Vol. 10 No. 2 April 2024 p-ISSN : 2252-4150 e-ISSN  : 2716-3474 Tersedia online di http://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas/

## Analisis Kendala Perizinan Radio Kijang Kencana (K2) FM sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Indramayu dalam Perspektif Peran Pemerintah Kabupaten Indramayu
Dian Wardiana Sjuchro 1 , Agus Rusmana 2 , Nuryah Asri Sjafirah 3
Nadhifa Viannisa 4 , Budi Santoso 5
1234 Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Sumedang KM 21 Jawa Barat
5 STISIPOL Candradimuka Palembang, Jalan Swadaya Sekip 20 Sumatera Selatan E-mail correspondence : nadhifavn@gmail.com

## ABSTRAK
Iklim  usaha  di  bidang  penyiaran  sudah  menjadi  persoalan  yang  cukup  kompleks  di Indonesia.  Namun  tak  hanya  itu,  dalam  penyiaran,  perizinan  memiliki  dinamikanya  tersendiri. Kepemilikan media harus melalui proses perizinan yang alurnya dapat dikatakan lebih mudah dari sebelumnya.  Tetapi  pada  kenyataannya  masih  banyak  Lembaga  Penyiaran  yang  mengalami kendala perizinan salah satunya Radio K2 FM sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) di Kabupaten  Indramayu.  Penelitian  ini  peneliti  ingin  menganalisis  apa  saja  yang  menjadi  kendala bagi Radio K2 FM mulai dari statusnya yang harus menyesuaikan dengan undang-undang hingga izin yang sudah tidak diteruskan sejak tahun 2022 serta peneliti ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah  dalam  menghadapi  kendala  perizinan  Radio  K2  FM  tersebut.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Teknik  pengumpulan data  yang  dilakukan  melalui  wawancara  dengan  10  informan  dalam  bentuk Focus  Group Disscusion (FGD),  studi  dokumentasi,  dan  studi  literatur.  Hasil  dari  penelitian  ini  bahwa  yang menjadi  kendala  perizinan  Radio  K2  FM  adalah  perubahan  pemangku  jabatan  yang  dinamis sehingga tidak ada peran pejabat yang dapat fokus menangani persoalan perizinan Radio K2 FM. Selain  itu,  peran  pemerintah  yang  minim sehingga  dukungan  anggaran  yang  diajukan  oleh  Radio K2  FM  sebagai  LPPL  tidak  dikabulkan.  Radio  K2  FM  membutuhkan  sosok  yang  memang mencintai radio agar radionya dapat berkembang.
Kata kunci : LPPL, Radio, Pemerintah, Perizinan media

## ABSTRACT
The business climate in the publishing sector has become quite a complex issue in Indonesia. But not only that, in publishing, licensing has its own dynamics. Media ownership must go through a licensing process which can be said to be easier than before. But in reality, there are still many Delivery Institutions that experience licensing problems, one of which is K2 FM Radio as a Local Public Delivery Institution (LPPL) in Indramayu Regency. In this research, the researcher wants to analyze what are the obstacles for K2 FM Radio, starting from its status which must comply with the law to the permit which has not been extended since 2022 and the researcher wants to know the
government's role in the obstacles facing K2 FM Radio's licensing. This research uses a qualitative research method with a case study approach. Data collection techniques were carried out through interviews  with  10  informants  in  the  form  of  Focus  Group  Discussion  (FGD),  documentation studies  and  literature  studies.  The  results  of  this  research  are  that  the  obstacle  to  K2  FM  Radio licensing is the dynamic change in position holders so that there is no official role that can focus on  handling  K2  FM  Radio  licensing  issues.  Apart  from  that, the government's  role is  minimal  so that  the  budget  support  issued  by  K2  FM  Radio  as  LPPL  is  not  granted.  K2  FM  Radio  needs someone who really loves radio so that the radio can develop.

## Keywords: LPPL, Radio, Government, Media Licensing
1. PENDAHULUAN
Persaingan media massa di Indonesia bertambah ketat seiring dengan berkembangnya  kesadaran  masyarakat luas bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok dalam alam demokratis dan  merupakan  sebuah  wujud  dijunjung tingginya  kemerdekaanserta  hak  asasi manusia(Sjuchro  et  al.,  2018).  Iklim persaingan  yang  semakin  kompetitif dengan  bertambahnya  jumlah  media- media  baru  yang  bermunculan.  Dalam arus  yang  kencang  seperti  saat  ini membuat  banyak  media  massa  akhirnya tumbang,  sisanya  yang  tidak  mampu bertahan perlahan-lahan hilang mengikuti dengan  seleksi  alam.  Beberapa  media yang  telah  tumbang  dikarenakan  tak mampu.  menyesuaikan  dengan  selera pasar.
Tak  hanya  persoalan  iklim  usaha, perizinan. penyiaran pun memiliki dinamika  tersendiri.  Kepemilikan  media harus  melalui  proses  perizinan  yang alurnya berada di
Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  Republik Indonesia.  Kebijakan  penggunaa  atau pemanfaatan  spektrum  frekuensi.  Radio diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pada pasal  33  yang  menyatakan  bahwa penggunaan  spektrum  frekuensi  radio wajib  mendapatkan  izin  Pemerintah  dan
penggunaanya harus sesuai peruntukannya dan tidak saling mengganggu(Wahyuningsih, 2015).
Perizinan  merupakan  pemberian legalitas  kepada  seseorang  atau  pelaku usaha  atau  kegiatan  tertentu  baik  dalam bentuk  izin  maupun  tanda  daftar  usaha. Perizinan  frekuensi  radio  merupakan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Direktorat  Jenderal  Sumber  Daya  dan Perangkat  Pos  dan  Informatika  (Ditjen SDPPI)  (Sitorus,  2017).  Fungsi  dari perizinan  tersebut  adalah  agar  sebuah Lembaga  penyiaran  secara  sah  diakui oleh  Pemerintah,  ada  kewajiban  seperti pajak yang harus dibayarkan.
Fungsi  perizinan  dijalankan  oleh Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI)  baik tingkat  pusat  maupun  tingkat  daerah dalam  rangka  membantu  Kemenkominfo RI.  Tertuang  dalam  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002  bahwa  KPI Pusat dan  KPI/Daerah  mempunyai  tugas  dan kewajiban untuk ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.  Kemudian  setelah  hadirnya Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja  yang  mana  fungsi perizinan sepenuhnya dijalankan
Kemenkominfo RI. Pemberian izin penggunaan perangkat untuk penyelenggaraan telekomunikasi
dilakukan  dengan  asas  manfaat,  adil  dan
merata  sesuai  dengan  Pasal  44 Konvensi International  Telecommunication  Union (ITU) Tahun 1992 bahwa frekuensi radio dan  orbit-orbit  satelit  merupakan  sumber daya alam terbatas yang harus digunakan secara  rasional,  efisien,  dan  ekonomis sehingga  pemanfatannya  harus  secara adil,  oleh  sebab  itu  di  Indonesia  yang merupakan  anggota  ITU  pemanfaatan spektrum  frekueni  radio  harus  diatur sehingga  penggunaannya  dapat  sebesar- besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat (Sitorus, 2017).
Menteri  yang  memberikan  izin kepada radio yang menggunakan spektrum  frekuensi.  Izin  Stasiun  Radio atau yang disebut dengan ISR didapatkan dengan  mengajukan  pendaftaran  atau permohonan  terlebih  dahulu,  termasuk dalam  penggunaan  perangkat  pemancar. Kemudian  penentuan  persetujuan  izin pemancaran frekuensi tersebut ditentukan oleh pemerintah, setelah itu barulah pihak pemerintah akan memberikan lisensi. ISR
diutamakan bagi spektrum yang digunakan untuk jaringan
transmisi/ backbone dan  didistribusikan dengan  basis first  come  first  served .
Contohnya  seperti VSAT ,  stasiun  bumi, microwave  link,  HF,  two-way  radio , amatir  dan  sebagainya  (Sitorus,  2017). ISR  dapat  dikategorikan  berdasarkan jenis layanan/dinasnya. Dinas yang melayani mengenai perizinan radio
adalah  Dinas  Bergerak  Darat  Dinas
Bergerak  Darat  di  antaranya  menangani sebagai berikut: radio trunking , komunikasi  data,  sistem  komunikasi radio konvensional/komrad/konsesi
dengan  perangkat repeater,  rig/mobile- unit, Handy-Talky (HT).
Sebelum  sepenuhnya  dijalankan  oleh Kemenkominfo  RI,  alur  proses  perizinan bersama  KPI  dan  Pemerintah  diawali dengan  adanya  pengumuman  peluang usaha  dari  KPI/KPID  kepada  pengelola lembaga  penyiaran  untuk  mendapatkan izin  yang  sah.  Kemudian  pemohon  akan menyerahkan  proposal  pengajuan  izin yang berisi deskripsi lembaga penyiarannya dan rencana siaran. Proposal  tersebut  akan  diperiksa  oleh pihak  KPI/KPID  selama  30  hari  untuk menentukan  apakah  pemohon  dapat melanjutkan  tahap  berikutnya  yaitu Evaluasi  Dengar  Pendapat  (EDP)  yang dihadiri  oleh  pemohon  dan  KPI/KPID. Setelah  melakukan  EDP,  selama  15  hari akan muncul rekomendasi kelayakan dan usulan  frekuensi  yang  mana  proposal pemohon  dapat  dibawa  ke  tahap  Forum Rapat  Bersama  yang  dihadiri  oleh Kemenkominfo  RI  dan  KPI.  Lalu keputusan  pemohon  untuk  mendapatkan izin prinsip ada pada Menteri Kominfo.
Izin  prinsip  merupakan  sebuah persetujuan  dari  Menteri  Kominfo  untuk pemohon agar dapat melakukan Uji Coba Siaran yang mana radio diuji coba selama 6  bulan  dan  televisi  selama  1  tahun. Evaluasi dilakukan pada bulan ke-4 untuk radio dan bulan ke-10 untuk televisi. Tim uji  cobanya  adalah  pihak  KPI/KPID  dan Pemerintah  Daerah  Uji  Pelaksana  Teknis (Pemda UPT). Keputusan kembali dikeluarkan  oleh  Menteri  Kominfo  yang mana  ditentukan  pemohon  lulus  atau tidak lulus untuk mendapatkan izin tetap. Namun,  kini  untuk  mendapatkan  atau memperpanjang  IPP,  pemohon  dapat langsung mendaftar melalui sistem SIMP3  (e-Penyiaran)  yang  dinamakan
One  Single  Submission (OSS).  Segala
informasi  bisa  didapatkan  melalui  Portal Layanan  Kominfo  yang  diakses  melalui internet.
Jika  mengalami  kendala  pemohon harus menghubungi
pihak Kemenkominfo  RI  secara  langsung kecuali  bagi  yang  memiliki  kedekatan khusus  dengan  pihak  Kementerian.  Hal ini  yang  seringkali  menjadi  hambatan bagi  pemohon  maupun  pihak  Lembaga Penyiaran  di  daerah.  Akses  komunikasi dengan  Kemenkominfo  terbilang  sulit dibandingkan  dengan  kedekatan  mereka dengan  KPI  daerahnya  masing-masing. Masih  banyak  radio  dan  televisi  yang mengalami  kendala  dalam  menggunakan sistem  e-Penyiaran.  LP  tetap  harus  taat kepada aturan yang ada sekarang. Namun di  sisi  lain  pemahaman  tentang  sistem yang baru itu juga harus tersosialisasikan dengan  baik  (kpi.go.id,  2002).  Selain pihak  Pemerintah  yang  harus  aktif, pemangku  jabatan  yang  mengelola  radio ataupun  televisi  pun  menjadi  pengaruh yang besar bagi perkembangan dan relasi Lembaga Penyiarannya. Komunikasi pimpinan  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  produktivitas  kerja  (Setiari, 2022).
Selain  akses  komunikasi,  kendala perizinan  juga  ada  pada  anggaran.  Radio di  era  digitalisasi  kini  harus  ikut  berlari agar  mampu  bersaing  dengan  platform digital. Dalam upaya tersebut, dibutuhkan dana  yang  tidak  sedikit  dan  belum  lagi ada  biaya  operasional  yang  harus dikeluarkan setiap harinya. Untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio tertuang dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik bahwa  Sumber  pembiayaan  RRI,  TVRI,
dan  Lembaga  Penyiaran  Publik  Lokal berasal  dari:  (1)  iuran  penyiaran,  (2)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), (3)  sumbangan  masyarakat,  (4)  siaran iklan, (5) usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran (Wiratmo  et  al.,  2016).  Namun  hal  ini menjadi  pro  dan  kontra  karena  LPPL yang  dimaksudkan  dalam  PP  tersebut cenderung mengarah pada TVRI dan RRI saja.  Sementara  banyak  pihak  LPPL daerah  merasa  harus  adanya  peraturan khusus  yang  buat  untuk  LPPL  di  daerah guna melindungi keberadaan dan keberlangsungan bisnis mereka.
LPPL tentunya mempunyai kebijakan  yang  berbeda  dengan  Sturada. LPPL  dituntut  untuk  menjadi  lembaga penyiaran  yang  mandiri.  Tetapi  pihak pemerintah  juga  harus  mendukung  dari segi regulasi agar dapat menjadi rel untuk LPPL  untuk  tumbuh  dan  berkembang secara  mandiri  dan  berkontribusi  positif bagi masyarakat dan pemerintah setempat. Pihak pemerintah yang mampu menginisiasi  dan  berperan  kuat  dalam regulasi adalah Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  setempat.  Oleh karena itu, sebuah LPPL dapat berkembang jika mendapat dukungan dan bersinergi  dengan  DPRD  di  wilayahnya masing-masing.
Radio  Kijang  Kencana  FM  atau yang  biasa  disingkat  menjadi  Radio  K2 FM Kabupaten Indramayu sebagai Radio Siaran  Pemerintah  Daerah  (RSPD)  di Kabupaten Indramayu terdata di Kemenkominfo  RI  bahwa  sudah  tidak memiliki  izin  sejak  tahun  2022.  Padahal radio  tesebut  merupakan  radio  milik
Pemerintah  Daerah  Indramayu  yang seharusnya  mendapat  dukungan  dari Pemda  setempat.  Sampai  saat  ini  Radio K2  FM  masih  mengudara  walaupun belum  mengantongi  izin  siaran  lagi. Meskipun saat ini radio mengalami krisis eksistensi  yang  mana  keberadaannya mulai  tersisihkan  oleh  media  sosial. Namun,  radio  sebagai secondary  media berupaya untuk mengikuti perkembangan teknologi  saat  ini.  Dengan  kemasan penyiaran  yang  berbeda,  hal  tersebut menunjukkan sebagai suatu peranan yang berarti bagi masyarakat hingga menjadikan  sebuah  ketertarikan  yang menarik  (Noor  Alam  &  Endri  Listiani, 2022).
Berdasarkan  data  dari  Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat  ada  6  (enam)  radio  LPPL  yang tercatat  memiliki  Izin  Penyelenggara Penyiaran  (IPP)  yaitu  LPPL  Kabupaten Sumedang (eRKS FM), LPPL Kabupaten
Kuningan (Kuningan FM), LPPL Tasikmalaya (PAS FM), LPPL Kabupaten  Bogor  (Teman  FM),  LPPL Kota  Sukabumi  (Radio  Swara  Perintis),
LPPL  Kabupaten  Purwakarta  (Suara
Purwakarta). Tujuan didirikannya Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yaitu untuk menyediakan siaran berkualitas  yang  memenuhi  kebutuhan informasi,  hiburan  dan  pendidikan  dari masyarakat  sekaligus  juga  menghormati dan  menjunjung  kemajemukan  (Wiratmo et  al.,  2016).  Keberadaan  LPPL  sebagai lembaga  penyiaran  yang  dibentuk  oleh pemerintah perlu dikembangkan. Terlebih di  era  serba  digital  yang  sangat membutuhkan kecepatan informasi. Sehingga  LPPL  menjadi  media  interaktif
yang tetap diperhitungkan
(pasuruankab.go.id, 2019). Penelitian terdahulu mengenai kendala  perizinan  LPPL  belum  banyak dikaji oleh peneliti-peneliti yang fokus di bidang  penyiaran.  Namun,  ada  beberapa penelitian  yang  membahas  mengenai pengembangan  LPPL  Radio  di  Jawa Tengah dengan judul “Model Pengembangan Lembaga Penyiaran
Publik  Lokal  (LPPL)  di  Jawa  Tengah” yang  diteliti  oleh  Liliek  Budiastuti Wiratmo,  Noor  Irfan,  dan  Samudi  pada tahun  2016.  Penelitian  ini  bertujuan untuk mengkaji peraturan dengan membandingkan  LPP  RRI  yang  dapat diterapkan  untuk  model  pengembangan LPPL  radio  lokal.  Adapun  penelitian yang membahas mengenai kendala perizinan Radio Komunitas yang berjudul “Analisis  Kendala  Perizinan  Spektrum Frekuensi Radio untuk Radio Komunitas”  yang  ditulis  oleh  Sri Wahyuningsih pada tahun 2014.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menemu kenali  kendala-kendala  yang  dihadapi Radio  Komunitas  pada  proses  pengajuan Izin Stasiun Radio (ISR).
Penelitian ini diawali dengan pertanyaan “mengapa banyak RSPD atau LPPL  atau  yang  dahulu  disebut  dengan Sturada  belum  bisa  menyesuaikan  diri dengan  tuntutan  perundang-undangan yang  harus  merubah  Sturada  menjadi Lembaga  Penyiaran  Publik  Lokal?”. Diketahui  bahwa  Radio  K2  FM  sebagai RSPD  harusnya  sudah  beralih  status menjadi  LPPL  yang  dikelola  secara mandiri.  Peneliti  ingin  menganalisis  apa saja yang menjadi kendala dan hambatan Radio  K2  FM  mulai  dari  statusnya  yang harus  menyesuaikan  dengan  undang-
undang  hingga  izin  yang  sudah  tidak diteruskan sejak tahun 2022 peneliti ingin mengetahui  bagaimana  peran  pemerintah dalam  menghadapi  kendala  perizinan Radio  K2  FM  sebagai  LPPL  Kabupaten Indramayu.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Perizinan menurut para ahli merujuk  pada  proses  atau  izin  yang diberikan  kepada  seseorang  yang  telah memenuhi syarat tertentu untuk melakukan  kegiatan  atau  praktek  di bidang  yang  spesifik.  Ini  seringkali melibatkan  otoritas  yang  mengatur  dan memastikan bahwa individu atau
perusahaan memiliki kualifikasi,
pengetahuan,  dan  keterampilan  yang dibutuhkan dalam bidang tertentu sebelum mereka diizinkan untuk melakukan suatu kegiatan secara legal.
N.  Moek  Spelt  dan  Ten  Berge membagi izin dalam arti luas dan sempit. Izin  dalam  arti  luas  merupakan  bentuk instrumen  pemerintah  yang  digunakan dalam  hukum  administrasi  (Ismiyanto, 2023). Perizinan pemerintah dapat didefinisikan  sebagai  persetujuan  resmi yang  diberikan  oleh  otoritas  pemerintah kepada  individu,  perusahaan,  atau  entitas lainnya  untuk  melakukan  suatu  kegiatan. Perizinan pemerintah sering kali diperlukan  untuk  memastikan  kepatuhan terhadap  regulasi,  standar  keselamatan, lingkungan,  atau  peraturan  hukum  yang berlaku di suatu negara atau wilayah. OSS  ( One  Single  Submission )  adalah sistem perizinan terintegrasi yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia. Sistem  OSS  memungkinkan  para  pelaku usaha  untuk  mengajukan  berbagai  izin dan  perizinan  usaha  secara  daring
( online )  melalui  satu  pinttu  akses terpusat. Tujuan utama OSS adalah untuk mempermudah  dan  mempercepat  proses perizinan  usaha  di  Indonesia  dengan mengurangi birokrasi serta meningkatkan keterbukaan  informasi  terkait  prosedur perizinan yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha.

## 3. METODE PENELITIAN
Selaras  dengan  permasalahan  yang dikaji, penelitian ini menggunakan metode  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  studi  kasus  di  Radio  K2  FM Kabupaten Indramayu. Teknik pengumpulan data
menggunakan wawancara,  studi  dokumentasi,  dan  studi literatur.  Wawancara  diselenggarakan seperti  FGD  ( Focus  Group  Discussion ) yang  dihadiri  oleh  10  orang  baik  dari pihak  Pemerintah  maupun  Radio  K2  FM Kabupaten  Indramayu. Focus  Group
Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terarah dapat dipahami sebagai suatu diskusi yang sistematis dan terarah  tentang  suatu  isu  atau  masalah. Peneliti  sebagai  moderator  berperan memimpin  diskusi  dengan  meminta peserta  untuk  menanggapi  pertanyaan terbuka kepada para peserta FGD sebagai informan,  sedangkan  peneliti  lainnya berperan mencatat jalannya diskusi secara rinci  (Bisjoe  Achmad  Rizal  H,  2018). Pihak  Pemerintah  dalam  hal  ini  adalah Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten  Indramayu  yang  dihadiri langsung  oleh  Sekertaris  Dinas,  Kepala Bidang  Informasi  Komunikasi  Publik (IKP),  staf,  pensiunan  Pegawai  Negeri Sipil (PNS) di Diskominfo Kab.
Indramayu  yang  dianggap  memahami persoalan yang diteliti. Kemudian
beberapa  kru  dan  penyiar  Radio  K2  FM juga hadir untuk menambahkan informasi mengenai  hal-hal  yang  ditanyakan  oleh peneliti.
Menurut Sugiyono pengertian  studi dokumentasi  merupakan  suatu  teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan  data  atau  informasi  yang berhubungan dengan masalah yang diteliti  (Fatin,  2017).  Selanjutnya,  data lain  dikumpulkan  melalui  dokumen- dokumen yang berkaitan dengan penelitian  dan  beberapa  literatur  yang didapatkan dari jurnal online dan website yang memililki relevansi dengan pembahasan penelitian. Metode penelitian  studi  literatur  menurut  Zed
(2008) adalah sebagai serangkaian kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian(Hayati,
2022). Data-data penelitian
dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif  dari  Miles  Huberman  dan melalui  tahap-tahap  pengumpulan  data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Lisabella, 2013).

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdirinya Radio K2 FM Indramayu
Bermula  dari  berdirinya  Radio Kijang  Kencana  pada  tanggal  22  April 1968  yang  didasarkan  dari  SK  Gubernur DT  I  Jawa  Barat  No.  201/SK/1968 dengan  nama  Studio  Radio  Daerah (Sturada).  Salah  satu  informan  sebagai pensiunan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) terakhir  di  Dinas  Komunikasi  dan Informatika Kabupaten
Indramayu
menyatakan  bahwa  “Dulu  pendiriannya dengan  tujuan  persiapan  RRI.  Dulu  RRI itu  bukan  per  regional,  tapi  per  kota  dan kabupaten  itu  ada.  Saat  itu  baru persiapan,  tiba-tiba  ada  kebijakan  baru menjadi  Sturada  (Studio  Radio  Daerah) yang  dikelola  oleh  Pemerintah  Daerah yaitu Kantor Departemen Penerangan.”
Radio  K2  FM  tentunya  memiliki visi  dan  misi.  Secara  teoritis,  visi  dan misi  adalah  konsep  perencanaan  tentang bagaimana menjalani perencanaan tersebut  untuk  mencapai  tujuan  yang diharapkan dalam waktu tertentu (Nisrina Salma  Alifah,  2019). Visi  radio  K2  FM adalah  “Melalui  Radio  Kijang  Kencana Kita  Wujudkan Good  Government ”. Kemudian  Radio  K2  FM  memiliki  tujuh misi  agar  dapat  tercapainya  good Good Government sebagaimana  tersirat  dalam visi Radio K2 FM yaitu (1) menyampaikan  informasi  pembangunan, (2) penyeimbang pemberitaan
pemerintah, (3) media komunikasi pemerintahan dan masyarakat, (4) melestarikan seni dan kebudayaan daerah,  (5)  andil  dalam  mencerdaskan masyarakat,  (6)  mendukung  keterbukaan informasi  publik,  (7)  meningkatkan  nilai religius masyarakat(Rahmatullah, 2021).
Dinamika Pergantian Pemangku

## Jabatan
Radio K2 FM mengalami dinamika pergantian pemangku jabatan yang begitu rumit.  Ketika  sudah  menjadi  Sturada, yang  menjadi  pimpinan  bagi  Radio  K2 FM  adalah  Kepala  Seksi  (Kasi).  RSPD ini masuk ke bawah humas di pemerintah daerah  yaitu  Sekretariat  Daerah.  Kepala bagian ekselon tiga dan sturada ini sudah ada,  dulu  bukan  bernama  Radio  K2  FM
melainkan  Kasi  Sturada.  Kemudian  Kasi Sturada  berlaku  beberapa  tahun  sampai humas menggantikannya, lalu secara tiba- tiba muncul regulasi baru dimana regulasi tersebut  menyatakan  bahwa  RSPD  di kabupaten/kota  kembali  lagi  ke  Kantor Departemen Penerangan. Setelah saat itu, jabatan pimpinannya kembali lagi menjadi Kasi Sturada. Susunan Organisasi  Tatakerja  (SOTK)  di  Kantor Departemen Penerangan dihapuskan.
Namun,  muncul  kembali  regulasi  yang baru.  Susunan  Organisasi  Tata  Kerja (SOTK)  yang  baru  hadir  di  Pemerintah Daerah  kemudian  Kantor  Departemen Penerangan  dihilangkan  lagi.  Semua kewenangan  publikasi  saat  itu  masuk  ke Dinas  Perhubungan  dan  Komunikasi Informasi  (Dishub  Kominfo)  Kabupaten Indramayu.
Runtuhnya orde baru menjadi angin segar  bagi  pers  di  Indonesia,  terjadi banyak  reformasi  di  bidang  pers.  Era Habibie, Gusdur, dan Megawati merupakan  awal  dari  perkembangan kebebasan  pers  di  Indonesia(Arnus, 2015).  Setelah  era  tersebut  Kantor Departemen  Penerangan  dihapuskan  dan Sturada  masuk  ke  Divisi  Humas.  Setelah itu,  melewati  dinamika  pemanku  jabatan yang  begitu  rumit  akhirnya  kembali  lagi ke  awal  dengan  dimunculkan  kembali SOTK terbaru yang memunculkan Kantor Penerangan  yang  setara  dengan  ekselon tiga  selevel  dengan  Kepala  Bagian. Kemudian  Sturada  masuk  ke  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten Indramayu  di  tahun  2016.  Pada  saat  itu, salah  satu  informan  (WI)  menjadi Sekretaris  Dinas,  hingga  saat  ini  Radio K2 FM berada di bawah bidang Informasi dan  Komunikasi  Publik  (IKP)  yang
dikoordinasikan  oleh  Kepala  Bidangnya (AM).
Memperjuangkan statusnya menjadi  Lembaga  Penyiaran  Publik Lokal  (LPPL),  Radio  K2  FM  melakukan studi  banding  ke  LPPL  yang  selalu menjadi  percontohan  pada  saat  itu  yaitu LPPL  Kuningan  FM  di  Kabupaten Kuningan dan LPPL eRKS di Kabupaten Sumedang. Metode studi banding dilakukan  agar  memberikan  kesempatan kepada  para  pengelola  lembaga  lokal yang berbeda wilayah dapat saling belajar dalam mengembangkan program (Darwis et  al.,  2021).  Selain  studi  banding,  pihak yang  memperjuangkan  status  LPPL  saat itu  intens  datang  ke  Komisi  Penyiaran Indonesia  Daerah  (KPID)  Jawa  Barat untuk  mencari  informasi.  Pada  tahun 2016,  KPI  Pusat  dan  KPI  Daerah mempunyai fungsi dan wewenang berdasarkan  Undang-undang  Penyiaran Nomor  32  Tahun  2002  Pasal  8  poin  (3) huruf b bahwa KPI Pusat dan KPI/Daerah mempunyai  tugas  dan  kewajiban  untuk ikut  membantu  pengaturan  infrastruktur bidang penyiaran. Namun saat ini, fungsi tersebut sudah dialihkan ke Kemenkominfo  RI  berdasarkan  Undang-
Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang
Cipta Kerja.
Saat pemangku jabatan terus berganti, hal ini menjadi sulit bagi Radio K2  FM.  Seringkali  proses  peralihan status  LPPL  itu  berhenti  di  tengah  jalan karena tidak pernah ada orang yang sama sebagai  pimpinan  menjabat  di  posisi tersebut  dalam  jangka  waktu  yang  lama. Melihat  dari  pengalaman  pimpinan  di bidang  penyiaran  khususnya  pengelolaan radio  dapat  dikatakan  masih  baru  dan jarang yang memiliki background
pekerjaan di bidang penyiaran sebelumnya. Radio K2 FM membutuhkan sosok  pimpinan  yang  memang  mencintai radio agar totalitas
dalam memperjuangkan radio dan sosok tersebut adalah seseorang bernama Mang Endo.  Kemudian  yang  menjadi  tidak efektif  adalah  birokrasi  yang  begitu panjang  seperti  adanya  Kasi,  Kabid,  dan Sekretaris.  Jika  pihak  Radio  K2  FM memiliki aspirasi, mereka harus menyampaikannya ke Kasi. Namun, yang seringkali terjadi adalah ketidakmampuan Kasi  dalam  menyampaikan  pesan  dari pihak  Radio  K2  FM  yang  menjadikan aspirasi  tersebut  tidak  sampai  ke  Kabid maupun Sekretaris.
Keragaman penempatan dalam
SOTK RSPD/LPPL Radio tersebut menjadikan  keraguan  dalam  penentuan pos  anggaran  daerah.  Sehingga  hal  ini mempersulit  pelaksanaan  amanat  UU Penyiaran  bahwa  RSPD/LPPL  Radio dapat menggunakan dana APBD
(Wiratmo  et  al.,  2016).  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002 tentang Penyiaran Pasal 14 poin (1) yang disebutkan  bahwa  Lembaga  Penyiaran Publik  adalah  lembaga  penyiaran  yang berbentuk  badan  hukum  yang  didirikan oleh  negara,  bersifat  independen,  netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan  layanan  untuk  kepentingan masyarakat,  serta  poin  (3)  Di  daerah provinsi,  kabupaten,  dan  kota  dapat didirikan  Lembaga  Penyiaran  Publik Lokal  (Indonesia,  2002).  Kemudian Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik. Pasal  7  poin  (3)  Lembaga  Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran  yang  berbentuk  badan  hukum
yang  didirikan  oleh  pemerintah  daerah dengan  persetujuan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  atas  usul  masyarakat (Indonesia,  2005).  Berdasarkan  dari kedua  aturan  tersebut,  perlu  adanya transformasi  RSPD  ke  LPPL  agar memiliki Perda tersendiri  di  luar struktur SOTK Pemda.
Meski  dalam  PP  Nomor  11  Tahun 2005  pada  Pasal  12  poin  (2)  tentang Biaya  Perizinan  dinyatakan  bahwa  biaya izin  penyelenggaraan  penyiaran  dan perpanjangannya serta biaya hak penggunaan  frekuensi  ditanggung  oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  untuk  RRI  dan  TVRI, dan  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah untuk Lembaga
Penyiaran  Publik  Lokal.  Tetapi  karena kurangnya  dukungan  dari  Pemerintah Daerah  yang  membuat  pihak  Radio  K2 FM  harus  mandiri  dalam  hal  anggaran operasional.

## Status Perizinan Radio K2 FM
Radio  K2  FM  masih  diakui keberadaannya oleh pemerintah Indramayu,  hal  itu  disampaikan  oleh Wakil Bupati Indramayu Drs. H. Supendi M.Si.  pada  saat  menyampaikan  usulan rancangan  pemerintah  daerah  (Raperda) Indramayu  (Rahmatullah,  2021).  Dalam wawancara, informan (WI) sebagai mantan  Sekretaris  Dinas  menyatakan bahwa  telah  memperjuangkan  RSPD yang  beralih  menjadi  LPPL  dengan melakukan diskusi dengan Bupati Kabupaten  Indramayu.  Upaya  tersebut dilakukan  untuk  mengukuhkan  eksistensi Radio  K2  FM  yang  memiliki  banyak fungsi berupa kepentingan politik, publikasi  pimpinan,  meskipun  sekarang
sudah banyak pilihan seperti media sosial dan  sebagainya,  tetap  radio  punya pemirsa  yang  khas  dan  fanatik  seperti “fans  klub”.  Pada  masa  kejayaannya, Radio  K2  FM  suasananya  hidup  dan ramai  didatangi  banyak  orang.  Hal  ini membuktikan bahwa pecinta radio memiliki kekuatan yang luar biasa. Radio K2  FM  dijadikan  sarana  sebagai  alat untuk publikasi, promosi,  sosialisasi, dan mendesiminasikan. Para informan merasa jika  Radio  K2  FM  ini  dibuat  manajemen sesuai  Undang-Undang  dalam  bentuk LPPL, tentunya akan menjadi lebih baik.
Proses  transformasi,  Radio  K2  FM sudah melakukan Evaluasi Dengar
Pendapat  (EDP)  di  KPID  Provinsi  Jawa Barat  pada  tahun  2017.  Pada  tahun tersebut,  proses  transformasi  mengalami perkembangan yang baik yaitu melahirkan Peraturan Daerah (Perda) dan Radio  K2  FM  memiliki  frekuensi  yang sah.  Sebelumnya  saat  bernama  Sturada, frekuensi  yang  digunakan  Radio  K2  FM merupakan frekuensi illegal dan seringkali  Balai  Monitoring  (Balmon) melakukan  razia  saat sweeping .  Karena radio ini berlindung di bayangan
Pemerintah,  akhirnya  dimaklumkan  oleh pihak  Balmon.  Namun,  terjadi  beberapa kendala  mengenai  manajemen  keuangan yang  ada  di  internal  Radio  K2  FM. Ketika  adanya  pergantian  Kasi  di Diskominfo Kabupaten Indramayu, pihak Radio K2 FM tidak bisa bayar pajak. Salah  satu  informan  (I)  menyatakan bahwa, “Sebenarnya mengenai
keterlambatan  bayar pajak  menurut pengetahuan  saya  bukan  tentang  email ataupun password. Permasalahan mungkin ada pada komunikasi melainkan adanya kedekatan dengan
Kemenkominfo”.  Berdasarkan  data  yang terdapat pada Sistem Managemen Informasi  Lembaga  Direktori  Komisi Penyiaran  Indonesia  (SMILED  KPI) bahwa Radio K2 FM telah menjadi LPPL yang  diterbitkan  Izin  Penyelenggara Penyiaran (IPP) pada 3 Oktober 2017 dan berakhir  di  tanggal  2  Oktober  2022. Selama 5 (lima) tahun tersebut Radio K2 FM  memiliki  legalitas  dalam  melakukan siaran.  Namun,  menghadapi  kendala komunikasi  dan  dinamika  pergantian pemangku  jabatan  di  Radio  K2  FM mengalami kesulitan dalam memperpanjang  izinnya.  Hingga  kini
Radio  K2  FM  masih  beroperasi  seperti RSPD  yaitu  mendapatkan  dana  dari pemerintah (hanya untuk biaya operasional seperti PLN, PDAM, dan gaji penyiar  yang  berstatus outsourcing ), namun  salah  satu  informan  mengatakan bahwa  meskipun  LPPL  diperbolehkan untuk  mendapatkan  dana  APBD  dari Pemerintah  namun  LPPL  harus  tetap mandiri jika berbicara mengenai anggaran.

## Pentingnya Dukungan Pemerintah
Pemerintah sebagai fasilitator dapat menjadi unsur penting dalam pembangunan di berbagai sektor di suatu negara.  Pemerintah  Daerah  memiliki kewenangan  membuat  kebijakan  daerah untuk  memberi  pelayanan  perizinan, peningkatan  peran  serta,  prakarsa,  dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu, penyelenggaraan otonomi  daerah  juga  harus  menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan  daerah  lainnya,  artinya  mampu membangun kerjasama antar-daerah
untuk meningkatkan
kesejahteraan bersama  dan  mencegah  ketimpangan antar-daerah  (Nurainun  &  Oki  Kustiwa,
2022).
Salah  satunya  di  bidang  penyiaran seperti  radio.  Radio  sebagai  media  yang unik  di  era  digitalisasi  ini,  radio  masih memiliki tempat di hati para pendengarnya.
Motivasi khalayak mendengarkan radio pada dasarnya sesuai dengan  fungsi  radio  itu  sendiri  yaitu mengubah  suasana  hati,  memberikan berita  dan  informasi  yang  berguna, memberikan  ruang  partisipasi  khalayak dalam  programnya,  serta  memberikan ruang interaksi sosial (Miranda & Yuliati, 2020).  Namun,  tanpa  adanya  dukungan fasilitas  berupa  sarana  dan  prasarana, sumber  daya  manusia,  dan  anggaran, pastinya  sebuah  radio  tidak  dapat beroperasi secara maksimal. Apalagi dari sebuah  radio  milik  pemerintah  seperti
Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL). Efektifitas kerja dilihat juga dari sumber daya manusia yang ada didalamnya. Bagaimana organisasi mampu  mengelola  sumber  daya  manusia yang  ada  sehingga  mampu  bersaing dengan  media-media  yang  ada  (Krisdian & Qorib, 2019).
Mengoperasikan lembaga
penyiarannya,  Radio  K2  FM  sebagai radio  pemerintah  yang  sudah  berstatus LPPL seharusnya sudah mulai menjalankan  bisnis  radionya  secara mandiri.  Namun  langkah  ini  menjadi berat ketika memang tidak ada dukungan dari pemerintah setempat. Selain pimpinan  yang  terus  menerus  berganti, pihak  Radio  K2  FM  menyatakan  bahwa mereka telah berupaya untuk mengajukan anggaran  sesuai  yang  dibutuhkan  ke
pihak  Komisi  4  DPRD  Kabupaten Indramayu yang menaungi bidang Pembangunan, salah satunya Dinas Komunikasi dan Informatika yang menjadi  mitra  kerja.  Hasil  pengajuan tersebut  tidak  sesuai  dengan  harapan yang  mana  permintaan  pihak  Radio  K2 FM  tersebut  tidak  dikabulkan.  Pengelola Radio K2 FM menyampaikan bahwa jika terus  menerus  tidak  ada  respon  dari pemerintah, tidak masalah jika Radio  K2 FM  harus  bersiaran  secara streaming melalui internet. Selain dukungan pemerintah, diperlukan  adanya dukungan dari orang-orang yang benar-benar mencintai  radio  agar  sebuah  radio  dapat berkembang.
Dalam  melakukan  pembangunan kepada masyarakat, media menjadi faktor penting sebagai jembatan antara pemerintah  dan  masyarakatnya.  Media bisa  menjadi  hal  yang  negatif  ataupun positif bagi penggunanya. Sejak hadirnya media  digital  membuat  memudarnya kecintaan  anak  muda  terhadap  budaya lokal. Bagi Indonesia, masukny nilai-nilai barat  merupakan  tunggangan  gelombang globalisasi  bagi  masyarakat  Indonesia yang  merupakan  ancaman  terhadap budaya asli yang menggambarkan lokalitas khas daerah-daerah  di negeri ini (Arifin, 2023).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini bahwa yang menjadi kendala  perizinan  Radio  Kijang  Kencana (K2)  FM  sebagai  LPPL  Kabupaten Indramayu  adalah  perubahan  pemangku jabatan  yang  dinamis  sehingga  tidak  ada peran  pejabat  yang  dapat  fokus  untuk menangani persoalan perizinan Radio K2
FM.  Selain  itu,  peran  pemerintah  yang minim sehingga dukungan anggaran yang diajukan  oleh  Radio  K2  FM  sebagai LPPL  tidak  dikabulkan.  Padahal  peran pemerintah  menjadi  hal  yang  signifikan dalam  memberi  dukungan  baik  secara pembiayaan  dan  perencanaan  dalam bentuk  regulasi  bagi  radio  LPPL.  Selain itu,  Radio  K2  FM  membutuhkan  sosok yang  memang  mencintai  radio  agar radionya dapat berkembang.
Berdasarkan penjabaran tujuan utama pada penelitian ini yaitu menganalisis  kendala  perizinan  LPPL, peneliti  melihat  belum  adanya  aturan yang  jelas  mengenai  Lembaga  Penyiaran Publik  Lokal  secara  spesifik.  Meskipun telah adanya aturan Peraturan Pemerintah Nomor  11  Tahun  2005  tentang  Lembaga Penyiaran  Publik  namun  aturan  tersebut banyak  membahas  mengenai  TVRI  dan RRI  saja.  Sementara  regulasi  untuk melindungi keberlangsungan LPPL belum hadir di Indonesia.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  J.  (2023).  Peranan  Media  Digital Dalam  Mempertahankan  Budaya Lokal  Indonesia  Di  Era  Globalisasi.
Jurnal  Ilmiah  Kanderang  Tingang , 14 (1), 8–16. https://doi.org/10.37304/jikt.v14i1.2 02 Arnus, S. H. (2015). Jejak Perkembangan Sistem Pers Indonesia. Jurnal Al-Munzir , 8 (1).
Bisjoe Achmad Rizal H. (2018). Menjaring Data  dan  Informasi
Penelitian  Melalui  FGD  (Focus Group  Discussion):  Belajar  dari
Praktik  Lapang. Buletin  Eboni ,
15 (1),  17–27.  http://ejournal.forda- mof.org/ejournal-
litbang/index.php/buleboni/article/vi ew/5117
Darwis,  R.  S.,  Gutama,  A.  S.,  &  Irfan,
M. (2021). PENGUATAN KAPASITAS  LEMBAGA  LOKAL DALAM PENGEMBANGAN PROGRAM UNTUK MENINGKATKAN PERAN LEMBAGA PADA PENANGGULANGAN  COVID-19. Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 4 (2).
https://doi.org/10.24198/kumawula. v4i2.32504 Fatin,  N.  (2017). Pengertian  Studi Dokumentasi  Serta  Kelebihan  Dan Kekurangannya . Www.Blogspot.Com.
Hayati,  R.  (2022).  Pengertian  Penelitian Studi  Literatur,  Ciri,  Metode,  dan Contohnya. In PenelitianIlmiah . Indonesia,  R.  (2002). Undang-Undang Nomor 32 tentang Penyiaran . Indonesia,  R.  (2005). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA . Ismiyanto,  I.  (2023).  Efisiensi  Perizinan Membangun Investasi Dalam Lingkup  Otonomi  Daerah  Sebagai Perwujudan  Fungsi  Welfare  State. JURNAL  PENELITIAN  SERAMBI HUKUM , 15 (01), 1–6. https://doi.org/10.59582/sh.v15i01.5 91 Krisdian,  E.  T.,  &  Qorib,  F.  (2019). EFEKTIVITAS ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  LOKAL  (LPPL)  ATV KOTA BATU.
Publikasi.Unitri.Ac.Id , 8 (4),  372. www.publikasi.unitri.ac.id
Lisabella,  M.  (2013).  Model  Analisis Interaktif  Miles  and  Huberman.
Universitas Bina Darma , 3.
Miranda,  P.,  &  Yuliati,  R.  (2020). Eksistensi  Radio  Saat  Ini :  Studi Preferensi  &  Motivasi  Khalayak Dalam Mendengarkan Radio. Jurnal
Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) , 4 (3), 735. https://doi.org/10.25139/jsk.v4i3.24 77 Nisrina  Salma  Alifah.  (2019). Menelaah Fungsi serta Manfaat Visi dan Misi .
PT Lifepal Technologies Indonesia. Noor Alam, F., & Endri Listiani. (2022).
Manajemen  Media  PRFM  Bandung Dalam  Mempertahankan  Eksistensi Radio. Bandung  Conference  Series: Communication  Management , 2 (1). https://doi.org/10.29313/bcscm.v2i1. 935 Nurainun,  &  Oki  Kustiwa.  (2022).
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA  BERBASIS  RESIKO DI PEMERINTAH
DAERAH.
JURNAL  SOSIO-KOMUNIKA , 1 (1),
12–29. https://doi.org/10.57036/jsk.v1i1.13 Rahmatullah,  A.  (2021). STRATEGI DAKWAH RADIO KIJANG KENCANA  91,1  FM  INDRAMAYU DALAM  PROGRAM  HAFIDZ  ON THE RADIO .
Setiari,
I. (2022). PENGARUH KOMUNIKASI  PIMPINAN  DAN STRATEGI PENEMPATAN PEGAWAI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA. Jurnal  Media Teknologi , 8 (2), 95–108. https://doi.org/10.25157/jmt.v8i2.26 67 Sitorus,  S.  A.  (2017).  Identifikasi Perceived Quality Pelayanan Perizinan  Dinas  Penerbangan  dan Maritim  Berdasarkan  Pendekatan Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Direktorat Jenderal SDPPI. Jurnal  Telekomunikasi  Dan Komputer ,
7 (2).
https://doi.org/10.22441/incomtech. v7i2.1167 Sjuchro, D. W., Hariyanto, F., Yusup, E., & Abidin, Z. (2018). Program Siaran Radio  Pemerintah  Sturada  104.00 FM  Dalam  Memenuhi  Kebutuhan Akan  Informasi. Jurnal  Politikom Indonesia , 3 (1), 41–56. Wahyuningsih, S. (2015). Analisis Kendala Perizinan Spektrum Frekuensi Radio untuk Radio Komunitas. Buletin Pos Dan Telekomunikasi , 12 (1). https://doi.org/10.17933/bpostel.201 4.120103
Wiratmo,  L.  B.,  Irfan,  N.,  &  Samudi.
(2016). Model Pengembangan
Lembaga  Penyiaran  Publik  Lokal (LPPL)  Radio  di  Jawa  Tengah . 2 . http://www.enotes.com/history-fact-