INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 2631-2643 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penyelesaian Sengketa Dalam E-Commerce Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berkaca Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen)
Raden Rafika Dwinanda Kirana Universitas Indonesia Email: ppatmuslimah@gmail.com
Abstrak
Dalam penelitian ini, penulis mengkaji bagaimana res judicata putusan badan arbitrase konsumen atas sengketa melindungi hak-hak konsumen yang dirugikan selama berbelanja online, adapun alasan penulis  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  cara  atau  tindakan,-  konsumen  dalam  toko  dapat Penyelesaian  Sengketa  dan  kesesuaian  konsep  dalam  keputusan  penyelesaian  sengketa  di  Badan Arbitrase  Sengketa  Konsumen  (BPSK).  Sebuah  studi  normatif-empiris  digunakan  sebagai  metode. Melalui  aspek  hukum  formal  dengan  kajian  unsur-unsur  yang  berkaitan  dengan  kasus  jurusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan kasus. Analisis penelitian ini bersifat kualitatif  dan  dilakukan  melalui  penelaahan  bahan  pustaka  atau  informasi  sekunder  berupa standar/undang-undang dan penjelasan, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait  dengan  masalah  penyelesaian  sengketa  hukum  dalam  e-business  nomor  8.  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat empat kasus sengketa e- commerce  di  BPSK  Provinsi  DKI  Jakarta  selama  tahun  2017-2018,  dua  di  antaranya  tidak  dapat dilanjutkan karena pengusaha tidak sepakat untuk menyelesaikannya dan dua kasus lagi. dijelaskan dan para pihak menyepakati hasil negosiasi. Masih banyak persoalan yang belum efektif melindungi konsumen  dalam  sengketa  niaga. Relevansi konsep  penyelesaian  sengketa  BPSK  dengan  konsep penyelesaian sengketa hukum Islam adalah bahwa BPSK merupakan lembaga penyelesaian sengketa alternatif  sederhana  tidak  berdasarkan  proses  pengadilan,  dimana  sengketa  konsumen  dalam perdagangan elektronik pada umumnya diselesaikan secara damai, sehingga hasilnya damai (win-win solution)
Kata Kunci: Perlindungan konsumen; penyelesaian sengketa konsumen; badan penyelesaian sengketa konsumen; e-commerce
Kata Kunci:

## PENDAHULUAN
Ekonomi global sedang memasuki fase baru dengan Internet. Hal ini lebih dikenal dengan  ekonomi  digital  atau  ekonomi  digital.  Kehadirannya  ditandai  dengan  semakin banyaknya  kegiatan  ekonomi  yang  sarana  komunikasinya  menggunakan  internet. Perkembangan teknologi dalam hal ini teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi jual beli. Kebiasaan masyarakat yang dulunya melakukan transaksi jual beli  secara  langsung  atau  tatap  muka  kini  berangsur-angsur  berubah  ke  cara  baru  yaitu internet/online. E-niaga atau E-niaga. Electronic commerce berarti semua transaksi komersial atau  perdagangan  barang  atau  jasa  melalui  media  elektronik/internet (Evi  Retnowulan  & Regina  Hernani,  2010). . Perdagangan  elektronik  berkembang  di  masyarakat  karena perkembangan  teknologi  dan  peningkatan  jumlah  pengguna  internet,  khususnya  di Indonesia .(Rifan Adi Nugraha, dkk, 2017)
Dalam bidang bisnis, internet banyak digunakan sebagai alat bisnis, terutama untuk meningkatkan efisiensi. Dengan bisnis online, cukup mengakses website yang menawarkan

## Abstract
In this study, the authors examine how res judicata consumer arbitration agency decisions on disputes protect the rights of consumers who are harmed while shopping online, as for the author's reasons for knowing and analyzing methods or actions, - consumers in stores can resolve disputes and suitability of concepts  in  settlement  decisions  disputes  at  the  Consumer  Dispute  Arbitration  Board  (BPSK).  A normative-empirical  study  was  used  as  the  method.  Through  formal  legal  aspects  with  a  study  of elements related to the majors case. This study uses a legal approach and a case approach. The analysis of this research is qualitative in nature and is carried out through a review of literature or secondary information  in  the  form  of  standards/laws  and  explanations,  analysis  and  evaluation  of  laws  and regulations  related  to  the  problem  of  legal  dispute  resolution  in  e-business  number  8.  Year  1999 concerning Consumer Protection. The results of this study are that there were four cases of e-commerce disputes at BPSK DKI Jakarta Province during 2017-2018, two of which could not be continued because the employers did not agree to resolve them and two more cases. explained and the parties agreed on the  outcome  of  the  negotiations.  There  are  still  many  problems  that  have  not  effectively  protected consumers in commercial disputes. The relevance of the BPSK dispute resolution concept to the concept of Islamic law dispute resolution is that BPSK is a simple alternative dispute resolution institution not based on court proceedings, where consumer disputes in electronic commerce are generally resolved peacefully, resulting in a win-win solution.
Keywords: Consumer protection; settlement of consumer disputes; consumer dispute resolution agency; e-commerce
barang yang dibutuhkan konsumen. Mereka dapat memilih dan membandingkan kualitas dan harga barang yang mereka inginkan, hal ini membuat bisnis menjadi lebih mudah. Lebih hemat dan hemat dibandingkan dengan membeli langsung dari toko. Jual beli elektronik bisnis/e-commerce dalam hal ini adalah pertukaran properti-untuk-properti dalam keadaan dimana penjual dan pembeli berada di dua lokasi yang berbeda.
E-commerce  saat  ini  menjadi  pilihan  utama  karena  di  antara  kelebihannya  adalah lebih praktis, user friendly dan dapat dilakukan kapan saja selama memiliki koneksi internet. Di  sisi  lain,  e-commerce  juga  memiliki  kekurangan,  misalnya  karena  kondisi  proteksi, penggunaan  teknologi  internet  saat  berbelanja  online  juga  berdampak  negatif  bagi konsumen,  mengingat  pembelian  online  dilakukan  oleh  pengusaha  dan  konsumen  yang tidak. bertemu langsung dan tidak saling mengenal. . oleh merchant sehingga barang yang datang sangat berbeda dengan yang dipesan/tidak memenuhi kriteria yang disepakati di awal,  waktu  pengiriman  tidak  sesuai  dengan  waktu  yang  disepakati  dan  juga  proses pengiriman barang rawan kerusakan dan keterlambatan.
Masalah lain yang sering terjadi dan sangat merugikan konsumen adalah barang yang dipesan dan dibayar oleh konsumen tidak dikirimkan oleh pengusaha.
Karena permasalahan hukumnya, Indonesia masih belum memiliki undang-undang khusus  yang  melingkupi  dan  mengatur  e-commerce.  Saat  ini  pelaksanaannya  masih berpedoman pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008. Penjelasan  undang-undang  tersebut  menyebutkan  bahwa  pemerintah  mendukung pengembangan teknologi informasi melalui pemanfaatan infrastruktur hukum dan regulasi, hingga pemanfaatannya . dapat dicegah dengan aman Penyalahgunaan mengingat nilai- nilai agama dan sosial budaya Indonesia. isi umum Peraturan, elektronik dan penyelesaian sengketa.  Namun  undang-undang  ini  tidak  dapat  secara  khusus  dijadikan  landasan penyelesaian apabila terjadi sengketa transaksi e-commerce di Indonesia yang melemahkan posisi konsumen e-commerce karena konsumen tersebut tidak terlindungi dan konsumen dirugikan dapat memperdagangkan transaksi e-commerce, tetapi tidak ada kerangka hukum untuk e-niaga yang memungkinkan konsumen menyelesaikan sendiri perselisihan mereka.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia memiliki Undang- undang  Perlindungan  Konsumen  No.  8  Tahun  1999.  Pasal  1(1)  Undang-undang  tersebut memuat istilah perlindungan konsumen, yaitu:
“Kepastian hukum untuk melindungi konsumen”. Undang -undang ini dapat menjadi pedoman  perlindungan  konsumen  dalam  perdagangan  elektronik  dengan  tujuan  untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mencakup kepastian hukum dan unsur
keterbukaan informasi dan akses informasi. Substansi yang diatur dalam peraturan tersebut secara  tidak  langsung  melindungi  para  pihak  dalam  perdagangan  elektronik,  sehingga konsumen yang melakukan perdagangan elektronik dapat mengandalkan peraturan ini. ( Ni Putu Putri Wasundari dan Edward Thomas Lamury Hadjon, 2019)
UU  Perlindungan  Konsumen  No.  8  Tahun  1999  memberikan  kesempatan  kepada konsumen  untuk  menuntut  haknya  yang  dilanggar  ketika  terjadi  perselisihan  antara konsumen dan pedagang. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen No  8  Tahun  1999  :Konsumen  berhak  menasihati,  melindungi  dan  mengupayakan penyelesaian sengketa konsumen dengan baik, artinya dalam hal ini konsumen e-commerce berhak  untuk  mengusahakan  penghapusan  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  transaksi  e- commerce.
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  No.  8  Tahun  1998  memuat  pasal  yang mengatur tentang lembaga-lembaga yang dapat digunakan konsumen sebagai titik temu penyelesaian permasalahannya, baik di pengadilan (persidangan) maupun di luar pengadilan (non  pengadilan)  atau  melalui  sengketa  alternatif.  resolusi.  resolusi  yaitu  dalam  Undang- Undang Perlindungan Konsumen tentang Badan Arbitrase Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut  BPSK).  Definisi  BPSK  juga  terdapat  dalam  keputusan  Menteri  Perdagangan,  yaitu lembaga yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen. Keberadaan BPSK dapat menjadi bagian dari pemerataan keadilan, khususnya bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pemilik usaha, karena sengketa antara konsumen dan pemilik usaha biasanya nilainya kecil dan konsumen tidak perlu menyelesaikannya di pengadilan. BPSK didirikan berdasarkan Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dan  didirikan  oleh  pemerintah  di  bawah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang  bukan merupakan badan  hukum atau bagian  dari  badan  hukum.  BPSK  sebagai  lembaga  hukum  nonstruktural  bagi  konsumen dalam rangka arbitrase perkara kecil/sederhana/tuntutan kecil dengan prinsip penyelesaian sengketa yang murah, cepat dan mudah.
Berkaitan dengan e-commerce, kajian ini penting untuk dibahas karena kejadian yang merugikan konsumen bisa berulang, seperti di e-commerce PT. BL dan e-commerce lainnya dapat  lebih  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  terhadap  lembaga  perlindungan konsumen sehingga jika terjadi kerugian dapat diselesaikan oleh BPSK.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka
dan befokus pada semua peraturan perundang-undangan, doktrin dari para pakar hukum, maupun putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data  menggunakan studi dokumen yang berasal  dari  bahan-bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  non  hukum.  Data  tersebut  akan dianalisis  dengan  metode  kualitatif  dan  disimpulkan  secara  deduktif  berdasarkan argumentasi  menurut  norma-norma  hukum,  asas  dan  prinsip  hukum,  doktrin  atau  teori hukum.  Sehingga  bisa  menemukan  Penyelesaian  Sengketa  Dalam  E-Commerce  Melalui Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (Berkaca  Dari  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  karakteristik  kasus  e-commerce  BPSK.  Kasus  tersebut  bermula  dari konsumen  e-commerce  yang  memesan  barang  di  website  e-commerce  namun  tidak menerima  produk  yang  dipesan  akibat  pencurian  data  konsumen.  Juga  berdasarkan  data pengaduan YLKI, kerugian konsumen  e-commerce disebabkan oleh produk yang dipesan. pada  bisnis  online/e-transaction,  sehingga  merchant  tidak  mau  bertanggung  jawab  atas kerugian  yang  diderita  konsumen. Pelaksanaan perlindungan konsumen  dan penyelesaian sengketa  e-commerce  oleh  Badan  Mediasi  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  diawali  dengan permohonan penyelesaian sengketa konsumen secara elektronik sampai dengan multi step resolution/putusan sebagai berikut:

## 1. Pengajuan Permohonan
Pihak yang bersengketa biasanya adalah konsumen, pengusaha dan negara, terutama yang  terlibat  dalam  penyediaan  barang/jasa  untuk  kebutuhan  masyarakat.  Dalam  setiap sengketa  konsumen,  khususnya  sengketa  yang  diselesaikan  oleh  BPSK,  konsumen  adalah pihak  yang  mengikat.  Dalam  sengketa  yang  berkaitan  dengan  transaksi  perdagangan elektronik/e-commerce,  konsumen  adalah  setiap  orang  yang  dianggap  sebagai pembeli/pengguna  manfaat  barang  dagangan.  Tanpa  konsumen  atau  orang  yang mewakilinya sebagai pihak, sengketa bukanlah sengketa konsumen. Perselisihan mengenai transaksi  jual  beli  online/online  termasuk  dalam  sengketa  konsumen,  karena  pembeli transaksi jual beli online/online adalah konsumen.(Susanti Adi Nugroho, 2015)
Prosedur  pertama  bagi  konsumen  e-commerce  yang  dirugikan  akibat  transaksi online/e-commerce  dan  ingin  menyelesaikan  sengketanya  adalah  dengan  mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diatur dalam Pasal 15 sampai dengan 17  Peraturan  Menteri  Perindustrian  dan  Berdagang.  Dagang  No.350/MPP/Kep/12/2001. Konsumen  dapat  menghubungi  Otoritas  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen. Permohonan dapat dilakukan
secara  lisan  atau  tertulis  kepada  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  melalui sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) setempat. Dokumen permohonan penyelesaian  sengketa  konsumen,  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  didaftarkan  oleh sekretariat BPSK serta diberi tanggal dan stempel nomor pendaftaran:
a. meninggal dunia;
b. sakit atau telah berusia lanjut sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan sendiribaik secara tertulis maupun lisan, sebagaimana dibuktikan dengan suratketerangan dokter dan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP);
c. belum dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku; atau orang asing (Warga Negara Asing).
Permohonan penyelesaian sengketa ditolak jika tidak memuat persyaratan permohonan pada  pasal  16  dan  apabila  permohonan  gugatan  bukan  kewenangan  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen.  Sengketa  konsumen e-commercemenurut  UUPK  dimulai  pada  saat konsumen e-commercemenggugat pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memenuhi ganti rugi, jadi dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen e-commerceyang menjadi tergugat  adalah  pelaku  usaha,  jadi  yang  mengajukan permohonan  adalah  konsumen  e- commerceyang dirugikan, karena memang kewenangan BPSK ini adalah untuk melindungi hak- hak konsumen. (Susanti Adi Nugroho, 2015)
2.  Pendaftaran dan Pemeriksaan Permohonan
Permohonan yang dibuat secara tertulis yang diterima oleh sekretariat BPSK diberikan bukti tanda terima kepada pemohon, sedangkan untukpermohonan yang diajukan secara tidak tertulis harus dicatat oleh seretariat BPSK dalam satu formulir yang disediakan untuk itu dan dibubuhi tanda tangan atau cap jempol oleh konsumen atau ahli waris/kuasanya dan kepada pemohon diberikan tanda terima.(Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001)
Terhadap  formulir  pengaduan  penyelesaian  sengekta  dilakukan  penelitian  dan pemeriksaan  yang  diserahkan kepada  ketua BPSK meliputi kelengkapan formulir  pengaduan dan  bukti-bukti  pendukung.  Adapun  Permohonan  penyelesaian  sengketa  konsumen  secara tertulis harus memuat secara benar dan lengkap mengenai:
a. nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri;
b. nama dan alamat lengkap pelaku usaha;
c. barang atau jasa yang diadukan;
d. bukti perolehan (bon, faktur, kwitansi dan dokumen bukti lain);
e. keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh barang atau jasa tersebut;
f. saksi yang mengetahui barang atau jasa tersebut diperoleh;
g. foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada. (Pasal 17 Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001)
Data  Pengaduan  yang  diterima  secara  benar  dan  lengkap  diajukan  olehKepala Sekretariat  kepada  Ketua  BPSK,  apabila  permohonan  belum  lengkap,  maka  pengaduan tersebut  dikembalikan  kepada  konsumen  untuk  dilengkapi  syarat-syarat  yang  tersebut. Apabila ditolak karena  sengketa tersebut  bukanlah sengketa konsumen maka ketua BPSK harus menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang untuk memeriksa sengekta tersebut.

## 3. Pemanggilan Para Pihak
Setelah ketua BPSK melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan berikut syarat- syarat permohonan, selanjutnya Ketua BPSK membuat surat panggilan kepada tergugat dan penggugat agar hadir pada sidang pertama. Sebagaimana dalam Pasal 26 Keputusan Menteri perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor  350/MPP/Kep/12/2001  “Ketua  BPSK  memanggil pelaku  usaha  secara  tertulis  disertai  dengan  copy  permohonan  penyelesaian  sengketa konsumen,  selambat-lambatnya  dalam  waktu  3  (tiga)  hari  kerja  sejak  permohonan penyelesaian  sengketa  diterima  secara  benar  dan  lengkap  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 16” .
Dalam surat panggilan dicantumkan  dengan jelas  mengenai hari, tanggal,  jam dan tempat persidangan serta kewajiban pelaku uaha untuk memberikan surat jawaban terhadap penyelesaian  sengketa  konsumen  dan  disampaikan  pada  hari  persidangan  pertama. Persidangan 1 (pertama) dilaksanakan  selambat-lambatnya pada hari  kerja ke- 7 (ketujuh) terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK. Jadi maksimal waktu yang dimiliki Ketua BPSK dari mulai pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (secara  formal)  permohonan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  sampai  dengan dilaksanakannya persidangan pertama, yaitu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, tidak termasuk hari libur nasional.
Pemanggilan para pihak dilakukan oleh panitera yang ditunjuk Ketua BPSK, para pihak dibebaskan dalam memilih cara penyelesaian sengketa, dan harus berdasarkan kedua belah pihak. Adapun bentuk penyelesaian sengketa di BPSK yang dapat ditempuh adalah melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Setelah para pihak saling menyetujui cara apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa, maka akan mengikat untuk keduanya, dan wajib mengikutinya. Sebaliknya, jika tidak ada kesepakatan satu pihak, maka tidak akan dilanjutkan ke  proses  penyelesaian  sengketa,  dankonsumen e-commercedapat  melanjutkan  gugatan melalui Pengadilan Negeri.

## 4. Pembentukan Majelis Sidang
Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mempunyai kewajiban menjaga ketertiban jalannya persidangan (Pasal 27 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001). Terdapat 3 (tiga) tata cara persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Pasal 54 ayat (4) jo. Pasal 26 sampai dengan Pasal 36 Surat Keputusan Menperindang Nomor 350/MPP/Kep/12/2001)  Majelis  dibentuk  berdasarkan  Keputusan  Ketua  BPSK  dan  dibantu panitera. Jumlah anggota majelis harus ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang yang mewakili unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.
a. Persidangan dengan cara konsialisi
Konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa diantara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, Penyelesaian sengeta konsumen e- commercemelalui konsiliasi dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa didampingi oeh majelis  BPSK  yang  bertindak  pasif  sebagai  konsiliator.  Jadi  pada  proses  penyelesaiannya, sesuai  dengan  Pasal  29  butir  a  majelis  BPSK  akan  menyerahkan  sepenuhnya  proses penyelesaian  segketa  kepada  para  pihak,  baik  mengenai  bentuk  maupun  jumlah  ganti kerugiannya.(Pasal  29  butir  a  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor 350/MPP/Kep/12/2001) Pada penyelesaian sengketa e-commerce melalui konsiliasi, majelis BPSK  sebagai  konsiliator  memanggil  konsumen e-commerce  yang  dirugikan  dan  pelaku usaha tergugat, dan memamggil saksi-saksi serta ahli, dan apabila diperlukan menyediakan forum  kosiliasi  bagi  konsumen  dan  pelaku  usaha  yang  bersengketa  dan  menjawab pertanyaan  konsumen  dan  pelaku  usaha,  terkait  dengan  perundang-undangan  di  bidang perlinduungan konsumen.
Adapun  hasil  musyawarah  yang  merupakan  kesepakatan  anatara  konsumen e- commerce dan pelaku usaha yang bersengketa selanjutnya dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis  yang  ditandatangani  oleh  para  pihak  yang  bersengketa,  dan  diserahkan  kepada majelis untuk dituangkan dalam keputusan majelis BPSK yang fungsinya untuk menguatkan perjanjian tersebut.
b. Persidangan dengan cara mediasi
Mediasi  adalah  proses  negosiasi  penyelesaian  sengketa  atau  pemecahan  masalah dimana pihak-pihak ketiga tidak boleh memihak ( impartial) bekerjasama dengan para pihak yang  bersengketa  membantu  memperoleh  kesepakatan  perjanjian  yang  memutuskan. .(Susanti  Adi  Nugroho,  2015)  Mediator  tidak  mempunyai  wewenang  untuk  memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang  diserahkan  kepadanya.  Kesepakatan  dapat  tercapai  dengan  mediasi  jika  pihak  yang
bersengketa  berhasil  mencapai  saling  pengertian  dan  bersama-sama  merumuskan penyelesaian sengketa dengan arahan konkret dari mediator.
Dalam  penyelesaian  sengketa e-commerce  dalam  bentuk  mediasi  di  BPSK, penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan  didampingi  anggota  BPSK  sebagai  mediator.  Mediator  menyerahkan  sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada para pihak baik mengenai bentuk maupun besarnya ganti kerugian atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak terulangnya kembali kerugian konsumen. Majelis bertindak aktif sebagai mediator dengan memberikan nasehat, petunjuk, saran  dan upaya-upaya  lain dalam menyelesaikan sengketa, maajelis juga menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan ketentuan.(Pasal 31 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/200)
Mediator BPSK dapat minta diperlihatkan alat bukti baik surat atau dokumen lain yang mendukung dari kedua belah pihak. Atas persetujuan  para  pihak  atau kuasanya mediator dapat  mengundang  seorang  atau  lebih  saksi  atau  saksi  ahli  dalam  bidang  tertentu  untuk memberikan  penjelasan  mengenai  hal-halyang  terkait  dengan  sengketanya.  Jika  proses mediasi  menghasilkan  suatu  kesepakatan,  para  pihak  dengan  bantuan  mediator  wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak. Hasil musyawarah yang merupakan kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, selanjutnya dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan diserahkan kepada majelis BPSK untuk dikukuhkan dalam keputusan Majelis BPSK untuk menguatkan perjanjian tersebut. Putusan tersebut mengikat kedua  belah  pihak. Keputusan majelis  dalam konsiliasi dan mediasi tidak membuat sanksi administratif.
c. Arbitrase.
Arbitrase adalah salah satu bentuk adjudikasi privat . dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, pengertian arbitrase adalah “cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.Dalam proses ini, pihak yang bersengketa mengemukakan masalah mereka  kepada  pihak  ke  tiga  yang  netral  dan  memberinya  wewenang  untuk  memberi keputusan.
Penyelesaian sengketa konsumen e-commerce melalui arbitrase di BPSK para pihak memilih  arbiter  dari  anggota  BPSK  yang  berasal  dari  unsur  pelaku  usaha  dan  konsumen sebagai anggota majelis. Arbiter yang telah dipilih oleh para pihak kemudian memilih arbitor ke  tiga  dari  anggota  BPSK  yang  berasal  dari  unsur  pemerintah  sebagai  ketua.  Pada
persidangan pertama ketua majelis wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Jika  terjadi  perdamaian  antara  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  maka  majelis  wajib membuat putusan dalam bentuk penetapan perdamaian. Hal ini adalah untuk menghindari kemungkinan  ingkar  janji  setelah  putusan  diucapkan.  Sebaliknya  jika  tidak  tercapai perdamaian  maka  persidangan  dimulai  dengan  membacakan  isi  gugatan  konsumen,  dan surat jawaban dari pelaku usaha. Ketua majelis BPSK harus memberikan kesempatan yang sama  kepada  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  untuk  menjelaskan  hal-hal  yang dipersengketakan.  Apabila  pelaku  usaha  dan  konsumen  tidak  hadir  dalam  persidangan pertama, maka majelis BPSK memberikan kesempatan terakhir pada persidangan kedua yang diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 hari kerja sejak persidangan pertama. Apabila dalam persidangan kedua konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi  hukum.  Sebaliknya  jika  pelaku  usaha  tidak  hadir,  maka  gugatan  konsumen  akan dikabulkan oleh majelis tanpa kehadiran pelaku usaha.
Cara  penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  cara  arbitrase  ini  berbeda  dengan penyelesaian sengketa konsiliasi dan mediasi. Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh Majelis yang bertindak sebagai Arbiter. (Pasal  5  ayat  (3)  Keputusan  Menteri  Perindustian  dan  Perdagangan  Nomor 350/MPP/Kep/12/2001)  Dalam  penyelesaian  sengketa  dengan  cara  arbitrase,  badan  atau majelis yang dibentuk BPSK bersikap aktif dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa jika tidak tercapai kata sepakat di antara mereka. Cara pertama yang dilakukan adalah badan ini  memberikan  penjelasan  kepada  pihak-pihak  yang  bersengketa  perihal  perundang- undangan  yang  berkenaan  dengan  hukum  perlindungan  konsumen.  Lalu,  masing-masing pihak yang bersengketa diberikan kesempatan yang sama untuk menjelaskan apa saja yang dipersengketakan.  Nantinya,  keputusan  yang  dihasilkan  dalam  penyelesaian  sengketa  ini adalah menjadi wewenang penuh badan yang dibentuk BPSK tersebut.
5. Alat Bukti Dalam Sengketa E-commerce di BPSK
Alat  bukti  dalam  penyelesaian  sengketa  diatur  dalam  Pasal  5  Keputusan  Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Alat bukti dalam penyelesaian sengketa konsumen e-commerce berupa :
a. barang dan/atau jasa
Dalam sengketa e-commerce, maupun sengketa lainnya apabila terdapat kerugian terhadap barang yang dipesan, misalnya barang cacat atau barang tidak sesuai pesana, maka konsumen harusmembawa barangnya tersebut saat persidangan sebagai bukti memang adanya kerugian yang dialami
b. keterangan para pihak yang bersengketa
Dalam forum penyelesaiannya kedua belah pihak diminta menjabarkan hal-hal terkait dengan sengketanya secara benar dan jujur
c. keterangan saksi dan/atau saksi ahli
Konsumen dan pelaku usaha dalam sengketa e-commerce maupun sengketa lainnya dapat membawa saksi ahli ke persidangan untuk meminta pendapat dari pandangan profesional mengenai sengketanya.
d. surat dan/atau dokumen
Konsumen maupun pelaku usaha e-commercedapat menunjukkan surat/dokumen yang menjadi bukti-bukti mendukung terjadinya sengketa untuk menguatkan
e. bukti-bukti lain yang mendukung

## SIMPULAN
Dari  pembahasan  dan  hasil  penelitian  penulis,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa perdagangan elektronik yang pada intinya mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008, telah gagal melindungi konsumen elektronik  jika  terjadi  sengketa.  Untuk  menyelaraskan  e-commerce  dan  perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa dalam e-commerce dapat diselesaikan di pengadilan dan di luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  berdasarkan  Pasal  45  dilakukan  oleh BPSK.  Lembaga  yang  didirikan  negara  ini  menyelesaikan  sengketa  konsumen  kecil  dan sederhana. Penyelesaian sengketa cepat, mudah dan murah. Konsumen dan pengusaha e- commerce yang harus ke  pengadilan dapat menyelesaikan sengketa di BPSK. Kedua belah pihak dapat memilih forum mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Selama tahun 2017-2018, terdapat empat  kasus  sengketa  e-commerce  di  BPSK  DKI  Jakarta  yang  salah  satunya  tidak  dapat dilanjutkan  karena  pedagang  tidak  menyetujui  penyelesaian,  diselesaikan  dan  para  pihak berdamai dengan sepakat untuk merundingkan hasilnya. Mengacu pada kasus e-commerce di  BPSK  DKI  Jakarta,  penulis  menyimpulkan  bahwa  BPSK  tidak  cukup  efisien  untuk menyelesaikan sengketa e-commerce secara keseluruhan karena kriteria utama sengketa e- commerce adalah pencurian data. Dari sudut pandang pihak lain, hal ini harus dilihat tidak hanya dari sudut pandang perlindungan konsumen dan perlindungan sipil, tetapi juga dari sudut  pandang  hukum  pidana.  Padahal  gugatan  yang  dapat  diterima  oleh  BPSK  hanyalah gugatan yang bersifat substantif/administrasi. Di luar kasus e-niaga semacam itu, BPSK dapat menjadi pilihan terbaik bagi konsumen elektronik yang berkaitan dengan transaksi kecil dan
besar.  Namun  berdasarkan  kasus  yang  dikemukakan  penulis,  BPSK  telah  melindungi konsumen  e-commerce  dengan  memenuhi  kewajibannya  dan  bertindak  sebagai  lembaga yang menyediakan wadah peradilan bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa  sesuai  prosedur  dan  undang-undang  yang  berlaku.  Dalam  hal  perdagangan elektronik,  penulis  menginformasikan  bahwa  hasil  keputusan  dituangkan  dalam  kontrak, dicatat dalam salinan keputusan BPSK, didekompresi dan dicatat dalam surat perjanjian para pihak no. 004/PNTP/BPSK-DK/I/2018, 19 Desember 2017 .

## DAFTAR PUSTAKA
Evi Retn owulan & Regina Hernani, “Tinjauan Hukum Jual Beli Secara Online ”, Jurnal Hukum, Vol. XIX, No. 19 (Oktober 2010), h., 18.
Rifan  Adi  Nugraha,  dkk,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Transaksi Online ” ,Jurnal Serambi Hukum, Vol. 08 No. 02 (Agustus 2014 – Januari 2015), h., 9.
Rizka Syafrina, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, De Lega Lata, Vol. I No. 2 (Juli – Desember 2016), h., 432 Ni Putu Putri Wasundari dan Edward Thomas Lamury Hadjon, “Perlindungan Hukum Terhadap
Konsumen E-commerce  Dan  Eksistensi  Electronic  Signature  Dalam  Perdagangan Internasional”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, h., 3.
Rochani Urip Salami & Rahadi W asi Bintoro, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengeta
Transaksi Elektronik ( E-commerce )”, Fakultas Hukum Unsoed, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 1 (Januari 2013), h., 131.
http://momdadi.com/momdadi/kecewa-setelah-belanja-adukan-ke- bpsk/diakses  pada  07 September 2021
Tetanoe Bernada,”Upaya Perlindungan Hukum Pada Kons umen Dalam Transaksi E-commerce Untuk  Mendukung  Pertumbuhan  Ekonomi  Digital  Di  Indonesia”, Jurnal  Hukum  Dan Peradilan, Uph, Banten Vol. 6 No.1 (Maret 2017), h., 4.
https://economy.okezone.com/read/2018/01/19/320/1847340/pengaduan-ylki-2017- paling-banyak-belanja- online?page=1 . Diakses 05 September 2021.
https://www.msn.com/id-id/news/other/ylki-catat-belanja- online-pengaduan-terbanyak- 2017/ar-AAuSIA7 .  Diakses 02 September 2021.
Susanti  Adi  Nugroho, Proses  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Ditinjau  Dari  Hukum  Acara Serta Kendala Implementasinya (Jakarta: Kencana, 2015, cet. 3), h., 147.
Pasal 15 ayat (3) Keputusan Menteri perinustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001,
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Pasal  17  Keputusan  Menteri  perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor  350/MPP/Kep/12/2001, tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Susanti  Adi  Nugroho, Proses  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Ditinjau  Dari  Hukum  Acara Serta Kendala Implementasinya, h., 148.
Pasal  15  ayat  (4)  dan  (5)  Keputusan  Menteri  perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor 350/MPP/Kep/12/2001,  tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Pasal  17  Keputusan  Menteri  perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor  350/MPP/Kep/12/2001, tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal  29  butir  a  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor 350/MPP/Kep/12/2001  Tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, h., 109.
Pasal  31  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor  350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal  5  ayat  (3)  Keputusan  Menteri  Perindustian  dan  Perdagangan  Nomor 350/MPP/Kep/12/2001
Pasal  49  ayat  (1)  UUPK  menyebutkan  bahwa:  Pemerintah  membentuk  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan
Tetanoe Bernada, “ Upaya Perlindungan Hukum Pada Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Untuk  Mendukung  Pertumbuhan  Ekonomi  Digital  Di Indonesia,” Jurnal  Hukum  Dan Peradilan, Vol. 6 No.1, (2017 : 1 – 24), h., 12.
Taufik  Yahya,  “Peran  Penting  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Dalam  Rangka Perlindungan Hak- Hak Konsumen,” Jurnal Ilmu Hukum (Maret, 2014), h., 7