IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management , Volume 1 Nomor 1 Januari 2016

## EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS UDARA DKI JAKARTA

## Deshermansyah
PT.Syah Perkasa Konsultan, Konsultan Industri dan Lingkungan, Boulevard Griya Permata C1/6 Cipondoh, Kota Tangerang 15147, Provinsi Banten ardeshhermansyah@yahoo.com

## ABSTRACT
This research aimed to evaluate the implementation of the Jakarta Regional Government  Policy,  Regional  Regulation  Number  2  of  2005  regarding  Air Pollution Controlling is still valid.  Evaluation results are expected  to provide recommendations to the local government of Jakarta to repair/ improvement implementation, as well as making policy recommendations on control of air pollution  that  can  be  used  as  a  reference  for  local  governments  and communities of Jakarta, and ensure the maintenance of wakefulness and air quality.  This  is  a  policy  research  study,  the  research  design  to  follow  the model of Haas & Springer. Data collection activities carried out following the opinion  Majchrzak  and  data  analysis  techniques  using  focused  synthesis. From the research, suggests that the local government has not been able to implement the Jakarta DKI Jakarta Regional Regulation Number  2 of 2005 effectively and efficiently.
Keywords :  evaluation policy, air pollution controlling, air quality

## I.  Pendahuluan
Udara  memiliki  fungsi  yang  sangat  penting  bagi  kehidupan  manusia  dan makluk hidup lainnya. Sehingga udara merupakan sumber daya alam yang harus  dilindungi  untuk  hidup  dan  kehidupan  manusia  juga  makhluk  hidup lainnya. Sebagai salah satu sumber daya alam yang sangat diperlukan bagi
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management , Volume 1 Nomor 1 Januari 2016
kehidupan  maka  penurunan  kualitas  udara  akan  berpengaruh  bagi kelangsungan  hidup  manusia  serta  makhluk  hidup  lainnya,  sehingga mutu/kualitasnya harus selalu dijaga.Jumlah kendaraan bermotor di Jakarta demikian  banyaknya  dibandingkan  dengan  panjang  jalan  yang  ada  tidak akan mampu  menampung  kendaraan  yang  ada.  Kondisi  ini  mengakibatkan kemacetan,  ditambah  lagi  rendahnya  tingkat  disiplin  pengguna  jalan menjadikan  kota  Jakarta  tiada  hari  tanpa macet.  Kemacetan  menyebabkan tingkat  emisi  semakin  tinggi  menjadikan  udara  semakin  menurun kualitasnya.
Faktanya untuk saat ini pencemaran udara di Jakarta telah mencapai tingkat memprihatinkan  sehingga  menyebabkan  turunnya  kualitas  udara  sebagai sumber  daya  yang  berkualitas.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Swiss Contact  manyatakan  bahwa  udara  Jakarta  sudah  tercemar  dan  70%  dari bahan pencemar dihasilkan oleh kendaraan bermotor, 90% oleh kendaraan pribadi (mobil).
Peraturan  Daerah  (Perda)  Propinsi  DKI  Jakarta  Nomor  2  Tahun  2005 tentang  Pengendalian  Pencemaran  Udara,  merupakan  acuan  dalam pengelolaan  kualitas  udara  di  Jakarta,  sampai  saat  ini  masih  berlaku,  ini perlu dievaluasi, bagaimanakah implementasinya.
Faktor  penting  untuk  mendukung  pelaksanaan  pengendalian  pencemaran udara  ini  dalah  upaya  pengawasan  dan  pemantauan  terhadap  kegiatan- kegiatan  yang  memiliki  potensi  mencemari  udara.  Pengawasan  dilakukan
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management , Volume 1 Nomor 1 Januari 2016
terhadap  pentaatan  peraturan-peraturan  pengendalian  pencemaran  udara dan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan limbah udara.
Komitmen  pemerintah  dan  masyarakat  Jakarta  dalam  upaya  pengendalian pencemaran  udara,  sebagaimana  tertuang    dalam    Perda  Nomor  2  Tahun 2005,  diwujudkan  dengan  mengimplementasikan    empat  hal  pokok  yang dititik beratkan untuk meminimasi bahan pencemar yaitu: 1) Kawasan tanpa rokok,  2)  Uji  emisi  dan  kebisingan,  3)  Penggunaan  bahan  bakar  gas,    dan
4)  Hari bebas kendaraan bermotor (HBKB).
Dalam  perkembangan  saat  ini,  implementasi  empat  hal  pokok  di  atas merupakan  bagian  langkah  strategis  yang  diperlukan  untuk  peningkatan kualitas  lingkungan,  meningkatnya  derajat  kesehatan  masyarakat,  juga berefek  positif  pada  program  diversifikasi  energi.  Pada  sisi  lingkungan, tingkat  emisi  gas  buang  relatif  rendah  berimplikasi  meningkatkan  kualitas lingkungan  hidup,  dalam  konteks  menurunnya  sumber  pencemar, pengaruhnya pada kesehatan manusia dapat dikontrol menurun, artinya sisi lingkungan menstimulasi peningkatan sisi kesehatan.
Apabila  pengendalian mutu  udara  di  Jakarta  tidak  dikelola  dengan  baik  hal ini  tentu  saja  akan  berdampak  buruk  bagi  kehidupan,  karena  perlindungan mutu  udara  untuk  dapat  mendukung  kehidupan,  mutlak  diperlukan,  bagi kelangsungan  hidup  manusia  baik  generasi  sekarang  maupun  generasi mendatang. Perlindungan mutu udara, dimaksudkan untuk menjaga kualitas udara agar dalam tingkat yang aman bagi kehidupan, didasarkan pada baku mutu udara ambien dan status mutu udara ambien.
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management , Volume 1 Nomor 1 Januari 2016
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk dilakukan penelitian  terhadap  implementasi  dari  Kebijakan  Peraruran  Daerah  DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  implementasi  dari  Kebijakan Peraturan Daerah DKI Jakarta  Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran  Udara  demi  terjaga  dan  terpeliharanya  kualitas  udara  di Jakarta.

## II. METODE
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  informasi  yang  valid  dan terpercaya  mengenai  implementasi  sebuah  kebijakan  sehingga  diperoleh informasi  apakah  pelaksanaannya  telah  sesuai  dengan  yang  diharapkan.
Sebagaimana dikemukakan oleh Dunn (1999: 9),  bahwa evaluasi kebijakan dimaksudkan  untuk  mengetahui  empat  aspek,  yaitu:  1)  Proses  pembuatan kebijakan,  2)  Proses  implementasi,  3)  Konsekuensi  kebijakan,  dan  (4)
Efektivitas dampak kebijakan.
Dari  penelitian  yang  dilakukan  diperoleh  hasil  berupa  pemaparan  latar belakang  permasalahan,  kondisi  permasalahan  pada  saat  diselidiki, penyebab  permasalahan,  dan  saran  tindakan  terhadap  kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
.Sebagai  gambaran  agar  penelitian  dapat  dipahami  secara  jelas,  dibuat kerangka penelitian, dapat dilihat pada  gambar 1 berikut:
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management , Volume 1 Nomor 1 Januari 2016
Gambar 1.   Model Penelitian Kebijakan yang Dilaksanakan
Tahapan  awal  dalam  penelitian  melakukan  pengamatan  langsung  di lapangan  (observasi)  dengan  maksud  untuk  mengetahui  bagaimana implementasi kebijakan sebenarnya di lapangan.
Desain  model  penelitian  mengikuti  pemikiran  Haas  dan  Springer, pengumpulan  data,  dilakukan  dengan  lima  aktifitas  utama  yakni: preparation,  conceptualization,  technichal  analisys,  recommendations analisys, and communications. Menurut Majchrzak, 1984 pengumpulan data di  dalam  penelitian  kebijakan  secara  umum  ditata  secara  berurutan:  (1)
Select  social  problem,  (2)  Identify  key  policy  issues,  (3)  Trace  progress  of previous  research  and  change  efforts ,  (4) Obtain  organizational  charts  of
Latar Belakang dan Rumusan Masalah
Kerangka Teori Rumusan Research Questions Kerangka Pikir Metodologi
Data Sekunder PERDA No.2 /2005 Observasi, Penelitian Lapangan Pengamatan Wawancara narasumber terpilih Pelaksana Program (BPLHD), Instansi terkait & masyarakat Temuan Hasil Penelitian Analisis Hasil Penelitian Simpulan dan Rekomendasi
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management , Volume 1 Nomor 1 Januari 2016
decisionmaking  bodies ,  (5) Draw  model  of  policymaking  process ,  (6)
Interview  stakeholders ,  and  (7) Synthesize  information .    Selanjutnya  untuk mengembangkan  dan  menyederhanakan  pemikiran  Majchrzak,  disusun rancangan  prosedur  pengumpulan  dan  perekaman  data  untuk  menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan.
Untuk  mendapatkan  data  tentang  implementasi  dan  kinerja pengendalian pencemaran udara di DKI Jakarta, dilaksanakan observasi/survey    terhadap  masyarakat,  difokuskan  pada  pelaksanaan pasal-pasal kebijakan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005.
Maksud dari observasi/survey, untuk mengumpulkan data primer yang dapat menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara kepada responden, merupakan pejabat- pejabat  sebagai  pelaksana  program  di  bidang  pengendalian  pencemaran udara.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mengikuti pemikiran  Majchrzak,  dilakukan  dengan  analisis  sintesis  terfokus,  yakni peneliti  merumuskan  terlebih  dahulu  pertanyaan  penelitian  ( research questions ),  lalu  melakukan  sintesis  terhadap  informasi,  yang  berasal  dari sumber  data  primer,  sekunder,  literatur,  maupun  riset  terkait,  dilengkapi dengan  interview.  Analisis  sintesis  terfokus  dilakukan  dengan  cara interpretasi  secara  kritis  oleh  peneliti,  apabila  memungkinkan  dibandingkan dengan  kepustakaan  yang  relevan,  dalam  rangka  menemukan  kesamaan dan  perbedaan  dengan  konsep-konsep  yang  ada.  Dalam  pelaksanaannya
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management , Volume 1 Nomor 1 Januari 2016
setiap  temuan  dipertahankan  dengan  konsep  atau  teori  yang  berlaku  dan dicari titik temu.

## III. HASIL

## 1  Kebijakan Kawasan Dilarang Merokok
Tabel 1.  Hasil Pemeriksaan Penerapan Kawasan Dilarang Merokok (KDM) oleh Instansi Pembina Tahun 2010 dan Hasil Penelitian Penulis
Tahun 2012 Kategori Data Sekunder Data Primer Jumlah % Jumlah % Terbaik 0 0 0 0 Sangat Baik 9 9 9 9 Baik 69 69 70 70 Cukup 14 14 14 14 Buruk 8 8 7 7
Kriteria:
Nilai 100         :  Terbaik (Penghargaan Internasional) Nilai 81 - 100  :  Sangat Baik (Penghargaan dari Bapak Gubernur Provinsi DKI   Jakarta)
Nilai 61 - 80    :  Baik (Penghargaan dari Kepala Instansi Terkait) Nilai 51 - 60    :  Cukup (Pembinaan dari Kepala Instansi Terkait) Nilai  0 - 50     :  Buruk (Teguran dari Kepala Instansi Terkait)
Boks 1:
Evaluasi  impelementasi  Kebijakan  Kawasan  Dilarang  Merokok  yang diterapkan    oleh  Pemerintah  Daerah  DKI  Jakarta  seperti  yang tercantum  pada  Kebijakan  Peraturan  Daerah  DKI  Jakarta  Nomor  2 Tahun 2005 dan bila dilihat berdasarkan Tabel 1 di atas terlihat bahwa
± 70% sudah diimplementasikan dengan ”Baik”
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management , Volume 1 Nomor 1 Januari 2016

## 2. Kebijakan Uji Emisi dan Kebisingan
Tabel 2. Uji Emisi Hasil Pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan Tahun  2005-
2012 No Tahun Jumlah Kendaraan Hasil Lulus % Tidak Lulus % 1 2005 19.538 14.753 76% 4.785  24% 2 2006 27.665 24.830 90% 2.835  10% 3 2007 15.918 9.751 61% 6.167  39% 4 2008 30.443 26.296 86% 4.147  14% 5 2009 21.931 20.832 95% 1.099 5% 6 2010 19.856 19.214 97% 642 3% 7 2011 15.432 12.961 84% 2.471  16% 8 2012 11.658 9.760 84% 1.898  16% JUMLAH 162.441 138.397 85% 24.044  15%
Sumber:  BPLHD DKI Jakarta, 2012
Gambar 1.  Grafik Jumlah Kendaraan yang Melakukan Uji Emisi Tahun
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management , Volume 1 Nomor 1 Januari 2016
Berdasarkan  tabel  di  atas,  didapatkan  bahwa  pelaksanaan  uji  emisi kendaraan bermotor pada kawasan tertentu tahun 2012 sebagai berikut: (1)
Pelaksanaan  uji  emisi  pada  kawasan  tertentu  pada  37  lokasi,  sebanyak 11658  kendaraan,  kendaraan  yang  lulus  uji  emisi  9760  kendaraan  (84%) dan  tidak  lulus  1898  kendaraan  (16%),  (2)  Kendaraan  melakukan  uji  emisi berbahan bakar bensin 8458 kendaraan (73%), dan bahan bakar solar 3200 kendaraan  (27%),  (3)  Pelaksanaan  uji  emisi  kendaraan  bermotor  oleh  16 instansi pemerintah, 1 perguruan tinggi, 1 kawasan industri, dan 19 kegiatan usaha,  (4)  Pelaksanaan  uji  emisi  di  kawasan  terbatas  dilakukan  oleh bengkel  pelaksana  uji  emisi  yaitu  Bengkel  Dwi  Arga,  Bengkel  Auto  2000 (Saharjo),  Bengkel  Honda  Megatama  Mandiri,  dan  Bengkel  Tunas  Toyota Bintaro,  (5)  Bagi  kendaraan  yang  tidak  lulus  uji  emisi  disarankan  untuk melakukan perawatan kendaraan secara rutin.
Boks 2:
Evaluasi  impelementasi  kebijakan  Uji  Emisi  dan  Kebisingan  seperti yang tercantum pada Kebijakan Peratuan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun  2 005  ”sudah  diimplementasikan”  oleh  Badan  Pengelola
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi
DKI Jakarta, tapi
kecenderungannya  bila  dilihat  dari  Tabel  2  di  atas  jumlah  kendaraan yang  melakukan  uji  emisi  dan  kebisingan  4  (empat)  tahun  terakhir cendrung menurun, hal ini dikarenakan,  belum diterapkannya uji  emisi dan  kebisingan  oleh  Kantor  Samsat  (tempat  pembayaran  pajak kendaraan  bermotor)  di  DKI  Jakarta  sebagai  persyaratan  untuk memperpanjang  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  setiap tahunnya di DKI Jakarta.
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management , Volume 1 Nomor 1 Januari 2016

## 3. Kebijakan Penggunaan Bahan Bakar Gas
Tabel  3.  Penerapan Bahan Bakar Gas di Wilayah DKI Jakarta No. Kegiatan 2010 2011 2012 1 Supply: - Penambahan SPBG - Perluasan Jaringan Pipa Gas - Pengembangan konsep Mother Daughter System - Revitalisasi SPBG berbasis CNG - Kemudahan perizinan bagi swasta untuk berinvestasi - Pengembangan LGV - Melepas harga sesuai harga perekonomian - Dukungan Mother Daughter System 2 Safety : - Sertifikasi Bengkel - Sertifikasi Teknisi - Dibentuk badan sertifikasi bengkel Dishub & Dephub - Training pelatihan instalator BBG besertifikat - Pengawasan - Training/pelatihan instalator BBG besertifikat - Pengawasan - Training/ pelatihan instalator BBG besertifikat - Pengawasan 3 Sosialisasi: - Edukasi Penerapan BBG - Temu Pengusaha difasilitasi oleh organda - Media cetak dan elektronik (edukasi masyarakat seperti halnya  program konversi minyak tanah) - Temu pengusaha difasilitasi oleh organda - Media cetak dan elektronik (eduka- si masyarakat seperti halnya program konversi minyak tanah - Temu pengusaha difasilitasi oleh organda - Media cetak dan Elektronik (edu- kasi masyarakat seperti halnya program konver- si minyak tanah) 4 Demand : - Penerapan BBG untuk Kendaraan Organisasi Pemda - Pembuatan fasili- tas BBG di kantor gubernur,walikota - Seluruh kendaraan dinas dikonversi - Pembuatan fasili- tas BBG di kantor gubernur,walikota - Seluruh kendaraan dinas dikonversi - Pembuatan fasi- litas BBG di kantor gubernur, walikota - Seluruh kenda- raan dinas dikonversi 5 Demand : - Penerapan BBG untuk Angkutan Umum - Monitoring perpan- jangan izin trayek - Peremajaan wajib menggunakan gas - Monitoring per- panjangan izin trayek - Peremajaan wajib menggunakan gas - Monitoring per- panjangan izin trayek - Peremajaan wajib menggu- nakan gas 6 Dishub, DLLAJ dan Dephub Monitoring kendaraan yang sudah dikonversi menggunakan database dan RFIQ Monitoring kendaraan yang sudah dikonversi menggunakan database dan RFIQ Monitoring kendaraan yang sudah dikonversi menggunakan database dan RFIQ 7 Koordinasi Stakeholder Komitmen pelaksanaan Komitmen pelaksanaan Komitmen pelaksanaan
Sumber BPLHD DKI Jakarta, 2012
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management , Volume 1 Nomor 1 Januari 2016
Dari pengamatan  Badan  Pengelola  Lingkungan  Hidup  Daerah Provinsi DKI Jakarta  2010,  dan  pengamatan  peneliti  tahun  2012  populasi  kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas  dapat dikelompokkan pada beberapa kategori:
Tabel 4. Angkutan Umum dan Kendaraan Pemda yang menggunakan
Bahan Bakar Gas Kategori Data Sekunder Data Primer Jumlah % Jumlah % A. Angkutan Umum 1.  Bus Besar (Non Busway) 0 0 0 0 2.  Busway 317 74,41 317 100 3.  Mikrolet 36 0,53 0 0 4.  Taksi 1755 7,22 878 3,6 5.  Bajai 755 5,23 378 2,6 B. Kendaraan Operasional Pemda 0 0 0 0
Boks 3:
-  Evaluasi  impelementasi  Kebijakan  Penggunaan  Bahan  Bakar  Gas untuk  angkutan  umum  dan  kendaraan  opersional  Pemerintah Daerah  seperti  yang  tercantum  pada  Kebijakan  Peraturan  Daerah DKI  Jakarta  Nomor  2  Tahun  2005  seperti  terlihat  pada  Tabel  4 ”belum diimplementasikan” dengan benar.
-  Dari Tabel 4 terlihat  hanya busway saja yang menggunakan bahan bakar  gas  dan  sebagian  kecil  saja  taksi  dan  bajai  menggunakan bahan  bakar  gas,  serta  tak  satu  pun  kendaraan  operasional Pemerintah  Daerah  DKI  Jakarta  yang  menggunakan  bahan  bakar gas.
-  Kebijakan ini belum diimplementasikan dengan benar dikarenakan hal  ini  tidak  terlepaskan  dari  berbagai  kesiapan  teknis  yang  ada. faktor  teknis  disini  merupakan  kombinasi  antara  aspek supply, aspek demand , aspek safety dan aspek economy.
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management , Volume 1 Nomor 1 Januari 2016

## 4. Kebijakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor
Tabel  5.  Pelaksanaan  Hari Bebas Kendaraan Bermotor Tahun Pelaksanaan Program 2007 1. Launching HBKB oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2. Pelaksanaan HBKB Jl. Sudirman – Jl. Thamrin dan kawasan Kota Tua, tiga kali dalam setahun 2008 1. Peningkatan pelaksanaan HBKB  Jl. Sudirman – Jl. Thamrin, satu kali dalam sebulan 2. Peningkatan lokasi pelaksanaan HBKB di lima wilayah, satu kali dalam setahun 2009 1. Melanjutkan pelaksanaan HBKB  Jl. Sudirman – Jl. Thamrin, satu kali dalam sebulan 2. Peningkatan pelaksanaan HBKB di lima wilayah, dua kali dalam setahun 3. Peningkatan pelaksanaan HBKB  Jl. Sudirman – Jl. Thamrin, dua kali dalam sebulan 4. Melanjutkan pelaksanaan HBKB di lima wilayah, dua kali dalam setahun 2010 1. Peningkatan pelaksanaan HBKB  Jl. Sudirman – Jl. Thamrin, dua kali dalam sebulan 2. Melanjutkan pelaksanaan HBKB di lima wilayah, dua kali dalam setahun 2011 1. Melanjutkan pelaksanaan HBKB  Jl. Sudirman – Jl. Thamrin, dua kali dalam sebulan 2. Melanjutkan pelaksanaan HBKB di lima wilayah, dua kali dalam setahun 2012 1. Meningkatkan pelaksanaan HBKB  Jl. Sudirman – Jl. Thamrin, satu kali dalam Seminggu sesuai Instruksi Gubernur No.   78 Tahun 2011 2. Melanjutkan pelaksanaan HBKB di lima wilayah, satu
kali dalam sebulan sesuai Instruksi Gubernur  No. 78 Tahun 2011
Sumber BPLHD DKI Jakarta, 2012
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management , Volume 1 Nomor 1 Januari 2016

## Boks 4:
Evaluasi  impelementasi  Kebijakan  Hari  Bebas  Kendaraan  Bermotor (HBKB)  seperti  yang  tercantum  pada  Kebijakan  Peraturan  Daerah DKI  Jakarta  Nomor  2  Tahun  2005  dan  seperti  terlihat  pada  Tabel  5 menunjukkan  bahwa  program  ini  sudah  diimplementasikan,  adanya peningkatan  pelaksanaan  HBKB  Jl.Sudirman –  Jl.  Thamrin  semula hanya tiga kali dalam setahun menjadi satu kali dalam seminggu, dan pelaksanaan  HBKB  di  lima  wilayah  DKI  Jakarta,  semula  hanya  satu kali dalam setahun menjadi satu kali dalam sebulan.

## IV. PEMBAHASAN
Dalam  konteks  pengendalian  pencemaran  udara,  evaluasi  terhadap implementasi  peraturan  perundang-undangan  dan  perizinan  lingkungan bertujuan,  mengetahui  akurasi  tingkat  efektivitas  dan  efisiensi  instrumen hukum  pengelolaan  kualitas  udara.  Evaluasi  penerapan  peraturan perundangan  dan  perizinan  lingkungan  bidang  pengendalian  pencemaran udara pada hakekatnya berkaitan dengan persoalan fakta dan logika yuridis.
Upaya  pengendalian  pencemaran  udara  dengan  Perda  Nomor  2  Tahun 2005  terdapat  beberapa  kebijakan  pokok  lebih  dititik  beratkan  meminimasi bahan  pencemar  yaitu:  1)  Kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok,  2)  Kebijakan Uji  Emisi  dan  Kebisingan,    3).  Kebijakan  Penggunaan  Bahan  Bakar  Gas untuk  kendaraan  umum  dan  mobil  operasional  Pemerintah  Daerah  DKI JAKARTA,  dan 4) Kebijakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management , Volume 1 Nomor 1 Januari 2016
Upaya  pengendalian  pencemaran  udara  yang  pertama  adalah  Kebijakan
Kawasan Tanpa Rokok . Evaluasi impelementasi kebijakan ini ± 70% sudah diimplementasikan dengan baik.
Peraturan  Daerah  DKI  Jakarta  Nomor  2  Tahun  2005,  pasal  13  ayat  (1) dinyatakan, tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara  spesifik  sebagai  tempat  proses  belajar  mengajar,  area  kegiatan anak,  tempat  ibadah  dan  angkutan  umum  dinyatakan  sebagai  kawasan dilarang merokok.
Kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok  dicanangkan  oleh  Pemerintah  Daerah
DKI  Jakarta  merupakan  upaya  perlindungan  untuk  masyarakat  Jakarta terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap  rokok,  yaitu  penyediaan  ruangan  atau  area  yang  dinyatakan  dilarang untuk  kegiatan  merokok  atau  memproduksi,  menjual,  mengiklankan, dan/atau  mempromosikan  produk  tembakau.  Sedangkan  tempat  khusus untuk  merokok  adalah  ruangan  diperuntukkan  khusus  untuk  kegiatan merokok, berada di dalam kawasan tanpa rokok (KTR).
Masih  adanya  beberapa  masyarakat  Jakarta  memiliki  kesadaran  yang rendah  tentang  bahaya  merokok,  menjadi  alasan  sulitnya  kebijakan penetapan  kawasan  tanpa  rokok  di  tempat-tempat  dilarang  merokok berjalan  100%.  Penetapan  kawasan  tanpa  rokok  di  DKI  Jakarta  telah banyak  diupayakan  berbagai  pihak,  namun  kenyataannya  upaya  yang dilakukan  tersebut  jauh  tertinggal  dibandingkan  dengan  penjualan, periklanan/promosi penggunaan rokok.
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management , Volume 1 Nomor 1 Januari 2016
Upaya  pengendalian  pencemaran  udara  yang  ke  dua  adalah  kebijakan  Uji
Emisi dan Kebisingan. Dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005,  pasal  19  dinyatakan:  (1)  Kendaraan  bermotor  wajib  memenuhi ambang  batas  emisi  gas  buang  kendaraan  bermotor,  (2)  Kendaraan bermotor  sebagaimana  dimaksud,  wajib  menjalani  uji  emisi  sekurang- kurangnya  setiap  enam  bulan,  (3)  Bagi  kendaraan  bermotor  yang dinyatakan  lulus  uji  emisi  diberi  tanda  lulus  uji  emisi,  (4)  Uji  emisi  dapat dilakukan  oleh  instansi  yang  bertanggung  jawab  dibidang  lalu  lintas  dan angkutan  jalan  dan/atau  pihak  swasta  yang  memiliki  bengkel  umum  yang telah  memenuhi  syarat,  (5)  Hasil  uji  emisi  kendaraan  bermotor  merupakan bagian dari persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor
Evaluasi  impelementasi  kebijakan  Uji  Emisi  dan  Kebisingan ”sudah diimplementasikan”  oleh  Badan  Pengelola  Lingkungan  Hidup  Daerah  DKI
Jakarta,  tapi  kecendrungannya  bila  dilihat  dari  jumlah  kendaraan  yang melakukan  uji  emisi  dan  kebisingan,  4  (empat)  tahun  terakhir  cenderung menurun,  dikarenakan  Kantor  Samsat  (tempat  pembayaran  pajak kendaraan  bermotor)  di  DKI  Jakarta,  belum  mewajibkan  kendaraan bermotor  menjalani  uji  emisi  sekurang-kurangnya  setiap  enam  bulan  dan belum  diterapkannya  uji  emisi  dan  kebisingan    sebagai  persyaratan  untuk memperpanjang pembayaran pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya.
Program rewards  and  punishment dapat  dijadikan  alat  kontrol  bagi  pemilik kendaraan,  yang  akan  memperpanjang  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management , Volume 1 Nomor 1 Januari 2016
(STNK)  kendaraannnya,  dan  ini  harus  diberlakukan  kembali  oleh
Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
Upaya  pengendalian  pencemaran  udara  yang  ke  tiga  adalah  kebijakan
Penggunaan Bahan Bakar Gas (BBG), kebijakan ini belum
diimplementasikan dengan benar. Apapun dan bagaimanapun kondisi terkini dari  pemanfaatan  BBG  untuk  sektor  transportasi  di  DKI  Jakarta,  tidak terlepas  dari  berbagai  kesiapan  teknis.  Faktor  teknis  adalah  kombinasi antara aspek supply (ketersediaan gas dan peralatan teknis kendaraan BBG terkait),  aspek demand (kesiapan  kendaraan  BBG  dan  fasilitas  terkaitnya),
asfek safety (tingkat  keamanan  penggunaan  kendaraan  dan  fasilitas  BBG lainnya)  dan  aspek economy (perhitungan  ekonomi  dan  berbagai  insentif yang  dapat  dipergunakan).  Bila  keempat  aspek  faktor  teknis  tersebut  telah terprogramkan  dan  tersedia  sedemikian  rupa  pada  kondisi  yang  relatif cukup,  maka  implementasi  penggunaan  BBG,  baik  untuk  kendaraan operasional  pemda  maupun  angkutan  umum  dapat  difokuskan  dengan target  utama  meningkatkan  penggunaan  kendaraan  berbahan  bakar  gas secara optimal.
Kendaraan  operasional  Pemerintah  Daerah  Jakarta  tidak  ada  yang menggunakan  bahan  bakar  gas.  Pasalnya,  saat  ini  bahan  bakar  gas penggunaannya  belum  memasyarakat  dan  penggunaan  bahan  bakar  gas terbatas pada sebagian kendaraan umum seperti bajai dan busway. Jumlah pemakaian  bahan  bakar  gas  masih  sangat  kecil.  Jika  bahan  bakar  gas adalah  cara  yang  dipilih  untuk  mengurangi  emisi,  maka  seharusnya
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management , Volume 1 Nomor 1 Januari 2016
pemerintah  berinvestasi  lebih  pada  sektor  gas  dengan  mendirikan  stasiun
Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).
Jenis  bahan  bakar  kendaraan  bermotor  yang  umum  digunakan  di  DKI
Jakarta adalah premium dan solar. Ketersediaan bensin tanpa Pb ( unleaded gasoline ) dan minyak solar dengan kandungan belerang rendah merupakan faktor  kunci  dalam  penurunan  emisi  kendaraan,  karena  bahan  bakar  jenis tersebut  dapat  digunakan  oleh  kendaraan  bermotor  dengan  teknologi mutahir yang mampu mengurangi emisi kendaraan secara signifikan.
Mencermati  situasi  terkini  dimana  pada  kenyataannya  implementasi pengunaan bahan bakar gas pada kendaraan bermotor di Jakarta dihadang berbagai  persoalan  pada  faktor-faktor  aspek  teknis,  maka  kegiatan sosialisasi  tetap  dipandang  perlu  untuk  terus  dilakukan.  Dalam  kondisi belum  optimalnya  implementasi  maka  sasaran  utama  sosialisasi  diarahkan pada  peningkatan  pemahaman  akan  arti  pentingnya  program  penggunaan bahan bakar gas untuk kendaraan di Jakarta dan penyatuan persepsi antar instansi dan unsur-unsur stakeholder terkait.
Upaya  pengendalian  pencemaran  udara  yang  ke  empat  adalah,  kebijakan
Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) , evaluasi impelementasi kebijakan HBKB  seperti  tercantum  pada  Kebijakan  Peraturan  Daerah  DKI  Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 menunjukkan  kebijakan ini sudah diimplementasikan, adanya  peningkatan  pelaksanaan  HBKB  Jl.Sudirman –  Jl. Thamrin  semula hanya  tiga  kali  dalam  setahun  menjadi  satu  kali  dalam  seminggu,  dan pelaksanaan  HBKB  di  lima  wilayah  DKI  Jakarta,  semula  hanya  satu  kali
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management , Volume 1 Nomor 1 Januari 2016
dalam setahun menjadi satu kali dalam sebulan,  program ini sampai saat ini telah berjalan dengan baik.
Peraturan  Daerah  DKI  Jakarta  Nomor  2  Tahun  2005,  pasal  27  dinyatakan:
(1)  Dalam rangka pemulihan mutu udara ditetapkan hari bebas kendaraan bermotor  pada  kawasan  tertentu,  (2)  Hari  bebas  kendaraan  bermotor  pada kawasan tertentu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
Pelakasanaan  HBKB  pertama  kali  di  INDONESIA  yaitu  di  DKI  Jakarta diselenggarakan  sejak  27  April  2008.  HBKB  di  Jakarta    dilaksanakan  pada minggu  ke  4  setiap  bulanya,  dan  larangan  melintas  bagi  kendaraan bermotor dimulai dari jam 6 pagi hingga jam 12 siang.
Hari  Bebas  Kendaraan  Bermotor  (HBKB)   atau  lebih  dikenal  dengan Car Free  Day (CFD),  merupakan  suatu  program  yang  diterapkan  oleh
Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk memberikan kesempatan bagi warga Jakarta   menikmati  udara  segar  di  akhir  pekan  tanpa  adanya  gangguan polusi  dari  kendaraan  bermotor,  kegiatan  ini  diselenggarakan  tiap  hari minggu secara bergantian di seluruh wilayah administrasi Jakarta. Di Jakarta HBKB  akan  rutin  dilakukan  setiap  hari  minggu,  karena  dampak  positif  dari kebijakan ini sudah dirasakan oleh penduduk Jakarta.

## V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan penelitian yang dilakukan yaitu mengevaluasi Kebijakan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005  tentang Pengendalian Pencemaran Udara,  dapat  disimpulkan: Pertama ,  impelementasi  kebijakan  Kawasan
Dilarang Merokok yang diterapkan  oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta, ±
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management , Volume 1 Nomor 1 Januari 2016
70%  sudah  diimplementasikan  dengan  ”Baik”, Kedua ,  impelementasi kebijakan Uji  Emisi  dan  Kebisingan  ”sudah  diimplementasikan”,  tapi kecendrungannya  bila  dilihat  dari  Jumlah  kendaraan  yang  melakukan  uji emisi dan kebisingan 4 (empat) tahun terakhir cenderung menurun. Ketiga , impelementasi  kebijakan  Penggunaan  Bahan  Bakar  Gas  untuk  angkutan umum  dan  kendaraan  opersional  Pemerintah  Daerah  DKI  Jakarta ”belum diimplementasikan”. Keempat ,  impelementasi  kebijakan  Hari  Bebas
Kendaraan Bermotor (HBKB), sudah diimplementasikan dengan baik.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  DKI
Jakarta  belum  dapat  mengimplementasikan  kebijakan  Peraturan  Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara secara efektif dan efisien.
Rekomendasi didasarkan hasil evaluasi, pengamatan lapangan, opini yang  diungkap  responden  serta  bentuk-bentuk  temuan  lainnya  selama melakukan  penelitian,  diajukan  beberapa  rekomendasi:  (1)  Hendaknya Pemerintah  Daerah  DKI  Jakarta  terus  aktif  melakukan  sosialisasi kebijakan kepada  masyarakat  agar  masyarakat  paham  isi  kebijakan  tersebut, melakukan pengawasan yang lebih intensif lagi,  mengambil tindakan tegas, menjatuhgkan sanksi bila melanggar, demi pencapaian udara yang bersih di DKI  Jakarta;  serta  melakukan  evaluasi  isi  kebijakan  5  (lima)    tahun  sekali, apakah kebijakan perlu  direvisi, (2) Hendaknya kepada institusi Pemerintah
Daerah  DKI  Jakarta  terkait  dapat  melakukan  pemantauan,  pendataan,  dan pelaporan  atas  kegiatan  pengendalian  pencemaran  udara  secara
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management , Volume 1 Nomor 1 Januari 2016
menyeluruh  dan  periodik  untuk  mendapatkan  basis  data  dalam melaksanakan  pengawasan  dan  monitoring,  (3)  Kiranya  perlu  pentaatan hukum  dan  peraturan  dengan  program rewards  and  punishment sebagai alat  kontrol  bagi  pemilik  kendaraan  yang  akan  memperpanjang  STNK, pemasangan  stiker  lulus  uji  emisi  untuk  mendapatkan  perlakuan  khusus, serta  perlu  adanya  kebijakan  memberikan  penghargaan  pemotongan  pajak untuk  kendaraan  beremisi  rendah  agar  menaikkan  minat  produsen kendaraan  memproduksinya  dan  ketertarikan  masyarakat  membeli kendaraan  beremisi  rendah,  (4)  Kiranya  saat  ini  karena  bensin  dan  solar langka,  mulai  diterapkan  penggunaan  bahan  bakar  gas  di  Jakarta,  karena ramah  lingkungan  dan  perlu  penerapan ecodriving untuk  membuat  dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM),  merupakan salah satu langkah efektif  mengurangi  kepemilikan  kendaraan  dan  memperbaiki  pola mengemudi  sehingga  menurunkan  emisi  kendaraan  bermotor,  serta  perlu pemberian  subsidi  dalam  rangka  peningkatan  mutu  pelayanan  angkutan umum  agar  menarik  minat  masyarakat  untuk  mengurangi  penggunaan kendaraan pribadi.

## VI. DAFTAR REFERENSI
Dunn,  William  N. Public  Policy  Analysis:    An  Introduction. New  Jersey:
Pearson  Education, 1999.
Haas,  Peter  J.,    dan  J.  Fred  Springer. Applied  Policy  Research:  Concepts and Cases .  New York:  Garland Publishing, 1998.
IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management ,
Volume 1 Nomor 1 Januari 2016
Majchrzak,  Ann. Methods  for  Policy  Research .    California:  Sage Publications, 1984.
Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  2  Tahun  2005  tentang Pengendalian Pencemaran Udara.