## Meningkatkan Pemahaman Kalangan Pemilih Pemula Tentang Bahaya Politik Uang dalam Pilkada Sleman
SL. Harjanta Prodi Administrasi Publik, FISIPOL Universitas Widya Mataram E-mail: harjantosulis@gmail.com

## ABSTRACT
Simultaneous  regional  elections  will  be  held  again  in  2020.  For  the  people  of  Sleman  in September, they will join the democratic party again. One of the frauds in the Pilkada that must be  watched  out  for  is  the  use  of  money  politics  to  win  the  battle for  the  seat  of  the  regent  and deputy regent of Sleman. Previous literature studies, the conclusions of many parties, stated that the 2014 Legislative Election and the simultaneous regional elections were an electoral political event full of money politics.
It is very important to instill an anti-money politics culture for new voters. With a large number of  voters, first-time  voters  will  determine  the  implementation  of  Pilkada  and  General  Election. Beginner  voters  are  also  in  a  position  to  be  easily  influenced,  including  the  lure  of  money politics. In the socialization that was held at Padukuhan Wonorejo, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, there was a view that the practice of money politics was normal. With the aforementioned facts, the socialization of anti-money politics culture in Pilkada is very important. It is hoped that new voters will exercise their voting rights based on the candidate's program, not because of the lure of envelopes or money.
Keywords: money politics, new voters, legislative election

## ABSTRAK
Pilkada  serentak  kembali  dihelat  pada  tahun  2020  lalu.  Ini  juga  yang  dilakukan  warga  Sleman pada  bulan  September  tahun  lalu,  yakni  kembali  mengikuti  pesta  demokrasi.  Salah  satu kecurangan  dalam  Pilkada  yang  harus  diwasapadai  adalah  penggunaan  politik  uang  untuk memenangkan  pertarungan  memperebutkan  kursi  bupati  dan  wakil  bupati  Sleman.  Kajian literatur  sebelumnya,  kesimpulan  banyak  pihak  menyatakan,  jika  Pemilihan  Legislatif  tahun 2014  maupun  Pilkada  serentak  merupakan  perhelatan  politik  elektoral  yang  sarat  akan  politik uang.
Menanamkan  budaya  anti  politik  uang  sangat  penting  dilakukan  pada  para  pemilih  pemula. Dengan  jumlah  yang  banyak,  pemilih  pemula  akan  menjadi  penentu  dalam  penyelenggaraan Pilkada  maupun  Pemilu.  Pemilih  pemula  juga  dalam  posisi  yang  mudah  dipengaruhi,  termasuk soal  iming-iming  politik  uang.  Dalam  sosialisasi  yang  dilakukan  di  Padukuhan  Wonorejo, Sariharjo,  Ngaglik,  Sleman  tampak  pandangan  jika  praktik  politik  uang  merupakan  hal  yang wajar.  Dengan  beberapa  fakta  di  atas  kemudian  sosialisasi  tentang  bahaya  politik  uang  dalam Pilkada  menjadi  sangat  penting.  Diharapkan,  para  pemilih  pemula  menggunakan  hak  pilihnya berdasarkan program yang diusung oleh kandidat, bukan karena iming-iming amplop atau uang. Kata Kunci : Politik Uang, Pemilih Pemula, Pilkada.

## 1. PENDAHULUAN
Pada  tahun  2020  lalu,  kembali dihelat  Pilkada  serentak.  Bagi  warga Sleman,  pada  bulan  September  saat  itu mengikuti  pesta  demokrasi  lima  tahunan. Dalam Pilkada itu diikuti oleh tiga pasangan calon  bupati  dan  wakil  bupati.  Pasangan pertama adalah Danang Wicaksana Sulistiya-Agus  Choliq.  Pasangan  calon bupati  dan  wakil  bupati  ini  diusung  dari Partai  Gerindra  dan  PKB.  Pasangan  kedua yakni Kustini Sri Purnomo-Danang Maharsa yang  diusung  PDIP  dan  PAN.  Seperti diketahui,  Kustini  merupakan  istri  dari Bupati  Sleman,  Sri  Purnomo.  Sedangkan pasangan  ketiga  adalah  Sri  Muslimatun- Amin  Purnama  yang  diusung  tiga  partai. Yaitu  Nasdem,  Golkar  dan  PKS.  Saat  maju sebagai  calon  bupati,  Sri  Muslimatun merupakan  Wakil  Bupati  Sleman.  Berdasar data  KPU  Sleman,  jumlah  pemilih  dalam Pilkada  2020  sebanyak  792.925  orang. Rinciannya,  data  pemilih  Laki-laki  385.203 orang  dan  Perempuan  407.722  orang.  Para pemilih  ini  tersebar  di  2.125  Tempat Pemungutan  Suara  (TPS)  di  17  kecamatan dan 86 desa/kelurahan.
Salah  satu  kecurangan  dalam  Pilkada yang  harus  diwaspadai  adalah  penggunaan
politik uang untuk memenangkan pertarungan  memperebutkan  kursi  bupati dan wakil bupati Sleman. Sebelum pelaksanaan Pilkada Sleman, Jogja Coruption  Watch (JCW) menyoroti  tentang adanya  potensi  politik  uang.  Potensi  politik uang  itu  berbentuk  bantuan  sosial  yang diberikan oleh pemerintah daerah (jogja.suara.com,1  Desember  2020).  Soal potensi  politik  uang  juga  diwaspadai  pihak Bawaslu Sleman. Lembaga pengawas pemilu  ini  mensinyalir  praktik  politik  uang terjadi di TPS masing-masing calon (krjogja.com,1 Oktober 2019).
Kajian literatur sebelumnya, kesimpulan  banyak  pihak  menyatakan,  jika Pemilihan  Legislatif  tahun  2014  maupun Pilkada  serentak  merupakan  perhelatan politik  elektoral  yang  sarat  akan  politik uang.    Dewan  Kehormatan  Penyelenggara Pemilu (DKPP) maupun Indonesia Corruption  Watch (ICW)  menyebut  praktik politik  uang  maupun  bentuk  patronase  yang lain terjadi secara masif dan brutal saat Pileg 2014 lalu (detiknews.com, 17 April 2014).
Namun sejumlah literatur menyebut  jika  sejak  lama  politik  patronase mewarnai  pemilu  di  Indonesia  (Scott,  1972, Slater, 2004, Mietzner, 2007, Tomsa, 2008 :
88,  Ambardi,  2009  dan    Stokes,  2013). Kandidat  yang  ingin  terpilih,  baik  dalam pemilihan  presiden,  pemilihan  anggota legislatif  maupun  pemilihan  kepala  daerah, menggunakan  politik  patronase  sebagai bagain dari strategi pemenangan (Aspinall & Sukmajati, 2015 :10). Merujuk pada Shefter, patronase dipahami sebagai sebuah pembagian  keuntungan  di  antara  politisi untuk  mendistribusikan  sesuatu  secara individual  pada  para  pemilih,  para  pekerja atau  aktivis  kampanye  dalam  rangka mendapatkan  dukungan  politik  dari  mereka (Shefter  1994:  238,  n.3,  lihat  juga  Hutchr 2014  :176-177).  Dengan  begitu,  patronase merupakan  pemberian  uang  tunai,  barang, jasa dan keuntungan lainnya yang didistribusikan politisi pada individu mauapun pada kelompok/ komunitas. Patronase  juga  bisa  berupa  uang  tunai  atau barang  yang  didistribusikan  pada  pemilih yang  berasal  dari  dana  pribadi  (misalnya dalam  pembelian  suara)  atau  dana  publik (misalnya,  proyek-proyek pork  barrel yang dibiayai oleh pemerintah). Meskipun demikian,  ada  perbedaaan  patronase  dengan materi-materi  yang  sifatnya  programatik ( programmatic  good ).  Yaitu,  materi  yang diterima  oleh  seorang  yang  menjadi  target dari program-program pemerintah.
Misalnya, program kartu pelayanan
kesehatan  yang  menawarkan  perawatan gratis untuk pendudukuk miskin (Aspinall & Sukmajati, 2015 : 4)
Dalam  politik  patronase  juga  erat kaitannya  dengan  klientelisme.  Lebih  jauh, patronase merujuk pada materi atau keuntungan  lain  yang  didistribusikan  oleh politisi  kepada  pemilih  atau  pendukung. Sebaliknya,  klientelisme  merujuk  pada karakter  relasi  antara  politisi  dan  pemilih atau  pendukung. Klientelisme merupakan ‘relasi  kekuasaan  yang  personalistik’ (Hutchcroft 2014 : 177), dengan keuntungan material  dipertukarkan  dengan  dukungan politik.  Hutchcroft  merujuk  pada  tulisan- tulisan  sebelumnya,  terutama  Scott  (1972), menekankan bahwa relasi klientelistik adalah  relasi  tatap  muka  secara  langsung ( face  to  face ).  Selanjutnya,  Hicken  (2011) menjelaskan  bahwa  definisi  klientelisme setidaknya  mengandung  tiga  hal.  Pertama, kontingensi  atau  timbal  balik;  ‘pemberian barang atau jasa dari satu pihak (patron atau klien)  merupakan  respon  langsung  terhadap pemberian  keuntungan  dari  pihak  lain’ (Hicken  2011:291).  Biasanya,  sumber- sumber material dipertukarkan dengan suara atau  bentuk  dukungan  politik  lainnya. Kedua, hierarkis; ada penekanan pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang atara patron
dengan  klien.  Ketiga,  aspek  penanganan; pertukaran  klientelistik  berlangsung  secara terus-menerus.
Politik  uang  potensial  menyasar pemilih pemula  yang tinggal di desa  hingga wilayah  urban.  Tak  hanya  pada  kalangan pemilih,  politik  uang  bisa  juga  menyasar penyelenggaraan  atau  panitia  pemilihan hingga  tingkat  bawah.  Dengan  begitu, pengabdian  masyarakat  ini  mengambil lokasi  di  Dukuh  Wonorejo,  Desa  Sariharjo, Kecamatan  Ngaglik,  Kabupaten  Sleman. Meski  berstatus  desa,  Sariharjo  adalah sebuah  wilayah  urban  dengan  jumlah penduduk padat dan beragam profesi. Selain itu,  banyak  pemuda  di  sana  yang  juga menjadi  panitia  pemilihan  di  tingkat  TPS (KPPS)  maupun  jadi  saksi.    Selanjutnya, rumusan  masalah    dalam  pengabdian masyarakat  ini  adalah  sejauh  mana  pemuda Wonorejo,  Sariharjo,  Ngaglik,  Sleman memahami  jenis  dan  bahaya  politik  uang dalam  Pilkada  Sleman?  Sementara  itu, tujuan dari pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman pemuda Wonorejo  tentang  bahaya  politik  uang dalam  Pilkada.  Diharapkan,  pengabdian pada  masyarakat  ini  bisa  menciptakan pilkada  yang  bersih,  terbebas  dari  praktik politik uang.

## 2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN
Pengabdian  pada  masyarakat  ini menyasar  kelompok  pemilih  pemula  di Wonorejo,  Sariharjo,  Ngaglik,  Sleman. Alasan  dipilihnya  pemuda  di  sana,  karena organisasi  karang  taruna  setempat  cukup aktif. Kendati begitu, mereka belum memiliki  pemahaman  yang  komprehensif terkait  praktik  politik  uang  dan  bahayanya bagi demokrasi.
Gambar 2.1 Sosialisasi Membentuk Budaya Anti Politik Uang Metode  yang  digunakan  dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah: 1. Ceramah
Penyuluh  memberikan  ceramah  mengenai hal-hal  yang  berkaitan  dengan  praktik politik uang dalam Pilkada
2. Bahan Serahan ( Hand Out )
Di  samping  mendengarkan  ceramah,  para peserta  diberikan  bahan  berupa hand-out / makalah  sederhana.  Hal  ini  dimaksudkan
untuk  memudahkan  dan  memperjelas penyampaian dan sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi para peserta.
3. Tanya jawab Setelah  disampaikan  materi  penyuluhan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara penyuluh dan peserta.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Praktik  politik  uang  dalam  Pemilu termasuk  Pilkada  begitu  mengakar.  Di sebagian  besar  kalangan  pemilih  menilai, praktik  politik  uang  dianggap  hal  yang biasa.  Demikian  mengacu  pada  sejumlah hasil  riset  atau  kajian  tentang  politik  uang (Aspinal:  2014).  Pandangan ini juga diperkuat dalam kegiatan pengabdian masyarakat  dengan  tema  ‘Meningkatkan
Pemahaman  Pemilih  Pemula  Terhadap Bahaya Politik Uang dalam Pilkada’. Dalam acara  yang  berlangsung  29  Juli  2020  di Pendopo  Padukuhan  Wonorejo,  Sariharjo, Ngaglik,  Sleman  ini,  diikuti  para  pemilih pemula.  Dalam  dialog  awal, muncul pandangan  bahwa  serangan  fajar  atau pemberian  uang  dari  kandidat  pada  pemilih dianggap sebagai sebuah hal yang wajar.
Dengan  adanya  pandangan  yang menganggap praktik politik uang sebagai hal yang  lumrah  maka  sosialisasi  dengan  tema
bahaya  politik  uang  dalam  Pilkada  menjadi penting. Alasan selanjutnya, pada Desember 2020  berlangsung  Pilkada.  Di  mana, sebagian  besar  pemilih  merupakan  pemilih pemula.  Sosialisasi  ini  menyasar  pemuda Padukuhan  Wonorejo  yang  sebagian  besar mereka  adalah  pemilih  pemula  dalam Pilkada Desember 2020 mendatang. Bahkan beberapa anggota karang taruna, merupakan anggota  pemilihan  di  tingkat  TPS  maupun KPPS.  Dengan  begitu,  pemahaman  tentang bahaya  politik  uang  bagi  pemilih  dan  juga panitia Pilkada menjadi sangat penting.
Pelaksanaan  sosialisasi  dapat  dilihat dokumentasi foto di bawah ini :
Gambar 3. 1
Sosialisasi Tentang Politik Uang
Dari  dokumentasi  di  atas  tampak sosialisasi  berlangsung  akrab  dan  cair.  Di tengah  suasana  pandemi  Covid  19,  para peserta  duduk  di  bangku  yang  disusun berbentuk  huruf  U  dengan  tetap  menjaga jarak.  Sementara  pemateri  berada  di  depan menjelaskan  tentang  bahaya  politik  uang. Ada  beberapa  hal  yang  dijelaskan  dalam sosialisasi itu. Yakni diawali dari penyampaikan tentang problematika penyelenggaraan  Pemilu  termasuk  Pilkada didalamnya.  Ada  beberapa  problem  dalam penyelenggaraan Pilkada, yaitu soal masalah sosial,  struktural,  finansial  hingga  politik uang.  Problem  sosial  terkait  dengan  konflik antar  pendukung  yang  dipicu  persaingan dalam Pilkada. Beberapa daerah di Indonesia  mengalami  konflik  ini  saat perhelatan  Pilkada.  Sedangkan  problem struktur  terkait  dengan  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  penyelenggara  Pemilu  atau pun  Pilkada.  Sementara  itu,    masalah
finansial  terkait  dengan  besarnya  biaya penyelenggaran  Pilkada  serentak.  Dan  yang terakhir  yakni  terkait  dengan  praktik  politik uang.
Praktik politik uang menjadi penekanan  dalam  sosialisasi  tersebut.  Soal penjelasan  politik  uang  ini  dimulai  dari jenis-jenis,  faktor  penyebab  hingga  dampak dari  politik  uang.  Dalam  teori  politik  uang dikenal  dengan  istilah  politik  patronase. Mengacu  pada  pendapat  Aspinal  (2014), politik  patronase  adalah  pemberian  oleh kandidat  pada  pemilih.  Pemberian  itu dengan  harapan  mendapat  dukungan  dari pemilih.  Setidaknya  ada  empat  bentuk politik  patronase.    Pertama, vote  buying, merupakan pertukaran langsung antara uang, barang  atau  pelayanan  dengan  dukungan suara  pada  pemilihan.    Kedua, club  goods , merupakan  pembelian  kompensasi  berupa materi  yang  ditujukan  pada  kelompok  atau komunitas  pemilih.  Ketiga, pork  barel , merupakan  pemberian  proyek  pada  daerah atau  dimana  patron  dipilih.  Keempat, programmatic  goods ,  merupakan  strategi pemberian  melalui  sumber  daya  Negara dimana kalkulasi politik, biaya atau pelayanan  diperoleh  secara programmatic , biasanya berupa program pengentasan kemiskinan.
Sementara  itu,  politik  uang  dipicu
oleh  beberapa  faktor.  Faktor  itu  adalah mulai  dari  biaya  politik  mahal,  politik oligharki, budaya pragmatism dan lemahnya penindakan hukum atas praktik politik uang. Dalam  kesempatan  itu  juga  dijelaskan terkait dengan dampak politik uang. Beberapa  dampak  itu  adalah.  APBD berpotensi  digunakan  untuk  kepentingan pemodal  hingga  terpilihnya  pemimpin  yang tidak  kompeten.  Penjelasan  tentang  APBD berpotensi  diselewengkan  karena  kandidat dalam  proses  Pilkada  mengeluarkan  uang yang  besar.  Umumnya,  biaya  politik  itu merupakan  sumbangan  dari  sejumlah  pihak. Ada  istilah  tidak  ada  makan  siang  gratis. Jadi  para  pemodal  itu  mengharapkan mendapatkan  pengembalian  berupa  proyek pemerintah (Pemda). Selain risiko penyelewengan  APBD,  kepala  daerah  yang terpilih berpotensi orang yang tidak kompeten.  Ini  karena  dia  terpilih  dengan kekuatan uang, bukan keunggulan program.
Setelah memberikan pemaparan, acara  kemudian  dilanjutkan  diskusi.  Peserta cukup antusias melontarkan beberapa pertanyaan maupun pendapat. Secara umum, para peserta mengaku mendapatkan pemahaman baru terkait bahaya politik uang dalam Pilkada.

## 4. PENUTUP
Dari hasil pengabdian ini
mendapatkan beberapa kesimpulan. Pertama ,  banyak  kalangan  pemilih  pemula di  Dusun  Wonorejo,  Sariharjo,  Ngaglik, Sleman  belum  mengetahui  tentang  bentuk atau  jenis-jenis  politik  uang.  Bagi  sebagian pemilih, mendapatkan pemberian dari kandidat  dianggap  sebagai  hal  biasa. Padahal  pemberian  itu  termasuk  bentuk politik  uang. Kedua, banyak  kalangan pemilih pemula yang tidak mengetahui akan bahaya  politik  uang.  Baik  bagi  demokrasi maupun pada penyelenggaraan pemerintahan setelah Pilkada.
Kenyataan  bahwa  pemahaman  akan bahaya  politik  uang  ini  makin  kuat,  maka upaya menanamkan kesadaran bagi kalangan  pemilih  pemula  harus  terus dilakukan.  Partai  politik  menjadi  pihak utama dalam proses ini. Dalam hal ini, partai politik harus memulai dahulu untuk menghapuskan  praktik  pembelian  suara  ini. Kemudian  setelah  itu  turut  memberikan edukasi  terhadap  pemilih  pemula.  Pihak- pihak  lainnya,  khususnya  KPU  dan  juga Bawaslu terus melakukan sosialisasi sekaligus  melakukan  penindakan  terhadap pelaku maupun penerima politik uang.
5. DAFTAR PUSTAKA
Ambardi,  Kuskrido, Mengungkap  Politik
Kartel,  Strategi  Tentang  Sistem Kepartaian  di  Indonesia  Era
Reformasi ,
Kepustakaan
Populer Indonesia, Jakarta, 2009
Aspinal, Edward, Politik Uang di Indonesia, Patronase  dan  Klientelisme  di Pemilu  Legislatif,  Polgov  UGM, Yogyakarta, 2014.
-----------,    Sukmajati,  2015.Politik  Uang  di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif  2014  [Money  Politics in  Indonesia:  Patronage  and Clientelism in the 2014 Legislative  Election],  Research Centre for Politics and Government vol:  issue : 2015.
Hicken,  A.  Clientelism. Annual  Review  of Political  Science  14 ,  289-310,
2011.
Hutchcroft, P. Linking capital and countryside: Patronage and
clientelism  in  Japan,  Thailand and  The  Philipines. In  Brun, D.A., & Diamond, L. (Ed), Clientelism,  Social  Policy and  The  Quality  Democracy , (pp  174-203).  University  Press ,
2014.
Mietzner,  M. Party-financing  in  post-
Soeharto  Indonesia:  Between state  subsidies  and  political corruption . Contemporary Southeast  Asia, 29 (2),  238-263,
2007.
Scott,  J.C. Patron–client  politics  and
political  change  in  Southeast Asia . American
Political Science  Review,  66 (1),  91-113,
1972.
Shefter,  M. Political  parties  and  the  state: The
American historical experience. Princeton:  Princeton
University Press, 1994.
Slater,  D.  Indonesia’s  accountability  trap:
Party  cartels  and  presidential power after democratic transition, 61-69, 2004.
Stokes , S.  C. ,  Dunning,  T.,  Nazareno,  M., Brusco,  V.  ( 2013 ). Brokers, voters,  and  clientelism:  The puzzle  of  distributive  politics. Cambridge, UK: Cambridge.