## Peran Paradiplomacy dalam Presidensi G20 Indonesia: Studi Kasus Diplomasi Kota Jakarta pada Urban 20

## Laode Muhammad Fathun Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jakarta

## Abstract
This article aims to explain the role of paradiplomacy in utilizing the Indonesian presidency in the G20. Using the case study of the Provincial Government of DKI Jakarta, this article argues that the role of DKI Jakarta’s paradiplomacy through city diplomacy has the opportunity to get positive results. This can be seen from the role of Jakarta as an actor in city diplomacy capable of conducting city-level diplomacy at U20. This diplomacy aims to discuss strategic issues at the city level such as mobilization, health, labor, Covid 19 and other issues. With city diplomacy, it is able to become a means of sharing experiences between cities in the world to solve a number of strategic problems at the city level. In addition, Jakarta can play a role as a safe, comfortable place to live through a number of strategic policies, especially in the environmental field. The role of this paradiplomacy through urban diplomacy is a form of motivation, strategy, level of collaboration and level of involvement to assist the central government in solving increasingly complex world problems.
Keywords: paradiplomacy; Jakarta; U20; diplomacy; city

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  bagaimana  peran  paradiplomacy  dalam  memanfaatkan presidensi Indonesia di G20. Menggunakan studi kasus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, artikel ini berargumen bahwa peran paradiplomacy DKI Jakarta melalui diplomasi kota berpeluang untuk mendapatkan hasil positif. Hal ini terlihat dari peran Jakarta sebagai aktor  dalam diplomasi kota mampu  melakukan  diplomasi  level  kota  di  U20.  Diplomasi  ini  bertujuan  untuk  membahas  isu- isu strategis  di level kota seperti mobilisasi, Kesehatan, tenaga kerja, covid 19 dan isu lainnya. Dengan diplomasi kota mampu menjadi sarana sharing pengalaman antar kota di dunia untuk menyelesaikan sejumlah masalah strategis di level kota. Selain itu, Jakarta bisa berperan sebagai tempat  yang  aman,  nyaman  untuk  ditinggali  melalui  sejumlah  kebijakan  strategis,  khususnya di bidang lingkungan hidup. Peran paradiplomacy ini melalui diplomasi kota merupakan bentuk adanya motivasi, strategi, level kolaborasi  dan tingkat keterlibatan untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelesaikan masalah dunia yang semakin kompleks.
Kata-kata kunci: paradiplomasi; Jakarta; U20; diplomasi; kota

## Pendahuluan
Indonesia merupakan salah satu anggota G20 yang menandakan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kategori kemampuan ekonomi yang baik. G20 merupakan perkumpulan negara-negara di dunia dari berbagai lintas benua yang diukur dari tingkat pendapat devisa negara atau PDB. Terpilihnya Indonesia menjadi Presidensi G20 pada tahun 2022 merupakan harapan besar bagi Indonesia untuk bisa bangkit dari ketidakstabilan ekonomi pasca serangan Covid-19 sejak tahun 2019-2021. Serangan Covid-19 ini membuat stabilitas ekonomi negara-negara di dunia menjadi tidak stabil termasuk Indonesia. Hadirnya pertemuan G20 di Indonesia bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk bisa memanfaatkan pertemuan ini sebagai bagian dari membangun kembali ekonomi yang stabil.
Presidensi Indonesia di G20 bisa menjadi langkah konkrit Indonesia untuk memulihkan keadaan ekonomi global yang semakin memburuk karena belum usainya serangan Covid-19. Dengan mengambil tema “ Recover Together, Recover Stronger ” atau “Pulih Bersama dan Kuat Bersama” adalah tema yang tepat untuk bangkit keterpurukan ekonomi global. Artinya tema ini memiliki logika berpikir bahwa masalah kesehatan global adalah masalah bersama dan harus diselesaikan secara bersama-sama. Sebab apabila ini tidak dilakukan maka upaya negara-negara di dunia untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 akan sulit tercapai. Hal ini diukur dari PDB negara-negara di dunia yang semakin memburuk karena belum usainya pandemic Covid 19 (Menko Ekonomi, 2022). Presidensi Indonesia mengangkat tiga bidang kerjasama internasional sebagai strategi pemulihan ekonomi global. Tiga bidang tersebut adalah a) kerjasama kesehatan global, b) kerjasama ekonomi digital, dan c) dan kerjasama energi global (Kominfo, 2021). Tiga bidang ini bisa menjadi dasar pertimbangan rasional negara-negara G20 untuk melakukan kerjasama yang berbasis altruisme global untuk menciptakan ketahan ekonomi global. Pada bidang kesehatan merupakan penentu bagaimana ekonomi bisa pulih apabila negara tersebut terbebas dari ancaman baik virus yang berakibat endemik atau virus yang berakibat pandemic . Kedua persoalan ini membuat kebijakan kesehatan global menjadi terganggu, implikasinya pun masyarakat global kewalahan untuk melakukan transaksi ekonomi secara wajar. Keterbatasan akses membuat akselerasi pendapatan ekonomi pun menjadi kurang baik. Pada bidang ekonomi digital adalah tuntutan era modern karena ekonomi digital menandai integrasi teknologi informasi pada bidang ekonomi yang membuat polarisasi dan transaksi ekonomi berubah. Teknologi big data , artifisial intelijen, digitalisasi robotik merupakan bagian dari transformasi ekonomi digital.
Komersialisasi ekonomi dengan munculnya teknologi e-commerce, bitcoin, trading di internet menunjukan perubahan pola transaksi ekonomi. Di sisi lainya pada bidang energi menjadi isu krusial dalam ketahanan energi global. Hal ini ditandai dengan semakin menipisnya sumber daya seperti batu bara, minyak bumi, fosil, dan sebagainya membuat energi harus diarahkan pada transmisi berbasis berkelanjutan dan berbasis lingkungan. Implikasi rasionalnya adalah juga membuat pemanasan global semakin parah dan semakin menambah rumit persoalan global yang semakin kompleks.
Presidensi Indonesia di G20 ini menjadi momen terbaik Indonesia untuk bisa berkontribusi dan berkolaborasi dengan sejumlah negara- negara besar di dunia untuk menciptakan kerjasama yang inklusif, sustain dan menguntungkan bersama serta berbasis pada green ekonomi. Artinya Presidensi Indonesia pada G20 ini bisa dimanfaatkan untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia pada tiga bidang yakni diplomasi komersial, diplomasi  perdagangan  dan  diplomasi  finansial  di  G20  (Fathun,  2020). Diplomasi komersial diarahkan untuk memperoleh dukungan negara- negara besar terutama hasil produk dalam negeri khususnya produk UMKM yang bisa dikomersilkan dalam pertemuan tersebut. Selain itu, dari adanya produk tersebut bisa dijadikan sebagai media perdagangan global yang kontinu untuk mendapatkan devisa negara. Dan tidak kalah penting adalah  diplomasi  finansial  yang  diarahkan  pada  bantuan  investasi  asing untuk membangun sumber-sumber daya ekonomi di era digital. Kerjasama internasional pada presidensi Indonesia juga membuka peluang besar serta tantangan bagi pemerintah daerah atau paradiplomacy untuk bisa ikut meramaikan pertemuan multilateral tersebut. Artinya sejumlah daerah bisa memanfaatkan pertemuan ini untuk melakukan kerjasama multilevel. Bentuknya adalah bisa antar representasi pemerintah daerah atau bisa melalui fasilitasi oleh negara-negara untuk membangun di daerah. Yang paling berpeluang besar memanfaatkan presidensi ini adalah daerah yang menjadi tuan rumah yakni Provinsi Bali. Walaupun tidak menutup kemungkinan lain bagi pemerintah daerah lain di seluruh Indonesia. Artinya pola kerjasama ini adalah multilevel  government yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mendapatkan donor ekonomi berupa masuknya investasi asing di daerah. Situasi ini sesuatu yang pasti sebab setiap daerah di Indonesia memiliki potensi yang berbeda dan keunikan masing-masing dalam berbagai bidang. Dan melalui pertemuan G20 Indonesia ini bisa menjadi kesempatan yang tepat buat pemerintah daerah untuk bisa difasilitasi oleh negara bisa membentuk kerjasama multilevel.
Presidensi Indonesia dalam G20 adalah kesempatan terbaik untuk pemerintah daerah atau paradiplomacy untuk membuka peluang investasi.
Apalagi dalam konteks pemerintah daerah telah terhimpun dalam APEKSI atau asosiasi pemerintah daerah di Indonesia, Kamar Dagang Indonesia, Kelompok UMKM, dan di level global ada U20, C40, dan organisasi lainya yang memiliki visi yang sama. Kolaborasi ini bisa berbentuk hubungan G to G, G to B, G to C, G to SNG ( Sub National Government ) dan SNG to SNG.  Pola kerjasama ini bisa menjadi era baru keterlibatan daerah dalam diplomasi multilateral di tingkat global dan akan menjadi bukti kualitas daerah dalam melakukan diplomasi. Mengapa ini penting sebab pemerintah daerah di Indonesia telah dibekali sejumlah aturan prosedur dan teknis untuk bisa bekerjasama  dengan  pihak  asing.  Misalnya  UU/23/2014,  UU/24/2000/ UU/37/1999,  PP.  28/2018,  Permendagri  No.25/2020  dan  Permenlu  No.  3 tahun 2019  (Mukti, 2020). Oleh sebab itulah Presidensi Indonesia pada pertemuan G20 di Bali akan menjadi sesuatu yang baik untuk menciptakan city  branding , nation  branding dan people  branding untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk memulihkan ekonomi nasional dan global. Artinya secara khusus bahwa kesempatan ini bisa menjadi peluang juga bisa menjadi tantangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau paradiplomacy untuk menarik masuknya investasi asing. Dengan demikian, riset ini bertujuan untuk menjawab bagaimana peran dan strategi paradiplomacy dalam menarik masuknya investasi asing di daerah pada pertemuan Presidensi Indonesia di G20?

## Paradiplomasi: Sebuah kerangka konseptual
Paradiplomacy menjadi isu hangat dalam Studi Hubungan Internasional (SHI). Hal ini tidak lepas dari transformasi isu dan aktor diplomasi yang berubah seiring berjalannya waktu. Kemajuan teknologi informasi penuntut aktor diplomasi. Paradiplomacy menjadi bagian dari perubahan itu sehingga geliat kajian diplomasi semakin menarik. Penulis menggaris bawahi akan perbedaan antara paradiplomacy dan diplomasi kota. Menurut penulis paradiplomasi adalah aktornya sedangkan diplomasi kota adalah aktivitasnya. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Melisen menyampaikan bahwa paradiplomacy adalah bentuk jamak dari aktivitas diplomasi. Artinya aktor yang terlibat sangat banyak merujuk pada kata ‘para’. Sejalan dengan itu, Soldatos (1990) menyatakan bahwa kata ‘para’ berasal dari bahasa Yunani yang berarti dekat. Paradiplomasi dimaknai dengan aktivitas diplomasi internasional yang dilakukan oleh aktor subnasional untuk melengkapi, menggandakan, mendukung, memperbaiki beserta negara bangsa lainnya (Carlsnaes, 2013). Lebih lanjut, Duchachek (1990) menjelaskan bahwa paradiplomasi adalah aktivitas hubungan eksternal dan tindakan pemerintah non pusat (Kota, Provinsi, Federasi, Organisasi Kemasyarakatan, dll) dalam keterlibatannya di level internasional  (Tavares, 2016)  (Jorge A, 2019) (Aldecoa, 2013)  (Alexander S, 2015).
Pada dasarnya keterlibatan paradiplomacy (pemerintah daerah) dalam hubungan eksternalnya adalah a) orientasi ekonomi dimana daerah memanfaatkan pasar global ekonomi yang terbuka luas. Sehingga daerah bisa langsung terlibat dalam mempromosikan produknya di luar negeri, b) motif budaya pada bagian ini pemerintah daerah terlibat sebagai upaya untuk membentuk komunitas apalagi bagi daerah yang multi bahasa dan etnik, dan c) motif politik dimana dengan pembagian wilayah otonomi daerah  akan  memiliki  kekuasaan  politik  lebih  luas  untuk  efektifitas pelayanan  domestik  dan  kepentingan  eksternalnya    (Alexander  S,  2015) (Aldecoa, 2013). Bahkan menurut para pemikir hiperglobalis mengatakan bahwa daerah yang  memiliki kemampuan sumberdaya, aliran modal dan teknologi harusnya bisa berkompetisi dengan negara bangsa. Daerah bisa memperlebar menjangkau kepentinganya dengan memanfaatkan aktor subnasional seperti LSM untuk mencapai kepentingan daerah dalam target internasional  (Aldecoa, 2013).
Keterlibatan paradiplomacy di level internasional sebagai upaya memanfaatkan layanan bagi warganya dan mempromosikan desentralisasi sebagai bentuk melepaskan isolasionisme kebijakan. Artinya tujuan paradiplomacy adalah mensejahterakan penduduknya (Tavares, 2016). Paradiplomacy dalam melakukan hubungan eksternalnya harus memiliki 5 faktor yakni a) tujuan dan motivasi, b) tingkat keterlibatan, c) struktur dan sumberdaya, d) level partisipasi, dan e) strategi (Aldecoa, 2013). Mengapa ini penting karena sistem internasional yang berubah dimana aktor hubungan internasional semakin kompleks. Hal ini sejalan dengan teori Interdependensi kompleks dari Keohane yang menuntut aktor negara sebagai aktor dom Soldatos (1990) menyampaikan bahwa keterlibatan paradiplomacy harus mampu memanfaatkan kan empat segmentasi yaitu segmentasi objektif menyangkut karakteristik budaya, bahasa agama dan geografis,  segmentasi  persepsi  menyangkut  loyalitas,  persepsi,  konsepsi, sikap, segmentasi kebijakan menyangkut strategi hubungan eksternal dan segmentasi aktor menyangkut kolaborasi dan komunikasi.
Lebih lanjut, Keating menyampaikan bahwa dalam formulasi hubungan pusat dan daerah setidaknya ada tiga pola yaitu top  down dimana strategi implementasi diinisiasi oleh pusat dan dibantu oleh daerah, bottom  up dimana inisiasi datang dari daerah berupa tuntutan untuk aksi internasional dan kolaborasi keduanya menjadi strategi dan aksi  dikolaborasikan  (Alexander  S,  2015).  Dalam  pendekatan  tradisional terkait program maka ada lima komponen yang harus diperhatikan yakni (1) inisiasi; (2) perencanaan dan desain; (3) pelaksanaan dan konstruksi; (4) sistem pemantauan dan pengendalian; dan (5) selesai (Aldecoa, 2013)
Pola hubungan paradiplomacy untuk mencapai kepentingannya dibatas maka  Soldatos (1990) mengusulkan empat formula yakni Cooperative join Coordinator dimana pemerintah pusat menjadi aktor dominan dalam
hubungan luar negeri, cooperative joint formula , paralel harmoni, dan paralel disharmoni  (Alexander  S,  2015). Paradiplomacy sebagai aktor hubungan internasional memiliki beberapa tipe keterlibatan diantaranya adalah transborder  regional  paradiplomacy,  transregional  paradiplomacy dan global paradiplomacy . Untuk menjadi paradiplomacy atau daerah yang kompetitif paradiplomacy maka harus memperhatikan beberapa faktor diantaranya globalisasi, regionalisme, demokratisasi, domestikasi kebijakan luar negeri dan internasionalisasi kepentingan domestik, federalisasi dan desentralisasi, proses pembangunan bangsa, peran pemerintah pusat yang tidak baik dalam hubungan eksternal, peran wilayah perbatasan, stimulus dari luar, hubungan pusat dan daerah serta peran pemerintah daerah yang berkualitas (Alexander  S,  2015).  Oleh  karena  itu  penting  bahwa  memperhatikan faktor-faktor ini sebelum membuat program: (1) keselarasan dengan prioritas pemerintah secara keseluruhan; (2) keuntungan yang diharapkan untuk pemerintah dan dampak lainnya; (3) sumber daya yang ada untuk mengejar proyek (termasuk sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan kemauan politik); (4) komponen hukum (adakah dasar yuridis yang cukup untuk diproses); (5) warisan kinerja internal (apa rekam jejak kinerja lembaga pemerintah yang akan terlibat; dan (6) warisan kinerja eksternal (apa track record kinerja dan motivasi dari mitra asing yang akan terlibat. Dengan demikian peran paradiplomacy dalam hubungan luar negeri sangat penting untuk mengakselerasi kegiatan internasional (Tavares, 2016).

## Kilas balik kontribusi Indonesia di G20
Pertemuan G20 atau G20  Summit merupakan pertemuan para pemimpin negara yang memiliki kemampuan ekonomi terbaik di dunia. Kilas balik keikutsertaan Indonesia pada KTT Washington yang dari KTT tersebut Indonesia mulai terlibat dalam pertemuan G20 baik di era Susilo Bambang Yudhoyono maupun Jokowi. Salah satu kontribusi Indonesia dalam G20 tersebut adalah disepakati Seoul Development Consensus for Shared Growth yang pada intinya mendorong negara-negara berkembang untuk turut andil dalam pembangunan global. Keterlibatan Indonesia dalam KTT 2010 itu menunjukan kualitas diplomasi Indonesia yang mengharapkan pertumbuhan  ekonomi  yang  adil,  kerjasama  yang  efisien  dan  saling menguntungkan tanpa mengurangi esensi solidaritas negara berkembang (Hornung, 2017) (Astuti & Fathun, 2020).
Haryono (2019) menuliskan bahwa orientasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam bidang ekonomi diarahkan pada: 1) menarik masuknya investasi asing ke Indonesia; 2) membuka pasar komoditas untuk produk- produk Indonesia produk Indonesia; dan (3) menumbuhkan minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Untuk mendukung program strategis tersebut perlu meningkatkan kualitas pendidikan yang mendukung tersedianya sumber daya manusia, penyediaan sumber-
sumber ekonomi dan industri untuk menarik minat investasi asing  (Astuti & Fathun, 2020)
Indonesia adalah anggota G20 yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil sekitar 5%. Hal ini tentunya belum terhitung ketika Covid-19 melanda dunia sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 ini. Namun walaupun Covid-19 masih melanda dunia termasuk ekonomi Indonesia, Indonesia tetap bisa menjaga stabilitas ekonomi hingga tidak terjadi krisis dan separah yang terjadi di negara-negara berat. Berikut ini adalah data pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan data dari OECD, 2020.
Tabel 1 Pertumbuhan Ekonomi negara-negara G20 Negara 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Australia 2,6 2,3 2,8 2,5 2,8 1,8 Canada 2,9 0,7 1,0 3,2 2,0 1,7 France 1,0 1,1 1,1 2,3 1,8 1,5 Germany 2,2 1,7 2,2 2,5 1,5
0,6 Italy -0,0 0,8 1,3 1,7 0,8 0,3 Japan 0,4 1,2 0,5 2,2 0,3 0,7 Korea 3,2 2,8 2,9 3,2 2,9 2,0 Mexico 2,8 3,3 2,6 2,1 2,2 -0,3 Turkey 5,2 6,1 3,2 7,5 2,8 0,9 United Kingdom 2,6 2,4 1,9 1,9 1,3 1,5 United States 2,5 2,9
1,6 2,4 2,9 2,3 European Union – 27 countries (from 01/02/2020) 1,6 2,4 2,1 2,7 2,1
1,5 Argentina -2,5 2,7 -2,1
2,8 -2,6 -2,1 Brazil 0,5 -3,5 -3,3 1,3
1,3 1,1
China (People's Republic of) 7,3 6,9 6,7 6,8 6,6
6,1 India 7,0 7,5 9,0
6,6 6,8 4,9 Indonesia 5,0 4,9 5,0 5,1 5,2 5,0 Russia 0,7 -2,0 0,2 1,8 2,5 1,3 Saudi Arabia 3,7 4,1
1,7 -0,7 2,4 0,3 South Africa 1,8 1,2
0,4 1,4 0,8 0,2 Sumber: OECD, 2020; Astuti & Fathun 2020 .
Data di atas menunjukan pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota G20. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki stabilitas ekonomi yang stabil yakni sekitar 5,0%. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan produktivitas manufaktur dan industri karena bukan hanya meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya tetapi juga memberi value-added (Legowo-Zipperer, 2017) . Dari data tersebut tergambar kesiapan Indonesia untuk menarik masuknya investasi asing ke Indonesia untuk menciptakan inklusivitas ekonomi nasional dan global.
Namun terjadinya Covid-19 sejak tahun 2019 membuat negara- negara termasuk Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang dibawah rata-rata. Menurut data dari Asian Development Outlook pada April 2021 yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani bahwa kontraksi ekonomi Indonesia sebesar 2,07 persen dengan indeks pertumbuhan ekonomi 4,0 persen pada tahun 2020.  Dan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini lebih baik dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainya. Indonesia termasuk negara yang ada pada tahap moderat dalam menjaga stabilitas ekonomi akibat pandemi Covid-19  (Kemenkeu, 2022).  Kemudian pada tahun 2021 berdasarkan data Badan Statistika Nasional menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan ke II mencapai 7,07 persen dan Triwulan III mencapai 3,51 persen. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa data pertumbuhan Indonesia cukup stabil dan lebih baik dari beberapa negara di dunia. Kondisi ini tidak terlepas dari adanya Covid-19 yang menyerbu seantero dunia sehingga perekonomian global pun menjadi ikut terganggu termasuk Indonesia.
Sumber: Mcinnes, 2012 .
Gambar 3. Model state situation of crisis
Gambar di atas menunjukan pola stabilisasi ekonomi global ketika dalam keadaan krisis. Dari gambar tersebut bisa kita simpulkan bahwa ada empat langkah untuk menuju stabilisasi ekonomi global ketika didera oleh isu kesehatan global yakni a) krisis artinya negara mendapatkan posisi ekonomi yang tidak beruntung, b) negara berkembang lainya adalah negara yang paling rentan terhadap stabilitas ekonomi karena posisi masih berkembang, c)  negara yang memiliki stabilitas ekonomi baik, d) negara industri, dan e) stabilisasi ekonomi dunia. Beberapa ahli dalam bidang kesehatan global dan hubungan internasional mengatakan bahwa pentingnya menjaga kerjasama kolektif untuk mendukung stabilitas ekonomi. Sebab ketika negara-negara dilanda isu Kesehatan global maka mereka harus bekerja sama secara kolektif. Dengan demikian diperlukan tindakan kolektif untuk menjaga stabilitas ekonomi. fokus masalah kesehatan menyangkut distribusi  geografis  baru  vektor  penyakit,  munculnya  infeksi  baru, peningkatan resistensi obat, perubahan epidemiologis pola dan pandemi kesehatan dan penyakit, inovasi teknologi informasi dan komunikasi global yang mempengaruhi kesehatan, perubahan pola dan penyakit. Pola perilaku manusia yang terkait dengan kesehatan, restrukturisasi global. (Colin Mcinnes, 2012) (Ilona Kickbusch, 2013) (Sara E Davies, 2015) (Thomas E Novotny, 2013). Dari adanya konsep kerjasama global ini dapat memberantas pandemic global sehingga stabilitas ekonomi nasional dan global bisa pulih kembali. Dari sinilah, salah satu bentuk kerjasama global yang komprehensif dalam menjaga stabilitas nasional dan global dilakukan pertemuan G20 sebagai Langkah konkrit merespon persoalan global yaitu isu Kesehatan, digitalisasi dan perubahan iklim. Pertemuan ini dilakukan di berbagai sektor sehingga resolusi yang harapkan bisa memberikan rekomendasi kebijakan global yang lebih baik.

## Presidensi Indonesia dalam pertemuan G20 di Indonesia
Sejak penyerahan presidensi G20 kepada Indonesia dari Italia, Indonesia menyambut baik presidensi ini. Presidensi ini merupakan kali pertama menjadi pemimpin G20 dan harus dapat menambah manfaat dalam berbagai bidang. Presidensi ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan buat Indonesia tergantung bagaimana Indonesia menyikapi dan memanfaatkan momen tersebut. Dikutip dari (Kominfo, 2020) dalam G20 Pedia, 2020, G20 merupakan rezim ekonomi global yang terbentuk sejak tahun 1999 oleh anggota G7 yakni Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, dan Jepang. G20 adalah pertemuan negara-negara dengan pendapatan menengah tinggi yang menggabungkan antara negara berkembang dan negara maju. Anggota G20 saat ini terdiri atas Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Argentina, Brazil, Inggris, Jerman, Italia, Perancis, Rusia, Afrika Selatan, Arab Saudi, Turki, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan,
India, Indonesia, Australia, dan Uni Eropa. G20 memberikan kontribusi pada PDB dunia sebesar 80% dari total perdagangan dunia 75 % dengan jumlah 2/3 penduduk dunia.
Indonesia saat ini dipercaya untuk menjadi presidensi G20 sejak Riyadh Summit pada 2020 dan resmi memegang presidensi pada saat serah terima di Roma Italia oktober 2021. Presidensi dimulai sejak 1 desember dan berakhir pada akhir desember 2022. Pertemuan KTT G20 akan berlangsung di Bali. Ada 150 pertemuan yang akan berlangsung di 19 kota di Indonesia yaitu Jakarta, Bogor, Semarang, Solo, Batam - Bintan, Medan, Yogyakarta, Bandung, Sorong, Lombok, Surabaya, Labuan Bajo, Danau Toba, Manado, Malang, dan lainnya. Kontribusi Indonesia dalam forum G20 sudah sejak lama terutama ketika kontribusi Indonesia dalam mengatasi krisis Asia pada tahun 1997-1998. Kontribusi Indonesia sebagai satu-satunya negara ASEAN dan negara pendapatan ekonomi 1 Triliun. Indonesia berada di urutan 10 ekonomi dunia yang menunjukan Indonesia sebagai negara yang mampu sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Pada presidensi Indonesia di G20 akan hadir 20.988 delegasi yang terdiri atas 429 delegasi untuk KTT G20, 4581 pada Ministerial Meeting, 1212 pada Sherpa meeting,
3330 Working group meeting dan 6436 Engagement working group ( Kominfo, 2020). Pembahasan pertemuan G20 merujuk pada dua isu utama yakni Finance  Track Yang  berhubungan  dengan  kebijakan  keuangan  fiskal  dan moneter, investasi infrastruktur, regulasi dan inklusi keuangan. Dan isu tentang Sherpa  Track Yang menyangkut isu seperti budaya, pertanian, anti korupsi, kesehatan, pendidikan, pariwisata dan sebagainya. Khusus pertemuan G20 2022 pada presidensi Indonesia menagmbil fokus utama isu kesehatan karena dunia sedang  mengalami gelombang Covid-19, isu ekonomi digital karena saat ini terjadi pergeseran transaksi ekonomi konvensional pada ekonomi digital seperti e - commerce dan isu energi berkelanjutan sebab saat ini perubahan iklim dunia semakin parah dan mengancam stabilitas kehidupan manusia di bumi. Ketiga isu ini menjadi pilar penting buat Indonesia untuk bisa memimpin, mengarahkan dan memutuskan perilaku kolektif global agar bisa bersinergi menjaga kesehatan global, ekonomi global dan energi global.
Peran Paradiplomasi dalam Pertemuan Urban 20 Kebijakan publik pemerintah sub nasional yang umumnya memiliki komponen asing meliputi: (1) perdagangan dan investasi 2) lingkungan dan pembangunan berkelanjutan; (3) pariwisata, budaya, dan olahraga; (4) kebijakan sosial; (5) pembangunan ekonomi, industri, infrastruktur, dan pertanian; (6) komunikasi dan branding; (7) kredit dan pinjaman; (8) bantuan pembangunan internasional; (9) melobi; atau (10) acara besar  (Tavares,
2016) (Fathun L. M., 2021). Oleh karena itu, tingkat sub nasional sangat penting untuk memahami dinamika FDI global. Pandangan transversal terhadap inisiatif yang dilakukan di tingkat sub nasional menunjukkan bahwa setiap strategi promosi investasi harus diarahkan pada hal-hal berikut: (1) kegiatan pembangunan citra yang mempromosikan negara dan wilayahnya dan menyatakan sebagai lokasi yang menguntungkan untuk investasi; (2) kegiatan yang menghasilkan  investasi melalui penargetan langsung perusahaan dengan promosi sektor dan industri tertentu, dan penjualan pribadi dan membangun kontak langsung dengan calon investor; (3) kegiatan layanan investasi yang disesuaikan dengan kebutuhan calon investor dan saat ini; dan (4) kegiatan yang meningkatkan rasio realisasi (Tavares, 2016) (Fathun L. M., 2021).
Sehubungan dengan presidensi Indonesia dalam pertemuan G20 kebijakan publik pemerintah daerah memiliki peluang juga untuk memberikan kontribusi nyata dalam kegiatan tersebut. Apalagi terdapat 19 kota yang akan terlibat dalam pertemuan tersebut. Keterlibatan kota dalam konteks paradiplomasi akan sangat berguna bagi pertumbuhan ekonomi di daerah. Apalagi jika melihat sejumlah kebijakan publik diatas semua bidang bisa menjadi peluang daerah untuk melakukan kerjasama.
Salah satu poin penting  dalam presidensi Indonesia adalah di pertemuan Engagement  Groups  Meetings atau pertemuan forum dialog yang menjadi bagian dari G20 , membahas isu tertentu secara khusus, diantaranya: Business 20 (B 20), Think 20 (T20), Women 20 (W20), Youth 20 (Y20), Labour 20 (L20), Urban 20 (U20), Civil 20 (C20), Science (S20), Parliament 20 (S20), dan Supreme Audit Institution 20 (SAI 20). Dari sejumlah pertemuan tersebut pertemuan U20 adalah salah satu peran paradiplomacy dalam hal ini kota untuk berdiplomasi dalam skala multilateral (Kominfo, 2020). Sebagai contoh keterlibatan pemerintah kota dalam urusan internasional September 2018, walikota dari dua puluh kota besar mengeluarkan komunikasi bersama yang menyerukan para pemimpin nasional kelompok U20 untuk mengenai kebutuhan, tuntutan, dan imperatif isu-isu global yang semakin meningkat di perkotaan. Memanfaatkan status mereka sebagai pusat populasi dan kegiatan ekonomi, dua puluh kota ini, menyebut diri mereka sebagai ‘Urban 20’ (U20), terlibat dalam proses lobi dan advokasi yang ditujukan langsung kepada para pemimpin nasional yang akan segera berkumpul di Buenos Aires. Aires untuk KTT G20 tahunan Urban 20 atau U20  tahun 2018. Beberapa minggu kemudian, contoh lain, meskipun kurang diakui, keterlibatan kota dalam urusan dunia terjadi di Seoul, Korea Selatan. Disini, sekelompok perwakilan jaringan kota dari C40  Cities  Climate  Leadership Group (C40), Cities Alliance, ICLEI, dan United Cities and Local Governments (UCLG) mempresentasikan kepada anggota IPCC Agenda Penelitian dan Aksi Global tentang Kota dan Iklim Perubahan Iklim Dunia (Sevin, 2020).
Paradiplomacy sebagai bagian dari aktor hubungan internasional harus memahami betul tugasnya sebagai aktor yang bisa melakukan hubungan luar negeri dengan daerah lain maupun negara lain dengan difasilitasi oleh negara dalam hal ini Kementerian Luar Negeri. Salah satu tugas yang saat ini bisa menjadi tanggung jawab paradiplomacy di skala global adalah keterlibatan paradiplomacy dalam kegiatan forum U20 yang akan dilaksanakan di Indonesia yakni di Jakarta dan Bandung. Pertemuan ini sangat penting bagi paradiplomacy untuk membuka peluang kerjasama global dengan daerah lain yang ada di forum tersebut. Pertemuan U20 yang akan dilaksanakan di sebagai tempat puncak kegiatan dan Jakarta serta Bandung yang terpilih sebagai Co-chair Urban 20 pada pertemuan U20 nanti (CNN, 2022). Co-chair ini menjadi kesempatan bagi Jakarta dan Bandung untuk mempertunjukan kualitas daerah yang ada di Indonesia sehingga menjadi contoh bagi daerah lain untuk bisa berfikir outward looking dalam mencapai kepentingan daerah yang sejalan dengan kepentingan nasional. Keterlibatan Pemerintah kota atau distrik dalam jaringan internasional politik global semakin massif. Meskipun negara-bangsa mempertahankan kekuatan dan sumber daya mereka untuk membentuk agenda global, kota- kota semakin menonjol di panggung dunia sebagai aktor baru yang kuat (Acuto, 2013). Diplomasi kota adalah alat penting dari pemerintah kota tidak hanya untuk  mempertahankan dukungan warga dengan memajukan kepentingan global mereka, tetapi juga untuk menarik investasi dan bakat global,  meningkatkan visibilitas internasional dan campur tangan dalam arus global hubungan internasional (Lord, 2000).
Pertemuan Urban 20 merupakan salah satu bagian dari presidensi di Indonesia di G20. Dan melihat contoh diplomasi kota dalam skala global seperti di atas Kota Jakarta selalu aktif dan turut serta dalam kegiatan pertemuan tersebut. Jakarta menjadi Steering Committee dalam C40 dan menjadi satu-satunya di Asia Tenggara. Kemudian Jakarta akan menjadi Co-chair dalam pertemuan Urban 20 (U20). Kondisi ini menjadi bukti bahwa keterlibatan kota dalam diplomasi multilateral semakin aktif. Ada dua hal ketika berbicara tentang kota/kabupaten global yakni city as place dimana kota harus menjadi tempat yang aman, nyaman dan metropolis untuk ditinggali, tempat berusaha, dan tempat komunitas. Selain itu, city as actors disinilah kota bisa bergeliat memetakan potensinya untuk bisa kompetitif dan membuat branding agar dikenal sehingga bisa berkontribusi dalam pembangunan lokal, nasional, dan internasional. Mengapa keterlibatan kota penting dalam hubungan luar negeri, karena a) fenomena globalisasi membuat interaksi semakin kompleks. Akibatnya Acuto menyebutnya sebagai international bias. Situasi ini akan membawa fenomena urbanisasi berpindahnya masyarakat dari desa ke kota. Karena kota menjanjikan kesejahteraan, budaya baru, komunitas baru. Kemudian b) fenomena
perpindahan akan menciptakan relationship menurut Acuto. Hubungan ini akan penentu daerah terlibat dalam berbagai situasi (Acuto, 2013). Dalam keterlibatan aksi paradiplomacy sebagai aktor tentunya mereka melakukan kerjasama dalam berbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhan. Peran Jakarta sebagai aktor dalam diplomasi kota di level multilateral terbukti melalui Co-chair pada pertemuan U20 2022. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa Jakarta terlibat dalam pertemuan U20 mulai tahun 2018 walaupun telah diinisiasi sejak pertemuan one planet summit di Paris 2017.  pada pertemuan tersebut akan mengagendakan 6 enam pertemuan khusus yang merupakan pertemuan para pemerintah kota di dunia sebagai pilar pertemuan G20. Adapun enam agenda tersebut adalah 1) masa depan fasilitas kerja, 2) ketimpangan ekonomi di perkotaan, 3) masa depan industri properti, 4) fasilitas Kesehatan, 5) akses mobilitas dan berkelanjutan, dan 6) tumbuhnya anak yatim piatu pasca Covid 19 yang berkisar 6,7 juta orang meninggal di dunia sesuai data WHO. Anies Baswedan mengatakan bahwa saat ini ketimpangan secara nasional semakin menipis dan ketimpangan antar kota semakin jauh. Kondisi ini bisa menjadi peluang juga tantangan untuk pengelolaan kota yang baik. Selain enam agenda tersebut akselerasi diplomasi Kota Jakarta di masa pemerintahan Anies Baswedan juga menjadi kota yang siap menjadi aktor dalam pelaksanaan Formula E pada tahun 2022. Pelaksanaan formula E ini bisa juga semakin membuat peran diplomasi kota Jakarta semakin cemerlang. Tentunya ketika pertemuan U20 berlangsung di Jakarta, Jakarta akan mempromosikan Formula E ini sebagai agenda internasional yang tentunya akan menarik masuknya investasi asing di daerah. Artinya sudah sejalan dengan bidang kerja G20 yang menyangkut bidan investasi, infrastruktur, pariwisata, dan lain sebagainya. Selain itu jika melihat lebih jauh, saat ini Jakarta menjadi salah satu kota yang membangun stadion berkelas internasional. Stadium tersebut adalah Jakarta International Stadium bisa menjadi peluang Jakarta untuk menjadi event-event pertandingan sepakbola berkelas dunia. Artinya bisa disimpulkan dengan menjadi Co-chair U20 akan menjadi bukti kualitas Jakarta menjadi kota dunia yang diperhitungkan kualitas kotanya dan strategi kepemimpinannya. Kemudian, salah satu hal konkrit yang harus menjadi prioritas Jakarta sebagai tuan rumah adalah tentang isu pemanasan global. Anies Baswedan mengatakan pentingnya mengurangi dekolonisasi dalam untuk mendukung perubahan iklim. Jakarta selalu konsisten dengan isu ini. Kebetulan G20 dan U20 juga akan membahas isu ini maka akan menjadi poin penting buat Jakarta untuk sharing pengalaman. Kata Anies yang penting dari U20 adalah knowledge  sharing dari para pemimpin kota di dunia sehingga bisa menjadi rekomendasi buat presidensi G20.
Terkait isu perubahan iklim yang akan dibahas di U20 maka pengalaman Jakarta pernah melakukan Pertemuan Sekjen PBB- Advancing Carbon Neutrality and Resilient Recovery for Cities and Nations pada 16 April 2021. Forum tersebut dihadiri oleh beberapa walikota di seluruh dunia dan  Sekjen  PBB Antonio  Gutters.  Dalam  sidang  tersebut,  Gubernur  DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan tiga poin utama dalam merespons perubahan iklim, yaitu: a) PBB harus mendorong negara-negara di dunia untuk melibatkan kota-kotanya dalam aksi merespons perubahan iklim. Kontribusi: b) PBB harus mendorong integrasi komunikasi dan sinergi kebijakan horizontal dan vertikal dalam menanggapi perubahan iklim dan c) pada dialog COP ke-26 PBB diharapkan dapat mendorong bantuan keuangan yang komprehensif untuk dilaksanakan di tingkat tingkat lokal. Salah satu aksi nyata Jakarta adalah mengurangi emisi karbon adalah melakukan perubahan skema transportasi dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan massal atau angkutan umum (Kompas, 2021).
Dan hasilnya, Jakarta kontribusi penghargaan kota Jakarta menjadi kota berkelas dunia bisa terlihat dari berbagai penghargaan yang  didapatkan seperti Sustainable  Transport  Award  2021 oleh Institute  for  Transportation Development Policy (ITDP), TOP Digital Awards 2020, Innovative Government Award (IGA) 2020, indonesia Government Procurement Award 2020, Pahlawan 21 Heroes 2021, IDC Future Enterprise Awards 2021 (CNN, 2021), menjadi Co Chair U20. Selain itu,  secara individual Anies  menjadi Steering Committee C40, dan sering diundang dalam seminar bertaraf internasional. Dari penjelasan tersebut bisa terlihat bahwa Jakarta sebagai kota dan Anies Baswedan sebagai aktor individual bisa menjadi bukti kualitas kota dan kepemimpinan berkualitas yang menunjukan kolaborasi policy dan kognisi. Mengapa keterlibatan Kota itu penting UCLC menyatakan ada dua alasan keterlibatan dan perbedaan aksi kota a) ukuran dan variasi hukum yang berbeda, karena administrasi wilayah sehingga kota sebagai aktor yang bertindak yang memiliki otoritas, kota sebagai tempat hidup dari 4,2 milyar orang. Sehingga kota tahu bagaimana dia bisa memanfaatkan hubungan antar kota. Kemudian, b)  kota adalah sebuah branding yang sudah berjalan lama, c) kota adalah sebuah tren global dan kota sebagai tempat struktur koordinasi nasional, regional dan internasional sebab pertumbuhan kota meningkat 200 persen, d) kota terdiri atas kota kecil 50.000 jiwa kota perantara antara 100.000 jiwa dan kota besar dan megapolitan atau metropolis  1 juta jiwa, e) tujuan mereka  terlibat adalah  rekonsiliasi dan  resolusi  konflik,  solidaritas  dan  pembangunan  global,  kemitraan strategis untuk menghadapi sejumlah ancaman dan integrasi regional dan internasional. (Grandi, 2020 ) Kemudian, Kota sebagai place bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi penghuninya . Sejumlah agenda yang akan dibicarakan
dalam U20 di Jakarta nanti sebagian besar adalah berhubungan dengan kenyamanan kota sebagai tempat tinggal manusia. Tempat tinggal bukan hanya untuk warga Jakarta tetapi juga menjadi tempat berusaha, tempat sekolah, tempat bisnis dan sebagainya. Enam agenda U20 merupakan bukti keterlibatan pemerintah kota untuk mengayomi dan menceritakan serta berbagai penyelesaian masalah yang ada di kota masing-masing. Seperti yang telah dilakukan di Jakarta untuk menjadi kota yang aman, nyaman, sehat untuk mobilisasi adalah tertuang dalam Kebijakan Anies adalah menjadikan Kota Tua sebagai Zona Kurang Emisi. Menurut Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Lars Bo Larsen, pihaknya sangat mendukung kebijakan Anies. Kebijakan ini sama seperti saat Kopenhagen memberlakukan kebijakan tersebut. Awalnya publik tidak menyukainya dan kontroversial, namun lama kelamaan kebijakan tersebut menjadi sangat populer. Kopenhagen adalah kota pertama yang menciptakan zona bebas kendaraan atau zona pejalan kaki. Menurut Lars, kebijakan ini merupakan bentuk konkrit untuk memerangi perubahan iklim dan merupakan bentuk partisipasi masyarakat (Kompas, 2021). Dengan demikian, peran diplomasi kota adalah untuk menekan perubahan iklim sebagai bagian dari tindakan nyata dalam menekan dampak negatif antroposentrisme dan ekosentrisme terhadap sumber daya alam. Aksi kolaboratif di tingkat lokal hingga global adalah strategi terbaik untuk menciptakan hukum alam.
DKI Jakarta bersama perwakilan PBB di Indonesia khususnya Jakarta. Anies berdialog dengan Resident Coordinator PBB RI Hans Dencer Thulstrup (Senior Program Specialist  UNESCO  Office Jakarta dan Ms Jolanda Jonkhart ( Fund and Country Manager Indonesia UNOPS) Pemerintah Provinsi DKI melalui United  Nations  Office  for  Project  Dinas (UNOPA) yang bekerjasama dalam isu perubahan iklim antara lain: 1. Program Air dan Perubahan Iklim karena Jakarta merupakan kawasan delta  city yang rawan terhadap penurunan muka tanah. 2. Program Lingkungan PBB (UNEP) Program ini difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membuat transportasi bus di Jakarta berbasis listrik, 3. Program pemuda dan pekerjaan hijau adalah peningkatan kapasitas dan pelatihan untuk menciptakan keterampilan pekerjaan hijau di sektor energi, 4. Investasi ketahanan iklim bertujuan untuk menciptakan dan memperkuat insentif bisnis di DKI Jakarta, 5. Program Urban Low Emissions Development Strategies (Urban LEDS) sebagai bentuk kerjasama pengurangan efek rumah kaca di Jakarta yang juga didukung oleh UN Habitat dan ICLEI. Mengapa keterlibatan kota penting dalam hubungan luar negeri? Karena yang pertama fenomena globalisasi membuat interaksi semakin kompleks. Akibatnya Acuto menyebutnya sebagai International bias. Situasi ini akan membawa fenomena urbanisasi berpindahnya masyarakat dari desa ke kota. Karena kota menjanjikan kesejahteraan, budaya baru, komunitas
baru. Kemudian yang kedua fenomena perpindahan akan menciptakan Relationship menurut Acuto. Hubungan ini akan penentu daerah terlibat dalam berbagai situasi (Acuto, 2013). Diplomasi kota adalah soft power baru, yaitu kekuatan untuk menarik modal budaya, sosial dan ekonomi global serta untuk membentuk opini yang lebih baik tentang tujuan kebijakan luar negeri konstituen lokal. Awalnya (Nye, 2004) mendefinisikan soft power sebagai kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi orang lain melalui persuasi, ide dan daya tarik budaya. Soft power perkotaan dapat diapresiasi melalui lensa yang sama, sebagai kekuatan untuk memiliki  pengaruh global berdasarkan reputasi lokal melalui pertukaran budaya, advokasi, dan kolaborasi kebijakan (Sevin, 2020).
Diplomasi kota sangat penting karena yang pertama menjadikan daerah sebagai aktor global untuk membawa kepentingan daerah dan masyarakat di level global seperti ekonomi, migrasi terhadap daerahnya, menjadi mediator konflik dan lain-lain. Yang kedua sebagai representasi masyarakat di  level internasional yang menyuarakan kejadian di daerahnya. Diplomat kota akan menyampaikan persoalan–persoalan di daerahnya sebagai bentuk komitmen menjadi wakil. Sedangkan yang ketiga solidaritas bersama yakni bentuk asosiasi dimana upaya melindungi segala bentuk yang dimiliki oleh kota tersebut dari gangguan.
Kalau aktivitas di atas disesuaikan dengan konteks peran paradiplomacy secara teori dan praktik maka formula yang digunakan oleh DKI Jakarta adalah paralel  joint  formula . Pola ini digunakan sebab terjadi sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Paralel artinya ada dua aktor saling berkolaborasi untuk mensukseskan kegiatan presidensi G20. Formula parallel ini terlihat karena U20 merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh G20 atau sederhananya adalah U20 menjadi pilar dalam mensukseskan G20 Summit . Kemudian, U20 adalah pertemuan para pemimpin kota yang membahas sejumlah isu penting dalam G20 yang  kemudian hasil rekomendasi tersebut diserahkan kepada presidensi Indonesia pada KTT G20 di Bali. Sehingga, kegiatan tersebut adalah paralel yang saling terhubung dimana Pemerintah pusat memiliki visi hubungan internasional level negara dan pemerintah daerah memiliki visi hubungan luar negeri dalam level sub state . Lebih lanjut, ada lima poin penting dalam peran para diplomacy yakni a) tujuan dan motivasinya, kalua melihat fakta di atas bahwa keikutsertaan Jakarta melalui diplomasi kota di U20 memiliki tujuan untuk ikut serta dalam membahas isu-isu kota yang sedang hangat. Enam agenda yang dibahas merupakan keseriusan Jakarta untuk memberikan kontribusi dalam masalah global dalam skala kota. Motivasinya jelas, selain untuk terlibat dalam kegiatan bertaraf internasional tentunya Jakarta ingin sharing pengalaman kepemimpinan di Jakarta. Kemudian motivasi lainya adalah Jakarta ingin menjadi contoh
kota dunia yang mampu sejajar dengan kota-kota lainya di dunia dan itu sudah terbukti di berbagai kesempatan. Alasan lainya adalah pertunjukan pola leadership Anies Baswedan yang mampu memimpin kota dengan berbasis keilmuan dan procedural . Artinya citra kepemimpinan kota akan merepresentasikan kualitas kepemimpinan Indonesia di dunia. Lebih lanjut, b) tingkat keterlibatan, melihat fakta di atas bahwa keterlibatan diplomasi kota DKI Jakarta sudah pada tataran level global. Artinya diplomasi kota Jakarta mampu bersinergi dengan diplomasi level nasional untuk mencapai kepentingan nasional. Jakarta bisa menjadi mitra yang baik untuk pemerintah pusat dalam diplomasi multilateral. Sehingga, Jakarta bisa menjadi representasi Indonesia dalam forum internasional. Termasuk dalam hal ini pertemuan G20 di tingkat kepala negara harusnya Jakarta bisa dilibatkan, sebab pengalaman kepemimpinan di Jakarta bisa melakukan diplomasi level global setingkat rezim internasional yakni Sekjen PBB Antonio Guterres. Kemudian c) struktur dan sumberdaya, kalua melihat apa yang dilakukan oleh Jakarta melalui diplomasi kota maka terlihat jelas bahwa secara structural Jakarta sudah siap menjadi tuan rumah pertemuan U20 dengan mempersiapkan ketersediaan sumber daya manusia untuk mensukseskan acara tersebut. Dari sisi kepemimpinan kota Jakarta saja Anies mampu menunjukan sumberdaya kepemimpinan yang berkelas internasional. Sehingga ini menjadi personal branding, city branding dan nation branding. Soft power perkotaan dapat diapresiasi melalui lensa yang sama, sebagai kekuatan untuk memiliki pengaruh global berdasarkan reputasi lokal melalui pertukaran budaya, advokasi, dan kolaborasi kebijakan (Sevin, 2020). Pemerintah daerah memanfaatkan daya tarik perkotaan, citra atau merek internasional mereka dalam konteks global serta sumber daya lain seperti ekonomi dan teknologi. Sumber kekuatan non- koersif ini, berdasarkan budaya perkotaan, nilai-nilai, dan aset ekonomi. Aktivitas Kerjasama tersebut sebagai agen penting dari diplomasi budaya, yang  didefinisikan  sebagai  “pertukaran  ide,  informasi,  seni,  dan  aspek budaya lintas budaya di antara bangsa dan masyarakat mereka untuk mendorong saling pengertian” (M. Cummings, 2003).
Branding ini akan menjadi kekuatan lunak kota untuk geliat hubungan luar negeri.  Dengan demikian, soft power perkotaan mengacu pada merek, daya tarik, dan reputasi yang dibangun kota dalam komunitas global (Chillón 2018). Kota menggunakan kekuatan ini (Van der Pluijm, 2007) untuk mempengaruhi agenda global dalam kebijakan yang penting bagi kemakmuran, keamanan, dan kesejahteraan warganya. Kekuatan ini terletak pada dimensi representatif dari diplomasi kota, atau dengan kata lain city  branding . Pencitraan kota biasanya mengacu pada upaya strategis dari berbagai pemangku kepentingan untuk memasarkan sebuah kota “untuk tujuan menarik investasi masuk, pelanggan untuk produk
ekspornya,  atau  pengunjung  untuk  industri  pariwisatanya”  (Deganutti, 2017). Selanjutnya, d) level partisipasi masih bersifat diplomasi kota level multilateral. Terkecuali kepemimpinan Jakarta bisa menjadi contoh dan dipertunjukan di level rezim KTT G20 maupun level PBB. Dengan demikian akan menambah kualifikasi keterlibatan pemerintah daerah dalam forum internasional.
Dengan demikian Paradiplomasi adalah bagian dari perluasan semesta urusan internasional, dimana negara bukan lagi satu-satunya aktor. Rezim transnasional menghadirkan titik akses lain, tetapi ini tergantung pada sifat rezim. Serangkaian peluang lain disediakan dalam sistem antar negara melalui keterkaitan dengan pemerintah nasional. Yang lebih umum adalah hubungan dan kemitraan antara pemerintah daerah di berbagai negara bagian. Keberhasilan sangat tergantung pada politisi individu dan cara mereka menggunakan lintas batas yang bekerja untuk memproyeksikan citra dinamisme dan membangun modal politik. Strategi yang diadopsi oleh daerah dalam hubungan eksternal mereka dibentuk oleh motivasi dan struktur peluang yang dihadapi mereka. Paradiplomasi tidak sama dengan diplomasi negara konvensional. Paradiplomasi juga ditandai dengan tingkat keterlibatan masyarakat sipil dan sektor swasta yang tinggi. Ini bervariasi sesuai dengan faktor politik dan kelembagaan. Dan e) strategi, pada poin ini sudah terlihat jelas bahwa paradiplomasi merupakan upaya aktor daerah dalam berdiplomasi. Seperti yang telah disampaikan di atas bahwa aktor yang terlibat dalam G20 mencapai 20 ribu lebih. Artinya peluang strategi diplomasi bisa bervariasi. Dengan demikian strategi diplomasi kota melalui multitrack  diplomacy adalah cara terbaik untuk mendapatkan hasil maksimal. Artinya diplomasi kota berpeluang dilakukan pada 150 pertemuan yang akan berlangsung di 19 kota di Indonesia yaitu Jakarta, Bogor, Semarang, Solo, Batam-Bintan, Medan, Yogyakarta, Bandung, Sorong, Lombok, Surabaya, Labuan Bajo, Danau Toba, Manado, Malang, dan lainnya. Dan diplomasi kota bisa dilakukan dalam Business 20 (B20), Think 20 (T20), Women 20 (W20), Youth 20 (Y20), Labour 20 (L20), Urban 20 (U20), Civil 20 (C20), Science (S20), Parliament 20 (S20),  dan  Supreme  Audit  Institution  20  (SAI  20). Tujuanya adalah untuk mendapatkan formula terbaik dalam tata kelola kota di era digital terkhusus pasca pandemi. Artinya apabila diplomasi ini dilakukan maka sudah tepat sesuai dengan definisi paradiplomasi yaitu Paradiplomasi dapat diartikan sebagai segala jenis kegiatan Internasional non-pemerintah dari aktor- aktor non-negara, termasuk perusahaan transnasional, organisasi buruh internasional, komunitas keagamaan, LSM, lobi internasional, industri media massa, gerakan artistic transkultural, asosiasi ilmiah dan individu- individu luar biasa.
Ada beberapa tipe paradiplomasi yang bisa berkompetisi dalam memperjuangkan kepentingan daerah yang sejalan dengan kepentingan nasional. Menurut Mukti (2020) ada tiga tipe paradiplomacy akni isolatif, konservatif dan progresif.
Tabel 2. Tipologi Paradiplomasi
No. Tipe/ Indikator Isolatif Konservatif Progresif 1 Kebijakan Luar Negeri ada ditingkat pusat ada ditingkat pusat ada ditingkat pusat 2 Peran diplomatik Tidak ada otoritas inisiatif kerjasama luar negeri namun penugasan dari pusat Ada inisiatif kerjasama luar negeri namun dikontrol oleh pusat Ada otoritas inisiatif kerjasama luar negeri yang boleh dilaksanakan oleh paradiplomasi 3 Kantor perwakilan di luar negeri Hanya ada pada kantor perwakilan pemerintah pusat Hanya ada kantor perwakilan pemerintah pusat Pemerintah daerah dengan kriteria tertentu boleh membuka kantor perwakilan 4 Pembuatan dokumen kerjasama dengan pihak asing Melalui mandate dari pusat Full power Melalui mandate dari pusat Full power Tidak perlu mandat tetapi bersifat koordinatif
Sumber: Mukti, 2020 .
Menurut Mukti (2020) praktik paradiplomasi di Indonesia terbagi dalam tiga tipe yakni,pertama isolatif artinya pemerintah daerah yang tidak memiliki minat dengan  dalam hubungan luar negeri. Sehingga karakter pemerintah daerah seperti ini tidak akan pernah melakukan hal tersebut karena merasa kegiatan itu tugas pemerintah pusat.Kedua, tipe konservatif, tipe ini sudah melakukan kegiatan hubungan luar negeri tetapi masih dalam kontrol oleh pemerintah pusat. Dan ketiga tipe progresif adalah tipe paradiplomasi atau pemerintah daerah yang diberi keleluasaan oleh pemerintah pusat untuk melakukan hubungan luar negeri dan pemerintah pusat tetap menjadi rekan kolaboratif. Oleh sebab itulah ,tipe karakter
paradiplomasi ini menentukan bagaimana minat daerah dalam melakukan hubungan luar negeri. Geliat paradiplomasi melalui diplomasi kota dalam hubungan luar negeri sangat penting. Melalui diplomasi kota adalah bentuk diplomasi yang bertujuan untuk membawa kepentingan kota (daerah) di level internasional atau regional yang sejalan dengan kepentingan negara. Tentunya diplomasi kota ini bertujuan untuk menjadi kota global yang berpengaruh di Banyak ahli menyimpulkan bahwa diplomasi kota merujuk pada peran pemerintah kota dalam geliat hubungan luar negeri. Diplomasi kota adalah bentuk diplomasi yang bertujuan untuk membawa kepentingan kota (daerah) di level internasional atau regional yang sejalan dengan  kepentingan negara.
Kesimpulan
Pada bagian ini penulis akan menyimpulkan berdasarkan hasil analisis di atas. Dari hasil analisis di atas penulis menemukan bahwa presidensi Indonesia di G20 adalah peluang besar bagi Indonesia untuk memanfaatkan momen ini untuk mendapatkan citra positif melalui pendekatan diplomatic . Banyaknya delegasi yang terlibat dalam kegiatan tersebut membuat Indonesia bisa meraup peluang investasi yang besar. Bukan hanya itu melalui presidensi ini dapat menciptakan kerjasama kolektif diantara negara-negara di dunia untuk membangun kembali ekonomi yang tidak stabil akibat pandemic Covid-19. Artinya presidensi Indonesia bisa menjadi corong pertunjukan kualitas diplomasi Indonesia. Apalagi saat ini Indonesia telah berbenah terutama dalam konteks struktural berupa perkampungan UU Cipta kerja agar memudahkan masuknya investasi asing. Selain peran negara dalam G20 di tingkat kepala negara maka ada peluang lain bagi pemerintah daerah yang menjadi tuan rumah Urban 20. Agenda ini merupakan pertemuan seluruh kepala daerah yang ada di dunia untuk membicarakan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan daerah pasca pandemi. Artinya pemimpin daerah pun atau paradiplomacy berpeluang melakukan diplomasi kota untuk mencari mitra dalam membangun kerjasama yang komprehensif. Kerjasama ini tentunya berhubungan dengan persoalan akut yang ada di kota seperti mobilitas, kesehatan, fasilitas kerja dan sebagainya. Hasil dari dialog tersebut akan menjadi rekomendasi kepada kepala negara di tingkat kepala negara untuk merumuskan kebijakan. Sebab kebanyakan persoalan global yang ada saat ini adalah berada di kota terutama ketimpangan ekonomi.
Kota Jakarta dan Kota Bandung berhasil menjadi Co-chair U20 dan ini menjadi kali pertama buat Indonesia dalam keikutsertaannya sejak 2018. Pertemuan U20 menjadi penting sebab pertemuan ini  bisa menjadi citra positif buat tata kelola kepemimpinan di Jakarta baik secara aktor maupun
tempat. Aktor artinya Jakarta memastikan sebagai kota yang layak dihuni dan menjadi tempat bisnis internasional, kegiatan-kegiatan internasional dan sejumlah event internasional lainya. Dua agenda yang akan dilakukan adalah formula e dan selesainya pembangunan Jakarta International Stadium . U20 bisa menjadi peluang bagi Jakarta untuk mempromosikan kedua brand tersebut. Apalagi Jakarta baru saja mendapatkan sejumlah penghargaan internasional yang menunjukan kualitas tata kelola kota yang berkualitas. Artinya Jakarta sebagai aktor dan sebagai tempat telah menjadi tempat yang nyaman dan aman dalam berkegiatan.
Salah satu hal konkrit keikutsertaan Jakarta dalam kegiatan internasional adalah persoalan iklim global. Dan Jakarta telah memberikan sejumlah solusi kepada Sekjen PBB dan beberapa walikota lain untuk menjadikan iklim sebagai masalah pokok global yang ada di kota. Jakarta sudah memulai kebijakan seperti di Kota Tua dan sejumlah kebijakan pengelolaan transportasi massal untuk mengurangi emisi karbon. Dan Jakarta sudah bekerjasama dengan representasi PBB di Indonesia untuk menyelesaikan persoalan iklim ini di level kota. Selain itu, dari sisi kepemimpinan Anies Baswedan mampu menjadi citra pemimpin masa depan karena kualitas kepemimpinannya bisa mendapatkan sejumlah penghargaan di level nasional dan internasional.  Konteks inilah menjadi peluang Jakarta untuk memimpin dialog U20 dengan lebih komprehensif agar bisa menyelesaikan persoalan global yang lebih baik melalui kolaboratif.
Daftar pustaka Acuto, M. (2013). Global Cities, Governance. New York: Routledge. Acuto, M. ( 2013). World Politics by Other Means? London, City Diplomacy and the Olympics. The Hague Journal of Diplomacy , 8 (3–4), pp. 287– 311. Aldecoa, M. K. (2013). Paradiplomacy in Action. New York: Routledge. Alexander  S,  K.  (2015). Theory  and  Practice  of  Paradiplomacy. New York: Routledge. Carlsnaes, e. W. (2013). Handbook  Hubungan  Internasional. Bandung: Nusamedia.
CNN. (2021). Anies Pamerkan Deret 12 Penghargaan di Depan DPRD DKI . [Online],  20  April.  Tersedia  di:  https://www.cnnindonesia. com/nasional/20210420082709-20-632050/anies-pamerkan-deret-12- penghargaan-di-depan-dprd-dki.
Colin Mcinnes, K. L. (2012). Global Health International Relations. Cambridge: Polity Press.
Deganutti, C. D. (2017). Soft power and dark heritage: Multiple potentialities. International Journal of Cultural Policy , 23 (6), pp. 660–674. Fathun, Wiwiek. Rukmi. (2020). Indonesian Economic Diplomacy in the G20 Economic Regime during the Administration of Joko Widodo. Intermestic , 5 (1), pp. 47-68.
Fathun, L. M. (2021). Paradiplomacy in Creating Regional Competitiveness: Case Study of Jember Regency. Indonesian Perspective , 6 (2), pp. 166- 186.
Grandi, L. K. (2020 ). City Diplomacy. Paris School of International Affairs (PSIA). Paris, France: Palgrave Macmillan. Ilona Kickbusch, G. L. (2013). Global Health Diplomacy Concept, Issue, Actors Instrument, Fora and Cases. New York: Springer. Jorge A, S. (2019). Comparative Paradiplomacy. New York: Routledge. Kemenkeu. (2022). Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020 di Atas Rata-Rata Negara di Asia Tenggara. [Online], 15 Juli.  Tersedia  di:  https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ menkeu-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-tahun-2020-di-atas-rata- rata-negara-di-asia-tenggara/#:~:text=%E2%80%9CIndonesia%20 mengalami%20kontraksi%20ekonomi%20tahun,Kamis%20 (15%2F07).
Kominfo. (2020). G20 Pedia . Jakarta: Kominfo.
Legowo-Zipperer, V. (2017). Indonesia among the best economies in the G20. [Online],  07  Juli.  Tersedia  di:  https://www.dw.com/en/indonesia- among-the-best-economies-in-the-g20/a-39598526 Lord, C. (2000). Legitimacy, Democracy and the EU: When Abstract Questions Become Practical Policy Problems. Brighton: Sussex European Institute. M.Cummings. (2003). Cultural Diplomacy and the United States Government: A  Survey.  Cultural  Diplomacy  Research  Series. Worthington, DC: Americans for the Arts. Mukti, T. A. (2020). Politik  Paradiplomasi  dan  Isu  Kedaulatan  di  Indonesia. Yogyakartaa: Phinisi Press Nye, J. (2004). Soft power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs. Sara E Davies, A. K.-S. (2015). Disease  Diplomacy  International  Norm  And Global Health Security. Baltimore: John Hopkins University. Sevin,  S. (2020). City Diplomacy Current Trends and Future Prospects. New York: Palgrave Macmillan.
Tavares, R. (2016). Paradiplomacy Cities and States as Global Players. New York: Oxford University Press. Thomas E Novontny, I. K. (2013). 21st Global Health Diplomacy. USA: World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd. Van der Pluijm, R. &. (2007). City diplomacy: The expanding role of cities in international politics. Nederland: The Hague: Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael.