## Kajian Terhadap Aspek Geospasial Kabupaten dan Kota yang Bercirikan Kepulauan di Indonesia
Study of the Geospatial Aspects of Regencies and Cities Characterized as Archipelagic in Indonesia
Debi Nadia Putri* 1 , I Made Andi Arsana 2 1 Magister Teknik Geomatika, Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Tenik, Kampus UGM, Indonesia
2 Departemen Teknik Geodesi FT UGM *Korespondensi penulis: debyshizhi@gmail.com
Diterima: 17052022; Diperbaiki: 02082022; Disetujui: 31012023; Dipublikasi: 28022023
Abstrak: Indonesia adalah salah satu negara kepulauan ( archipelagic state ) yang memiliki kondisi geografis sangat strategis.  Luas  wilayah  perairan  Indonesia  terbagi  menjadi  perairan  kepulauan  dan  perairan  pedalaman  yang,  laut teritorial,  zona  ekonomi  eksklusif  dan  landas  kontinen.  Secara  keseluruhan,  Indonesia  memiliki  total  wilayah  laut seluas  3.223.137  km 2 dan  luas  daratan  sebesar  1.890.739  km 2 .  Jumlah  pulau  yang  ada  di  Indonesia  dan  sudah terverifikasi pada tahun 2017 tercatat sebanyak 16.056 pulau. Pulau-pulau dan  ruang laut tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak luput dari pengelolaan dan tanggung jawab pemerintah Indonesia.  Meskipun demikian, jumlah dan  posisi  pulau  serta  jarak  antar  pulau  seringkali  menjadi  kendala  dalam  pembangunan  sehingga  menyebabkan tidak  meratanya  pembangunan  yang  ada  di  Indonesia  khususnya  pada  daerah  pulau-pulau  kecil  dan  pulau-pulau terluar. Hal ini memerlukan perhatian dan langkah khusus agar isu ketidakmerataan pembangunan bisa diatasi, salah satunya  dengan  memberi  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  dalam  melakukan  pengelolaan  wilayahnya.  Pada prosesnya, daerah yang memiliki wilayah laut luas dengan banyak pulau tentunya berbeda dengan daerah yang tidak memiliki wilayah laut dan pulau-pulau. Karena kompleksitasnya, perlu dilakukan pengelolaan khusus untuk daerah yang memiliki laut dan pulau-pulau yang diistilahkan dengan “Bercirikan Kepulauan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi  daerah  kabupaten  kota  yang  bercirikan  kepulauan  di  Indonesia  berdasarkan  aspek  geospasial. Analisis  dilakukan  menggunakan  analisis  SIG  (sistem  informasi  geografis)  dalam  mengkaji  bentuk  geografis  dari kabupaten  kota  yang  bercirikan  kepulauan  dengan  luas  wilayah  laut  lebih  luas  dari  wilayah  daratan  yang  di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau. Analisis dilakukan mulai dari 1) menentukan batas daerah laut 2) menghitung luas wilayah laut dan daratan 3) menghitung jumlah pulau dan gugusan pulau yang ada di setiap  kabupaten  kota.  Hasil  yang diperoleh  dari  penelitian  ini  yaitu kabupaten  kota  yang  memenuhi  syarat  secara geospasial  sebagai  daerah  kepulauan  yaitu  sebanyak  66  kabupaten  kota.  Daerah  kabupaten  kota  yang  bercirikan kepulauan diantaranya 16 daerah administrasi kota dan 50 daerah lainnya administrasi kabupaten.
Copyright © 2023 Geoid. All rights reserved.
Abstract:  Indonesia  is  an  archipelagic  country  with  a  strategic  geographical  situation.  Indonesia  encompasses maritime zones such as archipelagic waters and internal waters which have an area of 3,092,085 km2. Indonesia’s territorial sea has an area of 282,583 km2, the exclusive economic zone covers an area of 2,936,345 km2 and the continental shelf area of Indonesia is 2,749,001 km2. Thus, Indonesia has a total maritime area of 3,223,137 km2 and a land area of 1,890,739 km2. The number of islands in Indonesia which has been verified in 2017 is 16,056 islands. The islands and maritime space are integral parts of the management and responsibility of the Indonesian government. However, the number and position of islands and the distance between them often become obstacles in development, causing uneven development in Indonesia, especially in the  small islands and outermost islands. This requires special attention and steps so that the issue of development inequality can be overcome, one of which is by giving local governments the authority to manage. In the management process, an area that has a large maritime area with many islands is certainly different from an area that does not have maritime area and islands. Due to its complexity, it is necessary to carry out special management for areas that have seas and islands which are termed “archipelagic characteristics”. This study aims to identify regencies/cities with archipelagic characteristics based on their geospatial aspects. The analysis carried out in this study uses GIS analysis (geographic information system) in assessing the geographical form of regencies/cities characterized by islands with a wider sea area of land area in which there are islands that form a cluster of islands. The analysis is carried out by 1) determining the boundaries of the sea area 2) calculating the area of the sea and land 3) calculating the number of islands and island groups in each district/city. The results show that there are 66 districts/cities that meet geospatial requirements as region with archipelagic  characteristics  in  Indonesia.  The  city  district  areas  characterized  by  islands  include  16  city administrative areas and 50 other administrative districts.
Kata kunci: bercirikan  kepulauan, gugusan pulau, UU No 32/2014, batas daerah laut
Cara untuk sitasi: Putri, D. N., & Arsana, I. M. A (2023). Kajian Terhadap Aspek Geospasial Kabupaten/Kota yang Bercirikan Kepulauan di Indonesia. Geoid, 18 (2), 253-264.

## Pendahuluan
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  kepulauan  ( archipelagic  state )  yang  memiliki  kondisi  geografis  sangat strategis. Pada Forum United Nations Conferences on the Standardizition of Geographical Names (UNCSGN) dan pertemuan United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) yang diselenggarakan di New  York,  Amerika  Serikat  pada  tanggal  7-18  Agustus  2017,  Indonesia  melaporkan  sebanyak  16.056  pulau yang  telah  mempunyai  nama  dan  koordinat  (BIG,  2017).  Pulau-pulau  yang  dimiliki  Indonesia  dapat  menjadi suatu  gugusan  pulau  yang  memiliki  kesatuan  geografis  dan  wilayah  laut  yang  terdapat  di  dalamnya. Berdasarkan  UU  No  6/1996,  wilayah  perairan  Indonesia  terbagi  menjadi  perairan  kepulauan  dan  perairan pedalaman  yang memiliki luas 3.092.085 km 2 , laut teritorial memiliki luas 282.583 km 2 , untuk zona ekonomi eksklusif  seluas  2.936.345  km 2 dan  luas  landas  kontinen  Indonesia  yaitu  2.749.001  km 2 .  Dengan  demikian Indonesia  memiliki  total  wilayah  laut  seluas  3.223.137  km 2 dan  luas  daratan  sebesar  1.890.739  km 2 (BIG, 2017).  Pulau-pulau  dan  ruang  laut  tersebut  merupakan  suatu  kesatuan  dan  tidak  luput  dari  pengelolaan  dan tanggung  jawab  pemerintah  Indonesia.  Meskipun  demikian,  jumlah,  posisi  pulau  dan  jarak  antar  pulau seringkali  menjadi  kendala  dalam  pembangunan  sehingga  menyebabkan  tidak  meratanya  pembangunan  yang ada di Indonesia khususnya pada daerah pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar.
Koordinator  Nasional Destructive  Fishing  Watch (DFW)  menyampaikan  bahwa  pembangunan  fisik  di  daerah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar masih belum layak. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti keterbatasan infrastruktur  dan  tingginya  tingkat  kemiskinan  yang  ada  pada  daerah  tersebut  (Ambari,  2017).  Adanya kesenjangan  pembangunan  yang  terjadi  di  Indonesia  dapat  diatasi  dengan  adanya  otonomi  daerah  yang dituangkan  dalam  UU  No  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah.  Pada  undang-undang  tersebut  dinyatakan “otonomi  daerah  merupakan  hak,  wewenang  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat”  (UU  No  23/2014).  Dalam  melaksanakan otonomi,  daerah  yang  memiliki  laut  dengan  daerah  yang  tidak  memiliki  laut  tentu  dikelola  dengan  cara  yang berbeda. UU No 23/2014 pasal 14 ayat 5 dan 6 menyatakan bahwa “daerah kabupaten kota yang memiliki hasil laut mendapatkan pembagian hasil laut yang berada dalam batas wilayah 4 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan”. Indonesia memiliki 514 kabupaten kota dan 329 kabupaten kota diantaranya memiliki wilayah laut. Seharusnya wilayah laut tersebut dapat dimanfaatkan dan pengelolaan sumberdaya  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dilakukan  oleh  kabupaten  kota  itu  sendiri.  Jika  lautan  dan sumberdaya alam yang dimiliki kabupaten kota dapat dikelola oleh pemerintah kabupaten kota tersebut, maka hasil yang didapat dari sumberdaya alam tersebut bisa diambil oleh pihak kabupaten kota yang bisa  dijadikan salah satu faktor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat berkontribusi positif kepada postur APBD Pemerintah Daerah.
Selain PAD, sumberdaya yang diperlukan oleh daerah juga berasal dari pemerintah pusat, salah satunya dalam wujud  Dana  Alokasi  Umum  (DAU).  Penetapan  DAU  dilakukan  dengan  salah  satunya  memperhitungkan  luas wilayah laut yang dimiliki oleh kabupaten/kota yang berwenang untuk mengelola laut tersebut. Kabupaten/kota yang  memiliki  ruang  darat  serta  laut  tersebut  dikenal  dengan  istilah  “Bercirikan  Kepulauan”.  Perlu  perhatian khusus  terhadap  kabupaten  kota  yang  bercirikan  kepulauan  ini  karena  perhitungan  luas  wilayahnya  harus melibatkan  darat  dan  laut  sekaligus.  Sebelum  bisa  menghitung  luas  wilayah,  langkah  pertama  adalah menetapkan kabupaten kota yang bercirikan kepulauan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian terhadap kabupaten  kota  yang  bercirikan  kepulauan  untuk  mengatur  urusan  kelautan  yang  ada  di  wilayah  administrasi kabupaten  kota  tersebut.  Perlu  dipahami  adanya  perbedaan  yang  signifikan  daerah  yang  bercirikan  kepulauan dibandingkan daerah yang tidak bercirikan kepulauan dalam pengelolaan pemerintahan. Daerah yang bercirikan kepulauan memiliki wilayah laut yang lebih luas dibandingkan daratan dan memiliki pulau-pulau yang tersebar sehingga membentuk gugusan pulau-pulau. Kompleksitas ini memerlukan perlakuan khusus.
Daerah  kepulauan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  gugusan  pulau  yang  terdiri  dari  bagian-bagian  pulau  dan perairan  yang  terdapat  di  antara  pulau-pulau  tersebut  serta  wujud  alamiah  lainnya  yang  terdapat  didalamnya (UU  No  32/2014).  Oleh  karena  itu,  daerah  kepulauan  adalah  daerah  yang  memiliki  wilayah  laut  lebih  luas dibandingkan daratannya dan memiliki gugusan pulau.  Maka  kajian terhadap kabupaten kota yang bercirikan kepulauan  dilakukan  dengan  memperhitungkan  luas  daerah  lautan  dan  daratan  yang  dimiliki  setiap  kaupaten kota  dan  menentukan  gugusan  pulau  yang  terbentuk  dari  kumpulan  pulau-pulau  yang  ada  dalam  daerah administrasi kabupaten kota. Kajian terhadap daerah bercirikan kepulauan pernah dilakukan pada tahun 2013, dengan penentuan daerah kabupaten kota bercirikan kepulauan dilakukan dengan menghitung jumlah kabupaten kota  yang  memiliki  wilayah  laut  (Saksono,  2013).  Selanjutnya  pada  tahun  2014,  dilakukan  analisis  terhadap pengujian  karakteristik  fisik  geografis  gugusan  pulau  dan  uji  geometris  luas  wilayah  laut  dan  daratan  yang dimiliki setiap provinsi (Hidayat & Sutisna, 2014). Analisis daerah kabupaten kota bercirikan kepulauan dapat dilakukan  dengan  melakukan  perhitungan  terhadap  luas  wilayah  laut  dan  daratan,  serta  menganalisis  adanya gugusan pulau yang dimiliki oleh setiap kabupaten kota.

## Data dan Metode
Penelitian ini dilakukan terhadap 329 kabupaten dan kota yang memiliki garis pantai di Indonesia. Data yang digunakan  yaitu  data  batas  administrasi  kabupaten  dan  kota  ( shp ),  garis  pantai  kabupaten  dan  kota  ( shp )  dan pulau-pulau  yang  ada  di  Indonesia  ( shp ).  Penelitian  ini  menggunakan  UU  No  23/2014  sebagai  dasar  prinsip penentuan kabupaten dan kota bercirikan kepulauan dengan implementasi pasal 14 ayat 6&7 yang mana daerah kabupaten dan kota memiliki batas wilayah 4 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah  perairan  kepulauan  dan  jika  jarak  kurang  dari  4  mil  laut,  maka batas  wilayahnya  dibagi  sama  jarak  atau diukur  sesuai  dengan  prinsip  garis  tengah  dari  Daerah  yang  berbatasan.  Parameter  yang  digunakan  untuk melakukan analisis yaitu gugusan pulau dan luas wilayah laut yang dimiliki oleh setiap kabupaten dan kota.
Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi:

## 1. Pengumpulan data
Tahapan awal dari penelitian ini adalah melakukan pengumpulan data. Data yang diperoleh bersumberkan dari  Instansi  Badan  Informasi  Geospasial  (BIG).  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  data batas  administrasi  kabupaten  kota  yang  memiliki  garis  pantai  di  indonesia  dalam  format shapefile sebanyak  329  kabupaten  kota,  data  sebaran  pulau-pulau  di  Indonesia  yang  masuk  dalam  wilayah administrasi kabupaten  kota berupa shapefile , dan data garis pantai/garis pangkal kabupaten  kota dengan format shapefile . Pada tahapan ini peneliti juga melakukan pengecekan dan persiapan terhadap perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan untuk menunjang penelitian.
2. Identifikasi pulau-pulau yang ada di setiap kabupaten dan kota
Identifikasi  pulau-pulau  merupakan  proses  perhitungan  pulau-pulau  yang  berada  dalam  wilayah administrasi  setiap  kabupaten  dan  kota.  proses  identifikasi  dilakukan  dengan  menggunakan Software Arcgis .
3. Penentuan batas daerah laut setiap kabupaten dan kota
Sesuai dengan UU No 23/2014 Pasal 14 bahwa daerah kabupaten kota memiliki wilayah laut sejauh 4 mil laut yang diukur dari garis pantai. Dalam menentukan batas daerah laut, ada beberapa kondisi yang perlu diperhatikan.  Setiap  kondisi  yang  ada  pada  perbatasan  daerah  laut  memiliki  penyelesaian  yang  berbeda- beda.  Pada  penentuan  batas  daerah  laut  kabupaten  kota,  terdapat  beberapa  kondisi  yang  ditemui  seperti daerah kabupaten kota yang berhadapan dengan laut lepas/perairan kepulauan, daerah kabupaten kota yang berdampingan,  daerah  kabupaten  kota  yang  berhadapan  dengan  daerah  lain  dengan  jarak  laut  diantara keduanya kurang dari 8 mil laut atau kurang dari 2 kali 4 mil laut, dan daerah yang kabupaten kota yang merupakan kumpulan pulau-pulau atau gugusan pulau.
Berdasarkan kondisi tersebut, sesuai dengan Permendagri No 141/2017 tentang pelaksanaan teknis dalam penentuan batas daerah laut maka penentuan daerah laut dapat dilakukan seperti berikut ini:
• Pada saat kondisi pantai yang berhadapan dengan laut lepas atau perairan kepulauan yang lebih dari 4 mil laut dari garis pantai, maka batas dapat diukur langsung sejauh 4 mil laut dari garis pantai untuk wilayah laut.
• Pada kondisi pantai yang saling berhadapan dilakukan dengan prinsip garis tengah ( median line ).
• Pada  pantai  yang  saling  berdampingan  dilakukan  dengan  menggunakan  prinsip  garis  sama  jarak ( equidistant line ).
• Untuk pengukuran batas daerah laut pada suatu pulau yang berjarak lebih dari 2 kali 4 mil laut  atau lebih  dari  8  mil  laut,  maka  diukur  secara  melingkar  dengan  jarak  4  mil  laut  untuk  untuk  daerah kabupaten kota.
• Pada  kondisi  suatu  pulau  yang  berjarak  kurang  dari  2  kali  4 mil  atau  kurang  dari  8  mil  laut  berada dalam  suatu  daerah  kabupaten,  maka  diukur  melingkar  dengan  jarak  4  mil  laut  untuk  daerah Kabupaten Kota.
• Untuk  pengukuran  batas  daerah  laut  pada  suatu  gugusan  pulau-pulau  yang  berada  pada  satu kabupaten, diukur secara melingkar dengan jarak 4 mil laut untuk kewenangan batas laut Kabupaten Kota.
Penentuan  gugusan  pulau yang  dimiliki  setiap  kabupaten  kota  ditentukan  berdasarkan  aspek  spasial yang  mana  gugusan  pulau  merupakan  rangkaian  atau  kumpulan  pulau-pulau  yang  memiliki  suatu kesatuan dan perairan yang terdapat di antara pulau-pulau tersebut serta wujud alamiah lainnya yang terdapat di dalamnya (UU N0 32/2014).
Gambar 1. Penarikan Batas Prinsip Garis Tengah ( Median Line ) (Permendagri No 141/2017)
Gambar 2.  Penarikan Batas Prinsip Sama Jarak
(Equidistant Line) (Permendagri No 141/2017)
Gambar 3. Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang
Berjarak Lebih Dari 2 Kali 4 Mil Laut (Permendagri No 141/2017) Gambar 4. Penarikan Garis Batas Gugusan Pulau- pulau (Permendagri No 141/2017)

## 4. Identifikasi gugusan pulau yang dimiliki setiap kabupaten dan kota
Menurut  Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  No  34/2002  tentang  Pedoman  Umum  Tata  Ruang Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil,  gugusan  pulau  merupakan  sekumpulan  pulau-pulau  yang  secara  geografis saling  berdekatan,  dimana  ada  keterkaitan  erat  dan  memiliki  ketergantungan/interaksi  antar  ekosistem, kondisi ekonomi, sosial budaya, baik secara individu maupun secara kelompok. Dalam hal ini identifikasi terhadap gugusan pulau hanya dilihat dari aspek geografis. Gugusan pulau hanya memperhitungkan posisi pulau,  yang  mana  sebagai  gugusan  pulau  secara  geografis  saling  berdekatan  antara  pulau  satu  dengan pulau  yang  lainnya  yang  memiliki  keterkaitan  erat  dan  ketergantungan/interaksi  antar  ekosistem  di dalamnya.
5. Uji karakteristik daerah kabupaten dan kota yang bercirikan kepulauan
Kabupaten  dan  kota  yang  bercirikan  kepulauan  tentunya  harus  memenuhi  aspek  geospasial  yang  telah ditentukan. Dalam penelitian ini aspek geospasial yang digunakan untuk penentuan penentuan kabupaten dan kota yang bercirikan kepulauan yaitu:
1. Wilayah Kabupaten/Kota memiliki wilayah laut yang luasnya lebih luas dari luas daratan yang ada di Kabupaten Kota tersebut.
2. Wilayah kabupaten kota memiliki pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Batas wilayah laut kabupaten kota
Berdasarkan UU No 23/2014 dalam penentuan batas daerah laut, ada beberapa kondisi yang perlu diperhatikan. Adapun  pada  penerapan  dalam  penentuan  batas  daerah  laut  kabupaten  kota  dijumpai  beberapa  kondisi  seperti berikut:

## a) Daerah dengan pantai yang berhadapan dengan laut lepas
Daerah yang memiliki pantai yang berhadapan dengan laut lepas dapat mengklaim batas lautnya sejauh 4 mil laut ke arah laut lepas ditarik dari garis pantai. Secara keseluruhan daerah yang dimiliki oleh setiap kabupaten kota tidak ada yang berbatasan dengan laut lepas. Akan tetapi ada beberapa pulau dalam kabupaten kota yang berbatasan dengan laut lepas dan dapat ditarik batas lautnya sejauh 4 mil laut.

## Gambar 5. Pulau yang memiliki laut sejauh 4 mil laut
Pada Gambar 5, terdapat beberapa pulau yang berhadapan dengan laut dan dapat mengklaim batas daerah laut sejauh 4 mil laut di antaranya Pulau Teon di Kabupaten Maluku Tengah dan Pulau Dai serta Pulau Kisar yang berada  di  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya.  Selain  ketiga  pulau  tersebut  ada  beberapa  pulau-pulau  yang  dapat mengklaim batas lautnya sejauh 4 mil laut seperti Pulau Ronto di Kota Sabang, Pulau Simuk di Nias Selatan, Pulau  Mega  di  Bengkulu  Utara,  Pulau  Sabira  di  Kepulauan  Seribu,  dan  beberapa  pulau  di  Bintan  (Pulau Dundum,  Pulau  Jengkulan,  dan  Pulau  Tukongkemudi),  serta  pulau  pulau  lainnya  yang  terdapat  di  berbagai bagain  kabupaten/kota  lainnya.  Setiap  pulau  berhak  mengklaim  batas  daerah  laut  paling  jauh  4  mil  laut  yang diukur dari garis pantai ke arah laut. Pulau-pulau kecil yang dapat mengklaim batas daerah laut sejauh 4 mil laut sangat berpengaruh terhadap luas wilayah laut yang akan didapatkan oleh setiap kabupaten/kota.

## b) Daerah dengan pantai yang berdampingan dengan daerah lain
Batas daerah kabupaten/kota yang berdampingan dilakukan dengan prinsip sama jarak ( equidistant line ). Prinsip sama jarak merupakan sebuah garis yang terdiri dari titik-titik dengan jarak yang sama dari titik terdekat dengan garis pangkal/garis pantai.
(a)                                                       (b)
(c)
Gambar 6. (a) klaim batas laut Kab.Pacitan dan Kab.Trenggalek yang tumpang tindih, (b) Thiessen Polygon , (c) Batas laut Kab.Pacitan dan Kab.Trenggalek.
Pada Gambar 6 dapat dilihat bahwa Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek memiliki kondisi geografis yang  berdampingan.  Jika  dilakukan  klaim  batas  wilayah  laut  sejauh  4  mil  laut,  maka  akan  ada  daerah  yang tumpang tindih  di  antara  keduanya.  Daerah yang  tumpang tindih dari  hasil  klaim  4 mil laut  oleh kedua  belah pihak dapat dilihat pada Gambar 6(a). pada Gambar 6(a) garis yang berwarna merah merupakan klaim batas laut dari Kabupaten Pacitan dan garis berwarna biru merupakan klaim batas daerah laut dari Kabupaten Trenggalek. Karena  adanya  daerah  yang  tumpang  tindih,  maka  dari  itu  untuk  penentuan  batas  laut  dilakukan  dengan menggunakan prinsip sama jarak dengan pembuatan thiessen polygon seperti yang dapat dilihat pada Gambar 6(b). Garis-garis yang dihasilkan oleh thiessen polygon digunakan untuk membagi area di antara titik-titik yang telah  dibuat  menjadi  sama  jarak.  Penarikan  garis  batas  dapat  dilakukan  mengikuti  garis-garis  yang  dihasilkan oleh thiessen  polygon .  pada  Gambar  6(c)  dapat  dilihat  hasil  dari  penarikan  menggunakan  prinsip  sama  jarak dengan metode thiessen polygon . Gambar 6 hanya menampilkan salah satu bentuk daerah kabupaten kota yang berdampingan  di  Indonesia.  Pada  daerah  kabupaten  kota  lainnya  yang  berdampingan,  untuk  penentuan  batas daerah  lautnya  sama  dengan  penentuan  batas  laut  Kabupaten  Pacitan  dengan  Kabupaten  Trenggalek.  Daerah kabupaten  kota  yang  memiliki  wilayah  laut  di  Indonesia,  hampir  semuanya  memiliki  kondisi  geografis  yang berdampingan dengan daerah lain.  Hal ini terjadi terutama pada daerah kabupaten kota yang terletak di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Papua dan pada pulau-pulau lainnya.

## c) Daerah dengan pantai yang saling berhadapan
Daerah  kabupaten  kota  yang  memiliki  pantai  berhadapan  dengan  daerah  kabupaten  kota  lain  atau  batas  laut antara kedua daerah kurang dari 8 mil laut tidak dapat mengklaim ruang laut sejauh 4 mil laut. Penentuan batas daerah laut dilakukan dengan prinsip garis tengah ( median line ).
(a) (b)
(c) (d)
Gambar 7. (a) Klaim Batas Laut Kab.Bengkalis, (b) Klaim Batas Laut Kota Dumai, (c) Thiessen Polygon , (d) Batas Daerah Laut Kab.Bengkalis dan Kota Dumai
Gambar  7  memperlihatkan  kondisi  geografis  dari  Kabupaten  Bengkalis  dengan  Kota  Dumai  yang  saling berhadapan dengan jarak daerah laut di antaranya yang kurang dari 2 kali 4 mil laut atau kurang dari 8 mil laut. Pada  Gambar  7(a)  dapat  dilihat  garis  merah  merupakan  klaim  batas  wilayah  laut  dari  Kabupaten  Bengkalis.
Sedangkan garis berwarna biru pada Gambar 7(b) merupakan klaim batas wilayah laut dari Kota Dumai. Karena adanya  daerah  yang  tumpang  tindih,  maka  batas  daerah  laut  untuk  daerah  dengan  kondisi  yang  berhadapan dapat dilakukan dengan prinsip garis tengah ( median line ). Secara metode dalam penentuan batas, prinsip garis tengah dan prinsip sama jarak dapat dilakukan dengan metode thiessen polygon . pada kondisi perbatasan antara Kabupaten Bengkalis dengan Kota Dumai terdapat beberapa pulau yang masuk dalam administrasi Kabupaten Bengkalis yang pada penentuan batas laut di antara kedua daerah tersebut harus dipertimbangkan (Gambar 7c). hasil  dari  penarikan  garis  batas  antara  Kabupaten  Bengkalis  dengan  Kota  Dumai  dapat  dilihat  pada  Gambar 7(d).  daerah  yang  berwarna  biru  merupakan  daerah  laut  dari  Kota  Dumai  dan  daerah  yang  berwarna  merah merupakan daerah laut dari Kabupaten Bengkalis. Kondisi geografis daerah kabupaten yang berhadapan tidak hanya  pada  Kabupaten  Bengkalis  dengan  Kota  Dumai.  Beberapa  daerah  lainnya  seperti  Kabupaten  Siak- Kepulauan  Meranti,  Bangka  Selatan-Ogan  Komering  Ilir,  Bangkalan-Gresik,  Kota  Tarakan-Bulungan,  dan lainnya. pada dasarnya daerah yang berhadapan merupakan daerah yang terletak pada pulau yang berbeda.

## d) Daerah gugusan pulau
Batas wilayah laut daerah kabupaten kota yang memiliki gugusan pulau dapat ditarik sejauh 4 mil laut dengan terdapat pulau pulau di dalamnya.

## (a) (b)

## Gambar 8. Daerah Kabupaten/kota gugusan pulau
Daerah  kabupaten  kota  yang  merupakan  gugusan  pulau  dapat  memiliki  wilayah  laut  sejauh  4  mil  laut  dari masing-masing pulau yang dimiliki. Batas daerah laut ditentukan dari klaim daerah laut dari pulau terluar yang didapatkan. Gambar 8(a) merupakan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Gambar 8(b) merupakan Kabupaten Kepulauan  Aru  yang  merupakan  gugusan  pulau.  Jumlah  pulau  yang  dimiliki  oleh  Kepulauan  Tanimbar  yaitu sebanyak  536  pulau  dengan  luas  wilayah  laut  7.556,39  km 2 .  Sedangkan  Kepulauan  Aru  memiliki  pulau sebanyak 1.152 Pulau dengan luas wilayah laut 8.194,96 km 2 . Selain Kepulauan Aru dan Kepulauan Tanimbar, masih ada beberapa kabupaten kota di Indonesia yang merupakan gugusan pulau seperti, Kota Batam, Banggai Kepulauan, Natuna, Kepulauan Anambas, Bintan, Lingga, dan lainnya.

## 2. Perhitungan Luas Wilayah Laut dan Daratan
Perhitungan luas daratan dan lautan dapat dilakukan setelah batas daerah laut ditentukan. Luas wilayah laut dan luas  wilayah  daratan  dihitung  untuk  melihat  selisih  atau  perbandingan  antara  luas  wilayah  laut  dengan  luas daratan yang dimiliki setiap kabupaten kota. Salah satu faktor untuk menentukan wilayah kabupaten kota yang bercirikan kepulauan yaitu dengan luas wilayah laut lebih luas dari luas wilayah daratan. Hasil dari perhitungan antara luas wilayah laut dengan luas wilayah daratan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

## Tabel 1. Luas wilayah Laut dan Daratan setiap kabupaten/kota
Provinsi Nama Kab/kota L. Daratan (KM) L. Laut (KM) Provinsi Nama Kab/kota L. Daratan (KM) L. Laut (KM) Provinsi Nama Kab/kota L. Daratan (KM) L. Laut (KM) Provinsi Nama Kab/kota L. Daratan (KM) L. Laut (KM) Aceh Aceh Barat 2.824,66 365,66  Jawa Barat Bekasi 1.251,73 309,62  Banten Kota Cilegon 162,43 267,68  Sulawesi Barat Majene 908,77 805,45 Aceh Barat Daya 1.883,37 324,82 Cianjur 3.634,14 513,90 Kota Serang 26,68 27,54 Mamuju 4.984,40  3.298,01 Aceh Besar 2.886,09  1.656,23 Cirebon 1.075,19 408,49 Tanggerang 1.027,66 168,81 Mamuju Tengah 2.778,11 509,59 Aceh Jaya 3.898,49  1.031,02 Garut 3.106,05 510,48 Lebak 3.311,02 544,26 Pasangkayu 2.906,47 993,91 Aceh Selatan 4.175,22  1.287,97 Indramayu 2.079,45  1.226,01 Pandeglan 2.769,71  2.820,16 Polewali Mandar 2.074,08 438,12 Aceh Singkil 1.852,14  2.710,28 Karawang 1.915,40 563,93 Serang 1.469,08  1.129,31 Sulawesi Selatan Banteang 396,74 146,52 Aceh Tamiang 2.183,35 357,67 Kota Cirebon 39,48 44,96 Bali badung 398,82 484,76 Barru 1.203,86 499,64
Aceh Timur 5.431,46 840,01 Pangandaran 1.129,38 474,59 Buleleng 1.323,37 957,48 Bone 4.578,88 872,60 Aceh Utara 2.711,74 376,14 Subang 2.168,72 306,54 Gianjar 364,39 82,50 Bulukumba 1.172,50 807,53 Bereuen 1.794,98 503,90 Sukabumi 4.164,52 881,12 Jembrana 849,83 506,01 Jeneponto 798,63 496,85 Kota Banda Aceh 89,03 55,89 Tasikmalaya 2.710,37 349,38 Karangasem 839,19 630,53 Gowa 1.814,02 0,95 Kota Langsa 217,07 83,63 Jawa Tengah  Batang 856,92 250,00 Klungkung 313,92 710,44 Kepulauan Selayar 1.181,48  8.496,46 Kota Lhokseumawe 136,53 145,05 Brebes 1.743,68 298,67 Kota Denpasar 125,89 101,03 Kota Makassar 178,15 906,94 Kota Sabang 122,13 792,13 Cilacap 2.352,18 634,95 Tabanan 849,58 194,39 Kota Palopo 251,06 35,56 Nagan Raya 3.420,10 530,66 Demak 977,03 264,96 Maluku Buru 4.919,51  1.461,11 Kota Pare Pare 89,81 12,34 Pidie 3.139,88 435,55 Jepara 1.019,77  2.096,93 Buru Selatan 3.682,76  2.197,11 Luwu 3.053,50 712,18 Pidie Jaya 954,62 206,23 Kebumen 1.333,81 420,29 Kepulauan Aru 8.091,36  8.194,96 Luwu Timur 6.967,91 613,25 Simeulue 1.825,06  3.574,92 Kendal 1.007,54 339,33 Kepulauan Tanimbar 4.434,28  7.556,39 Luwu Utara 7.531,29 394,45 Sumatera Barat  Agam 2.226,07 321,41 Kota Pekalongan 46,19 41,27 Kota Ambon 236,52 411,57 Maros 1.437,14 130,44 Kepulauan Mentawai 5.979,27  7.395,52 Kota Semarang 369,75 117,87 Kota Tual 235,65  2.652,87 Pangkajene Kepulauan 890,04  10.602,88 Kota Padang 693,84  1.021,13 Kota Tegal 39,08 36,93 Maluku Barat Daya 4.554,45  10.564,43 Pinrang 1.886,74 533,72 Kota Pariaman 102,86 216,56 Pati 1.571,64 349,45 Maluku Tengah 8.248,11  7.041,87 Sinjai 866,19 464,16 Padang Pariaman 1.305,76 396,25 Pekalongan 892,71 71,57 Maluku Tenggara 1.017,22  3.185,95 Takalar 555,37 929,00 Pasaman Barat 1.301,19 823,80 Pemalang 1.137,39 254,66 Seram Bagian Barat 5.006,42  3.987,75 Wajo 2.632,78 650,36 Pesisir Selatan 6.047,43  2.569,55 Purworejo 1.081,45 150,85 Seram Bagian Timur 5.724,67  5.637,08 Sulawesi Tengah Banggai 8.247,15  5.010,49 Sumatera Selatan Banyuasin 12.470,87  1.564,50 Rembang 1.036,78 518,49 Maluku Utara  Almahera Barat 2.243,02  1.484,22 Banggai Kepulauan 2.383,13  3.017,94 Ogan Komering Ilir 17.025,70  2.193,02 Tegal 984,12 159,20 Almahera Selatan 8.084,92  14.463,42 Banggai Laut 687,76  5.906,04 Sumatera Utara  Asahan 3.735,25 411,91 Wonogiri 1.904,23 59,11 Almahera Tengah 2.275,63  3.704,55 Boul 3.702,79  1.211,95 Batu Bara 887,47 742,93 Jawa Timur Bangkalan 1.301,46 674,29 Almahera Timur 6.480,28  3.541,75 Donggala 5.135,13  2.798,09 Deli Serdang 2.576,00 292,67 Banyuwangi 3.598,64  1.664,97 Almahera Utara 3.403,28  2.606,38 Kota Palu 357,00 101,59 Kota Gunungsitoli 135,11 133,82 Blitar 1.753,62 306,47 Kepulauan Sula 1.781,53  3.356,40 Morowali 4.397,82  4.186,91 Kota Medan 281,15 37,60 Gresik 1.253,10  1.104,55 Kota Ternate 162,25  1.257,69 Morowali Utara 8.599,43  1.104,37 Kota Sibolga 20,34 6,37 Jember 3.317,85 999,11 Kota Tidore Kepulauan 1.702,88  1.204,40 Parigi Moutong 5.812,85  3.268,90 Labuhan Utara 3.710,05 128,94 Kota Pasuruan 39,01 41,53 Pulau Morotai 2.335,69  2.226,48 Poso 7.446,57 483,59 Labuhanbatu 2.769,21 319,79 Kota Probolinggo 54,71 27,65 Pulau Taliabu 2.986,19  2.721,48 Tojo Una Una 5.572,05  4.320,62 Langkat 6.137,96 560,91 Kota Surabaya 335,31 157,33 NTB Bima 4.216,42  3.674,84 Toli Toli 3.704,50  2.185,13 Mandailing Natal 6.542,43  1.244,73 Lamongan 1.751,81 257,89 Dompu 2.280,98  1.220,74 Sulawesi Tenggara  Bombana 3.293,62  2.385,36 Nias 771,23 664,34 Lumajang 1.798,14 272,54 Kota Bima 208,00 35,86 Buton 1.761,85  1.861,93 Nias Barat 582,85 744,61 Malang 3.464,56 655,22 Kota Mataram 60,39 52,45 kota Bau Bau 289,60 70,51 Nias Selatan 2.554,04  4.995,29 Pacitan 1.432,47 479,34 Lombok Barat 922,55 865,73 Buton Selatan 431,30 346,78 Nnias Utara 1.297,78  1.628,62 Pamekasan 796,02 378,98 Lombok Tengah 1.168,76 352,89 Buton Tengah 852,51  1.079,43 Serdang Begadai 1.947,41 611,36 Pasuruan 1.491,98 174,89 Lombok Timur 1.606,13  1.105,57 Buton Utara 1.750,84  1.298,05 Tapanuli Selatan 4.250,68 108,06 Probolinggo 1.725,94 534,11 Lombok Utara 810,67 646,52 Kolaka 2.958,55  1.481,19 Tapanuli Tengah 2.331,20  2.079,28 Sampang 1.229,16 751,62 Sumbawa Barat 1.742,19  1.027,49 Kolaka Utara 2.933,04 955,46 Riau Bengkalis 8.473,85  2.260,20 Sidoarjo 726,58 228,07 Sumbawa 6.651,25  3.974,62 Konawe 5.350,34 575,41 Indragiri Hilir 13.524,85  1.819,44 Situbondo 1.656,61  1.022,78 NTT Alor 2.928,47  3.546,12 Konawe Kepulauan 705,15 869,39 Kepulauan Meranti 3.626,87  1.777,86 Sumenep 2.086,97  8.408,54 Belu 1.127,66 168,62 Konawe Selatan 4.232,18  1.278,12 Kota Dumai 2.230,37 501,85 Trenggalek 1.248,38 532,65 Ende 2.084,63  1.375,96 Konawe Utara 4.215,08  1.034,75 Pelalawan 13.135,07 714,71 Tuban 1.971,83 453,22 Flores Timur 1.747,23  2.290,57 Kota Kendari 268,28 33,79 Rokan Hilir 9.073,34  1.318,68 Tulungagung 1.143,88 316,22 Kota Kupang 152,49 79,00 Muna 1.886,60  1.077,17 Siak 7.826,41 255,19 Kalimantan Barat Bengkayang 5.542,02 881,20 Kupang 5.140,43  2.715,00 Muna Barat 772,07  1.120,02 Lampung Kota Bandar Lampung 183,58 84,29 Kayong Utara 4.160,56  5.236,47 Lembata 1.267,21  2.040,77 Wakatobi 450,19  3.387,36 Lampung Selatan 2.217,25  1.926,03 Ketapang 3.0117,48  3.469,25 Malaka 1.107,93 385,35 Sulawesi Utara Bolaang Mongondow 3.267,80 563,01 Provinsi Nama Kab/kota L. Daratan (KM) L. Laut (KM) Provinsi Nama Kab/kota L. Daratan (KM) L. Laut (KM) Provinsi Nama Kab/kota L. Daratan (KM) L. Laut (KM) Provinsi Nama Kab/kota L. Daratan (KM) L. Laut (KM) Lampung Timur 3.864,50 955,57 Kota Singkawang 550,40 143,45 Manggarai 1.345,68 579,58 Bolaang Mongondow Selatan 1.795,16 944,16 Pasewaran 1.278,58 739,24 Kubu Raya 8.549,22  1.576,22 Manggarai Barat 3.135,07  3.314,80 Bolaang mongondow Timur 859,89 516,33 Pesisir Barat 2.992,11  1.632,92 Mempawah 1.935,90  1.105,80 Manggarai Timur 2.391,45 700,21 Bolaang Mongondow Utara 1.643,20 756,23 Tanggamus 2.899,77  1.447,91 Sambas 5.903,55  1.329,59 Nagekeo 1.396,30 664,15 Kepulauan Sangihe 608,41  4.271,61 Tulang Bawang 3.105,29 497,70 Kalimantan Selatan Banjar 4.590,00 29,56 Ngada 1.736,33 617,93 Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 218,42  1.834,27 Kepulauan Riau  Bintan 1.320,05  6.363,20 Barito Kuala 2.432,86 121,66 Rote Ndao 1.285,70  2.318,75 Kepulauan Talaud 1.012,58  3.053,53 Karimun 930,33  3.359,31 Kota Baru 9.475,27  5.056,85 Sabu Raijua 460,79  1.370,52 Kota Bitung 329,93 521,84 Kepulauan Anambas 626,71  6.344,30 Tanah Bumbu 4.887,10 814,80 Sikka 1.674,28  2.443,88 Kota Manado 162,33 376,21 Kota Batam 1.034,22  3.109,42 Tanah Laut 3.842,32  1.275,20 Sumba Barat 722,95 409,72 Minahasa 1.128,76 486,14 Kota Tanjung Pinang 146,92 203,00 Kalimantan Tengah Kapuas 17.058,86 191,27 Sumba Barat Daya 1.398,37 735,68 Minahasa Selatan 1.456,56 546,68 Lingga 2.213,03  8.048,07 Katingan 20.394,02 421,17 Sumba Tengah 1.820,86 552,94 Minahasa Tenggara 753,16 376,98 Natuna 2.002,81  8.292,43 Kotawaringin Barat 9.475,80 988,01 Sumba Timur 6.995,57  2.923,76 Minahasa Utara 996,00  1.341,12 Bengkulu Bengkulu Selatan 1.220,70 305,95 Kotawaringin Timur 15.545,73 602,82 Timor TengahSelatan 3.933,86 644,97 Papua Asmat 25.021,44  1.802,00 Bengkulu Tengah 1.113,73 94,17 Pulau Pisau 9.645,41 770,54 Timor Tengah Utara 2.623,05 317,40 Biak Numfor 2.229,29  3.898,36 Bengkulu Utara 4.490,78  1.872,18 Seruya 15.208,76  1.001,36 Papua Barat Fak Fak 9.896,70  4.312,51 Jayapura 13.943,61 697,73 Kaur 2.608,84 609,98 Sukamara 3.266,76 546,75 Kaimana 17.899,07  5.257,78 Kepulauan Yapen 2.428,22  4.662,19 Kota Bengkulu 150,52 367,57 Kalimantan Timur Berau 21.903,04  4.555,33 Kota Sorong 205,45 326,04 Kota Jayapura 832,23 408,08 Muko-muko 4.143,22 716,18 Kota Balikpapan 509,53 310,35 Manokwari 2.957,00  1.086,53 Mamberamo Raya 29.102,61  1.696,52 Seluma 2.434,95 510,14 Kota Bontang 158,63 274,35 Manokwari Selatan 1.836,18 599,63 Mappi 24.013,55 855,70 Bangka Belitung  Bangka 3.015,22  1.287,21 Kota Samarinda 716,22 0,97 Raja Ampat 7.442,36  20.481,25 Merauke 45.791,94  5.857,28 Bangka Barat 2.849,35  1.772,44 Kutai Kartanegara 26.850,97  1.869,24 Sorong 7.573,48  2.905,88 Mimika 18.395,09  2.541,50 Bangka Selatan 3.597,43  2.596,27 Kutai Timur 31.565,06  2.347,59 Sorong Selatan 6.652,86  1.194,05 Nabire 11.538,29  4.043,66 Bangka Tengah 2.259,27  2.239,64 Paser 10.709,88  1.115,53 Tambrauw 11.769,84  1.854,35 Sarmi 12.912,06  2.627,60 Belitung 2.274,00  3.510,41 Penajam Paser Utara 3.176,15 405,48 Teluk Bintuni 19.346,79  2.737,86 Supiori 690,17  2.106,68 Belitung Timur 2.593,67  4.193,71 Gorontalo Boalemo 1.829,85 711,09 Teluk Wondama 4.844,03  3.884,60 Waropen 10.592,39  1.216,32 Kota Pangkal Pinang 105,50 44,42 Bone Bolango 1.887,54 397,53 Jambi Tanjung Jabung Barat 5.547,49 352,23  Jakarta Jakarta Utara 147,50 170,48 Kalimantan Utara Bulungan 12.974,85  1.949,63 Gorontalo 2.158,72 327,07 Tanjung Jabung Timur 4.311,10  1.138,38 Kepulauan Seribu 10,72  2.483,54 Kota Tarakan 250,80 378,32 Gorontalo Utara 1.723,15  1.261,95 Yogyakarta Bantul 511,36 104,13 Nunukan 13.547,26  1.043,47 Kota Gorontalo 70,88 27,06 Gunung Kidul 1.476,28 469,07 Tana Tidung 3.503,35 609,10 Pahuwato 4.368,99  1.163,47 Kulon Progo 576,88 188,03
Luas  wilayah  laut  dan  daratan  setiap  kabupaten  kota  berbeda-beda  tergantung  dari  bentuk  geografis  yang dimiliki. Indonesia memiliki sebanyak 514 kabupaten kota, diantaranya sebanyak 329 kabupaten kota terdapat di wilayah pesisir dan memiliki garis pantai. Kabupaten kota yang berada di wilayah pesisir pantai, terdapat 72 kabupaten  kota  yang  memiliki  wilayah  laut  lebih  luas  dari  pada  wilayah  daratan.  Jika  dibandingkan  dengan keseluruhan  kabupaten  kota  yang  ada  di  Indonesia,  kabupaten  kota  yang  memiliki  wilayah  laut  lebih  luas dibandingkan  daratannya  sebanyak  14%.  Luas  wilayah  laut  juga  dipengaruhi  oleh  batas  wilayah  laut  yang dimiliki  oleh  setiap  kabupaten  kota.  Daerah  kabupaten  kota  dengan  daratan  terluas  dimiliki  oleh  Kabupaten Merauke  dengan  luas  45.791,94  km 2 dan  daerah  dengan  dataran  terkecil  yaitu  Kepulauan  Seribu  dengan  luas 10,72  km 2 .  Sedangkan  untuk  wilayah  laut  terluas  dimiliki  oleh  Raja  Ampat  dengan  luas  20.481,25  km 2 dan daerah laut terkecil dimiliki oleh Kota Samarinda dengan luas 0,95 km 2 .

## 3. Jumlah Pulau & Gugusan Pulau di Setiap Kabupaten Kota
Pulau-pulau  yang  dimiliki  oleh  kabupaten  kota  berdasarkan  hasil  analisis  yang  dilakukan  berjumlah  19.059 pulau.  Jumlah  pulau  tersebut  berdasarkan  pada  data  wilayah  administrasi  kabupaten  kota  yang  didapat  dari Instansi  Badan  Informasi  Geospasial  (BIG)  pada  tahun  2021.  Data  ini  berbeda  dengan  data  pada  tahun  2017, yang  mana  pada  tahun  2017  jumlah  pulau  yang  tercatat  hanya  16.056  pulau.  Dikarenakan  pulau-pulau  yang dimiliki  oleh  kabupaten  kota  berpengaruh  terhadap  luas  daerah  laut  yang  dapat  diklaim,  maka  dari  itu  pada penelitian  ini  data  yang  digunakan  adalah  data  terbaru  tahun  2021.  Data  pulau  yang  dimiliki  kabupaten  kota dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini:

## Tabel 2. Jumlah Pulau dan Gugusan Pulau
Provinsi Nama Kab/kota Jumlah Pulau Gugusan Pulau Provinsi Nama Kab/kota Jumlah Pulau Gugusan Pulau Provinsi Nama Kab/kota Jumlah Pulau Gugusan Pulau Provinsi Nama Kab/kota Jumlah Pulau Gugusan Pulau Aceh Aceh Barat 0 0 Jawa Barat Bekasi 0 0 Banten Kota Cilegon 7 1 Sulawesi Barat Majene 4 1 Aceh Barat Daya 1 0 Cianjur 0 0 Kota Serang 0 0 Mamuju 65 3 Aceh Besar 49 1 Cirebon 0 0 Tanggerang 1 0 Mamuju Tengah 12 1 Aceh Jaya 44 1 Garut 4 1 Lebak 43 1 Pasangkayu 1 0 Aceh Selatan 7 1 Indramayu 3 1 Pandeglan 74 1 Polewali Mandar 10 1 Aceh Singkil 70 1 Karawang 0 0 Serang 21 1 Sulawesi Selatan Banteang 1 0 Aceh Tamiang 2 1 Kota Cirebon 1 0 Bali badung 3 0 Barru 6 1 Aceh Timur 1 0 Pangandaran 7 1 Buleleng 4 1 Bone 6 1 Aceh Utara 0 0 Subang 0 0 Gianjar 0 0 Bulukumba 3 1 Bereuen 0 0 Sukabumi 24 1 Jembrana 3 1 Jeneponto 3 1 Kota Banda Aceh 2 1 Tasikmalaya 4 1 Karangasem 7 1 Gowa 0 0 Kota Langsa 5 1 Jawa Tengah  Batang 0 0 Klungkung 21 1 Kepulauan Selayar 102 7 Provinsi Nama Kab/kota Jumlah Pulau Gugusan Pulau Provinsi Nama Kab/kota Jumlah Pulau Gugusan Pulau Provinsi Nama Kab/kota Jumlah Pulau Gugusan Pulau Provinsi Nama Kab/kota Jumlah Pulau Gugusan Pulau Kota Lhokseumawe 0 0 Brebes 0 0 Kota Denpasar 3 1 Kota Makassar 14 1 Kota Sabang 5 1 Cilacap 21 1 Tabanan 1 0 Kota Palopo 3 1 Nagan Raya 0 0 Demak 0 0 Maluku Buru 4 1 Kota Pare Pare 0 0 Pidie 0 0 Jepara 32 1 Buru Selatan 16 1 Luwu 0 0 Pidie Jaya 0 0 Kebumen 5 1 Kepulauan Aru 1.152 1 Luwu Timur 10 1 Simeulue 185 3 Kendal 0 0 Kepulauan Tanimbar 536 1 Luwu Utara 1 0 Sumatera Barat  Agam 3 1 Kota Pekalongan 0 0 Kota Ambon 0 0 Maros 4 1 Kepulauan Mentawai 286 4 Kota Semarang 1 0 Kota Tual 78 4 Pangkajene Kepulauan 191 10 Kota Padang 20 1 Kota Tegal 0 0 Maluku Barat Daya 70 9 Pinrang 5 1 Kota Pariaman 5 1 Pati 0 0 Maluku Tengah 54 5 Sinjai 10 1 Padang Pariaman 1 0 Pekalongan 0 0 Maluku Tenggara 59 1 Takalar 48 1 Pasaman Barat 12 1 Pemalang 0 0 Seram Bagian Barat 41 1 Wajo 3 1 Pesisir Selatan 47 2 Purworejo 0 0 Seram Bagian Timur 85 2 Sulawesi Tengah Banggai 82 1 Sumatera Selatan Banyuasin 7 1 Rembang 3 1 Maluku Utara Almahera Barat 97 1 Banggai Kepulauan 266 1 Ogan Komering Ilir 1 0 Tegal 0 0 Almahera Selatan 526 3 Banggai Laut 1.056 2 Sumatera Utara  Asahan 0 0 Wonogiri 0 0 Almahera Tengah 58 4 Boul 17 1 Batu Bara 2 1 Jawa Timur Bangkalan 1 0 Almahera Timur 61 1 Donggala 17 1 Deli Serdang 1 0 Banyuwangi 16 1 Almahera Utara 99 1 Kota Palu 0 0 Kota Gunungsitoli 0 0 Blitar 30 1 Kepulauan Sula 33 1 Morowali 159 1 Kota Medan 0 0 Gresik 13 1 Kota Ternate 11 2 Morowali Utara 45 1 Kota Sibolga 2 0 Jember 80 1 Kota Tidore Kepulauan 13 1 Parigi Moutong 50 1 Labuhan Utara 2 1 Kota Pasuruan 0 0 Pulau Morotai 35 1 Poso 1 0 Labuhanbatu 0 0 Kota Probolinggo 0 0 Pulau Taliabu 77 1 Tojo Una Una 338 2 Langkat 12 1 Kota Surabaya 0 0 NTB Bima 111 1 Toli Toli 47 1 Mandailing Natal 18 1 Lamongan 2 1 Dompu 24 1 Sulawesi Tenggara Bombana 29 2 Nias 5 1 Lumajang 1 0 Kota Bima 0 0 Buton 18 2 Nias Barat 11 1 Malang 110 1 Kota Mataram 0 0 kota Bau Bau 13 1 Nias Selatan 90 2 Pacitan 34 1 Lombok Barat 118 1 Buton Selatan 0 0 Nnias Utara 17 1 Pamekasan 0 0 Lombok Tengah 67 1 Buton Tengah 20 2 Serdang Begadai 11 1 Pasuruan 0 0 Lombok Timur 36 1 Buton Utara 41 1 Tapanuli Selatan 0 0 Probolinggo 1 0 Lombok Utara 3 1 Kolaka 12 1 Tapanuli Tengah 59 1 Sampang 1 0 Sumbawa Barat 20 1 Kolaka Utara 10 1 Riau Bengkalis 24 2 Sidoarjo 1 0 Sumbawa 62 1 Konawe 3 1 Indragiri Hilir 16 1 Situbondo 0 0 NTT Alor 32 1 Konawe Kepulauan 3 1 Kepulauan Meranti 12 1 Sumenep 119 7 Belu 0 0 Konawe Selatan 32 1 Kota Dumai 0 0 Trenggalek 92 1 Ende 15 1 Konawe Utara 34 1 Pelalawan 10 1 Tuban 0 0 Flores Timur 16 1 Kota Kendari 1 0 Rokan Hilir 13 2 Tulungagung 24 1 Kota Kupang 0 0 Muna 22 1 Siak 0 0 Kalbar Bengkayang 12 1 Kupang 20 1 Muna Barat 43 1 Lampung Kota Bandar Lampung 3 1 Kayong Utara 96 4 Lembata 5 1 Wakatobi 134 2 Lampung Selatan 50 1 Ketapang 65 1 Malaka 0 0 Sulawesi Utara  Bolaang Mongondow 6 1
Lampung Timur 3 1 Kota Singkawang 0 0 Manggarai 1 0 Bolaang Mongondow Selatan 5 1 Pasewaran 64 1 Kubu Raya 29 1 Manggarai Barat 249 1 bolaang mongondow Timur 10 1 Pesisir Barat 10 1 Mempawah 4 1 Manggarai Timur 0 0 Bolaang Mongondow Utara 9 1 Tanggamus 324 1 Sambas 0 0 Nagekeo 3 1 Kepulauan Sangihe 83 2 Tulang Bawang 1 0 Kalsel Banjar 0 0 Ngada 29 1 Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 26 3 Kepulauan Riau  Bintan 317 7 Barito Kuala 3 1 Rote Ndao 104 1 Kepulauan Talaud 25 3 Karimun 297 1 Kota Baru 53 3 Sabu Raijua 4 1 Kota Bitung 39 1 Kepulauan Anambas 250 3 Tanah Bumbu 19 1 Sikka 17 1 Kota Manado 3 1 Kota Batam 649 1 Tanah Laut 1 0 Sumba Barat 17 1 Minahasa 1 0 Kota Tanjung Pinang 16 1 Kalteng Kapuas 1 0 Sumba Barat Daya 4 1 Minahasa Selatan 4 1 Lingga 1.031 6 Katingan 16 1 Sumba Tengah 29 1 Minahasa Tenggara 25 1 Natuna 183 10 Kotawaringin Barat 1 0 Sumba Timur 81 1 Minahasa Utara 39 1 Bengkulu Bengkulu Selatan 0 0 Kotawaringin Timur 7 1 Timor Tengah Selatan 0 0 Papua Asmat 4 1 Bengkulu Tengah 0 0 Pulau Pisau 0 0 Timor Tengah Utara 0 0 Biak Numfor 97 2 Bengkulu Utara 8 1 Seruya 0 0 Papua Barat  Fak Fak 527 2 Jayapura 28 1 Kaur 0 0 Sukamara 0 0 Kaimana 639 1 Kepulauan Yapen 155 1 Kota Bengkulu 1 0 Kaltim Berau 79 2 Kota Sorong 22 1 Kota Jayapura 16 1 Muko-muko 0 0 Kota Balikpapan 4 1 Manokwari 10 1 Mamberamo Raya 11 1 Seluma 0 0 Kota Bontang 25 1 Manokwari Selatan 1 0 Mappi 3 1 Bangka Belitung  Bangka 38 1 Kota Samarinda 0 0 Raja Ampat 2.955 9 Merauke 19 1 Bangka Barat 68 1 Kutai Kartanegara 78 1 Sorong 135 1 Mimika 22 1 Bangka Selatan 90 1 Kutai Timur 23 1 Sorong Selatan 1 0 Nabire 70 1 Bangka Tengah 27 3 Paser 2 0 Tambrauw 5 1 Sarmi 15 2 Belitung 173 2 Penajam Paser Utara 16 1 Teluk Bintuni 41 1 Supiori 124 2 Belitung Timur 120 2 Gorontalo Boalemo 25 1 Teluk Wondama 207 3 Waropen 4 1 Kota Pangkal Pinang 0 0 Bone Bolango 0 0 Jambi Tanjung Jabung Barat 0 0 Jakarta Jakarta Utara 8 1 Kalimantan Utara Bulungan 39 2 Gorontalo 0 0 Tanjung Jabung Timur 8 1 Kepulauan Seribu 115 1 Kota Tarakan 3 1 Gorontalo Utara 56 1 Yogyakarta  Bantul 0 0 Jumlah Pulau 19.059 Nunukan 9 1 Kota Gorontalo 0 0 Gunung Kidul 33 1 Tana Tidung 26 1 Pahuwato 52 1 Kulon Progo 0 0
Sebanyak 329 kabupaten kota yang memiliki garis pantai, tidak semuanya mempunyai pulau. Ada sebanyak 73 kabupaten kota yang tidak memiliki pulau. Kabupaten yang memiliki pulau terbanyak yaitu Kabupaten Lingga dengan jumlah pulau 1.031 pulau, Kepulauan aru dengan jumlah pulau 1.152 pulau, Raja ampat dengan 2.956 pulau,  dan  Banggai  Laut  dengan  1.056  pulau.  Daerah  kabupaten  kota  yang  memiliki  gugusan  pulau  ada sebanyak  203  kabupaten  kota  dengan  rata-rata  setiap  kabupaten  memiliki  1  gugusan  pulau.  Kabupaten  kota yang memiliki gugusan pulau lebih dari 1 hanya 28 kabupaten/kota.

## 4. Daerah Kabupaten/Kota yang Bercirikan Kepulauan
Daerah kabupaten kota yang dapat digolongkan sebagai daerah kepulauan adalah daerah yang memenuhi syarat secara geografis sebagai daerah kepulauan. Syarat yang perlu dipenuhi adalah memiliki lautan yang lebih luas dibandingkan  dengan  daratannya  dan  memiliki  gugusan  pulau  di  dalamnya  (UU  No  23/2014).  Pada  Tabel  3 berikut  dapat  dilihat  bahwa  daerah  kabupaten  kota  mana  sajakah  yang  memenuhi  syarat  sebagai  daerah kepulauan.
Tabel 3. Kabupaten dan Kota yang memenuhi syarat sebagai daerah kepulauan
Nama Kab/kota Lautan Lebih Luas Gugusan Pulau Keterangan Aceh Barat Daya Χ Χ Tidak Memenuhi Syarat Aceh Selatan Χ √ Tidak Memenuhi Syarat Aceh Singkil √ √ Memenuhi Syarat Aceh Tamiang Χ √ Tidak Memenuhi Syarat Almahera Barat Χ √ Tidak Memenuhi Syarat Almahera Selatan √ √ Memenuhi Syarat Almahera Tengah √ √ Memenuhi Syarat Almahera Timur Χ √ Tidak Memenuhi Syarat Almahera Utara Χ √ Tidak Memenuhi Syarat Banggai Kepulauan √ √ Memenuhi Syarat Banggai Laut √ √ Memenuhi Syarat Bangka Tengah Χ √ Tidak Memenuhi Syarat Banyuwangi Χ √ Tidak Memenuhi Syarat Belitung Timur √ √ Memenuhi Syarat Bengkalis Χ √ Tidak Memenuhi Syarat Bengkulu Selatan Χ Χ Tidak Memenuhi Syarat Bengkulu Tengah Χ Χ Tidak Memenuhi Syarat Bengkulu Utara Χ √ Tidak Memenuhi Syarat
Digolongkan  sebagai  daerah  kepulauan,  setiap  kabupaten  kota  tentunya  harus  memenuhi  syarat-syarat  yang ditetapkan sebagai daerah kepulauan. Indonesia memiliki sebanyak 329 kabupaten kota yang berada di daerah pesisir  atau  kabupaten  kota  yang  berbatasan  secara  langsung  dengan lautan.  Secara  geografis,  kabupaten kota yang  memenuhi  syarat  sebagai  daerah  kepulauan  ada  sebanyak  66  kabupaten  kota  dan  263  kabupaten  kota
lainnya  tidak  memenuhi  syarat  sebagai  daerah  kepulauan.  Daerah  kabupaten  kota  yang  tergolong  bercirikan kepulauan  diantaranya  adalah  16  daerah  yang merupakan  administrasi  kota  dan 50  daerah  lainnya merupakan daerah administrasi kabupaten. Kabupaten kota yang memenuhi kriteria tersebut berjumlah 66 kabupaten kota seperti yang terlampir pada Tabel 4 berikut:

## Tabel 4. Daerah Kabupaten/kota yang Bercirikan Kepulauan
Provinsi Nama Kab/kota Luas Daratan (km) Luas Laut (km) Jumlah Pulau Jumlah Gugusan Pulau Selisih L. laut & L. daratan (km)
Keterangan Provinsi Nama Kab/kota Luas Daratan (km) Luas Laut (km) Jumlah Pulau Jumlah Gugusan Pulau Selisih L. laut
& L. daratan (km) Keterangan Aceh Aceh Singkil 1.852,14 2.710,28 70 1 858,14 kepulauan NTT Alor 2.928,47 3.546,12 32 1 617,65 kepulauan Kota Sabang 122,13 792,13 5 1 670,00 kepulauan Flores Timur 1.747,23 2.290,57 16 1 543,34 kepulauan Simeulue 1.825,06 3.574,92 185 3 1.749,86 kepulauan Lembata 1.267,21 2.040,77 5 1 773,56 kepulauan Bali Klungkung 313,92 710,44 21 1 396,52 kepulauan Manggarai Barat 3.135,07 3314,80 249 1 179,73 kepulauan Bangka Belitung Belitung 2.274,00 3.510,41 173 2 1.236,41 kepulauan Rote Ndao 1285,70 2.318,75 104 1 1.033,05 kepulauan Belitung Timur 2.593,67 4.193,71 120 2 1.600,04 kepulauan Sabu Raijua 460,79 1.370,52 4 1 909,73 kepulauan Banten Kota Cilegon 162,43 267,68 7 1 105,25 kepulauan Sikka 1.674,28 2.443,88 17 1 769,60 kepulauan Pandeglan 2.769,71 2.820,16 74 1 50,45 kepulauan Papua Biak Numfor 2.229,29 3.898,36 97 2 1.669,07 kepulauan Jakarta Jakarta Utara 147,50 170,48 8 1 22,98 kepulauan Kepulauan Yapen 2.428,22 4.662,19 155 1 2.233,97 kepulauan Kepulauan Seribu 10,72 2.483,54 115 1 2.472,82 kepulauan Supiori 690,17 2.106,68 124 2 1.416,51 kepulauan Jawa Tengah Jepara 1.019,77 2.096,93 32 1 1.077,16 kepulauan Papua Barat Kota Sorong 205,45 326,04 22 1 120,59 kepulauan Jawa Timur Sumenep 2.086,97 8.408,54 119 7 6.321,57 kepulauan Raja Ampat 7.442,36 20.481,25  2.955 9 13.038,89 kepulauan Kalimantan Barat Kayong Utara 4.160,56 5.236,47 96 4 1.075,91 kepulauan Sulawesi Selatan  Kepulauan Selayar 1.181,48 8.496,46 102 7 7.314,98 kepulauan Kalimantan Timur Kota Bontang 158,63 274,35 25 1 115,72 kepulauan Kota Makassar 178,15 906,94 14 1 728,79 kepulauan Kalimantan Utara Kota Tarakan 250,80 378,32 3 1 127,52 kepulauan Pangkajene Kepulauan 890,04 10.602,88 191 10 9.712,84 kepulauan Kepulauan Riau Bintan 1.320,05 6363,20 317 7 5.043,15 kepulauan Takalar 555,37 929,00 48 1 373,63 kepulauan Karimun 930,33 3.359,31 297 1 2.428,98 kepulauan Sulawesi Tengah  Banggai Kepulauan 2.383,13 3.017,94 266 1 634,81 kepulauan Kepulauan Anambas 626,71 6344,30 250 3 5.717,59 kepulauan Banggai Laut 687,76 5.906,04  1.056 2 5.218,28 kepulauan Kota Batam 1.034,22 3.109,42 649 1 2075,20 kepulauan Sulawesi Tenggara Buton 1.761,85 1.861,93 18 2 100,08 kepulauan Kota Tanjung Pinang 146,92 203,00 16 1 56,08 kepulauan Buton Tengah 852,51 1.079,43 20 2 226,92 kepulauan Lingga 2.213,03 8.048,07  1.031 6 5.835,04 kepulauan Konawe Kepulauan 705,15 869,39 3 1 164,24 kepulauan Natuna 2.002,81 8.292,43 183 10 6.289,62 kepulauan Muna Barat 772,07 1.120,02 43 1 347,95 kepulauan Maluku Kepulauan Aru 8.091,36 8.194,96  1.152 1 103,60 kepulauan Wakatobi 450,19 3.387,36 134 2 2.937,17 kepulauan Provinsi Nama Kab/kota Luas Daratan (km) Luas Laut (km) Jumlah Pulau Jumlah Gugusan Pulau Selisih L.
laut & L. daratan (km)
Keterangan Provinsi Nama Kab/kota Luas Daratan (km) Luas Laut (km) Jumlah Pulau Jumlah Gugusan Pulau Selisih L. laut
& L. daratan (km) Keterangan Kepulauan Tanimbar 4.434,28 7.556,39 536 1 3.122,11 kepulauan Sulawesi Utara Kepulauan Sangihe 608,41 4.271,61 83 2 3.663,20 kepulauan Kota Tual 235,65 2.652,87 78 4 2.417,22 kepulauan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 218,42 1.834,27 26 3 1.615,85 kepulauan Maluku Barat Daya 4.554,45  10.564,43 70 9 6.009,98 kepulauan Kepulauan Talaud 1.012,58 3.053,53 25 3 2.040,95 kepulauan Maluku Tenggara 1.017,22 3.185,95 59 1 2.168,73 kepulauan Kota Bitung 329,93 521,84 39 1 191,91 kepulauan Sumatera Barat Kepulauan Mentawai 5.979,27 7.39552 286 4 1.416,25 kepulauan Kota Manado 162,33 376,21 3 1 213,88 kepulauan Kota Padang 693,84 1.021,13 20 1 327,29 kepulauan Minahasa Utara 996,00 1.341,12 39 1 345,12 kepulauan Kota Pariaman 102,86 216,56 5 1 113,70 kepulauan Maluku Utara Almahera Selatan 8.084,92 14.463,42 526 3 6.378,50 kepulauan Sumatera Utara Nias Barat 582,85 744,61 11 1 161,76 kepulauan Almahera Tengah 2.275,63 3.704,55 58 4 1.428,92 kepulauan Nias Selatan 2.554,04 4.995,29 90 2 2.441,25 kepulauan Kepulauan Sula 1.781,53 3.356,40 33 1 1.574,87 kepulauan Nias Utara 1.297,78 1.628,62 17 1 330,84 kepulauan Kota Ternate 162,25 1.257,69 11 2 1.095,44 kepulauan
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan sebanyak 66 kabupaten kota yang bercirikan kepulauan. Sebanyak  16  daerah  merupakan  administrasi  kota  dan  50  daerah  lainnya  merupakan  administrasi  kabupaten. Kota  yang  bercirikan  kepulauan  di  Indonesia  diantaranya  Kota  Sabang,  Kota  Cilegon,  Kota  Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Bontang, Kota Tarakan, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kota Tual, Kota Ternate, Kota Sorong, Kota Makassar,  Kota Bitung, Kota Manado, Kota Padang dan Kota  Pariaman.  Kabupaten  kota  yang  bercirikan  kepulauan  tersebar  di  22  provinsi  yang  ada  di  Indonesia, diantaranya  Provinsi  Aceh  memiliki  2  kabupaten  yang  bercirikan  kepulauan  dan  1  kota  yang  bercirikan kepulauan, Provinsi Bali memiliki 1 kabupaten yang bercirikan kepulauan, Provinsi Bangka Belitung memiliki 2  kabupaten  yang  bercirikan  kepulauan,  Provinsi  Banten  memiliki  1  kota  yang  bercirikan  kepulauan  dan  1 kabupaten  yang  bercirikan  kepulauan,  Provinsi  DKI  Jakarta  memiliki  2  wilayah  administrasi  kota  yang bercirikan  kepulauan,  Provinsi  Jawa  Tengah  Provinsi  Jawa  Timur  Provinsi  Kalimantan  Barat  memiliki  1 kabupaten yang bercirikan kepulauan, Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memiliki 1 kota yang bercirikan kepulauan, 2 kota dan 5 kabupatenn yang ada di Provinsi Kepulauan Riau memiliki ciri-ciri sebagai daerah kepulauan, Provinsi Maluku memiliki 4 kabupaten yang bercirikan kepulauan dan 1 kota yang bercirikan kepulauan, Provinsi Maluku Utara memiliki 3 kabupaten yang bercirikan kepulauan dan 1 kota yang bercirikan kepulauan,  Sulawesi  Tengah  memiliki  2  kaupaten  yang  bercirikan  kepulauan,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur memiliki  7  kabupaten  yang  bercirikan  kepulauan,  Provinsi  Papua  memiliki  3  kabupaten  yang  bercirikan kepulauan, Provinsi Papua Barat memiliki 1 kabupaten yang bercirikan kepulauan dan 1 kota yang bercirikan kepulauan,  Provinsi  Sulawesi  Selatan  memiliki  3  kabupaten  yang  bercirikan  kepulauan  dan  1  kota  yang bercirikan  kepulauan,  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  memiliki  5  kabupaten  yang  bercirikan  kepulauan,  Provinsi Sulawesi Utara memiliki 4 kabupaten yang bercirikan kepulauan dan 2 kota yang bercirikan kepulauan, Provinsi Sumatera  Barat memiliki  1  kabupaten  yang  bercirikan  kepulauan  dan  2  kota  yang  bercirikan  kepulauan,  serta Provinsi  Sumatera  Utara  memiliki  3  kabupaten  yang  bercirikan  kepulauan.  Provinsi  yang  memiliki kabupaten/kota  yang  bercirikan  kepulauan  terbanyak  terdapat  di  Provinsi  Kepulauan  Riau,  yang  mana  semua
kabupaten/kota  yang  ada  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  bercirikan  kepulauan.  Adapun  daerah  kabupaten/kota yang bercirikan kepulauan dengan luas daerah laut terluas dimiliki oleh Raja Ampat dengan luas 20.481,25 km 2 dan daerah dengan jumlah pulau terbanyak juga dimiliki oleh Raja Ampat dengan jumlah pulau sebanyak 2.956 pulau, serta perbandingan luas wilayah laut dengan daratan paling besar yaitu selisih 13.084,88 km 2 .

## Kesimpulan
Kabupaten  kota  yang  memiliki  pulau  di  indonesia  berjumlah  255  kabupaten  kota.  sebanyak  29  daerah diantaranya  merupakan  administrasi  kota  dan  226  daerah  lainnya  merupakan  administrasi  kabupaten. Sedangkan  daerah  yang  tidak  memiliki  pulau  di  Indonesia  berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan berjumlah  74  kabupaten  kota.  Diantaranya,  20  daerah  merupakan  kota  dan  54  daerah  lainnya  merupakan kabupaten. Identifikasi terhadap kabupaten kota yang memiliki daerah laut lebih luas dibandingkan daratannya adalah  dengan  menentukan  batas  laut  di  setiap  kabupaten  kota.  Sesuai  dengan  UU  No  23/2014  menyatakan bahwa  setiap  kabupaten  kota  berhak  mengklaim  wilayah  lautnya  sejauh  4  mil  laut  yang  diukur  dari  garis pangkal/garis pantai. Meskipun dapat mengklaim wilayah laut sejauh 4 mil laut, setiap kabupaten kota memiliki luas lautan yang berbeda-beda tergantung dengan kondisi geografisnya. Hasil dari penelitian ini diperoleh dari 329  kabupaten  kota  yang  memiliki  laut,  sebanyak  72  kabupaten  kota  yang  memiliki  lautan  lebih  luas dibandingkan  daratannya.  Daerah  tersebut  terdiri  dari  21  merupakan  daerah  administrasi  kota  dan  51  daerah lainnya  merupakan  daerah  administrasi  kabupaten.  Gugusan  pulau  terbentuk  dari  kumpulan  pulau-pulau  yang berada dalam satu lingkup ruang laut yang  telah di klaim setiap kabupaten  kota. Suatu kumpulan pulau-pulau dapat dikatakan sebagai gugusan pulau jika pulau-pulau tersebut memiliki jarak satu sama lain yang kurang dari 8  mil  laut  atau  kurang  dari  2  kali  4  mil  laut.  Jika  beberapa  pulau  berada  diluar  8  mil  laut  atau  pulau-pulau tersebut memiliki jarak yang lebih dari 8 mil laut dari kumpulan pulau yang ada, maka beberapa pulau tersebut dapat  dikelompokkan  ke  dalam  gugusan  pulau  lainnya.  Kabupaten  kota  yang  memiliki  gugusan  pulau  di Indonesia  berdasarkan  hasil  penenlitian  berjumlah  224  kabupaten  kota.  Diantara  224  kabupaten  kota  yang memiliki gugusan pulau, sebanyak 25 daerah merupakan administrasi kota dan 199 daerah lainnya merupakan administrasi  kabupaten.  Sedangkan  untuk  daerah  yang  tidak  memiliki  gugusan  pulau  adalah  sebanyak  105 kabupaten  kota,  25  diantaranya  daerah  administrasi  kota  dan  80  lainnya  merupakan  daerah  administrasi kabupaten.

## Daftar Pustaka
Anonim.  (2014).  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah,  Pemerintah  Republik Indonesia, Jakarta.
Anonim. (2014). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta. Anonim.  (2017).  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  141  Tahun  2017  Tentang Penegasan  Batas  Daerah, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.
Ambari, M. (2017). Kenapa Pembangunan di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Masih Tertinggal?. https://www.mongabay.co.id/2017/08/23/kenapa-pembangunan-di-kawasan-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-masih-tertinggal/ . Diakses pada tanggal 20 Mei 2021 BIG. (2017). Jumlah Pulau Indonesia Sebanyak 16.056 Pulau Masih Bisa Bertambah Lagi. https://www.big.go.id/news/2017/08/25/jumlah-pulau-indonesia-sebanyak-16-056-pulau-masih-bisa-bertambah-lagi. Diakses pada tanggal 14 Juni 2021
BIG. (2017). Pemanfaatan Potensi Kemaritiman Indonesia Berbasis Informasi Geospasial. https://www.big.go.id/content/berita/antara- sejarah-budaya-dan-spasial-dalam-penamaan-rupabumi. Diakses pada tanggal 14 Juni 2021
Hidayat, F., & Sutisna, S. (2014). Uji Geospasial Provinsi Kepulauan Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang No . 23 Tahun 2014  (  Geospatial  Test  of  Archipelagic  Province  in  Indonesia  After  the  Enactment  of . 20 (2),  135–148.  Badan  Informasi Geospasil. Cibinong.
Saksono, H. (2013). Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas . Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Umum dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP). Jakarta. 1– 12.
This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .