## Pelanggaran Hukum Internasional dalam Konflik Yaman Tahun 2015-2019 dan Akibatnya terhadap Situasi Krisis Kemanusiaan
Febriani Amalina Shalihah, Hasan Sidik
Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran e-mail : febriani17001@mail.unpad.ac.id

## Abstract
This paper aims to review the violations of international laws regarding war crimes and  crimes  against  humanity  in  the  Yemeni  conflict  2015-2019  and  their consequences for the humanitarian crisis. The review is carried out by referring to non-international  armed  conflict  and  using  the  concepts  of  International Humanitarian Law, the Rome Statute, and International Human Rights Law. The research method is a qualitative research method using primary data sources from interviews and secondary data from literature studies through books, journals, and related  official  websites.  The  results  show  that  many  war  crimes  and  crimes against humanity are committed by parties involved in the conflict, such as attacks on civilians and blockade of humanitarian aid supplies to Yemeni territory . These incidents  constitute  a  violation  of  international  law  and  create  a  humanitarian crisis in Yemen.
Keywords: crimes against humanity, humanitarian crisis, international law, Saudi Arabia, Yemen, war crimes.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan meninjau pelanggaran hukum internasional terkait tindakan kejahatan  perang  dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dalam  konflik  Yaman tahun 2015-2019 dan akibatnya terhadap situasi krisis kemanusiaan. Peninjauan dilakukan dengan merujuk pada situasi konflik bersenjata non-internasional dan acuan  Hukum  Humaniter  Internasional,  Statuta  Roma,  serta  Hukum  HAM Internasional.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer yang berasal dari wawancara
dan  data  sekunder  yang  berasal  dari  studi  literatur  melalui  buku,  jurnal,  dan website resmi  terkait.  Hasil  yang  didapatkan  menunjukkan  banyaknya  insiden kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam konflik, di antaranya penyerangan terhadap penduduk sipil dan blokade pasokan bantuan kemanusiaan. Berbagai insiden ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan memunculkan krisis kemanusiaan di Yaman.
Kata  kunci: Arab  Saudi, kejahatan  kemanusiaan, kejahatan  perang,  krisis kemanusiaan, Yaman.

## Pendahuluan
Setiap  individu  di  seluruh  dunia  memiliki  hak-hak  dasar  yang  harus  dipenuhi, seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keamanan, serta hak untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut saat ini dikenal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana disebutkan dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang dibentuk pada tahun 1948. Dengan adanya deklarasi ini, HAM menjadi hak universal  bagi  setiap  individu  yang  harus  dihormati  dan  dilindungi.  Masih  di  rentang waktu yang sama dengan perkembangan HAM, muncul istilah crimes against humanity atau  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  karena  pada  masa  itu  juga  banyak  terjadi pembunuhan  masal  atau  yang  kemudian  dikenal  dengan  istilah  genosida.  Kejahatan terhadap kemanusiaan sendiri pada umumnya dipandang sebagai sesuatu yang berbeda dari HAM, namun seiring berjalannya waktu, kini genosida dan kejahatan lain terhadap kemanusiaan semakin dipandang sebagai bagian dari HAM (Clapham, 2007).
Sayangnya,  meskipun  telah  ada  deklarasi  yang  mengatur  masalah  HAM  ini, dalam interaksi antar aktor hubungan internasional, baik negara maupun non-negara, ada kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan terancamnya hak-hak tersebut, yang salah  satu  di  antaranya  adalah  dalam  konflik  bersenjata.  Oleh  karenanya,  dibuatlah aturan perang untuk melindungi orang-orang di wilayah konflik yang tidak terlibat dalam konflik itu sendiri, yakni Hukum Humaniter Internasional (HHI). Namun demikian, hukum ini  seringkali  dilanggar  oleh  pihak-pihak  dalam  konflik  karena  adanya  kepentingan sehingga orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik kembali terancam dan hak-hak dasarnya menjadi tidak terpenuhi.
Meskipun  perang  saat  ini  sudah  bukan  menjadi  cara  utama  yang  dipilih  oleh negara dalam menyelesaikan masalah, tidak berarti konflik bersenjata menjadi hilang. Sebaliknya, konflik bersenjata masih banyak terjadi. Menurut data dari Peace Research
Institute  Oslo  (PRIO),  pada  tahun  2017  diperkirakan  ada  49  konflik  bersenjata  yang terjadi di seluruh penjuru dunia, dengan Timur Tengah sebagai wilayah dengan konflik terbanyak di dalamnya (Dupuy & Rustad, 2018).
Salah satu negara di Timur Tengah yang masih mengalami konflik hingga saat ini adalah  Yaman.  Eskalasi  konflik  Yaman  yang  terjadi  sejak  tahun  2015  dan  belum  usai hingga  kini  (2021)  menempatkan  Yaman  sebagai  negara  dengan  krisis  kemanusiaan terparah  di  dunia,  sebagaimana  dinyatakan  oleh  PBB  pada  tahun  2019  (UN,  2019). Konflik ini sendiri dilandasi oleh dua faktor utama, yakni penyatuan wilayah Yaman sejak tahun  1990  dengan  perbedaan  budaya  dan  aliran  keagamaan  di  dalamnya  serta ketidakpuasan  sebagian  masyarakat  terhadap  pemerintah  Yaman  setelah  penyatuan tersebut. Ketidakpuasan ini juga diakibatkan oleh kondisi Yaman yang tidak sejahtera, baik  secara  ekonomi,  sosial,  maupun  politik;  antara  lain  dengan  banyaknya  praktik korupsi yang dilakukan pemerintah (Feierstein, 2019).
Saat  peristiwa Arab  Spring terjadi  pada  tahun  2011,  tuntutan  demokratisasi bermunculan berbagai negara Arab, termasuk di Yaman. Suku Houthi yang sejak tahun 2004  telah  berkonflik  dengan  pemerintah  Yaman  yang  dipimpin  Ali  Abdullah  Saleh, dengan  alasan  bahwa  Saleh  mendukung  AS  serta  melakukan  penindasan  dan diskriminasi (Dini, Diantha, & Utari, 2017), pada masa Arab Spring ini bersama berbagai faksi lain di Yaman melakukan aksi demo besar-besaran menuntut reformasi.  Transisi politik  di  Yaman  ditandai  dengan  pengunduran  diri  Presiden  Ali  Abdullah  Saleh  dan digantikan oleh Abdrabbuh Mansur Hadi (Onasis, 2020).
Namun  demikian,  transisi  ini  tidak  menjawab  ketidakpuasan  masyarakat sehingga konflik internal pun terus berlanjut. Dinamika politik semakin tereskalasi ketika kelompok Houthi (yang membentuk milisi Ansarullah) bergabung dengan pasukan yang setia kepada mantan Presiden Ali Abdullah Saleh, kemudian bergerak untuk menduduki Sana’a, ibukota Yaman pada tahun 201 5. Presiden Mansur Hadi kemudian melarikan diri ke  Arab  Saudi  dan  meminta  bantuan  militer  kepada  negara-negara  Liga  Arab  serta melayangkan surat permintaan bantuan kepada  Dewan Keamanan PBB. Sehari pasca pengiriman  surat  tersebut,  yaitu  tanggal  26  Maret  2015,  Arab  Saudi  bersama  Qatar, Kuwait,  Bahrain,  dan  Uni  Emirat  Arab  melakukan  serangan  udara  ke  Yaman  (Dini, Diantha,  &  Utari,  2017).  Pada  tanggal  14  April  2015,  Dewan  Keamanan  PBB mengeluarkan  Resolusi  2216  yang  antara  lain  berisi  pengakuan  atas  pemerintahan Mansur Hadi, dan meminta semua pihak untuk mematuhi Dewan Kerjasama Teluk dan inisiatif lainnya dan untuk melanjutkan transisi politik yang dimediasi PBB.
Intervensi militer yang dilakukan Arab Saudi dan koalisinya telah mengakibatkan jutaan populasi Yaman menderita, di antaranya karena banyaknya insiden penyerangan
yang dilakukan oleh para pihak yang berkonflik. Sebagai akibatnya, krisis kemanusiaan yang  pada  dasarnya  sudah  terjadi  sejak  sebelum  terjadinya  eskalasi  konflik  pun  kian memburuk.  Hal  ini  menjadikan  ancaman  terhadap  kehidupan,  keselamatan, kesejahteraan,  dan  hak-hak  dasar  penduduk  sipil  pun  juga  semakin  besar  seiring berlangsungnya konflik. Hal ini di antaranya dapat dilihat dari tingginya jumlah korban, yang sebagaimana dilaporkan oleh Office of the United Nations High Commissioner for Human  Rights (OHCHR)  pada  November  2018,  diperkirakan  mencapai  6.872  korban tewas  dan  10.768  korban  terluka,  yang  mayoritas  disebabkan  oleh  serangan  udara koalisi Arab Saudi.
Beberapa  tulisan  terdahulu  yang  menjadi  rujukan  penulis  adalah  tulisan Gallardo, 2016; Dunning, 2018; Coppi, 2018; dan Sutrisna, 2017. Tulisan-tulisan tersebut memberikan  pandangan  mengenai  krisis  kemanusiaan  Yaman  serta  implikasinya terhadap  Hukum  Humaniter  Internasional  (HHI)  dan  potensi  terjadinya  kejahatan kemanusiaan  di  Yaman,  serta  peran  PBB  dan  keterlibatan  negara-negara  barat  dan Australia dalam konflik tersebut. Dalam tulisan ini sendiri, periset akan mengkhususkan tinjauan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Yaman selama empat tahun (2015-2019) dengan merujuk pada HHI, Statuta Roma, dan Hukum HAM Internasional, serta menganalisis dampaknya terhadap situasi krisis kemanusiaan pada rentang tahun yang sama. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan sumber data  primer  didapatkan  dari  konvensi  dan  wawancara  terstruktur  dengan  beberapa narasumber, sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari studi literatur melalui buku, jurnal, serta website resmi terkait.

## Hukum Humaniter Internasional
Hukum  Humaniter  Internasional  (HHI) atau  yang  juga disebut  sebagai  “hukum perang”  atau  “hukum  konflik  bersenjata”  terdiri  dari  aturan -aturan  yang  bertujuan untuk  melindungi  seseorang  yang  tidak  atau  tidak  lagi  terlibat  dalam  segala  bentuk pertikaian. HHI yang terdiri dari hukum perjanjian internasional dan aturan kebiasaan ini juga secara spesifik ditujukan untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan yang timbul sebagai akibat langsung dari konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non-internasional (IPU & ICRC, 2016).
HHI sendiri mendefinisikan konflik bersenjata internasional sebagai konflik yang terjadi  antara  dua  negara  atau  lebih,  sedangkan  konflik  bersenjata  non-internasional sebagai  konflik  yang  terjadi  antara  negara dan  kelompok bersenjata  non-negara  atau antar  kelompok  bersenjata  non-negara  itu  sendiri.  Untuk  dapat  menjadi  konflik bersenjata  non-internasional  sendiri,  kelompok  bersenjata  tersebut  harus  memiliki kekuatan  militer  yang  terorganisir — mampu  merekrut  anggota,  merancang  operasi
militer, bernegosiasi untuk gencatan senjata, dan sebagainya; serta menguasai sebagian wilayah dari negara tempat di mana konflik tersebut berlangsung. Pun dijelaskan pula dalam  HHI  bahwa  ketika  konflik  tersebut  melibatkan  pihak  eksternal  dengan persetujuan  negara,  maka  pihak  tersebut  dianggap  sebagai  bagian  dari  konflik bersenjata  non-internasional.  Jika  persetujuan  ini  tidak  ada,  barulah  dimungkinkan adanya  perluasan  konflik  menjadi  konflik  bersenjata  internasional  (Melzer  &  Kutser, 2016)
Melzer & Kutser (2016) juga menjelaskan bahwa dalam mengatur pertikaian dan melindungi para korban konflik bersenjata, HHI membebankan tugas-tugas tertentu dan melarang tindakan tertentu kepada mereka yang terlibat dalam konflik, salah satunya adalah  terkait  dengan  prinsip  pembedaan.  Prinsip  pembedaan  yang  merupakan landasan dari HHI ini mengatur pihak- pihak dalam konflik bersenjata untuk “setiap saat membedakan  antara  penduduk  sipil  dan  militer,  serta  antara  objek  sipil  dan  sasaran militer, agar operasi ya ng dilakukan hanya diarahkan pada sasaran militer.” Untuk itu, pengkategorian combatant dan non-combatant dan  objek  sipil  dan  militer  sangat penting dalam hal ini.
Dua Hukum Humaniter Internasional yang akan digunakan dalam artikel ini yang salah satunya juga mengatur mengenai prinsip pembedaan tersebut adalah: 1) Konvensi Jenewa IV yang berisi aturan yang mengatur perlindungan penduduk sipil, khususnya perlakuan terhadap penduduk sipil di wilayah yang diduduki dan mereka yang dirampas kebebasannya, serta masalah pendudukan secara umum; 2) Protokol Tambahan II yang berisi jaminan mendasar bagi orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata non-internasional  dan  menetapkan  aturan  tentang  perlindungan  terhadap  penduduk sipil, objek-objek sipil, dan instalasi yang penting untuk kelangsungan hidup penduduk sipil.
Kejahatan perang sendiri diidentifikasi sebagai serangkaian pelanggaran serius terhadap  Konvensi  Jenewa  1949  sebagaimana  diidentifikasi  dalam  Konvensi  Jenewa sendiri maupun Protokol Tambahan. Pelanggaran-pelanggaran ini kemudian dijelaskan dalam Statuta Roma 1998 Pasal 8 Ayat 2 yang menjelaskan mengenai kategori kejahatan perang.

## Hak Asasi Manusia
Human Rights atau Hak Asasi Manusia (HAM) menurut OHCHR pada umumnya dipahami  sebagai  hak-hak  yang  melekat  pada  manusia.  Konsep  HAM  ini  mengakui bahwa setiap manusia berhak untuk menikmati hak asasinya tanpa membedakan ras, warna  kulit,  jenis  kelamin,  bahasa,  agama,  pendapat  politik  atau  lainnya,  asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran, ataupun status lainnya. Hak-hak ini dijamin
oleh  hukum  HAM  internasional  yang  bersumber  baik  dari  perjanjian,  hukum internasional,  hukum  kebiasaan  internasional,  maupun  deklarasi  atau  resolusi  yang diadopsi oleh PPB.
Untuk  menegaskan  pentingnya  perlindungan  terhadap  hak-hak  dasar  ini, dibentuklah Universal Declaration  of  Human  Rights (UDHR)  pada  10  Desember  1948. Deklarasi ini terdiri dari pembukaan dan 30 pasal yang menjabarkan mengenai HAM dan kebebasan mendasar yang menjadi hak semua pria dan wanita, tanpa perbedaan dalam bentuk apa pun. Deklarasi ini juga mengakui bahwa martabat yang melekat pada semua manusia  adalah  pondasi  kebebasan,  keadilan,  dan  perdamaian  di  dunia.  Pengakuan akan martabat sebagaimana yang tersebut di atas dengan kata lain adalah pengakuan akan hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia, termasuk di antaranya adalah hak  untuk  hidup,  kebebasan  dan  keamanan  seseorang;  hak  atas  standar  hidup  yang memadai; hak untuk mencari dan menikmati suaka dari penganiayaan di negara lain; hak  atas  kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi;  hak  atas  pendidikan,  kebebasan berpikir, hati nurani dan agama; dan hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan.
Kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan terhadap seseorang dalam hal ini  mengakibatkan  tidak  terpenuhinya  HAM  sehingga  dalam  menganalisis  tindakan kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  selain  merujuk  pada  Statuta  Roma  Pasal  7, penulis juga  akan  meninjau  HAM  apa  saja  yang  tidak  terpenuhi  sebagai  akibatnya  dengan merujuk pada UDHR.

## Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Konflik Yaman Tahun 2015-2019
Dalam  meninjau  tindakan-tindakan  kejahatan  perang  dan  kejahatan  terhadap kemanusiaan  yang  terjadi  dalam  konflik  Yaman,  penulis  merujuk  pada  Statuta  Roma 1998,  yaitu  sebuah  instrumen  hukum  yang  mengidentifikasi  empat  kejahatan internasional, yakni kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan agresi.  Istilah  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  sendiri  didefinisikan  dalam  Statuta Roma 1998 sebagai tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau  sistematis  terhadap  penduduk  sipil.  Sedangkan,  istilah  kejahatan  perang diidentifikasi  dalam  Konvensi  Jenewa  dan  Protokol  Tambahan  sebagai  serangkaian pelanggaran serius terhadap HHI, yang di dalamnya diatur mengenai tata cara berperang sehingga penduduk sipil atau orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik terlindungi dari akibat konflik tersebut.
Kejahatan perang yang didefinisikan dalam Statuta Roma 1998 terbagi menjadi dua  kategori,  yakni tindakan  kejahatan perang dalam  konflik  bersenjata  internasional
dan konflik bersenjata non-internasional. Konflik Yaman, sebagaimana dilaporkan dalam Group of Eminent International and Regional Experts on Yemen tahun 2019, merupakan konflik bersenjata non-internasional. Hal ini karena keterlibatan pihak eksternal seperti koalisi  Arab  Saudi  dan  UEA  ke  dalam  konflik  Yaman  dilakukan  dengan  persetujuan Pemerintah  Yaman  yang  diakui  oleh  komunitas  internasional;  sehingga  konflik  yang terjadi  adalah  antara  Pemerintah  Yaman  (bersama  negara  pendukungnya,  termasuk Arab Saudi) dan kelompok Houthi (dan faksi-faksi koalisinya). Milisi Houthi memenuhi syarat untuk disebut sebagai kelompok bersenjata non-negara, yang terlihat dari adanya kekuatan militer dan kemampuan untuk mengorganisir kekuatan militer tersebut serta penguasaan kelompok tersebut atas sebagian  wilayah Yaman. Oleh karena itu, dalam menganalisis  tindakan-tindakan  kejahatan  perang  dalam  konflik  Yaman,  penulis merujuk  pada  kategori  tindakan  kejahatan  perang  non-internasional  berdasarkan Statuta  Roma  1998  Pasal  8  Ayat  2.  Dalam  menganalisis  tindakan-tindakan  kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Yaman, penulis juga merujuk pada pengkategorian dalam Statuta Roma 1998 Pasal 7 Ayat 1.
Data  tindakan  kejahatan  perang  dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  yang terjadi  dalam  konflik  Yaman  tahun  2015-2019  telah  penulis  rangkum  dari  beragam sumber sebagaimana terlihat dalam Tabel 1 dan Tabel 2 berikut ini.
Tabel 1. Data Kejahatan Perang dalam Konflik Yaman (2015 – 2019)* No Kategori Jumlah Kejahatan Total Korban Sipil Tewas Terluka Statuta Roma Pasal 8 Ayat 2 (c) 1 Kekerasan terhadap kehidupan dan orang, khususnya pembunuhan dari segala jenis, pemotongan anggota tubuh (mutilasi), perlakuan kejam dan penyiksaan. [1] [2] [3] [4] 3.440 6.410 (730 perempuan dan 1.399 anak) 6.929 (721 perempuan dan 1.378 anak) 2 Melakukan kebiadaban terhadap martabat orang, khususnya perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan martabat. Sama dengan poin (v) Statuta Roma Pasal 8 Ayat 2 (e). 3 Menahan sandera. [5] 16 - 16 4 Dijatuhkannya hukuman dan dilaksanakannya hukuman mati tanpa keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang ditetapkan secara reguler, yang menanggung semua jaminan hukum yang pada umumnya diakui sebagai tak terelakkan. [1] [2] 634 9 51 Statuta Roma Pasal 8 Ayat 2 (e)
1
Secara sengaja melakukan serangan terhadap penduduk sipil atau terhadap masing-masing penduduk sipil yang tidak
ikut serta secara langsung dalam pertikaian: [1] [4] 1. Serangan udara (Saudi/UEA) 2.694 5.550 (639 perempuan & 1052 anak) 5.353 (474 perempuan & 720 anak) 2. Serangan darat 332 606 (74 perempuan dan 304 anak) 1.233 (165 perempuan dan 587 anak) 3. Ranjau darat 156 97 (15 perempuan dan 41 anak) 157 (39 perempuan dan 66 anak) 4. Serangan drone AS 13 45 (2 perempuan dan 2 anak) 53 (43 perempuan dan 5 anak) 5. Targeted Killings 90 90 - 2 Secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung, material, satuan dan angkutan serta personil medis yang menggunakan lencana Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional. [1] [8] 139 100 (6 perempuan dan 10 anak) 234 (12 perempuan dan 28 anak) 3 Secara sengaja melakukan serangan terhadap personil, instalasi, material, satuan atau kendaraan yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan atau misi penjaga perdamaian sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sepanjang mereka berhak atas
perlindungan yang diberikan kepada orang-orang dan objek-objek sipil berdasarkan hukum perang. [3] 62 27 20
4
Secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung-gedung yang digunakan untuk keperluan keagamaan, pendidikan, kesenian, keilmuan atau sosial,
monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat-tempat di mana orang-orang yang sakit dikumpulkan, dengan syarat bahwa hal-hal tersebut bukan sasaran militer. [4] 595 479 520
5
Melakukan perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, kehamilan paksa, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7, ayat 2(f), sterilisasi yang dipaksakan, dan suatu bentuk lain kekerasan seksual yang juga merupakan pelanggaran serius terhadap pasal 3 yang umum bagi empat Konvensi Jenewa. [3] 631 - 631
6 Memberlakukan wajib militer atau mendaftar anak-anak di bawah umur lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata atau menggunakannya untuk ikut serta secara aktif dalam pertikaian. [6] 3.646 625 3.021 terluka, ditangkap, atau ditahan 7 Mengatur perpindahan penduduk sipil dengan alasan yang berkaitan dengan sengketa, kecuali kalau keamanan orang- orang sipil tersebut terancam atau alasan militer yang amat penting menuntutnya. [7] 1 - - Sumber: hasil olahan penulis
Tabel 2. Data Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Konflik Yaman (2015-2019)*
No Kategori Jumlah Kejahatan Total Korban Sipil Tewas Terluka 1 Pembunuhan: 1. Serangan udara [4] (Saudi/UEA) 2.694 5.550 (639 perempuan & 1052 anak) 5.353 (474 perempuan & 720 anak) 2. Serangan darat [1] 332 606 (74 perempuan dan 304 anak) 1.233 (165 perempuan dan 587 anak) 3. Ranjau darat [1] 156 97 (15 perempuan dan 41 anak) 157 (39 perempuan dan 66 anak) 4. Serangan drone dan operasi darat AS [1] 13 45 (2 perempuan dan 2 anak) 53 (43 perempuan dan 5 anak) 5. Targeted Killings [3] 90 90 - 2 Pemusnahan: 1. Pencegahan akses bantuan kemanusiaan [8] 275 Setidaknya 12 juta orang kelaparan dan 85.000 anak-anak meninggal 2. Serangan terhadap infrastruktur [4] Infrastruktur Ekonomi: 1.358 Infrastruktur Publik dan Swasta: 1.400 1.394 (68 perempuan dan 130 anak) 1.857 (30 perempuan dan 87 anak) 3 Perbudakan** 85.000 [9] 625 (tentara anak) [10] 3.021 terluka, ditangkap, atau ditahan (tentara anak) 4 Deportasi atau pemindahan paksa penduduk. [7] 1 kasus (2016) -
5 Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa,
kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau segala bentuk kekerasan seksual lainnya. [3] 631 - 631 6 Pemenjaraan atau perampasan kebebasan fisik lainnya yang parah yang melanggar aturan dasar hukum internasional. [1] [3] 634 9 51 7 Penyiksaan [1] 155 22 133 8 Penghilangan paksa seseorang [1] 369 - Mayoritas turut mendapatkan penyiksaan maupun pelecehan seksual di dalam tahanan 9 Kejahatan apartheid. [11] Serangan koalisi Arab Saudi kepada kelompok Houthi dengan niat untuk mengancurkan kelompok tersebut “secara keseluruhan atau sebagian”
dengan membunuh dan menyebabkan cedera tubuh yang serius (Lins,
2019)
Sumber: hasil olahan penulis 1
* Karena keterbatasan data, jumlah tersebut terbatas pada jumlah yang periset temukan dari berbagai laporan resmi organisasi terkait sehingga jumlahnya sangat mungkin jauh lebih banyak daripada yang terlihat  dalam  tabel. **J umlah  yang  tercantum  dalam  kategori  perbudakan  mencakup  perbudakan modern seperti perekrutan tentara anak, kerja paksa, perdagangan manusia, dsb. Namun, laporan resmi jumlah korban yang periset temukan dalam kategori ini hanya untuk tentara anak.
Berdasarkan  data  dalam  kedua  tabel  tersebut,  dapat  terlihat  bahwa  terdapat setidaknya  9.164  insiden  yang  terkategori  kejahatan  perang  dan  93.108  insiden  yang
1] Sumber data tabel :
[1] Mwatana for Human Rights (2017), Mwatana for Human Rights (2018), Mwatana for Human Rights (2020).
[2] Amnesty International (2019).
[3] Group of Eminent International and Regional Experts on Yemen (2019)
[4] Yemen Data Project (2020)
[5] Human Rights Watch (2018).
[6] OCHA (2015, 2016, 2017,2018, 2019)
[7] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (2018)
[9] Walk Free Foundation (2018)
[10] Alasrar (2020).
[11] Lins (2019)
terkategori kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam konflik Yaman tahun 2015 – 2019. Melihat kategori dan insiden yang terjadi, banyak di antara insiden-insiden tersebut  yang  merupakan  baik  kejahatan  perang  maupun  kejahatan  terhadap kemanusiaan. Oleh karenanya, beberapa contoh insiden yang akan dipaparkan dalam bagian  ini  adalah  insiden  yang  termasuk  ke  dalam  keduanya,  yakni:  penyerangan terhadap penduduk sipil menggunakan senjata dengan dampak yang berdiameter luas di  wilayah  padat  populasi;  penyiksaan,  penahahan  sewenang-wenang,  dan penghilangan  paksa  seseorang;  serta  pemusnahan  yang  dilakukan  dengan penghalangan terhadap bantuan kemanusiaan dan penyerangan terhadap infrastruktur yang krusial bagi populasi untuk bertahan hidup. Ketiganya, dalam hal ini, merupakan insiden dengan dampak terparah terhadap populasi Yaman.
Sebagaimana terlihat dalam Tabel 1 dan 2, penyerangan terhadap penduduk sipil merupakan  salah  satu  insiden  terbanyak  yang  terjadi  dalam  konflik  Yaman,  yang mayoritas  di  antaranya  merupakan  serangan  udara  koalisi  Arab  Saudi  dan  UEA.  Dari seluruh  serangan  udara  koalisi,  Yemen  Data  Project  (2020)  melaporkan  bahwa mayoritas ditujukan terhadap objek-objek sipil. Termasuk di antara serangan tersebut adalah sepuluh serangan udara yang berdasarkan analisis para ahli semuanya dilaporkan menargetkan  bangunan,  kendaraan,  pasar,  dan  hotel  sipil,  serta  gedung  pemerintah. Akibatnya  157  korban  tewas dan  135  lainnya terluka,  dengan  85 di  antaranya  adalah anak-anak  di  bawah  umur.  Bukan  hanya  koalisi,  pihak  Houthi  pun  di  sisi  lain  juga melakukan  penyerangan  terhadap  penduduk  sipil,  termasuk  di  dalamnya  dengan menggunakan  amunisi  dan  bahan  peledak  di  daerah  pemukiman  sipil  Ta’izz  yang menewaskan 27 warga sipil (Qureshi, 2020).
Contoh  insiden  tersebut  dapat  dinyatakan  sebagai  kejahatan  perang  maupun kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana didefinisikan dalam Statuta Roma 1998 dan telah melanggar Konvensi Jenewa IV Pasal 3 (1) dan Protokol Tambahan II Bagian IV Pasal 13 tentang perlindungan terhadap penduduk sipil, termasuk di dalamnya larangan untuk  menjadikan  penduduk  sipil  sebagai  objek  serangan.  Pun,  panel  ahli  juga menyimpulkan  bahwa  tindakan  tersebut  menunjukan  tidak  dihormatinya  prinsip pencegahan dalam HHI, tidak ada bukti bahwa warga sipil yang menjadi sasaran terlibat dalam  permusuhan,  dan  kerugian  yang  ditimbulkan  terhadap  warga  sipil  tidak sebanding dengan  keuntungan  militer.  Sebagai akibatnya,  HAM populasi Yaman  yang dinyatakan dalam  Pasal 3  Universal Declaration of  Human  Rights bahwa  setiap  orang berhak atas penghidupan dan keselamatan, kebebasan, dan keselamatan individu juga tidak terpenuhi.
Kemudian,  dalam  hal  penyiksaan  dan  perlakuan  tidak  manusiawi,  penulis menemukan adanya pernyataan dari mantan tahanan Houthi yang mengatakan bahwa
mereka mendapatkan kekerasan selama ditahan (Human Rights Watch, 2018).  Koalisi Saudi, dalam hal ini UEA, menjalankan tiga fasilitas penahanan yang terletak di Mukalla, Aden, dan Balhalf yang juga dilaporkan telah bertindak melanggar HHI dan Hukum HAM Internasional  terkait  perlakukan  kekerasan  kepada  tahanan.  Pemerintah  Yaman  juga dilaporkan  melakukan  pelanggaran  yang  sama  atas  23  orang  yang  ditahan  di  Aden Ma’rib, dan Lahij (International Observatory Human Rights, 2018).
Dirangkum  dari  beberapa  sumber,  dalam  kebanyakan  kasus,  para  ahli menemukan  bahwa  para  tahanan  tidak diberi  tahu  alasan dari  penangkapan  mereka, tidak  dituntut,  tidak  diberi  akses  ke  pengacara  ataupun  hakim,  serta  ditahan  tanpa komunikasi untuk waku yang lama atau bahkan tidak terbatas (BBC, 2018). Penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang tersebut dapat dikategorikan baik sebagai kejahatan perang  maupun  kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  Keduanya  telah  melanggar  di antaranya  Konvensi  Jenewa  Pasal  71  dan  Protokol  Tambahan  Pasal  6  yang  telah mengatur  mengenai  diharuskannya  proses  pengadilan  sebelum  memutuskan  atau menjatuhkan hukuman atas pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang terkait  dengan  konflik  bersenjata.  Insiden  tersebut  juga  telah  melanggar  HAM internasional yang dijamin dalam Universal Declaration of Human Rights Pasal 7 -11 yang menyatakan hak seseorang atas perlindungan, kesamaan, dan keadilan hukum.
Insiden  lain  yang  sangat  berdampak  pada  situasi  krisis  kemanusiaan  Yaman adalah  tindakan  pemusnahan  yang  merupakan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan. Pemusnahan  yang  dimaksud  dalam  kategori  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dalam Statuta  Roma  1998  mencakup  gangguan  yang  disengaja  terhadap  kondisi  kehidupan, antara  lain  perampasan  akses  ke  makanan  dan  obat-obatan  yang  terhitung menyebabkan kehancuran sebagian populasi. Dalam konflik Yaman tahun 2015-2019, terjadi pencegahan terhadap masuknya bantuan kemanusiaan. Sejak Maret 2015, koalisi yang  dipimpin  oleh  Arab  Saudi  secara  sistematis  telah  menghalangi  bantuan kemanusiaan  untuk  menjangkau  penduduk  sipil  dengan  menerapkan  blokade  laut, darat,  dan  udara  yang  disebutkan  merupakan  bagian  dari  upaya  melawan  Houthi. Blokade  ini  juga  membatasi  masuknya  makanan,  bahan  bakar,  dan  obat-obatan  di negara  yang  menghimpor  sebesar  80  hingga  90%  memenuhi  kebutuhannya (International Comission of Jurist, 2018).
Pertempuran  dan  blokade  parsial  yang  dilakukan  oleh  koalisi  juga  telah menyebabkan 22 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, menciptakan darurat keamanan  pangan  terbesar  di  dunia,  serta  menyebabkan  wabah  kolera  yang diperkirakan  telah  memengaruhi  1,1  juta  orang  di  Yaman  (BBC,  2018).  Blokade  total yang  diterapkan  ini  juga  dianggap  telah  melanggar  aturan  dasar  HHI  mengenai penghambatan bantuan kemanusiaan bagi penduduk yang membutuhkan dan disebut
sebagai ‘penggunaan ancaman kelaparan sebagai alat tawar menawar dan alat perang’ oleh panel ahli DK PBB dalam laporan mereka tahun 2018 (Global Rights Compliance & World Peace Foundation, 2019). Bukan hanya koalisi, penghalangan masuknya bantuan kemanusiaan ke sejumlah populasi juga dilakukan oleh milisi Houthi, berdasarkan data dari Mwatana for Human Rights (2017).
Blokade  total  yang  dilakukan  koalisi  Saudi  memberikan  dampak  terbesar terhadap  kondisi  kemanusiaan  Yaman.  Kombinasi  dari  krisis  ekonomi  dan  taktik ekonomi  telah  menghasilkan  krisis  pangan  besar  di  Yaman  yang  memenuhi  kategori kondisi  kelaparan  (famine)  yang  berpengaruh  pada  nasib  generasi  selanjutnya.  Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat, Stephen  O'Brien,  dalam  pernyataannya  di  depan  Sidang  Dewan  Keamanan  dalam  isu Yaman,  mengatakan  bahwa  anak-anak  mengalami  penderitaan  yang  suram,  dengan meninggalnya  anak  di  bawah  usia  lima  tahun  setiap  10  menit  karena  penyebab  yang sebenarnya  bisa  dicegah  (OCHA,  2017).  Jumaan  (2020)  dalam  wawancara  bersama penulis  juga  mengatakan  bahwa  dampak  dari  blokade  ini  bahkan  bisa  terbilang  lebih buruk  daripada  dampak  konfliknya  sendiri  dan  ia  mengatakan  bahwa  menghentikan konflik saja tidak akan cukup untuk mengatasi krisis kemanusiaan Yaman bila blokade tersebut masih diterapkan.
Selain blokade, perusakan meluas yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan  dilakukan  secara  tidak  sah  dan  tanpa  alasan  yang  dilakukan  oleh  para  pihak terhadap infrastruktur yang penting bagi keberlangsungan hidup populasi juga menjadi salah  satu  bentuk  pemusnahan  lainnya.  Penyerangan  terhadap  infrastruktur  ini, sebagaimana terlihat dalam Tabel 2, mencapai setidaknya 2.758 insiden, yang mayoritas oleh serangan udara koalisi. Termasuk di antara serangan tersebut 800 serangan udara yang ditargetkan pada pasar makanan dan 500 lainnya terhadap gudang makanan. Studi lapangan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian Yaman juga melaporkan bahwa serangan  koalisi  setidaknya  telah  menghancurkan  270  bangunan  dan  peralatan pertanian, 43 asosiasi pertanian, 9.017 saluran irigasi air tradisional, setidaknya 1.834 pompa  air,  10.170  jaringan  irigasi  modern,  33  unit  irigasi  bertenaga  surya,  54  pasar pertanian, dan 45 pusat ekspor ekspor (Organization for Defending Victims of Violence, 2020).

## Krisis Kemanusiaan Yaman
Situasi  krisis  kemanusiaan  Yaman  dengan  tindakan  kejahatan  perang  dan kejahatan  terhadap  kemanusiaan  memiliki  relevansi  yang  sangat  erat  mengingat dampaknya  terhadap  populasi  Yaman  bersinggungan  antara  satu  sama  lain.  Sebagai contoh, banyaknya jumlah insiden penyerangan terhadap penduduk sipil dengan jumlah
korban  sipil  dan  kebutuhan  perlindungan  bagi  populasi  Yaman.  Contoh  lainnya, penyerangan terhadap infrastruktur medis, air, dan pangan terhadap krisis kesehatan, air  bersih  dan  sanitasi,  serta  kelaparan  yang  dihadapi  oleh  populasi  Yaman.  Pelaku berbagai  insiden  tersebut,  menurut  sejumlah  referensi  dalam  riset  ini,  adalah  semua pihak yang terlibat dalam konflik ini.
Krisis kemanusiaan Yaman dapat dikategorikan sebagai kondisi keadaan darurat politik yang kompleks atau suatu fenomena yang merupakan krisis buatan manusia, di mana situasi kekerasan mengakibatkan kematian manusia, pemindahan paksa, epidemi, dan kelaparan (Francesch, et al., 2010). International Federation of the Red Cross (IFRC), secara lebih spesifik mendeskripsikan kedaruratan kompleks sebagai krisis kemanusiaan di suatu negara, wilayah atau masyarakat di mana terdapat perusakan total atau yang cukup besar akibat dari konflik internal atau eksternal dan yang  memerlukan respons internasional  yang  melampaui  mandat  atau  kapasitas  lembaga  tunggal  mana  pun dan/atau program PBB yang sedang berjalan (IASC) (IFRC, t.t.)
Berikut ini tinjauan penulis mengenai krisis kemanusiaan Yaman dengan merujuk pada  keenam  kedaruratan  kompleks  yang  dikemukakan  oleh  IFRC.  Tinjauan  ini dirangkum dari Yemen Humanitarian Needs Overview (HNO Yaman) tahun 2015-2019 yang dikeluarkan oleh United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), serta beberapa sumber lainnya seperti Yemen Data Project , laporan PBB, serta data-data dari organisasi internasional terkait seperti UNICEF, WHO, dan UNHCR.

## 1. Kekerasan luas dan hilangnya nyawa
HNO Yaman tahun 2015 melaporkan jumlah korban sipil meninggal akibat konflik diperkirakan mencapai 1.297 orang dan jumlah korban terluka mencapai 5.028 orang. Empat tahun berselang, HNO Yaman 2019 melaporkan jumlah total dari korban tewas dan terluka mencapai 17.700 orang atau bertambah 11.375 orang, hampir dua kali lipat (179%) dari tahun 2015. Akibatnya, jumlah populasi yang membutuhkan perlindungan pun turut meningkat dari tahun 2015 yang berjumlah 11,4 juta orang menjadi 14,4 orang pada tahun 2019, dengan 8,2 juta di antaranya dalam kondisi acute need (kebutuhan akut).

## 2. Perpindahan populasi
Perpindahan  populasi  yang  dihitung  berdasarkan  jumlah Internally  Displaced Persons (IDPs) selama konflik Yaman tahun 2015-2019 cukup fluktuatif setiap tahunnya, namun secara umum meningkat dalam jangka waktu empat tahun. Pada Mei 2015, tiga bulan setelah eskalasi konflik, dilaporkan terdapat sekitar satu juta orang yang menjadi IDPs. Jumlah ini meningkat pesat dari yang semula hanya berjumlah 334.000 orang pada
Desember  2014  (OCHA,  2015).  Pada  Desember  2019,  jumlah  ini  telah  bertambah menjadi 3,6 juta orang (OCHA, 2019) atau meningkat sebesar lebih dari 10 kali lipat sejak Desember 2014 dan sekitar 3,5 kali lipat dari Mei 2015. Peningkatan jumlah IDPs dalam selang  waktu  empat  tahun  ini  telah  mengakibatkan  jumlah  orang  yang  memerlukan tempat  penampungan  darurat  dan  keperluan  rumah  tangga  turut  meningkat.  Hanya dalam  waktu  12  bulan  (Februari  2018 – Februari  2019)  peningkatan  tempat penampungan diperkirakan mencapai hampir setengah kali lipat (UN, 2019).

## 3. Kerusakan luas pada masyarakat dan ekonomi
Kerusakan  luas  pada  masyarakat  dan  ekonomi  di  antaranya  terlihat  dari banyaknya  orang  yang  memerlukan  bantuan  kemanusiaan.  Dilaporkan  dalam  HNO Yaman  2015, terdapat 21,1  juta  orang  yang  memerlukan  bantuan  kemanusiaan,  atau sebanyak  80%  dari  total  populasi  Yaman  pada  saat  itu.  Jumlah  ini  telah  mengalami peningkatan sebesar 33% dari akhir tahun 2014 (sebelum eskalasi konflik terjadi), yang berjumlah  15,9  juta  orang.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  eskalasi  konflik  memberikan perbedaan yang sangat signifikan terhadap krisis kemanusiaan Yaman. Kemudian, dalam jangka waktu empat tahun, HNO Yaman dan laporan PBB tahun 2019 melaporkan bahwa jumlah  tersebut  mencapai  sekitar  24  juta  orang,  dengan  12  juta  di  antaranya  adalah anak-anak (UNICEF, 2019).
Yaman  sangat  bergantung  pada  impor  makanan  dan  bahan  bakar  komersial untuk  memenuhi  kebutuhan  dasarnya.  Akibat  pembatasan  impor,  termasuk  karena blokade  yang  diberlakukan  oleh  para  pihak  yang  berkonflik,  dan  konflik  itu  sendiri, Yaman mengalami kekurangan pangan, bahan bakar, air, dan persediaan dasar lainnya. Akibatnya, harga bahan bakar pun meningkat empat kali lipat, yang mendorong harga makanan dan air menjadi semakin jauh dari jangkauan masyarakat. HNO Yaman 2015 melaporkan bahwa  sejak  eskalasi  konflik, otoritas  pemerintah memperkirakan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita terkonstraksi sekitar 35% dan inflasi meningkat sebesar 30%.
Dalam jangka waktu tiga tahun, HNO Yaman 2019 melaporkan bahwa kontraksi ini  meningkat  menjadi  hampir  50%  dengan  kerugian  kumulatif  PDB  riil  diperkirakan mencapai USD 49,9 miliar dan inflasi diperkirakan telah meningkat hingga lebih dari 40% (OCHA,  2019).  Akibatnya,  tingkat  kemiskinan  juga  telah  meningkat  secara  dramatis, dengan perkiraan 81% populasi Yaman sekarang berada di bawah garis kemiskinan, atau meningkat sebesar sepertiga sejak 2014 (OCHA, 2019).  Akibatnya, tingkat kemiskinan juga telah meningkat secara dramatis, dengan perkiraan 81% populasi Yaman sekarang berada di bawah garis kemiskinan, atau meningkat sebesar sepertiga sejak 2014 (OCHA, 2019).  Bank  Dunia  (2019)  juga  menyebutkan  bahwa  kemiskinan  diproyeksikan  akan
tetap tinggi dengan lebih dari tiga perempat populasi pada tahun 2019 hidup dengan pendapatan di bawah USD 3,20 per hari dan sekitar setengah dari populasi hidup dengan pendapatan  di  bawah  USD  1,90  per  hari.  Hal  ini  mengakibatkan  bantuan  luar  negeri besar-besaran akan terus diperlukan untuk memulihkan layanan dasar dan mendanai pemulihan dan rekonstruksi dalam periode pasca konflik (World Bank, 2019).

## 4. Kebutuhan akan bantuan kemanusiaan berskala besar dan dalam beragam aspek
( multi-faceted )
Penulis membagi kebutuhan ini ke dalam lima aspek, yakni kesehatan, air bersih dan  sanitasi,  pangan,  pendidikan  dan  anak-anak,  serta  perlindungan  dari  kekerasan berbasis  gender.  Dari  aspek  kesehatan,  dilaporkan  bahwa  konflik  mengakibatkan populasi Yman mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan, bahkan yang paling  dasar  sekalipun.  HNO  Yaman  2016  memperkirakan  bahwa  populasi  yang membutuhkan fasilitas kesehatan dasar mencapai 14,8 juta orang. Hal ini di antaranya disebabkan oleh berhenti berfungsinya 600 fasilitas kesehatan karena kerusakan terkait konflik  atau  kekurangan  bahan  bakar,  staf  dan  persediaan  (OCHA,  2016).  Jumlah  ini kemudian meningkat menjadi 19,7 persen pada tahun 2019 dengan hanya sekitar 51% fasilitas kesehatan di Yaman yang masih berfungsi penuh (OCHA, 2019).
Tidak  memadainya  fasilitas  kesehatan  ditambah  dengan  krisis  air  bersih  dan sanitasi  juga  mengakibatnya  tersebarnya wabah  kolera  di  wilayah  Yaman.  Dilaporkan dalam HNO Yaman 2015, sekitar 20,4 juta orang atau kurang lebih 80% dari populasi Yaman  pada  saat  itu  membutuhkan  bantuan  air  dan  sanitasi  (OCHA,  2015).  Jumlah tersebut  terlihat  mengalami  penurunan  dalam  HNO  Yaman  2017,  2018,  dan  2019 menjadi  14,5  juta,  16,4  juta,  dan  17,8  juta  orang.  Penurunan  ini,  dijelaskan  dalam keterangan  HNO  Yaman  2017  terjadi  karena  perubahan  metode  yang  memengaruhi perubahan angka yang didapatkan sehingga tidak berarti kondisinya telah membaik.
Selain  krisis  air  bersih  dan  sanitasi,  krisis  lainnya  yang  juga  mengakibatkan masalah kesehatan adalah krisis pangan. Berdasarkan HNO Yaman tahun 2015, dalam rentang  waktu  tiga  bulan  sejak  perluasan  konflik  terjadi,  yakni  Maret  2015,  jumlah populasi  yang  mengalami  ketidakamanan  pangan  meningkat  sebesar  15,7%  menjadi 12,3  juta  orang  (sekitar  50%  dari  total  populasi  Yaman  pada  saat  itu)  (OCHA,  2015). Jumlah ini meningkat drastis pada HNO Yaman 2019 menjadi 20,1 juta orang, dengan 10 juta di antaranya dalam kondisi kelaparan esktrem. Artinya, peningkatan krisis pangan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah orang yang mengalami malnutrisi selama konflik ini berlangsung pada tahun 2015-2019.
Dari  aspek  lainnya,  yakni  perlindungan  anak  dan  pendidikan,  HNO  Yaman melaporkan bahwa selama konflik Yaman berlangsung pada tahun 2015-2019, terdapat
banyak  pelanggaran  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  terhadap  anak-anak.  Selain pelanggaran  dalam  bentuk  fisik  berupa  serangan  langsung,  kasus  pekerja  anak  dan perekrutan tentara anak juga banyak terjadi. UN Committee on the Rights of the Child pada Oktober 2018 menyebutkan hal tersebut mengakibatkan banyak anak mengalami cacat dan meninggal, serta trauma akibat operasi militer (Human Rights Watch, 2019). HNO Yaman 2019 juga melaporkan bahwa terdapat 4,3 juta anak yang membutuhkan perlindungan  sebagai  akibat  dari  2.367  kasus  pelanggaran  berat  terhadap  anak-anak antara Oktober 2017 – September 2018. Bukan itu saja, 4,7 juta anak juga dilaporkan membutuhkan bantuan pendidikan, dengan 2 juta di antaranya tidak bersekolah sama sekali  (OCHA,  2019).  Jumlah  ini  meningkat  dari  2,9  juta  anak  yang  membutuhkan bantuan akses ke pendidikan yang dilaporkan dalam HNO Yaman 2015.

## 5.  Adanya  penghalang  atau  pencegahan  bantuan  kemanusiaan  oleh  kendala  politik dan militer
Dengan  kondisi  krisis  kemanusiaan  yang  sangat  parah,  populasi  Yaman  kini sangat bergantung pada impor dan bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun, sebagaimana dilaporkan dalam HNO Yaman 2016, pembatasan impor yang diperlakukan oleh Koalisi Saudi dan hambatan lokal yang diberlakukan oleh Houthi menghambat pengiriman pasokan kritis kepada populasi yang membutuhkan. Salah satu dampaknya  adalah  terputusnya  bantuan  terhadap  250.000  orang  di  Aden  dan  Ta’izz hingga  pertengahan  Oktober  2015  (OCHA,  2016).  Kesulitan  penyaluran  bantuan kemanusiaan  ini  juga  terjadi  karena  serangan  udara  terhadap  infrastruktur  penting seperti  pelabuhan  (OCHA,  2017),  serta  penundaan  penerbitan  izin  dari  Koalisi  Saudi untuk  kapal  kontainer  komersial  yang  membawa  makanan  dan  barang-barang kemanusiaan ke Yaman sebagaimana dilaporkan oleh Mekanisme Verifikasi dan Inspeksi PBB untuk Yaman (UNVIM) (OCHA, 2018). Selain blokade logistik, pangan, dan medis ke dalam Yaman, Human Rights (HRW) juga menyebutkan bahwa penerbangan ke luar pun juga  dibatasi,  di  antaranya  ketika  ribuan  warga  sipil  berusaha  mengungsi  akibat pertempuran ke pantai barat Yaman pada tahun 2017 dan 2018 (Human Rights Watch, 2019).
6.  Risiko  keamanan  yang  signifikan  bagi pekerja  bantuan  kemanusiaan  di beberapa wilayah
Hal  terakhir  yang  juga  penting  dalam  krisis  kemanusiaan  Yaman  adalah keselamatan para pekerja kemanusiaan yang terancam selama konflik berlangsung pada tahun  2015-  2019  karena  para  pihak  yang  melakukan  serangan  langsung  terhadap petugas kesehatan maupun fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Sejak tahun 2015, insiden yang tercatat sebagai serangan terhadap perawatan kesehatan mencapai 120
insiden (OCHA, 2019). Insiden tersebut di antaranya dilaporkan dalam HNO Yaman 2016 yang  menyebutkan  bahwa  terdapat  27  kasus  pembajakan  ambulan,  delapan  petugas kesehatan  terbunuh  serta  20  lainnya  terluka.  Kemudian,  274  fasilitas  kesehatan  juga dilaporkan telah rusak atau hancur dalam konflik (OCHA, 2017). Artinya, bukan hanya mengancam  keamanan  populasi,  konflik  Yaman  tahun  2015-2019  juga  turut mengancam  keselamatan  dari  pekerja  kemanusiaan  yang  semestinya  dilindungi berdasarkan HHI.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  dilakukan,  penulis  menyimpulkan  bahwa  sejak tahun  2015-2019  terdapat  banyak  insiden  kejahatan  perang  dan  kejahatan  terhadap kemanusiaan  yang  dilakukan  oleh  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  konflik  Yaman. Insiden tersebut mencapai setidaknya mencapai 9.164 insiden (yang terdiri dari 10/14 kategori  kejahatan  perang  berdasarkan  Statuta  Roma  1998)  dan  kejahatan  terhadap kemanusiaan yang setidaknya mencapai 93.108 insiden yang dilakukan oleh para pihak dalam  konflik  (yang  terdiri  dari  10/11  kategori  kejahatan  terhadap  kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma 1998 dan termasuk di antaranya insiden kejahatan perang yang juga termasuk ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan). Insiden tersebut juga menunjukkan  bahwa  para  pihak  yang  terlibat  dalam  konflik  tidak  menghormati  HHI, khususnya  Konvensi  Jenewa  IV,  Protokol  Tambahan  II,  serta  hukum  kebiasaan internasional;  dan  secara  langsung  juga  mengakibatkan  tidak  terpenuhinya  HAM  dari populasi  Yaman  yang  diakui  secara  internasional  dalam  UDHR,  termasuk  yang  paling dasar  sekalipun  seperti  hak  atas  penghidupan  dan  keselamatan,  kebebasan,  dan keselamatan  individu  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  3.  Akibatnya,  krisis  kemanusiaan Yaman  sejak  terjadinya  eskalasi  konflik  tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2019  pun menjadi semakin parah setiap tahunnya, terlihat dari peningkatan jumlah korban serta jumlah populasi yang membutuhkan bantuan perlindungan dan kemanusiaan.
Statuta Roma 1998 telah memberikan kerangka penegakan hukum atas tindak kejahatan internasional, yakni melalui ICC ( International Criminal Court ). Namun, karena ICC sendiri hanya mengikat negara penandatangan, hal ini akan sulit untuk diterapkan pada konflik Yaman di mana pihak-pihak yang terlibat belum meratifikasi Statuta Roma 1998.  Oleh  karenanya,  hal  lain  yang  dapat  dilakukan  sebagaimana  direkomendasikan oleh para ahli adalah membuat pengadilan ad hoc dan badan investigasi khusus untuk menindak pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Yaman,  serta  menuntut  negara-negara  pemasok  senjata  seperti  AS  dan  Inggris  untuk segera  menghentikan  pasokan  senjata  mereka  yang  berpengaruh  secara  signifikan terhadap penyerangan-penyerangan yang dilakukan terhadap populasi Yaman.

## Daftar Pustaka
Alasrar,  F.  A.,  2020.  Yemen’s  Pied  Piper:  A  Child  Soldier  Tragedy.  [Online]  Dalam: https://insidearabia.com/yemens-pied-piper-a-child-soldier-tragedy/
Amnesty International, 2019. HUMAN RIGHTS IN THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA: REVIEW OF 2018, London: Amnesty International.
BBC, 2018. Yemen's Houthi rebels taking and torturing hostages - HRW. [Online] Dalam: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-45639276
Clapham, A., 2007. Human Rights: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.
Dini, R. J., Diantha, I. M. P. & Utari, A. S., 2017. Tinjauan Yuridis Intervensi Militer Koalisi Arab Saudi dalam Konflik Bersenjata di Yaman. Kertha Negara, 5(4), pp. 1-19.
Dupuy,  K.  &  Rustad,  S.,  2018.  Trend  in  Armed  Conflict,  1947-2017,  Gronland:  Peace Research Institute Oslo.
Feierstein,  G.  M.,  2019.  Yemen:  The  60-Year  War.  Washington  D.  C.:  Middle  East Institute.
Francesch,  M.  C.  et  al.,  2010.  Alert  2010!  Report  on  conflicts,  human  rights  and peacebuilding. Barcelona: Icaria Editorial/Escola de Cultura de Pau, UAB.
Global Rights Compliance & World Peace Foundation, 2019. The Crime of Starvation and Methods of Prosecution and Accountability, Den Haag: Global Rights Compliance.
Group  of  Eminent  International  and  Regional  Experts  on  Yemen,  2019.  Situation  of human  rights  in  Yemen,  including  violations  and  abuses  since  September  2014, Geneva: United Nations High Commissioner for Human Rights.
Human  Rights  Watch,  2018.  Yemen:  Houthi  Hostage-Taking  Arbitrary  Detention,
Torture, Enforced Disappearance Go Unpunished. [Online] Dalam: https://www.hrw.org/news/2018/09/25/yemen-houthi-hostage-taking
Human  Rights  Watch,  2019.  Yemen  Events  of  2018.  [Online]  Dalam: https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/yemen
IFRC,  t.thn.  Complex/manmade  hazards:  complex  emergencies.  [Online]  Dalam: https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about- disasters/definition-of-hazard/complex-emergencies/ [Diakses September 2020].
International Comission of Jurist, 2018. Bearing the Brunt of War in Yemen: International Law Violations and their Impact on the Civilian Population, Geneva: International Comission of Jurist.
International  Observatory  Human  Rights,  2018.  Neglected  Nation:  The  Humanitarian Crisis in Yemen, London: International Observatory Human Rights.
IPU & ICRC, 2016. International Humanitarian Law. s.l.:IPU and ICRC.
Jumaan,  A.  O.,  2020.  Conflict  and  Humanitarian  Crisis  in  Yemen  [Wawancara]  (11 September 2020).
Lins,  R.,  2019.  CONFLICT  IN  YEMEN:  MORE  THAN  A  CONFLICT.  [Online]  Dalam: http://worldwithoutgenocide.org/genocides-and-conflicts/conflict-in-yemen
Mwatana for Human Rights, 2017. Woes of "Arabia Felix": Situation of Human Rights in Yemen 2017, Sana'a: Mwatana for Human Rights.
Mwatana for Human Rights, 2018. Withering Life: Human Rights Situation in Yemn 2018, Sana'a: Mwatana for Human Rights.
Mwatana for Human Rights, 2020.  Without Accountability: Human Rights Situation in Yemen 2019, Sana'a: Mwatana for Human Rights.
OCHA, 2015. Yemen Humanitarian Needs Overveiw 2015, New York: OCHA. OCHA, 2016. Yemen Humanitarian Needs Overview 2016, New York: OCHA. OCHA, 2017. Yemen Humanitarian Needs Overview 2017, New York: OCHA.
OCHA, 2017. Yemen: A child under the age of five dies every 10 minutes of preventable causes - UN Humanitarian Chief. [Online]
Dalam:  https://www.unocha.org/es/story/yemen-child-under-age-five-dies-every-10- minutes-preventable-causes-un-humanitarian-chief
OCHA, 2018. Yemen Humanitarian Needs Overview 2018, New York: OCHA. OCHA, 2019. Yemen Humanitarian Needs Overview 2019, New York: OCHA.
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2018. Summary of Stakeholders’ submissions on Yemen, New York: United Nation.
Onasis,  A.,  2020.  Konstruksi  Identitas  sebagai  Stimulus  Intervensi  Arab  Saudi  dan Amerika Serikat dalam Perang Saudara Yaman. [Online] Dalam: https://www.researchgate.net/publication/342397129_Konstruksi_Identitas_seba
gai_Stimulus_Intervensi_Arab_Saudi_dan_Amerika_Serikat_dalam_Perang_Sauda ra_Yaman [Diakses Oktober 2020].
Organization for Defending Victims of Violence, 2020. Annual full-day meeting on the rights  of  the  child  (theme:  “Realizing  the  rights  of  the  child  through  a  healthy environment”), New York: United Nation.
Qureshi, W. A., 2020. The Crisis in Yemen: Armed Conflict and International Law. North Carolina Journal of International Law Volume 45 No. 1, pp. 228-268.
UN,  2019.  Humanitarian  crisis  in  Yemen  remains  the  worst  in  the  world,  warns  UN.
[Online] Dalam: https://news.un.org/en/story/2019/02/1032811 [Diakses September 2020].
UN,  2019.  Humanitarian  crisis  in  Yemen  remains  the  worst  in  the  world,  warns  UN. [Online] Dalam: https://news.un.org/en/story/2019/02/1032811
UNICEF, 2019. Yemen crisis: What you need to know. [Online]
Dalam: https://www.unicef.org/emergencies/yemen-crisis
Walk Free Foundation, 2018. The Global Slavery Index 2018: Arab States Report, Perth: Walk Free Foundation.
World Bank, 2019. Yemen's Economic Update - April 2019. [Online]
Available  at:  https://www.worldbank.org/en/country/yemen/publication/economic- update-april-2019 [Diakses September 2020].
Yemen Data Project, 2020. Data. [Online] Dalam: https://yemendataproject.org/data.html