## WACANA INTERAKSIONAL KEBIJAKAN HARGA GABAH DAN BERAS
(Interactional Discourse Analysis of Paddy and Grain Policy)

## Akmal Afif Fatah Yasin
Balitbang Provinsi Jawa Tengah

## ABSTRACT
Interactional discourse in media is the important term that may cause the failure on policy implementation. The aim of this study is to discover the interaction among actors of the discourse construction that they can achieve their needs to accommodate in grain and rice  price  policy.  This  study  was  based  on  the  method  of  Teun  A.  van  Dijk  discourse analysis  model.  This  research  explains  a  critical  perspective  on  food  policy  in liberalization era which had strong relation to the power of discourse and it determined the food  prices  as  well.  Discourse  in  media  also  has  opportunity  for  catalyst  and  social engineering  policy.  We  need  to  minimize  hegemony  of  actors  in  order  to  avoid  semiotic violence. This study concludes, they wish to a chieve that the food policy maker should pay attention  to  the  interactional  discourse  in  media  if  the  grain  and  rice  price  policy implementation.
Keywords: interactional discourse, food price policy, hegemony

## PENDAHULUAN
Hubungan  negara,  media  massa, dan  publik  menarik  perhatian  karena ketiganya  mengambil  peran  strategis dalam membangun pola interaksi perebutan wacana sekaligus memenangkannya  dalam  konteks  opini publik.  Hegemoni  dalam  aras  wacana publik menjadikan suatu aktor berpeluang mengambil  peran  artikulasi  isu  kebijakan publik  (H.  Atlov,  2003:  23) . Realitas  ini menjadi tantangan dalam kebijakan publik.  Selain  semakin  meningkatnya kompleksitas permasalahan dari waktu ke waktu,  juga  semakin  banyaknya  aktor dengan  beragam  motif  yang  menuntut untuk diakomodasi.
Saat  ini  hampir  tidak  ada  institusi publik  yang  disakralkan  dalam  wacana media.  Pada  sisi  lain,  ragam  dan segmentasi sebagai nilai strategis wacana media  berpeluang  menambah  harapan publik  untuk  berperan  aktif  dalam kebijakan.
Wacana tarik-menarik kepentingan (interaksional) semakin
kompleks  jika  terhubung  dengan  suatu kebijakan yang juga sensitif dalam medan wacana  seperti  “harga  beras  dan  gabah”. Bertolak  dari  hal  tersebut  kemudian terumuskan permasalahan penelitian, bagaimanakah wacana interaksional kebijakan  harga  gabah  dan  beras    dalam media?

## BAHAN DAN METODE
Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  dengan  menggunakan metode  dokumentasi,  yaitu  pengumpulan data  melalui  peninggalan  tertulis,  arsip- arsip,  buku-buku  tentang  pendapat,  teori, dan  lain-lain  yang  berhubungan  dengan masalah (Koentjaraningrat,  1977:  95) dengan  memanfaatkan  bahan  publikasi media  Kompas,  Jawa  Pos,  dan  Suara Merdeka  tahun  2002  sampai  2007  serta kecenderungan  kontemporer  kebijakan harga pangan khususnya gabah dan beras.
Data  yang  terkumpul  dianalisis dengan  metode  analisis  wacana  model Teun A. van Dijk yang terbagi dalam tiga
struktur (Eriyanto,  2003:  113–  272), yaitu: 1) Struktur makro yang merupakan makna  umum  yang  dapat  dipahami dengan  menganalisis  elemen  tema.  Tema bukan  hanya  isi,  tetapi  sisi  tertentu  dari suatu  wacana. Kognisi  atau  mental  aktor dapat dipahami dari hubungan tema-tema dalam  suatu  wacana; 2)  Superstruktur
yang  merupakan kerangka  suatu  teks yang dapat dipahami dengan menganalisis  elemen  skematik  yaitu bagaimana pendapat disusun dan dirangkai  dalam  suatu  teks.  Jenis  skema ada beberapa seperti skema diri (bagaimana  aktor  menggambarkan  diri sendiri)  dan  skema  person  (bagaimana aktor  menggambarkan  aktor  lain);  dan  3) Struktur mikro yang meliputi pengamatan semantik,  sintaksis,  stilistik,  dan  retoris. Semantik merupakan makna yang ditekankan dengan elemen seperti nominalisasi.  Sintaksis  menekankan  pada bagaimana  pendapat  disampaikan  dengan elemen  seperti  bentuk  kalimat.  Stilistik terkait dengan pilihan kata. Retoris terkait bagaimana cara penekanan dengan elemen metafora.

## HASIL
Seting Kebijakan Liberalisasi Perberasan vs Intervensi Harga
Inti  liberalisasi  perberasan  adalah penghapusan hambatan tarif atau
hambatan  lain  bagi  masuknya  produk beras  internasional  ke  dalam  negeri sebagai  bentuk  pengurangan  intervensi pemerintah dalam perdagangan beras (M. Tjokrowinoto,  2001:  229).  Liberalisasi perberasan  menuntut  dilakukan  beberapa perubahan seperti pengurangan wewenang Badan Urusan Logistik (Bulog)  dan  pemberian  peluang  pada aktor  swasta  untuk  turut  melakukan kegiatan  pangadaan  dari  luar  negeri. Liberalisasi perberasan menandai perubahan orientasi politik pangan, pengamanan  pangan  nasional  dengan
mekanisme buffer stock mengalami pergeseran  dengan  swasembada on  trend atau swasembada berpadu impor. Swasembada on  trend mengkonsepkan apabila terjadi surplus produksi pada saat panen  raya  sebagian  disimpan  (sebagai stok  pangan  nasional)  dan  sebagian lainnya dapat diekspor.
Operasionalisasi  Bulog  diharap- kan  dalam  batas break  even atau  sebatas harga  pokok  tidak  dapat  dipertahankan. Kedudukan khas Bulog sebagai non profit company tidak  dapat  dipertahankan  lagi, tahun 2003 status Bulog menjadi perusahaan  umum  (Perum).  Operasi Bulog  dalam  tataniaga  beras  maupun gabah  juga  berorientasi  keuntungan  atau mendapat profit .  Kebijakan  pemerintah yang  lain  seperti  penetapan  Harga Pembelian  Pemerintah  (HPP)  justeru didesain  untuk  menjamin  penawaran beras dan gabah guna memenuhi permintaan  konsumsi  masyarakat  dan menunjukkan  eksistensi  negara  guna menjamin kegiatan produksi dalam negeri. Kebijakan HPP merupakan insentif bagi petani dan memberian sinyal bahwa melakukan produksi akan menghasilkan  keuntungan (Mubyarto,
1989: 246). Wacana Interaksional dalam Tiga Struktur Struktur Makro
Berdasarkan penelusuran dan analisis  tema-tema  berita  media,  dapat dipaparkan  bahwa  jalinan  tema  wacana kebijakan  harga  pangan  sebagai  kognisi aktor-aktor dalam struktur makro wacana. Aktor  wacana  mengkonstruksi  tema sebagai  strategi  mengintegrasikan  diri atau  berinteraksi  dengan  agenda-agenda pengantaran  kebijakan  harga  pangan. Penelitian ini menemukan bahwa struktur makro  media  cenderung  menghadirkan tema  “kuasa  negara”  sebagai  instrumen penjelas berbagai kelemahan pengantaran kebijakan harga gabah dan beras.

## Superstruktur
Mengacu  pada  penelusuran  dan analisis skema diri dan skema person dari aktor-aktor  wacana  maka  dapat  dipahami karakteristik superstruktur wacana
kebijakan  harga  pangan  dalam  media.
Representasi skema diri birokrasi merefleksikan adanya permasalahan interaksi  antaraktor  aktor  di  internal birokrasi.  Kemudian  skema  person  yang dalam  penelitian  ini  dipahami  sebagai upaya  aktor-aktor  di  luar  birokrasi  dalam memahami  perilaku  birokrasi;  adanya hubungan  aktor  di  luar  birokrasi  dengan birokrasi.

## Struktur Mikro
Penelusuran  dan  analisis  dalam struktur  mikro  wacana  dengan  elemen semantik,  sintaksis,  stilistik,  dan  retoris berhasil membongkar keberpihakan palsu aktor-aktor  wacana  kebijakan  harga pangan. Hal ini melahirkan efek pengucilan  (eksklusi)  dengan  strategi nominalisasi  dan  pasifasi,  petani  tidak memiliki keabsahan berbicara atau didelegitimasi dengan strategi penggunaan  istilah-istilah  teknis,  dan didramatisasi  secara  lebih  buruk  dengan menggunakan metafora yang
mengkibatkan praktik marjinalisasi.
PEMBAHASAN Kognisi  Sosial  Kritis  dalam  Struktur Makro
Kognisi aktor-aktor wacana
terepresentasi  pada  rangkaian  tema. Representasi  jalinan  tematik  struktur makro  bisa  dilihat  sebagai  bias  realitas dalam  masyarakat. Misalnya, sentralisme dan  segala  penyimpangan  dalam  badan usaha  negara  “Bulog”.  Muncul  suatu keyakinan  nihilis  bahwa  institusi  negara “Bulog” secara intrinsik bersifat patologis dan berkecenderungan melakukan sentralisasi. Aktor wacana cenderung
mengakarkan  sumber  kuasa  wacana  pada
dominasi kekuasaan negara (pemerintah). Padahal kekuasaan pasar beras tidak lebih kecil  dibanding  kekuasaan  administratif pemerintah.  Saat  ini  lokus  kekuasaan  di masyarakat  bukan  tunggal  (monosentris) pada  institusi  pemerintah  seperti  Bulog, tetapi polisentris. Liberalisasi beras adalah  lokus  kekuasaan  raksasa  baru dalam masyarakat pertanian.
Mitos  pasar  bebas  dapat  tertanam dengan mendominasi informasi kebijakan dalam membentuk opini publik (M. Fakih, 2002: 216 – 219). Publik tertawan dengan doktrin  liberalisme  bahwa  kegiatan  pasar adalah  kawasan  privat.  Prinsipnya  adalah “kebebasan”. Maka sering tidak tersentuh akuntabilitas  publik,  seperti  yang  biasa mereka  lekatkan  pada  kekuasaan  negara. Padahal aktivitas pasar perberasan adalah kawasan dan urusan publik jika diasumsikan  beras  merupakan  kebutuhan publik yang pokok (D. J. Rachbini, 2001 : 75).
Kriteria  akuntabilitas  demokratis layak  diterapkan  pada  kegiatan,  praktik, dan kekuasaan aktor-aktor seperti asosiasi-asosiasi  pedagang,  kontraktor beras atau rekanan pemerintah, tengkulak, dan    importir. Struktur  makro  wacana juga  merepresentasikan  ketidakberdayaan aktor  pemerintah,  misal:  wacana  harga dasar  gabah  dan  beras  tidak  dapat dipertahankan, impor harus tetap dilakukan,  target  produksi  dalam  negeri tidak  bisa  terpenuhi,  atau  kesejahteraan petani terancam.
Jika  seting  agenda  pasar  tidak diintegrasikan  dengan  agenda  kebijakan harga  pangan,  harapan  merekonstruksi kapasitas negara dalam mengelola kebijakan  harga  beras  dan  gabah  di Indonesia  akan  tetap  tumpul.  Bukan karena  inisiatif  dan  intervensi  kebijakan kurang, melainkan karena wacana kekuasaan pasar dengan mudah menegasikan upaya rekonstruksi
intervensi  kebijakan.  Jalinan  tema  seperti
pengaturan  Instruksi  Presiden  (Inpres) tentang  kebijakan  harga,  bea  masuk impor, operasi pengadaan untuk stabilitas harga,  desentralisasi  kewenangan  mudah dimentahkan  jika  terdapat  tekanan  dari situasi  massa.  Pembelian  gabah  petani oleh  Bulog  justru  bersifat self-defeating , semakin  gencar  pembelian  gabah  petani dilakukan  semakin  tidak  mungkin  Harga Dasar  Gabah  diefektifkan  dan  semakin marak  praktik moral  hazard yang ditimbulkannya.
Kontradiksi dalam Superstruktur Wacana Kerapuhan Kohesifitas Internal Birokrasi Terdapat kecenderungan
representasi  motivasi  aktor  birokrasi. Guna  menjembatani  berbagai  persoalan teknis  yang  muncul  memang  mutlak memerlukan  integrasi  motivasi  berbagai unit  birokrasi  mesti  terkadang  sulit dijalin.  Setiap  departemen  cenderung memperjuangkan
kepentingannya sehingga  kerjasama  antar  departemen hanya  akan  dijalin  jika  terdapat  garansi bahwa  agenda  tematik  atau  kepentingan unit  kerja  mereka  turut  diamankan. Pengecualian ketika situasi memang telah begitu  parah  pada  akhirnya  mereka merasa  saling  membutuhkan.  Sebagai contoh,  masih  sering  terjadi  kasus perbedaan kepentingan Departemen
Perindustrian dan Perdagangan dan Departemen Pertanian, Departemen Pertanian  dan  Badan  Urusan  Logistik, atau Depot Logistik dan Bank.
Aktor berkecenderungan
mencitrakan  sebagai  diri  atau  kelompok referensi  dalam  kebijakan.  Memandang diri  lebih penting dari lainnya (R. Arifin, 1993: 82). Ego setiap aktor tersebut telah menumpulkan  upaya-upaya  koordinasi serta  menjadikan  koordinasi  sebagai sekedar  aktivitas  reguler  dan  teknis. Sinergitas interaksi internal aktor kebijakan  mengalami  kekusutan  yang
serius karena terdapat perbedaan kepentingan  yang  sangat  tajam  antar aktor.  Adanya  keterlibatan  beberapa struktur  birokrasi  pemerintahan  dengan tingkat  otoritas  yang  bisa  bertentangan, sehingga  kekuatan  wacana  kebijakan harga  era  liberalisasi  perberasan  lebih ditentukan  oleh  sejauh  mana  derajat penekanan  para  aktor  penentu.  Ego sektoral  yang  muncul  dalam  wacana kebijakan pangan adalah refleksi lemahnya integrasi sistem kebijakan. Birokrasi sebagai Tumpuan

## Transformasi
Skema  person  atau  skema  aktor lain  dalam  hal  ini  merupakan  interaksi individu  di  ranah  lingkungan  ekternal birokrasi  yang  membicarakan  persoalan kepentingan umum tanpa paksaan; sering dipandang  sebagai public  sphere (F.B. Hardiman,  1993:  129). Public  sphere berpotensi melahirkan partisipasi maupun wacana kontrol bagi birokrasi.
Analisis representasi skema
person    satu  sisi  mencerminkan  masih dibutuhannya upaya meningkatkan efektifitas  birokrasi  publik  dan  sisi  lain masih lemahnya posisi tawar masyarakat. Skema person secara tidak langsung telah mempersubur situasi keputusan kebijakan publik  ( public  policy  decision )  dan implementasinya  berkisar  pada  masalah penentuan  berapa  nilai  Harga  Dasar Pembelian  Pemerintah  dan  cenderung menyandarkan  diri  pada  peran  birokrasi (W. Parson, 2005: 144-156).
Semestinya  interaksi  yang  terjalin cenderung memiliki keleluasaan bertindak  di  samping  memiliki  kekuatan menawar  dalam  hubungan  aktor  di  luar birokrasi dengan instansi birokrasi. Ruang lingkup interaksi skema person cenderung berkembang, misalnya karena kemungkinan  muncul  saling  pengertian atau  persekongkolan  antara  beberapa organisasi masyarakat.
Skema  person  juga  merefleksikan adanya  konflik  di  lingkungan  internal birokrasi,  sifatnya  endemis  karena  itu perlu  komunikasi  dan  koordinasi  dengan cara menyempurnakan kemampuan komunikasi  antarpribadi.  Implementasi atau  pengantaran  suatu  kebijakan  bisa saja  telah  direncanakan  dengan  seksama antara  organisasi,  prosedur,  manajemen, dan pengaruh-pengaruhnya pada kesejahteraan  petani;  tetapi  jika  kurang memperhitungkan realita kekuasaan
ekternal  misal  kemampuan  aktor  lain untuk memblokir usaha-usaha para pendukung  kebijaksanaan  maka  mustahil suatu  rencana  berhasil (S.  A.  Wahab, 2002: 118).
Keberpihakan  Semu  dalam  Struktur Mikro
Eksklusi  dengan  Nominalisasi  dan Pasifasi Aktor wacana sering berkepentingan    agar  mereka  tidak senantiasa  hadir  dengan  personifikasi yang jelas. Penyembunyian sumber kekuasaan  tersebut  dapat  menghindarkan aktor  atau  relatif  terbebas  dari  tekanan aktor  lain.  Analisis  elemen  nominalisasi menjawab  teka-teki  atas  beroperasinya kekuasaan yang terkadang sukar diperinci sumbernya.  Nominalisasi  menyembunyi- kan  subjek  karena  kata  kerja  diubah menjadi  kata  benda,  sehingga  seakan tidak  ada  subjek  pelaku.  Nominalisasi merupakan  eksklusi,  yaitu  penghilangan suatu  pihak  (J.  Anto,  2002:  81). Nominalisasi  tidak  menampilkan  subjek pemegang  kuasa  sehingga  sumber  kuasa menjadi kabur.
Eksklusi  terjadi  pula  dengan strategi  pasifasi. Pasifasi  merupakan elemen  sentral  dalam  analisis  wacana; suatu  subjek  atau    aktor  disembunyikan dengan  menonjokan  sisi  korban.  Strategi pasifasi  dapat  dipilih  sebagai  cara  untuk melindungi  diri  agar  tidak  menimbulkan konflik dengan pihak lain.
Dua  motif  utama  dalam  eksklusi, yaitu mengaburkan subjek yang memiliki kuasa  dan  membiarkan  objek  yang  tidak memiliki kuasa sebagai korban dalam hal ini pembaca wacana termasuk petani.
Delegitimasi dengan Istilah-istilah

## Teknis
Antara  realitas  murni  dan  bahasa pada  dasarnya  tidak  satu  banding  satu, melainkan  satu  banding  tak  terbatas  (B. Sugiharto, 1999: 108). Pemaknaan bahasa dalam  perbandingan  satu  banding  satu sering  dimunculkan  sebagai  strategi memperjuangkan  kepentingan.  Pemilihan istilah  semisal  penggunaan  istilah  teknis secara  tidak  langsung  menyingkirkan aktor  lain  yang  tidak  mengetahui. Pemilihan  istilah-istilah  teknis  tinggi secara  sadar  atau  tidak  berpretensi menciptakan  jarak  sosial  dengan  para buruh tani atau petani miskin.
Beberapa istilah yang ditemui dan berpretensi tidak dipahami tanpa penjelasan  antara  lain:  “Bea  Masuk  0%”, “Standar Pembelian Pemerintah”, “ temporary  ban” , “early  warning” , “Harga  Dasar  Gabah”,  “Harga  Dasar Pembelian  Pemerintah”,  “Gabah  Kering Giring”,  “Gabah  Kering  Panen”,  dan sebagainya.  Diksi  tanpa  penjelasan  dapat mempertahankan mitos pengetahuan petani yang lemah dan tidak berkualitas.
Kreativitas  seorang  aktor  dalam pemilihan kata-kata menunjukkan kekuasaan  atas  dunia  ide.  Penggunaan istilah  dalam  politik  dipandang  sebagai kegiatan mengekpresikan kekerasan secara tidak langsung (J.Salmi, 2003: 32- 37).  Petani  bisa  dianggap  sebagai  korban kekerasan  sosial  tidak  langsung  karena pandangannya  diabaikan  dengan  reduksi istilah-istilah teknis tinggi. Petani semakin  kalah  karena  semakin  banyak orang  menggunakan  istilah-istilah  bahasa teknis yang tidak ditemui dalam keseharian.  Aktor-aktor  wacana  banyak merepresentasikan  struktur  mikro  dengan
hiasan  istilah  yang  berupa  akronim, takaran  ilmiah,  dan  bahasa  asing.  Upaya memperkuat  petani  mestinya  dilakukan dengan cara menyerap sebanyak mungkin pandangan-pandangan petani bukan justru mendelegitimasinya.

## Marginalisasi dengan Metafora
Metafora  merupakan  pemberian nama yang sebetulnya milik sesuatu yang lain.  Secara  negatif  metafora  berpretensi sebagai  sebuah  pembungkus  paradoks dan  realitas  semu.  Representasi  buruk dapat mengakibatkan marginalisasi. Frase yang  dihaluskan  dapat  menjadi  strategi retorika  pembungkam  dan  tidak  ubahnya "involusi  kata-kata"  yang  memandulkan potensi  sosial  yang  dimiliki  masyarakat dan  melindungi  keberlangsungan status quo dari segala kritik (L.S.  Ispandriarno, 2002:  66).  Ketika  aktor-aktor  wacana menggunakan  perangkat  retorik  untuk membangun  pemikiran  rasional  harus dicermati  agar  tidak  terperangkap  dan menimbulkan  marginalisasi  pada  suatu aktor  mengingat  sebenarnya  medan  yang dibicarakan  tidak  terbatas  pada  ekspresi bahasa.
Metafora  sering  menjebak  pada dramatisasi  secara  berlebihan.  Nasib petani  sering  mendapatkan  dramatisasi sebagai aktor yang “terpojok”, “prihatin”, “mengenaskan”,  “terpukul”,  “tercekik”, “menjerit”, “merintih”, “lemas“, “cemas”, “terpuruk”,  atau  “dirugikan”.  Penelitian ini  juga  menemukan  metafora  stereotipe dalam  merepresentasikan  kondisi  petani seperti  “tergantung  pada  pemerintah”  , “tidak  berani  mengambil  risiko“,  atau “tidak mampu bersaing”. Metafora dalam hal  ini  dapat  mengakibatkan  petani semakin  terepresentasi  dengan  artribut bahasa  yang  semakin  buruk.  Aktor perepresentasi dapat mengoperasikan kuasa  dengan  strategi  metafora  untuk mengambil  peran  sebagai  elit  baru  (F.W. Dillistone, 2002: 126-131).

## SIMPULAN
Analisis interaksional wacana dengan kerangka model Teun A. van Dijk berhasil  mendekontruksi  tarik-menarik kepentingan  antaraktor  kebijakan  harga gabah  dan  beras  yang  dapat  diurai  dalam tiga  struktur.  Struktur  makro  wacana mengantarkan  pemahaman  kritis  atas sebaran  ide  tematik  sebagai  medan perebutan  kepentingan;  mendekonstruksi kognisi sosial agar efek negatif liberalisasi  perberasan  dapat  dihindarkan, namun  belum  secara  sadar  mengawal pengantaran  kebijakan  harga  beras  dan gabah dengan peningkatan kekuatan basis ketahanan pangan dengan produksi dalam negeri.  Analisis  superstruktur  wacana mengantarkan  pemahaman  kritis  atas representasi yang mempertanyakan kapasitas birokrasi. Karakteristik birokrasi dapat dibongkar dengan mengungkap lemahnya kohesifitas interaksi  aktor-aktor  internal  birokrasi. Aktor-aktor  wacana  secara  umum  masih menempatkan  birokrasi  sebagai  solusi mandiri  terpisah  dari  peran  aktor-aktor pasar  pangan  yang  lain  sebagai  fakta kontradiktif.  Analisis  struktur  mikro wacana berhasil membongkar keberpihakan  palsu  aktor-aktor  wacana harga  gabah  dan  beras;  wacana  harga telah  berkembang  menjadi  instrumen hegemoni  sehingga  melahirkan  efek pengucilan  atau  eksklusi  dengan  strategi nominalisasi  dan  pasifasi,  petani  tidak memiliki keabsahan berbicara atau didelegitimasi dengan strategi penggunaan  istilah-istilah  teknis,  dan didramatisasi  secara  lebih  buruk  dengan menggunakan
metafora yang mengkibatkan praktik marjinalisasi.

## SARAN
Birokrat, aktor-aktor wacana yang lain,  dan  pembaca  seharusnya  berada dalam lingkaran hermeneutik yang berdiri secara  sejajar.  Semakin  berkembang
kesadaran  nalar  suatu  masyarakat,  maka semakin  otonom  dalam  memahami  suatu wacana  publik.  Ketika  seorang  membaca teks wacana publik, sesungguhnya tengah terjadi  proses  dialog  kritis  antara  aktor yang  harus  bebas  dari  hegemoni.  Tanpa sikap  kritis  terhadap  struktur  wacana interaksional,  bisa  jadi  pembaca  akan menjadi "tawanan" wacana, yang mestinya  sebagai  "jembatan"  partisipasi dalam  kebijakan  publik  karena  itu  perlu membangun  kesadaran  masyarakat  untuk
menstranformasikan  energi  sosial  yaitu kognisi  kritis  aktor-aktor  wacana  atas kehadiran  negara  dalam  pasar  kepada penataan  struktur  pasar  perberasan  yang lebih berkeadilan. Perlu usaha merekonstruksi peran birokrasi pemerintah dalam pengantaran kebijakan. Perlu menformulasi jaminan kesejahteraan  terhadap  petani  dalam pengantaran kebijakan harga pangan yang berkeadilan  agar  terbangun  ketahanan pangan berbasis produksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anto,  J.    2002. Luka  Aceh,  Duka  Pers . Medan: Kippas. Arifin,  R.  et.  al.  1993. Perilaku Organisasi . Malang: Bayumedia. Atlov, H. 2003. Pembaharuan Governance melalui Keikutsertaan  Civil  Society .  Di dalam H.S.J. Sumarto (ed). Inovasi,  Partisipasi,  dan  Good Governance:  20  Prakarsa  Inovatif dan  Partisipasi  di  Indonesia. Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia.
Hlm 23
Tjokrowinoto,  M.  2001. Pembangunan: Dilema dan Tantangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Dillistone,  F.W.  2002. Daya  Kekuatan Simbol . Yogyakarta: Kanisius. Eriyanto, 2003. Analisis Wacana: Pengantar  Analisis  Teks  Media . Yogyakarta: LkiS.
Fakih,  M.  2002. Runtuhnya  Teori Pembangunan  dan  Globalisasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hardiman, F.B. 1993. Menuju Masyarakat  Komunikatif:  Ilmu, Masyarakat, Politik & Postmodernisme  Menurut  Jurgen Habermas . Yogyakarta: Kanisius. Ispandriarno,  L.S.    2002. Media-Militer- Politik . Yogyakarta: Friedrich Ebert Stiftung dan Galang Press. Koentjaraningrat.  1977. Metode-metode
Penelitian  Masyarakat. Jakarta: Gramedia. Mubyarto.  1989. Pengantar  Ekonomi Pertanian . Jakarta: LP3ES. Parson,  W.  2005. Public  Policy:  An Introduction  to  The  Theory  and Practice  of  Policy  Analysis .  terj.
T.W.  B.  Santoso.  Yogyakarta:
Prenada. Rachbini,  D.  J.  2001, Analisis  Kritis Ekonomi Politik Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Salmi, J.  2003. Violence  and  Democratic Society. terj. A. Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiharto,  B.  1999. Postmodernisme: Tantangan bagi Filsafat. Yogyakarta: Kanisius.
Wahab,  S.  A.  2002. Analisis  Kebijakan: dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijakan  Negara .  Jakarta:  PT Bumi Aksara.