## ETNISITAS, POLITIK, DAN PEMBANGUNAN NEGARA BANGSA DI MALAYSIA
Oleh: Mohammad Maiwan 

## ABSTRACT
Malaysia  is  a  multiethnic  country,  in  which  ethnic  factors  as  the  basis  of political interests.  So far, efforts to create national integration have been directed at strengthening relations between ethnic groups and creating a political balance for all peoples.    Efforts  to  build  a  nation  state  are  conducted  through  policy:  political cooperation, economic affirmation for ethnic Malays, education, and strengthening the position  of  Malay  as  the  national  language.    The  challenge  to  the  nation-state development  in  Malaysia  emerged during the economic crisis  of  1998.  The conflict brought  political  divisions  among  Malaysians,  especially  Malays.    After  Mahathir Mohamad's reign, efforts to promote national unity were carried out by introducing a moderate  and  tolerant  concept  of  Islam  Hadhari.    During  the  leadership  of  Najib Razak, efforts to build a nation state were undertaken under the idea of One Malaysia. One of the challenges of developing a nation today is: The widening of gaps, racial prejudices, increased group identity, intolerance and corruption.
Key Words: Ethnicity, Politics, Nation Building, Malaysia.

## Pendahuluan
Malaysia  merupakan  negara yang  bersifat  multietnik.    Secara sosiologis, corak kehidupan masyarakat negara
tersebut sesungguhnya  terpecah-pecah  oleh garis  etnik.    Dengan  komposisi penduduk  yang  bersifat  multietnik, yakni  Melayu,  Cina,  Tamil,  serta beberapa  suku  asli  minoritas  di dalamnya,  secara  obyektif  negara
 Dosen pada Program Studi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta
tersebut  menghadapi  tantangan  cukup serius  untuk  mengembangkan  diri sebagai suatu negara nasional yang kuat dan  stabil.    Dalam  prakteknya, spektrum politik terfragmentasi mengikuti  garis-garis  etnik,  di  mana unsur  etnis  menjadi  basis  serta  titik tolak  kepentingan  politik.    Isu-isu politik yang muncul dalam politik lokal maupun  nasional  serta  garis  kebijakan yag ditempuh pemerintah hampir tidak
dapat  dipisahkan  sepenuhnya  dari pertimbangan kepentingan etnik.
Kemajemukan  yang  demikian, menyebabkan pemerintah yang berkuasa  dituntut  secara  bijak  mampu mengelola  konflik  yang  berkembang agar  tidak  menjadi  gangguan  terhadap stabilitas  nasional.    Dalam  batas-batas tertentu,  pemerintah  berusaha  keras mengakomodasi kepentingan- kepentingan  yang  lebih  luas  dengan menyeimbangkan antara tuntutan- tuntutan  partikularistik  yang  bersifat perkauman  di  satu  pihak,  dengan kepentingan  nasional  di  lain  pihak. Beberapa insiden dalam sejarah politik Malaysia menunjukkan betapa seriusnya  ancaman  terhadap  integrasi nasional  mereka,  yang  berhujung kepada  lahirnya  berbagai  kebijakan penting  yang  menjadi  landasan  bagi pembangunan negara bangsa.
Selama ini, sepanjang pemerintahan Barisan Nasional berkuasa, terutama dalam era kepemimpinan panjang mantan
Perdana  Menteri  Mahathir  Mohamad selama  kurang  lebih  22  tahun,  negara tersebut  mampu  berkembang  secara
dinamis,  bahkan  menjadi  salah  satu negara  yang  berhasil  menaikkan  taraf kehidupan  rakyatnya  pada  tingkatan negara  menengah  secara  ekonomi. Akan tetapi, seiring dengan perjalanan waktu,  dan berlakunya transformasi  di segala  bidang,  yang  begitu  pesat  dan menyeluruh dewasa ini, serta pengaruh eksternal  yang  tidak  bisa  dihindari, telah  melahirkan  tantangan  baru  yang menyebabkan pemerintah mesti bekerja lebih keras mengejar cita-citanya untuk mewujudkan suatu “Bangsa Malaysia”. Meskipun  sudah  lebih  dari  lima  puluh tahun  konsep  kerjasama  politik  antar etnik  dipraktekkan,  dan  pertumbuhan kelas  menengah  cukup  tinggi,  namun identifikasi  etnik masih wujud  sebagai identitas sosial di kalangan masyarakat umum Malaysia.  Keadaan semacam ini menyebabkan  keraguan  sosiopolitik terhadap  kemampuan  Malaysia  untuk membentuk suatu identitas bangsa atau nasionalisme yang melampaui batasan- batasan etnik.
Jika dibandingkan dengan sejumlah negara-negara Asia Tenggara yang  lain,  proses  Malaysia  untuk membangun suatu negara bangsa yang
harmonis danstabil, sesungguhnya cukup  unik  dan  kompleks.  Hal  ini berakar dari sejarah, struktur masyarakat,  serta  corak  sosio-kultural masyarakatnya  yang  khas.    Dari  segi ini, usaha pembangunan negara bangsa yang  dilakukan  sesungguhnya  masih jauh  dari  harapan.    Berdasarkan kenyataan tersebut, artikel ini berusaha memaparkan  tentang apa saja langkah- langkah dan pengalaman yang ditempuh  pemerintah  Malaysia  untuk mewujudkan suatu negara bangsa yang bersatu  selama  ini?  Faktor-faktor apayang mempengaruhinya dan bagaimana implikasinya terhadap kehidupan nasional mereka?

## Etnisitas Dalam Politik Malaysia
Munculnya dimensi etnik dalam perpolitikan  di  Malaysia  bukanlah merupakan  faktor  yang  baru.    Hal tersebut telah berkembang jauh sebelum  negara    Malaysia  moderen lahir. Bermula dari kebijakan
pemerintah kolonial  Inggris pada abad ke  19  yang  membawa  masuk  orang- orang Cina daratan untuk dipekerjakan sebagai buruh tambang di
Semenanjung  Tanah  Melayu.    Selain itu  dibawa  masuk  pula  tenaga  buruh dari  orang-orang  Tamil  di  Sri  Lanka yang bekerja di sektor perkebunan karet dan  juga  tanaman  sawit.    Kebutuhan akan  tenaga  kerja  kasar  yang  begitu besar menyebabkan pemerintah kolonial secara bergelombang membawa  ribuan  buruh  memasuki negara  tersebut.    Selain  itu,  terdapat pula imigran dari gugusan kepulauan di Nusantara,  yang  berlangsung  secara alamiah,  yang  merupakan  bagian  dari sub rumpun Melayu Nusantara. Mereka seperti, orang Jawa, Minangkabau, Bugis, Banjar,
Palembang, Jambi, Aceh, dan lain-lain. Kesamaan-kesamaan  agama,  tradisi, bahasa  dan  adat  istiadat  menyebabkan rumpun-rumpun  etnik  tersebut    lebih mudah berasimilasi dengan masyarakat setempat (Azmah Abdul Manaf 2001).
Sementara  kelompok  migran orang-orang  Cina  dan  Tamil  yang memiliki  perbedaan-perbedaan  dari segi etnik, agama, bahasa, adat istiadat, dan budaya telah menimbulkan persoalan-persoalan  baru.    Menjelang Malaysia  merdeka  tahun  1957  jumlah
golongan imigran,
khususnya
kaumCinanyaris menyamai masyarakat pribumi.    Orang  Melayu  baru  sadar bahwa  mereka  menjadi  minoritas  di negaranya  sendiri.    Dalam  bidang politik masyarakat keturunan imigrantersebut mulai berani menyuarakan tuntutan persamaan politik,  khususnya  hak  mendapatkan kewarganegaraan
dalam negara Malaysia  merdeka.    Keadaan  inilah yang  membangkitkan  kesadaran  orang Melayu untuk melindungi kepentingan- kepentingan  politik,  ekonomi,  dan sosial  serta  budaya  mereka  agar  tidak terpinggirkan.    Sejak  saat  itu,  isu-isu nasional  tidak  bisa  dipisahkan  dari kepentingan etnik yang saling bersaing dalam  panggung  kehidupan  nasional. Dengan kata lain, dimensi etnik secara inheren  telah  menjadi  bagian  dari kerangka dan formasi politik Malaysia sejak awal.
Kajian-kajian para pakar
menunjukkan bagaimana sentimen etnik  tersebut  memberikan  pengaruh mendasar  terhadap  wujudnya  gagasan konstitusi  politik  yang  berlandaskan konsosiasionalisme  sebagai  bentuk
akomodasi. Sebagaimana dikemukakan  oleh  Milne  dan  Mauzy (1978) politik etnik memiliki akar yang dalam,  yang  menjadi  isu  krusial  bagi lahirnya satu model konstruksi pemerintahan  konsosiasional  Malaysia yang berusaha menjembatani kepentingan semua golongan. Meskipun awal kebangkitan nasionalisme Malaysia dipelopori golongan  Melayu  (Roff  1994),  namun pada  kenyataannya  mereka  tidak  bisa menafikan kewujudan kelompok- kelompok  non  Melayu  yang  sudah bertapak kukuh di negara tersebut.  Hal ini  membawa  implikasi  pada  lahirnya suatu konsensus politik yang mengakomodasi konsep negara bangsa majemuk.    Aspek  ini  berkelindan dengan aspek agama sehingga mempengaruhi  lahirnya  kebijakan- kebijakan pemerintahan Malaysia yang berdimensi  etnik  (Mutalib  1990). Abdul  Rahman  Embong  (2000)  dalam kajiannyamenggariskan wujudnya politik etnik memberikan warning bagi setiap  pemerintahan  yang  berkuasa  di Malaysia  untuk  selalu  sadar  dan bersikap  hati-hati  dalam  mengambil
setiap  kebijakan.    Menurut  beliau, integrasi  nasional    Malaysia  bertumpu pada  sejauh  mana  masyarakat  mampu mentransformasikan
loyalitas primordialnya  melampaui  batasan- batasan  sempit  perkauman  menuju negara  bangsa  yang  kuat.    Walaupun selama  ini  wujud  kerjasama  politik  di antara  etnik  di  Malaysia,  namun  hal tersebut  lebih bersifat  elitis  dan fisikal tanpa  melibatkan  pembentukan  nilai, norma,  dan  juga  kesadaran  yang bersifat  non  etnik.    Apa  yang  nampak dalam  kehidupan  sehari-hari  lebih bersifat kosmetik, di mana nasionalisme yang muncul bercirikelompok, yang lebih menonjolkan etnik masing-masing. Proses Pembangunan Negara Bangsa Salah  satu  titik  penting  dalam sejarah Malaysia yang menjadi pencetus  lahirnya  kebijakan  yang bersifat socio and political engineering adalah  insiden  kerusuhan  rasial  bulan Mei 1969.  Insiden itu membuka mata banyak  kalangan  akan  pentingnya mengelola perbedaan-perbedaan dalam
masyarakat, sehingga tidak menimbulkan  benturan  keras.    Secara khusus  konflik  rasial  itu  melahirkan kesadaran  di  kalangan  pemerintahan dan  rakyat  Malaysia  bahwa  integrasi nasional mereka sangat rapuh.  Karena itu  perlu  diwujudkan  suatu platform politik baru yang mampu menjadi dasar pengikat semua kaum dalam kehidupan negara.    Pada  level  institusional pemerintah kemudian mendirikan lembaga  Majelis  Gerakan  Negara (Mageran) yang dipimpin oleh Timbalan  Perdana  Menteri  ketika  itu, yakni,  Tun  Abdul  Razak  Hussein. Majelis  ini  memiliki  kewenangan dalam melakukan rekonstruksi nasional di  masa  darurat  pasca  kerusuhan. Melalui    Mageran  kemudian  didirikan
Majelis Perpaduan Negara (MPN)untuk menangani isu-isu
pembinaan integrasi masyarakat.
Selain  itu,  MPN  dirancang untuk  menjadi think  thank pemerintah dalam merumuskan kebijakan- kebijakan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat harmonis.
Secara  khusus  Lembaga  Perpaduan Negara memiliki tugas strategis  dalam
menyusun program-program yang mampu  mengarahkan  seluruh  lapisan masyarakat menjadi bagian dari bangsa Malaysia secara
keseluruhan.
Meskipun  demikian,  tidak  jarang lembaga ini juga menjadi alat propaganda pemerintah untuk mempromosikan  kebijakan-kebijakan rejim  dalam  konteks  politik  nasional. Pada  tahun  2004  lembaga  tersebut berubah  menjadi  Lembaga  Perpaduan
Negara dan Integrasi Nasional.
Sementara pada level ideologis pemerintah  kemudian  merumuskan satu  doktrin  Rukun  Negara  yang menjadi prinsip dasar  kehidupan kebangsaan  mereka.    Doktrin  tersebut merupakan  filsafat  nasional  bangsa yang  bertujuan  untuk  menciptakan persatuan  dan  keserasian  di  antara etnik-etnik  yang  berbeda.  Rukun Negara  berisi  lima  prinsip  yakni: Kepercayaan Kepada Tuhan; Kesetiaan kepada  Raja  dan  Negara;  Keluhuran Perlembagaan;  Kedaulatan  Undang- Undang;  Kesopanan  dan  Kesusilaan. Prinsip  ini  mirip  dengan  Pancasilanya Indonesia.
Kedua  aspek  di  atas  kemudian diikuti  dengan  penciptaan  kebijakan Dasar  Ekonomi  Baru,  yang  berisi serangkaian program-proram pembangunan  ekonomi  negara  yang memberikan keutamaan kepada golongan  pribumi  (Melayu)  yang secara ekonomi jauh tertinggal dibandingkan  dengan  golongan  Cina. Dalam  kebijakan  tersebut  pemerintah mensasarkan  dan  memastikan  bahwa equity kue nasional akan dibagi secara proporsional untuk menghindari ketimpangan yang terlalu jauh. Kebijakan  ini  memberikan  alasan secara politis maupun ekonomi kepada pemerintah  untuk  mendiskriminasi kelompok  di  luar  etnik  Melayu. Pemerintah menganggap bahwa dominasi ekonomi golongan Cina yang terlalu  besar  dapat  menjadi  hambatan besar bagi persatuan nasional.  Karena itu,  melalui  suatu  langkah  “afirmasi positif”  diharapkan  kalangan  pribumi mampu mengejar ketertinggalan mereka dalam pembangunan.
Pada  tingkat  tertentu,  Konsep Dasar  Ekonomi  Baru  secara  bertahap berhasil mewujudkan satu lapisan kelas
menengah Melayu yang tumbuh secara pesat.    Mereka  berhasil  memperoleh kesuksesan  ekonomi  melalui  kontrak- kontrak  yang  diberikan  pemerintah, ataupun  membuka  bidang  usaha  baru yang  difasilitasi  pemerintah  dengan mudah.    Lahirnya  program-program ekonomi  yang  bersifat  afirmatif  ini secara  pesat  juga  dibarengi  dengan perluasan  akses  pendidikan  khususnya pendidikan  tinggi  terhadap  golongan pribumi,  sehingga  lahirlah  golongan professional baru dalam bidang-bidang moderen yang begitu banyak yang tidak terbayangkan  sebelumnya.    Mereka mengisi pekerjaan-pekerjaan di berbagai perusahaan milik negara serta swasta yang berkembang secara dinamik.
Penerapan Dasar Ekonomi Baru tersebut berkembang dengan pesat dan kelihatan  hasilnya  semenjak  tahun 1980-an  di  bawah  Perdana  Menteri Mahathir  Mohamad,  ketika  Malaysia melancarkan industrialisasi secara besar-besaran.    Transformasi  ekonomi negara  berubah  dengan  drastik  dan golongan pribumi memperoleh manfaat besar.  Namun demikian, pada sisi lain,
patronase  ekonomi  yang  diberikan pemerintah menjadikan golongan pribumi terlalu tergantung pada pemerintah dan ujung-ujungnya menumbuhkan  etos  ekonomi  yang lemah.    Harapan  bagi  lahirnya  etos kewiraswastaan yang kuat dijungkirkan oleh  kenyataan  banyaknya  praktek- praktek penyalahgunaan yang dilakukan.  Banyak di antara golongan pribumi yang malas berusaha, dan lebih menggantungkan  subsidi  dan  proteksi, serta  menjual  lisensi-lisensi  yang diperoleh kepada golongan Cina (Jamaie Hj.  Hamil 2004: 43-44).
Praktek  dagang  Ali-Baba  ini bukanlah  rahasia  umum,  dan  bahkan pada  taraf  tertentu  dipelihara  oleh sebagian  besar  para  pimpinan  politik dalam pemerintahan Barisan Nasional. Alih-alih  pembangunan  ekonomi  yang seharusnya  menjadi  instrumen  dalam memperkuat  integrasi  nasional  tidak sepenuhnya  terwujud.  Sampai  dengan pertengahan  tahun  1990-an  ketika kebijakan Dasar Ekonomi Baru diakhiri,  pembagian  ekonomi  nasional belumlah  sepenuhnya  dapat  dikatakan adil.  Dominasi ekonomi golongan Cina
tetaplah  besar,  sementara  kekayaan ekonomi  masyarakat  Melayu  di  luar korporasi-korporasi  negara  masih  di bawah 30%. Bahkan Mahathir
Mohamad  sendiri  kecewa  dengan perilaku  sebagian  golongan  menengah Melayu  yang  telah  dibesarkan  dengan kebijakan tersebut,  yang telah menjadi kaya,  namun  justru  lupa  dengan  asal usulnya  dan  menjadi  pendukung  nilai- nilai konservatisme, yang membiarkan golongan pribumi Melayu lain di lapis bawah  yang masih tertinggal.  Mereka ini sering disebut sebagai Melayu Baru. Jamaie  Haji  Hamil  (2004)  dalam kajiannya  menegaskan  bahwa  campur aduk  antara  kepentingan  politik  dan bisnis inilah yang menjadikan program afirmasi  tersebut  tidak  berhasil  secara memuaskan.    Para  tokoh  politik berlomba memburu rente untuk meneguhkan  jalinan  patronase  mereka sekaligus membiakkan nilai-nilai
kemapanan. Namun demikian, bagaimanapun juga munculnya Malaysia sebagai negara semi
industrial dengan kekuatan yang cukup maju,  telah  ikut  membentuk  lanskap
bagi  tumbuhnya  keyakinan  baru  akan identitas Malaysia sebagai bangsa yang sedang  membangun.  Secara  praktis, interaksi  ekonomi-politik  yang  terjalin antara  berbagai  kelompok  etnik  di Malaysia dalam kerangka DEB di atas, dengan kapitalisme  sebagai nilai dasarnya,  telah  membentuk  suatu kelompok  masyarakat  Malaysia  yang melampaui  batasan  etnik  (Means 1990).  Selain ditumpukan pada bidang ekonomi, dimensi pembangunan negara  bangsa  diletakkan  pada  bidang pendidikan  serta  penggunaan  Bahasa Melayu  sebagai  bahasa  resmi  di lembaga-lembaga pemerintah.
Semenjak tahun 1970-an setelah adanya perluasan kesempatan pendidikan,  pemerintah  mendorong berdirinya sekolah-sekolah kebangsaan (nasional)  mulai  dari  sekolah  tingkat dasar sampai dengan menengah. Kurikulum pendidikan didesain sedemikian rupa dengan memperkenalkan  subjek-subjek  wajib seperti:  Sejarah  Malaysia,  Bahasa Malaysia,  Pendidikan  Moral,  serta Kenegaraan  Malaysia.    Materi-materi tersebut diharapkan dapat memperkuat
nilai-nilai  murni  masyarakat  serta menanamkan  keyakinan  peserta  didik sebagai  warganegara  yang  patriotik. Selain  itu,  institusi  pendidikan  dapat menjadi  sarana  efektif  di  dalam menyuntikkan dan menanamkan kesadaran  terhadap  individu  tentang pentingnya nilai-nilai dan sistem politik yang diterapkan.
Meskipun  pada  kenyataannya sekolah-sekolah kebangsaan lebih banyak  di  isi  oleh  kaum  Melayu,  dan kurang  dapat  menarik  golongan  Cina maupun  Tamil,  namun  pemerintah tetap  menghargai  adanya  sekolah- sekolah beraliran Cina maupun Tamilsebagai wujud pengakuan terhadap  kemajemukan  masyarakat.
Pada  tahap  tertentu,  kekhawatiran- kekhawatiran akan munculnya perpecahan yang bersumber dari dunia pendidikan  selalu  ada.    Namun pemerintah  tetap  berusaha  untuk mencegahnya.    Salah  satu  langkah penting yang dilakukan oleh
pemerintah  dalam  hal  ini  adalah memperkenalkan konsep Sekolah
Wawasan.    Sekolah  Wawasan  adalah sekolah yang dirancang untuk
menampung  semua  kelompok  dalam satu  wadah  pendidikan  tanpa  melihat latarbelakang agama, etnik, bahasa, dan suku.    Tumpuan  utama  Sekolah Wawasan  adalah  tersemainya  nilai- nilai karakter individu-individu peserta didik  yang  unggul,  bersatu  dan patriotik.  Pada  tahun  1990-an  gagasan pendirian  sekolah  tersebut  sejalan dengan  visi  Wawasan  2020  dari
Mahathir Mohamad
untuk mempersiapkan Malaysia sebagai negara maju.
Sementara  penggunaan  Bahasa Malaysia  sebagai  bahasa  resmi  negara diperkenalkan  mengingat  bahasa  ini merupakan  salah  akar  pembentuk negara Malaysia serta digunakan secara dominan  oleh  etnik  pribumi.    Dalam tahun-tahun  1990-an  dan  2000-an terjadi  perdebatan  meluas  menyusul keputusan Mahathir untuk menggunakan  Bahasa  Inggris  dalam pengajaran  subyek-subyek  sains  di sekolah.    Sebagian  kalangan  yang khawatir  dengan  tergerusnya  posisi Bahasa  Melayu  menyerang  kebijakan tersebut  sebagai  berbahaya  dan  salah kaprah.    Menurut  mereka,  penguasaan
sains  oleh  sebuah  bangsa  tidaklah semata-mata  ditentukan  oleh  bahasa yang  digunakan,  tetapi  yang  lebih penting  adalah  memahami  subyek materi  yang  diajarkan.    Kalangan  ini berargumen  bahwa,  bangsa-bangsa penutur  non  Bahasa  Inggris  juga  bisa maju menyamai bangsa-bangsa penutur Bahasa  Inggris,  seperti:  Perancis, Jerman, Spanyol, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Cina. Pembangunan  Negara  Bangsa  dan Tantangannya Gugatan terhadap pembangunan negara bangsa di Malaysia mengalami ujian ketika tahun 1998  negara  tersebut  dilanda  krisis ekonomi  yang  berujung  pada  konflik politik  antara  Mahathir  dan  deputinya yakni Anwar Ibrahim yang dicopot dari jabatannya.    Usaha-usaha  Anwar Ibrahim  dan  golongan  oposisi  untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Mahathir membawa situasi  ketidakpastian  politik  dan perpecahan di kalangan bangsa Malaysia,  khususnya  kaum  Melayu. Golongan oposisi memandang
Mahathir  bertindak  sewenang-wenang dan  memfitnah  Anwar.    Dalam  waktu yang singkat  spektrum politik berubah drastik.  Partai UMNO yang merupakan tulang  punggung  Barisan  Nasional mengalami  perpecahan hebat,  di  mana sebagian tokoh-tokohnya membelot ke kubu  Anwar.    Penangkapan  dan pemenjaraan terhadapnya semakin mempertebal keyakinan golongan oposisi bahwa Mahathir sengaja merancang  usaha  sistematis  untuk menamatkan  karier  politik  Anwar sekaligus mengenyahkan seluruh lawan-lawan politiknya.
Usaha-usaha perlawanan secara politik dilakukan melalui partai oposisi yakni  Partai  PKR  (Partai  Keadilan Rakyat) yang didirikan Anwar Ibrahim sejurus  sebelum  beliau  dipenjara. Dalam pemilihan umum yang dilakukan  bulan  November  tahun 1999Barisan Nasional mengalami kemerosotan suara, di mana kelompok tersebut  memperoleh  148  kursi  dalam parlemen.    Padahal  dalam  pemilihan umum tahun 1995 mampu merebut 162 kursi  parlemen.    Sementara  partai- partai  oposisi  yang  tergabung  dalam
Barisan Altrnatif memperoleh 42 kursi, yang  berarti  mengalami  lonjakan kenaikan.
Pergeseran suara ini
menunjukkan  adanya  sokongan  kuat terhadap bangkitnya kelompok  oposisi sekaligus  simpati  terhadap  Anwar Ibrahim.  Suara golongan Melayu yang secara  tradisional  biasanya  diberikan kepada UMNO ataupun partai berhaluan Islam  yakni Partai Islam se- Malaysia (PAS) pada saat itu terpecah, sebagian beralih kepada PKR. Perolehan  suara  oposisi  yang  naik tersebut    merupakan  sinyal  kuat ketidaksukaan  rakyat  terhadap  sikap represif  rejim  sekaligus  bukti  bahwa orang  Melayu  tidaklah  selalu  satu suara.  Namun yang lebih penting lagi, di  kalangan  golongan  muda  politisi Melayu, bisa bekerjasama dan beraliansi  dengan  politisi  etnik  non Melayu.  Pemihakan golongan Melayu terhadap  partai-partai  oposisi  tersebut memicu kemarahan pemerintah sehingga  menyerang  beberapa  media massa  cetak  berbahasa  Melayu  yang kritis dan bebas, seperti: Eksklusif, dan Detik, yang  langsung  ditutup,  serta
Harakah yang  dibatasi  terbitnya  dari dua  kali  seminggu  menjadi  dua  kali dalam sebulan.
Kehadiran  PKR  dalam  pentas politik nasional Malaysia untuk selanjutnya memberikan warna tersendiri bagi kelangsungan kelompok oposisi serta ujian baru untuk mewujudkan  sistem  kepartaian  yang bersifat  terbuka  dan  multietnik.  PKR sendiri  merupakan  partai  multietnik yang merangkumi semua golongan dan berlandaskan platform ideologi  yang sekuler.    Akan  tetapi  konsolidasi kekuasaan yang dilakukan oleh Mahathir  dalam  UMNO  dan  juga Barisan  Nasional  terus  dilakukan seiring dengan keberhasilannya mengatasi  krisis  dan  melewatinya dengan  selamat.    Hegemoni  UMNO dalam  kekuasaan  menjadi  penanda kuatnya  infrastruktur  dan  pengaruh partai ini dalam politik Malysia.  John Hilley  (2001)  menjelaskan  bahwa stabilitas  hegemonik  yang  diciptakan UMNO  yang  begitu  panjang  tidak terlepas dari kecerdikan figur Mahathir yang  dengan  segala  cara  menciptakan blok  legitimasi  dalam  segenap  aspek
dalam negara. Perpaduan antara koersi dengan  manipulasi  yang  dibarengi
dengan keberhasilan dalam pengelolaan ekonomi negara. Pembangunan Negara Bangsa

## Dalam Politik Pasca Mahathir
Seiring  mundurnya  Mahathir dari  kekuasaan  tahun  2003,  politik Malaysia mengalami transformasi baru. Meskipun politik negara secara fundamental  tidak  berubah,  tetapi mengalami  beberapa  pergeseran.    Di bawah  Perdana  Menteri  Abdullah Ahmad  Badawi  usaha-usaha  untuk memupuk persatuan nasional khususnya  di  kalangan  golongan Melayu, serta hubungan di antara kaum tetaplah  dilakukan  secara  intensif. Badawi yang merupakan figur moderat dan bukan kontroversial sangat menaruh  perhatian  pada  dimensi masyarakat  pedesaan  dan  juga  kelas bawah.  Ia  menekankan  pentingnya menjaga pertumbuhan dan pemerataan ekonomi  yang  stabil  dan  berjangka panjang, seraya meningkatkan kualitas pendidikan  di  seluruh  negara  sebagai
kunci  pembangunan  bangsa  (Chamil Wariya 2004).
Sebagai salah satu negara yang berhasil secara ekonomi dan meletakkan  nilai-nilai  toleransi  dalam prioritas  kehidupan,  Badawi  ingin menjadikan  Malaysia  sebagai  contoh bagi negara-negara lain dalam pembangunan, khususnya negara- negara  Muslim.    Dalam  konteks pembangunan  negara  bangsa,  beliau memperkenalkan konsep Islam Hadhari atau  Islam  moderat  yang  bertumpu pada  pengetahuan  dan  kemajuan peradaban  Islam.    Konsep  Islam Hadhari  berintikan  sepuluh  prinsip utama  yang  pada  intinya  adalah penerapan nilai-nilai Islam yang toleran dan  menghargai  perbedaan  dengan kelompok  lain  berdasarkan  semangat saling  menghormati.    Rujukan  doktrin ini  adalah  kemajuan  Islam  di  masa lampau  yang  menghargai  adanya perbedaan  dan  hidup  berdampingan dengan  kelompok  lain.    Peradaban Islam pada puncak-puncak kejayaannya,  baik  pada  masa  dinasti
Abbasiyah di Bagdad maupun
Umayyah  II  di  Andalusia  pada  abad
pertengahan digambarkan sebagai puncak-puncak kemajuan dan kemenangan  rasionalitas  yang  sejajar dengan nilai-nilai keimanan
sepertimana  ditekankan  dalam  Islam (Abdullah Ahmad Badawi 2007). Usaha untuk mengenalkan doktrin Islam Hadhari ditempuh sebagai jalan pemecahan untuk mengintegrasikan kepentingan- kepentingan yang berseberangan, yakni antara golongan
Islam dalam pemerintahan di satu sisi serta kelompok-kelompok  Islam  konservatif yang  tergabung  dalam  partai-partai oposisi  Islam  yang  terus  menerus menyudutkan  pemerintahan  sekuler Barisan  Nasional.    Selain  itu  konsep tersebut  diyakini  untuk  meredam kekhawatiran  golongan  bukan  Muslim
terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap
diskriminatif.    Doktrin  Islam  Hadhari dipandang  sebagai  jalan  tengah,  di mana  negara  meskipun  bersifat  Islam tetapi  mengakui  kebebasan  kelompok- kelompok  lain  yang  adayang  tetap harus dilindungi.
Namun  demikian,  doktrin  ini diserang oleh kelompok oposisi islamis di negara itu sebagai jungkir balik dan penuh  kerancuan.    Juru  bicara  utama golongan  oposisi  yakni,  Abdul  Hadi Awang, yang juga Presiden PAS ketika itu  menyebut  konsepsi  Islam  Hadhari sebagai salah kaprah dan menyesatkan. Lebih bersifat politis ketimbang substantif dalam memajukan kepentingan  Islam.    Hal  tersebut bertentangan dengan tindakan-tindakan pemerintah  sendiri  terhadap  golongan Islam, di mana pemerintah tidak pernah ragu untuk menumpas aspirasi-aspirasi politik  golongan  Muslim.    Menurut beliau,  Islam  adalah  satu,  tidak mengenal embel-embel, sementara Islam  Hadhari  merupakan  varian  lain yang  secara  implisit  menyangkal otentisitas Islam itu sendiri (2005).
Dalam pandangan Hadi Awang, justru  yang  perlu  dikembangkan  oleh Malaysia adalah mendorong terwujudnya  nilai-nilai  Islamis  dalam praktek  kehidupan  masyarakat  di segala  bidang  di  tengah  serbuan  nilai sekuler  Barat.    Islam  dan  masyarakat Melayu  merupakan  dua  entitas  yang
tidak dapat dipisahkan, yang
membentuk  jati  diri  negara  Malaysia modern.  Pijakan  yang  tepat  untuk  hal ini  adalah  ajaran  Islam  yang  murni yang memberikan inspirasi bagi kemajuan  peradaban  pada  masa  lalu. Dalam  pandangan  beliau,  yang  perlu dikembangkan adalah
Hadharoh
Islamiyah, yakni suatu peradaban Islam yang unggul, dan bukan Islam Hadhari.
Sementara pada masa kepemimpinan  Najib  Razak,  sejak tahun 2009 sampai sekarang ini usaha- usaha  untuk  mewujudkan  masyarakat Malaysia  yang  padu  dilakukan  secara lebih progresif lagi.    Langkah-langkah membina kehidupan kebangsaan
dilakukan di tengah pesatnya
pembangunan yang diwarnai kritisisme rakyat,  merebaknya  praktek-praktek korupsi,  serta  usaha-usaha  UMNO
untuk meneguhkan kembali cengkeramannya  terhadap  kekuasaan. Dalam  banyak  aspek  pemerintah memperoleh  manfaat yang  besar melalui  insitusi-institusi  pendidikan maupun  media  yang  memiliki  fungsi strategis  dalam  menyebarkan  dan menanamkan ide-ide kebangsaan.
Melalui institusi pendidikan, yang maju pesat  dalam  beberapa  dekade  ini pemerintah  berhasil  menstimulasi  dan mengarahkan agar rakyat menjadi lebih loyal dan patriotik.
Salah  satu  gagasan  penting yang  sering  digembar  gemborkan Perdana  Menteri  Najib  Tun  Razak untuk mewujudkan kesadaran kebangsaan adalah konsepsinya tentang One Malaysia, yakni suatu slogan yang secara  substantif  berisi  pernyataan bahwa  semua  kaum  di  Malaysia meskipun berbeda-beda etnik, golongan,  kelas,  agama,  dan  budaya, tetapi hakikatnya adalah satu.  Mereka semua adalah bangsa Malaysia (Suhana Saad  2012:  24-39).    Konsepsi  ini dikeluarkan pemerintah sebagai respon terhadap  meningkatnya  kekhawatiran- kekhawatiran  akan  perpecahan  dalam masyarakat  menyusul  adanya  kritik- kritik  dan  ketidakpuasan  terhadap pemerintah.    Pembangunan  ekonomi yang pesat  di  Malaysia,  dalam banyak hal  telah  melahirkan  ketimpangan- ketimpangan baru, yang secara automatik  mencetuskan  ketegangan antar  etnik.    Tidak  semua  golongan
memperoleh  manfaat  langsung  dari pembangunan.    Golongan-golongan tertentu, seperti orang-orang Tamil dan juga  penduduk  Melayu  di  pedesaan, serta  kelas  menengah  ke  bawah  di perkotaan tetaplah kesulitan menaikkan taraf  ekonominya.    Sebagian  besar golongan  Melayu  tetaplah  terbelakang secara ekonomi dan bergantung sepenuhnya  pada  pemerintah.    Juga minoritas  etnik  Tamil  yang  tetap merasa sebagai warganegara kelas dua. Sementara golongan Cina yang merupakan  minoritas  besar  dalam masyarakat  pribumi  Melayu  semakin melaju pesat dalam menguasai sumber- sumber ekonomi negara.
Kemajuan-kemajuan  teknologi dan informasi, serta liberalisasi ekonomi yang dilancarkan pemerintah, dalam  banyak  aspek  justru  membuka ruang  yang  lebih  luas  bagi  golongan Cina untuk berusaha.  Namun pada segi lain,  aspirasi-aspirasi  politik  mereka tetap dibatasi.
Kenyataan ini bertentangan  dengan  fakta  bahwa seharusnya kemajuan-kemajuan ekonomi  diimbangi  dengan  langkah keterbukaan  yang  lebih  besar  serta
kesetaraan politik. Meskipun pemerintahan  Najib  Razak  sendiri melakukan  beberapa  kemajuan  dalam aspek  politik,  terutama  kebebasan dalam  menyuarakan  aspirasi,  tetapi masih  belum  cukup  memadai  untuk mendorong  terwujudnya  suatu  kontrol kekuasaan yang efektif (Lee 2017).
Dewasa  ini  golongan  non- Melayu  yang  terdidik  semakin  sadar akan  hak-hak  politiknya,  sehingga semakin  berani  melakukan  agresi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah  yang  dirasa  diskriminatif. Akomodasi politik, dalam arti toleransi ataupun  kerjasama  politik  antar  kaum dalam koalisi Barisan Nasional dipandang lebih mencerminkan kepentingan elite yang mengatasnamakan kaum masing- masing.    Semenjak  tahun  1990-an golongan  Cina  dan  juga  India  secara terus  menerus  mendesakkan  tuntutan yang lebih besar akan hak-hak mereka dalam politik nasional maupun pembagian  kue  ekonomi  ataupun pengekalan  identitas  mereka.    Kaum India  misalnya,  pada  bulan  Juli  2009 mendirikan  organisasi  Hindraf (Hindu
Rights  Action  Force )  atau  Barisan
Bertindak Hak Hindu, yang merupakan gabungan 30 NGO India yang bertujuan mengekalkan hak dan warisan  masyarakat  Hindu  dalam masyarakat  multirasial  Malaysia  yang sekuler.
Mereka mengumandangkan slogan People’s Power (Makkal Sakthi) dalam menuntut persamaan hak kepada pemerintah.    Munculnya  kelompok- kelompok  seperti  ini  memberikan impak  cukup  besar  dalam  lanskap politik Malaysia, sehingga menyadarkan  golongan  minoritas  lain ataupun kelompok-kelompok kepentingan tertentu
bangkit menggugat  hak-haknya.   Sikap agresif Hindraf  memperoleh  perhatian  serius pemerintah, di mana sebagian kalangan bahkan menyebutnya sebagai ekstremis yang mengancam keserasian hubungan antar  etnik.    Pada  bulan  April  2017 suatu koalisi yang terdiri dari 22 NGO Muslim Melayu  yang tergabung dalam Barisan  Bertindak  Melayu Islam
(Bertindak) mendesak pemerintah untuk  membubarkan  Hindraf  (www.
freemalaysiatoday.  com  diunduh  pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 10. 46).
Pada  tataran  lain,  golongan muda  Melayu  yang  berpendidikan tinggi  dan  terbuka  dengan  teknologi informasi  terkini  cenderung  memiliki haluan  politik  yang  lebih  liberal  dan kritis,  berani  mengambil  posisi  politik yang berbeda dengan arus utama.  Pada bulan  November  2007  berbagai  etnik yang  tergabung  dalam  organisasi Bersih melakukan demonstrasi menuntut  adanya  pemilihan  umum yang  jujur.    Insiden  itu  mencetuskan nama-nama tokoh oposisi utama dalam satu  barisan  penentangan  seperti: Anwar  Ibrahim,  Abdul  Hadi  Awang, Lim  Kit  Siang,  Lim  Guan  Eng, Kamaruddin  Jaafar,  Khalid  Ibrahim. Fenomena ini tentu saja dapat menjadi ancaman  terhadap  kedudukan  Barisan Nasional.    Munculnya  partai-partai politik  dengan platform yang  bersifat mutltietnik  dan  juga  asosiasi-asosiasi masyarakat sipil dari beragam golongan  menjadi  indikator  kuat  akan adanya tuntutan yang lebih besar untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang demokratis.
Pendemokrasian melalui institusi-institusi  sipil  ini  bahkan semakin meningkat pasca krisis ekonomi tahun 1998.  Dalam dua puluh tahun terakhir partai-partai politik yang bersifat multietnik yang dimotori PKR menjadi  kekuatan alternatif  yang tidak bisa dipandang enteng.  Insiden terakhir dalam pemilu 2009 dan 2014
menunjukkan  bagaimana  masyarakat Malaysia  dikejutkan  oleh  besarnya dukungan  terhadap  partai  oposisi. Kelompok-kelompok oposisi yang tergabung dalam Koalisi Rakyat berhasil menjungkirkan reputasi Barisan  Nasional  sebagai  kekuatan mayoritas  mutlak  dalam  parlemen. Dalam  pemilihan  umum  tahun  2013 misalnya,  Barisan  Nasional  berhasil meraih  133  kursi  parlemen,  sementara Koalisi  Rakyat  mengalami  lonjakan dengan  meraih  89  kursi.    Pesan  yang disampaikan  para  pemilih  secara  jelas menunjukkan  keinginan  kuat  untuk berubah.    Para  pemilih  muda  di kalangan  masyarakat  sebagian  besar sudah  muak  dengan  kepemimpinan para  politisi  tua  Barisan  Nasional, khususnya  UMNO  yang  sejak  dulu
dianggap kurang menunjukkan kepemimpinan  politik  yang  responsif. Alih-alih  mendukung  partai  UMNO, mereka  justru  memilih  partai-partai oposisi  di  luar  Barisan  Nasional. Sejumlah politisi kawakan yang selama ini  menjadi  tokoh  penting  dalam pemerintahan  bahkan  ditumbangkan oleh  para  pemimpin  oposisi  di  daerah pemilihan mereka masing-masing. Kasus  yang  menimpa  tokoh  UMNO Sahrizat  Abdul  Jalil  yang  dikalahkan oleh Nurul Izzah Anwar yang merupakan  politisi  baru,  di  daerah pemilihan Lembah Pantai Kuala Lumpur,  menjadi  tamparan  hebat  bagi pihak  Barisan  Nasional.    Begitu  juga dengan beberapa tokoh lain.
Kalangan kritis di luar pemerintahan  merasa  cemas  dengan beberapa kebijakan Najib yang mengarah  pada  otoriterisme  baru. Sikap itu, seperti tindakan memenjarakan kembali Anwar Ibrahim tahun  2015  dengan  tuduhan-tuduhan yang  oleh  banyak  orang  dianggap meragukan. Di samping itu, pemerintah tetap mengekang kekuatan- kekuatan  oposisi  melalui  berbagai
taktik  dan  caradalam  setiap  pemilihan lokal,  maupun  nasional  dengan  cara- cara yang tidak elegan.  Sejumlah kasus yang  mengiringi  pemerintahan  Najib menjadi  isu  penting  yang  menjadi amunisi  bagi  lawan-lawan  politiknya, seperti  kasus  pembelian  kapal  selam dari Perancis yang bermasalah,
pembunuhanmodel Altantuya
Shaaribuu,  sampai  dengan  gaya  hidup glamour istri beliau, serta kepemilikan asset  sejumlah  tokoh-tokoh  UMNO  di luar  negeri  dan  perusahaan-perusahan besar yang dimiliki kroni-kroni mereka. Hal tersebut menyebabkan kepercayaan rakyat pada pemerintah merosot.
Menjelang  tahun  baru  2014, yakni pada tanggal 31 Desember 2013 ribuan  orang  dari  berbagai  kalangan melakukan  demonstrasi  di  Lapangan Merdeka  Kuala  Lumpur.    Mereka memprotes  kenaikan  bahan  bakar minyak  dan  kebutuhan  hidup  sehari- hari  yang  terus  meningkat.    Para demonstran  membentangkan  poster- poster  berisi  tulisan:  “Turunkan Harga”,  “Membela  Hak-Hak  Kami” dan  juga  berteriak,  “Hidup  Rakyat” (Kompas,  2  Januari  2014).  Aksi  itu
dipicu  oleh  kebijakan  pemerintahan yang  mencabut  subsidi  bahan  bakar minyak  serta  makin  tingginya  biaya hidup.    Para  pemrotes  menganggap pemerintah mengambil kebijakan yang keliru dan membiarkan rakyat menanggung  beban  hidup  yang  berat. Kebangkitan  kelompok  oposisi  ini sejajar  dengan  merosotnya  pengaruh Barisan  Nasional.    Meskipun  koalisi Barisan Nasional memenangi Pemilihan Umum pada Mei 2013 tetapi perolehan  suara  mereka  merupakan yang terburuk sepanjang 50 tahun lebih Malaysia merdeka.
Sebelumnya  pada  akhir  bulan April  tahun  2012  tekanan  terhadap pemerintah  dilakukan  oleh  aliansi masyarakat  sipil  lintas  golonganyang tergabung  dalam  kelompok  Bersih. Demontrasi  Bersih  3.  0.  bertujuan menuntut reformasi sistem dan pelaksanaan  pemilihan  umum.    Para pemrotes yang berjumlah lebih dari 60. 000  orang  memenuhi  jalanan  menuju Lapangan  Merdeka  di  Kuala  Lumpur. Mereka  menuduh  Komisi  Pemilihan Umum berpihak dan mengklaim daftar pemilih  telah  dicurangi.    Demonstrasi
ini mencerminkan kekhawatiran terhadap pelaksanaan pemilihan umum yang  bakal  digelar,  di  mana  koalisi Barisan  Nasional  telah  berkuasa  lebih dari lima puluh tahun.  Demonstrasi itu berakhir dengan kerusuhan dan
dibubarkan secara paksa oleh kepolisian (www. bbc.
com/indonesia/dunia  tanggal  28  April 2012).
Namun  kasus  terbesar  yang meruntuhkan kepercayaan politik pada Najib  Razak  dan  juga  UMNO  adalah terkuaknya skandal korupsi  1MDB (1 Malaysia Development  Berhad),  yakni skandal milyaran US dollar.  Kasus ini bermula  dari  pendirian  perusahaan investasi  1MDB  oleh  Najib  Razak tahun 2009
yang bertujuan meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi Malaysia.      Namun  kenyataannya perusahaan  tersebut  bangkrut  setelah uang  negara  yang  ditanam  di  BUMN itu  lenyap  tanpa  penjelasan.    Uang tersebut sebagian besar, yakni US$ 700 jutajustru  masuk  ke  kantong  Perdana Menteri dan juga anggota keluarganya, serta  beberapa  kroninya.    Najib menyangkal  tuduhan  itu,  dengan
menyatakan  bahwa  aliran  dana  dalam rekening  pribadinya  bukanlah  uang BUMN tersebut melainkan donasi dari Raja  Arab  Saudi  yang  memang dikhususkan untuk dirinya.
Pembangunan Negara Bangsa

## Dalam Cakrawala Politik Baru
Skandal  1MDB  di  atasmemicu reaksi  keras  masyarakat,  mencetuskan demonstrasi massa besar, yang menganggap perdana menteri berbohong  seraya  menuntut  mundur. Dalam  beberapa  waktu,  bursa  saham Malaysia  dan  nilai  tukar  mata  uang ringgit terhadap dollar Amerika Serikat jatuh. Perekonomian negara dihadapkan  pada  tekanan  pasar  dan situasi  politik  yang  tidak  menentu,  di mana terjadi perpecahan dalam pemerintahan.  Sebagian kalangan yang tidak puas dalam pemerintahan berusaha  menjadikan  isu  ini  sebagai senjata politik untuk melawan PerdanaMenteri.    Timbul  kemelut politik  dalam  pemerintahan  yang mendorong  Najib  Razak  bertindak keras.    Salah  satu  tokoh  paling  senior dalam  pemerintahan,  yakni,  Timbalan
Perdana  Menteri  Muhyiddin  Yassin yang mempertanyakan kejujuran Najib didepak  dari  pemerintahan.    Desas desus yang beredar, Muhyiddin berusaha  memanfaatkan  isu  tersebut untuk kepentingan pribadinya, menggapai  jabatan  Perdana  Menteri yang  sudah  lama  diincarnya.  Akan tetapi  langkah  yang  lebih  berani ditunjukkan  oleh  mantan  Perdana Menteri  Mahathir  Mohamad  yang menyerukan  pada  rakyat  Malaysia untuk  beramai-ramai  memprotes  dan menurunkan  Perdana  Menteri.    Dalam berbagai kesempatan, Mahathir menyebut pemerintahan Najib
berbahaya  dan  korup.    Ia  menyatakan kecewa  dengan  pemerintah  yang  tidak tanggap  dengan  suara-suara  arus bawah.    Bahkan  Mahathir  kemudian menyatakan keluar dari UMNO.
Menghadapi kenyataan ini suara oposisi sepakat bahwa kekuasaan Najib perlu diakhiri, tetapi sebagian di antara  mereka  menolak  beraliansi dengan  Mahathir  mengingat  praktek- praktek  pemerintahan  beliau  yang otoriter di masa lalu.  Kalangan oposisi Islamis misalnya, mengecam Mahathir
sebagai  pengecut,  yang  tidak  kalah otoriternya  pada  masa  lalu  dibanding Najib.    Dalam  sejumlah  kesempatan kalangan oposisi dan kekuatan- kekuatan  kritis  di  luar  pemerintahan beberapa  kali  melakukan  demonstrasi besar  dengan  tujuan  untuk  menekan Najib mundur dari kekuasaan.
Pada  bulan  Agustus  2015  aksi demonstrasi  yang dilakukan kelompok prodemokrasi, Bersih, mampu menarik ratusan ribu  orang untuk menunut PM Najib  mundur.    Aksi  damai  yang berlangsung dua hari tersebut merupakan simbol solidaritas kelompok-kelompok di luar pemerintahan, sekaligus ketidakpercayaan mereka pada pemerintah yang berkuasa.  Pada bulan berikutnya,
September
2016, demonstrasi ini ditandingi oleh
kelompok “kaos merah” yang merupakan  pendukung  pemerintah. Mereka digerakkan oleh organisasi pro pemerintah,  yakni  Perkasa  dan  juga UMNO.    Ribuan  pendukung  kaos merah  turun  ke  jalan-jalan  di  Kuala Lumpur melakukan long march, untuk menunjukkan  aksi  dukungan  terhadap
pemerintah Malaysia sekaligus sebagai tanggapan atas unjuk rasa Bersih yang anti-pemerintah.  Pada sisi lain aksi ini juga  untuk  menunjukkan  dominasi etnik  Melayu  dalam  politik  Malaysia, karena sebagian besar demonstran yang ikut adalah warga etnis Melayu.
Insiden demonstrasi besar
berulang  lagi  pada  akhir  bulan November 2016, di mana ribuan orang berkaos kuning, kelompok pro demokrasi,  Bersih,  menggelar  aksi  di Kuala Lumpur untuk menuntut pengunduran  diri  PM  Najib  Razak. Demonstrasi  ini  diikuti  oleh  mantan Perdana  Menteri  Mahathir  Mohamad yang menganggap pemerintahan Najib sudah  kehilangan  legitimasi  dan  layak diturunkan.    Ini  merupakan  demo kedua  yang  diaorganisir  kelompok Bersih dalam kurun 15 bulan.  Namun gerakan mereka, sekali lagi, ditandingi oleh  kelompok  kaos  merah  yang  pro pemerintah,  sehingga  nyaris  terjadi bentrokan kedua belah pihak.
Salah  satu  tulang  punggung utama  dalam  gerakan-gerakan  protes itu  adalah  golongan  muda  terpelajar, generasi  muda  Malaysia  yang  sadar
akan  hak-hak  politiknya  yang  berasal dari berbagai etnik.  Namun demikian, menyatunya kelompok-kelompok oposisi dalam jumlah besar, khususnya orang  Cina  dan  India,  pada  derajat tertentu  menimbulkan  kekhawatiran pada orang Melayu, dan menempatkannya pada posisi dilematis.  Pada kalangan ini,runtuhnya koalisi  pemerintahan Barisan Nasional dengan dominasi UMNO bisa jadi akan mengikis  pengaruh  orang  Melayu dalam pemerintahan dan politik. Indikasi agresifitas beberapa kelompok Cina  dan  India  terhadap  pemerintah dianggap  sebagai  suatu  serangan eksplisit  terhadap  dominasi  Melayu. Karena  itu,  sebagian  besar  golongan Melayu, bersikap lebih berhati-hati dan tetap  mendukung  pemerintah.    Dalam sepuluh  tahun  terakhir,  kekhawatiran ini  ditanggapi  sebagian  golongan Melayu dengan mendirikan organisasi, Pertubuhan  Pribumi  Perkasa  Malaysia (Perkasa).
Perkasa  merupakan  organisasi NGO  berhaluan  ultranasionalis  yang disponsori  sebagian  politisi  UMNO.
Organisasi ini bertujuan
memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak  orang  Melayu  dan  pribumi  di Malaysia.    Perkasa  berdiri  tahun  2008 dan memiliki cabang-cabang di sebagian besar negara bagian.
Kalangan  etnik  non  Melayu  menyebut organisasi  tersebut  sebagai  rasis  dan sengaja  disiapkan  pemerintah  untuk menghadang  gerakan-gerakan  oposisi. Dalam  berbagai  kesempatan  Perkasa tampil  sebagai  kelompok  penekan,
bertindak mengerahkan massa pengikutnya dalam melawan kelompok-kelompok yang
berseberangan dengan pemerintah.
Para  eksponen  Perkasa  meyakini bahwa  tindakan  mereka  merupakan bagian  dari  usaha  untuk  membela kepentingan orang-orang Melayu, khususnya pemerintah yang didominasi UMNO.    Mereka  mencurigai  agenda politik terselubung
kelompok- kelompok non Melayu yang berlindung di bawah partai-partai ataupun kelompok-kelompok  yang  berlabel multi  etnis.    Belakangan,  sebagai kelanjutan respon
terhadap kecenderungan-kecenderungan  politik, terutama yang berunsurkan perkauman
serta  agresifitas  golongan  minoritas, Perkasa  dan  22  NGO  membentuk aliansi  dengan  mendirikan  organisasi Badan Bertindak Melayu Islam (Bertindak)  (www.  freemalaysiatoday. com tanggal 16 Juni 2017).
Dalam  konteks  pembangunan nasional di Malaysia, kemajuan- kemajuan  pembangunan  dan  dinamika politik  telah  mereproduksi  kelompok- kelompok  baru,  bukan  hanya  yang berorientasi pada kemajuan tetapi juga pada preservasi kelompok yang merasa belum siap bertransformasi dalam arus besar  perubahan  yang  menempatkan agenda rakyat sebagai tujuan bersama. Meskipun wujud kerjasama lintas etnik di  antara  kekuatan-kekuatan  politik serta  masyarakat  sipil  di  Malaysia, namun  sejauh  ini  hanyalah  bersifat taktis dan tidak memiliki dimensi yang berjangkauan  jauh  ke  depan.    Hal tersebut disebabkan oleh adanya hambatan  doktrinal  ideologis,  adanya prasangka, serta kurangnya rasa kepercayaan  di  antara  masing-masing kelompok.  Tidak dapat  disangkal lagi bahwa meskipun keadaan ekonomi dan politik  negara  tersebut  cukup  baik,
tetapi  di  masa-masa  mendatang  tetap harus  berjuang  menghadapi  situasi sosio-ekonomi yang rapuh.
Usaha-usaha  Anwar  Ibrahim untuk  mengkonsolidasikan  kekuatan Barisan  Alternatif  yang  berunsurkan partai-partai  lintas etnik sepuluh  tahun lalu  yang  diimpikan  akan  menjadi saingan  bagi  Barisan  Nasional  masih belum cukup kuat menghadapi dominasi Barisan Nasional.  Tantangan besar  ke  depan  dalam  dimensi  politik Malaysia adalah
bagaimana
menciptakan suasana politik yang lebih terbuka  dan  akomodatif  terhadap kepentingan  etnik  yang  beragam. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan  dan  pembinaan  negara bangsa  di  masa  depan  lebih  banyak ditentukan pada bagaimana cara menciptakan  keseimbangan  politik berdasarkan  kepentingan  ras  secara proporsional. Tindakan-tindakan politik  yang  melangkahi  konsensus nasional  yang  selama  ini  dijalankan justru akan mengakibatkan keruntuhan sistem  itu  sendiri  serta  membuyarkan harapan bagi terwujudnya suatu bangsa yang kuat.

## KESIMPULAN
Malaysia  merupakan  negara yang bersifat multietnik, di mana faktor etnik  menjadi  landasan  kepentingan politik.  Selama ini, usaha-usaha untuk menciptakan integrasi nasional diarahkan pada upaya untuk memperkuat  relasi  antara  kelompok etnik serta menciptakan  keseimbangan politik bagi semua kaum.  Keberhasilan pembanguan  Malaysia  tidak  terlepas dari komitmen pemerintah yang berkuasa untuk melakukan transformasi  dengan  merekonstruksi pembangunan  ekonomi  secara  radikal melalui  kebijakan  afirmasi  terhadap golongan  pribumi  Melayu,  merancang sistem  pendidikan  yang  menanamkan kesadaran  nasional,  serta  memperkuat kedudukan  bahasa  Melayu  sebagai bahasa nasional.
Gugatan terhadap pembangunan negara bangsa di Malaysia mengalami ujian berat ketika tahun 1998 negara tersebut didera krisis ekonomi  yang  berujung  pada  konflik politik  antara  Mahathir  dan  deputinya yakni Anwar Ibrahim.  Konflik tersebut
membawa perpecahan politik di kalangan  bangsa  Malaysia,  khususnya kaum Melayu, di mana banyak di antara mereka  memberikan  sokongan  kuat pada partai-partai oposisi dalam pemilihan umum 1999. Pasca pemerintahan Mahathir Mohamad politik Malaysia mengalami transformasi  baru.    Di  bawah  Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi yang pragmatik usaha-usaha untuk memupuk persatuan
nasional khususnya  di  kalangan  golongan
Melayu, serta hubungan di antara kaum dilakukan  dengan    memperkenalkan konsep  Islam  Hadhari  atau  Islam moderat yang bertumpu pada
pengetahuan  dan  kemajuan  peradaban
Islam.
Sementara pada masa
kepemimpinan  Najib  Razak,  sejak tahun  2009  sampai  sekarang,  usaha- usaha  untuk  mewujudkan  masyarakat Malaysia  yang  padu  dilakukan  secara lebih progresif lagi dengan
mengenalkan  konsep One  Malaysia,
yakni  suatu  slogan  yang  secara substantif bertujuan meleburkan perbedaan-perbedaan  antar  golongan
dalam  satu  visi  negara  bangsa  yang bersatu  di  bawah  dominasi  Barisan Nasional.    Keberhasilan  pembangunan dan pembinaan negara bangsa di masa depan  lebih  banyak  ditentukan  pada bagaimnana cara menciptakan keseimbangan politik berdasarkan kepentingan  ras  secara  proporsional berdasarkan konsensus nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah Ahmad Badawi, Islam Hadhari Approach: Towards A Progressive Islamic Civilisation, Kuala  Lumpur: Department of Islamic Development  Malaysia  Prime Minister’s Department, 2007. Abdul Hadi Awang, Hadharah Islamiyyah Bukan Islam Hadhari, Kuala Lumpur: Nufair Street, 2005. Abdul  Rahman  Embong, Negara Bangsa: Proses dan Perbahasan, Bangi:  Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2000. “Demonstrasi  di  Malaysia Dibubarkan Aparat”,
www. bbc. com/indonesia/dunia tanggal 28 April  2012,  diunduh  pada
tanggal  8  Juni  2017  pukul  13. 59.
Chamil  Wariya, Kesinambungan  dan Perubahan: Malaysia di Bawah
Pentadbiran  Abdullah  Ahmad
Badawi, Kuala Lumpur: Utusan Publications  &  Distributors, 2004.
“Coalition of 22 Malay Muslim NGOs Wants Hindraf Banned”.  www. freemalaysiatoday. com 6 April 2017, diunduh  pada tanggal  16 Juni 2017 pukul 10. 46).
Hilley,  John, Malaysia:  Mahathirism,
Hegemony and the New Opposition, London: Zed
Books, 2001.
Hussin Mutalib, Islam and Ethnicity in Malay Politics, Oxford: Oxford University Press, 1990.
Jamaie  Hj.    Hamil, UMNO  Dalam Politik dan Perniagaan Melayu,
Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2004.
“Kenaikan  Harga  Memicu  Unjuk Rasa”, Kompas, 2 Januari 2014.
Lee, H. P. , Constitutional Conflicts in
Contemporary Malaysia, Oxford: Oxford University
Press, 2017.
Means, Gordon P. , Malaysian Politics: The Second Generation,
Singapore:  Oxford  University Press, 1990. Milne,  R.  S.      &  Mauzy,  Diane  K.
Politics  and  Government  in Malaysia, Singapore:  Federal Publications, 1978.
Roff, William R. , The Origins of Malay Nationalism, Oxford:  Oxford University Press, 1994.
Suhana  Saad,  “Re-Building  the Concept  of  Nation  Building  in Malaysia”, Asian Social Science, Volume  8,  No.    4  p. 24-39, 2012.