INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 4443-4457 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Akibat Hukum Pembatalan Jual Beli Sepihak Melalui Marketplace oleh Pembeli dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Ditinjau dari KUHPerdata
Sylvia Setjoatmadja 1 ✉ , Dara Puspitasari 2
Universitas Gresik
Email: sylviasetjoatmadja@unigres.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Jual beli saat ini dapat dilakukan bermacam-macam cara, salah satunya yaitu melalui E-Commerce atau Marketplace dengan metode bayar di tempat atau COD yang paling banyak diminati oleh masyarakat karena  kemudahannya.  Namun  dengan  kemudahan  tersebut,  masyarakat  pun  juga  ada  yang menyalahgunakannya  dengan  melakukan  wanprestasi  seperti  melakukan  pembatalan  sepihak  yang dilakukan oleh pembeli. Tujuan dari penelitian ini, mengetahui kesesuaian perjanjian jual beli dengan transaksi Online E-Commerce melalui Cash on Delivery (COD) antara penjual dan pembeli dengan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata tentang kata sepakat. Kemudian mengetahui akibat hukum pembatalan jual beli sepihak oleh pembeli kepada penjual dengan sistem pembayaran ditempat Cash on Delivery (COD) melalui E-Commerce  dengan  Pasal  1320  ayat  (1)  KUHPerdata.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa Perjanjian jual beli dengan transaksi Online melalui Cash On Delivery (COD) antara penjual dan pembeli sudah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata tentang kata sepakat yang dapat dilihat dari adanya penawaran di awal kesepakatan transaksi. Akibat hukum pembatalan jual beli sepihak oleh pembeli kepada penjual dengan sistem pembayaran ditempat antara lain yaitu pemblokiran akun pembeli, batal demi hukum, harus mengganti kerugian yang diderita penjual, dan pemutusan kontrak yang dibarengi dengan pembayaran kerugian. Dalam hal terjadinya wanprestasi atau tidak terpenuhinya suatu perjanjian, maka pembatalan suatu perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan melainkan dapat hanya berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri.
Kata Kunci: Akibat Hukum, Pembatalan jual beli sepihak, Cash on Delivery, Marketplace

## Abstract
Currently, buying and selling can be done in various ways, one of  which is through E-Commerce or Marketplace with the pay on delivery or COD method which is most popular with the public because of its convenience. However, with this convenience, there are also people who abuse it by committing defaults  such  as  unilateral  cancellation  by  the  buyer.  The  aim  of  this  research  is  to  determine  the suitability of sales and purchase agreements with Online E-Commerce transactions via Cash on Delivery (COD) between sellers and buyers with Article 1320 paragraph (1) of the Civil Code regarding terms of agreement. Then find out the legal consequences of canceling a unilateral sale and purchase by a buyer to a seller using a Cash on Delivery (COD) payment system via E-Commerce with Article 1320 paragraph (1) of the Civil Code. The results of the analysis show that the sale and purchase agreement with online transactions via Cash On Delivery (COD) between the seller and the buyer is in accordance with what is regulated in Article 1320 paragraph (1) of the Civil Code regarding terms of agreement which can be seen  from  the  presence  of  an  offer  at  the  beginning  of  the  transaction  agreement.  The  legal consequences of unilateral cancellation of a sale and purchase by a buyer to a seller using an on-site payment system include blocking the buyer's account, being null and void, having to compensate for losses suffered by the seller, and terminating the contract accompanied by payment of losses. In the event of a default or non-fulfillment of an agreement, the cancellation of an agreement does not need to  go  through  the  process  of  requesting  cancellation  to  the  court  but  can  only  be  based  on  the agreement of the parties themselves.
Keywords: Legal  Consequences,  Unilateral  Cancellation  of  Sale  and  Purchase,  Cash  on  Delivery, Marketplace

## PENDAHULUAN
Jual beli kini bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan pembayaran di  tempat  atau  COD  yang  paling  banyak  diminati  masyarakat  karena  kemudahannya. Namun,  seiring  dengan  kemudahan  ini,  ada  juga  yang  menyalahgunakannya  dengan wansprestasi, seperti pembatalan sepihak yang dilakukan pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecukupan perjanjian jual beli untuk transaksi E-commerce online COD antara  penjual  dan  pembeli  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320  ayat  (1)  KUHPerdata tentang perjanjian dan hukumnya. Konsekuensi akad jual beli online secara cash on delivery (COD)  antara  penjual  dan  pembeli  sesuai  dengan  perjanjian  yang  dapat  dilihat  dari penawarannya pada awal perjanjian transaksi (Rokfa, Afida Ainur et al., 2022). Akibat hukum dari  pembatalan  sepihak  pembeli  atas  pembelian  pembeli  dari  penjual  menggunakan sistem COD antara lain pemblokiran akun pembeli, pembelian batal demi hukum, kewajiban untuk  mengkompensasi  penjual  atas  kerusakan  dan  pemutusan  kontrak  dengan pembayaran  kerugian.  Dalam  hal  perjanjian  tidak  dilaksanakan  atau  tidak  dilaksanakan,
pembatalan  perjanjian  tidak  perlu  melalui  prosedur  meminta  pengadilan  untuk membatalkan, tetapi hanya dapat berdasarkan kesepakatan departemen itu sendiri. Akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdata (Rudy Haposan Siahaan, 2017).
Teknologi  internet  yang  sebelumnya  hanya  digunakan  sebagai  sarana  informasi, namun  pada  masa  sekarang  telah  merambah  ke  dunia  perdagangan,  khususnya  dalam proses  jual  beli  barang  dagangan.  Perdagangan  yang  menggunakan  sarana  internet tentunya akan sangat memudahkan manusia dalam membeli produk dan/atau barang yang diinginkan. Penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung dalam transaksi jual beli secara online, namun transaksi tersebut dapat tetap dilaksanakan dengan mengadakan suatu perjanjian perdagangan.
Maka  terbentuklah  suatu  perjanjian  jual  beli  yang  dikarenakan  telah  adanya kesepakatan antara Kedua belah pihak dan apabila pihak lain tidak menyetujuinya, maka transaksi jual beli tidak akan terjadi. Perjanjian tersebut tetap mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerdata  yang  meneyebutkan  bahwa  syarat  sahnya  sebuah  perjanjian  secara  umum meliputi: a) adanya kata sepakat, b) kecakapan, c) Suatu pokok hal tertentu, dan d) suatu sebab yang tidak terlarang (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005).
Di era Sekarang pembayaran jual beli Online dapat dilakukan dengan melalui dua cara, yaitu: bayar di awal pada saat pemesanan barang dan pembayaran saat barang diterima oleh pembeli dan bayar di tempat. Bayar di awal merupakan pembayaran dengan modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Pembayaran di tempat merupakan fasilitas transaksi jual beli Online dengan pilihan pembayaran dilakukan setelah orderan  atau  pesanan  sampai  di  tangan  pihak  pembeli.  Karena  pembayaran  dengan metode tersebut dapat menjangkau Konsumen yang belum memiliki akses ke keuangan digital, sehingga Konsumen tersebut dapat memilih layanan COD secara tunai kepada kurir sesuai dengan nilai transaksi.
Dengan  kemudahan  membuat  semakin  maraknya  Konsumen  yang  menggunakan metode  COD tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, transaksi Online sekarang ini, terutama  dengan  metode  pembayaran  di  tempat  ( Cash  On  Delivery)  menimbulkan terjadinya  wanprestasi.  Contohnya  dalam  perikatan  atau  perjanjian  jual-beli  tersebut, timbullah hak dan  kewajiban yang  harus dipenuhi  oleh  para pihak yang terlibat, namun dalam kasus ini terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli, maka transaksi jual beli tidak akan terjadi.
Para pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah saling melaksanakan apa yang telah di sepakati sesuai dengan isi perjanjian. Hal ini mencerminkan isi dari buku Ketiga Pasal 1338  KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa  suatu  perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan itikad baik (Niru Anita Siaga, 2018). Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai  dengan  apa  yang  di  perjanjikan,  maka  akan  timbulah  suatu  wanprestasi  yang menyebabkan salah satu pihak lainnya mengalami kerugian.

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum  dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah  yang  bersumber  dari  peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat-pendapat ahli hukum, melalui kajian studi literatur atau studi pustaka (Soerjono Soekanto, 1986).

## Metode Pendekatan
Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan meliputi (Peter Mahmud Marzuki, 2011):
a. Pendekatan Perundang-Undangan
Penelitian  ini  mengkaji  rumusan  masalah  dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata,  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  permasalahan  (isu hukum). Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan perjanjian jual beli dengan transaksi online melalui system Cash On Delivery (COD) dengan E-Commerce
b. Pendekatan Konseptual
Penelitan ini mengkaji berbagai referensi mengenai, perjanjian, perjanjian jual beli, E- Commerce, kontrak online, dan Perlindungan Konsumen.
c. Pendekatan Perbandingan
Pendekatan  ini  membandingkan  kesesuaian  antara  perjanjian  jual  beli  dengan transaksi online  E-Commerce  melalui  Cash  On  Delivery  (COD)  antara  penjual  dan pembeli  dengan  Pasal  1320  ayat  (1)  KUHPerdata  yang  mengatur  tentang  “kata sepakat”.  Selain  itu  penelitian  ini  juga  membandingkan  kesesuaian  akibat  hukum pembatalan jual beli sepihak oleh pembeli kepada penjual dengan sistem pembayaran di tempat Cash On Delivery (COD) melalui E-Commerce dengan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata.

## Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Metode  pengumpulan data dalam penelitian ini yakni  dengan menggunakan studi kepustakaan,  yaitu  teknik  mengumpulkan  literatur-literatur  yang  berhubungan  dengan penelitian ini yaitu terkait dengan keabsahan perjanjian jual beli dengan transaksi online melalui system Cash On Delivery (COD) dan akibat hukum pembatalan jual beli sepihak oleh pembeli dengan sistem pembayaran di tempat COD melalui E-Commerce
Dalam Penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut: Bahan  hukum  primer  berupa  inventarisasi  dan  kategorisasi.  Bahan  hukum  sekunder dikumpulkan  dengan  system  kartu  catatan  ( card  system),  baik  dengan  kartu  ikhtisar (memuat  ringkasan  tulisan  sesuai  aslinya,  secara  garis  besar  dan  pokok  gagasan  yang memuat  pendapat  asli  penulis),  kartu  kutipan  (digunakan  untuk  memuat  catatan  pokok permasalahan), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).
Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu (Jhonny Ibrahim, 2006):
1. Studi  dokumen,  yaitu  studi  yang  didapatkan  dari  dokumen  negara  seperti  contoh undang-undang. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.
2. Studi  Kepustakaan,  yaitu  teknik  mengumpulkan  bahan  dengan  melakukan  studi penelaahan terhadap buku, catatan yang ada hubungannya  dengan masalah yang hendak diteliti.
3. Studi  Internet,  yaitu  teknik  mengumpulkan  bahan  dengan  mencari  kata  kunci mengenai masalah yang hendak dipecahkan dalam suatu penelitian yang dilakukan melalui internet.

## Teknik Analisa Data
Suatu karya tulis ilmiah selalu memiliki karakter khusus yaitu sestematis-logis sehingga penelitian tersebut dilakukan dengan tahapan yang runtut dan teratur. Dalam penelitian ini tahapan yang dilakukan adalah:
a. Inventarisasi bahan hukum;
b. Identifikasi bahan hukum;
c. Sistematisasi bahan hukum;
d. Analisis bahan hukum; dan
e. Perancangan dan penulisan.
Rangkaian  tahapan  dimulai  dengan  inventarisasi  dan  identifikasi  terhadap  sumber bahan hukum yang berhubungan bahan (primer, sekunder dan bahan non hukum). Langkah berikutnya  melakukan  sistematisasi  keseluruhan  bahan  hukum  yang  ada.  Proses sistematisasi  ini  juga  dilakukan  terhadap  asas-asas  hukum,  teori,  konsep,  doktrin,  serta bahan pijakan lainnya.
Urutan  langkah  ini  dimaksudkan  untuk  memudahkan  evaluasi  masalah  penelitian melalui  serangkaian  langkah  yang  dapat  memberikan  rekomendasi  yang  mendukung perlunya reinterpretasi dan reorientasi pemahaman terhadap sistem, sistem perjanjian kerja yang bertentangan dengan norma kesusilaan.
Adapun pengolahan bahan hukum yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut (Sarjono Soekanto, 1990):
1. Klasifikasi  dokumen  hukum  adalah  kegiatan  menyusun  bahan  hukum  ke  dalam kelompok-kelompok  yang  telah  ditentukan  untuk  memperoleh  dokumen  yang diperlukan dan akurat untuk analisis lebih lanjut;
2. Penafsiran dokumen hukum adalah kegiatan untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ini ditarik dengan membandingkan hipotesis yang telah penulis bangun tentang sifat masalah dengan hasil analisis yang diperoleh, yang darinya dapat ditarik kesimpulan utama; dan
3. Metode analisis dokumen hukum dengan menggunakan analisis materi berfokus pada analisis hubungan antara konsep-konsep dalam sistem perjanjian kerja dan definisi peraturan terkait lainnya.
Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah untuk memudahkan analisis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jika ada kesalahan dan kesalahan dan ketidak lengkapan pada dokumen yang diperoleh atau tidak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kesesuaian Perjanjian Jual Beli E-Commerce Melalui Cash On Delivery (Cod) Antara Penjual Dan Pembeli Dengan Pasal 1320 Ayat (1) KuHPerdata Tentang Kata Sepakat
Maksud dari adanya kata sepakat di dalam perjanjian adalah adanya pertemuan atau persesuaian  keinginan  para  pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian.  Seseorang  dikatakan memberikan  persetujuan  atau  kesepakatan  jika  ia  benar-benar  menginginkan  apa  yang menjadi  kesepakatan. Kesepakatan  dalam perjanjian adalah implementasi dari keinginan dua  atau  lebih  pihak  dalam  perjanjian  tentang  apa  yang  diinginkan  oleh  para  pihak. Kesepakatan  tersebut  pada  dasarnya  berisikan  hal-hal  yang  dalam  Buku  Seri  Hukum
Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, disebut dengan 3 unsur dalam Perjanjian, yaitu unsur esensialia,unsur  naturalia  dan  unsur  aksendalita  (Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja, 2014).
Semua unsur-unsur yang telah diuraikan diatas tersebut merupakan unsur penyusun isi  sebuah  perjanjian  secara  keseluruhan.  Artinya  adalah  bahwa  kesempurnaan  sebuah perjanjian tergantung pada kelengkapan unsur-unsur tersebut, ketiadaan salah satu unsur pernjanjian  ini  menunjukkan  bahwa  perjanjian  tersebut  mengalami  kecacatan  secara hukum.
Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, sebuah perjanjian sah wajib mencakup 4 syarat; yaitu
1) Kesepakatan atau persetujuan para pihak;
2) Kecakapan dalam melakukan perikatan;
3) Suatu pokok persoalan tertentu; dan
4) Suatu sebab yang halal.
Kesepakatan  atau  persetujuan  para  pihak  merupakan  syarat  subjektif.  Hal  ini dikarenakan mengatur mengenai orang atau subjeknya yang melaksanakan perjanjian. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka akan timbul akibat yakni pembatalan perjanjian yang dapat dilakukan oleh salah satu Pihak (Muhammad Irayadi, 2021) .
Perjanjian Jual Beli dengan Transaksi Online E-Commerce melalui Cash on Delivery (COD) antara Penjual dan Pembeli secara umum sudah sesuai dengan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata tentang Kata Sepakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini.;
1. Kesepakatan  transaksi  online E-Commerce  melalui  cash  on  delivery  (COD)  diawali dengan penawaran
Setiap transaksi jual beli biasanya dimulai dengan adanya berbagai macam penawaran barang  oleh  penjual  dan  diterima  oleh  pembeli.  Namun  jika  penawaran  tersebut  tidak diterima oleh pembeli, maka transaksi pembelian tidak akan terjadi. Karena itulah, dalam transaksi jual  beli,  dibutuhkan kesepakatan kedua  belah pihak yaitu antara  pembeli  dan penjual.
Demikian  juga  dengan  apa  yang  terjadi  dalam  transaksi E-Commerce,  pihak  yang memberikan  penawaran  adalah  pihak  penjual  yang  dalam  hal  ini  menawarkan  barang- barang dagangannya melalui website yang dirancang agar bisa menarik minat para calon pembeli. Calon pembeli ini adalah semua orang yang menggunakan internet (netter) dapat dengan bebas masuk dan mengakses web penjual. Proses pembelian akan terjadi jika calon pembeli tertarik pada barang-barang yang ditawarkan beserta harga dari masing-masing
barang. Sehingga jika pembeli menemukan barang dan harga yang cocok, maka ia tinggal mengklik  barang  tersebut,  dan  transaksi  pembelian  akan  dilanjutkan  hingga  tahap pembayaran. Biasanya setelah pemesanan tersebut sampai di tempat penjual (merchant) maka  penjual  akan  mengirim e-mail  atau  melalui  telepon  untuk  melakukan  konfirmasi pesanan tersebut kepada pihak Konsumen.
2. Adanya  peneguhan  dan  persetujuan  dari  calon  penjual  kepada  pembeli  tentang diterimanya penerimaan dari calon pembeli
Proses  membuat  dan  menerima  tawaran  menimbulkan  pertanyaan  tentang  kapan kesepakatan  akan  tercapai.  Negara-negara  yang  tergabung  dalam  Masyarakat  Ekonomi Eropa  memberikan  pedoman  kepada  negara-negara  anggotanya  dengan  menerapkan sistem  tiga  klik.  Sistem  ini  bekerja  seperti  ini,  maka  pemangku  kepentingan  menerima tawaran  tersebut  (klik  kedua).  Selain  itu,  konfirmasi  dan  persetujuan  dari  calon  pembeli kepada pembeli diperlukan (klik ke-3) untuk menerima persetujuan calon pembeli.
Hukum Indonesia belum ada ketentuan seperti ini, tidak ada kewajiban dari penjual untuk  melakukan  konfirmasi  kepada  pembeli,  sehingga  banyak  penjual  yang  tidak melakukan konfirmasi. Hal ini sangat merugikan Konsumen/ pembeli karena pembeli tidak mengetahui apakah pesanannya telah diterima atau belum. Jika terjadi wanprestasi akan sulit menghitung kapan terjadinya wanprestasi karena penjual dapat dengan mendalilkan bahwa  ia  tidak  pernah  menerima  pesanan  tersebut.  Karena  itu,  konfirmasi  pemesanan sangat  penting  dilakukan  oleh  penjual  terhadap  calon  pembeli.  Banyak  penjual  tidak melakukannya, karena belum ada ketentuan seperti itu dalam hukum Indonesia dan penjual tidak wajib membuktikan kepada pembeli. Hal ini sangat merugikan konsumen/pembeli
Dari  penjelasan-penjelasan  di  atas,  diketahui  bahwa  perjanjian  jual  beli  dengan transaksi online E-Commerce melalui Cash on Delivery (COD) antara penjual dan pembeli sudah  sesuai  dengan  yang  diatur  dalam  Pasal  1320  ayat  (1)  KUHPerdata  tentang  kata sepakat yang dapat dilihat dari adanya penawaran di awal kesepakatan transaksi online E- Commerce melalui Cash on Delivery (COD) (Chandra Israel Palar Sinaulan, et.al., 2023) .
Akibat  Hukum  Pembatalan  Sepihak  Oleh  Pembeli  Kepada  Penjual  Dengan  Sistem Pembayaran Di Tempat Cash On Delivery (Cod) Melalui E-Commerce.
Pembatalan kontrak secara sepihak dapat diartikan sebagai keengganan salah satu pihak untuk melakukan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam kontrak. Ketika  pihak  lain  masih  memiliki  niat  untuk  memenuhi  janji  dan  berusaha  untuk mendapatkan pertimbangan dari pihak lain.
Dalam kontekes jual beli online, Masalah umum dengan transaksi elektronik cash-on- delivery adalah  pembeli  ragu untuk membayar karena produk tidak memenuhi harapan mereka. Setelah diteliti lebih dekat, alasan utama mengapa pembeli tidak puas dengan kurir adalah karena sistem COD mengharuskan pembeli untuk membayar kurir meskipun barang tidak  sesuai  pesanan.  Kurir  membangkitkan  pembeli.  Pengelola  Marketplace  selalu membuka  kesempatan  bagi  konsumen  untuk  melakukan  pengembalian  barang  apabila barang tidak sesuai dengan pesanannya, namun pengembalian barang biasanya memakan waktu yang relatif lama, sehingga konsumen harus menimbulkan ketidaknyamanan.
Bahkan,  beberapa  marketplace  menawarkan  opsi  pengembalian  barang  kepada pengguna jika barang yang dikirimkan belum dibuka sama sekali dan tidak membayar uang, namun  tetap  menyederhanakan  aturan  terkait  pengembalian  barang.    Salah  satu  upaya yang  dapat  dilakukan  dalam  simplifikasi  aturan  pengembalian  barang  khususnya  dalam metode  pembayaran  COD  yaitu  dengan  cara  pemberian  akses  kepada  pembeli  untuk mengembalikan barang kepada kurir apabila barang tersebut tidak sesuai namun dalam pengembalian tersebut harus memuat ketentuan diantaranya (Aqil, Putri, dan Yunisa, 2022):
a. Sebelum  mengembalikan  barang  dalam  sistem  COD  kepada  kurir  atau  pengantar barang  maka  pembeli  diwajibkan  mengisi  formulir  barang  dan  menyetujui  biaya perusakan packing/barang;
b. Setiap pembeli yang menolak untuk membayar dan meminta untuk mengembalikan barang apabila hanya membuka packing barang dan tidak merusak barang itu sendiri maka  cukup  dikenakan  denda  pengganti  biaya  packing  penjual  yang  besaran jumlahnya ditentukan oleh marketplace;
c. Pembeli  yang  telah  membuka  barang  dan  menyebabkan  barang  tersebut  rusak sehingga menurunkan nilai jual dan/atau tidak dapat dijual kembali oleh penjual maka pembeli dikenakan denda sebesar harga barang yang dibeli; dan
d. Pembayaran  denda  tersebut  dibayarkan  melalui  website  atau  aplikasi  pengelola marketplace  atau  dibebankan  pada  transaksi  selanjutnya  (transaksi  baru  yang dilakukan akan diakumulasikan dengan denda yang diberikan).
Pada saat melaksanakan transaksi elektronik dalam perdagangan elektronik, maka jika demikian, pelaku usaha harus memastikan ketersediaan fasilitas dan layanan yang tersedia saat layanan jual beli melalui E-Commerce, serta fungsi layanan penanganan pengaduan dan  pengajuan  pengembalian.  Fitur  Submit  Returns  memungkinkan  konsumen  untuk mengajukan klaim dengan syarat harus memberikan bukti video saat membuka item. Ini
memungkinkan Anda untuk menggunakannya sebagai bukti. Setelah itu, pengusaha dapat menjual barang atau uang sesuai kesepakatan bersama
Akan tetapi dalam beberapa kasus, walaupun opsi-opsi diatas telah disediakan oleh penjual,  para  pembeli  kerap  kali  malah  tidak  mengindahkan  opsi  tersebut,  dan  justru mengambil keputusan untuk membatalkan kontrak secara sepihak.
Padahal seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian yang sah, dalam arti memenuhi syarat  sah  menurut  Undang-Undang,  maka  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  para pihak  yang  membuatnya.  Seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  1338  (1)  KUHPerdata. Sedangkan  pada  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  persetujuan-persetujuan  itu  tidak  dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
Apabila suatu kontrak diakhiri secara sepihak, berarti kontrak antara para pihak yang telah membuat kontrak tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga kontrak tersebut tidak dapat diakhiri secara sepihak. jelas ada syarat pembatalan jika salah satu pihak lalai menjalankan kewajibannya. Pencabutan harus diajukan di pengadilan agar tidak ada pihak  yang  nantinya  dapat  mencabut  perjanjian  sepihak  karena  salah  satu  pihak  gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi).
Ada  tiga  hal  yang  harus  diperhatikan  sebagai  syarat  supaya  pembatalan  itu  dapat dilakukan. Tiga syarat itu adalah: Perjanjian bersifat timbal balik; Harus ada wanprestasi; dan Harus dengan putusan hakim. Sedangkan Faktor-faktor penyebab pembatalan perjanjian dalam transaksi E-Commerce antara lain (Edmon Makarim, 2004):
a. Tidak  terpenuhinya  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  Undang-Undang  untuk  jenis perjanjian  formil,  yang  berakibat  perjanjian  batal  demi  hukum.  Perjanjian  yang tergolong  sebagai  perjanjian  formil,  tidak  terpenuhinya  ketentuan  hukum  tentang, misalnya  bentuk  atau  format  perjanjian,  cara  pembuatan  perjanjian,  ataupun  cara pengesahan  perjanjian,  sebagaimana  diwajibkan  dalam  peraturan  perundang- undangan, berakibat perjanjian formil batal demi hukum.
b. Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian, yang berakibat perjanjian batal demi hukum dan perjanjian dapat dibatalkan
c. Terpenuhinya  syarat batal pada  jenis  perjanjian yang  bersyarat. Syarat batal dalam suatu  perjanjian adalah suatu  peristiwa atau fakta tertentu yang belum tentu akan terjadi  di  masa  depan,  namun  para  pihak  dalam  perjanjian  itu  sepakat  bahwa  bila peristiwa atau fakta tersebut bener terjadi, maka perjanjian tersebut menjadi batal.
d. Pembatalan oleh pihak Ketiga atas dasar actio paulina. Actio Paulina adalah hak yang diberikan  Undang-Undang  kepada  kreditur  untuk  menuntut  kebatalan  dari  segala tindakan  debitur  yang  tidak  diwajibkan,  dimana  tindakan  debitur  itu  merugikan kreditur,  karena  melalui  actio  paulina,  pihak  Ketiga  yang  merasa  dirugikan  dapat menuntut pembatalan atas perjanjian tersebut.
e. Pembatalan karena kekhilafan, paksaan dan penipuan. Pembatalan perjanjian karena kekhilafan  diatur  dalam  Pasal  1322  KUHPerdata.  Sedangkan  pembatalan  perjanjian karena  paksaan  diatur  dalam  Pasal  1324  KUHPerdata.  Dikatakan  adanya  paksaan, apabila  seseorang  melakukan  perbuatan  karena  takut  dengan  ancaman,  sehingga dengan  demikian,  orang  tersebut  terpaksa  menyetujui  perjanjian  itu.  Dan  menurut Pasal 1328 KUHPerdata, penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan suatu perjanjian, apabila dengan salah satu pihak sengaja melakukan tipu muslihat, dengan memberikan  keterangan  palsu  dan  tidak  benar  untuk  membujuk  pihak  lawannya supaya memberikan persetujuan.
Disamping  itu  Syarat  batal  suatu  perjanjian  diatur  dalam  Pasal  1266  KUHPerdata  : “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan”.
Risiko hukum perdata yang terkait dengan perdagangan diatur oleh hukum perdata. Hal ini diatur dalam Pasal 1460 sampai dengan 1462 KUHPerdata, yang meliputi: Kedua, barang dijual berdasarkan ukuran, jumlah, dan beratnya, bukan tumpukan. Ketiga, berkaitan dengan barang yang dijual secara batch. Artinya keputusan awal mengenai suatu barang tertentu menjadi tanggung jawab pembeli pada saat pembelian, meskipun barang tersebut belum diserahkan kepada pembeli. Klausul 2 tentang barang yang tidak ditumpuk menjadi tanggung  jawab  penjual  sampai  selesai  penimbangan,  penghitungan  dan  pengukuran barang,  dan  Klausul  3  tentang  barang  yang  dijual  setelah  ditumpuk  menjadi  tanggung jawab penjual. Pembeli bahkan jika barang tidak ditimbang dan dihitung.
Karena  itulah,  ketika  pembeli  melakukan  wanprestasi,  maka  akibat  hukum  yang diberikan yaitu sebagai berikut (M. Farhan Akbar, 2021):
a. Akun yang digunakan oleh pembeli akan dilaporkan oleh penjual sehingga akunnya terblokir;
b. Pembatalan perjanjian terjadi karena pembeli lalai dan wanprestasi, batal demi hukum. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan untuk mengembalikan kedua belah pihak kepada situasi sebelum terjadinya perjanjian ini. Apabila salah satu
pihak  telah  menerima  sesuatu  dari  pihak  lain  baik  itu  barang  maupun  uang  maka barang atau uang tersebut harus dikembalikan;
c. Harus mengganti kerugian yang diderita oleh penjual. Dalam hal ganti rugi ini dibatasi pada  kerugian  yang  dapat  diduga  dan  yang  merupakan  akibat  langsung  dari wanprestasi yang terjadi; dan
d. Pemutusan kontrak yang dibarengi dengan pembayaran kerugian.
Tindakan pembeli yang menolak membayar barang yang diterima dapat digolongkan sebagai  wanprestasi.  Penjual  dapat  menuntut  ganti  rugi  atas  perbuatannya  atau membatalkan pembelian sebagaimana diatur dalam Pasal 1266, 1267 dan 1517 KUHPerdata. Namun, jika barang yang dikirim ke pasar oleh Penjual tidak sesuai dengan kontrak, Pembeli berhak, dan Penjual berkewajiban untuk memberikannya, ganti rugi, ganti rugi dan/atau penggantian.
Berdasarkan penjelasan hukum dan pendapat ahli di atas, maka akibat hukum dari pembelian  sepihak  kepada  penjual  dan  penarikan  pembeli  atas  penjualan  dalam  sistem pembayaran cash on delivery (COD) perdagangan elektronik antara lain: Dapat disimpulkan bahwa meliputi: Bahwa, pemblokiran, pembatalan akun Pembeli, Penjual harus mengganti kerugian  dan  pemutusan  kontrak  berkaitan  dengan  pembayaran  ganti  rugi.  Dalam  hal terjadi wanprestasi atau tidak terlaksananya kontrak, pemutusan kontrak tidak perlu melalui proses  pengadilan  pemutusan  hubungan  kerja  dan  hanya  dapat  dilakukan  dengan kesepakatan bersama para pihak. Konsekuensi hukum didasarkan pada 1320 para.1 KUH Perdata  Jerman.  Namun  dalam  praktiknya,  dalam  transaksi  cash  on  delivery  (COD)  e- commerce online, baik pembeli maupun penjual yang melakukan pembatalan sepihak tidak memenuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

## SIMPULAN
Perjanjian jual beli dengan transaksi online E-Commerce melalui Cash on Delivery (COD) antara penjual dan pembeli sudah sesuai tentang kata sepakat yang dapat dilihat dari  adanya  penawaran  di  awal  kesepakatan  dalam  transaksi online  melalui  cash  on delivery  (COD).  Pembeli  yang  telah  mengklik  checkout  atau  persetujuan  pembelian diasumsikan  bahwa  pembeli  tersebut  telah  sepakat  untuk  melakukan  pembelian  atas penawaran yang ditawarkan oleh pihak E-Commerce. Selain itu adanya peneguhan dan persetujuan  dari  calon  penjual  kepada  pembeli  tentang  diterimanya  penerimaan  dari calon pembeli yang terjadi suatu proses penawaran dan penerimaan. Jika pembeli tertarik untuk  membeli,  maka  ia  hanya  perlu  mengklik  untuk  mengkonfirmasi  pengiriman.
Kemudian  penjual (merchant)  akan  menerima  informasi  barang  yang  akan  dibeli  oleh calon pembeli dan kemudian mengirimkannya. Jika proses yang dilakukan sudah sesuai mekanisme  dari  pihak E-Commerce,  maka  bukan  lagi  termasuk  pembatalan  secara sepihak.
Akibat hukum pembatalan jual beli sepihak oleh pembeli kepada penjual dengan sistem pembayaran ditempat Cash on Delivery (COD) melalui E-Commerce tidak diatur secara  jelas  dan  terperinci.  Akan  tetapi  berdasarkan  KUHPerdata,  akibat  hukum pembatalan jual beli sepihak oleh pembeli kepada penjual dengan sistem pembayaran ditempat Cash on Delivery (COD) antara lain yaitu pemblokiran akun pembeli, batal demi hukum, harus mengganti kerugian yang diderita penjual, dan pemutusan kontrak yang dibarengi  dengan  pembayaran  kerugian.  Dalam  hal  terjadinya  wanprestasi  atau  tidak terpenuhinya  suatu  perjanjian,  maka  pembatalan  suatu  perjanjian  tidak  perlu  melalui proses  permohonan  batal  ke  pengadilan  melainkan  dapat  hanya  berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri.
Penyelesaian  sengketa  wanprestasi  yang  dapat  dilakukan  oleh  pembeli  dalam transaksi  jual  beli  online  melalui  sistem  (COD)  adalah  penjual  sebagai  pihak  yang dirugikan bisa menempuh cara penyelesaian menurut ranah hukum sesuai dengan UU ITE pada Pasal 38 dan 39 tentang penyelesaian sengketa. Pada Pasal tersebut dijelaskan setiap  orang  bisa  mengajukan  gugatan  pada  pihak  yang  merugikannya  di  dalam  alur pembayaran  online  dan  penyelesaian  perselisihan  dengan  arbitrase  ataupun  instansi penyelesaian  sengketa  alternatif.  Karena  alat  bukti  elektronik  diakui  sebagai  alat  bukti yang sah saat sidang di pengadilan nantinya. Sementara kasus pembatalan sepihak jika dibahas  dalam  UU  perlindungan  konsumen  termasuk  ke  dalam  kewajiban  konsumen untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian. Jika terjadi pelanggaran hak dan kewajiban yang dilakukan oleh penjual dan merugikan pembeli akan terjadi sengketa yang  dapat  diselesaikan  dengan  tiga  cara  yaitu  negosiasi  atau  mediasi,  penyelesaian melalui badan penyelesaian konsumen dan melalui pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayumedia Publishing, 2006
Mulyadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, Perikatan yang lahir dari Undang-Undang, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2005.
Mulyadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian,  Jakarta, Raja
Grafindo Perkasa, 2014.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011 Sarjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta; Rajawali Pers, 1990
Siahaan, Rudy Haposan, Hukum Perikatan Indonesia, Malang, Intelegensia Media, 2017 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Aqil, N. A., Putri, C. M., & Yunisa, D, Evaluasi Sistem Cash On Delivery Demi Meningkatkan Kepastian  Hukum  Dalam  Perkembangan  Transaksi  Elektronik  di  Indonesia,  Jurnal IPMH Indonesia Law Jurnal, Volume 2 Nomor 1, 2022
Angelia Putriana, Daya Ikat perjanjian Jual Beli dalam Marketplace Shopee dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD), MUKASI Jurnal Ilmu Komunikasi, Vo. 1 Nomor 4, November 2022
Athellya Hasan dan TS Reza, Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Cash on Delivery (COD) Untuk Meningkatkan Penjualan Bisnis Online pada Aplikasi Marketplace Toko Deals of The Day, JAMBIS: Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 1 Nomor 2, 2021
Belalawe,  Mateus  Mas .  Tinjauan  Keamanan  Sistem  Transaksi  dan  Pembayaran  Pada ECommerce (Studi Kasus Toko Online www.buahonline.com). Jurnal SENTIKA. Maret 2013
Chandra  Israel  Palar  Sinaulan,  et.al., Akibat  Hukum  Terhadap  Konsumen  Yang  Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur Cash On Delivery (COD) Ditinjau Dari Hukum Perdata, Jurnal Lex Privatum, Vo. XI No. 3, Juni 2023
Hatem El-Gohary. E-Marketing - A Literature Review From a Small Businesses Perspective, International Journal of Business and Social Science. Vol. 1. No. 1. 2010.
Muhammad Irayadi, Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian, Jurnal Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana HERMENEUTIKA, Univ. Swadaya Gunung jati, Vol. 5 No. 1, 2021
Niru  Anita  Siaga, Peranan  Asas-Asas  Hukum  Perjanjian  dalam  Mewujudkan  Tujuan Perjanjian, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7 Nomor 2, Desember 2018
Sari,  Lydia  Permata,  Kartikasari,  Diannita  dan  Wijaya,  A.  Bima  Murti.  2014. Efektifitas Pembayaran  Online  Menggunakan  E-Commerce  Pada  Usaha  Kecil  Menengah (UKM) di Kota Solo. Jurnal SENTIKA. Maret 2014
Sidharta, Iwan dan Suzanto, Boy. 2015. Pengaruh Kepuasan Transaksi Online Shopping dan  Kepercayaan  Konsumen  Terhadap  Sikap  Serta  Perilaku  Konsumen  Pada  E- Commerce. Jurnal Computech & Bisnis. Vol. 9. No. 1. Juni 2015
Zahra  Adinda  Atyarisma  dan  Lauditta  Humaira, Tinjauan  Yuridis  terhadap  Pembatan Sepihak oleh Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Marketplace dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery, Jurnal Lex Patrimonium, Vo. 2 Nomor 1, Mei 2023
Ninda  Mauliza, Pembatalan  Sepihak  pada  Transaksi  Jual  Beli  Online  dengan  Sistem Pembayaran Cash on Delivery dalam Perspektif ‘Aqd Al - Ba’I , Skrupi, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Darussalam, Banda Aceh , 2020
M. Farhan Akbar , Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak oleh  Konsumen  dalam  Sistem  PreOrder  (PO)  Jual  Beli  Pakaian  di  Pasar  Padang Panjang, Skripsi, FH Univ. Islam Riau, Pekanbaru, 2021
Kompas.com,  “ Marak  Kasus  COD  Belanja  Online,  Ini  Kata  Shopee,  Tokopedia,  hingga YLKI ”, Kompas.com, 21 Mei 2021, diakses pada 29 Desember 2021 .