## PENGGUNAAN MATA UANG VIRTUAL BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
Oleh Hardi Hermawan 1)
Yasmirah Mandasari Saragih 2) Henry Aspan 3)
Fakultas Social Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi 1,2,3)
E-mail: hardihermawan2552@gmail.com 1)
yasmirahmandasari@gmail.com 2)
henryaspan@gmail.com 3)

## ABSTRACT
The  rapid  development  of  technology  has  brought  advances  in  almost  all  aspects of  human life,  especially  in  new  payment  methods  in  e-commerce  activities,  namely  virtual  payment instruments or what is commonly referred to as the virtual currency Bitcoin. However, along with  the  development  of  Bitcoin,  the  Bitcoin  phenomenon  has  caused  some  legal  problems with  unclear  regulations  governing  the  use  and  legal  protections  arising  from  the  Bitcoin phenomenon.  The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  the  legal  aspects  of  bitcoin  virtual currency  as  a  means  of  payment,  to  find out  the  juridical  implications  of the  use of  bitcoin virtual  currency  in  business  transactions,  to  find  out  the  legal  protection  for  parties  to business transactions by using bitcoin virtual currency as a means of payment. The writing of this thesis is descriptive which is normative juridical research, and the data collection tool is document  study,  qualitative  analysis.  Based  on  the  results  of the  study, it  is  known  that  the legal aspects of the virtual currency bitcoin as a  means of payment are  still unclear on the legal  basis.  As  a  result  of  this  uncertainty,  transactions  using  bitcoin  cannot  be  said  to  be valid. Bitcoin cannot be said to be a currency, nor can it be said to be electronic money as explained  in PBI  No.  16/8/PBI/2014  which  requires,  that electronic  money  be  issued  based on the value of the money deposited first by the holder to the issuer. The juridical implication of  the  use  of  bitcoin  virtual  currency  in  business  transactions  is  that  the  Government  of Indonesia  cannot  carry  out  maximum  supervision  and  control  over  the  use  of  bitcoin  in Indonesia, where such supervision and control can be carried out optimally if the government provides  recognition  of  the  status  of  the  bitcoin  virtual  currency  in  Indonesia,  so  that cooperation  between  the  government  and  business  companies  can  be  carried  out,  and minimizing  bitcoin  abuse  due  to  the  lack  of  clarity  of  arrangements  regarding  the  use  of bitcoin  in  Indonesia.  Legal  protection  for  parties  to  business  transactions  using  the  bitcoin virtual  currency  as  a  means  of  payment  due  to  the  absence  of  clear  regulations  and recognition of the use of the bitcoin virtual currency in Indonesia causes users of the bitcoin virtual currency in Indonesia to not get legal protection related to the ownership and / or use of bitcoin, so that all risks to ownership.
Keywords: Bitcoin, Means of Payment, consumers

## ABSTRAK
Perkembangan teknologi  yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek dalam  kehidupan  manusia,  khususnya  pada  metode  pembayaran  baru  dalam  kegiatan  e- commerce,  yaitu  alat  pembayaran  virtual  atau  yang  lazim  disebut  dengan  mata  uang  virtual
Bitcoin.  Namun  seiring  dengan  perkembangan  Bitcoin,  fenomena  Bitcoin  menimbulkan beberapa  masalah  hukum  belum  jelasnya  pengaturan  yang  mengatur  mengenai  penggunaan serta perlindungan hukum yang timbul akibat fenomena Bitcoin. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui  aspek  hukum  mata  uang  virtual  bitcoin  sebagai  alat  pembayaran,  untuk mengetahui  implikasi  yuridis  penggunaan  mata  uang  virtual  bitcoin  dalam  transaksi  bisnis, untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  dalam  transaksi  bisnis  dengan menggunakan  mata  uang  virtual  bitcoin  sebagai  alat  pembayaran.  Penulisan  skripsi  ini bersifat  deskriptif  yang  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  dan  alat  pengumpul  datanya adalah studi dokumen, analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa aspek hukum  mata  uang  virtual  bitcoin  sebagai  alat  pembayaran  masih  belum  jelas  dasar hukumnya.  Akibat  ketidakjelasan  tersebut  transaksi  menggunakan  bitcoin  belum  dapat dikatakan  sah.  Bitcoin  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  mata  uang  dan  juga  tidak  dapat dikatakan  sebagai  uang  elektronik  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  dalam  PBI  Nomor 16/8/PBI/2014  yang  mensyaratkan,  bahwa  uang  elektronik  diterbitkan  atas  dasar  nilai  uang yang  disetor  terlebih  dahulu  oleh  pemegang  kepada  penerbit.  Implikasi  yuridis  penggunaan mata  uang  virtual  bitcoin  dalam  transaksi  bisnis  adalah  Pemerintah  Indonesia  tidak  dapat melakukan  pengawasan  serta  kontrol  secara  maksimal  terhadap  penggunaan  bitcoin  di Indonesia,  yang  mana  pengawasan  dan  kontrol  tersebut  dapat  dilakukan  secara  maksimal apabila  pemerintah  memberikan  pengakuan  terhadap  status  mata  uang  virtual  bitcoin  di Indonesia, sehingga kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan bisnis dapat terlaksana, dan  meminimalisir  penyalahgunaan  bitcoin  karena  tidak  adanya  kejelasan  pengaturan mengenai  penggunaan  bitcoin  di  Indonesia.  Perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  dalam transaksi  bisnis  dengan  menggunakan  mata  uang  virtual  bitcoin  sebagai  alat  pembayaran disebabkan tidak adanya regulasi yang jelas serta pengakuan terhadap penggunaan mata uang virtual  bitcoin  di  Indonesia  menyebabkan  para  pengguna  mata  uang  virtual  bitcoin  di Indonesia tidak mendapatkan perlindungan hukum terkait kepemilikan dan/atau penggunaan bitcoin, sehingga segala resiko terhadap kepemilikan. Kata Kunci: Bitcoin, Alat Pembayaran, Konsumen

## 1. PENDAHULUAN
Sejalan dengan perkembangan dalam era globalisasi ini, berkembang pula kegiatan  ekonomi  yang  terjadi  dalam masyrakat.  Salah  satu  dampak  dari perkembangan  ekonomi  yang  ada  adalah kegiatan  e-commerce.  Perkembangan  e- commerce  di  dunia  juga  menimbulkan kebutuhan  terhadap  sisem  pembayaran yang cepat, aman dan rahasia dan terhadap kebutuhan  ini,  satu  masalah  fundamental yang harus diperhatikan ialah kepercayaan. Salah satu alat pembayaran paperless yang berkembang  baru-baru  ini  adalah  uang virtual.  Uang  virtual  kemudian  mulai menjadi fenomena di masyarakat semenjak kemunculan mata uang kripto (cryptocurrency)  sebagai  manifestasi  dari perkembangan  teknologi  dalam  kegiatan ecommerce.
Terdapat  berbagai  macam  pro kontra  terkait  penetapan  status  mata  uang virtual  ini.  Rencana  pemerintah  dalam membuat regulasi mengenai virtual currency  yang  menjadi  agenda  pada  tahun 2018 ini belum secara konkrit terealisasikan.  Bank  Indonesia  sendiri mengeluarkan  pernyataan  bahwa  tidak akan  diaturnya  regulasi  secara  eksplisit terkait bitcoin dalam perundang-undangan. Dampak  penggunaan  virtual  currency ditinjau  dari  perspektif  hukum  Indonesia dapat  menimbulkan  berbagai  macam kejahatan yang merugikan dalam beberapa aspek,  antara  lain  aspek  ekonomi,  aspek hukum,  maupun  keamananan  negara. Akibat  dari  adanya  mata  uang  virtual  ini tidak  selalu  dipandang  negatif  oleh kalangan  publik,  pemanfaatan  mata  uang bitcoin  ini  selain  dalam  proses  transaksi
bisa  juga  digunakan  sebagai  komoditi investasi. Fenomena Bitcoin menimbulkan beberapa  masalah  hukum,  belum  jelasnya pengaturan  yang  mengatur  mengenai penggunaan  serta  perlindungan  hukum bagi  pengguna  bitcoin menyebabkan  tidak jelasnya  konsekuensi  hukum  yang  timbul akibat  fenomena  bitcoin.  Penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran bertentangan  dengan  Undang-undang  No. 7  Tahun  2011  tentang  Mata  Uang  dimana hanya  rupiah  yang  diakui  sebagai  alat pembayaran yang sah di Indonesia. Bitcoin yang sering disebut sebagai cryptocurrency atau  mata  uang  kripto  menimbulkan beberapa  permasalahan  yaitu  apakah bitcoin  sudah  memenuhi  apa  yang  disebut sebagai mata uang. Selain masalah bitcoin sebagai alat pembayaran, sistem elektronik bitcoin sendiri juga menimbulkan beberapa masalah hukum, sebuah informasi elektronik  baru  dapat  dinyatakan  sah apabila  informasi  tersebut  berasal  dari sistem elektronik yang sah. Maka berdasarkan  penjabaran  diatas  tujuan penulisan  adalah  untuk  mengetahui  secara rinci  aspek  hukum  mata  uang  virtual bitcoin sebagai alat pembayaran, mengetahui  implikasi  yuridis  penggunaan mata  uang  virtual  bitcoin  dalam  transaksi bisnis,  dan  mengetahui  perlindungan hukum  bagi  para  pihak  dalam  transaksi bisnis  dengan  menggunakan  mata  uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Fungsi Uang Sebagai Alat

## Pembayaran
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, uang merupakan alat tukar atau standar  pengukur  nilai  kesatuan  hitungan) yang  sah,  dikeluarkan  oleh  pemerintah suatu  negara  berupa  kertas,  emas,  perak, atau  logam  lain  yang  dicetak  dengan bentuk  dan  gambar  tertentu.  Alat  tukar sebagai  komoditi  perekonomian  terus berkembang  dan  mengalami  pembaharuan dari  masa  ke  masa.  Diawali  dengan meggunakan  sistem  barter,  alat  transaksi yang  digunakan  berupa  garam,  kerang
pantai,  atau  alat  yang  dibutuhkan  oleh kedua belah pihak.  Alat transaksi di dunia terus  berkembang  yang  pada  mulanya menggunakan sistem transaksi barter yaitu sistem  tukar  menukar  suatu  barang  antara seseorang  dengan  seseorang  yang  lain untuk  mendapatkan  barang  atau  benda yang  menjadi  keinginan  atau  kebutuhan dari  pelaku  barter  tersebut.  Perkembangan teknologi serta arus globalisasi yang pesat, pluralisme  dari  jenis  alat  tukar  semakin bertambah  sehingga  munculah  sebutan mata  uang  di  berbagai  negara  yang berbeda-beda serta menjadi alat pencermin kedaulatan suatu negara (Mahendra, 2016). Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2011 tentang  Mata  Uang  pada  Pasal  1  ayat  (1) menjelaskan  bahwa  Mata  Uang  adalah uang  yang  dikeluarkan  oleh  Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya  disebut  Rupiah.  Di  dalam Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2011 tentang  Mata  Uang  Pasal  11  disebutkan bahwa  Bank  Indonesia  merupakan  satu- satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau  pencabutan  dan  penarikan  rupiah untuk  mengeluarkan  dan  mengedarkan uang  rupiah  serta  mencabut,  menarik  dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.
2.2.  Fungsi Virtual  Bitcoin Sebagai  Alat Pembayaran Menurut  Bank  Indonesia,  alat pembayaran  tunai  yang  banyak  digunakan adalah  uang,  baik  dalam  bentuk  uang kertas  atau  uang  logam,  karena  dinilai masih  memainkan  peran  penting  dalam transaksi  bernilai  kecil.  Secara  umum sistem  pembayaran  memiliki  tujuan  yaitu dapat  mendorong  ekonomi  nasional  dan dapat  meningkatkan  aktivitas  ekonomi melalui  kondisi  lingkungan  bisnis  yang lebih  kondusif  serta  meningkatkan  daya asing  dan  image  perekonomian  nasional sehingga  dapat  mendorong  investor  asing masuk  ke  Indonesia  (Rinaldi,  2016). Sistem pembayaran dapat diartikan sebagai tatacara dalam pemindahan sejumlah uang dari  satu  pihak  ke  pihak  lainnya  yang
disebabkan karena adanya transaksi ekonomi, sehingga dapat dikaitkan dengan alat  pembayaran  seperti  cek,  bilyet  giro, wesel-wesel, electronic  funds  transfer , kartu  ATM,  kartu  debet,  kartu  kredit,  dan e-money atau  uang  elektronik  seperti bitcoins (Dhana, 2015).
Menurut fungsinya  uang  dapat  diartikan  sebagai suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda  lain  dan  dapat  disimpan.  Syarat- syarat sebuah benda untuk dapat dijadikan uang  atau alat  tukar adalah  benda tersebut harus  diterima  secara  umum  atau  bersifat acceptability,  agar  dapat  diakui  sebagai suatu  alat  tukar  umum  benda  tersebut harus  memiliki  nilai  tinggi  atau  dijamin keberadaannya  oleh  pemerintah  yang berkuasa  (Suparmono,2014).  Pasal  1  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2011 tentang  Mata  Uang  menjelaskan  bahwa mata  uang  adalah  uang  yang  dikeluarkan oleh  negara  kesatuan  Republik  Indonesia yang  selanjutnya  disebut  rupiah.  Pasal  11 UndangUndang  Nomor  7  Tahun  2011 tentang  Mata  Uang  disebutkan  bahwa Bank  Indonesia  merupakan  satu-satunya lembaga  yang  berwenang  melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan  dan  penarikan  rupiah  untuk mengeluarkan  dan  mengedarkan  uang rupiah  serta  mencabut,  menarik  dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.
2.3. Perlindungan Hukum Konsumen Istilah  konsumen  berasal  dari  kata consumer (Inggris-Amerika)
atau konsument/consument (Belanda).
Pengertian  dari  konsumen  atau consument itu  tergantung  dari  posisi  mana  ia  berada. Pengertian  konsumen  adalah  sebagai pemakai  produksi terakhur  dari  benda  dan jasa (Shidarta, 2016). Perlindungan konsumen  sebenarnya  menjadi  tanggung jawab  semua  pihak  baik  pemerintah, pengusaha,  organisasi  konsumen  dan konsumen  itu  sendiri.  Tanpa  adanya  andil dari keempat unsur tersebut, sesuai dengan fungsinya  masing-masing,  maka  tidaklah mudah mewujudkan kesejahteraan
konsumen  (Susilo,  2015).  Era  globalisasi mendatangkan masalah lain yaitu perlunya pengaturan  norma-norma  perlindungan konsumen.
Peningkatan terhadap
perlindungan
konsumen dengan menerapkan  dan  melaksanakan  peraturan yang  berhubungan  sehingga  merupakan suatu kesatuan yang integratif dan komprehensif  sehingga  dapat  diterapkan secara efektif di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan kualitas  hidup  manusia  Indonesia  secara menyeluruh.  Pasal  1  ayat  (2)  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  menyebutkan konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai barang  dan  atau  jasa  yang  tersedia  dalam masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri sendiri,  keluarga,  orang  lain  maupun mahluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan.  Selain  konsumen  juga terdapat pelaku usaha atau produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan  barang  dan  jasa  (Sidabalok, 2017).  Dalam  pengertian  ini  termasuk  di dalamnya  pembuat,  grosir,  lever,  dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan  yang  ikut  serta  dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke  tangan  konsumen.  Sifat  profesional merupakan  syarat  mutlak  dalam  hal menuntut pertanggung jawaban dari pelaku usaha. Pelaku usaha sebagai penyelenggara  kegiatan  usaha,  pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung  jawab  atas  akibat-akibat negatif  berupa  kerugian  yang  ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen,  sama  seperti  seorang  produsen atau pelaku usaha.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan  yuridis  normatif.  Penelitian hukum  normatif  disebut  juga  penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertuliskan peraturan  perundang-undangan  (law  in
books) dan penelitian terhadap sistematika hukum  dapat  dilakukan  ada  peraturan perundang-undangan  tertentu  atau  hukum tertulis (Hanifah dkk, 2018).

## 3.2. Sifat Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yaitu penelitian yang hanya melukiskan keadaan objek  atau  peristiwanya  tanpa  suatu maksud  untuk  mengambil  kesimpulan- kesimpulan  yang  berlaku  secara  umum. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu  dengan  cara  menganalisis  data berdasarkan  undang-undang  (Sunggono, 2014).

## 3.3. Alat Pengumpul Data
Alat  pengumpul  data  dalam  penelitian  ini adalah  kepustakaan  (library  research) untuk mendapatkan gambaran atau informasi  tentang  penelitian  yang  sejenis dan  berkaitan  dengan  permasalahan  yang diteliti. Studi kepustakaan (library research) dilakukan dengan dua cara yaitu:
a) Offline  yaitu  menghimpun  data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan
mengunjungi tokok-toko buku, peerpustakaan  guna  menghimpun data  sekunder  yang  dibutuhkan dalam penelitian.
b) Online  yaitu  studi  kepustakaan (library  research)  yang  dilakukan dengan  cara  searching  melalui media  internet  guna  menghimpun data  skunder  yang  dibutuhkan dalam penelitian.
Data  yang  dikumpulkan  melalui  studi kepustakaan  dianalisis  dengan  analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis  antara  teori,  konsep-konsep  dan data  yang  merupakan  umpan  balik  atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan  (Sunggono,  2014).  Analisis data  ini  dihubungkan  dengan  penggunaan mata  uang  virtual  bitcoin  sebagai  alat pembayaran ditinjau dari aspek perlindungan hukum konsumen.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Hasil Penelitian
a) Aspek  Hukum  Mata  Uang  Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Aspek  hukum  mata  uang  virtual bitcoin sebagai alat pembayaran masih belum  jelas  dasar  hukumnya.  Akibat ketidakjelasan tersebut transaksi menggunakan  bitcoin  belum  dapat dikatakan sah. Pada dasarnya, ketentuan segala sesuatu terkait dengan kegiatan  transaksi  di  indonesia  telah diatur dalam Pasal 1320 KUHP perdata tentang syarat-syarat perjanjian. Ketentuan dalam pasal ini juga berlaku dalam  transaksi  jual  beli  secara  online serta diperkuat dengan adannya Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  yang  mengatur  tentang transaksi  elektronik.  Pasal  1  angka  6 Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  yang  berbunyi,  sebagai berikut: “Penyelenggaraan Sistem
Elektronik  adalah  pemanfaatan  Sistem Elektronik  oleh  penyelenggara  negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat”.  Bitcoin  dan  variasinya sering  dikatakan  cryptocurrency  atau mata  uang  kripto,  tidak  memenuhi syarat  sebagai  suatu  alat  pembayaran baik  secara  teori  maupun  secara undang-undang.
Pesatnya perkembangan  penggunaan  bitcoin  di kalangan  masyarakat  inilah  yang mendorong Bank Indonesia mengeluarkan pernyataan nomor 20/4/DKom, yang berisi”“Bank
Indonesia  menegaskan  bahwa  virtual currency  termasuk  bitcoin  tidak  diakui sebagai  alat  pembayaran  yang  sah, sehingga  dilarang  digunakan  sebagai alat  pembayaran  di  Indonesia.  Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang  No.  7  tahun  2011 tentang  Mata  Uang  yang  menyatakan bahwa  mata  uang  adalah  uang  yang dikeluarkan  oleh  Negara  Kesatuan
Republik Indonesia dan setiap transaksi  yang  mempunyai  tujuan pembayaran,  atau  kewajiban  lain  yang harus  dipenuhi  dengan  uang,  atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib
menggunakan  Rupiah.  Bitcoin  tidak dapat dikatakan sebagai mata uang dan juga  tidak  dapat  dikatakan  sebagai uang  elektronik  sebagaimana  yang telah  dijelaskan  dalam  PBI  Nomor 16/8/PBI/2014  yang  mensyaratkan, bahwa uang elektronik diterbitkan atas dasar  nilai  uang  yang  disetor  terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
b) Implikasi  Yuridis  Penggunaan  Mata Uang Virtual Bitcoin Implikasi  yuridis  penggunaan  mata uang  virtual  bitcoin  dalam  transaksi bisnis  adalah  perlunya  pemerintah untuk mengambil sikap berupa pengakuan terhadap penggunaan bitcoin  sebagai  alat  pembayaran  di
Indonesia  mengingat  Indonesia  selaku negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi  warganya  dari  segala bentuk ancaman yang
dapat
ditimbulkan dari tidak adanya pengaturan mengenai penggunaan bitcoin  di  Indonesia.  Implikasi  lain yang  dapat  ditimbulkan  adalah  terkait nilai  dari  bitcoin  itu  sendiri.  Nilai bitcoin  ditentukan  sendiri  oleh  pasar, oleh  karena  itu  sikap  suatu  negara terhadap  bitcoin  termasuk  salah  satu sentimen  yang  dapat  mempengaruhi nilai  bitcoin,  sehingga  implikasi  dari tidak  adanya  pengaturan  mengenai penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial di  Indonesia  juga  secara  langsung mempengaruhi nilai bitcoin pada pasar global. Apabila semakin banyak negara yang  menolak  eksistensi  bitcoin  dan tidak  menerima  bitcoin  sebagai  alat pembayaran  yang  sah,  maka  nilai bitcoin akan terus mengalami penurunan, sebagaimana diketahui
bahwa  nilai  bitcoin  ditentukan  dari sentiment-sentimen tertentu, salah satunya  adalah  ketertarikan  publik (public  interest)  dan  kepercayaan publik  (public  trust)  terhadap  bitcoin sebagai alat pembayaran yang digunakan  dalam  transaksi  komersial.
Terkait  dengan  bitcoin  ini,  Bank
Indonesia dalam Siaran Pers Pernyataan  Bank  Indonesia  Terkait Bitcoin  dan  Virtual  Currency  Lainnya menyatakan:  Memperhatikan  Undang- undang  No.  7  Tahun  2011  tentang Mata  Uang  serta  UU  No.  23  Tahun 1999  yang  kemudian  diubah  beberapa kali,  terakhir  dengan  Undang-Undang No.  6  Tahun  2009,  Bank  Indonesia menyatakan  bahwa  Bitcoin  dan  virtual currency  lainnya  bukan  merupakan mata  uang  atau  alat  pembayaran  yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual  currency  lainnya.  Segala  risiko terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna  Bitcoin  dan  virtual currency lainnya.
c) Perlindungan Hukum Bagi Para
Pengguna  Bitcoin  Dalam  Transaksi Bisnis Perlindungan  hukum  bagi  para  pihak dalam transaksi bisnis dengan menggunakan mata uang virtual bitcoin  sebagai  alat  pembayaran  tidak mendapatkan perlindungan hukum terkait kepemilikan dan/atau penggunaan  bitcoin,  sehingga  segala resiko terhadap kepemilikan dan penggunaan  bitcoin  harus  ditanggung sendiri oleh pengguna bitcoin. Perlindungan hukum adalah
memberikan  pengayoman  kepada  hak asasi  manusia  yang  dirugikan  orang lain dan perlindungan tersebut diberikan  kepada  masyarakat  agar mereka  dapat  menikmati  semua  hak- hak  yang  diberikan  oleh  hukum  atau dengan  kata  lain  perlindungan  hukum adalah  berbagai  upaya  hukum  yang harus  diberikan  oleh  aparat  penegak
hukum  untuk  memberikan  rasa  aman, baik  secara  pikiran  maupun  fisik  dari gangguan  dan  berbagai  ancaman  dari pihak  manapun.  Hukum  berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dan agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Sejauh ini bitcoin digunakan  sebagai  lahan  usaha  atau bisnis dengan model spekulasi mencari selisih  harga  yang  tujuannya  untuk mencari  keuntungan  dengan  cara membeli mata uang digital disaat harga turun  dan  menjualnya  pada  harga  naik atau  tinggi  karena  nilai  tukar  mata uang  digital  selalu  berfluktuasi  dari menit  ke  menit.  Kehadiran  Bitcoin sebagai mata uang virtual di Indonesia sebagai  produk  elektronik  sejak  awal sudah  menjadi  perhatian  negara,  akan tetapi  sampai  saat  ini  pemerintah belum menentukan langkah bagaimana merumuskan  peraturan  tertulis  terkait peredaran dan pengawasannya. Terkait kedudukan hukum bitcoin di Indonesia juga  belum  ada  kepastian  hukumnya sebab  regulasi  yang  mengatur  secara spesifik  mengenai  bitcoin  belum  ada sehingga  masyarakat  tidak  memiliki pedoman pasti atas apa yang diperbolehkan  dan  apa  yang  dilarang oleh pihak pemerintah. Apabila dikaitkan dengan tidak adanya kepastian  hukum  terhadap  kedudukan bitcoin, maka jelas ancaman yang akan ditimbulkan dari tidak adanya kepastian  hukum  adalah  tidak  adanya harmonisasi terhadap peraturan- peraturan  yang  telah  berlaku,  lebih lanjut  hal  ini  akan  menimbulkan dampak  sistemik  terhadap  sistem hukum di Indonesia. Kedudukan bitcoin  yang  masih  berada  pada  grey area menyebabkan Pemerintah Indonesia harus memberikan kepastian hukum  terhadap  fenomena  Bitcoin yang terjadi di masyarakat, yang mana terdapat dua opsi terkait tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Opsi pertama  adalah  dengan  memberikan
pengakuan,  dan  opsi  lainnya  adalah dengan memberikan pernyataan bahwa penggunaan  Bitcoin  di  Indonesia adalah ilegal.
4.2. Pembahasan
Indonesia  sampai  pada  tahun  2018 belum memberikan kejelasan secara eksplisit  dan  spesifik  mengenai  regulasi bitcoin.  Mengenai  pelarangan  yang  berisi penegasan  baru  merujuk  pada  sebuah pernyataan  yang  berisi  penegasan  dalam Siaran pers Kementrian Keuangan Republik  Indonesia  Nomor  3/KLI/2018 yang  merujuk  pada  UU  No  7  Tahun  2011 dan  menyatakan  dalam  frasa  “mengingat belum  adanya  otoritas  yang  mengatur  dan mengawasinya,  penggunaan  mata  uang virtual rawan dipergunakan untuk transaksi ilegal,  pencucian  uang,  dan  pendanaan terorisme.  Kondisi  transaksi  semacam  ini dapat  membuka  peluang  terhadap  tindak penipuan  dan  kejaharan  dalam  bentuk yang  dapat  merugikan  masyarakat,  serta selain resiko yang diperoleh dari memiliki dan memperjual belikan mata uang virtual yang  memiliki  ketidakjelasan  underlying asset  yang  mendasari  nilainya,  transaksi mata  uang  virtual  yang  spekulasi  dapat menimbulkan  resiko  penggelembungan nilai (bubble) yang tidak hanya merugikan masyarakat namun juga berpotensi menganggu  stabilitas  sistem  keuangan”. Berdasarkan dari penjelasan tersebut sudah sangat  jelas  dan  meyakinkan  dan  sudah sangat  mepertegas  bahwa  penggunaan bitcoin  di  Indonesia  dilarang  karena beberapa  pertimbangan  faktor  di  atas. Lebih  lanjut  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016
Tentang Penyelenggaraan  Pemrosesan  Transaksi Pembayaran Pasal 27 huruf (a) menyatakan  “Penyelenggara  Jasa  Sistem Pembayaran  selain  tunduk  pada  Peraturan Bank  Indonesia  ini  juga  wajib  memenuhi ketentuan  peraturan  perundang-undangan, antara  lain  ketentuan  yang  mengatur mengenai  “kewajiban  penggunaan  Rupiah untuk transaksi pembayaran yang dilakukan  di  wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal 34 menyatakan
“Penyelenggara  Jasa  Sistem  Pembayaran dilarang  melakukan  pemrosesan  transaksi pembayaran  dengan  menggunakan  virtual currency,  dan  penjelasannya  yaitu  yang dimaksud  dengan  virtual  currency  adalah uang  digital  yang  diterbitkan  oleh  pihak selain  otoritas  moneter  yang  diperoleh dengan  cara  mining,  pembelian,  atau transfer  pemberian  (reward)  antara  lain Bitcoin,  BlackCoin,  Dash,  Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin,  Ripple,  dan  Ven.  Tidak termasuk dalam pengertian virtual currency  adalah  uang  elektronik.  Pasal  47 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik  menyebutkan  bahwa  transaksi elektronik  dapat  dilakukan  berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk
kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan  yang  dilakukan  oleh  para pihak,  yang  dapat  dianggap  sah  apabila terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh  subjek  hukum  yang  cakap  atau  yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan, terdapat  hal  tertentu  dan  objek  transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Negara sebagai regulator memiliki  peran  pengawasan  dan  memberi perlindungan  konsumen,  Bank  Indonesia telah mengeluarkan peringatan atas penggunaan Bitcoin sebagai upaya perlindungan  konsumen  dan  Kementrian Komunikasi dan Informasi memiliki kewajiban  dalam  melakukan  pengawasan atas sistem informasi Bitcoin dan memiliki kewajiban administratif dalam memastikan Bitcoin  yang  merupakan  sistem  elektronik yang  bersifat  publik  untuk  mendapat sertifikasi.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  maka  dapat  disimpulkan bahwa  penggunaan  mata  uang  virtual bitcoin  belum  disahkan  oleh  pihak pemerintah  sebagai  alat  pembayaran  dan
kemudian jika ditinjau secara perlindungan hukum terhadap konsumen tentunya sangat beresiko  mengalami  kerugian  dikarenakan tidak adanya undang-undang yang mengatur  perlindungan  konsumen  dalam menggunakan  mata  uang  virtual  bitcoin sebagai alat pembayaran.

## 6. DAFTAR PUSTAKA Buku
Abdul  Halim  Barkatullah  dan  Teguh
Prasetyo. 2016. Bisnis E- Commerce: Studi Sistem Keamanan  dan  Hukum  di
Indonesia. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Ahmad  Ramli.  2018. Cyber  Law  dan HAKI . Bandung: Refika Aditama. Bambang  Sunggono.  2014. Metodologi Penelitian  Hukum, Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Gatot  Suparmono.  2014. Hukum  Uang  Di Indonesia . Bekasi: Gramata Publishing. Husni  Syawali  dan  Neni  Sri  Imaniyati. 2015. Hukum Perlindungan Konsumen . Bandung:  Mandar Madju. Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa .
Medan: FH.   Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Man Suparman Sastrawidjaja. 2014. Perjanjian  Baku  Dalam  Aktifitas Dunia Maya ,   Cyberlaw: Suatu Pengantar, Jakarta: Elips.
Nasution. Az. 2018. Hukum Perindungan Konsumen Suatu Pengantar .
Jakarta: Daya Widya.
Oka  Mahendra.  A.  A.  2016, Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang ,   Bandung: Bank Indonesia.
Ridwan  HR.  2016. Hukum  Administrasi Negara .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Shidarta.  2017. Hukum  Perlindungan Konsumen Indonesia . Jakarta: Grasindo.
Sudaryatmo.  2014. Hukum  dan  Advokasi Konsumen ,  Bandung:  Citra  Aditya Bakti. Tiara Dhana. 2015. Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online , Bogor: Ghalia. Zumrotin K. Susilo. 2016. Penyambung Lidah Konsumen . Jakarta: YLKI.

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan   Konsumen. Republik Indonesia, Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  tentang Informasi dan  Transaksi Elektronik Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia  Nomor  11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Republik Indonesia, Peraturan Bank
Indonesia  Nomor  11/12/PBI/2009 tentang Uang   Elektronik.