Yusril  Faisal  Farris,  Dafyar  Eliadi  Hardian,  Agus  Suherman / Impelentasi  Kebijakan  Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat Neglasari Kota Tangerang/Vol 3 No 5 (2022) DOI http://dx.doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i5.179 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 3, No. 5, November 2022
Impelentasi  Kebijakan Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  di Kantor Camat Neglasari Kota Tangerang
Yusril Faisal Farris 1 , Dafyar Eliadi Hardian 2 , Agus Suherman 3
Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Syekh - Yusuf, Indonesia Email: yusrilfaisal98@gmail.com, dafyar711@unis.ac.id, agus@unis.ac.id

## Article Information
Submitted: 01 November 2022 Accepted: 28 November 2022 Online Publish: 28 November 2022

## Abstrak
Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (Paten)  adalah  penyelenggaraan pelayanan  publik  dari  tahap  permohonan  sampai  tahap  penerbitan  dokumen dilakukan  di  satu  tempat  (Loket).  Untuk  meningkatkan  Good  Governance merupakan  salah  satu  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  melalui  sistem transparan, praktis dan tepat waktu melalui sistem satu loket. Kecamatan berusaha mendekatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  menyelenggarakan  Pelayanan Administrasi  Terpadu  Kecamatan.  Tujuan  pelayanan  administrasi  terpadu kecamatan  sebagai  pusat  pelayanan  kepada  masyarakat.  Metode  penelitian menggunakan  peneletian  deskriptif  dengan  melakukan  wawancara  terhadap informasi  Kasi  Kecamatan,  jajaran  dan  masyarakat  kecamatan  Neglasari  Kota Tangerang.  Hasil  penelitian  menunjukan  Implementasi  Kebijakan  Pelayanan Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  pada  kantor  Camat  Neglasari  Kota Tangerang asisten services terbuka menuju warga langkah awal  dilakukan biro yang terkait,    dengan  adanya  penerapan  e-goverment  solusi  wajib  memberikan  sasaran yang sesuai melalui services pada warga tujuan up quality services tepat sasaran dan menghemat  dalam  mewujudkan  penerapan  kebijakan  pelayanan  administrasi terpadu (PATEN) di Kantor Kecamatan Neglasari Kota Tangerang
Kata Kunci : PATEN, Pelayanan Publik, Administrasi

## Abstract
District Integrated Administrative Service (Paten) is the provision of public services from the application stage to the document issuance stage in one place (counter). To improve Good Governance is one of the public services to the community through a transparent, practical and timely system through a one-counter system. The district tries to bring services closer to the community by organizing the District Integrated Administrative  Service.  The  purpose  of  integrated  sub-district  administration services  is  as  a  service  center  to  the  community.  The  research  method  uses descriptive research by conducting interviews with information from the Head of the District  Head,  ranks  and  the  community  of  the  Neglasari  sub-district,  Tangerang City.  The  results  of  the  research  show  that  the  implementation  of  the  District Integrated  Administrative  Service  Policy  (PATEN)  at  the  Neglasari  sub-district office,  Tangerang  City,  assistant  services  are  open  to  residents,  the  first  step  is carried  out  by  the  relevant  bureaus,  with  the  implementation  of  e-government solutions,  it  is  mandatory  to  provide  appropriate  targets  through  services  to residents with the aim of up quality services right target and realize in realizing the implementation  of  integrated  administrative  service  policies  (PATEN)  in  the Neglasari District Office, Tangerang City
Keywords: :  Gemah  Beach,  destination  image,  tourist    motivation, negative e-wom

## Pendahuluan
Perubahan birokrasi dilatar belakangi kualitas pelayanan publik tidak dilaksanakan baik  atau  tidak  memenuhi  kebutuhan  rakyat (Siti  Maryam,  2017) .  Kinerja  pegawai pemerintah  pelayanan  di  Indonesia  masa  lalu  sudah  membekas  di  masyarakat  luas (Nurdin,  2019) .  Hari  ini  birokrasi  sudah  tidak  asing  lagi  dikalangan  masyarakat, percepatan informasi dalam pelayanan publik juga sudah mudah di akses, pada saat ini suatu faktor melalui chanche dan percepatan birokrasi dalam memenuhi services dengan customer (Putra, 2019) . Di dalam pelaksanaan instansi sering juga di temui beberapa jenis hambatan administratif, seperti Regulasi sangat ketat mengakibatkan kinerja sangat tidak fleksibel,  kurang  efisiensi  Implementasi  dibandingkan  dengan  kualitas  Tahap  kegiatan sangat  fleksibel  sulit  dan melibatkan  peran  birokrasi  dalam  meninggalkan  masyarakat. Pengaturan  dan  organisasi  saling  terkait  dalam  objek  atau  sistem  fisik  diatur  dengan anggaran kecil (Hardiyansyah, 2018) .
Hal semacam ini sering terjadi di pemerintahan karena dibatasi oleh pedoman atau peraturan  terkait.  karena  organisasi  adalah  perangkat  administrasi  untuk  memuaskan administrasi publik dan mengatur, melaksanakan, dan memeriksa strategi. Dalam contoh administrasi,  setiap  negara  sama  sekali  berbeda  dari  kerangka  otoritas  publik  yang digunakan oleh negara-negara tersebut (Ridwan & Sudrajat, 2020) . Pegawai pemerintah terus-menerus diharapkan untuk menawarkan jenis bantuan publik terbaik, dan dalam ini sering  kali  ada  campur  aduk  dengan  kepentingan  individu  karena  administrasi  publik sejauh ini masih hilang, tidak terjangkau. Kecenderungan masyarakat ini muncul dengan alasan  bahwa  daerah  setempat  masih  terletak  untuk  melayani,  bukan  untuk  dilayani. Setiap  pegawai  administrasi  yang  melayani  kepentingan  umum  tidak  mengetahui kewajibannya sebagai pegawai pemerintah. Karena telah diputuskan bahwa pemerintah (provinsi) memiliki komitmen dan komitmen untuk melayani daerah, pada kenyataannya sampai  saat  ini  bukan  badan  publik  yang  melayani  daerah,  melainkan  daerah  yang melayani kewenangan publik.
Mengenai  Pemerintah,  secara  gamblang  dinyatakan  bahwa  3  pilihan  untuk mengambil  bantuan  pemerintah  perorangan,  khususnya:  mengerjakan  administrasi terbuka,  memperluas  kebebasan  dan  komitmen,  dan  memperluas  keseriusan.  Jelas, sebagai tugas umum otoritas publik, administrasi publik juga mengambil bagian penting meskipun ada pengawasan dan penguatan. Sebagaimana tertulis dalam “Peraturan No. 25 Tahun  2009  tentang  Administrasi  Negara”,  administrasi  publik  menjadi  latihan  atau sebagai  kelanjutan  dari  latihan  mengenai  penilaian  kebutuhan  administrasi  menurut sistem law teruntuk seluruh kalangan dan masyarakat, benda, jualan, administrasiss atau administrasiss  pengaturan  bermacam  ditawarkan  pada  terbuka  membantu  pemasok (Indonesia,  2009) .  Untuk  itu,  Instansi  spesialis  publik  diberi  kepercayaan  untuk  tidak henti-hentinya  mengerjakan  sifat  administrasi  yang  dimaksudkan  untuk  menjamin kemudahan,  kemahiran,  dan  keuntungan  yang  diberikan  oleh  otoritas  publik  kepada daerah.  tentang  penyelenggaraan  negara kepada  daerah,  sebagaimana  dijelaskan  dalam Pemerintah  Kecamatan  bentuk  pemerintah  daerah  yang  mempunyai  keduduk  bertemu langsung  berhadapan  dengan  masyarakat  yang  memiliki  beraneka  ragam  harapan beradaptasi.  “Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  4  tahun  2010  tentang  pedoman pelayanan administrasi terpadu  kecamatan, yang selanjutnya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri (no.238–270)” “tentang pemberian arahan tata cara untuk menentukan atau melaksanakan kegiatan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan"
(PERMENDAGRI, 2010)
Pengatur  Terkoordinasi  administrasi  ditunjuk  menggarap  sifat  administrasi  sub- daerah serta ikatan administrasi daerah (hub) yang siklus kontrolnya dimulai dari aplikasi untuk  akomodasi  pindah  ke  tahap  pendistribusian  arsip  dilakukan  pada  satu  meja administrasi.

## Tinjauan Pustaka
Implementasi wujud melalui tahapan secara kenaikan signifikat kebijakan publik. Umumnya, kebijakan ditetapkan dengan maksud jelas lalu untuk di putuskan. Penerapan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengkomunikasikan kebijakan tujuan nya  rakyat  agar  keputusan  itu  bisa  meraih  yang  disusun  (Afan  Gaffar,  2009:295). Serangkaian pelaksana terjadi kurang lebih tujuan persiapan penambahan peraturan yang menunjukkan kebijakan. Suatu rules - rules timbul beberapa Pemerintah, Kepers, ataupun Rules  Wilayah,  mempersiapkan  asal  energi  untuk  mendorong  keputusan  tercantum  isi fasilitas  serta  perlengkapan,  asal  energi  money,  serta  pasti  human  yang  bertanggung jawab  melakukan  keputusan  ini,  serta  gimana  membawakan  keputusan  sesuai  konkrit menuju warga.
Menurut (Dye,  2013) dalam (Suharto,  2015) menyebutkan “Keputusan  terbuka melewati yang ingin diambil atau tidak sama sekali pengambilan keputusan “Penataan umum  secara  keseluruhan  adalah  Tujuan kegiatan  badan  publik  yang  dilakukan  dalam rangka  pemenuhan  kewajiban  penyelenggaraannya,  sebagai  pedoman  atau  pilihan. Menurut (Dye,  2013) strategi  segala  sesuatu  diputuskan  otoritas  publik.  Terlebih  lagi, dalam hal otoritas publik memutuskan untuk menindaklanjuti dengan sesuatu, itu harus memiliki  alasan  (objek)  karena  strategi  publik  mencakup  semua  kegiatan administrasi, jadi itu bukan hanya penjelasan tentang keinginan otoritas publik atau pemerintah. pihak berwajib. Selain dilakukan oleh otoritas publik merupakan strategi “sesuatu yang tidak dilakukan” karena otoritas publik membuat hasil akhir (pengaruh) sebagai “sesuatu yang dilakukan” otoritas. Strategi negara dapat secara jelas ditentukan pedoman atau sebagai wacana  oleh  otoritas  pemerintah  atas  atau  sebagai  langkah  yang  dibuat  oleh  otoritas publik (Suharto, 2015).
Van Meter dan van Horn dalam (Handoyo, 2012) melaporkan bahwa implementasi atau  implementasi  dari  suatu  kebijakan  publik  adalah  suatu  kegiatan  setelah  kebijakan tersebut ditetapkan. Penegakan kebijakan memainkan peran melalui keputusan terbuka. Sebab  tidak  ada  penerapan  keputusan,  keputusan  yang  direncanakan  berakhir  sia-sia. Penegakan  kebijakan  adalah  langkah  awal  harus  diberikan    oleh  seseorang  maupun organisasi  pemerintah maupun di luar instansi yang ditunjuk menuju sesuai dirumuskan sebelumnya melewati suatu keputusan. Langkah usaha menuju Revolusi chance  langkah proses dalam beberapa times atau melalui konteks usaha berkelanjutan melalui mengubah keputusan.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  deskriptif,  dimana  penulis menggali pokok-pokok tulisan. Penelitian ini juga mengadopsi metode induksi. Induksi adalah metode merujuk pada fakta-fakta di lapangan dan kemudian menghubungkannya dengan  konsep  dan  teori  normatif  untuk  menarik  kesimpulan  umum  dan  mencari alternatif pemecahan masalah. Teknik pengumpulan data penulisan ini didasarkan pada observasi, catatan, dan wawancara mengenai Standar Pelayanan PATEN di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang. Letak researches no.54, Rt.005 / Rw.003 kecamatan neglasari
mekarsari tangerang kota banten 15129 Implementasi Kebijakan Administrasi Terpadu (PATEN) Penelitian ini difocuskan kepada masyarakat Dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Di kantor Camat Neglasari Kota Tangerang Pengamatan signifikan mengakumulasi kebenaran menuju ke tempat sumber tersebut.
Wawancara  dilakukan  kepada  Kasi  Pelayanan  Kantor  Kecamatan  Neglasari  dan jajaran serta masyarakat. Data kemudian dianalisis dengan metode pendekatan kualitatif triangulasi  yang  terdiri  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  simpulan  atau verifikasi.

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil Penelitian
Kecamatan Neglasari merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Batuceper pada tahun  yang  berkoordinat  di  Kota  Tangerang  dengan  total  luas  wilayah  16,08  km2 Kecamatan Neglasari Kota Tangerang terdapat 7 kelurahan yakni dengan batasan wilayah masing  masing  :    Bagian  utara  perbatasan  dengan  Kecamatan  Teluk  Naga  kabupaten Tangerang,  bagian  timur  dengan  perbatasan  dengan  Kecamatan  Batu  Ceper,  bagian selatan  penghalangan  daerah  districk  Karawaci,  bagian  penghalang  dengan  dsitrick periuk. Alamat : 54 no, 005rt / 003rw districk neglasari mekarsari Tangerang kota 15129 banten    Mission  dan  VisionKecamatan  Neglasari  “paling  depan  menuju  Services semaksimal tujuan districk pabrik, penjualan, Jasa dan Pariwisata Berlandaskan Akhlakul Karimah”up to capacity elemen dan quality Resources human, Quality Building daerah, Qualitiy services public, Quality Services security.
Implementasi  Kebijakan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN) pada  kantor  Camat  Neglasari  Kota  Tangerang  asisten  services  terbuka  menuju  warga langkah awal  dilakukan biro yang terkait,  dengan adanya penerapan e-goverment solusi wajib  memberikan  sasaran  yang  sesuai  melalui  services  pada  warga  tujuan up  quality services  tepat  sasaran  dan  menghemat  dalam  mewujudkan  penerapan  kebijakan pelayanan  administrasi  terpadu  (PATEN)  di  Kantor  Kecamatan  Neglasari  Kota Tangerang. Langkah – langkah yang sangat di lihat target sasaran sesuai dengan yang di targetkan  4  variabel.  Adapun  4  variabel dalam  sukses  dalam    Implementasi  Kebijakan Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  pada  kantor  Camat  Neglasari Kota Tangerang:
Komunikasi  merupakan  sebuah  cara  atau  pengarahan  terhadap  masyrakat  dalam mengelola sumber information and penjelasaan about pedoman pelayanan administrasi terpadu  salah  satu  Jenis  masing  masing  terikat  tentang  menyalurkan  information. Comunication langkah diambil oleh biro yang profesional, sesuai target dan transparan. Bagaimana  kegiatan  dari  program  paten yang  ada  dikecamatan  neglasari,  Berdasarkan Hasil  Wawancara  saya  dengan  Kasi  Pelayanan  Kantor  Kecamatan  Neglasari  terkait komunikasi  dalam  impelementasi  kebijakan  pelayanan  administrasi  terpadu  (PATEN) sebagai berikut :
“melalui  komunikasi  yang  ada  sekarang,  sudah  sangat  berubah  dalam menyederhanakan  penyampaian  yang  ada  pada  saat  ini  lebih  cepat  dan rapih  tidak  memakan  waktu  yang  lama.  karena  didukung  oleh  beberapa aplikasi yang ada di kota tangerang dalam mengakses informasi mengenai pelayanan administrasi terpadu, sobat dukcapil, tangerang live dan Rt/Rw net” (Informan i3 – 18 Juli)
Berikut  pula  yang  disampaikan  oleh  Bpk.  Tubagus  sani    selaku  kepala  kantor
kecamatan neglasari kota tangerang kode (informan i1)
“informasi yang diberikan kepada masyarakat adalah sebagai bentuk sosial dan  kepedulian  kami  dalam  melayani  masyarakat  yang  ingin  mengurus dokumen – dokumen kebutuhan, serta memberikan kejelasan dalam alur proses dokumen tersebut”. (Informan i1 -18 Juli)
Sumber  Daya  merupakan  faktor  penting  penunjang  keberhasilan  implementasi kebijakan  pelayanan  administrasi  terpadu  di  kecamatan  neglasari  dalam  memberikan pelayanan  administrasi  terpadu,  kurangnya  sumber  daya  bisa  menyebabkan  kegagalan dalam  proses  implementasi  kebijakan  pelayanan  administrasi  yang  ada  pada  saat  ini. Melalui Resourcess kelebihan ruang lingkup Resourcess Anggaran, Resourcess Fasilitas dan  Resourcess  Human.  kelebihan  3  Resourcess  sebagai  langkah  support  melewati perjalanan  implemetasi  kebijakan  tersebut  di  kantor  Kecamatan  Neglasari  Kota Tangerang.    Mempunyai  Resourcess  Anggaran  support  Quality  Services  terpadu  jenis money sangatlah di butuhkan dalam agar sesuai dengan yang disusun tepat sasaran dalam pelayanan administrasin terpadu sebagai berikut :
“Masalah  sumber  dana  itu  bersumber  dari  APBD  jadi  mengenai  dana sudah  tidak  perlu  di  khawatirkan,  lagian  juga  sumber  dana  tidak  begitu besar  karena  seperti  komputer  sudah  tersedia  untuk  mengakses kepentingan-kepentingan yang di butuhkan oleh masyarakat” pajang yang ada didepan (informan ii2 – 19 juli)
Adanya  sumber  daya  Fasilitas  yang  dimana  ketersediaan  ini  menjadi  faktor keberhasilan  impelementasi  kebijakan  pelayanan  administrasi  terpadu  di  Kantor Kecamatan Neglasari Kota Tangerang sebagai berikut :
“Untuk  sumber  daya  staf  dan  fasilitas  penunjang  pelayanan  kami  rasa sudah sangat bagus, dan sesuai dengan kebutuhan. Tetapi hal ini akan terus di  evaluasi  kembali  secara  rutin  untuk  melihat  perkembangan  dalam pelaksanaan kegiatan terlebih dalam hal perwatan aset sarana dan prasanan penunjang.” (Informan i1 – 18 juli)
Disposisi Sikap pelaksana dalam impelementasi kebijakan pelayanan administrasi macam jenis   penting langkah  perjalanan  program  tersebut.  Apabila  perjalanan  pekerti dalam implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu ini mempunyai kemauan dan keinginan untuk melaksanakan impelementasi kebijakan administrasi terpadu maka ini akan berjalan dengan sesuai sasaran. Perjalanan menunjukkan balasan support power dan chance yang big melalui perjalanan program sasaran disusun.
Adanya  Kemauan  dari  Pimpinan  Kantor  Kecamatan  Tangerang  Kota  Tangerang dalam impelementasi kebijakan pelayanan terpadu. Berdasarkan Hasil Wawancara saya dengan kasi Pelayanan Kantor Kecamatan neglasari terkait kemauan dalam menerapkan impelementasi kebijakan pelayanan terpadu sebagai berikut :
“menyangkut  paten  ini  respon  masyrakat  beragam,  ada  yang  senang dengan  kesederahanaan  ini,  dan  ada  yang  kurang  paham  dengan  sistem online,  ada  yang  melakukan  pengurusan  sendiri,  struktur  nya  gampang dipahami  tidak  perlu  ribet  seperti  dulu  pengurusan.  yang  lalu  dalam mengurus dokumen yang ingin diurus sangat susah dan terlalu banyak alur proses yang harus di lalui memakan waktu. Sehingga masyarakat enggan melakukan pengurusan dokumen” (Informan i3 -18 juli)
Melalui  interview  diambil  simpulkan  bahwa  pimpinan  Kantor  Kecamatan Neglasari, memang telah memiliki kemauan dalam impelementasi pelayanan administrasi terpadu,  dengan  maksud  terus  memberikan  pelayanan  yang  baik  pada  warga.  Sudah
melakukan  services  admin  padu  kecamatan  di  Kantor  Neglasari  Kota  Tangerang. Sturktur birokrasi merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan PATEN di instansi Kecamatan wajib memuaskan untuk warga, memberikan pelayanan semua pegawai serta staff  yang  bertugas  instansi  kecamatan  sangat  paham  akan  menjalankan  tugas  –  tugas yang telah diberikan. Sesuai SOP yang ada pegawai kecamatan harus meyederhanakan – sesederhana  mungkin  untuk  dalam  mengelola  berkas  dokumen  yang  terstruktur  dan sistematis.  Berikut  ini  wawancara  dengan  informan  (JK2  –  18  Juli)    Bagaimana pengawasan dan pengenendalian program Paten?
“untuk  saat  ini  dalam  pengurusan  (PATEN)  Pelayanan  Administrasi Terpadu  masyarakat  banyak  menginginkan  kesederhanaan  dalam kepengurusan  dokumen  melalui  alur  yang  sesederhana  mungkin  sebab masyarakat,  sangat  membutuhkan  struktur  yang  sangat  effisien (sederhana)  maka  dari  itu  kecamatan  neglasari  sudah  memnyiapkan struktur  (alur)  pengurusan  dokumen.  Jadi  masyarakat  gak  perlu  ribet  – ribet  lagi  karena  kami  sudah  memangkas  nya  dari  yang  ribet  menjadi sangat mudah” (Informan i2 – 18 juli)
Melalui  interview  diambil  bahwa  standart  operating  procedure  (SOP)  dalam pelaksanaan  program  PATEN  sangat  diperlukan  agar  kegiatan  yang  dilakukan  oleh pegawai kecamatan bisa berjalan dengan semestinya.

## Pembahasan

## 1. Komunikasi
Dalam  melaksanakan  implementasi  kebijakan  di  kantor  Kecamatan  Neglasari dalam Pelaksanaan rapat dan briffing di lakukan untuk evaluasi kegiatan, dalam rapat ini di bicarakan secara terbuka kekurangan, kelebihan atau teguran dalam pelaksanaan pekerjaan. komunikasi dalam rapat selalu membuahkan hasil yang baik, penyampaian informasi di aspek pelayanan juga selalu di sampaikan dan bisa di laksanakan sampai ke tingkat kelurahan sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut. komunikasi memiliki sub – sub yaitu:
a. Transmisi,  penyaluran  komunikasi  yang  baik  dapat  menciptakan  suatu implementasi yang baik pula. Jika dalam penyaluran informasi terjadi kesalahan mengakibatkan miskomunikasi).
b. Kejelasan (Clarity, penyampaian komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan saat menjalankan program
c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksana suatu komunikasi haruslah tidak berubah-ubah dan berisfat tetap (untuk diterapkan dan dijalankan). Karena jika  perintah  yang  diberikan  sering  berubah-ubah,  maka  dapat  menimbulkan kebimbangan bagi pelaksana dilapangan.

## 2. Sumber Daya
Sumber  daya  menjadi  salah  satu  faktor  penting  dalam  implementasi  kebijakan publik. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas. Sumber daya menusia berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif.
a. Sumber  daya  Manusia  di  dalam  suatu  organisasi  merupakan  hal  yang  penting. Ketersediaan staf beserta kualitas dalam penelitian ini adalah tentang ketersediaan
satuan  tugas  yang  dapat  digunakan  untuk  menggantikan  tugas  tertentu  dari implementor terhadap implementasi kebijakan penyelenggaraan PATEN.
b. Sumber  Daya  Fasilitas  termasuk  faktor  yang  tidak  kalah  pentingnya  dengan sumber  daya  lainnya  dalam  implementasi  kebijakan  penyelenggraan  ini. Pengadaan fasilitas yang layak seperti gedung, tanah, transportasi, dan peralatan pembantu  akan  menunjang  implementasi  suatu  kebijakan.  Dengan  adanya fasilitas yang baik maka akan  menunjang keberhasilan kebijakan penyelenggaraan PATEN
c. Sumber  daya  anggaran  menjadi  salah  satu  faktor  yang  cukup  penting  demi berjalannya  kebijakan  ini  dengan  baik.  Anggaran  berkaitan  dengan  kecukupan modal atas suatu kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

## 3. Disposisi
Disposisi  merupakan  kemauan,  keinginan,  dan  kecenderungan  para  pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu  kebijakan  tertentu,  dan  hal  ini  berarti  adanya  dukungan,  kemungkinan  besar mereka  melaksanakan  kebijakan  sebagaimana  yang  di  inginkan  oleh  pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya, apabila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif -  perspektif  para  pelaksana  berbeda  dengan  para  pembuat  keputusan,  maka  proses pelaksanaan  suatu  kebijakan  menjadi  semakin  sulit.  berdasarkan  hasil  wawancara peneliti.  Komitmen  dibuktikan  dengan  melihat  alasan  implementor  untuk  dapat melaksanakan implementasi, tujuan/perubahan yang ingin dicapai, dan perubahan yang telah dicapai para implementor untuk implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu. Kebijakan Pelayanan administrasi ini memiliki tujuan yaitu menyederhanakan proses dan mendekatkan kepada masyarakat.

## 4. Srtuktur Birokrasi
Struktur birokrasi salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi program. Terdapat hal penting yang mempengaruhi nya yaitu standart operating procedurs (SOP). Dalam pelaksanaan (PATEN) terdapat standart operating procedurs (SOP) yaitu proses pertama yang di lakukan yaitu persyaratan -persyaratan pengajuan dokumen. kemudian dokumen  yang  telah  disetorkan  akan  di  proses  dan  setelah  itu  di  input  ke  sistem informasi sampai terbitnya dokumen pada loket.

## Kesimpulan
Implementasi  Kebijakan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  (PATEN)  di  Kantor Kecamatan Neglasari Kota Tangerang dapat berjalan dari 4 indikator yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.
Komunikasi merupakan sebuah cara atau pengarahan terhadap atasan dan bawahan (up  to  down)  dalam  mengelola  sumber  informasi  dan  penjelasaan  tentang  pedoman pelayanan  administrasi  terpadu  salah  satu  faktor  yang  sangat  penting  karena  berkaitan dengan  penyampaian  informasi,  dan  lain-lain.  Komunikasi  yang  dilakukan  oleh  pihak terkait harus jelas, tepat dan transparan.
Sumber  Daya  merupakan  faktor  penting  penunjang  keberhasilan  implementasi kebijakan  pelayanan  administrasi  terpadu  di  kecamatan  neglasari  dalam  memberikan pelayanan  administrasi  terpadu,  kurangnya  sumber  daya  bisa  menyebabkan  kegagalan dalam proses implementasi kebijakan pelayanan administrasi yang ada pada saat ini.
Disposisi  merupakan  kemauan,  keinginan,  dan  kecenderungan  para  pelaku kebijakan  untuk  melaksanakan  kebijakan  secara  sungguh-sungguh  sehingga  apa  yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan  kebijakan  sebagaimana  yang  di  inginkan  oleh  pembuat  kebijakan. Demikian pula sebaliknya, apabila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif - perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.
Sturktur  birokrasi  merupakan  faktor  penting  dalam  penyelenggaraan  PATEN  di instansi  Kecamatan  wajib  memuaskan  untuk  warga,  memberikan  pelayanan  semua pegawai  serta  staff  yang  bertugas  instansi  kecamatan  sangat  paham  akan  menjalankan tugas  –  tugas  yang  telah  diberikan.  Sesuai  SOP  yang  ada  pegawai  kecamatan  harus meyederhanakan – sesederhana mungkin untuk dalam mengelola berkas dokumen yang terstruktur dan sistematis.
Pelayanan Administrasi Terpadu Merupakan inovasi pemerintah dalam mendukung nya  good  governance  sekaligus  memperbaiki terhadap  instansi  yang membekas  terkait pelayanan  yang  buruk  diberikan  kepada  masyarakat  sehingga  pemerintah  berinovasi dalam program pelayanan terbaru. Untuk merubah pelayanan yang menjadi efissien dan efektif bagi masyarakat

## BIBLIOGRAFI
Dye, Thomas R. (2013). Understanding public policy . Pearson. Handoyo, Eko. (2012). Kebijakan publik. Semarang: Widya Karya . Hardiyansyah,  Hardiyansyah.  (2018). Kualitas  Pelayanan  Publik:  Konsep,  Dimensi, Indikator dan Implementasinya . Gava Media. Indonesia,  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik. UNDANG-UNDANG  REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK . , Pub. L. No. 25 (2009).
Nurdin, Ismail. (2019). Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku aparatur dan komunikasi birokrasi dalam pelayanan publik) . Media Sahabat Cendekia. PERMENDAGRI. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 Tahun 2010 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN . , (2010).
Putra,  Teddy  Minahasa.  (2019). Pelayanan  Publik,  Good  Governance,  dan  Ketahanan Nasional . Gramedia Widiasarana Indonesia. Ridwan, Ir H. Juniarso, & Sudrajat, M. H. Achmad Sodik. (2020). Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik . Nuansa Cendekia.
Siti Maryam, Neneng. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM , 6 . Suharto, Edi. (2015). Analisis kebijakan publik: panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial .

## Copyright holder:
Yusril Faisal Farris, Dafyar Eliadi Hardian, Agus Suherman (2022)
First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)