## JURNAL RISET MAHASISWA AKUNTANSI
http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma JRMA , Volume 5, No, 2 September 2017

## PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
Rikhardus Kodhi Sada e-mail: Rikharduskodhi@gmail.com

## Anwar Made
Eris Dianawati
(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kanjuruhan Malang)

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  Penerapan  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Nagekeo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan mengunakan data primer yaitu  melalui penyebaran  kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah bagian pengelolaan keuangan  dari  35  SKPD  Kabupaten  Nagekeo.  Variabel  dalam  penelitian  ini  adalah  Sistem Pengendalian  Intern  pemerintah  sebagai  variabel  independen  dan  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  sebagai  variabel  dependen.  Analisis  data  mengunakan  metode  statistik  regresi berganda.  Hasil  uji  hipotesis  menunjukan  bahwa  penerapan  sistem  pengendalian  intern pemerintah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo.
Kata    Kunci: Kualitas    Laporan    Keuangan    Pemerintah    Daerah,    Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  the  Implementation  of  the  Government Internal Control System on the Quality of the Financial Statements of the Regional Government of  The  Nagekeo  Regency.  This  research  uses  a  quantitative  approach,  using  primary  data through  questionnaires.  Respondents  in  this  study  are  part  of  the  financial  management  of  35 SKPD  Nagekeo  Regency.  The  variables  are  the  Government  Internal  Control  System  as  an independent  variable  and  the  Quality  of  Government  Financial  Statements  as  the  dependent variable.  Data  analysis  uses  multiple  regression  statistical  methods.  Hypothesis  test  results indicate  that  the  application  of  the  government's  internal  control  system  has  a  positive  and significant effect on the quality of the financial statements of the Nagekeo Regency government. Keywords:      Quality  of  the  Financial  Statements  of  the  Regional  Government , Government Internal Control System .

## PENDAHULUAN
Tantangan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  daerah  dalam  rangka  memenuhi  kewajibannnya memberikan  pertanggungjawaban  publik  adalah  menyediakan  informasi  mengenai  kinerja pemerintah daerah kepada para pemangku kepentingannya ( stakeholder ). Pemangku kepentingan
Rikhardus Kodhi Sada , Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo
yang  utama  adalah  masyarakat  dan  dewan  legislatif  daerah  (DPRD).  Sebagai  perwujudan akuntabilitas,  pemerintah  daerah  diwajibkan  untuk  menyusun  laporan  keuangan.  Laporan keuangan  adalah  bentuk  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  negara/daerah  selama suatu periode. Hal ini diatur dalam undang-undang Nomor 17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  dan  undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah.  Upaya  yang  nyata  untuk  mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  pemerintah,  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  adalah dengan  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  berupa  laporan  keuangan.  Ada  banyak pihak  yang  mengandalkan  informasi  keuangan  yang  disajikan  dan  dipublikasikan  oleh pemerintah  daerah  dengan  kegunaan  berbeda-beda,  sehingga  laporan  yang  disajikan  tersebut harus berkualitas. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika laporan keuangan yang disajikan tersebut  memenuhi  syarat  normatif  yaitu  relevan,  andal,  dapat  dibandingkan  dan  dapat dipahami.
Pengguna  laporan  keuangan  berasal  dari  berbagai  pihak  dengan  berkepentingan    yang berbeda-beda.    Penguna  laporan    keuangan    pemerintahan  antara  lain  (PP  71  Tahun  2010): masyarakat,  wakil  rakyat,  lembaga  pengawas,  lembaga  pemeriksa,  pihak  yang  memberi  atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah. Dalam PP No. 71 Tahun 2010  diungkapkan  bahwa,  karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  adalah  ukuran-  ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif yang merupakan prasyarat normatif antara lain: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, (4) dapat dipahami.
Untuk  dapat  memenuhi  karakteristik  kualitatif  tersebut,  maka  pengelolaan  keuangan  di pemerintah daerah tidak terlepas dari peran pegawai yang mengelola dan melakukan pelaporan keuangan. Selain itu, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai metode untuk dapat mengawasi  dan  memberi  keyakinan  tercapainya  tujuan  suatu  organisasi  menjadi  penting, sehingga hal-hal yang telah direncanakan dapat terlaksana.
Sistem Pengendalian Intern (SPIP) yang memadai juga sangat diperlukan. Berdasarkan PP No.  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses  yang integral pada  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  yang  memadai  atas tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  laporan keuangan,  pengamatan  asset  Negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan. Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  adalah  Sistem  Pengendalian  Intern  yang diselengarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari beberapa unsur, diantaranya (PP 60 Tahun 2008): (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian resiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi  dan  komunikasi,  (5)  pemantauan  pengendalian  intern.  Dalam  PP  60  Tahun  2008, seluruh  proses  kegiatan  audit,  review,  evaluasi,  pemantauan  dan  kegiatan  pengawasan  lain terhadap  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  organisasi  dalam  rangka  memberikan  keyakinan yang  memadai  bahwa  kegiatan  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  tolak  ukur  yang  telah dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien  dalam  mewujudkan  tata  kepemerintahan  yang  baik disebut  dengan  pengawasan  intern.  Pengawasan  dalam  Sistem  Pengendalian  Intern  diarahkan diantara  lain  untuk  mendapatkan  keyakinan  yang  wajar  terhadap  efektivitas  organisasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan.

## KAJIAN PUSTAKA

## Sistem Pengendalian Intern (SPI)
Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2008  Sistem  Pengendalian Intern  adalah  proses yang  integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara    terus    menerus    oleh
Rikhardus Kodhi Sada , Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo
pimpinan    dan    seluruh    pegawai    untuk    memberikan  keyakinan  memadai  atas  tercapainya tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  laporan  keuangan, Pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Unsur-unsur sistem  Pengendalian  Intern  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2008  tentang  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  yang  dikutip  oleh  Darise  (2009:  302)  meliputi  lingkungan pengendalian  ( control  environment ),  penilaian  resiko  ( risk  assessment ),  informasi  dan  komunikasi ( information  and  communication ),  aktivitas  pengendalian  ( control  activities ),  dan  pemantauan ( monitoring ).

## Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik, apabila informasi  yang disajikan dalam laporan  keuangan  tersebut  dapat  dipahami,  dan  memenuhi  kebutuhan  pemakaianya  dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan  tersebut  dapat  dibandingkan  dengan  periode-periode sebelumnya.  Namun  demikian,  perlu  disadari  bahwa  laporan  keuangan  tidak  menyediakan semua informasi  yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara  umum,  laporan  keuangan menggambarkan  pengaruh dari  kejadian masa  lalu,  dan  tidak diwajibkan  untuk  menyediakan  informasi  non  keuangan  (Yosefrinaldi,  2013).  Mahmudi  (2010) mengatakan, memang laporan keuangan bukan merupakan satu-satunya informasi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
Menurut  Harahap  (2002:67)  tujuan  laporan  keuangan  adalah  menyediakan  informasi yang menyangkut posisi  keuangan,  kinerja serta perubahaan posisi keuangan suatu perusahaan yang  bermanfaat  bagi  sejumlah  besar  pemakai  dalam  mengambil  keputusan  ekonomi.  Hal  ini dapat  dipahami  bahwa  laporan  keuangan  merupakan  hasil  akhir  dari  proses  akuntansi  yang menjadi  sumber  informasi  bagi  para  pemakainya  untuk  proses  pengambilan  keputusan  yang mengambarkan indikator dan kesuksesan dalam mencapai tujuannya.
Karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  berdasarkan  PP  No.  71  tahun  2010  tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam penyampaian  informasi  akuntansi  sehingga  dapat  memenuhi  tujuannya.  Empat  karakteristik kualitatif tersebut diantaranya:
1)  Relevan,  laporan  keuangan  dikatakan  relevan  apabila  informasi  yang  termuat  didalamnya dapat  mempengaruhi  keputusan  pengguna  dengan    membantu    mereka  mengevaluasi peristiwa    masa  lalu    dan  masa  kini,  memprediksi  masa  depan,  serta  mengoreksi  hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Relevan memeliki unsur-unsur sebagai berikut:
a.   Manfaatan umpan balik ( feedback value )
Informasi    memungkinkan   pengguna    untuk    menegaskan    atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.
b.   Memiliki manfaat prediktif ( predictive value )
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan dating berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
c.   Tepat waktu
Informasi  disajikan  tepat  waktu  sehingga  dapat  berpengaruh  dan  berguna  dalam pengambilan keputusan.
d.   Lengkap
Informasi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semuainformasi akuntansi  yang  dapat  mempengaruhi  pengambilan  keputusan  dengan  memperhatikan kendala yang ada.
2)  Andal,  informasi  dalam  laporan  keuangan  bebas  dari  pengertian  yang  menyesatkan  dan kesalahan  material,  menyajikan  setiap  fakta  sacara  jujur,  serta  dapat  diverifikasi.  Informasi
Rikhardus Kodhi Sada , Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo
yang andal memenuhi karakteristik berikut: a.  Penyajian Jujur
Informasi  menggambarkan  dengan  jujur  transaksi  serta  peristiwa  lainnya  yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. b.  Dapat Diverifikasi ( verifiability )
Informasi    yang  disajikan  harus  dapat  diuji,  dan  jika  dilakukan pengujian lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, maka hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang jauh berbeda.
c.  Netralitas
Informasi  diarahkan  pada  kebutuhan  umum  dan  tidak  berpihak  pada  kebutuhan  pihak tertentu.
3)   Dapat Dibandingkan
Informasi  laporan  keuangan  akan  lebih  berguna  jika  dapat  dibandingkan  dengan  laporan keuanganperiode  sebelumnya  atau  laporan  keuangan  pada  entitas  lain  pada  umumnya. Perbandingan  dapat  dilakukan  secara  internal  dan  eksternal.  Perbandingan  secara  internal dapat dilakukan bila entitas menerapkan  kebijakan akuntasi yang sama dari tahun ketahun. Perbandingan  eksternal  dapat  dilakukan  bila  entitas  yang  diperbandingkan  menerapkan kebijakan akuntasi yang sama.
4)   Dapat Dipahami
Informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  dapat  dipahami  oleh  pengguna  dan dinyatakan  dalam  bentuk  serta  istilah  yang  disesuaikan  dengan  batas  pemahaman  para pengguna.

## Penelitian Terdahulu
Beberapa    penelitian    terdahulu    yang    berkaitan    dengan    Penerapan    Sistem  Pengendalian Intern    terhadap    Kualitas    Laporan    Keuangan    Pemerintah    Daerah  diantaranya  dikutip  dari beberapa  sumber  diantaranya  yaitu  Penelitian  Suhaili  (2012)  dengan  unit  analisis  individual, objek  penelitian  dilingkungan  pemerintah  SKPD  Kota  Subulussalam,  dengan  variabel independen  (penerapan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  dan  peran  auditor  internal pemerintah) dan variabel dependen (pengelolaan keuangan daerah). Jumlah penerapan SAP dan SPIP  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan  SKPD  dimana  kedua  variabel  tersebut berpengaruh  secara  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Tuti  Herawati,  meneliti  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan   (survei   pada   organisasi   perangkat   daerah   pemda   cianjur).   Hasil penelitiannya menyatakan  bahwa  Sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wati,  Herawati  dan  Sinarwati  (2014)  menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas  laporan  keuangan  daerah.  Hal  ini  berarti  semakin  baik  penerapan  standar  akuntansi pemerintahan, maka akan terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.
Hasil  penelitian  Syamsuar  (2013)  menunjukkan  bahwa  dengan  diterapkannya  sistem pengendalian  intern  dapat  meningkatkan  keandalan  laporan  keuangan  yang  merupakan  salah satu  prasyarat  normatif  yang  diperlukan  agar  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  dapat memenuhi  kualitas  yang  dikehendaki.  Hasil  penelitian  Nurmaziah  (2013)  juga  mendapatkan hasil yang sama bahwa penerapan SPI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
Rikhardus Kodhi Sada , Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo

## Kerangka Pemikiran
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Perumusan Hipotesis
Penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  dan  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah
Pengendalian  intern  adalah  suatu  tindakan  pimpinan  dan  jajarannya  untuk  memberikan jaminan  yang  memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan efisien,  andal,  pengamanan  asset,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan (Mahmudi,  2010).  Masih  ditemukan  penyimpangan  dalam  pemeriksaan  laporan  keuangan menunjukan  bahwa  laporan  keuangan  pemerintah  belum  memenuhi  karakteristik  yaitu keterandalan.  Pengendalian intern  yaitu cara  yang dapat memberikan arah serta memiliki peran dalam  pencegahan  kecurangan  atau fraud. Menurut  Ariesta  (2013),  hasil  evaluasi    pemeriksaan oleh    Badan    Pemeriksa  Keuangan    (BPK)    menunjukan  bahwa  masih  terdapat  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  yang  memperoleh  opini  tidak  wajar  dan  memerlukan  perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan laporan keuangan.
Menurut  Yudianta  dan  Erawati  (2012)  pengendalian  intern  akuntansi  berpengaruh  positif terhadap kualitas informasi akuntansi. Hal ini didukung dengan penelitian Zuliarti (2012) bahwa pengendalian  intern  akuntansi  berpengaruh  positif  terhadap  keterandalan  pelaporan  keuangan daerah.  Penelitian  Yosefrinaldi  (2013)  menemukan  hasil  bahwa,  sistem  pengendalian  intern pemerintah  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:
H₁  :    Sistem    Pengendalian    Intern    Pemerintah    berpengaruh    positif    terhadap  Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  kuantitatif.  Metode  penelitian kuantitatif  merupakan  metode  penelitian  yang  berdasarkan  pada  filsafat,  digunakan  untuk meneliti  pada  populasi  atau  sampel  tertentu,  pengumpulan  data  menggunakan  instumen penelitian,  analisis data bersifat  kuantitatif  atau  statistik, dengan tujuan menguji hipotesis  yang telah ditetapkan (Sugiono, 2010).
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  yang  merupakan  data yang  diperoleh  dari  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Kabupaten  Nagekeo  yang  menjadi tempat  penelitian.  Data  yang  digunakan  adalah  data  primer.  Dimana  data  primer  merupakan sumber  data  penelitian  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  sumber  asli  (tidak  melalui  media perantara).  Indriantoro  &  Supomo  (2002).  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah dengan  mendatangi  secara  langsung  kantor  SKPD  Kabupaten  Nagekeo  dan  memberikan kuesioner  yang  berisi  pertanyaan  terstruktur  yang  ditujukan  kepada  responden,  yaitu  PPTK, PPK,  Bendahara  Penerimaan  dan  Bendahara  Pengeluran.  Dalam  pengumpulan  data,  peneliti menunggu  responden  menjawab  semua  kuesioner  yang  telah  disediakan  sebelumnya.  Untuk dapat  menyelesaikan  penyebaran  kuesioner  tersebut,  peneliti  memperkirakan  waktu  selama  2 minggu.
Dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  variabel  bebas  yaitu  sistem  pengendalian  intern  (X)  dan variabel terkait yaitu kualitas laporan keuangan (Y). Peneliti menggunakan metode analisis data sebagai berikut: uji kualitas data, uji asumsi dasar, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

## Metode Analisis Data Uji Analisis Data a.  Uji validitas
Uji  validitas  digunakan  untuk  mengukur  sah  atau  valid  tidaknya  suatu  kuesioner.  Suatu kuesioner  dikatakan  valid  jika  pertanyaan  pada  kuesioner  mampu  untuk  mengungkapkan sesuatu  yang  diukur  oleh  kuesioner  tersebut.  Teknik  yang  digunakan  untuk  melakukan  uji validitas  adalah  dengan  menggunakan  koefisien  korelasi Pearson  correlation. Data  dilatakan valid  apabila  korelasi  antar  skor  masing-  masing  butir  pertanyaan  dengan  total  skor setiap konstruknya  signifikan  pada  level  0,05  maka  pertanyaan  tersebut  dikatakan  valid  (Ghozali 2011).

## b.  Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  dimaksud  untuk  mengukur  suatu  kuesioner  yang  merupakan  indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban sesorang terhadap pertanyaan adalah kosisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas diukur dengan uji statistik cronbach’s  alpha (a),  yaitu  suatu  variabel  dikatakan  reliable  jika  memberikan  nilai cronbach’s alpha > 0,70 (nunnally,1994 dalam Ghozali, 2011).

## Uji Asumsi Dasar Uji Normalitas Data
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi,  variabel  pengganggu atau  residual  memiliki  distribusi  normal  (Ghozali, 2011). Uji normalitas yang digunakan yaitu kolmograv-smrinov dengan mengunakan taraf signifikan 0,05. Dasar penarikan kesimpulan adalah data dikatakan  berdistribusi  normal  apabila  ρ- kolmograv-smrinov  test  >  0,05 (Ghozali, 2011).

## Uji Asumsi Klasik a.  Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  ditemukan adanya  kolerasi  antara  variabel  bebas  (independen).  model  regresi  yang  baik  seharusnya tidak  terjadi  kolerasi  diantara  variabel  independen.  Uji  multikolinearitas  dapat  dilihat  dari besarnya nilai VIF ( variance inflation factors ) dan nilai toleransi. Jika nilai toleransi >  0,10 atau sama  dengan  nilai  VIF  <  10,  artinya  tidak  ada  korelasi  antara  variabel  atau  tidak  terjadi multikolinearitas antar variabel bebas (Ghozali, 2011).
b.  Uji Heteroskedastisitas
Uji  Heteroskedastisitas  ini  memiliki  tujuan  untuk  menguji  apakah dalam  model  terjadi  kesamaan  varian  dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang lain atau  untuk melihat penyebaran  data. Jika varian dari residual satu ke pengamatan yang lain  tetap,  maka  disebut  homokedastisitas  dan  jika  berbeda  disebut  Heteroskedastisitas. Model regresi  yang baik adalah tidak terdapat Heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan dengan metode  Glejser  yang  mengusulkan  untuk  meregres  nilai  absolut  residual  terhadap  variabel independen  (Gujarati, 2003  dalam Ghozali, 2011) dengan persamaan regresi: |Ut| = α + ßXt + vt

## Analisis Data
Analisis data  yang digunakan untuk menguji hipotesis  yang dirumuskan adalah analisis regresi linear  berganda  dengan  bantuan Software  SPSS  16.0 .  Analisis  regresi  berganda  menunjukan pengaruh hubungan antara dua variabel  yaitu variabel independen terhadap variabel dependen
dengan persamaan sebagai berikut:
Y= α + βX Keterangan: Y: Variabel terkait (Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) X: Variabel bebas (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) α : Konstanta β: koefisien regresi (nilai peningkatan maupun penurunan)

## Pengujian Hipotesis
Uji statistik t ( t - test)
Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji regresi secara parsial (uji t).
Uji  statistik  t  pada  dasarnya  untuk  mengetahui  pengaruh  satu  variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara signifikan. Jika probabilitas sig < 0,05 maka variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2011).
Hasil Penelitian Dan Pembahasaan Hasil Uji Validitas Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Nama Variabel Pearson Correlation (Validitas) Sig.(2-Tailed) Keterangan Kualitas    laporan    keuangan pemerintah daerah (Y) 0,347**- 0,877** 0,005- 0,000 Valid Sistem   pengendalian   intern (X) 0,453**- 0,830** 0,000- 0,000 Valid

## Sumber: Data primer yang diolah, 2018
Hasil  uji  validitas  diatas  menunjukan Pearson  Correlation untuk  setiap  variabel  yaitu  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah  dan  sistem pengendalian  intern  signifikan pada tingkat signifikan 0,05 atau 0,01. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner tersebut mampu untuk mengukur variabel yang diharapkan.

## Hasil Uji Reliabilitas
Tabel 4.8 Hasil Pengujian Reliabilitas Nama Variabel Cronbach’s Alpha (α) Keterangan Kualitas   laporan   keuangan   pemerintah daerah (Y) 0,840 Reliabel Sistem  pengendalian   intern   pemerintah (X) 0,896 Reliabel

## Sumber: Data primer yang diolah, 2018
Berdasarkan  hasil  pengujian  reliabilitas  pada  tabel  diatas,  hasil  perhitungan  menunjukan bahwa  nilai Cronbach’s  Alpha (α)  untuk  setiap  variabel  adalah  lebih  besar  dari  0,07.  Dengan demikian, disimpulkan bahwa pertanyaan untuk masing- masing variabel dikatakan reliabel.
Nama Variabel Kolmograv Smirnov Asymp. Sig. (2-Tailed) Keterangan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) 1.172 0,128 Normal Sistem pengendalian intern pemerintah (X) 0,852 0,462 Normal
Nama Variabel Sig. Keterangan Sistem pengendalian intern pemerintah (X) 0,577 Tidak terjadi Heteroskedastisitas Hasil Uji Asumsi Dasar
a.   Hasil Uji Normalitas
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Normalitas
Sumber: Data primer yang diolah, 2018
Berdasarkan  hasil  pengujian  normalitas  pada  tabel  diatas,  dilihat  bahwa  masing-masing variabel  memiliki  nilai kolmograv-  smirnov lebih  besar dari  0,05 sehingga  variabel penelitian  ini berdistribusi normal.
b.    Hasil Uji Asumsi Klasik a.  Hasil Uji Multikolinearitas Tabel 4.10 Nama Variabel Tolerance VIF Keterangan Sistem Pengendalian Intern 1000 1000 Tidak terjadi multikolinearitas
Sumber: Data primer yang diolah, 2018
Berdasarkan pengolahan data, dapat dilihat hasil perhitungan nilai tolerance dan VIF. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen memiliki nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga tidak terjadi multikolinearitas.

## b.  Hasil Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  digunakan  untuk  melihat  apakah  terjadi  kesamaan varian  dalam  model  dari  residual  satu  pengamatan  dari  pengamatan  lainnya.  Uji heteroskedastisitas  digunakan  dalam  metode Glejser. Model  regresi  dikatakan  bebas  dari heteroskedastisitas apabila probabilitas signifikansi variabel independen diatas 0,05.
Tabel 4.11 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

## Sumber: Data primer yang diolah, 2018
Berdasarkan  pengelolaan  data,  dapat  diperoleh  nilai  signifikan  sebesar  0,577.  Jadi  dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi 0,577>0,05, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.
Variabel Koefisien regresi t Statistik Sig. Constant 32.925 11.545 0,000 SPIP 0,440 8.254 0,000 Adjusted R Square 0,516 F Hitung                                68.135
Sig.                                        0,000
Hasil Uji Hipotesis Tabel 4.12 Hasil Pengujian Hipotesis
Sumber: Data primer yang diolah, 2018
Berdasarkan  tabel  4.12  diatas,  dapat  dilihat  F  hitung  sebesar  68,135  dengan  angka signifikansi  0,000.  Karena  nilai  signifikansi  dari  data  analisis  lebih  kecil  dari  0,05  maka  dapat diartikan bahwa model penelitian ini layak atau dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan  tabel  4.12  diketahui  bahwa  nilai  koefisien  determinasi  ( adjusted  R  square ) sebesar 0,516, yang berarti bahwa 51,6% variasi besarnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variasi sistem pengendalian intern.
Dari  hasil  analisis  data,  dilihat  bahwa  nilai  koefisien  dari  variabel  independen  sistem pengendalian  intern  pemerintah  (X)  bernilai  positif  yaitu  0,440  dengan  nilai  sigfinikan  bernilai 0,000  (<  0,05).  Hal  ini  berarti  bahwa  hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian intern  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah” Diterima ”. Dari  hasil  analisis  tersebut  menunjukan  bahwa  sistem  pengendalian  intern  pemerintah berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah Kabupaten Nagekeo.

## Pembahasaan
Pengaruh  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Sistem  pengendalian  intern  pemerintah  (SPIP) dimaksudkan dengan tujuan memberikan  keyakinan yang memadai  agar tercapainya  efektivitas tujuan  penyelenggaraan  pemerintah  negara,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  asset negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  (PP  No.  60  Tahun  2008). Dengan  ini,  maka  penyelenggaraan  keuangan  atas  kegiatan  pemerintahan  dapat  mencapai pengelolaan yang efektif dan efisien.
Dalam  peraturan  pemerintah  (PP)  Nomor  60  tahun  2008  disebutkan  bahwa,  untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efekif, efisien, transparansi, dan akuntabel, menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati atau walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penelenggaraan kegiatan pemerintah tersebut dilaksanakan  dengan berpedoman pada  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP). Sistem  Pengendalian  Intern  meliputi  stuktur  organisasi,  metode  dan  ukuran-  ukuran  yang dikoordinsikan  untuk  menjaga  keyakinan  organisasi,  mengecek  ketelitian  dan  keandalan  data akuntansi, mendorong efisiensi, serta dipatuhinya kebijakan manajemen. Unsur SPIP diantaranya lingkungan pengedalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantaun  pengendalian  intern.  Unsur-unsur  tersebut  dilaksanakan  menjadi  suatu  bagian integral dari kegiatan instansi  pemerintah.  Dalam  unsur  lingkungan  pengendalian,  pimpinan instansi  pemerintah  wajib  menciptakan  dan  memelihara  lingkungan  pengendalian  yang menimbulkan perilaku positif  dan kondusif untuk penerapan sistem
pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya melalui penegakan integritas, nilai etika, dan  komitmen  terhadap  kompetensi,  kepemimpinan  yang  kondusif,  pembentukan  stuktur organisasi  yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang serta tanggungjawab  yang tepat,  perwujudan  peran  aparat  pengawasan  internal  pemerintah  yang  efektif  serta  melalui hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
Unsur  pengendalian  intern  yang  kedua  adalah  penilaian  resiko.  Penilaian  resiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang tepat dan konsisten baik pada  tingkat  instansi  maupun  tingkat  kegiatan.  Setelah  itu  mengidentifikasi  secara  efisien  dan efektif  resiko  yang  dapat  menghambat  pencapaian  tujuan,  baik  yang  bersumber  dari  dalam maupun  dari  luar  instansi.  Pimpinan  instansi    pemerintah    merumuskan    pendekatan manajemen    resiko    dan  kegiatan  pengendalian  resiko  yang  diperlukan  untuk  memperkecil resiko.
Kegiatan  pengendalian  intern  adalah  kebijakan  dan  prosedur  yang  dapat  membantu memastikan  dilaksanakannya  arahan  pimpinan  instansi  pemerintah  untuk  mengurangi  resiko yang  telah  diidentifikasi  selama  proses  penilain  resiko  (PP  60  tahun  2008).  Dalam  instansi pemerintah harus memiliki informasi  yang relevan dan andal baik informasi keuangan maupun nonkeuangan. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan instansi pemerintah  dan lainnya diinstansi pemerintah  yang memerlukannya  dalam bentuk  serta dalam waktu  yang  bersangkutan  melaksanakan  pengendalian  intern  dan  tanggungjawab  operasional. Unsur pengendalian  intern  yang kelima adalah pemantauan.  Pemantauan dilaksanakan melalui pemantauan  berkelanjutan,  evaluasi  terpisah,  dan  tindak  lanjut  rekomendasi  hasil  audit  dan review  lainnya.  Pemantauan  berkelanjutan  dilaksanakan  melalui  kegiatan  pengelolaan  rutin, supervisi,  perbandingan,  rekonsiliasi,  dan  tindakan  lain  yang  terkait  dalam  pelaksanaan  tugas. Evaluasi  terpisah  dilaksanakan  melalui  penilaian  sendiri,  review,  dan  pengujian  efektivitas Sistem Pengendalian Intern yang dapat dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.
Jadi,  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  dapat  disimpulkan  sebagai  suatu  proses yang telah dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang diinginkan pemerintah serta dapat memberikan keyakinan atas tercapainya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indikator untuk  mengukur  variabel  yang  didasarkan  pada  PP  No.  60  Tahun  2008,    yaitu  lingkungan pengendalian,  penilaian  resiko,  kegiatan  pengendalian,  informasi  dan  komunikasi,  serta pemantauan.  Berdasarkan  data  jawaban  responden,  rata-rata  responden  menjawab  kadang- kadang  untuk  setiap  indikator penilaian,  yang  artinya  dari  kelima  unsur pengendalian  tersebut masih belum dilaksanakan secara efektiv. Berdasarkan tabel 4.12 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi  ( adjusted  R  squere )  sebesar  0,516,  yang  berarti  bahwa  nilai  51,6%  variasi  besarnya Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  dapat  dijelaskan  oleh  variasi  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Dari  hasil  analisis  data,  dilihat  bahwa  nilai  koefisien  dari  variabel  independen  Sistem pengendalian Intern Pemerintah (X) bernilai positif yaitu 0,440 dengan nilai signifikansi berniali 0,000  (<  0,05).  Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem pengendalian  intern  pemerintah  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah  kabupaten  Nagekeo.  Semakin  baik  penerapan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Yosefrinaldi  (2013)  yang  menyatakan bahwa  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah.  Berdasarkan  berita  BPK  RI  atas  laporan  keuangan  pemerintah daerah  (LKPD)  Kabupaten  Nagekeo  tahun  2017  disebutkan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten Nagekeo  mendapatkan  opini  wajar  dengan  pengecualian  (WDP).  Salah  satu  aspek  yang menyebabkan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Nagekeo  kembali mendapatkan  opini  wajar  dengan  pengecualian  yakni  kelemahan  pengendalian  intern  yang
signifikansi  atas  pemantausahan  dan  penyajian  asset  tetap.  Dari  beberapa  aspek  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  penerapan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  Kabupaten  Nagekeo belum  dijalankan  secara  efektif.  Hal  ini  menjadi peraturan  serius  kepada Pemda  Nagekeo  agar Penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  menjadi  lebih  baik dimasa yang akan datang.

## Kesimpulan
Penelitian  ini bertujuan  untuk mengetahui  sistem  pengendalian  intern, kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah, dan mengetahui  pengaruh penerapan  sistem pengendalian intern terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten Nagekeo. Berdasarkan hasil penelitian, maka  kesimpulan  dari penelitian  ini  adalah  sistem  pengendalian  intern  pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo. Artinya bahwa, semakin baik pelaksanaan unsur SPIP maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

## SARAN
1.   Peneliti   selanjutnya   diharapkan   untuk   bisa   mendapatkan   data   secara keseluruhan dari semua dinas atau instansi yang ada, agar hasil yang diperoleh lebih maksimal.
2.   Untuk  peneliti  selanjutnya  dapat  melengkapi  metode  penelitian  dengan mengunakan daftar pertanyaan dan melakukan wawancara langsung.

## DAFTAR RUJUKAN
Ghozali,  Imam.  (2011). Aplikasi  Analisis  Multivariat  Dengan  Program  SPSS. Badan  Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang.
Mahmudi.  (2010). Analisa  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Edisi  kedua .  UPP  STIM  YPKN.
Yogyakarta
Nurmaziah,  (2013). Pengaruh  Penerapan  Pengendalian  Internal  dan  Kompetensi  PPK-SKPD  terhadap Kualitas  Laporan Keuangan SKPD di  lingkungan Pemerintah Kota Sabang , Tesis . Banda Aceh Universitas Syiah Kuala.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2008. Sistem  pengendalian  intern pemerintah .
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi   Pemerintahan . PP RI
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  tentang StandarAkuntansi Pemerintahan.
,    Peraturan    Pemerintah    Republik    Indonesia    Nomor    71    Tahun    2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
.   2008.   Peraturan    Pemerintah   No.   60   Tahun    2008   tentang   Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah.
Suhaili,  2012 .  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  dan  Peran  Auditor Internal  Pemerintah  terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pada  Kota  Subulussalam,  Tesis . Banda Aceh Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
Syamsuar.  2013. Pengaruh  Pemahaman  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  dan  Penerapan  Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Aceh Besar. Tesis . Banda Aceh. Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
Yosefrinaldi.  2013. Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah Dengan Variabel  Intervening  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  (Studi  Empiris  Pada  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset
Daerah Se-Sumatera Barat) . Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang. Padang.
Yudianta, I Gede Agus & Erawati, Ni Made Adi. 2012. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Pengendalian  Intern  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan. Fakultas Ekonomi. Universitas Udayana. Bali.
Zuliarti.  2012. Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  dan Pengendalian  Intern  Akuntansi  Terhadap  Nilai  Informasi  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  :  Studi  Pada  Pemerintah  Kabupaten  Kudus .  Skripsi.  Universitas  Muria  Kudus. Kudus