## KONSEP KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DAN UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE
M. Alvi Syahrin a
a Polilteknik Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI Email: ma.syahrin@poltekim.ac.id
Naskah diterima: 12 Oktober 2019; revisi: 15 November 2020; disetujui: 30 November 2020 DOI: 10.28946/rpt.v9i2.419

## Abstrak:
Pengaturan  keabsahan  kontrak  elektronik  di  Indonesia  diatur  dalam  berbagai  regulasi.  Namun praktiknya,  perbedaan  tersebut berpotensi  menimbulkan  konflik  dan  ketidakpastian  hukum  di  antara para  pihak.  Rumusan  masalah  yang  diteliti  adalah  bagaimana  implikasi  hukum  dari  perbedaan pengaturan  keabsahan  kontrak  elektronik  berdasarkan  hukum  nasional  dan  UNCITRAL Model  Law on Electronic Commerce Tahun 1996 dalam hukum perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  membahas  doktrin  atau  asas  dalam  ilmu  hukum yang  bertujuan  untuk  menemukan  kaidah  hukum  positif.  Implikasi  hukum  perbedaan  pengaturan kontrak elektronik dalam pengaturan keabsahan kontrak elektronik berdasarkan hukum nasional dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce Tahun 1996 telah menimbulkan implikasi hukum bagi perlindungan konsumen, yaitu: privasi, klausula baku, otensitas subjek hukum,  validitas subjek hukum, objek e-commerce, dan tanggung jawab para pihak.
Kata kunci : Kontrak Elektronik; UNCITRAL; Perlindungan Konsumen

## Abstract :
Regulations  regarding  the  validity  of  electronic  contracts  in  Indonesia  are  regulated  in  various regulations.  But  in  practice,  these  differences  have  the  potential  to  create  conflict  and  legal uncertainty  between  the  parties.  The  formulation  of  the  problem  under  study  is  how  the  legal implications of differences in the legality of electronic contract arrangements based on national law and  the  1996  UNCITRAL  Model  Law  on  Electronic  Commerce  in  consumer  protection  law.  The research method used is normative legal research that discusses doctrines or principles in the science of  law  that  aims  to  find  positive  legal  principles.  Legal  implications  of  differences  in  electronic contract arrangements in regulating the validity of electronic contracts based on national law and the UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce of 1996 have led to legal implications for consumer protection,  namely:  privacy,  standard  clauses,  the  legal  subject's  authenticity,  the  validity  of  legal subjects, e-commerce objects , and the responsibilities of the parties.
Keywords : Electronik Contract; UNICTRAL; Consumer Protection

## LATAR BELAKANG
Pengaturan mengenai transaksi elektronik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elekronik  yang ditetapkan pada tanggal 12 April  2008  (Lembaran  Negara  Tahun  2008  Nomor  58).  Dalam  Pasal  1  angka  2  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008,  Transaksi  Elektronik  dirumuskan  secara  sederhana  sebagai perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  komputer,  jaringan  komputer
dan/atau media elektronik lainnya. Pengaturan lebih  jauh tentang transaksi  elektronik  diatur dalam  Pasal  17  sampai  Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elekronik.
Pengaturan mengenai transaksi elektonik diatur juga dalam UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce 1996 yang disahkan oleh Majelis Umum PBB dengan resolusi 51/162 tanggal 16 Desember 1996.
UNCITRAL  Model  law ini  dibentuk  sebagai  aturan  dasar  untuk  mengatur  keabsahan, pengakuan,  dan  akibat  dari  pesan-pesan  elektronik  ( electronic  messaging )  yang  didasarkan pada  penggunaan  komputer  dalam  perdagangan. 1 Tujuan  dari UNCITRAL  Model  Law ini adalah  menggalakkan  aturan-aturan  hukum  yang  seragam  dalam  penggunaan  jaringan komputer guna transaksi-transaksi komersial.
Alasan utama digunakannya instrumen UNCITRAL Model Law tampak dalam Resolusi No. 51/162 tahun 1996 yang menyatakan sebagai berikut:
“Convinced that the establishment of a model law facilitating the use of electronic commerce that is acceptable to States with different legal, social and economic systems, could contribute significantly to the development of harmonious international economic relations, Nothing that the  Model  Law  on  Electronic  Commerce  was  adopted  by  the  Commission  at  its  twenty-ninth session  after  consideration  of  the  observations  of  Governments  and  interested  organizations, Believing that the adoption of the Model Law on Electronic Commerce by the Commission will assist all States significantly in enhancing their legislation governing the use of alternatives to paper-based  methods  of  communication  and  storage  of  information  and  in  formulating  such legislation where none currently exists,...”.
Secara  umum,  keabsahan  kontrak  elektronik  berdasarkan  hukum  nasional  dan UNCITRAL Model Law On Eletronic Commerce Tahun 1996 memiliki kesamaan. Keabsahan kontrak  elektronik  berdasarkan  hukum  nasional  secara  umum  diatur  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata  yakni,  adanya  kesepakatan  di  antara  kedua  belah  pihak,  adanya  kecakapan untuk  melakukan  perbuatan  hukum,  adanya  obyek  tertentu  yang  diperjanjikan,  dan  adanya kausa yang halal. Namun di dalam UU ITE tidak dijelaskan secara rinci dan jelas mengenai syarat  sah  perjanjian  dalam  kontrak  elektronik.  Sedangkan  penegasan  tentang  keabsahan berkontrak  berdasarkan  Pasal  11  ayat  (1) UNCITRAL  Model  Law  on  Electronic  Commerce Tahun 1996:
“(1) In the context of contract formation, unless otherwise agreed by the parties, an offer and the acceptance of an offer may be expressed by means of data messages. Where a data message is  used  in  the  formation  of  a  contract,  that  contract  shall  not  be  denied  validity  or enforceability on the sole ground that a data message was used for that purpose.”
Maksud  dari  ketentuan  Pasal  11  ayat  (1) UNCITRAL  Model  Law  on  Electronic Commerce Tahun  1996  yaitu  dalam  konteks  pembentukan  kontrak,  kecuali  disetujui  oleh para  pihak,  tawaran  dan  penerimaan  tawaran  dapat  dinyatakan  dengan  cara  pesan  data.  Di mana  pesan  data  yang  digunakan  dalam  pembentukan  kontrak,  kontrak  yang  tidak  akan ditolak  keabsahan  atau  keberlakuan  hanya  berdasarkan  alasan  bahwa  pesan  data  yang digunakan untuk tujuan itu
UU  ITE  ini  memiliki  yurisdiksi  yang  berlaku  untuk  setiap  orang  yang  melakukan perbuatan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  ini,  baik  yang  berada  di wilayah  hukum  Indonesia  maupun  di  luar  wilayah  hukum  Indonesia,  yang  memiliki  akibat hukum  di  wilayah  hukum  Indonesia  dan/atau  di  luar  wilayah  hukum  Indonesia  dan merugikan  kepentingan  Indonesia.  Sedangkan UNCITRAL  Model  Law  On  Electronic
1 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2004).
Commerce Tahun 1996  berlaku bagi  negara-negara  anggota  yang berada di  bawah naungan PBB.  Perbedaannya  jika  pada  UU  ITE  lebih  mengutamakan  kepentingan  hukum  bagi Indonesia. Namun pada UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce Tahun 1996 lebih mengutamakan  kepentingan  bersama  antar  sesama  negara  agar  tidak  ada  yang  merasa dirugikan di antara mereka.
Dari permasalahan yang ada, penulis akan meneliti mengenai perbandingan pengaturan keabsahan  kontrak  elektronik  berdasarkan  hukum  nasional  dan UNCITRAL  Model  Law  on Electronic  Commerce Tahun  1996.yang  secara  spesifik  keabsahan  yang  dimaksud  disini adalah  keabsahan  perjanjian  perdagangan  atau  kontrak  perdagangan  yang  dibuat  melalui sistem  elektronik.  Sudah  menjadi  kebiasaan  jika  setiap  kesepakatan-kesepakatan  transaksi perdagangan selalu dituangkan dalam sebuah perjanjian atau kontrak.
Berdasarkan  uraian,  maka  rumusan  masalah  yang  diteliti  adalah  bagaimana  implikasi hukum dari perbedaan pengaturan keabsahan kontrak elektronik berdasarkan hukum nasional dan UNCITRAL  Model  Law  on  Electronic  Commerce Tahun  1996  dalam  hukum perlindungan konsumen.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang membahas doktrin atau asas dalam ilmu hukum  yang  bertujuan  untuk  menemukan  kaidah  hukum  positif.  Penelitian  ini  dilakukan dengan  cara  menelaah  data  sekunder,  yaitu  peraturan  perundang-undangan,  buku  literatur, jurnal ilmiah, yang berkaitan dengan tema penelitian.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional
1. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Syarat  sah  perjanjian  mengacu  pada  ketentuan  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata.  Berbicara mengenai  kontrak  elektronik  tidak  terlepas  dari  konsep  perjanjian  secara  mendasar 2 sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menegaskan bahwa:
“Suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
Ketentuan  yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku Ke III  KUHPerdata yaitu  memiliki  sifat  terbuka  artinya  ketentuan-ketentuan  dapat  dikesampingkan  sehingga berfungsi mengatur saja. 3
E-commerce sebagai  dampak  dari  perkembangan  teknologi 4 memberikan  implikasi pada berbagai sektor hukum. Perjanjian dalam e-commerce terjadi  antara kedua belah pihak yang  mana  salah  satu  pihak  berjanji  kepada  pihak  yang  lain  untuk  melakukan  sesuatu. 5 Dimana  perjanjian  yang  terjadi  dalam e-commerce dapat  menggunakan  dasar  Pasal  1313 KUHPerdata  sebagai  pengaturannya,  sehingga  apa  yang  menjadi  syarat  sahnya  suatu perjanjian  yang  termuat  dalam  KUHPerdata  harus  diperhatikan  agar  pengenaan  atas  aturan
2 Yahya Ahmad Zein, Kontrak Elektronik Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce: Dalam Transaksi Nasional Dan Internasional (Bandung: Mandar Maju, 2009).
3 M Arsyad Sanusi, Hukum Teknologi Informasi , 3rd ed. (Tim Kemas Buku, 2005).
4 Ade Maman Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).
5 M Arsyad Sanusi, E-Commerce: Hukum Dan Solusinya (PT. Mizan Grafika Sarana, 2001).
perjanjian di Indonesia yang secara umum menggunakan KUHPerdata dapat diterapkan, serta perjanjian dalam e-commerce dapat diakui keabsahannya. Syarat sahnya perjanjian tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu:
a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya
Kata  sepakat  di  dalam  perjanjian  pada  dasarnya  adalah  persesuaian  kehendak  antara para  pihak  yang  melakukan  suatu  perjanjian.  Seseorang  dikatakan  memberikan persetujuannya dan kesepakatannya jika dia memang menghendaki apa yang disepakati. Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme dalam suatu perjanjian bahwa suatu kontrak yang telah dibuat maka telah sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya.
Perjanjian yang ada dalam transaksi e-commerce muncul karena adanya kesadaran dari para  pihak  untuk  saling  mengikatkan  diri.  Pihak  pembeli  menyetujui  atau  menyepakati klausul  kontrak  yang  telah  disepakati  oleh  penjual.  Klausul  kontrak  ini  biasanya  telah disediakan  dan  pembeli  tinggal  menyetujuinya  dengan  cara  mencontreng  pada  kotak  yang disediakan atau menekan tombol accept sebagai tanda persetujuan.
Perjanjian  dalam  kontrak e-commerce merupakan  suatu  perjanjian take  it  or  leave  it , sehingga  jika  pembeli  setuju  maka  ia  akan  menyetujui  perjanjian  tersebut,  jika  tidak  maka pembeli tidak perlu melakukan persetujuan dan proses transaksi pun batal atau tidak terjadi. Perjanjian  atau  kontrak  yang  terjadi  dalam e-commerce terjadi  karena  adanya  kesepakatan, apabila  dikaitkan  dengan  teori  perjanjian  yang  diungkapkan  oleh  Munir  Fuady  dalam bukunya  hukum  kontrak  dari  sudut  hukum  bisnis,  untuk  menentukan  kapan  suatu kesepakatan  terjadi  dapat  digunakan  sebagai  suatu  patokan  untuk  menentukan  keterikatan seseorang  pada  perjanjian  tertutup  sehingga  perjanjian  dianggap  telah  mulai  berlaku 6 ,  teori tersebut, yaitu:
1) Teori Penawaran dan Penerimaan ( Offer and Acceptance )
Kesepakatan  kehendak  pada  prinsipnya  baru  terjadi  setelah  adanya  penawaran ( offer )  dari  salah  satu  pihak  yang  kemudian  diikuti  dengan  penerimaan  tawaran ( acceptance )  oleh  pihak  lain  dalam  perjanjian  tersebut,  sehingga  menurut  teori  ini kesepakatan  antar  pihak  terjadi  pada  saat  penjual  mengajukan  penawaran  dengan menyediakan  daftar  atau  katalog  barang  ( product  table )  yang  disertai  dengan deskripsi  produk  yang  dijual  kemudian  customer  yang  memilih  produk  yang ditawarkan dengan mengklik kotak yang disediakan.
2) Teori Pernyataan ( Verklarings Theorie )
Menurut  teori  pernyataan,  apabilan  ada  kontroversi  antara  apa  yang  dikehendaki dengan  apa  yang  dinyatakan,  maka  apa  yang  dinyatakan  tersebutlah  yang  berlaku, karena masyarakat  pada  umumnya menghendaki  bahwa  apa  yang dinyatakan dapat dipegang.  Berdasarkan  teori  ini,  apa  yang  dinyatakan  oleh  customer  dengan  cara mengisi order  form maka  itulah  yang  dianggap  berlaku,  bukan  lagi  apa  yang dikehendakinya.  Demikian  juga  dengan  apa  yang  dinyatakan  oleh  penjual  yang berkaitan  dengan  persetujuan  proses  transaksi  yang  berlaku  itulah  yang  berlaku meskipun dalam proses tersebut masih ada kemungkinan customer memberikan data yang  tidak  benar,  sedangkan  penjual  melalui  perangkat software yang  digunakan telah menyetujui transaksi tersebut, sehingga suatu kesepakatan kehendak antar para
6 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Global , 2nd ed. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005).
pihak  telah  terjadi  ketika customer melakukan  pengisian order  form ,  dan  penjual dengan menggunakan perangkat software menyetujui transaksi tersebut.
3) Teori Konfirmasi
Teori ini menjelaskan bahwa suatu kata sepakat telah ada atau dianggap telah terjadi ketika  pihak  yang  melakukan  penawaran  mendapat  jawaban  atau  konfirmasi jawaban dari pihak  yang menerima tawaran, sehingga kata sepakat  dalam transaksi e-commerce terjadi  ketika  penjual  mendapat  jawaban  dari customer atas  berita konfirmasi jawaban dari pihak yang melakukan penawaran termasuk juga informasi yang  dikirimkan  oleh customer yang  telah  memenuhi  persyaratan  atau  dinyatakan valid.
Kesepakatan  perjanjian  atau  kontrak e-commerce terjadi  ketika customer menyepakati terhadap  ketentuan  atau  syarat  yang  disodorkan  oleh  penjual.  Hal  tersebut  terbukti  ketika customer memberikan  tanda check pada  kolom  yang  isinya  bahwa  ia  sepakat  dengan  apa yang telah disyaratkan serta pada customer mengisi form yang berisi mengenai data diri. 7 b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan
Syarat  yang  kedua  adalah  kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan.  Pada  dasarnya setiap orang yang telah dewasa atau baliq dan sehat pikirannya adalah cakap untuk membuat perikatan, dimana hal ini disebutkan dalam Pasal 1329 KUHPerdata yaitu:
“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatatakan tak cakap”.
Syarat  seseorang  dikatakan  belum  dewasa  menurut  Pasal  1330  KUHPerdata  adalah belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin atau menikah.
Perjanjian  atau  kontrak  dalam e-commerce juga  mensyaratkan  kecakapan  bagi  pihak yang akan mengadakan kesepakatan, dimana menurut hasil penelitian terhadap beberapa situs yang  bergerak  dalam e-commerce ( webstore atau toko  maya)  yang  telah  dilakukan  oleh penulis,  sebagian  besar  ditemukan  suatu  syarat  bagi customer untuk  melakukan  transaksi haruslah  telah  berumur  minimal  18  tahun.  Syarat  ini  dapat  ditemukan  pada  saat customer mengisi form pendaftaran  yang  berisi  mengenai  data  diri  customer  sehingga  kecakapan customer dapat terlihat pada saat ia melakukan pengisian form .
Hal ini menunjukan adanya asas kepercayaan dalam kontrak e-commerce serta sejalan dengan  teori  pernyataan  yang  menyebutkan  bahwa  apa  yang  dinyatakan  berlaku  sebagai dasar  atau  pegangan  yang  pada  akhirnya  ketika  apa  yang  dinyatakan  dipercayai 8 maka kontrak  telah  terjadi  atau  ada  meskipun  dapat  dimungkinkan  ternyata  apa  yang  dinyatakan dikemudian  hari  diketahui  berbeda  dengan  keadaan  sebenarnya  sehingga  kontrak  tersebut tetap  sah  meskipun  syarat  kedewasaan  menurut  KUHPerdata  tidak  dapat  dipenuhi  dalam kontrak e-commerce ,  hal  ini  tidak  menyebabkan  kontrak  tersebut  menjadi  tidak  sah,  tetapi hanya  memberikan  akibat  terhadap  perjanjian  atau  kontrak  tersebut  dapat  dimintakan pembatalan  oleh  salah  satu  pihak,  dikarenakan  kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan termasuk  ke  dalam  syarat  subjektif,  sehingga  berdasarkan  uraian  tersebut  maka  dapat disimpulkan  bahwa  kontrak  perdagangan  melalui  internet  ( e-commerce )  tetap  sah  sehingga mengikat  dan  menjadi  undang-undang  bagi  para  pihak  yang  membuatnya  sepanjang  para pihak  tersebut  tidak  mempermasalahkan  mengenai  tidak  terpenuhinya  salah  satu  syarat
7 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Dan Pelaksanaannya Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
8 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Hukum Dagang Internasional , 1st ed. (Bandung: Refika Aditama, 2006).
sahnya  perjanjian  menurut  pasal  1320  KUHPerdata  serta  para  pihak  tetap  melaksanakan perjanjian yang telah dibuatnya.
c. Suatu Hal Tertentu
Suatu  hal  tertentu  berhubungan  dengan  objek  perjanjian,  maksudnya  bahwa  objek perjanjian  harus  jelas,  dapat  ditentukan  dan  diperhitungkan  jenis  dan  jumlahnya, diperkenankan  oleh  undang-undang  serta  mungkin  untuk  dilakukan  para  pihak.  Transaksi dalam e-commerce meskipun  berbeda  dengan  transaksi  konvensional  yang  mengandalkan suatu  wujud  yang  nyata  yang  bisa  disentuh  adanya  distribusi  fisik  dan  terdapat  tempat transaksi pada dasarnya tidaklah berbeda sangat jauh.
Dalam e-commerce juga  terjadi  hal  tersebut  tetapi  produk  yang  akan  diperjualbelikan tidak nampak secara fisik tetapi berupa informasi mengenai produk tersebut, selain itu dalam e-commerce terjadi suatu pendistribusian bahasa atau kode-kode instruksi yang pada akhirnya akan  memunculkan  suatu  informasi  atas  produk  yang  akan  ditawarkan  dan  bagaimana  cara untuk  melakukan  transaksi 9 sehingga  keduanya  mempunyai  persamaan  bahwa  untuk  syarat sahnya  perjanjian  atau  kontrak  yang  ditimbulkan  dari  kegiatan e-commerce haruslah memenuhi  syarat  adanya  suatu  hal  tertentu  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata.  Pasal  1333  juga  menyebutkan  bahwa:  “suatu  perjanjian  harus  mempunyai sebagai  pokok  suatu  barang  yang  paling  sedikit  ditentukan  jenisnya”.  “Tidaklah  menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.
Sehingga  apa  yang  diperjanjikan  harus  mempunyai  barang  beserta  jumlah  maupun jenisnya sebagai pokok dari perjanjian yang telah dibuat. Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi  perjanjian.  Isi  prestasi  tersebut  harus tertentu atau paling sedikit  dapat ditentukan,  sehingga  berdasar  definisi  tersebut  maka  suatu  kontrak e-commerce haruslah menyebutkan mengenai objek dari kontrak tersebut.
Setelah  melakukan  penelitian  terhadap webstore yaitu bukalapak.com menawarkan berbagai  macam  produk  yang  ditawarkan  seperti  handphone,  komputer,  perangkat  rumah tangga, mobil, sepeda motor, sedangkan pada gramedia.com produk yang ditawarkan seperti buku,  alat  tulis,alat  kantor,  alat  olahraga,  alat  musik,  tiket  seminar,  tiket  konser.  Selain menampilkan produk tersebut  dalam bentuk  gambar, juga ada deskripsi  penjelasan terhadap produk yang ditawarkan mengenai informasi, spesifikasi, harga dari produk tersebut.
Suatu hal tertentu dalam hal ini yaitu adanya suatu benda yang dijadikan obyek dalam suatu  perjanjian,  jika  dihubungkan  dengan  apa  yang  ada  dalam e-commerce yang menyediakan  berbagai  macam  benda  atau  produk  yang  ditawarkan  dan  konsumen  bebas memilih terhadap salah satu atau beberapa jenis benda atau produk yang diinginkannya. 10 11 Apa yang dipilih oleh konsumen menjadi obyek dalam perjanjian tersebut, maka di dalam e- commerce juga ada suatu hal tertentu yang menjadi obyek dalam perjanjian atau kontrak.
d. Suatu Sebab yang Halal
Keberadaan  klausul  kontrak  dalam  perjanjian e-commerce secara  langsung  dapat menjadi suatu bukti bahwa perjanjian atau kontrak tersebut tidak lagi berbeda dengan kontrak
9 Fuady, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Global .
10 SP Hariningsih, Teknologi Informasi (Jakarta: Graha Ilmu, 2005).
11 M Alvi Syahrin, “E-Commerce Dispute Settlement: The Determination of Authorized Forums,” in International Conference on Continuing Professional Development on Law Expert and Mediation Process , 2018, 11–20.
atau perjanjian pada umumnya. Demikian juga halnya dengan adanya syarat keabsahan suatu perjanjian dalam kontrak e-commerce .
Perjanjian  atau  kontrak  dalam e-commerce yang  disodorkan  oleh  penjual  haruslah memenuhi  syarat  suatu  sebab  yang  halal  agar  sesuai  dengan  Pasal  1320  KUHPerdata sehingga ketika customer yang akan melakukan kesepakatan dapat membaca dan memahami isi dari kontrak atau perjanjian tersebut apakah benar dan tidak menyimpang dari kaedah atau tidak. Suatu sebab yang halal berarti perjanjian termaksud harus dilakukan berdasarkan itikad baik  dari  pihak merchant terhadap  barang  yang  diperjanjikan  tidak  bertentangan  atau  tidak menyimpang dari kaedah-kaedah yang ada.
Pasal 1335 KUHPerdata yang berbunyi:
“Suatu  perjanjian  tanpa  sebab,  atau  yang  telah  dibuat  karena  sesuatu  sebab  yang  palsu  atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.
Sebab  dalam  hal  ini  adalah  tujuan  dibuatnya  suatu  perjanjian.  Tujuan  dari  perjanjian berarti isi perjanjian itu sendiri yang dibuat oleh kedua belah pihak, sedangkan  isi perjanjian adalah  yang  dinyatakan  tegas  oleh  kedua  belah  pihak  mengenai  hak  dan  kewajiban  yang ditimbulkan dari hubungan hukum (perjanjian) yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut.
Kemudian  ditambahkan  dalam  Pasal  1336  KUHPerdata  yang  berbunyi  “jika  tidak dinyatakan  suatu  sebab  yang  lain,  daripada  yang  dinyatakan  persetujuan  namun  demikian adalah  sah”.  Sebab  yang  halal  adalah  mutlak  untuk  dipenuhi  dalam  mengadakan  suatu perjanjian,  pembuatan  perjanjian  tersebut  haruslah  didasari  dengan  itikad  baik  untuk mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, dalam Pasal 1337 KUHPerdata disebutkan bahwa: “suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.  Penjelasan dari suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang  dalam  hukum  positif  adalah  jika  dalam  undang-undang  tidak memperbolehkan  adanya  perbuatan  itu  dan  apabila  dilanggar  maka  perbuatan  itu  akan mendapatkan sanksi yang tegas. 12
Adanya  aturan  yang  jelas  mengenai  hal-hal  apa  saja  yang  boleh  dan  tidak  boleh diperdagangkan  memberikan  pengertian  bahwa  kontrak  yang  terjadi  dalam e-commerce secara tidak langsung telah memenuhi syarat suatu sebab yang halal sebagai dasar perjanjian.
2. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Transaksi  yang  dilakukan  secara  elektronik  pada  dasarnya  adalah  perikatan  ataupun hubungan  hukum  yang  dilakukan  secara  elektronik  dengan  memadukan  jaringan  sistem elektronik  berbasiskan  komputer  dengan  sistem  komunikasi 13 ,  yang  selanjutnya  difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau internet (Pasal 1 ayat  2 UU ITE).
Segala  pengaturan  dalam  Bab  III  Undang-Undang  ITE  baik  mengenai  informasi, dokumen, maupun tanda tangan elektronik merupakan bagian awal dari terjadinya hubungan hukum dimana dalam awal terciptanya hubungan hukum pasti terdapat proses penawaran dari pelaku usaha ke konsumen. Jika proses penawaran yang berupa pertukaran informasi tersebut berjalan  dengan  lancar  maka  dilanjutkan  pada  tahap  terjadinya  transaksi  elektronik  yang kemudian  diikat  dengan  sebuah  kontrak  elektronik.  Adapun  keabsahan  kontrak  elektronik berdasarkan Undang-Undang ITE yaitu:
12 Hatta, Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT Dan WTO: Aspek Hukum Dan Non-Hukum) (Bandung: Refika Aditama, 2006).
13 Hariningsih, Teknologi Informasi .
a. Berbentuk Tertulis
Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang ITE yang menyatakan:
“Dalam  hal  terdapat  ketentuan  lain  selain  yang  diatur  dalam  Pasal  5  Ayat  (4)  yang mensyaratkan  bahwa  suatu  informasi  harus  berbentuk  tertulis  atau  asli,  informasi  elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  dianggap  sah  sepanjang  informasi  yang  tercantum  di  dalamnya dapat  diakses,  ditampilkan,  dijamin  keutuhannya  dan dapat  dipertanggung  jawabkan  sehingga menerangkan suatu keadaan.”
Dalam pasal  ini diatur bahwa suatu  informasi harus ditampilkan dalam bentuk  tertulis dan  asli,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  maka  selanjutnya  akan  dianggap  sah  dimata hukum,  hal  ini juga telah sesuai  dengan persyaratan  yang ada pada UNCITRAL Model  Law On  Electronic  Commerce Pasal  6  Ayat  (1)  mengenai  bentuk  tertulis  dan  Pasal  8  mengenai bentuk asli.
b. Terdapat Kesepakatan Para Pihak
Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik (Pasal  1  angka  17  UU  ITE).  Dalam  hal  ini  dokumen  elektronik  harus  dipahami  sebagai bentuk  kesepakatan  para  pihak,  yang  bukan  hanya  diformulasikan  dalam  bentuk  perjanjian elektronik  namun  juga  dalam  fitur-fitur  yang  disediakan  seperti I  agree , I  accept sebagai bentuk  persetujuan/kesepakatan.  Melihat  formulasinya,  maka  kontrak  elektronik  tersebut merupakan perjanjian baku.
Undang-undang  ITE  mengakui  transaksi  elektronik  yang  dituangkan  dalam  kontrak elektronik  mengikat  para  pihak.  Hal  ini  terdapat  dalam  Pasal  18  Ayat  (1)  Undang-Undang ITE  yaitu “transaksi  elektronik  yang diuangkan  ke dalam kontrak  elektronik  mengikat para pihak”. Terkait dengan kapan terjadinya kesepakatan dalam suatu transaksi elektronik dapat dilihat berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang ITE yang berbunyi:
(1)Kecuali    ditentukan    lain    oleh    para    pihak,    transaksi  elektronik  terjadi  saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima.
(2)Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.
Dalam  kontrak  elektronik  kesepakatan  terjadi  pada  saat  penawaran  transaksi  yang dikirim  oleh  pengirim  diterima  dan  disetujui  oleh  penerima,  dan  persetujuan  akan kesepakatan  tersebut  harus  dilakukan  dengan  pernyataan  penerimaan  secara  elektronik 14 , misalnya mengirimkan e-mail konfirmasi.
c. Terdapat Hal Tertentu
Isi  dari  Pasal  9  UU  ITE  yang  menerangkan  bahwa  pelaku  usaha  yang  menawarkan produk  melalui  sistem  elektronik  harus  menyediakan  informasi  yang  lengkap  dan  benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
Terdapat  dalam  penjelasan  Pasal  9,  kalimat  yang  dimaksud  dengan  “informasi  yang lengkap dan benar“ meliputi: a. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan  kompetensinya,  baik  sebagai  produsen,  pemasok,  penyelenggara  maupun  perantara;  b. informasi  lain  yang  menjelasan  hal  tertentu  yang  menjadi  syarat  sahnya  perjanjian  serta menjelaskan  barang  dan/atau  jasa  yang  ditawarkan,  seperti  nama,  alamat,  dan  deskripsi barang/jasa.
14 Mieke Komar Kantaatmadja, Cyberlaw: Suatu Pengantar (Seri Dasar Hukum Ekonomi) (Bandung: ELIPS II, 2002).

## d. Tanda Tangan Elektronik
Pasal  1  ayat  12  Undang-undang  ITE,  yang  dimaksud  dengan  tanda  tangan  elektronik adalah  tanda  tangan  yang  terdiri  atas  informasi  elektronik  yang  dilekatkan,  terasosiasi  atau terkait  dengan  informasi  elektronik  lainnya  yang  digunakan  sebagai  alat  verifikasi  dan autentifikasi.
Terkait dengan tanda tangan elektronik diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang ITE, dan Pasal 12 Undang-Undang ITE yang berisikan mengenai pengamanan tanda tangan elektronik, juga merupakan cerminan Pasal 7 UNCITRAL Model Law .
e. Kontrak Elektronik Mengikat Para Pihak
Ketentuan dalam Pasal 18 Undang-undang ITE menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.
Suatu  transaksi  elektronik  mengikat  pihak-pihak  yang  saling  terkait  di  dalamnya, artinya  suatu  kontrak  elektronik  merupakan  undang-undang  bagi  para  pihak  yang membuatnya, apabila ada salah satu pihak yang melanggar kontrak elektronik tersebut maka pihak yang lain dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang melanggar kontrak tersebut.
3. Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  82  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elekronik
Pengaturan mengenai keabsahan kontrak elektronik secara tegas diatur dalam Pasal 47 Ayat 2 PP Nomor 82 Tahun 2012, yang menyatakan kontrak elektronik dianggap sah apabila: 15
a. Terdapat kesepakatan para pihak;
b. Dilakukan  oleh  subjek  hukum  yang  cakap  atau  yang  berwenang  mewakili  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Terdapat hal tertentu;
d. Objek  transaksi  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Syarat  subjektif  jika  tidak  terpenuhi  maka  perjanjian  dapat  dibatalkan  oleh  salah  satu pihak (selama belum ada pembatalan maka perjanjian tetap sah), yaitu:
1) Terdapat  kesepakatan  para  pihak.  Adanya  kesepakatan  para  pihak  mengenai ketentuan isi kontrak tanpa adanya paksaan, kekhilafan maupun penipuan.
2) Dilakukan  oleh  subjek  hukum  yang  cakap  atau  yang  berwenang  mewakili  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada dasarnya orang yang sudah dewasa, sehat akal pikirannya, dan tidak dilarang oleh undang-undang  (seperti  tidak  dinyatakan  pailit  oleh  pengadilan)  adalah  cakap  menurut hukum.
Syarat objektif jika tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum, dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum yaitu:
a) Terdapat hal tertentu
b) Objek perjanjian harus tertentu (definite ) dan dapat dilaksanakan ( possible).
c) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum
15 Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang Dari Sudut Pandang Hukum Perdata (Bandung: Mandar Maju, 2000).
Isi  dan  tujuan  dari  transaksi  perdagangan/isi  kontrak  tidak  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan,  kesusilaan,  dan  ketertiban  umum.  Sebagai  contoh:  jual  beli dilakukan bukan untuk barang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan (contohnya bukan barang ilegal).
Pengaturan  Keabsahan  Kontrak  Elektronik  Berdasarkan UNCITRAL  Model  Law  on Electronic Commerce Tahun 1996
1. Tujuan Pengaturan Keabsahan Kontrak Elektronik menurut UNCITRAL Model Law on E- Commerce Tahun 1996
Transaksi  secara e-commerce adalah  praktek  baru  di  bidang  perdagangan  dan  berkembang progresif,  sedangkan  aturan-aturan  hukum  dibuat  untuk  mengatur  hal-hal  atau  hubungan- hubungan  hukum  yang  sedang  atau  telah  terjadi  sehingga  sifatnya  agak  statis.  Salah  satu masalah  yang timbul adalah keabsahan suatu  kontrak dan bentuk  kontrak e-commerce ini. 16 Menghadapi permasalahan ini, umumnya negara-negara di dunia mengeluarkan aturan-aturan hukum nasionalnya namun aturan hukum nasional tersebut cenderung berbeda dengan aturan hukum  nasional  negara  lainya  dapat  menjadi  rintangan  cukup  serius  terhadap  perdagangan internasional.  Cara  efektif  yang  dapat  ditempuh  adalah  membuat  suatu  perjanjian  atau konvensi internasional yang berlaku bagi negara-negara di dunia.
Badan  atau  organisasi  internasional  yang  berkepentingan  dengan  aturan  internasional antara  lain  adalah UNCITRAL ,  tetapi  yang  ditempuh UNCITRAL adalah  justru  menempuh cara  yang  tidak  tersebut  diatas,  tetapi  merumuskan  suatu Model  Law .  Sesuai  dengan namanya,  yaitu Model  Law ,  aturan-aturannya  tidak  mengikat  negara.  Negara-negara  bebas untuk mengikuti sebagian atau menolak Model Law tersebut. Pada tahun 1996, UNCITRAL berhasil merumuskan suatu aturan hukum cukup penting yakni UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce . Tujuan dari Model  Law ini adalah menggalakkan  aturan-aturan  hukum  yang  seragam  dalam  penggunaan  jaringan  komputer guna transaksi-transaksi komersial. Terdapat 3 tujuan pemilihan Model Law ini, yaitu : 17
a. Model  law yang  sifatnya  dapat  diterima  oleh  negara-negara  dengan  sistem  hukum, sosial  dan  ekonomi  yang  berbeda. Model  law dapat  pula  memberi  perkembangan secara signifikan terhadap perkembangan hubungan-hubungan ekonomi internasional yang harmonis;
b. Model  law dipilih  karena  memang  sebelumnya  negara-negara  dan  organisasi internasional  yang  berkepentingan  mengusulkan  digunakannya  instrumen  hukum ini; dan
c. Digunakannya Model  Law dapat  membantu  negara-negara  di  dalam  membuat perundangan nasionalnya di bidang e-commerce .
Majelis  umum  PBB  mengesahkan UNCITRAL Model  Law dengan  Resolusi  51/162 tanggal  16  Desember  1996. UNCITRAL Model  Law dibentuk  sebagai  aturan  dasar  untuk mengatur  keabsahan,  pengakuan,  dan  akibat  dari  pesan-pesan  electronik  ( electronic messaging ) yang didasarkan pada penggunaan komputer dalam perdagangan.
Tujuan utama dari Model Law ini adalah:
16 Didik M. Arief Mansur and Elisatiris Gultom, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi (Bandung: Refika Aditama, 2009).
17 Asyhadie, Hukum Bisnis Dan Pelaksanaannya Di Indonesia .
1) Memberikan  aturan-aturan  mengenai e-commerce yang  ditujukan  kepada  badan- badan legislatif nasional atau badan pembuat UU suatu negara;
2) Memberikan  aturan-aturan  yang  bersifat  lebih  pasti  untuk  transaksi-transaksi perdagangan secara elektronik.
Model law terdiri dari 17 pasal yang terbagi ke dalam 2 bagian dan 4 bab. Bagian I Bab 1  memuat  ketentuan  umum.  Bab  2  mengatur  penerapan  persyaratan-persyaratan  hukum terhadap pesan data. Bab 3 mengatur komunikasi pesan data. Bagian II mengatur e-commerce dalam  bidang-bidang  khusus.  Bagian  II  ini  hanya  terdiri  dari  satu  bab  saja,  yaitu  bab mengenai pengangkutan barang.
2.  Prinsip-Prinsip  Pengaturan  Keabsahan  Kontrak  Elektronik  Menurut UNCITRAL  Model Law on E-Commerce Tahun 1996
UNCITRAL  Model  Law  On  Electronic  Commerce memuat  dua  prinsip  pendekatan  penting yang menjadi landasan pengaturannya. Dua prinsip pendekatan tersebut adalah: 18
a. Functional Equivalence Approach (pendekatan yang secara fungsinya sama) adalah bahwa dokumen dan komunikasi-komunikasi elektronik  memiliki fungsi dan tujuan yang sama seperti halnya dokumen-dokumen kertas dan komunikasi.
b. Technology  Neutrality  Approach (pendekatan  kenetralan  suatu  teknologi)  berarti bahwa  suatu  komunikasi  elektronik  diperlakukan  sama  terhadap  teknologi komunikasi  elektronik  lainnya.  Dengan  demikian,  persyaratan-persyaratan  umum untuk dianggap sebagai teknologi berlaku secara umum.
Berkenaan  dengan  format  keabsahan  kontrak  menurut  Bab  III UNCITRAL  Model  Law  On Electronic Commerce menyatakan  bahwa:
“ In the context od contract formation, unless otherwise agreed by the parties, an offer and the acceptance of an offer may be expressed by means of data messages. Where a data message is used in the formation of a contract, that contract shall not denied validity of enforceability on the  sole  ground  that    a  data  message  was  used  for  that  purpose  or  the  store  by  electronic, optical or similar means, including electronic mail.“
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  suatu  penawaran  dan  penerimaan  dapat  dinyatakan dalam  bentuk  data message dan  jika  data  tersebut  digunakan  sebagai  format  kontrak  maka kontrak tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum. Mengacu pada UNCITRAL Model Law  On  Electronic  Commerce yang  menyatakan  bahwa  segala  informasi  elektronik  dalam bentuk data elektronik dapat dikatakan memiliki akibat hukum, keabsahan ataupun kekuatan hukum, maka dalam UU ITE Pasal 5 ayat (3) yang menyebutkan bahwa:
“Informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  dinyatakan  sah  apabila  menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”
Pengakuan  yuridis  dari data  message terdapat  dalam  Bab  II Article 5 UNCITRAL Model  Law yang  menyatakan:  Suatu  informasi  tidak  dapat  dikatakan  tidak  memiliki  akibat hukum,  keabsahan,  kemungkinan  pelaksanaan  ( enforceability) semata-mata  didasarkan  atas bentuknya yang berupa suatu data message .
3.  Syarat-syarat Pengaturan Keabsahan Kontrak Elektronik Menurut UNCITRAL Model Law on E-Commerce Tahun 1996
UNCITRAL  Model  Law  on  Electronic  Commerce merupakan soft  law yang  mengayomi keberadaan  transaksi  elektronik  melalui  pasal-pasalnya. UNCITRAL  Model  Law  on Electronic  Commerce tidak  menekankan  suatu  persyaratan  formil  tertentu  untuk  keabsahan suatu  kontrak. UNCITRAL tidak  mensyaratkan  suatu  bentuk  tertentu  untuk  suatu  kontrak,
18 Adolf, Hukum Perdagangan Internasional .
hanya  saja  untuk  mengantisipasi  kemungkinan  tuntutan  dari  negara-negara  anggota  tentang persyaratan  sebuah  kontrak,  maka UNCITRAL  Model  Law  on  Electronic  Commerce dalam Pasal 6, 7, dan 8 memberikan syarat-syarat minimal sebuah kontrak elektronik yaitu: 19 harus tertulis dan harus ada tanda tangan.
Bahwa kontrak elektronik memenuhi syarat tanda tangan, dan syarat tandatangan harus dipandang terpenuhi jika: 20
a. Para  pihak  yang  menggunakan  suatu  metode  tertentu  dapat  mengenali  kehendak  para pihak yang tertuang dalam informasi yang termuat dalam komunikasi elektronik; dan
b. Metode  tertentu  yang  digunakan  seperti  tersebut  diatas  dapat  diandalkan  sebagai metode yang tepat dan metode tersebut memenuhi fungsi sebagai suatu metode tertentu yang  dapat  dinyatakan  dari  metode  itu  sendiri,  Metode  tersebut  dapat  pula  dipertegas keandalannya oleh bukti-bukti.
Persyaratan  bentuk  asli  dari  suatu  kontrak  internasional,  bahwa  persyaratan  tersebut dipenuhi oleh kontrak-kontrak internasional dengan bukti sebagai berikut:
1) Bahwa kontrak secara elektronik memiliki jaminan yang dapat diandalkan mengenai integritas  dari  informasi  yang  dikandung  ketika  muatan  kontrak  tersebut  dibuat dalam bentuk akhir dalam bentuk suatu komunikasi elektronik; dan
2) Bahwa  kontrak  secara  elektronik  memuat  informasi  yang  dapat  diakses  (dibuka) kembali  kepada  orang  yang  hendak  mengakses  informasi  terdapat  dalam  kontrak (yang dibuat secara elektronik).
Beberapa prinsip utama yang digariskan dalam UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce yang merupakan dasar hukum yang sangat penting adalah sebagai berikut: 21
a) Segala  informasi  elektronik  dalam  bentuk  data  elektronik  dapat  dikatakan  memiliki akibat hukum, keabsahan ataupun kekuatan hukum ( information shall not denied legal effect,  validity  or  enforce  ability  solety  on  the  grounds  that  is  in  the  form  of  data message ).
b) Hukum  mengharuskan  adanya  suatu  informasi  dalam  bentuk  tertulis  maka  suatu  data elektronik dapat memenuhi syarat untuk itu. Seperti yang dikatakan di dalam Article 6 UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce : where the law requires information to be on writing, the requirement is met by a data message if the information contained there is in accessible so  as to be useable for subsequent reference . (Jika melihat pada ketentuan  tentang  pembuktian  dan  daluarsa,  bahwa  yang  merupakan  alat  bukti diantaranya  adalah  bukti  tertulis  maka  jika  digunakan  ketentuan  ini  data  elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah).
c) Dalam  hal  tanda  tangan,  suatu  tanda  tangan  elektronik  merupakan  tanda  tangan  yang sah.
Pada  intinya  muatan UNCITRAL  Model  Law memuat  ketentuan-ketentuan  umum berikut:
1. Suatu  data  elektronik  seperti  halnya  dokumen-dokumen  hukum  lainnya  harus mengikat secara hukum;
2. Suatu  data  elektronik  dapat  berisikan  informasi  yang  dapat  digunakan  sebagai referensi;
19 Adolf.
20 Syahmin AK, Hukum Dagang Internasional (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
21 AK.
3. Suatu data elektronik adalah suatu tulisan untuk tujuan hukum, apabila dapat diakses sebagai referensi di kemudian hari;
4. Suatu  data  elektronik  mencakup  suatu  tanda  tangan,  apabila  dapat  diidentifikasi orang  yang  mengirim  pesan  tersebut  dan  indikasi  bahwa  orang  tersebut  telah menyetujui informasi dalam data tersebut;
5. Suatu  data  elektronik  merupakan  suatu  dokumen  asli  ( original )  apabila  informasi yang dikandung dapat secara terpercaya dipertahankan dalam bentuk aslinya; dan
6. Suatu  pertukaran  data  elektronik  dapat  menimbulkan  suatu  penawaran  ( offer )  dan penerimaan ( acceptance ) dan karenanya membentuk suatu kontrak yang sah.

## Impilkasi Hukum Perbedaan Pengaturan Kontrak Elektronik
Sebagaimana  disebutkan  diatas  bahwa  adanya  perbedaan  pengaturan  kontrak  elektronik dalam pengaturan keabsahan kontrak elektronik berdasarkan hukum nasional dan UNCITRAL Model  Law  on  Electronic  Commerce Tahun  1996  terhadap  perlindungan  konsumen  telah menimbulkan implikasi hukum bagi perlindungan konsumen, yaitu:

## 1. Privasi
Permasalahan yang muncul dalam e-commerce adalah pelanggaran terhadap privasi dari data tentang  seseorang  atau  dengan  kata  lain  disebut  “ data  pribadi ”,  pelanggaran  ini  biasanya dalam  bentuk  penyalahgunaan  informasi-informasi  yang  dikumpulkan  atas  anggota-anggota suatu organisasi/lembaga atau atas pelanggan-pelanggan dari suatu perusahaan. 22
UU ITE sudah memberikan perlindungan terhadap data pribadi seseorang, hal ini diatur dalam Pasal 26. Dalam ayat 1 disebutkan bahwa:
“kecuali  ditentukan  lain  oleh  peraturan  perundang-undangan,  penggunaan  setiap  informasi melalui  media  elektronik  yang  menyangkut  data  pribadi  seseorang  harus  dilakukan  atas persetujuan orang yang bersangkutan”.
Cakupan  dari  pengertian  data  pribadi  yang  dianut  oleh  Pasal  26  ayat  1  dapat  ditemui dalam penjelasannya, yakni:
a. Hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
b. Hak untuk berkomunkasi dengan orang lain tanpa tindakan mematamatai.
c. Hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.
Perlindungan  hukum  terhadap  data  pribadi  oleh  Pasal  26  UU  ITE  sudah  cukup memadai,  selain  karena  cakupan  pengertian  data  pribadi  yang  dianut  cukup  luas,  juga memberikan  hak  mengajukan  gugatan  kepada  orang  yang  dirugikan  atas  penggunaan  data pribadi orang yang bersangkutan (UU ITE Pasal 26 ayat 2).
2. Klausula Baku
Dalam  dunia  usaha,  terdapat  klausula  baku/perjanjian  baku  yang  menempatkan  posisi  tidak seimbang  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen,  yang  pada  akhirnya  melahirkan  suatu perjanjian  yang  merugikan  salah  satu  pihak  yang  dalam  hal  ini  konsumen.  UUPK  tidak merumuskan  pengertian  perjanjian  baku  tapi  menggunakan  istilah  klausula  baku  yang menurut Pasal 1 ayat (10) UUPK dirumuskan sebagai berikut:
“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu
22 Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

## dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani menyatakan: 23
“UUPK  tidak  melarang  pelaku  usaha  untuk  membuat  klausula  baku  atas  setiap  dokumen dan/atau  perjanjian  transaksi  usaha  perdagangan  barang  dan/  atau  jasa,  selama  dan  sepanjang perjanjian  baku  dan/  atau  klausul  baku  tersebut  tidak  mencantumkan  ketentuan  sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (1), serta tidak “berbentuk” sebagaimana dilarang dalam pasal 18 ayat (2) UUPK tersebut”.
Tujuan  penggunaan  klausula  baku  dalam  kegiatan  bisnis  sebenarnya  adalah  untuk menghemat  waktu  dalam  setiap  kegiatan  jual  beli,  amat  tidak  efisien  apabila  setiap  terjadi transaksi  jual  beli  antara  pihak  penjual  dan  pembeli  mereka  membicarakan  mengenai  isi kontrak jual beli. Oleh karena itu dalam suatu kontrak standard dicantumkan klausul-klausul yang umumnya digunakan dalam kontrak jual beli. 24
Dalam e-commerce , penggunaan klausula baku adalah hal  yang mutlak. Karena dalam e-commerce para  pihak  tidak  berinteraksi  secara  langsung  melainkan  berinteraksi menggunakan  media  elektronik,  salah  satunya  adalah  internet.  Saat  konsumen  hendak membeli suatu  barang pada suatu website , maka penjual/ merchant akan  menyodorkan suatu perjanjian  ( term  and  condition )  yang  berisikan  mengenai  persyaratan-persyaratan  seperti layaknya  perjanjian  jual  beli  pada  umumnya.  Perjanjian  ( term  and  condition )  inilah  yang dapat  dikategorikan  sebagai  klausula  baku,  karena  isi  dari  perjanjian  tersebut  ditetapkan secara sepihak oleh penjual/ merchant . Disini  pihak konsumen tidak bisa  memprotes isi dari pada  perjanjian,  karena  dalam website yang  menampilkan  perjanjian  tersebut  tidak mempunyai opsi (pilihan) untuk merubah perjanjian. Disini konsumen hanya mempunyai dua pilihan yakni menerima atau membatalkan pesanan.
3. Otensitas Subjek Hukum
Otensitas sama artinya dengan dapat dipercaya, asli atau sah.  Masalah otensitas para subyek hukum  dalam e-commerce menjadi  isu  yang  penting  untuk  dibahas  karena  menyangkut keabsahan  perjanjian  yang  dibuat  melalui e-commerce .  Isu  yang  menyangkut  otensitas adalah:
a. Kecakapan para pihak;
b. kecakapan;
c. suatu hal tertentu;
d. suatu sebab yang halal.
Syarat  pertama  dan  kedua  disebut  syarat  subyektif  karena  menyangkut  individu  yang membuat perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif. Tidak terpenuhinya  salah  satu  syarat  diatas  dalam  suatu  perjanjian  akan  menimbulkan  dampak hukum  yang  berbeda  tergantung  syarat  mana  yang  tidak  dipenuhi.  Apabila  Syarat  pertama dan kedua tidak dipenuhi maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan  apabila  syarat  ketiga  dan  keempat  yang  tidak  dipenuhi  maka  akibat  hukumnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum.
Pada  asasnya  semua  orang  cakap  untuk  membuat  perikatan/perjanjian,  kecuali  jika  ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Menurut undang- undang, orang yang tak cakap
23 Gunawan Widjaja and Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000).
24 Hasanuddin Rahman, Contract Drafting: Seni Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).
adalah mereka yang belum dewasa (genap berusia 21 tahun atau mereka yang belum berusia 21 tahun tetapi  sudah menikah) dan mereka  yang di  bawah pengampuan (gila, dungu, mata gelap,  lemah  akal  dan  pemboros). 25 Namun  dalam e-commerce sangat  sulit  untuk menentukan  seseorang  yang  melakukan  transaksi  telah  dewasa  atau  tidak  berada  di  bawah pengampuan  karena  proses  penawaran  dan  penerimaan  tidak  dilakukan  secara  fisik melainkan melalui suatu media elektronik  yang rawan penipuan. Dalam e-commerce , sering terjadi  dimana  konsumen  yang  belum  dewasa  melakukan  pembelian  dan  pesanan  tersebut diproses  oleh  penjualnya  walaupun  penjual  mengetahui  bahwa  konsumen  tersebut  belum dewasa,  ini  terlihat  dalam  forum  jual  beli classyfield.chip.co.id dimana  30  %  dari  pembeli dalam forum tersebut adalah anak-anak usia 15-20 tahun.

## 4. Validitas Subjek Hukum
Validitas dalam e-commerce adalah hal  yang sangat  penting. pengertian validitas ini adalah sejauh  mana  kebenaran  akan  keberadaan  suatu  subjek  hukum.  konsep  validitas  dalam  e- commerec  menjadi  penting  karena  dapat  mencegah  terjadinya  penipuan  untuk  mengetahui kemana ganti rugi harus diajukan dan menambah keperayaan konsumen untuk berbelanja.
Validitas  erat  kaitannya  dengan  CA  ( Certification  Authority ),  namun  dalam  UU  ITE tidak  menggunakan  istilah  CA  tapi  menggunakan  istilah  “ lembaga  sertifikasi  keandalan ”, dimana  dalam  Pasal  1  angka  11  diartikan  sebagai  lembaga  independent  yang  dibentuk  oleh profesional  yang  diakui,  disahkan  dan  diawasi  oleh  pemerintah  dengan  kewenangan mengaudit  dan  mengeluarkan  sertifikat  keandalan  dalam e-commerce .  Salah  satu  tugas  CA adalah melakukan verifikasi, pemeriksaan dan pembuktian identitas pengguna dan pelanggan atau  dengan  kata  lain  CA  bertugas  untuk  memastikan  dan  menjamin  kebenaran  keberadaan pengguna dan pelanggan sehingga terjamin otentisitasnya. Yang dimaksud dengan pengguna dan pelanggan adalah para pihak yang terlibat dalam transaksi e- commerce .
Namun  UU  ITE  tidak  mewajibkan  suatu  situs e-commerce untuk  menggunakan  jasa CA,  ini  terlihat  dalam  Pasal  10  ayat  1  dimana  disebutkan  “Setiap  pelaku  usaha  yang menyelenggarakan  Transaksi  Elektronik  dapat  disertifikasi  oleh  Lembaga  Sertifikasi keandalan” (garis bawah dari penulis). Dari rumusan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa pelaku  usaha  tidak  diwajibkan  untuk  menggunakan  jasa  CA,  sehingga  tidak  semua  situs  e- commerce dijamin otentisitasnya oleh CA. Seharusnya UU ITE mewajibkan sertifikasi setiap situs e-commerce untuk memberikan perlindungan bagi konsumen dari penipuan.

## 5. Objek E-Commerce
Yang menjadi obyek e-commerce adalah barang atau jasa yang diperjual belikan oleh pelaku usaha kepada setiap orang yang membeli barang dan jasa melalui e-commerce . Namun tidak semua barang atau jasa dapat diperjualbelikan dalam e-commerce . UU ITE dan UUPK tidak mengatur mengenai syarat-syarat barang atau jasa yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan dalam e-commerce ,  namun  dengan  melihat  ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata  terdapat ketentuan yang mengatur mengenai barang-barang yang boleh untuk diperdagangkan, yaitu: 26
a. Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada;
b. Tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum.
25 Ida Bagus Wyasa Putra, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transkasi Bisnis Internasional (Bandung: Refika Aditama, 2008).
26 Sanusi, Hukum Teknologi Informasi .
Apabila kedua hal  tersebut  diatas dilanggar, maka perjanjian jual beli dalam  transaksi barang dinyatakan batal demi hukum.
UUPK  tidak  mengatur  mengenai  persyaratan  tentang  barang  atau  jasa  yang  boleh diperdagangkan,  melainkan  hanya  mengatur  mengenai  perbuatan  yang  dilarang  bagi  pelaku usaha  dalam  memasarkan  barang  atau  jasa  (BAB  IV  UUPK  Pasal  8-17).  Namun  dari ketentuan  yang  tercantum  dalam  bab  IV  tersebut,  dapat  dijadikan  acuan  mengenai  barang atau jasa yang boleh untuk diperdagangkan.
6. Tanggung Jawab Para Pihak Transaksi e-commerce dilakukan  oleh  pihak  yang  terkait,  walaupun  pihak-pihaknya  tidak bertemu secara langsung satu sama lain melainkan berhubungan melalui media internet. 27
Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik, masing-masing memiliki hak  dan  kewajiban,  penjual/pelaku  usaha/ merchant merupakan  pihak  yang  menawarkan produk  melalui  internet.  Oleh  karena  itu  penjual  bertanggung  jawab  memberikan  informasi secara  benar  dan  jujur  atas  produk  yang  ditawarkan  kepada  pembeli/konsumen  (UU  ITE Pasal 9). Selain itu, penjual juga harus menawarkan produk yang diperkenankan oleh undang- undang maksudnya barang yang ditawarkan tersebut bukan barang yang bertentangan dengan peraturan  perundang-undangan,  tidak  rusak  atau  mengandung  cacat  tersembunyi  sehingga barang  yang  ditawarkan  adalah  barang  yang  layak  untuk  diperjualbelikan  (UUPK  Pasal  8). Penjual  juga  bertanggung  jawab  atas  pengiriman  produk/jasa  yang  telah  dibeli  oleh  seorang konsumen. Dengan demikian, transaksi jual beli tidak menimbulkan kerugian bagi siapa pun yang membelinya. Disisi lain, seorang penjual/pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli/konsumen atas  harga barang yang dijualnya dan juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli/konsumen yang beritikad baik. 28

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut.  Perbedaan pengaturan keabsahan kontrak elektronik berdasarkan hukum nasional, yaitu:
1. Berdasarkan KUHPerdata:
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu Hal Tertentu;
d. Suatu Sebab yang Halal.
2. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
a. Berbentuk tertulis;
b. Terdapat kesepakatan para pihak;
c. Terdapat hal tertentu;
d. Tanda Tangan Elektronik;
e. Kontrak Elektronik Mengikat Para Pihak.
3. Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  82  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elekronik
a. Terdapat kesepakatan para pihak;
27 Sanusi.
28 Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global .
b. Dilakukan  oleh  subjek  hukum  yang  cakap  atau  yang  berwenang  mewakili  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Terdapat hal tertentu;
d. Objek  transaksi  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
4. Berdasarkan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce Tahun 1996
a. Harus tertulis;
b. Harus ada tanda tangan.
Implikasi  hukum  perbedaan  pengaturan  kontrak  elektronik  dalam  pengaturan keabsahan  kontrak  elektronik  berdasarkan  hukum  nasional  dan UNCITRAL  Model  Law  On Electronic  Commerce Tahun  1996  terhadap  perlindungan  konsumen  telah  menimbulkan implikasi hukum bagi perlindungan konsumen, yaitu:
1. Privasi;
2. Klausula Baku;
3. Otensitas Subjek Hukum;
4. Validitas Subjek Hukum;
5. Objek E-Commerce ;
6. Tanggung Jawab Para Pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf, Huala. Hukum Perdagangan Internasional . Bandung: Raja Grafindo Persada, 2004.
Ahmad  Zein,  Yahya. Kontrak  Elektronik  Dan  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  E-Commerce: Dalam Transaksi Nasional Dan Internasional . Bandung: Mandar Maju, 2009.
AK, Syahmin. Hukum Dagang Internasional . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
Asyhadie,  Zaeni. Hukum  Bisnis  Dan  Pelaksanaannya  Di  Indonesia .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2005.
Dirdjosisworo, Soedjono. Pengantar Hukum Dagang Internasional . 1st ed. Bandung: Refika Aditama, 2006.
Fuady,  Munir. Pengantar  Hukum  Bisnis:  Menata  Bisnis  Modern  Di  Era  Global .  2nd  ed. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005.
Hariningsih, SP. Teknologi Informasi . Jakarta: Graha Ilmu, 2005.
Hatta. Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT Dan WTO: Aspek Hukum Dan Non- Hukum) . Bandung: Refika Aditama, 2006.
Kantaatmadja,  Mieke  Komar. Cyberlaw:  Suatu  Pengantar  (Seri  Dasar  Hukum  Ekonomi) . Bandung: ELIPS II, 2002.
Makarim, Edmon. Pengantar Hukum Telematika . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Mansur,  Didik  M.  Arief,  and  Elisatiris  Gultom. Cyber  Law:  Aspek  Hukum  Teknologi Informasi . Bandung: Refika Aditama, 2009.
Prodjodikoro,  Wirjono. Perbuatan  Melanggar  Hukum:  Dipandang  Dari  Sudut  Pandang Hukum Perdata . Bandung: Mandar Maju, 2000.
Putra, Ida Bagus Wyasa. Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transkasi Bisnis Internasional . Bandung: Refika Aditama, 2008.
Rahman,  Hasanuddin. Contract  Drafting:  Seni  Keterampilan  Merancang  Kontrak  Bisnis . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
Sanusi, M Arsyad. E-Commerce: Hukum Dan Solusinya . PT. Mizan Grafika Sarana, 2001.
———. Hukum Teknologi Informasi . 3rd ed. Tim Kemas Buku, 2005.
Suherman,  Ade  Maman. Aspek  Hukum  Dalam  Ekonomi  Global .  Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 2001.
Syahrin,  M  Alvi. E-Commerce:  Pilihan  Hukum  Dan  Pilihan  Forum .  1st  ed.  Tanggerang: Mahara Publishing, 2017.
———.  “E-Commerce  Dispute  Settlement:  The  Determination  of  Authorized  Forums.”  In International Conference on Continuing Professional  Development on Law Expert and Mediation Process , 11–20, 2018.
———. Konsep Teoretis Penyelesaian Sengketa Hukum E-Commerce . Tanggerang: Mahara Publishing, 2017.
———.  “Penentuan  Forum  Yang  Berwenang  Dan  Model  Penyelesaian  Sengketa  Transaksi Bisnis  Internasional  Menggunakan  E-Commerce:  Studi  Kepastian  Hukum  Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional.” Rechtsvindin 7, no. 2 (2018): 207–8.
Widjaja,  Gunawan,  and  Ahmad  Yani. Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen .  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.