JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI , Vol.3, No.1, Juni 2019, pp. 57~64 ISSN: 2580-3298 (cetak) 2580-7277 (online) DOI: 10.32501/jhmb.v3.i1.45
 57

## PERMASALAHAN AKSES KEADILAN MELALUI PEMBERI BANTUAN HUKUM DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

## Rini Setiawati
Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kalimantan Barat e-mail korespondensi: rini090366@gmail.com

## Abstrak
UUD  1945  menjunjung  tinggi  persamaan  kedudukan  di  depan  hukum,  termasuk  dalam  hal  pemenuhan hak  atas  Bantuan  Hukum  bagi  masyarakat  miskin.  Secara  normatif  pengaturan  Bantuan  Hukum  dimuat dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum,  salah  satu  implementasinya adalah  penyelenggaraan  Bantuan  Hukum  di  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Penelitian  ini  akan  mengkaji mengapa akses keadilan melalui Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi Kalimantan Barat belum terpenuhi. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal ( sociolegal research ) dengan jenis data kualitatif yang bersumber  dari  data  primer  melalui  wawancara  mendalam  dengan  Kepala  Sub  Bidang  Penyuluhan  dan Bantuan  Hukum  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Kalimantan  Barat  serta anggota dan paralegal Pemberi Bantuan Hukum Terverifikasi dan Terakreditasi; dan data sekunder yang bersumber dari  bahan  hukum primer, bahan  hukum  sekunder dan  bahan  hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  keberadaan  Pemberi  Bantuan  Hukum  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  masih  sangat minim dimana keseluruhan  hanya  berjumlah 5 (lima) Pemberi Bantuan Hukum dan  hanya tersebar di  4 (empat)  daerah  kabupaten/kota  sementara  keseluruhan  daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Kalimantan Barat berjumlah 14 (empat belas) daerah kabupaten/kota. Dengan minimnya keberadaan Pemberi Bantuan Hukum  ini  sementara  kebutuhan  masyarakat  miskin  untuk  mendapatkan  pendampingan  dalam menghadapi perkara hukum akan mustahil dapat terwujud dengan maksimal. Pada akhirnya, masyarakat miskin di Provinsi Kalimantan Barat dalam mengakses keadilan menjadi terbatas.
Kata Kunci : Permasalahan, Pemberi Bantuan Hukum, Akses Keadilan

## A. PENDAHULUAN
Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  (UUD  1945)  menyatakan “Segala  warga  negara  bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan  dan  wajib  menjunjung hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan tidak  ada  kecualinya”.  Persamaan  di dalam  hukum  tersebut  dapat  terealisasi dan  dapat  dinikmati  oleh  masyarakat apabila  ada  kesempatan  yang  sama untuk  mendapatkan  keadilan. (1) Hal  ini senada dengan pendapat Oliver Gerstenberg menyatakan bahwa: “..... the inclusion of socioeconomic rights  into  a  constitution  (or  their recognition alongside the constitution as constitutive commitments)  is  a  prerequisite  a
guaranteeing or upholding a constitution’s ‘legitimation- worthiness’...”.
(....  dimasukkannya  hak-hak  sosial ekonomi  ke  dalam  konstitusi  (atau pengakuan  mereka  di  samping konstitusi sebagai komitmen konstitusional)  adalah  prasyarat yang  menjamin  atau  menjunjung tinggi “kelayakan legitimasi konstitusi...). Kelayakan legitimasi konstitusi dimaksud sama halnya dengan
persamaan  kedudukan  di  depan  hukum, dimana  harus  diiringi  oleh  berbagai kemudahan masyarakat
untuk mendapatkan  keadilan  termasuk  di dalamnya  pemenuhan  hak  atas  Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin. Secara normatif,  Bantuan  Hukum  telah  diatur
58
dalam  peraturan  perundang-undangan termasuk  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. (2)
Berturut-turut  muatan  Pasal  1 angka  (1),  angka  (2)  dan  angka  (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang  Bantuan  Hukum  memberikan pengertian:  “Bantuan  Hukum  adalah jasa  hukum  yang  diberikan  oleh Pemberi  Bantuan  Hukum  secara  cuma- cuma kepada Penerima Bantuan Hukum;  Penerima  Bantuan  Hukum adalah  orang  atau  kelompok  orang miskin;  serta  Pemberi  Bantuan  Hukum adalah  lembaga  bantuan  hukum  atau organisasi kemasyarakatan yang
memberi  layanan  Bantuan  Hukum berdasarkan Undang-Undang ini”.
Banyaknya masyarakat miskin yang  terjerat  kasus  hukum  dan  tidak mampu membayar jasa penasihat hukum  dalam mendampingi  perkaranya menjadi  salah  satu  alasan  dibentuknya suatu  wadah  berupa  Bantuan  Hukum. Peranan  Pemberi  Bantuan  Hukum dalam  memberikan  Bantuan  Hukum dalam  proses  perkara  bagi  masyarakat miskin  sangat  penting  dikarenakan seringkali  masyarakat  miskin  yang terjerat  kasus  belum  memahami  hak- haknya  sebagai  tergugat,  sehingga diperlakukan  tidak  adil  atau  dihambat haknya. (3,4) Kebijakan Pemerintah  Pusat untuk  menghadirkan  Pemberi  Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin sebenarnya  sudah  tepat  tetapi  pada kenyataannya masyarakat miskin belum mampu  mengakses  Bantuan  Hukum melalui  Lembaga  Pemberi  Bantuan Hukum.
Provinsi  Kalimantan  Barat  adalah provinsi  terbesar  ke  empat  di  Indonesia dengan luas sekitar 146.807 km 2 (7,53% dari luas Indonesia) atau 1,13 kali Pulau Jawa.  Dikutip  dari  website  resmi Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Barat diketahui  bahwa  terdapat  14  (empat belas) daerah kabupaten/kota di
Provinsi  Kalimantan  Barat,  diantaranya
Kota  Pontianak,  Kota  Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten  Kapuas  Hulu,  Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten  Melawi,  Kabupaten  Kabu Raya, Kabupaten Kayong Utara. (5) Pada umumnya, masyarakat Provinsi Kalimantan Barat lebih memilih tinggal di daerah dibandingkan perkotaan (Kota Pontianak). Letak geografis yang berbatasan  langsung  dengan  Serawak (Malaysia)  dan  tingkat  perekonomian serta  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) yang  masih  rendah  berkontribusi  dalam peningkatan kasus hukum yang tinggi di Provinsi  Kalimantan  Barat,  termasuk masyarakat  miskin.  Sementara,  tingkat pengetahuan  dan  kurangnya  informasi yang diperoleh masyarakat miskin pada saat  terjerat  kasus  hukum  menjadikan mereka tidak dapat mengakses keadilan melalui  pendampingan  oleh  Pemberi Bantuan Hukum.
Telah  ada  beberapa  penelitian terdahulu yang mengkaji tentang pemberian  Bantuan  Hukum  kepada masyarakat  miskin  akan  tetapi  belum ada  satupun  penelitian  yang  telah mengkaji secara spesifik terkait perwujudan akses keadilan bagi
masyarakat  miskin  melalui  Bantuan Hukum  di  Provinsi  Kalimantan  Barat. Seperti  halnya artikel  penelitian  Iwan Wahyu Pujiarto dkk berjudul “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum  Dikaitkan  dengan  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang Bantuan Hukum”. (3) Hasil penelitian beliau menyimpulkan bahwa pemberian
Bantuan  Hukum  kepada  masyarakat miskin  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang Bantuan  Hukum  tidak  berjalan  sesuai
59 aturan,  syarat  sebagai  Pemberi  Bantuan Hukum menghambat pemberian Bantuan  Hukum,  pemberian  Bantuan Hukum  tidak  berjalan  sesuai  harapan karena  masih  dipengaruhi  oleh  aturan pelaksanaan yang kurang tepat.
Penelitian  tersebut  tidak  menyebutkan secara  rinci  aturan  yang  kurang  tepat sebagaimana  disebutkan  sebelumnya. Penelitian  ini  akan  mengkaji  aspek yuridis  keterbatasan  akses  keadilan melalui  Pemberi  Bantuan  Hukum  di Provinsi Kalimantan Barat.

## B. PERMASALAHAN
Permasalahan  yang  akan  dibahas dalam tulisan ini adalah mengapa akses keadilan  melalui  Pemberi  Bantuan Hukum  di  Provinsi  Kalimantan  Barat belum terpenuhi?.

## C. METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal ( sociolegal approach ) dengan
pendekatan empirisme kualitatif dan normatif kritikal  dalam  satu  kajian  dengan mengumpulkan  data  yang  bersifat naratif melalui hasil wawancara mendalam  ( indepth  interview )  dengan informan  penelitian  terkait  keterbatasan akses keadilan melalui Pemberi Bantuan Hukum  bagi  masyarakat  miskin  di Provinsi Kalimantan Barat.
Jenis  data  dalam  penelitian  ini adalah  data  kualitatif  bersumber  dari data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer diperoleh melalui hasil wawancara  dengan  Kepala  Sub  Bidang Penyuluhan  dan  Bantuan  Hukum  di Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Kalimantan Barat;  serta  perwakilan  anggota  dan paralegal  Pemberi  Bantuan  Hukum yang  Terakreditasi  dan  Terverifikasi  di Provinsi Kalimantan Barat.
Kemudian  data  sekunder  diperoleh melalui  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder  dan  dan  bahan  hukum tersier (6) yang berkaitan dengan perwujudan akses keadilan bagi
masyarakat  miskin  melalui  Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi Kalimantan
Barat, diantaranya:
1. Bahan  hukum  primer  ( primary  law material ), antara lain: (7)
a. UUD 1945;
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2011  tentang  Bantuan  Hukum; dan
2. Bahan  hukum  sekunder  ( secondary law material ), berupa:
a. buku-buku referensi ilmiah;
b. makalah-makalah seminar;
c. naskah tulisan di media massa; d. arsip; dan e. data penelitian yang dipublikasikan. 3. Bahan  hukum  tersier  berupa  kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, dan kamus  lainnya  yang  bersangkutan dengan penelitian ini.

## D. PEMBAHASAN
1. Minimnya Lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang Terverifikasi  dan  Terakreditasi di Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat
merupakan  daerah  provinsi  terbesar  ke empat di Indonesia, dengan luas sekitar 146.807  km 2 atau  7,53  persen  dari  lusa Indonesia  atau  1,13  kali  pulau  Jawa dengan  batas  wilayah  administratif sebagai berikut: (5)
Utara : Serawak (Malaysia) Selatan   : Kalimantan Tengah Timur  : Kalimantan Timur Barat   : Laut Natuna dan Selat Karimata
60 Berdasarkan website resmi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat  diketahui  bahwa  terdapat  14
(empat  belas)  daerah  kabupaten/kota, diantaranya  Kota  Pontianak,  Kota
Singkawang,  Kabupaten  Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang,  Kabupaten  Kapuas  Hulu, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten  Kabu  Raya,  Kabupaten Kayong Utara. Luas  dan  banyaknya  daerah  di Provinsi Kalimantan Barat tidak seimbang  dengan  Lembaga  Pemberi Bantuan Hukum  yang Terverifikasi dan Terakreditasi. Dari keempat belas kabupaten/kota tersebut, hanya 4
(empat)  daerah  kabupaten/kota  yang memiliki  Lembaga  Bantuan  Hukum yang  Terverifikasi  dan  Terakreditasi hingga saat ini.
Hal yang sama juga diutarakan oleh Kepala  Sub  Bidang  Penyuluhan  dan Bantuan  Hukum  di  Kantor  Wilayah Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Kalimantan Barat:
“Wilayah  di  Provinsi  Kalimantan
Barat  cukup  luas  dan  terbagi  atas 14 (empat belas) daerah kabupaten/kota. Akan tetapi, diantara  14  daerah  tersebut,  baru  4 (empat) daerah yang sudah memiliki  lembaga  Bantuan  Hukum dan sudah menjadi Lembaga Bantuan  Hukum    Terverifikasi  dan Terakreditasi hingga saat ini”.
Pada  tanggal  7  Januari  2016,
melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan  Hukum  yang  Lulus  Verifikasi
Akreditasi  sebagai  Pemberi  Bantuan Hukum  Periode  Tahun  2016  sampai
dengan 2018 menetapkan bahwa lembaga-lembaga yang disebutkan dalam  lampirannya  dapat  memberikan Bantuan Hukum dan mengakses anggaran Bantuan Hukum sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Keputusan  tersebut  menetapkan bahwa  terdapat  sejumlah  405  lembaga Bantuan  Hukum  yang  tersebar  di seluruh  wilayah  Indonesia,  6  (enam) diantaranya terdapat di Provinsi
Kalimantan  Barat  sebagaimana  tabel  di bawah ini:
Tabel 1. Lembaga Pemberi Bantuan Hukum Terverifikasi dan Terakreditasi di Provinsi Kalimantan Barat Periode 2016-2018 No. Institusi Wilayah 1 Biro  Konsultasi  dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Kota Pontianak 2 Posbakumadin Pengadilan Negeri Pontianak Kota Pontianak 3 Gerakan Masyarakat (Gema) Bersatu Ketapang Kabupaten Ketapang 4 Lembaga  Kajian  dan Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Kota Pontianak 5 Lembaga Konsultasi dan  Bantuan  Hukum Perempuan dan Keluarga (LKBH PEKA) Kota Singkawang 6 Galaherang Kabupaten Mempawah Sumber:   Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Kalimantan Barat Sementara Keputusan Menteri
Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  terbaru  yang  juga dapat  dilansir  melalui  website  resmi Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional diperoleh  Keputusan  Menteri  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor:  M.HH-01.HN.07.02
61 Tahun 2019 tentang Lembaga/Organisasi  Bantuan  Hukum yang  Lulus  Verifikasi  dan  Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum
Periode  Tahun  2019-2021  disahkan pada  tanggal  27  Desember  2018. Lembaga  Pemberi  Bantuan  Hukum  di Provinsi  Kalimantan  Barat  ditunjukkan dalam tabel berikut: (8)
Tabel 2. Lembaga Pemberi Bantuan Hukum Terverifikasi dan Terakreditasi di Provinsi Kalimantan Barat Periode 2019-2021 No Institusi Wilayah 1 Perkumpulan  Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Masyarakat Bersatu  (LBH  Gema Bersatu) Kabupaten Ketapang 2 Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti  (LKKBH  FH UPB) Kota Pontianak 3 Lembaga Konsultasi dan  Bantuan  Hukum Perempuan dan Keluarga Kalimantan Barat Kota Singkawang 4 LBH Galaherang Mempawah Kabupaten Mempawah 5 Pusat  Konsultasi  dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Kota Pontianak Sumber:   Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia
Kalimantan Barat
Artinya,  terdapat  1  (satu)  lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang berkurang, yaitu Posbakumadin
Pengadilan  Negeri  Pontianak  sehingga semula  terdapat  6  (enam)  Lembaga Pemberi  Bantuan  Hukum  menjadi  5 (lima)  Lembaga  Pemberi  Bantuan Hukum.  Hal  ini  juga  menjadi  pemicu rendahnya akses yang dimiliki
masyarakat  untuk  mampu  menjangkau lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditasi,
dikarenakan Lembaga Pemberi Bantuan Hukum  hanya  terdapat  di  4  (empat) daerah  saja  dari  total  14  (empat  belas) kabupaten/kota  di  seluruh  Provinsi Kalimantan Barat. Rendahnya jumlah Lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang Terverifikasi  dan  Terakreditasi  ini menyebabkan sulitnya masyarakat miskin  menjangkau  Lembaga  Pemberi Bantuan Hukum  yang Terverifikasi dan Terakreditasi. Tentu saja jika dibandingkan dengan luas dan banyaknya daerah di Provinsi Kalimantan Barat menjadikan pemberian  Bantuan  Hukum  kepada masyarakat  miskin  dengan  maksimal menjadi  sesuatu  yang  mustahil  untuk dilakukan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota dan paralegal Lembaga Kajian dan Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas  Panca  Bhakti  mengatakan bahwa: “Bantuan Hukum cuma-cuma berdiri  antara  cita  dan  fakta,  pada tataran  idealis  Bantuan  Hukum cuma-cuma haruslah diberikan kepada para pencari keadilan khususnya  masyarakat  miskin  dan tidak  mampu.  Akan  tetapi,  di  sisi lain  realitas  mengatakan  bahwa dalam  proses  beracara  memerlukan biaya terkait misalnya pemanggilan saksi,  transportasi  dan  akomodasi jika advokasi dilakukan di luar kota yang  mempunyai  jarak  tempuh yang sangat jauh, sehingga Bantuan Hukum cuma-cuma menjadi dilema antara cita yang merupakan wilayah idealisme dan fakta yang merupakan wilayah realitas empiris”.
Hal  ini  dikarenakan  dalam  1  (satu) tahun, anggaran untuk Lembaga
Pemberi Bantuan Hukum yang
62 Terverifikasi  dan  Terakreditasi  hanya diberikan  untuk  10  (sepuluh)  perkara yang didampingi mulai proses penyidikan hingga beracara dan mendapatkan putusan berkekuatan hukum  tetap.  Sementara,  tidak  jarang jumlah  permohonan  yang  disampaikan oleh masyarakat miskin kepada Pemberi Bantuan Hukum  yang Terverifikasi dan Terakreditasi  melebihi  dari  jumlah tersebut.  Selain  itu,  tidak  jarang  proses sidang  sebuah  kasus  yang  cukup  lama dan  berkepanjangan  di  luar  kota menjadikan  anggota  dan  paralegal
Lembaga Bantuan Hukum harus mengeluarkan  biaya  lebih  dikarenakan anggaran tidak mampu mencukupi 2. Sulitnya menjadi Pemberi Bantuan  Hukum  Terverifikasi dan Terakreditasi
Sulitnya  menjadi  Pemberi  Bantuan Hukum  Terverifikasi  dan  Terakreditasi menjadi  salah  satu  alasan  sulitnya masyarakat  miskin  mengakses  Bantuan Hukum.  Pengaturan  Pasal  6  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang Bantuan Hukum menyebutkan sebagai:
(1) Bantuan  hukum  diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum. (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan  oleh  Menteri  dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
(3) Menteri  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) bertugas:
a. menyusun  dan  menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
b. menyusun  dan  menetapkan
Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum; c. menyusun  rencana  anggaran Bantuan Hukum;
d. mengelola anggaran Bantuan
Hukum secara efektif, efisien, transparan,  dan  akuntabel;
dan e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan  Perwakilan  Rakyat pada  setiap  akhir  tahun anggaran.
Lebih  lanjut  Pasal  7  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang Bantuan Hukum:
(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Menteri berwenang: a. mengawasi  dan  memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan  Hukum  dijalankan sesuai  asas  dan  tujuan  yang ditetapkan  dalam  Undang-
Undang ini: dan
b. melakukan verifikasi dan akreditasi  terhadap  lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk  memenuhi  kelayakan sebagai  Pemberi  Bantuan Hukum berdasarkan Undang-
Undang ini.
(2) Untuk  melakukan  verifikasi  dan akreditasi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (10  huruf  b,  Menteri membentuk  panitia  yang  unsurnya terdiri atas: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
b. akademisi;
c. tokoh masyarakat; dan
63 d. lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum. (3) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.
(4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai tata  cara  verifikasi  dan  akreditasi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri. Ketentuan tersebut di atas menyatakan bahwa sebenarnya penyelenggaraan  Bantuan  Hukum  itu diselenggarakan oleh Menteri dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak  Asasi Manusia dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan  Hukum.  Artinya,  Pemberi
Bantuan  Hukum  sangat  terikat  dengan Menteri. Posisi Pemberi Bantuan Hukum hanyalah sebatas penyelenggara baik  dalam  hal  kebijakan,  standar, maupun anggaran. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum  tidak  mengatur  secara  rinci ketentuan  tentang  tata  cara  verifikasi dan akreditasi.
Hal  tersebut  diatur  lebih  lanjut dalam peraturan
menteri, yaitu Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Nomor  3  Tahun  2013 tentang  Tata  Cara  Verifikasi  dan
Akreditasi  Lembaga  Bantuan  Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan. Tahapan  dalam  melakukan  verifikasi dan  akreditasi  dilakukan  dengan  cara sebagai  berikut:  (1)  pengumuman;  (2) permohonan; (3)
pemeriksaan administrasi;  (4)  pemeriksaan  faktual; (5)  pengklasifikasian  Pemberi  Bantuan Hukum;  dan  (6)  penetapan  Pemberi Bantuan  Hukum.  Sebagaimana  hasil wawancara  dengan  Ketua  Lembaga Kajian  dan  Konsultasi  Bantuan  Hukum Fakultas  Hukum  Universitas  Panca Bhakti Pontianak menyatakan bahwa:
“Di  Provinsi  Kalimantan  Barat terdapat  cukup  banyak  Organisasi Bantuan  Hukum  (OBH).  Akan tetapi, dikarenakan prosedur verifikasi  dan  akreditasi  yang cukup sulit menjadikan hingga saat ini  hanya  terdapat  5  (lima)  saja Lembaga Bantuan Hukum Terverifikasi dan  Terakreditasi. Berdasarkan SK KEMENKUMHAM  pada  tanggal 27  Desember  lalu,  Posbakumadin Pengadilan Negeri Pontianak dinyatakan tidak lagi sebagai Lembaga  Pemberi  Bantuan  Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditasi.  Sehingga,  kita  dari Lembaga  Kajian  dan  Konsultasi
Bantuan  Hukum  diminta  untuk membantu  mendampingi  bersama dengan Peradi”.
Rumitnya  proses  verifikasi  dan akreditasi menjadi salah satu pro kontra diantara  para  Pemberi  Bantuan  Hukum. Di  satu  sisi  tujuannya  adalah  agar penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum,
keterbukaan,  efisiensi,  efektivitas,  dan akuntabilitas.
Akan  tetapi,  di  sisi  lain  justru bertentangan  tujuan  yang  ingin  dicapai. Bagaimana tidak, sulitnya untuk menjadi  Pemberi  Bantuan  Hukum  yang Terakreditasi  dan  Terverifikasi  menjadi persoalan  baru  dan  menjadi  kendala dalam  rangka  menjamin  dan  memenuhi hak  bagi  Penerima  Bantuan  Hukum untuk  mendapatkan  akses  keadilan, mewujudkan  hak  konstitusional  segala warga  negara  sesuai  dengan  prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin  kepastian  penyelenggaraan Bantuan  Hukum  secara  merata  di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia,  dan  mewujudkan  peradilan
64
yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## E. PENUTUP
Akses  keadilan  melalui  Pemberi Bantuan hukum di Provinsi  Kalimantan Barat belum terpenuhi dipengaruhi oleh
minimnya  Pemberi  Bantuan  Hukum Terverifikasi  dan  Terakreditasi  dan Pemberi  Bantuan  Hukum  yang  sudah ada  belum  tersebar  secara  merata  di  14 (empat  belas)  daerah  kabupaten/kota yang  terdapat  di  Provinsi  Kalimantan
Barat.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Gerstenberg O. Negative/Positive Constitutionalism,  “fair  balance”  and The  Problem  of  Justiciability.  Icon Oxford  J  Vol  [Internet].  10.  Tersedia pada: http://icon.oxfordjournals.org/ 2. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang  Bantuan  Hukum  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  104
Tahun  2011,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5248).  In:  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5248).
3. et.  al  IWP.  Pelaksanaan  Pemberi
Bantuan  Hukum  Dikaitkan  dengan Undang-Undang  Nomor  16  Tahun.  In Jurnal Arena Hukum; 4. Budimansyah. Tinjauan Terhadap Pelaksanaan  Bantuan  Hukum  Cuma- Cuma  di  Wilayah  Hukum  Pengadilan
Negeri  Pontianak.  J  Huk  Media  Bhakti [Internet].  2017;1(1).  Tersedia  pada: http://www.jhmb.ac.id/index.php/jhmb/ article/view/6 5. Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Barat [Internet]. Tersedia pada: http://kalbarprov.go.id/ 6. Suteki, Taufani G. Metodologi Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori  dan Praktik).  Depok:  PT  RajaGrafinfo Persada; 2018. 7. Leiboff  M,  Mark  T.  Legal  Theories  in
Principle. Sydney: Lawbook Co; 2004. 8. Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional, diakses  melalui  [Internet].  Tersedia pada: https://www.bphn.go.id//data/ documents/sk_menkumham_verasi_pbh _2019-2021.pdf