DOI: 10.15575/kh.v3i3. 14840
* Copyright (c) 2021 Fitri Pebriani Wahyu dan Nuzul Asri Safitri Whisnu
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
Diterima: 7 November 2021; Direvisi: 24 November 2021; Disetujui: 28 November 2021
Kekuatan Petisi Online dalam Pembuatan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus Situs : Change.Org)
Fitri Pebriani Wahyu 1 , Nuzul Asri Safitri Whisnu 2
1,2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia *Corresponding Author Email: fitriFISIP11@uinsgd.ac.id

## ABSTRACT
Nowadays people have no reason not to express their aspirations and criticisms of changes and policy making by the government and related institutions. This study wants to know about political participation as a form of democracy, to know the effect of online petitions on policy making and to know the power of online  petitions  in  other  countries.  By  using  qualitative  research  methods,  descriptive  analysis  by analyzing cases of winning online petitions for free Covid-19 vaccination and defeating petitions rejecting the  Omnimbus  Law Bill on Job  Creation. Online petitions as a form of political participation are quite effective,  but  they  must  be  accompanied  by  policy  advocacy.  Indonesia  does  not  yet  have  regulations governing online petitions so that the government has no obligation to respond to demands made by the public. When compared to other countries such as the United States and South Korea, the government has accommodated online petitions. So the government must have the political will to be more aspirational and participatory in formulating laws and public policies based on the interests of the people because the highest sovereignty is in the hands of the people and implemented according to the constitution.
Keywords: online petition, participation, constitution

## ABSTRAK
Dewasa ini masyarakat tidak memiliki alasan untuk tidak menyampaikan aspirasi dan kritiknya terhadap perubahan  dan  pembuatan  kebijakan  oleh  pemerintah  dan  lembaga  terkait.  Penelitian  ini  ingin mengetahui partisipasi politik sebagai bentuk demokrasi, mengetahui pengaruh petisi online terhadap pembuatan  kebijakan  dan  mengetahui  kekuatan  petisi  online  di  negara  lain.  Dengan  menggunakan metode penelitian kualitatif analis deskriptif dengan menganalisis kasus kemenangan petisi online untuk penggratisan vaksinisasi Covid-19 dan kekalahan petisi penolakan Omnimbus Law RUU Cipta Kerja. Petisi online sebagai salah satu bentuk partisipasi politik bersifat cukup efektif, tetapi masih harus dibarengi dengan  advokasi  kebijakan.  Indonesia  belum  memiliki  regulasi  yang  mengatur  tentang  petisi  online sehingga pemerintah tidak memeiliki kewajiban untuk merespon atas tuntutan yang diajukan oleh publik. Jika  dibandingkan  dengan  negara  lain  seperti  Amerika  Serikat  dan  Korea  Selatan  petisi  online  sudah diakomodir  oleh  pemerintah.  Maka  Pemerintah  harus  memiliki  political  will  agar  lebih  aspiratif  dan parsitipatif  dalam  merumuskan  Undang-Undang  maupun  kebijakan  publik  yang  berdasarkan  atas kepentingan  rakyat  karena  kedaulatan  tertinggi  berada  ditangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut konstitusi.
Kata kunci : petisi online, partisipasi, konstitusi

## PENDAHULUAN
Menurut  Julius  Stahl,  konsep  Negara  Hukum  yang  disebutnya  dengan  istilah  ‘rechtsstaat’  itu mencakup  empat  elemen  penting,  yaitu:    Perlindungan  hak  asasi  manusia,  Pembagian  kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan  undang-undang dan  Peradilan tata usaha Negara(Kadaryanto, 2018).  Dan hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai tertib hukum Indonesia dan Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai tertib hukum tertinggi. Kebebasan untuk  mengeluarkan pendapat
Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 3: 98 - 106
Kekuatan Petisi Online dalam Pembuatan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus Situs : Change.Org)
Fitri Pebriani Wahyu dan Nuzul Asri Safitri Whisnu
sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia terdapat pada Pasal 28 UUD 1945 yang menegaskan bahwa : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dan tulisan, dan sebagainya dit etapkan dengan  undang- undang.”  m enunjukan  bahwa  setiap  orang  memiliki  hak  untuk  untuk  mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan dan dilindungi oleh undang-undang.
Menurut Kevin R. Hardwick partisipasi politik ialah memberi perhatian kepada pada cara warga negara  berinteraksi  dengan  pemerintah,  warga  negara  berupaya  menyampaikan  kepentingan- kepentingan  mereka  terhadap  pejabat – pejabat  publik  agar  mampu  mewujudkan  kepentingan- kepentingan  tersebut  (R  chotimah,  2014).  Akan  tetapi,  partisipasi  politik  untuk  berpendapat  masih rendah,  rendahnya  partisipasi  politik  masyarakat    untuk  berpendapat  di  Indonesia  disebabkan  oleh banyak hal seperti : Pertama, masyarakat merasa tidak bebas dan takut dibungkam jika menyampaikan pendapatnya.  Kedua,  meningkatnya  hoax  di  media  sosial  memmbuat  masyarakat  bingung  dengan informasi yang tidak jelas. Ketiga, banyak media yang tidak independen karena  sudah dicampuri oleh kepentingan-kepentingan elite. Akibatnya, masyarakat memilih bungkam, apatis, pasif, kesadaran politik menurun  dan  tidak  peduli  terhadap  isu-isu  nasional.  Maka  dari  itu,  masyarakat  perlu  wadah  yang memfasilitasi  mereka  untuk  berpendapat  dengan  bebas  dan  mudah  menuangkan  aspirasinya  untuk kesejahteraan bersama dan mengoreksi kejanggalan dalam setiap kebijakan yang dibuat pemerintah.
Seiring  dengan  adanya  kemajuan  peradaban  dengan  perkembangan  teknologi  informasi  ada banyak cara untuk mengemukakan pendapat, melakukan protes, memberikan kritik dan penyampaian aspirasi di muka umum. Salah satunya dengan menandatangani petisi secara virtual di platform petisi online Change.org Indonesia, Sejak Kehadirannya pada Juni 2012 di Indonesia, situs Change.org menjadi salah satu jalan yang membuka dan mendorong masyarakat lebih berani mengeluarkan pendapatnya dan berpartisipasi secara aktif dalam berpendapat terhadap permasalahan-permasalahan sector public. Hal ini ditandai dengan adanya data jumlah pengguna  yang menggunakan/mengakses situs Change.org setiap tahunnya mengalami peningkatan.
Gambar 1. Data Penggunaan situ Change.org
Sumber : Change.org 0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000 16000000 18000000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Data pengguna situs Change.org Tahun 2012-2020
Series 1
Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 3: 98 -106
Kekuatan Petisi Online dalam Pembuatan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus Situs : Change.Org)
Berdasarkan  gambar  1  dapat  terlihat  keberadaan  situs  Change.org  setiap  tahunnya  yang menggunakan maupun mengakses mengalami peningkatan. Banyak isu-isu publik yang dibahas dalam situs ini mulai dari tahun 2012-2020 berbagai petisi dan survei sudah dilakukan, berikut beberapa isu public  yang  tergolong  tingkat  popularitasnya  tinggi  :  RUU  Omnibus  law  (2.315.333  tanda  tangan), Pandemi Covid 19 (1.733.515 tanda tangan), Lingkungan (730.976 tanda tangan), Kebebasan Berekspresi (391.196 tanda  tangan),  Kekerasan Seksual (222.234 tanda tangan),  Keadilan  Pidana (210.192 tanda tangan),  Jaminan  social  (170.771)  dan  Anti  Korupsi  (148.500  tanda  tangan).  Seiring  dengan  adanya kemajuan peradaban dengan perkembangan teknologi informasi ada banyak cara untuk mengemukakan pendapat,  melakukan  protes,  dan  penyampaian  aspirasi  di  muka  umum  situs  Change.org  berperan sebagai  wadah  untuk  menampung  keluhan  atau  pengaduan  masyarakat  kepada  pemerintah  atau lembaga,  mengupayakan  perubahan  atau  pembuatan  kebijakan,  membantu  memasukkan  isu  yang dipetisikan  ke  dalam  agenda  target  petisi  yaitu  pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan.  Platform  ini menyediakan  bentuk  sederhana  dari  petisi  tradisional  untuk  mengajukan  petisi  dan  memperoleh dukungan dengan mudah tanpa membuang waktu dan biaya, masyarakat akan peka terhadap isu-isu sosial seperti, HAM, korupsi, demokrasi, keadilan, lingkungan hingga akhirnya masyarakat akan tertarik untuk  terlibat  dan  berpartisipasi  dalam  proses  kebijakan  sebagai  bentuk  kepedulian  mereka  atas  isu tertentu (Simamora, 2018).  Masyarakat akan menyadari bahwa partisipasi politik dapat mempengaruhi keseluruhan proses kebijakan dengan inisiatif mereka akan memulai dan mendukung petisi online di situs Change.org terkait isu-isu politik menjadi lebih cepat tersebar serta dukungan atas kepedulian tersebut menjadi lebih mudah diperoleh aktivitas gerakan demokrasi digital  ini mampu membuat  masyarakat untuk  menciptakan  perubahan  pada  kebijakan  (Destrity,  2018).  Penelitian  mengenai  unsur  sekunder dalam  pembuatan  Undang – Undang  belum  banyak  dibahas  terutama  penelitian  tentang  kekuatan pendapat masyarakat pada situs change.org. Penelitian ini kita dapat mengkaji lebih jauh efektivitas dari petisi  online  sebagai  bentuk  partisipasi  politik  dengan  menggukan  studi  kasus  analisis  situasi  suatu fenomena yang terjadi menggunakan platform change.org petisi online Omnimbus law dan penggratisan vaksinisasi  Covid-19.  Penelitian  studi  kasus  petisi  online  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  partisipasi politik sebagai bentuk demokrasi (2) mengetahui pengaruh petisi online terhadap pembuatan kebijakan (3) mengetahui kekuatan petisi online di negara lain. Dengan menggukan studi kasus analisis situasi suatu fenomena yang terjadi menggunakan platform change.org petisi online Omnimbus law dan penggratisan vaksinisasi Covid-19.

## METODOLOGI  PENELITIAN
Metodologi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metodologi  dengan menggunakan pendekatan kualitatif analis deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas (Sugiyono,  2015) . Kasus yang dimaksud  bisa  berupa  tunggal  atau  jamak,  misalnya  berupa  individu  atau  kelompok.  Kasus  yang dimaksudkan peneliti adalah kasus kemenangan petisi online untuk penggratisan vaksinisasi Covid-19 dan kekalahan petisi penolakan Omnimbus Law RUU Cipta Kerja. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode library research. Sedangkan sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 Undang- Undang Dasar 1945 dan Pasal 96 Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 dan sumber data sekunder yang berasal dari buku, jurnal dan website internet.
Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 3: 98 - 106
Kekuatan Petisi Online dalam Pembuatan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus Situs : Change.Org)
Fitri Pebriani Wahyu dan Nuzul Asri Safitri Whisnu

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Partisipasi Politik Masyarakat Sebagai bentuk dari Demokrasi
Demokrasi  disuatu  negara  akan  dikatakan  baik  apabila  tingkat  partisipasi  politik  oleh masyarakatnya pun tinggi. Menurut Herbert Miclosky partisipasi politik ialah kegiatan-kegiatan sukarela dari  warga masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses pemilihan  kekuasaan secara  langsung maupun  tidak  langsung  dan  proses  dalam  pembentukan  kebijakan  umum.  Bentuk  partisipasi  politik bukan hanya memberikan suara pada saat pemilihan umum, menghadiri rapat umum , lobbyng dengan pemerintah,  penggorganisasian, event juga  merupakan  bentuk  partisipasi  politik  (Addiputra,  A.  F., Rahman, F. A., Madelin, M., Mumpuni, P. R., & Saepudin, 2020). Dan kebebasan berpendapat sebagai bagian dari HAM juga merupakan bentuk partisipasi politik. Kebebasan berpendapat dan berekspresi berupa tulisan, lisan, disukusi ataupun kegiatan pers merupakan hak mendasar dari manusia dan dilindungi oleh negara, setiap warga negara secara sah dapat mengutarakan pendapat dan pikirannya termasuk masalah politik, hukum dan negara (Hsb, 2021). Kritik dan saran disetiap kebijakan publik yang dibuat pemerintah ataupun lembaga lainnya adalah sebagai bentuk kontrol pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
Dilansir  dari  detiknews.com,  Indonesia  menduduki  peringkat  ke-64  dunia  dalam  Indeks Demokrasi yang dirilis EIU dengan skor 6.3 dan dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi yang cacat.  Meski  suatu    negara  tidak  akan  runtuh  akibat  kemunduran  demokrasi,  tetapi  kemunduran  ini merupakan jalan menuju totalitarianisme (Welle, 2021). Kemunduran demokrasi ini dipicu oleh tekanan terhadap  kebebasan  sipil  dan  pelanggaran  hak-hak  politik  warga  negara  dalam  berpartisipasi  politik karena maraknya penangkapan terhadap aktivis dan masyarakat adat yang kritis terhadap pemerintah.
Tabel 1. Indeks Kebebasan Sipil (Kebebasan berkumpul, berserikat dan berpendapat)
Indikator Indeks Demokrasi Indonesia Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Indikator 2018 2019 2020 Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah  yang  menghambat  kebebasan  berkumpul dan berserikat 82.35 77.21 86.76 Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat 82.35 83.82 86.95 Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat 70.22 65.69 58.82 Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat 45.96 57.35 42.28
Sumber : Data Badan Pusat Statistik Tahun 2018-2020 (BPS, 2020)
Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 3: 98 -106
Kekuatan Petisi Online dalam Pembuatan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus Situs : Change.Org)

## Tabel 2. Hak-hak Politik (Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan)
Indikator Indeks Demokrasi Indonesia Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Indikator 2018 2019 2020 Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan 30.37 34.91 35.55 Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan 78.19 78.53 72.44
Sumber : Data Badan Pusat Statistik Tahun 2018-2020 (BPS, 2020)
Terlihat  di  Indeks  Demokrasi  Indonesia  (IDI)  reandahnya  indeks  penggunaan  kekerasan  yang bersifat  anarkis  terjadi  dimasyarakat  melukai  nilai  demokrasi  di  Indonesia.  Terjadinya  penyempitan ruang  kebebasan  sipil  dan  pelanggaran  hak-hak  politik  sebagai  pemicu  tidak  lepas  dari  kebijakan pembangunan yang mengedepankan kekuasaan dan mematikan proses deliberatif dan partisipasi publik warga  negara  .  Demokrasi  mulai  melemah  dengan  maraknya  kekerasan  dan  penangkapan  terhadap penyambung lidah rakyat ditopang oleh alat repsesi negara akibatnya kekerasan dan sengketa terjadi antara masyarakat dan aparatur pemerintah terkait proyek-proyek infrastruktur dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan demi investasi meski harus merusak alam tidak dapat dihindari.

## Petisi Online sebagai Partisipiasi Publik dalam Pembuatan Undang-Undang
Ditengah runcingnya Political weapon untuk menangkap para aktivis ke dalam jeruji besi sulit untuk dibantahkan (Arifin et al., 2018), akhirnya masyarakat mulai mencari alternatif untuk tetap bisa memberikan kritik dan protes berbasis virtual melalui situs change.org. Situs tersebut juga sudah menjadi alat  untuk  menyatukan  aspirasi  dari  masyarakat  untuk  memberikan  opini  dan  melakukan  protes terhadap suatu kebijakan kontroversial yang dianggap janggal dari suatu fenomena yang tidak terbatas oleh  jarak  dan  waktu.  Masyarakat  dengan  bebas  membuat  petisi  dibantu  dengan  kajian  dan menandatanganinya dengan pemikiran masing-masing individu.  Petisi online dinilai sebagai bentuk dari ketidaksetujuan atas fenomena yang terjadi dan disebar luaskan melalui media sosial lain. Karena semakin banyak dukungan yang didapat maka akan dianggap semakin kuat juga argumen untuk melakukan protes dan penolakan sebagai representasi dari sekelompok orang tertentu.Mengusulkan perubahan kebijakan melalui platform petisi online Change.org Indonesia sering kali  didukung dengan  aktivitas  lain dalam rangka menarik perhatian publik dan pembuat kebijakan, aktivitas tersebut antara lain aksi protes offline atau turun ke jalan, upaya mengedukasi publik atas isu terkait, advokasi media melalui press conference dan  mengirim  press  release  kepada  jejaring  jurnalis,  membangun  koalisi  dengan  komunitas,  serta aktivitas lobi dengan pihak terkait (Destrity, 2014).
Namun,  untuk  mempengaruhi  pembuat  kebijakan  agar  mengubah  atau  membuat  kebijakan sesuai aspirasi masyarakat, maka akan ada proses-proses hukum yang mendukung untuk tercapainya suatu  kebijakan  agar  dibuat.  Petisi  online  juga  merupakan  bagian  dari  partisipasi  masyarakat  dalam bentuk tulisan untuk pembentukan UU yang diatur pada Pasal 96 Undang-Undang No. 15 Tahun 2019, yang  didalamnya  terdapat  5  tahap  pembentukan  peraturan  UU,  yaitu  tahap  perencanaan,  tahap
Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 3: 98 - 106
Kekuatan Petisi Online dalam Pembuatan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus Situs : Change.Org)
Fitri Pebriani Wahyu dan Nuzul Asri Safitri Whisnu
penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengesahan dan tahap pengundangan. Publik sudah diberikan ruang untuk terlibat dalam pembentukan UU, berikut penjelasannya:
1. Tahap  perencanaan,  pada  tahap  ini  RUU  yang  akan  dibentuk  akan  diumumkan  dan  disebar luaskan oleh badan legislasi untuk menerima aspirasi dari masyarakat maupun dari pemangku kepentingan, masukan dari masyarakat bisa disampaikan langsung maupun melalui surat untuk ke Pimpinan Badan Legislasi terkait.
2. Tahap  perencanaan,  RUU  yang  diajukan  harus  disertai  dengan  naskah  akademik  dan disebarluaskan  kembali  agar  menerima  masukan  untuk  penyempurnaan  RUU.  Akan  tetapi, keterlibatan masyarakat pada tahap inik hanya bisa diwakilkan oleh para praktisi, ahli hukum atau akademisi yang menguasai materi RUU.
3. Tahap pembahasan, pada tahap ini pembahasan dilakukan II tingkat, tingkat pertama DPR akan menyebarluaskan kembali untuk menerima masukan baik secara lisan melalui rapat pendengar umum atau secara tulisan lewat surat ataupun media elektonik lain  dan memberikan informasi terkait RUU. Pada tingkat kedua, DPR bekerja tanpa partisipasi publik karena berisikan agenda penyampaian laporan, setiap fraksi memberikan pendapat, penolakan dan pesetujuan anggota fraksi dan yang terakhir ditentukannya RUU menjadi Undang-Undang.
4. Tahap pengesahan, partisipasi sudah tidak diperlukan lagi sejak pada tahap ini karena RUU sudah disetujui, hanya menunggu presiden mengesahkannya dalam jangka waktu 30 hari apabila tidak ditandatangani  dalam  kurun  waktu  tersebut  maka  RUU  sudah  sah  menjadi  UU  dan  wajib diundangkan.
5. Tahap  pengundangan,  pada  tahap  ini  sudah  menjadi  kewenangan  penuh  pemerintah  dan pengundangan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM (Fahmi Ramadhan Firdaus, 2020).

## Kemenangan dan Kekalahan Petisi Online
Sudah banyak petisi online yang berhasil dimenangkan oleh publik seperti dicopotnya Menteri Kesehatan Terawan, penghapusan Ujian Nasional, pembebasan biaya kuliah selama pandemi dan lain-lain akan tetapi penulis akan menganalisis petisi yang menuntut pemerintah menggratiskan vaksin Covid-19 yang dibuat oleh Sulfikar Amir, lihat gambar 1.
Gambar 1. Petisi penggratisan vaksin Covid-19
Sumber : Sulfikar (2020)
Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 3: 98 -106
Kekuatan Petisi Online dalam Pembuatan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus Situs : Change.Org)
Sulfikar  menganggap  pemerintah  telah  gagal  dalam  menghadapi  pandemi  Covid-19  akibat inkompetensi  dalam  mengambil  keputusan  karena  memprioritaskan  politik  ekonomi    dengan mengorbankan  kesehatan  publik.  Ia  juga  menolak  program  vaksin  mandiri  oleh  BUMN  sebelumnya, pemerintah  berencana  melaksanakan  dua  skema  program  vaksinasi  di  Indonesia,  yakni  gratis  dan mandiri  yang  mengundang  banyak  kritik  dinilai  tidak  etis  karena  banyak  rakyat  yang  ekonominya memburuk  akibat  pandemi  tetapi  BUMN  berencana  mengkomersialkan  vaksinisasi.  Agar  vaksinisasi efektif  diperlukan  minimal  70%  penduduk  Indonesia  yang  divaksin  untuk  menghentikan  penularan Covid-19. Hingga akhirnya dilansir dari bisnis.com Presiden Jokowi melakukan konferensi pers Jokowi menyatakan "Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, perhitungan ulang mengenai keuangan negara, saya sampaikan vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis" yang mendapat banyak dukungan dari publik sehingga petisi tersebut sudah mencapai 11.402 tandatangan (Anggraeni, 2020).
Gambar 2. Petisi penolakan Omnimbus Law RUU Cipta Kerja

## Sumber : Busryo (2020)
Berbanding terbalik dengan petisi penolakan Omnimbus Law RUU Cipta Kerja pada gambar 2, yang dinilai memiskinkan buruh, memudahkan PHK, dan dilakukan dengan secara terutup dan tergesa- gesa.  Seperti  yang  sudah  dibahas  diatas  dalam  pembuatan  RUU  di  negara  demokrasi  dibutuhkan partisipasi publik yang menuntut Asas Keterbukaan dalam Pembentukan UU, sedangkan RUU cipta kerja dinilai melewati tahapan yang melibatkan masyarakat karena tidak disebarluaskan dahulu. Karena secara a contrario mustahil rasanya masyarakat ikut berpartisipasi apabila naskah RUU tidak disebarluaskan ke publik. Untuk terwujudnya good governance diperlukan asas keterbukaan yang dianut negara Indonesia yang bersifat transparan dan terbuka sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa memberikan aspirasinya dalam pembentukan perundang-undangan. Meski petisi sudah mendapat dukungan sebanyak 1,4 juta tandatangan atau lebih tepatnya sebanyak 1.404.574 angka yang sangat besar jika dibandingkan dengan petisi vaksinisasi Covid-19 gratis, lantas mengapa masih tidak direspon oleh pemerintah? Jawabannya karena Di Indonesia petisi online masih disediakan oleh pihak swasta yaitu situs change.org pemerintah
Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 3: 98 - 106
Kekuatan Petisi Online dalam Pembuatan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus Situs : Change.Org)
Fitri Pebriani Wahyu dan Nuzul Asri Safitri Whisnu
Indonesia masih belum menyediakan situs resmi karena belum ada landasan hukum yang berlaku. Petisi online  akan  mencapai  kemenangan  apabila  dibarengi  dengan  advokasi  kebijakan,  aktivitas  ini  harus diwujudkan untuk mendukung dan menguatkan fungsi petisi online sebagai media perubahan sehingga lebih berpengaruh. Sedangkan di Indonesia apabila sebuah petisi menang dan dibuat kebijakannya oleh pemerintah itu terjadi karena kesadaran diri dari seorang pemegang kekuasaan.

## Perbandingan Dengan Negara Lain
Petisi  online  di  sebuah  situs change.org yang  pertama  kali  muncul  tahun  2006  di  Delware, Amerika Serikat dan muncul pertama kali di Indonesia pada tahun 2012 ini menyediakan wadah kepada para penggunanya antara si penggagas dengan pendukung petisi agar isi dokumen petisi tersebut kepada pihak  yang  dituju  baik  instansi  kelompok  ataupun  individu.  Hingga  artikel  ini  dibuat  sudah  ada 440.116.060 orang yang berpartisipasi dan 73.067 kemenangan petisi di 196 negara. Jika dibandingkan dengan  negara  lain  seperti  Amerika  Serikat  dan  Korea  Selatan  petisi  online  sudah  diakomodir  oleh pemerintah. Petisi di Amerika Serikat tertuang pada Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat menyatakan bahwa "konstitusi Amerika serikat melarang kongres membuat undang-undang yang isinya membentuk suatu agama, melarang praktik agama secara bebas, serta menghambat kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul secara damai dan kebebasan untuk menyampaikan petisi kepada pemerintah terkait dengan ganti rugi atas keluhan masyarakat ” .
Petisi yang dikelola langsung oleh pemerintah muncul  pertama  kali pada masa kepemimpinan Presiden  Barack  Obama  ditahun  2011  dalam  situs WhiteHouse.gov ,  pembuat  petisi  harus  bisa mengumpulkan dukungan dalam jumlah dan jangka waktu yang sudah ditentukan agar direspon oleh pemerintah. Menurut aturan yang berlaku suatu petisi harus mencapai 150 dukungan selama 30 hari setelah melewati itu agar direspon oleh pemerintah maka harus mencapai 100 ribu tandatangan dalam waktu 30 hari (Oktaviani, 2016). Karena terinspirasi dari Barack Obama, Korea Selatan juga memiliki kesamaan situs petisi disediakan oleh Kantor Kepresidenan (Cheong Wa Dae) yang diluncurkan pada tahun 2017 oleh presiden Moon Jae In yang mencakup komplain masalah personal hingga soal sosial- politik. Sebuah petisi agar direspon pemerintah harus memilki 200 ribu tandatangan dalam kurun waktu 30  hari  untuk  diproses.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  di  Indonesia  suatu  angka  besar  kecilnya  jumlah dukungan atau aspirasi masyarakat dalam sebuah petisi tidak berpengaruh dalam pembuatan kebijakan, karena perubahan atau pembuatan kebijakan belum dijamin oleh pemerintah karena tidak adanya hukum yang berlaku. Pemerintah Indonesia mestinya membuat regulasi yang mengatur tentang petisi online seperti di negara Amerika dan Korea, disana pemerintah dinilai serius dalam mendengar masukan dari masyarakat, publik juga memiliki kejelasan apakah aspirasinya didengar atau tidak, pemerintah mestinya menunjukan bahwa Indonesia serius dalam menunjukan bahwa pemerintah bekerja untuk rakyat dan memiliki good governance.

## SIMPULAN
Penyempitan ruang kebebasan sipil dan pelanggaran hak-hak politik sebagai pemicu penurunan kebebasan  berpendapat  di  muka  umum  tidak  lepas  dari  kebijakan-kebijakan  pembangunan  oleh pemrintah dan lembaga terkait yang mengedepankan kekuasaan dan mematikan proses deliberatif dan partisipasi politik warga negara. Petisi online sebagai salah satu bentuk partisipasi politik bersifat cukup efektif, tetapi masih harus dibarengi dengan advokasi kebijakan. Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur tentang petisi online sehingga pemerintah tidak memeiliki kewajiban untuk merespon atas
Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 3: 98 -106
Kekuatan Petisi Online dalam Pembuatan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus Situs : Change.Org)
tuntutan yang diajukan oleh publik, akibatnya masyarakat tidak memiliki kejelasan aspirasinya didengar atau tidak. Jadi meski tuntutan yang menolak RUU cipta kerja sudah mencapai 1,4 juta pun pemerintah masih bisa mengesahkan UU tersebut. Juga tidak menutup kemungkinan petisi yang hanya mencapai 11.402  tandatangan  pun  mampu  mencapai  kemenangan  seperti  penggratisan  vaksin  Covid-19.  Petisi online  akan  mencapai  kemenangan  apabila  dibarengi  dengan  advokasi  kebijakan,  aktivitas  ini  harus diwujudkan untuk mendukung dan menguatkan fungsi petisi online sebagai media perubahan sehingga lebih berpengaruh.

## DAFTAR PUSTAKA
Addiputra, A. F., Rahman, F. A., Madelin, M., Mumpuni, P. R., & Saepudin, E. (2020). Petisi Daring Sebagai Bentuk Partisipasi Warga Negara Di Era Digital. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , 13.
Anggraeni, R. (2020). Jokowi Gratiskan Vaksin Covid-19, Petisi Online Netizen Sukses!
Arifin,  R.,  Rasdi,  R.,  &  Alkadri,  R.  (2018).  Tinjauan  Atas  Permasalahan  Penegakan  Hukum  dan Pemenuhan  Hak  dalam  Konteks  Universalime  dan  Relativisme  Hak  Asasi  Manusia  di Indonesia. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum , 26 (1), 17 – 39. BPS.  (2020). Indeks  Demokrasi  Indonesia  (IDI)  Menurut  Indikator  2018-2020 .  BPS.Go.Id. https://www.bps.go.id/indicator/34/638/1/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut- indikator.html
Busryo, M. etc. (2020). Maklumat Pemuka Agama Indonesia: Tolak Omnibus Law dan Buka Ruang Partisipasi  Publik .  Change.Org.  https://www.change.org/p/ketua-dan-para-wakil-ketua- dpr-ri-ini-maklumat-pemuka-agama-indonesia-tolak-omnibus-law-dan-buka-ruang- partisipasi-publik-mositidakpercaya
Destrity,  N.  A.  (2014).  Efektivitas  Petisi  Online  sebagai  Alat  Advokasi  Kebijakan  (Studi  Kasus Change.org Indonesia Periode Tahun 2012-2013). Lincolin Arsyad , 3 (2).
Destrity,  N.  A.  (2018).  Petisi  Online  Sebagai  Media  Advokasi  Alternatif  dalam  Upstream  Social Marketing. Jurnal Komunikasi Global , 7 (2). https://doi.org/10.24815/jkg.v7i2.11833
Fahmi Ramadhan Firdaus. (2020). Di Tahap Mana Publik Bisa Berpartisipasi dalam Pembentukan UU? Hukumonline.
Hsb, M. O. (2021). Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1). https://doi.org/10.47776/ALWASATH.V2I1.135
Kadaryanto,  B.  (2018).  Konsep  Rechtsstaat  Dalam  Negara  Hukum  Indonesia  (Kajian  Terhadap Pendapat M.T Azhari). Al-Risalah . https://doi.org/10.30631/al-risalah.v12i02.447
Oktaviani,  S.  (2016).  Pengaturan  Petisi  Online  Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  Negara Republik IndonesiA. Hukum , 13.
R chotimah, H. (2014). Rendahnya partisipasi politik pada pemilu ancaman nilai-nilai demokrasi . Academia.Edu.
Simamora,  R.  (2018).  Petisi  Online  sebagai  Alat  Advokasi  Kebijakan:  Studi  Kasus  Change.Org
Indonesia Periode 2015-2016. Jurnal Komunikasi Indonesia , 6 (1). https://doi.org/10.7454/jki.v6i1.8617
Sugiyono,  M.  (2015).  penelitian  &  pengembangan  (Research  and  Development/R&D). Bandung: Penerbit Alfabeta . Sulfikar,  A.  (2020). Gratiskan  Vaksin  Covid-19  Untuk  Semua  Rakyat  Indonesia! Change.Org. https://www.change.org/p/jokowi-gratiskan-vaksin-covid-19-untuk-semua-rakyat- indonesia
Welle, D. (2021). Indeks Demokrasi 2020: Indonesia Catat Skor Terendah dalam 14 Tahun Terakhir . DetikNews.