SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 226-263

## DINAMIKA DAN HAMBATAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI

## Azis Amriwan
Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  dinamika  yang  terjadi  dalam    pelaksanaan  program pemberdayaan  masyarakat  pesisir.  Penelitian  ini  juga  ingin  melihat    proses  reproduksi  praktik dominasi  dalam  masyarakat  pesisir  yang  menjadi  faktor  penghambat  dalam  pemberdayaan nelayan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  deskriptif  untuk menggali  relasi  sosial  dalam  masyarakat  pesisir  yang  melibatkan  nelayan,  juragan  ( taweu ), kelompok  nelayan  dan  pemerintah  dalam  perspektif  strukturasi  Giddens.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  program  pemberdayaan  masyarakat  pesisir  di  Palabuhanratu  Kabupaten Sukabumi  bersifat charity berupa  Bantuan  Langsung  Masyarakat  (BLM)  dan  bersifat  stimulus seperti  program  Pengembangan  Usaha  Mina  Perdesaan  (PUMP)  Perikanan  Tangkap.  Konsep pemberdayaan  semacam  ini  hanya  bersifat  sementara,  parsial  dan  belum  menyentuh  persoalan utama  dalam  struktur  sosial  masyarakat  pesisir  yang  bersifat  patron-klien.  Nelayan  merupakan kelompok  masyarakat  pesisir  yang  paling  sulit  untuk  keluar  dari  jaring  kemiskinan.  Kebijakan pemerintah  dalam  pembangunan  sektor  kelautan  dan  perikanan,  mekanisme  pasar,  dan  dominasi kelompok nelayan  (KUB) oleh juragan ( taweu ), menyebabkan nelayan mengalami ketergantungan terhadap  akses  (jaringan,  modal  dan  pengetahuan)  sebagai  bentuk  dominasi  struktural.  Temuan penelitian  menunjukkan  bagaimana  nelayan  dapat  keluar  dari  jerat  kemiskinan  ataupun  dominasi struktural  ketika  nelayan  menggunakan  faktor  keagenannya.  Praktik  sosial  yang  dialami  secara berulang membentuk kesadaran nelayan, yakni memanfaatkan akses yang dimiliki. Dalam konteks program pemberdayaan, nelayan dapat bersikap pragmatis ataupun otonom.
Kata kunci: Dinamika, Hambatan, Pemberdayaan, Masyarakat Pesisir

## Abstract
This  study  aims  to  explain  the  dynamics  that  occur  in  the  implementation  of  the  coastal community  empowerment  program.  This  study  also  wants  to  see  the  reproduction  process  of domination  practices  in  coastal  communities  which  is  an  inhibiting  factor  in  empowering fishermen.  This  study  uses  a  qualitative  approach  with  a  descriptive  method  to  explore  social relations  in  coastal  communities  involving  fishermen,  skippers  (taweu),  fishing  groups  and  the government in the Giddens structuration perspective. The results of the study show that the coastal community empowerment program in Palabuhanratu, Sukabumi Regency is charity in the form of Community  Direct  Assistance  (BLM)  and  is  a  stimulus  such  as  the  Rural  Mina  Business Development program (PUMP) for Capture Fisheries. This kind of empowerment concept is only temporary,  partial  and  has  not  touched  the  main  problem  in  the  social  structure  of  the  coastal community which is patron-client. Fishermen are the most difficult group of coastal communities to get out of the poverty net. Government policies in the development of the marine and fisheries sector,  market  mechanisms,  and  the  dominance  of  fishermen's  groups  (KUB)  by  the  skipper (taweu), cause fishermen to experience dependence on access (network, capital and knowledge) as a form of structural domination. The research findings show how fishermen can get out of the trap of poverty or structural domination  when fishermen use their agency factor. Social practices that are  experienced  repeatedly  shape  the  awareness  of  fishermen,  namely  taking  advantage  of  the access  they  have.  In  the  context  of  empowerment  programs,  fishermen  can  be  pragmatic  or autonomous.
Keywords: Dynamics, Barriers, Empowerment, Coastal Communities
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 226-263

## PENDAHULUAN
Karakteristik sumberdaya laut yang bersifat terbuka atau tanpa kepemilikan ( open acces property ) nampaknya mulai kehilangan makna bagi nelayan. Sebagai komunitas  yang  tinggal  di  daerah  pesisir,  laut  merupakan  sumber  utama  mata pencaharian  bagi  nelayan.  Namun  berbagai  persoalan  terkait  eksploitasi sumberdaya  laut  mulai  mengancam  kehidupan  nelayan,  khususnya  nelayan  di Indonesia  yang  notabene  sebagian  besar  tergolong  miskin.  Persoalan-persoalan tersebut sebagian besar disebabkan oleh tindakan manusia dalam memperlakukan laut.  Tingginya  kebutuhan  masyarakat  akan  hasil  laut  (khususnya  ikan) menyebabkan eksploitasi besar-besaran. Sehingga kompetisi modal dan teknologi armada  dan  alat  tangkap  ikan  tidak  terelakkan  lagi.  Dampak  yang  mulai  terasa bagi  nelayan  yakni  berkurangnya  hasil  tangkap  perikanan  akibat  kelebihan tangkap  ( over  fishing )  terutama  di  perairan  teritorial  kawasan  barat  Indonesia, mulai dari selat Malaka, laut Jawa, laut Flores dan laut China Selatan (Nikijuluw, 2002).
Gambaran  diatas  menurut  Sahri  Muhammad  (2011),  disebabkan  oleh dampak kebijakan pembangunan perikanan masa lalu (periode tahun 1979-1999) yang  lebih  berorientasi  pada  peningkatan  produksi  melalui  penambahan  jumlah armada penangkapan ikan dan perbaikan teknologi intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan  sumberdaya  ikan.  Sedangkan  untuk  sektor  usaha  perikanan  skala kecil,  pemerintah  telah  membuat  kebijakan  diantaranya  kebijakan  penyediaan kredit modal kerja, investasi sarana pelabuhan/tempat pendaratan ikan, perbaikan teknologi kapal dan alat  tangkap, kebijakan harga BBM dan lain-lain. Kebijakan tersebut  makin  memacu  tumbuhnya  ekonomi  pasar,  modernisasi  perikanan tangkap, peningkatan produksi dan budaya komersial di daerah pantai.
Kendala  struktur  sosial  ekonomi  nelayan  menyebabkan  kebijakan  yang berorientasi pada produksi berdampak negatif  karena melahirkan kompetisi yang tidak  sehat  di  antara  nelayan.  Sifat  penangkapan  ikan  yang  sangat  bergantung pada  kepemilikan  faktor  produksi  mengakibatkan  kesenjangan  yang  semakin melebar  antara  nelayan  pemilik  modal  (juragan/ taweu )  dan  nelayan  buruh. Struktur  sosial  ekonomi  yang  dimaksud  yakni  didasarkan  pada  pembagian  kerja yang  berdasarkan  gender,  pola  relasi  ekonomi  patron  klien,  dan  pola-pola
eksploitasi  sumberdaya  yang  kemudian  membentuk  sistem  kebudayaan masyarakat nelayan (Kusnadi, 2010).
Meningkatnya  kebutuhan  akan  konsumsi  ikan  di  dunia  disatu  sisi  menjadi peluang  bagi  perekonomian  nasional  Indonesia  untuk  memajukan  sektor perikanan  dan  kelautan  sebagai  sumber  pertumbuhan  baru.  Namun  disisi  lain usaha  peningkatan  produksi  perikanan  dituntut  untuk  lebih  memperhatikan ketersediaan  sumberdaya  perikanan  yang  terus  berkurang,  sehingga  dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan (Nikijuluw, 2002). Isu  pemerataan  sentra  produksi  penangkapan  ikan  juga  penting  terutama  di wilayah  yang  masih  memiliki  potensi  perikanan  yang  cukup  besar  seperti  di kawasan  barat  pantai  Sumatera,  pantai  selatan  Jawa  termasuk  kawasan  teluk Palabuhanratu, dan perairan Sulawesi dan Maluku.
Berbagai  program  pemberdayaan  yang  diklaim  oleh  pemerintah  sebagai solusi  untuk  mengentaskan  masalah  kemiskinan  nelayan  nampaknya  masih  bias kepentingan,  baik  dari  segi  model  maupun  tahapannya.  Target  peningkatan kapasitas  penangkapan  melalui  armada  penangkapan  dan  teknologi  alat  tangkap yang  diberikan  melalui  bentuk  program  pemberdayaan  pemerintah  kepada nelayan ternyata masih meninggalkan permasalahan yang mendasar.
Pengalaman  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  (PEMP) yang  dijalankan  antara  tahun  2001  hingga  2009  menjadi  indikator  bagaimana model  pemberdayaan  nelayan  kurang  berhasil.  Pinjaman  modal  yang  melibatkan koperasi  nelayan  setempat  dan  pihak  perbankan  tersebut  pada  akhirnya  berhenti pada  tahun  2009  tanpa  ada  indikasi  perbaikan  struktur  ekonomi  nelayan,  salah satu  alasan  yang  dikemukakan  adalah  karena  pengembalian  modal  yang  macet. Temuan  Baihaqki  (2008),  menunjukkan  bahwa  kesalahan  kredit  macet  bukan semata  dikarenakan  perilaku  nelayan,  namun  lebih  disebabkan  faktor  oknum aparat yang menyelewengkan dana hasil pengembalian (kredit) nelayan.
Potret kemiskinan nelayan sebagaimana digambarkan diatas dijelaskan oleh Nikijuluw  (2001)  sebagai  bentuk  kemiskinan  struktural.  Yakni  kemiskinan  yang disebabkan  karena  pengaruh  faktor  eksternal  (di  luar)  individu.  Faktor  tersebut antara  lain  struktur  sosial  ekonomi,  insentif  atau  disinsentif  pembangunan,
pemenuhan fasilitas pembangunan, ketersediaan teknologi, dan aspek sumberdaya alam dan manusia.
Program  pemberdayaan  masyarakat  sejatinya  merupakan  program  yang dapat  melibatkan  dan  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses pembangunan. Juga diartikan sebagai program yang berpangkal dan berbasis pada masyarakat sebagai subjek karena sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Dalam kacamata strukturasi, pemberdayaan nelayan merupakan suatu usaha yang memungkinkan  terjadinya  perubahan  struktur,  yakni  dengan  membebaskan nelayan  dari  ketergantungan    terhadap  pihak  lain,  baik  pemerintah  maupun juragan.  Dengan  begitu,  nelayan  dapat  keluar  dari  jaring  kemiskinan  yang mengekangnya  untuk  dapat  meningkatkan  kualitas  hidupnya.  Akan  tetapi  bukan berarti  nelayan  harus  tercerai  dari  relasi  sosial  yang  mengikatnya  sebagai  modal dalam mengembangkan kapasitas kelembagaannya. Artinya program pemberdayaan  juga  dibutuhkan  sebagai  sarana  dalam  membangun  kerekatan sosial dalam rangka pengembangan komunitas nelayan miskin.
Namun pelaksanaan program pemberdayaan nelayan dalam praktiknya tidak mengubah  struktur  sosial  ekonomi  yang  melingkupi  kehidupan  nelayan.  Dari pengalaman  program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  (PEMP)  yang bergulir  sejak  tahun  2001  hingga  2009  lalu,  masih  terdapat  berbagai permasalahan.  Diantaranya  rendahnya  partisipasi  nelayan  terhadap  program  dan minimnya  kepercayaan  antara  nelayan  dengan  aparat  pemerintah  (Fernando, 2001). Selain itu, masih terdapat bias elit dalam prosedur dan tahapan pelaksanaan program  tersebut  (Suadnya,  I.W  et  al,  2004).  Lemahnya  pendampingan  dan pengawasan  dalam  pelaksanaan  program  pemberdayaan  juga  menyebabkan pelaksanaan program tidak berlanjut (Junaidi, 2003).
Konsep  pemberdayaan  melibatkan  unsur-unsur  yang  memiliki  keterkaitan erat  sebagai  suatu  proses,  bukan  tujuan.  Unsur-unsur  tersebut  bersifat  kompleks yang  meliputi  model  dan  tahapan,  anggaran  ( resources ),  relasi  aktor  ( agen ),  dan sasaran  pemberdayaan  itu  sendiri.  Salah  satu  aspek  kunci  dalam  pemberdayaan masyarakat  yaitu  partisipasi  aktif  dari  masyarakat  atau  komunitas  selaku  objek (sasaran)  pembangunan.  Partisipasi  tersebut  terutama  dalam  hal  pengambilan keputusan.  Pelibatan  dalam  pengambilan  keputusan  ini  begitu  penting,  sebab
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 226-263
disinilah  letak  perbedaan  partisipasi  dengan  mobilisasi.  Indikator  partisipasi selama ini masih bias dalam praktiknya, sebagaimana terdapat kekurangan dalam penelitian-penelitian  sebelumnya  (Fernando,  2001;  Junaidi,  2003;  dan  Baihaqki, 2008).
Pengorganisasian masyarakat nelayan merupakan proses selanjutnya dalam tahapan  pemberdayaan  masyarakat.  Proses  ini  dibutuhkan  dalam  rangka penguatan  posisi  tawar  dan  memanajerial  potensi  yang    dimiliki  untuk  dapat dimanfaatkan  secara  bersama-sama  pula.  Dalam  praktiknya,  kajian  mengenai relasi antar agen yang terbentuk dalam wadah organisasi sosial seperti KUB masih minim  dan  seolah  terlepas  dari  kerangka  struktur  yang  membentuknya,  yakni sistem  kebudayaan  masyarakat  pesisir  itu  sendiri,  seperti  relasi  ekonomi  patron klien. Sehingga belum menjawab persoalan bagaimana KUB mereproduksi relasi dari sistem kebudayaan masyarakat pesisir.
Penelitian  ini  ingin  mengisi  celah  tersebut  dengan  menggunakan  analisis strukturasi. Sebagaimana fokus utama dalam teori strukturasi yakni pada tindakan agen, maka penelitian ini menekankan pada bagaimana upaya-upaya  agen dalam merespon program pemberdayaan sebagai suatu bentuk struktur yang mengekang ( constraint )  ataukah  memberdayakan  ( enabling )  tindakannya  dalam  praktik rutinitas agen. Dan sebaliknya, bagaimana unsur-unsur perubahan struktural yang dapat  disebabkan  oleh  program  pemberdayaan  menjadi  basis  pengetahuan masing-masing  agen  dalam  mereposisi  ( positioning )  tindakannya.  Dalam  hal  ini, relasi  antara  nelayan,  juragan,  organisasi  sosial  dan  pemerintah  menjadi  titik penekanan  dalam  penelitian  ini  untuk  mengukur  tingkat  efektivitas  program pemberdayaan  yang  berlangsung  dalam  masyarakat  pesisir  di  kecamatan Palabuhanratu.

## TINJAUAN PUSTAKA
Dari  beberapa  hasil  penelitian  mengenai  praktik  pemberdayaan  nelayan  di negara  berkembang  dan  bahkan  di  negara  maju  (diantaranya  Wiber  et  al,  2009; Hollup,  2000;  maupun  Wever,  et  al,  2012)  menunjukkan  masih  adanya  kendala struktural sehingga peran agen sangat minim dalam pengelolaan wilayah kelautan dan  perikanan.  Disatu  sisi  pemberdayaan  menjadi  isu  utama  dalam  pengelolaan
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 226-263
kelautan  dan  perikanan,  tetapi  kebijakan  yang  bersifat top-down dan  ketat menyebabkan  nelayan  sulit  mengakses  pengelolaan  kelautan  dan  perikanan. Kondisi tersebut menyebabkan nelayan terus berada dalam kondisi kemiskinan.
Kondisi yang sedikit berbeda sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Praktik pemberdayaan nelayan cenderung didominasi oleh agen. Lemahnya implementasi kebijakan  dalam  pemanfaatan  sumberdaya  perikanan  di  Indonesia  menyebabkan eksploitasi  berlebih  di  beberapa  wilayah  perairan  di  Indonesia  (Muhammad, 2011).  Begitu  juga  dalam  praktik  pemberdayaan  nelayan,  mekanisme  dan prosedur  pelaksanaan  program  pemberdayaan  yang  begitu  lemah  menyebabkan kelebihan  daya  ( over  powering ),  sehingga  agen  bertindak  leluasa  dalam pengelolaan  program  pemberdayaan  sebagaimana  temuan  Suadnya,  I.W  et  al (2004)  yang  meneliti  kasus  pelaksanaan  program  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Penelitian  tersebut  membantu  peneliti  menjelaskan  bagaimana  struktur pemberdayaan justru memfasilitasi agen (elit lokal dan  aparat pemerintah) untuk meneguhkan  posisi  sosialnya  masing-masing.  Begitu  juga  halnya  temuan Baihaqki  (2008)  di  Palabuhanratu  yang  mengajukan  alternatif  model pemberdayaan  komunitas  pesisir  di  Palabuhanratu.  Dari  ketiga  alternatif  model yang diajukan, antara lain koperasi perikanan, sebagaimana yang dijalankan oleh DKP  melalui  program  PEMP;  model  pusat  komunitas,  sebagaimana  yang dijalankan  oleh  masyarakat  sipil;  dan  model  kemitraan  antara  pengusaha  besar dan komunitas pesisir melalui inti plasma. Ketiga model yang diajukan memiliki kelemahan  dalam  pelaksanaanya  di  lapangan  yang  disebabkan  oleh  lemahnya relasi  antar  agen  dalam  pemberdayaan.  Keikutsertaan  warga  dalam  program pemberdayaan  ternyata  tidak  memberi  dampak  yang  berarti  pada  peningkatan kesejahteraan.  Temuan  penelitian  menunjukkan  adanya  bias  dalam  ranah implementasi antara partisipasi dan mobilisasi.
Merujuk  pada  ulasan-ulasan  tentang  pemberdayaan  masyarakat  pesisir, peneliti  mencoba  mengaitkan  konteks  pemberdayaan  sebagai  sebuah  praktik sosial  menurut  acuan  teori  strukturasi  Giddens  (1984).  Sebagaimana  Giddens menjelaskan  bahwa  inti  dari  teori  strukturasi  yakni  interaksi  antara  agen  dan struktur dilihat sebagai praktik sosial yang berulang, dilakukan terus menerus atau
dikokohkan,  dan  direproduksi.  Praktik  sosial  dinyatakan  dalam  kebiasaan  atau rutinitas,  dan  kemudian  di  reproduksi.  Praktik  sosial  mengalami  perkembangan atau  dalam  bentuk  penguatan  karena  ia  terus  dikaji  dan  diperbaharui  sebagai informasi baru. Praktik sosial mengalami perubahan secara konstitutif yang dalam proses itulah struktur diciptakan.
Dalam  konteks  pemberdayaan  nelayan  sebagai  praktik  sosial  dalam masyarakat  nelayan  Palabuhanratu,  agen  merupakan  keseluruhan  aktor  yang terlibat didalamnya, baik secara individu (seperti  nelayan), kelompok (kelompok nelayan,  koperasi)  ataupun  institusi  (pemerintah,  swasta).  Masing-masing  agen tersebut melakukan keagenannya sesuai dengan kekuasaan ( power ) yang dimiliki. Nelayan  berdasarkan  kekuasaan  yang  dimilikinya  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu juragan  (patron)  dan  nelayan  buruh  (klien).  Sedangkan  struktur  merupakan seperangkat  aturan  ( rules )  dan  sumberdaya  ( resources )  yang  terdapat  dalam praktik  sosial  tersebut.  Dalam  penelitian  ini,  konsep  pemberdayaan  dibatasi dengan pelaksanaan program pemberdayaan nelayan di kecamatan Palabuhanratu yang  dilaksanakan  oleh  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  RI.  Dinamika hubungan  dualitas  antara  agen  dan  struktur  inilah  yang  akan  dikaji  dalam penelitian ini.
Konsep  utama  dalam  Teori  strukturasi  Giddens  yakni  menekankan  pada peran agen yang merupakan bagian tidak terlepaskan dari struktur (dualitas). Basis pengetahuan  nelayan  terhadap  pemberdayaan  penting  untuk  dikaji  dalam penelitian  ini,  karena  konsep  pemberdayaan  sebagai  sebuah  proses,  menuntut peran nelayan (agen) sebagai bagian dari pemberdayaan (struktur) tersebut. Basis pengetahuan  nelayan  (sebagai  agen)  tersebut  yang  kemudian  akan  membentuk kesadaran  nelayan  (praksis  dan  diskursif)  untuk  terlibat  dalam  pemberdayaan dengan  motif  keluar  dari  kondisi  kemiskinan  (kondisi  yang  diharapkan/ intended consequences).
Dalam  mencapai  kondisi  yang  diharapkan  tersebut,  tentunya  nelayan menghadapi  kondisi-kondisi  struktural.  Kondisi  tersebut  bersifat  mengekang ( constraint )  tetapi  bisa  juga  memberdayakan  ( enabling )  tindakan  agen  dalam sistem  sosial  untuk  mengubah  atau  mempertahankan  ciri-ciri  struktural  dari praktik  pemberdayaan  tersebut,  sehingga  memengaruhi  motivasi  agen  dalam
mencapai  tindakan  yang  diharapkan  pada  awalnya.  Untuk  itu,  nelayan membangun  hubungan/relasi  antar  agen  yang  dapat  membantu  nelayan  untuk mengakses  pemberdayaan  tersebut.  Kondisi  ini  menyebabkan  agen  tidak  lagi melihat  tujuan  tindakannya  dengan  jelas  karena  ia  menjadi  fokus  pada  rutinitas yang  dijalaninya  (kondisi  yang  tidak  diketahui).  Hubungan  relasional  tersebut tentunya  melibatkan  tindakan  sosial  ( agency )  dengan  agen-agen  lainnya,  dalam hal  ini  pemerintah,  maupun  juragan  ( taweu )  melalui  perjumpaan  sosial. Agency bukan  merujuk  pada  tujuan  orang-orang  dalam  melakukan  suatu  hal,  tetapi  pada kapabilitas  mereka  untuk  melakukn  hal  tersebut  pada  prinsipnya  ( in  the  first place ) (Giddens, 1984:9).
Dalam  wilayah  inilah  praktik  kekuasaannya  berlangsung  yang  sifatnya  otonom atau  kebergantungan  dengan  agen  lain.  Dalam  praktik  ini,  nelayan  yang  gagal menjalankan  tindakan  sosial  ( agency)- nya  akan  mengalami  kebergantungan terhadap agen lain yang mendominasi. Kondisi ini menyebabkan nelayan terlibat dalam  konsekuensi  yang  tidak  diharapkan  ( unintended  consequences ).  Hal  ini disebabkan karena tindakan transformatif agen dalam memobilisasi sumberdayanya tidaklah ditujukan untuk merubah aturan yang berlaku itu, namun dikarenakan  faktor  motivasi  agen,  yakni  merubah  posisi  sosial  atau  justru menguatkan posisi sosial masing-masing agen.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini ingin mengetahui secara mendalam dinamika yang terjadi dan hambatan  yang  dialami  dalam  pemberdayaan  masyarakat  pesisir    dengan menggali  interaksi  yang  terbangun  melalui  tindakan-tindakan  sosial  ( agency ) antar  agen  dalam  pemberdayaan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  untuk  mendalami  bagaimana  kerja  struktur  pemberdayaan  menjadi tambahan  pengetahuan  bagi  agen  dalam  mereproduksi  relasi  antar  agen sebagaimana  konsep  strukturasi.  Oleh  karena  agen  merupakan  bagian    dari struktur yang memiliki hubungan dualitas, maka penelitian ini tidak cukup hanya dengan  mengkuantifikasi  jawaban-jawaban  yang  diberikan  oleh  informan    tetapi
lebih  melibatkan  pemaknaan  dari  tindakan-tindakan  yang  diambil  dari  informan (praktik kesadaran agen) melalui pengamatan di lapangan.
Sebagai  ibukota  Kabupaten  Sukabumi,  Kecamatan  Palabuhanratu merupakan  wilayah  pesisir  yang  sebagian  besar  masyaraaktnya  merupakan nelayan  perikanan  tangkap  dan  perikanan  budidaya.  Kecamatan  Palabuhanratu merupakan  pusat  pemerintahan  dan  pusat  pertumbuhan  ekonomi  dan  jasa, sehingga di lokasi ini banyak terdapat sentra aktifitas perikanan, diantaranya pusat aktifitas  perikanan  tangkap  Minapolitan,  Pelabuhan  Perikanan  Nusantara  (PPN), Tempat  Pelelangan  Ikan  (TPI)  dan  pusat  transaksi  perikanan  lainnya  yang tentunya melibatkan banyak nelayan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan di Kecamatan Palabuhanratu.
Penelitian  ini  menggunakan  metode purposive dalam  pemilihan  informan. Teknik  ini  digunakan  karena  pemilihan  individu  yang  menjadi  informan berdasarkan  kompetensi  dalam  memberikan  informasi  sesuai  dengan  tujuan penelitian.  Sebagai  alat  identifikasi  informan,  Peneliti  menggunakan  acuan  dari Pedoman  Teknis  Pelaksanaan  Program  Pengembangan  Usaha  Mina  Perdesaan (PUMP)  Perikanan  Tangkap  tahun  2011.  Dari  pedoman  tersebut  diperoleh informan dari unsur nelayan dan pemerintah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dinamika dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Masalah pemberdayaan secara konseptual merupakan masalah ketimpangan struktural yang mendominasi tindakan agen.  Melemahnya posisi patron terhadap klien dalam konteks hubungan kerja nelayan bukanlah disebabkan kapasitas agen (dalam  hal  ini  juragan)  dalam  memobilisasi  sumberdaya  yang  dimiliknya terganggu.  Tetapi,  sistem  sosial  yang  terus  mengalami  perentangan  dalam  ruang dan  waktu,  menyebabkan  agen  harus  selalu  memonitor  tindakannya,  dengan begitu  tidakan  agen  pun  akan  dipengaruhi  perentangan  sistem  sosial  tersebut. Dalam konteks otonomi daerah dewasa ini, dominasi agen dalam hubungan kerja nelayan tidak lagi sesuai dengan semangat keadilan sebagaimana yang dicetuskan dalam konsep pemberdayaan. Oleh sebab itu, konsep pemberdayaan muncul untuk
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 226-263
memperjuangkan keseimbangan hubungan kerja yang dimaksud. Namun otonomi daerah  (atau  kebijakan  desentralisasi)  juga  ternyata  memungkinkan  ( enabling ) patron  untuk  memobilisasi  sumberdaya  (atas  nelayan)  untuk  meneguhkan  posisi mereka (sebagai patron) sebagai pihak yang turut memperjuangkan nasib nelayan ( skemata signifikansi ) melalui keterlibatannya dalam politik representasi ataupun dalam praktik pemberdayaan.
Selain itu, perentangan sistem sosial ini juga disebabkan oleh meningkatnya faktor  produksi  dan  jumlah  masyarakat  pesisir  yang  berprofesi  sebagai  nelayan, sehingga  turut  mempengaruhi  kompetisi  antar taweu untuk  dapat  membina hubungan  kepada  nelayan.  Sebagaimana  Scott  (1993)  mengungkapkan  persoalan melemahnya  ikatan  patron  klien  disebabkan  faktor-faktor  struktural  seperti diferensiasi sosial (seperti alternatif pekerjaan), menguatnya peran pemerintah dan kesenjangan atas faktor produksi yang bisa diatasi. Scott juga menjelaskan bahwa tidak  ada  jaminan  kemudian  ketika  peran  patron  melemah  menandakan  keadaan klien  menjadi  lebih  baik,  karena  kenyataannya,  klien  mengalami  perubahan perlakuan.  Bahwa  dengan  meningkatnya  akses  sarana  dan  prasarana memungkinkan klien menerima perluasan struktur yang dominan. Klien juga akan menerima konsekuensi atas perluasan struktur tersebut dengan menerima  praktik sosial dari wilayah lain misalnya.
Dalam konteks nelayan Palabuhanratu, meningkatnya aktifitas penangkapan ikan  yang  dipicu  oleh  target  produksi  perikanan  menyebabkan  nelayan  masuk dalam  struktur  pasar  global  yang  menuntut  kompetisi  yang  lebih  tinggi  dalam sektor  produksi.  Hal  ini  tentunya  menuntut  agen  untuk  selalu  memonitoring tindakannya agar dapat mengimbangi kompetisi pasar. Hal inilah yang dilakukan bakul dalam  memenuhi  kebutuhan  akan  stok  ikan  di  Palabuhanratu. Bakul dapat sepanjang  waktu  menjalankan  aktifitasnya  sebagai  pedagang  ikan.  Tindakan tersebut  membuat  kedudukannya  dihadapan  nelayan  tetap  dominan,  karena  pada musim  paceklik, bakul tetap  bisa  memberikan  hutang  kepada  nelayan  yang membutuhkan,  karena  dalam  kondisi  ini,  nelayan  tidak  memiliki  pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Motif  yang  berbeda  sebagaimana  yang  dialami  oleh  nelayan  di  kampung Cipatuguran. Nelayan disana lebih kritis dalam menyikapi program pemberdayaan
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 226-263
nelayan  yang  digulirkan  pemerintah.  Hal  ini  dilatar  belakangi  oleh  pengalaman pengalaman  sebelumnya  atas  relasi  nelayan  dengan  pemerintah.  Ketersediaan akses infrastruktur pembangunan yang sangat minim menyebabkan relasi nelayan dengan  pemerintah  cenderung  lebih  otonom.  Hal  ini  direpresentasikan  oleh nelayan  dalam  praktik  sosial  budaya  dimana  tradisi-tradisi  kebudayaan  seperti ritus nadran atau pesta nelayan sebagai simbolisasi atas relasi tersebut. Perbedaan mencolok  terdapat  pada  ritual ngelarung (menyuguhkan)  kepala  kerbau  yang selama  ini  menjadi  tradisi  nelayan  (lihat  Mardiani,  1995).  Namun  kemudian pemerintah  menghimbau  untuk  mengganti  ritual  teresbut  dengan  melepas tukik atau anak penyu hijau  yang keberadaannya hampir punah. Jadi motif pemerintah lebih  pada  perspektif  penyelamatan  lingkungan. Perbedaan  motif  tersebut menyebabkan  pertentangan.  Nelayan  Cipatuguran  merasa  lebih  mendalami perayaan pesta nelayan tersebut dengan bergotong royong mencari dana swadaya. Pelaksanaannya  pun  masih  sebagaimana  tradisi  yang  berlaku  secara  turun temurun,  berbeda  dengan  komunitas  nelayan  lain  yang  ada  di  kawasan Palabuhanratu yang secara historis memiliki kesamaan tradisi tersebut.
Perbedaan  praktik  tradisi  yang  dijalankan  di  kampung  ini,  mereka  sadari menghasilkan  konsekuensi  lain  dalam  relasinya  dengan  pemerintah.  Simbolisasi yang  kemudian  melekat  pada  masyarakat  kampung  Cipatuguran  ini    sebagai masyarakat yang tidak berkontribusi terhadap isu lingkungan. Masalah kontribusi ini  juga  kaitannya  dengan  praktik  penangkapan  ikan  yang  selama  ini  mereka lakukan  diluar  lokasi  utama  PPNP.  Dengan  keterbatasan  aparat  sebagaimana diakui  oleh  pihak  DKP,  pendaratan  ikan  yang  dilakukan  diluar  PPNP  sulit terpantau,  sehingga  praktis  tidak  ada  pemasukan  dari  retribusi  perikanan.  Begitu juga dalam praktik pemberdayaan, relasi yang renggang dengan pihak pemerintah menyebabkan  sulitnya  nelayan  Cipatuguran  mengakses  bantuan  yang  jumlahnya besar.  Kelemahan  ini  menjadi  motif  nelayan  untuk  memperkuat  relasi  politik antara nelayan dengan anggota DPRD.
Model  pemberdayaan  nelayan  melalui  program  pemberdayaan  PUMP Perikanan  Tangkap  ataupun  program-program  sebelumnya,  seperti  PEMP,  dari segi sasaran dapat diidentifkasi dengan dua aras. Yakni aras individu dan kolektif. Sasaran  individual  artinya  program  tersebut  dapat  langsung  dirasakan  oleh
individu-individu  yang  terlibat,  seperti  sosialisasi  dan  pelatihan  pengenalan inovasi  alat  tangkap.  Sedangkan  dalam  aras  kolektif,  program  bergulir  berupa bantuan  alat  tangkap,  armada  penangkapan  dan/atau  bantuan  modal  operasional melaut. Dalam realisasinya kedua aras sasaran ini terdapat kendala. Dalam tataran individu,  program  yang  diberikan  tidak  efektif,  seperti  pelatihan  dan  sosialisasi teknologi  penangkapan.  Dimana  nelayan  sebagai  agen  yang  berpengetahuan banyak  dalam  hal  penangkapan  ikan,  tentu  memiliki  perbandingan  terhadap materi yang diberikan. Tidak ada pengetahuan baru yang didapatkan oleh nelayan setelah  mengikuti  program  tersebut,  kondisi  ini  menyebabkan  nelayan  enggan untuk  mengikuti  kegiatan  serupa.  Praktik  keterlibatannya  pun  hanya  sebatas mobilisasi.
Sedangkan dalam tataran kolektif, program bantuan  yang diberikan kepada KUB  terkendala  atas  relasi  yang  timpang  di  internal  kelompok.  Praktik  tersebut merupakan bentuk keberulangan dari praktik sosial yang terjadi diluar ruang dan waktu  yang  diinstitusionalisasikan  melalui  KUB  tersebut.  Hal  ini  memberikan konsekuensi  dalam  hal  pengelolaannya  yang  didominasi  oleh  nelayan  darat (juragan ataupun pengurus KUB).
Pengetahuan  atas  mekanisme  tersebut  kemudian  menjadi  basis  tindakan bagi  nelayan  untuk  memperoleh  posisi  dalam  KUB.  Karena  melalui  KUB, nelayan  bisa  mendapatkan  posisi  sosial  yang  lebih  baik.  Sehingga  motif keterlibatan  anggota  KUB  seringkali  tidak  sesuai  dengan  rutinitas  tindakannya. Artinya  keterlibatan  dalam  KUB  memungkinkan  agen  untuk  mendapatkan  akses atas sumberdaya (alokatif dan otoritatif) melalui perjumpaan sosial yang berulang. Sebagai  contoh  adanya  nelayan  yang  beralih  profesi  yang  tadinya  melaut  tetapi memilih  untuk  mencari  pekerjaan  lain  di  darat,  dengan  begitu,  ia  memiliki kapasitas ruang dan waktu yang cukup untuk terlibat menjadi pengurus KUB.
Hubungan  dualitas  agen-struktur  ini  menjawab  bagaimana  agen  yang terlibat  memiliki  motif  yang  sama  dalam  mengimplementasikan  program pemberdayaan  sebagai  bentuk  keberhasilan  bersama.  Tetapi  disatu  sisi, menyebabkan  ketergantungan  akan  program-program  tersebut.  Kondisi  ini menyebabkan  keberulangan  praktik  sosial  pemberdayaan  nelayan  melalui  format dan  mekanisme  yang  sama.  Inovasi  baru  terhadap  program  pemberdayaan
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 226-263
tentunya  akan  sulit  diterima  karena  akan  mengubah  rutinitas  agen,  tidak  hanya nelayan,  tetapi  juga  pemerintah  maupun  lembaga  sosial  politik  yang  terlibat didalamnya.
Relasi  yang  terbangun  antar  agen  dalam  praktik  sosial  yang  terjadi  dalam program  pemberdayaan  ini  kemudian  mengalami  perentangan  dalam  pertemuan- pertemuan sosial lainnya. Bentuk hubungan  yang terjadi antara nelayan terhadap pemerintah  tidak  selamanya  mengalami  ketergantungan.  Dalam  praktik  lain, bentuk tersebut bisa saja berubah. Kasus konflik perebutan wilayah penangkapan ( fishing  ground )  ataupun  kontradiksi  antar  nelayan  dalam  hal  penggunaan  alat tangkap  menunjukkan  bentuk  hubungan  selanjutnya  antara  nelayan  dengan pemerintah.
Praktik penangkapan ikan yang seyogyanya dilarang dan dianggap merusak keberlangsungan  ekosistem  menjadi  kontradiksi  dalam  relasi  antar  nelayan. Kontradiksi  sebagaimana  yang  dimaksud  oleh  Giddens  yaitu  pertentangan  yang terjadi  dalam  sistem  sosial  (Priyono,  2002).  Misalnya  dalam  penggunaan  jaring bagan  ( pagang ).  Praktik  penangkapan  menggunakan  jaring  ini  sebenarnya dilarang,  karena  merusak  ekosistem  dengan  tertangkapnya  semua  jenis  ikan sampai dengan ukuran  yang terkecil. Tapi disatu sisi, relasi kuat  yang dihasilkan dari  rutinitas  perjumpaan  sosial  nelayan,  praktik  penangkapan  dengan menggunakan  alat  tangkap  ini  sulit  untuk  dihilangkan.  Di  satu  sisi,  nelayan menganggap  hal  ini  berhubungan  dengan  sumber  pendapatan  nelayan. Ketidakberdayaan  pemerintah  untuk  mengatasi  masalah  ini  yang  menyebabkan kontradiksi.  Sehingga  dalam  hal  ini,  bentuk  relasi  yang  kebergantungan  antara nelayan dengan pemerintah menjadi lebih otonom.
Perubahan  bentuk  yang  sangat  cair  dalam  konteks  ruang  dan  waktu  ini menyebabkan  persoalan  pemberdayaan  sangat  kompleks.  Indikator  peningkatan pendapatan  nelayan  tidak  cukup  untuk  mengukur  tingkat  keberhasilan  suatu pemberdayaan. Model pembangunan yang bersifat bantuan ( charity ) sebagaimana program  PUMP  Perikanan  Tangkap  ataupun  PEMP  sebelumnya  masih  perlu  di evaluasi.  Tujuan  program  tersebut  dalam  meningkatkan  kapasitas  kelembagaan KUB dan meningkatkan semangat kewirausahaan harus diimbangi dengan sistem
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 226-263
yang  kuat.  Hal  ini  untuk  meminimalisir  kekuatan agency yang  dominan  dalam praktik-praktik sosial yang terjadi dalam suatu program pemberdayaan.
Masalah partisipasi sebagaimana diutarakan oleh para peneliti pemberdayaan (Hikmat, 2004; Craig dan Mayo, 1995; Kusnadi, 2009) merupakan aspek penting dalam mencapai pemberdayaan. Namun dalam praktik di lapangan, indikator  partisipasi  sangat  bias  elit.  Hal  ini  karena  model  dan  tahapan  yang disyaratkan  oleh  pemerintah  dalam  program-program  pemberdayaannya  sangat memungkinkan terjadinya bias elit tersebut, yakni dalam wadah organisasi sosial. Organisasi  sosial  yang  seyogyanya  dibutuhkan  dalam  rangka  penguatan  posisi tawar  dan  memanajerial  potensi  yang    dimiliki  untuk  dapat  dimanfaatkan  secara bersama-sama  justru  menjadi  sarana  terjadinya  praktik  kekuasaan  antar  agen (otonomi dan kebergantungan).
Konsep  Dubois  dan  Miley  (1996:128)  menggariskan  fungsi  kelembagaan sebagai  mekanisme  formal  dalam  mengontrol  perilaku  individu  anggotanya, dalam  hal  ini  interkaksi  antar  anggota-anggota  dalam  masyarakat  diatur  melalui nroma-norma  tertentu,  atau  semacam  aturan  main  ( rule  of  the  game )  bagi masyarakat  tertentu.  Definisi  tersebut  menyiratkan  bagaimana  relasi  antar  agen dapat  berlangsung  dalam  bentuk  dominasi.  Artinya,  tidak  memiliki  sekat  antara relasi tersebut  yang dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya dominasi  yang dimaksud.  Sebagaimana  yang  dialami  oleh  nelayan  yang  terlibat  dalam kepengurusan  KUB.  Relasi  yang  tidak  seimbang  menyebabkan  terjadinya dominasi  bagi  para  nelayan.  Aturan  main  sebagaimana  dimaksud  Dubois  dan Miley di atas,  tidak serta merta dilaksanakan agen meskipun terdapat mekanisme sanksi  di  dalamnya.  Hal  ini  akibat  tindakan  agen  yang  memungkinkan  untuk bertindak diluar struktur yang berlaku.
Dalam konteks temuan penelitian, keberadaan KUB memungkinkan nelayan untuk  dapat  keluar  dari  jaring  kemiskinan,  lebih  disebabkan  oleh  tindakan  agen yang  dapat  memonitor  praktik  sosial  yang  dialaminya  sebagai  sebuah  rutinitas untuk  menjadi  basis  pengetahuannya  dalam  mengakses  relasi  sosial.  Dengan demikian,  bantuan  yang  digulirkan  dalam  program  pemberdayaan  hanya merupakan  sarana  bagi  agen  untuk  dapat  terlibat  melalui  wadah  KUB.  Artinya, nelayan bersikap pragmatis terhadap program pemberdayaan.
Sedangkan  sarana  dominasi  lebih  disebabkan  karena  relasi  yang  dibangun oleh  agen  secara  berulang  atau  dengan  kata  lain  membangun  kedekatan emosional.  Relasi  kuat  inilah  yang  kemudian  membawa  agen  untuk  menentukan tindakan  selanjutnya.  Agen  yang  telah  memiliki  pengetahuan  tambahan  tersebut akan terus menerus menambah pengetahuan atas kondisi sosialnya sebagai sarana reflektif  untuk  menentukan  keputusan.  Dalam  kondisi  ini,  nelayan  yang menjalankan  keagenannya  dapat  bersikap  lebih  otonom,  ikut  mengontrol  dan menjalankan KUB ataupun melepaskan diri dari KUB.
Namun konteks diatas hanya dimungkinkan terjadi secara individual, tetapi tidak secara kelompok. Hal ini dikarenakan kemampuan agen dalam memobilisasi sumberdaya  yang  dimiliki  pasti  berbeda-beda.  Perbedaan  tersebut  dipengaruhi oleh  berbagai  faktor-faktor  yang  saling  terkait  ( interlinking ),  yaitu  jaringan, modal, dan pengetahuan. Faktor-faktor yang saling terkait tersebut pada akhirnya menciptakan  hubungan  dengan  dua  kutub  subjek  (penguasa)  dan  objek  (yang dikuasai).  Kemungkinan  tersebut  dapat  terjadi  apabila  masing-masing  agen—di dalam  ataupun  diluar  praktik  sosial—menambah  kapasitas  sumberdaya-nya  agar terjadi keseimbangan (setidaknya meminimalisir kesenjangan). Dengan kata lain, harus  ada  sarana  normatif  berupa  akses  yang  menghubungkan  relasi  agen  yang terbentuk  dalam  atau  melalui  KUB  untuk  meminimalisir  dominasi  yang dimaksud.

## KESIMPULAN
Dari  temuan  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  model  dan  tahapan pelaksanaan  program  pemberdayaan  bagi  masyarakat  pesisir  di  kecamatan Palabuhanratu, tidak memungkinkan terjadinya perubahan struktural sebagaimana kondisi nelayan  yang mengalami kekangan struktural ( structural constraint ). Hal ini  disebabkan  oleh  persoalan  struktural  yang  dialami  oleh  nelayan  diantaranya menguatnya  peran  pemerintah  melalui  berbagai  kebijakan  pembangunan  sektor kelautan dan perikanan, kelembagaan DPRD sebagai sarana otoritas elit nelayan, mekanisme  pasar  dan  dominasi  organisasi  nelayan  (KUB)  oleh  juragan  ( taweu ) yang merupakan bentuk  praktik sosial berulang.  Hal ini menjadi basis kesadaran nelayan untuk terlibat dalam program pemberdayaan. Keterlibatan nelayan dalam
program  pemberdayaan  ini  merupakan  bentuk  dominasi  struktural  berupa  akses (jaringan, modal, pengetahuan).
Sasaran program pemberdayaan nelayan yang ditujukan kepada peningkatan kapasitas KUB memungkinkan praktik kekuasaan terjadi akibat relasi  yang tidak seimbang.  Di  internal  KUB,  masalah  akses  pengetahuan  dan  tahapan  prosedural menyebabkan  ketergantungan  terhadap  juragan  ( taweu )  yang  menjalankan keagenannya sebagai pengurus (kuasa atas KUB). Sebagai konsekuensinya, KUB menjalin  relasi  kepada  pemerintah  untuk  bertindak  dalam  mengelola  bantuan (akses  modal).  Hubungan  tersebut  menyebabkan  ketergantungan  nelayan. Sedangkan  nelayan  yang  tidak  memiliki  relasi  kuat  terhadap  pemerintah, menyebabkan  kesulitan  mereka  terhadap  akses  (jaringan).  Kondisi  ini  menjadi basis tindakan agen untuk menjalin relasi yang baik dengan anggota DPRD yang memiliki  peran  kontrol  yang  cukup  efektif  untuk  mengimbangi  dominasi pemerintah.
Hubungan  dualitas  agen-struktur  yang  direproduksi  melalui  program pemberdayaan  menggambarkan  bagaimana  nelayan  sulit  untuk  keluar  dari rutinitasnya  apabila  menggunakan  pola-pola  prosedural  formal  sebagaimana diatur dalam peraturan Kementerian maupun pedoman teknis. Namun kemampuan agen  dalam  memonitor  secara  refleksif  praktik  sosial  yang  terjadi,  memberikan informasi bagi basis tindakannya memanfaatkan KUB sebagai sarana memperoleh akses  dominasi.  Akses  inilah  yang  kemudian  menjadi  basis  tindakan  agen selanjutnya  untuk  keluar  dari  rutinitas  tindakan,  yakni  keputusan  untuk  tidak melaut.  Praktik  tersebut  hanya  dimungkinkan  terjadi  atas  individu-individu  agen yang terlibat. Tetapi tidak dimungkinkan dalam skala kelompok atau komunitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Dubois and K.K. Miley (1996). Sosial Work: An Empowering Profession . Boston:
Allyn and Bacon.
Diniari, Rosa F. Soe’oed, Dr. (2012). Entrepreneurial Behavior. Jakarta: UI Press. Denzim, Norman K., Yvonna S. Lincoln (2009). Handbook of qualitative research (Dariatno dkk, Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 226-263
Fauzi, A dan Anna S. (2005). Permodelan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan.
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Fauzi, Akhmad (2010). Ekonomi Perikanan: Teori, Kebijakan, dan Pengelolaan .
Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.
Giddens,  A.  (1984).  The  Constitutions  of  Society:  Outline  of  The  Theory  of Structuration. Cambrigde: polity press.
Giddens,  A.  (2009).  Problematika  Utama  dalam  Teori  Sosial.  (Dariyatno: penerjemah). Yogyakarta: pustaka pelajar.
Giddens, Anthony (2010). Teori Strukturasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat, Edisi Terjemah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
G.  Craig  dan  M.  Mayo  (1995). Community  Empowerment  :  A  Reader  in Participation and Development. London: Zed Books.
Hikmat,  R.  Harry  (2004). Strategi  Pemberdayaan  Masyarakat .  Bandung: Humaniora Utama.
Ife,  Jim  and  Frank  Tesoriero  (2008). Community  Development.  Alternatif Pengembangan  Masyarakat  di  Era  Globalisasi .  Edisi  Terjemahan Manulang, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
J.Widodo  dan  Suadi  (2006). Pengelolaan    Sumberdaya  Perikanan  Laut . Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (2011). Pedoman  Umum  Minapolitan . Cetakan I Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
Kusnadi  (2000). Nelayan:  Strategi  Adaptasi  dan  Jaringan  Sosial .  Bandung: Humaniora Utama Press.
Kusnadi (2003). Akar Kemiskinan Nelayan. Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara.
Kusnadi  (2009). Keberadaan  Nelayan  dan  Dinamika  Ekonomi  Pesisir. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Muhammad,  Sahri,  Prof.  Dr.  (2011). Kebijakan  Pembangunan  Perikanan  dan Kelautan: Pendekatan Sistem. Malang: UB Press.
Nikijuluw,  Viktor  P.H.  (2002). Rezim  Pengelolaan  Sumberdaya  Perikanan . Jakarta: Kerjasama P3R dan Pustaka Cisendo.
Neuman,  W.  Lawrence.  (2006). Social  Research  Methods:  Qualitatative  and Quantitative Approaches . (4 th ed). USA: Allyn and Bacon.
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 226-263
Priyono, B. Herry (2002). Anthony Giddens: Sebuah Pengantar. Jakarta: KPG. Ritzer,  G  &  Douglas  J.G.  (2003). Teori  Sosiologi  Modern. Prenada  Media:
Jakarta.
Sastrawidjaya  (2002). Nelayan  Nusantara. Jakarta:  Pusat  Riset  Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan.
Satria,  A.  (2002). Pengantar  Sosiologi  Masyarakat  Pesisir. Jakarta:  PT.  Pustaka Cidesindo.
Scott, James (1993). Perlawanan Kaum Tani. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Sugiono.  (2010). Metode  penelitian  kuantitatif,  kualitatif  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Suharto,  Edi.  (2005). Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat. Bandung: PT. Refika Utama.
Walliman,  Nicholas  (2006). Social  Research  Methods. UK:  London  SAGE Publications.
Karya Ilmiah:
Atmaji, Siwi Ayuning. 2012. Kajian Elemen Spasial pada Gagasan Minapolitan Perikanan Tangkap di Palabuhanratu . Skripsi-FT UI.
Baihaqki,  Umar.  2008. Alternatif  model  pemberdayaan  komunitas  pesisir  di Kecamatan Pelabuhan ratu, Sukabumi, Jawa Barat . Tesis-FISIP UI. Fernando, Manaek. 2001. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Kelompok Usaha  Bersama  (Studi  Kasus  Desa  Bantal,  Bengkulu  Utara). Tesis-FISIP UI.
Junaidi,  Muhammad.  2003. Evaluasi  Program  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat Pesisir. Tesis-FISIP UI.
Suhana.  2008. Analisis  Ekonomi  Kelembagaan  Dalampengelolaan  Sumberdaya Ikan Teluk Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. Tesis-IPB.

## Jurnal/Makalah/Artikel:
Hollup,  Oddvar.  “Structural  and  Sociocultural  Constraints  for  User-group Participation  in  Fisheries  Management  in  Mauritius”. Journal  of  marine Policy (2000) Vol. 24 p. 407-421.
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 226-263
Kusnadi  (2010).  Budaya  Kemiskinan  Nelayan.  Makalah  dalam  “ Jelajah  Budaya Tahun 2010” . Yogyakarta.
Nikijuluw, Victor P.H (2001). “Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta  Strategi  Pemberdayaan  Mereka  dalam  Konteks  Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu”. Makalah.
Suadnya,  I.W  et  al.  “Empowering  or  Overpowering?  Engaging  Community  for Sustainable  Coastal  Development  in  Lombok,  Indonesia” .  Journal  of Marine Policy (2004).
Wever.  L.  et  al.  “Decentralization  and  Participation  in  Integrated-Coastal Management: Policy Lessons from Brazil and Indonesia” . Journal of Ocean and Coastal Management (2012) Vol. 66 p. 63-72.
Wiber,  M.  et  al.  “Enhancing  Community  Empowerment  Through  Participatory Fisheries Research” . Journal of Marine Policy (2009)  Vol. 33 p. 172-179.
Website:
www.Pelabuhanperikanan.or.id/.htm.
http://sosiologi.fisip.unair.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id =81:teory-strukturasi-giddens&catid=34:informasi
http://www.antaranews.com/berita/387578/industrialisasi-perikanan-kebijakan- strategis
Siaran pers melalui situs resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI:
http://www.kkp.go.id/ index.php/mobile/arsip/c/7633/Keppres-102011- Solusi-Perbaiki-Nasib-Nelayan/?category_id=34. Diakses pada 28 Juli, 2013

## Sumber Lain:
Master  Plan  Kawasan  Penunjang  Minapolitan  Kabupaten  Sukabumi.  DInas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi. 2011.
Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  RI  Nomor  18  Tahun  2011  Tentang Pedoman Umum Minapolitan.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 7 tahun 2013 Tentang Peta Jalan (Road Map) Industrialisasi Kelautan dan Perikanan.
Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : 37/KEP - DJPT/2013.
Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  RI  Nomor  12  Tahun  2010  Tentang
Minapolitan.
Peraturan  Menteri  Kelautan  Dan  Perikanan  Ri  Nomor  Per.21/Men/2010  Tentang Pedoman  Pelaksanaan  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat Mandiri Kelautan Dan Perikanan Tahun 2011.