INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 10833-10846 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan dalam kasus Tindak Pidana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa
Andri 1 ✉ , Hartana 2 , Puguh Aji Hari Setiawan 3
Univeristas Bung Karno Email: andri.feriyandi@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Istilah  penyitaan  berasal  dari  Bahasa  Belanda  "beslag"  dan  istilah  Indonesia  beslah  tetapi  bahasa bakunya ialah sita atau penyitaan. Penyitaan adalah proses, cara perbuatan menyita; pengambilan milik pribadi  oleh  pemerintah  tanpa  ganti  rugi,  sedangkan  rampas  atau  perampasan  adalah  mengambil dengan paksa. Tentunya penyitaan sangat berkaitan dengan aset, dimana aset dapat diartikan sebagai kepemilikan berharga. Pada ketentuan tertentu dalam tindak pidana, sebuah penyitaan bisa berakhir pada perampasan aset oleh negara. Latar belakang penelitian ini adalah untuk menganalisa eksekusi sita jaminan yang dilakukan oleh negara pada tindak pidana yang dilakukan oleh KSP Pandawa. Karena pada akhir kasus tersebut, aset yang dianggap sebagai barang bukti dirampas oleh negara sehingga masyarakat yang berhak  selaku korban dan selaku kreditur tidak menerima ganti rugi atas kerugian imateriil dan materiil yang telah terjadi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah eksekusi sita jaminan belum dilaksanakan secara optimal dan bijaksana, karena tidak adanya pelacakan asal usul terhadap aset yang disita dan dirampas. Perlunya pelacakan asal usul aset adalah dikarenakan pada Pasal 46 ayat 1 huruf c KUHAP  dimana  salah  satu  syarat  barang  sitaan  dapat  dikembalikan  apabila  barang  tersebut  tidak merupakan hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana. Seharusnya aset-aset milik  kreditur  atau  masyarakat  yang  berhak  dapat dikembalikan  mengingat  pasal  KUHAP  mengenai pengembalian sitaan tersebut apabila diadakannya pelacakan mengenai asal usul aset tersebut. Selain mengenai  pengembalian  sitaan  dan  rampasan  negara,  negara  juga  perlu  memperhatikan  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2012  Tentang  Perkoperasian  dimana  di  peraturan  ini  tidak  ditemukannya sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana, perlu dimengerti bahwa tindak pidana yang berkaitan dengan  uang  layaknya  penipuan,  penggelapan,  bahkan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU)  bisa dilakukan melalui koperasi itu sendiri.
Kata Kunci: Sita Jaminan, Koperasi, KSP Pandawa

## Abstract
The phrase confiscation is derived from the Dutch "beslag" and the Indonesian term sita, which means confiscation.  Seizure  is  a  method  of  confiscation  in  which  the  government  takes  private  property without recompense, whereas looting or expropriation is taking by force. Of course, confiscation is inextricably linked to assets, which can be viewed as valuable possessions. A confiscation can result in the seizure of assets by the state under certain clauses of criminal actions. The purpose of this study is to examine the state's execution of conservatory attachment for criminal activities perpetrated by KSP Pandawa. Because the assets accepted as evidence were seized by the state at the end of the case, the people who were entitled as victims and creditors did not get recompense for the immaterial and material  losses  that  had  previously  took  place.  The  research  determined  that  the  conservatory attachment was not carried out effectively and wisely since the states do not investigate the assets used as proof. The necessity to trace the origin of assets stems from Article 46 line 1 letter c of the Criminal Procedure Code, which regulates how seized assets may be returned if they are not the result of a crime or were not used to commit a crime. Assets belonging to creditors or those entitled to them should be returned in accordance with the Criminal Procedure Code provision, but in reality there’s no investigation regarding the origin of the assets. So it is unclear whether the evidence (assets) is the product of a crime, was utilized in carrying out the crime, or is simply the creditor's assets. Aside from returning the conservatory attachment, the state should also pay heed to Law Number 17 of 2012 regarding Cooperatives, which has neither criminal sanctions or criminal culpability. It is critical to note that money-related crimes such as fraud and embezzlement, as well as money-laundering, can be committed through the cooperative itself.
Keywords: Conservatory Attahment, Cooperatives, KSP Pandawa

## PENDAHULUAN
Istilah penyitaan berasal  dari Bahasa Belanda " beslag" dan istilah Indonesia  beslah tetapi bahasa bakunya ialah sita atau penyitaan (Marianne Termorshuizen,1999). Penyitaan berasal  dari  kata  sita,  yang  artinya  adalah  tuntutan  pengadilan;  perihal  mengambil  dan menahan barang menurut keputusan pengadilan oleh alat negara (Polisi dan sebagainya) ; pembeslahan. Penyitaan adalah proses, cara perbuatan menyita; pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi (KBBI, 2002), sedangkan rampas atau perampasan adalah mengambil dengan paksa (KBBI, 2002).
Diketahui bahwa beberapa ketentuan pidana di Indonesia sudah mengatur mengenai kemungkinan  untuk  menyita  serta  merampas  hasil  dan  instrumen  tindak  pidana  seperti dalam KUHP, KUHAP, dan beberapa ketentuan peraturan perundang-perundangan lainnya. Penyitaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyidikan (diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut KUHAP), adapun penyitaan
diatur dalam pasal 1 butir 16 KUHAP yang berisi (Pradnya Paramita, 1976):
“Penyitaan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  untuk  mengambil  alih  atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. ” Dalam hal penyitaan benda seringkali dikaitkan aset, aset berasal dari Bahasa Inggris yaitu “ asset ” yang memiliki arti harta atau barang yang memiliki nilai dengan dimiliki secara hak dan tidak dapat digunakan selain oleh yang mengauasainya. Aset sendiri juga dapat didefinisikan sebagai barang/benda atau sesuatu barang/benda yang dapat dimiliki dan yang mempunyai nilai ekonomis, nilai  komersial atau nilai pertukaran yang  dimiliki atau digunakan suatu badan usaha, lembaga atau perseorangan, juga dapat diartikan barang atau benda tidak bergerak dan bergerak, harta kekayaan/aktiva atau properti yang meliputi seluruh pos pada jalur debit suatu neraca (Wahyudi Hafifudin Sadeli, 2010).
Pengertian aset dalam hukum Indonesia, telah diatur dalam sistem hukum perdata di Indonesia  yang  dituangka  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer)  Buku Kedua tentang kebendaan. Dikatakan bahwa yang dinamakan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik (Pradnya Paramita, 2008). Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat dihaki atau dijadikan objek hak milik, sangat luas karena di dalam definisi benda (zaak), di dalamnya terdapat istilah barang ( goed) dan hak (recht) (Frieda Husni Hasbullah, 2002).
KUHAP tidak mengatur tentang aset di dalamnya, akan tetapi KUHAP memberikan sebuah  definisi  aset  menggunakan  istilah  "benda".  Hal  ini  dirumuskan  di  dalam  Pasal  1 angka 16, yaitu penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih, dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau  tidak  berwujud  untuk  kepentingan  dalam  penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan. Penyitaan  dan  perampasan  aset  yang  dimaksud  dalam  perundang-undangan  adalah seperti yang dijelaskan di bawah ini.
Berangkat dari pemahaman akan penyitaan dan aset, barang bukti dalam kasus tindak pidana dapat dirampas oleh negara. Perampasan aset oleh negara memiliki dasar hukum pada Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tertulis bahwa:
1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan dirampas.
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengketa atau karena pelanggaran dapat dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada
pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.
Selain  perampasan  oleh  negara,  pengembalian  benda  yang  disita  juga memungkinkan.  Adapun  pengembalian  benda/barang  bukti  yang  disita  dapat dikembalikan melalui persyaratan yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ayat (1)  yaitu sebagai berikut:
1. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.
2. Perkara  tersebut  tidak  jadi  dituntut  karena  tidak  cukup  bukti  atau  ternyata  tidak merupakan tindak pidana.
3. Perkara  tersebut  dikesampingkan  untuk  kepentingan  umum  atau  perkara  tersebut ditutup demi hukum, kecuali benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
Kasus mengenai penipuan berkedok investasi beberapa tahun silam hingga saat ini, tentunya  menjadi  problematika  yang  begitu  meresahkan  dan  merugikan  kalangan masyarakat. Masyarakat mudah tergerak dengan janji manis “tanam uang tumbuh uang”, seperti layaknya iming-iming dari penipuan berkedok investasi ini yang menjanjikan bunga 10% setiap bulannya, dimana bunga ini bahkan lebih besar dari bunga deposito pada bank. Tidak sedikit yang menjadi korban dari kasus penipuan yang berkedok investasi seperti ini. Dari  sekian  banyak  penipuan  tersebut,  Peneliti  tertarik  untuk  mengkaji  secara  yuridis eksekusi  sita  jaminan  dengan  dakwaan  tindak  pidana  “tur ut  menghimpun  dana  dari masyarakat tanpa izin usaha yang dilakukan secara berlanjut”, yang dalam hal ini kasus KSP Pandawa sesuai Putusan Mahkamah Agung No: 3096K/Pid.Sus/2018.
Dalam  amar  putusan  tersebut  ditetapkan  barang  bukti  yang  merupakan  aset  dari disita  oleh  negara.  Terdapat  pertentangan  antara  pihak  korban  dengan  putusan  hakim berkaitan dengan perampasan barang bukti oleh negara yang disita dari koperasi simpan pinjam (KSP) Pandawa, dikarenakan barang bukti yang disita dari KSP Pandawa adalah hasil penipuan dari nasabah yang seharusnya dikembalikan kepada pihak korban selaku pihak yang  berhak  sebagai  ganti  kerugian.  Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitiandengan  judul: “ Analisa  Yuridis  Eksekusi  Sita Jaminan terhadap kasus Tindak Pidana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa ”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif.  Metode  penelitian yuridis  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  melibatkan  kepustakaan  dengan  cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003).
Bahan hukum yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah produk perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.
Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang  Pidana (KUHP), Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP),  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  1208K/Pid.Sus/2018.  Bahan  hukum sekunder  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  buku-buku  hukum,  jurnal  hukum, makalah hukum, and artikel ilmiah. Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, situs internet yang berkaitan dengan penelitian dan putusan pengadilan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag)
Sita Jaminan yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai Conservatoir Beslag telah dialih  bahasakan  ke  dalam  bahasa  hukum  menjadi  sita  jaminan.  Hal  ini  tertuang  dan ditetapkan  dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  05  Tahun  1975  tanggal  1 Desember 1975, dimana dalam bahasa hukum istilah Conservatoir Beslag adalah sita yang diletakkan terhadap harta kekayaan Tergugat, dengan tujuan akhir untuk memberi jaminan kepada  Penggugat.  Harta  yang  disengketakan  atau  harta  milik  Tergugat,  tetap  ada  dan utuh, sehingga sita itu memberi jaminan kepada pihak Penggugat bahwa kelak gugatannya tidak  ilussoir  atau  tidak  hanya  satu  putusan  yang  diseksekusi  (dilaksanakan)  (Edward Fernando Siregar et al., 2021).
Penyitaan dalam Pasal 1 angka 16 didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak  bergerak,  berwujud  atau  tidak  berwujud  untuk  kepentingan  pembuktian  dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Penyitaan merupakan suatu tindakan “upaya paksa” yang  dilakukan  penyidik  mengandung  penghinaan  dan  perkosaan  serta  bertentangan dengan nilai Hak asasi Manusia, namun disisi lain demi untuk kepentingan umum dalam rangka menyelesaiakan perkara pidana, secara eksepsional undang-undang membenarkan penyitaan (M. Y. Harahap, 2017).
Karena penyitaan merupakan bentuk “upaya paksa” yang dapat bertentangan dengan hak asasi manusia, penyitaan yang dilakukan oleh  penyidik haruslah berdasarkanan para surat  izin  Ketua  Pengadilan  Negeri  sebagaimana  yang  diatur  didalam  Pasal  38  Ayat  (1) KUHAP,  dalam  Ayat  (2)  menyebutkan  dalam  keadaan  yang  sangat  perlu  dan  mendesak
bilamana penyidik harus bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, KUHAP memberikan pengecualian (M. Y. Harahap, 2017).
Sedangkan  Sita  Pidana:  didalam  hukum  publik  khususnya  hukum  pidana  juga mengenal  sita,  sita  didalam  hukum  pidana  dikenal  dengan  nama  penyitaan.  Penyitaan berdasarkan Pasal 1 angka 16 KUHAP diartikan sebai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
Penyitaan merupakan suatu tindakan “upaya paksa” yang dilakukan penyidik untuk mengambil  atau  merampas  hak  milik  orang  lain.  Karena  penyitaan  merupakan  bentuk “upaya  paksa”  yang  dapat  bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia,  penyitaan  yang dilakukan oleh penyidik haruslah berdasarkanan para surat izin Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana  yang  diatur  didalam  Pasal  38  ayat  (1)  KUHAP.  Penyitaan  digunakan  oleh penyidik untuk mengamankan benda yang berkaitan dengan perkara yang sedang disidik, dituntut,  atau  diperadilankan  agar  tidak  hilang  atau  dimusnahkan  oleh  tersangka  atau terdakwa untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut. Perkara pidana yang akan diajukan di depan pengadilan harus dilengkapi dengan barang bukti. Penyidik berwenang memerintahkan  kepada  orang  yang  menguasai  benda  yang  dapat  disita,  menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan suatu tanda penerimaan (Endang Usman, 2016).
Penyitaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur secara terpisah dalam dua tempat, sebagai besar diatur dalam Bab V, bagian keempat Pasal 38 sampai  dengan  Pasal  46  KUHAP  dan  sebagian  kecil  diatur  dalam  Bab  XIV  mengenai penyitaan tercantum dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk  mengambil  alih  dan/atau  menyimpan  dibawah  penguasaan  benda  bergerak, berwujud  atau  tidak  berwujud  untuk  kepentingan  pembuktian  dalam  penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
Dari pengertian penyitaan yang ada dalam KUHAP adalah sebagai berikut:
1. Penyitaan  termasuk  tahap  penyidikan  karena  dikatakan  "serangkaian  tindakan penyidikan untuk barang bukti dalam proses pidana;
2. Penyitaan  bersifat  pengambilalihan  penyimpanan  di  bawah  penguasaan  penyidik suatu benda milik orang lain;
3. Benda yang disita berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud;
4. Penyitaan  itu  untuk  tujuan  kepentingan  pembuktian.  Di  sini  terdapat  kekurangan
sesungguhnya  penyitaan seharusnya dapat  dilakukan bukan  saja untuk kepetingan pembuktian,  tetapi  juga  untuk  benda-benda  yang  dapat  dirampas.  Hal  demikian diatur dalam Pasal 94 Ned, Sv (Hukum Acara Pidana Belanda). 73 Di dalam Pasal 94 Ned.  Sv  ditentukan  bahwa  yang  dapat  disita  selain  yang  berguna  untuk  mencari kebenaran  (pembuktian)  juga  benda-benda  yang  dapat  diputus  untuk  dirampas, dirusakan atau dimusnahkan (J.M. Van Bemmelen et al., 1950).
Pemberian batasan tentang penyitaan sebagaimana tersebut di atas  dalam  Pasal 1 butir 16 KUHAP hanya terbatas untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntut umum  dan  pengadilan.  Persamaan  kedua  definisi  tersebut  adalah  pengembalian  dan penguasaan atas milik orang lain, sehingga dengan sendirinya hal itu langsung menyentuh dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, sehingga pokok persoalan pada merampas penguasaan atas milik orang lain (J.M. Van Bemmelen et al., 1950).
Memperhatikan uraian di atas maka pengertian penyitaan yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 16 dari Kitab Hukum Acara Pidana adalah suatu tindakan bersifat upaya paksa yang dilakukan  oleh  penyidik  terhadap  sesuatu  benda  dari  seseorang  tersangka,  pada  setiap orang atau lembaga pemegang atau penyimpan benda yang diduga dari hasil kejahatan yang  tujuannya  sebagai  barang  alat  pembuktian  dalam  penyidikan,  penuntutan,  dan pembuktian  dimuka  persidangan  peradilan.  Penyitaan  seperti  yang  didefinisikan  dalam KUHAP tersebut yaitu mengambil dan menahan barang oleh alat aparat penegak hukum yang  mempunyai  kewenangan  dengan  persetujuan  atau  menurut  putusan  pengadilan. Menyita ( beslag leggen) adalah tindakan sementara, menunggu keputusan selanjutnya dari pengadilan.
M.  Yahya  Harahap,  selanjutnya  berpendapat  bahwa  yang  dimaksud  penyitaan sebagaimana  yang  telah  ditentukan  oleh  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  adalah  “Upaya  paksa  yang  dilakukan  oleh  penyidik  untuk  m engambil  atau ‘merampas’  sesuatu  barang  bukti  tertentu  dari  seseorang  tersangka,  pemegang  atau penyimpanan.”??  Perampasan  yang  dilakukan  dibenarkan  hukum  dan  dilaksanakan menurut  peraturan  perundang-undangan  dan  bukan  perampasan  liar  dengan  cara-cara yang melawan hukum. Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan dibawah kekuasaannya.
Dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa upaya penyitaan adalah  suatu tindakan hukum  yang  dilakukan  oleh  penyidik  terhadap  benda  milik  seseorang  yang  diduga merupakan hasil kejahatan. Alat untuk melakukan kejahatan yang tujuan penyitaan tersebut akan digunakan sebagai alat pembuktian baik dari penyidikan, penuntutan, dan pembuktian
persidangan. Tindakan penyidik untuk melakukan penyitaan dilakukan serangkaian tindakan hukum dari aparat penegak hukum sebelum adanya putusan peradilan.
Selanjutnya dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan  oleh  penyidik  dengan  surat  izin  ketua  pengadilan  negeri  setempat.  Pasal  38 KUHAP tersebut diatas merupakan penegasan kepastian hukum agar tidak terjadi simpang siur  yang  dapat  melakukan  penyitaan,  dengan  meletakkan  landasan  prinsip  diferensiasi (perbedaan)  dan  spesialisasi  fungsional  (yang  berwenang)  secara  institusional  (lembaga) yang dapat melakukan penyitaan hanya “penyidik” karena dalam peraturan lama – HIR polisi dan kejaksaan sama-sama sebagai penyidik dan berwenang melakukan penyitaan, tetapi setelah  Kitab  Hukum  Acara  Pidana  diberlakukan  telah  dibatasi  yang  berwenang  untuk melaksanakan  penyitaan  adalah  penyidik  polri,  walaupun  kemungkinan  pada  waktu penuntutan atau tingkat pemeriksaan di pengadilan di anggap perlu dilakukan penyitaan suatu  barang,  hakim  mengeluarkan  penetapan  agar  penuntut  umum  memerintahkan penyidik polri untuk melaksanakan penyitaan. Tindakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat. Sesuai Pasal 1 KUHAP maka penyidik yang dapat melakukan upaya  paksa  penyitaan  adalah  penyidik  kepolisian  atau  penyidik  pegawai  negeri  sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas penyidikan.
Oleh karena  penyitaan termasuk dalam suatu upaya paksa ( dwang middelen) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan penyidik dengan izin dari ketua pengadilan negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian  setelah  itu  wajib  segera  dilaporkan  ke  ketua  Pengadilan  Negeri,  untuk memperoleh persetujuan.
Menurut Pasal 39 KUHAP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
1. Benda  atau  tagihan  tersangka  atau  terdakwa  yang  seluruh  atau  sebagian  diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda  lain  yang  mempunyai  hubungan  langsung  dengan  tindak  pidana  yang dilakukan.
Dapat  dikatakan  bahwa  penyitaan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak
bergerak,  berwujud  atau  tidak  berwujud  untuk  kepentingan  pembuktian  dalam penyelidikan,  penuntutan  dan  peradilan.  Selanjutnya  untuk  kepentingan  penyidikan, penuntutan,  dan  mengadili  perkara  pidana  maka  penyitaan  dapat  dilakukan  atas  benda sitaan karena perkara perdata atau karena pailit alasannya adala benda tersebut diduga diperoleh dari atau hasil tindak pidana atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau berhubungan langsung dengna tindak pidana.
Pasal 40 dan 41 KUHAP dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Disamping itu dalam hal tertangkap  tangan,  penyidik  berwenang  menyita  paket  atau  surat  atau  benda  yang  di pengangkutannya  atau  pengirimannya  dilakukan  oleh  kantor  POS  dan  telekomunikasi, jawatan  atau  perusahaan  komunikasi  atau  pengangkutan,  sepanjang  paket,  surat  atau benda tersebut berasal dari atau diperuntukkan bagi tersangka.
Pasal  42  KUHAP,  Penyidik,  untuk  kepentingan  pemeriksaan  berwenang memerintahkan  kepada  orang  yang  menguasai  benda  yang  dapat  disita,  menyerahkan benda tersebut kepada penyidik. Terhadap surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk  diserahkan  kepada  penyidik  jika  surat  atau  tulisan  itu  berasal  dan  tersangka  atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
Penyimpanan,  tanggung  jawab  atas  benda  sitaan,  pelelangan,  dan  pengembalian (Pasal  44,  45  dan  46  KUHAP).  Penyimpanan,  benda  sitaan,  disimpan  dalam  rumah penyimpanan  benda  sitaan  negara.  Penyimpanan  benda  sitaan  dilaksanakan  dengan sebaik-baiknya  dan  tanggung  jawab  atasnya  ada  pada  pejabat  yang  berwenang  sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.
Ketentuan  KUHAP  di  atas,  mengatur  bahwa  penyimpanan  dilakukan  di  rumah penyimpanan benda sitaan negara, namun penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP memberi pengecualian bahwa selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara ditempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian, Kantor Kejaksaan, di Kantor Pengadilan, di gedung bank pemerintah dan dalamkeadaan memaksa dapat disimpan di tempat penyimpanan lain atautetap di tempat semula benda itu disita.
Konsep legal ( legal concept) perampasan menurut hukum pidana Indonesia adalah pengambilalihan barang milik seseorang pelaku tindak pidana sebagai hukuman tambahan yang dijatukan oleh hakim bersama-sama pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10, huruf (b) angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 KUH mengatur perampasan barang-barang yang dapat dirampas dan prinsip pokok dalam perampasan. Barang-barang yang dapat dirampas adalah  barang-barang  kepunyaan  terpidana  yang  diperoleh  dari  kejahatan  atau  yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan  sengaja atau  karena  pelanggaran,  dapat  juga dijatukan putusan perampasan  berdasarkan  hal-hal  yang  ditentukan  dalam  undang-undang,  seperti keterangan berikut di bawah ini:
1. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita sebelumnya.
2. Jika  seorang  di  bawah  umur  enam  belas  tahun  mempunyai,  memasukkan  atau mengangkut  barang-barang  dengan  melanggar  aturan-aturan  mengenai pengawasan pelayaran di bagian-bagianIndonesia yang tertentu, atau aturan-aturan mengenai  laranganmemasukkan,  mengeluarkan,  dan  meneruskan  pengangkutan barang-barang,maka  hakim  dapat  menjatukan  pidana  perampasan  atas  barang- barang itu.
3. Perampasan  atas  barang-barang  yang  disita  sebelumya,  diganti  menjadi  pidana kurungan,  apabila  barang-barang  itu  tidak  diserahkan,  atau  harganya  menurut taksiran dalam putusan hakim,tidak dibayar.
4. Segala  biaya  untuk  pidana  penjara  dan  pidana  kurungan  dipikul  oleh  negara,  dan segala pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP, perampasan akan diikuti dengan perintah tindakan lebih lanjut sesuai keputusan pengadilan terhadap barang rampasan antara lain:
1. Dirampas untuk kemudian dilelang, dan disetorkan kepada kas negara;
2. Dirampas untuk kemudian dimusnahkan;
3. Dirampas untuk diserahkan kepada instansi yang ditetapkan gunadimanfaatkan, dan
4. Dirampas untuk digunakan sebagai bukti terhadap perkara pidana yang lain.

## Kronologis dari Kasus Tindak Pidana “Turut Menghimpun Dana dari Masyarakat Tanpa Izin Usaha yang Dilakukan Secara Berlanjut” KSP Pandawa
Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  No:  3096K/Pid.Sus/2018,  tertulis  bahwa terpidana  (Dumeri  alias  Nuryanto  alias  Salman  Nuryanto)  telah  mengumpulkan  dana Masyarakat  tanpa  ada  ijin  usaha  dari  Bank  Indonesia  yang  dilakukan  dengan    cara membentuk Koperasi Simpan Pinjam yang tidak memiliki ijin   dari Kementrian Koperasi. Dalam mendirikan koperasi ini terpidana membagi dua jenis yaitu anggota koperasi simpan
pinjam biasa yang dinamakan Simpan Pinjam Pandawa dan anggota investor/nasabah yang menanamkan modalnya yang dinamakan Pandawa Group.
Strategi  yang  dipakai  untuk  menarik  para  investor  adalah  Terpidana  menjanjikan bunga sebesar 10% dari nilai investasi setiap bulannya. Investasi ini juga ada jenis bertingkat dari mulai leader Bintang 7, leader Bintang 8, dan diamond. Dalam pemasaran ini terdakwa memiliki Team yang kurang lebih 29 orang leader, dengan iming-iming sebesar 10% per bulan dari nilai investasi.
Dari hasil kerja  para  leader  tersebut bisa mendapatkan nilai  investasi mencapai Rp 2.000.000.000.000,-  (dua  triliun  rupiah)  dengan  surat  perjanjian  yang  dibuat  sebanyak 1.000.000  (satu  juta)  lembar.    Namun  dalam  investasi  tersebut  tidak  dibuatkan  buku investasi, dan pada kenyataannya Terpidana yang bekerjasama dengan para leader tidak dapat  membayar  bunga  10%  seperti  yang  diperjanjikan  dan  tidak  pula  dapat mengembalikan nilai investasi yang diberikan oleh Masyarakat. Jadi bunga yang di janjikan pada  investor  lama  dibayarkan  dengan  uang  para  investor  baru.  Terpidana  dalam melakukan usaha yang tanpa ijin ini sudah dari 2009 sampai tahun 2016 untuk investasi tersebut.

## Analisa Kasus
Terpidana  Dumeri  alias  Nuryanto  alias  Salman  Nuryanto  dinyatakan  bersalah melakukan  tindak  pidana  “menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan tanpa izin usaha dari  pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK) yang dilakukan  secara  berlanjut”. Judex  Facti  telah  membuktikan  bahwa  perbuatan  terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal berikut ini:
1. Pasal  46  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Berdasarkan  pasal-pasal  diatas  Judex  Facti  menggolongkan  tindak  pidana  yang dilakukan sebagai penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha  dari  pimpinan  Bank  Indonesia  atau  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  yang  dilakukan secara berlanjut.
Pasal  46  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  isi  dari  pasal  ini  merupakan pelanggaran perizinan bank. Dimana pasal ini menunjukkan ketidaklayakan KSP Pandawa menjalankan penghimpunan dana tanpa perizinan yang jelas.
Pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, berisi  bahwa  OJK  diberikan  wewenang  untuk  melakukan  pengaturan  dan  pengawasan aspek  kehati-hatian  bank  yang  meliputi:  manajemen  risiko,  tata  kelola  bank,  prinsip mengenal  nasabah  dan  anti  pencucian  uang,  pencegahan  pembiayaan  terorisme  dan kegiatan perbankan.
Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berisi tentang motif KSP Pandawa yang dalam hal ini mengiming-imingi masyarakat selaku kreditur bahwa kreditur bisa mendapatkan bunga 10% setiap bulannya. Sedangkan pada Pasal 64 ayat (1) KUHP disini berisi tentang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada terpidana adalah hukuman yang terberat diantara semua pasal yang dijatuhkan kepada terpidana.
Barang  bukti  yang  tertera  pada  tuntutan  pidana  penuntut  umum  pada  kejaksaan negeri Depok tanggal 23 November 2017, dinyatakan dirampas untuk negara. Sedangkan pada  tanggal  11  Desember  2017  (Putusan  Pengadilan  Negeri  Depok  Nomor: 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk.)  dinyatakan  bahwa  barang  bukti  pada  nomor  109  hingga  155 dirampas  untuk  dilelang  dan  hasilnya  dimasukkan  dalam  kas  Negara.  Peneliti  juga menemukan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  K/Pdt.Sus-Pailit/2019,  dimana permohonan kasasi ini bertujuan untuk membagikan aset dan harta berharga masyarakat yang berhak (kreditur) dengan pembagian secara adil dan berimbang ( pari passu pro rata parte) melalui tim kurator terpidana. Namun permohonan kasasi ini ditolak dengan alasan:
1. Bahwa  Putusan  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst  yang  menyatakan  Koperasi  Simpan  Pinjam Pandawa  Mandiri  Group  dan  Nuryanto  Pailit  diucapkan  tanggal  31  Mei  2017,  dan sudah  berkekuatan  hukum  tetap  maka  barang-barang  yang  dituntut  Penggugat menjadi boedel pailit yang akan dibagikan kepada kreditor oleh Kurator, statusnya sudah pasti bukan milik Termohon Pailit lagi;
2. Sedangkan  Putusan  Perkara  Pidana  Pengadilan  Negeri  Depok  Nomor  425  sampai dengan  Nomor  429/Pid.Sus/2017/PN  Dpk  kesemuanya  tanggal  11  Desember  2017, sehingga  pada  waktu  diputus  sudah  dikenakan  sita  umum  dan  sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  tidak  bisa  dialihkan  menjadi  milik Negara karena bukan lagi milik Para Terdakwa;
Terpidana didakwa dan dipidana sebagai seorang individu dan hukuman dari negara, tetapi terhadap koperasi sebagai badan hukum tidak ada. Hal ini dikarenakan tidak adanya hukuman  pidana  dan  pertanggungjawaban  pidana  yang  diatur  pada  Undang-Undang
Koperasi yaitu UU Nomor 17 Tahun 2012. Hal ini membuktikan kekosongan hukum dalam hukuman pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana koperasi.
Penggunaan  sita  jaminan  ( conservatoir  beslag)  dalam  pidana  penyalahgunaan koperasi dan menjalankan koperasi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan  tanpa  izin  usaha  dari  pimpinan  BI  atau  OJK  yang  dilakukan  secara  berlanjut memerlukan pembuktian yang lebih jelas, terutama terhadap asal usul barang bukti yang disita. Hal ini dikarenakan begitu banyak nasabah yang telah dirugikan dan adanya aset dari tindak pidana ini dirampas oleh negara membuat tidak adanya pengembalian dari kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh korban.

## SIMPULAN
KSP Pandawa, terutama terpidana dikualifikasikan telah melakukan melakukan tindak pidana “menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpa nan tanpa izin usaha dari pimpinan  Bank  Indonesia  atau  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  yang  dilakukan  secara berlanjut”. Sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan;  jo.  Pasal  69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; jo. Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sebagian besar aset (barang bukti) yang tertulis dalam Putusan Mahkamah Agung No: 3096K/Pid.Sus/2018 dirampas oleh negara dan tidak dikembalikan kepada masyarakat (kreditur) yang berhak.
Bisa disimpulkan bahwa berdasarkan analisa ini bahwa eksekusi sita jaminan belum bisa disebut belum optimal, dikarenakan sangat memungkinkannya terjadi lagi perampasan aset oleh negara namun pada kenyataannya masyarakatlah yang dirugikan. Perlu diperjelas lagi bahwa aset tersebut milik masyarakat atau hasil perolehan terpidana dari tindak pidana yang  dilakukan,  pembuktian  dan  pelacakan  asal  usul  ini  akan  sangat  membantu pengembalian kepada masyarakat yang berhak (korban tindak pidana) maupun memastikan bahwa negara layak dan pantas untuk merampas aset ini.
Terpidana dalam hal ini juga dipidana secara individu dan tidak ada hukuman yang jelas terkait Koperasi Simpan Pinjam Pandawa secara badan hukum, dengan ini penulis juga berpendapat bahwa diperlukannya kehadiran pertanggungjawaban hukum dalam Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2012  tentang  Perkoperasian,  karena  berdasarkan  isi  Undang- Undang tersebut hukuman yang ada  merupakan sanksi administratif yang bahkan tidak dijelaskan secara lumrah. Selain kekosongan hukum pidana pada Undang-Undang perlu diperhatikan  juga  bahwa  Koperasi  rawan  menjadi  peluang  dilakukannya  tindak  pidana berkaitan dengan keuangan, baik penipuan, penggelapan, dan Tindak Pidana Pencucian
Uang (TPPU).

## DAFTAR PUSTAKA
Bemmelen,  J.  M.  V .,  (1950)  ‘ Strafvordering,  Leebok  van  het  ned ’ ,  Strafprocesrecht, Sgravenhage: Martinus Nijhoff.
Hamzah, A. (1987) ‘ Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia ’ , Jakarta.
Harahap, M. Y. (2017) ‘ Hukum Acara Perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan ’ , Jakarta, Sinar Grafika.
Hasbullah,  F.  H.  (2002) ‘ Hukum  Kebendaan  Perdata:  Hak-hak  yang  Memberikan Kenikmatan ’ , Ind-Hill Co, Jakarta.
Paramita, P.  (1976)  ‘ Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  [Wetboek  van  Straftrecht] ’ , diterjemahkan oleh Moeljatno, Jakarta.
Sadeli,  W.  H.  (2010) ‘ Implikasi  Perampasan  Aset  Terhadap  Pihak  Ketiga  yang  Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi ’ , Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
Siregar, E. F., Helvis, and Markoni . (2021) ‘ Analisis Yuridis Eksekusi Sita Jaminan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) First Travel ’ , Jurnal Syntax Transformation, 2(11).
Soekanto,  S.,  and  Mahmudji, S.  (2003)  ‘ Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan Singkat ’ , Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Termorshuizen, M. (1999) ‘ Kamus Hukum Belanda-Indonesia ’, Jakarta, Djambatan.
Usman ,  E.  (2016)  ‘ Penerapan  Sita  Jaminan  (Conservatoir  Beslag)  dalam  Upaya Mewujudkan Pengembalian Aset Perolehan Hasil Tindak Pidana Korupsi ’ , Disertasi, Universitas Sebelas Maret.