## PENGADMINISTRASIAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SEBAGAI TANGGUNG JAWAB DALAM MENSEJAHTARAKAN RAKYAT
Teuku  Ahmad Yani
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Uiversitas Teuku Umar

## Abstract
The state of pancasila as a welfare state put the state to participate berpatisipasi in the service of drinking water for its citizens .The existence of capital participation by an area on regional water  company  was  owed  juridical  who  must  be  done.  Capital  participation  need  orderly adminstrasi in rangkan upholds accountability in financial administration the state, especially regional financial.
Keywords: Equity, Regions, Local Drinking Water Company

## 1. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  menurut  Undang-Undang  Dasar  Negara  Indonesia  Tahun  1945 (UUD)  adalah  negara  hukum.  Oleh  karena  itu  setiap  tindakan    negara  harus  sesuai dengan  aturan  hukum.  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Perundang-Undangan  menegaskan  bahwa  aturan  hukum  itu  memiliki  jenjang,  dimana UUD  memiliki  kedudukan  yang  lebih  tinggi,  sehingga  harus  menjadi  rujukan  bagi peraturan perundang-undangan lainnya.
Menurut Latif (2012),  Sebagai  negara  hukum,  maka  setiap  kegiatan  negara  yang diatur  dengan  peraturan  perundang-undangan  harus  ditujukan  kepada  upaya peningkatan  kesejahteraan  rakyat.  Negara  hukum  Indonesia  tidak  sama  dengan  negara hukum pada negara-negara yang lain, karena negara hukum Indonesia memiliki karakter sendiri sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila (Asshiddiqie, 2014).
Negara  hukum  Pancasila  juga  disebut  sebagai  negara  hukum  kesejahteraan,  hal  ini karena  tujuan  negara  Indonesia  adalah  memberikan  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia  sebagaimana  tercantum  dalam  Pembukaan  UUD,  demikian  pula  dalam  sila kelima dari Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Berkenaan  dengan  itu,  Jimly  Asshiddiqy  menegaskan  bahwa    UUD  tidak  hanya berfungsi  sebagai  konstitusi  politik,  melainkan  juga  sebagai  konstitusi  ekonomi. Persoalan  perekonomian  di  dalam  UUD  diatur  dalam  satu  bab  dengan  kesejahteraan. Kesejahteraan menjadi tujuan dari kegiatan perekonomian di Indonesia (Ali, 2011).
Berdasarkan UUD, kegiatan perekonomian di Indonesia tidak hanya diselenggarakan  oleh  pribadi  dan  badan  hukum  swasta  saja,  melainkan  juga diselenggarakan  oleh  negara  dan  daerah  (Swasono,  1993).  Konsepsi  seperti  ini  diatur dalam Pasal 33 ayat (2) yang menegaskan bahwa  cabang-cabang produksi yang penting bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  dikuasai  oleh  negara. Demikian pula, dalam ayat (3) ditegaskan pula, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya bagi  kemakmuran rakyat.
Secara  struktural,  ketentuan  tersebut  mempertegaskan  bahwa    kegiatan perekonomian  yang  terkait  dengan  kebutuhan  masyarakat  yang  fundamental  dan strategis  tidak  diserahkan  kepada  swasta,  melainkan  tetap  menjadi  kewajiban pemerintah,  baik  itu  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi  maupun    pemerintah kabupaten/kota.  Salah  satu  kebutuhan  yang  fundamental  bagi  masyarakat  yang  masih dipertahankan  untuk  dikelola  sepenuhnya  oleh  pemerintah  sebagai  kewajiban konstitusional  adalah  pelayanan  air  minum.  Dalam  hal  ini,  dikelola  oleh  Pemerintah Provinsi  atau  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dengan  membentuk  Perusahaan  Daerah  Air Minum.
Pemerintah  daerah  bertindak  sebagai  pemilik  modal  terhadap  PDAM  tersebut. Konsekwensinya,  pemerintah  daerah  wajib  menyertakan  modal  pada  perusahaan tersebut,  baik  dalam  bentuk  uang  maupun  barang  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.
Penyertaan  modal  ini  harus  mengindahkan  ketentuan  yang  berlaku.  Perundang- undangan  telah  mengatur    tentang  tata  cara  penyertaan  modal  itu,  dalam rangka  untuk menghindari  terjadinya  kerugian  daerah  akibat  penyertaan  modal  itu.  Di  sisi  lain, penyertaan  modal  daerah  kepada  PDAM  sering  dipersoalkan  dari  segi    bisnis,  karena
banyak PDAM tidak memberikan pemasukan bagi pendapatan asli daerah, dan bahkan banyak PDAM yang merugi.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian  yang  digunakan dalam kajian  ini adalah penelitian normatif, hal ini karena kajian dari tulisan ini tidaklah mengkaji praktek pengadminsitrasian sebagai perilaku  dari  masyarakat.  Penelitian  ini  hanya  mengkaji  teori-teori  dan  praktek pengadministrasian  negara  yang  terdapat  dalam  bentuk  dokumentasi  hukum.    Oleh karena  itu,  penelitian  ini    disebut  pula  kajian  kepustakaan,    karena    bahan-bahan  yang digunakan  kajian  ini  secara  ringkas  adalah  kajian  literatur  dan  kajian  dokumentasi hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, baik tingkat nasional maupun daerah.

## 3. PEMBAHASAN

## Penyediaan Air Minum oleh PDAM Sebagai Pelayanan Publik
Air  minum  merupakan  kebutuhan  utama  bagi  manusia,  tanpa  air  minum  yang bersih, dapat menyebabkan timbul berbagai penyakit. Air minum yang bersih dan sehat serta  aman  untuk  dikonsumsi  telah  menjadi  isu  daerah,  nasional  dan  bahkan internasional.  Oleh  karena  itu,  tidak  heran  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  melalui  World Health  Organization  (WHO)  dan  Unicef  telah  melakukan  berbagai  kegiatan  yang berkenaan dengan ketersedian air bersih ini.
Kesulitan  terhadap  air  bersih  masih  menjadi  persoalan  sehari-hari,  karena  masih banyak  penduduk  yang  belum  mendapatkan  air  bersih    sebagaimana  diharapkan. Pelayanan  air  minum  oleh  PDAM  masih  terbatas  pada  wilayah  perkotaan  saja,  dan bahkan  pada  wilayah  perkotaanpun  belum  sepenuhnya  dapat  dijangkau  oleh  PDAM. Walaupun  pelayanan  penyediaan  air  minum  oleh  PDAM  telah  menjangkau  rumah- rumah masyarakat, namun air sering kali tidak mengalir, bahkan hanya menjadi simbol saja dari kehadiran PDAM.
Dengan  demikian,  masyarakat  desa  masih  sangat  sedikit  dapat  terlayani  oleh PDAM.  Bagi  masyarakat  yang  tidak  terjangkau  oleh  PDAM,  maka  ketersedian  air berasal dari sumur, sungai, ataupun mengebor tanah atau yang sering disebut sumur bor. Ketika musim kemarau tiba, maka sumur dan sungai  mengering, ini telah menimbulkan banyak  masalah  bagi  masyarakat.  oleh  karena  itu,  banyak  pemberitaan  yang menyebutkan bahwa masyarakat terpaksa harus rela antri panjang dan memakan waktu berjam-jamuntuk  mendapatkan  air  bersih  yang  disuplai  dengan  mobil  tangki  oleh pemerintah daerah atau  bahkan  ada  yang terpaksa harus mencari sumber  air meskipun jarak  tempuh  yang  sangat  jauh.  Untuk  itu,  maka  keberadaan  PDAM  tetap  harus  eksis dalam kerangka mensejahterakan rakyat.
Masyarakat yang memiliki penghasilan yang cukup  permasalahan air minum, tetap saja  jadi  masalah.  Meskipun  sudah  tersedia  air  minum  kemasan  namun  harganya  juga masih mahal, selain ditemukan permasalahan lain, misalnya banyak air minum kemasan yang tidak memenuhi syarata kesehatan.
Di  negara-negara  maju,  ketersediaan    air  minum  tidak  lagi  menjadi  permasalahan, karena air bersih sudah tersedia dengan  cukup.  Bahkan pemerintah telah  menyediakan air   minum  yang dapat  langsung didapatkan  dari kran  air di  setiap sudut  kota. Tidak jauh dari negara kita, negara tetangga misalnya Singapore. Di negara ini di setiap sudut
kota,  terutama  ditempat  publik,  dengan  begitu  mudah  dapat  diperoleh  kran  air  minum yang sehat untuk langsung diminum.

## Pembentukan Perusahaan Daerah
Pelayanan  publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah  di Indonesia dalam prakteknya  dilaksanakan    dalam  tiga  model,  yaitu pertama, sendiri  oleh  pemerintah daerah melalui lembaga-lembaga  daerah  yang disebut dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah  (SKPD), kedua, dikotrakkan  kepada  pihak  swasta  untuk  melaksanakannya berdasarkan  perjanjian  pembrongan  (sistem  proyek),  dan  yang ketiga, adalah diselenggarakan oleh perusahaan daerah.
Kewajiban  penyedian  air  minum  oleh  daerah  kepada  rakyatnya  dipilih  pola  yang ketiga,  yaitu  membentuk  PDAM  sebagai  lembaga  pelaksananya.  Daerah  membentuk PDAM  berdasarkan    ketentuan  perundang-undangan.  Undang-undang  tentang Perusahaan  Daerah,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1962,  namun  undang- undang  ini  telah  dicabut  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).
Ketentuan  Pasal  189    ayat  (1)    Undang-Undang    Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan  Aceh,  juga    mengatur  tentang  penyertaan  modal  daerah,    dimana ditegaskan  bahwa  daerah  dapat  melakukan  penyertaan  modal/kerja  sama  pada/dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau badan usaha milik swasta atas dasar prinsip saling menguntungkan.
Demikian  pula,  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  Tentang    Keuangan Negara.   Ketentuan  Pasal  41 ayat  (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan  Negara,  menegaskan  bahwa  penyertaan  modal  pemerintah  daerah  pada perusahaan  daerah  ditetapkan  dengan  peraturan  daerah.    Sebagaimana  pelaksanaan undang-undang ini, ketentuan Pasal  75 Peraturan Pemerintah  Nomor   58   Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga secara tegas menyatakan bahwa penyertaan modal  pemerintah  daerah  dapat  dilaksanakan  apabila  jumlah  yang  akan  disertakan dalam  tahun  anggaran  berkenaan  telah  ditetapkan  dalam  peraturan  daerah  tentang penyertaan modal daerah yang berkenaan.
Berikutnya, Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut undang-undang ini,  perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1962  tentang  Perusahaan  Daerah  disebut  dengan  Perusahaan Umum  Daerah  (PERUMDA).    Ketentuan  Pasal  332  UU  Pemda    menegaskan  bahwa sumber modal PERUMDA  terdiri atas: a. penyertaan modal Daerah; b. pinjaman; c. hibah; dan d. sumber modal lainnya.
Penyertaan modal Daerah dapat  dilakukan untuk penambahan modal  PERUMDA. Penyertaan  modal  Daerah  dapat  berupa  uang  dan  barang  milik  Daerah.  Ketika penyertaan  modal  dilakukan  dalam  bentuk  barang,  maka  barang  milik  Daerah  dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
Menurut    UU  Pemda,  Perusahaan  Daerah  ini  disebut  dengan  Perusahaan  Umum Daerah  (PERUMDA).  Perusahaan  ini  modalnya  secara  keseluruhan  adalah  milik
daerah,  tidak  dibenarkan  pemerintah  pusat  atau  pihak  swasta  menjadi  bagian  dari kepemilikannya.
Pembentukan  PERUMDA  ini  memerlukan  tertib  administrasinya,  dimana pembentukannya harus dengan Peraturan Daerah dari daerah yang menjadi pemiliknya. Oleh karena itu, pembentukan PERUMDA harus melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.
Pelibatan  ini  menjadi  kewajiban  perundang-undangan  sebagaimana  dimaksudkan dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Perundang- undangan.  Undang-undang  ini  menegaskan  bahwa  sebuah  Perda  dibentuk  atas persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Sebagai  badan  hukum,  PERUMDA  harus  memiliki  struktur  organisasi.  Secara teoritis, sebuah badan hukum harus memenuhi empat syarat, yaitu:
1. Kekayaan yang terpisah dengan kekayaan pemiliknya;
2. Mempunyai tujuan tertentu;
3. Mempunyai kepentingan tertentu; dan
4. Adanya organisasi yang teratur.
Struktur  organisasi  wajib  ada  dalam  PERUMDA  sebagai  badan  hukum.  Struktur organisasi  PERUMDA  terdiri  Gubernur/Bupati/Walikota  sebagai  pemilik,  direksi  dan dewan  pengawas.  Jumlah  jajaran  direksi  dan  pengawas  itu,  berdasarkan  peraturan Menteri  Dalam  Negeri  ditentukan  berdasarkan  jumlah  pelanggan  dari  PDAM  yang bersangkutan.
Keberadaan  struktur  organisasi  tersebut  adalah  untuk  menjalankan  fungsi  dari administrasi  negara    terhadap    lembaga  daerah.    Kegiatan    sehari-hari  dari  PDAM dijalankan  oleh  jajaran  direksi,  sedangkan    dewan  pengawas  berfungsi  melakukan pengawasan  atas  kinerja  PDAM  sekaligus  memberikan  nasihat  dan  masukan  kepada direksi    dalam  menjalankan  adminsitrasi  PDAM.  Dewan  pengawas  tidak  dibenarkan untuk ikut campur dalam pengurusan PDAM.  Hasil  dari pengawasan, dewan pengawas wajib memberikan laporan kepada Kepala Daerah untuk ditindaklanjuti.

## Pengadminstrasian Penyertaan Modal
Perusahaan  Daerah  Air  Mimun  juga  sebagai  badan  hukum  yaang  dimiliki, memberikan  kewajiban  bagi  daerah  untuk  menyertakan  modal  ke  PDAM.  Adanya penyertaan  modal    ini  adalah  sebagai  konsekuensi  dari  ciri-ciri  badan  hukum  yang memiliki kekayaan sendiri, terpisah dengan kekayaan pemilik (Admosudirjo, 1994).
Penyertaan  modal  ini  merupakan  pemisahan    dari  kekayaan  daerah  untuk ditempatkan menjadi  kekayaan dari PDAM.Kekayaan daerah  yang dipisahkan tersebut dapat  berupa  uang  dan/atau  barang.  Oleh  karena  itu,  penyertaan  modal  itu  menurut peraturan perundang-undangan, dapat dalam bentuk uang dan/atau barang.
Penyertaan modal oleh pemerintah daerah ke dalam perusahaan daerah adalah suatu investasi,  dimana  menurut  Pasal  41  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2004 Tentang  Perbendaharaan  Negara  yang  menyebutkan  pemerintah  daerah    dapat melakukan  investasi  jangka  panjang  untuk  memperoleh  manfaat  ekonomi,  sosial, dan/atau  manfaat  lainnya.  Penyertaan  modal  pemerintah  daerah  pada  perusahaan negara/daerah/swasta, menurut ayat (5) pasal ini ditetapkan dengan peraturan daerah.
Menurut  Pasal  28    ayat  (3)  huruf  b  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005 Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  ditegaskan  penyertaan  modal  ini  sebagai
pembiayaan dari pemerintah daerah.  Oleh karena itu penyertaan modal oleh pemerintah daerah  kepada  PDAM,  menurut  Pasal  1  angka  5  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 48 Tahun 2016  disebutkan sebagai  salah satu  bentuk  investasi  dari pemerintah daerah.
Secara legal formal,  penyertaan modal harus diawali dengan suatu studi kelayakan investasi  terhadap  rencana  penyertaan  modal.  Apabila  menurut  studi  ini,  investasi  itu menguntungkan,  maka  dilanjutkan  dengan  pembentukan  peraturan  daerah  tentang penyertaan  modal    kepada  perusahaan  yang  dituju,  dan  berikutnya  menempatkan pembiayaan  ini  dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah.    Namun  untuk  kasus tertentu studi kelayakan  dapat     tidak  dilakukan  (Permen Dalam Negeri  No. 48 Tahun 2016),  apabila  penyertaan  modal  itu  merupakan  perintah  dari  perundang-undangan dalam rangka melaksanakan tugas negara guna mensejahterakan rakyat.
Untuk  melaksanakan    pelayanan  air  minum,  PDAM    selain  bersumber  pada penyertaan  modal,  juga  mendapatkan  dana  pinjaman  dari  Pemerintah  Pusat  melalui Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia.  Contohnya    adalah  pemerintah  pusat  telah memberikan pinjaman  kepada 107 PDAM diseluruh Indonesia sebesar Rp. 3,9 triliun.
Pinjaman  tersebut  dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat    dalam  rangka  penyehatan keuangan dari PDAM di seluruh Indonesia, yang karena berbagai faktor membutuhkan bantuan  untuk  perbaikan  insfrastruktur  dari  pelayanan  air  minum.  Pola  ini  diambil, karena Pemerintah Pusat dilarang untuk menjadi bagian dari kepemilikan PDAM.  Hal ini  dilakukan,    karena  menurut    Pasal  234  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  maka  pemerintah  pusat  tidak  boleh  melakukan penyertaan modal pada perusahaan daerah.
Pinjaman Rp. 3,9 triliun tersebut,  dalam tahun  anggaran 2016 ini tidak lagi  dicatat oleh  pemerintah  pusat  sebagai  pinjaman,  melainkan  dana  sebesar  itu  telah  dicatat sebagai  hibah kepada Pemerintah Daerah  sebagai pemilik dari PDAM yang diberikan pinjaman.
Secara    teoritis,    berdasarkan  kesepakatan  dari  kreditur  dan  debitur  dapat  dirubah menjadi  penyertaan  modal.  Namun  karena  adanya  larangan  kepemilikan  PDAM  oleh pemerintah pusat, maka pinjaman modal itu dialihkan menjadi hibah kepada pemerintah daerah.
Perubahan pencatatan itu dilakukan berdasarkan surat dari Kementrian Keuangan Nomor  S-36/MK.7/2016  tanggal  23  Agustus  2016  perihal  penetapan  pemberian  hibah daerah  dalam  bentuk  non  kas  kepada  pemerintah  daerah  dalam  rangka  penyelesaian piutang negara pada PDAM.Dana sebesar pinjman pemerintah pusat tetap berada pada PDAM,  dengan  merubah  menjadi  penyertaan  modal  dari  pemerintah  daerah    dari sebesar dana hibah pemerintah pusat. Perubahan skema pinjaman dari Pemerintah pusat, dilakukan  untuk menyehatkan keuangan PDAM di seluruh Indonesia.
Hibah  dari  Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah    Daerahdengan  tujuan  penyertaan modal ini berdasarkan  Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan  Penyertaan  Modal,  Pemerintah  Daerah  Kepada  Perusahaan  Daerah  Air  Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas.
Penyertaan  modal  skema  ini  menjadi  menarik,  karena    penyertaan  modal  ini  tidak disertai  dengan  penyerahan  kekayaan  daerah  dalam  bentuk  kas    kepada  PDAM,
melainkan  dalam  bentuk  non  kas.  Sehingga    sacara  sepintas,  akan  disebut  sebagai penyertaan  modal  secara  fiktif.    Pemahaman  seperti  ini  adalah  salah,  karena  pada dasarnya  kekayaan  dalam  bentuk  kas  sudah  diterima  oleh  PDAM    jauh  sebelum penyertaan modal itu, yaitu  secara kas dihitung ketika pinjaman dari pemerintah pusat itu diterima.
Dengan  demikian,  hibah  dari  pemerintah  pusat  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  juga  dalam  bentuk  non  kas.  Hibah  non  kas  yang  diterima  oleh Pemerintah  Daerah  sebagai  pemilik  PDAM,  berdasarkan  Pasal  5  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  tersebut,    harus  dianggarkan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah yang bersangkutan untuk tahun anggaran 2016 atau perubahannya.
Berdasarkan  ketentuan  penyertaan  modal  daerah  harus  dengan  peraturan  daerah, maka  bagi  daerah  yang  menjadi  pemilik  PDAM    tersebut,  harus  mengundangkan Peraturan Daerah masing-masing.  Apabila PERDA ini tidak ada, maka konsekuensinya hibah itu tidak  jadi diberikan oleh Pemerintah Pusat, dan sebaliknya Pemerintah Pusat masih mencatat  dana yang diterima oleh PDAM  sebagai piutangnya padaPDAM.
Secara  tertib  adminstrasi  keuangan  daerah,  berdasarkan  perda  penyertaan  modal tersebut,  maka  nilai  penyertaan  modal  non  kas  ini  harus  dicantumkan  dalam  APBK tahun berjalan. Hal ini untuk menjaga akuntabilitas dari penggunaan anggaran daerah.

## 4. SIMPULAN
Penyertaan  modal  oleh  pemerintah  daerah  dalam  perusahaan  daerah  adalah konsekwensi  dari    kewajiban  konstitusional.Bagi  rakyat,  air  minum  merupakan kebutuhan pokok rakyat yang harus tetap menjadi cabang produksi penting yang harus dikelola negara. Penyertaan modal daerah tidak hanya  melihat pada keuntungan daerah, melainkan  lebih  dari  itu,  yaitu  untuk  pelayanan  publik.    Sebagai  tertib  adminstrasi keuntungan  negara,  maka  penyertaan  modal  harus  dilakukan  menurut  kaedah-kaedah tertentu. adanya tertib administrasi ini akan dapat menghindari penyertaan modal yang dapat merugikan keuangan negara, dalam hal ini keuangan daerah.

## 5. REFERENSI
Chidir, Ali. 2011. Badan Hukum , Alumni, Bandung. Hamud M. Balfas. 2006. Hukum Pasar Modal Indonesia . Jakarta: Tatanusa. Asshiddiqie, Jimly. 2010. Konstitusi Ekonomi. Jakarta : Kompas Penerbit Buku. Juraid, Abdul L. 2012. Manusia, Filsafat dan Sejarah . Jakarta: Bumi Aksara. Kaelan. 2013. Negara Kebangsaan Pancasila. Paradigma, Yogyakarta. Satrio, J. 1999. Hukum Pribadi, Bagian I Persoon Alamiah , Bandung: Citra Aditya Bakti. Sri  Edi  Swasono.  1993 .  Demokrasi  Ekonomi :  Keterkaitan  Usaha  Partisipatif  vs  Konsentrasi Ekonomi, Pancasila  sebagai ideology dalam berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, Karya Anda,Surabaya.