## PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
Annur Saputri, Hamsir, Fadli Andi Natsif Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email  :annurn647@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  hukum  pidana  materil  terhadap Tindak  Pidana  Kekerasan  Fisik  Dalam  Lingkup  Rumah  Tangga    Yang  Mengakibatkan  Luka Berat  Dalam  Perkara  Putusan  Nomor:  634/Pid.Sus/2018/Pn.Mks.  Penelitian  yang  digunakan untuk  menjawab  permasalahan  diatas  adalah  adalah  penelitian  lapangan  dan  sumber  data  yaitu data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana dalam putusan hakim dalam perkara No.634/Pid.Sus/2018/Pn. Mks telah sesuai dengan perundang- Undangan yang berlaku dalam hal ini  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2004  tentang  penghapusan  kekerasan  dalam rumah  tangga  dan  jaksa  menggunakan  dakwaan  tunggal  dalam  perkara  ini.  Implikasi  dari penelitian ini supaya hakim dalam menjatuhkan putusan sekiranya perlu memperhatikan hal- hal yang  memberatkan    dan  hal-hal  yang  merigankan  terdakwa,  sehingga  putusan  tersebut mengandung nilai keadilan bagi terdakwa dan korban.

## Kata Kunci : Kekerasan, Rumah Tangga

## Abstract
This study aims to determine the application of material criminal law against criminal acts of  physical  violence  in  the  scope  of  households  that  result  in  serious  injuries  in  the  case  of Decision  Number:  634  /  Pid.Sus  /  2018  /  Pn.Mks.  The  research  used  to  answer  the  problem above  is  a  field  research  and  data  source  that  is  primary  data  and  secondary  data.  From  the results of this study indicate that the application of material criminal law against criminal acts in the judge's decision in case No.634 / Pid.Sus / 2018 / Pn. Mks has complied with the applicable legislation  in  this  matter  regulated  in  Law  Number  23  of  2004  concerning  the  elimination  of domestic  violence  and  the  prosecutor  uses  a  single  indictment  in  this  case.  The  implication  of this  research  is  that  the  judge  in  passing  the  verdict  should  pay  attention  to  the  things  that  are burdensome and the things that defend the defendant, so that the decision contains the value of justice for the accused and the victim.
Keywords: Household, Violence

## Pendahuluan
Rumah  tangga  merupakan  salah  satu  sususnan  atau  sebuah  jejaring  kehidupan  untuk menciptakan  sebuah  pergaulan  manusia  yang  ditunjukkan  untuk  dapat  melangsungkan  sebuah keturunan,  sehingga  kemudian  dapat  menciptakan  sebuah  keturunan  dan  pada  akhirnya  dapat membentuk  sebuah  keluarga.  Keluarga  bukan  sekedar  tempat  bernaung,  atau  sebuah  tempat tinggal,  akan  tetapi  keluarga  adalah  sebuah  rumah  tangga  yang  aman,  damai,  dan  dapat menentramkan jiwa sebagai suatu tempat untuk menyesuaikan diri yang merupakan sebuah jalan untuk  membina  sebuah  rumah  tangga,  yang  dimana  itu  merupakan  salah  satu  jalan  yang harmoni,  tentram  bagi  orang  yang  mampu  membina  rumah  tangganya  dengan  baik.  Kepastian dan  komitmen  dalam membangun  sebuah  rumah  tangga  bukan  hanya  sekedar  naluri  saja,  akan tetapi dalam membina sebuah rumah tangga merupakan suatu jalan dimana manusia itu mampu hidup  bersama  dan  berkumpul,  karena  terdorong  oleh  suatu  tuntutan  hidup  dalam  sebuah keluarga atau mampu hidup dalam bermasyarakat.
Dari  uraian  tersebut,  salah  satu  tujuan  dari  perkawianan  terdapat  pula  dalam  undang- undang  perkawinan  Nomor  1  tahun  1974  pasal  1  yang  dapat  memberikan  defenisi  atau pengertian dari perkawinan itu sendiri  adalah
“perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  perempuan sebagaimana  antara  seorang  istri  dan  seorang  suami  dengan  suatu  tujuan  untuk membentuk  sebuah  keluarga  (atau  rumah  tangga)  yang  dapat  hidup  bahagiah  dan  kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”. 1
Dari  pasal  yang  di  uraikan  tersebut,  dapat  diartikan  bahwa  dalam  berumah  tangga dilarang keras adanya kekerasan  yang dimana dapat menyakiti antara istri ataupun suami, akan tetapi  kekerasan  tersebut  lebih  banyak  dilakukan  oleh  seorang  suami  kepada  istri  atau  pun kepada anaknya, yang dimana kekerasan tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri.  Secara  agama  ataupun  dari  segi  aturan  hukum  atau  perundang-undangan,  tujuan  dari perkawinan itu sendiri adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis, nyaman, tentram dan damai, atau dengan kata lain sakinah, mawaddah dan warohma. Yang dimana pasal tersebut juga bertujuan  untuk  mencegah  seseorang    melakukan  tindak  pidana  dalam  lingkup  rumah  tangga. Namun  kebanyakan  pada  kenyataan  yang  ada  banyak  keluarga  yang  merasa  tidak  nyaman, karena  tertekan  dan  sedih  akibat  dari  terjadinya  kekerasan  dalam  keluarga  dan  atau  rumah tangganya  baik  kekerasan  yang  bersifat  fisik,  psikologis,  seksual,  emosional,  bahkan penelantaran rumah tangga.
Kekerasan tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, baik secara sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama,  terlebih-lebih  lagi    di  era  terbuka  dan  informasi  yang kadangkala  budaya  kekerasan  yang  muncul  lewat  informasi  tidak  bisa  terfilter  sehingga  itu sangat    berpengaruh  negatif  terhadap  kenyamanan  hidup  dalam  rumah  tangga.  Kondisi  yang demikian sangat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga mereka tidak bisa tumbuh dan berkembang secara natural, bahkan dapat menghambat  seorang anak berprestasi di sekolahnya. Untuk dapat menyelamatkan pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, maka kiranya perlu dilakukan penanganan secara psikologis dan edukatif terhadap kasus KDRT sehingga  bukan  saja  berarti  bagi  pelaku  KDRT,  melainkan  utamanya  bagi  korban  KDRT  dan masyarakatnya secara lebih luas.
1 Republik Indonesia, Undang-undang perkawinan tahun 1974, pasal 1.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  menurut  Undang-  undang  Pasal  1  ayat  (1)  undang-undang  No. 23  tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  menyatakan  bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah;
“setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan,  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual  psikologis,  dan/atau    penelantaran rumah  tangga,  termasuk  ancaman  untuk  melakukan    perbuatan,  pemaksaan,  atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” 2 .
Setiap  warga  negara  berhak  mendapatkan    rasa  aman  dan  bebas  dari  segala  bentuk  kekerasan sesuai  dengan  falsafah  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Segala  bentuk  kekerasan,  terutama  kekerasan  terhadap  perempuan  dalam  rumah  tangga,  merupakan pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan  kejahatan  terhadap  martabat  kemanusiaan  serta  bentuk  diskriminasi yang  harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan  adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar dapat  terhindar dan terbebas dari kekerasan atau  ancaman  kekerasan,  penyiksaan,  atau  perlakuan  yang  merendahkan  derajat  dan  martabat kemanusiaan.
Tujuan  dari  dibentuknya  undang-undang  KDRT  adalah  untuk  dapat  meminimalisir terjadinya  kasus-kasus  kekerasan  dalam  lingkup  rumah  tangga  yang  dimana  dapat  memberikan hukuman  dan  efek  jerah  bagi  pelaku  KDRT  dan  dapat  memberikan  perlingdungan  hukum  bagi korban  KDRT.  Sebagaimana  kasus  yang  akan  dikaji  mengenai  tindak  pidana  melakukan kekerasan fisik dalam linkup rumah tangga  yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam pasal  44  undang-undang  nomor  23  tahun  2004  tentang  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah tangga
“bahwa  apabila  mengakibatkan  seseorang    jatuh  sakit  atau  luka  berat,  dipidana  paling lama 10 tahun dan atau denda Rp.30.000.000,00”.
Akan tetapi pada kasus ini pengadilan menjatuhkan hukuman hanya  7 bulan, sehingga hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di pengadilan Negeri Makassar.

## Metode Penelitian
Terkait  penelitian  yang  akan  diteliti,  maka  jenis  penelitian  yang  akan  digunakan  adalah jenis  penelitian  lapangan,  dengan  fokus  kajian  normatif-  empiris.  Yang  dimaksud  dari pendekatan  normatif  dalam  penelitian  merupakan  suatu  cara  yang  digunakan  dalam  bidang penelitian dengan mempergunakan asas- asas, serta peraturan perundang- undangan yang dimana bertujuan  untuk  meninjau,putusan  hakim,  guna  melihat  atau  menganalisis  suatu  permasalahan yang ada. Sedangkan metode penelitian  secara empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang  berupaya  untuk  melihat  hukum  dalam  artian  yang  nyata  atau  dapat  dikatakan  melihat, meneliti  bagaimana  kerjanya  hukum  dimasyarakat. 3 Dan  selain itu  dapat  juga  berarti  penelitian empiris  merupakan  suatu  kerangka    pikir  yang  bertujuan  melakukan  pengujian  untuk  mencari sebuah  kebenaran.  Sehingga  yang  dimaksud  dari  penelitian  secara  normatif-empiris  adalah penelitian  yang  tidak  hanya  menekan  pada    kenyataan  mengenai  pelaksanaan  hukumnya  saja, akan  tetapi  juga  menekankan  hukum  dalam  prakteknya  yang  dimana  sudah  dijalankan  sesuai dengan aturan hukum atau oleh pengadilan.
2 Republik Indonesia. Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
3 Efendi  Jonaedi  dan  Johnny  Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris  ( Depok: Prenadamedia Group, 2018), h.150.

## Hasil dan Pembahasan
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Fisik  Dalam  Lingkup  Rumah  Tangga  Yang  Mengakibatkan  Luka  Berat  (Studi Putusan No. 634/Pid.Sus/2018/PN Mks)

## Identitas Terdakwa
Nama Lengkap : Andi Mapparola, SH. Alias Ola Bin Andi Mappaile Tempat Lahir : WATAMPONE Umur/ tanggal Lahir : 39 Tahun / 09 Juli 1978; Jenis Kelamin : Laki- laki Kebangsaan : Indonesia Tempat Tinggal : Jl. Kumala 2 No. 2 Kota Makassar Agama : Islam Pekerjaan : Anggota POLRI

## 1. Posisi Kasus
Adapun awal terjadinya kasus ini  yaitu,  pada hari sabtu tepatnya tanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak- tidanya pada waktu lain dalam kurun waktu bulan Desember  tahun  2017  yang  bertempat  di  Café  Bugis  Jl.  Antang  Raya  Kel.  Antang  Kec. Manggala  Kota  Makassar  atau  setidak-  tidaknya  disuatu  tempat  lain  yang  masih  termasuk dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Makassar  ,  telah  melakukan  perbuatan  kekerasan fisik  dalam  lingkup  rumah  tangga  terhadap  saksi  korban  ANDI  SYAMSINAR  Yang merupakan istri sah dari Terdakwa sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : 0555/043/X/2017 Tanggal  15  Oktober  2017  yang  diterbitkan  oleh  Kantor  Catatan  Sipil  Kec.  Manggala,  dan saksi  berikutnya  adalah  Saksi  ANDI  AMRIANI  yang  merupakan  sepupu  sendiri  dari  saksi Inar,  bahwa  saksi  mengetahui  penganiayaan  yang  dialami  saksi  inar  karena  sesaat  setelah kejadian  saksi  Inar  dianiaya  oleh  terdakwa,  saksi  Inar  datang  ke  rumah  saksi  ANDI AMRIANI  dan  memberitahukan  dirinya  baru  saja  dianiaya  oleh  terdakwa,  kemudian  saksi selanjudnya adalah SRI SUSANTI adalah orang yang menyaksikan lansung kejadian tersebut, karena saksi tepat masuk kedalam café bugis dan saat itu berdiri dipintu sedangkan Saksi Inar dan  terdakwa  sedang  duduk  di  dekat  pintu  dan  jarak  pintu  dan  jarak  saksi  saat  itu  hanya sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter.
Bahwa  pada  waktu  dan  tempat  yang  tertera  di  atas,  bahwa  pada  awalnya  terdakwa menelphon  saksi  Inar  untuk  memintanya  untuk  bertemu    di  café  bugis  maka  terdakwa  pun berangkat kesana dan setibanya disana saksi Inar telah duluan ada di Café, terdakwa langsung duduk didepan saksi Inar dan terdakwa mengatakan minta uang sebesar  Rp 30.000.00.- (tiga puluh  juta  rupiah)  dimana  terdakwa  selalu  datang  kerumah  keluarga  saksi  dan  marah-marah sehingga ketika terdakwa datang mau bertemu maka saksi menunggunya di café supaya tidak datang  kerumah  marah-marah.  Namun  ketika  saksi  bertemu  terdakwa  langsung  mengatakan “kembalikan uang panaik/mahar” sehingga saksi mengatakan “adakah orang menikah dengan perjanjian  mengembalikan  uang  panaik,  mana  buktinya?”  mendengar  hal  tersebut  terdakwa langsung  berdiri  dari  dudukya  dan  mencekik  saksi  serta  memukuli  saksi  dan  terus  meminta uangnya  sehingga saksi mengatakan “ ok saya bayar”. Maksudnya agar saksi tidak dianiaya karena tidak ada orang  yang menolong  saksi, karena takut, sehingga mendengar hal tersebut terdakwa langsung pergi.

## 2. Dakwaan Penuntut Umum
Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam  lingkup  rumah  tangga  yang  mengakibatkan  luka  berat  yang  dilakukan  oleh  terdakwa Andi  Mapparola,  SH.  Alias  Ola  Bin  Mappaile  yang  dibacakan  pada  persidangan  dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang pokoknya mengatakan sebagai berikut:
Bahwa ia terdakwa ANDI MAPPAROLA,SH. Alias OLA Bin ANDI MAPPAILE pada hari  sabtu  tanggal  6  Desember  2017  sekitar  pukul  20.00  Wita    atau  setidak-  tidaknya  pada waktu laindalam kurung waktu bulan desember Tahun 2017 bertempat didalam kafe Bugis di. Jl.  Antang  Raya  Kec.  Manggala  Kota  Makassar  atau  setidak-  tidaknya  disuatu  tempat  lain yang  masih  termasuk  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Makassar  ,  telah  melakukan perbuatan  kekekrasan  fisik  dalam  lingkup  rumah  tangga    terhadap  saksi  korban  ANDI SYAMSINAR alias NIAR yang merupakan istri sah dari terdakwa  sebagaimana kutipan akta nikah  nomor  :  0555/043/X/2017  Tanggal  15  Oktober  2017  yang  diterbitkan  oleh  kantor Catatan Sipil Kec. Manggala.
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:
- Bahwa  pada  waktu  dan  tempat  sebagai  mana  tersebut  diatas,  berawal  ketika terdakwa  dan  korban  NIAR  janjian  ketemu  disebuah  kafe  dan  setelah  bertemu terjadi  pertengkaran  mulut  antara  terdakwa  dengan  korban  Niar,  kemudian terdakwa  langsung  marah  dan  berdiri  dari  tempat  duduknya  mencekik  leher korban lalu terdakwa meninju maka korban dan mengenai bibir korban, terdakwa a  kemudian  menarik  jilbab  korban  hingga  terlepas  dan  menyuruh  korban  keluar dari  kafe  tersebut,  namun  korban  tidak  mau,  selanjudnya  terdakwa  kembali mendekati korban dan ketika saling berhadapan terdakwa mengepalkan tangannya dan meninju kearah muka korban yang mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri dan kepala bagian sebelah kiri korban;
- Bahwa  antara  korban  dengan  terdakwa  telah  menikah  pada  tanggal  15  Oktober 2017 di KUA Kec. Manggala dan masih terikat hubungan suami istri yang sah;
- Bahwa  akibat  perbuatan  terdakwa  tersebut,  saksi  korban  ANDI  SYAMSINAR alias INAR mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et  Repertum  Nomor  :  612/VER/RSIS/YW-UMI/XII/2017  Tanggal  16  Desember 2017 atas nama: ANDI SYAMSINAR, jenis kelamin: Perempuan, umur: 38 tahun, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WINDY NURUL AISYAH, Dokter Jaga IRD pada RS IBNU SINA YW- UMI Makassar dengan Kelainan-kelainan/ Luka- luka yang terdapat pada pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 Luka  lecet  pada  bibir  atas,  dialami  setelah  dipukul  oleh  pelaku  kurang lebih 30 menit sebelum masuk RS.
Terdapat benjolan ada pelipis kiri ukuran 2 cm x 1,5 cm, nyeri tekan ada, pendarahan tidak ada, teraba benjolan dikepala kiri, dengan ukuran 2,5 cm x 2 cm, nyeri tekan, konsisten lunak, pendarahan aktif tidak ada.
 Kesimpulan/ Diagnosa : Perlukaan akibat benda tumpul
Perbuatan  terdakwa  ANDI  MAPPAROLA,  SH.  Alias  OLA  Bin  ANDI MAPPAILE  tersebut  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  menurut pasal 44 aya (1) Undang- undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

## 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Penuntut  umum,  setelah  membaca  berkas  perkara  dan  surat-surat,  mendengar keterangan saksi dan terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;
1. Menyatakan terdakwa Andi Mapparola, SH Alias Ola Bin Andi Mappaile, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan dalam rumah tangga”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU  NO.  23  tahun  2004  tentang  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga, dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Mapparola, SH. Alias Ola Bin Andi Mappaile  dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  3  (tiga)  bulan  dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribuh rupiah).
4. Amar Putusan

## Mengadili
1. Menyatakan  terdakwa  Andi  Mapparola,SH.  Alias  Ola  Bin  Andi  Mappaile telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Kekerasan  Fsik  dalam  Lingkup  Rumah  Tangga  Mengakibatkan  Korban Mendapatkan Luka Berat”;
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  Andi  Mapparola,  SH.  Alias  Ola  Bin Andi Mappaile dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankn  biaya  perkara  kepada  Terdakwa  sebesar  Rp.2.000,-  (dua  ribuh rupiah).

## 5. Analisis Penulis
Berdasarkan  putusan  perkara  No.  634/Pid.Sus/2018/PN.  Mks.  Hakim  menjatuhkan putusan  pidana  kepada  kepada  terdakwa  bahwa  terbukti  melakukan  perbuatan  kekerasan dalam  rumah  tangga  yakni  berupa:  “kekerasan  fisik,  yang  merupakan  perbuatan  yang mengakibatkan rasa sakit, dan luka berat” sebagaimana telah diatur dalam pasal  6  Undang- undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekertasan dalam rumah tangga.
Menurut pandangan penulis, penerapan hukum materil yang terdapat dalam perkara ini sudah benar. Hal ini karena ketentuan pidana yang diterapkan kekerasan dalam rumah tangga pada  putusan  Nomor.  634/Pid.Sus/2018/PN.Mks.  Telah  mengacu  pada  Undang-Undang Nomor  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  dalam  kasus ini  mamang  pelaku  dan  korban  adalah  suami  istri  yang  sah  dibuktikan  dengan  Akta  Nikah Nomor  :  0555/043/X/2017  Tangal  15  Oktober  2017  yang  diterbitkan  oleh  Kantor  Catatan Sipil  Kec.  Manggala  Kota  Makassar.  Sehingga  perbuatan  tersebut  merupakan  kekerasan
dalam  lingkup  rumah  tangga.  Hal  ini  sesuai  dengan  keterangan  hakim  berdasarkan  hasil wawancara dengan ADHAR, SH., MH (wawancara, 07 Januari 2019)
“Dalam  penerapan  kasus  ini  sudah  tepat  dengan  penerapan    Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga, karena  telah  jelas  dalam  dakwaan  penuntut  umum  bahwa  baik  pelaku  maupun kerban masih terkait dalam tali perkawinan. Hal ini termasuk dalam lingkup rumah tangga”.
Lebih  lanjud  keterangan  Hakim  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  ADHAR,  SH,.  MH (wawancara 07 Januari 2019) Menyatakan bahwa:
“Adapun  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  yaitu  dakwaan  tunggal  sebagaimana diatur  dan  diancam  pidana  dalam  dakwaan  pasal  44  ayat  (1)  UU.  NO.23  Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.
Adapun  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  pasal  44  ayat  (1)  Undang-Undang  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Barang siapa
Bahwa  yang  dimaksud  dengan  setiap  orang  adalah  subyek  hukum  yang  cakap,  dapat melakukan  perbuatan  atau  tindakan  hukum  sehingga  perbuatan  tersebut  dapat dipertanggung jawabkan, yang dilakukan oleh setiap orang WNI maupun WNA. Bahwa  terdakwa  ANDI  MAPPAROLA,  SH,.  Alias  Ola  Bin  Andi  Mappaile,  sejak proses  penyidikan,  penuntutan,  dan  hingga  pemeriksaan  dalam  persidangan  telah mampu  mengikuti  tahap  pemeriksaan  serta  menjawab  pertanyaan  yang  diajukan kepadanya  dengan  baik,  sehingga  perbuatan  yang  dilakukan  dapat  dipertanggung jawabkan didepan hukum.
2. Melakukan Kekerasan Fisik kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat  pasal  6  Undang-undang  No.  23  tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Bahwa  terdakwa  memukul  saksi  Inar  dengan  menggunakan  kepalan  tinju  tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan juga mencekik leher sebanyak 1 (satu) kali. Yang dibuktikan  dengan  surat  visum  Et  Repertum  Nomor  :  612/VER/RSIS/YW- UMI/XII/2017 Tanggal 16 Desember 2017 atas nama: ANDI SYAMSINAR, jenis kelamin:  Perempuan,  umur:  38  tahun,  yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  dr. WINDY  NURUL  AISYAH,  Dokter  Jaga  IRD  pada  RS  IBNU  SINA  YW-  UMI Makassar  dengan  Kelainan-kelainan/  Luka-luka  yang  terdapat  pada  pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 Luka  lecet  pada  bibir  atas,  dialami  setelah  dipukul  oleh  pelaku  kurang lebih 30 menit sebelum masuk RS.
Terdapat benjolan ada pelipis kiri ukuran 2 cm x 1,5 cm, nyeri tekan ada, pendarahan tidak ada, teraba benjolan dikepala kiri, dengan ukuran 2,5 cm x 2 cm, nyeri tekan, konsisten lunak, pendarahan aktif tidak ada.
 Kesimpulan/ Diagnosa : Perlukaan akibat benda tumpul

## 3. Dalam Lingkup Rumah Tangga
Bahwa sebagaimana yang diterangkan dala pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  ini  dimaksud dengan limgkup rumah tangga adalah sebagai berikut:
a. Suami, istri, dan anak
b. Orang- orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud  pada  huruf  a  karena  hubungan  darah,  perkawinan,  pengasuhan,  dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/ atau
c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
Bahwa  berdasarkan  fakta  yang  terungkap  didepan  persidangan  bahwa  benar  saksi korban  Andi  Syamsinar  Alias  Inar  adalah  istri  sah  dari  terdakwa  yang  dimana  dibuktikan dengan  kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :0555/043/X/2017  Tanggal  15  Oktober  2017  yang diterbitkan  oleh  Kantor  Catatan  Sipil  Kec.  Manggala  Kota  Makassar.  Hal  ini  jelas menerangkan  bahwa  jelas  saksi  korban  merupakan  bagian  dari  lingkup  rumah  tangga  sesuai yang dimaksud dengan ketentuan Undang-undang.
Penerapan  hukum terhadap  tindak  pidana  kekerasan  fisik  dalam  lingkup  rumah  tangga dalam  putusan  Nomor  :634/Pid.Sus/2018/PN.  Mks.  Telah  sesuai  dengan  tindak  pidana  yang dilakukan  karena  perbuatan  terdakwa  tidak  menimbulkan  rasa  sakit  yang  berkepanjangan, hilangnya mata pencahariaan seseorang dan tidak mengganggu pekerjaan sehari- hari.

## Kesimpulan
Bahwa dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam  rumah  tangga  dalam  perkara  Nomor:  634/Pid.Sus/2018/PN.Mks.  Sudah  sesuai  dengan pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum mengenai pasal yang didakwakan  yaitu pasal 44  ayat  (1)  tentang  Penghapusan    Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga    sebagaimana  fakta-fakta yang  muncul  dalam  persidangan  yaitu  kekerasan  fisik  dalam  bentuk  luka  ringan,  dan  pada dakwaan ini jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan tunggal.

## Daftar Pustaka
Amiruddin  dan  H.  Zainal  Asikin. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum  (cet.  1; Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.2004), h.169.
Efendi  Jonaedi  dan  Johnny  Ibrahim. Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris Depok: Prenadamedia Group, 2018.
Republik Indonesia. “Undang –undang RI No.23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga”.
Republik Indonesia . Undang- Undang Perkawinan Tahun 1974