Akuntansi dan Manajemen Vol.14, No.2, 2019, Hal. 95-108
Peranan Komisaris dan Direksi Bank Syariah dalam Pengelolaan Dana Zakat dan ISR ( Islamic Social Responsibility ) di Indonesia
Melia Frastuti 1 , Dimas Pratama Putra 2 , Erfan Effendi 3
1 Jurusan Akuntansi, Universitas Tridinanti Palembang Email: melia-frastuti@univ-tridinanti.ac.id
2 Jurusan Akuntansi, Universitas Tridinanti Palembang Email: dimaspratama190491@gmail.com
3 Jurusan Manajemen, Universitas Islam Riau Email: effendierfan@eco.uir.ac.id.

## Abstract
Almsgiving  is one  of  the pillars  supporting the  upholding  of  Islam as the  obligation  for  the  adherents  to improve horizontal relations between fellow humans and strengthen vertical relations with Allah SWT. The implementation of Islamic Social Responsibility (ISR) of the Islamic Bank gives a positive assessment in sharia agreement,  justice  and  equality,  responsibility  for  work,  welfare,  guarantee  of  nature  preservation  and benevolent assistance that is not profit-oriented.
Proper  almsgiving  management  and  ISR  implementation  make  Islamic  banks  trusted  by  the  public  in terms  of  service  quality,  satisfaction  and  loyalty  of  Muzzaki.  It  reduces  bad  images,  and  provides  relevant impacts on social welfare and the progress of the era. The data analysis used to test the hypotheses is Multiple Linear  Regression  analysis.  The  data  is  collected  by  distributing  questionnaires  to  Commissioners  and Directors  at  14  (fourteen)  Islamic Commercial Banks  spread throughout  Indonesia.  The  result of  this  study shows partially prove the role of Islamic bank commissioners in the amsgiving management only, while the importance of the role of directors in Islamic banks in almsgiving management and the implementation of ISR partially.
Keywords: Islamic Bank, Commissioners, Directors, Almsgiving and ISR

## Abstrak
Zakat  menjadi  salah  satu  rukun  penyangga  tegaknya  Islam  serta  kewajiban  bagi  pemeluknya memperbaiki hubungan horizontal  antara sesama  manusia dan  memperkuat hubungan  vertikal manusia dengan  Allah  SWT.  Pelaksanaan Islamic  Social  Responsibility  (ISR) Bank  Syariah  memberikan  dampak positif  dalam  kepatuhan  syariah,  keadilan  dan  kesetaraan,  bertanggung  jawab  dalam  bekerja,  jaminan kesejahteraan,  jaminan  kelestarian  alam  serta  bantuan  kebajikan  yang  tidak  hanya  berorientasi  pada keuntungan semata-mata.
Pengelolaan  Zakat  dan  Pelaksanaan ISR yang  tepat  membuat  bank  syariah  dipercaya  masyarakat dalam service  quality ,  kepuasan  dan  loyalitas Muzzaki ,  mengurangi image buruk,  serta  memberikan dampak  yang  relevan  dalam  kesejahteraan  sosial  dan  kemajuan  zaman.  Analisis  data  yang  digunakan untuk  menguji  hipotesis  menggunakan  analisis Multiple  Linear  Regressions .  Pengumpulan  data  dengan pendistribusian  kuesioner  kepada  Komisaris  dan  Direksi  pada  14  Bank  Umum  Syariah  yang  tersebar  di Indonesia. Hasil penelitian ini membuktikan secara parsial adanya peranan komisaris bank syariah dalam pengelolaan zakat saja, sedangkan besarnya peranan direksi di bank syariah dalam pengelolaan zakat dan pelaksanaan ISR secara parsial.
Kata kunci: Bank Syariah, Komisaris, Direksi, Zakat dan ISR

## Pendahuluan
Salah satu ajaran dalam Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan dan gejolak sosial adalah zakat. Zakat menjadi kewajiban bagi pemeluknya membawa misi perbaikan hubungan  horizontal  antara  sesama  manusia  yang  pada  akhirnya  mampu  mengurangi gejolak akibat problematika kesenjangan dalam hidup mereka. (Mujahidin, 2017: 67).
Badan  Amil  Zakat  Nasional  mendata  di  Tahun  2017  ada  150,2  orang  Muzakki yang  aktif  kemudian  dana  zakat  tersebut  dihimpun  sebanyak  158,7  Milyar  Rupiah selanjutnya  disalurkan  disalurkan  sebanyak  101,9  Milyar  Rupiah  kepada  305,4  orang Mustahik (http://baznas.go.id).
Grand  Strategy Pengembangan  Pasar  Perbankan  Syariah  dapat  dilihat  sebagai berikut:
1. Menerapkan  visi  pengembangan  perbankan  syariah  pada  fase  I  tahun  2008 membangun  pemahaman  perbankan  syariah  sebagai  Beyond  Banking,  dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase  II  tahun  2009  menjadikan  perbankan  syariah  Indonesia  sebagai  perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan  pertumbuhan industri sebesar 75%.  Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah  Indonesia  sebagai  perbankan  syariah  terkemuka  di  ASEAN,  dengan pencapaian  target asset sebesar  Rp.124  triliun  dan  pertumbuhan  industri  sebesar 81%.
2. Program  pencitraan  baru  perbankan  syariah  yang  meliputi  aspek positioning, differentiation, dan branding.
3. Program  pemetaan  baru  secara  lebih  akurat  terhadap  potensi  pasar  perbankan syariah.
4. Program  pengembangan  produk  yang  diarahkan  kepada  variasi  produk  serta didukung oleh keunikan value yang ditawarkan.
5. Program  peningkatan  kualitas  layanan  didukung  oleh  SDM  yang  kompeten  dan penyediaan  teknologi  informasi  yang  mampu  memenuhi  kebutuhan  dan  kepuasan nasabah  serta  mampu  mengkomunikasikan  produk/  jasa  bank  syariah  secara  benar dan jelas, serta tetap memenuhi prinsip syariah.
6. Program  sosialisasi  dan  edukasi  masyarakat  secara  lebih  luas  &  efisien  melalui berbagai sarana komunikasi. (http://bi.go.id)
Efek  zakat  terhadap  distribusi  pendapatan  tidak  serta  merta  akan  menjadikan pendapatan masyarakat menjadi adil dan merata. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti  distribusi  faktor  produksi  di  suatu  negara,  gaya  hidup  masyarakat,  proporsi masyarakat penerima zakat, dan sebagainya. Sebagai contoh, ketika masyarakat miskin sangat  konsumtif  serta  rantai  produksi  barang  dikuasai  sekelompok  orang,  maka pelaksanaan  zakat  tidak  akan  memberikan  dampak  signifikan  bagi  redistribusi pendapatan.  Efek  penumpang  gelap  artinya  adanya  sekelompok  yang  mau  menikmati layanan  dengan  tanpa  memberikan  kontribusi.  Hal  ini  bisa  terjadi  jika  zakat didistribusikan  untuk  penyediaan  barang  publik,  seperti  layanan  ibadah  atau pendidikan,  maka  insentif  untuk  melakukan  perawatan  atau  kontribusi  sosial  menjadi rendah.  Kita  bisa  melihat  sarana  pendidikan  umum  yang  tidak  layak,  sebagai  akibat adanya free rider effect . Maka, manajemen zakat harus berupaya untuk menekan efek ini. (DEKS BI-P3EI-FE UII: 27-28)
Pengembangan  sektor  komersial  dan  sosial  itu  penting  untuk  mendorong  agar posisi sistem keuangan syariah sejajar dengan sistem konvensional. Penerapan dokumen Zakat  Core  Principles perlu  ditingkatkan  agar  standar  pengelolaan  zakat  semakin membaik. Bank Indonesia akan terus bekerja sama dengan MUI, Badan Wakaf Indonesia
serta  Baznas  untuk  pengembangan  pasar  keuangan  syariah.  (https://.tirto.id, 24/01/2018)
Cetak  Biru  Pengembangan  Perbankan  Syariah  di  Indonesia”  memuat  visi,    misi dan  sasaran  pengembangan  perbankan  syariah  serta  sekumpulan  inisiatif  strategis dengan  prioritas  yang  jelas  untuk  menjawab  tantangan  utama  dan  mencapai  sasaran dalam  kurun  waktu  10  tahun  ke  depan,  yaitu  pencapaian  pangsa  pasar  perbankan syariah  yang  signifikan  melalui  pendalaman  peran  perbankan  syariah  dalam  aktivitas keuangan  nasional,  regional  dan  internasional,  dalam  kondisi  mulai  terbentuknya integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya.(https://bi.go.id)
Menghindari adanya efek kemubaziran dari pelaksanaan zakat, atau bahkan efek negatifnya,  serta  meningkatkan  efek  positif  zakat  bagi  kesejahteraan  umat,  maka  zakat harus  dikelola  dengan  baik  dan  terencana.  Pengelolaan  zakat  tidak  bisa  semata diserahkan kepada amil swasta yang tidak mampu bekerja secara profesional. Intervensi pihak ketiga, misalnya pemerintah, perlu dilakukan untuk
meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  pengelolaan  zakat.  Tata  kelola  atau governance secara  singkat  dapat  diartikan  sebagai  suatu  sistem  dan  proses  yang  bisa  memastikan arah  secara  keseluruhan,  efektivitas,  pengawasan  dan  akuntabilitas  organisasi.  Yang termasuk  dalam  struktur  tata  kelola  Bank  adalah  Komisaris,  Direksi,  Komite,  Dewan Pengawas Syariah, dan satuan kerja pada Bank. (No.10/SEOJK.03/2014). Setidaknya, ada lima  prinsip  tata  kelola  yang  baik,  yaitu  kepatuhan  terhadap  hukum  dan  peraturan, organisasi dikelola dengan baik dan efisien, masalah-masalah diidentifikasi di awal dan ditangani dengan tepat, pelestarian reputasi dan integritas sektor, dan zakat ini dikelola secara professional dan unik serta memberikan nilai tambah yang lebih maju.(DEKS BI- P3EI-FEUII, 2016:52).
Badan Amil Zakat Nasional mendata di tahun 2017 ada 150,2 orang Muzakki yang aktif kemudian dana zakat tersebut dihimpun sebanyak 158,7 Milyar Rupiah selanjutnya disalurkan  disalurkan  sebanyak  101,9  Milyar  Rupiah  kepada  305,4  orang  Mustahik (https://baznas.go.id).  Hal  ini  membuktikan  besarnya  kesadaran  masyarakat  untuk menunaikan  zakat  tersebut  yang  pada  akhirnya  bermanfaat  bagi  orang  yang membutuhkannya sehingga ketimpangan sosial bisa dikurangi.
Zakat  berperan  penting  dalam  penanggulangan  kemiskinan  melalui  jalur penciptaan lapangan pekerjaan. Kerangka konseptual social- ekonomi Islam mendorong penciptaan  lapangan  kerja  melalui  dua  jalur:  yaitu  penciptaan  pekerjaan  dengan  upah tetap (fixed-wage  job) dan  penciptaan  peluang  wirausahaan (entrepreneurial opportunities) .  Dan  salah  satu  kerangka  institusional  terpenting  dalam  perekonomian Islam untuk penciptaan lapangan kerja yaitu zakat. (Mujahidin, 2017:26)
Kepatuhan  syariah  lembaga  pengelola  zakat  harus  mantap  dengan  manajemen keuangan,  administrasi.  Tapi  juga  tepat  dengan  ketentuan-ketentuan  syariah,  dan aturan-aturan agama, apalagi zakat diyakini mampu mengurangi kemiskinan. Program- program zakat produktif penting dilakukan oleh pengelola zakat BAZNAS maupun LAS di Indonesia.  Pengelolaan  zakat  harus  dipastikan  sesuai  dengan  ketentuan  syariah,  dalam pengumpulan  pendistribusiannya  dan  pengelolaan  keuangan.  Semua  amil  zakat  yang berkiprah di Baznas dan Lembaga amil zakat memiliki literasi yang tinggi  dan semakin komprehensif  dalam  aspek  syariah.  Bahkan  selain  amil  zakat,  masyarakat  juga  harus memiliki  kepedulian  terhadap  pengelolaan  zakat  yang  taat  azas  dalam  berinovasi, berkreasi dalam mengembangkan produk- produk pengelolaan zakat yang panduannya jelas, fatwa-fatwa MUI sudah ada bahkan standar kepatuhan syariah yang sesuai dengan prinsi-prinsip  internasional  dalam  pengelolaan  keuangan  syariah  juga  sudah  ada. (https://republika.co.id).
Diharapkan peranan Komisaris dan Direksi Bank syariah dalam menciptaan ide- ide kreatif mengenai pengelolaan dana zakat bisa memberikan dampak positif tersebut. Jumlah  Bank  syariah  sebenarnya  bisa  menjadi  pilar  perkembangan  pengelolaan  dana zakat.
Tahun 2019 OJK mencatat ada 1885 unit jumlah kantor Bank Umum Syariah dari 14 jenis Bank Umum Syariah,  195 unit jumlah Kantor Unit Usaha Syariah dan 304 unit Bank Pembiayaan Syariah Rakyat Syariah.
Fungsi  sosial  perbankan  syariah  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008  ayat  2-4  Tentang  Perbankan  Syariah  adalah:  (2)  Bank syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga bait al maal ,  yaitu  menerima  dana  yang  berasal  dari  zakat,  infaq,  sedekah,  hibah  atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazir) sesuai dengan kehendak  pemberi  wakaf (wakif) .  (3)Bank  syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  dapat menghimpun  dana  sosial  yang  berasal  dari  uang  dan  menyalurkannya  kepada pengelolaan  wakaf  ( nazir )  sesuai  dengan  kehendak  pemberi  wakaf (wakif) .  (4) Pelaksanaan fungsi sosial sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
Syarat  harta  kekayaan  yang  wajib  dizakatkan  atau  objek  menurut  Hery  (2018: 122-123)  adalah:  halal,  miliki  penuh,  berkembang,  cukup nisab ,  cukup haul ,  bebas  dari utang, lebih dari kebutuhan pokok.
Zakat  sebagai  salah  satu  sumber  daya  ekonomi  dan  instrumen  penanggulangan masalah perekonomian berbasis prinsip syariah, memerlukan dukungan pemerintah dan pelembagaan  pengelolaan  yang  baik.  Selanjutnya,  untuk  mencapai  tujuan  zakat  secara berhasil  guna  dan  berdaya  guna,  maka  suatu  organisasi  perlu  menerapkan  asas-asas tertentu dalam operasional kelembagaan.
Bebarapa  prinsip  yang  menjadi  azas  kelembagaan  organisasi  pengelola  zakat, adalah  asas  kemashlahatan  umum,  asas  pembagian  tugas,  asas  fungsionalisasi,  asas koordinasi adalah asas kemashlahatan umum, asas koordinasi dan asas kesinambungan. Asas  kemashlahatan  umum  zakat  yang  dikelola  melalui  organisasi  dan  manajemen secara  baik  diharapkan  membawa  dampak  bagi  lahirnya  kesadaran  bagi  para muzzaki, munfik, dan mushaddiq dalam  menunaikan  kewajiban  dan  anjuran  agama.  (Dakhoir, 2015: 56-57)
Secara keseluruhan, zakat akan berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi baik  melalui  jalur  permintaan  agregat (agregat  demand) maupun  jalur  penawaran agregat (aggregate  supply). Dampak  positif  zakat  pada  konsumsi  dan  investasi  secara jelas  akan  menaikkan  permintaan  agregat  dalam  perekonomian.  Kombinasi  dampak zakat  terhadap  konsumsi  dan  investasi  akan  meningkatkan  permintaan (multiplier effect) dalam  perekonomian,  hal  ini  akan  membawa  pada  peningkatan  Pendapatan Nasional. (Wibisono, 2016: 50 dan 67)

## Tinjauan Pustaka

## Sumber Hukum Zakat
Kata  zakat  disebut  30  kali  dalam  Al-Qur’an  (27  kali  dalam  satu  ayat  bersama sholat, 1 kali tidak dalam satu ayat tapi masih dalam satu konteks dengan sholat. 8 kata zakat  terdapat  dalam  surat  yang  diturunkan  di  Mekah,  dan  22  kata  zakat  yang diturunkan di Madinah. (Nurhayati, 2016:287)
Zakat bersama- sama dengan instrumen filantropi Islam lainnya, yang merupakan kewajiban  moral  Muslim  untuk  melakukan  kebaikan  material  atas  nama  Tuhan,
Akuntansi dan Manajemen Vol.14, No.2, 2019
pelaksanaanya  lebih  banyak  ditentukan  oleh  kesadaran  dan  keyakinan  individu dibandingkan dengan enforcement kekuasaan Negara. (Wibisono, 2016:133)
Menurut  Mujahidin  (2017:69)  kewajiban  zakat  yang  terdapat  dalam  Al-Qur’an dan  hadis  di  atas  bersifat  mutlak  dan ijbariy .  Artinya,  kewajiban  tersebut  tidak sepenuhnya diserahkan kepada pemilik harta, tapi pemerintah harus ikut turun tangan memungut langsung dari mereka walau dengan paksaan.

## Konsep Pengelolaan Zakat
Konsep pengelolaan zakat menurut Parasuraman (1985) dalam Huda (2019: 175) yaitu  Model Servqual ,  kualitas  jasa  didefinisikan  sebagai  penilaian  atau  sikap  global berkenaan  dengan  superperioritas  suatu  jasa,  Kepuasan  pelanggan  ( Customer Satisfaction ) dan loyalitas pelanggan ( Customer Loyalty ). Hasan (2015:92) meyimpulkan bila  ekonomi  umat  Islam  sudah  baik  tentu  penyaluran  zakat  tidak  susah  dan  rumit, sebab  sudah  jelas  tempat  penyalurannya  namun  ketelitian  dan  kecermatan  para  amil zakat sangat diperlukan.
Menurut  PSAK  109  tentang  akuntansi  zakat  dan  infak/  sedekah  telah  disahkan oleh  Dewan  Standar  Akuntansi  Syariah  pada  6  April  2010.  Zakat  yang  diterima  dari Muzzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar (ayat 11):
a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
b. Nilai wajar dalam bentuk nonkas.

## Ekonomi Zakat
Menurut Wibisono (2016:7) dari aspek mikro-ekonomi, zakat memiliki berbagai implikasi  ekonomi  yag  penting  antara  lain  terhadap  konsumsi  agregat,  tabungan nasional,  investasi  dan  produksi  agregat.  Dalam  perekonomian  Islam  dimana  zakat diterapkan,  maka  masyarakat  akan  terbagi  dalam  dua  kelompok  pendapatan  yaitu pembayar zakat dan penerima zakat. Kelompok masyarakat wajib zakat ( muzzaki ) akan mentransfer sejumlah proporsi pendapatan mereka ke kelompok masyarakat penerima zakat ( mustahik ). Hal ini secara jelas akan membuat pendapatan yang siap dibelanjakan ( disposable income )  dari mustahik akan  meningkat.  Peningkatan  pendapatan disposable akan  meningkatkan  konsumsi  dan  sekaligus  mengizinkan mustahik untuk  memulai membentuk tabungan. Dalam jangka panjang, transfer zakat akan membuat ekspekstasi pendapatan  dan  tingkat  kekayaan mustahik meningkat  yang  pada  gilirannya  membuat konsumsi mereka menjadi lebih tinggi lagi.
Dalam perspektif  Islam, tabungan  bukanlah  aktivitas  residual  melainkan sebuah tindakan rasional yang memiliki tujuan tertentu yang positif, bukan untuk ditimbun atau digunakan  untuk  berspekulasi.  Tabungan  untuk  persiapan  di  masa  depan  adalah diperbolehkan bahkan dianjurkan sesuai dengan : QS Al-Hasyr ayat 18:
Wahai  orang-orang  yang  beriman.  Bertaqwalah  kepada  Allah  dan  hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah  kepada  Allah.  Sungguh,  Allah  maha  Mengetahui  terhadap  apa  yang  kamu kerjakan.
dan QS Al-Furqan ayat 67:
Dan  (termasuk  hamba-hamba  Tuhan  Yang  Maha  Pengasih)  orang-orang  yang apabila  menginfakkan  (harta),  mereka  tidak  berlebihan,  dan  tidak  (pula)  kikir,  diantara keduanya secara wajar.
Monzer  Kahf  (1980)  dalam  Wibisono  (2016:11)  secara  makro,  penerapan  zakat akan  berdampak  positif  terhadap  tingkat  tabungan  nasional.  Karena  zakat  juga
dikenakan terhadap kekayaan ( wealth ) yang terakumulasi, tidak hanya pada penapatan ( income )  saja,  maka  pembayaran  zakat  akan  mendorong muzzaki untuk  meningkatkan rasio tabungan untuk mencegah tingkat kekayaannya menurun.
Senada dengan M Fahim Khan (1995) dalam Wibisono (2016:12) Motivasi untuk menabung  dalam  perekonomian  Islam  adalah expcted rate of  return on savings ,  bukan suku  tabungan  ( interest rate ).  Dalam  Islam,  zakat  diterapkan  pada  tabungan  sehingga nilai tabungan akan turun setiap tahunnya sebesar tarif zakat. Untuk mempertahankan tingkat  kekayaan  konstan  atau  mengembangkannya,  maka  tabungan  harus diinvestasikan pada kegiatan produktif di sektor riil. Dengan demikian rate of return on saving sepenuhnya ditentukan rasio bagi hasil dan tingkat pengembalian ( return ) proyek karena tarif zakat adalah konstan.
Selain  mengharapkan return ,  motivasi  menabung  lainnya  yaitu  untuk  berjaga- jaga  ( preautionary )  menghadapi  ketidakpastian  di  masa  depan.  Dengan  kata  lain, menabung digunakan sebagai stok penyangga ( buffer stock ). Transfer zakat ke kelompok miskin,  akan  meningkatkan  kemampuan  kelompok  ini  untuk  menabung.  Di  sisi  lain, kelompok  kaya  akan  mempertahankan  tingkat  tabungannya  dari  menurunkan  akibat penalti  zakat.  Dengan  demikian,  penerapan  zakat  akan  menurunkan  pengeluaran  yang berlebihan  dari  kelompok  kaya  dengan  dampak  positif  terhadap  tabungan  kelompok miskin (Wibisono, 2016:12)
Menurut Adiwarman (2007) dalam Wibisono (2016:14) Zakat  adalah instrumen yang memiliki distorsi pasar yang minimal. Pada kasus zakat perniagaan, hal ini terlihat pada kenyataan bahwa objek zakat adalah keuntungan perdagangan. dengan demikian, penerapan zakat tidak mempengaruhi struktur biaya dan tingkat keuntungan, harga jual dan kuantitas produksi. Upaya perusahaan memaksimalkan keuntungan, harga jual dan kuantitas  produksi.  Upaya  perusahaan  memaksimalkan  keuntungan  akan  berjalan beriringan dengan upaya mamaksimalkan zakat.
Menurut  Wibisono  (2016:21-22)  belanja  dana  zakat  akan  meningkatkan konsumsi  kelompok  miskin,  yang  kemudian  akan  memicu  kenaikkan  produksi  barang dan jasa terkait belanja konsumsi kelompok miskin ini. Kenaikkan produksi  dipastikan akan menggerakkan roda perekonomian secara luas berupa permintaan terhadap input faktor  produksi  seperti  tenaga  kerja,  modal  fisik,  energi,  dan  bahan  baku,  hingga permintaan  terhadap  input  antara  ( intermediary  input ),  terutama  produk  dan  jasa kebutuhan  dasar  yang  umumnya  dihasilkan  oleh  produsen  domestik.  Lebih  jauh  lagi, zakat  juga  menstimulus  produksi  dengan  mengakomodasi  kesulitan  usaha,  mendorong skala  ekonomi  dan  memberi  kepastian  usaha.  Produksi  dengan  tingkat  kesulitan  dan biaya  yang  lebih  tinggi,  memiliki  tarif  zakat  yang  lebih  rendah,  seperti  tarif  zakat pertanian  dan  zakat  pertambangan.  Adapun  tarif  zakat  peternakan,  tarif  regresif  zakat secara  jelas  mendorong  produsen  untuk  beroperasi  pada  skala  ekonomi  yang  besar untuk  mencapai  efisiensi  produksi.  tarif  zakat  yang  tetap  dan  tidak  pernah  berubah, karena  telah  ditetapkan  secara  pasti  di  dalam  syariah,  akan  memberikan  kepastian usaha  bagi  pelaku  ekonomi  dan  menciptakan  iklim  investasi  yang  baik.  Secara  singkat dapat  dikatakan  bahwa,  sebagai  instrumen  fiskal  zakat  sangat  ramah  pasar  ( market- friendly ).

## Kajian Awal CSR
Menurut  Eberstads  1973  (Yusuf,  2017:27)  Konsep  CSR  memberikan  perhatian lebih  oleh  perusahaan  sebagai  tanggung  jawabnya  terhadap  sistem  sosial,  sedangkan Yusuf (2017:32) menjelaskan bahwa  pelaaksnaaan CSR  mencakup dimensi lingkungan,
sosial,  ekonomi,  pemegang  kepentingan,  etika,  kebajikan  dan  tanggung  jawab  terhadap undang-undang.
Kaitan pelaksanaan program CSR dan public relations harus mempunyai program- program  yang  dijalankan  tepat  sasaran  yaitu:  penelitian  ( research ),  perencanaan ( planning ), penggiatan ( action ) dan evaluasi ( evaluation ). (Putra:2019:75)
Pengukuran Islamic Social Responsibility (ISR)
Tabel 1. Aspek kinerja ISR, KBC dan FOZ (Wibisono, 2016:67) No Aspek Kinerja Indikator Kinerja 1 Fund Raising Delta  share dana  dihimpun, New  market  gainer dana  dihimpun, delta share donator dan new market gainer donator 2 Fund Distribution
Rasio  dana  disalurkan/  dana  dihimpun, delta  share penerima  manfaat, new market gainer penerima manfaat 3 Management System Development Rasio  dana  dihimpun/SDM,  Rasio  dana  disalurkan/SDM, Rasio donator /SDM,  Rasio  penerima  manfaat/SDM,  Rasio training /  SDM, Penyususnan  jangka  panjang,  Penyusunan  rencana  tahunan, penyusunan  laporan  keuangan  internal  dan audited ,  publikasi  laporan keuangan di media internal dan eksternal
Sumber: Wibisono, 2016:67

## KERANGKA BERFIKIR
Berikut kerangka berfikir dalam penelitian ini:

## Gambar 1

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  populasi yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  di Indonesia,  yaitu:
Tabel 2. Jenis Bank Syariah di Indonesia
No Jenis Bank Syariah Jumlah (unit) 1 Bank Umum Syariah (BUS) 14 2 Unit Usaha Syariah (UUS) 34 3 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 33 Total 81
Sumber: Statistik Perbankan Syariah- Januari 2019. http://ojk.go.id
Jenis  Bank  Syariah  di  Indonesia  dibedakan  atas  Bank  Umum  Syariah  (BUS) berjumlah 14 unit, Unit Usaha Syariah (UUS) berjumlah 34 unit, dan berdasarkan lokasi Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  berjumlah  33  unit  tersebar  di  seluruh Indonesia.
Jenis  sampel  yang  digunakan  adalah  sampel  sampling  berlapis  ( sampling stratified ).  Menurut  Hasan  (2008) sampling berlapis  adalah  bentuk sampling random yang  populasinya  atau  elemen  populasinya  dibagi  dalam  kelompok-kelompok  yang disebut strata.
Sampling stratified dilakukan apabila:
1. Elemen- elemen populasi heterogen.
2. Ada kriteria yang akan dipegunakan sebagai dasar untuk menstratifikasi populasi ke dalam stratum-stratum, misalnya variabel yang akan diteliti.
3. Adanya  data  pendahuluan  dari  populasi  mengenai  kriteria  yang  akan  digunakan untuk stratifikasi.
4. Dapat  diketahui  dengan  tepat  jumlah  satuan-satuan  individu  dari  setiap  stratum dalam populasi.
Proses pengerjaannya sebagai berikut: Hasan (2008)
1. Membagi populasi menjadi beberapa stratum.
2. Mengambil  sebuah  sampel  random  dari  tiap  stratum.  Banyaknya  unsur  yang  dipilih dari  setiap  stratum  boleh  sebanding  atau  tidak  sebanding  dengan  jumlah  stratum dalam  populasinya.  Jika  pengambilan  banyaknya  unsur  tiap  stratum  sebanding dengan  ukuran-ukuran  tiap  stratum  dan  pengambilannya  dilakukan  secara  random, dinamakan proportional random sampling .
3. Menggabungkan  hasil  dari  pengambilan  sampel  tiap  stratum,  menjadi  satu  sampel yang diperlukan.
Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Bank Umum Syariah (BUS)
2. Memiliki Komisaris, Direktur dan Manajemen terpisah dari Bank Konvensionalnnya. Berikut hasil sampling yang dilakukan:
Tabel 3. Sampling Penelitian No Jenis Bank Syariah Jumlah (unit) Sampling 1 Bank Umum Syariah (BUS) 14 √ 2 Unit Usaha Syariah (UUS) 34 X 3 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 33 X
Sumber: data olahan sekunder Tahun 2019
Berdasarkan hasil kriteria sampling penelitian yang dilakukan maka Bank Umum Syariah  (BUS)  sebagai  sampel  penelitian.  Berikut  Nama  Bank  Umum  Syariah  di Indonesia yang dijadikan sampel:
Tabel 4. Nama Bank Umum Syariah di Indonesia
No Nama Bank Umum Syariah 1 PT Bank Aceh Syariah 2 PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah 3 PT Bank Mualamat Indonesia 4 PT Bank Victoria Syariah 5 PT BRI Syariah
6 PT Bank Jabar Banten Syariah 7 PT BNI Syariah 8 PT Bank Mandiri Syariah 9 PT Bank Mega Syariah 10 PT Bank Panin Dubai Syariah 11 PT Bank Syariah Bukopin 12 PT Bank BCA Syariah
13 PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah
14 PT May Bank Syariah Indonesia Sumber: Data Olahan Sekunder, Tahun 2019
Sampel penelitian berjumlah 14 (empat belas) Bank Umum Syariah yang Kantor Pusatnya  di  Jakarta  ada  11  (sebelas)  Bank  Umum  Syariah  dan  3  (tiga)  Bank  Umum Syariah berkedudukan di Provinsi asal tempat berdiri yaitu :
103
1. PT Bank Aceh Syariah
2. PT Bank Nusa Tenggara Barat Syariah
3. PT Bank Jabar Banten Syariah
Total sampel yang digunakan ada 14 Bank Umum Syariah masing-masing 2 (dua) orang responden, yaitu: Komisaris atau wakil,(2 orang) dan Direksi atau wakil (2 orang). Sehingga  jumlah  sampel  yang  digunakan  1  (satu)  Bank  Umum  Syariah  berjumlah  4 responden dalam 14 Bank Umum Syariah sehingga total responden sebanyak 56 orang responden.
Indikator kinerja pengelolaan zakat sebagai berikut:
Tabel 5. Indikator Kinerja Pengelolaan Zakat
No Konstruksi Pelaksanaan 1 Service Quality Kemampuan untuk memenuhi dengan hukum Islam dan operasi di bawah prinsip- prinsip Undang- Undang Zakat Mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki bank syariah, bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan Keinginan bank syariah untuk membantu Muzzaki dan memberikan pelayanan dengan tanggap
Bank syariah menyediakan fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi Bank syariah memberikan kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para Muzzaki Kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan 2 Kepuasan Muzzaki Kepuasan semua Muzzaki Pemenuhan ekspektasi pelanggan Komparasi dengan pelayanan yang ideal 3 Loyalitas Muzzaki Niat Muzzaki untuk berzakat kembali
Muzzaki mau merekomendasikan kepada yang lain Bank syariah memberikan toleransi pelayanan Bank syariah menjadikan muzaki nasabah utama
Sumber: Huda 2015, dan data olahan sekunder, 2019
Indikator Kinerja Islamic Social Responsibility (ISR) dalam penelitian ini:
Tabel 6. Indikator Kinerja Islamic Social Responsibility (ISR) No Kriteria Pelaksanaan 1 Kepatuhan Syariah Instrumen- Instrumen Bank Syariah sesuai dengan syariah Pembiayaan Bank syariah sesuai dengan ketentuan syariah Investasi pada tempat dan produk yang h alal Menghindari keuntungan yang di dapat secara tidak halal Pemilihan stakeholder dengan kehendak syariah 2 Keadilan dan Kesetaraan Adanya nilai- nilai persaudaraan Pelayanan yang berkualitas Tidak adanya diskriminasi Mempunyai kesempatan yang sama 3 Bertanggung Jawab dalam Bekerja Amanah Bekerja sesuai dengan kewajiban dan  tanggung jawab Memenuhi tuntutan akad Ikhlas Optimal dalam penggunaan waktu dan kepakaran Mengurangi image buruk dalam investasi
Integritas dalam bekerja
Berlaku adil dalam persaingan
Akuntabilitas 4 Jaminan Kesejahteraan Tempat bekerja yang aman dan nyaman Kebebasan berkehendak Upah yang sesuai Pelatihan dan pendidikan Jam kerja yang manusiawi Pembagian keuntungan dan kerugian yang adil 5 Jaminan Kelestarian Alam Memastikan realisasi program bank syariah tidak merusak alam sekitar Ikut berperan aktif dalam menjaga alam sekitar Mendidik pekerja untuk menjaga dan merawat alam sekitar Menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dalam memenuhi keperluan Bank syariah 6 Bantuan Kebajikan Pemilihan lembaga yang dapat menunjang visi bank syariah dan m\emenuhi misi Islamic Social Responsibility Ikut meringankan masalah sosial
Membantu program sosial kemasyarakatan Menjalankan program Islamic Social Responsibility dengan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata-mata Pemberdayaan masyarakat melalui produk-produk bank syariah
Sumber: Yusuf, Yasir:  2017
Indikator Variabel penelitian terikat Y 1 dan Y 2 sebagai berikut:
Tabel 7. Indikator Variabel Penelitian (Y 1 ) Pengelolaan Zakat No Konstruk Indikator Variabel 1 Service Quality Likert 2 Kepuasan Pelanggan/ Muzzaki Likert 3 Loyalitas Pelanggan/ Muzakki Likert
Sumber: data olahan sekunder, tahun 2019
Tabel 8. Indikator Variabel Penelitian (Y 2 ) Islamic Social Responsibility (ISR) No Aspek Kinerja ISR Indikator Variabel 1 Kepatuhan Syariah Likert 2 Keadilan dan Kesetaraan Likert 3 Bertanggung Jawab dalam Bekerja Likert 4 Jaminan Kelestarian Alam Likert 5 Bantuan Kebajikan Likert
Sumber: data olahan sekunder, tahun 2019

## Uji Persamaan Regresi Linear Berganda
Uji  regresi  digunakan  untuk  meramalkan  suatu  variabel  (variabel dependent ) berdasarkan  satu  variabel  atau  beberapa  variabel  lain  (variabel independent )  dalam suatu persamaan linear. Y= a + b 1 X 1 + b 2 X 2 …+ bn Xn persamaan linear dengan beberapa variabel independent. (Trihendradi, C. 2013).
= + + + (1)
Akuntansi dan Manajemen Vol.14, No.2, 2019 105 = + + + (2)
Keterangan : Y 1 =  Pengelolaan Zakat
Y 2 = Islamic Social Responsibility (ISR) X 1 =  Komisaris
X 2 =  Direksi
a =  Konstanta
b =  Koefisien
ε
= error
Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Uji Heteroskedastisitas
Gambar 2
Gambar 3
Pada Scatter  Plot dapat  dilihat  bahwa  nilai  residual  tersebar  merata  dan  tidak membentuk  pola  tertentu  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  independen  X 1 dan X 2 dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heterokedasitas.
Peranan Komisaris (X 1 ) dan Direksi (X 2 ) dalam Pengelolaan Zakat (Y 1 )
Tabel 9 Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 5.046 1.575 3.204 .005 Peranan Komisaris 1.184 .360 .660 3.291 .004 Peranan Direksi .636 .382 .334 1.667 .114 a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Zakat = 5.046 + 1.184 + 0.636 + ɛ (3)
a) Peranan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan zakat.
b) Peranan Direksi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan zakat
Menurut  PSAK  109  tentang  akuntansi  zakat  dan  infak/  sedekah  efektifitas  dan efisiensi  pengelolaan  zakat  bergantung  pada  profesionalisme  amil  karena  zakat  dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. (SAK Syariah, 2019: 109.3)
Peranan Komisaris (X 1 ) dan Direksi (X 2 ) dalam ISR (Y 2 )
Tabel 10
Coefficients a
Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
T Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 13.856 15.062 .920 .370 Peranan Komisaris -2.285 3.440 -.468 -.664 .516 Peranan Direksi 7.007 3.651 1.352 1.919 .072 a. Dependent Variable: ISR = 13.846 − 2.285 + 7.007 + ɛ (4)
a) Peranan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan ISR.
b) Peranan Direksi berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan ISR.
Akuntansi dan Manajemen Vol.14, No.2, 2019
Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial peranan komisaris bank syariah dalam  pengelolaan  zakat,  sedangkan  peranan  direksi  bank  syariah  berpengaruh  dalam pengelolaan zakat dan pelaksanaan ISR.  dari rujukan  penelitian yang  dilakukan Dahlan 2018 membuktikan saat nasabah sudah mencapai tingkat mandiri maka nasabah sudah tidak memiliki hak untuk menerima zakat sehingga nasabah akan bermitra dengan bank syariah. Diperlukan ketelitian dan kecermatan para amil zakat. (Hasan,2015:92)

## Kesimpulan
Bank syariah dapat bermitra dengan Muzzaki saat Muzzaki memiliki kepercayaan kepada bank syariah,  mereka yakin bahwa kepatuhan syariah, keadilan dan kesetaraan antar nasabah, profesionalisme yang ditunjukkan bank syariah mampu merubah image buruk bank syariah yang tidak mengharapkan keuntungan semata.

## Saran
Bank  syariah  harus  terus  menjaga  hubungan  baik  dengan Muzzaki dan  nasabah lainnya serta masyarakat luas.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  Kasih  tim  peneliti  ucapkan  kepada  Yayasan  Pendidikan  Nasional Tridinanti  (YPNT)  No.  133/UTP.A12/LPPM/V/2019  yang  telah  memberikan  dukungan moril  dan  Kemenristekdikti  atas  bantuan  dana  Penelitian  PDP  Tahun  Anggaran  2019 No.108/SP2H/LT/DRPM/2019, Tgl 11 Maret 2019.

## Referensi
Badan  Amil  Zakat  Nasional. Statistik  Zakat  Nasional  Tahun  2017 .  Diakses  pada https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2019/02/STATISTIK-ZAKAT- NASIONAL-2017.pdf.
Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Syariah. Diakses tgl 20 April 2019 pada https://www.bi.go.id/id/ekonomidankeuangansyariah/CetakBiru/Contents/default.asp x .
Dahlan, Dahnila. Bank Zakat: Pengelolaan Zakat dengan Konsep Bank Sosial Berdasarkan Prinsip  Syariah.  Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam.  Volume  4  Nomor  2,  Juli- Desember 2018. Halaman 156-165.
Dakhoir, Ahmad. (2015). Hukum Zakat. Penerbit Aswaja Pressindo. Surabaya.
Gubernur BI: Indonesia Punya Potensi Zakat 210 Triliun. 24 Januari 2018, diakses pada tgl  19  April  2019  pada https://tirto.id/gubernur-bi-indonesia-punya-potensi- zakat-rp210-triliun-cDLd
Hasan,  M  Ali.  (2015).  Zakat  dan  Infak:  Salah  Satu  Solusi  Mengatasi  Problema  Sosial  di Indonesia. Edisi 1 Cet 3. Prenadamedia Group. Jakarta.
Hasan, Iqbal. (2008). Pokok- Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif). Bumi Aksara. Jakarta.
Hery. (2018). Akuntansi Syariah. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. Huda, Nurul dkk. (2015). Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset. Edisi 1 Cet 1. Prenadamedia Group. Jakarta.
Kemenag:  Potensi  Zakat  Nasional  Capai  217  Triliun,  dari  artikel  Khasanah  tgl  23 Februari  2018.  Diakses  pada https://www.republika.co.id/berita/dunia- islam/islamnusantara/18/02/23/p4m1gs409-kemenag-potensi-zakat-nasional- capai-rp-217-triliun .
Mujahidin,  Akhmad.  (2017).  Ekonomi  Islam:  Sejarah  Konsep,  Instrumen,  Negara  dan Pasar. Ed Revisi Cet 4. PT Raja Grafindo Persada. Depok.
Nurhayati,  Sri  dan  Wasilah.  (2016).  Akuntansi  Syariah  di  Indonesia.  Edisi  4  Cet  2. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
Putra,  Dedi  Kurnia  Syah.  (2019).  Komunikasi  CSR  Politik  Membangun  Reputasi,  Etika, dan Estetika PR Politik. Edisi 1 Cet 2. Prenadamedia Group. Jakarta.
Trihendradi, C. (2013). Langkah Mudah Menguasai SPSS 21. Penerbit Andi. Yogyakarta.
SAK  (Standar  Akuntansi  Keuangan)  Syariah  Per  Januari  (2019).  Cetakan  Pertama: Januari 2019. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
Surat Edaran Nomor 10/SEOJK.03/2014. Lampiran 2. Tentang  Penilaian Tingkat Keseh atan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. OJK.
Wibisono, Yusuf. (2016). Mengelola Zakat Indonesia. Penerbit Kencana. Jakarta. Yusuf,  M  Yasir.  (2017). Islamic  Corporate  Social  Responsibility  (I-CSR) pada  Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik. Kencana Prenadamedia Group:Depok.