Kontribusi Pondok Pesantren Haji Ya’qub Lirboyo Kediri dalam Mengembangkan Pendidikan Politik Islam di Indonesia

## Ahmad Sodikin
Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Faqih Asy’ari Kediri, Indonesia e-mail ; shodzu@gmail.com

## Abstract
Speaking of pesantren and Islamic politics, it cannot be separated from Islam and its people, while Muslims have been encouraged by their leaders (although in minority number) that to not mix religion with politic, especially in Indonesia in the 1980s so that there is an impression that Muslims do not need to engage in politic mainly in the pesantren community and that's why Muslims and their leaders become afraid talking about politics. It encourages the writer to find out more about how political education in pesantren which finally the writer do research in the pesantren in particular pesantren of Haji Ya'qub Lirboyo in Kediri.
The type of research used was qualitative descriptive. Because the research aimed to describe the phenomena at the research location. This research succeeded in obtaining findings according to the problem questions which in the outline can be summarized as follows: Islamic political education in pesantren of Haji Ya'qub Lirboyo indirectly existed since the time of its establishment, but limited only  to  the  role  model  of  the  kyais.  On  the  other  hand,  the  form  of  political  education  such  as organizations still exist, for example Jamiyyah, Bahtsul Masa'il Institution, and Madrasah Diniyah. While education that is purely in the form of lesson is understanding Nahdlatul Ulama (NU) and Civics that learned in public school.
Contribution of Haji Ya'qub Islamic boarding school in Islamic political education consisted of two types which is fund and behavior. In the form of fund contribution was donation to the local election committee. Whereas in the form of the behavior, the Haji Ya'qub Islamic boarding school formed organizations such as LBM, Jamiyyah, and Madrasah Diniyah.

## Keywords: Contribution of Islamic Boarding School, Islamic Political Education

## Pendahuluan
Era  Reformasi  saat  ini  memberikan  peluang yang besar kepada segenap elemen bangsa untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kancah perpolitikan baik di daerah  maupun  nasional.  Dinamika  politik  saat  ini dimana  yang  menjadi  modal  utama  dalam berkompetisi  adalah  popularitas,  dengan  demikian kecenderungan  bahwa  orientasi  politik  yang terbangun di masyarakat tidak jelas. Fenomena yang seperti  ini  bisa  menjadi  jawaban  atas  kekecewaan masyarakat kepada partai politik.
Pondok  pesantren  sebagai  sebuah  lembaga pendidikan, juga sering dijadikan sebagai komoditas politik oleh politikus yang berkepentingan sehingga
sering  dijumpai  ketika  musim  kampanye  para kandidat  dan  tim  suksesnya  mendatangi  pondok pesantren  dengan  berbagai  modus.  Namun  pada hakikatnya  kandidat  tersebut  sebenarnya  meminta restu kepada kiai-kiai sekaligus meminta dukungan spiritual dan dukungan massa.
Untuk  mendapatkan  dukungan  massa  yang lebih banyak, pada setiap pemilihan umum (Pemilu) maka suara kiai dan santri selalu diperebutkan bukan saja  oleh  partai-partai  politik  berbasis  Islam  saja melainkan  juga  partai-partai  politik  berbasis nasionalis.  Dalam  upaya  meraup  simpati  dari kalangan  Islam  yang  menjadi  pengikut  setia  kiai, banyak  partai  politik  yang  menempatkan  kiai  dan
tokoh pesantren pada jajaran pengurus partai dengan harapan  dapat  menjadi  magnet  dalam  pemilu. Kecenderungan  menarik  dukungan  kiai  dan  tokoh- tokoh  pesantren  tersebut  memperlihatkan  bahwa nilai politik kiai di hadapan para politisi dalam upaya mereka membangun basis dukungan ataupun sekedar legitimasi bagi kepentingan politiknya masih cukup tinggi.
Masuknya kiai dan santri dalam politik praktis memiliki dampak positif yaitu kiai dan santri dapat mengembangkan  praktek  politik  yang  sehat  dan mengembangkan  politik  Islam,  namun  di  lain  sisi juga memiliki dampak negatif dimana kiai dan santri yang  masuk  politik  praktis  menjadikan  kiai  dan santri tersebut cacat dimata sebagian masyarakat dan sering terjadi kiai yang berpolitik tersandung kasus- kasus hukum misalnya korupsi dan nepotisme.
Apabila  melihat  prilaku  politik  santri  tidak terlepas  dari  peran  kiai.  Kiai  di  hadapan  santrinya merupakan tokoh panutan penebar keilmuan dengan kharismanya  hingga  tidak  berlebihan  fatwa- fatwanya  dianggap  sakral  dan  sulit  ditolak  sebagai bentuk  ketaatan  yang  secara  teologis  memiliki dasarnya.  Ketaatan  santri  pada  kiai  dalam  hal berpolitik  masih  sulit  untuk  dilepaskan  sehingga kecenderungan  apa  yang  diputuskan  kiai  tentang pandangan  politik  (pilihan  politik)  sesuatu  yang tidak  dapat  dibantah  sebab  apabila  dibantah  ini menunjukkan pembangkangannya dan lebih ekstrim lagi  ini  dianggap  sebagai  perbuatan  dosa  sebab melawan keputusan kiai.
Cara  pandang  yang  seperti  ini  perlu diluruskan,  ini  merupakan  pembodohan  sebab “perbedaan  itu  adalah  rahmat”,  berpolitik  adalah urusan  dunia,  berpolitik  merupakan  sarana  untuk menyampaikan  aspirasi,  Apabila  seseorang  yang akan  diberikan  amanah  untuk  menyampaikan aspirasi tidak dapat dipercaya  maka tidak  mungkin seseorang dipaksa untuk mengikuti seseorang yang tidak  dapat  dipercaya.  Seorang  kiai  tidak  dapat dijamin  pilihannya  terhadap  salah  satu  partai  atau kepada  salah  satu  kandidat  itu  berdasarkan  Al- Qur’an  dan  Al -  Hadis,  Memungkinkan  ada kepentingan lain dibalik partai pilihan kiai, maka dari itu sangat naif jika pilihan santri berbeda dengan kiai dianggap melawan fatwa.
Pembelajaran  politik  merupakan  suatu keniscayaan kepada masyarakat, tentunya
pembelajaran  politik  yang  baik,  beretika,  dan menjunjung  tinggi  nilai-  nilai  pluralitas.  Sehingga tidak  ada  pemaksaan  dalam  berpolitik,  baik pemaksaan secara langsung maupun tidak langsung. Pemaksaan  tidak  langsung  misalnya  money  politic money politic , riswah, dan gratifikasi.
Demokrasi sebagai sebuah sistem yang dianut oleh  Negara  ini  dalam  hal  perpolitikan  nasional memungkinkan  memberikan  akses  kepada  seluruh elemen  masyarakat  untuk  ikut  berpartisifasi  aktif dalam  politik  praktis.  Santri  sebagai  salah  satu elemen  penting  dalam  perpolitikan  nasional  juga hendaknya memiliki kepedulian tinggi untuk urusan politik  dan  tetap  netral  dalam  menjalankan  hak politiknya tanpa tendensi dari pihak manapun juga. Oleh  sebab  itu,  menurut  hemat  penulis  pendidikan politik  sangat  dibutuhkan  untuk  menumbuhkan kesadaran berpolitik, pendewasaan dalam berpolitik, dan  yang  terpenting  untuk  menghindari  adanya tendensi dalam berpolitik
Berbicara  soal  pesantren  dan  politik  Islam, maka tidak lepas dari Islam dan umatnya, sementara umat  Islam  pernah  ada  semacam  anjuran  dari  para tokohnya  (meski  jumlahnya  minoritas)  agar  tidak mencampurkan  agama  dengan  politik  terutama  di Indonesia  pada  tahun  1980-an  sehingga  ada  kesan bahwa  umat  Islam  tidak  perlu  berpolitik  apalagi dalam masyarakat pesantren dan karena itulah orang Islam  dan  para  tokohnya  menjadi phobi berbicara soal politik. Dari sini muncul pertanyaan, benarkah umat Islam berhenti berpolitik terutama dikalangan pesantren?  Benarkah  pesantren  selama  ini  tidak kenal politik atau tidak pernah berpolitik?
Hal  tersebut  mendorong  penulis  untuk mengetahui  lebih  lanjut  bagaimana  pendidikan politik  di  pesantren  yang  akhirnya  penulis melakukan  penelitian  di  pesantren  khususnya pesantren  Haji  Ya’qub  Lirboyo  Kediri.  Pesantren Haji Ya’qub dipilih menjadi tempat penelitian karena pesantren ini merupakan pesantren unit Lirboyo yang telah  ada  semenjak  Indonesia  belum  merdeka tepatnya sekitar pada tahun 1910. Seperti yang telah dijabarkan  sebelumnya  bahwa  ketika  masa penjajahan  Belanda  dan  pada  masa  Orde  Baru, pondok  pesantren  dilarang  untuk  berhubungan dengan  politik  maka  penulis  ingin  mengetahui apakah pesantren Haji Ya’qub Lirboyo Kediri juga termasuk pesantren yang mengisolasi diri dari politik
terutama dalam hal pewarisan nilai-nilai politik pada para  santrinya  ataukah  justru  berperan  aktif  dalam perpolitik semenjak berdirinya pondok pesantren ini.

## Landasan Teori
Pendidikan  politik  sering  disebut  istilah political  forming atau politische  bildung .  Disebut forming karena  di  dalamnya  terkandung  intensitas untuk  membentuk  insan  politik  yang  menyadari status, kedudukan politiknya di tengah masyarakat. Disebut bildung (pendidikan  diri  sendiri)  karena istilah  ini  menyangkut  aktivitas  membentuk  diri sendiri  dengan  kesadaran  penuh  tanggung  jawab untuk menjadi insan politik. Pendidikan politik pada hakikatnya  adalah  sebagai  bagian  dari  pendidikan orang dewasa, karena hal ini menyangkut relasi antar individu,  antar  individu  dengan  masyarakat  di tengah  medan  sosial,  dalam  situasi-situasi  konflik yang ditimbulkan oleh bermacam-macam perbedaan kemajemukan masyarakat.
Pendidikan  politik  bagi  warga  negara  adalah penyadaran  warga  negara  untuk  sampai  pada pemahaman  politik  atau  aspek-aspek  politik  dari setiap permasalahan sehingga dapat mempengaruhi dan  ikut  mengambil  keputusan  di  tengah  medan politik dan pertarungan konflik-konflik. Pendidikan politik  ini  diselenggarakan  sebagai  upaya  edukatif yang  sistematis  dan  intensif  untuk  memantapkan kesadaran bernegara. 1
Setiap gerakan yang memasuki wilayah politik. Apakah ia wujud dalam bentuk partai politik, ormas, jama’ah ,  atau  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM),  tidak  akan  pernah  melupakan  pendidikan politik.  Hal  tersebut  disebabkan  kedudukannya dalam  jagat  politik  sangat  penting  dan  tidak  dapat dipisahkan, yaitu sebagai sarana pembentukan kader yang  berperan  aktif  dalam  bidang  politik  dan pembentukan  kesadaran  politik  bagi  warga umumnya, sehingga mereka mampu mandiri secara politik, tidak mudah dipatron oleh kekuasaan yang ada, selanjutnya mampu berpartisipasi dalam segala kegiatan politik.
Secara  umum,  pendidikan  politik  dipandang sebagai  aktivitas  pendidikan  yang  terlembagakan,
1 M. Nur Khoiron, dkk, Pendidikan Politik Bagi Warga Negara: Tawaran Konseptual dan Kerangka Kerja (Yogyakarta: LKIS, 1999), h. 4.
2 Abu  Ridha, Pengantar  Tarbiyah  Siyasiyah (Bandung:  PT Syaamil Cipta Mesia, 2002), h.39 - 40.
yang  secara  teratur,  sistematik,  dan  intensional melakukan  berbagai  upaya  mendorong  warga  di sebuah negara atau pendukung di sebuah pergerakan untuk  berpartisipasi lebih aktif dalam membangun institusi  kemasyarakatan  dan  politik.  Dalam  kaitan ini, pendidikan politik tidak dapat lepas dari proses pembinaan masyarakat, agar mereka menyadari hak dan  kewajiban  politiknya  terhadap  tanah  air  atau terhadap gerakannya. 2
Pesantren merupakan suatu komunitas tersendiri, dimana kyai, ustadz, santri dan pengurus pesantren  hidup  bersama  dalam  satu  kampus, berlandaskan  nilai-nilai  agama  Islam  lengkap dengan  norma-norma  dan  kebiasaan-kebiasaan tersendiri,  yang  secara  eksklusif  berbeda  dengan masyarakat umum yang mengitarinya.
Mungkin kebanyakan masyarakat menganggap bahwa  pesantren  merupakan  lembaga  keagamaan yang bersifat tradisional dan kolot . Seperti yang di ungkapkan oleh Clifford Geertz yang menilai bahwa kyai  dan  pesantrennya  pada  tingkat  tertentu  masih merupakan  inti  struktur  sosial  Islam  pedesaan  dan merupakan  puncak  kultur kolot .  Sedangkan  Fuad Ansyari  sangat  menyesali  eksistensi  pesantren salafiyyah yang  diyakini  membahayakan  generasi muda bangsa, atau dengan kata lain bahwa pesantren merupakan kelompok orang-orang Islam tradisional yang telah mengalami stagnasi atau ke’mandeg’an . 3 Secara sosiologis peran ulama di tengah-tengah masyarakat  khususnya  pada  komunitas  santri, menjadi  posisi  yang  sangat  distimewakan.  Mereka dihormati  dan  nasehat-nasehatnya  dipatuhi.  Status sosial  ekonomi  mereka  beragam,  meski  pada umumnya  berasal  dari  kelompok  bangsawan  kaya yang memiliki hamparan tanah yang luas. Akumulasi dari  status  sosial  ditunjang  kekayaan  dan  ilmu pengetahuan  agama  yang  luas  menjadikan  ulama sebagai pemimpin kharismatik yang disegani.
Kekuatan  lain  yang  melekat  pada  diri  figur ulama,  terletak  pada  kehalusan  dan  kemampuan menafsirkan  paham  yang  dianut  yang  kemudian membuat  mereka  benar-benar  sanggup  melakukan peran  yang  oleh  Geertz  disebut  sebagai cultural broker ,  yaitu  menjembatani  transformasi  nilai-nilai
3 Haedari  Amin, Khazanah  Intelektual  Pesantren (Jakarta: Maloho Jaya Abadi, 2009), h.  349-35
kultural berkembang di masyarakat. Dari kelebihan ulama semacam itulah yang membuat ulama terlibat dalam  kepemimpinan  masyarakat  dan terjun  dalam dunia politik.. 4

## Metode Penelitian
Terkait  dengan  jenis  dan  pendekatan  penelitian yang  ditentukan,  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  deskriptif,  yaitu  “penelitian yang berusaha  mendeskripsikan  suatu  gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang”, 5 sehingga  penelitian  ini  mempunyai  kekhasan  yang terletak  pada  tujuannya,  yakni  mendeskripsikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan seluruh kegiatan.
Pemilihan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  ini karena  pada  penelitian  ini  berusaha  meneliti  status kelompok  manusia,  suatu  obyek,  suatu  sistem pemikiran, atau suatu peristiwa pada masa sekarang dengan  tujuan  membuat  deskripsi,  gambaran  atau lukisan  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai fakta-fakta,  sifat-sifat,  serta  hubungan  antar fenomena yang diselidiki. Pada umumnya penelitian kualitatif  deskriptif  merupakan  penelitian  non- hipotesis/non-statistik,  sehingga  dalam  langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.
Penelitian ini mempunyai ciri khas yang terletak pada  tujuannya,  yakni  mendeskripsikan  tentang segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  seluruh kegiatan  objek  penelitian.  Adapun  yang  dimaksud kegiatan di sini adalah kontribusi pondok pesantren Haji Ya’qub Lirboyo Kediri dalam mengembangkan pendidikan politik Islam di Indonesia.
Adapun  proses  pelaksanaan  penelitian  kualitatif deskriptif adalah sebagai berikut:
a. Mengumpulkan  informasi  aktual  secara  rinci yang melukiskan gejala yang ada.
b. Mengidentifikasi  masalah  atau  memeriksa kondisi dan praktek- praktek yang ada.
c. Membuat perbandingan atau evaluasi.
d.  Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman  mereka  untuk  menetapkan  rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.
4 Nurul  Azizah, Artikulasi  Politik  Santri  dari  Kyai  Menjadi Bupati (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 61

## Temuan Penelitian dan Pembahasan
Pendidikan politik Islam di pondok pesantren Haji

## Ya’qub Lirboyo Kediri
Pondok  pesatren  Haji  Ya’qub  merupakan pondok  unit  dari  pondok  pesantren  Lirboyo  induk, maka berdirinya juga setelah pondok induk Lirboyo. Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  bahwa pendidikan  politik  di  pesantren  Haji  Ya’qub  sudah ada  sejak  dulu,  dari  mulai  kepemimpinan  mbah Ya’qub  bin  sholeh,  akan  tetapi  hanya  sebatas  suri tauladan dari para masyayih . Dari sini dapat peneliti pahami dengan adanya suri tauladan yang baik dari para  kyai,  sesepuh,  yang  masih  ada  hubungannya dengan politik akan dapat dilakukan pula oleh santri. Pendidikan seperti ini memang dinilai lebih efektif karena tidak terlalu memaksa.
Pendidikan  politik  yang  hanya  sebatas  suri tauladan jika dipandang berdasarkan pendapat Abu Ridha  yang  mengatakan  pendidikan  politik dipandang  sebagai  aktivitas  pendidikan  yang terlembagakan,  yang  secara  teratur, sistematik,  dan intensional  melakukan  berbagai  upaya  mendorong warga  di  suatu  Negara  atau  pendukung  di  suatu pergerakan  untuk    berpartisipasi  lebih  aktif  dalam membangun  institusi  kemasyarakatan  dan  politik, dari sini dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik di  awal  berdirinya  pondok  pesantren  Haji  Ya’qub belum maksimal atau bahkan belum ada.
Semakin  berjalannya  waktu,  berkembanglah pendidikan  di  pondok  pesantren  Haji  Ya’qub, dengan berdirinya lembaga-lembaga yang berada di dalamnya  seperti  Madrasah  Diniyah,  Lembaga Bahtsul  Masa’il,  Jamiyyah .  Hal  ini  secara  tidak langsung  mendidik  santri  untuk  belajar  berpolitik secara  langsung  masuk  pada  organisasi,  hampir semua alumni yang sekarang terjun di dunia politik pernah menjabat sebagai ketua jamiyyah dan LBM. Disisi  lain  Madrasah    Diniyah  Haji  Ya’qub  yang merupakan  lembaga  dalam  naungan  pondok  juga memberikan materi khusus tentang politik, meskipun pelajaran  lain  juga  mengandung  unsur  politik, Seperti Ke NU an, Fiqih siasah. Pendidikan politik yang  berangsur-angsur  seperti  ini  bertujuan  untuk menyiapkan santri yang memiliki kepribadian mulia, berjuang  di  dunia  politik  dengan  cara  yang  halal,
5 Nana  Sujana  dan  Ibrahim, Penelitian  dan  Penelitian pendidikan (Bandung: Sinar Baru, 1984), h. 64.
seperti  yang  disampaikan    oleh  pemikir  besar muslim,  bahwa  politik  oleh  para  pemikir  besar muslim diharapkan hanya menjadi media (a means ) untuk mencapai tujuan yang jauh lebih penting, yaitu tegaknya kalimat Allah di bumi ini.
Bentuk/implementasi  pendidikan  politik  santri  di luar pesantren
Pendidikan  Politik  bagi  santri  pondok pesantren  Haji  Ya’qub  tidak  hanya  didapat  dari dalam pondok, akan tetapi juga dari luar pondok sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  dari  hasil penelitian/temuan  penelitian  bahwa,  dengan diperbolehkannya  santri  untuk  merangkap sekolah  umum  di  luar  pesantren  ini  diharapkan agar santri nantinya pandai dalam bidang agama termasuk ilmu Fiqih, ilmu  Nahwu  dan lain-lain, dan  juga  tidak  terlewatkan  ilmu  pendidikan umum  seperti  kewarganegaraan,  matematika, biologi, dan lain sebagainya.
Berdasarkan keterangan di atas menunjukkan  bahwa  pondok  pesantren  Haji Ya’qub  merupakan  pondok  pesantren  yang mengolaborasikan  antara  pendidikan  agama dengan pendidikan umum dan tergolong pondok pesantren  tipe  C  yaitu  pondok  pesantren campuran. Sebagaimana yang terdapat ditentukan Kementerian Agama RI.
Adapun  pendidikan  politik  yang  dapat mereka  peroleh  dari  sekolah  umum  misalnya pembelajaran  PPKn,  sosiologi  selain  itu  ada beberapa  santri  yang  aktif  di  organisasi  sekolah seperti  IPNU,  OSIS,  hal  ini  sudah  semestinya akan  lebih  bisa  menyadarkan  para  santri  untuk menjadi  orang  yang  sadar  akan  pentingnya politik, akan lebih bisa mengatur diri, dan mudah menjadi manusia dewasa.
Bagi  mereka  para  santri  yang  merangkap pendidikan  umum  di  luar  pondok  tentu  akan berbeda  dengan  mereka  yang  hanya  belajar  di pondok.  Semua  ini  tidak  lain  karena  pengaruh pendidikan yang berbeda. Pendidikan santri yang khusus di pondok pesantren cenderung mencetak santri yang salaf dan pendidikan politiknya juga kurang.
Bentuk  pendidikan  politik  di  dalam  pondok p esantren Haji Ya’qub
Pendidikan politik yang terjadi di dalam pondok pesantren Haji Ya’qub terlihat dari hasil penelitian, dapat  disimpulkan  terdapat  tiga  bentuk  pendidikan politik  yaitu  formal,  nonformal  dan  politik  praktis. Pendidikan  formal  dalam  hal  ini  dapat  diartikan dengan pendidikan yang berjenjang dari mulai kelas satu ibtidaiyah sampai dengan tiga aliyah.
Untuk mencetak generasi muslim yang tangguh, cerdas,  berakhlak  mulia,  bijak  dan  bertanggung jawab  tidaklah  mudah,  maka  dari  itu  didirikanlah sebuah  lembaga  Madrasah  Diniyah  yang  berada  di pondok  pesantren  Haji  Ya’qub,  dengan  jenjang pendidikan  yang  cukup  lama  yaitu  12  tahun. Penyampaian  pendidikan  politik  dengan  bentuk sebuah lembaga seperti di atas seiring dengan Rusadi Kartaprawira: “ bahwa  pendidikan  politik  dapat dilakukan  melalui  lembaga  atau  asosiasi  dalam masyarakat  seperti  masjid  atau  gereja  tempat menyampaikan  khotbah,  dan  juga  lembaga pendidikan formal ataupun informal ”
Pendidikan  politik  di  pondok  pesantren  Haji Ya’qub dalam bentuk nonformal sangat mempengaruhi terhadap kepribadian politik santri, Berdasarkan  hasil  penelitian  baik  wawancara, observasi,  maupun  dokumentasi  membuktikan bahwa  salah  satu  kegiatan  nonformal  seperti jamiyyah yang  dilakukan  satu  minggu  sekali, mampu  untuk  menjadikan  seorang  santri mempunyai mental, percaya diri dan para pengurus jamiyyah juga  akan  lebih  mampu  dalam berorganisasi.
Jamiyyah yang  biasa  dilaksanakan  setiap malam  jum’at  bentuk  kegiatan nya  antara  lain belajar pidato , tahlil, belajar menjadi MC, Qiro’at, puisi,  dan  seminar  satu  bulan  sekali.  Materi pendidikan  politik  yang  cenderung  lebih  banyak praktek dari pada materi hal ini akan lebih mudah diterima oleh para santri. Kegiatan seperti ini juga sesuai  dengan  apa  yang  telah  diunggapkan  oleh robert Brownhiil “salah satu kurikulum pendidikan politik adalah Keahlian berkomunikasi: mempresentasikan argumen secara lisan dan tulisan, berpidato, seni dalam berdebat, dan teknik persuasif.
Kontribusi  pondok  p esantren  Haji  Ya’qub  dalam pengembangan pendidikan politik Islam
Secara  umum  kontribusi  pondok  pesantren
Haji Ya’qub dalam pendidikan politik berdasarkan hasil penelitian bisa terlihat dari segi material  dan  perilaku.  Adapun  kontribusi material yang telah diberikan oleh pihak pondok di  antaranya  sumbangan  dana  yang  diberikan kepada panitia pemilu tahun 2015 yang bertempat di ndalem agus  Yusuf  Khozin,  sumbangan  dana untuk  membangun  Madrasah  Diniyah  Haji Ya’qub  guna  terselenggaranya  proses  belajar mengajar.
Sedangkan  dari  segi  perilaku  pondok pesantren Haji Ya’qub lebih b anyak menekankan kepada  para  santri  untuk  aktif  dalam  organisasi yang  ada  dalam  pondok  pesantren  seperti Jamiyyah ,  LBM,  MGS,  dengan  seperti  ini seorang santri akan terbiasa dalam berorganisasi, mengurus  masyarakat,  berinteraksi  dengan masyarakat.
Pondok  pe santren  Haji  Ya’qub  juga mendirikan  madrasah diniyah selain  sebagai lembaga  yang  mendidik  santri  dalam  keilmuan agama,  kemasyarakatan,  dan  politik,  juga mendidik  para  pengurusnya  agar  lebih  pandai dalam keadministrasian, dan sistem keorganisasian yang ada di madrasah diniyah itu sendiri.  Semua  pengurus  dituntut  untuk menjalankan  madrasah  dan  pondok  dengan maksimal, tentu akan berbeda antara santri yang belum  pernah  mengabdi  di  pondok  dan  juga madrasah  dengan  santri  yang  hanya  sebatas mengaji kemudian boyong atau  keluar, terutama dari segi pengalamannya berorganisasi.
Menurut  peneliti  dari  penjelasan  di  atas, menunjukkan  bahwa  pondok  pesantren  tidaklah termasuk  lembaga  yang kolot ,  tradisional  akan tetapi pondok pesantren sekarang menjadi sebuah lembaga  pendidikan  yang  serba  ada,  dari  mulai pendidikan akhlak, pendidikan agama, pendidikan  ekonomi,  dan  organisasi.  Hal  yang sama  disampaikan  oleh  Amin  Haedari  dalam bukunya yang disampaikan oleh Fuad Ansyari dia sangat menyesali eksistensi pesantren salafiyyah yang  diyakini  membahayakan  generasi  muda bangsa,  atau  dengan  kata  lain  bahwa  pesantren merupakan kelompok orang-orang Islam tradisional  yang  telah  mengalami  stagnasi  atau ke’ mandeg’ an.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisisnya maka  penlitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa pendidikan  politik  Islam  di  pondok  pesantren  Haji Ya’qub Lirboyo Kediri secara tidak langsung telah ada sejak masa berdirinya, akan tetapi hanya sebatas suri tauladan dari  para kyai /sesepuh.. Secara umum materi kusus pendidikan politik tidak ada, akan tetapi dari  sisi  lain  bentuk  pendidikan  politik  seperti organisasi  tetap  ada,  seperti Jamiyyah, Lembaga Bahtsul  Masa’il,  Madrasah  Diniyah.  Adapun  yang dari  segi  materi  juga  terlaksana  melalui  madrasah diniyah seperti ke-NU-an dan lain-lain.
Selain  itu,  kontribusi  pondok  pesamtrem Haji  Ya’qub  Lirboyo  Kediri  dalam  pendidikan politik  Islam  terdiri  dari  dua  macam  yaitu  material dan  prilaku.  Bentuk  kontribusi  material  berupa sumbangan  kepada  panitia  pemilu  setempat, sumbangan  dana  untuk  membangun  madrasah diniyah  sebagai  lembaga  yang  menangani pendidikan politik. Sedangkan yang berupa perilaku pondok  pesantren  Haji  Ya’qub  membentuk organisasi-organisasi  seperti  LBM, Jamiyyah ,  dan juga madrasah diniyah semuanya itu tidak lain hanya untuk  mendidik  para  santri  dalam  dunia  politik maupun keilmuan agama.

## Daftar Pustaka
Amin,  Haedari. Khazanah  Intelektual  Pesantren. Jakarta: Maloho Jaya Abadi. 2009.
Azizah,  Nurul. Artikulasi  Politik  Santri  dari  Kyai Menjadi  Bupati. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar. 2013.
Khoiron,  M.  Nur  dkk. Pendidikan  Politik  Bagi
Warga  Negara: Tawaran  Konseptual  dan Kerangka Kerja. Yogyakarta: LKIS. 1999.
Ridha,  Abu. Pengantar  Tarbiyah  Siyasiyah. Bandung: PT Syaamil Cipta Mesia. 2002.
Sujana, Nana dan Ibrahim. Penelitian dan Penelitian pendidikan. Bandung: Sinar Baru. 1984.
Copyright © 2018 Journal Dirasah : Vol. 1, No. 2, August 2018, p-ISSN: 2615-0212, e-ISSN; 26212838 Copyright rests with the authors Copyright of Jurnal Dirasah is the property of Jurnal Dirasah and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. https://ejournal.stisfa-kediri.ac.id/index.php/dirasah