## Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (Perspektif Undang-Undang Lingkungan Hidup)

## Zulkifli Aspan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Email: zulkifliaspan@gmail.com

## Abstract:
Mega-project of Center Point of Indonesia (CPI) in area 157 Ha standing on State’ land in the coastal  region  of  Makassar  is  sued  by  a  civil  society  coalition  in  the  name  of “Aliansi Selamatkan Pesisir Makassar (ASP).” The coalition of ASP sues because reclamation is deemed to violate the provisions in Act No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, the  Government  Regulation  No.  27  of  2012  on  Environmental  Permit,  the  Presidential Regulation  No.  122  of  2012  on  Reclamation  in  Coastal  Areas  and  Small  Islands,  and  the Ministry Regulation of Marine and Fishery No. 17 of 2013 on the Licensing of Reclamation in Coastal Areas and Small Islands. The lawsuit is supported by the ASPs’ study that 60% of the coral reefs in the coastal areas of Makassar have been damaged. The allocation of reclamation space that will be performed in a large reclamation project will exacerbate the percentage of coral damage. In addition, reclamation is also increasingly aggravating sea water pollution around Losari Beach of Makassar.
Keywords : Center Point of Indonesia; Environmental law; living environment; Reclamation

## Abstrak:
Megapoyek Centre Point of Indonesia (CPI) seluas 157 ha yang berdiri di atas lahan negara di kawasan  pesisir  Makassar  digugat  oleh  koalisi  masyarakat  sipil  yang  mengatasnamakan “Aliansi Selamatkan  Pesisir  Makassar  (ASP) ”. Koalisi  ASP  menggugat  karena  reklamasi dipandang  menyalahi  ketentuan  dalam  UU  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolan Lingkungan Hidup, PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Permen Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Gugatan ini didukung hasil kajian ASP bahwa 60% terumbu karang di wilayah  pesisir  Kota  Makassar  telah  rusak.  Alokasi  ruang  reklamasi  yang  nantinya  akan dilaksanakan dalam sebuah proyek besar reklamasi akan menambah parah persentasi kerusakan terumbu  karang.  Selain  itu,  reklamasi  juga  semakin  memperparah  pencemaran  air  laut  di sekitar Pantai Losari, Makassar.
Kata Kunci: Hukum Lingkungan; Lingkungan Hidup; Reklamasi; Centre Point of Indonesia

## 1.  Pendahuluan
Reklamasi kawasan pesisir pantai di sejumlah daerah di Indonesia menjadi isu hangat ketika mendapat reaksi penolakan dari masyarakat. Pada kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta  misalnya,  isunya  menjadi  panas  ketika  berujung  pada  kasus  hukum  tindak pidana korupsi manakala anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta beserta  pengembang  (PT  Agung  Podomoro  Land)  ditangkap  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  terkait  suap  reklamasi.  Uang  suap  itu  diduga  terkait  dengan pembahasan  Rancangan  Peraturan  Daerah  (Ranperda)  Rencana  Zonasi  dan  Wilayah Pesisir  Pantai  Utara  dan  revisi  Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  1995  tentang Pelaksanaan  Reklamasi  dan  Rencana  Tata  Ruang  Pantura  Jakarta. 1 KPK  bahkan menyebut  kasus  ini  sebagai  “ grand  corruption ”. 2 Hal  ini  kemudian  merembet  pada kuatnya desakan untuk menghentikan aktivitas reklamasi pantai di sejumlah daerah, termasuk Makassar.
Jika  ditelisik  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah (UU  Pemda),  memang  memberikan  kewenangan  pengelolaan  wilayah  laut  kepada pemerintah  pusat  yang  dibagi  dengan  pemerintah  provinsi 3 serta  pemerintah kabupaten/kota. Klausul ini kemudian memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi  serta  pemerintah  kabupaten/kota  untuk  menerbitkan  izin  pengelolaan wilayah  laut.  Perihal  izin  ini  kemudian  diatur  secara  lebih  rinci  dalam  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau  Kecil,  serta  pada  Pasal  6  dan  Pasal  7  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. 4
Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni Sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota  dan  Sungai  Jeneberang  yang  bermuara  di  selatan  kota.  Luas  wilayah  Kota Makassar  seluruhnya  berjumlah  kurang  lebih  175,77  Km2  daratan  dan  termasuk  11 pulau di Selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km. Jumlah kecamatan di Kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan. Di antara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan  Tamalate,  Mariso,  Wajo,  Ujung  Tanah,  Tallo,  Tamalanrea  dan Biringkanaya. 5
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan, reklamasi atau penimbunan laut terjadi di pesisir Makassar mulai  gencar  dilakukan  sejak  2003  hingga  2010.  Kasus  penimbunan  pesisir  Mariso, pembangunan hotel di belakang Polair dan pesisir Mariso, penimbunan pesisir Buloa, dan  terakhir  reklamasi  pantai  oleh  sejumlah  pihak.  Pemerintah  KotaMakassar  juga membuat  master  plan  rencana  reklamasi  kawasan  strategis  bisnis  global  terpadu Makassar  yang  memasukkan  rencana  pembangunan  Centre  Point  of  Indonesia  atau
1 .  Dikutip dari laman Kompas.com.
http://nasional.kompas.com/read/2016/04/01/18245351/ KPK.Suap.untuk.Sanusi.Terkait.Raperda  Reklamasi.
2 Dikutip dari laman Kompas.com http://nasional.kompas.com/read/2016/04/01/21160331/KPK. Sebut.Suap.Anggota.DPRD.DKI.Sebagai.Grand.Corruption.
3 Lihat Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4 Lihat Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
5 Dikutip dari laman resmi Pemerintah Kota Makassar. http://makassarkota.go.id/110-geografis kotamakassar.html
COI/CPI  di  dalamnya.  Proyek  CPI  merupakan  sebuah  proyek  yang  digawangi  oleh Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  (Pemprov  Sulsel)  hingga  kini  banyak  menuai masalah.  Walaupun  belum  ada  Perda  Zonasi  Wilayah  Pesisir,  proyek  reklamasi  CPI terus  berjalan. 6 Luas  rencana  struktur  ruang  pada  KSP  COI  yang  diusulkan  oleh Pemprov Sulsel memiliki luas 625,35 ha di zona kawasan inti dan 840,75 ha di kawasan penyanggah.  Sebagian  besar  direncanakan  di  dalam  areal  reklamasi  yang  belum memiliki  aspek  legal,  seperti  belum  adanya Perda  Zonasi Wilayah Pesisir  dan  Pulau Kecil.
Dalam upaya meloloskan proyek CPI, Pemprov Sulsel menggandeng PT Yasmin Bumi Asri  untuk  mengerjakan  beberapa  proyek  dengan  anggaran  APBD.  Namun  kontrak tersebut  dialihkan  ke  PT  Ciputra  Surya  Tbk  untuk  menggarap  lahan  seluas  157  ha. Dalam  kontrak  disebutkan,  lahan  seluas  57  ha  (Wisma  Negara)  akan  di  serahkan kepada  Pemprov  Sulsel.  Selanjutnya,  Ciputra  akan  menguasai  lahan  seluas  100  ha yang diperuntukkan untuk kawasan bisnis, perhotelan, dan pemukiman mewah.
Di awal tahun 2015, kegiatan ilegal  reklamasi  atau penimbunan laut yang dilakukan pengembang  dihentikan  oleh  Panitia  Khusus  (Pansus)  RTRW  dan  Pemerintah  Kota Makassar.  Penghentian  ini  sifatnya  hanya  sementara,  menunggu  kepastian  alokasi ruang reklamasi yang akan dibahas oleh Pansus Ranperda RTRW Makassar 2015-2035. Masyarakat sipil dan akademisi telah memberikan pandangan terkait reklamasi pesisir Makassar  dalam  rapat  dengar  pendapat  Pansus  DPRD  Kota  Makassar.  Aliansi Selamatkan  Pesisir  (ASP)  Makassar 7 menolak  secara  tegas  alokasi  ruang  reklamasi, komersialisasi  pesisir  Makassar  untuk  kepentingan  pengembangan  kota  yang nyatanya  lebih  diarahkan  pada  kepentingan  privatisasi  ruang  publik  untuk  tujuan- tujuan komersil, bisnis dan ekonomi semata.
Awalnya,  Pansus  RTRW  Makassar  menunjukan  sikap  menolak  reklamasi  tanpa  izin dengan  mengeluarkan  sejumlah  rekomendasi  terhadap  pihak  yang  melakukan reklamasi  di  pantai  Makassar.  Ancaman  ini  di  keluarkan  karena  pengusaha  yang melakukan  reklamasi  tidak  mengantongi  izin  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan. 8 Namun,  sebagai  institusi  politik  yang  rentan  dengan  konflik kepentingan,  meski  awalnya menunjukan  sikap menolak  reklamasi,  DPRD  Makassar tetap  mengesahkan  Ranperda  RTRW  Makassar  2015-2016  meski  aktivitas  reklamasi belum mengantongi izin lengkap. 9
Meski lokasi reklamasi berada di Kota Makassar, namun Pemprov Sulsel juga memiliki kepentingan  terkait  pembangunan  mega  proyek  CPI/COI.  Setelah  menggandeng  PT Yasmin  Bumi  Putra  dan  PT  Ciputra  Surya  Tbk,  Pemprov  Sulsel  mengusulkan Ranperda  CPI.  Tujuan  ranperda  CPI  ini  untuk  melengkapi  Perda  RTRW  Makassar 2015-2035  serta  memuluskan  proyek  CPI  yang  ditentang  sejumlah  pihak. 10 Aliansi Selamatkan  Pesisir  (ASP)  Makassar  dari  koalisi  sejumlah Civil  Society  Organization (CSO) yang sejak semula menolak proyek reklamasi ini kemudian mengajukan 2 (dua) gugatan. Pertama ,  menggugat  Surat  Izin  Gubernur  Sulawesi  Selatan  Nomor
6 Dikutip  dari  pojok  satu. http://sulsel.pojoksatu.id/read/2015/11/14/walhi-tuding-pemkot-makassar-abaikan- izin-reklamasi-pantai/
7 Aliansi  Selamatkan  Pesisir  (ASP)  Makassar  merupakan  koalisi  CSO;  Walhi  Sulsel,  LBH  Makassar,  ACC Sulawesi, FIK Ornop, SP Anging Mamiri, KontraS Sulawesi, serta sejumlah CSO lainnya.
8 Dikutip  dari  media  Antara. http://www.antarasulsel.com/berita/61966/pansus-rtrw-makassar-ancam-tidak- memasukan-reklamasi
9 Dikutip dari media Antara: http://makassar.antaranews.com/berita/67365/dprd-makassar-sahkan-perda-rtrw
10 Pada saat tulisan ini dibuat, Ranperda CPI tersebut masih dibahas di DPRD Prop Sulsel.
644/6273/TARKIM tertanggal 1 November 2013 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi pada  Kawasan  Pusat  Bisnis  Terpadu  Indonesia  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  sebagai Kawasan  Strategis  Provinsi. 11 Kedua ,  LBH  Makassar  (sebagai  CSO  yang  tergabung dalam ASP) mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Publik  (KIP)  Sulsel  terkait  permintaan  dokumen  izin  reklamasi  yang  di  keluarkan Pemkot Makassar.
Dalam konteks ini kemudian, pengadilan menjadi ujung tombak terakhir dan utama. Dikatakan  terakhir  dan  utama  karena  pengadilan  menjadi  instrumen  uji  terhadap dugaan    pelanggaran  lingkungan  yang  terjadi,  baik  bersifat  administratif  melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dikaji dalam makalah ini, maupun tindak pidana lingkungan hidup melalui Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung (MA). Penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  melalui  jalur  pengadilan  (litigasi)  adalah pilihan  kedua  jika  penyelesaian  secara  nonlitigasi  menemui  jalan  buntu.  Dalam konteks  inilah,  pengadilan  menjadi  tumpuan  harapan  bagi  masyarakat  pencari keadilan,  khususnya  korban  kejahatan  lingkungan. Paper ini  akan  mengkaji  aspek hukum  reklamasi  di  pantai  Kota  Makassar  perspektif  Undang-Undang  Lingkungan Hidup dalam kaitannya dengan advokasi CSO yang mendorong penolakan reklamasi di pantai Makassar.

## 2.  Prinsip-Prinsip Lingkungan Hidup

## 2.1. Prinsip Tanggung Jawab Negara
Pengelolaan  lingkungan  saat  ini  belum  mencerminkan  keadilan.  Konsep  keadilan dalam  negara  Indonesia  berpedoman  kepada  Pancasila  sebagai  falsafah  negara  yang mengedepankan  keadilan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Keadilan  dalam  aspek lingkungan  harus  diartikan  sebagai  keadilan  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  bagi  kesejahteraan  masyarakat  dan  lingkungan  yang  telah  memberikan fungsinya  dalam  mendukung  kehidupan  manusia  dan  mahluk  hidup  lainnya. Keadilan  lingkungan  saat  ini  tercermin  dalam  keadilan  berdasarkan  undang-undang yang  sektoral  yang  mengedepankan  kepentingan-kepentingan  sektor.  Sehingga, negara  mempunyai  peran  yang  besar  dalam  memberikan  keadilan  bagi  lingkungan dan masyarakat dalam konsep negara kesatuan yang berwawasan nusantara. 12
Dalam konsep pembangunan berkelanjutan yang disepakati dalam Konferensi Rio de Janeiro Tahun  1992  mengedepankan  pembangunan  yang  memenuhi  kebutuhan sekarang  tanpa  mengurangi  kemampuan  generasi-generasi  mendatang  memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga terjaminnya keadilan lingkungan bagi generasi yang akan  datang.  Lingkungan  merupakan  warisan  bagi  seluruh  umat  manusia  ( common heritage  of  mankind), sehingga  perlindungannya  menjadi  hal  yang  utama  bagi  setiap umat manusia untuk kepentingan generasi yang akan datang. 13
Secara internasional berdasarkan Prinsip 21 Declaration of the United Nation Conference on  the  Human  Environment,  Stockholm 1972  telah dirumuskan  prinsip  tanggung  jawab negara  ( state  of  responsibility ).  Lebih  lanjut  prinsip  ini  kemudian  dikukuhkan  dan
11 Dikutip  dari  laman  media  kompas  regional http://regional.kompas.com/read/2016/04/13/13534591/ Gubernur.Sulsel.Digugat.ke.PTUN.Terkait.Reklamasi.Pantai.Losari
12 D. Munadjat. (1984). Hukum Lingkungan Nusantara Buku V: Sektoral Jilid 2, Cetakan Pertama. Jakarta: Putra A Bardin, hlm.102
13 H.  Koesnadi.  (1999). Hukum  Tata  Lingkungan,  Edisi  ketujuh,  Cetakan  Keenam  Belas. Yogyakarta:  Gadjah Mada Univesity Press. hlm.204
ditegaskan dalam Prinsip Kedua Konferensi  di Rio de Janeiro 1992 ( Declaration of the United Nation Conference on the Human Environment and Development Rio de Janeiro 1992.) . Berdasarkan  prinsip  ini  negara  memiliki  kedaulatan  terhadap  pengelolaan  sumber- sumber daya alam di wilayahnya, namun negara berkewajiban untuk melindungi dan melestarikan  fungsi  lingkungan  dalam  yurisdiksi  dan  hak  berdaulatnya  dari  bahaya kerusakan  dan  kehancuran.  Kedaulatan  dan  hak  berdaulat  tersebut  merupakan kekuasaan tertinggi bagi negara tersebut. 14

## 2.2.  Prinsip lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan
Penjelasan  Umum  Pasal  1  Undang-Undang    Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Per- lindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyebutkan:
“ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan  mencegah  terjadinya pencemaranan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum .” 15
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memuat prinsip/asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup. 16 Sehingga  sudah  terang  dan jelas jika  pemerintah  pusat  maupun daerah mesti memperhatikan asas-asas ini dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup,  termasuk  dalam  paradigma  pembangunan  berkelanjutan  ( sustainable development ). Pembangunan berkelanjutan ( sustainable development ) merupakan standar yang  tidak  hanya  ditujukan  bagi  perlindungan  lingkungan,  melainkan  juga  bagi kebijaksanaan pembangunan, artinya:
“Dalam  penyediaan,  penggunaan,  peningkatan  kemampuan  sumber  daya  alam  dan peningkatan  taraf  ekonomi,  perlu  menyadari  pentingnya  pelestarian  fungsi  lingkungan hidup, kesamaan derajat antargenerasi, kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat, pencegahan  terhadap  pembangunan  yang  desktruktif  (merusak)  yang  tidak  bertanggung jawab  terhadap  lingkungan,  serta  berkewajiban  untuk  turut  serta  dalam  melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada setiap lapisan masyarakat.” 17
Salah  satu  kegagalan  negara-negara  di  dunia,  termasuk  Indonesia  dalam mengaktualisasikan  pembangunan  berkelanjutan  menurut  Mas  Achmad  Santosa adalah “ketidakmampuan  para  penentu  kebijakan  untuk  mengintegrasikan  ketiga  pilar pembangunan berkelanjutan (ekologi, ekonomi, sosial budaya) dan ketiga pilar tersebut dengan good  governance  ke  dalam  proses  pengambilan  keputusan kebijakan  negara.” 18 Hukum merupakan  instrumen  dari “sosial  kontrol” , 19 dan “sarana  perubahan  sosial  atau  sarana pembangunan, ” 20 maka  pengaturan  hukum  diperlukan  guna  mencegah  dan menanggulangi dampak negatif dari pembangunan.
14 K.Mochtar & Agoes Etty R. (2003). Pengantar Hukum Internasional , Bandung: Alumni. hlm.18
15 Lihat Pasal 1 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
16 Ibid 17 S.  Alvi.  (1999). Pembangunan  Berkelanjutan ( Perkembangannya,  Prinsip-Prinsip  dan  Status  Hukumnya ). Medan: Fakultas Hukum USU,  hal. 27 Perhatikan juga, H. Koesnadi. (1999). Hukum Tata Lingkungan , Edisi ke-7, Cetakan ke-14. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 18-19
18 Santosa  M.A.  (2004). Peraturan  Perundang-undangan  dalam  Lingkungan ,  Jakarta:  Makalah  Training Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Eksekutif  Kementerian Lingkungan Hidup. hlm.3
19 Patterson.E (1963). Law In A Scientific Age , New York: Columbia University Press, hlm.3
20 Kusumaatmadja.  M.  (1976) Hukum,  Masyarakat  dan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Suatu  Uraian  tentang Landasan Pikiran Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum Indonesia . Jakarta: Bina Cipta. Hlm. 12-15.
Kebutuhan  terhadap  pengaturan  hukum  secara  komprehensif  menjadi  alasan  bagi istilah “pengaturan  hukum.” Pengaturan  hukum  menurut  Alvi  Syahrin “mencerminkan bagaimana  suatu  bangsa  berupaya  menggunakan  hukum  sebagai  instrumen  mencegah  dan menanggulangi  dampak  negatif  dari  pembangunan” . 21 Salah  satu  bentuk  pengaturan hukum  itu  adalah  hadirnya  UU  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  memuat  asas  dan  prinsip  pengelolaan lingkungan hidup yang wajib ditaati oleh semua pemangku kepentingan.

## 2.3.  Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara
Dalam  advokasi  lingkungan  hidup,  pengadilan  menjadi  ujung  tombak  terakhir  dan utama.  Penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  melalui  pengadilan  (litigasi)  adalah salah  satu  upaya  penyelesaian  sengketa  lingkungan,  selain  yang  dilakukan  melalui luar  pengadilan  (nonlitigasi).  Umumnya,  upaya  litigasi  ditempuh  manakala  cara persuasif  tidak  menemukan  hasil  alias  buntu.  Pengadilan  dipilih  sebagai  sarana menguji tindakan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh negara atau perusahaan, atau  menguji  keabsahan  keputusan  tata  usaha  negara  (TUN)  terkait  pemberian  izin lingkungan sebagaimana diulas dalam penelitian ini.
Pada konteks ini kemudian, hakim menjadi ujung tombak dalam menilai ada tidaknya kejahatan  lingkungan  atau  pelanggaran  administrasi  dari  surat  keputusan/izin  yang di  keluarkan  pejabat  berwenang.  Untuk  kasus  kejahatan  lingkungan,  hakim Pengadilan  Negeri  dituntut  untuk  dapat  membuktikan  ada  tidaknya  kejahatan lingkungan  yang  terjadi.  Demikian  pula  halnya dengan  hakim  pada  PTUN,  dituntut mampu membuktikan ada tidaknya pelanggaran administrasi dalam penerbitan surat izin lingkungan hidup.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  menganut prinsip  independensi  hakim  dalam  memeriksa  dan  memutus  suatu  perkara.  Namun demikian,  kebebasan  tersebut  mesti  dimaknai  bahwa  hakim  wajib  menggali, mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat. 22 Hakim  dalam  memilih  kebebasan  bukanlah  memilih  sesuatu  melawan keadilan.  Sebaliknya  kebebasan  dipilih  karena  adanya  orang-orang  yang  menderita dan  berjuang  untuk  memperoleh  keadilan.  Memisahkan  kebebasan  dari  keadilan adalah dosa sosial. Kebebasan harus diisi dengan mendahulukan kewajiban dari pada hak dan selanjutnya digunakan untuk mengabdi pada keadilan. 23
Menurut Yahya Harahap, 24 kebebasan hakim jangan diartikan kebebasan yang tanpa batas  dengan  menonjolkan  sikap arrogance  of  power dengan  memperalat  kebebasan untuk menghalalkan segala cara, namun kebebasan tersebut relatif dengan acuan:
1. Menerapkan  hukum  yang  bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan  yang tepat  dan  benar  dalam  menyelesaikan  kasus  perkara  yang  sedang  diperiksanya, sesuai dengan asas dan statute law must prevail (ketentuan undang-undang harus diunggulkan);
21 Alvi  Syahrin. Pengaturan  Hukum  dan  Kebijakan  Pembangunan Perumahan dan  Permukiman Berkelanjutan , (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm. 11
22 Pasal 5 ayat 1 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
23 Camus. A. (1998). Krisis Kebebasan (Pent. Edhi Martono). Jakarta: Yayasan Obor. hlm.75.
24 Harahap.Y. (2005). Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama . Jakarta: Sinar Grafika. hlm.60- 61
2. Menafsirkan  hukum  yang  tepat  melalui  cara-cara  pendekatan  penafsiran  yang dibenarkan  (penafsiran  sistematik,  sosiologis,  bahasa,  analogis  dan a  contrario ) atau  mengutamakan  keadilan  daripada  peraturan  perundang-undangan,  apabila ketentuan  undang-undang  tidak  potensial  melindungi  kepentingan  umum. Penerapan  yang  demikian  sesuai  dengan  doktrin equity  must  prevail (keadilan harus diunggulkan);
3. Kebebasan  untuk  mencari  dan  menemukan  hukum  ( rechts  vinding ),  dasar-dasar dan  asas-asas  hukum  melalui  doktrin  ilmu  hukum,  norma  hukum  tidak  tertulis (hukum  adat),  yurisprudensi  maupun  melalui  pendekatan “realisme” yakni mencari  dan  menemukan  hukum  yang  terdapat  pada  nilai  ekonomi,  moral, agama, kepatutan dan kelaziman.
Dalam batas-batas tersebut di atas jangkauan kebebasan hakim dalam melaksanakan fungsi  kekuasaan  kehakiman  menyelesaikan  sengketa  perkara  yang  diperiksa.  Bebas menerapkan  hukum  yang  bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan  yang “berlaku”,  asal  peraturan  dan  perundang -undangan  yang  bersangkutan  tepat  dan benar  untuk  diperlakukan  terhadap  kasus  perkara  yang  diperiksa.  Demikian  pula kebebasan  dalam  menafsirkan  hukum  tidak  dibenarkan  menafsirkan  hukum  di  luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan penafsiran yang dibenarkan  harus  melalui “pendekatan  disiplin” yang  diakui  keabsahannya  oleh  teori dan  praktik  seperti  pendekatan  sistemik  atau  sosiologis.  Hakim  juga  diperbolehkan menggunakan  pendekatan  penasiran  analogis  dan a  contrario dalam  doktrin  hukum Islam disamakan dengan qiyas dan istihsan . 25

## 3.  Gugatan TUN atas Surat Izin Reklamasi
LBH  Makassar  mewakil  koalisi  ASP  Makassar  melakukan  gugatan  ke  PTUN  terkait Surat  Izin  Gubernur  Sulsel  Nomor  644/6273/TARKIM  tertanggal  1  November  2013 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi  Sulawesi  Selatan  sebagai  Kawasan  Strategis  Provinsi  dengan  mengajukan alasan hukum yang dipandang relevan dengan isu reklamasi yang terjadi.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, kawasan  reklamasi  seluas  157,23  ha  berada  dalam  4  (empat)  mil  wilayah  laut  yang diukur  dari  garis  Pantai  Losari.  Dengan  demikian,  secara  ruang lingkup  kompotensi relatif  kewenangan  jabatan,  pemberian  izin  pelaksanaan  reklamasi  di  luar  wilayah lingkup  kewenangan  hak  Gubernur  Sulawesi  Selatan,  melainkan  wilayah  lingkup kewenangan  Wali  Kota  Makassar.  Hal  ini  secara  tegas  diatur  dalam  ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sebagaimana diatur dalam:

## Pasal 6
Gubernur berwenang menerbitkan izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada:
a. Perairan  laut  di  luar  kewenangan  kebupaten/kota  sampai  dengan  paling  jauh  12  (dua belas)  mil  laut  diukur  dari  garis  pantai  ke  arah  laut  lepas  dan/atau  ke  arah  perairan kepulauan; dan
25 Ibid
b. Kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah provinsi.

## Pasal 7
Bupati/wali kota berwenang menerbitkan izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada:
a. Perairan laut 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi; dan
b. Kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
Sehingga surat izin gubernur tersebut mengandung cacat materiel karena dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang karena  telah melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi  di  Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil.  Lokasi  reklamasi berada dalam ruang lingkup wilayah kewenangan Wali Kota Makassar. Surat izin gubernur tersebut harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar. Akan tetapi, dalam surat izin gubernur tersebut keputusan a quo nyata-nyata tidak memuat Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang RTRW Kota Makassar sebagai dasar konsideran.
Pada  tanggal  27  Februari  2009,  Wali  Kota  Makassar  telah  mengeluarkan  Surat Keputusan Nomor 640/175/Kep/II/09 tentang Penetapan Lokasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kawasan Pembangunan Centre Poin of Indonesia (CPI) sebelah barat  Pantai  Losari  di  Kecamatan  Tamalate  dan  Kecamatan  Mariso  Kota  Makassar. Surat  keputusan  Wali  Kota  Makassar  tersebut  merupakan  tindak  lanjut  dari  Surat Gubernur Sulsel Nomor 644/805/Huk tertanggal 17 Februari 2009 perihal Permintaan Penetapan Lokasi Pembangunan CPI.
Surat  keputusan  Wali  Kota  Makassar  secara  eksplisit  menegaskan  bahwa  lokasi reklamasi  untuk  pembangunan  CPI  merupakan  lingkup  wilayah  kewenangan Pemerintah  Kota  Makassar.  Akan  tetapi,  Surat  Keputusan  Wali  Kota  tersebut  tidak dijadikan  dasar  dalam  konsideran  surat  izin  gubernur  tersebut.  Pemprov  selaku tergugat,  dipandang  telah  mengabaikan  prinsip  koordinasi  dan  keterpaduan antarpemerintah  kota  dan  provinsi  terkait  kebijakan  terhadap  kegiatan  pemanfaatan ruang  di  wilayah  pesisir.  Tegasnya,  keputusan a  quo adalah  cacat  secara  prosedural. Dengan demikian, dapat dinyatakan telah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Surat izin gubernur dipandang tidak didasarkan pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan  Pulau-pulau  Kecil  (RZWP-3-K)  sebagai  arahan  pemanfaatan  sumber  daya  di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Telah tegas diatur dalam Pasal 7 ayat 1 dan ayat 3  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-pulau Kecil yang mengatur bahwa:
Ayat (1) huruf b Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri atas Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3- K, Ayat (3) Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
Pasal  17  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-pulau Kecil, yang mengatur: Izin lokasi pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir  dan  pemanfaatan  sebagian  pulau-pulau  kecil  diberikan  berdasarkan  rencana  zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Secara  teknis,  pelaksanaan  RZWP-3-K  diatur  selanjutnya  dalam    Pasal  4  ayat  1 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau  Kecil, yang  menegaskan  “ Penentuan  lokasi  dilakukan  berdasarkan  Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) provinsi, kabupaten/kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional, provinsi, kabupaten/kota”.
Koalisi ASP juga menemukan fakta, jika izin lokasi reklamasi yang seharusnya menjadi dasar penerbitan surat izin gubernur tersebut tidak pernah mendapatkan rekomendasi Menteri  Kelautan  dan  Perikanan.  Padahal  dalam  Pasal  8  ayat  (1)  Peraturan  Menteri Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Perizinan  Reklamasi  di Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil mengatur “ Izin lokasi reklamasi dengan luasan di atas 25 ( dua puluh lima) hektare harus mendapatkan rekomendasi dari menteri” . Sementara luas wilayah reklamasi yang disebutkan dalam KTUN objek sengketa seluas 157,23 ha. Terkait  dengan  keharusan  memiliki  izin  lokasi  reklamasi  sebelum  terbitnya  izin pelaksanaan reklamasi yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Perizinan  Reklamasi  di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil bahwa “Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambahkan persyaratan berupa: Fotokopi izin lokasi reklamasi.”
Dalam  konteks  ini,  reklamasi  adalah  sebuah  usaha  dan/atau  kegiatan  yang berdampak  penting  bagi  lingkungan  hidup.  Untuk  itu,  penerbitan  izin  pelaksanaan reklamasi  terlebih  dahulu  wajib  memiliki  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan (AMDAL). 26 Namun  nyatanya,  AMDAL  yang  dijadikan  dasar  penerbitan  Surat  Izin Gubernur tersebut tidak memenuhi prosedur penyusunan AMDAL, sebagai berikut:
a. AMDAL  yang  menjadi  dasar  penerbitan  KTUN  objek  sengketa  tidak  pernah diumumkan  terkait  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan  kepada  masyarakat  yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup serta yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses A MDAL;
b. AMDAL  tersebut  tidak  pernah  dilakukan  konsultasi  publik  yang  melibatkan penggugat  sebagai  pemangku  kepentingan  utama  dalam  pelestarian  fungsi lingkungan hidup, serta melibatkan  masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan  hidup  serta  yang  terpengaruh  atas  segala  bentuk  keputusan  dalam proses AMDAL; dan
c. AMDAL tidak pernah diumumkan dan dilakukan konsultasi publik dalam proses penyusunan , sehingga masyarakat tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk memberikan saran, pendapat dan tanggapan terkait rencana pembangunan CPI di Kelurahan  Losari,  Kecamatan  Mariso,  Kota  Makassar,  seluas  157,23  ha.  Karena tidak  adanya  pengumuman  dan  konsultasi  publik  dalam  proses  penyusunan AMDAL, maka penerbitan AMDAL bertentangan dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  sesuai  ketentuan  Pasal  25  huruf  c  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang  mengatur: “Dokumen  A MDAL  memuat  saran  masukan  serta  tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan” .
Teknis  penyusunan  AMDAL  diatur  dalam  Pasal  9  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang menyebutkan bahwa:
26 Lihat Pasal 22 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait AMDAL.
1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat:
a. yang terkena dampak;
b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL
2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
b. konsultasi publik.
3) Pengikutsertaan  masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan.
4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.
Izin  kelayakan  lingkungan  hidup  yang  menjadi  dasar  terbitnya  surat  izin  gubernur dianggap  telah  habis  jangka  waktunya.  Izin  kelayakan  lingkungan  hidup  tersebut terbit  pada  tanggal  24  Mei  2010  dengan  Nomor  Keputusan  660.2/546/Kep/BLHD/ V/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Kawasan CPI. Sementara  pelaksanaan  kegiatan  sebagaimana  tanggal  terbitnya  surat  izin  tersebut adalah tanggal 1 November 2013. Dengan demikian, penerbitan surat izin telah lewat waktu  dikarenakan  izin  kelayakan  lingkungan  hidup  telah  habis  jangka  waktunya, untuk  itu  harus  memerlukan  perubahan  terlebih  dahulu.  Pasal  50  ayat  (2)    huruf  e Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2012  tentang  Izin  Lingkungan  dengan  tegas menyatakan “Perubahan  usaha  dan/atau  kegiatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) meliputi:  e.  tidak  dilaksanakannya  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan  dalam  jangka  waktu  3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan.
Surat  izin  gubernur  tersebut  juga  wajib  memiliki  izin  lingkungan. 27 Sementara  izin lingkungan yang seharusnya menjadi dasar penerbitan surat izin tersebut dibuat tidak berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  mengingat  dalam penerbitan izin lingkungan, Pemprov Sulsel tidak pernah melaksanakan kewajibannya yakni:
a. Tidak  pernah  mengumumkan  permohonan  dan  keputusan  izin  lingkungan  baik melalui  media  cetak,  media  elektronik  maupun  pada  papan  pengumuman  di lokasi usaha dan/atau kegiatan terkait pembangunan Kawasan CPI di Kelurahan Losari, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, seluas 157,23 ha;
b. Karena  tidak  adanya  pengumuman  dari  Pemprov  Sulsel,  maka  masyarakat setempat  tidak  pernah  mendapatkan  kesempatan  untuk  memberikan  saran, pendapat dan tanggapan terkait rencana pembangunan CPI di Kelurahan Losari, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, seluas 157,23 Ha.
Padahal, kewajiban untuk mengumumkan izin lingkungan telah diatur dalam Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 UU PPLH: (1): “Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.” (2) “Pengumuman  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  dengan  cara  yan g  mudah diketahui oleh masyarakat.”
27 Lihat Pasal 36 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Secara  teknis,  pengumuman  izin  lingkungan  diatur  dalam  Pasal  45  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang berbunyi:
1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dilakukan oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.
2) Pengumuman  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  melalui  multimedia  dan papan  pengumuman  di  lokasi  usaha  dan/atau  kegiatan  paling  lama  5  (lima)  hari  kerja terhitung  sejak  dokumen  ANDAL  dan  RKL-RPL  yang  diajukan  dinyatakan  lengkap secara administrasi.
3) Masyarakat  dapat  memberikan  saran,  pendapat,  dan  tanggapan  terhadap  pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui  wakil  masyarakat  yang  terkena  dampak  dan/atau  organisasi  masyarakat  yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.
Dengan  demikian  izin  lingkungan  yang  seharusnya  menjadi  dasar  penerbitan  surat izin gubernur tersebut dibuat tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Jo.  Pasal  45  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Pada dasar pertimbangan poin  1  surat  izin  tersebut  menempatkan  Pasal  8  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang  sama  sekali  tidak  memiliki keterkaitan  dengan  kewenangan  pemerintah  provinsi  untuk  mengelola  sumber  daya di wilayah laut. Adapun bunyi ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah: Tata  cara  pembentukan,  penghapusan,  dan  penggabungan daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4,  Pasal  5,  dan  Pasal  6  diatur  dengan  peraturan pemerintah.
Sehingga  tindakan  Pemprov  Sulsel  dalam  penerbitan  surat  izin  gubernur  tersebut dianggap bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 poin b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara.  Selanjutnya,  menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Penjelasan Pasal 3, khususnya “asas kepastian hukum” bahwa y ang dimaksud dengan Asas  Kepastian  Hukum  adalah  asas  dalam  negara  hukum  yang  mengutamakan landasan  peraturan  perundang-undangan,  kepatutan,  dan  keadilan  dalam  setiap  kebijakan Penyelenggara Negara.
Surat  izin  gubernur  tersebut  juga  dipandang  tidak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  seperti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014 tentang  perubahan  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pegelolaan Wilayah  Pesisir  dan  Pulau – pulau  Kecil,  Peraturan  Presiden  Nomor  122  Tahun  2012 tentang  Reklamasi  di  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil,  Peraturan  Menteri Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Perizinan  Reklamasi  di Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil,  dan  Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2006 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Makassar,  khususnya  “a sas  tertib penyelenggaraan  negara”  bahwa  y ang  dimaksud  dengan asas  tertib  penyelenggaraan negara  adalah  asas  yang  menjadi  landasan  keteraturan,  keserasian,  dan  keseimbangan  dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
Oleh karena itu, dipandang tidak menaati norma dan etika kelembagaan dalam proses penyelenggara  negara.  Gubernur  telah  menyampingkan  prinsip  koordinasi  dan keterpaduan  antarpemerintah  kota  dan  provinsi  dan  pemerintah  pusat  terkait kebijakan  terhadap  pemanfaatan  ruang  di  wilayah  pesisir  dan  pulau  kecil.  Sehingga surat  izin  tersebut  telah  menimbulkan  ketidakteraturan,  ketidakserasian,  dan ketidakseimbangan  penyelenggaraan  negara,  khususnya  terkait “asas  kepentingan umum” yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.”
Sejak  awal,  penerbitan  Surat  Izin  Gubernur  Sulsel  Nomor  644/6273/TARKIM  tidak pernah melibatkan dan menginformasikan kepada masyarakat setempat. Hingga saat pelaksanaan reklamasi, masyarakat setempat menjadi  kaget karena tidak pernah ada informasi  sebelumnya.  Akibatnya,  masyarakat  yang  berprofesi  sebagai  nelayan tangkap  dan  nelayan  pencari  kerang  di  Kecamatan  Mariso  menjadi  kehilangan  mata pencaharian,  kehilangan  tempat  tinggal,  kehilangan  akses  publik  dan  pencemaran lingkungan  lainnya.  Hingga  tulisan  ini  dibuat,  situasi  di  wilayah  pesisir  pantai Makassar  tidak  kondusif.  Nelayan  yang  mengalami  dampak  kerugian  hingga  kini belum mendapat pemulihan hak dan masih menuntut hak-hak mereka.
Hal  tersebut  jelas  melanggar  “asas  keterbukaan” yang  membuka  diri  terhadap  hak masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur,  dan  tidak  diskriminatif  tentang penyelenggaraan  negara  dengan  tetap  memperhatikan  perlindungan  atas  hak  asasi  pribadi, golongan, dan rahasia negara. Masyarakat memandang, penerbitan surat izin gubernur tersebut  dilakukan  secara  sembunyi-sembunyi.  Pemprov  Sulsel  tidak  pernah memberikan  informasi  kepada  masyarakat,  khususnya  masyarakat  setempat  secara patut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kegiatan  reklamasi  di  wilayah  pesisir  harus  memiliki  payung  hukum.  Mulai  dari regulasi  ditingkat  provinsi  dalam  bentuk  Perda  Zonasi  Wilayah  Pesisir,  harus mendapat  izin  dari  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  dan  Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  No.  40/PRT/M/2007  tentang  Pedoman  Perencanaan  Tata  Ruang Kawasan Reklamasi Pantai. Selain itu, wilayah pesisir Kota Makassar juga merupakan kawasan  strategis  nasional  sebagaimana  di  atur  dalam  RTRWN,  sehingga pembangunan  maupun pengembangan  kota  di wilayah  pesisir Makassar  seharusnya mendapatkan alas legal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## 4.  Dampak Sosial Reklamasi
Reklamasi  pantai  berdampak  sosial  pada  kehidupan  masyarakat  sekitar  pantai tersebut. Hingga saat ini jumlah pencari kerang di daerah Mariso dan sekitarnya sudah sulit  dijumpai  lagi.  Selain  karena  kerusakan  daerah  pesisir,  aktivitas  reklamasi  CPI juga  telah  menghilangkan  daerah  penghidupan  para  pencari  kerang.  Kajian  WALHI Sulsel  mendapati  sekitar  3000-an  kapal  dan  perahu  nelayan  yang  akan  terancam dengan  kegiatan  reklamasi.  Nelayan  di  wilayah  Kecamatan  Mariso  telah  mengalami kesulitan  dalam  mencari  ikan  di  sekitar  perairan  Makassar,  serta  alur  transportasi perahu juga semakin menyempit seiring pelaksanaan proyek reklamasi CPI berjalan.
Keluarga nelayan Makassar yang mendiami dan mengelolah tanah muncul di pesisir Pantai Losari kini telah digusur karena proyek reklamasi yang disetujui oleh Pemprov Sulsel ke pihak pengembang, Ciputra Grup. Kini, keluarga nelayan yang sebelumnya
tinggal sejak 40 tahun di pesisir Pantai Losari telantar di emperan gedung serbaguna milik  Pemprov  Sulsel,  Celebes  Convention  Center  (CCC)  di  Jalan  Metro  Tanjung Bunga.  Mereka  juga  akan  digusur  lagi  untuk  kedua  kalinya,  karena  gedung  Celebes Convention Center sudah mau dirobohkan akibat pembangunan hotel milik Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo bernama hotel Grand Rindra. 28

## 5.  Dampak Lingkungan Reklamasi
Alokasi kawasan reklamasi di pesisir Makassar, selain akan menimbulkan daya rusak pada terumbu karang, ekosistem perairan pesisir seperti  tanaman  bakau yang masih banyak  terdapat  di  wilayah  Kecamatan  Mariso,  Tallo,  Biringkanaya  dan  Tamalanrea diprediksi  akan  hilang.  Reklamasi  energy  centre  pada  pesisir  Tallo  akan  merusak lingkungan pesisir dan daerah aliran sungai Tallo. Di sisi lain tanaman lamun sebagai bagian dari ekosistem pesisir juga akan hilang. Reklamasi yang dilakukan secara luas akan  menghilangkan  biota  laut  alami.  Proyek  reklamasi  di  beberapa  tempat  seperti reklamasi Pantai Boulevard Manado, Pulau Serangan, Sanur Bali dan reklamasi pesisir Jakarta  bisa  menjadi  rujukan  dampak  buruk  reklamasi  bagi  lingkungan  dan masyarakat.  Terumbu  karang  merupakan  salah  satu  penyerap  emisi  karbon  yang cukup baik.
Alokasi  ruang  reklamasi  yang  begitu  besar  dalam  Perda  RTRW  seharusnya  juga mempertimbangkan  daya  dukung  lingkungan  pesisir  (carrying  capacity).    Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan  manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya.  Alokasi  ruang  reklamasi  di  dalam Ranperda  RTRW  2015-2035  dapat  dikatakan  pengabaian  terhadap  kapasitas lingkungan  alam  dan  sumber  daya  untuk  mendukung  kegiatan  masyarakat  yang menggunakan  ruang  bagi  kelangsungan  hidupnya.  Hasil  penentuan  daya  dukung lingkungan hidup, seharusnya dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah  Kota  Makassar.  Daya  dukung  lingkungan  hidup  tidak  dapat  dibatasi berdasarkan  batas  wilayah  administratif,  penerapan  rencana  tata  ruang  harus memperhatikan  aspek  keterkaitan  ekologis,  efektivitas  dan  efisiensi  pemanfaatan ruang, serta dalam pengelolaannya memperhatikan keterkaitan antardaerah.
Alokasi  ruang  reklamasi  dalam  Perda  RTRW  Makassar  seluas  kurang  lebih  4000  ha dalam pelaksanaannya akan merubah bentang alam wilayah pesisir Makassar. Hal ini akan  memicu  perubahan  pola  arus  laut  (oceanografi)  sehingga  berpengaruh  pada wilayah-wilayah  reklamasi  atau  penimbunan  dilakukan.  Perubahan  pola  arus  laut akan memicu abrasi terhadap pulau-pulau yang terdapat di perairan Kota Makassar. Kerentanan pesisir Kabupaten Gowa, Takalar dan Maros akibat reklamasi 4000 ha di pesisir  Makassar  akan  meningkat.  Hilangnya  keanekaragaman  hayati  di  perairan Makassar akan berkonstribusi meningkatkan efek global warming.
Dalam  pelaksanaan  proyek  reklamasi,  ancaman-ancaman  terhadap  lingkungan  akan semakin  meluas.  Pelaksanaan  reklamasi  akan  membutuhkan  sumber  material  yang berasal  dari  daratan.  Untuk  mereklamasi  lahan  seluas  4000-an  ha  tentu  saja membutuhkan berton-ton material timbunan, baik itu tanah urug maupun batu gajah.
28 Dikutip dari laman regional Kompas: http://regional.kompas.com/read/2016/04/14/12535401/ Kisah.Daeng.Bollo.Korban.Reklamasi.Pantai.losari.yang.Kini.Hidup.Telantar?utm_source=WP&utm_mediu m=box&utm_campaign=Kknwp
Pengambilan material di suatu wilayah tentunya akan memberikan dampak ekologis dan sosial pula terhadap wilayah tersebut.
Reklamasi  untuk  ruang  terbuka  hijau  (RTH)  tidak  akan  mengembalikan  fungsi ekosistem  laut.  Proyek  reklamasi  seluas  4000  ha  justru  akan  menghilangkan  habitat alami tanaman bakau yang masih banyak terdapat di wilayah pesisir Kecamatan Tallo, Biringkanaya  dan  Tamalanrea.  Hutan  bakau  memiliki  arti  penting  bagi  nelayan tradisional dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tak hanya menyelamatkan kehidupan mereka dari ancaman abrasi pesisir pantai, kawasan bakau  juga  memberi  kontribusi  ekonomi  bagi  mereka.  Ikan,  udang,  kepiting,  dan organisme  lainnya  menempatkan  kawasan  bakau  sebagai  daerah  asuhan  (nursery ground), daerah untuk bertelur (spawning ground), dan daerah untuk mencari makan (feeding  ground).  Reklamasi  akan  berdampak  pada  hancurnya  fisik  perairan  pantai, ekosistem  pesisir,  dan  sumber-sumber  penghidupan  sosial-ekonomi  masyarakat. Reklamasi akan memberikan potensi dampak lingkungan yang masif terhadap pulau- pulau kecil yang berada dalam wilayah Kota Makassar.
Dalam  konteks  pengurangan  risiko  bencana  ( disaster  risk  reduction ),  alokasi  ruang kawasan reklamasi dalam Perda RTRW justru akan meningkatkan risiko bencana bagi Kota Makassar. Saat ini kerentanan wilayah pesisir dapat ditunjukkan dengan semakin berkurangnya  daerah  tutupan  bakau  di  wilayah  pesisir,  kerusakan  terumbu  karang serta  kadar  air  laut  yang  terpapar  limbah.  Penimbunan  laut  dengan  material  tanah akan  menambah  deretan  kerentanan  baru  bagi  pesisir.  Semakin  tinggi  tingkat kerentanan suatu wilayah, maka akan semakin tinggi pula wilayah tersebut terpapar ancaman yang mengancam. Dalam hal ini, ancaman wilayah pesisir adalah banjir rob, banjir  genangan  dan  angin  puting  beliung.  Kerentanan  ini  akan  mengancam  aset kehidupan, masyarakat, properti dan infrastruktur terbangun, aktivitas sosial, budaya dan politik, serta lingkungan.
Kerentanan  Makassar  terhadap  bencana  banjir  bisa  dilihat  dari  jumlah  kejadian bencana setiap tahunnya. Terdapat dua jenis banjir yang mengancam, yakni banjir rob dan  banjir genangan. Beberapa wilayah yang potensial  dan sering dilanda banjir  rob yakni  Tamalate,  Mariso  dan  Tamalanrea  sedangkan  wilayah-wilayah  yang  sering terpapar  banjir  genangan  adalah  Kecamatan  Mariso,  Ujung  Tanah,  Wajo,  Tallo, Biringkanaya dan Tamalanrea.
Risiko bencana terhadap wilayah pesisir yang memiliki kerentanan terhadap banjir rob dan  genangan  akan  meningkat  seiring  dilakukannya  penimbunan  laut  (reklamasi). Wilayah  tersebut  adalah  Kecamatan  Tamalate,  Mariso,  Wajo,  Ujung  Tanah  dan Tamalanrea.  Reklamasi  akan  menghilangkan  atau  menutupi  daerah  resapan  air  di wilayah Tamalate sampai DAS Jeneberang, serta mengakibatkan kenaikan permukaan air  laut.  Akibat  penimbunan,  akan  terjadi  kenaikan  muka  air  laut.  Daerah  yang dahulunya  adalah “kolam” akan  hilang  dan  berganti  dengan  daratan.  Hal  ini  secara langsung akan berakibat pada meningkatnya risiko wilayah pesisir yang terkena banjir rob. Di sisi lain, akibat peninggian muka air laut karena reklamasi, maka daerah pantai lainya  rawan  tenggelam,  atau  setidaknya  air  asin  laut  naik  ke  daratan  sehingga tanaman banyak yang mati. Area persawahan yang berada di pesisir mudah tergerus sehingga tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam.

## 6.  Penutup
Reklamasi  bukan  merupakan  sesuatu  yang  haram  dilakukan,  namun  mestinya mematuhi  prinsip/asas  lingkungan  hidup  sebagaimana  disyaratkan  dalam  sejumlah peraturan  perundang-undangan  terkait  lingkungan  hidup  dan  penataan  ruang. Reklamasi  tidak  hanya  berdampak  secara  hukum,  tapi  juga  secara  sosial  dan lingkungan. Reklamasi yang tidak memperhatikan lingkungan sosial bisa berdampak pada  pelanggaran  hak-hak  dasar  warga  negara/masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar pantai. Mata pencaharian mereka berkurang karena aktivitas reklamasi menutup akses ke laut yang menjadi sumber mata pencaharian nelayan dan keluarganya. Berdampak secara lingkungan karena rusaknya ekosistem laut dan pesisir di sekitarnya; terumbu karang, habitat mangrove, serta pencemaran pantai akan terjadi.
Dalam  memeriksa  dan  memutus  perkara,  prinsip  kebebasan  hakim  mesti  dimaknai bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Bebas  menerapkan  hukum  yang  bersumber dari peraturan perundang- undangan yang “berlaku”, asal peraturan dan perundang - undangan  yang  bersangkutan  tepat  dan  benar  untuk  diperlakukan  terhadap  kasus perkara  yang  diperiksa.  Demikian  pula  kebebasan  dalam  menafsirkan  hukum  tidak dibenarkan  menafsirkan  hukum  di  luar  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.

## Referensi
Alvi Syahrin. (2003). Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan. Jakarta: Pustaka Bangsa Press. Camus. A. (1998). Krisis Kebebasan (Pent. Edhi Martono). Jakarta: Yayasan Obor.
D.  Munadjat.  (1984). Hukum  Lingkungan  Nusantara  Buku  V:  Sektoral  Jilid  2,  Cetakan  Pertama. Jakarta: Putra A Bardin.
Dikutip  dari  laman  Kompas.com http://nasional.kompas.com/read/2016/04/01/21160331/KPK. Sebut.Suap.Anggota.DPRD.DKI.Sebagai.Grand.Corruption.
Dikutip  dari  laman  Kompas.com.  http://nasional.kompas.com/read/2016/04/01/18245351/
KPK.Suap .untuk.Sanusi.Terkait.Raperda  Reklamasi . Dikutip dari
laman media kompas regional http://regional.kompas.com /read/2016/04/13/13534591/ Gubernur.Sulsel.Digugat.ke.PTUN.Terkait.Reklamasi.Pantai.Losari Dikutip dari laman regional Kompas: http://regional.kompas.com/read/2016/
04/14/12535401/Kisah.Daeng.Bollo.Korban.Reklamasi.Pantai.Losari.yang.Kini.Hidup.Tela ntar?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
Dikutip  dari  laman  resmi  Pemerintah  Kota  Makassar. http://makassarkota.go.id/110- geografiskotamakassar.html
Dikutip  dari  media  Antara. http://www.antarasulsel.com/berita/61966/pansus-rtrw-makassar-ancam- tidak-memasukan-reklamasi
Dikutip  dari  media  Antara:  http://makassar.antaranews.com/berita/67365/dprd-makassar- sahkan-perda-rtrw
Dikutip  dari  pojok  satu. http://sulsel.pojoksatu.id/read/2015/11/14/walhi-tuding-pemkot-makassar- abaikan-izin-reklamasi-pantai/
H. Koesnadi. (1999). Hukum Tata Lingkungan, Edisi ke-7, Cetakan ke-14 . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
H.  Koesnadi.  (1999). Hukum  Tata  Lingkungan,  Edisi  ketujuh,  Cetakan  Keenam  Belas. Yogyakarta: Gadjah Mada Univesity Press.
Harahap.Y. (2005). Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama . Jakarta: Sinar Grafika.
K. Mochtar & Agoes Etty R. (2003). Pengantar Hukum Internasional , Bandung: Alumni.
Kusumaatmadja.  M.  (1976) Hukum,  Masyarakat  dan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Suatu  Uraian tentang  Landasan  Pikiran  Pola  dan  Mekanisme  Pembaharuan  Hukum  Indonesia .  Jakarta:  Bina Cipta.
Patterson.E (1963). Law In A Scientific Age , New York: Columbia University Press. S. Alvi. (1999). Pembangunan Berkelanjutan ( Perkembangannya, Prinsip-Prinsip dan Status Hukum- nya ). Medan: Fakultas Hukum USU.
Santosa  M.A.  (2004). Peraturan  Perundang-undangan  dalam  Lingkungan ,  Jakarta:  Makalah Training Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Eksekutif  Kementerian Lingkungan Hidup.