to  the  Protocol  to  Implement  the  Tenth  package  of  Commitments  under  the  ASEAN Framework  Agreement  on  Services  (2018).  (2018).  Diakses  Januari  21,  2021,  dari https://asean.org/?static_post=member-countries-horizontal-commitments-schedules-of- specific-commitments-and-the-list-of-most-favoured-nation-exemptions
ASEAN-India Annex 1 Indonesia Services Schedule of Specific Commitments. (2018). Diakses
January 21, 2021, dari
http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20200305_asean-india-annex-1- indonesia-services-schedule-of-specific-commitment.pdf
Bhagwati, J. N. (2008). Termites in the Trading System: How Preferential Agreements Undermine Free Trade . New york: Oxford University Press.
Bressie, K., Kende, M., & Williams, H. (2005). Telecommunications trade liberalisation and the WTO. Info , 7 (2), 3–24. https://doi.org/10.1108/14636690510587199 Budhijanto, D. (2013). Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi . Bandung: PT Refika Aditama.
Dent, C. M. (2008). The Asian Development Bank and Developmental Regionalism in East Asia. Third World Quarterly , 29 (4), 767–786. Diakses dari http://www.jstor.org/stable/20455071 Direktorat  Jenderal  Perundingan Perdagangan  Internasional. (2018). ASEAN  -  INDIA.  Diakses January  18,  2021,  dari  http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/asean-1-fta/asean- india
Fink,  C.,  &  Molinuevo,  M.  (2008).  East  Asian  preferential  trade  agreements  in  services: Liberalization  content  and  WTO  rules. World  Trade  Review , 7 (4),  641–673. https://doi.org/10.1017/S147474560800400X
GATS  -  Trade  In  Services  -  Indonesia  -  Schedule  of  Specific  Commitments (GATS/SC/43/Suppl.2). (1997, April 15). Diakses January 21, 2021, dari https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=
gats/sc/*) and (( @Title= indonesia ) or (@CountryConcerned= indonesia))&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged= true#
Gupta, S. (2008). Changing Faces of International Trade: Multilateralism to Regionalism. Journal of International Commercial Law and Technology , 3 (4), 260–273. Hamanaka, S. (2009). The Building Block versus Stumbling Block Debate of Regionalism: Dari the Perspective of Service Trade Liberalization in Asia Working Paper Series on Regional Economic Integration . Diakses dari https://www.adb.org/publications/building-block-versus- stumbling-block-debate-regionalism-perspective-service-trade
Hart,  M.  (1999).  Changing  Faces  of  International  Trade:  Multilateralism  to  Regionalism.  In  D. Barry & R. C. Keith (Eds.), Regionalism, Multilateralism, and the Politics of Global Trade (pp. 1–25). Vancouver: UBC Press.
Jayanthakumaran,  K.,  &  Verma,  R.  (2008).  International  Trade  and  Regional  Income Convergence: The ASEAN-5 Evidence. ASEAN Economic Bulletin , 25 (2), 179–194. Diakses dari http://www.jstor.org/stable/41220047
Kanazawa,  R.,  &  Kang,  M.  (2019).  The  Impact  of  ASEAN-Korea  Free  Trade  Agreement  on Foreign  Direct  Investment. Korea  and  the  World  Economy , 20 (1),  43–63. https://doi.org/10.46665/kwe.2019.04.20.1.43
Keohane,  R.  O.  (1989). International  Institutions  and  State  Power:  Essays  in  International Relations Theory (1st Editio). Boulder, Colorado: Westview Press. Keohane, R. O. (1992). Institutionalist theory and the realist challenge after the cold war (No. 92– 7). Cambridge.
Krasner, S. D. (1983). International Regimes . Ithaca & London: Cornell University Press. Lamy, S. L. (2011). Contemporary mainstream approaches: neo-realims and neo-liberalism. In J. Baylis,  S.  Smith,  &  P.  Owens  (Eds.), Globalization  of  World  Politics:  An  Introduction  to International Relations (5th Editio, pp. 114–129). New york: Oxford University Press. Latipulhayat, A. (2010). State control and the privatisation of the indonesian telecommunications industry:  Dari  ownership  to  regulation. Journal  of  International  Commercial  Law  and Technology , 5 (2), 58–72.
Latrille, P. (2016). Services rules in regional trade agreements: how diverse or creative are they compared to the multilateral rules? In R. Acharya (Ed.), Regional Trade Agreements and the Multilateral  System (pp.  421–494).  Cambridge:  Cambridge  University  Press. https://doi.org/10.30875/09a60ffb-en
Limão,  N.  (2006).  Preferential  trade  agreements  as  stumbling  blocks  for  multilateral  trade liberalization: Evidence for the United States. The American Economic Review , 96 (3), 896– 914. https://doi.org/10.1142/9789813147980_0013
Mansfield, E. D., & Reinhardt, E. (2003). Multilateral Determinants of Regionalism: The Effects of  GATT/WTO  on  the  Formation  of  Preferential  Trading  Arrangements. International Organization , 57 (4), 829–862. Diakses dari http://www.jstor.org/stable/3594848 Nuraeni,  S.,  Deasy  Silvya,  S.,  &  Arifin,  S.  (2017). Regionalisme:  Dalam  Studi  Hubungan Internasional . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Oxley, A. (2004). The rise of free trade agreements, 54 , 5–10.
Park, D., Park, I., & Estrada, G. E. B. (2012). The Prospects of ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) A Qualitative and Quantitative Analysis. ASEAN Economic Bulletin , 29 (1), 29–45. https://doi.org/10.2307/41446024
Puchala, D. J., & Hopkins, R. F. (1982). International Regimes: Lessons dari Inductive Analysis.
International Organization , 36 (2), 245–275. Diakses dari
http://www.jstor.org/stable/2706522 Putra, I. B. W. (2017). Hukum Perdagangan Internasional . Bandung: PT. Refika Aditama.
Rajan,  R.,  &  Sen,  R.  (2002).  International  Trade  in  Services  in  Selected  ASEAN  Countries:
Telecommunications  and  Finance. ECONOMICS  AND  FINANCE , 3 .  Diakses  dari https://www.researchgate.net/publication/228774992_International_Trade_in_Services_in_ Selected_ASEAN_Countries_Telecommunications_and_Finance
Roy, M. (2014). Services commitments in preferential trade agreements: surveying the empirical landscape.  In  P.  Sauvé  &  A.  Shingal  (Eds.), The  Preferential  Liberalization  of  Trade  in Services:  Comparative  Regionalism (pp.  15–36).  London:  Edward  Elgar  Publishers. https://doi.org/https://doi.org/10.4337/9781782548966.00008
Roy,  M.,  Marchetti,  J.,  &  Lim,  H.  (2007).  Services  liberalization  in  the  new  generation  of preferential  trade  agreements  (PTAs):  How  much  further  than  the  GATS? World  Trade Review , 6 (2), 155–192. https://doi.org/10.1017/S1474745607003217
Sauvé, P., & Shingal, A. (2011). Reflections on the preferential liberalization of services trade. Journal of World Trade , 45 (5), 953–963. https://doi.org/10.7892/boris.83805
Schedule  of  Specific  Commitments  for  the  First  Package  of  Services  Commitments  under  the ASEAN-Korea Agreement on Trade in Services - ASEAN | ONE VISION ONE IDENTITY ONE  COMMUNITY.  (2012,  October  12).  Diakses  January  21,  2021,  dari https://asean.org/?static_post=schedule-of-specific-commitments-for-the-first-package-of- services-commitments-under-the-asean-korea-agreement-on-trade-in-services
Stein, A. A. (2008). Neoliberal Institutionalism. In C. Reus-Smit & D. Snidal (Eds.), The Oxford Handbook  on  International  Relations (pp.  201–221).  New  york:  Oxford  University  Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199219322.003.0011
The World Bank. (2019). World Gross Domestic Product 2019. Diakses January 18, 2021, dari https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?most_recent_value_desc=true van der Marel, E., & Miroudot, S. (2014). The economics and political economy of going beyond the GATS. Review of International Organizations , 9 (2), 205–239. https://doi.org/10.1007/s11558-014-9189-1
World  Trade  Organization.  (1991).  Services  Sectoral  Classification  List.  Diakses  dari https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/mtn_gns_w_120_e.doc.
World Trade Organization. (1994). WTO | legal texts  - Marrakesh Agreement. Diakses January 20, 2021, dari https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm World  Trade  Organization.  (2011). The  WTO  and  preferential  trade  agreements:  Dari  co- existance to coherence . https://doi.org/10.30875/7fcc4101-en