Vol. 2, No. 2 (2021), pp. 67~78 DOI: https://doi.org/10.26593/focus.v2i2.5260

## Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Terang Pemikiran Barcuh de Spinoza
Sirilus Yekrianus 1 * 1 Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Indonesia
* Author E-mail: sirilusyekrianus@gmail.com
ARTICLE INFO ABSTRACT Keywords: kebebasan beragama, agama, negara, akal budi This  paper  pays  attention  to  the  issue  of  religious  freedom  in Indonesia. Freedom of religion is one of the individual rights of every person. People are free to choose religion according to their minds. By reason, it means that humans recognize the values that are sparked in a religion. The duty of the state is to guarantee religious freedom. In the Indonesian context, freedom of religion is guaranteed in the legal basis contained in the 1945 Constitution. However, it is inevitable that this  kind  of  freedom  is  also  subject  to  discriminatory  treatment.  To underline  this,  Baruch  Spinoza,  a  philosopher  who  greatly  respected reason, explained the importance of religious freedom as an individual choice. Freedom of religion according to him should not be restrained by any authority. This paper was written using the literature method which tries to confront Spinoza’s thoughts on religious freedom with the issue of religious freedom in Indonesia.
Article history:
Received 2021-10-01 Revised 2021-11-01 Accepted 2021-12-28

## ABSTRAK
Tulisan  ini  memperhatikan  masalah  kebebasan  beragama  di Indonesia. Kebebasan beragama adalah salah satu hak individu setiap  orang.  Orang  bebas  memilih  agama  sesuai  dengan pikirannya.  Dengan  akal,  berarti  manusia  mengenal  nilai-nilai yang dicetuskan dalam suatu agama. Kewajiban negara adalah menjamin  kebebasan  beragama.  Dalam  konteks  Indonesia, kebebasan  beragama  dijamin  dalam  dasar  hukum  yang terkandung  dalam  UUD  1945.  Namun,  tidak  dapat  dihindari bahwa  kebebasan  semacam  ini  juga  tunduk  pada  perlakuan diskriminatif. Untuk menggarisbawahi hal ini, Baruch Spinoza, seorang  filsuf  yang  sangat  menghargai  akal,  menjelaskan pentingnya  kebebasan  beragama  sebagai  pilihan  individu. Kebebasan  beragama  menurutnya  tidak  boleh  dikekang  oleh otoritas  apapun.  Tulisan  ini  ditulis  dengan  menggunakan metode literatur yang mencoba mengkonfrontasikan pemikiran Spinoza  tentang  kebebasan  beragama  dengan  isu  kebebasan beragama di Indonesia.
This is an open access article under the CC BY-SA license.

## 1. Pendahuluan
Agama  menjadi  salah  satu  lembaga  sosial  yang  masih  mendominasi  kehidupan masyarakat. Realitas ini tidak terlepas dari asumsi bahwa agama merupakan aspek penting dalam  kehidupan  manusia.  Sekaligus  agama  merupakan  fenomena  universal  karena ditemukan  di  setiap  masyarakat i .  Kehadiran  agama  dengan  nilai-nilai  religiusnya  diyakini dapat  memberikan  konstribusi  positif  bagi  sebuah  negara.  Indonesia  adalah  salah  satu negara yang masih menampilkan wajah masyarakat yang beragama.  Lebih dari itu, agama yang  ada  pun  beragam,  yaitu  Islam,  Katolik,  Protestan,  Budha,  Hindu,  dan  Konghucu. Keenam agama tersebut diakui negara. Akan tetapi, masih ada juga agama lokal yang tidak masuk  dalam  peraturan  pemerintah.  Sebenarnya,  kenyataan  manusia  Indonesia  yang beragam itu adalah sesuatu yang terberi ( given ), yang harus diterima sebagai anugerah alih- alih  hambatan  bagi  persatuan ii .  Dengan  keberagaman  seperti  itu,  tidak  heran  negara memberikan  keluasan  dan  kebebasan  bagi  masyarakatnya  untuk  memilih  agama  yang diyakininya.
Akan  tetapi,  realitas  kerap  berbeda  dengan  gagasan.  Masih  ada  fenomena diskriminatif terhadap agama-agama tertentu. Persoalan kebebasan beragama pada titik ini  bergerak  tidak  seimbang.  Kasus-kasus  pelanggaran  hak  kebebasan  beragama melibatkan  kelompok  minoritas  agama  sebagai  korban.  Misalnya,  Jemaat  Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat, Nusa Tenggara, dan Jawa Timur, kelompok Syi’ah di Sampang Madura,  kelompok  Kristen  di  beberapa  tempat,  dan  kelompok-kelompok  minoritas agama lainnya iii .
Penghayatan agama dan tradisi religius semacam itu cenderung memposisikan agama bukan lagi sebagai sarana, melainkan sebagai tujuan. Dampak yang yang lebih buruk dari kondisi  itu  adalah  beringsutnya  posisi  agama  dan  tradisi  religius  ke  arah  penggunaannya sebagai  alat  legitimasi  untuk  mendapatkan  klaim  kebenaran  tunggal  dan  mutlak.  Saat sekelompok  penganut  agama  dan  tradisi  religius  tertentu  merasa  memiliki  klaim  tunggal dan mutlak atas kebenaran, terjadilah gesekan yang mengarah pada kekerasan antaragama dan  tradisi  religius  karena  masing-masing  merasa  memiliki  klaim  kebenaran  tunggal  dan mutlak itu iv .
Persoalan  kebebasan  agama  ini  menarik  untuk  ditelaah.  Penelitian  ini  mengafirmasi gagasan Baruch de Spinoza sebagai acuan untuk melihat narasi agung kebebasan beragama. Baruch  de  Spinoza  adalah  seorang  filsuf  yang  memiliki  pemikiran  tentang  pentingnya kebebasan  beragama.  Tentu  saja  untuk  sampai  ke  sana,  Spinoza  sendiri  terlebih  dahulu mengafirmasi gagasan tentang manusia yang bebas. Baginya, manusia bebas adalah ia yang hidupnya hanya dituntun akal budi v . Akal budi membuat manusia bebas menentukan yang baik  menurutnya,  termasuk  kebebasan  beragama  sebagai  kebebasan  yang  bersifat individual.
Bertolak  dari  gagasan  tersebut,  penelitian  ini  menggarisbawahi  beberapa  pertanyaan mendasar  sebagai  butir-butir  permasalahan  yang  didiskusikan  di  dalamnya. Pertama , apakah konsep kebebasan beragama Spinoza?
Kedua , bagaimana wajah kebebasan beragama di Indonesia? Ketiga ,  jika  agama  masih  mendominasi  kehidupan  bermasyarakat  di  Indonesia,  apa sumbangan  agama  terhadap  negara?  Selanjutnya,  apakah  konsep  kebebasan  beragama Spinoza relevan dengan konteks Indonesia?

## 2. Hasil dan Pembahasan

## a. Konsep Kebebasan Beragama Menurut Spinoza
Konsep  kebebasan  beragama  yang  dicetuskan  Spinoza  ini  tidak  pernah  terlepas  dari konsep  umumnya  mengenai  kebebasan.  Manusia  bebas  dalam  pandangan  Spinoza  adalah seseorang yang hidup di bawah bimbingan akal budinya vi . Hanya manusia yang memiliki akal  budi.  Akal  budi  memampukan  manusia  untuk  mendapatkan  yang  bermanfaat  bagi dirinya,  termasuk  kebebasannya.  Berkat  akal  budinya,  manusia  sanggup  menentukan dirinya  atau  mengendalikan  dirinya  tanpa  terlarut  dalam  keinginan  buta  atau  hawa nafsunya.

## 1) Kebebasan Beragama sebagai Hak Kodrati Manusia
Baruch  de  Spinoza  adalah  seorang  filsuf  yang  mengafirmasi  bahwa  setiap  manusia memiliki hak untuk memeluk agama tertentu vii . Merujuk pada kenyataan tersebut, tidak ada seorang  pun  yang  boleh  memaksa  seseorang  untuk  memeluk  atau  tidak  memeluk  agama tertentu.  Dapat  dikatakan  bahwa  hak  untuk  memeluk  agama  adalah  hak  kodrati  manusia yang  tidak  dapat  diganggu  gugat  atau  diintervensi  pihak  lain.  Sebagaimana  ditegaskan bahwa  negara  sebagai  wadah  utama  yang  mengayomi  kebebasan  manusia  tidak  boleh mendominasi dunia kehidupan pribadi dan kepercayaan pribadi viii .
Tidak dapat dielakkan bahwa asumsi Spinoza ini bertolak dari pengalamannya sendiri. Di  Belanda,  ia  menyaksikan  sendiri  bagaimana  kehidupan  beragama  diwarnai  dengan konflik  antara  pihak  tertentu.  Disinyalir  bahwa  Gereja  Reformasi  Belanda  mengalami konflik  internal  yang  terjadi  antara  Partai  Remonstrants  dengan  kelompok  Kontra Remonstrants. Konflik itu sangat menyita perhatian orang banyak ix .
Selain  itu,  Spinoza  sendiri  tidak  menerima  anggapan  bahwa  orang  Yahudi  adalah bangsa pilihan Yahwe. Gagasan dasarnya juga bertumpu pada keyakinannya. Keyakinan itu menyatakan bahwa tidak ada bangsa yang menjadi anak emas Allah. Tidak ada ada agama yang  memonopoli  kebenaran.  Selain  itu,  tidak  ada  individu  yang  tidak  dapat  mengetahui Allah x .  Dengan  asumsi  ini,  Spinoza  hendak  menekankan  bahwa  orang  bebas  memilih keyakinan  atau  agamanya  tidak  bergantung  pada  pilihan  orang  lain.  Kebenaran  itu  tidak hanya terletak pada agama tertentu dan mengabsolutkan bahwa kebenaran hanya ada pada mereka.  Yang  terjadi  adalah  bahwa  dengan  akal  budinya  manusia  bebas  memilih  agama mana yang dinilainya baik untuk kehidupan.
Pengalaman-pengalaman  Spinoza  ini  menjadi  suatu  gerakan  bagi  dirinya  sendiri untuk  memunculkan  gagasan  tentang  kebebasan  beragama.  Tentu  saja  Spinoza  ingin menguraikan tentang hak alamiah manusia untuk memeluk atau tidak memeluk agam a tertentu.  Asumsi  dasarnya  bahwa in  se di  dalam  kehidupan  beragama,  manusia  dapat dengan bebas menggunakan akal budi untuk menghayati hidup keagamaannya dengan baik  tanpa  dihantui  dominasi  pihak  tertentu.  Spinoza  menegaskan  bahwa  yang terpenting  dalam  sebuah  agama  adalah  orang-orang  berjuang  untuk  melakukan  cinta kasih dan keadilan xi .

## 2) Tujuan Akhir Kebebasan adalah Mengenal Allah dan Kebahagiaan
Menarik  untuk  ditelaah  bahwa  kebebasan  yang  digeluti  manusia  pada  ujungnya menghantarnya pada pengenalan akan Allah. Spinoza menekankan bahwa untuk mengenal Allah  tidak  harus  hanya  melalui  agama  tertentu  yang  dianggap  memonopoli  kebenaran.
Manusia  dengan  akal  budinya  bebas  memilih  agama  tertentu.  Dengan  demikian,  ia  juga dapat mengenal Allah melalui kebebasanya tersebut.
Kebebasan beragama pada akhirnya bergerak pada tujuan akhir hidup manusia. Tujuan itu adalah mengenal Allah. Berkat rationya, manusia mampu mengenal dan mencintai Allah secara  intelektual  ( amor  Dei  intelectualis ).  Mengapa  ratio  atau  akal  budi  mendapatkan penekanan?  Boleh  dikatakan  bahwa  manusia  yang  berporos  pada  kebebasannya  sehingga bebas memilih agama pada tataran ini sedang bergerak pada tujuan sejati, yaitu mengenal Allah  dan  kebahagiaan.  Asumsi  dasar  ini  terletak  pada  keyakinan  bahwa  kebebasan  yang berlandaskan  pada  akal  budi  tahu  mengenal  mana  yang  terbaik  bagi  hidup  manusia tersebut.
Ada  dua  hal  penting  yang  dapat  diuraikan  berkaitan  dengan  gagasan ‘ amor  Dei intelectualis ’ dalam  hubungannya  dengan  kebebasan  dan  kebahagiaan  manusia xii . Pertama , kebebasan itu  tidak  bersifat  pasif.  Dengan  kata  lain,  kebebasan  aktif.  Manusia  yang  secara intelektual  mengenal,  mencintai,  dan  menyerahkan  diri  secara  intelektual  menunjukkan suatu  usaha  atau  kegiatan  aktif. Kedua ,  cinta  kepada  Allah  juga  bersifat  intelektual  karena didasarkan  pada  pengertian  dan  pemahaman  belaka.  Cinta  itu  bukan  merupakan  suatu hubungan  antarpribadi.  Dalam  cinta  ini,  manusia  sanggup  melihat  segala  sesuatu  dari sudut keabadiannya ( sub specie aeternitatis ).
Bertolak  dari  asumsi  dasar  ini  dapat  dipahami  bahwa  dengan  adanya  kebebasan beragama,  orang  dapat  sanggup  mencapai  tujuan  untuk  mengenal  Allah.  Seyogyanya dengan agama yang diyakini, manusia mencapai titik kebahagiaan dalam kehidupan karena ia  memainkan  akal  budinya.  Dengan  demikian,  kebebasan  indvidual  ini  yang diperjuangkan setiap manusia merupakan proses menggapai kebahagiaan.

## 3) Negara sebagai Penjamin Kebebasan Beragama
Di  sisi  lain,  Spinoza  adalah  pribadi  yang  mengagungkan  negara  demokrasi  sebagai sistem pemerintahan yang baik. Alasan mendasarnya bahwa demokrasi merupakan sistem politik  yang  paling  baik  karena  percaya  pada  kekuatan  banyak  orang  yang  sanggup memperkokoh  kesatuan  dan  menjamin  kesejahteraan  banyak  orang xiii .  Sejumlah  pemikir menerima  gagasannya  ini.  Kebanyakan  negara  demokrasi  menyelenggarakan  peluang kebebasan  bagi  setiap  warganya  untuk  menjalankan  hidup.  Gagasan  dasarnya  adalah menyoal kebebasan individual yang disertai akal budi.
Tujuan tertinggi dari pemerintahan bukanlah mendominasi manusia dengan ketakutan. Sebaliknya,  tujuan  tertingginya  adalah  membebaskan  manusia  dari  ketakutan.  Manusia yang menjadi warga negara harus hidup aman. Dengan kata lain, setiap warga negara harus menguatkan hak alamiahnya supaya hidup dan bekerja tanpa merugikan dirinya dan orang lain.  Sasaran  pemerintahan  bukanlah  mengubah  manusia  dari  makhluk  rasional  menjadi binatang.  Sasarannya  adalah  memampukannya  untuk  mengembangkan  jiwa  raganya dengan aman dan untuk menggunakan akal budinya secara maksimal. Guna akal budi itu bukan untuk menunjukkan kebencian, kemarahan, kecemburuan, dan ketidakadilan dengan orang lain. Sungguh, tujuan sejati dari pemerintahan adalah kebebasan xiv .
Dengan  asumsi  dasar  ini,  Spinoza  hendak  menekankan  bagaimana  kebebasan seseorang,  termasuk  kebebasan  beragama  membuat  manusia  yang  mengamini  dan menghayatinya  bebas  bergerak.  Hal  ini  menjadi  ciri  khas  manusia  yang  mau  mengkritisi yang  diimani  dengan  kemampuan  akal  budinya.  Tujuannya  tentu  saja  bukan  untuk menghancurkan  yang  dianggapnya  baik  itu.  Tujuannya  justru  mempertajam  penghayatan
agamanya.  Dalam  konteks  ini,  negara  hanya  menjamin  dan  melindungi  kebebasan beragama. Negara tidak untuk mengekang kebebasan tersebut.
Bagi  Spinoza,  negara  adalah  tempat  bersatunya  pribadi-pribadi  yang  berkeinginan membangun  hidup  bersama  dalam  suasana  damai  demi  tercapainya  kebahagiaan manusia xv . Dunia yang semakin hari semakin plural pada hampir setiap sisinya merupakan realitas  yang  tidak  mungkin  dihindari.  Sebagai  makhluk  sosial,  manusia  hidup berdampingan  dengan  manusia-manusia  lain xvi .  Hukum  yang  dibuat  negara  pada  titik  ini menjadi  penopang  yang  sangat  membantu  manusia  untuk  mengendalikan  diri  dan mengaktualisasikan  kebebasannya,  terutama  kebebasan  beragama  tanpa  menghancurkan manusia  lain.  Memang  benar,  negara  demokrasi  setidaknya  telah  memancarkan  wajah penjamin kebebasan.
b. Wajah Kebebasan Beragama dalam Konteks Indonesia: Peluang atau Tantangan?
Setelah menelaah konsep kebebasan beragama yang diuraikan Spinoza, pada bagian ini penelitian menerangkan wajah kebebasan beragama dalam konteks Indonesia. Sebagaimana ditekankan dalam pengantar, Indonesia memiliki beragam agama. Keberagaman agama ini menjadi  tanda  bahwa  kehidupan  masyarakat  di  Indonesia  sangat  dipengaruhi  agama. Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  di  awal,  negara  Indonesia  memiliki  beragama  agama dengan  kekayaan  religiusistasnya  masing-masing.  Mengingat  hal  tersebut,  dalam perumusan hukum, negara Indonesia berusaha mewadahi setiap masyarakat untuk memilih dan memeluk agama tertentu sesuai keinginannya.

## c. Undang-Undang Mengenai Kebebasan Beragama di Indonesia
Sebagai  sebuah  negara  yang  memiliki  latar  masyarakat  yang  multireligius,  Indonesia mengayomi  kebebasan  beragama  bagi  setiap  masyarakat.  Hal  itu  ditegaskan  dalam Undang-undang. Bertolak dari gagasan dasar pembentukan UUD 1945, para perintis negara menekankan  bagaimana  masyarakat  memeluk  agamanya  sendiri  untuk  membangun kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Banyak  landasan  hukum  mengenai  kebebasan beragama. Akan tetapi, hampir semua memiliki penegasan yang sama. Untuk itu, penelitian ini hanya mengambil dua landasan yang perlu diketahui.
Landasan  normatif  yang  perlu  disebut  pertama  adalah  Undang-Undang  Dasar 1945  (UUD  1945).  Teks  UUD  1945  Pasal  29  Bab  XI  menegaskan  hubungan  agama dengan Negara xvii .
1. Negara berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya itu.
Selain  UUD  1945,  Indonesia  juga  memiliki  Undang-Undang  Nomor  39  tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Penegasan tentang kebebasan beragama tercakup pada Pasal 22 xviii .
1. Setiap  orang  bebas  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Menjamin  kemerdekaan  setiap  orang  memeluk  agamanya  masing-masing  dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Merujuk pada Undang-undang tersebut, digambarkan dengan tegas adanya keleluasan bagi  masyarakat  Indonesia  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing.  Tidak  ada  unsur pemaksaan  negara  untuk  mewajibkan  masyarakat  Indonesia  memeluk  sebuah  agama.  Hal yang  dijamin  negara  adalah  kemerdekaan  untuk  memeluk  agama  tertentu  dan  untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

## d. Kehadiran Agama sebagai Kontrol Sosial
Untuk  konteks  Indonesia  peranan  agama  masih  terbilang  kuat  dalam  ranah kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Perlu  dicatat  di  sini  bahwa  kehadiran  agama menjadi kekuatan juga bagi sebuah negara. Dengan kekayaan nilai-nilai religius agama- agama,  sebuah  negara  dapat  menggerakkan  roda  pemerintahan  dengan  baik.  Agama dan  negara  pada  titik  ini  menjadi  dua  institusi  sosial  terpenting  dalam  kehidupan manusia. Agama tetap dilihat sebagai kontrol sosial dalam pergulatan hidup berbangsa dan  bernegara.  Dengan  menempatkan  agama  sebagai  kontrol  sosial,  sekaligus menempatkan  agama  sebagai  kritik  atas  dirinya  sendiri  sehingga  agama  tidak  menjadi tirani, despotic dan chaotic xix .
Agama  pada  titik  ini  adalah  ajaran  tentang  nilai-nilai  yang  seharusnya  dilakukan manusia  ( das Sollen )  supaya  kehidupan  mereka  menemukan  kebahagiaan  di  dunia  dan di akhirat xx . Dalam tataran politik, saat politik digunakan untuk mendukung tujuan dari substansi  agama,  kehidupan  masyarakat  menjadi  integratif  karena  yang  dikejar  setiap orang adalah makna di balik pesan-pesan agama xxi . Dengan asumsi ini dapat dimengerti bahwa  orang  yang  memiliki  nilai-nilai  religius  dapat  menggerakkan  kehidupan bermasyarakat.
Hal ini juga sangat dipengaruh tesis bahwa semua agama membawa nilai-nilai seperti. Misalnya,  keadilan,  kebenaran,  dan  keadilan.  Nilai-nilai  tersebut  diaktualisasikan  mereka yang  menganutnya  dalam  kehidupan  bernegara.  Nilai-nilai  religius  tersebut  menjadi pancaran untuk persikap dan berperilaku. Tentu saja dalam penghayatan tersebut, manusia tetap  mengandalkan  akal  budi  untuk  memahami  maksud  dari  setiap  nilai-nilai  yang dihayati  tersebut.  Di  sini,  suara  Spinoza  menggema  tatkala  manusia  dengan  akal  budinya hidup dalam kebebasan memeluk agama tertentu.
Sebagai  contoh,  keterlibatan  Gereja  Katolik  dalam  politik  tidak  dilakukan  secara langsung sebagai suatu keterlibatan lembaga agama dalam suatu afiliasi politik. Dalam hal ini agama (Gereja katolik) memiliki misi rohani dan menjadi sumber kekuatan moral yang mengatasi  berbagai  bentuk  ideologi  sebagaimana  diusung  negara.  Menarik  bahwa  dalam hal ini Gereja mempercayakan keterlibatan dalam politik sebagai bidang khas kaum awam. Kaum  awam  dipanggil  menjalin  kesucian  hidup  kristiani  melalui  keterlibatannya  untuk mempersembahkan  dan  menyucikan  dunia xxii .  Dengan  demikian,  Gereja  dipanggil  tidak hanya  untuk  berkarya  di  tengah  masyarakat,  tetapi  juga  dipanggil  untuk  sanggup  bekerja dengan, bekerja bersama masyarakat xxiii .

## e. Potret Kebebasan Beragama yang Ditindas
Landasan hukum yang ada tidak selalu dapat memastikan bahwa kebebasan beragama tidak  mendapat  tantangan.  Memang  harus  diakui  bahwa  kebebasan  beragama  mendapat legitimasi negara yang terangkum dalam Undang-undang. Akan tetapi, yang terurai dalam
kertas tidak sepenuhnya terlaksana dalam kehidupan masyarakat. Seiring perjalanan hidup Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI),  potret  adanya  diskriminasi  terhadap kebebasan  beragama  mengalami  peningkatan.  Boleh  dikata  meskipun  memiliki  cukup banyak  landasan  normatif,  nyatanya  Indonesia  belum  bebas  dari  pelanggaran  terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Contohnya,  kasus  Ahmadiah  yang  menggumuli  narasi  besar  kehidupan  beragama  di Indonesia. Sejumlah peristiwa menjadi indikasi narasi itu. Misalnya, peristiwa yang terjadi pada 10 September 2002. Peristiwa itu ditandai dengan perusakan terhadap Masjid Jemaat Ahmadiah  di  Jalan  Prof.  Yamin  Nomor  35  Pancor.  Peristiwa  berlanjut  pada  11  September 2002. Saat itu terjadi perusakan dan pembakaran masjid dan sekretariat Jemaat Ahmadiyah, serta  berlanjut  dengan  perusakan  dan  pembakaran  aset-aset  pribadi  anggota  Jemaat Ahmadiah di Pancor dan Selong, NTB xxiv .
Selain  persoalan  Ahmadiyah,  kasus  kerusuhan  Tolikara  pada  perayaan  Idul  Fitri  di Papua,  17  Juli  2015  lalu  juga  menyita  banyak  perhatian.  Sebuah  Mushola  terbakar  akibat perselisihan  antarkelompok  di  sana.  Berita  lain  dating  dari  Aceh.  Media online CNN Indonesia  memberitakan  adanya  bentrokan  yang  terjadi  di  Kabupaten  Aceh  Singkil, Provinsi Aceh, Oktober 2015. Ratusan orang bersenjata tajam mendatangi salah satu gereja di Desa Suka Makmur, Gunung Meriah, dan membakarnya xxv . Beberapa kasus itu mungkin hanya  sebagian  kecil  dari  potret  diskriminasi  terhadap  keberadaan  agama  lain,  entah dengan  menghancurkan  rumah  ibadatnya  atau  melarang  untuk  menjalankan  agamanya. Intinya,  realitas  itu  menggambarkan  pengekangan  kebebasan  rasionalitas  manusia  yang menganut  keyakinan  agama  tertentu.  Di  sinilah  potret  kebebasan  beragama  menjadi tantangan lantaran digerogotinya berbagai macam kepentingan.

## f. Aktualitas Gagasan Spinoza dalam Konteks Kebebasan Beragama di Indonesia
Gagasan  Spinoza  seputar  kebebasan  beragama  tentu  saja  tidak  terlepas  dari  asumsi dasarnya mengenai kebebasan yang tidak lain adalah hidup menurut tuntutan akal budi xxvi . Dengan  akal  budi  itulah  manusia  dituntun  untuk  memilih  sesuatu  yang  baik  menurutnya tanpa menyingkirkan sesama. Salah satunya adalah kebebasan dalam memilih agama atau keyakinan.  Di  sini  aparatur  pemerintah  dan  masyarakat  tidak  boleh  memaksa  kehendak bebas manusia tersebut. Dalam hal ini gagasan dasar Spinoza sejalan dengan konsep negara demokrasi, khususnya di Indonesia.
Untuk itu perlu diafirmasi dua hal terkait persoalan kebebasan beragama di Indonesia. Pertama ,  terkait  asumsi  dasar  Undang-undang  kebebasan  beragama  yang  sejalan  dengan gagasan Spinzoa. Kedua , adanya indikasi penindasan kebebasan beragama. Pertama ,  konsep  kebebasan  beragama  Spinoza  boleh  dikata  tetap  memiliki  aktualitas dalam  kehidupan  negara  Indonesia.  Landasan  hukum  negara  Indonesia  telah  menjawab gagasan  Spinoza  ini,  yaitu  bahwa  manusia  bebas  untuk  menganut  agama  dan keyakinannya.  Dengan  asumsi  ini  dapat  dimengerti  bahwa  tidak  ada  unsur  pemaksaan dalam  melaksanakan  dan  menghayati  hidup  keagamaan.  Negara  juga  hadir  untuk menjamin dan mengayomi setiap masyarakat untuk dengan bebas dan aman menjalankan ritual  dan  praktik  keagamaannya  masing-masing.  Di  sinilah  letak  aktualitas  gagasan Spinoza  mengenai  kebebasan  beragama.  Sekali  lagi,  Spinoza  menegaskan  bahwa  yang terpenting dalam sebuah agama adalah orang-orang berjuang untuk melakukan cinta kasih dan keadilan.
Spinoza memang adalah figur orang yang mengagungkan akal budi. Dengan akal budi itulah manusia hidup bebas. Secara logika dapat dipahami bahwa dengan akal budi orang dapat memilih dan menentukan apa yang terbaik baginya. Tidak  mengherankan bahwa ia getol  memperjuangkan  kebebasan  individual.  Salah  satunya  adalah  kebebasan  beragama. Asumsi  dasar  Spinoza  ini  hendak  mengatakan  pentingnya  kebebasan  dalam  kehidupan manusia.
Selain kebebasan memilih agama, Spinoza juga hendak mengatakan bahwa dengan akal budi manusia mengkritisi diri sendiri dengan nilai-nilai religiusitas yang dianutnya. Dengan demikian,  pusat  perhatian  manusia  yang  beragama  adalah  melihat  kekayaan  nilai-nilai religiusitasnya. Selanjutnya, ia mengaktualisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini  tidak  dibenarkan  perlakuan  diskriminatif  terhadap  kekayaan  religiusitas  agama  lain. Justru  kekayaan  religiusitas  agama  masing-masing  itu  memberi  dorongan  dan  kekuatan bagi penyelenggaraan negara.
Kedua, persoalan  mendasar  yang  kemudian  mendera  adalah  indikasi  terjadinya diskriminasi terhadap kebebasan beragama. Catatan  kritis yang digagas Spinoza adalah bahwa kebebasan manusia tidak boleh dikekang dan ditindas, apalagi menyangkut hak- hak  privat  seperti  kebebasan  beragama.  Menurutnya,  di  dalam  kehidupan  beragama manusia  dengan  bebas  menggunakan  akal  budinya  untuk  menghayati  hidup keagamaannya dengan baik tanpa campur tangan pihak lain.  Menurutnya, otoritas yang mengintervensi  seseorang  atau  sekelompok  orang  untuk  memeluk  agama  tertentu adalah penguasa yang lalim xxvii .
Yang  hendak  ditegaskan  Spinoza  adalah  gambaran  kehidupan  kebebasan  yang sebenarnya  tidak  boleh  direnggang  sikap  otoritatif  dan  diskriminatif.  Akan  tetapi,  pada kenyataannya  narasi  besar  ini  direnggut  pihak- pihak  tertentu  yang  merasa  ‘kelompok agamanya  yang  benar’.  Akibatnya,  yang  lainnya  berada  di  luar  jalur.  I nilah  yang  dialami negara  Indonesia.  Tidak  sedikit  catatan  kelam  mengenai  perlakukan  tidak  adil  terhadap pemeluk  agama  tertentu.  Ada  yang  dikejar-kejar.  Rumah  ibadatnya  dibakar.  Bahkan, ujungnya  adalah  tindakan  brutal  dengan  membunuh.  Lebih  dramatis  lagi,  negara  seolah membiarkan sikap diskriminatif merajalela di Indonesia.
Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan  sejumlah  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM) sebagaimana  yang  dikutip  dari  Hasan  Bachtiar,  pelanggaran  yang  dilakukan  negara terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan menggunakan dua modus. Pertama, negara melakukan  pelanggaran  secara  tidak  langsung  dengan  cara  melakukan  pembiaran  atas berbagai  kasus  yang  terjadi.  Akibatnya,  timbul  aksi  intoleransi  dan  kekerasan  yang dilakukan masyarakat. Kedua, negara melakukan pelanggaran langsung melalui pembuatan dan  penguatan  berbagai  kebijakan  yang  membatasi  dan  membelenggu  keberagaman  dan berkeyakinan  oleh  negara,  sekaligus  memberikan  peluang  terhadap  masyarakat  untuk melakukakan hal yang sama xxviii .
Bertolak  dari  asumsi  dasar  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  kebebasan  beragama  di Indonesia  belum  sepenuhnya  terjamin.  Diafirmasi  bahwa  unsur  mayoritas  dan  minoritas masih mendominasi tataran hidup bersama di Indonesia. Klaim- klaim bahwa agama ‘saya’ atau  agama  ‘kami’  ya ng  benar  bergerak  dan  membumi  dalam  persoalan  kehidupan bersama.  Padahal  kebebasan  beragama  adalah  pilihan  bebas  manusia  sesuai  dengan tuntunan  akal  budinya.  Di  sisi  lain  negara  juga  tidak  boleh  membiarkan  diskriminasi terhadap kebebasan beragama merajalela.
Selain itu, sangatlah penting untuk selalu berdialog lintas agama dan keyakinan. Hal ini menjadi  salah  satu  wadah untuk  mengenal  pengalaman  religius  satu  sama  lain  dan untuk
menghindar  sentimen  agama  atau  keyakinan.  Terkait  hal  ini,  dapat  dipahami  lebih  jauh bahwa suatu dialog akan berjalan dengan baik, jika orang berusaha mengatasi keterbatasan cara berpikirnya yang hanya berkutat pada zona religiusitasnya sendiri. Dalam hal ini orang harus terbuka untuk belajar dan menyimak pengalaman religius dari umat beragama yang berbeda xxix .
Dalam  konteks  ini  setiap  pemeluk  agama  mencoba  mendengar  dan  berdialog  satu sama  lain  demi  tujuan  pembangunan  Indonesia  yang  bermartabat.  Jika  dialog  ini berjalan  dengan  baik,  orang  dapat  memahami  dengan  baik  masing-masing  kekayaan agama  dan  menghindar  tindakan  diskriminasi.  Dialog  itu  akan  mendorong  adanya pengakuan  terhadap  keberadaan  agama  lain.  Pengakuan  bahwa  dalam  agama-agama lain  terdapat  nilai  keselamatan  didasarkan  atas  pandangan  bahwa  semua  orang dipanggil  kepada  keselamatan.  Panggilan  keselamatan  universal  itu  mengalir  dari rahmat Allah xxx .

## 3. Kesimpulan
Sebagai  sebuah  negara  demokrasi,  Indonesia  menjunjung  tinggi  kebebasan individual.  Salah  satunya  adalah  kebebasan  beragama  di  Indonesia.  Dengan  adanya landasan hukum seperti Undang-Undang  Dasar  1945, Indonesia  mengedepankan aspek kebebasan bagi setiap masyarakat Indonesia untuk memeluk agama dan keyakinannya. Dalam  hal  ini  dengan  jelas  negara  tidak  memaksa  masyarakat  untuk  memilih  agama tertentu.
Landasan  dasar  kebebasan  beragama  ini  sejalan  dengan  pemikiran  Spinoza, seorang filsuf yang sangat menghargai akal budi. Spinoza memberi penekanan bahwa kebebasan  beragama  adalah  hak  individul  yang  dituntun  akal  budi.  Dengan  akal budinya  manusia  bebas  memilih  keyakinan  atau  agamanya  yang  terbaik  bagi kehidupannya.  Dalam  hal  ini  negara  bertanggung  jawab  untuk  menjamin  kebebasan beragama  tersebut.  Kebebasan  beragama  justru  bertujuan  menghantar  manusia  untuk mengenal  Allah  dan  mencapai  kebahagiaan  karena  dengan  akal  budinya  manusia dapat mencapai semuanya itu.
Kehadiran  agama-agama  yang  dipilih  secara  bebas  tentu  memiliki  sumbangsih  yang sangat  berharga  bagi  keberlangsungan  sebuah negara.  Agama hadir  sebagai  kontrol  sosial dan dengan kekayaan religiusnya menghantar orang pada tataran moralitas yang mencakup kebaikan,  kebajikan,  dan  keutamaan.  Dalam  konteks  ini,  agama  tidak  menarik  diri  dari persoalan  negara.  Sebaliknya,  ia  justru  memiliki  hubungan  yang  erat  terutama  dalam konteks  Indonesia.  Dengan  demikian  setiap  keberadaan  agama  harus  selalu  dilindungi negara.
Sebagai  catatam  kritis,  masyarakat  Indonesia  harus  tetap  menyadari  betapa  penting menghargai kebebasan beragama mengingat begitu banyak agama dan keyakinan yang ada. Negara  harus  menegakkan  kembali  landasan  hukum  mengenai  kebebasan  beragama. Negara  tetaplah  penjamin  kebebasan  beragama  tersebut.  Negara  tidak  dapat  bersikap otoritatif  dan  membiarkan  tindakan  pelecehan  dan  diskriminasi  terhadap  agama  terus merajalela.

## Daftar Pustaka
Amrullah,  Moh.  Asyiq,  Mustain  dan  Atun Wardatun.  2014.  “Upaya  Penyelesaian  Kasus Kekerasan  terhadap  Jemaat  Ahmadiyah  di  Lombok,  NTB.”  Hasnan  Bachtiar  (ed.). Hak  Asasi  Manusia  untuk  Kebebasan  Beragama  dan  Berkeyakinan  di  Indonesia. Malang:
Pusat  Studi  Agama  dan  Multikulturalisme  (PUSAM)  Program  Pascasarjana Universitas Muhammadiyah.
Bachtiar, Hasnan (ed.). 2014. Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia. Malang:  Pusat  Studi  Agama  dan  Multikulturalisme  (PUSAM)  Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah.
Hardiman, F.  Budi.  2007. Filsafat  Modern:  Dari  Macchiavelli  sampai Nietzsche. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Haryanto, Sindung. 2015. Sosiologi Agama . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Mulkhan,  A.  Munir.  2002. Agama  dan  Negara,  Perspektif  Islam,  Katolik,  Hindu,  Buddha, Konghucu, Protestan. Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei.
Nurfuad,  Ahmad.  2014.  “Penguatan  Perlindungan  dan  Penghargaan  terhadap  Kebebasan Beragama  atau  Berkeyakinan:  Merevitalisasi  Peran  Tokoh  Lintas  Agama.”  Hasnan Bachtiar  (ed.). Hak  Asasi  Manusia  untuk  Kebebasan  Beragama  dan  Berkeyakinan  di Indonesia. Malang:  Pusat  Studi  Agama  dan  Multikulturalisme  (PUSAM)  Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah.
Olla,  Paulinus  Yan.  2017.  “Agama  dan  Negara  dalam  Masyarakat  Plural  Indonesia.”
Alphonsus  Tjatur  Raharso. Mengabdi Tuhan dan Mencintai Lyan. Seri  Filsafat  Teologi Widya Sasana, Vol. 27, No. 26. Malang: STFT Widya Sasana.
Petto, Leonardo Kiloiz Efraim. 2020. “Menangkan Imaji Perdamaian dalam Lirik -lirik Lagu Pop.” Jurnal Focus , Vol.1, No.1: 27-32.
Riyanto, Armada. 2013. Menjadi Mencintai . Yogyakarta: Kanisius.
Spinoza, Benedict de. 2007. A Theologico-political Treatise . Cambridge: Cambridge University Press.
Tjahjadi,  Simon  P.  L.  2004. Petualangan Intelektual:  Konfrontasi dengan  Para  Filsuf  dari  zaman Yunani hingga zaman Modern. Yogyakarta: Kanisius.
UUD  1945  P-4  GBHN  (TAP  No:  II/MPR/1993)  TAP-TAP  MPR  1993  Pidato Pertanggungjawaban  Presiden/Mandataris,  Bahan  Penataran  dan  Bahan  Referensi Penataran.
Viktorahadi,  R.F.  Bhanu.  2017. Menyusuri  Dinding  Waktu.  Memaknai  Sejumlah  Narasi Pertobatan  di  Nusantara  dan  Bumi  Parahyangan  dari  Sudut  Pandang  Kisah  Para  Rasul . Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.
______________  .  2021. Mengoreksi  Extra  Ecclesiam  Nulla  Salus:  Dinamika  Gagasan  Inklusif Gereja dari Abad III sampai Konsili Vatikan II . Yogyakarta: Penerbit PT. Kanisius.
Yuwono,  Moses  William.  2020.  “Pancasila:  Cinta  Kasih  yang  Menyatukan.” Jurnal  Focus ,
Vol.1, No.2: 66-74.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151013153953-20-84725/kerusuhan-pecah-di- aceh-singkil-100-lebih-tentara-berjaga/ diakses pada 25 Agustus 2021.

## Catatan Akhir
i Sindung Haryanto, Sosiologi Agama (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015), 21.
ii Moses  William  Yuwono,  “Pancasila:  Cinta  Kasih  yang  Menyatukan,” Jurnal  Focus ,  Vol.1,  No.2, Desember 2020: 66-74 (68).
iii Ahmad Nurfuad, “Penguatan Perlindungan dan Penghargaan terhadap Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Merevitalisasi Peran Tokoh Lintas Agama , ” Hasnan Bachtiar (ed.), Hak Asasi Manusia untuk  Kebebasan  Beragama  dan  Berkeyakinan  di  Indonesia (Malang:  Pusat  Studi  Agama  dan Multikulturalisme [PUSAM] Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah, 2014), 172. iv R.F. Bhanu Viktorahadi, Mengoreksi Extra Ecclesiam Nulla Salus: Dinamika Gagasan Inklusif Gereja dari Abad III sampai Konsili Vatikan II (Yogyakarta: Penerbit PT. Kanisius, 2021), 5.
v Benedict  de  Spinoza, A Theologico-Political Treatise (Cambridge:  Cambridge  University  Press,  2007), 195.
vi Benedict de Spinoza, A Theologico-Political Treatise , 254. vii Benedict de Spinoza, A Theologico-Political Treatise , 264. viii F.  Budi  Hardiman, Filsafat  Modern:  Dari  Macchiavelli  sampai Nietzsche (Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 2007), 52.
ix Benedict de Spinoza, A Theologico-Political Treatise , 247. x F. Budi Hardiman, Filsafat Modern , 52. xi Benedict de Spinoza, A Theologico-Political Treatise , 265. xii Simon  P. L. Tjahjadi, Petualangan Intelektual: Konfrontasi dengan Para Filsuf dari zaman Yunani hingga zaman Modern (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 217. xiii Benedict de Spinoza, A Theologico-Political Treatise , 205. xiv Benedict de Spinoza, A Theologico-Political Treatise , 259. xv Benedict de Spinoza, A Theologico-Political Treatise , 202. xvi Leonardo Kiloiz Efraim Petto, “Menangkan Imaji Perdamaian dalam Lirik- lirik Lagu Pop,” Jurnal Focus , Vol.1, No.1, Juni 2020: 27-32 (27). xvii UUD  1945  P-4  GBHN  (TAP  No:  II/MPR/1993)  TAP-TAP  MPR  1993  Pidato  Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris, Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran, 7.
xviii Hasnan  Bachtiar  (ed.), Hak  Asasi  Manusia  untuk  Kebebasan  Beragama  dan  Berkeyakinan  di  Indonesia (Malang:  Pusat  Studi  Agama  dan  Multikulturalisme  [PUSAM]  Program  Pascasarjana  Universitas Muhammadiyah, 2014), xxiv.
xix A.  Munir  Mulkhan, Agama dan Negara, Perspektif Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Protestan (Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei, 2002), ix.
xx Sindung Haryanto, Sosiologi Agama , 136. xxi Sindung Haryanto, Sosiologi Agama , 137. xxii Paulinus  Yan  Olla,  “Agama  dan  Negara  dalam  Masyarakat  Plural  Indonesia,” Alphonsus  Tjatur Raharso, Mengabdi  Tuhan  dan  Mencintai  Liyan.  Seri  Filsafat  Teologi  Widya  Sasana, Vol.  27,  No.  26 (Malang: STFT Widya Sasana, 2017), 53.
xxiii R.F.  Bhanu  Viktorahadi, Menyusuri  Dinding  Waktu.  Memaknai  Sejumlah  Narasi  Pertobatan  di Nusantara  dan  Bumi  Parahyangan  dari  Sudut  Pandang  Kisah  Para  Rasul (Yogyakarta:  Penerbit  PT Kanisius, 2017), 66.
xxiv Moh.  Asyiq  Amrullah,  Mustain  dan  Atun  Wardatun,  “Upaya  Penyelesaian  Kasus  Kekerasan terhadap  Jemaat  Ahmadiyah  di  Lombok,  NTB,” Hasnan  Bachtiar  (ed.), Hak  Asasi  Manusia  untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia (Malang: Pusat Studi Agama dan Multikulturalisme [PUSAM] Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah, 2014), 298.
xxv https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151013153953-20-84725/kerusuhan-pecah-di-aceh- singkil-100-lebih-tentara-berjaga/ diakses pada 25 Agustus 2021.
xxvi Benedict de Spinoza, A Theologico-Political Treatise , 295. xxvii Benedict de Spinoza, A Theologico-Political Treatise , 265. xxviii Hasan  Bachtiar  (ed.), Hak  Asasi  Manusia  untuk  Kebebasan  Beragama  dan  Berkeyakinan  di  Indonesia , xxvi.
xxix Armada Riyanto, Menjadi Mencintai (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 200. xxx R.F. Bhanu Viktorahadi, Mengoreksi Extra Ecclesiam Nulla Salus , 116.