## OPTIMALISASI PERAN LAPAS TERBUKA DALAM MENERAPKAN SISTEM PEMBINAAN KONSEP COMMUNITY BASED CORRECTIONS DI INDONESIA
(Optimizing The Role Of Open Prisions In Implementing The Community Based Corrections Concept Development System In Indonesia)
Ginada, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
e-mail : gintingginada@gmail.com , subrotomitro07@gmail.com

## ABSTRAK
Transfigurasi konsep sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan diikuti dengan sistem  pembinaan  pada  Lembaga  pemasyarakatan  yang  berupaya  memenuhi  hak-hak narapidana sebagaimana manusia seutuhnya yang perlu diberi dukungan positif hingga dapat diterima kembali di masyarakat. Penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui  bagaimana  peran  lapas  terbuka  yang  dibentuk  guna  membagi  penempatan narapidana  sesuai  dengan  jenis  pemidanaannya  tersebut  diuraikan  hasil  telitinya  yang menggunakan  metode  penelitian  normative  empiris.  Pemaparan  hasil  penelitian  yang bersumber  dari  sumber  literatur  terkait  dan  undang-undang  yang  diberlakukan  di Indonesia, maka ditemui hasil penelitiannya yaitu peran lapas terbuka dalam menerapkan sistem pembinaan konsep CBC di Indonesia masih belum optimal oleh akibat penempatan warga  binaan  yang  belum  berjalan  sebagaimana  ketentuan  yang  telah  dikeluarkan. Mengenai  hal  tersebut  dalam  penelitian  ditemui  bahwa  program-program  yang dimaksudkan  konsep  CBC  dalam  memberikan  pembinaan  melalui  sistem  lembaga pemasyarakatan  di  Indonesia  telah  berjalan  dan  berupaya  mengoptimalkan  pembinaan kepada  narapidana  dengan  melibatkan  peran  aktif  masyarakat  yang  tergolong  dalam organisasi terkait sistem yang berlaku dalam Lembaga pemasyarakatan dengan melalui asimilasi, reintegrasi sosial, Cmb, dan CB.
Kata Kunci : Konsep CBC, Peran Lapas Terbuka, Sistem Pembinaan Narapidana

## ABSTRACT
The transfiguration of the concept of a prison system into a correctional system is followed by a coaching system at a correctional institution that seeks to fulfill the rights of prisoners as full human beings who need to be given positive support so that they can be accepted back into society. The research was carried out with the aim of knowing how the role of open  prisons  was  formed  to  divide  the  placement  of  prisoners  according  to  the  type  of punishment. Exposure to research results sourced from related literature sources and the laws enforced in Indonesia, it is found that the results of the research are that the role of open prisons in implementing the CBC concept development system in Indonesia is still not optimal due to the placement of inmates who have not run according to the provisions that have been issued. Regarding this, the research found that the programs intended by the CBC  concept  in  providing  guidance  through  the  prison  system  in  Indonesia  have  been running and are trying to optimize the guidance for prisoners by involving the active role
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
of  the  community  belonging  to  organizations  related  to  the  system  applicable  in correctional institutions through assimilation, social reintegration, CMB, and CB
Keywords : CBC Concept, Role Of Open Prisions, Prisione Training System

## PENDAHULUAN
Perubahan  istilah  yang  melekat  dari  tindak  pidana  penjara  dikarenakan  dampak  stigma pada  proses  penegakan  hukum  di  Indonesia  untuk  memberi  efek  jera  dan  tidak  berperi kemanusiaan.  Hal  ini  kemudian  dianggap  tidak  menghasilkan  pengaruh  positif  sebagaimana tupoksi dari lembaga pembinaan. Pembinaan yang kasar akibat dari dasar bentuk pemidanaan untuk menghadirkan efek jera malah membawa mantan narapidana melakukan kembali tindak kejahatan. Perilaku demikian memicu adanya kondisi psikologis yang berbekas negative seperti dendam  terhadap  seluruh  sistem  kepenjaraan  juga  termasuk  orang-orang  didalamnya  yang mengawasi  kegiatan  selama  menjadi  tahanan.  Perlakuan  yang  berdasarkan  keinginan menjadikan penjara tempatnya merasakan penyesalan dan merasa jera atas perbuatan buruknya mendapatkan  efek  sebaliknya  yaitu  berperilaku  sama  tidak  manusiawi  dan  semakin menguatkan stigma “sampah masyarakat” terhadap narapidana.
Transfigurasi  konsep  yang  mengupayakan  rasa  kemanusiaan  menjadi  lembaga pemasyarakatan  mengeluarkan  sejumlah  tujuan  beriirngan  untuk  pemulihan  bagi  narapidana dalam  mengkoordinasika  lingkungan  hidup  pada  sistem  sosial  yang  telah  meemberi  label negative. Kemunculan paradigma ini meluncurkan energi postif dalam menindaklanjuti upaya reintegrasi  sosial  yang  beriringan  dengan  rangkaian  pelaksanaannya.  Hal  ini  tidak  mampu disebut sebagai  pionir paradigma, dalam  arti tidak dapat  dipungkiri bahwa akan selalu  hadir label  negative  tersebut  terhadap  narapidana  yang  mencoba  masuk  ke  dalam  struktur  sosia. Dalam banyak kasus, sikap penolakan dari masyarakat terjadi tidak hanya untuk menanggapi bagian  tertinggi  lapisan  masyarakat  saja,  juga  sampai  ke  lapisan  terbawah  masyarakat  yang menjadikan  keterbatasan  bagi  narapidana  untuk  melakukan  penyesuaian  diri  guna  tetap terhubung secara sosial.
Kecemasan  bisa  terdampak  pada  seluruh  orang  termasuk  pada  pelaku  tindak  pidana mendekati  bebas.  Ini  terjadi  karena  stigma  yang  melekat  pada  masyarakat  bahwa  terpidana selalu dilihat negatif. Hal ini pastinya telah menjadi stigma yang sulit dibersihkan dari pikiran masyarakat  bahwa  narapidana  telah  berstatus  tidak  mampu  dipercaya  secara  etika  dan  tidak mungkin bisa berubah. Dijelaskan pada filsafat Albert Camus dikatakan setujunya bahwa pada hukuman yang sifatnya punishment. Walaupun, pemidanaan tidak dapat dihilangkan dari niat para narapidana untuk mencapai sejumlah nilai baru serta adaptasi. Diterapkannya punishment kepada  narapidana,  wajib  dilakukan.  Tetapi  dalam  hal  yang  sama  narapidana  wajib  diberi pembinaan  untuk  bentuk  perhatian  (treatment)  agar  kembali  bersosialisasi  dengan  baik  di masyarakat. 1
Adapun  bagian  yang  termaktub  dari  penyelenggaraan  pembinaan  bagi  narapidana  di Lembaga  pemasyarakatan  ialah  terciptanya  salah  satu  tujuan  dari  Lembaga  pemasyarakatan memulihkan  warga  binaan  sebagai  warga  negara  yang  mampu  menjaga  stabilitas  nilai  di lingkungan  social  melalui  hubungannya  dengan  masyarakat.  Hubungan  yang  dipulihkan tersebut  merupakan  proses  yang  mengenai  seluruh  tingkatan  masyarakat  pada  elemen- elemennya guna mendukung terwujudnya reintegrasi sosial baik bagi diri mantan narapidana
1 Sasino. 2017. Lapas Terbuka Dalam Subsistem Peradilan dan Pemidanaan. Yogyakarta
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
juga  diri  masyarakat  untuk  menerima  kembalinya  manusia  yang  melewati  masa-masa  sulit sebelumnya.  Latar  belakang  yang  mengawali  keberadaan  sistem  pemasyarakatan  bagi narapidana ialah berangkat  dari paradigma reintegrasi  sosial  yang menyatakan keberpihakan dalam memulihkan keadaan yang sedang dikembalikan ke ranah nilai dan norma yang berlaku di  masyarakat.  Dengan  demikian,  perkembangan  kebijakan  dalam  sistem  pemidanaan  ialah adanya  sejumlah  bentuk  hukuman  non  pemidanaan  seperti  restorative  justice,  CBC,  dan alternatif pidana lainnya.
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  No: M.03.PR.0703  Tahun  2003  Tanggal  16  April  2003  perihal  pembentukan  Lapas  Terbuka Pasaman,  Jakarta,  Kendal,  Nusakambangan,  Mataram  dan  Waikabubak  adalah  bentuk pelaksanaan  kebijakan  non  pemenjaraan  yang  terkait  dekat  dengan  konsep  CBC.  Lembaga Pemasyarakat  Terbuka  diikutkan  tupoksinya  yaitu  pelaksanaan  asimilasi  bagi  narapidana. Asimilasi  narapidana  dimaksudkan  tetap  sebagai  pemidanaan  yang  mewujudkan pengintegrasian  antar  masyarakat  dan  narapidana  nantinya  dalam  model  pembinaan  yang berbeda dengan pemenjaraan.  Kestrategisan lapas terbuka yang mengandung korelasi dengan konsep  CBC  tersebut  rupanya  masih  mengandung  banyak  pertanyaan  dalam  penerapannya untuk mencapai hasil yang optimal. Permasalahan ini ternyata terjadi di seluruh lapas terbuka yang  dibentuk  untuk  membagi  narapidana  dalam  penempatannya.  Terlebih  lagi  mengingat kondisi lapas yang overcrowded yang naik lebih dari 100% per 4 tahun dalam pencatatannya, seharusnya dapat menjadikan lapas terbuka sebagai unit utama dalam melaksanaan tupoksi dari Lembaga  pemasyarakatan  yang  mampu  memulihkan  narapidana  hingga  ke  lingkungan masyarakat.
Kondisi yang ditemui di lapangan dalam penelusuran literatur terkait, bahwa lapas terbuka di Indonesia masih menempatkan sejumlah kecil narapidana yang terisi 33,6% dari kapasitasnya ialah  528  sementara  lapas  mengalami  situasi  overcrowded.    Kesan  yang  terasa  sulit  dalam menempatkan narapidana sekalipun telah dikeluarkan kebijakan melalui surat edaran direktur jenderal  pemasyarakatan  Nomor  PAS_PK.01.01.02-100  mengenai  peningkatan  optimalisasi pelaksanaan tugas serta fungsi lapas terbuka pula pengendalian angka tempat tinggal di lapas atau rutan atau cabang rutan sedemikian rupa. Upaya guna menanggapi kondisi dan situasi dari hal tersebut ialah perlu diikuti dengan pengadaan program binaan di  Lembaga pemasyarakat menuju kegiatan yang efektif dalam pengimplementasiannya berdampak positif. Oleh karena itu,  menerapkan  konsep  CBC  (Community  Based  Corrections)  dengan  mengikutsertakan keterlibatan  masyarakat  pada  program  binaan  kepada  narapidana  di  elemen  luar  seperti asimilasi  asimilasi,  PB,  CB,  atau  CMB    diharapkan  mampu  meminimalisir  dampak  pidana penjara  berhasil  menciptakan  pelaksanaan  reintegrasi  sosial  yang  sesuai  dengan  tujuan pemasyarakatan.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan guna mengetahui penelusuran  mengenai  optimalisasi  peran  lapas  terbuka  dalam  menerapkan  konsep  CBC  di Indonesia dirumuskanlah permasalahan ke dalam pokok pertanyaan yaitu:
1. Bagaimana pelaksanaan tupoksi lapas terbuka dalam sistem pemasyarakatan?
2. Bagaimana pelaksanaan penempatan narapidana ke lapas terbuka yang sesuai dengan surat edaran guna menerapkan konsep cbc di Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  ialah  penelitian  normatif  empiris  dari  adanya pemberlakuan  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  empiris  mengkaji  tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dalam kondisi secara  faktual  pada  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalammasyarakat  guna  mencapai tujuan  yang  telah  ditentukan.  Pengkajian  tersebutbertujuan  untuk  memastikan  apakah  hasil penerapan pada peristiwa hukum in concreto sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang- undang. Adapun objek kajian dalam penelitian ini ialah sistem pembinaan dengan konsep CBC dalam pelaksanaan lapas terbuka di Indonesia. Acuan pembatasan masalah penelitian ini pada beberapa faktor internal serta eksternal yang didapat lewat pengkajian literatur sebagai sumber data sekunder dengan melalui observasi data lapangan terhadap lapas terbuka di Indonesia.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Penyelenggaran  sistem  di  Lembaga  pemasyarakatan  guna  mengupayakan  warga  binaan dapat  dan  kembali  merasakan  kemampuan  untuk  menjadi  manusia  seutuhnya  yang  terikat  nilai dan  norma  juga  membatasi  kebebasan  hak  yang  dipunya  melalui  pemberian  kewajiban  setelah melakukan kesalahan. Perbaikan diri yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan kepada warga  binaan  mengarahkan  peran  aktif  dalam  pembangunan  dan  pengolahan  diri  berdasarkan skema tatanan masyarakat. 2

## 1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka di Indonesia
Penjaminan  hak  asasi  manusia  oleh  pemerintah  sekaligus  menekankan  bahwa  proses pemidanaan  tidak  boleh  menhilangkan  esensi  human  power  pada  individu  serta  memberikan kesempatan  untuk  menyesuaikan  dengan  nilai  baru  yang  beriringan  dengan  sifat  bertanggung jawab. 3 Adapun  sistem  peradilan  pidana  menyatakan  bahwa  keberadaan  lapas  tidak  hanya berfungsi sebagai ruang pemidanaan manusia yang melanggar hukum, melainkan sebagai ruang bagi  terpidana  menyelesaikan  perkara  psikis  yang  dialami  diri  sehingga  melangsungkan keberanian  dalam  mengambil  tindak  kejahatan.  Dapat  dikatakan  pula  bahwa  lapas  merupakan sarana  edukasi  bagi  masyarakat  yang  belum  memahami  bagaimana  dinamisnya  hukum  yang diberlakukan untuk mengharmoniskan lingkungan antar manusia di tatanan masyarakat, sehingga lapas  merupakan  bagian  bagi  narapidana  untuk  memperbaiki  diri  melalui  pengembangan kemampuan ke ranah positif agar kembalinya narapidana ke lingkungan masyarakat dapat diakui dan  diterima  di  kehidupan.  Dengan  demikian,  ditjen  pemasyarakatan  membentuk  tempat  bagi warga binaan yang memiliki interdepedensi antar klasifikasi pidana yang dijatuhkan dan kondisi dirinya  agar  mendapat  pembinaan  yang  sesuai  atau  tidak  selalu  di  tempatkan  pada  ruang  yang tertutup dari masyarakat.
Inti dari adanya kegiatan pemasyarakatan ialah melaksanakan pembinaan yang memperlakukan narapidana  sebagai  warga  binaan  guna  mendukung  kelangsungan  hidupnya  di  kemudian  hari. Pencapaian  itu  pula  sejalan  dengan  tujuan  negara  menghadirkan  transfigurasi  sistem  menjadi lembaga  pemasyarakatan.  Pembaruan  lainnya  dari  pola  ini  ialah  melibatkan  masyarakat  dalam proses  mengeluarkan  narapidana  menjadi  warga  negara  yang  baik  dan  memahami  pertanggung jawaban  terhadap  keberadaan  nilai  dan  norma  hukum  yang  berlaky  di  Indonesia. Multikulturalisme yang melatar belakangi kondisi masyarakat di Indonesia memunculkan doktrin yang  bertujuan  melindungi  hak  narapidana  setelah  melewati  masa  pidana  untuk  melanjutkan hidup. Kompleksitas permasalahan pemidanaan di Indonesia dirasa perlu ditanggapi dengan tepat dengan  alasan  hak  asasi  manusia  semestinya  tidak  menjadikan  sistem  pemidanaan  beroperasi
2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
3 Hariyanto, 2018.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dalam fungsi yang didasarkan atas keinginan balas dendam atau efek jera saja. Kenyataan yang ada  memberikan  atensi  kepada  tujuan  pemasyarakatan  yang  relevan  terhadap  kerangka  tatanan kehidupan  yang  multidimensi.  Hal  ini  dekat  dengan  kehendak  dari  paradigma  teori  integrative yang melepaskan maksud-maksud terselubung dari pemidanaan kepada narapidana yang berujung mengakibatkan dampak negative.
Capaian  yang  menginginkan  narapidana  bertindak  baik  dan  tidak  mengulangi  Tindakan negative sebelumnya tersebut memerlukan program pembinaan yang menyasarkan pembangunan. Hal  ini  pula  perlu  diikuti  dengan  pengklasifikasian  terhadap  ruang  pembinaan  naapidana  yang sesuai dengan dasar dari tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana serta lama hukuman yang dijalani.
Proses  pembinaan  yang  diawali  dengan  kesesuaian  penempatan  narapidana  seperti  yang disebutkan  diatas  ialah  terkait  dengan  interdepedensinya  pemenuhan  hak-hak  narapidana  untuk mendapatkan  pembinaan  rohani  dan  jasmani  serta  dijamin  hak  mereka  untuk  menjalankan ibadahnya,  adapun  lainnya  yang  berkorelasi  dengan  keluaran  yang  sesuai  agar  terus  mendapat ruang berinteraksi dengan kehidupan eksternal yang terdiri dari keluarga maupun pihak lain yang merupakan bagian dari hak narapidana untuk mendapatkan informasi dan pemerolehan pendidikan yang dibutuhkan selayaknya manusia. Namun mengenai hak-hak  yang didapat tersebut  adapula bagiannya yang perlu didapatkan secara ketentuan yang berlaku seperti keringanan pemidanaan berupa asimilasi dan lain sejenisnya. Untuk mendapatkan asimilasi dan pembinaan lanjutan maka disasarlah  lapas  terbuka  yang  ternyata  dalam  penelusuran  pemenuhan  di  sisi  jumlahnya  masih sangat  kurang.  Disebutkan  oleh  Rosyitawati  bahwa  aspek  integrasi  antara  warga  binaan  dan masyarakat  telah  dimaksudkan  dalam  pembentukan  lapas  terbuka  guna  mengidealkan pemasyarakatan.
Model  pelaksanaan  pembinaan  narapidana  pada  lapas  terbuka  bergerak  untuk  mewujudkan tupoksi sistem pemasyarakatan yang diupayakan secara optimal ternyata menemui permasalahan penempatan. Penempatan tersebut  seharusnya dapat  diikuti acuannya berdasarkan pada Renstra Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  guna  menggambaran  parameter  keberhasilan  dari  proses sistem pemasyarakatan dalam kelembagaannya kepada warga binaan. 4
Penyelenggaran  tujuan  sistem  pemasyarakatan  dalam  capaian  sukses  telah  disebutkan sebagaimana UU No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, secara khusus menguraikan maksud juga tujuan pembentukan Lapas Terbuka yaitu: 5
1. Mengupayakan pemulihan dalam bidang menyatukan tatanan kehidupan di lingkungan sosial;
2.  Menjadi  ruang  yang  bersifat  luwes  guna  membangun  niat  yang  berpeluang  bagi narapidana dapat kembali dalam radar sosial. Adapun fungsi sosial tersebut dapat membangun kembali peran setelah selama dibina Lembaga pemasyarakatan agar sepadan dengan ketentuan yang diberlakukan masyarakat dalam tatanan sosial;
3. Keaktifan peran struktur pada Lembaga pemasyarakatan guna melaksanakan pembinaan yang aktif dan meningkat dalam proses pengembangannya dari lapas umumnya;
4.  Setelah  masa  pidana  yang  melalui  sistem  pembinaan  di  Lembaga  pemasyarakatan bertujuan  agar  warga  binaan  dapat  mengembangkan  dan  meningkatkan  kemampuan  yang
4 Rahmad, “Pemberdayaan Lapas Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Bassed Corrections DiIndonesia” hal. 67
5 Ibid
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dimiliki  sebelumnya  yang  diiringi  dengan  keterampilan  sebagaimana  yang  diberikan kelembagaan guna menyiapkan diri dengan energi positif yang bersifat suportif;
5.  Terdapat  10  prinsip  pemasyarakatan  mengenai  kehidupan  negara  yang  bersifat  pesan untuk ditumbuhkembangkan;
UPT  Lapas  Terbuka  menjadi  sasaran  perhatian  dalam  menekan  lajur  perkembangan fungsinya yang memberi pola integrasi yang relevan sebagaimana maksud dari konsep CBC. Cerminan  konsep  tersebut  mengacu  pada  pemberian  hak-hak  narapidana  secara  penuh selayaknya  manusia  utuh  dalam  label  warga  binaan  atau  narapidana.  Hal  ini  dilangsungkan dengan acuan Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.Residential center ialah pendirian untuk memberikan fasilitas sebelum dibebaskannya atau probation (pidana bersyarat) atau parole (pembebasan bersyarat) narapidana. 6 Hal ini merupakan upaya dengan melakukan pola  baru  yang  diberikans  setelah  melewati  masa  pembinaan  atau  bimbingan  dari  sistem pemasyarakatan yang memperlakukan warga binaan untuk menggapai keberhasian diri menjadi manusia yang Kembali dengan nilai baru sebagai bagian dari masyarakat dan tatanan yang ada.
Sistem pemasyarakatan melaksanakan pembinaan dimulai dari tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir yang berisikan uraian pembinaannya yaitu:
1)  Tahap  awal  pada  poses  pembinaan  diberikan  sejak  status  narapidana  yaitu  telah sepertiga pidananya.
2) Tahap lanjutan pada proses pembinaan diklasifikan ke dalam dua bentuk pidana yang diberikan yaitu yang pertama dimulai setelah berakhirnya tahap awal hingga ke seperdua pidana dan yang kedua ialah setelah lanjutan tahap pertama hingga ke duapertiga pidananya.
3)  Tahap  akhir  dari  proses  pembinaan  yang  dimaksudkan  dalam  poin  ini  ialah diselenggarakan setelah masa lanjutan binaan hingga penghabisan masa pidana yang dijatuhkan kepada narapidana.
Adanya  proses  alih  yang  berurutan  dari  tahap  awal  hingga  ke  tahap  akhir  telah  melalui sidang yang dilakukan oleh TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) dengan dasar dari data-data yang dikumpulkan dan diperoleh hasil dalam laporan yang bernilai mengenai proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan secara tatanan lembaga hingga ke struktur kehidupan narapidana itu sendiri baik secara internal juga eksternal yang meliputi keluarga. Hal ini kemudian diajukan sebagai  ruang  atas  penyelenggaraan  proses  asimilasi  yang  menjadi  sangat  identic  bagi  lapas terbuka  yang  berwujud  tidak  sama  dengan  umumnya.  Penerapan  pembinaan  yang  diasaskan sebagaimana kehidupan di masyarakat dengan tanda-tanda yang bercirikan:
1. Peralatan yang terkait dengan fungsi pencegah kaburnya narapidana seperti jeruji yang berada pada lapas pada umumnya dalam keadaan yang kurang dan tidak optimal.
2.  Sistem  pembinaan  berasaskan  ketertiban  diri  guna  menggiatkan  rasa  tanggung  jawab yang tinggi dengan sifat yan terbuka terhadap keberadaan golongan kelomppok-kelompok di dalamnya.
3. Perbedaan dengan lapas pada umumnya ialah selain darpiada adanya pengawasan yang ketat, lapas terbuka diawasi langsung sebagaimana letaknya di antara masyarakat.
6 Riyadin.2011.Sistem Pemasyarakatan Melalui Lapas Terbuka Dalam Sistem Peradilan Pidana.hal 42
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Strategisnya posisi lapas terbuka sejalan dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan yang nyatanya belum bergerak dengan optimal  akibat penempatan narapidana  yang tidak berjalan sebagaimana  aturan  menetapkan  mengenai  narapidana  dan  penempatannya.  Bahkan, akomodasi  narapidana  di  Lapas  Terbuka  tampaknya  telah  diatur  terkait  dengan  Rencana Strategis  Direktorat  Jenderal  Lembaga  Pemasyarakatan  tentang  pelaksanaan  asimilasi narapidana    sebagai  acuan  keberhasilan  sebuah  UPT  Lapas.  Orientasi  yang  dilakukan  lebih kepada  upaya  reintegrasi  sosial  dan  melibatkan  peran  aktif  masyarakat,  untuk  itu  peran  dan kedudukan  Lapas  Terbuka    dalam  pelaksanaan  tujuan  akhir  sistem  pemasyarakatan  yaitu pembinaan  narapidana  sangat  penting  dengan  melibatkan  peran  serta  masyarakat  sebagai implementasi  dari  konsep  bahwa  narapidana  tidak  dapat  diisolasi  dari  masyarakat  di  luar tembok  atau  pelatihan  ekstrakurikuler.  Hal  ini  ditujukan  bagi  narapidana  untuk  berintegrasi kembali ke masyarakat, sementara bagi lembaga pemasyarakatan, hal ini menyulitkan petugas dalam  memberikan  pengawasan,  pengamanan  dan  pembinaan  yang  diperlukan  dalam melaksanakan tugasnya.
Konvergensi tahanan dapat membuat individu tertentu membutuhkan kantor yang mereka butuhkan. Keinginan untuk memenuhi persyaratan untuk kantor swasta yang seharusnya tidak dapat diakses di lembaga pemasyarakatan adalah keputusan yang dibuat oleh tahanan yang kaya dan  beruntung  secara  finansial.  Keuntungan  uang  yang  diberikan  oleh  tahanan  tertentu memungkinkan  kesalahan  representasi  dilakukan  untuk  memuaskan  keinginan  mendapatkan kantor  yang  seharusnya  tidak  dapat  diakses  di  sel  penjara.  Snarr  menyatakan  sub-budaya tahanan, khususnya perspektif konvensional dan perspektif kontemporer.
Dalam  pandangan  adat,  munculnya  subkultur  penjara  disebabkan  oleh  kesulitan  yang dialami oleh para tahanan, serta interaksi impor. Variabel yang membentuk subkultur penjara adalah  heterogenitas  tatanan  ras  (etnis)  sehingga  model  hubungan  yang  terjadi  adalah pemilahan,  dimana  tingkat  kepercayaan  sangat  rendah  dan  pengabdian  tinggi  terhadap perkumpulan. Relasi yang terfragmentasi ini kemungkinan dapat menimbulkan keganasan antar gerombolan di Lapas  yang memiliki berbagai kepentingan, sehingga melakukan pelanggaran bukanlah tujuan yang paling ideal untuk memberdayakan reintegrasi sosial para pelakunya di samping  pengingkaran  terhadap  pemenuhan  hak-hak  istimewa  setiap  individu  yang menghargai. kesempatan, lakukan sesuai Peraturan Remedial. Hal ini kemudian, pada saat itu, memberdayakan pengembangan pemikiran elektif terhadap beban pidana, khususnya dengan mengatur  ke  arah  tujuan  perbaikan  untuk  menyelesaikan  reintegrasi  sosial  yang menggarisbawahi pembangunan kembali solidaritas hubungan antara tahanan, masyarakat dan kehidupan  mereka  setelah  mendapatkan  kembali  ke  masyarakat.  Jadi  secara  tidak  langsung reintegrasi  ramah  yang  diselesaikan  selama  masa  penahanan  mencoba  untuk  membangun kembali  bentrokan  yang  terjadi  dengan  mengembalikan  penjahat  ke  daerah  setempat  tanpa proses penegakan hukum (pilihan bertentangan dengan disiplin) atau mengikutsertakan daerah setempat dalam memberikan arahan.
Ide ini dipengaruhi oleh  kemajuan humanisme dimana konsekuensi  dari pemeriksaan di penjara  telah  melacak  bahwa  penahanan  (standardisasi)  telah  menyebabkan  efek  samping prisionalisasi,  cemoohan,  residivisme,  dan  pada  umumnya  akan  mendorong  dehumanisasi. Kondisi ini dapat mempengaruhi contoh hubungan yang terjadi antara sipir penjara (kuat) dan tahanan/tahanan (lemah). Hubungan kekuasaan yang tidak seimbang ini pada umumnya akan memicu pertikaian yang akan benar-benar memicu kecenderungan menyusahkan terkait dengan pelaksanaan  tugas  yang  berhubungan  dengan  ahli  di  Lembga  Pemaysrakan.  Adanya  budaya keras,  kasar,  atau  hal-hal  lainnya  yang  terkait  dengan  kekuatan  dan  uang  dirasa  mempunyai
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pengaruh  atas  bertahannya  kehidupan  narapidana  yang  mematikan  nilai  adaptif  di  dalam  sel lapas.
Pada  dasarnya  konsep  pemasyarakatan  adalah  sistem  pemidanaan  yang  sudah  bergerak meninggalkan filosofis retributive (pembalasan), deterrence (penjeraan) dan resosialisasi. Hal ini  dengan  nyata  menyatakan  pengayoman  atas  tindak  pidana  yang  dijatuhkan  merupakan sebuah  upaya  negara  memberi  pemahaman  kepada  seluruh  elemen  masyarakat  terhadap narapidana  untuk  diberikan  sikap  dalam  rasa  kemanusiaan  yang  perlahan  mengalihkan pandangan  dari  perbuatan  negative  yang  ada  dan  telah  dibina  guna  layak  hadir  kembali  di tengah-tengah masyarakat yang telah melewati tahapan asimilasi.

## 2. Pelaksanaan Penempatan Narapidana di Lapas Terbuka dalam Menerapkan Konsep Community Based Corrections di Indonesia
Aspek integrasi yang ditekankan melalui sistem pemasyarakatan berbentuk lapas terbuka bertujuan  untuk  menjadi  mediator  antara  narapidana  dan  masyarakat.  Adapun  konsep  yang melatarbelakangi  dibentuknya lapas terbuka ialah sistem pemasyarakatan  berbasis CBC atau community based melalui metode terbaru guna mengupayakan integrasi kepada narapidana ke lingkup  sosial.  Kembalinya  narapidana  sebagai  manusia  utuh  untuk  bersosialisasi  dengan manusia  lainnya  dalam  lingkungan  hidup  yang  bernilai  tersebut  memerlukan  pembentukan kesiapan  dan  penerimaan  yang  akan  didapat  apabila  menerapkan  CBC  dalam  sistem pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana sebagai sub sistem yang dilihat posisi kedudukannya, pembentukan lapas terbuka didasarkan dengan konsep yang berbeda dengan lapas umumnya. Keberadaan lapas terbuka dibentuk dengan hanya mengambil sebagian poin kewenangan lapas umum  dalam  pelaksanaannya.  Hal  yang  diutamakan  melalui  lapas  terbuka  ialah  pada  pola pembinaan yang berbasis konsep CBC dengan melibatkan masyarakat dalam mengawasi lajur pembinaan  oleh  lembaga  pemasyarakatan  yang  bersifat  penuh  kemanusiaan  dalam  arti mengurangi pengamanan secara ketat seperti tidak adanya sel penjara besi (minimum security). Dengan  demikian  ditetapkanlah  batasan  dalam  lapas  terbuka  terhadap  tugas  dan  bentuknya antara lapas tertutup atau umumnya.
Pelaksanaan  Penataan  Tahanan  di  Organisasi  Pertolongan  Terbuka  Pasal  12  Peraturan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Revisi menyatakan bahwa:
(1) Dalam hal pembinaan tahanan di LAPAS, penataannya dilakukan berdasarkan: a. usia; b.  Orientasi;  c.  Lamanya  hukuman  paksa;  d.  Jenis  kesalahan,  dan  e.  Langkah-langkah  yang berbeda sesuai dengan kebutuhan atau kemajuan pelatihan.
(2) Pengarahan tahanan perempuan di dalam lapas dilakukan di lembaga pemasyarakatan wanita.
Pengaturan ini memerintahkan kebutuhan untuk membuat sebuah Penjara yang luar biasa bagi  para  tahanan  dengan  berbagai  klasifikasi.  Penataan  terhadap  tahanan  diperlukan  demi keamanan, mendorong dan mengimbangi dampak yang merugikan antar tahanan. Terlepas dari kenyataan bahwa para tahanan kehilangan kesempatan mereka, hak-hak istimewa para tahanan harus dijaga sesuai dengan pedoman yang relevan. Selama tidak ada pengaturan yang berbeda, pemberian  hak  istimewa  kepada  tahanan  harus  dilakukan  sesuai  jadwal  setelah  memenuhi prasyarat  yang  telah  ditetapkan.  Setiap  detail  saat  menyelesaikan  kalimat  memiliki  hak istimewa untuk:
1). Mengadakan asosiasi terbatas dengan pihak luar;
2). Dapatkan pengurangan;
3). mendapatkan cuti;
4). Memperoleh penyerapan;
5). Dapatkan pengiriman kontingen.
Pemberlakuan  kebebasan  tahanan  dimanfaatkan  sebagai  kesempatan  berharga  untuk berinteraksi dengan daerah setempat. Ini bukan hanya hak tahanan tetapi juga bantuan etis atas bantuan pemerintah dari semua komponen struktur wilayah setempat dalam bidang kehidupan yang menjunjung tinggi kemampuan tahanan untuk kembali ke masyarakat dan sesuai dengan kerjasama wilayah setempat. dapat secara efektif memilah administrasi restoratif.
Pengarahan  lebih  lanjut  kepada  para  tahanan  dan  siswa  yang  berbaur  dengan  daerah setempat sangat penting untuk tahap pencernaan pada tahap membuka pintu dalam membangun ruang kerjasama. Gerakan pencernaan ini direncanakan untuk  belajar dan  mengenalkan para tahanan ketika mereka kembali ke masyarakat.  Latihan pencernaan untuk tahanan dan anak- anak bisa sebagai latihan instruktif; kemampuan mempersiapkan; latihan pekerjaan sosial; dan pelatihan lainnya secara lokal. Tahanan yang memenuhi syarat untuk osmosis adalah tahanan yang  telah  berubah.  Jufri  memaknai  bahwa  para  tahanan  harus  menunjukkan  kesadaran  dan penyesalan atau salah langkah yang membuat mereka dikutuk, harus menunjukkan orang yang positif dan perubahan moral, secara efektif mengikuti program gerakan pelatihan secara industri dan bersemangat, dan tidak pernah mendapatkan disiplin disiplin selama di minimal setengah tahun terakhir.
Tahap osmosis berfokus pada tujuan definitif dari kerangka remedial, yaitu dengan tujuan agar  para  tahanan  dapat  diterima  kembali  oleh  daerah  setempat.  Tujuan  ini  didukung  oleh pemanfaatan strategi  revisi berbasis area lokal  yang membutuhkan kerja untuk  memasukkan detail lokal. Upaya untuk berkoordinasi direncanakan sehingga para tahanan dapat hidup secara khas dalam kehidupan daerah setempat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Pedoman Peraturan Pendeta dan Kebebasan Dasar Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Pengurangan,  Penyerapan,  Izin  Menetap  Keluarga,  Persalinan  Kontinjensi,  Cuti  Sebelum Melahirkan dan Cuti Pembatasan, dinyatakan bahwa pencernaan dapat diizinkan untuk tahanan dan harus memenuhi keadaan sebagai berikut: : a. perilaku yang sesuai yang dibuktikan dengan tidak  menjalani  disiplin  disiplin  dalam  waktu  6  (enam)  bulan  terakhir;  b.  secara  efektif mengikuti program pelatihan secara tepat; dan c. telah menjalani 1/2 (satu porsi) dari jangka waktu pidana.
Pernyataan  diberikannya  asimilasi  ini  juga  harus  dilampirkan  dengan  menambahkan catatan terlampir:
a. Salinan petikan pilihan hakim dan berita acara eksekusi pilihan pengadilan;
b.  Bukti  telah  melunasi  denda  dan  mengganti  uang  tunai  sepenuhnya  sesuai  pilihan pengadilan;
c. Laporan kemajuan perbaikan yang disahkan oleh kepala lapas;
d.  Laporan  penelitian  kemasyarakatan  yang  dibuat  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
e. Salinan register F dari Kepala Lapas;
f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
g.  Surat  pernyataan  dari  Narapidana  tidak  akan  melarikan  diri  dan  tidak  melakukan perbuatan melanggar hukum;
h. Surat  jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau  wali, atau lembaga sosial,  atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan:
1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program asimilasi.
Bagi narapidana dan siswa remedial yang sedang melakukan penyerapan, pembinaan dan bimbingan dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut:
sebuah. Untuk latihan instruktif, persiapan kemampuan, latihan sosial, dan latihan lain di luar penjara, diisi oleh petugas penjara;
b. Untuk latihan bekerja di luar, bekerja secara mandiri, dan pengaturan di penjara terbuka dilakukan  oleh  petugas  penjara  serta  BAPAS.  Maka  dalam  hal  resosialisasi  para  pelanggar hukum,  para  tahanan  yang  sudah  sampai  pada  tahap  progresif  ketiga  harus  diaklimatisasi dengan  wilayah  setempat  dan  dapat  ditempatkan  di  Lapas  Terbuka  (Lapas  Terbuka),  sambil digantung  untuk  masa  pembebasan  bersyarat  atau  cuti  sebelum  diadili.  terkirim.  Padahal pencernaan  adalah  hak  narapidana  dan  telah  dijamin  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Ganti  Rugi,  tidak  semua  narapidana  dapat menyelesaikan  penyerapan  di  lembaga  pemasyarakatan  terbuka.  Peraturan  Pendeta  dan Pedoman Common liberties Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pengurangan, Penyerapan,  Izin  Menetap  Keluarga,  Pembatasan  Persalinan,  Cuti  Sebelum  Melahirkan,  dan Penerusan  Kontingen  tidak  menjelaskan  keadaan  tahanan  untuk  ditetapkan  dalam  sebuah Organisasi  Perbaikan  Terbuka,  namun  mungkin  membuat  referensi  ke  seorang  tahanan  atau Siswa dapat diserap dengan asumsi bahwa mereka memenuhi prasyarat.
Posisi  tahanan  di  Penjara  Terbuka  sangat  penting  untuk  melanjutkan  proses  perbaikan. Mengingat  Bundaran  Kapolri  Nomor  PAS_PK.01.01.02-100  tanggal  13  Mei  2013  tentang pengaturan tahanan di  lembaga pemasyarakatan terbuka, beberapa pengaturan tahanan dapat ditempatkan  di  penjara  terbuka.  Tahanan  yang  memenuhi  syarat  untuk  diserap  di  Penjara Terbuka  harus  melalui  beberapa  tahapan  atau  strategi.  Tahanan  yang  dapat  dimasukkan  ke dalam Pembukaan adalah: tahanan yang telah menjalani tahap osmosis atau setengah (1/2) masa pidananya  atau  sedang  diajukan  pembebasan  bersyarat,  bersyarat  tanpa  henti  sebelum diserahkan; Bukan pelaku demonstrasi kriminal intimidasi ilegal, opiat dan cikal bakal opiat, psikotropika, pencemaran nama baik,  pelanggaran keamanan negara, pelanggaran kebebasan dasar yang sejati, dan pelanggaran terkoordinasi transnasional lainnya; Dalam pelaksanaan di lapangan,  cara  yang  paling  umum  untuk  memindahkan  tahanan  ke  lembaga  pemasyarakatan terbuka  yang  telah  memasuki  masa  pencernaan  tidak  sesuai  dengan  Peraturan  Pendeta  dan Pedoman Kebebasan Umum Nomor 3 Tahun 2018 dan Surat Bulat Kepala Jenderal Pembetulan Nomor PAS_PK.01.01.02-100 Tahun 2013.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Sejujurnya,  pertukaran  tahanan  ke  penjara  terbuka  lebih  dipengaruhi  oleh  perintah  dari inisiatif dan permintaan dari penjara terbuka karena penjara terbuka menemukan peluang. Hal penting terkait situasi para tahanan di penjara terbuka antara lain kondisi mengasah kemampuan yang terakhir digerakkan oleh para tahanan. Hal ini karena pengaturan osmosis dilakukan untuk memberikan  inspirasi  dan  pintu  terbuka  yang  luar  biasa  kepada  para  tahanan  untuk  dapat bertindak dengan baik dan dinamis dalam latihan. Ayah melalui Penasihat Daerah memainkan peran utama dalam memutuskan pengaturan tahanan melalui TPP. Selain menilai bahaya dan kebutuhan  tahanan,  pengaturan  Ditjen  Revisi  adalah  untuk  tahanan  yang  ditempatkan  di lembaga pemasyarakatan terbuka, khususnya orang-orang yang memiliki kepentingan, karunia, dan  potensi  di  bidang  agribisnis,  peternakan,  pertukangan  atau  proyek-proyek  penting.  dan latihan di penjara terbuka di setiap distrik. Mengingat aturan NILECJ, pilihan tahanan untuk dimasukkan  ke  dalam  penjara  terbuka  harus  memenuhi  enam  langkah,  khususnya:  awal geologis;  usia  yang  berguna;  Orientasi;  waktu  pulang  tahanan;  Kualitas  Tahanan;  dan  tidak terpidana pecandu narkotika.
Perubahan  cara  pandang  dengan  pelatihan  berbasis  daerah  dilakukan  dengan  pemikiran bahwa  ide  penahanan  di  lembaga  pemasyarakatan  tertutup  tidak  menjawab  kebebasan reintegrasi para tahanan secara ideal. Seperti yang ditunjukkan oleh Mahardika (2020) kantor restoratif di  daerah  yang menyusun  revisi lebih terlibat  dalam hal  pemulihan dan reintegrasi sosial  sehingga  keberadaan  tahanan  biasa  akan  kembali  setelah  dibebaskan.  Pengarahan berbasis wilayah lokal menyarankan perlakuan yang lebih besar, dengan alasan bahwa aktivitas yang  sah  tidak  selalu  dalam  setiap  kasus  mengarah  pada  penebusan  terpidana  dan  tidak melindungi kepentingan wilayah setempat. Pelatihan berbasis area lokal memberi energi pada perbedaan tahanan untuk menjadi sosok manusia yang benar-benar tinggi.
Gagasan  penyesuaian  berbasis  wilayah  lokal  disarankan  dalam  setiap  gerakan  yang dilakukan  di  fasilitas  penahanan  terbuka  yang  sesuai  dengan  standar  organisasi  restoratif, khususnya  standar  asuransi,  administrasi,  arahan,  sekolah,  kebebasan  yang  setara,  dan penghormatan  terhadap  ketenangan  manusia,  karenanya  menjamin  bahwa  kekurangan  hak adalah disiplin utama dan sertifikasi untuk koordinasi diri dalam keluarga dan orang-orang di sekitarnya  (Mahardika,  2020).  Tugas  lembaga  pemasyarakatan  sebagai  pembetulan  berbasis wilayah  tidak  hanya  untuk  membaurkan  para  tahanan  di  mata  publik,  tetapi  juga  untuk mengetahui  apa  yang  terjadi  di  masyarakat.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Gracia  dan Redyantanu  (2020)  diungkapkan  bahwa  rencana  penjara  terbuka  dapat  mengalahkan  isu-isu tentang  penilaian  negatif  publik  yang  juga  secara  langsung  menyesuaikan  sikap  narapidana untuk  lebih  siap  untuk  masyarakat  dan  menahan  kecenderungan  untuk  mengulangi  kegiatan yang menghambat daerah setempat. Bangunan penjara juga diupayakan tidak terlalu menonjol seperti di  fasilitas  penahanan tertutup untuk  mengurangi  kesan buruk dan memberikan lebih banyak kesempatan kepada para tahanan untuk menjadi penting bagi seluruh wilayah setempat.
Ada  lima  standar  dasar  CBC  yang  dapat  menjadi  alasan  untuk  melaksanakan  fasilitas penahanan terbuka, yaitu secara spesifik memberikan pintu terbuka kepada tahanan untuk posisi darat, memilih tahanan secara ketat, tidak memanfaatkan tahanan, melakukan pengawasan yang minimal,  dan  kewajiban  tentang  pemindahan.  tahanan.  Pedoman  mendasar  tersebut menegaskan bahwa pengakuan terhadap latihan di  penjara terbuka tentu bukan sesuatu  yang sederhana, mengingat perkembangan populasi penjara pada dasarnya telah berkembang, dan itu menyiratkan bahwa jumlah tahanan yang akan dipilih meningkat secara signifikan. Komponen untuk  merapikan  fasilitas  penahanan  terbuka  berfokus  pada  pelatihan  yang  memberi  energi pada  sebagian  kesadaran  individu  tahanan  dan  mengurangi  tingkat  pengawasan  yang  ketat, sehingga  kerja  sama  antara  tahanan  dan  daerah  setempat  berjalan  tanpa  komponen  batasan.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Peluang  tahanan  di  penjara  terbuka  bukan  tanpa  manajemen  dalam  arti  penuh,  mengingat seperti yang ditunjukkan oleh gagasan penyesuaian, arahan dan pengawasan berbasis wilayah berada dalam tugas wilayah setempat.
Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Snarr,  ada  beberapa  penjelasan  untuk  penyempurnaan gagasan amandemen berbasis daerah, lebih spesifiknya (Sulhin, 2016):
1) Kekecewaan  dengan  pendirian  (pengurungan  dan  penahanan).  Penahanan  dan pengurungan yang dilakukan oleh para penguasa regulasi dianggap sebagai pemicu timbulnya masalah-masalah yang menghambat motivasi di balik penghukuman dan bahkan pengrusakan negara, misalnya, menjejalkan, kekurangan rencana keuangan, kerusuhan,  kelemahan  yang  dialami  oleh  narapidana,  narapidana  dan  pejabat, kelambanan yang keterlaluan, dan menjadikan penjara sebagai sekolah kesalahan
2) Kemungkinan  filantropi  pasti  dilakukan  dengan  asumsi  dilakukan  secara  lokal daripada jika dilakukan di penjara. Banyak orang setuju dengan penilaian ini dengan mengharapkan  bahwa  masalah  yang  bermanfaat  dapat  diperoleh  secara  lokal daripada di penjara
3) Kecukupan  biaya  (biaya  dana  cadangan)  dalam  banyak  kasus  program  pengajaran berbasis  daerah  telah  dilaksanakan  dengan  menggunakan  biaya  yang  lebih  sedikit dibandingkan  dengan  kurungan  atau  disiplin  yang  dilakukan  oleh  lembaga  atau lembaga  pemasyarakatan  karena  berhubungan  dengan  perkantoran,  perawatan termasuk makanan yang harus diberikan.
4) Organisasi ekuitas yang lebih memuaskan
a.  kerangka  penegakan  hukum  dibagi  ke  dalam  kapasitas  yang  berbeda  di  dalam kepolisian,  pengadilan,  dan  penyesuaian.  Fraktur  ini  dapat  mendorong  organisasi keadilan yang tidak lagi bersifat kerangka.
b.  selanjutnya,  tidak  adanya  penyebaran  data  dalam  daya  dukungnya  untuk mendapatkan  reaksi  dari  para  pelanggar  peraturan  yang  berada  dalam  lingkaran hukum.
5) Otorisasi menengah (persetujuan atau pengganti pidana) selama tahun 1980-an dan 1990-an disajikan sebagai hukuman yang membatasi dalam pilihan selain penahanan yang diperluas.
Contoh  kemajuan  yang memadukan keberadaan tahanan dengan iklim wilayah setempat juga  terkait  dengan  aturan  resosialisasi  dalam  kerangka  restoratif.  Remedial  adalah mengasosiasikan kembali para tahanan sehingga menjadi penduduk yang besar dan berharga atau kebangkitan  kembali  yang  kokoh  ke  dalam  wilayah  setempat,  yang  pada  umumnya  atau perwujudannya  adalah  resosialisasi.  Perubahan  sifat-sifat  tahanan  dalam  resosialisasi  akan diperoleh melalui kerangka pengajaran yang baik dan dengan metodologi yang lebih sadar. Cara yang  lebih  ampuh  untuk  mencegah  dan  mengalahkan  pengulangan  demonstrasi  kriminal  oleh preman adalah dengan membangun iklim pelatihan yang merupakan gambaran dari iklim daerah setempat secara keseluruhan. Iklim organisasi restoratif yang dekat dengan iklim area lokal adalah salah satu struktur yang sesuai dengan metodologi ini. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari kerangka restoratif.
Gagasan  kantor  remedial  yang  menempatkan  peningkatan  karakter  dan  otonomi  sesuai dengan peraturan kebebasan dasar yang memberikan pintu terbuka yang berharga bagi kemajuan diri para tahanan. Sejalan dengan itu, gagasan perbaikan di fasilitas penahanan terbuka dilakukan dengan  aturan  pemberian  judul  dengan  mempertimbangkan  keramahan,  kesopanan,  dan anjangsana. Dilihat dari rangkaian siklus dan standar tersebut, diyakini bahwa mereka akan benar-
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
benar ingin berdampak pada perubahan watak narapidana yang lebih sadar akan wilayah setempat secara  keseluruhan  dan  tidak  akan  pernah  lagi  mengabaikan  permintaan  yang  sah  di  Indonesia berdasarkan persetujuan. dan osmosis desain aktivitas publik. Dasar pemikiran pembelaan dalam gagasan  penyesuaian  berbasis  wilayah  lokal  adalah  bahwa  masyarakat  adalah  tempat  tinggal individu-individu yang merupakan cara terbaik untuk melakukan usaha-usaha untuk membina para pelanggar.  Pelanggar  peraturan  bagaimanapun  juga  harus  diberi  kesempatan  yang  luas  untuk terhubung secara sehat dengan keluarga dan jaringan mereka.
Program  peningkatan  penjara  yang  mencakup  wilayah  lokal  dikenang  untuk  jenis pelaksanaan CBC. Dari jenis eksekusinya, CBC dapat dibedakan menjadi dua kelas, yaitu disiplin elektif dan penahanan elektif. Dari dua jenis CBC, organisasi restoratif dalam memberikan arahan kepada  tahanan  memasukkan  jenis  penahanan  elektif  dengan  suatu  pekerjaan  untuk  membatasi efek penahanan yang dialami oleh kedua narapidana dan pembentukan remedial. Eksekusi yang dilakukan oleh yayasan remedial dapat berupa situasi di fasilitas penahanan terbuka dan program reintegrasi sosial:

## 1) Lembaga pemasyarakatan terbuka
Penjara terbuka atau lapas terbuka sebagai komponen subsistem penegakan hukum. Yang memiliki  situasi  esensial  dalam  memahami  tujuan  definitif  kerangka  penegakan  hukum  dan memahami  tujuan  kerangka  restoratif.  Secara  khusus,  penjara  terbuka  ini  ditata  sepenuhnya dengan maksud untuk membangun kembali solidaritas hubungan hidup, kehidupan dan panggilan para tahanan dan bermaksud untuk membuka pintu bagi para tahanan untuk melakukan kapasitas sosial  secara  layak,  yang  selama  ini  membatasi  ruang  untuk  berkembang.  Pondasi  dari  lapas terbuka seharusnya menjadi model yang harus dibuat dalam pelaksanaan arahan bagi para tahanan dalam kerangka restoratif, mengingat keberadaan lapas terbuka yang sangat vital dan pas untuk memahami tujuan dari kerangka remedial.

## 2) Reintegrasi sosial
Reintegrasi sosial adalah program yang diselesaikan oleh yayasan remedial dalam rangka penyesuaian  diri  dengan  para  tahanan  sebelum  mereka  diumumkan  dibebaskan  dari  organisasi restoratif.  Program  ini  diwujudkan  melalui  penyerapan,  pembebasan  bersyarat,  cuti  sebelum pulang, meneruskan melihat keluarga dan cuti kontingen.

## (a) Asimilasi
Asimilasi  sebagai  tujuan  yang  dinamis  dari  dua  pemain,  khususnya  para  tahanan  dan daerah  setempat,  termasuk  keluarga.  Asimilasi  juga  berarti  menghilangkan  gambaran  buruk tentang  penahanan  setelah  penghukuman,  serta  mencegah  pemecatan  publik  terhadap  seorang mantan narapidana. Penyerapan dibagi menjadi dua, yaitu:
i) Asimilasi Dalam Lembaga Pemasyarakatan yang memulihkan pada bidang khusus kunjungan dari  keluarga  dan  pertemuan-pertemuan  lokal  yang  membantu  dan  terlibat  dalam  memberikan program pengajaran kepada tahanan.
ii) Asimilasi Ke Luar Lembaga Pemasyarakatan
ialah  bentuk  asimilasi  yang  bekerja  untuk  orang  luar  atau  orang  ketiga  secara  mandiri  seperti pekerjaan yang terdapat dalam ranah tatanan masyarakat bawah dan local.
(b) pembebasan bersyarat
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Pembebasan  bersyarat  adalah  pemberian  pembebasan  dengan  beberapa  keadaan  kepada tahanan  yang  telah  melakukan  hukuman  duapertiga  atau  setara  kira-kira  9  bulan  dari  masa hukuman tindak kejahatan
(c) Cuti sebelum bebas (CMB)
Cuti  sebelum  pemulangan  adalah  cara  yang  paling  umum  untuk  membina  tahanan  dan  siswa perbaikan di luar yayasan restoratif setelah menjalani 2/3 dari jangka waktu pidana, untuk tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan perilaku yang dapat diterima. Cuti terbesar sebelum keluar adalah setengah tahun.

## (d) Cuti bersyarat (CB)
Khususnya program reintegrasi yang diberikan kepada narapidana dengan hukuman paling berat 1 tahun setengah tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidananya.
Menurut sudut pandang hipotesis penandaan atau label, gagasan penjara berbasis wilayah lokal  adalah  semacam  program  mempersiapkan  tahanan  atau  penjahat  agar  tidak  dipisahkan. Berdasarkan  hipotesis  ini,  cara  paling  umum  untuk  menahan  semua  pelaku  adalah  jenis pengasingan  yang  intens,  karena  penahanan  telah  memutuskan  hubungan  mereka  dengan masyarakat  yang  dianggap  berperilaku  baik,  sementara  memungkinkan  tahanan  untuk memperpanjang  kejahatan  mereka.  Hipotesis  ini  juga  menerima  bahwa  pelaksanaan  penahanan juga  akan  menambah  perbuatan  salah  akibat  hinaan  negatif  masyarakat  terhadap  pelaku, khususnya  narapidana  di  lapas.  Dengan  demikian,  pelaksanaan  penahanan  dengan mengedepankan gagasan revisi berbasis daerah dapat membatasi terjadinya kritik yang merupakan dampak dari penahanan dan diharapkan dapat memperluas rasa kewajiban daerah untuk mengakui tahanan kembali pada keadaannya saat ini.
Fasilitas penahanan terbuka adalah unik dalam kaitannya dengan lembaga pemasyarakatan sebagai  suatu  peraturan,  karena  penjara  terbuka  hanya  mengambil  sebagian  dari  kekuasaan, kewajiban  dan  kewajiban  fasilitas  penahanan  tertutup.  Penjara  Terbuka  adalah  sebuah  sistem pendidikan dengan pengawasan minimal (Least Security) yang penghuninya telah memasuki tahap penyerapan dan memenuhi kebutuhan yang ditentukan sebelumnya, yang meliputi telah menjalani setengah dari masa pidana mereka dan kerangka arahan dan arahan yang dijalankan mencerminkan apa  yang  terjadi  dan  kondisi  yang  terjadi.  ada  secara  lokal.  sekitar.  Hal  ini  diharapkan  dapat menjadi persiapan bagi para tahanan untuk kembali ke daerah setempat (reintegrasi).
Model  pembelajaran  di  Penjara  Terbuka,  mencari  cara  untuk  menyesuaikan  diri  adalah pilihan elektif yang paling memungkinkan untuk menjauhkan tahanan dari dampak pemenjaraan. Demikian pula, Penjara Terbuka juga memiliki kapasitas untuk lebih mengembangkan narapidana yang  telah  menunjukkan  kemajuan  positif  dalam  pelatihan  di  Organisasi  Perbaikan.  Sedikitnya keamanan juga sulit untuk pengakuan lembaga pemasyarakatan terbuka mengingat amandemen berbasis wilayah setempat. Dengan asumsi dukungan kelompok orang tidak sepenuhnya ideal dan jumlah  manajer  di  penjara  kecil,  hal  itu  dapat  meningkatkan  kekhawatiran  lokal  tentang  upaya pelarian tahanan.
Gagasan Revisi Berbasis Wilayah Lokal sendiri dipandang sebagai tujuan yang sangat mantap dari kerangka kerja perbaikan. Eksekusi gagasan ini dapat memberikan berbagai dampak positif dalam menangani  masalah-masalah  yang  berhubungan  dengan  pembinaan  tahanan,  misalnya berkurangnya jumlah tahanan di lembaga pemasyarakatan karena mereka terikat dengan program
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pembebasan bersyarat, cuti sebelum keluar, cuti terbatas atau program pelatihan di luar organisasi restoratif.
Potensi  untuk  mencapai  upaya  reintegrasi  akan  lebih  menonjol  jika  persiapan  selesai  di lokasi  lokal  sesuai  dengan  kerangka  dan  teori  kerangka  restoratif.  Meskipun  demikian, pemanfaatan  gagasan  revisi  berbasis  daerah  tidaklah  sulit  untuk  dilaksanakan  secara  ideal mengingat  keadaan  yang  dapat  menggagalkan  pemanfaatan  gagasan  tersebut,  misalnya persyaratan sinkronisasi pekerjaan yang diselesaikan oleh masing-masing dinas yang bergerak di bidang hukum. kerangka penegakan hukum dengan alasan bahwa tanpa bantuan setiap subsistem penegakan  hukum  gagasan  penyesuaian  berbasis  wilayah  mungkin  terbatas  pada  apa  yang dilakukan oleh kantor perbaikan yang merupakan pilihan berbeda dengan penahanan, pelaksanaan gagasan  berbasis  wilayah  lokal.  Pembetulan  memerlukan  koordinasi  antara  staf  restoratif, khususnya fokus remedial dan lembaga remedial dengan kemampuan pejabat yang umumnya tidak khawatir tentang penguasaan dalam satu bidang namun juga harus memiliki kemampuan dalam memberikan program pengajaran dan bimbingan, pelaksanaan CBC dalam kerangka remedial juga membutuhkan  kantor  dan  SDM  yang  tepat  sehingga  CBC  tidak  hanya  dianggap  sebagai  jenis sekolah  ing.  berbasis  wilayah  lokal  namun  lebih  luas  dari  itu  sebagai  upaya  untuk  memahami tujuan dari kerangka remedial dalam mengelola efek penahanan paksa bagi pelanggar peraturan. Pemberian asimilasi tidak hanya mengajukan kesempatan juga diikuti dorongan bagi narapidana untuk  membawa  setiap  energi  positif  dari  pembinaan  agar  tidak  mengulangi  dan  terjerumus  ke dalam resiko dan permasalahan di kehidupan selanjutnya.  Oleh karena itu penguatan syarat dan ketentuan bagi narapidana melalui hak reintegrasi sosial perlu diproses dalam perhatiannya yang menuju pemulihan pribadi dan pembaruan diri dalam lingkungan dan tatanan nilai di masyarakat.

## KESIMPULAN
Pemberian  pemidanaan  sebagai  penjatuhan  hukuman  bagi  masyarakat  yang  melanggar ketentuan nilai dan norma hukum berlaku di  Indonesia merupakan skala prioritas tertinggi bagi instansi  penegak  hukum  guna  memberikan  sanksi  sebagaimana  perilaku  yang  merugikan keamanan  masyarakat  sehingga  perlu  menebar  perhatian  hukuman  dengan  dampak  terhadap pelaku  tindak  kejahatan  dapat  mengerti  dan  memahami  kedudukan  diri  dalam  ranah  positif. Namun  mengenai  hal  ini  akan  menjadi  beban  terbesar  bagi  lembaga  pemasyarakatan  karena menampung  tahanan  yang  terus  meningkatkan  angka  dan  menuju  hunian  yang  padat  sehingga pelaksanaan  program  pembinaan  tidak  sempurna,  perlakuan  yang  kurang  manusiawi  dan  tidak terlaksananya sistem pemasyarakatan yang merupakan tujuan akhir dari proses pemidanaan, efek lainnya  yang  dikeluarkan  sistem  pemenjaraan  juga  adanya prisionalisasi ,  stigmatisasi, residivisme,  dan  cenderung  menimbulkan  dehumanisasi.  Dengan  demikian  optimalisasi  yang dilangsungkan melalui lapas terbuka ialah menguatkan peran, tugas, dan fungsi pokok Lembaga pemasyarakatan  yang  berbasis  masyarakat  seperti  yang  dimaksudkan  konsep  CBC  dalam menjalankan  program-program  pembinaan  kepada  narapidana  yang  terlibat  aktif  dengan masyarakat  agar  saling  membangun  dukungan  positif  bagi  tatanan  kehidupan  di  lingkup  sosial guna  memberdayakan  kembali  tujuan  pemidanaan  di  Indonesia  dengan  arah  terwujudnya reintegrasi sosial yang menimbulkan kembali seluruh hak-hak narapidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Ningtyas, E. S., Gani, A. Y. A., & Sukanto. Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam  Rangka  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia. Administrasi Publik. 2014
Priyatno, B, Sistem Pemidanaan Penjara Indonesia. Surabaya: Andika Refima. 2014
Septantio, P. Jurnal Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek. 2015

## JURNAL
Sanusi.  Evaluasi  Pelaksanaan  Model  Pembinaan  Narapidana  Pada  Lembaga  Pemasyarakatan Terbuka. Vol.22(4), 133–143. 2018
Solihin, I. Metode pembinaan berbasis masyarakat ( Model Pembinaan CBC ) . 2014.
Ratami,  F.  Penegakan  Keadilan  Terhadap  Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Jurnal Penelitian Hukum De Jure. https://doi.org/10.30044/dejurei.2016.v16.371-384 . 2016
Victor. Lembaga Pemasyarakat Dalam Penegakan Hukum Jurnal Kajian Kebijakan Hukum. 2018 Wibowo,  Pidana  Kerja  Sosial  Dan  Restitusi  Sebagai  Alternatif  Pidana  Penjara  Dalam Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia.  Jurnal  Hukum,  23,  No  II,  165–184. https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0086.165-184 . 2016

## UNDANG-UNDANG
Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.MHH-OT.02.02. Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan
Pasal  7  Ayat  1  &  Ayat  2  dan  Pasal  9  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan