TINJAUAN USIA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI UU NO. 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)
Yuni Harlina Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Email: yuniharlina@uin-suska.ac.id

## Abstrak:
Salah  satu  faktor  terpenting  dalam  persiapan  perkawinan  adalah  faktor  usia.  Sebab  dalam perkawinan  dituntut  adanya  kedewasaan  dan  kematangan  dari  masing-masing  calon  yang  akan melangsungkan  perkawinan  sebagai  modal  yang  sangat  besar  dan  berarti  dalam  upaya  meraih kebahagiaan  dalam  rumah  tangga.  Dalam  perspektif  hukum  Islam,  batas  usia  seseorang  untuk melangsungkan  perkawinan  tidak  disebutkan  secara  eksplisit,  tetapi  mengacu  kepada  makna “balaghu al-nikah ”, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt pada Qs. Al-Nisa ayat 6 yaitu,  seseorang  dianggap  dewasa  (akil  baligh)  apabila  pernah  bermimpi  yang  menyebabkan keluar  mani  (ihtilam)  bagi  pria,  dan  mengalami  menstruasi  (haids)  bagi  wanita.  Namun demikian, usia kedewasaan bagi masing-masing pria dan wanita tidaklah sama, tergantung pada keadaan  kesehatan  fisik  seseorang,  pengaruh  biologis,  iklim  lingkungan  social,  ekonomi, pendidikan,  emosi  dan  tanggung  jawab  serta  keyakinan  agama  bagi  pasangan  yang  akan melangsungkan  perkawinan.  Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  maka  ketentuan  usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahu 1974 perlu diubah dan disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan  di  Indonesia  disesuaikan  dengan  situasi  dan  kondisi  di  era  milenial  saat  ini  bahwa dalam pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 perkawinan hanya di izinkan apabila pria  dan  wanita  sudah  mencapai  umur  19  (sembilhan  belas)  tahun.  Hal  ini  dengan  maksud membangun kualitas generasi Indonesia menuju masa depan yang lebih unggul.

## Kata kunci: Usia Perkawinan, Islam dan Undang-undang Perkawinan

## Abstract:
One  of  the  most  important  factors  in  preparation  for  marriage  is  the  age  factor.  Because marriage requires maturity and maturity of each candidate who will marry as a very large and meaningful asset in an effort to acvhieve happiness in the household. In the perspectie of islamic law,  the  age  limit  for  a  person  to  merry  is  not  explicitly  stated,  but  refers  to  the  meaning  of “balaghu al-nikah”, as stated in the word of Allah SWT in Qs. Al-Nisa verse 6, namely, a person is considered mature (Puberty) if he has had a dream that causes semen (Ihtilam) for men, and experiences  menstruation  (haids)  for  women.  However,  the  age  of  maturity  for  each  man  and woman  is  not  the  same  depending  on  the  condition  of  a  persons’a  physical  healt,  biological influence, the climate of the social, economic, educational, emotional and responsibility as well as religious beliefs for the couple who will get married. Along with the times, the provisions on the age of marriage in Indonesia which are in law number 1 Know 1974 need to be changed and Adjusted  again.  So  it  is  deemed  necessary  to  make  efforts  to  renew  the  age  of  marriage  in Indonesia according to the situation and conditions in the current millennial era that in article 7 paragraph  (1)  of  the  marriage  law  no.  16  of  2019  marriage  is  only  permitted  if  the  man  and
woman  have  reached  the  age  of  19  (nineteen)  years.  This  is  with  the  intention  of  building  the quality of the Indonesian generation toward a superior future.

## Keywords: Age of Marriage, Islam and Marriage Law

## PENDAHULUAN
Pernikahan  atau  yang  lazim  disebut  perkawinan 1 secara  terminologi  sebagaimana dikemukakan oleh ulama fiqh adalah “akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang  lelaki  dan  seorang  perempuan,  saling  tolong  menolong  diantara  keduanya  serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. 2
Islam  sebagai  agama  terakhir,  membawa  rahmat  bagi  sekalian  alam.  Dan  salah  satu tujuan  diturunkannya  Islam  yakni  untuk  mendatangkan  kemaslahatan  dan  menolak kemudharatan.  Hal  ini  telah  menjadi  ijma’  para  ulama  tentang  tujuan  utama  diturunkannya agama Islam. 3
Dalam  konteks  inilah  ulama  fiqh  mengemukakan  beberapa  tujuan  dan  hikmah perkawinan,  disamping  bertujuan  melestarikan  keturunan  yang  baik,  juga  untuk  mendidik  jiwa manusia agar bertambah rasa kasih dan sayangnya, kelembutan jiwa dan akan terjadi perpaduan perasaan  antara  dua  jenis  kelamin.  Sebab  antara  keduanya  ada  perbedaan  cita  rasa,  emosi kesanggupan mencintai, kecakapan, tanggung jawab dan lain sebagainya.
Dalam kehidupan manusia perkawinan bukanlah  bersifat  sementara tetapi  untuk  seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang  yang bisa memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang  seutuhnya  yakni  mendapatkan  kebahagiaan  yang  sejati  dalam  biduk  rumah  tangga.  Jika seseorang  masih  muda  belia,  yang  akan  menempuh  kehidupan  berumah  tangga  hanya  dapat mengartikan cinta sebagai suatu keindahan dan romantisme belaka. Mereka hanya baru memiliki cinta emosi semata, karena belum diikat oleh rasa tanggung jawab yang sempurna.
Dalam Islam, suatu prilaku dan tindakan seseorang harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Allah Swt dan masyarakat, prilaku dan tindakan yang bertanggung jawab itu merupakan salah satu bentuk indikasi kedewasaan seseorang. Kemampuan memikul tanggung jawab dalam sebuah perkawinan sangat erat kaitannya dengan kedewasaan seseorang secara fisik dan mental. Karena  itu  dalam  hal  ini,  pendewasaan  usia  dalam  melangsungkan  perkawinan  adalah  sangat urgen,  sebab  cara  berfikir  seseorang  sangat  dipengaruhi  oleh  tingkatan  umur,  semakin  matang
1 Dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia  disebutkan  bahwa  pengertian  perkawinan  sama  dengan  pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti “nikah”. WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum  Bahasa  Indonesia ,  Pustaka  Panjimas,  Jakarta  1985,  hal.676.M.Zul  Fajri  dan  Ratu  Aprilia  Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi, Difa Publisher, Jakarta, 2000, hal.211.
2 Abu  Zahrah, Fiqh  al-Islam, Dar  al-Manar,  Kairo,  1990,  hal.334.  Ulama  Mazhab  Syafi’I mendefenisikannya  sebagai:  “ Akad  yang  mengandung  kebolehan  melakukan  hubungan  suami  isteri  dengan  lafal nikah/kawin  atau  yang  semakna  dengan  itu”. Al-Imam  Taqiyuddin  bin  Abu  Bakar,  selanjutnya  disingkat  dengan Taqiyuddin, Kifayat  al-Akhyat, Dar  al-Fikr,  Beirut,  tt,  juz  II,  hal.36.  Ulama  Mazhab  Maliki  mendefenisikannya dengan  “ Akad  yang  memberikan  faedah  halalnya  melakukan  hubungan  suami  isteri  antara  seorang  lelaki  dan seorang perempuan selama tidak ada halangan syara’. Al-Imam al-Syatibiy , op.cit., Juz II, hal.220. Muhammad ibn Shaleh al-‘Atsimin, Risalat al-Ushul min al-Ilm al-Ushul, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz I hal. 74 al-Shan’aniy, op.cit ., Jilid IV, hal.4
3 Abu  Ishaq  al-Syatibiy al-Muwafaqat  Fi  Ushul  al-Syariah ,  Beirut,  Dar  al-Ma’arif  li  al-Thaba’ah  wa Nasyar, 1975.
usianya  semakin  matang  pula  cara  berfikirnya, 4 disamping  kedewasaan  dalam  ukuran  fisik- biologis,  social  ekonomi,  emosi  dan  tanggung  jawab  serta  keyakinan  agama,  ini  merupakan modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan dalam berumah tangga. 5 Begitu  urgennya pendewasaan  batas usia  minimal  dalam perkawinan ini,  sehingga  pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden RI Joko Widodo secara resmi mengesahkan UU No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.   Bahwa dalam pasal 7 ayat  (1)  perkawinan  hanya  di  izinkan  apabila  pria  dan  wanita  sudah  mencapai  umur  19 (sembilhan  belas)  tahun.  Yang  sebelumnya  terdapat  pada    Pasal  7  ayat  (1)  disebutkan: “ Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai  usia  16  tahun. 6 Usia  perkawinan  yang  dimaksud  terdapat  dalam  Undang-undang Perkawinan  Bab  II  tentang  Syarat-syarat  Perkawinan,  yang  dalam  pasal  6  ayat  (2),  berbunyi: “ Untuk  melangsungkan  perkawinan  seseorang  yang  belum  mencapai  umur  21  tahun  harus mendapat izin kedua orangtua. 7
Dalam  Islam,  batas  usia  seseorang  untuk  melangsungkan  perkawinan  tidak  disebutkan secara  eksplisit,  akan  tetapi  hanya  menyebutkan  dengan  lafadz:  “ balaghu  al-nikah” ,  dalam firman Allah Swt pada Qs.al-Nisa’ayat 6, “ dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk  kawin” ,  ulama  menafsirkannya  “ Mereka  mencapai  umur  dewasa  yaitu  bila  mana  sudah mencapai  umur yang menyebabkan seseorang sanggup melaksanakan perkawinan, yaitu sudah mengalami ihtilam ( bermimpi keluar mani). ” 8
Relevansi  usia  perkawinan  terhadap  kasus-kasus  perkawinan  di  Indonesia  secara  umum adalah berakhir dengan  cara perceraian  yang penyebabnya bervariasi,  disamping implikasi  usia perkawinan juga sangat relevan dengan kondisi social dan ekonomi masyarakat.
Bahkan fakta lain membuktikan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  (BKKBN),  Surya  Chandra  Surapaty  mengatakan,  salah  satu  factor  penyebab  masih tingginya  angka  perceraian  di  Indonesia  adalah  karena  banyaknya  perkawinan  diusia  muda. “ Secara mental, mereka yang menikah diusia muda belum siap untuk menikah. Mentalnya belum matang  karena  memang  masih  tergolong  anak-anak.  Akhirnya  mudah  sekali  mengambil keputusan bercerai ”. 9
Indonesia  merupakan  negara  dengan  Angka  Kematian  Ibu  (AKI)  tertinggi  di  Asia Tenggara.  Badan  dunia,  United  Nation  Development  Program  2019  dalam  indicator  kematian ibu  melahirkan  Indonesia  berada  pada  posisi  190  kematian  per  100.000  kelahiran.  Artinya,  di Indonesia sekarang ini setiap 1,5 jam ada ibu yang meninggal karena melahirkan yang terbanyak
4 Syaikh  Abdul  Aziz  bin  Abdurrahman  al-Musna, Perkawinan  dan  Masalahnya, Jakarta,  Pustaka  al- Kautsar, Cet.-2, 1997, hal.28-30.
5 Hasan Basri, Keluarga Sakinah, Yosyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hal. 6 6 Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lihat Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Pernikahan di Indonesia , Jakarta: Bulan Bintang, 1975, Cet. 1, hal. 79 7 Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  15  juga  disebutkan  bahwa  “Untuk  kemaslahatan  keluarga  dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon  mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”
8 Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, Maktabah Dar-al Salam, Kairo, 1990, Juz IV, hal.387
9 www.beritasatu.com
dikarenakan  terlalu  muda  melahirkan  atau  usia  dibawah  21  tahun. 10 Sehingga  BKKBN disebagian daerah harus intensif mengkampanyekan bagaimana menanggulangi pernikahan usia muda  ini  bisa  berkurang.  Secara  keseluruhan,  pertumbuhan  anak  di  Indonesia  yang  dilahirkan karena banyak perkawinan diusia muda itu menjadi cukup tinggi, atau rata-rata angka kelahiran total  2,6  anak  per  wanita.  Idealnya  adalah  2,1  anak  per  wanita,  dan  ini  ditarget  tercapai  pada 2025. 11
Dengan  demikian,  persoalan  pernikahan  dini  dan  tingginya  angka  kematian  ibu melahirkan  (AKI)  bukan  hanya  tugas  BKKBN  saja,  tapi  menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab bersama,  seluruh  elemen  masyarakat  dan  pemerintah  turut  serta  membantu  dan  bekerja  keras untuk  menguranginya  agar  program  membentuk  generasi  berkualitas  dan  kuat  ini  bisa  tercapai semaksimal mungkin.
Sebagaimana  dimaklumi  bahwa  filosofi  lahirnya  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  yang  disahkan  pada  tanggal  2  Januari  1974  bukan  diartikan  sebagai intervensi pemerintah dalam arti negative dalam persoalan privacy warga negaranya, akan tetapi justeru  materi  UU  Perkawinan  ini  merupakan  aspirasi  dari  umat  Islam  Indonesia  sebagai mayoritas  bangsa  dan  pemerintah  yang  menginginkan  keteraturan  dan  ketertiban  berbangsa. 12 Bahkan Undang-undang ini telah memuat prinsip atau asas yang sangat ideal dan fleksible. Ideal dalam  pengertian,  bahwa  materi  UU  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  sesungguhnya  dapat menekan  kecenderungan  prilaku-prilaku  negative  yang  terjadi  dalam  masyarakat,  karena sebagian  besar  materinya  bersumber  dari  syariat  Islam  dan  nilai-nilai  normative  yang  hidup  di masyarakat. 13
Dengan demikian, usia yang ideal dalam memasuki jenjang perkawinan dalam kehidupan masyarakat  bangsa  Indonesia  di  era  milenial  ini  demi  tercapainya  tujuan  dan  cita-cita  generasi bangsa  yang  maju  dan  berkualitas  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  16  Tahun  2019  tentang Perkawinan  tersebut  telah  menjadi  topic  pembahasan  yang  cukup  serius  di  kalangan  para pemikir,  cendekiawan,  intelektual,  agamawan,  dan  bahkan  diantara  para  pembuat  undang- undang.  Dengan  memperhatikan  kesenjangan  yang  ada,  inilah  yang  melatar  belakangi  penulis dalam penulisan ini.

## PEMBAHASAN Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam
Dalam Kamus Bahasa  Indonesia disebutkan bahwa pengertian perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti “nikah.” 14 Kata  ini  adalah  bentuk  mashdar  dari  kata  “nakaha-yankihu-nikah”  (  حكن-    حكني-  حاكن)  yang  asal
10 www.republika.co.id 11 www.republika.co.id 12 Saekan  Erniati  Effendi, Sejarah  Penyusunan  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Surabaya:  Arkola, 1997, hal. 12-13.
13 Ibid., h. 13.
14 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1985,  hal. 676. M. Zul  Fajri  dan  Ratu  Aprillia  Senja,  Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia    Edisi  Revisi,  Difa  Publisher,  Jakarta,  2000, hal. 211.
mula artinya adalah “bersetubuh” (ءطولا) dan “berkumpul”(عمجلا). 15 Nikah ada yang mengartikan sebagai  قافتإ ittifaq (kesepakatan) dan   تطلاحم mukhalathat (percampuran), 16 dan ada pula yang mengartikan  dengan  arti  sebenarnya  bahwa  nikah  berarti  ماض“dham”(menghimpit),  atau “menindih”.  Sementara  arti  kiasan  nikah  berarti    ءطو“wathaa”  (setubuh)  atau  “aqad” (mengadakan  perjanjian  pernikahan). 17 Dalam  pemakaian  bahasa  sehari-hari  perkataan  “nikah” lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya.
Dalam  masalah  perkawinan,  para  ahli  fiqh  mengartikan  nikah  menurut  arti  kiasan. Mereka  berbeda  pendapat  tentang  arti  kiasan  yang  mereka  pakai.  Abu  Hanifah  memakai  arti “setubuh”, sedang al-Syafi’i memakai arti “mengadakan perjanjian perikatan”. 18 Apabila ditinjau dari  segi  adanya  kepastian  hukum  dan  pemakaian  perkataan  “nikah”  di  dalam  al-Qur’an  dan Hadis-hadis  Nabi,  maka  “nikah”  dengan  arti  “perjanjian  perikatan”  lebih  tepat  dan  banyak dipakai dari pada “nikah” dengan arti “setubuh”. 19
Oleh  karena  itulah  al-Karkhi  sebagaimana  dikutip  oleh  Ali  al-Shabuniy  berkata  bahwa yang dimaksud dengan nikah adalah ikatan perkawinan, bukan persetubuhan. Dengan demikian bahwa  sama  sekali  tidak  pernah  disebutkan  dalam  al-Quran  kata  nikah  dengan  arti  wati’(طولا), karena  al-Quran  menggunakan  kinayah.  Penggunaan  kinayah  tersebut  termasuk  gaya  bahasa yang halus. 20
Beberapa  definisi  nikah  yang  dikemukakan  ulama  Fiqh  sedikit  berbeda,  tetapi  seluruh definisi  tersebut  mengandung  esensi  yang  sama  meskipun  redaksionalnya  berbeda.  Ulama Mazhab  Syafi’i  mendefinisikannya  sebagai:  “Akad  yang  mengandung  kebolehan  melakukan hubungan  suami  istri  dengan  lafal  nikah/kawin  atau  yang  semakna  dengan  itu”. 21 Sedangkan ulama  Mazhab  Hanafi  mendefinisikannya  dengan  “akad  yang  memberikan  faedah  halalnya melakukan  hubungan  suami  istri  antara  seorang  lelaki  dan  seorang  wanita  selama  tidak  ada halangan syara’. 22
Definisi  jumhur  ulama  menekankan  pentingnya  menyebutkan  lafal  yang  dipergunakan dalam akad nikah tersebut, yaitu harus lafal nikah, kawin atau yang semakna dengan itu. 23 Dalam definisi ulama Mazhab Hanafi, hal ini tidak diungkapkan secara jelas, sehingga segala lafal yang mengandung makna halalnya seorang laki-laki dan seorang wanita melakukan hubungan seksual
15 Ahmad  Warsun  Munawwir,  Kamus  al-Munawwir  Arab  -  Indonesia  Terlengkap,  Pustaka  Progressif, Yogyakarta, 1984, hal. 1461.
16 Musfir al-Jahrani, Poligami Dalam Berbagai Persepsi, Gema Insani Pers, Jakarta, 1994, hal.  98.
17 Ali Ahmad al-Jarjawi, Hikmah al-Tasyre’ wa Falsafatuhu, Dar al-Fikri, Beirut, 1974, hal. 11. 18 Abd.  Al-Rahman  al-Jazairi,  al-Fiqh  ‘ala  al-Madzahib  al-’Arba’ah,  al-Maktabah  al-Tijariyyah,  Mesir, 1969,  hal. 1-2.
19 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, 1996, hal. 12.
20 Syaikh Ali al-Shabuni, Shafwat al-Tafasir, Maktabah Dar al-Salam, Kairo, 2007, Juz I, hal. 285. 21 Taqiyuddin, loc. cit. al-Syarbaini, loc. cit. Lihat al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’iy, al-Risalah,  Dar  al-Fikr,  Beirut,  tt,  Juz  I,  hal.  161.  al-Imam  al-Syafi’y,  al-Umm,  Dar  al-Fikr,  Beirut,  tt,  Juz  II,  hal. 120, Juz VII, 163.
22 al-Imam  al-Syatibiy,  al-Muwafaqat,  Dar  al-Ilm  al-Malayin,  Beirut,  tt,  Juz  II,  hal.  220.  Muhammad  ibn Shaleh al-‘Atsimin, Risalat al-Ushul min al-Ilm al-Ushul, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz I, hal. 74. al-Shan’aniy, op. cit., Jilid IV,  hal. 4
23 Lihat  al-Imam  Abu  Abdillah  al-Qurtubiy,  al-Jami’u  Li  Ahkam  al-Qur’an,  Dar  al-Fikr,  Beirut,  tt,  Juz XIV, hal. 16.
boleh  dipergunakan,  seperti  lafal  hibah.  Yang  dapat  perhatian  khusus  bagi  ulama  Mazhab Hanafi,  di  samping  masalah  kehalalan  hubungan  seksual,  adalah  tidak  adanya  halangan  syara’ untuk menikahi wanita tersebut. Misalnya, wanita itu bukan mahram (mahram atau muhrim) dan bukan  pula  penyembah  berhala.  Menurut  jumhur  ulama,  hal-hal  seperti  itu  tidak  dikemukakan dalam definisi mereka karena hal tersebut cukup dibicarakan dalam persyaratan nikah. 24
Salah  satu  ayat  yang  biasanya  dikutip  dan  dijadikan  sebagai  dasar  untuk  menjelaskan tujuan pernikahan dalam al-Quran adalah:  “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan  untukmu  istri-istri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  di  antaramu  rasa  kasih  sayang  supaya  kamu  menjadi orang-orang yang berfikir” (QS. al-Rum : 21 ).
Dari  beberapa  pendapat  ulama  tafsir  dan  ulama  Fiqh  di  atas  dapat  dipahami  bahwa perkawinan  dalam  pandangan  Islam  pernikahan  atau  perkawinan  adalah  aqad  (perjanjian  suci) yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan  mahromnya,  di  mana  hal  ini  merupakan  kebutuhan  biologis  manusia  untuk  memenuhi kebutuhan  jasmani  dan  rohani  manusia  yang  bertujuan  membentuk  keluarga  bahagia  dan sejahtera serta melanjutkan keturunan sebagai perwujudan melaksanakan dan mencontoh sunnah Rasulullah  Saw.  Perkawinan  sebagaimana  dikemukakan  di  atas  nampaknya  sejalan  dengan pengertian  yang  terkandung  dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan Pasal 1 yang berbunyi:"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." 25
Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 disebutkan bahwa pernikahan adalah:“Akad  yang  sangat  kuat  atau  mitsaqon  ghalizan  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya adalah ibadah.” 26
Dalam  tinjauan  hukum  Islam,  status  hukum  aqad  nikah  dapat  menjadi  sunnah,  wajib, makruh ataupun haram tergantung kepada sebab-sebab atau alasan yang menjadi latar belakang perkawinan tersebut, yaitu :
a.  Sunnah,  untuk  menikah  bila  yang  bersangkutan:  (1)  Siap  dan  mampu  menjalankan keinginan  biologis  dan  (2)  Siap  dan  mampu  melaksanakan  tanggung  jawab  berumah tangga.
b.  Wajib,  apabila  yang  bersangkutan  mempunyai  keinginan  biologis  yang  kuat,  untuk menghindarkan  dari  hal-hal  yang  diharamkan  untuk  berbuat  maksiat,  juga  yang bersangkutan  telah  mampu  dan  siap  menjalankan  tanggung  jawab  dalam  rumah  tangga. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. al-Nur : 33 :
24 Lihat al-Imam Abu Bakr bin Muhammad Abu Sahl al-Sarakhsyi al-Hanafiy, al-Mabsuth, Dar al-Ilm al- Malayin, Beirut, tt, Juz V, hal. 450-451
25 Lihat  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dalam  Arso  Sastroatmodjo  dan  Wasit Aulawi, Hukum Pernikahan di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta,1975, Cet. ke-1, hal. 79.
26 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, Jakarta, 2001, hal. 14.
َباَتِكْلا  َنوُغَتْبَي  َنيِذَّلاَو ِهِلْضَف  ْنِم ُ َّاللَّ ُمُهَيِنْغُي ىَّتَح اًحاَكِن  َنوُدِجَي  َلَ  َنيِذَّلا ِفِفْعَتْسَيْلَو ْمُُوُبِتاَكَف ْمُكُناَمْيََ  ْتَكَلَم اَّمِم
َلََو ْمُكاَتَآ يِذَّلا ِ َّاللَّ ِلاَم  ْنِم ْمُُوُتَآَو اًرْيَخ ْمِهيِف ْمُتْمِلَع  ْنِإ
ََ َرَع اوُغَتْبَتِل اًننَُّحَت  َنََََْْ  ْنِإ ِءاَغِبْلا ىَلَع ْمُكِتاَيَتَف اوُُِرْكُت
اَيْنندلا ِةاَيَحْلا     ٌميِحََ ٌَوُفَغ  َّنِهُِاَرْكِإ ِدْعَب  ْنِم َ َّاللَّ  َّنِإَف  َّننُِرْكُي  ْنَمَو Dan  orang-orang  yang  tidak  mampu  kawin  hendaklah  menjaga  kesucian  (diri)  nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki  yang  menginginkan  perjanjian,  hendaklah  kamu  buat  perjanjian  dengan  mereka, jika  kamu  mengetahui  ada  kebaikan  pada  mereka,  dan  berikanlah  kepada  mereka sebahagian  dari  harta  Allah  yang  dikaruniakan-Nya  kepadamu.  Dan  janganlah  kamu paksa  budak-budak  wanitamu  untuk  melakukan  pelacuran,  sedang  mereka  sendiri mengingini  kesucian,  karena  kamu  hendak  mencari  keuntungan  duniawi.  Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu).
c. Makruh, apabila yang bersangkutan tidak mempunyai kesanggupan menyalurkan biologi, walaupun  seseorang  tersebut  sanggup  melaksanakan  tanggung  jawab  nafkah,  dll,  atau sebaliknya  dia  mampu  menyalurkan  biologi,  tetapi  tidak  mampu  bertanggung  jawab dalam memenuhi kewajiban dalam berumah tangga.
d.  Haram,  apabila  dia  mempunyai  penyakit  kelamin  yang  akan  menular  kepada pasangannya juga keturunannya. 27
Untuk terlaksananya suatu perkawinan atau  akad nikah, secara umum terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: adanya calon suami dan calon isteri, wanita yang halal untuk dinikahi,  sighat  (ijab  dan  qabul  bersifat  selamanya),  adanya  dua  orang  saksi,  adanya  kerelaan dari kedua belah pihak atas pernikahan itu, identitas pelaku akad harus diungkapkan secara jelas, dan adanya wali.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  perkawinan  dinyatakan  dalam  pasal  6  tentang  syarat perkawinan, di antaranya:
a. Perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama,
b. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan,
c. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai,
d. Untuk  melangsungkan  pernikahan  seorang  yang  belum  mencapai  umur  21  harus mendapat izin orang tua. 28
Mengenai rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan menurut hukum Islam sebagaimana disimpulkan  oleh  Anshari  Thayib  adalah: 29 adanya  calon  suami,  adanya  calon  istri,  adanya  2 orang aksi, Ijab dan qabul, dan adanya mahar / mas kawin.
Sedangkan syarat shah nikah adalah : a.  Persetujuan kedua mempelai,
b.  Mahar atau maskawin,
c.  Tidak boleh melanggar larangan-larangan perkawinan umat Islam adalah pencatatan.
27 27 Lihat Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah (Fikih Wanita), Terj. Oleh Anshari Umar Sitanggal, Asy-Syifa’, Semarang 1991, hal. 329.
28 Ibid. ,
29 Anshari Thayib, Struktur Rumah tangga Muslim, PT. Risalah Gusti, Surabaya,1994, Cet Ke-3, hal. 25.
Asas perkawinan dalam hukum Islam adalah monogami. Ketentuan ini didasarkan ayat 3 surat al-Nisa’:
ْنِإَف ْمُتْفِخ َّلَََ اوُلِدْعَت ًةَدِحاَوَف ْوََ اَم ْتَكَلَم ْمُكُناَمْيََ َكِلَذ ىَنََْْ َّلَََ اوُلوُعَت “ Maka  jika  kamu  takut  tidak  akan  mampu  berlaku  adil,  maka  kawinlah  seorang  istri  saja, atau  budak-budak  yang  kamu  miliki.  Yang  demikian  itu  lebih  dekat  kepada  tidak  berbuat aniaya ”.
Kelanjutan  dari  perkawinan  monogamy,  adalah  perkawinan  poligami  yaitu  perkawinan seorang suami (laki-laki) dengan lebih dari seorang isteri. 30 Kebalikan dari perkawinan poligami adalah  poliandri  yaitu  seorang  wanita  (isteri)  mempunyai  lebih  dari  seorang  laki-laki  (suami). Perkawinan ini dilarang oleh hukum Islam berdasarkan surat al-Nisa ayat 24 yang menyebutkan bahwa “ janganlah kamu kawini seorang wanita yang sedang bersuami .” Dilihat dari segi wanita yang  bersangkutan,  maka  ketentuan  ayat  ini  berupa  larangan  untuk  berpoliandri.  Sedangkan dilihat dari segi  seorang  laki-laki  yang akan berpoligami, ayat  ini berarti melarang berpoligami terhadap wanita yang sedang bersuami.
Hukum  perkawinan  di  Indonesia  menganut  asas  monogami,  didasarkan  pada  ayat  3 Undang-undang  No.1  Tahun  1974  yang  pada  asasnya  bahwa  dalam  suatu  perkawinan  seorang pria  hanya  boleh  mempunyai  seorang  isteri.  Sementara  larangan  berpoliandri  bagi  seorang wanita, juga didasarkan pada ayat 3 Undang-Undang tersebut  yang menyatakan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
Undang-Undang  No.1  Tahun  1974,  meskipun  menganut  asas  monogamy,  tetapi membuka  kemungkinan  bagi  seorang  suami  untuk  berpoligami  dengan  syarat  harus  mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan disertai alasan-alasan yang termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 5, juga KHI Bab IX pasal 56-58.
Ulama  fiqh  mengemukakan  beberapa  tujuan  dan  hikmah  perkawinan,  yang  terpenting adalah  dengan  disyari’atkannya  perkawinan  tentu  saja  sangat  banyak  mengandung  hikmah  dan manfaatnya.  Abbas  al-Mahmud  al-Aqqad  mengemukakan  bahwa  perkawinan  di  samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan  antara  dua  jenis  kelamin.  Sebab  antara  keduanya  ada  perbedaan  cita  rasa,  emosi kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain. 31
Sementara itu, masih ada tujuan perkawinan  yang utama yang terkandung dalam ajaran Islam, di antaranya:Untuk melanjutan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penerus cita-cita, juga membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga itu membentuk umat, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Pernyataan di atas sesuai dengan firman Allah :
َُّاللََّو َلَعَج ْمُكَل ْنِم ْمُكِسُفْنََ اًجاَوْزََ َلَعَجَو ْمُكَل ْنِم ْمُكِجاَوْزََ َنيِنَب ًةَدَفَحَو ْمُكَقَزَََو َنِم ِتاَبِّيَّطلا ِلِطاَبْلاِبَفََ َنوُنِمْؤُي ِةَمْعِنِبَو َِّاللَّ ْمُُ َنوُرُفْكَي 30 Sayuti Thalib, Azas Perkawinan Islam , Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hal. 57-58.
31 Abbas al-Mahmud al-Aqqad, al-Mar’ah fĩ al-Qur’ân , Nahdhah Misr, Kairo, 2003, hal. 101.
" Allah  menjadikan  bagi  kamu  istri-istri  dari  jenis  kamu  sendiri  dan  menjadikan  bagimu  dari istri-istri  kamu  itu,  anak-anak  dan  cucu,  dan  memberimu  rizki  dari  yang  baik-baik ".  (QS.  al- Nahl : 72).
Nabi SAW sendiri telah menjelaskan tentang tujuan nikah ini, di antaranya :
ْنَع ِسَنََ ِنْب كِلاَم َلاَق َك َنا ُلوُسََ َِّاللَّ - ىلص اللَّ هيلع ملسو - ُرُمْأَي ِةَءاَبْلاِب ىَهْنَيَو ِنَع ِلنتَبَّتلا ًايْهَن ًاديِدَش ُلوُقَيَو اوُجَّوَزَت َْوَُْوْلا َْوُلَوْلا ىِّنِإ ٌرِثاَكُم َءاَيِبْنَلأا َمْوَي ِةَماَيِقْلا
Bersumber  dari  Anas  bin  Malik  RA.  Ia  berkata,  Rasulullah  SAW  telah  bersabda: Nikahilah    wanita  yang  bisa  memberikan  keturunan  yang  banyak,  karena  saya  akan bangga  sebagai  nabi  yang  memiliki  umat  yang  banyak    dibandingkan  nabi-nabi  lain  di akhirat kelak. 32
Relevansi  Usia  Perkawinan  Menurut  UU  No.  16  Tahun  2019  Perubahan  atas  UU  No.  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Kehidupan Masyarakat
Di  Indonesia  ternyata  masih  banyak  terjadi  perkawinan  di  bawah  umur.  Hal  ini sebagaimana pandangan yang dikemukakan oleh Emil Salim sebagaimana dikutip Abdurrahman, bahwa:  “ Perkawinan  wanita  di  bawah  usia  16  tahun  merupakan  salah  satu  faktor  penyebab terhambatnya  laju  pembangunan  Indonesia.  Catatan  Data  Biro  pusat  Statistik  diketahui diantara 157 juta rakyat Indonesia sebanyak 11,5 juta wanita kawinnya di bawah usia 16 tahun.. dari jumlah tersebut ternyata yang terbesar terjadi di Jawa Barat yaitu sekitar 46 %, menyusul Jawa Timur 38 %, sementara Sulawesi Utara  yang terendah. Perkawinan yang terjadi terhadap wanita berusia 13 tahun berjumlah 3,2 juta sedangkan usia 14 tahun sebanyak 2,5 juta dan usia 15  tahun  sekitar  enam  juta.  Akibat  dari  perkawinan  usia  muda  itulah  yang  membawa permasalahan  dalam  laju  pembangunan  antara  lain  banyaknya  kematian  bayi.  Karena  pada usia muda tersebut wanita belum mampu dan berpengalaman untuk melahirkan, merawat bayi, di  samping  juga  belum  mempunyai  kemampuan  untuk  mendidik  sehingga  kualitas  pendidikan anak  di  daerah-daerah  masih  rendah.  Hal  ini  menandakan  perempuan  di  Indonesia  walaupun posisinya  menentukan  tetapi  tidak  dianggap  perlu  bersekolah  dan  dipersiapkan  untuk  kawin. Masih  banyak  orang-orang  tua  di  Indonesia  yang beranggapan  apabila  anak  gadisnya  di  atas usia  20  tahun  belum  kawin  akan  membawa  aib  atau  malu  bagi  keluarga,  karena  berarti  tidak laku . 33
Para psikolog  mengkhawatirkan perkawinan  yang  terjadi di  bawah umur  akan  menemui batu sandungan karena sangat bergantung pada keadaan jiwa seseorang, hendaknya calon suami istri  benar-benar  berpikir  secara  jernih  dan  matang  terutama  kesiapan  jasmaninya.  Sebab  cara
32 Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, Musnad Imam Ahmad, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz XXVI, hal. 481. Abu Dawud, op. cit., Juz I, hal. 625. al-Nasa’iy, Sunan al-Nasa’iy, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz VI, hal. 65.
33 Abdurrahman,  Himpunan  Perundang-undangan  Tentang  Perkawinan,  Akademika  Presindo,  Jakarta, 1986, hal. 55.
berpikir  seseorang  sangat  dipengaruhi  oleh  tingkatan  umur,  semakin  matang  umurnya  semakin matang pula cara bertindak dan berpikirnya. 34
Menurut  Diane  E.  Papalia  dan  Sally  Wendkos  dalam  bukunya  Human  Development, sebagaimana  dikutip  M.  Fauzil  Azhim  mengemukakan  bahwa  usia  ideal  terbaik  untuk melakukan  pernikahan  bagi  perempuan  adalah  19  sampai  dengan  25  tahun,  sedangkan  untuk laki-laki  usia  20  sampai  25  tahun  diharapkan  sudah  menikah.  Karena  ini  adalah  usia  terbaik untuk  menikah  baik  untuk  memulai  kehidupan  rumah  tangga  maupun  untuk  mengasuh  anak pertama. 35
Sementara  menurut  Dr.  Sarlito  Wirawan  Sarwono,  dalam  usia  kurang  dari  21  tahun seorang anak, jika mau menikah harus seizin orang tua, dan KUA (Kantor Urusan Agama) tidak akan menikahkan mereka sebelum ada izin dari orang tua. 36
Suatu  pernikahan  tanpa  seizin  orang  tua,  di  mana  mereka  atau  salah  satu  dari  mereka berusia kurang dari 21 tahun, maka pernikahannya tidak sah. Kecuali mereka telah mendapat izin dari  pengadilan  berupa  dispensasi  pengadilan  yang  mereka  ajukan  sendiri  ke  pengadilan  yang mewilayahi tempat tinggal mereka, sehingga dengan adanya izin dari pengadilan itu KUA dapat menikahkan mereka.
Bagi  seorang  wanita  yang  tidak  direstui/dizinkan  maka  sebagai  walinya  adalah  wali hakim.  Dispensasi  dari  pengadilan  itu  adalah  sebagai  pengganti  izin  dari  orang  tua,  di  mana orang  tua  atau  wali  yang  disebut  dalam  pasal  6  ayat  3,4,  dan  5  enggan  menikahkan  mereka. Secara  hukum  pernikahan  mereka  sah,  sebab  semua  rukun  dan  syarat  telah  terpenuhi.  Dalam pernikahan,  usia  dan  kedewasaan  memang  menjadi  hal  yang  harus  diperhatikan  bagi  para  pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Karena bila kita melihat fenomena yang ada, pada orang yang dewasa ketika berumah tangga dipandang akan dapat mengendaliakn emosi dan kemarahan yang sewaktu-waktu akan muncul dalam keluarga. Ini dimungkinkan karena kualitas akal dan mentalnya sudah relative stabil sehingga dapat mengontrol diri sendiri maupun dengan pasangan dan lingkungan sekitar.
Kedewasaan  dalam  bidang  fisik-biologis,  sosial  ekonomi,  emosi  dan  tanggung  jawab serta keyakinan agama, ini merupakan modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan. 37 Bila  diklasifikasikan  aspek-aspek  yang  harus  dimiliki  oleh  seseorang  sebagai ukuran  kualitas  pribadi,  menyebabkan  batasan  usia  nikah  tidak  dapat  dihindari.  Setidaknya  ada beberapa macam hal yang diharapkan dari pendewasaan usia, antara lain :
1.  Pendidikan dan Keterampilan
Dalam  proses  pendidikan  yang  ditempuh  diharapkan  dapat  terpancar  ilmu  pengetahuan sebagai  bekal  yang  tiada  tara  bila  dibandingkan  dengan  potensi  lainnya.  Sebagaimana  sabda Nabi Muhammad Saw:
34 Syaikh  Abdul  Aziz  bin  Abdurrahman  al-Musna,  Perkawinan  dan  Masalahnya,  Penerbit,  Pustaka  al- Kautsar, Jakarta, Cet Ke-2, 1997, hal. 28-30.
35 M. Fauzil Adhim, Indahnya Pernikahan Dini, PT. Gema Insani, Jakarta, 2002, cet 1, hal.38
36 Sarlito  Wirawan  Sarwono,  Persiapan  Menuju  Pernikahan  Yang  Lestari,  Jakarta,  Pustaka  Antara,  1996, Cet. ke-4, hal.107.
37 Hasan Basri, Keluarga Sakinah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hal. 6
ملعلاو كلملاو لاملا نيب ناميلس ريخ ملسو هيلع اللَّ ىلص اللَّ لوسَ لاق سابع نبا نع
ملعلا هَايتخلَ لاملاو كلملا ىطعأف ملعلا َاتخاف
Bersumber  dari  Ibnu  Abbas,  Rasulullah  Saw  bersabda  “Nabi  Sulaiman  AS.  Disuruh memilih antara harta dan kerajaan dan ilmu. Maka ia memilih ilmu. Maka diberikanlah harta dan kerajaan kepadanya karena memilih ilmu.” (HR. Ibnu Asakir dan al-Dailami) 38
Jika  ia  seorang  pemuda,  ilmu  sangat  diperlukan  karena  akan  menempati  posisi  kepala rumah  tangga  yang  akan  bertanggung  jawab  terhadap  istri  dan  anak-anak.  Firman  Allah  Swt dalam QS. al-Nisa ayat 34:
ِءاَسِّنلا ىَلَع  َنوُماَّوَق ُلاَجِّرلا
Laki-laki (suami) menjadi pemimpin bagi wanita. (QS. al-Nisa: 34).
Juga  bagi  seorang  wanita,  sekalipun  bukan  sebagai  kepala  rumah  tangga  tetapi  akan sangat  berpengaruh  dalam  pembentukan  rumah  tangga  dan  dalam  mewarnai    pembentukan karakter  dan  kepribadian  anak.  Seorang  ibu  yang  baik  dan  berilmu  akan  mampu  mengarahan anak-anaknya  menjadi  anak-anak  yang  berpribadi  luhur  dan  berakhlak  mulia.  Karena  itu  peran seorang ibu amatlah besar yang tidak dapat diabaikan.

## 2.  Psikis dan Biologis
Mentalitas  yang  mantap  merupakan  satu  kekuatan  besar  dalam  memperoleh  keutuhan sebuah  rumah  tangga.  Keseimbangan  fisik  dan  psikis  yang  ada  pada  setiap  individual  manusia dapat  membuahkan  ketahanan  dan  kejernihan  akal  sebagai  jenis  persoalan  yang  dihadapi.  Akal yang potensial baru dapat muncul setelah mengalami berbagai proses dan perkembangan. Aspek biologis  merupakan  potensi  yang  sangat  dominan  terhadap  keharmonisan  rumah  tangga.  Oleh karena itu keberadaannya tidak boleh diabaikan begitu saja.
3.  Sosial Cultural
Pada sisi ini, seorang individu diharapkan mampu membaca kondisi dilingkungan sekitar dan  dapat  menyesuaikannya.  Hal  ini  agar  tercipta  suasana  dimana  dalam  suatu  rumah  tangga yang  dibina  diakui  keberadaannya  oleh  masyarakat  sekitar  sebagai  bagian  dari  anggota masyarakat sehingga keluarga yang dibentuk tidak merasa terisolasi dari pergaulan yang bersifat umum.
Secara  sosiologis  kedewasaan  merupakan  sesuatu  yang  didasari  atas  perbedaan  peran sosial yang ditempati. 39 Artinya tingkat perkembangan kedewasaan berbeda-beda sesuai dengan tempat dan lingkungannya. Bagi pasangan dalam satu keluarga perlu memahami dan membekali akan pengetahuan ini, agar kelengkapan potensi yang diperkirakan dapat tercukupi.
Dari  uraian  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  tujuan  pembatasan  usia  dalam  pernikahan ialah:
1.  Untuk  mendapatkan  pasangan  yang  berkualitas,  siap  memasuki  dan  mengarungi  bahtera kehidupan berumah tangga,
2.  Agar didapati pribadi yang mandiri di keluarga yang kuat dan kokoh dalam menghadapi segala problematika keluarga,
38 Imam Jalal al-Din al-Suyuthi, al-Jam’u al-Jawami’, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz 12, hal. 372.
39 William J. Goode, Sosiologi Keluarga, Bina Aksara, Jakarta, 1985, Edisi Pertama, hal. 20.
3.  Diharapkan agar didapati keturunan yang baik dan berkepribadian luhur dan mulia.
Dalam  ajaran  Islam  tidak  ada  batasan  usia  untuk  melangsungkan  pernikahan.  Hal  ini dapat dilihat dari hadis Nabi Muhammad SAW:
ِ َّاللَّ ُلوُسََ اَنَل َلاَق َلاَق ِ َّاللَّ ِدْبَع  ْنَع-ملسو هيلع اللَّ ىلص-    نضَغََ ُهَّنِإَف ْجَّوَزَتَيْلَف َةَءاَبْلا ُمُكْنِم َعاَطَتْسا ِنَم ِباَبَّشلا َرَشْعَم اَي ِمْوَُّّلاِب ِهْيَلَعَف ْعِطَتْسَي ْمَل  ْنَمَو ِجْرَفْلِل  ُنَُّْحَََو ِرََُّبْلِل ٌءاَجِو ُهَل ُهَّنِإَف Bersumber dari Abdullah bin Mas’ud RA., Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kami seraya  bersabda:  wahai  para  pemuda,  siapa  yang telah  sanggup  di  antara  kalian    (lahir dan  batin  untuk  kawin)  maka  kawinlah  kamu,  karena  perkawinan  itu  akan  dapat  membatasi pandangan  dan  memelihara    kehormatan  (kemaluan),  dan  siapa  yang  belum  sanggup  (untuk kawin),  maka  hendaklah  ia  berpuasa,  karena  puasa  baginya  adalah  obat  (yang  dapat mengurangi syahwat). 40
Apabila  kita  perhatikan  keterangan  hadis  Nabi  di  atas,  maka  kita  tidak  menemukan pernyataan  Nabi  mengenai  batas  usia,  tetapi  yang  menjadi  penekanan  adalah  kata  “mampu“. Kata  tersebut  tidak  mengandung  tentang  usia  bagi  pemuda  yang  dianjurkan  untuk  menikah. Bahkan bila dipahami “mampu” merupakan sebuah predikat tertentu bagi seorang pemuda yang dipandang  sudah  layak  dan  pantas  untuk  melangsungkan  pernikahan.  Jadi  sudah  terkumpul didalamnya  akan  faktor-faktor  penunjang  terhadap  berkualitasnya  perkawinan  dan  aspek- aspeknya seperti fisik, mental dan ekonomi.
Usia ideal perkawinan sangat relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sebab, perkawinan  itu  adalah  ikatan  yang  sejati  dalam  membangun  kebahagiaan  yang  didasarkan  atas rasa tanggung jawab dan saling pengertian. Keharmonisan rumah tangga  itu tidak hanya diukur dari  aspek  ekonomi  semata-mata,  akan  tetapi  sangat  tergantung  pada  kesesuaian  hasrat  dan terpenuhinya  hajat  batin  masing-masing,  di  samping  kesesuaian  pada  aspek  sosial kemasyarakatannya. 41 Usia perkawinan yang matang adalah yang relatif diharapkan mendukung keharmonisan keluarga dan untuk itu perlu diformulasikan konsep yang ideal tentang penetapan usia perkawinan tersebut.
Dalam  konteks  akhlak,  seorang  calon  suami  istri  ketika  hendak  melakukan  pernikahan sangat  di  tuntut  untuk  membangun  kepribadiannya  secara  utuh.  Kepribadian  yang  dijadikan teladan adalah Rasulullah, baik dalam bertutur, berperilaku, dan mengekspresikan diri di tengah masyarakat.  Kepribadian  Nabi  SAW,  oleh  Allah  Swt  diabadikan  dalam  QS.  al-Ahzab  (33):  21 yang berbunyi :
َاللَّ َرَكَذَو َرِخ لآا َم ْوَيْلاَو َاللَّ وُج ْرَي  َناَك   ْنَمِل ٌةَنَسَح ٌةَوْسَُ ِاللَّ ِل ْوُسََ ْيِف ْمُكَل   َن اَك ْدَقَل اًرْيِثَك
“Sesungguhnya  telah  ada  pada  (diri)  Rasulullah  Saw  itu  suri  teladan  yang  baik  bagimu  (yaitu) bagi  orang  yang  mengaharap  (rahmat)  Allah  dan  kedatangan  hari  kiamat  dan  dia  banyak menyebut Allah.”
Akhlak atau tingkah laku manusia relatif beragam,  sehingga dalam ekspresinya manusia itu selalu diukur tentang perilakunya baik atau buruk. Bahkan dalam al-Qur’an terdapat isyarat-
40 al-Bukhari, op. cit., Juz V, hal. 195. Imam Muslim, op. cit.,Juz IV, hal. 128. al-Turmidzi, op. cit., Juz IV, hal. 392. Abu Dawud, op. cit.,, Juz IV, hal. 150.
41 Dadang  Hawari,  al-Qur’an,  Ilmu  Kedokteran  Jiwa  dan  Kesehatan  Jiwa,  Bhakti  Prima  Yasa,  Jakarta, 1999, hal. 283.
isyarat yang menghiasi diri manusia, antara lain QS. al-Lail (92): 4; al-Balad (90): 10; al-Syams (91):  7-8;  dan  Thaha  (20):  121.  Terkait  dengan  kandungan  ayat  tersebut,  Quraish  Shihab menegaskan bahwa:
“ Kecenderungan  manusia  kepada  kebaikan  terbukti  dari  persamaan  konsep-konsep pokok moral  pada setiap peradaban  dan zaman. Jika perbedaan terjadi mungkin  terletak pada bentuk  penerapan,  atau  pengertian  yang  tidak  sempurna  terhadap  konsep-konsep  moral,  yang disebut  ma’ruf  dalam  bahasa  al-Qur’an.  Tidak  ada  peradaban  yang  menganggap  baik kebohongan,  penipuan  dan  keangkuhan.  Pun  tidak  ada  manusia  yang  menilai  bahwa penghormatan  kepada  kedua  orang  tua  adalah  buruk.  Tetapi,  bagaimana  seharusnya  bentuk penghormatan itu ? Boleh jadi cara penghormatan kepada keduanya berbeda-beda antara satu masyarakat  pada  generasi  tertentu  dengan  masyarakat  pada  generasi  yang  lain.  Perbedaan- perbedaan  itu  selama  dinilai  baik  oleh  masyarakat  dan  masih  dalam  kerangka  prinsip  umum maka ia tetap dinilai baik (ma’ruf). ” 42
Kenyataan  dalam  masyarakat,  bahwa  seorang  calon  suami  ketika  melakukan  lamaran selalu  didominasi  oleh  pertanyaan  “pekerjaan”nya  apa  dan  bukan  melihat  kepribadiannya  dari aspek  akhlak  dan  kedewasaan  serta  kematangan  dalam  usia.  Akhlak  selalu  disubordinasi  oleh penilaian material dan social standing, padahal faktor kematangan dan akhlak inilah semestinya menempati posisi teratas dan menjadi bagian yang eskapis untuk menekan angka perceraian serta tetap memelihara keutuhan ikatan perkawinan yang sejati itu. Aspek krisis akhlak ini simplikatif dengan soal usia perkawinan. Memang tidak dapat dinafikan bahwa aspek ekonomi juga penting akan tetapi dengan kematangan calon suami isteri akan lebih kuat mengendalikan rumah tangga dalam menghayati tujuan perkawinan.
Jika  setiap  suami  isteri  memahami  hikmah  tersebut  di  atas,  maka  keharmonisan  yang didambakan  berlandaskan  akhlakul  karimah  dalam  pembinaan  keluarga  (masyirah  bil  ma’ruf) dapat terwujud. Dalam hal ini krisis akhlak yang cenderung menjadi faktor penyebab perceraian dan konflik keluarga harus dihindari.
Korelasi  akhlak  dengan  usia  perkawinan  adalah  sangat  positif  dan  akan  sangat mendukung  pembinaan  keluarga  yang  harmonis,  maka  pasangan  suami  isteri  sebaiknya  sudah sama-sama berusia minimal 19-20 tahun. Hal ini jelas karena pada usia seperti itu dalam bahasa fikih, benar-benar seimbang dalam kematangan jiwa, kepribadian, usia dan pendidikan sehingga dapat menekan angka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perceraian serta tetap terpeliharanya  keutuhan  ikatan  perkawinan  yang  harmonis.  Selain  itu  terdistorsinya  akhlak seperti terjadinya kasus selingkuh, terjerat kegiatan pria idaman lain atau wanita idaman lain dan semacamnya  pada  pasangan  suami  isteri  di  usia  tersebut  paling  tidak,  dapat  diminimalisir. Alasan  lainnya  adalah  pada  saat  itu  secara  anatomis  biologis,  suami  isteri  itu  telah  mempunyai kesiapan  yang  mengembangkan  keturunan  yang  berkualitas,  di  samping  tinjauan  aspek  sosio psikologis yang diharapkan mendukung pembinaan keluarga sakinah.
42 Quriash  Shihab,  Membumikan  al-Qur’an;  Fungsi  dan  Peran  Wahyu  Dalam  Kehidupan  Masyarakat, Mizan, Bandung, 2000, hal. 255
Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  Dalam Perspektif Hukum Islam
Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 merumuskan arti perkawinan sebagai  berikut: Suatu  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  wanita  sebagai  suami  istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa . 43
Dalam  kaitannya  dengan  makna  dan  tujuan  yang  mulia  dari  suatu  perkawinan,  maka salah  satu  faktor  terpenting  dalam  persiapan  perkawinan  adalah  faktor  usia.  Karena  seseorang akan dapat ditentukan, apakah ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Karena dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon. Hal  ini sejalan  dengan  pendapat  Irfan  Sidqon  sebagai  berikut:" Apabila  ditinjau  perkawinan  dan  tugas- tugas  yang  dibebankan  kepada  istri,  seumpama  ibu  sebagai  pendidik,  teman  dalam  mengurus rumah tangga dan sebagainya, maka jelaslah bahwa tugas tersebut beraneka ragam dan sangat berat.  Maka  penderitaan  sewaktu  hamil  sampai  melahirkan  kandungan  bagi  calon  istri,  tentu membutuhkan tenaga dan kekuatan jasmani dan rohaninya yang lebih baik lagi ." 44
Pemerintah  Republik  Indonesia  dalam  usahanya  untuk  menghindari  pelaksanaan perkawinan usia muda/bawah umur telah menentukan batas minimal dalam usia perkawinan bagi seseorang  yang  akan  melaksanakan  perkawinan.  Pernyataan  di  atas  sebagaimana  telah ditegaskan dalam undang-undang perkawinan No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 tahun 1974  tentang  perkawinan  pada  pasal  7  ayat  (1)  yang  berbunyi:  perkawinan  hanya  di  izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilhan belas) tahun.
Dalam  Islam  mengenai  batas  usia  seseorang  untuk  melangsungkan  perkawinan  tidak disebutkan  secara  jelas,  akan  tetapi  hanya  menyebutkan  dengan  lafadz:  " balaghu  al-nikah ", sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada QS. al-Nisa' ayat 6 :
اوُلَتْباَو ىَماَتَيْلا ىَّتَح اَذِإ اوُغَلَب َحاَكِّنلا ْنِإَف ْمُتْسَنَآ ْمُهْنِم اًدْشَُ اوُعَفْْاَف ْمِهْيَلِإ ْمُهَلاَوْمََ
" Dan  ujilah  anak  yatim  itu  sampai  mereka  cukup  umur  untuk  kawin.  Kemudian  jika  menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memellihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya ." 45
Terhadap  lafaz balaghu  al-nikahi (حاووكنلا اوووغلب)  itu  Sayyid  Muhammad  Rasyid  Ridla memberikan penafsiran sebagai berikut: " Meraka mencapai umur dewasa yaitu bilamana sudah
43 Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Pernikahan di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, Cet.  ke-1,  hal.  79.  Sementara  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  pasal  2  menyebutkan  arti  pernikahan  adalah  “ akad yang  sangat  kuat  atau  mitsaqon  ghalizan  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya  adalah  ibadah .” Lihat Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama, Jakarta, 2001, hal. 14.
44 Irfan Sidqon, Fiqh Munakahat , Bulan Bintang, Jakarta, 1987, Jilid II, hal. 33
45 Tim  Penterjemah  Depag  RI, al-Qur’an  dan  Terjemahnya, Khadim  al-Haramayn,  Makkah  al- Mukarramah,  1991,  hal.1154.  Untuk  selanjutnya  semua  kutipan  terjemah  ayat-ayat  al-Qur’an  diambil  dari  sumber yang sama.
mencapai  umur yang menyebabkan seseorang  sanggup melaksanakan perkawinan, yaitu  sudah mengalami ihtilam (bermimpi keluar mani) ." 46
Dengan demikian seseorang dianggap dewasa ( akil baligh ) apabila pernah bermimpi yang menyebabkan  keluar  mani  ( ihtilam )  bagi  pria,  dan  pernah  mengalami  menstruasi  (haid)  bagi wanita.  Sedangkan  mengenai  umur  kedewasan  bagi  masing-masing  pria/wanita  tidaklah  sama, ada yang telah cepat ada yang lambat. Keadaan tersebut tergantung pada keadaan kesehatan fisik seseorang,  pengaruh  biologis,  iklim  lingkungan,  keadaan  kehidupan  sosial  ekonomi  dan  adat kebiasaan.
Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  batas  usia  seseorang  untuk  melangsungkan perkawinan bagi pria jika sudah mengalami keluar mani dan bagi wanita jika sudah mengalami menstruasi  (haid).  Namun  demikian,  karena  pada  umumnya  datangnya  masa ihtilam dan  haid bagi pria dan wanita berkisar pada usia 12 (dua belas) atau 13 (tiga belas) tahun. Sedangkan anak pada usia tersebut masih belum bisa atau belum mampu menanggung beban dan tanggung jawab berat  dalam  melaksanakan  perkawinan.  Oleh  karenanya  dalam  perkawinan  kiranya  perlu dipertimbangkan  adanya  kemampuan  dan  kematangan  usia,  baik  fisik  mapun  mental  serta mampu  berpenghasilan.  Oleh  sebab  itu,  dalam  menentukan  masa  perkawianan,  Islam  tidak menitik  beatkan  pada  usia,  tetapi  lebih  manekankan  pada  faktor  kemampuan  seseorang. Pernyataan tersebut sesuai sebagaimana dijelaskan dalam hadis :
ِ َّاللَّ ُلوُسََ اَنَل َلاَق َلاَق ِ َّاللَّ ِدْبَع  ْنَع - ملسو هيلع اللَّ ىلص - ُهوَّنِإَف ْجَّوَزوَتَيْلَف َةَءاوَبْلا ُمُكْنِم َعاَطَتْسا ِنَم ِباَبَّشلا َرَشْعَم اَي َف ِمْوَُّّلاِب ِهْيَلَعَف ْعِطَتْسَي ْمَل  ْنَمَو ِجْرَفْلِل  ُنَُّْحَََو ِرََُّبْلِل  نضَغََ ٌءاَجِو ُهَل ُهَّنِإ .
Dari  Abdullah  bin  Mas’ud  RA.,  Rasulullah  SAW  telah  menyampaikan  kepada  kami  seraya bersabda: " Wahai  sekalian  pemuda.  Barang  siapa  di  antara  kamu  sudah  berkemamuan  untuk kawin maka hendaklah  kamu kawin, karena akan lebih memelihara pandangan mata dan lebih membentangi  kemaluan.  Dan  barang  siapa  yang  tidak  mampu,  hendaklah  berpuasa.  Karena sesungguhnya puasa dapat menahan nafsunya ." 47
Hadis  di  atas  memberi  petunjuk  bahwa  untuk  melaksanakan  perkawinan  disyaratkan adanya  "kemampuan",  dan  yang  belum  untuk  itu  dianjurkan  supaya  menunda  dengan  puasa, sampai mempunyai kemampuan. Sejalan dengan hal ini adalah firman Allah SWT dalam QS. al- Nur  33:
ِفِفْعَتْسَيْلَو َنيِذَّلا َلَ َنوُدِجَي اًحاَكِن ىَّتَح ُمُهَيِنْغُي َُّاللَّ ْنِم ِهِل ْضَف 
" Dan  orang-orang  yang  tidak  mampu  kawin  hendaklah  menjaga  kesucian  (diri)nya,  sehingga Allah memampukan dengan karunia-Nya "
46 Sayyid  Muhammad  Rasyid  Ridla, Tafsir  al-Manar, Maktabah  Dar  al-Salam,  Kairo,  1990,  Juz  IV,  hal. 387.
47 Abu  Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Shaheh al-Bukahri, Juz V, Maktabah Ahmad, ttp, tt, hal.  195.  Abu  al-Husayn  Muslim  bin  al-Hajjaj  al-Qushairiy  al-Naisburiy, Shaheh  Muslim, Juz  IV,  Dar  al-Fikr, Beirut, 1992,  hal. 128. Abu Isa Muhammad bin Isa al-Turmidzi, Sunan al-Turmudziy, Juz IV, Dar al-Fikr, Beirut, 1980,  hal. 392. Sulayman bin al-Asy'ats al-Sijistaniy selanjutnya disebut  Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Juz IV, Dar al-Fikr, Beirut, 1990, hal. 150.al-Bukhori, tt., Juz III, hal.  238.
Pengertian 'mampu' dalam ayat dan hadis di atas tidak ditegaskan secara jelas mengenai batasan  umur  dalam  perkawinan,  namun  demikian  bila  di  lihat  dari  segi  adaanya  hak  dan kewajiban  suami  istri,  sebagaimana  telah  dijelaskan  pada  uraian  di  atas,  maka  dapat  diambil pengertian  bahwa  yang  harus  dimiliki  oleh  seseorang  yang  akan  melaksanakan  perkawinan adalah  meliputi  pengertian  mampu  psikis,  biologis  dan  mampu  dalam  bidang  sosial,  ekonomi (penghasilan). Dengan demikian, Islam tidak menghendaki adanya perkawinan ketika usia masih muda. Sebab anak yang berusia muda pada dasarnya masih belum matang dan mampu, baik fisik dan mental, untuk melaksanakan perkawinan.
Adapun mengenai perkawinan Nabi SAW. dengan Siti Aisyah sebagaimana hadis :
ْنَع َةَوْرُع َجَّوَزَت نىِبَّنلا - ىلص اللَّ هيلع ملسو - ِئاَع َةَش َىَُْو ُةَنْبا تِس ىَنَبَو اَهِب َىَُْو ُةَنْبا عْسِت ْتَثَكَمَو ُهَدْنِع ًعْسِت " Dari  Aisyah  ra.  Bahwasanya  Nabi  SAW.  Mengawininya  (Aisyah)  sejak  umur  6  tahun  dan  ia dikumpuli serta tinggal bersama Rasul SAW.  semasa ia berumur 9 tahun ." 48
Patut  diakui  bahwa  berlangsungnya  pernikahan  antara  Rasulullah  SAW  dengan  Siti Aisyah,  ketika  Siti  Aisyah  berumur  6  (enam)  tahun,  akan  tetapi  ia  tinggal  dan  dikumpuli  Nabi setalah berumur 9 (sembilan)  tahun. Hal  ini berarti,  Nabi  mengadakan hubungan  badan  dengan Siti Aisyah  masih  menunggu saat  fisik  aisyah mencapai pertumbuhan yang sempurna, sehingga memungkinkan  untuk  dikumpuli,  yaitu  ketika  Siti  Aisyah  telah  mencapai  usia  9  (sembilan) tahun.  Umur  9  tahun  semasa  Nabi  bisa  diartikan  atau  dikategorikan  dewasa.  Karena pertumbuhan  biologis  orang  Arab  lebih  subur  dari  pada  orang  Asia  Tenggara,  termasuk  negara Indonesia.  Namun  demikian,  umur  9  tahun  ini  tidak  dipakai  sebagai  ukuran  yang  pasti  untuk menentukan kedewasaan pada masa sekarang. Karena perbedaan lingkungan, iklim, menjadikan kondisi  setiap  orang  berbeda-beda.  Oleh  karena  itulah  Islam  sangat  bijaksana  sekali,  tidak membatasi  tanda-tanda dewasa itu dengan ukuran umur. Juga hadis di  atas tidak bisa  dijadikan landasan hukum, karena perkawinan Nabi Saw. dengan Siti Aisyah ini termasuk khususiah bagi beliau, sebagaimana kekhususan Nabi boleh beristri lebih dari empat orang. 49
Dengan  kata  lain  hadis  tersebut  pada  dasarnya  tidak  dapat  dijadikan  hujjah  atau  dasar hukum untuk memperbolehkan kawin pada usia dini. Jika ditinjau dari segi sosiologois, psiologis dan media, perkawinan pada usia dini/di bawah umur akan jelas sekali membawa kemudaratan. Sedangkan  setiap  kemudaratan  tidak  diperbolehkan  (bisa  jadi  diharamkan)  oleh  syara'. Sebagaimana hadis Rasul Saw: HR. Malik, Ibn Majah, al-Hakim, al-Baihaqi dan Daruqutni) ْنَع َةَْاَبُع ِنْب ِتِماَُّّلا َّنََ َلوُسََ َِّاللَّ - ىلص اللَّ
هيلع ملسو - ىَضَق ْنََ َلَ َََرَض َلََو ََاَرِض
“Bersumber  dari  Abdulah  bin  al-Shaomit  ra.  Berkata,  Rasulullah  SAW  bersabda:  tidak  boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain”
Pada  prinsipnya  UU  No.  16  tahun  2019  tentang  Perkawinan  menentukan  bahwa  untuk dapat  melangsungkan  perkawinan,  maka  pihak  pria  dan  wanita  keduanya  harus  berumur  19 (sembilan  belas)  tahun,  sebab  pada  usia  sekian  pada  umumnya  seseorang  sudah  bisa  dianggap dewasa,  baik  secara  fisik  maupun  mental.  Begitu  juga  bagi  pihak  wanita  dilihat  dari  kesehatan
48 Imam al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqiy, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz II, hal. 84
49 Irfan Sidqon, op. cit., Jilid II, hal. 52.
dan  reproduksinya  untuk  melahirkan  anak  dan  keturunan.  Adanya  batas  minimal  untuk  dapat melaksanakan  perkawinan  itu  adalah  diharapkan  dapat  menghilangkan  atau  menghapuskan pelaksanan perkawinan  di  bawah umur  dan  merebaknya perceraian.  Sehingga  dengan  demikian akan lebih terjamin keturunan yang semakin baik dan unggul, dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk yang pesat serta keabadian keluarga dan kebahagiaan keluarga lebih terjamin juga.
Undang-undang  Perkawinan  menganut  prinsip,  bahwa  calon  suami  istri  harus  telah matang  jiwa  dan  raganya  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan.  Agar  dapat  mewujudkan tujuan perkawinan yang baik. Tanpa berakhir dengan perceraian dan mempunyai keturunan yang baik  dan  sehat.  Untuk  itu  perkawinan  di  bawah  umur  harus  sedapat  mungkin  dicegah.  Sebab dapat  dibayangkan,  apabila  seseorang  anak  muda  yang  masih  belum  cukup  umur,  belum mengerti  seluk-beluk  kehidupan  rumah  tangga,  tidak  akan  dapat  melaksanakan  serta mewujudkan  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  sejahtera  sesuai  dengan  tujuan  perkawinan  yang hakiki.
Adanya batas minimal  dalam usia perkawinan pada Undang-undang Perkawinan  No. 16 Tahun  2019  tentang  Perkawinan  tersebut  adalah  untuk  memberikan  kemaslahatan  bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, mengingat kondisi anak yang masih di bawah umur belum mampu dan matang, baik mental maupun fisik untuk menjalani akibat perkawinan. Seperti hamil dan  melahirkan,  dan  membiayai  kebutuhan  rumah  tangga  bagi  pria.  Belum  lagi  dihadapkan  ke masa depan  dan  pendidikan  anak-anaknya  serta  bagaimana  membina  keluarga  dengan  baik  dan bahagia tanpa berakhir dengan perceraian.
Anak  yang  masih  mentah  mental  dan  fisiknya  sulit  menciptakan  perkawinan  yang sukses., padahal perkawinan menuntut  tanggung jawab dan kedewasaan  dalam membina rumah tangga. Di mana hal ini sulit diemban oleh seorang calon ibu dan ayah yang masih relatif muda dan  remaja.  Sebab,  sifat-sifat  yang  dimiliki  oleh  mereka  yang  masih  remaja  biasanya  mudah tersinggung, egois, mau menang sendiri dan selalu tidak puas. Keadaan semacam  ini amat sulit diharapkan  dapat  memikul  tanggung  jawab  rumah  tangga  yang  memerlukan  tenggang  rasa, kesabaran dan lapang dada.
Melihat  adanya  beban  dan  tanggung  jawab  yang  dipikul  dalam  rumah  tangga  tersebut, maka  sudah  sewajarnya  jika  pihak-pihak  yang  akan  melaksanakan  perkawinan  harus  mencapai umur  dewasa,  di  mana  keadaan  fisik  dan  mentalnya  sudah  mencapai  taraf  kematangan,  berikut jiwa dan atau rohaninya juga sudah mencapai titik pertumbuhan yang  matang dan bertanggung jawab.  Oleh  karena  itu,  sudah  sepatutnya  Undang-undang  Perkawinan,  yaitu  bagi  pria  sudah mencapai  19  tahun  dan  bagi  perempuan  harus  sudah  mencapai  umur  16  tahun  diubah  menjadi sama-sama  berusia  19  tahun  antara  laki-laki  dan  perempuan.    Namun  demikian,  meskipun Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan  batas  usia  minimal  perkawinan,  sebagaimana  tersebut  pada  pasal  7  ayat  (1),  akan tetapi pasal tersebut dapat dilakukan adanya penyimpangan dengan meminta dispensasi kawin ke Pengadilan  Agama.  Hal  ini  sesuai  sebagaimana  tersebut  dalam  pasal  7  ayat:  (2) Dalam  hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua
pihak  pria  dan/atau  orang  tua  pihak  wanita  dapat  meminta  dispensasi  kepada  Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
(3)  Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  wajib mendengarkan  pendapat  kedua  belah  calon  mempelai  yang  akan  melangsungkan perkawinan.
(4)  Ketentuan-ketentuan  mengenai  keadaan  seorang  atau  kedua  orang  tua  calon mempelai  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (3)  dan  ayat  (41  berlaku  juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)
Berdasarkan pasal di atas, bukan berarti UU Nomor 16 tahun 2019 terjadinya perkawinan yang belum mencapai umur sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) secara mutlak. Namun  bagi  para  pihak  yang  belum  mencapai  batas  usia  tersebut  masih  bisa  dimungkinkan adanya perkawinan dengan meminta dispensasi ke Pengadilan Agama.
Berpihak  pada  uraian  di  atas  tentang  batas  kedewasan  dalam  perkawinan,  baik  menurut hukum  Islam  maupun  Undang-undang  Nomor  16  tahun  2019  tentang  Perkawinan  maka  dapat disimpulkan  bahwa  batas  minimal  usia  perkawinan  sebagaimana  ditentukan  Undang-undang Perkawinan  itu  adalah  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Sebab,  meskipun  didalam hukum Islam tidak ditegaskan secara kongkirt namun  memberikan batasan, bahwasannya untuk dapat  melangsungkan  disyaratkan  adanya  kemampuan  bagi  calon  suami  dan  isteri  dalam  hal fisik,  mental  dan  ekonomi.  Sedangkan  batas  usia  minimal  dalam  perkawinan  yang  ditentukan Undang-undang Perkawinan, yakni 19 (sembilan belas)  tahun bagi  pria maupun  wanita, secara layak  dianggap  sudah  cukup  dewasa  dan  mampu  untuk  memikul  tanggung  jawab  dalam  biduk rumah tangga.
Di  samping  itu,  adanya  batas  usia  minimal  dalam  perkawinan  tersebut  adalah  bertujuan untuk  memberikan  kemaslahatan  bagi  masyarakat.  Sebagaimana  yang  ditegaskan  dalam penjelasan  Undang-Undang  Perkawinan,  yaitu  untuk  menjaga  kesehatan  suami  isteri  dan  akan keturunannya.  Padahal  Islam  menghendaki  kemaslahatan  bagi  umatnya.  Oleh  karena  itulah, kiranya  patut  sekali  jika  Undang-undang  Perkawinan  itu  di  ubah  dan  memberikan  batas  usia minimal dalam perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1).
Adapun  adanya  penyimpangan  terhadap  pasal  7  ayat  (1),  karena  dimungkinkan  adanya perkawinan  yang  belum  mencapai  batas  usia  tersebut.  Sebab,  dalam  hal  ini  Pengadilan  Agama tidak sewenang-sewenang mengabulkan setiap dispensasi kawin yang diajukan kepadanya. Akan tetapi  pihak  Pengadilan  Agama  dengan  mempertimbangkan  segala  konsekuensinya  antara keuntungan  yang  akan  mereka  peroleh  dengan  kerugian  yang  akan  menimpa  dirinya.  Jika  anak tersebut seandainya tidak dikawinkan akan lebih besar mafsadat nya, maka dalam hal Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi. Hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh bahwa :
ْ عوف حلاوُّملا مولج ىولع مدوقم دوسافملا "Menolak  kerusakan  (mafsadah)  lebih  utama  dari  pada  menarik (mengambil) kemaslahatan."

## KESIMPULAN
Dari  uraian  di  atas,  penulis  dapat  menyimpulkan  beberapa  konsep  pemikiran  sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan, sebagai berikut:
1. Secara konsepsional,  Islam  tidak  secara  tegas  memberikan  batasan  atau  ketentuan  usia perkawinan,  akan  tetapi  para  ulama  fiqh  maupun  mufassirin  memahami  dan  menafsirkan kata balagh (akil baligh),  yaitu ditandai  dengan  mimpi basah bagi  laki-laki  dan menstruasi bagi perempuan, sebagai tanda kematangan fisik dan psikis.
2. Ketentuan  batas  usia  perkawinan  di  Indonesia  sesuai  dengan  Undang  undang  terbaru  yaitu Undang-undang  Nomor  16  tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  1 tahun  1974  tentang  Perkawinan,  sebagaimana  pada  batas  usia  perkawinan  yang  diatur sebelumnya, bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki usia 19 tahun, telah diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) yang  menegaskan  bahwa  perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  wanita  sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun adalah sesuai dengan hukum Islam. Hukum Islam memberikan  keterangan  yang  bersifat  global,  sehingga  dalam  melakukan  analisis disesuaikan dengan konteks masyarakat yang berlangsung secara dinamis, akan tetapi  tidak menafikan  semangat  dan  ruh  pesan-pesan  illahi.  Sehingga  pemikiran  untuk  melakukan perubahan  terhadap  ketentuan  Undang-undang  Perkawinan  pasal  7  (1)  adalah  suatu pemikiran yang ijtihadi.
3. Perubahan  Undang-undang  Perkawinan  secara  analitis  juga  didasarkan  pada  perspektif ekonomi,  pendidikan,  psikologis,  sosiologis,  dan  kesehatan  guna  menjamin  kesiapan  dan kematangan  calon  suami-isteri.  Dengan  demikian,  masa  depan  Indonesia  baru  yang  dicita- citakan  akan  terwujud  melalui  pemberlakuan  ketentuan  perundang-undangan  secara  tepat dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd  al-Baqi’,  Muhammad  Fu’ad.    Mu’jam  al-Mufakhrasy  li  al-Alfazh  al-Qur’an  al-Karim, Maktabah dar al-Salam, Kairo, 2008.
Abu Bakar, al-Imam Taqiyuddin bin. Kifayat al-Akhyar, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz II Adhim, M. Fauzil. Indahnya Pernikahan Dini, PT. Gema Insani, Jakarta, 2002.
Alam,  Andi  Syamsu.  Memasuki  Jenjang  Perkawinan  ;Sebuah  Ikhtisar  Mewujudkan  Keluarga Sakinah, Kencana Emas, Jakarta, 2005..
Basri, Hasan. Keluarga Sakinah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-. Shaheh al-Bukahri, Juz V, Maktabah Ahmad,
ttp, tt.
Hawari,  Dadang.  al-Qur’an,  Ilmu  Kedokteran  Jiwa  dan  Kesehatan  Jiwa,  Bhakti  Prima  Yasa,
Jakarta, 1999.
Hanbal, Abdullah ibn Ahmad ibn. Musnad Imam Ahmad, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz XXVI. Hazairin, Hukum Keluarga Nasional, Tintamas, Jakarta, 1982. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz VII.
Ibnu Rusyd, al-Hafidz, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Maktabah Dar al-Salam, Kairo, tt, Juz I.
Jazairi,  Abd.  Al-Rahman  al-.  al-Fiqh  ‘ala  al-Madzahib  al-’Arba’ah,  al-Maktabah  al-Tijariyyah,
Mesir, 1969.
Muchtar, Kamal. Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, 1996. Munawwir,  Ahmad  Warsun.  Kamus  al-Munawwir  Arab  -  Indonesia  Terlengkap,  Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1984.
Musna, Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman al-. Perkawinan dan Masalahnya, Penerbit, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, Cet Ke-2, 1997.
Muchdhor, Mustofa. Buku Pintar Berumah Tangga, Penerbit Kalam Pustaka,  Jakarta, 2005. Poerwadarminta, WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1985. Qasimi, al-Imam Jamal al-Din al-. Tafsir al-Qasimiy, Dar al-Fikr, Beirut, tt, juz XIII. Quriash  Shihab,  Membumikan  al-Qur’an;  Fungsi  dan  Peran  Wahyu  Dalam  Kehidupan Masyarakat, Mizan, Bandung, 2000.
Qurtubiy, al-Imam Abu Abdillah al-. al-Jami’u Li Ahkam al-Qur’an, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz XIV.
Rasyid  Ridla,  Sayyid  Muhammad.  Tafsir  al-Manar,  Maktabah  Dar  al-Salam,  Kairo,  1990,  Juz IV.
Raziy,  al-Imam  Fakhr  al-Din  al-.  Mafatih  al-Ghayb  (Tafsir  al-Kabir),  Mu’assah  al-Risalah, Beirut, tt, Juz VI.
Sabiq,  Sayyid.  Fiqh al-Sunnah,  Jilid  IV,  Terjemahan,  Dar al-Ma’arif, Bandung, 1990. Sarakhsyi al-Hanafiy, al-Imam Abu Bakr bin Muhammad Abu Sahl al-. al-Mabsuth, Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut, tt, Juz V.
Sarlito Wirawan Sarwono, Persiapan Menuju Pernikahan Yang Lestari, Jakarta, Pustaka Antara,
1996.
Sayuti Thalib,  Azas Perkawinan Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
Shabuni, Syaikh Ali al-. Shafwat al-Tafasir, Maktabah Dar al-Salam, Kairo, 2007, Juz I. Shan'ani,  al-Imam  Muhammad  Bin  Isma'il  Kahlani  al-.Subul  al-Salam,  Maktabah  Dahlan Bandung, tt, Juz III.
Sidqon, Irfan. Fiqh Munakahat, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, Jilid II. Suyuthi, Imam Jalal al-Din al-. al-Jam’u al-Jawami’, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz 12.
Syafi’iy, al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-. al-Risalah, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz I.
----------,  ----------------------------------------------------------.  al-Umm,  Dar  al-Fikr,  Beirut,  tt,  Juz II, hal. 120, Juz VII.
Syatibiy, al-Imam al-. al-Mufafaqat, Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut, tt, Juz II. Thayib, Anshari. Struktur Rumah tangga Muslim, PT. Risalah Gusti, Surabaya,1994. Turmidzi,  Abu  Isa  Muhammad  bin  Isa  al-.  Sunan  al-Turmudziy,  Dar  al-Fikr,  Beirut,  1980,  Juz IV.
Zahrah, Abu.  Fiqh al-Islam, Dar al-Manar, Kairo, 1990.