## Peran stakeholder dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener di kabupaten Wonosobo
The role of stakeholders in land acquisition for the construction of the Bener Dam in Wonosobo district
Ainun Dwi Rahayu 1 , Reza Nur Amrin 1
1 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jln. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Sleman, Yogyakarta Koresponden e-mail: thisisainun@gmail.com
Submitted: June 7, 2022  Accepted: August 16, 2022 Publish: September 01, 2022
Abstract: The land acquisition for the Bener Dam is carried out as a government project to control  water  resources and  increase  the  local  economy.  The  analysis  is  needed  to  identify stakeholders for a fairer land acquisition mechanism. The purpose of the research is to identify and  map  stakeholders  in  the  land  acquisition  process  for  constructing  the  Bener  Dam  in Wonosobo Regency. Data collection was carried out through interviews and direct observation in the field and then analyzed descriptively-qualitatively. The results showed that there were 17  (seventeen)  stakeholders  divided  into  4  (four)  quadrants,  namely:  subject;  key  players; supporters, and other followers. The roles of stakeholders in the land acquisition activities are policymakers, planners, coordinators, facilitators, implementers, and mediators. The success of  land  acquisition  for  development  in  the  public  interest  is  depend  on  the  ability  of stakeholders to work together.
Keywords: land acquisition, the role of stakeholders, policy, Bener Dam
Abstrak : Pengadaan tanah Bendungan Bener dilaksanakan sebagai upaya pemerintah dalam pengendalian  sumber  daya  air  serta  peningkatan  perekonomian  setempat.  Analisis stakeholder diperlukan  untuk  mengidentifikasi  pemangku  kepentingan  agar  mekanisme pengadaan  tanah  yang  lebih  adil.  Tujuan  dari  penelitian  untuk  mengidentifikasi  dan memetakan stakeholders dalam  proses pengadaan tanah untuk pembangunan  Bendungan Bener di Kabupaten Wonosobo. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan wawancara dan melihat langsung di lapangan untuk kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  17 stakeholders yang  dibagi  dalam  4  (empat) kuadran, yaitu: subjek; pemain kunci; pendukung, dan pengikut lain. Peran stakeholder dalam program  pengadaan  tanah  yaitu  sebagai  pembuat  kebijakan,  perencana,  koordinator, fasilitator,  pelaksana,  dan  mediator.  Keberhasilan  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan untuk  kepentingan  umum  ditentukan  oleh  kemampuan  antar stakeholder dalam  bekerja sama.
Kata Kunci : pengadaan tanah, peran pemangku kegiatan, kebijakan, Bendungan Bener

## Pendahuluan
Pertumbuhan  jumlah  manusia  yang  tidak  diimbangi  dengan  jumlah  tanah  yang cenderung stagnan membuat tanah menjadi komoditas yang diperebutkan manusia. Hal ini berdampak pada kenaikan nilai tanah (Budiman, 1996). Tingginya permintaan tanah untuk berbagai  kepentingan  mengakibatkan  tanah  digunakan  sebagai  bahan  spekulasi.  Padahal, menurut  UUPA  bahwa  setiap  hak-hak  atas  tanah  yang  dimiliki  terdapat  fungsi  sosial  dan terhadap  hak-hak  atas  tanah  tersebut  dapat  dicabut  untuk  kepentingan  umum,  termasuk kepentingan  bangsa  dan  negara  serta  kepentingan  bersama  dari  rakyat  dengan  memberi ganti  kerugian  yang  layak  dan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Adanya  hal tersebut,  diharapkan  terjadi  keseimbangan  antara  kepentingan  umum  dan  kepentingan perseorangan guna mencapai kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi rakyat seluruh rakyat  Indonesia.  Namun,  dalam  pelaksanaan  pemenuhan  kepentingan  umum,  seperti kegiatan pengadaan tanah seringkali mengalami hambatan terutama apabila tanah yang akan digunakan  untuk  kepentingan  umum  tersebut  terdapat  hak-hak  atas  tanah  masyarakat (Adriansa et al ., 2020; Tenriawati et al ., 2021; Mujiburohman at al., 2014).
Sebagai contoh, pembangunan Bendungan Bener menimbulkan berbagai problematika dalam  perjanjian  sewa-menyewa  antara  pemilik  tanah  dengan  kontraktor  sehingga  terjadi penerimaan dana secara ganda bagi pemilik tanah dari uang ganti kerugian dan biaya sewa tanah dari kontraktor serta ketidakpastian waktu pelepasan hak membuat pelaksanaan lebih lama.  Selain  itu,  kerusakan  bangunan  warga  akibat  kegiatan  peledakan  ( blasting ) berkontribusi membengkaknya pengeluaran biaya eksternal yang berimbas pada terhentinya pekerjaan  pembangunan  (Ekanawati,  2020).  Problematika  tersebut  dapat  menghambat jalannya  proses  pengadaan  tanah  yang  tengah  dilaksanakan  sebagai  perwujudan  dari kebijakan publik yang diimplementasikan dalam proyek strategis nasional yang diklaim dapat memberi  manfaat  dalam  kegiatan  pertanian,  pembangkit  listrik,  dan  tempat  wisata  untuk peningkatan perekonomian masyarakat (Purwantoro, 2021).
Kunci  sukses  terwujudnya  suatu  kebijakan  publik  ditentukan  oleh  pemahaman  dan kapasitas  implementasi  dari  pemangku  kepentingan  ( stakeholder )  yang  menjalankan kebijakan  publik  tersebut  (Batara  &  Syafar,  2018).  Pemangku  kepentingan  ( stakeholder ) adalah pihak-pihak berkepentingan pada perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi  oleh  aktivitas  perusahaan.  Contoh stakeholder yang  biasa  terlibat  antara  lain: pemerintah,  masyarakat,  karyawan,  pasar  modal,  dan  lain-lain  (Gray,  2001;  Wakka,  2014). Abdoellah  &  Rusfiana  (2016)  menjelaskan  bahwa,  kapasitas  implementasi  adalah kemampuan para pemangku kepentingan dalam menjalankan atau melaksanakan kebijakan sehingga  terdapat  jaminan  bahwa  sasaran  yang  telah  ditetapkan  dalam  dokumen  formal kebijakan  akan  tercapai.  Hal  tersebut  dimaksudkan  untuk  menggambarkan  suatu  keadaan bahwa dalam proses kebijakan selalu ada kemungkinan terjadi gap antara yang diharapkan dengan  yang  terealisasi.  Semakin  banyak gap antara  harapan  dan  kenyataan  sangat bergantung pada kapasitas implementasi dari stakeholder yang menjalankan kebijakan publik tersebut. Salah satu contoh adanya gap antara yang diharapkan dengan yang terjadi adalah
adanya  penyebab  keterlambatan  pembebasan  lahan  untuk  proyek public-private partnerships di  Nigeria  yang  disebabkan  karena  lembaga  perencanaan  yang  lemah.  Maka, untuk  menghindari  hal  tersebut  perlu  dilakukan  analisis  terhadap  peran  dari  pemangku kepentingan  yang  terlibat.  Analisis  tersebut  bermanfaat  dalam  meningkatkan  kesadaran hambatan  dalam  pengadaan  tanah  pada  proyek public-private  partnerships di  Nigeria  dan negara-negara berkembang pada umumnya (Babatunde et al ., 2017).
Berangkat  dari  hal  tersebut,  proses  pengadaan  tanah  Bendungan  Bener  yang  masih belum  selesai  di  Kabupaten  Wonosobo  perlu  dilakukan  identifikasi  dan  pemetaan stakeholder .  Analisis stakeholder diperlukan  untuk  mengidentifikasi  hal-hal  penting  dalam proyek-proyek publik seperti terciptanya mekanisme pengadaan tanah yang lebih adil (Rao et al ., 2018). Townsley (1998) dalam Wakka (2014) mengklasifikasikan stakeholder menjadi dua kategori terkait korelasi antara stakeholders dan suatu keputusan, yakni: Stakeholder primer (kunci),  yaitu  pihak  yang  mempunyai  kepentingan  langsung  dalam  atau  keputusan  atau kegiatan  baik  sebagai  mata  pencaharian  atau  terlibat  langsung  dalam  sumber  daya  serta stakeholder sekunder,  yaitu  pihak  yang  tergantung  pada  pihak  lain  atau  kepentingan  yang dimiliki secara tidak langsung yang dihasilkan oleh sumber daya.
Penelitian mengenai pengadaan tanah dan pemangku kepentingan ( stakeholder ) sudah banyak  dilakukan,  di  antaranya  adalah  yang  dilakukan  oleh  Damoah et  al .,  (2022)  yang membahas mengenai faktor-faktor keberhasilan dari pelaksanaan proyek konstruksi jalan dari perspektif  pemangku  kepentingan.  Selain  itu,  Pinuji et  al .,  (2018)  melakukan  analisis stakeholder dalam kegiatan pengadaan tanah yang difokuskan pada subjek pengadaan tanah berupa  tanah  kas  desa  dan  tanah  wakaf.  Widjanarko  (2021)  melakukan  identifikasi  dan analisis  terhadap  faktor-faktor  penyediaan  lahan  dalam  proyek  Pembangunan  Bendungan Tapin  serta  memberi  peringkat  terhadap  faktor-faktor  tersebut.  Penelitian  Li et  al .,  (2006) melakukan  eksplorasi  terhadap  seluruh  pihak  berkepentingan  terkait  dengan  pengadaan tanah  proyek  infrastruktur  besar  dengan  cara  mempelajari  preferensi  dan  perilaku kepentingan pihak-pihak terkait. Penelitian lain dilakukan oleh Zhai (2019) dengan meninjau secara  komprehensif  untuk  memilah  konflik,  penyebab,  dan  memberikan  saran  dari perspektif pemangku kepentingan dan kelembagaan dalam pengadaan tanah.
Partisipasi  aktif  dari  masyarakat  Muara  Rupit  serta  strategi  pendekatan bottom  up planning dan top down planning oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam kegiatan pengadaan tanah dilakukan agar setiap tahapannya dapat berjalan lancar (Nayoan & Prasetyo, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Naryana et al ., (2021) menunjukkan peran dari pemangku kepentingan dalam pengadaan tanah dapat menjadi strategi untuk mengatasi hambatan pelaksanaan. Pengaruh yang diberikan oleh mereka dapat melaksanakan kembali musyawarah untuk penetapan harga ganti kerugian hingga tercapainya kesepakatan harga. Selain stakeholders dari  pemerintah,  lembaga  penilai  juga  berperan  penting  dalam pengadaan  tanah  sebagai  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam  memberi  penilaian harga tanah (Danendra & Mujiburohman, 2022) . Eksistensi dari kedudukan lembaga penilai pertanahan diatur dalam Permen ATR/Ka. BPN No. 6 Tahun 2015 (Sumarja, 2019). Kurniasih
et al ., (2019) bahwa dalam penelitiannya mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga di Kabupaten Purbalingga hingga tahapan pembayaran ganti rugi telah selesai dilaksanakan,  masih  menemui  permasalahan  terkait  kelengkapan  syarat  dalam  pelepasan TKD Banjaran yang merupakan obyek dalam pengadaan tanah (peraturan desa, izin bupati, dan izin gubernur).
Pada  penelitian-penelitian  yang  sudah  dilakukan,  belum  ditemukan  adanya pembahasan  spesifik  terkait  analisis stakeholder yang  terlibat  dari  tahapan  perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil dalam program pengadaan tanah. Selain itu, apabila dilihat dari lokasi penelitian yaitu Bendungan Bener, penelitian yang sudah dilakukan lebih banyak membahas permasalahan dari perspektif yuridis normatif (Anggraini, 2022) dan hambatannya (Adriansa et al ., 2020). Oleh karenanya penelitian ini dapat memberi kontribusi yang layak bagi kalangan akademisi terkait peran stakeholder dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

## Metode penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  melakukan wawancara  terarah,  observasi,  dan  dokumentasi  data  sekunder.  Penentuan  narasumber dilakukan  dengan  cara  menentukan  narasumber  yang  dianggap  ahli  terhadap  hal  yang diharapkan  peneliti.  Sumber  data  berasal  dari  data  primer  yang  didapatkan  langsung  dari lapangan  melalui  observasi  dan  wawancara  serta  data  sekunder  yang  didapatkan  melalui arsip  dokumen,  buku,  peraturan  perundang-undangan,  surat  keputusan,  dan  internet. Analisis  data  dilakukan  dengan  cara  melakukan  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  menarik kesimpulan (Sugiyono, 2009). Kesimpulan diambil dengan berpedoman kepada dependability, credibility, transferability , dan confirmability (Moelong, 1993).
Wawancara  dilakukan  secara  terarah  terhadap  Kepala  Seksi  Pengadaan  Tanah  dan Pengembangan Kantah Kabupaten Wonosobo dan Satgas B (pengumpul data yuridis) dalam proyek pengadaan tanah tersebut. Wawancara terarah yang dimaksud adalah peneliti sudah mempersiapkan daftar-daftar substansi yang perlu ditanyakan, didalami, dan dibahas dengan narasumber sehingga lebih efektif dan efisien. Selain itu, peneliti turut berpartisipasi dalam beberapa  kegiatan  proyek  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  Bendungan  Bener  di Kabupaten  Wonosobo.  Data  yang  diperoleh  dari  wawancara  tersebut  ialah  dokumen pengadaan  tanah  dan  penjelasan  mengenai stakeholder yang  berperan  dalam  pengadaan tanah  bagi  pembangunan  Bendungan  Bener.  Hasil  yang  diperoleh  berupa  identifikasi stakeholder yang  terlibat,  kepentingan  ( interest )  dari stakeholder, dan  kekuatan  ( power ) stakeholder dalam  proses  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  Bendungan  Bener  di Kabupaten Wonosobo.
Perbedaan  kepentingan  dan  kekuatan  antar stakeholder dalam  kegiatan  pengadaan tanah perlu dilakukan pemetaan dan analisis berlanjut. Analisis stakeholder perlu dilakukan untuk menentukan pengaruh dan kepentingan yang dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) sebagaimana dikemukakan oleh Reed et al ., (2009) yaitu: 1) Stakeholder subjek ( subject ) yaitu
stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi dengan kapasitas yang rendah dalam mencapai target proyek; 2) Stakeholder pemain kunci ( key player ) yaitu stakeholder yang mempunyai kepentingan  tinggi  dengan  pengaruh  yang  tinggi  pula  terhadap  proyek;  3) Stakeholder pendukung  ( contest  setter )  yaitu  stakeholder  yang  memiliki  kepentingan  rendah  dengan pengaruh  yang  tinggi  terhadap  proyek;  dan  4) Stakeholder pengikut  lain  ( crowd )  yaitu stakeholder yang memiliki kepentingan rendah dengan kekuatan kecil terhadap proyek.
Gambar 1. Matriks Pengaruh dan Kepentingan stakeholder
Sumber: (Reed et al ., 2009)

## Hasil dan pembahasan
Identifikasi stakeholders dalam pengadaan tanah
Perencanaan  pengadaan  tanah  pembangunan  Bendungan  Bener  di  Kabupaten Wonosobo dimulai pada tahun 2013 oleh Kementerian PUPR c.q. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu  Opak  (BBWSSO)  selaku  instansi  yang  memerlukan  tanah.  Persetujuan  penetapan lokasi  disetujui  pada  tahun  2018  melalui  Surat  Keputusan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor 590/41  Tahun  2018  tentang  Persetujuan  Penetapan  Lokasi  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  Bendungan  Bener  di  Kabupaten  Purworejo  dan  Kabupaten  Wonosobo  yang berlaku sampai dengan tanggal 7 Juni 2020, seluas 592,08 ha. Persetujuan penetapan lokasi tersebut  telah  mengalami  perpanjangan  1  (satu)  tahun  dan  pembaharuan  persetujuan ditetapkan  melalui  Surat  Keputusan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  590/20  Tahun  2021 tentang  Pembaruan  Penetapan  Lokasi  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Bendungan Bener  di  Kabupaten  Purworejo  dan  Kabupaten  Wonosobo  berlaku  sampai  dengan  7  Juni 2023.  Dalam  penelitian  ini,  membahas  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  Bendungan Bener pada wilayah administrasi Kabupaten Wonosobo yakni seluas 131,24 ha atau sejumlah 1.010 bidang tanah yang terdiri atas 997 bidang tanah yang dikuasai oleh masyarakat dan 13 bidang tanah kas desa. Tertanggal 26 April 2022, pemberian ganti kerugian terhadap tanah
masyarakat telah selesai dilakukan, dan menyisakan ganti kerugian bagi 13 bidang tanah Kas Desa yang pada saat ini sedang pada tahap penyampaian tanah pengganti kepada gubernur yang apabila disetujui maka dilanjutkan dengan serah terima ganti kerugian tanah kas desa. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan tanah pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Wonosobo sejumlah 17 stakeholders , antara lain.
Tabel 1. Klasifikasi stakeholders dalam kegiatan pengadaan tanah No Klasifikasi Stakeholder Peran 1. Pemerintah Pusat a. Kementerian Agraria dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan Nasional b. Kantor  Wilayah  BPN Provinsi  Jawa  Tengah, Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo c. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan c.q. BBWS SO d. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan e. Lembaga  Manajemen Aset Negara (LMAN) a. membuat  kebijakan  dan  petunjuk teknis  dalam  kegiatan  pengadaan tanah.
b. terlibat  dalam  tahapan  program pengadaan  tanah  serta  dapat memberikan pelimpahan wewenang kepada Kantor Pertanahan sebagai pelaksana. c. terlibat  dalam  semua  tahapan program pengadaan tanah.
d. terlibat  dalam  evaluasi  program yang berjalan.
e. mengecek administrasi dalam proses pengadaan tanah dan mencairkan dana ganti kerugian. 2. Pemerintah Daerah a. Gubernur Jawa Tengah, Bupati Wonosobo b. Dinas Perumahan Rakyat  dan  Kawasan Permukiman  Provinsi Jawa Tengah c. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Wonosobo d. Dinas Kehutanan Wilayah VII DLHK Provinsi Jawa Tengah e. Dinas Pekerjaan Umum dan  Penataan  Ruang Kabupaten Wonosobo f. Camat Kepil g. Pemerintah Desa
a. Menetapkan lokasi pengadaan tanah  dan  ketua  tim  persiapan pengadaan tanah.
b. melakukan  pengawasan  terhadap keputusan  gubernur  dan  sekretaris tim persiapan pengadaan tanah.
c. memberi  masukkan  terkait  wilayah tanaman  pangan  yang  terkena proyek pengadaan tanah yang dapat berdampak  terhadap  nilai  ganti kerugian
d. memberi  masukkan  terkait  wilayah kehutanan  yang  terkena  proyek pengadaan tanah
e. memberi masukkan terkait kawasan perumahan  dan  permukiman  yang terkena proyek pengadaan tanah. f. terlibat  dalam  koordinasi  dan sosialisasi kepada masyarakat terdampak. g. membantu dalam pelaksanaan pengadaan tanah secara
Rahayu & Amrin, Peran stakeholder dalam pengadaan tanah untuk pembangunan … 171
administratif  dan  lapangan  serta menyediakan  tanah  kas  desa  untuk kegiatan pengadaan tanah. 3. Badan Usaha Kantor Jasa Penilai Publik Melakukan  penilaian  terhadap  aset- aset yang akan diganti rugi. 4. Masyarakat  a. Masyarakat Pemilik Tanah b. Kelompok  Masyarakat Paguyuban Bogowonto a. menyediakan bidang tanahnya untuk  dibebaskan  dalam  kegiatan pengadaan tanah. b. membantu pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi terhadap objek dan subjek pengadaan tanah.
Sumber: Hasil penelitian, 2022
Secara  garis  besar stakeholder yang  terlibat  dalam  pengadaan  tanah  bagi pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Wonosobo diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kategori  yakni  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  badan  usaha,  dan  masyarakat. Kementerian  ATR/BPN,  Kanwil  BPN  Provinsi  Jawa  Tengah,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Wonosobo  merupakan stakeholder primer  karena  memegang  kewenangan  legal  dalam memutuskan  sesuatu  dalam  pelaksanaan  pengadaan  tanah  seperti  memutuskan  atau menetapkan  nilai  ganti  kerugian;  Gubernur  Jawa  Tengah  dan  Bupati  Wonosobo  juga merupakan stakeholder primer karena memiliki kewenangan legal dalam menentukan suatu keputusan yakni penetapan lokasi. Kementerian PUPR (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan) c.q. BBWSSO merupakan stakeholder primer karena merupakan instansi yang memerlukan tanah; demikian pula masyarakat pemilik tanah merupakan stakeholder primer  karena  merekalah  yang  berhak  atas  tanah  tersebut; Pemerintah  Desa  juga  merupakan stakeholder primer  karena  terlibat  penuh  dalam  setiap kegiatan  pengadaan  tanah.  Sedangkan stakeholder sekunder  dalam  pengadaan  tanah  bagi pembangunan  Bendungan  Bener  terdiri  atas  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan,  LMAN,  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  Provinsi  Jawa Tengah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Wonosobo, Dinas Kehutanan Wilayah VII  DLHK  Provinsi  Jawa  Tengah,  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten Wonosobo, Kantor Jasa Penilai Publik, Camat Kepil serta Kelompok Masyarakat Paguyuban Bogowonto.
Pemetaan dan analisis stakeholders dalam pengadaan tanah
Kepentingan  dan  kekuatan  dari stakeholder yang  telah  diidentifikasi  terlibat  dalam Program  Pengadaan  Tanah  Bendungan  Bener  sejumlah  17 stakeholder .  Kementerian ATR/BPN  memiliki  kepentingan  yang  tinggi  dalam  mewujudkan  program  pengadaan  tanah bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum.  Pengaruh  yang  diberikan  kuat  karena membuat kebijakan dan petunjuk teknis dalam kegiatan pengadaan tanah. Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah memiliki kepentingan yang sama dengan Kementerian ATR/BPN yaitu terwujudnya program pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Hal ini karena secara vertikal posisi dari Kanwil BPN berada di bawah Kementerian ATR/BPN. Pengaruh  yang  diberikan  adalah  kuat  karena  terlibat  dalam  tahapan  program  pengadaan tanah  serta  dapat  memberikan  pelimpahan  wewenang  kepada  Kantor  Pertanahan  sebagai pelaksana.
Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Wonosobo  memiliki  kepentingan  dalam  memberikan kepastian  hak  atas  tanah  serta  menghindari  konflik  kepemilikan  dari  bidang-bidang  yang terkena program pengadaan tanah. Pengaruh yang diberikan kuat karena sebagai pelaksana langsung  yang  terjun  ke  lapangan  dalam  pengumpulan  data  fisik  dan  yuridis  yang  hampir terlibat dalam seluruh proses pengadaan tanah. Gubernur Jawa Tengah memiliki kepentingan dalam  pengembangan  transportasi  massal,  revitalisasi  jalur  kereta  dan  bandara  serta pembangunan embung/irigasi sesuai dengan program kerja yang dijalankan. Pengaruh yang diberikan  kuat  karena  penetapan  dan  pembaruan  lokasi  pengadaan  tanah  dilakukan  oleh Gubernur.  Bupati  Wonosobo  memiliki  kepentingan  dalam  mewujudkan  pembangunan infrastruktur  yang  berkualitas,  berkeadilan,  dan  berkelanjutan  untuk  menciptakan pembangunan  yang  merata.  Pengaruh  yang  diberikan  kuat  karena  sebagai  anggota  tim persiapan pengadaan tanah. Tim persiapan pengadaan tanah dibentuk pada saat DPPT telah disetujui oleh gubernur. Selain itu, Bupati Wonosobo juga berpengaruh dalam koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR c.q. BBWSSO memiliki kepentingan dalam tercapainya  proyek  strategis  nasional  dalam  program  penyediaan  cadangan  air  serta pemenuhan untuk terserapnya anggaran serta merupakan instansi yang membutuhkan tanah untuk  pembangunan  bendungan.  Pengaruh  yang  diberikan  kuat  karena  adanya  proyek pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  bendungan  dilakukan  agar  pemeliharaan  dan konservasi  sumber  daya  air  bisa  terlaksana.  Pengaruh  dari  segi  pembiayaan  berasal  dari instansi ini.
Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  Provinsi  Jawa  Tengah,  memiliki kepentingan  yang  rendah  karena  melaksanakan  program  pembangunan  yang  telah ditetapkan oleh instansi yang berada di atasnya. Namun, pengaruh yang diberikan cukup kuat karena  melakukan  pengawasan  terhadap  keputusan  gubernur.  Peran  lain  yang  didapatkan adalah selaku sekretaris tim persiapan pengadaan tanah. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten  Wonosobo  memiliki  kepentingan  yang  rendah  karena  hanya  melakukan inventarisasi  tanaman  yang  terkena  dampak  pengadaan  tanah.  Namun,  pengaruh  yang diberikan  cukup  kuat  karena  memberi  masukkan  terkait  wilayah  tanaman  pangan  yang terkena proyek pengadaan tanah yang dapat berdampak terhadap nilai ganti kerugian.
Dinas Kehutanan Wilayah VII, DLHK Provinsi Jawa, Tengah memiliki kepentingan yang rendah,  yaitu  melakukan  inventarisasi  terhadap  hutan  yang  terkena  dampak  pengadaan tanah.  Namun,  pengaruh  yang  diberikan  adalah  kuat  karena  memberi  masukkan  terkait wilayah  kehutanan  yang  terkena  proyek  pengadaan  tanah.  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo, memiliki kepentingan yang rendah karena bertugas dalam  melakukan  inventarisasi  perumahan  dan  permukiman  yang  terkena  dampak
pengadaan tanah. Namun, pengaruh yang diberikan adalah kuat karena memberi masukkan terkait kawasan perumahan dan permukiman yang terkena proyek pengadaan tanah.
Kantor Jasa Penilai Publik memiliki kepentingan yang rendah karena sebagai jasa penilai dari aset-aset untuk proses ganti rugi. Namun, tugas tersebut memberi pengaruh yang kuat karena memberi nilai ganti kerugian dalam pengadaan tanah. Badan Pengawasan Keuangan dan  Pembangunan  memiliki  kepentingan  dalam  pengadaan  tanah  karena  melaksanakan pengawasan  keuangan  dan  pembangunan.  Namun,  pengaruh  yang  diberikan  adalah  tidak cukup  kuat  karena  hanya  terlibat  dalam  evaluasi  program  yang  berjalan.  Lembaga Manajemen  Aset  Negara  (LMAN)  memiliki  kepentingan  tinggi  karena  bertugas  mengecek administrasi dalam proses  pengadaan tanah dan  mencairkan dana  ganti  kerugian. Namun, pengaruh  yang  diberikan  adalah  tidak  kuat  karena  hanya  terlibat  dalam  evaluasi  program yang berjalan.
Camat  Kepi  memiliki  kepentingan  yang  tidak  terlalu  kuat  karena  posisi  yang  dimiliki sebatas anggota  dalam tim  pelaksana. Namun, memiliki  pengaruh  yang  kuat  karena  dapat memberi  pengaruh  dalam  koordinasi  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat  terdampak. Pemerintah  Desa  memiliki  kepentingan  karena  membantu  dalam  pelaksanaan  pengadaan tanah secara administratif dan lapangan serta menyediakan tanah kas desa untuk kegiatan pengadaan  tanah.  Pengaruh  yang  diberikan  adalah  sangat  kuat  karena  berperan  langsung terhadap seluruh kegiatan pengadaan tanah dan memiliki pengaruh tinggi dalam koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat terdampak.
Masyarakat  pemilik  tanah  memiliki  kepentingan  yang  tinggi  karena  menyediakan bidang tanahnya untuk dibebaskan dalam kegiatan pengadaan tanah. Kepentingan lain yang didapat  adalah  mendapatkan  ganti  kerugian  atas  tanah  yang  diberikan.  Maka,  dalam pengadaan  tanah  ini  tentunya  pengaruh  dari  masyarakat  adalah  sangat  kuat.  Selain dikarenakan  bidang  tanah  sebagai  objek  yang  terkena  pengadaan  tanah  sebagian  besar merupakan  tanah  masyarakat,  kesediaan  masyarakat  untuk  pro  atau  kontra  terhadap pengadaan  tanah  menjadi  penentu  keberhasilan.  Paguyuban  Bogowonto,  memiliki kepentingan rendah karena hanya berperan dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi bidang  tanah  di  lapangan  serta  pengaruh  yang  diberikan  juga  tidak  kuat  karena  bersifat membantu  pelaksanaan  kegiatan  dalam  pengumpulan  data  untuk  menyukseskan  kegiatan pengadaan tanah.
Berdasarkan  deskripsi  kepentingan  dan  kekuatan stakeholder dalam  pelaksanaan pengadaan  tanah,  maka  dilakukan  pemetaan  untuk  menganalisis stakeholder sesuai kepentingan  dan  pengaruh  masing-masing.  Analisis  merupakan  tahap  untuk  mengetahui keinginan stakeholder yang signifikan dan berpengaruh terhadap proses pengadaan tanah. Analisis  dimulai  dengan  menyusun stakeholder yang  terlibat  pada  matriks  menurut kepentingan  ( interest ) stakeholder terhadap  suatu  masalah  serta  kekuatan  ( power ) stakeholder dalam mempengaruhi masalah (Bryson, 2003 dalam Purnama & Sulastri, 2014).
Tabel 2. Pemetaan stakeholder Reed, et al ., (2009) dalam pelaksanaan pengadaan tanah
Ti n gka t Ke p en ti n ga n ( Im p a ct ) Ti n gg i Subjek ( Subject )
✔ Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan
✔ Lembaga Manajemen Aset Negara
Pemain Kunci ( Key Player )
✔ Kementerian ATR/BPN
✔ Kanwil BPN Prov. Jawa Tengah
✔ Kantah Kab. Wonosobo
✔ Gubernur Jawa Tengah
✔ Bupati Wonosobo
✔ Dirjen  SDA  Kementerian  PUPR  c.q.

## BBWS SO
✔ Pemerintah Desa
✔ Masyarakat Pemilik Tanah Ren d ah Pengikut Lain (Crowd) ✔ Paguyuban Bogowonto Pendukung (Contest Setter)
✔ Dinas PRKP Prov. Jawa Tengah
✔ Dinas PTP Kab. Wonosobo
✔ Dinas Kehutanan Wilayah VII
✔ Dinas PUPR Kab. Wonosobo
✔ Kantor Jasa Penilai Publik ✔ Camat Kepil Rendah Tinggi Tingkat Pengaruh ( Power )

## Sumber: Hasil penelitian, 2022
Berdasarkan  rekapitulasi  antara  kepentingan  dan  kekuatan  serta  penempatan  pada matriks, stakeholder dalam  pelaksanaan  program  pengadaan  tanah  dapat  dikategorikan menjadi 4 (empat) kuadran, sebagai berikut:
1. Kuadran  I  menunjukkan stakeholder subjek  ( subject ) yaitu stakeholder yang  memiliki kepentingan  tinggi  tetapi  mempunyai  kapasitas  yang  rendah  dalam  mencapai  tujuan proyek.  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  dan  Lembaga  Manajemen Aset Negara dibentuk untuk mengawasi dan mengevaluasi jalannya pengadaan tanah. Pengaruh  yang  diberikan  tidak  terlalu  signifikan  karena  mengikuti  dari  keputusan kebijakan dan rencana yang telah dibuat sebelumnya;
2. Kuadran II menunjukkan stakeholder pemain kunci ( key player ) yaitu stakeholder yang memiliki pengaruh tinggi dan juga kepentingan yang tinggi terhadap proyek. Pemangku kepentingan  yang  masuk  dalam  kuadran  ini  adalah  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Kantor Pertanahan  Kabupaten  Wonosobo,  Gubernur  Jawa  Tengah,  Bupati  Wonosobo, Direktorat  Jenderal  Sumber  Daya  Air  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat  Republik  Indonesia  c.q.  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  Serayu  Opak,  Pemerintah Desa,  dan  Masyarakat  Pemilik  Tanah.  Program  pengadaan  tanah  berjalan  di  bawah naungan  Kementerian  ATR/BPN  dengan  pelaksana  instansi  vertikal  di  bawahnya. Direktorat  Jenderal  Sumber  Daya  Air  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat  Republik  Indonesia  c.q.  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  Serayu  Opak  memegang
kunci  sebagai  pihak  yang  memiliki  kepentingan  dari  berjalannya  program  ini  sesuai dengan proyek strategis dari Kementerian PUPR serta pendanaan kegiatan bersumber dari  instansi  ini.  Kepentingan tinggi dari  gubernur  dan  bupati  sesuai  dengan  visi  misi maupun  program  dari  pemerintahan  mereka.  Pemberian  izin  penetapan  lokasi diberikan  oleh  gubernur  serta  kekuatan  atau  pengaruh  yang  dimiliki  lainnya  adalah memberi  pengaruh  terhadap  masyarakat  untuk  bersedia  berpartisipasi  dalam pengadaan  tanah.  Pemerintah  desa  sebagai  struktur  yang  dekat  dengan  masyarakat dapat  memberi  kepentingan  terkait  pengumpulan  data  fisik  dan  yuridis  agar administrasi  lebih  teratur.  Masyarakat  pemilik  tanah  mempunyai  kepentingan  dalam memperoleh ganti kerugian atas kesediaan tanah yang diberikan;
3. Kuadran III menunjukkan stakeholder pendukung ( contest setter ) yaitu stakeholder yang mempunyai tingkat kepentingan rendah tetapi memiliki pengaruh yang tinggi terhadap proyek.  Pemangku  kepentingan  yang  termasuk  dalam  kuadran  ini  adalah  Dinas Perumahan  Rakyat  dan Kawasan  Permukiman Provinsi Jawa  Tengah, Dinas Pertanian Tanaman  Pangan  Kabupaten  Wonosobo, Dinas Kehutanan  Wilayah VII  DLHK  Provinsi Jawa  Tengah,  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Wonosobo, Kantor  Jasa  Penilai  Publik,  dan  Camat  Kepil.  Instansi  yang  terlibat  dalam  kuadran  ini, tidak  memiliki  kepentingan  yang  tinggi,  tetapi  memberi  pengaruh  yang  kuat  dalam pelaksanaan pengadaaan tanah. Pengaruh yang dapat diberikan berupa masukkan dari dinas-dinas terkait serta KJPP memberi pemberian penilaian untuk besarnya ganti rugi pengadaan tanah; dan
4. Kuadran  IV  merupakan stakeholder pengikut  lain  ( crowd )  yaitu stakeholder yang memiliki  kepentingan  rendah  dan  kekuatan  yang  kecil  terhadap  proyek.  Paguyuban Bogowonto  termasuk  dalam  kuadran  ini.  Keberadaan  Paguyuban  Bogowonto  tidak terlalu  memberikan  pengaruh  signifikan,  tetapi  keberadaannya  dapat  memperkuat masyarakat untuk bersedia dalam pelaksanaan program pengadaan tanah.
Berdasarkan  batasan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya,  diketahui  bahwa  dalam analisis  terkait  tipologi  peran stakeholder dilihat  dari  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam pengadaan  tanah.  Berdasarkan  analisa  mengenai  peran stakeholder ,  ditemukan  beberapa tipologi peran dalam pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener, ditemukan 6 (enam) peran stakeholder antara lain pembuat kebijakan, perencana, koordinator, fasilitator, pelaksana, dan mediator. Tipologi ini memiliki peran, sebagai berikut:
1. Pembuat Kebijakan
Berperan  sebagai  pembuat  kebijakan,  menyusun  regulasi  atau  peraturan  terkait pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener; melakukan penetapan lokasi pembangunan Bendungan Bener; menetapkan nilai ganti kerugian; menetapkan surat keputusan  susunan  keanggotaan  satuan tugas  identifikasi  dan  inventarisasi  data  fisik (Satgas  A)  dan  satuan  tugas  identifikasi  dan  inventarisasi  data  yuridis  (Satgas  B); menetapkan berita acara pelepasan hak atas tanah; memberikan arahan pelaksanaan
pekerjaan  konstruksi;  mengeluarkan  peraturan  pembangunan  bendungan  dan mengeluarkan resolusi penanganan konflik pada permasalahan/sengketa.
2. Perencana
Peran stakeholder sebagai  perencana  dibagi  menjadi  dua  yakni  perencana  pada tahapan  perencanaan  dan  perencana  pada  tahapan  pelaksanaan.  Peran stakeholder sebagai  perencana  dalam  tahapan  perencanaan  pengadaan  tanah  antara  lain menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah yang meliputi maksud dan tujuan rencana  pembangunan,  kesesuaian  dengan  RTRW,  letak  dan  luas  tanah  yang dibutuhkan,  gambaran  umum  status  tanah,  perkiraan  jangka  waktu  pelaksanaan pengadaan  tanah  dan  pembangunan  bendungan,  perkiraan  nilai  tanah,  dan  rencana penganggaran;  Peran stakeholder sebagai  perencana  dalam  tahapan  pelaksanaan pengadaan tanah antara lain menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah.
3. Koordinator
Peran stakeholders sebagai  koordinator  ialah  melakukan  pengoordinasian  kegiatan- kegiatan dalam program pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener baik pada  tahapan  persiapan  maupun  pelaksanaan;  mengkoordinasikan  rapat  dan pertemuan  terkait  program  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  Bendungan  Bener baik  pada  tahapan  persiapan  maupun  pelaksanaan;  koordinasi  dalam  kegiatan konsultasi  publik;  koordinator  pada  kegiatan  identifikasi  dan  inventarisasi  data  fisik (Koordinator Satgas A) dan data yuridis (Koordinator Satgas B); dan koordinator dalam kegiatan konstruksi pembangunan Bendungan Bener.
4. Fasilitator
Peran stakeholders sebagai fasilitator antara lain sebagai penyedia dana, sarana, dan prasarana operasional; penyedia peralatan identifikasi dan inventarisasi data fisik dan data yuridis.
5. Pelaksana
Peran stakeholder sebagai  pelaksana  antara  lain  melaksanakan  kegiatan  pengadaan tanah  dan  pembangunan  Bendungan  Bener.  Pelaksana  dalam  kegiatan  pengadaan tanah  memiliki  peran  melakukan  identifikasi  dan  inventarisasi  data  fisik  dan  data yuridis; mengakomodir proses pelepasan hak atas tanah; membuat peta bidang tanah dan daftar nominatif, beserta administrasi lainnya; mengumumkan peta bidang tanah dan daftar nominatif; mendokumentasikan hasil pengadaan tanah, peta bidang tanah, dan  daftar  nominatif,  beserta  administrasi  lainnya;  menyerahkan  bidang  tanah  yang telah dilepaskan haknya, peta bidang tanah, dan daftar nominatif, beserta administrasi lainnya kepada instansi yang memerlukan tanah. Sedangkan pelaksana dalam kegiatan pembangunan Bendungan Bener memiliki peran melakukan pembangunan konstruksi Bendungan Bener.
6. Mediator
Peran stakeholder sebagai  mediator  dalam  program  pengadaan  tanah  bagi pembangunan  Bendungan  Bener  dapat  dibagi  menjadi  dua  yakni  mediator  pada
tahapan persiapan dan mediator pada tahapan pelaksanaan pengadaan tanah. Peran mediator  dalam  tahapan  persiapan  antara  lain  melakukan  mediasi  jika  terdapat masyarakat  yang  tidak  menerima  rencana  penetapan  lokasi  pengadaan  tanah. Sedangkan  peran  mediator  dalam  tahapan  pelaksanaan  pengadaan  tanah  ialah melakukan  mediasi  dalam  permasalahan  program  pelepasan  hak  atas  tanah; permasalahan dalam keberatan dengan nilai ganti kerugian; dan memberikan resolusi konflik bagi pihak-pihak yang bersengketa.
Tabel 3. Kedudukan tipologi peran stakeholder dalam program konsolidasi tanah
No. Stakeholder
Pe m b u at K e b ij aka n Pe re n cana K oo rd in at or Fasil itat or Pe la ksana M e d ia to r 1. Kementerian ATR/BPN
✔
2. Kanwil BPN Prov. Jawa Tengah ✔ ✔ 3. Kantah Kab. Wonosobo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 4. Gubernur Jawa Tengah ✔ 5. Bupati Wonosobo ✔ ✔ 6. Dirjen SDA Kem. PUPR c.q. BBWSSO ✔ ✔ ✔ 7. Dinas PRKP Prov. Jawa Tengah ✔ 8. Dinas PTP Kab. Wonosobo ✔ 9. Dinas Kehutanan Wilayah VII ✔ 10.  Dinas PUPR Kab. Wonosobo ✔ 11.  KJPP ✔ 12.  BPKP ✔ 13.  LMAN ✔ 14.  Camat Kepil ✔ 15.  Pemerintah Desa ✔ ✔ ✔ ✔ 16.  Masyarakat Pemilik Tanah ✔ 17.  Paguyuban Bogowonto ✔
Sumber: Hasil Penelitian, 2022
Hasil penelitian menunjukkan hasil sesuai dengan temuan Nugraha (2014) bahwa peran stakeholder terdiri  atas  pembuat  kebijakan,  koordinator,  fasilitator,  pelaksana,  dan akselerator. Namun, belum ditemukan peran akselerator dalam program pengadaan tanah bagi  pembangunan  Bendungan  Bener.  Penelitian  ini  sejalan  pula  dengan  penelitian Nuryusriana dan Sarwadi (2021) yang berkontribusi teoritis pada penelitian mengenai peran stakeholder berupa peran stakeholder sebagai perencana ( planner ) dan mediator.

## Kesimpulan
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum Bendungan Bener di Kabupaten Wonosobo dilaksanakan  sebagai  upaya  pemerintah  dalam  pengendalian  sumber  daya  air,  irigasi pertanian,  mengurangi  potensi  banjir,  pembangkit  listrik,  dan  pengembangan  pariwisata untuk meningkatkan perekonomian setempat. Agar terciptanya mekanisme pengadaan tanah yang adil perlu dilakukan identifikasi dan peran pemangku kegiatan pengadaan tanah. Para pemangku  kepentingan  ( stakeholders )  yang  terlibat  dalam  pengadaan  tanah  Bendungan Bener  di  Kabupaten  Wonosobo  sejumlah  17  pemangku  kepentingan,  terdiri  dari: Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional,  Kantor  Wilayah  BPN Provinsi Jawa Tengah, Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo, Direktorat Jenderal Sumber Daya  Air  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  c.q.  Balai  Besar  Wilayah  Sungai Serayu  Opak,  Gubernur  Jawa  Tengah,  Bupati  Wonosobo,  Pemerintah  Desa,  masyarakat pemilik tanah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Manajemen Aset Negara  (LMAN),  Pemerintah  Daerah,  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman Provinsi  Jawa  Tengah,  Dinas  Pertanian  Tanaman  Pangan  Kabupaten  Wonosobo,  Dinas Kehutanan  Wilayah  VII  DLHK  Provinsi  Jawa  Tengah,  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang  Kabupaten  Wonosobo,  Camat  Kepil,  Kantor  Jasa  Penilai  Publik,  dan  Paguyuban Bogowonto.  Para  pemangku  kepentingan  memiliki  peran  sebagai  pembuat  kebijakan, perencana,  koordinator,  fasilitator,  pelaksana,  perencana,  dan  mediator  dalam  kegiatan pengadaan  tanah  Bendungan  Bener.  Adanya  pembagian  peran  tersebut  diharapkan  dapat memahami  peranan  sesuai  tugas  pokok  dan  fungsi  dan  mengimplementasikannya  agar terwujudnya keberhasilan dalam terselenggaranya pengadaan tanah.

## Daftar pustaka
Abdoeallah, A. Y. & Rusfiana, Y. (2016). Teori dan analisis kebijakan publik. Bandung: Alfabeta. Adriansa,  M.  Z.,  Adhim,  N.,  &  Silviana,  A.  (2020).  Pengadaan  tanah  bagi  pembangunan Bendungan  Bener  di  Desa  Wadas  Kabupaten  Purworejo  (Tahap  I)  (Studi  kasus hambatan  dalam  pengadaan  tanah  di  Desa  Wadas). Diponegoro  Law  Journal,  9( 1), 138-154. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/26278
Anggraini,  R.  M.  (2022).  Konflik  agraria  pembangunan  Bendungan  Bener  Purworejo: Perspektif yuridis normatif. El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, 1( 1), 1-22. https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/eldusturie/article/view/1-22
Babatunde, S. O., Adeniyi, O., & Awodele, O. A. (2017). Investigation into the causes of delay in  land  acquisition  for  PPP projects  in  developing  countries. Journal  of  Engineering, Design  and  Technology,  Vol.  15 (4),  552-570.  Doi:  https://doi.org/10.1108/JEDT-05- 2016-0029
Batara,  A.  S.,  &  Syafar,  M.  (2018).  Pentingnya  kolaborasi stakeholder dalam  mewujudkan terminal  sehat  di  Sulawesi  Selatan. MPPKI  (Media  Publikasi  Promosi  Kesehatan
Indonesia):  The  Indonesian  Journal  of  Health  Promotion , 1 (1),  17-20.  Doi: https://doi.org/10.31934/mppki.v1i1.129
Budiman,  A.  (1996). Fungsi  tanah  dalam  kapitalisme .  in  tanah:  Komoditas  strategis?.
Bandung: Yayasan AKATIGA.
Damoah,  I.,  Ayakwah,  A  &  Twum,  P.  (2022).  Assessing  public  sector  road  construction projects’  critical  success  factors  in  a  developing  econom y:  Definitive  stakeholders ’
Perspective. Journal of Project
Management,
7 (1), 23-34. Doi: https://doi.org/10.5267/j.jpm.2021.7.003
Danendra, M. R., & Mujiburohman, D. A. (2022). Pembentukan Bank Tanah: Merencanakan ketersediaan tanah untuk percepatan pembangunan di Indonesia. Widya Bhumi , 2(1), 1-20. Doi: https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.18
Ekanawati,  P.  O.  (2020). Problematika  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  Bendungan Bener  di  Kabupaten  Purworejo  Provinsi  Jawa  Tengah (Skripsi  S1).  Sekolah  Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
Gray, R. (2001). Thirty years of social accounting, reporting and auditing: What (if anything) have we learnt? business ethics: A European Review, 10 (1), 9-15.
Handayani, F., & Warsono, H. (2017). Analisis peran stakeholders dalam pengembangan objek wisata  Pantai  Karang  Jahe  di  Kabupaten  Rembang. Journal  of  Public  Policy  and Management Review, 6 (3), 40-53.
Kurniasih,  R.,  Sukayadi, S.,  & Prasetyo, P.  K.  (2019).  Permasalahan  pengadaan tanah  untuk pembangunan  Bendung  Slinga,  Purbalingga. Tunas  Agraria,  2 (2),  22 – 40.  Doi: https://doi.org/10.31292/jta.v2i2.27
Li, L., Xiaohong, C., Zongrun, W., & Huaidong, Y. (2006, Juni). Game analysis under incomplete information  on  behaviors  of  all  stakeholders  relating  to  land  acquisition  of  large infrastructure project in China . Paper dipaparkan pada IEEE International Conference on  Management  of  Innovation  and  Technology  2006,  Singapore.  Doi: https://doi.org/10.1109/ICMIT.2006.262155
Moeleong, L. (1993). Metodologi penelitian kualitatif . Bandung: Remaja Roda Karya.
Mujiburohman,  D.  A.,  &  Kusmiarto,  K.  (2014).  Aspek  hak  asasi  manusia  dalam  pengadaan tanah. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 40 (13), 621-632.
Naryana,  A.,  Sudibyanung,  S.,  &  Pinuji,  S.  (2021).  Faktor  pendorong  dan  penghambat keberhasilan  pengadaan  tanah  skala  kecil  di  Kabupaten  Karanganyar  (Studi pembangunan  sistem  penyediaan  air  minum  regional  Wosusokas  dan  jembatan Kragan). Tunas Agraria, 3 (1), 163 – 179. Doi: https://doi.org/10.31292/jta.v3i1.72
Nayoan, F., & Prasetyo, P. K. (2020). Partisipasi  masyarakat dalam pengadaan tanah untuk pembangunan  bagi  kepentingan  umum  di  Muara  Rupit  Sumatera  Selatan. Tunas Agraria, 3 (2), 86 – 100. Doi: https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.109
Nugroho,  H.  C.,  Zauhar,  S.,  &  Suryadi,  S.  (2014).  Koordinasi  pelaksanaan  program pengembangan  kawasan  agropolitan  di  kabupaten  Nganjuk. Indonesian  Journal  of Environment and Sustainable Development, 5 (1), 12-22.
Nuryusriana, N., & Sarwadi, A. (2021). Analisa stakeholder dalam program konsolidasi tanah di  Desa  Gadingsari  Kecamatan  Sanden  Kabupaten  Bantul. Marcapada:  Jurnal Kebijakan Pertanahan, 1 (1), 90-104.
Pinuji, S., Setiowati, S., & Bimasena, A. N. (2018). Analisis stakeholder dalam pengadaan tanah di Indonesia studi kasus: Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Surabaya – Mojokerto. Jurnal Pertanahan, 8 (2), 17-43.
Purnama,  R.,  &  Sulastri.  (2014).  Analisis  model  kekuatan stakeholder dalam  desain  dan implementasi kebijakan. Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis, 5 (2), 85-96.
Purwantoro,  D.  (2021,  27  April). Pembangunan  Bendungan  Bener  berikan  banyak  manfaat bagi masyarakat . Diakses tanggal 23 Mei 2022 dari https://sda.pu.go.id/balai/bbwsserayuopak/pembangunan-bendungan-bener- berikan-banyak-manfaat-bagi-masyarakat/.
Rao,  J., Tiwari,  P.,  &  Hutchison,  N.  (2018),  "No  Way  to  Say  “No”:  Stakeholder analysis  for compulsory  purchase  for  public  infrastructure  project  in  Australia", Property Management, 36 (1), 37-66. DOI: https://doi.org/10.1108/PM-09-2016-0050
Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H.,  &  Stringer,  L.  C.  (2009).  Who's  in  and  why?  A  typology  of  stakeholder  analysis methods for natural resource management. Journal of Environmental Management,
90 (5), 1933-1949. Doi: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001
Sumarja, F. (2019). Eksistensi lembaga penilai dalam pengadaan tanah. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 5 (2), 208 – 221. Doi: https://doi.org/10.31292/jb.v5i2.371
Sugiyono. (2009). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Tenriawati, A. B., Makkawaru, Z., & Tira, A. (2021). Pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah Bendungan Nipa-Nipa di Kabupaten Gowa. CLAVIA: Journal of Law, 19 (2), 140-149. Wakka, A. K. (2014). Analisis stakeholders pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK)  mengkendek,  Kabupaten  Tana  Toraja,  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea, 3 (1), 47-55. Doi:
http://dx.doi.org/10.18330/jwallacea.2014.vol3iss1pp47-55
Widjanarko, B. (2021). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penyediaan lahan  pada  Proyek  Strategis  Nasional  (PSN):  Studi  kasus:  Proyek  Bendungan  Tapin Kalimantan Selatan (Tesis S2). Universitas Trisakti. Jakarta.
Zhai, Y. (2019, September). Review on the social conflicts of land acquisition and demolition and its causes in China: From the Perspectives of Stakeholders and Institutions. Paper dipaparkan pada  IOP  Conference  Series : Materials  Science  and  Engineering ,  603(5). IOP Publishing.
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-
899X/603/5/052035/meta

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun  2012  Tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Surat  Keputusan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  590/41  Tahun  2018  Tanggal  7  Juni  2018 tentang  Persetujuan  Penetapan  Lokasi  Pengadaan  Tanah    Bagi  Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo
Surat  Keputusan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  590/20  Tahun  2021  Tanggal  7  Juni  2021 tentang  Pembaruan  Penetapan  Lokasi  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo
Surat Keputusan Nomor 07/Pgd.Tnh/BPN.33/2018 Tanggal 30 Juli 2018 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah