## ANALISIS YURIDIS  PENERAPAN UU NOMOR 12 TAHUN 1995 PADA NARAPIDANA NARKOTIKA RUTAN BATAM
Berno Fujiyanto *

## Rutan Kelas IIA Batam

## Abstract
In  accordance  with  Law  No.  12  of  1995  concerning  correctional  facilities,  that prisoners  have  the  right  to  get  a  reduction  in  criminal  time  (remission),  get  the opportunity to assimilate, get leave before free. However, after the amendment to regulations  regarding  the  conditions  for  granting  prisoners  rights  contained  in Government Regulation No. 99 of 2012, there was a tightening of the conditions for  granting  rights  to  prisoners,  one  of  which  was  a  narcotics  case.  The  main problem in this research is why Narcotics Criminal Prisoners in Batam Class IIA Detention  Center  have  difficulty  obtaining  their  rights  contained  in  Article  14 Paragraph  1  of  Law  No.12  of  1995  concerning  Corrections,  and  what  are  the factors and constraints for narcotics inmates in Batam Class IIA Detention Center to get their rights.
Keyword  :  Law  Number  12  of  1995,  Government  Regulation  Number  99  of 2012, Rights of Prisoners.

## Abstrak
Sesuai  dengan  Undang-undang  No.  12  tahun  1995  tentang  pemasyarakatan, bahwa narapidana berhak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan  kesempatan  berasimilasi,  dan  mendapatkan  pembebasan  bersyarat. Namun  setelah  adanya  perubahan  peraturan  mengenai  tata  syarat  pemberian  hak narapidana  yang  terdapat  dalam  PP  Nomor  99  tahun  2012,  terjadi  pengetatan syarat-syarat  pemberian  hak  kepada  narapidana  salah  satunya  kasus  narkotika. Permasalahan  pokok  dalam  penelitian  ini  adalah  mengapa  Narapidana  tindak pidana  narkotika  pada  Rutan  Kelas  IIA  Batam  mengalami  kesulitan  untuk mendapatkan haknya yang terdapat dalam Pasal 14 Ayat 1 UU No.12 Tahun 1995 Tentang  Pemasyarakatan,  serta  apa  saja  yang  menjadi  faktor  dan  kendala  bagi narapidana  kasus  narkotika  di  Rutan  Kelas  IIA  Batam  untuk  mendapatkan haknya.
Kata Kunci : Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Hak narapidana.

## A. Latar Belakang Masalah
Pembukaan  “Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945”  menetapkan  Indonesia  merupakan  bangsa  yang  berlandaskan  hukum. Selaku bangsa berasaskan hukum seharusnya Indonesia harus memperhatikan hak asasi  warga  negaranya,  dan  menjamin  seluruh  hak  asasi  warga  negaranya  agar dapat  terpenuhi    tanpa  melihat  status  sosial  dalam  kesetaraan  hukum  dan  dalam tata  pemerintahan  dan  harus  mengikuti  serta  mentaati  peraturan  hukum  yang berlaku dalam pemerintahan tersebut dengan dan tanpa terkecuali.
* Alamat Korespondensi : nelno24@yahoo.co.id
Negara  memiliki  suatu  kewajiban  untuk  menjaga  dan  melindungi  hak  asasi warga  negaranya  tanpa  adanya  perlakuan  diskriminasi  antar  warga  negara, terlebih  lagi  bagi  warga  negara  yang  telah  dan  sedang  menjalani  hukuman, sehingga  tidak  ada  satupun  hak  dari  warga  negara  yang  merasa  mendapat perlakuan  yang  berbeda  dari  yang  lain  dan  menjadi  hak  konstitusional  setiap warga negara Indonesia.
Pemasyarakatan  ditetapkan  sebagai  sistem  untuk  melakukan  pembinaan terhadap  warga  negara  yang  melanggar  hukum  dan  juga  sebagai  bentuk implementasi dari  keadilan yang mempunyai tujuan pencapaian reintegrasi sosial atau  dengan  kata  lain  pengembalian  kesatuan  hubungan  antara  narapidana terhadap masyarakat saat narapidana tersebut kembali ke masyarakat.
Selanjutnya,  didalam  “UU  No.  12  Tahun  1995”  juga  diatur  hak  dari narapidana. Hak Narapidana tersebut terdapat dalam “Pasal 14 Ayat 1” pada “UU No.  12  Tahun  1995”.  Namun  untuk  mendapatkan  hak  tersebut,  para  narapidana harus  memenuhi  syarat  yang  sudah  diatur  didalam  “Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  99  Tahun  2012”  tentang  Perubahan  Kedua  atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia “Nomor 32 Tahun 1999” tentang Syarat daan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Dari  latar  belakang  diatas,  maka  Penulis  membuat  penelitian  dengan  mengambil judul  :  ANALISIS  YURIDIS    PENERAPAN  UU  No.  12  TAHUN  1995  PADA NARAPIDA NARKOTIKA RUTAN BATAM, dengan rumusan masalah sebagai berikut: pertama, Mengapa Narapidana tindak pidana narkotika pada Rutan Kelas IIA Batam mengalami kesulitan untuk mendapatkan haknya yang terdapat dalam ”Pasal  14  Ayat  1”  pada  ”UU  No.12  tahun  1995”  Tentang  Pemasyarakatan  dan kedua, Apa yang menjadi faktor kendala bagi narapidana kasus narkotika di Rutan Kelas IIA Batam untuk mendapatkan haknya.

## B. Metode Penelitian
Penelitian yang ditujukan untuk menganalisis permasalahan yang dirumuskan diatas,  dilakukan  dengan  metode  pendekatan  Yuridis  Normatif,  yakni  penelitian yang  dikerjakan  menggunakan  teknik  berupa  telaah  terhadap  literatur  yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, dan dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan  pustaka  atau  data  sekunder,  yang  memiliki  potensial  mengandung bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Pada penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer yakni ”pasal 14 Ayat 1” pada  ”Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995”  tentang  Pemasyarakatan  yang mengatur  mengenai  hak  narapidana  kasus  narkotika  di  Rutan  Kelas  IIA  Batam. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  hukum  yang  memiliki  kontributif  dan memperkuat  terhadap  bahan  hukum  primer  dengan  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer  yang  ada  sehingga  dapat  dilakukan  analisa  dan pemahaman yang lebih mendalam. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum bersifat  sebagai  bahan  tambahan  yang  bertujuan  untuk  menyampaikan  informasi dan penjabaran tambahan pada bahan hukum primer dan sekunder.
Yang  menjadi  obyek  dalam  penelitian  ini  adalah  pelaksanaan  “Pasal  14  ayat  1” pada  “Undang  Undang  No.  12  Tahun  1995”  tentang  Pemasyarakatan  terhadap
“Peraturan  Pemerintah  No.  99  Tahun  2012”  tentang  Perubahan  Kedua  atas Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat daan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Pada  penelitian  ini,  data  yang  digunakan  oleh  Penulis  yaitu  data  sekunder dengan  menggunakan  teknik  penghimpuan  datadengan  cara  melalui  studi kepustakaan,  sehingga  mendapatkan  materi  hukum  antara  lain:  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia,  pendapat  para  ahli  yang  diperoleh  dari berbagai buku hukum, laporan jurnal, serta peraturan perundangan terkait dengan objek penelitian.
Baik  bahan  hukum  primer  maupun  bahan  hukum  sekunder  dirangkai  dan ditelusuri  berdasarkan  topik  permasalahan  yang  telah  dirumuskan  untuk mendapatkan  sebuah  data  yang  menghasilkan  kesimpulan  terhadap  penelitian yang dilakukan.
Data  yang  dihimpun  dari  hasil  penelitian  kemudian  dianalisa  oleh  Penulis secara  deskriptif-kualitatif.  Deskriptif  artinya  seluruh  data-data  hasil  penelitian yang  dikerjakan  oleh  peneliti  digunakan  untuk  menerangkan  maksud  dan  tujuan aturan  hukum  yang  dijadikan  dasar  untuk  penyelesaian  masalah  hukum  yang menjadi  objek  penelitian.  Sedangkan  kualitatif  artinya  penelitian  yang berdasarkan  pada  aturan  hukum  yang  ada  pada  peraturan  perundangan  serta norma menjadi acuan dalam masyarakat.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Warga Binaan Pemasyarakatan kasus Narkotika pada Rutan Kelas IIA Batam sampai  saat  pada  tanggal  30  Juli  2018  ini  berjumlah  sekitar  399  Orang.    Yang sudah  berstatus  menjadi  narapidana  berjumlah  94  orang.  Sedangkan  sisanya  305 masih  berstatus  tahanan  dan  masih  menjalani  sidang  pada  Pengadilan.  Dari  399 orang  WBP  kasus  Narkotika  tersebut,  386  orang  diantaranya  dikenakan  ”Pasal 112”,  ”Pasal  113”  dan  ”Pasal  114”  pada  ”Undang-Undang  No.35  Tahun  2009” tentang  Narkotika,  dengan  kata  lain  mereka  merupakan  pelaku  kejahatan narkotika  (pengedar).  Dan  13  orang  lainnya  dikenakan  ”Pasal  127”  pada ”Undang-Undang  No.35  Tahun  2009”  tentang  Narkotika  dan  mereka  biasa disebut pengguna narkotika(pemakai).
Dari  94  orang  yang  sudah  vonis  dan  berstatus  narapidana  tersebut,  8 (delapan)  orang  diantaranya  yang  berstatus  pemakai  dijatuhi  vonis  dibawah  5 (lima)  tahun.  Sisanya  86  orang  lagi  vonis  diatas  5  (lima)  tahun.  Dan  305  orang tahanan yang menjalani sidang dan menunggu hasil sidang tersebut. Dan sesuai isi ”Pasal 112”, ”Pasal 113” dan ”Pasal 114” pada ”Undang-Undang No. 35 Tahun 2009”  tentang  Narkotika,  penulis  menyatakan  bahwa  kemungkinan  sudah  dapat dipastikan mereka akan dijatuhi vonis minimal 4 (empat) tahun.
Dari sini bisa dilihat bahwa hampir 95% narapidana kasus narkotika di Rutan
Kelas IIA Batam kesulitan untuk memperoleh haknya sesuai yang tercantum pada ”Pasal  14  Ayat  1”  pada  ”Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995”  tentang Pemasyarakatan.  Dikarenakan  syarat  memperoleh  haknya,  narapidana  kasus narkotika wajib melaksanakan syarat  yang diatur didalam ”Pasal 14 ayat 2” pada ”Undang-Undang No. 12 Tahun 1995” yaitu aturan berupa ”Peraturan Pemerintah
No.  99  Tahun  2012”  tentang  Perubahan  Kedua  atas  “Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  1999”  tentang  Syarat  daan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Berdasarkan  ”Pasal  14  ayat  1”  pada  ”UU  N0.12  tahun  1995”  tentang Pemasyarkatan telah disebutkan apa-apa yang menjadi hak narapidana. Kemudian pada  Pasal  14  ayat  2  disebutkan  ketentuan  selanjutnya  untuk  mendapatkan  hak tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Berdasarkan  Undang-Undang  diatas,  maka  dibuatlah  aturan  Tentang  Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu :
1. “Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  1999”  tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. “Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2006”  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun 1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Negara  Binaan Pemasyarakatan.
3. “Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  99  Tahun  2012”  tentang Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  32 Tahun  1999  tentang  Syarat  daan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan.
Dalam  “PP  No.99  Tahun  2012”  tentang  Perubahan  Kedua  dari  “PP  No.  32 tahun  1999”,  dijelaskan  narapidana  dengan  kasus  “Tindak  pidana  terorisme, Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika,  Psikotropika,  Korupsi,  Kejahatan  Terhadap Keamanan  Negara,  Kejahatan  Hak  Asasi  Manusia  yang  Berat,  dan  Kejahatan Transnasional  Terorganisasi  lainnya”  diberikan  tambahan  persyaratan  untuk mendapatkan  hak  mereka  yang  berupa  remisi,  asimilasi  dan  Pembebasan Bersyarat.
Untuk mendapatkan remisi, maka syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana kasus narkotika sesuai “PP No. 99 tahun 2012” dalam “Pasal 34A” adalah sebagai berikut :
(1) Pemberian  Remisi  bagi  Narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan  tindak pidana  terorisme,  narkotika  dan  prekursor  narkotika,  psikotropika,  korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta  kejahatan  transnasional  terorganisasi  lainnya,  selain  harus  memenuhi persyaratan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  34  juga  harus  memenuhi persyaratan:
a. bersedia  bekerjasama  dengan  penegak  hukum  untuk  membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
b. telah  membayar  lunas  denda  dan  uang  pengganti  sesuai  dengan  putusan pengadilan  untuk  Narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan  tindak pidana korupsi; dan
c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme,  serta  menyatakan ikrar :
1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia; atau
2) tidak  akan  mengulangi  perbuatan  tindak  pidana  terorisme  secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing,  yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
(2) Narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  narkotika  dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku  terhadap  Narapidana  yang  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat 5 (lima) tahun.
(3) Kesediaan  untuk  bekerjasama  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a harus  dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk  mendapatkan  Asimilasi,  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  narapidana kasus  narkotika  sesuai  “PP  No.  99  tahun  2012”  dalam  “Pasal  36”  adalah sebagai berikut :
(1) Setiap  Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  berhak  mendapatkan Asimilasi.
(2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
(1) Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi persyaratan:
1. berkelakuan baik;
2. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.
(2) Anak  Negara  dan  Anak  Sipil,  setelah  menjalani  masa  pendidikan  di LAPAS Anak selama 6 (enam) bulan pertama.
(3) Narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), setelah memenuhi persyaratan:
1. berkelakuan baik;
2. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
Dan dijelaskan dalam “Pasal 38A: Asimilasi untuk Narapidana yang dipidana karena  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  34A ayat (1), diberikan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial”.
Yang  terakhir,  untuk  mendapatkan  hak  berupa  Pembebasan  bersyarat,  maka sesuai “PP No. 99 tahun 2012” dalam “Pasal 43 A”, yaitu :
(1) Pemberian  Pembebasan  Bersyarat  untuk  Narapidana  yang  dipidana  karena melakukan  tindak  pidana  terorisme,  narkotika  dan  prekursor  narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain  harus  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:
(1) bersedia  bekerja  sama  dengan  penegak  hukum  untuk  membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
(2) telah  menjalani  sekurang-kurangnya  2/3  (dua  per  tiga)  masa  pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit  9 (sembilan) bulan;
(3) telah  menjalani  Asimilasi  paling  sedikit  1/2  (satu  per  dua)  dari  sisa  masa pidana yang wajib dijalani; dan
(4) telah  menunjukkan  kesadaran  dan  penyesalan  atas  kesalahan  yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar :
1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia; atau
2) tidak  akan  mengulangi  perbuatan  tindak  pidana  terorisme,  secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
(2) Narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  narkotika  dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku  terhadap  Narapidana  yang  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat 5 (lima) tahun.
(3) Kesediaan  untuk  bekerjasama  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a harus  dinyatakan  secara  tertulis  oleh  instansi  penegak  hukum  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada  “Pasal  34A  Ayat  1”  pada  “PP  No.  99  Tahun  2012”  sebenarnya bertolak  belakang  terhadap  “Pasal  5”  pada  “UU  No.  12  Tahun  1995”  yang melarang  adanya  pembedaan  tindakan  dan  pelayanan  terhadap  narapidana. Dimana artinya semua bentuk  perlakuan dan pelayanan terhadap narapidana harus  sama  dan  tidak  ada  unsur  diskriminasi.  Berdasarkan  sudut  pandang hirarki  perundangan,  “PP  No.  99  Tahun  2012”  berlawanan  dengan  “UU No.12 Tahun 1995”, karena intisari dari peraturan tersebut membentuk aturan baru  yang  bertolak  belakang  terhadap  filosofi,  tujuan  dan  misi  UU Pemasyarakatan itu sendiri. Apabila diinginkan adanya pembatasan terhadap hak  asasi  manusia  seperti  yang  tertuang  dalam  “Pasal  28  J”  pada  “UUD 1945”, maka seharusnya berlandaskan kepada ketetapan undang-undang atau dapat  juga  melalui  ketetapan  dari  putusan  hakim  dipengadilan,  dan  tidak dapat  berlandaskan  pada  ketetapan  yang  batas  tingkatnya  lebih  rendah  dari perundangan, seperti halnya Peraturan Pemerintah. Kebijakan penerapan “PP No.99  Tahun  2012”  adalah  kekuasaan  eksekutif,  namun  yang  bisa memberikan  batasan  terhadap  hak  dari  narapidana  seharusnya  merupakan bagian dari kekuasaan legislatif dengan melakukan perbaikan terhadap “UU No.  12  Tahun  1995”  Tentang  Pemasyarakatan.  Kontradiksi  yang  terjadi didalam  suatu  perundang-undangan,  terlebih  kepada  peraturan  perundangan yang lebih tinggi  tingkatannya  adalah batal demi hukum  dan keterkaitannya jelas ialah pengingkaran terhadap hak asasi dari narapidana. PP No. 99 tahun 2012  pada  dasarnya  memang  dibuat  oleh  Pemerintah  untuk  memperketat syarat  dan  tata  cara  pemberian  hak  narapidana  berupa  remisi,  asimilasi  dan Pembebasan  bersyarat  terhadap  narapidana  tindak  kejahatan  luar  biasa, termasuk dalam hal ini tindak pidana narkotika agar tidak mengulangi tindak pidana tersebut. Apabila diinginkan suatu pembatasan pengetatan pemberian hak  narapidana  tindak  narkotika,  maka  pengetatan  hak  asasi  tersebut  harus dilakukan  dengan  “UU  No.  12  Tahun  1995”  tentang  Pemasyarakatan  dan tidak  diperkenankan  dengan  peraturan  perundangan  yang  tingkatannya berada dibawah undang-undang tersebut. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan pembinaan  dan  perlakuan  persamaan  hak  terhadap  narapidana  di  dalam LAPAS/RUTAN  haruslah  berdasarkan  ketentuan-ketentuan  dan  peraturan
perundangan  yang  berlaku  antara  lain  “Pancasila”,  “UUD  Negara  Republik Indonesia 1945” dan “UU No. 12 Tahun 1995” Tentang Pemasyarakatan. Beberapa pihak merasa setuju terhadap penerapan “PP No. 99 tahun 2012”, dikarenakan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia. Akan tetapi, menurut  pandangan  lain  bahwa  aturan  ini  bersifat  diskriminatif  karena membedakan  perlakuan  terhadap  narapidana  kasus-kasus  kejahatan  tertentu, seperti narapidana tindak pidana narkotika. Namun dalam  persoalan ini perlu diperhatikan  filosofis  pemidanaan  di  Indonesia  yang  sudah  jauh  bergerak meninggalkan  filosofi retributif (pembalasan), deterrence (penjeraan),  dan resosialisasi.  Itu  berarti,  hukuman  pidana  tidak  lagi  dibuat  untuk  membuat jera  seseorang  sebagai  bentuk  tindakan  pembalasan,  tidak  dibuat  sebagai bentuk  penderitaan  dan  juga  tidak  untuk  menetapkan  dan  memvonis  bahwa narapidana  sebagai  seseorang  yang  harus  dibatasi  gerak  sosialnya.  Bahkan tidak sedikit yang berpendapat jika “PP No. 99 Tahun 2012” ini bertentangan dengan konsep Hak Asasi Manusia 1 .
Berdasarkan hal  tersebut,  maka pada Rutan Kelas  IIA Batam, 86  orang narapidana  yang  vonisnya  diatas  5  (lima)  tahun  akan  mengalami  kesulitan untuk  mendapatkan  hak  mereka  berupa  remisi,  asimilasi  dan  pembebasan bersyarat. Menurut data Rutan Kelas IIA Batam, sampai saat ini hanya ada 5 (lima) orang narapidana yang telah menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi bersama aparat hukum  guna mengungkap kasus  perbuatan kriminalitas yang telah  mereka  perbuat  dan  mendapatkan  izin  yang  sah  berbentuk  surat keterangan  yang  dikeluarkan  oleh  instansi  penegak  hukum  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundangan,  yang  merupakan  syarat  dasar  dan  utama untuk  mendapatkan  hak  mereka  berupa  remisi.  Namun  untuk  mendapatkan hak  berupa  asimilasi  dan  pembebasan  bersyarat,  narapidana  kasus  narkotika tersebut  harus  membayar  lunas  denda  dan  uang  pengganti  sesuai  dengan putusan pengadilan. Hal inilah yang membuat narapidana kasus narkotika di Rutan Kelas IIA Batam sulit untuk mendapatkan haknya.
Penerapan  PP  No.  99  Tahun  2012  yang  merupakan  penyebab  sulitnya narapidana  narkotika  untuk  mendapatkan  haknya  berlaku  tidak  efektif terhadap  Teori  Hukum  Integratif  yang  dijabarkan  oleh  Romli  Atmasasmita. Karena dalam teori tersebut menjelaskan pada dasarnya hakikat hukum terdiri dari  tiga  unsur  utama  yaitu  sistem  norma,  sistem  perilaku  dan  sistem  nilai yang  dilandasi  oleh  “Pancasila”.  “PP  No.  99  Tahun  2012”  tidak mencerminkan  hal  tersebut,  dikarenakan  peraturan  pemerintah  tersebut membatasi  narapidana  untuk  mendapatkan  hak  yang  sudah  seharusnya mereka dapatkan. Berdasarkan sistem norma, “PP No. 99 tahun 2012” jelas salah  karena  isinya  bertolak  belakang  terhadap  “UU  No.  12  Tahun  1995”. Dimana  pada  asas  berlakunya  suatu  aturan  perundangan  dinyatakan  “Isi perundangan  yang  lebih  rendah  tingkatannya  tidak  boleh  berbenturan terhadap  isi  perundangan  yang  lebih  tinggi”.  Lalu  berdasarkan  sistem perilaku, jelas bahwa PP No. 99 tahun 2012 ini memberikan rasa diskriminasi
1 https://www.bphn.go.id/news/2015102707080152/remisi-atau-pengurangan-masa-pidana- merupakan-hak-dari-setiap-terpidana , diunduh pada tanggal 27 okt 2015
bagi  narapidana  kasus  narkotika  terhadap  narapidana  kasus  lain  dan  tidak mencerminkan  rasa  keadilan  bagi  narapidana  tindak  pidana  narkotika.  Dan berdasarkan sistem nilai, jelas hal ini bertentangan dengan Pancasila terutama Sila ke 2 dan Sila ke 5. Dimana pada sila kemanusian yang adil dan beradab dijelaskan  bahwa  manusia  memiliki  daya  cipta,  rasa,  karsa,  niat  dan keinginan  meskipun  individu  manusia  tersebut  merupakan  seorang narapidana.  Dan  pada  sila  “keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia” yang  memiliki  tujuan  agar  tercapainya  masyarakat  Indonesia  yang  adil  dan makmur  secara  lahiriah  maupun  batiniah  meskipun  orang  tersebut  berstatus narapidana  yang  berarti  orang  yang  telah  menjalani  konsekuensi  hukum akibat  dari  perbuatan  kejahatan  yang  telah  diperbuatnya,  namun  tetap  harus memperhatikan  hak  dari  narapidana  itu  sendiri.  Maksudnya  disini  adalah, pemerintah harus mencari “win win solution” bagi keadilan masyarakat dan terhadap  narapidana  tindak  pidana  narkotika.  Meskipun  sebenarnya  tujuan dari pemerintah mengeluarkan peraturan ini adalah untuk membuat efek jera kepada  pelaku  tindak  kejahatan  narkotika,  dan  memberikan  contoh  kepada masyarakatnya serta untuk melindungi warga negaranya dari kejahatan tindak pidana narkotika.
Faktor atau kendala bagi narapidana kasus narkotika di Rutan Klas IIA Batam untuk mendapatkan hak mereka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :
1. Keterangan  tertulis  yang  ditetapkan  oleh  instansi  penegak  hukum  tentang bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (Justice Collaborator).
Pengaturan  tentang Justice  Collaborator dalam  sistem  peradilan  pidana  di negeri  ini  adalah  sesuatu  yang  masih  tergolong  baru  apabila  dibandingkan terhadap  pelaksanaan  hukum  di  Indonesia.  Konsep  ini  lahir  diakibatkan perkembangan  kejahatan  terorganisasi  yang  sulit  diungkap  karena menerapkan  sistem  tutup  mulut  bagi  sesama  anggotanya.  Peraturan perundangan yang menyangkut upaya pemberantasan narkotika  secara tegas tidak  menyebut  dan  tidak  menegaskan  tentang  Justice  Collaborator  dalam peradilan pidana. Atau dalam hal ini, pada awalnya Justice Collaborator lebih dikenal  dikarenakan  justice  collaborator  merupakan  suatu  “sistem”  yang dipakai  dalam  praktek  penegakan  hukum.  Dan  karena  dilihat,  sistem  justice collaborator  bekerja  efektif  dan  memberikan  manfaat  positif  dalam penegakan  hukum,  maka  selanjutnya  diadopsi  kedalam  peraturan perundangan  di  Indonesia.  Berikut  ini  merupakan  peraturan  dari  hukum pidana  baik  peraturan  yang  bersumber  pada  piagam  internasional  maupun pada  peraturan  nasional  yang  berisikan  aturan  terkait  tentang  Justice Collaborator ialah:
1. “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2009”  Tentang Pengesahan  United  Nations  Convention  Against  Transnational  Organized Crime  (Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Menentang  tindak  Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)
Maksud  dari  dilakukan  konferensi  ini  oleh  komunitas  dunia  ialah  supaya terjalin  hubungan  kerjasama  antar  negara  dunia.  Dikarenakan  tindak
kejahatan  transnasional  yang  terstruktur  dan  tersistematis    bisa  membuat keadaan  sosial,  politik,  ekonomi,  perdamaian  dan  keamanan  internasional dunia  menjadi  terancam.  Pada  konferensi  ini  juga  membahas  aturan  terkait Justice Collaborator dalam peradilan pidana. Diatur pada “pasal 26 Ayat 2 : Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan,  dalam  keadaan  yang  tepat,  pengurangan  hukuman  atas tertuduh  yang  memberikan  kerjasama  yang  berarti  dalam  penyelidikan  atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh konvensi ini.”
2. “Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2006” Tentang Perlindungan Saksi  Dan Korban .
Tujuan  pembentukan  undang-undang  ini  ialah  untuk  menciptakan  rasa kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam memberantas tindak kejahatan. Untuk itu,  harus dibuat suatu aturan yang menjamin dan melindungi kepada setiap  individu  manusia  yang  dianggap  mengetahui  dan    menemukan  suatu bukti  atau  hal  apapun  yang  dapat  membantu  membongkar  suatu  tindak kejahatan  dan  melaporkan  hal  tersebut  kepada  aparat  hukum.  Individu manusia yang dimaksud seperti hal diatas, wajib untuk diberikan jaminan dan perlindungan  hukum  serta  keamanan  yang  maksimal  atas  informasi  yang diberikannya. Sehingga individu manusia tersebut tidak menganggap dirinya terancam  ataupun  merasa  di  teror  baik  berupa  hak  ataupun  terhadap  dirinya sendiri.  Adanya  jaminan  dan  perlindungan  hukum  serta  keamanan  yang maksimal tersebut, diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak segan  maupun  takut  untuk  melaporkan  tindak  kejahatan  yang  terjadi dilingkungannya  kepada  aparat  penegak  hukum.  Isi  dari  peraturan perundangan tersebut  ialah “seorang saksi  yang juga tersangka dalam kasus yang  sama  tidak  dapat  dibebaskan  dari  tuntutan  pidana  apabila  ternyata  ia terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah,  tetapi  kesaksiannya  dapat dijadikan  pertimbangan  hakim  dalam  meringankan  pidana  yang  akan dijatuhkan”.
3. “Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011” Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
Dalam  mengapresiasi  pelapor  dan  saksi  pelaku,  Mahkamah  Agung menerbitkansurat  yang  berfungsi  sebagai  dasar  untuk  perlindungan  hukum bagi  setiap  orang  yang  bersedia  untuk  mengungkap  dan  membantu  dalam proses perkara pengadilan, yaitu :
“Ayat  1:  Tindak  pidana  tertentu  yang  bersifat  serius  seperti  tindak  pidana korupsi,  terorisme,  tindak  pidana  narkotika,  tindak  pidana  pencucian  uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilisasi dan keamanan  masyarakat  sehingga  meruntuhkan  lembaga  serta  nilai-nilai demokrasi,  etika  dan  keadilan  serta  membahayakan  pembangunan berkelanjutan dan supremesi hukum”.
“Ayat  2:  Dalam  upaya  menumbuhkan  partisipasi  publik  guna  mengungkap tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  butir  ke  satu  diatas,  harus diciptakan  iklim  yang  kondusif  antara  lain  dengan  cara  memberikan
perlindungan  hukum  serta  perlakuan  khusus  kepada  setiap  orang  yang mengetahui,  melaporkan,  dan/atau  menemukan  suatu  hal  yang  dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana dimaksud secara efektif”. 2
4. Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum Dan Lpsk Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. Peraturan bersama ini dimaksud untuk menyamakan pandangan dan presepsi dan  juga  mempercepat  proses  tugas  dan  fungsi  dari  para  aparat  penegak hukum untuk membongkar kejahatan yang terstruktur dan tersistematis serta memberikan  pedoman  agar  tercipta  hubungan  kerjasama  yang  baik  antar aparat  penegak  hukum  dalam  memberikan  jaminan  perlindungan  hukum terhadap  informan,  saksi  informan  serta  saksi  informan  yang  bekerjasama dalam perkara pidana.
Dan  tujuan dari peraturan bersama ini ialah mewujudkan kolaborasi dan hubungan  kerja  sama  yang  baik  antara  aparat  penegak  hukum  untuk penyelesaian  tindak  pidana  yang  terstruktur  dan  tersistematis  melalui  usaha yang dimana informasi yang didapatkan berasal dari laporan masyarakat yang siap bekerja sama untuk menjadi saksi untuk tindak pidana. Memberikan rasa aman  dan  apresiasi  yang  besar  bagi  warga  masyarakat  yang  siap  untuk bekerjasama  dalam  memberikan  keterangan  kepada  aparat  penegak  hukum guna membongkar suatu tindak kejahatan.
Adapun pengaturan berkaitan dengan Justice Collaborator diatur dalam: “Pasal  1  ayat  3:  Saksi  pelaku  yang  bekerjasama  adalah  saksi  yang  juga sebagai pelaku suatu tindak pidana  yang bersedia membantu aparat penegak hukum  untuk  mengungkap  suatu  tindak  pidana  atau  akan  terjadinya  suatu tindak  pidana  untuk  mengembalian  aset-aset  atau  hasil  suatu  tindak  pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan”. 3
Pada  “PP  No.  99  Tahun  2012”,  disebutkan  bahwa  narapidana  tindak narkotika  wajib  berkolaborasi  bersama  aparat  hukum  guna  mengungkap kasus  perbuatan  kriminalitas  yang  telah  mereka  perbuat  dan  mendapatkan izin  yang  sah  berbentuk  surat  keterangan  yang  dikeluarkan  oleh  instansi penegak  hukum.  Setelah  mendapatkan  surat  tersebut,  maka  surat  itu merupakan dasar utama bagi narapidana kasus narkotika untuk mendapatkan remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat. Yang menjadi kendala sekarang adalah cara untuk mendapatkan surat tersebut. Surat tersebut didapatkan dari penegak  hukum  bukan  dari  pihak  Rutan.  Lembaga  terkait  seperti  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Kepolisian Negara RI yang dalam hal ini sudah selesai tugasnya sampai  tahap  penuntutan.  Tetapi  karena  adanya  PP  No.  99  Tahun  2012  ini,
2 Surat edaran mahkamah Agung no 4 thn 2011, tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama, hal 1 ayat 1 dan 2.
3 Peraturan bersama aparat penegak hukum dan LPSK tentang perlakuan bagi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama
instansi-instansi  tersebut  justru ikut menentukan apakah seseorang terpidana berhak mendapatkan remisi, asimilasi dan/atau pembebasan bersyarat terkait dengan  persyaratan  harus  melengkapi  persyaratan  surat  kesediaan  bekerja sama  dengan  penegak  hukum  serta  prosedur  permohonan  rekomendasi. Sementara  itu,  ketentuan  dalam  PP  No.  99  Tahun  2012  juga  seolah-olah menambah  “hukuman”  seorang  narapidana.    Sehingga  tidak  selayaknya seorang narapidana dihukum dua kali.
Menurut  UU  No.  12  Tahun  1995  bahwa  Lapas/Rutan  merupakan  tahap pembinaan  bagi  narapidana  yang  merupakan  bagian  akhir  dari  sistem pemidanaan  dalam  tata  peradilan  pidana.  Dan  remisi,  asimilasi  serta pembebasan bersyarat selain merupakan hak narapidana tetapi juga berfungsi sebagai program pembinaan bagi narapidana. Ketetapan Justice Collaborator sebagai  syarat  untuk  mendapatkan    remisi,  asimilasi  dan  pembebasan bersyarat  merupakan  pelanggaran  HAM  dan  memiliki  tujuan  negatif  lain untuk terjadinya “pemerasan terselubung”. Dikarenakan hak remisi, asimilasi dan  Pembebasan  Bersyarat  seharusnya  bisa  secara  otomatis  langsung diberikan  atas  kewenangan  LAPAS/  RUTAN  kepada  narapidana,    namun dengan adanya syarat JC maka prosesnya menjadi panjang dan membutuhkan waktu  yang  lama  disebabkan  adanya  pertimbangan  dari  instansi  terkait. Kewenangan  LAPAS/  RUTAN sebagai  subsistem pelaksanaan vonis Hakim bagian akhir dalam sistem tata peradilan pidana ( intergreated criminal justice system )  menjadi  mundur  kebelakang.  Oleh  karena  pengetatan  PP  tersebut maka  Remisi,  asimilasi  dan  PB  yang  merupakan  hak  narapidana  kasus narkotika  akhirnya  menjadi  tidak  terpenuhi.  Secara  tidak  langsung,  dengan adanya JC ini terjadi perbedaan perlakuan antara para warga binaan.
2. Nilai denda yang besar.
Pidana  denda  merupakan  suatu  alat  pemidanaan  yang  digunakan  untuk mencapai  tujuan  dari  sebuah  proses  pemidanaan  dan  merupakan  salah  satu jenis pidana pokok. Hal ini diatur dalam “Pasal 10 KUHP , hukuman-hukuman pokok,  yaitu  hukuman  mati,  hukuman  penjara,  hukuman  kurungan,  dan hukuman  denda;  dan  hukuman-hukuman  tambahan  berupa  pencabutan beberapa  hak-hak  tertentu,  perampasan  barang  tertentu,  dan  pengumuman putusan hakim”. 4
Pada  prosesnya,  pidana  denda  dapat  juga  menjadi  pilihan  lain  dalam keputusan  pemidanaan  yang  telah  diterapkan  oleh  pemerintah  sebagai  politik kriminal.  Ini  bisa  terlihat  dari,  banyaknya  peraturan  perundangan  yang  telah menerapkan  pidana  denda  sebagai  sanksi  pidana.  Pengaturan  pidana  denda pada  “Undang-Undang  No.35  tahun  2009”  tentang  narkotika  diterapkan dengan  menggabungkan  serta  menambahkan  ancaman  pidana  denda  dengan ancaman pidana kungkungan. Pelaku kejahatan narkotika yang dikenakan pasal yang  didalamnya  mengatur  kumulatif  pidana  denda  dan  kungkungan,  maka hakim  harus  menjatuhkan  vonis  berupa  hukuman  denda  dan  hukuman kungkungan secara bersamaan.
4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pada UU No.35 tahun 2009 tidak menjelaskan apa yang menjadi pembeda seorang  individu  dapat  dikatakan  pemakai  atau  pengedar.  Seharusnya,  dalam perundangan  tersebut  harus  menjelaskan  bagaimana  seorang  individu  tersebut dikatakan  pemakai  ataupun  pengedar.  Sehingga  pada  kenyataannya,  seorang individu  yang  tertangkap  dengan  barang  bukti  yang  sedikitpun,  dapat dikenakan  pasal  pengedar.  Dan  mengakibatkan  secara  otomatis  tuntutan  dan vonis hukuman serta denda yang tinggi yang akan diterima oleh orang individu tersebut. Sedang pada UU No. 35 Tahun 2009 itu sendiri disebutkan dan diatur jumlah  nominal  denda  yang  tinggi  yang  terdapat  pada  peraturan  perundangan tersebut  yang  akan  diterima  oleh  pelaku  tindak  pidana  narkotika.  Bila dibandingkan  terhadap  peraturan  perundangan  sebelumnya  yakni  UU  No.  22 tahun  1997,  disebutkan  bahwa  ancaman  maksimal  sebesar  Rp  7.000.000.000 (tujuh  milyar  rupiah).  Namun  pada  peraturan  perundangan  yang  berlaku  saat ini,  diatur  ancaman  pidana  maksimal  sebesar  Rp  10.000.000.000  (sepuluh milyar  rupiah).  Ancaman  pidana  denda  yang  tinggi  ini  akan  ditambahkan dengan  pidana  kungkungan  yang  akan  dijalani  di  Lapas  /  Rutan.  UU  No.  35 tahun  2009  tentang    narkotika  merupakan  bukti  keseriusan  pemerintah  untuk memberantas  kejahatan  narkotika  di  Indonesia.  Oleh  sebab  itu,  maka pemerintah  mengambil  tindakan,  bahwa  pelaku  tindak  pidana  narkotika  perlu mendapatkan  sanksi  pidana  yang  berat  yang  tidak  hanya  kungkungan  penjara tetapi juga berlaku pidana denda yang besar bagi pelaku tersebut.
Peraturan Menteri Hukum  dan HAM No. 03 tahun 2018 keluar dikarenakan untuk  mempertegas  syarat  dan  tata  cara  pelaksanaan  hak  narapidana  berupa remisi,  asimilasi  dan  Pembebasan  Bersyarat  pada  “PP  No.  99  Tahun  2012”. Dalam  “Permenkumham  No.3  tahun  2018”  dijelaskan  selain  harus  sudah mendapatkan  JC,  narapidana  tindak  pidana  narkotika  juga  harus  menunjukan bukti  telah  membayar  lunas  denda  dan  uang  pengganti  sesuai  dengan  putusan pengadilan untuk mendapatkan asimilasi. Dan untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat  harus minimal  menjalani Asimilasi  paling sedikit  1/2  (satu  per  dua) dari  sisa  masa  pidana  yang  wajib  dijalani.  Nilai  denda  yang  besar  merupakan salah satu kendala bagi narapidana narkotika di Rutan Kelas IIA Batam untuk mendapatkan  asimilasi  dan  Pembebasan  Bersyarat.  Ketentuan  nilai  denda inipun memang sudah mengacu dan ditetapkan dalam “Undang-Undang No. 35 tahun 2009” tentang Narkotika. Narapidana kasus narkotika di Rutan Kelas IIA Batam  berjumlah  86  orang.  Dari  86  orang  narapidana  ini,  mereka  semua dipidana  denda  sebesar  Rp  1.000.000.000,-  ataupun  pidana  kurungan  berkisar antar 6 (enam) sampai 12 bulan. Sebenarnya, tujuan dari denda yang besar ini ialah  untuk  membuat  pelaku  tindak  pidana  nerkotika  menjadi  jera  serta merupakan  usaha  pencegahan  pemerintah  agar  mereka  tidak  mengulangi perbuatan tersebut dan agar mereka tidak melakukan kejahatan yang lebih lagi dari yang telah mereka lakukan. Tujuan ini bukan hanya ditujukan kepada para pelaku  kejahatan,  akan  tetapi  juga  bersifat  sebagai  pembelajaran  bagi  orang banyak  ( general  preventie) ,  sehingga  hal  ini  dapat  bersifat  preventif  dalam mendidik  masyarakat  dan  sekaligus  juga  kuratif  bagi  kejahatan  yang  sudah
terlanjur terjadi. 5 Apabila menunjuk pada peraturan perundangan pidana, maka hal  ini  berbanding  lurus  dikarenakan  adanya  kenaikan  maksimal  ancaman kungkungan  seperti    yang  diatur  dalam  peraturan  perundangan  yang  berlaku terhadap ancaman hukuman denda miliaran  rupiah. Tujuan utama dari hukum pidana ialah untuk pemenuhan terhadap rasa keadilan masyarakat. Oleh sebab itu maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut yaitu : “(1) untuk menakut- nakuti  orang  jangan  sampai  melakukan  kejahatan,  baik  ditujukan  pada  orang banyak ( general preventie ) maupun untuk menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi  ( speciale  preventie ),  atau  (2)  untuk  mendidik  atau  memperbaiki  orang- orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat”. 6
Jelas  dinyatakan  disini  bahwa,  penerapan  Justice  Collaborator  dan  nilai denda  yang  besar  merupakan  tujuan  dari  pemerintah  untuk  menekan  agar tindak  pidana  narkotika  dapat  berkurang.  Namun  pada  akhirnya,  hal  inilah yang membuat teori pada penelitian ini menyatakan kalau Justice Collaborator dan  denda  yang  besar  ini  tidak  sesuai  terhadap  Teori  Hukum  Integratif  oleh Romli  Atmasasmita.  Syarat  harus  mendapatkan  Justice  Collaborator  dan membayar lunas nilai denda yang besar melanggar unsur sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai pada teori Integratif.
Hal ini berdasarkan fakta bahwa tidak semua narapidana kasus narkotika dapat membayar  nilai  denda  tersebut.  Karena  ketidakmampuan  mereka  untuk membayar denda tersebut, maka hak mereka berupa asimilasi dan pembebasan bersyaratpun tidak akan mereka dapatkan. Dan jelas hal ini menjadi semacam diskriminasi  antar  narapidana.  Sedang  pada  Pasal  5  UU  No.  12  Tahun  1995 disebutkan  harus  ada  persamaan  perlakuan  dan  pelayanan  terhadap narapidana.

## D. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan berupa :
1. “Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  99  Tahun  2012”  tentang Perubahan Kedua atas “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999” tentang Syarat  dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga  Binaan Pemasyarakatan,  merupakan  kendala  utama  bagi  narapidana  kasus  narkotika di  Rutan  Kelas  IIA  Batam  untuk  mendapatkan  hak  mereka  yang  terdapat  di “Pasal  14  ayat  1”  pada  “Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995”  Tentang Pemasyarakatan.
2. Faktor  yang menjadi kendala bagi narapidana tindak pidana narkotika untuk mendapatkan hak mereka menurut PP No. 99 Tahun 2012 adalah keterangan tertulis  yang  ditetapkan  oleh  instansi  penegak  hukum  untuk  bersedia bekerjasama dengan penegak hukum dalam membantu membongkar perkara
5 Sudarto,Hukum Pidana Jilid 1 A-B,hal 7
6 Wirjono Prodjodikoro,Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung,2002,hal.18
tindak  pidana  (Justice  Collaborator)  dan  juga  denda  yang  besar  dalam putusan yang harus dibayar lunas oleh narapidana tindak narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010. Adi  Sujatno ,  Sistem  Pemasyarakatan  Indonesia(Membangun  Manusia  Mandiri), Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Departemen  Kehakiman  dan HAM RI,  2004.
Badan  Narkotika  Nasional, Pedoman  Pelaksanaan  P4GN  melalui  Peran  Serta Kepala  Desa/Lurah  Babinkamtibmas  dan  PLKB  di  tingkat  Desa/ Kelurahan , Jakarta, 2007.
Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika,  2000. B. Bosu, Sendi-sendi Kriminologi , Surabaya: Usaha Nasional, 1982. C.I. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana , Djambatan, 1995. Dahlan, M.Y. Al-Barry, Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual , Target Press, Surabaya, 2003, hal. 53.
Drs. Soedarsono, SH, M.Si, Kamus Hukum, 1992.
Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia , Bandung:PT. Rafika Aditama, 2009.
Hari  Sasangka, Narkotika  dan  Psikotropika  Dalam  Hukum  Pidana ,  Bandung: Mandar Maju, 2003.
Hilman Hadi Kusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Bandung, 1992.
Leden  Marpaung, Asas-Teori-Praktek  Hukum  Pidana, Jakarta:Sinar  Grafika, 2009.
Mastra  Liba, Pikiran,  Pandangan  dan  Pantauan  Mengenai  HAM  Menuju  Good Governance , Yayasan Annisa, 2002.
Mudji  Waluo  dkk, Penanggulangan  Penyalahgunaan  Bahaya  Narkotika , Jakarta:Majalah BayangkaraDik.Bimas.Polri,  2001.
Muladi  dan  Barda  Nawawi, Bunga  Rampai  Hukum  Pidana, Bandung:Alumni, 1992.
P. Panjaitan dan Simorangkir, Kinerja Pemasyarakatan  Dalam Perspektif  Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta : Kencana, 2005.
Sahardjo, Pohon Beringin Pengayoman, Bandung:Rumah Pengayoman Sukamiskin, 1963.
Salimin  Budi  Santoso, Kebijaksanaan  Pembinaan  Narapidana  Dalam Pembangunan  Nasional  berdasarkan  Sistem  Pemasyarakatan, Jakarta: Dirjen BTW, 1987.
Scott Davidson, Hak Asasi Manusia(Terjemahan A, Hadyana P.), Jakarta:Pustaka Utama Graviti, 1994.
Simorangkir dkk, Kamus Hukum, Jakarta: Aksara Baru,  1987. Soedjono Dirdjosworo, Sejarah dan Azas Teknologi (Pemasyarakatan) , Bandung: Amico, 1992.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:  Universitas Indonesia, 1999.
Soerjono  dan  H.  Abdurahman, Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Rineka Cipta,2003.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Halim  Barkatullah, Politik  Hukum  Pidana  (Kajian Kebijakan  Kriminalisasi  dan  Dekriminalisasi), Jakarta:Pustaka  Pelajar, 2005.

## Website Internet
http://www.apapengertianahli.com/2014/11/pengertian-ham-menurutPara ahli.html, diunduh pada November 2014 http://docplayer.info/147072-Hak-asasi-manusia-dan-hubungan-internasional- 1.html, diunduh pada tahun 2015 http://edward-akip33.blogspot.co.id/2011/09/sekilas-pemberian-remisi diberbagai.html, diunduh pada September 2011
http://www.granat.or.id.  Sarmoedji,  Narkoba  dan  Perkembangannya,  di  unduh tanggal 5 Juni 2017.
http://informasiana.com/pengertian-ham-hak-asasi- manusiakompas.com/read/2016/08/15/21493231/ini.alasan.dihilangkan nya.syarat.justice.collaborator.dalam.revisi.pp.remisi,  diunduh  pada  15 Agustus 2016
http://www.jatikom.com/2016/03/pengertian-ham-menurut-para-ahli.html, diunduh pada Maret 2016 http://nasional.kompas.com/read/2012/12/18/13531778/Jutaan.Warga.Akan.Maki
n.Terjerat.Narkoba  diakses  pada  22:56:14  GMT,  diunduh  pada  18 Desember 2012
http://news.detik.com/read/2013/03/09/131018/2190269/10/belajar-tentang- justicecollaborator-dari-belanda, diunduh pada 9 Maret 2013 http://www.markijar.com/2015/12/21-pengertian-ham-menurut-para-ahli.html, diunduh pada 21 Desember 2015 http://www.melindachelviana94.blogpsot.co.id/2013/06/bentuk-bentuk-kebijakan- pemerintah.html, diunduh pada Juni 2013 http://mustofahidayat.blogspot.com/2014/01/kajian-teoritis-perlindungan- hukum.html, diunduh pada Januari 2014 http://regional.kompas.com/read/2013/08/31/1620260/Jumlah.Pengguna.Narkoba di.Indonesia.Capai.4.9.Juta diakses pada 23:02:44 GMT, diunduh pada 31 Agustus 2013
http://www.pkni.org/peredaran-narkotika-di-indonesia-dikendalikanjaringan internasional diakses pada 12 okt 2013 14:12:20 GMT http://www.suarapembaruan.com/home/patrialis-akbar-remisi- sudahsesuaiaturan/10788 diakses pada 10:24:20 GMT www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-tujuan-dan-fungsi-komnas-ham., diunduh pada Maret 2015

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum Dan LPSK Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Dan SaksiPelaku Yang Bekerjasama.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.
3 tahun 2018.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.  4  Tahun  2011,  tentang  Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.