Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2.2 Februari 2023  1732-1738

## Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha UMKM Melalui Pelatihan Pengemasan Dan Pelabelan Pangan Di Pontianak
1) Ismawartati, 2) Dina Karlina, 3) Tiza Yaniza, 4) Devi Cintiya Ramadhanti
1,2,3,4) Program studi Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura
Email: ismawartati@hukum.untan.ac.id 1,2,3,4) Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura,

## I. PENDAHULUAN
Industri  rumah  tangga  yang  pada  umumnya  termasuk  sektor  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM), khususnya di Pontianak merupakan kelompok industri yang cukup signifikan dalam menghasilkan produk  olahan  pangan  (Herispon  &  Hendrayani,  2021;  Rumbianingrum  &  Wijangka,  2018).  Data  Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pontianak tentang Industri Kecil, Menengah dan Besar Kota Pontianak

## INFORMASI ARTIKEL A B S T R A K
Kata Kunci:
Kemasan Pangan, Label Pangan,
Pelaku Usaha,
Perlindungan Konsumen
Produk pangan UMKM yang umumnya proses produksinya masih sederhana,  dari  sisi  tampilan  produk  (packaging/kemasan)  juga  masih sangat sederhana dan cenderung kurang memperhatikan standar kemasan, belum memenuhi standar sanitasi dan kesehatan sesuai ketentuan undang- undang.  Terutama  dalam  masa  pandemi  ini,  dimana  setiap  produsen makanan  diminta  untuk  mengikuti  standar  kesehatan  yang  telah disesuaikan dengan kondisi normal yang baru. Proses pengemasan produk pangan merupakan rangkaian proses produksi pangan yang penting untuk dicermati.  Kewajiban  untuk  memenuhi  standar  kemasan  pangan  dalam rangka  mewujudkan  produk  pangan  yang  aman  ini  sangat  erat  kaitannya dengan kewajiban pelabelan pangan.

## A B S T R A C T
Keywords:
Food Packaging,
Food Labels, Business Actor,
Consumer Protection
MSME food products, which generally have a simple production process, in terms of product appearance (packaging) are also very simple and tend to  pay  less  attention  to  packaging  standards,  do  not  meet  sanitation  and health standards in accordance with the provisions of the law. Especially in  this  pandemic  period,  where  every  food  producer  is  asked  to  follow health standards that have been adapted to the new normal conditions. The process  of  packaging  food  products  is  a  series  of  food  production processes  that  are  important  to  observe.  The  obligation  to  meet  food packaging  standards  in  the  context  of  realizing  safe  food  products  is closely related to the obligation to label food.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2.2 Februari 2023  1732-1738
tahun  2020  memperlihatkan  bahwa  bidang  pengolahan  pangan  masih  didominasi  oleh  sektor  industri  mikro (Septiana et al., 2019).
Fenomena  beredarnya  produk  pangan  yang  dihasilkan  oleh  kelompok  industri  ini,  terutama  dalam memproduksi jamu tradisional memperlihatkan bahwa produk industri UMKM memiliki prospek masa depan yang  baik,  mengingat  pangsa  pasarnya  lebih  luas,  yakni  masyarakat  menengah  ke  bawah  yang  jumlahnya lebih banyak daripada masyarakat yang taraf perekonomiannya menengah ke atas (Fadhilah S, 2020; Sellia & Atmadja,  2019).  Karena  pada  umumnya  dipercaya  oleh  masyarakat  Indonesia,  jamu  tradisional  dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran stamina tubuh (Halim, 2020).
Produk pangan UMKM ini pada umumnya masih melalui proses produksi yang sederhana, dimana dari sisi  tampilan  produk  ( packaging /kemasan)  masih  sangat  sederhana  dan  cenderung  kurang  memperhatikan standar  kemasan  (belum  memenuhi  standar  sanitasi  dan  kesehatan  sesuai  ketentuan  undang-undang). Disamping  itu,  tingkat  pengetahuan  yang  minim  membuat  pelaku  usaha  mikro  kurang  mencermati  produk pangan  yang  dihasilkan  ini,  seperti  kemasan  yang  seadanya  saja  (asal  dibungkus),  sehingga  selain  kurang menarik juga berpotensi rusak dan menimbulkan kontaminasi yang berbahaya bagi kesehatan (Al Mushofi & Syamsi, 2021).
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  melarang  pelaku usaha  memperdagangkan  barang  yang  rusak,  cacat  atau  bekas  dan  tercemar  tanpa  memberikan  informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud (Al Mushofi & Syamsi, 2021; Al Wasim, 2016; Sari, 2019).
Proses  pengemasan  produk  pangan  merupakan  rangkaian  proses  produksi  pangan  yang  penting  untuk dicermati.  Kemasan  pangan  adalah  bahan  yang  digunakan  untuk  mewadahi  dan  atau  membungkus  pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Oleh karena itu, bahan yang digunakan untuk kemasan  pangan  tidak  boleh  termasuk  dalam  kategori  bahan  kemasan  yang  berbahaya,  bahkan  aturan kemasan  pangan  melarang  penggunaan  bahan  kemasan  yang  belum  diketahui  dampaknya  bagi  kesehatan manusia (Anekawati et al., 2021; Gita & Sulistyowati, 2020; Tanti & Hidayat, 2021).
Kewajiban untuk memenuhi standar kemasan pangan dalam rangka mewujudkan produk pangan yang aman  ini  sangat  erat  kaitannya  dengan  kewajiban  pelabelan  pangan.  Label  pangan  adalah  setiap  keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan,  dimasukkan  ke  dalam,  ditempel  pada,  atau  merupakan  bagian  kemasan  pangan  (Aminullah  et  al., 2022; Nurasia et al., 2021).
Label  tersebut  berisikan  keterangan  mengenai  pangan  yang  bersangkutan.  Menurut  ketentuan  label pangan setidaknya informasi yang harus dicantumkan dalam produk pangan adalah yaitu nama produk, daftar bahan  yang  digunakan,  berat  bersih  atau  isi  bersih,  nama  atau  alamat  pihak  yang  memproduksi  atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, serta masa kedaluwarsa (Sari, 2019).
Dengan  kata  lain,  kemasan  produk  pangan  merupakan  jendela  konsumen  dalam  mengakses  informasi mengenai  mutu  produk  yang  akan  dikonsumsinya  tersebut.  Oleh  karena  itu,  kemasan  pangan  yang  menarik saja  tidaklah  cukup  untuk  mengupayakan  peningkatan  produktivitas  pangan  yang  dihasilkan  oleh  unit UMKM,  sebab  aspek  keehatan  dan  keamanan  kemasan  menjadi  hal  yang  sangat  penting  sebagai  jaminan mutu  produk  pangan  yang  berdampak  pada  peningkatan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  produk  pangan UMKM dan akhirnya juga meningkatkan keuntungan ekonomis pelaku usaha pangan (UMKM) (Maharani et al., 2021; Seno & Lewerissa, 2021).
Salah satu upaya untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan masyarakat selaku konsumen pangan  adalah  pemberdayaan  pelaku  usaha  terutama  sektor  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) melalui  pembinaan  aspek  kelayakan  pangan  dalam  pengemasan  dan  pelabelan  produk  pangan  yang dihasilkannya.  Belum  semua  pelaku  usaha  memenuhi  standar  kemasan  dan  label  pangan  sesuai  ketentuan perundang-undangan dan memiliki pengetahuan dasar tentang bagaimana memproduksi produk pangan yang bersih dan aman  kemudian  menggunakan  label  yang  memberikan  informasi  yang  jujur,  lengkap  dan  mudah dimengerti oleh para pihak konsumen. Sasaran pelaksana kegiatan PKM ini adalah pelaku usaha yang berupa UMKM.  Dengan  pertimbangan  kalangan  UMKM  dianggap  paling  tepat  untuk  diberikan  bantuan  pelatihan kemasan  dan  label  pangan.  Karena  secara  permodalan,  kalangan  UMKM  adalah  termasuk  pelaku  usaha dengan modal yang relatif kecil, dan cakupan usaha yang sebagian besar masih berupa produk rumahan/ home made .
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2.2 Februari 2023  1732-1738
Oleh karena itu, tim pelaksana memandang perlu untuk mengadakan penyuluhan dan pelatihan hukum mengenai  kemasan  dan label  pangan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan. Tujuannya  adalah meningkatkan  kesadaran  hukum  bagi  pelaku  usaha  UMKM  yang  bermuara  pada  perlindungan  konsumen secara umum di Kota Pontianak.

## II. MASALAH
Berdasarkan  analisis  situasi  yang  dipaparkan  di  atas,  maka  permasalahan  yang  dapat  diajukan  adalah upaya yang dilakukan oleh pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi pelaku usaha UMKM di Kota Pontianak dalam pengemasan dan pelabelan pangan.
Gambar 1. Peta Lokasi Pengabdian Masyarakat

## III. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini  dilaksanakan  oleh  kelompok  yang  terdiri  dari  ketua pelaksana,  Ismawartati,  S.H.,  M.H.,  dan  anggota  pelaksana  Dina  Karlina,S.H.,M.Hum,  Tiza  Yaniza,  S.H., M.H.  dan  Devi  Cintiya  Ramadhanti.  Selain  tenaga  pengajar  dan  mahasiswa,  kegiatan  PKM  ini  juga melibatkan  operator  sebagai  tenaga  administratif  yang  berperan  membantu  dalam  administrasi  kegiatan, survei  lapangan  dan  pelaksanaan  kegiatan  di  lapangan.  Kegiatan  lapangan  dilakukan  dengan  3  metode pelaksanaan,  yaitu  penyuluhan  hukum,  pelatihan  pengemasan  dan  pelabelan  pangan;  dan  evaluasi  kegiatan dengan  memberikan  angket  guna  pengembangan  dan  peningkatan  mutu  penjualan  dan  mutu  barang  bagi penggiat UMKM dan angket sebagai bahan referensi pada kegiatan PKM selanjutnya. Pelaksanaan kegiatan PKM selama 5 (lima) bulan, dimulai pada bulan Juni s.d. Oktober 2020.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  kegiatan  dan  pembinaan  dilaksanaan  sebagai  Langkah  awal  yaitu  melakukan  survey lapangan sebelum memutuskan untuk memilih mitra UMKM yang diajak bekerjasama,  tim pelaksana telah melakukan  survei  lapangan.  Sehingga  diketahui  pelaku  usaha  UMKM  yang  benar-benar  memerlukan bantuan  pembinaan  kemasan  dan  label  pangan  yang  sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditentukan  oleh Undang-Undang.  Pelaku  usaha  UMKM  yang  dijadikan  mitra  adalah  1  UMKM.  Pemilihan lokasi adalah  di Kota  Pontianak,  dengan  pertimbangan  kemudahan  akses  menuju  lokasi  produksi  pangan,  dan  kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan. Pelaku usaha UMKM adalah Jamu Sanjaya. UMKM Jamu Sanjaya ini berdiri pada  tahun  2019  sebagai  pedagang  jamu online yang  awalnya  berjualan  dikalangan  kerabat  terdekat  dan keluarga.  Sebelumnya  Pemilik  UMKM Jamu  Sanjaya,  Ibu  Wiranti, bergerak  di bidang  penjualan  aksesoris yang kemudian berkembang menjadi Warung Kopi, dan akhirnya merambah ke industri jamu online, hingga saat ini. Produksi UMKM Jamu Sanjaya ini, berlokasi di Kota Pontianak. Produksi jamu dilakukan setelah pelaku  UMKM  mendapatkan  pesanan  dari  konsumen  ( Pre-Order  Produce ),  yang  dimana  resep  pembuatan jamu  ini  didapat  dari  resep  turun  temurun  milik  keluarga  pelaku  usaha  UMKM.  Bahan-bahan  yang digunakan dalam memproduksi jamu menggunakan bahan herbal alami tanpa menggunakan bahan pengawet
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2.2 Februari 2023  1732-1738
atau  campuran  kimia  lainnya,  sehingga  kualitas  produksi  selalu  diutamakan  dan  aman  untuk  dikonsumsi tanpa ada efek samping yang berbahaya.
Kegiatan  yang  dilaksanakan  adalah  berupa  penyuluhan  hukum.  Penyuluhan  hukum  dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan. Pertemuan pertama dengan penekanan tentang kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada konsumen secara umumnya. Selain itu, mengingat saat ini, adalah masa pandemi Covid-19, oleh karenanya kami menekankan untuk tetap menerapkan  prosedur  standar  kesehatan  dan  kebersihan  dalam  memproduksi  jamu  milik  pelaku  usaha UMKM.  Pada  Pertemuan  kedua,  kami  memberikan  penekanan  tentang  pentingnya  pengemasan  dan pelabelan  pangan  secara  standar  yang  sangat  mementingkan  kebersihan  serta  bernilai  jual  di  masyarakat, serta  pentingnya  proses  perijinan  oleh  BPOM  maupun  sertifikasi  Halal.  Selain  itu,  tim  pelaksana  juga memberikan  edukasi  tentang  apa  yang  boleh  dilakukan  dan  tidak  boleh  dilakukan  oleh  Pelaku  Usaha, maupun Reseller produk Jamu Sanjaya milik Ibu Wiranti.
Selain  itu,  diadakan  pelatihan  pengemasan  dan  pelabelan  pangan.  Pelatihan  pengemasan  dan pelabelan pangan dilaksanakan dalam 4 tahap. Tahap pertama adalah identifikasi pangan yang akan dikemas, agar dapat diketahui bentuk kemasan yang sesuai. Selanjutnya, diikuti dengan perancangan desain kemasan dan label pangan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan meningkatkan nilai jual dari produk pangan yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, tim pelaksana memberikan bantuan teknis, berupa saran  untuk  mengikuti  tren  pasar,  baik  dalam  hal  bentuk  kemasan  dan  label  pangan  yang  sesuai  dengan standar  namun  juga  menarik  dan  mengikuti  tren  yang  ada  di  masyarakat.  Tahap  kedua  adalah  pembuatan kemasan dan label pangan sesuai desain yang telah dibuat, dan percobaan pengemasan dan pelabelan pangan terhadap produk pangan yang dihasilkan.

## Gambar 2. Pembuatan Kemasan Label
Tahap  ketiga  adalah  pemberian  bantuan  alat-alat  produksi  lain  yang  menunjang  kegiatan  produksi pangan,  dan  alat-alat  produksi  yang  terkait  kemasan  dan  label  pangan.  Tujuannya  adalah  agar  kapasitas produksi  meningkat,  dan  pengemasan  serta  pelabelan  pangan  yang  sesuai  dengan  standar  juga  dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak hanya berhenti setelah kegiatan PKM ini selesai.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2.2 Februari 2023  1732-1738

## Gambar 3. Pemberian Bantuan Alat-Alart Produksi
Gambar 4. Bantuan Alat Produksi
Dan  tahap  keempat  adalah  membantu  dalam  hal  teknis  pengurusan  perijinan  oleh  BPOM  dan  pemberian sertifikat  halal.  Tujuannya  adalah  agar  para  konsumen  percaya  bahwa  produk  yang  dikonsumsinya  aman, tidak  mengandung  bahan  berbahaya  oleh  kesehatan  tubuh,  dan  sesuai  standar  kesehatan  yang  telah ditentukan dan halal.
Evaluasi dari kegiatan ini dilakukan melalui menyebarkan ke kuisioner kepada pihak pengusaha atau penggiat  UMKM  secara  berkala,  yaitu  pada  tiap-tiap  tahapan  kegiatan  yaitu  pada  kegiatan  Penyuluhan Hukum kepada Penggiat UMKM, maupun pada tahapan Teknis Pelaksanaan Teknis Penggiat UMKM, yang dalam hal ini adalah Giat Pembuatan Jamu Tradisional sampai dengan pelabelan. Evaluasi tahap akhir juga dilaksanakan  kepada  penggiat  UMKM,  yaitu  evaluasi  secara  menyeluruh.  Hal  ini  dilaksanakan  untuk memberikan hasil yang  maksimal dalam pencapaian pemberian bekal Ilmu  Hukum dan Produksi dari hasil pangan  kepada  Penggiat  UMKM.  Selain  itu,  dari  segi  produk  yang  UMKM  yang  dihasilkan  juga  sudah diberi  kelengkapan  informasi  pada label tentang  bahan  dan  kegunaan  produk  UMKM  itu sendiri,  sehingga memudahkan para konsumen untuk memilih produk yang tepat untuk dikonsumsi. Dari hasil evaluasi yang telah  dilakukan,    pelaku  UMKM  atau  produsen  jamu  terkait  mengapresiasi  usulan  pelabelan  dan  kemasan oleh  tim  PKM,  yang  bertujuan  untuk  melindungi  dan  memberikan  dukungan  untuk  memproduksi  jamu sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Sehingga, produsen merasa terlindungi hasil produksinya oleh hukum  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  Selain  itu,  produsen  merasa  label  barunya merupakan  identitas  yang  dapat  diperkenalkan  ke  masyarakat  luas  hasil  produksinya,  yaitu  manfaat  dari jamu  yang  merupakan  minuman  tradisional  yang  bermanfaat  bagi  kesehatan  kita  semua.  Dan  terutama memberikan  rasa  aman  dan  nyaman  kepada  konsumen  untuk  mengkonsumsi  sesuai  dengan  kewajiban  si produsen sebagai pelaku usaha.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2.2 Februari 2023  1732-1738

## V. KESIMPULAN
Kegiatan  PKM  yang  dilaksanakan  terhadap  pelaku  usaha  UMKM  Jamu  Sanjaya  ini  sangat diperlukan oleh pelaku usaha tersebut, karena pelaku usaha sangat membutuhkan bantuan dan dukungan baik secara teknis sebelum produksi pangan, saat produksi pangan, maupun saat proses penjualan produk UMKM tersebut.  Selain  itu,  pelaku  usaha  kurangnya  pengetahuan  secara  umum  tentang  bagaimana  cara  produksi pangan yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada, kebersihan pangan yang menjadi perhatian sangat besar di masa pandemi saat ini, kemudian bagaimana memberikan label yang sesuai dengan standar dan apa saja yang  harus  menjadi  kewajiban  dan hak  pelaku  usaha dalam  memasarkan  atau  menjual  barang  atau  pangan yang di produksi supaya konsumen percaya dan merasa aman mengkonsumsi barang atau pangan yang sudah dibeli oleh mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Mushofi,  M.,  &  Syamsi,  B.  A.  (2021).  Respon  UMKM  Produk  Makanan  Terhadap  Implementasi Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal  di  Kabupaten  Pamekasan. Kaffa: Jurnal Fakultas KeislamanKaffa: Jurnal Fakultas Keislaman , 2 (2). Al Wasim, A. (2016). Label Halal dan Hukum Asal Bahan Pangan. Syariati : Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum , 2 (02). https://doi.org/10.32699/syariati.v2i02.1137 Aminullah,  A.,  Rohmat,  S.,  Muslih,  M.,  Halimun,  R.  Z.,  Yanuarningsih,  R.,  Azizah,  S.,  &  Suhendar,  Y.

## (2022). PENINGKATAN SANITASI DALAM PROSES PEMBUATAN TAHU DAN
PENGEMASAN  DI  UMKM  TAHU  ‘FAVORIT’  CISALOPA,  DESA  CINAGARA,  KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT. Jurnal Penamas Adi Buana , 5 (02).
https://doi.org/10.36456/penamas.vol5.no02.a4445
Anekawati,  A.,  Yuliastina,  R.,  Isdiantoni,  I.,  Syahril,  S.,  Purwanto,  E.,  &  Hidayaturrahman,  M.  (2021). PEMBERDAYAAN  UMKM  DI  KECAMATAN  RA’AS  MELALUI  PENDAMPINGAN STANDARISASI PRODUK DAN
KEMASAN.
Jurnal ABDIRAJA , 4 (1). https://doi.org/10.24929/adr.v4i1.1273
Fadhilah  S,  N.  (2020).  Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  Berbasis  Industri  Rumah  Tangga  Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Pada Kelompok Usaha Rumah Tangga Binaan Yayasan EcoNatural  Society  di  Kabupaten  Kepulauan  Selayar). Fakultas  Ekonomi  Universitas  Negeri Makassar , 8 .
Gita,  M.  C.,  &  Sulistyowati,  E.  (2020).  Kesadaran  Hukum  Konsumen  Terkait  Obat  Bebas  yang  Tidak Berlabel Halal di Surabaya. Jurnal Hukum , 7 (4).
Halim,  A.  (2020).  Pengaruh  Pertumbuhan  Usaha  Mikro,  Kecil  Dan  Menengah  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan , 1 (2), 157–172.
Herispon, & Hendrayani. (2021). Kontribusi dan Eksistensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. Jurnal Daya Saing , 7 (1).
Maharani, A., Arifin, R., & Suharto, M. K. A. B. (2021). Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, Persepsi Harga,  Promosi  Dan  Label  Halal  Terhadap  Kepuasan  Pelanggan  Ms  Glow  Pada  Rentang  Usia  18-25 Tahun Di Kota Malang. E – Jurnal Riset Manajemen , 10 (13).
Nurasia,  N.,  Hidayat,  R.,  &  Al  Anshori,  F.  (2021).  PENDAMPINGAN  PENGOLAHAN  PANGAN  DAN PENGEMASAN PRODUK BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BIDANG  PANGAN  DI  KECAMATAN  BUA  KABUPATEN  LUWU. Jurnal  Abdimas  Indonesia ,
1 (4). https://doi.org/10.53769/jai.v1i4.145 Purnawanti,  E.  (2013).  PENGARUH  KARAKTERISTIK  WIRAUSAHA,  MODAL  USAHA,  STRATEGI PEMASARAN TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI DESA DAYAAN DAN KALILONDO SALATIGA. Among Makati , 5 . https://doi.org/10.1007/BF02532975
Rumbianingrum, W., & Wijangka, C. (2018). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM. Jurnal Manajemen Dan Bisnis (ALMANA) , 2 (3).
Sari, D. I. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM ATAS LABEL HALAL PRODUK PANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG.
Repertorium : Jurnal
Ilmiah Hukum Kenotariatan , 7 (1).
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2.2 Februari 2023  1732-1738
https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.264 Sellia,  N.  M.,  &  Atmadja,  I.  B.  P.  (2019).  KAJIAN  TENTANG  IZIN  PADA  INDUSTRI  RUMAH
TANGGA PANGAN. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum , 7 (8). https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i08.p01 Seno,  B.  A.,  &  Lewerissa,  K.  B.  (2021).  Richovy  Snack  Bar :  Pengembangan  Produk  Snack  Bar  Berbasis Rengginang di UMKM Varia Surakarta. SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Bagi Masyarakat) , 10 (2). https://doi.org/10.20961/semar.v10i2.49333 Septiana,  N.  I.,  Muar,  R.,  &  Rozi,  A.  F.  (2019).  Analisis  Masalah  dan  Solusi  Prioritas  Pengembangan UMKM. Jihbiz : Jurnal Ekonomi,
Keuangan
Dan Perbankan Syariah , 3 (1). https://doi.org/10.33379/jihbiz.v3i1.785
Tanti,  D.  S.,  &  Hidayat, M. T.  (2021). KEARIFAN  LOKAL  DAN  PENGEMASAN  KREATIF  PRODUK UMKM  DI  LEBAK  KREATIF  SEBAGAI  UPAYA  PENINGKATAN  DAYA  TARIK  PADA PRODUK KHAS LEBAK. Jurnal Graha Pengabdian , 3 (3).
https://doi.org/10.17977/um078v3i32021p232-242