Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PELAKSANAAN E-TILANG UNTUK MENCEGAH PRAKTIK PUNGUTAN LIAR DI DAERAH SANGATTA
Ony Rosifany 1* , Viktor Hasiholan Hutagaol 2
1 Fakultas Hukum/Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
2 Fakultas Hukum/ Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda rosifanyony@gmail.com, viktor14nov@gmail.com

## ABSTRAK
Peningkatan  pelanggaran  lalu  lintas  menjadi  tantangan  baru  bagi  pihak  Kepolisian  untuk mampu  menerapkan  sangsi  yang  mendidik  namun  tetap  memiliki  efek  jera.  .  “Adanya paradigma  berpikir  masyarakat  instan  di  zaman  modern,  mulai  lunturnya  sensitivitas  dalam berkendara,  dan  minimnya  etika  berkendara  untuk  tertib,  saling  menghormati,  saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu.Salah satu  cara  untuk  menekan  pelanggaran  adalah  dengan  melakukan  sanksi  administratif  (tilang) yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian.  Namun  yang  terjadi  selama  ini  sistem  tilang  sering disimpangkan  oleh  oknum  sipil  dan  oknum  anggota  polisi  untuk  saling  berkompromi  agar kepentingan  masing-masing  bisa  tercapai  tanpa  mengikuti  prosedur  yang  berlaku.  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis emperis,  penelitian dengan study lapangan untuk mendapat data. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan E-Tilang adalah proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang mempunyai metode elektronik agar tidak ada transaksi antara pelanggar lalu lintas dengan aparat penegak hukum disini merupakan polisi lalu lintas, sehingga memperkecil peluang untuk terjadinya praktik pungutan liar.
Kata Kunci : Pelanggaran, E-Tilang, Pungutan Liar

## ABSTRACT
The increase in traffic violations is a new challenge for the Police to be able to apply sanctions that are educational but still have a deterrent effect. "There is a paradigm of instant community thinking in modern times, starting to lose sensitivity in driving, and the lack of driving ethics for orderly, mutual respect, mutual respect, resulting in an increasingly eroded sense of ownership of something. One way to suppress violations is to carry out administrative sanctions (ticket) by the police. However, what has happened so far is that the ticketing system is often distorted by civilians  and  unscrupulous  members  of  the  police  to  compromise  each  other  so  that  their respective  interests  can  be  achieved  without  following  the  applicable  procedures.  The  type  of research  used  is  empirical  juridical  research,  research  with  field  studies  to  obtain  data.  The results of the study show that the implementation of E-Tilang is the process of resolving traffic violations cases that have an electronic method so that there are no transactions between traffic violators and law enforcement officers here are traffic police, thus minimizing the opportunity for illegal levies to occur.
Keywords: Violation, E-Ticket, Illegal
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENDAHULUAN
Pelanggaran  hukum  yang  begitu  sering terjadi  dan  sangat mudah  ditemukan  salah  satunya adalah pelanggaran dalam lalu  lintas. Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di Negara-negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia. Persoalan  ini  sering  dikaitkan  dengan  bertambahnya  jumlah  penduduk  kota  yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Manusia  sebagai  pengguna  jalan  yang  tidak  patuh  terhadap  peraturan  lalu  lintas  merupakan faktor utama  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas. Meskipun  terdapat  penyebab lain  di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, kemacetan lalu lintas, volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain.
Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pembinaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait ( stakeholder ). Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung  jawab  setiap  pembina  bidang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  terlihat  lebih  jelas  dan transparan  sehingga  penyelenggaraan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  dapat  terlaksana  dengan selamat,  aman,  tertib,  lancar,  dan  efisien,  serta  dapat  di  pertanggungjawabkan.  Sistem transportasi adalah suatu hal yang penting bagi suatu kota, terutama di kota besar yang memiliki banyak  aktifitas  dan  banyak  penduduk.  Selain  itu  sistem  transportasi  merupakan  hal  yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Pergerakan penduduk dan aktifitas ekonomi yang  menggerakkan  kota  sangat  tergantung  pada  sistem  transportasi  yang  sebagian  besar dilayani  oleh  angkutan  umum.  Banyak  sekali  kasus  pelanggaran  lalu  lintas  di  jalan  raya  yang dilakukanoleh  pemakai  jalan  yang  cenderung  mengakibatkan  timbulnya  kecelakaan  dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat.
Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan lalu  lintas  disebabkan  karena  faktor  manusia  pengguna  jalan  yang  tidak  patuh  terhadap peraturan  lalu  lintas.  Namun  masih  ditemukan  penyebab  di  luar  faktor  manusia  seperti  ban pecah, rem blong, jalan berlubang, kemacetan lalu lintas, volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain. Peningkatan  pelanggaran  lalu  lintas  menjadi  tantangan  baru  bagi  pihak  Kepolisian  untuk mampu menerapkan sangsi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. “Adanya paradigma berpikir  masyarakat  instan  di  zaman  modern,  mulai  lunturnya  sensitivitas  dalam  berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu.” 1
Salah  satu  cara  untuk  menekan  pelanggaran  adalah  dengan  melakukan  sanksi  administratif (tilang)  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian.  Namun  yang  terjadi  selama  ini  sistem  tilang sering  disimpangkan  oleh  oknum  sipil  dan  oknum  anggota  polisi  untuk  saling  berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, sehingga setiap  tindakan  pelanggaran  yang  dilakukan  masyarakat  hanya  dicatat  dalam  surat  tilang  dan terinfentarisir di divisi Administrasi Tilang kemudian dilakukan sanksi, dan hanya sampai pada tingkat  pencatatan  akhir,  sehingga  ketika  terjadi  pengulangan  pelanggaran  oleh  orang  yang sama tidak ada peningkatan sanksi yang berarti. Seharusnya sistem tilang yang dilakukan harus bisa  dikelola  dengan  baik  sehingga  dalam  setiap  pelaksanaannya  membuahkan  efek  jera  bagi masyarakat  pelanggar  lalu  lintas.Maka  sistem  informasi  setiap  pelanggaran  oleh  para pengendara  di  jalan  raya  harus  dapat  menjadi  dasar  penindakan  pelanggaran  dalam  tahapan selanjutnya,  artinya  informasi  pelanggaran  yang  pernah  dilakukan  setiap  orang  harus  selalu teridentifikasi oleh setiap anggota polisi yang melakukan tilang.
1 Warpani, Suwardjoko P, 2002, Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan . ITB, Bandung,hal 21
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Undang-undang Republik Indonesia Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menerangkan Sistem  Informasi  dan  Komunikasi  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  adalah  sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Melalui  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan, pemerintah  dan  DPR  mencoba  mengakomodasiperubahan  yang  terjadi  dalam  kehidupan  di masyarakat  terkait  dengan  masalah  lalu  lintas.  Diharapkan  dengan  adanya  pemberlakuan undang-undang  yang  baru  mengenai  lalu  lintas,  masyarakat  mampu  melaksanakannya  dengan sebaik mungkin.Hal ini tentu  hanya  dapat  dicapai  oleh  semua  pihak  yang mau menyadari  dan menaati  peraturan  yang  telah  dibuat  tersebut.Pada  kenyataanya  ekspektasi  berbanding  terbalik dengan  realita.Di  Indonesia  sendiri  masih  banyak  sekali  para  pelanggar  lalu  lintas  di  jalan raya.Persoalan  kian  rumit  disebabkan  sering  terjadinya  aksi  suap  menyuap  antara  penegak hukum  dan  masyarakat.  Untuk  itu,  aparat  penegak  hukum  mulai  melakukan  inovasi-inovasi dalam  menanggulangi  permasalahan  pelanggaran  lalu  lintas  yang  terus  terjadi,  salah  satunya ialah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata  Cara  Penyelesaian  Perkara  Pelanggaran  Lalu  Lintas.  Maka  dengan  bantuan  peralatan elektronik aparatur penegak hukum mulai menjalankan sistem tilang elektronik ( E-Tilang ). Untuk  mencapai  sebuah  proses  tilang  yang  relevan  maka  perlu  adanya  sebuah  sistem informasi  yang  didukung  oleh  sebuah  perangkat  lunak  berbasis  jaringan  atau  website  yang memungkinkan  penyebaran  informasi  kepada  setiap  anggota  kepolisian  secara  realtime. Penerapan E-Tilang merupakan  sebuah  pilihan  yang  efektif  yang  mencapai  sasaran  dalam pelaksanaan  tilang  kepada  pelanggar  peraturan  lalu  lintas  walaupun  belum  dapat  dikatakan bahwa E-Tilang ini  efektif  karena  belum  semua  masyarakat  di  Indonesia  melek teknologi.“Sudikno Mertokusumo menyebutkan sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran terhadap kaidah sosial.” 2 Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-Tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat.Oleh  karena  itu  penelitian  ini  bermaksud  untuk  menganalisa  efektivitas implementasi Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  Di  Wilayah  Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia DaerahSangatta.

## Tinjauan Pustaka
A. Penjelasan Tentang Teori Hukum
Teori  hukum  merupakan  suatu  cara  pandang  tentang  hukum  yang  menganalisisnya atau  melakukan  pemeriksaan  yang  mendalam  secara  kritis  mengenai  aspek  gejala-gejala hukum  secara  khusus  dan  menyeluruh  baik  praktis  maupun  teoritis  dengan  memberikan tatanan pemikiran terhadap apa yang ilmu hukum hadapi, supaya dapat memahami hukum itu sendiri secara lebih mendalam, uraian yang lebih jelas, serta wawasan yang lebih luas. 3
B. Teori Penegakan Hukum
Pengertian  penegakan  hukum  dapat  juga  diartikan  penyelenggaraan  hukum  oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya  masing-masing  menurut  aturan  hukum  yang  berlaku.“Penegakan  hukum pidana  merupakan  satu  kesatuan  proses  diawali  dengan  penyidikan,  penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana”. 4
Penegakan  hukum  pidana  adalah  penerapan  hukum  pidana  secara  konkrit  oleh  aparat penegak  hukum.  Dengan  kata  lain,  penegakan  hukum  pidana  merupakan  pelaksaan  dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang  menyangkut  penyerasian  antara  nilai  dengan  kaidah  serta  perilaku  nyata  manusia.
2 Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan hukum sebuah pengantar , Liberty,Yogyakarta, hal. 67
8 https://.ung.ac.id/531415056/home/2016/3/31/pengertian-filsafat-secara-etimologi-dan- terminologi.html, diakses pada tanggal 21 Februari 2021, Pukul 15.00 Wita
4 Harun M.Husen, 2003, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, Hal.58
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Kaidah-kaidah  tersebut  kemudian  menjadi  pedoman  atau  patokan  bagi  perilaku  atau tindakan  yang  dianggap  pantas  atau  seharusnya.Perilaku  atau  sikap  tindak  itu  bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.
“Menurut  Moeljatno  menguraikan  berdasarkan  dari  pengertian  istilah  hukum pidana  yang  mengatakan  bahwa  penegakan  hukum  adalah  bagian  dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur - unsur dan aturan-aturan, yaitu:
a. Menentukan  perbuatan-perbuatan  yang  tidak  boleh  di  lakukan  dengan  di sertai  ancaman  atau  sanksi  berupa  pidana  tertentu  bagi  barang  siapa  yang melanggar larangan tersebut.
b. Menentukan  dan  dalam  halapa  kepada  mereka  yang  melanggar  larangan- larangan  itu  dapat  dikenakan  atau  dijatuhi  pidana  sebagaimana  yang  telah diancamkan.
c. Menentukan  dengan  cara  bagaimana  pengenaan  pidana  itu  dapat dilaksanakan  apabila  orang  yang  disangkakan  telah  melanggar  larangan tersebut.” 5

## C. Pengertian E-Tilang
Bukti  pelanggaran  atau  disingkat  Tilang  adalah  denda  yang  dikenakan  oleh  Polisi kepada  Pengguna  Jalan  yang  melanggar  peraturan.Para  pengguna  jalan  seringkali melanggar  peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Undang-Undang  lalu  lintas.  Tilang diharapkan mapu menangani permasalahan berlalu lintas.
E-Tilang atau  tilang  elektronik  adalah  digitalisai  proses  tilang,  dengan memanfaatkan teknologi diharapakan seluruh proses tilang akan lebih efesian dan njuga efektif membantu pihak kepolisian dalam administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. “Pada sisi kepolisian system akan berjalan pada computer tablet dengan system operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan system akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekuter seperti proses siding manual”. 6
Berdasarkan  uraian  alasan  pemilihan  judul  diatas  yang  disampaikan  oleh  penulis, adapun rencana perumusan masalah yang dibuat adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  pelaksanaan E-Tilang dalam  mencegah  praktik  pungutan  liar  di  daerah Sangatta?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan E-Tilang pungutan liar di daerah Sangatta?
Tujuan Kegiatan, Dan Pengembangan Hipotesis adalah
1. Untuk  mengetahui  pelaksanaan E-Tilang dalam  pencegahan  praktik  pungutan  di Sangatta.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksaan E-Tilang di Sangatta.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  yuridis  empiris,  penelitian  yuridis  empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan).
“Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati  apa  yang  terjadi  di  lapangan,  penerapan  peraturan-peraturan  tersebut  dalam prakteknya  dalam  masyarakat.  Untuk  mendukung  penelitian  empiris  ini  juga  digunakan penelitian  normatif  dengan  pendekatan  undang-undang  dengan  melakukan  menelaah pelaksanaan E-Tilang dalam mencegah praktik pungutan liar di daerah Sangatta.
5 Moeljanto, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, Hal. 44
6 http://indrayanti_prastica-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-165462-EGovernance- ANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA.html diakses  pada  25  April  2021,  pukul  13.00 Wita
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## Pendekatan Penellitian
Keterkaitan  dengan  penelitian  yuridis  empiris,  pendekatan  yang  digunakan  dalam penulisan  skripsi  ini  pendekatan  secara  yuridis  empiris  disebut  juga  dengan  sosiologis  ( field research ),  dilakukan  dengan  cara  mengadakan  penelitian  secara  langsung  kelapangan,  yaitu dengan  melihat  penerapan  peraturan  perundang-undangan  atau  aturan  hukum  yang  lain  yang berkaitan  dengan  penegakan  hukum  yang  dilakukan  di  Kepolisian  Resort  Sangatta  serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penegakan Hukum dengan menggunakan sistem E-tilang.

## Teknik Pengumpulan data
Studi  lapangan  dilakukan  untuk  memperoleh  data  primer  dengan  menggunakan  teknik wawancara langsung dengan responden yaitu Kantor Kepolisian Sangatta Wawancara  dilaksanakan  secara  langsung  dan  terbuka  dengan  mengadakan  tanya  jawab untuk  mendapatkan  keterangan  atau  jawaban  yang  bebas  sehingga  data  yang  diperoleh  sesuai dengan yang diharapkan.” 7

## Analisis Data
Setelah  bahan-bahan  hukum  terkumpul  dan  diolah  secara  sistematis,  kemudian  di  analisis dengan teknik analisis sebagai berikut; Deskriptif (gambaran), penelitian deskriptif yaitu metode penelitian  yang  berusaha  menggambarkan  dan  menginterpretasikan  objek  sesuai  dengan  apa adanya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perbuatan-perbuatan  dalam  bentuk  pelanggaran  menurut  Undang-Undang  No.  22  Tahun  2009 tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  dalam  kutipan  penjelasan  dapat  dibagi  menjadi  tiga yakni: 8
1) Pelanggaran  terhadap  kelengkapan  menggunakan  kendaraan  bermotor.  Kelengkapan dalam menggunakan kendaraan bermotor sangatlah penting, disamping untuk melindungi pengguna  kendaraan,  penumpang  kendaraan,  maupun  pengguna  jalan  dan  kendaraan bermotor  lainnya  dari  bahaya  kecelakaan  yang  tidak  diinginkan.  Undang-  Undang  lalu lintas  dan  angkutan  jalan  telah  mengatur  mengenai  kelengkapan  bagi  pengguna kendaraan  bermotor  dalam  berkendara  di  jalan.  Adapun  kewajiban-  kewajiban  dan larangan-larangan  dalam  kelengkapan  menggunakan  kendaraan  bermotor  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan diantaranya  adalah  kewajiban  menggunakan  helm  bagi  pengguna  kendaraan  roda  dua, dan kewajiban kelengkapan bagi kendaraan roda empat. Pengemudi kendaraan bermotor juga  wajib  memiliki  Surat  Tanda  Kendaraan  Bermotor  (STNK)  dan  Surat  Izin Mengemudi (SIM).
2) Pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara.
Tata cara berlalu lintas lebih ditujukan kepada pengemudi kendaraan bermotor, pegemudi sebagai  subyek  hukum  tentunya  bertanggungjawab  apabila  terjadi  gangguan  terhadap kepentingan  yang  dilindungi  hukum.  Pelanggaran  yang  sering  terjadi  terhadap  tata  cara berlalu  lintas  dan  berkendara  antara  lain  adalah  pelanggaaran  terhadap  kewajiban- kewajiban  dan  larangan-  larangan  yang  harus  dijalankan  seperti  menarik  kendaraan  tidak bermotor dengan kecepatan tinggi yang dapat membahayakan keselamatan, menggunakan jalur khusus kendaraan tidak bermotor.
3) Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas. Setiap jalan yang digunakan untuk lalu  lintas  umum  wajib  dilengkapi  dengan  perlengkapan  jalan  berupa  rambu  lalu  lintas, marka  jalan,  alat  pemberi  isyarat  lalu  lintas,  alat  penerangan  jalan,  alat  pengendali  dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamatan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan  kaki  dan  penyandang  cacat  dan  fasilitas  pendukung  lainnya  untuk  kegiatan  lalu
7 Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta, hal 51
8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
lintas dan angkutan jalan.
Sanksi  dalam  pelanggaran  lalu  lintas  yaitu  berupa  kurungan  atau  denda,  akan  tetapi kebanyakan  memilih  membayar  denda.  Denda  adalah  sanksi  atau  hukuman  yang diterapkan  dalam  bentuk  keharusan  untuk  membayar  sejumlah  uang.  Yang  mana  hal tersebut  terjadi  karena  pelanggaran  terhadap  perundang  undangan  yang  berlaku  atau pengingkaran  terhadap  sebuah  perjanjian  yang  telah  disepakati  sebelumnya.  Dalam penerapannya sebuah denda dapat dilakukan atau dikenakan dengan cara membuat sebuah konsekunsi  lanjutan  apabila  tidak  ada  sebuah  penyelesaian  yang  terlaksana  dari  kedua belah pihak yang terlibat.
Berikut  adalah  data  jumlah  keseluruhan  pelanggaran  lalu  lintas  di  wilayah  kota Sangatta tahun 2018 hingga tahun 2020.
TABEL 1. Jumlah Keseluruhan Pelanggaran Lalu Lintas No Tahun Jenis Pelanggaran Jumlah Tilang Teguran Tertulis 1 2018 17.185 20.770 37.955 2 2019 18.565 24.637 43.202 3 2020 23.500 28.249 51.749 Jumlah 59.250 73.656 132.906
Sumber: Data pelanggaran lalu lintas POLRES Kutai Timur Sangatta (2019) Dari tabel di atas terjadinya peningkatan pelanggaran lalu lintas tiap tahun 2018 hingga 2020 di wilayah  kota  Sangatta,  pelanggaran  lalu  lintas  yang  terjadi  dikarenakan  kurang  disiplinnya masyarakat  dalam  berkendara  dan  dengan  jumlah  pertumbuhan  penduduk  yang  meningkat setiap  tahunnya  di  ikuti  dengan  peningkatan  jumlah  kendaraan  juga  membuat  jumlah pelanggaran ikut meningkat. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat pola  pikir  masyarakat  juga  ikut  mengalami  perkembangan  yang  praktis  termasuk  dalam berkendara  di  jalan  raya  yang  menginginkan  sesuatu  instan,  cepat  bahkan  terkadang  tidak memikirkan keselamatan berkendara untuk dirinya maupun orang lain.
Dari  seluruh  pelanggaran  yang  terjadi  di  Kota  Sangatta  yang  terus  meningkat  dari  tahun  ke tahun  beserta  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  tindakan  pelanggaran  lalu  lintas  berikut  ialah data  penegakan  hukum  melalui E-Tilang berikut  data-data  pelanggaran  yang  telah  dikenai Tilang.

## TABEL 2. Data Penindakan Tilang  Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2018-2020
No Uraian Tahun Jumlah 2018 2019 2020 S 1 Penindakan Pelanggaran Tilang 17.185 18.565 23.500 59.250
Sumber: Data Polres Kutai Timur Sangatta Data tilang tersebut tersebut diatas merupakan pelanggaran yang mudah pembuktiannya dan sulit  untuk  dipungkiri  si  pelanggar  sehingga  akan  mudah  diselesaikan  oleh  peradilan  yang sederhana dan cepat.
Masih  adanya  pelanggaran-pelanggaran  dilakukan  oleh  pengendara/  pengemudi  yang mengakibatkan  beberapa  hal  yang  sifatnya  kontra  produktif,  diantaranya:  pelanggaran  yang berimplikasi  pada  perlambatan  arus  lalu  lintas  yang  berujung  pada  kemacetan;  pelanggaran yang  berdampak  pada  kecelakaan  lalu  lintas;  dan  pelanggaran  yang  berdampak  pada  masalah lalu  lintas  lainnya.  Sehingga  pelanggaran  lalu  lintas  tersebut  harus  dilakukan  upaya,  berupa penindakan  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2009 tentang  LLAJ  (lalu  lintas dan  angkutan jalan)  Pasal 260  danPasal  262  yang  berwenang  dalam melakukan  penindakan  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  adalah  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  (POLRI)  dan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil.  Penindakan  tilang  merupakan  bukti
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pelanggaran berupa denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran.
Dalam  melaksanakan  Penegakan  Hukum E-Tilang berbagai  tindakan  konkrit  telah  di laksanakan Jajaran Aparat Polres Kutai Timur Sangatta membentuk tim khusus yang dinamakan Satuan  Lalu  Lintas  (SatLantas)  yang  bertugas  membantu  dalam  mengatasi  berbagai  masalah lalu lintas. Bukti pelanggaran atau di singkat dengan Tilang adalah denda yang di kenakan oleh polisi  kepada  pengguna  jalan  yang  melanggar  peraturan.  Para  pengguna  jalan  seringkali melanggar  peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Undang-Undang  lalu  lintas.Tilang  diharapkan mampu  menangani  permasalahan  berlalu  lintas.  E-tilang  atau  Tilang  Elektronik  ini  adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih  efisien  dan  juga  efektif  membantu  pihak  kepolisian  dalam  manajemen  administrasi  dan disisi lain juga untuk mencegah praktik pungutan liar yang di lakukan oleh oknum kepolisian. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user (pengguna), yang pertama ialah pihak kepolisian dan yang  kedua  ialah  pihak  kejaksaan.  Pada  sisi  kepolisian,  sistem  akan  berjalan  pada  komputer dengan sistem android sedangkan pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website. Berdasarkan  ketiga  fungsi  utama  di  atas,  aplikasi E-Tilang tidak  menerapkan  fungsi  sebagai pengantar  untuk  membayar  denda  ke  Bank/Panitera  karena  mekanisme  melibatkan  form  atau kertas tilang. Pada E-tilang form atau kertas bukti warna biru itulah yang digunakan pelanggar, aplikasi ini mengirim reminder (Pengingat) berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan  Polisi  mengenai  kronologis  tilang  yang  akan  diberikan  kepada  pengadilan  atau kejaksaan  yang  memiliki  website  dengan  integrasi  database  yang  sama,  sehingga  aplikasi  ini hanya mendigitalisasi tilang pada fungsi nomor dua.
Pelaksanaan E-Tilang adalah  proses  penyelesaian  perkara  pelanggaran  lalu  lintas  yang mempunyai  metode  elektronik  agar  tidak  ada  transaksi  antara  pelanggar  lalu  lintas  dengan aparat penegak hukum disini merupakan polisi lalu lintas, sehingga memperkecil peluang untuk terjadinya  praktik  pungutan  liar.  Latar  belakang  dari  dilaksanakan  nya  penyelesaian  perkara pelanggaran lalu lintas dengan sistem E-Tilang ini adalah maraknya terjadi pungutan liar yang dilakukan  oleh  oknum  polisi  lalu  lintas,  maka  dari  itu  sistem  ini  dengan  memanfaatkan teknologi  dan  komunikasi  yang  sudah  menjadi  hal  biasa  di  era  digitalisasi  supaya  tidak  ada transaksi  antara  pelanggar  lalu  lintas  dengan  polisi  lalu  lintas,  dengan  itu  dapat  mencegah terjadinya praktik pungutan liar. Keuntungan dari diterapkan nya sistem E-Tilang ini adalah:
a. Mencegah terjadi nya praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas
b. Pelanggar bisa lebih terbantu karena tidak perlu untuk mengikuti sidang dan lebih efisien
c. Adanya  transparansi  dari  denda  yang  harus  dibayar  ke  kas  Negara  sebagai  pendapatan Negara bukan pajak.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  dalam  wawancara  langsung  oleh  Kasat  Lantas Kepolisian  Resor  Kutai  TimurSangatta  AKP  Wulyadi.  Faktor  penghambat  dari  pelaksanaan penegakan hukum menurut Soerjono soekanto yakni :
a) Hukum itu sendiri, b) Penegak hokum, c) Sarana dan Fasilitas, d) Masyarakat, e) Kebudayaan.
Faktor penghambat dari pelaksanaan E-tilang dalam upaya pencegahan praktik pungutan liar yakni :
a. Faktor  hukum  menjadi  sesuatu  yang  bertentangan  karena  konsepsi  keadilan  merupakan suatu  rumusan  yang  bersifat  abstrak,  sedangkan  kepastian  hukum  merupakan  suatu prosedur  yang  ditentukan  secara  normatif  dan  faktor  penghambat  lainnya  adalah  berasal dari  belum  adanya  Undang-  Undang  yang  mengatur  keseluruhan  dari  sistem E-tilang , sehingga belum maksimal apabila di lakukan di seluruh Indonesia.
b. Faktor penegak hukum yang masih kurang paham akan teknologi sehingga dalam praktik nya di lapangan mempunyai kendala untuk melakukan penindakan dengan sistem E-tilang .
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
c. Faktor  sarana  dan  fasilitas  adalah  komponen  yang  sangat  penting,  karena  penegakan hukum  tidak  akan  lancar  apabila  tidak  adanya  sarana  dan  fasilitas  terutama  server  yang menampung jaringan teknologi ini yang kurang maksimal.
d. Faktor  masyarakat  yang  belum memiliki  kesadaran  hukum,  karena  kepatuhan masyarakat akan hukum akan membuat hukum berfungsi sebagaimana mestinya, dan masyarakat juga kurang menerima era digitalisasi sehingga sering menghambat proses E-tilang tersebut.
e. Faktor  kebudayaan,  karena  menurut  Soerjono  soekanto  kebudayaan  mempunyai  fungsi yang  sangat  besar  bagi  manusia  dan  masyarakat,  yaitu  mengatur  agar  manusia  dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya. Maka dari itu budaya masyarakat yang menganggap praktik pungutan liar adalah hal biasa sehingga sulit untuk merubah pola pikir masyarakat untuk menciptakan hukum yang bersih dari pungutan liar.
Dapat  dijelaskan  bahwasannya  faktor  penghambat Lingkungan  sosial  masyarakat  kota Sangata  yang  kebanyakan  sifatnya  kurang  koperatif  dalam  artian  tidak  ramah  dan  tidak menerima kesalahan apabila terjadi pelanggaran dimana juga ikut mempengaruhi proses terkait dalam upaya pencapaian tujuan kebijakan dari pelaksanaan E-Tilang dan ketegasan dari Polisi agar  terciptanya  suatu  kepatuhan  dan  responsivitas  yang  positif  dari  masyarakat  terhadap program E-Tilang.

## SIMPULAN
Keuntungan dari diterapkan nya sistem E-tilang ini adalah :
a. Mencegah terjadinya praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas,
b. Pelanggar bisa lebih terbantu karena tidak perlu untuk mengikuti sidang dan lebih efisien,
c. Adanya  transparansi  dari  denda  yang  harus  dibayar  ke  kas  Negara  sebagai  pendapatan Negara bukan pajak.
Kelemahan atau kekurangan dari sistem ini adalah
a. Sosialisasi  diadakannya  sistem E-tilang yang  terbatas,  sehingga  banyak  yang  tidak mengerti maupun salah paham dengan sistem E-tilang ini,
b. Sistem server yang mendukung sistem E-tilang masih kurang maksimal.

## Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan E-Tilang Di Sangatta
Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam wawancara langsung oleh Kasat Lantas Resor  Kutai  Timur  Sangatta  Faktor  penghambat  dari  pelaksanaan  penegakan  hukum  menurut Soerjono Soekanto yakni :
a) Hukum itu sendiri, b) Penegak hokum, c) Sarana dan Fasilitas, d) Masyarakat, e) Kebudayaan dan masyarakat.
Dapat  dijelaskan  bahwasannya  faktor  penghambat Lingkungan  sosial  masyarakat  kota Sangatayang  kebanyakan  sifatnya  kurang  koperatif  dalam  artian  tidak  ramah  dan  tidak menerima kesalahan apabila terjadi pelanggaran dimana juga ikut mempengaruhi proses terkait dalam upaya pencapaian tujuan kebijakan dari pelaksanaan E-Tilang dan ketegasan dari Polisi agar  terciptanya  suatu  kepatuhan  dan  responsivitas  yang  positif  dari  masyarakat  terhadap program E-Tilang ,  serta  terdapat  pula  masyarakat  di  sangatta  tepatnya  di  kecamtan  muara wahau, terdapat masyarakat sudah paham modernisasi, namun hidupnya nomaden, maka tidak memahami  teknologi.  Masyarakat  tersebut  adalah  suku  dayak  punan,  mereka  sudah  pakai pakaian  sudah  naik  mobil  dan  kendaraan  lainnya  hanya  sesekali,  mereka  keluar  hitan  wehea untuk  membawa  hasil  pancing  atau  buruan,  dimana  mereka  tidak  paham  akan  teknologi  dan beberapa juga masih belum fasih dalam berbahsa Indonesia.

## REFERENSI
Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Harun M.Husen, 2003, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju. Warpani, Suwardjoko P, 2002, Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan . ITB, Bandung Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan hukum sebuah pengantar , Liberty,Yogyakarta. Moeljanto, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta https://.ung.ac.id/531415056/home/2016/3/31/pengertian-filsafat-secara-etimologi-dan- terminologi.html ,
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan