Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan
Di Kota Makassar

## Muhammad Irvan Nur Iva
Jurusan Ilmu Administrasi, Universitas Sulawesi Barat, Majene
m.irvan.nuriva@gmail.com

## Abstrak
Implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  adalah  kebijakan  yang  bertujuan  memberikan  jaminan  kesehatan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di  Kota  Makassar.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan melalui    pengamatan,  wawancara  dan  dokumentasi  terhadap  informan  yang  terlibat  langsung  dalam implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional tersebut. Proses analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional merupakan kebijakan dalam bidang kesehatan yang tepat sasaran bagi masyarakat. (2) Implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan

## Abstract
The  Implementation  of  National  Health  Insurance  held  by  the  Healthcare  and  Social  Security  Agency (BPJS) of Health is a policy which aims to provide health insurance to the public. The aims ofthis study is to  understand    and  analyze  the  policy  implementation  of  the  National  Health  Insurance  through  the Social  Security  Organizer  Agency  (BPJS)  of  Health in  Makassar.  This  study  employed  a  qualitative approach.  Data  were  collected  with  observation,  documentation,  and  interviews  of  informantsdirectly involved  in  the  implementation  of  the  National  Health  Insurance  policy.  The  process  of  data  analysis includes  data  collection,  data  reduction,  presentation,  and  conclusion.  The  results  of  the  research indicated that: (1) National Health Insurance Policy is a policy in the health sector  with an appropriate target for the community. (2) Implementation of the National Health Insurance policy through the Social Security Organizer Agency (BPJS) of Health had not completely worked well.
Keywords: Policy Implementation, National Health Insurance, Social Security Organizer Agency (BPJS) of Health

## I. PENDAHULUAN
Kesehatan  adalah  hak  dasar  setiap warga  negara  sebagaimana  tercantum  dalam Undang-Undang  Dasar  1945  dalam  rangka meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Oleh karena  itu  negara bertanggung  jawab  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  setiap  warga negara.  Salah  satunya  dengan  memberikan dan  menjamin  warga  negara  memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Di Indonesia, falsafah dan dasar negara Pancasila  terutama  sila  ke-5  juga  mengakui hak  asasi  warga  atas  kesehatan.  Hak  ini  juga termaktub  Undang-Undang  Dasar  1945  pasal 28  dan  pasal  34,  dan  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  1992  yang kemudian  diganti  dengan  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  tentang  kesehatan yang  menegaskan  bahwa  setiap  orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan dan memperoleh pelayanan
kesehatan yang aman, bermutu dan
terjangkau. Hal ini sejalan dengan konsep Universal  Health  Coverage yang  disepakati oleh  negara-negara  yang  menjadi  anggota World Health Organization pada tahun 2005. Universal  Health  Coverage  adalah  sistem kesehatan dimana setiap masyarakat di dalam populasi  memiliki  akses  yang  adil  terhadap pelayanan  kesehatan  yang  bersifat  holistik meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif,  dan  rehabilitatif  yang  bermutu  dan dibutuhkan  dengan  biaya  yang  terjangkau (Yuningsih, 2013).
Pada  umumnya  di  Indonesia,  tingkat kesehatan masyarakat miskin masih tergolong rendah,serta jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin masih rendah.Berdasarkan hasil  Riset  Kesehatan  Dasar  tahun  2013 (Kemenkes,  2013),  menunjukkan  sebanyak 50,5%  penduduk  Indonesia  belum  memiliki jaminan kesehatan. ASKES/ASABRI dimiliki oleh sekitar 6,0% penduduk, Jamsostek 4,4% penduduk,  asuransi  kesehatan  swasta  dan tunjangan  kesehatan  perusahaan  masing- masing sebesar 1,7% penduduk. Kepemilikan jaminan
kesehatan didominasi oleh Jamkesmas 28,9% dan Jamkesda 9,6%.
Implementasi  kebijakan  adalah  salah satu  bagian  dari  proses  kebijakan  yang merupakan pelaksanaan dari sebuah kebijakan  agar  kebijakan  tersebut  dapat mencapai  tujuan  yang  dikehendaki.  Edward dalam  Nugroho  (2014:673),  menegaskan bahwa  masalah  utama  dari  administrasi publik adalah “lack  of  attention  to implementation”. Edward mengatakan bahwa “without effective implementation the decision  of  policymakers  will  not  be  carried out  successfully” (Ibid).Edward  menyarakan untuk  memperhatikan  empat  isu  pokok  agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu komunikasi  ( communication) ,  sumber  daya ( resource) ,  Disposisi  atau  sikap  ( disposition
or atitudes) dan struktur birokrasi ( buereaucratic structures) . Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia dimulai sejak 1 Januari tahun  2014   yang  dilakukan  secara  bertahap dengan  harapan  dapat  mencapai Universal Health Coverage pada tahun 2019 sebagaimana  diamanatkan  Undang  Undang. Tujuan Jaminan Kesehatan Nasional dijelaskan  dalam  UU  SJSN  (2004)  Pasal  2 yang menyatakan bahwa kebijakan ini  dipilih oleh pemerintah dengan tujuan untuk
meningkatkan  keadilan  sosial  bagi  rakyat Indonesia.  Dengan  demikian  prinsip  keadilan harus dipergunakan dalam kebijakan JKN.
Berdasarkan
hasil penelitian
sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Hajar (2013),yang  bertujuan  untuk  menganalisis implementasi  kebijakan  Jaminan  Kesehatan Daerah  yang  temuan  penelitiannya  adalah kebijakan  tersebut  belum  berjalan  dengan optimal.Hasil penelitian lainnyaoleh Ernawati (2013)  yang  bertujuan  untuk  mengevaluasi pelaksanaan  kebijakan  Jaminan  Kesehatan Daerah menunjukkan bahwa penelitian
mengenai  kebijakan  tersebut  belum  berjalan dengan  sesuai  dengan  regulasi  yang  telah ditetapkan.Kemudian hasil penelitian Darlianti (2014) yang mengevaluasi
pelaksanaan  pelayanan  Jaminan  Kesehatan Nasional  menunjukkan  bahwa  pelayanan kesehatan  pada  Jaminan  Kesehatan  tersebut belum berjalan optimal.
Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional  mulai  di  implementasikan  per tanggal  1  Januari  2014  melalui  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan.    Di  Kota  Makassar  ditemukan beberapa  kendala  atau  masalah  dalam implementasinya.  Pada  aspek  kepesertaan masih  banyak  yang  belum  mendaftarkan  diri sebagai  peserta  BPJS  Kesehatan.Berdasarkan data  BPJS  Kesehatan  Kota  Makassar  jumlah peserta  Penerima  Bantuan  Iuran  (PBI)  dan non PBI  hingga bulan januari  2015  sebanyak 783,893  penduduk  atau  baru  mencapai  47% dari  keseluruhan  jumlah  penduduk  Kota Makassar.
Dalam aspek pendanaan, masih banyak tunggakan  premi  peserta.  Sementara  dari aspek  pelayanan  kesehatan  sistem  rujukan berjenjang  belum  berjalan  dengan  baik berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  001  Tahun  2012  tentang  Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan.
Berdasarkan  fenomena  yang  telah
diuraikan sebelumnya, maka penulis
melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui  dan  menganalisa  implementasi Kebijakan  Jaminan  Kesehatan  Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Makassar.

## II. Kajian Literatur Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  adalah  satu  studi yang  hingga  saat  ini  masih  menarik  untuk dikaji  secara  mendalam.  Studi  kebijakan publik  umumnya  fokus  pada  perumusan kebijakan, impelementasi dan evaluasi kebijakan.  Kebijakan  publik  adalah  suatu otoritas  yang  dimiliki  negara  yang  bertujuan untuk mengatur kehidupan di dalam negara.Thomas  R.  Dye  dalam  Nugroho (2014:126)  mengemukanan  bahwa  kebijakan publik  adalah  “ whatever  govemment  choose to  do  or  no  to  do ”.Kebijakan  publik  adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu. Senada  dengan  Dye, Anderson  dalam Nugroho  (2014:125)  menjelaskan  bahwa “……. a  purposive  course  of  action  followed by an actor or set of actors in dealing with a
problem  or  matter  concern. ”  (serangkaian tindakan  yang  mempunyai  tujuan  tertentu yang  diikuti  dan  dilaksanakan  oleh  seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik  adalah  tindakan  yang  dilakukan pemerintah yang berhubungan dengan kelangsungan hidup negara beserta rakyatnya.

## Implementasi Kebijakan
Implementasi  merupakan  tahap  yang sangat  menentukan  dalam  proses  kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka kebijakan  tidak  akan  berhasil  dilaksanakan. Implementasi  kebijakan  publik  merupakan salah  satu  tahapan  dari  proses  kebijakan publik ( publik policy process ) sekaligus studi yang  sangat  krusial.  Bersifat  krusial  karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak  dipersiapkan  atau  direncanakan  secara baik  dalam  implementasinya,  maka  tujuan kebijakan  tidak  akan  terealisasi  dengan maksimal.
Dengan demikian, kalau menghen-daki tujuan  kebijakan  dapat  dicapai  dengan  baik, maka  bukan  saja  pada  tahap  implementasi yang  harus  dipersiapkan  dan  direncanakan dengan  baik,  tetapi  juga  pada  tahap perumusan  atau  pembuatan  kebijakan  juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan. Peter  de  Leon  dan  Linda  de  Leon dalam nugroho (2014:664-665) menge- mukakan pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dapat
dikelompokkan menjadi tiga generasi.
Generasi  pertama,  memahami  implementasi kebijakan  sebagai  masalah-masalah  yang terjadi  di  antara  kebijakan  dan  eksekusinya. Generasi kedua, mengembangkan pendekatan implementasi  kebijakan  yang  bersifat top- down dan  secara  bersamaan  juga  muncul pendekatan bottom-up .
Generasi  ketiga  dikembangkan  oleh Malcolm  L.  Goggin  (1990)  memperkenalkan pemikiran  bahwa  variabel  perilaku  dari  aktor pelaksana implementasi kebijakan  yang lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.  Pada  saat  yang  sama  muncul
pendekatan  kontijensi  atau  situasional  dalam implementasi kebijakan yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan banyak didukung  oleh  adaptabilitas  implementasi kebijakan tersebut. Terdapat  beberapa  model  yang  dapat
diadopsi dalam mengimplementasikan kebijakan,  seperti  model  yang  diperkenalkan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Nugroho
(2014:666)  yang  dikenal  sebagai  model kerangka analisis implementasi (A Framework  for  Implementation  Analysis) . Model ini menekankan pada pengklasifikasian  proses  implementasi  ke dalam tiga variabel, yaitu variabel independen, variabel intervening dan variabel dependen.  Ketiga  variabel  ini  menjadi  dasar dalam  mengimplementasikan suatu kebijakan sehingga  dapat  mencapai  tujuan  yang diharapkan.
Implementasi  kebijakan  merupakan salah  satu  proses  yang  paling  substansial, seringkali  terdapat  masalah-masalah  yang tidak terprediksi sebelumnya yang menyebabkan  kebijakan  tersebut  mengalami kegagalan  dalam  implementasinya.  Oleh karena itu model-model implementasi kebijakan  yang  berkembang  menjadi  solusi pemecahan masalah dalam mengimple- mentasikan kebijakan.Brian W. Hogwood dan Lewis  A. Gunn  dalam  Nugroho  (2014  : 668-
670), mengemukakan
bahwa untuk
mengimplementasikan kebijakan secara sempurna  maka  diperlukan  10  (sepuluh)
persyaratan tertentu. Syarat  pertama, jaminan bahwa  kondisi  eksternal  yang  dihadapi  oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan
menimbulkan  masalah  yang  besar.  Syarat kedua, ketersediaan sumberdaya yang memadai.  Syarat  ketiga,  adanya  perpaduan sumberdaya-sumberdaya  yang  diperlukan. Syarat  keempat,  kebijakan  yang  akan diimplementasikan  didasari  hubungan  kausal yang andal.
Syarat  kelima,  seberapa  hubungan kausalitas  yang  terjadi.  Syarat  keenam, hubungan saling ketergantungan kecil. Syarat ketujuh,  pemahaman  yang  mendalam  dan kesepakatan terhadap tujuan. Syarat kedelapan,  tugas-tugas  telah  dirinci  dan
ditempatkan dalam urutan yang benar. Syarat kesembilan,  komunikasi  dan  koordinasi  yang sempurna.  Syarat  kesepuluh,  pihak-pihak yang  memiliki  wewenang  kekuasaan  dapat menuntut  dan  mendapatkan    kepatuhan  yang sempurna.

## III. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis
menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Metode penelitian  ini  dilakukan  secara  deskriptif untuk  mengetahui  atau  menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan  penulis  untuk  mendapatkan data yang objektif.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan  di  kota  Makassar  yang  beralamat di  Jalan  Andi  Pangeran  Pettarani  No  78 Makassar  dan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah (RSUD)kota  Makassar  yang  beralamat  di Jalan  Perintis  Kemerdekaan  No  14  kota Makassar.  Waktu  pelaksanaan  penelitian inipadabulan Meisampai denganJuli 2015.
Informan penelitian ini, adalah: kepala- kepala  unit  BPJS  Kesehatan,  pegawai  BPJS
Kesehatan, masyarakat peserta BPJS Kesehatan dan pegawai RSUD kota Makassar.  Data  juga  diperoleh  melalui fenomena  yang  terjadi  dilokasi  penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian. Adapun sumber data lainnya yaitu dokumen-dokumen yang  berkaitan  dengan  fokus  penelitian. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.  Dalam  teknik  analisis  data peneliti  mengacu  kepada  beberapa  tahapan yang  dijelaskan  Miles  dan  Huberman  dalam Moleong (2009), terdiri dari beberapa tahapan antara  lain: data  reduction,data  display, dan conclusion drawing/ verification.

## IV. HASIL
PENELITIAN

## DAN PEMBAHASAN
Untuk  menjelaskan  hasil  penelitian implementasi  kebijakan  Jaminan  Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara
Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  di  kota
Makassar,  penulis  menggunakan  4  (empat)
indikator  yang  terkait  dengan  kondisi  dan fakta dalam menjelaskan penelitian ini.
Indikator  pertama  adalah  kondisi eksternal  yang  dihadapi  Badan  pelaksana yaitu  BPJS  Kesehatan.  Kondisi  eksternal yang  ditekankan  dalam  penelitian  ini  adalah tingkat pemahaman dan penerimaan
masyarakat sebagai target group .
Berdasarkan hasil wawancara dan data dari penelusuran dokumen dilokasi penelitian yang berkaitan pemahaman masyarakat mengenai  kebijakan  Jaminan  Kesehatan Nasional  (JKN)  ini,  penulis  menemukan bahwa  kebijakan  ini  bersifat  wajib  bagi seluruh  Warga  Negara.  Oleh  karena  ini menjadi  sebuah  kewajiban,  maka  setiap warga  negara  diharuskan  mendaftarkan  diri sebagai  syarat  untuk  mendapatkan  pelayanan Jaminan  Kesehatan  Nasional  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku.  Adapun  untuk memperoleh  akses  jaminan  kesehatan  ini  di badan  penyelenggara,  masyarakat  selaku sasaran  kebijakan  harus  memenuhi  dan mematuhi  berbagai  syarat  dan  aturan  yang berlaku.  Menurut  BPJS  Kesehatan  cabang Makassar, bahwa tingkat penerimaan masyarakat Kota Makassar terhadap
kebijakan  ini  cukup  tinggi.  Jumlah  peserta yang  telah  terdaftar  mencapai  52%  dari jumlah  penduduk  di  kota  Makassar  sejak dioperasikannya  BPJS  Kesehatan  per  tanggal 1  Januari  2014  sampai  dengan  bulan  Mei 2015.
Indikator  penelitian  kedua  adalah kesiapan  dan  ketersediaan  sumber  daya  yang dimiliki  oleh  Badan  pelaksana.  Dalam penelitian  ini,  terkait  dengan  kesiapan  dan ketersediaan  sumber daya yang dimiliki serta digunakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan.  Sumber daya  pertama  yaitu  sumber  daya  manusia dimiliki Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  Kesehatan  selaku  Badan  Penyeleng- gara kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional.
SDM yang digunakan dalam Kebijakan Jaminan  Kesehatan  Nasional  melalui  BPJS Kesehatan,  merupakan  pegawai  PT.  Askes yang bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan.Pada tahun 2014, jumlah keseluruhan pegawai BPJS Kesehatan cabang
Makassar  sebanyak  111  orang  yang  terdiri dari  1  orang  manager,  10  orang  asisten manager  dan  100  orang  staf  pegawai. Sedangkan jumlah TKWT Outsourcing sebanyak 15 orang. Jumlah tersebut termasuk didalamnya  pegawai  BPJS  yang  ditempatkan pada loket BPJS di fasilitas kesehatan tingkat rujukan  (rumah  sakit)  di  kota  Makassar  yang bertugas  untuk  menyediakan  informasi  bagi peserta mengenai hak dan kewajibannya serta bagaimana  teknis  pemanfaatan  kartu  jaminan kesehatan  tersebut  ketika  peserta    mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Sumber  daya  kedua  adalah  pembia- yaan,  ketersediaan  pembiayaan  menjadi faktor  penting  dalam  mengimplementasi kebijakan  yang  tentu  juga  berlaku  dalam kebijakan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  yang diselenggarakan  melalui  BPJS  Kesehatan  ini. Untuk  kebijakan  ini,  terdapat  2  jenis mekanisme  pendanaan,  yaitu  pembiayaan untuk  operasional  internal  badan  pelaksana dan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
Selain  dana  awal  yang  diperoleh  dari APBN  Tahun  2013,  BPJS  Kesehatan  juga mengelola aset Dana Jaminan Sosial (DJS) yg diperuntukkan  untuk  pembayaran  manfaat atau pembiayaan layanan Jaminan Kesehatan, sebagai  dana  operasional  penyelenggaraan program  Jaminan  Sosial    yang  jumlahnya sebesar 6,25% dari total Dana Jaminan Sosial dan  keperluan  investasi  yang  dananya bersumber  dari  iuran  peserta  dan  sumber- sumber lainnya.
Iuran  peserta  tersebut  dibayarkan paling  lambat  pada  tanggal  10  (sepuluh) setiap bulannya, jika
mengalami keterlambatan maka akan diberikan sanksi. Di Kota  Makassar  jumlah  Dana  Jaminan  Sosial yang  terkumpul  dari  iuran  peserta  PBI  yang dibayarkan  oleh  pemerintah  pusat  setiap bulannya  sebesar  Rp.  5.966.267.275.00  yang dihitung  berdasarkan  jumlah  peserta  PBI dikalikan  dengan  jumlah  iuran  peserta  PBI Rp.19.225,00  per  orangnya  .  Adapun  iuran yang  terkumpul  dari  peserta  bukan PBI  tidak dapat  diakses  oleh  penulis  karena  data tersebut hanya untuk internal BPJS
Kesehatan.Dana  Jaminan  Sosial  tersebut digunakan  untuk  pembayaran  dana  kapitasi dan  non  kapitasi  pada  pelayanan  di  Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat
Lanjutan  (FKRTL)  atau  rumah  sakit  yaitu pembayaran  tarif  Indonesian  Case  Base Group  (INA-CBG’s)  atau  sistem  paket berdasarkan  diagnosis  penyakit  yang  diderita oleh  pasien  peserta  Jaminan  Kesehatan Nasional.
Sumber  daya  ketiga  adalah  sumber daya berupa fasilitas kesehatan yang digunakan dalam implementasi kebijakan ini. Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis,  jenis dan  jumlah  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat Pertama di kota Makassar yang bekerja sama dengan  BPJS  Kesehatan  terdiri  dari  46 puskesmas,  33  praktek  dokter  umum,  21 praktek dokter gigi, 44 klinik pratama dan 19 fasilitas  kesehatan  TNI/POLRI.  Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama tersebut memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada seluruh  peserta  BPJS  kota  Makassar  yang terdaftar.Sementara itu jumlah Fasilitas Kesehatan  Rujukan  Tingkat  Lanjutan  milik pemerintah  dan  swasta  yang  telah  bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan  pelayanan  kesehatan  rujukan tingkat lanjutan kepada peserta BPJS Kesehatan yang terdapat di kota Makassarsecara  keseluruhan  sebanyak  30 jumlah  Fasilitas  Kesehatan  Rujukan  Tingkat Lanjutan  di  kota  Makassar  yang  melayani rujukan  peserta  BPJS  Kesehatan  dari  dalam dan dari luar kota Makassar.
Adapun  indikator  ketiga  penelitian  ini adalah  tugas-tugas  dirinci  dan  ditempatkan sesuai  dalam  urutan  yang  benar,  hal  ini berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur  (SOP)  pelayananBadan  Penyeleng- gara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.Untuk memperoleh  jaminan  kesehatan  melalui Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS) Kesehatan,  masyarakat  perlu  mengetahui sejumlah  Standar  Operasional  Prosedur  atau mekanisme  yang  berlaku  secara  nasional karena kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional adalah produk kebijakan Pemerintah Pusat.  Dalam  penelitian  ini  tidak  semua
mekanisme  pelayanan  Jaminan  Kesehatan Nasional  akan  dijelaskan  oleh  penulis,
mengingat banyaknya mekanisme yang berlaku untuk memperoleh pelayanan Jaminan Kesehatan ini.
Untuk  memperoleh  jaminan  kesehatan ini, masyarakat harus terdaftar sebagai peserta BPJS.  Pendaftaran  dapat  dilakukan  dengan datang  langsung  ke  kantor  BPJS  Kesehatan atau  mendaftarkan  diri  secara  online.Setelah melengkapi  dokumen  pendaftaran  maka pendaftar  perorangan  atau  badan  usaha  akan memperoleh Virtual  Account ,  iuran  pertama baru  dapat  dibayarkan  setelah  14  hari  kerja sejak  diterimanya Virtual  Account tersebut. Setelah  peserta  membayar  iuran  untuk pertama  kali,  maka  manfaat  pelayanan kesehatan  bagi  peserta  telah  dapat  diperoleh dan  digunakan  untuk  mengakses  pelayanan kesehatan  pada  fasilitas  kesehatan  tingkat pertama  dan  fasilitas  kesehatan  rujukan tingkat lanjutan.
Jika  masyarakat  ingin  memperoleh pelayanan  kesehatan,  BPJS  Kesehatan  telah menerapkan  sistem  rujukan  berjenjang  untuk pelayanan  kesehatan  bagi  peserta  Jaminan Kesehatan  Nasional  yaitu  jika  masyarakat ingin memperoleh pelayanan kesehatan diharuskan  terlebih  dahulu  pada  fasilitas kesehatan  tingkat  pertama  kemudian  jika membutuhkan  penanganan  lebih  lanjut  maka dirujuk  pada  fasilitas  kesehatan  tingkat lanjutan.  Jika  pada  kondisi  darurat  maka diperbolehkan  untuk  langsung  mendapatkan pelayanan  kesehatan  pada  fasilitas  kesehatan rujukan tingkat lanjutan (Rumah Sakit).
Indikator  terakhir  dalam  penelitian  ini adalah  komunikasi  dan  koordinasi.  Dalam penelitian  implementasi  kebijakan  Jaminan Kesehatan  Nasional  yang  diselenggarakan oleh  BPJS  Kesehatan,  komunikasi    dan koordinasi  yang  baik  serta  efektif  antara pimpinan  dan  karyawan  serta  komunikasi antar sesama karyawan dalam badan pelaksana sangat dibutuhkan. Tidak hanya itu, komunikasi dan koordinasi dengan badan/instansi  lain  yang  terkait  juga  perlu demi kelancaran implementasi kebijakan ini.
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa implementasi  kebijakan  Jaminan  Kesehatan
Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  di  kota Makassar  bertujuan  untuk  memberi  jaminan kesehatan bagi masyarakat namun implementasinya belum berjalan secara optimal.  Berdasarkan  teori  implementasi kebijakan  model  Hogwood  dan  Gunn  dalam Nugroho  (2014),  yang  mengemukakan  10 (sepuluh)  indikator  dalam  implementasi kebijakan, penulis memilih 4 indikator utama yang  terkait  dengan  kondisi  dan  fakta dilapangan  dalam  menjelaskan  penelitian  ini. Adapun  indikatornya  yaitukondisi  eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana, sumber  daya  yang  memadai,  tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat,  komunikasi  dan  koordinasi  yang sempurna.
Dari  hasil  penelitian  memperlihatkan bahwa keempat indikator dalam implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  Kesehatan  di  kota  Makassar  belum berjalan dengan optimal.Apabila BPJS Kesehatan  aktif  melakukan  sosialisasi  yang berkualitas  kepada  masyarakat  dan  Badan Usaha kemudian disambut secara positif oleh pihak-pihak  tersebut,  tentu  masyarakat  dan badan  usaha  secara  sukarela  akan  mendaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional.
Kebijakan  tersebut  dapat  berjalan dengan  baik  sesuai  harapan  apabila  badan pelaksana  mampu  memberikan  pemahaman secara menyeluruh kepada masyarakat melalui  sosialisasi  yang  berdampak  pada penerimaan  masyarakat  terhadap  kebijakan tersebut.Akan tetapi realita  yang terjadi  tidak semua masyarakat dan badan usaha sepenuhnya memahami secara detail mengenai  kebijakan  ini,  termasuk  mengenai hal-hal  teknis  yang  bersifat  prosedural  untuk mengikuti  jaminan  kesehatan  ini.Dibutuhkan pemahaman  yang  mendalam  dari  masyarakat dan  itu  merupakan  bagian  dari  tugas penyelenggara  jaminan  kesehatan  untuk melakukan  sosialisasi  secara  kontinu  agar tidak  terjadi  ketidakpahaman  masyarakat mengenai  kebijakan  tersebut.  Pemahaman yang mendalam yaitu kondisi ketika masyarakat  benar-benar  memahami  segala
bentuk  proses,  persyaratan,  tujuan  dan manfaat  yang  mereka  terima  jika  menerima untuk mengikuti kebijakan jaminan kesehatan tersebut. Pemahaman yang mendalam dibutuhkan  agar  masyarakat  mengetahui secara  spesifik  mengenai  kebijakan  ini sehingga  implementasi  kebijakan  Jaminan Kesehatan Nasional tidak mengalami kendala yang  berarti  dari  masyarakat  yang  menjadi objek sasaran kebijakan ini.
Dalam  kebijakan  Jaminan  Kesehatan Nasional  yang diselenggarakan melalui  BPJS Kesehatan yang kepesertaannya bersifat wajib bagi setiap Warga Negara (Kemenkes, 2013), salah satu indikator keberhasilan dari kebijakan  jaminan  kesehatan  ini  dinilai  dari penerimaan  masyarakat  yang  ikut  terlibat sebagai peserta dari BPJS Kesehatan.
Dalam  pelaksanaan  jaminan  kesehatan
ini, kesadaran masyarakat untuk
mendaftarkan  diri  sebagai  peserta  masih tergolong  rendah.  Meskipun  kepesertaannya bersifat  wajib  sehingga  tren  peningkatan kepesertaan terus meningkat tapi tidak sedikit masyarakat yang baru melakukan pendaftaran karena dalam keadaan terdesak membutuhkan biaya atau jaminan kesehatan untuk penanganan  medis  di  fasilitas  kesehatan. Ironisnya, mayoritas masyarakat yang melakukan pendaftaran pada saat sedang sakit sudah mengetahui sebelumnya bahwa manfaat  dari  mendaftarkan  diri  sebagai peserta  dalam  Jaminan  Kesehatan  yang diselenggarakan  oleh  BPJS  kesehatan  adalah pemberian jaminan pembiayaan dalam pelayanan kesehatan. Sumber Daya Manusia BPJS
Kesehatan  cabang  Makassar  saat  ini  masih mampu  untuk  menjalankan  tugas  dan fungsinya.  Untuk  saat  ini,  penambahan pegawai belum menjadi suatu kebutuhan yang mendesak  bagi  BPJS  Kesehatan  cabang Makassar sehingga saat ini belum mengusulkan  penambahan  pegawai  baru dalam rangka memberikan pelayanan terhadap peserta Jaminan Kesehatan
Nasional.
Iuran  yang  dikumpulkan  oleh  peserta perorangan  dan  badan  usaha  diperuntukkan untuk  pembiayaan  jaminan  kesehatan  di
fasilitas kesehatan (Kemenkes, 2013), selama ini faktanya iuran tersebut seringkali mengalami  tunggakan.Jumlah  tunggakan  di Kota  Makassar  tersebut  tentu  tidak  akan menjadi  masalah  berarti  jika  seluruh  Dana Jaminan  Sosial  yang  dananya  dihimpun secara  nasional  mampu  untuk  menutupi seluruh  pembiayaan  Jaminan  Kesehatan  di Indonesia tapi jika terdapat banyak tunggakan di  setiap  daerah  tentu  saja  akan  menghambat
pembiayaan Jaminan Kesehatan secara keseluruhan. Tentunya besar kecilnya tunggakan  iuran  Jaminan  Kesehatan  pasti akan tetap mempengaruhi pembiayaan
Jaminan  Kesehatan.  Hal  ini  tentu  menjadi suatu  masalah  yang  harus  diselesaikan  oleh BPJS Kesehatan selaku penyelenggara.
Temuan adanya fraud
dalam implementasi  kebijakan  ini  mengindikasikan bahwa  sistem  pembayaran  klaim  pelayanan kesehatan yang diperoleh peserta dari fasilitas kesehatan  yang  ditagihkan  kepada  BPJS Kesehatan  cabang  Makassar  membutuhkan pengawasan dari penyelenggara dan kesadaran  dari  fasilitas  kesehatan  untuk transparan  dan  menagihkan  klaim  sesuai dengan yang semestinya diperoleh. Kota Makassar telah memiliki kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan yang cukup  memadai.  Akan  tetapi  belum  semua fasilitas  kesehatan  baik  tingkat  pertama  dan tingkat  lanjutan  telah  bekerja  sama  dengan BPJS Kesehatan
untuk memberikan pelayanan  kesehatan  kepada  peserta  Jaminan
Kesehatan Nasional.
Adapun Standar Operasional Prose-dur (SOP) Pelayanan untuk mendapatkan jaminan kesehatan  belum  berjalan  dengan  optimal, salah  satunya  disebabkan  ketidakpatuhan terhadap sistem rujukan berjenjang yang telah ditetapkan  seperti  yang  telah  diatur  dalam Peraturan Perundang-Undangan Jaminan
Kesehatan  Nasional  di  Indonesia  (Putri et al .,2014),  padahal  komitmen  dari  BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan dan masyarakat yang mengakses pelayanan kesehatan dibutuhkan  agar  aturan  dapat  berjalan sebagaimana mestinya.
Komunikasi dan koordinasi dari pegawai  dalam  badan  pelaksana  serta
hubungan  BPJS  Kesehatan  cabang  Makassar dengan  lembaga  pemerintah  atau  organisasi non  pemerintah  yang  turut  berperan  serta dalam implementasi kebijakan  Jaminan Kesehatan  Nasional  juga  menjadi  salah  satu hal penting. Komunikasi  yang efektif disertai koordinasi dari berbagai pihak yang berperan serta  tentunya  akan  menunjang  keberhasilan dari impelementasi kebijakan tersebut.

## V. PENUTUP
Penelitian ini berkesimpulan bahwaBPJS  Kesehatan  cabang  Makassar selaku badan penyelenggara kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota
Makassar  belum  sepenuhnya  menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.Sosialisasi BPJS  Kesehatan  masih  kurang  sehingga berdampak pada pemahaman dan penerimaan masyarakat  terhadap  kebijakan  Jaminan Kesehatan  Nasional.Iuran  premi  peserta masih  seringkali  mengalami  tunggakan  serta ditemukan  kasus fraud yang  dilakukan  oleh fasilitas  kesehatan.Sistem  rujukan  berjenjang masih belum berjalan dengan maksimal.Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan peneliti,  maka  disarankan  BPJS  Kesehatan cabang Makassar selaku penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional perlu meningkatkan  kinerjanya  agar  implementasi kebijakan  berjalan  sesuai  dengan  yang diharapkan.Selain  itu  masyarakat  sebagai objek  sasaran  kebijakan  seharusnya  turut berperan aktif dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Darlianti.(2014). Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Ajjappangge Soppeng. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin
Ernawati Tuty. (2013). Studi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Jaminan Kesehatan Daerah Sumatera Barat Sakato dalam Menghadapi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan  Undang-Undang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Tahun  2013. Jurnal  Kebijakan Kesehatan Indonesia . Vol 02 Nomor 03 September 2013 : 134-140
Putri  E.A.  &  Eka  M.  (2014). Himpunan  Lengkap  Peraturan  Perundang-Undangan  Jaminan Kesehatan Nasional . Tangerang: PT. Martabat Prima Konsultindo
Hajar  Mukhlis.  (2013). Implementasi  Kebijakan  Jaminan  Kesehatan  Daerah  di  kabupaten  Sinjai. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin
Kemenkes.  (2013). Bahan  Paparan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  dalam  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
Kemenkes.  (2013). Buku  Pegangan  Sosialisasi  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  dalam  Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
Kemenkes.(2013). Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013 . Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
Moleong J.L. (2009). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:PT. Remana Rosdakarya.
Nugroho Riant. (2014). Public Policy, Edisi kelima . Jakarta: Gramedia
Nugroho  Riant.  (2014). Kebijakan  Publik  di  Negara-Negara  Berkembang .Yogyakarta:  Pustaka Pelajar
Yuningsih  Rahmi.  (2013). Permasalahan  Dalam  Persiapan  Pelaksanaan  Jaminan  Kesehatan Nasional 2014 . Info Singkat Kesejahteraan Sosial.Vol. V Nomor 17 September 2013 : 09-12