Kunarsih, S. & Tampilen. (2021). Eksistensi Institusi Pendidikan dalam Pembangunan dan Perubahan Daerah. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial . 5 (2), 233-238. *CORRESPONDANCE AUTHOR: sri.kunar@gmail.com | DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v5i2.4079
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Common Attribution License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## EKSISTENSI INSTITUSI PENDIDIKAN DALAM PEMBANGUNAN DAN PERUBAHAN DAERAH

## Sri Kunarsih & Tampilen
Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

## Abstract

## Abstrak
Regional  autonomy  gives  areas  the  power  to  choose their  own  policies  and  development  paths,  including education.  To  acquire  a  true  picture  of  area  realities, regional  independence  is  required.  Large-scale exploitation  has  resulted  in  the  neglect  of  regional education development.  As a  result,  there  is  a natural resource and human resource imbalance in the regions. Educational  institutions  have  an  important part  in the development of people's minds and creativity. The goal is  to  enhance  education's  role  in  promoting  higher- quality  change.  This  research  takes  a  qualitative approach while doing descriptive research. This research tries  to  provide  an  overview  by  presenting  a  profile (issue) or an outline of the stages to answer questions like who, when, where, and how.
Otonomi daerah memberikan kebebasan bagi daerah untuk menentukan  kebijakan  dan  arah  pembangunannya, termasuk pendidikan. Kemandirian daerah diperlukan untuk mendapat suatu gambaran nyata tentang kondisi daerah. Eksploitasi secara besar-besaran menyebabkan pembangunan  pendidikan  daerah  terabaikan.  Akibatnya terjadi  ketimpangan  di  daerah  terkait  SDA  dan  SDM. Institusi  pendidikan  berperan  dalam  mengembangkan kreativitas  dan  pikiran  masyarakat.  Tujuannya  untuk memperkaya  peran  pendidikan  dalam  perubahan  yang lebih berkualitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dengan  jenis  penelitian  deskriptif.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  dengan menggunakan  kata-kata  untuk  menyajikan  profil (persoalan),  atau  garis  besar  tahapan  guna  menjawab pertanyaan seperti siapa, kapan, di mana dan bagaimana.
Keywords:  Educational  institutions;  regional  autonomy; development; change.
Kata  Kunci:  Institusi  pendidikan;  otonomi  daerah; pembangunan; perubahan.

## PENDAHULUAN
Pendidikan  sebagai  pranata  sosial  sangat  berperan  proses  perubahan  dalam  masyarakat.  Secara konseptual,  pendidikan  dan  masyarakat  merupakan  hal  yang  saling  berinteraksi.  Pendidikan menghasilkan  sumber  daya  manusia  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Secara  analisis  sistem, pendidikan adalah sub sistem yang berkaitan dengan ekonomi, politik, budaya, pembangunan, dan sebagainya.    Dengan  kata  lain,  setiap  perubahan  yang  terjadi  akan  berpengaruh  pada  sub  sistem lainnya.  Pendidikan  yang  baik,  seharusnya  mampu  merespons  setiap  perubahan  yang  sedang  dan akan terjadi. Sehingga, pendidikan memiliki nilai signifikan pada setiap proses perubahan yang terjadi di dalam masyarakat (Buchori, 1995, p. 49).
Signifikansi  pendidikan  semakin  menghangat  dibicarakan  saat  masyarakat  mengalami perubahan  politik,  ekonomi,  budaya,  dan  sebagainya.  Puncaknya,  saat  diberlakukannya  kebijakan otonomi daerah. Akibatnya terjadi perubahan terhadap paradigma dan sistem pendidikan nasional. Semuanya  diarahkan  untuk  mampu  merespons,  berperan,  dan  memiliki  makna  terhadap  setiap dinamika  masyarakat.  Pemberlakuan  Otonomi  Daerah  tahun  2001,  menyebabkan  pengelolaan lembaga pendidikan memiliki caranya sendiri. Dalam hal ini peran masyarakat dan daerah dilibatkan untuk  meningkatkan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM).  Pada  saat  kebijakan  ini  dilaksanakan, terdapat  perubahan  mendasar  yang  berdampak  pada  perekonomian  dan  kesejahteraan.  Agar
perubahan  struktur  dapat  dilakukan  secara  tepat,  perlu  dilakukan  perencanaan  yang  baik  (Purba, 2017, pp. 2 – 3).
Dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam  hal  pengaturan,  pengurusan,  pembinaan  serta  pengawasan.  Tujuannya  adalah  pemerintah menciptakan strategi dan inovasi dalam melaksanakan pada daerah masing-masing. Hal ini membuka peluang bagi daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya. Untuk itu perlu adanya dukungan  sumber  daya  yang  memadai,  pendanaan  yang  cukup,  sinergitas  dan  komitmen  antar stakeholder terkait pertanggungjawaban administratif (Hidayat, 2016, p. 36).
Otonomi daerah membuka peluang lebih bebas bagi daerah untuk menentukan kebijakan dan arah  pembangunannya.  Sumber  daya  alam  (SDA)  yang  besar  tanpa  dukungan  SDM  yang  andal menjadikan  proses  pembangunan  tidak  efektif  dan  efisien.  Keduanya  harus  saling  dukung  dan menjadi  faktor  utama  kemajuan  pembangunan.  Namun,  banyak  daerah-daerah  di  Indonesia  yang mengalami  kelangkaan  SDM  yang  andal.  Tentunya  hal  tersebut  menjadi  penghambat  lajunya pembangunan di daerah. Hal ini telah menjadi kekhawatiran banyak kalangan ketika proses otonomi daerah digulirkan. Bagi daerah yang mampu mempersiapkan dan mengarahkan fokus perhatian pada bidang pendidikan yang akan mampu mengatasi masalah ini.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  dengan  menggunakan  kata-kata  untuk  menyajikan  profil (persoalan), atau garis besar tahapan guna menjawab pertanyaan seperti siapa, kapan, di mana dan bagaimana. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan  secara  gabungan,  analisis  data  bersifat  induktif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan  isi  perilaku  manusia  dan  menganalisis  kualitas-kualitasnya,  alih-alih  mengubahnya  menjadi entitas-entitas  kuantitatif.  Tujuan  dari  penelitian  deskriptif  ini  adalah  untuk  membuat  deskripsi, gambaran  atau  lukisan  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Neuman, 2013, pp. 2 – 3).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan
Otonomi  daerah  merupakan  kewenangan  dari  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat.  Kewenangan  tersebut  berdasarkan  aspirasi  dari  masyarakat berdasarkan  peraturan  dan  undang-undang  yang  berlaku.  Dalam  kebijakan  otonomi  daerah  juga berisi tentang hak dan kewajiban bagi pemerintah daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam UU No. 32 Tahun  2004  pasal  14  tentang  urusan  pemerintah  kabupaten/kota  yang  bersifat  wajib  dan  pilihan. Urusan yang dimaksud berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi dan potensi setempat (Hidayat, 2016, pp. 38 – 39).
Munculnya otonomi daerah ini dilandasi oleh berbagai pemikiran sebagai berikut:
1. Wilayah Indonesia yang secara geografis sangat luas dan beraneka ragam.
2. Aneka  ragam  golongan  dan  lingkungan  sosial,  budaya,  agama,  ras,  dan  etnik  serta  bahasa, disebabkan  antara  lain  oleh  perbedaan  sejarah  perkembangan  penduduk  dengan  segala aspeknya.
3. Besarnya jumlah dan banyaknya jenis populasi sekolah/madrasah yang tumbuh sesuai dengan perkembangan ekonomi, iptek, perdagangan dan sosial budaya.
4. Perbedaan lingkungan yang mungkin saja menimbulkan aspirasi dan gaya hidup yang berbeda antara wilayah satu dengan lainnya.
5. Perkembangan  sosial  politik  ekonomi-budaya-agama  yang  cepat  dan  dinamis  menuntut penanganan segala persoalan secara cepat dan dinamis (Jalal and Supriyadi, 2001, p. 2).
Otonomi  di  bidang  pendidikan  memberikan  keleluasaan  pada  sekolah  dan  masyarakat  di daerah  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan.    Kebijakan  ini  menuntut  manajemen  agar  dapat mengakomodasi seluruh keinginan serta mendukung pembangunan. Dalam prosesnya desentralisasi pendidikan  sangat  membutuhkan  peran  masyarakat  di  daerah-daerah  untuk  menghasilkan output yang  diinginkan.  Hal  ini  terkait  3  alasan  utama,  Pertama,  terkait  kondisi,  kebutuhan,  dan  sikap masyarakat. Kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses persiapan, pelaksanaan dan  evaluasi.  Ketiga,  terkait  hak  demokratis  untuk  menentukan  ide  dan  saran  dalam penyelenggaraannya (Aswasulasikin, Dwiningrum, and Sumarno, 2015, p. 2).
Dalam  perspektif  pendidikan,  otonomi  daerah  identik  dengan  desentralisasi  pendidikan. Desentralisasi pendidikan merupakan upaya untuk mendelegasikan sebagian atau seluruh wewenang di  bidang  pendidikan.  Dalam  pengelolaannya  dilakukan  oleh  unit  atau  pejabat  di  bawahnya,  dari pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah,  ataupun  dari  pemerintah  kepada  masyarakat.  Tujuan desentralisasi pendidikan adalah untuk meningkatkan performa di dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan.  Secara  garis  besar  hal  ini  terkait  dengan  pelaksanaan  kebijakan-kebijakan  yang  telah ditetapkan,  seperti  pemerataan  pendidikan,  peningkatan  mutu,  relevansi  pendidikan,  dan efektivitas/efisiensi pengelolaan (Arifuddin, 2014, p. 42).
Desentralisasi  pendidikan  merupakan  suatu  keharusan  bagi  pelaksanaan  pemerintah  di  era otonomi  daerah.  Terkait  dengan  hal  tersebut  terdapat  3  hal  yang  menjadi  perhatian,  yaitu;  1) pembangunan masyarakat yang demokratis, 2) pengembangan sosial kapital, dan 3) peningkatan daya saing  bangsa.  Ketiga  hal  tersebut  bertujuan  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  berpendidikan. Tujuannya adalah untuk membebaskan diri dari kebodohan dan keterbelakangan serta mewujudkan masyarakat  yang  demokratis.  Nantinya  kemampuan  yang  dimiliki  digunakan  untuk  memberantas kemiskinan di daerah (Putera, 2015, p. 32).
Kemandirian daerah itu harus diawali dengan evaluasi diri, melakukan analisis faktor internal dan  eksternal  daerah.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mendapat  suatu  gambaran  nyata  tentang  kondisi daerah.  Tujuannya  adalah  untuk  menyusun  suatu  strategi  yang  matang  dan  mantap  dalam  upaya mengangkat  harkat dan martabat masyarakat daerah. Selain itu, membentuk pribadi yang berbudaya dan berdaya saing tinggi melalui otonomi pendidikan yang bermutu dan produktif. Secara konseptual, terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan, yaitu:
1. Desentralisasi  kewenangan  di  sektor  pendidikan  dalam  hal  kebijakan  pendidikan  dan  aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (provinsi dan distrik).
2. Desentralisasi  pendidikan  dengan  fokus  pada  pemberian  kewenangan  yang  lebih  besar  di tingkat sekolah.
Konsep  desentralisasi  pendidikan  yang  pertama  berkaitan  dengan  otonomi  daerah  dan desentralisasi  penyelenggaraan  pemerintahan  dari  pusat  ke  daerah.  Sedangkan,  konsep  kedua memfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dengan motivasi meningkatkan kualitas pendidikan (Hasbullah, 2007, pp. 30 – 31).
Hasil  yang  diharapkan  dari  pelaksanaan  otonomi  dan  desentralisasi  pendidikan  adalah meningkatkan  kualitas  pendidikan.  Namun,  dalam  perjalanannya  muncul  fenomena  yang mengesampingkan  pendidikan.  Hal  ini  dilihat  dari  menurunnya  kualitas  pendidikan.  Penyebabnya tidak lain adalah adanya ketimpangan antara daerah yang memiliki dan tidak memiliki kemampuan SDA dan SDM. Dengan kata lain, tenaga pendidikan yang ada belum memiliki latar pendidikan sesuai
kebutuhan.  Hal  tersebut  tentunya  akan  mempengaruhi  kualitas  pendidikan  nasional.  Selain  itu, faktor sedikitnya komponen aparat yang berlatar belakang bidang pendidikan juga mempengaruhi. Akibatnya pendidikan daerah tidak menjadi prioritas utama (Nasution, 2010, p. 2).

## Peran Institusi Pendidikan Terhadap Pembangunan dan Perubahan Daerah
Institusi  pendidikan  merupakan  lembaga  pendidikan  yang  menentukan  mutu  SDM  bagi pembangunan.  Mutu  yang  merata  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  wilayah  sangat  penting  di  era otonomi daerah. Hal ini dapat ditandai dengan kreativitas dan produktivitas yang diwujudkan dari hasil kerja nyata. Kedua hal tersebut dapat tercapai jika didasari dengan pengetahuan, keterampilan, dan  kemampuan.  Untuk  mendapatkannya  dapat  melalui  pendidikan  formal  ataupun  non-formal. Untuk itu, pemberdayaan bidang pendidikan merupakan suatu yang penting agar menghasilkan SDM yang bermutu (Purba, 2017, p. 2).
Otonomi  daerah  memerlukan  dukungan  sumber  daya  manusia  dalam  menggali  potensi wilayah setempat. Konsekuensi dari kebutuhan tersebut adalah pemerintah daerah wajib meletakkan pembangunan  pendidikan  sebagai  prioritas  utama.  Hal  ini  berkaitan  dengan  SDM  yang  bermutu berasal  dari  pendidikan  yang  berkualitas  pula.  Meskipun  pembangunan  ini  memakan  waktu  yang panjang dan biaya besar serta lama memetik hasilnya. Pembangunan pendidikan sebuah keharusan dengan prinsip berkelanjutan (Darmono and Restu, 2001, p. 13).
Percepatan laju pembangunan dan perubahan di daerah harus dimaknai dalam bingkai holistik serta integral. Jangan sampai proses dilakukan hanya mementingkan kepentingan jangka pendek dan melupakan  kepentingan  jangka  panjang.  Banyak  terjadi  di  daerah  agar  laju  pembangunan  dinilai melaju cepat dan sukses, melakukan eksploitasi sumber daya alam dan potensi daerah secara besar- besaran.  Di  sisi  lain  pembangunan  pendidikan  masyarakat  terabaikan  demi  mengejar  target pembangunan fisik semata (Haji, Kiyai, and Pombengi, 2015).
Dalam  rangka  mendorong  laju  percepatan  pembangunan  daerah,  pemerintah  daerah  wajib meletakkan  pendidikan  sebagai  sektor  andalan.  Pembangunan  pendidikan  harus  diarahkan  untuk menyambut dinamika perubahan dan laju pembangunan. Untuk itu, setiap komponen yang ada di daerah  harus  dilibatkan  dalam  upaya  pemberdayaan  pendidikan  yang  dilakukan.  Terdapat  empat unsur utama yang berperan dalam hal  ini, yaitu:
1. Masyarakat Lokal, dalam hal ini masyarakat yang berada di daerah. Partisipasi mereka harus di hargai dan digalakkan, sebab menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Singkatnya  masyarakat  lebih  menentukan  kebutuhan-kebutuhan  pembangunan  pendidikan masyarakatnya.
2. Perguruan Tinggi di Daerah, perguruan tinggi harus menjadi motor penggerak pembangunan daerahnya.  Lembaga  ini  harus  lebih  peka  dan  menyelaraskan  diri  dengan  kebutuhan  dan kepentingan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Meskipun dengan keterbatasan, hal ini menjadi potensial di tengah-tengah pembangunan masyarakat.
3. Lembaga Pemerintah di Daerah, lembaga ini harus mulai mengambil alih tugas desentralisasi dari  pemerintah  pusat.  Perlunya  perhatian  yang  serius  dari  pemerintahan  daerah  terhadap pembangunan pendidikan menjadi sebuah keharusan.
4. Lembaga Pendidikan, lembaga yang ada di tengah-tengah masyarakat diberi kebebasan dalam melaksanakan daya kritis serta  cipta. Tujuannya agar pendidikan tidak kehilangan relevansi dengan  realitas  masyarakat  di  mana  mereka  hidup.  Yang  lebih  penting  lagi,  lembaga  ini memiliki peran nyata dalam proses perubahan  dan pembangunan di daerah (Tilaar, 2004, p. 103).
Kebijakan otonomi daerah menjawab tuntutan lokal dan desakan yang mengarah pada arus global.  Hal  ini  perlu  dilakukan  mengingat  masyarakat  dan  daerah  yang  beragam  sangat  rentan
terhadap perpecahan. Perubahan sosial, politik dan pembangunan daerah merupakan suatu hal yang mudah  dalam  prosesnya.  Perubahan  ini  memerlukan  kesiapan  mental  yang  baik  dari  seluruh komponen  di  dalamnya.  Perlu  adanya  persiapan  yang  matang,  terencana,  saksama,  bertahap,  dan berkelanjutan.
Perubahan yang terjadi di masyarakat merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh institusi pendidikan.  Lembaga  ini harus  mampu  menjadi  agen  perubahan  yang  dapat  memberikan  dampak yang  positif  terhadap  perubahan  yang  ada.  Pendidikan  berperan  mengembangkan  kreativitas  dan pikiran masyarakat. Introduksi hal-hal baru serta produk perubahan masyarakat ke dalam pendidikan akan  memperbesar  peluang  berkembangnya  kreativitas  peserta  didik.  Dengan  kata  lain,  proses pembelajaran  yang  terjadi  akan  memperkaya  peran  pendidikan  dalam  perubahan  yang  lebih berkualitas (Idris, 2013, pp. 65 – 66).

## SIMPULAN
Otonomi daerah merupakan kewenangan dari daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  setempat.  Dalam  perspektif  pendidikan,  otonomi  daerah  identik  dengan  desentralisasi pendidikan  yang  merupakan  suatu  keharusan  bagi  pelaksanaan  pemerintah  daerah.  Kemandirian daerah harus diawali dengan faktor internal dan eksternal daerah untuk mendapat suatu gambaran nyata tentang kondisi daerah. Namun, adanya ketimpangan antara daerah yang memiliki dan tidak memiliki  kemampuan  SDA  dan  SDM.  Terjadinya  eksploitasi  secara  besar-besaran  menyebabkan pembangunan  pendidikan  daerah  terabaikan.  Hal  ini  demi  mengejar  target  pembangunan  fisik semata. Institusi pendidikan menjadi agen perubahan yang berperan mengembangkan kreativitas dan pikiran  masyarakat.  Proses  pembelajaran  yang  terjadi  akan  memperkaya  peran  pendidikan  dalam perubahan yang lebih berkualitas.

## REFERENSI
Arifuddin, I. (2014). Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. Risalah , 1 (1), 39 – 49.
Aswasulasikin, Dwiningrum, S. I., and Sumarno. (2015). Tuan Guru Sebagai Tokoh Pembangunan Pendidikan di Pedesaan. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi , 3 (1), 1 – 10.
https://doi.org/10.21831/JPPFA.V3I1.6669. Buchori, M. (1995). Transformasi Pendidikan . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Darmono, and Restu. (2001). Peta Kondisi Pendidikan di Sumatera Utara Dalam Menyongsong Otonomi Daerah. Diskusi Panel Hardiknas . IPBI Sumatera Utara.
Haji, E., Kiyai, B., and Pombengi, J. (2015). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (Suatu Studi di SMA/MA Kota Tidore Kepulauan). JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK , 4 (32), 1 – 13. Hasbullah. (2007). Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Hidayat, N. (2016). Otonomi Daerah Desentralisasi Pendidikan. Jurnal Society , 6 (1), 35 – 50. Idris, R. (2013). Pendidikan Sebagai Agen Perubahan Masyrakat Indonesia Seutuhnya. Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan , 16 (1), 62 – 72. https://doi.org/10.24252/LP.2013V16N1A5 Jalal, F., and Supriyadi, D. (2001). Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah . Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
Nasution, I. (2010). Otonomi Daerah dan Otonomi Pendidikan. Visipena , 1 (2), 1 – 9. https://doi.org/10.46244/VISIPENA.V1I2.25. Neuman, W. L. (2013). Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (E. T. Sofia, trans.). Jakarta: Indeks.
Purba, S. (2017). Pembangunan Daerah Melalui Pemberdayaan Pendidikan Pada Otonomi Daerah. GENERASI KAMPUS , 3 (2), 1 – 17.
Putera, R. E. (2015). Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Dalam Pencapaian “Millennium Development Goals.” MIMBAR , 31 (1), 229 – 239.
Tilaar, H. A. . (2004). Paradigma Baru Pendidikan Nasional . Jakarta: Rineka Cipta.
Copyright Holder ©Sri Kunarsih & Tampilen | Copyright Year 2021 Licence URL https://creativecommons.org/licenses/by/4.0