## KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA CIJULANG KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN
Oleh: AANG KUSNENDAR Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis aangkusnendar22@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian yang dilakukan mengenai Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Desa  Cijulang  Kecamatan  Cijulang  Kabupaten  Pangandaran  ini  dilatarbelakangi  oleh  minimnya inovasi pelayanan, lemahnya respon pemerintah desa dalam menanggapi keluhan masyarakat, dan masih  ada  ketidaksesuaian  kinerja  pemerintah  desa  dengan  prosedur  pelayanan.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif  dengan  desain  deskriptif. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  yaitu  studi  kepustakaan dan  studi  lapangan  yang  terdiri  dari  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Adapun  yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 15 orang yang merupakan Perangkat Desa Cijulang, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat yang pernah menerima pelayanan di Desa Cijulang.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  1)  Kinerja  pemerintah  desa  dalam pelayanan  publik  di  Desa  Cijulang  Kecamatan  Cijulang  Kabupaten  Pangandaran  sudah  cukup baik,  namun  masih  terdapat  beberapa  indikator  ukuran  kinerja  yang  belum  sepenuhnya  sesuai dengan kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik. 2) Hambatan-hambatan yang ditemukan pada  Kinerja  Pemerintah  Desa  dalam  Pelayanan  Publik  di  Desa  Cijulang  Kecamatan  Cijulang Kabupaten  Pangandaran  diantaranya  adalah  Masih  minimnya  sumber  daya  manusia  pemerintah desa  untuk  melakukan  inovasi  pelayanan,  belum  lengkapnya  sarana  dan  prasarana  penunjang pelayanan  publik,  masih  adanya  beberapa  aparatur  desa  yang  memiliki  karakter    atau  individu yang  belum  disiplin  seperti  datang  terlambat.  3)  Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi hambatan  mengenai  Kinerja  Pemerintah  Desa  dalam  Pelayanan  Publik  di  Desa  Cijulang Kecamatan  Cijulang  Kabupaten  Pangandaran  diantaranya  adalah    Meningkatkan  sumber  daya manusia  pemerintah  desa  baik  dengan  melakukan  pelatihan  ataupun  pembinaan,  melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan oleh pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik, dan  meningkatkan  kemampuan  atau  kepekaan  terhadap  apa  yang  dibutuhkan  masyarakat  dalam pelayanan publik.
Kata Kunci : Kinerja, Pemerintah Desa, Pelayanan Publik

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian
Salah satu arah perkembangan
administrasi  publik  pada  saat  ini  mengacu  pada profesionalisme  kinerja  aparatur  pemerintah dalam pelayanan publik. Hal ini berorientasi pada fungsi  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan publik  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat yang  dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintah  di tingkat  pusat  sampai  daerah.  Salah  satu  Instansi yang  dibentuk  oleh  Pemerintah  di  daerah  yaitu Desa.
Dewasa  ini,  kedudukan  peranan  Desa berkembang  pesat  dan  menjadi  salah  satu  faktor yang  menentukan  keberhasilan  Negara.  Hal  ini dikarenakan pada era pemerintahan presiden Joko
Widodo,  desa  dijadikan  ujung  tombak  dalam mencapai kesejahteraan rakyat.
Menurut Sujadi,  dkk (2014: 231)  “istilah Desa  berasal  dari  bahasa  sansekerta, deshi ,  yang artinya tanah kelahiran atau tanah tumpah darah.” Sedangkan  Hanif  Nurcholis  (  dalam  Sujadi,  dkk. 2014: 231) mengatakan bahwa:
Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali  oleh  sejumlah  orang  yang saling mengenal, hidup bergotong royong,  memiliki  adat  istiadatnya  yang relatif  sama,  dan  mempunyai  tata  cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.
Dalam  mengatur  kehidupannya  dalam suatu  desa  diatur  oleh  pemerintah  desa  sesuai
dengan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa Bab 1 Pasal (3) dan (4).
Di  samping  itu,  perlu  diketahui  bahwa penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh kepala  desa  dan  dibantu  oleh  perangkat  desa, sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  pasal  (25) bahwa: “Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  23  adalah  Kepala  Desa  atau  yang disebut  dengan  nama  lain  dan  yang  dibantu  oleh perangkat  desa  atau  yang  disebut  dengan  nama lain.” Dalam memberikan pelayanan publik maka pemerintah  dituntut  untuk  memiliki  kinerja  yang baik. Sebagaimana dikemukakan Fahmi (2013: 2) bahwa  “Kinerja adalah  hasil  yang  diperoleh  oleh suatu  organisasi  baik  organisasi  tersebut  bersifat Profit  Oriented dan Non  Profit  Oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu.” Pemerintah desa merupakan unit pemerintah paling dasar pada hirarki  yang diakui dalam  sistem  pemerintahan  Nasional.  Ini  berarti bahwa  pemerintah  desa  merupakan  organisasi yang  paling  depan  dalam  penyelenggaraan pelayanan  publik  dan  yang  terdekat  dengan masyarakat  karena  pemerintah  desa  langsung melayani masyarakat. Oleh karena itu pemerintah Desa  dituntut  untuk  meningkatkan  kinerjanya dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  agar sesuai dengan harapan masyarakat.
Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang prima tidaklah mudah, ada beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  guna melakukan pelayanan yang baik. Dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  baik yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  perlu adanya  dukungan  dari  berbagai  faktor  baik  itu faktor  individu  maupun  faktor  kelompok  atau organisasi.  Pemerintah  desa  dalam  hal  ini merupakan  organisasi,  jadi  kinerja  pemerintah desa  sama  dengan  kinerja  organisasi.  Ini  berarti bahwa  kinerja  organisasi  merupakan  ukuran pencapaian  suatu  organisasi  terhadap  visi,  misi, dan  tujuan  dari  organisasi  tersebut  yang  telah ditetapkan.  Kinerja  organisasi  sangat  dibutuhkan karena jika kinerja organisasi dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  sudah  baik, maka  pelayanan  publik  dapat  dilaksanakan dengan baik dan dapat dikategorikan baik.
Kemudian,  baik  atau  tidaknya,  optimal atau  tidak  optimalnya  suatu  kinerja  organisasi publik,  dapat  diukur  dari  produktivitas  yang menyangkut  tingkat  efisiensi  dan  efektivitas pelayanan,  orientasi  kualitas  layanan  kepada pelanggan,  responsivitas,  responsibilitas,  serta akuntabilitas  publik.  Selain  dapat  diukur  dengan lima  kriteria  tersebut,  kinerja  yang  optimal  perlu didukung  oleh  sumber  daya  manusia  aparatur
pemerintah  yang  baik  secara  kuantitas  maupun kualitas,  serta  tersedianya  sarana  dan  prasarana juga fasilitas pelayanan publik yang memadai.
Desa  Cijulang  merupakan  desa  yang berada  di  Ibukota  Kecamatan  Cijulang,  dimana letaknya  sangat  berdekatan  dengan  Kantor Pemerintahan  Kecamatan,  Kantor  Kepolisian Sektor  Cijulang  serta  Kantor-kantor  dari  dinas lainnya yang sangat menunjang terhadap berjalannya  pelayanan  umum  bagi  masyarakat Desa  Cijulang  baik  di  bidang  pemerintahan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, keamanan, dan  bidang  lainnya.  Dengan  kedudukan  desa yang strategis itu, maka Desa Cijulang di sisi lain dapat  menjadi  sorotan  masyarakat  terkait  kinerja pemerintah  desa  Cijulang  dalam  memberikan pelayanan publik terhadap masyarakatnya.
Namun  berdasarkan  fakta  di  lapangan, kinerja  pemerintah  desa  dalam  menyediakan pelayanan  publik  di  Desa  Cijulang  Kecamatan Cijulang  Kabupaten  Ciamis  masih  memiliki kelemahan.  Salah  satunya  disebabkan  oleh adanya  sumber  daya  aparatur  pemerintah  desa yang  belum  sepenuhnya  memadai  sehingga dalam  hal  pemberian  pelayanan  publik  tidak sesuai  dengan  prosedur  pelayanan  publik  yang telah  ditetapkan  di  kantor  Desa  Cijulang,  yang akhirnya  dapat  berdampak  pada  kurang  efektif dan  efisiennya  pelayanan  yang  diberikan  oleh pemerintah  desa  terhadap  masyarakat,  dan produktivitas pelayanan  menjadi tidak  maksimal. Responsivitas  pemerintah  desa  pun  dirasakan oleh  masyarakat  Desa  Cijulang  masih  kurang maksimal,  sehingga  kebutuhan  dan  keinginan masyarakat  masih  belum  terpenuhi.  Hal  tersebut menyebabkan  adanya  ketidakpuasan  masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Desa Cijulang.
Berdasarkan observasi awal yang dilakukan  penulis  dalam  penelitian  ini  di  Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran  tentang  kinerja  pemerintah  desa yang masih lemah dalam pelayanan publik, dapat diketahui  indikasi  permasalahannya  sebagai berikut:
1. Pemerintah desa masih belum maksimal  dalam  melakukan  inovasi terkait  pelayanan  publik,  sehingga banyak  masyarakat  yang  mengeluhkan pelayanan  yang  dilakukan  pemerintah desa tersebut.
2. Pemerintah Desa masih kurang responsif  dalam  menanggapi  keluhan masyarakat  terkait  pelayanan  yang diberikan  dikarenakan  belum  adanya kotak  saran  yang  disediakan  oleh
pemerintah  desa  guna  menampung kritik dan saran dari masyarakat. 3. Masih  ada  petugas  yang  tidak  sesuai dengan  prosedur  pelayanan.  Contohnya ketika  masyarakat  meminta  pelayanan jam delapan pagi, akan tetapi pemerintah  desa  baru  datang  jam sembilan  pagi,  sehingga  membuat masyarakat menunggu lama.
Dari permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas, untuk dapat meningkatkan kinerja  pemerintah  desa  dalam  pelayanan  publik di Desa Cijulang, hal yang penulis rekomendasikan  adalah  meningkatkan  kinerja pemerintah desa dengan mengacu pada produktivitas,  kualitas  layanan,  responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah dijelaskan, terdapat fokus permasalahan yaitu :
1. Bagaimana  Kinerja  Pemerintah  Desa  dalam Pelayanan Publik Di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran ? 2. Apa  saja  Hambatan-hambatan  yang  muncul dalam  Kinerja  Pemerintah  Desa  dalam Pelayanan Publik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran ? 3. Bagaimana  Upaya-upaya  yang  dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan yang  muncul  dalam  Kinerja  Pemerintah Desa  dalam  Pelayanan  Publik  di  Desa
Cijulang  Kecamatan  Cijulang  Kabupaten Pangandaran ?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kinerja Pemerintah Desa
Konsep  kinerja  pada  dasarnya  dapat dilihat  dari  dua  segi,  yaitu  kinerja  pegawai  dan kinerja organisasi. Keduanya saling berhubungan satu  sama  lain,  karena  suatu  organisasi  tidak dapat mencapai suatu tujuan tanpa adanya kinerja pegawai di dalam organisasi tersebut.
Prawirosentono  (dalam  Pasolong,  2010:  176) mengemukakan bahwa:
Kinerja  adalah  hasil  kerja  yang  dapat dicapai  oleh  pegawai  atau  sekelompok pegawai  dalam  suatu  organisasi,  sesuai dengan  wewenang  dan  tanggungjawab masing-masing,  dalam  upaya  mencapai tujuan  organisasi  bersangkutan  secara legal, tidak  melanggar  hukum  dan sesuai dengan moral dan etika.
Sedangkan,  Pemerintah  Desa  menurut Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang
Desa yaitu “kepala desa atau yang disebut dengan nama  lain  dibantu  perangkat  desa  sebagai  unsur penyelenggara  pemerintahan  desa.”  Pemerintah desa  dalam  penelitian  ini  sama  artinya  dengan suatu organisasi. Kemudian, pengertian organisasi  secara  umum  menurut  Mukarom  dan Laksana  (2015:  25)  dapat  diartikan  “sebagai bentuk  formal  sekelompok  manusia  dengan tujuan individualnya masing-masing yang bekerjasama  dalam  suatu  proses  tertentu  untuk mencapai tujuan bersama.”
Setelah  mengetahui  beberapa  pengertian kinerja dan beberapa pengertian organisasi, maka disini  penulis  menguraikan  pengertian  dari kinerja organisasi.
Kinerja pemerintah desa/organisasi adalah  ukuran  keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, serta visi misi pemerintah desa/organisasi yang telah ditentukan. Kinerja  dalam  organisasi  merupakan  jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Kinerja organisasi menurut Keban (2014: 183)  adalah  “sesuatu  yang  menggambarkan sudah  sampai  sejauh  manakah  sebuah  kelompok telah  melaksanakan  seluruh  kegiatan  pokok sehingga  bisa  mencapai  visi  dan  misi  dari institute  tersebut.”  Sedangkan  menurut  Nasucha (dalam  Fahmi,  2013:  3)  yang  dimaksud  kinerja organisasi adalah sebagai berikut:
Kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas  organisasi  secara  menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan  dari  setiap  kelompok  yang berkenaan  dengan  usaha-usaha  yang sistemik  dan  meningkatkan  kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhannya secara efektif.
Dari  pengertian  di  atas  mengenai  teori kinerja  organisasi, dapat dipahami bahwa  kinerja organisasi merupakan suatu ukuran yang menggambarkan  sampai  sejauh  mana  suatu organisasi  telah  melaksanakan  kegiatan-kegiatan pokoknya  sehingga  mencapai  hasil  sebagaimana yang telah ditetapkan oleh organisasi.

## 2.3 Penilaian Kinerja Organisasi
“Suatu  organisasi dapat  dikatakan  efektif kalau tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana  ditetapkan  dalam  visinya  tercapai. Nilai-nilai  ini  merupakan  nilai-nilai  yang  telah disepakati  bersama  antara  para  stakeholders  dari organisasi  yang  bersangkutan”  (Keban,  2014: 227).
Sedarmayanti  (2014:  261)  mengatakan bahwa  “penilaian kinerja  adalah  urusan sistemik, tentang  kekuatan/kelebihan  dan  kelemahan  yang
berkaitan  dengan  pekerjaan  seseorang  atau kelompok.” Dwiyanto dkk (2017: 50-51) mengemukakan  ukuran dari tingkat  kinerja suatu organisasi  publik  secara  lengkap  adalah  sebagai berikut: 1. Konsep produktivitas tidak hanya mengukur  tingkat  efisiensi,  tetapi  juga efektivitas  pelayanan.  Produktivitas  pada umumnya  dipahami  sebagai  rasio  antara input  dan  output.  Konsep  produktivitas dirasa  terlalu  sempit  dan  kemudian general accounting office (GAO) mencoba  mengembangkan  satu  ukuran produktivitas  yang  lebih  luas  dengan memasukan  seberapa  besar  pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai  salah  satu  indikator  kinerja  yang penting.
2. Kualitas  Layanan,  Isu  mengenai  kualitas layanan  cenderung  menjadi  semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi  pelayanan  publik.  Banyak pandangan  negative yang  terbentuk mengenai organisasi public karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas  layanan  yang  diterima  dari organisasi  publik.  Kepuasan  masyarakat sebagai indikator kinerja dalam organisasi  publik.  Keuntungan  utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi kepuasan masyarakat.
3. Responsivitas,
adalah kemampuan
organisasi  untuk  mengenali  kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi masyarakat.
4. Responsibilitas, merupakan apakah pelaksanaan  kegiatan  organisasi  publik itu  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip- prinsip administrasi sesuai dengan kebijakan  organisasi,  baik  yang  implik maupun yang eksplisit (Lenvine, 1990).
5. Akuntabilitas,  kinerja  sebaiknya  harus dinilai  dari  ukuran  eksternal  juga  seperi nilai-nilai dan norma  yang berlaku  dalam masyarakat.
Dari  beberapa  penjelasan  diatas  tersebut dapat dipahami bahwa untuk dapat meningkatkan kinerja  suatu  organisasi  sangat  diperlukan penilaian  terhadap  organisasi  yang  akan  dinilai kinerjanya.  Tentunya  tiap  orang  memiliki pandangan  dan  cara  tersendiri  dalam  melakukan penilaian kinerja organisasi tersebut.

## 2.3 Pelayanan Publik
Salah satu tujuan  dari  kinerja pemerintah yang  baik  yaitu  untuk  memberikan  pelayanan publik. Menurut Sinambela (2008: 5) “pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.”  Selanjutnya  sesuai  dengan  Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yaitu:
Pelayanan  publik  adalah  segala  bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan  oleh  aparatur  pemerintah sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan kepada  masyarakat  sesuai  ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang baik, menurut Komarudin (2014: 27) yaitu:
perlu  memperlihatkan  dan  menerapkan prinsip,  standar,  pola  penyelenggaraan biaya,  pelayanan  bagi  penyandang  cacat, lanjut  usia,  wanita  hamil  dan  balita, pelayanan  khusus,  biro  jasa  pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan, penyelesaian  pengaduan  dan  sengketa, serta  evaluasi  kinerja  penyelenggaraan pelayanan publik.
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik  tersebut  harus  adanya  prinsip  yang  dapat memberikan  pedoman  bagi  para  penyelenggara dalam memberikan pelayanan.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1 Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  digunakan  metode penelitian  kualitatif  dengan  desain  deskriptif,  hal ini berarti bahwa dalam penelitian ini digambaran tentang hasil  penelitian mengenai kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran  yang  telah  dilakukan  dengan menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  yaitu dengan  wawancara,  observasi,  dokumentasi. Semua  itu  dilakukan  secara  mendalam  oleh peneliti  guna  mendapatkan  data  dan  fakta  yang akurat untuk diuraikan secara deskriptif.
Adapun  yang  menjadi  informan  dalam penelitian  ini  adalah 15  orang  yang terdiri  dari 9 orang  Perangkat  Desa  Cijulang,  Ketua  Badan Permusyawaratan  Desa  Cijulang,  dan  5  orang dari masyarakat yang pernah menerima pelayanan di Desa Cijulang.
3.2 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
a. Studi Kepustakaan,  yaitu teknik pengumpulan data  dengan  mempelajari  buku-buku  dan bahan pustaka lainnya  yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti penulis.
b. Studi  Lapangan,  yaitu  teknik  pengumpulan data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari lokasi penelitian dengan cara:
1) Wawancara,  merupakan  pertemuan  dua orang  untuk  bertukar  informasi  dan  ide melalui tanya jawab, sehingga mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 2) Observasi,  merupakan  suatu  pengumpulan data  dengan  cara  pengamatan  secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti.
3) Dokumentasi,  merupakan  pengumpulan data  melalui  arsip,  catatan,  dan  segala bentuk  peraturan  perundang  –  undangan, dan sebagainya.
1.2 Teknik Analisis Data
Dalam  penelitian  ini,  analisis  data  yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1) Mereduksi  data,  artinya  memilih  data  dan informasi yang sesuai dengan tema penelitian kemudian di analisis.
2) Menyajikan  data  yang  telah  di  analisis  dari reduksi data.
3) Menarik kesimpulan dari dari penyajian data yang  telah  ada,  baik  dari  hasil  observasi, wawancara, dan dokumentasi.
4) Melakukan  interpretasi  data  dan  menguji validitas data yang telah ditarik kesimpulannya dengan menggunakan triangulasi.
5) Membahas kesimpulan akhir setelah dilakukan uji validitas data.

## 3.6 Jadwal Penelitian
Penelitian ini berlangsung  dalam rentang waktu  enam  bulan,  terhitung  mulai  bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018.
4. HASIL PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN
Untuk  memudahkan  pemahaman  dalam pembahasan  penelitian  maka  penulis  akan memaparkan  fokus  kajian  penelitian.  Fokus kajiannya  adalah  Kinerja  Pemerintah  Desa  yang merupakan  kinerja  organisasi  dalam  pelayanan publik,  dengan  aspek  kajian  adalah  pengukuran kinerja  organisasi  publik  menurut  Dwiyanto  dkk (2017:  50-51),  dilakukan  dengan  dimensi- dimensi sebagai berikut:
1. Produktivitas, dengan indikator:
a. Adanya kemanfaatan yang dirasakan masyarakat terkait layanan yang diberikan oleh pemerintah desa.
b. Pemerintah  desa  dapat  melakukan inovasi pelayanan yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemeritah desa.
2. Kualitas Layanan, dengan indikator:
a. Pemerintah  Desa  mampu  memberikan informasi  tentang  prosedur  pelayanan yang diberikan.
b. Adanya  kepuasan  masyarakat  terhadap kinerja pemerintah desa terkait pelayanan publik.
3. Responsivitas, dengan indikator:
a. Pemerintah  desa  mampu  mengenali kebutuhan masyarakat.
b. Pemerintah  desa  mampu  menyusun agenda  dan  prioritas  pelayanan  sesuai kebutuhan masyarakat.
c. Pemerintah desa dapat mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi masyarakat.
4. Responsibilitas, dengan indikator:
a. Pemerintah  Desa  dapat  bekerja  dengan tanggungjawab sesuai dengan peraturan dan prosedurnya
b. Adanya  kesadaran  dari  setiap  pegawai untuk bertanggungjawab dalam bekerja.
5. Akuntabilitas, dengan indikator:
a. Pemerintah  desa  mampu  menerapkan kebijakan secara konsisten sesuai dengan  kepentingan  dan  kebutuhan masyarakat.
b. Pemerintah  desa  memiliki  tanggung jawab  yang  tinggi  dalam  proses pelayanan  sesuai  dengan  norma  yang berkembang dalam masyarakat.
4.1  Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan  Publik  di  Desa  Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan dengan beberapa informan, maka dapat diuraikan pembahasan mengenai Kinerja Pemerintah  Desa  dalam  Pelayanan  Publik  di Desa  Cijulang  Kecamatan  Cijulang  Kabupaten Pangandaran.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat dalam pembahasan sebagai berikut:
1. Produktivitas
Konsep produktivitas dirasa  terlalu sempit  dan  kemudian general  accounting  office (GAO)  mencoba  mengembangkan  satu  ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukan
seberapa  besar  pelayanan  publik  itu  memiliki hasil  yang  diharapkan  sebagai  salah  satu indikator  kinerja  yang  penting.  Untuk  dapat dilakukan  oleh  pemerintah  desa  perlu  adanya inovasi  pelayanan  yang  dapat  memberikan kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat.
Maka  dari  itu,  dimensi  Produktivitas dalam  kinerja  pemerintah  Desa  Cijulang  perlu ditingkatkan, hal ini  dapat terlihat pada indikator produktivitas  khususna  inovasi  pelayanan  yang masih  belum  ada  sampai  saat  ini.  Pemerintah desa  Cijulang  belum  memiliki  inovasi  pelayanan yang  dinilai  mampu  memberikan  kemanfaatan dan  meningkatkan  kualitas  pelayanan,  sehingga pada dimensi ini dapat dinilai kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik.
2. Kualitas Layanan
Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi  semakin  penting  dalam  menjelaskan kinerja  organisasi  pelayanan  publik.  Banyak pandangan  negatif  yang  terbentuk  mengenai organisasi publik karena ketidakpuasan masyarakat  terhadap  kualitas  layanan  yang diterima  dari  organisasi  publik.  Kepuasan masyarakat  sebagai  indikator  kinerja  dalam organisasi
publik.
Keuntungan utama menggunakan  kepuasan  masyarakat  sebagai indikator  kinerja  adalah  informasi  kepuasan masyarakat.
Kualitas  layanan  dari  aspek  pemberian informasi  yang  dilakukan pemerintah  desa sudah cukup  baik,  ini  dibuktikan  dengan  adanya  papan pengumuman  serta  penyampaian  informasi  yang lebih  intensif  dilakukan  kepala  dusun  selaku pemerintah  desa,  meskipun pada pelaksanaannya tidak  seratus  persen  informasi  itu  dapat  di tanggapi masyarakat. Tetapi setidaknya
pemerintah desa sudah terlihat dalam penyampaian  informasi.  Kemudian  dari  aspek kepuasan  masyarakat  dapat  dinilai  cukup  baik, karena  sejauh  ini  belum  terjadi  komplen  yang mengakibatkan  kegaduhan  di  Desa  Cijulang, meskipun  ada  sebagian  yang  mengeluh,  namun itu sebagian kecil.
3. Responsivitas Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan
masyarakat,  menyusun  agenda  dan  prioritas pelayanan, dan mengembangkan program- program  pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Responsivitas dilihat dari ketiga indikator yang  dijadikan  acuan  dalam  penelitian  ini terdapat  satu  aspek  yang  masih  belum  optimal yaitu dalam hal mengenali kebutuhan masyarakat,  pemerintah  desa  masih  mengalami kesulitan. Untuk mengetahui kebutuhan
masyarakat  dalam  hal  pelayanan  sangat  sulit karena  belum  adanya  kotak  saran,  rendahnya partisipasi masyarakat atau masyarakat yang acuh tak  acuh  terhadap  jalannya  pemerintahan  desa serta  belum  adanya  tim  yang  mengelola  serta menampung  aspirasi  masyarakat.  Baik  dari  segi pengaduan,  pemberian  saran,  dan  sebagainya. Untuk  aspek  yang  lainnya  pada  dimensi  ini pemerintah desa sudah cukup baik.
4. Responsibilitas
Responsibilitas merupakan apakah pelaksanaan  kegiatan  organisasi  publik  itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi  sesuai  dengan  kebijakan  organisasi. Dalam  hal  ini  pemerintah  desa  dalam  segala aktivitas  bekerja  di  Desa  Cijulang  harus  sesuai dengan  peraturan  dan  prosedur  yang  telah ditetapkan pada pemerintahan desa Cijulang.
Pada  aspek  pemerintah  desa  mampu bekerja  sesuai  dengan  peraturan  dan  prosedur dalam  hal  ini  masih  belum  optimal,  hal  ini dibuktikan dengan hasil wawancara dan observasi  bahwa  terdapat  beberapa  aparatur  desa yang  masih  terlambat  datang  kerja,  pulang  lebih awal  tidak  sesuai  peraturan  kerja,  dan  masih  ada pemerintah  desa  yang  rangkap  kerja  di  luar pemerintahan desa.
5. Akuntabilitas
Dalam  konteks  ini  konsep  akuntabilitas publik  dapat  digunakan  untuk  melihat  seberapa besar  kebijakan  dan  kegiatan  organisasi  publik itu  konsisten  dengan  kehendak  masyarakat banyak.  Kinerja  organisasi  publik  tidak  hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan  oleh  organisasi  publik  atau pemerintah  seperti  pencapaian  target.  Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal juga seperti  nilai-nilai  dan  norma  yang  berlaku  dalam masyarakat.
Pada dimensi ini dengan dua indikatornya  sudah  dapat  dilaksanakan  dengan baik oleh pemerintah desa. Dari aspek kesesuaian pemerintah desa dengan norma yang berkembang dengan  masyarakat dapat dilihat pemerintah desa sudah  menunjukan  sikap  yang  ramah  dan  sopan santun kepada masyarakat.
Berdasarkan  pembahasan  diatas  tersebut, Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran  pada  umumnya  sudah  cukup  baik, namun  masih  terdapat  beberapa  indikator  yang dijadikan acuan dalam mengukur kinerja organisasi  publik  yang  masih  belum  sesuai dengan  pelaksanaannya  atau  kenyataannya  di lapangan.
4.2  Hambatan-Hambatan yang Mempengaruhi Kinerja  Pemerintah  Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Berdasarkan hasil  wawancara yang peneliti lakukan bahwa hambatan-hambatan yang mempengaruhi  Kinerja  Pemerintah  Desa  dalam Pelayanan  Publik  di  Desa  Cijulang  Kecamatan Cijulang  Kabupaten  Pangandaran  adalah  sebagai berikut:
1. Masih  minimnya  sumber  daya  manusia pemerintah  desa  untuk  melakukan  inovasi pelayanan.
2. Belum adanya sarana dan prasarana penunjang  pelayanan  publik,  seperti  kotak saran.
3. Masih  rendahnya  partisipasi  masyarakat untuk melihat dan menilai kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik.
4. Masih  adanya  beberapa  aparatur  desa  yang memiliki  karakter  atau  individu  yang  tidak disiplin  seperti  kesiangan  datang  ke  kantor kepala desa.
5. Adanya  pemerintah  desa  yang  rangkap jabatan diluar pemerintahan desa. Sedangkan berdasarkan pada hasil observasi  di  lapangan  yang  dilakukan,  masih terdapat  hambatan-hambatan  pada  indikator  dari dimensi-dimensi  mengenai  kinerja  pemerintah desa  dalam  pelayanan  publik.  Hambatan- hambatan yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Belum  adanya  kotak  saran  yang  dapat digunakan  sebagai  alat  untuk  mengetahui kebutuhan masyarakat serta untuk menambah masukan bagi pemerintah desa.
2. Masih adanya ketidakdisiplinan dari pemerintah  desa atau  ketidaksesuaian antara peraturan dengan perilaku pemerintah desa.
3. Pemerintah  desa  masih  kurang  mampu mengetahui  kebutuhan  masyarakat  dalam pelayanan publik.
4. Minimnya  kreatifitas  dan  inovasi  dari pemerintah desa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
4.3  Upaya-Upaya  yang  Dilakukan  Guna Mengatasi  Hambatan-Hambatan  yang
Mempengaruhi Kinerja  Pemerintah  Desa Dalam Pelayanan Publik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Berdasarkan hasil  wawancara yang
dilakukan  bahwa  upaya-upaya  yang  dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi  Kinerja  Pemerintah  Desa  Dalam
Pelayanan  Publik  di  Desa  Cijulang  Kecamatan Cijulang  Kabupaten  Pangandaran  adalah  sebagai berikut:
1. Melakukan  sosialisasi  di  tempat  yang melakukan kegiatan-kegiatan rajaban, muludan, dan kegiatan lainnya yang dihadiri perwakilan pemerintah desa.
2. Mengadakan  evaluasi  tiap  minggon  yang dihadiri oleh seluruh pemerintah desa.
3. Pemerintah  desa  mengadakan  pelatihan  dan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa.
4. Mengikutsertakan masyarakat dalam pelayanan publik.
5. Memberikan  informasi  yang door  to  door atau  langsung  ke  rumah  masyarakat  untuk menyampaikan informasi yang darurat.
6. Melakukan musyawarah baik pada musyawarah dusun (musdus) atau musyawarah pembangunan desa
(musrenbang desa).
Kemudian, berdasarkan hasil observasi di lapangan  dapat  dikatakan  memang  diperlukan beberapa  upaya  untuk  menanggapi  hambatan- hambatan pada indikator-indikator yang mempengaruhi  kinerja  pemerintah  desa  dalam pelayanan  publik.  Upaya-upaya  yang  dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:
1. Meningkatkan sumber daya manusia pemerintah  desa  baik  dengan  melakukan pelatihan ataupun pembinaan yang dilakukan oleh kepala desa.
2. Melengkapi  sarana  dan  prasarana  yang diperlukan  oleh  pemerintah  desa  dalam memberikan pelayanan publik.
3. Meningkatkan  kemampuan  atau  kepekaan terhadap  apa  yang  dibutuhkan  masyarakat dalam pelayanan publik.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  hasil  penelitian mengenai  Kinerja  Pemerintah  Desa  dalam Pelayanan  Publik  di  Desa  Cijulang  Kecamatan Cijulang  Kabupaten  Pangandaran,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  Kinerja  pemerintah  desa dalam  pelayanan  publik  di  Desa  Cijulang Kecamatan  Cijulang  Kabupaten  Pangandaran pada  umumnya  cukup  baik,  namun  masih terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya  sesuai  dengan  pelaksanaan  kinerja pemerintah  desa  dalam  pelayanan  publik,  seperti masih  belum  adanya  inovasi  pelayanan,  masih ada  beberapa  kebutuhan  masyarakat  yang  sulit untuk  dikenali  oleh  pemerintah  desa,  belum adanya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik seperti kotak saran, serta masih
adanya pemerintah desa yang bekerja tidak sesuai peraturan.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah  Desa  Cijulang  dalam  pelayanan publik melakukan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan  kemampuan  pemerintah  desa, melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan oleh  pemerintah  desa  dalam memberikan pelayanan  publik,  meningkatkan  kemampuan atau  kepekaan  terhadap  apa  yang  dibutuhkan masyarakat dalam pelayanan publik. Hal tersebut menjadi  upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Desa  Cijulang  untuk  mengatasi  hambatan tersebut  serta  sebagai  upaya  untuk  terus meningkatkan  kinerja  pemerintah  desa  dalam pelayanan  publik  di  Desa  Cijulang  Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.
5.1 Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka saran  yang  dapat  peneliti  berikan  yaitu  sebagai berikut:
1. Agar  pelaksanaan  kinerja  pemerintah  desa dalam  pelayanan  public  berjalan  dengan optimal, sebaiknya Pemerintah Desa Cijulang berfokus terhadap beberapa indikator  yang  masih  belum  terlaksana dengan  baik  dan  perlu  ditingkatkan  lagi seperti inovasi pelayanan, mengenali kebutuhan  masyarakat,  bekerja  dengan tanggung  jawab  sesuai  peraturan  dan prosedur,  serta  adanya  tanggung  jawab  dari setiap pegawai dalam bekerja dengan cara:
a. Melaksanakan  pelatihan  dan  pembinaan bagi  pemerintah  desa  dan  melakukan evaluasi secara berkala.
b. Menambah  fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik seperti menyediakan kotak saran. c. Meningkatkan kepekaan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan serta meningkatkan kedisiplinan pemerintah desa. 2. Sebaiknya hambatan-hambatan yang dihadapi  mengenai  kinerja  pemerintah  desa
dalam  pelayanan  public  di  Desa  Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran  agar  selalu  diminimalisir  dan diatasi dengan cepat supaya dapat meningkatkan  kinerja  pemerintah  desa  dan memberikan kualitas pelayanan yang baik.
3. Selain  upaya-upaya  yang  sudah  dilakukan selama  ini,  sebaiknya  Pemerintah  Desa Cijulang  melakukan  studi  banding  ke  desa lain  mengenai  kinerja  pemerintah  desa khususnya  pada  desa-desa  yang  sudah melakukan inovasi pelayanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Dwiyanto, dkk. 2017. Reformasi Birokrasi Publik di  Indonesia .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press Fahmi,  Irham.  2013. Manajemen  Kinerja  Teori dan Aplikasi . Bandung: Alfabeta Keban,  Yeremias  T.  2014. Enam  Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu . Yogyakarta: Gava Media. Komarudin.  2014. Reformasi  Birokrasi  dan Pelayanan Publik . Bandung: Genesindo. Mukarom,  Zaenal,  dan  Muhibudin  Wijaya Laksana.  2015. Manajemen  Pelayanan Publik . Bandung: CV Pustaka Setia. Pasolong,  Harbani.  2010. Teori  Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta. Sedarmayanti.  2014. Manajemen  Sumber  Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil . Bandung: PT Refika Aditama.
Sinambela,  Lijan  Poltak.  2008. Reformasi Pelayanan  Publik  Teori,  Kebijakan,  dan Implementasi . Jakarta: PT Bumi Aksara. Sujadi,  Firman,  dkk.  2014. Pedoman  Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa . Jakarta: Bee Media Pustaka.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa
Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik