https://doi.org/10.26593/jihi.v17i1.3543.121-137
Tiga Model Promosi Demokrasi Menurut Lavenex dan Schimmelfennig*:

## Kontribusi Uni Eropa dalam Peningkatan Demokrasi di Myanmar
(Periode 2011 – 2020)
Meilinda Sari Yayusman 1
1 Pusat Penelitian Kewilayahan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indonesia, m.s.yayusman@gmail.com

## ABSTRACT
Regardless  military  coup  d’état,  which  is  happening  again  in  early  2021,  Myanmar  has  committed  to undergo  the  political  transition  in  2011  which  led  the  country  to  be  more  democratic.  The  2010  election  in Myanmar transferred the governmental system from the dominance of military junta to the civilian government under the president-elect, U Thein Sein. Myanmar is then in an urgent need for the democracy improvement. This condition  is  seen  as  an  opportunity  for  the  European  Union  as  a  normative  actor  to  promote  the  norms  of democracy  and  to  some  extent,  gives  contribution  to  the  improvement  of  democracy  in  Myanmar.  Using  the qualitative  research  methodology,  this  research  aims  to  examine  the  extent  to  which  the  EU’s  contributions  in democracy  promotion  have  led  to  democracy  improvements  in  Myanmar  utilizing  Lavenex  and Schimmelefennig’s three models of the EU democracy promotion, which are linkage, leverage, and governance. This  research  also  intends  to  argue  by  which  model  the  EU  can  contribute  to  the  democracy  improvement  in Myanmar more effectively. From this research, it is self-evident that the EU has contributed to the improvement of democracy in Myanmar in which linkage and governance models are considered as the most effective means for democracy promotion in that country before the recurring coup d’état occurs. Nevertheless, leverage model is considerably difficult to be utilized to promote democracy in Myanmar. This model cannot fully be applied when it  comes  to  the  requirement  of  political  conditionality  as  an  instrument  to  implement  attempts  in  promoting democracy.  It  is  because  from  what  the  EU  has  done  so  far,  there  is  no  political  conditionality  applied  to Myanmar.
Keywords: EU democracy promotion models; EU foreign policy; Myanmar; normative actor

## ABSTRAK
Terlepas  dari  kudeta  militer  yang  terjadi  kembali  di  awal  tahun  2021,  Myanmar  pernah  berkomitmen untuk  menjalani  transisi  politik  di  tahun  2011  dan  mendorong  negara  tersebut  untuk  menjadi  lebih demokratis. Pemilihan  umum  pada  tahun  2010  telah  mengubah  sistem  pemerintahan  Myanmar  dari  dominasi  militer  junta menuju  pemerintahan  sipil  di  bawah  pemerintahan  presiden  terpilih,  U  Thein  Sein.  Kondisi  ini  mendorong Myanmar untuk melakukan perbaikan kualitas demokrasi dengan segera. Hal ini dilihat sebagai kesempatan bagi Uni  Eropa  sebagai  aktor  normatif  untuk  mempromosikan  norma-norma  demokrasi  dan  sampai  batas  tertentu, memberikan  kontribusi  untuk  peningkatan  demokrasi  di  Myanmar.  Menggunakan  metodologi  kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kontribusi Uni Eropa dalam mempromosikan demokrasi telah membawa peningkatan demokrasi di Myanmar dengan berpedoman pada tiga model promosi demokrasi, yakni linkage, leverage, dan governance. Penelitian ini juga bermaksud untuk menentukan model mana yang dianggap paling efektif bagi Uni Eropa untuk peningkatan demokrasi di Myanmar sebelum kudeta militer kembali terjadi. Adapun  temuan  penelitian  adalah  Uni  Eropa  telah  berkontribusi  dalam  peningkatan  demokrasi  di  mana  model linkage dan governance dianggap  sebagai  cara  yang  lebih  efektif  untuk  mempromosikan  demokrasi  di  negara tersebut.  Namun,  model leverage dianggap  sulit  untuk  diterapkan  dalam  implementasi  promosi  demokrasi  di Myanmar. Beberapa komponen dalam model ini tidak dapat diaplikasikan sepenuhnya ketika berbicara tentang persyaratan  politik  sebagai  instrumen  untuk  promosi  demokrasi.  Sejauh  ini  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  Uni Eropa terhadap Myanmar tidak memberlakukan persyaratan politik.
Kata kunci: aktor normatif; demokrasi; kebijakan luar negeri UE; model promosi demokrasi UE; Myanmar *Sandra  Lavenex  adalah  profesor  di  bidang  ilmu  hubungan  internasional  dan  pemerintahan  global  di University  of  Geneva dengan  fokus penelitian pada hubungan eksternal Uni Eropa (UE), promosi demokrasi internasional, kebijakan migrasi Uni Eropa, dan pergeseran kekuatan antara UE, Amerika Serikat (AS), dan pasar di negara berkembang. Frank Schimmelfennig adalah profesor di bidang politik Eropa dengan fokus  penelitian  pada  integrasi  Eropa,  teori  integrasi,  promosi  demokrasi,  dan  demokratisasi  di  ETH  Zürich.  Keduanya  berkolaborasi membuat karya tulis ilmiah dan melahirkan konsep terkait tiga model promosi demokrasi Eropa yang dituliskan yang diimplementasikan ke dalam  studi  kasus  di  negara-negara  tetangga  Uni  Eropa.  Pada  artikel  ini,  tiga  model  tersebut  digunakan  untuk  menganalisis    promosi demokrasi Uni Eropa di negara berkembang lainnya di dunia, yakni Myanmar.

## Pendahuluan
Tahun 2011 merupakan waktu bersejarah bagi  Myanmar.  Transisi  politik  terjadi mengubah  kontrol  pemerintah  yang  semula berada  di  bawah  junta  militer  menuju pemerintahan  sipil  yang  demokratis.  Rezim junta militer mulai digantikan oleh pemerintahan  sipil  setelah  pemilihan  umum pada  tahun  2010.  Meskipun  ada  banyak tanggapan negatif dari komunitas internasional terkait  transparansi  dan  inklusivitas  dalam proses  pemilihan  umum,  U  Thein    Sein akhirnya  terpilih  dan  mengambil  alih pemerintahan. 1 Saat  Myanmar  mengubah orientasi  politiknya  menjadi  lebih  demokratis pada tahun 2011, tidak dapat dipungkiri bahwa negara tersebut memerlukan usaha keras untuk membangun  aturan  hukum  yang  kuat,  tata kelola  pemerintahan  yang  baik,  dan  budaya demokrasi  sebagai  prioritas  utama.  Masalah kelembagaan  yang  terjadi  di  Myanmar  akibat transisi  politik  yang  baru  saja  dilakukan  ini dianggap sebagai peluang bagi Uni Eropa (UE) untuk  mempromosikan  demokrasi  di  negara tersebut.  Niat  ini  tercermin  sebagai  peran  UE dalam  menunjukkan  komitmen  pada  kebijakan luar negerinya dalam mempromosikan demokrasi di seluruh dunia. Promosi demokrasi ini sejalan pula dengan peran UE sebagai aktor normatif dunia.
Menurut  Freedom  House,  lembaga independen pemerhati perkembangan demokrasi  di  dunia,  kebebasan  di  Myanmar secara  bertahap  telah  meningkat.  Pada  2011, peringkat  kebebasan  Myanmar  dinilai  7  dari  7 dan  dianggap  sebagai  skor  terendah,  sehingga mengindikasikan  negara  ini  sebagai  negara yang  tidak  bebas  atau  tidak  demokratis. 2 Namun,  peringkat  kebebasan  di  Myanmar meningkat pada 2012 hingga 2019 di mana
1 Turnell, S. “Myanmar’s Fifty-Year Authoritarian Trap.” Journal of International Affairs 65 , no. 1. 79-90. 2011. http://www.jstor.org/stable/24388183.
2 Freedom House, “Myanmar: Freedom in the World 2011,” 2011, https://freedomhouse.org/report/freedom- world/2011/burma.
pemerintah  sipil  terpilih  telah  berkomitmen untuk  mengubah  negara  menjadi  lebih demokratis. 3 Beberapa  aktor,  seperti  Amerika Serikat,  ASEAN,  dan  komunitas  internasional lainnya, telah mendukung peningkatan demokrasi  dengan  memberikan  bantuan pembangunan  dan  dukungan  lain  untuk membantu  Myanmar  dalam  transisi  politik. Sejalan dengan ini, UE juga menjadi salah satu aktor  utama yang  secara  aktif  mempromosikan pentingnya  demokrasi  dengan  tidak  hanya memberikan  bantuan  keuangan  dan  bantuan pembangunan,  tetapi  juga  menawarkan  kerja sama  praktikal  dalam  sektor-sektor  tertentu yang  bertujuan  membangun  tata  kelola pemerintahan  yang  lebih  baik  di  Myanmar. Dengan  segala  bentuk  bantuan  pembangunan yang  diberikan,  peringkat  kebebasan  di Myanmar  meningkat  sampai  dengan  tahun 2019  dengan  masuk  dalam  kategori  ‘ Partly Free’ atau  separuh  bebas.  Peringkat  ini menunjukkan bahwa Myanmar telah melakukan  perbaikan  pada  sistem  demokrasi negaranya.  Meskipun  di  tahun  2017  terdapat beberapa  permasalahan  terkait  hak  asasi manusia terhadap minoritas Muslim Rohingya, kebebasan  Myanmar  masih  terukur  aman hingga akhir tahun 2018. 4
Melihat  kembali  pada  proses  panjang masuknya  UE  untuk  memberikan  pengaruh pada  proses  demokrasi  di  Myanmar,  UE melakukan  upaya  untuk  masuk  ke  dalam Myanmar melalui serangkaian kerja sama yang dilakukan  dengan  ASEAN  terlebih  dahulu. ASEAN  dianggap  sebagai  jembatan  untuk  UE dalam memainkan perannya di Asia Tenggara 5 , dalam hal ini termasuk untuk memasuki
3 Freedom House, “Myanmar: Freedom in the World 2019,” 2019, https://freedomhouse.org/country/myanmar/freedom- world/2019.
4 Freedom House, “Myanmar: Freedom in the World 2018,” 2018, https://freedomhouse.org/report/freedom- world/2018/myanmar.
5 Du Rocher, S. “How Does the Past Shape the Present? The EU Policy towards Myanmar in Inter-Regional Context.” European Journal of East Asian Studies 12,
191-216. 2013. doi.org/10.1163/15700615-13120208
Myanmar.  Penting  untuk  UE  dalam  membina hubungan  dengan  ASEAN  setelah  sanksi- sanksi  yang  pernah  diberikan  sebelumnya terhadap Myanmar atas ketidaksesuaian dengan nilai-nilai  Eropa.  Dengan  pendekatan  melalui berbagai  pintu  masuk,  UE  dapat  mengambil peran  untuk  mengimplementasikan  kebijakan luar negerinya dan mendifusikan norma-norma Eropa      ke Myanmar dalam proses demokratisasi.  Studi  tentang  peran  UE  dalam proses  demokratisasi  di  Myanmar  pernah dilakukan     sebelumnya.     Cook, dalam tulisannya, membahas tentang promosi demokrasi  UE  yang  masih  berupa  pemberian sanksi  dengan  harapan  Myanmar  dapat menyesuaikan  diri  dengan  norma-norma internasional. 6 Kritik  yang  dituliskan  dalam artikel berada pada posisi saat Myanmar masih dalam  kontrol  junta  militer.  Sementara  itu, Höhn,  pada  penelitiannya,  menelaah  tentang kontribusi UE dalam mengatasi tantangan yang akan  dihadapi  oleh  sebuah  sistem  demokrasi yang  cenderung  baru  dan  merupakan  warisan sistem  otoriter  militer  serta  peran  UE  dalam upaya  pencegahan  kembalinya  sistem  otoriter pada proses demokrasi di Myanmar. 7 Penelitian ini  berfokus  pada  penggunaan  teori-teori demokratisasi  ilmu  sosial  yang  dihubungkan kepada peran UE pada proses demokrasi pasca sistem  otoriter  di  Myanmar  saat  itu. Melengkapi  kajian  tersebut,  Staunton  dan Ralph  juga  telah  melakukan  studi  terkait promosi  demokrasi  berasaskan  pada  nilai-nilai normatif  UE  dengan  menggunakan  kerangka Responsibility  to  Protect (R2P). 8 Penelitian- penelitian ini sesungguhnya saling melengkapi
dan  mencerminkan  perkembangan  proses demokratisasi  Myanmar  dan  peran  UE  di dalamnya.
Namun, berbeda halnya dengan penelitian-penelitian sebelumnya, studi ini akan mengadopsi  teori  yang  diformulasikan  khusus untuk  melihat  kebijakan,  cara,  dan  batasan- batasan  promosi  demokrasi  UE  terhadap negara-negara  di  dunia,  yakni  teori  tiga  model promosi demokrasi UE. Teori ini berada dalam kesatuan  utuh  yang  dibentuk  untuk  melihat cara-cara  yang  dapat  dilakukan  UE  dalam mempromosikan  demokrasi  secara  eksternal. Aplikasi  uji  teori  dilakukan  untuk  melihat kontribusi  UE  secara  lebih  mendalam  dan melihat  cara  yang  paling  baik  untuk implementasi  promosi  demokrasi.  Dengan demikian,  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk memeriksa  sejauh  mana  kontribusi  UE  dalam promosi  demokrasi  telah  membawa  pengaruh perbaikan demokrasi di Myanmar menggunakan  tiga  model  promosi  demokrasi UE  yang  diformulasikan  oleh  Lavenex  dan Schimmelefennig,  yaitu linkage , leverage, dan governance. Berdasarkan ketiga model tersebut,  budaya  demokratis,  institusi  yang demokratis, dan pemerintahan yang demokratis diharapkan  sebagai  hasil  dari  promosi demokrasi  Uni  Eropa  yang  akan  mengarah pada  peningkatan  kualitas  demokrasi  itu sendiri. Pada akhirnya, penelitian ini memberikan  sebuah  jawaban  model  promosi demokrasi  seperti  apa  yang  dianggap  paling efektif  bagi  UE  untuk  peningkatan  demokrasi di Myanmar.
6 Cook, A.D.B. “Positions of responsibility: A comparison of ASEAN and EU approaches towards Myanmar.” International Politics, 47, no. 3-4, 433–449.
Teori
Sandra Lavenex dan Frank
2010. doi.org/10.1057/ip.2010.7
7 Höhn, H. “The Role of European Union in the democratization of post-military regimes. A case study on the role of European Union in the democratization of Myanmar.” Master thesis., Leiden University, 2016.
8 Staunton, E. & Ralph, J. “The Responsibility to Protect norm cluster and the challenge of atrocity prevention: an analysis of the European Union’s strategy in Myanmar,” European Journal of International Relations , 1-27. 2019. doi.org/10.1177/1354066119883001
Schimmelfennig  telah  mengembangkan  tiga model  promosi  demokrasi  UE  pada  artikel mereka  yang  berjudul  “ EU  Democracy Promotion in the neighborhood: from leverage to governance?” Sebagai aktor normatif dunia, UE  memiliki  gagasan  untuk  menyebarkan  hal- hal yang dianggap baik ke seluruh dunia tanpa
terkecuali,  khususnya  pada  negara-negara tetangga  dan  negara  berkembang.  Akan  tetapi, metode  dan  cara  implementasi  peran  yang dapat  dilakukan  UE  akan  berbeda-beda  sesuai dengan  letak  geografis  dan  kondisi  geopolitik negara  tersebut  di  mata  UE.  Tiga  model promosi  demokrasi  yang  dikembangkan  oleh Lavenex  dan  Schimmelfennig  menawarkan elemen-elemen  sebagai  berikut,  yaitu linkage, leverage, dan governance yang  dapat digunakan  untuk  melihat  secara  komprehensif kontribusi  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  UE. 9 Ketiga  elemen  ini  diharapkan  dapat  melihat model mana yang dianggap paling cocok untuk diterapkan  di  negara  dan  di  kawasan  tertentu, termasuk Myanmar di Asia Tenggara.

## Linkage model
Dalam linkage model, metode bottom-up dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk mempromosikan     demokrasi     di mana masyarakat  menjadi  sasarannya.  Budaya demokrasi  adalah  hasil  utama  yang  harus dicapai  berdasarkan  penerapan linkage  model . Sosialisasi  diyakini  sebagai  instrumen  utama untuk  menanamkan  budaya  demokrasi  pada masyarakat  tersebut.  Model  ini  juga  dapat direalisasikan melalui dukungan secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Dukungan langsung  dapat  berbentuk  promosi  yang dilakukan dalam bentuk materi atau pendidikan.  Memberikan  dukungan  finansial kepada  organisasi  masyarakat  yang  pro- demokrasi  dan  mengorganisisasi  pertemuan, seminar,  serta  dialog  adalah  beberapa  contoh utama pada praktik dukungan secara langsung. Dukungan  tidak  langsung  dapat  dilakukan melalui  modernisasi  di  mana  pembangunan ekonomi  adalah  ukuran  terbaik  untuk mengukur keberhasilan modernisasi.
Leverage model
Model  ini  berfokus  pada  level  institusi negara  dengan  tujuan  merekonstruksi  institusi negara  menjadi  lebih  demokratis.  Model  ini dapat dianggap sebagai sebuah pendekatan top- down dalam  mempromosikan  demokrasi. Persyaratan politik dianggap sebagai instrumen utama dalam leverage model di mana UE akan memberikan  penghargaan  atau  keistimewaan jika  negara  sasaran  telah  berhasil  memenuhi persyaratan  mereka.  Selama    penerapan leverage  model ,  UE  juga  harus  menjaga kredibilitasnya  agar  dihormati  dan  dipandang oleh  negara  sasaran.  Posisinya  adalah  UE menjadi  komando  atau  berada  di  atas  negara yang  diberikan  bantuan.  Dengan  kata  lain, model ini bukanlah bersifat kemitraan.

## Governance model
Model  ini  sangat  penting  untuk membangun  pemerintahan  yang  lebih    baik pada  sebuah  pemerintahan  baru  yang  negara sasarannya  masih  tergolong  rapuh  setelah transisi besar-besaran dari pemerintahan militer ke  sipil.  Hal  ini  sama  halnya  dengan  kondisi Myanmar. Governance  model berfokus  pada sektor-sektor  tertentu  di  mana  UE  dapat mengembangkan  kerja  sama  bersama  negara sasaran  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  tata kelola pemerintahan yang baik dan diharapkan sedikit banyak dapat mengadopsi nilai-nilai UE dalam  menjalankan  pemerintahan  negaranya. Sosialisasi  dipahami  sebagai  instrumen  utama untuk mempromosikan demokrasi dalam model ini.  Dalam governance  model, UE  berupaya untuk  mentransfer  norma-norma  tata  kelola pemerintahan yang demokratis, yaitu berdasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
Tabel di bawah ini merangkum beberapa hal penting dari tiga model promosi demokrasi Uni Eropa. 10

## Tabel 1. Tiga model promosi demokrasi
9 Lavenex, S. & Schimmelfennig, F. “EU Democracy Promotion in the Neighbourhood: from Leverage to Governance?”, Democratization 18, no. 4, 885-909. 2011. doi.org/10.1080/13510347.2011.584730 10 Lavenex, S. & Schimmelfennig, F. “EU Democracy Promotion”, 890-898.
demokrasi. Dalam penelitian ini, hipotesis awal yang dibangun adalah model linkage, leverage, dan governance merupakan  tiga  model  UE yang  dapat  digunakan  dalam  promosi demokrasi di Myanmar.
Hubungan  Uni  Eropa  –  Myanmar  sebelum 2011

## Metodologi
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan  metode  tinjauan  literatur  yang mencangkup  jurnal  akademik,  buku,  dan  situs resmi. Hipotesis juga akan dikembangkan pada bagian  analisis  di  masing-masing  model promosi  demokrasi  untuk  melihat  apa  yang dilakukan UE dalam mempromosikan
Hubungan  Uni  Eropa  -  Myanmar sebelum  2011  diwarnai  dengan  pemberian sanksi,  embargo  senjata,  dan  pembatasan  visa sebagai  bentuk  kritik  terhadap  junta  militer. Sebelum  periode  kedua  junta  militer  (1988- 2011),  Eropa  Barat,  khususnya  Jerman  Barat, Prancis,  dan  Inggris,  merupakan  salah  satu donor  paling  dermawan  bagi  rezim  militer otoriter  Jenderal  Ne  Win  (1962-1988),  tetapi semua  jenis  bantuan  dihentikan  oleh  negara- negara  Eropa  Barat  ketika  rezim  militer menolak  hasil  pemilu  di  tahun  1990. 11 The National  League  for  Democracy (NLD) memenangkan  pemilihan,  tetapi  rezim  militer menolak dan mengambil alih pemerintahan.
Pada  tahun  1996,  UE  menegaskan kembali  posisinya  sebagai  respon  kepada pemerintahan otoriter Myanmar yang dianggap banyak  melanggar  hak  asasi  manusia  dengan menerapkan  sanksi  berdasarkan the  EU Common  Position 1996/635/CFSP  (Inooka,
2011).  Masih  berdasarkan the  EU  Common Position ,  pada  tahun  1997,  UE  juga  menarik hak istimewa Generalized System of Preferences (GSP) untuk produk pertanian dan industri  yang  mempengaruhi  sekitar  5%  dari ekspor  Burma. 12 Namun,  UE  masih  berusaha untuk mempromosikan demokrasi di Myanmar dengan  menawarkan  bantuan  pembangunan, tetapi sayangnya pemerintah militer justru
11 Egreteau, R. “Intra-European Bargaining and the ‘Tower of Babel’ EU Approach to the Burmese Conundrum.” East Asia, 27 , no. 1. 15-33. 2010. doi.org/10.1007/s12140-009-9088-x
12 Ewing-Chow, M. “First Do No Harm: Myanmar Trade Sanctions and Human Rights.” Northwestern Journal of
International Human Rights, 5, no. 2, 152-180. 2007.
Linkage Target Masyarakat (society) Hasil Budaya demokratis (democratic culture) Lingkup Transnasional (transnational)
Instrumen Sosialisasi (socialization)
Leverage Target Pemerintahan yang mengakomodasi kepentingan umum ( polity ) Hasil Institusi yang demokratis (democratic institution) Lingkup Antarpemerintah (intergovernmental)
Instrumen Persyaratan (conditionality)
Governance Target Sektor ( Sector) Hasil Tata kelola pemerintahan yang demokratis ( democratic governance )
Lingkup Lintas pemerintah
(transgovernmental )
Instrumen Sosialisasi ( socialization)
menolak  bantuan  ini.  Merespon  niat  baik  UE dan  negara-negara  adidaya  lainnya  untuk memberikan  bantuan,  pemerintahan  junta militer,  pada  saat  itu,  mempertanyakan mengapa  Myanmar  harus  menerima  bantuan dan dukungan dari negara-negara adidaya yang telah memberlakukan peraturan-peraturan yang dapat menyebabkan keruntuhan negara tersebut. 13
Secara  garis  besar,  periode  1996-2011 diwarnai  dengan  pengenaan  sanksi  dari  UE untuk  Myanmar.  Selain  tetap  memberlakukan sanksi seperti embargo senjata dan penangguhan  kerja  sama  dan  bantuan  bilateral non-kemanusiaan  yang  telah  dibentuk,  UE memberlakukan  larangan  visa  bagi  anggota rezim  militer,  anggota  pemerintah,  petugas keamanan  dan  anggota  keluarganya. 14 Sanksi semakin  diperketat  setelah  adanya  tindakan keras  terhadap  protes  yang  dilakukan  oleh golongan  pro-demokrasi  yang  dipimpin  oleh para  biksu  Buddha  pada  September  2007. Peristiwa ini dikenal dengan Revolusi Saffron. Sanksi ini dikenakan dengan menargetkan
1.207  perusahaan  dengan  tindakan  termasuk pelarangan  visa  bagi  sekitar  400  orang  dalam perusahaan,  pembekuan  aset,  dan  mengambil langkah  baru  untuk  pemberian  sanksi  pada sektor kayu, logam, dan permata. 15
Akibatnya,  UE  sempat  mengalami kesulitan  dalam  berperan  aktif  di  Myanmar karena  sanksi-sanksi  yang  sebelumnya  telah diberikan. Untuk itu, transisi politik pada tahun 2011 dilihat sebagai kesempatan bagi UE untuk masuk dan berperan aktif kembali dalam proses demokratisasi di Myanmar.
Linkage Model: Kontribusi Uni Eropa dalam Membangun Budaya Demokratis
13 Egreteau, R. “Intra-European Bargaining”, 15-33.
14 Inooka, H. “EU Normative Sanctions on Burma/Myanmar and the DPRK: Out of the Effective Range of EU Democracy Promotion,” EUIJ Kyushu Review, Issue 1, 57-85. 2011.
15 Egreteau, R. “Intra-European Bargaining”, 15-33.
Membangun budaya demokratis menjadi prioritas  utama  bagi  pemerintahan  sipil Myanmar pada saat itu. Setelah transisi politik, Myanmar memiliki prioritas untuk memperkuat tata  kelola  pemerintahan,  membangun  budaya demokratis melalui perencanaan dari bawah ke atas ( bottom-up ), dan mempromosikan pembangunan  yang  berpusat  pada  manusia ( people-centered ).  Dalam linkage  model dijelaskan  bahwa  dukungan  langsung,  seperti memfasilitasi  dialog,  seminar,  dan  keterlibatan masyarakat,  serta  dukungan  tidak  langsung dalam bentuk pembangunan ekonomi bersamaan  dengan  peningkatan  pendidikan yang lebih baik adalah kunci untuk konsolidasi demokrasi. 16 Uni  Eropa,  selanjutnya, merancang  beberapa  cara  untuk  mendukung pembangunan  ekonomi  dan  meningkatkan kualitas pendidikan dalam rangka mempromosikan  budaya  demokrasi  kepada masyarakat.  Dalam  proses  pendekatan  kepada masyarakat,  instrumen  sosialisasi  dianggap sebagai cara yang paling efektif.
Kondisi  ekonomi  di  Myanmar  dianggap paling  buruk  di  antara  negara-negara  Asia Tenggara  lainnya.  Keadaan  ini  diasumsikan sebagai hasil dari apa yang telah dilakukan oleh pemerintah  militer  selama  hampir  50  tahun. Akibatnya, Myanmar, yang telah menjadi salah satu  ekonomi  regional  terkemuka  di  Asia Tenggara  pada  tahun  1960-an,  memiliki  PDB per  kapita  terendah  di  Asia  Tenggara  pada 2010 17 dan  menjadi  negara  termiskin  di  Asia Tenggara. 18 Melihat  kondisi  ini,  U  Thein  Sein merancang  strategi  pembangunan  nasional  di bawah  Kerangka  Reformasi  Ekonomi  dan Sosial ( The Framework for Economic and
16 Lavenex, S. & Schimmelfennig, F. “EU Democracy Promotion,” 892.
17 EEAS, “Joint EU Development Partners’ Transitional Strategy for Myanmar 2014-2016,” 2013, http://eeas.europa.eu/archives/delegations/myanmar/docu ments/eu_myanmar/joint-eu-development-partners- transitional-strategy-for-myanmar-2014-2016_en.pdf.
18 Turnell, S. “Myanmar in 2010: Doors Open, Doors Close.” Asian Survey 51 , no. 1, 148-154. 2011. doi: 10.1525/as.2011.51.1.148
Social Reform, FESR) yang diimplementasikan pada 2012 sampai dengan 2015.
Selain  itu,  pendidikan  juga  memainkan peran  penting  untuk  menentukan  keberhasilan pembangunan ekonomi. Kondisi sektor pendidikan  di  Myanmar  juga  dianggap  kurang baik.  Sekitar  900.000  anak  usia  sekolah  dasar tidak  bersekolah  dan  banyak  siswa  berusia lanjut  masih  terdaftar  di  sekolah  dasar. 19 Melihat  kondisi  pendidikan  yang  buruk,  guru sebagai  salah  satu  aktor  kunci  memerlukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas  diri  sebagai  tenaga  pengajar.  Dalam bidang  pendidikan,  Myanmar  menghabiskan kurang  dari  0,57%  dari  PDB  pada  tahun  2000 dan  dianggap  sebagai  yang  terendah  di  dunia. Banyaknya  pembatasan  dalam  pendidikan  dan diskusi  akademis  juga  dianggap  sebagai  salah satu  faktor  yang  mengakibatkan  buruknya kualitas  pendidikan  di  Myanmar.  Dalam pemerintahan  baru,  Presiden  U  Thein  Sein merespon kondisi buruk kualitas pendidikan di negaranya  dengan  mengusulkan  upaya  untuk meningkatkan sistem pendidikan dan menetapkan  pedoman  baru  yang  disebut ‘ education  for  all ’  atau  pendidikan  untuk semua. Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan  standar  pendidikan  ke  tingkat internasional. 20
Dalam linkage  model, pembangunan ekonomi  dianggap  sebagai  sarana  untuk membantu  negara  menjadi  lebih  demokratis. Melalui  bantuan  pembangunan,  UE  turut berkontribusi  pada  pembangunan  ekonomi Myanmar. Hal ini dilakukan sebagai salah satu tujuan  UE  dalam  peningkatan  demokrasi. Pertama,  mengambil  inspirasi  dari  hipotesis Lavenex  dan  Schimmelfennig  dalam linkage model 21 , peneliti  berhipotesis  bahwa peningkatan hubungan perdagangan, bantuan,
juga  memberikan  dampak  secara  merata  untuk masyarakat luas akan membantu pembangunan ekonomi  yang  mengarah  pada  peningkatan kualitas demokrasi. Merujuk pada hipotesis ini, UE  telah  melakukan  beberapa  upaya  untuk meningkatkan hubungan perdagangan, bantuan, dan investasi ke Myanmar.
Upaya  pertama  yang  dilakukan  UE adalah  menghapus  sanksi  pada  tahun  2012 yang  dimaksudkan  untuk  membantu  Myanmar meningkatkan  perdagangan  dan  memperbaiki kondisi  ekonominya.  Pada  Juli  2013,  Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa ( Foreign Affairs Council  of  the  European  Union) meluncurkan inisiatif  yang  disebut  Kerangka  Kerja Komprehensif  untuk  Kebijakan  dan  Dukungan Uni  Eropa  untuk  Myanmar  ( Comprehensive Framework  for  the  European  Union’s  Policy and  Support  to  Myanmar/Burma ). 22 Di  bawah Kerangka  Kerja  Komprehensif  ini,  Uni  Eropa membuka  kembali the  Generalized  System  of Preferences (GSP)  ke  Myanmar  untuk memperkuat  hubungan  perdagangan  di  mana Myanmar  dapat  membayar  tarif  lebih  rendah atau bahkan penghapusan bea untuk melakukan aktivitas  ekspor  ke  UE.  Selain  itu,  UE  juga telah memulihkan kembali hubungan perdagangan  dengan  Myanmar  pada  tahun 2013  melalui  skema the  Everything  but  Arms scheme .  Skema  ini  memberikan  akses  penuh dalam  bentuk  bebas  bea  dan  kuota  pada Myanmar  ke  UE  kecuali  untuk  komoditi persenjataan.  UE  juga  menyumbang  bantuan pembangunan melalui Multi-Donor Livelihoods and Food Security Trust Fund (LIFT). Melalui bantuan  ini,  UE  berkontribusi  sebanyak  115 juta euro untuk mendukung lebih dari satu juta orang di 90 proyek guna menciptakan komoditi pertanian  yang  lebih  baik  di  daerah  pedesaan dan meningkatkan akses pasar. 23 dan investasi di Myanmar di mana  manfaatnya
22 EEAS, “Joint EU Development Partners.”
19 EEAS, “Joint EU Development Partners.”
20 Lall, M. Understanding Reform in Myanmar: People and Society in the Wake of Military Rule. London: C. Hurst and Co Ltd. 2016.
21 Lavenex, S. & Schimmelfennig, F. “EU Democracy Promotion”, 892.
23 European Commission, “Element for an EU strategy vis-à-vis Myanmar/Burma: A Special Partnership for Democracy, Peace, and Prosperity,” 2016, http://eeas.europa.eu/archives/docs/myanmar/docs/join_2 016_24_f1_communication_from_commission_to_inst_e n_v5_p1_849592.pdf.
Upaya-upaya  ini  menunjukkan  bahwa Uni  Eropa  telah  berusaha  untuk  terlibat  dalam pembangunan  ekonomi  Myanmar  dengan menjangkau  masyarakat  luas  termasuk  di daerah pedesaan. Manfaatnya diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat sipil karena tujuan  utama linkage  model adalah  untuk mempromosikan  demokrasi  dari  bawah. Melalui  upaya  ini,  dapat  dikatakan  bahwa  UE telah berkontribusi pada peningkatan hubungan perdagangan, bantuan, dan investasi Myanmar. Meskipun  beberapa  kontribusi  masih  berjalan dan  hasilnya  masih  dipertanyakan,  UE  telah menunjukkan  kontribusi  yang  cukup  besar dalam pembangunan ekonomi di Myanmar dan dapat  dikatakan  membawa  peningkatan  pada kualitas demokrasi di Myanmar.
Kedua,  melihat  kondisi  pendidikan  di Myanmar  yang  buruk,  hal  ini  mempengaruhi implementasi  budaya  demokratis,  hipotesis kedua  adalah  peningkatan  bantuan  UE  untuk meningkatkan  sistem  pendidikan  juga  akan mengarah pada peningkatan kualitas demokrasi. 24 Dalam  mewujudkan  sistem pendidikan  yang  lebih  baik,  UE  turut memperhatikan  sektor  ini.  Kontribusi  finansial UE  untuk  pengembangan  sektor  pendidikan mencapai  38  juta  euro  per  tahun. 25 Selain memberikan  bantuan  keuangan,  UE  juga bekerja untuk mendukung pendidikan di bawah Tinjauan Sektor Pendidikan Komprehensif ( the Comprehensive  Education  Sector  Review ) untuk  meningkatkan  pendidikan,  meninjau kebebasan  diskusi  akademik,  dan  untuk melakukan  pemberdayaan  para  guru  di Myanmar. 26
Sementara  itu,  beberapa  proyek  yang berkaitan  dengan  sektor  pendidikan  adalah Program Erasmus + dan The Horizon 2020 EU Research  Program. Program-program  ini dimaksudkan  untuk  meningkatkan  kerja  sama antaruniversitas dan menghubungkan ilmu
24 Lavenex, S. & Schimmelfennig, F. “EU Democracy Promotion”, 892.
25 EEAS, “Joint EU Development Partners.”
26 EEAS, “Joint EU Development Partners.”
pengetahuan,  penelitian,  dan  inovasi  dengan pembangunan  Myanmar. 27 Sejak  2014-2019, program  Erasmus+  dalam  proyek Erasmus Mundus Joint Master-Degree (EMJMDs) telah memilih  19  orang  penerima  beasiswa. 28 Dalam program Capacity  Building  for  Higher Education (CBHE),  UE  telah  menyeleksi  16 proposal  upaya  reformasi  dan  modernisasi pendidikan  tinggi  dari  21  proposal  yang dikirimkan  oleh  warga  Myanmar. 29 Urgensi dari     upaya-upaya     ini adalah untuk mempromosikan  demokrasi  yang  dimulai  dari masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mendidik mereka untuk menumbuhkan budaya demokrasi.  Meskipun  hasil  akhir  dari  upaya- upaya ini masih belum terlihat secara langsung, dapat  dikatakan  bahwa  melalui linkage  model , Uni Eropa telah mengimplementasikan beberapa  proyek  untuk  meningkatkan  sistem pendidikan  di  Myanmar.  Proyek-proyek  ini juga selaras dengan rencana ‘ education for all’ milik  pemerintah.  Untuk  itu,  dapat  dikatakan bahwa, kontribusi-kontribusi ini telah dilakukan untuk membawa perbaikan demokrasi  di  Myanmar.  Hal  ini  ditunjukkan dengan adanya peningkatan peringkat kebebasan sipil di Myanmar. Menurut Freedom House,  nilai  kebebasan  sipil  di  Myanmar meningkat dari 7 menjadi 6 karena peningkatan diskusi  publik,  media,  cakupan,  dan  sektor pendidikan. 30 Nilai  ini  terus  meningkat  sampai tahun  2018  dengan  mencapai  nilai  5  dari  7. 31 Penilaian ini berarti bahwa nilai 7 mengindikasikan bahwa suatu negara tergolong tidak bebas atau demokratis, sedangkan nilai 5
27 EEAS, “Joint EU Development Partners.”
28 European Commission, “Erasmus+ for Higher Education in Myanmar,” 2020, https://ec.europa.eu/assets/eac/erasmus- plus/factsheets/asia- central/myanmar_erasmusplus_2019.pdf.
29 European Commission, “Erasmus+ for Higher Education in Myanmar.”
30 Freedom House, “Myanmar: Freedom in the World 2012,” 2012, https://freedomhouse.org/report/freedom- world/2012/burma.
31 Freedom House, “Myanmar: Freedom in the World 2018,” 2018, https://freedomhouse.org/report/freedom- world/2018/myanmar.
menjelaskan bahwa negara sudah menuju pada proses  demokrasi,  sehingga  dikatakan  separuh bebas atau ‘partly free’.
Ketiga,  melihat  pentingnya  metode bottom-up pada  promosi  demokrasi  dalam linkage  model, keterbukaan  transnasional  juga diperlukan.  Dengan  kata  lain,  Myanmar  harus lebih  terbuka,  sehingga  UE  dapat  sepenuhnya merangkul  negara  tersebut.  Oleh  karena  itu, hipotesis  ketiga  yang  dibangun  adalah kemudahan  akses  eksternal  dan  kemudahan untuk  mendekati  masyarakat  sipil  akan mengarah pada peningkatan kualitas demokrasi. Dalam hal ini, UE tidak hanya perlu mendapatkan  akses  masuk  dari  Pemerintah Burma,  tetapi  juga  perlu  memperoleh penerimaan  dari  masyarakat  sipil  untuk mentransfer  beberapa  nilai  lebih  dalam  lagi. Dalam  hal  ini,  UE  dapat  secara  langsung menjangkau  masyarakat  sipil  dan  bekerja bersama  mereka  dalam  mengimplementasikan Peta  Jalan  Uni  Eropa  untuk  Keterlibatan dengan  Masyarakat  Sipil  (EU Roadmap  for Engagement  with  Civil Society ) yang diluncurkan  pada  September  2015. 32 Hal  ini dianggap  sebagai  titik  awal  yang  baik  untuk merangkul  masyarakat  dan  mengedukasi mereka  terkait  esensi  demokrasi.  Dengan demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  UE  telah berhasil  memperoleh  akses  dan  penerimaan oleh  masyarakat  sipil  dengan  melatih  dan melibatkan  Organisasi  Masyarakat  Sipil (CSOs) dan LSM di Myanmar. Jika proyek ini terus-menerus dilaksanakan di level masyarakat,  hal  ini  diasumsikan  dapat membawa  peningkatan  terhadap  kualitas demokrasi  di  Myanmar.  Seperti  yang  tercatat menurut  Freedom  House,  kebebasan  sipil  di Myanmar  telah  meningkat  dari  6  pada  2015 menjadi 5 pada 2016 33 dan masih berada
diangka  5  di  tahun  2018. 34 Hal  ini  dapat dikarenakan  oleh  hasil  dari  upaya-upaya perbaikan kualitas peendidikan yang berimplikasi  pada  masyarakat  yang  lebih teredukasi  dan  lebih  sadar  akan  pentingnya kebebasan berekspresi. Di sini, pemerintah juga telah  memberikan  respons  positif,  misalnya, untuk  perlahan  memberikan  kebebasan  media dan mengekspresikan suara mereka.
Berdasarkan  hipotesis  ketiga  yang  telah dibangun,  UE  telah  memberikan  kontribusi dalam mempromosikan demokrasi di Myanmar. Apa yang telah dilakukan UE untuk pembangunan  dan  berusaha  terlibat  langsung dengan masyarakat sipil melalui linkage model telah mengarah pada peningkatan demokrasi di Myanmar.  Meskipun  beberapa  proyek  masih berjalan  dan  membutuhkan  waktu  untuk mengevaluasi efektivitasnya, UE telah menunjukkan kontribusinya dengan memberikan  dukungan  dari  bawah,  yakni melalui  pendekatan  kepada  masyarakat,  guna membangun  budaya  demokrasi  di  Myanmar. Diharapkan  dengan  membangun  budaya demokrasi,  kualitas  demokrasi  di  Myanmar akan  secara  bertahap  meningkat.  Meskipun masih  ada  banyak  kendala  dalam  proses reformasi ekonomi, seperti kepentingan ekonomi  elit-elit  Myanmar  ( Tatmadaw ) 35 , peningkatan  demokrasi  akan  terus  meningkat jika  UE,  sebagai  aktor  eksternal  sekaligus promotor demokrasi, tetap konsisten mengambil  peran  dalam  proses  demokratisasi melalui linkage model.
Leverage  Model: Kontribusi  Uni  Eropa dalam Membangun Institusi yang Demokratis
Institusi  yang  demokratis  penting  dalam melihat keberhasilan reformasi politik dan
32 European Commission, “Element for an EU strategy.”
33 Freedom House. “Myanmar: Freedom in the World 2016,” 2016, https://freedomhouse.org/report/freedom- world/2016/myanmar.
34 Freedom House. “Myanmar: Freedom in the World 2018,” 2018, https://freedomhouse.org/report/freedom- world/2018/myanmar
35 Kingsbury, D. “Political Transition in Myanmar: Prospects and Problems,” Asian Politics and Policy 6 , no. 3, 351-373. 2014. doi.org/10.1111/aspp.12115
mengurangi  kontrol  militer.  Melalui leverage model ,  UE  berkontribusi  secara top-down dalam  membantu  Myanmar  menciptakan institusi  yang  lebih  demokratis. Leverage model selalu  dikaitkan dengan esensi penggunaan  persyaratan  politik  ( political conditionality )  sebagai  instrumen  untuk promosi  demokrasi. 36 Dalam  kasus  Myanmar, hal terpenting untuk mewujudkan institusi yang demokratis  adalah  perlunya  proses  pemilihan umum  yang  bebas  dan  adil  serta  penguatan fungsi  parlemen  yang  demokratis,  sehingga dapat  membawa  perbaikan  bagi  institusi pemerintahan di Myanmar.
Myanmar  berada  di  bawah  dominasi Tatmadaw selama  hampir  50  tahun.  Kondisi institusi pemerintahan Myanmar mulai berubah pada tahun 1992 ketika pemerintah mengadopsi undang-undang  baru  untuk  menetapkan  25% dari  semua  kursi  di  parlemen  nasional  untuk anggota militer dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi orang lain di luar militer  untuk  duduk  di  kursi  parlemen. 37 Namun  dalam  implementasinya,  militer  masih memegang  kendali.  Pemilu  2010  dianggap sebagai  langkah  besar  untuk  menciptakan pemerintahan  sipil,  akan  tetapi  kontrol  militer sayangnya  masih  sangat  kental  di  dalamnya. Sebelum  pemilihan  umum,  pemerintah  militer membentuk Konstitusi
2008 dan
memberlakukan  Pasal  59  (f)  untuk  mencegah kepresidenan  Aung  Sang  Suu  Kyi 38 dan peraturan  tentang  25%  reservasi  kursi  untuk militer  perlu  tetap  ada.  Selama  proses pemilihan, pembatasan media berlaku, kebebasan  berbicara,  dan  berkumpul  juga sangat dibatasi. Dalam pemilu 2015, juga tidak ada  perubahan  secara  signifikan  meskipun National  League  for  Democracy (NLD)  sudah bergabung dalam pemilu.
Keadaan  tersebut  dipandang  sebagai peluang  bagi  UE  untuk  mempromosikan demokrasi  dari  level  atas  dengan  cara merekonstruksi institusi negara melalui leverage  model. Harapannya  adalah  kontribusi UE  akan  mengarah  pada  peningkatan  kualitas institusi  yang  lebih  demokratis.  Peneliti berhipotesis  bahwa  peningkatan  bantuan  UE dan  keterlibatan  langsung  untuk  membangun lembaga  negara  yang  lebih  demokratis  akan mengarah  pada  perbaikan  atau  peningkatan kualitas  lembaga  yang  lebih  demokratis. Sejalan  dengan  ini,  UE  telah  terlibat  dalam beberapa  proses  demokrasi  di  Myanmar,  yakni dengan mengerahkan Misi Pengamatan Pemilu ( Election Observation Missions, EOM) Internasional  terbesar  untuk  pemilu  Myanmar 2015. 39 Upaya  yang  dilakukan  oleh  UE ditujukan untuk mengawasi dan menilai apakah pemilihan  umum  di  Myanmar  telah  berjalan dengan  adil  dan  bebas  tanpa  intervensi  militer dan  pihak-pihak  berkepentingan  lainnya  pada pemilihan  tersebut.  Dalam  upaya  ini,  UE kemudian  perlu  memberikan  saran  dan rekomendasi untuk pemilihan umum yang lebih baik  kedepannya.  Melalui  observasi  dan asesmen  pada  proses  pemilihan  umum, kontribusi  UE  melalui  EOM  ini  dapat  dilihat sebagai  implementasi leverage  model yang diharapkan  dapat  berguna  sebagai  laporan untuk  perbaikan  pada  pemerintahan  Myanmar ke depannya.
Selain  itu,  UE  juga  menjalin  kerja  sama antar-parlemen  yang  terus  berlanjut  antara Parlemen  Eropa  dan  Parlemen  Myanmar melalui  Pendekatan  Dukungan  Demokrasi secara  Komprehensif  oleh  Parlemen  Eropa. 40
Di bawah kerangka tersebut, UE berfokus pada transfer pengetahuan fungsi utama parlemen di mana akan sangat penting bagi pemerintahan
36 Lavenex, S. & Schimmelfennig, F. “EU Democracy Promotion,” 892-895.
37 Turnell, S. “Myanmar’s Fifty-Year Authoritarian Trap.”
38 Than, M. “Myanmar in 2014: Great Expectations Unfulfilled,” Asian Survey 55 , no. 1, 184-191. 2015.
doi.org/10.1525/as.2015.55.1.184
39 EEAS, “EU Deploys Election Observation Mission to Myanmar,” 2015, https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters- homepage/5909/eu-deploys-election-observation- mission-to-myanmar_en.
40 European Commission. “Element for an EU strategy.”
131 Melinda Sari Yayusman | Tiga Model Promosi Demokrasi Menurut Lavenex dan Schimmelfennig*: Kontribusi Uni Eropa dalam Peningkatan Demokrasi di Myanmar (Periode 2011 – 2020)
sipil  yang  dibentuk  saat  itu. 41 Kontribusi  UE pada  pengamatan  pemilu  dan  dukungan  untuk Parlemen Myanmar cukup untuk
mengasumsikan  bahwa  UE  telah  berupaya masuk  mempromosikan  demokrasi  melalui leverage  model .  Melakukan  pengamatan terhadap  lembaga  negara  dan  memberikan laporan  guna  terselenggaranya  pemilihan umum yang kredibel dan transparan serta upaya kerja  sama  dalam  membangun  lembaga parlemen yang lebih baik dapat menjadi contoh upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  UE  dalam mempromosikan  demokrasi  ke  Myanmar dengan pendekatan top-down.
Leverage model juga menyoroti persyaratan  politik  sebagai  instrumen  dalam melakukan  promosi  demokrasi.  Hipotesis kedua terkait dengan persyaratan politik adalah persyaratan  politik  spesifik  yang  telah ditetapkan oleh UE dan imbalan yang diberikan oleh UE kepada negara sasaran akan mengarah pada peningkatan kualitas demokrasi. Hipotesis ini  dan  persyaratan  sebagai  instrumen  sulit untuk  dijelaskan  karena  kasus  promosi demokrasi  di  Myanmar  dapat  dikatakan berbeda  dengan  implementasi  model leverage di  wilayah  lainnya  yang  pada  umumnya memiliki  keterikatan  politik  cukup  tinggi dengan  UE  atau  merupakan  negara  tetangga dari  anggota  UE.  Upaya  UE  melalui pengamatan  pemilu  dan  kerja  sama  antar- parlemen,  misalnya,  dilakukan  semata-mata untuk  menopang  Myanmar  dalam  menuju negara  yang  demokratis.  Jika  menempatkan persyaratan  politik  sebagai  instrumen  yang efektif  dalam leverage  model ,  dapat  dikatakan bahwa  sejauh  ini  tidak  ada  persyaratan  yang jelas  yang  diminta  UE  ke  Myanmar  dalam upaya-upaya yang telah dilakukan. UE semata- mata  bermaksud  membantu  Myanmar  dalam mempromosikan  demokrasi  sebagai  sarana untuk  mengimplementasikan  kebijakan  luar negerinya sebagai bentuk dukungan demokrasi
41 European Parliament, “Democracy Support,” 2015, http://www.europarl.europa.eu/about- parliament/en/democracy-and-human-rights
dalam  hubungan  eksternal  UE.  Komitmen  ini ditegaskan  kembali  di  bawah  Kerangka Strategis dan Rencana Aksi tentang Hak Asasi Manusia  dan  Demokrasi  ( the  Strategic Framework and Action Plan on Human Rights and  Democracy )  yang  diadopsi  oleh  Dewan Luar  Negeri  di  2012. 42 Hal  ini  tidak  terlepas dengan  identitas  UE  sebagai  aktor  normatif dunia. Selain itu, apa yang telah dilakukan UE bukanlah  sebagai  bentuk  penghargaan  atau insentif  yang  diberikan  kepada  Myanmar.  Hal ini  dilakukan  semata-mata  untuk  membantu Myanmar  dalam  mengubah  kondisi  negara sebagaimana  berlandaskan  pada  dasar  hukum UE,  yakni  pasal  2  dan  21  dari Treaty  of European  Union (TEU)  dan  pasal  205  dari Treaty  of  the  Functioning  of  the  European Union (TFEU). 43 Jika memang terdapat sebuah kepentingan  tertentu,  apa  yang  dilakukan adalah  bentuk  pencapaian  kepentingan  untuk memperkuat  dan  mempertahankan  peran  UE sebagai aktor normatif di dunia.
Berdasarkan pengamatan terhadap hipotesis  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa hipotesis ini tidak berlaku untuk kasus promosi demokrasi  di  Myanmar  karena  UE  tidak memberikan  bantuan  atau  bekerjasama  dengan Myanmar sebagai bentuk imbalan dan tidak ada persyaratan politik khusus yang harus dipenuhi Myanmar  ketika  menerima  bantuan  atau melakukan  kerja  sama.  Prinsip  persyaratan politik dalam leverage model dapat berlaku jika UE  menggunakan  instrumen  ini  di  negara- negara  tetangga,  seperti  di  Eropa  Timur  dan Tengah, yang memiliki pengaruh kuat dari UE dan  UE  juga  memiliki  banyak  kepentingan untuk  mempertahankan  peran  dominan  di wilayah  tersebut.  Tujuan  pelaksanaan  kerja sama  dan  hubungan  bilateral  ini  adalah  untuk mencapai demokrasi.
42 Bandone. A, “Promoting Democracy and Observing Elections,” 2016, http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayF tu.html?ftuId=FTU_6.4.2.html
43 Bandone. A. “Promoting Democracy and Observing Elections.”
Menurut  dua  hipotesis  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  kontribusi  UE  dalam promosi  demokrasi  ke  Myanmar  melalui leverage  model tampaknya  kurang  efektif dibandingkan  dengan  promosi  demokrasi melalui linkage model . Dapat dikatakan bahwa UE  telah  melakukan  implementasi  maksimal sesuai dengan leverage model dalam membantu Myanmar  guna  menciptakan  lembaga  yang lebih demokratis melalui serangkaian penilaian dalam  pemilihan  umum  2015  dan  kerja  sama antar-parlemen yang diharapkan akan mengarah  pada  perbaikan  pada  lembaga negara.  Namun,  ketika  melihat  persyaratan politik sebagai instrumen
untuk mempromosikan  demokrasi  melalui leverage model ,  dapat  dikatakan  bahwa  apa  yang  telah dilakukan  UE  terhadap  Myanmar  gagal  untuk memverifikasi hipotesis kedua. Peneliti berargumen  bahwa  kepentingan  utama  UE dalam  melakukan  upaya  ini  adalah  mengingat institusi ini lekat dengan identitas sebagai aktor normatif  dunia.  Dengan  begitu,  memperkuat perannya  sebagai  kekuatan  normatif  dan menerapkan  prinsip  kebijakan  luar  negeri adalah  alasan  UE  berkeinginan  untuk mempromosikan  demokrasi  di  Myanmar, sehingga  tidak  ada  timbal  balik  konkret  atau persyaratan  tertentu  yang  harus  diberikan  oleh Myanmar pada UE setelah upaya ini dilakukan.
Governance  Model: Kontribusi  Uni  Eropa dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis Negara berbasis
hukum dan pemerintahan yang baik adalah prioritas utama bagi  pemerintah  baru  di  Myanmar.  Hal  ini dikarenakan  oleh  Myanmar  yang  belum memiliki pengalaman cukup dalam bentuk tata kelola  pemerintahan  sipil  setelah  periode panjang  rezim  otoriter  yang  berakhir  pada 2010. 44 Promosi demokrasi melalui governance model di Myanmar bertujuan untuk
mentransfer  serangkaian  prinsip  tata  kelola demokratis UE, yaitu transparansi, akuntabilitas,  dan  partisipasi.  Hubungan  saling ketergantungan  antarsektor  di  UE  dan  negara sasaran  merupakan  kriteria  utama  dari efektivitas governance  model. Sosialisasi  juga dipercaya  sebagai  instrumen  utama  untuk menciptakan  tata  kelola  pemerintahan  yang demokratis. Ketika governance model diterapkan pada hubungan eksternal UE, hal ini berarti  bahwa  UE  sedang  memainkan  peran institusinya  dan  menyebarkan  sistem  aturan serta  nilai-nilai  miliknya  di  luar  perbatasan UE. 45 Di sini, UE menetapkan beberapa upaya yang diharapkan akan mengarah pada beberapa perbaikan di tingkat pemerintahan.
Myanmar  telah  berada  dalam  rezim pemerintahan  otoriter  selama  hampir  50  tahun di  mana  transparansi  dan  akuntabilitas  masih kurang  dan  partisipasi  sipil  terbatas.  Sebagai konsekuensinya,  korupsi  dan  nepotisme menjadi  masalah  paling  serius  di  level pemerintahan.  Semenjak  liberalisasi  politik  di tahun  2011,  pemerintahan  sipil  baru  masih belum  berjalan  dengan  baik  dan  belum memiliki  kontrol  akan  negara.  Masih  banyak kursi-kursi perwakilan pada sektor-sektor kunci yang  didominasi  oleh  militer  dan  pemerintah masih  memiliki  kontrol  terbatas  pada  sektor ekonomi  dan  pembangunan  di    wilayah periferi. 46 Dengan  begitu,  perbaikan  di beberapa sektor tertentu harus dilakukan untuk memajukan  proses  demokratisasi  baik  dalam tingkat  kelembagaan  maupun  masyarakat.  UE mencoba mengembangkan beberapa kerja sama sektoral  dengan  Myanmar  untuk  mentransfer norma-norma  dan  nilai-nilai  tata  pemerintahan yang  baik  dengan  harapan  hal-hal  yang  sesuai dapat diadopsi dan dicontoh oleh Pemerintah
45 Lavenex, S. & Schimmelfennig, F. “EU Rules beyond EU Borders: Theorizing External Governance in European Politics”, Journal of European Public Policy 16, no 6, 791-812. 2009. doi.org/10.1080/13501760903087696
46 Bünte, M., et. al. “Taking Stock of Myanmar’s Political Transformation since 2011.” Journal of Current Southeast Asia Affairs 38, no. 3, 249-264. 2020. doi.org/10.1177/1868103420905140
133 Melinda Sari Yayusman | Tiga Model Promosi Demokrasi Menurut Lavenex dan Schimmelfennig*: Kontribusi Uni Eropa dalam Peningkatan Demokrasi di Myanmar (Periode 2011 – 2020)
Myanmar.  Melalui governance  model ,  prinsip- prinsip  tersebut  juga  diharapkan  bermanfaat dalam  proses  pengambilan  keputusan  di pemerintahan  Myanmar  untuk  kebijakan- kebijakan  di  berbagai  sektor  dengan  tingkat kontrol  dan  jangkauan  pemerintah  yang  masih rendah, seperti sektor ekonomi dan pembangunan di wilayah pinggiran.
Dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang lebih  demokratis,  pertama,  Myanmar  perlu memiliki  pengetahuan  di  beberapa  sektor penting  yang  selanjutnya  akan  mempengaruhi proses  pengambilan  keputusan  dan  membawa perbaikan di tingkat pemerintahan. Oleh karena itu,  peneliti  berhipotesis  bahwa  peningkatan hubungan  dalam  beberapa  sektor  spesifik  atau kerja  sama  sektor-spesifik  yang  dibentuk  oleh UE  dan  bertujuan  mentransfer  prinsip-prinsip tata  pemerintahan  yang  demokratis  akan mengarah  pada  peningkatan  tata  kelola pemerintahan  yang  lebih  demokratis.  Dalam governance model , dapat dilihat bahwa terdapat beberapa  sektor  yang  menjadi  fokus  bagi  UE dalam  membangun  hubungan  sektor  tertentu dengan  Myanmar.  UE  berusaha  terlibat  secara signifikan  dalam  sektor  keamanan  internal, sosial,  dan  lingkungan.  Di  sektor  keamanan, UE  telah  merancang  Proyek  Pelatihan Kebijakan  Uni  Eropa  atau  EU’s Policy Training  Project (2013-2015)  untuk  melatih Kepolisian Myanmar guna peningkatan profesionalitas  kerja.  Petugas  kepolisian  yang berpengalaman dari negara-negara anggota UE dikerahkan  untuk  mentransfer  pengetahuan kepada  pihak  kepolisian  di  Myanmar  tentang cara  mengamankan  dan  melindungi  hak-hak warga negara secara demokratis. 47 Tidak hanya dimaksudkan  untuk  melatih  polisi  secara praktik,  upaya  ini  juga  diharapkan  dapat berbagi pengetahuan kepada petugas kepolisian tentang pentingnya hak-hak yang bersifatdemokratis,  sehingga  mereka  dapat berkontribusi secara lebih mendalam  pada
47 European Commission, “Element for an EU strategy.”
pemerintah  dalam  memberikan  saran  dalam pengambilan keputusan nantinya.
Di  sektor  sosial,  UE  mencoba  untuk merangkul  badan  tertentu  guna  memberikan asistensi  terhadap  perbaikan  kebijakan  dan administrasi  buruh  negara  melalui  Inisiatif untuk  Mempromosikan  Hak-Hak  dan  Praktik Ketenagakerjaan  Mendasar  di  Myanmar  ( the Initiative  to  Promote  Fundamental  Labor Rights and Practices in Myanmar ). 48 Upaya ini bermaksud  untuk  membantu  pemerintah mengatur  kebijakan  ketenagakerjaan  dan  hal- hal  terkait  buruh  dengan  memastikan penghormatan  terhadap  hak-hak  dasar  buruh dan  partisipasi  aktor-aktor  non-negara  seperti bisnis  dan  pemangku  kepentingan  lainnya. Melalui  sektor  lingkungan,  UE  juga  berusaha mempromosikan  transparansi  dan  pentingnya pemeliharaan  lingkungan.  Hal  ini  dilakukan untuk  menjamin  bahwa  Myanmar  sejalan dengan UE dalam pencegahan pembalakan liar dan  mengedepankan  pentingnya  transparansi dalam menetapkan undang-undang atau kebijakan  di  sektor  lingkungan.  Dukungan  ini tercermin  dalam  Kesepakatan  Kemitraan Sukarela  dalam  bidang  kehutanan  (FLEGT- VPA). 49
Melalui  program-program  ini,  UE  telah mengimplementasikan governance  model dan memberikan  kontribusinya  dalam  upaya membangun  tata  kelola  pemerintah  yang  lebih demokratis, yakni dengan melibatkan Myanmar dalam beberapa sektor spesifik yang berpotensi dapat bermanfaat bagi mereka untuk mengubah pandangan  dan  kecenderungan  pada  proses pengambilan  keputusan  di  setiap  sektor  agar lebih  transparan,  akuntabel,  dan  partisipatif. Meskipun  hasilnya  masih  belum    terlihat dengan jelas dan beberapa program masih
48 European Commission, “Element for an EU strategy.”
49 Council of the European Union, (2013). “Council Conclusion on the Comprehensive Framework for the European Union’s Policy and Support to Myanmar/Burma,” https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/ pressdata/EN/foraff/138272.pdf.
berjalan,  UE  cukup  serius  dalam  berkontribusi melalui  serangkaian  kegiatan  ini.  Jika  UE secara  konsisten  mengembangkan  kerja  sama dalam  sektor-sektor  tertentu  semacam  ini  di masa  mendatang,  upaya  ini  akan  mengarah pada  penciptaan  pemerintahan  yang  lebih demokratis  terlepas  dari  kemungkinan  kondisi dan  tekanan  dominasi  junta  militer  yang sewaktu-waktu menunjukkan ketidakpuasannya dengan upaya represif kembali. Dengan begitu, upaya-upaya  ini  perlu  dibarengi  dengan perbaikan  tatanan  pemerintah  yang  juga berkaca  pada  masa  lalu  di  mana  dominasi militer  junta  patut  menjadi  perhatian.  Di  sisi lain,  peneliti  juga  berpendapat  bahwa  durasi setiap  perangkulan  terhadap  sektor-sektor tertentu  perlu  lebih  lama  karena  mentransfer prinsip-prinsip penting untuk menuju pemerintahan  yang  demokratis  membutuhkan serangkaian  perubahan  dalam  cara  berpikir pada banyak aktor dan tata kelola pemerintahan tersebut.
Sosialisasi  sebagai  instrumen  utama untuk membangun pemerintahan yang demokratis  juga  sangat  penting  dalam penerapan governance  model .  Lavenex  dan Schimmelfennig  menyatakan  bahwa  hal  utama yang  mendasari governance  model adalah sosialisasi  yang  menjadi  salah  satu  faktor pemicu perubahan. 50 Dengan demikian, peneliti berhipotesis  bahwa  mentransfer  prinsip-prinsip pemerintahan demokratis secara efektif melalui sosialisasi akan membawa peningkatan kualitas demokrasi di negara sasaran, dalam konteks ini adalah  Myanmar.  Dalam  hal  ini,  UE membentuk  agenda  untuk  meningkatkan transparansi  dan  nilai-nilai  partisipasi  dalam sektor keadilan di bawah The MyJustice (2015- 2019). 51 Keadilan  telah  menjadi  salah  satu masalah  di  Myanmar  terutama  bagi  orang miskin, termarginalisasi, dan minoritas, contohnya  pada  hak-hak  minoritas  Rohingya. Dalam upaya ini, UE berusaha meningkatkan
hubungan  dengan  komunitas,  praktisi  hukum, dan  lembaga  peradilan  untuk  menggunakan pendekatan  inovatif  seperti  mediasi    dan layanan  hukum  untuk  mengedukasi  sektor- sektor  pada  badan  pemerintahan  tertentu tentang  pentingnya  keadilan  dan  untuk mensosialisasikan pentingnya partisipasi secara inklusif  dalam  pengambilan  keputusan. 52 Dengan  cara-cara  ini,  UE  menggunakan instrumen  sosialisasi  untuk  merumuskan beberapa pendekatan yang dapat menjembatani masyarakat dan pejabat pemerintah.
Selanjutnya, UE juga membuat inisiatif melalui Penguatan Kelembagaan dan Dukungan Dialog Kebijakan  ( Institutional  Strengthening  and Policy  Dialogue  Support, ISPDS)  dengan Kementerian  Perencanaan  Nasional  dan Pengembangan Ekonomi
Myanmar. 53
Serangkaian sosialisasi melalui seminar, dialog dengan  pemerintah,  dan  lokakarya  tentang perumusan strategi dengan pegawai pemerintah dan  masyarakat  sipil  telah  dilakukan  untuk memperkuat  transparansi  dan  meningkatkan akses  partisipasi  sipil  dalam  pengambilan keputusan,  serta  mendukung  perumusan  dan implementasi  strategi  reformasi  administrasi publik di Myanmar.
Berdasarkan  dua  hal  di  atas,  UE  telah menunjukkan  kontribusi  melalui governance model dengan  lebih  menekankan  pada  proses sosialisasi  melalui  penyuluhan  pentingnya keadilan untuk masyarakat dan praktisi hukum, serta mendukung reformasi sektor publik dalam pelayanan publik. Ditujukan untuk mentransfer prinsip-prinsip tata pemerintahan yang demokratis,  upaya-upaya  ini  selaras  dengan definisi  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik menurut  UE,  yakni  mendukung  efektivitas lembaga-lembaga  pemerintah,  khususnya  yang berkaitan dengan sektor publik, dan pengembangan  hukum  dan  peradilan    serta yang terpenting adalah untuk  mempromosikan
50 Lavenex, S. & Schimmelfennig, F. “EU Democracy Promotion,” 895-898.
51 European Commission, “Element for an EU strategy.”
52 European Commission, “Element for an EU strategy.”
53 EEAS, “Myanmar (Burma) and the EU,” 2016, https://eeas.europa.eu/delegations/myanmar- burma/1569/myanmar-burma-and-eu_en.
transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi. 54
Berdasarkan  dua  hipotesis  tersebut,  UE  telah menyumbangkan  beberapa  upaya  seperti asistensi  terhadap  perbaikan  kebijakan  dan administrasi  dan  sosialisasi  layanan  hukum untuk  membangun  pemerintahan  yang  lebih demokratis di Myanmar.

## Kesimpulan
Terlepas dari kudeta militer yang kembali terjadi  di  awal  tahun  2021,  Myanmar sebelumnya telah berkomitmen untuk menjalani  transisi  politik  di  tahun  2011  untuk menjadi  negara  yang  lebih  demokratis.  Pada periode  ini,  UE  telah  melakukan  beberapa upaya  dalam  mempromosikan  demokrasi  di Myanmar  dan  secara  aktif  membantu Pemerintah  Myanmar  untuk  beralih  dari dominasi  junta  militer  menuju  pemerintahan sipil  yang  demokratis.  Analisis  penelitian menggunakan  tiga  model  promosi  demokrasi UE  yang  dikembangkan  oleh  Lavenex  dan Schimmelfennig  telah  menjawab  sejauh  mana kontribusi  UE  membantu  Myanmar  dalam membangun budaya, institusi, dan pemerintahan yang demokratis dengan
berpangku     pada     prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
Dapat disimpulkan bahwa linkage model adalah  model  yang  paling  efektif  untuk digunakan  oleh  UE  dalam  mempromosikan demokrasi  di  Myanmar  pada  periode  2011- 2020.  UE  telah  berkontribusi  pada  banyak proyek  dan  kebijakan  yang  dapat  dikatakan membantu Myanmar dalam mencapai peringkat kebebasan  yang  lebih  baik.  Di  sisi  lain, kontribusi yang telah dilakukan UE menggunakan governance  model juga  dapat membantu  dalam  beberapa  perbaikan  di Myanmar selama UE tetap konsisten dalam
54 European Parliament, “Good Governance in EU External Relations: What Role for Development Policy in a Changing International Context?” 2016, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/20 16/578012/EXPO_STU(2016)578012_EN.pdf.
melaksanakan proyek-proyek tersebut.
Meskipun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa dibutuhkan  banyak  usaha  dan  waktu  untuk mengubah  cara  berpikir  masyarakat  dan mendifusikan  norma-norma  serta  nilai-nilai demokrasi  yang  baru  untuk  menciptakan pemerintahan  yang  baik  dan  demokratis. Sementara itu, leverage model dapat dikatakan sebagai  metode  yang  cukup  sulit  untuk diimplementasikan dalam upaya mempromosikan  demokrasi  di  Myanmar. Namun,  UE  telah  menunjukkan  niatan  baik dengan  menurunkan  anggota  EOM  terbesar untuk  pemilihan  umum  di  tahun  2015.  Akan tetapi,  ketika  berbicara  tentang  persyaratan politik  sebagai  instrumen,  model  ini  menjadi sulit untuk diterapkan oleh UE.
Apa  yang  telah  dilakukan  UE  untuk Myanmar  sebenarnya  merupakan  bentuk komitmen  UE  terhadap  kebijakan  luar negerinya dalam mempromosikan demokrasi di lingkup  eksternal  dan  mendifusikan  norma- norma  Eropa,  serta  sebagai  tindakan  nyata untuk  mempertahankan  identitasnya  sebagai kekuatan normatif di dunia. Kontribusi UE dan promosi  demokrasi  melalui linkage dan governance  model dianggap  paling  efektif untuk  membantu  Myanmar  dalam  perbaikan menyeluruh tatanan negara untuk menjadi lebih demokratis. Pertanyaan-pertanyaan terkait bagaimana efektivitas dan kelanjutan dari kerja sama  dan  bantuan  UE  terhadap  Myanmar ketika  represi  militer  kembali  terjadi  di  awal tahun 2021 akan menarik untuk ditelaah dalam riset  selanjutnya.  Apakah  UE  kembali menerapkan sanksi dan embargo seperti dahulu atau  ada  tindakan  lain  yang  dilakukan  dapat menjadi  pemantik  diskusi  untuk  studi kontemporer dalam isu demokrasi Myanmar.
Namun demikian, dapat dikatakan bahwa dalam  proses  transisi  politik  Myanmar,  UE telah  memainkan  peran  normatifnya  untuk mempromosikan  demokrasi,  meskipun  tidak dapat dipungkiri bahwa aktor junta militer kini kembali  menunjukan  sikap  represifnya  dan berusaha meruntuhkan tatanan demokrasi yang
tengah dibangun kembali sejak 2011. Studi ini dapat menjadi sebuah refleksi peran internasional  yang  sesungguhnya  dibutuhkan dalam  mempromosikan  demokrasi.  Dunia internasional  tentunya  tidak  dapat  melupakan Myanmar  dengan  proses  demokrasinya  yang dapat  dikatakan  naik-turun.  Peranan  dunia internasional  masih  sangat  diperlukan  dalam merespon kondisi represif yang kembali terjadi saat ini.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Dr. Marek Neuman selaku pengajar studi Eropa di University  of  Groningen ,  Belanda  dan  Dr.  A. Helmy  Fuady  selaku  peneliti  di  Pusat Penelitian  Kewilayahan  LIPI  yang  telah memberikan  saran  dan  masukan  untuk penulisan artikel ini.

## Daftar Pustaka
Aung,  Aung. Promoting  Democracy  in Myanmar:  Political  Party  Capacity Building. Singapore:  Institute  for Security and Development Policy, 2013.
Bandone, Anete. “Promoting Democracy and Observing Elections”, European Parliament, 2016. http://www.europarl.europa.eu/atyourser vice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.4. 2.html.
Bünte, Marco, et. al. “Taking Stock of Myanmar’s Political Transformation since 2011.” Journal of Current Southeast Asia Affairs, 38 (3), 249-264. 2020.
doi.org/10.1177/1868103420905140
Cook, Alistair, D.B. “Positions of responsibility: A comparison of ASEAN and EU approaches towards Myanmar.” International Politics, 47 (3-4), 433– 449. 2010. doi.org/10.1057/ip.2010.7 Council of the European Union. “Council Conclusion on the Comprehensive Framework for the European Union’s Policy and Support to Myanmar/Burma”. Europa . 2013. https://www.consilium.europa.eu/uedoc
s/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/13 8272.pdf.
Du Rocher, Sophie. “How Does the Past Shape the Present? The EU Policy towards Myanmar in Inter-Regional Context.” European Journal of East Asian Studies, 12, 191-216. 2013. doi.org/10.1163/15700615-13120208 Egreteau, Renaud. “Intra-European Bargaining and the ‘Tower of Babel’ EU Approach to the Burmese Conundrum.” East Asia, 27 (1), 15-33. 2010.
doi.org/10.1007/s12140-009-9088-x EEAS. “Joint EU Development Partners’ Transitional Strategy for Myanmar 2014-2016”. Europa . 2013. http://eeas.europa.eu/archives/delegatio ns/myanmar/documents/eu_myanmar/jo int-eu-development-partners- transitional-strategy-for-myanmar-2014- 2016_en.pdf.
EEAS. “EU Deploys Election Observation Mission to Myanmar”. Europa . 2015. https://eeas.europa.eu/headquarters/head quarters-homepage/5909/eu-deploys- election-observation-mission-to- myanmar_en.
EEAS. “Election Observation Missions (EUEOMs)”, Europa . 2016. https://eeas.europa.eu/topics/election- observation-missions- eueoms/421/election-observation- missions-eueoms_en. EEAS. “Myanmar (Burma) and the EU”. Europa. 2016.
https://eeas.europa.eu/delegations/myan mar-burma/1569/myanmar-burma-and- eu_en.
European Commission. “Building Partnership for Changes in Developing Countries: Myanmar/Burma”. Europa. 2016. http://ec.europa.eu/europeaid/countries/ myanmarburma_en.
European Commission. “Element for an EU strategy vis-à-vis Myanmar/Burma: A Special Partnership for Democracy, Peace, and Prosperity”. EEAS. 2016. http://eeas.europa.eu/archives/docs/mya nmar/docs/join_2016_24_f1_communic ation_from_commission_to_inst_en_v5 _p1_849592.pdf.
European Commission. “Erasmus+ for Higher Education in Myanmar”. Europa. 2020. https://ec.europa.eu/assets/eac/erasmus- plus/factsheets/asia- central/myanmar_erasmusplus_2019.pdf .
European Parliament. “Democracy Support”, Europarl. 2015. http://www.europarl.europa.eu/about- parliament/en/democracy-and-human- rights.
European Parliament. “Good Governance in EU External Relations: What Role for Development Policy in a Changing International Context?”. Europarl. 2016. http://www.europarl.europa.eu/RegData /etudes/STUD/2016/578012/EXPO_ST U(2016)578012_EN.pdf. Ewing-Chow, Michael. “First Do No Harm: Myanmar Trade Sanctions and Human Rights.” Northwestern Journal of International Human Rights, 5 (2), 152- 180. 2007. https://scholarlycommons.law.northwest ern.edu/njihr/vol5/iss2/1
Freedom House. “Myanmar: Freedom in the World 2011”. Freedom House. 2011. https://freedomhouse.org/report/freedom -world/2011/burma.
Freedom House. “Myanmar: Freedom in the World 2012”. Freedom House. 2012. https://freedomhouse.org/report/freedom -world/2012/burma.
Freedom House. “Myanmar: Freedom in the World 2016”. Freedom House. 2016. https://freedomhouse.org/report/freedom -world/2016/myanmar.
Freedom House. “Myanmar: Freedom in the World 2018”. Freedom House . 2018. https://freedomhouse.org/report/freedom -world/2018/myanmar.
Freedom House. “Myanmar: Freedom in the World 2019”. Freedom House. 2019. https://freedomhouse.org/country/myan mar/freedom-world/2019.
Höhn, Hannah. “The Role of European Union in the democratization of post-military regimes. A case study on the role of European Union in the democratization of Myanmar.” Master thesis., Leiden University, 2016.
Inooka, Hiroshi. “EU Normative Sanctions on Burma/Myanmar and the DPRK: Out of the Effective Range of EU Democracy Promotion,” EUIJ Kyushu Review, Issue 1, 57-85. 2011.
Kingsbury, Damien. “Political Transition in Myanmar: Prospects and Problems”, Asian Politics and Policy, 6 (3), 351- 373. 2014. doi.org/10.1111/aspp.12115 Lall, Marie. Understanding Reform in Myanmar: People and Society in the Wake of Military Rule. London: C. Hurst and Co Ltd. 2016.
Lavenex, Sandra & Schimmelfennig, Frank. “EU Rules beyond EU Borders: Theorizing External Governance in European Politics”, Journal of European Public Policy, 16 (6), 791- 812. 2009. doi.org/10.1080/13501760903087696 Lavenex, Sandra & Schimmelfennig, Frank. “EU Democracy Promotion in the Neighbourhood: from Leverage to Governance?”, Democratization,18 (4), 885-909. 2011. doi.org/10.1080/13510347.2011.584730 Staunton, Eglantine., & Ralph, Jason. “The Responsibility to Protect norm cluster and the challenge of atrocity prevention: an analysis of the European Union’s strategy in Myanmar,” European Journal of International Relations , 1-27. 2019. doi.org/10.1177/1354066119883001 Than, Maung. Myanmar in 2014: Great Expectations Unfulfilled. Asian Survey, 55 (1), 184-191. 2015.
doi.org/10.1525/as.2015.55.1.184 Turnell, Sean. “Myanmar’s Fifty-Year Authoritarian Trap.” Journal of International Affairs, 65 (1), 79-90. 2011. http://www.jstor.org/stable/24388183. Turnell, Sean. “Myanmar in 2010: Doors Open, Doors Close.” Asian Survey,
51 (1), 148-154. 2011. doi:
10.1525/as.2011.51.1.148