Strategi Government Public Relations Desa Mojomalang,
Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Terkait Bantuan Penanganan bagi Masyarakat Terdampak Covid-19
Muchamad Rizqi 1 , Yusuf Hariyoko 2
Ilmu Komunikasi FISIP Untag Surabaya muchamadrizqi@untag-sby.ac.id 1 , yusufhari@untag-sby.ac.id 2

## Abstract
An achievement of implementing government policies in villages is largely determined by communication factors carried out in the Implementation of Government Public Relations in an area. Communication in this case plays an important role in conveying policies related to handling COVID-19 assistance in Mojomalang Village, Parengan District, Tuban Regency. During the pandemic, the government made efforts to help the community's economy, one of which was by distributing aid from the APBDes in accordance with the directions of the local government. The village government in this case must carry out its function as a public servant. The analysis technique of this research is to use an interactive model using a qualitative approach (critical reasoning). The government is still ineffective in conveying its message to the community because it still relies on online messages via the WhatsApp application, while the problem that arises is that there are still many villagers who do not use smart phones. The process of updating data is also something that needs attention, almost all of the recipients of social assistance are not distributed evenly. Many poor people have minimal access to assistance.

## Keywords: Government Communications, Government Public Relations, Handling Assistance

## Abstrak
Keberhasilan sebuah penerapan kebijakan pemerintah terutama di desa sangat ditentukan oleh faktor komunikasi yang dilakukan dalam Implementasi Government Public Relations di suatu daerah. Komunikasi dalam memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyampaian kebijakan terkait penanganan bantuan  terhadap masyarakat yang terdampak pandemi  di  Desa Mojomalang, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Selama masa pandemi, pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk membantu perekonomian masyarakat, salah satunya dengan cara penyaluran bantuan yang berasal dari APBDes sesuai dengan arahan pemerintah daerah. Pemerintah desa dalam hal ini harus menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Teknik analisis penelitian ini adalah menggunakan model interaktif dengan menggunakan pendekatan kualitatif (penalaran kritis). Pemerintah dalam menyampaikan pesannya kepada masyarakat masih kurang efektif dikarenakan masih mengandalkan pesan online melalui aplikasi WhatsApp sedangkan permasalahan yang muncul adalah masih banyak warga desa yang tidak menggunakan ponsel pintar. Proses dalam update data juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, penerima bantuan sosial hampir semuanya tidak tersalurkan secara merata. Banyak warga miskin memiliki akses minim untuk mendapatkan bantuan.
Kata Kunci : Government Public Relations , Komunikasi Pemerintah, dan Penanganan Bantuan

## PENDAHULUAN
Pemerintah desa harus dapat menjalankan  perannya  yang sangat  penting dalam proses penyampaian informasi, terlebih informasi  yang  memiliki kaitan dengan  kebijakan pemerintah pusat kepada masyarakat sehingga diperlukan pola komunikasi yang terarah dan efisien  agar menghasilkan sebuah komunikasi yang efektif.  Peran tersebut akan berjalan baik dengan pemahaman yang baik pula dari perangkat pemeritah desa kepada pesan yang diinginkan dan juga perangkat penyampaian pesannya.
Keberhasilan penerapan kebijakan pemerintah di lingkungan desa salah satunya ditentukan oleh faktor komunikasi yang dilakukan oleh pihak desa. Dalam implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards (1980) keberhasilan implementasi kebijakan adalah dengan adanya komunikasi yang baik antar aktor dengan pesan yang sampai dengan baik pula. Konsep dasar komunikasi di dalam pemerintahan bukan hanya melihat  dari  sisi bagaimana opini publik dikelola, namun juga pengelolaan  keseluruhan proses komunikasi yang berlangsung di pemerintahan guna mendukung tercapainya tujuan.
Seiring denga  keterbukaan informasi, bentuk  pemerintahan  yang baik dapat diimplementasikan  melalui humas,  seperti menyediakan sebuah saluran komunikasi yang efektif agar dapat mendorong keterlibatan publik. Berdasarkan hal tersebut, maka lembaga pemerintah wajib
menyediakan sebuah sistem komunikasi publik yang memungkinkan masyarakat mengetahui segala yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan (Anggarda, 2020)
Komunikasi  memegang peran penting dalam penyampaian kebijakan terkait penanganan bantuan bagi masyarakat di Desa Mojomal dan perkembangan pemerintah
ang, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban  yang terdampak pandemi Covid-19. Kebijakan  tentang penanganan COVID-19 sangat banyak dibuat oleh pemerintah pusat, dan daerah. Sehingga, tidak sedikit pula kebijakan yang sampai pada masyarakat tidak sesuai dengan konsep dasar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang ada di atasnya tersebut.
Dalam hal ini government public relations sebagai ujung tombak penyelenggara informasi pemerintah di daerah  harus mampu  menjadi penghubung lembaga pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan (Damayanti, 2020).
Peranan public relations dalam suatu institusi  dapat dibagi menjadi beberapa kategori, salah satunya yaitu Fasilitator Komunikasi. Peranan public relations dalam proses pemecahan permasalahan ini merupakan bagian dari tim manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pimpinan institusi  baik sebagai penasehat (adviser) hingga mengambil tindakan eksekusi (keputusan) dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan profesional.
Selama masa pandemi, Pemerintah Desa Mojomalang telah melakukan upaya- upaya untuk membantu perekonomian masyarakat, salah satunya dengan cara penyaluran bantuan yang berasal dari APBDes sesuai dengan arahan dari pemerintah daerah.  Akan tetapi,  pada implementasinya masih ditemukan beberapa kendala, diantaranya pendataan sasaran yang kurang sesuai, adanya masyarakat yang menganggap pemilihan penerima masih belum jelas, dan perlunya evaluasi program bantuan.
Pemdes Mojomalang yang juga berperan dalam menjalankan peran humas pemerintah harus menjamin bahwa pemerintah berada dalam operasinya memiliki niat baik dalam mewujudkan tanggungjawab sosial dan diekspresikan melalui hubungan yang saling menguntungkan (Damayanti, 2020)
Komunikasi yang baik ini tentunya sangat dipengaruhi  oleh keberlangsungan komunikasi yang dijalankankan  di mana interaksi kepada masyarakat  harus  berjalan efektif.  Hal ini tentu harus menjadi titik perhatian karena selain memberikan dampak positif terhadap keberhasilan pemerintah desa dalam proses implementasi kebijakan pola komunikasi yang efektif  juga akan berdampak langsung terhadap eksistensi pemerintah desa.
Komunikasi merupakan salah satu faktor pendukung terbentuknya sebuah hubungan, artinya individu saling memberikan informasi, ide, dan sikap.
Perbedaan yang paling mendasar pada fungsi dan  kewajiban yang harus dilakukan oleh humas yang ada  di  dalam  institusi pemerintah dengan  lembaga komersial  di luar pemerintah  yakni  tidak  mengandung hal-hal yang bersifat  komersial  meskipun humas  di dalam lembaga  pemerintahan. Humas  pada institusi  pemerintahan lebih menitikberatkan  terhadap  pelayanan publik atau  kualitas pelayanan umum  (Ruslan, 1999).
Dalam melaksanakan tugas kehumasannya,  pemerintah  harus dapat memonitoring,  menginterpretasikan, dan menakar opini atau isu yang berkembang di masyarakat  pada sebuah  fenomena yang dapat  dijadikan sebagai  bahan rekomendasi terhadap  munculnya kebijakan-kebijakan dengan tujuan melahirkan  keharmonisan antara institusi dengan publiknya  melalui diseminasi.
Diseminasi merupakan aktivitas penyebaran informasi melalui memanfaatan kanal informasi pemerintah (IKP, 2019), sehingga pemerintah mampu mengedukasi publik, dan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif untuk melaksanakan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Wahid & Amalia, 2020).
Humas  dalam menjalankan perannya sebagai teknisi komunikasi dan fasilitator komunikasi dituntut untuk dapat mendistribusikan  segala  bentuk  informasi dengan  sebaik-baiknya sehingga tidak ada bagian dari pesan yang hilang dan
menimbulkan kesalahan persepsi di masyarakat.
Fungsi kehumasan dapat bertindak sebagai tanda bahaya (early warning system) yang berfungsi mendukung atau membantu pihak manajemen organisasi bejaga-jaga menghadapi kemungkinan buruk yang terjadi terhadap organisasi. Mulai dari timbulnya isu berita negatif di berbagai media massa, meluasnya isu negatif yang kurang menguntungkan terhadap produk atau nama perusahaan yang sedang bermasalah hingga penurunan citra, bahkan kehilangan citra yang dapat menimbulkan berbagai risiko yang menyangkut krisis kepercayaan maupun krisis manajemen (Rochman, Prodi Administrasi Publik, Surabaya, Semolowaru, & Prodi Ilmu Komunikasi, 2019).

## METODE
Penelitian ini merupakan  penelitian kualitatif yang memakai metode  wawancara dan pemanfaatan data sekunder. Wawancara mendalam dilakukan pada pemerintah desa dan juga masyarakat desa. Hasil dari wawancara tersebut  menurut  Sugiyono (2013)  dapat digunakan untuk membahas data sekunder yang sudah didapatkan sebelumnya dari pemerintah desa.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini,  yakni  analisis data interaktif (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014) di mana  terdiri dari pengambilan data, penyaringan data, penyampaian  data,  serta penarikan simpulan. Data primer dikumpulkan dengan metode wawancara mendalam dan data
sekunder yang sesuai, penyaringan data dikumpulkan  dengan  menyeleksi  data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penyajian data adalah dengan menyajikan data yang sudah dipilah dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Serta, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengambil kesimpulan sesuai dengan yang didapatkan dilapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejalan dengan fokus penelitian yang sudah ditetapkan oleh tim peneliti, maka hasil penelitian disusun sebagai berikut:

## a. Media Penyampaian Pesan
Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala Desa Mojomalang, Joko Sujadi, terkait  indicator media  penyampaian pesan, Pemdes Mojomalang dalam mengkomunikasikan kebijakan pemerintah Kabupaten Tuban mengenai penerimaan bantuan sosial  ke masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19  menggunakan  WhatsApp dan facebook. Namun, pada prakteknya proses penyampaian pesan ini ternyata tidak mampu untuk mencakup semua warga Desa Mojomalang  yang membutuhkan informasi. Permasalahan yang muncul adalah masih banyak  warga Desa Mojomalang  yang tidak menggunakan smartphone .
Pemerintah Desa  Mojomalang  dalam mengkomunikasikan  kebijakan pemerintah kepada masyarakatnya dengan metode tersebut sudah pernah dilakukan evaluasi dan menghasilkan sebuah alternatif dalam menyampaikan  kebijakan pemerintah, yakni
dengan turun langsung ke tempat tinggal warga Desa Mojomalang.
Arumsari et al., (2017)  menjabarkan bahwa dalam politik di tingkat desa dan media penyampaian pesan yang digunakan perlu memperhitungkan kondisi dari masyarakat yang ada di desa. Dalam hal ini Pemdes Mojomalang melakukan indentifikasi untuk memetakan  kondisi warganya sehingga dapat menentukan  media yang sesuai  dalam proses penyampaian  kebijakan pemerintah terkait bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Mojomalang, Gunawan, juga menggambarkan kondisi masyarakat desa Mojomalang yang beragam, juga perlu mendapat perhatian dari Pemdes Mojomalang  agar tetap mendapatkan informasi kebijakan pemerintah terkait bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.  Pemdes Mojomalang menggunakan metode komunikasi secara langsung  baik melalui dari ketua RT maupun langsung kepada masyarakat (Djusan, 2012).
Selain itu, ketua RT yang dekat dengan masyarakat akan mempermudah Pemdes Mojomalang dalam mengkomunikasikan kebijakan pemerintah terkait bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dengan masyarakat yang ada di lingkungannya mengingat bantuan penanganan Covid-19 yang beragam skemanya perlu dipahami dengan baik oleh masyarakat yang membutuhkan.
Pemenuhan terhadap hak masyarakat dalam  memperoleh  informasi dari pemerintah
tentu harus didukung  dengan kesiapan badan- badan publik dalam  mengerahkan  seluruh komponen yang dimilikinya demi mewujudkan birokrasi pemenrintahan yang efektif,  dapat melayani,  serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat  (Aryana Pratiwi & Rakhma Fitriani, 2021).
Masyarakat yang well-informed mampu untuk mencari dan mendapat informasi yang mereka inginkan. Namun, masyarakat Desa Mojomalang yang memiliki akses yang rendah pada informasi cenderung tidak mendapatkan informasi yang mereka inginkan sehingga pengguatan peran dari Pemdes Mojomalang sebagai government public relations dalam mengkomunikasikan kebijakan pemerintah terkait bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19  harus mendapatkan pemahaman yang baik.

## b. Pesan
Bantuan yang tersedia dalam penanganan COVID-19 di desa Mojomalang ada beberapa, seperti BLT, BST, dan PKH. Bantuan tersebut berbeda sumbernya, ada yang berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, pemerintah provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Tuban. Kepedulian pemerintah dengan memberikan bantuan tersebut bisa dianggap sebagai sesuatu yang baik.
Permasalahan muncul pada penggunaan data penerima bantuan  yang kemudian berimplikasi pada proses penyaluran bantuan di Desa Mojomalang.
Terkait indikator pesan, hasil
wawancara dengan Kepala Desa Mojomalang menunjukkan bahwa penggunaan data yang sama, menyebabkan penerima bantuan sosial yang ada sekarang, hampir semuanya mendapatkan bantuan lebih dari satu macam. Parahnya lagi, masalah ini terus berlanjut setiap tahun bahkan sebelum adanya pandemi Covid-19.
Kemampuan  Pemdes Mojomalang dalam  menjalankan perannya sebagai teknisi komunikasi  juga menjadi kendala. Pemdes Mojomalang  masih belum memiliki tenaga yang mahir dalam membuat pesan. Sehingga, informasi yang didapat terkait bantuan akan langsung diteruskan kepada masyarakat desa tanpa melakukan proses pengolahan  sesuai dengan kebutuhan dan kesesuaian yang ada di masyarakat.  Akibatnya, masih banyak warga Desa Mojomalang yang tidak memahami kebijakan pemerintah Kabupaten Tuban mengenai penerimaan bantuan sosial  ke masyarakat  yang terdampak pandemi Covid-19.
Masalah  pengolahan pesan ini dapat ditangani dengan memberikan pembagian atau pelatihan kepada perangkat desa agar mampu mengolah informasi (Aras, 2014). Hal tersebut ditambah dengan kualitas pesan yang diberikan kepada masyarakat Desa Mojomalang  juga tidak seragam, dan cenderung menimbulkan pertanyaan baru setelah proses tersebut distribusikan.
Cutlip, Center, and Broom (2000) menyampaikan bahwa dalam pesan yang disampaikan pada khalayak diupayakan tidak
mengandung bias dan mampu dipahami dengan mudah. Pemahaman pada pesan ini perlu untuk ditingkatkan, dengan demikian masyarakat desa sebagai konsumen pesan tersebut mampu untuk mendapat pencerahan dan informasi yang diinginkan.  Berdasarkan hal tersebut, maka Pemdes Mojomalang belum dapat mendistribusikan pesan terkait kebijakan pemerintah Kabupaten Tuban mengenai penerimaan bantuan sosial  ke masyarakat  yang terdampak pandemi Covid-19 secara maksimal.
Data yang didapat dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Mojomalang menunjukkan bahwa terdapat masalah lain  yang lebih spesifik terkait dengan bantuan adalah penerima bantuan  di mana ada masyarakat Desa Mojomalang yang lebih mampu atau sejahtera dari tetangga yang ada di sekitarnya.  Pada dasarnya penentuan penerima bantuan menggunakan sumber data yang berasal dari kementerian sosial. Sumber data tersebut adalah data masyarakat miskin yang terus di update sejalan dengan waktu.
Namun,  berdasarkan pada  data  yang diperoleh  menunjukkan bahwa  Pemdes Mojomalang yang berusaha untuk melakukan perbaikan data ternyata masih belum banyak mendapat respon. Masalah lain adanya bantuan ganda yang diterima oleh masyarakat penerima bantuan. Padahal dengan alasan apapun, harusnya masalah ini tidak terjadi karena pemerataan bantuan sangat penting untuk dilakukan.
Fenomena tersebut menunjukkan
bahwa tidak ada kesamaan pemahaman antara warga Desa Mojomalang  dengan  Pemdes Mojomalang.  Masukan yang diberikan  oleh Pemdes Mojomalang  terkait  perbaikan data dan juga penentuan sasaran  bantuan berasal dari pemerintah pusat dan  atau daerah tidak mendapat respon baik dari masyarakat desa.
Menurut keterangan Sekdes Mojomalang terdapat beberapa masyarakat yang  menganggap bahwa proses bantuan masih dimonopoli oleh pemerintah desa dan yang akan mendapat bantuan adalah orang- orang yang masuk dalam lingkaran pemerintah desa dan sekitarnya.  Sehingga, dengan adanya fenomena tersebut memberikan gambaran bahwa Pemdes Mojomalang belum menjalankan perannya sebagai fasilitator komunikasi dan teknisi komunikasi dengan maksimal sehingga diperlukan penajaman kemampuan  untuk mengolah dan mengelola pesan yang akan diberikan kepada masyarakat (Wulandari, Mayasari, & Rahastine, 2020).
Pemahaman dalam pengolahan pesan oleh  Pemdes Mojomalang  perlu dilakukan dengan baik sesuai dengan amanah Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik  yang  menjadi awal perubahan sistem komunikasi humas pemerintah yang awalnya bersifat satu arah yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kemudian berubah menjadi  dua arah untuk memenuhi kebutuhan pemerintah sekaligus publiknya (Fahri & Unde, 2018).
Usaha tersebut sangat penting dan harus segera didesain oleh Pemdes
Mojomalang, karena dengan kondisi cepatnya distribusi pesan sekarang ini akan menjadi masalah apabila Pemdes Mojomalang  tidak mampu mengelola dan mengolah pesan. Antisipasi pada isu-isu  tertentu yang sensitif juga penting untuk dilakukan.

## c. Persepsi Stakeholders
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Mojomalang yang menerima bantuan pemerintah menunjukkan bahwa persepsi  dari stakeholders yang berkembang adalah Pemdes Mojomalang merupakan pihak yang punya wewenang dalam mengkomunikasikan kebijakan pemerintah dan sebagai penyalur bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
Humas pemerintah memiliki peran yang sangat penting  dalam penyebaran informasi terbaru dari institusi, seperti keadaan  institusi, peraturan,  kebijakan, serta informasi -  informasi lain yang diperlukan oleh pihak eksternal (Marina, 2021).
Masyarakat Desa Mojomalang memiliki pandangan bahwa b antuan  yang disalurkan dari pemerintah pusat atau daerah kepada pemerintah desa, dan pemerinntah desa akan meneruskan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dalam hal ini persepsi stakeholders sangat penting dalam proses humas yang dilakukan oleh sebuah lembaga (Jefkins,
1996).  Namun, dalam implementasinya Pemdes Mojomalang belum secara maksimal dalam mengelola opini/persepsi yang berkembang di masyarakat Desa Mojomalang.
Hal itu dibuktikan dengan opini yang berkembang terkait  masyarakat yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan ditentukan dengan data lama yang belum diperbaharui secara berkala oleh pemerintah sesuai data dari pemerintah  desa.  Padahal, kondisi di lapangan sudah  menunjukkan bahwa dalam proses perbaikan data sudah pernah diusulkan dan belum ditindaklanjuti oleh bagian Pemdes Mojomalang  sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah.
Masyarakat Desa Mojomalang beranggapan bahwa pentingnya pembaharuan data adalah untuk memberikan kepastian dan validitas data yang lebih baik. Sampai saat ini penerima PKH yang ada di Desa Mojomalang sejumlah 173 data terdaftar, dan mereka mendapat lebih banyak bantuan dari berbagai pihak. Masyarakat yang lebih miskin dan tidak memiliki kriteria untuk masuk dalam PKH memiliki akses yang minim untuk mendapat bantuan. Padahal masyarakat miskin yang sudah di  data oleh pemerintah desa ada 800 KK, dan yang pernah menerima bantuan hanya sekitar 400 KK di mana selain penerima PKH menerima bantuan  yang sangat  minim. Ironinya, realita tersebut masih belum banyak dipahami oleh masyarakat desa Mojomalang.
Persepsi yang sudah terbentuk di masyarakat perlu untuk diberikan pemahaman tentang kondisi yang semestinya. Masyarakat Desa  Mojomalang  yang  cenderung apatis
perlu untuk diberikan pemahaman aktif dengan berbagai media dan konten informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Pemdes Mojomalang belum dapat mengidentifikasi fenomena/permasalahan yang terjadi di Desa Mojomalang di mana peningkatan aktivitas masyarakat desa dalam bermedia sosial yang memiliki dua kemungkinan dampak, yakni bisa menjadi ancaman atau justru  menjadi peluang dalam membentuk persepsi bagi Pemdes Mojomalang dalam
mengkomunikasikan kebijakan
pemerintah terkait bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 .
Hal ini menjadi penting bagi Pemdes Mojomalang  untuk  lebih  memahami konsep kehumasan  dalam pemerintahan  sehingga dapat melakukan kegiatan kehumasan sesuai dengan kebutuhannya mengingat informasi baik politik maupun kebijakan  yang kredibel cenderung akan memberi kepercayaan ketimbang  informasi yang tidak memiliki sumber apapun (Adinugroho et al., 2019).

## SIMPULAN
Penyebarluasan informasi tentang kebijakan program bantuan pemerintah terhadap masyarakat yang terkena dampak akibat  pandemi  Covid-19 sangat diperlukan guna meminimalisir kesalahpahaman masyarakat dalam menerima informasi. Pemerintah Desa Mojomalang memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan, juga diberikan tugas melekat untuk memberikan
pemahaman kepada masyarakat  di Desa Mojomalang terkait dengan kebijakan tersebut. Pemanfaatan berbagai media penyampai pesan dan berbagai cara distribusi informasi menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Pesan atau konten dari informasi perlu untuk disesuaikan dengan media yang digunakan. Informasi yang padat memang penting, namun juga perlu mempertimbangkan kemampuan  masyarakat untuk menerima inti dari konten tersebut mengingat  pemerintah melali  humas harus bisa membangun reputasi yang baik sehigga sebuah institusi  mampu mendapatkan reputasi yang baik dari publiknya (Astuti, Aziz, & Fuad, 2020)
Masyarakat yang semakin beragam menuntut semakin banyak bentuk konten yang dibuat. Setelah melaksanakan distribusi informasi dan membuat konten, tugas pemerintah desa Mojomalang yang menjalankan kebijakan perlu juga untuk mengukur pemahaman masyarakat pada informasi yang diberikan. Persepsi dari masyarakat sebagai stakeholders sangat penting untuk diukur, sehingga dapat ditemukan kekurangan dari proses penyampaian pesan yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adinugroho, B., Prisanto, G. F., Tinggi, S., Komunikasi, I., Studi, I., Baru, K., & Selatan, J. (2019). MEDIA SOSIAL DAN INTERNET DALAM KETELIBATAN INFORMASI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM Niken Febrina
Ernungtyas. In Jurnal Representamen (Vol. 5).
Anggarda, A. A. (2020). Peran Humas
Pemerintah Kota Surabaya Dalam Membangun Citra Bangga Surabaya. GOVERNANCE: Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik , 10 . Retrieved from www.humas.surabaya.go.id
Aras, M. (2014). Kegiatan Government Public Relations dalam Membangun Komunikasi dengan Dunia Pers: Studi Kasus Humas Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Jurnal Humaniora , 5 (2).
Arumsari, N., Eka Septina, W., Luthfi, M., & Kholis Ali Rizki, N. (2017). Komunikasi Politik Kepala Desa dalam Mendorong Inovasi Pembangunan Desa: Studi Kasus Tiga Desa di Lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review ,
2 (1), 86–99.
Aryana Pratiwi, D., & Rakhma Fitriani, D. (2021). Government Public Relations Pada Diskominfo Kota Depok dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Untuk Mencapai Good Governance. In AGUNA: Jurnal Ilmu Komunikasi . Retrieved from http://ejournal.amikompurwokerto.ac.id/i ndex.php/AGUNA
Astuti, D. R., Aziz, A., & Fuad, A. (2020).
Analisa Pengelolaan Kampanye Public Relations tentang Pencegahan Covid-19 di Indonesia. Digital Library .
Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M.
(2000). Effective Public Relations . New Jersey: Prentice Hall Inc.
Damayanti, N. (2020). Aktivitas Government Public Relations dalam Mengelola Diseminasi Informasi City Branding Kota Pekanbaru. JURNAL PUSTAKA
KOMUNIKASI .
Djusan, A. (2012). Praktik Govenrment Public Relations Paska Otonomi Daerah. Jurnal Studi Komunikasi Dan Media , 16 (1).
Fahri, M. E., & Unde, A. A. (2018). Analysis of Government Public Relations Role and Function in Global Information Era at Legislative House Central Sulawesi Province. In Jurnal Komunikasi KAREBA (Vol. 7). Retrieved from https://sulteng.antaranews.com/berita/397 91/proses George C. Edwards. (1980). Implementing Public Policy . Washington: Congressional Quarterly Press.
Jefkins, F. (1996). Public Relations . Jakarta: Erlangga.
Marina, H. (2021). Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia. KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan ,
5 (02). https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i02.28 53 Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J.
(2014). Qualitative data analysis: a methods sourcebook (Third). Thousand
Oaks: SAGE Publications, Inc.
Rochman, T., Prodi Administrasi Publik, D., Surabaya, U., Semolowaru, J., & Prodi Ilmu Komunikasi, D. (2019). HUMAS SEBAGAI FASILITATOR KOMUNIKASI DALAM MENANGANI KELUHAN PELANGGAN WILAYAH SIDOARJO TERKAIT DITARIKNYA SUBSIDI LISTRIK 900 VA Bagoes Soenarjanto Widiyatmo Ekoputro. In Jurnal Representamen (Vol. 5). Ruslan. (1999). Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D . Bandung: Alfabeta.
Wahid, U.-, & Amalia, N. (2020). Tantangan Humas Pemerintah Daerah dalam Upaya Publikasi Inovasi Program Smart City.
Nyimak: Journal of Communication , 4 (1). https://doi.org/10.31000/nyimak.v4i1.230 0 Wulandari, Y. F., Mayasari, S., & Rahastine,
M. P. (2020). ANALISIS PERAN DAN
FUNGSI HUMAS MUSEUM KEHUTANAN DALAM PELATIHAN PELAYANAN PRIMA. Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media , 4 (1), 42– 53.