## IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYAKIT BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS KASUS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KANTOR KECAMATAN MEDAN HELVETIA
Oleh: Pangeran Teguh Anugrah 1) Abdul Kadir 2)
Pin Pin 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail:
silalahi.pangeran@gmail.com 1) abdulkadir794@gmail.com 2)
drpinpin62@gmail.com 3)

## ABSTRACT
District  is  part  of  the  government  organization  that  is  closest  to  dealing  directly  with  the community  and  spearheading  the  success  of  regional  development,  especially  in  Medan, where the District will be seen directly in planning and controlling development and services, and a reflection of good governance in Medan. The objectives of this study are as follows: (i) to describe the Good Governance implementation in the District, especially in the District of Medan Helvetia, (ii) to analyze the factors that support and inhibit the implementation in the District, especially in the District of Medan Helvetia.The form of descriptive research using a qualitative  approach,  this  research  was  conducted  in  the  District  of  Medan  Helvetia.  The informants consisted of key informants, namely the Head of District and their apparatus as many  as  4  people  who  were  determined  purposively  and  the  Main  informant  namely  the community who were taken accidentally as many as 20 people at the time of the study. Primary data  comes  from  interviews  and  secondary  data  from  literature  studies  and  other  written documents. After the data and information needed has been collected, the researcher then sifts through the data and information into the research indicators that have been determined. After the data and information are grouped, the researcher then presents the data and analyzes the data qualitatively.Research Results: The good governance implementation in Medan Helvetia District Office refers to the Decree of the District of Medan Helvetia number 138/19-17/SK- MH/IX/2015  on  Standard  Operating  Procedures  (SOP)  in  Medan  Helvetia  District Environment.  In  general,  the implementation  analysis  as  follows:  (i)  Standards  and  Policy Objectives: public servants have attempted to achieve the public service goals they have set, (ii)  Resources:  human  resources  and  support  resources  or  facilities,  researchers  see  still shortcomings,  (iii)  Inter-Organizational  Relations:  inter-organizational  relationships implemented in Medan Helvetia  District are good, (iv) Characteristics of the Implementing Agent: the characteristics of the existing implementing agent can already be applied by the implementor of public services in both the public service in Medan Helvetia district, (v) Social, Political, and Economic Conditions: on the variable social, economic and political conditions, the implementors of public services in providing public services do not discriminate between each  other,  (vi)  Implementor  Disposition:  the  attitude  given  by  the  implementor  of  public services  is  friendly  and  courteous  when  providing  public  services.  Supporting  factors  are cooperation with stakeholders, commitment of the head district (Camat), and the economic potential of the region and opportunities of private CSR, while the Inhibitor Factors are Lack of  community  participation,  lack  of  human  resources  apparatus,  lack  of  funds  and  some damaged road and drainage infrastructure.
Keyword: Good Governance, Public Service, Public Administration
ABSTRAK
Kecamatan  adalah  salah  satu  bagian  dari  institusi  pemerintah  yang  paling  dekat  dan berhubungan  langsung  dengan  masyarakat  serta  menjadi  ujung  tombak  keberhasilan pembangunan  daerah  khususnya  Kota  Medan  dimana  kecamatan  akan  terlihat  langsung didalam perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan, dan menjadi cerminan baik  buruk  yang  nyata  terhadap  tata  kelola  pelayanan  publik  pemerintahan  Kota  Medan. Tujuan  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  (i)  mendeskripsikan  implementasi good governance di  Kecamatan  khususnya  pada  Kantor  Kecamatan  Medan  Helvetia,  (ii) menganalisis  faktor-faktor  yang  menjadi  pendukung  dan  penghambat  implementasi good governance di  Kecamatan  khususnya  pada  Kantor  Kecamatan  Medan  Helvetia.  Bentuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Medan Helvetia. Informan terdiri dari informan kunci yakni Camat dan Perangkatnya sebanyak 4 orang yang ditetapkan secara Purposif dan informan Utama yakni masyarakat  yang  diambil  secara  acak  sebanyak  20  orang  pada  saat  penelitian.  Data  primer bersumber  dari  wawancara  dan  data  sekunder  berasal  dari  studi  kepustakaan  dan dokumen tertulis  lainnya.  Apabila  data  dan  informasi  yang  diperlukan  telah  terkumpul,  peneliti kemudian  memisah-misahkan  data  dan  informasi  tersebut  kedalam  indikator-indikator penelitian yang telah ditentukan. Setelah data dan informasi tersebut dikelompokkan, peneliti kemudian  melakukan  penyajian  data  dan  analisis  data  secara  kualitatif.  Hasil  Penelitian: Implementasi good governance di Kantor Kecamatan Medan Helvetia  mengacu pada Surat Keputusan  Camat  Medan  Helvetia  nomor  138/19-17/SK-MH/IX/2015  tentang Standar Operating  Procedures (SOP)  di  Lingkungan  Kecamatan  Medan  Helvetia.  Secara  umum analisis implementasinya adalah sebagai berikut: (i) Standar dan Sasaran Kebijakan: pelayan publik  telah  berusaha  mencapai  sasaran  pelayanan  publik  yang  telah  mereka  tetapkan,  (ii) Sumber  daya:  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  pendukung  atau  fasilitas,  peneliti melihat  masih  adanya  kekurangan,  (iii)  Hubungan  Antar  Organisasi:  hubungan  antar organisasi  yang  dilaksanakan  di  Kecamatan  Medan  Helvetia  sudah  baik,  (iv)  Karakteristik Agen Pelaksana: karakteristik agen pelaksana yang ada sudah dapat diterapkan oleh pelaksana pelayanan  publik  secara  baik  dalam  memberikan  pelayanan  publik  di  Kecamatan  Medan Helvetia, (v) Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi: pada variable kondisi sosial, ekonomi dan politik,pelaksana  pelayanan  publik  dalam  memberikan  pelayanan  publik  tidak  membeda- bedakan  antara  satu  sama  lain,  (vi)  Disposisi  Implementor:  sikap  yang  diberikan  oleh pelaksana  pelayanan  publik  ramah  dan  sopan  pada  saat  memberikan  pelayanan  publik. Faktorpendukung:  adanyakerjasamadengan  stakeholder,  komitmen  pimpinan  (Camat),  dan potensi  ekonomi  wilayah  dan  peluang  dari  CSR  swasta,  sedangkan  Faktor  Penghambat: Minimnya  Partisipasi  masyarakat,  kurangnya  SDM  aparatur,  minimnya  dan  adan  sebagian infrastruktur jalan dan drainase yang rusak.
Kata-kata  Kunci:  Implementasi,  Good  Governance,  Pelayanan  Publik,  Admistrasi Kependudukan

## 1. PENDAHULUAN
Kecamatan Medan Helvetia sebagai  institusi  yang  memiliki  fungsi dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi publik khususnya yang berkaitan dengan perijinan dan penerbitan, Surat Keterangan Kematian,Kartu Keluarga,Surat  Tanah/Ahli  Waris,  dan Kartu  Tanda  Penduduk,  untuk  dituntut bekerja  secara  efisien  dan  mampu  secara cepat menjawab masukan, tuntutan
masyarakat  dan  perubahan  lingkungan dengan  cara  kerja  yang  lebih  ramah  dan berorientasi  kepada  masyarakat  daripada berorientasi  kepada  pemimpin  seperti  yang terjadi selama ini dalam lingkungan birokrasi pelayanan publik.
Birokrasi  dalam  menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan fungsi pembangunan  (termasuk  penyelenggaraan pelayanan  publik)  diberikan  kesan  adanya proses  panjang  dan  sulit  apabila masyarakat
ingin menyelesaikan urusan yang berkaitan dengan pelayanan aparatur pemerintahan.
Birokrasi  selalu  menerima  citra buruk  yang  merugikan  bagi  peningkatan birokrasi  itu  sendiri  (khususnya  dalam pelayanan  publik).Birokrasi  tidak  mampu lagi  memposisikan  diri  sebagai  sebuah institusi  yang  mulia  dan  tidak  tersentuh oleh kritik dari pihak eksternal birokrasi.Tuntutan  masyarakat  mengenai perlunya  dilakukannya  perbaikan  kualitas pelayanan  publik  telah  menjadi  masukan publik sampai dengan saat ini.
Dalam  keadaan  yang  demikian, maka kiprah birokrasi aparatur pemerintahan  harus  mampu  berinovasi demi  kepentingan  bangsa  dan  negara  dan agar mampu menyelenggarakan fungsinya dengan  baik,  birokrasi  harus  mampu berpegang  teguh  pada  berbagai  peraturan perundang  -  undangan  yang  berlaku. Berkaitan dengan pelayanan dan perwujudan kesejahteraan rakyat, birokrasi  publik  memberikan  andil  yang sangat  relatif  besar.  Semua  hal  yang terdapat  dalam  cakupan  penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa lepas dari konteks public  services  dan  public  affairs. Barang dan  jasa  publik  hendaknya  dapat  diatur secara  efisien  dan  efektif,  sedangkan konsekuensi  pengaturan  tersebut  menjadi tanggung jawab birokrasi.
Berdasarkan dari penjelasan uraian sebelumnya,  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE  SEBAGAI  UPAYA PENCEGAHAN PENYAKIT BIROKRASI  DALAM  PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KANTOR

## KECAMATAN MEDAN HELVETIA)”
2. TINJAUAN PUSTAKA
Suatu  proses  pengambilan  keputusan kebijakan  publik  dapat  dianalogikan fungsi serta penggunaannya sama dengan fungsi organ otak didalam tubuh manusia, karena  melalui  medium  ini,  segala
aktivitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat mulai dilakukan oleh birokrasi.
Kebijakan publik itu sendiri merupakan  titik  awal  pengoperasian  fungsi program-program  atau  kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan pihak swasta.
Jika ditarik secara terminologi, maka kebijakan  publik  berangkat  dari  dua  suku kata  yaitu  kebijakan  ( policy )  dan  publik ( public ).
Kebijakan  dapat  di  artikan  sebagai suatu  upaya  pencapaian  sebuah  tujuan tertentu  yang  dapat  dilakukan  oleh  seorang individu  secara  personal/pribadi  maupun kegiatan yang dilakukan oleh beberapa/sekelompok orang.
Berarti  usaha  tadi  yang  dilakukan oleh  individu  atau  kelompok  dalam  hal  ini adalah  pemerintah  semuanya  ditujukan untuk kepentingan orang banyak, umum atau masyarakat.  Atau  dalam  pengertian  lain, semua yang dilakukan oleh pemerintah pada hakekatnya  adalah  atas  dasar  kemauan, keinginan, kepentingan dan kehendak masyarakat,  demi  tercapainya  masyarakat yang adil dan makmur.
Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa implementasi  merupakan  suatu  proses  yang terus  bergerak  yang  banyak  melibatkan secara  terus  menerus  usaha-usaha  untuk mencari segala sesuatu yang akan dan dapat dilakukan. Implementasi juga dapat mengatur  kegiatan-kegiatan  yang  menuju pada  penempatan  suatu  program  ke  dalam tujuan kebijakan yang ingin dicapai.Implementasi kebijakan adalah segala  rangkaian  aktivitas  setelah  suatu kebijakanakan dirumuskan.
Apabila tidak ada suatu implementasi dalam  perumusan  kebijakan  maka  suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka.
Pada  Penelitian  ini  Peneliti  akan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn(1975) dalam  meneliti  dan  membahas  mengenai Implementasi Good  Governance Sebagai Upaya  Pencegahan  Penyakit  Birokrasi
Dalam  Pelayanan  Publik  di  Kantor Kecamatan  Medan  Helvetia  dengan menggunakan variable Donald Van Meter dan  Carl  Van  Horn(1975)  (Dalam Subarsono, 2011: 90-92), yaitu adanya 1.)
Standar dan Sasaran Kebijakan, 2.)Sumberdaya,  3.)  Hubungan  Antar Organisasi, 4.) Karakteristik Agen Pelaksana, 5.) Kondisi Sosial, Politik, dan
Ekonomi,  dan  6.)  Disposisi  Implementor demi tercapainya Tujuan Pelayanan Publik yang diinginkan masyarakat.
Produktivitas  maupun  efektivitas dan  efesiensi  organisasi  Negara  atau pemerintah amat tergantung pada Aparatur Negara  yang  ada  didalamnya,  karena merekalah yang akhirnya menjadi pelaksana pemerintahan dan pembangunan.
Kualitas  pelayanan  telah  menjadi kunci  yang  paling  menentukan  dalam menjaga keberlangsungan suatu organisasi birokrasi  pemerintah  maupun  organisasi perusahaan.Pelayanan  yang  bermutu  atau tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan para  pengguna  jasa-jasa  publik  terutama masyarakat  yang  sangat  penting  dalam upaya mewujudkan kepuasan para pengguna jasa publik tersebut.
Tentang  kualitas  pelayanan  publik pada Kantor  Kecamatan Medan Helvetia, masih  ditemukan  beberapa  kekurangan atau kelemahan dalam pelayanan.

## 3. METODEPELAKSANAAN
Adapun  jenis  penelitian  yang  akan digunakan  pada  penelitian  penulis  adalah deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Dengan  metode  penelitian  deskriptif  ini peneliti  akan  berusaha  mendeskripsikan atau  menggambarkan  secara  terperinci atau  komprehensif  tentang  bagaimana Implementasi Good  Governance Sebagai Upaya  Pencegahan  Penyakit  Birokrasi Dalam  Pelayanan  Publik  di  Kantor Kecamatan Medan Helvetia yang menjadi cerminan  baik  bagi  Pemerintahan  Kota Medan, adapun dengan pemilihan rancangan deskriptif kualitatif, diharapkan penulis akan dapat melakukan pendekatan
terhadap  obyek-obyek  penelitian  dengan menggali informasi dalam proses wawancara. Melalui hasil observasi lapangan serta catatan pribadi, penulis senantiasa akan menginterpretasikan  makna  yang  tersurat dan  tersirat  dari  penjelasan  yang  diberikan informan.

## 4. HASIL DANPEMBAHASAN
Dalam memberikan pelayanan publik di Kecamatan Medan Helvetia, terdapat tiga seksi  yang  bertanggung  jawab  dalam memberikan pelayanan publik di Kecamatan Medan  Helvetia.  Tiga  seksi  tersebut  adalah Seksi Tata Pemerintahan,
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Kesejahteraan  Sosial.Dalam  menjalankan tugasnya,  ketiga  seksi  tersebut  diberikan tugas  dan  tanggung  jawab  sesuai  dengan bidangnya  masing-masing. Tugas dan tanggung  jawab  dari  ketiga  seksi  tersebut adalah  Seksi  Tata  Pemerintahan  yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu: pengurusan surat-surat atau dokumen penting  yang  berfungsi  sebagai  alat  dan dokumen  legalitas  dalam  masyarakat.  Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu: pengurusan Surat  Undangan  Musrenbang.  Dan  Seksi Kesejahteraan  Sosial  mempunyai  tugas  dan tanggung  jawab,  yaitu:  pengurusan  Surat Keterangan  Ahli  Waris,  Surat  Dispensasi Nikah,  dan  Surat  Keterangan  Kurang Mampu.  Dalam  penelitian ini,  peneliti akan melakukan penelitian mengenai Implementasi Good  Governance Sebagai Upaya  Pencegahan  Penyakit  Birokrasi Dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan
Medan Helvetia. Dalam mengumpulkan  data  yang  diperlukan  untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini, penulis melakukan dengan empat tahapan.Pertama  melakukan  observasi  ke lapangan untuk mengetahui secara langsung bagaimana keadaan penelitian yang sesungguhnya.Kedua  peneliti  melaksanakan penelitian  dengan  melakukan  wawancara dengan informan.Ketiga, peneliti mengumpulkan dokumentasi untuk
mendukung  dari  data  yang  didapat  melalui
hasil  wawancara  dan  observasi.Dan keempat,  peneliti  melakukan  proses pengambilan data-data yang dapat diartikan sebagai suatu teknik pengumpulan  data-data  yang  bersifat menyatukan dari berbagai teknik pengumpulan  data-data  dan  sumber  data- data yang telah ada.
Hal  yang  pertama  dilakukan  oleh penulis  adalah  dengan  melaksanakan wawancara dengan informan yang berhubungan dengan permasalahan utama pada  penelitian  ini.Dalam  melaksanakan wawancara untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dari  penelitian  ini,  peneliti  melakukan wawancara dengan informan yang berhubungan  dengan  permasalahan  yang ada.Sesuai  dengan  metode  penelitian, peneliti  telah  menetapkan  22  orang narasumber.  Dua  puluh  dua  informan tersebut  merupakan  orang-orang  yang memiliki  fungsi  jabatan  atau  fungsi kedudukan  tertentu  didalam  institusi kecamatan karena dianggap dapat menjawab dan memberikan ide pemikiran atau jalan keluar dari segala sesuatu yang menjadi permasalahan utama dari penelitian yaitu yang berhubungan dengan proses  Implementasi Good  Governance Sebagai  Upaya  Pencegahan  Penyakit
Birokrasi Dalam Pelayanan Publik khususnya dalam Bidang Tata
Pemerintahan  di  Kecamatan  Medan Helvetia.Pada  pelaksanaan  wawancara yang  dilakukan  oleh  penulis,  penulis melakukan  wawancara  dengan  Camat Medan Helvetia yang terdiri dari 1 orang, Sekertaris  Camat  Medan  Helvetia  yang terdiri dari 1 orang, Kasubbag Umum yang terdiri  dari  1  orang,  Kasubbag  Keuangan dan  Program  yang  terdiri  dari  1 orang,KasiTataPemerintahanyangterdirid ari1orang,PegawaidiKecamatan Medan
Helvetia  yang  terdiri  dari  7  orang  dan Masyarakat  yang  terdiri  dari  10  orang.
Informan  dalam  penelitian ini  terdiri  dari tiga  kategori,  yaitu  Camat  beserta  jajaran staff  Kecamatan  Medan  Helvetia , Staf Administrasi  Dinas  Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil Kota Medan yang ditempatkan  di  Kantor  Kecamatan  Medan Helvetia dan Masyarakat.Dalam penyusunan pertanyaan wawancara, peneliti menggunakan tipe wawancara secara sistematis, dimana sebelum memulai wawancara terlebih dahulu peneliti menyusun  daftar-daftar  pertanyaan  yang diajukan.
Dalam  melaksanakan  wawancara dengan  informan,  peneliti  mengajukan pertanyaan-pertanyaan  wawancara  sesuai dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas, yaitu  Implementasi Good  Governance Sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Birokrasi Dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan  Medan  Helvetia.  Peneliti  juga menanyakan  terhadap  informan  masyarakat untuk  mengetahui  bagaimana  Implementasi Good Governance Sebagai Upaya Pencegahan  Penyakit  Birokrasi  Dalam Pelayanan  Publik  khususnya  dalam  Bidang Tata  Pemerintahan  di  Kecamatan  Medan Helvetia dari sudut pandang dan pengalaman yang  dirasakan  oleh  masyarakat  pada  saat berurusan  dengan  pelayanan  publik  dalam Bidang  Tata  Pemerintahan  di  Kecamatan Medan Helvetia.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan pemaparan hasil wawancara yang  telah  di  deskripsikan  pada  bab sebelumnya  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
1.)  Untuk  kualitas  pelayanan  administrasi kependudukan  di  Kantor  Kecamatan Medan  Helvetia  sudah  dijalankan dengan baik, dan
2.)  Untuk  kendala  dan  hambatan  dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kantor  Kecamatan  Medan  Helvetia sebagian sudah diantisipasi dengan baik, walaupun  ada  beberapa  kendala  dan hambatan  seperti  minimnya  partisipasi masyarakat,  kurangnya  SDM  aparatur, serta  minimnya  dana  dan  infrastruktur jalan.
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  peneliti,  sehubungan dengan Implementasi Good Governance
dalam Pelayanan Publik di Kecamatan  Medan  Helvetia,  peneliti akan  memberikan  beberapa  masukan dan saran, yaitu:
1.)  Dalam  Implementasi  diperlukan adanya semangat dan kreativitas serta inovasi  setiap  program,  kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholder dengan  melibatkan  para  ahli  di dibidangnya dengan bekerjasama dengan  lembaga  Perguruan  Tinggi, Lembaga  Riset,  serta  Pemerhati Kebijakan  Pelayanan  Publik  di  Kota Medan,  dan
2.)  Perlunya  dioptimalkan  Dana Kecamatan  yang  digelontorkan  oleh
Pemerintah  Pusat  secara  efektif  dan efisien agar program pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. G. Subarsono.
2005. Analisis
Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Albrow, Martin. 1989. Birokrasi. diterjemahkan oleh Rusli Karim dan Totok Daryanto. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. Arikunto, Suharsimi.
(2005). ManajemenPenelitian . Jakarta: RinekaCipta.
Bogdan,  Robert  dan  Taylor. Pengantar
Metode  Penelitian  Kualitatif , Terjemahan  oleh  Arief  Rurchan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992). Chandler, Ralph and C. Plano. 1988. The Public Administration Dictionary .  New  York  ;  John Wily and Sons Book. Diahloka,  Carmia.  2013. Membangun
Kualitas Pelayanan Publik Melalui Peningkatan Etos Kerja Pegawai. Malang; Jurnal Ilmu Administrasi Publik FISIP – Universitas  Tribhuwana  Tungga Dewi.
Gunawan,  Imam.  2014. Metode  Penelitian Kualitatif  :  Teori  dan  Praktik. Jakarta: Bumi Aksara.
Kristiadi, J.B. 1993. Optimasi Sumber Daya Pembangunan Melalui Peningkatan  Peran  Swasta  dalam Pembangunan Sektor Publik. Jakarta; Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi FISIP – Universitas Indonesia. Osborne, David and Ted Gaebler. 1992. Reinventing  Government  ;
How The Enter Preneural Spirit is Transforming  the  Public  Sector . New York ; Penguin Book.
Patton, QM. 1997. Qualitative Ev aluation and  Research  Methods .CA  sage Publications, Newbury Park.
Rinaldi,  Rudi.  2012. Analisis  Pelayanan Publik  (Studi  Sekretariat  Daerah Propinsi  Sumatera  Utara). Medan;
Jurnal  Ilmu  Administrasi  Publik FISIP – Universitas Medan Area Sugiyono. 2002. Metode Penelitian Administrasi. Bandung. CV Alfabeta. William, David. (1997). Metode Penelitian Kebijakan Publik . (Samodra Wibawa,  Penerjemah).Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Winarno,  Budi.  2004. Teori  dan  Proses
Kebijakan Publik. Yogyakarta:
Media Pressindo.