## ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 37 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SETELAH AMANDEMEN TENTANG PROSEDUR PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI KONSTITUSIONAL
Putri Kemala Sari 1 , Nila Trisna 2 , Phoenna Ath Thariq 3 1 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Email: putrikemalasari@utu.ac.id
2 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Email: nilatrisna@utu.ac.id
3 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Email: phoennaaththariq@utu.ac.id

## Abstract
Indonesian independence is a new era in the formation of the constitution and order of state life. Because it was at this moment of independence that Indonesia first formed its written constitution in a standardized manner and compiled it into a state sheet. The constitution is called the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which has been amended four times to date. The points that become the discussion are regarding the provisions contained in Article 37 regarding the procedure for amending the 1945 Constitution whether it has applied the principles of constitutional democracy because the last amendment of the amendment to the 1945  Constitution  from  the  provisions  of  Article  37  cannot  be  implemented anymore.  The  purpose  of  this  research  is  to  examine  and  analyze  whether  the provisions  of  Article  37  of  the  1945  Constitution  have  applied  the  principles  of constitutional democracy. The research methodology used is normative juridical with a descriptive analysis approach. Based on the results of the research on the amendment  procedure  of  the  1945  Constitution,  it  adopts  a  method  of change known  as  "verfassungs-anderung",  namely  a  way  of  changing  the  constitution deliberately  in  the  manner  specified  in  the  constitution.  Then  use  a  system  of changes  "constitutional  reform".  With  the  "formal  juridical"  pathway  and completed as changes by means of "formal amendments", namely changes to the constitution which are made in accordance with the provisions contained in the constitution. So in other words Article 37 of the 1945 Constitution regarding the procedures  for  amending  the  1945  Constitution  has  inspired  the  values of democratic principles procedurally but the substance of the provisions of Article 37 of  the  1945  Constitution  is  not  fully  applied  to  the  principles of  constitutional democracy  because  there  are  still  many  provisions  in  Article  37  regarding  the procedures for amending the 1945 Constitution. This still needs to be studied in depth, because of its flexible nature after the changes, but its content is still rigid and difficult to change.
Keywords : constitutional, democracy, , constitutional amendment procedure

## 1. PENDAHULUAN
Kemerdekaan Indonesia merupakan  era  baru  awal  terbentuknya  suatu susunan  dan  tatanan  kehidupan  bernegara  yang  berdasarkan  konsitusional. Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hasil perjuangan pahlawan- pahlawan dan tokok-tokoh bangsa yang kala itu pergerakan Indonesia di ketuai oleh  Presiden  Ir.Soekarno  dan  wakilnya  Moh.  Hatta.  Setelah  kemerdekaan pemikiran untuk membentuk sebuah konstitusi dalam mengapai apa yang ingin dicita-citakan  sangat  tinggi  sekali.  Indonesia  merupakan  sebuah  negara  yang berkomitmen  pada  supermasi  hukum  merupakan  titik  awal  menumbuhkan semangat kepercayaan dan pembangunan bangsa dan negara. Maka konsitusi itu dibentuk  lah  pada  sebuah  dokumen  tertulis  dan  formal  yang  disebut  sebagai Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Dasar 1945 berlaku sejak disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI)  yang  ditetapkan  pada  tanggal  18  Agustus  1945 yaitu  sehari  setelah  kemerdekaan  merupakan  hasil  rancangan  oleh  Badan Penyelidik  Usaha-Usaha  Persiapan  kemerdekaan.  Bahwa  undang-undang  dasar sebagai konsitusi  tertulis  merupakan  dokumen  formal  yang  berisi  “ hasil perjuangan  politik  bangsa  di  waktu  yang  lampau,  tingkat-tingkat  tertinggi perkembangan  ketatanegaraan  bangsa,  pandangan  tokoh-tokoh  bangsa  yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan datang,  dan  suatu  keinginan,  dengan  mana  perkembangan  kehidupan ketatanegaraan bangsa yang hendak dipimpin”. 1
Pengaruhnya Konsep  negara  hukum  ( Rechtsaat) adalah  konsep  negara yang  diidealkan  oleh  para  pendiri  bangsa  yang  membahas dan  merumuskan Undang-Undang Dasar atau yang disingkat (UUD) 1945, sebagaimana kemudian dituangkan  dalam  penjelasan  Undang-Undang  sebelum  perubahan.  Penegasan sebagai negara hukum dikuatkan dalam UUD 1945 setelah perubahan pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai  sebuah  negara  hukum  maka  hukum  harus  dipahami  dan dikembangkan  sebagai  satu  kesatuan  sistem.  Sebagai  sebuah  sistem,  hukum terdiri  dari  elemen-elemen  (i).  Kelembagaan  ( institusional), (ii).  Kaedah  aturan ( instrumental ),  (iii) perilaku  pada  subjek  hukum  yang  menyandang  hak  dan kewajiban  yang  ditentukan  oleh norma  aturan  itu  (elemen  subjektif  dan kultural). 2 Kesatuan sistem tersebut yang mengandung unsur dan nilai-nilai norma. Norma dan aturan untuk menjunjung tinggi supermasi hukum dituangkan dengan nama Konsitusi atau UUD. Konsitusi atau Undang-Undnag merupakan perjanjian sosial  tertinggi  dan  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  bagi  kehidupan suatu  negara.  Negara  yang  baik  adalah  negara  yang  diperintah  konstitusi  dan
1 Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, PT. ALUMNI, Bandung, 2006, hlm.2
2 Jimly  Assidiqie, Implikasi  Perubahan  UUD  1945  Terhadap  Pembangunan  Hukum  Nasional, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2005, hlm. 5
berkedaulatan hukum.Model negara hukum seperti ini ditandai dengan adanya ciri bahwa pemerintah yang demokratis adalah sebuah pemerintah yang terbatas pada kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga  negaranya.  Pembatasan-pembatasan  atas  kekuasaan  pemerintah tercantum  dalam  konsitusi,  sehingga  sering  disebut  “pemerintah  berdasarkan konsitusi  ( Constitusional  Government)”. Implementasi  dari  negara  hukum  itu harus ditopang dengan sistem demokrasi, sehingga diketahui bahwa hubungan antara  negara  hukum  dan  demokrasi  tidak  dapat  dipisahkan  ( Consitusional Democrasi). 3 Konstitusi sangat erat kaitannya dengan demokratisasi. Karena konsitusi itu sendiri merupakan perjanjian sosial tertinggi yang merupakan perwujudan dari apa yang dicita-citakan pada sebuah negara. Mengapa konstitusi di suatu negara itu  penting,  karena  negara  yang  menyebut  dirinya  demokrasi  konstitusional, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas yakni membatasi pemerintah agar penyelenggara kekuasaan tidak bersifat semena-mena dan hak warga negara akan  lebih  terlindungi.  Dan juga  hakekatkonstitusi  yang  merupakan perwujudan paham  tentang  pemerintah dan  jaminan  terhadap  hak-hak  warga negara maupun setiap penduduk di pihaklain dapat dilaksanakan sesuai dengan kedalutan  yang  diinginkan  oleh  rakyat.Maka  sejalan dengan  hal  itu makna hadirnya dari konsitusi itu sendiri juga harus sejalan dengan makna momentum perubahan  undang-undang  dasar yang  harus  dilaksanakan  dengan  nuansa demokratisasi yang baik.
Mengutip dari bukunya Prof. Sri Soemantri tentang Prosedur dan Sistem Perubahan  Konstitusi,  sekurang-kurangnya  ada  lima  hal  yang  menjadi  alasan mengapa  UUD  1945  perlu  untuk  diubah,  yaitu pertama, guna  mempertegas makna  dan  diktum  yang  terdapat  dalam  pasal. Kedua, guna  memperbaiki  dan menyempurnakan  diktum  untuk  menghindari  penafsiran  ganda. Ketiga, guna mengkoreksi  diktum  yang  ada  dalam  pasal. Keempat, guna  menambah  diktum baru demi penyempurnaan sistem ketatanegaraan yang dianut dalam konsitusi tersebut. Kelima, guna  mengadopsi  perkembangan dan  ketatanegaraan  yang dituntut untuk terciptanya kepastian hukum dalam waktu yang relatif lama. Ia juga menyebutkan mengapa masalah perubahan UUD dibuat dengan pembahasan bab tersendiri  itu  dikarenakan,  para  pendiri  tokoh yang  membuat  undang-undang pada masa itu terasa masih banyak kekurangan atas apa yang terbentuk menjadi UUD  sebagai  norma  dasar  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia.  Sehingga dibuat  bab  tersendiri  karena  merasa  penting  dan  patut  untuk  diperhatikan mengenai prosedur perubahan UUD. 4
Undang-Undang  Dasar  1945 sudah  empat  kali  mengalami  perubahan, istilah perubahan sering kita kenal dengan amandement. Amandement itu sendiri dimaksud  dengan perubahan  terhadap  materi  muatan  UUD.  UUD  1945  yang berlaku  sejak  disahkan  oleh  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, kemudian diganti dengan  Konstitusi  Sementara  Republik  Indonesia  Serikat  (RIS).  Konstitusi
3 Jimly Assddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, PT. Sinar Grafika, 2011, hlm. 19 4 Sri Soemantri, op. Cit , hlm 23
sementara RIS berlaku sampai dengan 17 Agustus 1950, karena negara Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan dengan konstitusi baru, yakni Undang-Undang Dasar  Sementara  tahun  1950  sendiri  berlaku  sampai  dengan  dikeluarkannya Dekrit  Presiden  5  Juli  1959,  yang  menyatakan  UUD  1945  berlaku  kembali. Kemudian UUD 1945 mengalami perubahan ( amandement ) dari tahun 1999-2002 sudah mengalami perubahan sampai empat kali. Berangkat dari peristiwa tersebut menandakan bahwa UUD itu sangat rentan bisa berubah sesuai dengan kebutuhan bangsa. Perubahan demi perubahan yang terjadi terhadap konstitusi di Indonesia ini seharusnya dilaksanakan dengan proses yang tidak begitu sederhana namun juga  mudah  untuk  melakukan  perubahan,seperti  yang  terjadi  pada  Tap  MPR mengenai  referendum,  perubahan  UUD 1945 sangat  sulit  untuk  dilaksanakan. Perubahan  juga  harus  dilakukan  dengan  pertimbangan-pertimbangan yang matang agar terbentuk konstitusi yang benar-benar menunjukkan sikap seperti apa  yang  dicita-citakan  dan  menjawab kebutuhan  masyarakat  akan  hukum. Sebagai suatu kontrak sosial keberadaan konstitusi memiliki arti dan nilai yang besar dalam kehidupan bangsa oleh karena konstitusi merupakan jiwa ( soul  of nation) perlu untuk dikaji apakah prosedur perubahan undang-undang ini berjalan dengan baik sebagai perwujudan demokratisasi konstitusional yang mengarahkan pada partisipasi seluruh elemen masyarakat untuk turut andil dalam mengambil keputusan mengenai perubahan undang-undang.
Agenda  prosedur  perubahan  setelah  amandemen  yang  terdapat  dalam Pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar, berbunyi sebagai berikut : ( 1) Usul  perubahan  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar  dapat  diagendakan  dalam sidang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  apabila  diajukan  oleh  sekurang- kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2) Setiap usul perubahan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alsannya. (3) Untuk  mengubah  pasal-pasal  Undang-Undang Dasar  sidang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  dihadiri  oleh  sekurang-kurangnya  2/3  dari  jumlah anggota  permusyawaratan  Rakyat,  (4)  Putusan  untuk  mengubah  pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh  persen  ditambah  satu  anggota  dari  seluruh  anggota  Majelis Permusyawaratan Rakyat. (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia  tidak  dapat  dilakukan  perubahan. Proses  perubahan  undang-undang yang melekat dengan demokratisasi ini harus berjalan dengan baik yaitu adanya peluang masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan kajian analisis mengenai Pasal 37 Undang – Udang Dasar 45 mengenai prosedur  perubahan  undangan – undang  dasar. Berdasarkan hasil  uraian  latar belakang tersebut maka penulis dalam hal ini memetakan rumusan masalahnya yaitu apakah prosedur perubahan undang – undang dasar 45 sudah sesuai dengan prinsip – prinsip demokrasi konstitusional?. Maksud dan tujuan Penelitian Bertitik tolak pada permasalahan yang teridentifikasi, maka maksud dan tujuan penelitian tersebut adalah untuk mempelajari dan menelaah apakah perosedur perubahan
UUD  1945  yang  diatur  dalam  Pasal  37  tersebut  sudah  sesuai  dengan  prinsip demokrasi konstitusional.

## 2. METODELOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah bahan-bahan pustaka. Menurut  Soedjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji  penelitian  hukum  normatif mencakup;  penelitian  terhadap  asas-asas hukum,  sistematika  hukum,  taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. 5 Oleh karena itu, analisis hukum yang digunakan adalah didasarkan kepada ilmu hukum khususnya ilmu hukum ketatanegaraan di bidang hukum konstitusi. Yang mengkaji dan menganalisis proses pelaksanaan perubahan undang-undang. Penelitian    ini  dilakukan  dengan Studi  literatur  (kepustakaan) bertujuan untuk mencari dan mengkaji bahan-bahan hukum, antara lain (1) Bahan hukum primer, diantaranya UUD 1945 sebelum dan setelah amandemen dan juga yang berkaitan  dengan  perubahan  undang-undang  pada  TAP  MPR  tentang Referendum,  serta  berbagai  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang menyangkut terhadap permasalahan ini. (2) bahan hukum sekunder, yakni bahan yang  memberikan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primewr  seperti  hasil penelitian, karya ilmiah dalam bentuk buku, makalah-makalah ataupun bentuk- bentuk lain yang terdapat dalam majalah, koran yang berkaitan dengan masalah sistem dan perosedur perubahan konstitusi dalam proses demokratisasi. (3) bahan tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.
Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori  hukum  dan  praktik  pelaksanaan  hukum  positif.  Menyangkut permasalahan  pelaksanaan  sistem  serta  prosedur  perubahan  undang-undang dalam prespektif demokrasi konstitusional.
3. PEMBAHASAN
Berkaitan dengan sejumlah permasalahan yang dijadikan objek penelitian, maka penting untuk dilakukan eksplorasi berbagai teori atau doktrin-doktrin di bidang  hukum  ketatanegaraan  khususnya  mengenai  konstitusi  dan  sistem demokrasi  guna  mengkaji  pelaksanaan  perubahan  UUD  1945  yang  telah dirumuskan dalam Pasal 37 UUD 1945 apakah sudah memenuhi unsur demokrasi konstitusional. Maka dalam hal itu penelitian ini menggunakan pendekatan teori konstitusi khususnya mengenai sistem dan prosedur perubahan undang-undang serta teori demokrasi konstitusional.
5 Soedjoni  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif;  Suatu  Tinjauan  Singkat. Rajawali  Pers, Jakarta, 1985, hlm. 13
Dewasanya  ketika  kita  melihat  bunyi  pasal  37  UUD 1945  sebelum amandemen terdiri dari dua pasal, yaitu “(1) Untuk  mengubah  Undang-Undang  Dasar  sekurang-kurangnya  2/3 daripada  jumlah  anggota  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  harus  hadir. (2) Putusan  diambil  dengan  persetujuan  sekurang-kurangnya  2/3  daripada jumlah anggota yang hadir.” Sedangkan setelah dilakukannya amandemen menjadi 4 pasal, yaitu yang berbunyi sebagai berikut:
1. Usul  perubahan  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar  dapat  diagendakan dalam  sidang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  apabila  diajukan  oleh sekurang-kurangnya  1/3  dari  jumlah  anggota  Majelis  Permusyawaratan Rakyat.
2. Setiap  usul  perubahan  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar  diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
3. Untuk  mengubah  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar,  Sidang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  dihadiri  oleh  sekurang-kurangnya  2/3  dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Putusan  untuk  mengubah  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar  dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permu-syawaratan Rakyat.
5. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
Perubahan pasal 37 UUD 1945 membawa dampak yang sangat singnifikan terhadap substansi maupun penerapannya. Yang tidak berubah hanya pada badan atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengubahnya yaitu masih berada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat sebagai MPR. Pasal 37 ini semakin meneguhkan kewenangan MPR sebagai badan yang berwenang untuk memfasilitasi dalam pengambil keputusan jika terjadi perubahan UUD 45. Mengenai lembaga yang berwenang melakukan perubahan ada beberapa catatan yang disampaikan Prof Mahfud sebagai ahli bidang hukum tata negara, beliau  menyampaikan  bahwa
“ Jika  ingin  mengubah  UUD  1945  secara komprehensif yang harus dilakukan adalah merubah pasal 37 UUD 1945”. Guru  Besar  Fakultas  Hukum  UII  dan  Hakim  Konstitusi  pada  Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dalam acara yang membahas perubahan UUD 1945 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (15/4). Menurut Mahfud dalam pasal 37 UUD 1945 ayat (1) dan (2) menentukan bahwa perubahan hanya dilakukan pada pasal-pasal yang dianggap perlu diubah dan tidak secara satu paket yang komprehensif. "Oleh sebab  itu  jika  kita  menghendaki  dilakukannya  amandemen  lanjutan  secara komprehensif  yang  pertama-tama  harus  dilakukan  adalah  mengubah  atau mengamandemen  pasal  37  UUD  1945,"  katanya. Mahfud  menyoalkan  pada perubahan  diarahkan  pada  dua  laternatif  yakni  pertama,  perubahan  UUD  45 ditetapkan oleh MPR tetapi naskahnya disiapkan oleh sebuah komisi negara yang khusus dibentuk untuk menyiapkan rancangan UUD. Dalam cara yang demikian
MPR tinggal melakukan pemungutan suara tanpa membahas lagi rancangan yang telah disiapkan oleh komisi negara. 6
Kedua,  perubahan  UUD 1945  dapat  dilakukan  secara  referendum  atas rancangan  perubahan  yang  disiapakan  oleh  komisi  negara  yang  dibentuk  oleh presiden. “MPR harus mengesahkan hasil referendum tanpa pemungutan suara lagi. Jika alternatif ini dipilih maka bersamaan dengan perubahan atas pasal 37 harus  pula  diubah  ketentuan  pasal  2  ayat  (3)  yang  menentukan  bahwa  segala keputusan  MPR  ditetapkan  berdasarkan  suara  yang  terbanyak  agar  terbuka kemungkinan  untuk  MPR  langsung  menyetujui  referendum”.  Kemudian menurutnya jika kita ingin melakukan perubahan UUD 45 maka hal pertama yang perlu  dilakukan  perubahan  adalah  Pasal  37  UUD  tentang  prosedur  perubahan karena  hampir  tidak  mungkin  dilakukan  perubahan  UUD  jika  ketentuan  dalam pasal 37 tidak dirubah terlebih dahulu. 7
Jika melihat apa yang disampaikan oleh Prof Mahfud maka ketentuan pasal 37 UUD memiliki permasalahan dari segi kewenangan lembaga negara yang ikut serta  melakukan perubahan. Menurut hemat  saya,  apa  yang disampaikan  oleh Prof Mahfud memang ada benarnya karena kita dapat menilai bahwa ketentuan pasal 37 UUD 1945 tersebut bersifat kaku dan rigid. Karena kekakuan dan rigid tersebut  maka  berdampak  terhadap  sulitnya  dilakukan  perubahan hal  ini berdampak  karena  prosedur  perubahan  UUD  1945  menjadi  ujung  tombak kewenangan  MPR.  Menyoal  mengenai  ada  lembaga  komisi  negara  yang membahas mengenai usul perubahan bisa saja ini dimaksudkan agar perubahan UUD 45 dapat berjalan efektif dan efisen sehingga pembahasan yang bertumpu kepada lembaga MPR tersebut tidak terlalu bertele – tela dan memakan waktu yang sangat lama.
Sebagaimana  dalam  hal  ini  penulis  juga  mengkaji  persoalan  mengenai apakah  prosedur  perubahan  UUD  1945  sudah  mengimplemtasikan  prinsip – prinsip demokrasi konstitusional. Sebagaimana yang dijelaskan mengenai makna demokrasi  dalam  bukunya  Bondan  Gunawan  adalah Demokrasi  (inggris: Democracy ) secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yakni Demokratia. Demos artinya rakyat ( people ) dan kratos artinya pemerintahan atau kekuasaan ( rule). 8 Sri Soemantri mendefinisikan demokrasi Indonesia dalam arti pandangan hidup adalah demokrasi sebagai falsafah hidup ( democracy in phlosophy ). 9
Suatu negara yang menganut kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negaranya disebut dengan negara demokrasi, lazim disebut dengan pemerintahan dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat  ( Government  by  the  people,  of  the people, for the people ). 10 Dalam demokrasi langsung ini rakyat secara langsung berperan serta menentukan beleid, kebijaksanaan pemerintah atau adanya direct government by all the people. 11
6 https://nasional.kompas.com/read/2008/04/15/17530714/mahfud.md.amandemen.uud.45.ya.diuba h.dulu.pasal.37
7 Ibid.
8 Bondan Gunawan, Apa itu Demokrasi. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 1
9 Sri Soemantri, Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, Peneribit Alumni Bandung, 1971, hlm.26
10 Arend Lijphart, Democracies, Yale University Press, New Haven and London, 1984, hlm. 1 11 Syahran Basah, Ilmu Negara, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 83
Teori kedaulatan rakyat menurut Jean Jacques Rousseau 12 yang terkenal dengan  teori  perjanjian  sosial  berpendapat  terjadinya  negara  karena  adanya perjanjian  dalam  masyarakat,  melalui  perjanjian  sosial  rakyat  menyerahkan kedaulatannya  kepada  sekelompok  orang  (pemerintah/penguasa)  yang merupakann  mandataris  rakyat  untuk  melaksanakan  kedaulatan.  Kedaulatan tetap ditangan rakyat, pemerintah hanya sebagai pelaksana dari kemauan umum rakyat.  Dalam  ajaran  kedaultan  rakyat  menurut  Rousseau  yang  terpenting  itu adalah  kedaulatan  dinyatakan  dalam  bentuk  pernyataan  kehendak,  sehingga kedaulatan  itu  diwujudkan  dalam  pernyataan  rakyat  untuk  menyampaikan kehendak yang dilakukan dengan dua cara, yaitu :
1. Kehendak rakyat seluruhnya yang dinamakan volonte de tous dan
2. Kehendak sebagian besar dari rakyat yang dinamakn volonte generale Yang penting untuk disadari adalah bahwa institusi negara dibentuk, tidak dengan maksud untuk mengambil alih fungsi-fungsi yang secara alamiah dapat dikerjakan  sendiri  secara  lebih  efektif  dan  efisien  oleh  institusi  masyarakat. Institusi negara dibentuk justru dengan maksud untuk makin mendorong tumbuh dan berkembangnya peradaban bangsa Indonesia, sesuai dengan cita dan citra masyarakat  madani  yang  maju,  mandiri,  sejahtera  lahir-batin,  demokratis,  dan berkeadilan. Dalam hubungan itulah, Undang-Undang Dasar ini diharapkan dapat berfungsi  efektif  sebagai  sarana  pembaharuan  ( tool  of  reformation )  secara bertahap  tetapi  berkesinambungan  dalam  rangka  perekayasaan  ( constitusional engeneering) ke arah perwujudan cita-cita masyarakat madani. 13
Demokrasi  berdasarkan  konstitusi  atau demokrasi  konstitusional ( constitutional democracyi) adalah sebuah frasa yang hadir dengan sejarah sangat panjang.  Meskipun  pada  zaman  Yunani  Kuno  dan  zaman  Kekaisaran  Romawi, kedua “kata” itu tidak hadir dengan makna selengkap saat ini. Namun, pada zaman Yunani  Kuno,  kata di frasa  itu  (“demokrasi”  dan  “konstitusi”)  setidaknya  dapat dilacak  ketika  berkembangnya  praktik  demokrasi  langsung  di  negara-kota  ( city statei). Sebagaimana dipahami, di negara kota ini hak untuk membuat keputusan- keputusan politik dijalankan secara langsung tanpa melalui mekanisme perwakilan yang dilakukan sekelompok orang. Sementara itu, seperti ditulis Charles Howard McIlwain, di zaman Kekaisaran Romawi, kata “ contitution ” mula-mula digunakan sebagai bahasa teknis untuk menyebut the acts of legislation by the Emperor. 14 Demokrasi konstitusional adalah pemerintahan yang kekuasaan politik dan kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Dalam pengertian itu, Almon Leroy Way Jr mengatakan bahwa demokrasi konstitusional memiliki substansi esensial, yaitu constitutional  and  a  democratic  ingredient. Lebih  jauh  Almon  L.  Way menjelaskan, the constitutional ingredient of modern constitutional democracy is called  “constitutionalism,”  or  “constitutional  government”. Sementara  itu, the democratic ingredient  of  modern  constitutional  democracy  is  representative
12 J.J. Rousseua, The Social Contract, diterjemahkan oleh Sumardja, Kontrak Sosial, Dian Rakyat, Jakarta, 1989, hlm. 14 13 Jimly Assddiqie, op. Cit , hlm. 68
14 Janedjri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional (Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 ), Konstitusi Press, Jakarta, 2012. Hlm xi
democracy and relates to: who bolds and exercises political authority, how political authority is acquired and retained, and the significance of the latter as regards popular control and public aucontability of those persons who bold and exercise political authority. 15
Miriam  Budiardjo  berpandangan  bahwa  demokrasi  konstitusional  ialah gagasan  bahwa  pemerintah  yang  demokrasi  adalah  pemerintah  yang  terbatas kekuasaannya  dan  tidak  dibenarkan  bertindak  sewenang-wenang  pada  warga negaranya  pembatasan-pembatasan  atas  kekuasaan  pemerintah  berdasarkan konstitusi  ( constitutional  government ).  Pandangan  demikian  sejalan  dengan tujuan dibentuknya  konstitusi  sebagai  langkah  konkret melakukan pembatasan kekuasaan. Jamak dipahami, kekuasaan yang tanpa pembatasan akan cenderung diselewengkan atau disalahgunakan. 16
Adapaun makna demokrasi yang telah disampaikan oleh beberapa pakar berikut dapat kita simpulkan bahwa demokrasi ini merupakan sebuah prinsip atau sistem nilai yang dijalankan oleh sebuah negara dengan mengejawentahkan apa yang dinginkan serta apa yang dibutuhkan rakyat demi tercapainya tujuan negara, sedangkan  demokrasi  konstitusi  atau  demokrasi  konsitusional  juga  pola  dasar acuan  terhadap  pemerintah  agar  dalam  penyelenggaraan kekuasaan  dalam sebuah  negara  tidak  terjadi abuse  of  power .  Maka  oleh  karena  itu  jika  kita mengkaji ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 mengenai prosedur perubahan  UUD  secara  prosedural  ketentuan  dalam  pasal  dari kedua  ayat tersebut  telah  memberikan  indikasi  bahwa  prosedur  perubahan  UUD  1945 menganut prinsip – prinsip demokrasi konstitusional, tetapi jika kita mengkaji dari segi demokrasi secara subtansial maka ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 UUD 1945 tidak serta merta mewariskan prinsip – prinsip demokrasi secara utuh. Karena  sebagaimana  bunyi  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Pasal  37  UUD  1945 menyatakan  “Usul  perubahan  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar  dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2)  Setiap  usul  perubahan  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar  diajukan  secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Dari kedua bunyi pasal tersebut kita dapat melihat bahwa partisipasi masyarakat atau lembaga masyarakat serta kewenangan organisasi masyarakat pada  umumnya  hanya  sebatas  pada  pemberian  usul  saja  tidak  lebih  dari ikut membahas secara bersama, atau maksudnya adalah didalam substansi ketentuan pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tidak menekankan pada bunyi pasal dalam hal  membahas  prosedur  perubahan  UUD  dasar  yang  melibatkan  semua  unsur elemen masyarakat baik organisasi maupun diluar daripada itu.
Hal ini juga terlihat pada kewenangan prosedur perubahan UUD 1945 ini hanya bertumpu pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh MPR. Sudah barang  tentu  apabila  “usul”  yang datangnya  dari  elemen  masyarakat  jika  tidak dikehendaki  oleh  MPR  maka  prosedur  perubahan  UUD  1945  juga  tidak  akan
15 Ibid, hlm. xii 16 Ibid, hlm. xii
terjadi. Sebagaimana yang disebutkan dalam bunyi pasal tersebut, usul perubahan diajukan secara tertulis dengan alasan jelas bagian yang diusulkan untuk dirubah, jika  alasan  tersebut  sudah  dikemukan  secara  jelas  bagian yang  akan  dilakukan perubahan tetapi tidak mendapatkan persetujuan dari suara terbanyak di MPR maka hal ini juga sulit terjadi, seperti ketentuan bunyi Pasal 37 ayat (5) yang secara jelas tidak dapat dirubah mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini juga menjadi polemik tersendiri mengapa ketentuan ini tidak dapat dirubah padahal  jika  rakyat  juga  menghendaki  dan  kebutuhan  mendatang  terhadap bentuk negara NKRI ini sudah tidak sesuai dengan pandangan dan falsafah bangsa Indonesia  bisa  saja  hal  ini  dimungkinkan  terjadi  dan  mendorong  dilakukannya perubahan bentuk negara tersebut.
Sebagaimana  dalam  teori  konstitusi  dan  sistem  perubahan  konstitusi secara  terminologi  bahwa Istilah  konstitusi  berasal  dari  bahasa  Perancis ( constituer) yang  berarti  membentuk.  Pemakaian  istilah  konstitusi  yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu  negara.  Sedangkan  istilah  Undang-Undang  Dasar  merupakan  terjemahan istilah yang dalam bahasa Belanda Gronwet. Perkataan wet diterjemahkan dalam bahasa Indonesia undang-undang, dan ground berarti tanah/dasar. 17
K.C.  Wheare juga mengartikan  konstitusi  sebagai:  “keseluruhan  sistem ketatanegaraan  suatu  negara  berupa  kumpulan  peraturan-peraturan  yang membentuk,  mengatur  atau  memerintah  dalam  pemerintahan  suatu  negara”. Peraturan disini merupakan gabungan antara ketentuan-ketentuan yang memiliki sifat hukum ( legal) dan yang tidak memiliki sifat hukum ( nonlegal) . 18 Lebih lanjut James Bryce mendefinisikan konstitusi sebagai “suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan kata lain, hukum menetapkan  dengan  adanya  lembaga-lembaga  permanen  dengan  fungsi  yang telah diakui dan hak-hak yang telah ditetapkan. “konstitusi dapat pula dikatakan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak- hak pihak yang diperintah (rakyat), dan hubungan diantara keduanya. Konstitusi bisa berupa catatan tertulis; konstitusi dapat ditemukan dalam bentuk dokumen yang  bisa  diubah  atau  diamandemen  menurut  kebutuhan  dan  perkembangan zaman;  atau  konstitusi  dapat  juga  berwujud  sekumpulan  hukum  terpisah  dan memiliki otoritas khusus sebagai hukum konstitusi. Atau, bisa pula dasar-dasar konstitusi  tersebut  ditetapkan  dalam  satu  atau  dua  undang-undang  dasar sedangkan  selebihnya  bergantung  pada  otoritas  kekuataan  adat-istiadat  dan kebiasaan. 19
Kebutuhan akan konstitusi tertulis itu merupakan sesuatu yang niscahaya, terutama  dalam  organisasi  yang  berbentuk  badan  hukum  legal  ( legal  entity) . Semua konstituai selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Constitusi menurut Ivo D. Duchacek, identify the sources, purposes, uses
17 Ibit, hlm. 6 18 Ibit, hlm. 12 19 C.F.  Strong, Modern  Political  Constitutions  (Konstitusi-Konstitusi  Politik  Modern,  Studi  Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk), terjemahan. hlm. 15
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
and restraints of public power” (mengidentifikasikan sumber, tujuan penggunaan dan  pembatasan  kekuasaan  umum).  Pembatasan  kekuasaan  pada  umunya dianggap  merupakan  corak  umum  materi  konstitusi.  Oleh  sebab  itu  pula, konstitusionalisme, seperti dikemukakan oleh Friedrich, didefinisikan sebagai “ an institutionalised  system  of  effective,  regularised  restraints  upon  governmental action” (suatu sistem yang terlambangkan, menyangkut pembatasan yang efektif dan teratur terhadap tindakan-tindakan pemerintah). Dalam pengertian demikian, persoalan yang dianggap terpenting dalam setiap konstitusi adalah pengaturan mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah. 20
George Jellinek, yang membedakan dua cara perubahan konstitusi, yaitu melalui cara sebagai berikut: 21
(i) Yang disebut “ verfassungs-anderung” , yakni cara perubahan konstitusi yang dilakukan dengan sengaja dengan cara yang ditentukan dalam konstitusi.
(ii) Melalui  prosedur  yang  disebut  “ verfassungs-wandelung” ,  yakni  perubahan konstitusi  yang  dilakukan  tidak  berdasarkan  cara  formal  yang  ditentukan dalam konstitusi sendiri, melainkan melalui jalur istimewa, seperti revolusi, kudeta ( coup d’etat ), dan konvensi.
Dalam  pasal-pasal  tentang  perosedur  perubahan  undang-undang  dasar tersebut  tercantum  nilai-nilai  yang  harus  dijalankan  dalam  melakukan amandement undang-undang. Dalam perubahan konstitusi terdapat dua sistem perubahan, yaitu: 22 1. Sistem perubahan konstitusi Istilah amandemen adalah perubahan. Secara estimologi, kata “perubahan” berarti  hal  atau  keadaan  berubah,  peralihan,  pergantian,  atau pertukaran. Perubahan ini dapat berupa pencabutan ( repeal ), penambahan ( addition ), dan perbaikan ( revision ). Istilah lain perubahan adalah pembaharuan ( reform ). Jadi pengertian perubahan konstitusi dapat mencakup dua pengertian, yaitu: (i). Amandemen konstitusi, apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan, sehingga tidak ada kaitannya lagi dengan konstitusi lama. Sistem ini masuk ke dalam kategori perubahan  konstitusi.  Sistem  ini  dianut  oleh  ahampir  semua  negara  di dunia, diantaranya Jerman, Belanda, dan Perancis.
(ii) pembaruan konstitusi, sistem kedua ini di mana konstitusi yang asli tetap berlaku, sementara bagian perubahan atas konstitusi tersebut merupakan adendum atau sisipan dari konstitusi asli tadi. Sistem konstitusi seperti ini di anut oleh negara Amerika Serikat dan Indonesia.
2. Konstitusi dapat diubah dengan dua jalur (i) Jalur yuridis formal, yang dimaksud dengan konstitusi dapat diubah dengan jalur yuridis formal adalah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang formal yang mengenai perubahan konstitusi yang terdapat di dalam
20 Jimly Asshiddiqie, op.Cit hlm17-18
21 Taufiqurrohman Syahuri, Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD 1945 Di Indonesia 1945- 2002, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 48
22 Ibid, hlm. 44
konstitusi  itu  sendiri  dan  mungkin  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan lainnya.
(ii) Jalur  nonyuridis  formal,  yang  dimaksud  dengan  perubahan  konstitusi tersebut  adalah  biasanya  terjadi  karena  sebab  tertentu  atau  keadaan khusus  yang  mendorong  terjadinya  perubahan  konstitusi.  Perubahan demikian dapat berupa perubahan konstitusi secara total atau sebagian ketentuan saja sesuai dengan kebutuhannya.
Dua cara perubahan konstitusi tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi empat  macam  cara,  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  K.C.  Wheare,  yaitu melalui cara sebagai berikut: 23
(i). Formal  amandement, yang  dimaksud  denga formal  amandement adalah perubahan konstitusi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam konstitusi.
(ii). Some  primary  force, merupakan  perubahan  konstitusi  yang  terkait  akibat kekuatan-kekuatan yang bersifat primer, seperti dorongan faktor [olitik.
(iii). Judicial interpretation, yakni perubahan konstitusi melalui penafsiran hakim atau pengadilan.
(iv). Usage convention, merupakan perubahan kopnstitusi oleh suatu kebiasaan dan konvensi yang lahir apabila ada kesepakatan rakyat.
Dari definisi serta teori dan konsepsi yang disampaikan oleh para pakar tersebut menerangkan bahwa prosedur perubahan UUD 1945 mengadopsi cara perubahan  dengan  sebutan  “ verfassungs-anderung”, yakni  cara  perubahan konstitusi  yang  dilakukan  dengan  sengaja  dengan  cara  yang  ditentukan  dalam konstitusi.  Kemudian  menggunakan  sistem  perubahan  “ pembaruan  konstitusi”, dimana  konstitusi  yang  asli  tetap  berlaku,  sementara  bagian  perubahan  atas konstitusi  tersebut  merupakan  adendum  atau  sisipan  dari  konstitusi  asli  tadi. Dengan  jalur  “ yuridis  formal” dan  dilengkapi  sebagai  perubahan dengan  cara “ formal amandement” yaitu perubahan konstitusi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam konstitusi.
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ketentuan pasal 37 UUD 1945 telah mengilhami nilai – nilai demokrasi konsitusional secara prosedural dan semi substantif  tetapi  substansi  yang  terkandung  didalam  ketentuan  mengenai prosedur perubahan UUD 1945 tersebut tidak secara nyata dan utuh menerapkan prinsip – prinsip  demokrasi  yang  substansinya  efetktif  dan  efisien  untuk diberlakukan.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  diatas  dapat  kita  simpulkan  bahwa prosedur  perubahan  UUD  1945  mengadopsi  cara  perubahan  dengan  sebutan “ verfassungs-anderung ”, yakni cara perubahan konstitusi yang dilakukan dengan sengaja dengan cara yang ditentukan dalam konstitusi. Kemudian menggunakan sistem  perubahan  “ pembaruan  konstitusi ”,  dimana  konstitusi  yang  asli  tetap berlaku,  sementara  bagian  perubahan  atas  konstitusi  tersebut  merupakan
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
adendum atau sisipan dari konstitusi asli tadi. Dengan jalur “yuridis formal ” dan dilengkapi  sebagai  perubahan  dengan  cara “formal  amandement” yaitu perubahan  konstitusi  yang  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat didalam konstitusi. Maka dengan kata lain Pasal 37 UUD 1945 mengenai prosedur perubahan  UUD  1945 telah  mengilhami  nilai – nilai  prinsip  demokrasi  secara prosedural tetapi isi substansi ketentuan pasal 37 UUD 1945 tidak secara utuh diterapkan  prinsip  demokrasi  kosntitusional  tersebut  karena  masih  banyak ketentuan dari pasal 37 tentang prosedur perubahan UUD 1945 tersebut yang masih  perlu  untuk  dikaji  lagi  secara  mendalam,  karena  sifatnya  yang  sudah fleksibel setelah perubahan tapi isi substansinya masih bersifat rigid dan susah untuk dilakukan perubahan.

## 5. REFERENSI
Buku-Buku Arend Lijphart, Democracies, Yale University Press, New Haven and London,1984. Bondan Gunawan, Apa itu Demokrasi. Pustaka Sinar Harapan,
Jakarta, 2000.
C.F. Strong, Modern Political Constitutions (Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk), Terjemahan.
Dahlan Thaib, dkk. Teori dan Hukum Konstitusi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2012. Janedjri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional (Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 ), Konstitusi Press, Jakarta, 2012. Jimly Assiddiqie, Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2005. Jimly  Assiddiqie, Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia, PT.  Sinar  Grafika, 2011.
J.J. Rousseua, The Social Contract, diterjemahkan oleh Sumardja, Kontrak Sosial, Dian Rakyat, Jakarta, 1989.
Miles Matrew dan A. Michael Huberman, Analisa dan Data Kualitatif, terj. Tjetjep Rohendi Rohini, UI-Press, Jakarta, 1982. Moh. Kuanardi, Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bhakti, Jakarta, 1980. Saifullah  Yusuf  dan  Fachruddin  Salim, Pergulatan  Indonesia  Membangun Demokrasi, PP Gerakan Pemuda Ansor, 2000.
Soedjoni Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers, Jakarta, 1985. Sri  Soemantri, Perbandingan  Antar  Hukum  Tata  Negara, Peneribit  Alumni Bandung, 1971.
Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, PT. ALUMNI, Bandung,
2006.
Taufiqurrohman Syahuri, Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD 1945 Di Indonesia 1945-2002, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebelum perubahan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 setelah perubahan Tap MPR No. IV/MPR/1983 Tentang Referendum