## KESADARAN PEMAKAI BAHASA INDONESIA DI ERA TEKNOLOGI
Marsudi, Siti Zahrok, dan Usman Arief

## Abstrak
Era  teknologi  informasi  dan  komunikasi  banyak  tantangan  yang  dihadapi  bangsa Indonesia, antara lain kesadaran pemakai bahasa Indonesia. Kurangnya kesadaran menghargai bahasa bangsa sendiri menjadi masalah besar bahasa Indonesia. Jika bangsa  Indonesia  tidak  memiliki  kesadaran  berbahasa  yang  baik  dan  benar, bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan akan  mengakibatkan bangsa ini akan terjadi disintegrasi dan terombang-ambing oleh bahasa dan budaya bangsa asing, sedangkan bangsa lain telah mempersiapkan diri dengan baik. Perlu diketahui,  pemakaian  bahasa  Indonesia  sekarang  yang  kurang  menataati  kaidah bahasa  Indonesia  merupakan  indikator  bahwa  bangsa  Indonesia  telah  mengalami penurunan  kesadaran  berbahasa  Indonesia.  Hal  ini  bisa  dilihat  di  berbagai kesempatan  berbahasa,  misal  acara  perdebatan  di  tevisi  yang  kurang memperhatikan pemakaian bahasa yang baik dan benar. Oleh sebab itu, kesadaran berbahasa  Indonesia  harus  menjadi  perhatian  serius  oleh  pemakai  sekaligus pemilik  bahasa  dan  pihak  legeslatif,  yudikatif,  ekskutif,  dan  terutama  aparat pemerintah untuk memberi pemahaman dan teladan. Pemerintah harus tegas untuk menegakkan  Undang-Undang  Bahasa  Indonesia  dan  bertanggung  jawab mengemban  amanat  untuk  memberikan  kesadaran  berbahasa  Indonesia  bagi rakyat.  Kesadaran  ini   bermakna  bahwa  individu  yang  hidup  dan  terikat  dalam kaidah  serta  naungan  di  bawah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  harus memiliki sikap dan perilaku positif yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasasi keikhlasan berbuat demi kebaikan bahasa, bangsa dan negara.
Kata kunci: bahasa nasional, kesadaran berbahasa, sikap bahasa.
Era  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  diiringi  dengan  berbagai macam  produknya  menjadikan  bahasa  Indonesia  sebagai  sarana  komunikasi  perlu dipertanyakan dan disadari jati  diri serta eksistensinya sebagai  bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Mengingat, dalam Pembukaan UUD 1945, pengaturan bahasa Indonesia  jelas  sudah  diatur  pada  pasal  36  bahwa  “Bahasa  negara  adalah  bahasa Indonesia” (Alwi, dkk, 2003:1; Halim, 1981:17). Pengaturan itu kemudian diperkuat dengan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,  Bahasa, dan  Lambang Negara, serta  Lagu Kebangsaan. Bahasa  Indonesia dalam kaitannya dengan komunikasi di bidang teknologi telah diatur dalam undang- undang kebahasaan, yakni Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009, pasal 25, ayat 3 dikemukakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berfungsi  sebagai  bahasa  resmi  kenegaraan, pengantar  pendidikan,  komunikasi  tingkat  nasional,  pengembangan  kebudayaan
nasional,  transaksi  dan  dokumentasi  niaga,  serta  sarana  pengembangan  dan pemanfaatan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  seni,  dan  bahasa  media  massa  (Sugono, 2002:3). Hal itu berarti secara hukum, posisi bahasa Indonesia sudah kuat dan secara yuridis sudah terjamin.
Perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi yang mengglobal  telah  mempengaruhi  kehidupan  manusia  yang  cukup  berarti,  termasuk eksistensi dan peran bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi di bidang teknologi. Seperti  telah  diketahui  bersama  bahwa  kemajuan  teknologi  memiliki  pengaruh positif  dan  negatif  bagi  bahasa  Indonesia.  Arus  informasi  dan  komunikasi  yang mengglobal  tidak  mungkin  untuk  dihindari,  tetapi  harus  dihadapi  dan  diantisipasi untuk  menghadapi  arus  globalisasi  sehingga  keberadaan  peran  bahasa  Indonesia tidak  'lumpuh'  dan  tetap  tegak  sesuai  dengan  amanat  yang  ada  dalam  undang- undang.
Berbagai  kebijakan  kebahasaan    pernah  dilakukan,  tetapi  tampak  tidak memberikan  hasil  memuaskan.  Bahkan  dengan  dipaksakannya  ragam  baku  sebagai model bahasa Indonesia yang hendak dipertahankan, justru membuat sebagian besar masyarakat  menjauhinya.   Kesan  yang  muncul  bukanlah  tumbuhnya  kesadaran terhadap pemakaian bahasa Indonesia baku  sebagai model tunggal yang ditawarkan pemerintah.  Di  sisi  lain,  elemen  bangsa  justru  tampak  dibelenggu  untuk  hanya menggunakan  satu  ragam  bahasa  yang  telah  dimonopoli  format  struktur  maupun semantiknya. Tanpa disadari pihak pemerintah, ternyata berbagai  bentuk  hegemoni kebahasaan  tidak  menjadikan  terkontrolnya  berbagai  elemen  kebangsaan  untuk seragam  dan  bersatu.  Namun,  hal  itu  membuat  retakan-retakan  disintegrasi kebangsaan  menjadi  semakin  menganga. Pada  akhirnya  untuk  masa-masa  sekarang ini,  realitas  dari  konsep  bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  persatuan  bukannya tercapai,  namun  justru  tinggal  slogan  kosong  yang  sudah  dicabut  dari   referensi simbol  asalnya. Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  akan  mendeskripsikan  permasalahan pemakaian  bahasa  Indonesia  dan  perlukah  sanksi  kesalahan  dalam  berbahasa Indonesia.

## Kesadaran Berbahasa Indonesia
Kesadaran  secara  harfiah  berasal  dari  kata sadar yang  berarti  merasa,  tahu, dan  mengerti.  Kesadaran  berarti  keinsyafan  atau  keadaan  mengerti  (Kamus  Besar Bahasa Indonesia, 1989:765). Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi seorang individu  memiliki  kendali  penuh  terhadap  dorongan  internal  maupun  dorongan eksternal sehingga sadar itu identik dengan mawas diri ( awareness ). Di samping itu, kesadaran  juga  meliputi  persepsi  dan  pemikiran  yang  secara  samar-samar  disadari oleh individu  sehingga akhirnya perhatiannya terpusat.  Dalam psikologi,  kesadaran didefinisikan sebagai  tingkat  kesiagaan individu  terhadap rangsangan eksternal  dan internal. Dengan kata lain, kesiagaan terhadap persitiwa lingkungan, suasana tubuh, memori  dan  pikiran.  Berdasarkan  definisi  itu,  diketahui  bahwa  kunci  penting kesadaran terletak pada kesiagaan dan stimulus (http://sosiologibudaya.wordpress.com/2012 /03/01/budaya-dan-kesadaran-budaya/). Jadi,  kesadaran  berbahasa  nasional  merupakan    pemahaman  invidu-invidu  sebagai bagian  suatu  bangsa  terhadap  bahasa  nasionalnya  yang  secara  bersama-sama digunakan, dipertahankan, dan dikembangkan bahasa Indonesia.
Kesadaran berbahasa Indonesia adalah suatu sikap yang dimiliki pemilik dan pemakai  berkaitan  dengan  tanggung  jawab  hak  dan  kewajibannya  sebagai  bangsa (Indonesia).  Kesadaran  berbahasa  Indonesia  ini  tumbuh  setelah  memahami  sejarah bahasa  dan  bangsa  Indonesia.  Dengan  adanya  kesadaran  berbahasa  Indonesia  akan mampu  menumbuhkan  semangat  untuk  berbahasa  dan  menghindari  dan  bahkan menolak  bertindak  ‘penjajahan’  bahasa  asing.  Secara  tegas,  hal  tersebut dikemukakan Garvin dan Mathiot (http://www.google.com-sosiolinguistik- sikap bahasa)  bahwa  kesadaran  adanya  norma  bahasa  ( Awareness  Of  The  Norm ) yang  mendorong  orang  menggunakan  bahasanya  dengan  cermat  dan  santun merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa ( language use ). Harus dipahami bahwa bahasa merupakan alat pertukaran  informasi.  Namun,  kadang-kadang  informasi  yang  dituturkan  oleh komunikator  memiliki  maksud  terselubung.  Oleh  karena  itu,  setiap  manusia  harus memahami maksud dan makna tuturan yang diucapkan oleh lawan tuturnya.
Mengenai  kesadaran  berbahasa,  Garvin  dan  Mathiot  (1968  dalam  Suwito, 1983:9)  menegaskan  bahwa  kesadaran  adanya  norma  bahasa  ( Awareness  Of  The Norm )  yang  mendorong  orang  menggunakan  bahasanya  dengan  cermat  dan  santun merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan yaitu kegiatan menggunakan  bahasa  ( language  use ).  Jika  kesadaran  berbahasa  itu  sudah menghilang  atau  melemah  dari  diri  seseorang  atau  dari  diri  sekelompok  orang anggota  masyarakat  tutur,  maka  berarti  sikap  negatif  terhadap  suatu  bahasa  telah melanda  diri  atau  kelompok  orang  itu.  Ketiadaan  gairah  atau  dorongan  untuk mempertahankan  kemandirian  bahasanya  merupakan  salah  satu  penanda  sikap negatif,  bahwa  kesetiaan  bahasanya  mulai  melemah,  yang  bisa  berlanjut  menjadi hilang sama sekali.
Jika  merujuk  pendapat  di  atas,  proses  berbahasa  seyogianya  tidak  dapat diberikan batasan-batasan pada setiap diri seseorang. Hak berbahasa harusnya menjadi hak mutlak pada setiap penutur bahasa, termasuk dalam berbahasa Indonesia. Akan tetapi, anomali  akan muncul manakala bahasa  Indonesia dikaitkan pada  sebuah  sistem  bahasa  resmi  kenegaraan.  Mau  tidak  mau  harus  dilakukan pengaturan-pengaturan  yang  mendasar  guna  mempertahankan  keberadaan  bahasa Indonesia. Hal itulah yang berkaitan erat dengan politik kebijakan bahasa Indonesia.
Apabila ditinjau dari kesadaran politik bahasa, bahasa Indonesia merupakan bahasa negara, bahasa nasional, dan sekaligus sebagai identitas dan jati diri bangsa Indonesia.  Berarti,  bahasa  Indonesia  seharusnya  bahasa  yang  memiliki  karakter- karakter  kebahasaan  dan  keunikan-keunikan  tersendiri  sebagai  pembeda  bangsa Indonesia  dengan  bangsa  lain.  Bahkan,  bahasa  Indonesia  sebagai  kristalisasi pemikiran-pemikiran  orang  Indonesia.  Melalui  bahasa  Indonesia,  cara  berpikir, bertutur kata, dan bertindak akan tercermin pada setiap warga Indonesia. Bersatunya pengakuan  bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  nasional  dan  pemakaian  berbahsa Indonesia  dengan  baik  dan  benar  merupakan  wujud  nyata  bahwa  bangsa  Indonesia sebagai  pemilik  bahasa  Indonesia  benar-benar  memiliki  kesadaran  berbahasa Indonesia.
Bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  nasional  yang  berfungsi  sebagai  alat komunikasi  mempunyai  peran  sebagai  penyampai  informasi.  Kebenaran  berbahasa
akan  berpengaruh  terhadap  kebenaran  informasi  yang  disampaikan.  Berbagai fenomena  yang  berdampak  buruk  pada  kebenaran  berbahasa  harus  disesuaikan dengan kaidahnya, yaitu berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
Berbahasa  Indonesia  dengan  baik  dan  benar  mempunyai  beberapa konsekuensi  logis,  yakni  pemakaiannya  terkait  dengan  situasi  dan  kondisi.  Pada kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama. Penggunaan bahasa seperti ini sering menggunakan bahasa baku.  Kendala  yang  harus  dihindari  dalam  pemakaian  bahasa  baku  antara  lain disebabkan  oleh  adanya  gejala  bahasa  seperti  interferensi,  integrasi,  campur  kode, alih kode dan bahasa gaul  yang tanpa disadari sering digunakan dalam komunikasi resmi. Hal ini mengakibatkan bahasa yang digunakan menjadi tidak baik. Berbahasa yang  baik  yang  menempatkan  pada  kondisi  tidak  resmi  atau  pada  pembicaraan santai tidak mengikat kaidah bahasa di dalamnya.

## Pemakai Bahasa Indonesia di Berbagai Kalangan
Kedudukan  bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  resmi  negara  dan  bahasa nasional  semakin  melemah.  Melemahnya  kedudukan  ini  dapat  disaksikan  pada pemakai  bahasa  oleh  para  cerdik  cendekia,  aparat  pemerintah  (penguasa),  dan pemuda saat ini. Tidak sedikit pemakai bahasa Indonesia berdalih bahwa berbahasa itu  yang  terpenting  adalah  lawan  berbicara  dapat  memahami  informasi  yang disampaikan dan tidak harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sebagaimana yang diatur dalam kaidah bahasa Indonesia. Sebenarnya, apakah hakikat bahasa itu? Menurut Chaer dan Leonie (2004:11) “bahasa adalah sebuah sistem. Artinya, bahasa dibentuk  oleh  sejumlah  komponen  yang  berpola  secara  tetap  dan  dapat dikaidahkan”.  Banyak  orang  tidak  terlalu  memperhatikan  bahasa  karena  bahasa memang telah melekat pada diri kita sejak lahir, yakni sama halnya ketika kita tidak memperhatikan  saat  bernafas.  “Para  linguis  struktural  menganggap  bahwa  bahasa sebagai  sekedar  bunyi  yang  bersistem.  Akan  tetapi,  kini  orang  memandang  bahwa bahasa itu bukan sekedar bunyi, melainkan sebagai fungsinya yaitu alat komunikasi” (Sumarsono, 2011:18).
Bagaimana  kesadaran  pemakai  bahasa  Indonesia  di  kalangan  pejabat eksekutif,  legeslatif,  dan  yudikatif,  generasi  muda,  dan  terutama  para  pengemban intelektual?  Pertanyaan  ini  tidak  hanya  layak  disampaikan,  tetapi  harus dipertanyakan kesadaran dan kecintaannya terhadap bahasa Indonesia. Mempertanyakan kesadaran dan kecintaan ini didasarkan atas rendahnya kesadaran menggunakan  bahasa  Indonesia  yang  baik  dan  benar  pada  masyarakat  Indonesia. Jika  diperhatikan,  bahkan  didata,  banyak  sekali  pejabat  di  atas  yang  menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dalam wawancara atau pidatonya, meskipun bahasa asing tersebut telah mempunyai padanan dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini, Koentjaraningrat (dalam Chaer, 1993:16-17) menegaskan bahwa sikap sebagian besar  kita  suka  menyepelekkan  bahasa  Indonesia  memang  sangat  memprihatinkan. Sikap  ini  sebenarnya  merupakan  cerminan  sifat-sifat  negatif  bangsa  Indonesia. Sebenarnya,  kedudukan  bahasa  Indonesia  amatlah  tinggi  dan  strategis.  Hal  ini karena  bahasa  adalah  sebagai  alat  pemersatu.  Indonesia  yang  memiliki  suku,  adat istiadat,  serta  bahasa  daerah  yang  beragam  dapat  disatukan  dengan  bahasa Indonesia.  Kondisi  bangsa  Indonesia  sulit  dibayangkan  jika  tidak  ada  bahasa pemersatu.
Bagi  penguasa,  bahasa  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk  melanggengkan kekuasaannya.  Untuk  menguasai  kekuasaan  (pikiran)  rakyat  diperlukan  alat komunikasi  yang  dapat  menjangkau  semua  lapisan  masyarakat.  Dalam  bahasa politik,  bahasa  penguasa  dapat  dimanfaatkan  untuk  membujuk  dan  merayu  serta diajak melakukan tindakan-tindakan tertentu demi mencapai tujuan dan kepentingan pribadi  penguasa.  Hal  ini  seperti  dikatakan  oleh  Khaidir  Anwar  (1984:59)  bahwa bahasa politik dapat mencapai kehalusan yang tinggi, yaitu dapat membungkus yang busuk  menjadi  tidak  busuk,  yang  jelek  menjadi  baik,  dan  ancaman  dinyatakan dengan halus dan beradab.
Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan penguasa dan cerdik cendekia kurang menggembirakan. Mengingat, penggunaan bahasa yang baik dan  benar  para  penguasa  dan  cerdik  cendekia  ini  akan  menjadi  teladan  baik  bagi rakyat. Akan tetapi, saat ini banyak penguasa di negeri ini yang kurang dan bahkan belum  dapat  menggunakan  bahasa  Indonesia  yang  baik  dan  benar  sehingga
berbahasa  Indonesia  para  penguasa  dan  cerdik  cendekia  ini  belum  dapat  dijadikan teladan.  Pada  hal,  penyebarluasan  konsep-konsep  iptek  harus  dilakukan  dengan menggunakan  bahasa  Indonesia  (Alwi,  2000:95).  Di  sisi  lain,  sebagai  masyarakat Indonesia  yang  paternalistik,  masyarakat  Indonesia  cenderung  melihat  perilaku pemimpin  untuk  dijadikan  pedoman  serta  panutan  dalam  berbahasa  Indonesia. Secara  tegas,  Ramadian  (1995:50)  mengatakan  bahwa  para  tokoh  masyarakat, seperti cendekiawan, budayawan, aparatur pemerintah, dan ulama sangat dipercayai masyarakat,  baik  tindak-tanduk,  cara  berbicara,  isi  pembicaraan,  dan  bahasa  yang yang  digunakannya.  Hal  ini  dapat  ditemukan  dalam  pernyataan  penguasa,  seperti “Bangsa Indonesia segara mengejar ketertingalan dari bangsa-bangsa yang sudah mengalami  kemajuan”. Pada  hal  pernyataan  tersebut  sangat  tidak  tepat  dan seharusnya  adalah “Bangsa  Indonesia  segara  mengejar  kemajuan  dari  bangsa- bangsa yang sudah mengalami kemajuan” .
Bangsa  Indonesia  sebagai  pemilik  dan  pemakai  bahasa  Indonesia  terutama para  pejabat  negara  mengetahui  bahwa  penggunaan  bahasa  Indonesia  telah  diatur dalam UU 24/2009 yang memuat berbagai ketentuan yang mewajibkan penggunaan bahasa  Indonesia,  salah  satunya  sebagaimana  dimuat  dalam  Pasal  28  yang menyatakan, ”Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan  dalam  pidato  resmi  Presiden, Wakil  Presiden,  dan  pejabat  negara  yang  lain  yang  disampaikan  di  dalam  atau  di luar  negeri”. Sementara  itu,  Pasal  32  UU  24/2009  menyatakan, ”(1)  Bahasa Indonesia  wajib  digunakan  dalam  forum  yang  bersifat  nasional  atau  forum  yang bersifat  internasional  di  Indonesia;  (2)  Bahasa  Indonesia  dapat  digunakan  dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri” Rekomendasi tersebut sebenarnya menekan  para  pejabat  negara  di  bumi  pertiwi  ini  untuk  konsekuen  melaksanakan Undang-Undang 24/2009.
Saat ini bahasa Indonesia semakin kehilangan perannya di negeri sendiri. Hal ini  disebabkan  regulasi  yang  mengatur  kewajiban  menggunakan  bahasa  Indonesia kurang  sempurna.  Kekurangsempurnaan  UU  No.24/2009  tentang  penggunaan Bendera,  Lambang  Negara,  dan  Bahasa  karena  tidak  memuat  sanksi  bagi  yang melanggar.  UU  yang  tidak  dibarengi  sanksi  secara  tegas  ini  mengakibatkan kesadaran  berbahasa  yang  baik  dan  benar  serta  kepedulian  terhadap  bahasa
Indonesia  menjadi  rendah  dan  bahkan  dapat  melenyapkan  peran  bahasa  Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, dan bahasa resmi negara. Oleh sebab itu, kalangan  cerdik  cendekia  dan  penguasa  (pejabat/aparat  pemerintah)  harus  menjadi teladan  dan  dapat  menegakkan  amanah  yang  telah  tercantum  pada  undang-undang kebahasaan tersebut.
Di  kalangan  remaja,  bahasa  Indonesia  memang  mengalami  perkembangan, tetapi patut sekali disayangkan karena perkembangan bahasa Indonesia di kalangan remaja ini sekarang mulai menyimpang  dari tatanan bahasa Indonesia yang baik dan benar.  Dikatakan  menyimpang  karena  perkembangannya  telah  terkontaminasi  oleh bahasa  asing  dan  bentuk-bentuk  baru  yang  pembentukannya  tidak  sesuai  dengan kaidah  Indonesia,  misalnya bonyok merupakan  singkatan bokap dan nyokap ,  yaitu bapak dan ibu .    Selain  itu,  bermunculan  ragam-ragam  bahasa  baru,  seperti  bahasa pesan pendek dan juga muncul kata lebay , alay , vickynisasi, statusisasi, kontroversi hati dan  sebagainya  merupakan  femonena  kebahasaan  yang  secara  perlahan  tetapi pasti  akan  menghancurkan  kaidah  bahasa  Indonesia.  Kehadiran  bahasa  “nyleneh” seperti  ini  menjadi  sebuah  virus  kebahasaan  yang  harus  ditumpas  habis.  Bahasa adalah  identitas.  Bahasa  menujukkan  tanda  “siapa”  dan  “bagaimana”  pemakai bahasa tersebut.
Arus globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi informasi mengakibatkan makin  kuat  dan  intensifnya  mempengaruhi  eksistensi  bahasa  Indonesia.  Karena sangat  lemahnya  pengamanan  bahasa  Indonesia,  maka  eksistensi  bahasa  ini  mulai tergusur  dari  kedudukannya.  Kenyatan  dapat  dilihat  dalam  lirik  lagu  yang  banyak ditemukan  bahasa  campuran,  misalnya  salah  satu  bait  pada  lirik  lagu  yang dinyanyikan Sule, yaitu
I can't believe this is happen to me baby...
Aku tidak percaya
I can't believe All distance to me baby I can't believe, teu percangkeun..
Demikian juga dalam salah satu bait lagu Cherry Belle adalah
mengapa otakku beku tiap memikirkanmu selalu tubuhku lunglai tiap kau bisikkan cinta you know me so well
girl i need you, girl i love you, girl i heart you
Padahal,  bahasa  Indonesia  sudah  dijunjung  tinggi  oleh  para  pemuda  85  tahun  lalu, seperti  yang  tertuang  dalam  Kongres  Sumpah  Pemuda.  Berarti,  kedudukan  bahasa Indonesia  sedang  berada  pada  kondisi  yang  mengkhawatirkan  keberadaannya sebagai bahasa resmi dan bahasa negara.
Bahasa  Indonesia  diakui  sebagai  bahasa  pemersatu,  kebanggaan  dan eksistensi  kebangsaan.  Akan  tetapi  faktanya,  bahasa  yang  berkembang  sekarang justru bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa sehingga gaya berbahasa para pemuda meracuni kaidah bahasa. Dengan kata lain, fakta-fakta itu menunjukkan hal- hal  yang  sebaliknya  (paradoksal),  atau  setidaknya  jauh  dan  tampak  menjauh  dari bahasa  yang ideal.  Hal  ini merefleksikan bahwa  remaja masa kini tidak lagi  peduli dengan bahasa Indonesia. Melihat keadaan seperti ini, kita harus berani bertanya dan mempertanyakan “apa yang salah di negeri ini”.
Dalam  paham  paternalistik,  pendidik,  akademisi,  pejabat,  penguasa  atau pemimpin  segala  sesuatu  yang  dilakukan  adalah  manifestasi  kebaikan  bagi  rakyat atau  bawahan.  Ucapan  dan  perilaku  kalangan  atas  dinilai  suatu  kebaikan  sehingga pikiran,  ucapan  dan  perilaku  akan  diikuti  bawahannnya.  Budaya  semacam  itu ternyata masih berlaku di masyarakat Indonesia. Hal ini tidak dapat dipisahkan juga dengan  paternalistik  dalam  bahasa.  Jika  disimak  dengan  sungguh-sungguh,  banyak akademisi  menjadi  tamu  di  negeri  sendiri  karena  dalam  komunikasi  publik  senang menggunakan  bahasa  yang  dicampuri  dengan  bahasa  asing.  Kenyataan  itu membuktikan  bahwa  mereka  kurang  dan  bahkan  tidak  menyadari  dan  mencintai bahasa bangsa sendiri.
Bahasa  Indonesia versi pejabat  disusupi  oleh keinginan untuk  mengaburkan realitas  yang  terjadi,  apalagi  jika  hal  itu  mengganggu  citra  dirinya  sebagai  pejabat. Bahasa  Indonesia  yang  digunakan sebagian para pejabat  sering terkesan  samar dan menimbulkan ambiguitas. Menurut pandangan penulis, model berbahasa ini  seperti
sangat mungkin disengaja agar pejabat dapat menafsirkan sebuah peristiwa menurut pendapatnya  sendiri.  Dengan  harapan  semua  yang  disampaikan  itu  dapat dikategorikan baik-baik saja. Hal itu dilakukan agar pejabat dapat melaporkan pada atasan  yang  baik-baik  juga.  Pada  titik  ini,  ungkapan  Asal  Bapak  Senang mendapatkan  momentum.  Mentalitas  seperti  inilah  banyak  mendapatkan  tudingan bahwa  bahasa  Indonesia  yang  digunakan  oleh  banyak  pejabat  mengandung eufemisme.
Eufemisme  atau  penghalusan  bahasa  yang  digunakan  oleh  sebagian  pejabat berfungsi  untuk  menyembunyikan  realitas  “kasar.”  Ia  tak  ingin  dirinya  tercoreng oleh nila setitik rusak susu sebelanga. Eufemisme tidak hanya banyak di zaman orde baru, juga setelah era reformasi sekarang ini. Apalagi, hasrat menjadi pejabat saat ini semakin  terbuka  lebar,  baik  di  tingkat  eksekutif,  legislatif,  maupun  yudikatif. Dengan situasi politik yang kurang didasari logika dan hati nurani seperti itu, kata- kata penyesuaian  harga untuk kenaikan  harga, atau  saat  ini  sering  disebut pengalihan  subsidi,  rawan  pangan untuk kelaparan , kesalahan  administratif untuk korupsi , studi banding untuk jalan-jalan keluar negeri , inefisiensi untuk pemborosan , oknum untuk kesalahan aparat , kesalahan prosedural untuk kebocoran  anggaran ,  dan  sederet  eufemisme  lain  yang  masuk dalam kamus bahasa pejabat.
Pada  mulanya  bahasa  bersifat  netral,  bukan  milik  penguasa.  Bahasa  tidak berada  di  simpang  kiri  atau  simpang  kanan  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk kepentingan  kekuasaan.  Bahasa  adalah  milik  semua.  Bahasa  memiliki  jalan  lurus yang tidak menyimpang dan berkelok-kelok. Bahasa hadir dengan takdirnya sebagai alat  penutur  untuk  siapa  saja  yang  memerlukannya  dan  tidak  ada  yang  berhak mengklaim  eksklusivitas  bahasa.  Sialnya,  bahasa  Indonesia  “dikorupsi”  oleh sebagian pihak sebagai alat hegemoni untuk melanggengkan kekuasaannya.
Kesadaran  berbahasa  Indonesia  yang  belum  baik  itu  dapat  dilihat  dalam perilaku  individu  sebagai  rakyat  maupun  pejabat  yang  masih  menunjukkan tindakan-tindakan  yang  melanggar  kaidah  ketepatan  dan  kebenaran  kebahasaan, seperti “Mengenai  masalah pengembangan ilmu pengetahuan  dan teknologi harus segera  kita  tingkatkan  agar  tidak  ketinggalan  dengan  negara-negara  maju”. Dua
pernyataan  pada  kalimat  tersebut  sangat  aneh  atau  tidak  logis  karena  justru  ilmu pengembangan pengetahuan dan teknologi  yang bermasalah itu ditingkatkan bukan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Masalah-masalah  kesadaran  berbahasa  Indonesia seperti itulah sangat sering dijumpai dalam berbahasa Indonesia di berbagai kegiatan berbahasa  Indonesia.  Hal  ini  dilatarbelakangi  oleh  sikap  menggampangkan berbahasa sehingga berakibat tutur bahasa yang digunakan tidak informatif. Masalah seperti  ditegaskan oleh Chaer (2010:8) bahwa sifat  suka meremehkan tampak pada perilaku berbahasa yang “pokoknya mengerti”. Sikap ini menyebabkan bahasa yang digunakan  menjadi  asal  saja.  Mereka  tidak  memperdulikan  bahasa  Indonesia  yang digunakan itu benar atau salah. Oleh karena itu, ketegasan pemerintah dan berbagai pihak elemen masyarakat  yang berkompeten harus berupaya  yang lebih intens agar timbul  kesadaran  masyarkat  untuk  terus  mencintai,  bergairah,  dan  senantiasa menggunakan bahasa Indonesia.

## Sanksi Kesalahan Berbahasa
Proses berbahasa seyogianya tidak dapat diberikan batasan-batasan pada setiap diri seseorang. Hak berbahasa harusnya menjadi hak mutlak pada setiap penutur bahasa, termasuk dalam berbahasa Indonesia. Akan tetapi, anomali akan muncul manakala bahasa Indonesia dikaitkan pada sebuah sistem bahasa resmi kenegaraan. Hal ini harus dilakukan pengaturan-pengaturan yang mendasar guna mempertahankan keberadaan bahasa nasional Indonesia. Hal itulah berkaitan erat dengan politik kebijakan bahasa Indonesia.
Dalam  Pembukaan  UUD  1945,  pengaturan  bahasa  Indonesia  jelas  sudah diatur  pada  pasal  36  bahwa  “Bahasa  negara  adalah  bahasa  Indonesia”.  Pengaturan itu kemudian diperkuat dengan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24  tahun  2009  tentang  Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang  Negara,  serta  Lagu Kebangsaan. Hal  itu berarti  secara hukum,  posisi  bahasa  Indonesia sudah terjamin. Namun,  kemauan  politik  dari  pemerintah  untuk  menata  dan  menguatkan  bahasa nasional  sebagai  pilar, kepribadian, jati  diri, serta sumber daya kebudayaan sampai saat  ini  belum  kelihatan  sebagai  langkah  penyelamatan  dari  ancaman,  baik  bangsa Indonesia maupun bahasa asing.
Dalam undang-undang bahasa  Indonesia dengan  sangat  trasparan dijelaskan saat  kapan  bahasa  Indonesia  digunakan  dan  pada  situasi  apa  digunakan  bahasa Indonesia.  Akan  tetapi,  persoalan  kemudian  timbul  manakala  tidak  adanya  tindak
tegas dari pemerintah apabila terjadinya kesalahan berbahasa Indonesia. Tampaknya diperlukan  hukum  pidana  manakala  ada  warga  Indonesia  yang  tidak  menerapkan penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 di  atas.  Jika  kesalahan  dalam  penggunaan  bendera  Indonesia  terjadi  kesalahan ukuran,  kesalahan  bahan  pembuatan,  dan  kesalahan  dalam  mengubah  warna  dan corak  bendera  Indonesia,  serta  meremehkan  bendera  Indonesia  dengan  tindakan- tindakan yang tidak terpuji tentunya ada hukum pidana dan diproses terhadap orang atau  pihak-pihak  yang  melakukannya.  Hal  itu  tidak  jauh  berbeda  dengan  lambang negara  Indonesia  yang dibuat berbeda dengan  yang sebenarnya, ada hukum  pidana yang  mengaturnya.  Misalnya,  jika  lambang  Garuda  Pancasila  dibuat  dengan perbedaan-perbedaan  yang  mencolok  seperti  tidak  benarnya  posisi  leher  garuda, jumlah setiap helai leher, sayap, dan ekor, seseorang yang demikian dipastikan akan diproses  secara  hukum.  Hal  itu  juga  berlaku  pada  lagu  kebangsaan  Indonesia  yang dinyanyikan  dengan  lirik  dan  nada  yang  salah  pasti  akan  diproses  secara  hukum pidana, tetapi pelanggaran berbahasa Indonesia tidak ada hukum pidanya.
Penerapan  hukum  pidana  berbahsa  nasional  belum  ditindaklanjuti  secara benar  manakala  adanya  kesalahan  penggunaan  bahasa  Indonesia.  Walaupun  dari aspek perda (peraturan daerah) sudah ada, penerapan hukumnya belum jelas. Tidak ada sanksi yang terlihat apabila bahasa Indonesia digunakan secara tidak benar. Oleh karena itu, penulis setuju apabila ada pemberian pidana, khususnya hal pelanggaran berbahasa Indonesia. Hal ini tergantung bentuk kesalahan yang dilakukan dan sanksi yang diberikan juga bervariasi serta sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
Pemberian  sanksi  itu  diperlukan  demi  menjaga  kedudukan  dan  penggunaan bahasa  Indonesia  secara  benar  serta  sekaligus  sebagai  pencegah  terkontaminasinya bahasa  Indonesia  dengan  gempuran  bahasa-bahasa  lain.  Tanpa  hukum  atau  sanksi yang tegas dari pemerintah, sampai kapan pun pelanggaran dan kesalahan-kesalahan berbahasa  Indonesia  akan  terus  terjadi.  Akibatnya,  pelanggaran  dan  kesalahan  itu dikhawatirkan  dijadikan  sebagai  satu  alasan  untuk  tidak  menggunakan  bahasa Indonesia  dengan  sebenar-benarnya.  Akhirnya,  saat  ini  hanya  dapat  berdoa  dan berharap semoga pemakai bahasa Indonesia menyadari bahwa bahasa Indonesia juga salah  satu  nafas  kehidupan  bangsa  Indonesia. Mari  kita  membangun  kesadaran
berbahasa  Indonesia  dari  hati  yang  ikhlas  dan  bukan  karena  harus  adanya  sanksi. Akan  tetapi,  jika  hal  itu  diperlukan  tidak  salah  juga  sepanjang  menjaga  keutuhan bahasa Indonesia.

## Simpulan
Kesadaran berbahasa Indonesia dengan baik dan benar sangat layak menjadi isu  penting  di  era  global  bagi  bangsa  Indonesia.  Mengingat,  kesadaran  pemakai bahasa  Indonesia  dari  berbagai  lapisan  masyarakat  ini  sangat  patut  dipertanyakan karena  sangat  sering  ditemukan  pemakai  bahasa  Indonesia  kurang  bahkan  tidak memperhatikan  kaidah-kaidah  berbahasa.  Perlu  diketahui  pula  bahwa  bahasa Indonesia  berkedudukan  sebagai  bahasa  resmi  kenegaraan,  pengantar  pendidikan, komunikasi  tingkat  nasional,  pengembangan  kebudayaan  nasional,  transaksi  dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi,  seni,  dan  bahasa  media  massa.  Oleh  karena  bahasa  Indonesia  sebagai bahasa  nasional  dan  bahasa  resmi  negara,    bangsa  Indonesia  sebagai  pemilik  dan sekaligus  pemakai  harus  menyadari,  mencintai,  dan  setia  menjaga  bahasa  nasional sebagai  bahasa  persatuan  bangsa  sebagai  kelanjutan  perjuangan  pemuda  yang terumuskan, terkristal, dan diikrarkan dalam Sumpah Pemuda.
Kesadaran  berbahasa  Indonesia  dengan  benar  penting  untuk  dilakukan karena  dapat  meredam  emosi,  kepentingan  pribadi,  atau  kelompok  yang  hampir tidak  mengenal  batas  lagi.  Menyadari  berarti  merasa,  mengetahui,  memahami, menginsafi, dan mau mengerti keadaan diri, orang lain, dan bangsa Indonesia. Sadar terhadap  keadaan  yang  sebenarnya,  objektif,  dan  berpihak  pada  realitas  kehidupan. Sungguh,  hari  ini,  bangsa  Indonesia  membutuhkan kesadaran  yang  tinggi  dalam memahami  realitas  dan  menentukan  cara  bertindak,  bersikap  terhadap  realitas kesadaran berbahasa dan berbangsa. Bangsa ini membutuhkan kesadaran dalam diri, kesadaran terhadap sesama, terhadap masa silam, dan kesadaran masa depan.
Tanpa  kesadaran  nasional,  suatu  saat  nanti,  bangsa  Indonesia  akan  berada pada  titik  kesendirian,  menikmati  keterpisahan,  dan  akhirnya  bangga  dengan kelemahannya. Kesadaran bukanlah keadaan yang pasif melainkan suatu proses aktif untuk  mengerti  keadaan  hari  ini  kepada  keadaan  esok.  Kesadaran  pada  akhirnya
akan  mengarahkan  untuk  menjalani  kehidupan  dengan  mantap  dalam  koridor  yang benar.  Kesadaran  pula  menjadi  ekspresi  keberanian  untuk  berubah  pada  saat melakukan  kesalahan.  Kesadaran  itulah  yang  diperlukan  bangsa  Indonesia.  Oleh sebab  itu,  kemauan  politik  yang  kuat  untuk  menata  dan  menguatkan  bahasa Indonesia sebagai pilar, kepribadian, jati diri, dan sumber daya kebudayaan sampai saat ini belum terlihat sebagai langkah penyelamatan dari ancaman, baik dari bangsa Indonesia maupun bahasa asing.

## Daftar Pustaka
Alwi,  Hasan,  dkk,  2000, Tata  Bahasa  Baku  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta:  Balai Pustaka.
Alwi,  Hasan,  2000, Bahasa  Indonesia  Pemakai  dan  Pemakaiannya ,  Jakarta:  Pusat Bahasa.
Anwar, Khaidir, 1984, Fungsi danPeranan Bahasa: Sebuah Pengantar , Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan, 2011, Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 24 Tahun 2009  tentang  Bendera,  bahasa,  dan  Lambang  Negara,  serta  Lagu Kebangsaan , Jakarta.
Halim,  Amran,  1981,  “Fungsi  Politik  Bahasa  Nasional,” Dalam  Politik  Bahasa Nasional  1 , Jakarta: Balai Pustaka.
http://sosiologibudaya.wordpress.com/2012/03/01/budaya-dan-kesadaran-budaya. diunduh 10 November 2013.
Chaer, Abdul, 1993, Pembakuan Bahasa Indonesia , Jakarta: Rineka Cipta.
Chaer, A dan Leonie A, 2004, Sosiolinguistik , Jakarta: Rineka Cipta.
Chaer, Abdul, 2010, Kesantunan Berbahasa Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta. Kridalaksana, Harimurti, 1985. Fungsi dan Sikap Bahasa , Ende: Nusa Indah.
Moeliono,  Anton  M  (penyunting), Kamus  Besar  Bahasa  Indoneia ,  Jakarta:  Balai Pustaka.
Ramadian,  1995, Misi  Bahasa  Indonesia  di  Tengah  Kehidupan  Bangsa ,  Padang: Angkasa Raya.
Sogono,  Dendy,  2002, Mahir  Berbahasa  Indonesia  dengan  Benar ,  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Sumarsono, 2011, Sosiolinguistik , Jogjakarta: Penerbit Sabda.
Suwito,  1983, Pengantar  Awal  Sosiolinguistik  Teori  dan  Problema ,  Solo:  Henary Offset.