## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.649-657 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.182

## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM ADVOKASI KEBIJAKAN STUNTING DI DINAS P3AP2KB KABUPATEN PASURUAN
Aminullah 1 , Riris Setiyo Rini 2

## Universitas Yudharta Pasuruan
Correspondent author : aminullah@yudharta.ac.id Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, 67162, Indonesia

## Abstract
Stunting is a national priority issue that is now being intensively addressed to prevent the risk of stunting  and  reduce  the  stunting  rate  in  Indonesia.  In  this  case,  children  who  experience stunting  greatly  impact  the  quality  of  the  nation's  generation  because  it  can  result  in  low intellectual  levels  and  productivity.  This  study  uses  a  qualitative  approach,  namely  the resulting  data is  in  the  form  of  a  description  and  critical  analysis  of  an  incident  observed  in the  field.  The  location  of  this  research  was  at  the  Office  of  Women's  Empowerment,  Child Protection,  Population  Control,  and  Family  Planning(P3AP2KB)  in  Pasuruan  Regency.  In  this study, the data analysis techniques used were observation, interviews, and documentation. Based  on  the  findings  in  the  field,  in  addition  to  the  high  dispensation  for  marriage  in  the religious  courts,  Pasuruan  Regency  also  received  the  third  rank  of  marriage  constituencies. This finding will provide an assessment of stunting policy advocacy at the maturing marriage age, which is considered not optimal and effective. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the stunting policy advocacy program, one of which is maturing the age of marriage, and the obstacles to implementing the program for maturing the age of marriage.

## Keywords: Marriage Dispensation; Maturation of Marriage Age; Stunting

## Abstrak
Stunting merupakan isu prioritas nasional yang kini gencar dilakukan dalam mencegah risiko terjadinya stunting serta untuk menurunkan angka stunting di Indonesia.  Dalam hal ini anak yang mengalami stunting sangat berdampak dalam kualitas generasi bangsa karena dapat mengakibat  rendahnya  tingkat  intelektual  dan  produktivitas.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  yaitu  data  yang  dihasilkan  berupa  gambaran  dan  analisis  kritis  suatu kejadian  yang  di  amati  di  lapangan.  Lokasi  penelitian  ini  berada  di  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  Perlindungan  Anak  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana (P3AP2KB)  Kabupaten  Pasuruan,  dalam  penelitian  ini  teknik  analisis  data  yang  digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan temuan yang ada di lapangan selain tingginya dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama, Kabupaten Pasuruan juga mendapat rangking ketiga isbat nikah dalam temuan ini akan memberikan penilaian dalam advokasi  kebijakan  stunting  pada  pendewasaan  usia  perkawinan  yang  dinilai  tidak  bisa maksimal dan  efektif.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk menganalisis  efektivitas  dari program advokasi  kebijakan  stunting  salah  satunya  melalui  pendewasaan  usia  perkawinan  serta hambatan dalam pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan,
Kata Kunci: Dispensasi kawin; Pendewasaan Usia Perkawinan; Stunting
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.649-657                                                 Aminullah, Riris Setiyo Rini
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.182 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Dewasa ini permasalahan terkait stunting menjadi isu prioritas nasional di Indonesia. Stunting dapat  membuat  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  menjadi  rendah  dan  generasi  penerus bangsa  yang  mengalami  stunting  akan  membuat  tingkat  intelektual  dan  produktivitas menurun.  Hal  tersebut  akan  berisiko  menghambat  pertumbuhan  ekonomi,  meningkatkan kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan hingga menjadikan suatu negara tidak mampu bersaing  dengan  dunia  luar.  Selama  ini  masyarakat  menganggap  bahwa  anak  yang memiliki tinggi badan di bawah standar merupakan faktor keturunan dan bukanlah sebuah gangguan pertumbuhan pada anak. Masyarakat juga menganggap sebuah perkawinan di usia dini merupakan hal yang lumrah, hal ini dikarenakan faktor ekonomi lemah, kultur nikah muda  di  masyarakat,  kehamilan  di  luar  nikah,  dan  pendidikan  yang  rendah,  serta  arus globalisasi  yang  mengakibatkan  anak  terjerumus  ke  dalam  kenakalan  remaja  yang mengakibatkan seks bebas yang membuat masyarakat berasumsi menikahkan anak di usia muda merupakan pencegahan anak agar tidak melakukan zina.
Menurut  Sheila  Espine-Villaluz  (Mahardhani,  2018)  mendefinisikan  advokasi  sebagai aksi  strategis  dan  terpadu  yang  dilakukan  perorangan  dan  kelompok  untuk  memasukkan suatu  masalah  (issue)  kedalam  agenda  kebijakan,  mendorong  para  pembuat  kebijakan untuk  menyelesaikan  masalah  tersebut,  dan  membangun  basis  dukungan  atas  kebijakan publik  yang  diambil  untuk  menyelesaikan  masalah  tersebut.  Sehingga  melalui  Program Advokasi  kebijakan  stunting  salah  satunya  pendewasaan  usia  perkawinan  ini  merupakan program  yang  dilakukan  Dinas  P3AP2KB  Kabupaten  Pasuruan  yang  bekerjasama  sama dengan para stakeholder untuk mengedukasi masyarakat agar menunda perkawinan pada anak dibawah umur serta Dinas P3AP2KB juga mengingatkan Pengadilan Agama agar tidak memudahkan masyarakat yang mengajukan dispensasi perkawinan pada anak. Program ini dibuat agar praktek perkawinan anak menurun karena hal ini dapat menyumbang potensi penambahan kasus stunting, mengingat minimnya pengetahuan anak yang menikah di usia dini  terkait  pemenuhan  gizi  anak  serta  dengan  adanya  program  ini  akan  memberikan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga.
Kasus  dispensasi  kawin  di  Pengadilan  Agama  Bangil  Kabupaten  Pasuruan  pada Tahun  2020  tercatat  sebanyak  337  perkara  di  terima,  Tahun  2021  terdapat  peningkatan dengan  jumlah  470  perkara  dispensasi  kawin.  Dari  permasalah  ini,  dapat  diketahui bahwasannya  belum  optimalnya  program  advokasi  pendewasaan  usia  perkawinan  ini, ditinjau dari banyaknya kasus perkara dispensasi menikah pada usia dini dan disusul dengan banyaknya  data  stunting  pada  anak  di  Kabupaten  Pasuruan  yang  tinggi.  Dalam  hal  ini pernikahan  dini  menjadi  salah  satu  penyebab  sekaligus  pencetus  dalam  memperparah

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.649-657 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.182
terjadinya stunting. Hal ini juga sesuai pada penelitian yang dilakukan oleh Fitriahadi dalam (Permatasari, 2018) pada tahun 2018 menyatakan bahwa terdapat 60% usia ibu muda yang berisiko  tinggi  dengan  kejadian stunting .  Hal  ini  dapat  ditarik  2:3  dengan  arti  ibu  yang melahirkan  dengan  usia  lebih  muda  atau  dibawah  20  tahun  berpeluang  besar  1,5  kali dengan kejadian stunting pada anaknya.
Dalam melihat efektivitas implementasi program peneliti menggunakan tiga indikator yang  di  kemukakan    oleh  Sandfort  dan  Moulton  (2015)  yaitu  melalui  Konteks  yang mempengaruhi  Perubahan  (partisipan,  sumber  daya,sumber  kekuasaan  serta  nilai-nilai budaya),  Program  inti  (pilihan  yang  layak,  logika  perubahan  dan  koordinasi) danmengidentifikasi  perubahan  untuk  mencapai  nilai-nilai  publik  Menghadapi  tantangan teknis  dan  adaptif  terhadap  sesuatu  yang  diperlukan  untuk  menciptakan  perubahan menerapkan penyelidikan analitis dan keterampilan sosial(Sandfort & Moulton, 2015). Tujuan penelitian ini adalah mengkaji efektivitas pelaksanaan program advokasi kebijakan stunting salah satunya melalui pendewasaan usia perkawinan karena dalam pelaksanaan program ini masih terjadi tingginya dispensasi kawin.

## METODOLOGI
Metode  penelitian  yang  digunakan  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif.  Metode kualitatif  merupakan  suatu  istilah  yang  berkaitan  dengan  rangkaian  cara  atau  teknik yang melibatkan  pengamatan,  partisipasi,  wawancara  baik kepada  individu  maupun  kelompok. Berdasarkan  karakteristik  permasalahan,  metode  penelitian  yang  akan  digunakan  adalah kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Pendekatan  deskriptif  menguji  konteks  secara keseluruhan,  interaksi  dengan  partisipan  dan  mengumpulkan  data  secara  langsung terhadap partisipan serta bergantung pada data-data deskriptif. Teknik pengumpulan data berdasarkan  wawancara  mendalam  ( indepth  interview ),  observasi  partisipasi,  dan  studi dokumentasi.  Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  model interaktif  dan  berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  datanya  jenuh,  dimulai  dari pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  & Saldaña  (2014)  dalam  (Elwan  et  al.,  2022).  Kondensasi  data  merujuk  pada  proses  seleksi, fokus  studi,  penyederhanaan,  ringkasan  dan  transformasi  data  untuk  mengetahui  dan menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Program Advokasi Kebijakan Stunting Di Dinas P3AP2KB Kabupaten Pasuruan.
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.649-657                                                 Aminullah, Riris Setiyo Rini
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.182 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pernikahan  dini  merupakan  salah  satu  faktor  penyebab  secara  tidak  langsung  dapat mengakibatkan  kejadian  stunting,  karena  secara  mental  dan  fisik  masih  belum  siap  dan cukup  untuk  menjalani  keluarga,  masih  rentannya  fungsi  reproduksi,  dan  masih  belum mapannya  perekonomian  pasangan  suami  istri  sehingga  akan  mempengaruhi  pemberian nutrisi  pada  anak.  Dalam  hal  ini  Edwards  III  menyatakan  tanpa  implementasi  yang  efektif keputusan  pembuat  kebijakan  tidak  akan  berhasil  dilaksanakan(Aminulla,  2021).  Sehingga dalam  menganalisis  efektivitas  implementasi  program  advokasi  kebijakan  stunting  dalam pendewasaan  usia  perkawinan  peneliti  menggunakan  3  indikator  untuk  meningkatkan efektivitas implementasi menurut Sandfort dan Moulton (2015) yaitu sebagai berikut:

## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM ADVOKASI KEBIJAKAN STUNTING

## Konteks yang Dapat Mempengaruhi Perubahan

## Partisipasi dan sumber daya
Dalam  pelaksanaan  program  advokasi  kebijakan  stunting  ini  partisipasi  dari masyarakat seperti adanya Tribina yang dibentuk oleh BKKBN dan dibagi menjadi 3 bentuk yaitu BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), dan BKL (Bina Keluarga Lansia). Dalam  Tribina  ini  ada  TP  PKK  Desa  (Tim  Penggerak  Pemberdayaan  dan  Kesejahteraan Keluarga  Desa)  sebagai  mitra  kerja  pemerintah  dan  organisasi  kemasyarakatan,  sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, serta akan di bantu oleh 2 kader yakni Kader Umum dari lembaga PKK tingkat dusun dan Kader Khusus dari Desa yang memiliki program yang saling berkaitan.
Sumber Daya ini juga yang di maksud yaitu Sumber Daya Manusia, Finansial. Sumber Daya  Manusia  ini  ada  dari  DP3AP2KB  yang  mana  semua  bidang  terlibat  dalam  program pelaksanaan  penurunan  stunting  ini  bukan  hanya  dari  DP3AP2KB  saja  melainkan  juga  ada banyak dukungan dari berbagai sektor seperti yang telah dibunyikan secara tertulis melalui Instruksi  Bupati  Pasuruan  Nomor  1  Tahun  2023,  yaitu  Camat  se-Kabupaten  Pasuruan, Lurah/Kepala  Desa  se-Kabupaten  Pasuruan,  Kepala  KUA  se-Kabupaten  Pasuruan,  Ketua RW/Ketua  RT  se-Kabupaten  Pasuruan,  Tokoh  Agama/Tokoh  Masyarakat  se-Kabupaten Pasuruan,  Ketua  Organisasi  Kemasyarakatan  dan  Pimpinan  Lembaga  Masyarakat;  dan Seluruh Pemangku Kepentingan di Wilayah Kabupaten Pasuruan, yang mana dalam instruksi ini  digunakan  dalam  rangka  mensinergikan  pelaksanaan  percepatan  penurunan  stunting untuk  kehidupan  berkeluarga  bagi  calon  penganting  menuju  masyarakat  sehat  dan sejahtera, dan berkualitas.

## Sumber kekuasaan
Sumber  kewenangan  dari  program  advokasi  kebijakan  stunting  ini  yaitu  Dinas P3AP2KB  Kab.Pasuruan  lebih  ke  arah  prevelensi  stunting  yaitu  pencegahan  risiko  stunting, sehingga  yang  dilakukan  DP3AP2KB  ini  mengenai  sosialisasi,  edukasi  dan  kegiatan  promosi

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.649-657 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.182
dalam  menurunkan  stunting.  Adapun  prevelensi  stunting  ini  ditujukan  kepada  masyarakat baik  orangtua,  remaja,  calon  pengantin,  yang  pelaksanaanya  dilakukan  oleh  binaan  dari DP3AP2KB seperti BKB (Bina Kelurga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) BKR ini juga memiliki kegiatan seperti adanya PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) kegiatan ini dikelolah oleh remaja dan ditujukan untuk remaja, karena remaja lebih suka bercerita dengan teman sebaya,  sehingga  pengelola  PIK-R  adalah  remaja,  disini  PIK-R  memberikan  konseling  terkait perencanaan  berkeluarga,  memberikan  edukasi  bahaya  pernikahan  dini,  kesehatan reproduksi remaja, informasi seputar bahaya dari kenakalan remaja seperti seks bebas dan pornografi, serta seputar HIV/AIDS.

## Nilai-nilai budaya
Nilai-nilai  budaya  yang  ada  di  masyarakat  ini  juga  mempengaruhi  pelaksanaan advokasi  kebijakan  stunting.  Budaya  yang  ada  di  masyarakat  yaitu  pola  pikir  masyarakat yang masih terbelakang seperti wanita yang hanya ada di dapur, mengasuh anak, menjadi ibu  rumah  tangga,  wanita  yang  tidak  perlu  menempuh  pendidikan  tinggi-tinggi  dan kenakalan remaja yang kini marak terjadi juga menjadi faktor pendorong orang tua karena khawatir  dengan  gaya  pacaran  anak  muda  saat  ini,  hal  inilah  yang  membuat  para orangtua  juga  terdorong  untuk segera menikahkan  anaknya.  Usia  anak yang masih  dini  ini juga  terancam  tidak  mengenyam  bangku  pendidikan  karena  di  Usia  SMP  banyak  yang sudah  di  tunangkan  oleh  orangtuanya  karena  anggapan  perawan  tua  bagi  anak  yang belum  dinikahkan,  dan  pola  pikir  tentang  wanita  yang  hanya  mengurus  rumah  nantinya. Adapun  pola  pikir  orangtua  yang  mengaggap  anak  adalah  beban  keluarga  sehingga dengan cepat menikahkan anaknya beban tersebut akan hilang karena sudah ditanggung suaminya.

## Program inti

## Opsi yang layak
Sesuai dengan visi DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan yaitu untuk menuju Kabupaten Pasuruan yang sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing perlu adanya program-program yang mampu menurunkan  angka  stunting  di  Kabupaten  Pasuruan.    Adapun  yang  menjadi pertimbangannya  yaitu  karena  capaian  pernikahan  dini  memiliki  persentase  yang  tinggi salah  satu  upaya  dalam  mencegah  risiko  stunting  yaitu  Pendewasaan  Usia  Perkawinan karena  maraknya  dispensasi  kawin  Sehingga  untuk mewujudkan  visi  dari DP3AP2KB  ini  ada berbagai binaan di Desa seluruh Kecamatan untuk mendampingi Desa dalam memberikan edukasi  kepada  para  masyarakatnya  mulai  dari  adanya  BKB,  BKR,  PIK-R  serta  adanya Kampung Keluarga Berkualitas di BKKBN agar dapat menciptakan keluarga yang berkualitas. Logika perubahan
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.649-657                                                 Aminullah, Riris Setiyo Rini
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.182 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Dengan adanya Perubahan UU Perkawinan yang mana batas usia minimal menikah adalah  19th  bagi  perempuan  dan  laki-laki,  dengan  adanya  batasan  usia  ini  di  nilai  telah sehat  jiwa  raganya  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan  secara  baik  tanpa  berakhir perceraian  dan  mendapat  keturunan  yang  sehat  dan  berkualitas.  Dinas  P3AP2KB Kabupaten Pasuruan juga melakukan advokasi pendewasaan usia perkawinan ini juga untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya dari pernikahan dini, agar masyarakat tahu bahwa usia  anak  ini  masih  belum  matang  secara  emosional  dan  fisiknya,  dan  kurangnya pengetahuan  terkait  pola  asuh.  Sehingga  dengan  adanya  edukasi  ini  masyarakat diharapkan  bisa  berfikir maju  dan  mampu  mengubah  pemikiran  tentang  perempuan  yang hanya menjadi ibu rumah tangga atau hanya bekerja di dapur. Serta dalam sosialisasi pola asuh  yang  baik  ini  juga  diharapkan  mampu  memberikan  pemahaman  agar  masyarakat tahu bahwa pemberian nutrisi pada anak sangat penting agar dapat mencegah terjadinya stunting, karena stunting ini akan membuat generasi penerus bangsa bisa menurun dari segi intelektual  dan  produktivitas.  Sehingga  dengan  adanya  sosialisasi  dan  edukasi  kepada masyarakat,  maka  hak-hak  anak  dalam  pendidikan  juga  terpenuhi  yang  kemudian  akan mampu  menciptakan  generasi  emas  yang  diharapkan  dengan  terpenuhinya  pendidikan setinggi  mungkin,  agar  mendapatkan  pekerjaan  yang  kompetitif,  menikah  terencana  dan meninggalkan  budaya  pernikahan  dini,  serta  dapat  menerapkan  pola  hidup  sehat  sehari- harinya.

## Koordinasi
Dinas  P3AP2KB  Kabupaten  Pasuruan  bekerjasama  dengan  KUA  se-Kabupaten Pasuruan  dalam  rangka  penurunan  stunting  ini  yaitu  dengan  memberikan  advokasi pendewasaan  usia  perkawinan  karena  masih  banyaknya  anak  di  bawah  umur  yang mengajukan dispensasi, sehingga dengan adanya pendewasaan usia perkawinan ini calon pengantin mengetahui bagaimana nantinya kehidupan setelah berkeluarga, peran istri dan juga  masa  kehamilan,  pola  asuh  yang  baik  dalam  pemberian  nutrisi  juga  sangat  penting untuk disampaikan. Dinas P3AP2KB Kabupaten Pasuruan juga mempunyai Tribina Akan tetapi pada kasusnya dispensasi kawin sangat banyak dilakukan oleh masyarakat dan juga terkait isbat pernikahan kabupaten pasuruan mendapat rangking 3 isbat pernikahan tertinggi. Hal ini membuat Dinas P3AP2KB Kab.Pasuruan juga meminta kepada Pengadilan Agama lewat Bapak  Wakil  Bupati  agar  tidak  sering-sering  melakukan  isbat  nikah  karena  hal  ini  akan merugikan pihak perempuan, yang mana nantinya akan banyak yang melakukan nikah siri karena sudah ada isbat nikah dengan segala kemudahannya.

## Mengidentifikasi perubahan untuk mencapai nilai publik
Penilaian  publik  ini  merupakan  selera  dari  masyarakat  mengenai  program  advokasi kebijakan  stunting  salah  satunya  yaitu  pendewasaan  usia  perkawinan.  Dalam  penilaian publik terkait edukasinya memang sudah bagus dalam mencegah risiko terjadinya stunting

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.649-657 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.182
dan  untuk  perubahan  pada  publik  yaitu  mereka  lebih  paham  dan  mengetahui  tentang bahaya dari pernikahan anak, akan tetapi menurut penilaian publik orangtua juga perlu di edukasi  agar  tidak  menyuruh  anak  untuk  buru-buru  nikah.  Karena  banyak  orangtua  yang masih  terpengaruh  oleh  lingkungan  sekitar  dari  tetangga  atau  masyarakat  di  sekitarnya mengenai banyaknya pertanyaan-pertanyaan seputar pernikahan. Sosialisasi ini juga belum merata di Desa maupun sekolah yang ada di Kabupaten Pasuruan.
Publik  juga  berpendapat  agar  pemerintah  lebih  ke  arah  pendewasaan  pemikiran  dan mental  remaja  karena  umur  tidak  menjamin  dewasanya  seseorang,  dan  perlu  adanya pembicara  sosialiasi  yang  baik  dan  mampu  melihat  kondisi  wilayah  agar  masyarakat  bisa menangkap  dan  memahami  isi  dari  sosialisasi  tersebut.  Serta  target  dari  sosialisasi  ini  juga perlu  dari  orangtua  agar  mereka  juga  bisa  menyadari  bahaya  dari  pernikahan  di  bawah umur dan juga sosialisasi terkait risiko dari stunting. Serta perlu adanya sosialisasi yang aktif ke sekolah dan di Desa karena banyak yang menyepelekan dispensasi perkawinan.

## Menghadapi  tantangan  teknis  dan  adaptif  untuk  menciptakan  perubahan,  menerapkan penyelidikan analitis dan keterampilan sosial
Dalam proses pelaksanaan advokasi kebijakan stunting ini terdapat tantangan yang di hadapi oleh aktor kebijakan. Tantangan yang dihadapi yaitu mengenai nilai budaya yang ada  di  masyarakat  seperti  pernikahan  di  bawah  umur yang  sudah  terjadi  secara  berulang dan  dapat  menimbulkan  tingginya  pengajuan  dispensasi  kawin  yang  ada  di  Pengadilan Agama. Pernikahan dini akan menyumbang kasus stunting karena dari sisi kesehatan masih rentannya  kondisi  reproduksi  saat  menjadi  inkubator  bayinya,  serta  masih  kurangnya pemahaman  terkait  nutrisi/gizi  dan  pola  asuh  pada  anak.  Pernikahan  pada  usia  anak  ini masih  belum  bisa  dikatakan  baik  karena  usia  anak  yang  seharusnya  masih  mengenyam pendidikan kini dijodohkan hingga dinikahkan oleh orangtuanya karena budaya masyarakat yang  menganggap  wanita  yang  hanya  berperan  sebagai  ibu  rumah  tangga,  tidak  perlu mengenyam  pendidikan  yang  tinggi  karena  pola  pikir  yang  masih  terbelakang  ini masyarakat menyepelekan peran perempuan sehingga anak di usia SD, SMP maupun SMA sudah  dinikahkan.  Hambatan  lain  terdapat  pada  faktor  eksternal  dari  Pengadilan  Agama yaitu  adanya  isbat  nikah  dengan  jumlah  yang  tinggi  dan  isbat  nikah  telah  menduduki peringkat  3  Kabupaten  Pasuruan  pada  Tahun  2023  terhitung  sejak  Januari  sampai  5  Juni terdapat  77  pasang  yang  mengisbatkan  pernikahannya  jumlah  pada  tahun  ini  naik dibandingkan  dengan  Tahun  2022  yang  hanya  berjumlah  22  .  Kemudian  hambatan  yang mempengaruhi  advokasi  kebijakan  stunting  juga  karena  masih  banyaknya  jumlah pengajuan  dispensasi  kawin  yang  ada  di  Kabupaten  Pasuruan  Tahun  2022  sebanyak  461 pengajuan.
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.649-657                                                 Aminullah, Riris Setiyo Rini
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.182 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Dalam  data  yang  ada  di  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan  Anak Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten  Pasuruan  terdapat peningkatan dari laporan usaia kawin pertama penduduk wanita yang usianya < 20 Tahun. pada Tahun 2020 berjumlah 1667 , Tahun 2021 naik menjadi 1854, dan kemudian meningkat dengan  jumlah  2040.  Hal  ini  tidak terlepas  dari adanya  nilai  budaya  yang  masih  dipegang erat di masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  Penelitian  dan  pembahasan,  maka  penulis  dapat  menarik  kesimpulan bahwa  Efektivitas  pelaksanaan  program  advokasi  kebijakan  stunting  ini  masih  belum  bisa dikatakan efektif karena masih tingginya laporan usia kawin pertama wanita usia < 20 Tahun di  wilayah  Kabupaten  Pasuruan,  hal  ini  tidak  terlepas  dari  konteks  yang  mempengaruhi perubahan  dari  nilai  budaya  yang  ada  di  masyarakat  terkait  pola  pikir  yang  masih terbelakang,  pernikahan  anak.  Kemudian  ada  faktor  eksternal  yang  menjadi  faktor prnghambat  dari  pelaksanaan  program  advokasi  kebijakan  stunting  yaitu  masih  tingginya dispensasi  kawin  serta  adanya  isbat  nikah  yang  sering  dilakukan  Pengadilan  Agama  dan menjadi  peringkat  ke  3  isbat  nikah  tertinggi  Kabupaten  Pasuruan.  Hal  ini  dapat menyumbang  risiko  terjadinya  stunting  karena  usia  anak  masih  belum  sehat  secara reproduksi  hingga  emosional  yang  masih  labil  dalam  memberikan  menjalankan  kehidupan berkeluarga dan hal ini akan menjadi dampak terhadap pola pengasuhan pada anak, dan juga pemberian nutrisi pada bayinya.

## REFERENSI
Agustin,  M.  D.,  &  Riski,  A.  (2022). Faktor Penyebab Melonjaknya  Angka  Perkawinan  Anak di Kalangan Remaja Selama Covid-19 . Sipakalebi , 65-70.
Aminah,  &  Riduan,  A.  (2022). Efektivitas  Program  Konvergensi  Percepatan  Penurunan Stunting(KP2S) . Jurnal Ilmu Sosial , 865-874.
Aminulla. (2021). Journal of Public Administration Studies Principal-Agent in Implementing Village funds in Linggo Village , Kejayan District , . 6 (2), 5 – 12.
Has,  E.  M.,  Asmoro,  C.  P.,  &  Gua,  W.  P.  (2022). Factors  Related  to  Father’s  Behavior  in Preventing  Childhood  Stunting  Based  on  Health  Belief  Model . Jurnal  Keperawatan Indonesia , 74 – 84.
Kiik,  S.  M.,  &  Nuwa,  M.  S.  (2021). Maternal  Factors  In  Stunting  Among  Vulnerable  Children . Jurnal Keperawatan Indonesia , 82 – 89.
Kadji, Y. (2016). Metode Penelitian Ilmu Administrasi. Gorontalo.
La  Ode  Muhammad  Elwan,  Muhammad  Yusuf,  &  La  Ode  Herman  Halika.  (2022).  MINING POLICY  CONFLICT:  Recruitment  of  Local  Workers  in  Morosi  Industrial  Estate,

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.649-657 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.182
Konawe  Regency,  Southeast  Sulawesi. Journal  Publicuho , 5 (3),  626 – 642. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Mahardhani, Ardhana Januar. 2018. ADVOKASI Kebijakan Publik .
Mahardhani, A. J. (2018). ADVOKASI Kebijakan Publik. In Gastronomía ecuatoriana y turismo local. (Issue 69).
Marcelina, Sheilla Tania, Dkk. (2021). “Upaya Pemberdayaan Remaja Dalam Pendewasaan Usia Pernikahan, Peningkatan Kesehatan Reproduksi, Pencegahan Stunting Dan Pernikahan Dini.” Jurnal Dharma Bakti-LPPM IST AKPRIND 4(2):202 – 8
Permatasari, C. (2018). Pernikahan Usia Dini dan Risiko Terhadap Kejadian Stunting pada Baduta di Puskesmas Kertek 2, Kabupaten Wonosobo. Higeia Journal of Public Health Research and Development , 2 (2), 227 – 238.
Pertiwi, E. M., Muchtolifah, & Utami, A. F. (2022). Pendewasaan Usia Perkawinan Serta Kesiapan Ekonomi Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Pada Siswa Sma Dansmk Di Desa Condro. JURNAL ABDIMAS PATIKALA , 483-488.
Rahmanindar,  N.,  Maulida,  I.,  Qudriani,  M.,  Arti,  T.  D.,  Zulfiana,  E.,  &  Hidayah,  S.  N.  (2022). Pencegahan  Anemia  Pada  Remaja  Putri  Dengan  Pemberian  Pil  Cantik  Merah  Untuk Mencegah Stunting. Journal of Community Health Development , 41-49.
Sandfort, J., & Moulton, S. (2015). Effective Implementation in Practice: Integrating Public Policy and Management (1st ed.). Jossey-Bass. https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1433931
Tentama, F., Delfores, H. D., & Wicaksono, A. E. (2018). Penguatan Keluarga Sebagai Upaya Menekan Angka Stunting Dalam Program Kependudukan, Keluargaberencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) . Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat , 113-120.