Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dan Putusan Hakim Perkara No 75/Pid.B/2021/Pn.Mad Dalam Tindak Pidana Pencurian
( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Madiun )
Angga Pramodya Pradhana 1 , Meirza Aulia Chairani 2 , Retno Iswati 3 , Denny Praptanto 4
1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Alamat Jalan Serayu No. 79, Kota Madiun, Kota 63133, Email : angga@unmer-madiun.ac.id
2 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Alamat Jalan Serayu No. 79, Kota Madiun, Kota 63133, Email : meirza.aulia@unmer-madiun.ac.id
3 Program Studi Administrasi Negara,Universitas Universitas Merdeka Madiun, Jl Serayu No 79, Kota Madiun, Kode Pos 63133, E-mail: retnoiswati@unmer-madiun.ac.id
4 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Alamat Jalan Serayu No. 79, Kota Madiun, Kota 63133, Email : dennyp75@ymail.com
Abstract-  As  individual  beings,  humans  have  physical  and  spiritual  elements,  physical  and spiritual elements, and soul and body. This study aims to determine the application of criminal sanctions  against  theft  in  criminal  cases  No:  75/Pid.B/2021/PN.  Mad.  This  research  was conducted  at  the  Madiun  District  Court  by  making  a  copy  of  the  decision  related  to  the settlement  of  the  problem  of  the  crime  of  theft.  The  approach  used  is  a  literature  study  by examining books,  literature, and laws and regulations relating to the problems to be discussed in  the  author's  thesis.  The  findings  obtained  from  this  study  are  the  application  of  criminal sanctions  to  the  crime  of  theft  in  Criminal  Case  No:  75/Pid.B/2021/PN.  Mad  violating  Article 363 paragraphs 1 (one) 3 and 4 of the Criminal Code. In addition, the application of criminal sanctions imposed on the crime of theft committed by the defendant does not look at the value at stake and the reason for the crime, but whether the defendant committed the crime of theft or not. Second, the judge's consideration in imposing the penalty for the criminal act of theft in the Criminal  Case  Number:  75/Pid.B/2021/PN.  Mad  is  based  on  evidence,  namely,  witness testimony  and  the  defendant's  statement  accompanied  by  evidence  submitted  by  the  Public Prosecutor. and the facts presented by the Public Prosecutor. revealed in court. In addition, the criminal sanctions given are not aimed at destroying the future of someone who has committed the crime of theft but to provide a deterrent effect.
Keywords: Crime of Theft, Case Decision, Judge's Consideration

## I. PENDAHULUAN
Pada kehidupan didalam lingkungan masyarakat, tanpa disadari bahwa tiap- tiap orang dalam setiap harinya selalu berinteraksi ataupun berkomunikasi antara sesamanya dan bahkan orang lain yang tidak dikenal sekalipun. Kegiatan tersebut
terkadang  sudah  menjadi  kebiasaan  bagi  setiap  orang,  tidak  terkecuali  untuk masyarakat  Indonesia  yang  terkenal  dengan  keramahannya.  hal  tersebut  menjadi alasan Aritstoteles mengatakan bahwa manusia merupakan mahluk sosial. 1
Dari  kegiatan  berinteraksi  yang  dilakukan  oleh  setiap  orang  dengan  orang lain  secara  berulang-ulang,  maka  dapat  menciptakan  hubungan  diantara  mereka, hubungan  tersebut  dapat  bermacam-macam  bentuk,  salah  satunya  hubungan pertemanan  yang  dapat  ditemukan  didalam  kehidupan  sehari-  hari,  dalam hubungan  pertemanan  biasanya  timbul  perbedaan  kepentingan-  kepentingan, tujuan,  dan  keinginan  pada  masing-masing  orang.  Terkadang  perbedaan- perbedaan  didalam  hubungan  tersebut  bersifat  negatif  dan  bahkan  merugikan salah  satu  pihak,  beberapa  tindakan  yang  merugikan  orang  lain,  diantaranya dikategorikan  sebagai  suatu  tindak  pidana,  dan  apabaila  dilanggar  dapat dikenakan  sanksi  pidana  yang  sesuai  dengan  rumusan  delik  yang  diatur  dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). 2
Dari  tindakan  yang  merugikan  orang  lain  tersebut  yang  termasuk  kedalam kategori  tindak  pidana,  salah  satunya  adalah  tindak  pidana  pencurian  dengan pemberatan,  Sedangkan  tidak  sedikit  dalam  penerapan  sanksi  atau  hukuman mengenai  tindak pidana pencurian dengan pemberatan sangatlah kurang adil dan bersifat  tidak tegas, seharusnya sanksi tersebut dapat  membuat para pelaku  yang melakukan tindak pidana tersebut jera.
Setiap orang tentunya memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi guna untuk menjalankan  kehidupannya.  Seiring  dengan  perkembangan  zaman  yang  terus berkembang,  membuat  kebutuhan  manusia  menjadi  terus  meningkat.  Besar kecilnya  penghasilan  yang  dimiliki  setiap  orang  akan  sangat  mempengaruhi kebutuhan  masing-masing.  Seseorang  yang  berpenghasilan  kecil  tentu  akan kesulitan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Kebutuhan  hidup  yang  harus dipenuhi  terus  menerus  mengharuskan  seseorang  untuk  mendapatkan  pekerjaan demi kelangsungan hidupnya.
1 C.S.T. Kansil, 2002, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Balai Pustaka, Jakarata, hal. 3.
2 Waluyadi, 2010. Hukum Pidana Indonesia , Djambatan, Jakarta, hal. 9.
Krisis  ekonomi  yang  berkelanjutan  berdampak  pada  semakin  sedikitnya peluang  kerja,  sehingga  tidak  semua  orang  mendapatkan  keberuntungan  yang sama  dalam  hal  pekerjaan  akibatnya  banyak  pengangguran  dimana-mana. Masyarakat  dengan  tingkat  kesejahteraan  yang  rendah  cenderung  mengabaikan norma  atau  aturan  hukum  yang  berlaku.  Melihat  keadaan  ini,  dalam  rangka memenuhi kebutuhan akan cenderung menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti dengan cara mencuri.
Salah  satu  bentuk  kejahatan  yang  sering  terjadi  di  masyarakat  adalah pencurian. Dilihat dari situasi sosial saat ini, orang sangat mungkin mencari jalan pintas  dengan  mencuri.  Seringnya  terjadi  kejahatan  pencurian  dengan  berbagai jenis,  dilatar  belakangi  karena  kebutuhan  hidup  yang  tidak  tercukupi.  Dengan berkembangnya  tindak  pidana  pencurian  maka  berkembang  pula  bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yaitu pencurian dengan dengan pemberatan.
Dalam  ilmu  hukum  pidana  mengenai  pencurian  ini  telah  diatur  dalam beberapa  pasal  diantaranya  Pasal  362  KUH  Pidana.  Pasak  362  KUH  Pidana. Mengenai  pencurian  ini  ilmu  hukum  pidana  menggolongkan  perbuatan  tersebut dalam  perbuatan  kejahatan  terhadap  kekayaan  orang.  Dalam  hukum  pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian  tersebut  diatur  dalam  pasal  362,  363,  364  yang  mana  pencurian  dari ketiga  pasal  tersebut  dengan  sebutan  pencurian  biasa,  pencurian  pemberatan  dan pencurian ringan.
Dalam  Pasal  362  KUHP  tidak  dijelaskan  pengertian  tentang  pencurian, dimana  dalam  pengertiannya  memiliki  satu  unsur  yang  dikatakan  sebagai  unsur tindak  pidana  pencurian  yaitu  mengambil  sesuatu  barang.  Pengertian  barang  di sini yaitu berwujud uang, baju, kalung, binatang, daya listrik, gas dan sebagainya. Barang  tidak  perlu  harga  (nilai)  ekonomis  maka  apabila  seseorang  mengambil benda  milik  orang  lain  tanpa  meminta  izin  maka  termaksud  dalam  kategori pencurian.
Tindak  pidana  pencurian  yang  diatur  di  dalam  Pasal  363  dan  Pasal  365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianamakan pencurian dengan Kualifikasi. Wirjono  Projodikoro  mengartikan  dengan  “pencurian  khusus”  sebab  pencurian
tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah yang dikemukakan  oleh  R.  Soesilo  di  dalam  bukunya  (Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana)  yaitu:  “pencurian  dengan  pemberatan”  sebab  dari  istilah  tersebut  dapat dilihat bahwa karna sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. 3
Salah satu perkara pencurian dengan pemberatan adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun dengan Nomor.75/Pid.B/2021/PN.Mad. Dalam perkara tersebut atas nama terdakwa Aulia Salsabila  Bin  Hanafi  terbukti  secara  sah  menurut  hukum  menyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”.
Pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 02.45 wib atau setidak- tidaknya dalam bulan Juni 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di didalam ruangan Lapao Eatery Jl. Kemuning no. 23 Keluarahan Oro Oro Ombo Kecamatan  Kartoharjo  Kota  Madiun.  Terdakwa  Aulia  Salsabila  melakukan pencurian  sebuah  motor  honda  scoopy  warna  putih  merah  no  pol  AE  5505  LN beserta STNK dan BPKB. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan pidana kepada para  terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama  8  (delapan  )  bulan  dan  masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penulis  terinspirasi  mengkaji  dan menganalisis  lebih  dalam  judul “Analisis  yuridis  terhadap  pertimbangan hakim  dan  putusan  hakim  perkara  no  75/Pid.B/2021/PN.Mad  dalam  tindak pidana pencurian ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Madiun )” .
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya  yaitu sebagai berikut :
1. Bagaimana  dasar  pertimbangan  hakim  dari  kasus  pencurian  dengan pemberatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana  dalam  perkara 75/Pid.B/2021/PN.Mad ?
2. Bagaimana  penjatuhan  sanksi  pidana  kepada  pelaku  dalam  putusan  nomor 75/Pid.B/2021/PN.Mad ditinjau dari teori tujuan pemidanaan ?
3 Hermien Hediati Koeswadji, 1984, Delik Harta kekayaan, Asas-asas, Khusus dan Permasalahan , Cetakan Pertama, Sinar Wijaya, Surabaya, hal 25

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif ( normative legal research ), atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal artinya penelitian hukum  yang  yang  pokok  kajiannya  adalah  dokumen  peraturan  perundang- undangan,  bahan  pustaka  dan  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  norma  atau kaidah  yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dilakukan  dengan  cara  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. 4
Pendekatan penelitian  yang penulis gunakan adalah Yuridis Normatif  yaitu penelitian  hukum  yang  meletakkan  hukum  sebagai  sistem  norma.  Sistem  norma yang  dimaksud  adalah  mengenai  asas-asas,  norma,  kaidah  dari  peraturan perundang-undangan,  putusan  pengadilan.  Pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan kasus.  Pendekatan perundang-undangan adalah suatu  penelitian  yang dilakukan dengan menelaah aturan hukum dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan  yang  sedang  diteliti.  Sedangkan  pendekatan  kasus  adalah pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara  melakukan  telaah  terhadap  kasus-kasus yang berkaitan dengan isu  yang dihadapi  yang telah menjadi  putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dalam  penelitian  pada  umumnya  dibedakan  antara  data  yang  diperoleh secara  langsung  dari  masyarakat  dan  data  yang  diperoleh  dari  bahan-bahan pustaka.  Data  yang  diperoleh  langsung  dari  masyarakat  dinamakan  data  primer (data  dasar),  sedangkan  data  yang  diperoleh  dari  bahan-bahan  pustaka  lazimnya dinamakan data sekunder. 5
1. Bahan hukum Primer, yaitu putusan yang diperoleh langsung oleh peneliti di Pengadilan Negeri Madiun.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu data dan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan  atau  dari  berbagai  literatur  seperti  jurnal,  buku-buku,  karya
4 Abdul Rahman dan Soerjono, 2003, Metode Peneliia Hukum , Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.
ilmiah,  serta  peraturan  perundang-undangan  dan  bahan  tertulis  yang berkaitan erat dengan masalah penelitian.
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Studi Kepustakaan (library research) yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui  penelitian  kepustakaan  yang  bersumber  dari  peraturan  perundang- undangan, dokumen resmi, publikasi, buku-buku dan hasil penelitian.
2. Studi  Dokumen  yaitu  dengan  mengumpulkan,  mengkaji,  dan  menganalisa dokumen perkara tersebut berupa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim.
Data-data  yang diperoleh dalam penelitian ini kemudiaan dianalisis secara kualitatif  yakni  analisis  yang  bersifat  deskriktif  yaitu  memecahkan  masalah dengan  cara  menjelaskan,  mendeskripsikn  dan  menggambarkan  masalah  serta menyelesaikannya  berkaitan  dengan  rumusan  masalah  yang  ada,  sehingga pembeca dapat memahaminya lebih mudah.

## III. PEMBAHASAN
a. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Pidana  Penjara Terhadap  Pelaku  Kasus  Tindak  Pidana  Pencurian  Dengan  Pemberatan Nomer Perkara 75/Pid.B/2021/PN.Mad
Pertimbangan hakim  yang didasarkan pada faktor-faktor  yang terungkap di dalam  persidangan  dan  oleh  Undang-undang  telah  ditetapkan  sebagai  hal  yang harus  dimuat  di  dalam  putusan.  Dimana  pertimbangan  tersebut  adalah  sebagai berikut:
a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Dakwaan yang merupakan dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim ialah dakwaan yang telah dibacakan di dalam persidangan.

## b. Keterangan Saksi
Keterangan  saksi  adalah  seseorang  yang  menyampaikan  atau  memberikan keterangan  dalam  proses  penyelesaian  tindak  pidana  berkenaan  dengan peristiwa hukum yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri. 6
c. Keterangan Terdakwa
Keterangan  terdakwa  adalah  keterangan  yang  disampaikannya  di  dalam persidangan  apa  yang  dilakukannya  sendiri,  yang  ia  ketahui  sendiri  atau yang ia alami sendiri.
d. Barang Bukti
Barang  bukti  adalah  barang  yang  dipergunakan  oleh  terdakwa  untuk melakukan suatu tindak pidana
1. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
2. Barang  yang  dipeergunakan  untuk  membantu  melakukan  suatu  tindak pidana.
3. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana.
4. Benda  tersebut  dapat  memberikan  suatu  keterangan  bagi  penyelidikan tindak  pidana  tersebut,  baik  berupa  gambar  ataupun  berupa  rekaman suara.
5. arang  bukti  yang  merupakan  penunjang  alat  bukti  mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara.
6. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana.
e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana
Salah  satu  hal  yang  sering  terungkap  didalam  proses  persidangan  adalah pasal-pasal  peraturan  hukum  pidana.  Pasal-pasal  ini  bermula  terlihat  dan terungkap  pada  surat  dakwaan  jaksa  penuntut  umum,  yang  diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.
6 https://id .m.wikipedia.org diakses pada tanggal 11 november 2021
Adapun pertimbangan hakim yang tergolong dalam pertimbangan yuridis yaitu:
a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Dakwaan  ini  didasarkan  hasil  pemeriksaan  dan  Putusan  Pengadilan  Negeri Nomor  75/Pid.B/2021/PN.Mad  di  dalam  putusan  ini  jaksa  penuntut menuntut  terdakwa  Aulia  Salsabila  Hanafi  dengan  dakwaan  tunggal  pada Pasal  363  ayat  (1)  ke-3,  4  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dalam surat dakwaan kesatu kami.
b. Keterangan Terdakwa
Pertimbangan  hakim  dalam  putusan  Nomor  75/Pid.B/2021/PN.Mad  yang berkaitan  dengan  keterangan  terdakwa  yang  dijelaskannya  di  dalam persidangan yang pada pokonya menerangkan adalah sebagai berikut:
1. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 20 juni 2021 sekiranya pukul 02.45 wib bertempat di dalam ruangan Lapao Eatery Jl. Kemuning    no.  23  Kelurahan  Oro  Oro  Ombo  Kecamatan  Kartoharjo Kota Madiun.
2. Bahwa  terdakwa  mengambil  kunci  motor  Honda  Scoppy  warna  putih merah No Pol AE 5505 LN tahun 2019 milik Nunik Sutiknowati.
3. Saat  pada kejadian kunci  tersebut  tergantung di  tiang bangunan rumah makan Lapao Eatery Madiun
c. Keterangan Saksi/Korban
a. Bahwa,  Saksi  diajukan  kepersidangan  karena  Terdakwa  telah mengambil sepeda motor Scoppy warna putih merah  No Pol  AE 5505 LN milik Nunik Sutiknowati.
b. Bahwa,  kejadiab  tersebut  pada  hari  minggu  tanggal  20  juni  2021 sekiranya pukul 02.45 wib bertempat di dalam ruangan Lapao Eatery Jl. Kemunign    no.  23  Kelurahan  Oro  Oro  Ombo  Kecamatan  Kartoharjo Kota Madiun.
c. Kronologi  sedang  berada  di  Hotel  Santoso  Jl  Setia  Budi  No.  54  Madiun, mereka  bersepakat  untuk  mengambil  barang  milik  saksi  NUNIK SUTIKNOWATI  yang  bearada  di  dalam  Lapao  Eatery  Madiun,  lalu terdakwa AULIA SALSABILA BIN  HANAFI pada hari Sabtu tanggal 19
Juni  2021  jam  20.  00  wib  datang  ke  Laopao  Eatery  Madiun  dengan mengenakan  mobil  grab  dan  bertemu  dengan  Ibu  kandungnya  Ibu  ATIK SUPRAPTI yang sedang bekerja kemudian terdakwa AULIA SALSABILA BIN  HANAFI  tanpa  seijin  pemilik  saksi  NUNIK  SUTIKNOWATI  dan tanpa  sepengetahuan  orang  lain  terdakwa  AULIA  SALSABILA  BIN HANAFI telah mengambil kunci kontak motor Honda Scoopy warna putih merah No Pol AE 5505 LN tahun 2019 yang tergantung ditiang bangunan rumah makan Eatery Madiun dan kemudian terdakwa AULIA SALSABILA BIN HANAFI keluar dari Laopao Eatery Madiun mengagunakan mobil grab menuju  ke  Hotel  Santosa  Madiun  dan  memberitahukan  kepada  saksi  ARI RAHMADANI sudah mendapatkan kunci sepeda motor Honda Scoopy No Pol  AE  5505  LN  milik  NUNIK SUTIKNOWATI.  Bersepakat  keluar  dari Hotel Santoso Madiun pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 pukul 02.47 wib  dengan  berboncengan  sepeda  motor  Honda  Beat  pinjam  dari  Saudara SONY  (Plat  nomor  polisi  tidak  diketahui)  menuju  ke  Jalan    Kemuning Madiun  sesampainya  dipertigaan  Jl    Anggrek  Madiun  dan  Jl. Kemuning Madiun  saksi  ARI  RAMADANI  berhenti  dan  menunggu,  sedangkan terdakwa  AULIA  SALSABILA  BIN  HANAFI  berjalan  kaki  menuju  dan memasuki  Rumanh  Makan  Eatery  Madiun  dan  masuk  dalam  ruangan  lalu terdakwa  AULIA  SALSABILA  BIN  HANAFI  dengan  memasukan  kunci kontak  motor  untuk  membuka  pengunci  stang  motor  lalu  membawanya keluar  ruangan  mendorong  membawa  keluar  motor  Honda  Scoopy  warna putih merah No Pol AE 5505 LN lalu sesampainya dijalan terdakwa AULIA SALSABILA  BIN  HANAFI  menghidupkan  mesin  motor  dengan  cara menstater  motor  dan  beranjak  pergi  menuju  pertigaan  jalan  Kemuning Madiun  bertemu  dengan  saksi  ARI  RAHMADANI  mengendarai  motor Honda  Beat  dan  terdakwa  AULIA  SALSABILA  BIN  HANAFI mengendarai motor Honda Scoopy warna putih merah No Pol AE 5505 LN mengarahkan motor dari jalan Kemuning Madiun melewati Jl. Ploso ke Jl. Sri Rejeki ke Jl. S Parman ke Jl. Diponegoro ke Jl. Slamet Riyadi ke Jl. Auri ke Jl Setia Budi ,  kemudian keduanya masuk diHotel Santosa Madiun dan
sekira pukul 11.00 wib terdakwa AULIA SALSABILA BIN HANAFI saksi ARI RAHMADANI keluar dari Hotel  Santosa Madiun mengendarai motor Honda Scoopy No Pol AE 5505 LN. 7
d. Barang Bukti
1. 1  (satu)  unit  Sepeda  Motor  Honda  Scoopy  warna  putih  merah  No  Pol  AE 5505 LN.
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih merah No Pol AE 5505 LN.
3. 1 (satu) lembar BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih merah No Pol  AE  5505  LN  tahun 2019 NoKa :  MH1  JM3 127 KK8  20426  No  Sin : JM3 1E2 815 911an NUNIK SUTIKNOWATI.
4. Kunci kontak.
5. 1 (satu) Flas Disk.
Sidang  permusyawaratan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Madiun,  pada  hari Selasa  tanggal  12  Oktober  2021,  oleh  kami,  Murdian  Ekawati,  S.H.,  M.H.  sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H., M.H. dan Ade Irma Susanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu  tanggal  13  Oktober  2021 oleh Hakim  Ketua  dengan  didampingi  oleh Para Hakim  Anggota  tersebut,  dibantu  oleh  Diana  Ratna  Santi,  S.H.  sebagai  Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Kharisma Hadiani, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa.
Menyatakan Terdakwa AULIA SALSABILA BIN HANAFI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemeberatan sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka ke-3, 4 KUHP. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AULIA SALSABILA BIN HANAFI selama 8  (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya  masa  penahanan  yang telah  dijalani terdakwa  dari pidana  yang  dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7 Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mad
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan  terdakwa  Aulia  Salsa  Billa  binti  Hanafi  terbukti  secara  sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke -3, 4  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana  dalam  surat  dakwaan  kesatu kami.
2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  Hendri  Sopon  Als  Hendri  bin Maisa  berupa  pidana  penjara  selama  8  (delapan)  bulan  dikurangkan seluruhnya  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa  dari  pidana  yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan  barang  bukti  berupa  1  (satu)  unit  sepeda  motor  Honda Scoopy warna putih merah No Pol AE 5505 LN dengan Nomor Rangka: MH1  JM3  127  KK8  20426 Nomor  Mesin  : JM3  1E2  815  911,  1  (satu) STNK  dan  1  (satu)  Lembar  BPKB  Sepeda  Motor  Honda  Scoopy  an Nunik  Sutiknowati,  beserta  kunci  kontak  dan  1  (satu)  Flasdisk Dikembalikan Kepada Saksi Nunik Sutiknowati.
4. Membebankan  terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
b. Penjatuhan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pencurian Dengan  Pemberatan  Pada  Putusan  Nomor  Perkara  75/Pid.B/2021/PN.Mad Ditinjau Dari Teori Tujuan Pemidanaan
Putusan  Nomor  Perkara  75/Pid.B/2021/PN.Mad  memutuskan  Terdakwa AULIA  SALSABILA  BIN  HANAFI  bersalah  melakukan  tindak  pidana  Pencurian dengan pemeberatan sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka ke-3 dan 4 KUHP. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AULIA SALSABILA BIN HANAFI selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya masa penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa  dari  pidana  yang  dijatuhkan  dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Sesuai dengan unsur Pasal 363 ayat (1) angka ke 3 dan 4 KUHP Unsur
a. Barang Siapa;
Nama lengkap : AULIA SALSA BILLA binti HANAFI (Alm) Tempat lahir : Cirebon Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 5 Juni 2002 Jenis kelamin : Perempuan
b. Unsur  mengambil  barang  sesuatu  yang  seluruhnya  atau  sebagian  milik orang lain;
Bahwa  terdakwa  ada  mengambil  barang  sesuatu  berupa  sepeda  motor Honda Scoopy warna putih merah nomor polisi AE 5505 LN, yang mana barang  tersebut  telah  berpindah  tempat,  dan  barang  tersebut  milik  Nunik Sutiknowati.
c. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
Bahwa  Jika  seseorang  membawa  barang  sesuatu  milik  orang  lain  tanpa izin  sehingga  barang  sesuatu  berupa  1(satu)  unit  sepeda  motor  Hinda Scoopy  warna  putih  merah  nomor  polisi  AE  5505  LN  dibawa  oleh Terdakwa dan temannya tanpa dikehendaki oleh Saksi Nunik Sutiknowati
d. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
Terdakwa  dan  pacar  Terdakwa  yaitu  Anak  Saksi  Ari  Ramadani  menginap  di Hotel  Santosa  di  Jalan  Setiabudi,  Kota  Madiun,  Anak  Saksi  Ari  Ramadani mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik saksi Nunik Sutiknowati dan mengajak Terdakwa mengambil sepeda motor saksi Nunik Sutiknowati.
e. Hal yang Memberatkan dan Hal yang Meringankan;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana  terhadap Terdakwa, maka perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan yang meringankan Terdakwa.
Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa menyesali perbuatanya
Dolus merupakan kesengajaan, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah yang  berbentuk  dengan  tujuan,  dimana  menurut  simons  dengan  tujuan  itu dengan menghendaki dan mengetahui. Untuk dimiliki haruslah ditunjukan untuk menguasai benda  yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak. Ini berarti harus dibuktikan:
1. Bahwa  maksud  orang  itu  adalah  demikian  atau  bahwa  orang  itu mempunyai  maksud  untuk  menguasai  barang  yang  dicurinya  itu  bagi dirinya sendiri.
2. Bahwa  pada  waktu  orang  tersebut  mengambil  barang  itu,  ia  harus mengetahui, bahwa barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain.
3. Bahwa  dengan  perbuatannya  itu,  ia  tahu  bahwa  ia  telah  melakukan sesuatu  perbuatan  yang  melawan  hak  atau  bahwa  ia  tidak  berhak  untuk demikian.
Unsur  melawan  hukum  adalah  melanggar  undang-undang,  dalam  kasus  ini melawan  hukum  tertera  dalam  unsur  delik.  Melawan  hukum  secara  formil diartikan  bertentangan  dengan  undang-undang.  Apabila  suatu  perbuatan  telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formil.  Dalam  kasus  ini  si  terdakwa  telah  melakukan  perbuatan  yang  dilarangan dalam kitab undang-undang hukum pidana, karen perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Demikian unsur melawan hukum ini telah terpenuhi.
Bahwa  dikatakan  Unsur  Dilakukan  Diwaktu  Malam  Dalam  Sebuah  Rumah Atau  Perkarangan  Tertutup  Yang  Ada  Rumahnya.  Pengertian  malam  adalah sesuai pengertiannya yang diatur dalam Pasal 98 KUHP yaitu:
“waktu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit.”
Sedangkan  yang dimaksud dengan rumah atau perkarangan tertutup  yaitu dimana  kediaman  orang  atau  dimana  orang  bertempat  tinggal.  Dalam  kasus  ini terdakwa Aulia Salsa Billa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy milik saksi korban Nunik Sutiknowati pada saat  saksi  korban tidak di  tempat,  di lapao eatry
saksi  korban  pada  saat  malam  hari  sekira  pukul  02.45  WIB,  terdakwa  mengabil Sepeda  Motor  tersebut  tanpa  izin  dari  saksi  korban.  Demikian  unsur  ini  telah terpenuhi.
Berdasar  Pasal  363  KUHP,  csorang  yang  melakukan  pencurian  dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena  selain  memenuhi  unsur-unsur  pencurian  biasa  dalam  Pasal  362  KUHP, juga  disertai  dengan  hal  yang  memberatkan,  yakni  dilakukan  dalam  kondisi tertentu  atau  dengan  cara  tertentu.  Dalam  kasus  ini  terdakwa  didakwa  dengan Pasal 363 ayat (1) KIHP. Secara keseluruhan penulis sependapat dengan dakwaan dan  putusan  hakim,  sebab  jika  dilihat  dari  kronologi  kasus,  terdakwa  telah memenuhi  unsur  363  ayat  (1)  KUHP  karena  telah  melakukan  pencurian  pada malam hari yang dilakukan dengan mencapai suatu objek barang yang akan dicuri dengan cara diam diam dan tanpa sepengetahuan si pemilik.
Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  berat  ringannya  sanksi  pidana penjara  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  juga  harus mempertimbangkan  latar  belakang  dan  sebab-sebab  terdakwa  melakukan  tindak pidana  pencurian  dengan  kekerasan  tersebut.  Apabila  terdakwa  memiliki  latar belakang sebagai orang miskin hingga dirinya terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperingan sanksi  pidana  penjara  yang  akan  dijatuhkan,  tetapi  apabila  terdakwa  melakukan pencurian  sebagai  mata  pencaharian  atau  mencuri  agar  bisa  mendapatkan  uang untuk  melakukan  hal-hal  negatif  seperti  mabuk-mabukan  tentu  hal  ini  akan dijadikan  hakim  sebagai  alasan  untuk  memperberat  sanksi  pidana  penjara  pada putusan  yang  akan  dijatuhinya.  Apabila  terdakwa  saat  melakukan  pencurian disertai  dengan  kekerasan  untuk  mempermudah  pencurian,  hakim  dapat memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhinya.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan pada uraian hasil analisis data dan hasil penelitian diatas, yaitu pertimbangan  hakim  serta  faktor-faktor  dan  bentuk  pertanggung  jawaban  aparat penegak  hukum  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  pencurian  yang  dilakukan bersama-sama. maka penulis menarik kesimpulan :
1. Pertimbangan Hakim yaitu dengan melihat dari ketentuan pidana materil yang berlaku  dan  syarat  dapat  dipidananya  terdakwa.  Hal  ini  didasarkan  pada pemeriksaan  dan  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan,  dimana  alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu keterangan saksi-saksi dan  barang  bukti  bersesuaian  dengan  keterangan  terdakwa  yang  mengakui perbuatan  yang  telah  dilakukannya.  Sehingga  Majelis  Hakim  menyatakan perbuatan  terdakwa  telah  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  pencurian dengan pemberatan dilakukan dimalam hari dipekarangan dengan lebih dari 1 (satu)  orang.  Pada  kasus  ini  perbuatan  terdakwa  dianggap  oleh  hakim  telah memenuhi  unsur  Pasal  363  ayat  (1)  ke-3,  4  KUHP  tentang  tindak  pidana pencurian.
2. Dalam  penjatuhan  sanksi  pidana  oleh  hakim  terhadap  terdakwa  belum memenuhi dengan tujuan pemidanaan yang terdapat pada teori relatif, sanksi pidana  penjara  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  tidak  berdasarkan  fakta-fakta yang ada, penjatuhan sanksi pidana juga harus melihat dari segi tujuan hukum yaitu  keadilan,  kepastian  hukum,  dan  kemanfaatan.  Menjatuhkan  pidana selama  8  (delapan)  bulan  dikurangkan  seluruhnya  masa  penahanan  yang  telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

## SARAN
1. Hakim  dalam  menjatukan  putusan  terhadap  terdakwa  dengan  pertimbangan yang  sangat  matang  dan  tidak  memihak  pihak  manapun  dengan  cara  seadil- adilnya,  sebaiknya  masyarakat  tidak  melihat  putusan  hakim  dari  pemikiran pribadi  saja  tetapi  melihat  faktor-faktor  apa  saja  yang  dapat  meringankan hukuman terdakwa sehingga hakim memutus putusan tersebut.
2. Seharusnya  hakim  mejatuhkan  hukuman  pidana  penjara  lebih  berat  dari  8 (delapan)  bulan  terhadap  terdakwa,  setidaknya  ½  (setengah)  dari  sanksi pidana  penjara  maksimum  adalah  9  (sembilan)  tahun  dari  Pasal  363  KUHP kepada terdakwa agar jera dan tidak mengulanginya lagi. Sanksi yang tepat 2 (dua)  tahun  atau  5  (lima)  bulan  sanksi  pidana  penjara  yang  harus  diberikan terhadap  terdakwa,  dan  demi  tercapainya  tujuan  pemidanaan  yang  terdapat pada  teori  relatif.  Agar  terdakwa  sendiri  mendapatkan  efek  jera  dan  tidak akan mengulangi lagi dalam kasus pencurian.

## V. DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Abdul  Rahman  dan  Soerjono,  2003,  Metode  Peneliia  Hukum,  Jakarta,  Rineka Cipta.
C.S.T. Kansil,  2002.Pengantar  Ilmu Hukum dan  Tata Hukum  Indonesia,  Jakarta, Balai Pustaka
Hermien Hediati Koeswadji, 1984, Delik Harta kekayaan, Asas-asas, Khusus dan Permasalahan Cetakan Pertama, Surabaya, Sinar Wijaya.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2011,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Waluyadi, 2010. Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Djambatan.

## B. Peraturan Perundang Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mad
C. Internet
https://id .m.wikipedia.org diakses pada tanggal 11 november 2021 jam 19:30