JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING Vol. 4, No.2, 2020, 277-285 ISSN: 2548-9917 (online version)
PENGARUH BELANJA MODAL, UKURAN PEMERINTAH, JUMLAH SKPD DAN OPINI  AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA
Praptiningsih 1)* , Jihan Khoirunnisa 2)
1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta email: praptiningsih@upnvj.ac.id
2 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

## ABSTRACT
This research is a quantitative study which aims to examine the effect of capital expenditure as measured by total  expenditure  transformed  into  Ln  capital  expenditure,  Government  size  measured  by  total  assets transformed  into  Ln  total  assets  and  number  of  SKPD,  and  audit  opinion  measured  by  grading  opinion obtained by regencies / cities in Nusa Tenggara. The population in this study were all districts / cities in Nusa Tenggara for the period 2016-2018, the sample in this study used the census method. Testing the hypothesis in this  study  using Multiple  Regression  Analysis  with  the  SPSS  program.  The results  of  hypothesis  testing  show that (1) capital expenditure has a significant effect on the disclosure of local government financial statements (2)  the  size  of  government  on  assets  does  not  have  a  significant  effect  on  disclosure  of  local  government financial statements  (3)  the  size  of  government  on the  number  of  SKPD  does  not  have  a  significant  effect  on disclosure  of  government  financial  statements  (4)  audit  opinion  has  a  significant  effect  on  the  disclosure  of local government financial statements.
Keywords: capital expenditure. government measures; audit opinion, disclosure

## ABSTRAK
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  yang  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  belanja  modal  yang diukur  dengan  total  belanja  yang  ditransformasikan  ke  Ln  belanja  modal,  Ukuran  Pemerintah  yang  diukur dengan  total  aset  yang  ditransformasikan  ke  Ln  total  aset  dan  Jumlah  SKPD,  dan  opini  audit  yang  diukur dengan  memberi  tingkatan  pada  opini  yang  diperoleh  Kabupaten/Kota  di  Nusa  Tenggara.  Populasi  dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara periode 2016-2018, sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Berganda dengan program SPSS. Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa (1) belanja modal berpengaruh signifikan terhadap  pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  (2)  ukuran  pemerintah  pada  aset  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  (3)  ukuran  pemerintah pada jumlah SKPD tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (4) opini audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
Kata Kunci: belanja modal, ukuran pemerintah. opini audit; pengungkapan

## 1 PENDAHULAN
Pemerintahan  ideal  dapat  tercapai dengan transparansi publik serta keterbukaan  informasi  menjadi  hal  krusial yang menuntut tata pengelolaan pemerintahan  yang  baik  atau good governance .  Tanggung  jawab  pemerintah dalam  mengatur  segala  permasalahan sosial  yang  ada,  seperti  wewenang tanggung  jawab  administrasi,  wewenang ekonomi,  hingga  wewenang  politik. Good governance dapat diartikan sebagai indeks penilaian tata kelola pemerintah yang baik yang dapat dilihat dari melakukan pengawasan,  memberikan  kritik,  evaluasi, maupun saran dalam menanggapi informasi yang ada serta usaha masyarakat mendapatkan  informasi  relevan  terhadap kinerja  pemerintah.  Pemerintah  mampu melaksanakan  otonomi  daerah  sangat berkaitan  dengan Good  governance .  UU No.  23/2014  tentang  pemerintah  daerah berisi  tentang  kepentingan  masyarakat yang  kewenangannya  diatur  oleh  otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
Pelaksanaan  otonomi  dan  terwujudnya Good  governance ,  pemerintah  otonom bertanggung jawab pada pengaturan keuangan daerah. Pemerintah harus terbuka  kepada  publik  serta  menyiapkan semua  informasi  keuangan  yang  sesui secara jujur. Penyusunan serta penyajiannya harus memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang merupakan  dasar-dasar  dalam  bidang akuntansi  yang  umum  digunakan  oleh pemerintah dalam penyusunan dan penyajian laporan finansial beserta lampiran  pengungkapan  sesuai  dengan Peraturan Pemerintah No. 71/2010. Peraturan tersebut secara penuh menggunakan basis akrual untuk penyajian hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), baik untuk hal pengakuan aset, ataupun  pengakuan  pendapatan beban, ekuitas, dan kewajiban.
BPK  memberikan  opini  kepada empat    kabupaten  dengan  opini    (WTP),
yakni Kabupaten Ngada, Kabupaten Sumba  Timur,  Kabupaten  Manggarai Timur,  dan  Kabupaten  Manggarai  Barat. Sedangkan    Kabupaten  Sumba  Barat, Kupang,  TTS,  TTU,  Alor,  Flores  Timur, Ende,  Rote  Ndao,  Sumba  Tengah,  Sumba Barat  Daya,  Nagekeo,  Sabu  Raijua,  dan Malaka  masih  memeroleh  opini  wajar dengan  pengecualian  (WDP).  Terkhusus pada  kabupaten  Flores  Timur  yang  sudah terhitung  sejak  tahun  2007  mendapatkan opini  WDP  pada  laporan  keuangannya. Karena  dengan  hal  yang  dikecualikan seperti,  Kabupaten  Flores  Timur  belum optimal  dalam  mengelola  aset  tetap  yaitu terdapat  perbedaan  nilai  aset  tetap  antara neraca, tanah atas ruas jalan dan bangunan belum  disajikan,  aset  tetap  belum  diberi nomor inventaris dan KIB belum memberikan  informasi  aset  tetap  secara lengkap dan akurat. (kupang.bpk.go.id).
Adanya permasalahan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten/Kota Nusa  Tenggara  Timur  masih  belum seluruhnya melakukan disclosure informasi  secara  penuh,  dilihat  dari  opini yang  didapatkan  masih  banyak  yang mendapatkan  opini  WDP.  Kasus  tersebut menjelaskan penungkapan laporan tersebut  di  daerah  ini  tidak  dilakukan secara  penuh.  Sedangkan  pada  standar akuntansi  pemerintah  menjelaskan  bahwa harus  dilakukan disclosure secara  penuh dalam  laporan  keuangan,  agar  bisa dipergunakan para pembuat keputusan.
Berdasarkan  dari  uraian  diatas  maka penelitian  yang  akan  dilakukan  memiliki perumusan  masalah  yaitu  apakah  belanja modal , ukuran pemerintah,  jumlah SKPD dan  opini  audit  berpengaruh  signifikan terhadap  pengungkapan  laporan  keuangan pemerintah  Nusa  Tenggara.  Tujuan  dari penelitian ini untuk menguji belanja modal ,  ukuran  pemerintah,  jumlah  SKPD  dan opini audit berpengaruh signifikan terhadap  pengungkapan  laporan  keuangan pemerintah  Nusa  Tenggara.  Penelitian  ini mengabungkan  variabel  dari  beberapa peneliti sebelumnya, sampel yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  berbeda dengan  acuan  dasar  dalam  penelitian sebelumnya yaitu laporan keuangan pemda kabupaten/kota  Nusa  Tenggara.  serta periode dalam penelitian ini dikembangkan  sampai  dengan  periode 2016-2018.

## 2 KAJIAN LITERATUR
Mahmudi (2019) mendefinisikan disclosure  sebagai  salah  satu  prinsip standar akuntansi pemerintah, dimana pada Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  (CALK) harus menggambarkan laporan yang komprehensif. Sistem pemerintahan Indonesia, disclosure disusun secara terintegrasi  dan  detail  dalam  LKPD  yang berisikan  informasi  utuh  yang  diperlukan para  pengguna  LKPD.  Disclosure  terdiri atas  disclosure  yang  bersifat  sukarela ( voluntary disclosure ) dan disclosure yang bersifat  wajib  ( mandatory  disclosure ). Tetapi mandatory disclosure adalah minimal disclosure yang memenuhi standar  yang  telah  ditentukan  guna mencapai  transparansi  dan  akuntabilitas LKPD.  Pengungkapan  informasi  secara penuh  dalam  LKPD  sangat  penting  untuk menghindari  asimetris  informasi  atau kesalahpahaman  informasi  yang  disajikan. Sehingga dapat memperjelas LKPD dalam penyajian mengikuti peraturan yang berlaku  dan  dapat  mempermudah  si pemakai  untuk  mengerti  laporan  yang disampaikan.
Belanja  modal  dapat  didefinisikan sebagai  realisasi  anggaran  pemerintah daerah  guna  meningkatkan  kekayaan  atau aset  daerah  untuk  periode  manfaatnya melebihi satu tahun anggaran. Pengeluaran atau  penggunaan  dana  yang  dilakukan diharapkan  dapat  meningkatkan  layanan bagi  penduduknya.  Jumlah  pengeluaran anggaran yang makin besar akan mendorong  pelayanan  masyarakat  yang diberikan pemerintah daerah menjadi lebih baik.  Jika  belanja  modal  lebih  besar  dan digunakan  untuk  meningkatkan  pelayanan masyarakat  diharapkan  pemerintah  daerah
melakukan pengungkapan informasi dalam LKPD.
Ukuran  sebuah  entitas  merupakan skala  dengan  yang  mana  sebuah  entitas bisa dikategorikan menurut besar kecilnya dengan  memperhatikan  berbagai  tolok ukur.  Ukuran  sebuah  daerah  apakah  kecil atau  besar  dapat  ditilik  dari  seberapa banyak sebuah entitas tersebut mempunyai keseluruhan  aset.  Dalam  hal  ini,  aset adalah standar minimum komponen utama pada penyajian LKPD pada bagian neraca. pemerintah daerah yang mempunyai jumlah aset banyak akan semakin kompleks dalam pengelolaannya
dibanding pada pemerintah otonom dengan jumlah aset sedikit. Aset pemerintah  daerah  yang  banyak  akan menjadikan  pengelolaannya  jauh  lebih kompleks,  demikian  juga  sebaliknya. Selain  itu,  ukuran  yang  lebih  besar  dalam pemerintah  daerah  akan  memungkinkan SKPD  di  suatu  daerah  akan  bertambah pula, maka SKPD-nya akan makin banyak dan  membuat  semakin  rumitnya  dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan fungsinya, serta informasi yang diungkapkan akan semakin besar sehingga masyarakat  dapat  mengetahui  pencapaian dari Pemerintah daerah.
Baik  atau  buruknya  LKPD  tidak  bisa lepas  dari  peran  yang  diberikan  oleh auditor.  Di  Indonesia,  Badan  Pemeriksa Keuangan berperan sebagai auditor eksternal  yang  memeriksa  seluruh  LKPD yang  telah  dibuat  di  tingkat  daerah.  BPK akan  menyampaikan  hasil  akhir  dari pemeriksaan  berupa  opini  audit  yang merupakan  satu  dari  sekian  banyak indikator dimana LKPD di suatu pemerintah daerah itu berkualitas. Kriteria lain  yang disusun BPK  untuk  menentukan kualitas  LKPD  mencakup  kepantasan disclosure,  kepatuhan  pada  peraturan  dan SAP,  dan  pengendalian  internal  yang efektif.
Andriani, et  al (2019)  telah  meneliti variabel  belanja  modal  atas disclosure LKPD  dimana  belanja  modal  tidak mempengaruhi
disclosure laporan
keuangannya.  Dijelaskan  bahwa  tingginya belanja  modal  di  suatu  daerah  belum menjamin  tingginya  disclosure  informasi yang  termuat  di  laporan  keuangan. Berbeda  dengan  itu,  Hendriyani,  et  al. (2015),  Soleman, et  al. (2019),  dan Amaliah & Haryanto (2019) menyebutkan bahwa  belanja  modal  mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan di masing-masing pemerintah otonom.
Dengan  kata  lain,  besarnya  belanja “ modal yang  dilakukan  pemerintah  daerah ” dapat menambah dorongan pemerintahan daerah otonom dalam membuat Laporan
Keuangan  untuk  melakukan disclosure secara penuh.
Selanjutnya, Budiarto & Indarti (2019)    dan  Andriani et  al . (2019)
menguji  dampak  dari  total  aset  daerah tidak  mempengaruhi disclosure pada laporan  keuangan  yang  dibuat  oleh pemerintah  daerah.  Oleh  karena  itu, besarnya  total  aset  belum  menjamin tingginya  disclosure.  Penelitian  keduanya tidak  sejalan  dengan  Merliani, et  al .
(2018),  dan  Simbolon  &  Kurniawan (2015)  yang  menegaskan  bahwa  total  aset di daerah mempengaruhi disclosure laporan keuangannya. Hasil tersebut menegaskan  bahwa  total  aset  yang  besar mengharuskan keterbukaan dalam mengatur  keuangannya  demi  tercapainya akuntabilitas.  Sedangkan  Andriani, et  al .
(2019) dan  Merliani, et  al .  (2018), menyebutkan jumlah SKPD tidak mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan daerah. Artinya semakin banyak jumlah  SKPD  akan  semakin  rumit  dalam berkoordinasi  ataupun  proses  kooperasi. Ramdhani (2016) dan Lutfia, et al . (2018) menunjukkan  hasil  yang  berbeda  di  mana jumlah  SKPD  mempengaruhi disclosure LKPD.
Budiarto & Indarti (2019) dan Najah & Purwati  (2019)  menguji  adanya  pengaruh hasil  audit  kepada  laporan  keuangan otonom  dan  hasilnya  terlihat  bahwa  opini audit  tidak  mempengaruhi  disclosure laporan  keuangan.  Sehingga,  pemerintah daerah akan merasa puas dan cukup ketika
mereka mendapatkan opini laporan keuangan yang baik. Namun hasil penelitian  di  atas  berbanding  terbalik dengan  penelitian  Naopal, et  al .  (2017), Ayu  (2017),  dan  Nor, et  al .  (2019) menunjukkan bahwa hasil audit mempengaruhi pengungkapan laporan tersebut,  yang  artinya  apabila  tingkat kebaikan  meningkat  pada  opini  yang  di dapatkan  Pemda,  maka  tingkat  kebaikan pada  pemerintah  meningkat  juga  untuk mendorong melakukan disclosure terhadap laporan keuangan.

## 3 METODE PENELITIAN
Populasi  studi  ini  mencakup  laporan keuangan  dari  Pemkab/Pemkot  di  Nusa Tenggara tahun 2016-2018. Nusa Tenggara terdiri dari 32
kabupaten/kotamadya  di    Nusa  Tenggara Barat  dan  Nusa  Tenggara  Timur.  LKPD tahun  2016-2018,  periode  waktu  ini terpilih  dikarenakan  laporan  tahun  2016 adalah implementasi dari Standar Akuntansi  Pemerintah  (SAP),  oleh  karena hal  ini  diharapkan  ke  depan  pemerintah daerah  dapat  mengerti  dan  melaksanakan serta  mengimplementasikan  penyusunan laporan
keuangan yang
mengimplementasikan SAP. Metode
sensus digunakan sebagai teknik pengambilan sampel di studi ini. Sugiyono (2017)  mengartikan  metode  sensus  adalah metode  untuk  menentukan  sampel  jika seluruh  populasi  dijadikan  sampel,  untuk penelitian  yang  hasil  akhirnya  diharapkan terbuat generalisasi dengan kesalahan yang minim.  Maka,  sampel  penelitian  ini mencakup 96 laporan keuangan kabupaten/kotamadya di Nusa Tenggara. Pengujian  hipotesis  menggunakan analisis regresi linear berganda. Dalam hal ini,  analisis  dilakukan  guna  melihat  cara pemerintah daerah melakukan pengungkapan  laporan  keuangannya  yang bisa  mempengaruhi  variabel  yang  akan diteliti  yaitu  belanja  modal,  ukuran pemerintah, jumlah SKPD dan opini audit. Analisis regresi ini mempunyai persamaan yakni:
Dimana DSC adalah Pengungkapan
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah, BM adalah Belanja Modal, AS adalah LN Total  Aset,  SKPD  Jumlah  SKPD,  OA adalah    Opini  Audit  ,  β 0 adalah  bilangan konstanta,  β 1-4 adalah  Koefisien  regresi dan ε adalah error.

## 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh
belanja modal, ukuran pemerintah, dan opini audit oleh pemerintah daerah yang melakukan disclosure laporan  keeuangan.  Telah disusun kerangka pikir guna memperlancar diselesaikannnya  permasalahan  pada  hal yang  diteliti  ini,  didasari  oleh  penjelasan diatas.  Berikut  adalah  bentuk  kerangka model penelitian:
Gambar 1. Kerangka Model Penelitian
Hasil  analisis  deskriptif  di  setiap variabel penelitian diperoleh dengan memanfaatkan  program  SPSS  25  for windows.
Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif
Statistik Deskriptif N Min Maks Rerata SD Belanja modal 84 25.27 28.24 26.16 .38 Aset 84 27.19 28.82 28.07 .33 SKPD 84 29 312 65.93 35 Opini audit 84 3 5 3.81 .98 Pengungkapan LKPD 84 .72 .86 .79 .04 Valid N (listwise) 84

## Sumber: Hasil SPSS
Tabel  1  menunjukkan  analisis  deskriptif pada  masing-masing  variabel  penelitian dapat  dijelaskan bahwa  Kabupaten Sumba barat  memiliki    pengungkapan  LKPD terendah,  Kabupaten  Belu,  Kabupaten Lembata, Kabupaten Timor Tengah Utara,
Kabupaten Bima
menunjukkan pengungkapan  laporan  keuangan  yang tertinggi dengan nilai 0,86 atau 86%.
Uji  normalitas  memakai  uji  statistik Kolmogorof-Smirnov  mempertimbangkan hasil  dari  nilai  residual  yang  tidak terstandarisasi.
Tabel berikut
memperlihatkan hasil estimasi uji normalitas sudah terpenuhi.
Tabel 2. Hasil Uji Statistik Kolmogrov- Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 84 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation .03790390 Most Extreme Differences Absolute .067 Positive .065 Negative -.067 Test Statistic .067 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.
Uji multikolonieritas melihat keberadaan hubungan antar variabel bebas di  model  regresi.  Uji  multikolonieritas dalam  studi  ini  memakai Variance Inflation  Factors  (VIF)  dan  tolerance. Hasil  memperlihatkan  nilai  VIF  setiap variabel  bebas  >10.  Nilai  tolerance  setiap variabel bebas memperlihatkan seluruhnya bernilai  >0,1.  Maka,  tidak  ada  hubungan multikolinieritas  pada  variabel  bebas  di model regresi tersebut.
Tabel 3. Hasil Uji Multikolonieritas Coefficients a
Collinearity Statistics Model Tolerance VIF 1 (constant) belanja modal .680 1.470 aset .551 1.813 SKPD .927 1.079 opini audit .679 1.473 a. Dependent Variable: pengungkapan LKPD Belanja Modal
(X 1 ) Opini Audit (X 3 ) Ukuran Pemerintah Disclosure Laporan Keuangan Pemda
Untuk memperkuat hasil uji tersebut, maka dilakukan pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji glejser.  Tabel  4  memperlihatkan  nilai  sig pada  variabel  belanja  modal  0,341,  aset 0,479,  jumlah  SKPD  0,757,  dan  opini audit  0,638  yang  melebihi  nilai  α  0,05. Dengan demikian, tidak terjadi
heterokedastisitas di model regresi sehingga model regresi ini pantas digunakan dalam analisa selanjutnya.
Tabel 4. Hasil Uji Glejser Koefisien a Model t Sig. 1 (Constant) -1.448 .152 belanja modal .958 .341 aset .712 .479 SKPD -.310 .757 opini audit .473 .638 a. Variabel Terikat: pengungkapan LKPD
Uji  ini  melihat  adanya  hubungan antara  kesalahan  penganggu  di  1  periode terhadap kesalahan pengganggu di periode yang  lebih  awal  di  model  regresi.  Untuk menguji  autokorelasi,  uji  Durbin  Watson (D-W)  umum  dilakukan.  Hasil  analisis memakai program SPSS 25 ditunjukkan di Tabel 4:
Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary b Model D-W 1 .828
a. Predictors: Opini audit, belanja modal, SKPD, aset
b. Variabel Terikat: Pengungkapan LKPD
Tabel 4 memperlihatkan nilai DW = 0,828  yang  berada  di  -2  hingga  +2. Sehingga,  tidak  terdapat  autokorelasi dalam model ini.
Analisis  ini  mengetes  pengaruh dari 2 variabel bebas atau lebih terhadap 1 variabel  terikat.  Hasil  analisis  memakai program SPSS 25 terlihat di tabel beriktu:
Tabel 6. Hasil Model Regresi
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
B Std. Error Beta 1 (Constant) 2.465 .427 belanja modal -.031 .013 -.285 Aset -.032 .017 -.260 SKPD -.034 .000 -.028 opini audit .011 .005 .258
a. Dependent Variable: pengungkapan LKPD
Tabel 4 memperlihatkan nilai koefisien  regresi  dan  konstanta  untuk  bisa dibuat menjadi persamaan regresi linear di bawah ini:
DSC = 2,465 – 0,031 BM – 0,032 AS – 0,034 SKPD 0,011 OA
Uji ini melihat sejauh mana variabilitas variabel bebas mampu memperjelas  variabilitas  variabel  terikat nilai  koefisien  determinasi  adalah  0,137 yang  memperlihatkan  belanja  modal,  aset, SKPD,  dan  opini  audit  mempengaruhi sebesar  13,7%  terhadap  pengungkapan LKPD. Sedangkan sisanya 86,3% merupakan  pengaruh  dari  faktor  lain  di luar penelitian ini.
Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .423 a .179 .137 .03885 a. Predictors: (Constant), Opini audit, belanja moda, SKPD, aset
Uji  t  melihat  apakah  koefisien variabel  belanja  modal,  aset,  SKPD,  dan opini audit menunjukkan korelasi signifikan terhadap variabel pengungkapan LKPD.  Hasil  uji  parsialnya  sebagai berikut:
Tabel 8. Hasil Uji t Coefficients a Model t Sig. 1 (Constant) 5.771 .000 belanja modal -2.303 .024 aset -1.891 .062 SKPD -.269 .789
opini audit 2.084 .040 a. Variabel Terikat: pengungkapan LKPD
Berdasarkan  tabel  di  atas  secara  parsial  , variabel  belanja  modal  dan  opini  audit secara signifikan mempengaruhi pengungkapan  LKPD,  sedangkan  secara parsial  ukuran  aset  pemerintahan  dan jumlah SKPD tidak
signifikan mempengaruhi pengungkapan LKPD Belanja  modal  secara  signifikan mempengaruhi pengungkapan LKPD. Kabupaten  Lombok  Timur  tahun  2016 menunjukkan  bahwa  belanja  modal  yang besar  sering  kali  menjadi  kendala  dalam pengungkapan LKPD,  karena  belum seluruh belanja modal yang telah digunakan dan dicatat dengan baik. Hal ini sejalan  dengan  teori  keagenan  di  mana belanja  modal  yang  dimiliki  pemerintah daerah  menjadi  salah  satu  faktor  kinerja keuangan  dan  dapat  menimbulkan  risiko penyalahgunaan yang tidak kecil, sehingga pemerintah merasa kesulitan untuk mengungkap  informasi  dalam  laporan keuangannya  agar  terlihat  baik  pada prinsipil yang nantinya tidak akan menurunkan kepercayaan kepada
pemerintah  daerah.  Hasil  ini  didukung oleh Soleman, et al. (2019) dan Amaliah & Haryanto (2019) yang menyatakan bahwasanya belanja modal  mempengaruhi pengungkapan  LKPD.  Namun,  hasil  ini berbanding terbalik dengan Andriani, et al. (2019)  yang  menunjukkan  bahwasanya belanja modal tidak mempengaruhi pengungkapan LKPD
Ukuran  pemerintah  pada  aset  tidak signifikan  mempengaruhi  pengungkapan LKPD.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa semakin  besar  aset  pemerintah  daerah tidak  menjamin  tingginya  pengungkapan. Kabupaten  Lombok  Timur  pada  tahun 2018  menunjukkan  nilai  ln  aset  sebesar 28,82 dengan tingkat pengungkapan sebesar  76%,  Kabupaten  Malaka  tahun 2016  memiliki  nilai  ln  aset  sebesar  27,19 dengan  pengungkapan  80%.  Hal  ini dipengaruhi  masih  adanya  pemerintah daerah  yang  belum  sepenuhnya  maksimal
melakukan  pencatatan  seluruh  asetnya, seperti  mengelola  dan  menata  persediaan aset (kupang.bpk.go.id) .  Hasil  ini  sejalan dengan  Budiarto  &  Indarti  (2019)  dan Andriani, et  al .  (2019)  yang menunjukkan bahwa  ukuran  aset  pemerintah  tidak mempengaruhi pengungkapan LKPD.
Hasil uji regresi pada jumlah SKPD menunjukkan  nilai  t hitung berada  pada daerah  penerimaan  H 0 (-0,269  <  1,990) dengan  nilai  signifikansi  senilai  0,05 (0,0789  >  0,05).  Maka,  jumlah  SKPD tidak  secara  signifikan  mempengaruhi pengungkapan  LKPD.  Semakin  banyak SKPD  yang  dimiliki  pemerintah  daerah akan semakin kompleks dan sulit berkordinasi antara SKPD lainnya, sehingga besarnya potensi pencatatan yang kurang  akurat.  Oleh  sebab  itu  jumlah SKPD  tidak  dapat  menajmin  adanya peningkatan  dalam  pengungkapan  secara lengkap dalam laporan keuangan. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marliani, et al.  (2018)  dan  Andriani,  et  al.  (2019) menyatakan  bahwa  jumlah  SKPD  tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan
laporan keuangan pemeirntah daerah. namun
Opini audit secara signifikan mempengaruhi  pengungkapan  LKPD.  Hal ini  menunjukkan  opini  audit  secara signifikan positif mempengaruhi pengungkapan LKPD. Kotamadya Dompu pada tahun 2016-2018 dan Kab. Belu pada tahun  2018  memperoleh  WTP  dengan tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan tertinggi  sebesar  86%.  Hal  ini  berarti kedua pemerintah daerah tersebut menunjukkan  pelaksanaan  dan  pelaporan yang baik serta menunjukkan kecenderungan yang tidak menutupi informasi. Hal tersebut sesuai dengan teori keagenan, dimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan opini atas kewajaran  LKPD.  Oleh  sebab  itu,  hal tersebut memunculkan tanggapan baik dari masyarakat  untuk  pemerintah  daerah  serta mendorong  transparansi  informasi  bagi masyarakat.  Hasil  ini  sesuai  dengan  Ayu
(2017), Naopal, et al . ( 2017), dan Nor, et al. (2019)  yang menunjukkan bahwasanya opini  audit  mempengaruhi  pengungkapan LKPD.  Namun,  hasil  ini  tidak  sejalan dengan  Najah  &  Purwati  (2019)  dan Budiarto & Indarti (2019) yang menunjukkan  bahwasanya  opini  audit tidak
memengaruhi pengungkapan LKPD.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Setelah  melakukan  penelitian  dan serangkaian  pengujian  hipotesis  terkait, maka  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut  Variabel  belanja  modal,  dan  opini audit  secara  signifikan  mempengaruhi pengungkapan  LKPD,  sedangkan  ukuran aset pemerintahan dan jumlah SKPD tidak signifikan  mempengaruhi  pengungkapan LKPD.
Bagi Pemda Nusa tenggara
disarankan untuk meningkatkan pengungkapan LKPD  untuk mencapai tata kelola pemerintahan  yang baik  yang dapat meningkatkan  kepercayaan  masyarakat karena pemda telah melaksanakan kegiatan  secara  transparan  dan  akuntabel. Selain  itu,  dalam  penelitian  ini  hanya menjelaskan  sebagian  kecil  dari  faktor- faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan  akibat  masih  ada  faktor- faktor lain yang dapat menjelaskan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah  yang  tidak dimasukkan kedalam penelitian ini karena keterbatasan waktu  dan  data.  Hanya  melibatkan Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  dan Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat,  sehingga belum  mampu  menggambarkan  secara keseluruhan  terkait  tingkat  pengungkapan LKPD.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih  kepada  kepada  UPN Veteran Jakarta terutama Lembaga Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat yang  telah  membantu  dan  mendukung penelitian,  dan  terimakasih  atas  bantuan BPS  yang  membantu  melengkapi  data penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Amaliah,  E.  F.,  &  Haryanto.  (2019).
Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi  Tingkat  Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi Jawa  Tengah  Tahun  2015-2017. Diponegoro  Journal  of  Accounting, 8(2), 1–13.
Andriani,  M.,  Santi,  E.,  &  Mustika,  R.
(2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat
Pengungkapan  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten /
Kota  Provinsi  Sumatera  Barat  Tahun Anggaran 2014-2016. Akuntansi Dan Manajemen,  14(1),  1–14.  Retrieved from http://ejournal.pnp.ac.id/index.php/JA M/article/view/157
Ayu,  P.  P.  (2017).  Analisis  Faktor-Faktor Pengungkapan  Laporan  Keuangan Pemeirntah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  se- Jawa Barat). Ekspansi, 9(2), 187–198.
Budiarto,  D.  S.,  &  Indarti,  L.  (2019).
Apakah Karakteristik Pemerintah Daerah Berpengaruh Pada Pengungkapan  Laporan  Keuangan
Pemerintah Daerah?  Riset pada Kabupaten  di  Jawa  Tengah.  Jurnal Akuntansi  Bisnis,  12(1),  19–31. https://doi.org/10.30813/jab.v12i1.15 49
Ghozali,  I.  (2018).  Aplikasi  Analisiss Multivariate  dengan  Program  IBM SPSS  25  (Edisi  9).  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hendriyani,  R.,  &  Tahar,  A.  (2015).
Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi  Tingkat  Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi  Di  Indonesia.  Jurnal  Bisnis Dan Ekonomi (JBE), 22(1), 25–33.
Lutfia,  F.  I.,  Maryono,  &  Bagana,  B.  D.
(2018). Determinan Tingkat
Pengungkapan  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa Tengah  Tahun  Anggaran  2014-2016)
Ferina. Dinamika Akuntansi, Keuangan  Dan  Perbankan,  7(1),  82– 95. https://doi.org/10.1017/CBO9781107 415324.004 Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (edisi keen).  Yogyakarta:  Sekolah  Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Marliani,  M.,  Amin,  M.,  &  Mawardi,  M.
C.  (2018).  Pengaruh  Karakteristik Pemerintah, Kompeksitas, dan Temuan  Audit  terhadap  Tingkat
Pengungkapan  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah. E-JRA, 07(10).
Najah,  U.,  &  Purwati,  A.  S.  (2019).
Analisis Pengaruh Karakteristik PEMDA  ,  Indeks  Pembangunan Pengungkapan  LKPD.  Jurnal  Kajian Ekonomi  &  Keuangan  Daerah,  5(1), 70–88.
Naopal, F., Rahayu, S., & Yudowati, S. P.
(2017). Pengaruh Karakteristik Daerah  ,  Jumlah  Penduduk  ,  Temuan Audit,  dan  Opini  Audit  Terhadap Pengungkapan  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah. Assets, 7(1), 56– 68.
Nor, W., Hudaya, M., & Novriyandana, R.
(2019). Financial Statements
Disclosure  on  Indonesian  Local Government  Websites.  Asian  Journal of  Accounting  Research,  4(1),  112– 128. https://doi.org/10.1108/AJAR- 06-2019-0043
Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). Internet Financial  Reporting  dan  Faktor-
Faktor  yang  Mempengaruhinya  Pada Pemerintah  Kota  dan  Kabupaten  Di Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi  Dan  Bisnis,  3(2),  89–104.
https://doi.org/10.24815/jdab.v3i2.53 89 Ramdhani,  D.  (2016b).  Analisis  Faktor- Faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat Pengungkapan  Laporan  Keuangan
Pemerintah Daerah di Provinsi
Banten. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, 9(2), 146–161. https://doi.org/10.35448/jrat.v9i2.430 1 Simbolon,  H.  A.  U.,  &  Kurniawan,  C.  H. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah terhadap Tingkat Pengungkapan  Laporan  Keuangan
Pemerintah  Daerah  di  Indonesia. Accounting  Analysis  Journal,  30(1), 54–70. https://doi.org/https://doi.org/10.2400 2/modus.v30il.1587
Soleman,  M.  T.,  Pontoh,  W.,  &  Budiarso, N.  S.  (2019).  Pengungkapan  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi
Kasus  Di  Kabupaten  Kepulauan Talaud). Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 14(1), 18–21. https://doi.org/10.32400/gc.14.1.2224
9.2019
Sugiyono.  (2017).  Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Sujarweni,  V.  W.  (2016).  Kupas  Tuntas Penelitian  Akuntansi  dengan  SPSS (Mona,  ed.).  Yogyakarta:  Pustaka Baru Press.
Suparno,  &  Nanda,  R.  (2016).  Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Diferensiasi Fungsional Dan Spesialisasi Fungsional Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.  Jurnal  Dinamika  Akuntansi Dan Bisnis, 3(2), 105–118. https://doi.org/10.24815/jdab.v3i2.53 90