## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 8, No. 2, 2022, pp. 151-164
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Tiga tahun reformasi kelembagaan komisi pemberantasan korupsi: Sebuah analisis narasi kebijakan
Darmawan Sigit Pranoto a *, Teguh Kurniawan b
Universitas Indonesia. Jl. Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, UI Depok, Jawa Barat, 16424, Indonesia a darmawan.sigit11@ui.ac.id ; b teguh.kurniawan@ui.ac.id; * Corresponding Author
Abstrak : Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  mengalami  transisi  kelembagaan  yang  dramatis  sejak diberlakukannya Perubahan Kedua UU KIP pada tahun 2019, yang diikuti dengan serangkaian kebijakan berikutnya. Narasi kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah dan DPR sebagai aktor pembuat kebijakan adalah bahwa kebijakan tersebut dilakukan untuk memperkuat kinerja KPK. Sementara itu, muncul narasi tandingan yang mengatakan sebaliknya. Wacana ini berlangsung intensif sejak tahun 2019 hingga 2022, dilihat  dari  banyaknya  pemberitaan  media.  Akibat  perdebatan  narasi  tersebut,  berdasarkan  beberapa survei, KPK mengalami penurunan tingkat kepercayaan yang signifikan dari publik. Dengan menggunakan Analisis  Kebijakan  Naratif,  penelitian  ini  mengajukan  pertanyaan:  bagaimana  pemerintah  membangun narasi  kebijakan  reformasi  kelembagaan  KPK?  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  narasi  kebijakan pemerintah dibangun di atas sistem kepercayaan yang jauh, namun tidak disertai dengan insentif positif yang  memadai,  sehingga  menimbulkan  polemik  yang  berkepanjangan.  Dalam  penelitian  ini,  disarankan agar pemerintah melakukan kajian evaluasi yang komprehensif terhadap kebijakan ini, membuka ruang dialog terbuka dengan melibatkan aktor-aktor kontra narasi, dan melakukan advokasi kebijakan yang lebih baik. Kata Kunci : Analisi Naratif Kebijakan; Antikorupsi; Kebijakan Antikorupsi; Komisi Pemberantasan Korupsi; Korupsi; Reformasi Kelembagaan KPK
How  to  Cite :  Pranoto,  D.,  &  Kurniawan,  T.  (2022).  Three  years  of  the  corruption eradication commission’s  institutional  reform:  A  narrative  policy  analysis. Integritas  : Jurnal Antikorupsi , 8 (2), 151-164. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.943

## Pendahuluan
Sejak disahkannya amandemen kedua UU KPK melalui (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2019) (selanjutnya: UU No. 19/2019), KPK  mengalami  perubahan  kelembagaan  yang  drastis.  Beberapa  pokok  perubahan  dalam  UU 19/2019 di antaranya: (1) kedudukan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif; (2) status pega- wai KPK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN); (3) pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) KPK; (4) penguatan fungsi pencegahan; (5) perubahan ketentuan penyidik dan penyelidik; serta (5) pengaturan  kembali  fungsi  penegakan  hukum.  Kelima  perubahan  mendasar  ini  memengaruhi karakteristik  kelembagaan  KPK,  sehingga  berdampak  langsung  terhadap  kinerja  KPK  sebagai institusi publik. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Gemperle (2018) bahwa karak- teristik kelembagaan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh penting terhadap efektivitas sebuah lembaga antikorupsi.
Sebagai tindak lanjut dari UU No. 19/2019 tersebut, KPK menjalankan serangkaian kebijakan reformasi kelembagaan yang bersifat transisi secara internal. Diawali dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 yang mengatur mengenai pengalihan status pega- wai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), dilanjutkan dengan perubahan organisasi dan tata kerja, proses seleksi pegawai KPK menjadi ASN, peluncuran strategi trisula melalui dokumen Peta Jalan  Pemberantasan  Korupsi  2022-2045,  proses inpassing Jabatan  Fungsional  pegawai,  dan seterusnya.  Hingga  artikel  ini  dibuat,  proses  reformasi  kelembagaan  di  internal  KPK  tersebut masih terus berlangsung.
Di tengah berjalannya reformasi internal kelembagaan tersebut, dan bertepatan dengan tahun ketiga  pascarevisi  kedua  UU  KPK,  tingkat  kepercayaan  publik  terhadap  KPK  didapati  rendah
dalam beberapa survei. Pada  tahun 2022 ini, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK hanya sebesar 46,4%, merosot dari angka 84,8% di tahun 2018 (Indikator Politik, 2022). Pamor KPK juga berada di titik paling bawah dalam lima tahun terakhir (Kompas, 2022). KPK juga menjadi lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan paling rendah, di bawah Kepolisian, Kejak- saan, dan Pengadilan (Lembaga Survei Indonesia, 2022). Sebagai perbandingan, di tahun 2008, KPK merupakan lembaga penegak hukum yang paling dipercaya masyarakat (Jakarta Post, 2008).
Dari tahun 2019 hingga 2022, kebijakan reformasi kelembagaan KPK menimbulkan debat yang intensif  di  masyarakat.  Debat  terjadi  antara  pemerintah  (termasuk  DPR  di  dalamnya)  selaku pembuat  narasi  utama  kebijakan  dengan  kelompok  masyarakat  yang  menentang  kebijakan tersebut sebagai penutur kontranaras. Perdebatan ini terjadi di sekitar periode pembahasan RUU KPK amandemen kedua di tahun 2019, dan juga terjadi di sekitar periode implementasi tindak lanjut UU No. 19/2019 tersebut pada tahun-tahun sesudahnya. Dengan menggunakan instrumen pemonitoran media Digivla, penulis melihat sejumlah 3.397  artikel berita cetak dan 27.355 berita daring  yang  menampilkan  diskusi  tersebut  sepanjang  periode  1  September  2019  hingga  31 Agustus  2022.  Diskursus  tersebut  masih  menjadi  topik  yang  cukup  ramai  diperbincangkan  di tahun 2022, tergambar dari 64 artikel berita cetak dan 642 artikel berita daring.
Van Eeten (2006) menjelaskan bahwa setiap narasi kebijakan yang disampaikan oleh peme- rintah khususnya yang menyangkut isu penting di mata publik, secara wajar akan mendatangkan kontranarasi  sebagai  bentuk  reaksinya.  Diskursus  antara  narasi  dengan  kontranarasi  ini  yang kemudian akan memengaruhi persepsi publik. Baik narasi utama kebijakan maupun kontranarasi, meskipun terjadi pada level meso, akan memengaruhi persepsi dan preferensi individu pada level mikro (Shanahan et al., 2018). Narasi pemerintah dianggap berhasil apabila mampu mendapatkan dukungan publik yang lebih banyak dibanding kontranarasinya. Turunnya tingkat kepercayaan publik  terhadap  KPK  dalam  berbagai  survei  di  tahun  2022,  menjadi  indikasi  adanya  problem faktual lemahnya narasi kebijakan pemerintah mengenai reformasi kelembagaan KPK, mengingat persepsi publik lebih berat dipengaruhi oleh kontranarasi yang timbul.
Beberapa  penelitian  terdahulu  menggambarkan  upaya  untuk  mengubah  KPK  yang  terjadi dalam  satu  dekade  terakhir.  Selain  rekomendasi  riset  formulasi  baru  untuk  mengoptimalkan kinerja penindakan sebagaimana penelitian Ramadhana (2019) dan Taryanto & Prasojo (2022), hampir semua tuntutan perubahan lainnya, meski dinarasikan untuk peningkatan kinerja KPK, memiliki risiko kelembagaan yang serius bagi KPK itu sendiri, sebagaimana temuan dalam riset Fariz  (2019),  Suyatmiko &  Nicola  (2019),  Susanto  (2018),  Umam  (2019), Muttaqin  &  Susanto (2018), dan Widoyoko (2018). Upaya penggunaan hak angket oleh DPR terhadap KPK pada tahun 2017  misalnya,  meski  tidak  menyangkut  ke  urusan  teknis  penegakan  hukum,  namun  berhasil membuktikan kepada publik bahwa definisi independensi KPK tidaklah mutlak, melainkan relatif di  hadapan  DPR  (Susanto,  2018).  Upaya inisiasi  revisi  UU  KPK oleh  DPR  juga menjadi  bentuk tuntutan perubahan yang menghadirkan risiko kelembagaan yang signifikan bagi KPK (Muttaqin & Susanto, 2018).
Pemberantasan korupsi merupakan salah satu amanat Reformasi 1998, dan keberhasilannya menjadi  indikator  kematangan  demokrasi  di  Indonesia.  Dengan  rendahnya  dukungan  publik, kebijakan reformasi kelembagaan KPK sedang berada dalam pertaruhan yang besar. Di tengah konstelasi  tersebut,  studi  ini  memiliki  urgensi  yang  penting  dengan  mengangkat  pertanyaan: bagaimana  pemerintah  mengonstruksi  narasi  kebijakan  reformasi  kelembagaan  KPK?  Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan dua tujuan, yaitu: (1) melakukan analisis naratif terhadap kebijakan reformasi kelembagaan KPK selama tahun 2019 hingga 2022; dan (2) memberikan rekomendasi terhadap konstruksi narasi kebijakan tersebut ke depan.

## Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme. Pendekatan post-positivisme men- jadikan  teori  sebagai  instrumen  penelitian,  alih-alih  peneliti  sebagai  instrumen  sebagaimana pendekatan kualitatif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini adalah untuk menghindari risiko  bias  kognitif  peneliti  sebagaimana  pendekatan  kualitatif,  sekaligus  untuk  mendalami permasalahan tanpa menghendaki obyektivitas tunggal sebagaimana pendekatan kuantitatif.
Studi  ini  memakai  salah  satu  bentuk  analisis  diskursus  interpretatif,  yaitu Narrative  Policy Analysis atau analisis narasi kebijakan sebagai metode penelitiannya. Analisis diskursus interpre- tatif  merupakan  pendekatan  yang  efektif  untuk  memahami  teka-teki  dalam  dilema  kebijakan publik  yang  tampak  tidak  terpecahkan  (Wash,  2020).  Bentuk  utama  dari  analisis  diskursus interpretatif ini adalah Narrative Policy Analysis dan Critical Discourse Analysis . Dalam Narrative Policy Analysis , aspek-aspek dalam narasi seperti bahasa, objek fisik, dan perbuatan diasumsikan ada di dalam relasi dua arah dengan nilai, ide, dan beliefs. Interpretasi dalam analisis dilakukan terhadap relasi antara narasi dengan kisah yang diceritakannya (Genette, 1980). Apabila Narra- tive Policy Analysis hanya menganalisis makna dalam dua dimensi saja, Critical Discourse Analysis melakukannya dalam tiga dimensi: teks, wacana, dan konteks sosial (Wash, 2020). Dalam Critical Discourse  Analysis ,  wacana  diintegrasikan  dengan  analisis  konteks  sosial  yang  melingkupinya (Fairclough, 2013), sehingga tidak hanya mengungkap makna wacana di permukaan saja, tetapi juga  melakukan  kritisi  terhadapnya.  Penelitian  ini  tidak  sampai  melakukan  kritisi  terhadap diskursus antar narasi di di seputar kebijakan reformasi kelembagaan KPK, sehingga mengguna- kan Narrative Policy Analysis sebagai metode analisisnya. Lahir  di  era  post-positivisme, Narrative  Policy  Analysis merupakan  salah  satu  bentuk  dari metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk menginterpretasikan narasi kebijakan yang dilakukan oleh para aktor dan komunitas kebijakan (van Eeten, 2006). Langkah-langkah dalam melakukan  analisis  naratif  kebijakan  berupa:  (1)  identifikasi  isu  kebijakan;  (2)  pengumpulan data; (3) bagaimana analisis data yang dilakukan; dan (4) pemetaan narasi ke dalam komponen narasi (Gray & Jones, 2016). Untuk mendapatkan perbaikan kebijakan ke depan, analisis naratif kebijakan diakhiri dengan analisis metanarasi yang merupakan komparasi antara narasi utama dengan kontranarasi (van Eeten, 2006). Dengan metanarasi, disparitas naratif diharapkan dapat dikurangi dan kebijakan dapat diperbaiki.
Level analisis dalam penelitian ini adalah level meso yaitu di tingkat aktor utama kebijakan dan kelompok yang berinteraksi dengannya. Di tingkat meso, analisis naratif kebijakan berfokus pada bagaimana aktor mengonstruksi dan mengomunikasikan narasi kebijakan untuk memengaruhi proses kebijakan (Shanahan et al., 2018). Karena analisis level meso menekankan pada narasi dari aktor kebijakan, dan mayoritas debat kebijakan oleh para aktor tersebut terjadi di ruang publik, media massa menjadi cerminan yang representatif akan adanya diskusi tersebut. Oleh karena itu, data utama dalam penelitian ini bersumber dari artikel berita media massa. Penjaringan artikel dilakukan dengan menggunakan Digivla, sebuah instrumen pemonitoran media. Digivla mampu mengumpulkan lebih dari 1.200 media yang mencakup media massa cetak, portal berita online, dan stasiun televisi (Digivla Indonesia, 2020). Artikel berita yang dikumpulkan untuk penelitian ini berupa artikel media massa cetak dan elektronik dalam kurun waktu 1 September 2019 hingga 31 Agustus 2022. Data utama yang dilakukan analisis terhadapnya berupa media massa cetak, dan media massa elektronik sebagai tambahan.
Artikel ini menggunakan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data, serta metode ilustratif  sebagai  teknik  analisisnya.  Studi  dokumentasi  dilakukan  utamanya  terhadap  artikel berita cetak, dan artikel berita elektronik yang digunakan secara selektif sebagai tambahan. Media massa  cetak  yang  dianalisis  kontennya  terbatas  hanya  pada  Kompas,  Koran  Tempo,  dan  The Jakarta  Post.  Ketiga surat  kabar  tersebut  dipilih  karena merupakan  peringkat  tiga  besar surat kabar terbaik di Indonesia berdasarkan data 2019 Top Newspaper in Indonesia (4 International Media  and  Newspaper,  2020).  Sementara  itu,  teknik  analisis  data  dalam  studi  ini  dilakukan dengan menggunakan metode ilustratif yang merupakan salah satu bentuk metode analisis data kualitatif yang mengambil konsep teoretis dan memperlakukannya sebagai “kotak kosong” untuk kemudian diisi dengan data empiris berikut deskripsinya (Neuman, 2014). Metode ilustratif yang digunakan berupa klarifikasi kasus (case clarification) dan pencocokan pola (pattern matching) secara dinamis. Klarifikasi kasus merupakan metode untuk membuat sebuah kasus menjadi lebih mudah dipahami dengan jalan menerapkan teori ke dalamnya. Sementara itu, metode pencocokan pola digunakan untuk mencocokkan kasus dengan pola atau konsep yang berasal dari teori atau penelitian lain.
Fakta  bahwa  media  massa  mampu  memengaruhi  ruang  sosial  melalui  kekuatan  teksnya (Lefebvre,  1991),  baik  sebagai  salah  satu  kekuatan  demokrasi  ataupun  karena  ideologinya,
menjadi  pertimbangan  sebagai  keterbatasan  dalam  penelitian  ini.  Kemampuan  media  massa tersebut berada di luar interpretasi dalam penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan
Kebijakan  dasar  reformasi  kelembagaan  KPK  tertuang  dalam  UU  No.  19/2019  sebagai amandemen kedua UU Nomor 30/2002 tentang KPK. Melalui undang-undang amandemen ini, KPK mengalami perubahan karakteristik kelembagaan secara substansial (lihat Tabel 1). Untuk mewujudkan  amanat  perubahan  dalam  undang-undang  tersebut,  KPK  bersama  pemerintah melaksanakan serangkaian kebijakan lanjutan berupa  reformasi kelembagaan di internal KPK. Narasi atas kebijakan tersebut dikonstruksi oleh pemerintah (termasuk DPR di dalamnya) sejak tahun 2019 menjelang pembahasan amandemen kedua UU KPK. Kelompok masyarakat yang tidak setuju  terhadap  kebijakan  tersebut,  memunculkan  kontranarasi  secara  simultan.  Perdebatan antar narasi tersebut terus bergulir pada periode setelah  pengesahan UU No. 19/2019 hingga tahun 2022 saat penelitian ini dilakukan. Sebagai kebijakan dasar, revisi UU KPK masih menjadi narasi pokok yang diperdebatkan oleh kelompok masyarakat, mengingat reformasi kelembagaan internal KPK yang bergulir saat ini merupakan kebijakan lanjutan dari revisi UU KPK tersebut.
Tabel 1. Komponen Norma Perubahan Pokok UU KPK Komponen UU 30/2002 & UU 10/2015 UU 19/2019 Status kelembagaan KPK dalam hukum tata negara Indonesia Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun Lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun Status pegawai KPK Pegawai Komisi Pegawai ASN Pembentukan Dewan Pengawas - Dibentuk Dewan Pengawas (Pasal 21) Penguatan fungsi pencegahan - Penjelasan, “Pembaruan hukum juga dilakukan dengan menata kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan penguatan tindakan pencegahan sehingga timbul kesadaran kepada penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan” Ketentuan Penyidik dan Penyelidik Penyelidik dan Penyidik KPK diangkat dan diberhentikan oleh KPK Penyelidik dan Penyidik KPK berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan internal KPK dengan diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan KPK Pengaturan kembali fungsi penegakan hukum Tidak berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan 1. Pengaturan fungsi eksekusi (melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan) 2. Pengurangan 9 wewenang dalam kegiatan penyelidikan dan penuntutan 3. Ketentuan untuk melakukan koordinasi dalam kegiatan penuntutan 4. Ketentuan ulang mengenai mekanisme penyadapan 5. Dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan
Diskusi antar narasi atas kebijakan reformasi kelembagaan KPK tercermin dalam pemberitaan di media massa. Dalam penelitian ini dilakukan penghitungan artikel berita yang memuat diskusi antar narasi dengan menggunakan instrumen pemonitoran media Digivla. Konfigurasi pencarian yang dilakukan dengan menggunakan kata kunci “Revisi UU KPK” pada fitur pencarian teks pada konten (bukan hanya judul) dalam periode 1 September 2019 hingga 31 Agustus 2022. Kata kunci “Revisi  UU  KPK”  digunakan  karena  selain  merupakan  k ebijakan  dasar  narasi,  juga  menjadi
kosakata  netral  yang  lazim  digunakan  baik  dalam  narasi  utama  maupun  kontranarasi.  Fitur pencarian dipilih opsi pencarian konten (alih-alih opsi pencarian kata kunci pada judul) untuk menjaring artikel berita yang memuat  substansi diskusi antar narasi tersebut,  meskipun tidak memuat judul yang mengandung teks kata kunci. Periode pencarian dibatasi sejak 1 September 2019 saat isu pembahasan RUU KPK amandemen kedua di DPR mulai hangat diperbincangkan, hingga  31  Agustus  2022.  Kategori media massa  yang  dijaring  adalah  berupa  (1)  media massa nasional dan daerah yang terbit secara tercetak, serta (2) media massa nasional dan daerah yang terbit secara online yang meliputi hingga lebih dari seratus situs berita yang terverifikasi. Untuk masing-masing kategori media massa, pencarian dilakukan secara terpisah.
Tabel 2. Konfigurasi Pencarian Data menggunakan Digivla Kata kunci Revisi UU KPK Area pencarian Konten artikel Periode pencarian 1 September 2019 s.d. 31 Agustus 2022 Media massa pencarian 1. Media massa cetak 2. Media massa online
Tercatat  sejumlah  3.397  artikel  berita  dalam  media  massa  cetak  dan  27.355  artikel  berita online yang memuat diskusi narasi tersebut dalam kurun waktu 2019 hingga 2022. Diskusi ter- banyak  tercatat  di  tahun  2019,  meski  terjadi  hanya  dalam  empat  bulan  (September  hingga Desember),  sejumlah  2.664  artikel  cetak  dan  19.062  artikel online .  Jumlah  diskusi  terbanyak kedua  terjadi pada tahun 2020 untuk media massa cetak dan tahun 2021 untuk media massa online . Data dua tahun pertama tersebut menggambarkan diskusi naratif dengan intensitas yang relatif sama kencang. Pada tahun 2022 hingga akhir Agustus, tercatat 64 artikel berita cetak dan 642 artikel online yang memuat diskusi naratif ini. Meskipun mulai menurun, angka ini menun- jukkan bahwa isu reformasi kelembagaan KPK masih relevan di masyarakat pada tahun ini. Penu- runan angka tersebut, dapat dihubungkan dengan intensitas narasi kebijakan yang mulai menuju antiklimaks. Di satu sisi, reformasi lanjutan di internal KPK terus bergulir sesuai dengan amanat UU Nomor 19/2019, dan di sisi lainnya, setiap kontranarasi yang muncul dari tahun 2019 dapat dikatakan tidak berhasil memengaruhi proses implementasi kebijakan tersebut. Yang menarik, dalam dua bulan terakhir diskusi mengenai topik ini kembali menghangat dengan 16 artikel berita cetak  dan  110  artikel online ,  setelah  intensitas  tertinggi  sebelumnya  terjadi  pada  bulan  April dengan 19 artikel cetak dan 127 artikel online .
Tabel 3. Jumlah Artikel Berita yang Memuat Narasi Kebijakan Reformasi Kelembagaan KPK
Kategori Media Periode Sep-Des 2019* Jan-Des 2020 Jan-Des 2021 Jan-Agu 2022** Media Cetak 3.397 384 285 64 Media Online 27.355 3568 4.083 642 *September 2019 adalah bulan awal RUU KPK amandemen kedua setuju untuk dibahas **Agustus 2022 merupakan bulan terakhir sebelum artikel ini dituliskan
Sumber: diolah dari Digivla

## Identifikasi Narasi
Proses  analisis  narasi  kebijakan  dilakukan  melalui:  (1)  melakukan identifikasi mana  narasi kebijakan, non-narasi, atau kontranarasi; (2) menyusunnya ke dalam sebuah bentuk yang lebih sistematis,  dapat  berupa  plot  atau  komponen  lainnya;  dan  (3)  melakukan  analisis  metanarasi untuk mendapatkan solusi dari konflik naratif yang ada (Roe, 1994). Pemetaan diperlukan karena menjadi manifestasi narasi kebijakan yang selain membedakan antara narasi dan selainnya, juga digunakan untuk mengukur level persuasivitas narasi dalam memengaruhi populasi (Shanahan et al., 2018).
Untuk memudahkan, identifikasi dituangkan ke dalam sebuah resume kronologis narasi kebi- jakan yang merangkum perjalanan cerita secara keseluruhan. Darinya tergambar plot dari narasi yang ada. Sumber utama identifikasi narasi dalam penelitian ini adalah artikel-artikel berita yang terjaring melalui Digivla berdasarkan konfigurasi pencarian sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Untuk  menyusun  resume  narasi,  dilakukan  pengerucutan  jumlah  artikel  yang  terjaring  untuk
dilakukan studi dokumentasi. Kualifikasi seleksi untuk artikel yang akan dilakukan studi doku- mentasi adalah yang artikel yang: (1) berasal dari media massa nasional mainstream dengan yang dipilih adalah Kompas, Tempo, dan The Jakarta Post; serta (2) berupa media cetak. Studi media cetak ini dilakukan terhadap resume yang telah disediakan oleh Digivla secara daring di dalam aplikasinya. Untuk melengkapi, studi dokumentasi juga dilakukan terhadap artikel berita daring secara terbatas dengan pemilihan secara random, serta terhadap dokumen lain yang valid dan relevan.  Dari  studi  dokumentasi  yang  dilakukan,  disusun  resume  narasi  secara  kronologis sebagaimana tertuang dalam Tabel 4. Di dalam resume tersebut, sekaligus di dalamnya dilakukan identifikasi mana narasi yang disampaikan oleh pemerintah, mana kontranarasi yang muncul.
Tabel 4. Resume Narasi Kronologis Kebijakan Reformasi Kelembagaan KPK
No. Peristiwa Kategori 1. DPR pada tanggal 5 September 2019 melakukan Rapat Paripurna untuk menyetujui pembahasan RUU KPK amandemen kedua sebagai inisiatif DPR. Semua fraksi telah setuju, pemerintah juga telah setuju. Narasi 2. Sore hari setelah Rapat Paripurna tersebut, KPK menggelar konferensi pers menolak revisi UU KPK dan meminta dukungan Presiden melalui surat dengan alasan rencana revisi tersebut akan melemahkan fungsi KPK sebagai lembaga independen. Kontranarasi 3. TII menggelar konferensi pers pada 6 September 2019 menolak revisi UU KPK dengan menyoroti permasalahan independensi KPK yang akan terganggu melalui revisi tersebut. Kontranarasi 4. Tanggal 9 September 2019, Menkumham menerima draf RUU KPK amandemen kedua. Menkumham akan mempelajari drafnya terlebih dahulu, sesuai arahan Presiden. Narasi 5. Sejumlah akademisi dari 27 universitas menyatakan penolakan atas revisi UU KPK. Kontranarasi 6. Tanggal 11 September 2019, Presiden menerima Daftar Inventarisasi Masalah RUU KPK amandemen kedua dan menyatakan akan melibatkan para pakar untuk mengkaji. Malam harinya, Mensesneg menyatakan Surat Presiden sudah disampaikan ke DPR. Narasi 7. Keesokan harinya, Badan Legislasi DPR melakukan pembahasan draf RUU tersebut, Menkumham hadir dalam pembahasan. Narasi 8. Presiden mengadakan jumpa pers pada 13 September 2019 yang menyatakan komitmennya untuk tidak berkompromi dalam pemberantasan korupsi. Presiden menolak sebagian usulan perubahan yang dianggap akan melemahkan KPK. Narasi 9. KPK menyatakan tidak dilibatkan dalam proses revisi ini. Ketua KPK menyatakan tidak pernah mengetahui draf RUU KPK amandemen kedua. Kontranarasi 10.  Pimpinan KPK mengembalikan mandat kepada Presiden, berharap diajak berdiskusi oleh Presiden perihal revisi ini. Kontranarasi 11.  Presiden menolak pengembalian mandat Pimpinan KPK dengan menegaskan ketentuan pengembalian mandat seperti ini tidak pernah diatur. Narasi 12.  17 September 2019, UU KPK amandemen kedua disahkan. Narasi 13.  Gelombang penolakan atas UU KPK amandemen kedua semakin meningkat dalam skala yang lebih besar. Kontranarasi 14.  PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN berikut Perkom Nomor 7 Tahun 2020 tentang Ortaka KPK diundangkan. Narasi 15.  Proses pengalihan status Pegawai KPK menjadi ASN dilakukan sepanjang tahun 2021, melalui mekanisme Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Narasi 16.  Sebagian masyarakat menyayangkan sejumlah pegawai KPK yang tidak lulus TWK dengan mempersepsikannya sebagai penyingkiran. Kontranarasi 17.  Pegawai KPK yang memenuhi syarat dilantik sebagai ASN. Narasi 18.  KPK menyusun strategi trisula yang tertuang dalam dokumen Peta Jalan Pemberantasan Korupsi 2022-2045 sebagai pesan perubahan pascarevisi kedua UU KPK. Narasi 19.  Tingkat kepercayaan publik terhadap KPK menurun dalam beberapa survei di tahun 2022. Kontranarasi 20.  Proses reformasi kelembagaan KPK terus dilanjutkan. Narasi

## Analisis Metanarasi
Metanarasi  adalah  narasi  yang  “diceritakan”  oleh  adanya  perbandingan (van  Eeten,  2006). Narasi kebijakan pemerintah dibandingkan dan dibedakan dengan kontranarasi. Dengan memban- dingkan, relasi antar kedua narasi yang tadinya tidak tampak menjadi terlihat, begitu juga apa yang menjadi sebab perbedaannya. Menurut van Eeten, pembandingan dalam metanarasi bukan berarti melakukan kompromi: misalkan jika di satu sisi hitam dan sisi lainnya putih, maka metanarasinya adalah  abu-abu. Metanarasi adalah  narasi  yang  dapat menjelaskan  bagaimana  narasi kebijakan yang saling bertentangan tentang masalah tertentu pada waktu yang sama. Tujuan analisis meta- narasi  adalah  untuk  mendapatkan  metanarasi  yang  memungkinkan  para  pihak  yang  tadinya berdebat  mampu  memperbaiki  kebijakan  tersebut  kemudian.  Dengan  kata  lain,  keluaran  dari analisis metanarasi adalah rekomendasi untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang dianalisis.
Dalam analisis metanarasi penelitian ini, serangkaian peristiwa dalam resume kronologis seba- gaimana tertera dalam Tabel 4, dipetakan dan dibandingkan poin-poin pokoknya antara narasi utama kebijakan dengan kontranarasi sebagaimana Tabel 5. Dari perbandingan tersebut, ditarik sebab perbedaan yang ada.
Tabel 5. Perbandingan Antar Narasi Kebijakan Reformasi Kelembagaan KPK Narasi Utama Kontranarasi Sebab Perbedaan Kinerja KPK belum optimal sehingga perlu ditingkatkan secara kelembagaan. Aktor politik khawatir akan kinerja KPK selama ini. Perbedaan belief systems yang dimiliki, bahwa satu pihak menganggap kinerja KPK perlu perbaikan, sementara pihak lain melihat KPK sudah baik, sehingga menganggap alasan perbaikan tidak berdasar. Norma-norma perubahan dalam RUU amandemen kedua merupakan bentuk penguatan kelembagaan bagi KPK. Norma-norma perubahan tersebut justru bentuk pelemahan KPK secara kelembagaan. Perbedaan belief systems yang kontradiktif, melihat muatan yang sama namun memiliki interpretasi yang saling bertentangan.
Masuknya KPK ke dalam rumpun eksekutif dan perubahan status pegawai KPK menjadi ASN adalah bentuk penguatan kelembagaan dan tertib tata negara. Masuknya KPK ke dalam rumpun eksekutif dan perubahan status pegawai KPK menjadi ASN akan mengurangi independensi KPK.
Perbedaan belief systems mengenai suatu fenomena yang sama. Satu pihak melihat perubahan ini demi ketertiban hukum, pihak yang lain melihat perubahan ini mengganggu independensi. Presiden dan DPR mengutamakan aspirasi rakyat dan telah melakukan kajian yang mencukupi dalam proses revisi UU KPK. Proses revisi ini tergesa- gesa dan tidak memperhatikan aspirasi rakyat. Pihak yang diajak berdiskusi dengan pemerintah dan DPR memang merupakan bagian dari masyarakat, namun belum cukup merepresentasikan kelompok masyarakat yang kontra naratif. Serangkaian kebijakan reformasi transisional di internal KPK (alih status pegawai, strategi trisula, dan lainnya) merupakan tindak lanjut dari UU No. 19/2019 yang berjalan selaras untuk mendukung penguatan kelembagaan KPK. Kebijakan lanjutan di internal KPK menjadi bukti penguat adanya pelemahan kelembagaan.
Selain belief systems, tidak semua ketentuan mengenai kebijakan lanjutan diatur secara jelas dalam regulasi turunan UU No. 19/2019 sehingga menimbulkan perdebatan.

## Sumber: diolah oleh penulis
Setiap narasi kebijakan pada dasarnya adalah unik, sehingga dapat menciptakan realitas narasi yang berbeda-beda di tengah masyarakat (Shanahan et al., 2018). Inilah yang disebut Shanahan et al. sebagai relativitas narasi. Meskipun bervariasi dan tidak dapat diatasi, realitas narasi ini dapat diukur  karena  dibatasi  oleh belief  systems dan  strategi  kebijakan. Belief  systems merupakan seperangkat nilai yang menentukan orientasi individu atau kelompok terhadap sesuatu. Sistem ini relatif stabil sifatnya di dalam diri individu atau kelompok tersebut, sehingga dapat diukur di awal. Narasi kebijakan yang memunculkan diskusi karena perbedaan belief systems, menandakan adanya
mitigasi  risiko  yang  kurang  dalam  proses  formulasi  kebijakannya.  Perbedaan  ini  menciptakan “jarak sosial”  dalam  narasi  kebijakan.  Karena  tidak  dimitigasi  dengan  baik,  konten  narasi yang dibuat  tidak  memuat  unsur-unsur  yang  mampu  mempersuasi  target  audiens  yang  berbeda pandangan tersebut.
Narasi  kebijakan  yang  dibangun  di  atas  dasar  adanya  perbedaan belief  systems ,  hendaknya diformulasi untuk memengaruhi dan merekrut audiens yang berbeda tersebut (Mu et al., 2021). Untuk  itu,  hendaknya  narator  menyisipkan  stimulus  pesan  positif  yang  memadai  yang  sejalan dengan belief systems yang dimiliki oleh audiens targetnya. Salah satu stimulus positif yang bisa diberikan  oleh  narator  adalah  reputasi  positif  yang  disematkan  dalam  konstruksi  sosial  yang diasosiasikan ke audiens yang menjadi target. Misalnya narator menggambarkan kelompok target sebagai cerdas, jujur, bertanggung jawab, dan sejenisnya. Bentuk stimulus lain yang dapat diberi- kan  adalah  pemberian  manfaat  secara  material,  seperti  subsidi  atau  sesuatu  lain  yang  sifatnya nyata untuk memotivasi kelompok sasaran untuk mau mengikuti kebijakan. Demikian juga bentuk stimulus negatif seperti pengenaan denda atau hukuman juga dapat diberlakukan.
Dalam perdebatan narasi kebijakan reformasi kelembagaan KPK, narator kerap tidak menyer- takan  stimulus  positif  untuk  mempersuasi  kelompok  kontranarasi.  Sebagai  contoh  ketiadaan stimulus  positif  dari  narator  dalam  menanggapi  kontranarasi  dari  kelompok  masyarakat  yang bermaksud mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Seorang anggota DPR meski menyatakan menghormati keinginan kelompok masyarakat itu, namun lalu meminta pihak tersebut untuk mensakralkan persidangan MK dan harus memiliki legal standing yang jelas (DPR,  2020). Secara semiotika  tekstual,  pernyataan  tersebut mengandung makna: seakan-akan kelompok masyarakat yang hendak mengajukan permohonan tidak memiliki legal standing yang jelas dan akan membuat sidang MK menjadi tidak sakral. Membuat sidang MK tidak sakral bukan merupakan  bentuk  stimulus  yang  positif.  Kelompok  kontra  naratif  yang  mendengar  narasi  ini, tidak akan merasa dirangkul. Pernyataan anggota DPR tersebut tidak mendekatkan jarak sosial dalam relativitas narasi yang ada, namun justru menjauhkan. Alih-alih, anggota DPR dapat memilih kalimat  lain  seperti:  “Kami  menghormati  keinginan  warga  negara  yang  hendak  mengajukan keberatan ke MK. Itu adalah salah satu bentuk sikap kewarganegaraan yang baik dan bertanggung jawab.” Menjaga kesakralan sidang atau kejelasan legal standing pemohon dalam pengajuan uji ke MK  adalah  sebuah  prosedur  normal  yang  sudah  diketahui  secara  umum  oleh  publik,  berikut mekanisme dan konsekuensinya.
Contoh  lain  adalah  diskursus  mengenai  proses  pengalihan  pegawai  KPK  menjadi  ASN.  Saat menelurkan kebijakan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2020 yang mengatur mengenai peng- alihan tersebut, pemerintah menyampaikan beberapa stimulus positif dalam narasi di antaranya: PP  ini  tidak  mengurangi  independensi  KPK;  PP  ini  untuk  memperkuat  kelembagaan  KPK;  dan penghasilan pegawai yang beralih status tidak akan mengalami penurunan (www.presidenri.go.id, 2020).  MK  memutuskan  dalam  Putusan  MK  No.  70/PUU-XVII/2019  bahwa  proses  pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai (Mahkamah Konstitusi, 2021). Kutipan pernyataan dalam Putusan MK ini kemudian dinarasikan oleh pemerintah (DPR, 2021). Hal-hal tersebut men- jadi stimulus positif bagi kelompok kontranarasi. Di antaranya tercermin dari pernyataan Direktur Pusako,  Universitas  Andalas,  yang  menyampaikan  bahwa  pernyataan  tersebut  menguntungkan pegawai KPK yang tidak lolos seleksi dalam proses alih status (Kompas, 2021). MK selanjutnya dalam Putusan No. 34/PUU- XIX/2021 merinci arti dari frasa “tidak boleh merugikan” ke dalam empat  konteks:  individu  pegawai  KPK,  lembaga,  ASN,  dan  negara,  yang  pada  kesimpulannya menjelaskan bahwa terdapat kriteria yang tetap harus dipenuhi dalam pengalihan pegawai KPK (Mahkamah Konstitusi, 2021) . Padahal frasa “tidak boleh merugikan” ini diartikan oleh kelompok kontranarasi bahwa semua pegawai KPK yang ada akan beralih status sebagai ASN, karena jika ada yang  tidak  beralih  maka  termasuk dalam  definisi  “dirugikan”.  Fakta  yang  muncul  kemudian terdapat sejumlah pegawai KPK yang dinyatakan tidak dapat dialihkan statusnya sebagai ASN. Dari sisi narator, hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan, termasuk sesuai dengan Putusan MK, sedangkan di sisi kontranarator hal tersebut justru dianggap bertentangan dengan ketentuan yang ada,  termasuk  Putusan  MK.  Dialog  naratif  “tidak  boleh  merugikan”  ini  tidak  tuntas,  sehingga polemik terus berlanjut.
Perbedaan jarak sosial yang lebar dalam perdebatan narasi reformasi kelembagaan KPK ini berakar pada perbedaan pemaknaan atas substansi isu yang mendasari, bahkan sejak sebelum narasi revisi UU KPK ini dimulai. Dinamika tuntutan perubahan terhadap KPK setidaknya telah mengemuka sejak satu dekade terakhir. Substansi isu terletak pada seputar independensi KPK sebagai lembaga dan ketergantungannya terhadap dukungan politik pemerintah. Sebagaimana UNCAC gariskan dalam Artikel 6, bahwa badan antikorupsi harus memiliki independensi yang diperlukan agar bisa bekerja dengan efektif (UNODC, 2004), dan independensi ini tergantung dari dukungan  politik  pemerintah,  khususnya  dari  pemegang  kekuasaan  politik  tertinggi  di  negara tersebut (Quah, 2014). Melejitnya reputasi KPK karena keberhasilan kinerjanya selama ini, salah satunya  dipengaruhi  oleh  kekuatan  independensi  yang  dimiliki  oleh  KPK  (Muhammad,  2016) yang keberadaannya terpelihara karena adanya dukungan politik dari Presiden (Juwono, 2018). Independensi  ini  tidak  terlepas  dari  kemauan  politik  pemerintah  terhadap  pemberantasan korupsi  yang  tercermin  dalam  komitmen  dan  pengambilan  solusi  kebijakan  yang  dilakukan (Suyatmiko & Nicola, 2019). Solusi yang diambil, baik oleh Presiden SBY maupun Presiden Jokowi, ketika KPK menghadapi konflik kelembagaan adalah contoh dari dukungan politik tersebut (Fariz, 2019).
Independensi, menurut Suyatmiko & Nicola, juga mencakup status kelembagaan KPK, apakah berada  di  dalam  atau  di  luar  pemerintahan.  Sebelum  diatur  dalam  UU  No.  19/2019,  status kelembagaan KPK ini pernah menjadi perdebatan yang ramai ketika DPR hendak menggunakan hak angketnya terhadap KPK pada tahun 2017 (Susanto, 2018). Saat itu publik mempertanyakan apakah sebagai lembaga independen, KPK merupakan objek dari hak angket DPR. Terdapat dua pendapat: (1) meskipun independen, KPK merupakan bagian dari eksekutif, mengingat tugas pe- nyelidikan, penyidikan, dan penuntutan merupakan tugas eksekutif; dan (2) KPK sebagai lembaga negara  penunjang,  memiliki  kedudukan  yang  terpisah  dari  tiga  cabang  kekuasaan — bahkan merupakan cabang  tersendiri — sehingga  bukan  merupakan objek  hak angket  DPR. Mahkamah Konstitusi kemudian menetapkan bahwa hak angket DPR terhadap KPK adalah konstitusional, sehingga  meskipun  hak  angket  tidak  mencampuri  urusan  teknis  penegakan  hukum  oleh  KPK, peristiwa  tersebut  dapat  dimaknai  publik  bahwa  independensi  KPK  tidaklah  mutlak,  namun relatif di hadapan DPR. Oleh karena itu, ketika dalam revisi UU KPK disebutkan bahwa kini KPK merupakan lembaga negara yang berada dalam rumpun eksekutif — meskipun tetap dinyatakan KPK  dalam  menjalankan  tugasnya  tetap  independen  dan  terbebas  dari  pengaruh  kekuasaan manapun — tidak  dapat  dihindarkan  adanya  persepsi  bahwa  revisi  UU  ini  dapat  memengaruhi KPK secara independensi. Meski pemerintah menarasikan perubahan norma status kelembagaan dilakukan  dalam  rangka  memperkuat  KPK,  tidak  serta  merta  narasi  tersebut  diterima  publik, karena sudah tersedia makna alternatif berdasarkan peristiwa riil sebelumnya.
Dukungan  politik  terhadap  KPK  juga  dinilai  berkurang  dalam  beberapa  tahun  terakhir, khususnya  menjelang  proses  revisi  UU  KPK  (Fariz,  2019).  Ketika  suara  kontranarasi  menguat bahwa rencana revisi UU KPK adalah sebuah bentuk pelemahan, publik berharap muncul solusi kebijakan atas polemik yang terjadi, misalnya dengan tidak memberikan persetujuan amandemen atau mengeluarkan Perppu (Suyatmiko & Nicola, 2019). Namun pemerintah tidak melakukannya. Dalam pemahaman publik, keputusan tersebut bukan sebuah bentuk dukungan politik terhadap KPK. Tetapi, tentu pemerintah memiliki arah pemikirannya sendiri. Prioritas pemerintah adalah tercapainya  target  pertumbuhan  ekonomi,  khususnya  melalui  peningkatan  efisiensi  perizinan demi  mendatangkan  investasi  yang  tinggi.  Untuk  itu,  stabilitas  politik  menjadi  prasyarat  bagi meningkatnya kinerja ekonomi tersebut. Sempat muncul narasi bahwa terdapat ketakutan dari calon  investor  terhadap  agresivitas  KPK  sehingga  enggan  berinvestasi  di  Indonesia  (Umam, 2019). Karena diasumsikan sebagai faktor yang memengaruhi stabilitas politik dan ekonomi, KPK perlu diselaraskan daya geraknya untuk bertindak dalam koridor yang “wajar”. Dengannya, peme - rintah terlihat untuk menjaga jarak aman dengan KPK, salah satunya dengan membiarkan KPK sendiri  dalam  menghadapi  situasi  tekanan  politik,  termasuk  dalam  bentuk  revisi  UU  KPK (Muttaqin & Susanto, 2018).
Ketika  UU  No.  19/2019  selesai  diundangkan,  KPK  kemudian  menjadi  aktor  yang  berperan menjalankan perintah undang-undang dan peraturan pemerintah yang menjadi turunannya. KPK juga turut menjadi perumus kebijakan lanjutan berupa berbagai peraturan komisi dan sejenisnya,
sekaligus mengimplementasikannya.  Dalam  hal  ini,  terjadi  perluasan  aktor  narasi  dari  semula pemerintah  dan  DPR,  menjadi  pemerintah,  DPR,  dan  KPK,  dengan  porsi  KPK  menjadi  yang terbesar karena domain kebijakan lanjutan berada di dalam areanya. Pada tahun 2020, proses transisi  setelah  amandemen  UU  KPK  ditandai  dengan  terbitnya  dua  regulasi  derivatif:  PP  No. 41/2020 tentang Pengalihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN dan Peraturan KPK No. 7/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK yang baru. Tahun berikutnya, proses transisi didominasi dengan proses alih status pegawai KPK menjadi ASN. Dimulai dengan pengundangan Peraturan Komisi mengenai tata cara pengalihan tersebut di awal tahun, pelaksanaan tes Indeks Moderasi Bernegara (IMB) dan wawancara tahap I selama bulan Maret hingga April, dan setengah tahun berikutnya berupa pelantikan PNS, orientasi, diklat bela negara bagi pegawai tidak memenuhi syarat yang bersedia, dan tes IMB dan wawancara tahap II. Mengenai proses alih status ini, secara internal telah dilakukan sosialisasi pada bulan Februari 2021 (KPK, 2022). Selain internalisasi, pegawai juga dilibatkan secara intensif dalam penyusunan regulasi mengenai organisasi dan tata kerja serta regulasi tentang jabatan fungsional (KPK, 2021b). KPK juga menyusun dokumen Peta Jalan  Pemberantasan  Korupsi  2022-2045  untuk  mengakomodasi  perubahan  dasar  hukum, strategi  trisula,  sekaligus  sebagai  pesan  perubahan  untuk  mengantisipasi  masa  depan  (KPK, 2021a).
Namun, melalui Survei Persepsi Publik terhadap Pemberitaan dan Publikasi KPK tahun 2021, KPK mendapati sebesar 66,6% publik melihat konflik internal di tubuh KPK sebagai salah satu isu utama yang paling banyak diketahui publik, dengan tingkat awareness publik sangat tinggi yakni 98,7% dan tingkat kepercayaan publik bahwa berita tentang KPK adalah benar, juga naik menjadi 82,5%  dari  79,8%  di  tahun  sebelumnya  (KPK,  2022).  Artinya,  serangkaian  upaya  reformasi internal KPK yang dilakukan, begitu kuat menarik perhatian publik dengan mayoritas melihatnya sebagai sebuah konflik internal. Ketika dihubungkan dengan hasil survei persepsi publik yang dilakukan sendiri oleh KPK tersebut, dan dikaitkan dengan hasil survei Kompas, Indikator Politik, dan  LSI  pada  tahun  2022  yang  menempatkan  KPK  pada  tingkat  kepercayaan  yang  rendah, sosialisasi  yang  sudah  KPK  selama  periode  pelaksanaan  perintah  UU  No.  19/2019  ini,  belum cukup memadai untuk secara positif memengaruhi persepsi publik.
Publik  memberikan  kepercayaan  terhadap  sebuah  organisasi  sebagai  dampak  dari  kinerja organisasi  tersebut  (Yuwanto,  2018).  Menurut  Yuwanto,  publik  memberikan  kepercayaannya melalui aspek kognitif (apa yang dia ketahui) dan aspek afektif (emosi yang dia rasakan). Kedua aspek  ini  menjadi  cara  publik  dalam  menilai  terhadap  kriteria  sebuah  kepercayaan.  Kriteria kepercayaan terdiri dari lima hal: integritas, kompetensi, konsistensi, kesetiaan, dan keterbukaan (Butler & Cantrell, 1984). Integritas terkait dengan kejujuran yang selalu mengatakan hal yang sebenarnya, kompetensi terkait  dengan  kemampuan  melakukan  pekerjaan, konsisten artinya menangani  situasi  dengan  handal  dan  pertimbangan  yang  baik, kesetiaan terkait  kemampuan menyelesaikan tugas dengan bertanggung jawab, dan keterbukaan artinya kesediaan untuk saling berbagi informasi.
Secara  umum,  narasi  reformasi  kelembagaan  KPK  selama  tiga  tahun  ini  dilihat  oleh  publik belum  memenuhi  seluruh  kriteria  kepercayaan  tersebut.  Aktor  kebijakan  dipandang  tidak terbuka  atas  beberapa  hal  yang  kemudian  memicu  polemik.  Misalnya  tentang  ketidakpastian mengenai mekanisme alih status pegawai KPK: apakah dengan tes atau tidak. Aktor kebijakan juga dinilai  oleh  publik  belum  handal  dalam  menangani  situasi:  masukan-masukan  dari  kelompok masyarakat sejak  menjelang  revisi  undang-undang  hingga  kebijakan  lanjutannya,  tidak  terlalu diperhatikan.  Meskipun  menyatakan  terbuka  terhadap  kritik  dan  masukan,  aktor  kebijakan terkesan membatasi ruang dialog dengan kelompok kontranarator.
Mengingat  secara  faktual  implementasi  kebijakan  reformasi  kelembagaan  KPK  dalam  tiga tahun ini mendatangkan permasalahan bagi reputasi KPK di mata publik, KPK selaku aktor yang paling memiliki  peran saat ini harus mengambil mitigasi yang tepat untuk: (a) menyelesaikan polemik yang berkepanjangan mengenai perubahan kelembagaan KPK; (b) membangun kembali kepercayaan  publik;  dan  (c)  tidak  mengulangi  kembali  kekeliruan  serupa  di  masa  yang  akan datang. Untuk itu, dan karena kebijakan reformasi kelembagaan KPK masih berlangsung hingga tulisan ini dibuat, rekomendasi dari tulisan ini adalah hendaknya KPK menyusun dan melakukan strategi advokasi kebijakan reformasi kelembagaan yang baik.
Advokasi kebijakan dilakukan terhadap: (1) para pengambil keputusan (Pimpinan KPK, Presi- den, dan DPR); (2) para pemberi pengaruh kebijakan ( influencers ), seperti elemen masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok kepentingan yang dalam arena narasi berwujud pada kelompok kontranarasi; serta (3) publik secara umum. Taktik yang digunakan disesuaikan dengan masing- masing sasaran tersebut, dengan capaian yang diinginkan berupa perubahan perilaku (Coffman & Beer, 2015).
Tabel 6. Rekomendasi Taktik Advokasi Kebijakan Reformasi Kelembagaan KPK Target Taktik Keterangan Public Public  Will Campaign • Mengintensifkan transmisi informasi dengan menekankan pada isu reformasi kelembagaan KPK agar terwujud persepsi publik yang sesuai. KPK perlu membuka ruang dialog dengan publik mengenai isu kebijakan ini melalui saluran kehumasan, tanpa perlu menghindar. Selama ini, media sosial KPK cenderung tidak merespon kritik dari masyarakat perorangan. • Komunikasi yang merangsang publik agar mau bergerak mendukung isu kebijakan, misalnya dengan melakukan kegiatan bersama masyarakat seperti bakti sosial, pasar murah, donor darah, dan sebagainya. Influencers Coalition Building Menyatukan  pihak-pihak  yang  mendukung  isu  kebijakan  reformasi kelembagaan KPK dari individu yang berpengaruh (tokoh) dan kelompok- kelompok. Decision Makers Regulatory Feedback Kebijakan reformasi kelembagaan KPK telah bergulir, sehingga diperlukan evaluasi atas implementasi dari regulasi-regulasi yang ada (UU KPK dan turunannya) sebagai bahan pengambilan keputusan yang lebih baik.
Sumber: diolah penulis, target audiens dan jenis taktik diadaptasi dari Coffman dan Beer (Coffman & Beer, 2015)

## Simpulan
Studi ini menemukan bahwa narasi kebijakan reformasi kelembagaan KPK yang diawali dari revisi UU KPK hingga serangkaian kebijakan lanjutannya,  mendatangkan kontranarasi intensif dan simultan dari kelompok masyarakat yang menentang, sejak tahun 2019 hingga sekarang. Hal ini  menandakan  bahwa  isu  kebijakan  tersebut  merupakan  hal  yang  penting  bagi  masyarakat, sekaligus mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum mendatangkan kepu- asan penuh bagi publik. Narasi kebijakan reformasi kelembagaan KPK dibangun di atas perbedaan belief  sytems ,  namun  kerap  tidak  disertai  stimulus  positif  untuk  mempersuasi  kelompok kontranarasi. Relativitas narasi kebijakan ini membentangkan jarak sosial yang lebar, sehingga tidak berhenti menggulirkan polemik bahkan di tahun ketiga sejak kebijakan tersebut pertama kali digulirkan.
Saat undang-undang dirumuskan, pemerintah dan DPR memang menjadi aktor utama kebi- jakan. Namun setelah kebijakan diundangkan, KPK menjadi pihak yang paling berperan dalam tahap implementasinya, termasuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan lanjutannya. KPK juga menjadi pihak yang paling banyak menanggung konsekuensi dari perubahan ini. Anjloknya reputasi KPK di mata publik menjadi beban yang harus diperbaiki pertama kali oleh KPK sendiri. KPK hendaknya melakukan studi evaluasi kebijakan yang komprehensif, termasuk dalam bentuk regulatory feedback , serta melengkapinya dengan strategi advokasi lain yang lebih baik.

## Referensi
4 International Media and Newspaper. (2020). Top Newspapers in Indonesia . Retrieved from 4 International Media and Newspaper: https://www.4imn.com/id/
Bautista-Beauchesne, N., & Garzon, C. (2019). Conceptualizing corruption prevention: a systematic literature review. Journal of Financial Crime, 26 (3), 719-745.
Boscarino, J. E. (2022). Constructing visual policy narratives in new media: the case of the Dakota Access Pipeline. Information, Communication & Society, 25 (2), 278-294 .
Butler, J., & Cantrell, S. (1984). A behavioral decision theory approach to modeling dyadic trust in superiors and subordinats. Psychological Reports, 55 , 19-28.
Cavalcante, L. R. (2021). Narratives and public policies: The Case of the Brazilian Development Bank. International Journal of Public Administration, 44 (14), 1231-1240.
Coffman, J., & Beer, T. (2015). The advocacy strategy framework. Center for Evaluation Innovation.
Cukier et al., W. (2021). Changing the narrative: shaping legislation to advance diversity on boards in Canada. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 40 (7), 770- 800.
Digivla Indonesia. (2020). About Digivla . Retrieved from Digivla Indonesia: https://digivla.id/home#discover
DPR. (2020, Februari 03). Revisi UU KPK bukan untuk lemahkan KPK . Retrieved from Situs Resmi DPR RI: https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/27522/t/javascript
DPR. (2021, Mei 18). Alih status pegawai KPK tak boleh rugikan hak pegawai . Retrieved from DPR RI: https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32920/t/Alih+Status+Pegawai+KPK+Tak+Boleh +Rugikan+Hak+Pegawai
Fairclough, N. (2013). Critical discourse analysis and critical policy studies. Critical Policy Studies, 7 (2), 177-197. doi:https://doi.org/10.1080/19460171.2013.798239 Fariz, D. (2019). Pemerintahan JokoWidodo dan serangan politik terhadap KPK. Integritas, 5 (2),
19-33.
Fitzgerald, J. L. (2013). Supervised injecting facilities: a case study of contrasting narratives in a contested health policy arena. Critical Public Health, 23 (1), 77-94.
Fontaine, G., & Geva-May, I. (2022). Causality in comparative policy analysis: introduction to a special issue of the JCPA. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice,
24 (1), 1-15.
Gemperle, S. M. (2018). Comparing anti-corruption agencies: a new cross-national index.
International Review of Public Administration, 23 (3), 156-175.
Genette, G. (1980). Narrative discourse: an essay in method. New York: Cornell University.
Gray, G., & Jones, M. D. (2016). A qualitative narrative policy framework? Examining the policy narratives of US campaign finance regulatory reform. Public Policy and Administration,
31 (3), 193-220. doi:10.1177/0952076715623356
Howlett et al., M. (2020). Policy-makers, policy-takers and policy tools: dealing with behaviourial issues in policy design. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 22 (6), 487-497.
Indikator Politik. (2022, Juni 08). Rilis Survei 08 Juni 2022. Retrieved from Indikator Politik Indonesia: https://indikator.co.id/rilis-survei-08-juni-2022/
Jakarta Post. (2008). KPK the most credible body: survey. Jakarta Post . Jakarta Post.
Jamil et al., I. (2016). Citizens’ trust in anticorruption agencies: a comparison between Bangladesh and Nepal. International Journal of Public Administration, 39 (9), 676-685.
Jordan et al., A. J. (2015). The tools of policy formulation: an Introduction. In A. J. (Ed), & J. R.
(Ed), The Tools of Policy Formulation: Actors, Capacities, Venues and Effects. Glos: Edward Elgar Publishing Limited.
Juwono, V. (2018). Melawan korupsi: sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia 1945-2014. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Kompas. (2021, September 01). Pusako: Putusan MK tegaskan alih status jadi ASN tak boleh rugikan pegawai KPK . Retrieved from Kompas: https://nasional.kompas.com/read/2021/09/01/10522041/pusako-putusan-mk- tegaskan-alih-status-jadi-asn-tak-boleh-rugikan-pegawai?page=all
Kompas. (2022, Agustus 08). Kompas Nasional . Retrieved from Kompas: https://nasional.kompas.com/read/2022/08/08/07341611/survei-litbang-kompas- citra-kpk-terendah-dalam-5-tahun-terakhir?page=all
KPK. (2021a). Peta jalan pemberantasan korupsi KPK 2045: Menyongsong 100 Tahun Indonesia Merdeka. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
KPK. (2021b). Laporan tahunan 2020. Jakarta: KPK.
KPK. (2022). Laporan tahunan 2021. Jakarta: KPK.
Krambia-Kapardis, M. (2019). Disentangling anti-corruption agencies and accounting for their ineffectiveness. Journal of Financial Crime, 26 (1), 22-35.
Kuris, G. (2015). Watchdogs or guard dogs: Do anti-corruption need strong teeth? Policy and Society, 34 (1), 125-135.
Lefebvre, H. (1991). The production of space. Cambridge: Basil Blackwell.
Lembaga Survei Indonesia. (2022, Juli 24). Rilis Survei LSI 24 Juli 2022. Retrieved from Lembaga Survei Indonesia: https://www.lsi.or.id/post/rilis-survei-lsi-24-juli-2022
Mahkamah Konstitusi. (2021). Putusan MK No. 34/PUU-XIX/2021. Jakarta: MK. Mahkamah Konstitusi. (2021). Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019. Jakarta: MK. Mahkamah Konstitusi. (2021a). Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019. Jakarta: MK. Mahkamah Konstitusi. (2021b). Putusan MK No. 34/PUU-XIX/2021. Jakarta: MK.
Meza, O., & Zizumbo-Colunga, D. (2021). Constructions of noncompliance: narratives and contexts in the case of administrative corruption. International Public Management Journal, Volume 24, 2021 - Issue 5, 24 (5), 623-645.
Miller, H. T. (2020). Policy narratives: the perlocutionary agents of political discourse. Critical Policy Studies, 14 (4), 488-501.
Mortati, M. (2019). The nexus between design and policy: strong, weak, and non-design spaces in policy formulation. The Design Journal, 22 (6), 775-792.
Mu et al., R. (2021). Policy narrative, policy understanding and policy support intention: a survey experiment on energy conservation. Policy Studies , 1-21. doi:10.1080/01442872.2021.1954609
Muhammad, S. (2016). Anti korupsi: teori dan strategi grup bisnis, makelar kasus, dan KPK. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Muhhina, K. (2020). Governance stories in the South Caucasus: narrative policy analysis of the EU’s public administration reform assistance to the Eastern neighbo urhood. Journal of European Integration, 42 (6), 817-835.
Muttaqin, L., & Susanto, M. E. (2018). Mengkaji serangan balik koruptor terhadap KPK dan strategi menghadapinya. Integritas, 4 (1), 101-144.
Natalia, D. L. (2019). Media massa dan pemberitaan pemberantasan korupsi di Indonesia. Integritas, 5 (2), 57-73.
Neuman, W. L. (2014). Social research methods 7th edition. Essex: Pearson Education Limited.
Peci et al., A. (2022). Presidential policy narratives and the (mis)use of scientific expertise:
Covid-19 policy responses in Brazil, Colombia, and Mexico. Policy Studies .
Pertiwi, K. (2019). Kesenjangan dalam wacana antikorupsi di Indonesia: Temuan dari literatur studi korupsi kritis. Integritas, 5 (2), 133-150.
Prior, A., & Leston-Bandeira, C. (2020). Parliamentary storytelling: a new concept in public engagement with parliaments. The Journal of Legislative Studies, 28 (1), 67-92.
Quah, J. S. (2014). Benchmarking for excellence: a comparative analysis of seven Asian anti- corruption agencies. Asia Pacific Journal of Public Administration, 31 (2), 171-195.
Ramadhana, K. (2019). Menyoal kinerja KPK: Antara harapan dan pencapaian. Integritas, 5 (2), 151-163.
Roe, E. (1994). Narrative policy analysis: Theory and practice. London: Duke University Press.
Scott, I. (2013). Institutional design and corruption prevention in Hong Kong. Journal of Contemporary China, 22 (79), 77-92.
Shanahan et al., E. (2018). How to conduct a narrative policy framework study. The Social Science Journal, 55 (3), 332-345. doi:https://doi.org/10.1016/j.soscij.2017.12.002
Susanto, M. (2018). Hak angket DPR, KPK dan pemberantasan korupsi. Integritas, 4 (2), 99-127.
Suyatmiko, W. H., & Nicola, A. (2019). Menakar Lembaga Antikorupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Integritas, 5 (2), 35-56.
Taryanto, & Prasojo, E. (2022). Analisis manajemen kinerja komisi pemberantasan korupsi dalam optimalisasi pemulihan kerugian negara. Integritas, 8 (1), 25-50.
Umam, A. K. (2019). Lemahnya komitmen antikorupsi presiden di antara ekspektasi pembangunan ekonomi dan tekanan oligarki. Integritas, 5 (2), 1-17.
UNODC. (2004). United Nations conventions against corruption. New York: United Nations.
van Eeten, M. J. (2006). Narrative policy analysis. In F. Frank et al, Handbook of Policy Analysis. Routledge.
van Noort et al., C. (2021). How do strategic narratives shape policy adoption? Review of International Studies, 47 (1), 39-63.
Wash, I. (2020). Interpreting public policy dilemmas: discourse analytical insights. Humanities and Social Science Communications, 129 (7), 1-12. doi:https://doi.org/10.1057/s41599- 020-00621-9
Widoyoko, J. D. (2018). Menimbang peluang Jokowi memberantas korupsi: catatan untuk gerakan anti korupsi. Integritas, 2 (1), 269-297.
Williams et al., T. T. (2022). Narrative policy framework at the macro level — cultural theory- based beliefs, science-based narrative strategies, and their uptake in the Canadian policy process for genetically modified salmon. Public policy and administration . www.presidenri.go.id. (2020, Agustus 10). PP Nomor 41 Tahun 2020 Tidak Mengurangi Independensi KPK . Retrieved from www.presidenri.go.id: https://www.presidenri.go.id/staf-khusus-presiden/pp-nomor-41-tahun-2020-tidak- mengurangi-independensi-kpk/
Yuwanto, L. (2018). Kinerja penanganan tindak pidana korupsi sumber daya alam dan kepercayaan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Integritas, 2 (1), 25-41.