## DIGITALIZATION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN VIOLENCE GOVERNANCE BASED ON STAKEHOLDERS IN EAST JAVA PROVINCE

## DIGITALISASI TATA KELOLA KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN BERBASIS STAKEHOLDERS DI PROVINSI JAWA TIMUR
Jusuf Irianto 1 , Sulikah Asmorowati 2 , Erna Setijaningrum 3 , Rerica Dhea Shavila 4 1,2,3,4 Departemen Administrasi Publik, FISIP Universitas Airlangga
1 jusuf.irianto@fisip.unair.ac.id

## Abstract
The phenomenon of violence against women is a pandemic. There are many studies on violence but  studies  focusing  on  governance  are  rare.  Governance  involves  various  stakeholders  with different roles so that they often face problems of coordination, integration, and synchronization. This problem also occurs in East Java. As a leading sector in handling victims of violence against women and children, the Office of Women's Empowerment and Child Protection and Population (DP3AK)  of  East  Java  Province  faces  challenges  in  the  form  of  effective  models  in  handling victims  of  violence.  Meanwhile,  cases  of  violence  against  women  and  children  are  very  high. DP3AK requires a digital governance model in handling victims of violence more effectively on a stakeholder basis. This study offers a solution in the form of a digital platform that is able to connect victims with stakeholders.
Keywords: digitalization, governance, violence against women and children, stakeholders

## Abstrak
Fenomena kekerasan terhadap perempuan bersifat pandemik. Kajian terhadap kekerasan sangat banyak namun studi berfokus pada tata kelola jarang dilakukan. Tata kelola melibatkan berbagai stakeholders dengan  peran  berbeda  sehingga  sering  menghadapi  masalah  koordinasi,  integrasi dan  sinkronisasi.  Problematika  tersebut  juga  terjadi  di  Jawa  Timur.  Sebagai leading  sector penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan  Anak  dan  Kependudukan  (DP3AK)  Provinsi  Jawa  Timur  menghadapi tantangan  berupa  model  efektif  dalam  penanganan  korban  kekerasan.  Sementara  itu,  kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat tinggi. DP3AK membutuhkan model tata kelola digital  dalam  penanganan  korban  kekerasan  yang  lebih  efektif  dengan  berbasis stakeholder . Kajian  ini  menawarkan  solusi  berupa  platform  digital  yang  mampu  menghubungkan  korban dengan para stakeholder .
Kata kunci: digitalisasi, tata kelola, kekerasan perempuan dan anak, stakeholders

## 10.20473/jlm.v5i2.2021.463-472
Open access under CC BY-SA license
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## PENDAHULUAN
Kekerasan  terhadap  perempuan,  anak,  dan  kelompok  rentan  lain  merupakan  fenomena yang dapat dijumpai di hampir semua negara termasuk Indonesia. Studi oleh Alhabib et al  (2010)  menunjukkan  fenomena  kekerasan  terhadap  perempuan  khususnya  dalam rumah  tangga  merupakan  masalah  sosial  yang  hingga  kini  bersifat  pandemik  (OECD, 2020).  Berbagai  upaya  harus  dilakukan  agar  masalah  yang  dapat  merendahkan  derajat perempuan  ini  dapat  diatasi.  Pemerintah  Republik  Indonesia,  misalnya,  berupaya mengatasi  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  dengan  pendekatan  kelembagaan. Melalui  Keputusan  Presiden  No.  181  Tahun  1998,  pemerintah  membentuk  Komisi Nasional (Komnas) Perempuan yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65  Tahun  2005  tentang  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap  Perempuan  sebagai lembaga independen dalam penegakan hak asasi manusia kaum perempuan di Indonesia. Kehadiran pemerintah sangat penting karena tanpa dimensi kekuasaan dalam suatu tata kelola cenderung mengabaikan konfigurasi politik dan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat (Hakim, 2011).
Selain kelembagaan, pemerintah juga menempuh dengan pendekatan legal-formal dalam bentuk  disahkannya  peraturan  berupa  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kebijakan ini bertujuan untuk  melindungi  hak  hidup  perempuan  serta  menghapus  diskriminasi  terhadap perempuan  dan  anak.  Semua  kebijakan  dan  langkah  tersebut  tentu  saja  dimaksudkan untuk  mengurangi  atau  bahkan  memberantas  tindak  kekerasan  terhadap  kaum  rentan. Fokus perhatian diarahkan pada upaya perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak karena merupakan korban yang paling menderita dalam jangka panjang (Alejo, 2014) dan paling rentan (Putra et al, 2019).
Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa melalui pendekatan kelembagaan dan legal- formal  ternyata  belum  sepenuhnya  mampu  membendung  arus  tinggi  kejadian  tindak kekerasan. Jumlah kasus kekerasan justru semakin meningkat. Dalam periode lebih dari satu dekade hingga tahun 2019, kasus kekerasan terhadap perempuan melonjak hingga 792 persen atau meningkat hampir delapan kali lipat (Komnas Perempuan, 2020). Data tersebut dapat diasumsikan sebagai fenomena gunung es alias belum menyajikan fakta atau menggambarkan realitas sesungguhnya. Banyak kasus yang belum terungkap karena korban  tidak  bersedia  melapor  ke  lembaga  penyedia  layanan.  Korban  cenderung  tidak melapor disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, keberadaan lembaga tidak diketahui korban atau keluarga akibat informasi belum menyebar luas menjangkau semua lapisan masyarakat. Kedua, anggapan stigmatik bahwa korban justru merupakan faktor penyebab tindak kekerasan. Dan  sebagai  penyebab ketiga  yakni  KDRT merupakan hal  tabu atau sebagai aib bagi keluarga sehingga tidak perlu dilaporkan (Komnas Perempuan, 2012).
Dalam situasi yang demikian itu, Rollè (2019) menyatakan diperlukan suatu pendekatan baru  menghadapi  kekerasan  guna  mengurangi  risiko  atau  dampak  psiko-sosial ( psychosocial impact ) bagi korban serta alternatif model strategis dalam pencegahan dan intervensi.  Berbagai  upaya  tampak  sia-sia  dengan  kian  meningkatnya  kasus  kekerasan terhadap perempuan.
Pendekatan legal-formal tampak perlu lebih di optimalisasi sejalan dengan permasalahan lain  terkait  dengan  penegakan  hukum,  perbedaan  persepsi  masyarakat,  hambatan struktural,  akses  layanan  dan  intervensi,  serta  kurangnya  pelaporan  kekerasan  rumah tangga (Afrianty, 2018). Penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga
perlu  melibatkan  aktivis  lokal  untuk  membantu  perempuan  menggapai  keadilan  sosial melalui bantuan hukum.
Di  Provinsi  Jawa  Timur  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  masih  cukup  tinggi. Berdasarkan  data  dari  DP3AK  Provinsi  Jawa  Timur  jumlah  kekerasan  terhadap perempuan  dan  anak  berdasarkan  bentuk  kekerasan  pada  tahun  2019  sebanyak  2.142 kasus dan pada tahun 2020 mencapai 2.001 kasus.
Sementara itu, jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi paling banyak didominasi  oleh  kasus  berbentuk  kekerasan  seksual  dan  fisik,  sebagaimana  data  pada Tabel 1 sebagai berikut.

## Tabel 1. Kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan bentuk kekerasan
Tahun Jumlah Kasus Bentuk Kekerasan Fisik Psikis Seksual Eksploitasi Trafficking Penelantaran Lainnya 2019 2.1423  815  663 837 12 27 216 257 2020 2.001 673  574 779 12 19 243 270

## Sumber: DP3AK Provinsi Jawa Timur, 2020
Selain jumlah kasus yang tinggi dengan bentuk kekerasan berbeda, persoalan lain yang perlu  diperhatikan  adalah  tata  kelola  pemerintah  dalam  memberi  pelayanan  kepada korban kekerasan. Kasus-kasus yang dialami para korban menyebabkan trauma baik fisik maupun non fisik. Peristiwa kekerasan yang terjadi berdampak langsung pada kehidupan para  korban  dikemudian  hari.  Karena  itu,  korban  kekerasan  harus  segera  mendapat pelayanan dalam bentuk penanganan cepat, efisien, dan efektif.
Kebutuhan tata kelola sangat mendesak dengan mengingat sangat banyak jumlah korban kekerasan  yang  belum  mendapat  penanganan  dan  pelayanan  dalam  tempo  segera. Berdasarkan Grafik 1 dapat dilihat data perbandingan total jumlah korban secara umum dengan korban yang segera mendapat pelayanan pada tahun 2020 menunjukkan beberapa kota atau kabupaten dengan angka kejadian  yang tinggi sementara tidak semua korban segera memperoleh penanganan. Kota Surabaya misalnya, menunjukkan sebagai wilayah dengan angka kejadian paling tinggi dengan korban mencapai 267 orang sedangkan yang mendapatkan pelayanan segera berjumlah 254 orang.

## Grafik 1. Perbandingan Jumlah Korban dan Yang Terlayani Tahun 2020

## Sumber: DP3AK Provinsi Jawa Timur, 2020
Peran  lebih  luas  dan  keterlibatan  berbagai stakeholders untuk  secara  dini  mencegah, mengidentifikasi,  dan  kemudian  segera  melakukan  tindakan  penanganan  para  korban kekerasan dalam masa post-traumatic stress disorder (PTSD) harus mendapat perhatian seksama semua pihak (Jones et al, 2001). Dengan kata lain, diperlukan model penanganan efektif yang secara komprehensif dan efektif mampu membantu korban kekerasan. Lebih- lebih  di  saat  pandemi  Covid-19  pada  tahun  2020  ini  kasus  kekerasan  di  rumah  tangga juga banyak terjadi (Radhitya et al, 2020).

## METODE PENGABDIAN MASYARAKAT
Metode  pelaksanaan  yang  digunakan  dalam  melaksanakan  program  pengabdian masyarakat  terhadap  DP3AK  di  Provinsi  Jawa  Timur  ada  beberapa  tahapan.  Tahapan pertama  dimulai  dengan  melakukan  analisis  kondisi  pada  stakeholder  yang  melakukan penanganan  terhadap  kekerasan  perempuan  dan  anak  dengan  melakukan  pemetaan terhadap  permasalahan  yang  dimiliki  mitra  DP3AK.  Tahapan  selanjutnya  yakni melakukan Perencanaan dan Perumusan kegiatan pengabdian yakni dengan perencanaan platform,  konten  video,  konten  sosial  media,  dan  materi  pelatihan  manajerial.  Setelah adanya perencanaan dan perumusan, maka dilakukan tahap persiapan implementasi yakni dilakukan dengan pembuatan platform, pembuatan konten video, dan pembuatan panduan pelatihan manajerial kepada stakeholder. Maka selanjutnya dapat dilakukan uji coba dan implementasi  program  kepada  stakeholder  dalam  melakukan  pelayanan  penanganan kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak.  Tahap  terakhir  yakni  dilakukan  adanya monitoring untuk melihat keberlanjutan dari program yang diberikan oleh tim pengmas kepada mitra dan dilakukan perbaikan jika dalam proses implementasi program terdapat kekurangan.  Sehingga  pelaksanaan  program  pengabdian  masyarakat  oleh  tim  dapat
236055605288 10210040291819 140 63851926 5 3930505862 207 59206382301510201919261648
267
23 2154 0 18 606877 1025 8 17 5 47 75 1523 2 39 6 36 5743 205 50 18 6176 30 2 9 8 0 18 4 16 1 254 Ka b u p aten Ba n g k a lan Ka bu pa ten … Ka b u p aten Bli tar Ka bu pa ten … Ka bu pa ten … Ka b u p aten Gre sik Ka b u p aten Je m b er Ka b u p aten Jo m b an g Ka b u p aten Ke d iri
Ka b u p aten L a m o n g an Ka b u p aten L u ma ja n g Ka b u p aten M a d iu n Ka b u p aten M a g eta n Ka b u p aten M a la n g
Ka b u p aten M o jo k erto Ka b u p aten Ng a n ju k Ka b u p aten Ng a wi
Ka b u p aten P a cit an Ka bu pa ten … Ka b u p aten P a su ru an
Ka b u p aten P o n o g o ro Ka bu pa ten …
K ab u p ate n S a m p a n g Ka b u p aten S id o arjo Ka b u p aten S it u b o n d o Ka b u p aten S u m en ep
K ab up ate n…
Ka b u p aten T u b a n
Ka bu pa ten … Ko ta Batu Ko ta Bl it ar Ko ta Ke d iri Ko ta M a d iu n Ko ta M a la n g Ko ta M o jo k erto Ko ta P a su ru an Ko ta P ro b o li n g g o Ko ta S u ra b ay a PERBANDINGAN JUMLAH KORBAN & YANG TERLAYANI 2020 KORBAN TERLAYANI
bermanfaat  bagi  stakeholder  dan  masyarakat  korban  kekerasan  perempuan  dan  anak. Langkah-langkah  umumnya  tersebut  sebagai  berikut:  Analisis  Kondisi  stakeholder DP3AK dalam menangani kekerasan perempuan dan anak; Perencanaan dan Perumusan platform yang digunakan, sehingga perlu ada pengenalan platform serta edukasi kepada stakeholder mengenai kekuatan dan kelemahan dari masing-masing platform ; Sosialisasi dan Edukasi  dibutuhkan untuk  dapat  memberikan gambaran dan bentuk  praktik secara langsung  kepada stakeholder melalui  pelatihan  pengembangan  kemampuan  dalam memanfaatkan teknologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi korban  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak;    Uji  Coba  Implementasi,  dengan langsung  menerapkan  kepada stakeholder dengan  capaian  mampu  melayani  semua korban  kekerasan  perempuan  dan  anak;    Evaluasi  dan  Monitoring,  dilakukan  guna mengontrol pelaksanaan yang dilakukan stabil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepedulian kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  oleh  Tim  Pengabdian  masyarakat  di  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Kegiatan  ini  diikuti  oleh  seluruh  stakeholder  yang  terlibat  dalam  penanganan  kasus kekerasan perempuan dan anak di Jawa Timur, yang dilakukan dalam bentuk pelatihan stakeholder  dan  pengenalan  luaran  pengabdian  masyarakat  berupa  aplikasi  pelaporan Jatim Ramah.

## Pendekatan Berbasis Stakeholders
Dalam  situasi  krisis  dan  darurat,  pemerintah  direkomendasikan  agar  lebih  proaktif, menetapkan suatu pendekatan  yang tegas demi  melindungi dan menjamin keselamatan korban,  membangun    penguatan  koordinasi  antar  pihak,  serta  meningkatkan  kapasitas dalam mengambil keputusan secara efektif khususnya bagi pemerintah daerah (Djalante et al, 2020). Namun demikian, harus diingat bahwa pemerintah tidak dapat berdiri sendiri dalam  mengatasi  persoalan  sehingga  membutuhkan  peran  dan  kontribusi  semua  pihak yang terlibat secara aktif, terintegrasi, saling berhubungan dan saling peduli (Han et al, 2020).
Pendekatan berbasis stakeholders umum digunakan dalam tata kelola atau manajemen. Pendekatan stakeholders dapat diformulasikan sebagai praktik manajerial yang dilakukan pimpinan dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan sesuai harapan dan kebutuhan berbagai pihak untuk memastikan keberhasilan jangka panjang (Post et al , 2002).
Studi Gashaw et al (2019) menunjukkan peran dan fungsi masing-masing stakeholders dalam bentuk langkah-langkah praktis yang terkoordinasi, yaitu dalam konteks perubahan norma  budaya,  pengembangan  program  pelatihan  dan  peningkatan  kapasitas, membangun atau menciptakan kesadaran publik, memperjelas pedoman intervensi, dan dukungan  jaringan  fasilitasi  antar  instansi  terkait.  Dalam  masalah  yang  melibatkan banyak  pihak,  mereka  membutuhkan  organisasi  dan  tata  kelola  yang  efektif.  Semua tindakan  yang  dilakukan  harus  dipastikan  terencana  dan  terorganisir  dengan  baik sehingga tidak tumpang tindih peran dan fungsi antar pihak.
Dalam  tata  kelola  penanganan  korban  kekerasan  terhadap  perempuan  anak  sangat disarankan untuk melibatkan beberapa stakeholders yang memiliki kepentingan, peran, fungsi,  dan  kontribusi  yang  berbeda  (Boyko  et  al,  2017).  Pendekatan  pemangku
kepentingan mendorong institusi memiliki kemampuan untuk membuka tabir semua akar permasalahan  dalam  tindak  kekerasan  yang  selama  ini  sulit  diidentifikasi  (Izumi  & Rasmussen,  2018).  Sudah  banyak  pihak  yang  menggunakan  pendekatan stakeholders baik  di  lingkungan  pendidikan  maupun  di  dunia  usaha.  Leinhardt  &  Willert  (2002), misalnya, menggunakan pendekatan stakeholder dalam kerangka pembatasan kejahatan yang terjadi di lingkungan sekolah.
Dalam menyederhanakan kompleksitas hubungan dinamis antar pemangku kepentingan, (Aligica,  2006)  menawarkan  kerangka  kerja  yang  disebut  Institutional  Analysis  and Development (IAD). Dalam framework terdapat  berbagai  elemen  yang disertai dengan parameter utama, yaitu:
Partisipan : Keterlibatan aktor dalam situasi tertentu, pada penanganan kasus kekerasan perempuan  dan  anak  di  Jawa  Timur  melibatkan  banyak  aktor.  Keterlibatan  tersebut meliputi  unsur  pemerintah,  swasta,  organisasi  masyarakat  dan  Lembaga  Sosial Masyarakat  (LSM),  akademisi,  dan  media  massa.    Terlebih  saat  ini  pada  penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Jawa Timur dibentuk Kelembagaan UPTD PPA yang dilegitimasi melalui Peraturan Gubernur Tahun 2020. Peran dan fungsi UPTD PPA adalah  memastikan  setiap  korban  KBG,  berhak  mendapatkan  layanan  sesuai  Standar Pelayanan Minimal yang mencakup layanan medis-medikolegal, psikososial dan bantuan hukum.  Dalam  pengelolaan  dan  penanganan  korban  harus  tetap  berpegang  pada  nilai penghargaan  atas  harkat  dan  martabat  manusia,  kesetaraan  dan  keadilan  gender,  non diskriminasi serta kepentingan terbaik bagi korban.
Jabatan :  Jabatan  peserta  dengan  kewenangan  tindakan  tertentu,  dalam  hal  ini  korban kekerasan perempuan digolongkan sesuai dengan kekerasan yang dialami sehingga dapat dipetakan  pemberian  penanganan  yang  sesuai.  Hal  tersebut  meliputi:  Keluhan  korban, Pengamatan fisik korban, Rekomendasi tenaga medis. Hal tersebut sesuai dengan tindak kekerasan yang dialami baik  kekerasan fisik, psikis, seksual , dan penelantaran ekonomi.
Tindakan :  langkah-langkah  penting  yang  mempengaruhi  seluruh  proses  dan konsekuensinya.  Salah  satu  langkah  penting  yang  telah  diterapkan  oleh  DP3AK  yakni Proses  pelayanan  medis  dilakukan  paling  lambat  1  x  24  jam  setelah  ada  rujukan  dari UPTD.  Waktu pemeriksaan yang dibutuhkan 1x24jam, sangat tergantung pada kondisi fisik dan mental korban.
Potensi Dampak (Potential Outcomes) : Hasil interaksi antar pihak, baik berupa jumlah output,  hubungan  interpersonal,  perubahan  regulasi,  eksternalitas,  dan  SEB.  Potensial outcome  dalam  penanganan  kasus  kekerasan  perempuan  dan  anak  di  Jawa  Timur, melibatkan  berbagai stakeholder telah  menghasilkan  SOP  teknis/operasional  dari keseluruhan  layanan  yang  akan  disediakan  antara  lain  pengaduan  &  penjangkauan, pendampingan yang terdiri dari layanan medis, medico legal, psikososial, hukum, rumah aman, pemulangan dan reintegrasi , rujukan dan layanan pemberdayaan ekonomi.

## Digitalisasi Tata Kelola
Sesuai  dengan  salah  satu  tujuan  SDG’s  pilar  ke  lima  terkait gender  equality yakni mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan perempuan dan anak. Oleh karena itu kami sebagai tim pengabdian masyarakat, akan membuat sebuah platform digital untuk memudahkan antara masyarakat yang menjadi korban kekerasan dan stakeholder untuk berkomunikasi melalui perangkat digital baik smartphone maupun computer.
Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur menjadi tugas bagi DP3AK Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Renstra DP3AK tahun 2019-2024, terdapat Pencapaian Indikator Persentase penurunan kasus tindak kekerasan dan trafiking di  Jawa  Timur  pada  Tahun  2015  sebesar  -6,88%,  Tahun  2016  sebesar  26,08%,  Tahun 2017 sebesar 26,62%, sedangkan untuk Tahun 2018 sebesar -15,63%. Pada tahun 2018 jumlah  kasus  yang  ditangani  sebanyak  392  kasus,  meningkat  sebanyak  53  kasus  jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang ditangani pada tahun 2017 sebanyak 339 kasus. Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat meningkat setelah dilaksanakan Sosialisasi tentang Undang- undang/Peraturan tentang Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, sehingga korban atau keluarga korban berani melaporkan kasus kekerasan yang dialami.
Untuk mempromosikan, mencegah, serta menangani kasus kekerasan terhadap, DP3AK Jawa  Timur  berupaya  mengembangkan  model  tata  kelola  berbasis  pendekatan stakeholders .  Pendekatan  ini  melibatkan  berbagai  pihak  termasuk  perguruan  tinggi khususnya dalam memanfaatkan teknologi digital dalam tata kelola korban kekerasan.
Pemanfaatan  teknologi  digital  menjadi  faktor  pendukung  terbesar  mewujudkan  tata kelola yang efisien dan efektif serta bermanfaat bagi masyarakat khususnya para korban. Teknologi digital tersebut berupa sebuah aplikasi yang dapat diperoleh (diunduh) dengan mudah di internet. Masyarakat dapat menggunakannya sebagai sarana melapor terjadinya kasus  kekerasan  lebih  tepat  dan  kemudian  segera  mendapat  penanganan  tanpa  harus merasa malu atau takut.
Namun demikian, penggunaan teknologi digital tersebut harus dilakukan secara cermat dengan  mengakomodasi  ide  dan  harapan  masing-masing  pihak  berkepentingan.  Setiap kasus  dan  penderita  memiliki  kriteria  berbeda  sehingga  harus  dipertimbangkan  dalam fitur-fitur  yang  disediakan  dalam  laman  aplikasi.  Aplikasi  yang  digunakan  harus menjamin security atau safety dan privacy masing-masing  pengguna  terutama  para korban yang melapor.
Karena  itu,  aplikasi  yang  dikembangkan  dengan  melibatkan stakeholders berbagai kegiatan. Adapun kegiatan yang dilakukan mencakup langkah-langkah sebagai berikut: Analisis kondisi stakeholders DP3AK dalam menangani kekerasan perempuan dan anak; Perencanaan  dan  Perumusan  platform  digital  yang  akan  digunakan  sehingga  perlu  ada pengenalan platform serta edukasi kepada stakeholder mengenai kekuatan dan kelemahan masing-masing  platform;  Sosialisasi  dan  Edukasi  untuk  memberikan  gambaran  dan bentuk  praktik  secara  langsung  kepada stakeholder melalui  pelatihan  pengembangan kemampuan  menguasai  atau  memanfaatkan  teknologi  dalam  memberikan  pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan dan  anak;  Uji  Coba  Implementasi  langsung  menerapkan  kepada stakeholder dengan capaian  mampu  melayani  semua  korban  kekerasan  perempuan  dan  anak;  Evaluasi  dan Monitoring, dilakukan guna mengontrol pelaksanaan yang dilakukan stabil
Pada  tahapan  analisis  kondisi stakeholder DP3AK  Jawa  Timur  ditemukan permasalahan  dalam  penanganan  kasus  kekerasan  perempuan  dan  anak  yaitu: Kompetensi  SDM  kurang/terbatas  sehingga  butuh  peningkatan  kompetensi  melalui sosialisasi  dan  pelatihan;  Koordinasi  provinsi  dengan  kabupaten/kota  belum  optimal sehingga  menyebabkan  adanya miss  communication antara  DP3AK  provinsi  dan kabupaten.  Oleh  karena  itu  diperlukan  penyamaan  persepsi  dan  ruang  atau  sarana koordinasi  dalam  melaksanakan  penanganan  kasus  kekerasan  perempuan  dan  anak  di
Jawa  Timur;  Belum  tersedianya  data  terpilah  secara  memadai  sehingga  membuat stakeholder mengalami kesulitan memetakan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  sistem  data  terpusat  yang  memudahkan stakeholder melakukan penyelesaian masalah; Kelembagaan  dan jaringan pengarusutamaan  gender masih lemah sehingga membutuhkan keterlibatan stakeholder guna memberi penguatan kelembagaan  dan  membentuk  jaringan  pengarustamaan  gender;  Penerapan  piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender di semua sektor pembangunan belum optimal; Belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak; Makin derasnya pengaruh Teknologi Informasi berdampak meningkatnya arus trafficking dan kejahatan gender melalui media sosial.
Permasalahan penanganan kekerasan perempuan dan anak di Jawa Timur, dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat melalui beberapa kegiatan, yakni sebagai berikut:

## Manajerial stakeholder
Permasalahan  manajerial  stakeholder  yakni  berkaitan  dengan  kompetensi  SDM  yang masih terbatas, koordinasi dengan kabupaten yang masih belum optimal, masih lemahnya kelembagaan,  serta  penerapan  piranti  hukum,  piranti  analisis,  dan  dukungan  politik terhadap  kesetaraan  gender  di  semua  sektor  pembangunan  yang  masih  belum  optimal. Untuk  itu  kami  memiliki  solusi  adalah  dengan  mengadakan  pelatihan  manajerial stakeholder, sehingga dengan adanya pelatihan ini stakeholder di DP3AK Provinsi Jawa Timur bisa menerapkan dan mengaplikasikan tips dan trik bagaimana mengelola SDM, menyelesaikan  permasalahan  koordinasi,  serta  mengoptimalkan  tupoksi  dan menyelesaikan tantangan yang dihadapi.

## Permasalahan koordinasi
Untuk mengatasi permasalahan koordinasi terkait belum tersedianya data terpilah secara memadai dan makin derasnya pengaruh Teknologi Informasi yang berdampak pula pada meningkatnya  arus  trafficking  dan  kejahatan  gender  melalui  media  sosial.  Maka  kami sebagai tim akan kami menawarkan untuk membuat suatu platform digital sebagai solusi untuk memaksimalkan koordinasi dan meningkatkan adanya pengolahan data.
Luaran dari solusi atas permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :
Platform  digital  di  DP3AK  Provinsi  Jawa  Timur,  dengan  nama  Aplikasi  Jatim  Ramah sebagai  aplikasi  yang berguna sebagai  solusi  stakeholder serta perempuan dan  anak di Jawa  Timur  mendapatkan  masalah.  Sehingga,  mereka  menemukan  tempat  yang  tepat dalam  mencari  solusi.  Aplikasi  ini  terdiri  dari  berbagai  fitur  yang  membuat  nyaman penggunanya dan mampu menemukan jalan keluar dalam masalah yang dialami. Aplikasi ini  dapat  digunakan  oleh  stakeholder  serta  perempuan  dan  anak  di  Jawa  Timur  untuk berkomunikasi  dan  mendapatkan  pelayanan.  Cara  mendapatkannya  cukup  dengan mengunduhnya  di  play  store  atau  app  store.  Aplikasi  hadir  untuk  membantu menyelesaikan permasalahan layanan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur. Aplikasi ini juga nantinya membantu pihak stakeholder yakni DP3AK Provinsi Jawa  Timur  dan  kabupaten/kota  dalam  melakukan  pemberian  layanan  terhadap masyarakat.
Konten  video  pencegahan  kekerasan  perempuan  dan  anak,  konten  video  mampu memberikan  informasi  kepada  masyarakat  dalam  pencegahan  kekerasan  terhadap perempuan  dan  anak,  selain  itu  cara  penanganan  kekerasan  yang  ada  pada  video  juga
mampu  dengan  cepat  dipahami  oleh  masyarakat  yang  saat  ini  sebagian  besar  telah menggunakan dan memanfaatkan media sosial di era digital.
Pelatihan manajerial stakeholder, bertujuan untuk memberikan pelatihan dan informasi kepada  stakeholder  yang  berhubungan  langsung  dalam  penanganan  korban  kekerasan perempuan  dan  anak  mulai  dari  tingkat  kecamatan,  kabupaten  dan  provinsi.  Selain  itu memberikan gambaran dan bentuk praktik secara langsung kepada stakeholder melalui pelatihan  pengembangan  kemampuan  dalam  memanfaatkan  teknologi  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  menjadi  korban  kekerasan  terhadap perempuan dan anak.
Solusi lain yang ditawarkan dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Jawa  Timur  di  era  digital  saat  ini  yakni:  a)  Modul  pelatihan  manajerial;  b)  Modul penggunaan platform digital; c) Jurnal Ilmiah mengenai pengabdian kepada masyarakat; d) Artikel pada media masa; e) Video proses pelaksanaan pengmas

## PENUTUP Simpulan
Permasalahan  manajerial  stakeholder  berkaitan  dengan  kompetensi  SDM  yang  masih terbatas,  koordinasi  dengan  kabupaten  yang  masih  belum  optimal,  masih  lemahnya kelembagaan,  serta  penerapan  piranti  hukum,  piranti  analisis,  dan  dukungan  politik terhadap  kesetaraan  gender  di  semua  sektor  pembangunan  yang  masih  belum  optimal. Permasalahan  kedua  yaitu  permasalahan  koordinasi.  Permasalahan  koordinasi  terkait belum tersedianya data terpilah secara memadai dan makin derasnya pengaruh Teknologi Informasi yang berdampak pula pada meningkatnya arus trafficking dan kejahatan gender melalui media sosial.

## Saran
Kegiatan pengabdian masyarakat ini perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan perlu  ada  pengembangan  lebih  lanjut  terlebih,  pada  inovasi  aplikasi  pelaporan  dan penanganan  kasus  kekerasan,  dalam  hal  ini  pengembangan  pelatihan  manajerial stakeholder  dan  pembuatan  platform  digital.  Pelatihan  manajerial  digunakan  untuk menjawab permasalahan manajerial stakeholder dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan  dan  anak  di  Provinsi  Jawa  Timur.  Sedangkan,   platform  digital  digunakan untuk  menjawab  permasalahan  koordinasi  dalam  penanganan  kasus  kekerasan  pada perempuan dan anak di Provinsi Jawa Timur.

## Ucapan Terima Kasih
Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih atas bantuan pendanaan sesuai Keputusan  Rektor  Universitas  Airlangga  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Pengabdian Masyarakat  Universitas  Airlangga  Tahun  2021,  Nomor  388/UN3/2021  Tanggal  7  Mei 2021. Tim Pengabdian Masyarakat juga mengucapkan terima kasih kepada institusi mitra yakni DP3AK Provinsi Jawa Timur.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrianty, D. (2018). Local women’s organizations and domestic violence in Indonesia.
Bijdragen  tot  de  Taal-,  Land-  en  Volkenkunde, Vol.  174,  pp.  24–46. https://doi.org/10.1163/22134379-17401024
Alhabib, S., Nur, U., & Jones, R. (2010). Domestic Violence Against Women: Systematic Review  of  Prevalence  Studies. Journal  of  Family  Violence ,  Vol.  25,  pp.  369– 382.https://doi.org/ 10.1007/s10896-009-9298-4
Alejo,  K.  (2014).  Long-term  physical  and  mental  health  effects  of  domestic  violence. Themis : Research Journal of Justice Studies and Forensic Science , Vol. 2, Article 5. Retrieved from http://scholarworks.sjsu.edu/themis/vol2/iss1/5
Djalante, R., Lassa, J., Setiamrga, D. Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., Mahfud, C., Sinapoy, M.S., Djalante, S., Rafliana, I, Gunawan, L.A., Surtiari, G.A.K., & Warsilah, H. (2020). Review and analysis  of current  responses to COVID-19 in Indonesia : Period of January to March 2020. Progress in Disaster Science, Vol. 6. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590061720300284.
https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091
Hakim, L.N. (2011). Governance and new mode of governing: Indonesia as a methapor.
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Vo. 15, No. 2, pp. 111-123. ISSN 1410-4946
Han,  J.Y.C.,  Vigil,  S.,  Resurreccion,  B.P.  (2020).  COVID  19  is  also  a  crisis  of  care. Stockholm Environment Institute Perspectives. Retrieved from
https://www.sei.org/perspectives/covid-19-exacerbates-social-and-gender- inequalities/
Komnas  Perempuan/  Komisi  Nasional  Perempuan.  (2012). Layanan  Terpadu: Pengalaman  Korban  Mengakses  Lembaga  Layanan:  Hasil  pemantauan  akses perempuan korban terhadap layanan terpadu di Provinsi Kepulauan Riau, Jawa Timur, dan Maluku . Jakarta: Komnas Perempuan.
Komnas  Perempuan/Komisi  Nasional Perempuan. (2020). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap  perempuan  2019. Siaran  Pers  Komnas  Perempuan .  Jakarta. https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan-lembar-fakta- komnas- perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020 .
OECD.  (2020).  Taking  public  action  to  end  violence  at  home.  OECD  High-Level Conference. Sumary  of  Conference  Proceedings  on  Ending  Violence  Against Women . Paris, 5-6 February 2020.
Post, J.E. Preston, L.E., & Sachs, S. (2002). Managing the Extended Enterprise: The New Stakeholder View. California Management Review . 45 (1): 6–28. doi:10.2307/41166151. ISSN 0008-1256. JSTOR 41166151. S2CID 154482316. Putra,  I.G.N.E.,  Pradnyani,  P.E.,  &  Parwangsa,  N.W.P.L.  (2019).  Vulnerability  to domestic physical violence among married women in Indonesia. Journal of Health Research , Vol. 33, No. 2, pp. 90-105. https://doi.org/10.1108/JHR-06-2018-0018 Radhitya, T.V., & Nurwati, N., & Irfan, M. (2020). Dampak pandemi Covid-19 terhadap kekerasan dalam rumah tangga . Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik , Vol. 2, No. 2, pp. 111-119. ISSN 2655-8823 (p)-ISSN 2656-1786 (e)
Rollè,  L.,  Ramon,  S.,  &  Brustia,  P.  (2019).  Editorial:  New  perspectives  on  domestic violence:  From  research  to  intervention. Frontiers  Psychology, Vol.  10,  Article 641, pp. 1-3. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00641