S.  Adhinda.  P.  S.  L.  et.al  (2021).  Analisis  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Sertifikat  Ganda Berdasarkan Hukum Pendaftaran Tanah. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 6 (2). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 6, Special Issue No. 2, Desember 2021

## ANALISIS  HUKUM  PENYELESAIAN  SENGKETA  SERTIFIKAT  GANDA BERDASARKAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH

## Adhinda Putri Syara L. S, Antarin Prasanthi Sigit, Enny Koeswarni
Universitas Indonesia, Depok, Indonesia Email: adhindaptr1088@gmail.com, antarin.prasanthi@gmail.com, ekoeswarni@yahoo. com

## Abstrak
Sertipikat tanah merupakan pengakuan hak-hak atas tanah seseorang yang diatur dalam  UUPA  serta  ditindaklanjuti  dalam  PP  27/1997.  Sorang  atau  Badan Hukum  akan  mudah  membuktikan  dirinya  sebagai  Pemegang  Hak  Atas  Tanah berdasarkan  Sertipikat  Tanah,  mengenai  keadaan  dari  tanah  itu  seperti  luas, batas-batas,  bangunan  yang  ada,  jenis  haknya  beserta  beban-beban  yang  ada pada  hak  atas  tanah  itu,  dan  sebagainya.  Meskipun  secara  tegas  diatur  dalam UUPA dan ditindaklanjuti dalam PP No. 24 tahun 1997, namun masih terdapat beberapa  sertipikat  tanah  yang  dipermasalahkan,  bahkan  menjadi  perkara  di Lembaga  Peradilan  yang  beberapa  diantaranya  menghasilkan  putusan  yang membatalkan  sertipikat  tanah.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji  penyelesaian  sengketa  sertipikat  ganda  dalam  hukum  Pendaftaran Tanah. Metode  penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil  penelitian  bahwa  sertipikat  ganda  terjadi  karena  sertifikat  tersebut  tidak dipetakan  dalam  peta  pendaftaran  tanah  atau  peta  situasi  daerah  tersebut sehingga  terbitnya  sertipikat  ganda  tidak  terlepas  dari  tindakan  BPN  akibat kesalahan  pendataan  pada  saat  melakukan  pengukuran  dan  pemetaan  bidang tanah  dalam  pelaksanaan  pendaftaran  tanah.  Penyelesaian  sengketa  dapat dilakukan  para  pihak  melalui  pengaduan  kepada  Badan  Pertanahan  Nasional untuk  dilakukan identifikasi  masalah, mengumpulkan  data,  melakukan  analisis, dan  menyusun  laporan  hasil  penelitian  untuk  menjadi  bahan  rekomendasi penyelesaian masalah.  Bilamana  salah  satu  pihak  tidak menerima  hasil  laporan BPN,  maka  dapat  mengajukan  ke  Lembaga  Peradilan  guna  pembuktian keabsahan  sertipikat  tanah  sehingga  dapat  dibatalkan  sertipikat  tanah berdasarkan yang tidak sesuai dengan hukum Pendaftaran tanah.
Kata Kunci : pendaftaran tanah; sertifikat ganda; kepastian hukum

## Abstract
A land certificate is an acknowledgment of one's land rights which is regulated in  the  UUPA  and  followed  up  in  PP  27/1997.  Individuals  or  legal entities  will easily  prove  themselves  as  holders  of  land  rights  based  on  land  certificates, regarding the condition of the land such as area, boundaries, existing buildings, types of rights and the burdens on land rights, and so on. Although it is explicitly regulated in the LoGA and followed up in PP no. 24 of 1997, but there are still
some  disputed  land  certificates,  even  becoming  cases  in  the  Judiciary,  some  of which resulted in decisions that canceled land certificates. Therefore, this study aims  to  examine  the  resolution  of  dual  certificate  disputes  in  land  registration law. This research method uses normative legal research methods. The result of the research that double certificates occurred because the certificates were not mapped in the land registration map or the situation map of the area so that the issuance of double certificates was inseparable from BPN's actions due to data collection  errors  when  measuring  and  mapping  land  parcels  in  the implementation  of  land  registration.  Dispute  resolution  can  be  carried  out  by the  parties  through  complaints  to  the  National  Land  Agency  to  identify problems,  collect  data,  conduct  analysis,  and  compile  reports  on  research results  to  become  recommendations  for  problem  solving.  If  one  of  the  parties does  not  receive  the  results  of  the  BPN  report,  it  can  submit  to  the  Judiciary Institution to prove the validity of the land certificate so that the land certificate can  be  canceled  based  on  something  that  is  not  in  accordance  with  the  land registration law.
Keywords: land registration; dual certificate; legal certainty
Received: 2021-10-20; Accepted: 2021-11-05; Published: 2021-11-20

## Pendahuluan
Tanah  adalah  benda  tidak  bergerak/benda  tetap  karena  sifatnya (Sumardjono, 2008) . Tanah tidak dapat dipindah-pindahkan. Kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat  dikarenakan  pertumbuhan ekonomi  yang  sejalan  dengan  laju  pembangunan seperti  kepentingan  industri,  jasa  maupun  pemukiman  dan  tidak  diimbangi  dengan persediaan  tanah  yang  terbatas.  Tanah  menjadi  modal  utama  dalam  membangun masyarakat  yang  adil  dan  sejahtera.  Persoalan  tanah  ini  perlu  ditata  dan  dibuatkan perencanaan  dengan  hati-hati  dan  penuh kearifan (H.  Bagindo  Syarifuddin,  M.  Yamin Jinca, 1996) . Begitu pentingnya kegunaan tanah bagi orang atau badan hukum menuntut adanya jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut (Sangsun, 2006) .
Dalam  rangka  mewujudkan  kepastian  hukum  hak  atas  tanah,  pemerintah memberlakukan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok  Agraria  (UUPA),  bertujuan  untuk  mewujudkan  amanah  yang  digariskan  dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa;
“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang penguasaannya ditugaskan  kepada  Negara  Republik  Indoesia  harus  dipergunakan  sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat .”
Tujuannya  pokok  UUPA  tersebut  di  atas  yakni  agar  masyarakat  mendapatkan kepastian  hukum  dalam  status  kepemilikan  tanah.  Kepastian  hukum  bagi  pemilik  hak atas  tanah  oleh  UUPA  sendiri  disebutkan  hanya  dapat  diperoleh  melalui  prosedur pendaftaran tanah (Indonesia & Indonesia, 1960) .
Pendaftaran  tanah  bertujuan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  yang  bersifat rechtscadaster ,  artinya  untuk  kepentingan  pendaftaran  tanah  saja  dan  hanya mempermasalahkan  haknya  apa  dan  siapa  pemiliknya,  bukan  untuk  kepentingan  lain
seperti halnya perpajakan (Parlindungan, 1994) . Pendaftaran tanah juga bertujuan untuk mengetahui status sebidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya, untuk apa  dipergunakan,  dan  sebagainya.  Hal  tersebut  guna  tersedianya  informasi  dari pelaksanaan pendaftaran tanah yang dapat dijadikan sebagai data-base  bagi pemerintah dalam proses pembuatan sertipikat tanah.
Menurut  David  J.  Hayton  dalam (Adrian  Sutedi  SH,  2019) Sertifikat  tanah merupakan pengakuan hak-hak atas tanah seseorang yang diatur dalam Undang-undang pendaftaran tanah. Sertifikat tanah menjadi alat bukti otentik bagi Pemegang Hak Atas Tanah. Sorang atau Badan Hukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai Pemegang Hak  Atas  Tanah  mengenai  keadaan  dari  tanah  itu  seperti  luas,  batas-batas,  bangunan yang  ada,  jenis  haknya  beserta  beban-beban  yang  ada  pada  hak  atas  tanah  itu,  dan sebagainya.  Hal  ini  sesuai  Undang-Undang,  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  19 ayat  (2)  huruf  c  UUPA  dan  pasal  32  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
Meskipun secara tegas diatur dalam UUPA dan ditindaklanjuti dalam PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, namun masih terdapat beberapa sertipikat tanah yang  dipermasalahkan,  bahkan  menjadi  perkara  di  Lembaga  Peradilan.  Beberapa diantaranya  menghasilkan  putusan  yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  (Incraht  Van Gewijsde)  untuk  membatalkan  sertipikat  tanah  lain,  meskipun  telah  diterbitkan  lebih dari 5 (lima tahun) (SUTOPPO, 2016) . Dalam hal ini, Pemegang Hak Atas Tanah dapat kehilangan  penguasaan  hak  tanah  karena  gugatan  pihak  lain  yang  memiliki  sertipikat tanah yang sama, sehingga berakibat pembatalan sertifikat.
Sebagai contoh kasus, gugatan SS ke Pengadilan Negeri Semarang terkait Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang tidak menindaklanjuti temuan sertifikat ganda.  Kasus lainnya di Bandar Lampung, sebanyak 3 kasus sertipikat ganda yang diterbitkan Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  yang  sampai  saat  ini  belum  bisa  dipastikan  keabsahan sertipikat tanahnya.
Kedua  contoh  kasus  di  atas  menujukkan  sertipikat  tanah  hanya  sebagai  tanda bukti,  namun  bukan  merupakan  tanda  bukti  yang  mutlak/sempurna  sebagaimana ketentuan UUPA serta ditindaklanjuti dalam PP No. 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.  Dalam  hal  ini,  keterangan-keterangan  yang  tercantum  dalam  sertipikat  tanah mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima oleh peradilan sebagai keterangan yang benar  selama  dan  sepanjang tidak ada alat  pembuktian  yang membuktikan  sebaliknya. Walaupun demikian, pengadilanlah yang akan memutuskan sertipikat tanah sebagai alat pembuktian  mana  yang  benar,  dan  apabila  terdapat  data  yang  tidak  benar,  maka diadakan perubahan dan pembetulan atas keputusan pengadilan tersebut.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  sertipikat  tanah  belum  sepenuhnya  memberikan jaminan  perlindungan  hukum  bagi  Pemegang  Hak  Atas  Tanah.  Oleh  karena  itu,  perlu kepastian hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah, mengingat tujuan berlakunya UUPA dan  ditindaklanjuti  dengan  PP  No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendafataran  tanah,  namun belum  sepenuhnya  dirasakan  bagi  pemegang  hak  atas  tanah  yang  namanya  terdaftar
dalam  sertipikat  tanah.  Hal  ini  sangat  diperlukan  untuk  memberikan  informasi  dari keadaan yang sebenarnya, karena semua itu berkaitan dengan tujuan pemerintah untuk mewujudkan  catur  tertib  pertanahan,  administrasi  pertanahan,  penggunaan  tanah, pemeliharaan  data  pertanahan  dan  lingkungan  hidup.  Dengan  demikian,  permasalahan penelitian  ini  yaitu  bagaimana  penyelesaian  sengekta  terhadap  sertipikat  tanah  ganda. Adapun  tujuan  penelitian  yaitu  untuk  menganalisis  penyelesaian  sengketa  terhadap sertipikat ganda.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif ( Legal Research ), yaitu  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam hukum  positif.  Penelitian  hukum  normatif  bersifat  preskriptif  dengan  menggunakan koherensi  antara  norma  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin  hukum,  guna menjawab isu hukum yang sedang di hadapi (Marzuki, 2011) .
Adapun  pendekatan  permasalahan  yang  digunakan  dalam  penyusunan  penelitian ini  meliputi  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan konseptual  ( conceptual  approach ).  Sumber  data  penelitian  terdiri  dari  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  yakni  peraturan  perundang- undangan  dan  bahan  hukum  sekunder  yakni  buku-buku,  karya  ilmiah,  artikel-artikel, jurnal, kamus, baik kamus bahasa maupun kamus hukum, dan tulisan lainnya.
Analisis  data  penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  data  kualitatif, berdasarkan sudut pandang ilmu hukum guna dapat ditarik suatu kesimpulan.  Analisis data kualitatif digunakan peneliti untuk menafsirkan dan mengurai data yang diperoleh, kemudian  disusun  secara  kualitatif  untuk  mencapai  kejelasan  masalah  yang  dibahas tanpa dipergunakannya rumus atau angka (Soendari, 2012) .

## Hasil dan Pembahasan
Terbitnya  sertipikat  ganda  tidak  terlepas  dari  tindakan  BPN  akibat  kesalahan pendataan  pada  saat  melakukan  pengukuran  dan  pemetaan  bidang  tanah  dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, sehingga terbitlah sertifikat ganda yang berdampak pada sengketa  secara  keseluruhan  atau  sebagian  bidang  tanah.  Dalam  hal  ini,  satu  bidang tanah  diuraikan  dengan  2  (dua)  sertifikat  atau  lebih  yang  berlainan  datanya.  Menurut Nurjannah, sertifikat ganda terjadi karena sertifikat tersebut tidak dipetakan dalam peta pendaftaran  tanah  atau  peta  situasi  daerah  tersebut.  Apabila  terjadi  sertifikat  ganda, maka  harus  ada  pembatalan  dari  salah  satu  pihak  dengan  memeriksa  dokumen pendukung.  Hal  ini  bisa  berlangsung  lama,  apabila  terjadi  gugatan  sertifikat  ke pengadilan, untuk meminta pembatalan bagi pihak yang dirugikan (Nurjannah, 2016) . Dalam  upaya  penyelesaian  sengketa  sertipikat  ganda,  maka  merujuk  pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 32 ayat (1)  PP  No.  24  Tahun  1997,  menjelaskan  bahwa  sertifikat  merupakan  tanda  bukti  hak yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat  mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan
data  yang  ada  dalam  surat  ukur  dan  buku  tanah  hak  yang  bersangkutan.  Lebih  lanjut, suatu  bidang  tanah  sudah  diterbitkan  sertifikat  secara  sah  atas  nama  orang  atau  badan hukum  yang  memperoleh  tanah  tersebut  dengan  itikad  baik  dan  secara  nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi  menuntut  pelaksanaan  hak  tersebut  apabila  dalam  waktu  5  (lima)  tahun  sejak diterbitkannya  sertifikat  itu  tidak  mengajukan  keberatan  secara  tertulis  kepada pemegang  sertifikat  dan  Kepala  Kantor  Pertanahan  yang  bersangkutan  ataupun  tidak mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  mengenai  penguasaan  tanah  atau  penerbitan sertifikat tersebut.
Berdasarkan  pasal  di  atas,  selama  tidak  ada  bukti  lain  yang  membuktikan ketidakbenarannya,  maka  keterangan  yang  ada  dalam  sertifikat  tanah  harus  dianggap benar  dengan  tidak  perlu  bukti  tambahan,  sedangkan  alat  bukti  lain  tersebut  hanya dianggap sebagai alat bukti permulaan dan harus dikuatkan oleh alat bukti yang lainnya. Dalam  hal  ini,  sertifikat  tanah  membuktikan  bahwa  pemegang  hak  mempunyai  suatu hak atas bidang tanah tertentu mengenai letak, batas, dan luas tanah, serta status hukum bidang tanah.
Dalam hal penyelesaian sengketa sertipikat  ganda, dapat merujuk pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Dalam Pasal 1 ayat (72), menjelaskan bahwa sengketa tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum,  atau  lembaga  yang  tidak  berdampak  luas.  Dalam  hal  ini,  para  pihak  dapat mengajukan  penyelesaian  sengketa  terhadap  sertipikat  ganda  kepada  Kepala  Kantor Pertanahan Wilayah setempat.
Setelah  menerima  berkas  pengaduan  sertipikat  ganda,  pejabat  yang bertanggungjawab  dalam  menangani  sengketa  tersebut  wajib  mengadministrasikan pengaduan  dimaksud  ke  dalam  Register  Penerimaan  Pengaduan.    Setelah  itu,  Pejabat melakukan  pengumpulan  dan  pemeriksaan  data,  meliputi  data  fisik  dan  data  yuridis, data yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, putusan peradilan, dan data lainnya terkait penerbitan sertipikat tanah, serta keterangan saksi.
Pejabat  melakukan  analisis  untuk  mengetahui  sengketa  tersebut  merupakan kewenangan  Kementerian  atau  bukan  kewenangan  Kementerian.  Dalam  hal  sengeketa sertipikat  ganda,  maka  penyelesaian  sengketa  menjadi  kewenangan  Kementrian sebagaimana  Pasal  11  ayat  (3)  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Penyelesaian  Sengketa Pertanahan,  bahwa  kewenangan  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  Kementrian salah  satunya  tumpang  tindih  hak  atau  sertifikat  hak  atas  tanah  yang  salah  satu  alas haknya jelas terdapat kesalahan.
Dalam  proses  pembuktian  keabsahan  sertipikat  tanah,  dilakukan  pengkajian  oleh Pejabat  yang  bertanggungjawab  terhadap  penyelesaian  sengketa  meliputi  kajian terhadap kronologi sengketa dan data yuridis, data fisik, serta data pendukung lainnya. Pengkajian  dilakukan  dengan  pemeriksaan  lapangan  yang  dilakukan  oleh  petugas atau pejabat  yang  berwenang,  meliputi  pemeriksaan  terhadap  kesesuaian  data  dan  kondisi
lapangan,  pencarian  keterangan  saksi-saksi  atau  pihak  yang  terkait,  penelitian  bidang tanah, gambar ukur, peta rencana, tata ruang, dan/atau kegiatan lainnya yang diperlukan.
Hasil pengkajian di lapangan, dibuatkan dalam bentuk paparan guna memperoleh kesimpulan dan saran, kemudian dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN untuk menyelesaikan  sengketa  sertipikat  ganda,  sehingga  salah  satu  sertipikat  yang  datanya tidak valid dapat diterbitkan surat keputusan pembatalan sertifikat. Sejalan dengan, BPN juga  memiliki  mekanisme  tertentu  dalam  menangani  dan  menyelesaikan  perkara  atau sengketa  pertanahan,  termasuk  sengketa  sertifikat  ganda  meliputi  pengaduan, identifikasi  masalah  untuk  memastikan  kewenangannya,  meneliti  masalah  untuk membuktikan  kebenarannya,  pemeriksaan  data,  dan  menyusun  laporan  hasil  penelitian untuk menjadi bahan rekomendasi penyelesaian masalah (Anatami, 2017) .
Dalam  Peradilan  Umum,  penyelesaian  sengketa  sertipikat  ganda  dapat  melalui Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN).    Penanganan  perkara  dalam  proses  peradilan meliputi  penerimaan  panggilan  sidang  (relaas),  pengumpulan  data  dalam  rangka penanganan  perkara,  penyiapan  surat  tugas  dan  surat  kuasa,  penyiapan gugatan/jawaban,  penyiapan  replik/duplik,  penyiapan  bukti,  penyiapan  saksi  dan/atau ahli,  pemeriksaan  setempat,  kesimpulan,  dan  upaya  hukum.    Dalam  hal  para  pihak sepakat untuk menyelesaikan Perkara yang telah terdaftar pada pengadilan dengan cara damai, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam  upaya  penyelesaian  sengketa  sertipikat  ganda  di  Pengadilan,  pembuktian sebagai fakta dan peristiwa dalam duduk perkara akan dapat diketahui hakim dari alat- alat  bukti  yang  diajukan  oleh  para  pihak  yang  bersengketa.  Menurut  R.  Subekti,  akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut  harus  dipercaya  oleh  Hakim,  yaitu  harus  dianggap  sebagai  benar,  selama ketidakbenarannya  tidak  dibuktikan.  Dan  ia  memberikan  suatu  bukti  yang  sempurna, dalam  arti  bahwa  ia  sudah  tidak  memerlukan  suatu  penambahan  pembuktian.  Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna (Subekti, 2005) .
Berdasarkan  hal  di  atas,  maka  dapat  diketahui  pembuktian  keabsahan  sertipikat tanah  bilamana  pembuatannya  sesuai  hukum  pendaftaran  tanah.  sejalan  dengan Nurjannah,  dalam  hal  penyelesaian  sengketa  tanah  di  Pengadilan,  maka  akan  dilihat Otentitas  masing-masing  sertifikat,  apakah  benar-benar  diterbitkan  oleh  Badan Pertanahan Nasional, Sejarah perolehan sertifikat dimana tidak hanya menyangkut umur namun  juga  cara-cara  memperoleh  sertifikat  tersebut  apakah  telah  melalui  prosedur hukum  yang  benar  (mulai  dari  jual  beli  hingga  penerbitan  sertifikat),  serta  latar belakang  terjadinya  penerbitan  sertifikat  dalam  pelaksanaan  pendaftaran  tanah (Nurjannah, 2016) .

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan dalam penelitian ini adalah penyelesaian sengketa sertipikat ganda dapat melalui pengaduan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk  dilakukan  identifikasi  masalah,  mengumpulkan  data,  melakukan  analisis,  dan menyusun  laporan  hasil  penelitian  untuk  menjadi  bahan  rekomendasi  penyelesaian
masalah.  Bilamana  salah  satu  pihak  tidak  menerima  hasil  putusan  BPN,  maka  dapat mengajukan  ke  Lembaga  Peradilan  guna  pembuktian  keabsahan  sertipikat  tanah, sehingga dapat dibatalkan sertipikat tanah yang tidak sesuai dengan hukum Pendaftaran tanah.
Adapun  saran  yang  dapat  disampaikan  dalam  tulisan  ini  adalah  diharapkan Pegawasan  yang  lebih  dari  Pemerintah  terhadap  faktor-faktor  penyebab  munculnya sertikat  ganda  dalam  pendaftaran  tanah,  seperti  pengecekan  di  peta  pendaftaran  tanah untuk  mengetahui  apakah  atas  sebidang  tanah  tersebut  sudah  terdaftar  (bersertifikat) atau  belum  di  Badan  Pertanahan  Nasional  guna  mencegah  terjadinya  Sertifikat  Ganda Hak Atas Tanah di kemudian hari.

## BIBLIOGRAFI
Adrian  Sutedi  SH,  M.  H.  (2019). Sertifikat  hak  atas  tanah .  Sinar  Grafika. Google Scholar
Anatami,  Darwis.  (2017).  Tanggung  jawab  siapa,  bila  terjadi  sertifikat  ganda  atas sebidang tanah. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 12 (1), 1–17. Google Scholar
H.  Bagindo  Syarifuddin,  M.  Yamin  Jinca,  M.  Said  Nisar.  (1996). Seminar  Mobilisasi Tertib  Pertanahan  Dalam  PJP  II,  Kantor  Wilayah  B.P.N .  Sulawesi  Selatan. Google Scholar
Indonesia, PRESIDEN REPUBLIK, & Indonesia, Presiden Republik. (1960). Undang- undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (Vol. 144).
Ganung Lawu. Google Scholar
Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum, cetakan ke-11. Jakarta: Kencana . Google Scholar
Nurjannah,  Tika.  (2016). Penyelesaian  Sengketa  Sertifikat  Ganda  Hak  Atas  Tanah (Study Kasus Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar) . Fak. Ilmu  Sosial. Google Scholar
Parlindungan,  A.  P.  (1994).  Pendaftaran  tanah  Tanah  di  Indonesia. Mandar  Maju Bandung . Google Scholar
Sangsun, Florianus S. P. (2006). Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah . Google Scholar
Soendari,  Tjutju.  (2012).  Metode  Penelitian  Deskriptif. Bandung,  UPI.  Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka , 17 . Google Scholar
Subekti,  R.  (2005). Hukum  Pembuktian (Cetakan  Ke-15).  Jakarta:  Pradnya  Paramita. Google Scholar
Sumardjono, Maria S. (2008). Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya . Penerbit Buku Kompas. Google Scholar
SUTOPPO,  DENNYS  ANDREAS.  (2016). KEKUATAN  HUKUM  SERTIFIKAT  HAK ATAS  TANAH  DIKAITKAN  DENGAN  KEPASTIAN  HUKUM  DALAM PENDAFTARAN TANAH . Google Scholar

## Copyright holder:
Adhinda Putri Syara L. S, Antarin Prasanthi Sigit, Enny Koeswarni (2021)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: