## IZIN PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
Much Agung Wijayanto 1 Kasuwi Saiban 2
1 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2 Universitas Merdeka Malang

## muchwijayaa@gmail.com

## Abstract
Marriage based on the provisions contained in the classical books for men who wish to have more than one wife, there are no requirements as stipulated in the provisions of Government Regulation No. 45 of 1990 amendment to Government Regulation Number 10  of  1982  concerning  Permits  for  Marriage  and  Divorce  for  Civil  Servants,  five conditions  are  sufficient  for  a  prospective  wife,  prospective  husband,  guardian,  two witnesses, and witnesses. Whereas civil servants in PP Article 4 Paragraph 1, men who wish to practice polygamy must ask permission from their superiors and the Religious Court.  According  to  the  researcher,  it  is  necessary  to  carry  out  a  re-analysis  with  the right  methodology  and  precisely  because  of  Government  Regulations  regarding  state legal order, to find out whether Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage  and  Divorce  Permits  for  Civil  Servants  has  benefits  or  vice  versa.  For  this reason, the researcher chose Maqashid al-Shari'ah Jasser Auda as the analytical knife in this study. This study aims to test empirically the variables that have been formulated in the formulation of the problem, namely to reveal the birth history of PP. No. 45 Years Amendment of PP in 1990. No. 10 Years 1983 concerning marriage and divorce of civil servants,  the  application  of  the  Maqashid  alSyariah  Lasser  Auda  theory  to  PP.  No.  45 Years  1990,  and  analyzing  PP.  No.  45  Years  1990  amended  PP.  No.  10  Years  1983 concerning civil servant marriage and divorce permits with the theory of Maqashid al- Syari'ah  asser  Auda.  Research  Methods  with  Approaches  and  Types  of  Research  is  a qualitative  approach  that  is  oriented  towards  a  legal  approach  (Statute  Aproach  with library  research).  Data  collection  uses  the  documentation  method,  and  data  analysis uses descriptive-inductive.
Keywords : Government Regulation, Civil Servants, Maqashid al-Shari'ah, Jasser Auda.

## Abstrak
Perkawinan  berdasarkan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  kitab-kitab  klasik  laki-laki yang  ingin  memiliki  lebih  dari  satu  istri,  tidak  ada  persyaratan  sebagaimana  diatur dalam    ketentuan    Peraturan  Pemerintah  No.    45  Tahun  1990    perubahan  atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1982 tentang Izin Perkawinan dan  Perceraian Pegawai Negeri Sipil,  lima syarat yang cukup bagi  calon  istri, calon suami, wali, dua orang  saksi,  dan  saksi.  Sedangkan  PNS  dalam  PP  Pasal  4  Ayat  1  laki-laki  yang  ingin melakukan  poligami  harus  meminta  izin  kepada  atasan    dan  Pengadilan  Agamanya. Menurut  peneliti  perlu  melakukan  analisis  ulang  dengan  metodologi  yang  tepat  dan justru  karena  Peraturan  Pemerintah  tentang    tata  tertib  hukum  negara,  untuk mengetahui  apakah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  tentang  Izin Perkawinan  dan  Perceraian  Pegawai  Negeri  Sipil  memiliki  kemanfaatan  atau sebaliknya. Untuk itu peneliti memilih Maqashid al- Syari'ah Jasser Auda sebagai pisau analisis  dalam  penelitian    ini.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  secara  empiris variabel-variabel  yang  telah  dirumuskan  dalam  perumusan  masalah  yaitu mengungkapkan riwayat kelahiran PP.  No. 45 Th.  Perubahan PP tahun 1990.  Tidak. 10 Th.  1983   tentang perkawinan dan perceraian PNS,    penerapan  teori Maqashid al- Syari'ah Jasser Auda pada PP. No. 45 Th. 1990, dan menganalisis PP. No. 45 Th. 1990 amandemen PP. No. 10 Th. 1983 tentang izin  perkawinan dan perceraian PNS dengan
teori  Maqashid  al-Syari'ah        Jasser  Auda.  Metode  Penelitian  dengan  Pendekatan  dan Jenis  Penelitian  adalah  pendekatan      kualitatif  yang    berorientasi  pada    pendekatan hukum  (Statute  Aproach  dengan  jenis    penelitian  Perpustakaan  (library  research). Metode    pengumpulan  data  menggunakan    dokumentasi,  dan  analisis  data menggunakan deskriptif - induktif.
Kata Kunci: Peraturan Pemerintah,  Pegawai Negeri Sipil, Maqashid al-Syari'ah, Jasser Auda.

## A. PENDAHULUAN
Nikah merupakan pengaturan hubungan antar-manusia sebagai makhluk sosial  dalam  berkeluarga. 1 Nikah  menjadi  satu-satunya  pintu  yang diperbolehkan  membentuk  keluarga  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang perempuan.  Menurut  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, perkawinan  adalah  “ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” 2
Perkawinan merupakan peristiwa yang paling sakral dialami oleh setiap manusia,  nikah  atau  perkawinan  adalah  suatu  akad  yang  menghalalkan pergaulan  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan  yang  bukan mahrom  (orang  yang  haram  dinikahi)  serta  menimbulkan  hak  dan  kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah suatu ikatan lahir  batin  antara  dua  orang,  laki-laki  dan  perempuan,  untuk  hidup  bersama dalam  suatu  rumah  tangga  dan  keturunan  yang  dilangsungkan  menurut ketentuan-ketentuan syariah Islam. 3
Syarat  pernikahan  dalam  pandangan  Syafi’iyyah  bisa  dikatakan  sah 4 apabila syarat dan rukun sudah dipenuhi, seperti;
1 Umul Baroroh, Keberagamaan dan Fundamentalisme sebagai Faktor Persepsi tentang Kesetaraan Jender, Sikap terhadap Nikah Sirri, dan Respons pada Rencana Legislasi Nikah Sirri. Al Ihkam , 2012, 1 (1), 1-2.
2 MA.  Sahal  Mahfudh, Nuansa  Fiqh  Sosial ,  (Yogyakarta:  LkiS  &  Pustaka  Pelajar,  1994),
85.
3 Zainudin  Ali, Hukum  Perdata  Islam  di    Indonesia ,    Cett  III,    (Sinar  Grafika;    Jakarta, 2009), 9. Lihat juga Eman Suparman, Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Perspektif, Islam, Adat, dan BW . Cet. I, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 7.
4 Ibadah atau Mu’amalah bisa dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun.
rukun-rukun  nikah  ada  lima,  yaitu  calon  istri,  calon  suami,  wali,  dua orang saksi, dan sighat. 5
lantas  apa  yang  bermasalah  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil,  padahal  dalam Islam  hukum  berlaku  secara  universal.  Permasalahannya  adalah  belum ditemukan  aturan  baku  dalam  hukum  Islam  yang  mengatur  tentang  aparat negara  khususnya  perempuan  dilarang  menjadi  istri  kedua,  ketiga,  atau keempat  bagi  seorang  pria,  aparat  Negara  yang  dimaksud  adalah  Pegawai Negeri Sipil perempuan. Justru yang ada hanyalah larangan bagi seorang wanita untuk dijadikan istri kedua, ketiga ataupun keempat disebabkan berhubungan pertalian nasab, sesusuan dengan istri, saudara kandung istri baik seayah atau seibu  dan  keturunannya,  serta  wanita  dengan  bibinya  atau  kemenakannya. Begitu  pula  Pegawai  Negeri  Sipil  laki-laki  harus  memenuhi  syarat  sekurang- kurangnya  satu  syarat  alternatif  dan  tiga  syarat  kumulatif  yang  ditawarkan dalam pasal 10 ayat (2), apabila pasal-pasal tersebut tidak dipatuhi maka pelaku mendapatkan  sanksi  seberat-beratnya  sebagaimana  yang  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun  1980  tentang  peraturan  disiplin Pegawai  Negeri  Sipil.  Hal  ini  memungkinkan  banyak  terjadinya  pernikahan  di bawah  tangan,  padahal  Islam  sangat  terbuka  bagi  laki-laki  yang  mau  beristri lebih  dari  satu,  sehingga  menurut  hemat  peneliti  menjadi  tidak sesuai  dengan Maqashid al-Syari’ah. 6
Kegelisahan  peneliti  terhadap  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun 1990 akhirnya diimplementasikan dengan melakukan penelitian kembali demi mendapatkan  jawaban  dari  kesenjangan  antara  Peraturan  Pemerintah  Nomor 45 Tahun 1990 dengan aturan yang terdapat di dalam kitab-kitab klasik. Objek penelitan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1083  tentang  izin  perkawinan  dan perceraian PNS, sedangkan Maqhasid Syari’ah Jasser Auda dipilih sebagai bahan atau alat melakukan analisis.
5 Muhammad  Syato, Hasyiah  I’anah  at-Thilibin ,  Juz  III,  (Surabaya:  Dar  an-Nasyr,  t.t.), 274.
6 Lihat Muhammad Syarbini Khotib, al-Iqna’ Fii Halli Alfadzi Abi Syuja’ , Juz II, (Semarang: t.p, t.t.), 129.
Maqashid al-Syari’ah Jasser Auda muncul pada abat modern dari seorang tokoh  bernama  Jasser  Auda.  Jasser  Auda  diantara  pemikir  Islam  kontemporer yang menggunakan basis pangkal filosofi pendekatan sistem keagamaan dengan enam  fitur  sistem  yang  dioptimalkan  sebagai  pisau  analisis,  yaitu  dimensi kognisi  dari  pemikiran  keagamaan  (Kognition),  kemenyeluruhan  (Wholeness), keterbukaan  (Opennes),  hierarki  berfikir  yang  saling  mempengaruhi (Interrelated  Hierarcy),  berfikir  keagamaan  yang  melibatkan  semua  dimensi (Multidimensionality). Keenam fitur ini sangat erat berkaitan, saling menembus dan  berhubungan  antar  satu  dengan  lainnya,  sehingga  membentuk  keutuhan berfikir.  Namun  titik  ukur  yang  bisa  menjangkau  semua  fitur  yang  lain  adalah kebermaksudan (Maqashid).
Kemudian  cara  mengukur  efektifitas  suatu  sistem  diukur  berdasarkan tingkat  pencapaian  tujuannya,  seperti  sejauh  mana  tingkat  problem-solving permasalahan  tertentu,  apakah  lebih  efektif,  lebih  berdaya  guna,  lebih membawa  manfaat  yang  besar  bagi  umat  dan  kemanusiaan.  Sedangkan Peraturan Pemerintah dibuat Presiden RI dan disahkan oleh DPR wajib diikuti,
akan tetapi sangat disayangkan jika aturan yang dibuat sama-sekali tidak didasarkan  pada  tujuan  syari’ah,  mengingat  penduduk  Indonesia  mayoritas beragam Islam. Harapannya adalah dengan menggunakan metodologi Maqashid al-Syari’ah  Jasser  Auda  dapat  menjembatani  adanya  kesenjangan  keilmuan antara  yang  klasik  dengan  modern,  tekstual  dengan  kontekstual,  mengingat Maqashid  al-Syari’ah  telah  mengaitkan  filsafat  ilmu  dengan  pendekatan keagamaan.
Akhirnya,  peneliti  merasa  khazanah  keilmuan  Fiqh  klasik  tidak  lagi memadai  untuk  menjawab  berbagai  persoalan  kontemporer  yang  kompleks akibat  perubahan  konteks  ruang,  waktu,  budaya,  dan  ilmu  pengetahuan,  agar hasil  dari  penelitian  ini  tidak  bersifat  sepotong-sepotong  atau  partisial.  Kajian tentang  Peraturan  Pemerintah  memerlukan  kajian  filsafat  ilmu  yang  serius, tidak  cukup  apabila  memasrahkan  pada  filsafat  ilmu  seperti  yang  dikaji  pada semester  awal  perkuliahan  strata-1,  tetapi  lebih  dari  itu  perlu  adanya  filsafat ilmu  keagamaan  untuk  memahami  Peraturan  Pemerintah  yang  berkenaan
dengan  hukum  tata  kenegaraan  dan  menyangkut  nasib  semua  elemen  sabjek hukum yang ada di Indonesia. Hal ini ironis sekali jika hukum yang  dibuat dan diberlakukan  pada  suatu  Negara  tidak  membawa  kemanfaatan  kepada  pelaku hukum,  sementara  hukum  diciptakan  dengan  tujuan  mendapatkan  keadilan, kepastian  dan  kemanfaatan.  Sangat  memungkinkan  apabila  keputusan  yang diambil tidak didasarkan pada kajian mendalam dengan metodologi yang tepat dan tidak dipertimbangkan dengan keilmuan yang mempuni akan berimplikasi kepada hukum yang melenceng dari tujuannya, akhirnya subjek hukum menjadi korban dari keputusan yang salah.
Berdasarkan latarbelakang di atas peneliti berinisiatif mengetahui lebih mendalam  dengan  segala  keterbatasan,  untuk  meng-eksplor  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  10  Tahun  1983  dengan  pendekatan  Maqashid  al-Syari’ah  Jasser  Auda sehingga mengambil fokus kajian sebagai berikut.
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif dengan  berorientasi  pada  pendekatan  perundang-undangan  (Statute  Aproach) dalam  mengkaji  Peraturan  Pemerintah  sebelum  dikaji  dengan  Maqoshid Syari’ah.  Pendekatan  perundang-undangan  (Statute  Aproach)  adalah pendekatan  yang  meneliti  tentang  peraturan  tertulis  yang  dibentuk  oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum yaitu berupa legislasi dan regulasi, 7 dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci 8 dengan penyajian data dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknis statistic, 9 serta dalam keadaan sewajarnya atau apa adanya (naturalistik, natural  setting),  tidak  dirubah  dalam  bentuk  simbol-simbol  atau  bilangan
7 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,
2009 ), 97
8 Sugiono, Memahami Penelitian Kualititatif , (Bandung: Alfabeta, cv. 2012), 1.
9 Etta  Mamang  Sangadji, Metodologi  Penelitian  Pendekatan  Praktis  dalam  Penelitian, (Yogyakarta: C.V Andi Offset (Penerbit Andi), 2010), 26.
dengan  maksud  untuk  menemukan  kebenaran  dibalik  data  yang  objektif  dan cukup. 10
Sedangkan  jenis  penelitian  dalam  penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  kepustakaan  atau  library  research  yang  dikerjakan  untuk memecahkan suatu masalah yang bertumpu pada studi kritis terhadap bahan- bahan pustaka dan hasil penelitian terkait yang disajikan dengan cara baru. 11
Di  dalam  literatur  lain  (library  research),  yaitu  penelitian  yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik barupa buku, catatan,  maupun  laporan  hasil  penelitian  terdahulu.  Kajian  pustaka  juga diartikan  proses  umum  yang  dilakukan  peneliti  dalam  upaya  menemukan teori. 12
Secara  hakikat  data  yang  diperoleh  dengan  penelitian  perpustakaan  ini dapat  dijadikan  landasan  dasar  dan  alat  utama  bagi  pelaksanaan  penelitian lapangan. 13 Maksud  peneliti  adalah  dengan  menggunakan  penelitian perpustakaan  dapat  memberi  informasi  dari  fenomena  yang  melatarbelakangi perubahan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1999 perubahan atas Peraturan Pemerintah  No.  10  Tahun  1983  tentang  izin  perkawinan  dan  perceraian Pegawai  Negeri  Sipil,  sehingga  membantu  dalam  menghasilkan  data-data konkrit sebagai landasan untuk mengambil kesimpulan.
Ada  dua  jenis  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu: Pertama,  data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber pertama. 14 Adapun  data  primer  yang  peneliti  gunakan  adalah  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan buku tentang Maqashid al-Syari’ah Jasser Auda, data
10 Mundir, Metode  Penelitian  Kualititatif  &  Kuantitatif ,  (Jember:  Stain  Jember  Press, 2013), 51
11 Padmo  Sukoco, Penelitian  Kualitatif:  Metodologi,  Aplikasi,  dan  Evaluasi, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 209.
12 Mundir, Metode Penelitian Kualititatif & Kuantitatif , 140.
13 Mardalis, Metode  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Proposal ,  (Jakarta:  PT  Bumi  Aksara, 2009)., 28
14 Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), 12.
sekunder yaitu data yang diperoleh  dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan  yang  berkaitan  dengan  data  primer.  Sumber  data  sekunder  biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen atau artikel, data sekunder ini menjadi pelengkap untuk membantu penulisan artikel ini.
Lebih dari itu, menurut Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga yaitu: sumber  data  primer,  sumber  data  skunder  dan  sumber  data  tersier.  Sumber data  tersier  adalah  data-data  penunjang,  yakni  bahan-bahan  yang  memberi petunjuk  dan  penjelasan  terhadap  data  primer  dan  sekunder,  diantaranya kamus dan eksiklopedia. 15
Untuk  mendapatkan  data  dan  informasi  yang  dibutuhkan,  penyusun mencari dan mengumpulkan melalui dokumentasi, yakni penggunaan dokumen yang  berupa  referensi  berupa  buku-buku,  jurnal,  atau  blog,  terutama  yang berkaitan dengan studi masalah ini. Pertama studi tetang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990  perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983.  Kedua, segala yang bersangkutpaut dengan teori Maqoshid Syari’ah Jasser Auda dalam buku Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari’ah. Karya Jasser Auda.
Analisa  data  adalah  proses  penyelidikan  suatu  peristiwa  untuk mengetahui  keadaan  yang  sebenarnya. 16 Maka  metode  analisis  data  yang digunakan  adalah  Deskriptif-Induktif  yang  pada  umumnya  digunakan  untuk menguraikan sejarah, mengutip atau menjelaskan bunyi peraturan perundang- undangan. 17 Metode  deskriptif  bertujuan  untuk  menggambarkan  sifat  sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab- sebab dari  suatu  gejala.  Ada  beberapa  macam  riset  yang  masuk  dalam  metode deskriptif,  yaitu  1)  studi  kasus,  2)  survei,  3)  riset  pengembangan,  4)  riset lanjutan,  5)  riset  dokumen,  6)  riset  kecenderungan,  7)  riset  kolerasi.  Dalam penelitian  ini,  yang  digunakan  adalah  riset  dokumentasi.  Sedangkan  Induktif
15 Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian Hukum , 12
16 Mundir, Metode  Penelitian  Kualititatif  &  Kuantitatif ,  (Jember:  Stain  Jember  Press, 2013)., 47.
17 Roihan A. Rosyid, Hukum Acara Peradilan Agama  (Edisi Baru) (Yogyakarta: Rajawali Press, 1992), 4-5.
digunakan  dalam  menyajikan  latar  belakang  masalah,  data,  hasil  analisis,  dan kajian teori, implementasi teori, dan hasil penelitian. 18
Dalam  hal  ini  penelitian  berusaha  mendeskripsikan  tentang  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  10  Tahun  1983  Tentang izin  perkawinan  dan  perceraian bagi  Pegawai Negeri  Sipil  dengan  pendekatan  Maqhosid  Syari’ah  Jasser  Auda.  Kemudian mendeskripsikan peraturan tersebut secara induktif untuk mencapai suatu titik kesimpulan  dari  susunan  logika  mengenai  izin  perkawinan  dan  perceraian Pegawai  Negeri  Sipil.  Aplikasi  deskriptif  disini  ditujukan  terhadap  pemerintah yang kemudian dicari dokumen-dokumen terkait pemberlakuan peraturan izin perkawinan dan perceraian dalam Peraturan  Pemerintah tersebut di kalangan Pegawai  Negeri  Sipil  kemudian  diklasifikasikan  dengan  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  setelah  itu  dianalisis  menggunakan  teori Maqosudus Syari’ah.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  Maqashid  Syariah  terhadap  izin  perkawinan  dan  perceraian Pegawai Negeri Sipil
Latarbelakang  Lahirnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990 Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  Tentang  Izin Perkawinan  Dan  Perceraian  Pegawai  Negeri  Sipil,  Lahirnya  Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1980  didasarkan  pada  pelaksanaan  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yang  diundangkan  pada tanggal  2  Januari  1974  secara  efektif  masih  diperlukan  peraturan-peraturan pelaksanaan,  antara  lain  yang  menyangkut  masalah  pencatatan  perkawinan, tatacara  pelaksanaan  perkawinan,  tatacara  perceraian,  cara  mengajukan gugatan  percerian,  tenggang  waktu  bagi  wanita  yang  mengalami  putus perkawinan,  pembatalan  perkawinan  dan  ketentuan  dalam  hal  suami  beristri lebih dari seorang dan sebagainya.
18 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal , 20-21.
Peraturan  Pemerintah  memuat  ketentuan-ketentuan  tentang  masalah- masalah  tersebut  yang  diharapkan  akan  dapat  memperlancar  dan mengamankan  pelaksanaan  dari  Undang-undang  tersebut.  Dengan  keluarnya Peraturan  Pemerintah  ini  maka  pastilah  saat  mulainya  pelaksanaan  secara efektif  dari  Undang-undang  Nomor  1  tersebut,  ialah  pada  tanggal  1  Oktober 1975.  Karena  untuk  melaksanakan  Peraturan  Pemerintah  ini  diperlukan langkah-langkah persiapan dengan serangkaian petunjuk-petunjuk pelaksanaan dari  berbagai  Departemen/Instansi  yang  bersangkutan,  khususnya  dari Departemen  Agama,  Departemen  Kehakiman,  dan  Departemen  dalam  Negeri hingga  segala  sesuatu  bisa  berjalan  dengan  tertib  dan  lancar,  maka  perlu ditetapkan  jangka  waktu  enam  bulan  sejak  diundangkannya  Peraturan Pemerintah ini untuk menyusun langkah- langkah.
Lahirnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1980  tentang  Izin Perkawinan  dan  Perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  untuk  mengatur pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan menurut  azas  monogami,  yaitu  seorang  pria  hanya  mempunyai  seorang  istri dan  wanita  hanya  memiliki  seorang  suami.  Namun  demikian  hanya  apabila dipenuhi  berbagai  persyaratan  tertentu  dan  diputuskan  oleh  Pengadilan, seorang  pria  dimungkinkan  beristri  lebih  dari  seorang  apabila  ajaran  agama yang  dianutnya  mengizinkan  dan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  serta  dikehendaki  oleh  pihak-pihak bersangkutan.
Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  unsur  Aparatur  Negara,  Abdi  Negara,  Abdi masyarakat  yang  harus  menjadi  teladan  yang  baik  bagi  masyarakat  dalam tingkah  laku,  tindakan,  dan  ketaatan  kepada  peraturan  perundang-  undangan yang  berlaku.  Untuk  dapat  melaksanakan  kewajiban  yang  demikian  itu,  maka kehidupan PNS harus ditunjang oleh kehidupan keluarga yang serasi, sehingga setiap  PNS  dalam  melaksanakan  tugasnya  tidak  akan  banyak  terganggu  oleh masalah-masalah  dalam  keluarganya.  Dalam  pelaksanaannya,  beberapa ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  l0  Tahun  l983  tidak  jelas.  Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1983 dapat menghindar, baik secara sengaja maupun tidak, terhadap ketentuan  tersebut.  Disamping  itu  ada  kalanya  pula  Pejabat  tidak  dapat mengambil  tindakan  yang  tegas  karena  ketidakjelasan  rumusan  ketentuan Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  itu  sendiri,  sehingga  dapat memberi  peluang  untuk  melakukan  penafsiran  sendirisendiri.  Oleh  karena  itu dipandang  perlu  melakukan  penyempurnaan  dengan  menambah  dan  atau mengubah  beberapa  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  l983 tersebut.
Beberapa perubahan yang dimaksud adalah mengenai kejelasan tentang keharusan  mengajukan  permintaan  izin  dalam  hal  akan  ada  perceraian, larangan  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  wanita  untuk  menjadi  isteri kedua/ketiga/keempat,  pembagian  gaji  sebagai  akibat  terjadinya  perceraian yang diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.
Perubahan lainnya yang bersifat mendasar dan lebih memberi kejelasan terhadap  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  ialah mengenai  pengertian  hidup  bersama  yang  tidak  diatur  sebelumnya.  Dalam Peraturan  Pemerintah  ini  disamping  diberikan  batasan  yang  lebih  jelas,  juga ditegaskan  bahwa  Pegawai  Negeri  Sipil  dilarang  melakukan  hidup  bersama. Pegawai  Negeri  Sipil  yang  melakukan  hidup  bersama  dijatuhi  salah  satu hukuman  disiplin  berat  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun 1980.
Mengingat faktor penyebab pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor  10  Tahun 1983 berbeda-beda maka sanksi terhadap pelanggaran yang semula  berupa  pemberhentian  dengan  tidak  hormat  atas  permintaan  sendiri sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil,  dalam Peraturan  Pemerintah ini  diubah menjadi salah  satu  hukuman  disiplin  berat  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 30 Tahun 1980, hal mana dimaksudkan untuk lebih memberikan rasa keadilan.
Mereka yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dipersamakan  dengan  Pegawai  Negeri  Sipil,  apabila  melanggar  ketentuan Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  dan  Peraturan  Pemerintah  ini,
dikenakan  pula  hukuman  disiplin  berat  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 19
Hal  demikian  kemudian  menjadi  cikalbakal  lahirnya  Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1980  yang  kemudian  diperbaharui  dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan  Perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil,  disamping  itu  lahirnya  Peraturan Pemerintah untuk mengatur pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan.  Sehingga  sehubungan  dengan  contoh  dan  keteladanan yang harus diberikan oleh PNS kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada PNS  dibebankan  ketentuan  disiplin  yang  tinggi.  Untuk  melakukan  perceraian dan  perkawinan  PNS  harus  memperoleh izin terlebihdahulu dari  pejabat  yang bersangkutan.  PNS  pria  yang  akan  beristri  lebih  dari  seorang  dan  PNS  wanita akan  menjadi  istri  kedua/ketiga/keempat  dari  seorang  yang  bukan  PNS diharuskan memperoleh izin dari pejabat. Sedangkan PNS wanita tidak dizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari PNS.
Sejalan  dengan  ketentuan  ini  Pemerintah  menganggap  bahwa  warga Negara  yang  bersetatus  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  ABRI  mempunyai kekhususan  dari  warga  negara  lainnya.  Yakni  harus  memenuhi  peraturan- peraturan  khusus  (lex  specialis)  disamping  peraturan-peraturan  umum  (lex generalis)  sebagai  bentuk  pengejauantahan  dari  kompleksnya  permasalahan poligami  bagi  Pegawi  Negeri  Sipil  di  Indonesia.  Sebagai  lex  specialis  tentunya hal  ini  menuntut  para  Pegawai  Negeri  Sipil  untuk  memperhatikan  aturan  dari pemerintah yang mempunyai aturan tersendiri. Maka dari itu pada tanggal 21 April tahun 1983 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang  kemudian  dirubah dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor  45  Tahun  1990 yang mengatur secara husus tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri  Sipil.  Dengan  kata  lain  peraturan  ini  merupakan  pengecualian  dari
19 Anggota  IKAPI, Himpunan  Peraturan  Perundang-undangan  Perkawinan ,  (Bandung, Fokusmedia, 2016), 51-52.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang bersifat umum, begitu pula dengan KHI yang berlaku bagi seluruh umat Islam. 20
Memahami  Peraturan  Pemerintah  No.  45  Tahun  1990  tentang  Izin Perkawian  dan  Perceraian  Pegawai  Negeri  Sipil  dengan  kacamata  teori Maqashid  Syari’ah  Jasser  Auda  Maqashid  al-Syari’ah  Jasser  Auda  dibangun dengan  enam  fitur  dalam  dalam  epistemologi  Hukum  Islam,  berikut  6  fitur penunjang teori sistem;
Kognisi (Cognitive Nature), Menafsirkan sumber hukum Islam, tidak bisa lepas  dari  kognisi  (campur  tangan  pemikiran)  manusia.  Oleh  sebab  itu,  harus dibedakan  antara  produk  dengan  prinsip,  antara  wilayah  ijtihad  dan  yang bukan.  Utuh  (Wholeness),  Menggunakan  Maqashid  al-Syari’ah  tidak  bisa diaplikasikan dengan sepotong-potong, tentunya harus dibangun dengan semua disiplin  keilmuan  yang  kemudian  dicari  titik  temu  untuk  saling  mendukung sehingga  membentuk  satu  kesatuan  yang  utuh.  Openness  (Self-Renewal), Artinya  dalam  penggunaan  Maqashid  tidak  menutup  semua  akses  keilmuan, objek kajian  maqashid harus betul-betul dilakukan  dengan  utuh,  kajian  secara utuh  pastinya  melibatkan  segala  bidang  keilmuan.  Interrelated  Hierarchy,  Ada hubungan  secara  hirarki  sesuai  porsi  diantara  koponen  keilmuan,  harus  ada kesinambungan  antara  yang  satu  dengan  yang  lain,  saling  melengkapi  hingga menemukan  hasil  yang  sempurna.  Multi-dimensionality,  Multi  dimensi  artiya melibatkan dimensi-dimensi yang lain. Seorang peneliti dituntut mampu dalam memahami  berbagai  disiplin  keilmuan,  demi  menunjang  proses  dan  hasil penelitianyang  dilakukan.  Purposefulness,  Terakhir  sebagai  acuan  dalam penelitian  Maqashid  adalah  sejauh  mana  hasil  penelitian  itu  bermanfaat, mampu menyelesaikan problematikayang terjadi.
Kelima  fitur  yang  dijelaskan  di  depan,  yaitu  kognisi  (Cognitive  Nature), utuh  (Wholeness),  keterbukaan  (Openness),  hubungan  hirarkis  yang  saling terkait,  (Interrelated  Hierarchy),  muli-dimensi  (Multidimensionality),  dan sekarang  ditambah  Purposefulnes  sangatlah  saling  berhubungan  satu  dan lainnya.  Semua  fitur  lainnya  dibuat  untuk  mendukung  fitur  'purposefulness'
20 Anggota IKAPI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan , 52.
dalam  sistem  hukum  Islam,  yang  merupakan  fitur  yang  paling  mendasar  bagi sistem  berpikir.  Dengan  demikian,  pendekatan  maqashid  mengambil  isu-isu yuridis ke tanah filosofis yang lebih tinggi, dan karenanya, mengatasi perbedaan atas  politik  antara  mazhab  hukum  Islam,  dan  mendorong  dibutuhkannya budaya damai dan hidup berdampingan.
Tinjaun  Maqashid  Al-Syari’ah  Jasser  Auda  Terhadap  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  tentang  Perkawinan  dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 Ayat (1) berbunyi;
“Pegawai  Negeri  Sipil  pria  yang  akan  beristri  lebih  dari  seorang,  wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat”.
Titik  temu  QS.  An-Nisa’  ayat  3  dengan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10  Tahun  1983  tentang  Perkawinan  dan  Perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil Pasal  4  Ayat  (1)  jika  didekati  dengan  pendekatan  al-  Qur’an  dan  kajian  tafsir terdapat  titiktemu  terhadap  Maqashid  as-Syari’ah,  titiktemu  yang  dimaksud adalah tujuan syari’ah berupa hifdzu al-Din, al- Nafsi, al-Aql, nasabi, dan maal.
Pertama, cikalbakal diturunkannya QS an-Nisa’ ayat 3 disebabkan adanya ketidakadilan  dari  pihak  laki-laki  yang  menikahi  anak  yatim,  baik  itu  terkait dengan  harta  benda,  ataupun  berkaitan  dengan  pernikahannya.  Harta  anak yatim sesuai redaksi QS an-Nisa ayat 3, seharusnya mendapat perhatian khusus demi  masa  depan  anak  yatim  kelak,  sudah  tentu  mendapat  perlakuan  yang berbeda  dibandingkan  perlakuan  yang  lain  karena  nilai  tanggungjawab  yang besar.
Perlakuan  khusus  pada  harta  anak  yatim  selain  karena  tidak  memiliki sandaran  hidup,  anak  yatim  juga  mendapat  perlakuan  khusus  dari  Allah  SWT berdasarkan QS an-Nisa’ ayat 3 dan 6. Jika perlakuan kepada anak yatim tidak ada unsur keadilan, kemanfaatan, maka akan mengancam tujuan Syariah berupa Agama,  sebab  Agama  sebagai  rahmatan  lil  alamin  seyogyanya  menjaga eksistensi kehidupan anak yatim dengan perlakukan yang sama. Oleh sebab itu,
Allah  SWT  memberi  syari’ah  berdasarkan  QS  an-Nisa’  ayat  3  dan  6  adalah penjagaan  kepada  eksisensi  kehidupan  yaitu  hifdz  al-ddin  dan  hafdz  al-nafsi, sebagai  pedoman  kepada  ummat  manusia,  sesuai  dengan  larangan  yang terdapat di dalam al-Qur’an QS al-Israa’ ayat 33;
dan  janganlah  kamu  membunuh  jiwa  yang  diharamkan  Allah (membunuhnya),  melainkan  dengan  suatu  (alasan)  yang  benar.  dan Barangsiapa  dibunuh  secara  zalim,  Maka  Sesungguhnya  Kami  telah  memberi kekuasaan  kepada  ahli  warisnya,  tetapi  janganlah  ahli  waris  itu  melampaui batas  dalam  membunuh.  Sesungguhnya  ia  adalah  orang  yang  mendapat pertolongan.
Kedua, adalah harta anak yatim, jika harta dari anak yatim ditasarrufkan pada  hal-hal  yang  tidak  semestinya,  maka  hal  tersebut  akan  mengganggu terhadap  stabilitas  kehidupan  anak  yatim  kelak  setelah  dewasa,  hal  ini  tentu tidak  seiring  dengan  tujuan  syariah  yang  melindungi  jiwa  setiap  manusia. Disamping  itu,  pentasarrufan  harta  yang  tidak  semestinya  juga  bertentangan dengan  hifdzu  al-maal,  di  dalam  Islam  sesuai  QS  an-Nisa’  ayat  3  tidak diperkenankan  memakan  dan  mentasarrufkan  harta  anak  yatim  secara  batil, terlebih tanpa pertanggungjawaban.
Hubungannya  dengan  Pasal  4  ayat  (1),  selain  berbicara  tentang  harta anak  yatim,  QS  an-Nisa  ayat  3  juga  membahas  perintah  poligami  merupakan keadaan  dharurot,  yaitu  keadaan  yang  diluar  keadaan  semestinya,  karena poligami adalah bentuk keadaan dharurat tentunya tidak semua orang bisa dan mampu melakukan. Oleh sebab itu, sinergisitas Pasal 4 ayat (1) PP No. 45 tahun 1990 bertemu, dengan berpedoman pada asas Ushl al-Fiqh berupa Syad Dari’a, menutup atau mengharamkan sesuatu yang dihawatirkan akan terjerumus pada pelanggaran,  baik  dalam  pandangan  hukum  Islam  ataupun  Hukum  Positif disuatu Negara, disini posisi penting permintaan izin PNS kepada pegawai, bagi Pegawai  Negeri  Sipil  yang  berkeinginan  menikah  lebih  dari  satu  istri  oleh pejabat (Pengadilan Agama) akan dilakukan ferifikasi terlebih dahulu di muka pengadilan  tentang  kelayakannya,  dengan  mengacu  pada  syarat  alternatif  dan komulatif  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1990
perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1983  tentang kelayakan untuk memiliki istri lebih dari satu.
Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) berbunyi;
“Pegawai  Negeri  Sipil  wanita  tidak  diizinkan  menjadi  istri kedua/ketiga/keempat”.
Dengan dirumuskannya pasal 4 ayat 2, tentang larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat tidak sesuai dengan Maqashid as-Syari’ah  berupa  Hifdz  al-Nafsi.  Konsep  larangan  baik  hukum  Islam  atau hukum yang berlaku disuatu Negara jika disesuaikan dengan Maqashid Syari’ah apabila tidak dilaksanakan dapat mengganggu terhadap stabilitas jiwa manusia, artinya  pelarangan  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  wanita  menjadi  istri kedua/ketiga/keempat  dapat  mengganggu  terhadap  eksistensi  kehidupan Pegawai  Negeri  Sipil  wanita,  yang  apabila  dilakukan  atau  tidak dilaksanakanakan  akan  mengganggu  kehidupan  manusia  baik  dirinya  ataupun orang  lain,  terlebih  dari  gangguan  tersebut  memunculkan  kerugian  dari pelanggaran,  maka  sesuai  kaidah  ,  yaitu  setiap  perbuatan  yang  mengganggu stabilitas nyawa seseorang harus dibuang atau dihilangkan. Bentuk pelarangan yang  terdapat  pada  Pasal  4  Ayat  2  seharusnya  memberi  jaminan  kepada Pegawai  Negeri  Sipil  wanita,  bahwa  pelarangan  tersebut  betul-betul  memberi manfaat  yang  kembali  kepada  pegawai  negeri  sipil  wanita  untuk  menjadi  istri kedua/ketiga/keempat.
Selain  itu,  Maqashid  al-Syariah  Jasser  Auda  lebih  mengarah  pada multidimensi  yang  mengacu  kepada  “ Fath  al-Dzari’ah ”,  tidak  mengacu  kepada konsep  “ Syad  Dari’a ”.  konsep Fath  al-Dzari’ah membuka  peluang  kepada perbuatan  manusia  untuk  melakukan  hal-hal  yang  tidak  sampai  mengganggu stabilitas hidup. Sedangkan adanya aturan tentang Pegawai Negeri Sipil wanita bertentangan dengan konsep di atas, segala harapan- harapan yang sebanarnya jika lebih disistemikkan menjadi peluang besar pada kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Contoh hubungan pernikahan dari suami istri yang sama-sama PNS, secara ekonomi kebutuhan mereka sudah tercukupi, karena antara satu dengan yang  lain  saling  melengkapi  dan  berbagi,  inilah  dalam  Maqashid  al-Syariah
merupakan peluang besar yang sempurna menuju Hifdz al-Ddin, Hifdz al-Nafsi, Hifdz al-Aqli, Hifdz al- Nasabi, dan Hifdz al-Maal.
Pasal  4  ayat  2  yang  mengatur  larangan  Pegawai  negeri  Sipil  wanita menjadi  istri  kedua,  ketiga,  dan  keempat  tidak  sesuai  dengan  Maqashid  al- Syari’ah.  Pertama,  pasal  4  ayat  2  bertentangan  dengan  QS  an-Nisa’  ayat  3  dan hadist  Ghailan  yang  melegalkan  laki-laki  berpoligami  dan  wanita  dipologami, baik pegawai Negeri Sipil ataupun bukan, jika demikian pasal 4 ayat 2 juga tidak sesuai dengan Maqashid al-Syari’ah berupa Hifdz al-Din.
Kedua,  pasal  4  ayat  2  PP  No.  10  Tahun  1990  mencegah  kehidupan manusia  yang  sebenarnya  membuka  peluang  besar  untuk  meningkatkan  taraf ekonomi kehidupan, ini konsep yang mengacu pada Fath al-Dzari’ah . Selain itu, masih  banyak  peluang-peluang  dari  ekonomi  yang  baik,  konsep  tolong menolong dalam Islam yang masuk pada kebutuhan tersier (tahsiniyat), tolong- menolong  yang  dimaksud  tidak  hanya  terbatas  pada  kebutuhan  dalam  rumah tangga dan untuk keluarga, pada tataran lebih luas seperti masyarakat, berupa saudara, kerabat, tetangga, dll.
Analisis Maqashid al-Syariah terhadap Pasal 10 Ayat (2) dan (3). Pasal 10 ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 berbunyi;
Syarat alternatif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ialah; Istri tidak  dapat  melaksanakan  kewajibannya  sebagai  istri,  istri  mendapat  cacat badan  atau  penyakit  yang  tidak  bisa  disembuhkan,  atau,  istri  tidak  dapat melahirkan keturunan. dan ayat (3), ada persetujuan tertulis dari isteri, pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai  lebih  dari  seorang  istri  dan  anak anaknya  yang  dibuktikan  dengan surat  keterangan  pajak  penghasilan,  dan  ada  jaminan  tertulis  dari  Pegawai Negeri  Sipil  yang bersangkutan  bahwa  ia  akan  berlaku adil  terhadap  istri-istri dan anak-anaknya.
Sehubungan  dengan  Pegawai  Negeri  Sipil  dengan  syarat  alternatif  dan kumulatif  yang  terdapat  dalam  pasal  10  ayat  (2)  dan  (3)  sesuai  dengan tuntunan syariah, dan menjaga keutuhan Maqashid al-Syariah berupa hifdz al- Din dan hifdz  al-Nafsi, agama  melindungi  kehidupan  setiap  manusia,  dengan
menjamin kehidupan yang satu dengan yang lain. Di dalam rumah tangga suami berkewajiban  memenuhi  segala  hak  istri  seperti  yang  sudah  diatur  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  tentang  hak  dan  kewajiban  suami  istri  yang  terdapat Bab XII pasal 77 ayat (1) sampai (5), sebaliknya bagi istri juga harus memenuhi hak  suami  agar  terjalin  keseimbangan  hubungan  rumah  tangga  yang  rukun sesuai  pasal  2  tentang  perkawinan  adalah  sebuah  ikatan  yang  sangat  kuat, ikatan  yang  kuat  tentu  sulit  terjalin  jika  dari  masing-masing  pihak  tidak  ada yang berusaha dan bahkan melalaikan tanggungjawabnya masing-masing.

## C. KESIMPULAN
1. Lahirnya  Pemerintah Nomor  45  Tahun  1990  perubahan  atas Peraturan Pemerintah  Nomor  1983  tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor l0 Tahun  l983  yang  tidak  jelas.  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  yang seharusnya  terkena  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun 1983  dapat  menghindar,  baik  secara  sengaja  maupun  tidak,  terhadap ketentuan tersebut. Disamping itu ada kalanya pula Pejabat tidak dapat mengambil  tindakan  yang  tegas  karena  ketidakjelasan  rumusan ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  itu  sendiri, sehingga  dapat  memberi  peluang  untuk  melakukan  penafsiran sendirisendiri.  Oleh  karena  itu  dipandang  perlu  melakukan penyempurnaan  dengan  menambah  dan  atau  mengubah  beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun l983 tersebut.
2. Memehami Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dengan Kacamata Maqashid  al-Syariah  Jasser  Auda  dengan  pendekatan  sistem  yang dibangun dengan 6 fitur dalam epistemologi Hukum Islam, berikut 6 fitur penunjang  teori  sistem;  1.  Kognisi  ( Cognitive  Nature ),  2.  Utuh ( Wholeness ).,  3. Openness  (Self-Renewal) ,  4. Interrelated  Hierarchy .,  5.
Multi- dimensionality ., 6. Purposefulness .
3. Hasil  analisis  Maqashid  al-Syariah  terhadap  Peraturan  Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 10
Ayat 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menghasilkan dua kesimpulan. Kesimpulan Pertama pasal 4 ayat (1) dan  Pasal  10  ayat  2  berbunyi  syarat  alternatif  dan  kumulatif  sesuai dengan Maqashid al-Syari’ah berupa hifdzu al-Din, al-Nafsi, al-Aql, Nasabi, dan  Maal. Sesuai  dengan  Maqashid  al-Syariah  berupa  hifdzu  al-Din,  al- Nafsi,  al-Aql,  nasabi,  dan  maal.  Adanya  aturan  izin  perkawinan  dan perceraian  bagi  masyarakat  yang  ingin  beristri  lebih  dari  seorang  atau perempuan  yang  ingin  menjadi  isteri  kedua,  khususnya  bagi  yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Maka sesuai Peraturan Pemerintah yang mensyaratkan  Pegawai  Negeri  Sipil  untuk  meminta  izin  kepada atasannya  tidak  bertentangan  dengan  Tujuan  Syariah  Islam,  yaitu  demi kemaslhatan  umum.  Selanjutnya  Pasal  4  Ayat  (2)  berbunyi  “Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat”. Pasal  ini  tidak sesuai  dengan  Maqashid  al-Syariah  berupa hifdzu  al-Din, Hifdz al-Nafsi, Hifdz al-Aql, Hifdz al-Nasabi , dan Hifdz al-Maal.

## REFERENSI
A.  Rosyid,  Roihan.  (1992).  Hukum  Acara  Peradilan  Agama  (Edisi  Baru). Yogyakarta: Rajawali Press.
A.  Rosyid,  Roihan.  (1992).  Hukum  Acara  Peradilan  Agama  (Edisi  Baru). Yogyakarta: Rajawali Press.
Abdullah,  M.  A.  (2011).  Hak  Kebebasan  Beragama  dan  Berkeyakinan:
Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial. Jurnal Salam, 14(1).
Abdullah,  M.  A.  (2012).  Bangunan  Baru  Epistemologi  Keilmuan  Studi  Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 46(2).
Aj-Jahrani, M. (1996). Poligami dari berbagai persepsi. Jakarta: Gema Insani.
Al-Haj, H. (2003). Terkadang Satu Istri Tidak Cukup (Sometimes One Wife Is Not Enough).
Ali  Sobuni,  Muhammad.  (2007).  Rawa’I  al-Bayan  Tafsri  Ayat  al-Ahkam Min  al- Qur’an. Libanon: al-Maktabah
Ali, Zainuddin. (2010). Hukum Perdata Islam Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Ali. Zainudin. (2008). Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet III. Jakarta: Sinar Grafika.
Alim, Yusuf Hamid. (t.th). al-Maqashid al-Ammah Lii al-Syari’ah al-Islam. t.t.: Dar al-Hadist.
Al-Khallaf. Abd al-Wahab. (1425). Ilmu Ushu al-Fiqh. t.t.: Haramain,
Al-Maroghi. (1963). Tafsir Al-Maraghi vol IV. Mesir: Mustofa Al-babi Al-halabi. Al-Ummah, Rua’sah.(t.th). Majalah al-Bahutsi al-Islamiyyah, Juz 25, t.t.: t.p. Anggota IKAPI. (2016). Undang-Undang Perkawinan. Bandung: Fokus Media. Al- Bajuri, Ibrohim. T.t. Khashiyah al-Bajuri Alaa Ibnu Qosim al-Ghozi, juz II, Surabaya: Nurul Huda.
Auda,  Jasser.  (2001).  Maqashid    al-Syariah,  A  Beginner  Guide,  Terjemah  ‘Ali ‘Abdelmon’im, Yogyakarta: SUKA-Pers UIN Sunan Kalijaga
Auda, Jasser. (t.th). Membumikan   Hukum   Islam   Melalui   Maqoshid   Syari’ah. Bandung: Mizan Media Utama (MMU).
Baroroh.  Umul,  2012,  Keberagamaan  dan  Fundamentalisme  sebagai  Faktor Persepsi  tentang  Kesetaraan  Jender,  Sikap  terhadap  Nikah  Sirri,  dan Respons pada Rencana Legislasi Nikah Sirri. Al-Ihkam, 1 (1), 1-2.
Burhan,  B.  (2001).  Metode  Penelitian  Kualitatif,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo PersadaCipta,  R.  (2000).  Mardalis,  Metode  Penelitian  Suatu  Pendekatan Proposal.
Etta,  M.  S.  (2010).  Sopiah,  Metodologi  Penelitian  Pendekatan  Praktis  Dalam Penelitian. Andi Offset, Yogyakarta.
Jones,  J.,  Philips,  A.  A.  B.,  &  Husein,  M.  (1996).  Monogami  dan  Poligini  dalam Islam. Jakarta: Srigunting.
Kasdi, A. (2014). Maqashid syari’ah dan hak asasi Manusia (implementasi ham dalam Pemikiran islam). Jurnal Penelitian, 8(2).
Mundir, M. (2013). Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif.
Soekanto, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press.
Sugiono. (2012). Memahami Penelitian Kualititatif. Bandung : CV. Alfabeta.
Sukoco,  P.  (2002).  Penelitian  Kualitatif:  Metodologi,  Aplikasi,  dan  Evaluasi. Jakarta: Gunung Agung.