Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN: 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4614/ http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Arah Dan Politik Hukum Bisnis Islam Di Indonesia

## Bonanda Japatani Siregar
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan
Article Info Abstract Article history: Received : 15 Januari 2023 Publish : 01 Maret 2023 Islamic Business Law is a legal dimension in business activities that is based on Islamic law. Law is understood as a set of rules that have sanctions and are made by the authorities in order to create peace in society. Islamic law as a legal system that comes from Allah Ta'ala has the same function,
namely to provide benefit to society. Islamic law has a distinctive characteristic that is not only limited to benefit in this world but also safety in the hereafter. By explaining the development of business law, as well as involving it in legal policy and practice in Indonesia, it becomes more open to the possibility of a paradigm shift and more alternative ideas that can be contributed to the study of law in Indonesia, both at the level of establishing, implementing or enforcing law and analyzing doctrine and test the legitimacy  of  a  social  system  and  certain  policies.  Based  on  the  background  above,  there  is identification of the problem, namely First, how is the development of Islamic business law in the Indonesian political system, second, how is the influence of Islamic business law in Indonesia. The research  used  is  a  normative  juridical  research  method,  namely  studying  legal  principles  and analyzing problems, studying and analyzing through an approach to legal principles and statutory regulations  with  reference  to  the  1945  Constitution  and  Law  No.  21  of  2008  concerning  Sharia Banking and  Law Number 33 of 2014  concerning  Guarantees  for  Halal Products.  Political  legal factors in the causal relationship between law and legal politics are determinant in the sense that political activities are regulated by and must be subject to legal rules. Legal development contains the characteristics of a very dominant role of state institutions in determining the direction of legal development in a society. Legal products always develop in tune with the development of political configurations for the benefit of the economic growth of a city and a country.
Keywords: Business Law Halal Products Legal Politics
Info Artikel Abstract Article history: Diterima : 15 Januari 2023 Publis : 01 Maret 2023 Hukum Bisnis Islam adalah dimensi hukum dalam aktifitas bisnis yang didasarkan pada syariat Islam. Hukum dipahami sebagai seperangkat aturan yang memiliki sanksi serta dibuat oleh penguasa agar terwujud kedamaian di tengah masyarakat. Hukum Islam sebagai satu sistem hukum yang datang dari Allah Ta’ala memiliki fungsi yang sama, yaitu memberikan kemashlahatan bagi masyarakat. Hukum
Islam memiliki karakteristik yang khas yaitu tidak hanya terbatas pada kemashlahatan di dunia saja namun  juga  keselamatan  di  akhirat.  Dengan  memaparkan  perkembangan  hukum  bisnis,  serta melibatkannya  dalam  kebijakan  dan  praktik  hukum  di  Indonesia,  maka  menjadi  lebih  terbuka kemungkinan  perubahan  paradigma  serta  lebih  banyak  alternatif  pemikiran  yang  dapat  disumbangkan dalam pengkajian hukum di Indonesia, baik dalam tingkat pembentukan, penerapan atau penegakkan hukum dan menganalisi doktrin serta menguji keabsahan suatu sistem sosial dan kebijakan-kebijakan tertentu.  Berdasarkan  latar  belakang  diatas  terdapat  indentifikasi  permasalahan  yaitu Pertama , Bagaimana perkembangan hukum bisnis islam dalam sistem politik Indonesia, kedua, Bagaimana Pengaruh Hukum Bisnis Islam Di Indonesia. Penelitan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif  yaitu  mengkaji  kaida-kaidah  hukum  serta  menganalisis  permasalahan,  mempelajari  dan menelaah melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Faktor- 925actor Politik hukum dalam hubungan kausalitas antara hukum dan politik hukum determinan atas dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Pembangunan hukum mengandung ciri- ciri adanya peranan sangat dominan dari lembaga-lembaga negara dalam menentuan arah perkembangan hukum dalam suatu masyarakat, Produk  hukum  senantiasa  berkembang  seirama  dengan  perkembangan  konfigurasi  politik  untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi suatu kota dan negara.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Bonanda Japatani Siregar Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan Email : bonandasiregar28@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  hukum  dalam  suatu  bangsa  memerlukan  suatu  sistem  pengaturan  sistem dalam  hukum  bisnis  dan  juga  hukum  ekonomi  tersedia  terarah  serta  terpadu  yang  kemudian dimamfaatkan  untuk  peningkatan  kesejahteraan  rakyat.  Lembaga-lembaga  keuangan  bahu- membahu mengelola dan menggerakan semua potensi agar berdaya supaya lebih berhasil secara optimal.  Indonesia  merupakan  negara  dengan  jumlah  penduduk  muslim  terbanyak  di  dunia.
Dengan demikian Indonesia berpeluang untuk menjadi negara dengan perkembangan nilai asset ekonomi syariah tertinggi di dunia.
Aktifitas bisnis di Indonesia dikenal pula dengan istilah dagang, sebagaimana diatur dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  Stbl  1938  No.276.  Dagang  atau  berdagang  adalah aktifitas untuk memperoleh laba yang dilakukan seseorang atau beberapa orang sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Bisnis juga dipahami sebagai usaha dagang; usaha komersial dalam dunia perdagangan; bidang usaha. Bisnis atau usaha merupakan sistem interaksi sosial yang mencerminkan sifat khas bisnis sehingga seolah-olah menjadi suatu dunia tersendiri yang otonom. Maka, bisnis adalah aktifitas yang cakupannya amat luas meliputi aktifitas produksi, distribusi, perdagangan,  jasa  ataupun  aktifitas  yang  berkaitan  dengan  suatu  pekerjaan  untuk  memperoleh penghasilan. Walaupun cakupannya luas namun tujuan hakikinya adalah pertukaran barang dan jasa, dan pertukaran itu dipermudah oleh medium penukar, yaitu uang. Hubungan antara bisnis dan  uang  tidak  bisa  dipisahkan,  karena  aktifitas  bisnis  adalah  menyediakan  barang  atau  jasa dengan menggunakan perantara uang sebagai alat tukar (Prajaya, 2009).
Tidak dapat dipungkiri bahwa unsur ekonomi dalam pembuatan kebijakan, baik pada tingkat pembentukan,  implementasi  maupun  enforcement  peraturan  perundang-undangan  telah  sangat berpengaruh di Indonesia. Secara resmi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menetapkan salah  satu  arah  Kebijakan  Program  Pembangunan  Nasional  Bidang  Hukum,  yakni mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas. Tentunya arah kebijakan tersebut merupakan satu indikator kuatnya  pengaruh  atau  tujuan  ekonomi  dalam  perkembangan  hukum  di  Indonesia.  Memang secara  teoritis  konseptual,  aliran  Analisis  Ekonomi  Atas  Hukum  belum  fenomenal  dan melembaga  di  Indonesia,  sebagaimana  menimpa  juga  aliran-aliran  hukum  lain.  Sehubungan dengan  gejala  tersebut,  relevan  mengemukakan  pendapat  Ifdhal  Kasim,  bahwa  di  Indonesia kajian-kajian  yang  merupakan  kritik-teori  atau  doktrin  atas  suatu  paradigma  atau  pendekatan tertentu dalam kajian hukum kurang berkembang. Ahli-ahli hukum di Indonesia kurang bergairah dalam melakukan penjelajahan teoritis atas berbagai paradigma dalam ilmu hukum atau  taking doctrine seriously (Suhaemah et al., 2022).
Keterikatan  para  pelaku  bisnis  terhadap  syariat  yang  berlaku  dalam  setiap  kegiatan  bisnis secara otomatis akan memberikan jalan kebenaran (minhaj) sekaligus batasan larangan (hudud), sehingga secara tidak langsung akan mampu membedakan antara mana yang halal dan mana yang haram, sehingga bisnis syariah adalah suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memberikan petunjuk  dan  arahan  bagi  pelaku  bisnis  untuk  mencari  keuntungan  dengan  cara  yang  halal sekaligus mencari ridha dari Allah SWT, hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Q.S. Al- Jatsiyah ayat 18.
Adapun prinsip-prinsip utama yang harus dikandung dalam setiap kegiatan bisnis Islam dapat dijabarkan seperti prinsip keadilan, yaitu prinsip yang harus meliputi segala aspek kehidupan dan merupakan prinsip yang terpenting, hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam Q.S. An-Nahl ayat 90, Q.S. Al-Maidah ayat 8 dan Q.S. Al-Hasyr ayat 7. Prinsip Al-Ihsan, yaitu  prinsip  yang  menganjurkan  untuk  berbuat  kebaikan  yang  berupa  memberikan  manfaat kepada orang lain, melebihi hak yang harus diterima oleh orang tersebut.
Prinsip Al-Mas’uliyah yaitu prinsip accountability atau pertanggung jawaban yang meliputi segala  aspek,  yang  mana  dalam  hal  ini  meliputi  pertanggung  jawaban  antar  individu (mas’uliyahal-afrad),  pertanggung  jawaban  dalam  masyarakat  (mas’uliyahal-mujtama)  serta tanggung  jawab  pemerintah  (mas’uliyahal-daulah).  Prinsip Al-Kifayah (sufficiency),  yaitu prinsip yang bertujuan untuk menghapuskan kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat. Prinsip Al-Wasathiyah atau prinsip keseimbangan, yang mana dalam hal ini Islam  tetap  mengakui  hak  pribadi  dengan  batasan  tertentu,  yaitu  keseimbangan  antara kepentingan  individu  dan  masyarakat  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  syariah,  hal  ini tercermin dari firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra ayat 27 dan ayat 29, Q.S. Al-Furqan ayat 67 serta Q.S. Al-An’am ayat 141.
Prinsip  kejujuran  dan  kebenaran,  merupakan  sendi  dari  ahlak  karimah  dalam  melakukan kegiatan  bisnis,  yang  mana  prinsip  ini  memiliki  beberapa  unsur  seperti  larangan  terhadap transaksi yang meragukan, yang mana dalam hal ini akad transaksi haruslah tegas, jelas dan pasti baik  benda  yang  menjadi  objek  akad  maupun  harga  barang  yang  akan  diakadkan  tersebut, larangan  melakukan  transaksi  yang  merugikan,  yang  mana  dalam  hal  ini setiap  transaksi  yang merugikan  diri  sendiri  maupun  pihak  kedua  dan  ketiga  amatlah  dilarang,  dan  Selalu mengutamakan kepentingan sosial, yaitu penekanan pada pentingnya mendahulukan kepentingan bersama diatas kepentingan individu.
Menurut Saliman, Hukum Bisnis atau Business Law/Bestuur Rechts adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatanperikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Sedangkan menurut Johannes Ibrahim, “Hukum bisnis adalah seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan. Hukum bisnis merupakan suatu perangkat  kaidah  hukum  yang  mengatur  tata  cara  pelaksanaan  urusan  atau  kegiatan  dagang, industri  atau  keuangan  yang  dihubungkan  dengan  produksi  atau  pertukaran  barang  atau  jasa dengan  menempatkan  uang  dari  entepreneur  dalam  resiko  dan  usaha  tertentu  dengan  motif mendapatkan keuntungan tertentu pula (Suhaemah et al., 2022).
Sebagaimana pada dasarnya arah hukum bisnis dan politik hukum ekonomi Islam ideologis ke  ekonomi,  yang  mana  pada  pembentukan  dan  keberlakukan  hukum  Islam  di  Indonesia  pada umumnya  berdasarkan  nilai-nilai  ideologis.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  teori-teori  keberlakukan hukum Islam sejak zaman penjajahan Belanda hingga saat ini termasuk dalam bidang ekonomi seperti zakat, wakaf dan waris seperti tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  (Zaitun  &  Abdullah,  2013).  Dalam  bidang  perbankan, kelahiran klausula “prinsip bagi hasil” pada UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah berdasarkan  nilai  ideologis.  Nilai  ideologis  klausula  prinsip  bagi  hasil  adalah  keinginan menggeser paradigma perbankan konvensional yang berdasarkan bunga dengan paradigma bagi hasil yang berasal dari nilai-nilai Islam. Hal ini dapat dilihat pada suasana politik umat Islam di bawah Presiden Suharto khususnya dimasa akhir periode jabatannya yang mulai melirik Islam. Sejarah perbankan Islam di Indonesia, kelahiran UU Nomor 7 Tahun 1992 bersamaan dan satu rangkaian  dengan  berdirinya  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI)  sebagai  bank  pertama  yang menggunakan prinsip syariah. Selain itu, kebangkitan Islam sebagai ideologi juga ditandai dengan berdirinya Ikatan Cendikiwan Muslim Indonesia (ICMI) yang didirikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie saat itu. Oleh karena itu, politik hukum Islam khususnya kelahiran UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sangat dipengaruhi nilai-nilai ideologis (Rokan, 2015).
Demikian  juga  pada  saat  pembentukan  UU  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah. Nilai-nilai ideologis sangat terasa terjadi dimana pada saat pengesahan UU tersebut. Dari mulai  pembahasan  pembentukan  Undang-undang  hingga  detik-detik  pengesahan  pada  rapat paripurna  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  telah  terjadi  “perang  ideologis”  antara  fraksi religius-Islam dan nasionalis dengan partai relijius-Kristen yang diwakili oleh dua fraksi yakni Partai Damai Sejahtera (PDS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Bahkan pada saat  pengesahan  UU  No.  21  Tahun  2008  pada  sidang  rapat  paripurna,  Fraksi  PDS  dan  PDIP melakukan walk-out untuk menyatakan ketidaksetujuan pengesahan UU tersebut (Rokan, 2015).
Landasan  bisnis  baru  terasa  pada  saat  pembahasan  UU  Nomor  33  Tahun  2014  tentang Jaminan Produk Halal. Walau landasan ideologis juga terasa, dimana kegelisahan yang mendalam umat  Islam  atas  ketidaknyamanan  produk  yang  beredar  di  pasar,  namun,  politik  hukum  Islam dalam bidang perlindungan konsumen (consumer protection) telah mulai bergeser dari ideologis ke bisnis disebabkan sebagian dari pembuat undang-undang melihat peluang bisnis yang sangat besar pada proses sertifikasi dan labelisasi halal. Hal ini terlihat dari lamanya waktu penyelesaian RUU JPH ini hingga sangat berlarut-larut, dimana isu yang mengemuka adalah lembaga mana yang menjadi leading sector penerbit label halal. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selama ini dianggap  sukses  melakukan  sertifikasi  halal  digugat  untuk  berbagi  peran  dan  keuntungan
ekonomis  dengan  lembaga  pemerintah  seperti  Kementerian  Agama  dan  seterusnya.  Pada  saat inilah nilai-nilai bisnis telah menjadi bagian dari pemberlakukan hukum Islam.
Seperti  dalam  arah  dan  politik  hukum  bisnis  islam  di  Indonesia,  keberlakuan  hukum ekonomi Islam di Indonesia pada umumnya adalah berlandaskan nilai-nilai ideologis yakni nilai- nilai  keyakinan  untuk  menerapkan  syariah  Islam.  Namun,  seiring  dengan  waktu  nilai-nilai ideologis sudah mulai bergerser menjadi kepentingan bisnis dalam beberapa kasus pembentukan undang-undang, seperti halnya pembentukan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.  Pergeseran  nilai-nilai  yang  mendasari  pembentukan  undang-undang  dapat  dipengaruhi oleh faktor kepentingan politik dan juga kepentingan ekonomi.  Berdasarkan  uraian  pada  latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanaka penelitian tentang “Arah Dan Politik Hukum Bisnis Islam Di Indonesia”.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  merupakan  suatu  ilmu  yang  mempelajari  tentang  metode-metode penelitian,  ilmu  tentang  alat-alat  dalam  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis normatif.  Penelitian hukum normatif yakni penelitian yang di lakukan dengan cara menganalisis permasalahan  mempelajari    dan  menelaah  yang  ada  dalam  penelitian  ini  melalui  pendekatan terhadap  asas-asas  hukum  (Ali,  2009).  serta  pendekatan  yuridis,yaitu  di  lakukan  penelitan kepustakaan  ( liberian  research )  mengacu  kepada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan penulisan ini.
Bahan hukum yang mengikat digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah Undang – undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Bahan yang  memberikan rujukan kepada penulis atas buku-buku yang di tulis oleh para ahli hukum pidana di bidangnya, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat para serjana, megister, doktoral dan  kasus  hukum  kepailitan  yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian,serta  penelitian  lain  yang relevan dengan penulisan ini.
Metode  Pengumpulan  Data  yang  di  gunakan  adalah  studi  kepustakaan  (Library  Research) adalah metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normative (Waluyo, 1996). Informasi  tersebut  dapat diperoleh  melaui  peraturan  perundang-undangan  dan  artikel.  Kemudian diuraikan  dan  dihubungkan  sehingga  dapat  disajikan  dalam  penulisan  yang  lebih  sistematis,  guna menjawab  permasalahan  yang  telah  dirumuskan.  Bahan-bahan  hukum  sekunder  yaitu  hasil  penelitian hukum, pendapat ahli hukum serta mengumpulkan bahan-bahan hukum tersier yaitu dokumen-dokumen hukum, buku-buku hukum, majalah hukum, internet.
Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori,  dan  suatu  uraian  dasar  (Moleong,  2004).  Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan  banyaknya  data  (kuantitatif)  (Ibrahim,  2008).  Penelitian  dengan  menggunakan metode analisis data kualitatif yang berdasarkan asumsi mengenai realitas atau fenomena sosial yang memiliki sifat untuk dan komplek bahwa terdapat regulasi atau pola tertentu namun penuh keragaman atau variasi (Bungi, 2003).
Data sekunder yang sudah diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan yang kemudian di interpretasikan dan selanjutnya disusun secara sistematis dengan pola-pola dan kategori-kategori yang diarahkan sesuai  dengan  kerangka hukum  yang digunakan. Selanjutnya penarikan  kesimpulan  menggunakan  metode  deduktif  yaitu  menarik  kesimpulan  dari  suatu permasalahan  yang  bersifat  umum  ke  khusus  sehingga  menjadi  acuan  untuk  menjawab permasalahan dalam penelitian (Ibrahim, 2008).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
a. Perkembangan Hukum Bisnis Islam Dalam Sistem Politik Indonesia
Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan, oleh karena
fungsinya  sebagai  pengumpul  dana  yang  sangat  berperan  demi  menunjang  pertumbuhan ekonomi  suatu  bangsa.  Sebagai  alat  penghimpun  dana,  lembaga  keuangan  ini  mampu melancarkan gerak pembangunan dengan menyalurkan dananya ke berbagai proyek penting di berbagai sektor usaha yang dikelola oleh pemerintah. Demikian pula lembaga keuangan ini dapat menyediakan dana bagi para pengusaha swasta atau kalangan rakyat pengusaha lemah yang membutuhkan dana bagi kelangsungan usahanya. Dan juga berbagai fungsi lain yang berupa jasa bagi kelancaran lalu lintas dan peredaran uang baik nasional maupun antarnegara (Dewi, 2017).
Perkembangan  perbankan  syari’ah  di  Indonesia  sedemikian  mengesankan  sehingga mendapat predikat “ the biggest and the fastest growing Islamic banking market in the world ”. Namun  demikian,  perkembangan  perbankan  syari’ah  tersebut  merupakan  tantangan  dan sekaligus amanah bagi seluruh stakeholders perbankan syari’ah untuk terus mengembangkan dan  merumuskan  berbagai  sistem  ekonomi  dan  perbankan  yang  sesuai  dengan  prinsip syari’ah.  Upaya  untuk  mengembangkan  sistem  ekonomi  dan  perbankan  tersebut  perlu dilakukan secara terintegrasi baik pada tingkatan pembuat kebijakan, praktisi, akademisi, alim ulama dan masyarakat (Haryono et al., 2005).
Positivasi  hukum  Islam  di  bidang  perbankan  telah  dimulai  sejak  adanya  Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diamandemen oleh Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 1998  tentang  Perbankan  dan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syari’ah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan  Syari’ah di Indonesia berjalan begitu panjang sampai lahirnya undang-undang tersebut (yang sebenarnya proses  transformasi  melalui  adaptasi  dan  harmonisasi  fiqh  muamalah  ke  dalam  peraturan perbankan syariah) terjadi antara 1992-2008. Penyusunan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah memiliki orientasi dan tujuan untuk mewadahi kehendak masyarakat Islam di Indonesia yang telah lama memperjuangkan peranan Islam dalam Negara dan  masyarakat  dalam  bentuk  pelaksanaan  syariat  Islam.  Hal  ini  dimaksudkan  supaya masyarakat  muslim  merasa  lebih  tentram  dan  nyaman  bertransaksi  menggunakan  jasa perbankan syariah yang kini sudah memiliki undang-undang tersendiri.
Bank Indonesia dalam mengembangkan Bank Syariah menganut strategi market driven, fair treatment dan memberlakukan tahapan yang berkesinambungan ( gradual and sustainable approach ) yang sesuai dengan prinsip syariah ( comply to Sharia principles ). Tahapan-tahapan tersebut dimulai dari tahap pertama meletakkan landasan yang kuat bagi pertumbuhan industri perbankan syariah (2002-2004). Tahap berikutnya memasuki fase untuk memperkuat struktur industri  perbankan  syariah  (2005-2009).  Tahap  ketiga  perbankan  syariah  diarahkan  untuk dapat memenuhi standar keuangan dan mutu pelayanan internasional (2010-2012). Pada tahap keempat  dibentuknya  integrasi  lembaga  keuangan  syariah  (2013-2015).  Pada  2015 diharapkan perbankan syariah di Indonesia telah memilki pangsa pasar yang signifikan yang ikut  bagian  dalam  mengembangkan  perekonomian  nasional  dalam  menyejahterakan masyarakat (Putra, 2021).
Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar  dapat  memberikan kontribusi yang maksimum  bagi  pengembangan ekonomi  nasional.  Salah  satu  sarana  pendukung  vital  adalah  adanya  pengaturan  yang memadai  dan  sesuai  dengan  karakteristiknya.  Pengaturan  tersebut  di  antaranya  dituangkan dalam  Undang_Undang  Perbankan  Syariah.  Pembentukan  Undang-Undang  Perbankan Syariah  menjadi  kebutuhan  dan  keniscayaan  bagi  berkembangnya  lembaga  tersebut. Pengaturan  mengenai  Perbankan  Syariah  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum  spesifik  dan  kurang  mengakomodasi  karakteristik  operasional  Perbankan  Syariah, dimana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat (Putra, 2021).
Guna  menjamin  kepastian  hukum  bagi stakeholders dan  sekaligus  memberikan keyakinan  kepada  masyarakat  dalam  menggunakan  produk  dan  jasa  Bank  Syariah,  dalam
Undang-Undang  Perbankan  Syariah  diatur  jenis  usaha,  ketentuan  pelaksanaan  syariah, kelayakan  usaha,  penyaluran  dana,  dan  larangan  bagi  Bank  Syariah  maupun  UUS  yang merupakan  bagian  dari  Bank  Umum  Konvensional.  Sementara  itu,  untuk  memberikan keyakinan  pada  masyarakat  yang  masih  meragukan  kesyari’ahan  operasional  Perbankan Syari’ah  selama  ini,  diatur  pula  kegiatan  usaha  yang  tidak  bertentangan  dengan  Prinsip Syariah  meliputi  kegiatan  usaha  yang  tidak  mengandung  unsur-unsur riba,  maisir,  gharar, haram , dan zalim .
Sebagai  undang-undang  yang  khusus  mengatur  perbankan  syariah,  dalam  Undang- Undang  ini  diatur  mengenai  masalah  kepatuhan  syari’ah  ( syari’ah  compliance )  yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat  yang  komposisinya  berimbang.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  pengaturan tersendiri bagi Perbankan Syariah merupakan hal yang mendesak dilakukan, untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip  Syariah, prinsip  kesehatan Bank bagi  Bank  Syariah, dan yang tidak kalah penting diharapkan dapat memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap Bank Syariah dalam undang-undang tersendiri.
Terbentuknya  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  juga  tidak  terlepas dari  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Dalam  Pasal  3  Bab  II  tentang  Asas,  Tujuan,  dan  Fungsi, disebutkan  bahwa  perbankan  syariah  bertujuan  menunjang  pelaksanaan  pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam penjelasan pasal tersebut diuraikan bahwa dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang teguh pada prinsip syariah secara menyeluruh ( kaffah ) dan konsisten ( istiqamah ). Ini berarti bahwa terbentuknya UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  merupakan  bagian  dari  pembangunan nasional  di  bidang  hukum  yang  bertumpu  pada  peningkatan  keadilan,  kebersamaan  dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Namun, dalam rangka untuk menuju tujuan tersebut harus tetap  berdasarkan  pada  prinsip  syariah  yang  diberlakukan  secara  menyeluruh  ( kaffah )  dan konsisten ( istiqamah ).
Selain itu, dalam menjalankan usahanya untuk mencapai tujuan Bank Syariah juga harus mengimplementasikan asas-asas yang tertuang dalam UU Perbankan Syariah. Dalam Pasal 2 UU  Perbankan  Syariah  menjelaskan  bahwa  Perbankan  Syariah  dalam  melakukan  kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dalam penjelasan  UU  Perbankan  Syariah  diuraikan  bahwa  Prinsip  Syariah  adalah  kegiatan  usaha yang tidak mengandung unsur yang bisa diartikan sebagai berikut ;
1. Riba  yaitu  penambahan  pendapatan  secara  tidak  sah  ( batil )  antara  lain  dalam  transaksi pertukaran  barang  sejenis  yang  tidak  sama  kualitas,  kuantitas,  dan  waktu  penyerahan ( fadhl ), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu ( nasi’ah ).
2. Maisir  yaitu    transaksi  yang  digantungkan  kepada  suatu  keadaan  yang  tidak  pasti  dan bersifat untung-untungan.
3. Gharar  Yaitu  transaksi  yang  objeknya  tidak  jelas,  tidak  dimiliki,  tidak  diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah
4. Haram Yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah
5. Zalim Yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Kemudian  yang  dimaksud  dengan  “demokrasi  ekonomi”  adalah  kegiatan  ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Dan yang terakhir adalah “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib
dianut  guna  mewujudkan  perbankan  yang  sehat,  kuat,  dan  efisien  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam  pelaksanaannya  UU  Perbankan  Syariah  tentu  saja  mengalami  dinamika  yang cukup  kompleks,  untuk  itu  dalam  mengkaji  bagaimana  politik  hukum  implementasi  UU Perbankan Syariah pada Bank Syariah dalam menjalankan usahanya maka dapat dilihat dari aspek filosofis, sosiologis, dan yudridis. Dimana dapat diuraikan dalam analisis berikut ini:
Dalam  tinjauan  yuridis  memiliki  beberapa  dinamika  yang  perlu  menjadi  perhatian pemerintah  agar  kedepan  kepastian  hukum  dapat  segera  diwujudkan.  Kaitannya  dengan politik negara terhadap kebijakan perbankan syariah dalam mendorong perekonomian negara, setidaknya ada dua hal yang dapat menjadi perhatian penting Pemerintah dalam mendorong perekonomian  negara  melalui  kebijakan  perbankan  syariah,  yakni  pelaksanan  Corporate Social Responsibility (ICSR) bernafaskan Islam atau yang dikenal dengan Islamic Corporate Social  Responsibility  (ICSR)  dan  Kewajiban  zakat  bagi  perbankan  syariah.  Dalam pelaksanaan  ICSR  Pemerintah  sebagai  regulator  negara  harus  merumuskan  peraturan- peraturan  teknis  dalam  pelaksanaan  ICSR.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memastikan  Bank Syariah sebagai perusahaan yang menjalankan usahanya dengan berlandaskan pada prinsip- prinsip  ekonomu  Islam  dapat  menerapkan  prinsip-prinsip  tersebut  secara  utuh,  serta kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama perekonomian Islam dapat tercapai melalui perbankan syariah (Yusmad, 2018).
Kedua, zakat sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan perekonomian negara dalam  hal  menyejahterakan  masyarakat,  sudah  selayaknya  diatur  dalam  Undang-Undang Perbankan.  Hal  ini  selaras  dengan  Undang_Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Bank Syariah sebagai badan hukum juga sebenarnya dapat dibebankan untuk mengeluarkan zakat dari keuntungan yang diperoleh atas hasil usaha perbankan yang dilaksanakan. Mekanisme inilah yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk dituangkan dalam  peraturan  perundang-undangan  untuk  dapat  dilaksanakan  oleh  Bank  Syariah  di Indonesia.
Karena Perbankan Syariah adalah entitas Ekonomi Islam yang berkembang paling pesat saat  ini  di  Indonesia.  Berkaitan  dengan  politik  negara  sebagai  regulator  yang  dituangkan dalam  peraturan  perundang-undangan  sebagai  hukum  yang  bersifat  tetap  dan  mengikat, sejatinya  negara  dalam  hal  ini  pemerintah  harus  bekerja  keras  untuk  fokus  terhadap perumusan  aturan-aturan  teknis  pelaksanaan  hal-hal  yang  belum  diatur  secara  rinci  dalam Undang-Undang  Perbankan  Syariah.  Sehingga  cita-cita  ekonomi  Islam  sebagai  instrumen untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan perekonomian negara yang baik dapat tercapai dengan Perbankan Syariah sebagai salah satu entitas ekonomi Islam yang menjadi jembatan untuk mencapai hal tersebut.
b. Hubungan Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktivitas manusia diatur oleh suatu instrument yang disebut  hukum.  Hukum  disini  direduksi  pengertiannya  menjadi  perundang-undangan  yang dibuat  dan  dilaksanakan  oleh  negara.  Oleh  karenanya  hukum  sangat  dibutuhkan  untuk mengatur  kehidupan  bermasyarakat  di  dalam  segala  aspek,  baik  dalam  kehidupan  sosial, politik,  budaya,  pendidikan  dan  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  fungsinya  atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi.
Sedangkan  politik  hukum  yang  menurut  penilaian  sebagian  kalangan  masih  kurang kondusif  adalah  berkaitan  dengan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  (dispute)  ekonomi syariah (Hasnita, 2012). Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah telah melakukan perluasan (extensive)  kompetensi  absolut  (absolutely  competence)  Peradilan  Agama  (PA)  melalui amandemen  Undang-Undang  Nomor  7  1989  menjadi  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006 Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama (PA). Dengan perluasan kewenangan ini, lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan
sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah adalah Peradilan Agama (PA) yang selama ini dimiliki oleh Peradilan Umum (PN).
Namun sebelum kompetensi ini terlaksana secara sempurna, Pemerintah dalam Undang- Undang  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah,  telah  memberikan  peluang  untuk memilih jalur penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui melalui musyawarah, mediasi perbankan,  lembaga  arbitrase,  atau  melalui  pengadilan  di  lingkungan  Peradilan  Umum sepanjang disepakati di  dalam akad oleh para pihak. Ketentuan ini bagi  sebagian kalangan diyakini sebagai mekanisme yang kurang tepat bagi perkembangan ekonomi dan perbankan syariah  di  tanah  air  dan  juga  tidak  adil  bagi  Pengadilan  Agama  karena  telah  mencabut kewenangan  absolutnya  sebagaimana  yang  diamanahkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 2006.
Reformasi sistem hukum merupakan salah satu persyaratan dalam pembangunan sistem ekonomi. Karena tanpa memprioritaskan hukum sebagai salah satu pendukung utama untuk mencapai kemakmuran bangsa, maka usaha-usaha yang ditempuh akan siasia. Berbagai studi tentang hubungan hukum dan ekonomi menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi tidak akan berhasil  tanpa  pembangunan  hukum  yang  mendahuluinya.  Demikian  juga  dalam  tatanan sistemik, hukum sebagai sebuah sistem harus dipandang mempunyai titik temu yang sinergis dengan  ekonomi.  Dengan  pemahaman  ini,  sinergi  antara  hukum  dan  ekonomi  diharapkan akan  memperkuat  pembangunan  bangsa  secara  sistematik,  sehingga  pada  gilirannya  baik sistem  ekonomi  nasional  maupun  sistem  hukum  nasional  akan  semakin  mantap  untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Oleh  karenanya  sangat  tepat  jika  dikatakan  bahwa  antara  sistem  hukum  dan  sistem ekonomi  senantiasa  terdapat  interaksi  dan  hubungan  saling  pengaruh-mempengaruhi. Interaksi ini akan menjadi positif jika hukum ditegakkan dengan sungguh-sungguh, tetapi juga dapat bersifat negatif, karena hukum hanya sebagai alat pembangunan semata bahkan hukum diabaikan/tidak ditetapkan sebagaimana mestinya (Arifah, 2022).
Fakta  pendukung  terhadap  premis  di  atas  dapat  dilihat  secara  gamblang  dalam perjalanan pengimplementasian ekonomi Islam di Indonesia. Sebagai contoh, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sebelum era reformasi sangat jauh tertinggal di banding negara muslim lain seperti Malaysia. Kondisi ini tidak lepas dari politik hukum dari pemerintah yang berkuasa dalam menyikapi perkembangan ekonomi Islam. Hal ini terlihat dari awal berdirinya perbankan  syariah  di  Malaysia  yang  didukung  regulasi  pemerintah  Malaysia  yaitu Islamic Banking Act tahun 1983. Sedangkan perbankan Syariah di Indonesia baru mulai tahun 1992 yaitu  dengan  berdirinya  Bank  Muamalat  Indonesia  yang  hadir  tanpa  dukungan  peraturan perundangan yang memadai. Pada sepuluh tahun pertama, tidak terjadi perkembangan yang cukup berarti pada sektor perbankan syariah ini disebabkan tidak adanya payung hukum dan legalitas kelembagaan yang kuat.
c. Eksistensi  Hukum Bisnis Islam Di Indonesia
Eksistensi hukum bisnis Islam di Indonesia adalah ada dan diakui menjadi bagian dari hukum  nasional.  Hal  ini  terbukti  dengan  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang dikeluarkan oleh pemerintah. Khususnya undang-undang yang memiliki dimensi bisnis Islam seperti  perbankan,  asuransi,  pasar  modal,  lembaga  jaminan,  lembaga  dan  lembaga  bisnis lainnya.  Selain  itu  dbentuknya  DSN-MUI  yang  mengeluarkan  fatwa  sebagai  dasar pelaksanaan hukum bisnis Islam.
Undang-undang  Dasar  Tahun  1945  Pasal  29  ayat  (2)  menyetakan  “Negara  menjamin kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Makna dari pasal ini adalah bahwa setiap warga  negara  memiliki  hak  untuk  melaksanakan  kewajiban  agama  dan  kepercayaannya masing-masing.  Maka,  ketentuan  ini  secara  yuridis  menjadi  dasar  penerapan  hukum  bisnis Islam di Indonesia oleh umat Islam. Aktifitas bisnis yang didasarkan kepada nilai-nilai syariah secara otomatis juga dilindungi oleh negara. Walaupun agak lambat dalam implementasinya namun hal ini semakin menguatkan keberadaannya. Istilah prinsip syariah dalam bisnis telah
digunakan dalam Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan.  Tentu  saja  dengan diundangkannya  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  kedua  atas Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  telah  memberikan kedudukan yang kokoh untuk berlakunya hukum bisnis Islam di Indonesia.
Merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan mengenai bisnis Islam yang saat ini  telah  ada,  maka  eksistensi  hukum  bisnis  Islam  dalam  sistem  hukum  nasional  adalah sebagai berikut:
a. Ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia;
b. Ada, dalam arti kemandiriannya yang diakui, adanya kekuatan dan wibawanya, dan diberi status sebagai hukum nasional;
c. Ada,  dalam  arti  hukum  nasional  dan  norma  hukum  Islam  yang  berfungsi  sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional di Indonesia;
d. Ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama. Maka secara eksistensial, kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan sub  sistem  dari  hukum  nasional.  Sehingga  hukum  Islam  juga  mempunyai  peluang  untuk memberikan  sumbangan  dalam  rangka  pembentukan  dan  pembaharuan  hukum  nasional, meski  harus  diakui  problema  dan  kendalanya  yang  belum  pernah  usai.  Secara  sosiologis, kedudukan hukum Islam di Indonesia melibatkan kesadaran keberagaman bagi masyarakat, penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum, baik norma agama maupun norma hukum positif, selalu sama-sama menuntut ketaatan.
Merujuk kepada teori eksistensi hukum Islam di Indonesia maka sejatinya hukum bisnis Islam telah eksis sebagai bagian dari hukum positif sejak dahulu kala. Hal ini terbukti dengan berbagai  perundang-undangan  yang  mengatur  masalah  bisnis  dan  ekonomi  Islam.  Baik perundang-undangan yang mengatur masalah perbankan, asuransi, pasar modal, pegadaian, zakat, wakaf dan berbagai bidang bisnis dan ekonomi Islam lainnya. Bukti dari adanya hukum bisnis  Islam  dalam  sistem  hukum  nasional  adalah  berbagai  peraturan  perundang-undangan yang ada. Misalnya undang-undang yang mengatur masalah perbankan syariah di Indonesia.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dari  pembahasan  Penulisan  makalah  ini  di  atas,  maka  Penulis  menarik kesimpulan  guna  menjawab  perumusan  masalah  yang  telah  di  paparkan  sebelumnya,  dengan  uraian sebagai berikut ;
1. Perkembangan  hukum  bisnis  sangat  berdampak  positif  bagi  indonesia,  karena  juga  bisa menjalankan syariat islam, aturan ini juga bisa mengembangan beberapa sektor perbangkan dan  menaikan  ekonomi  indonesia,  dari  sektor  politik  sendiri  Beberapa  perangkat  hukum untuk  memayungi  penerapan  ekonomi  syariah  Indonesia  sudah  relatif  banyak,  sekalipun belum maksimal. Ke depan perlu upaya yang lebih maksimal dan meyeluruh dalam rangka melengkapi  aturan  atau  regulasi  terkait  dengan  ekonomi  syariah,  sehingga  keberadaan ekonomi  syariah  menjadi  kuat  tidak  hanya  secara  normatif  sosiologis  tetapi  juga  yuridis formil. Hal yang perlu dilakukan adalah melakukan pembaruan hukum yang merupakan salah satu  dimensi  dari  pembangunan  hukum  nasional,  selain  dimensi  pemeliharaan  dan penciptaan.
2. Hukum Bisnis Islam Sejatinya praktik bisnis modern sebagian fungsi-fungsinya juga telah ada sejak masa lalu semisal fungsi perbankan sebagai tempat penyimanan uang dan kredit pembiayaan. berkembangnya Islam di Indonesia, hal ini terbukti dengan berbagai peraturan yang ada di  masa kesultana  Islam yang menunjukan pemberlakuan hukum  bisnis Islam  di Indonesia. Periodisasi sejarah hukum bisnis Islam dapat dibagi menjadi tiga bagian, pertama adalah  masuknya  Islam  ke  Indonesia,  kemudian  kehadiran  para  penjajah  di  negeri  ini  dan terakhir masa modern sebagai pedoman dalam pelaksanaan bisnis Islam di Indonesia.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim. Membangun Teori Politik Hukum Islam Di Indonesia. Jurnal Ahkam: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013
Abdurrahman  Misno,  Pengertian,  Sumber  Hukum,  dan  Karakteristik  Hukum  Bisnis  Islam,
MODUL 01, EKSA 4404, Edisi 1
Bambang  Sungono. 2005. Metodologi Penelitian  Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Bambang Waluyo. 1996. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta. Sinar Grafika Bayu  Mogana  Putra,  Kebijakan  Politik  Hukum  Negara  Terhadap  Perbankan  Syariah,  dalam jurnal LEXRenaissan NO. 2 VOL. 6 APRIL 2021: 407-419,
Burhan Bungi. 2003. Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi. Jakarta.  PT. Grafindo Persada.
Fitriyani dan Abd Basir Laupe. Positivasi Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia. Jurnal Al-Ulum. Vol. 13. No.2 tahun 2013.
Gemala  Dewi.  2017.  Aspek-Aspek  Hukum  Dalam  Perbankan  &  Perasuransian  Syariah  Di Indonesia, Kencana, Depok,
H.hilman  hadikusuma.  2013.  Metode  pembuatan  kertas  kerja  atau  skripsi  ilmu  hukum, (Bandung : CV. Mandarmaju,),
Hendra Nurtjahjo. 2008. Filsafat Demokrasi. Jakarta. Bumi Aksara, Ismail  Shaleh.  1998.  “Hubungan  Antara  Hukum  dan  Ekonomi”,  dalam  Solator  Sopater,  dkk, Perekonomian Indonesia Menyongsong Abad XXI, (Jakarta:Penebar Swadaya),
Jimly  Asshiddiqy.  2005.  Implikasi  Perubahan  UUD  1945  Terhadap  Pembangunan  Hukum Nasional, (Jakarta, Mahkamah Konstitusi),
Johny Ibrahim. 2008. Teori dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif. Malang. Bayumedia Publishing
Juhaya  S.  Prajaya,  2009.  Filsafat  Hukum  Islam.  Tasikmalaya:  Lathifah  Press  dan  Fakultas Syariah IAILM.
Jusmaliani,dkk. 2008.  Bisnis  Berbasis  Syariah. Jakarta. Bumi Aksara.
Karnaen Perwataatmaja, et al. 2005. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,) Leli  Salman  Al-Farisi,  politik  hukum  islam  di  indonesia;  membedah  kerancuan  bukan  negara agama dan bukan negara sekuler, Jurnal aspirasi vol. 11 no. 2 bulan Agustus,Tahun 2021 Lexy J.Moleong. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT. Remaja Rosda Karya, ), Mustapa Khamal Rokan, 2015, Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Pengajar Hukum Bisnis  pada  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  (FSH)  Universitas  Islam  Negeri  (UIN) Sumatera Utara,
N. Eva Fauziah, Pengaruh Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembentukan Hukum Ekonomi Nasional,  dalam  jurnal,  Prosiding  SNaPP2011:  Sosial,  Ekonomi  dan  Humaniora  ISSN 2089-3590
Nevi Hasnita , Politik Hukum Ekonomi Syari’ah Di Indonesia,  Legitimasi, Vol.1 No. 2, Januari- Juni 2012.
Tim  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI).  2019,  Modul  Pelatihan Pengawas Syariah Untuk Lembaga Keuangan Syariah 2019, Jakarta.
Undang -Undang Dasar 1945
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah. Zaitun  dan  Endra  Wijaya  Abdullah,  2013,  Asuransi  Syariah  di  Indonesia:Perbedaan  Asuransi Konvensional  dan  Kandungan  Prinsip  Keadilan  di  Dalamnya,  Medan:  Jurnal  Islamic Business Law Review, Volume 1, No. 1 Oktober 2013, di kutip ulang pada hari sabtu, tanggal 3 desember 2022, jam, 02, 37. Wib.