Syntax Idea : p–ISSN: 2684-6853  e-ISSN : 2684-883X Vol. 1, No 8 Desember 2019
PENGARUH  PENDIDIKAN  POLITIK  TERHADAP  PARTISIPASI  POLITIK MASYARAKAT  DALAM  PILKADA  (STUDI  PADA  PILKADA  BUPATI  DI KABUPATEN KUNINGAN)
Cecep Nana Nasuha dan Cecep Abdul Cholik Universitas Islam Al-Ihya Kuningan Email : cephy.lucky81@gmail.com. dan  chevholic@gmail.com.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  pendidikan politik  masyarakat  Kabupaten  Kuningan  yang  mempengaruhi  partisipasi  politik dalam  Pilkada  bupati  di  Kabupaten  Kuningan.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan metode survai eksplanatoris, yaitu untuk mengetahui hubungan dan pengaruh pendidikan politik terhadap  partisipasi  politik  masyarakat  dalam  pilkada.  Teknik  analisis  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  korelasi  dan  regresi  liner sederhana yang di bantu dengan software program SPSS dan Method of Succesive Interval,  karena  penelitian  menganalisis  dua  atau  lebih  variabel  independent sebagai  faktor  prediktor  dimanipulasi  (dinaik  turunkan  nilainya).  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pengaruh  pendidikan  politik  terhadap  partisipasi  politik dalam  pilkada  di  Kabupaten  Kuningan  secara  keseluruhan  memiliki  tingkat kontribusi  yang  rendah.  Pendidikan  politik  berpengaruh  positif  terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pilkada. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai korelasi yang sedang (r) dan koefisien determinasi (rsquare) hasil pengujian yang menunjukkan  bahwa  partisipasi  politik  masyarakat  dalam  pilkada  dapat dipengaruhi  oleh  pendidikan  politik.  Sedangkan  sisanya  sebagai  epsilon,  dapat dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lainnya.
Kata kunci : Pendidikan Politik, Partisipasi Politik .

## Pendahuluan
Pemilihan  Kepala  Daerah  Bupati  dan  Wakil  Bupati  (Pilbup)  Kuningan  sebagai suatu momentum yang merupakan proses pembelajaran politik rakyat  Kuningan dalam situasi reformasi. Masa depan demokrasi di Kabupaten Kuningan menjadi harapan besar bagi  masyarakat  Kuningan  untuk  membuat  suatu  perubahan  dalam  menentukan pemimpin  atau  Kepala  Daerah  ke  arah  yang  lebih  baik  berdasarkan  aspirasi  dan mempunyai  legitimasi  penuh  dari  masyarakat  serta  dapat  meningkatknya  kualitas partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi di tingkat lokal.
Dalam  kehidupan  politik  saat  ini,  Undang-Undang  Dasar  1945  telah  menjadi konstitusi  yang  lebih  demokratis  atau  lebih  dikenal  sebagai  demokrasi  konstitusional.
Oleh  karena  itu,  sistem  pemilihan  umum  (Pemilu)  yang  kita  anut  dalam  membangun bangsa, merujuk pada konsep demokrasi konstitusional tersebut sehingga dalam proses pergantian  kepemimpinan  nasional  sudah  diatur  kebijakannya  di  dalam  peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemilu setiap lima tahun  sekali  dan  diselenggarakan  oleh  penyelenggara  Pemilu  yaitu  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU),  Badan  Pengawas  Pemilu  (Banwaslu),  dan  Dewan  Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai komisi etik (Harnawansyah, 2019).
Berdasarkan  fenomena  yang  terjadi  tentang  pelaksanaan  partisipasi  politik masyarakat Kabupaten Kuningan dalam Pilkada dapat dilihat dari perolehan suara dari setiap  calon  bupati  (cabup)  dan  perbandingan  jumlah  penduduk  yang  mempunyai  hak pilih. Peserta pilbup diikuti oleh tiga pasangan dan perolehan suara bersumber dari KPU Kabupaten  Kuningan  2018  yaitu  cabup  nomor  1  adalah  pasangan  Dr.  H  Toto Taufikurrahman  Kosim-Yosa  Octora  Santono  S.Si.,  MM.,  memperoleh  suara  183.156 (32,04%).  Cabup  nomor  2  yaitu  pasangan  H.  Dudy  Pamuji  S.E.,  M.Si.-H.Udin Kusnaedi  S.E,  M.Si.,  memperoleh  suara  155.017  (27,11%)  dan  yang  terakhir  nomor urut  3  yaitu  pasangan  H.  Acep  Purnama  S.H.,  M.Si.-M.  Ridho  Suganda  S.H.,  M.Si. memperoleh  suara  233.539  (40,85%).  Dapat  disimpulkan,  bahwa  yang  keluar  sebagai pemenang  adalah  cabup  nomor  urut  3  yaitu  Acep  dan  Ridho  sebesar  40,85%  (Umum, 2018).
Data  perbandingan  antara  hasil  jumlah  perhitungan  suara  Pilkada  Bupati Kuningan  berdasarkan  data  KPU  Kabupaten  Kuningan  tahun  2018.  Untuk  Daftar Pemilih berjumlah 844.132 (100%) orang, suara sah berjumlah 571.712 (67,7%), suara tidak  sah  berjumlah  30.999  (3,7%)  dan  jumlah  suara  yang  tidak  digunakan/golput 241.421 (28,6%).
Disimpulkan  secara  keseluruhan  angka  partisipasi  masyarakat  di  Kabupaten Kuningan  yang  menggunakan  hak  suaranya  dengan  baik  dilihat  dari  suara  yang  sah sebanyak  571.712  jiwa  atau  sebesar  67,7%.  Ini  menunjukkan  partisipasi  masyarakat akan  penggunaan  hak  pilihnya  secara  keseluruhan  dalam  Pilkada  bupati  Kuningan masih  cukup  tinggi  sebesar  71,4%  (67,7%+3,7%).  Tetapi  untuk  besarnya  golput dikatakan rendah hanya mencapai 28,6%. Jumlah yang menggunakan hak suara dengan baik/atau sah dan tidak sah sebanyak 71,4% sebagai suatu bentuk partisipasi masyarakat dalam  Pilkada  Bupati  Kuningan  menjadi  suatu  fenomena  yang  harus  diteliti  apakah
tingkat  partisipasi  politik  masyarakat  dipengaruhi  oleh  tingkat  pendidikan  politik masyarakat, atau hanya suatu bentuk kewajiban semata ataupun hanya ikut-ikutan.
Berdasarkan  fenomena  di  atas,  peneliti  akan  melakukan  penelitian  tentang pengaruh  pendidikan  politik  terhadap  partisipasi  politik  masyarakat  dalam  Pilkada bupati di Kabupaten Kuningan.
Urgensi  dalam  penelitian  ini  adanya  suatu  indikator,  awal  untuk  mengukur partisipasi  politik  berdasarkan  pengaruh  pendidikan  politik  di  daerah  Kabupaten Kuningan;  sebagai  kontribusi  untuk  membentuk   dan  peningkatan  kualitas  partisipasi politik  masyarakat;  sebagai  referensi  untuk  membangun  pendidikan  politik  yang berimplikasi kepada kualitas partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Kuningan.
Kantaprawira memandang  pendidikan  politik  sebagai  salah  satu  fungsi  struktur politik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya (Kantaprawira, 1999).
Mengenai  konsep  pendidikan  politik,  ditambahkan  oleh  Kantaprawira  bahwa pendidikan politik, yaitu sebagai:
“Upaya  meningkatkan  pengetahuan  politik  rakyat  dan  agar  mereka  dapat berpartisipasi  secara  maksimal  dalam  sistem  politiknya,  sesuai  dengan paham  kedaulatan  rakyat  atau  demokrasi  bahwa  rakyat  harus  mampu menjalankan tugas partisipasi” (Kantaprawira, 1999).
Dari  konsep  tersebut  terlihat  adanya  kesamaan  dengan  apa  yang  telah dikemukakan  oleh  yang  lainnya,  yaitu  bahwa  pengertian  dari  pendidikan  politik  lebih menekankan  pada  aspek  tujuannya,  yaitu  mencetak  individu-individu  yang  dapat berpartisipasi  dalam  politik,  sedangkan  untuk  berpartisipasi  dalam  politik  seseorang minimal harus mempunyai pengetahuan politik yang mendasar tentang politik tersebut dan itu pula yang menjadi targetan pertama dari diadakan pendidikan politik.
Mengenai  fungsi  pendidikan  bagi  individu  sendiri,  menurut  (Kartono,  1996) ialah:
“Peningkatan kemampuan individual supaya setiap orang mampu berpacu dalam lalu  lintas  kemasyarakatan  yang  menjadi  semakin  padat  penuh-sesak  dan terpolusi  oleh  dampak  bermacam-macam  penyakit  sosial  dan  kedurjanaan.  Di samping  mengenai  kekuasaan,  memahami  mekanismenya,  ikut  mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan di tengah masyarakat.”
Fungsi pendidikan politik bagi individu tersebut intinya ialah bahwa pendidikan politik berusaha merubah aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dari individu. Artinya
seorang  individu  dengan  melalui  proses  pendidikan  politik  bukan  hanya  memiliki pengetahuan  dan  pemahaman  terhadap  aspek-aspek  politik,  tetapi  juga  akan  memiliki perasaan atau kesadaran dalam berpolitik sehingga dapat diterapkan atau direalisasikan melalui partisipasi politik ataupun sikap dan tingkah laku politik yang lebih luas dalam usahanya untuk mencapai tujuan politik yang diinginkannya. Bentuk pendidikan politik menurut  Kuntowijiyo mengatakan sebagai berikut:
“Pendidikan  politik  formal,  yaitu  pendidikan  politik  yang  diselenggarakan melalui indoktrinasi. Berikutnya adalah pendidikan politik yang diselenggarakan tidak  melalui  pendidikan  formal,  seperti  pertukaran  pemikiran  melalui  mimbar bebas.  Sedangkan  pendidikan  politik  yang  baik  adalah  pendidikan  politik  yang memobilisasi  simbol-simbol  nasional,  seperti  sejarah,  seni  sastra,  dan  bahasa” (Kuntowijoyo, 1994).
Menurut  Kartono  titik  awal  dari  pendidikan  politik  adalah:  kebutuhan  rakyat ditinjau dari aspek politiknya. Metodik belajarnya banyak menggunakan Konsientisasi, dialog, diskusi, komunikasi, dan pemecahan masalah, yaitu sebagai berikut:
1. Penyadaran masalah.
2. Dialog  politik  (perbincangan  suatu  masalah  politik  yang  dilakukan  dengan  para pakar  politik),  diskusi  (pembahasan  atau  tukar  pikiran  tentang  suatu  masalah politik),  dan  komunikasi  (kontak,  hubungan,  penyampaian  dan  penerimaan  pesan pendidikan politik untuk dipahami).
3. Pemecahan masalah.
Dari  definisi-definisi  pendidikan  politik  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa pendidikan  politik  pada  hakikatnya  adalah  proses  belajar  politik  ( political  learning ). Lebih  jelasnya  adalah  pendidikan  politik  mempunyai  pengertian  tentang  suatu  proses dalam  peningkatan  pengetahuan  masyarakat  akan  politik  didalam  sistem  politik  yang sedang berjalan, agar masyarakat dengan hasil pendidikan politik tersebut mereka dapat berpartisipasi secara maksimal di dalam lingkungan yang berdemokrasi.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  indikator  penelitian  variabel  pendidikan  politik yaitu indikator penyadaran masalah, indikator komunikasi, diskusi dan komunikasi dan indikator pemecahan masalah.

## Metode Penelitian
Metodologi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kuantitatif dengan  pendekatan  metode  survai  eksplanatoris (explanatory  survey) .  Menurut Singarimbun  dan  Effendi,  metode  survei  eksplanatoris  bertujuan  untuk  menjelaskan hubungan  sebab  akibat  dan  pengujian  hipotesis,  maka  melalui  data,  akan  dijelaskan hubungan  kausal  antara  variabel-variabel  melalui  pengujian  hipotesis  (Effendi,  1989). Dengan  mengkaji  pengaruh  antara  pendidikan  politik  dengan  partisipasi  politik  dalam Pilkada  Kabupaten  Kuningan.  Dari  hasil  pengajian  ini  didapatkan  pembuktian   teori yang dibangun dari analisis Pendidikan Politik terhadap Partisipasi Politik.  Uji statistik yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Sederhana.
Populasi  target  dalam  penelitian  ini  adalah  adalah  seluruh  masyarakat Kabupaten  Kuningan  yang  telah  mempunyai  hak  pilih  yang  berjumlah  844.132 orang dari 32 Kecamatan.
Teknik  yang  pengambilan  sampel  menggunakan  cara  Slovin  dalam  Husein Umar,  yaitu  ukuran  sampel  merupakan  perbandingan  dari  ukuran  populasi  dengan persentase  kelonggaran  ketidaktelitian,  karena  kesalahan  dalam  pengambilan  sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, maka taraf kesalahan yang ditetapkan adalah sebesar 10% (Umar, 2002).
Penentuan  jumlah  sampel  menggunakan  rumusan  sebagai  berikut  (Bungin, 2008):
2 1 Ne N n  
Keterangan : n = ukuran sampel ; N = ukuran populasi; e = taraf kesalahan Maka berdasarkan rumus penentuan jumlah sampel sebanyak :
N =  844.132 ; e = 10% = 0,1
  2 1 , 0 132 . 844 1 132 . 844   n 8.442 132 . 844 32 , 441 . 8 1 132 . 844    n
n = 99,991 orang  100 orang
Analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  regresei  linier  sederhana (Sugiyono, 2015).
Dimana: Y = a + bX
X  =  variabel pendidikan politik a  =  parameter atau koefisien regresi
Y  =  variabel partisipasi politik b =  parameter atau koefisien regresi

## Hasil Penelitian
1. Hubungan  Pendidikan  Politik  Dengan  Partisipasi  Politik  Dalam  Pilkada Bupati Di Kabupaten Kuningan
Analisis  hasil  penelitian  Pengaruh  Pendidikan  Politik  terhadap  Partiipasi Politik  Dalam  Pilkada  di  Kabupaten  Kuningan  menggunakan  aplikasi software SPSS for windows untuk  mengetahui  tingkat  korelasi  dan  koefisien determinasi/pengaruh  antar  variabel  berdasarkan  hasil  perhitungan  dengan menggunakan  teknik  regresi  linier  dengan  cara  melihat  koefisien  korelasinya  dan uji hipotesis.
Pengujian  ini  dilakukan  untuk  mengukur  seberapa  besar  pengaruh pendidikan politik terhadap partisipasi politik masyarakat. Untuk menguji pengaruh pendidikan  politik  terhadap  partisipasi  politik  masyarakat  dalam  pilkada,  maka dilakukan penghitungan regresi linier sederhana dengan aplikasi software SPSS.
Sebelum  dilakukan  analisis  regresi,  terlebih  dahulu  dilakukan  pengujian analisis  korelasi  atau  hubungan  antara  variabel  pendidikan  politik  (X)  dengan variabel partisipasi politik  masyarakat (Y).
Berdasarkan tabel Correlations di bawah ini, dapat diketahui bahwa korelasi (R)  atau  hubungan  linear  antara  variabel  pendidikan  politik  dengan  variabel partisipasi  politik  memperoleh  hasil  sebesar  0,582  yang  berarti  terdapat korelasi/hubungan  antar  variabel  termasuk  sedang  (Sugiyono,  2017)  dengan Standard Error Of Estimate (SEE) sebesar 8,033 yang berarti menunjukkan jumlah variabel partisipasi politik, dimana semakin kecil SEE akan membuat model regresi semakin  tepat  dalam  memprediksi  variabel  terikat.  Hasil  perhitungan  statistik melalui SPSS dapat dilihat pada tabel 1 dan 2 di bawah ini.
Tabel 1 Hasil Perhitungan Korelasi (SPSS)
Correlations PNDDKN  PRTSPS PNDDKN Pearson Correlation 1 .582 ** Sig. (2-tailed) .000
N 100 100 PRTSPS  Pearson Correlation .582 ** 1 Sig. (2-tailed) .000 N 100 100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2- tailed).
Sumber : Diolah dari Hasil penelitian 2019
Tabel 2
Hasil Perhitungan Model Summary (SPSS) Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .582 a .339 .332 8.033
a. Predictors: (Constant), PNDDKN
b. Dependent Variable: PRTSPS Sumber : Diolah dari Hasil penelitian 2019
Pendidikan  politik  dalam  penelitian  ini  adalah  pendidikan  politik masyarakat  Kabupaten  Kuningan  berdasarkan  penelitian  lapangan  berhubungan dengan  partisipasi  politik  masyarakat  Kabupaten  Kuningan  dalam  pilkada  Bupati tahun  2018,  dimana  koefisien  korelasi  berdasarkan  rentang  yang  dibuat  oleh (Sugiyono, 2017) menunjukkan hubungan yang sedang. Artinya, pendidikan politik memiliki  hubungan  secara  sedang  terhadap  partisipasi  politik  masyarakat  untuk memilih diantara ketiga pasangan calon bupati.
Dari  hasil  perhitungan  SPSS  pada  tabel Correlations di  atas,  hubungan  ini bersifat dua arah, artinya dalam konteks penelitian ini, pendidikan politik memiliki hubungan  yang  sedang  dengan  partisipasi  politik  dan  tingkat  partisipasi  politik masyarakat  memiliki  hubungan  yang  sedang  terkait  dengan  pendidikan  politik  di Kabupaten Kuningan.
Sebagai  pembahasan  dari  hasil  perhitungan  hubungan  pendidikan  politik dengan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada di Kabupaten Kuningan, secara umum, pendidikan politik yang ditampilkan oleh masyarakat Kabupaten Kuningan berdasarkan  pengetahuan,  kesadaran  dan  pengalaman  mengikuti  kegiatan  politik sebelum dan pada saat pilkada menjadi referensi pemilih untuk memilih pasangan calon bupati dengan menggunakan hak dan kewajiban warga Kabupaten Kuningan
untuk  menyukseskan  pilkada  dalam  mendapatkan  kepala  daerah  yang  mendapat legitimasi  penuh  dari  masyarakat,  dalam  memajukan  masyarakat  Kabupaten Kuningan.
Pendidikan politik masyarakat dalam konteks penyadaran masalah terhadap pembangunan daerah saat ini mengacu kepada otonomi daerah yang tidak lepas dari permasalahan  yang  timbul  dari  adanya  otonomi  daerah  untuk  dapat  diselesaikan terutama  oleh  kepala  daerah  yang  dimplementasikan  ke  dalam  bentuk  kebijakan dan  peraturan  serta  menyediakan  sarana  dan  prasarana  pada  semua  bidang  dalam peningkatan  penyadaran  masyarakat  Kabupaten  Kuningan.  Sehingga  hal  tersebut dapat  diselesaikan  sesuai  dengan  aspirasi  dan  harapan  masyarakat.  Selain  itu, Masyarakat  Kabupaten  Kuningan  mempunyai  pengetahuan,  kesadaran,  sikap  dan pandangan  yang  kritis  secara  rasional  terhadap  penyadaran  permasalahan  di Kabupaten Kuningan.
Selain  itu,  kegiatan  dialog  politik,  diskusi  dan  komunikasi,  masyarakat melihat bahwa hubungan, interaksi dan komunikasi para responden atau masyarakat secara  vertikal  maupun  horizontal  masyarakat  bisa  mendapatkan  informasi  yang jelas  tentang  pembangunan  daerahnya  sendiri,  baik  peningkatan  maupun hambatannya.  Dimana  informasi  yang  diperlukan  oleh  masyarakat  Kabupaten Kuningan  sangat  berguna  sekali  bagi  masyarakat.  Dengan  informasi  tersebut masyarakat dapat mengetahui perkembangan pembangunan yang terjadi di daerah. Selanjutnya,  masyarakat  dapat  menentukan  sikapnya  untuk  berpartisipasi,  salah satunya dalam bentuk partisipasi pada pilkada bupati salah yang satunya pemberian suara  secara  baik  dan  benar  serta  penuh  kesadaran  akan  politik  dan  kemajuan daerahnya di masa yang akan datang.
Dengan  penyadaran  masyarakat  dan  kegiatan  komunikasi,  pemilih  melihat bahwa peran serta masyarakat diikutsertkan dalam pemecahan masalah yang ada di Kabupaten Kuningan. Keikutsertaan masyarakat dalam pemecahan masalah melalui pelaksanaan  peraturan-peraturan  daerah  di  Kabupaten  Kuningan  dalam pembangunan  dan  diawasi  oleh  masyarakat.  Musyawarah  untuk  menghasilkan kemufakatan  yang  menjadi  masukan  dan  dapat  meningkatkan  kepercayaan masyarakat  terhadap  kepemimpinan  daerahnya  untuk  mencari  pemecahan
masalah/solusi dari permasalahan-permasalah pembangunan yang ada di Kabupaten Kuningan.
Sikap  partisipasi  masyarakat  yang  berdasarkan  pengetahuan  dan  kesadaran akan  hak  dan  kewajiban  politiknya  dalam  memilih  calon  kepala  daerah,  dapat memberikan  dampak  yang  luas  terhadap  bagi  perkembangan  pembangunan Kabupaten  Kuningan.  Dampak  tersebut  dihasilkan  dari  sikap  masyarakat  dengan tidak  salah  memilih  calon  bupati  yang  dianggap  oleh  masyarakat  mempunyai kompetensi dan kemampuan dalam memimpin dan mengelola Kabupaten Kuningan dalam segala bidang.
Dari  hubungan  tersebut  terlihat  bahwa,  di  dalam  pelaksanaan  masa kampanye sampai masa pemilihan calon bupati atau pemberian suara di bilik suara, partisipasi  masyarakat  terlihat  antusias  dalam  kegiatan-kegiatan  yang  bersifat sukarela  tersebut.  Seperti  dalam  kegiatan  penjaringan  aspirasi,  menghadiri  rapat, dan  kampanye,  mendukung  dan  menolak  calon  dari  partai  atau  non  partai,  serta pemberian suara di pilkada.
Oleh  karena  itu,  bahwa  pendidikan  politik  masyarakat  sebagian  besar menjadi  penentu  untuk  ikut  dalam  kegiatan  partisipasi  politik  masyarakat  dalam memilih  pasangan  calon  bupati.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  pendapat  dari  Rusadi Kartaprawira (Sudjana,  1993)  yang  memandang  bahwa  pendidikan  politik,  yaitu sebagai  upaya  meningkatkan  pengetahuan  politik  rakyat  dan  agar  mereka  dapat berpartisipasi  secara  maksimal  dalam  sistem  politiknya,  sesuai  dengan  paham kedaulatan  rakyat  atau  demokrasi  bahwa  rakyat  harus  mampu  menjalankan  tugas partisipasi.
Kegiatan  pemilihan  penguasa  daerah  merupakan  salah  satu  kegiatan partisipasi  aktif  dari  warga  masyarakat  Kabupaten  Kuningan.  Dimana  kegiatan tersebut  suatu  keputusan  politik  masyarakat  yang  berorientsi  pada  pengetahuan politik masyarakat, input dan output politik (Surbakti, 1995).
2. Besar  Pengaruh  Pendidikan  Politik  Terhadap  Partisipasi  Politik  Dalam Pilkada Bupati Di Kabupaten Kuningan
Sebelum  melakukan  penghitungan  besarnya  pengaruh  variabel  pendidikan politik  terhadap  partisipasi  politik  masyarakat,  terlebih  dahulu  dilakukan  analisis regresi  dengan  menggunakan  regresi  linier  sederhana.  Perhitungan  dan  analisis
regresi  ini  bertujuan  untuk  melihat  kontribusi  peningkatan  pendidikan  politik kepada  peningkatan  partisipasi  politik  yang  dinyatakan  dengan  angka.  Dengan angka  tersebut  menjadi  dasar  untuk  menganalisis  peningkatan  dari  partisipasi politik.
Penghitungan regresi linier sederhana dibantu dengan software SPSS, dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3
Hasil Perhitungan Koefisien (SPSS) Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -5.733 8.136 -.705 .483 PNDDKN .755 .107 .582 7.086 .000
a. Dependent Variable: PRTSPS
Sumber : Diolah dari Hasil penelitian 2019
Berdasarkan tabel koefisien di atas, maka dapat diperoleh persamaan regresi linier antara pendidikan politik dan partisipasi politik, yaitu :

## Partisipasi Politik = -5,733 + 0,755 Pendidikan Politik
Dari  persamaan  regresi  di  atas  dapat  diartikan  bahwa,  jika  dilakukan peningkatan  pendidikan  politik  (yang  dapat  dikatakan  dengan  angka,  x  =  1)  maka nilai  rata-rata  pendidikan  politik  akan  bertambah  0,755  (1  x  0,755).  Hal  ini dimaksudkan bahwa, pendidikan politik memiliki kontribusi untuk memprediksikan terbentuknya  partisipasi  politik  yaitu  sebesar  0,755.  Hal  tersebut  akan  terus meningkat  jika  dilakukan  pendidikan  politik  dan  terus-menerus,  serta  dapat diprediksikan  akan  terus  meningkatkan  juga  partisipasi  politik  (dalam  hasil perhitungan  angka).  Selanjutnya,  untuk  konstanta  sebesar  -5,733  mengandung  arti bahwa pada saat pendidikan politik bernilai 0 (tidak ada pendidikan politik, X = 0) maka nilai partisipasi politik adalah sebesar -5,733 (-5,733+ 0).
Berdasarkan persamaan regresi linier sederhana di atas menunjukkan bahwa angka  tersebut  dapat  memprediksikan  peningkatan  partisipasi  politik  masyarakat dalam  pilkada  di  Kabupaten  Kuningan  dengan  meningkatkan  pendidikan  politik masyarakat Kabupaten Kuningan.
Oleh  karena  itu,  dari  hasil  persamaan  untuk  memprediksi  peningkatan pendidikan politik dan partisipasi politik tidak lepas dari peran serta semua pihak, baik individu, keluarga, masyarakat, lembaga-lembaga maupun pemerintah daerah itu  sendiri.  Sehingga,  jika  pendidikan  itu  dapat  berjalan  dengan  baik  atau ditingkatkan,  maka  akan  dapat  diimplementasikan  secara  benar  pada  semua kegiatan partisipasi politik, yang salah satunya partisipasi politik masyarakat dalam pilkada.
Hal itu sesuai dengan pernyataan Kartini Kartono  yang menyatakan bahwa “peningkatan pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat  agar  orang  bisa  aktif  berpartisipasi  dalam  proses  politik,  demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa dan negara” (Kartono, 1996) .
Mengetahui  besarnya  pengaruh  dari  variabel  pendidikan  politik  terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pilkada dapat diukur dengan meliha R Square pada  tabel Model  Summary .  Pengaruh  disini,  dapat  memberikan  kontribusi  antara dua  variabel  ini  yaitu  pendidikan  politik  dan  partisipasi  politik  masyarakat,  yang ditunjukkan  oleh  angka.  Berdasarkan  hal  tersebut,  untuk  mencari  besarnya pengaruh  penelitian  ini  dibantu  dengan software SPSS,  didapat  hasil  sebagai berikut pada tabel 4 di bawah ini, yaitu:
Tabel 4
Hasil Perhitungan Pengaruh (SPSS) Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .582 a .339 .332 8.033 a. Predictors: (Constant), PNDDKN
b. Dependent Variable: PRTSPS
Sumber : Diolah dari Hasil penelitian 2019
Berdasarkan  tabel  4  pengaruh  / model  summary di  atas,  hasil  dari perhitungan  dengan software SPSS,  untuk  menentukan  besarnya  pengaruh  dilihat dari  kolom  R Square ( r 2 ),  didapat  angka  sebesar  0,339.  Angka  tersebut  dapat  di interpretasikan  termasuk  dalam  klasifikasi  pengaruh  yang rendah (Sugiyono, 2017).  Selanjutnya  angka  0,339  dihitung  secara  manual  untuk  mencari  besarnya persentase  pengaruh  variabel  pendidikan  politik  terhadap  partisipasi  politik masyarakat dalam pilkada.
Perhitungan  secara  manual,  untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh  variabel X terhadap variabel Y, maka digunakan rumus Koefisien determinasi (Kd) sebagai berikut  dimana r 2 / R  scuare sebesar  0,339  (tabel  1.4),  dimana  nilai  koefisien determinasi tersebut berada diantara 0 dan 1 (0<KD<1) :
Kd = r 2 x 100% = (0, 339) x 100% = 33,9%
Hasil  perhitungan  di  atas  menunjukkan  bahwa  besarnya  Kd  (koefisien determinasi)  adalah  33,9%  atau  kurang  dari  setengahnya  (Sudjana,  1993) , yang berarti  variabel  partisipasi  politik  masyarakat  dalam  pilkada  dipengaruhi  oleh variabel  pendidikan  politik  sebesar  33,9%.  Dan  partisipasi  politik  masyarakat dalam  pilkada  dipengaruh  oleh  variabel  lain  atau  faktor  lain  (ε  / epsilon )  sebesar 66,1%.
Hasil dari angka persentase pengaruh sebesar 33,9%, dapat dijadikan suatu dasar  dalam  pelaksanaan  pilkada  untuk  di  masa  yang  akan  datang  di  Kabupaten Kuningan  maupun  pelaksanaan  pilkada  untuk  di  daerah  lain.  Artinya  besarnya persentase  pengaruh  pendidikan  politik  terhadap  partisipasi  politik  masyarakat dapat  dijadikan  dasar  pengambilan  keputusan  oleh  semua  pihak  dalam  kegiatan partisipasi  umumnya,  khususnya  dalam  pilkada  dibutuhkan  suatu  pengetahuan tentang  politik  agar  pelaksanaan  partisipasi  di  Kabupaten  Kuningan  tidak menyimpang dari tujuan-tujuan kegiatan partisipasi dan demokrasi.
Adapun  tujuan-tujuan  yang  lain,  yaitu  pelaksanaan  kegiatan  politik  dalam pelaksanaan  pilkada  yang  baik  dan  benar  sesuai  dengan  UUD  ’45,  dan  untuk mendapatkan  pemimpin  daerah  yang  mampu  dan  berkompeten,  yang  mendapat dukungan  rakyat  seluruhnya  serta  mendapat  legitimasi  rakyat  yang  sah.  Selain  itu juga,  upaya  untuk  meminimalkan  masyarakat  yang  tidak  menggunakan  hak pilihnya  atau  golongan  putih  (golput),  dengan  meningkatkan  pengetahuan  dan kesadaran  politik  masyarakat  akan  partisipasi  dalam  pilkada.  Selain  itu  juga, pendidikan  politik  harus  didukung  dengan  fasilitas,  kemudahan  dan  metode pemilihan  pelaksanaan  Pilkada  yang  dapat  dipahami  oleh  seluruh  masyarakat, khususnya  bagi  orang  tua  jompo,  tuna  netra,  serta  pemilih  yang  sedang  sakit  dan dirawat di rumah sakit.
Selanjutnya, pengujian hipotesis yang akan di uji yaitu pengaruh pendidikan politik  (X)  terhadap  partisipasi  politik  masyarakat  (Y)  dalam  pilkada  bupati  di Kabupaten  Kuningan.  Untuk  menguji  signifikansi  konstanta  dari  variabel  X diperoleh dari uji t dengan hipotesis sebagai berikut :
Ho    :  tidak  ada  pengaruh  pendidikan  politik  terhadap  partisipasi  politik masyarakat dalam pilkada bupati di Kabupaten Kuningan
Ha    :  terdapat  pengaruh  pendidikan  politik  terhadap  partisipasi  politik masyarakat dalam pilkada bupati di KabupatenKuningan.
Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  perhitungan  uji  signifikansi  yaitu dengan  penghitungan  t hitung dan t tabel dengan  ketentuan  perbandingan  t hitung >  t tabel . Untuk  mencari  t hitung menggunakan  alpha/taraf  kesalahan  (  )  0,05  dengan  derajat kebebasan (dk) n-2, dk=100-2 = 98 diperoleh hasil perhitungan t hitung sebesar 7,086 (tabel 1.3). Dan untuk hasil penghitungan t tabel 2,0125 dengan dk = 98, dengan taraf kesalahan 0,05 (dilakukan perhitungan dengan interpolasi, karena 98 tidak terdapat dalam tabel). Dalam pengujian hipotesis yang dapat diterima dengan ketentuan jika, t hitung >  t tabel ,  maka  diketahui  dari  hasil  perhitungan  dari  kedua  t  tersebut  yaitu 7 ,086 > 2,0125 , hal ini diartikan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel setelah dilakukan interpolasi yaitu, maka dari pengujian tersebut, dapat diambil keputusan bahwa H o ditolak dan H a diterima .  Hasil tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara  pendidikan  politik  terhadap  partisipasi  politik  masyarakat  dalam  pilkada bupati di Kabupaten Kuningan.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  perbandingan  t hitung dengan  t tabel dan penentuan  hipotesis  di  atas,  dapat  diartikan  bahwa  terdapat  pengaruh  pendidikan politik  terhadap  partisipasi  politik  masyarakat  dalam  pilkada  di  Kabupaten Kuningan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pendidikan  politik  masyarakat  Kabupaten Kuningan  dalam  berpartisipasi  pada  pilkada  bupati  di  Kabupaten  Kuningan berdasarkan pada pengetahuan akan politik dan juga kesadaran masyarakat sebagai hasil  dari  pendidikan  politik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,    lembaga  formal, informal,  pendidikan  non  formal,  Partai  Politik.  Pendidikan  politik  dapat meningkatkan  partisipasi  politik  masyarakat  yang  tidak  hanya  berdasarkan  ikut- ikutan  saja,  atau  pengalaman  kegiatan  pilgub  sebelumnya  atau  juga  pemilihan presiden  dan  pemilihan  umum,  tetapi  mempunyai  suatu  kepercayaan  terhadap
pemerintah  daerah  khususnya  kepala  daerah  untuk  dapat mengatur  dan  mengelola potensi  daerah  serta  meningkatkan  dalam  segala  bidang  demi  tercapainya masyarakat yang sejahtera dimasa yang akan datang.
Selanjutnya,  untuk  uji  signifikansi/keberartian  koefisien  arah  regresi  dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini.

## Tabel 5
Hasil Perhitungan Anova (SPSS)
Anova b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 3239.728 1 3239.728 50.210 .000 a Residual 6323.312 98 64.524 Total 9563.040 99 a. Predictors: (Constant), PNDDKN b. Dependent Variable: PRTSPS
Sumber : Diolah dari Hasil penelitian 2019
Berdasarkan  tabel  Anova,  dapat  diketahui  besarnya  F hitung melalui  uji ANOVA  atau  F test ,  yaitu  sebesar  50,210  (tabel  1.5)  dengan  tingkat  signifikansi sebesar  0,000.  Karena  probabilitas  (0,000)  jauh  lebih  kecil  dari  0,05,  maka model regresi  bisa  dipakai  untuk  memprediksi  partisipasi  politik  atau  dapat  disimpulkan bahwa pendidikan politik secara signifikan berpengaruh terhadap partisipasi politik, dan menolak hipotesis nol (H o ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien arah regresi  antara  variabel  terdapat  pengaruh  pendidikan  politik  terhadap  partisipasi politik masyarakat dalam pilkada.
Koefisien  korelasi  yang  bernilai  positif  menunjukkan  bahwa  hubungan antara  kedua  variabel  berbanding  lurus,  artinya  jika  dilakukan  peningkatan pendidikan  politik,  maka  partisipasi  politik  dalam  pilkada  akan  lebih  baik. Sebaliknya  jika  tidak  dilakukan  peningkatan/perbaikan  pendidikan  politik  maka akan  berdampak tidak  baik  terhadap  partisipasi  politik  dalam  pilkada.  Keterkaitan antara  pendidikan  politik  dengan  partisipasi  politik  bahwa  :  pemilih  memberikan suaranya  berdasarkan  pendidikan  politik  terdiri  dari  penyadaran  masalah,  dialog politik,  diskusi,  dan  komunikasi,  dan  pemecahan  masalah,  para  pemilih  ini  akan
berpartisipasi  politik  dengan  sukarela  menggunakan  haknya  sebagai  warga  negara yang baik.
Dalam  penelitian  ini,  pendidikan  politik  di  Kabupaten  Kuningan  ini  telah mengalami perubahan besar, khususnya dalam pengetahuan akan politik, terutama dalam kegiatan partisipasi dalam pilkada. Dimana masyarakat telah menyadari dan memahami  inti  dari  kegiatan  partisipasi  tersebut  berdasarkan  pengetahuan  akan politik  dari  pengalaman  yang  telah  dialaminya.  Dan,  masyarakat  sekarang  ini, mulai  berpikir  rasional  dalam  menentukan  pilihannya  bukan  hanya  melalui  sarana kampanye  dan  menghadiri  rapat  saja,  tetapi  masyarakat  lebih  tertarik  dengan tindakan nyata  yang dilakukan calon yang akan dipilihnya, bukan sekedar retorika politik  atau  peran-peran  atribut.  Begitu  juga  dengan  perhatian  masyarakat mempunyai perhatian yang kuat terhadap program-program pembangunan dari tiap calon kepala daerah yang dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Kegiatan  pilkada  ini  suatu  kesempatan  yang  baik  bagi  masyarakat  untuk dapat  mempengaruhi  Pemerintah  Daerah  dalam  meningkatkan  sumberdaya  yang ada  di  Kabupaten  Kuningan  yang  akan  dapat  secara  langsung  dirasakan  oleh masyarakat dari hasil pembangunan.
Kegiatan  partisipasi  yang  aktif  dan  rasional  khususnya  dalam  pilkada dibutuhkan  suatu  pengetahuan  politik  atau  pemahaman  politik  pada  sistem  politik minimal  di  dalam  daerahnya  sendiri.  Pengetahuan  dan  pemahaman  politik didapatkan  dari  proses  pendidikan  politik  baik  formal,  informal  maupun  non formal.  Khususnya  dalam  memilih  kepala  daerah  untuk  mempengaruhi  kebijakan- kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dan mereka yang berpartisipasi aktif,  tidak  berdasarkan  ikut-ikutan  dan  tidak  tergoda  oleh  kekuatan  emosional semata.
Dari semua perhitungan dan pembahasan di atas, hal itu dapat disimpulkan bahwa  penelitian  tentang  pendidikan  politik  berpengaruh  terhadap  partisipasi politik  masyarakat  dalam  pilkada,  dan  sesuai  dengan  teori  dari  Alfian  bahwa “mereka  yang  mempunyai  pengetahuan  politik  yang  tinggi  diperkirakan  akan mampu  berpartisipasi  secara  aktif  dan  lebih  rasional.  Mereka  yang  lebih  rendah pengetahuan  dan  penghayatan  politiknya  mungkin  juga  dapat  berpartisipasi  aktif,
dengan  itu  mereka  ini  biasanya  mudah  tergoda  oleh  teriakan-teriakan  emosional yang menjurus pada ikatan primordial (suku, agama dan aliran atau keturunan)”.

## Kesimpulan
Hasil  dari  penelitian  tentang  pengaruh  pendidikan  politik  terhadap  partisipasi politik  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat  Kabupaten Kuningan  yang  didapat  dari  pendidikan  politik  memberikan  kontribusi  yang  rendah kepada  kegiatan  partisipasi  politik  dalam  pilkada.  Masyarakat  mengikuti  kegiatan partisipasi secara aktif dalam pilkada merupakan bentuk kesadaran masyarakat akan hak dan  kewajiban  masyarakat  dalam  membangun  daerahnya  sendiri.  Penelitian  ini  sesuai dengan  konsep  dari  Alfian,  bahwa  Mereka  yang  lebih  rendah  pengetahuan  dan penghayatan  politiknya  mungkin  juga  dapat  berpartisipasi  aktif,  dengan  itu  mereka  ini biasanya  mudah  tergoda  oleh  teriakan-teriakan  emosional  yang  menjurus  pada  ikatan primordial  (suku,  agama  dan  aliran  atau  keturunan).  Hal  itu  ditunjukkan  dengan persentase  angka  dari  hasil  penelitian,  yang  dapat  diartikan  bahwa  pendidikan  politik berpengaruh  positif  terhadap  partisipasi  politik  masyarakat  dalam  pilkada.  Dari  hasil tersebut,  tidak  hanya  pendidikan  politik  saja,  tetapi  masih  ada  faktor  lain  yang  dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pilkada.

## BIBLIOGRAFI
Bungin,  Burhan.  (2008).  Sosiologi  Komunikasi  (Teori,  Paradigma,  dan  Discourse Teknologi Komunikasi di Masyarakat). Jakarta: Kencana Prenada Media Group .
Effendi,  Masri  Singarimbun  dan  Sofian.  (1989). Metode  Penelitian  Survey .  Jakarta: LP3ES.
Harnawansyah,  M.  Fadhillah.  (2019).  Dinamika  Politik  Daerah  Dalam  Pelaksanaan Sistem Pemilu Umum Legislatif Daerah. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 4 (9), 50–64.
Kantaprawira,  Rusadi.  (1999). Sistem  Politik  Indonesia .  Bandung:  Sinar  Baru Algesindo.
Kartono,  Kartini.  (1996). Pendidikan  Politik  sebagai  Bagian  Pendidikan  Orang Dewasa . Bandung: Mandar Maju.
Kuntowijoyo. (1994). Metode Sejarah . Yogyakarta: Tiara Wacana.
Sudjana. (1993). Metoda Statistika . Bandung: Tarsito.
Sugiyono. (2015). Statistik untuk Penelitian . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: Alfabeta.
Surbakti,  Ramlan.  (1995). Memahami  Ilmu  Politik .  Jakarta:  PT  Gramidia  Widiasarana Indonesia.
Umar,  Husein.  (2002). Metode  Riset  Pemasaran  Jasa .  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Umum,  Komisi  Pemilihan.  (2018).  Hitung  Cepat :  Pilkada  Provinsi  Jawa  Barat. Retrieved from https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t1/jawa_barat