## INTEGRASI NILAI LOKAL DALAM HUKUM NASIONAL

## (Studi Fungsionalisasi Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Pengrajin
Patung Desa Bejijong Dan Kontribusinya Dalam Pencapaian Tujuan Hukum Uundang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta)
HENDRA WAHANU PRABANDANI 1 , Budi Santoso 2

## ABSTRAK
Pada  tahun  2006,  perajin  Desa  Bejijong  Kabupaten  Mojokerto  menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Pengrajin Patung Desa Bejijong. Substansi peraturannya  berasal  dari  nilai-nilai  yang  dipraktekkan  sehari-hari  oleh  masyarakat. Peraturan tersebut  berlaku  secara  efektif  karena  sejak ditetapkan  hanya  terjadi dua kali  pelanggaran.  Kondisi  Desa  Bejijong  yang  menjalankan  hukum  secara  berbeda dengan  pola  hukum  hak  cipta  nasional  tersebut  perlu  dikaji  lebih  mendalam  untuk melengkapi kajian bekerjanya hukum dalam masyarakat.
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah;  bagaimanakah  kronologis kelahiran  Undang-Undang  Perlindungan  Hak  Cipta  Desa  Bejijong,  bagaimanakah proses  integrasi  nilai-nilai  lokal  dalam  Undang-Undang  tersebut  dan  bagaimanakah fungsionalisasinya;  serta  kontribusi  apakah  yang  diberikan  Desa  Bejijong  terhadap pencapaian tujuan hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Penelitian  ini  bertujuan  memaparkan  kronologis  pembuatan  Undang-Undang  Hak Cipta  Desa  Bejijong;  mengetahui  proses  integrasi  nilai  lokal  dalam  undang-undang tersebut  dan  fungsionalisasinya;  serta  menjelaskan  kontribusi  Desa  Bejijong terhadap pencapaian tujuan hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Pendekatan  penelitian  ini  adalah socio-legal  research yang  masuk  dalam tradisi penelitian empiris non doktrinal. Pengumpulan data dilakukan dengan metode pengamatan  dan  wawancara.  Analisis  datanya  menggunakan  model  analisis interaktif.
Kronologis  pembentukan  Undang-Undang  Hak  Cipta  Desa  Bejijong  melalui tahap  identifikasi  permasalahan;  konsolidasi  dan  perencanaan;  perancangan; penyusunan  dan  pembahasan;  pemilihan  judul;  dan  pengesahan.  Proses  integrasi nilai lokal dalam Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejijong diidentifikasi menjadi dua proses yaitu integrasi dalam proses legislasi dan integrasi dalam substansi. Dari sisi fungsionalisai  terungkap  bahwa  efektivitas  penegakan  hukumnya  didukung  oleh loyalitas  masyarakat  terhadap  kelompok  tertentu  serta  bekerjanya  faktor  budaya. Sedangkan  kontribusi  yang  diberikan  secara  internal  adalah  Desa  Bejijong  telah berkontribusi  dalam  penguatan  organisasi  masyarakat  dalam  proses  pecapaian tujuan hukum hak cipta. Sedangkan kontribusi eksternalnya adalah telah secara aktif menyebarkan  nilai  yang  berkaitan  dengan  penghormatan  terhadap  hak  cipta  dan berperan dalam penyebarluasan informasi untuk menguatkan komitmen pelaksanaan nilai hak cipta kepada wilayah lain.

## Kata Kunci: Integrasi, Fungsionalisasi, Nilai Lokal
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip

## PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Masyarakat  Desa  Bejijong,  Kecamatan  Trowulan,  Kabupaten  Mojokerto, Jawa  Timur  telah  terkenal  sebagai  komunitas  perajin  tradisional  cor  kuningan yang  telah  menjalankan  aktivitas  sejak  puluhan  tahun  yang  lalu.  Perkembangan bidang  perdagangan  yang  melaju  pesat  pada  era  sebelum  krisis  moneter  tahun 1997 telah meningkatkan permintaan pasar terhadap barang-barang kerajinan cor kuningan.  Pesanan  barang-barang  kerajinan  datang  dengan  deras  dari  pasar dalam negeri maupun dari pasar luar negeri.
Untuk  menjaga  keteraturan  sosial  dalam  praktek  berkerajinan,  pada mulanya  mereka  hanya  menggunakan  mekanisme-mekanisme  pengaturan internal mereka sendiri ( self regulation ) yang berasal dari nilai-nilai yang dihayati dan  dijalankan  sehari-hari.  Namun  dalam  perkembangannya,  beberapa konsumen  pragmatis  secara  langsung  menawarkan  transaksi  curang  dengan membujuk  perajin  untuk  membuat  kerajinan  yang  sebenarnya  telah  dimiliki perajin  lain.  Situasi  benturan  dengan  struktur  global  dalam  wujud  kepentingan pragmatis  ekonomi  tersebut  dirasakan  mulai  mengancam  harmonisasi  sosial antar perajin yang selama ini telah terbangun. Berdasarkan pengalaman tersebut maka para perajin mulai memikirkan mekanisme lain yang dapat digunakan untuk menjaga dan mengembalikan keteraturan sosial yang selama ini telah terbangun.
Informasi  dari  media  massa  dan  hubungan  perdagangan  membuat masyarakat  Desa  Bejijong  mengetahui  bahwa  dalam  karya  mereka  terkandung nilai HKI yang bisa mendapat perlindungan. Bagi masyarakat Desa Bejijong, HKI merupakan  nilai  baru  yang  selama  ini  belum  mereka  kenal.  Namun  melalui berbagai  pengalaman  ekternal,  akhirnya  mendorong  masyarakat  Desa  Bejijong untuk melakukan integrasi antara nilai-nilai lokal yang selama ini telah dijalankan dengan  formalisme  hukum  nasional.  Dengan  inisiatif  beberapa  elemen  Desa, mereka  menerbitkan  Undang-Undang  Perlindungan  Hak  Cipta  Pengrajin  Patung Desa  Bejijong  (Undang-Undang  Hak  Cipta  Bejijong)  yang  substansinya  adalah berasal  dari  konsensus  bersama  masyarakat  Desa  Bejijong  sendiri.  Peraturan tersebut dibuat antara lain untuk menjamin kreativitas serta menjaga harmonisasi
sosial  diantara  para  perajin  di  Desa  Bejijong.  Perajin  yang  kedapatan  menjiplak karya perajin lain akan didenda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). 3
Meski  telah  memiliki  peraturan  tentang  Hak  Cipta,  masyarakat  Desa Bejijong sebenarnya sama sekali tidak memiliki pengetahuan dasar tentang asas maupun  norma  hukum  Hak  Cipta.  Mereka  bahkan  belum  pernah  membaca Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta  maupun  undang- undang HKI lainnya yang dapat digunakan untuk melindungi karya-karya seni dan intelektual. 4 Peraturan  tersebut  dibuat  secara  otodidak  oleh  seluruh  elemen masyarakat  desa  dan  kemudian  hasilnya  ditetapkan  oleh  tokoh-tokoh  perajin. Secara  eksplisit,  peraturan  tersebut  menyerupai  bentuk  peraturan  desa  karena dalam  konsiderannya  dinyatakan  bahwa  undang-undang  tersebut  telah dituangkan dalam Peraturan Desa Bejijong Nomor 06 Tahun 2006.
Hukum  pada  hakekatnya  bukanlah  sekedar  kumpulan  peraturan  tingkah laku belaka, akan tetapi juga merupakan manifestasi konsep-konsep, ide-ide, dan cita-cita  sosial  mengenai  pola  ideal  sistem  pengaturan  dan  pengorganisasian kehidupan  masyarakat. 5 Dalam  konteks  sosial,  hukum  tidak  saja  dilihat  sebagai bangunan  peraturan  perndang-undangan  semata,  namun  lebih  luas  dari  itu bahwa  hukum  adalah  serangkaian  perilaku  yang  secara  nyata  hidup  di  dalam masyarakat..  Dengan  mengkaji  secara  sungguh-sungguh  hukum  yang  berlaku dalam  masyarakat,  dapat  diketahui  bagaimana  perilaku  manusia  untuk mewujudkan nilai-nilai hukum pada kenyataanya. 6
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  dalam  rangka  penulisan  tesis  di Magister  Ilmu  Hukum  Universitas  Diponegoro  ini,  penulis  tertarik  untuk  meneliti tentang  ”Integrasi  Nilai  Lokal  Dalam  Hukum  Nasional  (Studi  Fungsionalisasi Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejijong Dan Kontribusinya Dalam Mendukung
3 KOMPAS  menyebut  peraturan  tersebut  sebagai  Peraturan  Desa  Bejijong  Nomor  6  Tahun  2006 tentang HKI. Periksa: Patung Trowulan Pun Menjadi Patung Bali, KOMPAS,  Minggu 30  Agustus 2009 .  Namun,  apabila  dicermati  lebih  lanjut,  nama  peraturan  tersebut  adalah  Undang-Undang  Hak Cipta  Desa  Bejijong.  Dalam  konsideran  peraturan  tersebut  memang  menyatakan  bahwa  undang- undang  tersebut  dituangkan  dalam  Peraturan  Desa  Bejijong  dengan  Nomor  Reg.  06  Tahun  2006. Berdasarkan penelusuran lebih lanjut yang dilakukan oleh penulis, peraturan tersebut belum terdaftar secara administratif di Kantor Kelurahan Desa Bejijong. Meski demikian, sebagaian besar masyarakat Desa Bejijong tidak mempermasalahkan bentuk formal peraturan tersebut. Sampai saat ini peraturan tersebut diakui keberadaannya dan ditaati oleh seluruh perajin di Desa Bejijong.
4 Data  diperoleh  dari  wawancara  dengan  Sdr.  Supriyadi,  Ketua  Koperasi  Industri  Cor  Patung Kuningan (Kopinkra) Ganesha, tanggal 1 Januari 2010
5 Budi Agus Riwandi, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum ,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,  142-143
6 Budi Agus Riswandi, ibid, hlm. 143
Pencapaian Tujuan Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta)”.

## B.  Rumusan Masalah
1.  Bagaimanakah kronologis kelahiran Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejijong?
2.  Bagaimanakah  proses  integrasi  nilai-nilai  lokal  dalam  Undang-Undang  Hak Cipta  Desa  Bejijong?  dan  bagaimanakah  fungsionalisasi  dari  peraturan tersebut?
3.  Kontribusi  apakah  yang  diberikan  oleh  Desa  Bejijong  melalui  fungsionalisasi Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejijong  terhadap pencapaian tujuan hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?

## C.  Tujuan Penelitian
1.  Memaparkan kronologis pembuatan Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejijong.
2.  Mengetahui  proses  integrasi  kearifan  lokal  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta Desa  Bejijong  dan  fungsionalisasi  peraturan  tersebut  di  Desa  Bejijong, Kabupaten Mojokerto.
3.  Menjelaskan  kontribusi  yang  diberikan  oleh  Desa  Bejijong  melalui fungsionalisasi  Undang-Undang  Hak  Cipta  Desa  Bejijong    terhadap pencapaian  tujuan  hukum  Undang-Undang  Nomor    19  Tahun  2002  tentang Hak Cipta.

## D.  Kontribusi Penelitian
Penelitian  ini  diharapkan  menghasilkan  pemikiran  alternatif  dibidang empiris  hukum,  sebagai  upaya  mengembalikan  watak  hukum  yang  lebih  dekat dengan  realitas  masyarakatnya.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  dapat  dijadikan sebagai bahan pertimbangan kepada para pengambil kebijakan dalam menyusun peraturan  perundang-undangan  dengan  lebih  memerhatikan  nilai-nilai  yang  ada dan berkembang dalam masyarakat.

## E.  Tinjauan Pustaka
Permasalahan  pertama,  yaitu  kronologis  kelahiran  Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Bejijong akan digunakan Teori Volgeist dari Von Savigny. Penulusuran  mengenai  kronologis  pembuatan  peraturan  tentang  hak  cipta  di Desa  Bejijong  antara  lain  adalah  ingin  mengungkap  nilai-nilai  lokal  yang mengintegrasi dalam substansi peraturan tersebut.
Permasalahan kedua, yaitu proses integrasi kearifan lokal dalam Undang- Undang Hak Cipta Desa Bejijong dan fungsionalisasi peraturan tersebut di Desa Bejijong  akan  digunakan  teori  Sibernetika  Talcot  Parsons  dan  Hukum  sebagai sarana  pengintegrasi yang  dikemukakan  oleh  C. Bredemaeier. Teori  Sibernetika Talcot  Parsons  akan  digunakan  untuk  menangkap  dinamika  dan  tarik  ulur kepentingan  yang  terjadi  pada  saat  pembuatan  peraturan  desa  tersebut. Sedangkan  teori  hukum  sebagai  mekanisme  pengintegrasi  yang  disampaikan oleh  Harry  C.  Bredemaeier  akan mengungkap  bahwa  meskipun  terjadi  tarik  ulur dalam  proses  pembentukan  suatu  peraturan,  tetapi  pada  akhirnya  masyarakat menyepakati  dibuatnya  undang-undang  tentang  perlindungan  hak  cipta. Sedangkan untuk mengetahui mengenai bagaimanakah fungsionalisasi Undang- Undang Hak  Cipta Bejijong akan danalisis dengan pendekatan Teori bekerjanya hukum  dalam  masyarakat  yang  dikembangkan  oleh  William  Chambliss  dan Robert  B.  Seidman  dan  faktor-faktor  yang  memengaruhi  penegakan  hukum dalam masyarakat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.
Selanjutnya  untuk  menjawab  rumusan  masalah  yang  ketiga,  yaitu mengungkap kontribusi yang diberikan oleh Desa Bejijong melalui fungsionalisasi Undang-Undang  Hak  Cipta  Desa  Bejijong    terhadap  pencapaian  tujuan  hukum Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta  akan  digunakan modifikasi teori organisasi yang dikemukakan oleh Larry Diamond.

## F.  Metode Penelitian

## 1.   Metode Pendekatan
Penelitian ini secara umum termasuk socio-legal research yang masuk dalam  tradisi  penelitian  empiris  non  doktrinal. 7 Pendekatan  yang  digunakan adalah  mikro  sosial.  Sedangkan  jenis  penelitiannya  masuk  dalam  penelitian kualitatif.

## 2.  Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Bejijong,  Kecamatan  Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Desa Bejijong yang berada di Kabupaten Mojokerto ini dipilih  sebagai  studi  kasus  ( case  study )  karena  peneliti  ingin  melakukan penyelidikan  yang  sistematis  atas  suatu  kejadian  khusus,  yaitu  bentuk
7 Penelitian  hukum  empiris  diantaranya  adalah  penelitian  berlakunya  hukum  dan  penelitian  yang bertujuan untuk mengidentifikasi hukum  yang hidup,  periksa Ade Saptomo, Pokok-Pokok  Metodologi Penelitian..op cit, hlm. 42
integrasi  kearifan  lokal  dalam  hukum  nasional  melalui  pembuatan  Peraturan Desa tentang HKI yang tidak ditemukan di daerah lain.

## 3.  Jenis dan Sumber data
Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber  data  primer  ini  berbentuk  persepsi,  pendapat  dan  tindakan masyarakat  Desa  Bejijong,  serta  pendapat  instansi  yang  terkait  dengan pelaksanaan  peraturan  di  bidang  HKI.  Data  sekunder  bersumber  dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, buku-buku literatur, majalah, koran, jurnal dan lain-lain.

## BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A.  Kronologis Pembentukan Undang Undang Hak Cipta Desa Bejijong
Apabila  dicermati  secara  lebih  mendalam,  secara  filosofis  tujuan  utama pembuatan  undang-undang  tersebut  adalah dalam  rangka  menjaga  harmonisasi sosial  masyarakat  khususnya  antar  sesama  perajin  Desa  Bejijong. 8 Berikut adalah tahap-tahap yang dilalui dalam proses pembentukan Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejijong:

## 1.   Latar Belakang dan Identifikasi Permasalahan
Pada era sebelum krisis moneter tahun 1997, permintaan pasar terhadap barang-barang  kerajinan  cor  kuningan  Desa  Bejijong  sangat  tinggi. Permintaan  datang  dari  pasar  dalam  negeri  maupun  dari  pasar  luar  negeri. Hal  tersebut  mendorong  para  perajin  untuk  terus  berkreasi  dan  menciptakan model/motif baru untuk terus memenuhi permintaan pasar. Namun sayangnya, peluang  tersebut  dimanfaatkan  oleh  sebagian  kecil  perajin  dan  pembuat model untuk melakukan penjiplakan karya milik perajin-perajin lain. Beberapa perajin  dan  pembuat  model  mengambil  jalan  pintas  dengan  menjiplak model/motif milik perajin lain.

## 2.  Tahap Konsolidasi dan Perencanaan
Berangkat  dari  fakta  terjadinya  beberapa  masalah  dan  potensi  masalah yang  mungkin  akan  ditimbulkan  karena  adanya  penjiplakan  karya  kerajinan
8 Hasil wawancara dengan Supriyadi, Tutuk Yanuar dan Haridi Sabar
milik  sesama  perajin,  beberapa  tokoh  masyarakat  perajin  mulai  berinisasi untuk  melakukan  langkah  yang  nyata  untuk  mecegah  terjadinya  perpecahan sosial  maupun  dampak  lain  yang  mungkin  akan  timbul.  Langkah  tersebut adalah  melakukan  formalisasi  etika  antar  sesama  perajin  yang  selama  ini telah  berlaku  melalui  perumusan  butir-butir  kesepakatan  mengenai  prinsip- prinsip  yang  harus  ditaati  bagi  setiap  perajin  yang  melaksanakan  aktivitas kerajinan di Desa Bejijong Kabupaten Mojokerto.

## 3.  Tahap Perancangan
Tahap  selanjutnya  adalah  perancangan  butir-butir  kesepakatan  yang akan  menjadi  prinsip-prinsip  mekanisme  perlindungan  hak  cipta  bagi  perajin Desa  Bejijong.  Tutuk  Yanuar  selaku  Sekretaris  Kopinkra  bertugas  sebagai perumus  pertama  kali  butir-butir  tersebut.  Sedangkan  Supriyadi  bertugas melakukan supervisi terhadap proses perancangannya. Prinsip dan ketentuan yang  menjadi  materi  muatan  yang  telah  diinventarisasi  dalam  butir kesepakatan  tersebut  sebenarnya  adalah  berasal  dari  etika  atau  nilai-nilai yang selama ini telah dipraktekkan oleh masyarakat perajin di Desa Bejijong.

## 4.  Penyusunan dan Pembahasan
Setelah  dikonsultasikan  kepada  Supriyadi,  rancangan  butir-butir kesepakatan  kemudian  disusun  dalam  satu  naskah  singkat  dan  hanya memuat  prisnip-prinsip  pokok  saja.  Rancangan  kemudian  juga  dimintakan pendapat kepada Hariadi Sabar selaku sesepuh perajin.

## 5.  Tahap Pemilihan Rencana Judul Undang-Undang
Berdasarkan  pendalaman  wawancara,  diperoleh  informasi  bahwa terminologi  hak  cipta  pertama  kali  diperoleh  dari  Hariadi  Sabar.  Dari pergaulannya dengan komunitas seniman di Institut Kesenian Jakarta, Hariadi Sabar  memperoleh  informasi  mengenai  adanya  undang-undang  hak  cipta. Informasi  yang  minim  mengenai  hak  cipta  tersebut  kemudian  digunakan sebagai  judul  rancangan  undang-undang  yang  berisi  prinsip  dan  mekanisme perlindungan karya cipta kerajinan di Desa Bejijong.

## 6.  Tahap Pengesahan.
Pada  tanggal  5  April  2006  Undang-Undang  Hak  Cipta  Desa  Bejijong disyahkan  dengan  ditandatangani  oleh  Supriyadi  selaku  Ketua  Kopinkra  dan
Teguh  Apriyanto  selaku  Kepala  Desa  Bejijong.  Selanjutnya  undang-undang juga diberikan nomor registrasi yang dianggap sebagai nomor peraturan desa yaitu nomor 6 tahun 2006.

## B.  Integrasi Nilai Lokal Dalam Hukum Nasional

## B.1.  Integrasi dalam Proses Legislasi
Berdasarkan  penelusuran  di  lapangan  pada  proses  identifikasi permasalahan,  ditemukan  adanya  gejala  negatif  sub  sistem  budaya  yaitu watak dasar perajin yang cenderung kurang sportif dan mencari jalan pintas. Gejala  negatif  sub  sitem  budaya  tersebut  ternyata  diperkuat  dengan  sub sistem  sub  sistem  ekonomi  yaitu  pengaruh  konsumen  dan  desakan  pasar. Kedua  gejala  negatif  tersebut  akhirnya  dirasakan  telah  mengancam harmonisasi  sosial  di  lingkungan  perajin.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  adanya mekanisme  pengendalian  sosial  yang  lebih  efektif  dari  pola-pola  yang  telah dijalankan  sebelumnya.  Berdasarkan  identifikasi  permasalahan  tersebut, kemudian  beberapa  tokoh  mulai  melakukan  konsolidasi  awal  dalam  rangka memecahkan permasalahan.
Proses selanjutnya para tokoh tersebut kemudian melakukan konsolidasi dan perencanaan yang lebih intensif dan mendalam. Pada tahap ini berbagai sub  sistem  berpadu  dan  saling  bersinergis  dalam  menghadapi  dua permasalahan  negatif  diatas.  Tahap  ini  merupakan  tahapan  terberat  yang harus  dihadapi  oleh  para  pemrakarsa  pembentukan  undang-undang.  Pada tahap  ini  terjadi  interaksi  dan  benturan  antara  sub  sistem  politik  dan  sub sistem  budaya.  Tarik  menarik  kekuatan  politik  terjadi  antara  kelompok  yang mendukung  dan  kelompok  yang  menolak  ide  pembuatan  peraturan.  Setelah melalui  proses  pemetaan,  diperoleh  hasil  bahwa  kekuatan  politik  yang mendukung  lebih  kuat  daripada  yang  menolak. 9 Tahapan  ini  berakhir  dan menghasilkan  suatu  kesepakatan  informal  bahwa  seluruh  perajin  menyetujui pembuatan  peraturan  tertulis  mengenai  perlindungan  karya  patung  di  Desa Bejinjong.
9 Pada saat tahap konsolidasi ini, para pemrakarsa benar-benar menghitung secara cermat kekuatan politk  kelompok  perajin.  Berdasarkan  keterangan  yang  diperoleh  dari  Sdr.  Supriyadi,  setelah melakukan  beberapa  kali  pembicaraan  dapat  dipastikan  perajin  yang  mendukung  pembuatan peraturan  tersebut  lebih  banyak  daripada  yang  menolak.  Pada  hitungan  awal  diperoleh  bahwa sebanyak  155  perajin  langsung  menyetujui  pembuatan  peraturan  tersebut.  Menurut  Tutuk  Yanuar, sebagian  besar  kalangan  perajin  yang  menolak  adalah  dari  unsur  pembuat  model.  Pembuat  model adalah  pihak  yang  merasa  dirugikan  karena  beberapa  pesanan  yang  diterima  adalah  berasal dari ”transaksi curang” yaitu menjiplak karya perajin lain atau melakukan peniruan yang identik.
Meski tahapan terberat telah dilalui, proses selanjutnya masih melibatkan interaksi  antara  sub  sistem  budaya  dan  politik  yang  masih  rentan  terjadi benturan-benturan  dilapangan.  Keadaan-keadaan  yang  rentan  benturan tersebut,  akhirnya  ditangani  oleh  sub  sistem  hukum  melalui  fungsi pengintegrasian  agar  setiap  sub  sistem  berjalan  serasi.  Undang-Undang Perlindungan  Hak  Cipta  Perjain  Desa  Bejijong  adalah  aturan  normatif  yang secara formal membentuk  keteraturan  sebuah masyarakat.  Satjipto  Rahardjo menyatakan  bahwa  pola  normatif  tersebutlah  yang  mesti  dipandang  sebagai unsur  paling  teras  dari  sebuah  sistem  sebagai  sebuah  struktur  yang terintegrasi. 10 Melalui  pola  normatif  tersebut,  hukum  memberikan  jaminan keteraturan  dalam  cara-cara  dan  hubungan-hubungan  dijalankan  di  dalam masyarakat  yaitu  dengan  menegaskan  prosedur  yang  harus  dilalui sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejijong.

## B.2.  Integrasi Nilai Lokal Dalam Substansi Undang-Undang
Holleman menyampaikan  konsep  mengenai Hybrid  law atau unnamed law, yaitu situasi dimana tumbuh bentuk hukum-hukum baru yang tidak dapat diberi  label  sebagai  hukum  negara,  hukum  adat  atau  hukum  agama.  Pada perkembangannya saat ini dapat dilihat di beberapa daerah di Indonesia telah banyak  upaya  melembagakan  hukum  adat  ”baru”  dengan  format  hukum negara,  yaitu  menjadi  peraturan  daerah  atau  peraturan  desa  mengikuti struktur formal dan logika hukum negara.
Integrasi  nilai  lokal  dalam  materi  UU  Hak  Cipta  Desa  Bejijong  dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:
1. Konsepsi  Kepemilikan  Hak  Cipta,  yang  terdiri  dari  a)  pengakuan  awal kepemilikan  dan  b)  pengakuan  penuh  hak  cipta.  Nilai  tersebut  telah diatur dalam Bab I, Pasal 1 dan Pasal 3 UU Hak Cipta Desa Bejijong;
2. Pemaknaan Karya Cipta Bagi Perajin Cor Kuningan, yang terdiri dari  a) ekonomi  dan  artistik;  dan  b)  Intelektual,  emosional  dan  spiritual.  Nilai tersebut memang tidak diatur secara tegas, namun demikian pemaknaan terhadap  karya  tercermin  dalam  aturan  yang  melarang  orang  lain menjimplak  karya  perajin  lain  sebagaimana  diatur  dalam  Bab  I  Pasal  1 dan Bab II Pasal 1;
10 Satjipto  Rahardjo,  Hukum  dan  Perubahan  Sosial:  Suatu  Tinjauan  Teoritis  Serta  Pengalaman- Pengalaman di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009 (cetakan ketiga).
3. Pengalihan kepemilikan hak cipta, yang terdiri dari a) transaksi atau jual beli, dan b) Proses pemberian ijin. Nilai tersebut belum tersirat dalam UU Hak Cipta Desa Bejijong;
4. Etika  Bagi  Pembuat  Model,  diatur  dalam  Bab  II,  Pasal  1,  tentang larangan kepada pembuat model menciptakan model yang sama dengan milik  orang  lain  dan  Bab  II,  Pasal  2,  kewajiban  untuk  berkoordinasi dengan  Dewan  Perlindungan  Hak  Cipta  saat  ada  keraguan  terhadap pesanan dari tamu;
5. Model Milik Umum  dan Model yang Dapat Dimiliki Secara Pribadi  diatur dalam  Bab  I,  Pasal  2  diperbolehkan  bagi  semua  perajin  untuk menciptakan/memodifikasi  semua  jenis  karya :  Budha,  Naga,  Hewan, abstrak, topeng
6. Musyawarah  sebagai  Metode  Penyelesaian  Permasalahan,    tercermin dalam Diktum ”Memutuskan”, yang menyatakan bahwa Undang-Undang ini  dibuat  berdasarkan  kesepakatan  antara  Koperasi  Industri  Cor Kuningan  (Kopinkra)  Ganesha,  seluruh  perajin  dengan  bekerjasama dengan  Pemerintahan  Desa  Bejijong  dan  diatur  dalam  Bab  II,  Pasal  2, kewajiban  untuk  berkoordinasi  dengan  Dewan  Perlindungan  Hak  Cipta saat ada keraguan terhadap pesanan dari tamu.

## C.  Fungsionalisasi Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejijong

## C.1.  Domain Undang-Undang
a.  Pembuat Undang-Undang ( rules making institution );
Undang-Undang  Hak  Cipta  Desa  Bejijong  tidak  sepenuhnya  dibuat oleh  lembaga  yang  berwenang  membuat  undang-undang  berdasarkan peraturan  perundang-undangan.  Aktor  yang  terlibat  dalam  pementukan peraturan  tersebut  bukanlah  merupakan  perangkat  pemerintah  Desa Bejijong  maupun  anggota  BPD.  Peraturan  tersebut  juga  tidak  pernah dibahas bersama BPD.. Peraturan tersebut hanya dibahas dalam forum- forum informal diantara komunitas perajin.
b.  Undang-Undang/Peraturan.
Menurut  Soerjono  Soekanto,  3  (tiga)  faktor  yang  menyebabkan gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang yaitu  tidak  diikutinya  asas-asas  berlakunya  undang-undang,  belum
adanya  peraturan  pelaksanaan  yang  sangat  dibutuhkan  untuk menerapkan  undang-undang,  dan  ketidakjelasan  arti  kata-kata  di  dalam undang-undang  yang  mengakibatkan  kesimpangsiuran  di  dalam penafsiran serta penerapannya. 11

## 1)  Tidak Diikuti Asas-Asas Berlakunya Undang-Undang
Secara  kebetulan  pembentuk  Undang-Undang  Perlindungan Hak  Cipta  Perajin  Patung  Desa  Bejijong  telah  memenuhi  salah  satu asas dalam perumusan suatu undang-undang, yaitu suatu perbuatan yang  dilakukan  sebelum  adanya  Undang-Undang  Perlindungan  Hak Cipta  Perajin  Patung  Desa  Bejijong  tidak  terikat  dengan  ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.
2)  Ketidakjelasan Arti Kata-Kata
Yang Menyebabkan
Kesimpangsiuran Dalam Penafsiran Dan Penerapan.
Apabila  dinilai  dengan  pendekatan  teknik  penyusunan peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2004,  banyak  kesalahan  yang  sifatnya mendasar.
C.2.  Domain Penegakan Hukum ( rules sanctioning institution )

## 1)  Penegak Hukum
Sampai  saat  ini,  masyarakat  Desa  Bejijong  menyatakan loyalitasnya kepada para penegak hukum  yaitu Dewan Kehormatan Hak Cipta  Desa  Bejijong.    Hal  tersebut  sesuai  dengan  gejala  yang disampaikan  oleh  Koentjoroningrat  yang  menyatakan  bahwa  hubungan sosial  dengan  adanya  loyalitas  masyarakat  desa  terhadap  orang-orang atau  kelompok  tertentu  ditentukan  oleh  perhatian  mereka  terhadap orang-orang atau kelompok tertentu tersebut. 12

## 2)  Sarana Prasarana.
Kekuatan  utama  penegakan  hukum  Hak  Cipta  bertumpu  pada sumber  daya  manusia  yang  ada  dalam  Dewan  Kehormatan  Hak  Cipta Desa  Bejijong.  Dengan  singkat  dapat  dikatakan  bahwa  dalam  proses penegakan  hukum  Hak  Cipta  Desa  di  Bejijong  manusia  merupakan instrumen  yang  paling  penting.  Dalam  proses  penegakan  hukum  Hak
11 Soerjono Soekanto, ibid, hlm. 17-18
12 Koentjoroningrat dalam Pahmy Sy, op cit, hlm. 45
Cipta  tidak  digunakan  sarana  lain  selain  manusia  dan  organisasi penegak hukum.

## C.3.  Domain Masyarakat
1) Masyarakat
Berdasarkan compliance  survey yang  dilakukan  oleh  penulis, nampak  bahwa  Undang-Undang  Perlindungan  Hak  Cipta  telah diketahui secara luas oleh masyarakat. Masyarakat sebagai pemegang peran ( role ocupant ) dari peraturan tersebut merasa terlindungi dengan adanya  undang-undang  tersebut.    Meskipun  di  lapangan  masih ditemukan  beberapa  pelanggaran  setelah  ditetapkannya  UU,  namun jumlahnya  sudah  jauh  berkurang  dibanding  sebelum  adanya  UU tersebut.
2) Kebudayaan .
Undang-Undang  Perlindungan  Hak  Cipta  Perajin  Patung  Desa Bejijong  dapat  berlaku  efektif  antara  lain  karena  faktor  budaya.  Pasal- pasal  yang  dituangkan  dalam  undang-undang  tersebut  berasal  dari nilai-nilai  dan  kebiasaan  perilaku  perajin  yang  sudah  dijalani  selama bertahun-tahun oleh masyarakat perajin.
D.  Kontribusi Komunitas Lokal Dalam Pencapaian Tujuan Hukum Nasional
D.1.  Kontribusi Internal Desa Bejijong
a.  Penerapan  nilai-nilai  dan  karakteristik  hak  cipta  yang  diterapkan oleh organisasi secara internal.
1) Masyarakat Desa Bejijong telah memandang patung maupun model patung  kepemilikannya  adalah  bersifat  individual.  Namun  demikian terdapat  model-model  yang  menjadi  milik  umum  ( public  domain ) seperti patung Budha dan beberapa model hewan.
2) Sifat  kepemilikan  atas  model  maupun  kerjainan  yang  telah  jadi, selama  bentuk  tersebut  memenuhi  kriteria  yang  ditetapkan  dalam undang-undang perlindungan hak cipta maka kepemilikannya boleh dimonopoli oleh perajin yang memiliki model atau kerajinan tersebut.
3) Desa  Bejijong  telah  mengakui  subyek  atau  pemilik  hak  dari  suatu ciptaan.  Bahkan  dari  sisi  norma  telah  dikenal  adanya  pendaftaran ciptaan  kepada  Dewan  Perlindungan  Hak  Cipta  meski  belum
diterapkan  secara  maksimal.  Dalam  konsep  hak  cipta,  sistem tersebut dikenal dengan stelsel deklaratif. 13
4) Sifat perlindungan moral diberikan dalam bentuk larangan menjiplak atau memodifikasi barang milik perajin lain, sedangkan perlindungan  secara  ekonomi  diberikan  melalui  hak  monopoli ekonomi atas model atau barang kerajinan yang dimiliki.
5) Transaksi  dapat  menyebabkan  perpindahan  hak  kepemilikan. Dalam  praktek  di  Desa  Bejijong,  transaksi  dikatakan  terjadi  adalah pada saat terjadi kesepakatan harga atas suatu model atau barang kerajinan.
6) Dari  sisi  obyek  transaksi,  maka  yang  selama  ini  terjadi  obyeknya adalah nyata yaitu model lilin, cetakan semen atau barang kerajinan. Tidak dikenal obyek transaksi yang sifatnya abstrak seperti jual beli kepemilikan hak cipta.
7) Jual  beli  secara  tunai menyebabkan  perpindahan  hak  secara  utuh. Tidak dikenal adanya mekanisme royalti dimana pembeli HKI masih harus  membayar  sejumlah  uang  dalam  waktu  tertentu  atas  HKI yang dibelinya.
b.    Memiliki  Tujuan  yang  Sesuai  Dengan  Tujuan  yang  Akan  Dicapai Oleh Hukum Hak Cipta
1)  salah  satu  tujuan  diundangkannnya  Undang-Undang  Hak  Cipta adalah untuk melindungi keanekaragaman etnik atau suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dengan pengembangan-pengembangannya.
Undang-Undang
Perlindungan Hak Cipta Desa Bejijong secara yuridis memberikan kesempatan  pengembangan  kekayaan  bidang  seni  dengan melindungi  karya-karya  perajin di  Desa  Bejijong.  Meski  demikian, tujuan  utama  dibuatnya  Undang-Undang  Perlindungan  Hak  Cipta Perajin Desa Bejijong adalah mengatasi kasus/kejadian/perselisihan  yang  berakhir  dengan  pertikaian sesama perajin dikarenakan penjiplakan karya.
13 Dalam  Hak  Cipta  dikenal  dua  sistem  untuk  memperoleh  hak  eksklusif  yaitu  sistem  deklaratif  dan sistem konsitutif. Dalam sistem deklaratif pendaftaran objek hak cipta bukan untuk memeperoleh hak, namun  hanya  sebagai  kriteria  administratif.  Sedangkan  dalam  sistem  konstitutif,  pendaftaran  objek bersifat imperatif atau merupakan suatu kewajiban hukum untuk mendapatkan hak eksklusif. Periksa: Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya , Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 13
2)  Undang-Undang Hak Cipta diundangkan sebagai
pengejawantahan  berbagai  konvensi/perjanjian  internasional  di bidang hak kekayaan intelektual. Apabila dikaitkan dengan tujuan pengejawantahan  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  Desa  Bejijong tidak memiliki kontribusi dalam pemenuhan berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang HKI.
3)  Selanjutnya  Desa  Bejijong  memiliki  peran  dalam  hal  pencapaian tujuan perlindungan bagi pencipta dalam menghadapi perkembangan  di  bidang  perdagangan,  industri,  dan  investasi. Undang-Undang  Hak  Cipta  Desa  Bejijong  ditetapkan  dalam rangka memberikan perlindungan bagi pencipta dalam menghadapi  perkembangan  di  bidang  perdagangan  dan  industri yang berkembang pesat sejak tahun 1997.
c.  Pelembagaan dan Soliditas Keorganisasiannya.
Komunitas  perajin  di  Desa  Bejijong  memang  hanya  berjumlah sekitar  sekitar  312  orang.  Namun  demikian  jumlah  yang  relatif  sedikit tersebut telah memberikan contoh dan keteladanan kepada masyarakat lain yang lebih besar bahwa dengan komitmen dan kebersamaan sosial suatu peraturan  yang  terbilang  asing  bagi  sebagian  besar  masyarakat di  Indonesia  dapat  difungsionalkan  secara  efektif.  Desa  Bejijong  telah mampu  berkontribusi  dalam  penguatan  organisasi  masyarakat  dalam proses pecapaian tujuan hukum hak cipta.

## D.2.  Kontribusi Eksternal Desa Bejijong

## a.  Secara Normatif
Bab    III  Pasal  1  menyatakan  bahwa  pelaku  pasar  dilarangan melakukan  adu  domba  terhadap  perajin/pembuat  model  dengan  cara memberi dan menyuruh mengkopi bentuk berikut
memperbesar/memperkecil  barang  dengan  tujuan  untuk  memperoleh harga yang lebih murah.
b.  Penyebarluasan Informasi untuk Menguatkan Komitmen Pelaksanaan Nilai-Nilai Hak Cipta Kepada Masyarakat Wilayah Lain
Para  tokoh  perajin  yang  duduk  sebagai  anggota  Dewan Perlindungan Hak Cipta secara intensif menyebarkan informasi adanya
Undang-Undang  Hak  Cipta  di  Desa  Bejijong  kepada  para  konsumen maupun distributor mereka yang bahkan dilakukan sampai kepada para konsumen mereka yang berada di Pulau Bali.  Selain hal tersebut saat ini sedang dirintis adanya katalog karya bersama perajin Desa Bejijong.

## BAB IV

## PENUTUP

## A.  Simpulan
1.  Kronologis  pembentukan  Undang-Undang  Hak  Cipta  Bejijong  tentang  Hak Kekayaan  Intelektual  adalah  melalui  tahap-tahap  perumusan  latar  belakang dan  identifikasi  permasalahan;  tahap  konsolidasi  dan  perencanaan;  tahap perancangan;  tahap  penyusunan  dan  pembahasan;  tahap  pemilihan  judul; dan Tahap Pengesahan.  Anatomi dari undang-undang tersebut  adalah terdiri dari  bagian  judul;  bagian  pembukaan;  bagian  batang  tubuh;  bagian  penutup dan  pengesahan;  serta  lampiran  peraturan.  Sedangkan  materi  pokok  yang diatur  adalah  terdiri  dari  subyek  yang  diatur;  norma  kewajiban  dan  larangan;
ketentuan  sanksi;  ketentuan  mengenai  kepemilikan  umum;  ketentuan peralihan;  serta  ketentuan  tentang  pembentukan  organ  Dewan  Perlindungan Hak Cipta.
2.  Proses  integrasi  kearifan  lokal  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta  Bejijong dapat  diidentifikasi  menjadi  dua  proses  yaitu  integrasi  dalam  proses  legislasi dan integrasi nilai lokal dalam substansi undang-undang.
3.  Fungsionalisai peraturan perundang-undangannya ditinjau  dari  3  (tiga)  aspek yaitu  domain  undang-undang,  domain  penegakan  hukum  ( rules  sanctioning institution ),  dan  domain  masyarakat.  Dari  domain  undang-undang  terungkap bahwa meskipun tidak dibentuk oleh instusi pembentuk undang-undang yang seharusnya,  tidak  melalui  tahapan  pembentukan  peraturan  perundang- undangan,  tidak  dibahas  bersama  diantara  intusi  yang  berwenang,  dan terdapat  berbagai  kesalahan-kesalahan  dalam  penulisan  namun  pada kenyataannya peraturan tersebut hidup (eksis) dan diakui keberadaanya oleh masyarakat.  Dari  domain  penegakan  hukum  ( rules  sanctioning  institution ) terungkap  bahwa  proses  penegakan  hukum  didukung  oleh  loyalitas masyarakat  desa  terhadap  orang-orang  atau  kelompok  tertentu,  Dewan Kehormatan  Hak  Cipta  merupakan  instrumen  yang  paling  penting  dalam proses  penegakan  hukum,  dan  dalam  proses  penegakan  hukum  dilakukan melalui  pemaknaan  kontekstual  yang  berorientasi  pada  keadilan  dan kepastian namun tetap mempertahankan harmonisasi sosial. Sedangkan dari domain  masyarakat  terungkap  bahwa  undang-undang  Perlindungan  Hak Cipta telah diketahui secara luas, dirasakan manfaat dan masyarakat merasa terlindungi  dengan  adanya  undang-undang  tersebut.  Undang-Undang Perlindungan  Hak  Cipta  Perajin  Patung  Desa  Bejijong  dapat  berlaku  efektif antara lain karena faktor budaya.
4.  Kontribusi  Desa  Bejijong  dalam  pemberlakuan  Undang-Undang  Hak  Cipta Desa Bejijong dalam konteks pencapaian tujuan Hak Cipta Intelektual adalah terdiri  dari  kontribusi  internal  organisasi  dan  kontribusi  ekternal  organisasi. Secara internal nilai-nilai dan karakteristik hak cipta yang telah diterapkan oleh organisasi,  Desa  Bejijong  telah  memiliki  tujuan  yang  sesuai  dengan  tujuan yang  akan  dicapai  oleh  hukum  hak  cipta,  dan  Desa  Bejijong  telah berkontribusi  dalam  penguatan  organisasi  masyarakat  dalam  proses pecapaian  tujuan  hukum  hak  cipta.  Sedangkan  kontribusi  secara  ekternal adalah  Desa  Bejijong  telah  secara  aktif  menyebarkan  nilai  yang  berkaitan
dengan penghormatan terhadap hak cipta dan berperan dalam penyebarluasan informasi untuk menguatkan komitmen pelaksanaan nilai-nilai hak cipta kepada masyarakat wilayah lain.

## B.  Saran-Saran
1.  Undang-Undang  Perlindungan  Hak  Cipta  Desa  Bejijong  harus  segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa Bejijong tentang Perlindungan Hak Cipta. Sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa, perlu dilakukan penyempurnaan dari  sisi  muatan  materi,  teknik  penulisan  dan  penggunaan  ragam  bahasa dengan  berpedoman  pada  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2.  Pemerintah perlu memberikan bantuan kemudahan dalam proses pendaftaran karya  cipta,  pambinaan  maupun  penguatan  pengetahuan  masyarakat dibidang  hak  cipta  maupun  Hak  Kekayaan  Intelektual  secara  umum  bagi kalangan perajin di Desa Bejijong.
3.  Para  tokoh  yang  duduk  dalam  Dewan  Kehormatan  Hak  Cipta  harus  selalu menjaga  integritas  moral  dan  sosial  dalam  masyarakat.  Hal  tersebut dikarenakan  proses  penegakan  hukum  didukung  oleh  loyalitas  masyarakat desa terhadap orang atau kelompok tertentu.
4.  Pemerintah  perlu  memberikan  apresiasi  terhadap  inisiatif  dan  prakarsa mandiri  yang  dilakukan  oleh  Desa  Bejijong.  Apresiasi  yang  dapat  diberikan adalah menjadikan Desa Bejijong sebagai wilayah percontohan Desa Teladan atau  Desa  Sadar  HKI.  Hal  tersebut  karena  Desa  Bejijong  telah  memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan Hak Cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulkadir  Muhammad,  1990, Hukum  Perdata  Indonesia , Citra  Aditya  Bakti, Bandung
___________________,1994, Hukum Harta Kekayaan , Citra Aditya Bakti,  Bandung
Ade  Saptomo,  2009, Pokok-Pokok  Metodologi  Penelitian  Hukum  Empiris  Murni,
Sebuah Alternatif , Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta
___________ , 2010, Hukum dan Kearifan Lokal, Revitalisasi Hukum Adat Nusantara , Grasindo, Jakarta
Agus Sardjono, 2009, Membumikan HKI di Indonesia , Nuansa Aulia, Bandung
Alvin Tofler , 1980, Gelombang Ketiga , Pantja Simpati
Alo  Liliweri,  2005, Prasangka  dan  Konflik  Komunikasi  Lintas  Budaya  Masyarakat Multikultur , LKis, Yogyakarta
Bagir Manan, 1993, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 , UNSIKA Malang
Benard  L.  Tanya,  2010, Teori  Hukum,  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan Generasi , Genta Publishing, Yogyakarta
Budi  Agus  Riwandi,  2004, Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Budaya  Hukum ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta
Budi  Santoso,  2008, Pengantar  HKI  (Hak  Kekayaan  Intelektual) ,  Pustaka  Magister, Semarang
David  Bainbridge,  1999 ,  Intellectual  Property , Edisi  ke-4,  Financial  Times,  Pitman Publishing,
Didik  Sukrino,  2010, Pembaharuan  Hukum  Pemerintah  Desa,  Politik  Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia , Setara Press, Malang
Esmi Warassih, 2005, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama, Semarang
Etty  Susilowati,  2007, Kontrak  Alih  Teknologi  Pada  Industri  Manufaktur, Genta Preass, Yogyakarta,
Gatot  Supramono,  2010 ,  Hak  Cipta  dan  Aspek-Aspek  Hukumnya ,  Rineka  Cipta, Jakarta
George  Ritzer,  2007, Sosiologi  Ilmu  Pengetahuan  Berparadigma  Ganda ,  disadur oleh Alimandan, Raja Grafindo Persada, Jakarta
HB Sutopo, 1988, Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar Teoritis Dan Praktis, Pusat Penelitian UNS
I  Gde  Pantja  Astawa  dan  Suprin  Na,  2008, Dinamika  Hukum  dan  Ilmu  Perundang- Undangan di Indonesia , Penerbit Alumni, Bandung
Imam Keoswahyono dalam Rachmad Syafaat, dkk, 2008, Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal, In-Trans, Malang
John Naisbitt, 1994, Global Paradox , Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Kuat Perusahaan Kecil , Bina Rupa, Jakarta
Jimly  Asshidiqie,  2006, Perihal  Undang-Undang ,  Konstitusi  Press  dan  Syamil  Cipta Media, Jakarta,
Kaelan,  2005, Metode  Penelitian  Kualitatif  Bidang  Filsafat ,  Paradigma  Bagi Pengembangan  Penelitian  Interdisipliner  Bidang  Filsafat,  Budaya,  Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni, Penerbit Paradigma, Yogyakarta
Koentjaraningrat,  1974, Kebudayaan,  Mentalitet,  dan  Pembangunan ,  Gramedia, Jakarta
Lawrence  M.  Friedman,  1986, Legal  Culture  and  The  Welfare  State ,  dalam  Gunter Teubner, Dilemmas  of  Law  in  The  Welafare  State , Walter  De  Gruyter-Berlin- New York
Lili Rasjidi, dkk, 2007 (Cetakan Ke-X), Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
L.Wilardjo,  1994, Studi  Kasus  (Sebuah  Panduan  Praktis), Satya  Wacana  University Press dan PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
Mathew B. Miles & A. Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif , penerjemah: Tjetjep R. Rohidi, UI Press, Jakarta
Maria  Farida  Indrati,  2007, Ilmu  Perundang-Undangan  Indonesia;  Dasar-Dasar  dan Pembentukannya , Kanisius, Yogyakarta
_________________,  2007, Ilmu  Perundang-Undangan,  Jenis  Fungsi  dan  Materi Muatan , Kanisius, Yogyakarta
Muchlis Marwan, 1995, Hukum Adat (Modul 1) , Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Muhammad  Djumhana  dan  R.  Djubaedillah,  1997, Hak  Milik  Intelektual:  Sejarah, Teori Dan Prakteknya di Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
Paul  Goldstein,  1997, Hak  Cipta:  Dahulu,  Kini  dan  Esok ,  Yayasan  Obor  Indonesia, Jakarta
Pahmi  Sy,  2010, Perspektif  Baru  Antropologi  Pedesaan ,  Gaung  Persada  Press, Jakarta
Rahardjo,  2010  (cetakan  ketiga), Pengantar  Sosiologi  Pedesaan  dan  Pertanian , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,
Rooseno Hardjowidigdo, 2005, Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman , Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Jakarta
Sam Ricketson dan Megan Richardson. 1998. Intellectual Property; Cases, Materials and Commentary. Edisi kedua. Australia: Butterworths
Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum , Cetakan Ke II, Citra Aditya Bakti, Bandung
______________, 2009, Hukum dan Perilaku , Penerbit KOMPAS, Jakarta
______________,  2009  (cetakan  ketiga), Hukum  dan    Perubahan  Sosial  Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalam di Indonesia , Genta Publishing, Yogyakarta,
______________,  2010  (cetakan  kedua), Pemanfaatan  Ilmu-Ilmu  Sosial  Bagi Pengembangan Hukum , Genta Publishing, Yogyakarta
Soerjono  Soekanto,  1988, Disiplin  Hukum  dan  Disiplin  Sosial ,  Rajawali  Press, Jakarta
_______________, 2010, Hukum Adat Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta
_______________,  2010, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta
Soetandyo  Wignjosoebroto,  2002, Hukum:  Paradigma,  Metode  dan  Dinamika Masalahnya, Lembaga  Studi  dan  Advokasi  Masyarakat  (ELSAM)  dan Perkumpulan  untuk  Pembaruan  Hukum  Berbasis  Masyarakat  (HUMA), Jakarta
Surojo Wignjodipuro, 1973, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat , Penerbit Alumni, Bandung
Sumardjo,  2010, Karakteristik  Perkembangan  Wilayah  Pedesaaan  dalam Pembangunan  Perdesaan  dalam  Rangka  Peningkatan  Kesejahteraan Masyarakat, Pemikiran Guru Besar PT BHMN , Penerbit IPB Pers, Bogor
Sulistyowati  Irianto,  2009, Hukum  yang  Bergerak,  Tinjauan  Antropologi  Hukum , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
Tim  Lindsay,  2003, Hak  Kekayaan  Intelektual  Suatu  Pengantar ,  Penerbit  Alumni Bandung Bekerjasama dengan Asian Law Group Pty Ltd
Wolfgang Friedmen, 1953, Legal Theory , Stevens&Son Limited, London

## Tesis, Disertasi, Makalah dan Jurnal Ilmiah
Afifah  Kusumadara,  2000, Analysis  of    the  Failure  Implementation  Of  Intellectual Property  Laws  In  Indonesia ,  A  Dissertation  a  Faculty  Of  Law  University  Of Sidney
_______________ _, Konflik  Hukum  HAKI  dengan  Adat  di  Idonesia ,  Jurnal  Arena Hukum, Nomor 12 Bulan November Tahun 2000
A  Hamid  Attamimi, Materi  Muatan  Peraturan  Perundang-Undangan ,  dalam Himpunan  Bahan  Penataran,  Latihan  Tenaga  Teknis  Perancang  Peraturan perundang-Undangan,  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Departemen Kehakiman, Jakarta, 1982
I  Nyoman  Nurjaya, Reorientasi  Paradigma  Pembangunan  Hukum  Negara  Dalam Masyarakat Multikultural :  Perspektif  Hukum  Progresif ,  Makalah  disampaikan dalam  Seminar  Hukum  Progresif  I,  Kerjasama  Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro,  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  dan  Universitas  Trisakti  Jakarta, Semarang, 15 Desember 2007
Munawar Kholil, 2002, Budaya Hukum dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil Dalam Pelaksanaan  Undang-Undang  Merek  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Produk,

## Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
Pengembangan Kekayaan Budaya Berbasis Masyarakat, Info Kajian Bappenas, Vol. 3-No. 1 Oktober 2006
Raden Siliwanti, 2010, Peran dan Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Era Konsolidasi Demokrasi  di  Indonesia,  Studi  Kasus  Indonesia  Coruption  Watch  (ICW)  dan Konsorsium  Pembaruan  Agraria  (KPA) ,  Disertasi  Program  Studi  Ilmu  Politik Pada  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Departemen  Ilmu  Politik  Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta
Soetandyo  Wignjosoebroto, Hukum  Progresif:Apa  yang  Harus  Dipikirkan  dan Dilakukan  untuk  Melaksanakannya ,    Makalah  disampaikan  dalam  Seminar Hukum  Progresif  I,  Kerjasama  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro, Program  Doktor  Ilmu  Hukum  dan  Universitas  Trisakti  Jakarta,  Semarang,  15 Desember 2007

## Sumber Lain
Dokumen  Perencanaan  Desa  Bejijong,  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Desa  Bejijong Tahun 2010
Profil Desa Bejijong, dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bejijong Tahun 2009
Patung Trowulan Pun Menjadi Patung Bali, KOMPAS, Minggu 30 Agustus 2009
Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Pengrajin Patung Desa Bejijong Tahun 2006

## Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
http://kurakurabiru. multply .com/journal/item/262/Database_Seniman_Mojokerto_HAR IADI_SUROSO_SABAR_pematung , di unduh pada tanggal 20 Maret 2011
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm , diakses pada tanggal 27 Februari 2010