## UPAYA RUISLAAG TANAH WAKAF YANG TERKENA PEMBEBASAN RUTR KECAMATAN CINERE KOTA DEPOK DIHUBUNGKAN
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2018
Desti Putriyani Rachmat Suharno Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

## ABSTRAK
Proyek  tol  Desari  yang  menghubungkan  Depok-Antasari  adalah  proyek pemerintah yang tercantum dalalm Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Provinsi Jawa  Barat  yang  bertujuan  mengatasi  kemacetan  yang  sering  terjadi  di  kota Depok, dalam pelaksanaannya melalui proses pembebasan lahan atau tanah milik penduduk  Pangkalan  Jati  Baru  kecamatan  Cinere  kota  Depok  khususnya  ada beberapa  tanah  wakaf  yang  mesti  dibebaskan  statusnya  dari  tanah  wakaf, pembebasan  tanah  wakaf  atau  yang  dikenal  dengan  tukar  guling  (ruislag)  harus memenuhi  beberapa  persyaratan  dan  bagaimana  upaya  ruislag  tanah  wakaf  ini dilihat dari peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2018.
Penelitian  ini  mendasarkan  kepada  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan  memakai  pendekatan  normatif  empiris  pada  dasarnya  merupakan penggabungan  antara  pendekatan  hukum  normatif  dengan  adanya  penambahan beberapa  unsur  empiris,  yang  mana  tidak  hanya  penelitian  kepustakaan  tetapi penelitian  lapangan.  .Spesifikasi  penelitian,  yaitu  kualitatif  yang  bersifat deskriptif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa penghambat dalam upaya  ruislag  tanah  disebutkan  bahwa  batasan  waktu  tanah  wakaf  yang  sudah dilakukan  upaya  ruislag  dan  sudah  mendapatkan  izin  tertulis  dari  menteri berdasarkan  persetujuan  BWI  harus  segera  didaftarkan  sertifikat  tanahnya  dalam kurun waktu 10 hari kerja. Aturan ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 25 tahun  2018  tentang  pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  41  tahun  2004 pasal  51 ayat  2  huruf  f  dan  apabila  dalam  kurun  waktu  yang  disebutkan  tidak  terlaksana maka  akan  batal  demi  hukum,  disisi  lain  tanah  wakaf  yang  digunakan  untuk pembangunan  RUTR  ternyata  sudah  dalam  proses  pembangunan  sertifikat pengganti  tanah  tersebut  belum  keluar,  tanah  penukar/pengganti  yaitu  tanah  hak milik yang terletak di Pangkalan Jati Baru.
Kata kunci : Rencana Umum Tata Ruang, Tol Desari, Ruislag

## PENDAHULUAN
Masalah  mengenai  tanah  dari  hari  kehari  mulai  mencuat,  dengan banyaknya  persoalan  mengenai  tanah  tersebut,  akhirnya  pemerintah  mengambil tindakan dengan mengeluarkan undang-undang sebagai solusi dalam menyelesaikan  permasalahan  tersebut  salah  satunya  adalah  undang-undang Nomor  5  tahun  1960  telah  menantumkan  adanya  suatu  ketentuan  khusus sebagaimana  tersebut  didalam  pasal  49  ayat  3  yang  menyatakan  bahwa Perwakafan  tanah  milik  telah  dilindungi  dan  diatur  dengan  Perwakafan Pemerintah Perwakafan tanah telah diatur oleh pemerintah dengan mengeluarkan
berbagai  undangundang  atau  peraturan  pemerintah.  Diantaranya  ada  Undang- undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf,  peraturan  pemerintah  Nomor  42 tahun  2006  tentang  pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang Wakaf dan Peraturan BWI Nomor 1 tahun 2008
Banyaknya  tanah  dan  lahan  yang  digunakan  untuk  pembangunan  jalan serta RUTR Kota Depok khususnya  Kecamatan  Cinere  yang mana ada  beberapa lahan yang mesti dibebaskan statusnya dari tanah wakaf sehingga dapat digunakan untuk  pembangunan  jalan  dan  RUTR,  pembebasan  tanah  wakaf  yang  cenderung lebih rumit dan melibatkan banyak pihak sehingga perlu mendapat perhatian lebih dari  pemerintah  agar  tidak  menghambat  proses  pembangunan,  dalam  Peraturan Nomor  25  tahun  2018    Tentang  Perubahan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa batasan waktu tanah wakaf yang sudah dilakukan upaya Ruislaag  dan  sudah  mendapatkan  izin  tertulis  dari  Menteri  berdasarkan persetujuan BWI harus segera didaftarkan sertifikat tanahnya dalam kurun waktu 10  hari  kerja  aturan  ini  terdapat  dalam  Peraturan  Pemerintah  No  25  tahun  2018 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 51 ayat 2 huruf f dan apabila dalam kurun waktu yang disebutkan tidak terlaksana maka akan batal demi hukum, disisi lain tanah wakaf yang digunakan untuk pembangunan RUTR ternyata  sudah  dalam  proses  pembangunan  padahal  sertifikat  pengganti  tanah tersebut  belum  keluar.  Tanah  Penukar/pengganti  yaitu  tanah  hak  milik  yang terletak di Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat.
Hal ini menarik peneliti karena tidak satu atau dua kasus seperti ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana upaya tanah wakaf dan faktor-faktor apa saja  yang menjadi  penghambat dalam pelaksanaan tukar guling tanah wakaf di Kota Depok lebih tepatnya untuk kecamatan Cinere salah satunya tanah wakaf milik Makam H. Saba Bin H.Sabung Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat
Adapun  permasalahan  yang  penulis  kemukuak  yaitu  “Bagaimana  upaya ruislag  tanah  wakaf  yang  terkena  RUTR  untuk  pembangunan  tol  di  kecamatan Cinere Kota Depok dilihat dari Undang-undang Nomor 41 tahun 2004?”

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Ruislag  tanah  wakaf  yang  dilakukan  untuk  pembangunan  tol  Depok- Antasari atau yang sering dikenal dengan Desari dilakukan berdasarkan prosedur yang  telah  diatur  oleh  Peraturan  Pemerintah  No  25  tahun  2018  perubahan  atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  Tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004,  dalam  pembangunan  tol  Desari  ada  enam  titik tanah wakaf  yang telah disetujui dilakukan upaya ruislagnya oleh Kepala Kantor Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Jawa  Barat  H.  Adib,  persetujuan  ruislag tanah ini telah diberikan setelah memakan waktu hampir 5 tahun lamanya, proses ruislag  yang  memakan  waktu  yang  lama  ini  cukup  mempengaruhi  dan menghambat  proses  pembangunan  tol,  walaupun  memakan  waktu  yang  cukup lama  ruislag  atau  tukar  guling  yang  dikenal  ini  memang  harus  dilakukan mengingat  pembangunan  tol  ini  untuk  kemaslahatan  orang  banyak.  Tidak  ada kerugian  yang  didapat  apabila  proses  ruislag  dilakukan  dengan  benar  dan  sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
Mengingat  upaya  ruislag  tanah  wakaf  ini  dengan  luas  tanah  tidak  sampai 900m2  atau  dibawah  5000m2  maka  pengaturannya  yaitu  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2018  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksaanaan Undang-Undang Nomor 41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf,  telah  mempercepat  pengurusan  ruislag  (tukar guling) tanah wakaf. Karena untuk pengurusan ruislag tanah wakaf untuk luas di bawah  5.000  m  persegi    dan  untuk  kepentingan  umum  sesuai  dengan  rencana umum  tata  ruang  perizinannya  cukup  melalui  Kepala  Kantor  Wilayah Kementerian  Agama  Provinsi  dan  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementrian  Agama Provinsi  Jawa  Barat  memberikan  izin  kepada  nadzir  tanah  wakaf  untuk melakukan  perubahan  status  atau  tukar  menukar  harta  benda  wakaf  sebagai berikut :
1. Memberikan  izin  kepada  H.  Saidih  H.D,  Ketua  Nazhir  tanah  wakaf makam  H.  Saba  Bin  Sabung  berdasarkan  keputusan  Badan Pelaksanaan  Perwakilan  Badan  Wakaf  Indonesia  Provinsi  Jawa  Barat Nomor  :049/BWI/NZ-1.1/11/2016  tentang  pergantian  tanah  wakaf makam H. Saba Bin H. Sabung
2. Lokasi  RT  003  RW  002  Kelurahan  Pangkalan  Jati  Baru  Kecamatan Cinere  Kota  Depok  untuk  melaksanakan  perubahan  status  /tukar menukar  harta  benda  wakaf  dengan  luas  tanah  866m2  dengan  nilai harta Rp.3.515.960.000 dengan nomor
AIW/APAIW  Nomor  :  K.06/BA.03/30/IV/2007  yang  terletak dikelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok
3. Tanah  penukar/  pengganti  luas  755  m2  dengan  nilai  harta  benda  Rp.
5.176.900.000,-  Terletak  dikelurahan  Pangkalan  Jati  Baru  Kecamatan Cinere  Kota  Depok,  diaats  tanah  pengganti/  penukar  akan  dilakukan relokasi  makam  sesuai  dengan  rencana  sebagaimana  tertuang  dalam perjanjian  yang  telah  ditandatangani  oleh  pihak  penukar  maupun nazhir
4. Perubahan  status  tukar/menukar  harta  benda  wakaf  antara  Nazhir dengan  pihak  penukar  sebagaimana  dimaksud  dengan  diktum  kesatu harus dilakukan sesuai dengan perundang-undangan
5. Pihak  penukar  wajib  mengajukan  permohonan  sertifikat  tanah  wakaf atas  nama  Nazhir  terhadap  tanah  penukar  kepada  kantor  pertanahan setempat  paling  lambat  10  hari  kerja  sejak  keputusan  ini  ditetapkan, dan  apabila  penukar  tidak  mengajukan  permohonan  sebagaimana dimaksud itu maka keputusan ini dinilai batal demi hukum
6. Nazhir  dan  pihak  penukar  wajib  melaporkan  pensertifikatan  tanah wakaf  kepada  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi Jawa Barat paling lambat 10
hari kerja sejak keputusan ini ditetapkan
Faktor penghambat dan pendukung ruislag tanah wakaf
1. Faktor  pendukung  upaya  Ruislag  tanah  wakaf  kecamatan  cinere  Kota Depok diantaranya adalah :
a. Kesadaran Masyarakat dan Nadzir Mengenai Fungsi Sosial Tanah
Secara  umum,  masyarakat  menyadari  bahwa  tanah  mempunyai fungsi  sosial,  dimana  ketika  tanah  yang  mereka  miliki  akan digunakan  untuk  kepentingan  umum,  mereka  mengikhlaskan tanahnya, pada umumnya, warga berfikir bahwa pembangunan tol Desari  ini  yang  merupakan  proyek  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan bersama dan mengurangi kemacetan yang ada b. Masyarakat  yang  kooperaif  dan  turut  mendukung  kemajuan program  pemerintah  Masyarakat  yang  sadar  akan  manfaat  yang didapat  dalam  proyek  pembangunan  tol  ini  dan  merelakan  tanah wakaf serta makam keluarganya dilakukan upaya ruislag dan turut serta  dalam  pembongkaran  makam  yang  ada  dibantu  dengan Kapolsek Limo, Kompol Muhamad Iskandar, anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Pangkalanjati Baru Aiptu Jarot dan Kanit Binmas Polsek Limo Iptu Sarewan c. Regulasi yang Tegas dan Adil Pengaturan  perundang-undangan  yang  berlaku  saat  ini  bersifat lebih  tegas  dan  memaksa.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mempercepat proses  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan umum.  Selain  bersifat  tegas,  regulasi  yang  berlaku  juga  bersifat adil,  yaitu  penetapan  ganti  kerugian  yang  diberikan  haruslah minimal  sama  atau  lebih  baik    lebih  dari  nilai  tanah  wakaf  yang akan diganti d. Peraturan pemerintah yang terbaru Menyempurnakan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006 tentang  Pelaksanaan  Undang-  Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang  Wakaf.  Oleh  karena  itu,  perlu  menetapkan  Peraturan Pemerintah  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka terbitlah PP Nomor 25 Tahun 2018  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42
Tahun  2006  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang mana pengaturan mengenai luas tanah wakaf yang dapat dilakukan dimana Di dalam Pasal 49 ayat 3  menyebutkan  bahwa  dalam  hal  penukaran  harta  benda  Wakaf sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  a  dilakukan  terhadap harta  benda  Wakaf  yang  memiliki  luas  sampai  dengan  5.000  m2
(lima ribu meter persegi), Menteri memberi mandat kepada Kepala Kantor  Wilayah  untuk  menerbitkan  izin  tertulis,  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2018  tentang  P erubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksaanaan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang Wakaf, telah mempercepat pengurusan ruislag (tukar guling) tanah wakaf. Karena untuk pengurusan ruislag tanah wakaf untuk luas di bawah  5.000  m  persegi    dan  untuk  kepentingan  umum  sesuai
dengan  rencana  umum  tata  ruang  perizinannya  cukup  melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
2. Faktor penghambat upaya Ruislag tanah wakaf kecamatan cinere Kota Depok diantaranya adalah :
a. Perbedaan pendapat antara warga dan pemerintah Dalam  pembangunan  tol  Aantasari  Depok  ini  atau  yang dikenal Desari banyak warga yang merasa keberatan karena dalam melakukan aktivitas mereka ada akses yang terpaksa harus ditutup terlebih  dahulu  dan  yang  paling  terpenting  akses  terdekat  menuju kemasjid  pun  ditutup  sementara  hal  ini  menjadi  keluhan  warga karena  warga  harus  memutar  jalan  untuk  menuju  akses  kesana, selain  itu  perbedaan  pendapat  yang  ada  dimana  nadzir  dan  para pemilik makam  awalnya tidak setuju dengan  adanya ruislag tanah ini  karena  dari  keseluruhan  luas  tanah  wakaf  yang  dimiliki  hanya sebagian  saja  yang  sebenarnya  terkena  pembangunan  jalan  untuk tol  dari  luas  866m2  yang  hanya  digunakan  sekitar  286m2,  inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat pembanguna tol Desari dan  menghambat  proses  ruislag  tanah  wakaf  yang  dilakukan  akan tetapi permasalahan ini dapat diselesaikan dan proses ruislag dapat terjadi walaupun hampir memakan waktu 5 tahun lamanya. b. Lalainya pihak penukar dan nadzhir Surat  putusan  yang  dikeluarkan  oleh  kanwil  perihal persetujuan  dilakukannya  upaya  ruislag  untuk  makan  h.  saba  bin sabung  tanggal  19  Agustus  2020  yaitu  Keputusan  Kepala  Kantor Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  1017 tahun  2020  Tentang  Pemberian  Izin  Perubahan  Status/Tukar Menukar  Harta  Benda  Wakaf  Makam  H.  Saba  Bin  Sabung Kelurahan  Pangkalan  Jati  Baru  Kecamatan  Cinere  Kota  Depok Dengan  Harta  Penukar  di  Kelurahan  Pangkalanjati  Baru Kecamatan  Cinere  Kota  Depok  Provinsi  Jawa  Barat,  tidak ditindaki  dengan  cepat  oleh  nadzhir  maupun  oeh  pihak  penukar karena  hingga  penelitian  yang  saya  lakukan  kedua  pihak  terebut baik nadzhir maupun pihak penukar tidak melaporkan pensertifikatan  tanah  wakaf,  padahal  sudah  jelas  dalam  surat keputusan tersebut nazhir maupun penukar diwajibkan melaporkan paling  lambat  10  hari  kerja  dan  apabila  tidak  terlaksana  maka semua  upaya  ruislag  yang  dilakukan  dapat  dinilai  batal  demi hukum,  BPN  pun  ikut  dinilai  lalai  karena  tidak  dengan  segera mengeluarkan  sertifikat  tanah  pengganti  tanah  wakaf  tersebut karena  hal  ini  sangat  menghambat  proses  ruislag  mengingat pembangunan  tol  sudah  dilakukan  hal  ini  akan  menjadi  masalah yang lebih besar bila tidak ditindak sebagaimana mestinya. Kanwil selaku  pihak  yang  terlibat  sudah  melakukan  surat  peringatan kepada pihak yang tidak dengan segera melaporkan pensertifikatan tanah tersebut

## PENUTUP
Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Melakukan  perubahan  status  pada  tanah  wakaf  tidak  diperbolehkan  baik secara  Peraturan  Perundang-Undangan  maupun  Kompilasi  Hukum  Islam. Tetapi, apabila objek tersebut dilakukan penukaran demi kepentingan umum atau  Rencana  Umum  Tata  Ruang  (RUTR)  maka  perubahan  tersebut diperbolehkan  tetapi  dengan  mempertimbangan  nilai  dari  tanah  pengganti dan manfaat objek tersebut, karena sekurang-kurangnya sama dengan objek sebelumnya.  Begitu  pula  mengenai  persyaratan  ruilslag,  harus  dengan persetujuan  izin  tertulis  dari  Menteri  Agama  RI  yang  kemudian  dibuat KMA  (Keputusan  Menteri  Agama).  Harta  wakaf  (terutama  tanah)  hendak akan  digunakan  untuk  kepentingan  umum  yang  sesuai  dengan  rencana umum tata ruang (RUTR) dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta hal itu tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam, harta atau  benda  wakaf  tersebut  bisa  ditukar  dengan  harta  lain  yang  nilainya minimal  sepadan  tanpa  mengurangi  sedikitpun  manfaat  dari  tanah  wakaf tersebut. Waktu dalam melakukan upaya ruislag telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018 ini dinilai sudah cukup terperinci.
2. Banyaknya  faktor  penghambat  ruislag  sedikit  banyak  mempengaruhi berjalannya proses  ruislag tersebut.  Faktor penghambat  yang penulis temui diantaranya yaitu kurangnya kecakapan nazhir pengelola harta benda wakaf, perbedaan  pendapat  antara  warga  dan  pemerintah,  dan  lalainya  pihak penukar  maupun  nazhir  dalam  kepengurusan  ruislag  tanah  wakaf  tersebut.
Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2018  tentang  Perubahan atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksaanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, telah mempercepat pengurusan  ruislag  (tukar  guling)  tanah  wakaf.  Karena  untuk  pengurusan ruislag  tanah  wakaf  untuk  luas  di  bawah  5.000  m  persegi    dan  untuk kepentingan  umum  sesuai  dengan  rencana  umum  tata  ruang  perizinannya cukup  melalui  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi walaupun  sudah  ada  aturan  terbaru  dinilai  belum  cukup  karena  masih  ada hambatan terbesar yaitu ada pada nazhir maupun pihak penukar.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah  Bin  Muhammad  Ath-Thayyar,  Abdullah  Bin  Muhammad  Al-Muthlaq, Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab , Cet 2 Lutfi El Falahy, Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan UndangUndang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf,  Al  Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2016.
Yulia Mirwati, Wakaf Tanah Ulayat, Cet. Ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
Soebekti,  R  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata. Bab  6  pasal 1541, Balai Pustaka, Jakarta, 2014