Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2387 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 143 – 163
Kebijakan Pajak Dan Keuangan Publik Di Negara-Negara Muslim Selama Pandemi Covid-19: Perbandingan Uni Emirat Arab Dan Qatar
Udiyo Basuki udiyo.basuki@uin.suka-ac.id
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Slamet Haryono slamet.haryono@uin.suka-ac.id Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Naskah Diterima : 28 Maret 2023 Naskah Revisi : 15 Juni 2023 Naskah Diterbitkan
: 30 Juni 2023

## Abstract
The Coronavirus (Covid-19) pandemic, which was caused by  the SARS-CoV-2 virus  since  the  beginning  of 2020,  has  spread  throughout  the  world.  Due  to  the spread  of  this  virus,  the  world  is  experiencing  a  health  emergency,  considering the  large  number  of  deaths  caused  by  infected  victims.  The  World  Health Organization,  WHO  declared  Covid-19  a  pandemic  on  March  11,  2020.  All affected  countries  immediately  adopted  policies  to  contain  the  spread  of  the virus,  including  the  United  Arab  Emirates  and  Qatar,  which  are  countries  with the  most  open  economic  policies  in  the  world.  Various  policies,  especially policies  in  the  field  of  taxation  and  public  finance  were  taken  by  the Governments of the United Arab Emirates and Qatar to overcome the impact of the  pandemic.  The  whole  world  that  has  a  tax  regime  is  engaged  in  a  virus mitigation strategy.
The research, which uses a combination of field research and library research, is analytically descriptive in nature, namely describing and analyzing the responses of the governments of the United Arab Emirates and Qatar regarding tax policy and the use of tax proceeds during the Covid-19 pandemic.
The results of the research show that to deal with the consequences of the Covid- 19 pandemic which has an impact on almost all sectors of life, the governments of the United Arab Emirates and Qatar have both taken strategic steps, including in  tax  policy.  They  issue  various  regulations  related  to  taxation  in  terms  of collecting tax funds and using tax funds through the state budget.
Keywords: Tax policy, Covid-19 Pandemic, United Arab Emirates, Qatar

## Abstrak
Pandemi  Coronavirus  (Covid-19),  yang  ditimbulkan  oleh  virus  SARS-CoV-2 sejak  awal  tahun  2020  telah  merambah  ke  seantero  jagat. Karena  sebaran  virus ini  maka  dunia  mengalami  darurat  kesehatan,  mengingat  banyaknya  kematian yang  diakibatkan  korban  yang  terinfeksi.  Badan  Kesehatan  Dunia,  WHO menyatakan  Covid-19  sebagai  pandemi  pada  11  Maret  2020.  Semua  negara
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2387 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 143 – 163
terdampak segera mengambil kebijakan untuk menanggulangi penyebaran virus, termasuk Uni Emirat Arab dan Qatar yang merupakan negara dengan  kebijakan ekonomi  paling  terbuka  di  dunia.  Berbagai  kebijakan,  terutama  kebijakan  di bidang  perpajakan  dan  keuangan  publik  diambil  oleh  Pemerintah  Uni  Emirat Arab  maupun  Qatar  guna  mengatasi  dampak  pandemi.  Seluruh  dunia  yang memiliki rezim pajak terlibat dalam strategi mitigasi virus.
Penelitian  yang  menggunakan  kombinasi  penelitian  lapangan  ( field  research ) dan  penelitian  pustaka  ( library  research )  ini  bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu mendiskripsikan dan menganalisis respon pemerintah Uni Emirat Arab dan Qatar terkait kebijakan pajak dan penggunaan hasil pajak selama pandemi Covid-19. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  untuk  menanggulangi  akibat  pandemi Covid-19  yang  berdampak  pada  hampir  semua  sektor  kehidupan,  maka pemerintah Uni Emirat Arab dan Qatar sama-sama mengambil langkah strategis, termasuk  dalam  kebijakan  perpajakan.  Mereka  menerbitkan  berbagai  aturan terkait perpajakan dari sisi pengumpulan dana pajak dan penggunaan dana pajak melalui anggaran negara.
Kata Kunci: Kebijakan pajak, Pandemi Covid-19, Uni Emirat Arab, Qatar

## I. PENDAHULUAN
Sejak  bulan-bulan  pertama  tahun  2020,  dunia  telah  mengalami  keadaan darurat kesehatan  yang  belum  pernah  terjadi  sebelumnya  yang  disebabkan oleh  penyebaran  global  Coronavirus  (Covid-19).  Pada  11  Maret  2020, Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO)  menyatakan  Covid-19  sebagai pandemi. 1 Covid-19  adalah  penyakit  menular  yang  disebabkan  oleh  virus SARS-CoV-2.  Kebanyakan  orang  yang  terinfeksi  virus  akan  mengalami penyakit pernapasan  ringan  hingga  sedang  dan  sembuh  tanpa  memerlukan perawatan khusus. Orang yang lebih tua dan mereka yang memiliki kondisi medis  mendasar  seperti  penyakit  kardiovaskular,  diabetes,  penyakit pernapasan  kronis,  atau  kanker  lebih  mungkin  mempercepat  menjadi penyakit serius. Siapa pun dapat jatuh sakit dengan Covid-19 dan menjadi sakit parah atau meninggal pada usia berapa pun. 2
1 A  Margherita,  M  Heikki  A,  “Business  Continuity  in  the  Covid-19  Emergency:  A  Framework  of Actions  Undertaken  by  World-Leading  Companies”, Business  Horizons Volume  64,  Issue  5,
September–October 2021, pages 683-695, https://doi.org/10.1016/j.bushor.2021.02.020.
2 https://www.who.int/ akses. 29 Oktober 2021, 21.20 WIB.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2387 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 143 – 163
Secara  global,    data  WHO  pada  29  Oktober  2021,  kasus  Covid-19  yang dikonfirmasi  yaitu  245.373.039  termasuk  4.979.421  kematian,  serta  total 6.838.727.352  dosis  vaksin  telah  diberikan.  Di  Indonesia,  kasus  yang terjadi  yaitu    4.242.532  kasus  terkonfirmasi  Covid-19,  143.333  kematian, dan  total  184.300.700  dosis  vaksin  telah  diberikan.  Pandemi  ini  juga merambah  ke  seantero  jagat,  termasuk  negara-negara  muslim  di  Timur Tengah.  Jumlah  kasus  di  negara-negara  muslim  juga  dipengaruhi  oleh kebijakan ekonominya. Sebut saja misalnya, negara Timur Tengah dengan sistem  terbuka  seperti  Uni  Emirat  Arab  dan  Qatar.  Di  Uni  Emirat  Arab merupakan  negara  yang  memiliki  kebijakan  ekonomi  paling  terbuka  di dunia,  mayoritas  penduduknya  adalah  pendatang,    ada  739.654  kasus Covid-19 yang dikonfirmasi dengan 2.135 kematian,  dan  total 20.999.143 dosis  vaksin  telah  diberikan.  Sementara  di  Qatar,  jumlah  kasus  ada 238.845, ada 609 kematian,  dan  4.821.695 dosis vaksin telah diberikan. 3
Covid-19 berdampak pada sektor  ekonomi, bisnis dan sosial yang luas di hampir  semua  negara  di  dunia.  Pandemi  Covid-19  terutama  merupakan krisis kesehatan, tetapi juga memiliki konsekuensi yang meluas ke banyak aspek  tatanan  internasional.  Perdagangan  internasional  sangat  terpukul; perdagangan barang global mencatat penurunan satu periode terbesar pada kuartal  kedua  tahun  2020,  turun  14,3%  dibandingkan  dengan  periode sebelumnya. 4
Pemerintah  di  semua  negara  terdampak  Covid-19  bereaksi  untuk penanganan  dampak  pandemi  dengan  berbagai  kebijakan  termasuk kebijakan  perpajakan.  Mereka  menerbitkan  aturan  terkait  perpajakan  dari
3 https://covid19.who.int/region/emro/country/ae. Akses 30 Oktober 2021, 05.01 WIB.
4 Pepita Barlow, May  CI  van  Schalkwyk, Martin  McKee, Ron Labonté, David  Stuckler,  “Covid-19 and  the  Collapse  of  Global  Trade:  Building  an  Effective  Public  Health  Response”, Viewpoint | Volume  5,  Issue  2,  e102-e107,  February  01,  2021,  DOI:  https://doi.org/10.1016/S2542- 5196(20)30291-6.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2387 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 143 – 163
sisi pengumpulan dana pajak dan penggunaan dana pajak melalui anggaran negara. 5
Seluruh  dunia  yang  memiliki  rezim  pajak  terlibat  dalam  strategi  mitigasi virus. Pembuat kebijakan pajak ditantang untuk berkreasi melalui kebijakan tingkat makro dan mikro terhadap dislokasi ekonomi dari pandemi Covid- 19.  Diskresi  pemerintah  untuk  mengatasi  pandemi  ini  melalui  kebijakan terkait  penganggaran,  proses  pencapaian  jumlah  pendapatan  sebagai sumber  anggaran  dan  penggunaan  anggaran  dengan  fokus  penanganan Covid  19.  Pemerintah  memberikan  penekanan  yang  lebih  kuat  pada  peran antisipatif dan penanganan anggaran untuk mengurangi keterpaparan publik dan  perusahaan  terhadap  guncangan  dan  mendukung  ketahanan pemerintah. 6
Pemerintah  telah  mengambil  tindakan  tegas  untuk  menahan  dan mengurangi  penyebaran  virus  dan  untuk  membatasi  dampak  buruk  pada warga  dan  ekonomi  mereka.  Melalui  berbagai  tindakan,  negara-negara membantu bisnis tetap bertahan, mendukung rumah tangga, dan membantu melestarikan  lapangan  kerja.  Kesiapan  untuk  bertindak  ini  membantu meningkatkan  kepercayaan  diri.  Namun,  tindakan  lebih  lanjut,  dengan langkah-langkah  yang  lebih  luas  dan  lebih  kuat,  diperlukan.  Kebijakan perlu  disesuaikan  dengan  tantangan  kesehatan  dan  ekonomi  yang  terus berkembang. Tindakan penahanan hanya dapat dihilangkan secara bertahap, sehingga  pemulihan  mungkin  tidak  merata.  Di  mana  pemulihan  lemah, tindakan  fiskal  dapat  memperkuatnya.  Dukungan  keuangan  dan  adaptasi
5 Joe Hargrove, “Covid-19: Insights on Tax Impacts Tackling Tax Today”, https://tax.kpmg.us/insights/covid19-tax-impacts.html.
6 Anessi-Pessina,  Eugenio;  Barbera,  Carmela;  Langella,  Cecilia;  Manes-Rossi,  Francesca;  Sancino, Alessandro;  Sicilia,  Maria  Francesca  and  Steccolini,  Ileana  (2020).  “Reconsidering  Public Budgeting  after  the  Covid-19  Outbreak:  Key  Lessons  and  Future  Challenges”. Journal  of  Public
Budgeting,
Accounting Financial Management , 32(5)
pp. 957–965. DOI: https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0115.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2387 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 143 – 163
aturan  pajak  yang  menguntungkan  negara  supaya  keuangan  publik  pada akhirnya dapat dipulihkan. 7
Namun, tidak semua kebijakan pajak efektif di setiap negara,  konsesi pajak adalah  cara  yang  kasar  dan  sebagian  besar  tidak  efektif  untuk  membantu individu  dan  perusahaan  dalam  kesulitan  akibat  pandemi.  Dalam  jangka panjang,  jika  krisis  mendorong  reformasi  yang  diinginkan  seperti memperluas  pengakuan  kerugian  pajak,  sistem  pajak  penghasilan  akan muncul  lebih  adil  dan  lebih  efisien.  Kebijakan  lainnya  terkait  dengan penghapusan  aset,  penangguhan  pajak,  kerugian  pajak  dan  tarif  pajak barang dan jasa/pajak pertambahan nilai dalam kaitannya dengan likuiditas, dukungan pendapatan dan tujuan stimulus menunjukkan bahwa di beberapa kasus  kebijakan  mungkin  telah  salah  arah.  Pembuat  kebijakan  perlu merancang alternatif respon non-pajak yang searah dengan kebijakan pajak supaya  lebih  tepat  sasaran. 8 Belanja  pemerintah  semakin  meningkat  untuk penanganan Covid-19 sekaligus menangani dampaknya.
Penelitian  ini  hendak  melihat  respon  pemerintah  negara  negara  muslim khususnya Uni Emirat Arab dan Qatar terkait kebijakan pajak selama masa pandemi  Covid-19  dan  juga  menganalisis  kebijakan  pemerintah  dalam penggunaan  dana  hasil  pajak  selama  masa  Covid-19.  Penyajiannya berfokus pada kebijakan dalam pengumpulan dana pajak untuk pemenuhan anggaran.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  tata  cara  bagaimana  melakukan  penelitian.  Ia adalah  cara-cara  penelitian  untuk  mendapatkan  data  yang  valid,  dengan tujuan  dapat  ditemukan,  dikembangkan  dan  dibuktikan  suatu  pengetahuan tertentu,  sehingga  pada  gilirannya  dapat  digunakan  untuk  memahami,
7 OECD  Policy  Responses  to  Coronavirus  (Covid-19),  Tax  and  Fiscal  Policy  in  Response  to  the Coronavirus Crisis: Strengthening Confidence and Resilience, 19 May 2020.
8 Sadiq,  Kerrie    Krever,  Richard  (2021)  “Does  Tax  Policy  Fit  in  the  Portfolio  of  Covid-19 Responses?” Pacific Accounting Review , 33(2), pp. 212-220. DOI: 10.1108/PAR-08-2020-0119.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2387 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 143 – 163
memecahkan  dan  mengantisipasi  masalah. 9 Sementara  menurut  Soerjono Soekanto,  penelitian  hukum  adalah  suatu  penelitian  ilmiah  yang mempelajari  suatu  gejala  hukum  tertentu  dengan  menganalisisnya  atau melakukan  pemeriksaan  yang  mendalam  terhadap  fakta  hukum  untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang  bersangkutan. 10
Penelitian  ini  merupakan  kombinasi  penelitian  lapangan  ( field  research ) dan penelitian kepustakaan ( library research ). 11 Penelitian lapangan dengan melakukan pengamatan, observasi langsung  terhadap kebijakan pajak pada aspek  penerimaan  pajak  dan  penggunaan  dana  pajak  selama  pandemi. Kemudian  didukung  dengan  penelitian  pustaka  dengan  mengkaji  dan meneliti  berbagai  dokumen,  literatur  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini, seperti  dokumen  regulasi  dan  kebijakan  yang  termaktub  dalam  berbagai peraturan  perundangan  terkait  kebijakan  pajak,  implementasi  kebijakan, data lapangan perpajakan selama pandemi.
Penelitian  bersifat  deskriptif  analisis 12 ,  yaitu  mendiskripsikan  dan menganalisis  respon  pemerintah  Uni  Emirat  Arab  dan  Qatar  terkait kebijakan  pajak  dan  penggunaan  hasil  pajak  selama  pandemi  Covid-19. Teknik pengumpulan data dilakukan untuk jenis data primer ( primary data ) dan  data  sekunder  ( secondary  data ) 13 .  Data  primer  diperoleh  melalui wawancara mendalam dengan para narasumber yang kompeten, sedangkan
9 Jonaedi  Efendi  dan  Johny  Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum:  Normatif  dan  Empiris ,  (Jakarta: Prenada  Media  Group,  2018),  hlm.  3.  Hadin  Muhjad  dan  Nunuk  Nuswardani, Penelitian  Hukum Indonesia Kontemporer , (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 1. 10 Dikutip dalam Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 38.
11 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta: Raja  Grafindo  Perkasa,  2011),  hlm.  167.  Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme Penelitian Hukum , (Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY, 2007), hlm. 113-114.
12 Sukandarrumidi, Metode Penelitian , (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104.
13 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 47.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2387 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 143 – 163
data sekunder didapat dari berbagai jenis dokumen yang relevan baik cetak ataupun elektronik. 14
Data  yang  diperoleh  dianalisis  menggunakan  metode  analisis  kualitatif berdasarkan kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang  diperoleh  akan  dianalisis  secara  kualitatif,  tidak  menggunakan hitungan  angka-angka,  rumus-rumus  dan  perhitungan  eksakta  lainnya sebagai  alat  bantu  analisis.  Secara  kualitatif,  artinya  menguraikan  data secara  bermutu  dalam  bentuk  kalimat  yang  teratur,  runtut,  logis,  tidak tumpang  tindih  dan  efektif,  sehingga  memudahkan  pemahaman  dan interpretasi  data.  Dari  hasil  analisis  akan  diambil  suatu  kesimpulan  yang menjawab issue atau permasalahan. 15

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Tinjauan Kebijakan Pajak dan Penangana Bencana
Dalam lingkup kehidupannya manusia hidup bersama dalam masyarakat yang  untuk  tataran  lebih  besar  akan  terjelma  ke  dalam  suatu  wadah negara. Organisasi seperti itu membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung kelangsungan hidup rakyat beserta negara itu sendiri, yang dapat  diperoleh  melalui  peran  serta  masyarakat  secara  bersama-sama dalam berbagai bentuk. Satu diantaranya adalah pajak. 16
Pajak  pada  mulanya  adalah  upeti,  yang  merupakan  pemberian  bersifat cuma-cuma,  tetapi  bersifat  wajib,  yang  harus  dilaksanakan  oleh  rakyat (masyarakat).  Rakyat  memberikan  upetinya  kepada  raja  atau  penguasa berbentuk  hasil  tanam  atau  ternak  untuk  keperluan  (kepentingan) penguasa setempat. Upeti demikian tidak ada imbalan atau prestasi yang
14 Ronny Hanitiyo Sumitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 57. Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.
58.
15 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 172. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 1999), hlm. 10. Setiono, Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum , (Surakarta: Pascasarjana Ilmu Hukum UNS, 2010), hlm. 29.
16 Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak , Yogyakarta: Andi, 2009), hlm. 1.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2387 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 143 – 163
dikembalikan  ke  rakyat  karena  untuk  kepentingan  sepihak  dan  adanya tekanan  psikologis  karena kedudukan  atau  status  sosial  raja  yang  lebih tinggi dibandingkan rakyatnya. 17
Dalam  perkembangannya  sifat  upeti  yang  diberikan  rakyat  tidak  lagi hanya  untuk  kepentingan  raja,  tetapi  mengarah  kepada  kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian yang diberikan rakyat kepada raja atau  penguasa  digunakan  untuk  kepentingan  umum  seperti  untuk menjaga  keamanan  rakyat,  memelihara  jalan,  membangun  saluran  air untuk  pertanian,  juga  untuk  membangun  sarana  sosial  lainnya  seperti taman. 18
Seiring  perkembangan  masyarakat,  maka  dibuatlah  suatu  aturan  yang lebih  baik  dan  bersifat  memaksa  berkaitan  dengan  sifat  upeti (pemberian)  tersebut  dengan  memperhatikan  unsur  keadilan.  Guna memenuhi  unsur  keadilan  itulah  maka  rakyat  diikutsertakan  dalam membuat berbagai aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat itu sendiri. 19
Rochmat  Soemitro  berpendapat,  pajak  merupakan  gejala  masyarakat yang  berarti  bahwa  pajak  hanya  terdapat  dalam  masyarakat,  jika  tidak ada masyarakat tidak ada pajak. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul di suatu tempat (untuk jangka waktu pendek atau untuk jangka waktu panjang) dengan tujuan tertentu. Desa, Nagari  dan  Negara  adalah  masyarakat  yang  mempunyai  tujuan bersama. 20 Kelangsungan  hidup  negara  berarti  kelangsungan  hidup masyarakat.  Kehidupan  negara  berbeda  dengan  kehidupan  individu walaupun sama-sama memerlukan biaya. Biaya hidup individu menjadi beban sendiri dan berasal dari penghasilan individu.
17 Wirawan  B.  Ilyas  dan  Richard  Burton, Hukum  Pajak:  Teori,  Analisis  dan  Perkembangannya , (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 1.
18 Ibid ., hlm. 1.
19 R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak , (Bandung: Eresco, 1991), hlm. 1.
20 Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, (Bandung: Eresco, 1992), hlm. 1.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2387 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 143 – 163
Biaya  hidup  negara  adalah  untuk  kelangsungan  alat-alat  negara, administrasi negara, lembaga negara dan seterusnya yang harus dibiayai dari  penghasilan  negara.  Penghasilan  negara  merupakan  penghasilan yang berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak dan kekayaan alam yang ada dalam suatu negara. 21
Pajak  merupakan  sumber  utama  anggaran  negara  dalam  membiayai pengeluaran  pemerintah. 22 Menurut  Rochmat  Soemitro  pajak  adalah iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  Undang-undang  (dapat dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal  balik  (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 23 Sementara PJA Adriani berpendapat bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan-peraturan,  dengan  tidak mendapat  prestasi  kembali,  yang  langsung  dapat  ditunjuk,  dan  yang gunanya  adalah  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 24
Perpajakan  adalah  mekanisme  transfer  wajib  sumber  daya  di  antara anggota masyarakat yang dikoordinir oleh pemerintah. Kebijakan pajak berkaitan  dengan  bagaimana  masyarakat  melaksanakan  kewajiban perpajakan  dan  penggunaan  dana  pajak,  sehingga  kebijakan  pajak mempertimbangkan  aspek  teknis  dan  hukum,  politik,  sosial,  dan
21 Ibid .,  hlm.  2.  Periksa  dalam  Abdul  Qodir  Jaelani  dan  Udiyo  Basuki,  “Tax  Amnesty  dan Implikasinya terhadap Reformasi Perpajakan di Indonesia”, dalam Jurnal Supremasi Hukum Vol. 5, No. 2, Desember 2016, hlm. 23.
22 Gotteried  Haberler  and  and  Everett  E.  Hagen, Taxes,  Government  Expenditures,  and  National Income , 1946, H.3, http://www.nber.org/books/unkn46-2.
23 Rochmat  Soemitro, Pajak  dan  Pembangunan ,  (Bandung:  Eresco,  1974),  hlm.  8.  Rochmat Soemitro, Pajak Ditinjau dari Segi Hukum , (Bandung: Eresco, 1999), hlm. 1. Periksa juga dalam B. Usman dan K. Subroto, Pajak-pajak Indonesia , (Bandung: Yayasan Bina Pajak, 1980), hlm. 16. Mardiasmo, Perpajakan , (Yogyakarta, Andi Offset, 1990), hlm. 1.
24 Dalam R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak , hlm. 2. Wahyu Dewanto, Dengan Pajak Kita Membangun, (Jakarta: Empat Sekawan Sejahtera, 1994), hlm. 29.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2387 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 143 – 163
budaya 25 .  Dengan  adanya  Undang-undang  Perpajakan,  pemerintah sebagai  pengambil  kebijakan  untuk  fungsi  kontrol,  mengatur  dengan menyatukan  dan  mengalokasikan  sumber  daya  untuk  pembangunan negara.  Pemerintah  biasanya  menggunakan  sumber  daya  yang dikumpulkan  dari  masyarakat  wajib  pajak  untuk  mendanai  barang  dan layanan  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat,  seperti  pendidikan,  sistem pemberian  layanan  kesehatan 26 ,  termasuk  penanganan  bencana  seperti wabah pandemi Covid-19.
Teori  standar  perpajakan  optimal  menyatakan  bahwa  kebijakan  pajak harus  mampu  memaksimalkan  fungsi  kesejahteraan  sosial.  Kebijakan pajak  optimal  memposisikan  pemerintah  sebagai  utilitarian,  yaitu sebagai  fungsi  kesejahteraan  sosial  berdasarkan  utilitas  individu  dalam masyarakat dan distribusi utilitas yang merata. 27 Teori manfaat ( benefit theory )  menyatakan bahwa  individu harus berkontribusi kepada  negara sesuai  dengan  manfaat  yang  mereka  terima  dari  negara.  Masyarakat terbentuk terlibat dalam proyek pemerintah secara bersama. 28
Pandemi  Covid  ditanggapi  dengan  berbagai  kebijakan  relevan. Kebijakan  fiskal  menyatakan  bahwa  pemerintah  mengambil  kebijakan berkaitan  dengan  penyediaan  layanan  oleh  pemerintah  dan  mobilisasi sumber  daya  yang  dibutuhkan  untuk  membiayainya.  Kebijakan  fiskal terdiri dari perpajakan, penggunaan pajak, pengeluaran pemerintah dan operasi  utang  publik  untuk  mempengaruhi  kegiatan  ekonomi masyarakat,  dan  berkaitan  dengan  alokasi  sumber  daya  antara  sektor
25 Allison  Christians, Introduction  to  Tax  Policy  Theory ,  https://ssrn.com/abstract=3186791,  2018, p.5.
26 Udiyo  Basuki,  “Merunut  Konstitusionalisme  Hak  atas  Pelayanan  Kesehatan  sebagai  Hak  Asasi Manusia”, dalam Jurnal Caraka Justitia , Vol. 1, No. 1, Mei 2020, hlm. 29. 27 N.  Gregory  Mankiw,  Matthew  Weinzierl,  and  Danny  Yagan,  “Optimal  Taxation  in  Theory  and Practice” , Journal of Economi Perspectives, Vol. 23, No. 4, Fall 2009, p 147-174.
28 Allison Christians, Introduction to Tax Policy Theory , https://ssrn.com/abstract=3186791, p.12.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2387 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 143 – 163
publik  dan  swasta  dan  penggunaannya  untuk  mencapai  stabilitas  dan pertumbuhan. 29
Secara  kolektif,  adanya  perubahan  signifikan  kebijakan  pemerintah. Pilihan  instrumen  dan  alokasi  dana  yang  diperlukan  membentuk penganggaran pemerintah dengan tujuan keseimbangan dan kelangsungan  perekonomian  negara.  Secara  bertahap  mempertahankan aktifitas  ekonomi  dan  fungsi  kontrol  pengeluaran  keuangan  dan manajerial. 30 Teori  kontrol  mengidentifikasi  bahwa  strategi  mitigasi pandemi  yang  optimal  untuk  mencapai  kekebalan  masyarakat  dengan meminimalkan  biaya  yang  dikeluarkan  melalui  pengenalan  langkah- langkah  pengendalian  sosial  seperti  menutup  sekolah,  membatasi  jam kerja,  membatasi  batasan  pengisian  ruangan,  menjaga  jarak  sosial,  dan batasan fraksi populasi yang terinfeksi (karantina). 31
Teori  ekonomi  politik  dinamis  berkaitan  dengan  kebijakan  pemerintah terkait  belanja  publik,  perpajakan  dan  utang.  Aturan  dibuat  oleh legislatif  untuk  mengoptimalkan  pendapatan  negara  yang  dapat digunakan  untuk  membiayai  barang  publik  nasional  termasuk  ketika terjadi  guncangan  seperti  perang  atau  bencana  alam.  Dalam  jangka panjang,  kebijakan  pajak  ekuilibrium  yang  seimbang  dengan  tidak fluktuatif,  dengan  mempertimbangkan  batasan  tingkat  utang  sehingga mampu menyediakan barang publik untuk kesejahteraan masyarakat. 32

## B. Perpajakan dan Keuangan Publik Sepanjang Pandemi Covid-19
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Warwick  McKibbin  dan  Roshen Fernando  (2020)  menunjukkan  bahwa  pandemi  Covid-19  telah
29 A.  Premchand, Government  Budgeting  And  Expenditure  Controls:  Theory  and  Practice , International Monetary Fund, 1994, DOI: https://doi.org/10.5089/9780939934256.071 p.3.
30 A.  Premchand, Government  Budgeting  and  Expenditure  Controls:  Theory  and  Practice , International Monetary Fund, 1994, DOI: https://doi.org/10.5089/9780939934256.071 p.12.
31 Prakhar  Godara,  Stephan  Herminghaus,  and  Knut  M.  Heidemann,  A  control  theory approach  to  optimal  pandemic  mitigation,  PLoSONE  16(2):e0247445.2021, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247445, p.1.
32 Marco Battaglini and Stephen Coate, A Dynamic Theory of Public Spending, Taxation and Debt, 2007, https://www.kellogg.northwestern.edu › papers, p.1.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2387 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 143 – 163
mengganggu  perekonomian  di  Tiongkok  dan  menyebar  secara  global.
Evolusi  penyakit  dan  dampak  ekonominya  sangat  tidak  pasti,  yang menyulitkan  pembuat  kebijakan  untuk  merumuskan  respons  kebijakan ekonomi  makro  yang  tepat.  Wabah  yang  terkendali  dapat  berdampak signifikan  terhadap  ekonomi  global  dalam  jangka  pendek.  Skala  biaya yang mungkin dapat dihindari dengan investasi yang lebih besar dalam sistem  kesehatan  masyarakat  di  semua  ekonomi  tetapi  khususnya  di negara-negara berkembang di mana sistem perawatan kesehatan kurang berkembang dan kepadatan penduduk tinggi. 33
Penelitian  Udiyo  Basuki,  Slamet  Haryono  dan  Kamal  Fahmi  Kurnia (2021)  menunjukkan  bahwa  sejak  kemunculannya  di  awal  2020  dan melanda dunia, pandemi Covid-19 berpengaruh langsung perikehidupan warga  dunia  di  berbagai  negara.  Tidak  hanya  sektor  sektor  kesehatan saja yang terdampak, tetapi juga sektor yang lain seperti perekonomian, pariwisata dan pendidikan. Semua pemerintahan negara-negara di dunia kemudian  merespon  dengan  menentukan  regulasi  (kebijakan)  dan mempersiapkan  anggaran  untuk  menanggulangi  dampak  yang  lebih meluas dari merebaknya pandemi ini.
Langkah  ini  juga  diambil  oleh  Indonesia  dan  Jepang.  Kedua  negara sama-sama menentukan regulasi dan anggaran krisis untuk menanggulangi  dampak  Covid-19.  Pada  awalnya  kedua  negara menerbitkan  kebijakan  dasar  tentang  penanganan  dan  pengendalian wabah  corona.  Berbagai  kebijakan  dan  anggaran  masa  krisis  ini  tentu harus  mendapatkan  perhatian  dari  sisi  bagaimana  tata  kelola  serta akuntabilitasnya.  Perbedaan  letak  dan  kondisi  geografis,  luasnya wilayah  Indonesia  yang  tersebar  dalam  ribuan  pulau,  banyaknya  dan heterogennya  jumlah  penduduk,  serta  budaya  masyarakat  dan
33 Warwick  McKibbin  and  Roshen  Fernando, The  Global  Macroeconomic  Impacts  of  Covid-19: Seven  Scenarios ,  Australian  National  University  and  Centre  of  Excellence  in  Population  Ageing Research (CEPAR), 2 March 2020.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2387 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 143 – 163
pemerintahan  yang  berbeda  dengan  Jepang  menyebabkan  perbedaan langgam dalam mengatasi pandemi Covid-19 di kedua negara. 34
Sementara  Ioana-LauraȚibulca  (2021)  membuktikan  bahwa  penurunan pendapatan  pajak  pada  tahun  2020  dan  2021  diikuti  oleh  sedikit pemulihan  pada  tahun  2022  untuk  sebagian  besar  negara  anggota  Uni Eropa.  Studi  ini  juga  menawarkan  rekomendasi  kebijakan  fiskal  untuk UE yang bertujuan untuk meningkatkan dan menstabilkan pengumpulan penerimaan  pajak  di  masa  depan. 35 Kemudian,  penelitian  oleh  Grace Gondwe (2020) menunjukkan bahwa Covid-19 akan menyeret ekonomi Afrika  ke  dalam  penurunan  sekitar  1,4%  dalam  PDB,  dengan  ekonomi yang  lebih  kecil  menghadapi  kontraksi  hingga  7,8%.  Kontraksi  ini terutama  mengurangi penerimaan pajak sehingga mengurangi kapasitas pemerintah  untuk  memperluas  layanan  publik  yang  diperlukan  untuk menanggapi  krisis.  Terdapat  sekitar  5%  kerugian  pendapatan  publik  di Afrika,  total  ekspor  barang  dagangan  menyusut  sekitar  17%.  Sehingga dirasa  perlu  adanya  moratorium  utang  dan  peningkatan  aliran  masuk bantuan  asing  lainnya  untuk  memastikan  ketersediaan  sumber  daya untuk memerangi Covid-19, terutama di LDC. Terakhir, di masa depan, penerapan Kawasan Perdagangan Bebas Benua Afrika (AFCFTA) akan memainkan  peran  penting  dalam  mendiversifikasi  ekonomi  Afrika  dan membantu  melindungi  mereka  dari  volatilitas  harga  komoditas  global yang terus mendikte arah perdagangan dan kemajuan ekonomi. 36
Rabah Arezki dan Ha Nguyen (2020) membuktikan bahwa peningkatan infeksi Covid-19 mengganggu produksi dan perdagangan negara Timur
34 Udiyo  Basuki,  Slamet  Haryono  dan  Kamal  Fahmi  Kurnia,  “Covid-19:  Dampak  dan  Tantangan Regulasi,  Tata  Kelola  dan  Akuntabilitas  Anggaran  Perbandingan  Indonesia  dan  Jepang”,  dalam Justicia Sains Vol. 06, No. 01, September 2021.
35 Ioana-Laura Țibulcă (2021): The Impact of the Covid-19 Pandemic on Tax Revenues in The EU,
Economic Research-Ekonomska Istraživanja,
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=rero20Economic  Research- Ekonomska Istraživanja, DOI:10.1080/1331677X.2021.1954967.
36 Grace  Gondwe, Assessing  the  Impact  of  Covid-19  on  Africa’s  Economic  Development , UNCTAD/ALDC/MISC/2020/3.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2387 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 143 – 163
Tengah.  Pandemi  mempengaruhi    harga  minyak  bumi,  wisatawan, bahkan  pelaksanaan  haji.  Semua  berimbas  pada  penurunan  pendapatan negara.  Menurut  hasil  penelitian  PBB  (2021),  Pemulihan  ekonomi pandemi membutuhkan pendekatan baru untuk kemitraan dengan pihak swasta,  mempertimbangkan  untuk  mengangkat  hambatan  bagi pertumbuhan  sektor  swasta,  sebagai  mitra  kunci  dalam  pergeseran menuju ekonomi yang berkelanjutan dan sejahtera. 37

## C. Langkah  Perpajakan  Uni  Emirat  Arab  dan  Qatar  Menghadapi Pandemi.
1. Kebijakan Pajak dan Keuangan Publik Uni Emirat Arab
Uni Emirat Arab sejak 1973 telah mengalami perubahan dari negara kecil  yang  terletak  di  gurun  menjadi  negara  modern  dengan  taraf kehidupan  yang  tinggi.  Ia  merupakan  negara  penghasil  minyak ketiga  terbesar  di  kawasan  teluk  setelah  Arab  Saudi  dan  Iran. Kekayaan  Uni  Emirat  Arab  berdasarkan  pengeluaran  minyak  dan gas  yaitu  33%  dari  GDP  negara  itu.  Ekonomi  Emirat  adalah  kedua terbesar  di  dunia  Arab  sesudah  Arab  Saudi  dengan  Pendapatan Domestik Bruto 570 miliar dollar (AED 2,1 triliun).
Cadangan minyak dan gas alam Emirat, masing-masing adalah yang terbesar keenam dan ketujuh dunia. Penguasa dan presiden pertama Emirat,  Zayed  bin  Sultan  An  Nahyan  mengawasi  perkembangan negara  dengan  menginvestasikan  pendapatan  minyak  ke  dalam perawatan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Pada abad 21 ini, Emirat menjadi kurang bergantung pada minyak dan gas dan secara ekonomi  berfokus  pada  pariwisata  dan  bisnis.  Pemerintah  tidak memungut  pajak  penghasilan,  meskipun  ada  pajak  perusahaan  dan pajak pertambahan nilai 5% yang ditetapkan pada tahun 2018.
37 United Nations, Policy Brief: The Impact of Covid-19 on the Arab Region An Opportunity to Build Back Better , July 2020.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2387 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 143 – 163
Pandemi  Covid-19  yang  tersebar  hampir  di  seluruh  negara membatasi  kemampuan  bergerak  bebas  dalam  aktivitas  termasuk bekerja  sehingga  memaksa  negara-negara  untuk  merevisi  target pencapaian  ekonominya  termasuk  Uni  Emirat  Arab,  negara perserikatan  yang  hampir  80%  penduduknya  merupakan  ekspatriat. Selama pandemi, indikator ekonomi makro global Uni Emirat Arab mengindikasikan  adanya  krisis  ekonomi  yang  tercermin  dari  PDB riil  UEA  tercatat  negatif  6,1%  dan  inflasi  tercatat  negatif  2%. 38
Sejalan dengan rezim ekonomi terbuka Uni Emirat Arab, Pemerintah berusaha  menjaga  keseimbangan  antara  pengendalian  pandemi  dan aktivitas  ekonomi.  Pemerintah  melakukan  tes  masif  karena  vaksin untuk  memperoleh  kekebalan  masyarakat  diyakini  pemerintah adalah  cara  terbaik  untuk  menghadapi  pandemi  Covid‑19  dan membuka jalan bagi pemulihan ekonomi dan sosial. Pada  tanggal 1 September  2021  sebanyak  76,45%  dari  total  populasi  sudah menerima  vaksinasi  lengkap,  dan  87,52%  dari  populasi  juga  sudah menerima  vaksinasi  dosis  pertama  yang  merupakan  proporsi tertinggi  di  dunia. 39 Pemerintah  federal  menerbitkan  berbagai kebijakan dan stimulus didukung oleh seluruh negara bagian supaya dapat  menggerakan  ekonomi  domestik.  Program  ini  tentulah  perlu dukungan  berbagai  kebijakan  salah  satunya  adalah  kebijakan  pajak federal.
Pemerintah  dalam  mengakselerasi  proses  recovery  akibat  pandemi Covid-19  memberlakukan  kebijakan  dengan  mengefektifikan kebijakan  pajak  perusahaan  0%  untuk  meringankan  beban perusahaan  terutama  semasa  pandemi.  Selanjutnya,  pemerintah
38 https://www.researchgate.net/publication/358529678_United_Arab_Emirates_Fiscal_Policy_Facin g_Global_Economic_Crisis_during_the_Covid-19_Pandemic.
39 https://research.hktdc.com/en/article/ODU4MjA1Nzg3.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2387 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 143 – 163
membebaskan pajak penghasilan untuk impor dengan klausul untuk menjamin cash flow dan switching cost kegiatan tersebut. 40
Kebijakan lain yang diambil didorong intensif penanganan pandemi. Pemerintah  tetap  tidak  mengenakan  pajak  perusahaan  atas  bisnis yang  terdaftar  di  darat  kecuali  untuk  pajak  pertambahan  nilai  dan pajak  perusahaan  untuk  perusahaan  minyak  dan  gas,  dan  Bank dengan status cabang bank asing.
Pemerintah  menerbitkan  paket  fiskal  lain  senilai  USD  7,2  miliar untuk  percepatan  proyek  infrastruktur,  subsidi  air  dan  listrik. Pemerintah  memberikan  jaminan  kredit  dan  dukungan  likuiditas. Selain  itu,  pemerintah    memberikan    rabat  untuk  pembayaran  sewa komersial  di  sektor  pariwisata  karena  Uni  Emirat  Arab  juga menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan ekonomi. Pemerintah kemudian menerbitkan beberapa kebijakan khusus untuk akselerasi penanganan dampak ekonomi karena pandemi.
Pemerintah  Dubai  mengumumkan  beberapa  langkah  jangka  pendek sebagai  bagian  dari  paket  stimulus  ekonomi  dengan  penerapan insentif  terkait  bea  cukai.    Bea  Cukai  Dubai  melakukan pengembalian sebesar 1 persen dari bea cukai yang dikenakan pada barang  impor  yang  dijual  secara  lokal  di  Uni  Emirat  Arab  dengan tarif  bea  cukai  sebesar  5  persen  yang  transaksinya  antara  tanggal  5 Maret 2020 dan 30 Juni 2020.
Pemerintah juga melakukan  pembebasan dari biaya berlabuh  untuk kedatangan  dan  keberangkatan,  dan  biaya  pemuatan  langsung  dan tidak  langsung  untuk  kapal  yang  terdaftar  di  Pelabuhan    antara  15 Maret 2020 dan 30 Juni 2020. Pemerintah mencabut aturan besaran jaminan  bank    atau  uang  tunai  senilai  AED  50.000  saat  melakukan kegiatan  perantara  kepabeanan  dan  dana  atau  jaminan  yang  sudah disetorkan  akan  dikembalikan.  Demikian  juga  pada  sektor  Bea
40 https://www.bdoqz.com/ru-ru/news-ru/2022/bdo-corporate-tax-news-issue-61.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2387 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 143 – 163
Cukai,  Pemerintah  menerbitkan  kebijakan  pengembalian  bea  cukai 1% untuk barang-barang tertentu yaitu untuk barang dengan tarif bea masuk sebesar 5%,  diimpor ke UEA melalui Bea Cukai Dubai yang sudah lunas dibayar antara 15 Maret hingga 30 Juni 2020 dan barang tersebut  untuk  dijual  kembali  secara  Uni  Emirat  Arab.  Besaran pengembalian dana sebesar AED 100 atau lebih. Jenis  barang impor yang  memenuhi  syarat  untuk  pengembalian  dana  adalah    Impor untuk digunakan domestik yang berasal dari Sisa Dunia, Free Zone, dan Gudang Pabean. 41

## 2. Kebijakan Pajak dan Keuangan Publik Qatar
Memiliki  cadangan  gas  alam  terbesar  ketiga  di  dunia,  maka  Qatar adalah  salah  satu  negara  terkaya  di  dunia,  dengan  salah  satu  PDB per  kapita  tertinggi  (2019:  USD  70.288).  Qatar  juga  digolongkan sebagai  negara  dengan  indeks  pembangunan  manusia  sangat  tinggi di  antara  negara  Arab  lainnya.  Hal  ini  membuat  Qatar  memiliki pengaruh  cukup  kuat  di  Jazirah  Arab.  Dan  untuk  ukurannya  Qatar memegang  pengaruh  cukup  penting  di  dunia.  Terlepas  dari  semua upaya  untuk  mendifersifikasi  ekonomi,  minyak  dan  gas  masih menyumbang  50%  dari  PDB.  Negara  ini  mengejar  strategi  Visi Nasional  Qatar  2030,  yang  terdiri  dari  empat  pilar  yaitu pembangunan  manusia,  sosial,  ekonomi  dan  lingkungan  dan dirancang  untuk  diversivikasi  ekonomi.  Untuk  mencapai  tujuan Strategi  2030,  sistem  perpajakan  yang  ada,  yang  ditandai  dengan tarif  pajak  yang  sangat  rendah,  juga  harus  direformasi.  Diketahu sistem  pajak  di  Qatar  adalah  siapapun  yang  menghasilkan pendapatan  dari  sumber  daya  Qatar  dan  tidak  secara  eksplisit dibebaskan dari pajak, diharuskan membayar pajak di Qatar.
41 https://kpmg.com/xx/en/home/insights/2020/04/united-arab-emirates-government-and-institution- measures-in-response-to-covid.html, 18 November, 2020.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2387 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 143 – 163
Untuk  mengatasi  pandemi,  Pemerintah  Qatar  berfokus  pada mengambil langkah-langkah perpajakan sebagai kebijakan terintegrasi  untuk  mendukung  kebijakan-kebijakan  sebagai  respon terjadinya  krisis  akibat  Covid-19  dalam  rangka  mengembangkan infrastruktur  untuk  memungkinkan  orang  bekerja  dan/atau  belajar dari jarak jauh dengan lebih baik. Pemerintah Qatar juga fokus pada pengembangan infrastruktur untuk meminimalkan penyebaran virus corona.  Pemerintah  kemudian  mengambil  langkah  mengumumkan dan mengimplementasikan solusi untuk meningkatkan produktivitas dengan  memberdayakan  tenaga  kerjanya  untuk  bekerja  dari  jarak jauh.  Langkah  ini  akan  mendorong  komunikasi  dan  kolaborasi  di antara  entitas  pemerintah  untuk  memastikan  layanan  bagi  warga negara. 42
Pada  12  Maret  2020,  Pemerintah  Qatar  telah  menerbitkan  berbagai kebijakan  perpajakan.  Pertama,  pemerintah  menerbitkan  Surat Edaran  No.  5  Maret  2020  sebagai  tanggapan  terhadap  pandemi Covid-19 dengan  memberikan  perpanjangan  dua  bulan  dari  tanggal jatuh tempo untuk melaporkan pengembalian pajak penghasilan dari 30  April  2020  menjadi  sampai  dengan  30  Juni  2020  untuk  tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Selanjutnya, Otoritas Kepabeanan  juga  telah  mengeluarkan  aturan  dengan  membebaskan 905  jenis  barang  terkait  makanan  dan  peralatan  medis  karena pandemi Covid-19 yang efektif pada 23 Maret 2020. 43
Selanjutnya,  Pemerintah  Qatar  juga  melakukan  kebijakan  pajak untuk  menunjang  langkah-langkah  stimulus  ekonomi.  Pemerintah segera  melakukan  kerjasama  dengan  perusahaan  telekomunikasi terkemuka  seperti  Ooredoo  dan  Vodafone  untuk  memastikan keamanan  masyarakat  dengan  meningkatkan  kapasitas  infrastruktur
42 https://kpmg.com/xx/en/home/insights/2020/04/qatar-government-and-institution-measures-in- response-to-covid.html.
43 https://regfollower.com/qatar-extends-tax-return-filing-due-date-amid-covid-19-outbreak/.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2387 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 143 – 163
yang  ada  untuk  memastikan  semua  orang  terhubung  dengan  lebih baik saat bekerja dari rumah, yaitu dengan  penggandaan kecepatan internet tanpa biaya tambahan.
Demi  suksesnya  pemberlakuan  kebijakan  kerja  dari  rumah,  maka pemerintah meluncurkan “Qatar Mobile Payment System” (QMPS), yang  merupakan  metode  baru  dan  aman  sebagai  pembayaran elektronik  langsung,  dengan  menyiapkan  infrastruktur  dan  semua perangkat  pendukung  beserta  persyaratan  sistem  pembayaran elektronik  di  seluruh  wilayah  dan  memadai  juga  untuk  transaksi internasional. 44

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  untuk menanggulangi  akibat  pandemi  Covid-19  yang  berdampak  pada  hampir semua  sektor  kehidupan,  maka  pemerintah  Uni  Emirat  Arab  dan  Qatar sama-sama  mengambil  langkah  strategis,  termasuk  dalam  kebijakan perpajakan  dan  keuangan  publik.  Kedua  negara  menerbitkan  berbagai aturan terkait perpajakan dari sisi pengumpulan dana pajak dan penggunaan dana  pajak  melalui  anggaran  negara.  Kebijakan  dimaksud  adalah  respon atas  dampak  pandemi  dan  upaya  agar  dapat  mengatasi  dampak  pandemi Covid-19 yang dialami kedua pemerintahan. Wallahua’lam bishawab.
44 https://kpmg.com/xx/en/home/insights/2020/04/qatar-government-and-institution-measures-in- response-to-covid.html.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2387 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 143 – 163

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainudin, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Barlow,  Pepita,    May  CI  van  Schalkwyk,  Martin  McKee,  Ron  Labonté,  David Stuckler,  “Covid-19  and  the  Collapse  of  Global  Trade:  Building  an Effective Public Health Response”, Viewpoint | Volume 5, Issue 2, e102- e107, February 01, 2021, DOI: https://doi.org/10.1016/S2542- 5196(20)30291-6.
Basuki,  Udiyo,  “Merunut  Konstitusionalisme  Hak  atas  Pelayanan  Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia”, dalam Jurnal Caraka Justitia Vol. 1, No. 1, Mei 2020.
Basuki, Udiyo, Slamet Haryono dan Kamal Fahmi Kurnia, “Covid-19: Dampak dan  Tantangan  Regulasi,  Tata  Kelola  dan  Akuntabilitas  Anggaran Perbandingan  Indonesia  dan  Jepang”,  dalam Jurnal  Justicia  Sains Vol. 06, No. 01, September 2021.
Battaglini,  Marco,  and  Stephen  Coate,  A  Dynamic  Theory  of  Public
Spending, Taxation and Debt, 2007, https://www.kellogg.northwestern.edu › papers, p.1. Christians, Allison, Introduction to Tax Policy Theory , https://ssrn.com/abstract=3186791, p.12. Christians, Allison, Introduction to Tax Policy Theory , https://ssrn.com/abstract=3186791, 2018, p.5. Dewanto,  Wahyu, Dengan  Pajak  Kita  Membangun, Jakarta:  Empat  Sekawan
Sejahtera, 1994.
Efendi,  Jonaedi  dan  Johny  Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum:  Normatif  dan Empiris , Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
Eugenio,  Anessi-Pessina;  Barbera,  Carmela;  Langella,  Cecilia;  Manes-Rossi,
Francesca; Sancino, Alessandro; Sicilia, Maria Francesca and Steccolini, Ileana  (2020).  “Reconsidering  Public  Budgeting  after  the  Covid-19 Outbreak:  Key  Lessons  and  Future  Challenges”. Journal  of  Public Budgeting,  Accounting    Financial  Management ,  32(5)  pp.  957–965.
DOI: https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0115. Gondwe,  Grace, Assessing  the  Impact  of  Covid-19  on  Africa’s  Economic Development , UNCTAD/ALDC/MISC/2020/3.
Haberler, Gotteried and Everett E. Hagen, Taxes, Government Expenditures, and National Income , 1946, H.3, http://www.nber.org/books/unkn46-2. Hargrove,  Joe,  Covid-19:  Insights  on  Tax  Impacts  Tackling  Tax  Today, https://tax.kpmg.us/insights/covid19-tax-impacts.html.
Ilyas,  Wirawan  B.  dan  Richard  Burton, Hukum  Pajak:  Teori,  Analisis  dan Perkembangannya , Jakarta: Salemba Empat, 2013.
Jaelani,  Abdul  Qodir  dan  Udiyo  Basuki,  “Tax  Amnesty  dan  Implikasinya terhadap  Reformasi  Perpajakan  di  Indonesia”,  dalam Jurnal  Supremasi Hukum Vol. 5, No. 2, Desember 2016.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2387 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 143 – 163
Kerrie, Sadiq,  Krever, Richard (2021) “Does Tax Policy Fit in the Portfolio of Covid-19  Responses?” Pacific  Accounting  Review ,  33(2),  pp.  212-220. DOI: 10.1108/PAR-08-2020-0119.
Mankiw, N. Gregory, Matthew Weinzierl, and Danny Yagan, “Optimal Taxation in Theory and Practice ”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 23, No.
4, Fall 2009.
Argherita, A, M Heikki A, “Business Continuity in the Covid-19 Emergency: A Framework  of  Actions  Undertaken  by  World-Leading  Companies”,
Business  Horizons Volume  64,  Issue  5,  September–October  2021,  pages 683-695, https://doi.org/10.1016/j.bushor.2021.02.020. McKibbin,  Warwick,  and  Roshen  Fernando, The  Global  Macroeconomic Impacts  of  Covid-19:  Seven  Scenarios ,  Australian  National  University and  Centre  of  Excellence  in  Population  Ageing  Research  (CEPAR),  2 March 2020.
OECD  Policy  Responses  to  Coronavirus  (Covid-19),  Tax  and  Fiscal  Policy  in Response  to  the  Coronavirus  Crisis:  Strengthening  Confidence  and Resilience, 19 May 2020.
Premchand,  A., Government  Budgeting  And  Expenditure  Controls:  Theory  and
Practice , International Monetary Fund, 1994, DOI: https://doi.org/10.5089/9780939934256.071 p.3.
Premchand,  A., Government  Budgeting  and  Expenditure  Controls:  Theory  and
Practice , International Monetary Fund, 1994, DOI: https://doi.org/10.5089/9780939934256.071 p.12.
Pudyatmoko, Y. Sri, Pengantar Hukum Pajak , Yogyakarta: Andi, 2009.
Setiono, Pemahaman  terhadap Metodologi  Penelitian  Hukum ,  Surakarta: Pascasarjana Ilmu Hukum UNS, 2010.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu
Tinjauan Singkat , Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2011.
Soemitro, Rochmat, Pengantar Singkat Hukum Pajak, Bandung: Eresco, 1992. Sunggono,  Bambang, Metodologi  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Rajawali  Pers, 2003.
Tibulca,  Ioana-Laura  (2021):  The  Impact  of  the  Covid-19  Pandemic  on  Tax Revenues  in  The  EU,  Economic  Research-Ekonomska  Istraživanja, https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=rer o20Economic Research-Ekonomska Istraživanja,
DOI:10.1080/1331677X.2021.1954967. United  Nations, Policy  Brief:  The  Impact  of  Covid-19  on  the  Arab  Region  An Opportunity to Build Back Better , July 2020.