## S    A    S    I
Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon
• Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba
• Tanggungjawab  Pengusaha  Pelayaran  Dalam  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL)  Terkait Dengan Jam Kerja
Agustina Balik
• Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan Pieter Radjawane
• Kriteria  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  Diberikan  Hak  Monopoli  dalam  Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Rory J. Akyuwen
• Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  Atas  Bangunan  Dengan  Kontrak Built,  Operate  And Transfer
Sarah S. Kuahaty
• Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Adonia Ivonne Laturette
• Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia Hb. Sujiantoro
• Kerugian  Negara  dalam  Pemberiaan  Pinjaman  Dana  Bergulir  Bagi  Koperasi  Simpan Pinjam
J. Hattu
• Pemidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif Hadibah Zachra Wadjo
Penanggung Jawab : Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum (Dekan) Penasihat : 1.  J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum (PD I) 2.  Dr. A. D. Laturete, SH. MH (PD II) 3.  N. Tianotak, SH. M.Hum (PD III) 4.    O. Lawalata, SH. M.Hum (PD IV) Pemimpinan Redaksi : Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH Wakil Pemimpin Redaksi : Ny. R. D. Daties, SH. MH Sekretaris Redaksi :    E. S. Holle, SH. MH Redaksi Ahli : 1.  Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS 2.  Dr. H. Hattu, SH. MH 3.  Dr. J. Leatemia, SH. MH 4.  Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum Redaktur Pelaksana : 1.    Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH 2.    M. A. H. Labetubun, SH. L.LM 3.    A. D. Bakarbessy, SH. LLM 4.    S. Peilouw, SH. MH
Pemerintah  dalam  melaksanakan  tugasnya,  sering  diperhadapkan  dengan  perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata  menimbulkan  berbagai  permasalahan  hukum,  termasuk  masalah  tanggungjawab pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggungjawab  serta kewenangannya.    Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan  adalah  Peralihan  Hak  Cipta  Kepada  Ahli  Waris  Menurut  Hukum  Perdata,
Tanggungjawab  Pengusaha  Pelayaran  Dalam  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL)  Terkait  Dengan Jam Kerja, Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan, Kriteria Badan Usaha
Milik  Negara  yang  Diberikan  Hak  Monopoli  dalam  Perspektif  Hukum  Persaingan  Usaha,
Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Bangunan Dengan Kontrak Built, Operate And Transfer ,
Penyelesaian  Sengketa  Hak  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat,  Perlindungan  Korban
Kejahatan  Dalam  Hukum  Positif  Indonesia,  Kerugian  Negara  dalam  Pemberiaan  Pinjaman
Dana  Bergulir  Bagi  Koperasi  Simpan  Pinjam,  Pemidanaan  Anak  dalam  Perspektif  Keadilan Restoratif.
Pemikiran-pemikiran  yang  dikembangkan  di  atas  sebenarnya  didasarkan  pada kajian-kajian  yang  terkait  dengan  upaya  pengembangan  dan  pembangunan  ilmu  hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.
Editorial    ………………………………………………………………………….. i
Daftar Isi    ………………………………………………………………………….
ii
• Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata
Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba ..............................................
• Tanggungjawab  Pengusaha  Pelayaran  Dalam  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL) Terkait Dengan Jam Kerja
Agustina Balik ................ ....................................................................................
• Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan
Pieter Radjawane ...............................................................................................
• Kriteria  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  Diberikan  Hak  Monopoli  dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Rory J. Akyuwen ...............................................................................................
• Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  Atas  Bangunan  Dengan  Kontrak Built, Operate And Transfer
Sarah S. Kuahaty ............................................................................................... • Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Adonia Ivonne Laturette ...................................................................................
• Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia Hb. Sujiantoro ....................................................................................................
• Kerugian  Negara  dalam  Pemberiaan  Pinjaman  Dana  Bergulir  Bagi  Koperasi Simpan Pinjam
J. Hattu ............................................................................................................... • Pemidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif Hadibah Zachra Wadjo ..................................................................................... 1 12 21 30 43 52 67 71 79
Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

## KETENTUAN PENULISAN JURNAL SASI
Jurnal  SASI  adalah  jurnal  ilmiah  yang  diterbitkan  oleh  Fakultas  Hukum Universitas  Pattimura,  sebagai  upaya  mempublikasikan  hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Naskah  Tulisan  bertemakan  hukum,  bersifat  ilmiah  yang  belum  pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika  penulisan  terdiri  dari  Abstrak,  Pendahuluan,  Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik  dengan  menggunkan  pengolah  kata  MS  Word,  spasi  rangkap, setebal 10-15 halaman kwarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi  berhak  menyingkat  atau  memperbaiki  tulisan  untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

## PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA ATAS BANGUNAN
DENGAN KONTRAK BUILT, OPERATE AND TRANSFER

## Oleh: Sarah S. Kuahaty

## ABSTRACT
One  of  the  goals  of  the  state  as  mandated  by  the  Constitution  NRI  Year  1945  is  to promote  the  general  welfare.  As  mandated  by  the  constitution,  the  government  is  obliged  to meet the objectives of the country. In addition Article 28 paragraph 1 of the Constitution NRI 1945  also  gives  the  right  to  every  person  to  live  in  physical  and  spiritual  prosperity,  as  a human  right.  One  form  of  the  welfare  of  society  is  the  availability  of  infrastructure  and facilities  to  support  each  activity.  The  realization  of  infrastructure  facilities  such  example  is building. On one hand the government does not have the funds to provide the building, but the government  owns  the  land.  Therefore,  the  government  can  invite  investors  and  cooperation for the procurement of the building by using the System Build, Operate and Transfer.
keywords: Human Rights, BOT Contract

## A. PENDAHULUAN.
Pemerintah  memiliki  tugas  dalam penyelenggaraan  negara  untuk  kepentingan masyarakat,  berupa  terpenuhinya  berbagai kebutuhan  dasar  untuk  mencapai  kesejah- teraan  umum.  Tugas  negara  ini  merupakan tuntutan  dari  adanya  perkembangan  konsep negara  hukum  yang  tidak  hanya  sebagai negara  penjaga  malam  ( nachtwachterstaat ) untuk menjaga ketertiban dan ketentraman.
Perkembangan negara hukum dengan meninggalkan konsep negara penjaga malam ( nachtwachterstaat ) didasari pada  perkembangan  negara-negara  Eropa yang  mengalami  krisis  ekonomi  setelah Perang  Dunia  II  yang  melahirkan  konsep negara  kesejahteraan.  Menurut Philipus  M. Hadjon 1 ,    bahwa  :  ”Didorong  oleh  krisis
1 Philipus  M.  Hadjon,  Perlindungan  Hukum  Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip- Prinsipnya  dan  Penanganannya  oleh  Pengadilan
Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Edisi
ekonomi  setelah  Perang  Dunia  II,  lahirlah konsep  ” welvaartsstaat ”  yang  kemudian lebih  dikenal  dengan  istilah  ” verzorgings- staat ”. Welvaartsstaat dan verzorgingsstaat merupakan  konsep-konsep  sosiologi  dan politikologi.  Dalam  konsep  yuridis, A.M. Donner berpendapat  bahwa  istilah  ” sociale rechtsstaat ”  lebih  baik  daripada  istilah
” welvaartsstaat ”.
Konsep  negara  hukum  kesejahteraan sebagai  terjemahan  dari  bahasa  Belanda ”welvaartsstaat” sebagaimana dikemukakan di  atas,  pada  hakekatnya  lebih  diarahkan dalam  pendekatan  sosial  sebagai  akibat  dari dampak Perang Dunia II yang menimbulkan berbagai krisis sosial karena terjadi pengangguran  besar-besaran,  kekurangan pangan  dan  gizi  dan  sebagainya.  Dalam pendekatan  hukum,  maka  negara  hukum kesejahteraan  merupakan  terjemahan  dari istilah  ” sociale  rechtsstaat ”  atau  yang
Khusus,  Penerbit  Peradaban,  Cet.  Pertama,  2007, h. 72.
disebut  dengan  ” sociale  democratische rechtsstaat ”.
Melalui  konsep sociale  rechtsstaat , pemerintah dituntut  untuk memajukan kesejahteraan umum. Perkembangan ini pun sesuai  dengan  Pembukaan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  alinea  keempat  yang  menyatakan bahwa  :  ”.…Negara  Republik  Indonesia bertujuan  untuk  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…”. Rumusan  tujuan  negara  di  atas  tentunya memiliki  kesamaan  dengan  tujuan  yang diharapkan dari konsep sociale rechtsstaat . Tujuan pembangunan nasional adalah  mewujudkan  suatu  masyarakat  yang adil  dan  makmur,  merata  baik  material maupun spiritual. Negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  yang  merdeka,  bersatu,  berdaulat, adil dan makmur. Usaha untuk mewujudkan tujuan  nasional,  pembangunan  di  segala aspek  kehidupan  merupakan  hal  yang penting.
Pembangunan  tidak  hanya  dilakukan diberbagai  bidang  tertentu  saja,  tapi  pada berbagai  bidang  yang  meliputi  segala  aspek kehidupan,  yaitu  pembangunan  di  bidang politik, ekonomi, sumber daya alam, sumber daya  manusia,  budaya,  pertahanan  dan keamanan.
Salah  satu  sumber  daya  alam  yang sangat  penting  adalah  tanah.  Tanah  sebagai penopang kehidupan bagi masyarakat sebagai  tempat  untuk  hidup  dan  dapat dimanfaatkan  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat dengan aktivitas ekonomi terhadapnya. Secara khusus, bagi pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah dilakukan  dengan  memberdayakan  sumber daya alam yang ada di daerah, berupa tanah dengan  membangun  fasilitas-fasilitas  umum demi  kepentingan  masyarakat  seperti  sarana
pendidikan, transportasi, pelabuhan,
perhubungan dan lain-lain. Pemanfaatan tanah untuk pembangunan  fasilitas-fasilitas  umum  yang dilakukan oleh
pemerintah sering melibatkan  pihak  ketiga.  Pelibatan  pihak ketiga  ini  untuk  membantu  pemerintah daerah  dalam  penyediaan  fasilitas-fasilitas umum  dimaksud,  oleh  karena  pemerintah daerah  tidak  atau  belum  memiliki  anggaran untuk membangunnya. Untuk itu, pemerintah  sering  menggunakan  kerjasama penyertaan  modal  dalam  bentuk Built,
Operating, and Transfer (selanjutnya disingkat BOT) yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak BOT.
BOT merupakan salah satu alternatif pembiayaan  proyek  yang  dapat  dilakukan dengan  mengundang  pihak  swasta  untuk berpartisipasi  dalam  pengadaan  proyek pemerintah.  Dengan  BOT,  sektor  swasta berperan  dalam  hal  mendesain,  menyedia- kan  keuangan,  membangun  dan  meng- operasikan fasilitas untuk kemudian akhirnya,  setelah  masa  konsesi  tertentu, kepemilikan ditransfer kepada pemilik tanah atau pemerintah. Oleh karena itu, BOT dapat dimaknai  sebagai  teknik  untuk  mengem- bangkan proyek-proyek infrastruktur dengan menggunakan  inisiatif  dan  pendanaan  dari pihak swasta.
Kontrak BOT di satu sisi memberikan  kemudahan  kepada  pemerintah dengan  adanya  prinsip  saling  menguntung- kan,  namun  pada  sisi  lain  pun  akan membawa  permasalahan  terkait  dengan aspek  penyerahan  kembali  tanah  dan bangunan  komersial.  Dalam  waktu  konsesi tertentu  yang  diberikan,  pengoperasian bangunan komersial dimaksud telah dilaksanakan  oleh  pihak  pelaksana  proyek atau  pihak  swasta.  Tentu  saja  dalam pengoperasian bangunan
komersial dimaksud,  nilai  bangunan  komersial  tidak lagi sesuai dengan nilai bangunan sebelumnya  dan  malahan  mengakibatkan bangunan rusak dan sebagainya.
Fakta  ini  dapat  dilihat  di  Kota Ambon dengan adanya sistem BOT terhadap
bangunan komersial Ambon Plaza yang saat ini  dioperasikan  oleh  PT.  Modern  Multi Guna.  Dengan  waktu  pengoperasian  yang terbatas,  bangunan  komersial  Ambon  Plaza ini telah mengalami kerusakan baik di dalam maupun  di  luar  bangunan.  Proses  transfer barang  sebagai  bagian  akhir  dari  kontrak BOT,  tidak  serta  merta  pihak  ketiga  akan menyerahkan  bangunan  dimaksud  dalam kondisi  yang  tidak  sesuai  lagi  dengan peruntukkannya.
Bangunan  Pasar  yang  diserahkan oleh  pihak  ketiga  kepada  Pemerintah  Kota Ambon  tidak  semata-mata  digunakan  untuk kepentingan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan  oleh  pemerintah.  Namun, bangunan  yang  diserahkan  merupakan bangunan  untuk  kepentingan  masyarakat. Tentunya,  kerusakan  bangunan  yang  tidak dapat dinikmati  oleh masyarakat merupakan pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia untuk  mendapatkan,  memanfaatkan  dan menikmati fasilitas publik yang nyaman dan aman.

## B. PEMBAHASAN
1. Penyelenggaraan Kontrak BOT Pemerintah  selaku  pelaku  hukum keperdataan ( civil actor )
dalam melaksanakan perbuatan hukum keperdataan ( privaatrechtelijke  handelingen )  nampak dalam berbagai hubungan kontraktual dalam bentuk pengadaan barang dan jasa. Pengadaan  barang  dan  jasa  dilakukan  oleh pemerintah dalam menjalankan  fungsi penyelenggaraan  negara.  Dalam  kaitan  ini, pemerintah mengikatkan diri dalam
hubungan  kontraktual  dengan  sektor  swasta yakni  dengan  mengikatkan  diri  ke  dalam suatu  kontrak  pengadaan  barang  dan  jasa. Hubungan  kontraktual  yang  dibentuk  oleh pemerintah ini juga terkait dengan kewajiban  untuk  menyediakan,  membangun
dan  memelihara  fasilitas  umum  ( public utility ). 2
Ketika  pemerintah  bertindak  dalam lapangan  keperdataan  dan  tunduk  pada peraturan hukum perdata, pemerintah bertindak  sebagai  wakil  dari  badan  hukum, bukan  wakil  dari  jabatan.  Oleh  karena  itu, kedudukan  pemerintah  dalam  pergaulan hukum  keperdataan  tidak  berbeda  dengan seseorang  atau  badan  hukum  privat,  tidak memiliki  kedudukan  yang  istimewa,  dan dapat  menjadi  pihak  dalam  sengketa keperdataan  dengan  kedudukan  yang  sama dengan seseorang atau badan hukum perdata ( equality  before  the  law )  dalam  peradilan umum.
Pemerintah  melaksanakan  hubungan kontraktual  dengan  pihak  swasta  lebih berkaitan  dengan  pekerjaan  di  bidang infrastruktur. Menurut Juoro Umar, pemerintah  mengembangkan  jasa  pelayanan infrastruktur  publik  melalui  kerjasama dengan pihak swasta dibutuhkan karena: 3
1. Permintaan  lebih  cepat  dibandingkan dengan  kemampuan  Pemerintah  dalam menyediakan jasa pelayanan infrastruktur;
2. Kebutuhan  investasi  yang  sangat  besar tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah saja,
hanya sekitar 50% dari perkiraan investasi prasarana dapat terpenuhi APBN, keuntungan
BUMN, dan bantuan pembangunan dari luar negeri;
3. Kerja  sama  pihak  swasta  memberikan tambahan  sumber  pendanaan  prasarana dan kemampuan manajerial yang baik;
4. Dalam rangka persaingan global, kemitraan  Pemerintah  dan  swasta  dapat mempercepat  penyediaan  infrastruktur sekaligus  meningkatkan  efisiensi  kualitas jasa pelayanan;
5. Pembangunan infrastruktur harus diperlakukan sebagai kegiatan bisnis;
2 Yohanes  Sogar  Simamora,  Hukum  Perjanjian  – Prinsip  Hukum  Kontrak  Pengadaan  Barang  dan Jasa  Oleh  Pemerintah,  LaksBang  PRESSindo, Yogyakarta, 2009, h. 2.
3 Juoro  Umar,  Peran  Swasta  dan  Kepentingan Masyarakat  Dalam  Pembangunan  Infrastruktur, Koperasi Jasa Profesi, Jakarta, 1997, h. 140.
6. Menciptakan  paradigma  baru  dalam penyediaan  jasa  pelayanan  infrastruktur dari monopoli ke suatu model kompetitif;
7. Melindungi kepentingan umum. Semakin  pesatnya  perkembangan sektor  bisnis  menyebabkan  kebutuhan  akan modal semakin besar. Di satu sisi ada pihak yang  kekurangan  modal,  sedangkan  di  sisi lain ada pihak yang kelebihan modal. Untuk menyalurkan  modal  pada  pihak  yang memerlukan diperlukan kerja sama
penyertaan modal sebagai alternatif pembiayaan  yang  sering  digunakan  oleh pelaku ekonomi.
Bentuk kerja sama penyertaan modal
antara lain:
a. Sewa Guna Usaha ( Leasing ) Istilah leasing sebenarnya  berasal dari  kata lease ,  yang  berarti  sewa menyewa.  Karena  memang  dasarnya leasing adalah  sewa  menyewa.  Dalam bahasa  Indonesia,  kata leasing sering diistilahkan  dengan  sewa  guna  usaha. 4 Sewa  Guna  Usaha  dilakukan  dalam bentuk  pengadaan  barang  modal  dari Penyewa  Guna  Usaha  ( Lessee ),  baik dengan  maupun  tanpa  hak  opsi  untuk membeli barang tersebut. Dalam kegiatan Sewa Guna Usaha, pengadaan barang  modal  dapat  juga  dilakukan dengan  cara  membeli  barang  milik
Penyewa  Guna  Usaha  ( Lessee )  yang kemudian  disewa  gunakan  kembali. Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih  berlaku,  hak  milik  atas  barang modal objek transaksi sewa guna usaha berada  pada  Perusahaan  Sewa  Guna Usaha ( Lessor ). 5
b. Anjak Piutang
Anjak  piutang  merupakan  usaha pembiayaan  dalam  bentuk  pembelian dan/atau  pengalihan  serta  pengurusan
4 Munir  Fuady,  Hukum  Tentang  Pembiayaan  Teori dan  Praktek,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 1995, h. 7.
5 Lihat  Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor 1251/KMK/1988 tentang Ketentuan  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Lembaga
Pembiayaan
piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu  transaksi  perdagangan  dalam  dan luar negeri.
c. Modal Ventura ( Capital Venture)
Dalam Keputusan Presiden Nomor 61  Tahun  1988  tentang  Lembaga Pembiayaan, modal ventura merupakan salah  satu  bidang  usaha  dari  lembaga pembiayaan.  Modal  ventura  ( capital venture ) merupakan kegiatan pembiayaan  dalam  bentuk  penyertaan modal  ke  dalam  suatu  Perusahaan Pasangan  Usaha  ( Investee  Company ) untuk  jangka  waktu  tertentu,  tidak melebihi  jangka  waktu  10  (sepuluh) tahun. Kegiatan Modal Ventura dilakukan  dalam  bentuk  penyertaan modal  ke  dalam  suatu  Perusahaan Pasangan  Usaha  ( Investee  Company ) untuk:
1. pengembangan suatu penemuan baru;
2. pengembangan perusahaan yang berada pada tahap pengembangan;
3. membantu  perusahaan  yang  berada pada tahap pengembangan;
4. membantu  perusahaan  yang  berada dalam tahap kemunduran usaha;
5. pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
6. pengembangan  pelbagai  penggunaan teknologi  baru,  dan  alih  teknologi baik dari dalam maupun luar negeri;
7. membantu pengalihan pemilikan perusahaan. 6
d. Pembiayaan Konsumen Keputusan Menteri Keuangan Nomor  1251/KMK.013/1988  tentang Ketentuan  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan memberikan pengertian pembiayaan konsumen sebagai  suatu  kegiatan  yang  dilakukan dalam  bentuk  penyediaan  dana  bagi konsumen  untuk  pembelian  barang yang  pembayarannya  dilakukan  secara angsuran atau berkala oleh konsumen.
6 Ibid.
e. Bangun  Guna  Serah  ( Built,  Operation and Transfer/BOT ) BOT  adalah  sistem  pembiayaan (biasanya diterapkan proyek pemerintah)  berskala  besar  yang  dalam studi  kelayakan  pengadaan  barang  dan peralatan,  sekaligus  juga  penerimaan atau  pendapatan  yang  timbul  darinya diserahkan  kepada  pihak  lain  dalam jangka  waktu  tertentu  diberi  hak  untuk mengoperasikan,  memeliharanya  serta untuk  mengambil  manfaat  ekonomi guna  menutup  sebagai  ganti  biaya pembanguna proyek yang bersangkutan dan  memperoleh  keuntungan  yang diharapkan.
Salah  satu  bentuk  kerja  sama Pemerintah  dengan  pihak  swasta  dalam bentuk hubungan kontraktual adalah kontrak BOT ( Built, Operation, Transfer ). Maraknya
kontrak BOT yang dilakukan oleh
Pemerintah didasarkan pada semakin
besarnya tuntutan dan perkembangan kebutuhan  masayarakat,  sementara  modal tidak tersedia. Dalam kondisi ini, Pemerintah  pada  umumnya  tidak  memiliki modal,  kecuali  aset  tanah  dan  adanya kesulitan dalam melaksanakan pembangunan. BOT merupakan salah satu alternatif
pembiayaan  proyek  yang  dapat  dilakukan dengan  mengundang  pihak  swasta  untuk berpartisipasi  dalam  pengadaan  proyek pemerintah.  Dengan  BOT,  sektor  swasta berperan  dalam  hal  mendesain,  menyedia- kan keuangan, membangun dan mengoperasikan  fasilitas  untuk  kemudian akhirnya,  setelah  masa  konsesi  tertentu, kepemilikan ditransfer kepada pemilik tanah atau pemerintah. Oleh karena itu, BOT dapat dimaknai sebagai teknik untuk mengembangkan proyek-proyek infra- struktur  dengan  menggunakan  inisiatif  dan pendanaan dari pihak swasta BOT  memiliki  masa  konsesi  yaitu masa bagi pihak swasta untuk mengoperasikan  proyek  selama  beberapa tahun,  biasanya  ditentukan  selama  20  (dua puluh)  tahun,  dan  selama  waktu  tersebut
dapat  memungut  hasil  atau  imbalan  jasa karena membangun proyek tersebut.
Kontrak  BOT  merupakan  perjanjian antara  2  (dua)  pihak,  yaitu  Pemerintah  dan pihak swasta. Pihak Pemerintah selaku pihak pertama  menyerahkan  penggunaan  tanah miliknya  untuk  di  atasnya  didirikan  suatu bangunan  komersial  oleh  pihak  kedua (investor). Pihak kedua berhak mengoperasikan  atau  mengelola  bangunan komersial  untuk  jangka  waktu  tertentu dengan  memberikan fee (atau  tanpa fee ) kepada  pihak  pertama,  dan  pihak  kedua wajib mengembalikan tanah beserta bangunan  komersial  di  atasnya  dalam keadaan dapat dan siap dioperasikan kepada pihak pertama setelah jangka waktu operasional tersebut berakhir.
Objek  dalam  kontrak  BOT,  antara lain:
a. Bidang  usaha  yang  memerlukan  suatu bangunan  dengan  atau  tanpa  teknologi tertentu  yang  merupakan  komponen utama  dalam  usaha  tersebut  sebagau bangunan komersial.
b. Bangunan komersial tersebut dapat dioperasikan  dalam  jangka  waktu  relatif lama, untuk tujuan:
1) Pembangunan  prasarana  umum,  seperti jalan  tol,  pembangkit  listrik,  sistem telekomunikasi,  pelabuhan  peti  kemas dan sebagainya.
2) Pembangunan  properti,  seperti  pusat perbelanjaan,  hotel,  apartemen  dan sebagainya.
3) Pembangunan prasarana produksi, seperti  pembangunan  pabrik  untuk menghasilkan produk tertentu.

## 2. HAM  dalam  Undang-Undang  Dasar
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945
Dalam kepustakaan berbahasa Inggris  ditemukan  berbagai  istilah  seperti: ” natural  rights ”,  ” human  rights ”,  dan ” fundamental  rights ”;  dalam  kepustakaan berbahasa  Belanda  terdapat  istilah-istilah seperti grondrechten,  mensen-  rechten,
rechten  van  den  mens ”  dan ” fundamentele rechten ”.  Dalam  kepustakan  berbahasa Indonesia  terdapat  istilah-istilah  seperti: ”hak-hak  asasi  manusia”,  ”hak-hak  kodrat”, ”hak-hak dasar” yang sering diberi imbuhan manusia  sehingga  menjadi  ”hak-hak  dasar manusia”. 7 Istilah  ” natural  rights ”  berasal  dari pikiran-pikiran ” natural law ” yang berperanan  pada  abad  ke  17.  Apa  yang merupakan  hak  menurut  konsep  ini  adalah ” what  is  nature ”  yaitu  apa  yang  diletakkan Allah  terhadap  setiap  insan  manusia.  Istilah ” human  rights ”  yang  populer  pada  abad  ke 18  adalah  perkembangan  dari  konsep
” natural  rights ”  dalam  watak  yang  sekular, rational,  universal,  individual,  demokratik dan  radikal.  Dalam  konsep  ” natural  rights ” dikatakan  ”setiap  manusia  adalah  sama  di hadapan  Tuhan”,  maka  dalam  watak  yang sekular  dikatakan  ”setiap  manusia  adalah sama  di  hadapan  hukum”,  tetapi  dalam menjelaskan  konsep  ”persamaan  di  hadapan hukum” yang pada hakekatnya ”sekular” itu, orang  kembali  lagi  kepada  pemikiran- pemikiran ” natural law ” dengan ” theonomic thinking ”.  Bagi  konsep  ” human  rights ”,  apa yang  menjadi  hak  adalah  ” what  is  human ”.
” Fundamental  rights ”  meliputi,  baik  ” legal right ”  maupun  ” moral  right ”.  Hak-hak tertentu dikatakan fundamental bukan
karena  hak-hak  tersebut  konstitusional sifatnya, artinya ditempatkan dalam konstitusi atau di dalam ” basic rules ”. 8
Dalam  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  3886),  ”Hak  Asasi Manusia  adalah  seperangkat  hak  yang melekat  pada  hakikat  keberadaan  manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,  dijunjung  tinggi,  dan  dilindungi oleh  negara,  hukum,  pemerintah,  dan  setiap
7 Philipus M. Hadjon, Op. Cit ., h. 33-34
8 Ibid ., h. 35
orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan harkat  dan  martabat  manusia”.  Hal  ini berarti  bahwa  manusia  yang  diciptakan oleh Tuhan  Yang  Maha  Esa  dengan  seperangkat hak  yang  menjamin  derajatnya  sebagai manusia.
” Fundamental  rights ”  meliputi  baik
” legal  right ”  maupun  ” moral  right ”. ” fundamental rights ” sebagaimana dicantumkan  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia.  ” Fundamental rights ” dapat dikatakan sebagai ” constitutional  rights ”  atau  ” the  citizen’s constitutional  rights ”.  Adanya  ” the  citizen’s constitutional rights ” didasarkan pada pertimbangan bahwa hak-hak dasar sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  ditujukan pada warga negara Indonesia.
Hak  asasi  manusia  yang  telah mendapatkan  jaminan  konstitusional  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain:
(1) Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta berhak  mempertahankan  hidup  dan kehidupannya (Pasal 28A);
(2) Setiap orang berhak membentuk keluarga  dan  melanjutkan  keturunan melalui  perkawinan  yang  sah  (Pasal 28B ayat (1));
(3) Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta berhak atas perlindungan dari kekerasan  dan  diskriminasi  (Pasal  28B ayat (2));
(4) Setiap  orang  berhak  mengembangkan diri  melalui  pemenuhan  kebutuhan dasarnya,  berhak  mendapat  pendidikan dan  memperoleh  manfaat  dari  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  seni  dan budaya,  demi  meningkatkan  kualitas hidupnya  dan  demi  kesejahteraan  umat manusia (Pasal 28C ayat (1));
(5) Setiap  orang  berhak  untuk  memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara  kolektif  untuk  membangun masyarakat,  bangsa  dan  negaranya (Pasal 28C ayat (2));
(6) Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang sama  dihadapan  hukum  (Pasal  28D ayat (1));
(7) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat  imbalan  dan  perlakuan  yang adil  dan  layak  dalam  hubungan  kerja (Pasal 28D ayat (2));
(8) Setiap warga negara berhak memperoleh  kesempatan  yang  sama dalam  pemerintahan  (Pasal  28C  ayat (3)); (9) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan (Pasal 28C ayat (4));
(10) Setiap  orang  berhak  memeluk  agama dan  beribadat  menurut  agamanya,
memilih  pendidikan  dan  pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali (Pasal 28E ayat (1));
(11) Setiap orang atas kebebasan menyakini kepercayaan,  menyatakan  pikiran  dan sikap,  sesuai  dengan  hati  nuraninya (Pasal 28E ayat (2));
(12) Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat (3)); (13) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta berhak  untuk  mencari,  memperoleh, memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F)
(14) Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan, martabat,  dan  harta  benda  yang dibawah  kekuasaannya,  serta  berhak atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau tidak  berbuat  sesuatu  yang  merupakan hak asasi (Pasal 28G ayat (1));
(15) Setiap  orang  berhak  untuk  bebas  dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan  derajat  martabat  manusia dan  berhak  memperoleh  suaka  politik dari negara lain (Pasal 28G ayat (2));
(16) Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan  lingkungan  hidup  baik dan  sehat  serta  berhak  memperoleh pelayanan  kesehatan  (Pasal  28H  ayat (1));
(17) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan  khusus  untuk  memperoleh kesempatan  dan  manfaat  yang  sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H ayat (2));
(18) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang  memungkinkan  pengembangan dirinya  secara  utuh  sebagai  manusia yang bermartabat (Pasal 28H ayat (3));
(19) Setiap  orang  berhak  mempunyai  hak milik  pribadi  dan  hak  milik  tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (Pasal 28H ayat (4));
(20) Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak disiksa,  hak  kemerdekaan  pikiran  dan hati  nurani,  hak  beragama,  hak  untuk tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak  untuk  tidak  dituntut  atas  dasar hukum  yang  berlaku  surut  adalah  hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi  dalam  keadaan  apa  pun (Pasal 28I ayat (1));
(21) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif atas  dasar  apa  pun  dan  berhak mendapatkan  perlindungan  terhadap perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif itu (Pasal 28I ayat (2)); dan
(22) Identitas  budaya  dan  hak  masyarakat tradisional  dihormati  selaras  dengan perkembangan  zaman    dan  peradaban (Pasal 28I ayat (3)).
3. Pemenuhan  HAM  Dalam  Kontrak BOT
Pasal 28H  ayat (1) di atas, pemenuhan  hak  asasi  manusia  untuk mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik dan  sehat  merupakan  komponen  hak  asasi manusia yang berkaitan dengan pemanfaatan bangunan. Kebutuhan akan bangunan merupakan  wujud  pelayanan  publik  yang dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  tujuan memajukan  kesejateraan  umum.  Tetapi terkadang  pemerintah  kekurangan  dana untuk membangun dan menyediakan sebuah gedung dengan semua sarana dan fasilitasnya.
Tetapi  karena  pemerintah  adalah pelayan  masyarakat,  maka  pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut,  maka pemerintah  dapat  mengundag  pihak  swasta untuk  bekerjasama  menamkan  modalnya atas bangunan yang dibutuhkan.
Proses pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah  dengan  pihak  swasta  salah satunya  adalah  melalui  sistem  BOT,  yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  17  Tahun  2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang  Milik  Daerah.  Sistem  BOT  terkait dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  ini dikarenakan pemerintah memiliki  aset berupa  tanah  yang  dijadikan  sebagai  dasar adanya  kegiatan  kerja  sama  pembangunan infrastruktur yang memiliki nilai komersial.
BOT biasanya  diterapkan  pada proyek  pemerintah  yang  berskala  besar  dan bernilai komersial yang dalam studi kelayakan  pengadaan  barang  dan  peralatan, pembiayaan dan pembangunan serta pengoperasiannya,  sekaligus  juga  penerima- an  atau  pendapatan  yang  ditimbul  darinya diserahkan  kepada  pihak  swasta.  Pihak swasta  diberikan  hak  untuk  membnagun, mengoperasikan, memeliharanya serta untuk mengambil  manfaat  ekonominya  guna menutup  sebagai  ganti  biaya  pembangunan proyek  yang  bersangkutan  dan  memperoleh keuntungan yang diharapkan.
Kontrak  BOT  merupakan  perjanjian antara  2  (dua)  pihak,  antara  lain  pihak pemerintah dan pihak swasta. Pihak
pemerintah  menyerahkan  tanah  miliknya yang  merupakan  aset  negara  untuk  di atasnya  didirikan  suatu  bangunan  komersial oleh  pihak  swasta.  Kemudian  pihak  swasta dimaksud  berhak  untuk  mengoperasikan atau  mengelola  bangunan  komersial  untuk jangka  waktu  tertentu  dengan  memberikan fee atau  tanpa fee kepada  pemerintah.  Pada saat  waktu  yang  ditentukan  berakhir,  pihak swasta  mengembalikan  tanah  dan  bangunan komersial  di  atasnya    dalam  keadaan  dapat dan siap dioperasionalkan kepada pemerintah.
Kontrak  BOT  dibagi  dalam  3  (tiga) tahap,  antara  lain  tahap  pembangunan ( Built );  tahap  pengoperasian  ( Operate ),  dan tahap  penyerahan  ( Transfer ).  Penulisan  ini difokuskan pada tahap penyerahan ( transfer ). Pada tahap ini seringkali menimbulkan  permasalahan  hukum  terkait dengan  penyerahan  tanah  dan  bangunan komersial  di  atasnya.  Permasalahan  hukum yang  terjadi  dimana  nilai  ekonomi  dari bangunan  komersial  yang  tidak  sesuai  lagi dengan  kondisi  saat  pembangunan.  Secara hukum, hak dan kewajiban para pihak dalam hal  ini  pemerintah  dan  pihak  swasta  harus dijamin  pada  ketiga  tahapan  dimaksud,  baik tahap  pembangunan,  tahap  pengoperasian dan tahap penyerahan.
Kontrak  BOT  sering  terjadi  antara pemerintah  daerah  dan  pihak  swasta  untuk bangunan  pasar.  Dalam  hal  ini  pemerintah daerah  memberikan  kesempatan  kepada pihak swasta untuk mengoperasikan bangunan  pasar  dimaksud  hingga  masa waktu  yang  ditentukan.  Kenyataannya dalam  proses  penyerahan  bangunan  pasar mengalami masalah bahwa kualitas bangunan pasar dimaksud sudah tidak sesuai lagi  dengan  layaknya  suatu  bangunan  pasar. Secara  hukum  hal  ini  belum  terlalu  banyak diatur  dalam  Kontrak  BOT  yang  dapat mengikat para pihak.
Terkait  dengan  itu,  bangunan  pasar merupakan  fasilitas  publik  yang  digunakan untuk masyarakat dalam melakukan transaksi kebutuhan pokok hari-hari. Dengan  adanya  kondisi  bangunan  pasar
hasil  BOT  yang  sudah  tidak  sesuai  lagi dengan fungsi peruntukkannya, tentu menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat. Permasalahan ini terkait dengan hak  masyarakat  untuk  mendapat  fasilitas publik yang nyaman dan memenuhi kualifikasi  kualitas  bangunan  baik  jaminan keamanan,  keselamatan  dan  kesehatan masyarakat.
Kondisi  bangunan  gedung  pasar yang  tidak  layak  lagi  untuk  digunakan setelah  sebelumnya  telah  dioperasikan  atau dimanfaatkan  oleh  pihak  swasta  merupakan kerugian  bagi  pemerintah  daerah  maupun bagi masyarakat pengguna bangunan tersebut.  Sebagai  pengguna  bangunan  pasar yang merupakan fasilitas publik, masyarakat berhak  untuk  mendapatkan  jaminan  kualitas bangunan gedung.
Pemerintah daerah bertanggung- jawab untuk meningkatkan kualitas bangun- an  gedung  dimaksud  untuk  kepentingan masyarakat.  Apabila  pemerintah  lalai  untuk melakukan  revitalisasi  terhadap  bangunan dimaksud, maka kelalaian tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh masyarakat selaku pengguna bangunan gedung pasar.

## C. P E N U T U P
Pemenuhan  hak  asasi  manusia  ini didasarkan  pada  Pasal  28H  ayat  (1)  yang menyebutkan  bahwa  ”Setiap  orang  berhak hidup  sejahtera  lahir  dan  bathin,  bertempat tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh pelayanan kesehatan”. Mengacu dari ketentuan  Pasal  28H  ayat  (1)  di  atas, pemenuhan  hak  asasi  manusia  untuk mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik dan  sehat  merupakan  komponen  hak  asasi manusia yang berkaitan dengan pemanfaatan bangunan  gedung  pasar  yang  layak  untuk digunakan.
Untuk memenuhi tugas pelayanan publiknya, maka ketika
pemerintah  tidak  memiliki  dana  atau
kekurangan dana untuk menyediakan bangunan  yang  dibutuhkan  oleh  masyaraka, maka pemerintah dapat memberikan kesempatan  kepada  pihak  swasta  untuk membangun  bangunan  dan  mengelolanya. Dan  setelah  masa  pengelolaan  tersebut selesai,  maka  pihak  swasta  berkewajiban mengembalikan  bangunan  beserta  seluruh saran  dan  fasilitas  yang  dibangun  kembali kepada  pemerintah  sebagai  aset  daerah. Konsekuensi  hukum  dari  tidak  dipenuhinya pemenuhan  hak  asasi  ini,  maka  pemerintah daerah telah lalai dalam melaksanakan tugas utamanya  dalam  pelayanan  publik  maupun terjadinya pelanggaran hak asasi manusia

## DAFTAR PUSTAKA
Philipus  M.  Hadjon,  2007,  Perlindungan Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip- Prinsipnya  dan  Penanganannya  oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan  Umum  dan  Pembentukan Peradilan  Administrasi,  Edisi  Khusus, Penerbit Peradaban, Cet. Pertama Yohanes  Sogar  Simamora,  2009,  Hukum Perjanjian  –  Prinsip  Hukum  Kontrak Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Oleh Pemerintah,  LaksBang  PRESSindo, Yogyakarta. Juoro  Umar,  1997,  Peran  Swasta  dan Kepentingan Masyarakat Dalam Pembangunan  Infrastruktur,  Koperasi
Jasa Profesi, Jakarta.
Munir  Fuady,  1995,  Hukum  Tentang Pembiayaan  Teori  dan  Praktek,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung