## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## PERAN KEPOLISIAN RESOR BULELENG DALAM UPAYA PENANGGULANAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

## Kadek Dandi Saputra, Made Sugi Hartono, Muhamad Jodi Setianto
Universitas Pendidikan Ganesha
Email : dandi.id55@gmail.com , sugi.hartono@undiksha.ac.id , jodi.Setianto@undiksha.ac.id

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  Mengetahui  dan  menganalisis  pelaksanaan  penanggulangan  dan  penanganan tindak  Pidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  Kepolisian  Resor  Buleleng  dan  mengetahui  proses pemeriksaan penyidikan terhadap korban.  Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dengan lokasi penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling .  Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan dan penanganan tindak Pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Buleleng yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Buleleng  telah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Upaya  peran  Kepolisian  dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak meliputi sarana Penal melalui upaya Represif dan sarana Non Penal  meliputi upaya pre-emtif dan preventif. Penyidikan terhadap kasus ini sesuai dengan aturan yang ada yaitu menerima laporan, melakukan sita barang bukti, penangkapan, penahanan pemberkasan dan kirim berkas ke Jaksa Penuntut Umum.
Kata kunci: kekerasan seksual terhadap anak, polisi, penanggulangan dan penanganan.

## Abstract
The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of prevention and handling of acts of violence against children in the Buleleng Resort Police and to know the process of examining victims. The type of research used is empirical legal research, with the nature of descriptive research with the research location being carried out at the Buleleng Resort Police. Data collection techniques used are document studies, observations,  and  interviews.  The  sampling  technique  used  is  the  Non  Probability  Sampling  technique. Qualitative data processing and analysis techniques. The results showed that the prevention and handling of criminal acts of violence against children in the Buleleng Resort Police carried out by the Buleleng Resort Police officers were in accordance with the provisions of the legislation. Efforts to play the role of the police in  overcoming  criminal  acts  of  sexual  violence  against  children  include  Penal  facilities  through  repressive efforts and Non-Penal means include pre-emptive and preventive efforts. The investigation of this case is in accordance with the existing rules, namely receiving reports, confiscation of evidence, arrests, detention of filings and sending files to the Public Prosecutor.
Keywords: sexual violence against children, police, prevention and handling.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  tindak  kejahatan  yang  menjadi  fenomena  saat  ini  adalah  kekerasan  seksual  terutama  terjadi terhadap anak-anak. Kasus kekerasan seksual saat ini menjadi ancaman baru bagi orang tau yang mempunyai anak yang dimana tindak kejahatan tidak saja tentang penculikan anak dan kejahatan anak lainnya. Di zaman

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
modern saat ini banyak terjadi kejahatan yang berhubungan dengan seksualitas seperti kekerasan seksual, yang tidak hanya kepada orang dewasa saja tetapi anak-anak pun ikut menjadi korban sasaran si pelaku (Abu,2012:1).
Anak seharusnya mendapatkan haknya dan salah satunya adalah mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak,  seperti  anak  sedang  berada  dirumah  atau  dingkungan  keluarganya  maka  keluarga  yang  berperan  dan berfungsi untuk menjaga atau melindungi anak tersebut. Jika anak berada di luar rumah seperti disekolah maka anak tersebut mendapatkan perlindungan dari pihak sekolahnya. Selain itu sudah di atur juga dalam undang- undang yang mengatur tentang hak anak yaitu UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Kasus kekerasan seksual pada anak saat ini harus juga diperhatikan oleh masyarakat dikarenakan kekerasan seksual  terhadap  anak  merupakan  kasus  kekerasan  paling  tinggi  pada  saat  ini  dibandingkan  dengan  kasus kekerasan  fisik  dan  psikologis.  yang  dimana  pelaku  kekerasan  seksual bisa  melakukan  aksinya  dimana  saja, maka dari itu disinilah peran masyarakat dalam memerangi kasus kekerasan seksual terhadap anak pada saat ini.
Meneruskan  komitmen        yuridis        negara        menurut        Undang-Undang        Dasar  1945  sebagaimana diterangkan  diatas  adalah  semata-mata  untuk  melindungi  warga negaranya. Khususnya untuk perlindungan terhadap    anak    diimplementasikan  dengan    diwujudkannya    Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 menyatakan: Setiap anak  berhak  untuk  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi  secara  wajar  sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Tugas-tugas  dan  wewenang  kepolisian  yaitu  melindungi  dan  mengayomi    masyarakat,  dalam  kasus  ini tugas dan wewenang polisi salah satunya melakukan  penyelidikan dan penyidikan. Tugas-tugas yang bersifat umum  artinya  diberlakukan  terhadap  semua  orang  tidak  terkecuali  terhadap  anak  sebagai  korban  dalam kejahatan seksual. Salah satu institusi yang paling penting peranannya dalam penanganan masalah tindak pidana pencabulan  terhadap  anak  ini  adalah  Kepolisian  Republik  Indonesia,  dimana  institusi  ini  berada  pada  posisi paling  terdepan  dalam  penanganan  dan  pengungkapan  kasus  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat.  Hal  ini ditegaskan  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  Pasal  1  butir  1  yang  menyatakan Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
Menurut  KUHAP  Pasal  1  butir  2  Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan  dari  Penyidik  dalam  hal  dan menurut  cara  yang  diatur  dalam  Undang-undang  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  terjadi  dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 Butir 4 KUHAP menegaskan Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Pasal 1 Butir 5 KUHAP  mencantumkan  Penyelidikan  adalah  serangkaian  tindakan  untuk  mencari  dan  menemukan  suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Dari  beberapa  uraian  yang  dijelaskan  di  atas  sudah  dapat dipastikan bahwa institusi Kepolisian Republik Indonesia merupakan pemegang peranan yang paling penting dalam  usaha  pengungkapan  sebuah  kasus  Tindak  Pidana  Pencabulan  atau  pelecehan  terhadap  anak  sebagai korban.  Polisi  dalam  tugasnya  sebagai  penyidik  dalam  kasus  pencabulan  terhadap  anak  selain  kepada  KUH Pidana juga berpedoman kepada undang-undang khusus tentang anak yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak menurut undang-undang tersebut di atas menjadi tanggungjawab semua pihak orang tua, masyarakat dan pemerintah.
Tabel. 1.1 Terdapat beberapa kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan lebih dari 1 orang pelaku direntang tahun 2016-2020 antara lain
No Tahun Jumlah Tersangka 1 2016 4 orang tersangkan 2 2017 3 orang tersangka 3 2018 Nihil

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
4 2019 6 orang tersangka 5 2020

## 11 orang tersangka

## Sumber data: wawancara dengan Kaur Mindik Polres Bulelelng
Berdasarkan uraian di atas, dapat disebutkan bahwa penelitian ini sangat ini penting dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaiaman peran kepolisian dalam upaya penanggulangan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan judul penelitian “ PERAN KEPOLISIAN RESOR  BULELENG  DALAM  UPAYA  PENANGGULANGAN  DAN  PENANGANAN  TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK”.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan lebih dari satu orang pelaku ?
2. Bagaimana  proses pemeriksaan kepolisian terhadap korban dalam melakukan proses penyidikan ?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  hukum  yuridis.  Penelitian  ini    bersifat  hukum empiris adalah penelitian yang mengacu kepada kenyataan hukum yang mencakup kenyataan-kenyataan sosial atau  budayanya,  penelitian  terhadap  efektivitas  hukum  tertulis  maupun  hukum  kebiasaan  yang  tercatat  pada dasarnya merupakan kesenjangan antara norma (das sollen) dengan realita hukum (das sein).
Dalam  hal  ini  peran  kepolisian  dalam  penangguhan  dan  penanganan  tindak  pidana  kekerasan  seksual terhadap anak yang lakukan lebih dari 1 orang pelaku di Kepolisian Resor Buleleng.
Dalam  mendukung  penulisan  ini  mengunakan  sumber  data  yang  terdiri  dari  dua  jenis  yaitu  sumbr  data primer dan sumber data sekunder (Ali,2009:10)
teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan adalah Teknik wawancara merupakan penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan melakukan wawancara dengan pihak-pihak  yang terkait dengan  masalah  yang  menjadi  materi  pembahasan.  Teknik  wawancara  dilakukan  dengan  menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan untuk memperoleh jawaban terhadap rumusan masalah penelitian kepada narasumber  atau  informan(waluyo,  2008:8).  Dokumentasi  merupakan  bukti  peristiwa  yang  tertulis  maupun terekam  yang  menunjukan  kebenaran  untuk  dijadikan  bahan  penunjang  dan  penguat  dalam  sebuah penelitian.Lebih  tegas  lagidikatakan  bahwa  metode  dokumentasi  adalah  usaha  untuk  memperoleh  data  yang terkait dengan penelitian melalui catatan,buku, brosur, majalah dan sebagainya. Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti juga menggunakan data-data yang diambil dari library seperti Undangundang, buku, skripsi hasil karya sarjana dan beberapa pendapat dan teori para ahli hukum.
Teknik penetuan sampel penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling yang mana dalam penelitian  ini  tidak  ada  ketentuan  pasti  berapa  sampel  yang  harus  diambil  agar  dapat  mewakili  populasinya (waluyo,2008:46).  Yang  dimaksud  populasi  adalah  keseluruhan  dari  objek  pengamatan  atau  penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap mewakili popusalinya. Penerapan dari teknik non probability sampling dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Penarikan sampel dalam bentuk ini dilakukan dengan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti (diantha, 2016:198).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran  Kepolisian  Dalam  Penanggulangan  dan  Penanganan  Tindak  pidana  Kekerasan  Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Lebih dari Satu Orang Pelaku .
Sebagai  penegak  hukum,  polisi  tentu  memiliki  tugas  untuk  memelihara  keamanan,  ketertiban masyarakat, pelayanan, perlindungan serta pengayoman bagi masyarakat. terkait hal tersebut, penyalahgunaan narkotika sebagai salah satu kejahatan yang melanggar suatu ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat tentunya  harus  ditangani  secara  cepat  oleh  Polisi  sebagai  penegak  hukum.  dalam  hal  ini,  diperlukan  suatu tindakan  yang  tepat  agar mampu  memberikan  sebuah  pemahaman  bagi  pelaku berupa  pemberian  pengertian mengenai  dampak  dan  konsekuensi  yang  ditimbulkan  dari  perbuatan  yang  dilakukan  agar  pelaku  tidak

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
melakukan perbuatannya kembali.
Adapun hasil penelitian di Kepolisian Resor Buleleng terkait Upaya Penanggulangan yang dilakukan di  lingkup  kepolisian  khususnya  dalam  penanggulangan  dan  penanganan  tindak  pidana  kekerasan  seksual terhadap anak yang dilakukan lebih dari 1 orang pelaku. Pelaksanaan upaya penanggulangan berdasarkan hasil wawancara  penulis  dengan  Bidang  Reskim  Unit  PPA,  yaitu  Banit  Idik  PPA  ibu  Nyoman  Remiasih  adapun beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam penanggulangan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan lebih dari 1 orang pelaku meliputi upaya pre-emtif , upaya preventif dan upaya represif sebagai berikut: 1. Upaya Pre-emtif
Berdasarkan wawancara dengan menerangkan bahwa upaya penanggulangan pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberikan pencegahan terjadinya kejahatan sehingga biasa disebut dengan pencegahan awal. Dalam hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan diketahui bahwa usaha- usaha yang dilakukan dalam penanggulangan pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga  norma-norma  tersebut  terinternalisasi  dalam  diri  seseorang,  meskipun  ada  kesempatan  melakukan kejahatan/pelanggaran  tapi  tidak  ada  niatnya  untuk  melakukan  kejahatan/pelanggaran.  Upaya pre-emtif merupakan  salah  satu  tindakan  yang  dilakukan  pihak  kepolisian  untuk  menciptakan  kondisi  yang  kondusif dengan cara mencermati atau mendeteksi lebih awal faktor-faktor yang memiliki potensi penyebab, pendorong, dan peluang terjadinya tindak pidana. Upaya pre-emtif yang dilakukan oleh kepolisian resor Buleleng yaitu:
a. Melakukan  koordinasi dengan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) serta jajaran Kepolisian Resor Buleleng untuk membantu dan memberikan kontribusi dan pembinaan teknis dalam memberikan penyuluhan tentang kekerasan seksual khususnya terhadap anak
b. Melakukan  sosialisasi  ke  desa-desa  dengan  berkoordinasi  dengan  kepala  desa,  bhabinkamtibnas,  dan babinsa  dengan  penyuluhan  kepada  masyarakat  tentang  tindak  pidana  kekerasan  seskual  yang  dimana melakukan  pendekatan  terhadap  masyarakat  guna  pencegahan  serta  memberi  pengetahuan  kedapa masyarakat terhadap ancaman atau sanksi pidana kekerasan seksual yang khususnya terhadap anak. Selain itu juga memberi pengetahuan tentang bahaya dari kekerasan seksual terhadap anak serta dampak yang di timbulkan bagi masa depan korban. Dalam melakukan sosialisasi di desa melibatkan pihak-pihatk terkait seperti PPA Kepolisian Resor Buleleng dan P2TP2A dalam memberikan edukasi tentang panggulangan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. P2TP2A dalam memberikan edukasi terkait pengaduan kasus kekerasan  seksual  terhadap  anak  serta  proses  penyelesainnya.  Selain  itu  aparat  kepolisian  berperan memberikan  pemaran  edukasi  terkait  penanganan  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang  melalui proses pelaporan ke kepolisian.
c. Melakukan  sosialisasi  ke  sekolah-sekolah  yang  dilakukan  pada  saat  Masa  Orientasi  Siswa  (MOS)  yang dimana  melakukan  penyuluhan  tentang sex  education agar  terhindar  dari  bahaya  kekerasan  seksual khususnya  terhadap  anak.  Selain  itu  juga  memberikan  pemahaman  tentang  sanki-sanksi  pidana  jika melakukan aksi kekerasan seksual. Program ini memberikan panduan kepada siswa, guru, dan orang tua dalam  memberikan  pendidikan  seks  secara  dini,  diantaranya  memberikan  aturan  sederhana  bahwa  anak tidak boleh disentuh orang lain pada bagian tubuhnya yang ditutupin pakaian dalam, serta anak pula tidak boleh menyentuh bagain tubuh orang lain yang ditutupi pakian dalam.

## 2. Upaya Preventif
Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre- emtif yang bertujuan untuk dapat mencegah, mengurangi dan menghapuskan kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan  adalah  menghilangkan  kesempatan  untuk  dilakukannya  kejahatan.  Upaya preventif ( Non-penal) merupakan  tindakan  pencegahan  agar  tidak  terjadi  pelanggaran  norma-norma  yang  berlaku  yaitu  dengan mengusahakan  agar  faktor niat  dan  kesempatan  tidak  bertemu  sehingga  situasi  Kamtibmas  tetap terpelihara, aman,  dan  terkendali.  Upaya preventif kepolisian  akan  tampak  dalam  bentuk  tugas-tugas  pemeliharaan keamanan  dan  ketertiban masyarakat  serta  pencegahan  terjadinya  pelanggaran hukum  atau tindak  pidana itu sendiri.  Upaya Preventif yang  dilakukan  oleh  Kepolisian  Resor  Buleleng  demi  terciptanya  keamanan  dan

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
kenyamanan dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Buleleng yaitu
a. Dibentuknya tim satgas dimasing-masing kepolisian sektor untuk membantu kepolisian resor dalam bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana. Melaksanan dan memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum di masyarakat.
b. Melaksanakan patroli yang dilaksanakan secara terarah dan teratur yang dimaksud dengan secara terarah dan teratur adalah polisi mengadakan patroli secara rutin ditempat-tempat yang sering terjadi tindak pidana kekerasan seksual yang juga berkesinambungan dengan pemetaan yang dilakukan. Melaksanakan patroli merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada di masyarakat, Kegiatan patroli yang diakukan oleh jajaran Kepolisian Resor dan kepolisian Sektor dilakukan setiap siang dan malam hari ketika kegiatan berlangsung dengan menggunakan sarana transportasi seperti menggunakan kendaran  roda  dua  maupun  kendaraan  roda  empat.  Hasil  yang  didapatkan  dari  patroli  itu  yaitu  dapat mengurangi dan mengatasi kejahatan atau tindak pidana yang terjadi.

## 3. Upaya Represif
Yang  dimaksud  dengan  upaya  penanggulangan represif adalah  usaha  yang  dilakukan  aparat  setelah terjadinya suatu kejahatan seperti menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali  agar  ia  sadar  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan merugikan  masyarakat,  sehingga  ia  kembali  ke  dalam  masyarakat  dan  tidak  melakukan  kembali  kejahatan. Upaya Represif adalah tindakan aparat penegak hukum yang dilakukan secara aktif agar kejahatan yang sedang terjadi dapat diberhentikan. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum demi bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan dan mencegah agar pelaku kejahatan kekerasan seksual khususnya terhadap anak tidak lagi mengulangi kejahatannya lagi.
Upaya represif penting dilakukan oleh aparat penegak hukum agar memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan  dan  merupakan  suatu  bentuk  upaya  untuk  memasyarakatkan  kembali  (resosialisasi)  pelaku  tindak pidana  pencabulan  sejenis  terhadap  anak.  Adapun  upaya represif yang  dilakukan  oleh  Kepolisian  Resor Buleleng rangka menanggulangi tindak pidana kekerasa seksual wanita terhadap pria yaitu dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku. Dalam melakukan upaya represif ini, pihak kepolisian mengambil tindakan dengan menindak lanjuti laporan hingga ke proses peradilan. Selain menindak lanjuti laporan hingga ke  proses  peradilan  pihak  kepolisian  juga  memantau  keadaan  korban  dari  kejahatan  kekerasan  seksual  agar korban kembali normal seperti semula. Upaya yang juga dilakukan dalam upaya represif yaitu:
a. Pihak kepolisian Resor Buleleng menyelesiakan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sesuai aturan hukum yang berlaku.
b. Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
c. Menyediakan psikologi untuk mendampingin anak dan juga untuk menghilangkan rasa trauma dari si anak yang menjadi korban.

## 2. Proses Pemeriksaan Kepolisian Terhadap Korban Dalam Melakukan Penyidikan
Menurut Ni Cening Swantari yang merupakan Kanit PPA (Perlindungan Perempuan Anak), kasus anak merupakan kasus yang peka sekali. Biasanya pelapor yang datang melapor adalah orang tua korban, kemudian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian) membuat laporan tembusan ke Piket Reskrim. Pelapor akan diinterogasi dan kemudian Piket Reskrim akan membuat laporan kemudian dilimpahkan ke bagian Bin-Op Reskrim Umum lalu berkas laporan akan dibawa ke direktur. Kurang lebih 1 hari laporan tersebut akan dilimpahkan kembali oleh  Direktur  Reskrim  ke  Sub-Dit  Bagian  PPA  (Perlindungan  Perempuan  Anak).  Di  PPA  (Perlindungan Perempuan  Anak)  akan  dibuatkan  Mindik  (Administrasi  Penyidikan),  lalu  selang  sehari  akan  dilakukan pemanggilan pelapor sebagai saksi pelapor, anak sebagai korban dan/atau saksi-saksi yang mengetahui.
Berdasarkan  hasil  wawancara  pelaksanaan  Penyidikan  sudah  sesuai  dengan  Peraturan  perundang- undangan. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai berikut:

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
1. Melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
Pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  Kepolisian  Resor  Buleleng  terhadap  korban  tindak  pidana kekerasan  seksual terhadap  anak  mempunyai  tujuan  untuk  mendapatkan  keterangan  atas  tindak  pidana  yang telah  menimpa  korban  yang  akan  membantu  penyidik  di  dalam  proses  pemeriksaan  terhadap  pelaku  tindak pidana.
2. Pemeriksaan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya.
Pemeriksaan saksi bertujuan untuk memberikan keterangan dalam rangka penyidikan suatu perkara tindak pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  dan  ia  lihat  sendiri.  Keterangan  saksi  akan  di  muat  dalam  Berita  Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai bukti bahwa telah memberikan keterangan dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Tata cara pemeriksaan saksi oleh penyidik Kepolisian Resor Buleleng yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah:
a. Saksi diperiksa sendiri, tetapi dalam hal tertentu dapat di pertemukan satu dengan yang lainnya.
b. Saksi  diperiksa  tanpa  tekanan  dari  siapapun  dan  dalam  bentuk  apapun  dan  saksi  berkewajiban  untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
c. Keterangan saksi dicatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di  tanda tangani oleh penyidik setelah  saksi  menyetujui  isinya.  Apabila  saksi  tidak  setuju  untuk  menandatangani  maka  penyidik  akan mencatatnya di dalam berita acara pemeriksaan serta dengan menyebutkan alasan kenapa saksi tidak mau menandatangani.
Jika penyidik memerlukan adanya keterangan seorang saksi ahli untuk dimintai keterangan maka ia dapat meminta pendapat dari seorang ahli yang mempunyai keahlian khusus.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
Tujuan dari pemeriksaan terhadap pemeriksaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak untuk memastikan  benar  atau  tidaknya  perbuatan  yang  dilakukan  tersangka,  jika  dari  hasil  pemeriksaan  bahwa perbuatan  yang  telah  dilakukan  tersangka  memiliki  unsur-unsur  tindak  pidana,  maka  sejak  diterima  laporan tersebut dapat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum acara pidana. Kemudian penyidik akan mencatat keterangan yang di berikan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan serinci-rincinya, sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh tersangka.
2. Pembuatan Berita Acara Penyidikan.
Setelah  proses  pemeriksaan  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  rasa  telah  cukup, maka  penyidik  akan  membuat  Berita  Acara  Pemeriksaan.  Dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan  berisi  tentang keterangan tersangka pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan dan seterusnya.
3. Penggeledahan
Penggeledahan dilakukan untuk mendapatkan barang bukti tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dalam  melakukan  penggeledahan  penyidik  harus  mempunyai  surat  izin  dari  ketua  pengadilan.  Sebelum melakukan penggeledahan penyidik terlebih dahulu harus menunjukkan tanda pengenal ke pihak tersangka atau keluarganya. Guna keamanan dan ketertiban dalam penggeledahan, petugas dapat melakukan penjagaan tempat yang bersangkutan dan berhak memerintahkan orang untuk tidak meninggalkan tempat tersebut.
4. Penyitaan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.
Di dalam melakukan penyitaan ada ketentuan-ketentuan yang harus di jalankan oleh penyidik antara lain harus  mempunyai  surat  izin  untuk  melakukan  penyitaan,  menunjukkan  tanda  pengenal,  penyidik memerintahkan kepada tersangka untuk  menyerahkan barang bukti yang telah ia gunakan untuk  melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dan penyidik akan membungkus barang bukti yang disita.
5. Penyerahan berkas perkara ke pengadilan untuk menjalani sidang.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Jika di dalam proses pemeriksaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sudah selesai maka berkas akan di serahkan ke pada pengadilan. Namun jika berkas di nilai kurang lengkap maka pihak pengadilan akan mengembalikan  berkas  tersebut  kepada  penyidik  untuk  melengkapinya  dan  penyidik  berkewajiban  untuk melakukan penyidikan tambahan guna melengkapi berkas yang akan dilimpahkan ke pengadilan.
Pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasanseksual terhadap anak  yang  diperiksa  di  Kepolisian  Resor  Buleleng  telah  dilakukan  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia, hal ini terlihat dari telah dilakukannya prosedur-prosedur tindakan penyidik dalam melakukan proses penyidikan. Dan proses penyidikan ini berdasarkan ketentuan Pasal 351 KUHP Tentang Penganiayaan. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dipaparkan  dalam  penelitian  dan  pembahasan  maka  didapatkan simpulan bahwa :
1. Peran kepolisian dalam penanggulangan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan lebih dari 1 orang pelaku.
Upaya Pre-emtif Melakukan  koordinasi  dengan  P2TP2A  serta  jajaran  Kepolisian  Resor  Buleleng, Melakukan sosialisasi ke desa-desa dan ke sekolah-sekolah yang dilakukan pada saat Masa Orientasi Siswa.
Upaya Preventif dibentuknya  tim  satgas  dimasing-masing  kepolisian  sektor  untuk  membantu  kepolisian resor dalam bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana.
Upaya Represif penting dilakukan oleh aparat penegak hukum agar memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan
2. Proses pemeriksaan kepolisian terhadap korban dalam melakukan proses penyidikan
Melakukan  pemeriksaan  terhadap  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak,  Pemeriksaan saksi-saksi,  Melakukan  pemeriksaan  terhadap  pelaku,  Pembuatan  Berita  Acara  Penyidikan,  Pembuat  Berita Acara Pemeriksaan, melakukan Penggeledahan,melakukan Penyitaan barang bukti, Penyerahan berkas.

## Saran
1. Pihak  kepolisian  agar  terus  meningkatkan  upaya  pre-emtif  dari  tindak  kekerasan  seksual  terhadap  anak supaya tidak ada lagi korban dari kasus kekerasan seksual terhadap anak.
2. Dalam  melaksanakan  penyidikan,  pihak  penyidik  agar  tidak  menekan  dan  egois  kepada  korban  dalam melakukan pemeriksaan.

## DAFTAR RUJUKAN BUKU
Abdurrouf, Moh, 2003. Masa Transisi Remaja, Jakarta: Triasco Publisher. Abu, Huraerah, 2012, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Cendekia: Bandung. Ali, Achmad, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interprestasi Undang-Undang (Legisprudence ), Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Arief, Barda Nawawi, 2014, Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan , jakarta: Kencana Prenada Media Group. Arief.  Barda  Nawawi,  2007, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
diantha, 2016. Metodelogi peneiltian Hukum Normatif dalam JustifikasiTeori Hukum. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
Herlina et.al., Apong, 2004, Perlindungan Terhadap anak Yang Berhadapan Dengan Hukum: Jakarta. Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum , Bandung: Alfabeta. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).. Krisna,  Lisa  Agnesta  2018, Hukum  Perlindungan  Anak:  Panduan  Memahami  Anak  yang  Berkonflik  dengan Hukum ,Yogyakarta: Deepublish..
Sinamo,  Nomensen,  2015, Hukum  Adminitrasi  Negara,  Suatu  Kajian  Kritis  Tentang  Birokrasi  Negara, Jala Perkasa Aksara: Jakarta.
Soepomo, 2013, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya , Yogyakarta: Graha Ilmu.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Waluyadi, S.H., M.H, 2009, Hukum Perlindungan Anak, Mandar Maju: Bandung.

## JURNAL
Hafidz, Mohammad SH., M.Hum., 2018 perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual (studi di desa sabrang kecamatan ambulu kabupaten Jember).
Irwan, 2018 ’’Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasa Yang Dilakukan oleh anak’’. Program studi ilmu hukum Universitas Hasannuddin Makasar.
Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten  Buleleng  (Studi  Kasus  Perkara  Nomor:  B/346/2016/Reskrim). Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80.
Astuti,  N.  K.  N.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Implementasi  Hak  Pistole  Terhadap Narapidana  Kurungan  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Singaraja. Jurnal  Komunitas Yustisia , 3 (1), 37-47.
Brata, D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339.
CDM,  I. G. A. D. L., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak  Pidana  Pembunuhan  (Studi  Kasus  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Dalam  Perkara  NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 48-58.
Cristiana, N. K. M. Y., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Di  Kabupaten Karangasem. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 78-87.
Dwiyanti,  K.  B.  R.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  SH,  M.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  SH,  L.  M.  (2019).  Sanksi  Pidana Penyalahgunaan  Narkotika  Dalam  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  (Studi Putusan  Penyalahgunaan  Narkotika  Golongan  I  Oleh  Anggota  Tni  Atas  Nama  Pratu  Ari  Risky Utama). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Hati, A. D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati  (Euthanasia)  Ditinjau  Dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (2), 134-144.
Parwati, N. P. E., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di  Tempat  Oleh  Densus  88  Terhadap  Tersangka  Terorisme  Dikaitkan  Dengan  HAM. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 191-200.
Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar  Kawin  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010. Jurnal  Komunitas Yustisia , 3 (1), 13-24.
Prawiradana, I. B. A., Yuliartini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap  Tindak  Pidana  Narkotika  Di  Kabupaten  Buleleng. Jurnal  Komunitas  Yustisia , 1 (3),  250- 259.
Purwanto,  K.  A.  T.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Implementasi  Perlindungan  Hukum Terhadap  Narapidana  Sebagai  Saksi  Dan  Korban  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II-B Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 113-123.
Putra, A. S., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Narapida  Narkotika  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja. Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (1).
Putra, I. P. S. W., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 69-78.
Sanjaya, P. A. H., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan  Diplomatik  Dalam  Perspektif  Konvensi  Wina  1961  (Studi  Kasus  Ledakan  Bom  Pada Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  (KBRI)  Yang  Dilakukan  Oleh  Arab  Saudi  Di  Yaman). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1), 22-33.
Sant, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 71-80.
Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 170-178.
Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 1 (1).
Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 219-227.
Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 542-559.
Nasip, N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  Tentang  Pemsyarakatan  Terkait  Hak  Narapidana  Mendapatkan  Remisi  Di Lembaga Pemasyasrakatan Kelas II B Singaraja. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 560-574.
Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek  Dalam  Perkara  No.  604/PDT.  G/2016/PN.  SGR  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas 1B. Ganesha Law Review , 2 (2), 144-154.
Dewi, I. A. P. M., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran  Lalu  Lintas  Yang  Menyebabkan  Hilangnya  Nyawa  Orang  Lain  Di  Kota Singaraja. Ganesha Law Review , 2 (2), 121-131.
Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah  Adat  Setra  Karang  Rupit  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  1B. Ganesha  Law Review , 2 (2), 155-166.
Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak  Cipta  Terkait  Peredaran  CD  Musik  Bajakan  Di  Wilayah  Kabupaten  Buleleng. Ganesha  Law Review , 2 (2), 109-120.

## SKRIPSI
Sastiviana,  Audiary  Dwiki,  2014  ‘’ Peranan  Kepolisian  Dalam  menanggulangi  Kejahatan  seksual  yang dilakukan oleh anak dibawah umur (studi kasus di polresta tasikmalaya)’’ Fakultas Hukum Universitas

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Islam Bandung. Simarmata,  boni  satrio.  2014  ’’ upaya  kepolisian  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  sebagai korban  kejahatan  seksual’’. Program  studi  ilmu  hukum,  program  khusus  peradilan  dan  penyelesian sengketa hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4168).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak,  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2014  Nomor 35  dan Tahun  2002 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana,  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia