## DOI: 10.46730/japs.v4i3.115

## STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN TEMPAT HIBURAN UMUM KARAOKE KOTA PEKANBARU
Denis Juan Lim 1 , Adianto 2
1 Universitas Riau Email: denisjuanlim@gmail.com Kata kunci Abstrak Strategi, Strategi Organisasi, Karaoke, Pekerja Seks Komersial (PSK) Kota  Pekanbaru  telah  berkembang  pesat  dan  menjadi  pusat pemerintahan  Provinsi  Riau.  Pertumbuhan  penduduk  yang  cepat telah  membawa  dampak  dalam  ekonomi  dan  sosial  akan  tetapi menimbulkan  masalah  sosial  seperti  Pekerja  Seks  Komersial  (PSK) yang banyak berkeliaran di tempat hiburan umum karaoke. Penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisis  Strategi  serta  mengidentifikasi Strategi  yang  dilaksanakan  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja. Penelitian ini menggunakan teori Mintzberg dalam Asaretkha Adjane Annisawati  (2022)  yang  menggunakan  indikator:  Rencana  (Plan), Taktik  (Ploy),  Pola  (Pattern),  Posisi  (Position),  Perspektif (Perspective).  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif bersifat  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  strategi yang  diterapkan  masih  kurang  efektif  karena  minim  inovasi  dan kekurangan  ketegasan  dalam  penertiban,  masih  banyak  pelanggaran peraturan  di  tempat  hiburan.  Oleh  karena  itu,  perlunya  penyesuaian strategi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Pekanbaru  yang  lebih  adaptif, penegakan  hukum  yang  lebih  tegas,  dan  pembaruan  terus-menerus guna mengatasi permasalahan yang berkembang ini. Keywords Abstract Strategy, Organizational Strategy, Commercial Sex Workers (CSW) Pekanbaru  City  has  grown  rapidly  and  become  the  center  of  Riau Province.  Rapid  population  growth  has  had  an  impact  on  the economy  and  social  but  has  led  to  social  problems  such  as Commercial Sex Workers (CSWs) who roam a lot in karaoke public entertainment venues. This research aims to analyze the Strategy and identify the Strategy implemented by the Pamong Praja Police Unit. This  research  uses  Mintzberg's  theory  in  Asaretkha  Adjane Annisawati  (2022)  which  uses  indicators:  Plan,  Ploy,  Pattern, Position,  Perspective.  This  research  uses  descriptive  qualitative research.  The  results  of  this  study  found  that  the  strategy implemented was still less effective because of the lack of innovation and lack of assertiveness in policing, there were still many violations of regulations in entertainment venues. Therefore, there is a need for adjustments  to  the  strategy  of  the  Pekanbaru  Pamong  Praja  Police Unit that is more adaptive, stricter law enforcement, and continuous updates to overcome this growing problem..
Volume 4, Nomor 3 Desember 2023 P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601

## Jurnal
JAPS

## Pendahuluan
Kota  Pekanbaru  sebagai  ibu  kota  Provinsi  Riau  berfungsi  sebagai  pusat pemerintahan  Provinsi  Riau,  Pusat  Pendidikan,  Pusat  Perdagangan,  Industri  dan  Jasa. Peningkatan jumlah penduduk Pekanbaru yang cukup pesat menjadikan Kota Pekanbaru menjadi  Kota  Metropolitan  yang  menawarkan  berbagai  fasilitas,  seperti  lapangan pekerjaan,  obyek  wisata,  tempat  transit  ke  luar  negeri,  dan  sebagainya,  sehingga menjadikan  Kota  Pekanbaru  sebagai  tempat  persinggahan,  dan  kedatangan  wisatawan asing  dan  lokal.  Oleh  karena  tuntutan  hidup  yang  semakin  mendesak,  maka  profesi mereka dapat  berubah-ubah dan beraneka ragam pekerjaan yang mereka  lakukan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah baru,  salah  satu  contohnya  akan  menimbulkan  maraknya  tindakan  kriminalitas  dan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Pekanbaru.
Kata  prostitusi  berasal  dari  Bahasa  Latin  pro-stituere  atau  prostauree,  yang berarti  membiarkan  diri  berbuat  zina,  melakukan  persundalan,  percabulan  dan perendakan. Sedangkan kata prostitue adalah pelacur. Dikenal pula dengan istilah WTS atau  wanita  tuna  susila  dan  PSK  atau  pekerja  seks  komersial  (Kartono  dalam Ambarwati,  2012).  Dan  prostitusi  dalam  perspektif  gender  diartikan  sebagai  suatu bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  diselenggarakan  oleh  suatu  mekanisme ekonomi  yang  merugikan  kaum  perempuan  (Hanum  dalam  Ambarwati,  2012). Prostitusi  bisa  terjadi  pada  siapa  saja  tidak  memandang  jenis  kelamin.  Prostitusi  bisa terjadi pada kaum laki-laki dan perempuan (Aggleton dalam Hannam, 2013). Selama ini yang  menjadi  persoalan  dan  menjadi  sorotan  perdebatan  adalah  prostitusi  yang  terjadi pada  kaum  perempuan.  Padahal  kedua  macam  prostitusi  tersebut  sama-sama mempunyai dampak terhadap penyebaran HIV/AIDS
Hiburan  umum  adalah  suatu  jenis  pertunjukan,  permainan,  dan  atau  keramaian dengan  nama  atau  bentuk  apapun  yang  di  tonton  dan  atau  dinikmati  oleh  setiap  orang dengan  dipungut  bayaran,  tidak  termasuk  penggunaan  olahraga  atau  lapangan  yang digunakan  untuk  umum.  Masalah  Pekerja  Seks  Komersial  (PSK)  dapat  menimbulkan berbagai  akibat  negatif  yang  membahayakan  dan  meresahkan  masyarakat,  sepeti hancurnya  rumah  tangga,  dan  terjadinya  tindak  pidana  kejahatan  lain  sebagainya. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu, akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari  penyimpangan  seksualitas  yang  normal  dan  sesuai  menurut  aturan  agama.  Dan  di Pekanbaru,  Pekerja  Seks  Komersial  (PSK)  ini  terdapat  di  salah  satu  tempat  hiburan umum  yaitu  di  tempat  hiburan  karaoke.  Tempat-tempat  hiburan  umum  khususnya karoke kini makin bertambah jumlahnya. Kehidupan kota pada saat ini tidak hanya pada pagi  dan siang hari saja, tapi malam  hari juga semarak terutama lokasi hiburan umum yang  semakin  meningkat  jumlahnya  dan  semakin  berani  melanggar  aturan  peraturan yang telah mengaturnya (Gea, 2022)
Ketertiban  umum  menjadi  langkah  awal  dalam  menyukseskan  pembangunan yang  sedang  berjalan.  Keberadaan  tempat  hiburan  umum  secara  langsung  atau  tidak langsung memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah di Kota Pekanbaru, namun pemerintah perlu melakukan antisipasi agar keberadaan tempat
ini tidak disalah gunakan (Ridwan, 2021). Masalah ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat  merupakan  suatu  kebutuhan  dasar  yang  senantiasa  diharapkan  masyarakat dalam  melaksanakan  aktifitas  sehari-hari.  Oleh  karenanya,  masyarakat  sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi  yang  mengarah  dan  menimbulkan  hal-hal  yang  akan  merusak  tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh orang-perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya (Suprayetno, 2017)
Untuk itu pemerintah Kota Pekanbaru perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat menegaskan masalah ketertiban umum sesuai  dengan kondisi  Kota Pekanbaru saat  ini. Maka  dibuatlah  kebijakan  berupa  Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  Nomor  03  Tahun 2002 tentang Hiburan Umum serta Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021  tentang  Ketertiban  Umum  dan  Ketentraman  Masyarakat.  Peraturan-peraturan  ini dibuat  untuk  mengelola  tatanan  dan  perilaku  masyarakat  Pekanbaru,  maka  dari  itu penulis mengutip beberapa hal yang berkaitan dengan judul ini dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 yaitu:
A. Tidak  menyediakan  wanita  malam  dan  atau  penghibur  (WTS)  (Bab  III  Pasal  4 ayat F)
B. Tidak tempat prostitusi (Bab III Pasal 4 ayat G)
C. Karaoke  dibuka  dari  pukul  08.00  WIB  sampai  dengan  22.00  WIB  (BAB  IV Pasal 5 ayat 2)
Lalu  juga  terkait  dengan  Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  Nomor  13  Tahun 2021 Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat:
A. Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian (Bagian Kesebelas Pasal 35)
Adapun tempat hiburan umum yang dimaksud oleh peneliti sudah ada di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 yaitu:
A. Fasilitas karaoke, pertunjukan musik, panti pijat, pub, club malam, diskotik dan sejenisnya (Pasal 38 ayat 2)
Dan juga dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 yaitu:
A. Bioskop,  karaoke,  pub,  rental  Video  CD  dan  LD,  Taman  Rekreasi/Taman Pancing,  Kebun  binatang,  Video  Game/Play  Station,  Cafe,  Group  Band/Orgen Tunggal (tertutup/terbuka), Billyard (Bab II Pasal 2 ayat 1)
Dalam  hal  ini  untuk  menjalankan  ketertiban  dan  keamanan  lingkungan  Kota pekanbaru  merupakan  tanggung  jawab  Satuan  Pamong  Praja  Kota  Pekanbaru  serta tanggung jawab seluruh masyarakat  yang ada. Adapun dasar hukum  tentang tugas dan tanggung  jawab  Satpol  PP  adalah  PP  Nomor  6  Tahun  2010  tentang  satuan  Polisi Pamong  Praja  yang  ditetapkan  pada  tanggal  6  Januari  2010.  Peraturan  tentang  tugas Satpol PP terdapat pada Pasal 4 (empat) yaitu sebagai berikut:
1. Menegakkan Perda
2. Menyelenggarakan ketertiban umum
3. Ketentraman masyarakat, dan
4. Perlindungan masyarakat
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  sebagai  salah  satu  Organisasi  Perangkat  Daerah Kota  Pekanbaru  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  Nomor  Tahun  2021 tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kota  Pekanbaru  yang melaksanakan sebagian urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat  diharuskan  membuat  Rencana  Strategis  (Renstra)  Perangkat  Daerah  2023- 2026  dengan  berpedoman  pada  Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  Nomor  07  Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022-2026
Dalam  menyelenggarakan  Ketertiban  Umum  dan  Ketentraman  Masyarakat,  adapun bidang  yang  menangani  hal  ini  dalam  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Pekanbaru yaitu:
1. Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat
2. Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat
Sejauh  ini  keberadaan  tempat  hiburan  umum  di  Kota  Pekanbaru  banyak  yang melakukan  pelanggaran  kententuan  (Tama,  2020).  Banyaknya  permasalahan  yang terjadi di tempat hiburan umum terutama di karaoke yang melewati jam operasional dan jumlah  Pekerja  Seks  Komersial  (PSK)  di  tempat  hiburan  umum  karaoke  Kota Pekanbaru yang mengalami peningkatan, maka sudah sewajarnya Satuan Polisi Pamong Praja  Kota  Pekanbaru  membutuhkan  strategi  yang  dapat  mengurangi  terjadinya pelanggaran  di  tempat  hiburan  umum  karaoke.  Dalam  hal  ini,  kemampuan  strategi Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Pekanbaru  menjadi  faktor  utama  untuk  menertibkan tempat  hiburan  umum  karaoke  yang  melanggar  Peraturan  Daerah,  sehingga  mampu memberi efek jera dan mengurangi PSK yang berkeliaran di tempat hiburan umum Kota Pekanbaru.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  kualitatif  yang  menurut  Silalahi  (2012:39) adalah  penelitian  yang  menggambarkan  isi  tetapi  tidak  bergantung  pada  ketepatan akurasi satatistik, kata-kata yang disusun ke dalam jenis  cerita atau peristiwa memiliki kesan  yang  lebih  asli,  lebih  hidup,  penuh  makna  dan  sering  kali  lebih  meyakinkan pembaca,  penelitian  lainnya,  praktisi,  dan  pembuatan  kebijakan  daripada  halaman halaman  yang  penuh  dengan  angka.  Sumber  data  penelitian  ini  ialah  data  primer  dan data sekunder .Silalahi (2012:289) mendefinisikan data primer sebagai salah data yang diambil  dari  suatu  objek  atau  dokumen  asli,  atau  bahan  mentah  dari  seseorang  yang disebut sebagai “first-hand information” . Menurut Ulber Silalahi (2012:291) ialah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan, atau dapat dikatakan sebagai “secondhand information”. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  ialah  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Menurut (Bungin, 2007: 115) Observasi atau pengamatan adalah kegiatan sehari-hari  manusia  dengan  melibatkan  panca  indera  mata  sebagai  alat  utama  terlepas dari berbagai kemampuan seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Lalu wawancara, Ulber  Silalahi  (2012:312)  dalam  bukunya  menjelaskan  bahwa  teknik  atau  metode
wawancara  adalah  metode  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  beberapa  data  atau keterangan  lisan  dari  seseorang  yang  disebut  responden/informan  melalui  suatu percakapan yang sistematis dan terorganisasi. Selanjutnya peneliti menggunakan teknik analisis  data  oleh  Miles  dan  Huberman  dalam  buku  analisis  data  kualitatif  (2014:16) yang mengemukakan tiga tahap dalam menganalisis data pengendalian kualitatif yakni: Reduksi  data  ( Data  Reduction ),  Penyajian  data  ( Data  Display ),  Kesimpulan  atau Verifikasi

## Hasil dan Pembahasan
Menurut  Mintzberg  dalam  buku  (Asaretkha  Adjane  Annisawati,  2022)  Strategi dibagi menjadi 5 indikator yaitu: Rencana ( Plan ), Taktik ( Ploy ), Pola ( Pattern ), Posisi ( Position ), Perspektif ( Perspective ).
Indikator  Rencana  ( Plan )  dalam  penelitian  ini  adalah  kemampuan  Satuan  Polisi Pamong  Praja  dalam  menyusun  strategi  untuk  menertibkan  tempat  hiburan  umum karaoke  yang  terdapat  pelanggaran  seperti  adanya  Pekerja  Seks  Komersial  (PSK)  di Kota  Pekanbaru.  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Pekanbaru  membuat  Rencana  Strategi bersama-sama dengan bagian-bagian yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru itu  sendiri,  hal  ini  merupakan  langkah  awal  dari  sebuah  organisasi  untuk  memulai menjalankan tugas dan wewenangnya. Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru juga telah membuat strategi untuk menertibkan dan juga membuat SOP untuk penertiban hiburan malam,  hal  ini  tentunya  penting  bagi  suatu  organisasi  membuat  SOP  agar  apa  yang ingin  dilaksanakan  dapat  tersusun  dengan  baik.  Dari  hasil  analisis  kedua  wawancara tersebut, dapat dikatakan Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru memiliki rencana yang baik  sebelum  memulai  menertibkan  hiburan  umum  karaoke.  Diawali  dengan berpedoman dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum
Taktik ( Ploy )  merupakan  metode,  cara  atau  langkah  suatu  organisasi  dalam menjalankan  suatu  strategi  agar  tercapainya  suatu  tujuan  dari  organisasi  tersebut. Sebagai  aparat  Pemerintah  Daerah  Kota  Pekanbaru  yang  membantu  Walikota  dengan tugas  menegakkan  peraturan  daerah  dan  menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan ketenteraman  serta  perlindungan  masyarakat,  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Pekanbaru tentunya  mempunyai  taktik  strategi  dalam  menertibkan  tempat  hiburan  umum  karaoke disesuaikan dengan SOP yang telah dibuat yaitu:
1. Menerima  laporan  atau  hasil  koordinasi  dengan  dinas/instansi  terkait  untuk melakukan penertiban Hiburan Malam.
2. Melakukan  perencanaan  operasi  penertiban  hiburan  malam  dan  menyusun  jadwal dan rute penertiban hiburan malam.
3. Memerintahkan Kasi KUKM untuk melaksanakan penertiban.
4. Mengeluarkan Surat Perintah Penertiban
5. Mempersiapkan  personil  dan  kendaraan  guna  penunjang  personil  Satpol  PP melakukan penertiban.
6. Pimpinan  pleton/regu  (Danton/Danru)  memberikan  arahan  kepada  personil  yang akan melakukan penertiban.
7. Melakukan  kegiatan  penertiban  hiburan  malam  sesuai  peraturan  dan  perundangan yang berlaku.
8. Menanyakan segala dokumen perizinan dan pajak usaha tempat hiburan malam dan Jika  pihak  usaha  hiburan  malam  tidak  bisa  menunjukan  bukti  dokumen  perizinan, segera dikoordinasikan dengan instansi terkait untuk mengecek izin usaha  hiburan malam tersebut dan memberikan waktu untuk pihak hiburan malam mengurus izin usaha ataupun pajak
9. Mengecek  identitas  seluruh  pengunjung  hiburan  malam  tersebut.  Lalu  Satpol  PP mengamankan  pengunjung  yang  tidak  dapat  menunjukan  identitas  pribadi  dan dibawa ke Kantor Satpol PP untuk didata dan ditindak lanjuti.
10. Melakukan  tindakan  penyegelan  tempat  usaha  hiburan  malam  apabila  pemilik masih tidak mengurus izin usahanya.
11. Menyampaikan  laporan  lisan  pada  saat  operasi  penertiban  selesai  dan Menyampaikan laporan tertulis dibuat dengan format yang ada.
12. Arsip
Dari hasil penelitian, penulis melihat taktik  ( Ploy ) strategi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru masih sama saja pada tahun-tahun sebelumnya, perlu adanya perubahan ataupun penambahan dalam strategi yang dilakukan
Pola ( Pattern )  merupakan  suatu  model  ataupun  sistem  dan  cara  kerja  yang digunakan untuk mengatasi sebuah permasalahan yang berbeda disetiap situasi ataupun waktu.  Dalam menertibkan tempat  hiburan umum karaoke ini tentunya strategi Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru harus dapat menyesuaikan dengan keahlian para pelaku pelanggar  tempat  hiburan  umum  karaoke  pada  zaman  ini.  Dari  hasil  penelitian  Satuan Polisi  Pamong  Praja  Pekanbaru  mengatakan  bahwasannya  telah  melakukan  perbaikan dalam  strategi  yang  sebelumnya  dan  ada  penambahan  dalam  strategi  itu  sendiri.  Akan tetapi faktanya masih banyak tempat hiburan umum karaoke yang melanggar peraturan dan Pekerja Seks Komersial (PSK) masih banyak berkeliaran di tempat hiburan umum karaoke.
Posisi  ( Position) merupakan  bagaimana  suatu  oganisasi  bisa  memanfaatkan kekuatan  atau  potensi  yang  dimiliki  dalam  suatu  kedudukannya  baik  dalam  internal maupun eksternal. Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru memiliki posisi atau kedudukan yang dapat menertibkan tempat hiburan umum karaoke yang melanggar peraturan, hal ini sudah diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang  Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2020 tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kota  Pekanbaru,  dan  juga Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021. Dengan diperkuatnya Satuan Polisi  Pamong  Praja  Pekanbaru  ini,  seharusnya  mereka  sebagai  organisasi  yang menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman
serta  perlindungan  masyarakat,  dapat  dengan  mudah  menertibkan  pelaku  pelanggar tempat  hiburan  umum  karaoke.  Akan  tetapi  faktanya  bisa  dilihat  bahwasannya  Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru kurang tegas dalam menertibkan para pelaku pelanggar tempat  hiburan  umum  karaoke,  hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  masih  banyaknya pelaku pelanggar tempat hiburan umum karaoke.
Perspektif  ( Perspective )  adalah  bagaimana  memandang  suatu  hal  yang terintegrasi dalam dalam menyelesaikan suatu hal. Dalam strategi yang telah dilakukan tentunya dalam hal ini peneliti ingin melihat pandangan dari Satuan Polisi Pamong Praja terhadap  apa  yang  telah  dilakukannya  terutama  dalam  menertibkan  pelaku  pelanggar tempat  hiburan  umum  karaoke.  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Pekanbaru  merasa  sudah baik dalam membuat dan melakukan strategi menertibkan para pelaku pelanggar tempat hiburan  umum  karaoke,  Akan  tetapi  fakta  yang  penulis  lihat  di  lapangan  masih banyaknya para pelaku pelanggar tempat hiburan umum karaoke
Selanjutnya  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Pekanbaru  menghadapi  tantangan ketika  menertibkan  masyarakat  terutama  para  pelaku  pelanggar  tempat  hiburan  umum karaoke,  yang  terkadang  dapat  memicu  konflik  dengan  masyarakat  yang  mereka tertibkan.  Pembaruan  atau  perbaikan  dalam  peraturan  daerah  dapat  membantu  dalam menciptakan  hukum  yang  lebih  sesuai  dan  memastikan  bahwa  Satuan  Polisi  Pamong Praja  Pekanbaru  dapat  menjalankan  tugas  mereka  dengan  lebih  efektif  sambil  tetap mempertimbangkan hubungan yang baik dengan masyarakat.
Satuan Polisi Pamong  Praja Pekanbaru memiliki kekurangan dalam Sarana dan Prasarana yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam melakukan penertiban. Satuan Polisi  Pamong  Praja  Pekanbaru  kekurangan  sarana  dan  prasarana  terkhususnya kendaraan  patroli.  Kendaraan  patroli  ini  baik  mobil  atau  motor  dibutuhkan  untuk menjangkau seluruh wilayah Kota Pekanbaru dalam penegakan Perda dan Perkada serta perlindungan masyarakat. Motor patroli dibutuhkan dalam pembentukan Patroli Reaksi Cepat sebagai tim khusus untuk merespon cepat pengaduan masyarakat tentang adanya gangguan trantibum linmas.
Terdapat  masalah  Tidak  seimbangnya  rasio  penduduk  Kota  Pekanbaru  dengan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Luas wilayah Kota Pekanbaru yang terdiri dari  15  (lima  belas)  Kecamatan  dan  jumlah  anggota  Satpol  PP  yang  kurang  dari  600 (enam  ratus)  orang  tentu  sebuah  perbandingan  yang  tidak  imbang  sehingga  jangkauan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam menegakkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan  masyarakat  menjadi  tidak  maksimal  Selanjutnya  Satuan  Polisi  Pamong Praja Pekanbaru memiliki hambatan berupa kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam  menjalankan  penertiban,  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Pekanbaru  kekurangan Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dan  anggaran  juga  terbatas,  hal  ini  tentunya  membuat Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Pekanbaru  mengalami  hambatan  dalam  melakukan penertiban.

## Simpulan
Hasil  penelitian  ini  menentukan  Strategi  yang  dilakukan  oleh  Satuan  Polisi Pamong  Praja  Pekanbaru  dalam  menertibkan  tempat  hiburan  umum  karaoke  Kota Pekanbaru  masih  kurang  baik.  Hal  ini  disebabkan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Pekanbaru  memakai  taktik  strategi  yang  sama  saja  pada  tahun-tahun  sebelumnya  dan mereka  tidak  ada  membuat  pengaduan  masyarakat  secara  online.  Selanjutanya  Satuan Polisi  Pamong  Praja  Pekanbaru  merasa  strategi  yang  dibuat  sudah  mengikuti  zaman, akan  tetapi  fakta  yang  dapat  dilihat  bahwasannya  masih  banyak  pelanggaran  yang terjadi  di  tempat  hiburan  umum  karaoke  seperti  melebihi  jam  operasional  dan  masih banyak  Pekerja  Seks  Komersial  (PSK)  yang  berkeliaran  di  tempat  hiburan  umum. Kemudian  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Pekanbaru  kurang  tegas  dalam  menertibkan tempat  hiburan  umum  karaoke  Kota  Pekanbaru,  padahal  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Pekanbaru  telah  diperkuat  dengan  Undang-Undang  sebagai  organisasi  yang menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta  perlindungan  masyarakat.  Dan  yang  terakhir  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Pekanbaru  merasa  strategi  yang  telah  dibuat  dan  dijalankan  sudah  sangat  baik,  akan tetapi  faktanya  tidak  sesuai  yang  dikatakan,  masih  banyak  pelanggaran  yang  terjadi  di tempat hiburan umum karaoke.

## Referensi
Ambarwati, V. (2012). Fenomena Prostitusi di Pantai Samas Bantul Yogyakarta. Jurnal Kajian Sosiologi , 6 (1), 71–85.
Asaretkha  Adjane  Annisawati.  (2022). BUSINESS  STRATEGY:  Tools  and  Model (A. Dr.  Adi  Wijayanto;  S.Or.,  S.Kom.,  M.Pd.  &  M.  .  Dr.  Prety  Diawati.,  M.M,  Dr. Prety Diawati. (eds.)). Tulungagung : Akademia Pustaka.
Bungin,  Burhan.,  2007,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada
Gea, F. (2022). Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau . 1–128. Hannam, J. (2013). Feminism. Feminism , 15 (4), 1–188. https://doi.org/10.4324/9781315836089
Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 2014. Analisis Data Kualitatif . Jakarta :
UI-Press.
Ridwan,  M.  (2021). Yayasan  Lembaga  Pendidikan  Islam  Riau  Universitas  Islam  Riau Fakultas Ilmu Komunikasi . Silalahi, U. (2012). Metode Penelitian Sosial . Bandung: PT Refika Aditama
Suprayetno,  R.  (2017).  Kewenangan  Antara  Satpol  Pp  Dan  Polri. Nestor  Magister Hukum ,  1–15.  https://www.neliti.com/publications/209949/kewenangan-antara- satpol-pp-dan-polri-dalam-menciptakan-ketertiban-umum-dan-kete Tama,  F.  D.  (2020). Pengawasan  Terhadap  Pelanggaran  Waktu  Operasional  Tempat Hiburan Umum ( Karaoke ) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota .