## STRATEGI  PENINGKATAN  PARTISIPASI  MASYARAKAT  DALAM PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MAKASSAR
Strategy of Increasing Community Participation in Development of Green Open Space in Makassar City

## Devi Triana
Jurusan Agronomi, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanudin Email: devitriana0129@gmail.com

## Aspar
Jurusan Pengembangan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin

## Jumarni
Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

## Tigin Dariati
Jurusan Agronomi, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanudin Email: t_dariati@yahoo.com
Hari Iswoyo Jurusan Agronomi, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanudin Email: hiswoyo@gmail.com
Diajukan: 16 Juli 2018

## ABSTRACT
Based on the results of the identification of green open space in the city of Makassar by the Regional Environment Agency in 2015, the city of Makassar currently the only has a green space of 7,3% of the total area of the city. The condition has shown that currently the Makassar green open space is very far from 30% as stipulated in law number 26 of 2007 concerning the proportion of the availability of green space is at least 30% of the total area of the city. So that we can use non governm ent land or private land which is still empty and wide and has the potential to become urban green space. Based on this, the research aims to optimize the green open space in the city of Makassar becomes a green and beautiful city. The method used in this study is a survey method with analysis and synthesis that leads to planning for strategies increase community participation in the development of green open space in Makassar city. The results of this study indicate that  the city  of  Makassar currently  has 35,201%  of  land  which has the potential  to become  an  urban  green  space  and  as  much  as  40%  of  the  community  agreed  to participate  in  the  development  of  green  open  space  in  the  city  of  Makassar  with compensation from the government.
Keywords: analysis, green open space, private land, synthesis
Diterima: 09 September 2019

## PENDAHULUAN
Kawasan  perkotaan  di  Indonesia  cenderung  mengalami permasalahan  yang  tipikal,  yaitu  tingginya  tingkat pertumbuhan penduduk terutama akibat arus urbanisasi sehingga  menyebabkan  pengelolaan  ruang  kota  makin berat. Jumlah penduduk perkotaan yang tinggi dan terus meningkat  dari  waktu  ke  waktu  tersebut  akan memberikan  implikasi  pada  tingginya  tekanan  terhadap pemanfaatan  ruang  kota,  sehingga  penataan  ruang kawasan  perkotaan  perlu  mendapat  perhatian  yang khusus,  terutama  yang  terkait  dengan  penyediaan kawasan  hunian,  fasilitas  umum  dan  sosial  serta  ruang- ruang terbuka publik ( public open spaces ) di perkotaan.
Kualitas  ruang  terbuka  publik,  terutama  ruang  terbuka hijau pada 30 tahun terakhir, mengalami penurunan yang sangat  signifikan  (BLHD,  2015).  Menurunnya  kuantitas dan  kualitas  ruang  terbuka  publik  tersebut,  baik  berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan ruang terbuka non-hijau, telah  mengakibatkan  menurunnya  kualitas  lingkungan perkotaan  seperti  seringnya  terjadi  banjir  di  perkotaan, tingginya  polusi  udara,  dan  meningkatnya  kerawanan sosial  (kriminalitas,  tawuran  antar  warga),  serta menurunnya  produktivitas  masyarakat  akibat  stress karena  terbatasnya  ruang  yang  tersedia  untuk  interaksi sosial.
Menurut  Djohar  (2015),  terdapat  beberapa  kota  di Indonesia  yang  menerapkan  RTH  30%  dari  luas wilayahnya  diantaranya  Kota  Balikpapan  dengan  luas 37,40% dari luas wilayah kota balikpapan (50.330,57  ha), Kota  Banda  Aceh  yang  juga  sudah  menerapkan  RTH seluas 30-40% dari setiap persil bangunan, dimana angka
presentase  luasan  RTH  ini  sudah  melebihi  target  yang ditetapkan, Surabaya yang saat ini RTH kotanya mencapai 26,00%  dari  luas  wilayahnya,  hal  tersebut  tidak  terlepas dari  bantuan  pemerintah  kota  Surabaya  yang  bertekad untuk  membangun  RTH  baru  yang  sangat  dibutuhkan untuk menjaga lingkungan. Selain itu, terdapat beberapa kota yang juga berpotensi menuju RTH 30% diantaranya Bandung, Yogyakarta dan Malang.
Kota  makassar  adalah  salah  satu  kota  metropolitan terbesar  di  Indonesia  dengan  sejumlah  penduduk  total sebanyak  1.408.004  jiwa  (BPS  Kota  Makassar,  2013). Seiring perkembangan kota Makassar, terdapat beberapa masalah dalam perubahan penggunaan lahan dari lahan terbuka  hijau  menjadi  lahan  perkantoran  sehingga ketersedian ruang terbuka hijau di Kota Makassar masih sangat  kurang  dan  menyebabkan  penurunan  kualitas lingkungan  di  daerah  perkotaan.  Saat  ini  kondisi  Ruang Terbuka  Hijau  di  Kota  Makassar  sangat  jauh  dari  30% dimana  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kota  Makassar  hanya milik pemerintah atau biasa disebut RTH publik.
Berdasarkan  hasil  Indentifikasi  Ruang  Terbuka  Hijau  di Kota  Makassar  oleh  Badan  Lingkungan  Hidup  Daerah pada tahun 2015, Kota Makassar saat ini hanya memiliki RTH  sebesar  7,30  %  dari  luas  wilayah  kotanya.  Kondisi tersebut  telah  menunjukkan  bahwa  saat  ini  RTH  kota Makassar sangat jauh dari  30% sebagaimana diatur dalam Undang-undang  nomor  26  tahun  2007  tentang  proporsi ketersediaan  RTH  adalah  paling  sedikit  30%  dari  luas wilayah  kota.  Sehingga  kita  bisa  memanfaatkan  lahan- lahan non pemerintah yang masih kosong dan luas serta berpotensi untuk menjadi RTH perkotaan.
Menurut (Handoyo, et al . 2016) (1) Ruang Terbuka Hijau (RTH)  di  perkotaan  telah  menjadi  kebutuhan  suatu kota yang  mempunyai  peranan  penting  bagi  lingkungan hidup. Peranan ruang terbuka hijau selain sebagai paru- paru kota (penghasil oksigen), RTH juga berfungsi sebagai daerah  resapan  air,  penyaring  polusi  udara,  penurun tingkat  kebisingan, tempat rekreasi  dan  habitat berbagai satwa terutama burung. (2) RTH adalah salah satu unsur penting  yang  dapat  mengendalikan  kualitas  lingkungan perkotaan.  Ketentuan  proporsi  ketersediaan  ruang terbuka  kota  dalam  Undang-undang  No.  26  Tahun  2007 adalah  paling  sdikit  30%  dari  luas  wilayah  kota. Ketersediaan  RTH  perkotaan  apabila  disediakan  dengan baik,  maka  RTH  kota  adalah  salah  satu  lahan  potensial yang dapat dijadikan kawasan konservasi ex-situ.
Pengelolaan  tata  ruang  di  perkotaan  memerlukan kebijakan  dari  pemerintah  salah  satunya  dengan pengadaan  Ruang  Terbuka  Hijau  di  kota  Makassar dengan  melibatkan  masyarakat  yang  memiliki  lahan kosong  sebagai  penyedia  RTH  sehingga  makhluk  hidup yang  ada  di  dalamnya  dapat  mengenal  lingkungannya dan dapat berinteraksi dengan baik sebagaimana mestinya serta  dapat  memperbaiki  iklim  mikro  perkotaan. Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  perlu  dilakukan inventarisasi  lahan-lahan  kosong  atau  lahan  non pemerintah di kota makassar yang masih luas baik berupa lahan  pribadi,  lahan  milik  perusahaan,  atau  lahan  milik instansi-isntansi  tertentu  yang  nantinya  akan  dijadikan Ruang Terbuka Hijau sehingga kota Makassar bisa tetap hijau.

## METODE PENELITIAN
Lokasi  penelitian  ini  dilaksanakan  di  wilayah administratif  Kota  Makassar  Provinsi  Sulawesi  Selatan dengan  pemilihan  area  lahan  kosong  yang  berpotensi untuk dijadikan ruang terbuka hijau. Area lahan kosong dipilih  sesuai  dengan  analisis  lahan  kosong  yang  diolah menggunakan software  ArcGIS dan  survei  langsung  ke lapangan.  Pelaksanaan  penelitian  ini  dilakukan  dengan pembuatan peta tematik SIG kemudian pengambilan data lapangan  (observasi).  Pelaksanaan  pembuatan  peta eksisting  lahan  kosong  Kota Makassar  dan  pengambilan data lapangan dilakukan pada bulan April hingga bulan Juni 2018.
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah metode survei dengan analisis dan sintesis yang mengarah kepada  perencanaan  untuk  strategi  peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan RTH di Kota Makassar. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data lapangan, data spasial dan regulasi.
Tahapan awal dalam penelitian ini adalah pengumpulan data spasial dimana data yang diperoleh berdasarkan hasil pengambilan  gambar  dan  citra  satelit  resolusi  tinggi menggunakan  aplikasi Google  Earth digital globe yang selanjutnya  akan  diinterpretasi.  Dari  hasil  interpretasi didapatkan  peta  tematik  SIG.  Kemudian  dari  hasil interpretasi  diperoleh  peta  eksisting  lahan  kosong  kota Makassar.  Tahap  selanjutnya  adalah  metode  survei lapangan  dimana  pengambilan  data  dilakukan  dengan wawancara  menggunakan  kuisioner  untuk  mengetahui aspirasi  masyarakat  dalam  pengembangan  RTH  di  Kota Makassar yang selanjutnya diolah menggunakan Microsoft Excel .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  data  hasil  analisis  citra  satelit,  kami mendapatkan  lahan  kosong  di  Kota  Makassar  seluas 22.282.046,33  m 2 .  Sedangkan  RTH  eksisiting  yang  kami dapatkan  dari  data  sekunder  yang  berasal  dari  Dinas Pertanaman  dan  Kebersihan  Kota  Makassar  seluas 12.776.000 m 2 .
Gambar 1. Presentasi RTH Kota Makassar Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa persentase lahan kosong yang diperoleh sebesar 12,75% atau 13% dari luas  Kota  Makassar,  sedangkan  RTH  eksiting  sebesar 7,31%.  Sehingga  apabila  dijumlahkan  maka  persentase RTH  nantinya  di  Kota  Makassar  menjadi  20,06%.  Tetapi ini belum dikalkulasikan dengan luas lahan sawah yang ada di Kota Makassar. Luas lahan sawah di Kota Makassar berdasarkan  data  terakhir  seluas  26.460.000  m 2 atau 15,14% dari luas Kota Makassar.
Sehingga,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  apabila program  ini  dapat  direalisasikan  oleh  pemerintah  maka total  RTH  yang  nantinya  ada  di  Kota  Makassar  seluas 35,20%.  Melihat  angka  tersebut,  tentunya  sudah  sesuai dengan  Undang-undang  No.  26  tahun  2007  yang mengharuskan  luas  RTH  di  daerah  perkotaan  sebesar 30%.
7% 13% 80% RTH Eksisting Lahan Kosong Lahan Terbangun 7% 13% 15% 65% RTH Eksisting
Lahan Kosong Lahan Sawah Lahan Terbangun
Gambar 2. Peta Lahan Kosong Kota Makassar
Berdasarkan  hasil  survei  yang  dilakukan  di  lapangan dalam  bentuk  kuisioner.  Adapun  beberapa  pertanyaan- pertanyaan  dibuat  dalam  bentuk  kuesioner  disajikan dalam Tabel 1.
Berdasarkan Tabel 1 persentase jumlah status kepemilikan lebih banyak terdapat pada lahan  milik perorangan dan institusi  pendidikan dengan  luas  lahan yang  didominasi di  atas  luas  >  4  ha  sehingga  memungkinakan  untuk
memperluas  penyebaran  RTH  pada  lahan  tersebut. Sebanyak  80%  dari  responden  memiliki  lahan  yang tidak  digunakan  selama  5  tahun  ke  atas.  Dari  hasil survei  terkait  kesepakatan  ikut  berpartisipasi  dalam pengembangan RTH di Kota Makassar. Sebanyak 40% dari  responden  bersedia  berpartisipasi  dengan kompensasi  sedangkan  yang  tidak  bersedia  dan bersedia tanpa kompensasi masing-masing  memiliki persentase    30%.  Adapun  responden  yang  tidak bersedia  maupun  yang  bersedia  tanpa  kompensasi mereka ingin mengelola dan menata sendiri lahannya tanpa bantuan atau campur  tangan dari  pemerintah. Sedangkan responden yang memilih bersedia dengan kompensasi maka persentase lama waktu kompensasi hanya sekitar 1-5 tahun yang tertinggi.

## SIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan total luas lahan kosong yang  berpotensi  untuk  dijadikan  RTH  di  Kota Makassar  seluas  20,06%.  Namun,  hal tersebut  belum dikalkulasikan  dengan  luas  lahan  sawah  yang  juga merupakan  RTH  dengan  persentase  sebesar  15,14% dari luas wilayah kota Makasssar. Sehingga total RTH yang nantinya ada di kota Makassar sebesar 35,20%. Melihat angka tersebut, tentunya sudah sesuai dengan
Tabel 1. Karakteristik dan Persepsi Responden
Variabel Karakteristik Jumlah Orang Persentase (%) Status Kepemilikan Milik Perorangan 4 40,0 Institusi Pendidikan 4 40,0 Perusahaan Swasta 2 20,0 Luas Lahan < 1 ha 0 0,0 1 s/d 2 ha 2 20,0 3 s/d 4 ha 1 10,0 > 4 ha 7 70,0 Lama Lahan tidak Terpakai <1 tahun 0 0,0 1-5 tahun 2 20,0 > 5 tahun 8 80,0 Kesepakatan ikut Berpartisipasi Tidak bersedia 3 30,0 Bersedia tanpa kompensasi 3 30,0 Bersedia dengan kompensasi 4 40,0 Lama Kompensasi Maksimal hingga 1 tahun 0 0,0 1-5 tahun 6 60,0 5-10 tahun 0 0,0 > 10 tahun 1 10,0 Terserah pemerintah 0 0,0 Ingin menata dan mengelola sendiri 3 30,0 Gambar 4. Kesediaan Ikut Berpartisipasi Responden Tidak bersedia Bersedia tanpa kompensasi Bersedia dengan kompensasi 30% 30%
40%
Undang-undang  No.  26  tahun  2007 yang  mengharuskan luas RTH di daerah perkotaan sebesar 30%. Selain itu, data responden  yang  menunjukkan  kesediaan  berpartisipasi dalam pengembangan RTH sebanyak 40% yang bersedia dengan kompensasi.

## DAFTAR PUSTAKA
[BLHD] Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar. 2015.  Identifikasi  Ruang  Terbuka  Hijau  Kota Makassar. Makassar
[BPS] Badan Pusat Statistik Kota Makassar. 2013. Makassar Dalam Angka 2013. Makassar
[BAPPEDA]  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Kota Makassar. 2006. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar 2006 – 2016. Makassar.
Djohar, W. 2015. Kota di Indonesi yang telah menerapkan 30% luas  wilayah  kotanya  menjadi  ruang  terbuka  hijau .
Diakses  pada  http://willydjohar.wordpress.com/ 2015/12/14/kota-di-indonesia-yang-telah-menerap kan-30-luas-wilayah-kotanya-menjadi-ruang-terbuk a-hijau/
Handoyo, et al . 2016. Analisis Potensi Ruang Terbuka Hijau Kota  Malang  sebagai  Areal  Pelestarian  Burung .  Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari. J-PAL. Vol 7, No.2.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang  No. 26 Tahun 2007. Penataan Ruang. Lembaran Negara RI Tahun 2006, No.26. Sekretariat Negara. Jakarta