Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 74-78| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3095.74-78

## PERUBAHAN STATUS JENIS KELAMIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA
I Nyoman Satria Perwira, Ida Ayu Putu Widiati, Diah Gayatri Sudibya Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia satriaperwira020299@gmail.com, widiati_dayu@yahoo.co.id, diahgayatrisudibya@gmail.com

## Abstrak
Kelainan  seksual  disebabkan  adanya  kelainan  pada  hormon  seseorang,  transeksual  memiliki  keinginan  untuk melakukan  perubahan  jenis  kelaminnya  dengan  cara  operasi.  hal  tersebut  dapat  dilakukan  sesuai  dengan prosedur  yang  berlaku.  Sampai  saat  ini,  Indonesia  belum  memiliki  pengaturan  hukum  mengenai  perubahan status jenis kelamin seorang transgender yang melakukan operasi jenis kelamin, dikarenakan belum ada aturan tentang  perubahan  status  jenis  kelamin  maka  menimbulkan  kekosongan  norma  dan  menyebabkan  masyarakat masih  memandang  sebelah  mata  seorang  transgender.  Perubahan  status  jenis  kelamin  dapat  dilakukan  dengan mengajukan  permohonan  tersebut  di  pengadilan  Negeri.  Penelitian  ini  bertujuan  menjelaskan  prosedur perubahan jenis kelamin di Indonesia dan legalitas perubahan jenis kelamin dari sisi hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan pendekatan konseptual. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan  yaitu  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Data  diperoleh  melalui  teknik  dokumentasi  dan pencatatan, selanjutnya dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perubahan status jenis kelamin  di  Indonesia  memiliki  beberapa  tahapan  seperti  menjalani  konseling,  pemeriksaan  psikiatri, pemeriksaan andrology, pemeriksaan fisik, konseling psikoreligius dan lainnya yang bersifat administrasi. Tidak semua  orang  dapat  melakukan  operasi  kelamin  ada  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  mendapatkan legalitas atau kepastian hukum seorang transgender dapat mengajukannya di pengadilan negeri setempat  hal ini dilakukan untuk mendapatkan pengakuan secara hukum Kata kunci: Hukum Positif, Perubahan Status Jenis Kelamin, Transeksual

## Abstract
Sexual  abnormalities  are  caused  by  abnormalities  in  a  person's  hormones.  Transsexuals  have  the  desire  to change their sex by means of surgery, which can be done in accordance with applicable procedures. Until now, Indonesia  does  not  have  a  legal  regulation  regarding  changing  the  sex  status  of  a  transgender  person  who performs sex surgery, because there are no rules on changing gender status, it creates a vacuum of norms and causes people to still underestimate a transgender person. Change of gender status can be made by submitting the application to the District Court. This study aims to explain the procedure for sex change in Indonesia and the legality of sex change from a positive legal perspective in Indonesia. This research used normative research and  a  conceptual  approach.  The  sources  of  legal  materials  used  were  primary,  secondary,  and  tertiary  legal materials.  Data  obtained  through  documentation  and  recording  techniques  then  analyzed  systematically.  The results showed that the change in gender status in Indonesia has several stages such as undergoing counseling, psychiatric  examinations,  andrology  examinations,  physical  examinations,  psychoreligious  counseling,  and others of an administrative nature. Not everyone can perform genital surgery, there are several conditions that must be met to get legality or legal certainty that a transgender person can file it in a local district court, this is done to get legal recognition.
Keywords : Positive Law, Change in Gender Status, Transsexual

## I. PENDAHULUAN
Seorang  perempuan  dan  laki-laki  pada  dasarnya  berbeda  dari  sifat  maupun  fisik  namun  hukum  di Indonesia  tidak  pernah  memperlakukan  seseorang  dengan  perlakuan  yang  berbeda  Hal  ini  dapat terjadi  mengingat  Indonesia  merupakan  negara  hukum  dengan  berpedoman  kepada  Pancasila (Z. Harahap, 2014) . Setiap manusia sudah dibekali haknya sejak ia lahir tanpa ada seorangpun yang dapat merampas  hak  tersebut  dan  setiap  manusia  berhak  untuk  mendapatkan  kehidupan  yang  layak  tanpa adanya diskriminasi. Namun beberapa orang masih sering mengganggu hak orang lain  Seperti halnya ada  seorang  atau  golongan  tertentu  yang  menghakimi  seseorang  yang  mempunyai  kelainan  secara seksual.  Kelainan  seksual  biasa  disebut  sebagai  lesbian  gay  biseksual  dan  transgender  (LGBT)  di lingkungan  Indonesia  sendiri  hal  ini  sudah  sering  ditemui  namun  hal  tersebut  masih  belum  bisa
diterima  oleh  masyarakat  sekitar  Namun  jika  ditinjau  dari  ilmu  Kesehatan  LGBT  tidak  termasuk gangguan  kejiwaan  tetapi  hal  ini  dapat  dikatakan  karena  adanya  kelainan  hormonal  di  dalam tubuh  seseorang  LGBT tersebut (Yudiyanto, 2016) .
Untuk  mendapatkan  pengakuan  yang  lebih  dimasyarakat  dan  di  mata  hukum  kaum  beberapa kaum LGBT sudah melakukan operasi kelamin hal ini dilakukan agar kepribadiannya semakin terlihat jelas (R. D. K. A. Harahap, 2016).  Kaum LGBT juga mengharapkan hidup seperti layaknya seseorang yang normal. Untuk mewujudkan hal tersebut mereka harus mengganti jenis kelamin mereka, seperti layaknya  seseorang  harus  melanjutkan  hidupnya  ke  pernikahan  atau  perkawinan  yang  mana perkawinan  hanya  akan  bisa  dilaksanakan  jika  terdiri  dari  seorang  perempuan  dan  laki-laki  Untuk mewujudkan  pernikahan  kaum  LGBT  selain  mengganti  jenis  alat  kelaminnya  mereka  juga  harus mengganti  status  jenis  kelaminnya  secara  hukum  di  Indonesia.  Namun  di  Indonesia  sendiri  belum adanya  pengaturan  yang  mengatur  mengenai  perubahan  status  jenis  kelamin  Saat  seseorang  ingin mengajukan  hal  tersebut  hakim tidak boleh menolaknya sebab hakim dianggap tahu akan segalanya Berdasarkan hal tersebut tentunya hal ini akan mengacu pada Undang-Undang yang telah berlaku dan yurisprudensi
Berkaitan dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu (Abdullah, 2013) ; (Kurniawati et al., 2017) ; (Singadimedja et al., 2019) mengungkapkan bahwa Opersi jenis kelamin dibenarkan jika bertujuan untuk memeprbaiki alat  kelamin,  selanjutnya  perkawinan  transeksual  biasa  disahkan  dicatatan  sipil  apa  bila  telah mendapat  penetapan  pengadilan  dan  telah  memenuhi  syarat-syarat  perkawinan  tersebut.  Terkait dengan hal itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan untuk menjelaskan prosedur proses perubahan  jenis  kelamin  di  Indonesia  dan  menjelaskan  legalitas  perubahan  jenis  kelamin  dari  sisi hukum positif di Indonesia

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan  penelitian  hukum  normatif  yang  mana mengacu  pada  studi  kepustakaan di bidang hukum dengan menggunakan pendekatan masalah secara konseptual dan pendekatan kasus yang  terjadi. Ada  beberapa  bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  bahan  hukum  primer  berpedoman terhadap  undang-undang  dan  keputusan  yang  mengikat,  bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan hukum yang didapatkan melalui jurnal hukum  buku hukum  serta internet yang memuat mengenai perubahan status jenis kelamin dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan bahan tersier didapatkan melalui kamus  hukum  serta  ensiklopedia  yang  berkaitan  mengenai  informasi  hukum.  Teknik  pengumpulan bahan hukum dilakukan  dengan  cara  mencatat mengutip membaca maupun meringkas literatur yang mengacu  terhadap  perubahan  status  jenis  kelamin  di  indonesia. Selanjutnya  bahan  hukum  dianalisis secara sistematis dan mengaitkannya dengan bahan hukum lainnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Prosedur Proses Perubahan Jenis Kelamin di Indonesia
Setiap manusia telah diciptakan berbeda,  perbedaan itu dapat dilihat dari fisik seorang perempuan dan laki-laki.  Namun  sangat  disayangkan  hal  ini  tidak  selalu  menentukan  perbedaan  antara  perempuan dan laki-laki. Dapat dijelaskan secara rinci yakni seorang perempuan berpenampilan seperti laki-laki dan sebaliknya, tentu hal ini dapat dikatakan ketidaknormalan hormon seseorang, di Indonesia sendiri masih  tabu  akan  hal  tersebut  seringnya  seseorang  mendapatkan  perlakukan  yang  buruk  jika menyimpang  dari  jenis  kelaminnnya  yang  sesungguhnya.  Indonesia  sendiri  sudah  sering  dijumpai perempuan berpakaian seperti laki-laki dan sebaliknya, kebingungan jenis kelamin yang mereka alami dapat disebut sebagai gejala transeksual atau transgender yang mana mereka tidak memiliki kepuasan dengan  alat kelamin  yang mereka  miliki. Ketertarikan dengan lawan jenis  pun bisa  saja  menghilang dan tergantikan dengan menyukai sesama jenis (Maesaroh, 2017) .
Dari hal tersebut inilah mereka memiliki perbedaan antara sifat biologis dan jenis kelaminnya Berdasarkan  ilmu  kesehatan  perubahan  jenis  kelamin  ini  bisa  terjadi  yang  diakibatkan  oleh kromosom  di  tubuh  seseorang  perempuan  lebih  berkembang  dari  kromosom  laki-laki  dan sebaliknya  hal ini ditandai dengan organ kelaminnya tidak berkembang secara maksimal. Meskipun di  Indonesia  sendiri  masih  tabu  dengan  hal  ini  namun  ada  beberapa  kasus  transgender  yang melakukan operasi jenis kelamin dan membutuhkan pengakuan hukum tetap agar mereka dapat hidup selayaknya orang normal tanpa dipandang sebelah mata Tetapi mengingat indonesia yang menjunjung
tinggi norma-norma yang berlaku  maka para pelaku transgender dianggap sebagai bentuk pelanggaran norma (Zaeni, 2019) .
Transgender  pada  umumnya  tidak  dapat  disebut  sebagai  gangguan  mental  namun  jika transgender  mendapatkan  perlakuan  yang  buruk  maka  seseorang  tersebut  dapat  memiliki  gangguan kejiwaan.  Gangguan  identitas  jenis  kelamin  ( gender  identity )  yakni  keadaan  psikologis  seseorang yang  mencerminkan  perasaanya  ( inner  sense )  dari  diri  seorang  laki-laki  atau  perempuan  yang  mana identitas jenis kelamin hanya dapat ditentukan dari sikap pola perilaku serta fisik seseorang. Beberapa pelaku transeksual telah melakukan operasi guna merubah jenis alat kelamin mereka hal ini dilakukan agar dapat hidup dengan layak dan melanjutkan kehidupannya yaitu perkawinan  Namun perlakukan masyarakat yang masih belum menghargai dan menerima kehadiran kaum LGBT akan menimbulkan konflik batin  terhadap  pelaku  LGBT  dan  hal  ini  telah  melanggar  kenyamanan  kehidupan  seseorang dan bertentangan dengan hak asasi manusia Sesungguhnya setiap orang berhak  untuk  memilih  jalan hidupnya  karena  manusia  dilahirkan  dengan  bebas  serta  harkat  dan  martabat  manusia  memiliki kedudukan yang sama dimata hukum (Qomar, 2018) .
Pergantian  jenis  kelamin  dapat  dilakukan  oleh  setiap  orang  yang  merasa  dirinya  memiliki kelainan seksua, hal ini dapat  dilakukan atas permintaan dari pihak yang bersangkutan  dan disetujui oleh psikiater psikolog, ahli hukum, ahli  agama, dokter  ahli  andrologi,  dokter  ahli  bedah, dokter  ahli kebidanan  dan kandungan dokter  ahli  anestesi. Tidak  semua  permintaan  operasi  jenis  kelamin dapat dikabulkan  oleh  tim  ahli  medis jika  pemeriksaan  andrologi  dan  psikologi  pasien  normal  maka  yang bersangkutan disarankan untuk menjalani terapi re- orientasi seksual.
Tahapan untuk mereka yang ingin melakukan operasi jenis kelamin harus menjalani  konseling melakukan  pemeriksaan  psikiatri  menjalani  pemeriksaan  antrologi  pemeriksaan  fisik  Hal  ini dilakukan bukan hanya untuk semata-mata mengubah jenis kelaminnya namun memastikan apakah ia berhak  untuk  mengubah  jenis  kelaminnya.  Operasi  penggantian  alat  kelamin  biasa  disebut  sebagai genitoplasty. Jika operasi jenis alat kelamin telah dilakukan tahap berikutnya dengan cara mengajukan permohonan terhadap pengadilan untuk mengganti status jenis kelaminnya agar sah secara hukum dan tidak  lagi  mendapatkan  perlakuan  yang  buruk  di  masyarakat.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan perubahan  secara  administrasi  kependudukan  dengan  merubah  akta  pencatatan  sipil  yang  mengenai kelahiran  kematian  perkawinan  perceraian  dan  pengakuan  anak.  Melalui  cara  operasi  jenis  kelamin dan mengganti status jenis kelamin secara hukum maka pelaku transgender  akan  memiliki  kekuatan hukum tetap dan diakui legalitasnya.

## 2. Legalitas Perubahan Jenis Kelamin dari Sisi Hukum Positif di Indonesia
Keputusan  seseorang  untuk  melakukan  perubahan  jenis  kelamin  merupakan  hal  yang  cukup  sulit, terlebih  dahulu  harus  melakukan  beberapa  konseling  dan  mengikuti  prosedur  yang  berlaku. Meskipun  beberapa  transgender  merasa  tidak  perlu  sampai  merubah  jenis  kelamin  namun  hal  ini dilakukan  untuk  menyembuhkan  diri  dan  jika  para  transeksual  ingin  melakukan  perkawinan  agar dapat  disahkan  secara  hukum  Jika  ditinjau  dari  sisi  hukum  positif  di  Indonesia,  hal  ini  belum  ada pengaturannya tentunya dapat menimbulkan kekosongan norma yang mana seorang transgender tidak memiliki kepastian hukum serta kejelasan mengenai perubahan jenis kelaminnya.
Seseorang  yang  ingin  melakukan  perubahan  status  jenis  kelaminnya  dapat  ditinjau  dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No  23 Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  dan  Yurisprudensi  Mengacu  terhadap  HAM dikarenakan  setiap  orang  bebas  untuk  mengekspresikan  jiwanya  semasih  hal  tersebut  tidak mengganggu ketentraman orang lain (Abbad, 2005) .
Selain HAM sebagai  acuan  untuk  melindungi pelaku transeksual  yang ingin mengubah  status jenis  kelaminnya  hal  ini  juga  dapat  dikaitkan  dengan  undang-  undang  administrasi  kependudukan yang  mana  hal  ini  mengatur  mengenai  penataan  serta  penerbitan  dokumen  dan  data  kependudukan melalui  pendaftaran  penduduk  pencatatan  sipil  dalam  pasal  1  Angka  17  tentang  administrasi kependudukan  memang  tidak  menyebutkan  mengenai  perubahan  jenis  kelamin sebagai peristiwa penting namun dalam  pasal 56 ayat 1 menyebutkan bahwa peristiwa penting dapat dilakukan apabila sudah  mendapatkan  putusan  tetap  oleh  pengadilan  negeri.  Seorang  transeksual  pastinya  akan melanjutkan  kehidupannya  dengan  cara  melakukan  perkawinan  tahap  untuk  melakukan  perubahan jenis kelamin dan status jenis kelamin maka seorang transeksual dapat melangsungkan pernikahannya
Pernikahan  dianggap  sakral  selain  memenuhi  kebutuhan  biologis  seseorang  yang  mana  dari perkawinan ini diharapkan memiliki keturunan (Moch Isnaeni 2016) .
Dalam hal ini indonesia memiliki pengaturan tersendiri mengenai perkawinan yang mana diatur dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  1  Tahun  1974  yang  menyebutkan  jika perkawinan  dilakukan  antara  pria  dan  wanita  Jika  seorang  transeksual  yang  belum  merubah  jenis kelaminnya secara hukum maupun medis maka ia belum bisa melangsungkan perkawinan jika ia akan menikah dengan sesama jenis karena di Indonesia hal tersebut masih dianggap tabu. Salah satu contoh mengenai  pengajuan  perubahan  status  jenis  kelamin  di  Indonesia  terdapat  dalam  Putusan  Hakim Nomor  117/Pdt  P/2020/PN  Jkt  Utr  yang  mana  seseorang  bernama  Theodora  Victory  Divine  Grace seorang perempuan yang  ingin  mendapatkan  pengakuan  hukum bahwa  ia telah  sah  menjadi  seorang laki-laki  setelah  melakukan  operasi  jenis  kelamin  Bukti  bahwa  ia  telah  melakukan  operasi  jenis kelamin  dan  mengikuti  prosedurnya  dibuktikan  dengan  pernyataan  medis  dari  dokter  spesialis  yang menanganinya. Hal ini dilakukan karena Theodora merasa bahwa ia lebih ingin menjadi seorang laki- laki dapat  dilihat  dari  penampilan sehari-harinya pengakuan ini didapat berdasarkan keterangan para saksi  di  persidangan  Prosedur  yang  dilakukan  pemohon  dengan  cara  menyiapkan  kartu  tanda penduduk sebelumnya bukti akta kelahiran kartu keluarga surat keterangan dokter dengan pasien atas nama Theodora Victory Divine  Grace surat pusat operasi plastik estetik. Permohonan  dari  Theodora Victory  Divine  Grace  menjadi  Theodore  Victory  Divine  Grace  dikabulkan  oleh  pengadilan  negeri jakarta yang mana ia telah sah sebagai laki-laki memerintahkan  panitera  untuk mengirimkan salinan penetapan ini  kepada  Kantor  Catatan  Sipil  Wilayah  Jakarta Maka  setelah  ia  melakukan operasi kelamin dan melakukan pengajuan terhadap pengadilan negeri jakarta agar memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pada kasus ini komnas HAM meminta agar pemohon perubahan status jenis kelamin tidak didiskriminasi.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari  hasil  analisis  data  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  persyaratan  dan  prosedur  perubahan  jenis kelamin di Indonesia dapat dilakukan apabila sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini dilakukan oleh  seorang  transeksual  guna  untuk  memperjelas  jenis  kelaminnya  karena  di  Indonesia  sering memandang sebelah mata seorang transeksual dan masih  dianggap  sebagai  hal  yang  tabu,  sehingga timbul  niat  seorang  transeksual  untuk  merubah  jenis  kelaminnya.  Persyaratan  medis  untuk  merubah jenis kelaminnya yaitu harus melakukan beberapa tahap seperti pemeriksaan  kejiwaan  atau  psikolog jika  seorang  transgender  dianggap  tidak  perlu  melakukan  operasi  karena  hasil  dari  pemeriksaan psikolognya normal maka akan diarahkan supaya tidak melakukan hal tersebut.  Prosedur hukum yang dilakukan  dengan  cara  melakukan  pengajuan  permohonan  terhadap  pengadilan  negeri  setempat dengan melampirkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran dan surat medis dari dokter ahli bedah, yanmg kedua Legalitas  perubahan  jenis  kelamin  dari  sisi  hukum  positif  di  Indonesia belum diatur secara jelas hal ini menimbulkan kekosongan norma namun hakim tidak boleh menolak menangani permohonan ini dengan alasan tidak ada dasar hukumnya.

## 2. Saran
Dari  hasil  penelitian  ini,  terdapat  dua  saran  yaitu  peran  pemerintah  diharapkan  merancang  dan membuat  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  perubahan  jenis  kelamin  serta memperjelas dan mempertegas dari sisi hukum positif lainnya mengenai perubahan jenis kelamin ini dikarenakan  juga  peraturan  ini  belum  diatur  dalam  Perundang-Undangan  sehingga  menimbulkan sesuatu  kekosongan  norma  yang  mengakibatkan  seorang  transgender  yang  sudah  merubah  jenis kelamin  tidak  memiliki  kejelasan  secara  identitas  maupun  legalitas  kepastian  hukum,  yang  kedua Peran  masyarakat  diharapkan  mengetahui  bahwa  kondisi  dari  seorang  transgender  tidak  ingin  juga memiliki  ketidakpastian  dalam  jenis  kelaminnya,  hal  ini  tidak  dikehendaki  pula  oleh  dalam  diri seorang  transgender  dikarenakan  kondisi  tersebut  dibawanya  sejak  ia  lahir.  Sebaiknya  seorang transgender didampingi dalam permasalahan yang sedang dihadapinya tersebut

## DAFTAR PUSTAKA
Abbad, J. A. dan H. (2005). Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika. Abdullah,  A.  D.  (2013).  Legal  Reasoning  Hukum  Operasi  Ganti  Kelamin  Penderita  Transeksual  (Studi
Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata). Istinbath , 12 (1), 221–240.
Harahap,  R.  D.  K.  A.  (2016).  LGBT  di  Indonesia:  Perspektif  Hukum  Islam,  Ham,  Psikologi  dan  Pendekatan Maṣlaḥah. Al-Ahkam , 26 (2), 223–248. Harahap, Z. (2014). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara . Depok: PT Rajagrafindo Persada.
Kurniawati,  M.,  Widanarti,  H.,  &  Aminah.  (2017).  Tinjauan  Yuridis  Status  Keperdataan  Pelaku  Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/Pn.Ung). Jurnal Law , 6 (2), 1–19. Maesaroh, S. (2017). Operasi Kelamin Transeksual dalam Kajian Hukum Islam . Yogyakarta:Thafa Media. Qomar, N. (2018). Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi . Jakarta: Sinar Grafika.
Singadimedja, H. N., Karsona, A. M., & Azzahra, A. F. (2019). Identitas Baru Transeksual dan Status Hukum Perkawinannya. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure , 4 (1), 14–30.
Yudiyanto.  (2016).  Fenomena  Lesbian,  Gay,  Biseksual  dan  Transgender  (LGBT)  di  Indonesia  Serta  Upaya Pencegahannya. Journal of Chemical Information and Modeling , 5 (1). Zaeni, A. (2019). Pengantar Hukum Indonesia . Jakarat: Raja Grafindo.