## PEMIKIRAN POLITIK IBNU KHOLDUN (732 H-808 H/1332-1406 M)
Sholikah 1 dan Ismail 2
Abstract , This study will examine how Ibnu Kholdun's political thought (732 H-808 H),  in  context  as  one  of  the  Islamic  thinkers  who  have  contributed  to  the  political system  that  once  existed  in  the  treasures  of  Islamic  civilization.  This  research includes  literature  review,  which  focuses  on  the  object  of  study  in  a  particular literature, namely the work of Ibn Kholdun. The conclusions of this study are among others;  that  ‘ashabiyah  is  a  certain  socio-political  characteristic  contained  in  a tribe  (community),  and is  in  the  village's  cultural  framework.  Abi  Ashabiyah  is the driving force of a state and is the foundation of a state or dynasty. Ashabiyah has a major  role  in  the  expansion  of  the  country  after  it  was  the  foundation  of  the country's  upholding.  If  ‘ashabiyah  is  strong,  then  the  emerging  country  will  be broad, on the contrary if‘ ashabiyah is weak, then the area of the emerging country is relatively limited. Ashabiyah can be a tool of struggle, an instrument of attack and defense. It can also be a tool for resolving conflicts between  groups, that is, if this conflict  must  be  resolved  violently.  In  a  settled  society  the  ultimate  goal  of  the Ashabiyah is Mulk, authority that ultimately weakens the will to be complied with, if necessary by force. When the state or dynasty or mulk is established, he will try to destroy  ‘ashabiyah.  Ibn Khaldun's thoughts  about the state  ‘ashabiyah had  a  very significant influence on the achievement of  power and political  continuity. Starting from  the  beginning  of  the  movement  to  build  strength,  then  continue  to  achieve victory,  even  to  the  stage  of  maintaining  the  social  stability  of  the  country. Conversely,  the  waning  of  ‘ashabiyah  ties  will  potentially  weaken  the  country's resilience from the onslaught of the enemy as well as from internal turmoil, and the changing times that are growing also play a role in testing and providing very heavy resistance  as  well.  The  country  formed  is  based  on  ‘ashabiyah,  usually  three generations  old,  which  is  around  120  years.  One  generation  is  calculated  for  a person's normal age of 40 years.
Keywords , Ashabiyah, Ibn Kholdun, Politics, and Siyasah

## Pendahuluan
Ibnu Khaldun merupakan tokoh Intelektual Muslim dalam ranah ilmu politik, dimana pembahasan  ini  dianggap  penting  dan  masih  relevan  dengan  konteks  zaman  sekarang. Kemampuan  intelektual  Ibnu  Khaldun  telah  teruji  dan  diakui  oleh  para  intelektual  lainnya baik  kaum  barat  maupun  timur.  Kemampuan  nalar  yang  tinggi  dalam  menguasai  berbagai disiplin ilmu pengetahuan membuat Ibnu Khaldun memiliki pola pikir yang berbeda dengan para  pemikir  (filosof)  Muslim  sebelumnya,  seperti  al-Farabi,  Ibnu  Sina,  Ibnu  ‘Arabi,  al- Ghazali dan filosof muslim lainnya. Tokoh intelektual Muslim yang satu ini dikenal sebagai filosof,  sejarawan,  sosiolog,  ekonom,  ilmuan  politik,  geografer,  dan  lainnya,  namun  dalam makalah singkat ini hanya membahas tentang kontribusi pemikiran politik Ibnu Khaldun.
Menurut  Ibnu  Khaldun,  politik  merupakan  mekanisme  yang  mengajarkan  manusia untuk  mencapai  keselamatan  dunia  akhirat.  Dalam  berpolitik,  manusia  dituntut  untuk berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  mempertahankan  dirinya  dari  serangan  luar,  dan  itu merupakan salah satu bentuk dari perilaku jihad. Dalam hal lain, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa terbentuknya sebuah negara menjadi penting bagi setiap masyarakat, karena salah satu
1 STIT Makhdum Ibrahim Tuban, email: sholihah86@gmail.com
2 IAIN Lhoksumawe Aceh, email: ismail@gmail.com
tugas  negara  adalah  mensejahterakan  masyarakanya.  Dalam  konteks  tersebut  bisa digambarkan  bahwa  negara  merupakan  sebuah  lembaga  yang  sangat  tepat  untuk  mengatur semua urusan masyarakat dan mekanisme pemilihan pemimpin. Tanpa negara yang terpimpin dengan  baik  maka  kehidupan  masyarakat  akan  tidak  jelas  dan  bisa  disebutkan  sebagai masyarakat  anarkis.  Adanya  masyarakat  menghendaki  kepada  adanya  negara,  hal  ini dikarenakan  mustahil  masyarakat  bisa  bertahan  hidup  tanpa  bantuan  orang  lain.  Oleh karenanya,  untuk  melahirkan  sebuah  negara  yang  baik  diperlukan  perasaan  persatuan, solidaritas dan nasionalisme yang kuat antar sesama dan inilah makna dari ‘ashabiyyah yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun. 3
Solidaritas dan persatuan yang kuat tidak akan lahir dengan sendirinya tanpa diawali dengan  sistem  pemerintahan  yang  kuat  pula.  Dalam  hal  ini  keberadaan  seorang  pemimpin bagi segenap masyarakat dalam membangun sebuah sistem negara sangat dibutuhkan, tanpa seorang pemimpin yang kuat, yang memiliki superioritas atau keunggulan, dan memiliki hati nurani yang baik, maka suatu negara akan goyah dan mudah hancur, karena pemimpin yang lemah  akan  sangat  mudah  dikontrol  kepemimpinannya  oleh  orang-orang  yang  memiliki power  dan  memiliki  kepentingan  lain  selain  dari  kepentingan  negara,  oleh  karenanya  Ibnu Khaldun  pernah  berkata  “seorang  pemimpin  adalah  cerminan  dari  masyarakat  yang  ia pimpin”.  Dalam  kehidupan  bernegara  sebuah  sistem  kenegaraan  yang  baik  sangat dibutuhkan,  terlebih  dalam  sistem  hukum,  karena  hukum  inilah  yang  dapat  menertibkan keinginan-keinginan liar manusia dalam kehidupan bernegara.

## Biografi dan Sketsa Historis Ibnu Kholdun

## 1. Biografi Ibnu Kholdun
Ibnu Khaldun  lahir di  Tunisia, Afrika Utara, saat  1 Ramadan 732 H  atau  27 Mei 1332 M, dan wafat di Kairo pada 25 Ramadhan 808 H atau 1406 M. Beliau wafat dalam usianya  yang  ke-76  tahun  (menurut  perhitungan  hijriyah)  di  kairo,  sebuah  desa  yang terletak di dekat sungai Nil sekitar kota Fustath, tempat keberadaan madrasah al-Qamhiah dimana sang filsuf, guru, politisi ini berkhidmat semasa hidupnya. Sampai saat ini, rumah tempat kelahiran yang terletak di jalan Turbah Bay, Tunisia, masih utuh serta digunakan untuk sekolah yaitu Idarah ‘Ulya.
Ibnu Khaldun (1332-1406 M) merupakan sebutan populeh dalam dunia akademisi yang merupakan panggilan penisbahan kepada nama kakeknya. Nama lengkapnya adalah Abd  al-Rahman  bin  Muhammad  bin  Khaldun  al-Hadrawi,  dikenal  juga  dengan  nama panggilan Waliyuddin Abu Zaid, Qadhi al-Qudrat. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia 27 Mei 1332 M. Nenek moyang Ibnu Khaldun berasal dari Hadramaut yang kemudian hijrah ke Sevilla  (Spayol)  pada  abad  ke  14  M  setelah  wilayah  tersebut  dikuasai  oleh  muslim. Keluarganya  yang  dikenal  dekat  dengan dinasti  Umayyah memberi kesempatan panjang dalam menduduki posisi tinggi dalam politik pemerintahan Spayol samapi akhirnya hijrah ke Maroko beberapa tahun sebelum Sevilla jatuh ke penguasa Kristen. 4
Gelar  waliyudin  merupakan  gelar  yang  diberikan  orang  sewaktu  Ibnu  Khaldun memangku  jabatan  hakim  di  Mesir.  Sebutan „alamah didepan  namanya  menunjukkan bahwa  pemakai  gelar  tersebut  merupakan  orang  yang  mempunyai  gelar  kesarjanaan tertinggi,  sebagaimana  gelar-gelar  yang lain, seperti Rais,  al-Hajib, al-Shadrul, al-Kabir, al-Faqih,  al-Jalil  dan  Imamul  A‟immah,  Jamal  al-Islam  wa  al-Muslimin.  Mengenai
3 Muh Sofiuddin, Pandangan Ibnu Khaldun Tentang Manusia dan Masyarakat, Yogyakarta. UGM, 2015, vii.
4 Zainal  al-Khudhairi, Filsafat  Sejarah  Ibn  Khaldun ,  Pent.  Ahmad  Rafi‟  Usmani,  (Bandung:  Penerbit  Putaka, 1987), 9
tambahan  nama  belakangnya,  al-Maliki,  ini  dihubungkan  dengan  imam  mazhab  yang dianutnya dalam ilmu fiqh, yaitu mazhab Imam Malik bin Anas. 5
Ibnu Khaldun memulai pendidikan di Tunisia dalam jangka waktu 18 tahun, yaitu antara  tahun  1332-1350  M.  Ibnu  Khaldun  mengawali  pendidikannya  dengan  membaca dan menghafal al-Qur’an. Seperti kebiasaan yang membudaya pada masanya, pendidikan Ibnu  Khaldun  dimulai  pada  usia  yang  dini,  dengan  pengajaran  yang  ketat  dari  guru pertamanya, yaitu orangtuanya sendiri, kemudian barulah beliau menimba berbagai ilmu dari  guru-guru  yang  terkenal  pada  masanya  sesuai  dengan  bidangnya  masing-masing. Misalnya, mempelajari bahasa Arab dengan sastranya, al-Qur’an dengan tafsirnya, hadis dengan ilmu-ilmunya, ilmu tauhid, fikih, filsafat dan ilmu berhitung. 6
Ibnu  Khaldun  dilahirkan  dan  dibesarkan  dalam  keluarga  ulama.  Dari  ayahnya  ia belajar  ilmu  qiraat.  Sementara  ilmu  hadits,  bahasa  Arab  dan  fikih  diperoleh  dari  para gurunya,  Abu  al-Abbas  al-Qassar  dan  Muhammad  bin  Jabir  al-Rawi.  Ia  juga  belajar kepada  Ibn  ‘Abd  al-Salam,  Abu  Abdullah  bin  Haidarah,  al-Sibti  dan  Ibnu  Abd  al- Muhaimin.  Kemudian  memperoleh  ijazah  hadits  dari  Abu  al-Abbas  al-Zawawi,  Abu Abdullah  al-Iyli,  Abu  Abdullah  Muhammad,  dan  lain-lain.  Ia  pernah  mengunjungi Andalusia  dan  Maroko.  Di  kedua  negara  itu  ia  sempat  menimba  ilmu  dari  beberapa ulama,  antara  lain  Abu  Abdullah  Muhammad  al-Muqri,  Abu  al-Qasim  Muhammad  bin Muhammad  al-Burji,  Abu  al-Qasim  al-Syarif  al-Sibti.  Kemudian  mengunjungi  Persia, Granada, dan Tilimsin. Banyak tokoh dan ulama yang menjadi muridnya. Mereka antara lain  Ibnu  Marzuq  al-Hafidz,  al-Damamini,  al-Busili,  al-Bisati  Ibnu  Ammar,  Ibnu  Hajar, dan  lain-lain.  Dalam  usia  muda  Ibnu  Khaldun  sudah  menguasai  beberapa  disiplin  ilmu Islam klasik, termasuk ’ulum aqliyah (ilmu-ilmu kefilsafatan, tasawuf dan metafisika). Di bidang hukum, ia mengikuti mazhab Maliki. Di samping itu semua, ia juga tertarik pada ilmu politik, sejarah, ekonomi, geografi dan lain-lain. 7
Ada  beberapa  guru  yang  berjasa  dalam  perkembangan  intelektual  Ibnu  Khaldun, yaitu:  Abu  'Abdullah  Muhammad  ibnu  Sa'ad  bin  Burral  al-Anshari  dan  Abu  al-'Abbas Ahmad bin Muhammad al-Bathani dalam ilmu al-Qur’an ( qira'at ), Abu ‘Abdillah bin al- Qushshar dan Abu  ‘Abdillah Muhammad bin  Bahr dalam ilmu  gramatika Arab (bahasa Arab), Syamsuddin Muhammad bin Jabir bin Sulthan al-Wadiyasyi dan Abu Muhammad bin Abdul Muhaimin bin Abdul Muhaimin al-Hadhramy dalam ilmu hadis, Abu ‘Abdillah Muhammad  al-Jiyani  dan  Abu  al-Qasim  Muhammad  al-Qashir  dalam  ilmu  fikih,  serta mempelajari  kitab al-Muwatta’ karya  Imam  Malik  pada  Abdullah  Muhammad  bin Abdussalam.  Sedangkan  ilmu-ilmu  rasional  seperti  filsafat,  teologi,  mantik,  ilmu kealaman,  matematika,  dan  astronomi  dipelajari  dari  Abu  ‘Abdillah  Muhammad  bin Ibrahim  al-Abili.  Ibnu  Khaldun  selalu  mendapatkan  pujian  dan  kekaguman  dari kebanyakan guru-gurunya. 8

## 2. Karya Ibnu Kholdun
Meskipun  Ibnu  Khaldun  hidup  pada  masa  di  mana  peradaban  Islam  mulai mengalami kehancuran  atau menurut Nurkholis Madj i d , pada saat umat Islam telah mengalami anti klimaks perkembangan peradabannya, namun ia mampu tampil   sebagai pemikir    muslim    yang   kreatif, yang   melahirkan    pemikiran- pemikiran  besar yang
5 Wulpiah, Pemikiran  Ibnu  Khaldun  Tentang  Mekanisme  Pasar ,  dalam  Jurnal.  Asy-Syar’iyyah,  Vol.  1,  No.  1, 2016, 44.
6 Muhammad Abdullah Enan, Biografi Ibnu Khaldun, terj. Machnun Husein, Cet I, (Jakarta: Zaman, 2013), 32.
7 Ahmad  Syafi’i  Ma’arif, Ibnu  Khaldun  dalam  Pandangan  Penulis  Barat  dan  Timur ,  (Jakarta:  Gema  Insani Press, 1996), 12.
8 Ibnu Khaldun, Muqaddimah, terj. Masturi Irham, Cet. I, (Jakar: Pustaka Alqausar, 2011), 1081-1082.
dituangkan  dalam  beberapa  karyanya,  hampir  seluruhnya  bersifat  orisinil  dan kepeloporan.
Berikut ini beberapa karya Ibnu Khaldun  yang cukup terkenal,  antara lain:
a. Kitab al-‘Ibar wa Diwan   al-Mubtada’   wa  al-Khabar   fi  Ayyam   al- A’rab  wa al-‘Ajam  wa  al-Barbar  wa  man  ‘Aasharahim  min  Dzawi  al-Suthan  al-Akbar. Karya    yang  dilihat  dari  judulnya    mempunyai    gaya  sajak  yang  tinggi  ini dapat  diterjemahkan  menjadi;  Kitab  contoh-contoh  dan  rekaman-rekaman tentang  asal-usul   dan   peristiwa    hari-hari   Arab,   Persia,    Barbar   dan    orang- orang    yang  sezaman    dengan   mereka    yang  memiliki    kekuatan   besar.    Oleh karena    judulnya  terlalu  panjang,  orang  sering  menyebutnya  dengan  kitab al- ‘Ibar saja, atau kadang cukup dengan sebutan Tarikh Ibnu Khaldun.
b. Kitab Muqaddimah  Ibnu  Khaldun ; Dalam   volume   tujuh   jilid,   kajian   yang dikandung  begitu  luas  menyangkut  masalah-masalah  sosial,  para  Khaldunian cenderung menganggapnya sebagai ensiklopedia.
c. Kitab al-Ta’rif  Ibnu  Khaldun  wa  Rihlatuhu  Garban  wa  Syarqan ;  adalah  kitab otobiografi  Ibnu  Khaldun  secara  lengkap  di  mana  ia  dipandang  sebagai  orang besar abad pertengahan  yang paling sempurna meninggalkan  riwayat hidupnya.
d. Karya-karya  lain
Selain  karya  yang  telah  disebutkan  di  atas,  Ibnu  Khaldun  sebenarnya  memiliki karya-karya  lainnya  seperti: Burdah  al-Bushairi, tentang  logika  dan  aritmatika  dan beberapa  resume  ilmu  fiqih.    Sementara  itu  masih  ada  dua  karya  Ibnu  Khaldun  yang yang  masih  sempat  dilestarikan yaitu sebuah ikhtisar yang ditulis Ibnu Khaldun dengan tangannya  sendiri ini berjudul Lubab al-Muhashal  fi Ushul ad-Din. Dan kitab Syifa al- Sailfi Tahdzib al-Massat yang ditulis Ibnu Khaldun ketika berada di Fez, adalah karya pertama  yang  berbicara  tentang  teologi  skolastik  dan  karya  kedua  membahas  tentang mistisisme  konvensional.
3. Sketsa Historis dan Politik pada masa Ibnu Kholdun
Ibnu  Khaldun  hidup  pada  abad  ke-14  M  atau  abad  ke-8  H.  Abad  ini  merupakan periode  terjadinya  perubahan  historis  yang  pasif,  di  bidang  perpolitikan  ataupun pemikiran  bagi  orang  barat,  dimana  pada  masa  ini  merupakan  lahirnya  bibit  zaman Renaisans.  Periode  ini  untuk  Islam  sendiri  bisa  disebutkan  saat  terjadinya  kemunduran serta disintegrasi.  Ibnu  Khaldun  dibesarkan dalam  kondisi  seperti  ini dan menghabiskan lebih  dari  dua  pertiga  umurnya  di  kawasan  Afrika  Barat  Laut,  yang  saat  itu  berdiri beberapa  negara  seperti  Tunisia,  Aljazair  dan  Maroko  serta  Andalusia  yang  terletak  di ujung  selatan  Spanyol.  Pada  masa  itu  kawasan  tersebut  menjadi  kancah  perebutan  dan pertarungan  kekuatan  antara  dinasti,  serta  pemberontakan  sehingga  kawasan  tersebut sering  berpindah  tangan  dari  satu  dinasti  ke  dinasti  lain.  Ibnu  Khaldun  pun  berperan dalam percaturan politik yang sarat dengan perebutan kekuasaan tersebut. 9
Dalam  kancah  perpolitikan,  Ibnu  Khaldun  sering  kali  berpindah  jabatan  dan bergeser loyalitas dari seorang penguasa ke penguasa lain dari dinasti yang sama. Jabatan pemerintahan  pertama  yang  cukup  berarti  baginya  yaitu  menjadi  keanggotaan  majelis ilmuwan  Sultan  Abu  Inan  dari  Bani  Marin  di  ibu  kota  negara  itu,  yaiut  Fez.  Kemudian diangkat menjadi sekretaris Sultan dengan tugas mencatat semua Kesenangan keputusan Sultan  terhadap  semua  permohonan  rakyat,  juga  dokumen-  ajar  kepada  para  ulama  dan sastrawan  dari  Andalusia  dan  Tunisia.  Beliau  sering  mendatangi  perpustakaan  Fez  yang dianggap  sebagai  perpustakaan  terbesar  dan  terlengkap  saadokumen  lain  yang  diajukan
9 Sjadzali, Munawir. Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran Kehidupan bernegara era modern. (Jambi: Sultan thaha press), 27.
kepada sultan. Selama berada di Fez, Ibnu Khaldun masih terus belt itu. dalam menuntut ilmu serta terjun ke dunia politik menjadi salah satu ambisinya untuk memegang jabatan penting  agar  bisa  mengusai  dan  memerintah  suatu  daerah.  Ambisi  tersebut  bukan  tidak ada  alasan,  namun  berharap  untuk  mengembalikan  kejayaan  masa  lalu  seperti  pada memerintah masa kakeknya, bahwa ketika masa pemerintahan Bani Hafs, kakeknya yang pertama  di  Tunisia  dan  kakeknya  yang  kedua  memerintah  di  Bijayah,  dimana  saat  itu sistem perpolitikan masih sangat baik. 10
Sebagaimana  para  tokoh  pemikir  Islam  lainnya,  Ibnu  Khaldun  juga  ikut  serta menyaksikan keruntuhan peradaban Islam yang sudah tidak lagi utuh seperti pada masa- masa  sebelumnya.  Peradaban  Islam  yang  sebelumnya  mengalami  kejayaan  dan berkemajuan, namun pada masa Ibnu Khaldun telah berubah menjadi negara-negara kecil yang  saling  memusuhi.  Hal  ini  terjadi  diakibatkan  oleh  lemahnya  konsep  pemerintahan, sering  terjadinya  perlawanan  dari  rakyat,  perang  antar  etnis,  serta  kerakusan  Negara Eropa  dalam  menaklukan  wilayah-wilayah  Arab  Islam.  Hal  tersebut  secara  otomatis mempengaruhi pemikiran Ibnu Khaldun dalam nenata ilmu perpolitikan.
Setelah  berkarir  dalam  dunia  politik  dengan  berbagai  jabatan  seperti  penulis naskah  pidato  sultan,  duta  keliling  kerajaan,  penasehat,  dan  sebagai  hakim  kepala pengadilan  di  berbagai  negara  dalam  perjalanan  yang  panjang,  akhirnya  Ibnu  Khaldun memutuskan  untuk  berhenti  mengejar  karir  politik  yang  nampaknya  tidak  pernah memuaskan  hati  nuraninya  dan  pada  akhirnya  meminta  maaf  kepada  raja  Talmishan karena tidak mampu melaksanakan perintah yang telah dititipkan kepadanya. Beliau pun meminta  izin  kepada  raja  untuk  mengasingkan  diri  di  benteng  Ibnu  Salamah  (sebuah wilayah  di  Privinsi  Tojin)  agar  bisa  berkonsentrasi  dalam  memikirkan  realita  peradaban Islam dan menulis sebuah karya ilmiah. Melalui pemahaman terhadap sejarah masa lalu, Ibnu  Khaldun  berusaha  mengetahui  penyebab  permasalahan  peradaban  Islam  yang sedang  terjadi  pada  masanya.  Kajian  tersebut  mencakup  semua  lini  sosial,  meliputi  segi ekonomi, geografi, agama, intelektual dan politik pada tiap-tiap peradaban manusia tanpa mengabadikan karateristik peradaban Arab Islam. 11
Setelah  Ibnu  Khaldun  memutuskan  untuk  berhenti  dalam  menggeluti  dunia perpolitikan,  maka  beliau  pergi  meninggalkan  Tunisia  dan  berlayar  menuju  Alexandria, Mesir pada tahun 784 H/1328 M. Disana beliau bercita-cita menduduki suatu jabatan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, apalagi popularitasnya telah tercium sampai ke Kairo- Mesir.  Rakyat  Mesir  telah  banyak  mengenal  tentang  dirinya,  autobiografinya  serta pembahasan-pembahasan  sosial  dan  sejarahnya.  Lembaga  ilmu  pengetahuan,  pemikiran dan  kesusteraan  yang  berada  di  Kairo  telah  mengenal  kitab Muqaddimah- nya.  Tidak hanya  masyarakat  umum,  raja  Mesir  saat  itu  bernama Al  Dzahir  Burquq ternyata  beliau juga  telah  mendengar  kemasyuran  Ibnu  Khaldun  tentang  kepiawaiannya  sebagai  fakih mazhab  maliki.  Sehingga  pada  tahun  786  H  Ibnu  Khaldun  diangkat  oleh  raja  Mesir sebagai ketua pengadilan kerajaan. 12
Tidak hanya jabatan itu yang diamanahkan oleh raja Mesir kepada Ibnu Khaldun, juga  banyak  diamanahi  dalam  bidang  lain,  seperti  diangkat  sebagai  dosen  fikih  maliki pada  lembaga  Pendidikan  Qamiyah  di  Kairo,  lalu  diangkat  pula  menjadi  hakim  agung mazhab  maliki  di  kerajaan  Mesir  saat  itu.  Namun,  kendala  utama  bagi  Ibnu  Khaldun adalah persaingan antara para pejabat tinggi dan ilmuan, khususnya para ahli hukum, oleh karena  itulah  beliau  berhasil  difitnah  melakukan  reformasi  hukum  hingga  dipecat  dari
10 Sjadzali, Munawir. Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran . (Jakarta: UI-press. 1993), 91-92.
11 Anshori, Subkhan. Filsafat Islam Antara Ilmu dan Kepentingan. (Jakarta: Pustaka Azhar. 2014), 182.
12 Syam, Firdaus. Pemikiran Politik Barat. Jakarta: Bumi Aksara. 200, 72-73.
jabatan  tersebut,  ternyata  kehidupan  Ibnu  Khaldun  di  Mesir  pun  selalu  mengalami pasang-surut, sebagaimana beliau pernah dipenjarakan dalam karir politiknya. 13

## Pemikiran Politik Ibnu Kholdun
Melihat  dari  uraian  di  atas  tentang  situasi  politik  pada  masa  Ibnu  Khaldun,  bisa disimpulkan bahwa Ibnu Khaldun hidup pada masa kegelapan Islam. Dimana pada ini lebih dikenal  dengan  masa  pembukuan  dan  pensyarahan  terhadap  sejarah  kehidupan  pada  masa kenabian  dan  Khulafaur  Rayidun.  Namun  Ibnu  Khaldun  mampu  menghantarkan  jiwanya untuk melahirkan intelektual yang berbeda dengan pemikiran muslim pada saat itu dan pada masa  sebelumnya.  Ibnu  Khaldun  menjadikan  sejarah  sebagai  latar  belakang  keilmuan  atau sebagai sumber pijakan semua jawaban persoalan dari sudut pandang latar belakang lahirnya sebuah  peristiwa  sejarah  itu  sendiri,  konseb  ini  dikenal  dengan thaba’i al-umran (dinamika internar  sosial  masyarakat),  berbeda  dengan  para  intelektual  lain  yang  hanya  memandang sejarah sebagai sebuah peristiwa lahiriah tidak sampai pada latar belakang peristiwa sejarah. Hal  inilah  yang  membentuk  pola  pikir  intelektual  Ibnu  Khaldun  berbeda  dengan  yang  lain dan  diakui  keilmuannya  dalam  semua  bidang.  Para  politikus  menganggap  Ibnu  Khaldun sebagai politikus yang gemilang, begitu juga sosiolog, antropolog, sejarawan dan ekonom. 14 Ibnu  Khaldun  memandang  manusia  sebagai  makhluk  sosial  yang  tersusun  dari  dua unsur, pertama unsur tanah dan yang kedua unsur ruh tanah. Secara fisik manusia diciptakan dari  tanah  atau  dari  lumpur  sebagai  simbol  kenistaan  atau  kehinaan.  Kehinaan  inilah  yang sangat  kuat  dalam  pandangan  Iblis  saat  melihat  Nabi  Adam  AS  dan  tidak  mau  sujut terhadapnya saat Allah memerintahkan kepada Iblis. Tetapi disamping itu, manusia memiliki dimensi lain yang sangat mulia, yaitu dimensi ruh, karena ruh merupakan tiupan tuhan secara langsung, maka manusia juga memiliki dimensi kemuliaan yaitu potensi keberagamaan, oleh karenanya kondisi hina atau mulia seseorang manusi tergantung bagaimana ia mengelola dari dua modal besar ini yang telah ada pada diri manusia secara fitrah. 15
Sebagai makhluk sosial tentunya manusia sangat memerlukan terhadap satu sama lain untuk  mewujutkan  sebuah  tujuan  hidup  yang  sama  yaitu  untuk  mempertahankan  hidup terutama persoalan makanan. Sekilah terlihat seharusnya manusia tidak hidup berkelompok- kelompok, mengingat tujuan hidup  yang sama  yaitu mempertahankan pola keberlangsungan hidup,  namun  kenapa  realita  manusia  hidup  berkelompok,  bersuku  dan  bernagara?  Hal  ini tidak terlepas dari waktak manusia yang dipengaruhi oleh dua unsur di atas. Unsur penciptaan dari tanah mewarisi  sikap manusia seperti watak binatang  yang  cenderung pada sifar rakus, sombong  dan  iri  dan  sifat  ini  membawa  perilaku  manusia  saling  menyerang  dan  saling memusuhi  antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Penyeranyan  dan  permusuhan  inilah  yang kemunian menyebabkan manusia hidup berkelompok untuk mempertahankan keberlangsungan  hidup.  Tidak  sampai  disitu,  saat  satu  kelompok  sudah  kuat,  ia  memiliki kecenderungan  yang  sama  seperti  saat  sendiri,  antara  satu  kelompok  dengan  kelompok lainnya  juga  saling  menyerang  dan  bermusuhan  yang  pada  akhirnya  melahirkan  kelompok besar  akibat  dari  penggabungan  kelompok  yang  kalah  dan  perilaku  ini  terus  terjadi  sampai saat ini sehingga lahirlah istilah negara adidaya dan adikuasa.
Menurut Ibnu Khaldun pengelompokan manusia ini terjadi akibat dalam diri manusia memiliki  sifat ta’asub atau  fanatisme  yaitu  perasaan  bahwa  dirinya  bahagian  dari  satu kelompok  yang  tidak  terpisahkan  dari  kelompok  yang  menjadi  afiliasinya.  Fanatisme  ini muncul  dengan  beberapa  faktor,  ada  yang  disebabkan  oleh  tali  keturunan  atau  hubungan
13 Sjadzali, Munawir. Islam, 97.
14 Mansur, Model Kekuasaan Ibnu Khaldun , UNISA, Vol. XXX, no 66, 2007, 378.
15 Mansur, Model ...... 379.
darah,  ada  juga  dipengaruhi  oleh  persahabatan  atau  pertemanan.  Akibat  dari  dua  faktor  ini berubahlah  cara  pandang  manusia  dari  awalnya  mengedepan  kepentingan  individu  menjadi kepentingan  suku  atau  kelompok.  Demi  kepentingan  dan  eksistensi  suku  atau  kelompok, manusia  rela  melakukan  apa  saja.  Kesadaran  atau  fanatisme  yang  kuat  terhadap  kesukuan atau kelompok membuat manusia buta terhadap nilai baik atau tidak baik, dhalim atau tidak.
Menurut Ibnu Khaldun, dalam mempertahankan eksistensi suku atau kelompok harus ada  otoritas.  Otoritas  ini  diperlukan  untuk  meredamkan  konflik  yang  terjadi  dalam  internal suku  atau  untuk  mengendalikan  suku  dari  serangan  luar.  Dalam  konsep  pemikiran  Ibnu Khaldun,  yang  dimaksud  dengan  otoritas  disini  tergantung  konteks.  Dalam  konteks  suku Badui,  otoritas  yang  dimaksud  adalah  karismatik  dan  kekuatan,  seseorang  akan  dijadikan otoritas saat  ia memuliki karisma  yang tinggi  dan kekuatan  yang kuat.  Perlu digaris bawahi bahwa  setiap  kelompok  dan  suku  memiliki  makna  otoritas  yang  berbeda-beda.  Dari  prinsip fanatisme melahirkan otoritas dan terakhir lahirlah konsep negara yang paling populer dalam pemikiran Ibnu Khaldun yang dikenal dengan istilah ‘ ashabiyah . 1. Peran Politis ‘ Ashabiyah (Solidaritas Kelompok) Secara  etimologis  ‘ ashabiyah berasal  dari  kata  ‘ ashaba yang  berarti  mengikat. Secara  fungsional  ‘ ashabiyah menunjuk  pada  ikatan  sosial  budaya  yang  dapat digunakan    untuk    mengukur    kekuatan    kelompok    sosial.    Selain  itu, ‘ashabiyah juga dapat  dipahamai  sebagai  solidaritas  sosial,  dengan  menekankan  pada  kesadaran, kepaduan dan persatuan kelompok.
Menurut    Muhammad    Mahmud    Rabie’  yang  dikutip  oleh  Muhammad  Ilham 16 ‘ ashabiyah merupakan  suatu  jalinan  sosial  yang  dapat  membangun  kesatuan  suatu bangsa, terlepas apakah itu dipengaruhi  oleh  ikatan  kekeluargaan  maupun  persekutuan. Dalam  peran  sosial, ‘ ashabiyah dapat melahirkan persatuan yang dapat  dibagi  ke dalam dua kelompok. Pertama, menumbuhkan solidaritas kekuatan dalam setiap jiwa kelompok. Kedua, keberadaan  ‘ ashabiyah  dapat m e m p e r s a t u k a n   b e r b a g a i   ‘ ashabiyah yang  bertentangan, sehingga menjadi  suatu  kelompok yang  lebih besar dan utuh.
Setiap  komunitas  atau  pemukiman  dari  suatu  suku  memiliki  satu  solidaritas kelompok  karena  memiliki  garis  keturunan  yang  sama  secara  umum,  namun  di  antara mereka  juga  memiliki  solidaritas  lain  berdasarkan  garis  keturunan  secara  khusus,  yang membuat  mereka  lebih  dekat  dengan  garis  keturunan  ini  dibandingkan  dengan  garis keturunan  mereka  secara  umum.  Misalnya:  Solidaritas  satu  klan,  satu  anggota  keluarga, atau satu saudara sebapak yang tentunya berbeda dengan solidaritas dengan satu saudara sepupu,  baik  yang  terdekat  maupun  terjauh.  Masing-masing  dari  mereka  memiliki solidaritas kelompok yang lebih dekat dengan  garis keturunan mereka  yang terdekat dan memiliki  solidaritas  kelompok  yang  sama  dengan  yang  lain  dalam  garis  keturunan mereka secara umum.
Kebanggaan bisa saja terdapat dalam garis keturunan mereka yang lebih dekat dan bisa juga terdapat dalam garis keturunan mereka secara umum. Namun biasanya mereka lebih  bangga  dengan  garis  keturunan  terdekat  mereka  karena  memiliki  persaudaraan sedarah yang lebih kental.  Kepemimpinan di antara mereka  hanya  dimiliki  oleh  mereka yang  memiliki  garis  keturunan  terdekat  dan  bukan  secara  keseluruhan. 17 Ketika kepemimpinan  itu  hanya  dapat  diraih  dengan  kekuasaan,  maka  solidaritas  kelompok mereka  yang  memiliki  bagian  dari  kepemimpinan  tersebut  haruslah  lebih  kuat dibandingkan  solidaritas-solidaritas  kelompok  lain  yang  ada  di  antara  mereka,  sehingga
16 M. Ilham, Konsep Ashabiyah dalam Pemikiran Politik Ibnu Kholdun , Jurnal Politik Profetik Volume 04, No. 1 Tahun 2016, 4
17 Abdurrahman  bin  Muhammad  bin  Khaldun, Mukaddimah ,  ter.  Masturi  Irham  dkk  (Jakarta:  Pustaka  Al- Kautsar, 2014), 199.
memungkinkannya dapat menguasai dan meraih puncak kepemimpinan dengan baik.  Jika poin-poin  penting  ini  telah  mereka  penuhi,  maka  dapat  dipastikan  bahwa kepemimpinan atas mereka itu masih dipegang oleh mereka yang memiliki bagian khusus yang  dapat  menguasai  mereka,  sebab  jika  kekuasaan  tersebut  keluar  dari  kalangan mereka dan berpindah ke solidaritas kelompok  yang lain diluar solidaritas mereka dalam kekuasaan  tersebut,  maka  mereka  tidak akan  dapat  memimpin  dengan baik.  Dengan demikian, bagian kepemimpinan tersebut tentulah akan terus bergulir dari garis keturunan yang satu ke garis keturunan yang lain.
Kepemimpinan tersebut tidak akan berpindah kecuali kepada garis keturunan yang memiliki  solidaritas  kelompok  lebih  kuat,  sebab  kesatuan  sosial  dan  fanatisme  dalam masyarakat  merupakan  karakter  alami  yang  membentuk  kepemimpinan  tersebut. Temparamen  yang membentuk  kepemimpinan ini  tidak  akan  berfungsi  dengan  baik jika unsur-unsur  dalam  masyarakat  memiliki  kekuatan  yang  sama,  sehingga  salah  satu  dari unsur-unsur tersebut harus dapat menguasai yang lain.
Menurut  Khaldun,  suatu  suku  mungkin  dapat membentuk  dan memelihara suatu negara apabila suku itu memiliki sejumlah karakteristik sosial-politik tertentu,  yang oelh Ibnu  Khaldun  disebut  dengan  Ashabah.  Karakteristik  ini  justru  berada  hanya  dalam kerangka  kebudayaan  desa.  Oleh  karena  itu  penguasaan  atas  kekuasaan  dan  pendirian Negara,  sehingga  munculnya  kebudayaan  kota akan membuat  sirnanya  ‘ ashabiyah yang mengakibatkan  melemahnya  Negara. 18
‘Ashabiyah  adalah kekuatan  penggerak  Negara  dan  merupakan  landasan tegaknya  suatu Negara  atau dinasti.  Bilamana  Negara atau dinasti tersebut  telah mapan, ia  akan  berupaya  menghancurkan  ‘ ashabiyah.    ‘Ashabiyah mempunyai  peran  besar dalam  perluasan  Negara  setelah  sebelumnya  merupakan  landasan  tegaknya  Negara tersebut.  Bila  ‘ ashabiyah itu  kuat,  maka  Negara  yang  muncul relative terbatas. 19 Menurut Ibnu Khaldun, ‘ ashabiyah ini timbul karena faktor-faktor pertalian darah atau  pertalian  kaum  dan  rasa  cinta  seseorang  terhadap  nasab  dan  golongannya.  Hal  ini akan  menimbulkan  perasaan  senasib  dan  sepenanggungan  serta  melahirkan  kerja  sama dalam  berbagai  bidang.  ‘ Ashabiyah juga  melahirkan  persatuan  dan  pergaulan  di  antara mereka.  Dengan  ‘ ashabiyah ini  penguasa  akan  memilih  orang-orang  yang  memiliki hubungan dengan penguasa ke dalam jajaran pemerintahannya. 20 ‘Ashabiyah bisa  merupakan  alat perjuangan,  alat  penyerang  dan  bertahan. Dpaat pula  sebagai  alat  penyelesaian  konflik  antar  golongan,  yakni  bila  konflik  ini  haris diselesaikan  secara  kekerasan.    Dalam  masyarakat  menetap  tujuan  terakhir  ashabiyah adalah  Mulk,  kekuasaan-wibawa  yang  pada  akhirnya  melemahkan  kemauan  agar dituruti,  kalau  perlu  dengan  kekerasan.  Pada  tahap  selanjutnya,  alat-alat  kekuasaan termasuk  ashabiyah  kurang  memegang  peranan  sebagaimana  ia  diperlukan  untuk menegakkan  kekuasaan  itu  di  awal  mula.  Penguasa  dan  orang-  orang  yang  telah membantunya  menegakkan  kekuasaan  itu  mulai  melihat  kepada  hal-hal  lain  yang dirasakan lebih menarik,  terutama kemewahan yang datang tanpa   dicari.    Karena pada dasarnya  tabiat kekuasaan  itu diiringi dengan kemewahan.  Tetapi kemewahan  ini hanya pada  permulaan  saja  akan  menambah  si  penguasa.  Akhirnya  ia  akan  melemahkan kekuatan  ini,  sebab  ia  mengandung  sifat  yang  merusak  akhlak  manusia.    Kemewahan akan  melupakan  seseorang  tentang  kewajiban-kewajibannya      yang  sesuai  yang  harus dipenuhi  sebagai  seorang  penguasa.  Kemudian  melemahkan  ashabiyah.  Dengan
18 Zainab Al-Khudhairi, Filsafat ……. 141
19 Zainab Al-Khudhairi, Filsafat ……. 159
20 Muhammad Iqbal  &  Amin  Husein  Nasution, Pemikiran  Politik  Islam: Dari  Masa  Klasik Hingga Indonesia Kontemporer , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 49-50.
demikian,  seorang  penguasa  mendasarkan  kekuasaannya  pada  serdadu  upahan,  yang merupakan  pejabat-pejabat  yang  tidak  mengenal  ‘ ashabiyah .      Bila  ini  terjadi, sekurang-kurangnya  buat  sementara,  kekuasaan  akan  menuju  pada  pemusatan kekuasaan. Kemudian kekerasan untuk memaksakan  kehendak.
Di  masa  awal  terbentuknya  sebuah  negara,  bagaimanapun  ‘ ashabiyah tetap dianggap      sebagai      faktor      esensial      bagi      kelanjutan      negara.      Pada      masa      ini, masyarakat      harus      membangun      lembaga-lembaga        yang      perlu      bagi      budaya peradaban,  termasuk kelembagaan  kelas penguasa  baru.  Hasilnya,  kata  Khaldun, adalah kemunculan hubungan-hubungan politik baru, selain berbagai aktivitas politik  yang baru. Semua  ini tak akan tercapai dengan baik, kecuali dengan ashabiyah,  yang akan semakin kuat dengan bantuan sentimen agama.
Karena  itu,  ia  memandang  pentingnya  ashabiyah  dalam  suatu  masyarakat dan negara.  Bila  ‘ ashabiyah dibina  dan  dikelola  dengan  baik,  ia  akan  menjaga  dan  terus menumbuhkan  stabilitas  politik  dan  keamanan.  Teori  yang  dikemukakan  Khaldun  itu kemudian  dikenal  orang  sebagai  “Teori  Disintegrasi”  (ancaman  perpecahan  suatu masyarakat/bangsa).
2. Kekuasaan
Kekuasaan  merupakan  sesuatu  yang natural  bagi  manusia,  yang secara naluri itu cenderung hidup bermasyarakat. Naluri manusia pada dasarnya cenderung pada kebaikan daripada kejahatan dalam kedudukannya sebagai makhluk yang berakal, sebab sifat jahat manusia  berasal  dari  unsur  hewaninya.  Adapun  kedudukannya  sebagai  manusia  itu cenderung  lebih  dekat  pada  kebaikan.  Kekuasaan  merupakan  bagian  dari  diri  manusia dalam  kedudukannya  sebagai  manusia,  sebab  keduanya  hanya  terdapat  dalam  dunia manusia dan  tidak pada binatang.  Dengan  demikian, kebaikan  merupakan  karakter  yang sesuai dengan kekuasaan.
Jika  kekuasaan  merupakan  tujuan  utama  ‘ ashabiyah ,  maka  kekuasaan  ini  juga menjadi  tujuan  utama  bagi  cabang-cabang  dan  pelengkapnya,  yaitu:  karakter  yang  baik, sebab  eksistensi  kebesaran  tanpa  aksesoris  pelengkapnya  bagaikan  eksistensi  seseorang tanpa  anggota  tubuh  atau  tampil  tanpa  busana  di  hadapan  masyarakat.  Jika  hanya memiliki  ‘ ashabiyah saja  tanpa  dihiasi  dengan  karakter-karakter  yang  baik,  maka  hal ini  merupakan  aib  bagi  anggota  keturunan  dan kedudukan. Di samping itu, kekuasaan merupakan  jaminan  bagi  makhluk  dan  pelimpahan  kekuasaan  Allah  kepada  hamba- hamba-Nya agar dapat menerapkan hukum-hukum-Nya di antara mereka. Hukum-hukum Allah pada makhluk dan hamba-hamba-Nya hanya dapat direalisasikan dengan kebaikan dan  menjaga  berbagai  kepentingan.  Hal  ini  sebagaimana  yang  tertera  dalam  syariat- syariat- Nya, sedangkan hukum-hukum manusia terlahir dari kebodohan manusia dan tipu daya setan. Berbeda dengan kehendak Allah dan kekuasaannya, yang mencakup kebaikan dan  keburukan  sekaligus.  Dialah  Allah  yang  menentukan  semua  itu (baik dan buruk), sebab tidak ada yang mampu melakukannya selain-Nya.
Dengan  kenyataan  ini,  maka  orang   yang  memiliki ‘ashabiyah yang dibarengi dengan  kekuasaan  Allah  dan  dihiasi  dengan  karakter  yang  terpuji  dan  sesuai  untuk melaksanakan  hukum-hukum  Allah  pada  hamba-hamba-Nya,  maka  dia  telah  siap  untuk memegang  tanggung  jawab  sebagai  khalifah  Allah  pada  hamba-hamba-Nya  dan menjamin  ciptaan-Nya,  serta  memiliki  kompetensi  untuk  menjalankan  tugas  mulia tersebut. 21 Dari  keterangan  ini,  jelaslah  bahwa  karakter  yang baik  merupakan  salah  satu faktor  pendorong  tercapainya  puncak  kekuasaan  bagi  orang  yang  memiliki  ‘ ashabiyah yang memadai.
21 Abdurrahman  bin  Muhammad  bin  Khaldun, Mukaddimah …...  227-228
Jika  kita  melihat  orang-orang  yang  memiliki  ‘ ashabiyah dan  telah menguasai berbagai  wilayah  dan  bangsa,  maka  kita  melihat  mereka  berkompetisi  dalam  kebaikan dan  menampilkan  karakter-karakter  yang  terpuji  seperti:  kedermawanan,  mudah memaafkan  kesalahan-kesalahan  yang  mereka  lakukan, mau menerima dan berinteraksi dengan  orang-orang  yang  tidak  mampu  menghormati  dan  memuliakan  tamu-tamu  yang datang, membantu semua orang, memberikan mata pencaharian kepada orang yang tidak memiliki  pekerjaan,  bersabar  atas  berbagai  cobaan  yang  telah  menimpa,  menepati  janji, mendermakan  sebagian  harta  benda  untuk  menjaga  harga  diri  dan  kehormatan, mengagungkan hukum agama dengan menjalankan dan menegakkannya, memuliakan dan menaruh  hormat  kepada  para  ulama  yang  wara  dengan  keilmuannya,  mengikuti  petuah dan nasihat mereka untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya dan berbaik sangka terhadap  mereka,  mempercayai  orang-orang  yang  ahli  dalam  agama,  bertabarruk  dan mengharapkan  do’a  mereka,  tunduk  pada  kebenaran  dan  menyerukannya  kepada  orang lain, berempati kepada orang-orang cacat dan berupaya meringankan kondisi mereka dan mengikuti  kebenaran  yang  dinasihatkannya,  bersikap  rendah  hati  kepada  orang-orang miskin, mendengar keluhan orang-orang yang meminta bantuan, bersikap dan berperilaku sesuai  dengan  perintah  agama  dan  aturan-aturan  syariat,  bersungguh-sungguh  dalam beribadah  dan  berupaya  meningkatkannya,  menjauhkan  diri  dari  pengkhianatan, penipuan,      monopoli,      melanggar      perjanjian,      dan      berbagai      karakter      terpuji lainnya. 22
Kekuasaan merupakan  pangkat  yang  paling  sesuai  dan  terbaik  bagi  ‘ ashabiyah mereka. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa Allah meridhai kekuasaan mereka dan menyerahkannya  kepada  mereka.  Sebaliknya,  jika  Allah  menghendaki  kehancuran kekuasaan  dari  suatu  bangsa,  maka  Allah  menuntun  mereka  melakukan  berbagai kejahatan,  menghiasi  diri  mereka  dengan  perbuatan  tercela  dan  membuka  jalan-jalan untuk  mencapainya.  Dengan  sikap  dan  perilaku  semacam  ini,  maka  keutamaan- keutamaan  terpuji  dalam  berpolitik  hilang dari mereka.  Kondisi  semacam  ini  akan terus berlanjut  hingga  kekuasaan  tercabut  dari  diri  mereka  dan  menggantikannya  dengan bangsa  lain,  sebagai  peringatan  kepada  mereka  atas  terampasnya  semua  anugrah  dan berbagai kenikmatan yang dilimpahkan Allah kepada mereka.
Sedangkan  diantara  karakter-karakter    keagungan    dan    kesempurnaan  yang diperebutkan    berbagai    kabilah    yang    memiliki  ‘ ashabiyah dan    menjadi  faktor pendorong  mereka  untuk  mencapai  kekuasaan  adalah  menghormati  dan  memuliakan para   ulama,   orang-orang   saleh,   orang-orang   terhormat    yang memiliki   pangkat dan   kedudukan,   para   saudagar,   orang-orang   asing,   dan menempatkan  setiap  orang sesuai  tempat  dan  kedudukannya. 23 Hal  ini  karena  penghormatan  berbagai  kabilah, kelompok-kelompok  ‘ ashabiyah dan  kesukuan  kepada      semua      orang      yang mendukung      mereka      dan      menyambung      tali  kekeluargaan    dan ‘ashabiyah ,  serta berperan    serta    membantu    memperluas  kebesaran    dan    kekuasaan    mereka    itu merupakan   sesuatu   yang  natural  dan dilandasi  oleh  keinginan  untuk  mendapatkan pangkat,    sebab    perasaan    takut  dengan  kaum  yang  dihormati,  ataupun  harapan mendapatkan perlakuan serupa darinya.
Adapun  orang-orang  yang  tidak  memiliki  ‘ ashabiyah yang  ditakuti  dan kedudukan  yang  dapat  diharapkan,  maka  kemuliaan  mereka  akan  diragukan.  Tampak tujuan  mereka  dalam  menggapai  kekuasaan  tersebut  hanya  untuk  kebesaran  atau kesombongan  dan  menghiasi  diri  dengan  karakter-karakter  kesempurnaan,  dan  siap
22 Abdurrahman  bin  Muhammad  bin  Khaldun, Mukaddimah ,…..  228-229
23 Abdurrahman  bin  Muhammad  bin  Khaldun, Mukaddimah ,…..  229-230
memasuki  politik  praktis  tanpa  memperdulikan  kebenaran,  sebab  menghormati  teman koalisi dan rival politik merupakan sikap  yang penting dilakukan terutama dalam politik yang  sifatnya  khusus:  antara  kabilahnya  dan  kompetitornya,  memuliakan  tamu-tamu agung dan bermalam di kediamannya.
Karakter-karakter  khusus  ini  merupakan  kesempurnaan  dalam  kehidupan berpolitik secara umum. Orang-orang saleh dan ahli agama dibutuhkan untuk mendirikan atau    menegakkan    simbol-simbol    keagamaan    dan    syariat.    Para  saudagar  dibutuhkan untuk mendorong terjadinya regulasi komoditi perniagaan yang  mereka  bawa  sehingga memberikan  manfaat  dalam  masyarakat.    Orang-orang  asing  dengan  kemuliaan  etika dan  menghormati  mereka  sesuai  tempat  dan  kedudukannya  merupakan  sikap  toleran. Sifat-sifat semacam ini merupakan sikap yang toleran dan berkeadilan.
Apabila  seseorang  dalam  suatu  ‘ ashabiyah menghiasi  diri  dengan  karakter- karakter  terpuji  semacam  ini,  dapat  diketahui  bahwa  mereka  sedang  berupaya  mencapai puncak  politik  secara  umum,  yaitu  kekuasaan.  Allah  meridhai  keberadaan  karakter- karakter tersebut pada diri mereka lewat tanda-tanda yang dapat  kita  lihat,  oleh  karena itu,   apabila  Allah    menghendaki    tercabutnya kekuasaan  dan  pemerintahan  dari  suatu kaum  yang  berkuasa,  maka  yang  dapat  kita  lihat  dan  akan  hilang  pertama  kali  adalah sejauh  mana  mereka  memuliakan  orang-orang  tersebut  (para  ulama  dan  lain-lainnya). Apabila penghormatan tersebut  telah  hilang  dari  suatu  bangsa,  maka  ketahuilah,  nilai- nilai  keutamaan dan  kearifan  telah  mulai  menghilang  dari  mereka,  yang  lalu  diikuti dengan hilangnya kekuasaan dari mereka. 24
3. Khalifah (Penguasa)
Ibnu  Khaldun  berpendapat  bahwa  adanya  khalifah  itu  adalah  ciri  yang membedakan manusia dari makhluk lain di alam semesta ini. Setiap manusia sudah pasti memerlukan  khalifah,  karena  dalam  diri  manusia  itu  masih  tersisa  sifat-sifat kebinatangan  dan  kecenderungan  untuk  menganiaya  orang  lain.  Seandainya  khalifah itu  tidak  ada,  kehidupan  manusia  akan  berada  dalam  keadaan  kacau-balau  dan  penuh dengan situasi anarki yang pada akhirnya akan mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Jadi  bagi  Ibnu  Khaldun,  khalifah  bukan  orang  yang  memaksakan  kehendaknya  kepada orang lain,  akan  tetapi seseorang  yang melakukan  suatu tugas sosial  yang penting,  yang tujuannya itu berkaitan erat dengan kelanjutan eksistensi manusia itu sendiri.
Kepentingan  rakyat  pada  khalifah  itu  bukan  pada  diri  dan  tubuhnya,  seperti: keelokan  bentuk  badannya,  kecantikan  wajahnya,  kebesaran  tubuhnya,  luas  ilmu pengetahuannya,  indah  tulisannya,  atau  kecerdasan  otaknya.  Kepentingan  mereka  itu terletak  dalam  hubungan  dia  dan  mereka.  Oleh  karena  itu  kekuasaan  dan  khalifah  itu termasuk  hal  yang  bersifat  relasional.  Jadi  terdapat  keseimbangan  antara  kedua  belah pihak.  Dia  dinamakan  khalifah  karena  ia  mengurus  persoalan  rakyat.  Khalifah  adalah seseorang  yang  mempunyai  rakyat,  sedangkan  rakyat  adalah  mereka  yang  memiliki khalifah. 25
Berdasarkan penjelasan  di  atas  terlihat  bahwa  bagi  Ibnu  Khaldun  sebenarnya tidak  ada  suatu  hal  yang  khusus,  yang  terdapat  pada  diri  khalifah,  selain  bahwa  ia dipercayai  rakyat  untuk  mengurus  mereka.  Kepentingan  yang  dimilikinya  bukan  karena sesuatu  hal  luar  biasa  yang  terdapat  dalam  dirinya,  akan  tetapi  karena  rakyat mempercayakan  kepadanya  untuk  mengurus  urusan  mereka.  Ibnu  Khaldun  berpendapat bahwa  baik-buruknya  seorang  khalifah  itu  sangat  tergantung  pada  bagaimana  cara  ia
24 Abdurrahman  bin  Muhammad  bin  Khaldun, Mukaddimah ,…..  230-231
25 Abdul  Rahman  Zainuddin, Kekuasaan  dan  Negara:  Pemikiran  Politik  Ibnu  Khaldun ,  (Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), 190-191.
mengurus kepentingan  rakyat  tersebut.  Apabila  kekuasaannya itu   dilaksanakan   dengan lemah    lembut,    semua    pihak,    termasuk    khalifah    dan  rakyat,  akan  berada  dalam keadaan  yang  sebaik-baiknya,  sedangkan  apabila  kekuasaan  itu  dilaksanakan  dengan kekerasan,  penindasan,  serta  selalu  mencari  kesalahan-kesalahan  kecil  yang  dilakukan rakyat, maka rakyat akan diselimuti oleh rasa ketakutan dan merasa tertindas.
Ibnu  Khaldun  berpendapat  bahwa  kekerasan  dalam  melaksanakan  kekuasaan  itu biasanya  bersumber  pada  kecerdasan  otak  khalifah  itu.  Otaknya  yang  terlalu  cerdas  itu membuat pandangannya terlalu jauh ke depan. Khalifah seperti itu menghendaki   rakyat melaksanakan rencana-rencananya yang berjangka panjang, sehingga sangat memberatkan  rakyat.  Berdasarkan  kenyataan  itu,  Ibnu  Khaldun  berpendapat  bahwa seorang khalifah itu jangan terlalu pintar.
Selain itu, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa khalifah itu adalah seorang manusia biasa  yang  lemah,  sama  keadaannya  dengan  orang-orang  lain.  Perbedaannya  adalah karena  dia  memikul  beban  yang  lebih  berat.   Oleh karena itu, ia memerlukan bantuan dari orang lain. Ia membutuhkan tentara yang akan melindunginya dari musuh-musuhnya juga membutuhkan orang-orang  yang akan menjalankan  roda pemerintahan, oleh karena itu  ia membutuhkan  kementerian, pengawal,  bagian administrasi  dan perpajakan, bagian surat-menyurat,  kepolisian,  angkatan  laut  dan  lain  sebagainya.  Semuanya  ini dimaksudkan  untuk  membantunya  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  khalifah tersebut.
Khalifah  harus  memiliki  beberapa  perangkat  fasilitas  dan  hak  yang  dapat membantunya  dalam  melaksanakan  tugasnya  dengan  baik  di  tengah  masyarakat.  Di antaranya  adalah  dominasi,  pemerintahan  dan  kekuasaan  untuk  melakukan  kekerasan. Semuanya  ini  dipergunakan  untuk  mencegah  agar  sampai  terjadi  perselisihan  dan kesewenang-wenangan dalam masyarakat, sebagai akibat dari sisa-sisa kebinatangan dan kecenderungan untuk berbuat  aniaya  di  antara  sesama  manusia,  kalau  sampai  terjadi hal  itu,  maka tugasnya adalah untuk menyelesaikannya. 26

## 4. Negara
Kondisi  ideal  sebuah  negara  akan  muncul,  manakala  terciptanya  suatu  tatanan interaksi  sosial  antara  warga  negara  yang  memiliki  kesatuan  visi  dalam  memandang komunitasnya sebagai sub sistem dari sistem kenegaraan. Sikap yang demikian diistilahkan Khaldun  dengan  sikap  ‘ ashabiyah (solidaritas  golongan).  Dalam  tataran  ini,  konsep ‘ ashabiyah yang  dikembangkannya,  pada  proses  awal  dimaknai  sebagai  perasaan nasab , baik  karena  pertalian  darah  atau  pertalian  kesukuan.  Perasaan  yang  demikian  akan mengikat mereka dalam sebuah solidaritas kolektif. Menurutnya, proses ini muncul secara alamiah.  Dengan  adanya  ‘ ashabiyah dalam  komunitas  manusia,  maka  akan  timbul  rasa cinta (nur’at) dan kepedulian  yang tinggi terhadap  komunitasnya, bahkan  berupaya untuk senantiasa  mempertahankannya.  Melalui  perasaan  cinta  dalam  komunitasnya  tersebut, maka  akan  tumbuh  perasaan  senasib  sepenanggungan,  harga  diri,  kesetiaan,  dan  saling membantu  antara  satu  dengan  yang  lain.  Pertalian  ini  akan  menimbulkan  persatuan  dan pergaulan  yang  harmonis  antar  komunitas  yang  ada.  Pertalian  ‘ ashabiyah yang  demikian pada tahap selanjutnya membentuk nasab umum; perasaan yang mengikat berbagai nasab dalam sebuah persaudaraan atau solidaritas kolektif. Perasaan ini diikat oleh kesatuan   visi, misi,   sejarah,   tanah   air,   dan   bahasa. 27
Hubungan  harmonis  antara kedua  macam nasab di atas  akan menimbulkan  kesatuan cita-cita  dan  tujuan.  Sikap  ini  pada  gilirannya  akan  melahirkan  suatu  sikap  positif  terhadap
26 Abdul  Rahman  Zainuddin, Kekuasaan  dan  Negara ……, 192-193
27 Ibnu Khaldun, Muqaddimah   Ibn   Khaldun, Terj. Ahmadie Thaha.   Jakarta, Pustaka Firdaus, 1986, 128
eksistensi  sebuah  negara.  Dalam  hal  ini,  Ibn  Khaldun  lebih  mengelaborasi  pengertian ‘ ashabiyah dalam  bentuk  makna  kedua,  yaitu  ‘ ashabiyah yang  tidak  lagi  sebatas hubungan nasab, akan  tetapi  hubungan  antar  kelompok  manusia  yang  memiliki  kesatuan tujuan bernegara. Interaksi antar nasab ini secara luas terjadi melalui berbagai bentuk, melalui perjanjian  atau  kesepakatan,  proses  penaklukan,  dan  lain  sebagainya.  Dalam  konteks  ini, terlihat  bahwa    konsep  ‘ ashabiyah yang  dibangun    Khaldun  telah    melampaui  batas terminologis ‘ ashabiyah yang difahami masyarakat sebelumnya, bahkan waktu itu. 28
Tatkala  sikap  ini  terbentuk  secara  harmonis,  maka  pada  waktu  bersamaan  eksistensi al-mulk (kepala negara) diperlukan. Hal ini diwujudkan sebagai konsekuensi terhadap tuntutan masyarakat  yang  menghendaki  adanya  perlindungan,  keamanan, dan  terpeliharanya  berbagai kepentingan  masyarakat  lainnya.  Untuk  mewujudkan  tuntutan  kolektivitas  tersebut,  seorang kepala negara dituntut untuk memiliki superioritas intelektual dan kepribadian (al- taghalluf) yang  lebih  dari  rakyatnya.  Dengnan  sikap  ini,  seorang  kepala  negara  akan  mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, objektif, adil (dengan melaksanakan supremasi  hukum),  dan  amanah.  Jika  sikap  ini  justeru  terabaikan  pada  seorang  pemimpin, maka  eksistensinya  akan  menjadi  bumerang  bagi  terlaksananya  roda  pemerintahan  yang seyogyanya mengayomi masyarakat luas. 29
Menurut  Khaldun,  hanya  negara  yang  memiliki  ‘ ashabiyah yang kuat akan mampu menciptakan sebuah  peradaban  umat  manusia  yang tinggi.  Akan tetapi, jika  rasa  ‘ ashabiyah pudar  dan  hanya  dipahami  secara  sempit,  maka  yang  ada  hanyalah  nepotisme-absolut  yang membuat hancurnya sebuah negara. 30 Konsep ‘ ashabiyah yang dimaksud Ibn Khaldun dalam makna  luas,  bila  ditarik  pada  dataran  kehidupan  berbangsa-bernegara  disebut  dengan solidaritas  dan  dukungan  rakyat  terhadap  pemerintahan.  Semakin  besar  dukungan  rakyat, maka akan semakin kuat suatu negara. Akan tetapi, bila dukungan rakyat semakin kecil, maka semakin lemah bahkan terpecahlah suatu negara.
Menyadari  bahwa  eksistensi  negara  merupakan  sebuah  institusi  yang  memiliki tanggungjawab  yang  cukup  besar  dalam  mengayomi  seluruh  kepentingan  rakyatnya,  maka Khaldun  mencoba  mengetengahkan  konsep  negara  dalam  pemikiran  politiknya  secara universal dan fleksibel. Khaldun tidak menyebutkan bentuk negara secara riil dan transparan. Dalam  konteks  ini,  Khaldun  memberikan  kebebasan  kepada  setiap  komunitas  untuk menentukan  bentuk  negaranya,  sesuai  dengan  cita-cita  suatu  bangsa  yang  bersangkutan. Melihat pemikirannya di atas, terkesan bahka Khaldun sepertinya terwarnai  oleh  pandangan Ibn  Taimiyah  yang  menyatakan  bahwa  negara  merupakan  sesuatu  yang  diperlukan  bagi menegakkan perintah agama.  Eksistensi  merupakan  alat  belaka,  bukan  lembaga  yang  masuk pada  institusi  ajaran  keagamaan  secara  intrinsik.  Oleh  karena  itu,  manusia  diberikan kebebasan  untuk  menentukan  konsep  dan  bentuk  yang  ingin  digunakan,  sesuai  dengan situasi,  kondisi,  dan  kesepakatan  komunitas  manusia  pada  suatu  negara.  Dalam  konteks  ini, yang diperlukan adalah bagaimana konsep atau bentuk tersebut mampu mewujudkan cita-cita dan menjamin terciptanya kemakmuran bagi seluruh rakyat.
Dalam  memaparkan  konsep  negara,  Khaldun  hanya  memberikan  rambu-rambu universal  bentuk  negara  ideal,  yaitu  bentuk Khalifah dan Imamah. Namun  demikian, batasan  ini  tidaklah  perlu dipahami secara etimologis, sebagaimana konsep negara Khilafah secara  tekstual,  di  mana  sosok  kepala  negara  berfungsi  ganda;  kepala  Negara  dan keagamaan, atau konsep Imamah yang dipahami  kelompok Syi‘ah. Konsep  yang ditawarkan Khaldun  perlu  dipahami  dalam  batasan  filosofis.  Batasan  ini  memberikan  makna,  bahwa kepala  negara  di  samping  sebagai  pemimpin  yang  berfungsi  memelihara  kesejahteraan
28 J.  Suyuthi  Pulungan, Fiqh  Siyasah;  Ajaran,  Sejarah,  dan Pemikiran, Jakarta, LsiK. 1997, 277
29 J.  Suyuthi  Pulungan, Fiqh  Siyasah; ……, 278
30 A. Rahman Zainuddin, Kekuasaan dan Negara, Jakarta: Gramedia Widia Sarana. 1992, 196
kehidupan  duniawi  seluruh  rakyat,  eksistensinya  juga  merupakan  pemimpin  (imam)    yang seluruh    tindakannya    (moralitas)    merupakan  pedoman  dan  contoh  tauladan    yang senantiasa    menjadi  acuan    bagi  seluruh  rakyatnya.  Bila  pemimpin  justeru  menampakkan tindakan  yang  anarkhis,  maka  akan  mengakibatkan  rakyat  akan  ikut  melakukan  tindakan anarkhis.
Mencermati  prototipe  pemimpin  ideal  dalam  pemikiran  Ibnu  Khaldun  di  atas, sepertinya  akan  terwakili  bila  pemimpin  memiliki  kepribadian  filosof    yang  memiliki  sisi kebijaksanaan  yang  maksimal.  Pendekatan  idealistik  yang  dilakukan  Khaldun  merupakan sebuah  kewajaran.  Pemikirannya  tentang  konsep  negara  banyak  dipengaruhi  oleh  ajaran Plato,  terutama  tentang  konsep  raja  filosuf  (pemimpin  filosuf).  Negara  ideal  adalah  negara yang  dipimpin  oleh  seorang  pemimpin  yang  berkepribadian  filosuf.  Dengan  kepribadian tersebut,  maka  seorang  pemimpin  akan  mampu  memenuhi  kriteria  pemimpin  ideal,  yaitu pemimpin  yang  mampu  menciptakan  perdamaian  dan  kesejahteraan  dunia  sebagai manifestasi khalifah  fi  al-ardh yang  membawa  payung rahmatan  lil  ‘alamin. Untuk  itu menurut  Khaldun,  agar  penguasa  muslim  mampu  menjadi  seorang  politikus  dan  kepala negara  yang  baik,  maka  ia  harus  berusaha  terlebih  dahulu  menjadi  manusia      yang      arif, bijaksana,   serta   tidak   tenggelam   dalam kemewahan dan keserakahan duniawiyah. 31
Agar    pemilihan    kepala    negara    benar-benar    mampu  mengayomi  fungsi  ideal  di atas secara  serasi  dan seimbang,  maka proses pemilihan harus proporsional. Proses tersebut dilakukan  melalui ahl  al-hal  wa  al-‘aqd (semacam  DPR-MPR)  yang  independen,  objektif dan  adil,  tanpa  bias  subjektivitas  kelompok  (partai)  manapun.  Dewan  ini  merupakan sekumpulan  ahli  yang  menonjol  dalam  berbagai  kapasitasnya,  baik  keluasan  ilmu, kehartawanan, kedudukan di tengah-tengah masyarakat, muru’ah, berakhlaq al-karimah, dan lain sebagainya. Mereka pada umumnya merupakan kelompok yang memiliki kelebihan dan dipandang  cakap  untuk  melakukan proses musyawarah  dalam rangka  mengangkat    kepala negara.  Komunitas  mereka  bukan  merupakan  wakil  dari  masing-masing  kelompok (partai) atau daerah. Eksistensinya merupakan perwujudan dari miniatur seluruh rakyat.
Kedudukan ahl      al-hal      wa      al-‘aqd, secara      horizontal  merupakan pengemban  amanah  masyarakat  luas  (rakyat).  Dewan  ini  kemudian  melimpahkan  amanah operasional  kenegaraan  kepada  kepala  negara  untuk  menerapkan  semua  kebijaksanaan pemerintahan dalam kehidupan berbangsa-bernegara. Sedangkan secara vertikal, lembaga ini merupakan  pemegang  amanah  Allah  untuk  mampu  memilih  pemimpin  yang  terbaik  bagi umat. Di bahu mereka warna dan  bentuk negara ditentukan. Adapun kriteria kepala begara yang ideal, di antaranya adalah memiliki pengetahuan yang luas, adil dan objektif, memiliki kemampuan  manajemen  pemerintahan,  berbadan  sehat,  berakhlaq  al-karimah,  taat  dalam beragama, dan berasal dari suku Quraisy. 32
Dalam    memaknai    syarat    terakhir    yang    dikemukakannya,  bahwa    pemimpin ideal  berasal  dari  suku  Quraisy,  nampaknya perlu dianalisis lebih mendalam. Khaldun sesungguhnya  tidak  memaknai  syarat  tersebut  secara  etimologis-dogmatis.  Ia  memaknai syarat  tersebut  secara  majazi-historis;  bahwa  di  era  awal  pemerintahan  Islam,  sosok pemimpin ideal  yang memiliki kesanggupan sebagai pemimpin yang adil, amanah, jujur, intelek, dan bertanggungjawab merupakan prototipe  yang hanya dimiliki suku Quraisy. 33 Oleh  karena  itu,  tidaklah  berlebihan  bila  di  era  ini  prototipe  suku  Quraisy  merupakan sosok ideal seorang pemimpin umat.
Namun  dengan  perkembangan  zaman  dan  ilmu  pengetahuan,  persyaratan  tersebut tidak  bisa  dipertahankan.  Hanya  saja,  nilai  esensinya  tetap  sama  dan  masih  bisa
31 Muhsin Mahdi. Ibn Khaldun Philosophy of History, Chicago, The University of Chicago Press. 1971, 286
32 Ibnu Khaldun, Muqaddimah………… , 238
33 Ibnu Khaldun, Muqaddimah………… , 242
dipergunakan sebagai indiktor dalam memilih sosok pemimpin ideal. Dalam hal ini, apabila persyaratan  kepribadian  tersebut  telah  dimiliki  seseorang  di  luar  suku  Quraisy,  maka  ia berhak untuk memperoleh kepercayaan sebagai pemimpin umat. Bahkan lebih ekstrim, bagi Khaldun  kepala  negara  tidak  mesti  seorang  muslim.  Andaikata  ia  mampu  memenuhi kriteria  ideal  sebagai  seorang  pemimpin  dan  selama  ia  mampu  menciptakan  kebijaksanaan bagi  kemashlahatan  umat  manusia,  maka  ia  bisa  diangkat  menjadi  kepala  negara.  Namun demikian, dalam  rangka menciptakan masyarakat madani, maka secara ideal kepala negara hendaknya  adalah  seorang  muslim.  Hal  ini  disebabkan,  secara  normatif,  Islam  memiliki konsep ideal tersebut. 34
Bagi  Khaldun  kepala  negara  bukan  seorang  diktator  yang  dengan  kekuasaannya berusaha  untuk  memperkaya  diri  dan  memaksanakan  kehendaknya  atas  orang  lain.  Kepala negara  merupakan  pemimpin  umat  yang  bertugas  melaksanakan  tanggungjawab  sosial  dan agama  agar  manusia  bisa  hidup  tenteram  dan  harmonis.  Kepala  negara  yang  baik  adalah kepala  negara  yang  menyadari  hakikat  eksistensinya  sebagai  pemegang  amanah  rakyat  dan Allah.    Untuk  itu,    seorang    pemimpin    akan    senantiasa    bersikap    adil,  lemah    lembut, bijaksana,    jujur,    dan    memberlakukan    hukum  sebagaimana  mestinya.  Bila  pemimpin memiliki sikap yang demikian, maka mereka akan bisa hidup bersama rakyat secara harmonis dan bersma-sama   membangun   negara   dan   peradabannya. 35
Menurut  al-Maududi,  munculnya  pandangan  Khaldun  di  atas  merupakan  sintesa Islam  terhadap  bentuk  dan  sistem  pemerintahan  monarkhi-absolut  atau  kepausan (Nasrani)    yang   menempatkan kepala negara pada posisi yang tinggi dengan kedaulatan mutlak. Akibatnya, kebijaksanaan  kepala  negara  tidak  bisa  disentuh  oleh hukum  yang berlaku.  Oleh  karena  itu,  Khaldun  menawarkan  bentuk demokrasi khilafah yang memiliki perwujudan tugas kekhalifahan manusia di  muka bumi  yang terbatasi oleh hukum Ilahiah dan  sosial  kemasyarakatan. 36 Menurut  Khaldun,  membentuk  negara  dan  pengangkatan kepala  negara merupakan  suatu  kewajiban.  Wacana ini  didasarkan pada  dua  alasan,  yaitu Pertama , alasan  syar‘i  yang  berdasarkan  kitab  suci  dan  ijma‘  sahabat. Kedua , alas an kemanusiaan;  yaitu  manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  memiliki  diferensiasi individual dan memerlukan sosok pemimpin yang adil. 37
Tujuan  praktis  yang  dikembangkan  Khaldun  melalui  pemikiran politiknya  tentang negara, sesungguhnya merupakan  pantulan  konsep moral sebagaimana yang diperlihatkan  dalam  sejarah  sosial  Islam,  terutama  pada  masa  kepemimpinan  Rasulullah. Acuan  moral  ini  merupakan  pedoman  bagi  pemimpin  muslim  dalam  melaksanakan kebijakan  politik  kenegaraan.  Dengan  pijakan  tersebut,  negara  akan  mampu  berfungsi secara  ideal,  yaitu  mengaktualisasikan  eksistensinya  sebagai  wadah  keadilan  bagi terciptanya kebahagiaan dan nilai kerahmatan bagi seluruh masyarakat. 38
Menurut  Montgomery  Watt,  pandangan  Khaldun  di  atas  merupakan  pandangan yang  sangat brilian dari  seorang pemikir dunia,  bukan  saja  untuk  masa  itu,  akan  tetapi bahkan  untuk  masa modern.  Pemikirannya  muncul  dari  sebuah  eksperimen  langsung yang    demikian    panjang    dan    telah    diuji    secara    alamiah. 39 Dengan    kemampuan jelajah  rasionalnya      yang  bisa  dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah  dan  praktis,
34 Ibnu Khaldun, Muqaddimah………… , 65. Dan lihat juga Osman Raliby. Ibn Khaldun tentang Masyarakat  dan Negara, Jakarta, Bulan Bintang. 1965, 171
35 A. Rahman Zainuddin, Kekuasaan ……………, 94
36 Abul  A‘la  al-Maududi, Hukum  dan  Konstitusi  Sistem  Politik Islam, Terj.  Asep  Hikmat,  Bandung:  Mizan, 1995, 243
37 Ibnu Khaldun, Muqaddimah………… , 235
38 Muhsin Mahdi. Ibn Khaldun ……, 270
39 W.  Montgomery  Watt, Islamic  Philosophy  and  Theology, Edinburg: Edinburg University Press, 1972, 143
mengantarkan Khaldun sebagai pemikir keagamaan  dan politik ulung yang dimiliki Islam dan  dunia  pada  abad  pertengahan.  Bahkan  kepiawaiannya  yang  demikian  sulit  untuk ditandingi para politikus modern, baik dunia Barat maupun dunia Timur. 40
Menurut  Khaldun,  terciptanya  sebuah  negara  yang  ideal,  paling  tidak  perlu ditunjang  4  (empat)  kriteria  sosiologis  yaitu Pertama , lingkungan  yang  sehat,  udara,  air, maupun  tata  letak  bangunannya. Kedua , secara  geografis  terletak  pada  tempat  yang strategis  serta  menjadi  lalu  lintas  perdagangan  dan  perkembangan  kebudayaan. Ketiga , terciptanya  solidaritas  sosial  yang  kental;  ikatan  suku,  agama,  bahasa,  wilayah,  maupun rasa  kebersamaan  senasib. Keempat , terletak  pada  geografis  yang  subur  dan  kaya  akan hasil buminya. 41
Bila  keempat  kriteria  tersebut  didukung  oleh  kepemimpinan  kepala  negara  yang ideal,  telah  dimiliki  pada  suatu  negara,  maka  kondisi  tersebut  akan  mempercepat munculnya  kemakmuran  rakyat  dan  terbinanya  kebudayaan  yang  tinggi.    Ide    dasar pandangan Khaldun tentang negara ideal, setidaknya terbias dari pengalaman hidupnya  di Mesir  yang  demikian  kondusif  bagi  terlaksananya sebuah pemerintahan ideal. Suasana kondusif  tersebut  dapat  terlihat  dari  untaian  bait-bait  syairnya: burung  jatuh  ditempat bijian di lempar, Rumah orang-orang mulia dikerumuni . 42
Bila dilihat atmosfir pemikiran politik Khaldun di atas, maka dapat  dikatakan  bahwa ia  telah  memiliki  warna  politik  yang  jelas  dan  bernuansa  filosofis  tentang  konsep  negara, baik tentang konsep khilafah, ‘ashabiyah, dan proses pemilihan kepala negara. Ketika aspek- aspek  ini  dikembangkan  secara  rinci,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  berbagai  lompatan politik  yang  pernah  dilakukannya,  bukan  merupakan  sikap  arogansi  atau  kemunafikan terhadap  politik.  Tindakan  yang  dilakukan  sesungguhnya  mencerminkan  kejeniusan  dan kearifannya. Hal ini dapat dilihat, dalam melakukan politiknya, ia secara sosiologis mengacu pada teori    sosial    (logika    realistik).    Ia    mencoba    mencermati    kondisi pemerintahan waktu  itu  yang  kurang  kondusif  bagi  membumikan  pesan  ideal  al-Quran  dan  hadis  dalam kehidupan politik praktis. Konsepnya tentang negara merupakan pemikiriannya yang genuine dan sekaligus membedakan pemikiran politiknya dengan pemikiran ilmuan lain, baik sebelum maupun sesudahnya.
Inti  pemikiran  Khaldun  tentang  kosep  politik  dan  negara  merupakan  upaya menciptakan  tatanan  negara  yang  bernuansa  religious  yang  menjamin  kemashlahatan  umat manusia.  Bentuk  negara  yang  ditawarkannya  perlu  dipahami  secara  majazi-historis  dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan keinginan masyarakat. Manakala manusia berada pada kehidupan sosial yang demikian mengglobal, maka  manusia  perlu  mendasarkan  tindakannya pada  logika  realistik-religius, bukan emosional dan egosentrisnya. Jika tidak, maka semua ide tentang    konsep    negara    ideal    yang    mereka    inginkan    akan    hancur  berkeping-keping. Oleh karena itu, tatkala melihat sikap politik Khaldun  yang  terkesan  mendua  lewat  loncatan politiknya,  sesungguhnya  yang  demikian  merupakan  suatu  keniscayaan  dalam  rangka membumikan  ide-ide politiknya di tengah-tengah dinamika dan kegalauan politik umat  Islam waktu itu.
Selain itu, menurut Ibnu Khaldun, negara seperti makhluk hidup yang lahir, mekar menjadi  tua,  dan  akhirnya  hancur.    Negara  mempunyai  umur  seperti  makhluk  hidup lainnya. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa umur suatu negara adalah tiga generasi,  yakni sekitar 120 tahun. Satu generasi dihitung umur yang biasa bagi seseorang, yaitu 40 tahun. Ketiga generasi tersebut, antara lain sebagai berikut:
40 Philip  K.  Hitti, History  of  the  Arabs, New  York,  Harper  and Row, 1971, 255
41 Ibnu Khaldun, Muqaddimah………… , 401-405
42 Ibnu Khaldun, Muqaddimah………… , 420
a. Generasi  pertama,  hidup  dalam  keadaan  primitif  yang  keras  dan  jauh  dari kemewahan juga kehidupan kota, masih tinggal di pedesaan dan padang pasir.
b. Generasi kedua, berhasil meraih kekuasaan dan mendirikan negara sehingga generasi ini beralih dari kehidupan primitif yang keras ke kehidupan kota yang penuh dengan kemewahan.
c. Generasi  ketiga,  dalam  tahap  ini  negara  mengalami  kehancuran  sebab  generasi  ini tenggelam  dalam  kemewahan,  ketakutan,  dan  kehilangan  makna  kehormatan, keperwiraan, serta keberanian.

## Telaah Kritis Pemikiran Politik Ibnu Kholdun
Menyimak   pemikiran   Ibnu   Khaldun   tentu   tidak   bisa   melepaskan pendekatan yang  dilakukan  tokoh  tersebut.  Dari  sekian  pemikiran  tersebut,  yang penulis pandang perlu untuk  memberikan  komentar  sekaligus  catatan  kritis  adalah  terdapat  dua  persoalan  yang mungkin  jika  dikontekskan  dan  diimplementasikan  pada  zaman  sekarang  justru menimbulkan  kontroversi  dan  pertentangan,  atau  bahkan  sampai  berpotensi  menimbulkan konflik  dan  keretakan  terhadap  persatuan  negara  modern,  khususnya  di  Indonesia  yang berbasis  multikultural  dan  multireligius,  terdiri  dari  beragam  ras,  suku,  budaya,  dan  agama, yang  masing-masing  mempunyai  ruang  privasi  yang  sangat  sensitif  untuk  disinggung  dan disentuh.
Pertama, Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa kriteria seorang khalifah itu tidak boleh cacat fisik, meliputi: buta, tuli atau bisu, dan juga cacat fisik lainnya. Memang dalam konteks sekarang  itu  bisa  dikategorikan  telah  mengabaikan  hak  seseorang  untuk  mencalonkan  diri sebagai  pemimpin.  Perlu  diketahui  bahwa  konteks  yang  dihadapi  Ibnu  Khaldun  berbeda dengan sekarang, di mana seorang pemimpin yang dibutuhkan saat itu memang harus cakap secara  fisik.  Sementara  kecakapan  secara  fisik  tersebut  akan  sangat  berpengaruh  dan mendukung  terciptanya  stabilitas  negara.  Pemimpin  yang  cacat  fisik  sangat  rentan  terjadi pergolakan karena tidak mempunyai  kewibawaan  untuk  memimpin  banyak  orang.  Terlebih konteks  saat  itu,  keberlangsungan  sebuah  Negara  selalu  terancam  dan  dikondisikan  dalam suasana  perang  untuk  mempertahankan  eksistensinya,  sehingga  mau  ataupun  tidak  mau seorang pemimpin Negara harus cakap secara fisik dan cakap dalam memimpin peperangan. Oleh sebab itu, kecakapan mutlak dibutuhkan.
Kedua, kriteria  pemimpin  harus  dari  keturunan  Quraisy.  Pengamatan  Ibnu  Khaldun melihat  bahwa  kaum  Quraisy  mempunyai  kelebihan  yang  hampir  tidak  dimiliki  kaum  lain. Dalam  sejarah  terlihat  betapa  pesatnya  perluasan  daerah  kekuasaan  umat  Islam  hingga membentuk  peradaban  baru,  dan  memberikan  pengaruh  bagi  perkembangan  peradaban lainnya.
Karena itu, disinilah pentingnya menempatkan suku Quraisy di  garda terdepan dalam membangun  dan  mempertahankan  negara.  Mereka  merupakan  simbol  kekuatan  dan terbentuknya ‘ashabiyah bagi  bangsa  Arab,  sehingga  peranannya  sangat  sentral  dalam memperkokoh kekuatan Negara.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pemaparan  singkat  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  Menurut  Ibnu Khaldun,  ‘ ashabiyah adalah  karakteristik  sosial-politik  tertentu  yang  terdapat  dalam  suatu suku (komunitas),  dan berada pada kerangka kebudayaan desa. ‘ Ashabiyah adalah  kekuatan penggerak  negara  dan  merupakan  landasan  tegaknya  suatu  negara  atau  dinasti. Ashabiyah mempunyai peran  besar  dalam  perluasan negara  setelah  sebelumnya merupakan  landasan tegaknya  negara  tersebut.  Bila  ‘ ashabiyah itu  kuat,  maka  negara  yang  muncul akan  luas, sebaliknya bila  ‘ ashabiyah lemah , maka  luas  negara yang  muncul relatif terbatas.
Ashabiyah bisa merupakan alat perjuangan,  alat penyerang dan bertahan.  Dapat pula sebagai  alat  penyelesaian konflik  antar  golongan, yakni  bila  konflik  ini harus diselesaikan secara      kekerasan.  Dalam  masyarakat  menetap  tujuan  terakhir  ashabiyah  adalah  Mulk, kekuasaan-wibawa  yang  pada  akhirnya  melemahkan  kemauan  agar  dituruti,  kalau  perlu dengan  kekerasan.    Bilamana  negara  atau  dinasti  atau  mulk  tersebut  telah  mapan,  ia  akan berupaya menghancurkan  ‘ ashabiyah.
Pemikiran  Ibnu Khaldun tentang negara yaitu ‘ashabiyah mempunyai pengaruh yang sangat  signifikan  bagi  tercapainya  kekuasaan  dan  kelangsungan  politik.  Mulai  dari  awal gerakan  untuk  membangun  kekuatan,  kemudian  berlanjut  pada  tercapainya  kemenangan, bahkan sampai dalam tahap menjaga stabilitas sosial negara tersebut.
Sebaliknya, memudarnya ikatan ‘ashabiyah akan berpotensi melemahkan ketahanan negara  tersebut  dari  gempuran  musuh  maupun  dari  gejolak  internal,  serta  perubahan  zaman yang  semakin  berkembang  juga  berperan  dalam  menguji  dan  memberi  perlawanan  yang sangat berat juga
Negara yang terbentuk didasari pada ‘ ashabiyah , biasanya   berumur   tiga generasi, yakni  sekitar  120  tahun.  Satu  generasi  dihitung  umur  yang  biasa  bagi  seseorang  yaitu  40 tahun. Oleh karena itu, kunci utama dalam menjaga stabilitas, kontiniuitas, dan kelangsungan suatu negara itu terletak pada elemen bangsa  tersebut  terutama  pemimpinnya  dalam  menjaga kelangsungan  keterikatan ‘ashabiyah tersebut .

## Daftar Rujukan
Abdullah  Enan,  Muhammad.  2013. Biografi  Ibnu  Khaldun. Terj.  Machnun  Husein.  Cet  I. Jakarta: Zaman
Al-Allamah  Abdurrahman  bin  Muhammad  bin  Khaldun. 2014. Mukaddimah ,  terj.  Masturi Irham dkk Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Al-Khudhairi,  Zainal.  1987. Filsafat  Sejarah  Ibnu  Khaldun ,  Pent.  Ahmad  Rafi‟  Usmani.
Bandung: Penerbit Putaka Al-Maududi,  Abul  A‘la.  1995. Hukum  dan  Konstitusi  Sistem  Politik Islam, Terj.  Asep Hikmat, Bandung: Mizan
Anshori,  Subkhan.  2014. Filsafat  Islam  Antara  Ilmu  dan  Kepentingan. Jakarta:  Pustaka Azhar
Hitti, Philip  K. 1971. History  of  the  Arabs. New  York:  Harper  and Row
Ilham,  M.  2016. Konsep  Ashabiyah  dalam  Pemikiran  Politik  Ibnu  Kholdun ,  Jurnal  Politik Profetik Volume 04, No. 1
Iqbal,  Muhammad  &  Nasution,  Amin  Husein.  2015. Pemikiran  Politik  Islam:  Dari  Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer , Jakarta: Prenadamedia Group
Khaldun, Ibnu. 2011. Muqaddimah. Terj. Masturi Irham, Cet. I. Jakarta: Pustaka Alqausar Ma’arif,  Ahmad  Syafi’i.  1996. Ibnu  Khaldun  dalam  Pandangan  Penulis  Barat  dan  Timur . Jakarta: Gema Insani Press
Mahdi,  Muhsin.  1971. Ibn  Khaldun  Philosophy  of  History, Chicago,  The  University  of Chicago Press
Mansur. 2007. Model Kekuasaan Ibnu Khaldun . UNISA, Vol. XXX, no 66.
Pulungan, J.  Suyuthi.  1997. Fiqh  Siyasah;  Ajaran,  Sejarah,  dan Pemikiran, Jakarta: LsiK Raliby, Osman. 1965. Ibn Khaldun tentang Masyarakat dan Negara, Jakarta: Bulan Bintang Sjadzali,  Munawir. Islam  dan  Tata  Negara:  Ajaran  Sejarah  dan  Pemikiran  Kehidupan bernegara era modern. Jambi: Sultan thaha press. Sjadzali,  Munawir.  1993. Islam  dan  Tata  Negara:  Ajaran  Sejarah  dan  Pemikiran .  Jakarta: UI-press
Sofiuddin,  Muh.  2015. Pandangan  Ibnu  Khaldun  Tentang  Manusia  dan  Masyarakat. Yogyakarta: UGM Syam, Firdaus. 2000. Pemikiran Politik Barat. Jakarta: Bumi Aksara. Watt,  W.    Montgomery.  1972. Islamic  Philosophy  and  Theology, Edinburg:  Edinburg University Press
Wulpiah. 2016. Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar . Jurnal Asy-Syar’iyyah, Vol. 1, No. 1
Zainuddin,  Abdul  Rahman.  1992. Kekuasaan  dan  Negara:  Pemikiran  Politik  Ibnu Khaldun , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.