licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## PEMBINAAN DAN OVERCROWDED DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Ahmad Agung Raharjo 1 ,Mitro Subroto 2
1 Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, agungahmad909@gmail.com 2 Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

## ABSTRACT

## ARTICLE INFO
A citizen who commits a criminal crime and is proven guilty until he has legal force will continue to serve the crime of missing independence in prison. Broadly speaking, this is a criminal justice system in Indonesia where because the system does not adapt to the development of the times and conditions in the field, this is making  prisons  as  a  post-final  punishment  for  being  overcrowded  (excess occupants) and coaching does not run optimally based on the reasons above, this underlies  the  existence  of  the  CBC  concept,  which  is  a  type  or  alternative punishment program that is coaching in Indonesia, the concept is  carried out when prisoners will serve the rest of their crimes with the concept of blending them into the community  with certain conditions and supervision. This study aims to determine the extent to which the effectiveness of the role of CBC on coaching  and  overcrowded  in  prisons.  This  research  method  uses  descriptive qualitative research by means of library research, namely by taking data from journal literature, documents, news and books that are relevant to the research core. The results of this study are that the CBC concept is very effective in helping overcrowded prisons and the coaching model is quite good even though there are  obstacles  in  its  implementation,  such  as  not  optimal  infrastructure  for inmates and obstacles in collaborating with 3rd parties as a place for the CBC implementation process. But this is worth the positive impact that is better with the application of this concept.
Keywords : Convict Development; Overcrowded Prison; society
Cite this paper : Raharjo, A. A., & Subroto, M. (2022, Desember). Pembinaan Dan Overcrowded Di Lembaga Pemasyarakatan. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5 (2).

## Scope Article
Law and Society

## PENDAHULUAN
Pada  era  pemasyarakatan  saat  ini  sistem  perlakuan  terhadap  narapidana  sudah sangat berubah dengan tidak menganut pada sistem dahulu yaitu era sistem kepenjaraan, Hal ini dilandasi oeh karena adanya berbagai kendala dan permasalahan pada dampak yang ditimbulkannya era kepenjaraan yang tak kala dalam era tersebut kepenjaraan lebih identik dengan mashab penghukuman yaitu bersifat Retributif (memberikan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku) 1 atau pembalasan kepada pelanggar hukum sebagai bentuk efek jera kepada mereka yang mana telah melakukan pelanggaran hukum
1 Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. University Of Bengkulu Law Journal , 3 (2), 142-158.
supaya  kedepannya  mereka  merasa  jera  dan  tidak  mengulangi  tindakan  atau  perbuatan mereka kembali (Memiliki ciri penghukuman bersifat Badaniah). Oleh sistem yang kurang manusiawi  itulah  memunculkan  persoalan  dalam  tempat  penahan  dan  penjara  hingga seiring berkembangnya zaman dan modernisasi bentuk Pemidanaan yang berpola koreksi terhadap pelanggar hukum, era kepenjaraan dipandang sebagai penghukuman yang sangat tidak  manusiawi  dan  justru  menimbulkan  berbagai  persoalan  dan  masalah  utama  yang bahkan  saat  ini  terjadi  juga  di  Indonesia  dimana  secara  regulasi  dan  pelaksanaan  sudah menerapkan sistem Pemasyarakatan yaitu terjadinya masalah Overcrowded dan Pembinaan yang  kurang  maksimal  didalam lingkungan  Pemasyarakatan,  berdasarkan  Latar belakang diataslah muncul banyak permasalahan berupa hak-hak narapidana yang terabaikan tidak sesuai dengan Standart Internasional maupun instrument Hukum Nasional, oleh dorongan itulah konsep CBC muncul guna mengatasi dan menanggulangi persoalan-persoalan seperti efek kepenjaraan terhadap pembinaan dan Overcrowded terhadap hak-hak dasar Tahanan atau  Narapidana  guna  mendukung  sistem  pemasyarakatan  terutama  sesuai  dengan  UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
Lembaga  pemasyarakatan  memiliki  fungsi  yang  sangat  strategis  dalam  pelaksaan hukum pidana di indonesia dimana yang tujuan dari pemasyarakatan adalah mewujudkan tujuan  peradilan  pidana  yang  mengintegrasikan  kembali  narapidana  dengan  masyarakat secara  sehat  sehingga  dapat  kembali  menjadi  anggota  masyarakat  yang  berguna  dan bertanggung  jawab  terhadap  bangsa  dan  negara.  Integrasi  adalah  pembauran  atau pembebasan  narapidana  yang  telah  memenuhi  syarat  untuk  bebas  bersyarat 2 kedalam masyarakat,  Lembaga  pemasyarakatan  juga  merupakan  pranata  hukum  yang  tidak  dapat lepas  dalam  bangunan  hukum  di  Indonesia  hal  ini  sebab  peran  Pemasyarakatan  sebagai penegak  hukum  yang  tertuang  dalam  UU  No.12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan dijelaskan  Petugas  Pemasyarakatan  Merupakan  Pejabat  fungsional  penegak  hukum  yang memiliki peran dalam Sistem peradilan pidana di Indonesia namun sistem peradilan pidana di  indonesia  perlu  di  perbaharui  mengingat  karena  terpaku  dengan  unsur  pemidanaan hilang  kemerdekaan  atau  hukuman  penjara  mengakibatkan  kondisi  Rutan  dan  Lapas  di Indonesia mengalami kepadatan penghuni yang sangat tinggi melihat dari data SDP (sistem database Pemasyarakatan) 5 tahun terakhir sebagai berikut :
Gambar.1 Jumlah Hunian Narapidana dan Tahanan Di UPT Pemasyarakatan
Sumber : http://sdppublik.ditjenpas.go.id/
2 Trisnawati, N. A. (2020). Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Malang). Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 26 (14), 1765-1774. 0 100.000 200.000 300.000 ju m lah Tahun Grafik Jumlah Jumlah Tahanan dan Narapidana Kapasitas Hunian
Dari  data  diatas  dapat  dilihat  bahwa  hanya  terjadi  penurunan  dengan  adanya program  asimilasi  covid-19  yang  secara  tidak  langsung  telah  mengurangi  tingkat overcrowded di Seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia selain itu juga pelaksaaan terhadap  pembinaan  juga  dapat  dilakukan  dengan  reintegrasi  mereka  kelingkungan masyarakat  dan  keluarga  serta  meminimalisir  tingkat  penyebaran  covid-19  di  Upt Pemasyarakatan.  Overcrowded  merupakan  masalah  Utama  saat  ini  terjadi  karena  hal  ini menyebabkan banyak kerugian seperti sebagai berikut :
- hak narapidana tidak terpenuhi secara maksimal,
- Proses pembinaan yang kurang optimal karena terbatasnya sumber daya manusia dalam sisi petugas pemasyarakatan,
- Adanya  resiko  pengulangan  tindak  pidana  karena  proses  pembinaan  tidak maksimal,
- memakan banyak biaya, Dst
Selanjutnya  juga  overcrowded  tentu  akan  berpengaruh  terhadap  keadaan  negara karena negara tentu tidak mampu jika harus menopang terus menerus keadaan seperti ini selain memakan biaya atau anggaran negara yang cukup banyak seperti biaya perawatan dan  pembinaan  juga  terhadap  tempat  pelaksanaan  pemidaan  yang  terbatas,  karnanya persoalan  yang  terjadi  di  lapas  dan  rutan  menjadikan  dorongan  munculnya  CBC  yaitu pemikiran tentang pelaksaaan pemidaan yang tidak berbentuk pidana hilang kemerdekaan melainkan hukuman yang bertolak ukur dengan program pembinaan berbasis masyarakat atau  alternatif  pemidanaan  dengan  membaurkan  mereka  kembali  ke  lingkungan masyarakat.  CBC  sendiri  tidak  berfokus  pada  alternatif  pemenjaraan  namun  juga mendorong  alternative  terhadap  pemidanaan  itu  sendiri  jika  melihat  filosofi pemasyarakatan dalam Sistem Pemasyarakatan menganut filosofi Reintegrasi sosial tentu hal ini selaras dengan tujuan dan konsep berdirinya CBC.
Dalam  pandangan  pemasyarakatan  sendiri  melihat  bahwa  pembinaan  tidak  hanya berpaku pada lembaga pemasyarakatan saja atau pelaksanaannya dilakukan dilingkungan Lapas namun juga perlu pada suatu ketika juga mereka perlu melakukan pembinaan dengan berinteraksi dengan masyarakat sebab sebenarnya ada hubungan yang rusak dan konflik dengan  masyarakat  ketika  seseorang  melakukan  tindak  kejahatan  jadi  sebisa  mungkin sebagai  petugas  pemasyarakatan  dapat  membantu  menyatukan  keretakan  yang  terjadi antara  warga  binaan  pemasyarakatan  (Narapidana)  dengan  masyarakat.  Berdasarkan penjelasan diatas dan latarbelakang tersebutlah Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana  implementasi  Konsep  pembinaan  Narapidana  berbasis  Comunity  Based Correction  di  Indonesia  serta  bagaimana  efeknya  terhadap  pembinaan  dan  overcrowded yang terjadi di Lapas Indonesia.

## METODE
Penulisan artikel ini menggunakan Metode penelitian Deskriptif kualitatif dengan cara atau  teknik  penelitian  studi  pustaka.  Penelitian  kualitatif  sendiri  merupakan  penelitian dengan menerapkan penggalian data uraian narasi perilaku masyarakat untuk menjawab permasalahan  dalam  obyek  penelitian.  Adapun  penggalian  data  yang  dimaksud  melalui kegiatan berupa wawancara, observasi/pengamatan, maupun penelaahan dokumen.
Penelitian  ini  akan  menganalisa  bagaimana  implementasi  Konsep  CBC  dan mengetahui  bagaimana  efek  Konsep  pembinaan  berbasis  masyarakat  tersebut,  yang diterapkan dalam sistem pemasyarakatan indonesia terhadap Persoalan Pembinaan yang kurang maksimal dan Overcrowded yang terjadi hampir di seluruh Lapas Indonesia, Dalam penelitian  artikel  ini  menggunakan  Teori Charles  O.  Jones  (1996:166)  Mengenai  Teori implementasi  yaitu  serangkaian  aktivitas  atau  kegiatan  untuk  melaksanakan  sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu. 3
Dalam  studi  ini  akan  melihat  bagaimana  penerapan  konsep  CBC  dengan teknik penelitian Studi Literatur atau Pustaka yaitu dengan menggali,mengolah dan mengutip data dari literatur jurnal,dokumen,berita maupun buku-buku yang relevan dengan terbitan 10 Tahun terakhir sesuai dengan inti penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep Pelaksanaan CBC (Comunity Based Correction) Di Pemasyarakatan
Dalam sistem peradilan pidana memiliki perangkat struktur dan sub-sistem yang di Indonesia  sendiri  terdiri  dari  Kepolisian,Kejaksaan,Pengadilan  Negeri,Dan  Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai pos akhir pemidanaan bersifat sebagai lembaga koreksi yang memiliki pandangan bahwa pemidanaan bukan sebagai bentuk balas dendam  negara  atas  perbuatan  yang  dilakukannya  melainkan  sebagai  bentuk  tanggung jawab  negara  atas  ditegakkannya  keadilan  bagi  seluruh  rakyatnya.  Oleh  sebab  itu Pemasyarakatan ada sebagai lembaga koreksi bagi narapidana dengan memasyarakatkan kembali  mereka  kedalam  lingkungan  masyarakat  melalui  program  pembinaan  yang berdasarkan sistem dan cara pembinaan guna mencapai tujuan pemasyarakatan itu sendiri yaitu reintregasi sosial atau pemulihan hubungan hidup,kehidupan dan Penghidupan warga binaan pemasyarakatan.
Comunity  Based  Correction  merupakan  suatu  konsep  program  pembinaan  yang berbasis  masyarakat  dimana  hal  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  pidana  alternatif  yang sangat relevan dan adaptif dengan sistem pemasyarakatan yang menurut UU No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan Pasal 2 tujuan sistem pemasyarakatan ialah  dalam  rangka membentuk  warga  binaan  pemasyarakatan  agar  menjadi manusia  seutuhnya,  menyadari kesalahan,    memperbaiki    diri,    dan    tidak    mengulangi  tindak  pidana    sehingga    dapat diterima  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan,  dapat hidup  secara  wajar  sebagai  warga  negara  yang  baik  dan  bertanggung. 4 Hal tersebut selaras dengan konsep CBC yang berpandangan bahwa masyarakat merupakan tempat yang ideal diterapkannya program pembinaan bagi pelanggar hukum sebab program pembinaan tidak perlu terpaku dilakukan dalam Lapas namun sewaktu ketika perlu juga dilakukan di Luar  Lapas  guna  menyambung  kembali  hubungan  dengan  masyarakat  melalui  interaksi secara langsung tanpa terbatas tembok dinding yang tinggi.
Tentu dalam penerapannya peran serta masyarakat harus mutlak ada dalam tahap ini  guna  mencapai  tujuan  interaksi  dengan  masyarakat  kembali  sehingga  di  indonesia sendiri penerapan CBC ini berbeda dengan negara luar yang mana di Indonesia penerapan konsep  CBC  dilakukan  setelah  pelanggar  hukum  mendapat  vonis  hukuman  dan  akan
3 Jones, C. O. 1984. An Introduction to the Study of Public Policy. Monterey, CA: Brooks/Cole Publishing Company
4 UU No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan Pasal 2
menjalani program CBC setelah mereka (warga binaan pemasyarakatan) telah memenuhi syarat dan ketentuan tertentu guna melakukan program tersebut mengingat mereka perlu dibekali  dengan  pengetahuan,kemampuan  dan  keterampilan  melalui  pembinaan kepribadian  dan  kemandirian  sebelum  melakukan  program  tersebut.  Dalam  sistem pemasyarakatan  di  Indonesia  konsep  CBC  diterapkan  melalui  program  Asimilasi,CB,CMB dan PB yang tentu dalam penerapannya tetap menggunakan pedoman UU dan peraturan yang  berlaku  yaitu  Permenkumham  No.  3  Tahun  2018  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjelaskan program asimilasi bagi narapidana harus memenuhi syarat berupa :
1. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
2. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana. 5
Berdasarkan isi  dari Peranturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut maka dapat dikatakan bahwa narapidana untuk mendapatkan Asimilasi, PB, CMB, serta CB harus memenuhi beberapa syarat-syarat tersebut. Setelah narapidana memenuhi syarat-syarat tersebut  sebelum  dikeluarkan  atau  diintegrasikan  ke  masyarakat  terlebih  dahulu dilakukan  assesment  terhadap  kebutuhan  bagi  setiap  narapidana,  agar  ketika  nantinya narapidana  telah  bergabung  bersama  masyarakat  luar  narapidana  tersebut  dapat melakukan pekerjaan yang dapat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat. Assesment kebutuhan  yang  dimaksud  disini  adalah  assesment  yang  ditujukan  kepada  setiap narapidana  untuk  mengetahui  kebutuhan  yang  mereka  butuhkan  seperti  halnya  adalah kebutuhan  terhadap  kemapuan  diri  melalui  pembinaan  kemandirian  yang  dimiliki  oleh setiap lembaga pemasyarakatan di Indonesia (Septiano, 2014). 6
Penerapan  konsep Community  based  Correction dalam  sistem  pemasyarakatan memiliki hubungan yang saling berkesinambungan, sesuai dengan arti dari Community Based Correction sendiri adalah pembinaan yang berbasis ke masyarakat, sama halnya sistem pemasyarakatan melalui program pembinaan di integrasikannya narapidana ke masyarakat. Sebelum di integrasikan narapidana terlebih dahulu diberikan keterampilan sebagai bekal ketika mereka keluar dari lapas mereka dapat diberikan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki tentunya dengan melibatkan masyarakat dan narapidana dapat melakukan hal-hal yang baik di lingkungan masyarakat (Hamja, 2016).
Sahardjo  menjelaskan  bahwa  lembaga  pemasyarakatan  bukan  tempat  yang semata- mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina atau mendidik orang-orang  terpidana,  agar  setelah  menjalani  pembinaan  mempunyai  kemampuan untuk  menyesuaikan  diri  dengan  kehidupan  di  luar  lembaga  pemasyarakatan  sebagai warga  Negara  yang  baik  dan  taat  pada  hukum  yang  berlaku. Salah  satu  gagasan  yang bertujuan  untuk  mendukung  konsep  CBC  ini  adalah  dibangunnya  lembaga pemasyarakatan terbuka, hal ini Mengacu pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
5 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
6 Darwis, A. M. F. (2020). Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial , 6 (1), 01-10.
Manusia  R.I  No:  M.03.  PR.07.03.  Tahun  2003 7 melahirkan  Lapas  Terbuka yang  mana sebenarnya bentuk-bentuk lain CBC ada beragam yaitu :
1. Program Parole (Pembebasan bersyarat)
2. Work Release (Pembebasan untuk bekerja)
3. Study Release (Pembelajaran bagi Narapidana yang berstatus pelajar)
4. Furlough (Cuti)
5. Boot Camps (Program Pelatihan fisik semi militer)
6. Home Confinement (Tahanan Rumah)
7. Halfway house (Rumah sementara) dll.
Lapas terbuka merupakan penerapan dari halfway house yatiu suatu sistem pembinaan dengan  pengawasan  minimum  ( Minimum  Security )  yang  penghuninya  merupakan narapidana  yang  akan  bebas  dari  Lapas  dengan  telah  memasuki  tahap  asimilasi  dan memenuhi  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan  dimana  diantaranya  telah  menjalani setengah dari masa pidananya dan sistem pembinaan serta bimbingan yang dilaksanakan mencerminkan situasi dan kondisi yang ada pada masyarakat sekitar. Halfway house ini memiliki  tujuan  membantu  narapidana  memasuki  masa  transisi  dari  Lapas  menuju masyarakat yang dimaksudkan dalam rangka menciptakan kesiapan narapidana kembali ke tengah masyarakat (reintegrasi). Hal ini sejalan dengan Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang  Pemasyarakatan  bahwa  Sistem  Pemasyarakatan  berfungsi  menyiapkan  warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. 8
Tujuan CBC (Comunity Based Correction)
CBC  memiliki  tujuan  untuk  mengatasi  permasalahan  dampak  pemenjaraan  yang terjadi  dilapangan  mengingat  efek  pemenjaraan  sangat  berpengaruh  terhadap  pribadi seseorang  terutama  bagi  Narapidana  dengan  kasus  ringan  yang  memiliki  resiko  juga mengalami  prisonisasi  di  dalam  penjara  sehingga  tujuan  dari  cbc  adalah  alternatif pemidananan yang memiliki tujuan seperti :
1. Perlindungan komunitas,
2. Proporsionalitas,
3. Rehabilitasi dan reintegrasi,
4. Restorasi dan keadilan komunitas,
5. Efektivitas pembiayaan/Cost Effectiveness
6. Intermediate sanction / sanksi atau pidana pengganti

## Pengertian Pembinaan dan Overcrowded Pembinaan
Secara  umum  Pembinaan  merupakan  serangkaian  program  yang  dilakukan  atau diberikan kepada seseorang guna membentuk kualiatas dari diri seseorang tersebut menuju kearah yang lebih baik yang mana jika melihat dari segi pemasyarakatan menurut Peraturan Pemerintah  no  31  tahun  1991  tentang  pembinaan  Bab  1  Pasal  1  menjelaskan  bahwa Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang
7 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No: M.03. PR.07.03. Tahun 2003
8 Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Maha  Esa,  intelektual,  sikap  dan  perilaku,  profesional,  kesehatan  jasmani  dan  rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. 9
Pembinaan  sendiri  terbagi  menjadi  2  dalam  pemasyarakatan  yaitu  pembinaan kepribadian  dan  kemandirian,  Pembinaan  kepribadian  adalah  proses  pembinaan  warga binaan  lapas  dengan  cara  kegiatan  siraman  rohani  yang  berkaitan  langsung  dengan keagamaan  dan  spiritual  warga  binaan,  pembinaan  kesadaran  terhadap  agama  dan kepercayaan  masing-masing  agar  warga  binaan  bisa  sadar  akan  kesalahan  dan  tindakan yang  pernah  mereka  lakukan,  sedangkan  pembinaan  kemandirian  adalah  serangkain program pelatihan-pelatihan kerja yang diberikan kepada wbp sebagai bekal keterampilan sehingga dapat berguna ketika kembali ke lingkungan masyarakat.

## Overcrowded
Overcrowded  berasal  dari  kata  over  yang  meiliki  arti  kelebihan  dan  crowded  yang memiliki arti penuh sesak dimana kondisi ini merupakan situasi kelebihan jumlah penghuni yang ada di Upt Pemasyarakatan baik itu Lapas maupun Rutan yang tidak sesuai dengan jumlah standartnya, Hal ini terjadi karena peningkatan jumlah penghuni atau narapidana yang melakukan pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat dan harus menjalani hilang kemerdekaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Tentu  saja  kondisi  ini  sangat  memprihatikan selain  memiliki  resiko  gangguan  keamanan  ditinjau  dari  sisi  petugas  juga  merampas manusiawi  seorang  manusia  yang  harusnya  dimanusiakan  walaupun  mereka  melanggar hukum  yang  ada.  Situasi  overcrowded  ini  terjadi  hampir  di  Seluruh  Upt  Pemasyarakatan yang  ada  di  Indonesia  dan  perlu  di  perhatikan  bagaimana  akan  pemenuhan  hak-hak narapidana  jika  kondisi  di  lapangan  sangat  mengkhawatirkan  sehingga  masalah overcrowded ini menjadi masalah yang hingga saat ini belum ada pemecahan masalahnya selain dengan Membangun Lapas baru atau dengan menerapkan pidana alternatif yang tidak berpatokan  pemidanaan  harus  di  penjarakan  mengingat  efek  overcrowded  memiliki dampak sangat besar terhadap Lapas dan Narapidana itu sendiri seperti :
1. Narapidana Memiliki resiko terjadinya Prisonisasi terhadapnya
2. Hak-hak narapidana tidak terpenuhi secara maksimal
3. Resiko  Gangguan  Keamanan  dan  ketertiban  Lapas  menjadi  menaik  karena  semakin besar  jumlah  angka  ketidaksesuaian  jumlah  petugas  yang  ada  dengan  Jumlah Narapidana di Lapas
4. Overcrowded juga mempengaruhi anggaran makan yang tinggi dan harus disiapkan oleh  negara  untuk  mencukupi  kebutuhan  makan  dan  hidupnya  selama  menjalani Hilang Kemerdekaan

## Analisis Implementasi Konsep CBC di Dalam Program Pembinaan
Melihat  konsep  CBC  yang  penerapannya  dalam  program  pembinaan  di  sistem Pemasyarakatan sesuai melalui Hak-hak Narapidana pada bidang Asimilasi,PB(Pembebasan Bersyarat),CB(Cuti Bersyarat),& CMB (Cuti Menjelang Bebas) memiliki banyak peran dan fungsi yang sangat strategis dan sesuai dengan prinsip pemasyarakatan yaitu reintregrasi sosial yang jika mengutip kesimpulan dari beberapa jurnal menjelaskan bahwa dalam Sistem Pemasyarakatan  indonesia  saat  ini  sudah  menerapkan  konsep  CBC  pembinaan  berbasis
9 Bab 1 Pasal 1 PP No. 31 Tahun 1999 Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
dimana langkah konsep ini sangat efektif terhadap program pembinaan pada Narapidana dengan Hasil Studi Kesimpulan dalam beberapa literatur review sebagai Berikut :

## 1. Lembaga Pemasyarkatan Terbuka Klas IIB jakarta
Dalam lapas terbuka Klas IIB ini mengutip dalam jurnalnya dengan judul
“  ( community  based  corrections )  alternatif  pemidanaan  dimasa  depan  ” menjelaskan bahwa program pembinaan berbasis CBC telah dilaksanakan dilapas terbuka  IIB  jakarta  dengan  tetap  mengedepankan  konsep  CBC  sesuai  dengan Tujuan  Pemasyarakatan  yaitu  memasukkan  narapidana  kembali  kelingkungan masyarakat,Pelaksanaannya  dapat  di  implementasikan  sesuai  dengan  Konsep CBC  namun  terdapat  kendala  dalam  penerapannya  sebagai  saran  perbaikan dimana kendala terjadi sebagai berikut :
- Terbatasnya fasilitas,Sarana Dan Prasarana di Lapas terbuka Klas IIB Jakarta
- Lapas Terbuka tidak bisa meminta atau memilih Narapidana,hanya berdasarkan dari Lapas Umum yang mengirimkan Narapidananya untuk dilakukan pembinaan di lapas terbuka
- Kerjasama  dengan  pihak  ketiga  (swasta)  dalam  pelaksanaannya  Narapidana harus  mengerjakan  pekerjaan  sesuai  dengan  kerja  sama  yang  dijalin  Lapas terbuka dengan pihak swasta dimana hal tersebut terkadang tidak sesuai dengan Kompetensi bidang yang dimiliki narapidana tersebut. 10
Walaupun  terdapat  halangan  diatas  tetapi  sisi  positif  dari  Tupoksi  Lapas terbuka ini sangat baik terhadap kepribadian dan kemandirian narapidana yaitu :
1. Narapidana jadi memiliki pengalaman bekerja di lingkungan masyarakat kembali,
2. Pengetahuan bekerja terkait pembinaan yang ia jalani,
3. Ilmu yang bermanfaat sebagai bekal hidupnya dan
4. Melatih  mental  serta  meningkatkan  kepercayaan  diri  kembali  ke lingkungan masyarakat.
Kesimpulan dalam jurnal ini yaitu Lapas Terbuka Klas IIB Jakarta secara peraturan  sudah  melaksanakan  pembinaan  berdasarkan  berkonsep  CBC walaupun terdapat kendala namun efektifitas Konsep Lapas Terbuka ini sangat alternatif  sebagai  program  pembinaan  kedepannya  maupun  alternatif pemidanaan dimasa yang akan datang.
2. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Nusakambangan
Mengutip dalam jurnal ini dengan Judul  “ Efektivitas kerjasama pihak ketiga dalam proses pembinaan warga binaan berbasis masyarakat (community based corrections) lapas terbuka nusakambangan “ 11
Menurut jurnal ini dalam pelaksanaan Pembinaan Berbasis CBC lapas Terbuka Nusakambangan menjelaskan bahwa Implementasi pelaksanaan pembinaan sudah sesuai dengan regulasi yang ada walaupun ada Kendala dan tantangan yang dialami warga binaan Lapas terbuka Nusakambangan seperti :
10 Hamja, H. (2019). COMMUNITY BASED CORRECTIONS SEBAGAI ALTERNATIF MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA DI MASA MENDATANG. Arena Hukum , 12 (3), 482-499.
11 Samudra, I. W. (2021). Efektivitas Kerjasama Pihak Ketiga Dalam Proses Pembinaan Warga Binaan Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Lapas Terbuka Nusakambangan. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial , 6 (2), 158-178.
1. Masalah Transportasi WBP menuju tempat kerjasama pihak ke 3
2. Terbatasnya Lapas Terbuka dalam hak regulasi melakukan kerja sama dengan pihak ke 3 karena kerjasama bersifat terpusat dengan kendali dirjent Pemasyarakatan dan
3. Kurang maksimalnya bimbingan kemandirian karena Beberapa kasus terjadi warga binaan dalam menjalani bimbingan kemandiriannya belum mencapai masa satu kali panen bekerja sudah mendapatkan surat pembebasan sehingga pembinaannya tidak secara penuh terselesaikan.
Secara relevan kesimpulan dalam jurnal ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan berbasis konsep CBC ini memberikan dampak yang positif kepada WBP yaitu :
1. Memberikan pengalaman bekerja dilingkungan masyarakat kembali
2. Peningkatan Kualitas pengetahuan guna bekal hidup ketika sudah bebas
3. meningkatkan kualitas intelektual narapidana dan juga melatih narapidana kembali ke lingkungan masyarakat normal kembali sesuai dengan Tujuan Pemasyarakatan yaitu Reintegrasi Sosial

## Efek Penerapan Pelaksanaan CBC terhadap Pembinaan dan Overcrowded

## 1. Mengurangi Beban hunian
Mengingat  kondisi  overcrowded  yang  tinggi  secara  tidak  lansung  Konsep  CBC memiliki efektivitas yang positif kedepannya, Meninjau dari konsepnya seperti pelaksanaan pelaksaan  Pembinaan  Berbasis  Masyarakat  atau  Asimilasi  sebagai  contoh  penerapan Keputusan  Menkumham  M.HH-19.PK.01.04.04  Tahun  2020  tentang  Pengeluaran  dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 . , dan juga Permenkumham No 10 Tahun 2020 tentang  Syarat  Pemberian  Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  Bagi  Narapidana  dan  Anak  dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 Penurunan angka hunian atau  overcrowded  terjadi  sehingga  kebijakan  tersebut  merupakan  angin  segar  bagi Pemasyarakatan  karena  selain  mencegah  penularan  penyakit  juga  mengurangi  angka Overcrwoded yang terjadi 12 .
2. Mengurangi biaya anggaran makan sehingga menghemat keuangan negara Jika mengutip info melalui web dirjentpas salah UPT  Pemasyarakatan pada R umah tahanan (Rutan) Klas IA Tanjung Gusta Medan memberikan informasi biaya makan Tahanan dan Narapidana sebesar Rp 15.000 13 sedangkan dengan jika dihubungkan dengan kebijakan Asimilasi  Covid-19  kemarin  tentu  sangat  menghemat  keuangan  negara  sebab  sebanyak 39.193 orang mendapat asimilasi jika di kalikan dengan biaya makan narapidana maka tentu pengurangan anggaran makan terjadi dan Negara dapat menghemat keuangannya
3. Hak-hak narapidana terpenuhi
Hak  disini  memiliki  maksud  dimana  karena  angka  overcrowded  berkurang  tentu pemberian  hak-hak  terhadap  mereka  dapat  diberikan  dengan  selayaknya  seperti  hak mendapat perawatan,kesehatan,dan makanan yang layak
4. Resiko keamanan juga menurun karena jumlah berkurang
Penerapan  PB,CB,CMB  dan  Asimilasi  memberikan  dampak  yang  positif  bagi  Petugas Pengamanan  didalam  UPT  pemasyarakatan  sebab  selain  Angka  hunian  berkurang  tentu
12 Rizky, B. (2020). Dampak Positif Kebijakan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Pencegahan Dan Penaggulangan Covid-19. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora , 7 (3), 655- 665.
13 http://www.ditjenpas.go.id/ini-anggaran-makan-napi-per-hari
Resiko  gangguan  keamanannya  juga  berkurang  mengapa  demikian,    Petugas  Keamanan terkendala dalam mendeteksi gangguan keamanan jika jumlah narapidana yang dikontrol lebih  banyak  daripada  petugas  yang  ada  dilapangan    oleh  sebab  itu  pengaruh  jumlah Narapidana juga berkaitan dengan Tingkat keamanan di Dalam Lapas maupun Rutan.

## PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  diatas  Penerapan  Konsep  Comunity  Based  Correction yaitu  Pembinaan  Berbasis  Lingkungan  masyarakat  dapat  disimpulkan  bahwa  konsep Pembinaan  Comunity  Based  Correction  Implementasinya  telah  diterapkan  Dalam  Bentuk adanya Lapas terbuka di Indonesia sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No: M.03. PR.07.03. Tahun 2003 tentang Lapas Terbuka, walaupun berbeda Bahasanya Namun sistem CBC ini dapat mendukung sistem Pemasyarakatan Indonesia yang berfokus pada reintegrasi sosial narapidana.
Efek  atau  Akibat  dari  pelaksanaan  Konsep  CBC  ini  dapat  dikatakan  Cukup  Baik terhadap Pembinaan Narapidana dan Mengatasi Probrem Overcrowded yang ada, dikatakan Baik  karena  konsep  dan  implementasinya  dapat  menyesuaikan  dengan  Sistem Pemasyarakatan yang ada di Indonesia saat ini yaitu sesuai UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dengan efek yang ditimbulkan adalah Angka overcrowded berkurang,Hak Narapidana Terpenuhi,Resiko keamanan Menurun dan Mengurangi anggaran Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No: M.03. PR.07.03. Tahun 2003
Permenkumham  No.  3  Tahun  2018  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,
Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
Bab  1  Pasal  1  PP  No.  31  Tahun  1999  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan Pemasyarakatan

## Artikel Jurnal
Jones, C. O. (1984). An Introduction to the Study of Public Policy. Monterey, CA:

## Brooks/Cole Publishing Company
Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak PidanaDan  Pengaruhnya  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia. University  Of Bengkulu Law Journal , 3 (2), 142-158.
Trisnawati, N. A. (2020). Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan  Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19  (Studi  Di Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  Iia  Malang). Dinamika:  Jurnal  Ilmiah Ilmu Hukum , 26 (14), 1765-1774.
Darwis, A. M. F. (2020). Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial , 6 (1), 01-10.
Hamja, H. (2019). COMMUNITY BASED CORRECTIONS SEBAGAI ALTERNATIF MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA DI MASA MENDATANG. Arena Hukum , 12 (3), 482-499.
Samudra, I. W. (2021). Efektivitas Kerjasama Pihak Ketiga Dalam Proses Pembinaan Warga  Binaan  Berbasis  Masyarakat  (Community  Based  Corrections)  Lapas  Terbuka Nusakambangan. Jurnal  Justisia:  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Perundang-undangan  dan Pranata Sosial , 6 (2), 158-178.
Rizky, B. (2020). Dampak Positif Kebijakan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam  Pencegahan  Dan  Penaggulangan  Covid-19. JUSTITIA:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan Humaniora , 7 (3), 655-665.
Website
http://www.ditjenpas.go.id/ini-anggaran-makan-napi-per-hari