ISSN: 2086-3357 (p); 2540-9182 (e) Vol. 11, No. 2 (2020), hal. 111-132 doi: 10.20414/komunitas.v9i2.24 0 1 http://journal.uinmataram.ac.id/indeks.php/komunitas
Creative Commons ShareAlike CC BY-SA: This work is licensed under a Komunitas Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-na/4.0/) which permits remix, adapt, and build upon your work even for commercial purposes, as long as you credit us and license your new creations under the identical terms as spesified on the Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam and Open Access pages.

## STUDI KOMPARASI: TELAAH NASIONALISME DALAM ISLAM DAN KOMPARASI DENGAN PENDEKATAN BARAT
Wahyu Rozzaqi Ginanjar zaqi.ginanjar@gmail.com
Magister Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Abstrak: Nasionalisme  merupakan  alat  penghubung  dalam  usaha  untuk mempersatukan beragam kelompok etnis ke dalam sebuah negara ( state ). Sebagai sebuah konsep atau gagasan, nasionalisme seringkali dipahami secara berbeda oleh para  cendekiawan  maupun  tokoh  pergerakan.  Oleh  karena  itu,  pandangan  akan nasionalisme juga beragam, terdapat golongan yang menerima namun terdapat pula yang  menolak  konsep  tersebut.  Tulisan  ini  membahas  tentang  komparasi  antara pemikiran  politik  Islam  dengan  pemikiran  Barat  mengenai  nasionalisme.  Diawali dengan mengelaborasi pemikiran politik Islam mengenai konsep ummah, kelompok etnis,  definisi  dari  nation,  pendekatan  Islam  klasik, serta  pendekatan  Islam  modern yang  didalamnya  terdapat  golongan  yang  mendukung    serta  yang  menolak nasionalisme.  Analisis  komparasi  dilakukan  dengan  membandingkan  pemahaman dan pemikiran antara perspektif Islam dengan Barat mengenai nation, nasionalisme, serta  menganalisis  pandangan  golongan  cendekiawan  muslim  yang  menerima nasionalisme  dengan  menggunakan  teori  imagined  community  oleh  Benedict Anderson.  Hasil  komparasi  menunjukkan  terdapat  perbedaan  yang  mencolok  di antara perspektif Islam dengan Barat dalam cara pandangnya terhadap nasionalisme, namun hal tersebut tidak berarti bahwa nasionalisme tidak kompatibel bila digunakan dalam politik Islam.
( Abstract: Nationalism is known to be an idea that can be a medium for uniting various ethnic  groups  into  a  state.  As  a  concept  or  idea,  nationalism  is  often  understood differently by scholars and movement figures. Therefore, the views on nationalism also vary, there are groups who accept, but there are also those who reject the concept. This paper discusses the comparison between Islamic political thought and western thinking about nationalism. Beginning with elaborating Islamic political thought about the concept of the ummah, ethnic groups, the definition of nation, the classical Islamic approach, and the modern Islamic approach in which there are various standpoints towards the notion of nationalism itself. Comparative analysis is done by comparing the understanding and thought between Islamic and Western perspectives on nation, nationalism, and analyzing the views of Muslim intellectuals who accept nationalism using the imagined community theory by Benedict Anderson. The comparison results show  that  there  are  striking  differences  between  the  perspectives  of  Islam  and  the West  in  their  perspective  of  nationalism,  but  this  does  not  necessarily  mean  that nationalism is incompatible when compared to Islamic political ideas .)
Kata Kunci : Bangsa, Islam, Nasionalisme, Negara

## A. Pendahuluan
Sebuah identitas, baik identitas sosial maupun identitas nasional terbentuk dari batas-batas  sosial  yang  ditarik  ke  dalam  teritorial  dari  suatu  komunitas.  Dalam mempelajari  identitas  politik  dan  sosial,  hampir  tidak  memungkinkan  bila  kita  tidak membahas mengenai struktur negara modern ( the nation-state system ), sekularitas dan politik nasionalisme. Dalam sebuah nation-state, loyalitas eksklusif dan tertinggi dari warga diklaim oleh negara. Seorang ilmuwan terkemuka mengatakan bahwa:
“nationalism takes the place of religion as the principle of governing all social and intellectual life .” (Soper & Fetzer, 2018)
Adapun ilmuwan lain mengambarkan nasionalisme sebagai sebuah agama. Di bawah  sistem nation-state ,  minoritas  terancam  dari  segala  sisi  (Ataman,  2003).
Segala hak dan kepemilikan termasuk kehidupan mereka seringkali terancam karena sejarah  telah  menunjukkan  bahwa  nasionalisme  lebih  bersifat  destruktif  daripada bersifat  konstruktif  terutama  bagi  pihak  yang  lemah.  Naqvi  mengemukakan  bahwa ‘ nasionalism directly leads to secularism ’, namun sekularisme mengubah makna dari minoritas  (Naqvi,  1998).  Dalam sebuah negara  yang dibentuk  berdasarkan sebuah agama,  maka  yang  menjadi  minoritas  adalah  pengikut  dari  agama-agama  lain, sedangkan  dalam  term  nasionalisme  dan  sekularisme,  minoritas  bisa  berdasarkan ras, pilihan politik, atau wilayah tertentu (Sayegh, 2011).
Bila ditarik ke dalam konteks Muslim nation-state , tipe dominan dari batas-batas sosial  turut  mempengaruhi  identitas  warga  muslim.  Dengan adanya Muslim  nation- state membuat  warga  muslim  dilanda  kebingungan  atas  identitas  mereka,  apakah loyalitas utama  kepada ummah (sesama  saudara  muslim)  ataukah  kepada negara. Sistem nation-state mendominasi  negara-negara  yang  sebagian  besar  warganya adalah  populasi  muslim,  namun  sampai  saat  ini  belum  ada  paradigma  identitas dominan  yang  mampu  menghapus  identitas  keislaman  dari  masyarakat  muslim. Adapun arah perkembangan dunia Islam terkini yakni mengarah kepada kebangkitan gerakan  sosial  dan  politik  Islam,  mengacu  pada  hal  tersebut  masyarakat  muslim mengingat kembali identitas ummah mereka (Owen, 1988).
Beberapa  penelitian  secara  mendalam  membahas  mengenai  bagaimana perlakukan negara-negara muslim terhadap minoritas yakni etnis non muslim, namun
masih jarang ditemukan penelitian yang membahas mengenai pandangan Islam baik dalam  perspektif  klasik  maupun  modern  terhadap  etnis  muslim  yang  menjadi minoritas  dalam  negara-negara  muslim.  Adapun  penyebab  dari  hal  tersebut  yakni, pertama,  seluruh  kelompok  etnis  muslim  dianggap  sebagai  satu  ‘bangsa’  di  dalam negara islam. Adanya studi dan penekanan terhadap diferensiasi etnis-etnis muslim pada  negara  islam  bisa  menyebabkan  adanya gap dalam  sebuah  kelompok.  Oleh karena itu, terminologi religius digunakan dalam semua sejarah negara-nagara islam lebih  menekankan  kepada  agama  itu  sendiri.  Yang  kedua,  perkembangan  sejarah negara  dan  institusi  muslim  tidak  membahas  mengenai  garis  keetnisan.  Sebagai contoh, negara Ayyobi yang didirikan oleh negarawan Kurdistan dan Jendral Saladin dianggap  sebagai  salah  satu  negara  islam  yang  menentang  tentara  salib.  Ilmuwan arus  utama  mengemukakan  bahwa  negara  Ayyobi  bukanlah  negara  Kurdistan melainkan sebuah negara Islam (Ataman, 2003).
Ketiga, institusi kekhalifahan menjadi bahan yang merarik bagi ilmuwan untuk meneliti  negara  tersebut  secara  keseluruhan.  Penelitian-penelitian  yang  dilakukan berkonsentrasi  pada  kelompok  etnis  yang  spesifik,  namun  beberapa  peneliti  tidak memunculkan  argumen  terkait  hubungan  di  antara  kelompok  etnis  muslim  yang berbeda.  Yang  keempat,  seluruh  masyarakat  muslim  bersatu  di  bawah  payung kekhalifahan hingga ditumbangkan oleh Kemal Ataturk di Turki pada 1924 baik secara teoretikal maupun formal.
Dalam  era  modern,  kondisi  etnis  muslim  pada  negara-negara  muslim mengalami perubahan yang signifikan dikarenakan berkembangnya nasionalisme dan munculnya nation-state. Prinsip-prinsip  islam  tetap  bertahan  dalam  konstitusi  dan hukum negara, namun roda pemerintahan yang seringkali berada di bawah pimpinan nasionalis  dan  sekuler  justru  merefleksikan  prinsip  sekuler  serta  nasionalisme  ala barat  (Owen,  1988).  Hal  tersebut  berujung  pada  pengabaian  peran  agama  dalam ranah sosial, ekonomi, serta politik. Hal ini menyebabkan persoalan yang fundamental pada  negara  yang  memiliki  etnis  muslim  minoritas  sehubungan  dengan  identitas nasional dan kebudayaan masyarakat (Owen, 1988).
Pemikiran  politik  islam  kian  berkembang  di  negara-negara  muslim  saat  ini. Ketika  kita  memperhatikan  popularitas  dan  perkembangan  kekuatan  gerakan  islam serta pemikiran dan basis landasannya, dapat kita temukan adanya kelompok yang tertindas  dan  lemah  yang  menjadi  komposisi  terbesar  dari  gerakan  tersebut.
Kelompok-kelompok  yang  cenderung  dirugikan  tersebut  lebih  memilih  untuk memberikan dukungan kepada gerakan yang menentang penguasa, terutama yang berhaluan islam dan menentang rezim otoriter.
Dalam dunia global, sebagian besar konflik etnis berasal dari dua latar belakang yang  berbeda,  yakni  makro  nasionalisme  dan  mikro  nasionalisme.  Gerakan  islam pada Muslim nation-state melahirkan solidaritas pan-islamic dalam dunia islam global.
Tujuannya  yakni  bukan  untuk  menciptakan  sebuah  negara  baru  yang  terdiri  dari seluruh  warga  muslim  di  bahwa  sebuah  otoritas  kekhalifahan.,  namun  untuk membangun hubungan yang erat atau sebuah sistem konfederasi bagi negara-negara muslim  (Formichi,  2010).  Oleh  karenanya,  kebangkitan  gerakan  dan  politik  islam dapat  dianggap  sebagai  sebuah  perjuangan  makro  nasionalistik  karena  bertujuan untuk  kepentingan  kerjasama  dan  kordinasi  yang  semakin  intens  diantara  negara tersebut. Adapun mengenai etnis, teori islam berdasar bahwa seluruh kelompok etnis muslim baik dalam hal kebahasaan, kebudayaan, teritorial, dan ras dianggap sebagai satu  bangsa  dan  satu  entitas  politik.  Inilah  yang  disebut  dengan ummah (Ataman, 2003). Berdasarkan hal di atas, maka tujuan dari tulisan ini adalah untuk melakukan telaah  mengenai  komparasi  antara  nasionalisme  berdasarkan  pemikiran  islam dengan nasionalisme yang digagas oleh pemikiran barat.

## B. Pembahasan

## Konsep Ummah
Islam bukanlah hanya agama melainkan sebuah jalan hidup bagi para muslim. Karenanya, agama dan negara dianggap sebuah kombinasi. Islam dijadikan sebagai kerangka berpikir dan berindak yang memberikan rasionalitas kepada warga muslim untuk  menjalankan  kebijakan  negara.  Segala  macam  persoalan  kehidupan,  baik persoalan  individual,  sosial,  ekonomi,  politik,  nasional  bahkan  internasional  untuk dipecahkan  berdasarkan  komitmen  kepada  Tuhan.  Islam  tidak  memisahkan  antara domain  spiritual  dan  domain  sekuler  dalam  kehidupan.  Jamaluddin  Afghani  yang merupakan salah satu penggagas gerakan politik islam mengemukakan pendapatnya mengenai agama islam bahwa:
“which  constitutes  a  nation,  a  culture  or  a  civilization,  forms  its  basis  and foundation, and provides the most secure bond that holds it together ” (Naqvi, 1998)
Rashid al-Ghannouchi, seorang ilmuwan kontemporer menekankan bahwa:
“ Islam as religion, as a faith, as a way of life, as a belief, as a social and political system  is  rooted  in  tauhid,  the  uniti  of  God  and  the  unity  of  humankind ’.” (Saeed, 1999)
Konsep ummah berasal  dari  Nabi  Muhammad  pada  abad  ketujuh.  Sekretaris umum pertama dari Liga Arab yakni Abd-al- Rahman Azzam menatakan bahwa ‘ the Muslims  form  a  nation ’(Naqvi,  1998).  Nabi  Muhammad  merupakan  warga  negara pertama  dan  bertindak  sebagai  guru  dan  penunjuk.  Nabi  Muhammad  mendirikan negara  islam  pertama  dan  apa  yang  disebut  sebagai ummah setelah  beliau melakukan  hijrah  dari  Mekkah  ke  Madinah.  Seacar  alamiah,  negara  islam  tersebut adalah bersifat universal, ia tidak mengenal batas geografis, bahasa maupun ras.
Mengenai  penggunaannya  dalam  Al- Qur’an, ummah tidak  terbatas  pada  arti ideologi melainkan perangkat kepercayaan di dalam komunitas, yakni sebuah sebuah kelompok yang didalamnya memiliki komitmen bersama dan sebuah komunitas yang bertahan seumur hidup, sebagai contoh Al- Qur’an menggambarkan pengikut Ibrahim sebagai sebuah ummah (Naqvi, 1998). Yusuf Ali mengemukakan bahwa, kata-kata seperti  ras,  bangsa  dan  golongan  tidak  bersesuaian  dengan  term ummah ,  adapun kata-kata  yang  merujuk  padanya  yakni  agama,  jalan  hidup,  persaudaraan,  serta komunitas. Menurut Davutoğlu, dalam konteks teoretik:
‘ ummah, as the Islamic mode of social existence, is the basis of socio-political unity in Islamic political thought and practice’ . (Ataman, 2003)
Nabi  Muhammad  mendirikan  sebuah  organisasi  baru  dengan  identitas keislaman dimana sebelumnya orang-orang tergabung sebagai anggota sebuah suku dan  berjanji  setia  dan  mematuhi  peraturan  dan  kebiasaan  yang  ada  serta mendapatkan perlindungan dari suku tersebut. Meskipun sebagai bagian dari ummah berarti berpindah haluan atas loyalitas, ia tidak serta merta menghilangkan identitas kesukuan.  Ummah  hanya  mengubah  tatanan  hirarki  dari  sebuah  identitas  individu dalam  masyarakat.  Identitas  kesukuan  tetap  dianggap  sebagai  hal  yang  paling
penting  setelah  identitas  ummah.  Sebagai  bukti,  mari  kita  merujuk  pada  Piagam Madinah.  Piagam  Madinah  merupakan  sebuah  dokumen  kesepakatan  yang mendeklarasikan  kumpulan  warga  muslim  sebagai  ummah  yang  disepakati  oleh beberapa suku seperti penduduk asli Madinah dan imigran yang berasal dari Mekkah dimana  piagam  tersebut  memberikan  rekognisi  bahwa  seorang  individu  dapat memiliki lebih dari satu identitas bagi mereka yang memeluk Islam.
Setelah kematian Nabi, kepemimpinan kemudian diinstitusikan. Konsep ummah selalu diidentikkan dengan khilafah. Seorang khalifah atau imam kemudian diangkat sebagai penerus Nabi dan menjadi pemimpin ummah termasuk bagi warga muslim yang hidup di negara-negara non muslim. Hingga terjadinya sekularisasi khilafah oleh penerus  Bani  Umaiyyah,  Khulafah  al-Rashidin  sebagai  empat khalifah  pertama dianggap  sebagai  implementasi  ideal  dari  teori  islam  mengenai  negara  dan institusi khilafah.

## Konsep Minoritas dalam Islam
Dalam Al-Quran digambarkan bahwa kehidupan manusia pada mulanya hanya terdiri  atas  satu  komunitas  karena  permulaan  umat  manusia  diawali  dari  sepasang laki-laki dan perempuan. Al-Qur-an menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dari sepasang laki-laki dan perempuan, dan kemudian membuatnya terbagi menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar manusia saling mengenal satu sama lain. Difersifikasi  atas  manusia,  bangsa,  dan suku  yang  bervariasi  memiliki  tujuan  untuk meningkatkan  pengetahuan  dan  melengkapi  satu  sama  lain  melalui  perbedaan manusia  dan  perbedaan  sumber  daya  alam  yang  terdistribusi  berbeda-beda  pada setiap  wilayah.  Adapun  pada  model  selanjutnya,  pengelompokan  semakin berkembang karena adanya ketidaksepahaman akan cara hidup satu sama lain.
Nationalities atau kebangsaan digambarkan sebagai cara yang berbeda dalam menjalani  hidup  menurut  Islam.  Oleh  karena  itu,  seluruh  warga  muslim  yang  ada dianggap sebagai satu kesatuan, begitu pula dengan agama lainnya. Kata millah yang menjadi  millet  dalam  bahasa  Turki  digunakan  sebagai  kata  yang  merujuk  kepada nation  dan  digunakan  oleh  kekaisaran  Ottoman  bagi  pembedaan  orang-orang berdasarkan  agama.  Atas  pemahaman  tersebut,  batas-batas  sosial  digambarkan beriringan dengan agama dalam sebuah negara Islam. satu-satunya minoritas yang
ada pada  masa  tersebut  adalah  masyarakat non muslim  yang bermukim  di  negara islam (Saeed, 1999).
Negara  kemudian  memberikan  identitas  sosial  politik  bagi  setiap  kelompok agama dan kebudayaan yang ada berdasarkan pendekatan ontologis. Identitas yang diberikan  kepada  non  muslim  dikenal  sebagai  dhimmi,  yakni  orang-orang  yang dilindungi. Hal istimewa untuk dilindungi tersebut hanya diberikan kepada minoritas yang bertindak sebagai ahli kitab yakni Yahudi dan Nasrani. Namun, setelah ekspansi wilayah Islam, kaum Zoroaster, Hindu, Buddha, penyembah Harran dan kaum pagan Berbers dari Afrika Utara juga dianggap sebagai minoritas yang dilindungi  (Ataman, 2003).
Hukum  islam  tidak  mengenal  perlakuan  diskriminasi  antara  yang  muslim  dan yang  bukan  muslim.  Kehidupan,  kepemilikan,  keamanan,  kesejahteraan  dan kehormatan  orang-orang  non  muslim  diproteksi  sepenuhnya  dalam  hukum  Islam (Ataman, 2003). Islam memberikan kebebasan bagi yang dianggap minoritas untuk hidup berdasarkan kebudayaan atau kebiasaan masing-masing, maka dari itu mereka memiliki hak individu maupun kolektif termasuk dalam hak beribadah sesuai dengan keyakinan  serta  otonomi  yudisial.  Osman  mengemukakan  bahwa,  berdasarkan prinsip prinsip pengaturan dalam Islam, orang muslim harus memperlakukan orang- orang non muslim dengan sikap adil dan kebaikan, selama orang-orang tersebut tidak berniat  melakukan  agresi  dan  permusuhan.  Setiap  dari  mereka  memiliki  hak  yang sama dengan orang muslim, termasuk hak untuk memilih, menjadi anggota parlemen, menjadi  menteri,  atau  politisi.  Posisi  orang-orang  non  muslim  di  negara  muslim tersebut  membuat  seorang  pengamat  dari  Barat  menjuluki  sistem  pluralistic  yang dijalankan oleh negara muslim sebagai medieval religious democracy. Mawdudi juga menyebut sistem tersebut sebagai theo-democracy (Ataman, 2003).
Dalam  hal  perpajakan,  minoritas  non  muslim  membayar  pajak  yang  disebut jizya.  Hal  tersebut  bukanlah  pajak  tambahan  karena  warga  muslim  sendiri  wajib membayar zakat kepada negara. Jizya merupakan pajak yang setara dengan zakat dan hanya diberlakukan bagi warga non muslim yang mampu. Beberapa pemimpin gerakan  keislaman  saat  ini  bahkan  berpikiran  bahwa  jizya  adalah  hal  yang  tidak relevan  untuk  dilakukan  lagi,  dimana  Al-Ganouchi  menjelaskan  bahwa  jizya diasosiasikan  dengan  permintaan  untuk  menjadi  anggota  militer.  Poinnya  adalah
bahwa terdapat sistem ekonomi yang seimbang antara warga muslim dan non muslim yang hidup di negara Islam.

## Kebijakan Negara terhadap Etnis
Dalam  sebuah  kasus,  Mehmet  II  (1451-1481)  sebagai  kasiar  Ottoman membawa serta kepala gereja Armenia ke Istanbul untuk mendirikan gereja tidak lama setelah ia memperluas ekspansinya. Adapun sang anak Bayezid II (1481-1512) ketika berkuasa,  menerima orang-orang  Yahudi  yang dideportasi dari  Spanyol pada  1492 dan  memberikan  mereka  tempat  tinggal  untuk  hidup  secara  damai  berdasarkan kebudayaan,  serta  mengimplementasikan  aturan  agama  mereka  (Riddell,  1982). Secara  teori,  negara  Islam  tidak  mengintervensi  urusan  internal  sebuah  komunitas keagamaan (Ataman, 2003).
Sebuah pertanyaan kemudian muncul, hal apa yang kemudian menjadi batasan atas kebebasan budaya dan politik dari etnis minoritas yang terdapat dalam negara Islam?  Yang  pertama,  bahwa  selama  kebudayaan  dan  tradisi  (‘urf)  dianggap  tidak menyimpang dari sumber hukum Islam yakni Al- Qur’an dan sunnah nabi, hadist, ijma (kesepakatan  ulama)  dan  qiyas.  Dalam  hal  ijma,  semuanya  berdasarkan  pada kesepakatan  ulama  yang  berasal  dari  etnis  atau  kelompok  suku  setempat.  Hal  ini disebabkan  oleh  adanya  perbedaan  entitas  kebudayaan  dari  berbagai  kondisi geografis yang berbeda. Oleh karena itu, terdapat perbedaan mengenai pemahaman Islam  pada  setiap  kelompok  etnis  yang  berujung  pada  perbedaan  praktiknya (Lambton, 2013).
Yang  kedua,  term  kebebasan  (freedom)  harus  memiliki  manfaat  bagi kepentingan  publik  atau  maslahat  - ’ammah  yang  berlaku  baik  bagi  kelompok  etnis muslim maupun etnis non muslim yang mana prinsip pemerintah yakni kepentingan publik  diatas  segalanya.  Islam  tidak  hanya  mengedepankan  prinsip  hukum/agama (siyasa dinniyya) namun ia juga mementingkan prinsip rasional (siyasa aqliyya) dalam memutuskan  perkara  kebaikan  bagi  semua.  Ketiga,  etnisitas  yang  beragam  tidak berarti bahwa mereka saling berkompetisi atau bermusuhan satu sama lain. Bila hal tersebut  terjadi,  maka  bisa  menimbulkan  adanya  fragmentasi  dan  diskriminasi terhadap etnis tertentu. Kelompok etnis yang beragam adalah konsekuensi alamiah dari  konsep  universalisme  Islam  dan  gagasan  persatuan  umat  manusia.
Keberagaman etnis yang ada harus diamini secara internal oleh setiap kelompok yang mengedepankan sikap kerjasama dan kordinasi (Lambton, 2013).

## Pendekatan Islam Klasik atas Etnis dan Nasionalisme
Nabi  Muhammad  SAW  dalam  suatu  khotbahnya  mengatakan  bahwa  umat manusia diciptakan oleh Dzat yang satu, tidak ada yang lebih superior kedudukannya diantara  Arab,  Ajami  (non-Arab),  orang  kulit  hitam,  ataupun  orang  kulit  putih. Kemuliaan  terletak  hanya  pada  kesalehan.  Piagam  Madinah  sebagai  sebuah perjanjian  pertama  antara  Islam  dengan  kelompok  agama  yang  lain  yakni  kaum Yahudi  yang  ada  di  Madinah,  mengembangkan  budaya  politik  hidup  secara berdampingan  (co-existence).  Berdasarkan  piagam  tersebut,  kaum  Yahudi  hidup dengan  menaati  hukum  Yahudi,  serta  kaum  nasrani  hidup  dengan  menaati  hukum Kristen (Ataman, 2003).
Begitu  pula  dengan  sejarah  negara  negara  Islam  terkemuka,  seperti  Dinasti Ummayyah,  Andalusia,  Dinasti  Abbasiyah,  serta  kekaisaran  Ottoman  merupakan negara Islam yang multicultural dan multinasional. Kesemuanya memiliki keragaman budaya  yang  besar dengan  adat  istiadat,  kebudayaan, serta hukum yang berbeda- beda. Telah disebutkan pula sebelumnya bahwa Ottoman yang menggunakan sistem millet  merupakan  perkembangan  dari  teori  Islam  mengenai  etnisitas  yang  paling mutakhir (Owen, 1988).
Kekaisaran Ottoman merupakan representasi terakhir dari insitusi kekhalifahan yang  dijalankan  berdasarkan  prinsip  Islam.  Pengaturan  etnisitas  dan  nasionalisme bersumber  pada  fondasi  keagamaan.  Berdasarkan  sistem  millet,  nasionalitas keagamaan didahulukan daripada nasionalitas etnis. Kelompok etnis muslim memang dianggap sebagai satu kesatuan (one nation), namun setiap kelompol etnis muslim yakni  etnis  Turki,  etnis  Kurdi,  etnis  Arab,  serta  etnis  Albania  memiliki  kebebasan kulturan serta administratif.  Praktik  desentralisasi baik secara sosial  maupun politik dijalankan  pada  masa  tersebut,  sebagai  hasilnya  kelompok  etnis  muslim  menjadi penerima manfaat terbesar dari sistem otonomi. Terdapat pemimpin-peminpin lokal yang diberi wewenang untuk mengirimkan pajak dan menyiapkan tentara bagi Sultan (Lambton, 2013).
Disamping  itu,  kelompok  etnis  dari  agama  yang  berbeda  dibagi  berdasarkan agama  atau  denominasinya  seperti  gereja  Yunani,  gereja  Katolik,  atau  gereja
Armenia.  Semuanya  diterima  dengan  dianggap  sebagai  kesatuan  (nation)  yang berbeda- beda. Setiap ‘nation’ dijalankan sesuai dengan ajaran masing-masing dan memiliki  pemimpin  gereja  yang  berbeda.  Pemaksaan  untuk  mengikuti  ajaran  Islam adalah terlarang dan pada praktiknya sangat jarang ditemukan. Hal ini selaras dengan apa yang disebutkan dalam Al- Qur’an bahwa tidak ada pemaksaan dalam beragama.
Berdasarkan uraian di atas, tergambarkan dengan jelas bahwa perspektif Islam Klasik atas  minoritas  mengedepankan  sikap  liberal.  Minoritas  memiliki  kebebasan  untuk hidup  berdasarkan  kebudayaan  dan  agama  yang  mereka  miliki  bahkan  memiliki kekebasan  untuk  mempunyai  pemimpin  sendiri  dan  dianggap  sebagai  sebuah ‘ nation’.

## Pendekatan Islam Modern atas Etnis dan Nasionalisme
Konsep nasionalisme pertama kali digunakan oleh Ottoman dalam dunia Islam. Meluasnya  pengaruh  dari  Barat  di  akhir  abad  ke-19  dan  pada  awal  abad  ke-20. Cendekiawan muslim seperti Mustafa Kemal dari Mesir, Namik Kemal dari Turki, serta Abul-Kalam Azad dari India mengatakan bahwa perpaduan antara nasionalisme dan Islam  adalah  mungkin  dan  hal  tersebut  merupakan  solusi  dari  persoalan  yang  ada dalam  dunia  Islam.  Adanya  penjajahan  di  wilayah  negara  Islam  dan  terjadi  secara meluas  pada  masa  tersebut  menyebabkan  banyak orang  muslim  yang  mendukung nasionalisme.
Nasionalisme  sekuler  dan  ummah  memainkan  peran  yang  signifikan  untuk menciptakan perlawanan terhadap kolonilasisasi Eropa di negara Islam. orang-orang muslim percaya bahwa nasionalisme sama dengan paham ummah sebagai ekspresi untuk  menentang  tirani,  penjajahan,  dan  sebagai  alat  untuk  menghapuskan  opresi yang  dilakukan  oleh  penguasa  terhadap  rakyat.  Binnaz  Toprak  mengemukakan bahwa:
“ in  the  case  of  countries  under  colonial  rule  with  incipient  nationalist movements, religion became a symbol of identity with the cultural heritage of the indigenous peoples which the colonial powers had attempted to destroy. Hence religion was used as an effective tool for social and political mobilization by nationalist leaders bent upon implanting a sense of pride in national culture and values”. (Rajaee, 1988)
Namun ketika dalam fase transisi, negara yang telah lepas dari tangan kolonial menghadapi persoalan sosial dan politik yang mengakibatkan terjadinya pemisahan antara golongan nasionalisme dan kelompok beragama pada Muslim nation-states. Sebagai contoh, pada awalnya warga muslim Ottoman mendukung the Committee of Unity  and  Progress  yang  merupakan  nasionalis  Turki,  namun  setelah  golongan nasionalis berkuasa justru mereka menindas golongan muslim dan etnis non muslim lainnya  yang    menyebabkan  adanya  perlawanan  dan  revolusi  pada  1909  melawan golongan nasionalis (Ataman, 2003).
Beberapa  dekade  selanjutnya,  kelompok  etnis  muslim  mendukung  gerakan nasionalis dari Kemal Atatürk yang mengkalim untuk mempertahankan tanah kaum muslim  dan  populasinya  dalam  menentang  invasi  Inggris,  Perancis,  dan  terutama Yunani  dalam  Perang  Kemerdekaan  pada  1919-1923.  Ketika  gerakan  nasionalis tersebut  menuai  keberhasilan,  mereka  menolak  akan  identitas  kelompok  muslim seperti etnis Kurdi, etinis Laze, serta Arab dan gerakan perlawanan etnis terlambat dalam merespon kebangkitan nasionalis tersebut.
Pemahaman akan etnisitas dan nasionalisme di kalangan cendekiawan muslim modern  terbagi  menjadi  dua  yakni  golongan  yang  menolak  (the  rejectionist) sepenuhnya dan golongan yang menerima (conformist) beberapa model nasionalisme yang  dipahami  berdasarkan  prinsip  Islam  (Riddell,  1982).  Golongan  yang  pertama yakni the rejectionist. sebagian besar cendekiawan muslim pada abd ke-20 menolak pandangan nasionalisme yang didasarkan pada prinsip Islam. Beberapa penolakan terhadap nasionalisme dapat dilihat melalui beberapa contoh sebagai berikut; Hasan Al-Bana sebagai pendiri dan pemimpin gerakan Islam terbesar di dunia yang berpusat di  Mesir  mengemukakan  bahwa  nasionalisme  merupakan  musuh paling berbahaya bagi gerakan Islamisme; Said Hawwa yang merupakan seorang cendekiawan muslim Suriah mengatakan bahwa:
‘ ethnic  affiliation  must  have  no  impact  upon  the  contents  of  one’s  belief, perseptions,  and  mores.  This  grave  error  ends  up  making  nationalism  a substitute for Islam’ (Riddell, 1982)
Adapun  organisasi  semi  pemerintah  di  Saudi  Arabia  yakni  the  Muslim  World League (Rabitat al Alam al-Islami) menyetujui untuk mendukung Islam dan melawan
konsiderasi  nasionalistik  (Haddad,  1983).  Di  bawah  pemerintahan  Raja  Faisal, organisasi tersebut berjuang melawan nasionalisme Arab milik Nasser. Sementara di Palestina,  Hamas  dan  kelompok  Jihad  Islam  sebagai  representasi  golongan  politik Islam  telah  berkembang  sebagai  reaksi  atas  the  Palestine  Liberation  Organization yang merupakan golongan nasionalisme sekuler (Riddell, 1982).
Pada  wilayah  Asia  Tenggara  juga  terjadi  hal  yang  demikian.  Di  Pakistan misalnya, Muhammad Ali Jinnah menolak nasionalisme dan mendeklarasikan bahwa warga muslim India yang berasal dari berbagai latar etnis yang berbeda adalah satu nation. Mantan presiden Pakistan lainnya yakni Zia ul-Haq menekankan bahwa:
“ Islam  does  not  recognize  any  geographical  limits  dividing  its  followers.
Muslims  are  Muslims,  regardless  of  whether  they  are  also  Ajami,  Arab, Pakistani,  or  Russian.  Nationality  is  irrelevant  within  the  ummah,  within  the universal brotherhood of Islam of Commonwealth of Muslim nations. ” (Haddad, 1983)
Begitu  juga  dengan  golongan  Syiah  dimana  Ayatullah  Khomeini  seorang cendekiawan  syiah  terkemuka  dan  pemimpin  revolusi  Islam  Iran  pada  1979 menganggap bahwa nasionalisme sebagai the source of all misfortunes of Muslims. Those who wish to revive nationalism are confronting Islam. (Naqvi, 1998)
Syiah mengklaim bahwa nasionalisme adalah penyebab atas diskriminasi dan eksploitasi kelompok-kelompok yang lemah. Dalam sebuah seminar yang membahas tentang ‘The Impact of Nationalism on the Ummah’ yang digelar di London pada 31 Juli  hingga 3  Agustus  1985  oleh  organisasi  pro  Iran yang berpusat di  Inggris,  para pemimpin gerakan keislaman dan negara Islam golongan syiah, menyatakan bahwa mereka adalah penentang dari sentiment-sentimen nasionalisme (Naqvi, 1998)
Adapun  golongan  kedua  adalah  golongan  the  conformist.  Beberapa cendekiawan muslim menerima pandangan nasionalisme seperti Said Nursi, seorang cendekiawan muslim pada awal abad ke-20 yang berasal dari etnis Kurdi dan sekolah agama  tradisional.  Dalam  tulisannya,  ia  menjabarkan  bhawa  nasionalisme  memiki dua  konteks  yakni  positif  dan  negatif.  Nasionalisme  positif  adalah  etnisitas  dalam konteks  religi,  dimana  nasionalisme  yang  kompatibel  dengan  agama.  Hal  tersebut
dapat dipahami sebagai keragaman etnis dan budaya. Nasionalisme positif tersebut melahirkan  realitas  sosial  dimana  tumbuh  kerjasama  dan  solidaritas,  memperbesar keuntungan bersama, serta menumbuhkan persaudaraan antar muslim. Sekitar tahun 1910,  Nursi  disidang  secara  militer  dan  menegaskan  bahwa  nasionalisme  Islam adalah  satu  satunya  kebangsaan  yang  ia  miliki  dan  nengatakan  bahwa  ia mengevaluasi segala sesuatu berdasarkan prinsip Islam (Zubaida, 2004).
Adapun  nasionalisme  negatif  menurut  Nursi  adalah  nasionalisme  yang  rasis, kompetitif, bermusuhan dengan bangsa lain, serta yang menolak lembaga dan nilai- nilai Islam yang ia anggap sebagai European disease.  Nasionalisme negatif tumbuh dengan cara merugikan yang lain. Nursi menawarkan solidaritas Islam sebagai satu- satunya cara untuk mencegah penjajahan di dunia Islam. Ia berargumen bahwa Islam tidak  menerima  kesejahteraan,  keamanan,  serta  perkembangan  kelompok  etnis muslim yang mengorbankan kelompok etnis lainnya (Zubaida, 2004).
Selanjutnya,  Fazlur  Rahman  seorang  Profesor  Studi  Islam  di  Universitas Chicago dan mantan menteri pendidikan Pakistan. Ia juga membuat klasifikasi yang disebut  sebagai  nasionalisme  sosial  dan  nasionalisme  politik.  Rahman mengemukakan  bahwa  keterlibatan  dalam  persatuan  suatu  kelompok  harus diutamakan daripada keterlibatan dalam kesetiaan pada negara. Ia mengemukakan bahwa:
“… the Turkish or Egyptian peasant can be nationalist, experiencing a sense of common ties of culture, language, and history with other Turks or Egyptians, without losing the sense of belonging to a greater Islamic whole. But when he becomes  a  political  nationalist,  his  loyalty  and  identity  become  secular  and clash with the Islamic ideal… As long as the ideology that puts the nation-state above everything else is avoided, it is possible to have a multi-state system that is compatible with the larger loyalty to Islam. ” (Owen, 1988)
Nasionalisme positif milik Nursi dan nasionalisme sosial milik Rahman identik dengan pendekatan pluralisme yang diusulkan oleh pandangan Islam Klasik ataupun golongan rejectionist modern.

## Nasionalisme Tradisional: Primordial dan Instrumental
Dalam  memahami  Nasionalisme  dalam  perspektif  barat,  terdapat  dua pandangan  tradisional  terkait  nasionalisme,  yaitu  nasionalisme  primordialis  dan nasionalisme  instrumentalis.  Bagian  ini  akan  membahas  lebih  lanjut  terkait  dua perspektif tersebut.
Pada perspektif pertama, yaitu perspektif primordialisme, menganggap bahwa etnisitas  manusia  terjadi  secara  organik  dan  terbentuk  seiring  berjalannya  waktu. Dalam  beberapa  dekade  terakhir  aliran  pemikiran  ini  melahirkan  dua  pendekatan dalam  melihat  nasionalisme.  Dua  pendekatan  tersebut  ialah  primordialisme sosiobiologis dan primordialisme kultural.
Pendekatan  primordialisme sosiobiologis  seringkali  dikaitkan  dengan  temuan- temuan Van den Berghe. Menurut van den Berghe, relasi sosial dan keterikatan antar individu dapat dijelaskan melalui kedekatan genetik satu sama lain (van Den Berghe, 1987). Dalam hal ini, individu-individu dalam kelompok etnis tertentu mencoba untuk mewariskan gen mereka kepada keturunannya secara langsung atau tidak langsung melalui praktek endogami (van Den Berghe, 1987). Hal tersebut didorong atas dasar keyakinan kolektif suatu kelompok etnis untuk mempertahankan kemurnian etnisitas mereka (van Den Berghe, 1987). Melalui perndekatan ini, kita dapat melihat bahwa dalam  beberapa  kelompok  sosial  tertentu  nasionalisme  seringkali  didefinisikan dengan genealogi ras dan etnis. Implikasi dari hal tersebut yakni konsep nasionalisme tersebut menjadi sangat ekslusif terhadap karakteristik biologis yang spesifik, seperti ras, etnis, atau warna kulit (Conversi, 1995).
Perspektif yang kedua ialah perspektif primordial kultural. Perspektif ini sering dikaitkan  dengan  pandangan  Clifford  Geertz.  Clifford  Geertz  berpendapat  bahwa manusia memiliki keterikatan primordial terhadap atribut sosial yang bersifat “given”. Atribut sosial yang bersifat “given” tersebut merujuk kepada banyak hal, seperti; ikatan kenisbatan,  bahasa,  adat-istiadat,  kepercayaan  dan  banyak  hal  lainnya  (Geertz, 1973). Hal-hal tersebut pada perjalanannya memiliki dampak terhadap individu yang lahir  di  dalamnya,  yang  mana  melahirkan  koersifitas  kultural  yang  memiliki kemampuan  untuk  memaksa  individu-individu  di  dalamnya  untuk  terikat  kepada atribut-atribut  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  (Geertz,  1973).  Proses  tersebut yang  pada  akhirnya  melahirkan  ikatan  primordial  antar  individu  di  dalamnya,  yang mana  pada  praktiknya  memiliki  atribut  yang  berbeda  antara  satu  kelompok  sosial
dengan  kelompok  sosial  lainnya.  Merujuk  kepada  pandangan  Geertz,  ia  tidak berpendapat  bawa  atribut-atribut  sosial  tersebut  bersifat  primordial,  melainkan keterikatan  yang  dimiliki  oleh  individu-indvidu  di  dalamnya  yang  kemudian menjalankan  praktik-praktik  primordialisme  (Geertz,  1973).  Keterikatan  tersebut sering  kita  temui  pada  pembahasan  terkait  kelompok  etnis,  yang  mana  kemudian dapat  menjelaskan  perilaku  beberapa  individu  sangat  antusias  tentang  diskursus etnisitas, baik dalam konteks positif maupun negatif.
Selain  pandangan  primordialisme,  terdapat  pandangan  lain  dalam  melihat nasionalisme,  yaitu  pandangan  instrumentalisme.  Dalam  hal  ini,  secara  umum, pandangan  instrumtalis  mempersepsikan  bahwa  identitas,  pada  prinsipnya, merupakan hal yang rasional. Dalam melihat pandangan instrumentalisme, terdapat dua  perspektif  yang  dapat  digunakan  sebagai  rujukan.  Dua  perspektif  tersebut, masing-masing ialah perpektif elit dan perspektif social engineering.
Perspektif pertama ialah instrumentalisme persepektif elit. Dalam melihat hal ini, seringkali merujuk kepada pandangan Paul Brass yang menekankan peran para elit dalam  suatu  kelompok  sosial  dalam  pembentukan  identitas  kolektif.  Paul  Brass berpendapat  bahwa  para  elite  dan  counter-elites  dalam  suatu  kelompok  sosial memilih  beberapa  aspek  dalam  kebudayaan  kelompok  tersebut  yang  kemudian dikaitkan  dengan  nilai  dan  makna  baru  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  simbol untuk memobilisasi kelompok terkait dalam rangka mempertahankan kepentingan dan berkompetisi  dengan  kelompok  sosial  lainnya  (Brass,  1991).  Merujuk  kepada pendapat  Paul  Brass  tersebut,  insturmenalisme  elit  dalam  pembentukan  identitas kolektif  setidaknya  menunjukan  dua  hal.  Pertama,  dalam  pembentukan  identitas kolektif perlu terdapat artefak yang sudah ada sebelumnya, sehingga para elite dalam suatu kelompok sosial dapat membentuk ulang nilai-nilai tersebut. Kedua, beberapa simbol  yang  dibentuk  oleh  elite  dalam  suatu  kelompok  sosial  dalam  rangka membentuk  identitas  kolektif  tidak  serta  merta  melahirkan  keterikatan  yang  dalam terhadap  seluruh  individu-individu  dalam  kelompok  sosial  tertentu.  Hal  tersebut diakrenakan  bahwa  sebagian  besar  simbol  dan  atribut  sosial  memiliki  makna  yang esoterik, sehingga pemaknaan terhadap simbol tersebut pun tidak setara. Hal tersebut yang  kemudian  merujuk  para  elite  dalam  suatu kelompok  sosial  perlu  lebih  selektif dalam  memilih  atribut  sosial  atau  kebudayaan  yang  paling  relevan  untuk  dibentuk
ulang dalam rangka membentuk identitas kolektif dalam suatu kelompok sosial (Brass, 1991).
Persepktif  kedua  dalam  pandangan  instrumentalisme  ialah  perspektif  social- engineering.  Berbeda  dengan  perspektif  elit  yang  melihat  pembentukan  identitas kolektif secara top-down, perspektif social-engineering melihat bahwa pembentukan identitas kolektif merupakan hasil dari tradisi yang dibentuk secara intensional oleh kelompok  sosial  tertentu.  Dalam  pandangan  Eric  Hobsbawn,  tradisi  yang  dibentuk secara intensional merujuk kepada serangkaian praktik yang diterima dan dijalankan secara terbuka melalui ritual atau simbol tertentu (Hobsbawn, 2012). Ritual dan simbol tersebut dalam hal ini bertujuan untuk menanamkan nilai dan norma tertentu,melalui perilaku dan repetisi sehingga secara otomatis menciptakan pemahaman yang sama di antara individu dalam suatu kelompok sosial (Hobsbawn, 2012). Syarat utama hal tersebut dapat diterima secara terbuka oleh individu-individu di dalam suatu kelompok sosial,  simbol  dan  ritual  tertentu  perlu  memiliki  aspek  signifikansi  historis  sehingga pemaknaan akan hal tersebut dapat memiliki relevansi terhadap individu-individu di dalam  kelompok  sosial  terkait.  Dengan  kata  lain,  signifikansi  historis  dari  sebuah simbol dan ritual yang kemudian menjadi fondasi dasar dari sebuah tradisi, yang mana kemudian  akan  selalu  berjalan  beriringan  dengan  legitimasi  dari  individu-idividu  di dalamnya dan sejauh mana hal tersebut mampu merepresentasikan identitas kolektif dari suatu kelompok sosial (Hobsbawn, 2012).
Merujuk  kepada  beberapa  pespektif  di  atas,  nasionalisme  yang  konotasinya merujuk  kepad  identitas  kolektif  suatu  bangsa  dalam  suatu  negara  dapat  lahir  dari berbagai macam mode. Dalam hal ini, lembaga-lembaga negara memiliki kemampuan untuk  menciptakan,  memelihara,  ataupun  memodifikasi  atribut-atribut  sosial  untuk kemudian diberikan nilai dan makna baru dalam rangka menciptakan identitas kolektif di tingkatan negara. Identitas kolektif di tingkatan negara tersebut yang pada akhirnya memiliki  korelasi  erat  dengan  pembentukan  konsep  nasionalisme  dan  kedaualatan dalam  struktur  sosial  masyarakat  di  seluruh  dunia,  terutama  jika  merujuk  kepada negara-negara westphalian hari ini.

## Analisis Komparasi ‘Nation’ dalam Perspektif Islam dengan ‘Nation’ dalam Perspektif Barat
Berdasarkan  uraian  di  atas,  terdapat  kontradiksi  dengan  apa  yang  dianggap sebagai  sebuah  nation  pada  negara-negara  Islam  dengan  nasionalisme  dalam persepktif barat. Dalam pandangan kontemporer, nasionalisme memiliki keterkaitan dengan  nation  (Goldstein &  Pevehouse,  2014),  namun hal  tersebut berbeda  dalam perspektif politik Islam, baik pada pendekatan Islam klasik maupun modern. Konsep nation  dalam  perspektif  Islam  adalah  satuan-satuan  kelompok  etnis  yang  dibagi berdasarkan latar belakang agama. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kekaisaran Ottoman membedakan kelompok etnis muslim, kelompok etnis nasrani, kelompok  etnis  Yahudi  menjadi  nation  yang  berbeda-beda.  Sehingga,  dalam  suatu negara  terdapat  banyak  nation  yang  bahkan  diberikan  otonomi  untuk  memiliki pemimpin  lokal  yang  biasanya  adalah  pemimpin  agama  dan  diperbolehkan  untuk hidup  sesuai  dengan  aturan/hukum  agama  masing-masing.  Adapun  dalam pandangan  barat,  Erikson  mengemukakan  bahwa  a  nation  is  an  ideological construction  seeking to forge a link between cultural groups and the state. (Sabhlok, 2002)
Definisi  di  atas  menggambarkan  bahwa  nation  merupakan  sebuah  konstruksi ideologi  yang  berusaha  untuk  menghubungkan  antara  kelompok-kelompok kebudayaan  dengan  negara.  Artinya,  nation  merupakan  jembatan  yang menghubungkan  kelompok  kebudayaan/etnis  dengan  lingkungan  eksternal  mereka dalam  upaya  menumbuhkan  keterikatan  pada  state  atau  negara.  Distingsi pemahaman mengenai nation sangat mencolok di antara kedua perspektif tersebut. Dalam  pandangan  Islam,  nation  berarti  pembedaan  kelompok  masyarakat  karena cara  yang  berbeda  dalam  menjalani  hidup  berdasarkan  agama  masing-masing. Sementara  pandangan  barat  menganggap  nation  sebagai  alat  persatuan  dalam membangun negara.
Penulis  menganalisis  bahwa  perbedaan  dalam  memahami  nation  berujung pada  konsekuensi  di  mana  sebagaian  besar  cendekiawan  dan  tokoh  politik  Islam modern  menolak  konsep  nasionalisme.  Nasionalisme  merupakan  ideologi  yang memiliki  kekuatan  untuk  mengikat  kelompok  yang  berbeda-beda  ke  dalam  suatu teritorial  yang  dibentuk  secara  politis  (Sabhlok,  2002).  Nasionalisme  dianggap bertentangan dengan prinsip Islam. Negara Islam haruslah mengedepankan prinsip-
prinsip keagamaan sebagai fondasi negara. Hamdi Yazir yang merupakan ahli hukum Islam terkemuka di Turki mengemukakan kebangsaan adalah kepribadian yang terdiri atas elemen dan kesadaran sosial, bahwa agama adalah kesadaran sosialnya dan negara merupakan perwujudan dari hal tersebut (Ataman, 2003).
Pada  beberapa  titik,  nasionalisme  dianggap  sebagai  ancaman.  Khomeini menyebutkan bahwa siapa saja yang menginginkan kebangkitan nasionalisme berarti ia  menentang  Islam.  serupa  dengan  hal  tersebut,  Hawwa  mengemukakan  bahwa afiliasi  etnis  seseorang  tidak  boleh  mempengaruhi  keyakinannya  yang  dianggap sebagai  kesalahan  besar  dan  bila  hal  tersebut  terjadi  maka  nasionalisme  akan menggantikan Islam. Lebih jauh, nasionalisme berbenturan dengan ummah. Konsep nasionalisme digunakan dalam rangka menyatukan berbagai kelompok yang berbeda dalam  satu  naungan  negara.  Adapun  konsep  ummah  tidak  mengenal  batas-batas geografis  yang  menjadi  pemisah  antara  kelompok-kelompok  etnis  muslim  yang berbeda. Seluruh kelompok muslim dianggap sebagai satu kesatuan dalam sebuah nation.
Pada realitanya, sejarah memang mencatat bahwa pada masa-masa tertentu golongan nasionalisme dan kelompok keagamaan menyatukan kekuatan seperti pada masa  perang  kemerdekaan  Iran  yang  dipimpin  oleh  Kemal  Ataturk  untuk  melawan invasi  asing  ke  Turki  yang  dianggap  sebagai  tanah  bagi  orang  muslim.  Namun, setelah ia berhasil merebut kekuasaan, kelompok-kelompok etnis seperti Kurdi, Laze, serta  Arab  tidak  diakui  identitasnya.  Beberapa  cendekiawan  muslim  juga  tidak sepenuhnya  menolak  nasionalisme  asalkan  ia  bersesuaian  dengan  prinsip-prinsip Islam.  Bahkan  ada  yang  menganggap  bahwa  penyatuan  antara  nasionalisme  dan Islam sebagai solusi bagi permasalahan dalam dunia Islam.
Pernyataan  beberapa  cendekiawan  muslim  yang  setuju  atas  konsep nasionalisme di atas akan dianalisis dengan teori imagined community oleh Benedict Anderson.  Anderson  mengemukakan  bahwa  nation  atau  bangsa  adalah  suatu komunitas terbayang yang  secara inheren terbatas dan berdaulat (Anderson, 2006). Dikatakan  sebagai  komunitas  yang  dibayangkan  karena  tidak  semua  anggota  dari kelompok/bangsa  tersebut  dapat  mengetahui  dan  mengenal  satu sama  lain  secara keseluruhan,  sekalipun  bagi  komunitas  yang  kecil.  Adapun  konsep  nasionalisme sebagai pembentuk suatu negara bagi Anderson bukanlah sebuah isme atau ideologi. Ia lebih memilih untuk menghubungkannya dengan kekerabatan (kinship) atau agama
(religion). Sampai pada pemahaman ini, maka ditemukan titik persinggungan tentang nasionalisme diantara dua pandangan yang berbeda di atas.
Anderson  mengemukakan  bahwa  nasionalisme  menjadi  penting  ketika identitas-identitas lama sudah mulai kehilangan kemampuannya untuk mempersatukan. Namun, ia menegaskan bahwa:
“I am not claiming that the appearance of nationalism towards the end of the eighteenth century was 'produced' by the erosion of religious certainties... . Nor am  I  suggesting  that  somehow  nationalism  historically  'supersedes'  religion. What I am proposing is that nationalism has to be understood by aligning it, not with self- consciously held political ideologies, but with the large cultural systems that preceded it, out of which — as well as against which - it came into being. ” (Anderson, 2006)
Berdasarkan  pernyataan  di  atas,  Anderson  memberikan  poin  bahwa nasionalisme yang dipahami sebagai produk Barat justru lahir dari kondisi peradaban sebelumnya yang sudah tidak kredibel dalam hal persatuan. Ia tidak muncul begitu saja, melainkan hadirnya nasionalisme sebagai konsekuensi dari sistem budaya yang mendahuluinya, bahkan dari yang menentang adanya nasionalisme. Ketika sebagian besar  cendekiawan  muslim  modern  menganggap  nasionalisme  sebagai  ancaman, Anderson  justru  tidak  menyarankan  kehadiran  nasionalisme  sebagai  pengganti agama.
Anderson justru menyarankan agar nasionalisme bisa dipahami selaras dengan realitas  dan  tidak  dilihat  sebabagi  ideologi  yang  berdiri  sendiri.  Seperti  yang  telah disebutkan  sebelumnya,  bahwa  Nursi  membagi  nasionalisme  menjadi  2  yakni nasionalisme positif serta negatif. Bagi Nursi, nasionalisme positif justru kompatibel dengan  agama  dengan  meningkatkan  solidaritas  dan  kerjasama  di  kalangan komunitas  serta  meningkatkan  persaudaraan  antar  muslim.  Namun  yang  harus dihindari adalah nasionalisme negatif dimana hal tersebut justru menimbukan rasisme dan permusuhan satu sama lain yang ia sebut sebagai European Diesease. Uraian di atas,  merefleksikan  bahwa  pemikiran  Anderson  selaras  dengan  beberapa cendekiawan muslim yang setuju dengan konsep nasionalisme.

## C. Kesimpulan
Dalam  sejarah  peradaban  Islam  klasik,  pemikiran  dan  praktik  akan keberagaman  etnis  dalam  perspektif  Islam  bersifat  liberal.  Kelompok  etnis  muslim maupun non  muslim  diperlakukan  setara  dan  dibebaskan  untuk  hidup  berdasarkan kebudayaan  serta  ajaran  agama  masing-masing.  Lebih  dari  itu,  negara  Islam memperbolehkan  kelompok  etnis  non  muslim  untuk  mempraktikkan  hukum  mereka bagi  para  anggota  kelompoknya  masing-masing  yang  dianggap  sebagai  sebuah nation.
Meskipun demikian, yang terjadi di negara muslim modern justru berkebalikan dengan hal tersebut. Cendekiawan dan tokoh pergerakan pada Muslim nation-state meninggalkan realita historisnya. Pendekataan ini menyebabkan terjadinya penolakan akan  konsep  nasionalisme  yang  dipahami  sebagai  pandangan  Barat.  Mereka menempatkan nasionalisme dengan prinsip Islam dalam posisi biner dan tidak sesuai dengan paham Islam.
Namun demikian, tidak semua cendekiawan muslim modern menolak konsep nasionalisme.  Pemahaman  akan  prinsip-prinsip  Islam  mengenai  etnisitas  dan nasionalisme  dianggap  membantu  Muslim  nation-state  untuk  memelihara  dan menumbuhkan keragaman kelompok etnis yang dimiliki. Gagasan ini justru berkenaan dengan apa yang ditawarkan Anderson terkait nasionalisme dan agama.

## Daftar Pustaka
Anderson, B. (2006). Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism. In English (3rd ed.). London: Verso.
Ataman, M. (2003). Islamic Perspective on Ethnicity and Nationalism: Diversity or Uniformity? Journal of Muslim Minority Affairs , 23 (1), 89 –102. https://doi.org/10.1080/13602000305929
Brass, P. R. (1991). Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison. In Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison (1st ed.). New Delhi: Sage Publications.
Conversi, D. (1995). Reassessing current theories of nationalism: Nationalism as boundary maintenance and creation. Nationalism and Ethnic Politics , 1 (1), 73 – 85. https://doi.org/10.1080/13537119508428421
Formichi, C. (2010). Pan-Islam and Religious Nationalism: The Case of Kartosuwiryo and Negara Islam Indonesia. Indonesia , (90), 125 –146. Retrieved from
http://cip.cornell.edu/DPubS?service=UI&version=1.0&verb=Display&page=rec ord&handle=seap.indo/1286985934
Geertz, C. (1973). The Interpretation Of Cultures. In The Interpretation Of Cultures (1st ed.). New York: Basic Books.
Goldstein, J. S., & Pevehouse, J. C. (2014). International Relations: TENTH EDITION 2013 – 2014 UPDATE . Boston: Pearson.
Haddad, R. M. (1983). Yvonne Yazbeck Haddad. Contemporary Islam and the Challenge of History. Albany: SUNY Press, 1982. 272 pp. $33.50. Middle East Studies Association Bulletin , 17 (2), 217 –218. https://doi.org/10.1017/S0026318400013535
Hobsbawn, E. (2012). The Invention of Tradition. In E. Hobsbawm & T. Ranger (Eds.), The Invention of Tradition . https://doi.org/10.1017/CBO9781107295636
Lambton, A. K. S. (2013). State and Government in Medieval Islam. In Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (Vol. 11). https://doi.org/10.4324/9780203385463
Naqvi, A. M. (1998). Islam and Nationalism. In A. Pazargadi (Ed.), Islam and Nationalism (1st ed.). https://doi.org/10.2307/j.ctt18fs3rt.8
Owen, R. (1988). Islam in a world of nation-states. History of European Ideas , 9 (3),
349 –351. https://doi.org/10.1016/0191-6599(88)90184-2
Rajaee, F. (1988). Islam in a World of Nation-States. By James Piscatori (New York: Cambridge University Press in association with the Royal Institute of International Affairs, 1984. viii, 193p. $34.50, cloth; $12.95, paper). American
Political Science Review , 82 (2), 683 –684. https://doi.org/10.2307/1957467
Riddell, R. (1982). Book Reviews : Faith and Power: The Politics of Islam Edward Mortimer Faber. International Relations , 7 (4), 2251 –2252.
https://doi.org/10.1177/004711788200700419
Sabhlok, S. G. (2002). Nationalism and ethnicity and the nation-state in South Asia.
Nationalism and Ethnic Politics , 8 (3), 24 –42. https://doi.org/10.1080/13537110208428668
Saeed, A. (1999). Rethinking citizenship rights of non –muslims in an islamic state: Rashid al –ghannūshi’s contribution to the evolving debate. International Journal of Phytoremediation , 21 (1), 307 –323. https://doi.org/10.1080/09596419908721189
Sayegh, P. Y. (2011). Religion and Nationalism in Contemporary Europe: Towards a Renewed Syncretism? 1 –33. Retrieved from http://goo.gl/wLr38Z
Soper, J. C., & Fetzer, J. S. (2018). A Theory of Religion and Nationalism. In
Religion and Nationalism in Global Perspective . https://doi.org/10.1017/9781316995280.002 van Den Berghe, P. L. (1987). The Ethnic Phenomenon. In The Ethnic Phenomenon (Revised). Westport: Greenwood Press.
Zubaida, S. (2004). Islam and nationalism: continuities and contradictions*. Nations and Nationalism , 10 (4), 407 –420. https://doi.org/10.1111/j.1354-
5078.2004.00174.x