SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 2, Desember 2022, hlm. (214-223) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index
Analisis Yuridis Tuntutan Jaksa untuk Menuntut Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Korupsi
(Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)
Moh. Romli
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur Email: Romlimoh17@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2.
Info Artikel
|Submitted : 19 Juli 2022
|Revised : 8 Oktober 2022 |Accepted : 13 Oktober 2022
How  to  cite:  Moh.  Romli, “ Analisis  Yuridis  Tuntutan  Jaksa  untuk  Menuntut Hukuman Mati dalam Tidak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus- TPK/2021/PN Jkt.Pst) ”, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 2, (Desember, 2022), hlm. 214-223.

## ABSTRACT:
Corruption is an extraordinary crime (extraordinary crime), so how to handle it must also be done in extraordinary ways as well. Regarding the issue of corruption that the author raises, namely the case of corruption committed by Heru Hidayat, President Commissioner of PT Trada Alam Minera Tbk, corruption at PT Asabri is also called the mega-corruption case because the value of state losses is fantastic, reaching Rp. 22.7 trillion. This type of research is a normative juridical research, which examines laws and regulations, theories, or the opinions of legal experts. Regulations related to prosecuting the death penalty are contained in  the  Guidelines  for  the  Attorney  General  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  1  of  2019  concerning Criminal Prosecutions for Criminal Acts of Corruption and Article 2 Paragraph (2) of Law Number 30 of 1999  concerning  Eradication  of  Criminal  Acts  of  Corruption  as  amended  in  Law  Number  20  of  2001 concerning Eradication Corruption Crimes.
Keywords : Death Penalty, Public Prosecutor, Corruption.

## ABSTRAK:
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), sehingga cara penanganannya  juga  harus  di  lakukan  dengan  cara-cara  yang  luar  biasa  pula.  Mengenai  permasalahan korupsi yang penulis angkat yaitu terkait kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Heru Hidayat, Presiden  Komisaris  PT  Trada  Alam  Minera  Tbk,  Tindak  pidana  korupsi  di  PT  Asabri  disebut  juga  kasus megakorupsi  karena  nilai  kerugian  negara  yang  fantastis,  mencapai  Rp  22,7  triliun.  Jenis  penelitian  ini adalah  penelitian  yuridis  normatif,  yang  menelaah  peraturan  perundang-undangan,  teori-teori,  atau pendapat ahli hukum. Pengaturan terkait penuntutan hukuman mati terdapat dalam Pedoman Jaksa Agung Republik  Indonesia  Nomor  1  tahun  2019  tentang  Tuntutan  Pidana  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  dan Pasal  2  Ayat  (2)  dalam  UU  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana diubah dalam UUNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kata Kunci : Hukuman Mati, Jaksa Penuntut Umum, Korupsi.

## Pendahuluan
Tindak pidana korupsi merupakan  kejahatan  yang  luar  biasa ( extraordinary  crime ),  sehingga  cara penanganannya  juga  harus  di  lakukan dengan  cara-cara  yang  luar  biasa.  pula dan  menjelma  menjadi  kejahatan  besar yang  menjadi  salah  satu  penyebab munculnya  berbagai  penyimpangan sosial  dan  melemahkan  hampir  semua aspek  kehidupan,  baik  kesehatan, pendidikan,  ekonomi,  dan  penegak hukum.  Upaya  pemberantasan  dan penanganannya  tidak  dapat  di  lakukan secara  biasa  dituntut  dengan  cara-cara yang  luar  biasa.  Kejaksaan  yang  selama ini diharapkan mampu menangani kasus korupsi,  dibuat  tidak  berdaya  dalam proses penanganannya. 1 Mengenai  permasalahan  korupsi yang  penulis  angkat  yaitu  terkait  kasus tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan oleh  Heru  Hidayat,  Presiden  Komisaris PT  Trada  Alam  Minera  Tbk,  Tindak pidana korupsi di PT Asabri disebut juga kasus karena nilai kerugian negara yang fantastis,  mencapai  Rp  22,788  triliun. Kasus ini bermula dari kesepakatan para pejabat  PT  Asabri  untuk  melakukan investasi  secara  ilegal  menggunakan dana  perusahaan.  hal  ini  terdakwa dituntut pidana mati oleh jaksa penuntut umum  (JPU) Kejaksaan Agung.  Namun, hakim  mengambil  keputusan  yang berbeda.
2
Majelis  hakim  dalam  kasus  ini menjatuhkan vonis nihil untuk
terdakwa. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah  melakukan  tindak  pidana korupsi  bersama-sama,  tetapi  majelis hakim  tidak  memberikan  pidana  mati.
1 Pope  Jeremy, Strategi  Pemberantasan Korupsi (Jakarta:  Transparency  Internasional, 2003). hlm 1 .
2 “Bachtiarudin  Alama,  2022,  Kasus
Korupsi Asabri, Bos PT Trada Alam Minera Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati | Merdeka.Com. Merdeka.Com, from Https://Www.Merdeka.Com/Peristiwa/Kasus- Korupsi-Asabri-Bos-Pt-Trada-Alam-Minera-Heru-
Hidayat-Dituntut-Hukuman- Mati,” n.d.
Majelis  hakim  berpedoman  pada  Pasal 67  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana (KUHP). Terdakwa telah divonis maksimal  dalam  perkara  korupsi  di Jiwasraya  dengan  pidana  penjara seumur hidup.
Hakim  anggota  Ali  Muhtarom menjabarkan  beberapa  pertimbangan majelis  hakim  tidak  memberikan  vonis sesuai tuntutan jaksa yang meminta agar Heru  dijatuhi  hukuman  mati.  Pertama, jaksa dinilai keluar dari asas penuntutan. Sebab,  jaksa  menuntut  Heru  Hidayat dengan  pasal  yang  berbeda  dari  yang digunakan  dalam  dakwaan.  Heru Hidayat didakwa dengan dengan Pasal 2 Ayat  (1)  UU  Nomor  30  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  sebagaimana  diubah  dalam  UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Namun,  ia  dituntut  hukuman  mati menggunakan  Pasal  2  Ayat  (2)  dalam UU  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  diubah  dalam  UU   Nomor 20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3 Berdasarkan  latar  belakang  yang telah  diuraikan  tersebut  penulis  tertarik untuk  meneliti  dan  mengkaji  dengan judul Analisis  Yuridis  Tuntutan  Jaksa Untuk  Menuntut Hukuman Mati Dalam Tindak  Pidana  Korupsi  (Studi  Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn
Jkt.Pst).

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian  yuridis  normatif  dengan pendekatan undang-undang yang menelaah  semua  undang-undang  dan regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan
3 “Edi  Wibowo,  2022,  Divonis  Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos Dari Hukuman
Mati.
Tempo, from Https://Nasional.Tempo.Co/Read/1551447/Div onis-Nihil-Terdakwa-Kasus-Asabri-Heru-
Hidayat-Lolos-Dari-Hukuman-Mati,  (Diakses  20 Februari 2022),” n.d.
isu  hukum  yang  sedang  ditangani,  dan pendekatan  konsep  beranjak  dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang  di  dalam  ilmu  hukum, dengan tujuan akan menemukan ide-ide yang  melahirkan  definisi  hukum, konsepsi  hukum  dan  asas  hukum  yang sesuai  dengan  isu  yang  dihadapi. 4
Penelitian  hukum 5 yang  menggunakan teknik  penelitian  ilmu  sosial  untuk mengkaji  hubungan  antara  hukum  dan pranata  sosial  lainnya,  menemukan proses  hukum  dalam  masyarakat  dan memahami proses kerjanya. 6

## Wewenang  Jaksa  Menuntut  Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Korupsi
Kejaksaan  mempunyai  wewenang untuk  melakukan  penuntutan  dimana hal  tersebut  diatur  dalam  Keputusan presiden  Republik  Indonesia  No.  55 Tahun  1991  tentang  Susunan  Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Pada Pasal 2  menyebutkan  tugas  pokok  kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan Negara dibidang  penuntutan  dan  tugas-tugas lain,  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan serta turut menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.
Peraturan  diatas  ditindaklanjuti dengan  diterbitkannya  Undang-Undang tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia yang  menjelaskan  secara  jelas  dan lengkap  mengenai  wewenang  dari kejaksaan dalam melakukan penuntutan. Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  UU  Nomor  16 Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik sebagaimana  diubah  dalam  UU  Nomor 11  Tahun  2021  tentang  Kejaksaan Republik  Indonesia.  Kejaksaan  adalah
4 LL.M.  Prof.  Dr.  Peter  Mahmud Marzuki,  S.H.,  M.S., Penelitian  Hukum (Jakarta:,
Prenadamedia Group, 2016). hlm 133.
5 Ameilia Herpina Denovita, “Efektivitas
Mediasi  Penal  Pada  Proses  Penyidikan  Kasus Kekerasan Perspektif Restorative Justice (Studi Di Kepolisian  Resor  Bojonegoro),” Yustisia  Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir 2, no. 2 (2022): 88-105.
6 Masruhan, Metode  Penelitian  Hukum (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013).
lembaga  pemerintahan  yang  fungsinya berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang  penuntutan  serta  kewenangan lain  berdasarkan  UU.  Terkait  proses penuntutan  yang  diberi  wewenang dalam  melakukan  penuntutan  ialah  JPU sesuai  dengan  Pasal  1  ayat  (3).  Untuk pengertian  penuntutan  adalah  tindakan JPU  dalam  melimpahkan  perkara  di  PN yang terdapat di Pasal 1 ayat (4). Untuk wewenang  Penuntut  Umum  sendiri diatur  dalam  Pasal  14  KUHAP.  yang mana Penuntut Umum dalam melakukan  penuntutan  mempunyai wewenang:
1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
2. Mengadakan prapenuntutan apabila  ada  kekurangan  pada penyidikan dengan tujuan penyempurnaan  penyidikan  dari penyidik. 3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan  dan  atau  mengubah status tahanan setelah perkaranya  dilimpahkan  oleh penyidik.
4. Membuat surat dakwaan.
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan. 6. Menyampaikan  pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan  hari  dan  waktu perkara disidangkan yang disertai  surat  panggilan,  baik kepada terdakwa maupun kepada  saksi  untuk  datang  pada sidang yang telah ditentukan. 7. Melakukan penuntutan. 8. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup  tugas  dan  tanggung jawab  sebagai  penuntut  umum menurut  ketentuan  Undang- Undang.
10. Melaksanakan penetapan hakim.
Terkait  wewenang  Jaksa  melakukan penuntutan dalam tindak pidana korupsi,  bersumber  pada  ketentuan peralihan  Pasal  284  (2)  KUHAP
7 ,  yang menjelaskan  dalam  waktu  dua  tahun setelah Undang-Undang ini
diundangkan,  maka  terhadap  semua perkara diberlakukan ketentuan undang- undang  ini,  dengan  pengecualian  untuk sementara  mengenai  ketentuan  khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang  tertentu,  di  dalam aturan  penjelasan  dijelaskan  yang dimaksud  dengan  ketentuan  khusus acara  pidana  ialah,  Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1955 tentang
Pengusutan,  Penuntutan  dan  Peradilan Tindak  Pidana  Ekonomi  dan  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1971  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  diubah  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Mengenai  kasus  yang  penulis angkat  terkait  wewenang  Jaksa  dalam menuntut  hukuman  mati,  dalam  hal  ini JPU  menuntut  hukuman  mati  terhadap terdakwa  Heru Hidayat selaku Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera terkait kasus  dugaan  korupsi  di  PT  Asabri, dimana  terdakwa  dikenakan  perkara kumulatif  melanggar  Pasal  2  ayat  (1)  Jo Pasal  18  UU  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah dengan  UU  Nomor  20  Tahun  2001  Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Serta Pasal 3  UU  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang.  Terdakwa dinyatakan  bersalah  melakukan  korupsi bersama  mantan  Dirut  PT  Asabri  dan Perbuatannya merugikan negara sebesar Rp 22,788 triliun. Selanjutnya JPU dalam
7 “Undang -Undang  Republik  Indonesia Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Peraturan  Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)” (n.d.).
tuntutannya menuntut terdakwa dengan Pasal  yang  sama  dengan  dakwaan, namun  menghukum  terdakwa  dengan hukuman  mati  yang  tidak  dijelaskan dalam dakwaannya.
Terkait  kewenangan  Jaksa  dalam menuntut  hukuman  mati,  dimana  Jaksa berwenang  menuntut  hukuman  mati, sesuai  dengan  Pasal  2  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi namun  dalam  penerapannya  Jaksa sebagai  penuntut  umum  dalam  perkara pidana  harus  mengetahui  secara  jelas semua  pekerjaan  yang  harus  dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang  seluruhnya  harus  dilakukan berdasarkan hukum. 8
Mengenai  prosedur  penuntutan Berdasarkan  Pasal  1  angka  7  KUHAP dijelaskan  bahwa  prosedur  penuntutan adalah  tindakan  penuntut  umum  untuk melimpahkan  perkara  pidana  ke  PN yang berwenang dalam hal dan menurut cara  yang  telah  ditetapkan  oleh  UU  ini dengan permintaan supaya para tersangka  ataupun  terdakwa  diperiksa oleh hakim di sidang pengadilan.
Berdasarkan hasil wawancara penulis  dengan  narasumber  Jaksa  Nur Rahmansyah  S.H.,M.H  selaku  Kasubsi Penuntutan  Pidana  Khusus  Kejari Surabaya, beliau menjelaskan bahwasanya terkait prosedur penuntutan  yang  dilakukan  oleh  JPU terhadap  semua  perkara  tak  terkecuali tuntutan hukuman mati, tetap berpedoman  pada  KUHAP.  Responden juga menjelaskan
dalam pelaksanaannya, selain mengacu kepada KUHAP,  kejaksaan  dalam  melakukan penuntutan  terutama  terhadap  perkara tindak  pidana  khusus  mempunyai pedoman  penuntutan  tersendiri  yang terdapat  dalam  Peraturan  Jaksa  Agung Republik Indonesia Nomor 039/A/JA/10/2010  tentang  Tata  Kelola
8 Evi  Hartanti, Tindak  Pidana  Korupsi. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). hlm 32.
Administrasi  dan  Teknis  Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.
Diketahui kasus yang penulis angkat terkait  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi yang  termasuk  dalam  tindak  pidana khusus,  dijelaskan  dalam  Pasal  35
PERJA-039/A/JA/2010, sumber penuntutan  tindak  pidana  khusus dimulai dari adanya surat
pemberitahuan  dimulainya  penyidikan dan  penyelidikan  dari  Kejaksaan,  Polri, PPNS,  Angkatan  Laut,  selanjutnya pimpinan  menunjuk  Jaksa  Penuntut Umum  untuk  mengikuti  perkembangan penyidikan perkara, melaporkan tindakan-tindakan pra penuntutan, bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan hasil  tugas  pra  penuntutan  dan membuat  berita  acara  pendapat  (P-24) sesuai  jangka  waktu  yang  ditentukan. Untuk selanjutnya dilakukan pembentukan  tim  penuntutan  yang dijelaskan  dalam  Pasal  43  PERJA- 039/A/JA/2010, dimana tim penuntutan sekurangnya  terdiri  dari  seorang  Jaksa Penuntut Umum selaku koordinator tim merangkan anggota dan dua orang Jaksa Penuntut  Umum  selaku  anggota  tim yang akan diterbitkan dalam suatu surat perintah penunjukan Jaksa oleh pimpinan  untuk  menyelesaikan  perkara (P-16A). Terkait jangka waktu
penuntutan  dijelaskan  dalam  Pasal  45 PERJA-039/A/JA/2010,  dimana  jangka waktu penuntutan untuk menyelesaikan perkara  tindak  pidana  korupsi  adalah paling  lama  150  hari  sejak  perkara dilimpahkan di Pengadilan atau 120 hari dalam  hal  Undang-Undang  peradilan tindak pidana korupsi berlaku efektif.
Dalam  kasus  skripsi  yang  penulis angkat apabila dikaitkan dengan
prosedur  penuntutan  yang  dilakukan JPU  dalam  perkara  Tipikor  Nomor 50/Pid.sus-TPK/2021/PN  Jkt.Pst  atas nama  terdakwa  Heru  Hidayat,  sudah sesuai  dengan  aturan  yang  dijelaskan dalam  KUHAP  maupun  Perja,  terbukti dengan putusan tersebut telah diputus di meja hijau persidangan.
Dasar  Pertimbangan  Jaksa  Menuntut Hukuman  Mati  dalam  Tindak  Pidana Korupsi
Berdasarkan hasil wawancara penulis  dengan  Jaksa  Nur  Rahmansyah S.H.,M.H.  selaku  Kasubsi  Penuntutan Pidana Khusus Kejari Surabaya, menjelaskan mengenai dasar pertimbangan  Jaksa  dalam  melakukan upaya penuntutan, Bahwa pada umumnya pertimbangan Jaksa penuntut umum  meliputi  dasar  pertimbangan secara  obyektif  dan  subyektif.  dan  juga berpedoman  pada  Pedoman  Nomor  1 Tahun  2019  Tentang  Tuntutan  Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam pertimbangan Jaksa Penuntut Umum  terhadap  terdakwa,  di  mana Jaksa  Penuntut  Umum  mendakwa kumulatif,  menurut  Surat  Edaran  Jaksa Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  SE- 004/J.A/11/1993  dakwaan  kumulatif ialah  didakwakan  dengan  beberapa Tindak  Pidana  sekaligus,  ke  semua dakwaan  harus  dibuktikan  satu  demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan  secara  tegas  dan  dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut.
Pada  perkara  ini  Jaksa  Penuntut Umum  mendakwa  terdakwa  dengan Pasal  2  ayat  1  Jo  Pasal  18  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 Jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHPidana. Serta Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Dari dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum melakukan  penuntutan  dalam  amar tuntutannya yang mana menyatakan:
1. Menyatakan terdakwa Heru Hidayat telah terbukti  secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi  dengan  pemberatan secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang,
sebagaimana diatur dan diancam pidana  dalam  dakwaan  Kesatu
Primair  Pasal  2  ayat  (1)  jo.  Pasal 18  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  jo  Pasal  55  ayat  (1)  dan Kedua  Primair  Pasal  3  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
2. Menghukum  terdakwa  Heru Hidayat dengan pidana mati.
3. Membebankan  kepada  terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar  Rp.  12.643.400.946.226 (dua  belas  triliun  enam  ratus empat  puluh  tiga  milyar  empat ratus  juta  Sembilan  ratus  empat puluh  enam  ribu  dua  ratus  dua puluh enam rupiah). Pada perkara ini dasar pertimbangan  Jaksa  Penuntut  Umum dalam  menjatuhkan  hukuman  mati terhadap terdakwa diantaranya, mengakibatkan kerugian keuangan negara  sebesar  Rp.22,788  triliun  serta terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.12,434 triliun terdakwa tidak beriktikad  baik  untuk  mengembalikan hasil  kejahatannya  secara  sukarela, terdakwa  tidak  menunjukkan  bahwa perbuatan  yang  dilakukan  salah,  dan terdakwa  melakukan  Tindak  Pidana yang  berulang-ulang  atau  residivis. Residivis  yang  dilakukan  oleh  terdakwa juga  terkait  dengan  perbuatan  Tindak Pidana  Korupsi  pada  kasus  PT. Jiwasraya  Tbk  dan  dinyatakan  bersalah dalam  Putusan  Nomor  4/Pid.sus- TPK/2021/PT.Dki  serta  diputus  oleh majelis  hakim  PT  Dki  Jakarta  dengan pidana penjara seumur hidup dan vonis membayar  uang  pengganti  sebesar  16 triliun,  sedangkan  dalam  putusan perkara  PT.  Asabri  terdakwa  Heru Hidayat  diputus  oleh  Majelis  Hakim dengan Pidana  Nihil,  dimana  salah  satu alasan  Majelis  Hakim  terkait  putusan
Nihil  tersebut  ialah  terdakwa  telah diputus  pidana  seumur  hidup  dalam kasus PT. Jiwasraya Tbk.
Adapun dasar hukum Jaksa
Penuntut  Umum  melakukan  tuntutan hukuman mati terdapat dalam Pedoman Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Tuntutan Pidana  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi, diatur dalam nomor 20 yang menjelaskan  Kepala  Kejaksaan  dan Kepala  Kejaksaan  Tinggi  yang  akan menuntut  di  luar  pedoman  tuntutan pidana  untuk  terdakwa  orang  dan terdakwa  korporasi  harus  mendapat persetujuan  dari  Jaksa  Agung  Muda Tindak Pidana Khusus, dimana perbuatan  terdakwa  sangat  meresahkan masyarakat  sehingga  perkara  tersebut dilimpahkan atau ditangani oleh Kejaksaan Agung.
Dalam  Putusan  Nomor  50/Pid.Sus- TPK/2021/PN  Jkt.Pst.  Jaksa  Penuntut Umum  menuntut  terdakwa  diluar tuntutan,  dimana  dijelaskan  dalam dakwaan  terdakwa  didakwa  dengan Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana telah  diubah  dengan  UU  Nomor  20 Tahun 2001. Di dalam fakta persidangan tuntutan  JPU  menerapkan  hukuman mati,  yang  mana  hukuman  mati  tidak dicantumkan di didalam surat dakwaan, aturan  terkait  hukuman  mati  tersebut dijelaskan  pada  Pasal  2  ayat  (2)  UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 9 Mengenai  tuntutan  hukuman  mati  yang dituntut  oleh  JPU,  Majelis  Hakim  pada Putusan Nomor 50/Pid.Sus- TPK/2021/PN Jkt.Pst, tidak
mengabulkan  tuntutan  tersebut  dan mempunyai  pandangan  lain  dimana
9 “Undang -Undang  Nomor  30  Tahun
1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana  Diubah  Dalam  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” (n.d.).
Majelis  Hakim  dalam  amar  putusannya mengadili:
1. Menyatakan terdakwa Heru Hidayat  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan Tindak  Pidana  Korupsi  dalam dakwaan  ke  satu  Primair  dan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang sebagaimana  dalam  dakwaan kedua Primair.
2. Menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa  tersebut  oleh  karena itu dengan pidana Nihil.
3. Menjatuhkan  pidana  tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada  negara  sebesar  Rp.
12.643.400.946.226  (dua  belas triliun  enam  ratus  empat  puluh tiga  miliyar  empat  ratus  juta Sembilan  ratus  empat  puluh enam  ribu  dua  ratus  dua  puluh enam rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa barang  bukti  terlampir  dalam berkas perkara. Adapun pertimbangan Majelis Hakim menolak tuntutan hukuman mati dari  Jaksa  Penunutut  Umum  dan memutuskan  menghukum  terdakwa dengan  pidana  Nihil  dalam  kasus tersebut ialah karena terdakwa
sebelumnya telah divonis seumur hidup dalam  kasus  PT.  Jiwasraya  Tbk.  Majelis Hakim  mengacu  pada  Pasal  67  KUHP yang  menjelaskan    serta  pendapat Majelis Hakim menolak tuntutan hukuman mati mengacu juga pada Pasal 182 ayat 4 KUHAP.
Pada  kasus  yang  penulis  angkat terkait penuntutan Jaksa untuk
menuntut  hukuman  mati  dalam  Tindak Pidana  Korupsi  dan  berakhir  dengan putusan pidana nihil oleh Majelis Hakim PN  Jakarta  Pusat,  apabila  dikaitkan dengan teori penegakan hukum menurut Lawrence  M.  Friedman  ialah  struktur hukum,  substansi  hukum  dan  budaya hukum.  Untuk  struktur  hukum  adalah sebuah  kerangka  yang  memberikan
suatu  batasan  terhadap  keseluruhan keberadaan  institusi  merupakan  wujud konkret,  dalam  kasus  ini,  institusi  yang merupakan wujud konkret dari komponen struktur hukum ialah Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia dan badan peradilan di bawah MA yang harus  mempunyai  sifat  profesionalitas, independen  dan  kredibilitas  untuk melakukan  upaya  penegakan  hukum, tanpa  sifat  itu  semua  keadilan  sulit untuk  dicapai.  Pada  kasus  yang  penulis angkat  mengenai  penuntutan  Jaksa untuk  menuntut  hukuman  mati  dalam Tindak  Pidana  Korupsi,  dimana  ruang lingkup tersebut terdapat dalam Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan  dalam  proses  penuntutan pada  kasus  terdakwa  Heru  Hidayat dalam  melakukan  penuntutan  langsung ditangani  oleh  Jaksa  Agung  Muda Pidana Khusus yang berwenang menangani kasus Tindak Pidana Korupsi,  kewenangan  tersebut  terdapat dalam  Pasal  30  UU  Nomor  16  Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Untuk  komponen  substansi  hukum adalah  hasil-hasil  yang  diterbitkan  oleh sistem  hukum,  mencakup  aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.  Terkait  aturan  yang  diterapkan dalam  kasus  ini,  dimana  JPU  dalam menuntut  hukuman  mati  berpedoman pada  Pedoman  Penuntutan  Nomor  1 Tahun  2019  tentang  Tuntutan  Pidana Korupsi,  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana telah  diubah  dengan  UU  Nomor  20 Tahun  2001.  JPU  menuntut  terdakwa dengan  Hukuman  Mati  yang  tidak mencantumkan  Pasal  terkait  hukuman mati  dalam  surat  dakwaan  sehingga terjadi  perbedaan  antara  surat  dakwaan dan tuntutan yang menyebabkan Majelis Hakim  PN  Jakarta  Pusat  berpendapat dalam  putusannya  menyatakan  bahwa terdakwa  terbukti  bersalah  melakukan
Tipikor,  menolak  tuntutan  hukuman mati  yang  dituntut  oleh  Jaksa  Penuntut Umum  dan  memberikan  hukuman pidana  nihil,  adapun  dalam  amarnya Majelis  Hakim  berpedoman  Pasal  67 KUHP  dan  Pasal  182  ayat  (4).  Dengan demikian  mengenai  substansi  hukum sudah memenuhi karena aparat penegak hukum dalam dasar hukumnya mengacu  pada  peraturan  perundang- undangan  yang  ada,  namun  menurut penulis JPU kurang cermat karena tidak memasukkan  dakwaan  hukuman  mati dalam surat dakwaan yang mana terkait hukuman  mati  tersebut  terdapat  pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Untuk  budaya  hukum  merupakan suasana  sosial  yang  melatar  belakangi sikap  masyarakat  terhadap  hukum. Kesadaran  masyarakat  terhadap  hukum penting  untuk  menciptakan  suatu budaya hukum yang baik. Terkait kasus yang  penulis  angkat  dimana  terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi yang mana  perbuatan  terdakwa  merupakan perbuatan  yang  sangat  meresahkan masyarakat.  Budaya  hukum  yang diuraikan  diatas  merupakan  sikap  dan perilaku masyarakat yang  sangat mempengaruhi suatu sistem hukum dan perlu  dilakukan  upaya  penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

## Penutup
Merujuk pada pasal 2 ayat (2) UU Nomor  31  Tahun  1999  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  JPU  berhak menuntut hukuman mati kepada terdakwa  Mengenai  proses  penuntutan yang diberi wewenang dalam
melakukan  penuntutan  ialah  JPU  sesuai dengan  Pasal  1  ayat  (3).  Untuk wewenang  Penuntut  Umum  sendiri diatur dalam Pasal 14 KUHAP.
Pada
perkara ini dasar pertimbangan  JPU  dalam  menjatuhkan
hukuman  mati  terhadap  terdakwa, namun  dalam  hal  ini  JPU  menuntut terdakwa  dengan  Hukuman  Mati  tidak mencantumkan  Pasal  terkait  hukuman mati  dalam  surat  dakwaan  sehingga terjadi  perbedaan  antara  surat  dakwaan dan tuntutan yang menyebabkan Majelis Hakim  PN  Jakarta  Pusat  berpendapat dalam  putusannya  menyatakan  bahwa terdakwa  terbukti  bersalah  melakukan Tipikor  ,  menolak  tuntutan  hukuman mati  yang  dituntut  oleh  JPU  dan memberikan hukuman pidana nihil.

## Daftar Pustaka
“Bachtiarudin  Alama,  2022,  Kasus Korupsi  Asabri,  Bos  PT  Trada Alam  Minera  Heru  Hidayat Dituntut  Hukuman  Mati  |
Merdeka.Com. Merdeka.Com, from
Https://Www.Merdeka.Com/Pe ristiwa/Kasus-Korupsi-Asabri- Bos-Pt-Trada-Alam-Minera-Heru- Hidayat-Dituntut-Hukuman- Mati,” n.d.
Denovita,  Ameilia  Herpina.  “Efektivitas Mediasi  Penal  Pada  Proses Penyidikan  Kasus  Kekerasan Perspektif  Restorative  Justice (Studi  Di  Kepolisian  Resor Bojonegoro).” Yustisia  Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir 2, no. 2 (2022): 88-105.
“Edi  Wibowo,  2022,  Divonis  Nihil,
Terdakwa  Kasus  Asabri  Heru Hidayat  Lolos  Dari  Hukuman Mati. Tempo, from Https://Nasional.Tempo.Co/Rea d/1551447/Divonis-Nihil-
Terdakwa-Kasus-Asabri-Heru- Hidayat-Lolos-Dari-Hukuman- Mati, (Diakses 20 Februari 2022),” n.d.
Hartanti,  Evi. Tindak  Pidana  Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Jeremy,  Pope. Strategi  Pemberantasan Korupsi .  Jakarta:  Transparency Internasional, 2003.
Masruhan. Metode  Penelitian  Hukum .
Surabaya: Hilal Pustaka, 2013. Prof.  Dr.  Peter  Mahmud  Marzuki,  S.H., M.S.,  LL.M. Penelitian  Hukum . Jakarta:  ,  Prenadamedia  Group, 2016.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. (n.d.). Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  8  Tahun  1981  Tentang Peraturan  Hukum  Acara  Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) (n.d.).