## TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN HAKI HANDPHONE COPY DRAW
(HDC) BERDASARKAN UU DESIGN INDUSTRI (Studi Pada Kanwil Hukum & HAM Prov. Lampung)
Oleh:
Erlina 1)
Suta Ramadan 2)
Nabila Fakhirah Herlian 3)
Universitas Bandar Lampung 1,2,3)
E-mail:
erlina@ubl.ac.id 1)
Suta.ramadan@ubl.ac.id 2)
Nabila.19211289@student.ubl.ac.id 3)

## ABSTRACT
Due to the economic situation which is dominated by the middle and lower class Indonesians, the  sale  value  of  well-known  brand  cellphones  is  rarely  available  to  the  public.  This encourages imitation of well-known brand cellphone products that are sold in the market at low  prices.  This  condition,  of  course,  damages  the  original  brand  of  the  cellphone  that  is imitated  by  the  manufacturer,  which  is  commonly  known  as  a  hard  copy.  The  author conducted  this  research  to  find  out  what  factors  affect  the  Intellectual  Property  Rights  of Copy  Draw  Mobile  Phones  (HDC)  according  to  the  Industrial  Design  Law  and  what  legal remedies have been taken by the government and ministries. Legal and Human Rights Laws to Prevent Violations of Cellular Copy Drawings in Indonesia and Efforts of the Ministry of Law and Human Rights to Prevent Handpone Copy Draw Violations in Indonesia. This work uses  a  normative  legal  approach  and  an  empirical  legal  approach  to  obtain  correct  and objective  research  results.  Then  for  the  data  analysis  process,  the  collected  data  is systematically analyzed qualitatively in a legal manner, namely providing an understanding of  the  data  in  accordance  with  the  facts  obtained  from  the  field  so  that  it  comes  from authentic subjects. by hand and order one sentence at a time. scientific and systematic in the form  of  answers  based  on  research  results.  The  results  of  the  study  make  it  clear  that imitation of well-known brand mobile phones such as HDC is an economic factor and a lack of  outreach  to  the  wider  community,  and  the  public  still  does  not  know  the  legal consequences of producing HDC because it damages products on the market.
Keywords : Copy Draw Mobile, Copyright, Design

## ABSTRAK
Dikarenakan keadaan ekonomi yang didominasi oleh masyarakat Indonesia kelas menengah ke bawah, maka nilai jual  handphone merek ternama jarang tersedia untuk  masyarakat.  Hal ini  mendorong  peniruan  terhadap  produk  ponsel  merek  ternama  yang  dijual  di  pasaran dengan harga murah. Kondisi ini tentu saja merusak merek asli dari ponsel  yang ditiru oleh pabrikan  yang  biasa  dikenal  dengan hard  copy. Penulis  melakukan  penelitian  ini  untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Hak Kekayaan Intelektual Handphone Copy  Draw (HDC)  menurut  UU  Desain  Industri  dan  upaya  hukum  apa  saja  yang  telah dilakukan  oleh  pemerintah  dan  kementerian.  Undang-Undang  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  untuk  Mencegah  Pelanggaran  Gambar  Salinan  Seluler  di  Indonesia  dan  Upaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Mencegah Pelanggaran Handpone Copy Draw di Indonesia. Dalam karya ini digunakan pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Kemudian untuk
proses analisis data, data  yang terkumpul secara sistematis dianalisis secara kualitatif secara legal  yaitu  memberikan  pemahaman  terhadap  data  tersebut  sesuai  dengan  fakta  yang diperoleh  dari  lapangan  sehingga  berasal  dari  subjek  yang  otentik.  dengan  tangan  dan memesan  satu  kalimat  pada  satu  waktu.  ilmiah  dan  sistematis  berupa  jawaban  berdasarkan hasil  penelitian.  Hasil  penelitian  memperjelas  bahwa  peniruan  handphone  merek  terkenal seperti  HDC  merupakan  faktor  ekonomi  dan  kurangnya  sosialisasi  pada  masyarakat  luas, serta masyarakat masih belum mengetahui akibat hukum dari memproduksi HDC karena itu merusak produk di pasar.
Kata Kunci: Handphone Copy Draw, Hak Cipta, Desain

## 1. PENDAHULUAN
Hukum  Perdata  adalah  hukum private yang mengatur tentang kepentingan  warga  negara  yang  satu dengan  lainnya.  Dalam  bahasa Belanda , hukum  perdata disebut  dengan ‘Burgerlijk Recht’ yang  dikenal  dengan  hukum  privat atau  hukum  sipil.  Masalah  warisan,  utang piutang, wanprestasi, sengketa lahan tanah, sengketa kepemilikan barang, pelanggaran hak kekayaan intelektual, perebutan hakasuh  anak,  pencemaran  nama  baik  dan lain sebagainya  adalah  contoh  dari hukum perdata.
Salah  satu  contoh  dari  hukum perdata  adalah  Hak  Kekayaan  Intelektual (HaKI)  atau Intellectual  Property  Right .
Hak  Kekayaan  Intelektual  adalah  Hak yang  timbul  hasil  olah  pikir,  karsa,  rasa manusia  yang  menghasilkan  suatu  proses atau  produk  barang  dan/atau  jasa  yang berguna bagi manusia itu sendiri.
Hak  kekayaan  intelektual  telah dikenal  di  Indonesia  sejak  zaman  Belanda (Saidin, 2006). Hak milik adalah hak milik
yang  dihasilkan  dari  kecerdasan  manusia atau  lahir  dari  kecerdasan  manusia  (Imam Sjahputra,  2007).  Disebut  kecerdasan manusia  karena  manusia  menghasilkan karya  di  bidang  teknologi  atau  ilmu pengetahuan,  seni  dan  sastra  melalui kemampuan  intelektualnya  yaitu  cipta, rasa  dan  karya.  Kegiatan  ekonomi  orang- orang di seluruh dunia.
Hak  Kekayaan  Intelektual  bersifat individu/  privat  yang  secara  eksklusif diberikan  oleh  negara  kepada  individu tersebut sebagai penghargaan atas kreativitas dan karyanya.
Desain  industri  merupakan  bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang juga  diatur  dalam  perjanjian  TRIPS  yang menggunakan  istilah  desain  industri. Perjanjian TRIPS mengatur adanya kewajiban  perlindungan  desain.  Bahwa suatu  desain  juga  dapat  dikatakan  tidak baru jika tidak berbeda dengan desain lain atau  dari  gabungan  beberapa  desain  yang sudah  dikenal.  Selain  itu,  setiap  negara anggota  WTO  diberikan  hak  dan  dapat menetapkan  bahwa  perlindungan  desain
yang  diberikan  tidak  mencakup  desain yang penggunaannya terkait  dengan  aspek teknis atau fungsional, tetapi dapat dipaksa untuk  memastikan  syarat-syarat  untuk memperoleh perlindungan desain, terutama  melalui  kontrol  berbayar  dan pemberitahuan tidak menghalangi kemungkinan  perlindungan  secara  tidak wajar.
Desain  yang  dilindungi  memiliki hak  untuk  mencegah  pihak  ketiga  yang tidak  sah  untuk  membuat,  menjual  atau mengimpor barang yang mengandung atau menggabungkan  desain  yang  merupakan tiruan atau peniruan substansial dari desain yang dilindungi, jika operasi ini dilakukan untuk  tujuan  komersial.  26.  Dengan adanya  perlindungan  hukum  tersebut mendorong  aktivitas  kreatif  para  desainer untuk senantiasa  menciptakan  karya-karya baru yang inovatif. Undang-undang Desain Industri  No.  31  Tahun  2000  dibuat  untuk memberikan perlindungan hukum terhadap desain  industri  dalam  rangka  percepatan pembangunan  industri  nasional  dengan mendorong  penciptaan  dan  inovasi  desain industri.
Dikalangan masyarakat yang sudah modern  ini  semakin  banyak  merek Handphone yang  dijual  dengan  desain yang  sama  persis  dengan  merek  aslinya. Suatu  replika handphone  supercopy atau tiruan yang bentuknya sama persis dengan
aslinya  sehingga  sulit  membedakannya disebut  dengan Handphone  Copy  Draw. Peredaraan Handphone HDC  tersebut sudah  semakin  luas  dan  biasanya  mereka memakai  merek smartphone dengan  nilai jual  yang  tinggi  dan  sudah  terkenal  di dunia.
Handphone HDC  menjadi  minat banyak  orang  karena  harga  jualnya  jauh lebih rendah dari harga asli merek tersebut. Tampilan fisik dan fungsi dari Handphone HDC tersebut sangat menyerupai  asli nya. Tidak  ada  yang  berbeda  jika  dilihat sepintas  antara  barang  original  dengan tiruannya. Hal tersebut menjadi permasalah hukum karena adanya kerugian bagi perusahaan merek Handphone original  yang  hasil  karyanya ditiru  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggung jawab  atas  pembuatan handphone HDC tersebut. Negara menjadi salah satu korban kerugian dari banyaknya peredaran handphone  copy  draw tersebut  karena transaksi  jual  beli  handphone  copy  draw tidak menyumbang apapun bagi pertumbuhan ekonomi di masyarakat.
Argumen  terhadap  adanya  hak kekayaan  intelektual  pernah  dikemukakan oleh  Niko  Kansil  yang  menyebutkan beberapa  teori,  termasuk  dalam  teori  ini teori penghargaan.
Masyarakat membutuhkan pengakuan dan
penghargaan  atas  upaya  dan  keberhasilan
individu  dalam  memberikan  perlindungan kepada  pelaku. kerjamu Menurut  teori ini, desain  yang  dibuat  seseorang  untuk penggunaan handphone sangatlah berharga mengingat  tidak  mudahnya  kerja  keras seseorang  untuk menghasilkan  karya  yang bermanfaat bagi semua orang dimana tidak semua orang bisa melakukan atau menghasilkan  karya.  Oleh  karena  itu, menduplikasi  karya  orang  lain  tanpa  izin pemegang hak, baik secara online maupun melalui  marketplace,  untuk  keuntungan pribadi  atau  finansial  dapat  menimbulkan kerugian  perdata  terhadap  orang  lain. Kedua  adalah  teori  pemulihan,  yang didasarkan  pada  keberadaan  teori  ini.
Alasan  utama  penegakan  harus  dilakukan adalah  untuk  memungkinkan  perancang untuk  menyimpan  atau  memulihkan  apa yang telah mereka habiskan dan korbankan seperti uang, waktu dan tenaga.
Berdasarkan  paparan  tersebut  di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:
“Tinjauan  Terhadap  Pelanggaran  HaKI
Handphone
Copy Draw (HDC)
Berdasarkan  UU  Design  Industri  (Studi Pada  Kanwil  Hukum  &  HAM  Prov. Lampung)”.

## 2. METODE PENELITIAN
Bahan  yang  digunakan  didalam  penulisan jurnal  ini  yaitu  terdiri  dari  buku  -  buku, jurnal  penelitian  terdahulu,  dan  artikel- artikel  ilmiah  yang  berhubungan  dengan permsalahan  di  dalam  jurnal  ini.  Metode yang digunakan di dalam jurnal ini adalah dengan  menggunakan  studi  kepustakaan (liblary research) dan studi lapangan (field research) yang dilakukan dengan observasi  juga  wawancara  pada  instansi terkait  dengan  permasalahan  di  dalam jurnal ini.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Batasan  Rumusan  Perbuatan  yang Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana  Penipuan  dan  Penggelapan dan  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam Hukum
Menurut  Pasal  1(1)  UU  Desain  Industri No.  31  Tahun  2000,  “Desain  industri adalah  penciptaan  bentuk  struktur  atau gabungan  garis  atau  warna  atau  garis  dan warna,  atau  gabungan  daripadanya,  dalam bentuk  tiga  dimensi  yang  memberikan kesan  estetis  dan  dapat  dinyatakan  dalam bentuk tiga dimensi. atau pola dua dimensi dan  dapat  digunakan  dalam  desain  suatu
produk,  untuk  pembuatan  barang  industri atau kerajinan.
Dari  ketentuan  pasal  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  bentuk  dan  warna Produk, atau dalam hal ini konfigurasi dan tampilan  visual  antarmuka  pengguna ponsel,  dapat  dilindungi  oleh  Undang- Undang  No.  31  Tahun  2000  tentang Desain Industri.
Dalam  praktiknya,  suatu  karya hasil  pola  fikir  seseorang  juga  dapat diklasifikasikan sebagai kreasi yang dilindungi  oleh  Undang-Undang  Hak Cipta  No.  28  Tahun  2014,  di  mana  suatu karya  hasil  pola  fikir  seseorang  dapat diklasifikasikan sebagai seni visual menurut  pasal  40  ayat  1  huruf  f  Undang- Undang  No.  28  Tahun  2018  Hak  cipta adalah  yang  meliputi  "karya  seni  dalam bentuk  apapun,  seperti  lukisan,  gambar, ukiran,  kaligrafi,  patung,  pahatan  atau kolase"
Suatu  karya  hasil  pola  fikir seseorang dapat didaftarkan sebagai desain industri  berdasarkan  UU  Desain  Industri ketika  suatu  karya  hasil  pola  fikir seseorang tersebut  “tidak  bergerak”.
Sedangkan  suatu  karya  hasil  pola  fikir seseorang dapat dicatatkan sebagai ciptaan berdasarkan  UU  Hak  Cipta,  ketika  suatu karya  hasil  pola  fikir  seseorang  tersebut
“bergerak”,  misalnya  ketika  membuka “Home”  atau  halaman  utama  ponsel  dan menggeser  ke  kiri  atau  kanan  untuk melihat aplikasi lain.
Hasil  wawancara  penulis  dengan Adil  Jaya  Negara  selaku  Kepala  Bidang Sub  Kekayaan  Intelektual  bahwa  praktik jual beli ponsel tiruan atau palsu atau yang kerap  disebut  HDC  ( Handphone  Copy Draw )  disebabkan  harga  ponsel  merk ternama  yang  relative  tinggi  seperti contohnya  merk  Iphone  dan  Samsung. Biasanya  untuk  mesiasati  hal  tersebut produsen  handphone  copy  draw  (HDC) membuat  design  tiruan  yang  sama  dengan merk  terkenal  dipasaran.  Dengan  hal  ini masyarakat Indonesia yang perekonomiannya tergolong menengah dan kebawah  dapat  memperoleh  hanphone dengan  harga  murah  yang  serupa  dengan merk terkenal yang sedang marak dipasaran.
Dengan hal-hal tersebut
Kementerian  Hukum  dan  HAM  Provinsi Lampung coba melakukan langkah pencegahan  terkait  distribusi Handphone Copy  Draw lewat  cara  sosialisasi  kepada masyarkat  luas  agar  tidak  melanggar Undang-Undang  yang  berlaku.  Serat Kementerian  Hukum  Dan  HAM  Provinsi Lampung  melakukan  pemantauan  secara
berkelanjutan  terhadap  merk  Handphone yang berada dipasaran.

## 2. Upaya  Hukum  yang  Dilakukan  Oleh Kemenkumham  Untuk  Mencegah Pelanggaran Handphone  Copy  Draw di Indonesia
Perlindungan  hukum  adalah  jaminan negara  dengan  sarana  hukum  untuk melindungi  kepentingan  individu  dalam segala hubungan hukum, serta kepentingan kolektif  sesama  manusia  melalui  norma dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.  Badan  hukum  berhak mendapat  perlindungan  hukum  secara preventif  maupun  represif,  baik  lisan maupun  tertulis.  Perlindungan  hukum mendefinisikan fungsi hukum untuk menciptakan keadilan, ketertiban, kepastian,  keuntungan  dan  perdamaian. Perlindungan hukum menyangkut penegakan hak dan kewajiban yang timbul dari  pelaksanaan  perintah  atau  ketentuan undang-undang. Dalam kontrak, pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan  kontrak  yang  mengikat  para pihak.  Penegakan  hak  dan  kewajiban  dari suatu  sistem  hukum  dimaksudkan  sebagai akibat  hukum  dari  adanya  suatu  sistem hukum  terhadap  suatu  subjek  hukum tertentu.
Untuk memenuhi kewajiban nasional mewujudkan perlindungan merek,
pemerintah  Indonesia  telah  meratifikasi Paris  Convention dan TRIPS  Agreement sejak  tahun  1999,  serta  telah  mengubah berbagai  peraturan  perundang-undangan terkait  merek  dengan  membuat  berbagai perjanjian  baru,  dan  salah  satunya  adalah memberdayakan  instansi  terkait.  .  Yakni, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) memiliki berbagai inisiatif  terutama  dalam  pengawasan  dan pendaftaran merek.
Menurut  hasil  wawancara  dengan penulis,  dimana  Bapak  Adil  Jaya  Negara merupakan  kepala  sub  bidang  kekayaan intelektual,  secara  teori  ada  dua  bentuk perlindungan  hukum  yaitu  perlindungan preventif  dan  perlindungan  penindasan. Perlindungan  hukum  bagi  pemilik  merek besar  saat  menjual  smartphone  HDC secara  normatif  diatur  dalam  UU  Merek dan  Indikasi  Geografis  2016.  Pasal  3  ayat 20/2016 UU No 2 berbunyi: Tiga  dimensi,  suara,  hologram  atau kombinasi  dari  dua  elemen  atau  lebih  ini untuk  membedakan  barang  dan/atau  jasa yang  diproduksi  oleh  orang  atau  badan hukum  sebagai  bagian  dari  aktivitas mereka.  perdagangan  barang  dan/atau jasa”.
Oleh karena itu, banyak jenis objek yang dapat diklasifikasikan  sebagai  merek dagang  dan  dilindungi  oleh  undang-
undang  sebagai  bagian  dari  hak  kekayaan intelektual, menawarkan tingkat perlindungan yang berbeda kepada pemilik merek  dagang.  Perlindungan  hukum  bagi pemilik  hak  atas  merek  timbul  dalam proses  pendaftaran  apabila  merek  yang didaftarkan pada pokoknya atau seluruhnya  sama  dengan  merek  lain  yang sudah didaftarkan. Hal tersebut dalam UU No. 20/2016 sebagai berikut:
Merek  dagang  yang  sebelumnya  dimiliki atau  didaftarkan  oleh  pihak  lain  untuk barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis.  b). Merek  dagang  yang  diketahui  dari  pihak lain  untuk  barang  dan/atau  jasa  yang sejenis;  c).  atau  d)  merek  dagang  orang lain  yang  dikenal  untuk  barang  dan/atau jasa  yang  tidak  sejenis  tetapi  memenuhi persyaratan  tertentu;  Indikasi  Geografis Terdaftar'.
Sehubungan  dengan  perlindungan hukum  bagi  pemilik  hak  merek  yang diketahui  atas  penjualan  produk  HDC, perlindungan hukum preventif dapat diberikan  kepada  pemilik  hak  merek tersebut  melalui  mekanisme  pendaftaran. Setelah  merek  dagang  ponsel  cerdas didaftarkan,  orang  lain  tidak  dapat mendaftarkan  ulang  merek  tersebut  jika semua atau sebagian dari merek dagang itu serupa atau serupa.
Menurut  hasil  wawancara  yang  dilakukan oleh  penulis  selaku  Kepala  Sub  Bagian Kekayaan  Intelektual  Bapak  Adil  Jaya Negara,  pemilik  hak  merek  terdaftar adalah  hak  eksklusif  yang  diberikan kepada  pemilik  merek  oleh  pemerintah untuk jangka waktu tertentu. waktu. waktu dan  berhak  untuk  menggunakan  hak  ini atau  mengizinkan  pihak  lain  untuk menggunakannya.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  sistem  merek  yang  digunakan  di Indonesia adalah sistem konstitutif dimana pemilik  merek  terdaftar  adalah  pemegang haknya.  Hal  ini  juga  menunjukkan  bahwa perlindungan  hukum  yang  diterapkan pertama tidak lagi didasarkan pada prinsip penggunaan  pertama.  Selain  undang- undang  dan  peraturan  tersebut, Paris Union  Convention tahun  1997  (Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri dan Konvensi Pembentukan
Organisasi  Kekayaan  Intelektual  Dunia) memuat peraturan yang melindungi pemilik merek Indonesia.
Pasal 6 bis Konvensi Paris menyatakan  bahwa  "Merek  terkenal  dapat dianggap sebagai merek terkenal jika telah terdaftar  di  berbagai  negara  dan  telah digunakan  selama  lebih  dari  20  tahun." Selain  itu,  perlindungan  preventif  yang dapat  diberikan  kepada  pemilik  merek dagang  terhadap  penjualan  produk  HDC.
Pertama,  pengawasan  menyeluruh  oleh badan  yang  diakui  secara  hukum  untuk distribusi  dan  penjualan  ponsel  pintar. Kedua, adanya sinergitas antara Masyarakat dengan aparat yang berwenang  dalam  pengawasan  barang palsu  atau  peredaran  barang  palsu.  Untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap merek-merek  ternama  seperti  smartphone, masyarakat  harus  diinformasikan  untuk melaporkan  pelanggaran  tersebut  kepada pihak berwajib. Ketiga, kami menggunakan  teknologi  canggih  untuk melacak  ponsel  HDC  untuk  memfasilitasi proses  verifikasi  merek  oleh  Direktorat Kekayaan Intelektual menggunakan pendekatan digitalisasi.
Perlindungan  hukum  juga  dapat diberikan  secara  represif.  Perlindungan hukum  secara  represif  diberikan  kepada pembuat  smartphone yang  dirugikan akibat pelanggaran merek dengan memberikan hak untuk mengajukan pembatalan  pendaftaran  mereknya  pada Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual. Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  16  (2) Peraturan  Menteri  Hak  Asasi  Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran  Merek.  Dalam  hal  merek, Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia dapat  menolak  untuk  mendaftarkan  dan memperbaharui merek tersebut.
Perlindungan  hukum  secara  represif  juga ditempuh  dengan  memberikan  sanksi kepada pelaku pelanggaran merek, dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum  kepada  pemegang  hak  atas  merek terkenal  Indonesia.  Aksi  produsen  dan penjual  smartphone  supercopy  sejenis iPhone  dan  merek  Samsung  memang merugikan pemilik merek dagang tersebut.
Dalam  Hukum  Perdata  memproduksi  atau menjual  produk  HDC  dapat  dianggap sebagai  perbuatan  melawan  hukum  dalam pengertian  Pasal  1365  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata.  Sebagai  akibat dari aktivitas ilegal, pemilik merek dagang asing  terkemuka  dapat  menuntut  pelaku, menuntut  ganti  rugi  di  pengadilan,  dan memerintahkan pelanggar untuk menghentikan  penggunaan  merek  dagang mereka  secara  ilegal  dan  melanggar hukum.
Untuk  melindungi  merek  secara hukum,  pemilik  merek  yang  bereputasi baik dapat menuntut ganti rugi jika  merek tersebut  digunakan  secara  tidak  sah  tanpa bentuk  lisensi  dari  pemilik  Menurut  Pasal 83 UU Merek dan IG UU Merek, “Pemilik merek  terdaftar  dan/atau  penerima  lisensi terdaftar  dari  merek  tersebut  dapat menggugat  pihak  ketiga  yang  secara melawan  hukum  menggunakan  merek dagang  yang  pada  prinsipnya  sama  atau
keseluruhannya  dengan  barang  dan/  atau jasa sejenis dalam bentuk:
a)  tuntutan  ganti  rugi  dan/atau  b) penangguhan  semua  tuntutan  sehubungan dengan  penggunaan  merek  dagang  ini." Dalam  hukum  perdata,  ganti  rugi  dapat dituntut  atau  penggunaan  merek  dagang dapat  dihentikan  jika  terjadi  pelanggaran atas  merek  dagang  yang  diketahui.
Kompensasi tersebut dapat berupa kompensasi material maupun non material.

## 4. SIMPULAN
Dari beberapa uraian diatas penulis
dapat menyimpulkan bahwa faktor
terjadinya penyebaran produk HDC dimasyarakat disebabkan oleh perekonomian  masyarakat  Indonesia  yang dominan  menengah  kebawah  dan  sosialisi yang  belum  meluas  terkait  pelanggran hukum yang bisa terjadi akbit memproduksi barang HDC tersebut.
Kementerian  Hukum  dan  HAM  Provinsi Lampung telah mencoba melakukan langkah  langkan  preventif  guna  menstop laju  distribusi  barang  HDC  di  pasar  lewat sosialisai  secara  langsung  maupun  media online/elektronik.  Upaya  hukum  yang telah  dilakukan  oleh  negara  sejauh  ini dengan  meratifikasi  beberapa  peraturan dan  perjanjian  Internasional  kedalam
bentuk  Undang-Undang  yaitu  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis,  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## BUKU:
Asti  Amalia  Suci,  Erlina  B, Implementasi Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan  Protocol  Madrid, Studi
Pada  KEMENKUM  HAM  Lampung,
2022.
Herry  Firmansyah, Perlindungan  Hukum
Terhadap Merek , Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
Muchsin, Perlindungan  dan  Kepastian Hukum  bagi  Investor  di  Indonesia , Surakarta:  Program  Pasca  Sarjana Magister  Ilmu  Hukum  Universitas Sebelas Maret, 2003.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi , Jakarta: Pranadamedia, 2015.
Rahmadi Usman, Hak Kekayaan
Intelektual , Bandung : Alimni, 2003.

## Undang-Undang dan Peraturan Lain:
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Keempat
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2000 tentang Desain Industri.

## Karya Ilmiah:
I  Gusti  Agung  Oka, Perlindungan  Hukum Terhadap Jabatan Notaris berkaitan dengan  adanya  Dugaan  Malpraktek dalam  Proses  Pembuatan  Akta Otentik , Jurnal Ilmiah Prodi
Magister Kenotariatan Acta Comitas,
2017.