DOI: https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6 Received: 8 April  2021 , Revised: 8  Mei 2021, Publish: 20 Juli 2021

## ANALISIS MINAT PENANAMAN MODAL DALAM NEGRI DAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA
Valencia Putri 1 , Kaylla Manisha 2
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, vptr1995@gmail.com
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana Jakarta, kayllamnsh@gmail.com
Corresponding Author: Valencia Putri 1
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  secara  detail  tentang  pertumbuhan minat  dalam  Penanaman  Modal  Dalam  Negri  serta  Penanaman  Modal  Asing  dalam  Negri dengan metode pendekatan studi Pustaka. Selain itu, penelitiaan ini juga meneliti pasar modal sebagai salah satu instrument keuangan jangka panjang yang didalamnya juga mengeluarkan produk- produknya tersendiri. Di dalam pasar modal terdapat berbagai peraturan yang apabila dilanggar  akan  terkena  pasal  terkait.  Pasar  modal  sebagai  pasar  untuk  berbagai  instrumen keuangan  jangka  panjang  yang  bisa  diperjualbelikan,  baik  dalam  bentuk  hutang  ataupun modal sendiri,  baik  yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities,  maupun perusahaan swasta.  Dengan  adanya  pasar  modal,  para  pemodal  dimungkinkan  untuk  melakukan disversifikasi  investasi,  membentuk  portofolio  sesuai  dengan  risiko  yang  mereka  bersedia tanggung dan tingkat keuntungan yang mereka harapkan.
Kata  Kunci: Minat,  Penanaman  modal  dalam  negri,  Penanaman  modal  asing,  Pasar modal,   Produk, Sanksi

## PENDAHULUAN
Investasi mempunyai peranan penting untuk mempercepat perkembangan persekonomian suatu negara atau daerah, bukan saja mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga  berakibat  kepada  meningkatkan  kesempatan  kerja  dan  menurunkan  kemiskinan.  Dalam pengertian yang sederhana, investasi merupakan suatu proses 58 e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan  Pembangunan  Daerah  Vol.  6.  No.  2,  Mei  –  Agustus  2017  ISSN:  2303-1255  (online) aktivitas pemerintah, swasta dan rumah tangga membelanjakan dananya dengan tujuan untuk mendapatkan  keuntungan  (Tan,  2013).  Menurut  Tambunan  (2001),  investasi  merupakan suatu  faktor  krusial  bagi  kelangsungan  proses  pembangunan  ekonomi  (sustainable development), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan adanya kegiatan produksi maka  terciptalah  kesempatan  kerja  dan  pendapatan  masyarakat  meningkat,  yang  selanjutnya menciptakan / meningkatkan permintaan di pasar. Jadi pendapat di atas menjelaskan tentang pengaruh  yang  ditimbulkan  oleh  investasi,  di  mana  munculnya  investasi  akan  mendorong kesempatan  kerja  dan  peningkatan  terhadap  pendapatan.  Peningkatan  pendapatan  akan menambah  tabungan  masyarakat,  dan  peningkatan  tabungan  masyarakat  akan  mendorong peningkatan  investasi  disebabkan  oleh  bunga  bank  yang  cukup  rendah  sehingga  banyak pengusaha untuk menginvestasikan modalnya ke sektor ekonomi. Dengan adanya penanaman
modal yang dilakukan pihak swasta baik  yang datang dari luar negeri maupun dalam negeri, diharapkan dapat memacu ekonomi dan akan menciptakan multiplier effect, di mana kegiatan tersebut  akan  merangsang  kegiatan-kegiatan  ekonomi  lainnya  dan  pada  akhirnya  akan memperluas  kesempatan  kerja  dan  meringankan  masyarakat.  Penanaman  modal  merupakan langkah  awal  untuk  melakukan  pembangunan.  Penanaman  modal  yang  berasal  dari  dalam negeri yang disebut Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan penanaman modal  yang
berasal dari luar negeri yang disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Keduanya sama penting  dan  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  (Dumairy,  1996). Tidak  hanya  pihak  swasta  yang  berupaya  dalam  melakukan  penanaman  modal  tetapi pemerintah  juga  ikut  berperan.  Misalnya  saja  pemerintah  melakukan  perbaikan  infrastruktur dan  melakukan  penambahan  aset.  Pembiayaan  pembangunan  daerah  untuk  infrastruktur  ini biasanya  disebut  dengan  belanja  modal.  Belanja  modal  merupakan  pengeluaran  yang berkaitan  dengan  kegiatan  investasi  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  untuk  mencapai sasaran  pembangunan.  Belanja  modal  akan  menghasilkan  penyediaan  sarana  dan  prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Minat Investasi
Dalam  Khairani  (2017:186)  menurut     Kamisa     (1997)    minat      diartikan    sebagai kehendak,  keinginan  atau  kesukaan.  Pengertian  ini  memberikan  makna  bahwa  minat sebagai  suatu  keinginan  terhadap  sebuah  objek  dan  tentunya  setelah  timbul  minat,  maka seseorang  akan  melakukan  aktivitas.  Tindakan  atau  aktivitas  yang  dilakukan  seseorang pada  dasarnya  untuk  memenuhi  keinginan  terhadap  objek  yang  dianggap  menimbulkan minat  seperti  keinginan  mencari  tahu  tentang  suatu  jenis  investasi,  mau  meluangkan waktu  untuk  mempelajari  lebih  jauh  investasi dan mencoba berinvestasi.
Khairani  (2017:190)  minat  pada      dasarnya      adalah      sebab      akibat      dari pengalaman. Salah satu factor yang mempengaruhi minat adalah factor inner urgeyaitu bahwa rangsangan yang  datang  dari  lingkungan  atau  ruang  lingkup  yang  sesuai  dengan  keinginan atau  kebutuhan  seseorang  akan  mudah  menimbulkan  minat.      Minat      sangat      besar pengaruhnya  terhadap  aktivitas  yang  dilakukan.  Misalnya  seseorang  yang  berminat terhadap  mata  kuliah  yang  berhubungan  dengan  investasi  saham,  maka  ia  akan  sungguh- sungguh  mempelajarinya  dan  menerapkannya  seperti  rajin  mempelajarinya  dengan mengikuti   seminar   tentang   investasi   saham,   membaca   buku   tentang investasi   saham agar   memiliki    pengetahuan  yang  cukup mengenai  investasi  saham dan  akan  mencoba untuk mempraktikkannya  dengan  membuka  rekening  saham.
Pengetahuan   tersebut seperti   jenis    investasi,tingkat    return    berinvestasi    saham, tingkat  risiko  berinvestasi saham, cara memilih investasi saham yang tepat.
Menurut Slameto (2010:132) minat adalah suatu  rasa lebih suka dan rasa tertarik pada suatu  hal  atau  aktivitas  tanpa  ada  yang  menyuruh.  Dimana  apabila  seseorang  beriminat terhadap  suatu  aktivitas  akan  memperhatikan  aktivitas  tersebut  secara  konsisten  dengan rasa  senang  dikarenakan  hal  tersebut  datang  dari  dalam  diri  seseorang  yang  didasarkan
rasa suka dan tidak ada paksaan dari pihak luar.
Menurut  Slameto  (2010:54)  mengemukakan  bahwa  ftor-faktor  yang      mempengaruhi minat seseorang yaitu:
1. Faktor  Intern  yang  terdiri  dari  factor  jasmani  seperti  factor  kesehatan  dan  cacat tubuh,  dan  factor  psikologi  seperti  intelegensi,   perhatian,   bakat,   kematangan dan kesiapan.
2. Faktor  Ekstern  yang  berasal  dari  lingkungan  seperti  keluarga  (cara  orang  tua mendidik,  relasi  anggota  keluarga,  keadaan  ekonomi  keluarga),  kampus  (metode mengajar  di  kelas,  kurikulum,  relasi  dosen  dengan  mahasiswa,      mahasiswa dengan mahasiswa).

## Penanaman Modal Dalam Negri
Istilah  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  (PMDN)berasal  dari  bahasainggris, yaitudomestic  investment.Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  (PMDN)  dapat  ditemukan dalam  pasal  2  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  1968  tentang  Penanaman  Modal  Dalam Negeri  (PMDN).Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  adalah  penggunaan  daripada  kekayaan seperti  terebut  dalam  pasal  1,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  untuk menjalankan  usaha  menurut  atauberdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.
Penggunaan  kekayaan  secara  langsung  adalah   penggunaan   modal   yang digunakan secara  langsung  oleh  investor  domestik  untuk  pengembangan  usahanya,  sedangkan penggunaan  secara  tidak  langsung  merupakan  penggunaanmodal  yang  digunakan  tidak
dilakukan secara langsung untuk membangun usaha. Pelaksanaan penanaman modal itu berdasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 tahun  2007  tentang  Penanaman Modal,Penanaman Modal  Dalam  Negeri  adalah  kegiatan  menanamkan  modal  untuk  melakukan  usaha  di wilayah  Negara  Republik  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  penanaman  modal  dalam  negeri dengan  menggunakan  modala  dalam  negeri.  Pihak  yang  dapat  menjadi  Penanaman  Modal Dalam Negeri adalah:
1. Orang-Perorangan warga Negara Indonesia, dan atau;
2. Badan Usaha Indonesia, dan atau;
3. Badan Hukum Indonesia.
Penanaman   Modal   Dalam   Negeri   (PMDN)merupakan   penanamanmodal,   dimana modal  yang  di  investasikan  berasal  dari  modal  dalam  negeri  danpemilik  modalnya berasal  dari  warga  Negara  Indonesia.  Pihak  yang  dapatmengajukan  permohonan penanaman  modal  baru  dalam  rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah:
a. Perseroan Terbatas (PT)
b. Commanditaire Vennootschap (CV)
c. Firma (Fa)
d. Badan Usaha Koperasie
e. BUMN
f. BUMD
g. Perorangan.
Permohonan  penanaman  modal  baru  dalam  rangka  PMDN   diajukankepada Kepala BKPM  dalam  rangkap  dua  dengan  menggunakan  formulir  ModelI/PMDN.  Formulir Model I/PMDN telah dibakukan oleh BKPM. Ini dimaksud untuk mempermuda calon investor domestik  untuk  mengajukan  permohonankepada  BKPM.  Hal-hal  yang  harus  di  isi  oleh calon      investor      dalam      permohonantersebut  meliputi:1.Keterangan      pemohon,  yang meliputi  nama  pemohon,  NPWP,  akta  pendirian,  dan  perubahannya  (nama notaris, nomor, dan  tanggal),  pengesahan  Menteri  Kehakiman  serta  alamat  lengkap.Keterangan  rencana proyek,  yang  meliputi  bidang  usaha,  lokasi  proyek,  roduksi  pertahun,  pemasaran  pertahun, luas  tanah  yang  diperlukan,  tenagakerja,  rencana  investasi,  sumber  pembiayaan,  modal perseroan,  jadwalwaktu penyelesaian proyek dan pernyataan.
Penanaman Modal Dalam Negeri dimulai sejak tahun 1968, yaitu sejak diundangkannya Undang-undang  Nomor  6  Tahun      1968      tentang      Penanaman  Modal  Dalam  Negeri sampai  dengan  saat  ini.  Dengan  adanya  undang-undang  ini,  memberikan  kesempatan kepada  investor  domestik  menanamkan  modalnya  dalamnegeri.  Kajian tentang perkembangan  investasi  domestik  dapat  dikaji  dari  dua  era,yaitu  era  orde  baru  dan  era reformasi.  Sedangkan  masa  reformasi  dimulai  sejak  tahun  1998  sampai  dengan  sekarang (2007) berjumlah Rp. 416,17 Triliun.
Menurut data BKPM, realisasi investasi dari Januari-Juni 2020, baik penanaman modal asing  (PMA)  maupun  penanaman  modal  dalam  negeri  (PMDN),  mencapai  Rp402,6  triliun, atau sudah mencapai 49,3 persen dari target investasi 2020 sebesar Rp8.017,2 triliun.
Bila dibedah lebih lanjut, realisasi PMDN selama periode itu tercatat mencapai Rp207 triliun, ada  peningkatan  13,2  persen  dibandingkan  realisasi  periode  yang  sama  2019  sebesar Rp182,8 triliun.

## Penanaman Modal Asing
Pengertian  Penanaman  Modal  Asing  ditemukan  dalampasal  1  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1967  tentang  Penanaman  Modal  Asing.Penanaman.  Modal  Asing  adalah  hanya meliputi  modal  asing  secara  langsung  yang  dilakukan  menurut  atau  berdasarkan  ketentuan- ketentuan  undang-undang dan digunakan untuk menjalankan usaha di Indonesia.
1. Unsur-unsur Penanaman Modal Asing dalam  definisi  diatas  dapatmeliputi: Dilakukan secara langsung, artinya investor secara langsung menangggungsemua resiko yang akan dialami dari penanaman modal tersebut.
2. Menurut Undang-undang, artinya bahwa modal asing  yang di  investasikandi Indonesia oleh  investor  asing  harus  didasarkan  pada  subtansi,  prosedur,  dan  syarat- syarat   yang telh     ditentukan     dalam       peraaturan  Perundang-undangan  yang  berlaku  dan  ditetapkan  oleh pemerintahan Indonesia.
3. Digunakan  untuk  menjalankan  perusahaan  di  Indonesia,artinya  mdal  yangditanamkan oleh  investor  asing  digunakan  untuk  menjalankan  perusahaandi  Indonesia  harus berstatus sebagai Badan Hukum.
Pasal   1   angka   3   Undang-undang   Nomor   25   Tahun   2007   tentang Penanaman
Modal,  menyebutkan  Penanaman  Modal  Asing  adalah  kegiatan  menanamkan  modal untuk  melakukan  usaha  diwilayah  Negara  Republik  Indonesia  yang  dilakukan  oleh Penanaman  Modal  Asing,  baik  yang  menggunakanmodal  asing  sepenuhnya  maupun  yang berpatungan  dengan  penanaman  modal  dalam  negeri.  Minat  investor  asing  untuk berinvestasi  di  Indonesia  terpantau  menurun  secara  nilai.  Kondisi  ini  sejalan  dengan pelemahan  ekonomi  global  yang  terdampak  pandemi  virus  corona.  Data  Badan  Koordinasi Penanaman  Modal  (BKPM)  menunjukkan  realisasi  investasi  dari  penanaman  modal  asing (PMA)  atau foreign  direct  investment (FDI)  sepanjang  2020  sebesar  Rp  412,8  triliun. Pencapaian ini minus 2,4% dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 423,1 triliun.

## Jenis-Jenis Produk Pasar Modal
Produk (surat berharga) pasar modal yang lazim diperdagangkan bisa kita kelompokkan menjadi  dua  yaitu  surat  berharga  yang  berbentuk  kepemilikan  dan  surat  berharga  yang berbentuk uang.
Instrumen  (produk)  yang  ditransaksikan  dalam  pasar  modal  memiliki  jangka  waktu lebih dari satu tahun atau dikenal dengan istilah (long-term instrument). Jadi, beberapa produk yang ada dalam pasar modal diantaranya yaitu:
1. Saham Biasa (Common Stock)
Pengertian  saham  biasa  adalah  tanda  kepemilikian  atau  penyertaan  sesorang  maupun badan  dalam  suatu  perusahaan.  Ciri-ciri  dari  saham  biasa  adalah  memiliki  hak  suara, perusahaan  mendapat  keuntungan,  dividen  medapat  keuntungan  dna  mempunyai  hak pembagian  kekayaan  usaha  apabila  perusahaan  ternyata  bangkrut  setelah  kewajiban perusahaan dilunasi.
Salah  satu  jenis  saham  biasa  yaitu  Saham  unggulan  (blue  chips)  merupakan  yang diterbitkan  oleh  perusahaan  besar  dan  terkenal  yang  sudah  lama  menunjukkan kemampuan dalam memperoleh keuntungan dan pembayaran deviden.
Contoh  dari saham  unggulan  yaitu:  PT HM Sampoerna, PT Telkom Tbk, PT. Gudang Garam Tbk, dan PT Unilever Tbk.
2. Bukti Right (Right Issue)
Pengertian Right  Issue adalah hak untuk membeli saham baru  yangdikeluarkan emiten bagi  pemodal.  Dikarenakan  sebatas  hak,  maka  investor  yang  terkait  tidak  diharuskan membelinya.  Dibandingkan  dengan  deviden  yang  secara  otomatis  diterima  oleh pemegang saham.
Keuntungan  (imbalan)  yang  diterima  oleh  pembeli  Right  Issue  adaah  sama  dengan imbalan  saham  yaitu  dividend  atau  capital  gain.  Risiko  investasi  right  issue  yang dihadapi oleh investor adalah rugi dalam jual beli saham (capital loss) atau menurunnya deviden per saham.
3. Obligasi (Bonds)
Pengertian obligasi adalah surat pengakuan utang dari perusahaan dengan kesanggupan untuk  mengembalikan  pokok  utang  beserta  bunganya  secara  periodik  atau  pada  waktu yang  telah  ditentukan.  Keuntungan  obligasi  berupa  bunga  (dikenal  dengan  istilah kupon)  yang bisa dibayarkan tahunan, semesteran dan bisa juga triwulan. Obigasi juga dimungkinkan mendapatkan capital gain layaknya saham. Obligasi memiliki perjanjian
yang mengikat antara kedua pihak yaitu phak pemberi pinjaman (penerbit obligasi) dan pihak  penerima  pinjaman.  Penerbit  obligasi  akan  menerima  pinjaman  dari  pemegang obligasi  dengan  aturan-aturan  yang  ditentukan  seperti  jatuh  tempo  pelunasan,  bunga yang dibayarkan dan besarnya pokok hutang.
4. Saham Preferens atau Saham Istimewa (Preferred Stock) Saham  preferen adalah saham  yang memberikan hak spesial atau hak prioditas pilihan kepada pemegangnya. Hak apa sajakah itu? Diantaranya seperti hak menukar sahamnya dengan saham biasa, hak untuk mempengaruhi manajemen dalam pencalonan pengurus, hak  untuk  didahulukan  mendapatkan  deviden,  hak  untuk  mendapat  deviden  dalam jumlah tetap dan resiko yang lebih kecil  dibandingkan saham  biasa.  Dengan  kata  lain, Saham  preferens  adalah  gabungan  dari  obligasi  dan  saham  biasa,  maksudnya  adalah disamping  memiliki  karakteristik  seperti  obligasi,  di  sisi  lain  juga  mempunyai karakteristik saham biasa.
5. Waran (Warrant)
Waran  adalah  hak  untuk  membeli  saham  biasa  pada  waktu  dan  harga  yang  telah ditentukan.  Waran  biasanya  dijual  bersamaan  dengan  surat  berharga  lain,  contohnya obligasi  dan  saham.  Tujuan  diterbitkan  waran  adalah  supaya  menarik  pemodal  untuk membeli  saham  atau  obligasi  yang  diterbitkan  emiten.  Tentu  investor  akan  senang menginvestasikan dananya di bank apabila keadaan suku bunga tinggi.
6. Reksadana (Mutual Fund)
Reksadana  adalah  tempat  untuk  menghimpun  dana  dari  masyarakat  yang  memiliki modal  dan  selanjutnya  oleh  manajer  investasi  akan  diinvestasikan  dalam  bentuk kumpulan  surat  berharga  (portofolio  efek).  Keuntungan  dari  investasi  reksadana  akan didapat dari tiga sumber pokok yaitu deviden, peningkatan Nilai Aktiva Bersih (NAB) dan capital gain. Nilai Aktiva Bersih (NAB) sendiri adalah perbandingan total dari nilai investasi  yang  dilakukan  manajer  investasi  dan  total  volume  reksadana  yang diterbitkannya.
Perdagangan  produk  pasar  modal  di  Indonesia  dilaksanakan  di  dua  kota  yaitu  Jakarta (Bursa Efek Jakarta) dan di Surabaya (Bursa Efek Surabaya). Produk pasar modal yang dijual di bursa efek harus sudah terdaftar dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

## Efektivitas Sistem Sanksi Yang Diterapkan Terhadap Penanaman Modal Asing Di Indonesia
Aturan hukum  yang dibuat salah satunya dalam hal mengembangkan potensi kekayaan alam yang  ada  dengan  memperbolehkan  pihak  asing  untuk  menanamkan  modalnya  di  Indonesia. Dengan masuknya penanaman modal asing di Indonesia pemerintah dalam hal ini melahirkan aturan  yang  mengatur  mengenai  penanaman  modal  asing.  Berikut  ini  adalah  aturan-aturan yang diatur mengenai penanaman modal asing:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
2. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1970  tentang  Perubahan  dan  Tambahan  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
4. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1970  tentang  Perubahan  dan  Tambahan  Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanamn Modal.
Menurut S. Raharjo, dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide yang notabane dan abstrak menjadi kenyataan. Proses perwujudan inilah yang  merupakan  hakekat  dari  penegakan  hukum.  Penegakan  hukum  yang  dimaksud  dapat dilaksanakan melalui sanksi-sanksi yang ada. Salah satu fungsi penting dari peraturan adalah sebagai penuntun perilaku.
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal Pasal 33 ayat (1)  disebutkan  bahwa,  penanam  modal  dalam  negeri  dan  penanam  modal  asing  yang melakukan  penanaman  modal  dalam  bentuk  perseroan  terbatas  dilarang  membuat  perjanjian dan pernyataan  yang menegaskan bahwa kepimilikan saham  dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain . Maksud dari Pasal 33 ayat (1), bahwa penanam modal atau investor dalam  melakukan  penanaman  modal  berbentuk  perseroan  terbatas  tidak  dapat  membuat perjanjian atau pernyataan bahwa pemilik saham yang menanam modal tidak diperkenankan untuk orang lain dan atas nama orang lain melainkan pemilik saham tersebut.
Dengan demikian pemerintah sudah mengetahui identitas asli dari pemilik saham  yang menanamkan modalnya di perusahaan. Apabila pemilik saham tersebut melanggar kewajiban yang  harus  ditaatinya,  maka  pemerintah  tidak  akan  kesulitan  mencari  tahu  siapa  pemilik saham di perusahaan tersebut. Pasal 33 ayat (2) disebutkan bahwa, dalam hal penanam modal dalam  negeri  dan  penanam  modal  asing  membuat  perjanjian  dan  pernyataan  sebagaimana yang  dimaksud  pada  ayat  (1),  perjanjian  dan  pernyataan  itu  dinyatakan  batal  demi  hukum. Maksud  dari  Pasal  33  ayat  (2),  bahwa  penanam  modal  dalam  negeri  dan  penanam  modal asing apabila sudah terlanjur membuat perjanjian dan pernyataan tersebut, maka seperti yang dimaksudkan  pada  ayat  (1)  bahwa  penanam  modal  dalam  negeri  dan  penanam  modal  asing yang  melakukan  penanaman  modal  dalam  bentuk  perseroan  terbatas  dilarang  membuat perjanjian  dan  pernyataan  yang  menegaskan  bahwa  kepemilikan  saham  dalam  perseroan terbatas  untuk  dan  atas  nama  orang  lain  dinyatakan  batal  demi  hukum.  Karena  telah melanggar  ketentuan  yang  sudah  ditetapkan  oleh  undangundang  ini.  Apabila  ditelaah  lebih lanjut  dapatlah  ditemui  bahwa  hukum  merupakan  suatu  sistem  kaidah.  Sistem  adalah sebagaimana  telah  disinggung,  merupakan  suatu  pemikiran  bulat  yang  di  dalamnya  terdiri dari  bagian-bagian  yang  saling  berhubungan  dengan  serasi  dan  saling  mengisi  serta  tidak saling bertentangan satu sama lain. Kebulatan pemikiran ini merupakan cara untuk mencapai suatu  tujuan tertentu. Jadi  sebaliknya jika sistem itu tidak saling berhubungan dengan serasi dan tidak saling mengisi maka sistem yang dijalankanakan saling bertentangan dan tidak akan mencapai suatu tujuan yang dimaksud.
Pasal  33  ayat  (3)  disebutkan  bahwa,  dalam  hal  penanam  modal  yang  melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan pemerintah melakukan kejahatan  korporasi  berupa  tindak,  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman  Modal,  Pasal  33  Ayat  (2)  penggelembungan  biaya  pemulihan,  dan  bentuk penggelmbungan  lainnya  untuk  memperkecil  keuntungan  yang  mengakibatkan  kerugian negara  berdasarkan  temuan  atau  pemeriksaan  oleh  pihak  pejabat  yang  berwenang  dan  telah
mendapat  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap,  pemerintah  mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan. Maksud dari
Pasal  33  ayat  (3)  ini  sudah  jelas,  bahwa  setiap  pelaksanaan  kegiatan  usaha  yang dilakukan  berdasarkan  perjanjian  atau  kontrak  kerja  sama  dengan  pemerintah  apabila  ada unsur-unsur  yang  merugikan  negara  dan  sudah  mendapatkan  hasil  putusan  pengadilan  yang berkekuatan  hukum  tetap,  maka  pemerintah  wajib  mengakhiri  perjanjian  atau  kontrak  kerja sama dengan penanam  modal  tersebut.  Di  dalam  undang-undang  penanaman  modal  juga bukan  hanya Pasal  33  yang  diatur  mengenai  sanksi,  pada  Pasal  34  juga  diatur  menyangkut beberapa macam  sanksi  yang  diterapkan.  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa, badan usaha atau usaha  perseorangan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  15  dapat  dikenai  sanksi  administratif  Maksud  dari  Pasal  34  ayat  (1) huruf  (a),  yang  dimaksud  dengan  peringatan  tertulis  bisa  berupa  surat  peringatan  atau  surat teguran  tertulis.  Setiap  badan  usaha  atau  usaha  perseorangan  yang  telah  mendapatkan peringatan  tertulis  seharusnya  memperhatikan  kesalahan  yang  diperbuat,  agar  supaya  tidak berdampak  pada  sanksi  yang  lebih  tegas  lagi.Maksud  dari  Pasal  34  ayat  (1)  huruf  (b),  yang dimaksud  dengan  pembatasan  kegiatan,  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman  Modal,  Pasal  33  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman  Modal,  Pasal  34  Ayat  (1)  usaha  adalah  membatasi  seluruh  kegiatan  yang dilakukan  oleh  penanam  modal  baik  itu  permasalahan  terhadap  bentuk  badan  hukum  dan kedudukan maupun kewajiban penanam modal.Maksud dari Pasal 34 ayat (1) huruf (c), yang dimaksud  dengan  pembekuan  kegiatan  usaha  dan/atau  fasilitas  penanaman  modal  adalah pembekuan  atau  pemberhentian  sementara  seluruh  proses  kegiatan  usaha  yang  dimana perusahaan  tersebut  telah  bermasalah  dengan  pemerintah  dan  dilakukan  oleh  instansi  atau lembaga  yang  terkait.Maksud  dari  Pasal  34  ayat  (1)  huruf  (d),  yang  dimaksud  dengan pencabutan  kegiatan  usaha  dan/atau  fasilitas  penanaman  modal  adalah  menarik  kembali perjanjian  yang  telah  disepakati  oleh  penanam  modal  dengan  pemerintah.  Baik  itu  berupa pencabutan izin usaha, hak atas tanah, hak guna usaha dan lain-lain.
Pasal  34  ayat  (2)  disebutkan  bahwa,  sanksi  administratif  sebagaimana  yang  dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Maksud  dari  Pasal  34  ayat  (2)  sudah  sangat  jelas  karena segala  sesuatu  yang  dilanggar  oleh  penanam  modal  dalam  negeri  maupun  penanam  modal asing sudah seharusnya diberikan oleh instansi atau lembaga yang mempunyai kewenangan.
Pasal  34  ayat  (3)  disebutkan  bahwa,  selain  dikenai  sanksi  administratif,  badan  usaha atau  usaha  perseorangan  dapat  dikenai  sanksi  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan lainnya. Maksud dari Pasal 34 ayat (3) bahwa, selain sanksi administratif badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya, berupa ganti rugi, denda, dan lain-lain.
Pasal  34  efektifitas  sistem  sanksi  yang  diterapkan  juga  belum  cukup  efektif,  sebab masalah  penanaman  modal  khususnya  asing  sering  kali  tidak  sejalan  dengan  sanksi  yang diterapkan  dalam  undang-undang  ini.Kebanyakan  penanam  modal  asing  hanya  sampai  pada
pembatasan kegiata  usaha. Padahal  banyak  kasus  yang  seharusnya  pemerintah membekukan ataupun mengakhiri,  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal, Pasal  34  Ayat  (2)  11  Lihat,  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman Modal, Pasal 34 Ayat (3) kontrak kerja sama dengan penanam modal tersebut.

## Dampak Dari Sanksi Yang Diterapkan Bagi Indonesia
Dampak  mengacu  pada  perilaku,  sementara  perilaku  terkadang  bisa  diukur  secara kuantitatif.Ada tindakan-tindakan hukum  yang bahkan bisa kita buat skala dampaknya, yang mengukur dampak dari 100  (dampak positif sempurna) hingga nol  (untuk pengabaian total), dengan  berbagai  skor  diantaranya.  Pasal  33  ini  memiliki  dampak  positif  yang  sangat  baik bagi  para  penanam  modal  dalam  negeri  karena  jika  dilihat  dari  ketentuan  Pasal  5  Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 disebutkan bahwa:
1) Penanaman  modal  dalam  negeri  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  badan  usaha  yang berbentuk  badan  hukum,  tidak  berbadan  hukum  atau  usaha  perseorangan,  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Penanaman  modal  asing  wajib  dalam  bentuk  perseroan  terbatas  berdasarkan  hukum Indonesia  dan  berkedudukan  di  dalam  wilayah  negara  republik  Indonesia,  kecuali ditentukan lain oleh undangundang.
3) Penanaman modal dalam negeri dan asing  yang  melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan;
4) Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
5) Membeli saham;
6) Melakukan  cara  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangundangan. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  5  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  perusahaan  penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum,  tidak  berbadan  hukum  atau  usaha  perseorangan  perusahaan.Akan  tetapi, penanaman  modal  asing  harus  berbentuk  badan  hukum  Indonesia  yaitu  Perseroan Terbatas dan berkedudukan di wilayah Indonesia.Ketentuan ini salah satu syarat yang dipenuhi dalam penanaman modal. Jadi para penanam modal dalam negeri yang hanya memiliki  modal  sedikit,  tidak  perlu  lagi  membuka  usahanya  dalam  bentuk  badan hukum karena banyak memakan biaya. Berdasarkan yang dijabarkan dalam ketentuan di  atas,  tampaknya  pembentuk  undang-undang  dapat  menangkap  kenyataan  dalam masyarakat.Hal  ini  terlihat  bahwa  untuk  badan  usaha  yang  berstatus  sebagai penanaman  modal  dalam  negeri  bentuk  usahanya  tidak  harus  dalam  bentuk badan hukum.Sebagaimana  diketahui,  berbagai  kegiatan  bisnis  yang  dilakukan  oleh masyarakat  tidak  semuanya  berbadan  hukum  dan  bahkan  hanya  dikelola  oleh perorangan.Dengan demikian,  berbagai potensi badan usaha  yang ada  mendapatkan kesempatan  dalam  menjalankan  kegiatan  usaha  lewat  pranata  hukum  penanaman modal.  Dengan  adanya  aturan  tersebut  maka  seluruh  penanam  modal  harus  patuh terhadap ketentuan-ketentuan  yang berlaku di Indonesia. Apabila ada penanam modal asing  yang  mempunyai  perusahaan  yang  tidak  berbadan  hukum  tersebut  maka dengan  aturan  yang  ditetapkan  menurut  Pasal  33  ayat  (2)  bahwa,  dalam  hal penanaman  modal  dalam  negeri  dan  penanaman  modal  asing  membuat  perjanjian dan/atau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), perjanjian  dan/atau pernyataan itu
dinyatakan batal demi hukum.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Bedasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  untuk  melihat  perkembangan  Minat  dan Realisasi  Investasi  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  dan  Penanaman  Modal  Dalam Negeri (PMDN)  yang  telah  diuraikan  sebelumnya, maka  dapat  disimpulkan:
1) Perkembangan minat  investasi  domestic dibagi  kedalam 2 era,  yaitu era  orde baru dan era reformasi.
2) Menurut  BKPN  selama  2020,  realisasi  PMDN  selama  periode  itu  tercatat  mencapai Rp207  triliun,  ada  peningkatan  13,2  persen  dibandingkan  realisasi  periode  yang  sama 2019 sebesar Rp182,8 triliun.
3) Terjadinya  penurunan  minat  dalam  Penanaman  Modal  Asing  selama  pandemic.  Data Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  menunjukkan  realisasi  investasi  dari penanaman  modal  asing  (PMA)  atau foreign  direct  investment (FDI)  sepanjang  2020 sebesar  Rp  412,8  triliun.  Pencapaian  ini  minus  2,4%  dari  realisasi  tahun  sebelumnya yang mencapai Rp 423,1 triliun.

## Saran
Mengacu  pada  simpulan  hasil  penelitian  bahwa  perkembangan  Minat  Investasi Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  dan  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  (PMDN),  yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan (1) Memberi perlakuan  yang  sama  bagi  penanam  modal  dalam  negeri  dan  penanam  modal  asing  dengan tetap  memperhatikan  dan  mengedepankan  kepentingan  nasional.(2)  Menjamin  kepastian hukum,  kepastian  berusaha,  dan  keamanan  berusaha  bagi  penanam  modal  sejak  prose pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan  perlindungan kepada  usaha  mikro, kecil,  menengah,  dan koperasi.

## DAFTAR RUJUKAN
Brigham., Eugene, F., Daves, & Philip, F. 2010. Intermediate  Financial  Management. 10 th Edition. Thomson South Western Elton, E.J., & Gruber, M.J. 1991.
Modern  Portofolio  Theory  and  Investment  Analysis,  Jhon  Wiley  and SonsFahmi.,  Irham  &
Hadi, Y.L. 2009.
Teori Portofolio dan Analisis Investasi.
Teori dan Soal Jawab. Bandung: Penerbit Erlangga Fama, E.F. 1970. Efficient Capital Market
: A  Review  of  Theory  and  Empirical  Works.  Journal  of  Finance,  May  Hanafi, Mahduh  & Husnan, S. 1991.
Perilaku Harga Saham di Pasar Perdana : Pengamatan di Bursa Efek Jakarta selama 1990.
Manajemen dan Usahawan Indonesia, Nopember Husnan & Suad. 2009. Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas. Edisi Keempat. Yogyakarta : UPP STIM YKPN Jogiyanto. 2008. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta : BPFE
Aminuddin Ilmar, 2010, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Cet. ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Handri Raharjo, 2009, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
H. Salim HS., 2012, Hukum Investasi di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.