## MASALAH HUKUM  KOPERASI  BERBADAN HUKUM YANG BERSTATUS PASIF DAN BEKU

## WIDIASTUTI, SH MS

## Dosen Fakultas Hukum UNISRI

## Abstract
Koperasi  aktif,  pasif  dan  beku  adalah  konsep  administrasi  yang  digunakan  oleh  Dinas Koperasi untuk mengkategorikan koperasi berdasarkan kinerjanya. Namun atas perbedaan ketiga kategori  tersebut  tidak  menyebabkan  perbedaan  akibat  hukum  artinya  bagi  koperasi  yang diklasifikasikan  pasif    karena  tidak  pernah  melaksanakan  rapat    anggota  tidak  menyebabkan koperasi  yang  bersangkutan  kehilanagan  status  badan  hukumnya,  demikian  juga  bagi  koperasi beku. Padahal apabila dikaji menurut UU Perkoperasian kedua klasifikasi koperasi tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai koperasi berbadan hokum.

## Kata kunci: Koperasi pasif dan beku, badan hukum

## PENDAHULUAN
Pada tahun 2008 terdapat 563  (Dinas Koperasi Kota Surakarta 2008)  koperasi yang terdaftar di  Dinas  Koperasi  dan  UKM  Kota    Surakarta.  Koperasi  tersebut  terdiri  dari  Koperasi  Serba Usaha,  Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Karyawan yang ada di perusahaan atau instansi- instansi pemerintah, dan jumlah ini terbagi dalam koperasi primer dan sekunder.
Menyimak  pertumbuhan  koperasi  primer  berbadan  hukum  yang  ada  di  wilayah  kota Surakarta,  tampak  perubahan  yang  cenderung  menurun.  Pada  tahun  2005  jumlah  koperasi  baru mencapai  63,  tahun  2006    terdapat      52  koperasi  baru,  tahun    2007 terdaftar    32  koperasi  baru, dan  pada    tahun  2008  hanya  ada  8  (Dinas  Koperasi  Kota  Surakarta  2008)    koperasi  baru  yang terdaftar  di  Dinas  Koperasi  dan  UKM    Kota  Surakarta.  Kecenderungan  menurunnya  jumlah koperasi baru disebabkan kebijakan Dinas untuk memperketat persyaratan pendaftaran koperasi, mengingat  pada  waktu    bersamaan    kasus  penyalahgunaan  koperasi  oleh  pengurus  justru meningkat (Data sekunder dari sie Kelembagaan Dinas Kopeasi dan UKM).
Pada  tahun  2008,  Dinas  Koperasi  dan  UKM  melakukan  koreksi  yang  teliti  terhadap persyaratan  koperasi  yang  akan  didirikan,  sehingga  waktu  yang  diperlukan  lebih  lama  untuk memperoleh  data    yang  sebenarnya  berkenaan  dengan  koperasi  yang  mengajukan  permohonan status  badan  hukum.  Kehati-hatian  ini  dilakukan  agar  penyimpangan  yang  berkenaan  dengan keanggotaan fiktif dan penyalahgunaan badan hukum koperasi dapat dihindari.
Banyaknya  jumlah  koperasi  primer  berbadan  hukum  menginidikasikan  bahwa  masyarakat lebih  tertarik  membentuk  koperasi  daripada  badan  usaha  lainnya.  Selain  prosesnya  sederhana, biaya  pendirian  murah,    jenis  usaha  yang  dapat  dilakukan  luas  dan  statusnya  sebagai  badan hukum menjadi alasan mengapa masyarakat mendirikan koperasi.
Berbicara  tentang  kewenangan  Dinas  Koperasi  dan  UKM,  selain  mengesahkan  akta pendirian  koperasi,  juga  memonitor/mengawasi  dan  membina  koperasi,  dan  atas  nama  Menteri melakukan  pembubaran  koperasi,  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  24-29  PP  Nomor  9  Tahun 1995.  Pengawasan  dilakukan  oleh  Dinas  Koperasi    melalui  laporan    berkala  dan  tahunan  serta neraca rugi laba  yang diajukan oleh  koperasi.
Pengawasan  dan  pembinaan  Dinas  Koperasi  dan  UKM  tersebut  hanya  dilakukan  terhadap koperasi yang terdaftar, karena bagi koperasi yang tidak terdaftar tidak mungkin dapat dikontrol berhubung  ketiadaan  data.  Koperasi  yang  terdaftar  hanyalah  koperasi  yang  telah  berbadan hukum,  hal  ini  disebabkan  karena    persyaratan  pengesahan  Akta  Pendirian  berikut  Anggaran Dasar  suatu  koperasi  yang  dilakukan  oleh  Menteri  Koperasi  dan  UKM    sebenarnya  merupakan tahapan  untuk  mendapatkan status badan hukum.  Pendeknya, adanya kewenangan pengesahan akta  pendirian  koperasi,  maka  Dinas  Koperasi  memiliki  data-data  tentang  koperasi  yang berbadan  hukum  yang  ada  di  Surakarta,  dan  atas  dasar  data  ini  Dinas  melakukan  pengawasan dan kontrol terhadap koperasi yang bersangkutan.
Pengawasan  Dinas  Koperasi  dan  UKM  terhadap  aktivitas  koperasi  termasuk  koperasi simpanan pinjam (KSP) dilakukan secara  berkala maupun setiap waktu dengan cara memeriksa secara  langsung  terhadap  koperasi  maupun  melalui    pemeriksaan  atas  laporan  berkala  dan tahunan yang dibuat koperasi .  Berdasarkan hasil  pemeriksaan secara langsung maupun laporan tahunan, Dinas mengetahui keadaan koperasi  bersangkutan, dan selanjutnya   mengkategorikan menjadi koperasi aktif dan  pasif dan beku. Pengkategorian ini didasarkan pada kinerja koperasi yang  dilihat  dari  dipenuhinya  syarat  formal  yang  diwajibkan  pada  koperasi,  yaitu terselenggaranya  rapat  anggota  dan  laporan  keuangan  yang  disusun  oleh  koperasi..  Kemudian berdasarkan hasil pengawasan tersebut   Dinas Koperasi dan UKM melakukan pembinaan.
Sekalipun  pengkategorian  koperasi  aktif,  pasif  dan  beku  bukanlah  kosep  hukum,  tetapi konsep  tersebut  mengandung  masalah  hukum.  Hal  itu  didasarkan  pada  kriteria  yang  digunakan untuk  memberikan  status  pada  masing-masing  koperasi  tersebut  yaitu  terpenuhi  atau  tidaknya
kewajiban  yang  harus  dilakukan  koperasi.  Masalah  hukum  apakah  yang  ada  pada  ketiga  status yang berbeda tersebut? Tulisan ini hendak  mengkaji masalah hukum  koperasi pasif dan beku.

## KOPERASI  PASIF  DAN  BEKU
Seperti  telah  disebutkan  di  atas  bahwa  koperasi  aktif,  pasif  dan  beku  merupakan  konsep administrasi  yang  pengkategoriannya  didasarkan  terpenuhinya  kewajiban  yang  seharusnya dilaksanakan oleh suatu koperasi.
Koperasi  aktif  adalah  koperasi  yang  melaksanakan    rapat  anggota    (RA)  minimal  rapat anggota tahunan (RAT) dan membuat laporan keuangan.  Koperasi beku adalah koperasi  tidak lagi memiliki anggota, sehingga tidak melaksanakan RA  tetapi hanya memiliki pengurus.
Mengapa  laporan  keuangan    dan  rapat  anggota  (RA)  dijadikan  sebagai  indikator  untuk mengkategorikan koperasi menjadi aktif dan pasif serta beku? Karena kedua indikator itu dapat digunakan  untuk  mengetahui  aktivitas  sebuah  koperasi.  Koperasi  yang  membuat  laporan    dan melakukan  RA  logikanya  adalah    koperasi  yang  masih  menjalankan  usaha  dan  memiliki perangkat  organisasi.  Laporan  keuangan  merupakan  deskripsi  dari  kegiatan  usaha  koperasi  dan perhitungan  rugi  laba  dalam  satu  tahun,  dan  RA  merupakan  ajang  bagi  pemilik  modal    untuk merencanakan  kebijakan  koperasi  dan  mengevaluasi  kegiatan  yang  telah  dilakukan.  Pemilik modal  adalah  anggota  yang    menyetor    modal  --simpanan  pokok  dan  simpanan  wajib  sebagai sumber  modal  koperasi--    dan  mengendalikan/mengawasi  gerak  langkah  koperasi  agar  tetap sesuai  dengan  kepentingan  ekonomi  anggotanya  (Sitio  dan  Tamba,  2001  hlm  29).  Artinya, koperasi  yang    membuat  laporan  keuangan  dan  menyelenggarakan  RA    diasumsikan  sebagai koperasi  yang    menjalankan  aktivitas,  buktinya  pemilik  modalnya  masih  melakukan perencanaan,  mengevaluasi  dan  pengurusnya  menuangkan  kegiatan  usahanya  serta  rugi  laba dalam bentuk laporan keuangan. Pernyataan ini juga menggambarkan bahwa sebagai perusahaan koperasi juga memiliki tujuan mendapatkan keuntungan.
Sementara  itu  pengertian  koperasi  pasif  adalah  koperasi  yang  membuat  laporan  keuangan tetapi  tidak  pernah  menyelenggarakan  RA  walaupun    masih  memiliki  anggota.  Logikanya,  jika RA tidak pernah diselenggarakan berarti para pemiliknya tidak pernah merencanakan kebijakan yang  akan  dijalankan  badan  usahanya  yaitu    koperasi,  dan  laporan  yang  disusun  semata-mata sebagai  bentuk  kewajiban  rutin  yang  dibuat  pengurusnya.  Dalam    koperasi  pasif,    bisa  jadi kegiatan  usaha  dijalankan  akan  tetapi  keterlibatan  pemiliki  modal  diabaikan.  Padahal  anggota
sebagai pemilik modal equity  atau modal yang menanggung resiko (Hadikusuma, 2002 hlm 96; Pachta et.al, 2005 hlm. 86) memiliki hak untuk mengontrol koperasi. Sedangkan dalam koperasi yang berstatus beku, indikator ketiadaan anggota sudah mencerminkan bahwa koperasi itu tidak menjalankan usaha karena pemilik modalnya tidak ada.
Apabila  mengkaji      pengkategorian  tersebut,  maka  konsep  koperasi  aktif,  pasif  dan  beku merupakan      konsep  administrasi  yang  semata-mata  untuk  memudahkan  Dinas  Koperasi  dan UKM melakukan pembinaan, namun  pengkategorian itu  tidak dapat digunakan untuk mengukur produktivitas  yang  sebenarnya    suatu  koperasi,  artinya  koperasi  yang  aktif  merupakan  koperasi yang  selalu  untung  sebaliknya  koperasi  pasif    adalah  koperasi  yang  merugi.    Asumsinya,  bisa saja  terjadi  suatu  koperasi  tidak  pernah  melaksanakan  RA  tetapi  menjalankan  usaha  dengan sukses  karena  anggotanya  yang  jumlahnya  sedikit  sekaligus  sebagai  pengurus  dan  pengawas koperasi  layaknya  sebuah  persekutuan  firma  atau  persekutuan  komanditer  sehingga  mendapat keuntungan,  atau  sebaliknya  suatu  koperasi  yang  tertib  melakukan  RA  dan  membuat  laporan tetapi jumlah kredit macetnya banyak sehingga cenderung merugi, buktinya pada tahun 2007 ada beberapa  koperasi  aktif  di  Surakarta  yang  digugat  krediturnya  karena  wanprestasi  yang disebabkan kredit macet.
Selain  itu,  ketiga  kategori  koperasi  –aktif,  pasif  dan  beku--  tersebut  tidak  memiliki konsekwensi  hukum  yang  berbeda  berkenaan  dengan  status  organisasinya,  karena  ketiganya masih  sebagai  badan  hukum  yang  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  dan  memiliki  kekayaan tersendiri.    Koperasi  yang  masuk  kategori  beku,  tidak  serta  merta  dapat  dibubarkan  oleh  Dinas Koperasi  dan  UKM.  Bertitik  tolak  pada  beberapa  informasi  yang  diperoleh  dari  data  sekunder dapat  disimpulakn  bahwa  Dinas  akan  melaksanakan  pembinaan  terlebih  dahulu  sebelum membubarkan.Oleh  sebab  itu  adalah  kurang  tepat  apabila  koperasi  pasif  adalah  koperasi  yang merugi dan koperasi beku diidentikan dengan koperasi yang menjalani proses pembubaran.
Selanjutnya,  apakah  koperasi  sebagai  badan  usaha    yang  beranggotakan  orang  seorang  dan memiliki  modal  –simpanan  pokok  dan  wajib  serta  cadangan--  tidak  mengandung  masalah hukum,  sekalipun  tidak  memenuhi  ketentuan  yang  diatur  dalam  UU  Perkoperasian?    Mengapa hal  ini  dipertanyakan,  karena  menurut  UU    Perkoperasian  membuat  laporan  keuangan  dan menyelenggarakan  rapat  anggota  merupakan  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  sebuah koperasi.

## MASALAH  HUKUM   KOPERASI   PASIF  DAN  BEKU
Dalam  koperasi  pasif,  masalah  hukum  yang  terkandung  di  dalamnya  adalah  pertama, pelanggaran terhadap hak anggota sebagai pemilik modal untuk turut menentukan kebijakan dan menyetujui  pertanggungjawaban  pengurus.      Menurut  Pasal  20  Ayat  (2)  huruf  a            Undang Undang  Perkoperasi,  anggota  memiliki  hak  menghadiri  RA.  Sedangkan  menurut  Pasal  22  ayat (1)      RA  adalah  pemegang  kekuasaan  tertinggi  dalam  koperasi,  dan  salah  satu  kewenangannya mengesahkan  laporan  keuangan.  Oleh  sebab  itu,      laporan  tahunan  tidaklah  dapat  diwujudkan jika  RA  tidak  pernah  diselenggarakan.  Logika  hukumnya,    laporan  keuangan  dan  laporan tahunan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban    pengurus  harus  mendapat  persetujuan  dari  RA, sehingga  kalau  RA  tidak  pernah  dilaksanakan  maka  laporan  tahunan  tidak  akan  pernah memperoleh  keabsahan.  Padahal  pengesahan  atau  persetujuan  laporan  tahunan  oleh  RA merupakan  penerimaan  pertanggungjawaban  pengurus.  Pertanyaannya,  bagaimanakah  caranya pihak  pengurus  dapat  menyerahkan  laporan  tahunan  tersebut  pada  Menteri  cq  Dinas  Koperasi dan UKM jika laporannya tidak mendapat pengesahan dari RA?  Jika langkah ini terjadi, maka dapat  dinyatakan  bahwa  koperasi  pasif    sebenarnya  suatu  keadaan  yang  melanggar  UU Perkoperasian  Pasal  30  ayat  (1)  huruf  c  yang  menyatakan  bahwa  pengurus  bertugas menyelenggarakan  rapat  anggota;  Pasal  31  meyatakan  bahwa  pengurus  bertanggungjawab mengenai  segala  kegiatan  pengelolaan  koperasi  dan  usahanya  kepada  rapat  anggota  atau  rapat anggota  luar  biasa,  dan  Pasal  37  yang  menyatakan  bahwa  persetujuan  terhadap  laporan  , termasuk  perhitungan  tahunan  merupakan  penerimaan  petanggungjawaban  pengurus  oleh  rapat anggota.    Kedua,  RA  merupakan  salah  satu  alat  perlengkapan  organisasi  koperasi,  sehinggga kalau  suatu  koperasi  tidak  pernah  menyelenggarakan  RA  berarti  salah  satu  alat  perlengkapan koperasi  yang  bersangkutan  tidak  berfungsi,  walaupun  secara  normatif  dalam  AD/ART  -nya diakui  keberadaan  dan  peran  RA.  Dengan  demikian  koperasi  yang  bersangkutan  dapat dikategorikan meanggar Pasal 21 UU Perkoperasian yang menyatakan bahwa alat perelengkapan koperasi terdiri dari RA, Pengurus dan Pengawas.
Namun demikian, sekalipun koperasi  yang tidak menyelenggarakan RA dapat dikategorikan sebagai  pelanggaran baik terhadap UU Perkoperasian maupun terhadap  Anggaran  Dasar (yang berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  semua  unsur  koperasi),    tetapi  UU  Perkoperasian  tidak mengatur  tentang  sanksi  terhadap  pelanggaran  itu.  Pelanggaran  ketentuan  Perkoperasian  diatur dalam PP No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi. Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a PP
itu  ditentukan  bahwa  menteri  dapat  membubarkan  koperasi  apabila  koperasi  tidak  memenuhi ketentuan  dalam  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasian,  dan  atau  tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan.
Bertitik  tolak  pada  ketentuan  Pasal  3  ayat  (1)  huruf    a  tersebut  di  atas  seharusnya  Dinas Koperasi dan UKM  dapat membubarkan koperasi pasif, karena koperasi ini tidaklah memenuhi kriteria yang diwajibkan dalam UU Perkoperasian dan AD/ART nya, yaitu penyelenggaraan RA.
Tidak  berbeda  dengan  koperasi  pasif,  koperasi  beku  pun  mengandung  masalah  hukum. Masalah  hukum  yang  akan  mengemuka  dalam  koperasi  yang  tidak  operasi  dan  tidak  memiliki anggota adalah:  pertama, menyangkut tentang ketiadaan anggota. Sebenarnya, istilah ketiadaan anggota  untuk  mengkategorikan  koperasi  beku  kuranglah  tepat,  karena  tidak  ada  koperasi  yang tidak ada anggotanya sama sekali, koperasi yang tidak anggotanya sama sekali berarti tidak ada organisasinya.  Tetapi  bagi  koperasi  beku  sekalipun  yang  ada  hanya  pengurus  dan  pengawas, mereka  tetaplah  anggota  koperasi.  Pasal  6    UU  Perkoperasian  menentukan  jumlah  minimal anggota    koperasi  primer  yaitu  20  orang.  Namun  ketentuan  itu  hanya  berlaku    pada  saat pembentukan  koperasi,  tetapi  setelah  koperasi  itu  menjalankan  usahanya  tidak  ada  aturan  yang mengatur  batas  minimal  jumlah  anggota  dalam  suatu  koperasi.  Selanjutnya,  jika  koperasi  beku merupakan  koperasi  yang  tidak  memiliki  anggota,  bagaimana  status  harta  termasuk  modal cadangan koperasi, apakah bercampur dengan harta anggotanya ataukah masih berstatus  sebagai harta  badan  hukum?.  Hal  ini  berbeda  dengan  ketentuan  yang  berlaku  bagi  Perseroan  Terbatas, ada  batasan  jumlah  minimal  pemegang  saham  dalam  PT  yaitu  2  orang,  dan    satu  orang dimungkinkan    memegang  seluruh  saham  perusahaan  hanya  dalam  waktu  enam  bulan,  apabila jangka waktu tersebut sudah  berlalu dan  yang bersangkutan masih menjadi pemegang tunggal, maka  pemegang  saham  mempunyai  tanggung  jawab  pribadi  untuk  seluruhnya  (Pasal  7  ayat  (6) UU  Nomor  40  Tahun  2007).  Selanjutnya,  pihak  ketiga  yang  berkepentingan  dengan  PT  dapat meminta  Pengadilan  Negeri  untuk  membubarkan  PT  yang  bersangkutan.          Kedua,    kalau koperasi sudah tidak memiliki anggota, maka tidak akan ada rapat anggota tahunan. Padahal RA adalah  salah  satu  alat  perlengkapan  dalam  koperasi.  RA    adalah  pemegang  kekuasaan  tertinggi dalam  koperasi.  Apabila  yang  tersisa  sebagai    anggota  koperasi  adalah  mereka  yang  menjadi pengurus  dan  pengawas,  maka  tak  beda  koperasi  ini  dengan  persekutuan  firma  atau komanmditer, karena posisi anggota sekaligus sebagai pengelola perusahaan sehingga tangggung jawab  pengurus  dan  pengawas  bagaimanapun  keadaannnya  adalah  secara  pribadi  untuk
seluruhya.  Jadi  secara  materiel  organisasi  itu  adalah  firma  walaupun  secara  formal  mereka adalah badan hukum. Ketiga,  apabila koperasi tidak memiliki anggota, maka koperasi tidak akan memperoleh  tambahan  modal  yang  berasal  dari  simpanan  pokok  dan  simpanan  wajib,  yang menjadi  modal  equity  atau  modal  yang  mengandung  resiko.    Keempat,  jika  koperasi  tidak  lagi menjalankan  usaha,  maka  perikatan  yang  dibuat  dengan  pihak  ketiga  akan  sulit  dipenuhi, terutama  yang  menyangkut  dengan  simpanan  pihak  ketiga,  karenanya  koperasi  dapat  digugat oleh penyimpan dengan  alasan  wanprestasi. Kelima, menyangkut kegiatan  yang dilakukan oleh koperasi.  Dalam  Pasal    3  ayat  (1)  a  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  tahun  1994  dinyatakan bahwa Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam UU Perkoperasian dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan.  Dengan  demikian  suatu  koperasi  yang  tidak  menjalankan  usaha  dapat dikategorikan  tidak  menjalankan  UU.  Seperti  disebutkan  dalam  Pasal  43  ayat  (3)  UU Perkoperasian  bahwa  koperasi  menjalankan  usaha  dan  berperan  utama  di  segala  bidang kehidupan  ekonomi  rakyat.  Demikian  halnya  dalam    Anggaran  Dasar  memuat  tentang  kegiatan usaha koperasi, rapat anggota dan sisa hasil usaha.  Atas dasar pelanggaran terhadap  peraturan dan perikatan dasar yang  berlaku bagi anggota ini koperasi dapat dibubarkan Menteri. Keenam, dalam  Pasal  36  PP  Nomor  9  Tahun  1995  disebutkan  bahwa  koperasi  akan  dijatuhi  sanksi administrasi  apabila  tidak  melaksanakan  ketentuan  Pasal  26  ayat  (1)  yaitu  memyampaikan laporan  berkala  dan  tahunan  pada  Menteri,  sehingga  koperasi  yang  beku  akan  dikenai  sanksi karena  tidak  membuat  laporan  berkala.  Namun  demikian,  pada  kenyataannya  Dinas  Koperasi dan UKM Kota Surakarta belum menegakkan ketentuan itu.

## PENUTUP
Konsep  koperasi  pasif  dan  beku  sebenarnya  sarat  dengan  masalah  hukum,  selain  tidak dipenuihi  ketentuan  formal  yaitu  Rapat  Angggota  dan  Laporan  Keuangan  ,  kedua  kategori kopersi  tersebut  tidak  akan  dapat  memenuhi  hak  anggota  koperasi  turut  mengontrol  jalannya koperasi. Oleh sebab itu, guna memberikan perlindungan kepada kreditur maupun calon anggota koperasi  seharusnya  Dinas  Koperasi  dan  UKM  yang  memiliki  otoritas  pengawasan  dan pembinaan  kepada  koperasi  hendaknya  segera  membubarkan  koperasi  yang  bersangkutan  dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang keadaan koperasi yang ada di wilayah binaan masing-masing dinas Koperasi.
Pada  saat  yang  bersamaan,  hendaknya  pemerintah  segera  meamandemen  UU  Perkoperasi yang  tidak  sesuai  lagi  pertumbuhan  ekonomi  yang  ada  dalam  masyarakat,  maraknya    koperasi yang  tidak  memenuhi  syarat  formal  hendaknya  perlu  diatur  konsekwensi  hukumnya  terutama yang  menyangkut  tanggung  jawab  pengurusnya.  Sehingga  pengurus  benar-benar  bertangggung jawab  dalam  mengelola  koperasi  baik  yang  berkaitan  dengan  usahanya  maupun  organisasinya. Dengan  adanya  tanggung  jawab  pribadi  yang  dikenakan  kepada  pengurus  koperasi  yang anggotanya  kurang  dari  20  orang  atau  tidak  menyelenggarakan  RA,  maka  pengurus  tidak  akan menyalah  gunakan  koperasi  untuk  kepentingan  pribadi  pengurusnya,  misalnya  untuk mendapatkan fasilitas modal lunak dari pemerintah.
-----------------------

## DAFTAR PUSTAKA
Hadhikusuma, Sutantya Rahardja. 2002. Hukum Koperasi Indonesia.  Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
Hendar danKusnadi. 2005. Ekonomi Koperasi. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Pachta,  Andjar  W  et.al.  2007.  Hukum  Koperasi.  Pemahaman,  Regulasi,  Pendirian  dan Modal  Usaha.  Jakarta.  Kerjasama  Kencana  Persada  dengan  Badan  Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
UU Nomor 25 Tahun 1995 tentang Perkoperasian Peraturan Pemerintah  Nomor 17 Tahun 1994 tentang  Pembubaran Koperasi