DOI: https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i5 Received: 26 Maret 2022 ,   Revised: 28 Apri 2022, Publish: 31 Mei 2022

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENCEGAHAN KECURANGAN: SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, KESESUAIAN KOMPENSASI
Cris Kuntadi 1 , Bhayu Adi Puspita 2 , Achmad Taufik 3
1) Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id
2) Mahasiswa Politeknik STIA LAN, Indonesia, surya.bhayu@gmail.com
3) Mahasiswa Politeknik STIA LAN, Indonesia, taufik.achmad86@gmail.com
Korespondensi Penulis: Bhayu Adi Puspita 2
Abstrak: Banyak faktor yang dapat memicu terjadinya kecurangan, beberapa hal telah diteliti terkait  dengan  kecurangan.  Salah  satunya  Sistem  Pengendalian  Intern,  Pelaksanaan  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diatur dalam PP. 60 Tahun 2008 merupakan salah satu upaya yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  meningkatkan  kinerja  pemerintah,  dengan diterapkannya  sistem  pengendalian  intern  ini  diharapkan  dapat  mengurangi  segala kecurangan  dan  kecurangan  yang  mungkin  terjadi  untuk  mendukung  efektifitas  kerja pemerintah  dalam  mencapai  tujuannya.  Faktor  lain  yang  dapat  memengaruhi  terjadinya kecurangan  adalah  kompetensi  pegawai,  karena  telah  ada  penelitian  yang  menunjukkan bahwa kompetensi pegawai berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Selain itu, penipuan  terjadi  karena  kurangnya  kompensasi  yang  diterima  seseorang,  sehingga  mereka mencari  keuntungan  pribadi  dengan  penipuan.  Kesesuaian  kompensasi  berpengaruh  negatif dan  signifikan  terhadap  kecurangan,  hal  ini  dikarenakan  menurut  persepsi  karyawan perusahaan  telah  memberikan  kompensasi  sesuai  dengan  apa  yang  telah  karyawan  berikan kepada  organisasi.  Sehingga  karyawan  tidak  boleh  berpikir  untuk  melakukan  kecurangan karena merasa kompensasi yang diterima sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan.
Kata  Kunci: Kecurangan,  Sistem  Pengendalian  Intern,  Kompetensi  Pegawai,  Kesesuaian Kompensasi.

## PENDAHULUAN
Kecenderungan  kecurangan  atau  dalam  bahasa  audit  disebut  dengan fraud merupakan bahaya  besar  yang  mengancam  sektor  privat  maupun  sektor  publik.  Pada  sektor  publik, kecurangan  dilakukan  dalam  bentuk  kebocoran  pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara. Sedangkan pada sektor privat, hampir sama dengan pada sektor publik, kecurangan terjadi  pada  ketidaktepatan  dalam  membelanjakan  sumber  pendanaan.  Menurut  Institut Akuntan Publik Indonesia, Fraud atau kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan,  dan  pihak  ketiga  yang  melibatkan  penggunaan  tipu  muslihat  untuk  memperoleh
satu  keuntungan  secara  tidak  adil  atau  melanggar  hukum. Fraud dapat  dibedakan  menjadi tiga  jenis,  yaitu  korupsi,  penyalagunaan  aktiva/kekayaan,  dan  kecurangan  dalam  laporan keuangan.  Dari  ketiga  jenis fraud tersebut,  yang  paling  merugikan  khususnya  di  Indonesia adalah korupsi. Kesempatan dalam melakukan tindak kecurangan biasanya disebabkan antara lain  oleh  lemahnya  Sistem  Pengendalian  Internal  dan  ketidakdisiplinan.  Kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan  yang disengaja,  yang dimasudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain (Arens, 2008).
Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  menemukan  potensi  risiko  fraud  atau  kecurangan yang  semakin  besar  ketika  saat  pandemi  Covid-19.  Ini  berdasarkan  hasil  pemeriksaan komprehensif berbasis resiko pada kementerian/ lembaga terkait program penanganan Covid- 19  dan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PC-PEN).  Dari  hasil  pemeriksaan  komprehensif berbasis  risiko  yang  telah  dilakukan  oleh  BPK,  terungkap  sebanyak  2.170  temuan  yang memuat  2.843  permasalahan  senilai  Rp2,94  triliun  yang  meliputi  887  kelemahan  sistem pengendalian  intern,  715  ketidakpatuhan  pada  peraturan  perundang-undangan  dan  1.241 permasalahan  terkait  ekonomi  keekonomian,  efisiensi  dan  ekfektifitas.  Dalam  pemeriksaan PC-PEN  selama  tahun  2020  tersebut,  BPK  mengidentifikasi  sejumlah  masalah  terkait identifikasi dan kodefikasi anggaran PC-PEN serta realisasinya. Kemudian pertanggungjawaban dan pelaporan PC-PEN, manajemen program dan kegiatan pandemi.
Timbul pertanyaan terkait kecurangan, yaitu mengapa masih ada oknum-oknum pejabat negara  yang  melakukan fraud atau  kecurangan?  Mengapa  pejabat tinggi  dengan  kedudukan dan tentu saja penghasilan yang tinggi masih melakukan kecurangan? Jawaban sederhananya adalah kebutuhan, keserakahan dan peluang adalah akar dan penyebab utama korupsi. Seperti yang  diungkapkan corruption  (fraud)  by  need,  by  greed  and  by  opportunity (Kotta  T.M, 2010).
Secara rinci tujuan dari penulisan Literature Review Paper ini adalah untuk mengetahui pengaruh  atau  hubungan  antara  variable  eksogen  (X1)  Sistem  Pengendalian  Internal,  (X2) Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  (X3)  Kesesuaian  Kompensasi,  (Y)  Kecenderungan Kecurangan.
Artikel ini khusus membahas faktor Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya  Manusia,  dan  Kesesuaian  Kompensasi  (X1,  X2,  &  X3)  yang  memengaruhi  perilaku kecurangan  (Y). Literatur  Revie w  paper  ini  mungkin  tidak  membahas  semua  faktor  yang memengaruhi  nilai-nilai  kedisiplinan  namun Literatur  Review paper  ini  hanya  membahas sebagian kecil saja yang akan dikaji dan di review .
Berdasarkan  latar  belakang  akan  dirumuskan  masalah  yang  akan  dibahaspada  artikel literature review agar lebih focus pada kajian pustaka dan hasil serta pembahasan nanti, yaitu: 1) Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?
2) Apakah  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  berpengaruh  terhadap  pencegahan kecurangan?
3) Apakah Kesesuaian Kompensasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?

## KAJIAN PUSTAKA

## Perilaku Kecurangan (Y)
Kecurangan (fraud) merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang  secara  sengaja  untuk  mendapatkan  keuntungan  dengan  cara  mendapatakan  uang,  aset dan  lain  sebagainya  sehingga  merugikan  orang  lain  atau  pihak  tertentu  (Aini  et  al.,  2017). Kecurangan  cenderung  terjadi  karena  keinginan  melakukan  sesuatu  untuk  mendapatkan keuntungan menggunakan cara yang tidak jujur (Amiruddin dan Kartini, 2017). Kecurangan akuntansi  sering  terjadi  karena  adanya  kesempatan  yang  terbuka  lebar  dalam  organisasi, semakin  lebar  suatu  kesempatan  tercipta  maka  semakin  besar  pula  kemungkinan  terjadi kecurangan akuntansi (Dorminey et al., 2010).   Albrect (dalam  Faruqi dan  Kristianti, 2019)
mendefinisikan  fraud  sebagai  segala  cara  yang  dirancang  oleh  kecerdikan  manusia  untuk merugikan orang lain dengan penyajian yang tidak sesuai.
The  Association  of  Certified  Fraud  Examiners (ACFE)  mendefinisikan  kecurangan sebagai  perbuatan-perbuatan  yang  melawan  hukum  yang  dilakukan  dengan  sengaja  untuk tujuan  tertentu  (manipulasi  atau  memberikan  laporan  keliru  terhadap  pihak  lain)  dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  merugikan  pihak  lain.  Kecurangan merupakan  tindakan  yang  dirancang  sebelumnya  untuk  mengelabui/menipu/memanipulasi pihak  lain  sehingga  mengakibatkan  pihak  lain  menderita  kerugian  dan  pelaku  kecurangan memperoleh  keuntungan  keuangan  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  (Kuntadi, 2015:13).
Ada tiga kondisi yang mendorong terjadinya kecurangan (Kuntadi, 2015:27):
1) Kesempatan,  yaitu  situasi  yang  membuka  kesempatan  bagi  manajemen  atau  pegawai untuk melakukan kecurangan
2) Insentif/tekanan,  yaitu  manajemen  atau  pegawai  lain  merasakan  insentif  atau  tekanan untuk melakukan kecurangan
3) Rasionalisasi/Pembenaran, yaitu ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan  manajemen  atau  pegawai untuk  melakukan  tindakan  yang  tidak  jujur  atau berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasikan tindakan yang tidak jujur.

## Sistem Pengendalian Internal (X1)
Menurut  Mulyadi  dan  Puradiredja  (1998),  Sistem  Pengendalian  Internal  merupakan upaya  yang  dilaksanakan  untuk  memberikan  kepercayaan  terkait  capaian  ketaatan  kepada aturan,  efisiensi  kegiatan,  serta  kehandalan  laporan  keuangan.  Pengendalian  yang  tidak efektif dalam suatu organisasi dapat memberi celah adanya niat untuk melakukan kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi. Ketidak-efektifan pengendalian internal mempermudah  pegawai  dalam  melakukan  penyimpangan-penyimpangan  dalam  rangka memperoleh keuntungan untuk diri sendiri, sehingga ketidak-efektifan pengendalian internal dalam suatu organisasi menjadi penting untuk diperhatikan berkaitan dengan adanya tindakan fraud  dalam  organisasi  tersebut.  menurut  Atmadja  dan  Saputra  (2017)  dalam  Njonjie  et.al (2019)  menyatakan  bahwa  terjadinya  kecurangan  mengindikasikan  sistem  pengendalian internal  dan  kompetensi  aparatur  harus  bersinergi  supaya  dapat  melakukan  pencegahan terjadinya  fraud.  Dengan  kata  lain  selain  perlunya  komptentensi  aparatur,  juga  memerlukan sistem pengendalian internal yang baik dalam pengelolaan keuangan negara.
Proses  yang integral pada tindakan dan kegiatan  yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan, pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Keempat tujuan  tersebut  tidak  perlu  dicapai  secara  khusus  atau  terpisah-pisah.  Dengan  kata  lain, instansi pemerintah tidak harus merancang secara khusus pengendalian untuk mencapai satu tujuan. Suatu kebijakan atau prosedur dapat saja dikembangkan untuk dapat mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian.
Sistem  pengendalian  internal  menurut  IAPI  (2011:319.2)  sebagai  suatu  proses  yang dijalankan  oleh  dewan  komisaris,  manajemen  dan  entitas  lain  yang  didesain  untuk memberikan  keyakinan  memadai  tentang  pencapaian  dalam  keandalan  pelaporan  keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu: : (1) lingkungan pengendalian; (2) penilaian risiko; (3) kegiatan pengendalian; (4) informasi dan komunikasi; dan (5) pemantauan.
Berdasarkan  pengertian  sistem  pengendalian  intenal  menurut  para  ahli  diatas,  maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dibuat untuk memberikan  jaminan  keamanan  bagi  unsur-unsur  yang  ada  di  dalam  suatu  entitas  atau organisasi.

## Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)
Kompetensi  adalah  karakteristik  bahwa individu  memiliki  kemampuan  dan  digunakan dengan cara yang konsisten sesuai untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Karakteristik ini meliputi  pengetahuan,  keterampilan,  aspek  citra  diri,  motif  sosial,  sifat,  pola  pikir  dan  cara berpikir,  perasaan,  dan  pelaksanaan  (Dubois,  2004).  Menurut  Sanghi  (2007)  kompetensi adalah  suatu  proses  yang  mengacu  pada  berbagai  keterampilan  yang  harus  dilakukan  dan perilaku yang harus diterapkan dalam kinerja yang kompeten.
Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  merupakan  karakteristik  bahwa  seseorang  atau individu  tersebut  memiliki  kemampuan  yang  digunakan  secara  konsisten  guna  mencapai tujuan  yang  akan  dicapai.  Sumber  Daya  Manusia  merupakan  pilar  penggerak  utama  dalam menggerakkan roda organisasi dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi. Ariastini, (2017) dalam Hariawan, (2020).
Berdasarkan  Undang-Undang  No  2  Tahun  2016  dijelaskan  bahwa  kompetensi  kerja adalah rumusan kemampuan kerja yang mencangkup aspek pengetahun, keterampilandan/atau  keahlian,  serta  sikap  kerjayang  relevan  dengan  pelaksanaan tugas  dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Ketidaksesuaian Kompensasi (X3)
Menurut  Hariandja  (2005),  kompensasi  adalah  imbalan  yang  diperoleh  pegawai berbentuk  uang  maupun  lainnya  akibat  dari  kontribusi  yang  diberikan  kepada  perusahaan yang  berbentuk  upah,  gaji,  tunjangan,  insentif,  dan  bonus  lainnya  yang  di  berikan  oleh perusahaan.  Hasibuan  (2003)  mendefinisikan  kompensasi  sebagai  imbalan  yang  layak  dan adil yang diterima karyawan atas kontribusi dalam menggapai sasaran instansi.
Merujuk Kasmir (2002), agar kompensasi yang diberikan wajar dan adil sesuai dengan tujuan organisasi dapat tergapai, maka kompensasi harus dirancang dan dibuat mengacu pada pengalaman  dan  pendidikan  serta  beban  kerja.  Pemberian  kompensasi  yang  tidak  sesuai dengan  jasa  yang  dikeluarkan  pegawai  dapat  mengakibatkan  pegawai  merasa  berhak melakukan  berbagai  upaya  untuk  mendapatkan  pemasukan  tambahan  yang  dirasa  sesuai dengan  jasa  yang  telah  dikeluarkan  pegawai,  termasuk  upaya  untuk  melakukan  kecurangan dalam rangka mensejahterakan diri sendiri maupun keluarganya.
Mathis    dan    Jackson    (2001)  dalam  Firnanda  et.al  (2019)  menyatakan  bahwa  cara manajemen  untuk  meningkatkan  prestasi  kerja,  motivasi  dan  meningkatkan  kinerja  para karyawan  adalah  dengan  memnberikan  kompensasi.  dengan  memberikan  kerja  kerasnya, seorang  karyawan  menunjukkan  loyalitasnya  terhadap  perusahaan,  sehingga  atas  prestasi kerja karyawan tersebut, perusahaan kemudian memberikan kompensasi berupa penghargaan atau reward.Kajian Pustaka dalam suatu pengaturan karya tulis ilmiah dapat diartikan sebagai penegasan  terhadap  keterbatasan  karya  ilmiah.  Intisari  dalam  bagian  ini  dimuat  secara lengkap  di  keyoword  di  bagian  abstrak.  Karena  itu,  persiapan  karya  tulis  apa  pun  harus diwajibkan membuat studi literatur.

## Penelitian Terdahulu
Berikut  ini  adalah  pnelitian  terdahulu  terkait  dengan  penelitian  Sistem  Pengendalian Internal  (X1),  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  (X2),  dan  Kesesuaian  Kompensasi  (X3) yang memengaruhi Kecurangan  (Y) yang tergambar:
Tabel 1: Penelitian Terdahulu No Author (Tahun) Hasil Riset Terdahulu Persamaan dengan Artikel Ini Perbedaan dengan Artikel Ini 1 Pane (2018) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah  dan  berpengaruh signifikan  terhadap  perilaku kecurangan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Perilaku Kecurangan tidak ada karena variabel yang penelitian sebelumnya  hanya  1 variabel 2 Setiawan, Alfianto & Kusumo (2019) Keefektifan sistem pengendalian internal termasuk dalam kategori efektif Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Perilaku Kecurangan Ruang  lingkup  yang ditentukan 3 Dewi dan Rasmini (2019) Kompetensi sumber daya manusia  dalam  pengetahuan, keahlian dan berperilaku dapat  mencegah  terjadinya tindakan fraud dalam pengelolaan dana desa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud Pengaruh Locus Of Control pada Pencegahan Fraud 4 Rio Antoni, Enggar Diah PA, Fitrini Mansur (2021) terdapat pengaruh positif Kompetensi  SDM  terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan  (fraud)  di  sektor pemerintahan Kompentesi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap terjadinya kecenderungan fraud Hasil penelitian membawa dampak yang berbeda pada objek 5 Septiana dan Prasetiyo (2021) Kesesuaian kompensasi berpengaruh  negatif  terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.  Artinya  dengan penerapan  kompensasi  yang baik, kecil kemungkinan karyawan melakukan kecurangan. Sistem Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan Tidak ada 6 Karsam Sunaryo,  Irma
Paramita S, Sifra Raissa. (2019) kesesuaian kompensasi, secara  parsial  berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi Sistem Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan Ruang lingkup penelitian bebeda 7 Setiawan, Alfianto, Kusumo (2020) pengaruh  negatif  antara  gaya kepemimpinan  dengan  fraud di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh negatif antara keefektifan pengendalian  internal  dengan fraud  di  sektor  pemerintahan, tidak terdapat pengaruh antara komitmen  organisasi  dengan fraud  di  sektor  pemerintahan, terdapat pengaruh negatif antara kesesuaian kompensasi dengan fraud di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh negatif antara Terdapat pengaruh sistem pengendalian internal  dan  keseuaian kompensasi terhadap fraud Faktor-faktor yang memengaruhi lebih banyak
budaya etis organisasi dengan fraud  di  sektor  pemerintahan,
tidak terdapat pengaruh antara penegakan  hukum  dengan fraud di sektor pemerintahan 8 Guztarina, Azmi, & Murialti (2021) Hasil penelitian  menunjukkan bahwa  pengendalian  internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan  aturan  akuntansi  dan moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Sedangkan  budaya  organisasi tidak  berpengaruh  terhadap kecenderungan kecurangan. Terdapat pengaruh sistem pengendalian internal  dan  keseuaian kompensasi terhadap fraud Ruang  lingkup  objek yang diteliti 9 Septiningsih,  & Anwar  (2021) pengaruh keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, asimetri    informasi,    dan moralitas    individu  terhadap fraud  dengan  perilaku  tidak etis sebagai variabel intervening  di  Pemerintah Daerah  Boyolali keefektifan pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap fraud Hasil penelitian membawa dampak yang berbeda 10 Pambudi, Dewangkoro, & Dwimulyani (2019) Hasil penelitian  menunjukkan Terdapat    pengaruh  negatif Keadilan Prosedural, Keadilan Distributif, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Budaya Organisasi, Penegakan  Hukum   terhadap kecurangan    di    sektor pemerintah, terdapat pengaruh    positif    perilaku tidak etis terhadap kecurangan di sektor pemerintah Terdapat pengaruh sistem pengendalian internal  dan  kesesuaian kompensasi terhadap fraud Tidak ada 11 Noprianto, Rahayu, & Yudi (2022) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi, efektivitas pengendalian internal, budaya etis organisasi,  kompetensi,  dan moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan fraud akuntansi  dalam  pengelolaan keuangan desa Terdapat pengaruh sistem pengendalian internal  dan  kesesuaian kompensasi terhadap fraud Tidak ada

## METODE PENELITIAN
Artikel ilmiah ini ditulis menggunakan metode kualitatif dan studi literatur atau Library Research.  Mengkaji  buku-buku  literatur  sesuai  dengan  teori  yang  di  bahas  khusunya  di bidang Keuangan Negara. Penulisan artikel ilmiah ini juga menganalisis artikel-artikel ilmiah yang  bereputasi  maupun  yang  belum  bereputasi  dan  di citasi  bersumber  dari  Mendeley  dan
Scholar  Google.  Kajian  pustaka  harus  digunakan  secara  konsisten  dengan  asumsi-asumsi metodologis  dalam  penelitian  kualitatif.  Artinya  harus  digunakan  secara  induktif  sehingga tidak  mengarahkan  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  oleh  peneliti.  Salah  satu  alasan utama  untuk  melakukan  penelitian  kualitatif  yaitu  bahwa  penelitian  tersebut  bersifat eksploratif (Ali & Limakrisna, 2013).
Selanjutnya  dibahas  secara  mendalam  pada  bagian  yang  berjudul  ”Pustaka  Terkait” (Related  Literature)  atau  kajian  pustaka  (Review  of  Literature),  sebagai  dasar  perumusan hipotesis  dan  selanjutnya  akan  menjadi  dasar  untuk  melakukan  perbandingan  dengan  hasil atau temuan-temuan  yang terungkap dalam penelitian (Ali & Limakrisna, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  kajian  teori  dan  penelitian  terdahulu  yang  relevan  maka  pembahasan artikel literature review ini dalam konsentrasi Manajemen Keuangan Negara adalah:

## Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan
Pane  (2018)  melakukan  penelitian  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah  Terhadap  Kecurangan:  Survei  pada  Pemprov  Sumatera  Utara.  Penelitian menggunakan  metode  kuantitatif,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  bahwa  penerapan sistem  pengendalian  internal  pemerintah berpengaruh  terhadap  perilaku  kecurangan.  Hal  ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian internal pemerintah di satu instansi  pemerintahan  dapat  menekan  atau  mengurangi  terjadinya  tindak  kecurangan.  Sari (2013)  dalam  Ariastini  (2017)  berpendapat  pelaksanaan  pengendalian  internal  diharapkan dapat  menghapus  praktik-praktik  korupsi  karena  proses  pemerintahan  dijalankan  secara transparan  dan  dapat  diawasi  oleh  masyarakat  sehingga  dapat  dipertanggungjawabkan.  Hal ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wirakusuma  dan  Setiawan  (2017)  yang melakukan  penelitian  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Sistem  Pengendalian Internal  Pemerintah,  Proactive  Fraud  Audit,  dan  Whistleblowing  System  Terhadap Pencegahan  Fraud  Pada  Pengelolaan  Dana  BOS  se-Kabupaten  Klungkung.  Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif, hasil penelitian menunjukkan Sistem Pengendalian Internal  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  pencegahan  fraud  pada  pengelolaan  dana BOS.  Hal  ini  membuktikan  semakin  tinggi  tingkat  sistem  pengendalian  internal  oleh pemerintah,  maka  semakin  tinggi  tingkat  pencegahan  fraud  pada  pengelolaan  dana  BOS  di Kabupaten Klungkung. Begitu juga sebaliknya, apabila semakin rendah tingkat pengendalian internal oleh pemerintah, makin semakin rendah juga tingkat pencegahan fraud.

## Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan Kecurangan
Dewi dan Rasmini (2019) meneliti tentang Pengaruh Kompetensi SDM dan Locus Of Control  Pada  Pencegahan  Fraud  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa.  Hasil  penelitian membuktikan bahwa Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Hal ini berarti, kompetensi sumber daya manusia dalam pengetahuan,  keahlian  dan  berperilaku  dapat  mencegah  terjadinya  tindakan  fraud  dalam pengelolaan dana desa.Berbeda dengan Dewi dan Rasmini (2019), penelitian yang dilakukan oleh    Antoni,  Diah  PA  &  Mansur  (2021)  tentang  Faktor  Faktor  Yang  Memengaruhi Terjadinya  Kecendrungan Kecurangan (Fraud) Di Sektor Pemerintahan (Studi Empiris Pada Dinas-Dinas  Di  Provinsi  Jambi),  menghasilkan  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia berpengaruih  positif  dan  signifikan  terhadap  pencegahan  terjadinya  kencenderungan kecurangan  dalam  sektor  pemerintahan.  Kompetensi  seseorang  akan  menentukan  hasil  dan kualitas  dari  pekerjaannya,  karena  dapat  melakukan  pekerjaan  dengan  mudah,  intuitif  dan minim  terjadinya  kesalahan.  Penelitian  juga  menyimpulkan  semakin  tinggi  kompetensi pejabat keuangan, maka semakin tinggi juga kecenderungan untuk melakukan kecurangan.
Hasil penelitian Dewi dan Rasmini (2019), konisten dengan  penelitian yang dilakukan oleh  Wirakusuma  dan  Setiawan  (2019)  yang  melakukan  penelitian  tentang  Pengaruh Pengendalian Internal, Kompetensi dan  Locus Of Control Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.  Hasil  penelitian  menghasilkan  Kompetensi  berpengaruh  negatif  pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Semakin tinggi kompetensi seseorang, maka semakin rendah  seseorang  melakukan  kecenderungan  kecurangan  akuntansi.  Perbuatan  kecurangan akan semakin dijauhkan jika seseorang semakin berpengalaman di bidangnya.

## Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Terhadap Pencegahan Kecurangan
Di  Indonesia,  kebijakan  sistem  remunerasi  merupakan  kebijakan  yang  disusun  dalam rangka menata sistem penggajian para Aparatur Sipil Negara (ASN) supaya memilik kinerja yang  lebih  baik  dari  sebelumnya,  sehingga  tidak  tergiur  untuk  melakukan  tindakan kecurangan  karena  telah  memiliki  tanggung  jawab  lebih.  Hasil  peneltian  dari  Farah  & Rahmawati  (2021),  tentang  Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi  Niat  Melakukan  Kecurangan (Fraud),  memberikan  hasil  yaitu  sistem  remunerasi  berpengaruh  negatif  terhadap  niat melakukan kecurangan (Fraud). Artinya sistem remunerasi yang semakin baik yang ada pada instansi  maka  kemungkingan  melakukan  tindak  kecurangan  (fraud)  oleh  pegawai  semakin kecil.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Farah  &  Rahmawati  juga  konsistens  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Septiana  dan  Prasetyo    (2021),  dimana  hasil  penelitiannya menyimpulkan  bahwa  kesesuaian  kompensasi  berpengaruh  negatif  terhadap  kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya dengan penerapan kompensasi yang baik, kecil kemungkinan karyawan melakukan kecurangan.

## Conseptual Framework
Berdasarkan  rumusan  masalah  penulisan  artikel  ini  dan  kajian  studi  literaturereview baik dari buku dan artikel yang relevan, maka di perolah rerangka artikel ini seperti dibawah ini.

## Gambar 1. Conseptual Framework
Berdasarkan  kajian  teori  dan  review  hasil  dari  artikel  yang  relevan  serta  gambar  dari conceptual    framework,  maka:  Sistem  Pengendalian  Internal,  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia dan Kesesuaian Kompensasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.
Selain  dari  tiga  variabel  eksogen  ini  yang  memengaruhi  Pencegahan  Kecurangan, masih banyak variabel lain yang memengaruhi diantaranya adalah:
1) Moralitas Individu: (Septiningsih, & Anwar ,2021), (Gustarina, Azmi & Murialti, 2021) dan (Setiawan, Alfianto, & Kusumo, 2020)
2) Budaya Organisasi: (Prambudi, Dewangkoro, & Dwimulyani 2019), (Novitasari & Akbar,  2021), dan (Noprianto, Rahayu,  & Yudi, 2022)
3) Gaya Kepemimpinan: (Setiawan, Alfianto, & Kusumo, 2020), (Saputra & Anisma, 2016)

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  teori  dan  pembahasan  atas  artikel  yang  relevan  dan  pembahasan  maka dapat  dirumuskan  kesimpulan  sebagai  berikut  bahwa  Sistem  Pengendalian  Internal berpengaruh  terhadap  pencegahan  kecurangan,  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia berpengaruh  terhadap  pencegahan  kecurangan,  dan  Kesesuaian  kompensasi  berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka  saran  pada  artikel  ini  adalah  bahwa  masih banyak  faktor  lain  yang  memengaruhi  pencegahan  kecurangan,  selain  dari  Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Kesesuaian Kompensasi pada semua level dan organisasi publik, oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk  mencari  faktor-faktor  lain  apa  saja  yang  dapat  memengaruhi  motivasi  selain  yang varibel  yang di teliti pada arikel ini.  Faktor lain tersebut seperti Moralitas Individu, Budaya Kerja Organisasi dan Gaya Kepemimpinan.

## DAFTAR RUJUKAN
Aini,  N.,  Prayudi,  M.  A.,  &  Diatmika,  P.  G.  (2017).  Pengaruh  Perspektif  Fraud  Diamond Terhadap  Kecenderungan  Terjadinya  Kecurangan  (Fraud)  Dalam  Pengelolaan Keuangan  Desa  (Studi  Empiris  Pada  Desa  Di  Kabupaten  Lombok  Timur).  E-Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha
Alfaruqi,  I.,  &  Kristianti,  I.  (2019).  Analisis  Potensi  Kecurangan  Dalam  Pengelolaan Keuangan  Desa  (Studi:  Desa  Kesongo,  Kecamatan  Tuntang,  Kabupaten  Semarang, Jawa Tengah). Jurnal Akuntansi, 11(2), 199-210.
https://doi.org/10.28932/jam.v11i2.1915
Amiruddin,  &  Kartini,  G.  P.  (2017).  The  Performance  Of  Government  Auditors  In Perspectives  Ethical  Behavior  And  Tendency  Of  Accounting  Fraud.  IOSR  Journal  of Economics and Finance Ver. IV, 8(4)
Antoni, R., Diah P.A, E., & Mansur, F. (2022). Faktor Faktor Yang Memengaruhi Terjadinya Kecendrungan Kecurangan (Fraud) Di Sektor Pemerintahan (Studi Empiris Pada Dinas- Dinas Di Provinsi Jambi). Jambi Accounting Review (JAR), 2(1), 1-13.
Ariastini,  N.K.D.,  Yuniarta,  G.A.,  Kurniawan,N.P.  (2017).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber Daya  Manusia,  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah,  Proactive  Fraud  Audit,  dan Whistleblowing  System  Terhadap  Pencegahan  Fraud  Pada  Pengelolaan  Dana  Bos  Se- kabupaten Klungkung. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha, 8(2)
Dewi  Septiningsih,  &  Saiful  Anwar.  (2021).  Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi  Fraud Pemerintah  Daerah:  Peran  Intervening  Perilaku Tidak  Etis. Jurnal  Wahana  Akuntansi, 16(1), 17–35.
Dorminey,  J.,  A.S.,  F.,  M.-J,  K.,  &  R.A.,  R.  (2010).  Beyond  the  fraud  triangle:  Enhancing deterrence of economic crimes. The CPA Journal, 17–23.
Farah,  W.,  &  Rahmawati,  D.  (2021).  Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi  Niat  Melakukan Kecurangan (Fraud) pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Akuntabilitas, 14(1), 127138.
Gustarina,  D.,  Azmi,  Z.,  &  Murialti,  N.  (2021).  Faktor  Yang  Memengaruhi  Kecenderungan Kecurangan  Akuntansi  Pada  Rumah  Sakit  Kota  Pekan  Baru.  Bilancia:  Jurnal  Ilmiah Akuntansi, 5(2), 193–204.
Hariandja, Marihot T. Efendi. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Grasindo. Hariawan,  I.  M.,  Sumadi,  N.,  &  Erlinawati,  N.  W.  (2020).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan
Kecurangan  (Fraud)  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Hita  Akuntansi  Dan Keuangan, 1(1), 586-61
Hasibuan, Malayu. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. Karsam  Sunaryo,  Irma  Paramita  S,  Sifra Raissa.  (2019).  Pengaruh  Kesesuaian  Kompensasi,
Sistem  Informasi  Akuntansi  dan  Keefektifan  Pengendalian  Internal  Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Jurnal ASET (Akuntansi Riset), 11(1), 71-84 Kasmir. 2002. Manajemen Perbankan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Kotta  T.M,  T.  (2010).  In  Akuntansi  Forensik  dan  audit  investigatif  (p.  Edisi  2).  Jakarta:
Salemba Empat
Kuntadi,  Cris.  2015.  SIKENCUR  (Sistem  Kendali  Kecurangan)  Menata  Birokrasi  Bebas Korupsi. Jakarta:PT Elex Media Komputindo.
KurniasariN.  T.,  FariyantiA.,  &  RistiyantoN.  (2018).  Strategi  Pencegahan  Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Menggunakan Analytical Hierarchy Process. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 10(-)
Mulyadi dan Puradiredja, K. 1998. Auditing. 5th Ed. Jakarta: Salemba Empat.
Njonjie,  P.,  Nangoi,  G.,  Gamaliel,  H.  (2019).  Pengaruh  Kompetensi,  Sistem  Pengendalian Internal  dan  Moralitas  Aparatur  Terhadap  Kecurangan  Laporan  Keuangan  Dalam Pengelolaan  Keuangan  Desa  Di  Kabupaten  Halmahera  Utara.  Jurnal  Riset  Akuntansi Dan Auditing "Goodwill, 10 (2)
Noprianto,  E.,  Rahayu,  S.,    &  Yudi.  (2022).  Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi Kecenderungan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Se-Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 5(4), 258-267.
Novitasari, S., dan, Akbar, FS. (2021). Faktor Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Karyawan Terhadap Pencegahan Fraud. Senapan.Upnjatim.Ac.Id, 1(1), 282–290.
Pane,  Aditya  A.  (2018).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah Terhadap  Kecurangan:  Survei  Pada  Pemprov  Sumatera  Utara.  Jurnal  Akuntansi  dan Bisnis, 4 (2): 40-48
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Prambudi,  R.,  Dewangkoro,  B.,  &  Dwimulyani,  S.  (2019).  Analisis  Faktor-faktor  Yang Memengaruhi Terjadinya Kecurangan Pada Sektor Pemerintahan (Studi Penelitian Pada Kementerian Perdagangan). Jurnal Magister Akuntansi Trisakti, 4(2), 209–228.
Dubois,  D.,  Rothwell,  J.  W.  (2004).  Competency  Based  Human  Resource  Management. Davies-Black Publishing
Sanghi,  S.  (2007).  The  Handbook  of  Competency  Mapping:  Understanding,  Designing  and Implementing Competency Models in Organization. Sage Publication Pve, Ltd.
Septiningsih,  Dewi  dan  Saiful  Anwar.  (2021).  Faktor-Faktor  yang    Memengaruhi FraudPemerintah    Daerah:    Peran  InterveningPerilaku    Tidak    Etis.  Jurnal    Ilmiah Wahana Akuntansi,    16(1),    17-35.
Setiawan,  W.,  Alfianto,  N.,  &  Kusumo,  W.  K.  (2020).  Faktor-faktor  yang  memengaruhi terjadinya  Fraud  Di  Sektor  Pemerintaha Pada  Dinas  Kota  Semarang.  Jurnal  Dinamika Sosial Budaya, 21(1), 68.
Wirakusuma,  I.,  &  Setiawan,  P.  (2019).  Pengaruh  Pengendalian  Internal,  Kompetensi  dan Locus  Of  Control  Pada  Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi.  E-Jurnal  Akuntansi, 26(2), 1545 - 1569.
Dewi  &  Rasmini  (2019).  Pengaruh  Kompetensi  SDM  dan  Locus  Of  Control  Pada Pencegahan  Fraud  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa.  E-Journal  Akuntansi,  E-Jurnal Akuntansi, 29 (3), 1071-1082.