Penetapan Status Jus ce Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspek f Hak Asasi Manusia
Abdul Haris Semendawai*

## Abstrak
Status Jus ce  Collaborator yang  disematkan  kepada  seorang  tersangka  atau  terdakwa bahkan terpidana memiliki implikasi besar pada dirinya. Bukan hanya dia dianggap memiliki kemauan untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum sehingga pelaku kelas kakap dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana,  juga  dianggap  memiliki  ik kad  baik  untuk memulihkan kerugian negara. Status tersebut diberikan dalam rangka untuk menjunjung nggi hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Status jus ce collaborator berbeda dengan saksi mahkota yang pemanfaatannya dinilai melanggar hak asasi. Ar kel ini akan menjelaskan perbedaan dengan saksi mahkota dan mengenai statusnya dalam perspek f hak asasi manusia. Jus ce collaborator dianjurkan sejumlah konvensi internasional yang dibuat oleh PBB. Untuk menjadi jus ce collaborator , seorang tersangka atau terdakwa harus memiliki  keinginan  untuk  bekerja  sama  dengan  aparat  penegak  hukum,  bukan  karena dipaksa  oleh  pihak  lain.  Bila  memilih  untuk  menjadi jus ce  collaborator dan  memenuhi syarat,  maka  hak-haknya  sebagai  tersangka  atau  terdakwa  dak  akan  dirugikan,  justru memperoleh protec on, treatment, dan reward . Dengan demikian aparat penegak hukum mendapat keuntungan dengan kerja sama tersebut, yaitu dapat dibongkarnya kejahatan serius. Sedangkan jus ce collaborator memperoleh sejumlah hak yang  dak diterima oleh pelaku lainnya yang  dak berstatus sebagai jus ce collaborator .
Kata Kunci: HAM, jus ce collaborator, perlindungan saksi, saksi mahkota, whistleblower.

## The Determina on Status of Jus ce Collaborator in Human Rights Perspec ve

## Abstract
Jus ce  Collaborator  ascribed  to  a  suspect  or  an  accused  and  even  convicted  has  major implica ons to them. Not only that they are considered to have a willingness to cooperate with law enforcement authori es to hold the perpetrators accountable for a major crime, but also have good faith to recover losses to the State. Such a status is granted in order to uphold human rights in the criminal jus ce process. Status as Jus ce collaborator is diﬀerent from the Crown Witnesses which cri cize for viola ng human rights. This ar cle discusses its diﬀerences and its status through human rights perspec ve. Jus ce collaborator mechanism is recommended by a number of interna onal conven ons made by the UN. To be a jus ce collaborator, suspect or defendant must have the desire to cooperate with law enforcement oﬃcials, not because they were forced. When you choose to become a jus ce collaborator
*  Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jalan Raya Bogor Km.24 Nomor 47-49, Ciracas, Jakarta Timur, dan , S.H. (Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta), ahs.ketua@lpsk.go.id ahsemendawai@hotmail.com LL.M. (Northwestern University School of Law Chicago, USA).
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
and qualify, then the rights as a suspect or defendant will not be harmed, and even gain protec on, treatment, and reward. Thus, the law enforcement agencies will get beneﬁt with respec ve coopera on in order to reveal serious crimes, while jus ce collaborator gained several rights that only provided for suspect en tled as jus ce collaborator.
Keywords: human  rights,  jus ce  collaborator,  witness  protec on,  crown  witness, whistleblower.

## A.  Pendahuluan
Penegakan hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semes nya  seluruh  energi  dikerahkan  agar  hukum  mampu  bekerja  untuk mewujudkan  nilai-nilai  moral  dalam  hukum  serta  sebagai  bentuk  perlindungan nyata bagi Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, aparat penegak hukum di Indonesia terkadang  masih  kesulitan  untuk  membongkar  kejahatan,  khususnya  kejahatan lintas  negara  terorganisasi  ( transna onal  organized  crime ).  Dalam  praktik internasional, metode untuk memberantas  ndak pidana terorganisasi yaitu salah satunya dengan melindungi dan memberikan perlakuan khusus kepada pelaku yang bukan  pelaku  utama  untuk  bekerjasama  dengan  aparat  penegak  hukum  ( jus ce collaborator )  guna  membongkar  kejahatan  terorganisasi  tersebut,  seper   yang dinyatakan oleh Karen Kramer bahwa di level nasional, kejahatan terorganisasi (dan kejahatan  korupsi)  dapat  menjadi  sangat  sulit  dan  kompleks  untuk  disidik  dan
1 dituntut.
Guna  membongkar  dan  menghancurkan  kelompok-kelompok  kejahatan terorganisasi  memerlukan  informasi  tentang  aktor  (pelaku),  struktur  organisasi kejahatan, ak vitas dan aliran serta catatan dana. Hal ini seringkali sulit didapatkan karena kerahasiaan dari kegiatan kelompok terorganisasi tersebut dan juga karena adanya oknum aparat yang korupsi yang dapat dibayar sehingga dapat melindungi pelaku  dari  penyidikan.  Menurut  Ganjar  L.  Bonaprata,²  salah  satu  cara  untuk membongkar  ndak pidana narko ka dan terorisme adalah dengan cara mengajak pelaku  yang  sudah  tertangkap  untuk  membeberkan  kejahatan  itu.  Mengu p pernyataan beliau, bahwa “jika fungsi juc ce collaborator dilepaskan, maka akan sulit untuk membongkar kejahatan sampai ke akar-akarnya”.
Konsep dan is lah jus ce collaborator atau collaborator with jus ce atau pen , merupakan  suatu  hal  yang  baru  di  Indonesia.  Munculnya  is lah  ini  dak  dapat dilepaskan dari Kasus Susno Duaji. Pada saat itu, is lah yang mencuat ke permukaan adalah whistleblower , Peniup Pluit atau Pemukul Kentongan. Whistleblower adalah Seorang yang menyampaikan informasi tentang suatu  ndak pidana kepada Aparat
¹ Karen Kramer, “Witness Protec on As A Key Tool In Addressing Serious And Organized Crime”, h p://www- .unafei.or.jp/english/pdf/PDF_GG4_Seminar/Fourth_GGSeminar_P3-19.pdf , diunduh 1 November 2016.
² Kompas, “Kejahatan Luar Biasa dinaﬁkan”, h ps://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20161010/28- 1621009845716 , diunduh 1 Oktober 2016.
Penetapan Status Jus ce Collaborator dalam Perspek f HAM
Penegak Hukum, tetapi dia bukan salah satu pelaku dari kejahatan tersebut. Namun is lah whistleblower dalam kasus Susno dianggap  dak begitu tepat, sebab status Susno  bukan  hanya  seseorang  yang  menyampaikan  suatu  dugaan  ndak-pidana kepada  aparat  penegak  hukum,  tetapi  dia  juga  merupakan  orang  yang  terlibat dalam  suatu  ndak  pidana.  Dalam  konsep  yang  berlaku  di  dunia  internasional, orang dengan status semacam ini disebut sebagai Jus ce Collaborator. ³ Pengakuan  akan  pen ngnya  peran jus ce  collaborator dalam  mengungkap kejahatan transna onal organized crimes yang salah satunya adalah kasus korupsi dalam skala internasional diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu melalui Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah dira ﬁkasi oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006  tentang  Pengesahan United  Na ons  Conven on  Against  Corrup on ,  2003 (Konvensi An  Korupsi PBB). Dalam pasal 37 Konvensi An  Korupsi PBB tentang Coopera on with law enforcement authori es dinyatakan sebagai berikut:⁴
1. Each State Party shall take appropriate measures to encourage persons who  par cipate  or  who  have  par cipated  in  the  commission  of  an oﬀence  established  in  accordance  with  this  Conven on  to  supply informa on  useful  to  competent  authori es  for  inves ga ve  and eviden ary purposes and to provide factual, speciﬁc help to competent authori es that may contribute to depriving oﬀenders of the proceeds of crime and to recovering such proceeds;
2. Each  State  Party  shall  consider  providing  for  the  possibility,  in appropriate cases, of mi ga ng punishment of an accused person who provides substan al coopera on in the inves ga on or prosecu on of an oﬀence established in accordance with this Conven on;
3. Each  State  Party  shall  consider  providing  for  the  possibility,  in accordance  with  fundamental  principles  of  its  domes c  law,  of gran ng  immunity  from  prosecu on  to  a  person  who  provides substan al  coopera on  in  the  inves ga on  or  prosecu on  of  an oﬀence established in accordance with this Conven on;
4. Protec on of such persons shall be, muta s mutandis, as provided for in ar cle 32 of this Conven on”.
Konvensi An  Korupsi PBB tersebut secara gamblang memberikan mandat ke- pada pemerintah yang sudah mera ﬁkasi konvensi tersebut untuk memanfaatkan
³ Abdul Haris Semendawai, “Eksistensi Jus ce Collaborator dalam Perkara Korupsi Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana”, h p://www.lpsk.go.id/upload/Stadium- %20General%20tentang%20JC%-20di%20FH%20UII.pdf , diunduh 3 November 2016.
⁴ Pasal 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Na ons Conven on Against Corrup on , 2003.
informasi yang dimiliki pelaku  ndak pidana korupsi untuk mengungkap kejahatan dan  untuk  memperoses  pelaku  yang  lainnya.  Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa  bila mana  mungkin  untuk  memberikan  keringanan  hukuman  bagi  mereka  yang bekerjasama tersebut, bahkan bila dimungkinkan oleh hukum domes k, yang ber- sangkutan dapat juga untuk  dak dituntut secara pidana.
Mandat sebagaimana dimaksud oleh Konvensi An  Korupsi PBB tersebut telah diatur dalam beberapa peraturan dan kesepakatan bersama berdasarkan tahun pembuatan yaitu: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana ( Whistleblower ) dan Saksi Pelaku yang Be- kerjasama ( Jus ce Collaborator ) dalam Tindak Pidana Tertentu; Peraturan Bersama Menteri  Hukum  dan  HAM,  Jaksa  Agung,  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi, dan Saksi Pelaku yang bekerjasama; dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban).
Surat  Edaran,  Peraturan  Bersama,  dan  Undang-Undang  tersebut  telah mengatur  tentang  deﬁnisi  Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama  ( Jus ce  Collaborator ) karena  dak semua pelaku dapat masuk kategori sebagai Jus ce Collaborator serta mengatur tentang hak yang dimiliki Jus ce Collaborator seper  hak untuk men- dapatkan  perlindungan  keamanan  ﬁsik,  keringanan  hukuman,  remisi,  dan  pem- bebasan  bersyarat.  Seper nya  peraturan-peraturan  tersebut  di  atas  mencoba untuk  mengadopsi  atau  menindak-lanju   mandat  dalam  Konvensi  An   Korupsi PBB.
Pengaturan  tentang Jus ce  Collaborator merupakan  sesuatu  yang  baru  di Indonesia. Gagasan awal untuk mengaturnya dalam aturan domes k dapat dilacak dalam  Instruksi  Presiden  Nomor  9  Tahun  2011  tentang  Rencana  Aksi  Nasional Pencegahan  dan  Pemberantasan  Korupsi  Tahun  2011.  Tidak  banyak  penjelasan yang dapat digali tentang latar belakang perlunya pengaturan tersebut, tetapi  dak dapat dipungkiri bahwa aturan tersebut sudah diatur dalam Konvensi An  Korupsi PBB dan Indonesia sebagai negara pihak ( state party ) berkewajiban melaksanakan- nya.
Sesungguhnya dalam prak k peradilan pidana di Indonesia, seorang tersangka atau terdakwa sering dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan kesaksian bagi terdakwa  yang  lain  dalam  kasus  yang  sama,  yang  sering  disebut  sebagai  saksi mahkota.  Praktik  tersebut  telah  diterima  oleh  para  pihak  yang  beracara  dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, meskipun sering muncul keberatan dari pihak tersangka  atau  terdakwa  yang  dimintai  keterangan  sebagai  saksi  tersebut. Keberatan yang diajukan antara lain keterangan yang disampaikan oleh Tersangka atau Terdakwa dalam statusnya sebagai Saksi untuk Terdakwa yang lainnya dapat
Penetapan Status Jus ce Collaborator dalam Perspek f HAM
juga  digunakan  untuk  menjerat  dirinya  sendiri.  Selain  itu,  keterangan  yang disampaikannya sebagai saksi dilakukan di bawah sumpah, sedangkan keterangan sebagai  terdakwa  dak  dilakukan  di  bawah  sumpah,  sehingga  kete  rangannya tersebut dapat mengikat dalam proses peradilan. Oleh karena itu, sering muncul keberatan dan dianggap melanggar HAM.
Merujuk pada uraian pendahuluan di atas, maka permasalahan yang mendasar dalam tulisan ini adalah apakah jus ce collaborator sama dengan saksi mahkota serta  mengenai  bagaimanakah  penetapan  status jus ce  collaborator dalam perspek f  hak  asasi  manusia.  Tulisan  ini  berbeda  dengan  tulisan-tulisan sebelumnya, karena tulisan-tulisan sebelumnya lebih fokus pada persoalan HAM dan status sebagai saksi mahkota, sedangkan tulisan ini menjelaskan posisi jus ce collaborator dalam perspek f HAM, sehingga subjeknya berbeda. Tulisan lainnya lebih menjabarkan tentang jus ce collaborator sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi  dak dikaitkan dengan perspek f HAM. Oleh karena itu, tulisan ini merupa- kan tulisan yang pertama di Indonesia yang mencoba menjelaskan tentang status jus ce collaborator dalam perspek f HAM.

## B.  Penghormatan Hak Asasi Manusia dalam Proses Peradilan Pidana
Perlindungan terhadap HAM se ap warga negara, menjadi kewajiban dari suatu negara  yang  menyatakan  dirinya  sebagai  negara  hukum,  demikian  pula  Negara Republik Indonesia. Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Ini dapat dilihat secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam perubahan keempat pada tahun 2002, konsepsi negara  hukum  atau  ' Rechtsstaat '  yang  sebelumnya  hanya  tercantum  dalam Penjelasan UUD 1945, kini dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan,  “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.”  Dalam  konsep  negara hukum  itu,  diidealkan  bahwa  yang  harus  dijadikan  panglima  dalam  dinamika kehidupan bernegara adalah hukum, bukan poli k ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah ' the rule of law, not of man '. Pemerintahan pada pokoknya adalah hukum  sebagai  sistem,  bukan  orang  per  orang  yang  hanya  ber ndak  sebagai 'wayang' dari skenario yang mengaturnya.⁵
Dalam abad 20, konsep negara hukum mengarah pada pengembangan negara hukum dalam ar  materiil. Arah tujuannya memperluas peran pemerintah terkait dengan  tuntutan  dan  dinamika  perkembangan  zaman.  Konsep  negara  hukum material  yang  dikembangkan  di  abad  ini  sedikitnya  memiliki  sejumlah  ciri  yang melekat pada negara hukum atau Rechtsstaat , yaitu:
1.  HAM dijamin oleh undang-undang;
⁵ Jimly Asshidiqie, “Gagasan Negara Hukum”, h p://www.jimly.com, diunduh 5 Mei 2015.

## 2.  Supremasi hukum;
3.  Pembagian kekuasaan ( Trias Poli ka ) demi kepas an hukum;
4.  Kesamaan kedudukan di depan hukum;
5.  Peradilan administrasi dalam perselisihan;
6.  Kebebasan menyatakan pendapat, bersikap, dan berorganisasi;
7.  Pemilihan umum yang bebas;
8.  Badan kehakiman yang bebas dan  dak memihak.
Makna negara Indonesia sebagai negara hukum yang dinamis, esensinya adalah hukum  nasional  Indonesia  harus  tampil  akomoda f,  adap f,  dan  progresif. Akomoda f ar nya mampu menyerap dan menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seper  ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom dan  pelindung  masyarakat.  Adap f,  ar nya  mampu  menyesuaikan  dinamika perkembangan  jaman,  sehingga  dak  pernah  usang.  Progresif,  ar nya  selalu berorientasi  kemajuan,  perspek f  masa  depan.  Makna  hukum  seper   ini menggambarkan  kemampuan  hukum  nasional  untuk  tampil  dalam  prak knya mencairkan kebekuan-kebekuan dogma ka. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi se ap anggota masyarakat.
Dengan demikian tujuan pokok suatu negara hukum adalah untuk melindungi HAM dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokra s. Keberadaan suatu negara  hukum  menjadi  prasyarat  bagi  terselenggaranya  hak  asasi  manusia  dan kehidupan demokra s. Dasar ﬁlosoﬁ perlunya perlindungan hukum terhadap HAM adalah  sebagai  hak  dasar  kodra   se ap  orang  yang  keberadaannya  sejak  dalam kandungan,  dan  ada  sebagai  pemberian  Tuhan,  negara  wajib  melindunginya. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada UUD 1945.
Dalam  rangka  melindungi  dan  mewujudkan  penghormatan  terhadap  HAM, maka perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, selain diatur dalam kons tusi juga diatur dalam sejumlah peraturan perundang- undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan ini, harus dilihat sebagai kehendak masyarakat dan harus dipatuhi oleh se ap orang.
HAM  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihorma , dijunjung  nggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan  se ap  orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan  martabat manusia.⁶ HAM telah dirumuskan dan diatur dalam berbagai instrumen interna- sional maupun dalam hukum nasional. Dalam rangka melindungi HAM, maka telah
Penetapan Status Jus ce Collaborator dalam Perspek f HAM
dibuat aturan hukum pidana untuk melindungi HAM khususnya hak-hak sipil dan poli k. Dengan demikian hukum pidana serta hukum acara pidana sesungguhnya dan seharusnya menjadi alat untuk melindungi HAM.
Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 70 UU HAM⁷ yang berbunyi:
“dalam menjalankan hak dan kebebasannya, se ap orang wajib tunduk kepada  pembatasan  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang  dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan per mbangan moral, keamanan, dan keter ban umum dalam suatu masyarakat demokra s.”
Perkembangan saat ini sebagai negara hukum, masih banyak pelanggaran terhadap hukum pidana yang mengatur agar tercipta ketaatan dan keter ban hukum, serta penghormatan dan perlindungan HAM.
Hingga  saat  ini  sudah  dak  terhitung  jumlah  ndak  pidana  yang  terjadi  di Indonesia. Berbagai  ndak pidana sudah dilakukan mulai dari kekerasan seksual terhadap  perempuan  dan  anak,  pembunuhan,  penganiayaan  berat  dan  ringan, pencurian, penipuan, bahkan  ndak pidana khusus korupsi, pelanggaran HAM yang berat, terorisme, money laundering atau kejahatan transnasional terorganisasi . Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dirasakan masih kurang berhasil untuk menghen kan atau mengurangi  ndak pidana yang terjadi di Indonesia. Upaya tersebut mulai dari membentuk  atau  menyempurnakan  undang-undang,  membuat  ins tusi  baru penegakan  hukum  pidana,  membuat  metode  baru  pengungkapan  kejahatan, mempersiapkan  berbagai  pengembangan  ilmu  bagi  aparat  penegak  hukum,  tapi para pelaku kejahatan  dak kunjung berkurang dan teratasi. Bahkan ada sejumlah kasus  dinyatakan  masuk  kategori  darurat  atau emergency karena  jumlah  ndak pidananya  yang  meningkat  atau  bentuk  perbuatannya  yang  makin  mengerikan, seper   darurat  narkoba,  darurat  korupsi,  ataupun  darurat  kekerasan  seksual terhadap anak dan perempuan.
Tindak  pidana  tersebut  tentu  harus  dihen kan,  terlebih  ndak  pidana transna onal organized crime. Kejahatan ini menimbulkan dampak kerugian yang besar,  baik  kerugian  kepada  pemerintah  maupun  kerugian  kepada  masyarakat. Kejahatan seper  ini telah terjadi di berbagai negara dan beroperasi lintas negara. Sejumlah negara dianggap berhasil memerangi kejahatan terorganisir dan metode- nya menjadikan negara tersebut sebagai pembelajaran bagi negara lainnya untuk memberantas kejahatan sejenis.
Karen Kramer⁸ mengatakan bahwa metode yang secara ru n sering digunakan dalam penyelidikan atau penyidikan yang efek f untuk menghancurkan kelompok- kelompok kejahatan adalah: 1) The use of criminal intelligence in order to under- stand the threats that presently and are likely to aﬀect a par cular jurisdic on and region and to assist law enforcement authori es in priori zing and alloca ng its resources ; 2) Informants and whistle blowers, to provide informa on about where to look and what to look for ; 3) special inves ga on techniques, such as electronic surveillance and undercover opera ons, in order to penetrate these groups and gain evidence ; 4) the ability to persuade persons working for criminal organiza ons to provide informa on and, more importantly, tes mony about the iden es and the ac vi es of criminal organiza ons in exchange for some leniency ; 5) The ability to provide security to witnesses, including reloca on and a new iden ty.
Berangkat  dari  pendapat  Kramer  tersebut,  maka  terlihat  salah  satu  metode yang  pen ng  adalah  kemampuan  untuk  meyakinkan  orang  yang  bekerja  pada organisasi kejahatan (bagian dari pelaku kejahatan) untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan memberikan kesaksian dalam proses peradilan pidana. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, disebut 'saksi pelaku yang  bekerja  sama'.  Is lah  lain  yang  cukup  populer  adalah Jus ce  Collaborator . Dalam perkembangannya is lah jus ce collaborator sering disamakan dengan saksi mahkota  ( crown  witness ),  padahal  meskipun  ada  kemiripannya,  namun  secara subtansi dan mekanismenya crown witness dan jus ce collaborator berbeda.

## 1.  Saksi Mahkota dan Hak Asasi Manusia
Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dimungkinkan seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa memberikan kesaksian terhadap tersangka atau terdakwa dengan  cara  berkas  pemeriksaan  perkaranya  dipisahkan  ( split )  antara  seorang terdakwa  dengan  terdakwa  yang  lain.  Biasanya  mereka  melakukan  suatu  ndak pidana  bersama-sama.  Misalnya  melakukan  ndak  pidana  korupsi  atau  ndak pidana  terorisme.  Kejahatan  korupsi  sering  dilakukan  secara  tertutup  dan terencana,  sehingga  menyebabkan  banyak  kasus  korupsi  yang  dak  terbongkar karena sulitnya mendapatkan alat buk . Oleh karena itu, aparat penegak hukum terkadang  menjadikan  salah  satu  tersangka  atau  terdakwa  menjadi  saksi  untuk terdakwa  yang  lainnya.  Saksi  yang  juga  tersangka/terdakwa  untuk  memberikan kesaksian bagi terdakwa yang lainnya jamak disebut sebagai saksi mahkota.
Is lah  saksi  mahkota  memang  dak  ditemui  dalam  peraturan  perundang- undangan yang mengatur hukum acara pidana di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Walaupun demikian, is lah saksi mahkota sering ditemui pada prak k hukum acara pidana.
Penetapan Status Jus ce Collaborator dalam Perspek f HAM
Pasal  1  angka  26  KUHAP⁹  mendeﬁnisikan  saksi  adalah  orang  yang  dapat memberikan keterangan guna kepen ngan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.  Memberikan  keterangan  sebagai  saksi  dalam  proses  peradilan  pidana merupakan kewajiban bagi mereka yang telah dipanggil sebagai saksi oleh ins tusi penegak  hukum.  Bila  seseorang  yang  berstatus  sebagai  saksi  dak  hadir,  maka mereka dapat dipanggil secara paksa. Sehingga  dak ada ruang bagi seorang saksi untuk  menolak  memberikan  keterangan  saksi,  kecuali  bila  terdapat  hubungan sedarah atau hubungan semenda.
Pada  awalnya,  pengaturan  mengenai  saksi  mahkota  hanya  diatur  dalam ketentuan Pasal 168 huruf (c) KUHAP,¹⁰ yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa  dak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Selanjutnya, dalam perkembangannya, maka  petunjuk  tentang  saksi  mahkota  sebagai  alat  buk   dalam  perkara  pidana diatur  dalam  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.¹¹
Meskipun saksi mahkota  dak diatur secara tegas dalam KUHAP, namun dalam praktiknya sudah berjalan. Saksi mahkota memiliki perbedaan dengan saksi dalam deﬁnisi  tersebut  di  atas.  Menurut  penjelasan  dari  Hukum  Online  dalam  rubrik
12 klinik/tanya-jawab   yang  mengu p  alasan  pemohon  kasasi  (kejaksaan)  dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa:
“Walaupun  dak  diberikan  suatu  deﬁnisi  oten k  dalam  KUHAP mengenai  Saksi  mahkota  ( kroongetuide ),  namun  berdasarkan  pers- pek f  empirik  maka  Saksi  mahkota  dideﬁnisikan  sebagai  Saksi  yang berasal atau diambil dari salah seorang Tersangka atau Terdakwa lain- nya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan  kepada  Saksi  yang  berstatus  Terdakwa  tersebut  adalah dalam  bentuk  di adakan  penuntutan  terhadap  perkaranya  atau  di- berikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya di- limpahkan ke Pengadilan atau dimaa an atas kesalahan yang pernah dilakukan”.
Pendapat  yang  sama  juga  dianut  Loebby  Loqman,  yang  menegaskan  saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peris wa
⁹ Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
¹⁰  Pasal 168 huruf c, Ibid.
¹¹ Hukum Online, “Deﬁnisi Saksi Mahkota”, h p://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4 ae50accb01/deﬁ- nisi-saksi-mahkota, diunduh 2 November 2016.
penyertaan.¹³  Saksi  mahkota  biasanya  diajukan  oleh  penuntut  umum  jika mengalami kesulitan atau kekurangan alat buk  untuk mencari siapa sesungguhnya pelaku atau untuk membuk kan kebenaran tuduhannya. Saksi mahkota ini biasanya diterapkan untuk suatu  ndak pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku, di  mana  seorang  dari  mereka  dijadikan  saksi  yaitu  sebagai  saksi  mahkota. Penggunaan  alat  buk   saksi  mahkota  hanya  dapat  dilihat  dalam  perkara  pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan ( splitsing ) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di ngkat penyidikan. Pemeriksaan  di  depan  sidang  pengadilan  atas  terdakwa  (yang  menjadi  saksi mahkota)  dilakukan  setelah  hakim  memberikan  putusan  terhadap  terdakwa- terdakwa  lainnya.¹⁴  M.  Yahya  Harahap,  memberikan  penger an  bahwa  saksi mahkota  adalah  saksi  yang  juga  merupakan  terdakwa  pada  kasus  yang  sama  di pengadilan rekannya yang merupakan sesama terdakwa. Keterangannya digunakan sebagai alat buk  kesaksian yang sah secara  mbal balik, di mana berkas perkara harus dipisah (di- split ).¹⁵
Andi  Hamzah  memberikan  tambahan  batasan  saksi  mahkota  yaitu  seorang terdakwa (biasanya yang paling ringan kesalahannya) dijadikan (dilan k) menjadi saksi, dan diberi mahkota, yang  dak akan dijadikan terdakwa lagi. Dengan kata lain, saksi mahkota adalah seorang terdakwa menjadi saksi bagi terdakwa lainnya yang kedudukannya  sebagai  terdakwa  dilepaskan  (terdakwa  yang  mengkhiana temannya).  Penger an  ini  berdasarkan  atas  praktik  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  terdapat  di  Perancis  dan  Belanda.  Penarikan  seorang  terdakwa menjadi saksi, terlebih dahulu diberi janji-janji seper  akan diringankan hukuman- nya atau bahkan dibebaskan, apabila bersedia untuk membongkar kejahatan yang dilakukan oleh teman-temannya.¹⁶
Dalam  yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Nomor  1986  K/Pid/1989  tanggal  21 Maret  1990  dijelaskan  bahwa  Mahkamah  Agung  dak  melarang  apabila  Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dipersidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa  dak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian.¹⁷
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan pengajuan saksi mahkota sebagai alat buk  dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan bila memenuhi persyaratan tertentu, yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama
¹² Ibid.
¹³ Loebby Loqman, Saksi Mahkota, Forum Keadilan , Nomor 11, 1995.
¹⁴ Ibid.
¹⁵ Hukum Online, Op.cit.
¹⁶ Ibid. ¹⁷ Ibid.
Penetapan Status Jus ce Collaborator dalam Perspek f HAM
(penyertaan); terdapat kekurangan alat buk  berupa keterangan saksi; dan peme- riksaan perkara dilakukan dengan mekanisme pemisahan berkas ( splitsing).
Penggunaan  saksi  mahkota  ini  belum  sepenuhnya  dapat  diterima  oleh  ahli hukum.  Masih  ada  yang  menyampaikan  keberatan,  salah  satunya  dari  mantan Hakim Agung Republik Indonesia, Adi Andojo Soetjipto yang dalam bukunya Me- nyongsong dan Tunaikan Tugas Negara Sampai Akhir: Sebuah Memoar ¹⁸ menya- takan bahwa cara pembuk an dengan menggunakan saksi mahkota ( kroongetuige ) daklah dibenarkan dan dilarang menurut Ilmu Pengetahuan Hukum. Dengan me- ngu p per mbangan putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/Pid/1995 bahwa judex fac e telah salah menerapkan hukum pembuk an di mana para saksi yang  juga  terdakwa,  dipecah-pecah,  hal  demikian  adalah  bertentangan  dengan hukum acara pidana yang menjunjung  nggi hak asasi manusia.¹⁹
Per mbangan tersebut telah juga digunakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1174  K/Pid/1994  tanggal  3  Mei  1995,  Yuris- prudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April  1995,  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1590 K/Pid/1995  tanggal  3  Mei  1995  dan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995.²⁰
Di Indonesia, penggunaan saksi mahkota belum diatur secara terperinci,  dak ada kejelasan siapa di antara terdakwa yang dapat dijadikan saksi untuk terdakwa lainnya, seolah semuanya dapat saling memberikan kesaksian yang memberatkan. Selain  itu,  dak  jelas  konsekuensi  logis  atas  kesaksian  yang  diberikan  untuk terdakwa yang lain, apakah ada beneﬁt yang dia terima dan apakah kesaksiannya tersebut  dak merugikan dirinya dalam posisinya sebagai terdakwa. Dengan demi- kian dalam perkembangan terbaru, penggunaan saksi mahkota telah dinyatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Tentunya sebagai negara hukum yang harus menjunjung  nggi HAM, prak k semacam ini harus dihen kan. Dalam instrumen HAM,  telah  diatur  lebih  lanjut  hak  asasi  manusia  yang  dak  boleh  dilanggar, meskipun seseorang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa.

## 2.  Telaah HAM dalam Pemeriksaan Tersangka dan Terdakwa
Dalam  perkembangan  selanjutnya,  pada  beberapa  kasus  Jaksa  Penuntut  Umum telah  memanfaatkan jus ce  collaborator untuk  membongkar  kejahatan trans- na onal  organized  crim e  atau  dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4 Tahun  2011  disebut  kejahatan  serius.  Misalnya  dalam  kasus  korupsi  yang
¹⁸ Adi Andoyo Sutjipto, “Menyongsong dan Tunaikan Tugas Negara Sampai Akhir: Sebuah Memoar” ,   Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Granit, 2007, hlm. 167.
¹⁹ Ibid, hlm. 166.
²⁰  Hukum Online, Op.cit .

## PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
melibatkan Nazaruddin, sedangkan jus ce collaborator -nya adalah Mindo Rosalina Manulang.²¹ Peran jus ce collaborator ini telah membuka kotak pandora berbagai kejahatan yang mereka lakukan dan yang melibatkan nama-nama lainnya seper Angelina  Sondakh  yang  telah  merugikan  negara  puluhan  bahkan  diduga  sampai ratusan milyar rupiah. Jus ce collaborator yang lainnya adalah Agus Chondro, yang membongkar prak k gra ﬁkasi terhadap sejumlah Anggota DPR RI dalam proses pemilihan Depu  Gubernur BI Miranda S. Gultom.²²
Meskipun  pemanfaatan jus ce  collaborator telah  memberikan  sumbangan yang besar dalam membongkar kejahatan serius seper  diadilinya pelaku utama kejahatan dan keberhasilan menghen kan dan menyelamatkan kerugian negara. Namun, suara miring tentang prak k ini kadang masih terdengar. Pemberian status sebagai jus ce  collaborator dianggap  sebagai  pelanggaran  HAM  dan  disamakan dengan saksi mahkota. Untuk itu perlu ditelaah lebih lanjut pemberian status jus ce collaborator dengan menggunakan perpeks f HAM yaitu dengan membahas pasal terkait dengan keterangan tersangka atau terdakwa sebagaimana disebut dalam Interna onal Covenant on Civil and Poli cal Rights (ICCPR), membandingkan jus ce collaborator dengan saksi mahkota, serta menunjukkan pengaturan jus ce colla- borator dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta aturan lainnya yang berlaku.
Perha an masyarakat internasional terhadap prak k penegakkan hukum dalam proses peradilan pidana telah melahirkan berbagai konvensi internasional atau per- janjian PBB dalam bidang HAM. Bahkan dalam ICCPR telah secara tegas dinyatakan sejumlah hak yang harus dihorma  dalam proses peradilan pidana di mana pun, juga sejumlah konvensi lainnya juga dibuat secara lebih teknis untuk memas kan pemenuhan hak dari mereka yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana  seper   konvensi  PBB  tentang  penghapusan  segala  bentuk  penyiksaan dan perlakuan lain yang  dak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. PBB juga telah melahirkan sejumlah standar dan pedoman untuk memas kan hak asasi manusia dari para tersangka atau terdakwa  dak dilanggar dalam keadaan apapun.
Bukan  hanya  instrumen  HAM  yang  bersifat hard  law dan so   law , amnesty internasional juga  membuat  pedoman fair  trial .  Pedoman  yang  bersifat  teknis tentang penghormatan HAM terhadap mereka yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana dalam se ap tahap proses pemeriksaan. Perha an yang begitu besar dari PBB terkait proses peradilan pidana yang harus tetap memperha - kan  HAM  dalam  proses  peradilan  pidana,  se daknya  didasarkan  pada  beberapa
²¹  Kompas, “Mindo Rosalina Bebas Bersyarat”, h p://nasional.kompas.com/read/2012/07/02/14065787/Min- do.Rosalina.-Bebas.Bersyarat , diunduh 1 November 2016.
²²  Inilah.com, “KPK Periksa Agus Chondro untuk Miranda S Goeltom”, h p://m.inilah.com/news/detail/18614- 81/kpk-periksa-agus-chondro-untuk-miranda-s-goeltom , diunduh 1 November 2016.
Penetapan Status Jus ce Collaborator dalam Perspek f HAM
alasan: Pertama, adanya  asas  praduga  tak  bersalah; Kedua ,  prak k  yang  sering terjadi di berbagai belahan dunia, peradilan pidana sering digunakan oleh penguasa (diktator)  untuk  membungkam  lawan  poli k  dan  mempertahankan status  quo ; Ke ga ,  seringkali  hukuman  dijatuhkan  kepada  orang  yang  sesungguhnya  dak bersalah; dan Keempat , proses peradilan pidana  adalah instrumen untuk melin- dungi HAM bagi mereka yang terlanggar haknya, karena itu proses peradilan pidana dak bisa dilakukan dengan cara melanggar HAM.
Lahirnya sejumlah instrumen HAM internasional, pada dasarnya dimaksudkan untuk memas kan se ap negara menjamin HAM kepada warga negaranya. Tanpa penghormatan terhadap HAM, maka akan terjadi tragedi kemanusiaan yang me- ngerikan  seper   yang  sudah  dialami  manusia  selama  berabad-abad  lalu.  Peng- hormatan HAM juga dimaksudkan untuk mencegah terjadi peperangan, perlakuan yang  dak adil, serta pembangunan berkelanjutan.
Khususnya dalam hal perlakuan terhadap mereka yang menjadi tersangka atau terdakwa  dalam  suatu  proses  peradilan  pidana,  sejumlah  instrumen  HAM  telah dibuat dan telah diatur ketentuannya. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar meski- pun  berstatus  sebagai  tersangka  atau  terdakwa,  tetapi  HAM  tetap  dihorma . Seper   pengaturan  dalam  ICCPR  yang  dira ﬁkasi  Indonesia  melalui  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Pasal 14 menyatakan:²³
1)  Semua  orang  mempunyai  kedudukan  yang  sama  di  hadapan pengadilan  dan  badan  peradilan.  Dalam  menentukan  tuduhan pidana  terhadapnya,  atau  dalam  menentukan  segala  hak  dan kewajibannya  dalam  suatu  gugatan,  se ap  orang  berhak  atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan  dak berpihak dan dibentuk menurut  hukum.  Media  dan  masyarakat  dapat  dilarang  untuk mengiku   seluruh  atau  sebagian  sidang  karena  alasan  moral, keter ban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang  demokra s  atau  apabila  benar-benar  diperlukan  menurut pendapat  pengadilan  dalam  keadaan  khusus,  di  mana  publikasi justru akan merugikan kepen ngan keadilan sendiri; namun se ap keputusan  yang  diambil  dalam  perkara  pidana  maupun  perdata harus  diucapkan  dalam  sidang  yang  terbuka,  kecuali  bilamana kepen ngan  anak-anak  menentukan  sebaliknya,  atau  apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak;
²³  Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ra ﬁkasi Interna onal Covenant on Civil and Poli cal Rights .

## PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
2)  Se ap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap dak bersalah sampai kesalahannya dibuk kan menurut hukum;
3)  Dalam menentukan  ndak pidana yang dituduhkan padanya, se ap orang  berhak  atas  jaminan-jaminan  minimal  berikut  ini,  dalam persamaan yang penuh:
(a) Untuk  diberitahukan  secepatnya  dan  secara  rinci  dalam bahasa yang dapat dimenger nya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
(b) Untuk  diberi  waktu  dan  fasilitas  yang  memadai  untuk mempersiapkan  pembelaan  dan  berhubungan  dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
(c) Untuk diadili tanpa penundaan yang  dak semes nya;
(d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara  langsung  atau  melalui  pembela  yang  dipilihnya sendiri,  untuk  diberitahukan  tentang  hak  ini  bila  ia  dak mempunyai  pembela;  dan  untuk  mendapatkan  bantuan hukum demi kepen ngan keadilan, dan tanpa membayar jika ia  dak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;
(e) Untuk  memeriksa  atau  meminta  diperiksanya  saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperik- sanya  saksi-saksi  yang  meringankannya,  dengan  syarat- syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;
(f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia  dak menger  atau  dak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
(g) Untuk  dak dipaksa memberikan kesaksian yang memberat- kan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.
Dari Pasal 14 tersebut yang relevan dengan tulisan ini adalah Pasal 14 ayat (3) huruf (g), yaitu seorang tersangka atau terdakwa untuk  dak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah. Hak tersebut dikenal dengan the rights to remain silent dan the right to avoid self-incrimina on . Menurut Jixi Zhang Pasal 14 dan Pasal 15 di Konvensi Hak-Hak Sipil dan Poli k adalah  ketentuan  paling  rinci  tentang  hak-hak  pengadilan  yang  adil  ( fair  trial rights ).²⁴ Lebih lanjut, Jixi Zhang menerangkan tentang Pasal 14 ayat (3) huruf (g), yang menjamin hak untuk  dak dipaksa bersaksi melawan diri sendiri atau dipaksa untuk  mengaku  bersalah.²⁵  Jaminan  ini  harus  dipahami  dalam  hal  dak  adanya
²⁴  Jixi Zhang, Fair Trial Rights in ICCPR, Jurnal of Poli c and Law , Volume 2, Nomor 4, Desember 1999.
²⁵ Ibid .
Penetapan Status Jus ce Collaborator dalam Perspek f HAM
tekanan psikologis langsung maupun  dak langsung, ﬁsik atau  dak semes nya dari pihak  penyidik  pada  terdakwa,  dengan  maksud  untuk  memperoleh  pengakuan bersalah. Hukum domes k harus memas kan bahwa pernyataan atau pengakuan yang diperoleh melanggar Pasal 7 ICCPR dikecualikan dari buk , kecuali jika bahan tersebut  digunakan  sebagai  buk   bahwa  penyiksaan  atau  perlakuan  lain  yang dilarang oleh ketentuan ini terjadi, dan bahwa dalam kasus seper  ini beban pada negara untuk membuk kan  bahwa pernyataan  yang dibuat oleh terdakwa telah diberikan atas kehendak bebas mereka sendiri.²⁶
Sedang 'hak untuk diam', Barbara dan Laura menerangkan: “ The right to silence is the right of a suspect to say nothing in the face of police ques oning and is jus ﬁed as a protec on from self-incrimina on. This right is known as the actual right to remain silent. ”²⁷ Keis mewaan 'hak untuk diam' ( the rights to remain silent )  dak boleh ditafsirkan sebaliknya atas sikap diam tersangka atau terdakwa.²⁸ Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa the rights to remain silent merupakan hak yang diakui oleh konvensi internasional dan sejumlah sistem hukum diberbagai belahan dunia. Hak ini memungkinkan tersangka atau terdakwa untuk  dak memberikan tanggapan atau menjawab saat diajukan pertanyaan baik sebelum atau saat pe- meriksaan  dalam  proses  peradilan.  Hak  ini  didalamnya  juga  terkandung  aturan bahwa hakim maupun jury dak boleh memberikan tanggapan atau kesimpulan yang merugikan tersangka atau terdakwa atas sikap diamnya.
Sedang self-incrimina on adalah  ndakan  mengakui  diri  (umumnya,  dengan membuat  pernyataan)  "untuk  tuduhan  atau  dakwaan  atas  suatu  kejahatan; melibatkan diri sendiri atau  orang lain dalam  ndak pidana atau membahayakan." Memberatkan diri sendiri dapat terjadi baik secara langsung atau  dak langsung. Secara langsung, dengan cara saat interogasi, informasi yang bersifat memberatkan dirinya diungkapkan; atau  dak langsung, ke ka informasi yang bersifat memberat- kan dirinya diungkapkan secara sukarela tanpa tekanan dari orang lain.
Dalam  banyak  sistem  hukum,  tersangka  atau  terdakwa  dak  dapat  dipaksa untuk memberatkan dirinya. Mereka dapat memilih untuk berbicara dengan polisi atau pihak berwenang lainnya, tetapi mereka  dak dapat dihukum karena menolak untuk  melakukannya.  Pemaksaan  tersebut  dapat  masuk  kategori  penyiksaan. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  hak  tersangka  atau  terdakwa  untuk diam dan  dak menyalahkan dirinya sendiri merupakan HAM yang harus dihorma dan dipenuhi, terlebih Indonesia telah mera ﬁkasi ICCPR dan Conven on Againt
²⁶  Penjelasan yang sama dapat dilihat di CTITF, “ Right to a Fair Trial and Due Process in The Context of Countering Terrorism ”, United Na on, New York 2015.
²⁷  Barbara Ann Hocking And Laura Leigh Manville “What Of The Right To Silence: S ll Suppor ng The Presump on Of Innocence, Or A Growing Legal Fic on?”, Macquarie Law Journal , Volume 1, Nomor 1, 2001.
²⁸  Jixi Zhang, Op.cit .

## PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
Torture (CAT) kecuali bila informasi yang memberatkan dirinya diungkapkan secara sukarela tanpa tekanan dari orang lain.
Dengan  demikian  maka  pelanggaran  HAM  terhadap  hak-hak  tersangka  dan terdakwa  termasuk  saat  dijadikan  saksi  mahkota,  bukan  hanya  akan  merugikan proses peradilan pidana kerena keterangan mereka yang diambil secara melanggar dak dapat digunakan untuk pembuk an, tetapi juga melanggar hak asasi manusia yang harus dijunjung  nggi oleh Indonesia sebagai negara hukum.

## 3.  Pengaturan Jus ce Collaborator di Indonesia
Gagasan  untuk  memberdayakan  tersangka  atau  terdakwa  untuk  memberikan informasi  dan  bekerja-sama  dalam  membongkar  ndak  pidana transna onal organized  crime di  Indonesia  dilandasi  oleh  beberapa  alasan. Pertama ,  sulitnya membongkar  kejahatan transnasional  organized  crime karena  kejahatan  ini dilakukan oleh organisasi kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi, terencana, dan  tersembunyi.  Sehingga  untuk  membongkar  kejahatan  tersebut  dibutuhkan informasi dari orang dalam yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Mereka ini yang apabila mau secara terbuka memberikan info dan kesaksian kepada Aparat Penegak Hukum,  maka  Aparat  Penegak  Hukum  akan  mendapatkan  alat  buk   yang  cukup untuk  digunakan  menuntut  pertanggungjawaban  pidana  kepada  pelaku  ndak pidana  lainnya  yang  memiliki  peran  lebih  pen ng. Kedua ,  praktik  menggunakan informasi  dari  tersangka  dan  terdakwa  tersebut  sudah  diprak kkan  di  beberapa negara seper  Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa seper  Italia. Dari kasus-kasus  yang  ditangani,  telah  berhasil  mengungkap  dan  membongkar kejahatan  yang  dilakukan  oleh  sejumlah  organisasi  maﬁa. Ke ga ,  dalam  dalam rangka melindungi hak asasi manusia Tersangka atau Terdakwa yang diatur dalam sejumlah instrumen HAM Internasional yang telah dira ﬁkasi oleh Indonesia.
Mengacu pada hal tersebut maka di Indonesia juga telah diatur perlindungan dan perlakuan khusus kepada Saksi Pelaku yang Bekerja-sama/ Jus ce Collaborator yaitu:
a.  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana ( Whistleblower ) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama
( Jus ce Collaborator ) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu
Aturan  ini  dibuat  dalam  rangka  untuk  menciptakan  iklim  yang  kondusif  kepada mereka yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk menjadi whistleblower dan jus ce colla- borator dengan diberikan perlindungan hukum dan perlakuan khusus.
Perlindungan  dan  perlakuan  khusus  kepada  saksi  pelaku  yang  bekerjasama hanya diberikan apabila keinginan untuk mengungkapkan kejahatan dan kesediaan untuk bekerja-sama dengan aparat penegak hukum datang dari yang bersangkutan,
Penetapan Status Jus ce Collaborator dalam Perspek f HAM
bukan atas paksaan dari pihak penegak hukum. Itupun  dak bisa diberikan secara serta-merta,  tetapi  harus  memenuhi  persyaratan.  Sesuai  dengan  ketentuan  di dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  yaitu  tersangka  atau  terdakwa tersebut  mengakui  kejahatan  yang  dilakukannya,  bukan  pelaku  utama  dalam kejahatan  tersebut  serta  memberikan  keterangan  sebagai  saksi  di  dalam  proses peradilan.  Selain  itu  Jaksa  Penuntut  Umum  di  dalam  tuntutannya  menyatakan bahwa  yang  bersangkutan  telah  memberikan  keterangan  dan  buk -buk   yang sangat signiﬁkan sehingga penyidik/penuntut umum dapat mengungkap pelaku- pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan/atau mengembalikan aset- aset/hasil suatu  ndak pidana.
Bila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka hakim dapat memberikan keringan- an pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya. Hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat memper mbangkan untuk menjatuhkan pidana per- cobaan  bersyarat  khusus;  dan/atau  menjatuhkan  pidana  berupa  pidana  penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbuk  bersalah dalam perkara yang dimaksud.
b.  Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK dan Ketua LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama
Peraturan Bersama lahir atas dasar Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana  Aksi  Nasional  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Korupsi  Tahun  2011 dimaksudkan  agar  Kementerian  dan  Lembaga  mengambil  langkah-langkah  yang diperlukan  sesuai  tugas,  fungsi  dan  kewenangan  masing-masing  dalam  rangka percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi Tahun 2011, dengan merujuk pada  Prioritas  Pembangunan  Nasional  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011. Salah satu rencana aksi tersebut yaitu membuat Memorandum of Understanding (MOU) yang didalamnya terkandung maksud untuk memberikan perlindungan dan perlakuan yang khusus kepada Whistleblower dan Jus ce Collaborator.
Dalam lampiran Instruksi Presiden tersebut merumuskan rencana aksi Nomor 41 yaitu Membuat SKB antara LPSK, Kepolisian, Kejaksaan, MA, KPK dan Menteri Hukum dan HAM untuk melindungi whistleblower atau jus ce collaborator . Produk dari rencana aksi ini berupa Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK dan Ketua LPSK tentang perlindungan bagi Pelapor, Saksi dan Saksi Pelaku yang bekerja sama.
Peraturan bersama ini berlandaskan per mbangan bahwa keberadaan pelapor, saksi  pelapor  dan  saksi  pelaku  yang  bekerja  sama    dapat    membantu  penegak hukum dalam  upaya mengetahui, menemukan kejelasan dan mengungkap  ndak
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 484
pidana, termasuk pelaku utama suatu  ndak pidana.²⁹ Menurut peraturan ini, Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu  ndak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu  ndak pidana atau akan terjadinya suatu  ndak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu  ndak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepa- da aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.³⁰ Bila memperha kan deﬁnisi saksi pelaku tersebut, maka salah satu unsur pen- ngnya adalah kesediaan untuk bekerjasama. Sehingga dengan demikian, seorang saksi pelaku  dak bisa menjadi jus ce collaborator , bila dia  dak mau bekerja sama, terlebih lagi bila ada ancaman atau tekanan yang memaksa dirinya untuk mem- berikan kesaksian bagi tersangka atau terdakwa lainnya. Pemberian status sebagai jus ce  collaborator juga  dibatasi  hanya  untuk  kejahatan  tertentu  yaitu  ndak pidana serius dan/atau terorganisir adalah  ndak pidana korupsi, pelanggaran HAM yang  berat,  narko ka/psikotropika,  terorisme,  pencucian  uang,  perdagangan orang, kehutanan dan/atau  ndak pidana lain yang dapat menimbulkan bahaya dan mengancam keselamatan masyarakat luas.
Untuk menjadi jus ce collaborator juga  dak mudah, harus memenuhi syarat yaitu:
a)  ndak pidana yang akan diungkap merupakan  ndak pidana serius dan/atau terorganisir;
b)  memberikan keterangan yang signiﬁkan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu  ndak pidana serius dan/atau terorganisir;
c)  bukan pelaku utama dalam  ndak pidana yang akan diungkapnya;
d)  kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari  ndak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
e)  adanya ancaman yang nyata atau kekhawa ran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara ﬁsik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya  apabila  ndak  pidana  tersebut  diungkap  menurut  keadaan  yang sebenarnya.
Bila  seseorang  tersangka  atau  terdakwa  ditetapkan  sebagai jus ce  collaborator , maka dia berhak untuk memperoleh:
a)  perlindungan ﬁsik dan psikis;
b)  perlindungan hukum;
c)  penanganan secara khusus; dan d)  penghargaan.³¹
²⁹   Konsideran, Peraturan Bersama, Op.cit
³⁰ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bersama, Ibid . ³¹  Pasal 6 Peraturan Bersama, Ibid.
Penetapan Status Jus ce Collaborator dalam Perspek f HAM

## c.  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban
Meskipun  dalam  Pasal  10  ayat  (2)  dinyatakan  bahwa  “Seorang  Saksi  yang  juga tersangka  dalam  kasus  yang  sama  dak  dapat  dibebaskan  dari  tuntutan  pidana apabila ia ternyata terbuk  secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksian- nya  dapat  dijadikan  per mbangan  hakim  dalam  meringankan  pidana  yang  akan dijatuhkan”. Namun, pasal ini  dak memberikan gambaran yang jelas siapa tersang- ka dimaksud, bagaimana kualitas kedudukan dalam perkara pidana serta keterang- an seper  apa yang diberikannya yang dapat diper mbangkan untuk meringankan hukumannya.
Oleh karena itu, pasal ini kemudian direvisi menjadi Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 10A tersebut, hak-hak yang diberikan kepada seorang jus ce collaborator lebih diperjelas dan diperinci yaitu  dapat  diberikan  penanganan  secara  khusus  berupa:  a)  Pemisahan  tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa,  dan/atau  narapidana  yang  diungkap  ndak  pidananya;  b)  Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas  ndak pidana yang diungkapkan- nya; dan/atau c) Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap  ndak pidananya.
Selain itu, jus ce collaborator juga berhak mendapatkan penghargaan atas ke- saksian berupa: a) Keringanan penjatuhan pidana; atau b) Pembebasan bersyarat, remisi  tambahan,  dan  hak  narapidana  lain  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
Namun, untuk memperoleh hak-hak tersebut tersangka atau terdakwa tersebut harus  mengajukan permohonan  terlebih dahulu  ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dengan demikian, kehendak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan status sebagai jus ce collaborator atas inisia fnya sendiri, bukan atas paksaan, karena yang mengajukan permintaan untuk menjadi jus ce collaborator adalah saksi yang juga pelaku  ndak pidana atau diwakili kuasa hukumnya. Bila me- menuhi syarat sebagai jus ce collaborator , maka LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim agar saksi pelaku yang bekerjasama dapat memperoleh keringanan hukum- an.  Sedangkan  untuk  memperoleh  penghargaan  berupa  pembebasan  bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Saksi Mahkota (Crown Witness ) berbeda dengan jus ce collaborator . Untuk jus ce collaborator dalam  memberikan  kesaksian  untuk  terdakwa  lain  dilakukan  atas  kehendaknya sendiri,  bukan  atas  paksaan;  ada  aturan  dan  tatacara  yang  sudah  dibuat  untuk mengatur  hak  dan  kewajiban jus ce  collaborator ;  kesaksiannya  tersebut  lebih ditekankan untuk menerangkan perbuatan pidana orang lain, bukan menerangkan perbuatannya  sendiri;  ada  kepas an  keuntungan  yang  diperolehnya  bila bekerjasama  dengan  Aparat  Penegak  Hukum.  Sehingga  pemeriksaan  terhadap seorang yang berstatus sebagai jus ce collaborator dak melanggar HAM, khusus- nya ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf (g) ICCPR.

## C. Penutup
Dari  penjelasan  tersebut  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  salah  satu permasalahan  yang  harus  diatasi  oleh  beberapa  negara  khususnya  Indonesia adalah mencegah dan memberantas  ndak pidana transna onal organized crime. Salah satu metode yang dianggap cukup efek f untuk membongkar  ndak pidana tersebut adalah dengan memberikan perlindungan dan perlakuan khusus terhadap tersangka atau terdakwa yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum, yaitu dengan diberikannya penetapan status sebagai jus ce collaborator .
Status Jus ce  Collaborator berbeda  dengan  saksi  mahkota  yang  selama  ini sudah banyak diprak kkan dalam proses peradilan pidana di Indonesia, keberadaan saksi mahkota banyak ditentang penggunaannya karena dianggap melanggar HAM, hal itu disebabkan karena inisia f untuk memberikan kesaksian datang dari pihak penegak hukum. Terkadang meskipun saksi mahkota tersebut sudah menyatakan menolak  dan  dak  bersedia  untuk  memberikan  kesaksian  bagi  terdakwa  dalam perkara yang sama, namun mereka tetap dipaksa oleh pihak penegak hukum untuk memberikan kesaksiannya.
Sedangkan  untuk jus ce  collaborator, inisia f  untuk  memberikan  kesaksian bagi terdakwa lain datang dari diri jus ce collaborator sendiri atau atas kemauan dari jus ce collaborator sendiri, dan dilakukan tanpa tekanan atau diberikan secara sukarela.  Penetapan  status  sebagai jus ce  collaborator tersebut  juga  dak melanggar  ketentuan  Pasal  14  ayat  (3)  huruf  (g)  ICCPR,  karena  pemberian keterangan  sebagai saksi  dilakukannya  atas  kemauannya  sendiri dan  keterangan ditujukan  untuk  menerangkan  perbuatan  orang  lain.  Selain  itu,  status  ini  hanya diberikan  secara  selek f  terhadap  mereka  yang  nyata-nyata  memiliki  informasi pen ng  suatu  ndak  pidana  serius,  bukan  pelaku  utama  kejahatan  serta mengembalikan hasil kejahatan yang dikuasainya. Dalam proses penentuan jus ce collaborator dak dilakukan secara serta merta, tetapi melalui penilaian yang men-
Penetapan Status Jus ce Collaborator dalam Perspek f HAM
dalam serta memperha kan berbagai syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Adapun proses penentuan jus ce collaborator dimulai dengan permintaan dari pemohon (tersangka atau terdakwa) untuk mendapat status jus ce collaborator , dilanjutkan  dengan  penelaahaan  atas  permohonan  tersebut,  dan  bila  syarat terpenuhi maka tersangka atau terdakwa tersebut dapat diberikan status sebagai jus ce  collaborator. Dengan  status  sebagai jus ce  collaborator tersebut,  maka tersangka atau terdakwa tersebut akan mendapatkan berbagai hak seper  hak atas perlindungan,  hak  untuk  mendapatkan  perlakuan  khusus,  dan  hak  untuk mendapatkan reward seper  hukuman yang lebih ringan dibanding pelaku yang lain, remisi tambahan, serta pembebasan bersyarat.
Dengan demikian maka pemanfaatan seorang tersangka atau terdakwa untuk memberikan kesaksian bagi terdakwa yang lainnya dalam proses peradilan pidana sepanjang dirinya diberikan status sebagai jus ce collaborator bukan sebagai saksi mahkota,  maka  hal  ini  dak  melanggar  HAM.  Oleh  karena  itu,  dak  perlu  ada keraguan  untuk  memanfaatkan jus ce  collaborator dalam  pengungkapan  kasus- kasus kejahatan transna onal organized crime yang telah mendatangkan kerugian yang besar bagi masyarakat dan negara.
Penetapan  status  sebagai jus ce  collaborator dapat  mendorong  semakin banyak tersangka atau terdakwa untuk mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam rangka membongkar kejahatan serius. Mengenai hal ini maka penulis menyarankan:
1.  Penerapan  peraturan  tentang  perlindungan  dan  perlakuan  khusus  terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dilaksanakan secara konsisten;
2.  Se ap  unsur  aparat  penegak  hukum  yang  menangani jus ce  collaborator memiliki pemahaman yang sama tentang aturan hukum, mekanisme serta hak- hak jus ce collaborator sehingga jus ce collaborator dak menjadi korban; dan 3.  Perlu dilakukan rapat koordinasi antar aparat penegak hukum sehingga dapat aturan tentang jus ce collaborator memberikan keadilan, kepas an hukum, dan kemanfaatan.

## Da ar Pustaka Buku
Adi  Andoyo  Sutjipto,  Menyongsong  dan  Tunaikan  Tugas  Negara  Sampai  Akhir: Sebuah Memoar,  Yayasan Obor Indonesia, Granit, Jakarta, 2007.

## Dokumen Lain
Abdul Haris Semendawai, “Eksistensi Jus ce Collaborator dalam Perkara Korupsi Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Peradilan  Pidana”, h p://www.lpsk.go.id/upload/Stadium%20General%20 tentang-%20JC%20di%20FH%20UII.pdf , diunduh 3 November 2016.
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 488
Barbara Ann Hocking And Laura Leigh Manville, “What of the Right to Silence: S ll Suppor ng  the  Presump on  of  Innocence,  or  a  Growing  Legal  Fic on?”, Macquarie Law Journal , Volume 1, Nomor 1, 2001.
CTITF, “ Right to a Fair Trial and Due Process in The Context of Countering Terrorism ”,
United Na on, New York, 2015.
Hukum  Online,  “Deﬁnisi  Saksi  Mahkota”, h p://www.hukumonline.com/klinik/ detail/-lt4 a-e50accb01/deﬁnisi-saksi-mahkota , diunduh 2 November 2016.
Inilah.com,  “KPK  Periksa  Agus  Chondro  untuk  Miranda  S  Goeltom”, h p://m.inilah.c-om/news/detail/1861481/kpk-periksa-agus-chondro-untuk- miranda-s-goeltom , diunduh 1 November 2016. Jimly Asshidiqie, “Gagasan Negara Hukum”, , tanggal 5 Mei h p://www.jimly.com 2015.
Jixi Zhang, Fair Trial Rights in ICCPR, Jurnal of Poli c and Law , Volume 2, Nomor 4,
1999.
Karen Kramer, “ Witness Protec on As A Key Tool In Addressing Serious And Organiz- ed  Crime” , h p://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_GG4_Seminar/
Fourth_GGSemi-nar_P3-19.pdf , diunduh 1 November 2016. Kompas,  “Mindo  Rosalina  Bebas  Bersyarat”, h p://nasional.kompas.com/read/ 2012/-07/02/-14065787/Mindo.Rosalina.Bebas.Bersyarat ,  diunduh  1 November 2016.
Kompas,  “Kejahatan  Luar  Biasa  dinaﬁkan”, h ps://www.pressreader.com/ indonesia/-kompas/-20161010/281621009845716 , diunduh 10 Oktober 2016. Loebby Loqman, “Saksi Mahkota”, Forum Keadilan , Nomor 11, 1995.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ra ﬁkasi Konvensi Hak-hak Sipil dan Poli k.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006  tentang  Pengesahan United  Na ons Conven on Against Corrup on , 2003.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011.
Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK dan Ketua  LPSK  tentang  Perlindungan  bagi  Pelapor,  Saksi  dan  Saksi  Pelaku  yang Bekerjasama.
489
Penetapan Status Jus ce Collaborator dalam Perspek f HAM
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor  Tindak  Pidana  ( Whistle  Blower )  dan  Saksi  Pelaku  Yang  Bekerjasama ( Jus ce Collaborator ) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 490