## Juridical Study of Police Members as Legal Advisors

## Kajian Yuridis terhadap Anggota Kepolisian sebagai Penasihat Hukum
Dwi Putra Jaya 1) ; Widya Timur 2) ; Elpin Supindi 2)
1,2) Fakultas  Hukum Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1) dwiputrajaya@unived.ac.id

## ARTICLE HISTORY
Received [01 September 2020] Revised [25 September 2020] Accepted [01 Oktober 2020]

## ABSTRAK
Kewenangan  yang  ada  pada  Polri  begitu  besar  dan  luas  dalam  menjalankan  tugasnya sebagaimana  yang  penulis  uraikan  dalam  Tinjuan  Pustaka  tentang  asas-asas  dalam menjalankan  tugas  dan  Fungsinya,  wewenang  kepolisian    harus  mentaati  asas  yang  ada dalam  Hukum  Acara  Pidana,  yaitu  asas  praduga  tak  bersalah,  asas  persamaan  dimuka hukum , hak pemberian bantuan hukum, setiap orang yang diduga melakukan pidana wajib diberi kesempatan untuk mendapat bantuaan hukum.

## ABSTRACT
The authority that the Police has is so great and broad in carrying out its duties as described in  the  author's  description  of  the  principles  in  carrying  out  its  duties  and  functions,  the authority  of  the  police  must  comply  with  the  principles  in  the  Criminal  Procedure  Code, namely  the  principle  of  presumption  of  innocence,  the  principle  of equality in advance.  law, the right to provide legal assistance, every person suspected of committing a crime must be given  the  opportunity  to  receive  legal  assistance.  non-compliance  of  financial  service providers in supporting the anti-money laundering regime.

## KEYWORDS
Police, Legal Advisor
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Penegakkan  hukum  pidana  terdapat  beberapa  institusi  yang  berkaitan  dengan  tugas  dan wewenang yang berbeda, yaituinstitusi Kepolisian, Kejaksaaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakat. Secara struktural institusi kepolisian merupakan lembaga terdepan atau pertama dalam sistem peradilan pidana,  kemudian  Kejaksaan,  Pengadilan,    Lembaga-Lembaga  koreksi  baikyang  bersifat  institusional maupun non-institusional.
Dalam Criminal justice system (Sistem Peradilan Pidana) yang kita anut unsur-unsur yang secara fungsional  menjadi  bagian  Criminal  Justice  System  (Sistem  Peradilan  Pidana)  disebut  dengan  catur wangsa, yang terdiri dari Polisi (sebagai Penyidik), Jaksa (sebagai Penuntut Umum) dan hakim (sebagai pemutus)  serta  disini  ada  dualisme:  Advokat  (pengacara)  atau  Petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  tapi yang pasti kedudukan terhadap pengaturan hukum Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat telah diatur dalam masing-masing undang-undang.
Pelaksanaan tugas dan wewenang Polri sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana ditentukan oleh beberapa kendala yang mempengaruhi yaitu aspek sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kemajuan  ilmu  pengetahuan  serta  teknologi.  Dari  beberapa  aspek  tersebut  dapat  merubah  apakah tindakan  yang  diambil  oleh  Polri  harus  menerapkan  peraturan  perundang-undangan  yang  belum  dapat diterima  oleh  masyarakat  atau  sesuai  dengan  keinginan  masyarakat  tetapi  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan  atau  bisa  juga  menerapkan  peraturan  perundang-undangan  secara tegas, konsisten dan konsekuen. Maka terhadap anggota Kepolisian  yamg memberikan bantuan hukum sebagai  kuasa  hukum  dalam  proses  perkara  tindak  pidana  apakah  merupakan  suatu  prinsip  Negara hukum,  bahwa  pada  saat  pemeriksaan  dipersidangan  dan  setiap  waktu  untuk  kepentingan  persiapan pembelaan perkaranya. Didalam pengaturan tentang bantuan hukum yang dilakukan anggota kepolisian dalam perkara pidana berdasarkan KUHAP secara  eksplisit tidaklah ditemukan ketentuan mengenai hal tersebut.
Namun  apabila  kita  teliti  kembali  beberapa  pertimbangan  yang  menjadi  alasan  atau  tujuan disusunnya KUHAP dimana secara singkat adalah sebagai berikut : a.  Perlindungan atas martabat manusia Tersangka atau Terdakwa; b.  Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintah;
c.  Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana;
d.  Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat hukum dan
e.  Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan pancasila dan UUD 1945.
Untuk  melaksanakan  perintah  yang  diamanatkan  didalam  peraturan    perundang-undangan tersebut diatas serta berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni “kapolri menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan teknis  kepolisian”  sehingga  Kapolri  sebagai  pimpinan  tertinggi  didalam  institusi  Polri  dalam  melakukan tugas dan wewenangnya dapat mengeluarkan surat keputusan Kapolri.
Memperhatikan realitas hukum seperti demikian khususnya di Pengadilan dalam pelaksanaannya bantuan  hukum  oleh  anggota  kepolisian,  apakah  bertentangan  dengan  Undang-undang  yang  berlaku baik dalam KUHAP  yang tersebut dalam Bab. I Ketentuan Umum angka 13, Pasal 69 s/d Pasal 74 Bab VII  tentang  Bantuan  Hukum  dan  pasal  3  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  tahun  2003 tentang  Advokat,  karena  polisi  sebagai  kuasa  hukum  dalam  proses  peradilan  memunculkan  persoalan karena polisi sebagai penasehat  hukum dan melakukan pembelaan pada seorang Terdakwa yang juga anggota  kepolisian  dalam  suatu  tindak  pidana  tidak  ada  aturan  secara  jelas  kecuali  anggota  TNI  yang khusus  dilakukan  persidangan  di  pengadilan  Militer    dan  harapannya  agar  setiap  profesi  sudah seharusnya  dituntut  untuk  bekerja  secara  profesional  dibidangnya  masing-masing  begitu  juga  polisi sebagai aparat penegak hukum hendaknya juga bekerja secara profesional dan tidak berdwifungsi.

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Tindak Pidana
Tindak Pidana atau Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda  yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya  yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa  pidana  maupun  perbuatan  yang  dapat  dipidana.  Kata  Strafbaar  feit  terdiri  dari  3  kata,  yakni straf,  baar  dan  feit.  Definisi  menurut  teori  memberikan  penger tian  “strafbaar  feit”  adalah  suatu pelanggaran  terhadap  norma,  yang  dilakukan  karena  kesalahan  si  pelanggar  dan  diancam  dengan pidana  untuk  mempertahankan  tata  hukum  dan  menyelamatkan  kesejahteraan  umum,  definisi  menurut hukum positif, merumuskan pengertia n “strafbaar feit” adalah suatu kejadiaan (feit) yang oleh peraturan PerUndang-Undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
Pelaku  tindak  pidana  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  jika  memenuhi  keseluruhan  unsur-unsur pidana  yang  didakwakan  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan  pidana.  Sedangkan  jika  pelaku  tidak memenuhi salah satu unsur mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana.

## Pengertian Pencucian Uang
Pencucian uang telah didefinisikan sebagai penggunaan uang  yang diproleh dari aktivitas illegal dengan  menutupi  identittas  individu  yang  memperoleh  uang  tersebut  dan  mengubahnya  menjadi  asset yang  terlihat  seperti  diperoleh  dari  sumber  yang  sah.  Secara  sederhana  definisi  tersebut  dapat diserderhanakan adalah suatu proses untuk membuat uang kotor terlihat bersih, aktivitas pencucian uang akan  meliputi  kegiatan  pertukaran  barang  dan  jasa,  metode  pertukaran  tersebut  dinamakan  transaksi, dalam  transaksi  ini  melibatkan  unsur-unsur  institusi,  finasial,  cek,  catatan,  akuntansi  dan  banyak pekerjaan tulis menulis, apabila suatu kegiatan dengan membelanjakan uang tunai baik institusi finansial atau  tidak,  maka  hal  tersebut  dapat  merupakan  suatu  transaksi  usaha,  maka  dalam  pencucian  uang terdapat suatu pergerakan dari suatu sistem transaksi uang tunai kesistem transaksi usaha.

## Proses Pencucian Uang
Proses  pencucian  uang  dilaksankan  dalam  tiga  tahap  yaitu  tahap  penempatan  (Placement), tahap pelapisan (Layering), tahap penggabungan (Integration) :
1.  Tahap Penempatan (Placement)
Pada  tahap  penempatan  bentuk  uang  diubah  karena  sebagaian  besar  aktivitas  kejahatan  modern khususnya  pengederan  obat  bius  (narkoba),  bergantung  pada  unag  tunai  sebagai  alat  pertukaran uatam, mekanisme penempatan biasanya melibatkan pengubahan mata uang menjadi bentuk lainya.
2.  Tahap Pelapisan (Layering)
Pada tahap pelapisan pelaku pencucian uang berusaha mengurangi dampak jejak di atas kertas asal mula  uang  tersebut  sesuai  namanya,  lapisan  transaksi  berupa  unit-unit  usaha  permukaan  atau mekanisme  penutupan  lain  dijalankan  antara  uang  dan  sumber  lapisan-lapisan  itu  mungkin melibatkan  tempat-tempat  atau  bank  di  Negara  lain,  tempat-tempat  dimana  kerahasian  bank menyulitkan pelacakan jejak uang.
3.  Tahap Penggabungan (Integration)
Jika tahap penempatan dan tahap pelapisan telah berhasil diselesaikan, maka pelaku akan berusaha menggabungkan  kembali  dana  yang  dicuci  dalam  bentuk  yang  dapat  dimanfaatkan  pleh  pelaku, mekanisme  integrasi  menggunakan  institusi  finasial  atau  penyedian  jasa  keuangan  dan  alat  yang sama  yang  digunakan  dalam  tahp-tahap  lainnya,  pada  tahap  ini  pelaku  pencucian  uang  sekarang perlu membuat dana tersebut terlihat seperti sah asalnya.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  bahwa hukum  itu  tidak  semata-mata  sebagai  suatu  seperangkat  aturan  perundang-undangan  yang  bersifat normatif  belaka  akan  tetapi  hukum  dipahami  sebagai  perilaku  masyarakat  yang  mengejala  dalam kehidupannya,  selalu  berinteraksi  dan  berhubungan  dengan  aspek  kemasyarakatan,  seperti;    aspek ekonomi, sosial dan budaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Anggota Kepolisian Sebagai Penasehat Hukum
Sebelum membahas Polisi menjadi Penasehat  hukum, terlebih dahulu kita berberbicara  tentang sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia,  maka  perlu  kita  telaah    dari  isi  ketentuan  sebagaimana  yang tertuang  di  dalam  Undang –Undang  No  81  Tahun  1981  KUHAP,  Criminal  Justice  syistem  di  Indonesia terdiri dari  komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan lembaga Permasyarakatan sebagai aparat penegak hukum.
Tugas  dan  kewenangan  masing –masing aparat  penegak hukum tersebut telah diatur di  dalam ketentuan, undang -undang yang berlaku, dengan adanya ketentuan undang –undang yang berlaku bagi aparat  penegak  hukum,    segalah  tindakan  aparat  penegak  hukum  tersebut  di  atas  harus  di  dasarkan kepada undang –undang. Aparat kepolisian dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya memelihara keamanan  dan  ketertiban  menegakan  hukum    serta  memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan pelaksanaan kepada masyarakat.
Kewenangan  yang  ada  pada  Polri  begitu  besar  dan  luas  dalam  menjalankan  tugasnya sebagaimana yang penulis uraikan dalam Tinjuan Pustaka tentang asas-asas dalam menjalankan tugas dan Fungsinya, wewenang kepolisian  harus mentaati asas yang ada dalam Hukum Acara Pidana, yaitu asas  praduga  tak  bersalah,  asas  persamaan  dimuka  hukum  ,  hak  pemberian  bantuan  hukum,  setiap orang  yang  diduga  melakukan  pidana  wajib  diberi  kesempatan  untuk  mendapat  bantuaan  hukum. Bantuan hukum  diharapkan dapat mencegah perlakuaan tidak adil  dan tidak manusiawi atas tersangka atau terdakwa yang tergolong miskin. Inilah yang dinamakan due proces of law atau proses hukum yang adil. Tersangka atau terdakwa patut dilindungi haknya sebagai orang yang menghadapai tuntutan hukum terdesak karena diadili  untuk itu  patut diberlakukan asas praduga tak bersalah. Didampingi dan dibela oleh advokat sejak ditahan, diperiksa, diinterogasi dan diadili.  Dan selain itu yang mendasari tugas dan kewenangan  polri  yaitu  adanya  asas  Legalitas,  tentang  tindakan  kepolisian  didasarkan  pada  Undang- undang/  peraturan  perundang  undangan    .  Asas    Oportunitas  kebalikan  dari  asas  legalitas    maksudnya adalah undang –undang  ini mengatur tapi tidak dilaksanakan. Dan Asas Plichmatigheid adalah asas yang menyatakan  bahwa  tindakan  kepilisian    dianggab  sah  apabila    didasarkan  kepada  kekuasaan  dan wewenang umum.
Dari adanya asas yang menjadi dasar dan kewenangan kepolisian dalam menjalankan tugasnya ternyata  harus  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang –undangan  yang  berlaku.Peranan  Polri dalam  rangka  melakukan  pembelaan  atau  bertindak  sebagai  penasehat  hukum  dipengadilan  di  dalam ketentuan Undang  -Undang No 2 tahun 2002 tidak terdapat pengaturan polri dalam memberikan bantuan hukum di Pengadilan negeri.
Dengan tidak adanya pengaturan polri didalam melakukan pembelaan dipengadilan maka dapat dikatakan tindakan tersebut bertentangan dengan kewenangan yang dimilikinya, sebagaimana dikatakan oleh  Hohe  Raad  menyatakan  bahwa  untuk  sahnya  segala  tindakan  kepolisian  (rechtmatig)  tidak  selalu harus  berdasarkan  peraturan  perundang –undangan    (wettelijk  voorschrtift)  akan  tetapi  harus  memnuhi persyaratan sebagai berikut ;
a.  Tindakan tindakan Polisi itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang –undangan ; b.  Bahwa tindakan itu melindungi hak seseorang
c.  Bahwa tindakan itu  mempertahankan ketertiban dan ketentraman umum
Tindakan Polri dalam melakukan pembelaan terdakwa yang berdasarkan atau mengacu kepada peraturan  kepala  kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No:  7  Tahun  2005  tentang    Tata  Cara Pemberiaan Bantuan Hukum Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia,  jika dikaitkan dengan keberadaan orang  yang berhak melakukan pembelaan didalam lingkung peradilan  atau  yang menerima kuasa  ,  harus  memenuhi  syarat  syarat  yang  ditentukan    oleh  atau  berdasarkan  undang –undang  untuk memberikan bantuan hukum.
Berdasarkan  ketentuan  yang  diatur  didalam  KUHAP  dan  Undang-undang  No.  16  tahun  2011 tentang  bantuan  hukum,  pemberian  bantuan  hukum  hanya  dapat  diberikan  oleh  penasehat  hukum  dan tidak  setiap  orang    dapat  bertindak  sebagai  penasehat  hukum.    Dengan  diundangkannya  Undang- Undang  Advokat no  18  tahun  2003  telah  diatur  untuk  dapat  diangkat sebagai  advokat harus  memenuhi persyaratan  sebagai berikut,  yaitu :
a. Warga negara indonesia,
b. Bertempat tinggal di Indonesia,
c. Tidak berstatus  sebagai pegawai negeri atau pejabat negara,
d. Berusia sekurang kurangnya 25 tahun,
e. Berijasah  sarjana  yang  berlatar  belakang    pendidikan  tinggi  hukum  sebagaimana  Pasal  2 ayat (1),
f. Lulus ujian   diadakan oleh organisasi advokat,
g. Magang sekurang –kurannya dua tahun  terus menerus pada kantor advokat,
h. Tidak pernah dipidana melakukan tindak pidana kejahatan    yang diancam lima tahun atau lebih,
i. Berperilaku baik jujur, bertanggungjawab dan berintergritas yang tinggi.
Dengan persyaratan tersebut diatas seorang advokat sebelum menjalankan profesinya  advokat wajib  bersumpah    menurut  agamanya  atau  berjanji  dengan  sunggug  sungguh  dipengadilan  Tinggi diwilayah  domisili  Hukumnya.    Dengan  adanya  pesyaratan  tersebut  diatas  untuk  dapat  menjadi  avokat adalah  tidak  menjadi  pegawai  negeri  sipil  atau  pejabat  negara  serta  sebelum  menjalankan  profesinya sebagai advokat.
Pihak  yang  berhak  melakukan  pembelaan  atau  bantuan  hukum    terhadap  tersangka,dan terdakwa disemua tingkat pemeriksaan  adalah advokat hal ini mengacu kepada Pasal 54  KUHAP yang menyatakan  guna  melakukan  pembelaan    tersangka  atau  terdakwa  berhak    mendapat  bantuan  hukum dari  seorang  atau  lebih  penasehat  hukum,  oleh  karena  itu  undang –undang  tersebut  diataslah  yang menjadi  acuan  didalam  melakukan  pembelaan  terhadap  tersangka  atau  terdakwa  disetiap  tingkatan, karena pada prinsifnya melakukan pembelaan atau menjadi penasehat hukum  harus bebas dan mandiri didalam  menjalankan  profesinya,  oleh  sebab  itu  keberadaan  anggota  kepolisian    sebagai  penasehat hukum dapat  mempengaruhi proses penegakan itu sendiri.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Penerapan Perkapolri No. 7 Tahun 2005 tentang pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Anggota  Polri    bertentangan  dengan  ketentuan  Undang  Undang  Advokat    No.  18  Tahun  2003. Berdasarkan  Pasal  3  tentang    persyaratan  untuk  menjadi  advokat  antara  lain  tidak  berstatus  Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dan selain itu Perkapolri tersebut  bertentangan dengan Undang –Undangan No. 12 Tahun 2011 Tentang Hierarki Perundang-Undangan dan KUHAP

## DAFTAR PUSTAKA
Dpm Sitompul penangkapan dan kekerasan Pustaka Sinar Harapan Jakarta Em  Zul  Fajri  dan  Ratu  Aprilia  Senja,    Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia,  Edisi  Revisi,    Difa  Publisher,
2005,
Markas besar Kepolisian Negara RI Almank September abad Kepolisian RI, Jkarta nkopak 1970 Momo Kelana,  Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia ) Suatu Studi Historis Komperatif,  PTIK,
Jakarta,  1972,
Momo Kelana, Konsep-Konsep Hukum Kepolisian Indonesia, (Jakarta, PTIK Press, 2007) Muladi.  Kapita  Sclekta  Sistem  Peradilcm  Pidana,  Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro,  Semarang,
1995,
Redaksi Sinar Grafika,  Undang-Undang Kepolisian Negara,  Sinar Grafika, Jakarta,  2003 , Soerjono  Soekanto,    Tata  Cara  Penyusunan  Karya  Tulis  Ilmiah  Bidang  Hukum,    Ghalia  Indonesia,
Jakarta, 1983
Warsito Hadi Utomo,  Hukum Kepolisian di Indonesia,  Prestasi Pustaka,  Jakarta,  2005, Warsito Hadi Utomo,  Hukum Kepolisian di Indonesia,  Prestasi Pustaka, Jakarta,  2005, Yan Pramadya Puspa,  Kamus Hukum, Edisi Lengkap,  Aneka Ilmu,  Jakarta,  1997, Pasal 4 Undang –Undang Advokat No: 18 Tahun 2003 Pasal 1 butir 13 KUHAP Pasal 13 Undang-undang  nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Patrialis  Akbar,  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Nomor  8  Tahun  2010)  Tentang  Pencegahan  Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta : PT Bumi  Aksara, 2014 Satjipto Rahadjo, Masalah Penegakan Hukum, Bandung:Sinar baru 2000. Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Jakatra: Liberty, 2007