Mahmud Ikhwanudin (2023), Penerapan Kesetaraan Gender dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia, (5) 10, https://doi.org/ 10.46799/syntax-idea.v5i10.2756 E-ISSN: 2684-883X
Published by:
Ridwan Institute

## PENERAPAN KESETARAAN GENDER DALAM SISTEM PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

## Mahmud Ikhwanudin
Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang, Indonesia Email: @Ikhwanuddin412.gmail.com

## Abstrak
Penerapan kesetaraan gender dalam sistem pembagian waris berdasarkan hukum Islam di Indonesia, Jurnal. program studi hukum keluarga fakultas agama islam universitas hasyim asy’ari  tebuireng  jombang.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan  pendekatan  normative,  artinya  pendekatan  berbasis  pada  teori-teori  dan konsep  hukum  Islam.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis,  yaitu  penelitian  yang mempelajari  masalah  waris  laki-laki  dan  perempuan  menurut  hukum  Islam  yang dianalisis  dengan  menggunakan  konsep  keadilan  dan  kesetaraan  gender.  Arti  dari keadilan dalam hukum kewarisan Islam tidak bisa diukur dari tingkatan kesetaraan ahli warisnya,  namun  dilihat  dari  berapa  besar  beban  atau  tanggungjawab  masing-masing. Dan  Islam  melihat  bahwa  kewajiban  untuk  memberi  nafkah  keluarga  adalah tanggungjawabnya seorang laki-laki, maka sudah pantaslah seorang laki-laki bagaianya lebih besar dibandingkan dengan bagian perempuan.
Kata kunci : kesetaraan gender, sistem pembagian waris, dan hukum Islam

## Abstract
Application  of  gender  equality  in  the  inheritance  distribution  system  based  on  Islamic law  in  Indonesia,  Journal.  Family  Law  Study  Program,  Faculty  of  Islamic  Religion, Hasyim Asy'ari University, Tebuireng Jombang. The approach used in this study is to use a  normative  approach,  meaning  an  approach  based  on  Islamic  legal  theories  and concepts. This research is descriptive analysis, which is research that studies the problem of  male  and  female  inheritance  according  to  Islamic  law  which  is  analyzed  using  the concepts of justice and gender equality. The meaning of justice in Islamic inheritance law cannot  be  measured  by  the  level  of  equality  of  heirs,  but  by  how  much  burden  or responsibility each has. And Islam sees that the obligation to provide for the family is the responsibility of  a man, so  it is  appropriate for  a man to  be greater than the share of women.
Keywords: gender equality, inheritance distribution system, and Islamic law

## PENDAHULUAN
Al-Qur’an  dan  sunnah  merupakan  firman  Allah  SWT  yang  di  dalamnya terkandung  banyak  pelajaran  dan  sekaligus  penyempurna  kitab-kitab  sebelumnya.  Di sampan itu Al-Qur’an sebagai pedoma hidup bagi umat Islam. Mengamalkan ajaran Al-
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 10, Oktober 2023
Qur’an, hendaknya memahami terlebih dahulu ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Hukum  Islam  yang  dimaksud  adalah  peraturan  yang  diciptakan  Allah  SWT  supaya manusia berpegang teguh kepadanya. Ajaran yang dibawa oleh Nabi, baik hukum yang berhubungan  dengan  kepercayaan  ( aqidah )  maupun  hukum-hukum  yang  berhubungan dengan perbuatan ( amaliyah ). Selain itu, maksud lain tujuan hukum Islam adalah untuk menciptakan rasa keadilan di antara umat Islam itu sendiri (Leleang et al., 2019).
Hukum  Islam  telah  memberikan  aturan  begitu  rinci  dan  sistematis  mengenai hukum  kewarisan.  Tidak  hanya  dalam  soal  siapa  pewaris  dan  yang  berhak  mewarisi, hukum  waris  Islam  juga  mengatur  tentang  apa  yang  diwariskan  dan  berapa  masing masing  bagian  ahli  waris  secara  detail.  Perincian  dan  sistematisasi  ini  nampak  kokoh dalam salah satu cabang ilmu dalam hukum Islam, yaitu ilmu faraidl (Muamar, 2017). Hukum  Kewarisan  Islam  adalah  suatu  sistem  hukum  yang  norma  dasarnya dibentuk  sesuai  sumbernya  Al-Qur’an  dan  Al-Hadits.  Kedua  sumber  hukum  tersebut, secara  khusus  menunjuk  ketentuan-ketentuan  tentang  hukum  kewarisan.  Peran  serta cendekiawan  muslim  terdahulu,  dalam  mengolah  kedua  sumber  hukum  tersebut  untuk dikonstruksikan secara sitematis  melalui ijtihad dengan cara/metode ( manhaj ) tertentu, sehingga terbentuklah ajaran hokum-hukum kewarisan ( Fiqh al-Mawarits ) yang berlaku bagi orang-orang Islam di dunia Arab pada khususnya dan di dunia Islam pada umumnya (Puspita at al., nd).
Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata dan merupakan bagian dari hukum keluarga pada khususnya. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan  manusia,  sebab  setiap  manusia  akan  mengalami  peristiwa  hukum  yaitu kematian.  Peristiwa  hukum  tersebut  akan  menimbulkan  akibat  hukum  mengenai kelanjutan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  seseorang  yang  telah  meninggal  dunia tersebut dan juga dalam  hubungan dengan keluarganya atau orang lain yang mendapat hak atas harta bendanya (Kusmayanti et al., 2019).
Mengingat  pentingnya  pewarisan  maka  perlu  ada  perangkat  hukum  yang mengatur baik hukum adat, hukum agama maupun hukum positif, karena dikhawatirkan melahirkan  kompleksitas  permasalahan  yang  lahir  dari  adanya  pewarisan.  Secara sederhana hukum waris dipahami sebagai ketentuan yang mengatur kekayaan seseorang setelah pemiliknya meninggal dunia. Selain itu pengertian tersebut juga dapat diartikan sebagai  hukum  yang  mengatur  harta  kekayaan  dalam  lingkungan  keluarga  karena wafatnya seseorang, maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka, maupun mereka dengan pihak ketiga. Harta warisan akan  dibagi  setelah  pewaris  meninggal  dunia,  harta  warisan  yang  diberikan  pewaris kepada ahli waris terkadang tidak sama antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain. Adanya ketidaksamaan tersebuat itulah yang biasanya menimbulkan perdebatan atau perselisihan antar anggota keluarga (Nova, 2021).
Berkaitan dengan pembahasan pewarisan di atas, di Indonesia dengan banyaknya suku dan adat istiadat tentu perkara warisan memiliki corak dan ragam dalam praktiknya. Mengingat suku lebih bersandar pada hukum adat yang berlaku, meskipun mereka sendiri pemeluk  agama  tertentu  yang  juga  di  dalam  hukum  warisan  agama  mengatur.  Secara khusus agama Islam, dengan tegas, jelas dan terperinci membahas pewarisan. Yang mana pada  tujuannya  Agama  Islam  ingin  memberikan  keadilan  bagi  semua  ahli  waris  dan dalam upaya menghindari terjadinya konflik antar ahli waris. Oleh karenanya, besaran bagian dalam Islam sudah ditentukan di dalam Al-Quran yang mana besarannya menurut hemat  penulis  yakni  berlandas  pada  siapa  yang  memiliki  resiko  dan  tanggungan  yang
besar dalam memangku kehidupan ekonomi. Maka tidak halya bagian anak laki-laki lebih besar  dari  bagian  anak  perempuan,  mengingat  anak  laki-laki  ketika  ia  menikah  akan menjadi penanggung seluruh keluarta. Sedangkan wanita biasanya akan ditanggung oleh suaminya (Nova, 2021).
Diskusi mengenai hukum waris Islam selalu dihadapkan pada kesetaraan laki-laki dan perempuan, bahkan stereotip ketidakadilan dalam Islam salah satunya dialamatkan pada ketimpangan hak waris antara anak laki-laki yang mendapatkan dua kali bagian anak perempuan. Penilaian atas ketidaksamaan hak laki-laki dan perempuan sepertinya tidak fair  jika  dilakukan  dengan  memperhatikan  hukum  waris  Islam  saat  ini  dengan  realita sosial  bangsa  Arab  dan  sekitarnya  pada  awal  perkembangan  hukum  Islam.  Namun demikian,  berbagai  nada  miring  terhadap  penilaian  ketidakadilan  tersebut  tetap  tidak dapat dihindarkan terutama bila dilihat dari sudut pandang pemikiran kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Pada gilirannya, perkembangan hukum waris Islam di belahan dunia dengan penduduk muslim terbanyak (semanjung jazirah Arab maupun di wilayah Asia Tenggara) selalu dibayang-bayangi  oleh kritik  ketimpangan hak waris antara laki laki dan Perempuan (Permana, 2018).
Makna  kesetaraan  pada  saat  ini  sering  merujuk  pada  hak  dan  kewajiban  antara laki-laki  dan  perempuan.  Pembahasan  kesetaraan  seringkali  menjadi  derivasi  dari pembahasan  feminisme,  kesetaraan  gender  dan  emansipasi.  Kata  yang  terakhir  sudah lama didengungkan di  Indonesia sebagai  gerakan untuk  memberikan posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dan di sisi lain sebagai “support” bagi perempuan lainnya yang masih termarjinalkan. Bagi masyarakat Indonesia, tokoh perempuan Raden Ajeng Kartini,  Raden  Dewi  Sartika  merupakan  sosok  pahlawan  yang  berusaha  mem perjuangkan eksistensi perempuan dalam budaya, pendidikan, hukum dan segi kehidupan lainnya (Permana, 2018).
Yang dahulu wanita hanya sebagai pendamping pria dalam mencari nafkah kini telah  mengalami  pergeseran.  Kini  perempuan  tidak  sedikit  malah  menjadi  tulang punggung perekonomian keluarga. Perubahan inilah yang menjadikan perubahan sosial yang  dahulu  wanita  merupakan  sebagai  makhluk  kelas  dua  kini  telah  mensejajarkan kedudukannya  dengan  laki-laki,  begitu  pula  dalam  tuntutan  pembagian  terhadap  harta warisan. Sebab di dalam sistem hukum kewarisan Islam menempatkan pembagian yang tidak sama antara laki-laki dengan Perempuan (Bachtiar et al., 2019).
Seiring dengan bias gender kaum feminis selalu meminta kedudukan yang sama dengan  laki-laki,  sebab  pada  prinsipnya  hukum  tidak  membeda-bedakan  jenis  kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Semakin banyaknya tuntutan kaum feminis terhadap kaum  maskulin  mempengaruhi  pula  terhadap  sistem  hukum  yang  berlaku  dalam masyarakat.  Arti  keadilanpun  mengalami  perubahan  yang  sangat  berarti,  yang  dahulu laki-laki merupakan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap setiap permasalahan dalam rumah tangga, tetapi sekarang telah mengalami perubahan yang berarti. Kini laki- laki tidak satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga (Bachtiar et al., 2019).
Sehingga tuntutan akan keadilan pun berubah pula, yang dahulu di zaman jahiliah wanita bukanlah sebagai ahli waris karena dahulu sistem kekeluargaan menganut sistem patrilinial dimana semua harta adalah milik suami atau laki-laki. Karena masyarakat pada zaman jahiliah berpendapat bahwa hanya laki-lakilah yang dapat mengumpulkan harta, maka semua harta menjadi hak laki-laki saja. Dengan diturunkanya Islam maka wanita mempunyai hak yang sama kuat di dalam hak untuk mendapatkan harta warisan, yaitu sejak diturunkanya surat an-Nisa ayat 7, yang artinya: laki-laki berhak memperoleh harta
dari peninggalan ibu bapaknya dan wanita pun berhak memperoleh bagian dari harta peniggalan ibu, bapaknya dan kerabatnya.
Pergeseran  peran  laki-laki  dan  perempuan  inilah  yang  menjadi  isu  gender  di masyarakat.  Tuntutan  kaum  perempuan  terhadap  hak-haknya  sesuai  peran  perempuan dalam  keluarga,  sehingga  hukum  waris  Islam  pun  harus  dapat  pula  mengakomodir kebutuhan  masyarakat  terhadap  hukum  yang  dapat  memberikan  keadilan  terhadap perempuan di masa sekarang ini. Dimana terjadi perbedaan perhitungan pembagian dalam hukum waris Islam. Dimana laki-laki mendapat bagian yang lebih banyak dari Perempuan (Bachtiar et al., 2019).

## METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normative,  artinya  pendekatan  berbasis  pada  teori-teori  dan  konsep  hukum  Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mempelajari masalah waris laki-laki  dan  perempuan  menurut  hukum  Islam  yang  dianalisis  dengan  menggunakan konsep  keadilan  dan  kesetaraan  gender.  Sedangkan  jenis  penelitian  ini  merupakan penelitian  pustaka  (library  research),  yaitu  dengan  mengumpulkan  referensi-referensi yang berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan gender, kajian hukum  Islam Indonesia. Baik itu dalam bentuk buku, jurnal, kitab, maupun peraturan perundang-undangan. Dalam menganalisis  data  dan  materi  yang  disajikan  peneliti  menggunakan  analisa  kualitatif, peneliti  berusaha  menganalisa  hukum  waris  Islam  dengan  menggunakan  konsep kesetaraan dan keadilan gender.

## PEMBAHASAN
1. Warisan dalam Persfektif Islam
Pengertian  hukum  waris  (kewarisan)  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan ( tirkah ) dari al-muwarist (orang yang mewariskan)  kepada  ahli  waris  ( al-waarits )  dengan  menetapkan  siapa  ahli  waris dan berapa hak (bagian) nya (Basri, 2020).
Hukum  waris  Islam  adalah  aturan  yang  mengatur  pengalihan  harta  dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa  yang  menjadi  ahli  waris,  porsi  bagian  masing-masing  ahli  waris, menentukan bagian harta peninggalan dan harta warisan yang diberikan kepada ahli waris (Haniru, 2014).
Ilmu waris dalam kitab fikih dikenal dengan ilmu Faraidh. Secar bahasa, kata ini  adalah  jamak  dari  kata  faridhoh  dari  kata  fardh,  yang  artinya  ketentuan. Pengertian ini selaras dengan firman Allah yang berbunyi fanishfu maa faradhtum (separuh dari yang kamu tentukan). Menuru istilah syariat, fardh diartikan sebagai bagian (hak) yang telah ditentukan bagi ahli waris (Basri, nd).
Dalam  hukum  Islam  waris  adalah  proses  pemindahan  harta  peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik berupa benda berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa hukum waris Islam baru terjadi  setelah  pewaris  meninggal  dunia.  Waris  dalam  istilah  fikih  adalah berpindahnya hak miik dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syara‘ (Ismail et al., 2020).
Adapun yang menjadi sebab seseorang mendapatkan harta warisan diantaranya (Ismail et al., 2020):
1. Kekerabatan atau Hubungan Nasab Hubungan nasabah merupakan salah satu sebab mendapatkan harta warisan yaitu  kekerabatan  adalah  hubungan  darah  yang  mengikat  para  waris  dengan muwaris,  kekerbatan  ini  disebut  dengan  kekerabatanyang  hakiki.  Wahbah Zuhaili  menjelaskan  bahwa  hubungan  kekerabatan  yaitu  sebagian  kerabat berhak mendapatkan warisan dari kerabat lainnya yang telah meninggal dunia, baik mendapat warisan dengan bagian yang telah ditentukan maupun mendapat sisa atau disebut dengan ashabah. Dalam hal ini seperti kedua orang tua, anak, cucu, saudara, dan paman serta bibik, atau secara singkatnya kedua orang tua, anak,  dan  orang  yang  bernasab  dengan  mereka.  Dengan  demikian,  hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang telah ditentukan pada saat ada kelahiran.
2. Hubungan Pernikahan
Pernikahan yang sah menurut syariat merupakan suatu ikatan yang sentosa untuk mempertemukan antara seorang laki-laki dan perempuan, selama ikatan pernikahan  tersebut  maih  abadi.  Hubungan  pernikahan  pada  hakikatnya  salah seorang  dari  suami  atau  istri  meninggal,  maka  salah  seorang  suami  atai  istri menerima  warisan  dari  yang  lain,  walaupun  belum  terjadi  percampuran.  Dan warisan  dengan  jalan  pernikahan,  hanyalah  dengan  jalan fadlu (saham  tetap) saja.
3. Al-Wala‘ (Pemerdekaan) Muhammad  Jawad  Mughniyah  berpendapat  bahwa  wala‘  yaitu  suatu hubungan  antara  dua  orang  yang  menjadikan  keduanya  seakan  sudah  sedarah daging seperti hubungan nasab. Orang yang telah membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Allah SWT  menganugrahkan  kepadanya  hak  mewarisi  terhadap  budak  yang dibebaskan, apabila budak tersebut tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya  kekerabatan  atau  adanya  tali  pernikahan.  Dengan  dimerdekakannya seorang  budak,  maka  ia  mendapatkan  kesenangan  kembali  yang  bersifat kemanusiannya, dan berakhirnya masa perbudakan. Keberadaan budak tidak ada lagi di muka bumi, sehingga keberadaan wala‘ sebagai penyebab mendapatkan kewarisan juga tidak ada lagi.
Adapun  yang  menjadi  penghalang  dalam  kewarisan  adalah  sebagai  berikut (Ismail et al., 2020):
1. Perbudakan
Perbudakan  merupakan  penghalang  untuk  dapat  mewarisi  berdasarkan adanya  petunjuk  umum  yang  menyatakan  budak  tidak  memiliki  kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.28 perbudakan menjadi penghalang dalam mewarisi  bukanlah  karena  kedudukan  kemanusiannya,  tetapi  karena  semata- mata  kedudukan  ia  sebagai  budak.  Para  ulama  sepakat  bahwa  seorang  budak terhalang  dalam  mendapatkan  warisan  dikarenakan  ia  diangap  tidak  cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Pembunuhan
Pembunuhan yaitu suatu bentuk tindakan pidana kejahatan yang di dalam istilah agama dikenal dengan maksiat, sedangkan hak kewarisan adalah nikmat, maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan
untuk  mendapatkan  nikat  atau  kewaisan.  Dengan  membunuh  muwaris terindikasi untuk mempercepat terjadinya proses kewarisan. Dengan demikian, pembunuhan sebagai penghalang mendapatkan harta warisan merupakan salah satu  cara  untuk  mencegah  seseorang  berbuat  pembunuhan  demi  mendapatkan harta warisan secara cepat.
3. Berlainan Agama
Berlainan  agama  adalah  yang  menjadi  kepercayaan  antara  orang  yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Perbedaan agama yang menghalangi saling  mempusakai  antara  muslim  dan  non  muslim,  merupakan  apabila perbedaan  agama  tersebut  diketahui  di  waktu  wafatnya  yang  meninggalkan pusaka. Orang Islam tidak boleh menerima warisan dari orang kafir dan begitu pula sebaliknya. Hal ini berarti orang Islam tidak berhak menerima harta warisan dari non muslim dan non muslim juga tidak berhak atas harta warisan dari orang muslim.
Kompilasi  Hukum Islam menyebutkan bahwa perbedaan  agama termasuk menjadi penghalang dalam hal perwarisan. Dengan demikian telah diatur dalam pasal 171, yaitu: Ayat (b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal atau yang  dinyatakan  meninggal  berdasarkan  putusan  pengadilan  beragama  Islam, meinggalkan ahli waris dan harta peninggalan.Ayat (c) Ahli waris adalah orang yang  pada  saat  meninggal  dunia  memunyai  hubungan  darah  atau  hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
4. Berlainan Negara Ibnu Abidin menjelaskan bahwa berlainan negara jika memiliki tiga kriteria, yaitu; 1) Angkatan perangnya berlainan, 2) Kepala negara berlainanan, 3) Tidak ada  ikatan  kekuasaan  satu  sama  lain.33Berlainan  negara  sebagai  penghalang dalam mewarisi yaitu apabila diantara ahli waris dan muwarisnya berdomisili di dua negara yang berbeda kriterianya.
Hukum  waris  Islam  merupakan  bagian  dari  kaedah  hukum  muamalah  yang mengatur pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan pewarisnya, yang akan dimiliki oleh para ahli waris secara proporsional berdasakan Al-Qur’an dan Hadits Nabi  yang  mengutamakan  prinsip  prinsip  kewarisan  Islam  diantaranya  seperti tersebut dibawah ini:
1) Warisan  adalah  ketetapan  hukum.  Yang  mewariskan  tidak  dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela atas  keputusan  hakim.  Namun  tidak  berarti  bahwa  ahli  waris  dibebani melunasi hutang mayit (pewaris).
2) Warisan  terbatas  dalam  lingkungan  keluarga,  dengan  adanya  hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab/keturunan yang sah. Keluarga yang lebih  dekat  hubungannya  dengan  mayat  (pewaris)  lebih  diutamakan daripada  yang  lebih  jauh,  yang  lebih  kuat  hubungannya  dengan  mayit (pewaris)  lebih  diutamakan  daripada  yang  lebih  lemah.  Misal  ayah  lebih diutamakan dari pada kakek dan saudara kandung lebih diutamkan dari pada saudara seayah.
3) Hukum waris Islam lebih cendrung untuk membagikan harta warisan kpada sebanyak mungkin ahli waris, dengan membagikan bagian tertentu kepada
beberapa  ahli  waris.  Misalnya,  apabila  ahli  waris  terdiri  dari  ayah,  ibu,
suami atau istri dan anak-anak, mereka semua berhak atas harta warisan.
4) Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak atas harta warisan. Anak yang sudah besar, yang masih kecil, yang baru saja lahir, semuanya berhak atas harta  warisan orang tuanya. Namun  perbedaan besar kecilnya bagian diadakan  sejalan  dengan  perbedaan  besar  kecilnya  beban  kewajiban  yang harus ditunaikan dalam  keluarga. Misalanya anak laki laki yang memikul beban  tanggungan  nafkah  keluarga  mempunyai  hak  lebih  besar  dari  pada anak perempuan yang tidak dibebani dibebani tanggungan nafkah keluarga.
5) Hukum waris Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris diselaraskan  dengan  kebutuhannya  dalam  hidup  sehari-hari,  disamping memandang  jauh  dekat  hubungannya  denjgan  mayit  (pewaris).  Bagian tertentu  dari  harta  itu  adalah 2 / 3 ,  ½, 1 / 3 ,  ¼, 1 / 6 , 1 / 8 .  Ketentuan  tersebut termasuk hal yang sifatnya ta’abbudi , yang wajib dilaksanakan karena telah menjadi  ketentuan  Al-Qur’an  surat  An  Nisaa’ayat  13,  adanya  ketentuan bagian  ahli  waris  yang  bersifat ta’abbudi itu  merupakan  salah  satu  ciri hukum waris Islam (Basri, nd).
2. Dasar dan Sumber Hukum Waris Islam Dasar  dan  sumber  utama  dari  hukum  Islam  tentang  waris,  adalah  nash  yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi, di antaranya (Haniru, nd):
Ayat Al-Qur’an, surat An-Nisa (4):
“ Bagi  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta  peninggalan  ibu-bapak  dan kerabatnya,  dan  bagi  wanita  ada  hak  bagian  (pula)  dari  harta  peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan ”.
Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Al-Bukhari dan Muslim: “ Berikanlah Faraidh (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan  selebihnya  berikanlah  untuk  laki-laki  dari  keturunan  laki-laki  yang terdekat ”.
3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam
Yang menyangkut asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum  kewarisan  serta  sunnah  nabi  Muhammad  SAW.  Asas-asas  dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Ismail et al., 2020):
a. Asas Ijbari Kata  “ ijbari ”  secara  etimologis  mengandung  arti  paksaan ( compulsory ),  yaitu  melakukan  sesuatu  diluar  kehendak  sendiri.  Hukum kewarisan  Islam  menjalankan  asas  ijbari  berarti  peralihan  harta  dari seseorang yang telah mati kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan (Sullivan, 2019).
Asas  Ijbari  ini  dapat  dilihat  dari  berbagai  segi  yaitu,  dari  peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dari segi kepada siapa harta itu akan  beralih.  Ketentuan  asas  Ijbari  ini  dapat  dilihat  antara  lain  dalam ketentuan Al-Qur’an, surat An-Nisa ayat 7 yang menyelaskan bahwa: bagi seorang  laki-laki  maupun  perempuan  ada  nasib  dari  harta  peninggalan
orang  tuanya  atau  dari  karib  kerabatnya,  kata  nasib  dalam  ayat  tersebut dalam arti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan si pewaris.
b. Asas Bilateral Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam
adalah  seseorang  menerima  hak  kewarisan  bersumber  dari  kedua  belah pihak  kerabat,  yaitu  dari  garis  keturunan  perempuan  maupun  keturunan laki-laki. Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan Al- Qur’an  surat  An-Nisa  ayat  7,  11,  12  dan  176,  antara  lain  dalam  ayat  7 dikemukakan  bahwa  seorang  laki-laki  berhak  memperoleh  warisan  dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan  dari  kedua  belah  pihak  orang  tuanya.  Asas  bilateral  ini  juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping (yaitu melalui ayah dan ibu).
c. Asas Individual
Pengertian  asas  individual  ini  adalah:  setiap  ahli  waris  (secara individu)  berhak  atas  bagian  yang  didapatkan  tanpa  terikat  kepada  ahli waris  lainya.  Dengan  demikian  bagian  yang  diperoleh  oleh  ahli  waris secara  individu  berhak  mendapatkan  semua  harta  yang  telah  menjadi bagiannya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al-Qur’an surat An-Nisa  ayat  7  yang  mengemukakan  bahwa  bagian  masing-masing  ahli waris ditentukan secara individu.
d. Asas Keadilan Berimbang Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak
dengan  kewajiban  dan  keseimbangan  antara  yang  diperoleh  dengan kebutuhan  dan  kegunaan.  Dengan  perkataan  lain  dapat  dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Dasar hukum asas ini adalah dalam ketentuan Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 179.
e. Kewarisan Akibat Kematian Hukum  waris  Islam  memandang  bahwa  terjadinya  peralihan  harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan.
4. Konsep Keadilan dalam Kewarisan Islam Secara  umum  dalam  konsep  keadilan  dalam  kewrisan  Islam  dibagi  menjadi empat pokok (Nashirun et al., 2022).
a. Adil dalam keseimbangan hal ini artimya adalah adanya keinginan suatu masyarakat  tetap  bertahan  dan  lebih  mapan,  sehingga  masyarakat  harus dalam  keadaan  seimbang  diamana  didalanya  harus  eksis  dengan  kadar semestinya bukan dengan kadar sama antar satu dengan yang lainnya.
b. Adil  dalam  hal  ini  adalah  persamaan  dengan  tidak  memperlihatkan perbedaan apapun. Yaitu dengan memelihara persamaan pada waktu hak miliknya sama rata.
c. Adil  dalam  hal  ini  adalah  memelihara  tentang  hak-hak  perorangan  serta memberikan  hak  kepada  orang  yang  berhak  73  menerima  hartanya. Sebagaiman yang dijelaskan dalam hadis, dari Abu Umamah Rasulullah bersabda  “ Sesungguhnya  Allah  telah  memberikan  hak  kepada  setiap orang yang berhak menerima harta warisan maka tidak ada wasiat bagi ahli  waris ”  keadilan  yang  dimaksud  disini  adalah  keadilan  social  yang
dihormati  di  dalam  hukum  manusia  dan  diperintahkan  kepada  manusia untuk mengakkannya.
d. Adil  dalam  hal  ini  adalah  untuk  memelihara  hak  atas  berlanjutnya keeksistensiannya.
Jadi  arti  dari  keadalilan  dalam  warisan  Islam  tidak  bisa  diukur  dari  tingkat kesetaraan dari ahli warisnya. Tetapi dari  ahli dalam waris  Islam ditentukan dari berapa besar kecilnya yang menjadi beban atau tanggungjawab yang di bebankan kepada  ahli  waris  baik  dalam  keadaaan  yang  umum  maupun  dalam  kehidupan manusia.  Jika  definisi  keadilan  dikaitkan  dengan  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban serta keseimbangan antara apa yang didapatkan dengan kebutuhan atau keseimbangan  antara  beban  dan  tanggungjawab  ahli  waris,  maka  dapat  dilihat bahwa keadilan antara laki-laki dan perempuan akan terwujud. Dapat dilihat bahwa distribusi  pelaksanaan  warisan  dalam  Islam  perbandingan  2:1  tidak  hanya  untuk laki-laki dan perempuan saja, tetapi berlaku juga untuk suami dan istri, ayah dan ibum  saudara  laki-laki  dan  perempuan,  dan  semunya  ini  terdapat  hikmah dibalik dari perbedaan itu (Muthahhari, 1995).
Ada beberapa pendapat para ulama klasik maupun kontemporer tentang konsep keadilan dalam pembagian harta warisan yaitu:
a. Pandangan  Muhammad  Abduh  dan  Rasyid  Ridha,  adalah  ada  hikmah dalam  penentuan  bagian  harta  warisan  laki-laki  tidak  sama  dengan perempuan yaitu satu bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan karena seorang laki-laki selain membutuhkan nafkah untuk dirinya sendiri juga seorang laki-laki untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Disinilah mengapa seorang laki-laki mendapatkan besar dari pada perempuan, kalau sudah  menikah  maka  nafkah  seluruhnya  ditanggung  oleh  suami (Muthahhari, 1995).
b. Pandangan Muhammad Ali Ash Shabuni, seorang ahli ilmu hukum tafsir kontemporer, mengatakan bahwa salah satu hikamah dari pembagian harta warisan laki-laki tidak sama dengan perempuan adalah ayah atau suamilah yang  memenuhi  dan  membiayai  kebutuhan  rumah  tanngga  sehingga tanggaung  jawabnya  lebih  berar  terhadap  istri  dan  anak  anaknya (Muhammad Ali, nd).
c. Pandangan  Muhammad  Mutawalli  Ash-Sya’rawi  terjadinya  perbedaan dalam  pembagian  harta  warisan  antara  laki-laki  dan  perempuan  adalah karena  perbedaan  fungsi  dari  masing-masing.  Seorang  laki-laki mempunyai  tanggungjawab  untuk  melindungi,  menjaga,  merawat perempuan  baik  istri  dan  anaknya.  Menurut  Muhammad  Mutawalli  Ash Sya’rawi arti dari Al-Qowwamah adalah kewajiban untuk laki-laki, serta menunjukan pengorbanan dan perlindungan yang berat dan tidak rinagan bahkan  nayawanya  besar  dari  pada  perempuan,  untuk  mempertaruhkan menlindungi keluarganya (Mutawalli, nd).
5. Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam Ada beberapa istilah yang digunakan di dalam Al-Qur’an terkait dengan status gender  seseorang  dan  istilah  gender  ini  sering  disebut  dengan  Al-Rijal  untuk sebutan  jenis  kelamin  laki-laki  dan  An-Nisa’  untuk  sebutan  jenis  kelamin perempuan  adalah  dua  jenis  yang  menyatakan  status  gender  seseorang.  Kata  Al- Rijal dapat dilihat dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 34
Artinya: “ kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita),  dan  karena  mereka  (laki-laki)  telah  menafkahkan  sebagian  dari  harta mereka…. ( Q.S. An-Nisa’ : 34).
Jadi  yang menjadi  katagori seorang Al-Rojul atau An-Nisa memiliki kriteria tertentu  yang  tidak  hanya  mengacu  kepada  jenis  kelamin  saja,  tetapi  mengacu kepada  situasi  budaya  tertentu  terutama  kepada  yang  memiliki  karakterstik  yang maskulin dan feminis. Karena kata-kata ini menunjukan gambaran kualitas moran budaya seseorang. Dan berbeda kalau menggukan kata Az-Dzakar dan Untsa yang memiliki makna lebih kepada biologis dan keuda kata ini sering digunakan untuk jenis selain dari ras manusia (Nasaruddin, 2001).
Dalam Al-Qur’an system yang digunakan adalah system social bilateral, jadi untuk pembagian harta warisan juga bersifat bilateral, sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 11 yaitu semua anak laki-laki maupun anak perempuan itu  tetap  menjadi  ahli  waris  dari  kedua  orangtuanya  baik  ayah  maupun  ibunya. Kemudian  dala  surah  An-Nisa  ayat  12  dan  176  menetapkan  bahwa  bersaudara sebagai ahli waris baik laki-laki maupun Perempuan (Hazairin, 1982).
Dalam  perbandingan  nilai  dua  banding  satu  bukan  berarti  ayat  tersebut  ada penindasan  sikap  ketidakadilan  terhdaap  wanita  dalam  masalah  pembagian  harta warisan. Justru ayat Al-Qur’an menjelaskan bahwa anak perempuan juga memiliki hak  yang  sama  dengan  laki-laki  dalam  menerima  harta  warisan.  Karena  di  masa Jahiliyah anak perempuan itu tidak mendapatkan harta warisan sama sekali, maka dalam  hal  ini  untuk  menyamakan  antara  anak  laki-laki  dan  perempuan  tidak memungkinkan  baik  dari  segi  ilmu  maupun  dadi  segi  agama.  Dan  memang  ada perbedaan  antara  keduanya,  suka  maupun  tidak  maka  itu  harus  diakui,  bahkan dengan menyamakannya maka akan menciptakan manusia yang baru, yang bukan laki-laki maupun Perempuan (Shihan, 2002).

## KESIMPULAN
Arti dari keadilan dalam hukum kewarisan Islam tidak bisa diukur dari tingkatan kesetaraan  ahli  warisnya,  namun  dilihat  dari  berapa  besar  beban  atau  tanggungjawab masing-masing.  Dan  Islam  melihat  bahwa  kewajiban  untuk  memberi  nafkah  keluarga adalah  tanggungjawabnya  seorang  laki-laki,  maka  sudah  pantaslah  seorang  laki-laki bagaianya  lebih  besar  dibandingkan  dengan  bagian  perempuan.  Dilihat  dari  kacamata hukum kausalitas maka imbalan dan tanggungjawab tidak memiliki unsur diskriminasi, karena  bagian  yang  sudah  ditentukan  seimbang  sesuai  dengan  peran  dan tanggungjawabnya  masing-masing.  Oleh  sebab  itu  apabila  ada  orang  yang  menerima harta  warisan  lebih  besar  berarti  ini  merupakan  dari  besarnya  tingkat  dan  peran kewajibanya  terhadap  keluarganya.  Dan  dua  banding  satu  bukanlah  bentuk  dari penindasan serta ketidakadilan kepada kaum perempuan dalam pembagian harta warisan, justru  dalam  Al-Qur’an  menjelaskan  bahwa  perempuan  juga  memiliki  hak  yang  sama berkaitan  dengan  pembagian  harta  warisan,  artinya  mereka  sama-sama  mendapatkan harta warisan dan tidak ada istilah gender dam Islam antara laki-laki maupun perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asy-Sya’rawi,  Muhamad  Mutawalli,  Al-Fatawa  Kullu  ma  Yahumm  al-Muslim  fi- Hayatihi wa Yaumih wa-Ghaddihi (Beirut-Lubnan: Dar al Qalam).
Bachtiar,  Maryati,  (2019),  Hukum  Waris  Islam  Dipandang  Dari  Perspektif  Hukum Berkeadilan Gender, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1.
Basri,  Saifullah,  (2020),  Hukum  Waris  Islam  (Fara’id)  dan  Penerapannya  Dalam Masyarakat  Islam,  Dosen  Fakultas  Hukum,  Universitas  Muhammadiyah Palembang, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol. 1 No. 2.
Haniru,  Rahmat,  (2014),  Hukum  Waris  Di  Indonesia  Perspektif  Hukum  Islam  Dan Hukum Adat, Universitas Muhammadiyah Buton, AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 4, No.2.
Hazairin,  (1982),  Hukum  Kewarisan  Bilateral  Menurut  Qur’an  dan  Hadith  (Jakarta: Tintamas Indonesia).
Ismail, Habib, Hermanto Agus, dan Muslimin, Ahmad, (2020), Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender, Institut Agama Islam Ma‘arif  NU  (IAIM  NU)  Metro  Lampung  Universitas  Islam  Negeri  Raden  Intan Lampung, At-Tahdzib : Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah, Vol. 8, No. 1.
Kusmayanti,  Hazar,  dan  Krisnayanti,  Lisa,  (2019),  Hak  dan  Kedudukan  Cucu  Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam  dan  Kompilasi  Hukum  Islam,  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran, Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA, Vol. 19, No. 1.
Leleang, Andi Tenri, dan Zubair, Asni, (2019), Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris  Islam,  Mahasiswa  dan  Dosen  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Islam  Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Jurnal of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 2.
Muamar, Afif, (2017). Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur), Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Mahkamah, Vol. 2, No. 2.
Muthahhari, (1995), Murtadha, Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam (Bandung: Mizan).
Nashirun, Kurniati, Marilang, (2022), Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender Tentang Pembagian  Harta  Waris  Dalam  Persfektif  Hukum  Islam,  Institut  Agama  Islam Sultan  Muhammad  Syafiuddin  Sambas  dan  Universitas  Islam  Negeri  Alauddin Makassar, Madani Legal Review, Vol. 6, No. 1.
Nova,  Lena,  (2021),  Hukum  Waris  Adat  di  Minangkabau  Ditinjau  Dari  Kompilasi Hukum  Islam  dan  Hukum  Perdata,  Universitas  Pamulang,  Jurnal  Mahasiswa Humanis, Vol. 1, No. 1.
Permana, Sugiri, (2018), Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung, Asy-Syari‘ah, Vol. 20 No. 2.
Puspita, Shintiya Dwi, dan Fadhly Fabian, Legitieme Portie Dalam Hukum Waris Islam di Indonesia.
Shihab, M. Quraish, (2002), Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Jakarta: Lentera Hati), Vol. I.
Sullivan,  Johan,  (2019),  Kajian  Hukum  Sebab-Sebab  Mendapat  dan  Tidak  Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam, Lex Privatum, Vol. 7, No. 3.
Umar, Nasaruddin, (2001), Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an (Jakarta:
Paramadin).

## Copyright Holder:
Mahmud Ikhwanudin (2023)

## First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: