Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 9 Issue 2, 2023 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Penyelesaian  Sengketa  pada  World  Trade  Organization dan  Solusi  terhadap  Kekalahan  Indonesia  pada  DS  592 dalam Perspektif Kepentingan Indonesia
Putu George Matthew Simbolon 1 , Edward Panjaitan 2*Corresponding Author
1 Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia.
2 Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. E-mail: edward.panjaitan@uki.ac.id
Abstract: Artikel ini  bertujuan untuk menyediakan penjelasan tentang prosedur penyelesaian sengketa dalam WTO Agreement dan langkah yang harus Indonesia ambil dalam menyikapi kekalahanya dalam DS 592. Sengketa tersebut disebabkan oleh kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang Indonesia  tetapkan terhadap  pasar  Uni  Eropa.  Bagian  pertama  pada  artikel  ini  membahas  tentang  tahapan  penyelesaian sengketa berdasarkan Annex 2 WTO Agreement. Sedangkan bagian kedua membahas tentang sikap yang harus  Indonesia  ambil  dalam  menghadapi  kekalahan  tingkat  pertama  pada  DSB.  Adapun  hasil pembahasan tersebut yaitu tahapan penyelesaian sengketa di WTO terdiri dari konsultasi, penyelesaian sengketa melalui panel dan Appellate Body serta tahap implementasi resolusi yang ditetapkan oleh DSB. Pembahasan  ini  juga  menjelaskan  bahwa  Indonesia  harus  menunggu  agar  sengketa  ini  diselesaikan melalui Appellate Body atau menyelesaikannya melalui prosedur MPIA. Lebih lanjut, Indonesia juga harus tetap  menerapkan  kebijakan  larangan  ekspor  bijih  nikel  tersebut  dan  tidak  melanjutkan  penyelesaian sengketa ini melalui prosedur MPIA. Sikap skeptis terhadap MPIA diperlukan mengingat bahwa forum ini pada  dasarnya  bukan  merupakan  forum  yang  dibentuk  berdasarkan  ketentuan  WTO  Agreement  yang mengatur tentang pengadopsian perjanjian multilateral baru.
Keywords: DSB, Annex 2, DS 592, Appellate Body, Bijih Nikel
How to Site: Putu George Matthew Simbolon, Edward Panjaitan  (2023). Penyelesaian Sengketa pada World Trade Organization dan Solusi terhadap Kekalahan Indonesia pada DS 592 dalam Perspektif Kepentingan Indonesia. Jurnal hukum to-ra, 9 (2), pp. 192-202. DOI. 10.55809/tora.v9i2.240

## Introduction
Dalam memberitakan isu terkini tentang Indonesia dalam perdagangan bebas, Strangio menyatakan  bahwa  Presiden  Republik  Indonesia,  Joko  Widodo  akan  mengajukan banding terhadap keputusan World Trade Organization (WTO) yang memihak kepada Uni  Eropa  sebagai  akibat  dari  kebijakan  larangan  ekspor  bijih  nikel  yang  Indonesia tetapkan. 1 Dalam  sengketa  ini,  WTO  menyatakan  bahwa  Indonesia  telah  melanggar ketentuan  di  dalam  Article  X  paragraph  1  dan  Article  XI  paragraph  1  GATT  1994  dan
1 Sebastian  Strangio.  (2022). Indonesia  to  Appeal  WTO  Ruling  on  Nickel  Export  Ban .  Available  online  from: https://thediplomat.com/2022/12/indonesia-to-appeal-wto-ruling-on-nickel-export-ban/ [Accessed May 2, 2023].
Penyelesaian Sengketa pada World Trade Organization dan Solusi terhadap Kekalahan Indonesia pada DS 592 dalam Perspektif Kepentingan Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (2): 192-202
ketentuan di dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. 2 Berdasarkan resolusi  yang  telah  panel  keluarkan,  dapat  dipahami  bahwa  Indonesia  harus menyesuaikan kebijakan yang telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan di dalam WTO Agreement tersebut. 3
Dengan  memahami  bahwa  Indonesia  telah  mengajukan  banding  terhadap permasalahan ini, menjadi suatu hal yang harus dipahami bahwa mekanisme banding yang berlaku dalam praktik hukum WTO sedang tidak dapat diberlakukan. Kekosongan dari Appellate Body ini tentunya dapat meniadakan konsep sistem berbasis aturan ( ruled based  system ) yang  WTO  dambakan  sebagai  upaya  untuk  menyelesaikan  sengketa perdagangan antara negara secara lebih efektif sebagaimana Warouw kemukakan. 4 Atas dasar  kekosongan  tersebut,  suatu  penjelasan  mengenai  prosedur  penyelesaian sengketa  WTO  perlu  untuk  disediakan  guna  mencegah  keambiguan  publik  terhadap permasalahan  hukum  ini.  Selain  penjelasan  tersebut,  publik  juga  harus  mengetahui dengan jelas sikap yang Indonesia harus ambil dalam menghadapi permasalahan hukum ini.
Oleh  karena  itu,  para  penulis  dari  artikel  ini  menyediakan  penjelasan  mengenai bagaimana  sengketa  perdagangan  dapat  diselesaikan  melalui  WTO  dan  sikap  yang Indonesia  harus  ambil  dalam  menghadapi  kekalahan  pada  tahap  panel  atau  tahap pertama. Artikel ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama menjelaskan garis besar dari tahapan penyelesaian sengketa berdasarkan Annex 2 WTO Agreement. Sedangkan, bagian  kedua  menjelaskan  tentang  langkah  hukum  atau  upaya  hukum  yang  dapat Indonesia ambil dalam menghadapi permasalahan hukum ini.
Bagian ini menjelaskan tentang tiga penelitian terdahulu yang akan diterapkan sebagai landasan  dari  pembahasan  terhadap  isu  hukum  di  atas.  Penelitian  pertama  yang diterapkan  adalah  artikel  dengan  judul “Re - examining  Indonesia’s  Nickel  Export  Ban: Does  it  Violate the  Prohibition to  Quantitative  Restriction?”  karya  Azzahra  dan Dewi. Artikel ini menyediakan pembahasan mengenai apakah kebijakan larangan ekspor nikel yang  Indonesia  tetapkan  telah  melanggar  ketentuan  di  dalam  WTO  Agreement  atau tidak. 5 Penelitian terdahulu ini menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan ketentuan pada Article XX(g) GATT, dengan menyatakan bahwa tindakan Indonesia tersebut tidak melanggar ketentuan WTO mengingat bahwa nikel merupakan sumber daya alam yang
2 World Trade Organization. (2022). DS592: Indonesia – Measures Relating to Raw Materials . Available online from: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm [Accessed May 2, 2023].
3 Ibid .
4 Warouw, A. (2004). “Sistem Perdagangan Multilateral dalam Kerangka WTO Suatu Observasi Terhadap “Ruled -based System”” . Indonesian Journal of International Law , 1(1): 234.
5 Azzahra, M. and Dewi, Y. “Re - examining Indonesia’s Nickel Export Ban: Does it Violate the Prohibition to Quantitative Restriction” Padjajaran Journal of International Law Department Universitas Padjajaran , 6(2): 180.
Penyelesaian Sengketa pada World Trade Organization dan Solusi terhadap Kekalahan Indonesia pada DS 592 dalam Perspektif Kepentingan Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (2): 192-202
tidak  dapat  diperbarui. 6 Walaupun  ketentuan  ini  dapat  menjadi  landasan  pembenar, Indonesia dapat tetap dinyatakan melanggar ketentuan dalam hukum WTO atas dasar ketentuan di dalam Article XI paragraph 1 GATT karena telah menghentikan ekspor bijih nikel ( nickle ore ) ke Uni Eropa. 7 Hasil penelitian ini diterapkan sebagai landasan penulis dalam  menjelaskan  langkah  yang  harus  Indonesia  ambil  dalam  menyikapi  kekalahan Indonesia dalam sengketa ini.
Penelitian  kedua  yang  para penulis  terapkan  adalah  buku  dengan  judul  “Hukum Perdagangan  Internasional:  Lembaga  Penyelesaian  WTO  dan  Negara  Berkembang” karya  Suherman.  Buku  ini  terbagi  menjadi  tiga  bagian  yaitu  pengaruh  dari  ideologi perdagangan bebas terhadap perdagangan dunia, WTO sebagai organisasi internasional, prosedur penyelesaian sengketa di dalam WTO Agreement, rezim perdagangan bebas vis-à-vis negara berkembang, dan kendala dari negara berkembang dalam beracara di DSB  WTO.  Pembahasan  di  bawah  ini  menerapkan  penjelasan  Suherman  terhadap ketentuan di dalam Annex 2 WTO Agreement dalam menjelaskan inti sari dari tahapan penyelesaian sengketa menurut perjanjian ini.
Kemudian, penelitian yang ketiga dan terakhir yang diterapkan dalam pada artikel ini adalah buku dengan judul “The Appellate Body of the WTO and Its Reform” karya Lo dan Nakagawa.  Buku  ini  membahas  tentang  ketidakpuasan  Amerika  Serikat  terhadap Appellate  Body  yang  telah  dilakukan  melalui  menghambat  penunjukan  anggota  baru dari Appellate Body pada masa pemerintahan Presiden Obama dan Presiden Trump. 8 Buku ini kemudian menawarkan beberapa solusi mengenai reformasi dari WTO, seperti diperkuatnya  organ  eksekutif  dan  legislatif  dari  WTO  guna  menjamin  bahwa penyelesaian  sengketa  antar  anggota  WTO  dapat  kembali  dioperasikan. 9 Isi  dari penelitian terdahulu ini diterapkan guna menyediakan pemahaman tentang kekosongan Appellate  Body  sebagai  landasan  untuk  memperkuat  argumentasi  berupa  saran  yang tersedia di dalam artikel ini.

## Discussion
Penjelasan  tentang  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  melalui  Dispute  Settlement Understanding berdasarkan Annex 2 WTO Agreement
Sebelum  menjelaskan  substansi  dari  Annex  2  WTO  Agreement,  perlu  disajikan  suatu penjelasan yang pada intinya menyatakan bahwa penyelesaian sengketa pada dasarnya
6 Ibid ., p. 196.
7 Ibid ., p. 195.
8 Lo, C. and Nakagawa, J. (2020). The Appellate Body of the WTO and Its Reform . Gateway East: Springer, p. 14.
9 Ibid ., p. 102.
Penyelesaian Sengketa pada World Trade Organization dan Solusi terhadap Kekalahan Indonesia pada DS 592 dalam Perspektif Kepentingan Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (2): 192-202
juga diatur di dalam Article XXIII GATT tentang Nullification and Impairment. Paragraph 1. dari ketentuan tersebut antara lain menyatakan bahwa:
“ If any contracting party should consider that any benefit accruing to it directly or  indirectly  under  this  Agreement  is  being  nullified  or  impaired  or  that  the attainment of any objective of the Agreement is being impeded as the result of (a) the failure of another contracting party to carry out its obligations under this Agreement ,  …. the  contracting  party  may….,  make  written  representations  or proposals  to  the  other  contracting  party  or  parties  which  it  considers  to  be concerned.  Any  contracting  party  thus  approached  shall  give  sympathetic consideration to the representations or proposals made to it .” 10
Berdasarkan  ketentuan  ini,  dapat  dipahami  bahwa  apabila  salah  satu  anggota  GATT menetapkan kebijakan yang tidak sejalan dengan perjanjian tersebut, maka negara yang berkepentingan dapat membuat proposal tertulis yang kemudian harus direspons oleh negara  yang  menetapkan  tindakan  tersebut.  Penjelasan  tentang  keterkaitan  antara ketentuan ini dengan Annex 2 WTO Agreement ini dapat ditemukan di dalam Article 3 paragraph  1  Annex  2  WTO  Agreement  yang  menyatakan  bahwa  prinsip penyelesaian sengketa  yang  diatur  di  dalam  ketentuan  ini  harus  diterapkan  oleh  setiap  anggota berdasarkan ketentuan dalam Article XII dan Article XXIII GATT 1947 serta peraturan dan prosedur yang dielaborasi dan dimodifikasi di dalam Annex ini. 11
Pemahaman ini  sejalan dengan  komentar  Putra dan Dharmawan terhadap  ketentuan ini.  Kedua  pakar  ini  antara  lain  menyatakan  bahwa  pasal  tersebut  memberikan kewenangan  bagi  “ contracting  party ”  (atau  “anggota  WTO”),  untuk  berhenti melaksanakan  kewajibannya  berdasarkan  GATT  karena  adanya  keadaan  yang membenarkan  tindakan  sedemikian  rupa. 12 Frasa  “penghentian  pelaksanaan kewajiban” sebagaimana Putra dan Dharmaw an rumuskan tersebut dapat dinyatakan tepat karena anggota yang berkepentingan atau yang merasa dirugikan berhak untuk mengajukan komplain terhadap tindakan yang dilakukan oleh anggota lain. Pandangan ini  pada  prinsipnya  sejalan  dengan  adagium Inadiplenti  Non  Est  Adiplendum sebagaimana Argent jelaskan dalam konteks pelaksanaan perjanjian internasional yang harus diterapkan berdasarkan prinsip resiprositas ( reciprocity ). 13
10 World  Trade  Organization.  (2022). General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade .  Available  online  from: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm [Accessed May 2 nd 2023]
11 World Trade Organization. (2022). Uruguay Round Agreement: Understanding on Rules and Procedures Governing the  Settlement  of  Disputes . Available  online  from: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/28-dsu_e.htm [Accessed May 2 nd 2023]
12 Putra, I and Dharmawan, K. (2017). Hukum Perdagangan Internasional . Bandung: Refika Aditama, p. 60.
13 Argent, P. (2021). International Law Textbook: Applying International Law . Louvain: UC Louvain dan edX, p. 14.
Penyelesaian Sengketa pada World Trade Organization dan Solusi terhadap Kekalahan Indonesia pada DS 592 dalam Perspektif Kepentingan Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (2): 192-202
Penyelesaian  sengketa  antar anggota  WTO oleh DSB  pada  umumnya terbagi  menjadi empat  tahap.  Empat  tahap  ini  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut.  Tahapan  pertama dikenal  dengan  istilah  Konsultasi.  Andrade  dan  Schmimidt  menjelaskan  tahapan  ini dalam  menjelaskan The  Cotton  Case (Brasil  v.  Amerika  Serikat),  dengan  menyatakan bahwa  konsultasi  merupakan  proses  yang  harus  ditempuh  oleh  para  pihak  yang bersengketa berdasarkan tenggang waktu tertentu. 14 Tenggang waktu yang di maksud oleh  pakar  ini  dapat  ditemukan  di  dalam  Article  4  paragraph  7  dari  Annex  2  WTO Agreement yang menyatakan bahwa tenggang waktu dari konsultasi antar anggota yang bersengketa  adalah  enam  puluh  hari  setelah  penerimaan  komplain  atau  gugatan ( complain )  dilayangkan oleh  anggota  WTO  yang  berkedudukan  sebagai anggota  WTO penggugat ( complainant member ). 15 Kemudian, Paragraph 2 dari ketentuan ini antara lain  menyatakan  bahwa  anggota  WTO  yang  tidak  terlibat,  diharapkan  untuk memberikan simpatinya dengan mengikuti proses untuk menyelesaikan permasalahan para pihak yang bersengketa. 16
Tahapan kedua dari proses ini dikenal sebagai Litigasi yang dilakukan oleh Panel. Article 8  paragraph  7  dari  Annex  2  WTO  Agreement  menyatakan  bahwa  para  anggota  yang bersengketa akan diperiksa tiga orang panelis dari sejumlah nama-nama panelis yang dinominasikan  oleh  sekretariat  WTO. 17 Dalam  melakukan  pemeriksaan,  panel melakukan penelitian yang dilanjutkan dengan diadopsinya laporan final ( final report ) yang  harus  dilaporkan  kepada  pihak  yang  bersengketa  dalam  tenggang  waktu  enam bulan  sejak  diadopsinya  panel,  dan  dilaporkan  kepada  seluruh  anggota  WTO  dalam tenggang  waktu  sembilan  bulan  sejak  panel  diadopsi. 18 Penjelasan  ini  disajikan berdasarkan  ketentuan  di  dalam  Article  15  paragraph  2,  Article  16  paragraph  2  dan Article 16 paragraph 4 dari Annex 2 WTO Agreement.
Setelah  pemeriksaan  pada  tahap  panel,  tahapan  ketiga  dari  prosedur  penyelesaian sengketa  yang  harus  ditempuh  oleh  anggota  yang  bersengketa  adalah  pemeriksaan melalui  Appellate  Body.  Sood  menyatakan  bahwa  prosedur  ini  dapat  ditempuh  oleh para pihak apabila salah satu pihak mengalami ketidakpuasan terhadap resolusi yang dikeluarkan  oleh  panel. 19 Article  17  paragraph  1  dari  Annex  2  WTO  Agreement menyatakan  bahwa  sengketa  pada  tahapan  ini  diperiksa  oleh  tiga  pakar  yang  akan berdiskusi dengan empat pakar lain yang juga merupakan anggota Appellate Body lain.
14 Andrade, L. and Schimdt, L. “The Cotton Case: Litigation, Retaliation and Negotiation” on Alberto do Amaral Júnior dan  Luciana  Maria  de  Olivera  Sá  Pires.  (2019). The  WTO  Dispute  Settlement  Mechanism:  A  Developing  Country Perspective . Cham: Springer, p. 270.
15 World Trade Organization, Op.Cit .
16 Loc.Cit .
17 Loc.Cit .
18 Loc.Cit .
19 Sood, M. (2018). Hukum Perdagangan Internasional: Edisi Kedua . Depok: Raja Grafindo Persada, p. 444.
Penyelesaian Sengketa pada World Trade Organization dan Solusi terhadap Kekalahan Indonesia pada DS 592 dalam Perspektif Kepentingan Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (2): 192-202
Diskusi  tersebut  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menetapkan  keputusan  terhadap sengketa  yang  diperiksa. 20 Paragraph  13  dari  ketentuan  tersebut  menjelaskan  bahwa hasil  diskusi  panel  tersebut  dapat  menguatkan,  mengubah  atau  membalikkan penemuan hukum yang telah panel lakukan pada tahap pertama. 21
Tahapan  keempat  disebut  dengan  istilah  tahap  implementasi  yang  diatur  di  dalam Article 21 Annex 2 WTO Agreement. Paragraph 1 dari ketentuan ini menyatakan bahwa anggota yang bersengketa harus menaati ( comply ) terhadap laporan dan rekomendasi yang  diberikan  oleh  Appellate  Body. 22 Secara  lebih  lanjut,  paragraph  3  dan  4  dari ketentuan ini antara lain menyatakan bahwa negara yang dinyatakan telah menetapkan tindakan yang tidak sejalan dengan ketentuan WTO Agreement yang berkaitan ( covered agreement ) diberikan waktu tiga puluh hari untuk melaksanakan rekomendasi tersebut, dan diberikan kesempatan untuk memperpanjang waktu pelaksanaan tersebut paling lama lima belas bulan. 23 Adapun konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila negara yang dinyatakan melanggar tersebut tidak mematuhi rekomendasi Appellate Body, yaitu negara yang memenangkan sengketa tersebut diperolehkan untuk melakukan retaliasi berdasarkan ketentuan di dalam Article 22 paragraph 2 WTO Agreement.
Adapun  mekanisme  retaliasi  yang  diatur  di  dalam  pasal  tersebut,  yang  kemudian dijelaskan melalui kutipan di bawah ini:
“ If  the  Member  concerned  fails  to  bring  the  measure  found  to  be  inconsistent with a covered agreement into compliance therewith or otherwise comply with the recommendations and rulings within the reasonable period of time…., such Member  shall,  if  so  requested,  and  no  later  than  the  expiry  of  the  reasonable period of time, enter into negotiations with any party having invoked the dispute settlement  procedures,  with  a  view  to  developing  mutually  acceptable compensation .” 24
Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa para anggota yang bersengketa harus menyepakati metode kompensasi yang akan diterapkan oleh negara yang kalah. Apabila  kesepakatan  tersebut  tidak  tercapai  berdasarkan  tenggang  waktu  tersebut, maka  salah  satu  pihak  yang  bersengketa  dapat  meminta  DSB  untuk  meniadakan penerapan  dari  konsesi  tersebut  atau  kewajiban  lain  yang  diatur  di  dalam  WTO Agreement.  Suherman  kemudian  menjelaskan  penerapan  dari  ketentuan  di  dalam
20 World Trade Organization, Op.Cit .
21 Loc.Cit .
22 Loc.Cit .
23 Loc.Cit .
24 Loc.Cit .
Penyelesaian Sengketa pada World Trade Organization dan Solusi terhadap Kekalahan Indonesia pada DS 592 dalam Perspektif Kepentingan Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (2): 192-202
Article 22 tersebut dengan menjelaskan Article 23 Annex 2 paragraph 3 WTO Agreement melalui penjelasan sebagai berikut:
“ Prinsip umum bahwa negara penggugat pertama harus mencari penangguhan konsesi  atau  kewajiban  lainya  yang  berkaitan  dengan  sektor  yang  sama sebagaimana panel atau Appellate Body telah menetapkan suatu pelanggaran. Apabila  tindakan  tersebut  tidak  dapat  diterapkan  atau  tidak  efektif,  maka negara tersebut dapat mencari penangguhan konsesi atau kewajiban lain pada sektor  lain  yang  berbeda  berdasarkan  perjanjian  yang  sama.  Apabila  kedua tindakan  tersebut  tidak  dapat  dilaksanakan,  maka  penangguhan  konsesi  dan kewajiban  lain  berdasarkan  covered  agreement  yang  berbeda  dapat diterapkan .” 25

## Pilihan Langkah Hukum yang Tersedia bagi Indonesia dalam Mengatasi Kekalahan dalam
Sengketa DS 592
Dengan  memahami  tahapan  dari  penyelesaian  sengketa  yang  dijelaskan  di  atas  dan adanya  kekosongan  yang  terjadi  di  dalam  Appellate  Body,  dapat  dipahami  bahwa berlakunya prosedur dan kekosongan ini merugikan Indonesia selaku anggota WTO yang diprotes ( respondent member ) dan Uni Eropa sebagai anggota yang mengajukan protes ini  ( complainant  member ).  Indonesia  mengalami  kerugian  dalam  hal  ini  karena kekosongan  dari  organ  tersebut  menyebabkan  tidak  dapat  terlaksanya  peraturan mengenai  penyelesaian  sengketa  di  WTO.  Aturan  tersebut  telah  menjadi  salah  satu bagian dari landasan dasar hukum WTO berupa peraturan institusional dan prosedur- prosedur ( institutional rules and procedures ) dari WTO sebagaimana Bossche dan Zdouc kemukakan. 26
Sedangkan  bagi  Uni  Eropa,  anggota  WTO  ini  mengalami  kerugian  berupa  tidak  dapat melakukan retaliasi terhadap Indonesia. Tindakan pembalasan ini tidak dapat Uni Eropa lakukan  mengingat  bahwa  langkah  ini  hanya  dapat  diambil  apabila  penyelesaian sengketa melalui Appellate Body telah ditempuh secara terlebih dahulu ( prima facie ). Oleh karena itu, kemenangan Uni Eropa pada penyelesaian sengketa dalam tahap panel ini  pada  dasarnya  hanya  merupakan  kemenangan  di  atas  kertas.  Terhadap ketidakpastian ini, artikel ini meresponsnya dengan menjelaskan langkah hukum sebagai berikut.
25 Suherman,  A.  (2014). Hukum  Perdagangan  Internasional:  Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  WTO  dan  Negara Berkembang . Jakarta: Sinar Grafika, p. 60.
26 Bossche, P. and Zdouc, W. (2022). The Law and Policy of the World Trade Organization Edisi Kelima . Cambridge: Cambridge University Press, p. 125.
Penyelesaian Sengketa pada World Trade Organization dan Solusi terhadap Kekalahan Indonesia pada DS 592 dalam Perspektif Kepentingan Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (2): 192-202
Bahwa Indonesia harus menyikapi permasalahan ini dengan tidak mengubah kebijakan larangan  ekspor  ini  mengingat  bahwa  nikel  merupakan  salah  satu  sumber  daya  alam tidak dapat  diperbarui. Secara  lebih  lanjut, premis  ini  dasari  oleh  pandangan  Azzahra dan  Dewi  di  atas,  yang  menyatakan  bahwa  tindakan  Indonesia  ini  dapat  dibenarkan berdasarkan  ketentuan  di  dalam  Article  XX(g)  GATT. 27 Selain  itu,  artikel  ini  tidak menyarankan  Indonesia  untuk  ikut  menjadi  anggota  Multi-Party  Interim  Appeal Arbitration  Arrangement  (MPIA)  guna  menyelesaikan  sengketa  ini.  Indonesia  justru harus mengambil sikap menunggu hingga Appellate Body dapat dioperasikan kembali pada tahun 2024 atau setelah tahun tersebut.
Alasan mengapa sengketa ini tidak disarankan untuk diselesaikan melalui MPIA didasari oleh  penjelasan  yang  Geneva  Trade  Platform  sebagai  berikut.    Platform  tesebut menyatakan  bahwa  mekanisme  MPIA  pada  prinsipnya  merupakan  suatu  alternatif penyelesaian sengketa yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan di dalam Article 25 Annex  2  WTO  Agreement. 28 Sehingga,  mekanisme  ini  bukan  merupakan  bagian  dari prosedur  utama  dari  penyelesaian  sengketa  WTO  berupa  forum  litigasi  sebagaimana dijelaskan pada pembahasan pertama. Selain itu, prosedur ini bukan merupakan produk yang  didasari  oleh  kesepakatan  dari  setiap  anggota  WTO  atau  hanya  didasari  oleh kesepakatan dari 47 anggota WTO. 29
Lebih lanjut, dapat dipahami bahwa pengaturan yang di muat pada MPIA tidak sejalan dengan  ketentuan  amandemen  yang  diatur  di  dalam  Article  X  WTO  Agreement. Paragraph  1.  dari  ketentuan  tersebut  antara  lain  menyatakan  bahwa  amandemen terhadap  WTO  Agreement  (termasuk  tindakan  berupa  diadopsinya  ketentuan  baru) harus  didasari  oleh  kesepakatan  dari  seluruh  anggota  WTO  melalui  Ministerial Conference. 30 Apabila kesepakatan tersebut tidak tercapai, maka amandemen tersebut harus mendapatkan persetujuan dari 2/3 anggota WTO. 31 Dengan mengetahui total dari anggota WTO berjumlah 164, maka pengadopsian MPIA dapat dinyatakan tidak sejalan dengan  semangat  pendekatan  berbasis  aturan  ( rule-based  approach )  yang telah menjadi pandangan kolektif setiap anggota WTO dalam bertindak.
Selain berdasarkan alasan normatif di atas, kehadiran MPIA juga telah direspons dengan komentar  negatif  oleh  para  pengamat  hukum  WTO  yang  diuraikan  sebagai  berikut. Pertama ,  Gao  menyatakan  bahwa  MPIA  merupakan  organ  yang  berposisi  tidak  jelas
27 Azzahra, M. and Dewi, Y. Op.Cit ., p. 196.
28 Geneva Trade Platform, (2023). Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA) . Available online from: https://wtoplurilaterals.info/plural_initiative/the-mpia/ [Accessed May 2, 2023].
29 Loc.Cit .
30 World Trade Organization. (2023). Agreement Establishing The World Trade Organization . Available online from: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto_e.htm [Accessed May 2, 2023].
31 Loc.Cit .
Penyelesaian Sengketa pada World Trade Organization dan Solusi terhadap Kekalahan Indonesia pada DS 592 dalam Perspektif Kepentingan Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (2): 192-202
(apakah di dalam atau di luar WTO) dan organ ini tidak dapat sepenuhnya ditafsirkan sebagai  penerapan  Article  25  Annex  2. 32 Kedua ,  Remy  menunjukkan  sikap  skeptisnya dengan mempertanyakan apakah MPIA dapat mewujudkan koheren seperti halnya yang Appellate Body telah lakukan. 33 Ketiga , Andrade menyatakan bahwa diadopsinya MPIA belum  dapat  dipandang  sebagai  mekanisme  yang  mampu  mengatasi  kelemahan  dari Appellate Body berupa tidak jelasnya tenggang waktu pengajuan banding (90 hari) yang di  maksud  oleh  Article  17  Annex  2,  dan  keputusannya  yang  melampaui  wewenang dengan menyarankan diubahnya aturan domestik anggota yang bersengketa. 34

## Conclusion
Artikel  ini  telah  menyediakan  penjelasan  mengenai  proses  penyelesaian  sengketa berdasarkan Annex 2 WTO Agreement yang terdiri dari konsultasi, penelitian oleh panel, pemeriksaan oleh Appellate Body dan tahap implementasi. Dengan adanya kekosongan pada Appellate Body, maka dapat dipahami bahwa Indonesia untuk saat ini tidak dapat melanjutkan  penyelesaian  sengketa  DS  592.  Kekosongan  ini  juga  menyebabkan  Uni Eropa  sebagai  negara  yang  mengajukan  komplain  tidak  dapat  mengimplementasikan hasil  dari  panel,  karena  Indonesia  telah  mengajukan  banding  secara  terlebih  dahulu ( prima  facie ).  Dengan  demikian,  para  penulis  pada  artikel  ini  menyarankan  bahwa Indonesia  harus  tetap  menerapkan  kebijakan  larangan  ekspor  bijih  nikel  tersebut kepada Uni Eropa guna menjamin ketersediaan dari kebutuhan domestik Indonesia yang sebenarnya  diperbolehkan  oleh  hukum  WTO.  Lebih  lanjut  Indonesia  juga  tidak  perlu untuk  menyelesaikan  sengketa  ini  melalui  MPIA  mengingat  bahwa  prosedur  ini  tidak dapat disamakan dengan proses litigasi yang telah dijelaskan di atas.
32 Gao, H. (2020). “Finding a Rule -based Solution to the Appellate Body Crisis: Looking Beyond the Multiparty Interim Appeal Arbitration Arrangement” . forthcoming in Journal of International Economic Law : 9-10.
33 Jan  Yves  Remy.  (2020). What  the  new  Appeal-Arbitration  System  Might  Mean  for  the  Future  of  WTO  Dispute Settlement . Available from: https://shridathramphalcentre.com/cure-or-curse-the-new-appeal-arbitration-system-in- wto-dispute-settlement/ [Accessed May 2, 2023].
34 Andrade,  M.  (2019). “Procedural  innovations  in  the  MPIA:  A  way  to  strengthen  the  WTO  dispute  settlement mechanism” . Questions of International Law , 23: 147-148.
Penyelesaian Sengketa pada World Trade Organization dan Solusi terhadap Kekalahan Indonesia pada DS 592 dalam Perspektif Kepentingan Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (2): 192-202

## References
Andrade, L. and Schimdt , L. “The Cotton Case: Litigation, Retaliation and Negotiation” on Alberto do Amaral Júnior dan Luciana Maria de Olivera Sá Pires. (2019). The WTO  Dispute  Settlement  Mechanism:  A  Developing  Country  Perspective . Cham:
Springer.
Andrade, M. (2019). “Procedur al innovations in the MPIA: A way to strengthen the WTO dispute settlement mechanism”. Questions of International Law , 23: 121-149.
Argent, P. (2021). International Law Textbook: Applying International Law . Louvain: UC Louvain dan edX.
Azzahra, M. and Dewi, Y. “Re - examining Indonesia’s Nickel Export Ban: Does it Violate the  Prohibition  to  Quantitative  Restriction” Padjajaran  Journal  of  International Law Department Universitas Padjajaran , 6(2): 180-200.
Bossche, P. and Zdouc, W. (2022). The Law and Policy of the World Trade Organization Edisi Kelima . Cambridge: Cambridge University Press.
Gao,  H.  (2020).  “Finding  a  Rule -based  Solution  to  the  Appellate  Body  Crisis:  Looking Beyond the Multiparty Interim Appeal Arbitration Arrangement”. forthcoming in Journal of International Economic Law : 1-18.
Geneva  Trade  Platform,  (2023). Multi-Party  Interim  Appeal  Arbitration  Arrangement (MPIA) .  Available  online  from: https://wtoplurilaterals.info/plural_initiative/the- mpia/ [Accessed May 2, 2023].
Jan Yves Remy. (2020). What the new Appeal-Arbitration System Might Mean for the Future of WTO Dispute Settlement . Available from:
https://shridathramphalcentre.com/cure-or-curse-the-new-appeal-arbitration- system-in-wto-dispute-settlement/ [Accessed May 2, 2023].
Lo, C. and Nakagawa, J. (2020). The Appellate Body of the WTO and Its Reform . Gateway East: Springer.
Putra, I and Dharmawan, K. (2017). Hukum Perdagangan Internasional . Bandung: Refika Aditama.
Sebastian  Strangio.  (2022). Indonesia  to  Appeal  WTO  Ruling  on  Nickel  Export  Ban . Available  online  from: https://thediplomat.com/2022/12/indonesia-to-appeal- wto-ruling-on-nickel-export-ban/ [Accessed May 2, 2023].
Sood, M. (2018). Hukum Perdagangan Internasional: Edisi Kedua . Depok: Raja Grafindo Persada.
Penyelesaian Sengketa pada World Trade Organization dan Solusi terhadap Kekalahan Indonesia pada DS 592 dalam Perspektif Kepentingan Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (2): 192-202
Suherman,  A.  (2014). Hukum  Perdagangan  Internasional:  Lembaga  Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang . Jakarta: Sinar Grafika, p. 60.
Warouw,  A.  (2004).  “Sistem  Perdagangan  Multilateral  dalam  Kerangka  WTO  Suatu Observasi  Terhadap  “Ruled - based  System””. Indonesian  Journal  of  International Law , 1(1): 229-244.
World  Trade  Organization.  (2022). DS592:  Indonesia – Measures  Relating  to  Raw Materials . Available online from: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm [Accessed May 2, 2023].
World Trade Organization. (2022). General Agreement on Tariffs and Trade . Available online  from: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm [Accessed May 2 nd 2023]
World Trade Organization. (2022). Uruguay Round Agreement: Understanding on Rules and  Procedures  Governing  the  Settlement  of  Disputes . Available  online  from: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/28-dsu_e.htm [Accessed  May  2 nd 2023]
World  Trade  Organization.  (2023). Agreement  Establishing  The  World  Trade Organization . Available online from: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto_e.htm [Accessed  May  2,
2023].