## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 1, April 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/

## Aspek Kontraktual Pelaksanaan Perjanjian Konsorsium Kontraktor Pada Struktur Split Contract
Jody Askabul Mokoagow 1* , Anis Rifai 2 , Arina Shebubakar 3 1,2,3 Magister Hukum Universitas Al-Azhar, Jakarta 12100, Indonesia
* Corresponding Author: jody.am1978@gmail.com
Info Artikel Abstrak Direvisi, 02/03/2024 Pada  proses  penyusunan  klausul-klausul  yang  akan  dituangkan  ke  dalam perjanjian  konsorsium  pada split  contract ,  harus  mempertimbangkan konsekuensi  kontraktual  yang  kemungkinan  besar  terjadi  antara  beberapa kontraktor yang menjadi para pihak. Hal ini sehubungan dengan keberadaan Kontrak Onshore dan Offshore pada struktur split contract dimana kontraktor juga  akan  dibagi  menjadi  kontraktor  onshore  (perusahaan  nasional)  dan kontraktor  offshore  (perusahaan  asing).  Dengan  memahami  ketentuan- ketentuan  yang  harus  di  tuangkan  dalam  perjanjian  konsorsium  dengan struktur split  contract ini,  dapat  meminimalisir  resiko  yang  timbul  akibat tidak  jelasnya  pembagian  tanggung  jawab  masing-masing  anggota konsorsium  dalam  pelaksanaan  kontrak.  Dengan  pemahaman  ini  pula  maka potensi  perselisihan  baik  antara  anggota  konsorsium  kontraktor  EPC, maupun  dengan  pemilik  proyek  sejak  awal  telah  diminimalisir  sekaligus menentukan  forum  penyelesaian  masalah  jika  perselisihan  benar-benar terjadi  antara  para  pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian.  Kesepakatan penentuan  forum  penyelesaian  sengketa  konstruksi  menjadi  penting mengingat  anggota-anggota  konsorsium  kontraktor  EPC  terdiri  dari perusahaan  nasional  dan  perusahaan  asing.  Untuk  menyusun  penelitian  ini, penelitian  menggunakan  metode  normatif-empiris  dengan  tujuan  untuk mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  komprehensif  tentang  permasalahan yang diteliti yang pada akhirnya tidak hanya memahami permasalahan dalam kerangka  normatif  saja  namun  juga  dapat  menguji  efektifitas  implementasi norma-norma tersebut dalam prakteknya.
Diterima, 03/04/2024
Dipublikasi, 16/04/2024
Kata Kunci: Aspek Kontraktual; Konsorsium Kontraktor; Split Contract

## Abstract
Keywords: Contractual Aspect; Consortium Contractor; Split Contract. In the process of drafting the clauses that will be included in the consortium agreement on a split contract, the contractual consequences that are likely to occur  between  several  contractors  who  are  become  the  parties.  This  is related to the existence of Onshore and Offshore Contracts in a split contract structure  where  contractors  are  divided  into  onshore  contractors  (national companies)  and  offshore  contractors  (foreign  companies).  By  establishing this understanding, the potential of conflicts arising between the members of the  EPC  contractor  consortium  and  the  project  owner  has  been  diminished from the beginning, while also identifying a forum for resolving issues in the event  that  a  dispute  does  arise  among  the  contracting  parties.  The establishment  of  a  consensus  regarding  the  place  of  dispute  resolution  is essential given that the consortium EPC contractor comprises both domestic and  international  companies.  This  research  implements  a  normative- empirical approach in order to obtain a more comprehensive understanding of  the  problem  under  investigation.  Finally,  the  goal  is  to  not  only understand the problem within a normative framework, but also to assess the effectiveness of implementing these norms into practice.

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur dan pembangkit listrik berskala besar  memiliki  kompleksitas  dan  kerumitan  dalam  proses  perencanaan  sampai  eksekusinya. Dalam pelaksanaannya, kontraktor memegang peranan yang sangat penting sejak tahap awal sampai dengan pengambilalihan oleh pemilik proyek untuk pekerjaan yang telah dinyatakan selesai. Jenis kontrak yang paling sering dipilih untuk melaksanakan pekerjaan proyek skala besar  adalah  bentuk  kontrak Engineering (Rekayasa ) , Procurement (Pengadaan)  dan Construction  ( konstruksi) atau  lebih  dikenal  dengan  sebutan  Kontrak EPC ,  dengan  harga tetap dan waktu penyelesaian pekerjaan yang telah ditentukan.
Pada  umumnya,  pekerjaan  yang  akan  dilakukan  oleh  kontraktor  EPC  adalah  meliputi pembuatan desain yang mendetail dan yang mengacu kepada desain dasar (basic design) dan persyaratan teknis dari pemilik proyek (employer's technical requirement) , proses selanjutnya adalah melakukan proses pengadaan baik material, manpower maupun equipment yang akan digunakan dalam dalam proses kontruksi oleh kontraktor EPC, dimana harga telah disepakati sebagai  harga  tetap (fixed-price) untuk  periode  penyelesaian  pekerjaan  sesuai  dengan  batas yang  telah  ditentukan.  Pada  proyek  pembangkit  listrik,  penentuan  waktu  penyelesaian pekerjaan  sangat  tergantung  dengan  klausul  waktu  penyelesaian  pekerjaan  yang  dituangkan dalam kesepakatan jual beli listrik dengan pihak off-taker (di indonesia salah satunya adalah PLN) sehingga ketentuan waktu penyelesaian pekerjaan dalam kontrak  EPC  menjadi sangat ketat.  Pada  penentuan  skema  kontrak  yang  akan  digunakan,  terdapat  pilihan-pilihan menggunakan struktur kontrak tunggal atau struktur split contract . Struktu singl contract atau kontrak  tunggal  merupakan  hal  yang  lazim  dilaksanakan  sehingga  pembahasan  yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  akan  lebih  banyak  berfokus  pada  struktur  split  contract  atau kontrak  terbagi  yang  membagi  kontraktor  pelaksana  menjadi  dua  kontraktor,  dan  kontrak payung  sebagai  elemen  yang  menyatukan  kedua  kontrak  itu  untuk  memenuhi  kepastian pemenuhan kewajiban kepada pemilik proyek.
Split  contract  ini  adalah  kontrak  EPC  yang  telah  dibagi  menjadi  elemen onshore dan elemen offshore yang melibatkan konsorsium kontraktor EPC. Secara substansi, split contract ini memiliki unsur-unsur yang sama dengan perjanjian tunggal namun dalam pelaksanaanya, dilakukan oleh dua elemen  terpisah sehingga menyebabkan  operasional  dan beberapa aspek pelaksanaan  kontrak  ini  menjadi  terbagi.  Menurut  Subekti  (1998),  perjanjian  adalah  suatu peristiwa  dimana  seseorang  berjanji  kepada  orang  lain  atau  dimana  dua  orang  itu  saling berjanji untuk melakukan sesuatu. 1 Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer),  memberikan  definisi  dari  perjanjian  ini  yaitu  suatu  persetujuan  adalah  suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. 2 Perjanjian  dibuat  untuk  tujuan  memberikan  kepastian  hukum  kepada  para  pihak sehubungan  dengan  adanya  hak  dan  kewajiban  yang  mengikat  para  pihak  yang  melakukan kerjasama dan menandatangani perjanjian tersebut.
Ditinjau  dari  para  pihak yang  terikat  untuk  melaksanakan  pekerjaan  proyek,  lazimnya kontrak  diterbitkan  dalam  bentuk  kontrak  tunggal  dengan  para  pihak  yaitu  pemilik  proyek dan Kontraktor EPC (baik kontraktor tunggal maupun dalam bentuk konsorsium kontraktor).
1 R. Subekti, Hukum Perjanjian , (Jakarta: Penerbit Intermasa, 1998), h. 1
2 Salahudin, Kitab Undang-undang Hukum Perdata , (Jakarta: Visimedia, 2010), h.466
Namun  pada  perkembangan  bisnis  konstruksi  saat  ini,  mulai  dikenal  bentuk split  contract yang  mencakup  elemen onshore dan  elemen offshore sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  di atas.  Elemen onshore dan offshore ini  dapat  berupa  entitas  yang  berbeda  namun  memiliki keterkaitan  dalam  bentuk  anak  perusahaan  atau  berupa  entitas  yang  sama.  Ruang  lingkup kontrak offshore biasanya terbatas  pada  desain,  rekayasa,  dan  pengadaan (pabrik,  peralatan, dan  material offshore )  sedangkan  ruang  lingkup  kontrak onshore mencakup  konstruksi, pengujian,  komisioning,  penyediaan  pabrik,  peralatan,  dan  material  yang  bersumber  dari lokal  serta  perbaikan  kerusakan  pada  masa  pemeliharaan.  Mayoritas  kontrak  EPC  yang terbagi ini dinegosiasikan dan kemudian di pecah.
Salah  satu  tujuan  dari  pembagian  elemen  kontrak  tersebut  menurut  Karen  Mc  Grath (2018) adalah terkait dengan unsur perpajakan. Selama pelaksanaan kontrak EPC , kontraktor akan  terpapar  berbagai  pajak  dalam  negeri  termasuk  bea  masuk  dan  ekspor,  PPN,  pajak keuntungan,  pajak  properti  dan  pajak  pemotongan.  Pada split  contract ,  dengan  adanya elemen kontraktor offshore , maka resiko paparan beban dan biaya pajak akan dapat dibatasi sehingga  pada  prinsipnya  akan  menghasilkan  efisiensi  biaya  yang  akan  menguntungkan pemilik proyek  dalam  bentuk  biaya proyek yang  lebih  rendah. 3 Proses  efisiensi  biaya  pajak tersebut  dimungkinkan  karena  sifat split  contract ini  akan  membagi  dua  ruang  lingkup kontrak  EPC  menjadi  dua  yaitu  kontrak onshore dan  kontrak offshore yang  masing-masing menarik  pajak  yang  berbeda.  Pertimbangannya  adalah  bahwa  pembayaran  pajak  menjadi tidak efisien jika pajak untuk barang onshore (dalam negeri), juga harus membayar pasokan barang  yang  sifatnya offshore (impor  dari  luar  negeri).  Dengan  perencanaan  yang  matang, maka para pihak dapat mencapai penghematan yang siginifikan tanpa merubah profil resiko secara drastis. Memisahkan kontrak semacam itu juga dapat mengurangi risiko mata uang dan pertukaran  dan  risiko  keterlambatan  repatriasi  laba,  namun,  alasan  utama  untuk  membagi kontrak selalu terkait pajak. 4
Pembatasan mata uang lokal ini tercantum di dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022  yang  menetapkan  mengenai  kebijakan  penggunaan  rupiah  pada  kegiatan internasional yang diberlakukan pada tanggal 4 Juli 2022, dan telah disosialisasikan kembali melalui  Undang-Undang  No.7  tahun  2011  tentang  mata  uang  sebagaimana  telah  di  ubah dengan  Undang  Undang  Republik  Indonesia  No.4  tahun  2023  tentang  Pengembangan  dan Penguatan Sektor Keuangan dan dicabut sebagian oleh Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mewajibkan transaksi di  Indonesia  menggunakan  rupiah.  Dengan  adanya  persyaratan  Undang-Undang  tersebut maka  pilihan  membagi  kontrak  menjadi onshore dan offshore menjadi  sangat  ideal  untuk proyek-proyek  energi  internasional  berskala  besar  karena  sebagian  besar  biayanya  untuk proses fabrikasi peralatan canggih, dilakukan oleh kontraktor offshore di luar negeri.
Pada split contract , dapat dijelaskan secara singkat mengenai posisi dari masing-masing perusahaan  yang  terlibat  di  dalam  perjanjian  pelaksanaan  proyek.  Meskipun  secara  anatomi kontrak,  kontrak onshore dan  kontrak offshore merupakan  kontrak  yang  terbagi,  namun tanggung  jawab  terhadap  pemilik  proyek  tetap  berdasarkan  prinsip  tanggung  renteng (joint
3 Caren  Mc  Grath  (2018), "Split  EPC  Contracts:  half  the  contract,  double  the  risk?", https://www.charlesrussellspeechlys.com
4 Bernard Ang (2018 ),"Splitting EPC contracts for tax savings" . Out-law analysis, https://www.pinsentmasons.com
several  liability). Kondisi split  contract ini  sangat  berpengaruh  terhadap  tanggung  jawab secara internal dimana tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan akan berada di tangan masing- masing  sesuai  dengan  ruang  lingkup  pekerjaan  yang  kerap  dituangkan  dalam  pembagian tanggung  jawab (Division  of  Responsibility) dalam  perjanjian  internal  konsorsium  maupun eksternal  konsorsium.  Dengan  memiliki  struktur split  contract ini,  terdapat  kondisi-kondisi yang  perlu  dipahami  yaitu  sejauh  mana  kontraktor onshore dan offshore ini  dapat  saling merujuk satu sama lain, misalnya sehubungan dengan ketentuan pembatasan tanggung jawab dan  kewajiban  ganti  rugi  akibat  keterlambatan (delay  liquidated  damage) dan  ganti  rugi pelaksanaan (performance liquidated damage) sebagaimana pengaturan dalam kontrak EPC . Untuk  memastikan  bahwa  pembagian  kontrak  dilakukan  secara  lengkap  dan  seluruh kewajiban  telah  tergambar  secara  seimbang,  maka  perjanjian  disyaratkan  untuk dikordinasikan  dengan  menempatkan  kewajiban onshore dan offshore kontrak  kepada pemilik  pekerjaan  dalam  satu  perjanjian  koordinasi  atau  perjanjian  payung (umbrella agreement). Tujuan  dari  perjanjian  payung  ini  antara  lain  adalah  untuk  menutup  seluruh potensi  timbulnya  kesenjangan  yang  mungkin  dapat  terjadi  sebagai  hasil  dari  implementasi split contract dan menyediakan perlindungan terkait ganti rugi kepada pemilik proyek dalam hal terjadi wanprestasi dari salah satu pihak.
Setelah meninjau dari sisi split contract nya, maka selanjutnya, penulis akan meninjau dari  hubungan  dan  peran  para  pihak  dalam  konsorsium  pada split  contract ,  salah  satunya adalah  dari  sisi  operasional  pelaksanaan  pekerjaan  konsorsium.  Penting  untuk  memahami pilihan  dari  perusahaan-perusahaan  untuk  tergabung  di  dalam  sebuah  bentuk  kerjasama konsorsium untuk mengerjakan proyek EPC yang memiliki kompleksitas dan kerumitan pada tahap-tahap  pelaksanaannya.  Alasan-alasan  yang  melatar  belakangi  pembentukan  kerjasama konsorsium ini adalah:
a)  Pada  mega  proyek  pembangkit  listrik,  dibutuhkan  banyak  sekali equipment dengan teknologi  tinggi  sehingga  membutuhkan  keahlian  khusus  baik  pada  proses  desain, fabrikasi  sampai  dengan  instalasinya.  Untuk  dapat  mewujudkan  keberhasilan  proyek tersebut baik dari sisi biaya, waktu dan mutu, masing-masing kontraktor harus memiliki keahlian teknis yang bersifat khusus, kemampuan manajerial serta kemampuan keuangan yang  akan  diintegrasikan  bersama  dalam  pelaksanaan  proyek.  Dengan  membentuk konsorsium,  maka  kemampuan  dari  masing-masing  kontraktor  diharapkan  dapat menangani kompleksitas pelaksanaan kontrak EPC pada proyek berskala besar.
b)  Dengan kompleksitas dan kebutuhan sumber daya yang besar dibutuhkan upaya bersama dengan  melakukan  penggabungan  sumber  daya  yang  dimiliki  antara  konsorsium kontraktor EPC .  Hal  ini  dianggap  tepat  mengingat  proyek-proyek  EPC  memerlukan sumber  daya  yang  masif  sehingga  keterbatasan  individual  harus  diatasi  dengan menggabungkan kemampuan dan sumber daya.
c)  Proyek  berskala  besar  pasti  seiring  dengan  besarnya  resiko  yang  harus  di  mitigasi dengan  baik.  Dengan  membentuk  konsorsium  maka  resiko-resiko  dapat  dibagi  kepada anggota-anggota  sesuai  dengan  pembagian  tanggung  jawab  serta  kontribusi  masing- masing.  Hal  ini  sangat  membantu  mengurangi  tekanan  finansial  dan  tanggung  jawab tunggal pada satu pihak.
d)  Dalam  dokumen  tender,  pada  umumnya  pemilik  mensyaratkan  mengenai  bentuk kerjasama  untuk  memenuhi  persyaratan  atau  regulasi.  Dengan  bentuk  konsorsium
kontraktor EPC dianggap  cukup  ideal  untuk  menjawab  tantangan-tantangan  dalam eksekusi pekerjaan proyek EPC.
Namun  perlu  di  cermati  juga  bahwa  konsorsium  menyimpan  potensi  permasalahan yaitu koordinasi yang lebih rumit, terutama jika bagian dari anggota konsorsium merupakan perusahaan-perusahaan  asing,  serta  potensi  konflik  jika  keputusan  bersama  tidak  dapat dicapai. Sesuai dengan tujuan dari pembahasan yang menitikberatkan pada posisi kontraktor EPC yang berbentuk konsorsium pada split contract ini. Penulis melakukan penelitian untuk dapat  menetapkan  pola  kerjasama  dan  aktifitas  dalam  operasional  para  anggota  konsorsium yang  kemudian  di  tuangkan  dalam  rumusan  syarat  dan  ketentuan  dalam  perjanjian konsorsium  dalam  struktur split  contract .  Sebagai  ilustrasi,  keseluruhan  perusahaan  yang menjadi pihak dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan dengan pemilik proyek adalah:
•  PT ABC adalah Badan Usaha berbentuk PT yang diatur oleh hukum Republik Indonesia dan dalam hal ini bertindak sebagai pemilik proyek. Kontraktor EPC yang terdiri dari PT A,  PT  B,  PT  A'  dan  PT  B'  yang  merupakan  konsorsium  kontraktor EPC ,  akan melaksanakan pekerjaan proyek sebagai kontraktor onshore dan kontraktor offshore dalam split contract .
•  PT A dan PT B adalah perusahaan lokal yang bersama-sama melaksanakan ruang lingkup untuk kontrak Onshore sehingga dalam hal ini disebut sebagai kontraktor Onshore .
•  PT A' dan PT B' adalah perusahaan asing yang bersama-sama melaksanakan ruang lingkup sebagai kontraktor offshore sehingga dalam hal ini disebut sebagai kontraktor offshore . •  PT  A'  adalah  juga  merupakan  s ubsdiary dari  PT  A,  dan  PT  B'  juga  merupakan  anak perusahaan  dari  PT  B  sehingga  antara  anak  perusahaan  dan  induk  perusahaan  terdapat sertifikat jaminan induk perusahaan.
•  Dalam  pelaksanaan  pekerjaannya,  baik  kontraktor onshore maupun  kontraktor offshore tergabung  dalam  satu  perjanjian  konsorsium  internal  maupun  eksternal  yang  juga merupakan  dokumen  persyaratan  dari  pemilik  proyek  untuk  dapat  berpartisipasi  dalam proses tender.
•  Sebagai  dokumen  penghubung,  terdapat  perjanjian  payung  yang  berfungsi  untuk menyatukan  seluruh  pihak  dalam  pemilik  proyek,  kontraktor onshore dan  kontraktor offshore.
Dari uraian tersebut di atas, maka penulis fokus terhadap penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  pertanggung  jawaban  para  pihak  anggota  konsorsium  dalam split  contract , terkait dengan pemenuhan tanggung jawab kepada pemilik proyek?
2. Resiko  kontraktual  apa  sajakah  yang  berpotensi  timbul  dalam  implementasi  perjanjian konsorsium pada split contract ?
3. Bagaimana  mitigasi  atas  resiko-resiko  kontraktual  yang  timbul  dalam  implementasi perjanjian konsorsium pada split contract ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  menggunakan  metode  normatif-empiris  yaitu pendekatan  yang  menggabungkan  unsur-unsur  dari  kedua  metode  tersebut.  Secara  spesifik, penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  proses  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip- prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang dihadapinya. 5 Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum dengan menggunakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. 6
Metode  penelitian  normatif  menitikberatkan  pada  analisa  norma,  aturan,  teori,  prinsip yang  berfokus  pada  pengaturan  suatu  masalah.  Sementara  metode  penelitian  empiris  secara langsung  dilakukan  dengan  menganalisa  kumpulan  data  empiris  yang  diperoleh  dengan melakukan pengamatan dan eksperimen. Dengan menggabungkan dua metode penelitian ini, diharapkan  akan  mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  komprehensif  tentang  permasalahan yang  diteliti  yang  pada  akhirnya  tidak  hanya  memahami  permasalahan  dalam  kerangka normatif  saja  namun  juga  dapat  menguji  efektifitas  implementasi  norma-norma  tersebut dalam prakteknya.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggali  sumber-sumber  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  dikumpulkan  oleh  penulis  melalui  pengamatan  langsung  terhadap permasalahan dengan mengamati dan mencatat informasi langsung dari masalah yang diteliti pada  saat  pembahasan  masalah  tersebut,  maupun  dari  eksperimen  dan  analisa  masalah, kemudian  dilanjutkan  dengan  melakukan  observasi  atas  partisipan  dimana  peneliti  terlibat langsung  terhadap  masalah  yang  diteliti  dan  pengumpulan  data  kualitatif  yang  diperoleh langsung dari catatan-catatan rapat, wawancara maupun kutipan langsung dari dari responden mengenai  pengalaman  dan  pandangan  mereka.  Selain  itu,  penulis  menggunakan  data sekunder berupa Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 1320 mengenai Syarat-Syarat Terjadinya Persetujuan yang Sah, Undang-Undang Jasa Konstruksi No.2 tahun 2017 pasal 33 mengenai  kewajiban  memiliki  kantor  perwakilan  bagi  Badan  Usaha  Jasa  Konstruksi  Asing yang  melaksanakan  pekerjaan  kontruksi  di  wilayah  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  No.5 tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perijinan Berbasis Resiko, Peraturan Bank Indonesia No. Nomor 24/7/PBI/2022 tentang kebijakan penggunaan rupiah pada kegiatan internasional, hukum primer berupa jurnal, standar dan kode, buku hukum, dan komentar-komentar hukum.
Dalam penelitian yang bersifat normatif-empiris ini, penulis menggunakan pendekatan
5 Peter Mahmud Marzuki, 2010. " Penelitian Hukum ", Jakarta, Kencana Prenada, hal.35.
6 Ronny Hanitijo Soemitro, 2010. " Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)" , Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hal. 154.
live case study. Dalam artikel yang ditulis oleh Lisa Webley, menyatakan bahwa pendekatan ini  merupakan  sebuah  metodologis  yang  digunakan  oleh  beberapa  peneliti  untuk menggambarkan  studi  yang  menggunakan  kombinasi  sumber  data  untuk  mendapatkan wawasan  yang  mendalam  tentang  situasi  tertentu,  dan  oleh  peneliti  lain  digunakan  untuk menunjukkan  pendekatan  ideologi  tertentu  untuk  dapat  mengenali  situasi  penelitian  pada dunia nyata. Yin (1994). 7

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pertanggung  Jawaban  Para  Pihak  Anggota  Konsorsium  Dalam  Split  Contract,

## Terkait Dengan Pemenuhan Tanggung Jawab Kepada Pemilik Proyek
Berdasarkan  kedudukannya  sebagai  bagian  dari  kontrak EPC ,  baik  pemilik  proyek, kontraktor onshore maupun  kontraktor offshore akan  memilik  bentuk  pola  kerjasama  yang telah mempertimbangkan kebutuhan dan tujuan dari perjanjian itu sendiri. Pemilihan bentuk konsorsium  memiliki  keunggulan  dan  kelemahan  yang  perlu  teridentifikasi  sejak  awal, mengingat konsorsium tersebut merupakan persetujuan perdata yang bukan merupakan suatu badan hukum melainkan bentuk kerjasama yang terbentuk dari kesepakatan para pihak yang mendirikannya.  Untuk  itu  maka  dasar  hukum  dari  pembentukan  konsorsium  menurut  KUH Perdata adalah merujuk pada syarat syahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Juncto 1338  KUH  Per.  Dalam  statusnya  yang  bukan  merupakan  subyek  hukum,  konsorsium  tidak dapat di tuntut secara langsung oleh pihak ketiga. Tuntutan tersebut harus ditujukan kepada masing-masing  anggota  dari  konsorsium  yang  telah  terbukti  menimbulkan  kerugian  kepada pihak ketiga yang menyampaikan tuntutan tersebut.
Dalam  pembahasan  ini,  konsorsium  yang  dimaksud  adalah  yang  mengacu  pada kerjasama  antar  kontraktor  sebagai  Penyedia  Jasa  Konstruksi  dan  bukan  merupakan kerjasama  investasi,  sehingga  berbeda  dengan  yang  terdapat  pada  bentuk  yang  biasa digunakan  dalam  praktik  bisnis  investasi.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor 10 /PRT/M/2014 Pedoman Persyaratan pemberian Izin Perwakilan Bidang Usaha Jasa Konstruksi Asing pasal 1, ayat 6 disebutkan bahwa:
“Kerjasama  Operasi  (joint  operation)  adalah  kerjasama  usaha  antara  satu  BUJKA dengan  satu  atau  lebih  BUJK,  bersifat  sementara  untuk  menangani  satu  atau beberapa  pekerjaan  konstruksi  dan  tidak  merupakan  suatu  badan  hukum  baru berdasarkan perundang undangan Indonesia.”
Periode  konsorsium  adalah  berdasarkan  waktu  kerjasama  sehingga  masa  berakhirnya konsorsium adalah setelah masa kerjasama yang disepakati berakhir. Selain itu, menurut surat Dirjen  Pajak  Nomor  S-323/PJ.42/1989  memberikan  definisi  Konsorsium  adalah  merupakan bentuk perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek dengan  jangka  waktu  sementara  hingga  proyek  tersebut  selesai  dilaksanakan.  Dikutip  dari Miriam  Webster  Dictionary ,  konsorsium  didefinisikan  sebagai  suatu  perjanjian,  kombinasi, atau  kelompok  (seperti  korporasi)  yang  dibuat  untuk  menjalankan  suatu  perusahaan  yang melebihi sumber daya salah satu anggotanya. 8
Bentuk  konsorsium/ Joint  Operation berdasarkan  aspek  pengelolaan  dan  pembagian
7 Yin, R. K. (2014). Case Study Research Design and Methods (5th ed., 282 p.) . Thousand Oaks, CA: Sage.p 12-14. https://doi.org/10.3138/cjpe.30.1.108
8 Miriam Webster Dictionary: http://www.merriam-webster.com
kerja  dan  berdasarkan  pengelolaan  administrasi,  pengelolaan  pajak  dan  pencatatan keuangan. 9 Jika dilihat  dari  aspek pengelolaannya dan pembagian kerja, konsorsium  terbagi menjadi:
(a) Joint Operation Integrated

## (b) Joint Operation Job Allocation (non-integrated)
Sedangkan  jika  dilihat  dari  aspek  pengelolaan  administratif,  pengelolaan  pajak  dan pencatatan keuangan, Joint Operation dibagi menjadi:
(a) Joint  Operation  Administrative ,  merupakan  kontrak  kerja  sama  dimana  proses administrasi  usaha  seluruhnya  dilakukan  atas  nama Joint  Operation ,  mulai  dari  proses lelang,  penandatanganan  kontrak  Konstruksi  dengan  Pengguna  Jasa,  adminstrasi Kontrak,  proses  penagihan  kemajuan  pekerjaan  termasuk  penandatanganan  kontrak dengan sub-penyedia dengan satu NPWP KSO.
(b) Joint  Operation  Non-Administrative ,  kontrak  kerja  sama  dimana  perikatan  dan administrasi  usaha  mengatasnamakan  masing-masing  anggota  KSO  dan  tanggungjawab kerja ada pada masing-masing anggota KSO, adminstrasi Kontrak dengan Pengguna Jasa dan penagihan dilakukan masing-masing  termasuk  perikatan  dengan  Sub-Penyedia  Jasa dilakukan  dengan  NPWP  masing-  masing.  Secara  detail  tabel  pembagian  dari  aspek pengelolaan dan pembagian kerja adalah sebagai beriku
Tabel 1. Komparasi Joint Operation Integrated dan Non-Integrated Integrated Non-Integrated Modal kerja Bersama sesuai porsi partisipasi Masing-masing sesuai lingkup pekerjaan Laba dan rugi Bersama sesuai porsi partisipasi Masing-masing sesuai lingkup pekerjaan Sumber daya Bersama sesuai porsi partisipasi Masing-masing sesuai lingkup pekerjaan Organisasi Joint Operation Integrasi dari semua anggota Organisasi masing-masing Tanggung jawab Bersama sesuai porsi partisipasi Masing-masing sesuai lingkup pekerjaan Pembukuan akuntansi Bersama, terpisah dari anggota Bisa bersama/masing-masing Pelaksanaan perubahan pekerjaan Diajukan bersama, risiko bersama Masing-masing sesuai lingkup pekerjaan Jaminan Satu atas nama Joint Operation Bisa menyampaikan masing-masing Tabel 2. Perbandingan Joint Operation Administrative dan Non-Administrative Administrative Non-Administrative Kegiatan administrasi Dilakukan atas nama Joint Operation Dilakukan masing-masing oleh anggota Joint Operation NPWP Sesuai nama Joint Operation NPWP masing-masing anggota Pembukuan Bersama sesuai nama Joint Operation , terpisah dari anggota Masing-masing anggota Pengadaan subkon/vendor Atas nama Joint Operation , menggunakan NPWP Joint Atas nama dan NPWP masing- masing anggota
9 Dona Alisya Siregar, 2020 " Perikatan KSO/JO Proyek Konstruksi PT. Hutama Karya (Persero) " [Presentasi PowerPoint).
Operation Penagihan Prestasi Konsolidasi progress Masing-masing anggota langsung menagih Jaminan-jaminan Satu jaminan atas nama Joint Operation Jika diperbolehkan dalam kontrak, dapat masing-masing Audit JO Audit konsolidasi (satu laporan) Audit masing-masing anggota
Sumber: Bahan presentasi mengenai perikatan JO/KSO Proyek Konstruksi PT. Hutama Karya (Persero)
Untuk  skema  pelaksanaan  operasional  konsorsium  pada split  contract ,  menjadi  lebih kompleks  karena  terbagi  menjadi  elemen  kontraktor onshore dan  kontraktor offshore .  Para pihak yang saling mengikatkan diri pada skema kontrak ini adalah mencakup pemilik proyek, kontraktor onshore (terdiri  dari  dua  perusahaan  lokal)  dan  kontraktor offshore (terdiri  dari dua  perusahaan  asing)  dimana  kontraktor-kontraktor  ini  terikat  dalam  bentuk  kerjasama konsorsium non-administrative . Kelemahan dari skema split contract ini adalah :
(a) Pada  umumnya,  kontrak  EPC  dibagi  setelah  tahap  negosiasi  sampai  pada  batas  yang dapat  diterima  oleh  para  pihak  pada  kontrak  EPC  tunggal.  Proses  pembagian  ini  harus memastikan bahwa  kedua  belah  pihak  menerima perlindungan yang setara  seperti yang mereka  terima  dari  kontrak  tunggal.  Prosedur  ini  dapat  meningkatkan  biaya  transaksi secara  signifikan  dan  tentunya  akan  menyebabkan  penundaan  dalam  pelaksanaan kontrak;
(b) Biaya  penyediaan  sertifikat  jaminan  lelang,  jaminan  pelaksanaan  dan  jaminan  uang muka, menjadi sangat besar karena melibatkan dua kontrak yaitu onshore dan offshore ;
(c) Potensi  resiko  berkurangnya  tanggung  jawab  titik  tunggal (single  point  responsibility) dari  anggota  konsorsium  kontraktor EPC terhadap  pemilik  proyek  atau  pemberi pinjaman (lender) , karena adanya pembagian dari kontrak tersebut;
(d) Resiko  keterlambatan  yang  akan  saling  mempengaruhi  antar  kontraktor EPC sangat mungkin  terjadi.  Sebagai  contoh,  keterlambatan  pengiriman  material  oleh  kontraktor offshore akan  menyebabkan  terlambatnya  pekerjaan  instalasi  kontraktor onshore . Efeknya  adalah  biaya demmurage dan  meningkatnya  biaya  pergudangan  yang  harus dibayar  oleh  kontraktor offshore akibat  keterlambatan  penerimaan  material  oleh kontraktor onshore .
Namun pemilihan split contract tentu memiliki keuntungan sehingga diterapkan kepada proyek-proyek  EPC  berskala  besar.  Keuntungan  pemilihan split  contract adalah  sebagai berikut:
(a) Adanya  efisiensi  pajak  yang  bisa  menekan  biaya  proyek.  Pada  prosesnya,  kontraktor dikenakan beragam pajak dalam negeri. Pajak-pajak tersebut terdiri dari bea masuk dan ekspor,  pajak  pertambahan  nilai,  pajak  keuntungan,  pajak  properti,  dan  pemotongan pajak.  Dengan  membagi  kontrak,  kontraktor offshore secara  efektif  mengurangi tanggung jawab mereka terhadap pajak, biaya, dan retribusi daerah. Secara teori, hal ini akan  menghasilkan  penghematan  biaya  bagi  pemilik  proyek,  yang  diwujudkan  dalam bentuk pengurangan biaya proyek.
(b) Pelaksanaan  masing-masing  ruang  lingkup  pekerjaan  kontraktor  EPC  dapat  lebih terkonsentrasi  terutama  untuk  pekerjaan  fabrikasi  dan  pengadaan  material  yang dilakukan oleh kontraktor offshore diluar negeri. Kondisi ini dapat meminimalisir potensi keterlambatan akibat kerumitan proses dalam negeri.
(c) Para  pihak  dapat  menerapkan split  contract pada  kontrak EPC jika  kontrol  nilai  tukar mata uang akan menimbulkan biaya pertukaran mata uang yang besar. Jika harga kontrak sebagian besar berada pada porsi kontraktor offshore , pembatasan terkait mata uang lokal akan tidak berefek banyak pada pelaksanaan pengadaan.
(d) split contract juga dapat mengefisienkan biaya sehubungan dengan kebutuhan perijinan setempat misalnya dengan menyerahkan proses Front End Engineering Design (FEED) kepada  kontraktor offshore .  Namun dalam  situasi  khusus  ini,  mekanismenya  sekali  lagi ditentukan  oleh  faktor-faktor  berbeda.  Hal  ini  didasarkan  pada  pertimbangan  jika kontraktor offshore menyediakan desain, maka kontraktor onshore akan selalu memikul tanggung jawab utama untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan dan  regulasi  setempat.  Untuk  mengurangi  resiko  ini  maka  perlu  di  atur  mengenai  ganti rugi  silang  antar  kontraktor onshore dan offshore yang  akan  membantu  memastikan kepatuhan sekaligus menjaga independensi mereka.
Secara struktur hirarki kontrak, maka kontrak terdiri dari Kontrak EPC yang mencakup kontrak onshore ,  kontrak offshore dan  kontrak  payung  yang  berfungsi  sebagai  alat koordinasi, dimana ketentuan yang diatur dalam kontrak payung menempati hirarki tertinggi sehingga  jika  terjadi  perbedaan  ketentuan  antara  kontrak onshore atau offshore dengan kontrak payung, maka ketentuan kontrak payunglah yang harus di ikuti.
Dari  sisi  pertanggung  jawaban  terhadap  pemilik  proyek,  kontraktor-kontraktor  EPC baik onshore maupun offshore dalam split  contract ,  memiliki  tanggung  jawab  yang  bersifat tanggung  renteng (joint  several  liability) .  Hal  ini  diatur  dalam  Undang-Undang  mengenai Perseroan Terbatas  No.40 tahun 2007 yang mengatur  mengenai tanggung renteng ini dalam pasal-pasalnya,  namun  pertanggung  jawaban  tersebut  langsung  kepada  organ  perusahaan mencakup  dewan  komisaris  dan  dewan  direksi  dari  sebuat  perusahaan,  yang  bertanggung jawab bersama dalam hal terdapat pelanggaran yang menyebabkan kerugian pada perusahaan atau  terhadap  pihak  ketiga.  Tanggung  renteng  sendiri  merupakan  konsep  pertanggung jawaban yang timbul dimana dua atau lebih pihak bersama-sama sepakat dalam satu kontrak untuk  melakukan  hal  yang  sama,  namun  juga  secara  terpisah  sepakat  untuk  melakukan  hal yang sama. memberikan pengertian mengenai tanggung renteng sebagai berikut:
Menurut  Will  Kenton  (2021),  tanggung  renteng  merupakan  istilah  legal  untuk kewajiban  yang  dibebankan  kepada  dua  pihak  atau  lebih  sehubungan  dengan  adanya  suatu tuntutan  hukum.  Pihak  yang  dirugikan  dapat  menuntut  salah  satu  atau  semua  dari  mereka, serta  menagih  total  kerugian  yang  di  bebankan  oleh  pengadilan  dari  salah  satu  atau  semua dari  pihak-pihak  tersebut.    Dalam  kasus  ini,  tanggung  jawab  atas  jumlah  total  yang dibebankan  akan  ditanggung  bersama  oleh  semua  pihak,  begitupun  kegagalan  dari  satu pihak, akan menambahkan kewajiban pada pihak lain. 10
Pengertian  diatas  adalah  lebih  menjelaskan  mengenai  tanggung  jawab  para  pihak dalam  konsorsium  terhadap  pemilik  proyek  dalam  hal  terjadi  sengketa  yang  terjadi  akibat kegagalan  konsorsium  kontraktor  EPC  dalam  memenuhi  kewajiban  kontraktualnya. Penerapan  prinsip  dan  klausul  tanggung  renteng  dalam  perjanjian  terbagi  ini  akan menguntungkan  pemilik  proyek  dimana  pemilik  proyek  diberi  wewenang  untuk
10 Will Kenton, (2021). " Joint and Several Liability: Definition, Example, State Limits" Updated October 05, 2021; https://www.investopedia.com/terms/j/joint-and-several-liability.asp
mendapatkan pembayaran penuh dari pihak yang memiliki kemampuan finansial yang lebih jika pihak lain dalam konsorsium tidak dapat membayar.
Tanggung renteng  ini  membuat  semua  pihak  yang  tergugat  bertanggung  jawab  atas kerugian sampai dengan seluruh jumlah telah dibebankan, dimana jika salah satu pihak tidak mampu membayar, maka pihak lain dalam konsorsium harus membayar lebih dari bagiannya sampai  kewajiban  finansial  bersama  dapat  terpenuhi.  Berdasarkan  kompleksitasnya,  jika perusahaan-perusahaan yang dalam konsorsium onshore maupun offshore terhubung sebagai anak  perusahaan,  maka  kemungkinan  besar  pemilik  proyek  akan  mensyaratkan  adanya jaminan  perusahaan  induk (parent  company  guarantee). Dengan  menggunakan  ilustrasi sebagaimana tercantum di atas, maka dalam hal adanya penjaminan perusahaan induk maka pihak-pihak yang berstatus sebagai induk perusahaan akan menjamin anak perusahaan secara silang. Sebagai contoh, PT A dalam kontrak onshore, merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara  yang  diatur  sesuai  dengan  hukum  Republik  Indonesia,  memiliki  anak  perusahaan (subsidiary) yaitu  PT  A',  yang  berdomisili  di  Singapura  dan  terikat  dengan  hukum  negara republik Singapura. Kedua perusahaan ini tergabung dalam satu konsorsium kontraktor EPC untuk  mengerjakan  proyek,  namun  terpisah  dalam  ruang  lingkup  pekerjaannya.  PT  A bertanggung  jawab  pada  pekerjaan  konstruksi  dan  pengadaan-pengadaan  material  dalam negeri, sedangkan PT A' bertanggung jawab pada pekerjaan rekayasa dan pengadaan material yang dipasok  dan di  fabrikasi di  luar negeri.  Dengan keberadaan  jaminan perusahaan  induk ini  maka  pemilik  proyek  tidak  akan  ragu  atas  kemampuan  salah  satu  perusahaan  dalam konsorsium  untuk  melaksanakan  seluruh  kewajiban  kontraktual  serta  dalam  hal  timbul kewajiban ganti rugi atas kondisi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.
Seluruh  pengaturan  terkait  operasional  konsorsium  secara  internal,  seluruhnya dituangkan  kedalam  perjanjian  internal  konsorsium.  Ketentuan  yang  harus  secara  jelas dituangkan  adalah  terkait  dengan  pembagian  ruang  lingkup  serta  kesepakatan  mengenai prosentase  tanggung  jawab  para  pihak  secara  proporsional (proportionated  share) .  Pihak yang  memiliki  prosentasi  tanggung  jawab  yang  lebih  besar,  akan  menjadi  pimpinan konsorsium yang memiliki hak membuat keputusan sementara jika terjadi pertentangan atau terdapat  pekerjaan  baru  yang  belum  sempat  dialokasikan  ke  setiap  anggota  konsorsium. Prosentase  tanggung  jawab  secara  proporsional  ini  sangat  berpengaruh  pada  batasan tanggung  jawab  masing-masing,  khususnya  terhadap  ganti  rugi  keterlambatan (delay liquidated  damages) yang  akan  diterapkan  terhadap  total  harga  kontrak  EPC.  Kesepakatan prosentase  ini  pada  umumnya  di  tetapkan  pada  fase  sebelum  tender  sehingga  prosentase tersebut  akan  ditetapkan  kepada  induk  perusahaan,  misalnya  PT  A  sebesar  20%  dan  PT  B sebesar  80%.  Batas  tanggung  jawab  masing-masing  kontraktor  kepada  pemilik  proyek berdasarkan  bagian  yang  proporsional  adalah  tidak  boleh  melebihi  seratus  persen  dari  nilai bagian yang proporsional masing-masing.

## 2. Resiko  Kontraktual  Yang  Berpotensi  Timbul  Dalam  Implementasi  Perjanjian Konsorsium Pada Split Contract
Pada implementasi split kontrak, pemilik proyek kerap menggunakan rumusan-rumusan syarat dan ketentuan untuk mengikat seluruh pihak baik kontraktor onshore maupun offshore dalam  satu  pemenuhan  tanggung  jawab  berdasarkan  kontrak.  Untuk  itu,  konsorsium kontraktor EPC yang  terdiri  dari  kontraktor onshore dan offshore wajib  memahami
interpretasi  dan  intensi  pemilik  proyek  atas  penerapan  rumusan  tersebut.  Dalam  rumusan- rumusan  tersebut,  terdapat  resiko  yang  besar  terutama  dalam  kaitannya  dengan  pengaturan secara internal antara anggota konsorsium. Kondisi-kondisi yang memiliki resiko yang cukup tinggi  dari  implementasi  perjanjian  konsorsium  pada split  contract antara  lain  sebagai berikut:
(a) Dari ruang lingkup  yang telah  dibagi untuk  masing-masing  kontraktor EPC dalam split contract ini,  terdapat  potensi  timbulnya  kesenjangan  akibat  adanya  ruang  lingkup pekerjaan yang belum dialokasikan kepada salah satu pihak dalam konsorsium.  Dengan tidak adanya  kejelasan pengalokasian  ruang lingkup  pekerjaan ini,  menimbulkan  resiko besar  jika  pada  akhirnya,  tidak  ada  salah  satu  dari  kontraktor onshore yang  bersedia melaksanakan  ruang  lingkup  pekerjaan  tersebut.  Hal  ini  membutuhkan  pengaturan lanjutan mengenai potensi adanya kesenjangan ruang lingkup pekerjaan ini.
(b) Klausul terkait keterlambatan.
Dengan  mempertimbangkan  bahwa  posisi  kontraktor  EPC  ini  pada  prinsipnya dikendalikan  oleh  entitas  yang  sama  atau  merupakan subsidiary ,  maka  jika  terjadi keterlambatan  pada  bagian  kontrak onshore yang  berdampak  pada  kontrak offshore ataupun  sebaliknya,  maka  prosedur  penanganan  resiko  ini  harus  dipersiapkan. Rekomendasi  untuk  penanganan  hal  ini  adalah  bahwa  adanya  penundaan  dari  satu kontraktor  berdasarkan  satu  kontrak,  secara  tegas  tidak  mengizinkan  kontraktor berdasarkan  kontrak  lain  untuk  mengklaim  perpanjangan  waktu.  Sama  halnya  dengan hak apa atas perpanjangan waktu dan penambahan biaya berdasarkan kontrak mana pun tidak  boleh  berlaku  jika  hak  tersebut  timbul  karena  pelanggaran  atau  kelalaian  oleh kontraktor lain.
(c) Klausul mengenai batasan tanggung jawab. Pada split  contract ,  sebagian  besar  bobot  pekerjaan  kontrak  berada  pada  kontraktor offshore ,  sehingga  secara  signifikan  mengurangi  potensi  tanggung  jawab  kontraktor onshore .  Untuk  itu  perlu  dipertimbangkan  apakah  batas  tanggung  jawab  atau  ganti  rugi keterlambatan  akan  mengacu  kepada  presentasi  dari  total  harga  kontrak  EPC  yang merupakan  harga  tetap,  atau  dapat  dibatasi  hanya  terhadap  masing-masing  prosentase harga kontrak onshore ataupun harga kontrak offshore. Kondisi batasan tanggung jawab antara  kontraktor onshore dan offshore ini  harus  disepakati  bersama  dalam  perjanjian internal konsorsium.
(d) Penghentian/pengakhiran kontrak.
Ketentuan untuk penghentian/ pengakhiran kontrak bersama wajib untuk diatur di dalam Kontrak EPC atau  kontrak  payung,  sehingga  peristiwa  pengakhiran  berdasarkan  satu kontrak  akan  memberikan  hak  kepada  pihak  yang  mengakhiri  kontrak  untuk  secara otomatis  mengakhiri  kontrak  lainnya.  Mungkin  ada  keadaan  di  mana  pihak  yang mengakhiri  kontrak,  tidak  ingin  mengakhiri  kontrak  lainnya.  Para  pihak  harus  sepakat sejak awal mengenai konsekuensi dari pengakhiran tersebut berdasarkan split contract .
(e) Ganti  rugi  kemungkinan  besar  akan  menjadi  fitur  utama  dalam  kontrak  payung.  Dalam kompleksitas pelaksanaan, terdapat risiko yang tidak dapat ditutupi sepenuhnya sehingga kontraktor  atau  pihak  penjamin  (jika  terkait  dengan  jaminan  perusahaan  induk) kemungkinan  harus  setuju  untuk  memberikan  ganti  rugi  kepada  pemilik  proyek  atas kerugian yang ditimbulkan dari struktur split contract ini.
(f) Tanggung jawab kontraktor offshore terhadap penyediaan data-data teknis (essential load list) untuk  keperluan  desain  dan  eksekusi  pekerjaan.  Sebagaimana  kita  pahami,  ruang lingkup  desain  enjiniring  lebih  dominan  dikerjakan  oleh  kontraktor offshore ,  namun untuk ruang lingkup pekerjaan kontraktor onshore, juga berkewajiban melakukan desain pada ruang lingkup pekerjaannya, misalnya pada pekerjaan sipil, tetap membutuhkan data teknis  mengenai  peralatan  yang  akan  dipasang  diatas  pondasi  pekerjaan  sipil  yang dikerjakan  oleh  kontraktor onshore .  Permasalahan  akan  timbul  jika  peralatan  yang  akan disuplay  oleh  kontraktor offshore mengalami  perubahan  atau upgrading yang menyebabkan bertambahnya volume desain yang langsung berpengaruh kepada pekerjaan sipil.
(g) Penyelesaian sengketa
Permasalahan  perbedaan  yuridiksi  dan  hukum  yang  mengatur  menjadi  hal  yang  pasti terjadi dalam struktur split contract yang melibatkan perusahaan asing. Mengenai pilihan hukum (Choice of Law/Rechtswahl) para pihak dapat memilih sendiri hukum yang harus dipakai untuk  kontrak  (perjanjian)  dengan  pembatasan, yaitu  sepanjang tidak  melanggar ketertiban umum dan tidak boleh menjelma menjadi penyelundupan hukum. 11 Oleh sebab itu, maka penetapan pilihan hukum maupun yurisdiksi yang dipilih dalam suatu perjanjian akan  tetap  didasari  oleh  kesepakatan  para  pihak  sesuai  dengan  pasal  1338  KUHPer dimana hal ini juga adalah realisasi dari implementasi asas kebebasan berkontrak ( pacta sunt servanda ). Sifat universal dari asas kebebasan berkontrak ini juga sangat dipengaruhi oleh  posisi  tawar  menawar  para  pihak  dalam  rangka  menetapkan  pilihan  hukum.  Para pihak  harus  memastikan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  dalam  perjanjian  internal konsorsium, kontrak EPC dan ketentuan dalam kontrak payung dapat selaras.  Pemilihan hukum  yang  akan  mengatur  para  pihak  terkadang  berbeda  dalam  kontrak onshore dan kontrak offshore. Para  pihak  juga  harus  mengizinkan  adanya  konsolidasi  sehingga perselisihan apa pun, dapat diselesaikan dengan ketiga kontrak tersebut secara bersamaan.

## 3. Mitigasi atas resiko-resiko kontraktual yang timbul dalam split contract
Atas  kondisi-kondisi  yang  beresiko  tinggi  tersebut  di  atas,  maka  harus  dilakukan mitigasi  pada  tahapan  penentuan  syarat  dan  ketentuan  perjanjian  untuk  dinegosiasikan bersama  sebelum  masuk  ke  dalam split  contract .  Mitigasi  yang  dimaksudkan  disini  adalah dengan  memahami  dan  mengidentifikasi  ketentuan  yang  akan  diterapkan  pihak  pemilik proyek  kepada  konsorsium  kontraktor  EPC  dalam  perjanjian  payung  yang  berkedudukan sebagai dokumen yang akan menyatukan semua pihak-pihak dalam kontrak onshore maupun offshore sebagai berikut:
(a) Kontrak EPC dengan pemilik pekerjaan telah membagi ruang lingkup pekerjaan dengan sangat jelas. Namun secara internal konsorsium, pembagian tersebut di detailkan kembali menjadi  ruang  lingkup  kontraktor onshore dan  kontraktor offshore .  Dengan  pembagian tersebut, pada pelaksanaanya, terkadang terdapat kesenjangan akibat adanya kondisi baru yang  sebelumnya  tidak  dialokasikan  secara  jelas  kepada  masing-masing  anggota konsorsium.  Untuk  mengantisipasi  adanya  kesenjangan  dalam  ruang  lingkup  pekerjaan
11 Sudargo  Gautama,  1977, Pengantar  Hukum  Perdata  Internasional .  Bandung:  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional - Binacipta
antara  kontraktor EPC ini,  maka  harus  ditentukan  bahwa  salah  satu  pihak  yang bertanggung  jawab  untuk  "menyapu"  ruang  lingkup  yang  belum  jelas  tersebut  dengan pengaturan  yang  telah  disepakati  bersama  dan  dituangkan  kedalam  perjanjian  internal konsorsium  dan  perjanjian  payung  jika  dibutuhkan.  Contohnya  dengan  memasukkan sweep-up  clause dalam  perjanjian  payung.  Perlu  diperhatikan  mengenai  penerapan ketentuan ini terhadap wilayah-wilayah hukum tertentu dimana pada wilayah hukum satu dengan  yang  lain  mungkin  ada  perbedaan  peraturan  mengenai  pemenuhan  tanggung jawab secara tanggung renteng dari konsorsium kontraktor EPC dimana kontrak-kontrak ini  dapat  dianggap  saling  berkaitan  sehingga  ada  kemungkinan  penerapan  pajak-pajak lokal  terhadap  seluruh  konsorsium  kontraktor EPC .  Kondisi  ini  dapat  menjadi pertimbangan  layak  tidaknya  penerapan split  contract ini.  Rumusan  sweep-up  clause yang dapat diterapkan pada perjanjian internal konsorsium sebagai berikut:
" Jika ada bagian pekerjaan yang tidak dapat dialokasikan secara jelas ke lingkup pekerjaan  salah  satu  pihak  dalam  jangka  waktu  yang  wajar,  maka  pimpinan konsorsium  secara  tertulis  memberitahukan  mengenai  bagian-bagian  yang  belum dialokasikan tersebut, kemudian menetapkan ruang lingkupnya, sifat dan biaya yang diperkirakan  (sebatas  yang  dapat  dilakukan  secara  wajar).  Para  pihak  kemudian mendiskusikan  bagian  yang  belum  dialokasikan  tersebut  untuk  menentukan  dan menyepakati  alokasi  yang  dapat  diterima  bersama.  Jika  dalam  empat  belas  hari (atau  periode  yang  lebih  singkat  yang  secara  wajar  dibutuhkan  dalam  keadaan tersebut) dan bila penyelesaian masalah dibutuhkan untuk menghindari penundaan yang  menyebabkan  denda  bagi  para  pihak,  maka  pemimpin  konsorsium  berhak untuk  mengalokasikan  bagian  yang  belum  dialokasikan  tersebut  secara  sementara dengan  menggunakan  prinsip-prinsip  dimana  pekerjaan  yang  dialokasikan  pada pihak  yang  ruang  lingkupnya  bersifat  atau  paling  mirip  dengan  pekerjaan  yang belum  dialokasikan.  Para  pihak  secara  sementara  akan  menanggung  biaya  untuk melaksanakan bagian pekerjaan yang telah dialokasikan tersebut sebanding dengan bagian yang proporsional dari masing-masing pihak."
(b) Sebagaimana  secara  singkat  telah  di  bahas  juga  pada  bagian  pendahuluan  di  atas, permasalahan keterlambatan akan menjadi perhatian utama dari pemilik proyek sehingga pemilik  proyek  memasukkan  ketentuan  penerapan  denda  terhadap  anggota  konsorsium kontraktor EPC dalam perjanjian payung, dengan rumusan klausul sebagai berikut:
"Masing-masing  anggota  konsorsium  kontraktor  EPC  mengakui  dan  menyetujui bahwa  tidak  satupun  dari  anggota  konsorsium  kontraktor  EPC  berhak  untuk mendapat  pembebasan  atas  kewajibannya  untuk  membayar  Ganti  Rugi Keterlambatan  kepada  pemilik  proyek  berdasarkan  ketentuan  Ganti  Rugi Keterlambatan  dari  masing-masing  kontrak  onshore  maupun  offshore  yang  timbul dari  atau  sehubungan  dengan  tindakan  atau  pengabaian  oleh  anggota  konsorsium kontraktor  EPC  yang  lain  berdasarkan  kontrak  EPC  milik  anggota  konsorsium kontraktor EPC yang lain tersebut."
Atas rumusan klausul ini maka perjanjian internal konsorsium juga harus menurunkan ketentuan  ini  di  dalam  perjanjian  sehingga  tidak  menimbulkan  perselisihan  antara anggota konsorsium kontraktor EPC.
(c) Pada  umumnya,  batasan  tanggung  jawab  yang  diterapkan  tidak  melebihi  seratus  persen dari  nilai  Kontrak  EPC.  Perlu  dipahami  bahwa  ketika  kontrak  tersebut  merupakan split contract ,  maka  batas  tanggung  jawab  harus  diatur  hanya  terhadap  bagian  yang proporsional  dari  masing-masing  pihak.  Sebagai  contoh  klausul  yang  dapat  diterapkan dalam perjanjian adalah sebagai berikut:
"Tanggung jawab masing-masing Para Pihak yang ditetapkan dalam Perjanjian ini tidak akan melebihi seratus persen (100%) dari bagian proporsional masing-masing Pihak, kecuali untuk kesalahan yang disengaja, kelalaian, dan kerugian pihak ketiga yang ditegakkan oleh hukum atau kontrak yang berlaku".

## Jika terkait dengan denda/ganti rugi keterlambatan, pengaturan dalam kontrak terhadap masing-masing anggota konsorsium dapat dirumuskan sebagai contoh berikut:
"Dalam hal ganti rugi keterlambatan berdasarkan Kontrak dibebankan oleh Pemilik karena  alasan  yang  disebabkan  oleh  PT  A,  maka  PT  A  bertanggung  jawab  atas ganti  rugi  keterlambatan  tersebut  sebanyak  dua  puluh  persen  (20%)  dari  bagian proporsional PT A. dan sisa ganti rugi keterlambatan menjadi tanggungan PT B ".
(d) Dengan  tujuan  agar  pihak  yang  mengakhiri  kontrak  untuk  secara  otomatis  mengakhiri kontrak lainnya dalam split contract , maka para pihak dalam kontrak EPC harus sepakat sejak awal mengenai konsekuensi dari pengakhiran tersebut berdasarkan kedua kontrak. Klausul yang sering di diterapkan untuk tujuan ini adalah sebagai berikut:
"Dalam  hal  pemilik  proyek  menjalankan  hak  untuk  mengakhiri  berdasarkan ketentuan  perjanjian  payung  dari  kontrak  EPC,  pengakhiran  tersebut  dianggap telah dilaksanakan secara sah berdasarkan kedua kontrak onshore maupun offshore yang berakhir secara bersamaan."
(e) Klausul mengenai ganti rugi dalam split contract ini pada umumnya telah dicantumkan dalam  perjanjian  payung.  Namun  dalam  perjanjian  internal  konsorsium  seharusnya merumuskan  masalah  ganti  rugi  ini  dengan  benar  dan  terinci  sehingga  meminimalisir potensi  sengketa  antara  anggota  konsorsium  kontraktor EPC. Contoh-contoh  ketentuan dalam perjanjian internal konsorsium adalah:
"  Setiap  pihak  menanggung  setiap  dan  semua  pertanggung  jawaban  yang  timbul dari  atau  sehubungan  dengan  pelakanaan  ruang  lingkup  pekerjaannya  dan/atau peran  dan  tanggung  jawab  lainnya  yang  mungkin  dimilikinya  berdasarkan ketentuan  perjanjian  ini  atau  lainnya,  dan  pertanggung  jawaban  tersebut  tidak terbatas  pada  bagian  bagian  yang  proporsional  dari  nilai  kontrak  atau penyesuaiannya."
"Mengacu kepada pertanggung jawaban bersama dan terpisah berdasarkan kontrak (joint  several  liability),  masing-masing  pihak  bertanggung  jawab  atas  lingkup pekerjaannya. Namun tunduk pada konsekuensi wanprestasi para pihak, para pihak secara bersama-sama dan terpisah bertanggung jawab kepada pemilik proyek untuk pelaksanaan dan implementasi kontrak. Apabila terjadi pertanggung jawaban yang disebabkan  oleh  beberapa  pihak,  maka  tanggung  jawab  akan  sesuai  dengan kesalahannya."
(f) Dalam  hal  terjadi  kenaikan  volume  akibat  adanya  perubahaan  desain  dari  salah  satu pihak,  sehingga  terjadi  kenaikan  biaya  dari  sisi  anggota  konsorsium  kontraktor  lain, misalnya  perubahan  desain  peralatan  kontraktor offshore sehingga  desain  dan  eksekusi pekerjaan  terkait  akan  terdampak,  maka  para  pihak  harus  merumuskan  klausul  sebagai berikut dalam perjanjian internal konsorsium:
"Dalam hal bill of material/quantities pada ruang lingkup pekerjaan masing-masing anggota  konsorsium  mengalami  perubahan  dibandingkan  dengan  bill  of material/quantity yang asli pada tahap penawaran karena alasan perubahan desain pihak  lain,  maka  pihak  yang  terkena  dampaknya  perubahan  desain  berhak mengajukan  klaim  atas  setiap  kenaikan  atau  penurunan  bill  of  material/quantities lebih  dari  tigapersen  (3%)  terhadap  pihak  lain,  kelebihan  tagihan  bahan/kuantitas menjadi beban pihak yang melakukan perubahan desain”
(g) Penyelesaian  sengketa  dalam  pelaksanaan split  contract menjadi  hal  yang  tidak  dapat dilepaskan  dari  proses  evaluasi  awal  terhadap  syarat  dan  ketentuan  kontrak.  Kondisi yang  ideal  dalam  penetapan  prosedur  dan  tempat  penyelesaian  perkara  adalah  dengan berusaha menyamakan tempat dan prosedur penyelesaian sengketa pada seluruh kontrak- kontrak  terkait.  Misalnya  pada  ketentuan  pada  kontrak  dengan  pemilik  proyek  dan perjanjian internal konsorsium yang melibatkan kontraktor onshore dan offshore sedapat mungkin  mengacu  pada  tata  cara  yang  sama  misalnya  dengan  memilih  apakah penyelesaian  melalui  arbitrase  internasional  misalnya  menggunakan International Chamber  of  Commerce  (ICC) atau Singapore  International  Arbitration  Centre  (SIAC) , atau menunjuk arbitrase nasional misalnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dimana  untuk  ketentuan  BANI,  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  No.30  tahun  1999 mengenai Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Hal  ini  menjadi  penting  jika sengketa  benar  benar  terjadi  pada  salah  satu  kontrak,  maka  jika  pilihan  penyelesaian sengketa  berbeda  antara  satu  dengan  yang  lain,  maka  prosedurnya  harus  menunggu penyelesaian sengketa yang satu, kemudian memulai prosedur dari awal untuk sengketa yang lain pada kontrak-kontrak yang relevan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  seluruh  uraian  yang  telah  disampaikan  dalam  bagian-bagian  tulisan  ini, maka secara jelas tergambar kompleksitas yang timbul dari implementasi split contract EPC khususnya  pada  tahap  pelaksanaan  pekerjaan  oleh  konsorsium  kontraktor  EPC  yang  dibagi dalam  kontrak onshore dan offshore .  Para  anggota  konsorsium EPC dalam split  contract bertanggung  jawab  secara  tanggung  renteng  kepada  pemilik  proyek,  namun  terikat  dengan pertanggung jawaban secara individual sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya, dan sesuai dengan  prosentase  bagian  yang  proporsional  sebagaimana  tercantum  di  dalam  perjanjian internal konsorsium. Split contract memiliki resiko yang perlu di mitigasi terutama rumitnya kordinasi antara para pihak konsorsium dalam mengatur mengenai potensi kesenjangan pada pembagian  ruang  lingkup  pekerjaan  dimana  terdapat  bagian  pekerjaan  yang  belum dialokasikan. Pengaturan batasan tanggung jawab atas ganti rugi keterlambatan dan ganti rugi pelaksanaan  serta  resiko  sengketa  yang  mungkin  timbul  antara  anggota  konsorsium.  Untuk mengantisipasi adanya kesenjangan atas ruang lingkup pekerjaan antara anggota konsorsium, perlu  dirumuskan  ketentuan  mengenai  pihak  mana  yang  berhak  melakukan  pengalokasian
untuk pekerjaan yang belum dialokasikan serta terkait biayanya. Untuk resiko besaran ganti rugi baik untuk ganti rugi keterlambatan dan pelaksanaan, maka masing-masing pihak tidak boleh  bertanggung  jawab  lebih  dari  seratus  persen  dari  harga  kontrak  atau  terhadap  bagian yang  proporsional.  Namun  dalam  pengaturan  perjanjian  konsorsium  internal,  pihak  yang menyebabkan  keterlambatan  akan  bertanggung  jawab  atas  denda  keterlambatan  kecuali terhadap  keterlambatan  konkuren.  Terakhir  yang  paling  penting  adalah  mengenai  tata  cara serta  tempat  penyelesaian  sengketa.  Perbedaan  pilihan  penyelesaian  sengketa  lazim  terjadi jika perjanjian melibatkan kontraktor dalam negeri dan luar negeri. Pihak kontraktor onshore akan  memilih  penyelesaian  dengan  BANI  sementara  kontraktor offshore (asing)  akan memilih  forum  penyelesaian  di  luar  negeri  seperti  SIAC  atau  ICC.  Untuk  menghindari kerumitan  dalam  proses  ini,  sebaiknya  para  pihak  dalam  kontrak-kontrak  ini  memilih  dan menyepakati forum penyelesaian masalah yang sama dan dituangkan dalam seluruh kontrak- kontrak  yang  relevan  yaitu  kontrak EPC, kontrak  payung,  perjanjian  internal  konsorsium onshore dan  perjanjian  internal  konsorsium offshore .  Tujuan  dari  pemilihan  forum penyelesaian sengketa yang sama ini adalah agar jika terjadi sengketa antara kontraktor EPC dengan pemilik  proyek, kemudian  terjadi  pula sengketa  diantara  anggota  konsorsium,  maka persiapan dan kebutuhan untuk proses penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan secara simultan sehingga lebih efisien, dan tidak perlu menunggu satu perkara sengketa selesai, baru memulai proses lain.
Aspek  kontraktual  dalam  perjanjian  terbagi  ini  merupakan  hal  yang  tidak  sederhana dan membutuhkan kemampuan dalam pengelolaan dan pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana  mengelola  kontrak  yang  mengikat  beberapa  elemen  kontraktor  yang  saling berhubungan satu dengan yang lain. Tanggung jawab terhadap pemilik proyek adalah bersifat tanggung renteng sehingga pemilik proyek dapat menyampaikan klaim penggantian kerugian kepada  konsorsium  kontraktor  EPC  sebagai  satu  bagian  saja  tanpa  perlu  melihat  siapakah penyebab kerugian tersebut. Namun tidak demikian dengan mekanisme pertanggung jawaban antara para anggota konsorsium kontraktor EPC yang harus dilakukan secara sendiri sendiri berdasarkan ruang lingkup pekerjaan masing-masing yang telah dituangkan dalam perjanjian internal konsorsium. Pengaturan ini sangat penting untuk dirumuskan bersama antara anggota konsorsium  kontraktor  EPC  pada  kontrak  terbagi  untuk  meminimalisir  potensi  timbulnya perselisihan  yang  berujung  pada  pelaksanaan  proses  penyelesaian  sengketa  konstruksi arbitrase yang membutuhkan biaya yang sangat mahal. Pengalaman atas penerapan syarat dan ketentuan  yang  akan  dituangkan  ke  dalam  kontrak  akan  memudahkan  para  pihak  dalam memastikan proses pelaksanaan perjanjian tidak melanggar ketentuan sehingga berefek buruk pada  hubungan  para  pihak  dalam  konsorsium  yang  cepat  atau  lambat  akan  mempengaruhi kinerja seluruh anggota konsorsium kontraktor EPC dan secara keseluruhan akan melibatkan pemilik proyek dalam upaya mengurangi resiko kerugian pemilik proyek dengan menerapkan denda dan ganti rugi berdasarkan ketentuan kontrak EPC.

## DAFTAR PUSTAKA
Bernard  Ang  (2018),"Splitting  EPC  contracts  for  tax  savings".  Out-law  analysis, https://www.pinsentmasons.com
Gautama,  Sudargo  (1977). Pengantar  Hukum  Perdata  Internasional.  Bandung:  Badan Pembinaan Hukum Nasional – Binacipta.
Kenton,  Will  (2021).  "Joint  and  Several  Liability:  Definition,  Example,  State  Limits" Updated  October  05,  2021;  https://www.investopedia.com/terms/j/joint-and-several- liability.asp
Mc  Grath,  Caren  (2018).  "Split  EPC  Contracts:  half  the  contract,  double  the  risk?". https://www.charlesrussellspeechlys.com
Marzuki, Peter Mahmud. (2010) Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada, 2010
Sumitro,  Ronny  Hanitiyo.  (1990). Metodologi  penelitian  hukum  dan  jurimetri /Ronny Hanitijo Soemitro. : Ghalia Indonesia,
Soerodjo,  Irawan    2021,    Hukum    Perjanjian    Kerja    Sama    Operasi    (KSO),    Yogyakarta: Laksbang Justitia.
Siregar,  Dona  Alisya  (2020),  perikatan  JO/KSO  Proyek  Konstruksi  PT.  Hutama  Karya (Persero) [Slide presentation]
Yin,  R.  (2014).  Case  Study  Research:  Design  and  Methods  (5th  ed.).  Thousand  Oaks,  CA:
Sage Publications, Inc.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang No.2 tahun 2017 mengenai Jasa Konstruksi.
Undang-Undang No.30 tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perijinan Berbasis Resiko Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  10  /PRT/M/2014  Pedoman  Persyaratan pemberian Izin Perwakilan Bidang Usaha Jasa Konstruksi Asing Peraturan Bank Indonesia No. Nomor 24/7/PBI/2022