How to cite:
Sugondo, Zuhriyatus Saidah, Esti Aditya Dewi, M. Khoirul Anwar, Novy Trianasari, Mira Veranita (2023), Kredensial Tenaga Medis di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut di Indonesia , (5) 12, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i12.2704 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## KREDENSIAL TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUT DI INDONESIA
Sugondo 1 , Zuhriyatus Saidah 2 , Esti Aditya Dewi 3 , M. Khoirul Anwar 4 , Novy
Trianasari 5 , Mira Veranita 6
1,2,3,4,5,6 Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya
Email: sugondo296@gmail.com 1 , u_c13_gorunt@yahoo.com 2 , estiadityadewi@gmail.com 3 , irul.anwar031@gmail.com 4 , novytrianasariapt@gmail.com 5 , mirave2198@gmail.com 6

## Abstrak
Kasus  kegagalan  proses  kredensial,  seperti  terlihat  dalam  kasus  dokter  gadungan, menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem kredensial di rumah  sakit.  Dalam  konteks  ini,  penelitian  ini  akan  mengkaji  peran  dan  implementasi kredensial  dalam  mengukur  dan  memastikan  kompetensi  staf  medis  di  rumah  sakit  di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas dan tantangan dalam implementasi kredensial di rumah sakit Indonesia. Selain itu, hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  rekomendasi  untuk  perbaikan  dan penguatan  sistem  kredensial  guna  meningkatkan  kualitas  layanan  medis  dan  keselamatan pasien di rumah sakit.
Kata kunci: Kredensial Tenaga Medis, Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut, Indonesia

## Abstract
Cases of failed credentialing processes, as seen in the case of fake doctors, demonstrate the need  to  evaluate  and  improve  the  credentialing  system  in  hospitals.  In  this  context,  this research will examine the role and implementation of credentials in measuring and ensuring the competency of medical staff in hospitals in Indonesia. This research aims to provide a better understanding of the effectiveness and challenges in implementing credentialing in Indonesian hospitals. In addition, it is hoped that the results of this research can provide recommendations for improving and strengthening the credentialing system to improve the quality of medical services and patient safety in hospitals.
Keywords: Medical Personnel Credentials, Health Facilities Advanced Level, Indonesia

## PENDAHULUAN
Pada pertengan awal tahun 2023, kasus dokter gadungan menjadi sorotan nasional di Indonesia,  Seorang  warga  Surabaya,  berinisial  S,  didakwa  akibat  aksi  penipuan  karena berpura-pura sebagai dokter dan bekerja di RS BUMN terkenal di Surabaya selama dua tahun
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 12, Desember 2023
lebih (Murniati & Santoso, 2016), (S. R. Sihotang, n.d.), (Murtiningtias et al., 2022). Dalam menjalankan  aksinya,  ybs  mencuri  identitas,  data,  dan  dokumen  milik  dokter  asli  asal Bandung,  Jawa  Barat  untuk  melamar  di  salah  satu  rumah  sakit  milik  Badan  Usaha  Milik Negara  (BUMN)  tersebut.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  pihak  Kementerian  Kesehatan Republik Indonesia mengatakan bahwa proses verifikasi dari rumah sakit sebelum merekrut tenaga  kesehatan  (nakes)  penting  untuk  dilakukan  demi  memastikan  kompetensi  sesuai dengan surat atau sertifikat yang dilampirkan.
Terdapat hubungan yang bermakna antara jumlah klaim terhadap dokter dan rumah sakit yang terkait dengan kelalaian tindakan medik dokter. Dari 98.609 kejadian yang tidak di  harapkan  yang  terjadi  di  rumah  sakit  di  new  york  pada  tahun  1984  ternyata  27.179  di antaranya  merupakain  kelalaian  medis.  leape,  dkk  melakukan  penelitian  terhadap  tike kesalahan medis. dari 1.133 pasien yang cedera akibat tindakan medis, komplikasi medika mentosaadalah bentuk yang sering dijumpai (19%) dibandingkan dengan komplikasi teknis (13%).    kelalaian  terkait  pembedahan  terkait  lebih  sedikit  (17%)  dibandingkan  dengan tindakan  non  bedah  (37%).  proporsi  kelalaian  di  bidang  diagnostic  cukup  tinggi    (75%). sedangkan di bidang terapeutik, proporsi kelalaian prosedur non invasive adalah 77%. untuk mencegah  terjadinya  potensi  klaim  akibat  tindakan  medis,  setiap  rumah  sakit  harus mengembangkan strategi system kredensial yang adekurat (Leape et al., 1991).
Rumah sakit diakui merupakan institusi yang sangat kompleks dan berisiko tinggi (high  risk), terlebih  dalam  kondisi  lingkungan  regional  dan  global  yang  sangat  dinamis perubahannya (Arifuddin et al., 2022), (Zulkifli et al., 2014), (Lossa, n.d.). Salah satu pilar pelayanan  medis  adalah clinical  governance, dengan  unsur  staf  medis  yang  dominan. Direktur  rumah  sakit  bertanggung  jawab  atas  segala  sesuatu  yang  terjadi  di  rumah  sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Salah  satu  upaya  rumah  sakit  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  untuk menjaga keselamatan pasiennya adalah dengan menjaga standar dan kompetensi para staf medis  yang  akan  berhadapan  langsung  dengan  para  pasien  di  rumah  sakit.  Upaya  ini dilakukan dengan cara mengatur agar setiap pelayanan medis yang dilakukan terhadap pasien hanya dilakukan oleh staf medis yang benar-benar kompeten. Kompetensi ini meliputi dua aspek, kompetensi profesi medis yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional,  serta  kompetensi  fisik  dan  mental.  Walaupun  seorang  staf  medis  telah mendapatkan brevet spesialisasi dari kolegium ilmu kedokteran yang bersangkutan, namun rumah sakit wajib melakukan verifikasi kembali keabsahan bukti kompetensi seseorang dan menetapkan  kewenangan  klinis  untuk  melakukan  pelayanan  medis  dalam  lingkup spesialisasi tersebut, hal ini dikenal dengan istilah credentialing.
Keberadaan  staf  medis  dalam  rumah  sakit  merupakan  suatu  keniscayaan  karena kualitas pelayanan rumah sakit sangat ditentukan oleh kinerja para staf medis dirumah sakit tersebut. Yang lebih penting lagi kinerja staf medis akan sangat mempengaruhi keselamatan pasien  di  rumah  sakit.  Untuk  itu  rumah  sakit  perlu  menyelenggarakan  tata  kelola  klinis
(clinical  governance)  yang  baik  untuk  melindungi  pasien.  Hal  ini  sejalan  dengan  amanat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kesehatan dan perumahsakitan. Institusi Rumah  Sakit  melalui  Komite  medis  memiliki  kewajiban  melaksanakan  proses  kredensial Tenaga Medis yang bertujuan untuk melindungi keamanan dan kualitas pelayanan kesehatan.

## METODE PENELITIAN
Desain penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi kasus multiple yang melibatkan beberapa rumah sakit di Indonesia. Responden yang terlibat dalam penelitian ini mencakup dokter, pemilik rumah sakit, pengelola rumah sakit, dan tenaga kesehatan yang terlibat  dalam  proses  kredensial.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen untuk mendapatkan data kualitatif, sementara survei dan analisis statistik digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif. Untuk analisis data, dilakukan analisis tematik untuk data kualitatif dan analisis statistik deskriptif untuk data  kuantitatif.  Langkah-langkah  penelitian  melibatkan  pengumpulan  data  melalui wawancara dengan key informants, observasi proses kredensial, dan survei kepada tenaga kesehatan.  Analisis  data  kualitatif  dilakukan  dengan  menggunakan  pengkodean  tematik, analisis  isi,  dan  triangulasi  data.  Sementara  itu,  analisis  data  kuantitatif  melibatkan pengolahan dan analisis data survei menggunakan perangkat lunak statistik. Hasil dari kedua jenis  data  tersebut  kemudian  diintegrasikan  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang komprehensif terkait dengan topik penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Definisi Kredensial Di Rumah Sakit
Kredensial adalah proses evaluasi (memeriksa dokumen dari pelamar), wawancara, dan ketentuan lain sesuai dengan kebutuhan rumah sakit yang dilakukan rumah sakit terhadap seorang tenaga medis untuk menentukan apakah yang bersangkutan layak diberi penugasan klinis  dan  kewenangan  klinis  untuk  menjalankan  asuhan/tindakan  medis  tertentu  di lingkungan  rumah  sakit  tersebut  untuk  periode  tertentu.  Dokumen  kredensial  adalah dokumen yang dikeluarkan oleh badan resmi untuk menunjukkan bukti telah dipenuhinya persyaratan  seperti  ijazah  dari  fakultas  kedokteran,  surat  tanda  registrasi,  izin  praktik, fellowship ,  atau  bukti  pendidikan  dan  pelatihan  yang  telah  mendapat  pengakuan  dari organisasi profesi kedokteran (Novitri & Rany, 2022) . Dokumen dokumen ini harus diverifikasi ke  sumber  utama  yang  mengeluarkan  dokumen  tersebut  atau website verifikasi  ijazah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dokumen kredensial dapat juga diperoleh  dari  rumah sakit,  perorangan,  badan  hukum  yang  terkait  dengan  riwayat profesional, atau riwayat kompetensi dari pelamar seperti surat rekomendasi, semua riwayat pekerjaan sebagai tenaga medis di tempat kerja yang lalu, catatan asuhan klinis yang lalu, riwayat  kesehatan,  dan  foto.  Dokumen  ini  akan  diminta  rumah  sakit  sebagai  bagian  dari proses kredensial dan ijazah serta STR harus diverifikasi ke sumber utamanya. Syarat untuk
verifikasi  kredensial  disesuaikan  dengan  posisi  pelamar.  Sebagai  contoh,  pelamar  untuk kedudukan kepala departemen/unit layanan di rumah sakit dapat diminta verifikasi terkait jabatan dan pengalaman administrasi di masa lalu. Juga untuk posisi tenaga medis di rumah sakit dapat diminta verifikasi riwayat pengalaman kerja beberapa tahun yang lalu.
Rumah sakit menyelenggarakan proses kredensial yang seragam dan transparan bagi tenaga medis yang diberi izin memberikan asuhan kepada pasien secara mandiri (Wahid et al.,  2023).  Proses  credentialing  ini  dilakukan  dengan  dua  alasan  utama.  Alasan  pertama, banyak  faktor  yang  mempengaruhi  kompetensi  setelah  seseorang  mendapatkan  sertifikat kompetensi dari kolegium. Perkembangan ilmu di bidang kedokteran untuk suatu pelayanan medis tertentu sangat pesat, sehingga kompetensi yang diperoleh saat menerima sertifikat kompetensi bisa kedaluarsa, bahkan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak aman bagi pasien. Selain itu, lingkup suatu cabang ilmu kedokteran tertentu senantiasa berkembang dari waktu ke waktu sehingga suatu tindakan yang semula tidak diajarkan pada penerima brevet pada  periode  tertentu,  dapat  saja  belakangan  diajarkan  pada  periode  selanjutnya,  bahkan dianggap  merupakan  merupakan  suatu  kemampuan  yang  standar.  Hal  ini  mengakibatkan bahwa sekelompok staf medis yang menyandang sertifikat kompetensi tertentu dapat saja memiliki lingkup kompetensi yang berbeda-beda.
Alasan  kedua,  keadaan  kesehatan  seseorang  dapat  saja  menurun  akibat  penyakit tertentu  atau  bertambahnya  usia  sehingga  mengurangi  keamanan  pelayanan  medis  yang dilakukannya. Kompetensi fisik dan mental dinilai melalui uji kelaikan kesehatan baik fisik maupun  mental.  Tindakan  verifikasi  kompetensi  profesi  medis  tersebut  oleh  rumah  sakit disebut sebagai mekanisme credentialing, dan hal ini dilakukan demi keselamatan pasien.
Tindakan verifikasi kompetensi ini juga dilakukan pada profesi lain untuk keamanan kliennya. Misalnya kompetensi profesi penerbang (pilot) yang senantiasa diperiksa secara teratur  dalam  periode  tertentu  oleh  perusahaan  penerbangan.  Setelah  seorang  staf  medis dinyatakan kompeten melalui suatu proses kredensial, rumah sakit menerbitkan suatu izin bagi  yang  bersangkutan  untuk  melakukan  serangkaian  pelayanan  medis  tertentu  dirumah sakit tersebut, hal ini dikenal sebagai kewenangan klinis (clinical privilege). Tanpa adanya kewenangan klinis (clinical privilege) tersebut seorang staf medis tidak diperkenankan untuk melakukan pelayanan medis di rumah sakit tersebut.
Luasnya  lingkup  kewenangan  klinis  (clinical  privilege)  seseorang  dokter spesialis/dokter gigi spesialis dapat saja berbeda dengan koleganya dalam spesialisasi yang sama, tergantung pada ketetapan komite medik tentang kompetensi untuk melakukan tiap pelayanan  medis  oleh  yang  bersangkutan  berdasarkan  hasil  proses  kredensial.  Dalam  hal pelayanan medis seorang staf medis membahayakan pasien maka kewenangan klinis (clinical privilege)  seorang  staf  medis  dapat  saja  dicabut  sehingga  tidak  diperkenankan  untuk melakukan  pelayanan  medis  tertentu  di  lingkungan  rumah  sakit  tersebut.  Pencabutan kewenangan  klinis  (clinical  privilege)  tersebut  dilakukan  melalui  prosedur  tertentu  yang melibatkan komite medik.
Kewajiban  rumah  sakit  untuk  menetapkan  kewenangan  klinis  (clinical  privilege) tersebut  telah  diatur  dengan  tegas  dalam  peraturan  perundang-undangan  tentang perumahsakitan  bahwa  setiap  rumah  sakit  wajib  menyusun  dan  melaksanakan  hospital bylaws,  yang  dalam  penjelasan  peraturan  perundang-undangan  tersebut  ditetapkan  bahwa setiap  rumah  sakit  wajib  melaksanakan  tata  kelola  klinis  yang  baik  (good  clinical governance) (E. Sihotang, 2014). Hal ini harus dirumuskan oleh setiap rumah sakit dalam peraturan staf medis rumah sakit (medical staff bylaw) antara lain diatur kewenangan klinis (clinical  privilege).  Kelemahan  rumah  sakit  dalam  menjalankan  fungsi  kredensial  akan menimbulkan  tanggung  jawab  hukum  bagi  rumah  sakit  dalam  hal  terjadi  kecelakaan pelayanan medis.
Hubungan  hukum  antara  dokter  dan  rumah  sakit  dimana  dokter  dalam  melakukan praktik  atau  pekerjaan  dalam  penyelenggaraan  Rumah  Sakit  dengan  kewajiban  memiliki Surat Ijin Praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki Surat Penugasan (clinical appointment) yang diterbitkan oleh Direktur Rumah dan bekerja sesuai dengan  kewenangan  klinis  (clinical  privilege)  yang  ditetapkan  Direksi  Rumah  Sakit. Hubungan  hukum  yang  timbul  antara  kedua  pihak  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban masing-masing dan harus dilaksanakan/ditaati yang berlandaskan pada standar profesi. Hal ini dasari pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) yang secara implisit menjelaskan bahwa Rumah Sakit  membutuhkan  sumber  daya  manusia  yaitu  tenaga  kesehatan  dalam  menjalankan pelayanan  kesehatan  yang  terdiri  dari  tenaga  medis,  tenaga  penunjang  medis,  tenaga keperawatan,  tenaga  kefarmasian  dan  tenaga  non  kesehatan  seperti  tenaga  manajemen Rumah Sakit. Kemudian didalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa, ”Tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran di Rumah Sakit wajib memiliki Surat Izin Praktik sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan.”  Sedangkan  Rumah  Sakit  memberikan  sarana prasarana serta fasilitas untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan (Maya et al., 2023a).
Untuk memenuhi kebutuhan staf medis di rumah sakit dalam rangka meningkatkan pelayanan  rumah  sakit  memerlukan  penambahan  staf  medis.  Kepala/direktur  rumah  sakit menentukan  kebutuhan  dan  penambahan  staf  medis.  Komite  medik  dapat  diminta  oleh kepala/direktur rumah sakit untuk melakukan kajian kompetensi calon staf medis.

## Pelaksanaan Kredensial Di Rumah Sakit
Mekanisme kredensial dan rekredensial dirumah sakit adalah tanggung jawab komite medik  yang  dilaksanakan  oleh  subkomite  kredensial  (Herkutanto,  2009),  (Kitta,  2021). Proses kredensial tersebut dilaksanakan dengan semangat keterbukaan, adil, obyektif, sesuai dengan  prosedur,  dan  terdokumentasi.  Dalam  proses  kredensial,  subkomite  kredensial melakukan  serangkaian  kegiatan  termasuk  menyusun  tim  mitra  bestari,  dan  melakukan penilaian kompetensi seorang staf medis yang meminta kewenangan klinis tertentu. Selain itu  subkomite  kredensial  juga  menyiapkan  berbagai  instrumen  kredensial  yang  disahkan kepala/direktur rumah sakit.
Instrumen tersebut paling sedikit meliputi kebijakan rumah sakit tentang kredensial dan  kewenangan  klinis,  pedoman  penilaian  kompetensi  klinis,  formulir  yang  diperlukan (Runggandini, 2023). Pada akhir proses kredensial, komite medik menerbitkan rekomendasi kepada kepala /direktur rumah sakit tentang lingkup kewenangan klinis seorang staf medis. Proses kredensial harus dibedakan dari penerimaan staf medic untuk bekerja di RS. Selama ini  terdapat  kesalahpahaman  bahwa  kredensial  adalah  penilaian  kualifikasi  dokter  ketika berlangsung  proses  penerimaan  staf  medik  baik  sebagai  pegawai  maupun  sebagai  dokter mitra.
Selanjutnya  pengaturan  penyelenggaraan  Rumah  Sakit  juga  mewajibkan penyelenggara untuk melakukan Pengelolaan Klinik, sebagaimana dirumuskan pada Pasal 36 Undang-Undang Rumah Sakit bahwa: “Setiap Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit yang baik (good corporate governance) dan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance).”
Dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis rumah sakit yang  baik,  setiap  Rumah  Sakit  mempunyai  kewajiban  menyusun  dan  melaksanakan peraturan  internal  Rumah  Sakit  (hospital  bylaws);  peraturan  organisasi  Rumah  Sakit (corporate bylaws) dan peraturan staf medis Rumah Sakit (medical staff bylaw/MSBL). Di dalam  peraturan  staf  medis  Rumah  Sakit  (medical  staff  bylaw/MSBL)  diatur  Rincian Kewenangan  Klinis  (Clinical  Privilege)  yang  dibuat  oleh  Komite  Medik.  Komite  Medik merupakan perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis. Melalui kredensial, tenaga medis dapat ditetapkan layak atau tidak untuk memiliki kewenangan klinis dalam  rangka  memberikan  pelayanan  kesehatan  di  rumah  sakit.  Kemudian  hak  khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (clinical  appointment).  Rumah  Sakit  harus  mencantumkan  persyaratan  kerja  seperti  Surat Izin Praktek/SIP, Surat Tanda Registrasi/STR, Rincian Kewenangan Klinis/RKK, dan Surat Penugasan Klinis/SPK ke dalam perjanjian kerja (Maya et al., 2023b).
Apabila  proses  kredensialdilakukan  secara  efektif,  maka  dipastikan  dapat menurunkan risiko adverse events pada pasien dengan meminimalkan kesalahan terapi yang diberikan oleh dokter spesialis yang memegang kewenangan klinis tertentu di Rumah Sakit tersebut (Maya et al., 2023b).

## Mekanisme Kredensial Dan Pemberian Kewenangan Klinis Bagi Staf Medis Di Rumah Sakit
Kepala/direktur  rumah  sakit  menetapkan  berbagai  kebijakan  dan  prosedur  bagi stafmedis untuk memperoleh kewenangan klinis dengan berpedoman pada peraturan internal
staf medis (medical staff bylaws). Selain itu Kepala/direktur rumah sakit bertanggung jawab atas tersedianya berbagai sumber daya yang dibutuhkan agar kegiatan ini dapat terselenggara.
Untuk  melaksanakan  kredensial  dibutuhkan  beberapa  instrumen,  antara  lain  daftar rincian kewenangan klinis untuk tiap spesialisasi medis, daftar mitra bestari yang merepresentasikan tiap spesialisasi medis, dan buku putih (white paper) untuk setiap pelayanan  medis.  Setiap  rumah  sakit  mengembangkan  instrumen  tersebut  sesuai  dengan kebutuhannya.
Secara  garis  besar  tahapan  pemberian  kewenangan  klinis  yang  harus  diatur  lebih lanjut oleh rumah sakit adalah sebagai berikut:
1. Staf medis mengajukan permohonan kewenangan klinis kepada Kepala/direktur Rumah Sakit dengan mengisi formulir daftar rincian kewenangan klinis yang telah disediakan rumah sakit dengan dilengkapi bahan-bahan pendukung.
2. Berkas  permohonan  staf  medis  yang  telah  lengkap  disampaikan  oleh  Kepala/direktur rumah sakit kepada komite medik.
3. kajian terhadap formulir daftar rincian kewenangan klinis yang telah diisi oleh pemohon.
4. Dalam melakukan kajian subkomite kredensial dapat membentuk panel atau panitia ad- hoc dengan melibatkan mitra bestari dari disiplin yang sesuai dengan kewenangan klinis yang diminta berdasarkan buku putih (white paper).
5. Subkomite  kredensial  melakukan  seleksi  terhadap  anggota  panel  atau  panitia  ad-hoc dengan mempertimbangkan reputasi, adanya konflik kepentingan, bidang disiplin, dan kompetensi yang bersangkutan.
6. Pengkajian oleh subkomite kredensial meliputi elemen:
a. kompetensi:
1) berbagai area kompetensi sesuai standar kompetensi yang disahkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang untuk itu;
2) kognitif;
3) afektif;
4) psikomotor.
b. kompetensi fisik;
c. kompetensi mental/perilaku;
d. perilaku etis (ethical standing).
7. Kewenangan klinis yang diberikan mencakup derajat kompetensi dan cakupan praktik.
8. Daftar rincian kewenangan klinis (delineation of clinical privilege) diperoleh dengan cara:
a) menyusun daftar kewenangan klinis dilakukan dengan meminta masukan dari setiap Kelompok Staf Medis.
b) mengkaji  kewenangan  klinis  bagi  Pemohon  dengan  menggunakan  daftar  rinckian kewenangan klinis (delineation of clinical privilege).
c) mengkaji ulang daftar rincian kewenangan klinis bagi staf medis dilakukan secara periodik.
9. Rekomendasi pemberian kewenangan klinis dilakukan oleh komite medik berdasarkan masukan dari subkomite kredensial.
10. Subkomite kredensial melakukan rekredensial bagi setiap staf medis yang mengajukan permohonan  pada  saat  berakhirnya  masa  berlaku  surat  penugasan  klinis  (clinical appointment), dengan rekomendasi berupa:
a) kewenangan klinis yang bersangkutan dilanjutkan;
b) kewenangan klinis yang bersangkutan ditambah;
c) kewenangan klinis yang bersangkutan dikurangi;
d) kewenangan klinis yang bersangkutan dibekukan untuk waktu tertentu;
e) kewenangan klinis yang bersangkutan diubah/dimodifikasi;
f) kewenangan klinis yang bersangkutan diakhiri.
11. Bagi staf medis yang ingin memulihkan kewenangan klinis yang dikurangi atau menambah  kewenangan  klinis  yang  dimiliki  dapat  mengajukan  permohonan  kepada komite  medik  melalui  kepala/direktur  rumah  sakit.  Selanjutnya,  komite  medic menyelenggarakan  pembinaan  profesi  antara  lain  melalui  mekanisme  pendampingan (proctoring).
12. Kriteria  yang  harus  dipertimbangkan  dalam  memberikan  rekomendasi  kewenangan klinis:
a. pendidikan:
1) lulus dari sekolah kedokteran yang terakreditasi, atau dari sekolah kedokteran luar negeri dan sudah diregistrasi;
2) menyelesaikan program pendidikan konsultan.
b. Perizinan (lisensi):
1) memiliki surat tanda registrasi yang sesuai dengan bidang profesi;
2) memiliki izin praktek dari dinas kesehatan setempat yang masih berlaku.
c. Kegiatan penjagaan mutu profesi:
1) menjadi  anggota  organisasi  yang  melakukan  penilaian  kompetensi  bagi anggotanya;
2) berpartisipasi aktif dalam proses evaluasi mutu klinis.
d. Kualifikasi personal:
1) riwayat disiplin dan etik profesi;
2) keanggotaan dalam perhimpunan profesi yang diakui;
3) keadaan  sehat  jasmani  dan  mental,  termasuk  tidak  terlibat  penggunaan  obat terlarang dan alkohol, yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap pasien;
4) riwayat keterlibatan dalam tindakan kekerasan;
5) memiliki asuransi proteksi profesi (professional indemnity Insurance).
e. Pengalaman dibidang keprofesian:
1) riwayat tempat pelaksanaan praktik profesi;
2) riwayat tuntutan medis atau klaim oleh pasien selama menjalankan profesi.
13. Berakhirnya kewenangan klinis . Kewenangan klinis akan berakhir bila surat penugasan klinis (clinical appointment) habis masa berlakunya atau dicabut oleh kepala/direktur rumah sakit. Surat penugasan klinis untuk setiap staf medis memiliki masa berlaku untuk periode  tertentu,  misalnya  dua  tahun.  Pada  akhir  masa  berlakunya  surat  penugasan tersebut  rumah  sakit  harus  melakukan  rekredensial  terhadap  staf  medis  yang bersangkutan.  Proses  rekredensial  ini  lebih  sederhana  dibandingkan  dengan  proses kredensial  awal  sebagaimana  diuraikan  di  atas  karena  rumah  sakit  telah  memiliki informasi setiap staf medis yang melakukan pelayanan medis di rumah sakit tersebut.
14. Pencabutan,  perubahan/modifikasi,  dan  pemberian  kembali  kewenangan  klinis. Pertimbangan pencabutan kewenangan klinis tertentu oleh kepala/direktur rumah sakit didasarkan  pada  kinerja  profesi  dilapangan,  misalnya  staf  medis  yang  bersangkutan terganggu kesehatannya, baik fisik maupun mental. Selain itu, pencabutan kewenangan klinis  juga  dapat  dilakukan  bila  terjadi  kecelakaan  medis  yang  diduga  karena inkompetensi  atau  karena  tindakan  disiplin  dari  komite  medik.  Namun  demikian, kewenangan klinis yang dicabut tersebut dapat diberikan kembali bila staf medis tersebut dianggap telah pulih kompetensinya. Dalam hal kewenangan klinis tertentu seorang staf medis diakhiri, komite medik akan meminta subkomite mutu profesi untuk melakukan berbagai upaya pembinaan agar kompetensi yang bersangkutan pulih kembali. Komite medik dapat merekomendasikan kepada kepala/direktur rumah sakit pemberian kembali kewenangan klinis tertentu setelah melalui proses pembinaan.
Hasil proses kredensial adalah rekomendasi kepada Direksi tentang kelayakan dokter. Berdasarkan  rekomendasi  ini,  Direksi  akan  mengeluarkan  Surat  Keputusan  pengangkatan kandidat sebagai dokter karyawan. Pada kasus saat kandidat melamar sebagai dokter tamu, maka yang bersangkutan mendapat surat ijin merawat di rumah sakit.
Di  masa  mendatang  di  Indonesia,  Kredensial  yang  mengarah  pada  pemberian kewenangan  klinis  yang  lebih  rinci  (“declineation  of  clinical  previledge”)  pada  proses tersebut, kompetensi dokter untuk setiap jenis tindakan media di rumah sakit lebih terkendali. dengan demikian keselamatan pasien akan lebih terjamin atas setiap jenis tindakan medis yang  dilakukan  oleh  dokter.  dengan  terjaminnya  keselamatan  pasien  atas  tindakan  medis yang dilakukan dokter tentukan akan menurunkan jumlah klaim pasien terhadap dokter dan rumah sakit.

## Permasalahan Pelaksanaan Kredensial Tenaga Kesehatan Di Indonesia
Dalam pelaksanaannya di rumah sakit, proses kredensial sering kali tidak berjalan dengan sempurna dikarenakan beberapa hal dibawah ini:
1. Mispersepsi tentang konsep kredensial: pada penelitian Herkutanto, tahun 2009 terlihat bahwa  proses  kredensial  mispersepsi  dengan  proses  penerimaan  karyawan.  persepsi
dominan ini melandasi seluruh proses kredensial yang ada saat ini. selama ini kredensial bukan menjadi prosedur untuk menjamin profesionalisme dokter tetapi berperan sebagai bagian proses seleksi karyawan di rumah sakit.
2. Adanya Benturan Benturan Kepentingan Pemilik Dengan Pengelola: Dalam pelaksanaan manajemen  kerumahsakitan  terjadi  perbedaan  persepsi  dan  orientasi  antara  pemilik dengan  pengelola.  Pemilik  selaku  komisaris  hanya  berorientasi  pada  profit.  Dalam pandangan  pemilik  rumah  sakit  beroperasi  untuk  mendapatkan  keuntungan,  artinya prinsip nirlaba hanya sebagai slogan. Sedangkan pengelola menginginkan rumah sakit beroperasi untuk memberikan pelayanan medis yang optimal bagi masyarakat dengan memaksimalkan  peran  seluruh  elemen  struktural  rumah  sakit  agar  kepercayaan masyarkat  terus  meningkat.  Benturan  kepentingan  ini  berimbas  pada  manajemen struktur rumah sakit salah satunya komite medik yang melaksanakan fungsi kredensial (PURWANINGSIH, 2013).
3. KurangnyaPengetahuan  tentang    Standarisasi  Proses  Kredensial:  Kebutuhan standardisasi  aturan  dan  instrumen  kredensial  merupakan  usaha  untuk  mengurangi subjektivitas kolega pada proses kredensial. standarisasi proses kredensial mengacu pada tugas Subkomite Kredensial Komite Medik yang tercantum Dalam Peraturan Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  755/Menkes/Per/Iv  /2011  Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit.
4. Penggunaan Dokumen Palsu : Adanya risiko penggunaan dokumen palsu atau informasi yang tidak akurat dalam proses kredensial. Ini dapat membahayakan keamanan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan. Upaya penegakan hukum terhadap praktik kedokteran ilegal yang dilakukan oleh dokter palsu ini adalah menggunakan hukum pidana (penal) dan non penal. Non penal artinya secara preventif yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan yang lebih ditekankan dengan mengadakan sosialisasi atau pelatihan di bidang kesehatan  khususnya  praktik  kedokteran  dan  dokter  palsu  terhadap  masyarakat (Ngabehi, 2015).

## KESIMPULAN
Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (clinical privilege) yang bertujuan untuk memastikan bahwa dokter  tersebut  memiliki  kualifikasi  dan  kompetensi  yang  sesuai  dengan  standar  yang ditetapkan oleh rumah sakit.
Kewajiban dan tanggung jawab rumah sakit dalam melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital bylaws); peraturan organisasi Rumah Sakit (corporate bylaws) dan peraturan  staf  medis  Rumah  Sakit  (medical  staff  bylaw/MSBL)  terkait  proses    kredensial adalah  sebuah  keharusan.  Pemberian  pelayanan  medis  oleh  tenaga  medis  yang  bukan kompetensinya  berpotensi  menimbulkan  kesalahan  berupa  kelalaian  dan  secara  hukum rumah sakit harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Model kredensial ini bertumpu
pada tiga proses yaitu: (a) Praktisi medis melakukan aplikasi clinical pivilege dengan metode self assessment. (b) Mitra bestari mengkaji dan memberikan persetujuan aplikasi berdasarkan buku  putih (white  paper) yang  memuat  syarat  seorang  dokter  melakukan  tindakan  medis tertentu.  (c) Rumah sakit menerbitkan clinical appointment berdasarkan rekomendasi dari mitra bestari.
Beberapa  kendala  dalam  pelaksanaan  proses  kredensial  tenaga  medis  di  Indonesia diantaranya, Mispersepsi tentang konsep kredensia, Adanya Benturan Benturan Kepentingan Pemilik Dengan Pengelola, KurangnyaPengetahuan tentang  Standarisasi Proses Kredensial, dan Penggunaan Dokumen Palsu.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifuddin, A., Rochmiyati, S., Nur, A. F., Dyastuti, N. E., & Arifuddin, H. (2022). Peranan Clinical  Governance  terhadap  Penjaminan  Mutu  Rumah  Sakit:  Sistematik  Review. Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako) , 8 (2), 84–96.
Herkutanto,  H.  (2009).  Profil  Komite  Medis  di  Indonesia  dan  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi Kinerjanya dalam Menjamin Keselamatan Pasien. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan , 12 (01).
Kitta, P. (2021). Implementasi Peraturan Internal Rumah Sakit Oleh Komite Medik dalam Peningkatan  Tata  Kelola  Klinis  yang  Baik  di  Rumah  Sakit  (Doctoral  dissertation, Universitas Hasanuddin).
Leape,  L.  L.,  Brennan,  T.  A.,  Laird,  N.,  Lawthers,  A.  G.,  Localio,  A.  R.,  Barnes,  B.  A., Hebert, L., Newhouse, J. P., Weiler, P. C., & Hiatt, H. (1991). The nature of adverse events in hospitalized patients: results of the Harvard Medical Practice Study II. New England Journal of Medicine , 324 (6), 377–384.
Lossa,  C.  (n.d.).  Tanggung  Jawab  Hukum  RSUD  Tora  Belo  Kabupaten  Sigi  Terhadap Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Katalogis , 4 (6).
Maya,  F.,  Sarwo,  B.,  &  Wibowo,  D.  B.  (2023a).  Juridical  Study  of  the  Work  Relations Between Doctors and Hospitals in the Implementation of Health Services. SOEPRA , 9 (1), 116–136.
Maya,  F.,  Sarwo,  B.,  &  Wibowo,  D.  B.  (2023b).  Juridical  Study  of  the  Work  Relations Between Doctors and Hospitals in the Implementation of Health Services. SOEPRA , 9 (1), 116–136.
Murniati, L., & Santoso, S. P. (2016). Implementasi Hospital Bylaws Di Rumah Sakit Santo Antonio  Baturaja  Setelah  Berlakunya  Permenkes  Nomor:  755/Menkes/Per/Iv/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit. SOEPRA , 2 (2), 143–153.
Murtiningtias, F., Ibrahim, H. Z., & Ridwan, M. R. M. (2022). Perjanjian Kerjasama Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dengan Rsup Dr. Mohammad Hoesin Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan. Lex Lata , 3 (1).
Ngabehi, A. H. (2015). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Kedokteran Ilegal Yang Dilakukan Oleh Dokter Palsu (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum).
Novitri, L., & Rany, N. (2022). Analisa Proses Kredensial Untuk Penerbitan Surat Penugasan Klinis  (Spk)  Dan  Rincian  Kewenangan  Klinis  (Rkk)  Tenaga  Kesehatan  Lainnya  Di Rsud Arifin Achmad Tahun 2022. Prosiding Forum Ilmiah Tahunan (FIT) IAKMI .
Purwaningsih, D. (2013). Implementasi Hospital By Laws Pada Rumah Sakit Umum Daerah Yang  Berbentuk  Badan  Layanan  Umum  (Doctoral  dissertation,  Universitas  Islam Indonesia).
Runggandini,  S.  A.  (2023).  BAB  2  Pelayanan  Medis  Rumah  Sakit. Administrasi  Rumah Sakit , 13.
Sihotang, E. (2014). Prinsip hukum dalam tata kelola rumah sakit . Menara Madinah.
Sihotang, S. R. (n.d.). Pelaksanaan Patient Safety Aspek Tujuh Langkah berdasarkan Peran Komite  Medik  di  Rumah  Sakit  Islam  Nahlahatul  Ulama  Demak. Media  Kesehatan Masyarakat Indonesia , 18 (1).
Wahid,  R.  A.  H.,  Lepangkari,  J.  S.,  &  Wardani,  T.  S.  (2023). Manajemen  Rumah  Sakit . Pustaka Baru Press.
Zulkifli,  Z.,  Widjanarko,  B.,  &  Widagdo,  L.  (2014).  Analisis  Media  Audio  terhadap Perubahan Perilaku Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada Petugas Laboratorium Kesehatan Kota Banjar. Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia , 9 (2), 218–225.

## Copyright Holder:
Sugondo, Zuhriyatus Saidah, Esti Aditya Dewi, M. Khoirul Anwar, Novy Trianasari, Mira Veranita (2023)
First publication right:
Syntax Idea
This article is licensed under: