ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Policy Output Analysis dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Dinas DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto
Titus Perdana Sulistyo 1, * ; Arimurti Kriswibowo 2 1,2 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia ; perdanatitus5@gmail.com ; arimurti.adne@upnjatim.ac.id
* Correspondence : arimurti.adne@upnjatim.ac.id
Kata kunci
Kinerja Implementasi, Keluaran Kebijakan, DP2KBP2, Kekerasan Anak

## Keywords
Implementation Performance, Policy Output, DP2KBP2, Child Violence.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui,  menganalisis  dan  mendeskripsikan tentang  bagaimana  kinerja  implementasi  kebijakan  dari  Dinas  Pengendalian Penduduk, Keluarga  Berencana  dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) di
Kabupaten  Mojokerto  serta  mengukur  indikator-indikator  apa  saja  yang menyebabkan  implementasi  program  tersebut  sudah  atau  belum  efektif  dalam mencapai  tujuannya.  DP2KBP2  Kabupaten  Mojokerto  merupakan  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab dalam melayani anak korban kekerasan  di  Kabupaten  Mojokerto  yang  dinaungi  oleh  Bidang  Perlindungan Anak. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artikel ini menemukan bahwa kinerja implementasi DP2KBP2 sudah cukup efektif dalam mencapai tujuannya, karena  dari  hasil  penilaian  keluaran (output) program  dengan  menggunakan  7 (tujuh)  indikator  yaitu  akses,  cakupan,  frekuensi,  bias, service  delivery (ketepatan layanan),  akuntabilitas,  kesesuaian  program  dengan  kebutuhan  ada  5  (lima) indikator yang efektif dalam implementasinya. Meski demikian, DP2KBP2 Kab Mojokerto  masih  memiliki  kekurangan  dalam  hal  sosialisasi  karena  minim anggaran, kurangnya SDM, serta belum terbentuknya UPTD yang dimana baru memasuki proses usulan di awal tahun 2023.

## ABSTRACT
The  study  aimed  to  find  out,  analyze  and  describe  how  the  implementation policies  of  the  Office  of  Population  Control,  Family  Planning  and  Women's Empowerment  (DP2KBP2)  in  Mojokerto  Regency  were  implemented  and  to measure what indicators led to the implementation of the program being or not being effective in achieving its goals. DP2KBP2 Mojokerto Regency is a Regional Apparatus Organization (OPD)  that  is responsible for  serving  child  victims of violence  in  Mojokerto  Regency,  which  is  under  the  auspices  of  the  Child Protection Division. By  using  a  qualitative  approach, this article  finds that the implementation of DP2KBP2's performance has been quite effective in achieving its  goals  because  of  the  results  of  evaluating  program  outputs  using  7  (seven) indicators,  namely  access,  coverage,  frequency,  bias,  service  delivery  (service accuracy). . , accountability, suitability of programs with needs 5 (five) indicators are effective in their implementation. However, the DP2KBP2 of the Mojokerto Regency still lacks outreach due to a lack of budget and human resources, and the UPTD has not yet been formed, which has just entered the attack process in early 2023.

## Pendahuluan
Fenomena kekerasan terhadap anak (violence against children) dewasa ini sudah menjadi isu publik yang banyak dibahas baik di ruang-ruang yang bersifat akademis maupun  di  media-media  massa mainstream. Isu  kekerasan  terhadap  anak  menjadi sebuah  fokus  kebijakan  di  seluruh  dunia  terutama  di  negara-negara  yang  sudah menghirup  udara  kebebasan  berdemokrasi.  Perjuangan  setiap  pemerintah  dalam melindungi  anak  juga  sangat  diperhatikan  dengan  serius.  Ini  dibuktikan  dengan adanya Produk Hukum Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak  dan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Jika kita perhatikan bersama Indonesia juga merupakan negara yang sangat memperhatikan hal tersebut. Sebab,  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  berpotensi  dan  berkapasitas menjadi  negara  adidaya  dunia  dibarengi  dengan  jumlah  penduduk  yang  besar, tampaknya beralasan bahwa Indonesia juga memiliki masalah yang cukup signifikan berkaitan  dengan  pendidikan,  kesehatan,  dan  banyak  bidang  lainnya.  Salah  satu potensi  besar  yang  harus  diperhatikan  adalah  usaha  untuk  memberikan perlindungan anak terhadap kekerasan yang ada.
Maka dari itu, bahwa tugas negara adalah memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya dengan membuat suatu kebijakan yang nantinya dapat diaplikasikan dan patut dimengerti bahwa rakyat juga memegang peran yang penting, yaitu sebagai penentu berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, ini juga berkaitan dengan kinerja organisasi tersebut dalam mewujudkan implementasi demi  pembenahan  kualitas  pelayanan  publik  (Ariany  &  Putera,  2013).  Ini  juga menuntut  kualitas  hasil  yang  optimal  dalam  sebuah  pelayanan  publik  dimana merupakan  inti  dari  sebuah  penilaian  kinerja  dari  pengimplementasian  kebijakan tersebut  dan  merupakan  instrument  penting  untuk  mengevaluasi  kinerja implementasi suatu kebijakan dan kemudian menghasilkan luaran kebijakan baru. Karena, ketika membahas persoalan publik ini menyangkut kebutuhan masyarakat luas.  Seperti  penjelasan  berikut,  bahwa  sektor  publik  adalah  segala  kegiatan  yang dilakukan  oleh  aparatur  negara  dengan  tujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat dan memecahkan masalah publik (Sisillia & Kriswibowo, 2020).
Selanjutnya,  kita  ketahui  bersama  bahwa  pada  hakikatnya  anak  tidak  dapat melindungi diri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam  melindungi  dirinya.  Seperti  kekerasan  yang  sering  terjadi,  yaitu  kekerasan terhadap anak-anak yang bahkan dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Permasalahan ini  cukup  serius  dan  membutuhkan  perhatian  besar  oleh  berbagai  pihak,  tidak terkecuali  bagi  pemerintah  untuk  segera  menangani  dengan  melakukan  berbagai cara,  seperti  pemberian  pelayanan  penanganan  bagi  korban  dan  pelayanan pencegahan agar kasus tersebut tidak meningkat jumlahnya melalui beberapa fokus yang  dapat  digunakan.  Kekerasan  pada  anak  sendiri  disebut  dengan Child  Abuse ,
yaitu  semua  bentuk  kekerasan  terhadap  anak  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat,  dan  guru.  Kiranya,  ini  menjadi  perhatian  khusus  sebab  anak  didefinisikan sebagai  aset  bangsa  yang  merupakan  generasi  penerus,  memiliki  cita-cita  dan harapan untuk membangun bangsanya menjadi lebih baik. Sudah seharusnya anak- anak mendapatkan perlindungan dari orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara (Sitompul, 2015).
Terdapat  beragam  faktor  yang  berpengaruh  dalam  permasalahan  kekerasan anak,  seperti  faktor  internal  dan  eksternal.  Contoh  faktor  internal  yang mempengaruhi kekerasan terhadap anak diantaranya adalah orangtua atau keluarga, faktor internal yang kedua berasal dari dalam diri anak itu sendiri, dan yang terakhir merupakan  kelahiran  di  luar  nikah.  Sedangkan,  untuk  faktor  eksternal  yang mempengaruhi  kekerasan  anak  adalah  lingkungan  luar,  media  masa,  dan  faktor pendidikan  (Azzahra,  2019).  Sebab,  seorang  anak  yang  mendapat  perlakuan kekerasan  berpengaruh  terhadap  faktor  perkembangan  anak  yaitu  dalam  hal kekerasan  fisik  ataupun  mental.  Dalam  kekerasan  fisik  dapat  kita lihat  dari  tubuh anak yang memiliki tanda-tanda berkas kekerasan, dan adanya luka-luka di badan. Sedangkan,  dalam  hal  kekerasan  mental  anak  akan  mengalami  masalah  kejiwaan seperti  stress  akibat  adanya  rasa  trauma,  depresi,  dan  memiliki  rasa  cemas  yang berlebihan (Aprilia, 2021).
Jumlah kasus kekerasan anak yang ada di Indonesia mengalami perubahan di setiap tahunnya. Banyak hal yang turut berpengaruh dalam perubahan angka kasus kekerasan  yang  ada  di  Indonesia.  Hal  ini  bisa  kita  perhatikan  melalui  catatan SIMFONI-PPA (PPA, 2022) (Grafik 1).
Gambar 1. Grafik Data Presentase Korban Kekerasan menurut Kelompok Umur 2022
Sumber: SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2022 Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan  dan  Anak  milik  Kementerian  PPA  per  tanggal  01  Januari  2022  hingga memasuki  awal  tahun  2023  mencatat  bahwa  kekerasan  anak  sebesar  56,9%. Sedangkan, kekerasan yang terjadi pada orang dewasa tercatat sebanyak 43,1%. Ini
menunjukkan  bahwa  kasus  kekerasan  di  Indonesia  lebih  besar  terjadi  pada  anak- anak. Bahkan jika diklasifikasikan berdasarkan umur anak-anak korban paling besar berada  di  umur  13-17  tahun  sebesar  37,1%  yang  dimana  itu  adalah  masa  remaja menuju  pemuda.  Sebab,  masa-masa  dimana  memiliki  kapasitas  lebih  demi  masa depan  bangsa,  tetapi  justru  mendapat  perlakuan  kekerasan  yang  rentan  terjadi  di lingkungan sekolah, keluarga, maupun pergaulan mereka.
Selanjutnya,  dalam  data  SIMFONI-PPA  milik  Kementrian  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), kasus kekerasan terhadap anak dalam lingkungan  rumah  tangga  atau  keluarga  yang  terjadi  di  Jawa  Timur  juga  terus fluktuatif semenjak tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 sebanyak 2.322 kasus, tahun 2019 sebanyak 2.352 kasus, tahun 2020 sebanyak 2.303 kasus, tahun 2021 sebanyak 2.144 kasus, dan pada tahun 2022 sebanyak 2.367 kasus yang dimana kasus tertinggi terjadi pada tahun 2022 selama kurun waktu 5 tahun (gambar 2).
Gambar 2. Grafik  Kasus Kekerasan Terhadap Anak dalam Lingkungan Rumah Tangga di Jawa Timur tahun 2018-2022
Sumber: SIMFONI-PPA Tahun 2018-2022 (diolah oleh peneliti, 2023)
Diketahui  dari  gambar  2  di  atas  tersebut,  maka  dapat  dilihat  bahwa permasalahan  kekerasan terhadap anak di Indonesia masih menjadi masalah yang cukup serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah dengan berbagai upaya serta pelayanan yang optimal. Pemerintah wajib memberikan pelayanan yang prima dan  memadahi  kepada  masyarakat  demi  menangani  permasalahan  kekerasan terhadap anak yang ada di Indonesia, sehingga kasus kekerasan terhadap anak dapat terus  menurun  jumlahnya.  Maka  yang  dipertanyakan  adalah  bagaimana  jaminan untuk mengusung perlindungan dan keamanan terhadap anak di Indonesia.
Melalui  permasalahan  ini,  Pemerintah  Kabupaten  Mojokerto  perlu  merespon dengan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kebijakan tersebut diperkuat dengan SK Bupati Mojokerto  No  3  Tahun  2020  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan  Bupati  Mojokerto Nomor  36  Tahun  2019  Tentang  Indikator  Kinerja  Utama  (IKU)  di  Lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Mojokerto.  Mengacu  kepada  Peraturan  Bupati  dan  Surat Keputusan  Bupati  Tahun  2016.  Pemerintah  Kabupaten  Mojokerto  mengeluarkan
2.000 2.200 2.400 2018 2019 2020 2021 2022 Kasus Kekerasan Anak Dalam Lingkungan Rumah Tangga Di Jawa Timur 2018-2022
Kasus Kekerasan Anak Dalam Lingkungan Rumah Tangga Di
Jawa Timur 2018-2022
Peraturan  Daerah  (Perda)  kembali  sebagai  penguat  landasan  kebijakan  dalam memberi rasa nyaman kepada anak.
Dalam  sebuah  kawasan  yang  berwenang  di  suatu  negara  tentu  dibutuhkan sebuah  rumusan  mengenai  Susunan  Organisasi  Tata  Kerja  (SOTK).  Peraturan tersebut  adalah  Peraturan  Bupati  Mojokerto  Nomor  85  Tahun  2021  Tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  Dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Dinas Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana  dan  Pemberdayaan  Perempuan Kabupaten  Mojokerto.  Pada  pasal  12  ayat  2  menjelaskan  fungsi  dari  Bidang Perlindungan Anak diantaranya perumusan bahan kebijakan teknis daerah di bidang perlindungan  anak  serta  pengelolaan  sistem  data  gender  dan  anak,  pelaksanaan (norma, standar, prosedur, dan kriteria) bidang perlindungan anak serta pengelolaan sistem  data  gender  dan  anak,  pelaksanaan  (koordinasi,  sinkronisasi,  dan  fasilitasi) perlindungan  anak,  perumusan  pelembagaan  pemenuhan  hak  anak  pada  lembaga pemerintah,  non  pemerintah,  dan  dunia  usaha,  perumusan  standarisasi  lembaga penyedia layanan  perlindungan anak, pelaksanaan  penguatan dan pengembangan lembaga  penyedia  layanan  peningkatan  kualitas  hidup  anak.  Namun,  dalam perjalanannya  meskipun  Pemkab  Mojokerto  sudah  memiliki  P2TP2A  kinerja DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto masih patut dipertanyakan.
Faktor lain terjadinya kekerasan ini adalah kebutuhan sex yang tidak terpenuhi dan akhirnya melakukan penyimpangan. Faktor individual yang membuat pelaku melakukan tindakan kekerasan, juga dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Seperti, pengaruh  pergaulan,  kurangnya  perhatian,  merasa  tidak  berharga  akan keberadaannya,  pernah  mengalami  perlakuan  buruk,  dan  berulang  menyaksikan kekerasan di rumah atau di luar rumah.  Dengan banyaknya masalah internal dalam keluarga  di  Kabupaten  Mojokerto  juga  memicu  naiknya  angka  kekerasan  anak (Gambar 3).
Gambar 3. Grafik Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2019-2022 Kabupaten Mojokerto
Jika kita lihat dari permasalahan ini tentunya berkaitan dengan fokus cakupan yaitu  kurangnya  dinas  DP2KBP2  dalam  menjangkau  kelompok-kelompok  sasaran yaitu  keluarga  untuk  memberikan  sosialisasi  supaya  anak-anak  dapat  terkontrol dengan  baik.  Dari  data  grafik  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  kekerasan
0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 Kasus Kasus
terhadap  anak  di  Kabupaten  Mojokerto  masih  banyak  terjadi  di  setiap  tahunnya. Jumlah  tersebut  berubah  secara  fluktuatif  seperti  pada  tahun  2019  hanya  ada  58 kasus,  lalu  pada  tahun  2020  terjadi  kenaikan  yaitu  74  kasus,  di  tahun  2021  terjadi penurunan yaitu 51 kasus, sedangkan di tahun 2022 mengalami lonjakan kenaikan mencapai  80  kasus.  Pada  tahun  2022  jumlah  kenaikannya  paling  besar.  Dikatakan banyak karena kasus rata-rata di Jawa Timur terbilang naik turun dan jumlahnya di bawah Kabupaten Mojokerto.
Meskipun,  DP2KBP2  bukan  Organisasi  Perangkat  Daerah  yang  pertama  di Indonesia dalam menangani masalah perempuan dan anak serta memiliki program yang  efektif  hingga  dijadikan  percontohan  bagi  daerah  lain.  Namun,  perlu  diteliti lebih  dalam  mengenai  bagaimana Policy  Output  Analysis melalui  7  (tujuh)  fokus tersebut  dalam  pelayanan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Mojokerto mengenai  pencegahan  kekerasan  terhadap  anak  dalam  lingkungan  sekolah, keluarga,  dan  masyarakat  baik  dalam  kemudahan  korban  untuk  mengakses, seberapa besar cakupan yang bisa dikerjakan di wilayah tersebut untuk memberikan program-program, selanjutnya juga berkaitan dengan frekuensi untuk mengetahui seberapa besar intensitas kelompok sasaran dalam memperoleh layanan, tidak lupa juga  ketepatan  layanan  yang  diberikan  sudah  memenuhi  atau  belum,  dari  segi akuntabilitas apakah peran pemerintah dapat dipertanggung jawabkan di hadapan masyarakat publik, dan yang terakhir adalah kesesuaian program dengan kebutuhan untuk  mengukur  atau  mengetahui  apakah  keluaran  kebijakan  ini  sesuai  dengan kebutuhan mereka.
Terkait pembahasan mengenai kinerja suatu organisasi atau pelayanan publik dalam  memberikan  layanannya  dan  diukur  dalam  7  indikator,  maka  terdapat berbagai  studi  yang  membahas  seperti  Fadlurrahman  (2014)  yang    menilai  bahwa dalam kinerja implementasi kebijakan penanganan perempuan korban kekerasan di P2TPA  RDU  Provinsi  DIY  ditemukan  beberapa  faktor  yang  menyebabkan implementasi program dapat berjalan dengan efektif. Kemudian studi Sururi (2019) yang  mengukur  kinerja  implementasi  kebijakan  pemberdayaan  dan  penataan pedagang  kaki  lima  dilihat  berdasarkan  indikator  implementasi  kebijakan. Selanjutnya  studi  Rohayati  &  Kartini  (2019)  yang  menganalisis  implementasi, hambatan dan upaya untuk menyelesaikan hambatan terkait implementasi kebijakan perlindungan. Suswandari, et al (2022) yang menyoroti kebijakan penanganan tindak kekerasan pada perempuan dan anak selama masa pandemi covid-19 di Jakarta. Dan studi  Purnaningsiwi, et al (2014) yang mengkaji mengenai implementasi kebijakan penanganan tindak kekerasan terhadap Perempuan
Berdasarkan paparan mengenai penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh peneliti,  maka  artikel  ini  berusaha  untuk  menyatakan  perbedaan  serta  ingin mengetahui Policy Output Analysis Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2)  Kabupaten  Mojokerto.  Sebab  dari  segi  lokasi  penelitian  berbeda,  lalu
dalam  indikator-indikator  dalam  penelitian  terdahulu  yang  dipakai  juga  tidak menggunakan  7  indikator  yang  lengkap  dalam  menganalisisnya,  serta  di  dalam artikel ini ditemukan gap permasalahan dari masing-masing indikator yang masih kurang  dalam  penanganannya,  serta  belum  adanya  penelitian  menggunakan  7 indikator Policy Output terkait penanganan  kekerasan anak di Dinas Pengendalian Penduduk,  Keluarga  Berencana  dan  Pemberdayaan  Perempuan  Kabupaten Mojokerto.

## Metode
Metode  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif. Selanjutnya,  untuk  lokasi  penelitian  peneliti  memilih  serta  menetapkan  di  Dinas Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Berencana  dan  Pemberdayaan  Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto.  Lokasi tersebut dipilih atas dasar pertimbangan tingginya  kasus  kekerasan  anak  di  Kabupaten  Mojokerto.  Adapun  teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Informan  terdiri  dari  pihak  DP2KBP2  Kabupaten  Mojokerto diantaranya kepala bidang perlindungan anak, konselor, kepala seksi perlindungan anak  serta  kelompok  sasaran/klien  yang  menerima  pelayanan,  dokumentasi  dan gabungan. Selanjutnya teknik analis data menggunakan metode interaktif Miles & Huberman  dalam  Asnawai,  Husain,  &  Sudirman  (2022)  yang  terdiri  dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

## Keluaran Kebijakan DP2KBP2 Di Kabupaten Mojokerto

## 1. Akses
Aspek  akses  digunakan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  program  atau pelayanan  yang  diberikan  dapat  dijangkau  oleh  kelompok  sasaran.  Selain  itu  juga akses  mengandung  pengertian  bahwa  seberapa  mudah  kelompok  sasaran menjangkau (mengontak) para implementori untuk mengetahui informasi mengenai program serta menyampaikan pengaduan jika mendapatkan permasalahan selama proses implementasi program kebijakan. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Intiah &  Kriswibowo,  2018)  mendefinisikan  aspek  akses  digunakan  untuk  mengetahui bahwa  program  atau  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  implementor  mudah dijangkau  oleh  kelompok  sasaran  atau  masyarakat.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa indikator akses keluaran kebijakan dinilai sudah efektif.
Berdasarkan  hasil  temuan  lapangan  pihak  DP2KBP2  Kabupaten  Mojokerto telah  memberikan  akses  yang  mudah  bagi  masyarakat  jika  hendak  melapor mengenai  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan.  Ada  beberapa  cara  yang  bisa ditempuh  oleh  pelapor  yakni  bisa  langsung  datang  ke  kantor  atau  bisa  melewati hotline berupa google form yang tersedia di instagram P2TP2A Kabupaten Mojokerto yaitu RANGKUL KOREK PACARE (Ruang Pengaduan dan Konsultasi bagi Korban
Kekerasan  terhadap  Perempuan  dan  Anak  secara  Online).  Media  tersebut  jadi terobosan  bagi  DP2KBP2  untuk  memberikan  akses  pada  masyarakat  yang berdomisili jauh dari kantor supaya jangkauannya dapat relatif lebih mudah. Bentuk akses lain yang mempermudah korban untuk melapor yakni adanya integrasi satuan tugas antara perangkat kecamatan atau gugus tugas di masing-masing desa.

## 2. Cakupan
Dalam  konteks  penelitian  ini,  indikator  cakupan  digunakan  untuk  menilai berapa banyak yang sudah dilayani oleh DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto khususnya Bagian Perlindungan Anak jika dibandingkan dengan jumlah total kelompok sasaran ( targeted  group )  yang  dalam  hal  ini  adalah  anak  korban  kekerasan  di  Kabupaten Mojokerto.  Jumlah  anak  korban  kekerasan  yang  sudah  dilayani  DP2KBP2  setelah dibandingkan dengan jumlah total anak korban kekerasan di Kabupaten Mojokerto dapat dilihat dalam Tabel 1.
Tabel 1 . Jumlah Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2019-2022 di DP2KBP2
Kabupaten Mojokerto No Tahun Jumlah Korban di Kabupaten Mojokerto Jumlah Korban yang ditangani DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Persentase 1 2019 58 11 18% 2 2020 74 13 17% 3 2021 51 16 31% 4 2022 80 41 51%
Sumber: DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto, diolah peneliti 2023
Jika  berdasarkan  tabel  1  di  atas  rekap  data  jumlah  korban  kasus  kekerasan terhadap  anak  di Kabupaten  Mojokerto  dan  jumlah  korban  yang  selesai  ditangani oleh  DP2KBP2  Kabupaten  Mojokerto  belum  maksimal  dalam  mencapai  jumlah cakupan yang diharapkan. Jadi, proses penanganan  kekerasan terhadap anak oleh DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto jika dilihat dari aspek cakupan ini ternyata belum maksimal dilakukan jika dilihat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, dan pada tahun 2022 membaik bahkan mampu mengatasi setengah dari besarnya kasus.
Merujuk  pada  hasil  berikut  dapat  dikatakan  bahwa  kinerja  dinas  yang sedemikian belum efektif dan kurang menjawab kebutuhan kelompok sasaran untuk memberikan  pelayanan  yang  terbaik,  diharapkan  dinas  terus  berbenah  dalam menyikapi  hal  ini.  Oleh  sebab  itu,  tidak  mengherankan  jika  masyarakat  masih bimbang  untuk  melaporkan,  serta  jika  terdapat  kasus  yang  serupa  ada  beberapa masyarakat kurang merasa mendapatkan perhatian. Maka dari itu, salah satu usaha yang  dilakukan  adalah  sosialisasi  dimana  DP2KBP2  Kabupaten  Mojokerto  gencar mulai gencar ini dibuktikan pada tahun 2022 kasus yang tertangani meningkat cukup signifikan,  salah  satu  faktor  yang  terjadi  karena  adanya  akses  yang  mudah  serta mempunyai satgas di setiap Kecamatan.

## 3. Frekuensi
Aspek frekuensi berguna untuk mengukur seberapa sering kelompok sasaran atau  masyarakat  mendapatkan  layanan  yang  dijanjikan  oleh  DP2KBP2  Kabupaten Mojokerto  khususnya  dalam  penanganan  kekerasan  terhadap  anak  di  Kabupaten Mojokerto.  Berdasarkan  hasil  penelitian  lapangan  dalam  penanganan  kasus kekerasan  terhadap  perempuan  di  DP2KBP2  Kabupaten  Mojokerto  dilakukan dengan  melihat  banyaknya  laporan  pengaduan  yang  masuk.  Pihak  DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto juga tidak bisa memprediksi jumlah penanganan kasus pada waktu tertentu semua tergantung pada laporan pengaduan. Namun, jika masyarakat menghendaki  DP2KBP2  turun,  mereka  juga  akan  langsung  turun.  Untuk  kegiatan sosialisasi dilaksanakan tergantung surat permohonan atau dalam seminggu bisa 2- 3 disesuaikan dengan anggaran yang ada dan diusahakan memberikan layanan yang terbaik dengan menggunakan sosialisasi offline seperti contoh pada Gambar 4.
Gambar 4 . Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di SMP NEGERI 2 SOOKO Kabupaten Mojokerto
Sumber : DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto
Dalam  melaksanakan  kegiatan  sosialisasi offline pihak  DP2KBP2  bekerjasama dengan  gugus  tugas  wilayah  setempat,  perizinan  dengan  sekolah-sekolah, kepolisian.  Untuk  kegiatan  sosialisasi online menggunakan  media  sosial  berupa instagram untuk  sosialisasi,  di  dalamnya  pihak  dinas  menjelaskan  bagaimana bahayanya kekerasan pada anak, berhenti untuk tidak melakukan kekerasan pada anak. Sedangkan, dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi online menggunakan media sosial berupa instagram untuk sosialisasi yang di dalamnya menjelaskan bagaimana bahayanya kekerasan pada anak, berhenti untuk tidak melakukan kekerasan pada anak.

## 4. Bias
Bias merupakan aspek yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementor yakni DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto selaku organisasi perangkat  daerah  yang  ditugaskan  dalam  penanganan  kekerasan  terhadap  anak sudah  seharusnya  sesuai  atau  belum.  Berdasarkan  pada  hasil  temuan  penelitian melalui wawancara mengenai adanya bias atau penyimpangan bahwa jika mengacu pada  pernyataan  informan  tidak  ditemukan  bias  karena  dalam  penanganan  kasus kekerasan  terhadap  anak  berbeda-beda  ketika  masuk  pada  tahap assessment .  Jadi,
DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto mengerjakan ini juga sesuai dengan SOP yang ada, seperti menyediakan form laporan kasus kepada korban kekerasan.
Selain  itu,  ketika crosscheck data  laporan  pengaduan  kasus  mereka  sudah dibantu  oleh  gugus  tugas  yang  ditempatkan  pada  wilayah  tertentu  menyesuaikan jadwal  piket  mereka.  Ketika  terdapat  laporan  mereka crosscheck kembali  apakah terdapat  kesalahan  dalam  menginput  data.  Dalam  menjalankan  protap  (prosedur tetap)  pihak  DP2KBP2  Kabupaten  Mojokerto  juga  berpesan  kepada  masyarakat untuk  turut  serta  dalam  pengawasan  khususnya  kasus  kekerasan  pada  anak.  Hal tersebut  juga  termasuk  kolaborasi  antara  DP2KBP2  Kabupaten  Mojokerto  dengan satuan kerja pada setiap wilayah di Kabupaten Mojokerto.

## 5. Service Delivery (Ketepatan Layanan)
Indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan secara tepat waktu atau tidak. Implementor yang  dimaksud  yakni  pihak  DP2KBP2  Kabupaten  Mojokerto  selaku  instansi  atas kewenangan dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Mojokerto. Jika  dalam  sebuah  implementasi  kebijakan  program  dilaksanakan  pada  saat  yang tidak  tepat,  maka  sudah  pasti  program  tersebut  akan  mubazir  atau  sia-sia. Sebaliknya, jika suatu program tidak dilaksanakan atau mengalami keterlambatan, maka dapat menyebabkan masalah publik yang baru.
Berdasarkan hasil temuan lapangan dan informasi yang telah didapatkan dalam ketepatan layanan bahwa dalam penanganan kasus tidak bisa dipastikan tepat atau cepatnya  karena  jenis  dan  bentuknya  berbeda.  Biasanya  kalau  korban  hanya bermasalah  dengan  psikis  atau  trauma  penanganan  bisa  dengan  waktu  singkat, tetapi kalau bermasalah kontak fisik membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus melalui beberapa tahap. Selain itu, apa yang dikerjakan oleh DP2KBP2 dalam melayani  juga  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  jadi  pihak  dinas  juga  berusaha semaksimal  mungkin  untuk  melayani  kelompok  sasaran  yaitu  anak  korban kekerasan  dan  pihak  DP2KBP2  Kabupaten  Mojokerto  juga  bekerjasama  dengan beberapa pihak yang ikut terlibat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak seperti tim medis, psikolog, kejaksaan, dan pihak berwajib

## 6. Akuntabilitas
Akuntabilitas  merupakan  salah  satu  aspek  yang  digunakan  untuk  menilai apakah  tindakan  yang  dilakukan  oleh  implementor  dalam  menjalankan  kebijakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan semestinya (Purwanto & Sulistyastuti, 2015).  Selain  perusahaan  yang  seharusnya  menerapkan  aspek  akuntabilitas,  suatu instansi  yang  memberikan  sebuah  pelayanan  kepada  publik  idelanya  juga  harus menerapkan aspek akuntabilitas karena masuk dalam pengawasan negara. Dengan hal  tersebut  aspek  ini  berkaitan  dengan  pertanggungjawaban  tindakan  yang dilakukan  oleh  DP2KBP2  Kabupaten  Mojokerto  dalam  penanganan  kekerasan terhadap  anak.  Sebab,  sebuah  implementasi  kebijakan  publik  harus  memadai pendapat  ini  pun  sejalan  dengan  studi  Istyadi  (2009)  bahwa  sebagai  sebuah
implementasi  kebijakan  publik,  akuntabilitas  memerlukan  kapasitas  SDM  yang memadai dari segi jumlah, keahlian (kompetensi, pengalaman serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi.
Berdasarkan pengamatan penulis dari berbagai wawancara dan dokumentasi kegiatan,  DP2KBP2  Kabupaten  Mojokerto  dalam  menangani  kasus  kekerasan terhadap  anak  sangat  berpedoman  pada  SOP  yang  berlaku.  Prinsip  akuntabilitas dijalankan sesuai dengan SOP yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan  yang  berlaku.  Selain  itu,  pertanggungjawaban  lain  yakni  berkolaborasi antar pihak dalam penanganan kasus. Berdasarkan wawancara terhadap klien yang pernah  ditangani  oleh  pihak  dinas,  menyatakan  bahwa  hak-hak  nya  sebagai  klien sudah dipenuhi seperti identitas yang dirahasiakan oleh pihak dinas. Regulasi yang jelas dalam SOP penanganan pengaduan kekerasan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa  pemenuhan  hak  korban  terhadap  kebijakan  yang  ditawarkan  sudah memenuhi prinsip akuntabilitas. Berjalannya SOP yang baik tidak lepas dari SDM yang  kompeten  dalam  bidangnya.  Hal  itu  juga  didukung  oleh  pendapat  Basnawi (2017)  bahwa  sumber  daya  manusia  merupakan  salah  satu  unsur  yang  sangat berperan dalam menjamin keberlangsungan suatu organisasi. Kapasitas sumber daya manusia  adalah  kemampuan  seseorang  atau  individu  suatu  organisasi (kelembagaan),  suatu  sistem  melaksanakan  fungsi-fungsi  atau  kewenangannya dalam  mencapai  tujuan  secara  efektif  dan  efisien.  Kapasitas  harus  dilihat  sebagai kemampuan  untuk  mencapai  kinerja,  untuk  menghasilkan  keluaran-keluaran ( output ) dan hasil-hasil ( outcomes ).

## 7. Kesesuaian Program Dengan Kebutuhan
Aspek ini digunakan sebagai pengukur apakah kebijakan atau layanan program yang diterima oleh masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan mereka (Purwanto& Sulistyastuti, 2015). Sebagai contoh penanganan kasus, terdapat dua jenis konseling yakni  konseling  psikis  dan  konseling  hukum.  Para  klien  diberikan  pendampingan sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Jika terdapat klien yang bermasalah dengan psikis pihak dinas menyediakan psikolog untuk membantu dalam pelayanan pendampingan.  Lalu,  jika  terdapat  klien  yang  meminta  untuk  diperkarakan kasusnya  ke  jalur  hukum  maka  pihak  dinas  menyediakan  konsultan  hukum  yang bertugas  sebagai  pihak  yang  akan  mengurus  dari  tahap  pengajuan  hingga pemutusan  perkara.  Selain  itu,  dalam  proses  konseling  hukum  dibantu  juga  oleh pihak  polres  dan  kejaksaan.  Tidak  hanya  itu,  klien  juga  diberikan  fasilitas  seperti ruangan  pengaduan  yang  ber-AC  dan  penanganan  visum  yang  disediakan  pihak dinas dan rumah sakit.

## Kesimpulan
Dalam  penanganan  sebuah  kasus  pihak  DP2KBP2  Kabupaten  Mojokerto sebaiknya menambah jumlah tenaga kerja atau relawan dalam kasus sebab sumber daya manusia di bidang Perlindungan Anak sangat kurang meskipun sudah dibantu
monitoring di setiap kecamatan untuk respon yang lebih cepat. Sebaiknya menambah tenaga  SDM  khususnya  dalam  pengelolaan  keuangan  supaya  anggaran  yang digunakan  lebih  terstruktur.  Masalah  tersebut  sering  muncul  karena  pada  saat kegiatan  sosialisasi  mesti  menggunakan  barang  operasional  dari  masing-masing kecamatan. Selain itu juga program sosialisasi ini memerlukan baik untuk minuman maupun konsumsi yang cukup memakan biaya jadi semoga ke depan anggaran dari DP2KBP2 khususnya bidang Perlindungan Anak dapat bisa diperbanyak. DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto juga bisa menggunakan media eks korban atau klien sebagai agen sosialisasi berkelanjutan supaya dapat menambah cakupan. Tujuannya yakni dengan media eks korban akan lebih tahu dan bisa berbagi pengalaman bagaimana cara melapor dan bagaimana ketika melewati tahap-tahap pada saat penanganan.

## Referensi
Asnawai, I., Najib Husain, M., & Sudirman, F. A. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga  Harapan  di  Kelurahan  Ulunambo  Kecamatan  Menui  Kepulauan Kabupaten  Morowali. PAMARENDA :  Public  Administration  and  Government Journal , 2 (2), 208. https://doi.org/10.52423/pamarenda.v2i2.28677
Anugrainsa  et  al.  (2022).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kualitas Pelayanan  Publik  Di  Kantor  Camat  Taliwang  Kabupaten  Sumbawa  Barat. Jurnal   Tambora , 6(3), 171-183.
Aprilia.  (2021).  Upaya  Pencegahan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan   Dan  Anak  (P2TP2A)  Kabupaten  Mojokerto  Terhadap Meningkatnya Kekerasan   Pada Anak Di Masa Pandemi Covid-19.
Ariany  &  Putera.  (2013).  Analisis  Kinerja  Organisasi  Pemerintah  dalam Memberikan  Pelayanan  Publik  di  Kota  Pariaman. MIMBAR  Jurnal  Sosial dan   Pembangunan , 29(1), 33-40. https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.364. Azzahra.  (2019).  Faktor  Penyebab  Meningkatnya  Kekerasan  Terhadap  Anak  Dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi  Penelitian di P2TP2A
Kota
Banda Aceh). https://repository.ar-
raniry.ac.id/id/eprint/13094/1/Nafisah%20Azzahra%2C%20150101026%2C%20 FSH%2C%20HK%2C%20082323805844.pdf
Fadlurrahman,  L.  (2014).  Kinerja  Implementasi  Kebijakan  Penanganan  Perempuan Korban  Kekerasan. JKAP  (Jurnal  Kebijakan  dan  Administrasi  Publik) , 18 (2),  161- 184.
Hermansyah.  (2022).  64  Anak  Terlibat  dalam  Kasus  Kekerasan  di  Kabupaten Mojokerto.  Radar  Mojokerto.  https://radarmojokerto.jawapos.com/hukum- kriminal/20/12/2022/64-anak-terlibat-dalam-kasus-kekerasan-di-kabupaten- mojokerto/.
Intiah  &  Kriswibowo.  (2018).  Kinerja  Implementasi  Penuntasan  Buta  Aksara  Di Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga. Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 8(2), 165.
Kaawoan et al.  (2022). Efektivitas Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kelurahan Malalayang  Satu  Barat  Kecamatan  Malalayang  Kota  Manado. Jurnal
Administrasi Publik UNSRAT , 8(113), 72-84.
PPA.
(2022). Kasus Kekerasan
anak di Indonesia.
https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan.
Polihu.  (2021).  Akuntabilitas  Kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  Di  Kantor Kementerian Agama Kota Manado. Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRO) , 2(2), 25-32.
Purwanto,  E.  A.,  &  Sulistyastuti.  (2015). Implementasi  Kebijakan  Publik:  Konsep  dan Aplikasi di Indonesia (2 ed). Gava Media: Yogyakarta.
Purnaningsiwi,  F.  A.,  Sundarso,  S.,  &  Rengga,  A.  (2014).  Implementasi  Kebijakan Penanganan  Tindak  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Di  Kota  Semarang Melalui  Pusat  Pelayanan  Terpadu  (PPT)  SERUNI. Journal  of  Public  Policy  and Management Review , 3 (3), 192-200.
Sisillia  &  Kriswibowo.  (2020).  Branding  Awareness  “Kampus  Bela  Negara”  For Students UPN “Veteran” Jawa Timur. DIA: Jurnal Administrasi Publik , 18(2), 157- 169. https://doi.org/10.30996/dia.v18i2.4417.
Rohayati,  Y.,  &  Kartini,  E.  (2019).  Implementasi  Kebijakan  tentang  Perlindungan Anak  di  Unit  Pelaksana  Teknis  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  Kota  Bandung. Jurnal  Sosial  dan  Humanis  Sains (JSHS) , 4 (1), 13-29.Sitompul. (2015). Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. Lex Crimen , 4(1), 46-56.
Suswandari,  S.,  Hanita,  M.,  Aprian,  M.,  &  Susanti,  E.  N.  (2022).  Kebijakan Penanganan  Tindak  Kekerasan  pada  Perempuan  dan  Anak  selama  Masa Pandemi Covid-19 di Jakarta. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora , 11 (1), 161-175.