## Biaya Transaksi Dan Benefit Cost paDa
inTegrasi VerTikal ranTai nilai agroinDusTri kakao skala kecil
TransacTion cosT and BenefiT cosT on VerTical inTegraTion of cacao small scale agroindusTry Value chain
Zulfiandri *)1 , M. Syamsul Maarif **) , Aji Hermawan **) , Hartrisari Hardjomidjojo ***)
*) Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Esa Unggul Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta 11510
**) Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor
Jl. Raya Pajajaran, Bogor 16151
***) Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor Kampus IPB Darmaga, Gedung FATETA Lantai 2, JL. Lingkar Akademik, 16680
Abstract: The government has provided incentives of technology to farmer groups engaged in the business of cocoa and chocolate. The incentives are expected to improve the downstream processes of the agricultural commodities. one downstream strategy developed by the government is developing a small capacity of the cocoa industry to undertake the processing of cocoa beans. The government intends to integrate the aquaculture sector (on-farm) with the processing sector (off-farm). This study aimed to analyze the transaction fee on each cocoa agro-industry value chain and analyze the feasibility of cocoa agro-industry vertical integration with benefit-cost ratio analysis in order to obtain the input vertical integration of agro-industry appropriate for cocoa farmer groups in indonesia.  The  research  showed  that  transaction  costs  increased  concurrently  with  the  vertical integration  between  small-scale  cocoa  value-chains.  The  vertical  integration  showed  a  positive correlation with the feasibility of cocoa agro-industry. if the business is run separately, it is a worthy effort in the early stage and late stage chains (culinary). if the business is integrated between stage 1 and stage 2, the value of Bc ratio is still not feasible. The vertical integration stage 1, stage 2 and stage 3 cacao of the agro-industry produced a Bc ratio of 1.12, indicating that the business is financially feasible.
Keywords: cocoa  agroindustry,  technology  incentives,  transaction  cost,  benefit  cost  analysis, vertical integration
Abstrak: Pemberian  insentif  teknologi  oleh  pemerintah  kepada  kelompok-kelompok  tani  kakao dan  kelompok  usaha  coklat  telah  diberikan  oleh  pemerintah.  Salah  satu  strategi  hilirisasi  yang dikembangkan pemerintah adalah mengembangkan industri kakao berkapasitas kecil untuk mengolah biji kakao. Pemerintah ingin mengintegrasikan sektor budidaya dengan sektor industri pengolahan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  biaya  transaksi  pada  setiap  rantai  nilai  agrindustri kakao dan menganalisis kelayakan integrasi vertikal agroindustri kakao dengan Benefit-Cost rasio analisis  agar  dapat  diperoleh  masukan  integrasi  vertikal  agroindustri  yang  tepat  bagi  kelompok tani kakao di Indonesia.  Penelitian menunjukkan bahwa biaya transaksi meningkat seiring dengan terjadinya  integrasi  vertikal  antar  rantai  nilai  kakao  skala  kecil.  Tingginya  biaya  transaksi  pada tahapan agroindustri karena adanya biaya lobby dan penyiapan lahan bagi pabrik mini kakao untuk mendapatkan  insentif  teknologi  dari  pemerintah.  Integrasi  vertikal  menunjukkan  korelasi  positif dengan kelayakan usaha agroindustri kakao. Jika usaha ini dikerjakan secara terpisah maka usaha yang layak pada rantai tahap awal dan tahap akhir (kuliner coklat). Jika usaha ini dintegrasikan antara tahap 1 dan tahap 2, BC rasio  belum layak. Integrasi vertikal tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 agroindustri kakao memberikan nilai BC rasio 1,12 yang berarti usaha layak secara finansial.
Kata kunci: agroindustri kakao, insentif teknologi, biaya transaksi, analisis biaya-manfaat, integrasi vertikal

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu dari tiga besar Negara pengekspor  kakao  dunia.  Ekspor  kakao  Indonesia sebagian  besar  dalam  bentuk  biji  ( bean ),  sehingga nilai tambah produk ini tidak optimal. Sebagian besar produksi  kakao  dari  Indonesia  diekspor.  Dari  jumlah produksi  sebesar  830.790  ton  pada  2009,  sebesar 439.305 ton untuk diekspor dalam keadaan mentah dan pada tahun 2014 menjadi 728.414 ton dengan jumlah sebesar 333.679 ton diekspor dalam bentuk biji; serta diperkirakan pada tahun 2015 produksi sekitar 661.243 ton  dengan  jumlah  sebesar  355.321  ton  diekspor dalam bentuk biji (Pusdatin, 2016). Selebihnya diolah menjadi produk setengah jadi dan sedikit sekali yang diolah menjadi produk akhir. Kondisi ini terjadi karena industri  pengolahan  kakao  kurang  berkembang  di Indonesia. Dari total ekspor kakao Indonesia, lebih dari 82% di antaranya berbentuk biji, dan selainnya diekspor dalam  bentuk  pasta, butter ,  tepung,  dan  makanan yang  mengandung  cokelat.  Dalam  perdagangan internasional,  kakao  Indonesia  memiliki  keunggulan komparatif untuk biji kakao, kakao pasta, lemak kakao maupun  bubuk  kakao.  Namun,  masih  belum  mampu menyaingi negara eksportir lainnya seperti (Malaysia, Jerman, Belanda dan Pantai Gading) di pasar biji kakao maupun olahan (Tresliyana et al. 2015).
Pengolahan  hilir  kakao  merupakan  bagian  dari pengembangan  agroindustri  secara  keseluruhan. Hilirisasi  kakao  diharapkan  dapat  mendorong  dan menarik sektor ekonomi lainnya. Sebab, pembangunan agroindustri  sangat  berkaitan  dengan  keperluan pengembangan  kegiatan  ekonomi  berbasis  pertanian yang  berkontribusi  terhadap  produk  domestik regional  bruto  (PDRB),  penyerapan  tenaga  kerja, menumbuhkan  pengusaha  kecil-menengah,  menarik investor dan devisa ekspor (Iqbal dan Anugerah, 2009). Pengembangan agroindustri berbasis kakao juga mampu mengatasi kesenjangan ekonomi dan mendistribusikan kesejahteraan untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia (Sinaga dan Susilowati, 2007).
Salah satu strategi hilirisasi yang dikembangkan oleh pemerintah  adalah  mengembangkan  industri  kakao berkapasitas  kecil  untuk  melakukan  pengolahan  biji kakao. Pemerintah ingin mengintegrasikan sektor budi daya  ( on-farm )  dengan  sektor  pengolahan  ( off-farm ), agar pengembangan lebih terpadu dan pembinaannya menjadi  lebih  mudah.Upaya  ini  merupakan  bentuk
dari integrasi vertikal usaha kakao. Salah satu alasan pengembangan  dengan  pendekatan  integrasi  vertikal adalah agar harga yang diterima oleh petani lebih tinggi. Peningkatan  harga  yang  diterima  dengan  integrasi vertikal  antara  rantai  penghasil  bahan  baku  dengan konsumen  atau  pasar  (Fischer  dan  Qaim,  2012),  dan meningkatkan  posisi  tawar  petani  (Trebbin,  2014). Dengan integrasi vertikal harga dapat ditetapkan pada produk akhir sehingga dapat meningkatkan daya saing produk (Haynes et al. 2012).
Integrasi  vertikal  menyebabkan  terjadinya  perubahan kelembagaaan.  Proses  transformasi  ini  dimulai  dari peran teknopreneur dan pemerintah dalam melakukan perubahan  dari  lembaga  kelompok  tani  menjadi kelompok  agroindustri.  Teknopreneur  bertindak sebagai agen perubahan internal sedangkan pemerintah memberikan insentif teknologi agar proses perubahan terjadi  (Zulfiandri et  al. 2017).  Efektifitas  perubahan kelembagaan  dalam  rantai  nilai  perlu  diukur.  Ruttan dan  Hayami  (1984)  menyatakan  bahwa  perubahan kelembagaan selalu dikaitkan dengan keuntungan yang akan dinikmati oleh pelaku yang terlibat di dalamnya. Artinya, perubahan perubahan kelembagaan memiliki keuntungan jika biaya-biaya yang muncul lebih kecil dari  manfaat  yang  diterima.  Setiap  transaksi  dalam kegiatan  ekonomi  memiliki  cara  perhitungan  dan definisi tentang biaya transaksi.
Biaya transaksi merupakan biaya yang muncul akibat adanya transaksi (biaya atas lahan, tenaga kerja, kapital dan keterampilan kewirausahaan untuk memindahkan secara fisik input menjadi output (Yustika, 2007). Biaya transaksi  merupakan  biaya  yang  timbul  dari  proses antara yang terjadi untuk memberikan/mentransfer hak ( right ) dari satu pihak kepada pihak lain. Biaya transaksi muncul  akibat  adanya  ketidakpastian  di  pasar  seperti informasi  yang  tidak  sempurna  dan  rasionalitas  para pelaku  yang  terbatas.  Didalam  teori new  instutional economic , dihadirkanlah peran institusi sebagai wujud pengendalian dari kondisi ekonomi yang ada. Institusi bertujuan  untuk  memfasilitasi  tiap  individu  yang bergabung untuk menghadapi kondisi pasar yang ada sehingga  tercipta  transaksi  yang  efektif  dan  efisien (Williamson, 1985) . Kelembagaan sebagai suatu wadah yang terikat aturan formal diharapkan mampu menekan biaya transaksi sesuai dengan fungsi aturan fomal atau informal (institusi) yang berperan untuk membantu para pelaku pertukaran dalam menghadapi ketidakpastian di pasar ekonomi (North, 1990; Williamson, 1985).
Selain  dengan  melihat  biaya  transaksi,  dari  setiap perubahan kelembagaan, integrasi vertikal juga dapat dianalisis dengan analisis biaya manfaat. Analisis biaya manfaat merupakan suatu metode pendekatan dengan proses  yang  sistematis  dengan  cara  membandingkan antara  manfaat  dengan  biaya  dalam  mengevaluasi manfaat suatu proyek atau program yang bersifat sosial (Hanley et al. 2009). Metode ini dipakai untuk menjawab pertanyaan  apakah  proyek  yang  diusulkan  memiliki manfaat,  skala  optimal  dari  integrasi  yang  diusulkan dan  kendala  yang  relevan.  Selanjutnya,  dari  hasil  ini untuk  para  pengambil  keputusan  mampu  membuat pertimbangan  apakah  suatu  proyek  dilanjutkan  atau tidak,  suatu  produk  atau  proyek,  atau  dalam  konteks kelembagaan  yang  mengalami  suatu  perubahan  baik yang  telah  berjalan  atau  akan  berjalan. Agar  strategi hilirisasi yang menjadi program pemerintah Indonesia dapat  berjalan  efektif  maka  perlu  diketahui  strategi integrasi vertikal yang terbaik.
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  biaya  transaksi pada  setiap  rantai  nilai  agrindustri  kakao  dan menganalisis kelayakan integrasi vertikal agroindustri kakao  dengan Benefit-Cost rasio  analisis.  Manfaat dari  penelitian  adalah  agar  diperoleh  masukan  dalam pengembangan  integrasi  vertikal  agroindustri  yang tepat bagi kelompok tani kakao di Indonesia. Batasan penelitian  tentang  integrasi  vertikal  yang  dimaksud adalah integrasi yang dilakukan pada rantai budi daya kakao  sampai  menjadi  biji  kakao  kering  yang  telah difermentasi,  industri  pengolahan  primer,  industri pengolahan coklat dan industri kuliner berbahan baku coklat.  Skala  industri  pada  penelitian  ini  berskala kecil.

## MeToDe peneliTian
Penelitian ini terdiri atas dua kegiatan yang dilakukan secara  simultan.  Pertama,  pengumpulan  data  dan informasi  serta  analisis  biaya  transaksi.  Data  yang dikumpulkan  terdiri  atas  data  primer  dan  sekunder. Data  primer  berupa  data  biaya  transaksi  kemudian sebagiannya menjadi data dan informasi untuk analisis biaya-manfaat  selain  data  biaya  yang  bukan  biaya transaksi  serta  manfaat  yang  dimiliki.  Hasil  analisis ini memiliki implikasi manajerial yang harus diambil dan  dilakukan  oleh  pemerintah  sebagai  pihak  yang paling  memiliki  kepentingan  dalam  pengembangan agroindustri  kakao  dan  pelaku  usaha  terutama  petani kakao dan pengusaha industri pengolahan dalam rangka program kemitraan.
Rantai  nilai  global  kakao-coklat  di  Indonesia  secara umum  dapat  digambarkan  seperti  pada  Gambar1  di bawah ini. Rantai nilai ini menggambarkan pemberian nilai tambah yang diberikan sepanjang rantai industri kakao  menjadi  pangan  coklat.  Rantai  nilai  industri kakao  dari  Gambar  1,  berdasarkan  beberapa  hasil penelitian  sebelumnya,  mulai  dari  rantai  nilai  kakao dari  petani  ke  konsumen  akhir  yang  melalui  tahapan produksi,  perdagangan  biji  kakao,  pengolahan  biji kakao (industri primer), pengolahan coklat, distribusi dan ritel (Normansyah, 2013; Sriwana et al. 2014; Putri et  al. 2015;  Ambarawati et  al. 2015).  Agar  strategi hilirisasi yang menjadi program pemerintah Indonesia dapat  berjalan  efektif  maka  perlu  diketahui  strategi integrasi vertikal yang terbaik.
Gambar 1.    Rantai nilai industri kakao-coklat di Indonesia (Rifin 2005; Normansyah, 2013; Sriwana et al. 2014; Putri et al. 2015; Ambarawati et al. 2015).
Data  primer  diperoleh  dari  hasil  survei  dengan menggunakan  kuesioner  dan  wawancara  secara mendalam  terhadap  para  responden,  yaitu  ketua dan  anggota  kelompok  tani  kakao  Tanjung  Subur, Kecamatan  Payakumbuh  Selatan,  Kota  Payakumbuh, Adam Coklat, di Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung, Kabupaten  Pariaman  Sumatera  Barat  di  Sumatera Barat;  Subak  Abian  Padma  Sari,  Desa  Nusa  Sari, Kabupaten  Jembrana,  Bali;  industri  kecil  menengah (IKM)  coklat  di  Kota  Padang  dan  dan  Kendari. Kelompok tani yang dipilih adalah kelompok tani yang anggotanya telah menghasilkan biji kakao fermentasi. Data  sekunder  seperti  harga  biji  kakao  dan  produk agroindustri  kakao  diperoleh  dari  berita  perdagangan kakao, publikasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dan Sulawesi Tenggara, dan Dinas  Perkebunan  di  Provinsi  Sumatera  Barat.  Data sekunder juga diperoleh dari publikasi berupa laporan, data stastistik, profil kelompok tani kakao.

## Biaya Transaksi
Perhitungan biaya transaksi dalam konteks mikro atau level perusahaan mengikuti berdasarkan kerangka kerja dari Chen (2010) dan Dann (2010) yang secara umum mengkategorikan  biaya  transaksi  dalam  integrasi vertikal  rantai  pasok  secara  umum  merupakan  biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau organisasi untuk mempertahankan  rantai  pasok  yang  efesien.  Biaya tersebut bisa termasuk variabel biaya organisasi tenaga kerja, biaya koordinasi pemasok (biaya-biaya akuisisi pemasok), biaya meotivasi pelanggan, biaya mengelola distributor,  biaya  memuaskan  pemegang  saham  dan kreditur, biaya komisi, pajak dan fee, biaya penelitian dan  pengembangan,  biaya-biaya  penjualan  dan  biaya laporan neraca keuangan. Pada intinya biaya-biaya yang didapatkan di lapangan sebagai biaya transaksi adalah biaya yang muncul agar terjadi pertukaran ( exchange ) (Yustika, 2007; Williamson, 2010).
Total  biaya  transaksi  yang  dihadapi  oleh  kelompok tani kakao dalam integrasi vertikal dengan agroindustri kakao dihitung dengan menggunakan persamaan :
TrC j =Ʃ Z ij
Keterangan:  Z ij (Unit  komponen  biaya  transaksi);TrC j (Total biaya transaksi pada integrasi vertikal j)
Analisis Biaya-Manfaat ( Benefit-Cost Analysis )
Perhitungan Benefit-Cost  Analysis (BCA)  didasarkan pada panduan Commonwealth of Australia (2006) dan pendapat  dari  (Hanley et  al. 2009)    dengan  langkah penting BCA sebagai berikut:
1.  Mendeskripsikan input dan output program secara kuantitatif,  dalam  hal  ini  perubahan  kelembagaan yang terjadi.
2.  Estimasi  biaya  dan  manfaat  sosial  dari input dan output .  Seluruh  manfaat  dan  biaya  dalam  BCA harus  dinyatakan  dalam  bentuk  nilai  uang  atau moneter  agar  bias  dibandingkan  secara  langsung. Namun, seringkali penilai harus berhadapan dengan manfaat  dan  atau  biaya  yang  tidak  memiliki  nilai pasar ( intangible ) sehingga harus dilakukan estimasi dengan  teknik-teknik  valuasi  kelembagaan.  Jika penilaian  kuantitatif  tidak  dapat  dilakukan  maka dapat  dijelaskan  secara  kualitatif  dan  kuantifikasi seoptimal mungkin, dan mendokumentasikan alasan mengapa manfaat tidak dapat dimonetasi.
3.  Menghitung  criteria  performa  dari  program  atau perubahan  kelembagaan,  yaitu  a)  Menghitung nilai  komponen  biaya.  Biaya-biaya  di  atas  akan didapatkan  dari  data  sekunder  kelompok  tahun nol perubahan kelembagaan atau sebelum insentif teknologi diberikan pemerintah kepada kelompok. b) Menghitung Nilai Komponen Manfaat. Manfaat yang di hitung adalah manfaat yang langsung dan tidak langsung yang bisa dinilai. Manfaat yang tidak bisa dinilai secara kuantitatif tidak termasuk dalam komponen manfaat. c) Menilai Kelayakan Integrasi Vertikal.  Kriteria  kelayakan  program  dengan BC  rasio.  Metode  ini  merupakan  metode  yang menghitung  perbandingan  antara  manfaat  dengan biaya.  Rumus  yang  digunakan  untuk  menghitung Benefit Cost Ratio (BCR) sebagai berikut:
Keterangan:  r  ( discount  rate yang  digunakan);  Bt (Manfaat pada periode t); Ct (Biaya pada periode t); n (periode yang terakhir dimana cash flow diharapkan).
Apabila  proses  suatu  investasi  tidak  sama  besarnya dari  tahun  ke  tahun  maka  harus  menghitung present value dari  proses  setiap  tahunnya  terlebihdahulu untuk dijumlahkan sehingga diperoleh jumlah present
value dari keseluruhan proceeds yang diharapkan dari investasi.  Kriteria  kelayakan  penerimaan  investasi menggunakan  metode  BCR  adalah  suatu  investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika BCR lebih besar dari satu. Sebaliknya, jika BCR suatu investasi  lebih kecil dari satu maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak (Hanley et al. 2009).

## HASIL

## Biaya Transaksi
Biaya  transaksi  merupakan  biaya  yang  dikeluarkan oleh  lembaga  agar  terjadi  pertukaran.  Secara konseptual biaya transaksi diperkenalkan oleh Ronald Coase.  Biaya  transaksi  yakni  biaya  yang  timbul dalam  mengkoordinasikan  aktivitas  ekonomi  yang menggunakan  mekanisme  harga.  Biaya-biaya  ( costs ) yang  dikeluarkan  ini  dapat  berupa  waktu  maupun sumberdaya  yang  biasanya  diukur/dikonversikan dengan  satuan  mata  uang  dalam  melaksanakan  suatu transaksi  (pertukaran  hak  kepemilikan)  yang  berupa barang,  jasa  maupun  hak  intelektual  (Coase,  1937). Keputusan untuk melangsungkan transaksi pada sebuah unit usaha atau pasar ditentukan oleh biaya transaksi, dan  biaya  transaksi  sangat  beragam  baik  jenis  dan sumbernya.  Pada penelitian ini kajian biaya transaksi dilakukan  pada    dimasing-masing  integrasi  vertikal yang  dilakukan  oleh  kelompok  petani  kakao  dengan industri  pengolahan  biji  kakao  fermentasi  berskala kecil dan industri pengolahan coklat berskala kecil.
Pada penelitian ini yang struktur biaya yang dianalisis adalah biaya transaksi yang terbentuk pada:
1.  Rantai  budi  daya  kakao  (produk:  biji  kakao fermentasi)
2.  Rantai budi daya kakao dengan industri pengolahan biji kakao kering/agroindustri tahap 1 (produk: pasta coklat, lemak coklat dan bubuk coklat)
3.  Rantai  budi  daya  kakao,  agroindustri  tahap  1 dengan agroindustri hilir kakao/agroindustri tahap 2 (produk: permen coklat, bubuk coklat mix, kuliner berbahan dasar coklat)
4.  Rantai  budi  daya  kakao  -  agroindustri  tahap  1  – agroindustri  tahap  2  dengan  agroindustri  kreatif/ kuliner  berbahan  baku  coklat  (cafe  coklat,  rumah coklat, dan lain-lain).
Tahap  1 :  budi  daya  kakao  (produk:  biji  kakao fermentasi). Pada tahap rantai budi daya kakao, biaya yang  muncul  agar  terjadi  pertukaran  di  pasar  adalah biaya  yang  berhubungan  dengan  proses  produksi  biji kakao  basah  menjadi  biji  kakao  kering  fermentasi. Agar kelompok tani bisa bernegosiasi dengan lembaga usaha  seperti  dengan  pihak  industri  pengolahan  pada umumnya  kelompok  tani  menggunakan  badan  usaha bebentuk  koperasi.  Kelompok  tani  Tanjung  Subur, Kelurahan  Kapalo  Koto,  Payakumbuh  menggunakan badan hukum koperasi sebagai lembaga usaha. Koperasi Tanjung  Subur  memiliki  divisi  agroindustri  yang mengelola pabrik mini kakao. Subak Abian Padma Sari menggunakan  badan  hukum  Koperasi  Kerta  Semaya Samaniya  sebagai  lembaga  usaha  untuk  bernegosiasi dengan pihak industri.
Besarnya  biaya  transaksi  pada  tahap  ini  adalah Rp8.416.667/bulan. Biaya-biaya yang muncul berasal dari  biaya  pembentukan  koperasi,  untuk  transportasi dan  rapat  pembentukan  koperasi  (Rp500.000/bulan); biaya  sosialisasi  dan  pelatihan  fermentasi  biji  kakao yang  baik  untuk  anggota  kelompok  (Rp1.166.667/ bulan); biaya  untuk internal control system (ICS) yang melakukan  proses  pengawasan  dan  penjamin  mutu biji  kakao  fermentasi  di  dalam  internal  kelompok/ koperasi  (Rp833.333/bulan);  biaya  sertifikasi  biji kakao fermentasi (Rp3.916.667/bulan); biaya logistik biji  kakao  fermentasi,  seperti  biaya  transportasi  dan gudang  (Rp2.000.000/bulan).    Biaya  transaksi  paling besar pada tahap awal rantai pasok agroindutsri kakao adalah biaya sertifikasi biji kakao fermentasi. Sertifikat ini diperlukan agar produsen biji kakao bisa diterima oleh industri. Koperasi atau kelompok tani melakukan sertifikasi biji kakao hasil produksi anggotanya dengan sertifikat  yang  diakui  oleh  negara  importir  seperti sertifikasi  UTZ  untuk  biji  kakao  fermentasi.  Biaya sertifikasi  ini  mencapai  45,5%  dari  biaya  transaksi yang  harus  dikeluarkan  oleh  kelompok  tani  atau koperasi. Biaya sertifikasi total yang dikeluarkan oleh petani kakao di Jembrana Rp47 juta/tahun. Biaya ini bisa  ditanggulangi  atau  dibayarkan  oleh  pemerintah melalui  Pemerintah  Kabupaten  Jembrana  sebagai salah  satu  bentuk  insentif  dari  pemerintah.  Insentif yang diberikan oleh pemerintah ini merangsang petani untuk menghasilkan biji kakao fermentasi, selain harga pembelian  premium  yang  diberikan  oleh  industri. Pemberian insentif kepada petani dapat membangkitkan minat  menjadi  petani.  Insentif  ini  tidak  hanya  yang langsung  diberikan  untuk  menghasilkan  komoditas pertanian,    tetapi  dapat  juga  secara  tidak  langsung
namun berdampak kepada kesejahteraan petani; seperti insentif pada biaya transportasi hasil panen atau berupa persiapan  pensiun  di  hari  tua  sebagai  petani,  dimana pemeirntah memberikan subsidi khusus dalam skema pembiayaan hari tua bagi petani (Davis et al. 2013).
Tahap 2 : agroindustri tahap 1
Pada tahap integrasi vertikal ini, terjadi penggabungan rantai  pasok  suplai  biji  kakao  kering  dengan  industri pengolah biji kakao kering. Produk yang dipertukarkan pada  tahap  ini  merupakan  olahan  biji  kakao  kering menjadi pasta coklat, lemak coklat dan bubuk coklat.
Besarnya  biaya  transaksi  pada  tahap  ini  adalah Rp35.545.333/bulan. biaya-biaya yang muncul berasal dari  biaya  selisih  harga  pembelian  biji  kakao  dari petani  dengan  harga  pasar  (Rp15.000.0000/bulan; biaya insentif teknologi yang terdiri atas biaya lobby ke  pemerintah  dan  biaya  sewa  lahan  pabrik  serta biaya  konstruksi  pabrik  (Rp4.032.500/bulan);  biaya produksi  untuk  biaya  SDM,    biaya  energi/listrik, dan  biaya  pemeliharaan  mesin  dan  bangunan  pabrik (Rp13.313.333/bulan);  dan  biaya  pemasaran  yang terdiri  atas  biaya  transportasi,  biaya  penyimpanan produk, fee  marketing (Rp3.200.000/bulan).  Biaya yang muncul dari tahap ini yang merupakan integrasi atau penggabungan rantai pasok dengan industri yang dimiliki  sendiri  oleh  kelompok  tani  atau  koperasi. Sehingga  biaya-biaya  yang  muncul  dalam  rangka terjadinya  pertukaran  adalah  biaya  pengadaan  bahan baku  dan  biaya-biaya  yang  muncul  agar  produk tersedia  dan  siap  dikirim  ke  pasar.  Biaya  pengadaan bahan  baku  yang  dihitung  adalah  harga  antara  harga pasar  atau  dibeli  dari  pedagang  pengumpul  dengan harga  pembelian  langsung  ke  petani,  karena  industri dimiliki oleh koperasi atau kelompok tani. Biaya yang terjadi  agar  produk  industri  bisa  eksis  adalah  biaya- biaya yang muncul agar pemerintah mau memberikan insentif  teknologi  kepada  kelompok,  biaya  produksi dan biaya pemasaran produk. Biaya untuk mendapatkan insentif teknologi dari pemerintah tersebut diantaranya biaya akuisisi lahan pabrik mini, biaya lobby ke pihak pemerintah  oleh  kelompok  atau  koperasi  dan  biaya kontruksi bangunan pabrik mini. Biaya produksi yang dimasukkan sebagai biaya transaksi adalah biaya tenaga kerja, pajak, biaya pemeliharan alat dan mesin produksi dan biaya energi/listrik pabrik mini kakao. Biaya yang termasuk  biaya  pemasaran  adalah  biaya  trasnportasi, biaya penyimpanan produk dan biaya fee-marketing .
Tahap 3 : agroindustri tahap 2
Pada tahap integrasi vertikal ini, terjadi penggabungan rantai  pasok  suplai  biji  kakao  kering  dan  industri pengolah biji kakao kering dengan industri pengolahan produk kakao. Produk yang dipertukarkan pada tahap ini  merupakan  olahan  produk  kakao  menjadi  produk panganan dan bahan nonpangan berbasis coklat seperti permen coklat, minuman coklat, dan lulur coklat.
Besarnya  biaya  transaksi  pada  tahap  ini  menurun menjadi  Rp27.605.000/bulan,  biaya-biaya  ini  terdiri atas biaya suplai bahan baku produksi baik bahan utama, penolong  maupun  bahan  kemasan  (Rp18.250.000/ bulan); biaya insentif teknologi yang terdiri atas biaya lobby  ke  pemerintah  dan  biaya  konstruksi  pabrik (Rp1.666.667/bulan); biaya produksi yang terdiri atas biaya  SDM,  biaya  energi/listrik,  biaya  pemeliharan (Rp4.133.333/bulan);  biaya  perijinan  dan  sertifikasi baik sertifikat  halal, sertifikat SNI dan ijin edar dari Badan POM (Rp3.125.000/bulan); dan biaya pemasaran (Rp450.000/bulan). Biaya yang muncul dari tahap ini yang  merupakan  integrasi  atau  penggabungan  rantai pasok  dengan  agroindustri  yang  dimiliki  sendiri  oleh kelompok  tani  atau  koperasi.  Oleh  karena  itu,  biaya- biaya yang muncul dalam rangka terjadinya pertukaran adalah biaya pengadaan bahan penolong termasuk bahan kemasan  dan  biaya-biaya  yang  muncul  agar  produk tersedia dan siap dikirim ke pasar. Biaya yang terjadi agar produk industri bisa eksis adalah biaya-biaya yang muncul  agar  pemerintah  mau  memberikan  insentif teknologi kepada kelompok, biaya produksi dan biaya pemasaran produk. Biaya untuk mendapatkan insentif teknologi  dari  pemerintah  tersebut  diantaranya  biaya konstruksi tambahan pabrik mini dan biaya lobby ke pihak pemerintah oleh kelompok atau koperasi. Biaya produksi  yang  dimasukkan  sebagai  biaya  transaksi adalah biaya tenaga kerja, biaya pemeliharan alat dan mesin  produksi  dan  biaya  energi/listrik  pabrik  mini kakao. Biaya yang termasuk biaya pemasaran adalah biaya  trasnportasi,  biaya  penyimpanan  produk  dan biaya fee-marketing .
Tahap 4 : agroindustri tahap 3
Pada tahap integrasi vertikal ini, terjadi penggabungan rantai  pasok  suplai  biji  kakao  kering  dan  industri pengolah  biji  kakao  kering  sekaligus  industri pengolahan produk kakao dengan agroindustri kreatif/ kuliner  berbahan  baku  coklat  (cafe  coklat,  rumah coklat, dan lain-lain). Produk yang dipertukarkan pada
tahap  ini  merupakan  olahan  produk  coklat  menjadi produk  jasa  kuliner  panganan  berbasis  coklat  seperti kue coklat, makanan dan minuman dari coklat.
Pada tahap ini biaya transaksi yang muncul berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner adalah Rp13.416.667/ bulan,  yang  terdiri    biaya  suplai  bahan  baku  berupa makanan dan minuman berbasis coklat (Rp5.000.000/ bulan);  biaya  produksi  yang  terdiri  atas  biaya  SDM, dan  biaya  energi/listrik  (Rp4.000.000/bulan);  biaya perijinan  dan  sertifikasi  (Rp4.166.667/bulan);  dan biaya  pemasaran  (Rp250.000/bulan).  Biaya  yang muncul dari tahap ini yang merupakan integrasi atau penggabungan  rantai  pasok  dengan  industri  kuliner yang dimiliki sendiri oleh kelompok tani atau koperasi. Biaya-biaya  yang  muncul  dalam  rangka  terjadinya pertukaran  adalah  biaya  pengadaan  bahan  baku  dan biaya-biaya yang muncul agar produk tersedia dan siap dikonsumsi  oleh  konsumen  akhir.  Biaya  yang  terjadi agar produk industri tahap ini bisa terjadi adalah biaya produksi dan biaya pemasaran produk. Biaya produksi yang dimasukkan sebagai biaya transaksi adalah biaya tenaga kerja, dan biaya internet dan energi/listrik kafe restoran coklat. Sementara itu, biaya pemasaran yang termasuk biaya transaksi adalah biaya promosi.
Biaya transaksi paling tinggi terjadi pada tahap 2, yakni tahap agroindustri pengolahan biji kakao dengan produk yang dihasilkan adalah pasta kakao, lemak dan bubuk coklat. Tingginya biaya transaksi pada tahap ini karena adanya biaya lobby ke pemerirntah untuk memperoleh insentif  teknologi,  dan  biaya  pembebasan  lahan  atau biaya sewa lahan pabrik yang tidak termasuk ke dalam insentif  teknologi  yang  diberikan  pemerintah.  Biaya transaksi ini kemudian turun pada tahap 3 dan tahap 4. Gambar  2  berikut  menampilkan  biaya  transaksi  pada setiap tahap integrasi vertikal.

## Analisis Biaya Manfaat
Asumsi  makro  ekonomi  yang  mendasari  perhitungan analisis  biaya  manfaat  ini  adalah  tingkat  suku  bunga 12%, tingkat inflasi 6% dan pajak sebesar 15%. Asumsi lainnya adalah peningkatan kenaikan harga sebesar 4% per tahun, biaya pemeliharaan kantor dan mesin rata-rata sebesar 1% per tahun dan penyusutan dihitung dengan metode garis lurus dan pabrik beroperasi selama 300 hari  dalam  setahun.  Komponen  biaya  manfaat  terdiri atas  komponen  biaya  dan  manfaat.  Komponen  biaya terdiri atas biaya investasi dan biaya operasional.
Biaya investasi lahan dan peralatan untuk tahap rantai pasok  biji  kakao  fermentasi  diasumsikan  tidak  ada. Biaya-biaya  yang  muncul  adalah  biaya  operasional langsung, biaya sertifikasi dan biaya-biaya pengelolaan koperasi. Besaran biaya tersebut masing-masing adalah biaya sertifikasi dan pengelolaan lembaga Rp100 juta/ tahun, dan biaya operasional langsung sebesar Rp180 juta/tahun.  Harga  rata-rata  biji  kakao  fermentasi kering  pada  saat  penelitian  sebesar  Rp  32.000/kg  di tingkat  petani  dan  Rp43.000/kg  di  tingkat  pedagang pengumpul. Harga biji kakao non fermentasi di tingkat petani  sebesar  Rp29.000/kg.    Pada  tahun-tahun  awal diasumsikan koperasi hanya mampu menjual sekitar 2 ton biji kakao fermentasi dan nonfermentasi, kemudian jumlah  ini  meningkat  terus  seiring  dengan  kesadaran petani  untuk  menjual  biji  kakao  melalui  koperasi, kemudian koperasi melakukan proses fermentasi secara terpusat. Berdasarkan perhitungan, nilai BC ratio pada tahap  ini  adalah  sebesar  1,21.  Artinya,  pada  tahap ini  usaha  yang  dijalankan  kelompok  dalam  bentuk koperasi dengan menjual biji kakao fermentasi dan non fermentasi layak secara bisnis.
Gambar 2. Grafik biaya transaksi total pada integrasi vertikal agroindustri kakao
Pada  tahap  agroindustri  pengolahan  kakao  menjadi pasta,  lemak  dan  bubuk  kakao,  biaya  invetasi  terdiri atas  mesin-mesin  dan  peralatan  pabrik  (Rp315,5  juta dengan  umur  ekonomis  20  tahun),  biaya  sertifikasi dan  perijinan  (Rp5  juta/tahun),  dan  biaya  konstruksi bangunan pabrik (Rp. 293,9 juta dengan umur ekonomis 20 tahun). Biaya operasional terdiri atas biaya pembelian bahan baku, biaya energi, biaya SDM dan biaya bahan pembantu  Rp561.805.714/tahun),  biaya  penyusutan (Rp21.033.333/tahun)),  biaya  pemeliharaan  mesin dan  bangunan  pabrik  (Rp3.760.000/tahun),  pajak (Rp6.252.000/tahun).  Manfaat  yang  diperoleh  dari industri  kecil  pengolahan  kakao  ini  secara  langsung adalah  penjualan  produk  hasil  industri,  yakni  pasta coklat  dengan  harga  Rp50.000/kg,  bubuk  coklat (Rp60.000/kg) dan lemak coklat (Rp80.000). Kapasitas produksi industri berkisar 300 kg biji coklat kering per hari. Efisiensi mesin mengolah biji kakao menjadi kakao pasta berkisar 70%. Berdasarkan perhitungan, nilai BC ratio pada tahap ini adalah sebesar 0,84. Artinya, pada tahap ini usaha agroindustri yang dijalankan kelompok tidak layak secara bisnis. Jika biaya investasi dianggap tidak ada, karena mesin-mesin dan peralatan merupakan bantuan dari pemerintah maka nilai BC ratio pada tahap ini adalah sebesar 0,87 yang tetap tidak layak secara bisnis. Tidak layaknya usaha pada tahap ini, disebabkan karena skala usaha yang sangat kecil pada kemampuan mesin pengepres sehingga skala usaha tidak tercapai.
Pada  tahap  agroindustri  pengolahan  kakao  menjadi pasta,  lemak  dan  bubuk  kakao,  biaya  invetasi  terdiri atas mesin-mesin dan peralatan pabrik (Rp183.250.000 dengan umur ekonomis 20 tahun), biaya dan sertifikasi (Rp65.000.000),  biaya  konstruksi  bangunan  dan sipil  (Rp100.000.000  dengan  umur  ekonomis  20 tahun).  Biaya  operasional  terdiri  atas  biaya  bahan baku,  energi,  SDM    (Rp803.518.000/tahun),  biaya depresiasi  (Rp12.216.667/tahun),  biaya  pemeliharaan (Rp3.760.000/tahun)  dan  pajak  (Rp1.086.600/tahun). Manfaat  yang  diperoleh  secara  langsung  adalah penjualan  permen  coklat  (Rp288.000/kg),  coklat kompon  (Rp50.000/kg),  lulur  coklat  (Rp150.000/ kg),  coklat  3  in  1  (Rp200.000/kg)  dan  coklat  jahe (Rp180.000/kg).  Berdasarkan  perhitungan,  nilai  BC ratio pada  tahap  ini  adalah  sebesar  0,97.  Artinya, pada  tahap  ini  usaha  agroindustri  yang  dijalankan kelompok  tidak  layak  secara  finansial.  Jika  biaya investasi dianggap tidak ada, karena mesin-mesin dan peralatan  merupakan  bantuan  dari  pemerintah  maka
nilai BC ratio pada tahap ini adalah sebesar 1,01 yang layak secara bisnis. Tidak layaknya usaha pada tahap ini, disebabkan karena skala usaha yang sangat kecil yang  belum  mampu  mencukup  skala  ekonomis.  Jika mesin dan peralatan dianggap sebagai insentif percuma dari pemerintah, maka kelayakan usaha pada tahap ini layak.
Pada  tahap  selanjutnya,  agroindustri  kakao  menjadi makanan  dan  minuman  serta  kuliner  dari  coklat biaya  investasi  untuk  peralatan cafe dan  restoran (Rp74.000.000 setiap 10 tahun), biaya sertifikasi dan perijinan  (Rp52.500.000/tahun),  biaya  konstruksi bangunan  kafe  dan  kantor  (Rp480.000.000  dengan umur  ekonomis  20  tahun).  Biaya  operasional  terdiri atas  biaya  SDM,  listrik  dan  internet  serta  coklat minuman dan makanan (Rp803.518.800/tahun), biaya penyusutan  (Rp4.933.333/tahun),  biaya  pemeliharaan (Rp3.760.000/tahun), dan pajak (Rp10.500.000/tahun). Komponen  manfaat  adalah  penjulanan  makanan  dan minuman,  masing  rata-rata  berharga  Rp10.000  dan Rp15.000/porsi.  Berdasarkan  perhitungan,  nilai  BC ratio pada tahap ini adalah sebesar 1,31. Artinya, pada tahap ini usaha agroindustri yang dijalankan kelompok ini layak secara finansial.
Analisis  selanjutnya  adalah  melihat  kelayakan  jika masing-masing tahapan di atas diintegrasikan. Secara umum biaya-biaya yang muncul hampir sama kecuali ada pengurangan untuk biaya operasional karena adanya efisiensi  penggunaan  SDM  dan  biaya  pemeliharaan. Dari  sisi  manfaat  terdapat  penambahan  yang  terjadi karena adanya integrasi vertikal. Manfaat-manfaat yang teridentifikasi dari integrasi ini adalah manfaat limbah sisa  fermentasi  kakao  untuk  menjadi  pupuk  organik, dan biji kakao yang tidak dapat difermentasi bisa dijual oleh  kelompok.  Manfaat  yang  bisa  dimonetisasikan adalah  pelatihan-pelatihan  yang  dilaksanakan  kepada anggota kelompok dan masyarakat umum yang ingin belajar  pengolahan  kakao  dari  fermentasi  biji  kakao sampai pembuatan permen coklat. Selain manfaat yang bisa  dihitung  terdapat  juga  manfaat  yang  tidak  dapat dimonetisasikan  sebagai  tempat  Praktek  dan  Kerja Lapangan (PKL) dan penelitian untuk mahasiswa dan pelajar,  meningkatkan  ilmu  pengetahuan  para  petani dan meningkatkan bargaining atau reputasi kelompok di mata masyarakat, mitra dan pemerintah.Secara lengkap hasil  perhitungan  analisis  biaya-manfaat  integrasi vertikal yang terjadi ditampilkan pada Tabel 5.

## Tabel 5. Hasil perhitungan integrasi vertikal agroindustri kakao skala kecil
Tolok Ukur Tahapan Proses Agroindustri Kakao Tahap 1 Tahap 2 Tahap3 Tahap 4 Produk Biji kakao fermentasi Pasta coklat Lemak coklat Bubuk coklat Permen coklat Bubuk coklat campur Kompon coklat Lulur coklat Kuliner coklat Tanpa  Integrasi 1,21 0,84 0,97 1,31 Integrasi  I 0,96 0,97 1,31 Integrasi II 1,12 1,31 Integrasi III 1,29
Dari  Tabel  5,  integrasi  vertikal  antara  pemasok bahan  baku  biji  kakao  (tahap  1)  dengan  industri pengolahan (tahap 2) menunjukkan nilai BC rasio 0,96. Penggabungan tahap 1 dan tahap 2 tersebut belum layak secara finansial. Seperti juga tahap 2 secara terpisah, yang tidak layak, kapasitas mesin pengolah yang kecil mengakibatkan usaha telah diintegrasikan ini juga tidak mampu mencapai skala keekonomian usaha. Pada tahap integrasi berikutnya antara tahap 1, tahap 2 dan tahap 3  diintegrasikan,  menunjukkan  nilai  BC  rasio  1,12. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  usaha  ini  layak  secara keuangan. Demikian juga, jika diintegrasikan dengan tahap ke 4 dari rantai nilai agroindustri kakao. Integrasi vertikal  tidak  selalu  menguntungkan,  tergantung kepada jenis bisnis dan tingkat integrasinya. Integrasi vertikal  membutuhkan  biaya  investasi  yang  cukup tinggi sehingga bagi beberapa bisnis cukup lama untuk menghasilkan profit bagi bisnis (Buzzel, 1983).

## Implikasi Manajerial
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengolahan agroindustri  kakao  secara  terpisah  kecuali  industri kuliner  belum  layak  secara  finansial.  Kapasitas pengolahan  dan  biaya  operasional  terutama  biaya energi yang mahal menjadi penghambat pengembangan industri  pengolahan  kakao.  Insentif  teknologi  yang diberikan pemerintah kepada kelompok tani kakao  harus memperhatikan sisi skala kelayakan usaha. Pemberian insentif  kepada  kelompok  tani  berupa  mesin-mesin dan peralatan pengolahan kepada kelompok tani kakao harus diintegrasikan secara vertikal dengan agroindustri hilirnya  minimal  sampai  kepada  pengolahan  coklat. Biaya  transaksi  yang  muncul  pada  masing-masing mata  rantai  nilai  agroindustri  ini  juga  menunjukkan bahwa  biaya  transaksi  meningkat  dengan  adanya kegiatan  industri  pengolahan  kakao.  Biaya  transaksi tertinggi  terdapat  pada  industri  tahap  2  dan  tahap  3. Dengan  demikian  integrasi  vertikal  harus  dilakukan
agar  kelompok  tani  memiliki  kendali  terhadap  hasil produknya.  Integrasi  vertikal  ke  depan  adalah  upaya untuk memperoleh kendali terhadap produknya.
Secara  kelembagaan  peran  pemerintah  dan  dorongan dari  pengusaha  yang  bermitra  dalam  kelompok  tani perlu menjadi pertimbangan agar integrasi vertikal ini bisa berjalan dengan baik. Pengembangan agroindustri dengan  pola  terpadu  layak  dijalankan  dengan  tujuan utama  adalah  meningkatkan  pendapatan  petani  dan kesejahteraan  anggota,  dengan  memperhatikan  aspek permintaan pasar, peran pengusaha untuk berinvestasi, menjalin kemitraan dalam hal pemasaran produk melalui suatu hubungan yang harmonis serta terintegrasi.

## kesiMpulan Dan saran

## Kesimpulan
Biaya  transaksi  yang  muncul  dari  integrasi  vertikal agroindustri  kakao  skala  kecil  ini  pada  tahap  rantai budi daya kakao yang menghasilkan produk biji kakao fermentasi)  adalah  sebesar  Rp8.416.667.  Pada  tahap ke  2,  yakni  antara  rantai  budi  daya  kakao  dengan industri  pengolahan  biji  kakao  kering/agroindustri yang menghasilkan produk pasta coklat, lemak coklat dan  bubuk  coklat  memiliki  biaya  transaksi  sebesar Rp35.545.833. Pada tahap berikutnya rantai budi daya kakao,  agroindustri  tahap  1  dengan  agroindustri  hilir kakao/agroindustri tahap 2 yang menghasilkan  produk permen coklat, bubuk coklat mix, menghasilkan biaya transaksiRp27.605.000.  Pada  tahap  terakhir  antara rantai budi daya kakao - agroindustri tahap 1 sampai agroindustri tahap 2 dengan agroindustri kreatif/kuliner berbahan baku coklat memiliki biaya transaksi sebesar Rp13.416.667. tingginya biaya transaksi pada tahapan agroindustri karena adanya biaya lobby dan penyiapan lahan  bagi  pabrik  mini  kakao  untuk  mendapatkan
insentif teknologi dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya intervensi pemerintah pada tahap 2, integrasi dari tahap budi daya ke tahap pengolahan biji  kakao  fermentasi.  Biaya  yang  ditanggung  oleh kelompok  cukup  tinggi  termasuk  biaya  investasi  dan biaya  lobby.  Pemerintah  dapat  mengurangi  biaya  ini menjadi  lebih  efisien  dengan  memberikan  insentif teknologi untuk mengurangi biaya investasi dan lebih pro aktif melakukan sosialisasi program ke kelompok tani untuk mengurangi biaya lobby.
Integrasi vertikal menunjukkan korelasi positif dengan kelayakan  usaha  groindustri  kakao.  Jika  usaha  ini dikerjakan  secara  terpisah-pisah  maka  usaha  yang layak  adalah  pada  rantai  tahap  awal  dan  tahap  akhir (kuliner coklat). Nilai BC rasio tahap 1, tahap 2 tahap 3  dan  tahap  4  dari  rantai  agroindustri  kakao  adalah 1,21; 0,84; 0,97; dan 1,31. Jikai usaha ini dintegrasikan antara tahap 1 dan tahap 2, nilai BC rasio masih belum layak  (0,96).  Integrasi  vertikal  tahap  1,  tahap  2  dan tahap 3 memberikan nilai BC rasio 1,12, yang berarti usaha layak secara ekonomis. Hal ini mengindikasikan bahwa bantuan teknologi yang telah diberikan kepada pelaku  usaha  kakao  skala  kecil  harus  terintegrasi dengan  suplai  bahan  baku  dan  memperhatikan  skala usaha yang layak secara ekonomi dan finansial.

## Saran
Untuk  meningkatkan  daya  sing  dan  nilai  tawar petani  terhadap  komoditas  kakao,  pemerintah  perlu mempertimbangkan  kelayakan  usaha  dan  integrasi secara  vertikal  antara  masing-masing  rantai  nilai agroindustri  kakao  agar  bantuan  pemerintah  dapat berdaya  guna  dan  berhasil  guna.  Pemerintah  perlu mendorong  petani  untuk  melakukan  fermentasi  biji kakao. Perlu peran yang sangat kuat dari pemerintah untuk  mengintegrasikan  antara  masing-masing  rantai nilai,  dan  mendorong  pengusaha  untuk  bermitra dengan petani agar petani memperoleh manfaat yang berkeadilan untuk komoditas yan mereka tanam.
Penelitian  selanjutnya  dapat  menganalisis  kelayakan integrasi  vertikal  untuk  kondisi  biji  kakao  yang difermentasi    dan  tidak  difermentasi.  Perlu  juga penelitian  lebih  lanjut  aspek  teknologis  dan kelembagaan tentang persyaratan yang harus disiapkan oleh kelompok tani agar intergrasi vertikal layak dan berjalan dengan baik.

## DaFTar pusTaka
Ambarawati A, Aragón AO, Bloom E. 2015. increased incomes  for  indonesian  cocoa  farmers  in sustainable  markets:  ngo-private  sector cooperation on sulawesi island full case study. Leuven: Rikolto.
Buzzel  RD.  1983.  Is  vertical  integration  profitable? harvard Business review January 1983. Chen  S-FS.  2010.  Transaction  cost  implication  of private  branding  and  empirical  evidence. strategic management Journal 31(4): 371–389. Coase R. 1937. The nature of firm. economica, new series. 4(16):  386–405.  https://doi.org/10.1111/
j.1468-0335.1937.tb00002.x.
Commonwealth  of  Australia.  2006. handbook  of Cost-Benefit analysis January 2006. Australia:
Department  of  Finance  and  Administration Financial Management Group.
Dann  S.  2010.  Redefining  social  marketing  with contemporary commercial marketing definitions. Journal  of  Business  research 63(2):147–153. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2009.02.013. Davis J, Caskie P, Wallace M. 2013. Promoting structural adjustment in agriculture: the economics of New Entrant  Schemes  for  farmers. Journal  of  food Policy 40:90–96.  https://doi.org/10.1016/j. foodpol.2013.02.006.
Fischer  E,  Qaim  M.  2012.  Linking  smallholders  to markets:  determinants  and  impacts  of  farmer collective  action  in  Kenya. Journal  of  World development. 40(6):1255–1268.  https://doi. org/10.1016/j.worlddev.2011.11.018.
Hanley N, Barbier EB, Barbier E. 2009. Pricing nature: Cost-benefit Analysis and Environmental Policy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. Haynes  J,  Cubbage  F,  Mercer  E,  Sills  E.  2012.  The search for value and meaning in the cocoa supply chain  in  Costa  Rica. Journal  of  sustainability.
4(7):1466–1487.https://doi.org/10.3390/ su4071466.
Iqbal  M, Anugrah  IS.  2009.  Rancang  bangun  sinergi kebijakan  agropolitan  dan  pengembangan ekonomi lokal menunjang percepatan pembangunan wilayah. Jurnal analisis Kebijakan Pertanian 7(2):169–188. Normansyah  S.  2013.  Sustainable  Supply  Chain Management:  A  case  study  on  cocoa  industry in  Indonesia. Journal  Bulletin  of  indonesian economic studies 49(1):114–115.
North DC. 1990. institutions, institutional change and economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
[Pusdatin].  2016. outlook  Komoditas  Kakao    2016:
Pusat  data  dan  sistem  informasi  Pertanian. Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  Kementerian Pertanian.
Putri AS,  Sutopo W,  Prihawantara  S,  Matheos  RCD. 2015.  Value  chain  improvement  for  cocoa industry  in  Indonesia  by  input-output  analysis. Di  dalam: Proceedings  of  the  international multiconference  of  engineers  and  computer scientists 2015 Vol ii . Hongkong, March 18 - 20, 2015. Hong Kong: IMECS.
Rifin A. 2015. The impact of export tax policy on cocoa farmers  and  supply  chain. The  international Trade Journal 29(1):39–62. https://doi.org/10.1 080/08853908.2014.941048.
Ruttan  VW,  Hayami  Y.  1984.  Toward  a  theory  of induced institutional innovation. The Journal of development studies 20(4):203–223. https://doi. org/10.1080/00220388408421914.
Sinaga BM, Susilowati SH. 2007. Dampak kebijakan ekonomi  di  sektor    agroindustri  terhadap distribusi pendapatan sektoral, tenaga kerja dan rumah  tangga  di  Indonesia. Journal  of  socio- economic  of  agriculture  and  agribusiness (SOCA) 7(2):1–19.
Sriwana  IK,  Arkeman  Y,  Syah  D,  Marimin.  2014.
Analisa  dan  mitigasi  risiko  rantai  pasok
agroindustri  kakao  yang  berkelanjutan. Jurnal industri hasil Perkebunan 9(2):69–79. Trebbin A. 2014. Linking small farmers to modern retail through  producer  organizations  –  Experiences with  producer  companies  in  India. Journal  of food Policy 45:35–44. https://doi.org/10.1016/j. foodpol.2013.12.007.
Tresliyana A, Fariyanti A, Rifin A. 2015. Daya saing kakao  Indonesia  di  pasar  internasional. Jurnal manajemen & agribisnis 12(2):150-162. http:// dx.doi.org/10.17358/jma.12.2.150 .
Williamson  OE.  1985. The  economic  institutions of  capitalism. New  York:  Oxford  University Press.
Williamson  OE.  2010.  Transaction  Cost  Economics: The  natural  progression. Journal  of  retailing 86(3):215–226.https://doi.org/10.1016/j. jretai.2010.07.005.
Yustika  AE.  2007.  Corporate  governance  of sugar  mills  in  East  Java:  atransaction  cost economics perspective. J urnal manajemen dan Kewirausahaan  (Journal  of  management  and entrepreneurship) 9(1): 1–17.
Zulfiandri,  Maarif  MS,  Hermawan A,  Hardjomidjojo H.  2017.  The  transformation  process  of  cocoa farmers  groups  to  agro-industry  groups  in Indonesia: a soft system methodology approach. international  Journal  of  sciences:  Basic  and applied research 31(1):1–30.