## Pemetaan Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi
Rudy, dan Reisa Malida
Dosen Bagian Hukum Tata Negara FH Unila Mahasiswa Bagian HTN angkatan 2009

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memetakan  kedudukan  dan  materi  muatan Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  (PMK)  dalam  sistem  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia.    Penelitian  ini  menggunakan  studi  normatif  yang menggunakan  batu  uji  kelembagaan  negara.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa kedudukan  PMK  harus  ditinjau  dari  aspek  kelembagaan  negara  sehingga  bisa disimpulkan bahwa kedudukan PMK setingkat dengan Peraturan Presiden. Selain itu, penelitian ini menghasilkan pemetaan materi muatan yang harus diatur dalam PMK.

## I. Pendahuluan
Perubahan Ketiga Undang- Undang  Dasar  1945  (UUD  Tahun 1945) telah melahirkan sebuah lembaga  baru  dengan  kewenangan khusus  yang  merupakan  salah  satu bentuk judicial control dalam
kerangka sistem checks and balances diantara  cabang-cabang  kekuasaan pemerintahan. 1 Lembaga  tersebut merupakan salah satu lembaga negara yang bergerak di dalam ranah penyelenggaraan kekuasaan kehakiman  di Indonesia,  selain Mahkamah Agung dan badan peradilan  yang  berada  dibawahnya, yaitu lembaga Mahkamah Konstitusi,
melalui  UUD  Tahun  1945  Pasal  24 ayat (2), yang menyatakan :
Kekuasaan kehakiman dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah Agung  dan  badan  peradilan  yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 1 Bandingkan:  Maruarar  Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2011), hlm. 1. lingkungan peradilan militer, lingkungan  peradilan  tata  usaha negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah Konstitusi”. Penjelasan Undang-Undang
Nomor  23  Tahun  2004  tentang Mahkamah  Konstitusi 2 sebagaimana yang  telah  dirubah  melalui  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2011 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  tahun  2004 tentang Mahkamah Konstitusi 3 mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi  adalah  salah  satu  pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi  juga  merupakan  tempat bagi  warga  masyarakat  pencari keadilan  atau justitiabelen ( justice
2 Lembaran  Negara  Republik  Indonesia (LNRI)  Tahun  2003  Nomor  98,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4958.
3 LNRI Tahun 2011 Nomor 70
seekers )  dalam  mencari  keadilan sesuai  dengan  tugas  dan  wewenang Mahkamah Konstitusi yang termaktub  di  dalam    UUD  Tahun 1945  yaitu  pasal  24C  ayat  (1). 4 Kewenangan tersebut pada perkembangannya ditambah lagi dengan  kewenangan  untuk  memutus perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan  UU  Nomor  12  Tahun 2008  tentang  Perubahan  Kedua  UU Nomor  32  Tahun  2004  tentang
Pemerintahan  Daerah 5 Pasal  236C ayat (1). 6
Dalam  rangka  menjalankan fungsi  kekuasaan  kehakiman  atau fungsi peradilan ( rechtsprekende functie ) tersebut, Mahkamah Konstitusi kemudian mengatur mengenai  pedoman  beracara  di Mahkamah Konstitusi yang ditujukan  bagi  masyarakat  umum sebagai  subjek-subjek  hukum  ( legal subjects )  yang  tengah  beracara  di Mahkamah  Kontitusi  dan  hal-hal lainnya melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Terdapat beberapa ketimpangan yang patut untuk
4 Empat  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi tersebut, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama dan  terkahir  yang  putusannya  bersifat  final untuk : 1. Menguji  undang-undang  terhadap Undang-Undang Dasar; 2. Memutus  sengketa  kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; 3. Memutus pembubaran partai politik; 4. Memutus  perselisihan  tentang  hasil
pemilihan umum.
5 LNRI Tahun 2008 Nomor 59.
6 Menyatakan bahwa : “Penanganan  sengketa  hasil  penghitungan suara  pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil kepala  daerah  oleh  Mahkamah  Agung dialihkan  kepada  Mahkamah  Konstitusi paling  lama  18  (delapan  belas)  bulan  sejak Undang-Undang ini diundangkan.”
diperhatikan  dalam  hal  pengaturan PMK ini, antara lain:
1. PMK yang secara teori seharusnya  hanya  bersifat  dan berlaku bagi internal kelembagaan, namun pada kenyataan  ternyata  norma  yang terkandung di dalam PMK banyak yang bersentuhan langsung  dengan  subjek-subjek hukum di luar Mahkamah Konstitusi,  yaitu  pada  pedoman beracara di Mahkamah Konstitusi; 2. Pembentukan PMK yang didasarkan  pada  ketentuan  dalam Pasal 86 UU Mahkamah Konstitusi merupakan norma penyempurna dari ketidaklengkapan UU Mahkamah Konstitusi, serta atas dasar pembentukan yang dinilai terburu-buru. 7 Namun,  setelah hampir satu dasawarsa
Mahkamah  Konstitusi  berdiri, berdasarkan kedua alasan tersebut dapat  dijadikan  kajian  mengenai kelayakan terus dipertahankannya pedoman  beracara  yang  diatur dengan PMK; serta 3. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga- lembaga negara, khususnya PMK,  walaupun  telah  diakui keberadaannya  namun  ternyata tidak diketahui letak kedudukannya  didalam  hierarki peraturan perundang-undangan,
sejajar  dengan  undang-undang atau  dibawah  undang-undang.
Terlebih  lagi  mengingat  PMK memiliki  materi  muatan  yang berlaku diluar lembaga.
Berdasarkan
ketimpangan- ketimpangan  yang  telah  diuraikan  di atas  sudah  menjadi  keharusanlah untuk  diadakannya  kajian  mengenai
7 Ibid .
kedudukan  PMK  berdasarkan  teori Hukum  Tata  Negara  dan  Teori Perundang-undangan.
II. Pembahasan
Kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi  (PMK)  dalam  Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945 sebelum dan sesudah perubahan  tidak  menetapkan  dalam pasal-pasalnya  tentang  kedudukan atau  hierarki  peraturan  perundan- undangan  di  Indonesia.  Selain  itu UUD Tahun 1945 hanya menetapkan secara tegas beberapa jenis peraturan perundang-undangan,  yaitu  Undang- Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, dan Peraturan  Pemerintah.  Jenis  dan hierarki perundang-undangan kemudian ditegaskan melalui undang-undang, yaitu Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun kemudian,  Undang-Undang  tersebut telah digantikan oleh Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  yang  berlaku saat ini. Untuk  menganalisis  mengenai kedudukan  PMK  dalam  hierarki Peraturan Perundang-Undang
peneliti  akan  menjabarkan  terlebih dahulu kedudukan PMK berdasarkan kedua undang-undang tersebut.

## Kedudukan  PMK  Berdasarkan
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2004
Pengaturan  mengenai  hierarki peraturan perundangan diatur didalam  Pasal  7  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  Pasal  7  ayat (1)  ini  menjelaskan  mengenai  jenis dan  hierarki  Peraturan  Perundang- undangan adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah. Adapun jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan  Pasal  7  ayat  (1)  tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum
mengikat  sepanjang  diperintahkan oleh  peraturan  perundang-undangan yang  lebih  tinggi.  Ketentuan  ini diatur  di  dalam  Pasal  7  ayat  (4)  UU Nomor  10  Tahun  2004.  Undang- undang  ini,  tidak  memasukkan  jenis peraturan  yang  dimaksud  dalam Pasal  7  ayat  (4)  tersebut.  Namun demikian, jenis peraturan perundang- undangan  yang  dimaksud  dalam pasal  7  ayat  4  tersebut  di  sebutkan secara rinci dalam Penjelasan Pasal 7 ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 2004 tersebut.
Penjelasan atas Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2004 menyebutkan bahwa:
Jenis  Peraturan  Perundang- undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan  Pemeriksa  Keuangan,  Bank Indonesia,  Menteri,  kepala  badan, lembaga,  atau  komisi  yang  setingkat yang  dibentak  oleh  undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang,  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Provinsi,  Gubernur, Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah
Kabupaten/Kota,
Bupati/Walikota,
Kepala Desa atau yang setingkat. Selanjutnya  melalui  Pasal  5  di dalam  undang-undang  ini,  hanya menerangkan bahwa Kekuatan hukum Peraturan Perundang- undangan  adalah  sesuai  dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dan melalui Penjelasan ayat (5)  menyebutkan  bahwa  dalam ketentuan  ini  yang  dimaksud  dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis  Peraturan  Perundang-undangan yang  didasarkan  pada  asas  bahwa peraturan  perundang-undangan  yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.  Sehingga,  dengan  berlakunya Undang-Udang  nomor  10  Tahun 2004 ini, ternyata tidak menerangkan mengenai  kedudukan  PMK  di  dalam hierarki Peraturan Perundang- undangan yang berlaku di Indonesia. Kedudukan  PMK  Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang  Nomor  12
tahun 2011 merupakan undang- undang  yang menggantikan Undang- Undang  nomor  10  Tahun  2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang- undang  ini  mengatur  mengenai  jenis dan  hierarki  peraturan    perundang- undangan  melalui  Pasal  7  ayat  (1). Pasal  7  ayat  (1)  dalam  undang- undang  ini  berisi  bahwa  jenis  dan hierarki peraturan perundang- undangan terdiri atas:
1. Undang-undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang- undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011  melalui Pasal  7 ayat (2) juga  menetapkan  bahwa  kekuatan hukum Peraturan Perundang-
undangannya  telah  ditetapkan  yaitu sesuai  dengan  hierarki  tersebut. Undang-Undang  ini  kemudian  juga menerangkan  melalui  Pasal  8  ayat (1), bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana  dimaksud  diatas  yaitu mencakup  peraturan  yang  ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,  Komisi  Yudisial,  Bank Indonesia,  Menteri,  badan,  lembaga, atau  komisi  yang  setingkat  yang dibentuk  dengan  Undang-undang atau Pemerintah atas perintah
Undang-undang,  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Provinsi,  Gubernur,
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Pasal  8  ayat  (2)  menerangkan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud diatas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih
tinggi  atau  dibentuk  berdasarkan kewenangan. Sama  halnya  dengan  undang-
undang sebelumnya, keberadaan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  ini  tidak  menjawab  mengenai kedudukan  PMK  dalam  hierarki peraturan  perundang-undangan  di Indonesia.
Untuk menjawab permasalahan mengenai  kedudukan  PMK  dalam hierarki peraturan perundang- undangan,  peneliti  menganalisisnya melalui  struktur  kelembagaan  dari Lembaga  Negara  yang  berwenang mengeluarkan PMK.

## Analisis  Kedudukan  PMK  dalam Hierarki  Peraturan  Perundang- Undangan
Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2004  tentang  Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011 memiliki kesamaan yang mendasar.  Kedua  Undang-undang tersebut, walaupun sama-sama mengakui  keberadaan  PMK  dalam Sistem  Hukum  di  Negara  Republik Indonesi  namun  keduanya  sama- sama tidak mencantumkan kedudukan  PMK  dalam  hierarki peraturan perundang-undangan. Selain  itu,  dari  kedua  undang-
undang  ini  terdapat  perbedaan  yang prinsipil  pula.  Perbedaan  tersebut adalah melalui Undang-Undang nomor  12  Tahun  2012,    pengakuan keberadaan PMK menjadi lebih tegas dalam  hierarki  peraturan  perundang undangan  ataupun  dalam  Sistem Hukum di Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011,  kedudukan peraturan lain, termasuk di dalamnya terdapat  PMK,  dituliskan  di  dalam batang tubuh Undang-undang
tersebut,  yaitu  di  dalam  Pasal  8  ayat (1).  Sedangkan  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2004, pengaturan  mengenai  peraturan  lain, termasuk  PMK,  hanya  terdapat  di dalam  Penjelasan  atas  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu pada Penjelasan atas Pasal 7 ayat (4).
Dimasukkannya
Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011
ternyata  tidak  mampu  menjawab dengan  jelas  mengenai  kedudukan
PMK,  sehingga  kedua  peraturan tersebut masih menimbulkan kerancuan dan perbedaan pemahaman. Untuk menjawab kedudukan  PMK  dalam  hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, peneliti kemudian melakukan  peninjauan  dari  struktur kelembagaan negara. Mahkamah  Konstitusi  sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan PMK, adalah termasuk  ke  dalam  lembaga  tinggi negara karena pembentukannya dibentuk  oleh  UUD  Tahun  1945. Berdasarkan  hal  tersebut,  tentu  saja Mahkamah Konstitusi memiliki derajat  kelembagaan  yang  lebih tinggi  dibandingkan dengan lembaga negara  lain  yang  pembentukannya dibentuk  oleh  Undang-Undang  atau peraturan  lain  di  bawah  undang- undang.  Hal  tersebut  tentu  saja berimplikasi pada kedudukan produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk didalamnya PMK. Produk hukum  yang dihasilkan oleh lembaga tinggi negara tentu saja memliki hierarki peraturan perundang-undangan  yang  dibawah Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang. Seperti yang telah dipaparkan di dalam Tinjauan Pustaka, bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011, bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-  Undang  sama  dengan materi muatan Undang-Undang. Sedangkan untuk menajalankannyanya diperlukan Peraturan Pemerintah. Materi muatan
Peraturan  Pemerintah  sendiri  berisi materi  untuk  menjalankan  Undang- Undang sebagaimana mestinya.
PMK sebagai salah satu produk hukum  dari  lembaga  Mahkamah Konstitusi,  memiliki  tingkat  hierarki yang sejajar dengan Peraturan Presiden.  Hal  ini  karena  materi muatan  Peraturan  Presiden  sendiri berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, sama halnya dengan PMK yang materinya diperintahkan  oleh  Undang-Undang Mahkamah  Konstitusi,  melalui  Pasal
86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi jonto Undang-Undang  Nomor  8 tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Maka, berdasarkan analisis kedudukan kelembagaan negara tersebut, penulis menyimpulkan
bahwa kedudukan  PMK  dalam hierarki peraturan perundang-
undangan,  yaitu  PMK  memiliki kedudukan    yang  berada  dibawah Peraturan  Pemerintah  dan  sejajar dengan Peraturan Presiden.
Pemetaan  PMK  berdasarkan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Dalam sub-bab ini penulis akan mencoba memetakan PMK
berdasarkan  materi  muatan  yang terkadung  di  dalam  PMK.  Sebagai bahan  pembanding,  terlebih  dahulu Peneliti  paparkan  tabel  PMK  yang telah  dikeluarkan  oleh  Mahkmah Konstitusi  sejak  berdiri  hingga  saat ini sebagaimana terdapat dalam tabel 1.
Tabel 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi 2005-2010 No PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI (PMK) 1 Nomor  01/PMK/2003  tentang  Tata  Cara  Pemilihan  Ketua  dan  Wakil  Ketua
Mahkamah Konstitusi.
2 Nomor  02/PMK/2003  tentang  Kode  Etik  dan  Pedoman  Tingkah  Laku  Hakim Konstitusi.
3 Nomor  03/PMK/2003  tentang  Tata  Tertib  Persidangan  Pada  Mahkamah Konstitusi republik Indonesia.
4 Nomor  04/PMK/2004  tentang  Pedoman  Beracara  Dalam  Perselisihan  Hasil Pemilihan Umum.
5 Nomor  05/PMK/2004  tentang  Prosedur  Pengajuan  Keberatan  Atas  Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004.
6 Nomor  06/PMK/2005  tentang  pedoman  Beracara  Dalam  Perkara  Pengujian Undang-Undang.
7 Nomor  07/PMK/2005  Tentang  Pemberlakuan  Deklarasi  Kode  Etik  Dan Perilaku Hakim Konstitusi.
8 Nomor  08/PMK/2006  Tentang  Pedoman  Beracara  Dalam  Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.
9 Nomor  11/PMK/2006  Tentang  Pedoman  Administrasi  Yustisial  Mahkamah Konstitusi.
10 Nomor  12/PMK/2008  tentang  Pedoman  Beracara  dalam  Pembubaran  Partai Politik.
11 Nomor  14/PMK/2008  tentang  Pedoman  Beracara  dalam  Perselisihan  Hasil Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilaran  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12 Nomor  15/PMK/2008  Tentang  Pedoman  Beracara  dalam  Perselisihan  Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
13 Nomor  16/PMK/2009  Tentang  Pedoman  Beracara  dalam  Perselisihan  Hasil Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilaran  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14 Nomor  17/PMK/2009  Tentang  Pedoman  Beracara    Dalam  Perselisihan  Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
15 Nomor  18/PMK/2009  Tentang  Pedoman  Pengajuan  Permohonan  Elektronik (Electronic  Filing)  dan  Pemeriksaan  Persidangan  Jarak  Jauh  (Video Conference).
16 Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan.
17 Nomor  21/PMK/2009  tentang  Pedoman  Beracara  dalam  Memutus  Pendapat dewan  Perwakilan  Rakyat  mengenai  dugaan  pelanggaran  oleh  Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sumber: diolah dari http://www.mahkamahkonstitusi.go.id// Hal yang perlu diingat sebelum memetakan peraturan-peraturan Mahkamah  Konstitusi tersebut,  yaitu bahwa  tidak  semua  PMK  memiliki materi  muatan  yang  sama.  Ada beberapa PMK  yang murni memiliki materi  PMK,  namun  ada  pula  yang materinya  justru  bermuatan  UU.  Hal ini dapat dilihat dari sifat keberlakuan  PMK  itu  sendiri,  yaitu ada yang bersifat internal kelembagaan  Mahkamah  Konstitusi dan ada pula yang bersifat eksternal. Apabila  ditinjau  berdasarkan Pasal  10  UU  Nomor  12  Tahun  2011 mengenai  materi  muatan  yang  harus diatur dengan Undang-Undang, beberapa  PMK  yang  terkait  dengan pedoman  beracara  di  Mahkamah Konstitusi, merupakan peraturan
yang  bermuatan  Undang-Undang karena  telah  memenuhi  beberapa unsur muatan materi Undang- Undang yaitu:
a. peraturan tersebut merupakan pengaturan  lebih  lanjut  mengenai ketentuan UUD Tahun 1945. b. Peraturan tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
PMK  dengan  demikian  dapat dipetakan berdasarkan materi muatan yang  terkandung  didalamnya,  yaitu PMK  yang  murni  bermuatan  materi PMK  dan  PMK  berdasarkan  materi muatan  Undang-Undang.  Berikut peneliti  paparkan  PMK  setelah dilakukan pemetaan berdasarkan materi  muatan  yang  terkandung  di dalam masing-masing PMK. Tabel 2 Pemetaan PMK berdasarkan materi muatannya. No. Materi Muatan PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. PMK Nomor 01/PMK/2003 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor  02/PMK/2003  tentang  Kode  Etik  dan  Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi Nomor  03/PMK/2003  tentang  Tata  Tertib  Persidangan Pada Mahkamah Konstitusi republik Indonesia Nomor  07/PMK/2005  Tentang  Pemberlakuan  Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi
Nomor  11/PMK/2006  Tentang  Pedoman  Administrasi
Yustisial Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan 2. Undang-Undang Nomor  04/PMK/2004  tentang  Pedoman  Beracara  Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Nomor  05/PMK/2004  tentang  Prosedur  Pengajuan Keberatan  Atas  Penetapan  Hasil  Pemilihan  Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 Nomor  06/PMK/2005  tentang  pedoman  Beracara  Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman  Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Nomor  12/PMK/2008  tentang  Pedoman  Beracara  dalam Pembubaran Partai Politik Nomor  14/PMK/2008  tentang  Pedoman  Beracara  dalam Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan Perwakilaran  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor  15/PMK/2008  Tentang  Pedoman  Beracara  dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Nomor  16/PMK/2009  Tentang  Pedoman  Beracara  dalam Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan Perwakilaran  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 17/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara  Dalam Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil Presiden Nomor  18/PMK/2009  Tentang  Pedoman  Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference) Nomor  21/PMK/2009  tentang  Pedoman  Beracara  dalam Memutus  Pendapat  dewan  Perwakilan  Rakyat  mengenai dugaan  pelanggaran  oleh  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden. Berdasarkan  Pemetaan  PMK
yang  telah  penulis  sajikan  diatas, maka  sudah  seharusnyalah  PMK yang  bermuatan  Undang-Undang ditindak  lanjuti  lagi  oleh  pemegang kekuasaan  legislasi  untuk  dapat menjadi UU Hukum Acara Mahkamah di Konstitusi demi terciptanya tatanan peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan Ilmu Perundang- undangan.
II. Penutup
Sistem  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia  menghendaki keteraturan antara materi muatan dan jenis  peraturan  perundang-undangan. Penelitian  ini  memetakan  bahwa
Peraturan Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan yang setingkat  dengan  peraturan  yang dikeluarkan  oleh  lembaga  tinggi negara  berdasarkan  UUD  1945. Selain  itu,  materi  muatan  Peraturan Mahkamah Konstitusi saat ini
terpetakan ke dalam dua jenis materi muatan  yang  berbeda.    Kedua  jenis materi muatan ini seharusnya ditetapkan  ke  dalam  jenis  peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya.
Daftar Pustaka
Maruarar  Siahaan, Hukum  Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Ismail Hasani & A. Gani Abdullah, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan (Jakarta: Fakultas  Syariah  dan  Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006). Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia,  (Bandung: Mandar Maju,1998) Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung: PT. Alumni, 1997) . Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind Hill Co, Jakarta,
1992. Maria  Farida  Indrati  Soeprapto, Disertasi  : Kedudukan  dan Materi Muatan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, peraturan Pemerintah,  Dan  Keputusan Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Di Republik  Indonesia ,  (Jakarta:
Program  Pascasarjana  Fakultas
Hukum  Universitas  Indonesia, 2002).