## DIPLOMASI DAN PENATAAN RUANG PERTAHANAN:

## PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN DARAT INDONESIA-

## TIMOR LESTE
Renaldo Benarrivo, Nala Nourma Nastiti

## Abstract
The border issue is one of the important aspects related to the main elements for the establishment of a state. From a defense point of view, the unclear physical and juridical boundaries of the territory will make it even more difficult to carry out border security.
Therefore, efforts are needed to resolve land border disputes. The relationship between Indonesia and Timor Leste was marked by land border disputes following Timor Leste, which became a sovereign state. Diplomacy needs to be carried out by the two states, especially for Indonesia to support the ideal defense spatial arrangement. This paper analyzes the relationship between diplomacy and defense spatial planning by taking lessons from the settlement of land border disputes between Indonesia and Timor Leste.
Keywords: Defense diplomacy, military diplomacy, border dispute.

## PENDAHULUAN
Sebagai negara berkembang, isu-isu pertahanan nampaknya belum terlalu menjadi fokus para pemangku kepentingan di Indonesia. Sejauh ini, isu-isu ekonomi dan sosial masih menjadi isu populis utama, sehingga jelas bahwa alokasi APBN untuk bidang pertahanan masih relatif kecil atau tidak sampai 1% dari PDB (Yani dan Montratama, 2017). Hal ini menyebabkan politik pertahanan Indonesia masih bersifat inward-looking dan menghasilkan efek getar yang kurang optimal. Salah satu dampak dari belum optimalnya tata kelola pertahanan negara adalah penataan ruang pertahanan yang belum optimal pula. Padahal penataan ruang
pertahanan adalah salah satu aspek penting pertahanan yang akan memberikan dampak multidimensional. Penataan ruang pertahanan yang baik, secara tidak langsung juga dapat memberikan manfaat ekonomi sosial khususnya bagi wilayah perbatasan. Upaya penataan ruang pertahanan semakin menghadapi tantangan khususnya jika dihadapkan dengan permasalahan yang ada di wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan di Indonesia masih diwarnai oleh masalah-masalah terkait dengan belum adanya kepastian batas wilayah baik itu secara fisik maupun secara yuridis (Simamora, 2013). Hal tersebut tentu semakin mempersulit penyelenggaraan pengamanan perbatasan. Jika tidak diselesaikan, masalah ini kemudian bisa menjadi ancaman keamanan nasional yang lebih serius lagi.
Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara, bahwa pelaksanaan penataan wilayah pertahanan dilakukan secara terintegrasi dengan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Namun upaya integratif ini akan sulit dicapai, apabila daerah-daerah otonom baru di Indonesia, khususnya yang berada di wilayah perbatasan, masih terkendala dengan berbagai macam masalah terkait sengketa perbatasan khususnya darat. Sengketa perbatasan darat yang tak kunjung usai tentu akan menghambat penataan ruang pertahanan seperti untuk wilayah pembuangan amunisi atau untuk wilayah latihan. Sedangkan terhambatnya penataan ruang termasuk untuk kepentingan-kepentingan pertahanan, secara tidak langsung akan membentuk ketimpangan wilayah perbatasan yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi.
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dalam hal ini Timor Leste. Tentu apabila ditinjau dari aspek ekonomi sosial, wilayah-wilayah perbatasan di NTT masih jauh tertinggal pembangunannya (Julqurniati
P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 dan Susanty, 2019).
Keadaan ini semakin diperparah dengan permasalahan sengketa perbatasan darat, sehingga sulit menemukan benang merah antara Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Nasional (RUTRWN) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Provinsi bahkan sampai pada tingkat Kabupaten/Kota. Melihat ketimpangan ekonomi sosial di wilayah ini, maka penataan ruang pertahanan menjadi salah satu langkah penting, guna mengantisipasi kemungkinan- kemungkinan lanjutan yang mengancam keamanan nasional seperti kerentanan wilayah tersebut terhadap penyalahgunaan kegiatan ilegal sebagai dampak dari kondisi wilayah yang tertinggal, terisolasi dari pusat pertumbuhan ekonomi dan kondisi masyarakat yang tergolong miskin serta berpendidikan rendah (Simamora, 2013).
Penataan ruang pertahanan seolah sulit menemukan titik terang ketika dihadapkan dengan kenyataan masih begitu banyak hambatan yang terkait dengan sengketa perbatasan darat khususnya di wilayah perbatasan. Masalah sengketa perbatasan juga tidak sepenuhnya bisa diselesaikan dengan pendekatan militeristik, karena begitu banyak dimensi yang mempengaruhinya. Artinya efek getar yang tinggi, maupun postur pertahanan baik dan bersifat outward looking , tidak bisa menjadi determinan tunggal yang menentukan. Belum lagi studi resolusi konflik yang mengedepankan pendekatan non-kekerasan semakin berkembang, seiring dengan semakin banyaknya penstudi hubungan internasional yang menggali pemikiran-pemikiran Mahatma Gandhi maupun Martin Luther King Jr. (Barash dan Webel, 2009). Oleh karena itu diperlukan pendekatan lain yang dapat membangun linearitas, antara aspek ekonomi, sosial dan pertahanan agar mampu mengantisipasi ancaman.
Masalah sengketa perbatasan darat Indonesia-Timor Leste tentu tidak sederhana, banyak kesepakatan-kesepakatan sulit dicapai lebih dikarenakan masalah-masalah adat (Julqurniaty dan Susanty, 2019). Sehingga pendekatannya pun harus secara multidimensional. Perlu
diingat bahwa cara kedua negara menyelesaikan sengketa perbatasan darat akan sangat menentukan bagaimana cara kedua negara memulai penyelesaian sengketa batas laut. Oleh karena itu perlu strategi yang tepat, dengan memperhatikan keberlanjutan proses negosiasi antara kedua negara. Jangan sampai hasil zero sum game , justru menjadi awalan yang kurang ideal bagi pelaksanaan tahap selanjutnya yang juga tidak kalah penting bagi masa depan hubungan kedua negara.
Upaya pengembangan postur pertahanan negara, merupakan sebuah strategi besar yang membutuhkan banyak alokasi anggaran dan waktu. Sedangkan penataan ruang pertahanan khususnya di wilayah perbatasan adalah hal yang mendesak. Setidaknya terdapat dua hal, baik itu yang bersifat internal maupun eksternal, yang membuat penataan ruang pertahanan khususnya di wilayah perbatasan darat Indonesia-Timor Leste menjadi signifikan. Pertama secara internal, dengan dilaksanakannya penataan ruang pertahanan di wilayah ini, maka akan membuka berbagai macam peluang peningkatan bidang ekonomi sosial yang linear dengan pengembangan postur pertahanan negara. Kedua secara eksternal, dengan diselesaikannya sengketa perbatasan darat Indonesia-Timor Leste, maka akan menghadirkan prospek positif bagi hubungan kedua negara, khususnya terkait dengan penyelesaian sengketa perbatasan laut. Hal ini pada dasarnya karena penyelesaian sengketa perbatasan laut baru dapat dilakukan apabila sengketa perbatasan darat selesai (Arsana, 2007).
Menimbang upaya pengembangan postur pertahanan negara yang begitu kompleks, dan urgensi penyelesaian sengketa perbatasan darat antara Indonesia-Timor Leste, terdapat sebuah pelajaran yang bisa diambil dari studi kasus tersebut, dimana diplomasi memiliki potensi peran yang signifikan dalam penyelesaian sengketa perbatasan darat antara Indonesia-Timor Leste. Selain sebagai sebuah kebijakan luar negeri yang relatif “murah”, penggunaan diplomasi oleh Indonesia dalam isu perbatasan juga mampu membentuk citra Indonesia sebagai negara yang
mempromosikan nilai-nilai perdamaian non-kekerasan. Dikaitkan dengan upaya sebuah negara melakukan penataan ruang pertahanannya, diplomasi diposisikan sebagai salah satu determinan penting yang bersifat outward-looking, guna mengimbangi upaya-upaya inward-looking yang sudah dilakukan. Sehingga akan terbentuk interoperabilitas penyelenggaraan pengamanan wilayah perbatasan darat yang terintegrasi secara nasional, linear dengan kenyataan yang ada di lapangan.

## PENATAAN RUANG PERTAHANAN DI WILAYAH PERBATASAN
Dalam mengelola pertahanan negara, wilayah perbatasan seharusnya diprioritaskan. Secara umum di Indonesia, pola pengamanan koordinatif masih diterapkan di wilayah perbatasan. Namun tidak terintegrasinya otoritas yang berkepentingan di wilayah perbatasan kerap menjadi masalah khas wilayah perbatasan di Indonesia. Seyogyanya ruang pertahanan di perbatasan-perbatasan yang ada di Indonesia harus memiliki sabuk pengaman yang kuat dengan memadukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen pertahanan utama dengan komponen pendukung lain yang bersifat nir-militer (Santoso dan Sudibyakto, 2011).
Sabuk pengaman ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di wilayah perbatasan seperti, agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal sebagaimana yang tercantum dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia (Wahyudi, 2017). Menurut Parulian Simamora (2013), terdapat empat langkah yang dapat dilakukan dalam mengantisipasi potensi ancaman tersebut di atas, pertama adalah dengan mengintegrasikan peran dan fungsi otoritas di wilayah perbatasan, kedua adalah dengan penguatan peran dan fungsi Badan Nasional Pengelola
Perbatasan (BNPP), ketiga adalah dengan melakukan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, penyelesaian sengketa perbatasan, koordinasi penataan ruang pertahanan dan penyelenggaraan pengamanan perbatasan, serta yang keempat adalah dengan optimalisasi upaya-upaya diplomasi.
Dua langkah terakhir yang disampaikan oleh Parulian Simamora (2013) tersebut memiliki irisan yang keterkaitannya akan dijelaskan lebih lanjut. Satu sisi bahwa pembangunan infrastruktur hingga penyelesaian sengketa perbatasan memang perlu dicapai, namun di sisi yang lain dari segi pelaksanaannya masih perlu dioperasionalkan lagi ke dalam strategi yang membumi. Penataan ruang pertahanan darat harus mampu mewujudkan sinergitas yang menguntungkan semua pihak yang terkait dengan tata ruang (Sulistyo, dkk., 2020). Diplomasi adalah salah satu peluang yang berdampak multidimensional, tidak hanya dari aspek ekonomi sosial yang terdorong perkembangannya melalui diplomasi, melainkan juga penguatan aspek pertahanan keamanan, seiring dengan peningkatan intensitas diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia-Timor Leste.
Merujuk pada sejarah, hubungan Indonesia-Timor Leste yang waktu itu masih menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan nama Timor-timur memang kerap diwarnai dinamika yang bersifat internal maupun bersifat eksternal. Dalam konteks diplomasi bilateral, hubungan Indonesia-Australia juga kerap mengalami pasang surut sebagai akibat dari masalah Timor-timur. Persepsi negatif publik dari kedua negara berawal dari kematian lima orang wartawan yang bekerja untuk media televisi Australia pada 16 Oktober 1975 di Balibo yang kemudian dikenal dengan Peristiwa Balibo. Setelah peristiwa ini, tuduhan tentang peran militer yang begitu signifikan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) semakin santer ditujukan kepada Indonesia. Untuk
meredam persepsi negatif tersebut, tentu bukan merupakan sebuah pekerjaan diplomasi yang mudah (Djelantik, 2008).
Kemerdekaan Timor Leste tidak membuat masalah selesai dan diplomasi berhenti bekerja. Kemerdekaan ini menyisakan masalah sengketa perbatasan darat dan laut yang belum terselesaikan. Masalah ini tentu menimbulkan dampak lainnya, seperti hambatan terhadap penyelenggaraan pengamanan perbatasan, serta upaya penataan ruang pertahanan yang terhambat karena belum jelasnya korelasi antara kebijakan pusat dan daerah. Sedangkan pembangunan tata ruang dan kawasan merupakan kebutuhan yang mendesak dilakukan di wilayah perbatasan Indonesia yang pada umumnya masih tertinggal. Penataan ruang dan kawasan yang baik termasuk dalam bidang pertahanan dan keamanan tentu akan mendorong efektivitas dan efisiensi pembangunan (Adisasmita, 2010). Hal inilah yang menjadi urgensi penyelesaian sengketa perbatasan darat Indonesia-Timor Leste.
Dalam konteks domestik, daerah perbatasan memang kerap kali menimbulkan berbagai macam masalah terkait tata ruang, mulai dari masalah pelaksanaan penataan ruang itu sendiri, pengelolaan sampah sampai pada penyediaan sarana air bersih (Ridwan dan Sodik, 2013). Dalam konteks internasional, permasalahan tentu bisa menjadi lebih pelik lagi, karena melibatkan yurisdiksi dari dua negara yang berbeda. Sehingga penataan ruang khususnya dalam bidang pertahanan di wilayah perbatasan memang memerlukan sebuah perhatian khusus dengan pendekatan khusus pula, agar penyelenggaraan penataan ruang pertahanan di wilayah perbatasan bisa berlangsung dengan lebih efektif dan efisien.
Penataan ruang pertahanan di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste selama ini menemukan hambatan sebagai akibat dari belum selesainya sengketa batas darat antara kedua negara. Sebagian besar
batas darat antara Indonesia-Timor Leste merupakan “warisan” masa penjajahan, dalam hal ini Belanda dan Portugal yang perjanjian- perjanjiannya tertuang dala Traktat 1904 dan the Arbitral Award of 1914 (PCA 1914). Pada dasarnya permasalahan yang timbul diakibatkan oleh, adanya ketidakcocokkan antara substansi yang tertera pada dasar hukum (Traktat 1904 dan PCA 1914) dengan kenyataan di lapangan maupun yang diketahui oleh masyarakat sekitar saat ini (Sutisna dan Widodo, 2010).
Hal tersebut yang mendasari adanya sengketa yang menimbulkan masalah perbatasan darat antara kedua negara. Memang terdapat beberapa alternatif yang bisa dilakukan, selain upaya-upaya teknis seperti pengukuran, pemetaan bersama, pemasangan tanda batas dan penunjuk batas, perlu juga dilakukan upaya-upaya non-teknis yang dimanifestasikan dalam bentuk, sosialisasi, perundingan, pembentukkan kelompok kerja, hingga kemungkinan dilakukannya konsultasi dengan pihak ketiga yang netral (Sutisna dan Widodo, 2010). Dengan jelasnya batas-batas darat antara Indonesia-Timor
Leste maka upaya penyelenggaraan pengamanan perbatasan dapat dilakukan dengan lebih optimal, pembangunan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien serta penataan ruang baik untuk kepentingan ekonomi sosial termasuk kepentingan pertahanan keamanan dapat dilakukan secara lebih terukur.
Di Indonesia pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip-prinsip kesemestaan dimana semua warga negara wajib berperan aktif dalam upaya bela negara. TNI berperan sebagai komponen utama yang dididik dengan profesional melalui pendidikan yang berjenjang sesuai dengan kebutuhan satuan-satuan. Belum lagi bahwa kedepan pola pikir pertahanan negara harus berubah, dengan lebih bersifat outward looking dengan konsekuensi bahwa instalasi pertahanan negara perlu ditempatkan di wilayah perbatasan, karena ancaman diasumsikan juga berasal dari luar, tidak semata-mata berasal dari dalam negeri saja, yang
akhirnya membuat banyak instalasi pertahanan negara saat ini justru ditempatkan di pusat kota sebagai warisan dari kolonialisme, dinama tujuannya adalah mengamankan aset-aset kolonialis. Seyogyanya pola pikir tersebut tidak dipertahankan, sehingga dengan adanya perhatian penataan ruang pertahanan di wilayah perbatasan, kesenjangan ekonomi sosial juga dapat dihindarkan dan memberikan dampak signifikan yang multidimensional bagi masyarakat setempat.

## DIPLOMASI DALAM ISU PERBATASAN
Posisi diplomasi dalam isu perbatasan muncul sebagai bentuk alternatif dari pentingnya sebuah pengelolaan perbatasan. Walaupun globalisasi seolah telah menjadikan dunia kehilangan relevansi waktu dan tempat sehingga memunculkan konsep borderless , justru permasalahan- permasalahan baru seperti kejahatan lintas negara juga bermunculan (Priangani, dkk., 2020). Dua hal yang dianggap penting dari pengelolaan wilayah perbatasan adalah status hukum dan pengawasan. Namun realita menunjukkan bahwa konflik perbatasan yang terjadi tidak saja diawali dengan adanya ketidakjelasan status hukum maupun pengawasan yang kurang baik, melainkan juga karena adanya aspek lain di luar kedua hal tersebut (Rachmawati, 2010). Sehingga diplomasi memiliki celah untuk meningkatkan signifikansinya di tengah pola konflik perbatasan yang terjadi.
Secara konseptual, diplomasi perbatasan merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintahan suatu negara untuk menjamin kedaulatannya melalui pengelolaan wilayah perbatasan (Rachmawati, 2010). Sehingga dengan dikontekstualisasikannya konsepsi diplomasi ke dalam isu perbatasan, penataan ruang pertahanan di wilayah perbatasan tidak hanya berbicara aspek pertahanan keamanan saja, melainkan juga aspek lain yang pada dasarnya saling berkaitan, yaitu pembangunan
ekonomi sosial yang juga perlu menjadi hirauan. Melalui diplomasi perbatasan, maka potensi masalah yang muncul di wilayah perbatasan dapat diselesaikan dengan pendekatan yang lebih variatif. Beberapa masalah tersebut menurut John Robert Victor Prescott (1998) antara lain, positional dispute yang terkait dengan sengketa akibat adanya perbedaan interpretasi mengenai dokumen legal atau adanya perubahan lokasi yang berupa perubahan tanda-tanda fisik yang dipakai sebagai perbatasan; territorial dispute yaitu sengketa yang terjadi ketika dua atau lebih negara mengklaim satu wilayah yang sama karena alasan sejarah maupun kepentingan geografis; functional dispute , sengketa yang terjadi akibat mobilitas orang dan barang yang tidak dijaga dengan ketat; serta yang terakhir adalah transboundary resources dispute , yaitu sengketa yang muncul karena adanya eksploitasi sumber daya alam oleh negara lain yang merugikan negara tertentu di wilayah perbatasan.
Potensi-potensi masalah yang mungkin muncul akibat dari tidak optimalnya pengelolaan wilayah perbatasan tersebut, secara konseptual memang dibagi kedalam beberapa jenis dan seolah tidak saling berkaitan. Namun pada kenyataannya, empat jenis sengketa di wilayah perbatasan tersebut, dapat terjadi secara bertahap, maupun saling beririsan antara satu potensi dengan potensi lainnya dalam satu waktu. Dari empat kabupaten di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Timor Leste yaitu Kupang, Timor Tengah Utara (TTU) Belu dan Malaka, TTU mendapat perhatian sejumlah media selama tahun 2012-2013 karena terjadi konflik komunal antar warga perbatasan Indonesia-Timor Leste (Raharjo, 2014).
Positional dispute , bukan saja menjadi sebuah faktor tunggal dari adanya konflik yang terjadi di wilayah perbatasan, dari adanya perbedaan interpretasi tersebut bukan tidak mungkin mendasari berbagai macam potensi yang mendorong terjadinya territorial dispute . Ketidakjelasan atas klaim wilayah perbatasan ini juga dapat mempengaruhi secara langsung mobilitas manusia maupun barang yang tidak teratur dengan baik, tentu
Diplomasi Perbatasan
hal-hal semacam ini, bukan tidak mungkin juga dapat berujung pada transboundary resources dispute yang akan membawa konflik perbatasan ke dalam tingkatan yang lebih tinggi. Apa yang terjadi di TTU adalah bukti, bahwa penanganan wilayah perbatasan perlu dilakukan dengan serius, dan tidak hanya mengandalkan pendekatan-pendekatan tradisional saja.
Dalam konteks penyelenggaraan diplomasi perbatasan setidaknya ada tiga aspek lain yang juga turut menjadi determinan pendukung diantaranya aspek kejelasan hukum, ekonomi sosial, serta institusionalisasi pihak-pihak yang terlibat pada sebuah perundingan (Rachmawati, 2010). Namun pada tulisan ini, aspek pertahanan dan keamanan juga menjadi hal yang cukup substansial ketika dikaitkan dengan pengelolaan wilayah perbatasan. Mengingat banyak sekali permasalahan yang berpotensi terjadi di wilayah perbatasan dan membutuhkan hampiran pertahanan keamanan dalam penyelesaiannya.
Gambar Irisan Isu-Isu dalam Diplomasi Perbatasan
Hukum Pertahanan keamanan Ekonomi sosial Institusional Sumber: diolah peneliti, 2020
Melalui gambaran di atas, diplomasi perbatasan bukan hanya tentang aspek hukum, bahwa benar aspek ekonomi sosial menjadi aspek yang perlu diperhatikan ketika konstruksi diplomasi perbatasan disusun, namun aspek ini juga akan sulit berkembang jika penataan ruang belum selesai. Jelas bahwa institusionalisasi harus dilakukan, dengan tidak melupakan aspek pertahanan keamanan di wilayah perbatasan. Menurut Muradi (2015) terdapat lima hal yang substansial dalam kaitannya dengan pengelolaan pengamanan perbatasan, yakni manajemen, kedaulatan, aktivitas ekonomi, identitas nasional, dan partisipasi pemerintah daerah setempat. Wilayah perbatasan seharusnya diposisikan sebagai halaman depan, bukan sebaliknya. Karena itu aspek pertahanan keamanan juga menjadi penting untuk dikelola, tidak hanya sebatas pada mengandalkan TNI sebagai komponen utama, melainkan juga dengan partisipasi publik, yang tentu akan memudahkan kerja diplomasi yang dilakukan.
Diplomasi perbatasan penting untuk mengakomodir berbagai macam aspek secara multidimensional. Pengelolaan pengamanan perbatasan tentu membutuhkan prasyarat dan pranata bagi efektivitas pengamanannya (Muradi, 2015). Diplomasi
perbatasan dengan mengkontekstualisasikan substansi pertahanan keamanan adalah momentum yang bisa dimanfaatkan, untuk memperbaiki kegagalan diplomasi dalam hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste di masa lampau. Dengan menjadikan pertahanan dan keamanan sebagai hampiran, termasuk di dalamnya melibatkan TNI tentu hal ini akan membuat diplomasi juga dalam pelaksanaannya dapat diarahkan untuk menata ruang pertahanan yang lebih baik lagi di wilayah perbatasan.
Terdapat dua hal mendasar yang ditemukan dan dapat dijadikan bahan diskusi, pertama bahwa dalam penyelesaian sengketa perbatasan darat antara Indonesia-Timor Leste tidak hanya aspek hukum, ekonomi sosial atau institusional saja yang perlu dipikirkan, melainkan juga ada
determinan pertahanan keamanan yang penting dikaitkan dengan penataan ruang pertahanan khususnya di wilayah perbatasan. Kedua bahwa dalam menata ruang pertahanan di wilayah perbatasan, tidak hanya melulu dapat dikaji dari aspek anggaran ataupun postur pertahanan negara secara keseluruhan, namun terdapat korelasi yang saling menguatkan antara diplomasi dan penataan ruang pertahanan. Artinya pengelolaan wilayah pertahanan negara di wilayah perbatasan, dapat dilakukan dengan komprehensif dan mengakomodir berbagai macam dimensi yang sebelumnya kerap menjadi potensi konflik, sehingga penyelenggaraan pengamanan wilayah perbatasan dapat dilaksanakan dengan optimal serta memberikan dampak bagi kesejahteraan pembangunan yang lebih efektif dan efisien bagi masyarakat di kedua negara.

## MENATA RUANG PERTAHANAN MELALUI DIPLOMASI
Terdapat tiga unresolved segment yaitu Dilumil-Memo, Bidjael Sunan- Oben dan Noel Besi-Citrana yang tersisa dari Provisional Agreement 2005. 1 Indonesia-Timor Leste kembali berunding pada tahun tahun 2013 dan berhasil menyepakati penegasan batas darat di wilayah unresolved segment Dilumil-Memo seperti dalam Adendum 1 Provisional Agreement 2005 tahun 2013. 2 Dua kesepakatan ini tentu menjadi landasan yang baik dalam mendorong produktivitas upaya kedua negara dalam menyelesaikan sengketa perbatasan daratnya melalui upaya-upaya diplomasi, dengan melibatkan banyak pihak secara lebih luas termasuk otoritas pertahanan keamanan di kedua negara.
1 Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di Provisional Agreement antara Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, 2005 . Provisional Agreement adalah persetujuan batas darat pertama yang dilakukan Indonesia - Timor Leste . 2 Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di Annex C Adendum 1 Provisional Agreement 2005 antara Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste, 2013.
Joint Border Committee (JBC) adalah institusi yang berperan penting dalam penyelesaian unresolved segment Dilumil-Memo. JBC adalah organisasi yang dibentuk oleh
Indonesia-Timor Leste untuk
menyelesaikan permasalahan batas kedua negara (Qinvi, dkk., 2018). Walaupun dengan berbagai alasan akhirnya aktivitas JBC berhenti di tahun 2013 dan mengalami stagnansi untuk penyelesaian dua unresolved segment yang tersisa, yaitu Bidjael Sunan-Oben dan Noel Besi-Citrana, tetapi beradaan JBC sangat penting sebagai starting point yang menandakan intensi positif dari kedua negara. Sebagai upaya untuk menyelesaikan dua unresolved segment yang tersisa ini, Indonesia dan Timor Leste kembali melakukan pertemuan di tahun 2017 yang kemudian menghasilkan pembentukkan Senior Official Consultation (SOC) (Sianipar, dkk., 2017).
Senior Official Consultation (SOC) adalah panitia tingkat tinggi yang dibentuk oleh Indonesia-Timor Leste dan melibatkan pejabat senior untuk menyelesaikan unresolved segment Bidjael Sunan-Oben dan Noel Besi- Citrana. Hadirnya pejabat senior yang tentunya berpengalaman ini juga tidak lepas dari masalah perbatasan darat Indonesia-Timor Leste yang prosesnya berlangsung progresif sebelumnya. Pertemuan-pertemuan antara elit kedua negara ini tentu menjadi tonggak diplomasi lanjutan yang penting dengan ditandai oleh dilaksanakannya lima pertemuan, dimana kelima pertemuan tersebut sangat produktif dalam membahas upaya-upaya penyelesaian batas darat antara kedua negara kedepan. Keberadaan SOC ini semakin diperkuat dengan kinerja teknis institusi pertahanan keamanan yang turut menunjang keberhasilan diplomasi khususnya dari Indonesia seperti TNI melalui Direktorat Topografi Angkatan Darat, Kementerian Pertahanan dan Badan Intelijen Negara (BIN). Keterlibatan tim teknis dapat memberikan asistensi kepada delegasi Indonesia untuk mencari fakta di lapangan dan melakukan proses
delineasi batas negara sehingga data yang akan dibahas di perundingan lebih akurat.
Akurasi ini menjadi penting, sehingga upaya diplomasi dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran dan membahas hal-hal yang sifatnya kontekstual. Tahapan diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia- Timor Leste dalam menyelesaikan sengketa perbatasan darat telah menunjukkan paduan yang korelatif antara aspek diplomasi sebagai sebuah kebijakan luar negeri, yang didukung oleh aspek teknis yang menyokong data-data akurat dalam proses diplomasi tersebut. Dengan keterlibatan elit dalam proses diplomasi ini, maka pemerintah secara nasional dapat memahami gambaran utuh permasalahan, yang kemudian dijadikan sebagai batas-batas dalam menentukan kebijakan penataan ruang pertahanan dimana diperlukan sinkronisasi, baik dalam konteks vertikal dari pemerintah pusat ke daerah maupun dalam konteks horizontal, atau sesama stakeholders yang berkepentingan dalam penataan ruang, agar menjadi sinkron antara pendekatan ekonomi sosial dan pendekatan pertahanan keamanan (Subagyo, 2016).
Upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia ini juga betul-betul memperhatikan aspek strategi yang komprehensif. Pengejawantahan kepentingan nasional tidak berjalan sendiri, melainkan disokong oleh determinan-determinan lainnya. Determinan-determinan itu terdiri atas elemen-elemen power yang jika meminjam istilah dari Bartholomees Jr. (2010), dikenal dengan istilah “MIDLIFE” yang merupakan akronim dari kata military, intelligence, diplomacy, legal, informational, finance dan economy.
Istilah dari Bartholomees Jr. (2010) ini secara lengkap
menggambarkan ruang lingkup upaya Indonesia dalam rangka menyelesaikan sengketa perbatasan darat dengan Timor Leste, yang kemudian memberikan peluang terhadap penataan ruang termasuk
untuk kepentingan pertahanan. Dilihat dari segi aktor yang terlibat, sudah cukup menggambarkan bahwa strategi Indonesia ini ditopang oleh institusi negara baik itu yang berlatar belakang sipil juga militer. Seperti pada penjelasan sebelumnya, bahwa institusi sipil menjadi leading actor dalam konteks diplomasi di atas meja, dan institusi militer memberikan dukungan data dan fakta lapangan dengan melakukan pekerjaan- pekerjaan teknis yang mendukung diplomasi. Upaya-upaya legal juga dilakukan oleh kedua negara, yang kemudian menunjukkan intensi positif untuk menyelesaikan sengketa ini. Pelibatan BIN juga nampak jelas, karena dukungan informasi-informasi strategis menjadi sangat penting guna mendukung jalannya proses diplomasi secara lebih substansial.
Semua upaya tersebut, berdampak sangat positif, baik itu dari hampiran pertahanan keamanan, maupun dari hampiran ekonomi sosial. Hingga kini, proses penyelesaian sengketa perbatasan antara kedua negara terus mengarah pada titik terang. Selesainya pembahasan atas perbatasan darat, memberikan angin segar sekaligus best practice bagi upaya lanjutan terkait dengan penyelesaian sengketa perbatasan laut.

## KESIMPULAN
Menata ruang pertahanan dari sudut pandang normatif, tentu membutuhkan usaha yang luar biasa, dengan anggaran yang tinggi dan juga waktu yang relatif lama. Belum lagi upaya penataan ruang pertahanan kerap kali menemukan banyak hambatan, khususnya di wilayah-wilayah perbatasan yang masih menyisakan sengketa perbatasan darat, seperti yang pernah terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Belum jelasnya definisi batas antara kedua negara, menyulitkan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah, ditambah lagi perbedaan pendekatan apakah itu ekonomi sosial dan pertahanan keamanan yang akan digunakan dalam penataan ruang wilayah perbatasan. Diplomasi
bisa menjadi solusi, penyelesaian sengketa perbatasan darat Indonesia- Timor Leste telah memberikan gambaran lesson learned , bahwa dengan diplomasi, penataan ruang pertahanan dapat diselenggarakan dengan mengakomodir berbagai kepentingan yang ada di wilayah perbatasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo, 2010, Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang , Yogyakarta: Graha Ilmu.
Arsana, I Made Andi, 2007, Batas Maritim Antarnegara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis , Yogyakarta: UGM Press.
Barash, David P. dan Charles P. Webel, 2009, Peace and Conflict Studies , California: SAGE Publications.
Bartholomees, J. Boone, Jr., 2010 “The Issue of Attrition”, Parameters , Vol 40 No. 1, hlm 5+.
Djelantik, Sukawarsini, 2008,
Diplomasi antara Teori & Praktik , Yogyakarta: Graha Ilmu.
Julqurniati, Nur, Dewi Indah Susanty, 2019, “Potensi Konflik Di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste (Studi Kasus Di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur)”, Jurnal Analisa Sosiologi , Vol. 8 No. 1, hlm 58-78.
Muradi, “Pengelolaan
Pengamanan Perbatasan Indonesia”, 2015, CosmoGov, Vol. 1 No. 1, hlm 25-34.
Priangani, Ade, dkk., 2020, “ Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Menangani Peredaran Narkoba di Perbatasan ”, Dinamika Global, Vol. 5 No. 1, hlm 27-46.
Qinvi, dkk., 2018, “ Diplomasi Pertahanan dalam Penyelesaian Unresolved Segment Di Perbatasan Darat Indonesia-Timor Leste (Studi Kasus Unresolved Segment Dilumil-Memo)”, Jurnal Diplomasi Pertahanan , Vol.4 No. 1, hlm 57-82.
Rachmawati, Iva, dalam Ludiro Madu, dkk., (Ed.), 2010, Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan , Yogyakarta: Graha Ilmu.
Raharjo, Sandy Nur Ikfal, 2014, “Analisis dan Upaya Penyelesaian Konflik antara Warga Perbatasan Timor Tengah Utara, Indonesia Dengan Warga Distrik Oecussi, Timor Leste Pada 2012-2013”, Jurnal Pertahanan , Vol. 4 No. 1, hlm 155-174.
Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik, 2013, Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah , Bandung: Nuansa.
Sianipar, Imelda Masni Juniati , 2017 “Upaya Penyelesaian Sengketa Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Timor Leste”, Sociae Polities , Vol.18 No. 1, hlm 1-12.
Simamora, Parulian, 2013, Peluang & Tantangan Diplomasi Pertahanan , Yogyakarta: Graha Ilmu.
Subagyo, Agus, 2016, “Singkronisasi RTRW Pembangunan Propinsi Jawa Barat dan RTRW Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi”, Jurnal Agregasi, Vol. 4 No. 2, hlm 126-140.
Sulistyo, dkk., 2020, “Penataan Wilayah Pertahanan Darat Aspek Dinamis dalam Mewujudkan Strategi Pertahanan Berlapis di Wilayah Propinsi Kalimantan Barat”, Jurnal Strategi Pertahanan Semesta , Vol. 6 No. 1, hlm 1-26.
Susanto, Aribowo Teguh dan H.A. Susbyakto, 2011, “Implementasi dan Dampak Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Pertahanan di Perbatasan Kalimantan Barat (Studi di Kabupaten Sambas)”, Jurnal Ketahanan Nasional, Vol 16 No. 1, hlm 25-42.
Sutisna, Sobar dan Kusumo Widodo, dalam Ludiro Madu, dkk., (Ed.), 2010, Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan , Yogyakarta: Graha Ilmu.
Wahyudi, 2017, “Implementasi Nilai-Nilai Bela Negara Masyarakat Perbatasan Sebagai Penguatan dalam Menghadapi Ancaman Proxy War : Studi Kasus di Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara”, Jurnal Pertahanan & Bela Negara , Vol. 7 No. 1, hlm 53-70.
Yani, Yanyan Mochamad dan Ian Montratama, 2017, Quo Vadis Politik Luar Negeri Indonesia , Jakarta: Elex Media Komputindo.