## Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)
Volume 6, Nomor 2, (2023) hal. 373-391 pISSN 2654-282X | eISSN 2621-783X
Terakreditasi Peringkat 3 - SK No. 204/E/KPT/2022 http://riset.unisma.ac.id/index.php/jipemas/article/view/19633 DOI: 10.33474/jipemas.v6i2.19633

## Penerapan CPPB-IRT dan sistem jaminan produk halal sebagai upaya peningkatan mutu dan kehalalan produk UMKM
Annisa Ananda Putri¹*, Miftakhur Rohmah², Aswita Emmawati³, Yulian Andriyani 4 , Anton Rahmadi 5
1 Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, email: email: annisaanandaputri17@gmail.com
2 Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, email: miftakhurrohmah@faperta.unmul.ac.id
3 Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, email: aswita_emmawati@faperta.unmul.ac.id
4 Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, email: yulian.andriyani@faperta.unmul.ac.id
5 Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, email: antonrahmadi@gmail.com *Koresponden penulis
Info Artikel

## ABSTRACT
Riwayat Artikel
Diajukan: 2023-04-10 Diterima: 2023-05-19 Diterbitkan: 2023-05-28
Keywords: food safety; CPPB-IRT; halal product; MSME
Kata Kunci: keamanan pangan; CPPB- IRT; produk halal; UMKM
Lisensi : cc-by-sa
Copyright © 2023 Annisa Ananda Putri, Miftakhur Rohmah, Aswita Emmawati, Yulian Andriyani, Anton
Rahmadi
Food safety is an important  thing in  a product so as not  to endanger the health of consumers. One of the efforts to improve product quality and halal safety  is  by  implementing  Good  Food  Production  Methods  for  Home Industries and the Halal Product Assurance System. This assistance aims to assist Amplang Belida Gina UMKM in fulfilling the requirements for a P- IRT distribution permit and Halal Certificate by using the following methods: (1) observation and interviews; (2) identification of gaps in the fulfillment of CPPB-IRT aspects and the Halal Product Assurance System; (3) assisting in  the  implementation  of  CPPB-IRT  and  SJPH;  (4)  preparation  of  the required  documents  and  registration  process  for  SPP-IRT  and  Halal Certificates in the self-declare category. The results of MSME assistance have implemented CPPB-IRT and SJPH so that they have received a P-
IRT  certificate  as  a  distribution  permit  and  a  Halal  Certificate  as  an acknowledgment  of  product  halalness.  Follow-up  that  can  be  done  is through monitoring and evaluation as the final assessment of the mentoring process so that business actors carry out consistent implementation of the activities that have been carried out so that if a discrepancy is found, the business actor must take corrective action again.

## ABSTRAK
Keamanan pangan merupakan hal penting dalam suatu produk agar tidak membahayakan  kesehatan  konsumen.  Salah  satu  upaya  untuk meningkatkan  keamanan  mutu  dan  kehalalan  produk  yaitu  dengan menerapkan  Cara  Produksi  Pangan  yang  Baik  untuk  Industri  Rumah Tangga  dan  Sistem  Jaminan  Produk  Halal.  Pendampingan  ini  bertujuan untuk membantu UMKM Amplang Belida Gina dalam memenuhi syarat izin edar  P-IRT  dan  Sertifikat  Halal  dengan  menggunakan  metode:  (1) observasi  dan  wawancara; (2) identifikasi  gap  pemenuhan aspek CPPB- IRT  dan  Sistem  Jaminan  Produk  Halal;  (3)  pendampingan    penerapan CPPB-IRT  dan  SJPH;  (4)  penyiapan  dokumen  persyaratan  dan  proses pendaftaran  SPP-IRT  dan  Sertifikat  Halal  kategori  self  declare.  Hasil pendampingan    UMKM  telah  melakukan  implementasi  CPPB-IRT  dan SJPH sehingga telah mendapatkan sertifikat P-IRT sebagai izin edar dan Sertifikat Halal sebagai pengakuan kehalalan produk. Tindak lanjut yang dapat  dilakukan  yaitu  melalui  monitoring  dan  evaluasi  sebagai  penilaian akhir  dari  proses  pendampingan  agar  pelaku  usaha  melakukan implementasi  secara  konsisten  dari  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan
374 ~ 6(2), 373-391
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
sehingga  jika  ditemukan  ketidaksesuaian  maka  pelaku  usaha  harus melakukan tindakan perbaikan kembali.
Cara mensitasi artikel: Putri, A. A., Rohmah, M., Emmawati, A., Andriyani, Y & Rahmadi, A (2023). Penerapan CPPB-IRT dan sistem jaminan produk halal sebagai upaya peningkatan mutu dan kehalalan produk UMKM. Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS), 6 (2), 373 –391. https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i2.19633

## PENDAHULUAN
Pangan  yang  aman  dan  bermutu  merupakan  salah  satu  syarat  yang diinginkan  oleh  setiap  konsumen  agar  tidak  membahayakan  kesehatannya. Upaya  peningkatan  mutu  dan  keamanan  pangan  menjadi  tanggung  jawab semua pihak yang berkaitan dengan pangan (Purba et al., 2014) . Pangan tidak hanya  dinilai  dari  segi  mutu  dan  keamanan  saja,  namun  juga  kepada  nilai kehalalannya.  Sebab  itu,  pelaku  usaha  harus  meningkatkan  kualitas  produk pangan agar memiliki nilai jual yang tinggi.
Salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  keamanan  pangan  dapat dilakukan melalui penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah  Tangga  (CPPB-IRT)  sesuai  dengan  Peraturan  Kepala  Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor HK.03.1.23.04.12.2206. CPPB- IRT  merupakan standar  yang memuat  persyaratan  yang  harus dipenuhi  oleh pelaku  usaha  untuk  menghasilkan  pangan  olahan  yang  aman,  bermutu  dan layak  konsumsi (Ali  et  al.,  2022) .  Jika  standar  tersebut  telah  dipenuhi  dan diterapkan maka pelaku usaha akan mendapatkan izin edar berupa Sertifikat Produksi  Pangan  Industri  Rumah  Tangga  (SPP-IRT) (Yulianti  &  Mustarichie, 2018) . Persyaratan  mutu  dan  keamanan  lainnya  yang  dapat  diterapkan  oleh UMKM  adalah  pemenuhan  kehalalan  produk  melalui  penerapan  Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH) pasal 4 No. 33 tahun 2014 yang mengatur bahwa produk yang diimpor, diedarkan dan diperdagangkan  di  Indonesia  wajib  bersertifikat  Halal.  Menurut Warto  & Samsuri,  (2020) Sertifikasi  Halal  akan  berdampak  positif  dalam  membangun lingkungan  bisnis  halal  di  Indonesia.  Karena,  pelaku  usaha  dapat  menjual produknya secara luas. Pendaftaran Sertifikasi Halal dilakukan melalui jalur self declare yang berarti pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil secara mandiri terkait kehalalan produknya berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara  Jaminan  Halal  Produk  (BPJPH)  dengan  tujuan  untuk memudahkan  pelaku  usaha  yang  kesulitan  mendapatkan  proses  Sertifikasi Halal melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) (Hammam, 2022) . Permasalahan  yang  saat  ini  cukup  banyak  dihadapi  oleh  pelaku  usaha khususnya pada UMKM Amplang Belida Gina yaitu kurangnya informasi terkait persyaratan  dan  tata  cara  untuk  memenuhi  dan  menerapkan  standar  hingga mendapatkan izin edar PIRT dan Sertifikat Halal. Seperti halnya pada penelitian Fadilah  &  Setiawan,  (2023) menunjukkan  kurangnya  pemahaman  terkait prosedur perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal oleh pelaku usaha. Oleh karena itu perlu dilakukan pendampingan kepada UMKM agar usaha yang dijalankan dapat terus berkembang.
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 375
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Pengabdian terkait pendampingan perizinan PIRT dan Halal telah banyak dilakukan  namun  kurang  memadai  karena  metode  yang  digunakan  hanya dalam bentuk ceramah dan tidak semua pelaku usaha dapat mengimplementasikan standar dengan baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang  dilakukan  oleh Marta  &  Anggaeni,  (2022) yang  menunjukkan  program sosialisasi  cara  pengajuan  SPP-IRT  dan  Sertifikat  Halal  masih  berpotensi dilanjutkan  melalui  pendampingan  hingga  kedua  sertifikat  tersebut  diperoleh. Hal  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Verawati  et  al.,
(2021) menunjukkan bahwa hasil pendampingan perizinan PIRT dan Sertifikat Halal  masih  perlu  dilanjutkan  hingga  tahap  pengurusan  izin  kepada  pelaku UMKM.  Namun,  menurut Suhardi  et  al.,  (2019) setelah  SPP-IRT  diperoleh belum  menjamin  bahwa  pelaku  usaha  dapat  melakukan  penerapan  standar karena masih ditemukan beberapa masalah yang berpotensi membahayakan pangan.  Kurangnya  kesadaran  pelaku  usaha  perlu  diatasi  melalui pendampingan  secara  bertahap  dengan  memberikan  pengertian  terkait ketetapan standar yang berlaku.
Melalui  pengabdian  ini,  penulis  melakukan  pendampingan  secara bertahap pada UMKM yang diawali dengan identifikasi gap, proses penerapan CPPB-IRT  dan  SJPH,  tindakan  perbaikan,  penyiapan  dokumen  persyaratan hingga  proses  pendaftaran  PIRT  dan  Sertifikat  Halal  sehingga  dapat memberikan manfaat yang banyak bagi pelaku usaha. Tujuan pengabdian ini untuk  membantu  UMKM  memenuhi  syarat  izin  edar  dengan  menerapkan standar  CPPB-IRT  dan  SJPH  agar  bisa  menghasilkan  produk  olahan  yang berkualitas  dari  segi  keamanan  mutu  dan  kehalalannya  sehingga  dapat menjamin  keamanan  konsumen  terhadap  penyimpangan  mutu  pangan  yang membahayakan kesehatan. Hasil atau target luaran dari pengabdian ini yaitu terbitnya  SPP-IRT  dan  Sertifikat  Halal  sebagai  legalitas  perizinan  usaha  dan diharapkan  pelaku  usaha  dapat  mengimplementasikan  standar  tersebut dengan  konsisten.  Pengabdian  ini  masih  cukup  jarang  dilakukan  karena membutuhkan  waktu  yang  panjang  sehingga  perlu  terjalin  kerjasama  dan komitmen  yang  baik  antar  pelaku  usaha  agar  bisa  sampai  pada  tahap penerbitan sertifikat.

## METODE
Kegiatan pengabdian ini dilakukan di UMKM Amplang Belida Gina yang berlokasi  di  Desa  Loa  Kulu  Kota,  Kecamatan  Loa  Kulu,  Kabupaten  Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada bulan November 2022 hingga Maret 2023 menggunakan  metode  PAR  ( Participatory  Action  Research )  dan  dilanjutkan dengan identifikasi dan perumusan masalah melalui observasi dan wawancara.
Tahap  pertama,  observasi  dan  wawancara  yang  dilakukan  dengan meninjau secara langsung di lokasi usaha untuk melihat lingkungan dan ruang produksi sekaligus melakukan wawancara dengan tanya jawab kepada pemilik usaha untuk menggali  informasi sebanyak-banyaknya agar memperoleh data terkait permasalahan dan gambaran kondisi awal UMKM.
Tahap kedua, Identifikasi gap pemenuhan aspek CPPB-IRT dan Sistem Jaminan  Produk  Halal  yang  dilakukan  dengan  cara  menilai  kesesuaian
376 ~ 6(2), 373-391
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
persyaratan  CPPB-IRT  berdasarkan  formulir  pemeriksaan  sarana  P-IRT  dan menilai  kesesuaian  persyaratan  Sistem  Jaminan  Produk  Halal  berdasarkan formulir  audit  internal.  Hasil  identifikasi  digunakan  sebagai  bahan pendampingan kepada pelaku usaha agar dapat menerapkan dan memenuhi persyaratan tersebut.
Tahap  ketiga,  pendampingan  penerapan  CPPB-IRT  dan  SJPH  yang dilakukan  dengan  cara  mendampingi  pelaku  usaha  secara  langsung  terkait penerapan  aspek  yang  belum  terpenuhi  agar  dapat  berjalan  sesuai  dengan standar yang berlaku.
Tahap  keempat,  penyiapan  dokumen  persyaratan  dan  proses pendaftaran  SPP-IRT  dan  Sertifikat  Halal  yang  dilakukan  secara  mandiri kepada  pelaku  usaha  dengan  memberikan  arahan  terkait  alur  proses pendaftaran  P-IRT  melalui  aplikasi  OSS  ( Online  Single  Submission )  dan aplikasi SPP-IRT serta pendaftaran Sertifikat Halal self declare melalui aplikasi SiHalal .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahap pelaksanaan diawali dengan observasi dan wawancara disajikan pada  gambar  1  dengan  melakukan  pengamatan  langsung  di  lokasi  usaha sekaligus tanya jawab terkait kondisi awal UMKM dan proses produksi amplang kepada pemilik UMKM.
Gambar 1 . Observasi dan wawancara dengan pemilik UMKM
Hasil pengamatan pemilik UMKM selalu memelihara kondisi lingkungan usaha  secara  rutin  serta  menerapkan  prinsip  higiene  dan  sanitasi.  Sanitasi lingkungan  adalah  upaya  untuk  mengendalikan  diri  dari  semua  faktor  yang merugikan  daya  tahan  tubuh  dan  kesehatan  manusia (Fattah,  2018) . Lingkungan  usaha  masih  sederhana  namun  terlihat  bersih  dan  terawat, disajikan pada gambar 2.
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 377
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Gambar 2 . Lingkungan usaha UMKM Amplang Belida Gina
Ruang produksi terlihat bersih dan rapi, disajikan pada gambar 3. Pemilik usaha  selalu  menjaga  seluruh  fasilitas  produksi  agar  tidak  terkontaminasi dengan kotoran dan najis yang membahayakan kesehatan.
Gambar 3 . Ruang produksi UMKM
UMKM  Amplang  Belida  Gina  merupakan  salah  satu  usaha  yang memproduksi amplang berbahan dasar ikan belida yang dikelola oleh Bapak Sahibi dan dibantu oleh istrinya Ibu Hamsiah yang berdiri sejak tahun 2018 dan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan (PKP).
Lokasi  produksi  dan  penjualan  produk masih  terletak  di  kawasan  yang sama  dan  berada  tepat  di  pinggir  jalan  raya  sehingga  sangat  strategis  dan mudah  dijangkau  oleh  konsumen.  Produk  amplang  dikemas  menggunakan plastik roll PP yang memiliki 3 jenis ukuran yang berbeda dengan harga masing- masing  Rp5.000,  Rp10.000,  dan  Rp35.000.  Namun,  pemilik  usaha  belum menerapkan penggunaan label sesuai standar dan masih menggunakan jenis kemasan yang tipis sehingga dapat mempengaruhi masa simpan produk yang disajikan pada gambar 4. Karena pemilihan jenis kemasan yang sesuai dengan sifat bahan pangan sangat penting untuk menjaga kadar air dan kualitas bahan yang dikemas (Susanti et al., 2020) .
378 ~ 6(2), 373-391
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Gambar 4 . Produk amplang sebelum pendampingan
Tahap kedua, Identifikasi gap pemenuhan aspek CPPB-IRT dan Sistem Jaminan  Produk  Halal  yang  diawali  dengan  melakukan  pemeriksaan  sarana IRTP  yang  mengacu  pada  Peraturan Kepala  BPOM  RI  No. HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) yang terdiri dari 14 aspek yang harus dipenuhi dan diterapkan oleh IRT. Jika terdapat ketidaksesuaian aspek maka harus dilaksanakan pemeriksaan dan perbaikan ulang.
Hasil  penilaian  identifikasi  gap  pemenuhan  aspek  CPPB-IRT  dengan pengamatan  kondisi  awal  UMKM  disajikan  pada  tabel  1  yang  menunjukkan bahwa masih terdapat 6 aspek persyaratan CPPB-IRT yang belum terpenuhi dengan baik.
Tabel 1. Identifikasi gap ketidaksesuaian aspek CPPB-IRT No. Persyaratan aspek CPPB-IRT Kondisi UMKM 1. Fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi  Tidak  tersedia  sarana  cuci  tangan  lengkap  dengan sabun dan alat pengering  Tidak tersedia tempat pembuangan sampah tertutup
2. Kesehatan dan higiene karyawan  Karyawan  di  bagian  produksi  tidak  menggunakan sarung tangan plastik dan memakai perhiasan  Tidak ada penanggung jawab higiene dan sanitasi
3. Pemeliharaan dan program higiene dan sanitasi  Program  higiene  dan  sanitasi  tidak  dilakukan  secara rutin  Hewan peliharaan berkeliaran di area produksi pangan
 Tidak segera membuang sampah di ruang produksi
4. Pengendalian proses Tidak memiliki diagram alir produksi pangan 5. Pelabelan pangan Label pangan tidak mencantumkan berat bersih/isi bersih, nama  produsen,  tanggal  kadaluarsa,  kode  produksi  dan nomor PIRT 6. Pencatatan dan dokumentasi Tidak  memiliki  dokumen  produksi  serta  tidak  mutakhir, tidak  akurat, tidak tertelusur  dan tidak  disimpan  selama  2 (dua) kali umur simpan produk pangan yang diproduksi
Hasil penilaian identifikasi gap pemenuhan kriteria SJPH disajikan pada tabel 2 yang menunjukkan bahwa terdapat 4 kriteria yang belum dipenuhi.
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 379
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense

## Tabel 2. Hasil Identifikasi gap pemenuhan kriteria SJPH
No. Persyaratan kriteria SJPH Kondisi UMKM 1. Komitmen dan tanggung jawab  Kebijakan halal belum ditetapkan dan disosialisasikan  Penyelia halal/penanggung jawab proses produksi belum ditetapkan  Pembinaan/pelatihan kompetensi halal untuk karyawan belum dilaksanakan 2. Bahan  Daftar bahan halal dan catatan pembelian bahan belum tersedia  Resep produk sebagai acuan/rujukan belum tersedia 3. Proses produk halal SOP proses produksi belum tersedia 4. Produk Produk telah memenuhi kriteria halal 5. Pemantauan dan evaluasi Belum pernah melakukan audit internal
Tahap ketiga dilakukan pendampingan penerapan CPPB-IRT dan SJPH. Tabel perbandingan sebelum dan sesudah pendampingan CPPB-IRT disajikan pada tabel 3.
Tabel 3. Perbandingan sebelum dan sesudah penerapan CPPB-IRT
No Aspek CPPB-IRT Kondisi awal Kondisi akhir Terpenuhi Tidak terpenuhi 1 Lokasi dan lingkungan produksi √ Bersih, bebas dari kotoran sampah dan debu 2 Bangunan dan fasilitas √ Terawat dan mudah dibersihkan 3 Peralatan produksi √ Terbuat dari bahan yang kuat dan dibersihkan secara rutin 4 Suplai air atau sarana penyediaan air √ Memiliki jumlah yang cukup untuk memenuhi kegiatan produksi 5 Fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi √ Tersedia sarana cuci tangan beserta sabun cuci tangan dan lap pengering dan tempat pembuangan sampah yang tertutup 6 Kesehatan dan higiene karyawan √ Melepas perhiasan dan menggunakan sarung tangan plastik sebelum memulai kegiatan produksi serta menetapkan penanggung jawab higiene dan sanitasi 7 Pemeliharaan dan program higiene dan sanitasi √ Program higiene dan sanitasi dilakukan secara rutin di lingkungan usaha dengan cara mengurung hewan peliharaan di tempat khusus dan segera membuang sampah agar tidak menumpuk 8 Penyimpanan √ Bahan baku dan produk jadi disimpan secara terpisah di dalam lemari khusus 9 Pengendalian proses √ Membuat diagram alir produksi sebagai acuan dalam berproduksi lalu dicantumkan dalam buku catatan produksi 10 Pelabelan pangan √ Melengkapi label yang belum memenuhi syarat label pangan 11 Pengawasan oleh penanggung jawab √ Dilakukan oleh pemilik usaha untuk memantau jalannya proses produksi
380 ~ 6(2), 373-391
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
12 Penarikan produk √ Dilakukan secara rutin sebagai tindak pencegahan jika ditemukan produk yang tidak sesuai dengan syarat keamanan pangan 13 Pencatatan dan dokumentasi √ Membuat buku catatan produksi yang berisi resep pembuatan produk, diagram alir proses produksi, pencatatan dokumen produksi, serta seluruh dokumentasi foto kegiatan produksi sesuai aturan. Lalu menjaga dan memelihara dokumen tersebut dengan menyimpan di dalam map khusus 14 Pelatihan karyawan √ Pelaku usaha telah mengikuti pelatihan keamanan pangan yang dibuktikan dengan sertifikat
Terdapat  6  aspek  CPPB-IRT  yang  belum  terpenuhi.  Aspek  pertama, Fasilitas  dan  Kegiatan  Higiene  dan  Sanitasi  merupakan  hal  yang  perlu diperhatikan  untuk  menjamin  agar  bangunan  dan  peralatan  yang  digunakan selalu bersih  dan terawat sebagai tindak pencegahan terjadinya kontaminasi silang dari karyawan.
Fasilitas produksi dalam kondisi terawat dengan menerapkan higiene dan sanitasi  seperti  menyediakan  tempat  pembuangan  sampah  tertutup  di  ruang produksi  untuk meminimalisir  timbulnya  aroma/bau dan mencegah  timbulnya lalat  yang  dapat  mengkontaminasi  permukaan  makanan  serta  menyediakan sarana  cuci  tangan  lengkap  dengan  sabun  dan  lap  pengering.  Sarana  cuci tangan yang digunakan masih sangat sederhana yaitu hanya berupa kran air yang  masih  menyatu  dengan  tempat  pencucian  peralatan  produksi  yang disajikan pada gambar 5.
Gambar 5 . Sarana cuci tangan sesudah pendampingan
Aspek  kedua,  kesehatan  dan  higiene  karyawan  perlu  dijaga  dan diperhatikan  untuk  menjamin  tidak  terjadinya  pencemaran  pangan  yang diproduksi.  Dalam  industri  pangan,  personal  higiene  merupakan  hal  penting yang  harus  diterapkan  untuk  menjamin  keamanan  produk  dari  terjadinya kontaminasi pangan (Kristiana et al., 2020) . Pelaku usaha selalu merawat diri
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 381
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
dengan  memperhatikan  rambut  dan  kuku  agar  tetap  pendek,  menggunakan baju yang bersih, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air sebelum mulai bekerja, setelah menangani barang kotor, setelah kembali dari toilet dan setelah menyelesaikan proses produksi, tidak menggunakan perhiasan dan memakai masker, celemek dan sarung tangan plastik yang tersaji pada gambar 6.
Gambar 6 . Kesehatan dan higiene karyawan
Aspek  ketiga,  pemeliharaan  dan  program  higiene  dan  sanitasi  harus dilaksanakan  secara  teratur  untuk  mencegah  terjadinya  kontaminasi  silang pada makanan olahan. Program higiene dan sanitasi telah diterapkan dengan baik  seperti  menjaga  dan  memelihara  peralatan  produksi  agar  tetap  bersih, higienis,  dan  bebas  dari  kontaminan.  Hewan  peliharaan  tidak  berkeliaran  di sekitar ruang produksi dan sampah tidak dibiarkan menumpuk. Hal ini dilakukan sebagai  tindak  pencegahan  terjadinya  kontaminasi  biologis  yang  dapat mempengaruhi mutu dan keamanan pangan.
Aspek keempat, pengendalian proses harus dilakukan dengan benar agar menghasilkan produk yang aman dan bermutu. Pengendalian proses dilakukan dengan  mengecek  semua  bahan  yang  digunakan  dalam  proses  produksi seperti  bahan  baku,  bahan  penolong,  dan  Bahan  Tambahan  Pangan  (BTP) tidak  mengandung  zat  berbahaya  dan  telah  memenuhi  standar  mutu  bahan yang  dipersyaratkan  sehingga  aman  untuk  digunakan.  Proses  pembuatan amplang  telah  mengikuti  diagram  alir  produksi  yang  dibuat  sebagai  rujukan sehari-hari  dalam  kegiatan  produksi  yang  tercantum  dalam  SOP  proses produksi amplang.
Aspek kelima, pelabelan pangan industri rumah tangga harus mengikuti standar  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  69 Tahun  1999  tentang  Label  dan Iklan  Pangan.  Label  yang  disajikan  pada  gambar  7  belum  memenuhi  syarat sehingga harus dilakukan perbaikan. Salah satu upaya untuk menarik perhatian konsumen yaitu melalui pengembangan desain label produk yang baik karena dapat berpengaruh penting bagi konsumen untuk menentukan pilihan produk yang akan dibeli sehingga harus didesain menarik (Margono, 2018) .
382 ~ 6(2), 373-391
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Gambar 7 . Label pangan sebelum perbaikan
Perancangan  logo  dan  mendesain  ulang  label  pangan  agar  sesuai dengan standar telah dilakukan meliputi: (1) nama produk sesuai dengan jenis pangan; (2) daftar bahan atau komposisi yang digunakan; (3) berat bersih atau isi bersih; (4) nama dan alamat IRTP; (5) tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa; (6) kode produksi; (7) nomor PIRT yang disajikan pada gambar 8. Karena peran label  pada  produk  sangat  penting  untuk  memudahkan  konsumen  dalam memilih,  menyimpan,  dan  mengonsumsi  produk  yang  diinginkan (Septian  & Rahayu, 2014) .

## Gambar 8 . Label pangan setelah perbaikan
Aspek  keenam,  pencatatan  dan  dokumentasi  harus  dilakukan  dengan sebaik mungkin untuk mempermudah penelusuran saat terjadi masalah terkait proses  produksi  dan  distribusi  serta  mencegah  produk  melewati  tanggal kadaluarsa,  dan meningkatkan  efisiensi  sistem  pengawasan  pangan.  Pelaku usaha telah membuat buku catatan produksi yang berisi: (1) resep pembuatan amplang;  (2)  diagram  alir  proses  produksi;  (3)  dokumentasi  kegiatan  proses produksi; (4) dokumen pencatatan produksi IRT.
Hasil  pendampingan  penerapan  Sistem  Jaminan  Produk  Halal  dapat dilihat  pada  tabel  perbandingan  sebelum  dan  sesudah  pendampingan  SJPH disajikan pada tabel 4.
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 383
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense

## Tabel 4. Perbandingan sebelum dan sesudah pendampingan penerapan SJPH
No Kriteria SJPH Kondisi awal Kondisi akhir Terpenuhi Tidak terpenuhi 1 Komitmen dan tanggung jawab √  Telah membuat poster kebijakan halal dan poster terkait pengetahuan halal dan haram  Telah menetapkan penyelia halal sebagai penanggung jawab proses produksi halal,  Telah memberikan pembinaan melalui pelatihan soal kompetensi di bidang halal sesuai yang tercantum dalam SJPH 2 Bahan √  Daftar bahan halal telah disusun  Telah membuat catatan pembelian bahan sesuai dengan template yang telah disediakan dalam SJPH  Telah membuat resep produk di dalam buku catatan produksi 3 Proses produk halal √ SOP proses produksi meliputi: (1) SOP pembelian bahan; (2) SOP penyimpanan bahan; (3) SOP higiene dan sanitasi karyawan; (4) SOP proses produksi; (5) SOP sarana & fasilitas produksi; (6) SOP penyimpanan produk telah dibuat 4 Produk √ Produk amplang tidak menggunakan nama, bentuk dan kemasan yang diharamkan serta diproduksi menggunakan bahan dan fasilitas produksi yang bersih dan bebas dari najis. 5 Pemantauan dan evaluasi √ Audit internal telah dilakukan dengan seluruh karyawan melalui formulir  pada SJPH.
Terdapat 4 kriteria yang telah dipenuhi yaitu kriteria pertama, komitmen dan tanggung jawab yang berisi 3 poin persyaratan yaitu kebijakan halal yang merupakan  pernyataan  tertulis  yang  berisi  komitmen  pelaku  usaha  agar konsisten  menghasilkan  produk  yang  halal.  Hal  ini  diterapkan  melalui pembuatan  poster  kebijakan  halal  dan  poster  terkait  pengetahuan  halal  dan haram  kemudian  menempelnya  pada  lingkungan  produksi  sebagai  bentuk sosialisasi halal kepada konsumen dan seluruh karyawan yang terlibat dalam proses produksi yang disajikan pada gambar 9.
384 ~ 6(2), 373-391
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Gambar 9 . Pemasangan poster kebijakan halal UMKM
Tanggung  jawab  pemilik  usaha  dilakukan  dengan  memastikan  seluruh karyawan di lokasi usaha bertanggung jawab dan menjaga integritas kehalalan produk  sesuai  dengan  syarat-syarat  Proses  Produk  Halal  (PPH).  Penetapan penyelia  halal/penanggung  jawab  PPH  dilakukan  melalui  pembuatan  surat keputusan yang tercantum dalam dokumen manual SJPH.
Pembinaan  sumber  daya  manusia  dilakukan  melalui  pelatihan  internal kepada semua karyawan dengan membuat soal kompetensi halal sebanyak 10 pertanyaan yang diambil dari materi yang tercantum dalam dokumen SJPH. Hal ini  dilakukan  agar  karyawan  dapat  memahami  dan  menerapkan  cara memproduksi pangan yang halal.
Kriteria kedua, bahan yang digunakan dalam proses produksi amplang telah dipastikan berasal dari bahan yang halal, dibuktikan dengan sertifikat halal seperti  yang tercantum pada daftar bahan halal yang disajikan pada tabel 5. Bahan yang digunakan wajib bersertifikat halal kecuali bahan yang termasuk dalam positive  list (bahan  yang  tidak  kritis)  meliputi:  bahan  nabati  seperti bawang putih dan bahan hewani non sembelihan seperti ikan segar dan telur segar.
Tabel 5. Daftar bahan halal produk amplang
No Nama dan Merk Produsen Nomor Sertifikat Halal Masa Berlaku Sertifikat Halal 1 Daging Ikan Belida Ibu Tati, Kec. Muara Wis, Kutai Kartanegara - - 2 Telur Ayam Toko Tinuk & Pasar Loa Kulu Kota - - 3 Bawang Putih Toko Tinuk & Pasar Loa Kulu Kota - - 4 Tepung Tapioka – Rose Brand PT. Budi Starch & Sweetener, Tbk ID00410000088710 270 13-08-2025 5 Minyak Goreng Sawit – Fortune PT. WILMAR NABATI INDONESIA ID00410000191920 621 09-09-2025 6 Garam – Samatrah PT. Unichemcandi Indonesia ID35410000106830 221 03-06-2025 7 Royco Bumbu Kaldu Rasa Ayam PT. Unilever Indonesia, Tbk ID00410000234370 422 19-05-2026
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 385
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
8 Bahan Tambahan Pangan/Penguat Rasa – Sasa MSG Plus PT. Sasa Inti ID00410000125640 521 23-07-2025 9 Gula Pasir – Gulaku Premium 500 gr PT. Sweet Indolampung ID00410000201600 321 17-06-2025 10 Hercules Baking Powder (Bahan Tambahan Pengembang Kue Double Acting) PT. Hero Makmur Primatama ID00410000064805 21 08-07-2025 11 Air Pencuci Alat Dan Bahan PDAM - - 12 Cairan Pencuci Piring – Sunlight, Jeruk Nipis 100 PT. Unilever Indonesia, Tbk ID00410000008400 120 19-05-2024 13 Kemasan Plastik PP – Merek Bawang PT. DOLPIN PUTRA SEJATI ID004100002293411 21 10-02-2026
Daftar bahan halal telah disusun sebagai acuan dalam membeli bahan. Bukti  pembelian/nota  disimpan  sebagai  dokumen  pendukung  bahan.  Bahan baku merupakan hal yang penting dalam proses sertifikasi halal, karena bahan tersebut  bisa  saja  berasal  dari  bahan  yang  haram  sehingga  produk  yang dihasilkan juga dinilai tidak halal (Jannah & Mu'tamar, 2020) . Kriteria ketiga, proses produk halal merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin  kehalalan  suatu  produk,  meliputi  penyediaan  bahan,  pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk (Sukri, 2021) . Pemilik usaha telah membuat SOP pada setiap proses produksi sesuai standar mutu dan kehalalan produk. SOP digunakan untuk memastikan bahwa  kegiatan  usaha  dilakukan  secara  konsisten  sehingga  dapat  menjaga kualitas produk (Hapsari & Kurniawanti, 2021) .
Kriteria  keempat,  produk  amplang  telah  memenuhi  kriteria  kehalalan produk  yang  disajikan  pada  gambar  10,  proses  produksi  amplang  dilakukan menggunakan bahan,  alat  dan  fasilitas  produksi  yang  bersih  dan  bebas  dari najis,  tidak menggunakan  gambar  kemasan,  nama, dan bentuk produk  yang diharamkan  berdasarkan  ketetapan  fatwa  sehingga  aman  dikonsumsi (Hamidatun & Pujilestari, 2022) .
386 ~ 6(2), 373-391
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Gambar 10 . Foto produk setelah pendamping
Kriteria  kelima,  pemantauan  dan  evaluasi  dilakukan  untuk  memantau sejauh mana penerapan SJPH yang telah dilaksanakan oleh pelaku usaha yang dilakukan menggunakan formulir audit internal oleh penyelia halal/penanggung jawa. Bukti pelaksanaan audit internal harus disimpan dan dipelihara dengan baik selama masa Sertifikat Halal berlaku agar jika ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan  SJPH  penyelia  halal  dan  pemilik  usaha  segera  melakukan tindakan perbaikan. Hasil audit tersebut harus dilaporkan kepada BPJPH.
Tahap  kelima  yaitu  melakukan  penyiapan  dokumen  persyaratan  dan proses  pendaftaran  SPP-IRT  dan  Sertifikat  Halal  kategori self  declare. Dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan SPP-IRT yaitu harus memiliki: (1) akun OSS; (2) Nomor Induk Berusaha (NIB); (3) data produk (nama  produk  pangan,  jenis  produk  pangan,  nama  jenis  pangan,  jenis kemasan, isi bersih, komposisi, proses produksi, cara penyimpanan, jenis dan masa  simpan  produk);  (4)  rancangan  label  produk  yang  telah  memenuhi standar persyaratan label pangan. Proses pendaftaran SPP-IRT disajikan pada gambar 11.
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 387
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Sertifikat  P-IRT  telah  terbit  otomatis  dengan  nomor  PIRT  (PB  UMKU: 240522003067800000001)  dari  data  yang  diinput  oleh  pelaku  usaha.  Dinas Kesehatan  telah  melakukan  audit  pemeriksaan  sarana  IRTP  dengan memastikan bahwa bahan dan fasilitas produksi aman dari segi kebersihan dan kesehatan (Wirda et al., 2020) . Hasil audit menunjukkan UMKM Amplang Belida Gina  telah  memasuki  level  2  sehingga  produk  pangan  telah  resmi  terdaftar secara legal. Sertifikat tersebut telah di cetak dan diserahkan kepada pemilik usaha yang disajikan pada gambar 12.
Gambar 12 . Penyerahan Sertifikat P-IRT
Proses  pendaftaran  Sertifikat  Halal self  declare memerlukan  dokumen persyaratan  yang  harus  disiapkan  yaitu  disajikan  pada  tabel  6.  Dokumen tersebut  harus  dilengkapi  dan  dimasukkan  secara online melalui  aplikasi SiHalal.
Tabel 6. Dokumen persyaratan sertifikat halal self declare No. Persyaratan Dokumen 1. Data Pelaku Usaha  KTP pemilik usaha
 Penanggung jawab  Aspek legal (NIB & NPWP)
 Izin edar SPP-IRT
2. Data Penyelia Halal
 Foto KTP penyelia halal
 SK penetapan penyelia halal
 Sertifikat penyelia halal (jika ada)
3. Data Pengajuan ( Self Declare )
 Jenis layanan, jenis produk, nama usaha, area pemasaran  Pemilihan lokasi, lembaga, dan nama pendamping PPH 4. Pabrik & Outlet Pabrik dan Outlet (sesuaikan dengan lokasi produksi dan penjualan)
5. Bahan  Daftar nama bahan dan kemasan  Bahan kategori cleaning agent (air, sabun pencuci dll)  Nama kemasan produk (standing pouch dll) 6. Produk Klasifikasi produk, rincian, nama, merek, foto produk, jumlah bahan yang digunakan 7. Proses Produk Halal Pembelian, penyimpanan bahan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk, dan distribusi
388 ~ 6(2), 373-391
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Pendaftaran  dilakukan  secara  mandiri  oleh  penulis  dan  pelaku  usaha melalui  aplikasi  SiHalal. Alur  proses  pendaftaran  Sertifikat  Halal self  declare disajikan pada gambar 13.
Gambar 13 . Diagram alur proses pendaftaran Sertifikat Halal self declare
Proses verifikasi dan validasi (verval) dilakukan sendiri oleh penulis yang berperan sebagai Pendamping Proses Produk Halal (P3H) bersertifikat berasal dari Unit Layanan Strategis (ULS) Halal Center Universitas Mulawarman yang merupakan  salah  satu  Lembaga  Pendamping  Proses  Produk  Halal  (LP3H) resmi  yang  terdaftar  sebagai  mitra  BPJPH.  P3H  bertugas  sebagai penjamin/saksi  yang  dapat  membuktikan  pernyataan  pelaku  usaha  telah memenuhi  persyaratan  dan  bertanggung  jawab  melakukan  verval  kehalalan produk (Rafianti  et  al.,  2022) .  Verval  bahan  meliputi  pemeriksaan  dokumen bahan dan permintaan komposisi bahan. Sedangkan verval proses produk halal meliputi:  verifikasi  dokumen  PPH;  penerapan  sistem  PPH;  dan  verifikasi lapangan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil.
Proses  penerbitan  Sertifikat  Halal  membutuhkan  waktu  sekitar  2  bulan hingga  saat  ini  telah  mendapatkan  Sertifikat  Halal  dengan  nomor ID64110002340230323  yang  diterbitkan  pada  12  Mei  2022.  Berikut dokumentasi  penyerahan  Sertifikat  Halal  kepada  pemilik  UMKM  Amplang Belida Gina disajikan pada gambar 14.
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 389 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Gambar 14 . Penyerahan Sertifikat Halal

## SIMPULAN
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  telah  terlaksana  dengan baik.  Keberhasilan  pendampingan  yang dilakukan  telah  mencapai  95%  yang dibuktikan  dari  hasil  perbaikan  dan  implementasi  CPPB-IRT  dan  SJPH sehingga sangat berdampak baik bagi  UMKM untuk meningkatkan mutu dan kehalalan  produk  secara  konsisten.  Target  luaran  telah  tercapai  berupa terbitnya sertifikat P-IRT sebagai legalitas perizinan usaha yang bisa digunakan selama  5  tahun  kedepan  dan  Sertifikat  Halal  sebagai  pengakuan  kehalalan produk yang berlaku selama 4 tahun. Pendampingan ini memberikan manfaat bagi pemilik usaha karena telah memahami pentingnya keamanan pangan dan kehalalan  produk  sebagai  syarat  untuk  mendapatkan  SPP-IRT  dan  Sertifikat Halal. Tindak lanjut kegiatan yang dapat dilakukan yaitu dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menilai secara keseluruhan terkait pemenuhan aspek  CPPB-IRT  dan  SJPH  yang  telah  dilakukan  agar  pelaku  usaha mengimplementasikan  dengan  konsisten.  Jika  ditemukan  ketidaksesuaian maka harus dilakukan tindakan perbaikan kembali.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  Program  Matching  Fund  Kedaireka  Konsorsium Patriot  Pangan  KEMENDIKBUDRISTEK  2022  yang  bekerja  sama  dengan Jurusan  Teknologi  Hasil  Pertanian  Universitas  Mulawarman  dan  Dinas Koperasi  UKM  Kutai  Kartanegara,  Kalimantan  Timur  telah  mendukung  dan memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat melalui pendampingan UMKM sehingga berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada UMKM Amplang Belida  Gina  telah  bersedia  bekerjasama  dan  bersedia  didampingi  hingga selesai.

## DAFTAR RUJUKAN
Ali,  D.  Y.,  Widjanarko,  S.  B.,  Yuwono,  S.  S.,  Fibrianto,  K.,  &  Mubarok,  A.  Z.
(2022).  Penerapan  CPPB-IRT  dan  Perbaikan  Produksi  Sari  Buah  di Bumdesa Makmur Abadi. JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat) , 5 (2), 343-352. https://doi.org/10.30595/jppm.v5i2.5846 Fadilah, R.  M., & Setiawam, U. (2023).  Pendampingan Pembuatan Perizinan
390 ~ 6(2), 373-391
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
PIRT dan Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM Makanan Keripik Kaca di Kampung  Tegal  Heas,  Cihanjawar,  Bojong,  Purwakarta. Jurnal Pengabdian  Masyarakat:  Pemberdayaan,  Inovasi  dan  Perubahan.  3 (2), 25 –33. https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPMWidina/article/view/462 Fattah,  N.  (2018).  Hubungan  Personal  Hygiene  dan  Sanitasi  Lingkungan dengan Kejadian Penyakit Kulit pada Pasien di Puskesmas Tabaringan Makassar. UMI Medical Journal , 3 (1), 36 –46.
https://doi.org/10.33096/umj.v3i1.33
Hamidatun,  H.,  &  Pujilestari,  S.  (2022).  Pendampingan  Penerapan  Sistem Jaminan Produk Halal di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi. Jurnal Abdi Masyarakat , 2 (2), 609 –616. https://doi.org/10.54082/jamsi.302 Hammam,  H.  (2022).  Tinjauan  Maqasidus  Syariah  Tentang  Sertifikasi  Halal Dengan  Skema  Self  Declare  (Studi  di  Pelaku  Usaha  Kerupuk  Udang Aconk,  Dsn.  Junganyar  Pesisir,  Kec.  Socah,  Kab.  Bangkalan). In Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nahdatul Ulama Surabaya
(Vol. 2, No. 1, pp. 536 –551.
https://conferences.unusa.ac.id/index.php/snpm/article/view/1014 Hapsari,  Y.  T.,  &  Kurniawanti,  K.  (2021).  Perancangan  Standar  Operational Prosedur  (SOP)  Pada  Proses  Produksi  Frozen  Food. Jurnal  Terapan Abdimas , 7 (1), 8-14. https://doi.org/10.25273/jta.v7i1.8671 Jannah,  M.  J.,  &  Mu'tamar,  M.  F.  F.  (2020).  Analisis  Titik  Kritis  Keharaman
Produk pada UMKM Kerupuk. Jurnal Agroindustri Halal,  6 (2), 205 –216.
https://doi.org/10.30997/jah.v6i2.2564
Kristiana, A., Setiawati, T., & Patriasih, R. (2020). Penerapan Personal Higiene
Karyawan Home Industry Kerupuk Di Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten  Indramayu. Media  Pendidikan,  Gizi,  Dan  Kuliner , 9 (1),  1 –6. https://doi.org/10.17509/boga.v9i1.23682 Margono,  S.  (2018).  Upaya  Meningkatkan  Daya  Tarik  Produk  Makanan  Dan Minuman  Oleh-Oleh  Di  Tempat  Destinasi  Wisata  Melalui  Kajian  Tanda Pada  Desain  Kemasan. Widyakala:  Journal  of  Pembangunan  Jaya University , 5 (1), 66-76. https://doi.org/10.36262/widyakala.v5i1.102
Marta, H., & Anggaeni, T.  T. K.  (2022). Sosialisasi Cara Pengajuan SPP-IRT dan Sertifikasi Halal Kepada UMKM Pengolahan Pangan. Dhamakarya:
Jurnal Aplikasi
Ipteks untuk
Masyarakat , 11 (3), 281 –287. https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v11i3.32545
Purba,  D.  F.,  Nuraida,  L.,  &  Koswara,  S.  (2014).  Efektivitas    Program Peningkatan  Mutu  dan  Keamanan  Pangan  Industri  Rumah  Tangga Pangan  (IRTP)  di  Kabupaten  Cianjur. Jurnal  Standarisasi , 16 (2),  103 –
112. https://doi.org/10.31153/js.v16i2.172
Rafianti,  F.,  Krisna,  R.,  &  Radityo,  E.  (2022).  Dinamika  Pendampingan
Manajemen  Halal  Bagi  Usaha  Mikro  dan  Kecil  Melalui  Program  Self Declare. Jurnal Sains Sosio Humaniora , 6 (1), 636 –643. https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19732
Septian, J., & Rahayu, W. P. (2014). Pengetahuan Pelabelan Produsen Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Bogor. Jurnal Mutu Pangan: Indonesian
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 391 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Journal of Food Quality , 1 (2), 145 –150.
https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/jmpi/article/view/27464
Suhardi, B., Wardani, S. V., & Jauhari, W. A. (2019). Perbaikan Proses Produksi Ikm Xyz Berdasarkan Kriteria Cppb-Irt, Wise, Dan Sjh Lppom Mui. J@ti Undip : Jurnal Teknik Industri , 14 (2), 93-102.
https://doi.org/10.14710/jati.14.2.93-102 Sukri,  I.  F.  (2021).  Implementasi  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal dan Produk Halal di Indonesia. Majalah Hukum Nasional , 51 (1), 73 –94. https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139 Susanti,  A.,  Yuliana,  A.  I.,  &  Arfa'i,  I.  (2020).  Pengaruh  Jenis  Kemasan  dan Masa  Simpan  Terhadap  Karakteristik  Keripik  Pisang  Kepok  (Musa paradisiaca  L.). Exact  Papers  in  Compilation  (EPiC) , 2 (1),  199-204.
http://ojs.unwaha.ac.id/index.php/epic/article/view/273. Verawati, D.  M., Destiningsih, R., & Novitaningtyas, I. (2021). Pendampingan
Perizinan  PIRT  dan  Sertifikasi  Halal  Produk  Makanan  Ringan  Pada Pelaku UMKM di desa Balesari, Windusari, Magelang. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat , 6 (4), 1166 –1175.
https://doi.org/10.30653/002.202164.888 Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk  Halal  di  Indonesia. Al  Maal:  Journal  of  Islamic  Economics  and Banking , 2 (1), 98-112. https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803 Wirda, F.,  Herizon,  &  Putra,  T.  J.  (2020).  Penguatan  Daya  Saing  UKM  Pada Usaha  Makanan  Khas  Daerah  Sumatera  Barat. Dinamisia :  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 4 (4), 579 –587.
https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i4.4165
Yulianti, M. D., & Mustarichie, R. (2018). Tata Cara Registrasi Untuk Pangan
Olahan Industri Rumah Tangga (PIRT) Dan Makanan Dalam Negeri (MD)
Dalam Rangka Peningkatan Produk Yang Aman dan Bermutu di Bandung Jawa Barat. Farmaka , 15 (3), 57 –64.
https://doi.org/10.24198/jf.v15i3.14749.