e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)

## EFEKTIVITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS TERHADAP TATA KELOLA APBD TAHUN 2019 – 2021
Asianto Nugroho, Siti Salma Tsalistya Umari, Sapto Hermawan
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia
e-mail : { asiantonugroho.fh@staff.uns.ac.id, salmatyaumrrr@gmail.com , saptohermawan.fh@staff.uns.ac.id }

## Abstrak
Artikel  ini  mengkaji  implementasi  tata  kelola  rebudgeting  berdasarkan  asas  transparansi  dalam penetapan  APBD  2019-2021  dan  efektivitas  program  kebijakan  pengelolaan  anggaran  dalam mengukur  kinerja  pemerintah  Kabupaten  Ciamis  dalam  melaksanakan  program  pembangunan. Metodologi penelitian ini normatif bersifat preskriptif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka dan beberapa fakta hukum  sebagai  dasar  untuk  menentukan  konklusi..  Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  metode deduktif. Hasil penelitian adalah menindaklanjuti Perppu No. 1 Tahun 2020, PP No. 12 Tahun 2019, Ipres  No.  4  Tahun  2020,  Permendagri  No.  1  Tahun  2020,  Inmendagri  No.  188/52/1979/SC/2012, Perda Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2020 dan Perda Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2021 dalam mengkaji perspektif hukum telah melakukan regulasi dengan baik, sehingga rebudgeting APBD terbukti resiliensi terdampak pandemi dan mempertahankan status SilPA selama 3 periode dari tahun fiskal  dan  mendapat  predikat  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP).  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Ciamis  yang  belum  transparan  secara  open  ended  (penyajian  informasi  APBD  secara  terbuka) seharusnya  menerbitkan  sebuah  website tracking  data  dan  informasi mengenai  pengelolaan  APBD yang  dapat  dengan  mudah  diakses  serta  di  download  oleh  masyarakat  sebagai  wujud  dari  asas transparansi.  Efektivitas  program  kebijakan  pengelolaan  anggaran  dalam  rangka  mengukur  kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan program  pembangunan dinyatakan efektif. Hal ini  dapat  dibuktikan  dengan  beberapa  indikator  yaitu  keberhasilan  program,  keberhasilan  sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan secara keseluruhan.

## Kata Kunci: Efektifitas, Asas Transparansi, Rebudgeting, APBD, Kabupaten Ciamis

## Abstract
This  article  examines  the  implementation  of  rebudgeting  governance  based  on  the  principle  of transparency in determining the 2019-2021 APBD and the effectiveness of the budget management policy  program  in  measuring  the  performance  of  the  Ciamis  Regency  government  in  implementing development  programs.  The  research  methodology  is  prescriptive  normative  based  on  primary, secondary and tertiary legal materials. The author uses data collection techniques by means of library research  and  several  legal  facts  also  analytical  technique  is  deductive  method.  The  results  of  are following up Perppu No. 1 of 2020, PP No. 12 of 2019, Ipres No. 4 of 2020, Permendagri No. 1 of 2020, Inmendagri No.  188/52/1979/SC/2012, Ciamis District Regulation  No.  4  of 2020 and Ciamis District Regulation No. 6 of 2021 in legal perspective, they carried well so the rebudgeting the APBD is proven to be resilient to the pandemic and maintains SilPA status for 3 periods and got Unqualified (WTP). The  Regional  Government  of  Ciamis  Regency  has  not  been  transparent  in  an  open  ended  APBD information,  they  should  publish  a  website  tracking  data  which  can  be  easily  by  the  public.  The
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
effectiveness of the budget management policy program in order to measure the performance of the Ciamis  Regency  Government  in  implementing  development  programs  is  declared  effective.  The effectiveness of the budget management policy program to measure the performance of the Ciamis Regency  Government  in  implementing  development  programs.  This  can  be  proven  by  several indicators, namely program success, target success, satisfaction with the program, input and output levels, overall goal achievement.
Keywords: Effectiveness, Principle of Transparency, Rebudgeting, APBD, Ciamis Regency

## I.  PENDAHULUAN
Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah karena melalui otonomi, pemerintah diberikan kebebasan  untuk  mengatur  daerahnya  tetapi tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan.  Pelaksanaan  otonomi daerah secara tidak langsung menguji pemerintah  untuk  menunjukkan  prestasi  dan kemampuannya  dalam  mengelola  daerah. Salah  satunya  adalah  pembangunan  yang dapat  dijadikan  sebagai  tolak  ukur  dalam menilai  kinerja  pemerintah,  sehingga  dapat dilihat kesesuaian antara pembangunan dengan kebutuhan daerah (Saeful Kholik, 2020: 4).  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  khususnya dalam  Pasal  1  Angka  6  dan  Undang-Undang Nomor  9  Tahun  2015  yang  telah  diperbaharui terkait  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah, menjelaskan  bahwa  otonomi  daerah  adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat (society  welfare)  dapat  diwujudkan  melalui aspirasi  humanistik.  Makna  pembangunan sebagai upaya yang dilakukan secara berkesinambungan  untuk  menciptakan  kondisi yang  dapat  memberikan  alternatif  yang  sah (valid)  bagi  setiap  warga  negara  untuk mencapai  cita-citanya  yang  paling  humanistic (Trigunarso  S.I  dan  Ali  Kabul  Mahi,  2017:29). Pemerintah dituntut untuk menghasilkan kinerja yang maksimal dalam pembangunan mulai dari proses  perencanaan,  pelaksanaan,  hingga monitoring dan evaluasi (monev) untuk dijadikan  bahan  kajian  dan  perbaikan  lebih lanjut.  Ketersediaan  anggaran  yang  memadai dapat mendukung aktualisasi rencana pembangunan  dalam  rangka  mewujudkan
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Resiliensi pemerintah dalam mengelola keuangan  daerahnya  merupakan  salah  satu bentuk  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Pasal  3 Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan  bahwa  pengelolaan  keuangan daerah  dilaksanakan  secara  tertib,  efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab  dengan  memperhatikan  rasa  keadilan, kepatutan,  kemanfaatan  bagi  masyarakat,  dan mentaati  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Pemerintah berkompeten dalam menjalankan kebijakannya sebagai bentuk tata kelola keuangan yang baik akan menghasilkan keberhasilan dalam pelaksanaan suatu pembangunan (Frans Katuuk, 2015:93) Urgensi pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah adalah agar semua program yang  telah  dirancang  sedemikian  rupa  dapat berjalan  sesuai  rencana.  Hal  ini  merupakan langkah  dari  upaya  yang  dilakukan  oleh pemerintah daerah agar daerah dapat berkembang  secara  merata  (Kamaluddin, 2012:3).  Menurut  Lanvine,  kinerja  organisasi publik dapat dinilai berdasarkan 3 hal (Lanvine dalam Kamaluddin, 2012:6), yaitu: 1. Responsibility  untuk  mengukur  pelaksanaan setiap  kegiatan  2.  Responsiveness  pelayanan sesuai dengan harapan  masyarakat; 3. Akuntabilitas mengukur mana kegiatan arahan wakil rakyat (DPRD)
Pengelolaan  anggaran  daerah  yang tertuang  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) disusun secara mandiri oleh  pemerintah  daerah  untuk  menjadi  dasar penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerahnya masing-masing,  merupakan  bentuk  otonomi daerah dalam hal keuangan. Anggaran adalah suatu rencana  yang  disusun  secara  sistematis yang  meliputi  seluruh  kegiatan  suatu  lembaga yang  dinyatakan  dalam  satuan  moneter  dan berlaku  untuk  jangka  waktu  tertentu  di  masa yang akan datang (Purwanto dan Kumorotomo,
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
2005).  Pencarian  sumber  dana  dan  belanja daerah tergantung pada daerah yang bersangkutan. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan dalam pelaksanaannya perlu dilakukan revisi atau perubahan anggaran (rebudgeting)  untuk  menyesuaikan  dengan perkembangan. Rebudgeting memberikan perlindungan nilai terhadap ketidakpastian dan merasionalisasi anggaran
pada saat
ketidakpastian.  Selama  periode  ketidakpastian pendapatan  dan  pengeluaran,  perubahan anggaran
dapat digunakan untuk menyesuaikan kebijakan. Rebudgeting di ranah pemerintah  daerah  didorong  oleh  masalah teknis.  perlunya  rebudgeting  karena  setiap pertengahan  tahun  kebutuhan  masyarakat selalu  berubah  (Forrester  dan  Mullins,  1992). Sejalan dengan pemikiran yang telah dikemukakan  oleh  Forrester  dan  Mullins. Dougherty  juga  menyatakan  bahwa  secara empiris  rebudgeting  berperan  penting  dalam proses  anggaran.  Pengeluaran  pada  akhir tahun  anggaran/fiskal  setelah  penganggaran kembali  cenderung  hanya  berbeda  sedikit (kurang  lebih)  dari  alokasi  awal.  Dalam  hal  ini jelas bahwa pola rebudgeting selama bertahun- tahun  tidak  hanya  mencerminkan  kebutuhan manajerial  (menyeimbangkan  anggaran  dan mempertahankan  pendapatan),  tetapi  juga menciptakan  surplus yang  cukup  besar (Forrester  dan  Mullins.  1992; Dougherty,  et  al. 2003).
Rebudgeting  APBD  dapat  diartikan sebagai  upaya  pemerintah  daerah  untuk menyesuaikan  rencana  keuangannya  dengan perkembangan keadaan. Perkembangan tersebut  dapat  berimplikasi  pada  peningkatan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan,  atau  sebaliknya.  Perubahan setiap komponen APBD memiliki latar belakang dan  alasan  yang  berbeda-beda.  Perubahan alokasi anggaran merupakan bagian terpenting dari  perubahan  tersebut,  terutama  pada kelompok belanja langsung (belanja barang dan jasa).
Dari  perspektif  teori  keagenan,  pada saat  penyusunan  APBD  murni,  eksekutif  (dan mungkin  dengan  sepengetahuan  dan/atau persetujuan legislatif) target PAD  ditetapkan di bawah potensi, maka dilakukan “penyesuaian” ketika perubahan APBD dilakukan.
Penulis membandingkan penelitian yang dilakukan oleh Joost mengenai hubungan kausal  antara  PAD  dan  belanja  Pemerintah
Kota  Bitung,  menunjukkan  hasil  hubungan kausalitas  satu  arah  yaitu  perubahan  PAD mempengaruhi belanja pemerintah daerah. Hal ini  menyebabkan  dalam  penyusunan  APBD, Pemerintah  Kota  Bitung  mencari  sumber pendapatan  terlebih  dahulu  baru  kemudian menentukan  pos-pos  pengeluaran  (Joost. 2013).  Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Abdullah  dan  Nazry  tentang  analisis varians anggaran pemerintah daerah menyatakan bahwa varians pendapatan perubahan  tidak  menunjukkan  pengaruh  yang signifikan terhadap varians perubahan pengeluaran (Abdullah dan Nazry. 2014).
TABEL 1. Kondisi Riil Efektifitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah  di Pemda Kabupaten
Ciamis dalam perspektif Hukum
Berdasarkan tabel di atas menggambarkan  bahwa  kondisi  riil  didasarkan pada  prinsip  transparansi  untuk  mencapai efektivitas kinerja pengelolaan keuangan daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten  Ciamis untuk periode anggaran 3 tahun. Kondisi APBD 2019  2020,  2021  yang  akan  mengkaji kesinambungan  resiliensi  rebudgeting  yang mengalami fluktuasi APBD dalam pelaksanaan belanja  barang  dan  jasa  untuk  pembangunan daerah Kabupaten Ciamis. Rebudgeting APBD berstatus SiLPA dalam proses rutinitas perubahan  APBD  minimal  3  periode  tahun anggaran  dalam  rangka  efektivitas  kinerja Pemerintah  Kabupaten  Ciamis  sebagai  tolak ukur stabilitas APBD menuju pencapaian status Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP). Kebersinambungan resiliensi rebudgeting
Pemerintah  Kabupaten  Ciamis  untuk  periode anggaran  3  tahun  yang  disinergikan  dalam perspektif hokum dengan implementasi
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sementara  itu,  kondisi  APBD  2019 2020  yang  akan  mengkaji  rebudgeting  untuk menguji pengaruh Waktu Perhitungan
Anggaran (SiLPA) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  terhadap  belanja  daerah  di  Pemerintah Kabupaten  Ciamis.  Populasi  dalam  penelitian ini  adalah  pemerintah  daerah  Kabupaten Ciamis.  Sedangkan  unit  analisis  adalah  kajian data  anggaran  murni  dan  data  perubahan alokasi  anggaran  tahun  anggaran  2019,  2020, dalam proses rutin rebudgeting APBD 1 periode tahun anggaran dalam rangka efektivitas kinerja Pemerintah  Kabupaten  Ciamis  sebagai  tolak ukur sasaran stabilitas APBD menuju pencapaian  status  SiLPA.  Eksistensi  resiliensi rebudgeting  Pemerintah  Kabupaten  Ciamis dalam  kurun  waktu  1  tahun  anggaran  untuk mencapai status anggaran SiLPA yang disinergikan perspektif hukum dengan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis  Nomor  4  Tahun  2020  tentang Perubahan APBD Kabupaten Ciamis anggaran Tahun 2020.
Adapun  kondisi  APBD  periode  Tahun 2020,  2021  yang  akan  mengkaji  rebudgeting untuk  menguji  efek  resiliensi  terdampak pandemic,  sehingga  perekonomian  Pemkab Ciamis disinyalir mengalami penurunan. Kebijakan  tersebut  tertuang  dalam  Instruksi Presiden  Nomor  4  Tahun  2020  tentang Refocusing  Kegiatan,  Realokasi  Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Fasilitas Kesehatan, dalam rangka percepatan penanganan  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19).
Rebudgeting  APBD  juga  berimplikasi pada  perubahan  belanja  barang  dan  jasa. Peraturan  Daerah  tentang  APBD  hanya  dapat dibuat  1  (satu)  kali  dalam  1  (satu)  tahun anggaran,  kecuali  dalam  kondisi  luar  biasa (extraordinary condition). Perubahan Peraturan Daerah  tentang  APBD  dapat  dilakukan  dalam keadaan darurat. Implikasi resiliensi rebudgeting  Pemerintah  Kabupaten  Ciamis  di masa Pandemi Covid-19. Kondisi APBD Tahun 2020  2021  yang  disinergikan  dalam  perspektif hukum dengan pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  , Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Refocusing  Kegiatan,  Realokasi  Anggaran, serta  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Dalam Rangka  Percepatan  Penanganan  COVID-19, Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  APBD Kabupaten  Ciamis  Tahun  Anggaran  2020, 2021. Beberapa  hal  yang  harus  dilakukan Pemkab  Ciamis  untuk  segera  mengeluarkan kebijakan agar permasalahan ini dapat ditangani  secepat  mungkin.  Oleh  karena  itu, pemerintah pusat menghimbau adanya realokasi  dan  refocusing  anggaran  di  Pemkab Ciamis.  Kebijakan  penganggaran  kembali APBD  Tahun  Anggaran  2020,  2021    adalah melakukan perubahan alokasi anggaran melalui optimalisasi  penggunaan  BTT  yang  tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020, 2021.
Berdasarkan latar belakang artikel yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis akan merumuskan masalah
1.  Bagaimana  Implementasi  penerapan  asas transparansi  dalam  penentuan  anggaran pendapatan  belanja  daerah  tahun  2019- 2021 di Kabupaten Ciamis ?
2.  Bagaimanakah efektivitas program kebijakan  pengelolaan  anggaran  dalam mengukur  kinerja  pemerintah  Kabupaten Ciamis melaksanakan program pembangunan? II.  METODOLOGI Metodologi penelitian ini normatif bersifat  preskriptif  berdasarkan  bahan  hukum primer, sekunder dan tersier. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka dan beberapa fakta hukum  sebagai  dasar  untuk  menentukan konklusi..  Teknik  analisis  yang  digunakan adalah metode deduktif.

## III.  PEMBAHASAN
A.  Implementasi penerapan asas transparansi dalam penentuan
anggaran  pendapatan  belanja  daerah tahun 2019-2021 di Kabupaten Ciamis.
1.  Rebudgeting  APBD  Pemda  Kabupaten Ciamis  periode  Tahun  2018,2019  dan 2020.
Transparansi  atau  keterbukaan  berarti keputusan  yang  diambil  dan  pelaksanaannya dilakukan  dengan  cara  atau  mekanisme  yang
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh lembaga Negara. Transparansi  itu sangat penting  karena  dengan  adanya  transparansi laporan keuangan publik menjadi tahu bagaimana  kinerja  dan  kegiatan  operasional yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah. Widyaningsih mengatakan bahwa transparansi pelaporan  keuangan  adalah  sebuah  perilaku yang memberikan keterbukaan kepada seluruh pihak  pihak  yang  berkepentingan,  seperti masyarakat,  pemegang  saham,  pengusaha, pemerintah dan seluruh pihak yang berkepentingan.  (Widyaningsih.  2010:  3), diantaranya:
1.Transparansi
pelaporan keuangan  2.Transparansi  dalam  pelayanan publik  3.  Termasuk  didalamnya  menyiapkan laporan keuangan yang akurat.
Sayangnya,    penelitian    yang    ada belum mempertimbangkan
kriteria kelengkapan  informasi  (komparasi  dokumen  1 tahun  anggaran)  yang  diungkapkan  oleh pemerintah  daerah  pada  website  mereka. Padahal,  kriteria  ini  penting  untuk  dijadikan acuan dalam menilai kualitas (kebermanfaatan) sebuah  informasi  yang  disajikan.  Singkatnya, meskipun  informasi  pengelolaan  keuangan daerah  itu  tersedia,  dapat  diakses,  dan  tepat waktu  disajikan,  tetapi  tidak  lengkap,  Hal  ini berimplikasi  pada  tidak  efektifnya  dijadikan rujukan dalam pengambilan  keputusan.  Selain itu,  mayoritas  penelitian  sebelumnya  dalam mengukur  tingkat  transparansi  pemerintah, hanya  terbatas  pada  satu  tahun  anggaran. Sehingga,  tidak  menunjukkan  kelengkapan informasi  tentang  perkembangan  transparansi pemerintah  dari  tahun  ke  tahun,  apakah membaik  atau  malah  sebaliknya,  semakin memburuk?
Transparansi anggaran merupakan salah  satu  dasar  untuk  mewujudkan  good governance.  Upaya  yang  dilakukan  oleh
Pemerintah
Kabupaten
Ciamis
dalam mewujudkan  transparansi  anggaran yaitu melalui peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan  keuangan  daerah.  Opini  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap  Laporan Hasil  Pemeriksaan  (LHP) atas  Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Kabupaten Ciamis mengalami fluktuatif, namun APBD tetap dalam eksistensi SILPA yang cukup signifikan  dalam  empat    tahun  terakhir,  terbukti sejak    tahun  2018  opini  BPK  Pemerintah Kabupaten  Ciamis  berstatus “Wajar  Tanpa Pengecualia n”  Seperti  diketahui  WTP  adalah opini  tertinggi  yang  berarti  akuntabilitas  dan transparansi  sistem  pengelolaan  keuangan daerah  lebih  baik,  sehingga  good  and  clean government dapat terwujud.
Kelengkapan informasi (dokumen) telah dipenuhi dalam penelitian ini minimal 3 periode tahun  anggaran,  sehingga  untuk  dijadikan acuan dalam menilai kualitas (kebermanfaatan) sebuah informasi yang disajikan baik terdampak fluktuasi besaran anggaran. Kondisi riil  hasil  penelitian  selama  3  periode  anggaran stabilitas  perekonomian  dan  pemanfaatan APBD terpenuhi kesimpulannya terbukti Pemerintah Kabupaten Ciamis berstatus “Wajar Tanpa  Pengecualian”  Patut  disayangkan karena alasan data APBD merupakan dokumen Negara    dan  rahasian  Negara  tidak  terbuka untuk  dipublikasikan, Pemerintah  Daerah Kabupaten  Ciamis  belum  transparan  secara open ended (penyajian informasi APBD secara terbuka)  seharusnya  menerbitkan  sebuah website  tracking  data  dan  informasi  mengenai pengelolaan APBD  yang dengan mudah dapat diakses  serta  di  download  oleh  masyarakat sebagai wujud dari asas transparansi.

## TABEL 2 . KOMPARASI REBUDGETING
APBD KABUPATEN CIAMIS  TAHUN ANGGARAN  2018, 2019, 2020 PROGRAM REBUDGETING RUTIN BERDASARKAN ASAS TRANSPARRANSI DAN STATUS SiLPA
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
Rebudgeting  merupakan  Kebijakan pemerintah  yang  merupakan  kewenangan memperbaharui
pelaksanaan anggaran sebagai  kelanjutan  dari  proses  anggaran tahunan. Rebudgeting sebagai model pembaruan
anggaran yang dilakukan pemerintah  dalam  mencapai  berbagai  tujuan sebagai  pengendalian  meskipun  bertentangan dengan  penganggaran  bersifat  kontinuitas. Rebudgeting  belanja  dalam  APBD  dilakukan pemerintahan daerah kabupaten
Ciamis
disebabkan oleh beberapa factor yang mempengaruhinya diantaranya:
1.  Perubahan  sisa  anggaran  yang  diatur  dalam Pasal 81 PP No. 58/2005 dan pasal 154 ayat (1) Permendagri  No.13/2006  perubahan  APBD dapat  terjadi  karena  alasan  ekonomi,  politik, dan sosial, namun pada umumnya disebabkan faktor finansial dan kebutuhan fiskal.
2.  Perubahan  APBD dipengaruhi  oleh  perubahan pendapatan khususnya Pendapatan Asli
Daerah(PAD).  Hubungan  antara  PAD  dengan belanja daerah tertuang dalam PP No. 58/2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah  dan  kemampuan  daerah  dalam menghasilkan  pendapatan.  Sehingga  apabila Pemda  ingin    meningkatkan  belanja  daerah untuk  pelayanan  publik  dan  kesejahteraan masyrakat,  maka  Pemda  harus  menggali  PAD yang sebesar-besarnya.
2.  Rebudgeting APBD Pemda  Kabupaten Ciamis periode Tahun 2019, 2020.
Hasil    penelitian    yang  diuji,  yaitu perubahan  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran (SiLPA),  rebudgeting  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD), dan rebudgeting Dana Bagi Hasil (DBH), baik  secara  bersama-sama  (simultan)  maupun secara parsial, terhadap  rebudgeting   Belanja Barang    dan  Jasa  (BBJ)  pada  pemerintah daerah  Kabupaten  Ciamis.  Berdasarkan  hasil penelitian    dapat    ditarik  kesimpulan  bahwa rebudgeting  SiLPA,  rebudgeting  PAD,    dan
rebudgeting  DBH secara simultan berpengaruh signifikan  terhadap  rebudgeting  BBJ  pada pemerintah daerah Kabupaten Ciamis. Rebudgeting SiLPA secara parsial berpengaruh signifikan terhadap
rebudgeting
BBJ,
sedangkan  rebudgeting  PAD  dan  rebudgeting DBH secara parsial tidak berpengaruh signifikan  terhadap  rebudgeting    BBJ    di pemerintah  daerah  Kabupaten  Ciamis  periode tahun anggaran 2019-2020.
3.  Rebudgeting APBD Pemda  Kabupaten Ciamis periode Tahun 2020, 2021.
Kondisi pertumbuhan
ekonomi
Indonesia  diprediksi  minus  dan  terkontraksi pertumbuhan  ekonominya,  karena  terdampak akan ketidakpastian kapan pandemi COVID-19 akan  berakhir.  Hal  ini  disebabkan  belum diketemukan    obat     yang    ampuh    untuk membasmi penyakit ini dan belum diformulasikan  strategi  paling  mujarab  tentang bagaimana upaya yang sistemik untuk mempercepat pemulihan sektor perekonomian. Fenomena  resesi  ekonomi  ini  terjadi  hampir semua  negara  di  dunia,  termasuk  Indonesia mengalaminya.  Indonesia  terancam  resesi ekonomi  dan  diprediksi  minus  pada  kuartal  II secara  berturut  turut  pada  tahun  2020. Pemerintah pusat mengambil kebijakan dengan rebudgeting  dengan  refocusing dan  realokasi anggaran  baik  secara  nasional  maupun implementasi tingkat daerah diseluruh Indonesia termasuk Pemerintah Daerah
kabupaten Ciamis dalam menghadapi persoalan  rumit  yang  terjadi  di  saat  pandemic Covid –  19  karena  .  peran  aspek  hukum  dan aspek  ekonomi  tidak  bisa  seiring  bersamaan fungsi  pelaksanaannya  (Asianto  Nugroho, Sapto Hermawan 2020.4). Sehingga diperlukan strategi    kebijakan    yang  ditempuh  oleh pemerintah  dalam  menyongsong    adaptasi kebiasaan    baru    sebagai  dampak  pandemik COVID-19  dari  perspektif  hukum  ekonomi melalui kebijakan rebudgeting dengan refocusing anggaran dan Realokasi Anggaran.
Pandemi Covid-19 di Indonesia memerlukan  penanganan  pusat  dan  daerah
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
yang  serius  dan  terintegrasi,  yaitu  dengan diterbitkannya Inpres No. 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, dan Pengadaan  Barang  dan  Jasa. Salah  satu  poin penting dalam Inpres tersebut adalah Presiden menginstruksikan kepala daerah untuk mengalokasikan  dan  mengoptimalkan  setiap penggunaan dan anggaran dalam penanganan Covid-19 (Asianto Nugroho, 2020.: 12).. Hampir sepanjang  tahun  2021  masyarakat  Kabupaten Ciamis terdampak pandemi akibat merebaknya virus  Covid-19.  Aktivitas  kerja,  bisnis  bahkan belajar masyarakat sangat terganggu.
Pemerintah  Kabupaten  Ciamis  sangat disibukkan  dengan  kondisi  pandemi,  tidak hanya  biaya,  waktu,  tenaga,  pikiran  bahkan nyawa  dipertaruhkan untuk bebas dari pandemi Covid 19. Namun Pemkab Ciamis dengan kerja keras  seluruh  elemen  Pemkab  Ciamis  dan kedisiplinan  masyarakat  dengan  mentaati aturan  yang  berlaku  saat  itu,  sehingga    akhir tahun  2021  kasus  pandemi  sudah  landai. Pemkab Ciamis juga mampu menjaga stabilitas ekonomi  masyarakat,  meski  banyak  anggaran tak terduga yang dikeluarkan,
Pemerintah  menekankan  pentingnya realokasi  dan  refocusing  anggaran  dalam upaya  mengatasi  dampak  pandemi  Covid-19. Refocusing  anggaran  dari  Transfer  ke  Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada Tahun Anggaran (TA)  2021  merupakan  salah  satu  upaya  yang telah direalisasikan secara riil melalui penggunaan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  yang dioptimalkan  untuk  mendukung  pelayanan kesehatan,  jaring  pengaman  sosial,  dan pemulihan  ekonomi.  minimal  8%  dari  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  untuk  vaksinasi  dan insentif Covid-19 bagi tenaga kesehatan daerah (Inakesda). Pemkab Ciamis
dapat mempercepat  penyerapan  anggaran  dalam rangka  pemanfaatan  APBD  dalam  membantu masyarakat,  Usaha  Kecil  Menengah  (UKM), dan  penanganan  Covid-19.  Hal  ini  dapat dilaksanakan  melalui  anggaran  Pemulihan Ekonomi  Nasional  (PEN)  sesuai  dengan kewenangan  Pemerintah  Kabupaten  Ciamis.
Strategi    mengelola  APBD  terkait  pencairan anggaran pencegahan penyebaran pandemic
Pelaksanaan  realokasi  APBD  2020 sudah  mengacu  pada  Permendagri  Nomor  1 Tahun  2020,  namun  terdapat  kendala  antara lain pembangunan yang dijadwalkan/direncanakan mengalami
penundaan maupun pengalihan dan disatu sisi pembangunan terutama infrastruktur merupakan  salah  satu  faktor  yang  memiliki multiflier effect terhadap peningkatan kesejahteraan  masyarakat  di  daerah.  Upaya yang  dilakukan  pemerintah  daerah  untuk mengatasi  hambatan  di  atas,  terutama  yang berdampak  pada  rescheduling/penundaan  dan pengalihan  beberapa  kegiatan  pembangunan infrastruktur  yaitu  dengan  membentuk  tim anggaran  pemerintah  daerah  (TAPD)  yang sifatnya  ad  hoc  untuk  berkoordinasi  dengan badan  anggaran  maupun  dengan  DPRD, sehingga
kegiatan yang tertunda pelaksanaannya dilakukan dalam APBD- Perubahan.

## TABEL 3.  APBD TAHUN 2021 PROGRAM REBUDGETING REFOCUSING DAN ALOKASI ANGGARAN DI MASA PANDEMI
COVID 19
Dalam  menjalankan  amanat  kebijakan pemerintah  di  atas,  pemerintah  daerah,  baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota  termasuk  Pemda  Ciamis  perlu menerapkan strategi dalam pengelolaan APBD terkait  pencairan  anggaran  untuk  pencegahan penyebaran  wabah  Covid-19,  antara  lain: dengan  melakukan  realokasi  APBD  untuk melakukan  berbagai  kegiatan  antara  lain pencegahan,  penambahan  ruang  isolasi  di rumah  sakit,  desinfektan,  tindakan  mitigasi, serta  tambahan  kebutuhan  pelayanan  dasar seperti  logistik,  sarana  prasarana  kesehatan berupa  alat  pelindung  diri  bagi  tenaga  medis
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
dan petugas yang menangani langsung korban virus covid-19, kemudian memberikan masker, hand sanitizer, vitamin c, vitamin e dan sarung tangan serta alat kesehatan lainnya; Penyediaan  tempat  isolasi  bagi  pasien  atau warga  yang  ada  dalam  Daftar  Pasien.  Pasien Dalam Pengawasan  (PDP) atau Orang Dalam Pengawasan (ODP); pemberian insentif kepada tenaga  medis  yang  terlibat  langsung  dalam penanganan wabah Covid-19; dan
penyemprotan disinfektan di perkotaan, kecamatan  dan  pedesaan.  Berdasarkan  data evaluasi  yang  ada  yang  dirinci  pada  tabel  3 terlihat  bahwa  pada  sektor  pendapatan, belanja,  dan  pembiayaan,  kenyataannya  telah dilakukan secara efisien dan efektif.
Penghematan  belanja  negara  dalam rangka  Refocussing  dan  Realokasi  Belanja Tahun  Anggaran  2021  ke  Triwulan  II  Tahun Anggaran 2021 difokuskan pada penghematan belanja  yang  bersumber  dari  Rupiah  Murni dengan  jenis  belanja  berupa  belanja  barang dan  belanja  modal  dalam  bentuk  belanja operasional  dan  belanja  non  operasional  yang meliputi  belanja  honorarium  (tim)  dan  nara sumber),  perjalanan  dinas  dalam/luar  negeri (termasuk untuk kegiatan monev dan promosi di lapangan,  pameran,  dan  roadshow  ke  luar negeri), paket pertemuan (FGD, working rapat, workshop,  seminar,  konsinyasi,  dll),  belanja jasa (termasuk kegiatan studi  yang melibatkan jasa konsultan),
bantuan kepada
masyarakat/pemerintah  daerah  yang  tidak diarahkan oleh Presiden, pembangunan gedung  perkantoran,  pengadaan  kendaraan dan peralatan/mesin, sisa dana lelang dan/atau swakelola, anggaran dari kegiatan  yang belum dikontrakkan atau kegiatan yang tidak mungkin dilakukan, serta kegiatan yang tidak mendesak/dapat
ditunda/dibatalkan.
Sedangkan  pengeluaran  yang  bersumber  dari selain  Rupiah  Murni  (PHLN,  PHDN,  PNBP, BLU, dan SBSN), alokasi anggaran Pelayanan Perkantoran,  anggaran  keberlanjutan  Program PEN,  anggaran  penyelesaian  proyek/kegiatan dengan skema kontrak tahun jamak.
Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Dr.  H Tatang,  M.Pd  Sekda  Kabupaten  Ciamis, implementasi  rebudgeting  program  refocusing dan  realokasi  anggaran  hingga  September 2021  baru  terealisasi  Rp37,7  miliar  dari anggaran Rp91,6 miliar atau mencapai 41,15%. Anggaran  tersebut  untuk  pembelian  alat
kesehatan,  obat-obatan  dan  BMHP,  vaksinasi, insentif tenaga kesehatan dan bantuan kepada kelurahan  dalam  bentuk  kegiatan  fasilitas pembangunan  infrastruktur  kelurahan  melalui pola padat karya. Beragam kebijakan mendukung program pemulihan ekonomi daerah  dalam  bentuk  perlindungan  sosial.  dan dukungan ekonomi telah direalisasikan sebesar Rp.  40,7  miliar  dari  Rp.  Anggaran  52,8  miliar atau  77,04%.  Total  pendapatan  daerah  dalam perubahan  RAPBD  tahun  anggaran  2021 adalah  sebesar  Rp.  2,667  triliun,  kemudian meningkat  sebesar  Rp.  329,2  miliar  atau  14 0,08% dari pendapatan murni 2021. Realisasinya  adalah    pendapatan mengalami  peningkatan  sedangkan  jumlah belanja dan pembiayaan mengalami penurunan maka pengelolaan rebudgeting dengan refocusing dan relokasi anggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran telah memenuhi asas maupun prinsip efektif dan efisien. Hal ini membuktikan  bahwa  dalam    hukum  ekonomi yakni  penerapan  strategi  rebudgeting  dengan refocusing  dan  relokasi  anggaran  telah  sesuai dengan  regulasi  dan  telah  dilakukan  secara efektif,  sebab  meskipun  terdampak  pandemic stabilitas APBD Kabupaten Ciamis tetap aman yakni  Surplus/Defisit  yakni  tidak  pernah mengalami minus APBD.
Efektivitas  dan  efisiensi  implementasi penerapan strategi rebudgeting dengan refocusing  dan  relokasi  anggaran  APBD Kabupaten  Ciamis  terbukti  tidak  ada  temuan pelanggaran  APBD  dari  hasil  pemeriksaan keuangan    (auditing)    baik  oleh  Dinas Inspektorat Kabupaten Ciamis,
Dinas Inspektorat  Wilayah  Propinsi  Jawa  Barat  dan BPK-RI, sehingga dengan prestasi ini Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Ciamis  selalu memperoleh predikat Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)  mulai  tahun  2013.hingga  tahun 2021
B.  Eefektivitas program kebijakan pengelolaan anggaran dalam mengukur kinerja pemerintah Kabupaten Ciamis
melaksanakan program pembangunan.
Efektivitas      adalah      kemampuan melaksanakan  tugas,    fungsi    (operasi kegiatan program  atau  misi)   dari   suatu  organisasi  atau sejenisnya yang   tidak   adanya   tekanan   atau ketegangan   diantara   pelaksanaannya. Menurut Hans   Kelsen,  Jika  Berbicara  tentang  efektifitas hukum,  dibicarakan    pula    tentang    Validitas hukum.   Validitas  hukum  berarti  bahwa   norma-
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
norma    hukum   itu   mengikat,   bahwa   orang harus   berbuat   sesuai   dengan   yang diharuskan oleh    norma-norma    hukum.,    bahwa    orang harus      mematuhi      dan  menerapkan    norma- norma   hukum.   Efektifitas   hukum  berarti  bahwa orang   benar- benar    berbuat   sesuai   dengan norma-norma    hukum    sebagaimana    mereka harus berbuat,  bahwa  norma-norma   itu  benar- benar  diterapkan  dan  dipatuhi (Hans  Kelsen dalam Sabian Usman, 2009 ).
Perlindungan  hukum  dan  jaminan kepastian  hukum  bagi  masyarakat  dalam mencapai  aspek  keadilan.  Nilai  dasar  hukum menurut Gustav Radbruch ada tiga nilai dasar (Gustav Radbruch, 1961), yaitu:
1. Sebuah Keadilan (gerechtigkeit) Memberikan  rasa  aman,  keadilan  dan kepastian hukum, data dan informasi pengelolaan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten  Ciamis  selama  tahun  2019  hingga 2021  dinyatakan  dalam  eksistensi  Sisa    Lebih Perhitungan    Anggaran  (SILPA),  sehingga mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian selama 4 periode tahun anggaran.
Terciptanya rasa aman dengan menjamin  keaslian  serta  legalitas  dokumen melalui proses permufakatan antara legislative dan  eksekutif  dalam  melakukan  rebudgeting APBD  sesuai  otentifikasi  memiliki  kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Hal ini pun membuktikan  bahwa  regulasi  telah  dilakukan secara  efektif,  sebab  meskipun  terdapat rebudgeting  dengan  refocusing  dan  realokasi anggaran  hal  tersebut  tidak  menjadi  faktor penghambat  ataupun  pengganggu  dalam melaksanakan  program  atau  anggaran  lain bahkan stabilitas dari APBD Kabupaten Ciamis ini tetap berada pada status aman.
2. Sebuah kemanfaatan (zweckmaszigkeit) diprediksi  akan  digunakan  dimasa  depan menurut Glints
Rebudgeting terhadap anggaran yang dilaksanakan  pada  tahun  berjalan  merupakan fenomena yang biasa dilakukan dalam penganggaran  publik  atau  pemerintahan, penyusunan    anggaran    dan    perubahannya diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan terkait keuangan negara dan daerah rebudgeting  menjadi  faktor  yang  lazim  dan signifikan dalam proses penganggaran.
Rebudgeting  adalah  cara  yang  dilakukan pemerintah  untuk  merevisi  dan  memperbarui penerapan  anggaran  sebagai  kelanjutan  dari proses anggaran tahunan, termasuk
kontinuitas  dan  kontrol,  perubahan  dan akuntabilitas,
dan fleksibilitas serta prediktabilitas (Wildavsky, 1964: 189). Persetujuan dan
implementasi keputusan lebih cepat, penyederhanaan proses kerja  menjadi  penting,  sehingga  perlu  strategi dalam  pengelolaan  APBD  secara  transparan yang  dimuat  dalam  Website  Tracking  milik Pemerintah  Kabupaten  Ciamis.  Eksistensi anggaran  yang  disetujui  dapat  benar-benar menjadi  dasar  bagi  rencana  keuangan  untuk operasional  masing-masing  instansi  selama tahun  fiskal.  Dalam  rencana  keuangan, anggaran  haruslah  dinamis.  Anggaran  harus dapat menawarkan kemampuan untuk mengelola  sesuatu  yang  tak  terduga  tanpa mengorbankan  kontrol  dan  akuntabilitas  yang terdapat  dalam  anggaran      selama      pra eksekusi  (Pitsvada,1983:  83-101).  Badan eksekutif dan legislatif mempertahankan konsep  anggaran    dapat  menerapkan  strategi yang mencoba untuk melindungi anggaran dari tekanan politik dan ketidakpastian ekonomi.
Meningkatkan produktifitas,
rebudgeting, refocusing dan realokasi anggaran  selama  3  periode  tahun  anggaran telah dijalankan dengan baik, tidak ada temuan pelanggaran  APBD  dari  hasil  pemeriksaan keuangan    (auditing)    baik  oleh  Dinas Inspektorat Kabupaten Ciamis,
Dinas Inspektorat  Wilayah  Propinsi  Jawa  Barat  dan BPK-RI, sehingga dengan prestasi ini Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Ciamis  selalu memperoleh predikat Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)  mulai  tahun  2019.hingga  tahun 2021. Menekan biaya mengurangi resiko dan hambatan  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam implementasi penerapan strategi rebudgeting dengan refocusing dan relokasi anggaran APBD Tahun 2021 untuk menanggulangi pandemi Covid-19, dengan  melakukan  skala  prioritas  alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing). Akibatnya terdapat beberapa aspek pembangunan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Ciamis  yang  telah  direncanakan  mengalami penundaan maupun pengalihan dan disatu sisi pembangunan terutama
infrastruktur merupakan  salah  satu  faktor  yang  memiliki multiflier effect terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Upaya  yang  dilakukan  pemerintah daerah  untuk  mengatasi  hambatan  di  atas,
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
terutama yang berdampak pada rescheduling/penundaan dan pengalihan beberapa  kegiatan  pembangunan  infrastruktur yaitu  dengan  membentuk  tim  anggaran pemerintah  daerah  (TAPD)  yang  sifatnya  ad hoc  untuk  berkoordinasi  dengan  badan anggaran maupun dengan DPRD.
3. Sebuah Kepastian hukum (rechtssicherheit) Efektivitas dan efisiensi berdasarkan
(Gustav Radbruch, 1961: 122)
1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2)  Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem Keuangan
3)  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4)  Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing  Kegiatan,  Realokasi  Anggaran, serta  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19
5)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1 Tahun 2020,
6)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  33 Tahun  2019  tentang  Pedoman  Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020;
7)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52 Tahun  2020  tentang  Pedoman  Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021;
8)  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ciamis  Nomor  4 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020;
9)  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ciamis  Nomor  6 Tahun  2020  tentang  APBD  Kabupaten  Ciamis Tahun Anggaran 2021.
Implementasi
penerapan
strategi rebudgeting  dengan  refocusing  dan  relokasi anggaran  APBD  Kabupaten  Ciamis  terbukti tidak ada temuan pelanggaran APBD dari hasil pemeriksaan  keuangan    (auditing)    baik  oleh Dinas  Inspektorat  Kabupaten  Ciamis,  Dinas Inspektorat  Wilayah  Propinsi  Jawa  Barat  dan BPK-RI, sehingga dengan prestasi ini Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Ciamis  selalu memperoleh predikat Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)  mulai  tahun  2013.hingga  tahun 2021. Analisis data dalam  penelitian ini menggunakan metode manual dengan menggunakan  tabel  frekuensi  dan  persentase. Adapun  perolehan  analisis  data  efektivitas pengelolaan  APBD  Kabupaten  Ciamis  yang sekaligus  menjadi  indikator  pada  penelitian  ini adalah sebagai berikut:

## Tabel 4. Analisis  Statistik Deskriptif
Adapun  gambaran  dari  pengumpulan data  dengan  menggunakan  kelima  indikator tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

## 1.  Keberhasilan Program
Hasil  olahan    data    yang    dirumuskan indikator keberhasilan program pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Ciamis  berada pada  kategori  efektif  dengan  hasil  perolehan 87,38%  berada  pada  rentang  nilai  76%  - 100%.     Sesuai     premis  teori keberhasilan program atau kemampuan organisasi  ataupun perusahaan  untuk mencapai target  yang telah diprogramkan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat bahwa Implementasi penerapan strategi rebudgeting  dengan  refocusing  dan  relokasi anggaran  APBD  Kabupaten  Ciamis  terbukti tidak ada temuan pelanggaran APBD dari hasil pemeriksaan  keuangan    (auditing)    baik  oleh Dinas  Inspektorat  Kabupaten  Ciamis,  Dinas Inspektorat  Wilayah  Propinsi  Jawa  Barat  dan BPK-RI, sehingga dengan prestasi ini Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Ciamis  selalu memperoleh predikat Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)  mulai  tahun  2013  hingga  tahun 2021.
2. Keberhasilan Sasaran
Hasil   olahan   data   yang   dirumuskan indikator keberhasilan program pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Ciamis  berada pada  kategori  efektif  dengan  hasil  perolehan 85,88 berada  pada  rentang  nilai 76% - 100%. Sesuai          premis    teori  keberhasilan  sasaran. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Ciamis  dalam implementasi  penerapan  strategi  rebudgeting dengan  refocusing  dan  relokasi  anggaran APBD  Tahun  2021  untuk  menanggulangi pandemi  Covid-19,  dengan  melakukan  skala prioritas  alokasi  anggaran  kegiatan  tertentu (refocusing).  Akibatnya    terdapat  beberapa aspek  pembangunan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Ciamis  yang  telah  direncanakan mengalami rescheduling/penundaan dan pengalihan  beberapa  kegiatan  pembangunan
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
terutama  infrastruktur  merupakan  salah  satu faktor  yang  memiliki  multiflier  effect  terhadap peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  di daerah.
Upaya  yang dilakukan Pemkab Ciamis membentuk  tim  anggaran  pemerintah  daerah (TAPD) yang sifatnya ad hoc untuk berkoordinasi dengan badan anggaran maupun dengan DPRD.
3 .     Kepuasan terhadap Program Hasil    olahan    data    yang    dirumuskan indikator keberhasilan program pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Ciamis  berada pada  kategori  efektif  dengan  hasil  perolehan 85,88% berada pada rentang nilai 76% - 100%. Sesuai          premis    teori  kepuasan  terhadap program  yang  merupakan    tingkat    rasa    puas atas  peranan atau  pengelolaan APBD selama 4  periode  tahun  anggaran  dari  thun  2018  s/d 2021 yang  telah  dilakukan  Pemerintah Daerah Kabupaten  Ciamis  kondisi  anggaran  selalu SILPA.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  bahwa kepuasan  terhadap  hasil  pengelolaan  APBD telah sesuai
diprogramkan melakukan rebudgeting, refocusing dan realokasi anggaran.

## 4.  Tingkat Input dan Output
Hasil    olahan    data    yang    dirumuskan indikator keberhasilan program pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Ciamis  berada pada  kategori  efektif  dengan  hasil  perolehan 89,81%  berada  pada  rentang    nilai    76%    - 100%.  Sesuai     premis  teori tingkat input dan output yakni input pengukuran yang mengutamakan adanya
keberhasilan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Ciamis  untuk mencapai  hasil  output  yang  sesuai  dalam perencanaan,  untuk  mencapai  hasil  output yang  sesuai  dengan  rencana.  Hal  ini  dapat dibuktikan  bahwa  Penulis  mencoba  mengkaji data  dan  informasi    pengelolaan  APBD Pemerintah Kabupaten Ciamis secara berjenjang 3 periode untuk menambahkan satu kriteria  informasi  yaitu  kelengkapan  informasi yang    tidak  dipublikasikan  dalam  Website Tracking, yaitu penetapan penanyangan APBD tidak hanya satu peiode tapi beberapa periode APBD,  sehingga  mengetahui  dan  dapat mengevaluasi  perkembangan  APBD.  Hal  ini dapat  mengetahui  perubahan  anggaran  di setiap  OPD  dalam  perancangan/perencanaan dan  penyebab/alasan  sebagai  argumentasi
dalam perubahan anggaran sebagai pertimbangan dilakukannnya evluasi perubahan yang urgen untuk realokasi anggaran.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa SILPA  dan  PAD komparasi tahun 2020 selama 3  periode  tahun  2018,2019,2020  sebelum Pandemi  Covid    secara    bersama-sama berpengaruh terhadap belanja daerah. Pengaruh  yang  dihasilkan  tidak  terlalu  besar yaitu  183.287.191.212  dan  rerata  3  periode sebesar 54.986.615.736 atau peningkatan 0.23 (<50%),  namun  derajat  hubungan  (korelasi) antara SiLPA dan PAD terhadap belanja daerah diperoleh  hasil  sebesar  4.4%  dan  rerata  3 periode sebesar 0.3% Nilai tersebut bermakna bahwa  hubungan    antara    SiLPA  dan    PAD mempunyai    hubungan    yang    positif,    searah dan  kuat terhadap belanja daerah.

## 5.  Pencapaian Tujuan Menyeluruh
Hasil    olahan    data    yang    dirumuskan indikator keberhasilan program pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Ciamis  berada pada  kategori  efektif  dengan  hasil  perolehan 86,92%  berada  pada  rentang    nilai    76%    - 100%.    Sesuai          premis    teori  pencapaian tujuan menyeluruh untuk melihat  sejauh  mana pelaksanaan    program  pengelolaan  APBD selama  4  periode  tahun  anggaran  dari  thun 2018  s/d  2021  yang  telah    dilakukan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Ciamis.  dari semua  kegiatan  yang  telah  dicapai.  Hal  ini dapat  dibuktikan  bahwa  berdasarkan  Pasal  57 UU  No.  23  Tahun  2014  penyelenggara pemerintahan  daerah  provinsi  dan  kabupaten/ kota  terdiri  atas  Kepala  Daerah  dan  DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan  pemerintahan  berpedoman pada asas-asas pembentukan Peraturan Daerah  yang  diatur  pada  Pasal  58  UU  No.  23 Tahun  2014,  yang  terdiri  atas  asas:  kepastian hukum; tertib penyelenggara negara; kepentingan umum;
keterbukaan; proporsionalitas;  profesionalitas;  akuntabilitas; efisiensi;  efektivitas;  dan  keadilan.  (Amin Rahmanurrasjid. 2008:8).

## IV.  KESIMPULAN
Menindaklanjuti  Perppu  No  1  Tahun 2020,    PP  No  12  Tahun  2019,    Ipres  No  4 Tahun 2020, Permendagri No 1 Tahun 2020, Inmendagri No. 188/52/1979/SC/2012, Perda
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
Kabupaten  Ciamis  No  4  Tahun  2020  dan Perda  Kabupaten  Ciamis  No  6  Tahun  2021 dalam  mengkaji  perspektif  hukum  telah melakukan  regulasi  dengan  baik,  sehingga rebudgeting APBD terbukti resiliensi terdampak  pandemi  dan    mempertahankan status  SilPA  selama  3  periode  tahun  fiskal. sehingga mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian  (WTP).  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Ciamis  belum  transparan  secara open  ended  (penyajian  informasi  APBD secara  terbuka)  seharusnya  menerbitkan sebuah  website  tracking  data  dan  informasi mengenai  pengelolaan  APBD  yang  dapat dengan mudah diakses serta di download oleh masyarakat sebagai wujud dari asas transparansi. Efektivitas program kebijakan pengelolaan anggaran guna mengukur kinerja dari  Pemerintah  Kabupaten  Ciamis  dalam melaksanakan program pembangunan dinyatakan  efektif.  Hal  ini  dapat  dibuktikan dengan beberapa indikator yaitu keberhasilan program,  keberhasilan  sasaran,  kepuasan terhadap  program,  tingkat  input  dan  output, pencapaian tujuan secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Ali  Kabul  Mahi,  Trigunarso,  S.  I.,  &  SKM,  M. K..2017. Perencanaan Pembangunan Daerah  Teori  dan  aplikasi.  Jakarta: Kencana. :29
Amin  Rahmanurrasjid  (2008).  Akuntabilitas  Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah  Daerah  Untuk  Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Daerah (Studi Di Kabupaten Kebumen). Tesis
Asianto  Nugroho,  2020.  Kebijakan  Rebudgeting Dalam  Proses  Refocusing  dan  Alokasi Anggaran  Terdampak  Pandemi  Covid  19. Artikel  belum  dipublikasikan    Paper  Studi
S3 Gustav  Radbruch,  1961.  Einfuhrung  in  die
Rechtswissenschaft, Stuttgart, KF. Koehler,
Kamaluddin,  2012  Ahmad  Kamaluddin,  Undang, Muhammad Alfan, Etika Manajemen Islam, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
Kumorotomo,  Wahyudi,  2005.  “Pelayanan  yang
Akuntabel  dan  Bebas  dari  KKN”.  Dalam Agus  Dwiyanto  (ed.).  Mewujudkan  Good Governance  Melalui  Pelayanan  Publik.
Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta.
Sabian  Usman,  2009.  Dasar-Dasar  Sosiologi  .
Yogyakarta: Pustaka Belajar,  2009,  h. 12. Wildavsky, A. 1964. The Politics Of The Budgetary Process.  Boston:Little Brown&Co.

## JURNAL
Asianto Nugroho, Sapto Hermawan 2020. Strategi
Kebijakan Menyongsong Adaptasi
Kebiasaan  Baru  dalam  Perspektif  Hukum Ekonomi  Volksgeist,  Vol.  3  No.  2 Desember 2020 : 3
Dougherty,  Michael  John,  Kenneth  A.  Klase,  dan Soo  Geun  Song.  2003.  Managerial Necessity  and  the    Art  of  Creating
Surpluses: The Budget-Execution Process          in          West  Virginia      Cities. Public   Administration Review, Vol. 63, No. 4, hal. 484-497.
Frans  Katuuk.  (2015).  Efektivitas  Kinerja  Aparat Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik Di
Desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Jurnal Politico, 2(6), 93 Forrester,     John     dan     Daniel     Mullins.     1992. Rebudgeting:  The Serial Nature of Municipal  Budgetary  Processes.  Public Administration Review, Vol. 52, No. 5, hal. 467-473.
Joost,  Erich  Van.  2013.  Hubungan  Kausalitas Pendapatan  Asli  Daerah  Dengan  Belanja Pemerintah  di  Kota  Bitung  Era  Otonomi Daerah.  Jurnal  Pembangunan  Ekonomi dan  Keuangan  Daerah.      Vol.  11.  No.  3. http://ejournal.unsrat.ac.id/ .
Pitsvada,  Bernard  T.  1984.  Flexibility  in  Federal Budget  Execution.  Public  Budgeting  & Finance (Summer): 83-101.
Rahyunir  Rauf.  (2017).  Perubahan  Kedudukan
Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan. Jurnal Pemerintahan,  Politik,  dan  Birokrasi,  3(1), 2.
Saeful Kholik. (2020). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 6(1), 4.
Widyaningsih, A. & Pujirahayu.  (2012). Pengaruh Pengetahuan  Anggota  Legislative  Daerah Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan  Akuntabilitas  Sebagai  Variabel. Jurnal Media Riset Akuntansi. 2(1), 3.