## UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN AMAR DILUAR SURAT DAKWAAN (Analisis Terhadap Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Mam)
Ulfa Mardhatillah 1* , Elfrida Ratnawati Gultom 2 1,2 Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia Email: 1 ulfamardhatillah@yahoo.com , 2 elfrida.r@trisakti.ac.id
*Corresponding Author: Ulfa Mardhatillah
Abstract:  In  the  Mamuju  District  Court  Decision  No.  187/Pid.B/2018/Pn  Mam,  it  is  known that the public prosecutor has given an indictment to the accused i.e. Article 363 paragraph (1) 3rd, 4th Jo. Article 64 paragraph (1) of the Penal Code. However, in the judgment, it was learnt that the Panel of Judges ruled that the criminal offence committed by the accused had been found to have lawfully violated Article 362 of the Penal Code. So in this case there is a discrepancy  between  the  prosecution's  indictment  and  the  verdict.  How  the  legal  effect  of passing  a  judgment  contrary  to  the  letter  of  indictment  in  judgment  No. 187/Pid.B/2018/Pn Mam and containing amar outside the letter of indictment is the judgment of the court in this study.  This  research  uses  normative  research  methods  through  a  case  approach  and  a statutory  approach.  The  results  of  this  study  show  that  the  Panel  of  Judges  in  case  No. 187/Pid.B/2018/PN  handed  down  a  judgment  based  on  Article  362  of  the  Criminal  Code which was contrary to the indictment. From the point of view of criminal procedural law, the judge's  action  is  an  act  that  is  contrary  to  Article  182  of  the  Criminal  Procedure  Code, namely  regarding  the  judge's  decision,  it  must  be  based  on  a  letter  of  indictment  and according  to  Article  191  of  the  Criminal  Procedure  Code,  the  defendant  must  be  decided freely  if  the  evidence  in  the  trial  states  that  the  defendant  has  not  been  proven  to  have lawfully  and  convincingly  committed  the  criminal  act  as  charged.  Because  the  judge's decision  is  outside  the  public  prosecutor's  indictment,  in  accordance  with  the  provisions  of Article 197 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, the decision is declared null and void. Legal remedies for defendants or convicts as a form of equality before the law based on laws and regulations, consist of ordinary legal remedies, and  extraordinary legal remedies. The judiciary and law enforcement,  especially judges, in giving decisions must be based on legal justice, legal expediency, and legal certainty.

## Keywords: Judge's Verdict, Indictment, Theft
Abstrak: Dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Mamuju  Nomor  187/Pid.B/2018/Pn  Mam diketahui jaksa penuntut umum telah memberikan dakwaan kepada terdakwa yakni Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Namun dalam amar putusan, diketahui bahwa Majelis Hakim memutus tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah terbukti secara sah  melanggar  Pasal  362  KUHP.  Sehingga  dalam  hal  ini  terdapat  ketidaksesuaian  antara dakwaan penuntut umum dan amar putusan. Bagaimana akibat hukum menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan surat dakwaan dalam putusan Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Mam dan memuat amar diluar surat dakwaan adalah putusan pengadilan dalam penelitian ini. Penelitian
ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif  melalui  pendekatan  kasus  dan  pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam perkara Nomor 187/Pid.B/2018/PN menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal  362 KUHP  hal  tersebut bertentangan dengan surat dakwaan. Dari sudut pandang hukum acara pidana tindakan hakim tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 182 KUHAP yaitu mengenai putusan  hakim  haruslah  berdasarkan  surat  dakwaan  dan  menurut  Pasal  191  KUHAP mengenai  terdakwa  haruslah  diputuskan  bebas  apabila  pembuktian  dalam  persidangan menyatakan  terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana sebagaimana didakwakan. Oleh karena putusan hakim diluar surat dakwaan penuntut umum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Upaya hukum bagi para terdakwa atau terpidana sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, terdiri dari upaya hukum biasa, dan  upaya  hukum  luar  biasa.  Terhadap  lembaga  peradilan  dan  penegak  hukum  khususnya Hakim  dalam  memberikan  putusan  harus  berdasarkan  pada  keadilan  hukum,  kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum.
Kata Kunci Putusan Hakim, Dakwaan, Pencurian

## PENDAHULUAN
Hakim  sebagai  alat  penegak  hukum  di  Indonesia  diamanahkan  oleh  undang-undang untuk dapat menciptakan tujuan hukum  dengan memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan  bagi  masyarakat.  Kepastian  hukum  dan  keadilan  dalam  praktik  penegakan hukum di Indonesia sering kali menimbulkan sebuah perbenturan, khususnya pada penerapan hukum di pengadilan. Keadilan sangat penting bagi masyarakat, terutama ketika masyarakat memiliki masalah hukum, itu adalah salah satu fondasi terpenting dan peran terpenting bagi hakim  untuk  menegakkan  hukum.  Prinsip  keadilan  inilah  yang  menjadikan  hakim  sebagai salah satu komponen kunci dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Hakim harus senantiasa menajamkan  hati  nurani,  kecerdasan  moral,  dan  profesionalismenya  untuk  menegakkan hukum dan mencapai keadilan yang dihasilkan dari putusannya. 1
Disisi  lain,  hakim  di  Indonesia  identik  hanya  menjadi  corong  undang-undang  yang masih  berkutat  pada  peraturan  formal.  Corak  berpikir  hakim  dalam  menjalankan  tugas  dan kewenangannya  untuk  memeriksa  dan  memutus  suatu  perkara  pidana  di  pengadilan  yang harus  mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  sifatnya  tertulis  karena  undang- undang  merupakan  sumber  hukum  utama  dalam  sistem  yang  dianut  di  Indonesia. Konsekuensi logis dari hal tersebut akhirnya membatasi hakim untuk tidak dapat melakukan terobosan-terobosan  hukum  yang  mengikat  masyarakat  serta  tidak  berwenang  dalam mengambil tindakan keputusan diluar dari ketentuan peraturan perundang-undangan. 2
Dalam  persidangan  pengadilan  pidana,  surat  dakwaan  merupakan  dasar  pembuktian analisis yuridis, mengajukan tuntutan serta upaya hukum oleh jaksa, sedangkan bagi Hakim, surat  dakwaan  merupakan  dasar  dan  membatasi  ruang  lingkup  pemeriksaan  dan
1 Keputusan  Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  dan  Ketua  Komisi  Yudisial  RI  Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Jakarta, 2009, h., 3.
2 Freddy Simanjuntak, Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, Journal of Law, Vol. 3 (2) Oktober 2020, hlm. 120
pertimbangan  dalam  menjatuhkan  pidana.3  Istilah  surat  dakwaan  baru  dibakukan  setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Surat dakwaan suatu akte yang merumuskan dari peristiwa tindak pidana atau dasar suatu pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan, dan seorang hakim selaku penegak hukum dalam menilai dan mempertimbangkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut  mengenai  benar  atau  tidaknya  terdakwa  melakukan  suatu  tindak  pidana  yang didakwakan  kepadanya,  dalam  menjatuhkan  keputusannya.4  Sebelumnya  terdapat  ketidak seragaman  dalam  menggunakan  istilah  surat  dakwaan.5  Dalam  penyusunan  surat  dakwaan, penuntut  umum  harus  bersikap  cermat/  teliti  terutama  yang  berkaitan  dengan  penerapan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  agar  tidak  terjadi  kekurangan  dan  atau kekeliruan  yang  mengakibatkan  batalnya  surat  dakwaan  atau  unsur-unsur  dalam  dakwaan tidak berhasil dibuktikan.6
Belakangan ini hakim banyak melakukan terobosan hukum dalam menjatuhkan suatu putusan perkara pidana  yang tidak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menghasilkan penemuan hukum oleh hakim dalam putusannya (Judge Made Law). Tindakan  hakim  dalam  melakukan  terobosan  hukum  tersebut  melahirkan  sebuah permasalahan atau polemik dalam praktek peradilan pidana, karena terobosan hakim tersebut dipandang bahwa hukum yang dilihat secara legal tekstual kurang mampu menjangkau nilai- nilai  keadilan  yang  ada  di  masyarakat.7  Hal  ini  menjadi  sebuah  pertanyaan  besar  bagi masyarakat  mengenai  kemampuan  doktrin  hukum  Civil  Law  yang  tidak  mampu  untuk memecahkan  permasalahan  yang  terjadi  saat  ini.  Tindakan  hakim  dalam  melakukan terobosan  hukum  mengubah  cara  berpikir  hakim  untuk  menjalankan  tugas  dan kewenangannya dalam tradisi sistem hukum  Civil  Law yang dianut di  Indonesia bercampur dengan  tradisi  sistem  hukum  Common  Law  yang  lebih  melihat  hukum  bukan  berdasarkan tekstual semata.
Sebagaimana  yang  terjadi  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Mamuju  Nomor 187/Pid.B/2018/Pn  Mam.  Dalam  putusan  tersebut  diketahui  jaksa  penuntut  umum  telah memberikan dakwaan kepada terdakwa yakni Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1)  KUHPidana.  Namun  dalam  amar  putusan,  diketahui  bahwa  Majelis  Hakim  memutus tindak  pidana  yang  dilakukan  terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  melanggar  Pasal  362 KUHP.8  Sehingga  dalam  hal  ini  terdapat  ketidaksesuaian  antara  dakwaan  penuntut  umum dan  amar  putusan.  Tindakan  Hakim  Mahkamah  Agung  dalam  menjatuhkan  putusan  diluar dakwaan  jaksa  penuntut  umum  menimbulkan  sebuah  persoalan  dan  polemik  yang diperbincangkan  oleh  para  kalangan  praktisi  hukum  atau  pakar  hukum,  karena  jika  melihat secara formil suatu putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim didasarkan atas dakwaan
3 Joseph,  Hasvian.  (2020).  Analisis  Hukum  Penetapan  Surat  Dakwaan  Oleh  Jaksa  Penuntut  Umum Terhadap Suatu Tindak Pidana: Determination, Indictment, Criminal. Ilmu Hukum Prima (IHP) , 3 (2). Hlm 3.
4 Freddy  Simanjuntak,  Penerapan  Surat  Dakwaan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  Berdasarkan  Hukum Positif Indonesia, Doktrina: Journal of Law , 3 (2) Oktober 2020, hlm 120.
5 Hasanal  Mulkan,  Status  Terdakwa  Setelah  Surat  Dakwaan  Dinyatakan  Batal  Demi  Hukum  Dalam Perkara Pidana, Jurnal UM Palembang, 2016. hlm 48.
6 Budi  Bahreisy,  Implementasi  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Terhadap  Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No.2 - Juli 2018. Hlm 110.
7 Ruth Gracia, Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan Dimasa Pandemi Covid-19, Vol 2 (6) Agustus 2022, hlm. 622
8 Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Mam
jaksa  penuntut  umum  dan  fakta-fakta  di  persidangan  sebagaimana  sesuai  dengan  Pasal  182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP).  Pasal  182  ayat  (4)  tersebut  membatasi  ruang  gerak  hakim  dalam menjalankan  kewenangannya  untuk  tidak  dapat  menjatuhkan  hukuman  kepada  terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum. 9
Disisi  lain  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  diluar  dakwaan  jaksa  penuntut  umum tidak  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  kesalahan,  karena  hakim  memiliki  penalaran  tersendiri terhadap  suatu  perkara  yang  dihadapkan  kepadanya  dengan  menggunakan  hati  nurani  dan pandangannya  demi  tercapainya  keadilan  secara  substansial.  Penalaran  itulah  yang menggambarkan  suatu  terobosan  hukum  yang  dilakukan  oleh  hakim  dalam  menjatuhkan putusan diluar dakwaan jaksa penuntut umum ini.
Hal ini tentunya akan menimbulkan akibat hukum terhadap upaya hukum yang dapat dilakukan  oleh  para  pihak  yang  terlibat  dalam  perkara  tersebut.  Sehingga  dalam  hal  ini menjadi perlu untuk dikaji mengenai “Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Memuat Amar Diluar Surat Dakwaan (Studi Kasus Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Mam)”

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kasus Posisi
Bahwa pada awal  bulan  Juni 2018, hari dan tanggal  sudah tidak diingat  lagi,  sekitar pukul  11.30  Wita  bertempat  di  rumah  Dg.  Saharuddin  di  Jalan  Husni  Thamrin  Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa Abd Rahman alias Ma’man telah mengambil barang milik saksi Saharuddin yaitu 1 (satu) unit pelek mobil  truk, 1 (satu) unit kampas rem  dan 1 (satu)  unit  tromol  yang  disimpan  di  garasi  mobil.  Kemudian  saksi  Saharuddin  mengetahui kalau  terdakwa  yang  mengambil  barang  miliknya  yaitu  pada  saat  saksi  Saharuddin  datang dari Makassar melihat Terdakwa sedang berdiri didepan rumahnya kemudian pada saat saksi Saharuddin  mendekati  Terdakwa,  tiba-tiba  Terdakwa  lari  kemudian  saksi  Saharuddin mengecek  pelek  mobil  sudah  tidak  ada  kemudian  saksi  Saharuddin  menyuruh  perm.  Marni untuk  memanggil  Terdakwa  namun  tidak  mau  datang  ke  rumah  sehingga  saksi  Saharuddin mendatangi  rumah  Terdakwa  dan  Terdakwa  mengakui  bahwa  memang  ia  yang  mengambil barang tersebut
Diketahui bahwa terdakwa pertama kali mengambil barang yakni berupa 1 (satu) unit pelek mobil truk, 1 (satu) unit kampas rem kemudian esok harinya terdakwa mengambil lagi barang  berupa  1  (satu)  unit  tromol  ditemani  dengan  lelaki  Dimas;  -  Bahwa  barang  yang terdakwa ambil, terdakwa jual kepada pengumpul besi bekas di Jalan Usman Djafar Mamuju dan  hasil  penjualannya  sebesar  Rp.  150.000,-  (seratus  lima  puluh  ribu  rupiah).  Saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan.

## 2. Akibat Hukum Menjatuhkan Putusan Yang Bertentangan Dengan Surat Dakwaan
Pengertian surat dakwaan menurut Adami Chazawi: “surat dakwaan adalah surat yang dibuat  jaksa  penuntut  umum  (JPU)  atas  dasar  BAP  yang  diterimanya  dari  penyidik  yang
9 Kamil, Ahmad. Filsafat Kebebasan Hakim Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. hlm. 144
memuat  uraian  secara  cermat,  jelas,  dan  lengkap  tentang  rumusan  tindak  pidana  yang  telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.” 10
Putusan  hakim  harus  didasarkan  pada  dakwaan  yang  telah  ditetapkan  oleh  jaksa penuntut  umum  terhadap  terdakwa  dan  fakta-fakta  yang  diungkapkan  di  persidangan  yang dihubungkan dengan dasar hukumnya. Surat dakwaan tersebut menjadi dasar bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan perkara pidana. Hakim sebagai aparat penegak hukum hanya dapat meninjau  kembali  apa  yang  dinyatakan  dalam  surat  dakwaan  tentang  apakah  terdakwa melakukan  tindak  pidana  yang  dilanggarnya. 11 Hakim  tidak  mempunyai  alasan  untuk menjatuhkan pidana di luar batas yang terdapat  dalam surat dakwaan dan sekalipun terbukti bahwa  terdakwa  melakukan  tindak  pidana  dalam  pemeriksaan  persidangan  tetapi  tidak didakwakan  dalam  surat  dakwaan,  maka  terdakwa  tidak  dapat  dijatuhi  hukuman  dan  hakim seharusnya membebaskan terdakwa. 12
Putusan  Nomor  187/Pid.B/2018/PN  Mam  telah  mengadili  perkara  pidana  dengan acara  pemeriksaan  biasa  dalam  tingkat  pertama  telah  menjatuhkan  putusan  terhadap  Abd. Rahman. Dalam tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa dinyatakan bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Pencurian”  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana dalam  Pasal  363  ayat  (1)  ke-3  dan  ke-4  KUHPidana  Jo  Pasal  64  ayat  (1)  KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan.
Putusan a  quo menggunakan  dakwaan  tunggal  yaitu  hanya  satu  tindak  pidana  saja yang  didakwakan  karena  tidak  terdapat  kemungkinan  untuk  mengajukan  alternatif  atau dakwaan bentuk lainnya. Berbeda halnya dengan dan , atau dan subsidair , untuk kata juncto , kata  ini  digunakan  untuk  menjelaskan  pasal  yang  memiliki  hubungan  satu  dengan  lainnya sebagai dakwaan dalam putusan a quo yang menggunakan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Pasal-pasal  ini  tidak  dibatasi  hanya  untuk  satu  undang-undang,  pula  tidak  dibatasi  hanya untuk penerapan pasal pada tindak pidana.
“Dalam Pasal 191 dijelaskan bahwa:
(1) jika pengadilan berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas  perbuatan  yang  didakwakan  kepadanya  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
(2) jika  pengadilan  berpendapat  bahwa  perbuatan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
(3) dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.”
Makna  dari  ketentuan  tersebut  ialah  apabila  perbuatan  yang  didakwakan  kepada terdakwa  sebagaimana  dalam  surat  dakwaan  penuntut  umum  ternyata  tidak  terbukti  dan meyakinkan  menurut  Hakim  serta  adanya  pembuktian  menurut  ketentuan  hukum  acara
10 Adami  Chazawi,  (2013),  Kemahiran  dan  Keterampilan  Praktik  Hukum  Pidana,  Malang:  Bayumedia Publishing, hlm. 29. (selanjutnya disebut Adami Chazawi II).
11 Azwarman,  Analisis  Yuridis  Bentuk  Surat  Dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  Dalam  Perkara  Tindak Pidana  Korupsi  (Studi  Kasus  Korupsi  Pada  Kejaksaan  Negeri  Kabanjahe),  Jurnal  Studia,  Vol.  2  (3)  Oktober 2021, hlm 456
12 Siti Wilda, Kajian Yuridis Putusan Hakim Yang Bertentangan Dengan Surat Dakwaan Dalam Perkara Narkotika, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 2(2) Mei 2018, hlm. 2
pidana,  maka  terdakwa  harus  diputus  bebas.  Sehingga  Hakim  tidak  dapat  menambah  atau memasukkan  pasal  lain  yang  itu  diluar  dakwaan  penuntut  umum  demi  memutuskan  suatu perbuatan terdakwa tersebut.
Hakim dalam putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Mam telah memberikan penafsiran hukum yang salah yaitu dengan menjatuhkan putusan dengan cara mempertimbangkan unsur pasal  lain yang tidak didakwakan oleh penuntut  umum yaitu Pasal  362  KUHPidana dengan unsur-unsur sebagaimana berikut
a. Barang siapa
Hakim  dalam  putusan a  quo memberikan  pertimbangan  bahwa  unsur  tersebut  telah terpenuhi  dan  berkeyakinan  bahwa  tidak  terjadi error  in  persona. Dalam  hal  ini  Hakim memberikan pertimbangan hukum yang tidak cermat dan keliru sebab unsur barang siapa seharusnya mengacu pada perbuatan yang dirumuskan dalam pasal Pasal 363 ayat (1) ke- 3  dan  ke-4  KUHPidana  Jo  Pasal  64  ayat  (1)  KUHPidana  sebagaimana  dalam  surat dakwaan. Dengan demikian unsur ini tidak terbukti.
b. Yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Terhadap  unsur  tersebut  Hakim  memberikan  pendapat  bahwa  unsur  ini  telah  terpenuhi atas  perbuatan  terdakwa.  Dalam  hal  ini  Hakim  memberikan  pertimbangan  hukum  yang tidak  cermat  dan  keliru  sebab  untuk  menilai  terbuktinya  terdakwa  melakukan  pencurian mengacu pada Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.  Berdasarkan  bunyi  pasal  tersebut,  Hakim  dalam  melakukan  pembuktian terhadap perbuatan terdakwa seharusnya mempertimbangkan unsur “pencurian di waktu malam  dalam  sebuah  rumah  atau  pekarangan  tertutup  yang  ada  rumahnya,  yang dilakukan oleh orang  yang ada di  situ tidak diketahui  atau  tidak dikehendaki  oleh yang berhak;” dan “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” sebagaimana unsur dari Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana. Dengan demikian Hakim telah keliru  dan  tidak  cermat  dalam  memberikan  pertimbangan  hukum  terhadap  unsur  pasal yang merumuskan perbuatan terdakwa. Dengan demikian unsur ini tidak terbukti.
c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Hakim  dalam  putusan a  quo memberikan  pertimbangan  bahwa  unsur  tersebut  telah terpenuhi . Dalam  hal  ini  Hakim  memberikan  pertimbangan  hukum  yang  tidak  tepat, dengan  alasan  perbuatan  tersebut  tidak  dirumuskan  dalam  surat  dakwaan  sebagaimana muatan  Pasal  363  ayat  (1)  ke-3  dan  ke-4  KUHPidana  Jo  Pasal  64  ayat  (1)  KUHPidana. Dengan demikian unsur ini tidak terbukti.
Majelis  Hakim  dalam  putusan  Nomor  187/Pid.B/2018/PN  Mam  telah  menjatuhkan putusan  yang  menyatakan  Terdakwa  Abd.  Rahman,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  Pencurian  sebagaimana  dalam  Pasal  362  KUHP,  dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Dalam  pertimbangan  hukum,  Majelis  Hakim  menyatakan  bahwa  delik  utama  dalam dakwaan  penuntut  umum  yaitu  pencurian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  362  KUHP  dan berdasarkan pertimbangan unsur pencurian tersebut diatas, terdakwa telah terbukti melakukan tindak  pidana  pencurian  maka  terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP meskipun tidak didakwakan oleh Penuntut Umum.
Dari  sudut  pandang  hukum  acara  pidana  tindakan  hakim  tersebut  merupakan perbuatan  yang  bertentangan  dengan  Pasal  182  KUHAP  yaitu  mengenai  putusan  hakim haruslah  berdasarkan  surat  dakwaan  dan  menurut  Pasal  191  KUHAP  mengenai  terdakwa haruslah  diputuskan  bebas  apabila  pembuktian  dalam  persidangan  menyatakan  terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.
Menurut penulis, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4,  jo  Pasal  64  KUHP  tidak  terpenuhi  maka  terdakwa  tidak  terbukti  melakukan  tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan penuntut  umum.  Putusan  Hakim  yang  menjatuhkan  putusan  diluar  surat  dakwaan  berakibat putusan  tersebut  batal  demi  hukum  karena  sesuai  dengan  asas  litis  contestatio  bahwa  surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan bagi hakim13
Oleh karena putusan hakim diluar surat dakwaan penuntut umum, maka sesuai dengan ketentuan  Pasal  197  ayat  (2)  KUHAP  maka  putusan  tersebut  dinyatakan  batal  demi  hukum karena  tidak  sesuai  dengan  muatan  Pasal  197  ayat  (1)  huruf  c  KUHAP  dan  Putusan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  nomor:  321  K/Pid/1983  tanggal  26  Mei  1984  dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 694 K/Pid/1984 tanggal 15 Mei 1994 mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. 14

## 3. Upaya  Hukum  Yang  Dapat  Dilakukan  Terhadap  Putusan  Yang  Memuat  Amar Diluar Surat Dakwaan
Lebih  lanjut,  pelaku  tindak  pidana  dengan  status  baik  tersangka  maupun  terdakwa juga  memiliki  hak  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  50  sampai  dengan  Pasal  68  UU  No.  8 Tahun 1981. Namun demikian, banyak orang seringkali tidak memahami hak-haknya ketika dihadapkan  pada  hukum  atau  didakwa  melakukan  suatu  tindak  pidana.  Mereka  sering menyia-nyiakan  haknya.  Bahkan  tragisnya,  mereka  mengira  jika  sudah  menjadi  terdakwa atau  terpidana,  tidak  ada  lagi  yang  bisa  dilakukan.  Hal  seperti  ini  sering  kita  jumpai  pada masyarakat yang kurang memahami hak-haknya. Adanya upaya hukum yang diberikan oleh peraturan  perundang-undangan  tidak  lain  adalah  untuk  melindungi  hak-hak  para  pelaku tindak pidana jika dihadapkan pada putusan yang keliru, tidak memuaskan atau putusan yang menyudutkan terdakwa.
Upaya  hukum  merupakan  salah  satu  bentuk  perlindungan  terhadap  hak-hak  warga negara  ketika  berhadapan  dengan  hukum,  baik  dalam  proses  persidangan  maupun  setelah adanya  putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  sampai  dengan  pelaksanaan  hukuman  bagi terpidana.15 Perlindungan hukum tetap ada bagi terdakwa maupun terpidana.16
Banding  adalah  salah  satu  bentuk  upaya  hukum  yang  merupakan  hak  terdakwa berdasarkan  UU  No.  8  Tahun  1981  yang  dimana  terdakwa  tidak  setuju  dengan  putusan
13 Valentino,  Batalnya  Surat  Dakwaan  Menurut  Hukum  Acara  Pidana,  Lex  Crimen  Vol.  VII/No.  5 /Jul/2018, hlm. 145
14 Hendrika, Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum, Justitia Jurnal Hukum, Volume 2 No.1 April 2018, hlm. 141
15 Rifandy  Ritonga.  (2016).  Analisis  Pengujian  Pengaduan  Konstitusional  (Constitutional  Complaint) pada  Mahkamah  Konstitusi  Indonesia  sebagai  Salah  Satu  Upaya  Perlindungan  Hak-Hak  Warga  Negara. Keadilan Progresif, Universitas Bandar Lampung, 7(1), hlm. 10.
16 Gabriela K. Kaawoan. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Terdakwa dan Terpidana sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. Lex Administratum, Universitas Negeri Semarang, 5(1), hlm. 127.
pengadilan.  Banding  adalah  upaya  hukum  yang  dapat  diambil  para  pihak  untuk  memeriksa kembali putusan pengadilan di tingkat pertama. Upaya hukum banding juga dapat ditujukan untuk  mengoreksi  putusan  pengadilan  tingkat  pertama  jika  ditemukan  kesalahan  atau kelalaian dalam memberikan putusan.
Tujuan  koreksi  adalah  kembali  pada  ketentuan  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  sebenarnya  sehingga  pemeriksaan  dan  putusan  peradilan  di  tingkat  pertama benar-benar  akomodatif  dan  proporsional  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Selain  itu,  tujuan  dari  upaya  hukum  banding  adalah  untuk  mencegah  kesewenang- wenangan atau penyalahgunaan jabatan oleh pengadilan tingkat pertama. Dapat disimpulkan bahwa upaya hukum banding, yaitu selain mengoreksi kesalahan pada tingkat pertama, juga melakukan  pencegahan  dan  kesewenang-wenangan  serta  penyalahgunaan  jabatan  serta pengawasan terhadap terwujudnya asas persamaan di hadapan hukum. Adapun dasar hukum dalam upaya hukum banding, antara lain yaitu:
a. BAB XVII Upaya Hukum Biasa, Bagian kesatu Pemeriksaan Tingkat Banding, mulai dari Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 UU No. 8 Tahun 1981;
b. Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No. 48 Tahun 2009).
Selanjutnya  apabila  salah  satu  pihak  belum  puas  dengan  hasil  yang  didapatkan  dari upaya  hukum  banding,  maka  dapat  diajukan  upaya  hukum  kasasi.  Kasasi  adalah  salah  satu upaya hukum biasa di tingkat terakhir yang diperiksa oleh Mahkamah Agung. 17 Pemeriksaan kasasi  dapat  diajukan  terhadap  perkara  pidana  yang  diputuskan  pada  tingkat  terakhir  oleh pengadilan  selain  Mahkamah  Agung,  kecuali  terhadap  putusan  bebas. 18 Kasasi  tidak  dapat dimohonkan  atas  putusan  yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung,  artinya  putusan  kasasi tidak  dapat  dikasasikan  kembali,  sebagai  bentuk  kepastian  hukum  terhadap  putusan  kasasi. Yang  dimaksud  kasasi  adalah  pembatalan  atau  pemecahan.  Sedangkan  maksud  dari  kasasi adalah agar putusan terakhir yang bertentangan dengan hukum dapat dibatalkan. 19
Selanjutnya  apabila  salah  satu  pihak  belum  puas  dengan  putusan  hakim  yang diberikan  dalam  upaya  hukum  kasasi,  maka  dapat  diajukan  upaya  hukum  luar  biasa  berupa peninjauan  kembali.  Peninjauan  kembali  adalah  bentuk  upaya  hukum  luar  biasa  yang diberikan kepada pihak yang mencari keadilan. Peninjauan kembali diajukan untuk melawan suatu  putusan  pidana  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  dan  hanya  dapat  diajukan  oleh terpidana atau ahli warisnya.
Peninjauan Kembali adalah upaya hukum yang dilakukan oleh terpidana yang merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah salah, sehingga terpidana mengajukan permohonan agar perkaranya dapat ditinjau kembali. Adapun peraturan perundang-undangan terkait upaya hukum peninjauan kembali, antara lain sebagai berikut.
17 Putra Halomoan Hsb. (2015). Tinjauan Yuridis tentang Upaya-Upaya Hukum. Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 1(1), hlm. 45
18 A.  Adiwana  &  Amalia  Zakiyatu  Faturrahmah.  (2016).  Argumentasi  Penuntut  Umum  Mengajukan Kasasi  terhadap  Putusan  Bebas  Pengadilan  Negeri  Yogyakarta  dalam  Tindak  Pidana  Perbuatan  Merugikan Pemiutang  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  601K/PID/2013).  Verstek,  Universitas  Sebelas  Maret, 5(1), hlm. 7.
19 Christian Hadinata Tamusala. (2018). Upaya Hukum Kasasi terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009. Lex Crimen: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana, Universitas Sam Ratulangi, 7(4), hlm. 110.
1. Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 UU No. 8 Tahun 1981;
2. Pasal 23 UU No. 48 Tahun 2009;
3. Pasal 60 sampai dengan Pasal 76 UU No. 3 Tahun 2009.

## KESIMPULAN
Majelis  Hakim  dalam  putusan  Nomor  187/Pid.B/2018/PN  menjatuhkan  putusan berdasarkan  Pasal  362  KUHP.  Oleh  karena  putusan  hakim  diluar  surat  dakwaan  penuntut umum,  maka  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  197  ayat  (2)  KUHAP,  putusan  tersebut dinyatakan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan muatan Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHAP dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 321 K/Pid/1983 tanggal 26  Mei  1984  dan  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  694  K/Pid/1984 tanggal 15 Mei 1994 mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Upaya hukum bagi para  terdakwa  atau  terpidana  sebagai  bentuk  persamaan  di  hadapan  hukum  berdasarkan peraturan perundang-undangan, terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Adapun  upaya  hukum  biasa,  meliputi  banding  dan  kasasi.  Sedangkan  upaya  hukum  luar biasa,  meliputi  pemeriksaan  kasasi  demi  kepentingan  hukum  dan  peninjauan  kembali. Terhadap  lembaga  peradilan  dan  penegak  hukum  khususnya  Hakim  dalam  memberikan putusan harus berdasarkan pada keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Hal  tersebut  dapat  tercapai  berdasarkan  pertimbangan  yang  tepat  didasarkan  pada  fakta hukum dan rumusan pasal yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Adiwana  &  Amalia  Zakiyatu  Faturrahmah.  (2016).  Argumentasi  Penuntut  Umum Mengajukan  Kasasi  terhadap  Putusan  Bebas  Pengadilan  Negeri  Yogyakarta  dalam Tindak  Pidana  Perbuatan  Merugikan  Pemiutang  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor 601K/PID/2013). Verstek, Universitas Sebelas Maret, 5(1), hlm. 7.
Adami  Chazawi,  (2013),  Kemahiran  dan  Keterampilan  Praktik  Hukum  Pidana,  Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 29. (selanjutnya disebut Adami Chazawi II).
Azwarman,  Analisis  Yuridis  Bentuk  Surat  Dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  Dalam  Perkara Tindak  Pidana  Korupsi  (Studi  Kasus  Korupsi  Pada  Kejaksaan  Negeri  Kabanjahe), Jurnal Studia, Vol. 2 (3) Oktober 2021, hlm 456
Budi  Bahreisy,  Implementasi  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No.2 - Juli 2018. Hlm 110.
Christian Hadinata Tamusala. (2018). Upaya Hukum Kasasi terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut  Undang-Undang  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  Nomor  48  Tahun  2009.  Lex Crimen:  Jurnal  Elektronik  Bagian  Hukum  Pidana,  Universitas  Sam  Ratulangi,  7(4), hlm. 110.
Freddy  Simanjuntak,  Penerapan  Surat  Dakwaan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, Journal of Law, Vol. 3 (2) Oktober 2020, hlm. 120
Freddy  Simanjuntak,  Penerapan  Surat  Dakwaan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, Doktrina: Journal of Law, 3 (2) Oktober 2020, hlm 120.
Gabriela  K.  Kaawoan.  (2017).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Terdakwa  dan  Terpidana sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Pembunuhan.  Lex  Administratum,  Universitas  Negeri Semarang, 5(1), hlm. 127.
Hasanal  Mulkan,  Status  Terdakwa  Setelah  Surat  Dakwaan  Dinyatakan  Batal  Demi  Hukum Dalam Perkara Pidana, Jurnal UM Palembang, 2016. hlm 48.
Hendrika, Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum, Justitia Jurnal Hukum, Volume 2 No.1 April 2018, hlm. 141
Joseph,  Hasvian.  (2020).  Analisis  Hukum  Penetapan  Surat  Dakwaan  Oleh  Jaksa  Penuntut Umum  Terhadap  Suatu  Tindak  Pidana:  Determination,  Indictment,  Criminal.  Ilmu Hukum Prima (IHP), 3(2). Hlm 3.
Kamil, Ahmad. Filsafat Kebebasan Hakim Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. hlm.
144
Keputusan  Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  dan  Ketua  Komisi  Yudisial  RI  Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009  dan  Nomor:  02/SKB/P.KY/IV/2009  Tentang  Kode  Etik  dan Pedoman Perilaku Hakim Jakarta, 2009, h., 3.
Pemeriksaan  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Dimasa  Pandemi  Covid-19,  Vol  2  (6)  Agustus 2022, hlm. 622
Putra  Halomoan  Hsb.  (2015).  Tinjauan  Yuridis  tentang  Upaya-Upaya  Hukum. Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 1(1), hlm. 45
Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Mam
Rifandy  Ritonga.  (2016).  Analisis  Pengujian  Pengaduan  Konstitusional  (Constitutional Complaint)  pada  Mahkamah  Konstitusi  Indonesia  sebagai  Salah  Satu  Upaya Perlindungan  Hak-Hak  Warga  Negara.  Keadilan  Progresif,  Universitas  Bandar Lampung, 7(1), hlm. 10.
Ruth Gracia, Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Siti  Wilda,  Kajian  Yuridis  Putusan  Hakim  Yang  Bertentangan  Dengan  Surat  Dakwaan Dalam Perkara Narkotika, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 2(2) Mei 2018, hlm. 2 Valentino,  Batalnya  Surat  Dakwaan  Menurut  Hukum  Acara  Pidana,  Lex  Crimen  Vol. VII/No. 5 /Jul/2018, hlm. 145