Pengaruh pengetahuan Peraturan perpajakan, pelayanan Fiskus, dan Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Study Kasus Pada WajibPajak Badan Yang Terdaftar di Kantor Pajak Pratama(KPP) Pamekasan) – Imam Agus Faisol, Jufriyadi
55
Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 06, No. 01 ISSN : 2339-2185
PENGARUH PENGETAHUAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PAMEKASAN)
Imam Agus Faisol
Jufriyadi
Imam.akuntansi@gmail.com

## Universitas Islam Madura

## ABSTRACT
This study aims to determine the effect of knowledge of tax regulations, service quality of tax authorities and tax sanctions  on  corporate  taxpayer  compliance  in  paying  taxes  at  the  Pamekasan  Primary  Tax  Office.  The population  in  this  study  are  corporate  taxpayers  registered  in  the  Pamekasan  tax  service  office  (KPP).  The sample in this study were 30 taxpayers. Data collection method by questionnaire. The questionnaire was tested for validity and reliability before conducting research data collection. Data analysis techniques in this study use the classical assumption test and multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that (1) knowledge  of  tax  regulations  has a  positive  and  significant  effect on  the compliance  of  H1  taxpayers.  (2)  The service quality of the tax authorities has a positive and significant effect on the compliance of H2 taxpayers. (3) Tax  sanctions  do  not  significantly  affect  the  taxpayer's  compliance  with  H3  agency.  (4)  Knowledge  of  tax regulations,  service  quality  of  tax  authorities  and  tax  penalties  have  a  positive  and  significant  effect  on  the compliance of H4 taxpayers.
Key words: Corporate Taxpayer Compliance, Tax Regulations Knowledge, Quality of Fiscal Services, Tax Witnesses

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  pengetahuan  peraturan  perpajakan,  kualitas  pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak di KPP Pratama Pamekasan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP)  Pratama  Pamekasan.  Sampel  dalam  penelitian ini 30  wajib  pajak.  Metode  pengumpulan  data dengan kuesioner.  Kuesioner  diuji  validitas  dan  reliabilitasnya  sebelum  melakukan  pengumpulan  data  penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  (1)  pengetahuan  peraturan  perpajakan  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan  H1  diterima.  (2)  Kualitas  pelayanan  fiskus  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan  H2  diterima.  (3)  Sanksi  perpajakan  tidak berpengaruh  secara  signifikan  tehadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan  H3  ditolak.  (4)  Pengetahuan peraturan perpajakan,  kualitas  pelayanan  fiskus  dan  sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak badan H4 diterima.
Kata  Kunci:  Kepatuhan  Wajib  Pajak Badan,  Pengetahuan Peraturan  Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan  Fiskus, Saksi Perpajakan
Pengaruh pengetahuan Peraturan perpajakan, pelayanan Fiskus, dan Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Study Kasus Pada WajibPajak Badan Yang Terdaftar di Kantor Pajak Pratama(KPP) Pamekasan) – Imam Agus Faisol, Jufriyadi
56

## PENDAHULUAN
Penerimaan  pajak  merupakan  sumber pembiayaan  Negara  yang  dominan  baik  untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi:2006). Dalam meningkatkan penerimaan pajak  wajib pajak  merupakan salah satu  aspek  penting  dan  merupakan  tulang punggung  penerimaan  pajak,  semua  kegiatan wajib  pajak  dalam  menjalankan  kewajiban perpajakannya  telah  diatur  dalam  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), hal ini tentunya  sebagai  upaya  Direktorat  Jenderal Pajak  untuk  memberikan  pemahaman  kepada masyarakat  pada  umumnya  dan  kepada  Wajib Pajak  tentang  pajak  dan  betapa  penting  nya pajak  bagi  suatu  Negara  dan  juga  semua masyarakatnya (Zain, 2005).
Pengenaan  pajak  sendiri  di  kenakan kepada  masyarakat  pribadi  atau  yang  biasa disebut  wajib  pajak  perorangan  dan  juga dikenakan  kepada  masyarakat  yang  melakukan kegiatan  usaha  atau  yang  disebut  wajib  pajak badan.  Wajib  pajak  pribadi  merupakan  wajib pajak  yang  di  kenakan  terhadap  orang  pribadi yang  mempunyai  penghasilan  di  atas  yang sudah  ditetapkan  oleh  pemerintah  atau  bisa  di sebut  diatas  Pendapatan  Tidak  Kena  Pajak (PTKP), sedangkan wajib pajak badan merupakan  wajib  pajak  yang  melakukan kegiatan  usaha  yang  mempunyai  pendapatan dari  hasil  usaha  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Tapi  dalam  pemungutan pajak semua wajib pajak pribadi  maupun  wajib pajak  badan  harus  medaftarkan  diri  ataupun usahanya  untuk  memperoleh  NPWP  (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai tanda bahwa wajib pajak  tersebut  sudah  terdaftar  dalam  kantor pajak.  Setelah  itu  wajib  pajak  mempunya kewajiban  membayar  pajak  dengan  cara melapokan  SPT  tahunan  untuk  mengetahui berapa pajak yang harus di bayar.
Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan penerimaan  pajak  yang  sulit  tercapai  yaitu kepatuhan  wajib  pajak  yang  rendah  itu dibuktikan  karena  masyarakat  selaku  wajib pajak  lupa,  atau  bahkan  mungkin  mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak, khususnya  pajak  penghasilan  orang  pribadi.
Terlebih ditengah perubahan pandangan masyarakat terhadap seluruh aspek penyelenggaraan  pemerintahan,  serta  berbagai situasi  yang  muncul  serta  memberikan  kesan negatif  terkait  masalah  perpajakan  (Aceng, 2012).
Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan  perpajakan  adalah  cara  wajib  pajak dalam  memahami  peraturan  perpajakan  yang telah  ada  (Hardiningsih,  2011).  Seperti  yang terjadi saat ini adalah masih banyak wajib pajak yang belum memahami akan peraturan perpajakan antara lain mengetahui dan berusaha memahami  undang-undang  perpajakan,  cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak,  cara  melaporkan  Surat  Pemberitahuan (SPT),  sehingga  hal  tersebut  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan.
Kurang  responsifnya  institusi  pelaksana pelayanan pajak akan berdampak pada berkurangnya  kepatuhan  masyarakat  terhadap institusi  pelayanan  pajak.  Pelayan  pajak  masih dinilai  kurang  tanggap  dalam  menghadapi pertanyaan  atau  keluhan  dari  wajib  pajak sehingga  wajib  pajak  merasa  bingung  dan cenderung  enggan  menyelesaikan  tanggungan pajaknya.
Sanksi  perpajakan  merupakan  pemberian sanksi  bagi  wajib  pajak  yang  tidak  memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.Terdapat undang-undang yang mengatur tentang  ketentuan umumdan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka  harus  adasanksi  perpajakan  bagi  para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhikewajiban perpajakannya bila
memandang  bahwa  sanksi  perpajakan  akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006).
Arum (2012) menyatakan bahwa beberapa  fenomena  kasus-kasus  dalam  dunia perpajakan di Indonesia belakangan ini membuat  masyarakat  dan  wajib  pajak  khawatir untuk  membayar pajak. Dengan adanya kondisi seperti  ini  dapat memengaruhi  kepatuhan  wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang  telah  dibayarkan  disalahgunakan  oleh
Pengaruh pengetahuan Peraturan perpajakan, pelayanan Fiskus, dan Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Study Kasus Pada WajibPajak Badan Yang Terdaftar di Kantor Pajak Pratama(KPP) Pamekasan) – Imam Agus Faisol, Jufriyadi
57
aparat  pajak  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu, beberapa  masyarakat  dan  wajib  pajak  berusaha menghindari pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak  untuk  memenuhi  kewajibannya  tidak lepas  dari  kurangnya  pengetahuan  wajib  pajak akan  peraturan  perpajakan  maupun  pelayanan yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  itu  sendiri. Hal tersebut merupakan faktor yang menghambat  dan  mengurangi  kepatuhan  wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Dalam  penelitian  Fikriningrum  (2012) menyatakan  bahwa  tingkat  kepatuhan  wajib pajak  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor.  Faktor Yang  pertama  yaitu  tingkat  pengetahuan peraturan  perpajakan.  Hal  ini  diperkuat  oleh Siregar dkk (2012) menyatakan bahwa pengetahuan  wajib  pajak  mengenai  aturan  dan ketentuan  perpajakan  yang  berlaku  akan meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Tingkat pengetahuan  wajib  pajak  terhadap  peraturan perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak.  Syahril (2013)  menjelaskan  bahwa  semakin  tinggi tingkat  pengetahuan  wajib  pajak  terhadap peraturan  perpajakan,  maka  semakin  tinggi kemungkinan  wajib  pajak  untuk  mematuhi peraturan tersebut.
Faktor  yang  kedua  yang  dinyatakan Fikriningrum  (2012)  yaitu  kualitas  pelayanan fiskus  dalam  melayani  kebutuhan  wajib  pajak. Pelayanan  fiskus  yang  baik  diharapkan  mampu meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Dalam penelitian  Jatmiko  (2006)  menemukan  bahwa pelayanan  fiskus  memiliki  pengaruh  positif yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Lebih  lanjut  diungkapkan  oleh  Jatmiko (2006) kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban  membayar  pajak  tergantung  pada bagaimana  petugas  pajak  memberikan  mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak.
Penelitian  ini  mengacu  pada  penelitian yang  dilakukan  oleh  Syahril  (2013)  yang meneliti  tentang  pengaruh  tingkat  pemahaman wajib  pajak  dan  kualitas  pelayanan  fiskus terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  PPh orang  pribadi  pada  KPP  Pratama  kota  Solok. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian
adalah tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  dan  Kualitas  pelayanan fiskus  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
Fikriningrum (2012) malakukan penelitian  tentang  analisis  faktor-faktor  yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi  kewajiban  membayar  pajak.  Hasil penelitian  menunjukkan  tingkat  pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak akan memengaruhi keputusan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
Arum  (2012)  meneliti  tentang  pengaruh kesadaran  wajib  pajak,  pelayanan  fiskus,  dan sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang  pribadi  yang  melakukan  kegiatan  usaha dan  pekerjaan  bebas  pada  KPP  Pratama Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran  wajib  pajak,  pelayanan  fiskus,  dan sanksi  pajak  memiliki  pengaruh  yang  positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pajak  merupakan  sumber  utama  dalam penerimaan  negara,  pajak  juga  termasuk  tulang punggung  anggaran  negara.  Dalam  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  perubahan (APBN)  2015,  penerimaan  ditargetkan  sebesar Rp.  1.489,3  triliun  atau  hampir  80  persen  dari total  penerimaan  negara.  Namun  penerimaan pajak lima tahun terakhir tidak mencapai target. ( okezon :2014).
Adapun tabel target dan realisai penerimaan  negara  dari  sektor  pajak  dari  tahun 2009 sampai 2014 adalah sebagai berikut:
Tabel 1

## Target Dan Realiasasi Penerimaan Pajak
Tahun Target Realisasi  Persentase% 2009 Rp 652 T Rp 620 T 95.1% 2010 Rp 743 T Rp 723 T 97.3% 2011 Rp 879 T Rp 874 T 99.4%
Pengaruh pengetahuan Peraturan perpajakan, pelayanan Fiskus, dan Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Study Kasus Pada WajibPajak Badan Yang Terdaftar di Kantor Pajak Pratama(KPP) Pamekasan) – Imam Agus Faisol, Jufriyadi
58
2012 Rp 1.016 T Rp 981 T 96.4% 2013 Rp 1,148 T  Rp 1,077 T 93.8% 2014 Rp 1,246 T  Rp 1.143 T 91.7% Sumber : Okezon, (2014)
Dari tabel  target  dan  realisai  penerimaan negara dari sektor pajak dapat dilihat pengetahuan  wajib  pajak  dalam  membayar pajak  masih  rendah.  Karena  semua  target  dari penerimaan  pajak  yang  sudah  ditetapkan  mulai dari  tahun  2009  sampai  tahun  2014  semua realisasi  penerimaan  pajak  tidak  memcapai target yang telah ditetapkan.
Beberapa penelitian dan fenomina di atas menjadi  faktor  pendorong  bagi  peneliti  untuk melakukan  penelitian  yang  relatif  sejenis. Meski demikian, penelitian yang akan
dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian  sebelumnya,  antara  lain  subjek penelitian  dan  lokasi  penelitian.  Penelitian terdahulu mengkaji mengenai tingkat kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi.  Hal  ini  tentu menimbulkan  kesenjangan  penelitian  yang membutuhkan penelitian secara khusus mengenai wajib pajak badan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  peneliti tertarit  untuk  mengetahui  pengaruh  tingkat pegetahuan  peraturan  pajak  wajib  pajak  dan kualitas  pelayaan  fiskus  terhadap  tingkat kepatuhan wajib pajak.

## TINJAUAN TEORITIS
Menurut  Undang-undang  Nomor  16 Tahun  2009  tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara  Perpajakan  Pasal  1  ayat  1,  Pajak adalah  kontribusi  wajib  kepada  Negara  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat memaksa  berdasarkan  Undang- Undang  dengan  tidak  mendapat  timbal  balik secara  langsung  dan digunakan  untuk keperluan  Negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut  Mardiasmo  (2009),  Pajak adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat
dipaksakan)  dengan  tidak  mendapatkan  jasa timbal  balik  (kontra  prestasi)  yang  langsung dapat  ditunjukan  dan  digunakan  untuk membayar pengeluaran umum.
Sistem  pemungutan  pajak  di  Indonesia (Mardiasmo, 2013:7-8) adalah sebagai berikut: 1. Official Assessment System. Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang  kepada  pemerintah  (fiskus) untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. Self Assessment System.
Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang  kepada  Wajib  Pajak  untuk menentukan  sendiri  besarnya  pajak  yang terutang.
3. With Holding System.
With  Holding  System adalah  suatu  sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang  kepada  pihak  ketiga  (bukan fiskus  dan  bukan  wajib  pajak  yang bersangkutan)  untuk  menentukan  besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Mardiasmo  (2008)  mengemukakan bahwa terdapat beberapa hambatan pemungutan pajak antara lain: 1. Perlawanan Pasif Masyarakat enggan (pasif)
membayar  pajak,  yang  dapat  disebabkan antara lain: Perkembangan intelektual dan moral  masyarakat;  sistem  perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat; sistem    kontrol    tidak    dapat    dilakukan atau  dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan Aktif
Perlawanan  aktif  meliputi  semua usaha dan perbuatan yang secara langsung  kepada  fiskus  dengan  tujuan untuk  menghindari  pajak.  Bentuknya antara  lain: Tax  avoidance, usaha meringankan  beban  pajak  dengan  tidak melanggar  undang-undang. Tax  evasion, meringankan  beban  pajak  dengan  cara melanggar undang-undang.
Pengaruh pengetahuan Peraturan perpajakan, pelayanan Fiskus, dan Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Study Kasus Pada WajibPajak Badan Yang Terdaftar di Kantor Pajak Pratama(KPP) Pamekasan) – Imam Agus Faisol, Jufriyadi
59
Rutiyaningsih  (2011)  mengemukakan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi wajib  pajak  paham  atau  berusaha  untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan  perpajakan; mengisi formulir  pajak  dengan  lengkap  dan  jelas; menghitung  jumlah  pajak  yang  terutang dengan benar; membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 Tanggal  3  Juni  2003  wajib  pajak  dikatakan patuh apabila:
a. Tepat  waktu  dalam  menyampaikan Surat Pemberitahuan  Tahunan  dalam  2 (dua) tahun terakhir;
b. Dalam  tahun  terakhir  penyampaian SPT  Masa  yang  terlambat  tidak  lebih dari  3  (tiga)  masa  pajak  untuk  setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan  tidak  lewat  dari  batas waktu  penyampaian  SPT  Masa  pajak berikutnya;
d. Tidak  mempunyai  tunggakan  pajak yang semua jenis pajak;
e. Kecuali  telah  memperoleh  izin  untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
f. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan  untuk  2  (dua)  masa  pajak terakhir;
g. Tidak  pernah  dijatuhi  hukuman  karena melakukan  tindak  pidana  di  bidang perpajakan  dalam  jangka  waktu  10 (sepuluh) tahun terakhir;
h. Dalam  hal  laporan  keuangan  diaudit oleh  Akuntan  Publik  atau  Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus  dengan  pendapat  wajar  tanpa pengecualian  atau  dengan  pendapat wajar  dengan  pengecualian  sepanjang pengecualian
tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Kualitas  pelayanan  fiskus  merupakan salah  satu  hal  yang  meningkatkan  minat  wajib
pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan  pajak  harus  memiliki  kompetensi yang  baik  terkait  segala  hal  yang  berhubungan dengan  perpajakan  di  Indonesia.  Yeyen  (2012) mengemukakan  5  dimensi  kualitas  jasa  yaitu keandalan,  ketanggapan,  jaminan,  empati  dan bukti langsung.
Sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan bahwa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.  Atau  bisa  dengan  kata lain  sanksi  perpajakan  merupakan  alat  pencegah (preventif) agar  wajib  pajak  tidak  melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2013).
Ahmad  (2000)  menjelaskan  macam- macam  sanksi  perpajakan  antara  lain  saksi admnistrasi  dan  sanksi  pidana. Sanksi administrasi  dikenakan  terhadap  wajib  pajak yang  tidak  memenuhi  ketentuan  peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada Negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan.  Sanksi  berupa  bunga  sebesar  2%  per bulan.  Sanksi  berupa  denda  administrasi  dan sanksi  berupa  kenaikan  50%  dan  100%.  Sanksi pidana  dibedakan    atas  denda  pidana,  kurungan dan penjara.

## Hipotesis Penelitian
H1.  Kualitas  pemahaman  peraturan  perpajakan berpengaruh    terhadap  kepatuhan  wajib pajak badan.
H2.  Kualitas  pelayanan  pajak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
H3.  Sanksi  perpajakan  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
H4.  Kualitas  pemahaman  perpajakan,  pelayanan pajak  dan  sanksi  perpajakan  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
Pengaruh pengetahuan Peraturan perpajakan, pelayanan Fiskus, dan Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Study Kasus Pada WajibPajak Badan Yang Terdaftar di Kantor Pajak Pratama(KPP) Pamekasan) – Imam Agus Faisol, Jufriyadi
60
Kerangkan Penelitian

## METODE PENELITIAN
Peneitian ini menggunakan metode kuantitatif  dengan  populasinya  adalah  semua wajib  pajak  badan  yang  terdaftar  di  KPP Pratama  Pamekasan.  Tehnik    pengembilan sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan porpusive sampling. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah:
1. Wajib  pajak  badan  yang  ada  di  daerah  kota pamekasan.
2. Wajib pajak badan yang Mempunyai NPWP.
3. Wajib  pajak  badan  yang  terdaftar  di  KPP Pratama Pmekasan
Sedangkan Variabel penelitiannya yaitu:
Y  :  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Instrumen  yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak badan diadopsi dari (Bryan,2015) yang merupakan pengembangan  dari  (Chaizi  dalam  Sony dan  Rahayu,2006:  111).  Terdapat  4 (empat)  indikator,  yaitu  kepatuhan  dalam mendaftarkan  diri  ke  Kantor  Pajak, kepatuhan dalam melaporkan Surat
Pemberitahuan (SPT) tepat waktu kepatuhan dalam menghitung dan membayar  pajak  dengan  benar,  dan kepatuhan  dalam  membayar  tunggakan pajak.
X1  :  Pengetahuan  Perturan  Perpajakan, Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel pemahaman peraturan  perpajakan  diadopsi  dari (Bryan  2015).  yang  merupakan  hasil pengembangan  dari  (Rahayu  2010: 141). Terdapat  3  (tiga)  indikator  yaitu: Pengetahuan mengenai
ketentuan
umum  dan  tata  cara  perpajakan, Pengetahuan mengenai sistem perpajakan, Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. X2  :  Kualitas  Pelayanan  Fiskus,  Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel  kualitas  pelayanan  pajak diadopsi  dari  Artiningsih  (2013)  yang merupakan  hasil  pengembangan  dari Yeyen.  (2012).  Terdapat  5  (lima) indikator yaitu: Keandalan (reliability) , Ketanggapan (responsiveness) , Jaminan (assurance) , Empeti (emphaty) dan Bukti langsung
(tangible) .
X3  :  Sanksi  Perpajakan,  Persepsi  tentang sanksi  perpajakan  tersebut  akan  diukur dengan  indikator  yang  diperkenankan oleh  Muliari  dan  Setiawan  (2011:8-9) yaitu sebagai berikut: Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi
pelanggar  aturan  pajak  cukup  berat,
Pengenaan  sanksi  pajak  yang  cukup berat  merupakan  salah  satu  sarana untuk  mendidik  wajib  pajak,  Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya  tanpa  toleransi,  Wajib Pajak merasa bahwa sudah sepantasnya keterlambatan  membayar  pajak  tidak diampuni  dan  harus  dikenakan  bunga, Denda  sebesar  2%  per  bulan  adalah wajar, Pelaksanaan sanksi denda terhadap  Wajib  Pajak  yang  lalai  oleh petugas pajak tepat pada waktunya.
Pernyataan dalam kuesioner untuk masing-masing  variabel  dalam  penelitian  ini diukur  dengan  menggunakan  skala  Likert  yaitu suatu  skala  yang  digunakan  untuk  mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok  orang  tentang  fenomena  sosial. Jawaban  diberi  skor  dengan  menggunakan  5 (lima)  poin  skala  Likert,  yaitu:  nilai  1  =  sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = kurang setuju, 4 = setuju, 5 = sangat setuju.
Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis statistik  deskriptif  dan  analisis  regresi  berganda dengan bantuan SPSS.
Kualitas Pemahaman Peraturan Pajak (X1) Kualitas Pelayanan Pajak (X2) Sanksi Perpajakan (X3) Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)
Pengaruh pengetahuan Peraturan perpajakan, pelayanan Fiskus, dan Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Study Kasus Pada WajibPajak Badan Yang Terdaftar di Kantor Pajak Pratama(KPP) Pamekasan) – Imam Agus Faisol, Jufriyadi
61

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Setelah  peneliti  melakukan  beberapa rangkaian  pengujian  data  dan  melakukan penganalisisan  terhadap  data  yang  didapat, selanjutnya  peneliti  melakukan  pembahasan dari  hasil  uji  di  atas,  guna  untuk  dapat menjawab  apa  yang  menjadi  rumusan masalah,  peneliti  mengambil  dari  hasil  uji hipotesis  yang  dilakukan  di  antaranya  yaitu sebagai berikut:
Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan  (X1)  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y). Berdasarkan  Hasil  pengujian  hipotesis pertama bahwa pengetahuan peraturan perpajakan  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan  di Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama Pamekasan.  Hal  ini  dapat  dilihat  Hasil perhitungan  secara  parsial  bahwa  nilai  t hitung  sebesar  (4,814)  dan  t  tabel  (1,69726). Karena  t  hitung  >  t  tabel  dengan  nilai signifikan  (0,000)  (0,000  <  0,05),  sehingga dapat  di  simpulkan  bahwa  pengetahuan peraturan perpajakan (X1) berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  badan  (Y).  oleh  karena  itu hipotesis pertama (H1) ditaerima.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  maka dapat  diartikan  bahwa  persepsi  kepatuhan wajib  pajak  badan  ini  disebabkan  karena pengetahuan  wajib  pajak  mengenai  peraturan peraturan  perpajakan  sangat  tinggi.  Karena Semakin  banyaknya  pengetahuan  peraturan perpajakan  yang  diketahui  oleh  wajib  pajak maka semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib  pajak  sehingga  dapat  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakannya,  sebaliknya  jika semakin sedikit pengetahuan peraturan perpajakan  yang  diperoleh  wajib  pajak  maka semakin  rendah  pula  kesadaran  wajib  pajak sehingga  dapat  menurunkan  kepatuhan  wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pemahaman  peraturan  pajak  wajib  pajak maka  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya  juga
akan semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan  oleh  Fikriningrum  (2012),  Siregar (2012),  Nugroho  (2012),  menyatakan  bahwa tingkat  pemahaman  peraturan  pajak  dapat meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Begitu juga dengan teori Simanjuntak (2012:87).
Ketika seorang wajib pajak mengetahui ketentuan  umum  perpajakan  dan  tata  cara perpajakan  maka  dapat  pula  memahami peraturan  perpajakan.  Pengetahuan  mengenai perpajakan antara lain wajib pajak mengetahui  ketentuan  terkait  kewajiban perpajakan yang berlaku, mengetahui peraturan-peraturan  mengenai  batas  waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT), mengetahui  fungsi  nomor  pokok  wajib  pajak (NPWP)  sebagai  identitas  wajib  pajak  dan tiap wajib pajak harus memilikinya,
mengetahui sistem perpajakan yang digunakan  (menghitung,  membayar,  dan melapor  sendiri)  serta  mengetahui  fungsi pajak sebagai sumber peneriman negara yang digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah.  Hal  tersebut  dapat  meningkatkan pengetahuan dan wawasan terhadap peraturan perpajakan.  Semakin  tinggi  pengetahuan peraturan  perpajakan  seseorang  terhadap peraturan perpajakan akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sama  halnya  seperti  yang  dikatakan Rahayu (2010:29) bahwa, tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang
memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh  pada  peraturan  perpajakan.  Dengan mengutamakan  kepentingan  negara  diatas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat  untuk  patuh  dalam  kewajibannya perpajakannya, dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan  yang  tinggi  tentunya  juga  akan dapat  memahami  bahwa  dengan  tidak memenuhi  peraturan  maka  akan  menerima sanksi  baik  sanksi  administrasi  maupun pidana  fiskal.  Maka  akan  diwujudkan masyarakat  yang  sadar  pajak  dan  mau memenuhi kewajiban perpajakannya.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  farid  (2013)  dan  Mutia
Pengaruh pengetahuan Peraturan perpajakan, pelayanan Fiskus, dan Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Study Kasus Pada WajibPajak Badan Yang Terdaftar di Kantor Pajak Pratama(KPP) Pamekasan) – Imam Agus Faisol, Jufriyadi
62
(2014) yang
menunjukkan bahwa pengetahuan peraturan
perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Fiskus  (X2) Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan (Y)
Berdasarkan  Hasil  pengujian  hipotesis kedua bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  badan  di  Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Pamekasan. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  Hasil  perhitungan secara  parsial  bahwa  nilai  t  hitung  sebesar (3,438) dan t tabel (1,69726). Karena t hitung > t tabel dengan nilai signifikan (0,002), (0,002 < 0,05),  sehingga  dapat  di  simpulkan  bahwa Kualitas  pelayanan  fiskus  (X2)  Berpengaruh positif  da  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak badan (Y). oleh karena itu untuk hipotesis kedua (H2) diterima.
Dalam Hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa  persepsi  kepatuhan  wajib  pajak  terjadi disebabkan  karena  adanya  dan  terciptanya pelayanan yang baik oleh fiskus yang  membuat wajib  pajak  merasa  puas  akan  pelayanan  yang diberikan oleh fiskus. Pelayanan yang diberikan oleh  fiskus  bukan  hanya  sekedar  pelayanan, tetapi pelayanan dari semua perspektif. Penelitian  ini  sesuai  dengan  Perspektif  TQM (Total Quality Management) kualitas dipandang secara  lebih  luas,  yaitu  tidak  hanya  aspek  hasil yang  ditekankan,  tetapi  juga  meliputi  proses, lingkungan  dan  manusia.  Hal  ini  nampak  jelas dalam  definisi  yang  dirumuskan  oleh  Tjiptono (2000) bahwa kualitas pelayanan pajak merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan  dengan  produk,  jasa,  manusia, proses,  dan  lingkungan  yang  memenuhi  atau melebihi  harapan.  Caro  &  Garcia  (2007) menunjukkan  bahwa  indikator  kualitas  layanan ditentukan  oleh  tiga  faktor  yaitu  kualitas interaksi,  kualitas  lingkung  fisik,  dan  hasil kualitas  layanan.  Yang  dimaksud  dengan kualitas  interaksi  yaitu  bagaimana  cara  fiskus dalam  mengomunikasikan  pelayanan  pajak kepada  wajib  pajak  sehingga  wajib  pajak  puas terhadap  pelayanannya.  Kualitas  lingkungan
fisik  yang  dimaksud adalah bagaimana peranan kualitas  lingkungan  dari  kantor  pajak  sendiri dalam  melayani  wajib  pajak.  Penelitian  yang dilakukan oleh Athanassopoulos (2001), menyatakan  bahwa  dengan  adanya  layanan yang  baik  maka  akan  meningkatkan  keinginan pelanggan  untuk  menggunakan  jasa  layanan yang telah ada.
Sedangkan  Parvez  (2009).  Menemukan dalam  penelitiannya  yakni  dengan  adanya kepuasan  pelanggan  maka  akan  meningkatkan loyalitas  pelanggan.  Kualitas  pelayanan  yang semakin baik  mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib  pajak  badan  semakin  tinggi,  sebaliknya apabila  kualitas  pelayanan  menurun  maka tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  badan  semakin rendah.
Kualitas  pelayanan  fiskus  yang  baik  dari instansi  pajak  dapat  menjadi  modal  utama  dan menjadi  hal  yang  penting  untuk  dapat  menarik perhatian  para  wajib  pajak.  Pelayanan  pajak berupa  fasilitas  fisik  dan  pelayanan  dari  fiskus berupa  yang  baik  dapat  membuat  tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat. Fasilitas fisik seperti ruang tunggu, tempat parkir yang cukup dan  luas,  formulir  pajak  yang  tersedia  secara lengkap  membuat  wajib  pajak  merasa  nyaman saat berada di kantor pajak. Selain fasilitas fisik yang  nyaman,  sebagai  macam  kegiatan  yang mendukung  wajib  pajak  untuk  dapat  lebih mudah  melaksanakan  kewajibannya  membayar pajak antara lain sesuai dengan indikator, fiskus cakap  dalam  menindak  lanjuti  pengaduan  dari masyarakat,  fiskus  cepat  tanggap  dalam membantu menyelesaikan  persoalan yang dihadapi  wajib  pajak  terkait  dengan  pajak, fiskus  memberikan  pelayanan  terbaik  dan memberikan  kemudahan  dalam  pelayanan pajak,  serta  fiskus  yang  dapat  menjunjung tinggi  integritas, akuntabilitas,  dan  transparansi dapat  menimbulkan  kepercayaan  dari  wajib pajak.  Apabila  sudah  terdapat  kepercayaan  dari wajib pajak, maka wajib pajak tidak lagi merasa enggan  untuk  melaksanakan  kewajibannya membayar.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Harjanti  (2012)  dan Noviyanti  (2015)  yang  menunjukkan  bahwa
Pengaruh pengetahuan Peraturan perpajakan, pelayanan Fiskus, dan Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Study Kasus Pada WajibPajak Badan Yang Terdaftar di Kantor Pajak Pratama(KPP) Pamekasan) – Imam Agus Faisol, Jufriyadi
63
kualitas  pelayanan  fiskus  berpengaruh  secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Sanksi Perpajakan (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)
Hasil  dari  hipotesis  ketiga  adalah  sanksi perpajakan  tidak  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan  di Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama Pamekasan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  Hasil perhitungan  secara  parsial  dapat  dilihat  bahwa nilai  t  hitung  sebesar  (1,757)  dan  t  tabel (1,69726).  Karena  t  hitung  >  t  tabel  dengan nilai  signifikan  (0,091),  (0,091  >  0,05), sehingga  dapat  di  simpulkan  bahwa  sanksi perpajakan  (X3)  tidak  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak badan  (Y).  Maka  untuk  hipotesis  ketiga  (H3) Ditolak.  Hasil  penelitian  ini  dapat  diartikan bahwa  persepsi  kepatuhan  wajib  pajak  badan dalam  hipotesis  yang  ke  tiga  ini  disebabkan oleh beberapa faktor diantara, (1) semakin berat sanksi  yang  dikenakan  kepada  wajib  pajak belum  tentu  dapat  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak.  Leningrat  (2013:16).  (2)  Denda sebesar 2% perbulan ternyata tidak memberatkan wajib pajak, sehingga wajib pajak memilih tidak patuh terhadap pajak (Hananto:15).
Walaupun  sebenarnya  Sanksi  perpajakan diperlukan  untuk  menghukum  setiap  wajib pajak  yang  tidak  patuh  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Sanksi  perpajakan yang dimaksud antara lain adanya sanski dalam surat  pemberitahuan  (SPT)  Seperti  adanya sanksi  administrasi  berupa  denda  dari  pajak yang  kurang  bayar  apabila  pengisian  SPT dilakukan dengan tidak benar dan adanya denda keterlambatan  plaporan  SPT  tahunan  pajak. Pelaksanaan  sanksi  perpajakan  secara  tegas akan  semakin  merugikan  wajib  pajak  tetapi wajib  pajak  akan  lebih  memilih  untuk  tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.  Seharusnya  semakin  tegas sanksi perpajakan yang diberikan akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Larasati  (2013)  yang menunjukkan  bahwa  sanksi  perpajakan  tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
Pengaruh Pengetahuan
Peraturan Perpajakan  (X1),  Kualitas  Pelayanan  Fiskus (X2), Dan Sanksi Perpajakan (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)
Berdasarkan  Hasil  pengujian  hipotesis keempat bahwa pengetahuan peraturan perpajakan,  kualitas  pelayanan  fiskus,  dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan  dan  simultan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  badan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP) Pratama Pamekasan. Hal ini dapat dilihat dari  hasil  Uji  F  (Uji  simultan)  menunjukkan nilai F hitung sebesar (0,8625). jika dibandingkan  dengan  nilai  F  tabel  pada  tingkat signifikan 5%  yaitu sebesar (0,292), maka nilai F  hitung  lebih  besar  dari  F  tabel  (0,8625  > 0,292)  nilai  signifikan  (0,000).  Maka  Hasil  Uji F dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan peraturan perpajakan (X1), kualiats  pelayanan  fiskus  (X2),  dan  sanksi perpajakan  (X3)  berpengaruh  secara  simultaan dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak badan  (Y)  di  KPP  Pratama  Pamekasan.  Maka Hipotesis  keempat  (H4)  diterima.  Terlepas  dari semua faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak,  Wajib  pajak  badan merasa  membayar  dan  patuh  terhadap  pajak adalah  sudah  menjadi  kewajiban  mereka sebagai  seorang  warga  Negara  yang  baik.  Dan sebagai  warga  negara  yang  berbakti  terhadap negaranya sudah seharusnya mereka mendukung program pemerintah untuk mengembangkan negaranya.
Jadi  pengetahuan  peraturan  perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  badan. Pengetahuan  peraturan  perpajakan  yang  baik akan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi  kewajibannya.  Jika  wajib  pajak megetahui  dan  mengerti  tentang  perpajakan
Pengaruh pengetahuan Peraturan perpajakan, pelayanan Fiskus, dan Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Study Kasus Pada WajibPajak Badan Yang Terdaftar di Kantor Pajak Pratama(KPP) Pamekasan) – Imam Agus Faisol, Jufriyadi
64
maka  akan  dapat  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak.  Kualitas  pelayanan  fiskus  yang baik  dari  instansi  pajak  dapat  menjadi  modal utama  dan  menjadi  hal  yang  penting  untuk dapat  menarik  perhatian  dan  menimbulakn kepercayaan  terbaik  serta  timbul  rasa  percaya kerpada  instansi  pajak,  maka  akan  terjadi peningkatan  pada  kepatuhan  wajib  pajak. Sanksi  pajak  diperlukan  untuk  menghukum setiap  wajib  pajak  yang  tidak  patuh  dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Pelaksanaan  sanksi  perpajakan  yang  dilakukan secara  tegas  akan  semakin  merugikan  kepada wajib pajak sehingga wajib pajak akan memilih patuh dala melaksanakan kewajiban perpajakannya, dengan demikian sanksi perpajakan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Semakin tinggi pengetahuan peraturan  perpajakan,  kualtas  fiskus  dan  sanksi perpajakan  maka  akan  semakin  tinggi  pula tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui  pengaruh  variabel  pengetahuan peraturan  perpajakan,  kualitas  pelayanan fiskus,  dan  sanksi  perpajakan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  badan.  (studi  kasus pada  wajib  pajak  yang  terdaftar  di  kantor pelayanan  pajak  (KPP)  Pratama  Pamekasan). Berdasarkan  hasil  penelitian  seperti  yang telah  diuraikan  pada  bab  sebelumnya.  Dapat ditarik kesimpulan yaitu:
1. Pengetahuan  peraturan  perpajakan  (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan (Y)  di  kantor  pelayanan  pajak  Pratama Pamekasan.  Karena  t  hitung  (4,814)  >  t tabel  (1,69726)  dengan  nilai  signifikan 0,000  (0,000  <  0,05).  Dan  hasil  uji koefisien  determinasi (R2) menunjukkan nilai  R square (R2)  sebesar  0,441  yang berarti  variabel  kepatuahn  wajib  pajak badan dipengaruhi oleh variabel pengetahuan peraturan perpajakan sebesar 44,1%.
2. Kualitas pelayanan fiskus (X2) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan (Y)  di  KPP Pratama  Pamekasan.  Karena t  hitung  (3,438)  >  t  tabel  (1,69726) dengan  nilai  signifikan  0,002  (0,002  < 0,05). Dan hasil uji koefisien determinasi (R2)  menunjukkan  nilai  R square (R2) sebesar  0,441  yang  berarti  variabel kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi  oleh  variabel  kualiatas pelayanan fiskus sebesar 44,1%. 3. Sanksi perpajakan (X3) tidak
berpengaruh  secara  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y) di KPP Pratama  Pamekasan.  Karena  t  hitung (1,757)  >  t  tabel  (1,69726)  dengan  nilai signifikan  0,091  (0,091  >  0,05).  Dan hasil  uji  koefisien  determinasi  (R2) menunjukan nilai R square sebesar 0,441 yang  berarti  variabel  kepatuhan  wajib pajak  badan  dipengaruhi  oleh  sanksi perpajakan sebesar 44,1%.
4. Pengetahuan  peraturan  perpajakan  (X1), kualitas  pelayanan  fiskus  (X20,  dan sanksi  perpajakan  (X3)  berpengaruh secara
bersama-sama (Simultan) terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan (Y)  di  KPP Pratama  Pamekasan.  Karena
F  hitung  lebih  besar  dari  f  tabel  (0,8625 >  0,292)  Dengan  nilai  signifikan  0,000 pada signifikansi 5%, (0,000 < 0,05).
Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  dapat diususlkan saran yang diharapakan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya:
1. Bagi  instansi  pajak,  Instansi  pajak  sebagai instansi  pemungut  pajak  dari  wajib  pajak harus terus meningkatkan kualitas pelayanan pajak, baik yang berupa peningkatan  sumber  daya  manusia  (SDM) maupun  fasilitas  lainnya,  sehingga  dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan  kewajiban  perpajkannya. Pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajkan  mengenai  tarif  pajak  dan ketentuan-ketentuan pepajakan yang berlaku  di  indonesia  dirasa  masih  kurang sehingga  perlu  adanya  sosialisasi  karena
Pengaruh pengetahuan Peraturan perpajakan, pelayanan Fiskus, dan Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Study Kasus Pada WajibPajak Badan Yang Terdaftar di Kantor Pajak Pratama(KPP) Pamekasan) – Imam Agus Faisol, Jufriyadi
65
sebagian  masayarakat  belum  mengetahui dan memahami peraturan perpajakan.
2. Bagi  wajib  pajak,  Wajib  pajak  badan hendaknya  dapat  lebih  meningkatkan kepatuhannya  dalam  memenuhi  kewajiban pajakanya, meningkatkan pengetahuan perpajakan,  sehingga  wajib  pajak  dapat berlaku jujur dalam melaporkan pajaknya.
3. Bagi  peneliti  selanjutnya,  Bagi  peneliti selanjutnya  yang  tertarik  untuk  melakukan kajian  di  bidang  yang  sama  dapat menambah  variabel  independen  maupun dependen  yang  memiliki  kemungkinan pengaruh  terhadap  hubungan  pengetahuan peraturan  perpajakan,  kualitas  pelayanan fiskus,  sanksi  perpajkan  dan  kepatuhan wajib  pajak  atau  dapat  menggunakan variabel-variabel  yang  tidak  digunakan dalam  penelitian  ini,  sehingga  dapat ditemukan  variabel  baru  yang  akan meningkan kepatuhan wajib pajak. Peneliti selanjutnya  disarankan  untuk  menambah jumlah  sampel  sehingga  penelitian  dapat digeneralisasikan dengan baik

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Tjahjono  dan  Muhammad  Fakhri Husein.  (2000). Perpajakan  Edisi Revisi  Cetakan  Kedua .  Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Aceng  HM  Fikri,2012,Kepatuhan  masyarakat membayar  pajak  rendah  diakses  dari www.garutkab.go.id
Alifa  Nur  Rohmawati  dan  Ni  Ketut  Rasmini. (2012). “Pengaruh ‘Kesadaran, Penyuluhan,  Pelayanan,  dan  Sanksi Perpajakan  pada  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi”. E-Jurnal Akuntansi  Universitas  Udayana (Vol. 1, No. 2). Hlm 1-17. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Bali. Arikunto, Suharsimi. (2005). Manajemen Penelitian . Jakarta: RinekaCipta. Artiningsih. (2013). “Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak  Badan  dan Pelayanan Perpajakan terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  di  Kantor
Pelayanan  Pajak  Pratama  Sleman”. Skripsi .  Jurusan  Akuntansi  Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Arum,  Harjanti.  Puspa.  2012. Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pelayanan Fiskus,  dan  Sanksi  Pajak  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi yang  Melakukan  Kegiatan  Usaha  dan Pekerjaan  Bebas. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Athanassopoulus, (2001) Behavioural Responses  to  Customer  Satisfaction, European, Journal of Marketing, Vol 35 No.
Bayu  Caroko,  Heru  Susilo,  dan  Zahroh  Z.A. (2015). “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan  Pajak dan  Sanksi  Pajak  terhadap  Motivasi Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam Membayar  Pajak”. Jurnal  Perpajakan (JEJAK) (Vol.  1  No.  1).  Hlm.  1-10.
Program  Studi  Perpajakan  Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
Bryan  Wahyu  Rahmanto.  (2015).  “Pengaruh Pemahaman  Peraturan  Pajak,  Sanksi Denda,  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  di  Kantor  Pelayanan  Pajak
Pratama Yogyakarta Pada Tahun 2014”. Skripsi .  Jurusan  Akuntansi Fakultas  Ekonomi  Universitas  negeri Yogyakarta.
Dimas  Ramadiansyah,  Nengah  Sudjana,  dan Dwiatmanto.  (2014).  “Analisis  Faktor- faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi
Kewajiban Membayar Pajak”. Jurnal e-
Perpajakan (No.  1  volume  1).  Hlm.  1- 7.  Program  Studi  Perpajakan  Fakultas
Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
Emielia  Mareta,  Siti  Ragil  Handayani,  dan Achmad  Husaini.  (2014).  “Pengaruh Pelaksanaan  Sensus  Pajak  Nasional, Kualitas  Pelayanan  dan  Pengetahuan
Pengaruh pengetahuan Peraturan perpajakan, pelayanan Fiskus, dan Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Study Kasus Pada WajibPajak Badan Yang Terdaftar di Kantor Pajak Pratama(KPP) Pamekasan) – Imam Agus Faisol, Jufriyadi
66
Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak (Studi  pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi di KPP Pratama Batu)”. Jurnal . Hlm. 1-
9.Program  Studi  Perpajakan  Fakultas Ilmu Administrasi Unversitas Brawijaya, Malang. Gus,  Jatmiko.  2006. Pengaruh  Sikap  Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda,
Pelayanan  Fiskus,  dan  Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Studi  Empiris  Terhadap  Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang .  Unisversitas  Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi. Hardiningsih,  Pancawati.  2011.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar  Pajak. Jurnal  Dinamika Keuangan  dan  Perbankan, Volume  3,
Nomor. 1: 126-142. http://www.google.com/amp/economy.okezon.c om/amp/2015/03/23/20/1122994/ penerimaan-pajak-lima-tahun-terakhir- tak-capai-target.  di  akses  pada  tanggal 18 Maret 2017, Jam 14.30 WIB. Harjanti  Puspa  Arum,  Zulaikha.  (2012). “Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Pelayanan  Fiskus,  dan  Sanksi  Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  yang  Melakukan  Kegiatan Usaha  dan  Pekerjaan  Bebas  (Studi  di Wilayah  KPP  Pratama  Cilacap)”.
Diponegoro  Jurnal  of Accounting . Volume  1,  Nomor  1,  Halaman  1-8.
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan  Bisnis  Universitas  Diponegoro,
Semarang.
I  Gede  Putu  Pranadata.  (2014).  “Pengaruh Pemahaman  Wajib  Pajak,  Kualitas
Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi  Pajak,  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pada  KPP Pratama Batu”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa  FEB (Vol  2,  No.  2: Semester  Genap  2013/2014).  Hlm.  1- 16. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Brawijaya, Malang.
Jurnal  Ilmu  Administrasi  Bisnis, Volume  1, Nomor.  1:  1-9.  Undang  Undang Republik  Indonesia  Nomor  16  tahun 2019  tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1. Judisseno, Rimsky. K. 2005. Pajak dan Strategi Bisnis Suatu Tinjauan tentang
Kepastian  Hukum  dan  Penerapan Akuntansi  di  Indonesia  Edisi  Revisi.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Keputusan  Menteri  Negara  Pendayagunaan
Aparatur  Negara  (Meneg  PAN)  Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 Tanggal 3 Juni 2003 tentang  Tata  Cara  Penetapan  dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak.
Larasati,  leningrat  dita.  2013. Pengaruh persepsi  tentang  sanksi  perpajakan, kesadaran  dan  karakteristi  wajib  pajak pada  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi. Surakarta:  fakulatas  ekonomi dan bisnis jurusan akuntansi universitas muhammadiyah surakarta.
Mardiasmo,  2013. Perpajakan  Edisi  Revisi. Yogyakarta: Andi. Mohammad Zain,2005, Manajemen Perpajakan , Edisi Kedua, Jakarta:Salemba Empat Mudrajat  Kuncoro.  (2013). Metode  Riset  untuk Bisnis  &  Ekonomi  Edisi  4 .  Jakarta: Penerbit Erlangga.
Muliari, N. K. dan Setiawan, P. E. 2010. Jurnal
Akuntansi dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Pengaruh  Persepsi  tentang  Sanksi Perpajakan  dan  Kesadaran  Wajib Pajak  pada  Kepatuhan  Pelaporan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama DenpasarTimur ,(Online),(http://portalg aruda.org/download_article.php?art icle946/, diakses 8 Desember 2013).
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan.
Parvez,  N.,  2009,  Impact  of  Service  Quality,
Trust,  and  Customer  Satisfaction  on Customer Loyalty, ABAC Journal.
Pengaruh pengetahuan Peraturan perpajakan, pelayanan Fiskus, dan Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Study Kasus Pada WajibPajak Badan Yang Terdaftar di Kantor Pajak Pratama(KPP) Pamekasan) – Imam Agus Faisol, Jufriyadi
67
Rustiyaningsih,  Sri.  2011.  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.
Warta Widya, 2: 44-54.
Samudra,Hananto dhoni. Pengaruh sppt, sanksi, pendapatan wajib pajak
terhadapa  kepatuhan  wajib  pajak  bumi dan  bangunan .  Semarang: Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Dian Nuswantoro semarang.
Sari,  Diana.2013. Konsep  Dasar  Perpajakan. Bandung: Refika Aditama. Siregar, Syofian.  (2011). Statistika  Deskriptif untuk  Penelitian  Edisi Ketiga. Depok:
PT Rajagrafindo Persada. Siti  Kurnia  Rahayu.  (2010). Perpajakan Indonesia:  Konsep  &  Aspek  Formal.
Yogyakarta: Graha Ilmu. Siregar,  Syofian.  2013.  Metode  Penelitian Kuantitatif. Jakrta: Kencana. Suryadi. 2006. Model kausal kesadaran,pelayanan,kepatuhan  wajib pajak,dan pengaruhnya terhadap kinerja  penerimaan  pajak:Suatu  survey diwilayah Jatim Jurnal Keuangan Publik.Volume 4.No.1:105-121.
Sugiyono,  2011.  Metode  Penelitian  Kuantitatif
Kualitatif dan
R&D. Bandung: CV.Alfabeta.
Sugiyono,  2007.  Metode  Penelitian  Kuantitatif
Kualitatif dan R&D. Bandung: CV.Alfabeta.
Siregar,  Yuli.  Anita.  Saryadi,  dan  Listyorini,
Sari.  2012.  Pengaruh  Pelayanan  Fiskus dan  Pengetahuan  Perpajakan  terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak.
Syahril, Farid. 2013. Pengaruh Tingkat Pemahaman  Wajib  Pajak  Kualitas Pelayanan  Fiskus  terhadap  Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  PPh  Orang Pribadi .  Padang:  Fakultas  Ekonomi
Universitas Negeri Padang.
Valentina  Sri  S.  dan  Aji  Suryo.  (2006).
Perpajakan Indonesia Edisi Kedua . Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Waluyo.  (2010). Perpajakan  Indonesia  buku 1edisi revisi . Jakarta: Salemba Empat.
Yeyen  Rumi  Nuroctaviani  dan  Y.  Agus  Bagus
Budi  N.  (2012).“Pengaruh  Kualitas Layanan terhadap Kepatuhan
Membayar Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor  Pelayanan  Pajak  di  Jakarta Kelapa  Gading)”. Jurnal  Informasi, Perpajakan,  Akuntansi  dan  Keuangan Publik (Vol.  7,  No.  1).  Hlm.  6172.
Fakultas  Ekonomi  Universitas  Trisakti, Jakarta. Zain, Mohammad. 2008. Manajemen Perpajakan . Jakarta: Salemba Empat.