## Gorontalo Law Review
Volume 6 -  NO. 2 – Oktober 2023
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## PROBLEMATIKA HUKUM ATAS KEPEMILIKAN TANAH TERHADAP TUMPANG TINDIH PENGUASAAN TANAH
Nabilah Qisthi Mulia Magister Hukum Universitas Trisakti nabilahqisthi1@gmail.com
Elfrida Ratnawati Magister Hukum Universitas Trisakti elfirda.r@trisakti.com
Abstrak
Salah   satu   sengketa   tanah   yang   masih   sering   terjadi   adalah   tumpang   tindih penguasaan tanah.  Faktor yang menyebabkan  adanya tumpang tindih penguasaan tanah  ini  di  sebebkan  karena  masih  terdapat  subjek  hukum  yang  telah  memiliki sertipikat Hak  Guna Bangunan  (HGB),  tetapi  ada subjek  hukum  lain  yang  meklaim bahwa  tanah  tersebut  miliknya,  oleh  karenya  ia  mengajukan  gugatan  akan  hal tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat Probelmatikan atas Paasl 19 ayat (1)  UUPA  dan  serta  peraturan  pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Pasal  4  yang memberikan  kepastian  hukum  setiap  sertipkat  hak  atas  tanah  yang  sudah  di daftarkan,  tetapi   terdapat  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Pasal  39 yang menyatakan bahwa sertipikat tersebut masih dapat di  ajukan keberatan  atau gugatan  apabila  ada  pihak  lain  yang  merasa  tanah  itu  miliknya,  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menjelaskan  aturan  hukum  terkait  kepastian  hukum  atas pendaftaran  tanah,  sehinga  kedepanya  ada  regulasi  yang  jelas  agar  terciptanya suatu  kepastian  hukum.  Dalam  penelitian  ini  akan  mengunkan  penelitian  hukum normatif,  Faktor yang  menjadi penyebab  tumpang  tindih penguasaan  tanah adalah terdapat  subjek  hukum  yang  tidak  melakukan  pendaftaran  tanah  untuk  menaikan tingkat hak  atas  penguasaan  tanahnya yang  dimana karena itu  merupakan  masih tanah  girik  yang  dimana  batasanya  belum  pasti  sedangkan  ada  subjek  hukum lainnya yang  telah  melakukan  pendaftaran  tanah  dengan  memegang  sertifikat  hak guna banguanan (HGB) dimana tanahnya sama dengan subjek hukum lainnya yang meyebabkan suatu ketidak pastian dalam kepemilikan tanah.

## Kata Kunci : Tumpang tindih; kepastian hukum; keadilan

## Abstract
One  of  the  land  disputes  that still  frequently  occurs  is  overlapping  land  control.  The factor that causes this overlap in land control is because there are still legal subjects who  already  have  Building  Use  Rights  (HGB)  certificates,  but  there  are  other  legal subjects  who  claim  that  the  land  belongs  to  them,  therefore  they  file  a  lawsuit regarding this matter . In connection with this matter, there is a problem with Article 19 paragraph (1) UUPA and government regulation Number 24 of 1997 Article 4 which provides  legal certainty  for every certificate  of  land rights  that have  been  registered, but there  is  Government Regulation  Number  24 of  1997 Article  39  which  states  that the certificate can still be objected to or sued if another party feels that the land belongs to him. This research aims to explain the legal rules related to legal certainty regarding land  registration,  so  that  in  the  future  there  are  clear  regulations  to  create  legal certainty. In this research, normative legal research will be used. The factor that causes overlapping  land  tenure  is  that  there  are  legal  subjects  who  do  not  carry  out  land registration  to  increase  the  level of  rights  to  land  control,  which  is  because  it  is still girik  land  whose  boundaries  are  uncertain,  whereas  there  are  legal subjects. others who have registered land by holding a building use rights certificate (HGB) where the land is the same as other legal subjects which causes uncertainty in land ownership.

## Keywords: Overlapping Land; Legal Certainty; Jistice

## 1. PENDAHULUAN
Permasalahan  mengenai  tanah tidak dapat  terlepaskan  dari  suatu  kepastian hukum yang ada. Setiap orang yang mempunyai kepemilikan atas tanah pasti ingin di lindungi secara penuh dengan undang-undang dan ketika muncul suatu sengekta dan/atau  konflik  agrarian,  maka  subjek  hukum  tersebut  akan  mencari  suatu kepastian  hukum  terhadap  kepemilikan  yang  ada.  Sehubungan  dengan  konflik tanah yang terjadi saat ini seringkali disebabkan oleh hal-hal sebagi berikut, antara lain : (Fitriani et al., 2021):
1)  Pengelolaan tanah yang tidak merat;
2)  Inkonsisten penggunaan lahan pertanian dan non pertanian;
3)  Minimnya penyesuaian masyarakat ekonomi yang lemah;
4)  Hak warga Negara yang masih menganut sistem hukum adat atas tanah (hak ulayat) tidak diakui;
5)  Lemahnya pemilik atas hak tanah kota dalam pengadana tanah;
6)  Masalah Negara saat menerbitkan sertifikat, antara lain ”
- Tahapan atau proses mendapatkan sertifikat tanah lama dan mahal;
- Sertifikat tidak asli;
- Dokumen sudah di duplikasi;
- Pencabutan sertifikat.
Demi  menuju  suatu  kepastian  hukum  terdapat  undang-undang  pokok  yang mengatur  tentang  tanah,  yaitu  uu  Nomor  5  Tahun  1960  mengenai  pokok-pokok agrarian  (UUPA)  dan  di  samping  itu  terdapat  berbagai  peraturan-peraturan  yang menjadi suatu payung hukum. Selain itu sudah terdapat suatu peraturan mengenai pendaftaran  tanah  dalam  PP  Nomor  24  Tahun  1997  dan  Selain  undang-Undang serta  peraturan  yang  ada terdapat  juga  suatu  program  yang  diperuntukan  untuk mengurangi  suatu  konflik  atau  sengketa  agraria.  Tapi,  pada  kenyataanya  Dalam kurun waktu 2020-2021 ada  448 kasus, di 902 desa/kota, maka jika di rata-rata tiap bulannya muncul sekitar 18 konflik. Redistribusiaset oleh pemerintah melalui
program reforma agraria tak mampu mengurangi angka konflik sengketa agrarian (Ayudya et al., 2021).
Sertifikat hak atas tanah memang diakui oleh Undang-Undang, tetapi sertipikat tersebut juga tidak cukup menjamin suatu kepastian hukum pemilikannya, karena dalam pengaturan atas pendaftaran tanah sendiri memberikan kesempatan untuk seorang  atau  subjek  hukum  yang  merasa  mempunyai   lahan  atau  tanah  dapat mengajukan  keberatan  atau  melakukan  suatu  gugatan  terhadap  pihak  lain  yang namanya tercatat di sertipikat hak atas tanah secara administrasi, atau menggugat kepala  BPN/Kepala  Kantor  Pertanahan  yang  yang  bertangung  jawab  mengenai pencatatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Masalah ketidak pastian hukum terhadap hak suatu sertipikat atas tanah yang sah   melibtkan subyek hukum  hak lain (pihak lain) dapat berupa  tuntutan pihak lain  yang  berkenaan  dengan  kapabilitas  bidang  lahan  atau  tanah  yang  tumpang tindih, sertipikat daouble kepemilikan, dan permasalan tanah lain yang mencakup aspek  sosial  pelaksan  dan  bersifat  fundamental  (Ramadhani,  2017).  Pendaftaran tanah  merupakan  suatu  hal  untuk  menuju  suatu  kepastian  hukum  atas kepemilikanya  atas  tanah.  Meskipun  dengan  melakukan  pendaftaran  atas  tanah setiap orang akan mendapatkan kepastian hukum, terdapat suatu kasus mengenai seorang  telah  melakukan  pendaftaran  tanah  sesuai  prosedur  dan  membeli  tanah tersebut  dengan itikad  baik,  tetapi  terdapat  suatu  permasalahan  yaitu  ada  pihak lain yang melakukan klaim atas kepemilikan tanah tersebut yang dimana membuat hak tanah yang telah di daftarkan tersebut mengalami suatu ketidak pastian hukum dan masalah lainnya yang merugikan pemilik atas tanah tersebut.
Dalam kasus tersebut seharusnya subjek hukum yang telah melakukan suatu pendaftaran tanah seharusnya terlindungi oleh hukum, tetapi pada kenyataanya ia di rugikan oleh subjek hukum lainnya atas perbuatan melawan hukum, oleh karena hal  ini  diperlukan  suatu  perlindungan  atau  kepastian  yang  lebih  apabila  terjadi permasalahan  ini.  Bahwa  dari  penjelasan  mengenai  latar  belakang  yang  telah  di jabarkan,  penulias  akan  melakukan  penelitian  mengenai  Bagaimana  faktor penyebab adanya tumpang tindih penguasaan tanah atas kepemilikan tanah? dan Bagaiaman problematika hukum terhadap pendaftaran tanah akibat dari tumpang tindih penguasaan tanah?

## 2. METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  juga  memakai  suatu  metode  lainnya  di  dalam  menuliskan analisanya  yaitu  dengan  mengunakan  metode  yuridis  normative.  Penelitian  atau analisa hukum  normative ini  berperan  untuk  menyampaikan argumentasi  yuridis (hukum)  dalam  suatu  kasus  hukum  yang  memiliki  kekosongan,  ambiguitas  dan benturan  norma.  Lebih  lengkapnya  suatu  penelitian  normative  mempertahankan aspek krtitis dari keilmuannya. (Dr.  I made  Pasek Dianatha, S.H.,  2016) Penelitian ini ditulis dengan pendekatan perundang-undangan artinya untuk itu  perlu  dipahami  hierarki  dan  asas-asas  pendoman  hukumnya.  Bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  meruoakan  sumber informasi yang digunakan.  Bahan hukum sekunder yang acuannya menggunakan undang-undang  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  berkitan  mengenai pertanahan  dan untuk  bahan  primer  mengunakan  literasi  hukum  yang berkiatan dengan  hukum  agrari  dan/atau  pertanahan.  Tujuan  pengumpulan  data  dalam literature adalan untuk membahas kesimpulan. Pengumpulan atau akumulasi data atau  petunjuk  penelitian  dilakukan  dnegan  menggunakan  teknik  analisis  yang dapat dikerjakan dengan cara kualitatif.

## 3. PEMBAHASAN
a. Faktor Penyebab Tumpang Tindih Penguasaan Tanah
Permasalahan mengenai tanah masih sangat banyak, meski telah diterapkan mengenai  undang-undang  serta  peraturan  yang  dibuat  untuk  memberikan  suatu kepastian hukum  kepemilikan atau kepunyaan atas tanah, yaitu UU No. 5 Tahun 1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  yang  dimana  UU  di  sini merupakan induk dari penguasaan pemilikan tanah. Dari undang-undang tersebut dibuat lagi suatu peraturan mengenai pendaftaran mengenai sebidang tanah yang memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum untuk seorang warga Negara (subjek hukum) yang memiliki suatu bidang tanah, perturan tersebut diatur dalam PP  No.  21/1997  Pendaftaran  Tanah  selanjutnya  dikeluarkan  juga  mengenai pendaftaran tanah secara sistematik lengkap dalam PERMEN Agraria & Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018.
Meski  telah  terdapat  suatu  undang-undang  yang  mengatur  mengenai tanah, pada  kenyataanya  di  dalam  masyarakat  masih  terdapat  suatu  permasalahan menegnai  tumpang  tindih  penguasaan  tanah  yang  dimana  ini  menimbulkan suatuketidak pastian hukum serta problematika dalam kepastian hukum mengenai tanah. Dalam kasus ini terdapat suatu bidang tanah di daerah jakarta barat yang dimana  pemilik  dengan  sertifikat  hak  guna  bangunan  (HGB)  mendapat  tanah  ini dari  suatu  kavling  dan  terdapat  juga  akta  jual  beli  serta  ketika  pemilik  sertifikat HGB ini ingin melakukan hak serta kewajibannya terhambat dikarenakan terdapat pihak  lainya  yang  mengaku  bahwa  tanah  ini  merupakan  miliknya  berdasarkan putusan  pengadilan  Nomor  393/Pdt/2012/PN.JKT  BRT  yang  dimana  dilakukan penetapan eksekusi No 242021 Eks Jo. Nomor 393/Pdt/2012/PN.JKT BRT Jo No. 157/PDT/2014/PT.DLI Jo No. 709K/PDT/2015.
Bahwa  berdasarkan  peristiwa  yang  ada  terdapat  sebab  yang  melatarkan terjadinya  tumpang  tindih  penguasaan  tanah.  Faktor  yang  paling  utama  adalah pemilik yang mengakui mempunyai tanah tersebut atas dasar putusan pengadilan tidak  melakukan  pendaftaran  atas  tanahnya  dan  atau  tidak  meningkatkan tanahnya  dalam  bentu  suatu  sertifikat,  dilihat  dari  putusan  tersebut  pembuktian mengenai tanahnya hanya atas dasar girik saja. Yang diamana tanah girik tersebut belum  mendapat  suatu  perlindungan  hukum  yang  penuh  dalam  undang-undang pertanahan kita.
Faktor kedua yang menjadi tumpang tindih penguasaan tanah adalah terdapat dua bentuk kepemilikan atas tanah, yaitu dalam bentuk putusan pengadilan yang didukung dengan adanya surat girik tanah dan satu surat lagi dalam bentuk hak guna bangunan (HGB) yang diaman dengan adanya dua hal tersebut menyebabkan timpang  tindih  terhadap  suatu  penguasaan  tanah.  Oleh  karen  terdapat  faktor tersebut  menyebabkan  suatu  ketidak  pastian  dalam  hukum  dan  pemilik  yang sebenarnya  atas  sertfikat  tersebut  yang  menyebabkan  pemanfaatan  atas  tanah tersebut terhambat dan serta kedua belah pihak dirugikan dengan adanya tumpang tindih penguasaan tanah ini karena kepastian yang ada dalam kepemilikan tanah tersebut  kabur.  Oleh  karen  terdapat  faktor  tersebut  menyebabkan  suatu  ketidak pastian  dalam  hukum  dan  pemilik  yang  sebenarnya  atas  sertfikat  tersebut  yang menyebabkan pemanfaatan atas tanah tersebut  terhambat  dan serta  kedua  belah pihak  dirugikan  dengan  adanya  tumpang  tindih  penguasaan  tanah  ini  karena kepastian yang ada dalam kepemilikan tanah tersebut kabur.
Dalam  UUPA  terdapat  asas  nasionalitas  menjelaskan  bahwasannya  hanya WINI (warga negara Indonesia)   yang dapat  mempunyai  hak milik atas  tanah  dan warganegara  itu  disebut  sebagai  subjek  hukum.  Sebagai  Subjek  hukum  (warga Negara)  yang  berwarga  negara  Indonesia  mendapatkan  suatu  kepastian  hukum
terhadap  kepemilikan tanahnya ini terjadi karena di Indoensia terdapat UUPA yang dimana  UPPA  sendiri  memiliki  suatu  tujuan  demi  terciptanya  suatu  kepastian hukum  yang  bertujuan  untuk  membawa  keadilan  dalam  suatu  kepemilikan  Hak Atas Tana h .
Untuk  melaksanakan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat  atau  warga negara,  UU  Pokok  Agraria  memiliki  suatu  dasar  untuk  penguasaan  serta penggunaan lahan/tanah untuk menggiatkan suatu transformasi masyarakat yang berkembang  dalam  bidang  ekonomi,  industri,  dan  bidang lain  yang  terkait,  akan tetapi  tidak  mengacuhkan  warga  masyarakat  yang  kurang  atau  masyarakat kalangan  bawah  dan  tersingkirkan  karena  terdapat  kebijakan  pertanahan  pada tahun  lalu,  dengan  dasar  dari  UUPA  dapat  menempatkan  ini  sebagai  hukum progresif (Vani Wirawan, 2021). Di dalam UUPA juga di jelaskan mengenai kepastian hukum  terhadap  pendaftaran  tanah  ini  tertuang  dalam  Pasal  19  ayat  (1)  UU No.5/1960,  yang  menjelaskan  bahwa  untuk  kepastian  hukum  dari  pemerintah dilakukan pendaftaran administrasi tanah di seluruh wilayah Negara  kesatuan  RI (Republik  Indonesia)  sesuai  yang  diatur  dalam  PP.  Selain  dengan  adanya  prinsip UUP  untuk  mencapai  suatu  kepastian  dalam  kepemilikan  tanah  dibuat suatu  PP No.24/1997  mengenai  pendaftaran  tanah  yang  dimana  dalam  Pasal  4  ditegaskan bahwa  untuk  mendapat suatu kepastian serta perlindungan  hukum  sebagaimana subjek  hukum  yang  memiliki  hak  sertipikat  lahan/tanah.  Undang-Undang  serta peraturan tersebut merupakan dua hal yang memiliki tujuan kepastian hukum yang berkeadilan  dalam  masalah  kepemilikan  atas  tanah,  tetapi  seiring  berjalannya waktupun  masih  terjadi  suatu  permasalahan  tanah  untuk  mendapatkan  suatu kepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut.
Kasus  Pertanahan  merupakan  permaslaahan  memiliki  jumlah  yang   cukup banyak di lakukan pemeriksaan hingga tingkat pengadilan. Tanah merupakan suatu hal yang tidak dapat di pisahkan dalam suatu kehidupan masnusia di muka bumi. Seiring  dengen  pertambahan  jumlah  populasi  atau  penduduk  di  Indonesia, pertumbuhan  pembangunan  yang  terus  berkembang  dengan  cepat,  berbanding lurus  dengan  keperluan  atas  suatu  tanah/  hal  ini  merupakan  pemicu  terjadinya permasalahan  mengenai  tanah.  (Mulyani  Zulaeha,  2016) Ada banyak  masalah dengan  sengketa  tanah.  Menurut  Drwin  Ginting  akar  penyebab  sengketa  tanah dapat ditelusuri kembali karena : (Kartiwi, 2020)
1)  Kurangnya administrasi pemerintahan dalam pengelolaan bekas pemilik.
2)  Ketimpangan kepemilikan tanah dan struktur kepemilikan
3)  Meningkatnya  keperluan tanah, mengakibatkan nilai  tanah, sebagai  akibat dari kegiatan mafia tanah.
4)  Sistem publikasi registrasi tanah negative 5)  Duplikat peraturan perundang-undangan
6)  Masih banyak lahan terlantar
7)  Notaris dan PPAT tidak melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh.
8)  Aparat penegak hukum khususnya hakim tidak memiliki  pemahaman atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
9)  Lembaga hukum belum memiliki komitnem yang cukup terhadap penegakan peraturan per-uu secara konsisten
Sengketa  atau  konflik  dalam  hal  tanah  dan  akar-akar  dari  agraria  pada umumnya  seperti  permasalahan  sosial  yang  berlansung  antar  subjek  hukum. Berdasarkan  sejumlah  kasus  yang  berlangsung,  timbul  dan  memanasnyanya sengketa atau permasalahan tanah terjadi dengan secara alami, namun timbul dan tercipta  dari  benih-benih  yang  sudah  sekian  lama  memang  telah  terendap. (HERLINA,  2014)  Dari  berbagai  banyak      akar  dari      permasalahan  sengekta pertanahan   dalam hal ini , jika di tinjau dalam kasus yang akan di analisa akar
permasalahan  sengketa  tanah  di  sebabkan  karena  ketimpangan  struktur penguasaan dan pemilikan tanah.
Dalam Kasus yang sedang di  perkarkan pada  PN JKT Barat dengan  perkara No.   174/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt  ini  yang  dimana  intinya  terdapat  suatu  subjek hukum yang telah  mendapatkan sertifikat Hak Guna  Bangunan (HGB) serta telah mendapatkan izin mendirikan bangunan, selain itu subjek hukum ini mendapatkan tanahnya  dengan  AJB  yang telah di sahkan di Notaris  yang dimana  ketika  terjadi jual  beli  ini  subjek  hukum  ini  membeli  tanah  tersbeut  dengan  itikad  baik,  tetapi terdapat  pihak  lain  yang  mengkalim  bahwa  tanah  tersebut  merupakan  miliknya, oleh  karena  hal  tersebut  terdapat  faktor  dalam  sengketa  tanah ini.  Yang menjadi suatu penyebab dalam permasalahan ini penyebab utama adalah Tidak melakukan pendaftaran atas tanah, yang dimana dalam kasus ini Penggugat mengkalim bahwa tanah  tersebut  merupakan  miliknya  dengan  dasar  hukum,  yaitu  putusan pengadilan Nomor 393/Pdt/2012/PN.JKT BRT dan penetapan eksekusi No 24 2021 Eks  Jo. Nomor 393/Pdt/2012/PN.JKT BRT  Jo No.  157/PDT/2014/PT.DLI  Jo  No. 709K/PDT/2015  yang  dimana  seharusnya  ketika  putusan  tersebut  telah  keluar dilakukan  suatu  peningkatan  hak  atas  tanah  yang  di  klaim  tersebut  karena  dari putusan  Nomor  393/Pdt/2012/PN.JKT  BRT  tersebut  bukti  yang  dimiliki  oleh penggugat  merupakan  girik.  Girik  merupakan  suatu  surat  yang  bisa  difungsikan untuk  suatu  bukti  mengenai  hak  atas  tanah  dengan  memiliki  batas  waktu  yang mengakibatkan  secara  tidak  langsung  dapat  memenuhi  dalam  melakukan pembuatan  sertifikat  atau  peningkatan  suatu  hak  atas  tanah  dan  tidak  di memungkinkan sebagai alat bukti kepunyakan akan suatu lahan atau tanah yang paling kuat dan dapat di pertangung jawabkan apabila terjadi sengketa atau kasus dengan  pemilik  hak  atas  tanah  dengan  bukti  girik  (  Wahari  &  Jayantiari,  2022). Bahwa  meskipun  girik  bukanlah  kepemilika  tanha  yang  terkuat  dengan  hal  ini dalam  pengadilan  masih  bisa  dilakukan  pembuktian  dengan  surat  girik tersebut, oleh karennaya permasalahan ini menyebabkan suatu tumpang tindih penguasaan Tanah.
Bahwa  PP  No.18/2021  mengenai  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan Rumah  Susun,  Dan  Pendaftaran  Tanah  merupakan  aturan  pelaksanaan  dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mejelaskan mengenai girik dalam Pasal 96 ayat   (1) yang dimana sebidang tanah bekas  milik adat yang mempunyai suatu alat bukti tertulis yang dimiliki secara pribadi wajib mendaftarkan tanah tersebut paling lambat dengan kurun waktu 5 (lima)  tahun sejak peraturan tersebut  berlaku.  Oleh  karenanya,  pemerintah  masih  memberikan  suatu kesempatan  bagi  mereka  yang  memiliki  suatu  surat  tanah  berupa  girik  dengan tengat waktu yang ada.
Faktor lainnya atau faktor pendukungnya adalah dikarenakan tidak di lakukan pendaftaran tanah tersebut menyebabkan timbulah suatu gugatan yang menuntut bahwa tanah atau lahan tersebut dimiliki olehnya dalam hal ini dapat menimbulkan suatu  kerugian  karena  dengan  timbulnya  suatu  gugata  yang  ada  mengakibatkan salah satu dari orang yang berperkara tersebut mengalami kerugian.
Bahwa dari kedua faktor tersebut ini membukti dikarenanya suatu masyarakat tidak  melakukan  suatu  ketentuan  yang  ada  dalam  undang-undang  ini  dapat menyebabkan  suatu  tumpang  tindih  penguasaan  tanah.  Oleh  karenanya  adanya tumpang  tindih  penguasaan  tanah  ini  akan  mengakibatkan  banyak kerugian  dari para  pihak  dan  seharusnya  dari  badan  pertanhannya  sendiri  harus  melakukan suatu  sosialisasi  mengenai  tanah  girik  yang  harus  di  tingkatkan  karena  apabila tanah  tersebut  hanya  didiamkan  dan  tidak  dilakukan  suatu  pendaftaran  secara
sistematis dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru yang akan muncul terhadap tanah tersebut

## b. Problematika Hukum Terhadap Tumpang Tindih Penguasaan Tanah
Berkaitan  dengan  adanya  ketidak  pastian  hukum  terhadap  tumpang  tindih penguasaan  tanah  yang  ada  menjadikan  suatu  problematika  hukum  pada pendaftaran  tanah  karena  dengan  seorang  subjek  hukum  mendaftarkan  suatu tanahnya maka akan dilindungi suatu kepastian hukum, tetapi dalam peraturannya sendiri menyatakan apabila pihak lainya menggap bahwa tanah tersebut miliknya maka  dapat  diajukan  suatu  gugatan  dalam  hal  ini  menjadi  suatu  permasalahan dalam mendapatkan suatu kepastian hukum atas kepunyaan akan hak atas tanah.
Dalam  kasus  ini  pun  terlihat  bahwa  satu  subjek  hukum  telah  melakukan suatu pendaftaran atas tanah dan subjek hukum ini mendapatkan tanahnya juga berdasarkan AJB ia membeli tanah tersebut juga karena itikad baik karena dengan AJB serta sertifikat tersebut subjek hukum ini mendapatkan IMB untuk mendirikan bangunan di atas tanah tersebut yang dimana orang tersebut harus mendapat suatu kepastian akan hukum terhadap lanah atau sebidang tanah yang telah ia beli, tetapi terdapat  pihak  lain  yang  mengekali  bahwa  tanah  tersebut  merupakann  miliknya dengan dasar suatu putusan pengadilan. Dimana dari rentetan kronologi yang ada itu  merupakan  suatu  problematika  hukum  dalam  penguasaan  tanah  akibat  dari tidak  mendapatkan  suatu  kepastian  hukum  atas  hak  atas  tanah  dengan  cara mendaftarakan hak atas tanahnya. pada peraturan perundangan pendaftaran atas tanah  pun  menyatakan  siapapun  boleh  melakukan  keberatan  atau  melakukan perlawanan di pengadilan seperti gugatan yang berkaitan dengan penguasaan tanah atas  peneribtan  sertipikat  tersebut  dengan  kurung  waktu  5  (lima)  tahun  sejak sertipikat  tersebut  di  terbitkan,  tetapi  karena  hal  tersebut  menyebabkan  dalam praktiknya  banyak  terjadi  suatu  permaslaahan  terhadap  penguasaan  tanah  yang menyebabkan tumpang tindih penguasaan tanah.
Problematika  hukum  ini  terjadi  disebabkan  karena  pihak  penggugat  dalam Nomor  174/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt  tidak  melakukan  pendaftaran  tanah  setelah putusan  Nomor  393/Pdt/2012/PN.JKT  BRT  yang  dimana  telah  dilakukan penetapan eksekusi No 24 2021 Eks Jo. Nomor 393/Pdt/2012/PN.JKT BRT Jo No. 157/PDT/2014/PT.DLI  Jo  No.  709K/PDT/2015  telah  berkekuatan  hukum  tetap dalam hal ini seharunya dilakukan pendaftaran  tanah  yang dimana dari sertifikat girik  tersebut ditingkatkan haknya menjadi  Hak Milik  atau Hak Guna  Bangunan, tetapi karena setelah putusan tersebut keluar tidak di daftarakan, maka kepastian hukum  terhadap  tanah  girik  tersebut  tidak  kuat  dan  malah  menimbulkan  suatu permasalahan yang baru lagi. Oleh karenanya ini menimbulkan suatu problematika dalam kepastian hukum kepemilikan atas tanah yang dimana dengan adanya suatu gugatan ini menimbulkan banyak kerugian yang di timbulkan.
Kerugian tersebut di timbulkan karena tidak adanya suatu kepastianjnhukum karena  berdasarkan  Teori  Kepastian  hukum  Gustav  Brunch  kepastian  hukum dibuat  untuk  menciptkan  ketertiban dalam  bermasarakat yang  dimana  kepastian hukum  ini  merupakan  suatu  hal  yang  dijadikan  pendoman  adanya  kepastian hukum  ini  diharapkan  adanya  kejelasan  terhadap  berlakunya  hukum  di masyarakat. Dalam hal ini seorang subjek hukum telah melakukan hal yang sesuai undang-undang dengan dilakukanya suatu pendaftaran hak atas tanahnya, namu karena dalam undnag-undang tersebut menyatakan suatu hak atas tanah dapat di gugat apabila ada pihak lain yang mengakui bahwa itu miliknya itu menimbulkan suatu ketidak pastian karena hal itu terjadi akan menimbulkan suatu sertifikat yang telah  di  keluarkan  secara  resmi  beresiko  untuk  di  batalkan  yang  nantinya  akan menimbulkan suatu kerugia, karena dengan adanya pembatalan sertifikat tersebut
juga dari negara tidak memberikan suatu ganti  rugi. Kerugian tersebut ditangung sendiri oleh subjek hukum itu sendiri.
Berkaitan dengan sengketa pertanahan yang ada Tumpang tindih penguasan tanah  merupakan  suatu  sengketa  tanah  yang  dimana  ini  berakitan  dengan kepentingan pemilik hak atas tanah.  Kepentingan ini juga berkaitan dengan suatu kepastian  hukum  dalam  penguasan  hak  atas  tanah  yang  dimana  terdapat  suatu sengketa tanah dengan orang lain yang merugikan pihak lainnya. Kepentingan ini berupa  sebidang  tanah  yang  akan  di  manfaatkan  oleh  pemilik  hak  atas  tanah, dengan  kepentingannya  ini  tergangu  terutama  dalam  administrasi  pertanahan sangatlah merugikan para pihak.
Dalam  kasus  ini  terdapat  beberapa  probelamtika  hukum  dalam  tumpang tindih  tanah,  problematika  ini  berkaitan  dengan  kepastian  hukum  terhadap kepemilikan  hak  yang  dimana  dalam  UUPA  Pasal  19  ayat  (1)  pada  intinya menyatakan pendaftaran registrasi tanah dilakukan demi  kepastian hukum  pasal ini  juga  di  perkuat  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Pasal  4 tentang pendaftaran tanah untuk kepastian hukum, tetapi atas PP 24/1997 Pasal 32  menerangkan  berarti  bagian  lahan/tanah  telah  dikeluarkan  suatu  sertifikat dengan cara yang seusai dengan hukum yang berlaku atas subjek hukum mendapat bagian tanah tersebut melalui suatu itikad baik dan melalui cara yang jelas untuk di  berikan  suatu  manfaat  pada  lahan/tanah  yang  diberkan  sertipikat,  oleh karenanya  apabila  terdapat  subjek  hukum  lain  yang  merasa  atau  sadar  memiliki suatu  hak  atas  tanah  itu  tidak  diberikan  kesempatan  lagi  menuntut  atau mengajukan keberatan atas pelaksanaan hak tersebut apabila dengan tengat kurun waktu 5 (lima) tahun sejak atau mulai diterbitkannya sertifikat itu tidak melakukan keberatan  secara  tertulis  kepada  pemilik  dari  sertifikat  dan/atau  Kepala  BPN setempat  yang  bersangkutan  ataupun  tidak  melakukan  suatu  gugatan  ke Pengadilan  perihal  penguasaan  tanah  atau  penerbitan  sertifikat  tersebut.  Dari kedua  pasal  tersebut  menimbulkan  suatu  ketidak  pastian  karena  dapat menyebabkan tumpang tindih penguasaan tanah, seperti pada kasus ini.
Dalam  Kepastian  Hukum  yang  di  jelaskan  oleh  filsafat  terdahulu  Gustav Radbruch  mengatakan  bahwa  termuat  dua  varian  dalam  menyajikan  makna kepastian  hukum  yaitu  kepastian  hukum  oleh  hukum  dan  kepastian  hukum bermakna  atau  dari  hukum.  Hukum  yang  efisein  dalam  menjamin  adanya  suatu kepastian hukum di lingkungan masyarakat merupakan hukum yang substansial. Kepastian hukum karena hukum memiliki peran hukum yang lain, yaitu keadilan hukum  dan  hukum  harus  tetap  bermakna.  Kepastian  hukum  tercapai  apabila hukum  tersebut  termuat  sebanyak-banyaknya  dalam  undang-undang.  (Tirayo  & Halim,  2019)  Teori  kepastian  hukum  yang  dibawa  oleh  Gustav  Radbruch mengemukakan  keadilan  dan  kepastian  hukum  apabila  dicermati  seraya  dengan saksama  menimbulkan  suatu  keamanan  dan  ketertiban  bisa  mencapai  dengan bermanfaat apabila pejabat umum menjunjung tinggi norma dan peraturan per-uu. (Aribowo Agustiro, 2020) Dalam hal ini berkaitan mengenai suatu kepastian hukum dalam problematika penguasaan tanah ini karena kasus ini terdapat suatu subjek hukum  yang  telah  mendapatkan  suatu  sertipikat  hak  atas  tanah  tetapi  terdapat subjek  hukum  lainnya  yang  melakukan  klaim  atas  lahan  atau  tanah  yang  sama. Dalam hal ini terlihat tidak adanya suatu kepastian hukum karena terdapat subjek hukum  yang  lainya  mengakui  itu  tanahnya  dan  mengajukan  suatun  gugatan  di pengadilan.
Meski  sudah  terdapat  aturan-aturan  mengenai  kepemilikan hak  atas  tanah, tetapi  menurut  Gustav  Radbruch,  Yaitu  hukum  harus  tercantum  3  (tiga)  unsur, yaitu   Asas kepastian hukum (rechtmatigheid),  keadilan hukum (gerectigheit)  dan Asas  kemanfaatan  hukum  (zwechmatigheid).  Dari  ketiga  unsur  tersebut  Saling
berkaitan  karena  jika  ingin  mencapai  suatu  kemanfaatan  hukum  harus  adanya keadilan hukum, keadilan hukum di dapat karena adanya suatu kepastian hukum yang ada.
Bahwa  Berdasarkan  Teori  Keadilan  Gustav  Radbrunch  problematika  atas tumpang tindih penguasaan tanah ini belum mencapai suatu kepastian hukum yang dimana apabila tercampai  kepastian hukum akan terciptnya suatu keadilan serta kemanfaatan hukumnya karena dengan adanya suatu gugatan atau keberatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang lainnya, tidak adanya suatu kepastian hukum ini terbukti dari adanya tumpang tindih penguasaan tanah yang dimana, penguasan tanah tersebut di klaim oleh orang lain yang bukan miliknya.
Dari PP No. 24/1997 Pasal 4 dan Pasal 32 dapat diindikasi dalam praktiknya kepastian  hukumnya  serta  perlindungan  hukumnya  dapat  dipertanyakan  karena apabila timbul suatu protes/gugatan oleh pihak lainnya akan menimbulkan suatu ketidakpastian karena dalam prosesnya kita tidak mengetahui yang akan dilindungi apakah  subjek  hukumnya,  sertifikatnya  atau  objek  hukumnya.  Apabila  suatu sertifikat yang telah di daftarkan ternyata dalam praktiknya kalah dalam meja hijau, maka kerugian yang didapatkan subjek hukum yang mempunyai sertipikat hak atas tanah harus menangung sendiri kerugian yang ia dapatkan yang dimana ini sangat memberatkan  untuk  pihak  yang  telah  melaksanakan  undang-undang  demi mendaptakan suatu sertipikat hak guna bangunan (HGB).

## 4.  PENUTUP
Problematika yang ada dalam tumpang tindih tanah dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 4 mengatur mengenai kepastian hukum terhadap  tiap  orang  yang  melakukan  pendaftaran  atas  tanah  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 9 dengan tengat waktu 5 tahun ada yang merasa  mengklaim  itu  merupakan  tanah  miliknya  maka  dapat  mengajukan keberat  atau  melayangkan  gugatan.  Oleh  karenanya  dua  pasal  tersebut menyebabkan  ketidak  pastian,  maka  akan  menyebabkan  suatu  kerugian  salah satu pihak.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Aribowo  Agustiro.  (2020).  KEPASTIAN  HUKUM  PENGIKATAN  AKTA  PERJANJIAN JUAL BELI DI HADAPAN NOTARIS TANPA DIHADIRI PARA SAKSI. Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan , 11 (1), 85 – 102. Ayudya, H., Rahma, R., Fitriani, I. F., Fitriani, L. D., & Adam, Y. (2021). Kebijakan Reforma  Konflik  Hukum  Politik  Agraria  di  Era  Pemerintahan  Presiden  Joko Widodo . 13 (2).
Dr.  I  made  Pasek  Dianatha,  S.H.,  M.  . (2016). METODOLOGI PENELITIAN  HUKUM NORMATIF DALAM JUSTIFIKASI TEORI HUKUM . Kencana.
Fitriani, L., Sofyan Pulungan, M., & Wisnuwardhani Sadjarwo, I. (2021). Kepastian Hukum  Terhadap  Pemegang  Hak  Milik  Dalam  Penerbitan  Sertipikat  Tanah Ganda  Pada  Satu  Bidang  Tanah. UNES  Law  Review , 4 (1),  48 – 63. https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i1.209
HERLINA, R. S. N. (2014). Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis  Keadilan  Herlina  Ratna  Sambawa  Ningrum. Jurnal  Pembaharuan Hukum , I (2). www.googie.com/kasushakatastanah
Kartiwi,  M.  (2020).  PERAN  PEJABAT  PEMBUAT  AKTA  TANAH  DALAM MEMINIMALISIR  SENGKETA  TANAH. Res  Nullius  Law  Journal , 2 (1),  35 – 47. http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law
Mulyani  Zulaeha.  (2016).  MEDIASI  INTEREST  BASED  DALAM  PENYELESAIAN SENGKETA TANAH. KERTHA PATRIKA , 36 (1), 156 – 166.
Nasriyan,  I.  (2019).  Asas  Kepastian Hukum  dalam  Penyelengaraan  Perpajakan  di Indonesia. Logika : Journal of Multidisciplinary Studies , 10 (2), 87 – 93. Ramadhani,   R.  (2017).   Jaminan   Kepastian   Hukum   yang   Terkandung   Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah. De Lega Lata , 2 (1), 139 – 157.
Tirayo, A. M., & Halim, Y. (2019). Problematik Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian  Hukum  dalam  Pelaksanaan  Kepailitan  dan  PKPU. Jurnal  Ilmiah Penegakan Hukum , 6 (2), 130. https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2963 Vani  Wirawan.  (2021).  REKONSTRUKSI  POLITIK  HUKUM  PENYELESAIAN SENGKETA  TANAH  DAN  KONFLIK  TANAH  DI  INDONESIA. Jurnal  Hukum Progresif , 9 (1), 1 – 15. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2937057&val=1 278&title=REKONSTRUKSI   POLITIK   HUKUM   PENYELESAIAN   SENGKETA TANAH DAN KONFLIK TANAH DI INDONESIA
Wahari,  N.  P.,  &  Jayantiari,  I.  gusti.  (2022).  Pengaturan  Girik  dan  Implikasi Kepastian  Hukum  dalam  Pembuktian  Hak  Atas  Tanah. Jurnal  Legislasi Indonesia , 19 (3),  425 – 434.  https://www.unpad.ac.id/2021/07/beragam- sistem-hukum-waris-di-indonesia-sulit-