## KEBIJAKAN PRIVATISASI DAN PENGARUHNYA DALAM PEREKONOMIAN MAKRO INDONESIA

## Siti Maro’ah

## Abstrak
Kebijakan  privatisasi  merupakan  salah  satu  kebijakan  yang  dilakukan pemerintah untuk mengalihkan sebagian atau keseluruhan aset yang dimiliki negara kepada  pihak  swasta.  Privatisasi  BUMN  telah  menimbulkan  pro  dan  kontra  di kalangan  masyarakat  Indonesia.  Sebagian  masyarakat  setuju  dengan  privatisasi sepanjang  privatisasi  dapat  memberikan  manfaat  yang  lebih  baik,  sebagian masyarakat menolak privatisasi karena dianggap tidak nasionalis dan menghabiskan aset  negara.
Tujuan  yang  akan  dicapai  melalui  kebijakan  privatisasi  adalah  memberikan kontribusi  finansial  kepada  negara  dan  badan  usaha,  mempercepat  penerapan prinsip-prinsip  Good  Corporate  Governance,  membuka  akses  ke  pasar internasional, dan alih teknologi serta transfer best practice kepada badan usaha.
Di  Indonesia,  pemerintah  dapat  melakukan  privatisasi  setelah  DPR-RI memberikan persetujuan atas RAPBN yang di dalamnya terdapat target penerimaan negara  dari  hasil  privatisasi.  Privatisasi  dilakukan  berdasarkan  prinsip-prinsip transparansi,  kemandirian,  akuntabilitas,  pertanggung-jawaban,  kewajaran,  dan prinsip  harga  terbaik  dengan  memperhatikan  kondisi  pasar  (domestik  dan internasional). Sumbangan terbesar  dari BUMN sesungguhnya adalah barasal dari pajak,    lalu  deviden,  baru  kemudian  diikuti  oleh    dari  hasil  privatisasi.    Dengan demikian  apabila  kita  mengharapkan  kontribusi  yang  lebih  besar  dari  BUMN  bagi perekonomian  nasional,  maka  langkah  logis  yang  harus  dilakukan  adalah menyehatkan BUMN sehingga dapat memberi kontribusi berupa  pajak dan deviden dalam jumlah yang lebih besar lagi.
Kata Kunci : Privatisasi BUMN, Perekonomian Nasional.

## Pendahuluan:
Kebijakan  privatisasi  merupakan  salah  satu  kebijakan  yang  dilakukan pemerintah untuk mengalihkan sebagian atau keseluruhan aset yang dimiliki negara kepada  pihak  swasta.  Pengalihan  aset  dapat  diartikan  sebagai  pengalihan kewenangan  pengelolaan  dari  pemerintah  kepada  swasta.  Selanjutnya  perubahan kepemilikan  ini  ,  menurut  Boardman  (1989)  akan  berpengaruh  terhadap  kinerja perusahaan melalui peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya.
Privatisasi BUMN telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia.  Sebagian  masyarakat  setuju  dengan  privatisasi  sepanjang  privatisasi dapat  memberikan  manfaat  yang  lebih  baik,  sebagian  masyarakat  menolak privatisasi  karena  dianggap  tidak  nasionalis  dan  menghabiskan  aset    negara. Sementara  proses  privatisasi  itu  sendiri  berjalan  tersendat,  yang  berakibat,  antara
lain,  tidak  dapat  mencapai  target  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  dalam  APBN 2001 (Purwoko,2002).
Pada  tanggal  5  September  2005,  pemerintah  menetapkan  kembali kebijakan  privatisasi  BUMN  melalui  penetapan  PP  No.  33/2005  tentang  tata  cara Privatisasi  Perusahaan  Perseroan  (Persero),  Kebijakan  ini  merupakan  kebijakan turunan untuk melaksanakan Pasal 83 UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, yang menyatakan  perlunya  menetapkan  PP  tentang  Tata  Cara  Privatisasi  Perusahaan Perseroan (Persero) BUMN.
Sebagian besar program dan kebijakan privatisasi dilakukan tidak terlepas dari politik ekonomi ( political economic ) suatu negara.  Seperti yang diungkapkan World Bank (2002) bahwa keberhasilan privatisasi tidak dapat dilepaskan dari aspek politik ekonomi. Keterlibatan lembaga legislatif serta kesiapan manajemen perusahaan yang bersangkutan akan sangat menentukan keberhasilan privatisasi. Untuk menyambut hadirnya era global dan pasar bebas menuntut pemerintah untuk menciptakan daya saing perusahaan, baik yang dikelola oleh swasta maupun BUMN untuk ditingkatkan profesionalitasnya. Hasil-hasil penelitian mengindikasikan bahwa privatisasi dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Stiglitz (1988) dan Bos (1991) menyatakan bahwa privatisasi dapat meningkatkan kinerja karena dapat mengubah insentif manajemen dan tata kelola perusahaan ( corporate governance ) yang lebih baik.
Namun dalam kenyataannya, kebijakan privatisasi  di Indonesia bukan cara utama  untuk  melakukan  pembenahan  BUMN.  Privatisasi  hanya  merupakan  salah satu komponen, dan akan menjadi langkah tepat jika didukung oleh kondisi tertentu, dan  yang  utama  adalah  adanya  infrastruktur  hukum  dan  ekonomi  yang  memadai, serta  kemampuan  pemerintah  dalam  melakukan  swastanisasi  itu  sendiri  harus sesuai  prosedur  yang  benar  dan  transparan  .  Studi  internasional  yang  dilakukan oleh  PBB  sampai  pada  kesimpulan  bahwa  peluang  keberhasilan  privatisasi  akan ada  hanya  di  negara-  negara  yang  pemerintahannya  terbukti  mampu  mengelola perusahaan negara. Adapun di negara-negara yang pemerintahannya tidak mampu mengelola perusahaan negara dengan efektif dan efisien, maka besar kemungkinan akan gagal dalam swastanisasi itu. Kesimpulan ini  sangat sesuai dengan apa  yang terjadi  di  Indonesia.  Pemerintahan  Indonesia  selama  ini  belum  terbukti  mampu mengelola  perusahaan  negara    secara  optimal  dan  berdasarkan  pengalaman empiris,  swastanisasi  yang  dilakukan  lebih  banyak  mendatangkan  masalah  dari pada manfaat (Basri, 2009).
Privatisasi ternyata bukan  urusan mudah, dan sudah banyak negara  selain Indonesia,  misalnya  Taiwan,  meskipun  perusahaan-perusahaan  yang  dijual sepenuhnya  sehat  namun    justru  mengalami  kerugian  besar    akibat  swastanisasi tersebut. Swastanisasi lazimnya hanya terjadi di sebuah perekonomian  yang sudah maju,  di  mana  bursa  saham  sudah  terbangun  secara  mapan  dan  sebagian  besar penduduknya  sudah  mampu  menjadi  investor  saham,  Contoh  negara  yang  sangat sukses menjalankan swastanisasi adalah Jerman, Inggris, Jepang,   (Basri, 2009).
Permasalahan :
1.  Bagaimana pengertian privatisasi secara teoritis?
2.  Apakah tujuan  dan manfaat privatisasi?
3.  Bagaimana kebijakan dan pelaksanaan privatisasi BUMN di Indonesia?
4.  Bagaimana  dampak  privatisasi  terhadap  perekonomian  makro Indonesia?
Pembahasan:

## 1.  Pengertian Privatisasi Secara Teoritis
Privatisasi  diyakini  bermuara  dari  teori  Neo-Liberalisme,  sebuah  teori  yang menggerakkan  “revolusi”  ekonomi  dunia  pada  pertengahan  tahun  1980-an  yaitu revolusi  Neo-Leberalisme.  Revolusi  ini  bermakna  bergantinya  sebuah manajemen ekonomi yang berbasiskan persediaan menjadi berbasis permintaan. Faham/aliran  Neo-Liberalis  dengan  tokoh  yang  terkenal  penganjur  paham  ini adalah  Milton  Friedman,  seorang  pemikir  yang  masih  percaya  pada  kapitalisme klasik  yang  berpendapat  bahwa  urusan  negara  hanyalah  masalah  tentara  dan polisi,  yang  melindungi  hidup  warganya.  Negara  tidak  boleh  mencampuri perekonomian  dan  menarik  pajak  dari  rakyatnya,  karena  menurutnya  telah terbukti  bahwa  krisis  ekonomi  semakin  memburuk  jika  negara  berusaha mengatasinya.  Pokok-pokok ajaran neoliberal tergambar pada: pertama biarkan pasar bekerja, kedua kurangi pemborosan dengan memangkas semua anggaran negara  yang  tidak  produktif  seperti  subsidi  pelayanan  sosial, ketiga lakukan deregulasi ekonomi, keempat keyakinan terhadap privatisasi, kelima keyakinan pada tanggung jawab individual (Nugroho, 2008)
Definisi  privatisasi  telah  dikemukakan  oleh  berbagai  penulis,  antara  lain  Kay dan Thompson (1975) mengemukakan bahwa privatisasi merupakan terminologi yang  mencakup  perubahan  hubungan  antara  pemerintah  dan  sektor  swasta. Perubahan  hubungan  yang  terpenting  adalah  adanya  denasionalisasi  melalui penjualan  kepemilikan  publik  serta  deregulasi  terhadap  status  monopoli  dan kontrak  menjadi  kompetisi  perusahaan  swasta,  yang  diantaranya  dalam  bentuk waralaba  (franchise).    Terkait  dengan  peran  pemerintah  dalam  perusahaan negara,  Savas  (1987)  memberikan  definisi  privatisasi  sebagai  tindakan mengurangi  peran  pemerintah  atau  meningkatkan  peran  swasta,  khususnya dalam aktivitas yang menyangkut kepemilikan atas aset-aset. Sedangkan Bastian (2002)  menegaskan  bahwa  asumsi  dasar  penyerahan  pengelolaan  pelayanan publik  kepada  sektor  swasta  adalah  dalam  rangka  peningkatan  efisiensi penggunaan  sumber  daya.  Tindakan  privatisasi  dipandang  sebagai  alternatif terbaik  karena  mekanisme  pasar  akan  memungkinkan  terjadinya  efisiensi ekonomi. Terkait asumsi ini, privatisasi adalah penyerahan pengendalian secara efektif  dari  suatu  perusahaan  milik  pemerintah    kepada  manajer  dan  pemilik swasta,  yang  diikuti  oleh  pengalihan  kepemilikan  saham  mayoritas  pemerintah kepada  swasta.  Senada  dengan  batasan-batasan  di  atas,  Mardjana  (1993) menyimpulkan  bahwa  privatisasi  adalah  salah  satu  unstrumen  kebijakan  publik yang dapat digunakan untuk mendorong terjadinya persaingan bebas, Disamping itu  privatisasi  juga  dapat  mengurangi  dampak  kegagalan  pasar (market  failure ) yang disebabkan oleh: (1) inefisiensi; (2) informasi yang tidak semitris; (3) biaya sosial; dan (4) intervensi pemerintah (Mardjana, 1993).
Beberapa  karakteristik  privatisasi    secara  umum  (Nugroho,  2008) menjelaskan sebagai berikut:
(1)  Perubahan peran pemerintah dari pemilik dan pelaksana menjadi regulator dan  fasilitator    kebijakan  serta  penetapan  sasaran  baik  secara  nasional maupun sektoral.
(2)    Para  manajer  (pengelola)  selanjutnya  akan  bertanggung  jawab  kepada pemilik  baru  yang  diharapkan  mampu  mencapai  sasaran  perusahaaan dalam kerangka regulasi perdagangan, persaingan, keselamatan kerja, dan peraturan  lain  yang  ditetapkan  pemerintah,  termasuk  kewajiban  pelayanan masyarakat.
(3)   Pemilihan  metode  dan  waktu  pelaksanaan    kebijakan  privatisasi  yang terbaik bagi    suatu perusahaan milik  negara  mengacu pada kondisi pasar dan regulasi sektoral.
Sementara  itu  Savas  (1987)  menyatakan  bahwa  privatisasi  lebih merupakan  kegiatan  politis  dari  pada  ekonomi.  Oleh  karena  itu  maka ditunjukkan  ada  empat  syarat  yang  harus  dipenuhi  ketika  akan  melakukan privatisasi yaitu :
(1)   Pemerintah  harus  tetap  mendorong  pasar  dan  mendukung  serta meningkatkan supply barang-barang dan pelayanan yang telah ada dengan bertahap  meninggalkan  peranannya  dalam  kegiatan  sektoral  secara  partial atau secara keseluruhan.
(2)   Apabila keterlibatan pemerintah secara kontinu masih dibutuhkan, peranan negara tersebut harus dikurangi melalui proses penyerahan kepada swasta, yaitu  memanfaatkan  keberadaan  swasta  lebih  besar  melalui  media-media antara,  yakni  vouchers,  franchises,  dan  kontrak-kontrak  kerja  lainnya. Selanjutnya  pada  program  yang  sedang  berjalan  privatisasi  diserahkan kepada  pemerintah  daerah  untuk  didekatkan  kepada  masyarakat  yang sedang dilayaninya.
(3)  Harus ada transparansi biaya publik yang dibelanjakan pemerintah sehingga dapat dicarikan alternatif sistem pergantiannya.
(4)  Sistem  kompetisi  segera  diperkenalkan  dan  didukung  serta  monopoli pemerintah segera dihapuskan melalui media deregulasi.
2. Tujuan dan Manfaat Privatisasi
- Tujuan Privatisasi:
Salah  satu  tujuan  yang  akan  dicapai  melalui  kebijakan  privatisasi adalah  memberikan  kontribusi  finansial  kepada  negara  dan  badan  usaha, mempercepat  penerapan  prinsip-prinsip Good  Corporate  Governance, membuka akses ke pasar internasional, dan alih teknologi serta transfer best practice kepada  badan  usaha . Arah  kebijakan  privatisasi  diklasifikasi berdasarkan  tiga  jenis  struktur  industri,  yaitu  untuk  badan  usaha  yang industrinya  kompetitif  dilakukan Initial  Public  Offering (IPO)  atau strategic sales, untuk  badan  usaha  yang  usahanya  bersifat sunset dilakukan
BALANCE Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. V / No. 9/ Juli /2008 Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN : 1693-9352
divestasi, dan untuk badan usaha yang usahanya bersifat natural resources based tetap dipertahankan sebagai badan usaha (Nugroho, 2008).
Berdasarkan uraian di atas, privatisasi merupakan salah satu kebijakan publik yang diambil  pemerintah bersama manajemen BUMN untuk menjual atau  mengalihkan  kendali  perusahaan  kepada  pihak  swasta.  Dalam perspektif  kebijakan  publik,  maksud  dilakukannya  privatisasi  (  Ernst,  1994 dalam Nugroho 2008) adalah untuk:
(a)  Kebijakan  fiskal  ( fiscal  management) ;  pemerintah  mengalami  kesulitan dalam  merencanakan  anggaran  belanja  dan  pendapatan  masing-masing BUMN  yang  selama  ini  dibiayai  pemerintah.  Arus  transaksi  antar  BUMN yang dipengaruhi pemerintah dipandang terlalu rumit dan tidak efisien.
(b)  Demokratisasi  kepemilikan  ( creating  a  share-owning  democracy )  ;  untuk membangun  perekonomian  yang  demokratis  pemerintah  dapat  melibatkan pihak swasta untuk secara aktif turut serta dalam proses  pembangunan.
(c)  Mengurangi  dominasi  kelompok  pengusaha  ( reducing  trade  union  power ); privatisasi  yang  dilakukan  pemerintah  diharapkan  dapat  mengurangi domonasi  pasar  yang  selama  ini  dikuasai  pengusaha  atau  beberapa lembaga yang ditinjuk pemerintah.
(d)  Menghapuskan  sosialisme  dan  kolektivisme  (defeating  socialism  and collectivism);  privatisasi  yang  dilakukan  pemerintah  merupakan  salah  satu kebijakan  publik  yang  ditujukan  untuk  mengurangi  dominasi  pemerintah terhadap publik.
Sedangkan  tujuan  privatisasi  dari  perspektif  ekonomi  menurut  (  Moore, 1986)  adalah sebagai berikut:
(a)  Kebebasan  ekonomi  dan  kepentingan  konsumen  ( Economic  freedom  and consumer  sovereignity) ;  privatisasi  yang  dilakukan  pemerintah  diharapkan dapat membuka kesempatan ekonomi yang lebih baik kepada pihak swasta sehingga  pihak  swasta  dapat  memberikan  layanan  publik  yang  terjangkau oleh pelanggan.
(b)  Meningkatkan  efisiensi  ( improving  efficiency );  perusahaan  publik  secara relatif  menunjukkan  kinerja  yang  lebih  buruk  jika  dibandingkan  dengan perusahaan  swasta  dalam  posisi  kompetisi  serta  penggunaan  modal  dan tenaga kerja yang kurang efisien dan kurang menguntungkan.
Kay  dan  Mayer  (1995)  memberikan  penjelasan  bahwa  tujuan  privatisasi meliputi tiga dimensi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
(a)  Keuangan  ( finance) ;  alasan  dilakukan  privatisasi  adalah  keuangan. Privatisasi  BUMN  sebagai  salah  satu profit  center bagi  pemerintah diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  positif  bagi  pengembagan perekonomian nasional.
(b)  Informasi ( Information ); melalui privatisasi diharapkan  arus informasi antara manajemen  perusahaan  dan  pemangku  kepentingan  ( stakeholder) menjadi makin transparan.
BALANCE Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. V / No. 9/ Juli /2008
Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN : 1693-9352
(c)  Pengendalian  ( control );  privatisasi  dapat  mengurangi  campur  tangan pemerintah  dalam  pengelolaan  BUMN  dan  berdampak  pada  tingginya komisi  ( agency  cost ).  Tingginya  biaya  komisi  ini  timbul  karena  dalam perusahaan  publik,  selain  memberikan  kompensasi  kepada  manajemen, perusahaan juga  harus memberikan kompensasi kepada politisi.
- Manfaat Privatisasi:
Manfaat  pelaksanaan  kebijakan  privatisasi  selain  untuk  memperbaiki perekonomian nasional ( skala makro ) juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja BUMN (skala mikro).  Dapat dijelaskan sebagai berikut:
Manfaat  privatisasi  pada skala  makro  ekonomi adalah  (1) membantu  pemerintah  untuk  memperoleh  dana  pembangunan.  Dengan melakukan privatisasi perusahaan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang  lebih  besar  kepada  negara,  baik  dalam  bentuk  pajak  ,  deviden, maupun  kontribusi  langsung  terhadap  APBN  ;  (2)  pengganti  kewajiban setoran  tambahan  modal  pemerintah,  di  mana  BUMN  merupakan  salah satu  aset  yang  dimiliki  pemerintah  sekaligus  agen  dalam  menjalankan pembangunan  nasional.  Kontribusi  BUMN  pasca  privatisasi  menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Ketika  dilakukan Initial Public Offering (IPO) dan pemerintah juga menjual sebagian  saham seri B maka terjadilah divestasi.  Dana  hasil  penjalan  saham  Seri  B  digunakan  sepenuhnya  oleh pemerintah  untuk  mendanai  kebutuhan  kebutuhan  pemerintah  (misal: pembayaran  angsuran  pinjaman  luar  negeri  dan  menutup  kekurangan APBN);  (3)  mendorong  Pasar  Modal  dalam  negeri.  Privatisasi  melalui penerbitan  saham  (IPO)  diharapkan  dapat  mendorong  pasar  modal  dalam negeri.Contoh:  Penerbitan  saham  PT  Telekomunikasi  Indonesia,  Tbk. Memiliki  kontribusi  yang  cukup  signifikan  terhadap  pasar  modal  dengan tingkat  kapitalisasi  pasar  kurang  lebih  18  %.  Kapitalisasi  sebesar  itu merupakan nilai terbesar  yang pernah diberikan satu emiten di Bursa Efek Jakarta.
Manfaat  privatisasi  pada  skala  mikro  BUMN  adalah  (1) Restrukturisasi  modal.  Privatisasi  diharapkan  membentuk  struktur  modal yang lebih baik bagi perusahaan. Privatisasi melalui penerbitan saham baru dapat  meningkatkan  ekuitas  perusahaan  sehingga  dapat  mendanai  proyek investasi  atau  operasional  perusahaan  dengan  modal  sendiri  ( equity );  (2) Keterbukaan  dalam  pengelolaan  perusahaan.  Keterlibatan  sektor  swasta dan perubahan kepemilikan saham perusahaan menuntut manajemen untuk lebih  transparan  dalam  melaksanakan  tata  kelola  perusahaan  ( good corporate  governance );  (3)  Peningkatan  efisiensi  dan  produktivitas. Perubahan  kepemilikan  dari    pemerintah  pada  sektor  swasta  diharapkan mampu  meningkatkan  kinerja  manajemen;  (4)  Perubahan  budaya perusahaan.Perubahan  kepemilikan  perusahaan  mendorong  manajemen untuk  melakukan  revitalisasi  manajemen  serta  perubahan  budaya perusahaaan.  Perubahan  dari  status  BUMN  menjadi    perusahaan  swasta menuntut manajemen untuk bekerja lebih profesional di segala lini.
Dalam  perspektif  internal  manajemen  perusahaan,  kebijakan privatisasi bertujuan untuk (1) memperoleh investor strategis sehingga dapat memacu  kinerja  manajemen  terutama  terkait  dengan  kemampuan  teknis, marketing ,  dan managerial  skills; (2)  memperoleh cash  inflows untuk kepentingan pembangunan infrastrutur telekomunikasi; (3) akselerasi akses teknologi  komunikasi  dan  metode  pengoperasiannya;  (4)    keterbukaan perusahaan  publik  diharapkan  dapat  mempercepat  perubahan  dan meminimalkan pengaruh birokrasi (Nugroho, 2008).

## 3.  Kebijakan  dan Pelaksanaan Privatisasi di Indonesia
Berdasarkan  PP  No.  33/2005  tentang  Tata  Cara  Privatisasi Perusahaan  Perseroan  (Persero)  dalam  penjelasannya  dinyatakan  bahwa privatisasi  dilaksanakan  berdasarkan  pemikiran  yang  menyejajarkan  peran strategis  BUMN  dengan  kemajuan  ekonomi  nasional.    Pengurusan  dan pengawasannya  harus  dilakukan  berdasarkan    prinsip-prinsip  tata  kelola perusahaan  yang  baik  ( good corporate governance ),  sedangkan
peningkatan produktivitas dan efisiensi melalui lengkah-langkah restrukturisasi dan privatisasi.
Restrukturisasi sektoral  dilakukan  untuk  menciptakan  iklim  usaha yang  kondusif  sehingga  efisiensi  dan  pelayanan  optimal  bisa  tercapai. Restrukturisasi perusahaan meliputi penataan kembali bentuk badan usaha, kegiatan  usaha,  organisasi,  manajemen,  dan  keuangan.  Sedangkan privatisasi dilakukan  bukan  semata-mata    bermakna  sebagai  penjualan perusahaan,  melainkan  sebagai  alat  dan  cara  pembenahan  BUMN  untuk mencapai  beberapa  sasaran  skaligus,  termasuk  peningkatan  kinerja  dan nilai  tambah  perusahaan,  perbaikan  struktur  keuangan  dan  manajemen, penciptaan  struktur  industri  yang  sehat  dan  kompetitif,  pemberdayaan BUMN  diharapkan    mampu  bersaing  dan  beorientasi  global,  penyebaran kepemilikan  oleh  publik  serta  pengembangan  pasar  modal  domesttik. Dengan  dilakukannya  privatisasi  ini  bukan  berarti  kendali  atau  kedaulatan negara atas BUMN ybs menjadi berkurang atau hilang. Dalam hal ini negara tetap  menjalankan  fungsi  penguasaan  melalui  regulasi  sektoral  tempat BUMN yang diprivatisasi melaksanakan kegiatan usahanya.
Sejalan  dengan  UU  No.  19/2003  tentang  BUMN,  PP  ini  juga menetapkan  kriteria  persero  apa  saja  yang  dapat  /tidak  dapat  diprivatisasi, selain  itu  diatur  pula    cara  dan  prosedurnya.  Pada  ketentuan  umum  PP  ini disebutkan Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan  terbatas  yang  modalnya  terbagi  dalam  saham  yang  seluruh sahamnya atau paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah RI dan bertujuan mencari  keuntungan. Privatisasi adalah  penjualan  saham  persero,  baik sebagian  atau  seluruhnya  kepada  pihak  lain  dalam  rangka  meningkatkan kinerja  dan  nilai  perusahaan,  memperbesar  manfaat  bagi  negara  dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat.
Di Indonesia, pemerintah dapat melakukan privatisasi setelah DPR- RI  memberikan  persetujuan  atas  RAPBN  yang  di  dalamnya  terdapat  target penerimaan  negara  dari  hasil  privatisasi.  Rencana  privatisasi  dituangkan dalam  program  tahunan  privatisasi  yang  pelaksanaannya  dikonsultasikan kepada DPR-RI. Privatisasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi,  kemandirian,  akuntabilitas,  pertanggung-jawaban,  kewajaran, dan  prinsip  harga  terbaik  dengan  memperhatikan  kondisi  pasar  (domestik dan internasional).
Privatisasi dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:
1.  Penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal, antara lain penjualan saham  melalui  penawaran  umum  ( Initial  Public  Offering  (IPO)  /  Strategic Sales  (SS) ),  penerbitan  obligasi  konversi,  dan  efek  lain  yang  bersifat ekuitas.  Termasuk  penjualan  saham  kepada  mitra  strategis  ( direct placement )   bagi persero yang telah terdaftar di bursa.
2.  Penjualan  saham  secara  langsung  kepada  investor  (  mitra  strategis  atau investor lain termasuk investor finansial. Cara ini khusus bagi persero  yang belum terdaftar di bursa.
3.  Penjualan  saham  kepada  manajemen  dan/atau  karyawan  persero ybs.( Management Buy Out/EBO).
Privatisasi  BUMN  dimulai  ketika  pada  tahun  1991  Semen  Gresik melepas  sahamnya  27  %  ke  pasar  modal.  Pada  tahun  1994  disusul Indonesia  Satelit melepas  sahamnya  sebanyak 10  %. Adapun  BUMN  yang telah diprivatisasi sejak 1991 sampai dengan tahun 2004 dapat di lihat pada tabel 1 – di bawah
Tabel 1: Privatisasi BUMN
BALANCE Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. V / No. 9/ Juli /2008 Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN : 1693-9352
Tabel di bawah ini menunjukkan seberapa jauh masing-masing model dapat memenuhi kriteria sebagai model privatisasi yang ideal .
Tabel 2 : Privatisasi Ideal
Dari  tabel  di  atas,  dpat  dijelaskan  bahwa  alternatif  model  yang  paling mendekati  ideal  adalah  model  privatisasi  dengan private  placement oleh investor  luar  negeri  dengan  penyertaan  di  atas  50  %.  Namun  tidak  semua investor  luar  negeri  yang  dapat  memenuhi  kriteria  sebagai  investor  ideal. Kriteria  di  atas  akan  dapat  terpenuhi  apabila  investor  baru  (1)  merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sama dengan BUMN yang akan diprivatisasi, (2) memiliki reputasi yang baik di tingkat internasional, (3) memiliki  jaringan  pemasaran  yang  baik  di  tingkat  internasional,  (4)  telah menerapkan  prinsip good  corporate  governance dalam  perusahaannya,  (5) telah  memiliki  budaya  yang  baik  dalam  perusahaannya,  serta  (6)  memiliki keunggulan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Adapun  kriteria  BUMN  persero  yang  dapat  diprivatisasi  harus memenuhi  kriteria:  (1)  Industri/sektor  usahanya  kompetitif,  adalah industri/sektor  uasaha  yang  pada  dasarnya  dapat  diusahakan  oleh  siapa saja  seperti  BUMN  ataupun  swasta,  (2)  Industri/sektor  usahanya  terkait dengan  teknologi  yang  cepat  berubah,    adalah  industri/sektor  usaha kompetitif  dengan  ciri  utama  terjadinya  perubahan  teknologi  yang  sangat cepat  dan  memerlukan  investasi  yang  sangat  besar  untuk  menangani teknologi  tsb.  Sedangkan    BUMN  persero  yang  tidak  dapat  diprivatisasi
adalah (1)  Persero  yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peratuan perundang-undangan  hanya  boleh  dikelola  oleh    BUMN,  (2)  Persero  yang bergerak  di  sektor  usaha  yang  berkaitan  dengan  keamanan  negara,  (3) Persero  di  sektor  terentu  yang  oleh  pemerintah  diberikan  tugas  khusus untuk  melaksanakannya  demi  kepentingan  masyarakat,    dan  (4)  Persero yang bergerak di bidang sumber daya alam dan berdasar UU dilarang untuk diprivatisasi.
Selain  itu  pelaksanaan  privatisasi  juga  harus  memperhatikan  manfaat eksternalitas  dan  kinerja  BUMN  yang  akan  diprivatisasi.  BUMN  yang  memiliki manfaat  kesternalitas  dan  kinerja  rendah  maka  dapat  dijual  atau  dilikuidasi. Terhadap BUMN  yang  memiliki manfaat eksternalitas rendah tetapi kinerjanya tinggi,  maka  pemerintah  dapat  menjual  atau  mendatangkan  investor  baru. Sedangkan BUMN yang memiliki manfaat eksternalitas tinggi dan kinerja tinggi pula, maka  perlu dipertahankan dan pemerintah tidak perlu memlikinya 100%. Terhadap  BUMN  yang  memiliki  manfaat  eksternalitas  tinggi  tetapi  kinerja rendah,  maka  perlu  melakukan  upaya  pemberdayaan  atau  revitalisasi  untuk peningkatan kinerja.

## Tabel
Pada  tabel  berikut  ini  diilustrasikan  kondisi  beberapa  BUMN berdasarkan tinggi/rendahnya eksternalitas dan tingkat efisiensinya.

## Tabel
Pelaksanaan  privatisasi  BUMN  yang  dicanangkan  oleh  Pemerintah Indonesia  ternyata  tidak  dapat  berjalan  mulus  sebagaimana  yang  diharapkan. Misalnya realisasi privatisasi BUMN tahun 2001 hanya mampu mencapai 50% dari  target.  Sembilan  BUMN  yang  seharusnya  diprivatisasi  pada  tahun  2001 terpaksa di carry ove r ke tahun 2002. Sementara itu, untuk tahun 2002 sendiri, pemerintah mentargetkan privatisasi untuk  15 BUMN.  Pelaksanaan privatisasi yang  terjadi  sampai  saat  ini  masih  terkesan  ruwet,  berlarut-larut,  dan  tidak transparan.  Dikatakan  ruwet  karena  tidak  adanya  aturan  yang  jelas  tentang
tata-cara  dan  prosedur  privatisasi.  Proses  privatisasi  dari  setiap  BUMN dilakukan  dengan  prosedur  dan  perlakuan  yang  berbeda.  Pelaksanaan privatisasi  juga  terkesan  berlarut-larut.  Keputusan  yang  sudah  diambil pemerintah  tidak  bisa  dengan  segera  dilaksanakan,  karena  berbagai  alasan. Keputusan  untuk  menentukan  pemenang  tender  privatisasi  juga  tidak  ada aturan  atau  formula  yang  jelas,  sehingga  terkesan  pemerintah  kurang transparan dalam proses privatisasi (Komisi V DPR-RI).
Kegagalan  pelaksanaan  privatisasi  juga  disebabkan  adanya  penolakan terhadap privatisasi BUMN. Penolakan terhadap privatisasi BUMN dapat dilihat dari  maraknya  demo-demo  untuk  menentang  privatisasi  BUMN,  baik  yang dilakukan  oleh  masyarakat  maupun  karyawan  BUMN.  Penolakan  terhadap privatisasi  juga  datang  dari  pihak-pihak  tertentu  seperti  Direksi  BUMN, Pemerintah  Daerah,  DPR,  dll.  Berbagai  alasan  dikemukakan  oleh  pihak-pihak tertentu  untuk  menolak  privatisasi  BUMN,  antara  lain  (1)  privatisasi  dianggap merugikan negara, (2) privatisasi kepada pihak asing dianggap tidak nasionalis, (3) belum adanya bukti tentang manfaat yang diperoleh dari privatisasi.
Berikut ini dipaparkan hasil privatisasi BUMN tahun 2002 sampai dengan 2006 dan dari tahun 2006 hingga tahun 2008.
Tabel 5

## Tabel 6

## Sumber : Departemen Keuangan
Berdasarkan tabel 5 di atas dijelaskan bahwa pada tahun 2005 pemerintah sempat  menghentikan  kebijakan  privatisasi.  Hal  ini    mungkin  terkait  dengan master  plan pembenahan  BUMN  2005  –  2009  yang  disebutkan  secara  jelas bahwa  visi  pemerintah  tentang  BUMN  adalah  :  “ BUMN  merupakan  pelaku bisnis  strategis  yang  harus  dikelola  secara  profesional,  sehingga  mempunyai peranan  yang  penting  dalam  perekonomian  nasional  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat”. Adapun  misi  yang  dirumuskan  pemerintah  demi mencapai visi tersebut meliputi tiga unsur, yaitu:
1.  Membangun BUMN yang efisien;
2.  Menjadikan  BUMN  sebagai  salah  satu  sumber  kesejahteraan  rakyat, dan
3.  Memisahkan fungsi BUMN sebagai unit usaha dengan fungsi lainnya.
Pemerintah menggariskan strategi dasar demi tercapai  misi tersebut, yang terdiri dari beberapa unsur yaitu:
1.  Mengelompokkan  ulang    dan  mengevaluasi  BUMN  ke  dalam  BUMN yang menangani cabang-cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup  orang  banyak,  BUMN  yang  usahanya  bersifat  komersial  dan strategis, serta BUMN yang kegiatan usahnaya komersial secara umum;
2.  Melaksanakan restrukturisasi berkelanjutan;

## 3.  Melakukan sinergi BUMN dan aliansi strategis.
Namun  sejak tahun 2006  penjualan  aset  negara  khususnya  BUMN ini dkembali dilakukan. Menurut penjelasan Menteri BUMN bahwa privatisasi merupakan  pilihan  yang  terelakkan  untuk  menutup  sebagian  difisit  APBN, disamping  sumber  yang  lain  yaitu  dari  utang  baik  dari  dalam  maupun  luar negeri. Karena difisit APBN cenderung membesar dari tahun ke tahun, maka kian gencar pula pemerintah dalam mencari utang dan melakukan privatisasi BUMN pada tahun-tahun berikutnya. Jadi bila dikaitkan dengan master plan pembenahan  BUMN    yang  telah  dibuat,  tampaknya  mengalami  perubahan begitu  saja  di  lapangan.  Inkonsisten  seperti  ini  bukan  hanya membingungkan  tetapi  juga  sangat  beresiko  bagi  kredibilitas  pemerintah sendiri.
4.  Dampak  Privatisasi  BUMN  Terhadap  Perekonomian Makro Indonesia
Idealnya  privatisasi  BUMN  dipandang  sebagai  langkah  untuk mengurangi  intervensi  pemerintah  dalam  bidang  ekonomi  yang  seharusnya dilaksanakan oleh sektor swasta. Privatisasi diharapkan dapat meningkatkan daya  saing  dan  efisiensi  perusahaan  yang  selanjutnya  mendukung pertumbuhan  ekonomi  Indonesia.  Namun,  privatisasi  yang  dilakukan pemerintah  saat  ini  bukan  dalam tujuan tersebut,  melainkan untuk menutup defisit  APBN.  Meskipun  BUMN  adalah  “milik  negara”  namun  tidak  ada kebenaran  yang  cukup  bagi  pemerintah  untuk  melego  BUMN-nya  untuk mengisi  kekurangan  dana  operasionalnya.  Kekurangan  pada  budget anggaran  adalah  tanggung  jawab  institusi  pemerintah,  yang  selayaknya diatasi  dengan  cara  efisiensi  operasional,  bukan  dibebankan  kepada  orang lain.
Pemerintah mulai tahun 2002  cenderung melakukan obral BUMN yang saat itu bernilai buku Rp. 850 trilyun atau US$ 89,5 milyar  yang bukan hanya merugikan namun juga sangat memalukan dan memilukan ( Basri, 2009). Berikut ini  adalah beberapa ilustrasi privatisasi beberapa  BUMN :
1.  Penjualan PT Semen Gresik (SG) tahun 1998 yang sangat merugikan karena dua alasan yaitu (a) kontrak jual-belinya bersyarat  ( conditional sale and purchase agreement/CSPA ), dan (b) harga jualnya terlalu murah.Dalam CSPA Cemex sebagai pembeli yang hanya memiliki 14% saham (ditambah pembelian di bursa efek maka total sahamnya menjadi 25,53%)  ternyata mempunyai otoritas yang sama dengan pemerintah RI yang mempunyai saham  51 %. Cemex bahkan mendapat jatah wakil direktur utama dan wakil komisaris yang kekuasaannya sama dengan direktur utama dan komisaris utama. Bagaimana mungkin kontrak yang sedemikian ini bisa ditanda- tangani? Lebih menyedihkan lagi harga saham SG pun jauh dibawah nilai pasarnya.
2.  Penjualan sama BCA yang akibat krisis beralih tangan dari  Keluarga Salim ke Pemerintah RI. Divestasi saham  BCA 51 % oleh BPPN pada tahun 2002 hanya menghasilkan dana sekitar Rp. 5,345 trilyun. Jumlah ini bahkan tidak sampai  10  %  dana  rekapitulasi  BCA  yang  telah  dikeluarkan  negara  yang mencapai  Rp.  59,7  trilyun.  Terlebih  lagi  dari  divestasi  yang  merugikan  itu pemerintah  RI  harus  menanggung  biaya  bunga  obligasi  rekap  yang  pada
akhir  tahun  2002  mencapai  Rp.  47,7  trilyun.  Bagaimana  hal  ini  bisa  terjadi lagi?
3.  Divestasi  indosat  tahun  2002.    Sebelum  Mei  2002  Indosat  bersama Deutsche Telekom (DT) memiliki Satelindo dengan pembagian saham 75 % (Indosat) dan 25 % (DT). Pada bulan Mei 2002 Indosat mengambil alih 25 % saham DT senharga  US$ 325 juta. Seharusnya nilai Satelindo menjadi US$ 1.3  milyar    Lalu  pada  bulan  Oktober    2002  STT  Telemedia  (Singapura) membeli  41,94  %  saham  pemerintah  di  PT  Indosat    dengan  harga  hanya US$ 1,487 milyar. Padahal nilai Satelindo sendiri sudah US$ 1,3 milyar. Jadi seluruh  saham  Indosat  minus    Satelindo  hanya  dihargai  US$  187  juta, padahal  Indosat  adalah  induk  Satelindo.  Dengan  kata  lain  41,94  %  saham pemerintah di Indosat yang dibeli STT hanya dihargai sebesar US$ 79 juta, dan  dengan  harga  “super  obral”  ini  STT  telah  menguasai  bisnis  satelit  dan hak  operator fixed-line di  Indonesia,  sekaligus  menjadikannya  sebagai penguasa mayoritas bisnis seluler di Indonesia. Ketika itu dikabarkan bahwa STT  adalah  pihak  yang  memberikan  penawaran  tertinggi.  Kalau  tawaran tertinggi masih merugikan, mangapa penjualan dipaksakan?
Beberapa contoh kasus privatisasi di atas terutama karena desakan untuk  menutup  defisit  APBN.  DPR  yang  seharusnya  mengontrol  segala sesuatunya, dalam praktiknya bukan membantu menjernihkan situasi namun malah  sebaliknya  .    Yang  pasti  privatisasi  padamasa  itu  merupakan privatisasi terburuk dan paling merugikan .
Reaksi  pemerintah  dengan  kejadian  seperti  di  atas,  pada  awalnya cukup  bijaksana  yaitu  menghentikan  privatisasi  sebagai  cara  untuk menambal  defisit  APBN  sehingga  pada  tahun  2005  tidak  ada  privatisasi BUMN.  Namun  pada  tahun-tahun  berikutya  privatisasi  dilakukan  lagi. Meskipun  tidak  separah  pada  masa  sebelumnya.  Contoh  penjalan  saham Perusahaan  Gas  Negara  (PGN)  pada  tahun  2006,  yang  sudah direncanakan sejak tahun 2005. Saham PGN yang akan dijual sebanyak 5,8 %  (185  juta  lembar  saham).    Entah  mengapa,  pelaksanaan  privatisasi  ini berjalan  lambat  sehingga  baru  dilakukan  pada  Desember  2006  dengan harga  p.  11.350/lembar  saham.  Pdahal  jika  transaksi  dilakukan  pada Agustus 2005 harganya mencapai  Rp. 13.600/lembar saham. Timing yang buruk  berakibat  fatal  .  Tidak  baerhenti  sampai  di  situ,  pada  tahun  2007 ketika  berlangsung  divestasi  saham  pemerintah  di  Bank  BNI  .  Pemerintah memutuskan  melepas  saham  sebanyak  3,95  milyar  saham  BNI  seharga Rp.2.050/lembar.    Harga  itu  lebiih  murah  28  %  dari  harga  pasaran tertinggi.Rp. 2.850/lembar pada sesi penutupan tanggal 25 Juli 2007. Dalam transaksi  ini  negara  dirugikan  hingga  Rp.  3,  16  trilyun.  Astaghfirullah  hal adziim.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  ternyata  hasil  privatisasi  sebenarnya tidak  sepadan  dengan  apa  yang  dikorbankan.  Apalagi  dengani  privatisas BUMN,  yang  dijual    kepada  pihak  asing,  maka  yang  lepas  dari  kontrol negara  bukan  hanya  sejumlah  aset,  tetapi  juga  kebanggaan  nasional  yang bahkan  digantikan  dengan  rasa  kekhawatiran  akan  makin  menguatnya dominasi asing di perekonomian tanah air kita tercinta ini.
Bagan berikut ini memaparkan total penerimaan negara dari BUMN sejak tahun 2003 hingga tahun 2009.
Dari bagan/tabel diatas, menunjukkan secara jelas betapa sumbangan terbesar  BUMN  sesungguhnya  adalah  barasal  dari  pajak,  lalu  deviden,  baru kemudian diikuti oleh privatisasi.  Dengan demikian apabila kita mengharapkan kontribusi  yang  lebih  besar  dari  BUMN  bagi  perekonomian  nasional,  maka langkah  logis  yang  harus  dilakukan  adalah  menyehatkan  BUMN  agar  dapat membayar pajak dan deviden dalam jumlah yang lebih besar lagi.

## Kesimpulan:
Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik di akhir tulisan ini adalah: 1.    Privatisasi  adalah  kebijakan  yang  multifacet-  banyak  muka.  Secara  ideologis bermakna  meminimalisir  peran  negara.  Secara  manajemen  bermakna meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha dan meningkatkan nilai perusahaan, Secara  anggaran,  privatisasi  dapat  diartikan  sebagai  pengisi  kas  negara  yang sedang difisit.
2.  Salah  satu  tujuan  yang  akan  dicapai  melalui  kebijakan  privatisasi  adalah memberikan  kontribusi  finansial  kepada  negara  dan  badan  usaha, mempercepat  penerapan  prinsip-prinsip Good  Corporate  Governance, membuka  akses  ke  pasar  internasional,  dan  alih  teknologi  serta transfer  best practice kepada badan usaha . Sedangkan    manfaat  pelaksanaan  kebijakan  privatisasi  selain  untuk memperbaiki  perekonomian  nasional  (  skala  makro  )  juga  bertujuan  untuk meningkatkan kinerja BUMN (skala mikro).
3. Privatisasi  yang  ideal  adalan  privatisasi  yang  mampu  meningkatkan  kinerja BUMN; mampu  menerapkan prinsip-prinsip goog corporate governance; mampu
meningkatkan  akses  ke  pasar  internasional;  terjadinya  transfer  iptek;  terjadinya perubahan budaya; dan mampu memberikan kontribusi menutup defisit APBN. 4. Di  Indonesia,  pemerintah  dapat  melakukan  privatisasi  setelah  DPR-RI memberikan  persetujuan  atas  RAPBN  yang  di  dalamnya  terdapat  target penerimaan  negara  dari  hasil  privatisasi.  Rencana  privatisasi  dituangkan  dalam program tahunan privatisasi yang pelaksanaannya dikonsultasikan kepada DPR- RI.  Privatisasi  dilakukan  berdasarkan  prinsip-prinsip  transparansi,  kemandirian, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, kewajaran, dan prinsip harga terbaik dengan memperhatikan kondisi pasar (domestik dan internasional).
5. Kebijakan  privatisasi  di  Indonesia  dilaksanakan  berdasarkan  pemikiran  yang menyejajarkan  peran  strategis  BUMN  dengan  kemajuan  ekonomi  nasional. Pengurusan  dan  pengawasannya  harus  dilakukan  berdasarkan    prinsip-prinsip tata  kelola  perusahaan  yang  baik  ( good  corporate  governance ),  sedangkan peningkatan  produktivitas  dan  efisiensi  melalui  langkah-langkah  restrukturisasi dan privatisasi.
6. Sumbangan terbesar  dari BUMN sesungguhnya adalah barasal dari pajak,  lalu deviden,  baru  kemudian  diikuti  oleh    dari  hasil  privatisasi.    Dengan  demikian apabila  kita  mengharapkan  kontribusi  yang  lebih  besar  dari  BUMN  bagi perekonomian  nasional,  maka  langkah  logis  yang  harus  dilakukan  adalah menyehatkan  BUMN  sehingga  dapat  memberi  kontribusi  berupa    pajak  dan deviden dalam jumlah yang lebih besar lagi

## Rekomendasi :
1. Dalam  menjalankan  tugasnya,  manajemen  BUMN  dituntut  untuk  lebih transparan srta mampu menerapkan prinsip good corporate governance
.  Manajemen  BUMN  harus  sadar  bahwa  setelah  privatisasi, pengawasan  bukan  hanya  dari  pihak  pemerintah  tetapi  juga  investor yang menanamkan modalnya ke BUMB tersebut.
2. Privatisasi  harus dikembangkan sebagai strategi bisnis, bukan sebagai strategi  anggaran  –  untuk  menambal  difisit  anggaran.  Oleh  karena  itu pemerintah  hendaknya  menetapkan  perarturan  yang  benar-benar kondusif    sehingga    kebijakan  privatisasi  yang  dilakukan  dapat memperbaiki  perekonomian  nasional  (skala  makro)  dan  meningkatkan kinerja BUMN (skala mikro).

## DAFTAR PUSTAKA
Basri, Faisal (2009): Lanskap Ekonomi Indonesia . Jakarta : Kencana. Bastian, Indra ( 2002) : Privatisasi di Indonesia , Jakarta : Salemba Empa Bos,Deiter  (1991)  : A  Theory  of  the  Organization  of  Public  Interprises ,  Journal  of Economics, Supplement, 5,1985, pp 17 – 40. Kay,  J.A.  dan  D.J.  Thompson    (1986)  : Privatization  :  A  Policy  in  Search  of  A Rational, The Economic Journal, Vol 96, March 1986, pp 18 – 32. Moore,  Stephen  (1987)  : Contracting  Out  :  A  Painless  Alternatif  to  Budget  Cutter’s Knife, in  Steve  H,Hanke  (Ed),  Prospect  of  Privatization,  New  York,  The Academy of Political Science. Nugroho, Riant (2008) : Manajemen Privatisasi BUMN . Jakarta : PT Gramedia Savas,  E.S.  (1997):  Privatization: The  Key  to  Better  Government ,  New  Jersey: Chatam House Publisher, Inc.
Stiglitz,  Joshep  E.(1988)  : Economics  of  The  Public  Sector ,  New  York  :  W.W. Northon.