Tanggung Jawab China Sebagai Negara Pihak Dalam Maritime Labour Convention 2006 Atas Tindakan Nahkoda Kapal Penangkap Ikan Berbendera China
Oleh:
Kenxie Gozal, Wisnu Aryo Dewanto, Muhammad Insan Tarigan Fakultas Hukum Universitas Surabaya kenxiegozal@gmail.com
Volume 20 Nomor 2 Agustus 2022: DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri.2022 Article History Submission: 20- 06-2022 Revised: 01-07-2022 Accepted: 07-07-2022  Published: 20-08-2022
Abstract– Indonesian Shipmen died on a Chinese ship. According to their information, while working  on  the  ship,  they  received  improper  treatment  such  as  working  beyond  reasonable time, eating and drinking that did not meet their needs. In addition they must also continue to work  even  in  sick  conditions  by  receiving  improper  wages.  This  article  aims  to  analyze  the state of China responsible for the actions of the captain and / or the ship company that did not carry  out  obligations  in  the  2006  maritime  labor  convention  which  was  ratified  by  China since  November  12,  2015.  This  study  uses  a  normative  juridical  method,  namely  by conducting a library study of legal ingredients. The results of this study are that China as a State Party in the 2006 Maritime Labor Convention must carry out the obligations agreed at the  convention  based  on  the  Pacta  Sun  Servanda  principle.  Failure  to  implement  the  2006 Maritime Labor Convention which results in losses for the state or other citizens may lead to the responsibility of the Chinese state as a party to the convention. Ship companies are also responsible for deviating from the provisions in the 2006 Maritime Labor Convention in the form of improper treatment such as working beyond reasonable time, eating and drinking that is not in accordance with their needs. In addition they must also continue to work even in sick conditions by receiving improper wages.
Keywords : Shipmen, Maritime Labor Convention
Abstrak– Anak  Buah  Kapal  Indonesia  meninggal  diatas  kapal  berbendara  China.  Menurut informasi  mereka  selama  bekerja  diatas  kapal  tersebut  mendapatkan  perlakuan  yang  tidak layak  seperti  bekerja  melampui  waktu  yang  wajar,  makan  dan  minum  yang  tidak  sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu mereka juga harus tetap bekerja meskipun dalam kondisi sakit  dengan  menerima  upah  tidak  layak.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  negara china  turut  bertanggungjawab  atas  tindakan  nahkoda  dan/atau  perusahaan  kapal  yang  tidak melaksanakan kewajiban dalam maritime labour convention 2006 yang telah di ratifikasi oleh china  sejak  12  November  2015.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  yaitu dengan melakukan studi  kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum. Hasil dari penelitian  ini adalah China sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Maritime Labour Convention 2006 harus melaksanakan  kewajiban-kewajiban  yang  telah  disepakati  dalam  konvensi  tersebut berdasarkan prinsip Pacta Sun Servanda. Kelalaian melaksanakan konvensi Maritime Labour Convention 2006  yang berakibat  menimbulkan  kerugian bagi negara atau  warga negara  lain dapat  memunculkan  pertanggungjawab  negara  China  selaku  negara  pihak  dalam  konvensi tersebut.  Perusahaan  kapal  juga  bertanggungjawab  karena  telah  menyimpangi  ketentuan
Tanggung Jawab China Sebagai Negara Pihak Dalam Maritime Labour Convention 2006 Atas Tindakan Nahkoda Kapal Penangkap Ikan Berbendera China
dalam  Maritime  Labour  Convention  2006  dalam  bentuk  perlakuan  yang  tidak  layak  seperti bekerja melampui waktu yang wajar, makan dan minum yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.  Selain  itu  mereka  juga  harus  tetap  bekerja  meskipun  dalam  kondisi  sakit  dengan menerima upah tidak layak.
Kata kunci: Anak Buah Kapal; Maritime Labour; Convention.

## A. PENDAHULUAN
Kasus meninggalnya empat Anak Buah Kapal Warga Negara Indonesia dari 15 ABK WNI yang bekerja di Kapal Long Xing 629 tidak secara sekaligus meninggal dunia di waktu yang  sama.  Kronologi  sebenarnya  yang  terjadi  pada  para  WNI  yang  bekerja  di  kapal  yang beroperasi selama lebih dari 13 bulan di Perairan Samoa (tepatnya di wilayah RFMO Western &  Central  Pacific  Fisheries  Commission )  tersebut.  Dua  orang  ABK  bernama  Sepri  dan Alfatah  mengalami  sakit  pada  Desember  2009.  Mereka  sakit  selama  45  hari  sebelum meninggal. Pada masa kritis itu, Alfatah dipindahkan ke Kapal Long Xing 802, dan Sepri ke Long Xing 629. Mereka meninggal di kedua kapal tersebut. Tim DNT Lawyers mengatakan, ABK  WNI  meninggal  dunia  karena  badan  membengkak,  sakit  pada  bagian  dada,  dan  sesak nafas.  ABK  WNI  lainnya  bernama  Ari  diketahui  mengalami  ciri-ciri  sakit  yang  sama  pada Maret 2020, dan menderita sakit  selama 17 hari. Ia akhirnya meninggal pada 30 Maret 2020 di  Kapal  Tian  Yu  8.Adapun  Kapal  Long  Xing  629  memang  tergabung  dengan  grup  lainnya seperti Long Xing 806, Long Xing 805, Long Xing 630, Long Xing 802, Long Xing 605, dan Tian Yu 8 di bawah bendera Dalian Ocean Fishing Co., Ltd.
Selama  sakit,  kapten  kapal  memberikan  obat-obat  yang  tidak  dapat  dipahami  ABK Indonesia karena tertulis dalam bahasa Cina, yang juga diduga telah kadaluarsa. Kapten juga menolak  permintaan  para  ABK  Indonesia  untuk  membawa  temannya  yang  sakit  ke  rumah sakit di Samoa. Kapal  Long Xing  saat  itu memang  terus berada di  tengah  laut, tanpa pernah bersandar di daratan atau pulau. Saat tiga ABK WNI dinyatakan meninggal, para ABK WNI lainnya  telah  meminta  agar  jenazah  rekan  mereka  disimpan  di  tempat  pendingin  agar  dapat dibawa pulang  ke Indonesia. Namun kapten kapal justru melarung jenazah tersebut ke tengah laut.
Para ABK kapal Long Xing 629 itu sebagian dari mereka belum menerima gaji sama sekali,  sebagian  lainnya  terima  gaji  tapi  tidak  sesuai  dengan  angka  dalam  kontrak  yang mereka  tanda  tangani.  Mereka  mengaku  hanya  menerima  gaji USD 120  atau  Rp  1,8  juta selama 13 bulan bekerja di kapal Long Xing 629. Hal kedua yang di alami para ABK adalah
Tanggung Jawab China Sebagai Negara Pihak Dalam Maritime Labour Convention 2006 Atas Tindakan Nahkoda Kapal Penangkap Ikan Berbendera China
jam kerja yang kelewat batas.
Rata-rata  mereka  mengalami  kerja  lebih  dari  18  jam  per  hari,  Seluruh  ABK diwajibkan bekerja  selama 18  jam sehari.  Itu pun, jika tangkapan sedang melimpah, mereka bisa bekerja terus menerus selama 48 jam tanpa istirahat.ABK Indonesia hanya diberikan air sulingan dari air  laut  yang masih sangat  asin, sedangkan  ABK Tiongkok  minum  air mineral dalam  kemasan botol, Padahal, menurut beberapa penelitian, terlalu banyak minum asin bisa menyebabkan  hipertensi  dan  gangguan  jantung.  Para  ABK  Indonesia  juga  diberi  makan umpan ikan yang menyebabkan mereka gatal-gatal dan keracunan.
Bagaimanapun  kecakapan  seluruh  awak  kapal  dalam  menempuh  suatu  pelayaran, resiko  akan  terjadinya  kecelakaan  kapal  ditengah  laut  tetap  ada.  Sehingga  dibutuhkan pengawasan  yang  baik  dan  ke  atas  sebuah  kapal  dalam  sebuah  pelayaran.  Pengawasan terhadap  keselamatan  (safety)  dari  perusahaan  pelayaran  terhadap  kapal  yang  berlayar  telah diatur  dalam International  Safety  Management  Code ( ISM  Code )  yaitu  merupakan  aturan standar  internasional  tentang  manajemen  keselamatan  dalam  pengoperasian  kapal,  Pada dasarnya  International Safety  Management  Code mengatur  adanya  manajemen  terhadap keselamatan  baik  perusahaan  pelayaran  maupun  kapal  termasuk  SDM  yang  menanganinya. Untuk  perusahaan  pelayaran  harus  ditunjuk  seorang  setingkat  manajer  yang  memiliki tanggung jawab dan melakukan pengawasan terhadap keselamatan dari perusahaan pelayaran tersebut.  Manager  penanggung  jawab  ini  harus  bertanggung  jawab  dan  mempunyai  akses langsung kepada pimpinan tertinggi dari pelayaran tersebut.
International Labour Organization (ILO) telah  mengidentifikasi perikanan  komersial sebagai  pekerjaan  yang  berbahaya  dengan  tingkat  kecelakaan  yang  sangat  tinggi  di  dunia (Djojo Suwardjo, 2010). Pekerjaan pada kapal penangkap ikan ini memiliki resiko yang tinggi karena  berada  di  laut  dengan  kondisi  cuaca  yang  tidak  menentu,  bersifat  kotor  dikarenakan berhadapan  dengan  ikan  yang  mudah  membusuk,  menggunakan  berbagai  alat  penangkapan ikan  dan  lokasi  penangkapan  ikan  yang  selalu  berpindah-pindah  hingga  jangkauan wilayahnya  akan  sangat  luas  yang  melampaui  batas-batas  territorial  suatu  negara  bahkan sampai  ke  laut  lepas.  Besarnya  jangkauan  wilayah  kerja  tersebut  mengakibatkan  lamanya pelayaran  kapal-kapal  ikan  bervariasi.  Hal  tersebut  sangat  berpotensi  menimbulkan permasalahan  kesehatan  bagi  Anak  Buah  Kapal  dengan  tingkat  intensitas  pekerjaan  yang tinggi sementara asupan gizi yang yang tidak sebanding akan menimbulkan potensi serangan penyakit.
Tanggung Jawab China Sebagai Negara Pihak Dalam Maritime Labour Convention 2006 Atas Tindakan Nahkoda Kapal Penangkap Ikan Berbendera China
Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan, yaitu “apakah negara china turut bertanggungjawab atas tindakan nahkoda dan/atau perusahaan  kapal  yang tidak  melaksanakan  kewajiban  dalam maritime  labour  convention 2006  yang  telah  di ratifikasi oleh china sejak 12 November 2015?”

## B. METODE PENELITIAN
a. Tipe Penelitian
Metode ini digunakan untuk mengkaji Pembuatan penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan masalah untuk  mengkaji  konsep-konsep  dan  hubungan  dari  berbagai  ketentuan  yang  ada  serta berlaku  yang  terkandung  di  dalam  pengaturan International  Maritim  Law ,  dengan  cara membaca  dan  mempelajari  konvensi-konvensi  yang  ada  serta  berita  dan  informasi  melalui media cetak ataupun media elektronik yang berkaitan dengan judul dari skripsi ini.
b. Pendekatan
Pendekatan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah conceptual  approach ,  yakni pendekatan  dimana  peneliti  membahas  pendapat  para  sarjana  sebagai  landasan  pendukung dan statute  approach ,  yakni  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  mengkaji  kasus  ini  dari peraturan perundang –undangan yang terkait.
c. Bahan Hukum
Bahan hukum untuk penelitian ini terdiri sebagai berikut:
1) Bahan Hukum Primer, yakni ketentuan hukum internasional, seperti konvensi-konvensi intenasional yang terkait dengan hukum internasional, antara lain: Maritim Labour Convention 2006.
2) Bahan Hukum Sekunder, yakni terdiri dari referensi yang diperoleh dari buku-buku yang terkait dengan tema Hukum Kelautan Internasional yang menjadi tema penulisan ini.
d. Langkah Penelitian Hukum
Adapun langkah-langkah penelitian yang saya lakukan adalah sebagai berikut:
1) Mengidentifikasi  fakta  hukum,  mengeliminasi  hal-hal  yang  tidak  relevan,  dan menetapkan isu hukum;
2) Pengumpulan bahan-bahan hukum;
3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan;
4) Menarikan kesimpulan yang menjawab isu hukum; dan
5) Memberikan preskripsi.
Tanggung Jawab China Sebagai Negara Pihak Dalam Maritime Labour Convention 2006 Atas Tindakan Nahkoda Kapal Penangkap Ikan Berbendera China

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Hasil
Tiga  ABK  Indonesia  yang  dilarung  ke  laut  itu  merupakan  awak  kapal  dari  Kapal Long  Xin  629.  Pertama,  ABK  berinisial  AR  mengalami  sakit  pada  26  Maret  2020, kemudian  dipindahkan  ke  Kapal  Tian  Yu  nomor  8  untuk  diobati  di  pelabuhan.  Namun, belum  sempat menerima pengobatan, AR meninggal dunia pada 31 Maret 2020.  AR pun dilarung  ke  laut tanpa persetujuan  keluarga.Selama  sakit, kapten  kapal memberikan obat- obat yang tidak dapat dipahami  ABK Indonesia karena tertulis dalam bahasa China, yang juga diduga telah kadaluarsa. Kapten juga menolak permintaan para ABK Indonesia untuk membawa  temannya  yang  sakit  ke  rumah  sakit  di  Samoa.  Kapal  Long  Xin  629  saat  itu memang terus berada di tengah laut, tanpa pernah bersandar di daratan atau pulau. Saat tiga ABK  WNI  dinyatakan  meninggal,  para  ABK  WNI  lainnya  telah  meminta  agar  jenazah rekan  mereka  disimpan  di  tempat  pendingin  agar  dapat  dibawa  pulang  ke  Indonesia. Namun kapten kapal justru melarung jenazah tersebut ke tengah laut.
ABK WNI lainnya yang bernama Effendi meninggal dunia ketika kapal berlabuh di Busan,  Korea.  Effendi  sebetulnya  sudah  merasakan  ciri-ciri  penyakit  yang  sama  dengan tiga ABK WNI  yang meninggal  sebelumnya, sejak februari 2020 atau dua bulan sebelum kapal  mereka  berlabuh  di  Busan.  Namun,  otoritas  imigrasi  Korea  Selatan  mengharuskan ABK tetap berada di atas kapal selama 10 hari sebagai bagian dari protokol Covid-19. Para ABK  baru  diizinkan  turun  kapal  pada  24  April,  kemudian  mereka  menjalani  karantina Covid-19 selama 14 hari di hotel ramada. Karantina  itu difasilitasi oleh agen awak  kapal fisco  marine  corporation di  Busan.  Di  saat  itulah,  penyakit  Effendi  baru  diketahui. Tepatnya  pada  26  April  malam,  Effendi  dibawa  ke  UGD  Busan  Medical  Centre  karena kondisinya  yang  semakin  kritis.  Effendi  akhirnya  meninggal  pada  27  April  2020  pagi waktu Busan.
Para ABK kapal long xing 629 itu sebagian dari mereka belum menerima gaji sama sekali,  sebagian  lainnya  terima  gaji  tapi  tidak  sesuai  dengan  angka  dalam  kontrak  yang mereka tanda tangani. Mereka mengaku hanya menerima gaji USD 120 atau Rp 1.800.000 selama 13 bulan bekerja di kapal long xing 629. Hal kedua yang di alami para ABK adalah jam kerja yang kelewat batas. Rata-rata mereka mengalami kerja lebih dari 18 jam per hari, Seluruh  ABK  diwajibkan  bekerja  selama  18  jam  sehari.  Itu  pun,  jika  tangkapan  sedang melimpah,  mereka  bisa  bekerja  terus  menerus  selama  48  jam  tanpa  istirahat.  Selain  itu ABK  Indonesia  hanya  diberikan  air  sulingan  dari  air  laut  yang  masih  sangat  asin,
Tanggung Jawab China Sebagai Negara Pihak Dalam Maritime Labour Convention 2006 Atas Tindakan Nahkoda Kapal Penangkap Ikan Berbendera China
sedangkan  ABK  Tiongkok  minum  air  mineral  dalam  kemasan  botol,  Padahal,  menurut beberapa  penelitian,  terlalu  banyak  minum  asin  bisa  menyebabkan  hipertensi  dan gangguan jantung. Para ABK Indonesia juga diberi makan umpan ikan yang menyebabkan mereka gatal-gatal dan keracunan.
Negara  China  selaku  negara  pihak  yang  telah  meratifikasi Maritime  Labour Convention 2006  memiliki  kewajiban  untuk  memastikan  seluruh  ketentuan  dalam Konvensi  tersebut  telah  dijalankan  secara  optimal  oleh  seluruh  perusahaan  yang berhubungan  dengan  pelayaran  seperti  penyedia  jasa  anak  buah  kapal  dan  perusahaan pemilik  kapal.  Oleh  karena  itu  negara  China  selaku  negara  pihak Maritime  Labour Convention 2006  dalam  melakukan  pengawasan  dan  evaluasi  kepada  perusahaan  kapal harusnya  memastikan  ABK  mendapatkan  pelayanan  medis  yang  sesuai  standar, memberikan  upah  yang  layak,  perusahaan  berbendera  China  yang  tidak  memberlakukan jam kerja dan lembur yang sesuai dengan konvensi Maritime Labour Convention 2006.
Kapal  long  xing  629  tidak  melakukan  kewajiban  tersebut  sehingga  negara  China selaku  negara  pihak  harus  turut  bertanggung  jawab  karena  warga  negara  Indonesia  yang bekerja di kapal long xing 629 telah dirugikan secara materiil maupun immateriil. Bentuk dan  cara  mempertanggungjawabkan  kelalaian  tersebut  adalah  dengan  memperhatikan hukum, keputusan, kebiasaan atau perjanjian yang telah disepakati antara Negara Indonesia dan  Negara  China  sedangkan  apabila  belum  ada  kesepakatan  maupun  perjanjian internasional  antara  Negara  Indonesia  dan  Negara  China  maka  ketetentuan  yang  dipakai adalah  yang  lebih  menguntungkan  bagi  para  Anak  Buah  Kapal  selaku  pekerja  sesuai dengan  isi  pembukaan  Maritime  Labour  Convention  2006  yang  menjelaskan  “ Recalling paragraph  8  of  article  19  of  the  Constitution  of  the  International  Labour  Organisation which provides that  in no case shall the adoption of any Convention or Recommendation by  the  Conference  or  the  ratification  of  any  Convention  by  any  Member  be  deemed  to affect any law, award, custom or agreement which ensures more favourable conditions to the workers concerned than those provided for in the Convention or Recommendation, and Determined  that  this  new  instrument  should  be  designed  to  secure  the  widest  possible acceptability among governments, shipowners and seafarers committed to the principles of decent work, that it should be readily updateable and that it should lend itself to effective implementation and enforcement ”
Setiap internationally  wrongful  acts negara  menimbulkan  tanggung  jawab  negara
Tanggung Jawab China Sebagai Negara Pihak Dalam Maritime Labour Convention 2006 Atas Tindakan Nahkoda Kapal Penangkap Ikan Berbendera China
(Burhani  Tsani,  2002).  Tindakan  berbuat  atau  tidak  berbuat  ( omission )  dari  negara  dapat merupakan internationally  wrongful  acts yang  mengandung  dua  unsur  yaitu  dapat dilimpahkan  pada  negara  berdasarkan  hukum  internasional  dan  merupakan  pelanggaran kewajiban  terhadap  hukum  internasional  ( breach  of  an  international  obligation ).
Karakterisasi  tindakan  negara  yang  merupakan  internationally  wrongful  acts  di  atur  oleh hukum internasional tidak dipengaruhi oleh karakterisasi hukum nasional (Sefriani, 2006). Ada pelanggaran terhadap kewajiban internasional bilamana tindakan negara  tersebut tidak sesuai  ( not  in  conformity )  dengan  yang  disyaratkan  terhadapnya  oleh  kewajiban  tersebut apapun  sifat  dan  karakternya.  (Sefriani,2006).  Tindakan  negara  tidak  merupakan pelanggaran  kewajiban  kecuali  jika  negara  tersebut  terikat  oleh  kewajiban  yang dipermasalahkan  pada  saat  tindakan  terjadi.  Unsur  dapat  dilimpahkan  muncul  karena dalam praktek negara dapat bertindak sendiri, harus melalui individu sebagai organ negara, perwakilan  negara  atau  pejabat  negara,  tindakan  individua  atau  kelompok  dianggap sebagai  negara  bilamana  dalam  melakukan  tindakannya  mereka  mendapat  instruksi  atau dibawah  petunjuk  atau  kontrol  negara.  Dari  apa  yang  penulis  jelaskan  diatas  nampak bahwa  draft  ILC  2001  menegaskan  bahwa  tanggung  jawab  negara  timbul  ketika  ada tindakan  atau  kelalaian  suatu  negara  yang  merupakan  pelanggaran  kewajiban  hukum internasional.  Syarat  berikutnya  untuk  timbul  tanggung  jawab  negara  adalah  bahwa tindakan  atau  kelalaian  tersebut  di  atas  dapat  dilimpahkan  pada  negara.  Unsur  adanya kerugian tidak lagi menjadi syarat mutlak untuk menuntut tanggung jawab negara. Bahwa dengan tergabungnya negara China dalam Maritime Labour Convention 2006 maka secara otomatis negara China telah memiliki  kewajiban  internasional untuk menjalankan  seluruh komitmen  dalam  Konvensi  tersebut  sehingga  ketika  terjadi  permasalahan  seperti  pemilik kapal Long Xing yang melakukan perbuatan diluar ketentuan Maritime Labour Convention 2006  maka  negara  China  harus  bertanggung  jawab  atas  kelalaian  dalam  hal  pengawasan kepada pemilik kapal berbendera China tersebut.
Keterlambatan dalam menangani ABK yang sedang sakit diatas kapal menunjukkan ketidaksiapan  perusahaan  pemilik  kapal  dalam  memberikan  perlindungan  kesehatan, perawatan  medis,  kesejahteraan  dan  perlindungan  jaminan  sosial  bagi  ABK  hal  tersebut jelas menyimpangi ketentuan regulasi 4.1 angka 1 Maritime Labour Convention 2006 yang berbunyi “each member shall ensure that all seafarers on ships that fly its flag are covered by  adequate  measures  for  the  protection  of  their  health  and  that  they  have  access  to
Tanggung Jawab China Sebagai Negara Pihak Dalam Maritime Labour Convention 2006 Atas Tindakan Nahkoda Kapal Penangkap Ikan Berbendera China
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial dan Keagamaan  is  licensed  under a  Creative  Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
prompt  and  adequate  medical  care  whilst  working  on  board ”.  Bahwa    atas  hal  tersebut negara  china  berhak  untuk  melakukan  tindakan  secara  tegas  dan  terukur  kepada perusahaan pemilik kapal berdasarkan ketentuan Peraturan 4.5 terkait Jaminan Sosial yang memberikan  penjelasan  “Each  Member  shall  ensure  that  all  seafarers  and,  to  the  extent provided for in its national law, their dependants have access to social security protection in accordance with the Code without prejudice however to any more favourable conditions referred to  in paragraph 8 of article 19 of the Constitution. Each Member undertakes to take steps, according to its national circumstances, individually and through international cooperation,  to  achieve  progressively  comprehensive  social  security  protection  for seafarers. Each Member shall ensure that seafarers who are subject to its social security legislation, and, to the extent provided for in its national law, their dependants, are entitled to  benefit  from  social  security  protection  no  less  favourable  than  that  enjoyed  by  shore workers ”.  Selain  itu  tindakan  perusahaan  pemilik  kapal  long  xing  629  yang  tidak memenuhi  atau  mengabaikan  kebutuhan  dasar  ABK  Kapal  seperti  selimut,  seprai, peralatan  makan  dan  lain-lain  tidak  lain  untuk  memastikan  awak  kapal  selalu  dalam kondisi terbaik maka negara china  selaku negara berkewajiban memastikan pemilik  kapal bertanggung  jawab  atas  hal  tersebut  hingga  memberikan  sanksi  kepada  pemilik  kapal, kewenangan  tersebut  berdasarkan  Pedoman  B3.10  MLC  2006  yang  berbunyi  “ Each Member should consider applying the following principles clean bedding and mess utensils should be supplied by the shipowner to all seafarers for use on board during service on the ship,  and  such  seafarers  should  be  responsible  for  their  return  at  times  specified  by  the master  and  on  completion  of  service  in  the  ship.  bedding  should  be  of  good  quality,  and plates, cups and other mess utensils should  be of approved material  which can  be easily cleaned;  and  towels,  soap  and  toilet  paper  for  all  seafarers  should  be  provided  by  the shipowner ”.  Terkait  keterlambatan  pemilik  kapal  long  xing  629  maka  dalam  menangani ABK  yang  mengalami  sakit  maka  negara  China  dapat  melakukan  upaya  hukum berdasarkan  Peraturan  4.1  terkait  Perawatan  Medis  di  atas  Kapal  dan  di  Darat  yang berbunyi sebagai berikut “ Each Member shall ensure that all seafarers on ships that fly its flag are covered by adequate measures for the protection of their health and that they have access to prompt and adequate medical care whilst working on board. The protection and care under paragraph 1 of this Regulation shall, in principle, be provided at no cost to the seafarers. Each Member shall ensure that seafarers on board ships in its territory who are
Tanggung Jawab China Sebagai Negara Pihak Dalam Maritime Labour Convention 2006 Atas Tindakan Nahkoda Kapal Penangkap Ikan Berbendera China
in need of immediate medical care are given access to the Member’s medical facilities on shore.  The  requirements  for  on-board  health  protection  and  medical  care  set  out  in  the Code include standards for measures aimed at providing seafarers with health protection and  medical  care  as  comparable  as  possible  to  that  which  is  generally  available  to workers ashore”
Hal  kedua  yang di alami para ABK adalah jam  kerja  yang  kelewat batas. Rata-rata mereka  mengalami  kerja  lebih  dari  18  jam  per  hari,  Seluruh  ABK  diwajibkan  bekerja selama 18 jam sehari. Itu pun, jika tangkapan sedang melimpah, mereka bisa bekerja terus menerus  selama  48  jam  tanpa  istirahat.  Hal  tersebut  sangat  bertentangan  keras  dengan ketentuan  dalam  Regulasi  2.3 Maritime  Labour  Convention 2006  yang  berbunyi  “ each member shall ensure that the hours of work or hours of rest for seafarers are regulated”. Aturan  tersebut  disusun  dengan  tujuan  memastikan  awak  kapal  memiliki  jam  kerja  atau jam  istirahat  yang  teratur,  hal  tersebut  di  susun  dengan  standart  yang  telah  di  tetapkan dalam regulasi A2.3 Angka No. 5 Maritime Labour Convention 2006 yaitu “The limits on hours of work or rest shall be as follows maximum 14 hours in any 24 hours period and 72 hours in any seven day period or minimum hours of rest not be less than ten hours in any 24  hours  period  and  77  hours  in  any  seven  day  period ”.  Bahwa  atas  hal  tesebut  maka negara China selaku negara anggota Maritime Labour Convention 2006 dapat memberikan teguran  dan  penindakan  hukum  kepada  Pemilik  Kapal  karena  negara  China  juga berkewajiban untuk memastikan seluruh awak kapal memiliki jam kerja atau jam istirahat yang teratur dan cukup sehingga  kesehatan awak  kapal tetap terjaga. Kewenangan negara China untuk melakukan Tindakan hukum kepada Pemilik Kapal berdasarkan Peraturan 2.3 tentang  Jam  Kerja  dan  Jam  Istirahat  yang  menjelaskan “Each  Member  shall  ensure  that the  hours  of  work  or  hours  of  rest  for  seafarers  are  regulated  and  Each  Member  shall establish  maximum  hours  of  work  or  minimum  hours  of  rest  over  given  periods  that  are consistent  with  the  provisions  in  the  Code ”  hal  tersebut  dimaksudkan  agar  dalam menetapkan  standar  perusahaan  pemilik  kapal  wajib  mempertimbangkan  bahaya  yang diakibatkan oleh kelelahan awak kapal, khususnya mereka yang pekerjaannya menyangkut keselamatan pelayaran dan keselamatan dan keamanan kegiatan operasional kapal
Selain  itu  ABK  Indonesia  hanya  diberikan  air  sulingan  dari  air  laut  yang  masih sangat asin, sedangkan ABK Tiongkok minum air mineral dalam kemasan botol, Padahal, menurut beberapa penelitian, terlalu banyak minum asin bisa menyebabkan hipertensi dan
Tanggung Jawab China Sebagai Negara Pihak Dalam Maritime Labour Convention 2006 Atas Tindakan Nahkoda Kapal Penangkap Ikan Berbendera China
gangguan jantung. Para ABK Indonesia juga diberi makan umpan ikan yang menyebabkan mereka gatal-gatal dan keracunan. Perlakuan tidak manusiawi tersebut telah menyimpangi regulasi  3.2  Angka  1 Maritime  Labour  Convention 2006  yang  berbunyi  “ each  member shall ensure that ships that fly its flag carry on board and serve food and drinking water of appropriate quality, nutritional value and quantity that adequately covers the requirements of  the  ship  and  takes  into  account  the  differing  cultural  and  religious  backgrounds ”. Dengan  adanya penyimpangan atas  ketentuan diatas  maka negara  china berwenang untuk memeriksa  hingga  memberikan  sanksi  kepada  pemilik  kapal  long  xing  629  berdasarkan peraturan 3.2 MLC 2006 yaitu “to ensure that seafarers have access to good quality food and  drinking  water  provided  under  regulated  hygienic  conditions,  Each  Member  shall ensure  that  ships  that  fly  its  flag  carry  on  board  and  serve  food  and  drinking  water  of appropriate quality, nutritional value and quantity that adequately covers the requirements of  the  ship  and  takes  into  account  the  differing  cultural  and  religious  backgrounds. Seafarers on board a ship shall be provided with food free of charge during the period of engagement. Seafarers employed as ships’ cooks  with responsibility  for food preparation must  be  trained  and  qualified  for  their  position  on  board  ship”. Atas  hal  tersebut  sudah seharusnya  awak  kapal  mendapatkan  kualitas  lauk  pauk  yang  sesuai  dengan  standar  gizi yang  dibutuhkan  oleh  tubuh  manusia.  Ketentuan  tersebut  di  sepakati  para  pihak  yang terkait untuk memastikan bahwa awak kapal memiliki akses untuk mendapatkan makanan dan  air  minum    berkualitas  baik  yang  diatur  berdasarkan  persyaratan  higienis  dan  aman untuk dikonsumsi ABK
Untuk  memastikan  bahwa  pemilik  kapal  menaati  seluruh  kewajiban  yang  harus dilakukan  dalam  MLC  2006  maka  sesuai  dengan  ketentuan  4.2  MLC  2006  maka  negara anggota  berwenang  untuk  memeriksa,  menganalisa  dan  mengevaluasi  berikut  adalah petikan  ketentuan no . 4.2 “Each Member shall  ensure that measures, in accordance with the Code, are in place on ships that fly its flag to provide seafarers employed on the ships with  a  right  to  material  assistance  and  support  from  the  shipowner  with  respect  to  the financial consequences of sickness, injury or death occurring while they are serving under a  seafarers’  employment  agreement  or  arising  from  their  employment  under  such agreement  This  Regulation  does  not  affect  any  other  legal  remedies  that  a  seafarer  may seek”  apabila  dalam  proses  pemeriksan  terdapat  kendala  baik  masalah  yurisdiksi  obyek atau  subyek  hukum  maka  negara  anggota  dapat  menjalin  Kerjasama  dengan  negara
Tanggung Jawab China Sebagai Negara Pihak Dalam Maritime Labour Convention 2006 Atas Tindakan Nahkoda Kapal Penangkap Ikan Berbendera China
anggota lainnya.
Hal tersebut masuk dalam Pedoman B4.3.11 tentang kerjasama internasional dalam MLC  2006  yang  berbunyi “Members,  with  the  assistance  as  appropriate  of intergovernmental  and  other  international  organizations,  should  endeavour,  in cooperation  with each other, to achieve  the greatest possible uniformity of action  for the promotion  of  occupational  safety  and  health  protection  and  prevention  of  accidents.  In developing  programmes  for  promoting  occupational  safety  and  health  protection  and prevention  of  accidents  under  Standard  A4.3,  each  Member  should  have  due  regard  to relevant  codes  of  practice  published  by  the  International  Labour  Organization  and  the appropriate standards of international organizations. Members should have regard to the need  for  international  cooperation  in  the  continuous  promotion  of  activity  related  to occupational safety and health protection and prevention of occupational accidents. Such cooperation might  take  the form of   bilateral or multilateral arrangements for uniformity in  occupational  safety  and  health  protection  and  accident  prevention  standards  and safeguards.  exchange  of  information  on  particular  hazards  affecting  seafarers  and  on means  of  promoting  occupational  safety  and  health  protection  and  preventing  accidents. assistance in testing of equipment and inspection according to the national regulations of the  flag  State.  collaboration  in  the  preparation  and  dissemination  of  occupational  safety and health protection and accident prevention provisions, rules or manuals, collaboration in the production and use of training aids and joint facilities for, or mutual assistance in, the training of seafarers in occupational safety and health protection, accident prevention and safe working practices
Negara anggota wajib mensyaratkan bahwa  kapal-kapal  yang mengibarkan bendera negaranya  memiliki  prosedur  diatas  kapal  untuk  penanganan  yang  adil,  efektif  dan  cepat keluhan-keluhan awak  kapal  yang mencurigai terjadinya pelanggaran  terhadap  ketentuan- ketentuan  konvensi  ini  atas  hal  tersebut  maka  tidak  boleh  ada  hal-hal  yang  bersifat kekerasan  kepada awak kapal  yang menyampaikan  keluhan seperti  yang tercantum dalam Peraturan 5.1.5 Angka 2 tentang Prosedur Pengajuan Keluhan Di  Atas Kapal  yaitu “ Each Member  shall  prohibit  and  penalize  any  kind  of  victimization  of  a  seafarer  for  filing  a complaint.  Each  Member  shall  ensure  that  seafarers  on  ships  calling  at  a  port  in  the Member’s territory who allege a breach of the requirements of this Convention (including seafarers’ rights) have the right to report such a complaint in order to facilitate a prompt
Tanggung Jawab China Sebagai Negara Pihak Dalam Maritime Labour Convention 2006 Atas Tindakan Nahkoda Kapal Penangkap Ikan Berbendera China

## and practical means of redress.”

## D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

## a. Kesimpulan
China sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Maritime Labour Convention 2006 harus melaksanakan  kewajiban-kewajiban  yang  telah  disepakati  dalam  konvensi  tersebut berdasarkan prinsip Pacta Sun Servanda. Kelalaian melaksanakan  konvensi Maritime Labour Convention 2006  yang  berakibat  menimbulkan  kerugian  bagi  negara  atau  warga  negara  lain dapat  memunculkan  pertanggungjawab  negara  China  selaku  negara  pihak  dalam  konvensi tersebut.

## b. Saran Tindak Lanjut
China sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Maritime Labour Convention 2006 harus melaksanakan  kewajiban-kewajiban  yang  telah  disepakati  dalam  konvensi  tersebut berdasarkan prinsip Pacta Sun Servanda. Kelalaian melaksanakan konvensi Maritime Labour Convention 2006  yang  berakibat  menimbulkan  kerugian  bagi  negara  atau  warga  negara  lain dapat  memunculkan  pertanggungjawab  negara  China  selaku  negara  pihak  dalam  konvensi tersebut.
Tanggung Jawab China Sebagai Negara Pihak Dalam Maritime Labour Convention 2006 Atas Tindakan Nahkoda Kapal Penangkap Ikan Berbendera China
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial dan Keagamaan  is  licensed  under a  Creative  Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Alcock Anthony, 1971, History of The International Labour Organization, London: Macmillan Press.
Asikin Zainal, 1993, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta: PT Grafindo Persada. Asshidiqie Jimly, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Jakarta: Sekjen Mahkamah Konstitusi.
Attard, David Joseph, et.all, 2014, The IMLI Manual on International Maritime Law: Volume
I: The Law of The Sea, United Kingdom: Oxford University Press.
Attard, David Joseph, et.all, 2016, The IMLI Manual on International Maritime Law: Volume II: Shipping Law, United Kingdom: Oxford University Press.
Attard, David Joseph, et.all, 2016, The IMLI Manual on International Maritime Law: Volume III: Marine Environmental Law and International Maritime Security Law, United Kingdom: Oxford University Press
Beitz, Charles R., 2009, The Idea of Human Rights, New York: Oxford University press. Black’s Law Dictionary, 4th edition 1891.
Bosko, Rafael Edy, “Prinsip-prinsip HAM”, dalam Modul Penataran Hak Asasi Manusia Untuk Guru, dilaksanakan oleh Depdiknas bekerjasama dengan Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, di Bogor, tanggal 5-8 Oktober 2004.
Davidson Scott, 2008, Hak Asasi Manusia, Jakarta: Grafiti. Halili, Hak Asasi Manusia: Dari Teori Ke Pedagogi, Buku Ajar Pendidikan HAM UNY,
Yogyakarta, 2014.
Haryomataram, 2005, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Heryandi, 2019, Implementasi Kebijakan Kelautan Indonesia di Daerah Otonom, Monograf Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan & Perikanan di Era Otonomi Daerah, Lampung: Aura Publishing.
Husni Lalu, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT Grafindo Persada.
Marzuki, Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.
McConnel, Moira Lynne, et.al., The Maritime Labour Convention, 2006 A Legal Primer to an Emerging International Rights, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, Leiden, 2011. Mertokusumo Sudikno, 2003, mengenal hukum suatu pengantar, Yogyakarta:Liberty. Moleong, Lexy J., 1993, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
Muhtaj, Majda El, 2008, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta: Rajawali Pers.
Muladi, 2002, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta: Habibie Center.
N., Varticos, 1979, International Labour Law, Netherlands: Springer Science and Business Media Dordrecht.
Purwanto Erwan Agus, Dyah Ratih Sulis, 2012, Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Yogyakarta: Gava Media.
Putri,  Ria Wierma 2018, Hukum Diplomatik, Bandar Lampung: Aura Publishing.
Putri, Ria Wierma, 2012, Peranan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dalam Penegakan Hak Asasi Manusia, Monograf To Fulfill & To Protect:
Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Pusham UII. Setiawan Guntur, 2004, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Jakarta: Balai Pustaka. Setiawan, I Ketut Oka, 2016, Hukum Perikatan, Jakarta: Sinar Grafika.
Soekanto Soerjono, 2013, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta:
Tanggung Jawab China Sebagai Negara Pihak Dalam Maritime Labour Convention 2006 Atas Tindakan Nahkoda Kapal Penangkap Ikan Berbendera China
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial dan Keagamaan  is  licensed  under a  Creative  Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
Rajawali Pers.
Suhelmi Ahmad, 2004, Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan kekuasaan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Sujadmiko Bayu, Thio Haikal Anugerah, 2019, Konservasi Sumber Daya Ikan: Kebijakan
Indonesia dan Intervensi Asing di Perairan Indonesia, Monograf Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan & Perikanan di Era Otonomi Daerah, Lampung: Aura Publishing.
Tahar, Abdul Muthalib, 2015, Hukum Internasional dan Perkembangannya, Lampung: Justice Publisher.
The Baltic and International Maritime Council/International Chamber of Shipping, Manpower Report, 2015.
Tisnanta, Et. Al. 2013, Hukum Tenaga Kerja, Lampung: PKKPUU.
Triyanto, 2013, Negara Hukum Dan Ham, Yogyakarta:Ombak. Veganaden Maunikum, 2007, The Potential Implications of The Maritime Labour Convention, 2006, for Policy and Management in The Maritime Sector: A Critical Analysis, Disertasi, Swedia: World Maritime University

## Jurnal
Fatkhurozi Muhammad, 2018, Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari Di RSUD Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, Skripsi, Yogyakarta.
Matompo, Osgar S., Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat, Jurnal Media Hukum, Vol 21, No. 1 Juni Tahun 2014.
Putri, Cindy Margareta, 2016, Peran International Labour Organization (ILO) Terhadap Pelanggaran HAM Berupa Perdagangan Orang Yang Terjadi Pada Anak Buah Kapal (ABK), Jurnal Skripsi Universitas Atma Jaya.
Sukamto, Pengelolaan Potensi Laut Indonesia Dalam Spirit Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi Islam, Universitas Yudharta, Volume 9 Nomor 1, Tahun 2017.
Triputra, Yuli Asmara, Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila, Jurnal Ius Quia Ustum, Universitas Islam Indonesia. Volume 24, April 2017.
Vanessa Pipit, 2017, Pelaksanaan Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja/Buruh Perempuan Pada PT Ameya Living Style Indonesia, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Wati Salmah, Kepentingan Indonesia Tidak Meratifikasi Maritime Labour Convention (MLC) Tahun 2006-2014, Jurnal Online Mahasiswa FISIP UNRI Volume 1 No. 2 Oktober 2014.
Wijaya, Cuk Ananta, Nilai Menurut Risieri Frondizi, Yogyakarta: Jurnal Filsafat Seri 16 November 1993
Yuda Dimas Pratama, Jawade Hafidz, Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Pelaut Dengan Sistem Kontrak, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12 No. 3 September 2017.
Yunita Maya Putri dan Ria Wierma Putri, Pembajakan dan Perompakan Bersenjata di Selat Malaka, Jurnal Legalita, Vol. XVI No. 1, Mei 2018.
Zuhdan Muhammad, Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah, Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh di Indonesia Pasca Reformasi, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 17, Nomor 3, Maret 2014 (272-290).
Ahmed Saadhasan Noufal, Impact Of Maritime Labour Convention 2006 On Egyptian
Seafarers, International Journal of Research in Engineering & Technology, Volume 3,
Tanggung Jawab China Sebagai Negara Pihak Dalam Maritime Labour Convention 2006 Atas Tindakan Nahkoda Kapal Penangkap Ikan Berbendera China

## Juli 2015
Icho Seimokomoh, Experience From ISM Code As Code As Implementation Model For The Maritime Labour Convention 2006, European Journal Of Engineering Research And Science, Volume 4 No. 5, May 2019
Naujili, Maritime Labour Convention 2006 : Implication For Seafarers After A Decade,
European Journal Of Engineering Research And Science, Volume 8, February 2017 Marina Liselotte Fotteler, Seafarers views on the impact of the Maritime Labour Convention
2006 on their living and working conditions : results from a pilot study, Neu-Ulm University of Applied Sciences, Voume 9, March 2017
C Dragonir, The Role Of Maritime  Labour Convention In Reducing Maritime Gender Inequalities, Costanta Maritime University, Volume 7, March 2018
McConell, The Maritime Labour Convention 2006 : Reflections on Challenges For Flag State Implementation, Costanta Maritime University, Volume 7, March 2018
Luci Carey, “The Maritime Labour Convention 2006 : The Seafarer And The Fisher, National University Of Singapore, Volume 2, May 2010
Veganaden Maunikum, “The Potential Implication Of The Maritime Labour Convention 2006, For Policy and Management In The Maritime Sector : A Critical Analysis, World Maritime University, Volume 3, August 2007 Andria Alexandrou, “Ship Registration, Labour Conditions And The Maritime Labour Convention 2006”, Queen Mary University Of Landon, Volume 21, April 2015
Internet
http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/03/27/menaker-hanif-aturan-teknis-peningkatan- perlindungan-pekerja-maritim-segera-diterbitkan https://biz.kompas.com/read/2017/06/13/233943628/perkuat.perlindungan.pel aut.indonesia.menteri.hanif.serahkan.instrumen.ratifikasi.mlc https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL http://www.imo.org/en/About/HistoryOfIMO/Pages/Default.aspx http://internasional.metrotvnews.com/eropa/ObzWmB0k-ri-terpilih-kembali-dalam- governing-body-ilo https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaut https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sertifikat https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nilai https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi https://www.kemlu.go.id/london/Pages/IMO.aspx https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa http://fh.unair.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/Partikularisme-HAM-bercita-Rasa- keindonesiaan.pdf https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda. Prioritas.Jokowi-JK https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang-- en/index. https://www.marxists.org/subject/mayday/articles/tracht.html http://translogtoday.com/2018/08/30/ratifikasi-mlc-kemenhub-pegang-penuh-masalah- kepelautan.
https://www.etymonline.com/word/implement.