## KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARI’AH NASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI’AH DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA
(Studi Putusan PTA Medan Nomor:35/Pdt.G./2015/PTA)
Oleh: ZAID ALFAUZA MARPAUNG., SH., MH. Dosen UIN Sumatera Utara

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tentang  Kedudukan  Hukum  Putusan  Badan  Arbitrase Syari’ah  Nasional  Terhadap  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syari’ah  Dalam  Sistem  Peradilan Indonesia.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Kedudukan  hukum  Badan  Arbitrase  Syari’ah Nasional dalam penyelesaian sengketa perbankan syari’ah diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, ketentuan  Pasal  58  dan  59  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman,  serta  ketentuan  Pasal  55  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syari’ah. Penyelesaian sengketa perbankan melalui Badan Arbitrase Syari’ah merupakan proses penyelesaian sengketa jalur non litigation (penyelesaian diluar pengadilan), dimana para pihak telah  menentukan  penyelesaian  sengketa  secara  tertulis  di  dalam  perjanjian  atau  akad  ke  Badan Arbitrase Syari’ah Nasional. Mekanisme pelaksanaan Badan Arbitrase Syari’ah dalam penyelesaian sengketa  perbankan  syari’ah  dilakukan  sejak  para  pihak  mengajukan  permohonan,  setelah persyaratan  permohonan  lengkap,  ketua  BASYARNAS  menetapkan  Arbiter  Tunggal  atau  Arbiter Majelis  dan  salinan  surat  permohonan  disampaikan  kepada  termohon,  Selanjutnya  Arbiter memberitahukan  kepada  Termohon  disertai  perintah  menanggapi  permohonan  dengan  dibuatnya jawaban secara  tertulis.  Pemeriksaan persidangan Arbitase memberi kesempatan  yang sepenuhnya kepada  para  pihak  untuk  membela  dan  mempertahankan  kepentingan  yang  disengketakannya. Selanjutnya Putusan diambil dengan dihadiri oleh kedua belah pihak. Bila para pihak telah dipanggil tetapi tidak hadir, maka putusan tetap diucapkan. Putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter  kepada  Panitera  Pengadilan  Negeri.  Kedudukan  hukum  putusan  badan  arbitrase  syaria’ah nasional  dalam  sistem  peradilan  Indonesia  bersifat  final,  mempuunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan mengikat  para  pihak  (binding),  artinya  putusan  tersebut  tidak  dapat  dilakukan  upaya  hukum  ke pengadilan kecuali hal-hal yang diperbolehkan oleh undang-undang.  Bilaman putusan tersebut tidak dilaksanakan para pihak,  sebagaimana ketentuan  Pasal 61 Undang-undang Nomor  30 Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
Kata Kunci : Badan Arbitrase Syari’ah, Sengketa Perbankan Syari’ah.

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kegiatan ekonomi Islam yang begitu pesat dan kompleks akan melahirkan berbagai macam  bentuk  kerjasama  dalam  berbisnis. Oleh  sebab  itu,  semakin  kompleks  kegiatan
1 Suyud Margono, Alternative Dispute Resolution (ADR) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan
ekonomi, maka semakin tinggi pula frekuensi terjadinya  sengketa  di  bidang  ekonomi maupun bisnis. 1
Perbankan  syariah  adalah  segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Syariah, yang mencakup
Aspek  Hukum,  (Bogor:  Ghalia  Indonesia,  2004),  hal. 12.
kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara  dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 2 Sengketa dalam bidang perbankan syari’ah  berawal  dari  adanya  perasaan  tidak puas dari salah satu pihak karena ada pihak lain yang  tidak  memenuhi  prestasi  sebagaimana yang telah diperjanjikan atau terjadi wanprestasi  dari  salah  satu  pihak  sehingga dituntut  untuk  diminta  ganti  rugi  tanpa pembatalan  perjanjian,  misal  seperti:  tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan  prestasi  tetapi  tidak  sesuai dengan  yang  diperjanjikan,  melaksanakan prestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu, dan melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian. 3
Secara garis besar penyebab terjadinya  permasalahan  yang  timbul  dalam pelaksanaan  perjanjian  atau  akad  adalah wanprestasi, keadaan memaksa, dan perbuatan melawan  hukum. 4 Untuk    itu,    sangat diperlukan  jalan    keluar    (problem    solving) dalam menyelesaikan sengketa tersebut melalui  pengaturan  hukum  penyelesaian sengketa  perbankan  syari’ah  yang  dapat mendamaikan, memberikan solusi dan memberikan  suatu  rasa  keadilan  pada  pihak-
2 Pasal  1  butir  1  Ketentuan  Umum  Undang- undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syari’ah.
3 Abdul Ghofur Anshori, Penyelesaian Sengketa Perbankan  Syari’ah:  Analisis  Konsep  dan  UU  No.21 Tahun  2008,  (Yogyakarta:  Gajah  Mada  University Press, 2010), hal. 35-36.
4 Bagya  Agung  Prabowo,  Aspek  Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syari’ah,(Yogyakarta:  Penerbit:UII  Press,  2012),  hal. 135.
pihak  yang bersengketa, sehingga pihak  yang bersengketa dapat terselesaikan dengan baik.
Ada  beberapa    pilihan  hukum  (law choice) dalam  rangka penyelesaian  sengketa yang  dapat  dilakukan  yakni,    melalui  jalur  di dalam  pengadilan  (process  litigation),  dan melalui  jalur  diluar  pengadilan  (process  non- litigation),  seperti    melalui    Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute  Resolution),  dengan  cara  konsultasi, negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  atau  penilaian ahli. 5 Proses  penyelesaian  sengketa  melalui jalur  litigasi,  menjadikan  pengadilan  sebagai the  frist  and  last  resort 6 dalam  penyelesaian sengketa.  Penyelesaian  sengketa  yang  timbul di  dalam  masyarakat  diselesaikan  melalui pengadilan, karena dianggap bisa memberikan keputusan  yang  adil,  seimbang  dan  tidak memihak. Namun ternyata keputusan tersebut belum  menjangkau  dan  memuaskan  banyak pihak, terutama pihak-pihak yang bersengketa, karena  menghasilkan keputusan  yang bersifat adversial  dan  win  lose  solution,  yang  belum mampu  mengakomodir  kepentingan  bersama. Kemudian  proses  penyelesaian  sengketa  di pengadilan  juga  membutuhkan  waktu  yang cukup  lama,  dan  biaya  mahal.  Hal  tersebut meresahkan  pihak  yang  berkepentingan,  baik
5 Pasal  60  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  berbunyi “Alternatif  penyelesaian  sengketa  merupakan  lembaga penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di  luar  pengadilan  dengan  cara  konsultasi,  negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
6 The  first  and  last  resort  diartikan  sebagai lembaga pengadilan yang berwenang dalam memeriksa, mengadili  dan  memutus  suatu  perkara  pada  tingkat pertama dan terakhir.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
masyarakat,  nasabah  dan  bank.  Sebab  jika mengandalkan  pengadilan  sebagai  satu- satunya  penyelesaian  sengketa,  tentu  dapat mengganggu  kinerja  usaha  bank  dalam menggerakkan perekonomian, serta memerlukan biaya yang relatif besar. Untuk itu dibutuhkan  instruksi  yang  lebih  efesien  dan efektif dalam menyelesaikan sengketa perbankan syari’ah. 7
Secara  prinsip  penegakan  hukum dilaksanakan  oleh  kekuasaan  kehakiman (judicial  power)  yang  dilembagakan  secara konstitusional sesuai dengan Pasal 24 Undang- undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian yang  berwenang  memeriksa,  mengadili  dan memutus  sengketa  hanyalah  badan  peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang  berpuncak  di  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia. 8 Namun,  berdasarkan ketentuan  Pasal  1851  KUH  Perdata 9 ,  Pasal 1855 KUH Perdata 10 , dan juga ketentuan Pasal 3  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa,  maka  terbuka  kemungkinan  para pihak  dapat  menyelesaikan  sengketa  dengan menggunakan  lembaga  selain  pengadilan, seperti arbitrase atau perdamaian.
7 Karnaen  Perwataatmaja,  dkk.,  Bank  dan Asuransi  Islam  di  Indonesia  (Jakarta:  Prenada  Media, 2005), hal. 288.
8 Syukri  Iska,  Sistem  Perbankan  Syariah  di Indonesia, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hal. 286.
9 Pasal 1851 KUH Perdata menyebutkan bahwa perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang,  kedua  belah  pihak  mengakhiri  suatu  perkara yang  sedang  diperiksa  pengadilan  ataupun  mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis.
Hakikatnya  penyelesaian  sengketa perbankan syari’ah masuk dalam ranah hukum perjanjian  sehingga  asas  yang  berlaku  adalah asas  kebebasan  berkontrak  (freedom  of contract). Artinya para pihak bebas melakukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa  yang  akan  dipakai  manakala  terjadi sengketa  keperdataan  di  antara  mereka. 11
Klausula penyelesaian sengketa dapat dikatakan  selalu  ada  dalam  kontrak-kontrak bisnis,  termasuk  dalam  kontrak  perbankan syari’ah  yang  dibuat  antara  pihak  nasabah dengan pihak bank syariah. 12
Untuk  mengantisipasi  jika  terjadi suatu  perselisihan  atau  sengketa  (dispute) diantara kedua belah pihak mengenai perjanjian atau akad tersebut, lazimnya dalam setiap  perjanjian  yang  dibuat  selalu  disertai dengan suatu klausul yang berupa persetujuan atau  kesepakatan  dari  kedua  belah  pihak mengenai cara penyelesaian perselisihan yang mungkin  timbul  dari  perjanjian  tersebut. Perjanjian atau akad tersebut disepakati bahwa apabila  terjadi  perselisihan  atau  sengketa (dispute) diantara mereka mengenai perjanjian tersebut akan diselesaikan dengan cara melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian
10 Pasal  1855  KUH  Perdata  berbunyi”  Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang  termaktub  di  dalamnya,  entah  para  pihak merumuskan maksud mereka secara khusus atau umum, entah  maksud  itu  dapat  disimpulkan  sebagai  akibat mutlak dari apa yang tertulis itu.
11 Mujahidin  Ahmad,  Prosedur  Penyelesaian Sengketa  Ekonomi  Syariah,  (Bogor:  Ghalia  Indonesia, 2010), hal. 46.
12 Anshori Ghofur Abdul, Penyelesaian Sengketa Perbankan  Syariah,  (Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 2010), hal.59.
Sengketa.  Pada  umumnya  perjanjian  perdata syari’ah di Indonesia khususnya dalam bidang perbankan syari’ah, klausula Arbitrase banyak digunakan  sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Arbitrase merupakan pilihan hukum (law  choice)  yang  paling  menarik  guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan  dan  kebutuhan. 13 Penyelesaian sengketa  ekonomi  syari’ah  dalam  bidang perbankan syariah akan jauh lebih efisien dan efektif  melalui  Arbitrase  daripada  melalui pengadilan. 14
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa” Sengketa yang dapat diselesaikan melalui  arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan  dikuasai  sepenuhnya  oleh  pihak yang  bersengketa.”  Dengan    demikian lembaga  Arbitrase  yang  ada  di  Indonesia, baik    Badan    Arbitrase  Nasional  Indonesia (BANI) 15 ,  Badan  Arbitrase  Pasar  Modal Indonesia  (BAPMI),  dan  Badan  Arbitrase Syari’ah  Nasional  (BASYARNAS) 16 tidak
13 Opcit, hal. 60.
14 Sutan Remy Sjahdeini, Penyelesaian
Sengketa Transaksi Perbankan Syariah Melalui Arbitrase, disampaikan dalam Seminar Satu Dasawarsa Badan Arbitrase Syariah Nasional, Jakarta, 28 Januari 2004, hal. 10.
15 Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI) didirikan  atas  prakarsa  Kamar  Dagang  Indonesia (KADIN)  pada  tanggal  3  Desember  1977,  yang bertujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengkete-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri dan keuangan baik yang bersifat nasional maupun internasional
dapat  diterapkan  untuk  masalah-masalah dalam  lingkup  hukum  keluarga  (al-ahwalu assyaksyiah). Arbitrase syari’ah  hanya  dapat diterapkan  untuk  masalah-masalah  sengketa ekonomi dan bisnis syari’ah. 17
Badan  Arbitrase  Syari’ah  Nasional (BASYARNAS)  adalah  lembaga  arbitrase satu-satunya  di  Indonesia  yang  berwenang memeriksa dan memutus  sengketa  muamalah (ekonomi  syariah)  yang  timbul  dalam  bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain- lain.  Semua  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan  muamalah  (perdata)  senantiasa diakhiri  dengan  ketentuan:  “Jika  salah  satu pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya  atau jika  terjadi  perselisihan  diantara  kedua  belah pihak,  maka  penyelesaiannya  dilakukan melalui  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 18
Berdasarakan  hal  tersebut,  seluruh fatwa    Dewan  Syari’ah  Nasional  Majelis Ulama Indonesia  menyebutkan,  hanya  Badan Arbitrase  Syari’ah  Nasional (BASYARNAS) yang    berwenang    menyelesaikan    sengketa
16 Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS)  merupakan  perubahan  dari  Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang didirikan oleh  Majelis  Ulama  Indonesia.  Perubahan  tersebut berdasarkan  SK  MUI  Nomor:  Kep-09/MUI/XII/2003 tertanggal 24 Desember 2003.
17 Abdul Ghofur Anshori, Penyelesaian Sengketa Perbankan  Syariah.  (Yogyakarta:  Graha  Indonesia, 2010), hal. 79.
18 Lihat Fatwa MUI Nomor 05 tentang Jual Beli Saham,  Fatwa  MUI  Nomor  06  tentang  Jual  Beli Istishna',  Fatwa  MUI  Nomor  07  tentang  Pembiayaan Mudharabah, Fatwa MUI Nomor 08 tentang Pembiayaan Musyarakah, dan seterusnya.
yang    timbul    di    bidang    ekonomi  syari’ah. Dengan  adanya  fatwa-fatwa  Dewan  Syariah Nasional  tersebut  dimana  setiap  bank  syariah atau  lembaga  keuangan  syariah  dalam  setiap produk akadnya harus mencantumkan klausula arbitrase, maka semua sengketa-sengketa yang terjadi antara perbankan syariah atau lembaga keuangan  syariah  dengan  nasabahnya  maka penyelesaiannya harus melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
Penyelesaian  sengketa  perbankan syari’ah  melalui  BASYARNAS  memiliki keuntungan dibandingkan dengan penyelesaian  sengketa  perbankan  syari’ah melalui peradilan, di mana penyelesaian secara BASYARNAS  dilakukan  dengan  sederhana, tertutup,  dan  cepat  dibandingkan  sidang pengadilan  yang  memakan  waktu  bertahun- tahun,  serta  menghasilkan  keputusan  win-win solution  bagi  para  pihak.  Ketentuan  Undang- undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama    sudah  jelas  bahwa penyelesaian  sengketa  ekonomi    syari’ah melalui  Badan  Arbitrase  Syari’ah  Nasional (BASYARNAS). 19 Namun sejak di berlakukannya  Undang-undang  Nomor  3 Tahun  2006  tentang  Perubahan  Undang- undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama,  sebagaimana  ketentuan
19 Pasal  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa”
20 Ketentuan Pasal 49 diubah  sehingga berbunyi sebagai  berikut:  “Pasal  49  Pengadilan  agama  bertugas dan    berwenang    memeriksa,    memutus,    dan menyelesaikan    perkara    di    tingkat    pertama    antara orang-orang  yang  beragama    Islam  di  bidang:  a. perkawinan; b. warta; c.  wasiat; d. hibah;  e.  wakaf;  f. zakat;  g.  infaq;  h.  shadaqah;  dan  i.  ekonomi  syari'ah.”
Pasal  49  menyebutkan  bahwa  “Pengadilan Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa, memutus,  dan  menyelesaikan    perkara  di tingkat  pertama  antara    orang-orang  yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris;  (c)  wasiat;  (d)  hibah;  (e)  wakaf;  (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syari’ah”. 20
Adapun  yang  dimaksud  dengan “ekonomi syari’ah” sesuai  dengan  penjelasan Undang-undang    tersebut    adalah    kegiatan usaha    yang  dilaksanakan    menurut    prinsip syari‟ah.  Meliputi  bank  syari‟ah,  lembaga keuangan    mikro  syari’ah,  asuransi  syari’ah, reasuransi syari’ah, reksadana syari’ah, obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan  syari’ah,  pengadaian  syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan syari‟ah, dan bisnis  syari’ah. 21 Selain  itu,  kewenangan Peradilan  Agama  juga  diberikan  dengan disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syari’ah,  di  mana penyelesaian sengketa beralih menjadi kewenangan  Pengadilan  Agama,  hal  ini terdapat  pada  Pasal  55  ayat  (1)  yang menyebutkan  bahwa:  “penyelesaian  sengketa Perbankan Syari’ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.” 22
Lihat  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang Perubahan  Undang-undang  nomor  7  Tahun  1989 tentang Peradilan Agama.
21 Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
22 Lihat  Pasal  55  Ayat  (1)  Undang-undang Nomor 21 Tahun 20008 tentang Perbankan Syari’ah.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan  pemaparan  uraian  yang
dikemukakan diatas, menjadi pokok permasalahan  yang ingin diteliti dan di bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  kedudukan  hukum  Badan
Arbitrase Syari’ah Nasional dalam penyelesaian sengketa perbankan syari’ah?
2. Bagaimana mekanisme pelakasanaan
Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  dalam menyelesaikan sengketa perbankan syari’ah?
3. Bagaimana  kedudukan  hukum  putusan Badan Arbitrase Syari’ah dalam penyelesaian sengketa perbankan syari’ah menurut sistem peradilan Indonesia?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan  dari  latarbelakang  dan perumusan  masalah  tersebut  diatas,  maka tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Untuk mengkaji secara mendalam kedudukan  hukum  Badan  Arbitrase Syari’ah  Nasional  dalam  penyelesaian sengketa perbankan syari’ah?
2. Untuk mengkaji secara mendalam
mekanisme  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional  dalam  menyelesaikan  sengketa perbankan syari’ah?
23 A. Rahmat Rosyadi, Ngatino, Arbitrase Dalam Persfektif Islam dan Hukum Positif, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2002), hal. 65.
3. Untuk mengkaji secara mendalam kedudukan hukum putusan Badan Arbitrase  Syari’ah  dalam  menyelesaikan sengketa  perbankan  syari’ah  menurut sistem peradilan umum Indonesia?

## II. PEMBAHASAN
2.1 Kedudukan Hukum Badan Arbitrase Syari’ah Nasional  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Perbankan Syari’ah.
1. Sejarah Berdirinya Badan Arbitrase
Syari’ah Gagasan berdirinya lembaga Arbitrase Islam di Indonesia, diawali  dengan bertemunya para pakar, cendekiawan  muslim, praktisi  hukum,  para  kyai  dan  ulama  untuk bertukar  pikiran  tentang  perlunya  Badan Arbitrase Islam  di  Indonesia. 23 Pertemuan  ini dimotori  oleh  Dewan    Pimpinan  MUI  pada tanggal  22  April  1992.  Setelah  mengadakan beberapa  kali  rapat  dan  setelah  diadakan beberapa kali penyempurnaan terhadap Rancangan  Struktur  Organisasi  dan  prosedur beracara.  Akhirnya  pada  tanggal  23  Oktober 1993  diresmikan  Badan  Arbitrase  Muamalat Indonesia  (BAMUI),  yang  sekarang  telah berganti  nama  menjadi  Badan  Arbitrase Syari‟ah
Nasional (BASYARNAS), diputuskan dalam  Rakernas MUI tahun 2002. Perubahan    bentuk    dan    pengurus  BAMUI dituangkan  dalam  SK  MUI  Nomor;  Kep-
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
09/MUI/XII/2003,  tertanggal  24  Desember 2003 sebagai lembaga arbiter yang menangani penyelesaian  perselisihan  sengketa  di  bidang ekonomi syari’ah. 24
Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) berdiri di Indonesia pada tanggal 23 Oktober  1993  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia dengan berlandaskan musyawarah dan mufakat. Beberapa faktor yang melatarbelakangi berdirinya lembaga arbitrase berdasarkan  syari’at  Islam  tersebut  adalah semakin  maraknya  kesadaran  dan  keinginan umat  terhadap  pelaksanaan  hukum  Islam, disamping  juga  karena  faktor  pertumbuhan dan perkembangan lembaga-lembaga keuangan  syari’ah  yang  semakin  pesat  di Indonesia,  khususnya  sejak  berdirinya  Bank Muamalat Indonesia tahun 1992. 25
Ada tiga
alasan yang
melatarbelakangi  berdiri  dan  beroperasinya Badan Arbitrase Syari’ah ini. Alasan pertama, teks  al-Qur’an  dan  as-Sunnah,  antara  lain adalah  ayat  al-Qur’an  yang  menganjurkan penunjukkan hakam 26 apabila ada perselisihan dalam rumah tangga, seperti tertuang di dalam al-Qur’an  surah  an-Nisa’  ayat  35.  Alasan
24 Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam &  Lembaga-lembaga  Terkait  (BAMUI,  Takaful  dan Pasar  Modal  Syariah  di  Indonesia),  (Jakarta:  PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 167.
25 Ahmad  Dimiyati,  Sejarah  Lahirnya  BAMUI dalam  Arbitrase  Islam  di  Indonesia,  (Jakarta:  Rineka Cipta, 2005), hal.191.
26 Hakam  diartikan  sebagai  pengangkatan seorang  juru  damai.  Lihat  Ensiklopedi  Hukum  Islam, Jilid V, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal. 157.
27 Tahkim,  secara  harfiah  berarti  menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa. Secara terminologis,  Tahkim  berarti  pengangkatan  seseorang
kedua, sejarah (historis) ialah bahwa badan/lembaga  seperti  ini  telah  lama  dikenal dalam  sejarah  peradilan  Islam,  yang  biasa disebut  sebagai  badan  “tahkim” 27 (arbitrase). Perintah  tahkim  ini  sendiri  sudah  qath’i  di dalam  al-Qur’an,  yaitu  untuk  menyelesaikan perselisihan, mendamaikan dengan muyawarah.  Artinya  menyelesaikan  sengketa secara  ishlah.  Alasan  ketiga,  kepentingan sosio-ekonomi  ialah  bahwa  dalam  kondisi perekonomian  umat  Islam  Indonesia  yang semakin  meningkat  dan  berkembang  tentu akan  ditemukan  berbagai  persoalan  dan sengketa yang memerlukan penyelesaian yang cepat  dan  efisien  agar  tidak  mengganggu perputaran  roda  ekonomi  umat.  Penyelesaian sengketa  lewat  Badan  Arbitrase  Islam dilakukan  dengan  jalan  musyawarah,  atau perdamaian (ishlah).
Adanya  musyawarah  berarti  setiap pihak mau berkompromi  tanpa meninggalkan dendam  dan  ganjalan.  Esensinya  tidak memutus tali silaturrahmi di antara para pihak yang bersengketa. 28 Pasal  4 Anggaran  Dasar yayasan Arbitrase Muamalah Indonesia tujuan
atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau  lebih  yang  bersengketa,  guna  menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Lihat Fathurrahman  Djamil,  Arbitrase  Dalam  Perspektif Sejarah  Islam,  dalam  Arbitrase  Islam  di  Indonesia, Badan  Arbitrase  Muamalat  Indonesia  Kerjasama dengan Bank Muamalat, (Jakarta : BAMUI, 1994), hal. 31.
28 Sufriadi,  “Memberdayakan  Peran  Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas)  dalam Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Luar Pengadilan”,  dalam  La-Riba  Jurnal  Ekonomi  Islam, Vol. I, No. 2 Desember 2007, hal. 253.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
didirikan  Badan  Arbitrase  Syari’ah  Nasional adalah sebagai berikut: 29
1. Memberikan  penyelesaian  yang  adil  dan cepat dalam sangketa-sangketa muamalah/perdata  yang  timbul  dalam perdagangan , industri, keuangan, jasa dan lain-lain.
2. Menerima permintaan yang diajukan oleh pihak  yang  bersengketa  dalam  suatu perjanjian,  ataupun  tanpa  adanya  suatu sangketa untuk memberikan suatu pendapat  yang  mengikat  mengenai  suatu persoalan  berkenaan  dengan  perjanjian tersebut.
Di Indonesia, sejak berdirinya BAMUI  tahun  1993  hingga  berganti  nama BASYARNAS tahun 2002, setidaknya ada 12 (dua  belas)  kasus/sengketa  ekonomi  Islam khususnya  perbankan  syari’ah  yang  sudah diselesaikan  oleh  BASYARNAS.  Kemudian telah  lahir  regulasi  mengenai  Fatwa    Dewan Syari’ah    Nomor:  51/DSN-MUI/III/2006 tentang  Akad  Mudharabah  Musyarakah  pada Asuransi    Syari’ah,  Fatwa  Dewan  Syari’ah Nomor:  52/DSNMUI/III/2006  tentang  Akad Wakalah  bil  Ujrah  pada  Asuransi  dan Reansuransi  Syari’ah  dan  Fatwa  Dewan Syari’ah Nomor: 53/DSNMUI/III/2006 tentang  Akad  Tabarru‟  pada  Asuransi  dan Reansuransi  Syari’ah. 30 Pada  fatwa  tersebut, dalam diktum kelima ketentuan penutup angka
29 Muhammad  Syakir  Sula,  Asuransi  Syariah (Life  and  General)  Konsep  dan  Sistem  Operasional,
(Jakarta: Gema Insani, 2004,  hal.558.
30 Ahmad    Kamil    dan    M.    Fauzan,    Kitab Undang-undang    Hukum    Perbankan  dan    Ekonomi
2 disebutkan bahwa; jika salah satu pihak tidak menunaikan  kewajibannya  atau  jika  terjadi perselisihan    di    antara    para    pihak,    maka penyelesaiannya    dilakukan    melalui    Badan Arbitrase    Syari’ah    setelah    tidak    terjadi kesepakatan  musyawarah.
Dalam prakteknya BASYARNAS tak hanya  diperuntukkan    bagi  orang  Islam  saja, lebih  dari  itu  BASYARNAS  terbuka  untuk semua  kalangan  bagi  yang  memerlukan. 31
Dengan begitu BASYARNAS dapat memposisikan  dirinya  sebagai  lembaga  yang mengedepankan persamaan untuk memberikan solusi bagi orang yang membutuhkan.  Meski  masih  dalam  proses pembelajaran BASYARNAS tetap memberikan rasa kepedulian yang tinggi bagi para pihak yang bersengketa. Atas dasar inilah keberadaan  BASYARNAS  patut  dijadikan panutan  bagi  setiap  lembaga  yang  bergerak dibidang perwasitan.
2. Kedudukan  Hukum  Badan  Arbitrase Syari’ah  Nasional  dalam  Penyelesaian Sengketa  Perbankan  Syari’ah  Menurut Undang-undang.
Penyelesaian sengketa perbankan syari’ah dapat dilakukan oleh pihak bersengketa  melalui  process  litigation  (di dalam  pengadilan)  dan  proses  non-litigation (diluar  pengadilan).  Proses  penyelesaian
Syari’ah,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2007), hal. 915-937.
31 M.  Zein  Effendi,  Arbitrase  Dalam  Syari’at Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal.72.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
sengketa  non-litigation  dilaksanakan  melalui Arbitrase  dan/atau  Alternatif    Penyelesaian Sengketa. Sebagaimana diatur dalam Undang- undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.  Arbitrase  adalah  cara  penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang bersengketa. 32
Menurut  R.  Subekti  arbitrase  adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang  atau  beberapa  orang  wasit  (arbiter) yang  bersama-sama  ditunjuk  oleh  para  pihak yang  berperkara  dengan  tidak  diselesaikan lewat  Pengadilan. 33 Sedangkan  Priyatna Abdurrasyid  menjelaskan  arbitrase  adalah salah  satu  solusi  alternatif  penyelesaian sengketa  yang  merupakan  bentuk  tindakan hukum  yang  diakui  oleh  undang-undang  di mana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya ketidaksefahamannya ketidaksepakatannya  dengan  satu  pihak  lain atau  lebih  kepada  satu  orang  (arbiter)  atau lebih (arbiter - majelis) ahli yang professional, yang akan bertindak sebagai hakim / peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum negara yang berlaku atau menerapkan  tata cara hukum  perdamaian  yang  telah  disepakati
32 Pasal  1  angka  1  Undang-undang  Nomor  30 Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa Arbitrase.
33 R. Subekti, Arbitrase Perdagangan, (Bandung: Bina Cipta. 1979), hal. 3.
34 Priyatna  Abdurrasyid,  Arbitrase:  Solusi Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata,  (Jakarta:
Raneka Cipta, 2010), hal. 5.
bersama  oleh  para  pihak  terdahulu  untuk sampai kepada putusan yang final mengikat. 34
Arbitrase  sebagai  salah  satu  instrument penyelesaian  sengketa  di  luar  lembaga pengadilan  dalam  praktek  dapat  di  bedakan menjadi dua bentuk, yaitu: 35
1. Arbitrase  ad  hoc,  adalah  arbitrase  yang secara khusus dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan tertentu.
Arbitrase ini dipilih sendiri baik satu orang atau lebih dengan tujuan untuk menyelesaikan  sengketa  secara  arbitrase dan bersifat insidentil.
2. Arbitrase  institusional  (lembaga  arbitrase) adalah  badan  yang  dipilih  oleh  para  pihak untuk  memberikan  putusan  mengenai sengketa  tertentu  yang  penyelesaiannya  di serahkan  kepada  arbitrase.  Arbitrase  ini bersifat permanen yang didirikan oleh suatu organisasi  atau  badan  tertentu  untuk menyelesaikan suatu sengketa.
Arbitrase  institusional  yang  ada  di Indonesia,  sebagaimana  yang  dimaksud  oleh Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa,  salah  satunya  adalah  termasuk Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  yang bersifat  permanen  dan  didirikan  oleh  Majelis Ulama  Indonesia. 36 Sesuai  dengan  latar
35 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan  Bermasalah  di  Bank  Syariah,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),  hal. 140.
36 Sudiarto, Zaeni Asyhadie, Mengenal Arbitrase (Salah  Satu  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis),
(Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004), hal. 161.
belakang  yang  mendasari  lahirnya  Arbitrase
Islam,  Badan  Arbitrase  Syari’ah  Nasional merupakan lembaga arbitrase yang menggunakan syari’ah Islam dalam menyelesaikan  perselisihan  ekonomi  syari’ah yang timbul dalam kegiatan muamalah.
Berdasarkan  ketentuan  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  3  Undang-undang  Nomor 30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa “Pengadilan Negeri tidak berwenang  untuk  mengadili  sengketa  para pihak  yang  telah  terikat  dalam  perjanjian arbitrase”. 37 Selanjutnya  Pasal  4  Undang- undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa berbunyi: 38
1. Dalam  hal  para  pihak  telah  menyetujui bahwa  sengketa  di  antara  mereka  akan diselesaikan  melalui  arbitrase  dan  para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter  berwenang  menentukan  dalam putusannya  mengenai  hak  dan kewajiban para pihak, jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.
2. Persetujuan untuk menyelesaikan
sengketa  melalui  arbitrase  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dimuat  dalam suatu  dokumen  yang  ditandatangani  oleh para pihak.
3. berbunyi” Dalam hal disepakati
penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase terjadi  dalam  bentuk  pertukaran  surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.
37 Lihat  Pasal  3  Undang-undang  Nomor  30 Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
38 Lihat  Pasal  4  Undang-undang  Nomor  30 Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Kemudian ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa” Sengketa yang dapat diselesaikan melalui  arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan  dikuasai  sepenuhnya  oleh  pihak yang bersengketa. 39
Ketentuan-ketentuan  tersebut  diatas, memperjelas  kewenangan  serta  kedudukan Badan  Arbitrase  Syari’ah  Nasional  dalam menyelesaikan  sengketa  perbankan  syari’ah. Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional  dalam  menyelesaikan  sengketa ekonomi  syari’ah  harus  didasarkan  pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh  para  pihak  sebelum  terjadinya  sengketa (pactum  de  compromitendo).  Untuk  proses penyelesaian  sengketa  perbankan  syari’ah, apabila  dalam  akta  perjanjian  ada  klausul bahwa  apabila  terjadi  sengketa  antara  kedua belah  pihak,  maka  penyelesaian  sengketanya melalui  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional. Berdasarkan  ketentuan  tersebut  diatas  juga, maka pengadilan tidak berwenang memeriksa, mengadili  dan  memutus  sengketa  yang  telah terikat pernjanjian arbitrase. Adapun kegiatan dalam  bidang  perdagangan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  antara  lain:
39 Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual.
Selanjutnya Pasal 11 Undang-undang Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyebutkan bahwa” adanya suatu perjanjian arbitrase  tertulis  meniadakan  hak  para  pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya  ke  Pengadilan  Negeri.”  Pada Ayat (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak  akan  campur  tangan  di  dalam  suatu penyelesaian  sengketa  yang  telah  ditetapkan melalui  arbitrase,  kecuali  dalam  hal-hal tertentu  yang  ditetapkan  dalam  Undang- undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.  Undang-undang  Nomor  30  Tahun 1999  tidak  menyebutkan  syarat  tentang kontrak  arbitrase  yang  berbentuk    pactum  de compromitendo  kecuali  yang  dinyatakan dalam  Pasal  7  Undang-undang  Nomor  30 Tahun 1999  tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa  yaitu  para  pihak  dapat menyetujui  suatu  sengketa  yang  terjadi  atau yang  akan  terjadi  antara  mereka  untuk diselesaikan melalui arbitrase.
Perjanjian arbitrase juga dapat dibuat sesudah terjadinya sengketa (acte
compromise),  dalam  hal  ini  Undang-undang Nomor  30  Tahun  1999  memberikan  syarat- syarat yang lebih keras, karena jika salah satu
40 Lihat  Pasal  9  Undang-undang  Nomor  30 Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
syarat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal  demi  hukum.  Hal  ini  dinyatakan  dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut: 40
1. Harus dibuat dalam bentuk tertulis;
2. Perjanjian tertulis tersebut harus ditandatangani oleh para pihak;
3. Jika  para  pihak  tidak  menandatangani, harus dibuat dalam bentuk akta notaris;
4. Muatan  wajib  dari  akta  kompromis tersebut adalah masalah yang dipersengketakan,  nama  lengkap  dan tempat  tinggal  pihak  yang  bersengketa, nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbiter, tempat  arbiter.
Selain  itu,  kedudukan  hukum  Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam menyelesaikan  sengketa  perbankan  syari’ah diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana  ketentuan  Pasal  58  Undang- undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  menyebutkan  bahwa” Upaya  penyelesaian  sengketa  perdata  dapat dilakukan  di  luar  pengadilan  negara  melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya  Pasal  59  Undang-undang  Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: 41
1. Arbitrase  merupakan  cara  penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
2. Putusan  arbitrase  bersifat  final  dan mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan mengikat para pihak.
3. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan  berdasarkan  perintah  ketua
41 Lihat  Pasal  49  Undang-undang  Nomor  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
Berkaitan  juga  dengan  hal  tersebut,
Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syari’ah  juga  mengatur kedudukan  hukum  Badan  Arbitrase  Syari’ah Nasional dalam penyelesaian sengketa perbankan  syari’ah  antara  pihak  bank  dan nasabah.  Ketentuan  tersebut  sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syari’ah selengkapnya berbunyi: 42
1. Penyelesaian sengketa perbankan syari’ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
2. Dalam hal para pihak telah
memperjanjikan  penyelesaian  sengketa selain sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1)    penyelesaian    sengketa  dilakukan sesuai dengan isi akad.
3. Penyelesaian  sengketa    sebagaimana dimaksud    pada    ayat    (2)    tidak    boleh bertentangan dengan prinsip syari’ah.
Dalam Penjelasan Umum Pasal Demi
Pasal,  ketentuan  Pasal  55  ayat  (2)  Undang- undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syari’ah,  yang    dimaksud  dengan penyelesaian    sengketa  dilakukan  sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut: (a)  Musyawarah,  (b)  mediasi  perbankan,  (c) melalui    Badan  Arbitrase  Syari’ah  Nasional (BASYARNAS)  atau  lembaga  arbitrase  lain dan  atau  (d)  melalui  pengadilan  dalam lingkungan peradilan umum”. 43
Pasal 55 ayat (2) termasuk penjelasannya  dan  ayat  (3)    ini  memberikan ruang  kepada  para  pihak  untuk  membuat
42 Lihat  Pasal  55  Undang-undang  Nomor  21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
pilihan  forum  (choice  of  forum)  dalam menyelesaikan sengketa perbankan syari’ahnya  selain  melalui  proses  litigasi  di Pengadilan  Agama  baik  itu  melalui  proses litigasi di Pengadilan  Negeri maupun melalui proses  non  litigasi  melalui  musyawarah, mediasi    perbankan  dan  proses  arbitrase melalui BASYARNAS atau lembaga arbitrase lain, selama hal tersebut diperjanjikan di dalam akad dengan catatan mekanisme penyelesaian sengketa  tersebut  sesuai  dengan  prinsip syari’ah.
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas,  dapat  dipahami  bahwa  kedudukan hukum  dan  kewenangan  Badan  Arbitrase Syari’ah  diatur  dalam  perundang-undangan berlaku, dalam hal menangani atau menyelesaikan  sengketa  di  bidang  ekonomi ataupun  bisnis,  khususnya  sengketa  yang berkaitan  dengan  ekonomi  syariah,  seperti sengketa perbankan syari’ah, sengketa asuransi dan reasuransi syari’ah.
2.2 Mekanisme Pelaksanaan Badan
Arbitrase  Syariah  Nasional  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Perbankan Syari’ah
Pada  dasarnya  upaya  penyelesaian sengketa  perdata  di  bidang  perdagangan (sengketa  perbankan  syari’ah)  dan  mengenai sengketa hak keperdataan dimungkinkan untuk diselesaikan  di  luar  pengadilan  negara,  baik
43 Lihat  Penjelasan  Pasal  55    ayat  (2)  Undang- undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syari’ah.
melalui  Arbitrase  maupun  melalui  Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal itu dapat dilakukan melalui perjanjian atau kesepakatan/akad tertulis yang disepakati para pihak,  baik  sebelum  terjadinya  sengketa (pactum  de  compromittendo)  maupun  setelah terjadinya sengketa dimaksud (akta kompromi) sesuai  dengan  prinsip  pacta  sunt  servanda. Jika  arbitrase  dijalankan  tanpa  adanya perjanjian arbitrase di  antara para pihak  yang bersengketa,  maka  itu  bukanlah  arbitrase. Perjanjian  arbitrase  harus  memenuhi  syarat yaitu persetujuan mengenai perjanjian arbitrase  tersebut  harus  dibuat  dalam  suatu perjanjian  tertulis  yang  ditandatangani  oleh para pihak. 44
Akad atau perjanjian tersebut merupakan  hukum  yang  mengikat  bagi  para pihak  yang  melakukan  akad  atau  perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338  KUH  Perdata.  Namun  demikian, perjanjian atau akad tersebut harus memenuhi syarat-syarat  yang  ditentukan  oleh  Undang- Undang.  Dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata ditentukan  bahwa  untuk  sahnya  suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: 45
1. Sepakat  mereka  yang  mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
44 Paustinus Siburian, Arbitrase Online (Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdagangan  Secara Elektronik), (Jakarta: Djambatan. 2004), hal. 42.
45 Pasal  1320  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata
Dalam  ilmu  hukum,  syarat  pertama dan  kedua  digolongkan  sebagai  syarat subjektif yang melekat pada orang (person)yang  membuat  perjanjian,  yang  bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan (vernietigbaar voidable), sementara syarat ketiga dan keempat dikategorikan  sebagai  syarat  objektif  yang berhubungan  dengan  objek  perjanjian,  yang bila  tidak  terpenuhi  menyebabkan  perjanjian batal demi hukum (nietig, null and void).
Lebih  lanjut,  agar  suatu  perjanjian atau  akad  memenuhi  syarat  keempat,  yaitu “suatu  sebab  yang  halal”,  maka  sebab dibuatnya  akad  atau  perjanjian  tersebut  harus sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1337  KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang- undang,  atau  apabila  berlawanan  dengan kesusilaan  baik  atau  ketertiban  umum”. 46
Perjanjian  atau  akad  yang  tidak  memenuhi syarat  tersebut  menjadi  batal  demi  hukum. Demikian  halnya  perjanjian  atau  akad mengenai  penyelesaian  sengketa  perbankan syari’ah harus pula memenuhi ketentuan Pasal 1320  KUH  Perdata  dengan  ancaman  batal demi  hukum  berdasarkan  Pasal  1337  KUH Perdata.
Secara garis besar, prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dibagi ke dalam tiga tahap sebagai berikut: 47
46 Lihat  Pasal  1337  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata
47 M.  Yahya  Harahap,  Arbitrase  Ditinjau  dari: Reglemen  Acara  Perdata  (Rv),  Prosedur  BANI, International  Centre  for  the  Settlement  of    Investment Dispute  (ICSID),  UNICITRAL  Arbitration  Rules,
1. Prosedur  sebelum  dengar  pendapat. Penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase, diawali  dengan  prosedur  sebelum  dengar pendapat yang terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut. a. Pemberitahuan kepada arbiter  tentang  penunjukannya.  Langkah pertama  yang  perlu  dilakukan  untuk melakukan arbitrase adalah pemberitahuan  secara  tertulis  kepada seorang ahli bahwa ia telah dipilih sebagai arbiter untuk menyelesaikan suatu sengketa; b. Persiapan arbiter. Hal penting yang  perlu  diperhatikan  oleh  arbiter adalah  penunjukkannya  sudah  dilakukan berdasarkan hukum sesuai dengan peraturan  yang  berlaku;  c.  Pemeriksaaan pendahuluan. Berdasarkan praktek, biasanya  arbiter  mengadakan  pertemuan terlebih  dahulu  dengan  para  pihak sebelum  mengadakan  dengar  pendapat secara  resmi;    d.  Prosedur  pelaksanaan tugas  arbiter.  Berdasarkan  Undang- undang  Nomor  30  Tahun  1999,  arbiter berwenang  untuk  memerintahkan  dan melakukan introgasi dalam proses dengar pendapat.  Dalam  proses  tersebut,  arbiter dapat  bersikap  aktif,  yaitu  arbiter bertindak  mencari  data.  Namun,  arbiter juga dapat bersikap pasif, yaitu para pihak lah yang menyampaikan data-data sedangkan  arbiter  cukup  mendengarkan saja;  e.  Menentukan  waktu  dan  dengar pendapat.  Jika  ada  salah  satu  pihak  yang tidak  datang  pada  saat  dengar  pendapat, maka  arbiter  tetap  dapat  melakukan dengar  pendapat  tersebut;  f.  Komunikasi perorangan para pihak. Apabila salah satu pihak dalam proses arbitrase menghubungi arbiter tanpa sepengetahuan pihak lain, arbiter wajib  menolaknya.
2. Prosedur  pada  waktu  dengar  pendapat. Arbiter  memiliki  kedudukan  sebagai seorang hakim berdasarkan adanya kesepakatan  penunjukan para pihak  yang bersengketa.  Penunjukan  oleh  para  pihak ini memberikan wewenang kepada arbiter untuk  dapat  memutus  berdasarkan  fakta yang  diberikan  kepadanya.  Pada  saat
Convention  on  the  Recognition  and  Enforcement  of Foreing  Arbitral  Award,  PERMA  No.  1  Tahun  1990,
(Jakarta: Pustaka Kartini, 1991), hal. 97.
proses arbitrase berlangsung pihak ketiga atau pihak lain (umum) tidak diperbolehkan hadir dalam proses. Hal ini merupakan  cerminan  dari  sifat  arbitrase yang menjaga kerahasian para pihak yang bersengketa.
3. Pelaksanaan putusan. Dalam
melaksanakan  putusan  arbitrase  ada  tata cara  pelaksanaan  yang  harus  ditempuh.
Berdasarkan  Pasal  59  Undang-undang Nomor  30  Tahun  1999,  tata  cara pelaksanaan pokokpokok di dalam putusan tergantung pada telah didaftarkannya di pengadilan atau belum.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  adapun mekanisme  penyelesaian  sengketa  arbitrase syari’ah berdasarkan ketentuan BASYARNAS, yaitu sebagai berikut:
1. Para  pihak  mengajukan  permohonan  ke BASYARNAS  yang  memuat  identitas lengkap,  posita,  dan  petitum  yang dijelaskan secara sistematis layaknya surat gugatan  permohonan  ke  Pengadilan Agama. Kemudian disertai  lampiran akta perjanjian yang memuat klausul arbitrase. Jika  dilakukan  oleh  kuasa  hukum  maka dilampirkan pula surat kuasanya. Apabila persyaratan  permohonan  telah  lengkap, maka ketua BASYARNAS segera menetapkan dan menunjuk Arbiter Tunggal  atau  Arbiter  Majelis  yang  akan memeriksa dan memutus sengketa.
2. Kemudian  salinan  surat  permohonan harus sudah disampaikan kepada termohon selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sesudah penetapan Arbiter.
Kemudian Arbiter memberitahukan kepada Termohon disertai perintah
menanggapi permohonan dengan dibutnya jawaban secara tertulis selambat-
lambatnya 21 hari.
3. Pemeriksaan persidangan Arbitase dilakukan ditempat
kedudukan BASYARNAS,  kecuali  apabila  ada persetujuan  yang  lain  dari  kedua  belah pihak, maka pemeriksaan dapat dilakukan ditempat  lain.  Selama  proses  dan  pada setiap  tahap  pemeriksaan  berlangsung Arbiter  Tunggal  atau  Arbiter  Majelis harus memberi kesempatan yang
sepenuhnya  kepada  para  pihak  untuk membela dan mempertahankan kepentingan yang disengketakannya. Tahap pemeriksaan dimulai dengan tahap tanya  jawab  menjawab  (replik  duplik), pembuktian dan putusan dilakukan berdasarkan  kebijakan  Arbiter  Tunggal dan Arbiter Majelis.
4. Dalam  jawabannya,  paling  lambat  pada hari sidang pertama pemeriksaan, pemohon dapat mengajukan suatu tuntutan  balasan  terhadap  bantahan  yang diajukan  termohon,  pemohon  dapat mengajukan  jawaban  yang  dibarengi dengan  tambahan  tuntutan  asal  hal tersebut  mempunyai  hubungan  dengan pokok yang disengketakan serta termasuk dalam  yurisdiksi  Basyarnas,  dalm  hal  ini baik  Arbiter  Tunggal  maupun  Arbiter Majelis  terlebih  dahulu  mengusahan tercapainya perdamaian, apbila hal
tersebut  berhasil,  maka  Arbiter  Tunggal atau  Arbiter  Majelis  akan  membuatkan akta perdamaian dan mewajibkan keduah pihak untuk mentaati perdamaian tersebut. Dan sebaliknya apabila cara tersebut tidak berhasil,  maka  Arbiter  Tunggal  atau Arbiter Majelis akan meneruskan pemeriksaan  sengketa  yang  dimohon.
Dalam hal diteruskan para pihak   dipersilahkan  untuk  memberikan argumentasi  dan   pendirian  masing- masing  serta  mengajukan  bukti-  bukti yang dianggap perlu untuk mengatakannya. Sseluruh pemeriksaan   dilakukan  secara  tertutup sesuai dengan asas arbitrase yang tertutup.
5. Putusan  diambil  dan  diputuskan  dalam suatu  sidang  yang  dihadiri  oleh  kedua belah  pihak.  Bila  para  pihak  telah dipanggil tetapi tidak hadir, maka putusan tetap diucapkan. Seluruh proses pemeriksaan sampai diucapkannya putusan  akan  diselesaikan  selambat- lambatnya  sebelum  jangka  waktu  6 (enam)  bulan  habis  terhitung  sejak dipanggil  pertama  kali  untuk  menghadiri sidang pertama.
Walaupun  putusan  Arbitrase  tersebut bersifat  final,  namun  peraturan  prosedur BASYARNAS  memberikan  kemungkinan kepada  salah  satu  pihak  untuk  mengajukan secara tertulis permintaan pembatalan putusan arbitrase  tersebut  yang  disampaikan  kepada sekretaris  BASYARNAS  dan  tembusan kepada  pihak  lawan  sebagai  pemberitahuan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
pembatalan  putusan  paling  lambat  dalam waktu  60  (enam  puluh)  hari  dari  tanggal putusan itu diterima, kecuali mengenai alasan penyelewengan  hal  tersebut  berlaku  paling lama  3  (tiga)  tahun  sejak  putusan  dijatuhkan. Penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS memiliki  beberapa  keunggulan,  diantaranya adalah  dijaminnya  kerahasiaan  sengketa  para pihak.
2.3 Kedudukan Hukum Putusan Badan Arbitrase Syari’ah Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan  Syari’ah  di  dalam  Sistem Peradilan Indonesia Terkait  dengan  kedudukan  hukum Putusan  Badan  Arbitrase  Syari’ah  Nasional terhadap  penyelesaian  sengketa  perbankan syari’ah  dalam  sistem  peradilan  bersifat mandiri,  final  dan  mengikat    (binding)  para pihak seperti  putusan yang  telah  mempunyai kekuatan    hukum    tetap  sehingga    ketua pengadilan  tidak    diperkenankan  memeriksa alasan atau pertimbangan  hukum dari putusan Badan  Arbitrase  Syari’ah  Nasional  tersebut. Oleh    karena    itu,    tidak    dapat    dilakukan perlawanan    dalam    bentuk    upaya  hukum apapun..  Putusan  dari  BASYARNAS  bersifat final dan mengikat para pihak (binding),  wajib ditaati serta dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak.
48 Pasal  59  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  30 Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang- undang  tentang  Arbitrase    menyebutkan bahwa:  “Dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  putusan diucapkan  lembar  asli  atau  salinan  otentik putusan  arbitrase  diserahkan  dan  didaftarkan oleh  arbiter  atau  kuasanya  kepada  Panitera Pengadilan Negeri”. 48
Berdasarkan  ketentuan  Pasal 59  ayat (1)  tersebut  putusan  BASYARNAS  wajib  di daftarkan  oleh  arbiter  atau  kuasanya  kepada pengadilan  Negeri.  “Arbiter  atau  kuasanya wajib  menyerahkan  putusan  dan  lembar  asli pengangkatan  sebagai  arbiter  atau  salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri” sebagaimana yang terdapat pada Pasal 59 ayat (3) Undang-undang tentang Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Para pihak  yang  sedang  bersengketa,  adakalanya tidak menjalankan putusan dari BASYARNAS secara  sukarela.  Namun  hal  ini  telah  diatur dalam  Pasal  61  Undang-undang  Nomor  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi sebagai berikut:“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela,  putusan  dilaksanakan  berdasarkan perintah  Ketua  Pengadilan  Negeri  atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”. 49
Berdasarkan  ketentuan  Pasal 59  ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 61 Undang-undang
49 Pasal  61  Undang-undang  Nomor  30  Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.
tentang  Arbitrase  dan  Altenatif  Penyelesaian Sengketa,  maka  yang  berwenang  untuk melakukan eksekusi putusan Arbitrase adalah Pengadilan Negeri. Pasal 59 ayat (3) Undang- undang  Nomor  48  Nomor  2009,  yang memberikan  kewenangan  pada  Pengadilan Negeri untuk melaksanaan Putusan BASYARNAS. Dengan diberlakukannya Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  ini, melalui  Pasal  59  sampai  dengan  Pasal  64 kewenangan  untuk  melakukan  pelaksanaan putusan  atau  eksekusi  Arbitrase  menjadi wewenang  Pengadilan  Negeri.  Mengingat BASYARNAS  merupakan  Badan  Arbitrase Institusional  sebagaimana  yang  dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu  arbitrase  yang  bersifat  permanen,  yang didirikan  oleh  suatu  organisasi  atau  badan tertentu guna menampung dan menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian.
Namun kewenangan Pengadilan Negeri  untuk  melakukan  eksekusi  putusan BASYARNAS  ini  menimbulkan  pro  dan kontra  di  kalangan  masyarakat.  Pendapat pertama  mengatakan  bahwa  kewenangan tersebut berada dalam ruang lingkup
Pengadilan
Negeri. Pendapat kedua berpandangan  bahwa  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  penyelesaian  sengketa ekonomi syariah (sengketa perbankan) termasuk pelaksanaan eksekusi yang berkaitan dengan perjanjian ekonomi syariah merupakan kewenangan  Pengadilan  Agama.  Melihat adanya  pro  kontra  di  kalangan  masyarakat, maka  Mahkamah  Agung  mengeluarkan  Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 08 Tanggal  10  Oktober  2008,  yang  berisi mengenai  hal  kewenangan  pelaksanaaan putusan  Arbitrase  Syariah.  Berdasarkan SEMA tersebut kewenangan untuk melakukan eksekusi isi putusan BASYARNAS dalam hal para  pihak  tidak  melakukan  secara  sukarela adalah  Pengadilan  Agama.  Permasalahan berikutnya  adalah  SEMA  tersebut  tidak berlaku lagi pasca dikeluarkanya Pasal 59 ayat (3)  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, yang menyatakan  bahwa:  “Dalam  hal  para  pihak tidak  melaksanakan  putusan  arbitrase  secara sukarela,  putusan  dilaksanakan  berdasarkan perintah  ketua  Pengadilan  Negeri  atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”
Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase  syariah.  Berdasarkan  ketentuan  ini, maka  eksekusi  putusan  arbitrase  kembali menjadi  kewenangan  Pengadilan  Negeri. Kembalinya kewenangan pelaksanaan eksekusi arbitrase pada Pengadilan Negeri ini apabila  dikaitkan  dengan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  93/PUU-X/2012  mengenai uji  materil  Pasal  55  ayat  (2)  dan  ayat  (3) Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syari’ah  dengan  Undang- undang Dasar Tahun 1945, maka akan terjadi tumpang tindih kewenangan lembaga peradilan dalam pelaksanaan putusan
BASYARNAS.
Tumpang tindihnya
kewenangan lembaga peradilan dalam pelaksanaan  putusan BASYARNAS ini menyebabkan  suatu  ketidakpastian  hukum. Hal  ini  disebabkan  karena  dalam  Undang- undang tentang Arbitrase dan Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman masih memberikan  kewenangan  pada  Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa perbankan syari’ah khususnya untuk pelaksanaan putusan BASYARNAS, sedangkan  pasca  putusan  Nomor  93/PUU- X/2012  penyelesaian  sengketa  perbankan syari’ah  adalah  kewenangan  Pengadilan Agama sebagaimana yang terdapat pada Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama.
Hal tersebut di didasarkan sebagaimana telah di berlakukannya Undang- undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang Perubahan  Undang-undang  Nomor  7  Tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama,  namun demikian peraturan yang lebih baru akan lebih didahulukan berlakunya dibandingkan peraturan  yang  lebih  lama  (lex  posteriori derogate  legi  priori).  Selain  itu  Undang- undang  tentang  Peradilan  Agama  juga  lebih khusus  mengatur  penyelesaian  sengketa ekonomi  syariah. 50 Terjadinya  benturan peraturan Perundang-undangan pada ketentuan  Pasal  59  ayat  (3)  Undang-undang Nomor  49  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  dengan  ketentuan  Pasal  49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
50 Faturrahman Djamil, Opcit., hal. 140.
51 M.  Bakri,  Pengantar  Hukum  Indonesia, (Sistem  Hukum  Indonesia  pada  Era  Reformasi),  UB Press, Malang, hal. 276.
Perubahan  Undang-undang  Nomor  7  Tahun 1989 tentang Peradilan  Agama tersebut dapat diselesaikan  dengan  asas  Lex  Specialis Derogat  Lex  Generalis.  Arti  dari  asas  Lex Specialis  Derogat  Lex  Generalis  ini  adalah apabila terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan  yang  bersifat  khusus (special) dengan peraturan Perundang- undangan yang bersifat umum (general), maka peraturan  perundang-undangan  yang  bersifat umum  akan  dikesampingkan. 51 Menurut Faturrahman Djamil, Undang-undang Peradilan Agama  merupakan  Undang-undang yang  bersifat  khusus  dalam  penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah,  yang  sebelumnya merupakan bagian dari kewenangan Pengadilan  Negeri  yang  berada  dalam lingkungan Peradilan Umum. 52
Kewenangan  pelaksanaan  eksekusi BASYARNAS  adalah  menjadi  kewenangan absolut Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006  tentang  Peradilan  Agama  adalah Undang-undang  yang  bersifat  khusus  (lex specialis)  mengatur  penyelesaian  sengketa ekonomi syariah dan akan mengenyampingkan Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena undang-undang  ini  bersifat  umum  (lex generalis).  Disamping  hal  tersebut  sengketa ekonomi  syariah,  yang  salah  satunya  adalah perbankan.
52 Faturrahman Djamil, Loccit, hal. 171.
2.4 Contoh  Kasus  Kedudukan  Hukum
Badan  Arbitrase  Syari’ah  dalam Sistem  Peradilan  Indonesia  (Studi
Putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama Medan Nomor
35/Pdt.G/2015/PTA.Medan)
1. Duduk Perkara
Kasus  ini  berawal  dari  sengketa perbankan  syari’ah  dalam  bentuk  perjanjian “murabahah  dengan  wakalah”  antara  PT. Bank  Syariah  Mega  Indonesia  Cabang  Mega Mitra  Unit  Medan  Kampung  Lalang,  yang berkantor di Jalan Jend. Gatot Subroto, No. 19, Kelurahan  Cinta  Damai,  Kecamatan  Medan Helvetia, Kota Medan selaku kreditur dengan pihak nasabah Kiky Damayanti Yahya binti M. Yahya  Yunus,  umur  36  tahun,  agama  Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga,  beralamat  di  Jalan  TB.  Simatupang No.113, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan,  dan  Hamidah  Binti  Abdul  Sa’ad, Umur  56  tahun,  Agama  Islam  warga  negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan  Teratai  Raya  Nomor:  252,  Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota  Medan,  selaku  debitur.  Sebagaimana dituangkan  dalam  Akta  Nomor  10  tertanggal 05 Pebruari 2010 serta Akad Wakalah Nomor 012/30175/  PW/02/10  tertanggal  05  Pebruari 2010  yang  dibuat  di  hadapan  Notaris/PPAT, Irma Yolanda Handayani, S.H.
Adapun  akad  di  dalam  akta  tersebut memuat  klausul  pada  Pasal  17  angka  (3) berbunyi:  “Dalam  menyelesaikan  sengketa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  2,  tidak
mencapai kesepakatan, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, dan  untuk  menyelesaikannya  melalui  Badan Arbitrase  Syari’ah  Nasional  (BASYARNAS) menurut  peraturan  dan  prosedur  Arbitrase yang  berlaku  di  dalam  badan  Arbitrase tersebut”.  Kemudian  Pasal  17  angka  (4) berbunyi “Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan  diri  satu  terhadap  yang  lain, bahwa  pendapat  hukum  (legal  opinion) dan/atau  putusan  yang  ditetapkan  oleh BASYARNAS  tersebut  sebagai  keputusan tingkat pertama dan terakhir”.
Sengketa  perbankan  syari’ah  ini terjadi  akibat  pihak debitur  (nasabah) melakukan wanprestasi (cidera janji) terhadap pihak  kreditur  (PT.  Bank  Mega  Syari’ah), sehingga  pihak  kreditur  melakukan  proses lelang  melalui  KP2LN  Medan  (Kantor Pelayanan  Piutang  Lelang  Negara).  Pihak debitur  tidak  menerima  tindakan  tersebut, kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama  Medan.  Pengadilan  Agama  Medan menerima  gugatan  dari  penggugat  (pihak debitur)  dan  memberikan  putusan  yang dijatuhkan  oleh  Hakim  Majelis  Pengadilan Agama  Medan  Nomor:  1997/Pdt.G/2013/ PA.Mdn, tanggal 24 Nopember 2014 Masehi, dengan amar  sebagai  berikut:  Dalam eksepsi: menolak  eksepsi  dari  Tergugat  I  untuk seluruhnya.  Dalam  Pokok  Perkara:  (1) mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian,  (2)  menyatakan  proses  lelang  yang dilaksanakan  oleh  PT.Bank  Syari’ah  Medan Indonesia, Cabang Medan Mitra, Unit Medan
Kampung  Lalang,  tidak  berkekuatan  hukum, (3)  menolak  gugatan  Penggugat  untuk selainnya,  (4)  Menghukum  Tergugat  untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah  Rp  3.841.000,00  (Tiga  juta  delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
Kemudian  pada  tanggal  8  desember 2014,  PT.  Bank  Syariah  Mega  Indonesia Cabang  Mega  Mitra  Unit  Medan  Kampung Lalang,  dalam  hal  ini  di  wakili  oleh  kuasa hukumnya  Frans  Ismadi  Trimur  Djaka  dan kawan-kawan  (Pembanding),  mengajukan permohonan  banding  di  hadapan  panitera Pengadilan  Agama  Medan  atas  putusan
Pengadilan Agama Medan Nomor 1997/Pdt.G/2013/PA.Mdn, tertanggal 24
Nopember  2014  Masehi  bertepatan  dengan tanggal    1  Muharram  1436  Hijriyah.  Dalam memori banding tersebut, pembanding mendalilkan dalam eksepsinya bahwa Pengadilan  Agama  Medan  tidak  berewenang memeriksa dan mengadili  pokok perkara ini.
2. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan Pertimbangan Hukum Hakim
Pengadilan  Tinggi  Agama  Medan  di  luar pokok perkara sebagai berikut:
1. Bahwa  Pembanding  telah  mengajukan permohonan banding yang disertai menyerahkan  bukti  pembayaran  biaya banding  di  hadapan  Panitera  Pengadilan Agama Medan tanggal 7 Januari 2015, dan permohonan banding tersebut telah diajukan  dalam  tenggang  waktu  masa banding, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat  (1)
dan  (4)  Undang  Undang  Nomor  20  Tahun 1947  tentang  Peradilan  Ulangan,  jo  Pasal 199  ayat  (1)  R.  Bg.  Dan  permohonan banding aquo telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi  Agama  Medan  sebagai  yang berwenang  mengadili  perkara  ini,  sesuai ketentuan  Pasal  51  ayat  (1),  Pasal  61 Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang  Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Pembanding  tersebut  secara  formil  dapat diterima.
2. Hakim  majelis  Tingkat  Banding  setelah membaca  dan  menelaah  dengan  seksama proses  pemeriksaan  dan  pertimbangan hukum putusan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama yang dimulai dari bagian kewenangan mengadili sampai menjatuhkan putusan, maka Hakim Majelis Tingkat  Banding  tidak  sependapat  dengan pertimbangan  hukum  tersebut  dan  akan mempertimbangkan  ulang  sebagaimana diuraikan  pertimbangan  hukum  tentang Pokok  Perkara  Dalam  Eksepsi,  bahwa Tergugat /Pembanding  mendalilkan dalam eksepsinya yaitu;
1. Pengadilan Agama Medan tidak berewenang  memeriksa  dan  mengadili pokok perkara ini.
2. Gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel).
3. Hakim  majelis  menimbang,  bahwa  titik utama dalam eksepsi aquo, adalah terhadap
pokok  perkara  yang  diajukan  oleh  para Penggugat, yakni Gugatan Ekonomi
Syari’ah dalam bentuk “Perjanjian Murabahah Dengan
Wakalah” sebagaimana dituangkan pada Akta Nomor 10 tertanggal 05 Pebruari 2010 serta Akad Wakalah  Nomor  012/30175/  PW/02/10 tertanggal 05 Pebruari 2010 yang dibuat di hadapan  Notaris/PPAT,  Irma  Yolanda Handayani,  SH  selaku  Tergugat  II/Turut Terbanding,  yang  telah  memenuhi  syarat formil dan materil surat bukti dan  akta aquo berfungsi  sebagai  bukti  melekat  (Conditio sine  qua  non)  dan  mempunyai  kekuatan mengikat/ konkret dalam sebuah akad/perjanjian  atau  perikatan  bagi  kedua belah pihak yang berperkara,
4. Hakim  Majelis  menimbang,  bahwa  dalam akta aquo pada Pasal 17 angka (3) dan (4) dinyatakan atas dasar kesepakatan/persetujuan kedua belah pihak yaitu;  Angka  (3).  “Dalam  menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tidak mencapai kesepakatan, dan dengan ini  berjanji  serta  mengikatkan  diri  satu terhadap yang lain, dan untuk menyelesaikannya  melalui  BASYARNAS menurut  peraturan  dan  prosedur  Arbitrase yang  berlaku  di  dalam  badan  Arbitrase tersebut”.  Angka  4.  “Para  pihak  sepakat, dan  dengan  ini  mengikatkan  diri  satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (legal  opinion)  dan/atau  putusan  yang ditetapkan  oleh  BASYARNAS  tersebut
sebagai  keputusan  tingkat  pertama  dan terakhir”.
5. Hakim  Majelis  menimbang,  bahwa  bunyi persetujuan  tersebut  di  atas  merupakan ketentuan  hukum  yang  wajib  bagi  kedua belah  pihak  mentatainya  (facta  sunt servanda),  sebagaimana  ketentuan  Pasal 1338  Kitab  Undang  Undang  Hukum Perdata,  yang  pada  intinya  menyatakan “Semua  persetujuan  yang  dibuat  sesuai dengan  Undang  Undang  berlaku  sebagai Undang  Undang  bagi  mereka  yang membuatnya.  Persetujuan  itu  tidak  dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua  belah  pihak,  jo  Fatwa  Dewan Syari’ah Nasional Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000,  tentang  Murabahah,  telah menggariskan  beberapa  pedoman  bagi Bank Syari’ah tentang pelaksanaan Murabahah,  yang  salah  satu  argumentasi mengingatnya,  di-nuqil  dari Alquran  Surat Almaidah ayat (1) yang artinya. “Hai orang yang beriman, patuhi/laksanakan akad yang telah  kamu  setujui”.  Demikian  juga  dalam Hadis  Nabi  Muhammad  SAW.  Riwayat Tirmizi dinyatakan yang artinya, Pernyataan  orang-orang  Islam  mengikat pada dirinya sesuai yang mereka syaratkan.
6. Hakim  Majelis  menimbang,  bahwa  yang paling utama menentukan dalam pelaksanaan  kegiatan/transaksi  Ekonomi Syari’ah  (Perjanjian  Murabahah  Dengan Wakalah)  adalah  “Akad”  yang  disepakati kedua belah pihak (PT. Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Mega Mitra, Unit Medan
Kampung  Lalang  sebagai  pihak  Kreditur, dan Nasabah, in casu Penggugat /Terbanding    sebagai  pihak  debitur).  Dan dalam  hal  terjadi  sengketa  antara  kreditur dan  debitur,  maka  untuk  penyelesaiannya mutlak/  harus  diajukan  kepada  Lembaga yang ditunjuk/ditentukan atas dasar kesepakatan  kedua  belah  pihak  tersebut sebagaimana disebutkan dalam Akta Nomor  10  aquo  yakni,  Badan  Syari’ah Nasional  sebagai  badan  yang  memiliki kewenangan absolut memutuskan sengketa tersebut, sejalan dengan bunyi Pasal 1 ayat (1)  Prosedur  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional  yang  menyatakan,  “Penyelesaian sengketa  yang  timbul  dalam  hubungan perdagangan,  industri,  keuangan,  jasa  dan lain-lain, di mana para pihak sepakat secara tertulis  untuk  menyelesaikan  perkaranya kepada  BASYARNAS  sesuai  prosedur yang  telah  ditetapkan.  Hal  tersebut merupakan  facta  sunt  servanda  yang melahirkan  kompetensi  absolut  Basyarnas, sebagaimana  bunyi  Pasal  1338  Kitab Undang Undang Hukum Perdata aquo, dan kesepakatan  seperti  itu  mutlak  mengika kepada mereka yang membuatnya, sehingga  penyelesaian  sengketanya  pun tidak dapat dilakukan oleh badan lain, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Medan, baik  diminta  atau  tidak  diminta  harus memutusnya dengan menyatakan secara ex officio, tidak berwenang mengadili perkara tersebut.
7. Hakim Majelis  menimbang, bahwa Hakim Majelis  Tingkat  Pertama  yang  tidak mengabulkan  eksepsi  absolut  aqou,  maka putusan tersebut dianggap keliru dan sangat bertentangan  dengan  hukum  acara  yang berlaku,  dan  oleh  karenanya,  Hakim Majelis  Tingkat  Banding  memberikan pertimbangannya,  seperti  tersebut  di  atas. Atas alasan hukum tersebut, maka Eksepsi Tergugat /Pembanding tentang kewenangan  absolut,  beralasan  hukum untuk  diterima  dan  Pengadilan  Tinggi Agama Medan, in casu Hakim Majelis yang mengadili  perkara  ini  berdasarkan  hak  ex officio, harus membatalkan Putusan Tingkat Pertama aquo dan mengadili sendiri dengan menyatakan  “Pengadilan  Agama  Medan tidak  berwenang  mengadili  perkara  ini”, sesuai  ketentuan  Pasal  160  R.  Bg. Sedangkan  alasan  eksepsi  tentang  gugatan para  Penggugat  kabur/obscuur  libel  yang berkaitan  dengan  posita  gugatan  yang dalam  hal  ini  termasuk  sebagai  eksepsi prosesual tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah sepatutnya dikesampingkan.
Pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan  Tinggi  Agama  Medan  Dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:
1. Menimbang,  bahwa  terhadap  dalil-dalil eksepsi  aquo,  oleh  para  Tergugat  tidak membantah kebenaran materi yang termuat dalam  akta  tersebut,  tetapi  bantahan  para Penggugat  dalam  menanggapi  eksepsi, justru  di  luar  dari  isi  akta  yang  telah disepakati,  seperti  didalilkan  dalam  surat
gugatan  tentang  sikap/perbuatan  Tergugat I/Pembanding  I  sebagai  perbuatan  cacat hukum  dan  kondisi  yang  dimaksudkan dalam akta adalah kondisi imitasi (PALSU),  sehingga  jelas  kelihatan  antara pokok  yang  disengketakan  dengan  uraian yang  dipermasalahkan  tidak  berkaitan  erat (tidak  Inhaerent).  Andai  pun  ada  indikasi cacat  hukum  dan  kondisi  imitasi/palsu dalam  akta  aquo,  quod  non,  karena senyatanya  para  Penggugat/Pembanding telah  melaksanakan  pembayaran  sesuai perjanjian  yakni,  telah  melunasi  angsuran tunai  selama  8  (delapan)  bulan  berturut- turut,  yang  merupakan  indikasi  telah berjalannya  pelaksanaan/operasional  dari maksud  “Perjanjian  Murabahah  Dengan Wakalah”  yang  ditetapkan  dalam  akta perjanjian yang disetujui kedua belah pihak yang  berperkara.  Menimbang,  bahwa penyelesaian  terhadap  eksepsi  absolut berdasar  pasal  162  R.Bg  “Sanggahan- sanggahan  yang  dikemukakan  oleh  pihak Tergugat,  mengenai  wewenang  hakim, dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri- sendiri  secara  terpisah  harus  diselesaikan dan  diputus  sebelum  diperiksa  pokok perkaranya”, Namun karena Hakim majelis Tingkat Pertama tidak melakukan hal yang demikian,  maka  akibatnya  pemeriksaan Pengadilan  Tingkat  Pertama  tersebut  telah bertentangan  dengan  Undang  Undang, sehingga  acara  pemeriksaan  perkara  ini dapat  digolongkan  undue  process,  yang akibatnya  seluruh  rangkaian  pemeriksaan
dan  putusannya  harus  dinyatakan  batal demi  hukum.  Dan  dalam  hal  ini,  mutatis mutandis  merupakan  rangkaian  yang berkaitan  dengan  pertimbangan  hukum tentang eksepsi tersebut di atas.
2. Menimbang, bahwa sudah menjadi konsumsi  pengetahuan  secara  umum  di kalangan aparat praktisi hukum/lingkungan peradilan, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, dalam memeriksa sengketa  ekonomi  syari’ah  harus  meneliti akta akad (transaksi) yang dibuat oleh para pihak,  jika  dalam  akta  akad  (transaksi) tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi  sengketa akan  memilih diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syari’ah Nasional  (Basyarnas),  maka  Pengadilan Agama secara ex officio harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini.
3. Menimbang,  bahwa  dengan  mencermati berbagai langkah/tahapan dari awal sampai terealisasinya Perjanjian Murabahah Dengan  Wakalah  oleh  kedua  belah  pihak yang  bersenketa,  maka  sangat  jelas  dan gamblang (clear) terlihat tentang pelaksanan  akad  dalam  transaksi  yang disepakati oleh para Penggugat/paraTerbanding dengan
Tergugat I/Pembanding I, in casu PT. Bank Syari’ah  Mega  Indonesia,  Cabang  Mega Mitra  Unit  Medan  Kampung  Lalang  yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 10, tanggal  05  Pebruari  2010  di  hadapat Notaris/PPAT  (Irma  Yolanda  Handayani, SH) sebagai Tergugat II/Turut Terbanding,
adalah  telah  melaui  proses  dan  prosedur perundang-undangan  yang  berlaku,  yang dilandasi iktikad baik masing-masing pihak sehingga  telah  berjalan  secara  normal angsuran  pembayaran  tunai  selama  8 (delapan) bulan berturut-turut oleh Penggugat I/Terbanding I kepada Tergugat I/Pembanding  I  (PT.  Bank  Syari’ah  Mega Indonesia, Cabang Mega Mitra Unit Medan Kampung  Lalang)  sejak  bulan  Pebruari 2011 sampai September 2011.
4. Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum yang konkret yaitu:  1  Bahwa  dalam  Akta  Nomor  10, tanggal  05  Pebruari  2010  telah  disepakati yakni,  “Apabila  terjadi  perselisihan/tidak tercapai  kesepakatan  antara  kedua  belah pihak  yang  membuat  kesepakatan,  maka akan  menyelesaikannya  melalui  Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), yang berarti tidak melaui Pengadilan  Agama.  2  Bahwa  Eksepsi Tergugat  I/Pembanding  I  adalah  sah  dan beralasan  hukum  untuk  dikabulkan.  3 Pengadilan Agama Medan tidak berwenang mengadili perkara ini.
5. Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta- fakta tersebut di atas, maka Hakim Majelis Tingkat  Banding  berkesimpulan  telah cukup  alasan  untuk  menjatuhkan  putusan atas  perkara  ini  dengan  “Membatalkan putusan  Pengadilan  Agama  Medan  aquo”, dan  untuk  selanjutnya  Mengadili  sendiri dengan;    “  Menerima  eksepsi  Tergugat  I/
Pembanding I dan Menyatakan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang mengadili perkara  ini”,  sebagaimana  selengkapnya dituangkan dalam diktum putusan di bawah ini.      Menimbang, bahwa karena perkara ini diputus dengan menyatakan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang mengadili perkara  ini,  maka  hal-hal  yang  diajukan pihak-pihak dalam bentuk jawaban, replik, duplik, bukti-bukti surat dan kesaksian para saksi,  kesimpulan  dan  memori  banding, termasuk  keberatan yang berkaitan dengan pembatan pelaksanaan lelang oleh KP2LN, tidak  mempunyai  alasan  hukum  untuk dipertimbangkan lagi dan sudah sepatutnya dikesampingkan.
6. Menimbang,  bahwa  perkara  ini  adalah bidang  Ekonomi  Syari’ah  yang  dalam  hal ini  kepada  pihak  yang  kalah  pada  Tingkat Pertama (Tergugat I/Pembanding I,
Tergugat. II/Turut Terbanding dan Tergugat  III/Pembanding  II),  dan  sesuai bunyi  Pasal  54  Undang  Undang  Nomor  7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  jo Pasal  192  ayat  (1),  Pasal  193  ayat  (1)  dan (5)  R.Bg.  maka  kepada  pihak  tersebut dihukum  untuk  membayar  biaya  yang timbul  dalam  perkara  ini  pada  Tingkat Pertama. Dan pada Tingkat Banding kepada pihak  yang  kalah  (Terbanding  I  dan II/Penggugat  I  dan  II),  dihukum  untuk membayar  biaya  perkara  pada  Tingkat Banding, masing-masing tingkatan sebesar yang  tercantum  dalam  diktum  putusan dibawah ini.
Mengingat bunyi Pasal Pasal Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara  ini.  Selanjutnya  Pengadilan  Tinggi Agama Medan Memutuskan:
1. Menerima permohonan banding
Pembanding  (PT.  Bank  Syari’ah  Mega Indonesia,  Cabang  Mega  Mitra,  Unit Medan Kampung Lalang).
2. Membatalkan  putusan  Pengadilan  Agama Medan Nomor 1997/Pdt.G/2013/PA. Mdn, tanggal  24  Nopember  2014  M.  bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1436 H.
Kemudian Pengadilan Tinggi Agama Medan  Mengadili  Sendiri  Tentang  Pokok Perkara Dalam Eksepsi:
1. Menerima Eksepsi Tergugat I/Pembanding I  (PT.  Bank  Syari’ah  Mega    Indonesia, Cabang Mega Mitra, Unit Medan Kampung Lalang).
2. Menyatakan  Pengadilan  Agama  Medan tidak berwenang mengadili perkara ini.
3. Menghukum  Tergugat  I/Pembanding  I, Tergugat II/Turut Terbanding dan Tergugat III/Pembanding  II  untuk  membayar  biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 3.841.000.- (Tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
4. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II  untuk  membayar  biaya  yang  timbul dalam  perkara  ini  pada  Tingkat  Banding sebesar  Rp.  150.000.-  (Seratus  lima  puluh ribu rupiah).
Demikian    putusan  ini  dijatuhkan dalam rapat  permusyawaratan  Hakim  Majelis
Tingkat  Banding  pada  hari  Rabu,  tanggal  25 Maret 2015 Masehi,  betepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1436  Hijriyah oleh kami; Drs. H.  Pahlawan  Harahap,  S.H.,M.A  yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan  sebagai  Hakim  Ketua,  Drs.  H.  Armia Jalil, S.H., M.H dan Drs. H. Aridi, S.H. M.Si masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka  untuk  umum  pada  hari  itu  juga    oleh Hakim  Ketua  dengan  dihadiri  oleh  Hakim- Hakim  Anggota  dan  Animar,  J.  S.H  sebagai Panitera  Pengganti  tanpa  dihadiri  oleh  kedua belah pihak yang berperkara.
Berdasarkan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Majelis Tingkat Banding (Pengadilan  Tinggi  Agama  Medan),  yang menolak  dan  membatalkan  putusan  Majelis Tingkat  Pertama  (Pengadilan  Agama  Medan) karena dinilai keliru dan tidak memperhatikan kompetensi  absolut  terkait  dengan  perjanjian atau  akad    para  pihak  yang  memuat  klausul penyelesaian  sengketa  perbankan  syari’ah melalui Badan Arbitrase Syari’ah dibuat dalam akta  notaris,  menunjukkan  bahwa  kedudukan akad  yang  memuat  klausul  penyelesaian sengketa  perbankan  syari’ah  melalui  Badan Arbitrase Syari’ah Nasional bersifat mengikat dan  tidak  dapat  dicampuri  oleh  Pengadilan Agama.  Artinya  perjanjian  yang  telah  dibuat serta  disepakati  para  pihak  wajib  tunduk terhadapnya dan penyelesaian sengketa tersebut  di  selesaikan  oleh  Badan  Arbitrase Syari’ah Nasional. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yakni facta sun servanda
(  Bahwa  perjanjian  adalah  undang-undang bagi yang membuatnya). Selanjutnya Kedudukan  hukum  putusan  arbitrase  syari’ah melalui  Badan  Arbitrase  Syari’ah  memiliki kekuatan  hukum  tetap,  bersifat  final  dan mengikat para pihak (binding).

## III. SIMPULAN
Berdasarkan uraian pembahasan yang dikemukakan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Kedudukan  hukum  Badan  Arbitrase
Syari’ah  Nasional  dalam  penyelesaian sengketa perbankan syari’ah diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, ketentuan  Pasal  58  dan  59  ayat  (1) Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  serta ketentuan  Pasal  55  ayat  (2)  Undang- undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang
Perbankan Syari’ah. Penyelesaian sengketa perbankan melalui Badan Arbitrase  Syari’ah  merupakan  proses penyelesaian sengketa jalur non litigation (penyelesaian  diluar  pengadilan),  dimana para pihak telah menentukan penyelesaian sengketa secara tertulis di dalam perjanjian  atau  akad  ke  Badan  Arbitrase Syari’ah Nasional.
2. Mekanisme pelaksanaan Badan Arbitrase
Syari’ah  dalam  penyelesaian  sengketa perbankan  syari’ah  dilakukan  sejak  para
pihak  mengajukan  permohonan,  setelah persyaratan  permohonan  lengkap,  ketua BASYARNAS menetapkan Arbiter
Tunggal atau Arbiter Majelis dan salinan surat  permohonan  disampaikan  kepada termohon, Selanjutnya Arbiter memberitahukan kepada Termohon disertai perintah menanggapi permohonan dengan dibuatnya jawaban secara tertulis. Pemeriksaan persidangan Arbitase
memberi  kesempatan  yang  sepenuhnya kepada  para  pihak  untuk  membela  dan mempertahankan kepentingan yang disengketakannya.  Selanjutnya  Putusan diambil dengan dihadiri oleh kedua belah pihak.  Bila  para  pihak  telah  dipanggil tetapi  tidak  hadir,  maka  putusan  tetap diucapkan.  Putusan  tersebut  diserahkan dan  didaftarkan  oleh  arbiter  kepada Panitera Pengadilan Negeri.
3. Kedudukan hukum putusan badan arbitrase syaria’ah nasional dalam sistem peradilan Indonesia bersifat final, mempuunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan mengikat  para  pihak  (binding),  artinya putusan  tersebut  tidak  dapat  dilakukan upaya  hukum  ke  pengadilan  kecuali  hal- hal  yang  diperbolehkan  oleh  undang- undang.    Bilaman  putusan  tersebut  tidak dilaksanakan  para  pihak,  sebagaimana ketentuan  Pasal  61  Undang-undang Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa putusan dilaksanakan berdasarkan perintah  Ketua  Pengadilan  Negeri  atas
permohonan  salah  satu  pihak  yang bersengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

## A. Rahmat Rosyadi, Ngatino, Arbitrase Dalam
Persfektif  Islam  dan  Hukum  Positif,
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

## Abdul Ghofur Anshori, Penyelesaian Sengketa

## Perbankan Syari’ah: Analisis Konsep dan
UU  No.21  Tahun  2008,  Yogyakarta:
Gajah Mada University Press, 2010.

## Abdul  Manan,  Penerapan  Hukum  Acara

## Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,
Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,
2006.
Ahmad  Dimiyati,  Sejarah  Lahirnya  BAMUI dalam  Arbitrase  Islam  di  Indonesia,
Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
Ahmad    Kamil    dan    M.    Fauzan,    Kitab
Undang-undang  Hukum  Perbankan dan
Ekonomi    Syari’ah,  Jakarta:  Kencana
Prenada Media Group, 2007.

## Ahmad Mujahidin, Kewenangan dan Prosedur
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di  Indonesia,  Bandung:  Citra  Aditya
Bhakti, 2000.
Alvi  Syahrin,  “Beberapa  Masalah  Hukum”,
Jakarta: PT. Sofmedia, 2015.

## Anshori Ghofur Abdul, Penyelesaian Sengketa
Perbankan  Syariah,  Yogyakarta:  Gadjah
Mada University Press, 2010.

## Bagya  Agung  Prabowo,  Aspek  Hukum
Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syari’ah, Yogyakarta: Penerbit:UII Press, 2012.

## Bambang  Sunggono,  Metodologi  Penelitian
Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
Ediwarman,  “Metodologi Penelitian Hukum”,
Medan: PT.Sofmedia, 2015.
Ensiklopedi  Hukum  Islam,  Jilid  II,  Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
Ensiklopedi  Hukum  Islam,  Jilid  V,  Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

## Fathurrahman  Djamil,  Arbitrase  Dalam
Perspektif Sejarah Islam, dalam Arbitrase Islam  di  Indonesia,  Badan  Arbitrase Muamalat  Indonesia  Kerjasama  dengan Bank Muamalat, Jakarta : BAMUI, 1994.
______________,  Penyelesaian  Pembiayaan Bermasalah  di  Bank  Syariah,  Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Johanes  Ibrahim,  Pengimpasan  Pinjaman (Kompensasi)  dan  Asas  Kebebasan Berkontrak  dalam  Perjanjian  Kredit Bank, Jakarta: Penerbit CV Utomo, 2003.

## Karnaen  Perwataatmaja,  dkk.,  Bank  dan
Asuransi  Islam  di  Indonesia,  Jakarta:
Prenada Media.
M.  Bakri,  Pengantar  Hukum  Indonesia, (Sistem  Hukum  Indonesia  pada  Era Reformasi), Malang:UB Press, 2008.
M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Medan: Sinar Grafika, 2009.
M.  Yahya  Harahap,  Arbitrase  Ditinjau  dari: Reglemen  Acara  Perdata  (Rv),  Prosedur BANI,  International  Centre  for  the Settlement of  Investment Dispute (ICSID), UNICITRAL Arbitration Rules,
Convention  on  the  Recognition  and Enforcement  of  Foreing  Arbitral  Award, PERMA  No.  1  Tahun  1990,  Jakarta: Pustaka Kartini, 1991.

## M.  Zein  Effendi,  Arbitrase  Dalam  Syari’at
Islam,  Jakarta:  Sinar  Grafika,  2005.

## Muhammad  Syakir  Sula,  Asuransi  Syariah
(Life  and  General)  Konsep  dan  Sistem Operasional, Jakarta: Gema Insani, 2004.

## Mujahidin  Ahmad,  Prosedur  Penyelesaian
Sengketa Ekonomi Syariah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

## Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme
Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Paustinus Siburian, Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan  Secara  Elektronik),  Jakarta:
Djambatan. 2004.
Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”,
Jakarta: Kencana Prenada, 2009.

## Priyatna  Abdurrasyid,  Arbitrase:  Solusi
Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata,
Jakarta: Raneka Cipta, 2010.
R. Subekti, Arbitrase Perdagangan, Bandung: Bina Cipta. 1979.
Sayyid  Sabiq,  Fiqh  Sunah,  Bandung:  al- Ma’rif, 1996.

## Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian
Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
Soemitro Ronny Hanintijo, Metodologi
Penelitian  Hukum  dan  Juru  Materi,
Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005. Sotandyo Wignjosoebroto, Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta: ELSAM & HUMA,
2002.
Sudiarto, Zaeni Asyhadie, Mengenal Arbitrase
(Salah Satu Alternatif Penyelesaian Seng- keta  Bisnis),  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo,
2004.
Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Indonesia  Pada  Akhir  Abad  ke-20, Bandung: Alumni, 1994. Suyud Margono, Alternative Dispute
Resolution  (ADR)  &  Arbitrase:  Proses Pelembagaan  dan  Aspek  Hukum,  Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
Syukri  Iska,  Sistem  Perbankan  Syariah  di Indonesia,  Yogyakarta:  Fajar  Media
Press, 2012.
Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam &  Lembaga-lembaga  Terkait  (BAMUI, Takaful  dan  Pasar  Modal  Syariah  di Indonesia),  Jakarta:  PT.Raja  Grafindo Persada, 2004.

## William H. Putman, ”Legal Research: Second
Edition”,  Delmar,  United  States  Of America, 2009.
Zainuddin  Ali,  “Metode  Penelitian  Hukum”,
Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Perundang-undangan.
Undang-undang Dasar Tahun 1945. Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan  Undang-undang  Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syari’ah.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung    Nomor  8 Tahun  2008  tentang  eksekusi  putusan Badan Arbitrase Syari’ah Nasional.
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2010 tentang penegasan tidak berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun  2008  tentang  Eksekusi  Putusan Badan Arbitrase Syari’ah Nasional.
Peraturan  Prosedur  Badan  Arbitrase  Syari’ah
Nasional.
Jurnal, Makalah, dan lain-lain.

## Sufriadi,  “Memberdayakan  Peran  Badan
Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas)
dalam  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Syariah  di  Luar  Pengadilan”,  dalam La- Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol. I, No. 2 Desember 2007.

## Sutan Remy Sjahdeini, Penyelesaian Sengketa
Transaksi  Perbankan  Syariah  Melalui Arbitrase,  disampaikan  dalam  Seminar Satu  Dasawarsa  Badan  Arbitrase Syariah Nasional, Jakarta, 28 Januari 2004.