## ANALISIS PEMILIH POLITIK TERHADAP LINGKAR BAYANG- BAYANG POLITIK UANG (KLIENTISME) DALAM KEBIJAKAN BAWASLU DI KABUPATEN BADUNG
1 Dewa Putu Selawa, 2I Ketut Kasna
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta Dewasell76@gmail.com; Johnkresna44@gmail.com
Abstrak- Wacana  politik  dalam  kebijakan  bawaslu  di  Badung,  pada  dasarnya  untuk mewujudkn  peningkatan  kualitas  kehidupan  manusia  dan  masyarakat  dalam  segala aspeknya. Hal ini berarti dengan pemilih politik dan masyarakat diharapkan mendapatkan kesejahteraan  lahir  dan  batin  baik  materiil  maupun  spiritual.  Dalam  pemilih  politik  di Kabupaten  Badung    justru  mendapat  tantangan  serta  pergulatan  politik  yang  sangat mendalam  karena  sejak  tahun  2019-2024,  berbagai  kepentingan  telah  dilakukan  oleh partai politik di Kabupaten Badung.
Penelitian  analisis  pemilih  politik  terhadap  lingkar  byang-bayang  politik  uang (klientisme)  dalam  kebijakan  bawaslu  di  kabupaten  badung  ini,  membahas  secara deskriptif konflik kepentingan tersebut dengan menggunakan teori party-id Dahrendorf, teori  vote  buying.  Dengan  analisis  data  secara  deskriptif  kualitatif,  kajian  ini menggunakan  metode  kualitatif,  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi,  pertanyaan permasalahan  mencangkup  bentuk,  faktor-faktor,  dan  makna/  dampak  konflik kepentingan pemilih politik terhadap lingkar bayang-bayang politik uang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik kepentingan pemilih kepentingan terjadi karena  ada  dua  kepentingan  besar  yang  sangat  tidak  sejalan,  yaitu  antara  kepentingan partai  politik  dengan  kepentingan  masyarakat  yang  rencnanya  meraup  lebih  banyak dalam pemetan suara. Dalm prosesnya pihak partai politik didukung oleh ketua umum partai  politik  melalui  hegemoni  kekuasaan  yang  dimilikinya.  Sedangkan  masyarakat setempat  oleh  kelompok-kelompok  kritis  dalam  masyarakat  Badung.  Hegemoni  yang dilakukan  dengan  wacana  yang  dibahas  oleh  partai  politik  setempat  dan  kelompok msyarakt yang mendukungnya dengan hegemoni tandingan berupa wacana pula. Dalam hal ini kekuatan partai politik yang dimiliki dalam pemilih politik dapay memenangkan dan meraup suara di Kabupaten Badung.
Kata kunci: konflik kepentingan, pemilih politik hegemoni dan wacan lingkar baying- bayang politik uang.

## PENDAHULUAN
Kabupaten Badung merupakan kabupaten  yang  banyak  mempunyai momentum demokrasi. Demokrasi politik dan  demokrasi  di  Kabupaten  Badung
pasca  reformasi  telah  bergerak  menuju proses konsolidai demokrasi.
Pada  dasarnya  pemilih  politik sebagai jargon yng sangat bermakna dan seperti memiliki kekuatan dasyat. Proses transisi  pemilih  politik  dari  prioritas pembangunn  politik  tersebut  juga
diperkuat  dengan  mekanisme  elektoral yang tepat melalui pengumpulan meraup suara  rakyat  secara  langsung.  Meskipun tidak  jelas  kebijakan  dan  strategi  seperti pada  masa  orde  baru,  setelah  reformasi bergulir  dan  hinga  sekarang  masih  tetap melaksanakan  lingkar  baying-  banyang politik uang secar sembunyi-sembunyi. Dalam  pilkada  langsung  kerap menjadi    momentum  untuk  melihat  kuat lemahnya  identifikasi  pemilih  terhadap partai  politik  di  satu  wilayah.Dalam konteks  di  Badung,  pengidentifikasian individu  terhadap  partai  mengalami dinamika  dari  setiap  penyelenggaraan Pemilu, kecenderungannya secara keseluruhan identitas kepartaian mengalami  penurunan  yang  tajam.  Pada awal Reformasi diketahui angka party-id sangat  tinggi.  Data  tahun  2019 menunjukkan party-id pemilih di Indonesia  berada  di  kisaran  86  persen. Salah  satu  penyebab  tingginya  tingkat identifikasi  partai  pada  waktu  itu  adalah mobilisasi  yang  bersifat  partisan  dalam balutan  euforia  demokratisasi.  Setelah
Pemilu 2019, party-id cenderung mengalami  penurunan  pada  rentang waktu  2019-2024    yang  salah  satunya disebabkan  oleh  ketidakmampuan  atau kegagalan  partai  politik  dalam  menjaga ekspektasi konstituen, bahkan pada tahun 2019,  partyid  hanya  tinggal  sekitar  9 persen  (Mujani,  Liddle,  &  Ambardi, 2019).
Argumen  senada  juga  diungkapkan
Muhtadi (2013) yang menjelaskan bahwa tren  penurunan  tersebut  disebabkan  oleh kegagalan partai politik untuk
meningkatkan  kinerjanya  di  mata konstituen (Muhtadi, 2013).Pada sisi lain, Pemilihan  Umum  (Pemilu)  dan  Pilkada pascareformasi menunjukkan tren penggunaan  politik  uang  yang  semakin tinggi.  Muhtadi  (2019),  mengukur intensitas penggunaan politik uang melaui Vote Buying Index secara nasional Kadek Dwita  &  Irhamna  3  dengan  prevalensi antara  25-  33  persen.  Dengan  prevalensi tersebut,  politik  uang  di  Indonesia merupakan yang ketiga terbesar di dunia (Muhtadi,  2019).  Tingginya  prevalensi penggunaan  politik  uang  juga  berkaitan dengan  faktor-faktor  sosial-ekonomi seperti tingkat pendidikan dan pendapatan serta  sikap  permisif  masyarakat  yang cenderung toleran terhadap relasi patronklien (Muhtadi, 2013).
Lebih  lanjut  dalam  riset  yang dilakukan  oleh  Aspinall  (2014),  relasi patron-klien  tersebut  terbentuk  dan difasiltiasi  oleh  munculnya  fenomena brokers yang menjadi middle man antara kandidat  dan  konstituen  dalam  jaringan pemenangan  yang  terstruktur(Aspinall, 2014).Pilkada Bali 2018 diikuti oleh dua pasang  kandidat  yaitu  Ida  Bagus  Rai Dharmawijaya  Mantra  -  Ketut  Sudikerta (Mantra-Kerta)  dan  I  Wayan  Koster  - Cokorda  Artha  Ardhana  Sukawati (Koster-Ace).  Pasangan  Mantra-Kerta mengantongi 28 kursi dukungan di DPRD Bali. Terdiri dari Partai Golkar (11 kursi), Demokrat  (8  kursi),  Gerindra  (7  kursi), dan  Nasdem  (2  kursi).  Sementara  itu, pasangan  Koster-Ace  mengantongi  27 kursi, terdiri dari PDIP (24 kursi), Hanura (1  kursi),  PAN  (1  kursi),  dan  PKPI  (1
kursi).Meskipun  memiliki  dukungan kursi yang lebih rendah, pasangan Koster- Ace pada akhirnya memenangkan Pilkada Bali  2018  dengan  perolehan  suara mencapai  57,68  persen  (KPU  Provinsi Bali,  2020).Temuan  Muhtadi  (Muhtadi, 2013) menyebutkan tendensi politik uang pada masyarakat Bali diduga lebih rendah dibanding  masyarakat  Indonesia  secara umum.  Data  dari  hasil  riset  yang  sama memperlihatkan,  sekitar  82  persen pemilih Bali pada tahun 2013 menyatakan bahwa politik uang merupakan suatu hal yang  tidak  dapat  diterima.  Lebih  lanjut, sebanyak  75  persen  pemilih  menyatakan menolak  bila  diberi  uang  oleh  kandidat dalam sebuah pemilihan. Angka ini dapat dilihat sebagai bagian dari argumen dasar yang  diangkat  oleh  penelitian  ini  bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara identifikasi  partai  politik  dan  tendensi politik  uang  Data  mengenai  prevalensi terhadap politik uang di Bali seperti yang dipaparkan  di  atas  telah  berumur  lebih dari lima tahun. Banyak dinamika politik yang  telah  terjadi  dan  kemungkinan mempengaruhi prevalensi tersebut. Namun  demikian,    kami  melihat perlunya  penelitian  lebih  lanjut  untuk memberikan  gambaran  mutakhir  terkait dengan  politik  uang  di  Bali,  khusunya pada Pilkada Bali 2019. Identifikasi partai politik  menjadi  faktor  yang  dapat menjelaskan perilaku memilih masyarakat  pada  masa  awal  reformasi. Pengaruh  faktor  ini  terus  menurun  dari pemilu  ke  pemilu  hingga  berdasarkan penelitian  Mujani  dkk.,  (Mujani,  Liddle, &  Ambardi,  2019)  diketahui  4  Jurnal
Adhyasta  Pemilupada  tahun  2014, masyarakat  yang  mengidentifikasi  diri dengan  partai  politik  di  Indonesia  hanya tersisa 14 persen. Meski faktor ini terbaca sangat  lemah  di  level  nasional,  terdapat catatan  Burhanuddin  Muhtadi  (2013) menyebutkan  satu  kondisi  khusus  yang terlihat di Provinsi Bali. Muhtadi (2013) menyebut bahwa temuan risetnya di Bali menunjukkan  angka  identifikasi  partai politik  pemilih  di  Bali  jauh  melebihi angka  rata-rata  nasional,  namun  ia  tak menyebutkan berapa persen pemilih Bali yang masih mengidentifikasi diri dengan partai politik tertentu pada saat penelitian tersebut dilaksanakan.

## Rumusan Masalah
Oleh  karena  itu  dipandang  perlu untuk  mengetahui  berapa  sebenarnya jumlah  pemilih  di  Bali  yang  masih mengidentifikasi  diri  dengan  partai tertentu serta hubungannya dengan politik uang,  seperti  yang  diuraikan  dalam pertanyaan penelitian berikut ini: Bagaimana  hubungan  antara  identifikasi partai  politik  dengan  sikap  Pemilih terhadap  prektik  politik  uang  dalam pilkada Bali 2019?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode kuantitatif  dalam  pengumpulan  dan pengolahan  data.  Pengumpulan  data melalui survei dilakukan pada bulan Mei 2018  (sebelum  Pilkada  Bali  2018). Responden  pada  penelitian  ini  tersebar secara proporsional di sembilan Kabupaten/Kota  yang  ada  di  Provinsi Bali. Total responden dalam penelitian ini
sebanyak 1.080 orang. Responden adalah penduduk Bali yang pada saat penelitian dilakukan  berusia  17  tahun  atau  lebih (telah  memiliki  hak  pilih  dalam  Pilkada Bali 2018). Survei ini memiliki toleransi kesalahan (Margin of Error/MoE) sebesar ± 3 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.  Teknik  pencuplikan  data  yang digunakan  adalah  Multistage  Random
Sampling.  Teknik  ini  dipilih  karena sampling frame yang tidak
homogen.Seluruh  kabupaten  kota  yang ada  di  Bali  masuk  sebagai  wilayah pengambilan  sampel.  Di  sembilan kabupaten/kota  tersebut  diambil  108 desa/kelurahan secara acak sesuai dengan proporsi  sampel  di  kabupaten  yang bersangkutan.  Selanjutnya,  di  masing- masing  desa/kelurahan  diambil  10 responden yang tersebar di banjar/kampung yang ada di desa terpilih. Pada  masing-masing  banjar  dipilih  dua KK,  kemudian  di  KK  terpilih  diambil responden dengan metode kish
grid.Pengolahan  data  dilakukan  dengan menggunakan  Statistical  Package  for Social  Science  (SPSS).  Data  yang disajikan berupa data frekuensial, tabulasi silang  dan  hasil  uji  Chi  Square  untuk melihat hubungan antar variabel. Penulis menyadari  akan  adanya  kritik  terhadap pendekatan  kuantitatif  dalam  melihat tendensi politik uang, dimana sering kali persoalan  yang  dihadapi  adalah  masalah social  desirability  bias.  Kadek  Dwita  & Irhamna  5  Hal  ini  coba  ditekan  dengan bentuk  pertanyaan  yang  tepat  untuk disajikan  dalam  kuesioner.Sampling dalam  penelitian  ini  dapat  dikatakan
representatif  jika  dilihat  dari  profil responden.  Berdasarkan  hasil  tabulasi frekuensi terlihat bahwa gender responden  dalam  survei  ini  berimbang 50:50. Proporsi responden terbesar ada di Kabupaten  Buleleng  (16,7  persen)  dan terkecil pada Kabupaten Klungkung (4,6 persen). Ini sama dengan proporsi jumlah pemilih  di  Bali  berdasarkan  Daftar Pemilih  Tetap  (DPT)  Pilkada  Bali  2018. Survei  ini  juga  memperlihatkan  bahwa pemilih di Bali paling banyak menamatkan  pendidikan  SMA/Sederajat yaitu sebanyak 39 persen.

## KONSEP DAN TEORI
Dalam  penelitian  ini  digunakan  dua konsep  dan  satu  teori.  Dua  konsep tersebut  adalah  Teori party-id  dan  Teori vote buying. Teori yang digunakan untuk melihat  hubungan  antara  kedua  konsep tersebut  adalah  teori  hubungan  party-id dan  vote  buying  dari  Susan  Stokes  dan Burhanuddin Muhtadi.

## 1.1 Konsep Teori Party-Id
Identifikasi  partai  politik  (party-id) merujuk  pada  kedekatan  psikologis seseorang  pada  partai  tertentu  (Bone  & Ranney,  1981).  Kedekatan  psikologis seseorang  dengan  partai  politik  menurut teori  identifikasi  partai  ini  mirip  dengan kedekatan  psikologis  seseorang  dengan agama  yang  dipeluknya.  Dalam  konteks tersebut  ada  yang  memiliki  identifikasi yang sangat kuat dan ada pula yang sangat lemah  atau  netral.  Dalam  konsep identifikasi  partai  politik  ini,  pemilih dilihat memiliki konsistensi pilihan partai. Dengan kata lain, pemilih memilih partai yang sama tiap kali pemilu dilaksanakan.
Kavanagh  (1983)  menjelaskan,  konsep identifikasi  partai  ini  mirip  dengan loyalitas  partai  atau  kesetiaan  seorang pemilih terhadap partai tertentu
(Kavanagh,  1983).Konsep  identifikasi diri  dengan  partai  politik  atau  yang disingkat  dengan  party-id  merupakan bagian penting dari pendekatan psikologis dalam  teori  perilaku  memilih.  Konsep identifikasi  dalam  hal  ini  seperti  yang dikutip  Mujani  dari  Campbell  adalah orientasi  afeksi  individu  terhadap kelompok  penting  dalam  masyarakat. Oleh  karena  itu,  definisi  konseptual  dari identifikasi partai politik (Partyid) adalah orientasi  afeksi,  atau  perasaan  seseorang terhadap partai politik. Party-id dipercaya memiliki  pengaruh  yang  kuat  dan  luas pada  sikap  politik  (Mujani,  Liddle,  & Ambardi,  2019).  Identifikasi  partai merupakan  ikatan  psikologis  yang  stabil antara  pemilih  dengan  partai  politik tertentu, sehingga pemilih yang memilikinya  tidak  lagi  dipengaruhi  oleh faktor jangka pendek dalam menentukan pilihan  politiknya.  Identifikasi  partai merupakan  komponen  psikologis  yang memberi  sumbangan  bagi  6  Jurnal Adhyasta  Pemilustabilitas  dukungan terhadap  partai  politik.  Identitas  partai politik  berada  pada  tingkat  sikap  atau orientasi  (Mujani,  Liddle,  &  Ambardi,
2019).Identitas kepartaian (partyidentification/party-id) dapat memunculkan  pengaruh  yang  kuat sebagai  variabel  independen  dalam berbagai sikap politik individu.
Identifikasi  individu  terhadap  partai politik  dapat  berorientasi  positif  dan
negatif. Identifikasi positif terhadap partai memiliki  kemiripan  dengan  identifikasi diri  seseorang  terhadap  agama  tertentu.
Individu tersebut akan mengidentifikasikan  diri  mereka  sebagai “Saya  adalah  Partai  X”,  “Saya  adalah Partai Y” seperti mereka mengidentifikasikan  diri  mereka  sebagai “Muslim”, “Kristen”,
“Hindu”.
Sementara  itu,  pada  individu  yang memiliki  identifikasi  negatif  maka  dia akan  merespons  dengan  tidak  memiliki hubungan/afiliasi  dengan  partai  politik dengan mengidentifikasikan dirinya sebagai “tidak berpartai” (Mujani, Liddle, &  Ambardi,  2019).  Faktor  identifikasi partai  politik  dalam  perilaku  memilih  di Indonesia  dikatakan  kian  menurun  sejak tahun  1999  hingga  2019  dan  dikatakan tidak  mampu  menjelaskan  perilaku memilih  masyarakat  Indonesia.  Jumlah pemilih di Indonesia yang masih memiliki identifikasi  partai  politik  pada  rentangan tahun  2014  hanya  tersisa  14  persen (Mujani,  Liddle,  &  Ambardi,  2019).
Angka  ini  merupakan  angka  yang sangat  rendah  jika  dibandingkan  dengan hasil  pengukuran  pada  masa  awal reformasi.  Pada  tahun  1999  sekitar  86 persen pemilih Indonesia mengidentifikasi  diri  dengan  partai tertentu. Kemudian pengukuran
berikutnya  dilakukan  pada  tahun  2001 dan  diperoleh  angka  yang  jauh  berbeda. Pada  tahun  2001,  pemilih  yang  merasa dekat dengan partai tertentu atau memiliki party-id hanya tersisa 33 persen. Setahun menjelang  Pemilu  2004,  angka  pemilih dengan  party-id  menjadi  55  persen.
Mengalami peningkatan cukup signifikan dari  dua  tahun  sebelumnya.  Setelah Pemilu  2004,  penurunan  jumlah  pemilih dengan  party-id  di  Indonesia  kembali terjadi. Pada tahun 2005, hasil survei yang disajikan  dalam  buku  Mujani,  Liddle,  & Ambardi (2019) memperlihatkan pemilih dengan party-id di Indonesiahanya tersisa 30 persen. Angka tersebut terus menurun hingga  menjelang  Pemilu  2009.  Pada tahun  pemilu  tersebut,  jumlah  pemilih yang memiliki party-id tinggal 18 persen. Menurunnya  jumlah  pemilih  dengan partyid  ini,  menurut  Mujani,  Liddle,  & Ambardi  (2019)  disebabkan  oleh  faktor melemahnya  daya  tarik  tokoh-tokoh sentral  partai  politik  yang  muncul  pada masa  sebelumnya.  Dinamika  perubahan ketokohan  partai  cukup  tinggi  sehingga memperlemah daya ikat psikologis massa dengan  partainya  (Mujani,  Liddle,  & Ambardi, 2019).

## 1.2 Konsep Vote Buying
Keberadaan  uang  telah  menjadi bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari demokrasi.  Uang  atau  sumber  daya finansial lainnya telah menjadi salah satu faktor  determinan  dalam  kontestasi elektoral  pascareformasi  di  Indonesia. Cage  (2020)  secara  skeptis  bahkan menjelaskan  bahwa  dalam  demokrasi siapa  yang  membayar  maka  dia  yang menang  (Cage,  2020).  Vote  Buyi(politik uang/politik transaksion merupakan bentuk  distribusi  uang  tunai  kepada pemilih menjelang pemilihan (Aspinall & Berenschot  ,  2019).  Dalam  konteks demokrasi  Indonesia  kontemporer,  vote buying  dikenal  dengan  istilah  serangan
fajar,  karena  uang  dibagikan  kepada pemilih  yang  menjadi  target  pada  pagi hari  di  hari  pemilihan,  sebelum  mereka datang  ke  Tempat  Pemungutan  Suara (TPS).  Vote  Buying  menjadi  strategi elektoral yang dipilih oleh politisi karena menjadi pilihan rasional, dengan probabilita  keberhasilan  yang  tinggi. Insentif  yang  ditawarkan  oleh  vote buyingjuga lebih besar jika dibandingkan dengan  model  kebijakan  programatik (Kuo, 2020). Lebih lanjut, dalam konteks kebijakan nonprogramatik, vote buyingdapat  didefinisikan  sebagai  salah satu bentuk klientelisme yang fokus pada dukungan  individu  pemilih  (Stokes, Dunning, Nazareno , & Brusco, 2013).

## 1.3  Hasil  Penelitian  Antara  Party-Id dan Vote Buying
Party-id  dan  Vote  Buying  memiliki keterkaitan sebagaimana yang dijelaskan oleh  Muhtadi  (2013),  rendahnya  party- idmemiliki kontribusi terhadap meningkatnya  praktik  politik  uang  di tingkat  massa.  Semakin  rendah  party-id seseorang,  semakin  besar  kemungkinan dia  menerima  praktik  politik  uang. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat party- idpemilih  maka  semakin  rendah  sikap penerimaannya  terhadap  politik  uang (Muhtadi, 2013). Konsep yang dijelaskan oleh  Muhtadi  (2013)  tersebut  mengacu kepada tradisi swing voter (Stokes, 2005), bahwa  partai  politik  tidak  perlu menghabiskan  sumber  daya  kepada pemilih yang sudah memiliki loyalitas/identifikasi terhadap partai politik tertentu, mereka hanya perlu fokus untuk  mengalokasikannya  untuk  pemilih
yang  masih  belum  menentukan  pilihan (swing-voter).  Pada  sisi  yang  berbeda, terdapat tradisi lain yang disebut dengan core  voter  (Stokes,  Dunning,  Nazareno  , &  Brusco,  2013),  kondisi  saat  partai politik  cenderung  menyasar  basis  massa yang  loyal  terhadap  partai  Strategi  ini menurut (Stokes Dunning, Nazareno , & Brusco, 2013) bukan dilakukan atas dasar ingin  melakukan  pembelian  partisipasi pemilih  loyal,  melainkan  merupakan dampak sikap predatoris tim sukses dalam perburuan rente (Muhtadi, 2020). 8 Jurnal
Adhyasta PemiluMengacu kepada perdebatan  teoretis  di  atas,  tulisan  ini menggunakan perspektif core voters dari temuan  penelitian  sebelumnya  yang dilakukan  oleh  Stokes,et.al  (2013)  dan Muthadi  (2020)  bahwa  pola  vote buyingyang  terjadi  dalam  pelaksanaan Pilkada Bali 2018 menargetkan pada basis massa/konstituen partai yang loyal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Temuan  dalam  riset  ini  akan  dibagi ke  dalam  dua  bagian  yakni  (1)  kondisi party-id  di  Provinsi  Bali  dan  (2)  kondisi vote buying di Provinsi Bali.
Bali  Menjelang  Pilkada  2019  Untuk melihat tingkat identifikasi partai politik, pertanyaan  yang  kami  ajukan  adalah apakah anda merasa dekat dengan partai politik tertentu?Hasilnya adalah masyarakat Bali memiliki tingkat party-id yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan rata-rata party-id nasional, yaitu 24 persen berbanding 14 persen. Jika hasil tersebut dilihat berdasarkan proporsi gender, maka berdasarkan hasil tabulasi silang, responden  laki-laki  memiliki  perasaan
kedekatan yang lebih tinggi (25,7 persen) dibandingkan dengan responden perempuan  (22,8  persen).Sementara  itu, jika diurutkan berdasarkan wilayah, maka Kabupaten  Tabanan  menjadi  daerah dengan  tingkat  partyid  tertinggi  yang mencapai  40  persen,  dan  Kabupaten Klungkung  menjadi  daerah  dengan tingkat party-id paling rendah di Provinsi Bali,  yaitu  hanya  6  persen.  Secara  lebih lengkap,  hasil  tabulasi  silang  antara tingkat  party-id  dan  wilayah  di  Provinsi Bali,
Provinsi  Bali  selama  ini  dikenal sebagai  daerah  “merah”  karena  selalu didominasi  oleh  PDIPerjuangan1  pada hampir  setiap  gelaran  pemilihan  umum. Kondisi  ini  juga  terkonfirmasi  melalui hasil  survei  yang  dilakukan  bahwa  48 persen  dari  responden  yang  menyatakan diri  merasa  dekat  dengan  partai  politik tertentu, mengidentifikasi pilihan 1 PDI- Perjuangan  merupakan  partai  yang memiliki  kedekatan  dengan  pemilih tertinggi  (party-id)  sebesar  25,9  persen pada  tahun  2014  (Muhtadi,  2020)Kadek Dwita  &  Irhamna  9politiknya  adalah Partai  PDIPerjuangan.  Dari  temuan  data yang  memperlihatkan  24  persen  pemilih Bali  masih  memiliki  perasaan  dekat dengan  partai  tertentu  dan  sebagian besarnya adalah pemilih PDI-Perjuangan, maka  asumsi  mengenai  Bali  sebagai wilayah  dengan  pemilih  yang  memiliki party-id dan daerah basis PDI-Perjuangan dapat dikonfirmasi.

## Kondisi Vote Buying di Provinsi Bali
Menjelang  Pilkada  2018  Untuk mengukur  tingkat  vote  buying  (jual  beli
suara/politik  uang)  dalam  Pilkada  Bali 2018,  pertanyaan  yang  digunakan  dalam survei yang diacu oleh tulisan ini adalah sebagai  berikut:  Jika  ada  kandidat  atau tim  suksesnya  memberikan  uang  pada Bapak/Ibu  agar  memilih  kandidat Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Apakah Bapak/Ibu  akan  menerima  uang  tersebut Dari  hasil  survei  diketahui  bahwa  39 persen  responden  menyatakan  mereka menerima  jika  kandidat  atau  tim suksesnya  menawarkan  uang  untuk memilih  kandidat  tersebut.  Angka tersebut berarti prevalensi politik uang di Bali dalam Pilkada Bali 2018 lebih tinggi dibandingkan  dengan  prevalensi  politik uang (Vote Buying Index) dalam Pemilu 2019 yang hanya berkisar pada rentangan 25-33  persen  (Muhtadi,  2020).  Data  ini menunjukkan  perkembangan  dari  data tentang politik uang di Bali yang pernah dipublikasikan Muhtadi pada tahun 2013. Data  tersebut  telah  dikemukakan  pada bagian  terdahulu,  bahwa  di  tahun  2013, jumlah  pemilih  yang  menyatakan menolak  politik  uang  di  Bali  adalah  75 persen.  Pada  tahun  2018  jumlah  mereka yang menolak praktik politik uang hanya 61  persen.  (lihat  Gambar  di  bawah  ini) Gambar  1.  Tabulasi  Jawaban  dari pertanyaan:  Jika  ada  kandidat  atau  tim suksesnya  memberikan  uang  pada Bapak/Ibu  agar  memilih  kandidat Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Apakah Bapak/Ibu akan menerima uang tersebut?Lebih lanjut, pada tabulasi silang atara  gender  dan  sikap  terhadap  vote buying  ditemukan  bahwa  pemilih perempuan  cenderung  lebih  permisif
terhadap  politik  uang  (40,2  persen) dibandingkan  dengan  pemilih  lakilaki (38,5 persen).
Sementara  itu,  pada  tingkatan wilayah,  Kabupaten  Buleleng  menjadi daerah  dengan  tingkat  prevalensi  politik uang tertinggi di Provinsi Bali, yaitu 56,6 persen, disusul oleh Kabupaten Karangasem  dengan  50,4  persen.  Kota Denpasar dan Kabupaten Badung menjadi daerah  dengan  prevalensi  politik  uang yang relatif rendah yaitu 22,5 persen. Jika angka ini disandingkan dengan prevalensi politik uang di level nasional, maka dapat dikatakan bahwa data awal ini memperlihatkan kecenderungan
prevalensi politik uang di dua kabupaten tersebut  lebih  rendah  dari  rata-raa nasional.
Meningkatnya  angka  prevalensi politik uang di Provinsi Bali dalam lima tahun  terakhir  perlu  menjadi  perhatian khusus bagi para pemangku kepentingan untuk dapat merumuskan strategi kebijkan  pembangunan  yang  tepat  untuk menanggulangi dampak tingginya prevalensi  politik  uang  di  Provinsi  Bali, terutama  menjelang  pelaksanaan  Pilkada Serentak  2020  di  enam  kabupaten, termasuk  Kabupaten  Karangasem  yang dalam hal ini memiliki prevalensi politik uang yang tergolong tinggi (lebih dari 50 persen).Temuan  penelitian  berikutnya yang  menarik  untuk  dikaji  lebih  lanjut oleh  peneliti  berikutnya  adalah  adanya bukti awal di Bali bahwa intensitas akses internet  pemilih  memiliki  hubungan Kadek Dwita & Irhamna 11dengan party- id  dan  toleransi  mereka  terhadap  politik
uang. Mengacu kepada hasil survei yang dilakukan ditemukan data bahwa semakin sering  seseorang  mengakses  internet maka semakin dia tidak merasa memiliki kedekatan  dengan  partai  politik  tertentu. Terbukanya  akses  informasi  melalui internet  menyebabkan  pemilih  justru menjauh  dari  partai  politik.  Temuan  ini juga menjelaskan kegagalan partai dalam melaksanakan  fungsi  sosialisasi  politik, meskipun  mereka  melakukan  rangkaian kampanye  dan  sosialisasi  yang  masif melalui  berbagai  media,  tetapi  mereka belum mampu untuk meningkatkan party- id dari pemilih.
Sementara  itu,  penelitian  ini  juga menemukan  keterkaitan  antara  intensitas akses  internet  dengan  tendensi  pemilih untuk  menoleransi  praktik  politik  uang. Makin  tinggi  intensitas  akses  internet masyarakat, maka makin besar kecenderungan mereka untuk menyatakan menolak  praktik  politik  uang,  dan sebaliknya. Salah satu keterbatasan penelitian ini adalah belum membahas secara mendalam serta memberikan analisis atas korelasi antara akses internet dan party-id. Akan  tetapi,  penelitian  ini,  diharapkan dapat menjadi preliminary research untuk didalami dalam risetriset lanjutan tentang hubungan dua variabel tersebut.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  menemukan  fakta bahwa pada tahun 2018, Bali merupakan daerah  dengan  tingkat  identifikasi  partai yang  tergolong  tinggi  di  Indonesia, sekaligus  menjadi  wilayah  dengan prevalensi politik uang yang cukup tinggi.
Kedua variabel tersebut terlihat berhubungan  secara  signifikan.Temuan riset  ini  juga  memperlihatkan  terjadinya peningkatan  prevalensi  politik  uang dalam  rentangan  tahun  2013-2018,  dari 25 persen menjadi 38 persen di Provinsi Bali.  Hal  ini  sekaligus  menunjukkan bahwa  pemilih  di  Bali  semakin  permisif terhadap  politik  uang.  Data  tersebut mengonfirmasi pandangan Stokes, Dunning, Nazareno & Brusco (2013), dan temuan Muhtadi (2019), yang menjelaskan  bahwa  pemilih  dengan identifikasi  kepartaian  yang  tinggi  (core voter)  menjadi  target  dari  politik  uang. Temuan ini sekaligus membantah temuan awal  Muhtadi  (2013)  dan  Stokes  (2005) yang menjelaskan bahwa pemilih dengan identifikasi kepartaian yang tinggi (swing voter) bukan target dari politik uang.
Pada  akhirnya,  politik  uang  justru lebih  ditoleransi  oleh  pemilih  yang memiliki  party-id.  Tingginya  tingkat party-id  pada  satu  sisi  menunjukkan bahwa  partai  masih  dipercaya  oleh pemilih  di  Bali,  tetapi  pada  sisi  lain, tendensi  politik  uang  juga  mengalami peningkatan  menandakan  pragmatisme masyarakat  yang  meningkat.  Fenomena tingginya  prevalensi  politik  uang  di wilayah  yang  memiliki  pemilih  dengan party- Id ini diduga disebabkan oleh relasi antara  calon  dan  tim  sukses  yang  masih berdasar  kepada  relasi  predatoris  dalam usaha untuk menguasai sumber daya yang sebesar-besarnya. Dugaan awal ini masih perlu  dibuktikan  dengan  melakukan penelitian  lanjutan  bermetode  kualitatif. Sesuai dengan karakteristiknya,
penelitian kualitatif akan mampu memberikan analisis secara lebih mendalam  dan  komprehensif  tentang mengapa  pemilih  dengan  14  Jurnal Adhyasta  Pemilu  identifikasi  kepartaian yang  tinggi  justru  menjadi  sasaran  dari praktik politik uang.

## Saran
Adapun  saran  yang  penulis  berikan sebagai berikut:
Partai politik dalam memberikan sosialisasi,  baik  dengan  relawan  tim sukses,  dalam  pendidikan  politik  kepada masyarakat  tidak  hanya  agenda  pemilu, maupun pilkada saja, tetapi juga dibrikan ruang  gerak  yang  besar  kepada masyarakat  dalam  pelbagai  agenda lainnya. Masyarakat harus memanfaatkan setiap  kesempatan  untuk  memproleh pendidikan politik dengan cara memdapatkan  rancangan  kemenangan, sehingga  sosialisasi  berdanpak  pada kegunaan  pendidikan  kepada  masyaakat dan  memberi  pengawasan  terhadap pembangunan dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA
Aspinall,  E.  (2014).  When  Brokers
Betray:
Clientelism, Social
Networks,  and  Electoral  Politics in  Indonesia.  Critical  Asian Studies, 545-570.
Aspinall,  E.,  &  Berenschot  ,  W.  (2019). Democracy  for  Sale:  Elections,
Clientelism,  and  the  State  in Indonesia. Itacha: Cornell University Press.
Bone,  H.  A.,  &  Ranney,  A.  (1981).
Politics and Voters. USA:
McGraw-Hill.Cage, J. (2020). The
Price of Democracy: How Money Shapes Politics and What
To Do About It. Massachusetts: Harvard University  Press.Kavanagh,  D. (1983).  Political  Science  and Political  Behaviour.  London: George Allen & Unwin.
Kitschelt, H., & Wilkinson, S. I. (2007).
Patrons,  Clients,  and  Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition. New York: Cambridge University Press.
KPU  Provinsi  Bali.  (2020,  Oktober  12). Hasil  Pemilihan  Gubernur  Bali 2018.  Diolah  dari  bali.kpu.go.id: https://bali.kpu.go.id/bankdata/kat egori_bankdata/49 Kuo, D. (2020).  Clientelism,  Capitalism, and  Democracy:  The  Rise  of Programmatic  Politics  in  the United States and Britain. Cambridge: Cambridge University Press.
Muhtadi,  B.  (2013).  Politik  Uang  dan Dinamika  Elektoral  di  Indonesia: Sebuah  Kajian  Awal  Interaksi Antara  "Party-ID"  dan  Patron- Klien.  Jurnal  Pusat  Penelitian Politik (P2P) LIPI, 41-57.
Muhtadi,  B.  (2019).  Vote  Buying  in Indonesia:  The  Mechanics  of Electoral  Bribery.  Singapore: Palgrave Macmillan.
Muhtadi, B. (2020). Kuasa Uang: Politik Uang  Dalam  Pemilu  Pasca-Orde Baru.Jakarta:
Kepustakaan Populer Gramedia. Mujani,  S.,  Liddle,  W.,  &  Ambardi,  K. (2019).  Kaum  Demokrat  Kritis: Analisis Perilaku Pemilih Indonesia  sejak  Demokratisasi. Jakarta:  Kepustakaan  Populer
Gramedia.
Kadek Dwita & Irhamna 15Stokes, S. C. (2005).  Perverse  Accountability: A  Formal  Model  of  Machine Politics  with  Evidence  from Argentina.  American  Political Science Review, 315-325.
Stokes, S. C., Dunning, T., Nazareno , M., &  Brusco,  V.  (2013).  Brokers, Voter,  and  Clientelism:  The Puzzle  of  Distributive  Politics. New York: Cambridge
University  Pres  Rekam  jejak  dalam gelanggang politik nasional, lagi- lagi,  menambalkan  PDIP  sebagai paling  perkasa  dalam  survey persepsi  publik.  Mencanangkan hatrix kemenangan, PDIP memiliki elektabilitas 22,9 persen. Selain  karena  prestasi  kader, terutama  di  eksekutif,  kuatnya
persepsi  posititurut  disumbang oleh  figur  Megawati  Soekarno sebagai  Ketua  Umum \\(Ketum) .
Bumi Aksara. Jakarta. Budiarjo, Miriam. 2011 Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka,
Jakarta.
Bali post  hal 12, tgl 12-2-2023.
Kartono Kartini. 2011 Pendidikan Politik, Bandung  penerbit  CV  Mandar Maju.   Mochtar  Buchori  (M. Shirozi,  2005:30).  Pendidikan Antisipatoris, Jakarta:  Penerbit Kanisius.
Surbhakti,  Ramlan.  (1999)  Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.