## TRANSAKSI KEUANGAN YANG TIDAK WAJAR BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Dhevi Nayasari Sastradinata, SH, MM

## Abstrak
Republik  Indonesia  sebagai  negara  hukum  menghendaki  terwujudnya  sistem  hukum nasional  yang  mantap  dan  mengabdi  kepada  kepentingan  nasional  yang  bersumber hukum  pada  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.banyak  tugas  yang  berkaitan dengan  institusi  lain  menyebabkan  OJK  harus  berkoordinasi  dengan  baik  supaya  tidak terjadi  tumpang  tindih  kewenangan.  Adapun  koordinasi  OJK  dengan  pihak  lain  yaitu Bank Indonesia, lembaga penjamin simpanan dan kementrian keuangan.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  penulis  mengetengahkan  2  (dua)  perumusan masalah.Pertama  mengenai  bagaimana  pengaturan  mengenai  transaksi  keuangan  di Indonesia  yang  tidak  wajar  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.Kedua  mengenai  akibat hukum mengenai Transaksi tidak wajar tersebut.
Tipe  penelitian  yang  dipakai  oleh  penulis  adalah  yuridis  normatif.Metode  penelitian yuridis  normatif  adalah  suatu  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.
Berdasarkan  hasil  pembahasan  pada  bab-bab  sebelumnya,  maka  dapat  diambil kesimpulan  yang  pertama:pengaturan  dan  pengawasan  bank  diarahkan  untuk mengoptimalkan  fungsi  perbankan  Indonesia  agar  tercipta  sistem  perbankan  yang  sehat secara menyeluruh maupun  individual, dan  mampu memelihara  kepentingan masyarakat dengan  baik,  berkembang  secara  wajar  dan  bermanfaat  bagi  perekonomian  nasional. Yang kedua adanya transaksi terhadap pengaturan dan pengawasan transaksi keuangan di Indonesia  berakibat  adanya  kepastian  hukum  bagi  pihak-pihak  yang  melanggar.sanksi- sanksi  tersebut  diharapkan  dapat  member  efek  jera.  Dari  kesimpulan  diatas  beberapa saran  yang  dapat  di  sampaikan  diantaranya  yang  pertama  adanya  kerjasama  dan koordinasi lintas institusi yang lebih baik ke depanya, baik Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan  dan  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  diharapkan  dapat mengungkap  transaksi  keuangan  yang  tidak  wajar  di  Indonesia,  utamanya  yang merugikan negara. Dan yang kedua pemantauan peraturan dan sanksi berlaku tetap harus dilakukan demi menjawab tantangan perkembangan dari waktu ke waktu.

## Kata Kunci : Transaksi Keuangan

## A. Pendahuluan
Transaksi  adalah  seluruh  kegiatan  yang menimbulkan    hak  dan/atau  kewajiban atau  menyebabkan  timbulnya  hubungan hukum  antara  dua  pihak  atau  lebih.
Transaksi  Keuangan  adalah  Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan,  dan/atau  penukaran  atas sejumlah  uang  atau  tindakan  dan/atau kegiatan  lain  yang  berhubungan  dengan uang.
Seperti  telah  dijelaskan  sebelumnya bahwa  sebagai  lembaga  keuangan, kegiatan  bank  sehari-hari  tidak  akan terlepas  dari  bidang  keuangan.  Sama
seperti halnya pedagang atau perusahaan lainya,  kegiatan  pihak  perbankan  secara sederhana  dapat  kita  katakan  adalah membeli  uang  (menghimpun  dana)  dan menjual uang (menyalurkan dana) kepada masyarakat umum. Dalam  melaksanakan  kegiatan  bank dibedakan  antara  kegiatan  bank  umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat.Kegiatan  bank  umum  lebih  luas dari  bank  perkreditan  rakyat.Artinya produk  ditawarkan  oleh  bank  umum lebih  beragam,  hal  ini  disebabkan  bank umum  mempunyai  kebebasan  untuk menentukan produk dan jasanya.Sedangkan  Bank  Perkreditan Rakyat mempunyai keterbatasan tertentu sehingga  kegiatannya  lebih  sempit. Adapun  kegiatan-kegiatan  perbankan yang ada di Indonesia dewasa ini adalah sebagai berikut:

## Kegiatan-kegiatan bank umum
Menghimpun  dana  dari  masyarakat ( funding) dalam bentuk:
Simpanan Giro (Demand Deposit) Simpanan Tabungan (Saving Deposit)
Simpanan Deposito (Time Deposit)
Menyalurkan dana ke masyarakat
( Lending) dalam bentuk :
Kredit Investasi Kredit Modal Kerja
Kredit Perdagangan Memberikan  jasa-jasa  bank  lainnya ( services) seperti :
Transfer (Kirim Uang) Inkaso (Collection)
Kliring (Clearing)
Save Deposit Box Bank Card Bank Notes (Valas)
Bank Garansi Referensi Bank Bank Daft Letter of Credit (L/C) Cek Wisata (Travellers Cheque) Jual beli surat-surat berharga
Menerima setoran-setoran seperti : Pembayaran pajak Pembayaran air Pembayaran telpon Pembayaran listrik Pembayaran kuliah Melayani pembayaran-pembayaran seperti: Gaji/Pensiun/honorarium Pembayaran deviden Pembayaran kupon
Pembayaran bonus/hadiah Di  dalam  model  perbankan  dapat member atau menjadi:
Penjamin emisi (underwriter)
Penjamin (guarantor) Wali amanat (trustee) Perantara perdagangan efek (pialang/broker) Pedagang efek ( dealer) 1
Perusahaan  pengelola  dana  ( investment company).
Tindak  pidana  perbankan  dan  tidak pidana  di  bidang  perbankan  merupakan Tindak  Pidana  Ekonomi.  Unsur-unsur Tindak Pidana Ekonomi menurut Conklin , yaitu: Suatu  perbuatan  melawan  hukum  yang diancam dengan sanki pidana Dilakukan oleh perorangan atau korporasi di dalam pekerjaanya yang sah atau  dalam  usahanya  di  bidang  industri atau perdagangan Tujuan  memperoleh  uang,  kekayaan, menghindari pembayaran uang/menghindari kekayaan/kerugian/keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi. Bentuk-bentuk  pelanggaran  ekonomi, antara lain: Pelanggaran/penghindaran pajak; Penipuan/kecurangan di bidang perkreditan ( credit fraud); Penggelapan dana masyarakat,penyalagunaan dana masyarakat; Pelanggaran terhadap aturan keuangan; Spekulasi dan penipuan transaksi tanah; Delik-delik lingkungn; Menaikan penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatanya; Keyakinan si pelaku terhadap
kebodohan, dan kesembronoan si
1 Kasmir.Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.PT Rajagrafindo Persada.
Jakarta.2014. halaman 38-40
korban, kurang ahli, kurang pengetahuan, keteledoran korban; Penyembunyian pelanggaran; Melebihkan harga faktur;
Eksploitasi tenaga kerja; Penipuan konsumen.
Tidak  pidana  di  bidang  perbankan merupakan White  Collar  Crime.  White Collar  Crime dapat  dikelompokkan dalam: Kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi  dalam  melakukan  pekerjaan, seperti advokat, akuntan, dokter; Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah  atau  aparat,  seperti  korupsi, penyalagunaan  kekuasaan,  pelanggaran hak warga negara. Tipologi kejahatan perbankan; penipuan/kecurangan di bidang perkreditan ( credit fraud): Penggelapan dana masyarakat ( embezzlement of public fraud); Penyelewengan/penyalagunaan dana masyarakat  ( misappropriation  of  public funds); Pelanggaran terhadap peraturan- peraturan keuangan ( violation of currency regulation) ;
Pencucian uang ( money laundering). Pengenaan  pidana  terhadap  kejahatan dan  pelanggaran  perbankan;  umumnya mengacu ke Pasal 10 KUHP:
Pidana  pokok  dan  pidana  tambahan (penjara,  kurung,  denda,  pencabutan hak-hak  tertentu,  perampasan  barang- barang  tertentu,  pengumuman  putusan hakim); Sanksi Administratif oleh Bank Indonesia:Denda,teguran,penurunan tingkat  kesehatan  ,  larangan  ikut kliring,pembekuan kegiatan usaha,pencabutan  izin  usaha  (sanksi administratif tidak mengurangi ketentuan ancaman pidana).
Kemajuan  teknologi  dan  globalisasi keuangan  menyebabkan  transaksi  dalam negeri  dan  antarnegara  dimungkinkan berlangsung  hanya  dalam  beberapa detik.  Di  Indonesia  hal  ini  juga  sudah dapat dilakukan dengan adanya Automatic  Teller  Machine (ATM)  dan Electronik  Wire  Transf. sementara  itu
perkrmbangan globalisasi ekonomi sekarang  ini  menyebabkan  terbukanya ekonomi  negara-negara  berkembang bagi arus dana dari dan ke negara-negara maju.
Kemajuan  teknologi  informasi  dan globalisasi  keuangan  mengakibatkan makin  mendunia  perdagangan  barang dan  jasa  serta  arus  financial.Kemajuan tidak selamanya tidak berdampak positif bagi  masyarakat,  tetapi  terkadang  justru menjadi sarana berkembangnya kejahatan  terutama  kejahatan  kerah putih  ( White  Collar  Crime), kejahatan bisnis (Businnes  Crime) atau  kejahatan korporasi (Coorporate Crime). Keadaan tersebut di atas dipergunakan  oleh  orang-orang  yang ingin  mendapatkan  keuntungan  dari perbuatan  yang  tidak  halal,  yaitu menyelamatkan uang yang diperolehnya dari, missal perdagangan narkotika, hasil korupsi, insider  training, dalam jual beli saham, penyelundupan senjata, pemalsuan  kartu  kredit,  dan  sebagainya. Di Amerika Serikat umpamanya diperkirakan  $  100  milyar  sampai dengan  $  300  milyar  dihasilkan  dari perdagangan narkotika, dan 50% sampai dengan  70%  dari  jumlah  tersebut diputihkan  dan  atau  diinvestasikan kembali. Menurut Remy Syahdaeni, sekalipun  tidak  dapat  diketahui  secara pasti  berapa  banyaknya  uang  yang dicuci  setiap  tahun  melalui  kegiatan Money Laundering, tetapi jumlah perkiraanya sangat besar. Mantan Managing Director IMF, Michel Candessus memperkirakan volume dari cross border money laundering antara 2-
5 % dari gross domestic product (GDP) dunia,bahkan menurutnya batas terbawah  dari  kisaran  tersebut,yaitu jumlah  yang  dihasilkan  dari  kegiatan narcotics  trafficking,  arms  trafficking, bank fraud,
securities fraud,
counterfeiting dan kejahatan yang sejenis  itu  yang  dicuci  di  seluruh  dunia
setiap  mencapai  jumlah  hampir  US  $ 600 Milyar. 2
Kegiatan  pencucian  uang  ini  tentu saja  sangat  merugikan  masyarakat, menurut  pemerintah  kanada  dalam  satu paper, yang dikeluarkan oleh Departemen  of  Justice  Canada, yang berjudul Electronic  Money  Laundering :An Environmental Scan yang diterbitkan  Oktober  1998,  dampak negatif  yang  ditimbulkan  oleh  kegiatan money laundering ini dapat berupa : Para  penjual  dan  pengedar  narkoba  , para  penyelundup  dan  para  penjahat lainya dapat memperluas operasinya, hal ini  akan  meningkatkan  biaya  penegakan hukum  untuk  memberantas  dan  biaya perawatan  serta  pengobatan  kesehatan bagi  para  korban  atau  para  pecandu narkoba.
Kegiatan money  laundering mempunyai potensi untuk mengrongrong masyarakat keuangan ( financial community) sebagai akibat  demikian  besar  jumlahnya  uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.Potensi untuk melakukan korupsi meningkatkan bersamaan dengan  peredaran  jumlah  uang  haram yang sangat besar. Money laundering mengurangipendapatan  pemerintah  dari pajak dan secara tidak langsung merugikan  para  pembayar  pajak  yang jujur  dan  mengurangi  kesempatan  kerja yang sah. Mudahnya  uang  masuk  ke  kanada  telah menarik unsur-unsur yang tidak diinginkan melalui perbuatan menurunkan  tingkat  kualitas  hidup  dan meningkatkan  kekhawatiran  terhadap keamanan nasional.
Dampak money  laundering bagi negara kanada tersebut diatas,tampaknya tidak  jauh  berbeda  dengan  apa  yang dialami  oleh  Indonesia  dari  praktik money  laundering tersebut.  Begitu besarnya kerugian yang ditimbulkan dari praktik  pencucian  uang,  oleh  karena  itu upaya  untuk  mecegah  tindak  pidana
2 Neny Sri Imaniyati.Pengantar Hukum Perbankan Indonesia.PT Refika Aditama. Bandung. 2010. halaman 173
pencucian  uang  telah  dilakukan  oleh berbagai negara.Perang terhadap kegiatan pencucian uang oleh organisasi-organisasi  kejahatan dan oleh individu-individu yang tidak tergabung. Sebelum  diuraikan  faktor-faktor pendorong pencucian uang,akan diuraikan terlebih dahulu tentang pengertian  atau  batasan  pencucian  uang (money  laundering).  UU  No.15  tahun 2002  tidak  memberikan  pengertian tentang  tidak  pidana  pencucian  uang,
tetapi penjelasan UU tersebut menggambarkan  tindakan  pencucian uang sebagai :“Upaya untuk menyembunyikan  atau  menyamarkan asal-usul  harta  kekayaan  yang  diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. UU  No.  15  Tahun  2002  tentang Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  telah diamandemen  dengan  UU  No.25  Tahun 2003  tentang  Perubahan  Atas  UU  No. 15  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  pun  untuk  selanjutnya disebut  UU  TPPU—tidak  memberikan pengertian tentang tindak pidana pencucian  uang,akan  tetapi  memberikan contoh  tindak  pidana  yang  dapat dikategorikan  sebagai  tindak  pidana pencucian uang.
Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1), yang  merumuskan  tentang  pencucian uang sebagai: “Perbuatan menempatkan,
mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan,
membawa  keluar  negeri,  menukarkan atau  perbuatan  lainnya  atas  harta kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut diduga  merupakan  hasil  tindak  pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau  menyamarkan  asal  usul  harta kekayaan  sehingga  seolah-olah  menjadi harta kekayaan yang sah.”
Black‟s Law Dictionary memberikan penjelasan money laundering sebagai :
“terms  used  to  describe  investment  or other  transfer  of  money  flowing  from recaketeering,  drung  transaction,  and other  illegal  sources  into  legitimate
channels  so  that  its  original  source cannot  be  traced ”  (yang  kurang  lebih
menjelaskan tentang istilah yang digunakan utuk menggambarkan investasi  atau  transfer  lain  dari  uang yang  mengalir  dari  sumber  ilegal  ke sumber  legal  sehingga  sumber  aslinya tidak dapat diketahui). Pengertian  yang  lebih  lengkap tentang  pencucian  uang  dikemukakan oleh Remy Syahdaeni, yang memberikan  batasan  tentang  pencucian uang sebagai berikut: Rangkaian kegiatan yang merupakan proses  yang  dilakukan  oleh  seseorang atau organisasi terhadap uang haram,yaitu  uang  yang  berasal  dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan  atau  menyamarkan asal  usul  uang  tersebut  dari  pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan  terhadap  tindak  pidana dengan  cara  terutama  memasukan  uang tersebut kedalam sistem keuangan (financial system), sehingga uang tersebut  kemudian  dapat  dikeluarkan dari  sistem  keuangan  itu  sebagai  uang halal. 3 Edi  Setiadi menyatakan  bahwa money laundering merupakan istilah hukum.Yang mempermasalahkan adalah legalitas  dari  sumber  pendapatan  atau kekayaan  ilegal  tersebut.  Lebih  lanjut, Edi  Setiadi mengemukakan  bahwa pemutihan  uang  dapat  disebut  sebagai suatu  cara  atau  proses  untuk  mengubah uang  haram  yang  sebenarnya  dihasilkan dari sumber ilegal  sehingga seolah-olah menjadi berasal dari sumber yang halal.
Dari beberapa pengertian dan contoh-contoh  diatas,dapat  dilihat  dua tingkat kejahatan dalam kegiatan pencucian uang, yaitu:
kejahatan  yang  menghasilkan  uang  itu sendiri,  missal  perdagangan  obat  bius, korupsi, dan sebagainya.
Kejahatan  pemutihan  uang,  yakni  uang hasil kejahatan itu diproses pemutihanya di  mana  terhadap  pemrosesan  ini sungguhpun  secara  formal  kelihatanya
3 ibid halaman 175 - 176
legal,  tetapi  secara  material  dianggap ilegal.
Adapun pengaturan tentang transaksi  yang  mencurigakan  dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010
adalah sebagai berikut :
(1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)  huruf a  wajib  menyampaikan  laporan  kepada PPATK yang meliputi: a. Transaksi Keuangan Mencurigakan; b.  Transaksi  Keuangan  Tunai  dalam jumlah  paling  sedikit  Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah atau dengan mata uang  asing  yang  nilainya  setara,  yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun  beberapa  kali  Transaksi  dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri. (2) Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan  Tunai sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b ditetapkan  dengan  Keputusan  Kepala PPATK. (3) Besarnya jumlah Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang wajib dilaporkan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf  c  diatur  dengan  Peraturan  Kepala PPATK.
(4)  Kewajiban  pelaporan  atas  Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  huruf  b  dikecualikan terhadap:
a.  Transaksi  yang  dilakukan  oleh penyedia jasa keuangan dengan pemerintah dan bank sentral; b. Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun; dan
c.  Transaksi  lain  yang  ditetapkan  oleh Kepala  PPATK  atau  atas  permintaan penyedia  jasa  keuangan  yang  disetujui oleh PPATK (5)  Kewajiban  pelaporan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  tidak berlaku untuk transaksi yang dikecualikan. Pasal 24 (1)  Penyedia  jasa  keuangan  wajib membuat dan menyimpan daftar Transaksi yang dikecualikan
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23 ayat (4).
(2)  Penyedia  jasa  keuangan  yang  tidak membuat dan menyimpan daftar Transaksi yang dikecualikan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dikenai sanksi administratif.
Pasal 25 (1)  Penyampaian  laporan  Transaksi Keuangan  Mencurigakan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)  huruf a  dilakukan  sesegera  mungkin  paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya  unsur Transaksi Keuangan mencurigakan. (2)  Penyampaian  laporan  Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  23  ayat  (1)  huruf  b dilakukan  paling  lama  14  (empat  belas) hari  kerja  terhitung  sejak  tanggal Transaksi dilakukan.
(3)  Penyampaian  laporan  Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  23  ayat  (1)  huruf  c  dilakukan paling  lama  14  (empat  belas)  hari  kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
(4)  Penyedia  jasa  keuangan  yang  tidak menyampaikan  laporan  kepada  PPATK sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), ayat  (2),  dan  ayat  (3),  dikenai  sanksi administratif.
(5)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (3)  diatur dengan Peraturan Kepala PPATK. Menurut  UU  Nomor  7  Tahun  2011 Tentang Mata Uang, Pasal 1, mata uang yang  dikeluarkan  oleh  Negara  Kesatuan Republik Indonesia disebut rupiah. Jika  berbicara  masalah  uang,  maka  erat sekali  dengan  istilah  bank.Bank  dan uang  telah  menjadi  satu  kesatuan  yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,
bank adalah badan usaha yang menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam  bentuk  kredit  dan/atau  bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Berdasarkan  fungsinya,  bank  dapat diklasifikasikan menjadi : Bank Umum
Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara  konvensional  dan/atau  prinsip syariah.
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank  yang  melaksanakan  kegiatan usahanya  secara  konvensional  atau berdasaarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya  tidak  memberikan  jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan kepemilikannya, bank dapat diklasifikasikan menjadi : Bank  pemerintah  seperti  Bank  Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia.
Bank  Swasta  Nasional,  seperti  Bank Permata. Bank Koperasi, seperti Bank Bukopin. Bank Asing, seperti Bank of Tokyo. Bank  Campuran,  seperti  Bank  ANZ Indonesia.
Berdasarkan  statusnya,  bank  dapat diklasifikan menjadi :
Bank  Devisa,  bank  yang  melaksanakan transaksi luar negeri.
Bank Non Devisa Berdasarkan  cara  menentukkan  harga, bank dapat diklasifikasikan menjadi : Bank Konvensional Bank Syariah Di  bank  inilah,  terjadi  antara  seseorang atau  yang  lebih  dikenal  dengan  nasabah melakukan transaksi keuangan, Nasabah melakukan  berbagai  macam  transaksi  di bank.  Adapun  beberapa  kegiatan  dari bank adalah sebagai berikut : Menghimpundana (funding)
Secara  umum  jenis  simpanan  yang diotawarkan  di  bank  adalah  giro, tabungan  ,  simpanan,  deposito  dan sertifikat deposito.
Menyalurkan dana atau kredit (Lending) Memberikan jasa-jasa lain seperti pengiriman  uang,  kliring,  inkaso,  kotak penyimpanan,  kartu  kredit,  bank  notes, garansi bank, bank draft, Letter ofCredit (L/C),  cek  pelawat  ( Traveller  Cheque ),
menerima setoran-setoran, melayani pembayaran-pembayaran. 4
Dewasa  ini,  dapat  diamati  bahwa transaksi  dalam  perbankan  tidak  hanya fokus pada satu hal saja.Bahkan nasabah bank  diberikan  fasilitas  dan  kemudahan dalam  bertransaksi.Pengawasan  dalam dunia  perbankan  menjadi  amat  penting,
terlebih dari kemudahan yang ditawarkan  dapat  menjadi  celah  untuk menyalahgunakan fasilitas dan kemudahan  yang  diberikan.Akhir-akhir ini  dunia  perbankan  juga  menjadi sasaran  utama  para  koruptor  untuk menyamarkan harta hasil korupsinya.Tidak hanya masalah pencucian  uang,  tetapi  juga  untuk pendanaan teroris. Kejahatan  pencucian  uang  adalah bebagai  upaya  untuk  menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa  keluar  negeri,  menukarkan, atau  perbuatan  lain  atas  harta  kekayaan yang  di  ketahui  atau  diduga  merupakan hasil tidak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan,  atau  menyamarkan asal  usul  harta  kekayaan  sehingga seolah-olah  menjadi  harta  kekayaan yang  sah  (pasal  1  ayat  1  UU  No.25 tahun  2003).  Sebagai  bagian  dari kejahatan  kerah  putih (white  collar crimes), tindak  kejahatan  ini  dapat  di lakukan oleh individu maupun organisasi atau korporasi melalui tahapan placement, layering, dan
integration. Oleh  karena  itulah  dibentuk Otoritas Jasa Keuangan. 5 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun  2011,  Otoritas  Jasa  Keuangan adalah  lembaga  yang  independen  dan bebas  dari  campur  tangan  pihak  lain, yang  mempunyai  tugas,  wewenang pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan dan penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan
4 Tri Hendro SP, Conny Tjandra Raharja. Bank dan Institusi Keuangan Non-Bank di Indonesia. UPP STIM YKPN. Yogyakarta. halaman 125-133
5 Ibid halaman 476
melaksanakan  tugas  pengaturan  dan pengawasan terhadap :
Kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor perbankan Kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  pasar modal Kegiatan  jasa  keuangan  pada  sektor perasuransian  dana  pension,  lembaga pembiayaan  dan  lembaga  jasa  keuangan lainnya. Untuk melaksanakan tugas pengaturan,  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK) mempunyai wewenang : Menetapkan peraturan pelaksanaan UU, Menetapkan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan. Menetapkan  peraturan  dan  keputusan OJK Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Menetapkan  paraturan  mengenai  tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga  Jasa  Keuangan  (LJK)  dan pihak tertentu.
Menetapkan  peraturan  mengenai  tata cara penetapan pengelola statur LJK.
Menetapkan  struktur  organisasi  dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban. Menetapkan  peraturan  mengenai  tata cara pengenaan sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undang di sektor.jasa keuangan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, OJK berwenang untuk : Menetapkan kebijakan operasional pengawasan  terhadap  kegiatan  jasa keuangan. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan  yang  dilaksanakan  kepala eksekutik. Melakukan  pengawasan,  pemeriksaan, penyidikan,  perlindunga  konsumen,  dan tindakan  lain  terhadap  LJK,  pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan.
Memberikan  perintah  tertulis  kepada LJK dan/atau pihak tertentu.
Melakukan  penunjukan  atas  pengelola statuter.
Menetapkan penggunaan pengelola statuter. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan  di  sektor  jasa keuangan. Memberikan  atau  mencabut:  (a)  izin usaha; (b) izin perorangan: (c) efektifnya  pernyataan  pendaftaran;  (d) SuratTanda Terdaftar (STT); (e) persetujuan  untuk  melakukan  kegiatan usaha;  (f)  pengesahan;  (g)  persetujuan atas  penetapan  pembubaran,  dan  (h) penetapan lain sesuai peraturan perundang-undangan  di  sektor  jasa keuangan. 6
Untuk  menjalankan  kegiatannya,  OJK memiliki benerapa asa penting meliputi :
Asas  independensi  :  OJK  bersifat independen dalam melaksanakan kegiatannya. Asas kepastian hukum : OJK mengutamakan  landasan  dari  UU  yang berlaku untuk melakukan kegiatannya. Asas kepentingan umum: semua kegiatan OJK didasarkan untuk melindungi dan memajukan kepentingan umum. Asas profesionalitas. Asas  integritas:  OJK  selalu  berpegang teguh  pada  nilai  moral  dalam  setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya. Asas keterbukaan. Asas  akuntabilitas:  seluruh  kegiatan OJK dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 7 B. Metode Penelitian
Tipe penelitian hukum yang
digunakan  adalah  yuridis  normatif.
Metode  penelitian  yuridis  normatif adalah  suatu  prosedur  penelitian ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran berdasarkan  logika  keilmuan  hukum dari sisi normatifnya. 8
6 Ibid halaman 490-491
7 Ibid halaman. 490
8 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia
Oleh  karena  itu  penelitian  hukum  ini difokuskan  untuk mengkaji kewenangan Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagai  salah satu  institusi  yang  memilik  kewenangan untuk  mengawasi  sektor  jasa  keuangan yang  pembentukannya  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor 21  Tahun  2011 tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  selain Undang-Undang  Nomor 10  Tahun  1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana pencucian uang
C. Hasil Dan Pembahasan Dalam  pembicaraan  sehari-hari,bank di kenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan  utamanyamenerima  simpanan giro,  tabungan  dan  deposito.  Kemudian bank  juga  dikenal  sebagai  tempat  untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan.di samping  itu,bank  juga  dikenal  sebagai tempat untuk menukar uang,memindahkan uang atau menerima segala  macam  bentuk  pembayaran  dan setoran  seperti  pembayaran  listrik,
telpon,  air,  pajak,  uang  kuliah,  dan pembayaran lainya.
Dalam  pasal  1  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2011  tentang Mata Uang  sebagai berikut:
Ciri  rupiah  adalah  tanda  tertentu  pada setiap  rupiah  yang  ditetapkan  dengan tujuan  untuk  menunjukkan  identitas, membedakan  harga  atau  nilai  nominal dan  mengamankan  rupiah  tersebut  dari upaya pemalsuan.
Kertas  uang  adalah  bahan  baku  yang digunakan untuk membuat rupiah kertas yang  mengandung  unsur  pengaman  dan yang tahan lama.
Logam  uang  adalah  bahan  baku  yang digunakan untuk membuat rupiah logam yang  mengandung  unsur  pengaman  dan yang tahan lama.
Rupiah  tiruan  adalah  suatu  benda  yang bahan,  ukuran,  warna,  gambar,  dan  atau desainnya  menyerupai  rupiah  yang
Publishing, Cetakan Keenam, Malang, 2012, halaman 57
dibuat,  dibentuk,  dicetak,  digandakan, atau  diedarkan,  tidak  digunakan  sebagai alat  pembayaran  dengan  merendahkan kehormatan  rupiah  sebagai  simbol negara.
Rupiah  palsu  adalah  suatu  benda  yang bahan,  ukuran,  warna,  gambar,  dan/atau desainnya  menyerupai  rupiah  yang dibuat,dibentuk,  dicetak,  digandakan, diedarkan,  atau  digunakan  sebagai  alat pembayaran secara melawan hukum. Pengelolaan rupiah adalah kegiatan yang mencakup  perencanaan,  pencetakan, pengeluaran,  pengedaran,  pencabutan, dan  penarikan  serta  pemusnahan  rupiah yang  dilakukan  secara  efektif,  efisien, transparan dan akuntabel.
Pasal  21  dan  23  mengatur  penggunaan rupiah sebagai berikut:
Pasal 21 Rupiah wajib digunakan dalam:
Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran. Penyelesaian  kewajiban  lainnya  yang harus dip[enuhi dengan uang. Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan  di  Wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) tidak berlaku lagi: Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan  anggaran  dan  pendapatan dan belanja negara.
Penerimaan  atau  pemberian  hibah  dari atau ke luar negeri.
Transaksi perdagangan internasional. Simpanan di bank dalam valuta asing. Transaksi pembiayaan internasional Pasal 23 Setiap  orang  dilarang  menolak  untuk menerima  rupiah  yang  penyerahannya dimaksudkan  sebagai  pembayaran  atau untuk  menyelesaikan  kewajiban  yang harus  dipenuhi  dengan  rupiah  dan/atau untuk  transaksi  keuangan  lainnya  di Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, kecuali karena terdapat
keraguan atas keaslian rupiah. Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dikecualikan untuk penyelesaian
kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis. 9
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga dijelaskan  pada  Pasal  23  B  yang berbunyi :”Macam dan harga mata uang ditetapkan  dengan  undang-undang.”. Fungsi-fungsi  dari  uang  secara  umum yang  ada  dewasa  ini  adalah  sebagai berikut.
Alat tukar menukar Dalam  hal  ini  uang  digunakan  sebagai alat  untuk  membeli  atau  menjual  suatu barang  maupun  jasa.  Dengan  kata  lain, uang  dapat  dilakukan  untuk  membayar terhadap  barang  yang  akan  dibeli  atau diterima  sebagai  akibat  dari  penjualan barang dan jasa. Satuan hitung Fungsi  uang  sebagai  satuan  hitung menunjukkan  nilai  dari  barang  dan  jasa yang  dijual  atau  dibeli.Besar  kecilnya nilai  yang  dijadikan  sebagai  satuan hitung dalam menetukan harga barangdan jasa secara mudah. Penimbun kekayaan
Dengan  menyimpan  uang  berarti  kita menyimpan  atau  menimbun  kekayaan sejumlah  uang  yang  disimpan,  karena nilai  uang  tersebut  tidak  akan  berubah. Uang  yang  disimpan  menjadi  kekayaan dapat  berupa  uang  tunai  atau  uang  yang disimpan di bank dalam bentuk rekening. Standar pencicilan utang Dengan adanya uang akan mempermudah menentukan standar
pencicilan  utang  piutang  secara  tepat dan  cepat,  baik  secara  tunai  maupun secara angsuran.
Adapun  jenis-jenis  uang  yang  dapat dilihat  dari  berbagai  sisi  adalah  sebagai berikut.
Berdasarkan bahan Uang  logam,  merupakan  uang  dalam bentuk  koin  yang  terbuat  dari  logam, baik dari aluminium, kupronikel, bronze,  emas,  perak  atau  perunggu  dan bahan lainnya.
9 Tri Hendro SP. Conny Tjandra Rahardja. Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia. UPP STIM YKPN.
Yogyakarta.2014. halaman 2-3
Uang  kertas,  merupakan  uang  yang bahannya  terbuat  dari  kertas  atau  bahan lainnya.
Berdasarkan nilai Bernilai  penuh (full  body  money) , merupakan  uang  yang  nilai  intrinsiknya sama  dengan  nilai  nominalnya.  Sebagai contoh  uang  logam,  dimana  nilai  bahan yang  membuat  uang  tersebut  sama dengan nominal yang tertulis di uang. Tidak  bernilai  penuh (representatif  full bodied  money) ,  merupakan  uang  yang nilai  intrinsiknya  lebih  kecil  dari  nilai nominalnya.
Berdasarkan lembaga
Uang  kartal,  merupakan  uang  yang diterbitkan  oleh  Bank  Sentral  baik  uang logam maupun uang kertas.
Uang  giral,  merupakan  uang  yang diterbitkan  oleh  Bank  Umum  seperti cek,  bilyet  giro, traveler  cheque, dan credit card.
Berdasarkan kawasan Uang  Lokal,  merupakan  uang  yang berlaku di suatu negara tertentu. Uang  Regional,  merupakan  uang  yang berlaku  di  kawasan  tertentu  yang  lebih luas  dari  uang  lokal  seperti  untuk kawasan benua Eropa berlaku mata uang tunggal Eropa yaitu Euro.
Uang  Internasional,  merupakan  uang yang  berlaku  antar  negara  seperi  US Dollar dan menjadi standart pembayaran internasional. 10 Menurut  undang-undang  RI  Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan BANK adalah “badan usaha  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan menyalurkan  kepada  masyarakat  dalam bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”
Dari  pengertian  di  atas  dapat  dijelaskan secara  lebih  luas  lagi  bahwa  bank merupakan  perusahaan  yang  bergerah dalam bidang keuangan, artinya
10 Kasmir.Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.PT. Raja Grafindo Persada.
Jakarta.2014. halaman 17-20
aktivitas  perbankan  selalu  berkaitan dalam  bidang keuangan.  Sehingga berbicara  mengenai  bank  Aktifitas perbankan yang pertama adalah
menghimpun  dana  dari  masyarakat  luas yang  di  kenal  dengan  istilah  di  dunia perbankan  adalah funding. Pengertian menghimpun  dana  maksudnya  adalah mengumpulkan  atau  mencari  dana dengan  cara  membeli  dari  masyarakat luas.
Pembelian  dana  dari  masyarakat  ini dilakukan  oleh  bank  dengan  cara memasang berbagai strategi agar masyarakat  mau  menanamkan  dananya dalam bentuk simpanan. Jenis  simpanan yang  dapat  di  pilih  oleh  masyarakat adalah  seperti  giro,  tabungan,  sertifikat deposito, dan deposito berjangka. Agar  masyarakat  mau  menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan  rangsangan  berupa  balas jasa  yang  akan  di  berikan  kepada  si penyimpan.  Balas  jasa  tersebut  dapat berupa  bunga,  bagi  hadiah,  bagi  hasil, pelayanan  atau  balas  jasa  yang  lain. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat  untuk  menyimpan  uangnya. Oleh  karena  itu,  pihak  perbankan  harus memberikan  berbagai  rangsangan  dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya. Setelah  memperoleh  dana  dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut di putarkan kembali atau dijualkan kembali ke  masyarakat  dalam  bentuk  pinjaman atau  lebih  dikenal  dengan  istilah  kredit ( lending) .  Dalam  pemberian  kredit  juga di  kenakan  jasa  pinjaman  kepada penerima  kredit  ( debitur) dalam  bentuk bunga dan biaya administrasi.Sedangkan bagi  bank  yang  berdasarkan  prinsip syariah  dapat  berdasarkan  bagi  hasil atau penyertaan modal.
Besarnya  bunga  kredit  yang  sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan.Semakin    besar  atau  semakin mahal  bunga  simpanan,  maka  semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian  pula  sebaliknya.  Di  samping bunga  simpanan  pengaruh  besar  kecil
bunga  pinjaman  juga  dipengaruhi  oleh keuntungan  yang  diambil,  biaya  operasi yang  di  keluarkan,  cadangan  risiko kredit  macet,  pajak  serta  pengaruh lainya.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa kegiatan  menghimpun  dana  ( funding) dan  menyalurkan  dana (lending) ini merupakan kegiatan utama perbankan. Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang  berdasarkan  prinsip  konvensional diperoleh  dari  selisih  bunga  simpanan yang  diberikan  kepada  penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang di  salurkan.  Keuntungan  dari  selisih bunga ini di bank dikenal dengan istilah spread  based. Apabila  suatu  bank mengalami  suatu  kerugian  dari  selisih bunga,  di  mana  suku  bunga  simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal dengan nama negative spread. 11

## Asal Mula Kegiatan Perbankan
Sejarah  mencatat  asal  mula  dikenalnya kegiatan  perbankan  adalah  pada  zaman kerjaan  tempo  dulu  di  daratan  eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang  ke  asia  afrika  oleh  para pedagang.  Perkembangan  perbankan  di Asia, Afrika dan Amerika di bawah oleh bangsa  Eropa  pada  saat  melakukan penjajahan  ke  negara  jajahanya  baik  di Asia, Afrika maupun benua Amerika. Jika  kita  telusuri  sejarah  dikenalnya kegiatan  perbankan  dimulai  dari  jasa penukaran  uang.Sehingga  dalam  sejarah perbankan,  arti  bank  dikenal  sebagai meja  tempat  menukarkan  uang.  Dalam perjalanan  sejarah  kerajaan  tempo  dulu mungkin  penukaran  uangnya  dilakukan antarkerajaan yang satu dengan kerajaan yang  lain.  Kegiatan  penikaran  uang  ini sekarang dikenal nama dengan pedagang valuta asing (money change) . Kemudian dalam perkembangan selanjutnya kegiatan operasional perbankan  berkembang  lagi  menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan.Berikutnya kegiatan perbankan  bertambah  dengan  kegiatan
11 Ibid halaman 24-25
peminjaman  uang.Uang  yang  di  simpan oleh  masyarakat  oleh  perbankan  di pinjamkan  kembali  ke  masyarakat  yang membutuhkanya.
Jasa-jasa  bank  lainya  menyusul  sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan  masyarakat  yang  semakin beragam.Akibat dari kebutuhan
masyarakat  atas  jasa  keuangan  semakin meningkat  dan  beragam,  maka  peranan dunia  perbankan  semakin  di  butuhkan oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  baik yang  berada  di  negara  maju  maupun negara  berkembang.Bahkan  dewasa  ini perkembangan dunia perbankan semakin pesat  dan  modern,  perbankan  semakin mendominasi  perkembangan  ekonomi dan bisnis suatu negara.Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara.

## Sejarah Perbankan
Usaha  perbankan  itu  sendiri  baru  di mulai  pada  zaman  Babylonia  kemudian dilanjutkan  ke  zaman  Yunani  Kuno  dan Romawi.  Namun,pada  saat  itu  tugas utama  bank  hanyalah  tempat  tukar menukar uang. Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, perkembangan perbankan  pun  semakin  pesat  karena perkembangan  dunia  perbankan  tidak terlepas dari perkembangan
perdagangan.Perkembangan  perdangan semula hanya di daratan Eropa akhirnya menyebar  ke  Asia  Barat.Bank-bank yang  sudah  terkenal  pada  saat  itu  di benua Eropa adalah Bank Venesia tahun 1171,  kemudian  menyusul  bank  of Genoa dan Bank Venesia tahun 1320.Sebaliknya perkembangan perbankan  di  daratan  inggris  baru  di mulai  pada  abad  ke-16.  Namun  karena Inggris yang begitu aktif mencari daerah perdagangan
yang kemudian
dijajah,maka  perkembangan  perbankan pun ikut dibawah ke negara jajahannya.
Sejarah  perbankan  di  Indonesia  tidak terlepas  dari  zaman  penjajahan  Hindia Belanda.Pada  saat  itu  terdapat  beberapa bank  yang  memegang  peran  penting  di
Hindia  Belanda.  Bank-bank  yang  ada, yaitu antara lain :
De Javasche NV De Post Paar Bank De Algemenevolks Crediet Bank
Nederland Handles Maatscappij (NHM)
Nationale Handles Bank (NHB)

## De Escompto Bank NV.
Disamping  itu,  terdapat  pula  Bank-bank milik pribumi, China, Jepang dan Eropa lainya. Bank-bank tersebut antara lain : Bank Nasional Indonesia
Bank Abuan Saudagar NV Bank Boemi The Charteredbank of India The Yokoyama Species Bank The Matsui Bank The Bank of China Batavia Bank Di  zaman  kemerdekaan  perbankan  di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi.Beberapa Bank Belanda dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia.  Bank-bank  yang  ada  di zaman awal kemerdekaan antara lain:
Bank  Negara  Indonesia  yang  berdiri tanggal  5  Juli  1946  kemudian  menjadi BNI 1946 Bank  Rakyat  Indonesia  yang  berdiri tanggal  22  Februari  1946.  Bank  ini berasal  dari DE  ALGEMENEVOLKS CREDIET Bank atau Syomin Ginko Bank  Surakarta  MAI  (Maskapai  Adil Makmur)tahun 1945 di Solo Bank  Indonesia  di  Palembang  tahun 1946 Bank  Dagang  Nasional  Indonesia  tahun 1946 di Medan
Indonesia  Banking  Corporation  tahun 1947  di  Yogyakarta,  kemudian  menjadi Bank Amerta NV  Bank  Sulawesi  di  Manado  tahun 1946 Bank Dagang Indonesia NV di Banjarmasin tahun 1949 Kalimantan  Corporation  Trading  di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasifik Bank  Timur  NV  di  Semarang  berganti nama  menjadi  Bank  Gemari,  kemudian merger  dengan  Bank  Central  Asia (BCA) tahun 1949 Sejarah Bank Pemerintah Seperti diketahui bahwa bangsa Indonesia  mengenal  dunia  perbankan dari bekas penjajahnya, yaitu Belanda.Oleh karena itu, sejarah perbankan pun tidak lepas dari pengaruh negara  yang  menjajahnya,  baik  untuk Bank  Pemerintah  maupun  bank  swasta nasional.  Berikut  ini  akan  dijelaskan secara  singkat  sejarah  Bank-bank  milik pemerintah, yaitu sebagai berikut. Bank Sentral Bank  sentral  di  Indonesia  adalah  Bank Indonesia  (BI)  berdasarkan  UU  No.13 Tahun  1968.Kemudian  ditegaskan  lagi oleh  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 1999.Bank  ini  sebelumnya  berasal  dari De  Javasche  Bank  yang  dinasionalisasi tahun 1951.
Bank  Rakyat  Indonesia  dan  Bank Ekspor Impor Bank  ini  berasal  dari  De  Algemene Volkcrediet  Bank,  kemudian  dilebur menjadi  Bank  Tunggal  dengan  nama Bank  Nasional  Indonesia  (BNI)  Unit  II yang bergerak di bidang rural dan eksim dipisahkan lagi menjadi:
Yang  membidangi  rural  menjadi  Bank Rakyat  Indonesia  (BRI)  dengan  UU No.21 Tahun 1968 Yang  membidangi  exim  dengan  UU No.22 Tahun 1968 menjadi Bank Expor Impor Indonesia Bank Negara Indonesia 1946 (BNI) Bank  ini  menjalankan  fungsi  BNI unit  III  dengan  UU  Nomor  17  Tahun 1968  berubah  menjadi  Bank  Negara Indonesia 1946 Bank Dagang Negara (BDN) BDN  berasal  dari  Escompto  Bank yang  dinasionalisasi  dengan  PP  Nomor 13  Tahun  1960,  namun  PP  ini  dicabut dan  diganti  dengan  UU  No.18  Tahun 1968  menjadi  Bank  Dagang  Negara. BDN  satu-satunya  bank  pemerintah yang  berada  di  luar  Bank  Negara Indonesia Unit.
Bank Bumi Daya (BBD)
BBD  semula  berasal  dari  Nederlandsch Indischeb  Handles  Bank  kemudian menjadi Nationale Handlesbank, selanjutnya  bank  ini  menjadi  Bank Negara Indonesia Unit IV dan
berdasarkan  UU  No.19  Tahun  1968 menjadi Bank Bumi Daya. Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) BAPINDO  didirikan  dengan  UU No.21  tahun  1960  yang  merupakan kelanjutan  dari  Bank  Industri  Negara (BIN) tahun 1951 Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank  ini  didirikan  di  daerah-daerah tingkat  1.  Dasar  hukum  pendirinya adalah UU No. 13 Tahun 1962 Bank Tabungan Negara (BTN) BTN  berasal  dari De  Post  Paar  Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos  tahun  1950.  Selanjutnya  menjadi Bank  Negara  Indonesia  V  dan  terakhir menjadi Bank  Tabungan Negara dengan UU No. 20 Tahun 1968
Bank Mandiri Bank  ini  merupakan  hasil  merger antara  Bank  Bumi  Daya  (BBD),  bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan  Indonesia  (BAPINDO) dan  Bank  Ekspor  Impor  (Bank  Eksim). Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999. Dalam  praktik  perbankan  di  Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis
perbankan  yang  di  atur  dalam  Undang- Undang  perbankan.  Jika  kita  melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-
Undang  Perbankan  Nomor  10  tahun 1998 dengan sebelumnya, yaitu
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, maka  terdapat  beberapa  perbedaan. Namun,  kegiatan  utama  atau  pokok Bank  sebagai  lembaga  keuangan  yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan menyalurkan  dana  tidak  berbeda  satu sama lain.
Perbedaan jenis perbankan dapat di lihat dari segi fungsi Bank, serta kepemilikan Bank.Dari  segi  fungsi  perbedaan  yang terjadi  terletak  pada  luasnya  kegiatan atau  jumlah  produk  yang  dapat  di tawarkan  maupun  jangkauan  wilayah operasinya.Sedangkan kepemilikan
perusahaan  dilihat  dari  segi  pemilikan saham yang ada serta akte pendirianya.
Perbedaan  lain  adalah  dilihat  dari segi  siapa  nasabah  yang  mereka  layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi  tertentu  (kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi ke dalam caranya menentukan harga jual dan harga beli. Adapun  jenis  perbankan  dewasa  ini dapat  di  tinjau  dari  berbagai  segi  antara lain : Dilihat dari segi fungsinya Menurut Undang-Undang pokok perbankan  Nomor  14  Tahun  1967  jenis perbankan  menurut  fungsinya  terdiri dari :
Bank Umum
Bank Pembangunan Bank Tabungan Bank Pasar Bank Desa Lubung Desa Bank Pegawai Dan bank lainya Namun setelah keluar UU
pokokPerbankan  Nomor  7  Tahun  1992 dan  ditegaskan  lagi  dengan  keluarnya Undang-Undang  RI  Nomor  10  Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri atas :
Bank Umum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di  mana  Bank  Pembangunan  dan Bank  Tabungan  berubah  fungsinya menjadi  Bank  Umum  sedangkan  Bank Desa,Bank  Pasar,Lubung  Desa  dan Bank  Pegawai  mejadi  Bank  Perkreditan Rakyat (BPR) .
Adapun  pengertian  Bank  Umum  dan Bank  Perkreditan  Rakyat  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor 10  Tahun  1998 adalah sebagai berikut. Bank Umum Bank umum adalah bank yang melaksanakan  kegiatan  usaha  secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip  syariah  yang  dalam  kegiatanya memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran.Sifat  jasa  yang  diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan  seluruh  jasa  perbankan yang  ada.Begitu  pula  dengan  wilaya operasinya  dapat  dilakukan  di  seluruh wilayah.Bank  umum  sering  di  sebut bank komersil (commercial bank).
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara  konvensional  atau  berdasarkan prinsip  syariah  yang  dalam  kegiatanya tidak  memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran.Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan  dengan  kegiatan  bank umum. Dilihat dari segi Kepemilikan Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya  adalah  siapa  saja  yang memiliki  bank  tersebut.Kepemilikan  ini dilihat dari akte pendirian dan penguasaan  saham  yang  dimiliki  bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut. Bank pemilik pemerintah Di  mana  baik  akte  pendirian  maupun modalnya  dimiliki  oleh  pemerintah sehingga  seluruh  keuntungan  bank  ini dimiliki oleh pemerintah pula.
Contoh  bank  milik  pemerintah  antara lain : Bank Negara Indonesia 46 (BNI) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Bank Tabungan Negara (BTN) Sedangkan  bank  milik  pemerintah daerah  (pemda)  terdapat  di  daerah tingkat  I  dan  tingkat  II  masing-masing provinsi. Sebagai contoh:
BPD DKI Jakarta
BPD Jawa Barat
BPD Jawa Tengah BPD Jawa Timur BPD Sumatera Utara
BPD Sumatera Selatan BPD Sulawesi Seltan Dan BPD lainya. Bank milik swasta nasional Bank  jenis  ini  seluruh  atau sebagian  besarnya  dimiliki  oleh  swasta nasional  serta  akte  pendirianya  pun didirikan  oleh  swasta,  begitu  pula pembagian keuntunganya untuk keuntungan swasta pula. Contoh  bank  milik  swasta  nasional antara lain :
Bank Muamalat Bank Central Asia Bank Bumi Putra
Bank Danamon Bank Duta Bank Lippo
Bank Nusa Internasional
Bank Niaga Bank Universal Bank Internasional Indonesia. Bank milik koperasi Kepemilikan  saham-saham  bank  ini  di miliki  oleh  perusahaan  yang  berbadan hukum  koperasi.  Sebagai  contoh  adalah :
Bank Umum Koperasi Indonesia Bank milik asing Bank  jenis  ini  merupakan  cabang  dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing ataupun pemerintah asing.Jelas  kepemilikanya  pun  dimiliki oleh pihak luar negeri.
Contoh bank asing antara lain:
ABN AMRO bank Deutsche Bank American Expres Bank Bank of America Bank of Tokyo Bangko Bank City Bank European Asian Bank Hongkong Bank Standart Chartered Bank Chase Manhattan Bank Bank milik campuran Kepemilikan  saham  bank  campuran dimiliki  oleh  pihak  asing  dan  pihak swasta nasional. Kepemilikan  sahamnya secara  mayoritas  dipegang  oleh  warga negara Indonesia.Contoh bank campuran antara lain: Sumitomo Niaga Bank Bank Mericorp Bank Sakura Swadarma Bank Finconesia Mitsubishi Buana Bank Inter Pasifik Bank Paribas BBD Indonesia Ing Bank Sanwa Indonesia Bank Bank PDFCI 12

## TRANSAKSI PERBANKAN
Adapun kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia dewasa ini adalah sebagai berikut:
Kegiatan-kegiatan bank umum
Menghimpun  dana  dari  masyarakat ( funding) dalam bentuk:
Simpanan Giro (Demand Deposit) Simpanan Tabungan (Saving Deposit)
Simpanan Deposito (Time Deposit) Menyalurkan dana ke masyarakat
( Lending) dalam bentuk : Kredit Investasi Kredit Modal Kerja Kredit Perdagangan Memberika jasa-jasa bank lainnya ( services) seperti :
Transfer (Kirim Uang)
Inkaso (Collection)
Kliring (Clearing)
Save Deposit Box
Bank Card
Bank Notes (Valas) Bank Garansi
Refrensi Bank Bank Daft Letter of Credit (L/C)
Cek Wisata (Travellers Cheque)
Jual beli surat-surat berharga Menerima setoran-setoran seperti : Pembayaran pajak
Pembayaran air Pembayaran telepon Pembayaran listrik Pembayaran kuliah Melayani pembayaran-pembayaran seperti: Gaji/Pensiun/honorarium Pembayaran deviden
Pembayaran kupon Pembayaran bonus/hadiah Di  dalam  model  perbankan  dapat member atau menjadi:
Penjamin emisi (underwriter) Penjamin (guarantor) Wali amanat (trustee) Perantara perdagangan efek (pialang/broker) Pedagang efek ( dealer) Perusahaan  pengelola  dana  ( investment company) 13

## REGULASI  PERBANKAN  BAIK OJK, BI DAN LPS
OJK  melaksanakan  tugas  pengaturan dan pengawasan terhadap :
Kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor perbankan Kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  pasar modal
Kegiatan  jasa  keuangan  pada  sektor peransuransian,  dana  pension,  lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainya. Untuk melaksanakan tugas pengaturan,OJK  mempunyai  wewenang : Menetapkan peraturan pelaksanaan UU Menetapkan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan Menetapkan  peraturan  dan  keputusan OJK Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK Menetapkan  peraturan  mengenai  tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan (LJK) dan pihak tertentu Menetapkan  peraturan  mengenai  tata cara penetapan pengelola statute LJK Menetapkan  struktur  organisasi  dan infrastruktur,serta mengelola,memeihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban Menetapkan  peraturan  mengenai  tata cara  pengenaan  sanksi  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan Untuk melaksanakan tugas pengawasan,OJK berwenang untuk : Menetapkan kebijakan operasional pengawasan  terhadap  kegiatan  jasa keuangan Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan  yang  dilaksanakankepada eksekutif Melakukan  pengawasan,  pemeriksaan, penyelidikan,  perlindungan  konsumen dan  tindakan  lain  terhadap  LJK,  pelaku dan  atau  penunjang  kegiatan  jasa keuangan
Memberikan  perintah  tertulis  kepada
LJK dan atau pihak tertentu Melakukan  penunjukan  atas  pengelola statuter Menetapkan penggunaan pengelola statuter Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan  di  sektor  jasa keuangan Memberikan  atau  mencabut:  (a)  izin usaha; (b) izin perorangan; (c) efektifnya  pernyataan  pendaftaran;  (d) surat  tanda  terdaftar  (STTT);  (e) persetujuan  untuk  melakukan  kegiatan usaha;  (f)  pengesahan;  (g)  persetujuan atas  penetapan  pembubaran  ,  dan  (h) penetapan lain sesuai peraturan perundang-undangan  di  sektor  jasa keuangan.

## AKUNTANBILITAS OTORITAS JASA KEUANGAN
Pengaturan  tentang  akuntabilitas  OJK diatur  dalam  Bab  IX  UU  OJK,  yang secara  ringkas  di  sajikan  pada  tabel berikut ini :
Tabel  17.1  Akuntabilitas  Otoritas  Jasa Keuangan No  Jenis Kegiatan Kewajiban OJK 1 Terkait Rencana Kerja dan Anggaran Menyusun  rencana kerja dan anggaran Anggaran  diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. 2 Terkait Pelaporan Menyusun  laporan keuangan dan laporan kegiatan Menyampaikan laporan-laporan kepada Presiden dan DPR 3 Terkait Transparansi Laporan  keuangan OJK  diaudit  atau KAP yang ditunjukkan BPK OJK mengumumkan laporan tahunan OJK kepada publik melalui media cetak dan elektronik 14
Sumber:  Laporan  Sosialisasi  OJK  oleh Kementerian Keuangan RI, 2013 Secara  umum,  peranan  bank  sentral sangat  penting  dan  strategis  dalam upaya  menciptakan  sistem  perbankan yang sehat dan efisien. Perlu diwujudkanya  sistem  perbankan  yang sehat  dan  efisien  itu,  karena  dunia perbankan  adalah  salah  satu  pilar  utama dalam  pembangunan  ekonomi  suatu negara.adapun  secara  khusus,  Bank sentral mempunyai peranan yang penting  dalam  mencegah  timbulnya risiko-risiko kerugian yang di derita oleh bank  itu  sendiri,  masyarakat  penyimpan dana, dan merugikan serta membahayakan kehidupan perekonomian. Pada  hakikatnya  pengaturan  dan pengawasan  bank  dimaksudkan  untuk meningkatkan  keyakinan  dari  setiap orang  yang  mempunyai  kepentingan dengan bank,bahwa bank-bank dari segi financial  tergolong  sehat,bahwa  bank dikelola  dengan  baik  dan  professional, serta  di  dalam  bank  tidak  terkandung segi-segi  yang  merupakan  ancaman terhadap  kepentingan  masyarakat  yang menyimpan dananya di bank. 15
Adapun  keempat  kewenangan  yang diberikan  kepada  otoritas  pengawasan bank  tersebut  dapat  di  uraikan  sebagai berikut :
Kewenangan memberikan izin ( power to licenese )
Melalui  kewenangan  ini  memungkinkan ditetapkan  ketentuan  dan  persyaratan pendirian  sebuah  bank  oleh  otoritas pengawas.  Kewenangan  pemberian  izin ini  merupakan  seleksi  paling  awal terhadap  kehadiran  sebuah  bank  dengan
14 Tri Hendro SP, Conny Tjandra Rahardja. Op.Cit halaman 490-492
15 Hermansjah.Hukum Perbankan Nasional dan Indonesia.Kencana Prenada Media Group.Jakarta. 2013. Halaman 173
menetapkan  tata  cara  perizinan  dan pendirian  suatu  bank.  Pada  umumnya persyaratan  pendirian  bank  menyangkut tiga  aspek,  yaitu:  (a)  akhlak  dan  moral calon  pemilik  Dan  pengurus  bank,(b) kemampuan  menyediakan  dana  dalam jumlah  tertentu  untuk  modal  bank,  dan (c)  kesungguhan  dan  kemampuan  dari para  calon  pemilik  dan  pengurus  bank dalam  melakukan  kegiatan  usaha  bank. Kewenangan  dalam  pemberian  izin tertentu  juga  memungkinkan  otoritas pengawas  bank  mencegah  terjadinya pendirian  bank  yang  tidak  didukung dengan  modal  yang  cukup,yang  kurang dipersiapkan  dengan  baik  atau  yang dapat  digunakan  untuk  kepentingan pribadi  pemilik  atau  pengurus  tanpa mengindahkan kepentingan masyarakat.
Kewenangan  untuk  mengatur  ( power  to regulate) Kewenangan untuk mengatur ini memungkinkan  otoritas  pengawas  bank untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek kegiatan usaha perbankan  dalam  rangka  menciptakan adanya  perbankan  yang  sehat  dan mampu memenuhi jasa perbankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketentuan yang dapat di tetapkan antara lain  mencangkup  pengaturan  likuidasi dan  solvabilitas  bank,jenis  usaha  yang dapat dilakukan,dan risiko,atau exposure
yang dapat diambil oleh bank. Kewenangan untuk mengendalikan /mengawasi( power to control) Kewenangan  untuk  mengendalikan  atau mengawasi  ini  adalah kewenangan  yang paling  mendasar  yang  diperlukan  oleh otoritas pengawas bank.
Pengawas  bank  dilaksanakan  melalui pengawas  tidak  langsung  ( off  site supervision) yaitu pengawas yang dilakukan  melalui  alat  pantau  seperti laporan  berkala  yang  disampaikan  bank ,laporan hasil pemeriksaan, dan informasi  lainya.  Dengan  data  yang diperoleh  melalui  alat  pantau,  tersebut, otoritas  pengawas  melakukan  penilaian terhadap  keadaan  usaha  dan  kesehatan bank. Selain melalui pengawasan tidak
langsung tersebut di atas,otoritas
pengawas juga dapat melakukan pengawasan langsung ( on site examination) yang dapat berupa pemeriksaan  umum  dan  pemeriksaan khusus.pengawasan langsung ini bertujuan  untuk  memperoleh  gambar tentang  ketaatan  terhadap  peraturan yang  berlaku  serta  untuk  mengetahui apakah terdapat praktik-praktikyang
tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Kewenangan  untuk  mengenakan  sanksi ( power to impose sanction) Kewenangan yang keempat ini merupakan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apabila sebuah bank kurang  atau  tidak  memenuhi  hal-hal yang  diatur  atau  di  persyaratkan  dalam kewenangan-kewenangan  tersebut  di atas.pengenaan  sanksi  ini  dimaksudkan agar  bank  melakukan  perbaikan  atas kelemahan  dan  penyimpangan  yang dilakukanya.dengan perkataan lain,dalam pengenaan sanksi oleh otoritas pengawas bank tersebut mengandung  unsur  pembinaan  agar suatu  bank  sungguh-sungguh  taat  dalam menerapkan peraturan perundang- undangan  dan  prinsip-prinsip  perbankan yang sehat. 16
Berkaitan  dengan  tugas  mengatur  dan mengawasi bank, bank Indonesia sebagai bank sentral berwenang : Menetapkan peraturan perbankan termasuk ketentuan-ketentuan perbankan  yang  memuat  prinsip  kehati- hatian Memberikan  dan  mencabut  izin  atas kelembagaan  dan  mencabut  izin  usaha bank,memberikan izin
pembukaan,penutupan  dan  pemindahan kantor  bank,memberikan  persetujuan atas  kepemilikan  dan  kepengurusan bank,memberikan  izin  kepada  bank untuk  menjalankan  kegiatan  usaha tertentu.
Melaksanakan  pengawasan  bank  secara langsung  dan  tidak  langsung  melalui penyampaian  laporan,keterangan  oleh bank  serta  hasil  pemeriksaan  terhadap
bank,secara  berkala  ataupun  setiap waktu jika diperlukan.
Menugaskan  kepada  pihak  lain  untuk dan  atas  nama  bank  Indonesia  dalam melaksanakan  pemeriksaan.  Pihak  lain yang melaksanakanya pemeriksaan wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh. Memerintahkan bank untuk menghentikan  sementara  sebagian  atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia  terhadap  suatu  transaksi  patut diduga  merupakan  tindakan  pidana  di bidang perbankan Melakukan  tindakan  tertentu  sebagai akibat  dari  penilaian  Bank  Indonesia terhadap  suatu  bank  atas  kegiatan  yang dapat membahayakan usaha bank tersebut  dan/atau  system  perbankan secara keseluruan. Tugas pengawasan bank akan dilakukan oleh  lembaga  pengawas  sektor  jasa keuangan yang independent, dan dibentuk dengan undang-undang.
Mengatur  dan  mengembangkan  system informasi  antarbank.sistem  informasi dapat  dilakukan  sendiri  oleh  Bank Indonesia  dan/atau  oleh  pihak  lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Mengenakan  sanksi  terhadap  bank sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan. 17
Adapun  dalam  bagian  penjelasan dari  ketentuan  Pasal  29  ayat  (5), dikemukakan bahwa pokok-pokok tertentu  yang  ditetapkan  oleh  Bank Indonesia memuat antara lain: Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan Kriteria penawaran tingkat kesehatan Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan. Pedoman  pemberian  informasi  kepada nasabah.
Dalam  rangka  pembinaan  dan pengawasan  bank  tersebut  diatas,  Pasal 30  Undang-Undang  No.  10  tahun  1998 menyatakan bahwa:
Pasal  30  ayat  (1)  :  „‟Bank  wajib menyampaikan  kepada  Bank  Indonesia, segala keterangan dan penjelasan
17 Ibid halaman 177-178
usahanya  menurut  tata  cara  yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.‟‟ Pasal 30 ayat (2) “Bank  atas  permintaan  Bank  Indonesia wajib  memberikan  kesempatan  bagi pemeriksaan  buku-buku  dan  berkas- berkas  yang  ada  padanya,  serta  wajib memberikan  bantuan  yang  diperlukan dalam  rangka  memperoleh  kebenaran dari  segala  keterangan,  dokumen,  dan penjelasan  yang  dilaporkan  oleh  bank yang bersangkutan.”
Pasal 30 ayat (30) : “Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak di umumkan dan bersifat rahasia.” 18
LPS bertugas untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan sesuai dengan fungsi penjamin  yang  efektif  dan  kredibel. Prinsip  penjamin  LPS  yang  bersifat terbatas  mengacuh  pada core  principle international  association  of  deposite insurers (IADI)  ke-9  yang  menekan bahwa  institusi  penjamin  simpanan harus  mampu  mendefinikasikan  dengan jelas  bentuk  simpanan  yang  akan dijamin ( insurable deposit), nilai simpanan  yang  dijaminkan,  dan  mampu menjamin  mayoritas  nasabah  yang berada di negaranya. Peran  LPS  dalam  sistem  keuangan  di Indonesia diharapkan mampu menhindari efek domino dari instabilitas sistem  perbankan  (seperti  yang  pernah terjadi  pada  tahun  1998  lalu)  dengan selalu berupaya menjaga stabilitas sistem perbankan dan keuangan nasional secara keseluruan.Berbagai regulasi diterbitkan untuk memperkuat perbankan  nasional.  Status  LPS  sebagai instusi  penjamin  simpanan  adalah  (1) LPS  merupakan  badan  hukum;  (2)  LPS dalam  melaksanakan  tugasnya  bersifat independen,
transparan, dan akuntabel,serta  (3)  LPS  bertanggung jawab kepada presiden. 19
18 Ibid halaman 181-182
19 Tri Hendro SP,Conny Tjandra Rahardja. Op. Cit. halaman 462-463
KETENTUAN HUKUM MENGENAI TRANSAKSI YANG TIDAK WAJAR Transaksi  keuangan  yang  tidak wajar  diatur  dengan  tegas  pada  UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  dan  Keputusan Kepala  Pusat  Pelaporan  Analisis  dan Transaksi Keuangan Nomor: 2/4/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan,  yaitu  transaksi  keuangan yang mencurigakan. Pada  Pasal  1  angka  5  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa yang dimaksud transaksi keuangan mencurigakan adalah : Transaksi  keuangan  yang  menyimpang dari  profil,  karakteristik,  atau  kebiasaan pola  transaksi  dari  pengguna  jasa  yang bersangkutan;
Transaksi  keuangan  oleh  Pengguna  Jasa yang  patut  diduga  dilakukan  dengan tujuan  untuk  menghindari  pelaporan transaksi  yang  bersangkutan  yang  wajib dilakukan  oleh  pihak  pelapor  sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal  dilakukan  dengan  menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau Transaksi keuangan yang diminta PPATK  untuk  dilaporkan  oleh  pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan  yang  diduga  berasal  dari  hasil tindak pidana.
Selanjutnya  dalam  Lampiran  Surat Keputusan  Kepala  Pusat  Pelaporan Analisis  Transaksi  Keuangan  Nomor: 24/KEP.PPATK2003  tentang  Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa
Keuangan  istilah  “Transaksi  Keuangan Mencurigakan”  berhubungan  dengan istilah  “mencurigakan”  yang  memiliki konotasi  bahwa  transaksi  keuangan tersebut  seolah-olah  sudah  pasti  terkait
dengan  tindak  pidana  sehingga  dapat menimbulkan hambatan dalapm pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.  Pada  dasarnya  yang dimaksud  dengan  istilah  “Transaksi Keuangan Mencurigakan” adalah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan  atau  tidak  wajar  dan  tidak selalu  terkait  dengan  tindak  pidana tertentu. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah  masuknya  uang  hasil  tindak kejahatan  ke  dalam  industri  perbankan, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan terkait dengan pencucian uang sejak  tahun  2001  mengenai  Penerapan Prinsip  Mengenal  Nasabah  ( Know  Your Customer Principles ). Selanjutnya ketentuan dimaksud disempurnakan pada  tahun  2009  dengan  mengadopsi rekomendasi dengan standar internasional  yang  lebih  komprehensif untuk  mencegah  dan  memberantas pencucian  uang  dan/atau  pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh Financial  Action  Task  Force (FATF), yang dikenal dengan Rekomendasi 40 + 9  FATF.  Rekomendasi  tersebut  juga digunakan oleh masyarakat internasional dalam  penilaian  terhadap  kepatuhan suatu  negara  terhadap  pelaksanaan program  APU  dan  PPT.  Terdapat penyesuaian terminologi dari sebelumnya  menggunakan  terminologi
“KYC”  berubah  menjadi  terminologi “CDD/ Customer Due Dilligence ” Seiring dengan perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi  bank  yang  semakin  kompleks dikhawatirkan dapat meningkatkan peluang  bagi  pihak-pihak  yang  tidak bertanggung  jawab  untuk  menggunakan produk/jasa  bank  dalam  membantu tindak  kejahatannya,  Untuk  itu,  agar penggunaan bank sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat
diminimalisir, diperlukan  peranan  bank  yang  lebih besar  dari  sebelumnya  yaitu  dengan menerapkan  Program  APU  dan  PPT yang  optimal  dan  efektif.  Penerapan program  APU  dan  PPT  oleh  bank  tidak saja penting untuk pemberantasan
pencucian  uang,  melainkan  juga  untuk mendukung penerapan prudential banking yang  dapat  melindungi  bank dari  berbagai  risiko  yang  mungkin timbul  antara  lain  risiko  hukum,  risiko reputasi dan risiko operasional. Selain itu, dalam rangka mewujudkan  rezim  APU  dan  PPT  yang lebih optimal, Bank Indonesia senantiasa secara aktif dan berkesinambungan melakukan koordinasi dengan instansi terkait antara lain  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis Transaksi  Keuangan  (PPATK),  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  Badan Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga Keuangan (Bapepam LK) dan universitas. 20
Adapun  ketentuan  lebih  lanjut tentang  Prinsip  Mengenal  Nasabah (Know  Your  Customer)  pada  Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  3/10/PBI/2001 pada Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi : “Sebelum  melakukan  hubungan  usaha dengan  Nasabah,  Bank  wajib  meminta informasi mengenai: a. identitas calon Nasabah; b.  maksud  dan  tujuan  hubungan  usaha yang  akan  dilakukan  calon  Nasabah dengan Bank;
c.  informasi  lain  yang  memungkinkan Bank  untuk  dapat  mengetahui  profil calon Nasabah; dan d. identitas pihak lain. Kata  transaksi  erat  sekali  dalam  dunia perbankan.Dalam transaksi ada kewajiban  dan  hak  yang  harus  dipenuhi oleh 2 orang atau lebih yang melakukan kesepakatan. Berdasarkan Undang-
Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang:  “Transaksi 20 Situs Resmi Bank Indonesia, “Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, http://www.bi.go.id/id/perbankan/prinsip- mengenal-nasabah/Contents/Default.aspx , 2015,  terakhir  kali  diakses  tanggal  10  Juli 2015 adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan  hak  dan/atau  kewajiban atau  menyebabkan  timbulnya  hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.” Transaksi  yang  dilakukan  oleh  2  pihak atau  lebih  dapat  berupa  penyetoran, penarikan,  penukaran  atas  sejumlah uang,  pentransferan  dan  lain-lain.Pada zaman sekarang ini, kerap kali ditemukan  transaksi  keuangan  yang dianggap  mencurigakan  atau  tidak wajar.Transaski keuangan yang mencurigakan itu seringkali erat hubungannya  dengan  kasus  korupsi, pencucian uang dan pendanaan teroris. Transaksi  keuangan  yang  mencurigakan adalah transaksi keuangan yang menyimpang  dari  profil,  karakteristik atau  kebiasaan  pola  transaksi  dan pengguna  jasa  yang  patut  diduga dilakukan untuk tujuan yang menghindari pelaporan. Pada tahap placement, pelaku menempatkan  uang  yang  tidak  sah  ke dalam  sistem  keuangan  resmi,  dengan sebelumnya mengkonversi terlebih dahulu uang tersebut guna menyembunyikan  asal-usul  yang  tidak sah.  Sebagai  contoh,  uang  yang  berasal dari hasil perdagangan narkoba biasanya terdiri  atas  uang-uang  kecil  dalam tumpukan  besar,  lebih  berat  dari narkobanya,  kemudian  dikonversi  ke dalam  denominasi  uang  yang  lebih besar,  dan  didepositokan  ke  dalam rekening bank, atau dibelikan instrument-instrumen keuangan lain seperti cheques , money orders , dan lain- lain.  Pada  tahap  berikutnya, layering (heavy  soaping) ,  pelaku  berusaha  untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan  itu  dari  sumbernya  dengan cara  memindahkan  uang  tersebut  dari satu  bank  ke  bank  lain  hingga  beberapa kali.  Dengan  cara  memecah-mecah jumlahnya,  dana  tersebut  disalurkan melalui pembelian dan penjualan instrumen investasi, atau dikirimkan dari perusahaan fiktif yang satu ke perusahaan fiktif yang lain, atau melalui efek-efek  atau  alat-alat  berat  atas  nama orang lain. Pada tahap akhir, integration
(spin  dry) ,  uang  hasil  pencucian  dibawa
kembali  ke  dalam  bentuk  pendapatan bersih  bahkan  menjadi  obyek  pajak, serta  menggunakan  uang  tersebut  ke dalam  properti,  barang-barang  mewah, atau  masuk  ke  perusahaan-perusahaan besar. 21 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi  Keuangan  (PPATK)  adalah suatu lembaga independen yang bertugas  untuk  menyediakan  informasi intelijen dibidang keuangan yang bermanfaat  dalam  penegakan  hukum, mengupayakan  terciptanya  kerjasama antarinstansi  untuk  mencegah  serta memberantas  tindak  pidana  pencucian uang  dan  pembiayaan  terorisme,  serta mendukung terciptanya sistem keuangan yang stabil dan aman,
Dalam perkembangannya, tugas dan wewenang  PPATK  yang  tercantum dalam  UU  No.  15  Tahun  2002  tentang Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  telah diubah  dengan  UU  No.25  Tahun  2003,
ditambah  dengan  penataan  kembali kelembagaan  PPATK  Pada  UU  No.  8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  Uang  yang  disahkan  dan diundangkan  pada  tanggal  22  Oktober 2010. Untuk  mencegah  terjadinya  tindak pidana pencucian uang, PPATK berwenang untuk meminta dan menerima  laporan  dari  penyedia  jasa keuangan  (PJK),  meminta  informasi mengenai  perkembangan  penyidikan atau  penuntutan  terhadap  tindak  pidana pencucian  uang  yang  telah  dilaporkan kepada  penyidik  atau  penuntut  umum, melakukan  audit  terhadap  penyedia  jasa keuangan mengenai kepatuhan kewajiban  sesuai    dengan  ketentuan dalam  UU  dan  terhadap  pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan, serta memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan  yang  dilakukan  secara  tunai.
Termasuk  dalam  PJK  adalah  setiap
21 Tri Hendro SP. Conny Tjandra Rahardja. Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.2014. halaman 476-477
orang  yang  menyediakan  jasa  di  bidang keuangan  atau  jasa  lainnya  yang  terkait dengan  keuangan.  Termasuk  tetapi kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang  valuta  asing,  dana  pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos. PPATK, yang bertanggung jawab kepada Presiden RI, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan serta pengaruhkekuasaan manapun.Dengan demikian,  kepala  dan  wakil  kepala PPATK  wajib  menolak  setiap  campur tangan dari siapapun dalam pelaksanaan tugas  dan  kewenangannya.  Selain  itu, PPATK diperbolehkan untuk melakukan kerja  sama  dengan  pihak  terkait,  baik nasional  maupun  internasional  dalam melakukan pencegahan
dan pemberantasan  tindak  pidana  pencucian uang. 22
PELANGGARAN DAN SANKSI DARI  PENGATURAN  TRANSAKSI KEUANGAN YANG TIDAK WAJAR Pelaku  atau  siapapun  yang  sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar,  menghibahkan,  menitipkan, membaa  ke  luar  negeri,  mengubah bentuk,  menukarkan  dengan  mata  uang atau  surat  berharga  atau  perbuatan  yang lain atas harta kekayaan yang diketahuinya  atau  patut  diduganya merupakan  hasil  tindak  pidana  dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan  asal  usul  harta  kekayaan diancam dengan pidana penjara maksimal  20  tahun  dengan  denda maksimal  Rp.10  miliar  (Pasal  3  UU No.8  Tahun  2010).  Bagi  pelaku  atau siapapun yang dengan sengaja menyembuyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan  hak-hak,  atau  kepemilikan yang  sebenarnya  atas  harta  kekayaan yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya
22 Ibid halaman 480
merupakan  hasil  tindak  pidana  diancam dengan  pidana  penjara  maksimal  20 (dua  puluh)  tahun  dengan  denda maksimal Rp.5 miliar (Pasal 4 UU No.8 Tahun 2010). Pelaku atau siapapun yang dengan sengaja menerima atau menguasai penepatan, petransferan, pembayaran, hibah sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan  harta  kekayaan  yang diketahui atau patut diduganya merupakan  hasil  tidak  pidana  diancam dengan  pidana  penjara  maksimal  5 (lima)  tahun  dengan  denda  maksimal
Rp.1  miliar  (Pasal  5  UU  No.  8  Tahun 2010).
Selain  perorangan,  hukum  pidana juga  dapat  dijatuhkan  kepada  suatu korporasi  apabila  tindakan  pencucian uang  :  (1)  dilakukan  atau  diperintahkan oleh  personil  pengendali  korporasi;  (2) dilakukan  untuk  memenuhi  maksud  dan tujuan  korporasi;  (3)  dilakukan  sesuai dengan  tugas  dan  fungsi  pelaku  atau pemberi  perintah,  serta  (4)  dilakukan untuk memberikan manfaat bagi korporasi  bersangkutan.  Adapun  pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah denda maksimal Rp.100  milliar.  Selain  itu,  korporasi yang bersalah juga dapat dijatuhi pidana tambahan  berupa:  (1)  pengumuman putusan  hakim;  (2)  pembekuan  sebagai atau  seluruh  kegiatan  korporasi;  (3) pencabutan  izin  usaha;  (4)  pembubaran dan/atau  pelanggaran  korporasi;  (5) perampasan aset korporasi untuk negara,atau (6) pengambilalihan korporasi oleh negara (Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2010). 23
Dengan memperhatikan peran OJK yang sangat  vital  bagi  kestabilan  sistem keuangan  negara,  maka  lembaga  ini haruslah  bersifat  independen  sehingga mampu  membangun  koordinasi  dengan BI  sebagai  otoritas  moneter.  Bersifat independen  artinya  bebas  dari  campur tangan  pihak  lain,  yang  mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,  pengawas,  pemeriksa,  dan penyelidikan. Untuk
menjalankan
23 Ibid hal 483-483
kegiatan,  OJK  akan  didanai  oleh Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN)  atau  iuran  (retribusi) yang  berasal  dari  pihak-pihak  yang menjalankan  bisnisnya  di  sektor  jasa- jasa keuangan. Menurut Luddin, dengan terintegrasinya sistem pengawasan keuangan ( integrated financial supervision) dibawah  OJK,  maka  ada tiga  manfaat  besar  yang  dapat  diperoleh melalui kehadiran OJK. Pertama, adanya kemudahan dalam melaksanakan harmonisasi pengaturan keuangan negara  sehingga  tidak  terjadi  tumpang tindih ( overlap) pengawasan dan pengaturan  oleh  otoritas  yang  sama. Kedua, proses pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan tidak lagi terbentuk  kepada  hambatan-hambatan yang  bersifat  institusional. Ketiga, para pemangku kepentingan dapat mengakses secara  komprehensif  pada  data  atau informasi lembaga keuangan karena data atau  informasi  tersebut  telah  diolah secara  terpadu  dan  transparan  sehingga mengurangi asymmetric information. 24
Tugas pengaturan dan pengawasan bank yang  dilakukan  BI  telah  berakhir.Tahun 2014 tugas ini diambil alih oleh Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK).Tugas  pengaturan dan pengawasan bank meliputi pemberian  dan  pencabutan  izin  atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu  bank,  penetapan  peraturan- peraturan, pelaksanaan pengawasan bank,  dan  pengenaan  sanksi  terhadap bank yang melanggar. Namun  demikian,  PJK  tidak  perlu melakukan kegiatan investigasi sebagaimana  yang  biasa  dilakukan  oleh penyidik.Sehubungan dengan hal tersebut  di  atas,  tanpa  mengabaikan ketentuanPrinsip  Mengenal  Nasabah yang dikeluarkan oleh masing- masingotoritas  pengawas  PJK,  dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah( Know  Your  Customer )  PJK perlu  memperhatikan  hal-hal  sebagai berikut:
24 Ibid hal 490
a.  Membangun  database  nasabah  yang lengkap  dan  terkini  ( up  to  date )  yang mencakup  semua  informasi  penting yang berkaitan dengan nasabah termasuk profil nasabah. Terkait dengan hal  ini,  PJK  perlu  membuat  profil nasabah  yang  telah  ada  dan  membuat profil  awal  bagi  nasabah  baru.Profil nasabah  sangat  membantu  PJK  untuk mengetahui secara cepat adanya indikator ( red flag ) Transaksi Keuangan Mencurigakan. b.  Memberikan  pelatihan  yang  cukup dan  berkesinambungan  kepada  setiap karyawannya agar memiliki pengetahuan  dan  ketrampilan  yang diperlukan. c.    Membuat  kebijakan  dan  prosedur pemeriksaan  secara  mendalam  dan seksama  ( enhanced  due  dilligence ) terhadap  nasabah  yang  tergolong/terkait sebagai high  risk  customer,  high  risk business  dan  high  risk  countries pada waktu pembukaan rekening Dalam menjalankan tugas pengawasan  bank,  OJK  menggunakan  2 (dua) pendekatan utama, yaitu:
Pengawasan  Berdasarkan  Kepatuhan (Compliance  Based  Supervision), yaitu pemantauan  kepatuhan  bank  terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi  dan  pengelolaan  bank  di  masa lalu  dengan  tujuan  untuk  memastikan bahwa  bank  telah  beroperasi  dan dikelola  secara  baik  dan  benar  menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan  terhadap  pemenuhan  aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pengawasan bank berdasarkan risiko. Pengawasan Berdasarkan  Risiko (risk based  supervision), yaitu  pengawasan bank  yang  menggunakan  strategi  dan metodologi  berdasarkan  risiko  yang memungkinkan  pengawasan  bank  untuk dapat mendeteksi  resiko yang  signifikan secara  dini  dan  mengambil  tindakan pengawasan  yang  sesuai  dan  tepat waktu.
D. Penutup
Berdasarkan  pembahasan  pada  bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pengaturan mengenai transaksi keuangan  yang  mencurigakan  pada Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 Pasal  1  ayat  5  dan  Surat  Keputusan Kepala  Pusat  Pelaporan  Analisis  dan Transaksi Keuangan Nomor : 2/4/KEP.PPATK/2003 dimaksudkan untuk mencegah dan mengawasi adanya transaksi  yang  mencurigakan  dimana sumber  dananya  berasal  dari  tindak kejahatan, serta dapat dicermati dari data nasabah Akibat hukum terhadap transaksi keuangan  yang  tidak  wajar  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 Pasal  3  yang  berbunyi:”  Setiap  orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,  mengubah  bentuk,  menukarkan dengan  mata  uang  atau  surat  berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau  menyamarkan  asal  usul  Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian  Uang  dengan  pidana  penjara paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliarrupiah).Dengan adanya sanksi
yang  mengatur  dari  transaksi  keuangan yang  tidak  wajar,  maka  transaksi keuangan lebih dicermati dari ketentuan, penetapan  atau  pun  dari  pengguna  jasa keuangan  itu  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010.

## E. Daftar Pustaka
Johnny  Ibrahim,  Teori  &  Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia
Publishing,  Malang,  Cetakan  keenam, 2012 Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian Hukum,Penerbit Kencana Prenada
Media Group, Jakarta, Cetakan Ketujuh, 2011 Neni  Sri  Imaniyati,  Pengantar  Hukum Perbankan  Indonesia,  Refika  Aditama, Bandung, Cetakan Pertama, 2010 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional  Indonesia,  Kencana  Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan Ketujuh, 2011 Kasmir,  Bank  dan  Lembaga  Keuangan Lainnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Keempat belas, 2012 Tri Hendro SP, Conny Tjandra Rahardja,  Bank  &  Institusi  Keuangan Non  Bank  di  Indonesia,  UPP  STIM YKPN,  Yogyakarta,  Cetakan  Pertama,
2014 Peraturan Perundang-undangan : Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang-Undang  Nomor 21  Tahun  2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2
Tahun  2008  tentang  Perubahan  Kedua atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
1999  tentang  Bank  Indonesia  menjadi Undang-Undan
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  3
TAhun  2008  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor 24  Tahun  2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Undang-Undang  Nomor 10  Tahun  1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/10/PBI/2001  tentang  Penerapa  Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) Surat  Keputusan  Kepala  Pusat  Analisis dan Transaksi Keuangan Nomor: 2/2KEP.PPATK/2003  tentang  Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan  Bagi  Penyedia  Jasa Keuangan Internet:
Situs  Resmi  Bank  Indonesia,  “Program
Anti  Pencucian  Uang  dan  Pencegahan Pendanaan Terorisme, http://www.bi.go.id/id/perbankan/prinsi p-mengenal- nasabah/Contents/Default.aspx , 2015, terakhir  kali  diakses  tanggal  10  Juli 2015