REKONSTRUKSI ASAS KESAMAAN DI HADAPAN HUKUM ( EQUALITY BEFORE THE LAW) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi  Perkara 21-22/PUU- V/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum)
Ahmad Ulil Aedi 1 , FX Adji Samekto 2

## ABSTRAKSI
Dalam tataran teoritik mengenai asas kesamaan di hadapan hukum hal ini sangat dipandang  sebagai  prinsip  dalam  bernegara  hukum.  Dengan  berdasarkan  semua warga  negara  berkedudukan  sama  di  hadapan  hukum.  Penanaman  modal merupakan  salah  satu  obyek  yang  perlu  diatur  oleh  peraturan  hukum  dengan mempertimbangan  asas  equality  before  the  law.  Penelitian  ini  disusun  dengan metode  socio-legal  dengan  harapan  dapat  menghasilkan  kesimpulan  yang bermanfaat  bagi  masyarakat.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  Tujuan hukum dalam doktrin ilmu hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan kepada sebanyak-banyaknya  subjek  hukum,  dalam  hal  penanaman  modal,  persamaan dihadapan  hukum  dapat  dibatasi  dengan  ketentuan  GAAT  WTO  dengan  dalil kepentingan nasional sebagai pengecualian.
Kata Kunci: Persamaan, Penanaman Modal, Rekonstruksi Asas Hukum.
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

## A. PENDAHULUAN
A.1. Latar Belakang Konsep negara hukum merupakan perpaduan yang menghendaki kekuasaan negara ataupun kedaulatan harus dilaksanakan  sesuai  hukum  begitu pula  sebaliknya.  Menurut A.V.
Dicey ,  negara  hukum  menghendaki
pemerintahan itu kekuasaannya berada  di  bawah  kendali  aturan hukum (the rule of law), terdapat tiga unsur utama di dalamnya, yaitu: ‡
1. Supremacy  of  law ,
artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan  tertinggi di  dalam  negara adalah hukum/kedaulatan hukum. 2. Equality  before  the law , artinya persamaan dalam kedudukan  hukum bagi  semua  warga negara,  baik  selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara. 3. Constitusion  Based on Individual
‡ A.V.  Diecy, Pengantar  Studi  Hukum
Konstitusi, terjemahan Introduction to the  Study  of  The  Law  of  the Constitution ,  penerjemah  Nurhadi,
M.A  (Bandung  :  Nusamedia,  2007), hlm. 251.
Rights
artinya konstitusi itu bukan merupakan  sumber dari  hak-hak  asasi manusia  dan  jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai  penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi. Perjalanan Indonesia
sebagai  suatu  kesatuan  kebangsaan dan  kenegaraan  telah  melalui  proses yang  teramat  panjang  dan  matang. Perjalanan  sejarah  kebangsaan  dan kenegaraan  Indonesia  dimulai  sejak zaman kerajaan-kerajaan yang dalam perkembangannya beratus-ratus tahun  kemudian  sampai  pada  masa kolonialisme  dan  imperialisme  yang kemudian  dikuatkan  dan  diikat  oleh Ikrar  Sumpah  Pemuda  tahun  1928 dan akhirnya sampai pada Proklamasi  Kemerdekaan  Republik Indonesia  17  Agustus  1945  sebagai puncak  perjuangan  bangsa  Indonesia sebagai  suatu  kesatuan  kebangsaan yang  merdeka  untuk  lepas  dari belenggu  penindasan  kolonialisme dan imperialisme. §
§ Arief  Hidayat, Negara  Hukum Pancasila ( Suatu Model Ideal Penyelenggaraan  Negara  Hukum ),
Isu tentang hak asasi manusia (HAM  )  di  Indonesia,  sebenarnya bukan hal yang baru, karena sesungguhnya  masalah  HAM  sudah disinggung oleh para founding fathers Indonesia,  walaupun  tidak disebutkan  secara  ekplisit  yakni didalam  alinea  1  Pembukaan  UUD
1945 yang isinya menyatakan;
“Bahwa  sesungguhnya  kemerdekaan itu  ialah  hak  segala  bangsa  dan  oleh sebab  itu,  maka  penjajahan  diatas dunia  harus  dihapuskan  karena  tidak sesuai  dengan  perikemanusiaan  dan perikeadilan”.
Dengan adanya penghargaan  terhadap  HAM,  bangsa
Indonesia yang merdeka pada tanggal  17  agustus  1945  dapat disebut sebagai negara yang berdasarkan  atas  hukum.  Rasionya, bahwa  dalam  negara  hukum  harus ada  elemen-elemen  sebagai  berikut  : **
1. Asas pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia makalah  yang  sudah  disampaikan pada  acara  Semiloka  Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 2011.  yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Hlm. 1.
** Lili  Rasjidi  dan  B.Arief  Sidharta,
Filsafat Hukum, Madzhab dan Refleksinya , Remadja Karya, Bandung, 1989, hlm.185. 2. Asas legalitas 3. Asas pembagian kekuasaan 4. Asas peradilan yang  bebas dan tidak memihak 5. Asas kedaulatan Rakyat
Beranjak  dari  uraian  diatas dalam  proses  pencarian  kebenaran perlu  kiranya  kita  menanyakan  hal- hal  yang  sifatnya  mendasar  dalam keadaan  konsep  negara  hukum modern.  Yang  sangat  membelenggu kita  saat  ini  dalam  berhukum  salah satunya  mengenai  asas  kesamaan  di hadapan  hukum  ( equality  before  the law). Dalam tataran teoritik mengani asas kesamaan di hadapan hukum hal ini  sangat  dipandang  sebagai  prinsip dalam  bernegara  hukum.  Dengan berdasarkan  semua  warga  negara berkedudukan  sama  di  hadapan hukum.
Hal  ini  secara  jelas  tertuang
dalam Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 dimana termaktub dalam ketentuan Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945,  yang  mana  bunyi  pasalnya sebagai berikut:
(1) Segala  warga  negara bersamaan
kedudukannya  di  dalam
hukum dan pemerintahan  dan  wajib menjunjung  hukum  dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam tataran implementasinya mengenai
mengenai hal ini baik yang dijewantahkan pula dalam perundang-undangan di bawah Undang-Undang
Dasar Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945, sepatutnya  saat  ini  tidak  sesuai dengan  apa  yang  dicita-citakan  atau tidak  sesuai  dengan  ketentuan  asas atau  prinsip  kesamaan  di  hadapan hukum.

## A.2. Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi perumusan  masalah  dalam  usulan penelitian ini adalah :
1. Bagaimana  konsepsi  dasar  asas kesamaan  di  hadapan  hukum dalam kajian historis asas tersebut di  sepakati  sebagai  asas  yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana konstruksi asas kesamaan  di  hadapan  hukum dalam  tataran  implementatifnya
untuk  menuju  tujuan  hukum khususnya penanaman modal?
3. Apakah  faktor-faktor  yang  timbul dalam implementasi asas kesamaan  dimuka  hukum  serta upaya  apa  yang  dapat  dilakukan untuk  mengatasi  faktor  tersebut khusunya dalam penanaman modal?

## A.3 Metode Penelitian
Untuk  dapat  mengetahui  dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan
dengan menggunakan metode- metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah:
1. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
non-doktrinal. Pendekatan ini tidak berhenti pada hukum dalam ketentuan
perundang-undangan, namun
melihat  hukum  dalam  konsepsi hukum yang hidup dalam masyarakat. †† pendekatan  non-
†† Menurut  Soetandyo  Wignjosoebroto, metode  non-doktrinal  dimanfaat  ilmu hukum  untuk  mempelajari the  real social factors . Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum:  Paradigma, Metode,  dan  Dinamika  Masalahnya ,
doktrinal atau socio-legal research ‡‡ Pendekatan ini dilakukan untuk memahami hukum dalam konteks HuMa,  Jakarta,  2002,  hlm.  160. Lebih jelas Soetandyo Wignjosoebroto menerangkan sebagai  berikut:    “Pendekatan socio legal bermaksud melakukan penjelasan  atas  permasalahan  yang diteliti  dalam  hubungannya  dengan aspek-aspek  hukum  serta  mencoba menjelajahi  realitas  empirik  dalam masyarakat.  Hukum  tidak  hanya dilihat  sebagai  suatu  entitas  normatif yang  mandiri  atau  teoritik,  melainkan juga  dilihat  sebagai  bagian  riil  dari sistem  sosial  yang  berkaitan  dengan variabel sosialyang l ain.” ‡‡ Di  dalam  pendekatan socio-legal research berarti  terdapat  dua  aspek
penelitian.    Pertama    aspek    legal research  yakni  objek  penelitian  tetap ada yang berupa hukum yang berarti “norm” peraturan perundang- undangan, dan kedua socio research yaitu digunakan metode  dan  konteks masyarakatnya. Oleh Brian Z. Tamanaha  dikatakan  bahwa  hukum dan  masyarakat  memiliki  bingkai yang  disebut  “ The  Law  Society Framework” yang memiliki karakteristik hubungan tertentu. Hubungan tersebut ditunjukkan
dengan dua komponen dasar.
Komponen  pertama  terdiri  dari  dua tema pokok yaitu ide yang menyatakan  bahwa  hokum  adalah cermin  masyarakat  dan  ide  bahwa fungsi hokum adalah untuk mempertahankan social order. Komponen  kedua  terdiri  dari  tiga elemen,  yaitu  custum/consent  dan morality/reason dapat dipahami dalam pemikiran Donal Black sebagai culture. Suteki, Rekonstruksi Politik hokum tentang Hak Menguasai  Negara  Atas  Sumber Daya  Air  Berbasis  Nilai  Keadilan Sosial  (Studi  Privatisasi  Pengelolaan
Sumber  Daya  Air),  Disertasi  PDIH UNDIP, 2008,hlm. 32-33
masyarakatnya. Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk  melihat  hukum  secara komprehensif terutama eksistensinya  dalam  masyarakat, hal ini mengingat hukum bukanlah  sesuatu  yang  berproses secara asocial dan akultural.

## B.   HASIL  PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN
B.1  Konsepsi  Dasar  Dan  Hitorikel
Pemberlakuan Asas Kesamaan Dihadapan Hukum Di Indonesia 1. Dialogis terhadap Asas Kesamaan Dihadapan Hukum di Indonesia Alternatif  yang  banyak dibicarakan saat kekinian adalah menyangkut kepentingan banyak pihak- pihak  adalah  menyerap  dan memantulkan  kembali  nilai- nilai keadilan. Terjadinya penguatan  masyarakat  bawah melahirkan  kesepakatan  baru, rakyat memiliki posisi menetukan  dalam  pelaksanaan pembangunan dan bukan merupakan objek marjinalisasi.
Meluasnya  ide-ide  subtantif mengenai  peran  kelembagaan dengan muatan demokrasi serta peningkatan  peran  masyarakat, merupakan  bagian  yang  tidak dapat  ditahan  dari  bagian proses  prubahan.  Gambaran demikian menjelaskan
terjadinya  dekontruksi  besar- besaran  bukan  hanya  lembaga- lembaga akan tetapi paradigma dalam
pemikiran
terdekontruksi. Implikasi  yang  timbul akibat  dekontruksi  hampir  di segala bidang masyarakat mengalami  apa  yang  disebut keberantakan ( disintegarions,disorganzation ) besar  baik  sosial  maupun ekonomi, politik maupun kultural.  Salah  satu  yang  tidak lepasi  dari  ekspansi  demikian adalah  hukum.  Dalam  keadaan tersebut  tidak  dapat  di  sebut keadaan hukum steril.
Perspektif diatas
hanyalah  sebuah  lingkup  kecil apabila  mencermati  perubahan gelobal  yang terjadi akhir abad
ke-20 memasuki milenium
baru,  polarisasi  budaya  dan peradapan dunia telah menimbulkan prasangka
stereotip  yang  tidak  jarang menimbulkan  konflik-konflik, dipengaruhi pula oleh letak dan geografis  juga  oleh  pandangan dunia, aliran politik, peradaban dan kebudayaan yang dimiliki.
Demikian  pula  dengan konsepsi  negara  hukum  yang lahir dari sistem hukum modern membawa konsekuensi logisnya  salah  satunya  adalah persamaan  dihadapan  hukum. Hal  ini  yang  kekinian  berlaku pula di Indonesia konsp persamaan  dihadapan  hukum sebagai wajah negara hukum.

## B.2  Konstruksi  Asas Kesamaan Di
Hadapan Hukum Dalam Tataran Implementatifnya Untuk Menuju Tujuan
Hukum  Dalam  Penanaman Modal
Alternatif  Model  Konstruksi
Asas  Kesamaan  Dihadapan
Hukum Ke Indonesiaan
Berdasarkan
ketentuan  Pasal  26  ayat  1
Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia bahwa “warga  negara  ialah  orang- orang  bangsa  Indonesia  asli dan  orang-orang  bangsa  lain yang disahkan dengan undang- undang  sebagai  warga  negara”
dengan demikian dalam pemberian  kepastian  hukum berdasarkan konstitusi jika
berpedoman pada primat hukum nasional, maka Undang-Undang yang disahkan
akan  mengakomodir  hak-hak warga  negara  dalam  mencapai
pembangunan nasional. §§
Berkenaan dengan
pancasila dijadikan dasar pedoman sebagai pijakan dalam pengujian Undang- Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  bahwa  bukan  merupakan perluasan kewenangan mahkamah konstitusi §§ Wawancara singkat bersama Mahfud MD.  Ketua  Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia Pada Tanggal 25 Mart 2013 di mahkamah konstitusi.
melainkan  hanya  menjalankan Undang-Undang dimana hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. ***
Sistem hukum nasional  harus  dapat  menjadi kekuatan  yang memberikan keseimbangan  di  antara  nilai- nilai  yang  bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum harus mampu memberikan “titik-titik keseimbangan”  dalam  upaya negara melakukan pembangunan yang perubahannya  sangat  cepat. Perubahan sangat cepat
tersebut  pada  hakekatnya  akan menyebabkan
hilangnya keseimbangan lama, baik dalam hubungan antar individu maupun kelompok  di  dalam masyarakat.  Jika  di  gambarkan hubungan  nilai-nilai  tersebut seperti halnya gambar di bawah ini.
*** Wawancara  singkat.  singkat  dengan Abdul Gofar, Staf ahli ketua Mahkamah  Konstitusi  RI,  Bidang Penelitian, tanggal 24 maret 2013. Di mahkamah konstitusi.
. s a s
Dengan argumen
nilai itulah kemudian memetakan  teori  dasar  dalam pembuatan peraturan agar dalam  implemntasinga  dapat selaras  dengan  ide  negara
hukum       pancasila          yang
bertujan
mensejahterakan warga  negara  dan  memiliki tujuan  yang  sesuai  dengan  cita hukum. Adapun gambaran teori dalam cita hukum digambarkan dibawah ini. budaya Teknologi Ekonomi Hukum Politik Sosial Controling Keberlakuan sosiologis Keberlakuan Filosofis Kajian fungsi konstitutif Kajian Regulasi Keberlakuan Yuridis Conditioning, Sumber Energi Gambar 4 Sumber Nilai
Grunorm Norma Pancasila Pembukaan UUD bt uud/tap konvensi UU/Perpu
PP s/d P. Daerah TK II
Gambar 5 Penerapan Teori Stufenteorie
Model  pembacaan dalam  pembuatan  peraturan
oleh  para  legislator  adalah
teori  yang  lazimnya  harus  di terapkan dengan seteliti mungkin, karena jika peraturan  yang  saat  ini  ada
dalam hal ini Undang- Undang  penanaman  Modal akan  terbaca  tidak  seperti Undang-Undang yang di
rumuskan  berdasarkan  sistem hukum  nasional  Indonesia karena     dalam      hal       ini belum  mencapai  cita  hukum untuk  diberlakukan  saat  ini karena  pada dasarnya  negara
kita  belum  siap  dari  aspek ekonomi  nasional,  dalam  arti tidak juga kita memilih untuk tidak    mengenal      investasi modal  di  indonesia,  bahkan sangat  dibuthkan,  akan  tetapi
dengan melihat bukti empirisnya dalam implementasi  ketentuan  yang telah  diatur  oleh  UU  No.  25 tahun 2007 Tentang Penanaman  Modal  perlu  di perhatikan  tentang  kesamaan dihadapan hukum bagi
penanam  modal  asing  dan penanam  modal  lokal  atau warga negara indonesia.
Model primat hukum internasional asas kesamaan dihadapan hukum dalam negara hukum modern Model Rekontruksi Pancasilais Cita Negara Cita Politik Cita Lainnya Cita Hukum Cita Budaya Cita Sosial
Gambar 6 Model Rekonstruksi Asas Kesamaan Dihadapan Hukum
B. Faktor-Faktor  Yang  Timbul Dalam Implementasi Asas Kesamaan  Dihadapan  Hukum Serta  Upaya  Apa  Yang  Dapat Dilakukan  Untuk  Mengatasi Faktor Tersebut Terutama Dalam  Kaitan  Implementasi Asas  Kesamaan  Di  Hadapan Hukum Berkaitan Dengan Penanaman Modal Asing 1. Faktor yang terpenting berkenaan dengan implementsikesamaan dihadapan hukum dalam prakteknya adalah penyusunan rencana pembangunan jangka panjang yang memberikan ruang
untuk persaingan terbuka, dan dalam prakteknya untuk investor-investor  asing  selalu mdapatkan  kemudahan  yang jika  dibandingkan  dengan kemudahan yang didapati oleh  investor  lokal  tidak sebanding. Hal ini seyogyanya pemerintah mengam bilsikap bahwa perlunya  penguatan  sistem perekonomian nasional dengan pembangunan
struktur  perekonomian  agar memiliki  ketahanan  ekonomi. Salah satu contohnya berkenaan  dengan  proteksi yang  tidak  dilakukan  oleh pemerntah  dalam  hal  ini adalah  pemberian  ijin  untuk mendirikan  Bank  Perwakilan Negara  di  Indonesia.  Untuk Bank-Bank asing  yang ada di Indonesia  tidak  mendapatkan proteksi,  akan  tetapi  salah satu contohnya Bank Mandiri membuka cabang di Hongkong  sangat  sulit  dan sama halnya dengan di Inggris,  Bank  BNI  dan  Bank
Mandiri  di  Inggris  diberikan batas pengambilan keuntungan yang tidak
relefan dengan ketentuan
word bank. †††
2. Faktor-Faktor yang Timbul
Dalam  Implementasi  Asas Kesamaan Dihadapan ††† Rekan-rekan peserta pendidikan SESPI Bank di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia  (LPPI)  kemang  jakarta Selatan. Dalam sebuah diskusi panel bersama  Koco  Parwoto  Pimpinan Cabang Koordinator Semarang, Heryandi  Divisi  Umum  Bank  Kalbar, dll.
Hukum dalam Bidang Penanaman Modal a. Faktor Kolaborasi Penguasa Dan Pengusaha Realitas  yang  ada  saat  ini berkaita dengan antara penguasa  dan  pengusaha berkoraborasi, yang mementingkan elit penguasa tanpa mementngkan kelangsungan perkonomian nasional, dan pembangunan berkelanjutan. Terlihat pada kontrak karya yang di lakukan  pengusaha  dan perusahaan besar yang notabene  di  miliki  asing,
seperti halnya, PT. Newtmon MRT, yang bergerak  dipertambangan mutiara  hijau  di  sumbawa, PT.  Newtmon  Minahasa Raya,  yang  bergerak  di bidnag pertambangan. Sera perusahan-perusahaan lain.
Dengan demikian menujukan bahwa penguasa  tidak  terlepas dari  dominasi  asing  dalam perumusan kebijakan,
tanpa mempertimbangan kepentingan  nasional  yang
berkelanjutan. b. Faktor Perundang-

## Undangan
Dalam  tekstual  Undang- Undang  No.  25  Tahun 2007  Tentang  penanaman Modal, setidaknya terdapat isu  hukum  yang  menjadi faktor  dalam  implementasi asas-asas
kesamaan
dihadapan hukum, pertama bahwa dalam undang- undang  No.  25  Tahun
2007  Tentang  Penanaman Modal memberikan jaminan  kepastian  hukum bagi investor dalam
melakukan penanaman modal di Indonesia, bahwa pemerintah tidak akan
melakukan nasionalisasi terhadap  kegiatan  usaha yang
pendanaannya bersumber dari penanaman modal.  Kedua  Undang- Undang  No.  25  Tahun 2007  Tentang  Penanaman
Modal, memberikan kesamaan dan tidak membeda-bedakan  antara penanam  modal  domestik dan penanam  modal asing, yang dalam faktanya dalam  hal  perijinan  lebih dimudahkan penanam modal asing. ‡‡‡ c. Faktor Sosiologis Berkenaan dengan keadaan budaya di Indonesia khusus di bidang penanaman modal, terdapat  degradasi  dalam implementasinya bahwasanya dalam pelaksanaan penanaman modal untuk WNI khususnya sebagai investor tidak cukup banyak ruang untuk bersaing  dengan  investor WNA  dari  berbagai  aspek yang  dibutuhkan  untuk memulai penanaman modal.
‡‡‡ Wawancara bersama, Erna Priliasari,
Staf  Sekretariat,  Badan  Pembinaan
Hukum Nasional.
Dalam  melakukan kegiatan investasi, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan bagi investor sebelum menanamkan modalnya, yaitu: 1.  Risiko penanaman modal ( country risk )
2.  Rentang birokrasi
3.  Transparansi dan kepastian hukum 4.  Alih teknologi 5.  Jaminan dan perlindungan investasi 6.  Ketenagakerjaan .
7.  Ketersediaan infrastruktur
8.  Keberadaan sumber daya alam (SDA)
9.  Akses pasar
10.  Insentif  pajak  dan non pajak
3. Upaya dalam mengatasi
Faktor-Faktor Implementasi  dalam  Asas Kesamaan Dihadapan Hukum  dalam  Penaaman
Modal
Faktor  yang  utama bagi  hukum  untuk  dapat
berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum  mampu  menciptakan
"stability", "predictability" dan "fairness". Dua  hal  yang pertama adalah prasyarat bagi berfungsinya sistem ekonomi. Termasuk dalam fungsi stabilitas  ( stability )  adalah
potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan- kepentingan yang saling bersaing.  Kebutuhan  fungsi hukum untuk dapat
meramalkan  ( predictability ) akibat  dari  suatu  langkah- langkah  yang  diambil.  Aspek keadilan  ( fairness ),  seperti, perlakuan  yang  sama  dan standar  pola  tingkah  laku
Pemerintah adalah perlu untuk  menjaga  mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang  berlebihan.  Sehingga melalui  sistem  hukum  dan peraturan  hukum  yang  dapat memberikan perlindungan, akan tercipta kepastian
( predictability ), keadilan
( fairness ) dan efisiensi
( efficiency) bagi para investor untuk menanamkan modalnya. §§§ Tantangan  atas perkembangan kebijakan hukum investasi secara universal  adalah  kebijakan hukum investasi nasional harus  mampu  menjaga  dan melindungi kepentingan nasional (domestik) dalam era kompetitif yang terbuka antar negara  berkembang  dalam perebutan  investasi asing. Dalam  era  kompetisi  yang terbuka,  suatu  pengecualian atas  berbagai  prinsip  dan hukum internasional dimungkinkan  kalau  suatu host country mampu
memberikan argumentasi yang rasional dan kuat mengapa suatu negara diberikan perkecualian terhadap  ketentuan-ketentuan hukum  yang  berlaku  secara universal.
§§§ Erman Radjagukguk, Hukum Investasi di Indonesia, FH Univ Al Azhar Indonesia, cetakan pertama,
Jakarta, 2007, hlm. 27-31
Harapan ke depan yang  masih  dapat  dilakukan adalah: 1.  UPAYA yang sungguh-sungguh untuk menyempurnakan hukum investasi dengan menyempurnakan berbagai  aturan  yang terkait dan aturan- aturan  pelaksananya, khususnya dengan dikeluarkannya undang-ndang  nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang  telah  berupaya mengadopsi  berbagai prinsip internasional dalam  bidang  hukum
investasi,
2.  Beberapa perkecualian penerapan  atas  prinsip world trade organization (WTO) dalam bidang investasi dimungkinkan bagi Indonesia asalkan
Indonesia sungguh- sungguh berusaha memberikan argumentasi yang rasional dan kuat sesuai dengan kepentingan nasional, 3.  Indonesia masih mempunyai peluang cukup menjadi pertimbangan  sebagai negara tujuan
investasi dari segi pertimbangan
sumberdaya  alam  dan sumberdaya  manusia serta  letak  strategis wilayah Indonesia sebagai lokasi investasi  dan  luasnya pasar produk. Paradigma baru kebijakan  hukum  investasi secara  internasional  adalah bersifat  liberal  terbuka  dan adil. Keterbukaan ini didasarkan  pada  prinsip  yang disepakati dalam World
Trade  Organization  (WTO) yang  menetapkan  adanya keleluasaan/kebebasan  yang
dinamis  antar  negara  untuk melakukan investasi. Masing- masing negara saling menghormati kedaulatan negara  masing-masing  untuk menetapkan kebijakan hukum investasinya,  namun  masing- masing  negara  harus  saling melindungi dan memperlakukan kegiatan investasi  di  negaranya  tanpa ada diskriminasi antara investor asing dengan investor  domestik,  demikian juga  antar  sesama  investor asing. Prinsip ini menekankan pada  dasar  pikiran  prinsip perlindungan  keseimbangan kepentingan  antar  masing- masing  pihak  dengan  saling menghormati dan memberikan  perlakuan  tanpa
diskriminasi. ****
**** Muchammad  Zaidun, Prinsip-prinsip Hukum  Internasional  Penanaman Modal Asing di Indonesia , (Ringkasan Disertasi), Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2005, h.17-20. Prinsip-prinsip penanaman modal asing yang meliputi non  discriminatory  principle , yang  berintikan The  Most  Favoured Nation (MFN) Treatment

## C. PENUTUP
C.1.Kesimpulan
Kontruksi  Asas  kesamaan  di hadapan hukum ( Equality
Before  The  Law), dalam  tataran implementasinya dapat di
kontruksikan dalam muatan Pancasila,  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  Butir Pasal  3  dan  27  ayat  1  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  serta dalam kegiatan penanaman modal  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  3  Ayat  (1)  d dan  Pasal  4 Ayat  (2)  huruf  a  detegaskan kedudukan  subjek  hukum  dalam Undang-Undang  No.  25  Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal disamakan  di  hadapan  hukum Baik  WNI maupun WNA dalam hal  Penanaman  Modal.  Tujuan hukum  dalam  doktrin  ilmu hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan kepada sebanyak-banyaknya
subjek hukum, dalam hal penanaman  modal,  persamaan dihadapan  hukum  dapat  dibatasi dengan  ketentuan  GAAT  WTO
dengan
dalil kepentingan nasional sebagai pengecualian.
1. Faktor-faktor  yang  timbul  dari implementasi  asas  kesamaan  di hadapan  hukum  ( Equality  Before The Law), dalam implementasinya terhadap penanaman modal berupa  faktor  regulasi  yang  tidak konsisten,  faktor  budaya  bagi WNI  dalam  penanaman  modal, serta  faktor-faktor  yang  menjadi pertimbangan  dalam  melakukan penanaman  modal  oleh  WNI hingga kalah saing dengan penanaman  modal  WNA  dari berbagai  aspek.  Tidak  dipungkiri kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sedikit banyaknya mempengaruhi iklim tersbut,
maka upaya yang dapat di lakukan untuk mengantisifasi faktor-faktor tersebut adalah
dengan menertibkan  regulasi  khususnya mengenai  penanaman  modal  dan memberikan  kesempatan  untuk WNI  dalam  bidang  penanaman modal  serta  memberikan  proteksi yang cukup untuk satilisasi ekonomi nasional dalam
penanaman modal.
C.2. Saran
1. Asas kesamaan di hadapan hukum  ( Equality  Before  The Law), dalam  implementatifnya perlu  di  koordinir  dalam  bidang- bidang  yang  di  amanatkan  oleh Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia, kiranya dalam  penanaman  modal  Asas kesamaan  di  hadapan  hukum ( Equality  Before  The  Law), tidak di  terapkan  dalam  semua  bidang penanaman  modal  dengan  dalil kepentingan nasional.
2. Dalam  konsep  negara  hukum modern  ke  indonesiaan  negara memiliki tugas untuk
mensejahterakan  warga  negara serta untuk melayani warga negara  karena  telah  tertuang dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun
1945,  Pasal 1 ayat 2 di tegaskan sebagai berikut “Kedaulatan berada  di  tangan  rakyat  dan dilaksanakan  menurut  Undang- Undang Dasar.” Dengan demikian implementasi  dari  asas  kesamaan dihadapan  hukum  dalam  bidang penanaman modal dengan mengkontruksikan WNA dan
WNI  sama  di  hadapan  hukum tidak  begitu  ideal  perlu  alternatif regulasi untuk menjadikan pembenaran melakukan diskriminatif sesuai dengan konsespi  WTO  dengan  alasan kepentingan  nasional  serta  bukti empirik yang rill maka di
benarkan,  inilah  yang  pemerintah mesti formulasikan karena
dibernarkan diskriminatif jika telah ada terlebih dahulu
perundang-undangan yang
mengaturnya.
3. Untuk  mengurangi  faktor-faktor dalam kesimbangan dan kestabilitasan perekonomian nasional berkenaan dengan penanaman modeal dalam
penerapan  asas  kesamaan  di hadapan  hukum  ( Equality  Before The  Law), perlu  kiranya  di sesuaikan  dengan  hukum  yang telah  ada  di  negara  ini.  Karena dengan  adanya  Undang-Undang No.  25  Tahun  2007  Tentang
penanaman
Modal sangat
memperlihatkan  aspek  kepastian hukumnya  saja  bagi  investor, maka  perlu  di  formulasikan  suatu kebijakan yang sifatnya
memberikan  kemanfaatan  bagi warga negara dengan tidak menitik beratkan pada pemenuhan kas negara.

## Daftar Pustaka
Buku-buku :
Abdy Yuhana , Sistem Ketatanegaraan  Indonesia Pasca  Perubahan  UUD 1945 Edisi Revisi, Bandung,  Fokus  Media, 2009.
Abdul  Ghofur  Anshori, Filsafat Hukum  Sejarah,  Aliran Dan  Pemaknaan. Gajah Mada Press.2006.
Achma  Ali, Dari  Formal  legalistik ke Delegasi “Tulisan Dalam,  Wajah  Hukum  Di Era  Reformasi (Kumpulan Karya  Ilmiah  Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto  Rahardjo),  Citra Aditiya  Bakti,  Bandung,
2000,
____________________,
Keterpurukan  Hukum  Di Indonesia ( Penyebab  Dan Solusinya ), Gahlia Indonesia,  Bogor. 2005. Achmad Roestandi, Responsi Filsafat  Hukum. Armico-
Bandung, 1992.
Adji  Samekto, Justice  Not  For  All, Keritik  Terhadap  hukum
Modern  dalam  perspektif Studi  Hukum  Kritis. Genta Perss. 2008.
_______________________, Ilmu Hukum Dalam Perkembangan  Pemikiran Menuju  Post-Modernisme. Indepth Publishing.2012 _______________________, Negara Dalam  Dimensi  Hukum Internasional. Citra Aditiya Bakti. 2009. A.  Gunawan, Dialektika  Hukum  dan Moral Dalam Pembangunan  Masyarakat Indonesia , Kanisius – BPK Gunung Mulia – Nederlandse  Raad  voor Juridiche Samenwerking met Indonesia, Yogyakarta, 1990, Alfred Stepand, Militer dan Demokrasi:  Pengalaman Brasil dan Beberapa Negara Latin, Jakarta
Pustaka  Utama  Grafiti, 1996.
Ahmad  Azhar  Basyir, Pokok-pokok
Persoalan  Filsafat  Hukum Islam , UII Press, Yogyakarta, 2000, Andre  Ata  Ujan, Keadilan  dan demokrasi  Telaah  Filsafat Politik John Rawls , Kanisius, Yogyakarta,
2001