## Optimalisasi Teknologi Komunikasi Informasi Command Center Bagi Efektifitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Rio Febriannur Rachman Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang Email : riofrachman21@gmail.com

## ABSTRACT
Surabaya  has  many  problems  with  Social  Welfare  Problems  (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial or PMKS). The existence of the District Social Welfare Workers  (Tenaga  Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan  or  TKSK)  or  social  volunteers formed by the Ministry of Social Affairs has a central role in eradicating this problem. In  2016,  when  the  Command  Center  112  was  launched  by  the  Surabaya  City Government, with the use of communication and information technology, TKSK was also  given  access  to  receive  information  from  there.  Interestingly,  TKSK  in  each district  has  a  good  relationship  with  those  in  other  districts.  So,  they  can  help  each other when running errands.
Keywords: Technology, Communication, Volunteers, Surabaya City Government

## PENDAHULUAN
Sebagai  salah  satu  kota  besar  di  Indonesia  (Santoso,  2009:  Arfiadi,  Yoyong, and Iman Satyarno, 2013), Surabaya memiliki banyak persoalan Penyandang Masalah Kesejahteraan  Sosial  (PMKS).Keberadaan  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan (TKSK)  yang  dibentuk  oleh  Kementerian  Sosial  memiliki  peran  sentral  dalam pemberantasan  persoalan  ini  (Pramadya,  2016:  Vinda,  2017).  meski  demikian,  TKSK akan  lebih  optimal  tugasnya  bila  terus  berkoordinasi  dengan  Pemerintah  Kota Surabaya.  Khususnya,  Dinas  Sosial.  Meski  memang,  koordinasi  intensif  juga  harus dilaksanakan  dengan  kelurahan/kecamatan,  dinas  kesehatan,  dan  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Penangan  PMKS  di  kota  besar  seperti  Surabaya,  kerap  menemui  persoalan (Pranowo & Hidayatullah, 2018). Antara lain, alat komunikasi dan informasi yang bisa menunjukkan kondisi lapangan secara kongkret. Sehingga, bila ada persoalan di satu
titik,  petugas  bisa  datang  ke  tempat  itu  secepat  mungkin.  Juga,  alat  transportasi untuk  mendukung  mobilitas  petugas.  Baik  untuk  mobilitas  dalam  kota,  maupun  ke luar kota saat mengantarkan PMKS luar kota kembali ke daerah asal. Kesigapan dan kemampuan petugas Pemerintah Kota maupun TKSK selama 24 jam non stop untuk ikut mengurai masalah PMKS. Sebab, persoalan PMKS di kota besar tidak mengenal jam  kerja.  Problem  yang  ada  kerap  datang  secara  beruntun  sebelum  problem sebelumnya  selesai.Pantauan  terhadap  PMKS  yang  sudah  pernah  dibantu  dan difasilitasi, namun setelah pendampingan selesai, dia kembali terjerumus ke masalah yang sama.
Pada  2010,  Wali  Kota  Surabaya  Tri  Rismaharini  (Detik  Surabaya,  2017) membaca  sejumlah  masalah  yang  timbul  terkait  pelayanan  publik  bersama  TKSK sebagai tantangan yang mesti dihadapi. Maka itu, muncullah inovasi untuk penguatan sistem komunikasi dan informasi. Misalnya, dengan pengadaan Handy Talky bagi para TKSK. Sehingga, bisa berkomunikasi dengan petugas Pemerintah Kota dari berbagai OPD lainnya di lapangan.
Pada  2016,  saat  Command  Center  112  diluncurkan  (Makhdar,  2018: Purwantoro, 2019), TKSK juga diberi akses untuk  bisa menerima informasi dari sana. Segala keluhan dan persoalan PMKS di tingkat kecamatan, yang dianggap bisa turut diselesaikan  atau  difasilitasi  oleh  TKSK,  akan  langsung  disampaikan  pada  mereka. Yang menarik, TKSK di setiap kecamatan memiliki hubungan baik dengan yang ada di kecamatan lainnya. Jadi, mereka bisa saling membantu saat menjalankan tugas.
Wali  Kota  Tri  Rismaharini  juga  mengalokasikan  anggaran  untuk  pengadaan mobil  patroli  di  OPD.  Mobil-mobil  itu bisa dipakai  TKSK  untuk  mobilitasnya  bersama PMKS  yang  tengah  ditangani.  Baik  di  dalam  kota,  maupun  ke  luar  kota  (Enciety.Co, 2017). Khususnya, dalam upaya pemulangan TKSK yang ber-KTP luar kota. Pengadaan ambulan di Dinas Sosial maupun  Dinas Kesehatan juga dilakukan. Sebab, kebutuhan alat  transportasi  ini  bisa  dibilang  urgen.  Khususnya,  bagi  mobilitas  PMKS  yang memiliki permasalahan kesehatan.
Adapun  persoalan  tentang  pantauan  berkesinambungan  pada  para  PMKS yang sudah pernah dibantu, TKSK Surabaya berinisiatif untuk membuat form khusus
guna  pengarsipan.  Dengan  demikian,  data  PMKS  yang  sudah  pernah  terjaring  bisa terus  dipantau.  PMKS  yang  sudah  terjaring  karena  satu  kasus/permasalahan,  lantas terjaring  kembali,  penanganannya  pasti  beda  dengan  yang  baru  terjaring.  Misalnya, ada  satu  PMKS  yang  terjaring  karena  dia  tidak  punya  pekerjaan  dan  mengemis,  dia pun  diberi  pelatihan  oleh  OPD  di  Pemerintah  Kota.  Lantas,  dia  suatu  waktu,  dia terjaring lagi karena kembali mengemis. Maka, penanganannya pasti berbeda, karena berarti  masalahnya  tidak  hanya  soal  pekerjaan.  Bisa  jadi,  ada  masalah  mentalitas  di sana, ataumasalah lingkungan sekitar yang memengaruhi.

## PEMBAHASAN

## Komunikasi Publik Bagi Masyarakat Informasi
Komunikasi  Publik  adalah  salah  satu  jenis  atau  bentuk  komunikasi,  selain komunikasi  intrapribadi  (intrapersonal  communication),  komunikasi  antarpribadi (interpersonal  communication),  komunikasi  kelompok  (group  communcation), komunikasi  organisasi  (organization  communication),  dan  komunikasi  massa  (mass communication).  Komunikasi  Publik  dikenal  dengan  banyak  nama/istilah  –urusan publik  (public  affairs),  informasi  publik  (public  information),  dan  hubungan  publik (public relation) atau humas (hubungan masyarakat).
Secara  praktis,  pengertian komunikasi publik  digambarkan  dengan  baik  oleh situs School of Communication American University berikut ini: It’s at the heart of our economy, society, and politics. Studios use it to promote their films. Politicians use it to get elected. Businesses use it to burnish their image. Advocates use it to promote social causes.It’s  a  field  built  on  ideas  and  images,  persuasion  and  information,  strategy  and tactics. No policy or product can succeed without a smart message targeted to the right audience  in  creative  and  innovative  ways.  The  ability  to  communicate  this  way  –  to communicate strategically – is what our programs are all about.
Komunikasi publik ini erat kaitannya dengan kebijakan publik yang dicetuskan pemerintah  (Dijkzeul  &  Moke,  2005).  Artinya,  pemerintah  harus  pandai  membuat media  komunikasi  dan  penyebaran  informasi  agar  kebijakannya  menyentuh  semua lapisan  masyarakat.  Keberadaan  Command  Center  112  adalah  salah  satu  kebijakan
publik  yang  mengoptimalkan  teknologi  komunikasi  dan  informasi,  demi  penguatan komunikasi dan pelayanan publik di Surabaya.
Sekalipun  Komunikasi  Publik  sering  pula  disebut  sebagai  komunikasi  massa (mass  communication),  tetapi  sesungguhnya  berbeda.  Komunikasi  massa  lebih spesifik,  yakni  komunikasi  melalui  media  massa  (communicating  with  media). Komunikasi publik lebih luas daripada komunikasi massa. Komunikasi massa ”hanya” menggunakan media massa, seperti suratkabar, majalah, website, radio, dan televisi. Komunikasi  publik  lebih  luas  lagi.    Selain  menggunakan  media  massa,  komunikasi publik  juga  menggunakan  e-mail,  blog,  jejaring  sosial  seperti  Facebook  dan  Twitter, Yahoo  Messengger,  Handphone  (SMS),  dan  medium  lain  yang  bisa  menjangkau khalayak  luas/banyak  seperti  aksi  demo,  seminar,  diskusi,  dan  sebagainya  (Watie, 2016).
Komunikasi  publik  merupakan  kombinasi  antara  hubungan  dengan  media masa  (media  relations),  jangkauan  komunitas  (community  outreach),  komunikasi krisis  (crisis  communication),  relasi  pelanggan  (customer  relations),  perencanaan acara  (event  planning),  komunikasi  risiko  (risk  communication).  Komunikasi  Publik adalah penyampaian pesan (message), berupa ide atau gagasa, informasi, ajakan, dan sebagainya kepada orang banyak.
Kecanggihan  teknologi  komunikasi  saat  ini  membuat  semua  orang  bisa melakukan komuniksi publik. Sekadar contoh, jika kita memposting sebuah komentar pada sebuah kolom komentar yang dapat diakses banyak orang, maka itu Komunikasi Publik.  Jika  kita  mengatakan  sesuatu  di  ruang  publik  yang  dapat  diakses  banyak orang, maka itu Komunikasi Publik.
Ciri  utama  Komunikasi  Publik  adalah  berisi  pesan  yang  penting  diketahui publik – dikenal dengan Informasi Publik. Yang dikomunikasikan menyangkut urusan publik  (Public  Affairs)  atau  yang  diharapkan  menggugah  orang  banyak.  Sebagai contoh, lembaga-lembaga survei selalu mengumumkan hasil surveinya kepada media massa, pengamat yang tidak diwawancara media mengirimkan komentarnya tentang isu aktual kepada wartawan, dan sebagainya.
Information  society  atau  masyarakat  Informasi  adalah  sebuah  istilah  yang digunakan  untuk  mendeskripsikan  sebuah  masyarakat  dan  sebuah  ekonomi  yang dapat  membuat  kemungkinan  terbaik  dalam  menggunakan  informasi  dan  teknologi komunikasi baru (new information and communication technologies(ICT's)).
Dalam  masyarakat  informasi  orang  akan  mendapatkan  keuntungan  yang penuh  dari  teknologi  baru  dalam  segala  aspek  kehidupan:Di  tempat  kerja,  di  rumah dan  tempat  bermain.  Contoh  dari  ICT's  adalah:  ATM  untuk  penarikan  tunai  dan pelayan perbankan lainnya, telepon genggam(handphone), teletext television, faxes dan pelayan informasi seperti juga internet, e-mail, mailinglist, serta komunitas maya (virtual community) lainnya.
Pengertian  lain  dari  informastion  society  atau  masyarakat  informasi  adalah suatu keadaan masyarakat dimana produksi, distribusi dan manipulasi suatu informasi menjadi  kegiatan  utama.  Jadi  dapat  dikatakan  bahwa  pengolahan  informasi  adalah inti  dari  kegiatan  Teknologi  baru  ini  memiliki  implikasi  untuk  segala  aspek  dari masyarakat  dan  ekonomi  kita,  teknologi  mengubah  cara  kita  melakukan  bisnis, bagaimana  kita  belajar,  bagaimana  kita  menggunakan  waktu  luang  kita.  Command Center  112  yang  bisa  mengefisiensikan  tugas  TKSK  di  Surabaya  adalah  bentuk penerapan komunikasi publik di era masyarakat informasi seperti sekarang ini.

## Implementasi Kebijakan Publik di Era Media Baru
Anderson  (1984)  dalam Public  Policy-Making mengutarakan,  kebijakan  publik dilakukan  oleh  pemerintah  secara  resmi  dan  dijalankan  oleh  struktur-struktur  di dalam  pemerintahan  itu.  Anderson  menyimpulkan  bahwa  kebijakan  publik  adalah tindakan yang memunyai tujuan tertentu yang  diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku  atau  sekelompok  pelaku  guna  memecahkan  suatu  masalah  tertentu. Kebijakan  publik  bisa  diartikan  sebagai  tatanan  atau  aturan  mengenai  tindakan- tindakan  tertentu,  untuk  tujuan  tertentu,  yang  dikoordinasikan  oleh  pemerintah, demi memajukan masyarakat umum.
Pelaksanaan program Command Center 112 yang dihubungkan dengan tugas- tugas TKSK adalah bentuk implementasi kebijakan publik (Afifa, 2017). Khususnya, di
era media baru, yang kerap dikaitkan dengan eksistensi internet. Command Center 112 memunyai  korelasi  dengan  internet,  paling  tidak  di  aspek  promosi  dan  penyiaran informasinya.  Implementasi  kebijakan  publik  di  era  media  baru,  yang  dirumuskan dalam  pelaksanaan  program  Command  Center  112  dihubungkan  dengan  tugas-tugas TKSK, bisa diukur melalui kondisi sebelum dan sesudah program ini dijalankan.
Keluaran  konkret  dari  program  ini  adalah  penyediaan  alat  komunikasi  dan akses TKSK untuk memantau informasi di Command Center 112 milik Pemerintah Kota Surabaya. Pengadaan Handy Talkie. Penyediaan alat transportasi berupa ambulan dan mobil  angkut  di  Dinas  Sosial  dan  dinas-dinas  lain  yang  siap  dipakai  kapan  pun  oleh TKSK  untuk  membawa  PMKS.Koordinasi  secara  berkelanjutan  antara  TKSK  dan petugas  Pemerintah  Kota  dari  berbagai  Organisasi  Perangkat  Daerah  untuk memastikan problem PMKS di Surabaya selalu terpantau.
Ada  banyak  manfaat  yang  bisa  dipetik  dengan  munculnya  inovasi  ini.  TKSK bisa  lebih  sigap  dan  cepat  dalam  menyelesaikan  masalah. Koordinasi  dapat  berjalan dengan  lancar.  Kebutuhan  akses  transportasi  dan  solusi  aplikatif  di  lapangan  dapat diperoleh dengan cepat. Sebab, dengan keterbukan komunikasi antara TKSK dengan Dinas  Sosial  dan  OPD  lain  di  Pemerintah  Kota,  kebutuhan  PMKS  bisa  langsung disampaikan. Dengan demikian, permasalahan bisa langsung diselesaikan.
Koordinasi  antara  Dinas  Sosial  dan  OPD  di  Pemerintah  Kota,  yang  semua terkoneksi  melalui  Command  Center  112,  dengan  para  TKSK  membuat  penangan terhadap  PMKS  bisa  menyeluruh  dan  cepat  tertangani.  Komunikasi  dan  informasi yang  cepat  tersalurkan,  bisa  membuat  masing-masing  pihak  mengetahui  masalah yang dihadapi, sekaligus mencarikan solusi secepat mungkin.
Pekerjaan  Pemerintah  Kota  dan  TKSK  dalam  memberantas  PMKS  dijalankan tanpa  melihat  jam  kerja.  Selama  24  jam  non  stop,  baik  TKSK  maupun  aparat pemerintahan  selalu  stand  by  menghadapi  masalah  PMKS  yang  mungkin  terjadi kapan  saja.  TKSK  mengatasi  permasalahan  secara  menyeluruh.  Sebagai  contoh,  bila ada  satu  PMKS  terjaring,  akan  ditelaah  persoalan  dia  dari  segala  aspek.  Untuk kemudian, dicarikan solusinya dengan detail. Dinilai, OPD mana saja yang perlu turun tangan untuk memberikan solusi. Lantas, dikoordinasikan.
Saat ini, TKSK memiliki manajemen pelayanan klien yang komprehensif. Data klien yang sudah pernah terjaring maupun yang baru terjaring sudah dikantongi. Jadi, bila  yang  bersangkutan  tersandung  masalah  yang  sama,  berarti  ada  pangkal persoalan  yang  lebih  kompleks  dalam  dirinya.  Maka  itu,  penyelesain  lanjutan  akan lebih  kompleks  lagi.  Artinya,  optimalisasi  fungsi  TKSK  sudah  dijalankan.  Meski memang, akan terus dikembangkan dan ini merupakan tugas semua pihak.  Sebelum adanya Command Center 112 yang terkoneksi dengan TKSK, komunikasi dan mobilitas TKSK  belum  maksimal.  Pengarsipan  riwayat  PMKS  yang  sudah  terjaring  belum  ada. Setelah  adanya  program  ini,  komunikasi  dan  mobilitas  TKSK  lebih  maksimal. Penanganan bisa lebih cepat dan kelengkapan informasi membuat penanganan lebih sempurna  karena  sudah  bisa  membaca  apa  kebutuhan  di  lapangan.  Pengarsipan riwayat PMKS sudah dilakukan  sehingga penanganan bisa lebih menyeluruh, tuntas, dan  tepat  sasaran.  Karena,  ada  pendataan  secara  online  melalui  fitur-fitur  yang mendukung di Command Center 112.

## Sinergitas dalam Pelayanan Publik
Program  Command  Center  112  yang  dikoneksikan  dengan  para  TKSK  di Surabaya  berjalan  secara  bertahap  dan  terarah.  Pada  2010,  gagasan  muncul. Dilakukan  perencanaan  inovasi.Dilakukan  pengadaan  alat  komunikasi  bagi  TKSK berupa  Handy  Talky.Dilakukan  pengadaan  alat  transportasi  untuk  mendukung mobilitas  TKSK.  Pada  2015,  TKSK  membuat  manajemen  pelayanan  klien  secara menyeluruh.  Dilakukan  pelaksanaan  pengarsipan.  Pada  2016TKSK  diberi  akses  untuk dapat  berkomunikasi  maupun  menerima  informasi  dari  Comman  Center  112.  Yakni, sentral informasi semua keluhan maupun apresiasi dari warga Surabaya. Dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
Kebijakan  ini  melibatkan  beberapa  pemangku  kepentingan  di  internal Pemerintah  Kota  Surabaya  dan  pihak  eksternal.  Jadi,  ada  sinergitas  dalam pelaksanaannya.  Sinergitas  semacam  ini  penting  untuk  menjalankan  program  atau mengeluarkan  inovasi  daerah  (Najiyati  &  Susilo,  2011:  Rahmawati,  2014).  Wali  Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai penggagas program inovasi optimalisasi tugas TKSK
dengan dukungan  fasilitas. Dinas Sosial selaku leading sector dan media komunikasi langsung dengan para TKSK. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) selaku leading  sector  Command  Center  112.  Kelurahan/Kecamatan  yang  ikut  berkoordinasi untuk memecahkan masalah di level akar rumput.
Sumber  daya  manusia  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  program  ini  berasal dari  interal  Pemerintah  Kota  Surabaya.  Mereka  berasal  dari  Dinas  Sosial, Kelurahan/Kecamatan.  Mereka  bertugas  membantu  dan  memfasilitasi  TKSK  dalam melaksanakan  tugas.  Sekaligus,  aparat  pemerintahan  juga  bertugas  untuk mencarikan solusi dari segala masalah PMKS. Sumber daya atau petugas TKSK adalah elemen masyarakat yang peduli dengan sekitarnya. Di Surabaya, mereka berjumlah 31 orang, sesuai jumlah kecamatan yang ada.
Sumber daya alat yang ada antara lain, Handy Talky yang dimiliki tiap anggota TKSK. Perangkat Command Center 112 yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya untuk mendapatkan  laporan  atau  informasi  seputar  kota.  TKSK  memiliki  akses  untuk mendapat  informasi  dari  sana.  Mobil  angkut  dari  Pemerintah  Kota  untuk  membawa PMKS  dan  bisa  digunakan  di  dalam  kota  maupun  di  luar  kota.  Mobil  ambulan  Dinas Sosial yang bisa digunakan untuk membawa PMKS dan bisa digunakan di dalam kota sehubungan  dengan  persoalan  kesehatan  yang  menimpa  PMKS.  Untuk  mendukung program  ini,  pengadaan  alat-alat  dibiayai  dengan  APBD.  Sejak  tahun  2009, Pemerintah  Kota  menyalurkan  dana-dana  untuk  memfasilitasi  tugas  TKSK  di  semua Kecamatan di Indonesia.

## PENUTUP
Kemajuan  teknologi  komunikasi  dan  informasi  mesti  dimanfaatkan  untuk memaksimalkan  pelayanan  publik.  Pengadaan  alat  komunikasi  dan  informasi, termasuk  adanya  Command  Center  112  adalah  usaha  melakukan  pemanfaatan tersebut.  Selain  itu,  untuk  optimalisasi  layanan,  sinergitas  antar  OPD  adalah kebutuhan  mutlak  yang  mesti  dipenuhi.  Sinergitas  Pemerintah  Kota  dengan  elemen masyarakat  termasuk  TKSK  adalah  suatu  keharusan  pula.  Terlebih,  daya  jelajah  dan jangkauan  TKSK  sangat  luas.  Mereka  tidak  terikat  dengan  birokrasi.  Mereka  adalah relawan murni yang siap berkorban untuk warga Surabaya.
Program  Command  Center  112  yang  terkoneksi  dengan  TKSK  ini  bisa  dijaga keberlanjutannya.  Bahkan,  harus  dikembangkan  sistem  manajerialnya.  Misalnya, dengan mengembangkan sistem pengarsipan online dan terintegrasi. Sehingga, data riwayat  PMKS  bisa  terpantau  dengan  maksimal.  Optimalisasi  tugas  TKSK  bisa dilakukan  di  daerah  lain.  Meskipun,  kerap  kali,  persoalan  PMKS  di  tiap  daerah  pasti berbeda.  Yang  jelas,  pola  penguatan  komunikasi  dan  penyebaran  informasi  bisa dipakai  di  mana  saja.  Apalagi,  teknologi  saat  ini  sudah  sangat  berkembang  pesat sehingga dapat digunakan di kawasan mana pun. Khususnya, di Jawa Timur.
Sementara  itu,  kegiatan  TKSK  dilakukan  setiap  hari.  Oleh  karena  itu, monitoring dan evaluasi harian juga dilaksanakan tiap hari. Koordinasi dengan pihak Pemerintah Kota bila terjadi masalah di lapangan juga langsung dilaksanakan saat itu juga.  Pertemuan  rutin  bulanan  antara  TKSK  dan  Dinas  Sosial  untuk  mengevaluasi semua kegiatan berikut fasilitas-fasilitas yang ada dilaksanakan secara rutin. Selain itu, tiap tahun, dilakukan pula evaluasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## Rio Febriannur Rachman

## REFERENSI
Afifa,  Millati,  E.  L.  I.  T. Strategi  Pelayanan  Satu  Pintu  Dalam  Menangani  Pengaduan Darurat Oelh Pemerintah Kota Surabaya Melalui Layanan Darurat 112 Command Center . Publika 5.1 (2017).
Anderson,  James  E.  1984.  Public  Policy  Making.  Holt,  Rinehart  and  Wiston.  New York.
Arfiadi,  Yoyong,  and  Iman  Satyarno. Perbandingan  Spektra  Desain  Beberapa  Kota Besar di Indonesia dalam SNI Gempa 2012 dan SNI Gempa 2002 (233S). (2013).
Detik  Surabaya,  2017, Apresiasi  untuk  Pemkot  Surabaya  dalam  Rehabilitasi  PMKS . Dapat diakses di https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d- 3700172/apresiasi-untuk-pemkot-surabaya-dalam-rehabilitasi-pmks , diakses
pada 24 Juli 2019
Dijkzeul,  Dennis  &  Moke,  Markus.  (2005). Public  Communication  Strategies  of International Humanitarian Organizations . Vol. 87, No. 860.
Enciety.Co,  2017, Ini  Suka  Duka  Relawan  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial  di  Surabaya . Dapat diakses di https://www.enciety.co/ini-suka-duka-relawan-tenaga- kesejahteraan-sosial-di-surabaya/ , diakses pada 23 Juli 2019
Irza Chairani Makhdar, A. F. Kualitas Pelayanan Tanggap Darurat Bencana Command Center  112  Di  Badan  Penanggulangan  Bencana  Dan  Linmas  Kota Surabaya . Publika 6.2 (2018).
Najiyati,  Sri,  and  Slamet  Rahmat  Topo  Susilo. Sinergitas  instansi  pemerintah  dalam pembangunan Kota Terpadu Mandiri. Jurnal Ketransmigrasian 28.2 (2011): 113- 124.
Pramadya, Luki. Implementasi Program Campus Social Responsibility Dinas Sosial Kota Surabaya (Studi Pada Kegiatan Pendampingan Mahasiswa Asuh Terhadap Anak PMKS) . Publika 4.2 (2016).
Pranowo  and  A.  Nururrochman  Hidayatullah.  "Sinergy  The  Role  of  Social  Welfare Institution  Holders  through  Family  Care  Unit  (FCU)." Jurnal  Penelitian Kesejahteraan Sosial 15.4 (2018): 317-328.
Purwantoro,  Aswin. Tingkat  pengetahuan  masyarakat  surabaya  mengenai  sosialisasi command center  call 112 (emergency line) melalui media publikasi . Diss. Widya Mandala Catholic University Surabaya, 2019.
Rahmawati,  Triana. Sinergitas  Stakeholders  dalam  Inovasi  Daerah  (Studi  pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)). Jurnal Administrasi Publik 2.4 (2014): 641-647.
Santoso,  Eko  Budi. Daya  Saing  Kota-Kota  Besar  di  Indonesia . Makalah.  Seminar Nasional Perencanaan Wilayah dan Kota ITS. Surabaya . 2009.
Vinda, Kurnia. Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kelompok Usaha
Bersama  (Studi  Kasus  Pada  Pemberian  Bantuan  Mesin  Jahit  Kelompok  Usaha Bersama  Bunga  Sejahtera  Desa  Ngampungan  Kecamatan  Bareng  Kabupaten Jombang) . Publika 5.1 (2017).
Watie,  Errika  Dwi  Setya. Komunikasi  dan  media  sosial  (communications  and  social media) . Jurnal The Messenger 3.2 (2016): 69-74.