## PENDAHULUAN
Praktik politik identitas 1 di Indonesia lebih dominan terkait dengan masalah etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan aktor-aktor lokal yang diartikulasikan melalui pemekaran daerah (Maarif 2012; Sjaf 2014). Isu yang digunakan oleh para aktor lokal mengenai ketidakadilan pembangunan yang menjadi “ politik bargaining ” yang dikemukakan dalam setiap kesempatan. Namun demikian, ambisi-ambisi para aktor lokal ini dianggap hanya sebagai “naluri” untuk memimpin kepentingan kelompoknya demi tujuan ekonomi- politik. Berbagai hasil studi menjelaskan, bahwa desentralisasi adalah faktor penentu munculnya politik identitas. Dengan besarnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada daerah di era reformasi membuat semakin mantapnya posisi aktor-aktor lokal meraih kekuasaan di arena politik lokal (Muhaemin 2016). Tidak hanya itu, praktik politik dimasa desentralisasi menjadikan isu etnisitas; suku, agama, dan golongan sebagai alat legitimasi politik dalam meraih
1. Melalui UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah melarang keras praktik politik identitas yang berbau, agama, ras, suku dan golongan (SARA).
kekuasaan. Politik identitas sangat dipengaruhi oleh faktor struktural, terutama dimensi politik, ketidakseimbangan perwakilan politik dan streotip etnis (Jumadi dan Yakop 2013). Fenomena politik identitas seperti yang dijelaskan di atas, juga terjadi pada  masyarakat  Gayo 2 yang terbelah menjadi dua Paroh, yakni disebut sebagai Belah Uken ( Hulu ) dan Belah Toa ( Hilir ) .
Hurgronje (1996) menggambarkan masyarakat Gayo di masa lalu dikelompokkan bukan menurut kesatuan wilayah, melainkan menurut kesatuan keturunan yang disebut sebagai suku. Dalam sejarah perkembangan masyarakatnya pembagian itu berdasarkan keturunan yang dikenal dua paroh masyarakat ( moeity ) (Melalatoa 1983). Hasil studi Bowen (1989), menggambarkan bahwa tipologi Uken-Toa merupakan pembagian wilayah kekuasaan yang dikontrol oleh Belanda. Belanda memberi kewenangan kekuasaan antara Bukit
2. Etnik Gayo adalah Etnik kedua terbesar setelah  etnik Aceh yang menduduki wilayah Tengah Aceh atau dataran tinggi Gayo yakni ka- bupaten Aceh Tengah, Bener Meriah,  Gayo  Lues, dan sebagian Aceh Timur, Aceh Tamiang dan Aceh Tenggara. Pada tahun 2016 jumlah penduduknya mencapai 439.802 jiwa (BPS 2017)

## PRAKTIK POLITIK IDENTITAS DALAM DINAMIKA POLITIK LOKAL MASYARAKAT GAYO

## The Political Practice of Identity
in the Dynamics of Local Politics Gayo Society
Saradi Wantona *) , Rilus A. Kinseng, dan Sofyan Sjaf
Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor
*) Email : saradiwantona@gmail.com

## ABSTRACT
The objective of this research is to analyze the politic actors in playing their capital in local politic contestation, both at regent level also at rural level in Central Aceh. The study approach uses theory of Bourdieu habitus, also uses qualitative method for arena and capital then supported by quantitative data. Analysis unit of this research is politic actors who followed headed of regent’s election in 2012. The data taken by using in depth interview technique, and literature analysis of historical documents. Result of the research show that first, dominant capital who played by politic actors in constitution of local politic is capital politic, social and economic. Second, the political practice of identity in Gayo Society that propagandize term of Uken-Toa doing by politic actors, whereas in grass community sentiment of identity between Uken and Toa is still taking place and so powerful. Third, habitus of politic actors are influenced by three things, those are history, religion and culture. Therefore, the condition of habitus that play a role in politic contestation is historical formation of Uken and Toa identity in the past and influence politic of conflict which doing by Dutch colonists.
Keywords : Identity politics, dynamics of local politics, arena, capital, habitus, actors and Gayo ethnicity

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktor politik dalam memainkan modal mereka dalam kontestasi politik lokal, baik di tingkat kabupaten maupun di pedesaan di kabupaten Aceh Tengah. Pendekatan riset ini menggunakan teori Bourdieu, habitus, arena dan modal dengan menggunakan metode kualitatif dan didukung oleh data kuantitatif . Unit analisis dari penelitian ini adalah aktor  politik yang mengikuti pemilihan kepala daerah pada tahun 2012. Pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan analisis literatur dokumen sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama; modal dominan yang dimainkan aktor politik dalam kontestasi politik lokal adalah modal politik, modal sosial dan modal ekonomi. Kedua, praktik politik identitas dalam masyarakat Gayo yang mempropagandakan istilah Uken -Toa  dilakukan oleh aktor politik, sedangkan di akar rumput sentimen identitas antara Uken dan Toa masih berlangsung dan begitu kuat. Ketiga, habitus aktor politik dipengaruhi oleh tiga hal, sejarah, agama, dan budaya. Dengan begitu, kondisi habitus yang berperan dalam kontestasi politik adalah sejarah pembentukkan identitas Uken dan Toa di masa lalu dan pengaruh politik adu domba yang dilakukan kolonial Belanda.
Kata kunci: Politik identitas, dinamika politik lokal, arena, modal, habitus, aktor, dan etnik Gayo
(Uken) dan Cik (Toa) terhadap penguasaan tanah, pengaturan perpajakan yang terpusat di kota Takengon. Pola hubungan sosial inilah yang kemudian dilabelkan oleh kedua masyarakat melalui ungkapan urang  Uken (masyarakat yang mendiami kerajaan Bukit) dan urang Toa (masyarakat yang mendiami wilayah kerajaan (Cik Bebesan).
Konstestasi politik yang mengarah pada sentimen belah 3 (klan) dalam etnis Gayo cenderung dijadikan sebagai alat legitimasi aktor di arena politik untuk meraih kekuasaan. Menurut Sarumpaet (2012) mengemukakan bahwa, komunitas- komunitas yang terbingkai secara struktural dimanfaatkan oleh aktor-aktor lokal untuk mencapai kekuasaan melalui proses politik yang cenderung memobilisasi jaringan melalui identitas etnik serta sengaja diciptakan untuk memenangkan pertarungan, terutama pemilihan kepala daerah. Fenomena politik identitas belah Uken-Toa bukanlah relasi antar etnik yang berbeda, melainkan terjadi dalam etnik Gayo. Dikotomi belah Uken dan Toa  tersegmentasi dalam bingkai politik identitas yang direproduksi oleh aktor politik. Hasil temuan Klinken (2014) mengatakan bahwa, kelas penguasa birokrasi lokal yang bercirikan patronal berbasis pada etnis cenderung membangun aliansi dengan kelas menengah lokal, untuk perebutan sumber daya (Mariana et al 2017).
Jika ditarik secara garis besar, tampaknya praktik politik identitas dalam masyarakat Gayo direproduksi oleh aktor dalam perebutan kekuasaan, serta dijadikan alat untuk legitimasi politik, terutama ditingkat supra-desa. Praktik politik identitas di supra-desa menunjukkan bahwa hubungan antara kepentingan politik yang diciptakan oleh aktor diakuisisi oleh kekuatan modal seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya yang melibatkan aktor-aktor politik, baik itu dalam penguasaan aset-aset sumber daya, pembagian kekuasaan, hingga pembangunan di pedesaan. Hal ini sejalan temuan Alamsyah (2014) yang menyebutkan, bahwa mekanisme perebutan kekuasaan politik di supra-desa, telah bergeser menjadi mekanisme baru pencarian keuntungan bagi aktor tertentu yang biasa dikenal dengan istilah rent seeking atau disebut sebagai ouput dari sistem politik. Merujuk pada temuan-temuan di atas, maka diajukan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana aktor-aktor politik tersebut memainkan modal mereka ketika berlangsungya kontestasi politik, mulai di tingkat kabupaten hingga di pedesaan ? Dan bagaimana peranan habitus masing-masing aktor dalam kontestasi politik ? Dari kedua pertanyaan penelitian  di atas, guna menemukan pola  praktik politik identitas dalam masyarakat Gayo di era desentralisasi.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Praktik Sosial Bourdieu
Ada dua hal keunikan yang dimiliki teori Bourdieu antara dikotomi individu dan masyarakat. Selain itu dikotomi antara agen dan struktur, serta kebebasan-determinisme. Pertama , teori kunci mengenai habitus, arena dan modal dapat dipakai untuk mengidentifikasi dominasi kekuasaan yang diasumsikan selalu ada dalam masyarakat dengan melacak akumulasi kepemilikan modal dalam masyarakat. Kedua , pendekatan yang khas ini menjadi pijakan utama bagi Bourdieu dalam menjelaskan beragam fenomena, atau lebih tepatnya digunakan untuk membongkar dan menganalisis praktik kuasa yang berada dalam berbagai arena politik, budaya dan sebagainya (Krisdinanta 2014).
3. Belah sebenarnya adalah “pihak/sisi” yang menegaskan kampung (desa) tempat tinggal bersama (Hurgronje, 1996)
Menurut Boourdie dominasi yang diasumsikan itu tidak hanya mengenai ekonomi saja melainkan adanya dominasi etnik, budaya politik, dan gender di berbagai arena. Arena diartikan sebagai wilayah yang dinamis yang terdapat pertarungan- pertarungan untuk mendapat posisi tertentu. Sedangkan modal dalam pandangan Bourdieu, bukan hanya merujuk pada kepemilikan modal ekonomi semata, melainkan meliputi modal sosial, modal simbolik, modal budaya dan modal ekonomi  (Bourdieu,  1984).  Meskipun  demikian,  definisi modal sangatlah luas dan beragam yang  mengacu pada aspek materil dan non materil , seperti kekayaan, pendidikan, prestise, status, dan kekuasaan (Casey, 2008).
Berdasarkan kerangka penelitian di atas, guna menganalisis dan mengidentifikasi modal-modal yang digunakan oleh aktor politik dalam pemilihan umum kepala daerah ketika pemilihan kepala daerah, baik di tingkat kabupaten hingga di pedesaan. Selain itu juga guna menganalisis peran habitus aktor dalam kontestasi politik. Penelitian ini menggunakan teori Boordieu tentang habitus, arena dan modal untuk menjelaskan kontestasi aktor dalam  perebutan kekuasaan antara belah Uken  dan belah Toa.
Habitus adalah sikap, mentalitas, dan pandangan seorang tentang dunianya. Melalui habitus seseorang menilai, memutuskan dan mengevaluasi realitas yang dihadapinya (Raedeke et al 2003). Ringkasnya, habitus merupakan kebiasaan, yang menuntun manusia; misalnya berjalan, berfikir,  berbicara  yang  dilakukan  berulang-ulang  (Bourdieu 2010;  Reay 2004; Adams 2006; Banos 2017). Arena adalah ruang relasi yang menghubungkan individu dan kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Habitus berada dalam individu ( internal ) sedangkan arena berada di luar ( external ) individu yang saling berdialektika mempertaruhkan modal ekonomi, sosial budaya dan simbolik (Bourdieu, 2010).

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan case study (Creswell, 2014) . Alasan digunakan metode kualitatif. Pertama , untuk menggali informasi mengenai dinamika politik lokal dan bentuk modal yang digunakan oleh aktor politik dalam pemilihan kepala daerah di tingkat supra-desa. Kedua , untuk menganalisis habitus aktor politik antara Uken dan Toa di arena politik lokal.
Teknik pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan
80 |  Wantona Saradi. et. al . Praktik Politik Identitas dalam Dinamika Politik Lokal Masyarakat Gayo

## Gambar.1 Kerangka penelitian
wawancara mendalam melalui informan kunci. Pendekatan kualitatif ini dilakukan guna mengeksplor fenomena  yang tidak dapat dikuantifikasi secara statistik, terutama dinamika politik identitas antara belah Uken dan Toa dalam meraih kekuasaan. Selain itu, pendekatan kualitatif ini juga didukung oleh data kuantitatif berupa data sekunder dari instansi pemerintah yakni Komisi Independen Pemilihan (KIP) kabupaten Aceh Tengah dan Badan Pusat Statistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sejarah Belah dan Praktik Politik Identitas di Gayo Lut
Di Gayo Lut terdapat kelompok-kelompok klan yang tumbuh dan berkembang sebagai penanda (identitas) kewilayahan. Sekarang, praktik klan ini bisa ditemukan di beberapa wilayah Gayo Lut terutama Kecamatan Kebayakan dan Bebesen. Klan yang ada dalam masyarakat Gayo Lut ini disebut Belah. Istilah Belah mengacu pada dua hal, pertama; menunjukkan tempat atau pemukiman dan kedua, belah menandakan garis geanologis yang merujuk pada sistem patrilinial atau garis keturunan. Melalatoa (1983) menyebutnya sebagai sistem (moiety). Sistem (moiety) ini diartikan sebagai hubungan yang dibangun atas dasar pelapisan sosial yakni keturunan (kuru) yang terbagi dalam dua paroh masyarakat. 4 Paroh masyarakat adalah bentuk kesatuan sosial yang merupakan satu dari bagian masyarakat yang unilineal (garis keturunan) satu paroh masyarakatnya merupakan bagian dari beberapa klan (Melalatoa 1983).
Menurut riwayat, wilayah Gayo di masa lalu sering didatangi oleh orang Batak, dengan tujuan berdagang dan hanya sekedar berkelana saja. Pada masa raja Sangeda berkuasa yakni, raja Bukit terjadilah peristiwa pembunuhan akibat kekalahan perjudian antara orang Gayo dan Batak, sehingga banyak terbunuhnya orang Batak. Ternyata peristiwa ini membuat orang Batak ingin melakukan balas dendam. Kelompok orang Batak ini dipimpin oleh Lebe Kader, yang merupakan tokoh yang sudah lama tinggal di Aceh bagian Selatan, untuk belajar agama Islam. Ia adalah orang yang berpendirian dan bijaksana, ia ingin peristiwa pembunuhan ini diselesaikan dengan cara damai, bukan sebaliknya. Namun, kelompok lain tidak menyetujui rencana Lebe Kader, kelompok lain bersikukuh dengan anggapan hilang nyawa harus dibayar dengan nyawa.
Akhirnya mereka menempuh dengan tipu muslihat dengan menyerang wilayah kerajaan Bukit. Peristiwa sejarah ini yang pada akhirnya membuat Lebe Kader mendapatkan hak kekuasaan di Gayo. Lebe Kader dan raja Bukit membuat sebuah perjanjian, dimana raja Bukit membagi wilayah kekuasaan kepada Lebe Kader, yang kemudian mendirikan sebuah kerajaan yang bernama kerajaan Cik Bebesen (Melalatoa 1983). Inilah cikal bakal pembagian kekuasaan pada masyarakat Gayo yang kemudian munculnya kerajaan Cik di Bebesan.
Peristiwa pembagian kekuasaan tersebut merupakan cikal bakal adanya pertentangan antara Bukit dan Cik yang membentuk struktur masyarakat Gayo Lut menjadi dua kelompok yakni Belah Uken dan Belah Toa. Belah Uken merujuk pada masyarakat yang mendiami kecamatan Kebayakan dan Belah Toa mengacu pada masyarakat yang mendiami Kecamatan Bebesen. Dalam kontestasi politik, sentimen mengenai politik identitas Uken dan Toa kerap dijadikan sebagai instrumen politik dalam pemilihan kepala daerah.
4. Paroh masyarakat yang satu disebut sebagai Belah Uken   (Hulu) dan yang satu lagi disebut sebagai Belah Toa (Hilir).
Tanah Gayo dianggap wilayah yang multikulturalisme termasuk di Gayo Lut, karena di huni beragam identitas etnik. Pada tahun 2000 secara umum di wilayah Aceh sebaran jumlah penduduk  etnik didominasi oleh etnik Aceh 50,32 %, etnik Jawa 15,87 %, etnik Gayo 11,46 %, etnik Alas, 3,89 %, etnik Singkil 2,55 %, etnik Simeulue 2,47 %, etnik Batak 2,26 %, etnik Minangkabau 1,09 % (Gayatri 2008). Dalam kekuasaan, kontestasi antara etnik Aceh, Jawa, dan Minangkabau tidak terjadi. Perebutan kekuasaan ditingkat lokal yakni dalam memilih calon kepala daerah yang mempertemukan aktor- aktor yang berasal dari etnik Gayo sendiri.
Skema politik lokal yang dibangun adalah mengenai sentimen urang-urang , yakni pertentangan urang Uken dan Toa dalam masyarakat Gayo Lut. Pertentangan Belah ini diciptakan untuk memproleh pengaruh dan legitimasi kekuasaan sesaat. Secara kultural konstruksi identitas etnik yang dimiliki oleh etnis Gayo dan terdapatnya Belah Uken dan Toa, seringkali digunakan sebagai atribut untuk mencapai kekuasaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa, keberadaan identitas tersebut merupakan konstruksi sosial yang terbentuk melalui peristiwa sejarah dalam waktu tertentu yakni, pra kolonialisme, masa kolonialisme, pasca kemerdekaan hingga reformasi (tabel 1).
Oleh sebab itu, sejarah mencatat dengan adanya pembagian kekuasaan antara kerajaan Bukit (wilayah Uken) dan kerajaan Cik (wilayah Toa) di masa lalu telah berkembang menjadi kluster politik dalam setiap moment politik dan dimanfaatkan sebagai kepentingan sesaat. Kluster politik dibangun atas dasar kepentingan yang melatari tindakan politik aktor melalui memperebutkan kursi kepala daerah dan pembagian kekuasaan wilayah (tabel 2).
Berdasarkan tabel 2, pada fase pra-kolonial pertentangan antara Uken dan Toa didominasi pembagian kekuasaan antara kerajaan Bukit dan kerajaan Cik dengan melibatkan raja sebagai aktor utama. Sedangkan, fase kolonial, pertentangan Bukit (Uken) dan Cik (Toa) menjadi alat propaganda politik kolonial Belanda. Selain itu, Belanda memberikan kontrol kekuasaan ekonomi politik kepada raja Bukit dan Cik untuk mengutip pajak dan memberikan kepada Belanda. Pasca kemerdekaan hingga rezim reformasi pertentangan Uken-Toa beralih kepada perebutan kursi kepala daerah, jabatan politik dan proyek pembangunan. Pertentangan Uken dan Toa di era reformasi cenderung hanya untuk perebutan sumber pos
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 6 No 1 April 2018, hal 79-87 |  81
Tabel 1. Fase-fase Periodesasi Pertentangan antara Uken dan Toa di Gayo Lut
Peristiwa Fase Periodesasi Tahun - Munculnya republik miniatur dan kerajaan tradisional di Gayo Lut Pra Kolonialisme 1560- 1902 - Pembagian kekuasaan antara dua kerajaan tradisional Cik dan Bukit oleh Belanda Masa Kolonialisme 1902- 1945 - Runtuhnya adat dan pertentangan Belah dalam masyarakat Gayo Lut dan sentimen identitias Uken dan Toa dalam mengontrol kekuasaan Kemerdekaan - Reformasi 1945- sekarang
Sumber: diolah dari berbagai sumber dan hasil penelitian (2018)
anggaran APBD yang ada dalam pemerintahan dan posisi- posisi strategis di SKPD untuk mengamankan proyek-proyek pemerintahan.

## Modal-Modal dalam Kontestasi Politik Lokal
Di arena politik lokal, bentuk modal yang dimainkan oleh aktor politik berupa, ekonomi, sosial, politik dan budaya sebagai bentuk dominasi kekuatan politik. Modal adalah aspek fundamental yang harus dimiliki oleh setiap aktor dalam mengikuti pemilihan kepala daerah. Semakin besar modal yang dimiliki aktor, maka semakin besar peluang untuk memenangkan pertarungan. Tanpa kepemilikan modal, pertarungan dan tujuan tidak bisa dicapai. Melalui arena pertarungan antar aktor dan relasi–relasi perjuangan dibangun, serta diatur melalui logika modal (Harker et al 2009).  Modal adalah elemen penting dalam memperebutkan posisi–posisi kekuasaan di arena politik .Berdasarkan data yang tersedia di lokasi studi modal aktor yang dominan dimainkan bisa di lihat pada tabel (tabel 3).
Tabel 3 mengilustrasikan bentuk modal–modal yang dimainkan aktor politik dalam kontestasi politik lokal tahun 2012, baik ditingkat kabupaten hingga ke pedesaan. Modal politik 5 meliputi dukungan partai politik, pengalaman politik, sedangkan modal sosial meliputi banyaknya organisasi sosial yang melibatkan aktor politik disetiap tingkatan baik di kabupaten hingga ke pedesaan. Modal sosial itu terdiri, dari kelompok tani, karang taruna, dan organisasi agama. Modal ekonomi sangat menentukan proses pemilihan kepala daerah, setiap pasangan calon kandidat rata-rata menghabiskan biaya politik dari yang  paling rendah, Rp 2 miliar dan paling besar Rp 20 milliar. Pada praktiknya, modal yang dominan dimainkan oleh aktor politik adalah modal politik, sosial dan ekonomi. Sedangkan, modal simbolik yang dipertaruhkan merujuk pada identitas Uken-Toa sebagai praktik kampanye 5. Hasil wawancara dengan informan dengan inisial NH tanggal 18 Maret 2018.
politik yang dipropagandakan oleh aktor–aktor politik dalam mengikuti pemilihan kepala daerah tabel (4).
Kontestasi politik dan akumulasi modal–modal yang dimainkan oleh aktor–aktor politik baik di tingkat kabupaten hingga kepedesaan terdapat dua pola yakni pendekatan melalui politik, ekonomi dan agama. Pertama, modal ekonomi yang dimainkan  dengan cara membagikan sejumlah uang, ditingkat elit, tim sukses, dan relawan yang disokong oleh pengusaha dan kontraktor yang mendukung calon kandidat yang akan mengiikuti pemilihan kepala daerah. Pola kedua adalah  melalui pedekatan agama yakni, dengan membangun tempat ibadah, dan memberi biaya kepada kelompok
82 |  Wantona Saradi. et. al . Praktik Politik Identitas dalam Dinamika Politik Lokal Masyarakat Gayo
Tabel 2. Fase Pertentangan antara Uken dan Toa di Arena Politik
Periode Pertentangan Bentuk Pertentangan Aktor yang terlibat Pra-kolonial Pembagian kekuasaan berbasiskan wilayah antara reje Bukit dan reje Cik di Kebayakan dan Bebesen Reje Kolonial Sebagai politik adu domba, dengan memberikan kewenangan oleh Belanda dalam pengaturan ekonomi dan perpajakan antara Bukit dan Cik Reje Pasca kemerdekaan Istilah Uken dan Toa berkembang menjadi kampanye politik populisme untuk memilih kandidat tertentu, demi kekuasaan jabatan politik dan perebutan proyek APBD Aktor politik, Kontraktor, dan Kelompok kepentingan Tabel 3. Modal yang dimainkan Aktor Politik dalam Kontestasi Politik Lokal dari Kabupaten Hingga ke Pedesaan Aktor Level Bentuk Modal yang dimainkan Belah Uken Kabupaten Modal politik; mengamankan partai politik dengan memberikan mahar politik kepada masing–masing partai politik pengusung. Modal sosial;
mengisi jabatan politik organisasi keagamaan, Muhammadiyah dan LSM. Modal ekonomi; memberikan mahar politik kepada partai pengusung dan membelikan kendaraan operasional kepada tim sukses. Modal budaya; tingkat pendidikan rata–rata sarjana. Modal simbolik; sebagian aktor adalah keturunan umara. Pedesaan Mengamankan pengurus partai politik di kecamatan dan simpatisan partai politik di tingkat desa. Modal sosial; mengisi dewan kehormatan masjid. Dominan adalah birokrat. Modal ekonomi; membagikan sembako dan alat pertanian membelikan kendaraan operasional di tingkat desa. Modal budaya;
mengisi pengajian, ceramah agama, menghadiri pesta adat, upacara kematian. Modal simbolik; pengaruh keterwakilan belah. Belah Toa Kabupaten Modal politik; mengamankan partai politik pengusung dengan memberikan mahar politik kepada masing–masing partai politik pengusung. Modal sosial; mengisi jabatan politik organisasi keagamaan asosiasi kontraktor, dan birokrat. Modal ekonomi; memberikan mahar politik kepada partai pengusung. Modal budaya; tingkat pendidikan rata-rata magister. Modal simbolik tidak ditemukan Pedesaan Mengamankan pengurus partai politik di kecamatan dan simpatisan partai politik di tingkat desa. Modal sosial; mengisi dewan kehormatan di kelompok- kelompok tani dan masjid.m Modal ekonomi;membagikan sembako dan alat pertanian, biaya bantuan untuk kelompok pengajian dan membangun tempat ibadah. Modal budaya; mengisi pengajian, ceramah agama, menghadiri pesta adat, upacara kematian. Modal simbolik; pengaruh keterwakilan belah.
pengajian. Selain itu juga, untuk mempengaruh pemilih (masyarakat) terutama untuk kelompok petani sebagian kandidat membagikan modal usaha,  pupuk, perlengkapan tani (cangkul, parang, tractor). Modal-modal yang dimainkan para kandidat pemilihan kepala daerah ini yang dianggap paling mempengaruhi tingkat pemilih adalah modal politik, yang dimainkan di arena agama ( spritual ) seperti membangun tempat ibadah, bantuan biaya kepada kelompok agama dan bantuan dana kegiatan keagamaan.

## Habitus Aktor dalam Kontestasi Politik Lokal
Sentimen politik Uken dan Toa yang terjadi di arena politik lokal adalah bentuk praktik politik berbasis identitas. Keberadaanya bisa bersifat laten dan potensial, serta bisa menjadi kekuatan politik yang dominan. Praktik politik identitas yang mempertemukan aktor Belah Uken dan Toa terdapat peran habitus yang menentukkan dan mempengaruhi praktik politik di lokasi studi. Habitus adalah elemen penting yang dimiliki aktor dalam menilai, menentukan, memutuskan dan mengevaluasi realitas sosial mereka, dengan kata lain habitus merupakan perantara aktor di berbagai arena, terutama di arena politik. Sebagaimana temuan penelitian ini, habitus politik aktor Belah Uken dan Belah Toa yang tampak di arena politik. Habitus politik aktor Belah Toa meliputi, pragmatisme, tradisionalisme, dan loyal. Sedangkan, habitus politik aktor
Belah Uken meliputi, realisme, modernisme, dan royal. Itulah habitus politik Belah Uken dan Toa yang dominan terlihat di pentas politik lokal. 6
Habitus politik aktor Belah Toa yang bersifat pragmatisme cenderung mengedepankan capaian tujuan ketimbang proses. Bagi aktor Belah Toa dalam meraih kekuasaan bisa saja menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan. Apapun akan dilakukan demi menjamin kepentingan ekonomi dan tujuan politik sesaat. Sementara itu, sifat tradisionalime yang dimiliki oleh aktor Belah  Toa adalah kuatnya hubungan patron- klien. Patron-klien di bangun di arena politik sebagai instrumen politik untuk mendulang suara saat pilkada berlangsung. Bagi aktor Belah Toa, praktik patron-klien ini adalah kunci untuk mengamankan dan mengontrol kekuasaan. Di tingkat elit, patron berfungsi sebagai penyokong dana, biaya politik termasuk praktik politik uang (money politic ) dan menjadi elemen kunci untuk memobilisasi massa dalam pilkada. Posisi klien disi oleh tim-tim sukses pemenangan aktor dari Belah Toa yang bertarung. Situasi ini  menurut aktor Belah Toa adalah sebagai strategi untuk memenangkan pertarungan politik. Demi  menjamin  tujuan  kekuasaan,  afliasi  penting  dilakukan antara patron-klien mengakar begitu kuat. Sikap loyal juga ditunjukkan oleh aktor Belah Toa sebagai bentuk habitus yang membentuk dan menjaga keberlangsungan hubungan antara patron-klien. Loyalitas adalah cerminan kesetiaan antara patron-klien dengan mendistribusikan jabatan politik dan mengamankan proyek pembangunan di pemerintahan.
Temuan berikut adalah habitus politik aktor Belah Uken bercirikan realisme. Sikap realisme terbentuk akibat respon dari situasi yang sedang terjadi. Aktor Belah Uken cenderung bersikap mengikuti arus atau sesuai dengan kondisi lingkungan dan proses politik yang terjadi. Bagi aktor politik Belah Uken sikap ini merupakan sebagai prilaku dan respon terhadap proses politik di Gayo Lut. Aktor belah Uken menganggap dalam memproleh kekuasaan mereka mengedepankan berafliasi  dengan  aktor  Belah Toa.  Sebab,  untuk  mendulang suara basis massa dominan di wilayah Toa ketimbang wilayah Uken. Situasi ini mengisyaratkan jika ingin memenangkan pertarungan harus berafliasi (kolaborasi). Sikap modernisme juga ditunjukkan oleh aktor dari Belah Uken. Kecenderungan lebih terbuka dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sebab, aktor-aktor dari Belah Uken dominan berasal dari kelas menengah perkotaan dan memiliki pendidikan tinggi. Gaya kosmopolit terlihat jelas tampak pada sikap aktor dari Belah Uken, baik ketika kampanye politik dan berargumentasi saat debat politik. Akibat adanya sikap realisme dan modernisme tersebut, yang merupakan bentuk habitus politik dari aktor Belah Uken menunjukkan sikap royal di arena politik. Sikap royal ini mengindikasikan bagi aktor Belah Uken gemar berbagi kekuasaan, tidak memandang status, identitas dan golongan. Mereka percaya dengan adanya sikap royal hubungan kekuasaan politik dengan berbagai kalangan akan berlangsung lenggeng dan mapan (tabel 5).
Dimensi politik Uken-Toa adalah ungkapan perbedaan wilayah yang terjadi dalam masyarakat Gayo Lut bukan pada perbedaan kultural. Di pentas politik identitas wilayah menjadi kekuatan simbolik yang direproduksi oleh aktor-aktor politik untuk mencapai tujuan kekuasaan. .Dalam setiap kesempatan politik identitas mengenai urang Uken dan Toa yang berkembang dalam masyarakat Gayo Lut kerap disuarakan oleh aktor-aktor politik demi kepentingan kekuasaan sesaat. Idenitas Uken dan Toa kerap dijadikan sebagai alat legitimasi politik mengenai eksistensi keberadaan aktor belah Uken dan belah Toa saat
6. Hasil wawancara dengan informan MR 28 Februari 2018.
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 6 No 1 April 2018, hal 79-87 |  83
Tabel 4. Identifikasi Modal Aktor dalam Kontestasi Politik
Lokal Inisial Aktor Asal Aktor Modal  aktor NS-KA Belah Toa- Toa Modal finansial mencapai 20 milliar, didukung oleh gabungan   partai politik sebanyak 11 kursi, kepala daerah petahana, pendidikan magister IKL- MRD Belah Uken- Toa Modal finansial Rp 15 milliar, didukung  oleh gabungan partai politik sebanyak enam kursi, mantan kombatan GAM, pendidikan sarjana MI-AZ Belah Toa- Toa Modal finansial Rp 10 milliar, didukung oleh gabungan partai politik sebanyak enam kursi, birokrat dan pendidikan sarjana dan magister MW-NL Belah Uken- Toa Modal finansial Rp 10 milliar, didukung oleh gabungan partai politik sebanyak 5 kursi, birokrat dan pendidikan sarjana WD-SG Belah Uken- Jawa Tidak diketahui BZM-GM Belah Uken- Jawa Tidak diketahui AI-SYR Belah Uken- Toa Tidak diketahui NH-MN Belah Uken- Toa Modal finansial Rp 2 milliar, maju melalui jalur perseorangan, pimpinan pesantren birokrat dan pendidikan sarjana BA-SFY Belah Toa- Toa Tidak diketahui RS-FJ Belah Uken- Toa Tidak diketahui MR-RM Belah Uken- Toa Modal finansial Rp 500 juta, maju melalui jalur perseorangan, sekretaris organisasi keagamaan, birokrat dan pendidikan sarjana
pemilihan kepala daerah (pilkada).
Gambaran mengenai habitus antara Belah Uken dan Belah Toa seperti tertera pada Tabel 5, terdapat  perbedaan yang signifikan.  Habitus  aktor  Belah  Toa  meliputi,  pragmatisme, tradisional dan loyal. Sedangkan, aktor Beleh Uken realisme, modernisme, dan royal. Sikap pragmatisme, tradisional, dan loyal yang terdapat pada aktor Belah Toa mempengaruhi praktik sosial mereka dalam kontestasi politik.
“... Karakteristik  Uken  jika  sebagai  pemimpin cenderung inklusif dan gemar megumpulkan harta akan tetapi royal untuk berbagi, jika Karakteristik pemimpin dari Toa esklusif dan tertutup gemar mengumpulkan harta tetapi tidak akan pernah bisa berbagi ” (wawancara tanggal 28/02/2018).
Dari segi kepemimpinan karakteristik Belah Toa cenderung lebih esklusif. Karakteristik ini merupakan tipikal pemimpin yang berasal dari Belah Cik (Toa). Esklusif yang melekat dalam karakteristik pemimpin sebagai bentuk pragmatisme ketika menjadi kepala daerah. Perwujudan esklusif bisa ditemui dalam praktik habitus aktor yang berasal dari Belah Toa. Kemudian, karakteristik aktor dari Belah Toa dalam aspek politik cenderung bersatu hanya karena kepentingan, dan sangat mudah terpecah belah. Belah-belah induk di Belah Toa bersifat hirarkis. Perwujudan hirarkis bisa dilihat dari persebaran masyarakatnya hanya satu wilayah yakni Bebesen. Praktik habitus aktor pada Belah Toa digunakan sebagai strategi  untuk meraih kekuasaan saat pergelaran pemilihan kepala daerah dengan membangun hubungan patron-klien. Strategi ini digunakan oleh aktor yang sedang berkuasa untuk mempertahankan kedudukannya di pemerintahan.

## Pola Sebaran Uken dan Toa di Berbagai Wilayah
Keterkaitan struktur politik antara Uken dan Toa ditandai dua hal. Pertama, pola sebaran politik Uken berorientasi
pada bentuk Sentrifugal yakni menyebar ke banyak wilayah. Wilayah itu meliputi, Kebayakan, Lut Tawar, Bintang dan Bener Meriah (wilayah pemekaran dari Aceh Tengah tahun 2003). Sedangkan, pola sebaran politik Toa berorientasi pada bentuk Sentrifetal yakni, terpusat pada wilayah terbatas (gambar 3).
Wilayah terbatas itu hanya meliputi, Bebesen, Pegasing, Celala, dan Ketol. Basis kewilayahan Toa adalah Bebesen. Fenomena politik uken-toa memang hanya terjadi di Gayo Lut dan mencuat ketika bergulirnya pemilihan kepala daerah. Menurut data Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah, pemilih yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tahun 2017 berjumlah 110.285 orang yang tersebar di empat belas kecamatan. DPT terbanyak adalah Kecamatan Bebesen dengan jumlah 18.932 orang dan DPT paling sedikit adalah Kecamatan Atu Lintang dengan jumlah 3.781 orang (tabel 6).
Berdasarkan (tabel 6) terdapat tiga bentuk zona wilayah, yakni Uken, Toa dan independen. Wilayah Uken meliputi Kebayakan, Lut Tawar dan Bintang, sedangkan wilayah Toa, Bebesen, Pegasing, Silih Nara, Ketol, Atu Lintang, dan Celala. Untuk wilayah independen seperti Linge, Kutepanang, Bies, Jagong Jeget dan Rusip Antara merupakan wilayah independen serta masyarakatnya menganggap bukan reprsentasi dari Uken dan Toa, terutama wilayah Linge. Sedangkan, Bies dan Jogong Jeget merupakan wilayah transmigrasi dan komposisi penduduknya terbagi menjadi beberapa etnik, Gayo, Jawa, Aceh yang tidak berkaitan langsung dengan wilayah Uken dan Toa. Berikut di bawah ini pembagian zona wilayah yakni, wilayah Uken, wilayah Toa, dan wilayah independen (gambar 2). Pada praktiknya, aktor yang berasal dari wilayah Uken dan Toa ketika bergulirnya pemilihan kepala daerah kerap
84 |  Wantona Saradi. et. al . Praktik Politik Identitas dalam Dinamika Politik Lokal Masyarakat Gayo
Tabel 5. Habitus politik aktor dan praktik habitus di arena politik lokal
Aktor Habitus politik Makna Praktik dalam kontestasi politik Belah Toa Pragmatisme mementingkan capain tujuan ketimbang proses Esklusif Tradisionalisme Hubungan patron dan klien Kohesivitas rendah Loyal Setia dan patuh kepada kelompoknya Hirarkis Belah Uken Realisme Berfikir dan bertindak sesuai kondisi lingkungan Inklusif Modernisme Kemampuan menyesuaikan diri dengan modernitas tanpa meninggalkan adat istiadat. Kohesivitas tinggi Royal Mudah berbagi termasuk jabatan politik dan kekuasaan Egaliter
Gambar 2. Pola sebaran praktik politik identitas di arena politik  lokal
Tabel 6. Pembagian wilayah dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Aceh Tengah Wilayah Uken/ Pemilih Wilayah Toa/ Pemilih Wilayah independen/ Pemilih Kebayakan/8.900 Bebesen/18.932 Linge/5.800 Lut Tawar/5.949 Pegasing/11.430  Kutepanang/4.470 Bintang/9.909 Silih Nara/13.103 Bies/4.434 Ketol/8.067 Jagong Jeget/5.747 Atu Lintang/3.781 Rusip Antara/4.191 Celala/5.572 Jumlah 24.758 60.885 24.642 Jumlah Total 110.285
Sumber: Diolah dari data KIP Aceh Tengah 2012-2017
mempropagandakan kekuatan politik antara penduduk Gayo pribumi dan pendatang. Hal ini dengan tegas dikatakan.“ Politik  Uken-Toa  tidak  nampak  dengan  jelas  di  permukaan, tetapi dalam proses politik, sentimen urang-urang itu terjadi, terutama dalam memilih bupati,” (wawancara dengan IHL 16/03/2018.
Di arena politik, sentimen dan kebencian mengenai urang Uken dan Toa telah menjadi ingatan sejarah yang sulit dilupakan antara aktor belah Uken dan Toa dalam kontestasi politik lokal. Seperti dikatakan. “ Pertentangan antara Orang Bukit dan Cik diawali dengan terbaginya wilayah kekuasaan kerajaan Bukit kepada Cik Bebesen. Orang Cik dianggap sebagai pendatang dari Tanah Batak, maka ada sentimen yang terus dibangun bahwa, orang Bukitlah yang memiliki hak  atas  wiayah-wilayah  Di  Gayo.  Tetapi,  pada  kenyataan hampir sebagian wilayah di Gayo Lut terdapat orang Cik . Di dalam politik sentimen ini dibangun oleh elit politik untuk kepentingan kekuasaan semata,” (wawancara dengan IHL 16/03/2018. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa, atas dasar adanya pembagian wilayah tersebut merupakan potret perjalanan sentimen Uken-Toa yang terus direproduksi mengenai eksistensi masing-masing identitas sebagaimana dikatakan oleh informan IHL.

## Dinamika Politik Lokal
Pemilihan kepala daerah (pilkada) pertama kali dan dipilih secara langsung oleh masyarakat di Aceh Tengah adalah sejak keterpilihan aktor NS tahun 2007. Sementara pada pilkada ditahun 2012 aktor NS sebagai petahana kembali memproleh kekuasaan untuk kedua kalinya. Berdasarkan keterwakilan aktor, NS berasal dari Bebesen yang dianggap sebagai representasi dari wilayah Toa. NS merupakan satu-satunya aktor dari Belah Toa yang pernah menjabat kepala daerah pasca reformasi.
Kontestasi perebutan kekuasaan antara Belah Uken dan Belah Toa adalah bentuk dinamika politik lokal berbasis identitas, yang senantiasa menjadi populer saat menjelang pemilihan kepala daerah. Sebelum politik desentralisasi dijalankan, kekuasaan di aras lokal didominasi oleh Belah Uken dan berakhir pada tahun 2006. Sesudah itu, barulah Belah Toa memproleh kekuasaan untuk pertama kalinya pada  era desentralisasi. Dengan demikian, adapun identitas politik menjadi instrumen di era desentralisasi pemilihan kepala daerah dapat dilihat pada gambar 4.
Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa pada pilkada tahun 2012 tiga pasangan kandidat  yang sama dari Belah Toa yakni NS-KA, MI- AZ, dan BA-SFY. Dua pasangan
calon diusung oleh partai politik yakni, NS-KA dan MI-AZ. Sedangkan pasangan BA-SFY maju melalui jalur independen (Perseorangan). Ketiga pasangan ini adalah reperentasi dari Belah Toa. Pasangan NS-KA didukung oleh 11 partai politik yang merupakan mayoritas partai pemenang pileg periode 2009-2014. Sedangkan, aktor IKL-MRD diusung oleh gabungan partai politik dengan jumlah 6 kursi dan pasangan MW-NL didukung partai politik dengan jumlah 5 kursi. Empat pasangan lain yakni MI-AZ, NH-MN, RS-FJ, dan MR maju melalui jalur perseorangan (independen). Enam pasangan ini merupakan kolaborasi antara Belah Uken dan Belah Toa. Menariknya lagi, dua pasangan lain yakni WD-SG dan BZM- GM yang juga maju melalui jalur perseorangan, berkolaborasi antara Belah Uken dan etnik Jawa. Hal ini didasari dengan komposisi jumlah etnik Jawa di beberapa wilayah di Aceh Tengah, yakni di kecamatan Jagong Jeget dan Bies.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 merilis jumlah penduduk Aceh Tengah sampai pada tahun 2016 mencapai 200.412 jiwa yang tersebar di empat belas kecamatan. Jumlah penduduk terbanyak adalah kecamatan Bebesen sebanyak 39.437 jiwa dan paling kecil adalah kecamatan Rusip Antara 6.970 jiwa. Berdasarkan data Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tengah (2017) jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 110.341 jiwa dan jumlah DPT terbanyak adalah kecamatan Bebesen sebanyak 18.518 DPT.
Berdasarkan jumlah DPT yang dimiliki oleh kecamatan Bebesen dapat disimpulkan bahwa secara politik elektoral sangat diuntungkan bagi kandidat yang berasal dari wilayah ini, karena merupakan jumlah DPT terbanyak di kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan  prolehan suara hasil pemilihan calon bupati tahun 2012 dimenangkan kandidat yang berasal dari Bebesen yang merupakan representatif dari kelompok Toa yakni aktor NS dengan prolehan suara sebesar 31.285 suara.  Aktor NS diuntungkan dari segi jumlah DPT dan aktor NS sendiri adalah mantan birokrat yang cukup populer di masyarakat Gayo Lut terutama di Bebesen. NS mengalahkan pesaingnya yakni, aktor IKL yang memproleh suara sebanyak 21.835 suara. Aktor IKL adalah representasi dari kelompok wilayah Uken dan sekaligus mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Politik desentralisasi yang telah berjalan ini, berimplikasi pada praktek politik lokal di Gayo, terutama menguatnya identitas lokal yakni belah Uken dan Toa dalam masyarakat Gayo Lut. Dinamika politik lokal yang mempertemukan antara belah Uken dan Toa adalah permainan aktor semata. Identitas Uken- Toa direproduksi hanya sebagai upaya membunuh karakter lawan politik lewat basis-basis kewilayahan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Gayo Lut.
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 6 No 1 April 2018, hal 79-87 |  85
Gambar 3. Sebaran  Belah Uken dan Toa berdasarkan wilayah
Gambar 4.  Praktik politik berbasis identitas dalam konsestasi politik lokal tahun 2012
“.Pada pilkada tahun 2012 kepala daerah petahana diuntungkan pada waktu, dia menguasai pemerintahan, partai politik, termasuk membangunan tempat ibadah dan bantuan untuk kelompok pengajiian yang disetiap desa memiliki dua hingga tiga kelompok pengajian. Tetapi, sebenarnya itu adalah strategi bupati petahana untuk mempertahankan kekuasaan pada periode berikutnya.  Kalau  politik  sentimen  Uken  dan  Toa adalah strategi untuk membunuh karakter lawan politik, ” (wawancara dengan NH tanggal 18/03/2018)
Representasi kewilayahan mengenai Uken dan Toa dianggap cara yang paling ampuh untuk mempengaruhi masyarakat di tingkat desa untuk memilih kandidat kepala daerah tertentu. Kontestasi aktor politik dalam memperebutkan kekuasaan berlaku di tingkat elit dan berkembang di akar rumput. Pola praktiknya dengan mempropagandakan urang-urang (orang) yakni antara  Uken dan Toa di masyarakat desa. Fakta lain juga menunjukkan, selain praktik politik identitas bahwa, dua calon kandidat kepala daerah yang dianggap memiliki elektabilitas tinggi mempersiapkan masing-masing calon kandidat tandingan untuk merusak atau memecahkan prolehan suara.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Praktik politik identitas yang terjadi dalam masyarakat Gayo Lut ditandai dua hal. Pertama, setiap aktor yang bertarung dalam mengikuti pemilihan kepala daerah dominan memainkan modal mereka dari modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi,. Namun demikian, modal yang paling berperan dalam kontestasi politik adalah modal sosial dan modal politik serta didukung oleh modal ekonomi. Modal sosial yang dimiliki aktor adalah jaringan dan relasi dalam masyarakat yang diciptakan melalui jaringan dalam bentuk investasi sosial, yakni sebagai aktivis dan syiar agama sedangkan jaringan aktor dibangun melalui pimpinan partai politik, pengusaha dan elit politik. Modal politik senantiasa didukung oleh kuatnya hubungan antara aktor dan partai politik serta pengalaman aktor di birokrasi, baik sebagai eksekutif maupun legislatif. Identitas Uken dan Toa yang dipropagandakan dalam kontestasi politik hanyalah sebagai alat legitimasi politik sesaat untuk kepentingan politis. Pertentangan antara wilayah Uken dan Toa sengaja diciptakan oleh aktor politik. Sehingga, dampak dari praktik politik identitas jika senantiasa direproduksi akan memicu disintegrasi yakni,  ketimpangan antar kelompok dan konflik komunal.
Kedua, peranan masing-masing habitus aktor dipengaruhi oleh sejarah, budaya dan agama yang terbentuk melalui proses interaksi terutama dengan hadirnya identitas Uken dan Toa dalam masyarakat Gayo. Selain itu, habitus aktor cenderung berafliasi  dengan  hasrat  berkuasa  dan  mempropagandakan urang-urang (orang)  baik Uken  dan Toa untuk mencapai tujuan aktor. Praktik politik identitas yang mengatasnamakan sentimen belah Uken dan Toa adalah bagian dari membunuh karakter lawan politik saat pilkada berlangsung. Proses politik dalam sistem demokrasi yang berlaku di Gayo Lut melahirkan kepemimpinan lokal berdasarkan kelompok dan golongan bukan reprsentasi dari masyarakat. Sistem politik yang terbangun berdasarkan patron politik dan politik transaksional yang sulit dihindarkan.
Hasil penelitian ini menyarankan bahwa, propaganda mengenai Uken dan Toa sepatutnya dihilangkan. Para aktor yang berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah seharusnya memanfaatkan identitas antara Uken dan Toa sebagai strategi
politik  untuk  berafiliasi  di  arena  politik  lokal.  Tujuannya adalah untuk  melahirkan pemimpin politik yang yang menceminkan representasi identitas dan mampu membangun Gayo secara komprehensif di semua sektor, bukan pemimpin yang diwarnai oleh kepentingan kelompok tertentu. Politik yang tidak mengedepankan kelompok atau identitas tertentu akan membawa dampak pada kemajuan wilayah yang lebih baik. Akhirnya, penelitian lanjutan tentang praktik politik identitas diharapkan lebih banyak lagi dan memberikan masukan terhadap jalan politik desentralisasi yang telah berjalan sampai sejauh ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Adams, M. 2006. Hybridizing  Habitus  and  Reflexivity: Towards an Understanding of Contemporary Identity. [Internet] [Diakses 18 Maret 2017] Sociology 40 (3),
511-528. Tersedia pada: http://journals.sagepub.com Alamsyah R.A. 2009. Islam, Jawara dan Demokrasi: Geliat Politik Banten Pasca Orde Baru. Jakarta (ID): Penerbit Dian Rakyat. Banos. VF. 2017. The Field of Fields. The state According to Pierre Bourdieu . [Internet] [Diakses 3 Oktober 2017],
Culture & History Digital Journal, Vol 6 (1). Tersedia pada: http://aprendeenlinea.udea.edu.co (BPS) Badan Pusat Statistik 2017. Provinsi Aceh Dalam Angka. Aceh Tengah (ID): Badan Pusat Statistik.
Bourdieu P. 2010. Arena  Produksi  Kultural  Sebuah  Kajian Sosiologi  Budaya (Terj Yudi Santosa). Bantul (ID): Kreasi Wacana. Bowen J R. 1989. Poetic Duels and Political Change in The Gayo  Highlands  of  Sumatra . [Internet] [Diakses 2 Februari 2017] American Anthropologist 91 (1) 25-40. Tersedia pada: http://onlinelibrary.wiley.com Casey. KL 2008. Defining political capital: A reconsideration of Bourdieu‟ s Interconvertibility theory . St Louis, USA:
Lab for Integrated Learning and Technology. [Internet].
[Diakses 1 Oktober 2016] Journal  University    of missouri . Tersedia pada: http://citeseerx.ist.psu.edu/ Creswell W J. 2013. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset . Yogyakarta (ID): Pustaka Belajar. Gayatri I. H. 2008. Ornamen Identitas dan Etnisitas Ureung Aceh Internet [ Dikutip 9 Mei 2018]. Tersedia: http:// srinthil.org/307/ornamen-identitas-dan-etnisitas- ureung-aceh/ Hurgronje C. S. 1996. Gayo Masyarakat dan Kebudayaan Awal Abad 20 . Terjemahan Hatta Hasan Aman Asnah Ed 1. Jakarta (ID): Balai Pustaka. Jumadi dan Yakoop. 2015. Keterwakilan etnis dalam Kepemimpinan Politik Pasca Orde Baru . [Internt] {Diakses 18 Mei 2017]. Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah 11 (2)71-143. Tersedia pada : https://ejournal. unri.ac.id Krisdinanta N. 2013. Pierre Bordiue Sang Juru Damai. [Internet] [Diakses 6 Agustus 2017] Kanal 2 (2) 107- 206. Tersedia pada: http://ojs.umsida.ac.id Maarif S. A. 2012. Politik  Identitas  dan  Masa  Depan Pluralisme Kita [edisi digital]. Jakarta (ID): Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi.
Mariana D et al . 2017. Desa:  Situs  Baru  Demokrasi  Lokal . Yogyakarta (ID): Penerbit IRE.
Muhaemin 2016. Penguatan Tradisi dan Simbol Elit Aristokrat Dalam Dinamika Politik Lokal di Kabupaten Soppeng . [Internet] [Diakses 7 Maret 2017] UIN Sunan Kalijaga [Tesis]. Tersedia pada: http://digilib.uin-suka.ac.id Melalatoa, JM. 1983. Pseude  Moiety  Gayo  Satu  Analisa Tentang Hubungan Sosial Menurut Kebudayaan Gayo .
86 |  Wantona Saradi. et. al . Praktik Politik Identitas dalam Dinamika Politik Lokal Masyarakat Gayo
Jakarta (ID): Universitas Indonesia (Disertasi). Raedeke H.A. et al 2003. Farmers, the Practice Of Farming and the Future Of Agroforestry: An Application Of Bourdieus Consepts Of Field and Habitus . University Of Missouri Columbia. Journal Rural Sociology 68 (1) 64-86.
Reay, D. 2004 . It’s All Becoming A Habitus: Beyond The Habitual  Use  Of  Habitus  In  Educational  Research . [Internet] [Diakses 18 Maret 2017] British Journal of Sociology of Education, 25 (4), 431-444. Tersedia pada: https://www.tandfonline.com
Sarumpaet. A.B.M. 2012. Politik  Identitas  Etnis  Dalam Kontestasi Politik Lokal. [Internet] [Diakses 17 September 2017]. Jurnal Kewarganegaraan, 19 (02). Hal 52-60. Tersedia: http://digilib.unimed.ac.id Sjaf S. et al , 2012. Pembentukan Identitas Etnik di Arena Ekonomi Lokal. [Internet] [Dikutip 2 Februari 2017]. Sodality 6 (2): 170-178. Tersedia: http://journal.ipb. ac.id/index.php/sodality/