## PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN RODA DUA

## PADA UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI KABUPATEN BULELENG

## Kadek Pebi Surya Dewi
Jurusan Akuntansi Program Diploma III, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Email: pebisurya02@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) prosedur pembayaran pajak progresif kendaraan roda dua pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Kabupaten Buleleng (2) dampak pajak progresif terhadap pemerintah dan wajib pajak. Subjek penelitian adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Kabupaten Buleleng sedangkan objeknya adalah prosedur pembayaran pajak progresif kendaraan  roda  dua  pada  badan  pendapatan  provinsi  bali  kabupaten  buleleng.  Penelitian  ini menggunakan data kualitatif, sedangkan metode pengumpulan datanya adalah metode dokumentasi dan  wawancara.  Data  yang  diperoleh  menggunakan  data  kualitatif  yang  menggambarkan  prosedur pembayaran  pajak progresif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) prosedur pembayaran  pajak progresif  kendaraan  roda  dua  dalam  pembayaran  pajak  progresif  masyarakat  masih  bingung  maka dibuatkan prosedur wajib pajak datang sampai selesai pembayaran pajak progresif. (2) dampak pajak progresif  terhadap  pemerintah  dan  wajib  pajak,  dampak  untuk  pemerintah  yaitu  dampak  positif meningkatkan pendapatan provinsi bali dan dampak negatif untuk pemerintah banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak progresif dengan menjual kendaraannya.
Kata Kunci: Prosedur pembayran pajak progresif, dampak pajak progresif
Abstract
This study aims to determine (1) procedure of progressive tax payment of two-wheeled vehicle at UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Kabupaten Buleleng (2) the impact of progressive tax on government and taxpayers. The subject of this study is the Regional Income Board of Bali Province Buleleng District while the object is the procedure of progressive tax payment of two-wheeled vehicles in the revenue agency of Bali province Buleleng district. This research uses qualitative data, while the data were collected using documentation and interview method. Data obtained using qualitative data describing progressive tax payment procedure. The results of this study show that (1) Progressive tax payment  procedure  of  two-wheeled  vehicles  in  progressive  tax  payments  of  society  is  still  confused then made the procedure from the taxpayer came to completion of progressive tax payment. (2) the impact  of  progressive  tax  on  the  government  and  taxpayers,  the  impact  for  the  government  is  the positive impact of increasing the income of Bali province and the negative impact for the government of the number of taxpayers who do not pay progressive taxes by selling their vehicles. For taxpayers the  positive  impact  of  building  adequate  infrastructure.  The  negative  impact  of  progressive  taxes  on society is more likely to have vehicles.
Keywords : Progressive tax payment procedure, progressive tax impact

## 1.  PENDAHULUAN
Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Negara  bagi sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat,  pengertian  pajak  ini  berdasarkan  undang-undang No.28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan.  Pajak  dibagi menjadi  dua,  yaitu  Pajak  Pusat  dan  Pajak  Daerah,  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah
pusat  disebut  dengan  pajak  pusat  sedangkan  pajak  yang  dipungut  pemerintah  daerah disebut pajak daerah.
Dalam  Undang-  Undang  No.  28  tahun  2009  tentang  pajak  daerah  terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air  Permukaan  (PAP).  Sedangkan  pajak  kabupaten/  kota    terdiri  dari  Pajak  Hotel,  Pajak Restoran,  Pajak  Hiburan,  Pajak  Reklame,  Pajak  Parkir,  Pajak  Penerangan  Jalan,  Pajak Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
Pajak  memiliki  peran  penting  selain  berfungsi  sebagai  sumber  pendapatan Negara  juga  memiliki  fungsi  distribusi  (pemerataan).  Pendapatan  pajak  penghasilan  orang pribadi  merupakan  salah  satu  instrument  dalam  rangka  mengatasi  kesenjangan  distribusi (pemerataan). Pendapatan antara orang (masyarakat) yang memiliki penghasilan pribadi di Indonesia mengenal tarif  pajakprogresif dimana semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pula tarif  pajak  penghasilannya.
Pajak  progresif  adalah  pajak  yang  sistem  pemungutannya  dengan  cara kenaikan  presentase kena  pajak  yang  harus  dibayar  sesuai  dengan  kebaikan  objek  pajak. Dalam  sistem  perpajakan  di  Indonesia,  paling  tidsk  terdapat  2  (dua)  jenis  pajak  yang menerapkan system pajak kendaraan bermotor.
Penerapan  pajak  progresif  kendaraan  bermotor  bertujuan  untuk  mengurangi angka  kemacatan  yang  disebabkan  oleh  padatnya  kendaraan  bermotor  milik  pribadi.  Jika mengacu pada pasal 6 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama  dan  /atau  alamat  yang  sama.  Akan  tetapi  dalam  undang-undang  tersebut  tidak  ada penjelesan terhadap “penguasaan”yang dimaksud dalam definisi pajak kendaraan bermotor.
Pemerintah  Provinsi  Bali  melalui  Dinas  Pendapatan  Provinsi  Bali  kembali menerapkan  menerapkan  pajak  progresif  yang  mulanya  mengacu  pada  Peraturan  Daerah Nomor  1  tahun  2011  dan  yang  disempurnakan  dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  8  tahun 2016
Pajak progresif roda dua baru diterapkan bulan September 2016 karena wajib pajak banyak lebih banyak memiliki kendaraan roda dua dibandingkan roda empat sehingga pemerintah lebih mengenakan pajak progresif roda dua.
Pajak  Progresif  yang  mengacu  pada  Perda    Nomor  1  tahun  2011  berbasis kartu keluarga (KK) namun pajak progresif yang mengacu pada Perda Nomor 8 tahun 2016 kini agak bersifat fleksibel karena bersandar pada kartu tanda penduduk (KTP).  Selanjutnya pajak  progresif  ini  berfungsi mengatur kepemilikan  roda  dua  (2)    dan  roda  empat  (4)  yang kedua dan seterusnya.
Keuntungan Pajak Progresif  sesuai Perda Nomor 8 tahun 2016:
- Lebih fleksibel karena hanya berbasis KTP
- Pengenaan  pajak  untuk  kepemilikan  kedua  ketiga  dan  seterusnya  dimungkinkan  tidak kena  pajak  progresif  karena  kepemilikannya  mungkin  bisa  diatas  namakan  ke  saudara yang lain
- Tidak membutuhkan Kartu Keluarga (KK) Kepemilikan  kendaraan  bermotor  tersebut  didasarkan  atas  nama  dan  alamat yang  sama  sesuai  dengan  identitas  diri  yang  ditunjukan  dengan  Kartu  Tanda  Penduduk. Selain  itu  untuk  kepemilikan  kendaraan  bermotor  roda  seperti  angkutan  umum,  ambulans, pemadam kebakaran,  lembaga  social keagaman, konsulat,  pemerintah/pemerintah  daerah, BUMN/BUMD, TNI dan POLRI tidak di kenakan pajak secara progresif.
Pengenaan  tarif  pajak  progresif  bertujuan  untuk  mengurangi  angka kemecaten  yang  ada  dibali  yang  disebabkan  padatnya  kendaraan  bermotor  pribadi. Tetapi karena masyarakat masih belum banyak yang mengerti sepenuhnya tentang pajak progresif ini,  menyebabkan  tidak  sedikit  masyarakat  yang  kebingungan  untuk  membayar  pajak progresif  untuk  memudahkan  pembayaran  pajak  progresif  maka  perlu  adanya  prosedur. Prosedur terhadap pembayaran pajak progresif sangat di perlukan agar didalam menjalakan
kegiatan operasionalnya agar masyarakat lebih mudah membayar pajak progresif di Badan Pendapatan  Provinsi  bali  Kabupaten  Buleleng/SAMSAT  BULELENG.  Berdasarkan  latar belakang tersebut maka penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil judul “PROSEDUR PEMBAYARAN  PAJAK  PROGRESIF  DI  BADAN  PENDAPATAN  PROVINSI  BALI KABUPATEN  BULELENG” Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  rumusan  masalah yang  diangkat  adalah  Bagaimana  prosedur  pembayaran  Pajak  Progresif  kendaraan  (Roda Dua) pada UPT Bapenda Provinsi Bali Kabupaten Buleleng? dan Bagaimana dampak pajak progresif terhadap pemerintah dan wajib pajak?. Adapun Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian  ini  yaitu  Untuk  mengetahui  prosedur  pembayaran  pajak  progresif  kendaraan (Roda  Dua)  pada  UPT  Bapenda  Daerah  Provinsi  Bali  Di  Kabupaten  Buleleng  dan  Untuk mengetahui dampak pajak progresif terhadap pemerintah dan wajib pajak.

## 2.  METODE PENELITIAN
Adapun  rancangan  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskritif. Pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Bali  di  Kapubaten  Buleleng.  Jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  kualitatif.  Data  kualitatif  yaitu  berupa dokumen-dokumen  penting  atau  catatan-catatan  lainnya  yang  mendukung  dalam pengolahan  data  nantinya  menenai  prosedur  pembayaran  pajak  Progresif  kendaraan  roda dua di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng. Data-data tersebut diambil dan dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumtasi. Wawancara dilakukan kepada  pihak-pihak  tertentu  dalam  SAMSAT    yang  tentunya  berkaitan  langsung  dengan pajak progresif.
Dari  data  yang  telah  terkumpul  akan  dianalisis  dengan  menggunkan  teknik analis  deskretif    kualitatif.  Teknik  ini  yaitu  suatu  metode  yang  digunakan    untuk menggambarkan keadaan  perusahaan  dan  menguraikan  data kualitatif  mengenai  prosedur pembayaran pajak progresif kendaraan roda dua pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Pajak progresif berlaku pada kendaraan roda dua dimulai pada juni 2016.Tujuan dari  pajak  progresif  ini  secara  umum  yaitu  mengantisifasi  kemacetan  dengan  mengontrol jumlah  kendaraan  yang  ada  di  buleleng  dan  menerapkan  asas  keadilan.  Pajak  progresif kendaaran  bermotor  roda  dua  di  rencang  sedemikian  rupa  untuk  dapat  mencapai  tujuan namun  tidak  mengurangi  jumlah  pendapatan  pajak  kendaraan  bermotor  tersebut. Sebagaimana telah disebutkan, pajak progresif kendaraan bermotor diawal di penerapannya dikenakan  berdasarkan  KK  atau  kartu  keluarga,  dimana  terdapat  nama  dan/atau  alamat yang  sama  dalam  satu  keluarga.  Sehingga  wajib  pajak  yang  memiliki kendaraan  bermotor lebih dari satu unit jika kendaraan itu terdaftar dialamat yang sama, maka akan dikenakan pajak progresif.
Namun  penerapan  pajak  progresif  berdasarkan  KK  (kartu  keluarga)  setelah dievaluasi  selama  ini  ternyata  mengalami  kendala.  Adapun  kendala-kendala  yang  dialami selama selama penerapan pajak progresif ini yaitu:
1. Masyarakat membeli kendaraan diluar bali.
2. Dirasa ada pembatasan hak dalam kenginan untuk membeli motor
3. Tidak  sedikit  masyarakat  yang  meminjam  KK  (kartu  keluarga)  orang  lain  untuk mendaftarkan sebagai pemilik kendaraan.
Setelah diakannya evaluasi penerapan pajak progresif kendaraan bermotor berdasarkan KK ini, maka per 3 oktober 2016 pajak progresif kendaraan bermotor diterapkan berdasarkan KTP.  Maksudnya  adalah  pajak  progresif  akan  berlaku  jika  masyarakat  memiliki  kendaraan
roda dua lebih dari satu atas nama dan alamat yang sama sesuai dengan identitas diri yang ada dalam  KTP. Dasar pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor ini adalah:
1. Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retrebusi daerah 2. Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2016 tentang pajak daerah
3. Ketentuan  Dalam  Pasal  7  Ayat  (1)  Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang Perubahan Daerah Provinsi Bali. Nomor Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Maka  jika  wajib  membayar  pajak  progresif  wajib  pajak  cukup  membawa  persyaratan (data/dokumen) yang diperlukan sebagai berikut :
1. Meliputi fotocopy identitas diri yaitu:
b. Untuk  penduduk  Bali  harus  menggunakan  1  lembar  fotocopy  kartu  tanda penduduk (KTP)
c. Untuk  penduduk  luar  Bali  menggunakan  1  lembar  fotocopy  kartu  tanda penduduk (KTP) serta fotocopy KIPEM Bali
d. Untuk  warga  Negara  asing  menggunakan  1  lembar  fotocopy  passport  serta fotocopy KITAS/KITAP
e. 1 lembar surat kuasa asli yang bermaterai cukup bagi yang mewakilkan. Prosedur  pembayaran  pajak  progresif  kendaraan  roda  dua  pada  UPT

## Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng.
Dalam  Prosedur  pembayaran  pajak  progresif  kendaraan    roda  dua  pada Badan  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Bali  di  Kabupaten  Buleleng  sudah  berjalan  baik  dan memadai  sesuai  dengan  ketentuan  teori  yang  ada.  Adapun    prosedur  dari  pajak  progresif sebagai berikut:
1. Pertama  kali  wajib  pajak  menuju  loket  pendaftaran  kemudian  petugas  pendaftaran memberikan informasi mengenaai urut milik kendaraan dengan menginput nomor polisi serta nomor KTP wajib pajak pada menu informasi. Setelah informasi urut milik muncul, petugas  pendaftaran  mengkonfirmasikan  urut  milik  kendaraan  kepada  wajib  pajak. Apabila  wajib  pajak  tidak  setuju  dengan  urut  milik  kendaraan,  wajib  pajak  diarahkan menuju loket pendataan progresif dahulu.
2. Setelah wajib pajak melakukan pendataan progresif, wajib pajak kembali menuju ke loket pendaftaran.
3. Apabila tidak ditemukan nomor KTP / nomor passport di sistem aplikasi, maka petugas pendaftaran  menginput  data  KTP  /  passport  wajib  pajak  tersebut  sesuai  dengan dokumen identitas yang dibawa.
4. Pada  saat  pendaftaran  transaksi  samsat,  nomor  KTP  wajib  diinput.  Nama  pada  nomor KTP  yang  diinput  harus  sama  dengan  nama  pada  data  kendaraan.  Nama  di  KTP dibandingkan  dengan  nama  di  kendaraan  dengan  metode  menghilangkan  gelar, pemetaan nama bali serta menghilangkan tanda baca.
5. Apabila nama pada nomor KTP yang diinput sama dengan nama pada data kendaraan dapat  lanjut  proses  pendaftrannya,  namun  apabila  dianggap  nama  berbeda  maka kemudian dilakukan pengecekan tahap berikutnya.
6. Pengecekan  nama  tahap  berikutnya  akan  mengecek  nama  pada  nomor  KTP  yang diinput dengan nama pada data kendaraan dengan metode mencari salah satu kata inti dengan mengabaikan nama bali, menghilangkan tanda baca.
7. Apabila ditemukan salah satu kata inti pada nama di KTP dengan nama di kendaraan, maka diperbolehkan untuk melakukan approval level 2. Approval level 2 diberikan untuk menyetujui pendaftaran untuk kondisi data nama yang tidak persis sama karena adanya penyingkatan nama maupun gelar yang belum terpetakan. Approval level 2 diberikan di seluruh  petugas  pendaftran  dilayanan  samsat,  namun  approval  level  2  hanya  dapat dilakukan di UPT Samsat online dimana approval level 2 itu terdaftar.
8. Apabila tidak ditemukan salah satu kata inti atau dengan kata lain nama di KTP sangat berbeda dengan nama kendaraan, maka wajib balik nama atau dapat dilakukan approval dengan  alasan  khusus  menggunakan  approval  level  1.  Approval  1  level  1  diberikan kepada pejabat kepoliaisan yang ditunjuk.
9. Approval level 1 maupun level 2 berupa memasukan username, password serta alasan dilakukan approval.
10. Nama kuasa serta nomor HP juga wajib diinput oleh petugas pendaftran.
11.  Saat proses pendaftran berhasil, lanjut proses penentapan.
12.  Petugas  penetapan  ataupun  petugas  kasir  wajib  memberikan  informasi  urutan kepemilikan  berdasarkan  urut  milik  yang  tertera  pada  SPPKB  sebelum  wajib  pajak melakukan pembayaran untuk menghindari komplain setelah pembayaran.
Dari  prosedur  pembayaran  pajak  progresif  kendaraan  roda  dua  diatas  dapat disimpulkan bahwa data yang di siapkan wajib pajak adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk), STNK asli, BPKB dan surat kuasa jika dikuasakan. Kemudian wajib pajak melakukan menuju loket  progresif  dan  kembali  menuju  loket  pendaftran  setelah  dari  sana  wajib  wajib  menuju loket  kasir  setelah  melakukan  pembayaran  kemeudian  menuju  loket  penetapan  dan  yang terakhir ke loket pengambilan. Dengan demikian prosedur tersebut sudah diimplementasikan dengan baik oleh samsat sesuai dengan teori dan wajib pajak sudah merasa mampu untuk melakukan prosedur pembayaran pajak progresif kendaraan roda dua.

## Dampak Pajak Progresif Terhadap Pemerintah Dan Wajib Pajak
Pajak  progresif  adalah  pajak  yang  sistem  pemungutannya  dengan  cara menaikan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Pajak  progresif  yang  baru  ada  sejak  tahun  2016  lalu,  yang  diterapkan  untuk  mengurangi kemacetan  di  bali.  Pajak  progresif  memiliki  dampak  terhadap  pemerintah  dan  wajib  pajak adalah sebagai berikut :
1. Dampak terhadap pemerintah
• Dampak  positif dari pajak progresif untuk pemerintah yaitu menekan volume kendaran dan mengurangi angka kemacetan yang disebabkan oleh kendaraan pribadi dan untuk meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  di  provinsi  Bali,  karena  dengan  meningkatnya jumblah  pajak  yang  harus  dibayarkan  oleh  wajib  pajak,  tentu  saja  berpengaruh terhadap  pendapatan  provinsi  bali  jika  pajak  ini  meningkat  setiap tahunnya  maka akan  digunakan  untuk  membangun  prasarana  jalan  raya  dan  pengadaan transportasi.
• Dampak negatif .dari pajak progresif untuk pemerintah yaitu banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak progresif dengan menjual kendaraannya.
2. Dampak terhadap wajib pajak/ masyarakat.
• Dampak  positif  pajak  progresif  yang  dirasakan  masyarakat/wajib  pajak  adalah terbangunnya  prasarana  seperti  jalan  raya  dan  transportasi.  Jika  pajak  ini terlealisasikan  dengan  baik  maka  jalan-jalan  akan  nyaman  didilalui  oleh  masyarakat dan tersediannya transportasi umum yang nyaman digunakan oleh masyarakat.
• Dampak  negatif  pajak  progresif  untuk  masyarakat  adalah  masyarakat  jadi  lebih berfikir  untuk  memiliki  banyak  kendaraan  untuk  perorangnya  karena  jika  memiliki kendaraan  lebih  dari  satu  maka  akan  membayar  pajak  lebih  besar  dan  untuk masyarakat/ wajib pajak yang memiliki usaha dibidang penjualan kendaraan bermotor maka  akan  mengalami  penurunan  penjualan  yang  disebabkan  oleh  adanya  pajak progresif.

## 4.  Simpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  Hasil  penelitian  ini menunjukan  bahwa  (1)  prosedur  pembayaran  pajak  progresif  kendaraan  roda  dua  dalam pembayaran  pajak  progresif  masyarakat  masih  bingung  maka  dibuatkan  prosedur  wajib pajak  datang  sampai  selesai  pembayaran  pajak  progresif.  (2)  dampak  pajak  progresif
terhadap  pemerintah  dan  wajib  pajak,  dampak  untuk  pemerintah  yaitu  dampak  positif meningkatkan  pendapatan  provinsi  bali  dan  dampak  negatif  untuk  pemerintah  banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak progresif dengan menjual kendaraannya.Karena itu pemerintah  perlu  memeprhatikan  pajak  progresif  ini.  Bagi  penelitian  selanjutkan  penelitian tentang  pajak  progresif  tidak  hanya  diteliti  dari  sisi  dampaknya  saja tetapi  juga  bagaimana dalam perancangan kebijakannya.

## DAFTAR  PUSTAKA
-------.  2016. Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Pengenaan  Pajak  Progresif  untuk Kendaraan Bermotor . Dinas Pendapatan Provinsi Bali.
----------------. Uraian  Jabatan .  UPT  Badan  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Bali  Kabupaten Buleleng.
Bermotor Dispenda. 2017 Informasi Layanan Pajak, tersedia http://Www.Dispenda.Baliprov.Go.Id/Id/Informasi-Layanan-Publik-Tentang-Pajak-Progresif
Diakses Tanggal 07/03/2017 Mardiasmo. 2011, Perpajakan Edisi Revisi 2011, Andi, Yogyakarta. Munawir S. 2002, Perpajakan, Edisi Revisi, Liberty, Yogyakarta. Pada http://www.qolbunhadi.com/pengertian-fungsi-jenis-pajak/ , diakses ditanggal 07/03/2016
Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Peraturan  Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang penerapan pajak progresif. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 yang disempurnakan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 5 Tahun tahun 2015 tentang Pohan, CA 2011, Optimazing Corporate Tax Management, Bumi Aksara, Jakarta Qolbunhadi. 2016, pengertian-fungsi-jenis-pajak, tersedia Resmi, Sitti 2009, Perpajakan : Teori dan Kasus, Jakarta : Salemba Empat.
Rineka Cipta Waluyo. 2009 . Akuntansi Pajak . Jakarta . Penerbit : Salemba Empat Suandy, Erly, 2006, Perpajakan, Edisi Pertama, Jakarta, Salemba Empat. Suharsimi  Arikunto  .  2010.  Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek.  Jakarta.
Penerbit:
Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  1997  Tentang  Pajak  Daerah  Dan Retribusi Daerah
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  pajak  daerah  dan retribusi daerah beserta penjelasannya