…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 3812
Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Komitmen Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi
Masdayati 1 , Syarifuddin 2 , Darmawati 3 1,2,3 Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Email : masdayati@gmail.com 1
Article History:
Received: 20 Juli 2024
Revised: 07 Agustus 2024 Accepted: 09 Agustus 2024
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan sistem informasi terhadap pengelolaan barang milik negara dengan komitmen pimpinan sebagai variabel moderasi. Responden yang berpartisipasi dalam Penelitian yang dilaksanakan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berlokasi di wilayah Sulawesi Selatan sebanyak 21 Satuan Kerja dengan pemilihan sampel secara purposive sampling. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner dengan metode survei. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi yaitu SPSS
24. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan sistem informasi berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik negara, komitmen pimpinan dapat memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern dan pemanfaatan sistem informasi terhadap pengelolaan barang milik negara sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak dimoderasi oleh komitmen pimpinan terhadap pengelolaan barang milik negara pada Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Sulawesi Selatan
Keywords: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Sistem Informasi, Pengelolaan Barang Milik Negara, Komitmen Pimpinan
PENDAHULUAN Untuk menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, Kementerian/Lembaga wajib melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat guna memenuhi berbagai kepentingan publik seperti penyediaan infrastruktur, transportasi, irigasi dan berbagai layanan publik lainnya. Pengelolaan barang milik negara tersebut dilaksanakan agar semua aset negara tercatat dengan baik, menggambarkan keadaan
(kondisi, jumlah dan nilai) yang benar dan sewajarnya, serta taat asas baik asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan asas kepastian nilai dalam rangka pemenuhan kebutuhan laporan manajemen sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat (Bahasoan et al., 2023).
Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang bertanggung jawab dan berwenang dalam hal penetapan pedoman dan kebijakan dalam pengelolaan barang milik negara sedangkan Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang mempunyai mempunyai wewenang dalam menggunakan barang milik negara yang dibantu oleh Kuasa Pengguna Barang yaitu Pejabat atau Kepala Satuan Kerja (Satker) mendapatkan kuasa dari Pengguna Barang dalam mengelola Barang Milik Negara dalam penguasaannya (Kementerian Keuangan, 2015). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai pengguna barang berperan serta memiliki pertanggungjawaban untuk memastikan bahwa aset yang dikuasainya dikelola dengan baik sebagai upaya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya terutama pada kesejahteraan masyarakat. Satuan Kerja (Satker) Kementerian PUPR di Sulawesi Selatan adalah Kuasa Pengguna Barang yang memiliki peran penting dalam pengelolaan barang milik negara yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga terwujudnya infrastruktur berupa jalan, jembatan, irigasi, jaringan, air bersih dan sebagainya yang Handal dalam rangka memberikan pelayanan kepada Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan secara menyeluruh.
Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2020 bahwa Kementerian PUPR menjadi kementerian dengan aset barang milik negara terbesar mencapai Rp. 1.937,73 triliun atau sekitar 29 % dari aset barang milik negara yang dimiliki Pemerintahan pusat secara keseluruhan (Kementerian Keuangan, 2021). Aset yang dikelola oleh Kementerian PUPR tersebar di seluruh provinsi termasuk Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah aset yang sangat besar, tentunya tidak mudah dalam pengelolaannya dan memerlukan komitmen untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Permasalahan pengelolaan aset tetap yang diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2022 bahwa pengendalian atas pengelolaan Aset Tetap belum memadai dan merupakan temuan yang berulang dari tahun-tahun sebelumnya yaitu terdapat aset barang milik negara yang tidak diketahui keberadaannya, aset tetap yang belum ditetapkan status penggunaannya, aset tetap berupa tanah tidak dilengkapi dengan sertifikat tanah/bukti hak milik, aset tetap dimanfaatkan tidak mengikuti aturan yang berlaku, penatausahaan aset tetap tidak tertib dan terdapat barang milik negara yang sudah usang akan tetapi belum dihapuskan dan masih membebani neraca Kementerian serta permasalahan signifikan lainnya (BPK RI, 2023).
Tim BPK RI mengungkapkan bahwa salah satu penyebabnya sehingga permasalahan tersebut berulang dan tidak diselesaikan dari tahun-tahun sebelumnya karena Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang belum sepenuhnya optimal melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan barang milik negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 tahun 2021 menyebutkan bahwa merupakan kewenangan KPB yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengawasan pengendalian untuk penggunaan aset negara yang dikuasainya meliputi pelaksanaan penggunaan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, pengamanan serta pemanfaatan.
Terhadap temuan tersebut tim BPK RI merekomendasikan untuk mengevaluasi sistem pengelolaan aset tetap dan aset lainnya dengan menetapkan langkah-langkah perbaikan dari aspek regulasi dan kebijakan, pengendalian dan sistem informasi serta mempercepat proses pelaksanaan sertifikasi tanah milik negara untuk menjamin keamanan aset negara serta agar tidak ditemukan lagi temuan yang berulang. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Bapak Iskandar (2022)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
menyampaikan bahwa tertibnya dalam mengelola barang milik negara, meningkatkan kualitas pelaksanaan pekerjaan yang diawasi dan dikendalikan dengan baik merupakan perhatian yang serius bagi kita bersama yang cerminan kinerja dalam pelaksanaan anggaran Kementerian PUPR (Kementerian PUPR, 2022). Hal itu menunjukkan bahwa Kementerian PUPR berkomitmen dalam pengelolaan barang milik negara dan juga untuk menuntaskan temuan-temuan BPK RI terkait Pengelolaan barang milik negara
Teori Implementasi Kebijakan Publik (Edward III, 1980) menjelaskan bahwa sumber daya, struktur birokrasi, disposisi dan komunikasi merupakan faktor untuk terwujudnya keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Kementerian/Lembaga membutuhkan sumber daya dalam mengelola aset negara secara optimal. Selaras yang diungkapkan oleh Abdelhamid et al., (2015) yang melakukan penelitian tentang manajemen aset strategis untuk gedung Pendidikan di Mesir yang mengemukakan tentang Kerangka Manajemen Aset Strategis dalam pengelolaan aset negara yang terdiri atas tiga mata rantai utama organisasi yaitu manusia, proses dan teknologi yang terintegrasi atau terinformasikan kepada seluruh aspek dalam organisasi.
Rosalina (2023) menyimpulkan bahwa salah satu faktor penghambat dalam mengelola aset barang milik negara adalah kurangnya SDM yang mendukung dalam pelayanan perizinan pemanfaatan barang milik negara. Rachman (2023) mengatakan bahwa salah satu faktor hambatan terkait proses penghapusan barang milik negara melalui penjualan di BBPJN Sulsel yaitu keterbatasan pengetahuan petugas terkait proses penghapusan barang milik negara. Penelitian oleh Tabita (2021), Rahmadhani & Ariani (2022), Sopaheluwakan1 et al., (2022), Prihatini et al., (2020), Ricardo et al., (2022) , Prayogia, et al., (2021) menyimpulkan bahwa pengelolaan aset daerah dipengaruhi oleh kualitas aparatur namun Listiani & Agustin (2022) menyimpulkan hasil berbeda yaitu kompetensi SDM tidak terbukti memengaruhi efektivitas pengelolaan aset daerah.
Salah Satu hambatan dalam optimalisasi pemanfaatan barang milik negara pada aset bagian jalan yaitu kurangnya pengawasan pengendalian internal dari Kementerian PUPR (Rosalina, 2023). Yuliana & Taufik (2021) juga berpendapat bahwa diperlukan suatu aturan yang digunakan dalam rangka pengendalian internal dan pedoman bagi para aparatur sehingga tercapainya efektivitas kinerja pengelola aset serta tidak ada lagi permasalahan dalam proses manajemen aset,. Rahmadhani & Ariani (2022), Ricardo et al., (2022), Bria (2019) juga menyimpulkan bahwa pengelolaan BMD dipengaruhi oleh Sistem pengendalian intern Syarbini Ikhsan (2020) penelitiannya dilakukan di perguruan tinggi menghasilkan kesimpulan SPI berpengaruh pada efektivitas manajemen aset tetap. Adapun Berbeda Listiani & Agustin (2022) menghasilkan penelitian yang berbeda yaitu dalam pengelolaan BMD, secara parsial tidak dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern.
Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat yang menuntut Kementerian/Lembaga untuk beradaptasi secara efektif, perbaikan Sistem Informasi sebagai langkah-langkah untuk penyelesaian permasalahan pada pengelolaan barang milik negara sebagaimana rekomendasi dari BPK RI. Sekretaris Kementerian PUPR Bapak Zainal Fatah menjelaskan bahwa pada saat ini aset yang harus dikelola semakin banyak sehingga pelaksanaan kegiatan dengan cara-cara konvensional sudah tidak bisa digunakan lagi, perlu dilakukan transformasi digital untuk mengelola barang milik negara, apabila pengelolaan masih menggunakan manual tidak akan ketahuan mengenai penyelesaian target-target yang harus segera dilakukan dan alasan mengapa target tersebut belum bisa diselesaikan secara tepat waktu (Kementerian PUPR, 2022). Pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan tidak hanya sebatas dalam menjadikan data dalam suatu informasi akan tetapi dapat juga digunakan dalam
rangka menyebarkan informasi pada pengguna yang dituju, yang berupa informasi keuangan ataupun non keuangan. Penggunaan sistem informasi dalam suatu organisasi bertujuan untuk menghasilkan kreativitas, mempercepat dalam pelaksanaan pekerjaan dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada serta tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan.
Tabita (2021) berpendapat bahwa Sistem informasi merupakan suatu fasilitas dalam mengelola BMD untuk terciptanya pengelolaan BMD yang didasari dengan regulasi dan tertuang dalam laporan BMD. Adapun Penelitian oleh Helmi et al., (2023), Lounggina & Peny et al., (2022), Rahmadhani & Ariani (2022), Aris et al., (2022), Sopaheluwakan et al.,(2022), Prihatini et al., (2020) menyimpulkan bahwa pengelolaan barang milik negara dipengaruhi oleh pemanfaatan sistem informasi. Akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian Ricardo et al., (2022) bahwa pengelolaan BMD tidak berpengaruh secara signifikan oleh pemanfaatan teknologi informasi, Prayoga et al., (2021) bahwa ditemukan belum optimalnya perangkat keras dan perangkat lunak di Sebagian Satker Kota Langsa optimal sehingga hasil dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Sistem informasi pada Kota Langsa tidak berpengaruh pada manajemen aset. Komitmen pimpinan berperan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik negara. Pimpinan yang berkomitmen dalam aspek tersebut, mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pengelolaan barang milik negara yang efektif, efisien dan berlandaskan dengan regulasi yang berlaku. Puspitarini et al., (2017) bahwa peranan komitmen pimpinan sangat penting untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual utamanya pada proses pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara sehingga tercapainya keberhasilan dan kinerja suatu organisasi. Yuliana & Taufik (2021) juga menyimpulkan bahwa variabel SPIP, kualitas aparatur, sistem informasi manajemen dan regulasi dapat dimoderasi oleh komitmen pimpinan terhadap efektivitas manajemen aset tetap. Hasil yang berbeda dengan penelitian oleh c menghasilkan bahwa pengaruh kompetensi sumber daya manusia tidak dimoderasi oleh komitmen pimpinan terhadap efektivitas pengelolaan BMD akan tetapi pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi mampu dimoderasi oleh komitmen pimpinan terhadap efektivitas pengelolaan BMD. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Tabita (2021), adapun perbedaan pada penelitian ini yaitu pelaksanaan penelitian tersebut pada Instansi Pemerintah Daerah sedangkan pada penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Pusat yaitu Kementerian PUPR yang belum diteliti sebelumnya, adanya variabel tambahan berupa sistem pengendalian intern serta perbedaan indikator yang digunakan dalam variabel penelitian ini. Penelitian ini meneliti pengelolaan barang milik negara sesuai dengan PMK 207 Tahun 2021 yang merupakan kewajiban Kuasa Pengguna Barang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas barang milik negara yang dikuasainya terdiri atas penggunaan, Pemeliharaan, pemindahtanganan, pemanfaatan, Pengamanan dan Penatausahaan barang milik negara dan yang menjadi permasalahan dalam temuan BPK RI tahun 2022 atas pengelolaan aset tetap.
Berdasarkan fenomena dan uraian tersebut, merupakan ide yang mendasari penelitian ini dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem pengendalian intern dan Pemanfaatan Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Komitmen Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi”
METODE PENELITIAN Adapun tujuan dari Penelitian yaitu menjelaskan hubungan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern serta pemanfaatan sistem informasi terhadap pengelolaan aset barang milik negara dengan komitmen pimpinan sebagai pemoderasi, dengan pendekatan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
kuantitatif dan metode penelitian survei dengan membuat daftar pertanyaan (kuesioner) kemudian disebar dan diisi oleh pejabat dan staf yang mengelola barang milik negara serta operator yang mengetahui tentang pengelolaan barang milik negara. survey merupakan metode yang digunakan untuk menghimpun data dari individu-individu dengan tujuan untuk menggambarkan, membandingkan, atau menjelaskan pengetahuan, sikap dan perilaku mereka (Sekaran & Bougie, 2009). Penelitian survei melibatkan pengumpulan data dari sampel yang diambil dari populasi baik besar maupun kecil, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi kejadian relatif, distribusi dan hubungan antar faktor-faktor sosiologis dan psikologis (Kerlinger, 1973). Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel Nonprobability sampling yaitu purposive sampling adalah metode menentukan sampel dengan mempertimbangkan faktor- faktor tertentu (Sugiyono, 2016). Pemilihan sampel penelitian ini yaitu pejabat dan pegawai yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola barang milik negara sebanyak 21 (dua puluh satu) Satuan Kerja Kementerian PUPR di Wilayah Sulawesi Selatan terdiri atas Pejabat Pengguna Barang, Petugas/pengurus barang milik negara dan Operator Aplikasi SAKTI dan SIMAN Metode pengumpulan data dengan wawancara, kuesioner, observasi dan gabungan ketiganya (Sugiyono, 2016). Untuk mendapatkan hasil penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada Pejabat Pengguna Barang, Petugas/pengurus barang milik negara dan Operator Aplikasi SIMAN. Kuesioner dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan untuk responden baik langsung atau pos maupun internet (Sugiyono, 2016).
Instrumen kuesioner disusun ke dalam skala likert, yang digunakan untuk mengevaluasi pendapat, sikap dan persepsi individu atau kelompok terhadap fenomena sosial. Fenomena tersebut didefinisikan dengan jelas sebagai variabel penelitian. Kemudian Variabel ini diuraikan menjadi indikator-indikator, yang menjadi dasar untuk merancang item-item instrumen berupa pertanyaan/pernyataan (Sugiyono, 2016). Adapun skala dengan pertanyaan/pernyataan pada skala lima (5) titik/poin. Jawaban yang digunakan untuk setiap pertanyaan adalah skor satu (1) apabila dijawab sangat tidak setuju (STS), skor dua (2) apabila dijawab tidak setuju (TS), skor tiga (3) apabila dijawab netral (N), skor empat (4) apabila dijawab setuju (S), dan skor lima (5) apabila dijawab sangat setuju (SS).
Uji validitas digunakan untuk menilai apakah suatu kuesioner memiliki keabsahan atau validitas. Hasil penelitian diakui validitasnya apabila data yang terkumpul sejalan dengan keadaan yang sebenarnya pada objek penelitian (Sugiyono, 2016). Untuk mengetahui validitas suatu pertanyaan/pernyataan , metode yang digunakan yaitu korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel.
Uji reabilitas digunakan untuk mengukur objek yang sama yang dilakukan dengan beberapa kali dan hasilnya akan tetap sama. Dalam suatu kuesioner disebut andal atau reliabel apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan atau pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Konstruk atau variabel disebut reliabel apabila memberikan skor Cronbach Alpha (α) > 0,60 (Sugiyono, 2016).
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi berdistribusi normal sebagai syarat pengujian normalitas data dalam model regresi. Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat hubungan antar variabel bebas dalam suatu model dengan melihat VIF dan tolerance value. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel tersebut tidak ortogonal
(nilai korelasinya tidak sama dengan nol). Multikolinearitas dapat dilihat dari tolerance value atau nilai variance inflation factor (VIF). Batas tolerance value di atas 0,10 atau nilai VIF di bawah 10. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual adalah satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka itu disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka akan disebut heteroskedastisitas. Model yang bagus adalah itu homoskedastisitas atau tidak ada terjadi heteroskedastisitas.
Analisis ini dilakukan untuk melihat dan mengetahui bagaimana arah dari hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing dari variabel independen berhubungan positif atau negatif dalam memprediksi nilai variabel dependen saat nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Persamaan regresi linear berganda yaitu : Y = β1 X1 + β2 X2 + β3 X3+ɛ Keterangan :
Y : Pengelolaan Barang Milik Negara X1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia X2 : Sistem Pengendalian Internal X3 : Pemanfaatan Sistem Informasi β1, β2, β3 : Koefisien regresi masing-masing variabel independen ɛ : Error
Penelitian ini menggunakan analisis regresi variabel MRA (Moderating Regression Analysis) untuk menguji hipotesis. Uji MRA bertujuan untuk mengontrol pengaruh pengaruh variabel moderasi melalui pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel penelitian. Adapun persamaan MRA yang digunakan dalam penelitian ini yaitu.
Y= β1 Z*X1+ β2 Z*X2 + β3 Z*X3+ɛ Di mana : Y
: Pengelolaan Barang Milik Negara X1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia X2
: Sistem Pengendalian Internal
X3 : Pemanfaatan Sistem Informasi
Z : Komitmen Pimpinan β1, β2, β3 : Koefisien regresi masing-masing variabel independen ɛ : Error HASIL DAN PEMBAHASAN Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel Item R Hitung R Tabel Keterangan Sumber Daya Manusia X1.1.1 0.749 0.246 Valid X1.1.2 0.648 0.246 Valid X1.2.1 0.687 0.246 Valid X1.2.2 0.637 0.246 Valid X1.3.1 0.763 0.246 Valid X1.3.2 0.620 0.246 Valid Sistem Pengendalian Internal X2.1.1 0.817 0.246 Valid X2.1.2 0.821 0.246 Valid
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
X2.2.1 0.857 0.246 Valid X2.2.2 0.828 0.246 Valid X2.3.1 0.841 0.246 Valid X2.3.2 0.753 0.246 Valid X2.4.1 0.715 0.246 Valid X2.4.2 0.568 0.246 Valid X2.5.1 0.618 0.246 Valid X2.5.2 0.585 0.246 Valid Pemanfaatan sistem Informasi X3.1.1 0.856 0.246 Valid X3.1.2 0.855 0.246 Valid X3.2.1 0.813 0.246 Valid X3.2.2 0.849 0.246 Valid Komitmen Pimpinan Z.1.1 0.874 0.246 Valid Z.1.2 0.812 0.246 Valid Z.2.1 0.884 0.246 Valid Z.2.2 0.666 0.246 Valid Z.3.1 0.874 0.246 Valid Z.3.2 0.793 0.246 Valid Pengelolaan Barang Milik Negara Y.1.1 0.761 0.246 Valid Y.1.2 0.576 0.246 Valid Y.2.1 0.673 0.246 Valid Y.2.2 0.648 0.246 Valid Y.3.1 0.785 0.246 Valid Y.3.2 0.769 0.246 Valid Y.4.1 0.674 0.246 Valid Y.4.2 0.529 0.246 Valid Y.5.1 0.711 0.246 Valid Y.5.2 0.523 0.246 Valid Y.5.3 0.683 0.246 Valid Y.6.1 0.715 0.246 Valid Y.6.2 0.794 0.246 Valid
Sesuai dengan tabel tabel 1ditunjukan bahwa dapat disimpulkan bahwa skor R hitungnya lebih besar dari R tabelnya (R Hitung > R Tabel dan seluruh instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan memenuhi syarat validitas.
Tabel 2. Uji Reabilitas Variabel Cronbach's Alpha Batas Reabilitas Ket Kompetensi Sumber daya manusia 0.767 ≥ 0.60 Reliabel Sistem Pengendalian Internal 0.909 ≥ 0.60 Reliabel Pemanfaatan Sistem Informasi 0.862 ≥ 0.60 Reliabel Komitmen Pimpinan 0.901 ≥ 0.60 Reliabel pengelolaan Barang Milik Negara 0.891 ≥ 0.60 Reliabel Sumber: hasil olah SPSS (2024)
Berdasarkan tabel 2 diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian dinyatakan memenuhi syarat reliabel. Hal ini dapat dilihat dari nilai cronbach’s alpha pada setiap variabel penelitian memiliki nilai melebihi 0.60 (≥0.60). Hal ini menunjukkan bahwa item pertanyaan dalam penelitian ini bersifat reliabel. Sehingga setiap item pertanyaan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten dan apabila pertanyaan diajukan kembali maka akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 63 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation .31899042 Most Extreme Differences Absolute .071 Positive .051 Negative -.071 Test Statistic .071 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d
Sumber: hasil olah SPSS (2024)
Uji statistik dilakukan dengan uji statistik uji Kolmogorov-Smirnov. Data diuji dengan menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S). berdasarkan tabel diatas, hasil uji kolmogorov-smirnov menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikan adalah 0,200 yang berarti nilai ini jauh di atas 0,05 hal ini memberikan arti bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi dengan normal, yaitu jika hasil pengujian diperoleh nilai Sig > 0.05 (0.200 > 0.05), maka asumsi normalitas terpenuhi.
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Collinearity Statistics Keterangan Tolerance IF Kompetensi SDM 0.612 .63 Tidak Terjadi Multikolinearitas Sistem Pengendalian Internal 0.639 .56 Tidak Terjadi Multikolinearitas Pemanfaatan Sistem Informasi 0.883 .13 Tidak Terjadi Multikolinearitas
Sumber: hasil olah SPSS (2024)
Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas. kompetensi Sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan sistem informasi memiliki nilai tolerance diatas 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10. Hal ini berarti dalam model persamaan regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas (memiliki data yang sama) karena skor tolerance nya lebih dari 0.1 (> 0.1) dan skor VIF lebih kecil dari 10 (< 10), sehingga data dapat digunakan dalam penelitian ini.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## Sumber: hasil olah SPSS (2024) Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Merujuk pada sajian data gambar 1. di atas, dapat diperhatikan bahwasanya titik-titik tersebar secara menyeluruh tanpa membuat suatu pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi syarat heteroskedastisitas.

## Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Variabel Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) -0.279 0.383 -0.728 0.47 Kompetensi SDM 0.311 0.092 0.310 3.394 0.001 Pengendalian Internal 0.526 0.092 0.513 5.742 0.000 Pemanfaatan Sistem Informasi 0.196 0.069 0.218 2.863 0.006

## Sumber: hasil olah SPSS (2024)
Berdasarkan hasil uji regresi diatas, dapat disusun persamaan matematis sebagai berikut: Y = -0,297 + 0.311X1 + 0.526X2 + 0,196X3 + e Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan secara parsial dengan menggunakan uji t yang dapat dilihat sebagai berikut:
1) Nilai konstanta dalam tabel diatas sebesar -0,297, yang berarti bahwa Variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan sistem informasi bersifat konstan (tetap) maka variabel dependen yaitu pengelolaan barang milik negara akan mengalami penurunan sebesar -0,279 atau -27,9%.
2) Kompetensi sumber daya manusia koefisien regresi sebesar 0,311. Hal ini berarti jika variabel kompetensi sumber daya manusia bertambah satu kesatuan maka pengelolaan barang milik negara akan bertambah sebesar 0,311 atau 31,1% dengan
asumsi variabel lain tetap (konstan). Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara kompetensi sumber daya manusia (X1) terhadap pengelolaan barang milik Negara (Y).
3) Pengendalian internal memiliki koefisien regresi sebesar 0,526. Hal ini berarti jika variabel sistem pengendalian internal bertambah satu kesatuan maka pengelolaan barang milik negara akan bertambah sebesar 0,526 atau 52,6% dengan asumsi variabel lain tetap (konstan). Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara sistem pengendalian internal (X2) terhadap pengelolaan barang milik Negara (Y).
4) Pemanfaatan sistem informasi memiliki koefisien regresi sebesar 0,196. Hal ini berarti jika variabel pemanfaatan sistem informasi bertambah satu kesatuan maka pengelolaan barang milik negara akan bertambah sebesar 0,196 atau 19,6% dengan asumsi variabel lain tetap (konstan). Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara pemanfaatan sistem informasi (X3) terhadap pengelolaan barang milik Negara (Y).
Tabel 6. Koefisien determinan R Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .836 a .699 .684 .32700 Sumber: hasil olah SPSS (2024)
Nilai koefisien determinan R Square pada hasil pengujian diatas menunjukkan nilai 0,684 atau 68,4%. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel pengelolaan barang milik pemerintah dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia (X1), sistem pengendalian internal (X2) dan Pemanfaatan sistem informasi (X3) adalah sebesar 68,4%. Adapun sisanya 31,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini.
Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Moderasi Variabel Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta X1_Z 0.325 0.171 2.025 1.903 0.062 X2_Z -0.397 0.136 -2.607 -2.912 0.005 X3_Z 0.395 0.126 2.801 3.132 0.003 Sumber: hasil olah SPSS (2024)
Berdasarkan hasil uji regresi moderasi variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Pengendalian Internal (X2) dan Pemanfaatan sistem informasi terhadap pengelolaan barang milik negara (Y). setelah berinteraksi dengan variabel Komitmen Pimpinan (Z), maka dapat disusun persamaan matematis sebagai berikut.
Y = 5.345 – 1.154X1 + 2.281X2 – 1.553X3 – 1.248Z + 0.325X1Z – 0.397X2Z + 0.3953Z+ � Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian yang diajukan dapat dijelaskan sebagai berikut .
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
1. Komitmen Pimpinan Dapat Memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa X1_Z memiliki nilai t- hitung sebesar 1,903 yang lebih kecil dari t-tabel sebesar 2.001 dengan taraf signifikansi 0.062 > 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Komitmen pimpinan tidak mampu memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan barang milik negara, hipotesis 4 ditolak.
2. Komitmen Pimpinan Dapat Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa X2_Z memiliki nilai t- hitung sebesar 2,912 lebih besar dari t-tabel sebesar 2.001 dengan taraf signifikansi 0.005 < 0.05 dapat disimpulkan bahwa komitmen pimpinan memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan barang milik negara, hipotesis 5 diterima.
3. Komitmen Pimpinan Dapat Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa X2_Z memiliki nilai t- hitung sebesar 3,132 yang lebih besar dari t-tabel sebesar 2.001 dengan taraf signifikansi 0.003 < 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa komitmen pimpinan mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan sistem informasi terhadap pengelolaan barang milik negara, hipotesis 6 diterima.
Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinan R square pada hasil pengujian di atas menunjukkan nilai 0,747 atau 75,7%. Hasil ini mengindikasikan bahwa dengan adanya variabel Komitmen Pimpinan sebagai moderasi, pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Pengendalian Internal (X2) dan Pemanfaatan Sistem Informasi (X3) terhadap pengelolaan barang milik negara (Y). mengalami peningkatan menjadi 74,7%, sedangkan sisanya sebesar 25,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini.
Tabel 8. Koefisien determinasi Moderasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .886 a .785 .757 .28670
Sumber: hasil olah SPSS (2024)
Hasil Penelitian ini konsisten dengan teori stewardship menggambarkan bahwa manajemen sebagai steward yang menerima amanah untuk melaksanakan kegiatan organisasi dengan penuh tanggung jawab, oleh sebab itu dalam bertindak sebagai steward memerlukan kompetensi sumber daya manusia sehingga pelayanan publik berjalan dengan baik.
Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penentu untuk keberhasilan suatu organisasi. Setiap organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga mendukung dalam terlaksananya apa yang menjadi tujuan dari organisasi tersebut. Spencer & Spencer (1993) mendefinisikan bahwa kompetensi merupakan karakteristik dari seorang individu yang berkinerja unggul dalam suatu pekerjaan/situasi. Seseorang dapat dikatakan tidak berkompeten apabila ia dinilai gagal dalam melakukan suatu tugas tertentu yang diwajibkan oleh lingkungannya (Pratama et al., 2015). Kompetensi pegawai bukan hanya tentang kemampuan menyelesaikan pekerjaannya akan tetapi terkait juga dengan perilaku pegawai tersebut dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya seperti yang diungkapkan oleh Martineza bahwa kompetensi tidak hanya kemampuan untuk
dapat menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan baik akan tetapi juga berfungsi sebagai respon terhadap situasi lingkungan yang tidak bisa dikontrol (Carnero et al., 2023). Hasil penelitian ini konsisten dengan Teori stewardship menggambarkan bahwa manajerial organisasi bertindak sebagai manajer (steward) dengan penuh kesadaran, memiliki tanggung jawab dan dengan bijaksana demi kebaikan organisasi dan tidak termotivasi dengan tujuan organisasi untuk memperoleh kepercayaan publik (Donaldson & Davis, 1991). Dalam mengelola barang milik negara diperlukan adanya sistem pengendalian bertujuan untuk mengontrol pelaksanaan sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan mengikuti peraturan yang sesuai dan kemudian tidak ditemukan lagi adanya temuan/permasalahan yang berulang dalam pengelolaannya.
Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah untuk mewujudkan good governance sehingga pengendalian internal sangat penting dan merupakan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sistem pengendalian intern pada instansi pemerintah berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 yaitu Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk menjamin keamanan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, melindungi aset negara, dan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan (Presiden Republik Indonesia, 2008).
Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Tabita (2021) mengemukakan bahwa semakin tinggi pemanfaatan sistem informasi maka akan menjadikan pengelolaan aset negara yang efektif dalam sebuah organisasi dan menyimpulkan hasil penelitian bahwa pemanfaatan sistem informasi dapat memengaruhi pengelolaan aset daerah.
. Pada dasarnya kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan barang milik negara merupakan hal terpenting yang dimiliki oleh Satuan Kerja Kementerian PUPR khususnya di Sulawesi Selatan, sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan dan berkompeten dalam melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara dan juga adanya aturan yang mengatur pelaksanaan pekerjaan sehingga dengan tingginya kompetensi SDM yang dimiliki dalam mengelola Barang Milik Negara sehingga ada atau tidaknya komitmen pimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan barang milik negara.
Penelitian tidak sejalan dengan Teori stewardship menggambarkan situasi bahwa pimpinan tidak termotivasi dengan tujuan individu akan tetapi lebih mementingkan kepentingan organisasi. Komitmen pimpinan mempunyai peranan penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Pimpinan yang berkomitmen mengarahkan bawahannya untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi sehingga pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab dapat selesai tepat waktu dan menciptakan pelayanan publik yang lebih baik Hasil pengujian menunjukkan bahwa komitmen pimpinan yang kuat dapat memperlemah pengaruh pengendalian internal terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Jika pimpinan terlalu terlibat atau mengontrol secara berlebihan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik negara, ini bisa menyebabkan pengawasan berlebihan yang justru mengganggu efektivitas sistem pengendalian internal, pegawai mungkin merasa tidak dipercaya atau termotivasi untuk mematuhi sistem pengendalian internal karena mereka merasa pimpinan akan mengawasi segala sesuatunya.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh pemanfaatan sistem informasi terhadap pengelolaan barang milik daerah akan semakin kuat, Dengan memanfaatkan sistem informasi memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga menghasilkan pekerjaan yang
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
memberikan informasi yang memadai, andal dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, dibutuhkan pimpinan yang berkomitmen untuk mengelola sumber daya tersebut yang memberikan dukungan kepada bawahannya agar pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan secara tepat dan cepat melalui pemanfaatan teknologi tersebut.
Zada et al., (2023) bahwa pemimpin yang efektif mempunyai tanggung jawab untuk membimbing dan memotivasi bawahannya, menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas serta mengelola sumber daya untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan selesai tepat waktu dan sesuai anggaran yang tersedia. Teori stewardship mengarahkan pemimpin untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan barang milik negara yaitu memastikan efisiensi, transparansi, dan keamanan sistem informasi guna meningkatkan tata kelola yang akuntabel dan membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset negara yang efektif
KESIMPULAN
Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan sistem informasi secara signifikan mempengaruhi pengelolaan barang milik negara di Satuan Kerja Kementerian PUPR di Sulawesi Selatan. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki pegawai, semakin baik pengelolaan barang milik negara. Demikian juga, semakin baik pengendalian internal dan sistem informasi yang diterapkan, semakin efektif pengelolaan barang tersebut. Berdasarkan teori stewardship, manajemen sebagai steward memerlukan kompetensi dan sistem yang baik untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan efektif.
Namun, komitmen pimpinan memiliki peran yang beragam dalam moderasi pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap pengelolaan barang milik negara. Komitmen pimpinan tidak memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia, yang berarti kompetensi tersebut tetap krusial terlepas dari komitmen pimpinan. Sebaliknya, komitmen pimpinan memperlemah pengaruh pengendalian internal jika terlibat terlalu dalam, karena pengawasan berlebihan dapat mengganggu efektivitas sistem pengendalian internal. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin perlu mengintegrasikan pengendalian internal secara strategis agar tidak menghambat pencapaian tujuan organisasi.
Di sisi lain, komitmen pimpinan memperkuat pengaruh pemanfaatan sistem informasi terhadap pengelolaan barang milik negara. Dengan dukungan penuh dari pimpinan, pemanfaatan sistem informasi dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pekerjaan, menghasilkan informasi yang andal, serta mendukung akuntabilitas dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya. Ini sejalan dengan teori stewardship yang menekankan pentingnya kepercayaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdelhamid, M. S., Beshara, I., & Ghoneim, M. (2015). Strategic asset management: Assessment tool for educational building in Egypt. HBRC Journal , 11 (1), 98–106. https://doi.org/10.1016/j.hbrcj.2014.01.004 Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology , 63 (1), 1–18. https://doi.org/10.1111/J.2044-8325.1990.TB00506.X Almeida, N., Trindade, M., Komljenovic, D., & Finger, M. (2022). A conceptual construct on value for infrastructure asset management. Utilities Policy , 75 (October 2019), 101354. https://doi.org/10.1016/j.jup.2022.101354
Argyris, C. (1973). Personality and Organization Theory Revisited. Administrative Science Quarterly , 18 (2), 141. https://doi.org/10.2307/2392060 Aris, R., Ardian, & Muammar. (2022). Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak BMN) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Aset Negara Pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Di Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Akuntansi , 9 (01), 1–7. https://jurnal.politeknikaceh.ac.id/index.php/jia/article/view/115
Badan Kepegawaian Negara. (2008). Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2008. In Badan Kepegawaian Negara (Issue 11, pp. 1–33). Badan Kepegawaian Negara. (2013). Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajeria . Bahasoan, A. N., Muhammad, & Marsudi. (2023). Regional Autonomy and Poverty in Indonesia: A Literature Review. East Asian Journal of Multidisciplinary Research , 2 (4), 1613–1624. https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i4.3869
BPK RI. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2022 Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) , 12–26. Bria, B. Y. L. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pengelolaan Aset Tetap dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi . Tesis. Malang : Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
Carnero, M. C., Martínez-Corral, A., & Cárcel-Carrasco, J. (2023). Fuzzy multicriteria evaluation and trends of asset management performance: A case study of Spanish buildings. Case Studies in Construction Materials , 19 (October). https://doi.org/10.1016/j.cscm.2023.e02660 Charles, J. (2022). Konsolidasi Penataan Pemanfaatan Aset Bendungan Bili-bili Untuk Tata Kelola Lebih Baik . Kementerian Keuangan. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil- sulseltrabar/baca-berita/29274/Konsolidasi-Penataan-Pemanfaatan-Aset-Bendungan-Bili- bili-Untuk-Tata-Kelola-Lebih-Baik.html COSO. (2024). Internal Control | COSO . https://www.coso.org/guidance-on-ic Davis, F. D. (1993). User acceptance of information technology: system characteristics, user perceptions and behavioral impacts. In International Journal of Man-Machine Studies (Vol. 38, Issue 3, pp. 475–487). https://doi.org/10.1006/imms.1993.1022 Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of
Management. The Academy of Management Review , 22 (1), 20. https://doi.org/10.2307/259223
Edo, O. C., Ang, D., Etu, E. E., Tenebe, I., Edo, S., & Diekola, O. A. (2023). Why do healthcare workers adopt digital health technologies - A cross-sectional study integrating the TAM and UTAUT model in a developing economy. International Journal of Information Management Data Insights , 3 (2), 100186. https://doi.org/10.1016/j.jjimei.2023.100186 Eka Yuliana, R., & Taufik, T. (2021). Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi The Effect Of The Quality Of Application, Regulation, Management Information System, Internal Control System on Effectiveness of Fixed Assets Management In Bengkalis Regency Goverment With The Commitment Of The Leader as . In Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi (Vol. 5, Issue 2). http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index Farhana, F., Arifuddin, A., & Darmawati. (2023). Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Humantech: Jurnal Ilmiah , 2 (9), 1970–1979.
http://journal.ikopin.ac.id/index.php/humantech/article/view/3559%0Ahttp://journal.ikopin. ac.id/index.php/humantech/article/download/3559/2919 Gafar, A. A. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Optimalisasi Pengelolaan Aset Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Dimoderasi Efektivitas Pengendalian Internal . Tesis. Makassar : Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
GFMAM. (2016). The Maintenance Framework First Edition . www.gfmam.org Haliah. (2021). Kualitas Informasi Laporan Keuangan . Makassar : K-Media. Helmi, B., Nelly Sari, R., & Silfi, A. (2023). Current Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Manajemen Aset Tetap: Peran Moderasi Sistem Pengendalian Intern Determinants of the Effectiveness of Fixed Assets Management: the Moderation Role of the Internal Control System. Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini, Jurnal Studi Akuntansi,
Program Ekonomi Dan Bisnis, Fakultas Riau, Universitas , 4 (1), 1–19. https://doi.org/10.31258/current.4.1.1-19 Imtikhanah, S., & Lukmana, W. (2023). The Effect of Competence of the Apparatus, Internal Control System and Legal Audits on State-Owned Assets Management and Information System as a Moderating. Proceedings of the 3rd Borobudur International Symposium on Humanities
and Social Science 2021 (BIS-HSS 2021) , 1041–1049. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-49-7_174
Ismail, A. baba. (2022). Pemanfaatan Aset dan Komitmen Pimpinan dalam Meningkatkan Pendapatan Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Aset . Universitas Hasanuddin. Tesis. Makassar : Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
Jogiyanto. (2005). Jogiyanto: Sistem teknologi informasi - Google Scholar . https://scholar.google.com.sg/scholar?hl=en&as_sdt=0,5&cluster=8382893969491478605 Karina, R., Nirwana, N., & Indrijawati, A. (2023). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pada kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai pemoderasi. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan
Keuangan , 5 (11). https://www.journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/3401
Kementerian Keuangan. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/PMK.06/2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang . www.jdih.kemenkeu.go.id Kementerian Keuangan. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Derah. Menteri Keuangan , 040501 , 1–66. Kementerian Keuangan. (2021). PMK Nomor 207 Tahun 2021 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara . www.jdih.kemenkeu.go.id Kementerian Keuangan. (2022). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat . Kementerian PUPR. (2022). Wujudkan Transformasi Digital dan Tertib Pengelolaan BMN, Kementerian PUPR Gelar Rapat Kerja Pengelolaan BMN Tahun 2022 . Kementerian PUPR. https://pu.go.id/berita/wujudkan-transformasi-digital-dan-tertib-pengelolaan-bmn- kementerian-pupr-gelar-rapat-kerja-pengelolaan-bmn-tahun-2022
Listiani, L., & Agustin, H. (2022). Pengaruh Inventarisasi, Kompetensi Aparatur, dan Pengendalian Internal terhadap Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 4 (4), 861–882. https://doi.org/10.24036/jea.v4i4.637
Lounggina, T., & Peny, L. (2022). Peran Sistem Informasi, Kompetensi Pegawai, Komitmen Organisasi: Investigasi Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara. Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah) , 5 (2), 2127–2142. https://doi.org/10.36778/JESYA.V5I2.812 Ly, B. (2024). Inclusion leadership and employee work engagement: The role of organizational commitment in Cambodian public organization. Asia Pacific Management Review , 29 (1), 44–52. https://doi.org/10.1016/j.apmrv.2023.06.003 Morgan, D. L. (1996). Focus groups. Annual Review of Sociology , 22 , 129–152. https://doi.org/10.1146/ANNUREV.SOC.22.1.129 Podrug, N. (2011). The strategic role of managerial stewardship behaviour for achieving corporate citizenship. Ekonomski Pregled , 62 (7–8), 404–420. Pratama, A. P., Ghazali, A., Putranto, N. A. R., Iswari, K. R., Wisesa, A., & Febriansyah, H. (2015). Civil Servants’ Competence in Indonesia: Suggestions for Future Research in the Context of Business. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 169 (August 2014), 371– 377. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.322
Pratiwi, R. Y. (2022). Pentingnya Penilaian Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara . Kementerian Keuangan. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14906/Pentingnya- Penilaian-Dalam-Pengelolaan-Barang-Milik-Negara.html
Prayogia, J. E., Azharb, I., & Zati, M. R. (2021). Pengaruh Pemahaman Regulasi, Sistem Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Manajemen Aset pada SKPK Kota Langsa. Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS) , 2 (6), 350–361.
Presiden Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (p. 128). http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/Informe_de_Desarrollo_Social_20
20.pdf%0Ahttp://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/44540/44554
Prihatini, T., Noor Shodiq, A., & Anwar, S. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, Regulasi, Kompensasi, Dan Asas – Asas Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Aset Pada Badan Usaha Milik Daerah (Studi Kasus Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang). E-Jurnal Riset Akuntansi , 09 (02), 114–135. http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/6135 Puspitarini, I., Firmansyah, A., & Handayani, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Informasi Terhadap Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pengelolaan Barang Milik Negara. Journal of Applied Managerial Accounting , 1 (2), 141– 149. https://doi.org/10.30871/jama.v1i2.501
R. Tjahjopurnomo. (2017). Ki Hajar Dewantara “Pemikiran dan Perjuangannya” (Vol. 1). Jakarta : Museum Kebangkitan Nasional Rachman, Y. S., Syarifuddin., & Amiruddin. (2023). Analysis of Disposal of Government-Owned Construction Assets Through Sales Mechanism in Asset Management Optimization (a Case Study At the South Sulawesi Regional Office of the National Road Implementing Agency). Jurnal Ekonomi , 12 (3), 264–275.
Rahmadhani, F., & Ariani, R. (2022). Kualitas Aparatur, SIMDA – BMD, Regulasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan BMD. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) ,
2 (1), 291–301. https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.100 Ricardo, R., Astika, F., & Jepisah, D. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika , 12 (1), 74–81. https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3325
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Rosalina Weny, D. S. (2023). Analisis Optimalisasi Aset Bagian-Bagian Jalan Untuk MeningkatkanPendapatan Negara. Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan , 14 (2), 54– 69.
Scherer, R., Siddiq, F., & Tondeur, J. (2019). The technology acceptance model (TAM): A meta- analytic structural equation modeling approach to explaining teachers’ adoption of digital technology in education. Computers and Education , 128 (0317), 13–35. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.09.009
Sekaran, U., & Bougie, R. (2009). Research Methods For Business : a Skill Building Approach. Chichester : John Wiley and Sons.
Skorkova, Z. (2016). Competency Models in Public Sector. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 230 (May), 226–234. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.09.029 Sopaheluwakan 1 , J., Anakotta, F. M., Si, M., Ali, C. 2 , Kalau, A., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Universitas, B., & Ambon, P. (2022). Pengaruh Efektivitas Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Keahlian Pemakai, Terhadap Kinerja Pengelola Barang Milik Negara (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Kepulauan Aru). Conference on Economic and Business Innovation (CEBI) , 2226–2235. https://jurnal.widyagama.ac.id/index.php/cebi/article/view/207 Sugiyono. (2016). Metode Penelitian . Bandung : Alfabeta Syarbini Ikhsan, S. (2020). Pengaruh Implemetasi Pengendalian Internal Dan Kompetensi Pengelola Terhadap Efektivitas Manajemen Aset Tetap Pada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura) , 9 (2). https://doi.org/10.26418/jaakfe.v9i2.42675 Tabita, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kualitas Sistem Informasi Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Dengan Komitmen Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Toraja Utara. Jurnal Trikonomika . Wang, K. J., Basuki, S. S. A., & Kurniati, N. (2023). A life-cycle asset management model by response surface method based optimization. International Journal of Production Economics , 263 (June), 108957. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2023.108957 Yustiana, H., Arifuddin, & Kartini. (2023). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Studi pada Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang-Sulawesi Selatan). Jurnal Cahaya Mandalika , 646–654. Zada, M., Khan, J., Saeed, I., Zada, S., & Yong Jun, Z. (2023). Linking public leadership with project management effectiveness: Mediating role of goal clarity and moderating role of top management support. Heliyon , 9 (5), e15543. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15543