DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 21 Mei 2024, Revised: 5 Juni  2024, Publish: 9 Juni  2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Penerapan  Berat  Barang  Bukti  Sebagai  Syarat  Pemberian Rehabilitasi  Medis  Terhadap  Pecandu  Narkotika  Analisis  Putusan Tinggi Mataram Nomor:89/PID.SUS/2020/PT.MTR
Marsel Mulyadi 1 , Ade Adhari 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia Email : marsel.205200060@stu.untar.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia Email: adea@fh.untar.ac.id
Corresponding Author : marsel.205200060@stu.untar.ac.id
Abstract: The Indonesian state is a legal state, and is not based on mere power, and every legal state definitely has a constitution and laws (laws) that regulate the running system for everything in  the  country.  The  first  starts  from  the  relationship  between  citizens  and  the  second  to  the relationship between citizens and the State. Regulations from one of the legal studies or fields of law  in  Indonesia  and  every  individual  has  the  right  to  legal  protection  and  legal  certainty  as stated in the law (1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia Article 28D paragraph  1),  and  One  of  the  laws  in  Indonesia  is  Criminal  Law.  In  Indonesia,  it  is  a  law  or regulation that regulates the conditions under which a person can be punished for an act he or she  commits.  Criminal  law  in  Indonesia  is  regulated  in  the  Criminal  Code  (KUHP).  And specifically  regarding  legal  certainty  in  providing  medical  rehabilitation  to  narcotics  addicts. From  the  research  results,  several  conclusions  were  obtained  that  according  to  the  Supreme Court  Circular  Letter  Number  4  of  2010,  that  a  person  is  a  narcotics  addict  whose  weight  of evidence  is  below  the  provisions  stipulated  in  the  Circular  Letter  Supreme  Court  (SEMA) Number  4  of  2010  is  obliged  to  undergo  medical  rehabilitation  and  this  is  supplemented  by Article  54  of  Law  Number  35  of  2009  concerning  Narcotics.  Based  on  this  theory,  a  narcotics addict is obliged and entitled to undergo medical rehabilitation.
Keyword: Narcotics, Legal protection, Legal Certainty, Medical Rehabilitation
Abstrak: Negara  Indonesia  merupakan  Negara  yang  berdasarkan  atas  kekuasaan  belaka,  dan Setiap  Negara  Hukum  sudah  pasti  mempunyai  konstitusi  dan  UU  (Undang-Undang)  yang mengatur  sistem  berjalannya  atas  segala  sesuatu  di  negara  tersebut.  Yang  pertama  mulai  dari hubungan  antara  warga  negara  dan  yang  kedua  sampai  hubungan  antara  warga  Negara  dengan
Negara. Peraturan dengan salah satu ilmu hukum atau bidang hukum yang ada di Indonesia dan setiap  individu  memiliki  hak  atas  perlindungan  Hukum,  dan  Kepastian  Hukum  seperti  yang tercantum  di  dalam  UU  (Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun 1945  Pasal  28D  ayat  1),  dan  salah  satu  Hukum  di  negara  Indonesia  adalah  Hukum  Pidana  di Indonesia adalah hukum atau peraturan  yang mengatur tentang syarat seseorang dapat dipidana terhadap perbuatan yang dilakukannya. Hukum pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana  (KUHP). Dan Seacara khusus  nya tentang kepastian hukum  pemberian rehabilitasi medis kepada pecandu narkotika.Dari hasil penelitian diperoleh beberapa kesimpulan bahwa  menurut  Surat  Edaran  Mahkahmah  Agung  Nomor  4  Tahun  2010,  bahwa  seseorang pecandu narkotika dengan berat barang bukti di bawah dari ketentuan  yang sudah sebagaimana diatur  oleh  Surat  Edaran  Mahkahmah  Agung  (SEMA)  Nomor  4  Tahun  2010  wajib  untuk menjalani  rehabilitasi  medis  dan  ditambah  dengan  Pasal  54  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berdasarkan teori tersebut seorang pecandu narkotika wajib dan berhak menjalani rehabilitasi medis.
Kata Kunci: Narkotika, Perlidungan Hukum, Kepastian Hukum, Rehabilitasi Medis

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah sebuah negara yang didirikan dan didasarkan kuat pada prinsip Pancasila serta  UU  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  1945.  Hal  ini  menjadikan  negara  yang mengedepankan hukum,  patuh  terhadap peraturan-peraturan  yang berlaku di  dalamnya. Prinsip negara hukum mengamanatkan adanya konstitusi dan peraturan undang-undang yang mengatur kehidupan  di  negara,  dan  Negara  Indonesia  tidak  terkecuali.  Berbagai  peraturan  telah  dibuat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan, individu maupun antar negara.
Cabang ilmu yang penting dari Indonesia adalah Hukum Pidana, yang menetapkan syarat- syarat di mana seseorang dapat dihukum atas perbuatannya. Hukum Pidana  di Indonesia diatur dalam  Buku  Hukum  Pidana  dan  salah  satu  aspek  pentingnya  adalah  dalam  penanganan  kasus narkotika.  Penggunaan  narkotika  yang  legal  dibatasi  hanya  untuk  keperluan  medis  dan penelitian ilmiah, sedangkan penggunaannya secara ilegal dipandang sebagai tindak pidana yang diatur  dalam  UU  tentang  narkotika.  Indonesia  juga  telah  mengambil  langkah-langkah  tegas untuk  menangani  masalah  produksi  dan  peredaran  narkotika  demi  menjaga  keamanan  dan kesejahteraan masyarakat.
Narkotika  dan  obat-obatan  terlarang  adalah  perlakuan  dari  penyalahgunaan  obat-obatan yang dilarang oleh negara dan merupakan masalah serius yang di hadaipi Negara Indonesia, yang telah  mengakibatkan  negara  ini  menjadi  negara  dengan  tingkat  kegawatdaruratan  narkotika. Meskipun  narkotika  diperlukan  dalam  bidang  kesehatan,  penyalahgunaannya  berdampak berbahaya  dan  memerlukan  pengawasan  yang  ketat.  Penggunaan  narkotika  di  luar  kepentingan medis dianggap sebagai tindakan kriminal.
Rehabilitasi  kepada  narapidana  narkotika  merupakan  salah  satu  suatu  proses  pengobatan atau pemulihan kembali  yang bertujuan untuk  menyembuhkan keterbutuhan  mereka pada  obat- obatan terlarang. Proses  rehabilitasi ini dianggap sebagai bentuk pemulihan yang setara dengan menjalani  hukuman.  Tujuan  rehabilitasi  adalah  untuk  mengembalikan  pecandu  ke  masyarakat
sebagai  individu  yang  bermanfaat  dan  dapat  diterima. 1 Upaya  rehabilitasi  ini  diatur  oleh  UU (Undang-Undang) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 dan Pasal 55.
Penyalahgunaan  narkotika  dianggap  sebagai  tindakan  yang  melanggar  hukum  dan  harus ditangani  secara  serius.  Menurut  Undang-Undang  tersebut,  pecandu  narkotika  dan  korban penyalahgunaan  harus  menjalani  program  rehabilitasi  medis  dan  sosial.  Proses  rehabilitasi  ini dapat  dimulai  dengan  permohonan  pecandu  sendiri  atau  keluarganya.  Penerapan  sanksi pemulihan kembali oleh medis dan sosial harus mempertimbangkan beratnya barang bukti yang terkait  dengan  kasus  tersebut.  SEMA  Nomor  4  Tahun  2010  menegaskan  bahwa  klasifikasi pemberian rehabilitasi harus sesuai dengan bobot barang bukti yang sudah sebagaimana di atur.
Di  Indonesia,  terkadang  terjadi  kasus  di  mana  hukuman  yang  diberikan  terhadap  pelaku tidak berhubungan dengan peraturan yang berlaku bagaimana kepastian hukum dalam penerapan bobot  barang  bukti  sebagai  syarat  untuk  penempatan  pecandu  narkotika  ke  dalam  lembaga rehabilitasi medis.

## METODE
Penelitian  ini  diperoleh  dengan  metode  penelitian  yuridis  normatif  deskriptif  untuk mengeksplorasi  berbagai  peraturan  perundang-undangan,  termasuk  UU  (Undang-Undang) Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan studi pada putusan pengadilan tinggi Mataram nomor 89/Pid.Sus/2020/Pt.Mtr. Penelitian juga mengacu pada sumber-sumber hukum seperti  buku,  jurnal  ilmiah,  dan  artikel  untuk  mengumpulkan  data.  Analisis  data  dilakukan dengan  memeriksa  dan  menafsirkan  dokumen  hukum  primer  dan  sekunder  guna  memahami hubungan,  makna,  dan  relevansi  topik  penelitian.  Tujuan  dari  analisis  ini  adalah  untuk menyelesaikan  masalah  yang  muncul  selama  penelitian,  dan  penulis  mengambil  kesimpulan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Negara Indonesia merupakan salah satu dari negara hukum yang mengutamakan nilai-nilai keadilan  dan  kepastian  hukum  untuk  seluruh  warga  Indonesia,  Hukum  pidana  memiliki  peran penting dalam kehidupan masyarakat,  yang dimana Hukum pidana mengatur perbuatan  yang di larang  oleh  Negara,  dan  setiap  orang  yang  melanggarnya  akan  mendapatkan  hukuman  yang  di sebut dengan Tindak Pidana, dan Hukum Pidana di Negara Indonesia diatur dalam 2 (dua) aspek yang pertama yaitu pidana umum dan kedua adalah pidana khusus, pidana umum dibentuk, dan diberlakukan  untuk  setiap  orang  (umum)  sedangkan  pidana  khusus  hanya  dapat  diberlakukan kepada  orang-orang  tertentu  saja  yang  dimana  apabila  setiap  orang  yang  jika  terbukti melanggarnya akan di jatuhkan pidana penjara dan atau bisa berkesempatan untuk mendapatkan tindak Rehabilitasi medis,  tidak jarang di dalam beberapa kasus tertentu terdapat ketidakpastian hukum dan keadilan seperti pada putusan pengadilan tinggi Mataram nomor 89/Pid.sus/2020/Pt.Mtr.,  bahwa  seorang  terdakwa  bernama  Muhamad  Ridwan  yang  ditangkap oleh aparat  penegak hukum  karena memiliki narkotika golongan  I bukan tanaman,  yaitu Shabu (Narkotika Golongan I) dengan berat barang bukti 0,44 gram.
Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terbukti melanggar hukum sesuai dengan Pasal  112  ayat  1  UU  Narkotika,  yang  mengatur  bahwa  “setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau melawan  hukum  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  narkotika  golongan  I bukan  tanaman  akan  dikenakan  pidana  penjara  minimal  4  tahun  dan  maksimal  12  tahun  serta
1 Gustiniati, D. & Z, Rifai, E, “ Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika ” (Studi Pada Loka Rehabilitasi Kalianda). Jurnal Poenale. Hal35 .
denda  minimal  Rp800.000.000,00  dan  maksimal  Rp8.000.000.000,00”.  Sebagai  salah  satu Negara Hukum yang mengutamakan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan Undang-Undang 1945 sudah selayaknya untuk mencapai kepastian hukum dan nilai keadilan yang se adil-adil nya untuk seluruh rakyat Indonesia.

## Ketentuan Berat Barang Bukti Narkotika Sebagai Syarat Rehabilitasi Medis
Tindak  pidana  di  Negara  Indonesia  yang  secara  khusus  diatur  di  dalam  UU  Narkotika yang daitur dalam Pasal 54 UU nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, disebutkan dalam pasal 54  bahwa  “pecandu  narkotika”  dan  “korban  penyalahgunaan  narkotika”  wajib  menjalani rehabilitasi  medis  dan  sosial 2 .  Pasal  ini  tentu  saja  menimbulkan  ketidakpastian  Hukum  karena Unsur pada Pasal 112. UU Narkotika nomor 35 Tahun 2009, dan secara khusus Unsur “Setiap orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki,  menyimpan,  menguasai  atau menyediakan”  pada  pasal  112  merupakan  seorang  kriminal  yang  wajib  dijatuhkan  hukuman pidana  penjara,  pada  pasal  54  dalam  unsur  “pecandu  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika” wajib  untuk  menjalankan  rehabilitasi  medis.  Yang  dimana  unsur-unsur  tersebut  secara  tidak langsung  menyatakan  bahwa  setiap  pecandu  narkotika  sudah  pasti  “memiliki,  menyimpan, menguasai atau menyediakan” narkotika dan wajib untuk menjalankan hukuman pidana penjara. Dan Undang-Undang sebagai landasan utama negara hukum Indonesia, terdapat juga peraturan- peraturan  lain  yang  mengatur  dari  fungsi  lembaga,  seperti  penerbitan  SEMA  Nomor  4  Tahun 2010  tentang  "Penempatan  Penyalahgunaan,  Korban  Penyalahgunaan,  dan  Pecandu  Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial".
SEMA  berperan  sebagai  pedoman  atau  petunjuk  untuk  Hakim  dalam  mengambil keputusan,  khususnya  dalam  kasus  pidana  narkotika,  dan  menjelaskan  persyaratan  pemberian rehabilitasi  medis  berdasarkan  berat  barang  bukti  sesuai  dengan  Pasal  103  Undang-Undang Narkotika.  Pembentukan  SEMA  berasal  dari  wewenang  Mahkamah  Agung  (MA)  untuk memberikan panduan dan petunjuk kepada pengadilan di bawahnya, dengan fokus khusus pada penanganan kasus pidana narkotika. 3
Surat Edaran Mahkahmah Agung atau SEMA yang memiliki kekuatan mengikat di dalam lingkungan  peradilan  namun  kedudukan  nya  berada  di  bawah  Undang-Undang  dalam  hierarki hukum. UU 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan diikuti oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengikat dan memberikan kekuatan hukum tetap kepada seluruh warga negara di Indonesia.

## Kepastian Hukum Penerapan Berat Barang Bukti Narkotika  Sebagai Syarat Rehabilitasi Medis
Kepastian  hukum  diartikan  di  dalam  undang-undang,  juga  memiliki  Kepastian  hukum, selain  dijabarkan  dalam  undang-undang,  dan  mengacu  pada  kemampuan  setiap  individu  untuk bertindak  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  Dan  menurut  Soedikno  Mertokusumo  mengenai kepastian  hukum  dan  bagiamana  cara  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  yang  sewenang- wenang, dengan memastikan bahwa seseorang akan dipidana dari hasil yang diharapkan dalam situasi  tertentu. 4 Dengan  sistematis  dari  negara  konstitusi  dan  sebagai  Negaravhukum  yang untuk  mengatur  nya  ekspresi  dari  kehendak  bersama  rakyat  dam  berdaulat,  serta  dengan  nilai
2 Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 54
3 Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang: Penempatan Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.
4 Soedikno Mertokusumo , Mengenal Hukum: Suatu  Pengantar, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hal. 141.
kepastian  hukum  yang  menyertakan  bahwa  perlindungan  hukum  wajib  diperoleh  bagi  setiap warga negara dan tentu saja dari penyalahgunaan kekuasaan yang tidak adil.
Keadilan  yang  merujuk  pada  keseimbangan,  kesetaraan,  dan  perlakuan  yang  adil  bagi setiap individu, tanpa memandang latar belakang apa pun. Menurut Thomas Hobbes, perbuatan dianggap  adil  ketika  didasarkan  pada  kesepakatan  yang  disepakati  bersama.  Kesepakatan tersebut mencakup putusan hakim dan terdakwa, dan  peraturan UU yang tidak memihak, serta perjanjian  yang  melayani  kepentingan  dan  kesejahteraan  publik. 5 Negara  Indonesia,  sebagai negara hukum yang menghargai keadilan dan kepastian hukum, menetapkan berbagai peraturan, termasuk  UU  Narkotika.  Menegaskan  bahwa  pentingnya  rehabilitasi  medis  atau  pemulihan kembali  bagi  pecandu  narkotika.  Dan  penjelasan  dari  Dokkes  Polri  memiliki  peran  penting terhadap  pemeliharaan  atas  ketertiban  masyarakat  nya,  dan  termasuk  dalam  melakukan  proses pemeriksaan kesehatan terhadap terduga penyalahguna narkoba secara sektoral terpadu. Alasan medis mendukung rehabilitasi pecandu narkotika karena mereka memerlukan pengobatan untuk mengatasi kegelisahan dan ketergantungan.
Peraturan  yang  telah  ditetapkan,  baik  dalam  uu  atau  UU  maupun  SEMA  tentang memberikan kepastian hukum untuk para narapidana narkotika, dengan memperhatikan Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103, dan Pasal 127 uu narkotika yang mengatur tentang syarat-syarat rehabilitasi medis  dan  sosial.  dan    dengan  bantuan  tugas  Dokkes(dokter  kesehatan)  dan  sesuai  dengan  UU Nomor 2 Tahun 2002, menjelaskan Polri sudah sewajibnya bertindak untuk menjaga keamanan, ketertiban,  menegakkan  hukum,  memberikan  dukungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat.
Fungsi  dari  Dokpol,  yaitu  dengan  menjaga  ketertiban  untuk  setiap  masyarakat  nya  dengan selalu  melaksanakan  pemeriksaan  kesehatan  terpadu  kepada  para  terduga  penyalahgunaan narkotika  dan  melaksanakan  nya  secara  lintas  sektoral,  terpadu,  dengan  mempertimbangkan faktor-faktor  tertentu  seperti  faktor  keamanan,  faktor  kerahasiaan,  dan  faktor  efektivitas,  yang dilihat  dari  segi  medis/kesehatan  bahwa  alasan  para  pecandu  narkotika  itu  perlu  untuk mendapatkan  rehabilitasi  atau  pemulihan  kembali.  Karena  jika  tidak  para  narapidana  narkotika yang menderita ketergantungan narkotika akan mengalami gelisah, sakau, dan pada dimana saat tubuhnya tidak lagi menerima atau mengkonsumsi narkotika. Maka dari itu mereka perlu untuk menerima  dan  menjalani  program  rehabilitasi  atau  pemulihan  kembali,  karena  jika  tidak, narapidana akan kembali mengkonsumsi narkotika saat munculnya rasa gelisah atau sakau, dan harus direhabilitasi yang wajib ditangani oleh dokter itu sendiri.
Sebagaimana juga dengan manfaat atau nilai naik dari terpidana pecandu  narkotika, korban penyalahguna  narkotika  ini  dengan  diberikannya  mereka  program  rehabilitasi  medis  atau pemulihan  kembali  bermanfaat  guna  untuk  megurangi  jumlah/  overcapacity  narapidana  atau Napi  di  dalam  lapas/penjara  dan  tujuan  utama  dari  program  rehabilitasi  medis  atau  pemulihan kembali  ini  adalah  untuk  mengembalikan  keadaan  para  pecandu,  korban  penyalahgunaan narkotika  ini  ke  dalam  kondisi  mereka  atau  kondisi  dimana  mereka  dapat  menjalankan kehidupan  mereka  secara  normal  kembali  dan  dapat  berkontribusi  kembali  didalam  komunitas masyarakat pada umumnya.
Ketentuan-ketentuan  yang  sebagaimana  telah  di  atur  dalam  pemidanaan  rehabilitasi  atau pemulihan  kembali  ini  sudah  tertera  di  dalam  UU  dan  SEMA  Nomor  4  Tahun  2010,  yang dimana  dalam  peraturan  itu  sendiri  menegaskan  bahwa,  Hakim  pemeriksa  perkara  wajib mempertimbangkan  unsur  delik    UU  narkotika  nomor  35  tahun  2009  secara  khusus  nya  pada unsur  Pasal  54,Pasal  55,Pasal  103  dan  Pasal  127  yang  nantinya  berdsarkan  unsur-unsur  dari
5 Muhammad Syukuri Albani Nasution, Hukum Dalam Pendekatan Filsafat ,( Jakarta: Kencana, 2017), hal.60.
pasal-pasal  itu  terpidana  atau  terdakwa  akan  mendapatkan  kepastian  Hukum  bagi  seorang pecandu narkotika, penyalahgunaan narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.
Petunjuk  pada  SEMA  Nomor  4  Tahun  2010  sendiri  yang  menyatakan  bahwa  “penerapan pemidaan rehabilitasi yang di artikan pasal 54, pasal 103 adalah, Terdakwa pada saat tertangkap dengan  kondisi  ditemukannya,  barang  bukti  dari  pemakaian  narkotika  dalam  jangka  waktu  1 (satu)  hari  dengan  perincian  berat  barang  bukti  terdakwa”  jika  berat  barang  bukti  yang ditemukan  pada  saat  1  (satu)  hari  kurang  dari  berat  barang  bukti  yang  sudah  di  tentukan  oleh SEMA  nomor  4  Tahun  2010,  maka  ia  terdakwa/terpidana  pecandu  narkotika,  korban penyalahgunaan  narkotika  itu,  wajib  dapat  atau  menjalankan  program  rehabilitasi  medis  atau pemulihan  kembali  dengan  ketemtuan  bahwa  Hakim  sendiri  lah  yang  memutus  atau  menunjuk tempat  dari  rehabilitasi  atau  pemulihan  kembali  kepada  terkdawa/terpidana  pecandu  narkotika, korban penyalahgunaan narkotika dan  jika berat barang bukti yang ditemukan pada 1 (satu) hari itu  ditemukan  melebihi  dari  berat  barang  bukti  yang  sudah  di  tentukan  oleh  SEMA,  barulah  ia terdakwa  berhak  untuk  didakwakan  dengan  unsur  pasal  112  dengan  memberikan  hukuman pidana penjara kepada terdakwa pecandu narkotika, maupun korban penyalahgunaan narkotika.

## KESIMPULAN
Permasalahan  pada  UU  Nomor  35  Tahun  2009  pasal  112  ayat  1  ini  disebabkan  oleh ketidakjelasan  siapa  yang  menjadi  target  dari  pasal  tersebut,  yang  hanya  menyebutkan  "setiap orang".  Unsur-unsur  seperti  memiliki,  menguasai,  menyimpan,  dan  menyediakan  merupakan alternatif,  sehingga  saat  seorang  pecandu  atau  penyalahguna  tertangkap,  unsur  memiliki  atau pernah  memiliki  serta  unsur  melawan  hukum  dan  tanpa  hak  sudah  pasti  terpenuhi,  karena keberadaan narkotika oleh seorang pecandu tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang tersebut.
Pasal  103  UU  (Undang-Undang  Narkotika)  juga  tidak  secara  spesifik  mengatur  dan menjelaskan  apa  saja  syarat-syarat  pemberian  rehabilitasi  medis  kepada  narapidana  narkotika. Sebaliknya,  SEMA  Nomor  4  Tahun  2010  "  tentang  Penempatan  Penyalahgunaan,  Korban Penyalahgunaan,  dan  Pecandu  Narkotika  ke  dalam  Lembaga  Rehabilitasi  Medis  dan  Sosial" memberikan penjelasan lebih lanjut, khususnya tentang pemberian rehabilitasi medis yang dapat diberikan apabila berat barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa tidak melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2010.

## REFERENSI
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia,Surat  Edaran  Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang:  Penempatan Korban Penyalahgunaan  Dan  Pecandu  Narkotika  Ke  Dalam  Lembaga  Rehabilitasi  Medis  Dan Rehabilitasi Sosial
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia. Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5062
Z, Rifai, E, & Gustiniati, D. Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Loka Rehabilitasi Kalianda). Jurnal Poenale. hal35. Adi  Kusno, Diversi  Sebagai  Upaya  Alternatif  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Narkotika  Oleh Anak , (Malang: UMM Press, 2009). Manullang  E.  Fernando  M, Menggapai  Hukum  Berkeadilan:  Tinjauan  Hukum  Kodrat  dan Antinomi Nilai, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007). Mertokusumo  Soedikno ,  Mengenal  Hukum:  Suatu    Pengantar,  Edisi  Revisi,  (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010),
Sudarto, Hukum  Pidana ,(Semarang:Yayasan  Sudarto  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro 1990).
Nasution  Muhammad  Syukuri  Albani, Hukum  Dalam  Pendekatan  Filsafat ,(  Jakarta:  Kencana, 2017),