## Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis
http :// w w w. inf eb . o rg 2023 Vol. 5 N o.   3 Hal: 664-669 e-ISSN: 2714-8491

## Ketimpangan dan Prospek Perekonomian di Pulau Sumatera
Anna Yulianita 1  , Dede Mardhian 2 , Mukhlis 3
1,2,3 Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan
annayulia@unsri.ac.id

## Abstract
Sumatra Island is the third largest island in Indonesia which has extraordinary natural resource potential. Sumatra Island has 10  provinces  which  are  the  islands  with  the  most  provinces  in  Indonesia.  Each  province  has  different  resources  and geographical  conditions so that inequality  occurs  with an uneven  economy. This study aims to identify leading sectors and prospective sectors in each province in Sumatra. The analysis was carried out on economic inequality between provinces in Sumatra.  This  study  uses  the  Location  Quotient  (LQ),  Dynamic  Location  Quotient  (DLQ)  and  Williamson  Index  (WI) approaches.  The  results  showed  that  10  provinces  in  the  Sumatra  region  had  1  province  experiencing  high  category inequality, 4 provinces experiencing  medium category  inequality, and 5 provinces  experiencing low  category  inequality.  In the LQ analysis it is known that the leading sector for the province in the Sumatra region is the agricultural sector; Forestry and Fisheries; Water Procurement; Waste disposal; Waste Management; Waste and Remediation; and Mining and Quarrying Sector. In the DLQ analysis it is known that each economic sector has prospects for development in the future. The sectors to be developed are Electricity and Gas Procurement; Wholesale and Retail Trade; and Car and Motorcycle Workshop. So that this  research  can  be  used  as  material  for  consideration  and  reference  for  local  governments  in  making  policies  and synergizing in development in Sumatra.
Keywords: Inequality  and  Prospects,  Economic  Base,  Dynamic  Location  Quotient  (DLQ),  Location  Quotient  (LQ), Williamson Index (IW).

## Abstrak
Pulau  Sumatera  adalah  pulau  terbesar  ketiga  di  Indonesia  yang  memiliki  potensi  sumber  daya  alam  yang  luar  biasa.  Pulau Sumatera  memiliki  10  provinsi  yang  merupakan  pulau  dengan  provinsi  terbanyak  di  Indonesia.  Setiap  propinsi  memiliki sumber  daya  dan  kondisi  geografis  yang  berbeda  sehingga  terjadinya  ketimpangan  dengan  tidak  meratanya  perekonomian. Kajian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  sektor  unggulan  dan  sektor  prospektif  di  setiap  provinsi  di  Sumatera.  Analisis dilakukan terhadap ketimpangan perekonomian antar provinsi di Sumatera. Penelitian ini menggunakan pendekatan Location Quotient  (LQ),  Dynamic  Location  Quotient  (DLQ)  dan  Williamson  Index  (WI).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  10 provinsi di wilayah Sumatera terdapat 1 provinsi mengalami ketimpangan kategori tinggi, 4 provinsi mengalami ketimpangan kategori sedang, dan 5 provinsi  mengalami ketimpangan kategori rendah.  Pada analisis LQ diketahui bahwa leading sector untuk  provinsi  di  wilayah  Sumatera  adalah  sektor  Pertanian;  Kehutanan  dan  Perikanan;  Pengadaan  Air;  Pembuangan Limbah;  Pengelolaan  Limbah;  Limbah  dan  Remediasi;  dan  Sektor  Pertambangan  dan  Penggalian.  Pada  analisis  DLQ diketahui  bahwa  masing-masing  sektor  ekonomi  memiliki  prospek  untuk  dikembangkan  di  masa  mendatang.  Sektor  yang dikembangkan adalah Pengadaan Listrik dan Gas; Perdagangan Besar dan Eceran; dan Bengkel Mobil dan Motor. Sehingga penelitian  ini  dapat    menjadi  bahan  pertimbangan  dan  acuan  bagi  pemerintah  daerah  dalam  mengambil  kebijakan  dan bersinergi dalam pembangunan di Sumatera.
Kata kunci: Ketimpangan dan Prosprek, Basis Ekonomi, Dynamic Location Quotient (DLQ), Location Quotient (LQ), Indeks Williamson (IW).
INFEB is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.

## 1. Pendahuluan
Pulau  Sumatera  merupakan  pulau  terbesar  ketiga  di Indonesia  yang  memiliki  potensi  sumber  daya  alam yang  luar  biasa.  Pulau  ini  terdiri  dari  10  provinsi sehingga  menjadikan  Pulau  Sumatera  sebagai  pulau dengan provinsi terbanyak. Kesepuluh provinsi tersebut memiliki  kondisi  geografis  dan  sumber  daya  yang berbeda-beda yang berdampak pada perbedaan perekonomian  dan  kesejahteraan  masyarakat  di  setiap provinsi.  Potensi  sumber  daya  dan  kondisi  geografis yang berbeda di setiap daerah menjadi dasar terjadinya ketimpangan.  Akibatnya,  kemampuan  suatu  daerah untuk  melakukan  proses  pembangunan  juga  berbeda,
hal ini dapat membuat garis keturunan dimana terdapat daerah  maju  dan  daerah  tertinggal.  Adanya  disparitas antar wilayah dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan  masyarakat  antar  wilayah.  Aspek ketimpangan pembangunan antar daerah  juga  memiliki keterkaitan dengan rumusan dalam kebijakan pembangunan  daerah  yang  dibuat  oleh  pemerintah daerah [ 1 ].
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat  yaitu  melalui  pelaksanaan  desentralisasi dan  otonomi  daerah  dalam  sistem  pemerintahan. Pengelolaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  dengan  desentralisasi  fiskal  karena  masing-
masing  daerah  yang  mengetahui  karakteristiknya. Daerah yang terbaik dapat melaksanakan pembangunan sesuai  dengan  kebutuhannya  masing-masing.  Otonomi daerah  dengan  memberdayakan  potensi  dapat  berhasil apabila sektor unggulan daerah dapat dioptimalkan [ 2 ]. Sektor  unggulan  tersebut  penting  untuk  menentukan prioritas  pembangunan  dan  mengurangi  ketimpangan. Desentralisasi  fiskal  dapat  berperan  penting  dalam mengurangi  ketimpangan  [ 3 ].  Desentralisasi  fiskal memiliki  hubungan  yang  negatif  dan  signifikan terhadap  ketimpangan  wilayah  [ 4 ],  [ 5 ].  Hubungan negatif berdampak  pada  penurunan  pendapatan nasional.
Kondisi  daerah  yang  bervariasi  dalam    sektor  sosial ekonomi  pada  keterbatasan  infrastruktur,  kepadatan penduduk,  dan  pengangguran  memiliki  peran  penting dalam  program  pengentasan  kemiskinan  tidak  berjalan dengan  baik.  Peran  transfer  pemerintah  pusat  ke pemerintah  daerah  dalam  dana  desa  sebagai  bentuk desentralisasi  fiskal.  Transfer  dana  desa  yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  pedesaan yang  merupakan  mayoritas  penduduk  miskin  di Indonesia [ 6 ].
Ketimpangan  merupakan  fenomena  yang terjadi  dalam perekonomian nasional dimana terdapat perbedaan atau kesenjangan  antara  setiap  anggota  masyarakat  dalam kegiatan  ekonomi,  termasuk  perbedaan  kegiatan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya [ 7 ]. Ketimpangan  pada  disebabkan  oleh  perbedaan  potensi sumber  daya  alam  dan  perbedaan  kondisi  demografis yang  terdapat  di  setiap  daerah.  Akibat  dari  perbedaan dalam  kemampuan  suatu  daerah  untuk  mendorong proses  pembangunan  juga  berbeda.  Berdasarkan penelitian  yang  ada  bahwa  terdapat  pengaruh  sumber daya  alam  terhadap  ketimpangan.  Keadaan  ini disebabkan  oleh  perbedaan  potensi  sumber  daya  alam dan  perbedaan  kondisi  demografi  yang  tersedia  di setiap  daerah  [ 8 ],  [ 9 ].  Hasil  sebaliknya  menunjukkan suatu  perbedaan  yang  mencolok  dimana  dijelaskan bahwa  sumber  daya  alam  minyak  berpengaruh  negatif terhadap ketimpangan pendapatan dalam jangka pendek [ 10 ].  Sumber  daya  batubara  tidak  merata  dan mengakibatkan  ketimpangan  yang  signifikan  di berbagai daerah [ 11 ], [ 12 ].
Terdapat 5 provinsi di Sumatera  yang  memiliki  indeks ketimpangan  lebih  besar  dari  rata-rata  yaitu  Provinsi Aceh,  Sumatera  Utara,  Riau,  Sumatera  Selatan  dan Kepulauan Riau propinsi. Studi ini didukung oleh [ 13 ]. Provinsi Sumatera Barat dan Bangka Belitung termasuk dalam  kategori  ketimpangan  rendah  dan  kategori ketimpangan  tinggi  terdapat  pada  provinsi  Jambi  dan Kepulauan Riau [ 14 ], [ 15 ], [ 16 ], [ 12 ], [ 17 ].
Laju  pertumbuhan  ekonomi  suatu  wilayah  ditentukan oleh  besarnya  peningkatan  ekspor  dari  wilayah tersebut.  Kegiatan  ekonomi  dikelompokkan  menjadi kegiatan  nasional  dan  kegiatan  non  basis  dan  hanya kegiatan  basis  yang  dapat  mendorong  pertumbuhan ekonomi [ 18 ]. Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk  mengidentifikasi  apakah  suatu  sektor  atau
subsektor  ekonomi  tergolong  kategori  basis  atau  non basis  adalah  dengan  menggunakan  metode  Location Quotient  (LQ).  Teknik  LQ  dapat  dibagi  menjadi  dua yaitu  Static  Location  Quotient  (SLQ)  dan  Dynamic Location  Quotient  (DLQ)  [ 19 ].  Analisis  LQ  dan  DLQ dalam  sektor  pertanian,  kehutanan  dan  perikanan, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; bidang administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, bidang pelayanan kesehatan  dan  kegiatan  sosial  dapat  membantu pembangunan  [ 20 ].  Analisis  LQ  di  Wilayah  Regional Sumatera menyimpulkan bahwa secara umum memiliki keunggulan pada sektor pertanian dan sektor pertambangan  [ 16 ].  Hampir  seluruh  provinsi  di Sumatera  memiliki  keunggulan  komparatif  di  bidang pertanian [ 21 ], [ 22 ].  Sektor perikanan merupakan basis unggulan  bagi  prospek  perekonomian  daerah  [ 23 ]  dan sektor  Pertanian  dan  Kehutanan  termasuk  sektor  yang dapat  diprioritaskan  dalam  pembangunan  ekonomi yang dipengerahui oleh lokasi [ 24 ].
Pulau  Sumatera  memiliki  kontribusi  Produk  Domestik Bruto (PDB) terbesar kedua di Indonesia  yaitu  sebesar 21,4  persen  setelah  Pulau  Jawa  sebesar  59,3  persen [ 25 ].  Pulau  Sumatera  memiliki  potensi  yang  sangat besar  dalam  pembangunan  ekonomi.  Maka  tujuan penelitian ini adalah menganalisis sektor apa saja yang menjadi  unggulan  dan  ketimpangan  yang  memiliki prospek  ekonomi  yang  dapat  dikembangkan  di  setiap provinsi  di  wilayah  Sumatera.  Sehingga  penelitian  ini dapat    menjadi  bahan  pertimbangan  dan  acuan  bagi pemerintah  daerah  dalam  mengambil  kebijakan  dan bersinergi dalam pembangunan di Sumatera.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  mengukur  seberapa  besar  tingkat ketimpangan  di  10  provinsi  di  Pulau  Sumatera  dalam mengidentifikasi sektor unggulan dan sektor prospektif di masing-masing provinsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan  Indeks  Williamson  (IW),  LQ,  dan  DLQ periode  2013-2020.  IW    digunakan  untuk  mengukur tingkat  ketimpangan  antar  wilayah  melalui  pendekatan jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  per  kapita.  Formula  yang  digunakan  adalah menjumlahkan  selisih  PDRB  per  kapita  suatu  daerah dengan  daerah  yang  lebih  tinggi  tingkatannya  [ 26 ]. Perbandingan  dilakukan  pada  tingkat  kecamatan  dan kabupaten/kota,  kabupaten/kota  dan  provinsi  serta menimbang  proporsinya.  penduduk  suatu  daerah.  [ 27 ]. Dalam  penentuan  nilai  IW    dan  menentukan  kriteria dengan  angka  Indeks  0  (nol)  yang  berarti  tidak  ada ketimpangan ekonomi. Indeks lebih dari nol menunjukan  terjadi  ketimpangan  antar  daerah  atau kota. Semakin besar angka indeks berarti semakin besar ketimpangan  ekonomi  antar  daerah  atau  kota.  Indeks ini  membantu  dalam  mengetahui  dan  menjelaskan kondisi ketimpangan pendapatan menggunakan analisis IW.
Analisis  LQ  bertujuan  untuk  menentukan  sektor unggulan di suatu daerah dengan cara membandingkan besar  kecilnya  peran  suatu  sektor  di  suatu  daerah dengan  peran  sektor  tersebut  secara  nasional,  dengan
kata  lain  membandingkan  kontribusi  masing-masing sektor  terhadap  pembentukan  negara.  LQ  adalah perbandingan  peran  sektor  atau  industri  di  kabupaten atau  kota  terhadap  peran  sektor  atau  industri  di provinsi.  Cara mengukur LQ melalui nilai tambah atau PDRB  dan  pendekatan  tenaga  kerja  [ 28 ].  Analisis  ini dilakukan untuk mengetahui jenis sektor basis dan non basis.   Perhitungan  ini  diperoleh  nilai  klasifikasi  untuk menentukan  sektor  yang  menjadi  unggulan  [ 29 ],  [ 14 ]. Deskripsi nilai LG terdiri atas:
a. Jika  nilai  LQ  besar  dari  1  maka  sektor  tersebut dapat dikatakan sebagai sektor potensial (basis).
b. Jika  nilai  LQ  <  1  maka  sektor  tersebut  bukan merupakan sektor potensial (non basis).
c. Jika LQ = 1 maka peminatan tingkat provinsi sama dengan tingkat nasional.
Analisis  DLQ  digunakan  sebagai  alternatif  untuk melengkapi  kelemahan  analisis  LQ.  Metode  ini bertujuan  untuk  mengetahui  peran  sektor  prioritas  ke depan. Nilai DLQ adalah analisis yang dapat membantu mengetahui  adanya  perubahan  atau  reposisi  sektoral [30]. DLQ bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat sektor yang semula merupakan sektor basis pada waktu tertentu  dan  berubah  menjadi  sektor  non-basis  atau sebaliknya.  Awalnya  sektor  non-basis  maka  dapat berubah  menjadi  sektor  basis.  DLQ  merupakan modifikasi  bentuk  SLQ  dengan  kombinasi  besaran PDRB melalui nilai sektor dan subsektor produksi dari satu  periode  ke  periode  berikutnya.  Hasil  perhitungan DLQ terdapat kriteria:
a. Jika nilai DLQ besar dari 1 maka laju pertumbuhan sektor  i  terhadap  laju  pertumbuhan  PDRB  provinsi lebih  cepat  dari  proporsi  laju  pertumbuhan  sektor yang  sama  terhadap  laju  pertumbuhan  GNP Nasional.
b. Jika nilai DLQ kecil dari 1 maka laju pertumbuhan sektor  i  terhadap  laju  pertumbuhan  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  provinsi  lebih rendah  dari  proporsi  laju  pertumbuhan  sektor  yang sama terhadap laju pertumbuhan GNP Nasional.
c. Jika  DLQ  sama  dengan  1  maka  proporsi  laju pertumbuhan  sektor  i  terhadap  laju  pertumbuhan PDRB  provinsi  sebanding  dengan  proporsi  laju pertumbuhan  sektor  yang  sama  terhadap  laju pertumbuhan GNP Nasional.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Indeks Williamson (IW)
Ketimpangan  wilayah  menggambarkan  perbedaan distribusi  pendapatan  masyarakat di  suatu wilayah dan dalam  kurun  waktu  tertentu.  Alat  ukur  ketimpangan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  IW    yang menggambarkan  ketimpangan  setiap  provinsi  di  Pulau Sumatera dan disajikan pada Gambar 1.

## Gambar 1. Rata-rata Ketimpangan Provinsi di WilayahSumatera Tahun 2013-2020
Gambar 1 menunjukan Provinsi yang memiliki skor IW dalam kategori tinggi adalah Provinsi Sumatera Selatan dengan  skor  IW  sebesar  0,713.  Kemudian  provinsi yang  memiliki  rata-rata  nilai  ketimpangan  kategori sedang  antara  lain  Provinsi  Sumatera  Utara  dengan nilai  IW  0,560,  Provinsi  Kepulauan  Riau  yaitu  0,487, kemudian  Provinsi  Jambi  dengan  nilai  0,477  dan disusul  Provinsi  Bengkulu  dengan  rata-rata  nilai ketimpangan  sebesar  0,415.  Sedangkan  daerah  dengan tingkat  ketimpangan  rata-rata  rendah  dimiliki  oleh Provinsi  Riau  dengan  nilai  rata-rata  0,383,  Provinsi Aceh  dengan  nilai  IW  0,367,  Provinsi  Sumatera  Barat dengan  nilai  0,265,  Provinsi  Lampung  dengan  nilai rata-rata  0,262  dan  Bangka.  Provinsi  Belitung  dengan nilai  ketimpangan  sebesar  0,195.  Hasil  penelitian  ini sedikit  berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Mansyur  dan  Utomo  pada  tahun  2021  dimana  dalam kajian  tahun  2005-2010  dengan  menggunakan  alat analisis  IW  ,  provinsi  yang  mengalami  ketimpangan kategori  tinggi  adalah  Aceh,  Riau,  Sumatera  Selatan, dan  Kepulauan  Riau  [ 16 ].  Kemudian  provinsi  yang mengalami  ketimpangan  kategori  sedang  adalah provinsi  Sumatera  Utara,  Sumatera  Barat,  Jambi, Bengkulu  dan  Bangka  Belitung,  sedangkan  provinsi yang  mengalami  ketimpangan  kategori  rendah  adalah Provinsi Lampung.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Rusdi  et  al  pada  tahun  2018,  dimana  pada  tahun penelitian  2012-2016  dengan  menggunakan  alat analisis  IW  [ 16 ].  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa Provinsi  Sumatera  Barat,  Lampung  dan  Provinsi Bangka Belitung termasuk dalam kategori ketimpangan rendah. Kategori ketimpangan tinggi terdapat perbedaan.  yaitu  Provinsi  Riau,  Jambi  dan  Provinsi Kepulauan Riau [ 13 ].
3.2. Location Quotient (LQ).
Gambar 2. Sektor Basis Ekonomi Propinsi di Wilayah Sumatera Berdasarkan Location Quotient
Pada  Gambar  2  menunjukan  sektor  ekonomi  unggulan terlihat  bahwa  di  Provinsi  Aceh  terdapat  7  sektor unggulan,  yang  terbesar  adalah  sektor  pelayanan kesehatan  dan  kegiatan  sosial  dengan  nilai  Location Quotient  sebesar  2,48,  Provinsi  Sumatera  Utara  dan Provinsi  Lampung  masing-masing  memiliki  sektor unggulan  dengan  nilai  Location  Quotient  tertinggi adalah  sektor  pertanian,  kehutanan  dan  perikanan, maka  Provinsi  Sumatera  Barat  memiliki  8  sektor unggulan  dan  sektor  transportasi  dan  pergudangan menjadi sektor unggulan.
Kemudian  provinsi  Riau,  Jambi,  Sumatera  Selatan, Bangka  Belitung  dan  Kepulauan  Riau  memiliki  sektor yang  paling  diunggulkan  yaitu  sektor  pertambangan dan penggalian. Kemudian Provinsi Bengkulu memiliki 9  sektor  unggulan  dengan  sektor  unggulan  terbanyak adalah  sektor  penyediaan  air  bersih,  pengelolaan sampah, persampahan dan daur ulang.  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aji dan Nasriyah [ 14 ].
3.3. Dynamic Location Quotient (DLQ).
DLQ  digunakan  untuk  mengetahui  prospek  sektor  di suatu  wilayah,  apakah  di  masa  mendatang  sektor tertentu  dapat  bertahan  sebagai  sektor  basis  atau  tidak dan  sebaliknya.  Hasil  perhitungan  DLQ  untuk  setiap provinsi di wilayah Sumatera disajikan pada Gambar 3.
Gambar 3. Potensi Sektor Ekonomi di Wilayah Sumatera Berdasarkan Dynamic Location Quotient
Gambar  3  terlihat  sektor  yang  paling  dominan  untuk dikembangkan  ke  depan  dilihat  dari  nilai  kontribusi DLQ-nya  adalah  sektor  pertambangan  dan  penggalian, dimana  sektor  ini  memiliki  nilai  DLQ  tertinggi  untuk
Provinsi  Sumatera  Utara,  Sumatera  Barat,  Provinsi Jambi,  Sumatera  Selatan,  Lampung  dan  Kepulauan Riau.  Kemudian  sektor  potensial  dan  nilai  DLQ  yang dominan  adalah  sektor  pengadaan  listrik  dan  gas dimana  sektor  ini  memiliki  nilai  DLQ  tertinggi  dari Provinsi Aceh, Riau, Bengkulu dan Bangka Belitung.Pada  analisis  DLQ  diketahui  bahwa  masing- masing  sektor  ekonomi  memiliki  prospek  untuk dikembangkan  di  masa  mendatangprovinsi  di  wilayah Sumatera  adalah  bidang  pengadaan  listrik  dan  gasdan sektor  dari  perdagangan  grosir  dan  eceran;  reparasi mobil dan motor. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rini dan Khoirudin [ 30 ] [ 31 ].
Berdasarkan dari analisis terdapat:
a. Provinsi  Aceh  Dalam  analisis  IW  ,  Provinsi  Aceh mengalami penurunan tingkat ketimpangan pembangunan pada tahun 2013-2018, namun terjadi sedikit  peningkatan  pada  masa  pandemi  Covid-19 yaitu  pada  tahun  2019-2020.  Nilai  rata-rata ketimpangan  di  Provinsi  Aceh  tahun  2013-2020 termasuk  dalam  kategori  ketimpangan  rendah dengan  nilai  IW  sebesar  0,367.  Provinsi  Aceh memiliki  5  sektor  ekonomi  unggulan  serta  prospek pengembangan  yaitu  sektor  pertanian,  kehutanan dan  perikanan,  sektor  perdagangan  besar  dan eceran, sektor real estate, sektor wajib pemerintahan dan  pertahanan,  jaminan  sosial  dan  pelayanan kesehatan. dan bidang kegiatan sosial.
b. Provinsi  Sumatera  Utara  Dalam  analisis  IW  , tingkat  ketimpangan  di  Provinsi  Sumatera  Utara berfluktuasi,  sedangkan  rata-rata  nilai  ketimpangan di  Provinsi  Sumatera  Utara  tahun  2013-2020 termasuk  dalam  kategori  ketimpangan  sedang dengan  nilai  IW  sebesar  0,560.  Provinsi  Sumatera Utara  memiliki  3  sektor  ekonomi  unggulan  yang memiliki  prospek  pengembangan  yaitu  sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan  besar  dan  eceran,  serta  sektor  real estate.
c. Provinsi  Sumatera  Barat  Tingkat  ketimpangan Provinsi  Sumatera  Barat  memiliki  kecenderungan yang  terus  meningkat,  namun  rata-rata  nilai ketimpangan  di  Provinsi  Sumatera  Barat  tahun 2013-2020  berada  pada  kategori  ketimpangan rendah  dengan  nilai  IW  sebesar  0,265.  Provinsi Sumatera  Barat  memiliki  3  sektor  ekonomi unggulan  serta prospek pengembangan  yaitu  sektor perdagangan besar dan eceran, sektor penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pertahanan wajib jaminan sosial serta sektor jasa pendidikan.
d. Provinsi  Riau,  Provinsi  Riau  memiliki  nilai ketimpangan  yang selalu  menurun, sedangkan rata- rata nilai ketimpangan di Provinsi Riau tahun 2013- 2020 termasuk dalam kategori ketimpangan rendah dengan  nilai  IW  sebesar  0,383.  Terdapat  2  sektor ekonomi yang menjadi unggulan dan prospek untuk dikembangkan  oleh  Provinsi  Riau  yaitu  sektor pertanian,  kehutanan  dan  perikanan  serta  sektor industri pengolahan.
e. Provinsi  Jambi  dalam  analisis  IW  mengalami penurunan tingkat ketimpangan pembangunan pada tahun 2013-2017, sedangkan nilai rata-rata ketimpangan  di  Provinsi  Jambi  pada  tahun  2013- 2020 termasuk dalam kategori ketimpangan sedang dengan  Nilai  IW  sebesar  0,477.  Provinsi  Jambi memiliki 4 sektor ekonomi unggulan yang memiliki prospek  pengembangan  yaitu  pertanian,  kehutanan dan  perikanan,  pertambangan  dan  penggalian, administrasi pemerintahan, pertahanan dan  jaminan sosial wajib serta pelayanan kesehatan dan kegiatan sosial.
f. Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai ketimpangan  yang  fluktuatif,  sedangkan  rata-rata nilai  ketimpangan  di  Provinsi  Sumatera  Selatan tahun 2013-2020 termasuk dalam kategori ketimpangan  tinggi  dengan  nilai  IW  sebesar  0,713. Terdapat  2  sektor  ekonomi  yang  menjadi  unggulan dan  prospek  untuk  dikembangkan  oleh  Provinsi Sumatera  Selatan  yaitu  sektor  pertambangan  dan penggalian dan sektor real estate.
g. Tingkat  ketimpangan  Provinsi  Bengkulu  memiliki kecenderungan  yang  terus  meningkat,  namun  rata- rata  nilai  ketimpangan  di  Provinsi  Bengkulu  tahun 2013-2020  termasuk  dalam  kategori  ketimpangan sedang  dengan  nilai  IW  sebesar  0,415.  Provinsi Bengkulu  memiliki  4  sektor  ekonomi  unggulan yang  memiliki  prospek  pengembangan  yaitu  sektor perdagangan besar dan eceran, sektor pengangkutan dan  pergudangan,  sektor  real  estate  serta  sektor penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pertahanan jaminan sosial wajib.
h. Provinsi Lampung memiliki nilai ketimpangan yang cukup stabil, sedangkan rata-rata nilai ketimpangan di Provinsi Lampung tahun 2013-2020 berada pada kategori  ketimpangan  rendah  dengan  nilai  IW sebesar  0,262.  Terdapat  2  sektor  ekonomi  yang menjadi unggulan dan prospek untuk dikembangkan oleh Provinsi Lampung yaitu sektor transportasi dan pergudangan serta sektor real estate.
i. Tingkat  ketimpangan  di  Provinsi  Bangka  Belitung memiliki  kecenderungan  yang  terus  meningkat, namun  rata-rata  nilai  ketimpangan  di  Provinsi Bangka  Belitung  tahun  2013-2020  berada  pada kategori  ketimpangan  rendah  dengan  nilai  IW sebesar 0,195. Provinsi Bangka Belitung memiliki 4 sektor ekonomi unggulan dan prospek pengembangan  yaitu  sektor  pertanian,  kehutanan dan  perikanan,  sektor  perdagangan  besar  dan eceran, sektor real estate serta sektor jaminan sosial wajib administrasi pemerintahan dan pertahanan.
j. Tingkat  ketimpangan  di  Provinsi  Kepulauan  Riau selalu  mengalami  penurunan,  sedangkan  rata-rata nilai ketimpangan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013-2020  berada  pada  kategori  ketimpangan sedang  dengan  IW  nilai  0,487.  Provinsi  Kepulauan
Riau  memiliki  3  sektor  ekonomi  unggulan  dan prospek  pengembangan  yaitu  sektor  pertambangan
dan  penggalian,  sektor  industri  pengolahan  dan sektor konstruksi.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dari 10 provinsi di wilayah Sumatera, 1 provinsi mengalami ketimpangan  kategori  tinggi,  4  provinsi  mengalami ketimpangan kategori sedang dan 5 provinsi mengalami ketimpangan  kategori  rendah.  Dalam  analisis  LQ diketahui  bahwa  sektor  unggulan  provinsi  di  wilayah Sumatera  adalah  sektorPertanian,  Kehutanan  dan Perikanan, sektor Pengadaan Air, Pembuangan Limbah, Pengelolaan  Limbah  dan  Remediasi  dan  sektor Pertambangan  dan  Penggalian.  Kemudian  dengan analisis  DLQ  diketahui  bahwa  sektor  ekonomi memiliki  prospek  untuk  dikembangkan  di  masa  depan masing-masingprovinsi  di  wilayah  Sumateraadalah Bidang  Pengadaan  Listrik  dan  Gasdan  Sektor  dar Perdagangan  Besar  dan  Eceran;  Bengkel  Mobil  dan Motor.

## Daftar Rujukan
[1] Nurhemi,  N.,  &  R,  G.  S.  (2015).  Dampak  Otonomi  Keuangan Daerah  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Indonesia. Buletin Ekonomi  Moneter  dan  Perbankan,  18 (2),  183–206.  DOI: https://doi.org/10.21098/bemp.v18i2.522 .
[2] Handayani,  S.,  &  Nasution,  A.  (2022).  Kluster  Komoditi Unggulan  Perkebunan  Kabupaten  Simeulue  Provinsi  Aceh.
Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, 13 (2). DOI: https://doi.org/10.22373/jep.v13i2.767 .
[3] Bojanic,  A.  N.  (2018).  The  impact  of  fiscal  decentralization  on growth, inflation and inequality in the Americas. CEPAL Review, 2018 (124), 57–77. DOI: https://doi.org/10.18356/31c71be8-en .
[4] Wibowo,  E.  A.,  &  Oktivalerina,  A.  (2022).  Analisis  Dampak Kebijakan  Desentralisasi  Fiskal  terhadap  Penurunan  Tingkat Kemiskinan  pada  Kabupaten/Kota:  Studi  Kasus  Indonesia  pada 2010  -  2018. Bappenas  Working  Papers,  5 (1),  97–119.  DOI: https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.117 .
[5] Syamsir,  A.,  &  Rahman,  A.  (2018).  Menelusur  Ketimpangan Distribusi  Pendapatan  Kabupaten  dan  Kota. EcceS  (Economics, Social, and Development Studies), 5 (1), 22. DOI: https://doi.org/10.24252/ecc.v5i1.5235 .
[6] Kharisma,  B.,  S.  Remi,  S.,  Syaiful,  M.,  &  Abdillah,  R.  (2020). The Impact of  Local  Governments’ Social  Transfers on Poverty Reduction  In  Indonesia. Jurnal  Ecodemica:  Jurnal  Ekonomi,
Manajemen, Dan Bisnis, 4 (2), 330–340. DOI: https://doi.org/10.31294/jeco.v4i2.8565 .
[7] Ambarita,  Y.  M.  R.,  &  Sirait,  T.  (2020).  Penerapan  Model Gravitasi  Data  Panel:  Kajian  Perdagangan  Internasional Indonesia ke Negara Anggota Asean. Seminar Nasional Official
Statistics, 2019 (1), 726–737. DOI:
https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.85 .
[8] Yuliana,  D.  (2017).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Belanja Modal dan Kesempatan Kerja terhadap Jumlah Penduduk Miskin di  Provinsi  Jambi. E-Jurnal  Perspektif  Ekonomi  Dan Pembangunan Daerah, 5 (2). DOI:
https://doi.org/10.22437/pdpd.v5i2.4098 .
[9] Suryaningrum,  D.,  &  Muchtolifah,  M.  (2022).  Analisis  Potensi dan  Disparitas  Ekonomi  Antar  Wilayah  Kabupaten  di  Wilayah Jawa  Timur  Bagian  Timur. Journal  of  Economics  Development Issues,  5 (1),  37–47.  DOI: https://doi.org/10.33005/jedi.v5i1.116 .
[10] Effendy, C. A., & Djohan, S. (2022). Pengaruh jumlah penduduk yang  bekerja  dan  investasi  swasta  terhadap  pertumbuhan ekonomi  dan  ketimpangan  pendapatan  antar  kabupaten/kota.
KINERJA, 18 (4), 680–688. DOI:
https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.10558 .
[11] Avom,  D.,  Ntsame  Ovono,  N.,  &  Ongo  Nkoa,  E.  (2022). Revisiting  the  effects  of  natural  resources  on  income  inequality in  Sub-Saharan  Africa. International  Journal  of  Development Issues,  21 (3),  389–412.  DOI: https://doi.org/10.1108/IJDI-02- 2022-0036 .
[12] Ridho,  M.,  Zulgani,  Z.,  &  Achmad,  E.  (2022).  Analisis ketimpangan  pembangunan  wilayah  antar  provinsi  di  Pulau Sumatera. E-Jurnal  Perspektif  Ekonomi  Dan  Pembangunan Daerah, 11 (1), 47–58. DOI:
https://doi.org/10.22437/pdpd.v11i1.14005 .
[13] Andhiani,  K.  D.,  Erfit,  E.,  &  Bhakti,  A.  (2018).  Analisis pertumbuhan  ekonomi  dan  ketimpangan  pembangunan  di Wilayah Sumatera. E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah, 7 (1), 26–34. DOI:
https://doi.org/10.22437/pdpd.v7i1.4602 .
[14] Sulikah Asmorowati, Jusuf Irianto, Kristina Bella, & Dwi Retno Ayu Novianti. (2022). Akselerasi Penerapan Digital Governance dalam  Meningkatkan  Resilience  (Ketahanan)  Masyarakat  Desa di  Era  Covid-19  di  Kecamatan  Rengel,  Tuban. Jurnal  Layanan Masyarakat  (Journal  of  Public  Services),  6 (2),  259–266.  DOI: https://doi.org/10.20473/jlm.v6i2.2022.259-266 .
[15] Dersi  Herka  Mayu,  Wijayanto,  D.,  Mudzakir,  A.  K.,  & Kurniawan,  K.  (2021).  Penentuan  Komoditas  Unggulan Perikanan  Tangkap  di  Perairan  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung. Marine  Fisheries :  Journal  of  Marine  Fisheries Technology and Management, 12 (1), 47–58. DOI: https://doi.org/10.29244/jmf.v12i1.33762 .
[16] Mansyur,  A.  I.,  &  Utomo,  A.  P.  (2021).  Penerapan  Model Regresi  Data  Panel:  Determinan  PDRB  Sektor  Unggulan  di Provinsi  Riau  Tahun  2015-2019. Seminar  Nasional  Official Statistics, 2021 (1), 421–430. DOI:
https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.899 .
[17] Saputra, P. A., Syahrial, S., & Dermawan, A. (2022). Komoditas Unggulan  dan  Daya  Saing  Sektor  Pertanian  di  Kabupaten Sijunjung  Provinsi  Sumatera  Barat. Jurnal  STEI  Ekonomi,
31 (02), 53–59. DOI: https://doi.org/10.36406/jemi.v31i02.692 .
[18] West,  G.  P.,  Bamford,  C.  E.,  &  Marsden,  J.  W.  (2008). Contrasting  entrepreneurial  economic  development  in  emerging latin  american  economies:  Applications  and  extensions  of resource-based  theory. Entrepreneurship:  Theory  and  Practice, 32 (1), 15–36.
DOI:
https://doi.org/10.1111/j.1540- 6520.2007.00214.x .
[19] Syukur,  R.,  Patiung,  M.,  &  Hermawati,  D.  T.  (2021).  Analisis Sektor  Pertanian,  Kehutanan  dan  Perikanan  Sebagai  Sektor Potensial  yang  Berkelanjutan di Kabupaten  Banyuwangi. Jurnal Ilmiah Sosio Agribis, 21 (1). DOI: https://doi.org/10.30742/jisa21120211349 .
[20] Karmini, K., Saroyo, S., Karyati, K., Widiati, K. Y., Widuri, N.,
&  Sulichantini,  E.  D.  (2022).  Sektor  Unggulan  di  Kabupaten Kutai  Barat  dan  Kontribusinya  dalam  Penyerapan  Tenaga  Kerja
di Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Riset Pembangunan, 5 (1), 22–32. DOI: https://doi.org/10.36087/jrp.v5i1.114 .
[21] Saragih,  J.  R.,  Siburian,  A.,  Harmain,  U.,  &  Purba,  T.  (2021). Komoditas  Unggulan  dan  Potensial  Sektor  Pertanian  Kabupaten Simalungun,  Provinsi  Sumatera  Utara. Agro  Bali:  Agricultural Journal,  4 (1),  51–62.  DOI: https://doi.org/10.37637/ab.v0i0.633 .
[22] Darwanto, D., & Raharjo, S. T. (2018). Pengembangan Produksi Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (Umkm)  Sektor  Pertanian Berbasis  Potensi  Lokal. Jurnal  Riset  Ekonomi  Manajemen (REKOMEN), 1 (2), 27–36. DOI: https://doi.org/10.31002/rn.v1i2.710 .
[23] Tanjung,  G.  S.,  Pujiyanto,  M.  A.,  Farichah,  L.,  &  Anggraini,  F. E. (2022). Potensi Sektor Pertanian dalam Prioritas
Pembangunan  Ekonomi  Kabupaten  Belitung. Jurnal  Pertanian Cemara, 19 (2), 110–123. DOI: https://doi.org/10.24929/fp.v19i2.2244 .
[24] Umasugi,  L.  (2019).  Peranan  Sektor  Pertanian  terhadap Perekonomian  di  Kabupaten  Kepulauan  Sula  Provinsi  Maluku Utara. JURNAL BIOSAINSTEK, 1 (01), 10–15. DOI: https://doi.org/10.52046/biosainstek.v1i01.207 .
[25] Syakir,  Y.  (2017).  Analisis  usaha  tani  nanas  di  Desa  Tangkit Baru  Kec.  Sungai  Gelam  Kabupaten  Muaro  Jambi. E-Journal
Perdagangan Industri Dan Moneter, 4 (2). DOI: https://doi.org/10.22437/pim.v4i2.4165 .
[26] Noviar,  N.  (2021).  Analisis  Ketimpangan  dan  Klasifikasi Pembangunan  Ekonomi  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Banten Tahun  2016-2020. Jurnal  Kebijakan  Pembangunan  Daerah, 5 (1), 24–33. DOI: https://doi.org/10.37950/jkpd.v5i1.118 .
[27] Yulhendri, Y., Melati, I. S., Marna, J. E., & Softazia, W. (2020). The  Analysis  of  the  Economic  Inequality  of  the  Coast  Regions. Economics  Development  Analysis  Journal,  9 (1),  111–124.  DOI: https://doi.org/10.15294/edaj.v9i1.35372 .
[28] Hamdani,  K.  K.,  &  Susanto,  B.  (2021).  Identifikasi  Komoditas Tanaman  Pangan  Unggulan  di  Kabupaten  Indramayu  Melalui Analisis LQ (Location Quotient). J-Plantasimbiosa, 3 (1), 11–25. DOI: https://doi.org/10.25181/jplantasimbiosa.v3i1.1955 .
[29] Maulana,  Y.  S.,  Munawar,  A.  H.,  Hadiani,  D.,  Ratningsih,  & Wibisono,  T.  (2020).  Location  Quotient  Analysis  (LQ)  in Determining  the  Excellent  Commodity. Atlantis  Press .  DOI: https://doi.org/10.2991/ahsr.k.200723.015 .
[30] Firda Auliyah Anggraeni. (2022). Analisis Location Quotient dan Shift  Share  Di  Kota  BalikPapan  Tahun  2015-2019. OPTIMAL: Jurnal  Ekonomi  Dan  Manajemen,  2 (4),  218–239.  DOI: https://doi.org/10.55606/optimal.v2i4.715 .
[31] Pinda  rini,  O.  sari,  &  Khoirudin,  R.  (2020).  Analisis  Sektor- Sektor  Ekonomi  dengan  Potensi  Unggulan  di  Kabupaten/Kota Se-Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2011-2016. Jurnal  Ilmiah
Ekonomi Dan Bisnis, 17 (1), 15–23. DOI: https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2790 .