## DAMPAK PENERAPAN PMK RI NOMOR 122/PMK.010/2015 TERHADAP WAJIB PAJAK PEMOTONG PPH PASAL 21/26 DI WILAYAH KERJA KPP PRATAMA SEKAYU
Oleh : Irlan Fery SE,M.Si irlanfery81@yahoo.co.id Budi Ismantoro

## Abstraksi
Pajak  merupakan  sektor  unggulan  yang  menjadi  primadona  bagi pendapatan negara dari tahun ke tahun  yang terus meningkat. Pada tahun 2015 DJP  menargetkan  pendapatan  dari  sektor  Pajak  sebesar  Rp.  1.294  Triliun  atau 76,68%  dari  total  Penerimaan  APBN.  Adanya  perubahan  Tarif  PTKP  paling tidak  akan  berdampak  juga  pada  penerimaan  pendapatan  negara.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  dampak  dan  mekanisme setelah  penerapan  PMK  RI  Nomor  122/PMK.010/2015  terhadap  wajib  pajak pemotong PPh Pasal 21/26 di wilayah kerja KPP Pratama Sekayu.dari data yang di  dapatkan  pada  penelitian  yang  dilakukan  penulis  diketahui  bahwa  terdapat 5.147  wajib  pajak  pemotong  PPh  Pasal  21/26  yang  terdaftar  dan  hanya  1.082 wajib  pajak  yang  menyampaikan  SPT  PPh  pasal  21/26  dan    telah  terjadi penurunan PPh pasal 21/26 pada tahun 2015.
Kata Kunci : PPh Pasal 21/26, SPT, PTKP.

## PENDAHULUAN
Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  merupakan  institusi  yang  diberikan wewenang  penuh  dalam  menghimpun  penerimaan  pajak  di  Indonesia.  Hal  ini terlihat  dari  penerimaan  Negara  yang  berasal  dari  pajak  mendominasi  sekitar 76,68% dari total penerimaan dalam APBN Tahun 2015 Yakni sebesar Rp. 1.294 Triliun atau naik 20,69% dari Tahun 2014.Selain porsi yang dominan, dari target penerimaan  yang  diemban  oleh  DJP  senantiasa  meningkat  dari  tahun  ke tahun.Peningkatan target penerimaan pajak sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 1.
Tabel 1 Target Penerimaan Pajak Nasional Tahun 2012 s.d. 2015 (dalam triliun rupiah) Tahun Target Kenaikan 2012 884,99 15,88% 2013 995,21 12,45% 2014 1.072,38 7,75% 2015 1.294,26 20,69% Sumber: www.pajak.go.id (diakses tanggal 13 April2016, data diolah)
Meskipun demikian, DJP akan terus bekerja keras agar target penerimaan pajak  bisa  tercapai  setiap  tahunnya  dengan  optimalisasi  beberapa  sektor  yang memang telah menjadi sasaran sejak lama. Salah satu penerimaan  yang dominan dari  sektor  pajak  penghasilan  adalah  PPh  Pasal  21/26  atas  penghasilan  yang dipotong  oleh  wajib  pajak  pemotong  PPh  Pasal  21/26  terhadap  gaji pegawai/karyawannya.  Menurut  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER- 32/PJ/2015,  Pajak  Penghasilan  Pasal  21/26  (PPh  Pasal  21/26)  adalah  pajak  atas penghasilan  berupa  gaji,  upah,  honorarium,  tunjangan,  dan  pembayaran  lain dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun  sehubungan  dengan  pekerjaan  atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.
Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak,  disingkat  PTKP  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilanmerupakan  unsur  pengurang dalam  penghitungan  pajak  penghasilan  orang  pribadi.  Berdasarkan  Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  122  Tahun  2015  tentang Penyesuaian  Besarnya  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  yang  menetapkan  bahwa terhitung mulai Januari 2015 pemerintah telah menaikkan batasan PTKP.sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2 Perubahan Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Per Tahun PMK No. 122/PMK.010/2015 PMK No. 162/PMK.011/2012 Keterangan Rp. 36.000.000,00 Rp. 24.300.000,00 untuk  diri  wajib  pajak  orang pribadi dan istri yang penghasilannya  digabung  dengan penghasilan suami Rp. 3.000.000,00 Rp. 2.025.000,00 tambahan  untuk  wajib  pajak  yang kawin Rp. 3.000.000,00 Rp. 2.025.000,00 tambahan  untuk  setiap  anggota keluarga  sedarah  dan  keluarga semenda  dalam  garis  keturunan lurus  serta  anak  angkat  yang menjadi  tanggungan  sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.
Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.010/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.011/2012
Di  samping  itu,  wajib  pajak  selaku  Pemotong  PPh  Pasal 21/26diberlakukan  mekanisme  khusus  dalam  melakukan  penyesuaian  terhadap perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal
21/26 atas
karyawan/pegawainya.Wajib pajak selaku pemotong PPh Pasal 21/26 diharuskan menghitung  kembali  PPh  Pasal  21/26  terutang  dan  melakukan  pembetulan  SPT
untuk  masa  pajak  Januari  s.d.  Juni  2015.  Dalam  perhitungan  tersebut  terdapat perbedaan  perhitungan  yang  menyebabkan  perhitungan  PPh  terutang  menjadi lebih  kecil  daripada  yang  seharusnya  dipotong/disetor.  Kelebihan  atas pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 tersebut akan dikompesasikan ke masa pajak  berikutnya  atau  masa  pajak  Juli  2015  dan  seterusnya.  Atas  kelebihan pemotongan  tersebut  Wajib  Pajak  diharuskan  melakukan  pembetulan  SPT  Masa PPh  Pasal  21/26  masa  pajak  Januari  s.d.  Juni  2015  dan  menyampaikan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 ke KPP Pratama terkait.
Namun  demikian,  Peraturan  Menteri  Keuangan  ini  tidak  serta  merta diterapkan  secara  langsung  oleh  wajib  pajak  selaku  pemotong  PPh  Pasal 21/26.Berdasarkan  hasil  survey  pendahuluan  kepada  wajib  pajak  dikarenakan beberapa  faktor,  salah  satunya  seperti  kurangnya  sosialisasi  yang  dilaksanakan oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)sebagai  perpanjangan  tangan  dari  Direktorat Jenderal Pajak. Adapun faktorlain yang menjadi kendala adalah kurangnya minat dari  wajib  pajak  untuk  lebih  aktif  dalam  mengikuti  perkembangan  perubahan peraturan  perpajakan  yang  dinamis  sehingga  masih  banyak  wajib  pajak  yang belum  mengetahui  perubahan  peraturan  perpajakan  meskipun  pihak  KPP  sendiri sering melakukan berbagai macam sosialisasi.
Dengan mengacu pada uraian diatas, peneliti memandang bahwapenyesuaian  besarnya  PTKP  yang  dilakukan  pada  pertengahan  tahun  dan diberlakukan  secara  mundur  sejak  awal  tahun  2015  di  tengah  kondisi perekonomian  dunia  dan  nasional  yang  saat  ini  sedang  melambat  dan  sosialisasi yang  dilakukan  oleh  KPPbelum  maksimal  serta  kurangnya  kemauan  wajib  pajak untuk  mengikuti  perkembangan  peraturan  perpajakan  yang  menyebabkan  masih banyak  wajib  pajak  belum  menerapkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  ini.Oleh karena  itu,  penelitian  ini,  peneliti  melakukan  penelitian  dengan  pendekatan kualitatif  untuk  mengeksplorasi  pemahaman  dari  Dampak  Penerapan  PMK  RI Nomor  122/PMK.010/2015  terhadap  Wajib  Pajak  Pemotong  PPh  Pasal  21/26  di Wilayah Kerja KPP Pratama Sekayu.

## KONSEP PAJAK PENGHASILAN
Defenisi  Penghasilan  menurut  Pasl  4  ayat  (1)  UU  no.  36  Tahun  2008 Tetntang  Pajak  Pengasilan,  menyatakan  bahwa  penghasilan  adalah  setiap tambahan  kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau  diperoleh  oleh  wajib  pajak, baik  yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,  yang dapat  dipakai untuk  dikonsumsi  atau  untuk  menambah  kekayaan  wajib  pajak  yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

## PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif sehingga dalam pengenaannya harus  memperhatikan  keadaan  pribadi  subjek  pajak.Hal  ini  diwujudkan  dengan pemberian  kelonggaran  berupa  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP).PTKP merupakan  standar  kehidupan  minimum  yang  diberikan  negara  kepada  wajib pajak.PTKP  ini  telah  mengalami  beberapa  kali  perubahan.  Tarif  PTKP  terbaru untuk perhitungan  PPh  Pasal 21/26 berdasarkan PMK  RI Nomor 122/PMK010/2015 sebagaimana tersaji pada  tabel 2 sebelumnya.
Berdasarkan  Peraturan  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor  PER- 32/PJ/2015bagi  pegawai tidak tetap  atau tenaga  kerja lepas  yang penghasilannya tidak  dibayar  secara  bulanan  atau  jumlah  kumulatifnya  dalam  1  (satu)  bulan kalender  belum  melebihi  Rp  3.000.000,00  (tiga  juta  rupiah),  maka  berlaku ketentuan berikut ini:
 Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21/26, jika penghasilan sehari belum melebihi Rp 300.000,-;
 Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21/26, jika penghasilan sehari sebesar atau melebihi  Rp  300.000,- tersebut  merupakan  jumlah  yang  dapat  dikurangkan dari penghasilan bruto;
 Bila  pegawai  tidak  tetap  memperoleh  penghasilan  kumulatif  dalam  1  (satu) bulan  kalender  melebihi  Rp  3.000.000,- maka  jumlah  tersebut  dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
 Rata-rata  penghasilan  sehari  adalah  rata-rata  upah  mingguan,  upah  satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.
 PTKP  sebenarnya  adalah  sebesar  PTKP  untuk  jumlah  hari  kerja  yang sebenarnya.
 PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun Rp 36.000.000,- dibagi 360 hari.
 Bila pegawai  tidak tetap atau tenaga kerja lepas  tersebut  mengikuti  program jaminan  atau  tunjangan  hari  tua,  maka  iuran  yang  dibayar  sendiri  dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

## TARIF PAJAK PENGHASILAN
Menurut  Resmi  (2011:4),  tarif  pajak  dapat  berupa  angka  atau  persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi empat, yaitu:
a. Tarif tetap
Tarif  tetap  adalah  tarif  berupa  jumlah  atau  angka  yang  tetap,  berapapun besarnya dasar pengenaan pajak.
b. Tarif proposional (sebanding) Tarif  proposional  adalah  tarif  yang  berupa  persentase  tertentu  yang  sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya.
c. Tarif progresif (meningkat) Tarif  progresif  adalah  tarif  berupa  persentase  tertentu  yang  semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.
d. Tarif degresif (menurun) Tarif degresif adalah tarif berupa persentase tertentu  yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.
Tarif  pajak  penghasilan  yang  digunakan  di  Indonesia  adalah  tarif  pajak penghasilan yang diatur dalam pasal 17 UU RI No. 36 Tahun 2008 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :

## Tabel 3 Tarif PPh Terutang
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak Sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 5% (lima persen) Di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 15% (lima belas persen) Di atas Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 25% (dua puluh lima persen) Di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 30% (tiga puluh persen) Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari yang memiliki NPWP.
Sumber: Undang-Undang RI No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

## KONSEP  PPH  PASAL  21/26  DAN SURAT PEMBERITAHUAN  (SPT)PPH PASAL 21/26
Berdasarkan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-32/PJ/2015, Pajak  Penghasilan  Pasal  21/26  (PPh  Pasal  21/26)  adalah  pajak  atas  penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam  bentuk  apapun  sehubungan  dengan  pekerjaan  atau  jabatan,  jasa,  dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.
Subjek  pajak  penghasilan  pasal  21/26  adalah  penerima  penghasilan  yang dipotong PPh pasal 21/26, terdiri atas pegawai yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah,  dan  orang  pribadi  yang  memperoleh  penghasilan  sehubungan  dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotong pajak. Pajak penghasilan pasal 21/26 merupakan  pajak  yang  bersifat withholding  system ,  yaitu  pajak  yang  dipotong oleh  orang  lain  atau  pihak  ketiga.  Perhitungan  jumlah  pajak  penghasilan  pasal 21/26  yang  harus  dibayar  oleh  wajib  pajak  dilakukan  dengan  cara  mengalikan penghasilan  kena  pajak  dengan  tarif  pajak  berdasarkan  pasal  17  UU  pajak penghasilan.  Besarnya  jumlah  penghasilan  kena  pajak  dari  wajib  pajak  dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 meliputi:
1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan,  dan  pembayaran  lain  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun, sebagai  imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa  yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi  atau  lembaga  pemerintah,  lembaga-lembaga  negara  lainnya,  dan Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  di  luar  negeri,  yang  membayarkan  gaji, upah,  honorarium,  tunjangan,  dan  pembayaran  lain  dengan  nama  dan  dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
3. Dana  pensiun,  badan  penyelenggara  jaminan  sosial  tenaga  kerja,  dan  badan-
badan lain  yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua  atau jaminan hari tua;
4. Orang  pribadi  yang  melakukan  kegiatan  usaha  atau  pekerjaan  bebas  serta badan yang membayar:
a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  dengan  status  Subjek Pajak  dalam  negeri,  termasuk  jasa  tenaga  ahli  yang  melakukan  pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya,
b. Honorarium  atau  pembayaran  lain  sebagai  imbalan  sehubungan  dengan kegiatan  dan  jasa  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  dengan  status  subjek pajak luar negeri,
c. Honorarium  atau  imbalan  lain  kepada  peserta  pendidikan,  pelatihan,  dan magang,
5. Penyelenggara  kegiatan,  termasuk  badan  pemerintah,  organisasi  yang  bersifat nasional  dan  internasional,  perkumpulan,  orang  pribadi  serta  lembaga  lainnya yang  menyelenggarakan  kegiatan,  yang  membayar  honorarium,  hadiah,  atau penghargaan  dalam  bentuk  apapun  kepada  Wajib  pajak  orang  pribadi  dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada kantor KPP Pratama Sekayu yang beralamat ddi  Jalan  Pahlawan  No.6  RT.  12  RW.05  LK.III,  Kelurahan  Kayuara  Kecamatan Sekayu  Kabupaten  Musi  Banyuasin.  Objek  analisis  pada  penelitian  ini  adalah realitas  organisasi  sebagai  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  aktifitas perpajakan,  yang  di  dalamnya  terjadi  interaksi  antar  individu  dan  struktur. Fenomena yang dipilih pada penelitian ini adalah masyarakat sebagai Wajib Pajak yang  diwajibkan  untuk  mellakukan  interaksi  perpajakan  yang  berhubungan langsung  dengan  pelayanan  yang  diberikan  oleh  KPP  Pratama  Sekayu  Musi Banyuasin.
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  pengamatan  berpartisipasi,  studi pustaka  dan  penelitian  lapangan  seperti  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Pengamatan  berpartisipasi  dilakukan  dengan  cara  keterlibatan  peneliti  di  dalam proses  perhitungan  pemotongan  pajak  PPh  Pasal  21/26  di  Wilayah  Kerja  KPP Pratama  Sekayu  selama  rentang  waktu  dua  bulan.  Wawancara  dilakukan  secara tidak struktur dan informal dalam berbagai situasi. Dokumentasi digunakan unruk mengungkap realitas sosial yang terjadi dan terdapat pada suatu dokumen.

## TEKNIK ANALISIS DATA
Teknik  analisis  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  mengacu  pada Sugiyono (2012: 333), bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, pencatatan lapangan, kategori  menjabarkan  kedalam  unit-unit,  melakukan  sintesa,  menyusun  kedalam pola,  memilih  mana  yang  penting  dan  yang  akan  dipelajari,  dan  maupun kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatifyang diwujudkan dengan cara  menggambarkan  kenyataan  atau  keadaan-keadaan  atau  suatu  objek  dalam bentuk  uraian  kalimat  berdasarkan  keterangan-keterangan  dari  pihak-pihak  yang berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Proses  analisis  data  secara  kualitatif  dimulai dengan  menelaah  data  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber  atau  informasi,  baik melalui  wawancara  maupun  dokumentasi.  Setelahsemua  data  danketeranganbaik (fakta-fakta  dan  catatan-catatan)  yang  diperlukan  melalui  proses  teknik pengumpulan data selanjutnya langkah  yang dilakukan Penulis adalah mengolah, menganalisa dan merincikan data tersebut dengan berpedoman pada literature dan landasan teori-teori yang telah ada sebagai bahan pertimbangan terhadap masalah yang diambil untuk diteliti, dan dengan hasil analisa data tersebut kemudian akan ditarik  kesimpulan.Untuk  meminimalisir  kesalahan  yang  mungkin  terjadi berkaitan  dengan  pengambilan  sampel  dan  teknik  wawancara  digunakan triangulasi  (penggabungan).  Teknik  ini  bertujuan  untuk  melakukan  pengecekan ulang  dengan  cara  mengkombinasikan  berbagai  jenis  metode  kualitatif  sehingga data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti.

## DAMPAK  PENERAPAN  PMK  RI  NO.122/PMK.010/2015  TERHADAP PENERIMAAN PPh PASAL 21/26 DI KPP PRATAMA SEKAYU.
Berdasarkan  data  penulis  dapatkan  dari  KPP  Pratama  Sekayu  Musi Banyuasin  yaitu  pada  laporan  perbandingan  penerimaan  PPh  pasal  21  per  bulan tahun  2014  dan  tahun  2015.  Apabila  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya penurunan PPh pasal 21/26 di tahun 2015 mulai terlihat pada semester kedua yaitu pada  bulan  Juli  2015.  Penurunan  ini  bertepatan  dengan  diundangkannya  PMK Nomor  122/PMK.010/2015  pada  tanggal  29  Juni  2015  dimana  peraturan  ini memberlakukan  penyesuaian  besarnya  PTKP  sejak  awal  dan  hasil  dari perhitungan  kembali  PPh  pasal  21/26  terutang  dan  pembetulan  SPT  PPh  Masa Pasal  21/26  dimana  hasil  dari  perhitungan  tersebut  mengakibatkan  PPh  pasal 21/26  yang  terutang  akan  menjadi  lebih  kecil  atau  bahkan  menyebabkan penghasilan  kena  pajak  dari  wajib  pajak  orang  pribadi  menjadi  dibawah  PTKP atau dapat dikatakan tidak ada PPh  pasal 21/26 yang terutang.
Tabel 5 Laporan Perbandingan Penerimaan Per Bulan PPh Pasal 21 Tahun 2014 dan 2015 No. Bulan 2014 2015 Growth 1. Januari 18.266.954.915 20.801.533.555 12,18 % 2. Ferbruari 10.746.999.872 12.327.041.101 12,82 % 3. Maret 15.305.806.130 15.795.964.912 3,10 % 4. April 16.044.275.227 20.022.006.633 19,87 % 5. Mei 16.948.780.446 16.551.780.736 -2,40 % 6. Juni 16.655.807.362 16.927.630.862 1,61 % 7. Juli 22.403.186.129 21.884.289.395 -2,37 % 8. Agustus 25.957.622.554 26.048.792.547 0,35 % 9. September 12.848.197.810 10.224.736.240 -25, 66 % 10.  Oktober 13.766.818.425 13.641.660.451 -0,92 %
11.  November 16.984.487.939 16.981.007.551 -0,02 % 12.  Desember 26.429.469.308 19.257.268.429 -37,24 % Total. 212.358.406.117 210.463.712.412 -0,90 % Sumber : KPP Pratama Sekayu periode 31 Desember 2015.
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat penurunan PPH Pasal 21/26 terjadi pada semester kedua tahun 2015, hal ini diakibatkan setengah dari 50 Wajib Pajak besar penentu penerimaan mengalami penurunan setoran PPh Pasal 21/26. Wajib pajak besar ini memberikan kontribusi penerimaan selama tahun 2015 sebesar Rp. 157.652.043.903 atau sekitar 81,84 % dari total penerimaan PPh Pasal 21/26

## HASIL PENELITIAN
1. PEMBERLAKUAN PERATURAN YANG BERLAKU SURUT
PMK  RI  Nomor  122/PMK.010/2015  yang  diundangkan  pada  tanggal  29 Juni2015  yang  berlaku  surat  sejak  Januari  2015  berdampak  bagi  wajib  pajak selaku pemberi kerja atau pemotong PPh pasal 21/26 diharuskan untuk melakukan penyesuaian  atau  perhitungan  kembali  atas  PPh  pasal21/26  dan  pembetulan  SPT PPh masa pasal 21/26 yang telah dilakukan sejak masa pajak Januari 2015 sampai denganmasa  pajakwajib  pajak  tersebut  mulai  menerapkan  perhitungan berdasarkan PMK ini.

## 2. PERATURAN  YANG  TIDAK  LANGSUNG  DITERAPKAN  OLEH WAJIB PAJAK
Berdasarkandata yang didapat dari KPP Pratama Sekayu diketahui bahwa terdapat  5.147  wajib  pajak  pemotong  PPh  pasal  21/26  yang  terdaftar  dan  hanya 1.082  wajib  pajak  yang  menyampaikan  SPT  PPh  pasal  21/26.  PMK  RI  Nomor 122/PMK.010/2015  yang  diundangkan  pada  pertengahantahun  ternyata  tidak mendapatkan  respon  cepat  dari  wajib  pajak  untuk  segera  menerapkannya. Sebagaiman  pada  tabel  4  diketahui  bahwa  mulai  terlihat  adanya  peningkatan jumlah  SPT PPh pasal 21/26 dengan status lebih bbayar yang diterima oleh KPP Pratama  Sekayu  pada  bulan  September  2015  sejumlah  93  SPT  dan  peningkatan jumlah  ini  terus  berlanjut  pada  bulan  –  bulan  berikutnya  yaitu  bulan  September 2015  sebanyak  104  SPT,  Oktober  2015  sebanyak  80  SPT,  November  2015 sebanyak  95  SPT,  dan  bulan  Desembar  2015  mencatat  angkat  paling  signifikan yaitu sejumlah 151 SPT.
Tabel 4

## KPP Pratama Sekayu
Laporan Rekapitulasi  Penerimaan SPT PPh Pasal PPh pasal 21/26
Tahun Pajak 2015
(Berdasarkan Status SPT)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Nihil 10 486 571 677 630 663 623 656 652 673 573 631 6,845 Jumlah 11 722 687 972 917 944 887 1,040, 1.101 1,043 1,009 1,129 10,642
291 345 STATUS SPT Kurang Bayar Lebih Bayar 1 235 294
Bulan Terima SPT 1 294 286 281 263 1 2 1 1 3,268 529 290 341 347 93 104 80 95 151

## Sumber: KPP Pratama Sekayu, tahun 2015 Periode 31 desember 2015
Banyaknya wajib pajak yang belum dan bahkan tidak mengetahui adanya peraturan baru ini disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil pengamatan dan  wawancara  dengan  beberapa  wajib  pajak  didapat  hasil  sebagai  berikut:  (1) Sedikit  sekali  wajib  pajakyang  secara  mandiri  dan  proaktif  mencari  informasi terkait  peraturan  perpajakan  dari  berbagai  sumber  diluar  KPP  Pratama.  (2) Terdapat wajib pajak  yang memang bersikap tidak peduli terhadap peraturan ini. Wajib pajak juga beranggapan bahwa hasil perhitungan yang mengakibatkan lebih bayar pun tidak begitu membawa perubahan yang signifikan terhadap setoran PPh pasal  21/26.  (3)  Peraturan  yang  berlaku  surut  ini  terlalu  merepotkan  bagi  wajib pajak  yang  mengharuskan  mereka  melakukan  perhitungan  kembali  Pphpasal 21/26 dan pembetulan SPT PPh masa pasal 21/26 yang telah dilakukan sejak masa pajak Januari 2015 dan melaporkannya pada KPP Pratama terkait. (4) Pihak KPP Pratama  Sekayutidak  secara  langsung  melakukan  sosialisai  kepada  wajib  pajak. Kegiatan sosialisasi terkait peraturan ini baru dilakukan pada awal bulan Agustus 2015  dikarenakan  kegiatan  sosialisasi  yang  memerlukan  perencanaan  dan  dana yang memadai. Meskipun sosialisasi belum dilakukan pihak KPP Pratama Sekayu telah memberikan informasi kepada wajib pajak melalui Account Representative . Namun  tidak  semua  wajib  pajak  mendapatkan  informasi  yang  merata  dan  tidak begitu jelas dikarenakan informasi yang diberikan hanya melalui telepon dan tatap muka singkat sehingga wajib pajak belum mengetahui secara mendalamteknis dari penerapan PMK ini.

## 3. PENERAPAN  PMK  YANG  MENYEBABKAN  ADANNYASELISIH LEBIH BAYAR
Dalam  melakukan  perhitungan  kembali  atas  PPh  pasal    21/26  dengan berdasarkan  PMK  RI  Nomor  122/PMK.010/2015,  wajib  pajak  selaku  pemberi kerja  atau  pemotong  PPh  pasal  21/26  akan  mendapatkan  hasil  lebih  bayar  atas perhitungan tersebut.
4. SELISIH LEBIH BAYAR YANG BERDAMPAK PADA PENERIMAAN PPH PASAL 21/26
Adanya selisih lebih bayar dari hasil perhitungan kembali PPh pasal 21/26 mengakibatkan  penurunan  penerimaan  PPh  pasal  21/26  dikarenakan  atas kelebihan bayar pada masa pajak yang dilakukan pembetulan SPT masa PPh Pasal 21/26  yang  dikompensasikan  pada  masa  pajak  yang  terdapat  PPh  pasal  21/26 yang kurang bayar.
Mekanisme yang Harus dilakukan setelah penerapan PMK RI No.122/PMK.010/2015 Selain  itu  selaku  pemberi  kerja/pemotong  PPh  Pasal  21/26,  Wajib  pajak wajib mematuhi mekanisme terkait penerapan PMK RI Nomor 122/PMK.010/2015, yaitu:
1. Melakukan    perhitungan  kembali  PPh  Pasal  21/26  terutang. Wajib pajak selaku pemberi kerja/pemotong PPh Pasal 21/26, diharuskan melakukan perhitungan  kembali  PPh  pasal  21/26  terutang  dengan  menggunakan  PTKP sebagaimana pada tabel 4. Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat  perubahan  besarnya  PTKP  untuk  setiap  wajib  pajak  orang  pribadi dan istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami dinaikkan menjadi Rp. 36.000.000,00 dari yang sebelumnya sebesar Rp. 24.300.000,00. Kemudian  tambahan  untuk  wajib  pajak  yang  kawin  dinaikkan  menjadi sebesar  Rp.  3.000.000,00  dari  yang  sebelumnya  sebesar  Rp.  2.025.000,00 begitu  pula  untuk  tambahan  setiap  anggota  keluarga  sedarah  dan  keluarga semenda  dalam  garis  keturunan  lurus  serta  anak  angkat  yang  terjadi tanggungan  sepenuhnya,  paling  banyak  3  orang  untuk  setiap  keluarga dinaikkan  menjadi  sebesar  Rp.  3.000.000,00  dari  yang  sebelumnya  sebesar Rp. 2.025.000,00.
Dari  hasil  penelitian  yang  penulis  dapatkan  dari  Kantor  KPP  Pratama Sekayu Musi Banyuasin salah satu contoh perhitungan PPh pasal 21/26 dari salah satu wajib pajak adalah :
Nama Pegawai : Subagio NPWP : 00.000.000-314.000 Status : K/2 Nama Pemberi Kerja : CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC.LTD Penghasilan Neto/Bulan : Rp. 6.000.000,00 Perhitungan Awal Penghasilan Neto disetahunkan = 72.000.000,00 PTKP (K/2) = 30.375.000,00 _ Penghasilan Kena Pajak = 41.625.000,00 PPh Terutang Tarif Pasal 17(5%) =  2.081.250,00 PPh 1 Bulan =     173.438,00 Perhitungan Berdasarkan PMK Nomor 122/PMK.10/2015 Penghasilan Neto Disetahunkan = 72.000.000,00 PTKP (K/2) = 45.000.000,00 _
Penghasilan Kena Pajak = 27.000.000,00 PPh Terutang Tarif pasal 17 (5%) =   1.350.000,00 PPh 1 Bulan =      112.500,00
Selisih Lebih Sektor = 173.438,00-112.500,00 = 60.938 Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa terdapat selisih sebesar 60.938. Lebih  bayar  inilah  yang  akan  dikompensasikan  atau  dialihkan  kepada  masa pajakyang terdapat posisi PPh pasal 21/26 tersebut habis.
2. Melakukan pembetulan SPT PPh Pasal 21/26 ,          Berdasarkan peraturan perundang-undangan  pajak  penghasilan  diatur  bahwa  atas  perhitungan kembali  PPh  pasal  21/26  oleh  wajib  pajak  yang  mengakibatkan  kelebihan bayar tidak dapat direstitusi atau pengambilan pajak akan tetapi hanya dapat dikompensasikan  atau  dialihkan  pada  masa  pajak  yang  terdapat  posisi  PPh pasal  21/26  kurang  bayar.  Proses  kompensasi  dituangkan  dalam  pembetulan SPT Masa PPh pasal 21/26 yang akan terus dilakukan sampai kelebihan bayar atas  PPh  pasal  21/26  tersebut  habis.  Sebagai  contoh  dan  mengacu  dari  hasil penelitian  pada  objek  penelitian  yang  penulis  dapatkan  yaitu  pada perhitungan kembali PPh pasal 21/26 pada masa pajak januari 2015 terdapat kelebihan  bayar  sebesar  Rp.  3.000.000  lalu  pada  masa  September  2015 terdapat PPh pasal 21/26 yang kurang dibayar sebesar Rp. 10.000.000, maka kelebihan  bayar  sebesar  Rp.  3.000.000  akan  mengurangi  PPh  pasal  21/26 pada masa September 2015, sehingga PPh pasal 21/26 pada masa september 2015  menjadi  Rp.  7.000.000  (Rp.  10.000.000-3.000.000).    Begitu  pula  jika pada  masa  pajak    Februari  2015  terdapat  kelebihan  bayar  sebesar  Rp.
5.000.000,  kelebihan  inipun  akan  dikompensasikan  pada  masa  september 2015, sehingga  PPh pasal 21/26 terutang pada masa September 2015 menjadi sebesar  Rp.  2.000.000  (Rp.  10.000.000-Rp.  3.000.000-Rp.  5.000.000). Pembetulan  ini  akan  terus  dilakukan  sampai  posisi  PPh  pasal  21/26  yang kurang  dibayar  habis  dan  apabila  masih  terdapat  kelebihan  pembayaran  hal serupa akan dilakukan untuk masa Oktober 2015 dan seterusnya .
3. Melakukan pembetulan SPT masa PPh pasal 21/26 ke KPP terkait. Yaitu setelah  wajib  pajak  Menghitung  kembali  PPh  pasal  21/26  terutang  dan melakukan  pembetulan  SPT  Masa  PPh  pasal  21/26,  langka  berikutnya  yang harus  dilakukan  oleh  wajib  pajak  adalah  menyampaikan  atau  melaporkan pembetulan SPT Masa PPh pasal 21/26 ke KPP Pratama terkait dalam hal ini KPP Pratama Sekayu.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
Direktorat Jenderal Pajak,  2015, PER-32/PJ/2015
Kementerian Keuangan Republik  Indonesia, 2012, PMK RI Nomor 162/PMK.011/2012,
Kementerian Keuangan Republik  Indonesia, 2015, PMK RI Nomor 122/PMK.010/2015,
KPP Pratama Sekayu, 2015, Data Laporan Penerimaan SPTMasa PPh pasal 21/26 ( berdasarkan status Lebih Bayar) Tahun 2014 dan Tahun 2015
KPP Pratama Sekayu, 2015, Laporan Penerimaan PPh Pasal 21/26 Tahun 2015
KPP Pratama Sekayu, 2015, Laporan Perbandingan Penerimaan per Bulan  PPh Pasal 21/26 Tahun 2015
Resmi, Siti, 2011. Perpajakan , Jakarta : Salemba Empat
Sugiyono,2012, Metode Penelitian Bisnis. ( Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) Cetakan Ke Enam Belas Bandung : Alfabeta