## ILMU PEMERINTAHAN DALAM PRAKTEK: PERSPEKTIF EROPA KONTINENTAL
Utang Suwaryo
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran Korespondensi Penulis: utangsuwaryo59@yahoo.com

## ABSTRAK
Masalah  dan  fenomena  pemerintahan  sudah  ada  sejak  ribuan  tahun  yang  lalu,  karena keberadaan  pemerintahan  merupakan  sistem  empiris  yang  tidak  terbantahkan  dan merupakan  kebutuhan  manusia.  Dalam  pemerintahan  ada  pengaturan  hubungan  antara penguasa  dan  yang  diperintah,  sehingga  ketertiban,  keamanan,  kemakmuran,  dan keadilan  dapat  terwujud.  Ilmu  pemerintahan  sebagai  gagasan  ilmiah  sebenarnya  sudah muncul sejak tahun 1822 di Amerika Serikat, yaitu dengan terbitnya The Introduction to The Science of Government Written For The Youth of United State. Begitu pula pada tahun 1876 SV Blakeslee menulis tentang Archology atau The Science of Government. Sebenarnya keberadaan ilmu pemerintahan di masa yang akan datang sangat bergantung pada sejauh mana aktivitas, kreativitas dan produktivitas ilmuwan pemerintahan dalam mengkaji  fenomena  empiris  yang  ada,  sehingga  dapat  membentuk  teori-teori  baru. Kemunculan The Continental European Schools dan Anglo Saxon pada dasarnya, karena mereka  secara  aktif  mengamati  fenomena  yang  ada  sehingga  mampu  menghasilkan paradigma.  Secara  sederhana  kita  juga  bisa  melihat  fenomena  pemerintahan  adat  yang ada  di  sekitar  kita,  fenomena  pemerintahan  yang  berlaku  dan  dianut  oleh  berbagai kelompok  bangsa  saat  ini  (pemerintahan  kontemporer),  bahkan  kita  bisa  melihat fenomena pemerintahan global.
Kata Kunci : Mazhab Eropa Kontinenal, Mazhab Anglo Saxon, Ilmu Pemerintahan

## ABSTRACT
Problems and phenomenon of government have existed for thousands of years, because the existence of the government is an indisputable empirical system and is a human need. In government is a regulation of the relationship between the ruler and the governed, so that  order,  security,  prosperity,  and  justice  can  be  realized.  Government  science  as  a scientific  idea  has  actually  appeared  since  1822  in  The  United  State,  namely  with  the publication of The Introduction to The Science of Government Written for The Youth of United State. Likewise in 1876 SV Blakeslee wrote about Archology or The Science of Government. Actually, the existence of government science in the future depends on the extent  to  which  the  activities,  creativity  and  productivity  of  government  scientists  in examining  existing  empirical  phenomena  so  that  they  can  form  new  theories.  The emergence  of  The  Continental  European  Schools  and  Anglo  Saxon  basically,  because they actively observe the existing phenomena so that they are able to produce a paradigm. In simple terms, we can also see the phenomenon of indigenous government that is around us, the phenomenon of governance that is prevailing and embraced by various groups of nation  today  (contemporary  government),  we  can  even  see  the  phenomenon  of  global government.
Keywords : The Continenal European Schools, Anglo Saxon, the science of government

## Informasi Artikel
Diterima: April 2021, Disetujui: Mei 2021, Dipublikasikan: Juni 2021 DOI: https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i1.106

## PENDAHULUAN
Sebelum kita mengkaji Ilmu Pemerintahan perspektif Eropa Kontinental, alangkah baiknya kalau kita mengkaji dulu eksistensi fenomena pemerintahan yang memang sudah ada ribuan tahun silam, dan dari fenomena itu akan (memungkinkan) banyak melahirkan paradigma, bukan hanya paradigma Eropa Continental atau Anglo Saxon saja. Salain itu, kita pun bisa dan memungkinkan menciptakan mazhab sendiri yang berbeda, sebab dalam dunia  ilmu  merupakan  suatu  hal  yang  wajar,  karena  ilmu  lahir  dari  pemikiran  dan penelitian tentang dunia empiris. Dengan demikian pola pikir kita tidak tergantung, tidak terpaku atau didikte oleh kubu atau mazhab yang ada.
Kita  merdeka  dan  kemerdekaan  itu  (termasuk  kemerdekaan  berparadigma  atau menciptakan mazhab ilmu) adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan (atas pikiran bangsa lain seperti indoktrinisasi, pemaksaan paradigma) harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri keilmuan dan kebebasan serta kesempatan untuk berpikir dan berekspresi.
Tuntutan terhadap  eksistensi ilmu  pemerintahan  sebenarnya merupakan hal  yang logis,  dengan  berkembangnya  jaman  yang  pesat  adalah  suatu  keharusan,  karena  pada dewasa  ini  kiranya  tidak  bisa  masuk  akal  bila  pemerintahan  dilaksanakan  tidak  secara ilmiah  ( scientific  government ),  karena  makin  kompleksnya  tuntutan  dan  kebutuhan manusia serta pelayanan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.

## EKSISTENSI FENOMENA PEMERINTAHAN

## Munculnya Masalah dan Gejala Pemerintahan
Pemerintahan sebagai suatu gejala dan menjadi perhatian orang sudah lama muncul di  permukaan  bumi  ini.  Buku  Republika  karya  Plato  dan  buku  Politik  karya  Plato membicarakan  masalah  pemerintahan,  khususnya  tentang  perundang-undangan  dan keadilan. Dalam “ Äthenian Constitution ”, Aristoteles juga mengkaji tentang demokrasi di Athena, dia mengumpulkan dan mempelajari 158 konstitusi Negara kota (Mac Iver, 1983).
Pemerintahan sebagai suatu lembaga dan proses sebenarnya sudah diselenggarakan sejak  ribuan  tahun  yang  silam.  Umat  manusia  sudah  biasa  berpemerintahan,  terjadi
interaksi  antara  yang  memerintah  dengan  yang  diperintah  dengan  berbagai  cara  dan bentuknya  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  yang  ada  pada  waktu  itu.  Kondisi  sosial ekonomi mewarnai bentuk dan cara memerintah.
Pada  dasarnya  manusia  baik  sebagai  individu  maupun  sebagai  kelompok menginginkan situasi yang tertib, aman, nyaman, sejahtera, makmur dan adil. Semua ini adalah  tuntutan  dan  kebutuhan  manusia.  Permasalahannya  bagaimana  hal  ini  bisa tercapai.  Manusia  kuno  berusaha  menjawabnya  dengan  cara  berpikir  dan  berperasaan sesuai dengan kapabilitas pada waktu itu, sehingga muncul apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan apa yang tidak boleh (larangan) yang ditabukan di mana menurut mereka akan membahayakan kehidupannya. Di sinilah muncul apa yang disebut mitos. Mitos ini ada yang logis ada juga yang tidak logis. Kalau dilihat dari kacamata sekarang, tapi  hal  ini  terus  tumbuh  dan  berkembang.  Suatu  pernyataan  yang  dikemukakan  oleh seorang  manusia  yang  dianggap  mempunyai  kelebihan  akan  dijadikan  pegangan  dan pedoman dalam hidup bersama, kemudian diyakini kebenarannya dan akan banyak orang yang  mengikuti  serta  mematuhinya  dan  terus  berkembang  saling  berganti  saling menyesuaikan,  sehingga  akhirnya  menjadi  adat  istiadat  dan  hukum  adat  dan  akhirnya melembaga.
Jadi munculnya masalah pemerintahan itu tidak lepas dari masalah yang dihadapi oleh  masyarakat  itu  sendiri.  Oleh  sebab  itu,  pada  dasarnya  fenomena  pemerintahan merupakan  gejala  umum  sosial  masyarakat  yang  terjadi  akibat  interaksi  antar  individu dengan individu dan antar individu dengan kelompok dalam aktivitas pemenuhan hidup yang lebih baik. Sehubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan hidup setiap individu tersebut terdapat perbedaan kepentingan antar manusia, di mana masing-masing individu akan mempertahankannya. Di dalam upaya memperjuangkan kebutuhan tersebut timbul konflik dan kekacauan, sehingga individu hidup dalam suasana yang tidak harmonis, bisa terjadi  yang  kuat  menguasai  yang  lemah  seperti  yang  digambarkan  oleh  Thomas Hobbes− homo homini lupus ( manusia serigala bagi sesamanya) (Suwaryo,2017)

## Hubungan Pemerintahan dengan Kehidupan Manusia
Manusia  dalam  kehidupannya  mempertahankan  eksistensi−kehidupannya  sulit dipisahkan dengan keberadaan pemerintah dan pemerintahan. Secara empiris dan historis telah menunjukan kepada kita bahwa di  sana ada kelompok manusia, di  sana juga ada pemerintah  dan  pemerintahan.  Kelompok  manusia  itu  bisa  berupa  keluarga,  suku, golongan, bangsa, dan sebagainya.
Jadi  manusia  itu  tidak  lain  individu  yang  berkelompok,  berinteraksi  dan berkembang  dalam  lingkungan  sosial.  Oleh  sebab  itu,  Aristoteles  mengatakan  bahwa manusia  itu zoon  politicon ,  yaitu  hewan  yang  berpolitik,  hewan  yang  bermasyarakat. Karena manusia itu bermasyarakat dan berinteraksi, maka dia butuh lembaga dan butuh organisasi.  Organisasi  ini  dimulai  dari  keluarga,  kemudian  meningkat  ke  RT/RW, Desa/Kelurahan,  Kecamatan,  Kabupaten/Kota,  Provinsi  sampai  Negara  (pemerintahan nasional). Jadi Negara ini lembaga yang paling besar dan paling tinggi, karena negaralah yang bisa memaksakan kehendak kepada warganya.
Dalam bahasa sederhana atau sehari-hari, fungsi pemerintah ini sebagai wasit atau saran  untuk  menyelesaikan  berbagai  masalah  yang  terjadi  dalam  interaksi,  baik  antar pribadi, antar kelompok maupun antar warga. Pemerintah juga harus mampu melindungi warganya dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar yang mengganggu eksistensi dirinya. Pemerintah harus mampu melayani warga masyarakat yang berada di bawah naungannya, serta memberdayakan dan  menyelenggarakan pembangunan untuk kesejahteraan  dan  kemakmuran  bersama.  Jadi  fungsi  pemerintah  itu  adalah  mengatur, melindungi, melayani, memberdayakan, dan membangun.
Dalam rangka memenuhi fungsi sebagai pengatur dan pelindung, pemerintah mau tidak  mau  harus  menyiapkan  sebagai  satu-satunya  agen  yang  mempunyai  kewenangan yang sah untuk menerapkan berbagai aturan, misalnya setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah  harus  berdasarkan  kepada  kenyataan  empiris  harus  sesuai  dengan  tuntutan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Gejala dan pemerintah yang dimulai dengan cara tradisional  hingga  zaman  modern  sekarang  ini  dapat  dikatakan  pemerintah  itu keberadaannya memiliki peran penting dan tidak dapat digantikan oleh entitas/lembaga lainnya.  Pemerintah  itu  merupakan  sebuah  organisme  hidup  yang  tumbuh  dan berkembang  mengikuti  dinamika  sosial  dalam  masyarakat.  Namun  dalam  konteks kekinian, problematika yang menjadi permasalahan pemerintah itu bukan hanya tertuju pada  masalah  kelompok  secara  umum,  tetapi  juga  tertuju  pada  problematika  yang dihadapi  oleh  individu  masing-masing  sebagai  warga  negara.  Semua  persoalan  yang dialami  atau  menimpa  setiap  individu  warga  negara  merupakan  fenomena  yang  harus diselesaikan.  Tujuan  kehadiran  suatu  pemerintahan  dapat  memberikan  ketertiban, keamanan, kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bagi masyarakatnya.
Dengan  demikian  terlihat  bahwa  keberadaan  pemerintahan  dengan  peran  dan fungsinya merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dan berkembang seiring dengan  dinamika  tuntutan  dan  kebutuhan  manusi,  baik  secara  individu  maupun  secara
kelompok/golongan.  Pergeseran  tanggung  jawab  pemerintahan  mengikuti  pergeseran kebutuhan dan tuntutan manusia terhadap pemerintahan itu sendiri (Suwaryo, 2017).

## Pemerintahan Sebagai Kebutuhan Manusia
Untuk mencapai suatu keadaan yang tertib, aman, sejahtera, makmur, berkeadilan bersama secara menyeluruh, dan komperhensif setiap individu maupun kelompok dalam masyarakat  membutuhkan  adanya  pengaturan  kebutuhan  bersama,  yaitu  orang  yang mengatur  dan  mengurus,  memimpin  dan  melayani  mereka  dengan  menyediakan kebutuhan  mereka.  Dalam  situasi  dan  kondisi  ini  individu  atau  kelompok  masyarakat menyerahkan haknya untuk diatur, sehingga mereka dapat hidup lebih baik. Selanjutnya setelah  kehidupan  berjalan  normal  dan  setiap  individu  berkembang  ternyata  muncul permasalahan  maupun  peristiwa  sosial  baru−seiring  dengan  kemajuan  peradaban  dan pemikiran  manusia.  Pada  situasi  seperti  ini  tingkat  persaingan  terhadap  pemenuhan kebutuhan  individu  semakin  ketat.  Untuk  menyelesaikan  hal  tersebut  dibutuhkan pemerintahan  yang  mampu  menyelesaikan  masalah  dan  menciptakan  kehidupan  yang harmonis dalam masyarakat.
Dapat  dikatakan  bahwa  ketika  masyarakat  telah  menyerahkan  haknya  kepada pemerintah seluruh hidupnya merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan dan  memenuhinya−dalam  konteks  ini  pemerintah  mempunyai  kewajiban  dalam pemenuhan  kebutuhan  hidup  manusia.  Di  sini  terjadi  hubungan  timbal  balik  dalam konteks  pemenuhan  hak  dan  kewajiban.  Perkembangan  selanjutnya  setiap  manusia menyadari  bahwa  untuk  mencapai  kehidupan  lebih  baik  dan  keteraturan  social,  maka harus ada suatu organ yang bisa dipercaya dan kepadanya akan diserahi tanggung jawab tentang hak hidup mereka−dalam hal ini disebut pemerintahan. Oleh karena itu, dengan segala  keyakinannya,  mereka  tunduk  pada  pemerintahan  atas  segala  pencapaian kehidupan  yang  lebih  baik.  Keyakinan  tersebut  menegaskan  bahwa  pemerintah merupakan kebutuhan dasar mereka (Suwaryo, 2017)

## Pemerintahan Sebagai Suatu Gejala Empiris
Pemerintahan sebagai  suatu  fenomena konkret  yang menyatu  atau berdampingan dengan kehidupan manusia telah muncul lama sejak dulu kala, sejak ribuan tahun sebelum Masehi,  yaitu  sejak  adanya  penguasa  dan  yang  dikuasai  dalam  masyarakat.  Gejala empiris  pemerintahan  ini  paling  tidak  mencuat  sejak  zaman  Raja  Ramses  di  Mesir, khususnya  Ramses  II  yang  disebut  dengan  Firaun  sekitar  tahun  2000  SM.  Pada  masa
Ramses II itu ada lembaga pemerintah, ada proses pemerintahan, ada pemerintah dan ada yang diperintah, ada kebijakan yang dibuat untuk mengatur kepentingan penguasa dan rakyatnya.
Gejala  berikutnya  adalah  terjadi  di  kota  Mesopotamia,  Irak  Selatan  pada  sekitar 2000 tahun sebelum Aistoteles (384-322 SM), Confucius (551-479) di mana pada waktu itu muncul fakta-fakta pemerintahan dan politik. Pada waktu itu lahir Code Hammurabi sebagai suatu kebijakan yang dibuat untuk mengekspresikan keinginan untuk membentuk ketertiban  publik  yang  bersatu  dan  adil.  Kebijakan  tersebut  berisi  tentang  persyaratan sosial  ekonomi  untuk  suatu  pemukiman  daerah  urban,  mengatur  tentang  hak  milik, hubungan  keluarga,  perkawinan,  kesehatan,  masalah  criminal,  dan  sebagainya  (Dunn, 1999).
Para  filsuf  sebelum  abad  Masehi  seperti  Socrates,  Plato,  Aristoteles  juga  telah berfikir  dan  memformulasikan  gejala-gejala  pemerintahan  itu  secara  lebih  sistematis, universal, radikal dan integral. Pada masa hidupnya Plato pernah menulis suatu buku yang berjudul Politeia. Kata “ Politeia ” diturunkan dari kata polis yang berarti kota. Dengan demikian maka buku karya Plato tersebut membahas tentang kota atau perkotaan, namun yang dibicarakan bukan kota secara keseluruhan dalam arti mengenai unsur-unsur Negara yang  secara  tradisional  terdiri  dari:  wilayah,  rakyat,  dan  pemerintah,  melainkan  hanya mengenai  unsur  yang  ketiga  saja  yaitu  pemerintah,  sehingga politeia akan  lebih  tepat kalau diterjemahkan dengan pemerintahan polis (Suryaningrat, 1980).
Gejala berikutnya adalah pada zaman Islam pada abad ke-7, yaitu dengan adanya kota  (“Negara”)  Madinah.  Di  Kota  Madinah  penuh  dengan  peristiwa  dan  fenomena pemerintahan.  Di Kota  Madinah ada pemimpin, ada pengikut (ummat),  ada komunitas yang heterogen, komunitas yang majemuk yang bebas dan merdeka di bawah pimpinan seorang  Nabi  Muhammad,  ada  suatu  piagam  yaitu  Piagam  Madinah  yang  mengatur kehidupan  dan  hubungan  antar  komunitas-komunitas  yang  merupakan  komponen- komponen masyarakat yang majemuk, ada kerja sama dan koordinasi untuk memecahkan masalah  kepentingan  publik  dan  sebagainya.  Kenyataan  adanya  Piagam  Madinah merupakan konstitusi atau undang-undang dasar bagi pemerintahan Islam yang pertama dan yang didirikan oleh Nabi di Medinah (Sjadzali,1990:10). Tentunya gejala ini perlu diteliti dan dikonseptualisasikan lebih mendalam lagi. Oleh karena itu, telaah penelitian yang  seksama  atas  piagam  tersebut  menjadi  sangat  penting  dalam  kajian  sistem pemerintahan Islam.
Pasca Madinah, yaitu pasca Nabi, pemerintahan dilanjutkan oleh para sahabatnya dengan  sistem  khilafah,  setelah  generasi  para  sahabat  selesai  muncul  bentuk pemerintahan baru, yang berbentuk monarkhi, yaitu Dinasti Muawiyah, Dinasti Abasiah dan sebagainya.
Tetapi yang menarik pada awal abad ke-11 di Bagdad (Iraq) muncul suatu texbook dalam  bahasa  Arab  yang  berjudul Al-Ahkam Al- Sulthaniyah (peraturan-peraturan pemerintahan)  karya  Imam  Al-Mawardi  975-1059  (Sjadzali,  1990).  Buku  tersebut sekarang  telah  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia  oleh  Abdul  Hayyi  dan Kamaludin Nurdin dengan judul Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam yang diterbitkan oleh Gema Insani tahun 2000. Buku tersebut membahas tentang: Pengangkatan kepala pemerintahan, menteri, gubernur, kepolisian dalam negeri, wilayah otonom, tanah yang dilindungi  dan fasilitas umum,  kriminal  dan sebagainya. Imam Al Mawardi dengan pengamatan empiris dan nalarnya berhasil merumuskan konsep kontrak sosial (yaitu merumuskan perjanjian hak dan kewajiban antara pemerintah dengan yang diperintah)  pada  abad  ke  XI,  jauh  sebelum  kontrak  sosial  Thomas  Hobbes  (1588/abad XVI), John Locke (1632/Abad XVII) dan Rousseau (1712/abad XVIII).
Di Indonesia sendiri muncul kerajaan-kerajaan Hindu, Kerajaan- kerajaan/Kesultanan Islam, pemerintahan kolonial dan terakhir muncul Negara/Pemerintahan  Republik  Indonesia.  Sebenarnya  istilah  ilmu  pemerintahan  atau science of government itu telah muncul sejak tahun 1822 di Amerika Serikat, yaitu dengan munculnya tulisan “ Ïntroduction to the Science of Government Written for Youth of the United  State” .  Tulisan  ini  membahas  antara  lain  tentang: despotic  government, monarchial  government,  aristocratical  government,  democratc  government,  principle common to all democracies, simple democratic government, mixed democracy.
Pada  tahun  1841  muncul  tulisan  Clinton  Roosevelt  tentang The  Science  of Government  Founded  On  Natural  Law ,  dan  pada  tahun  1876  muncul  juga  tulisan  SV Blakeslee tentang Archology: Or The Science of Government .
Memang kalau diperhatikan secara seksama ketiga tulisan tersebut belum spesifik dan fokus membahas secara mendasar tentang hakekat ilmu pemerintahan. Belum terlihat secara jelas, apa sebenarnya fokus utama kajian ilmu pemerintahan itu. Belum kelihatan mengkaji  pemerintahan  sebagai  suatu  ilmu,  tidak  berbicara  tentang:  ontologi, epistemologi  dan  aksiologi  suatu  ilmu  pemerintahan.  Belum  berbicara  metode  dan pendekatan  apa  yang  bisa  digunakan  dalam  mengkaji  gejala-gejala  pemerintahan  dan membangun serta mengembangkan ilmu  pemerintahan. Mereka baru berbicara tentang
gejala-gejala  pemerintahan  dan  peristiwa-peristiwa  pemerintahan  dan  proses penyelenggaraan  pemerintahan  secara  umum,  tetapi  yang  tidak  bisa  dibantah  adalah sudah ada keinginan dan keberanian membuat konsep tentang science of government .
Van  Poelje  pada  tahun  1942  menulis  buku  berjudul Algemene  inleding  tot  de bestuurkunde yang diterjemahkan oleh B Mang Reng Say (1953) dengan judul Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan. Dalam buku tersebut dijelaskan tentang: ilmu pemerintahan sebagai  ilmu  pengetahuan  yang  diterapkan,  terbentuknya  dan  berkembangnya  ilmu pemerintahan, pembangunan pemerintahan, koordinasi pemerintahan, etika pemerintahan, teknik  pemerintahan, konsentrasi  dan diferensiasi  dalam  masing-masing lingkungan  pemerintahan,  kemudian  dinas  penguasa  sipil,  pemerintahan  dan  yang diperintah.
Tampaknya tulisan Van Poelje lebih komprehensif dan sistematis, sekalipun belum bisa membedakan keterkaitannya dengan ilmu sosial lainnya. Karya Van Poelje ini belum terlihat secara eksplisit mengkaji ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu pemerintahan itu sendiri

## PERSPEKTIF EROPA KONTINENTAL
Berbicara  konsep  Eropa  Kontinental  dan  Anglo  Saxon  sebenarnya  bermula  dari paradigma  ilmu  politik.  Ilmu  politik  di  Eropa  Kontinental  diartikan  dalam  arti  sempit, sementara  di  Anglo  Saxon  dalam  arti  luas  (Affandi,  1977).  Yang  sebenarnya  ini  juga dipengaruhi oleh ilmu hukum yang lebih dulu lahir dari pada ilmu politik.
Dalam ilmu hukum ada yang disebut dengan common law tradition (tradisi hukum Anglo Saxon), yakni sistem  hukum  yang berlaku di  Amerika Serikat  dan Inggris yang menempatkan yurisprudensi sebagai sendi utama sistem hukumnya. Sedangkan di Eropa Kontinental  berlaku civil law tradition  (tradisi hukum  continental) yaitu sistem  hukum yang berlaku di Negara-negara Eropa daratan, seperti Belanda dan Negara-negara bekas jajahannya  yang  menempatkan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  sendi  utama sistem hukumnya (Deliarnoor, 2019).
Di  Belanda  muncul  konsep  “ bestuurkunde atau bestuurwetenschap ”  yang  bisa diterjemahkan  ilmu  pemerintahan.  Konsepsi  mengenai  ilmu  pemerintahan  bersumber pada ilmu-ilmu pengetahuan yang dipelajari pada perguruan-perguruan tinggi di negeri Belanda  pada Fakulteit  der  Politieke  en  Sociale  Wetenschapen (Affandi,  1977). Sementara di Amerika Serikat yang berbicara pemerintahan itu baik pemerintahan dalam
arti sempit maupun dalam arti luas adalah administrasi publik. Jadi yang mengkaji gejala- gejala pemerintahan itu adalah administrasi publik.
Oleh karena Indonesia pernah dijajah lama oleh Belanda, maka dengan sendirinya pengaruh Belanda kuat sekali baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam bidang hukum. Dalam mazhab Eropa Kontinental Undang-undang merupakan dasar dan payung  hukum  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan,  tanpa  Undang-undang,  tanpa hukum yang jelas pemerintah sebagai lembaga publik tidak bisa bekerja dan tidak bisa bergerak.
Mazhab ini selanjutnya melahirkan pendekatan kelembagaan atau institusionalisme dalam  analisis  ilmu  pemerintahan,  mereka  selalu  berorientasi  kepada  yuridis  formal. Dalam pendekatan kelembagaan, pemerintah dianggap sebagai body of politics dengan menonjolkan  segi  konstitusional  dan  yuridis.  Jika  pendekatan  ini  mempelajari parlemen/DPR  misalnya,  maka  yang  diperhatikan  adalah  kekuasaan  dan  kewenangan yang dimilikinya, peran, fungsi, tugas seperti yang tertuang dalam naskah UUD, UU, PP, Kepres.  Demikian  juga  untuk  konteks  daerah,  Perda,  Keputusan  Kepala  Daerah, Keputusan Gubernur dan sebagainya (Suwaryo, 2017)
Demikian  juga  banyak  judul  skripsi,  tesis,  disertasi  yang  berorientsi  kepada pendekatan  institusional,  misalnya:  Hubungan  Pusat-Daerah  Berdasarkan  UUD  1945 Implikasi dan Prospeknya, Kebijakan Otonomi Khusus dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik  Indonesia,  Efektivitas  Pelaksanaan  Pelimpahan  sebagai  Kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat.
Namun  di  Indonesia  kalau  kita  perhatikan  dalam  sejarah  mempunyai  tradisi pemerintahan  sendiri  yang  berbeda  dengan  tradisi  Barat.  Di  Indonesia  pernah  ada pemerintahan Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat kurang lebih 400 SM dan Kerajaan Kudungga di Kalimantan Timur, bahkan ada pemerintahan yang paling elementer yaitu pemerintahan  desa.  Di  desa  sudah  biasa  ada  diskusi,  beda  pendapat,  bermusyawarah, rembugan, bahkan Moh. Hata dalam Tjiptoherijanto (1983) pernah mengatakan bahwa demokrasi kita sebenarnya demokrasi musyawarah mufakat yang benihnya diambil dari tradisi pemerintahan desa yang sudah berjalan ribuan tahun.
Seiring Indonesia mengalami perubahan setelah dijajah oleh Belanda, Inggris dan Jepang, maka tradisi lama yang positif banyak yang sirna. Kita lihat sejarah pemerintahan Indonesia,  paling  tidak  sejak  lahirnya decentralisatie wet tahun  1903  dan bestuuthersvormin g  tahun  1922  (penyesuaian  penyelenggaraan  pemerintahan),
khususnya di daerah. Ketika zaman Hindia Belanda menjelang akhir penjajahan terdapat daerah yang mempunyai otonomi, tetapi dasar otonomi tersebut berbeda:
1) Propinsi ( yang pada era UU No 5 Tahun 1974 disebut Daerah Tingkat I)
2) Regentscha p (Kabupaten, yang pada era UU No 5 Tahun 1974 disebut Daerah Tingkat II)
3) Stadgemeente (Kota, yang pada era UU No 5 Tahun 1974 disebut Daerah Tingkat II Kota Madya)
4) Groepsgemeenschap (Kesatuan  Golongan,  misal  Kesatuan  Golongan Minangkabau).  Ini  semua  (1-4)  sebagai  akibat  dari decentralisatie  wet 1903, otonomi ini merupakan pemberian dari pemerintah kolonial Belanda.
5) Zelfbestuur (Swapraja) yaitu misalnya Yogyakarta (yang sekarang sama dengan Propinsi). Otonominya berdasarkan asal usul daerah daerah yang bersangkutan.
6) Desa  (sekarang  masih  Desa).  Otonominya  bersumber  kepada  adat  setempat, otonomi ini bukan pemberian dari Pemerintah Belanda
Zelfbestuur dan  desa  ini  bukan  merupakan  “daerah  otonom”  dan  tidak  termasuk “ gedecentraliseerd  bestuurgbied ”  (wilayah  pemerintahan  yang  didesentralisasikan) meskipun wilayah ini memiliki hak otonom (Surianingrat, 1981).
Demikianlah seterusnya Undang-undang pemerintahan daerah dari waktu ke waktu berganti dan berubah, tetapi tidak lepas dari pola dasar awal, yang jelas setelah merdeka nilai tradisi kolonial masih bercokol sampai sekarang, bahkan ada kesan “dipertahankan”
Masalahnya  apakah  peninggalan  ini  akan  diteruskan  oleh  generasi  milenial, generasi berikutnya atau mau kembali ke tradisi lama yang asli ( indigenous government ), atau menciptakan sendiri yang baru yang berbeda dengan yang lama dan berbeda dengan Barat, atau jalan tengah dengan cara memadukan, mengkombinasikan dan memodifikasi sesuai  dengan  tuntutan  kebutuhan  jaman.  Yang  jelas  perlu  evaluasi  dan  analisa  kritis secara saintifik terhadap praktek ilmu pemerintahan di Indonesia.

## MENGGALI DAN MEMFORMULASI ILMU PEMERINTAHAN
Ilmu pemerintahan itu awalnya baru dipandang sebagai lembaga yang kongkret yang menjadi obyek kajian atau studi ilmu-ilmu yang ada pada waktu itu seperti: ilmu politik,  ilmu  hukum  (terutama  hukum  tata  Negara)  administrasi  publik,  bukan  secara ekplisit menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Hal ini terutama terjadi di  Inggris, Amerika dan Australia, ilmu pemerintahan dianggap sebagai suatu gejala, lembaga, perilaku yang
sudah ada sejak ribuan tahun silam, termasuk di Indonesia. Pertanyaan besarnya adalah apakah kalau ilmu pemerintahan itu tidak ada di Barat, harus tidak ada juga di Indonesia? Bolehkah  kita  menciptakan  suatu  ilmu  pemerintahan  sendiri?  Haramkah  apabila  kita menciptakan ilmu pemerintahan?
Sekarang  yang  penting  sebagai  ilmuwan  pemerintahan  itu  bagaimana  bisa memahami fenomena empiris pemerintahan baik yang sudah terjadi maupun yang sedang terjadi. Kemudian diabstraksi, dikonseptualisasikan, dikaitkan dengan gejala yang lain, yang selanjutnya dibuat generalisasinya. Dari generalisasi  ini nanti akan menghasilkan teori baru pemerintahan yang mungkin akan berbeda dengan teori lama yang sudah ada yang datang dari Barat.
TEORI

## GENERALISASI

## ABSTRAKSI/KONSEPTUALISASI

## GEJALA/FENOMENA EMPIRIS PEMERINTAHAN
Formulasi Fenomena Pemerintahan Baik yang sudah maupun yang sedang

## terjadi

## SIMPULAN
Jadi  sebenarnya  gejala  pemerintahan  itu  ada  di  mana-mana  dan  sudah  ada  sejak ribuan  tahun  silam.  Eksis  tidaknya  ilmu  pemerintahan  ke  depan  tergantung  kepada sejauhmana  aktivitas,  kreativitas,  dan  produktivitas  ilmuwan  pemerintahan  dalam menggali fenomena-fenomena empiris yang ada sehingga dapat membentuk teori baru. Munculnya  mazhab  Eropa  Kontinental  dan  Anglo  Saxon  pada  dasarnya  mereka  aktif mengamati  fenomena-fenomena  yang  ada  sehingga  mampu  menghasilkan  suatu paradigma.  Secara  sederhana  kita  juga  bisa  melihat  fenomena-fenomena  pemerintahan tradisional ( indigenous government ) yang ada di lingkungan kita, fenomena pemerintahan yang  berlaku  dan  dianut  oleh  berbagai  kelompok  bangsa  sekarang  ( contemporer
government ),  bahkan  kita  juga  bisa  melihat  fenomena  pemerintahan  global  ( global government ) yang diminati dan diterapkan oleh mayoritas bangsa di dunia.
Kita harus bisa membedakan pemerintahan yang kita kehendaki untuk diterapkan di Indonesia dengan pemerintahan yang menjadi fenomena kontemporer dan global. Ilmu pemerintahan  mengkaji  semua  fenomena  pemerintahan  yang  terjadi,  baik  yang  kita kehendaki maupun yang tidak kita kehendaki.

## DAFTAR PUSTAKA
Affandi,  Muchtar,1977.,  Ilmu-Ilmu  Kenegaraan:  Suatu  Studi  Perbandingan.,  Bandung, Lembaga Penerbitan FISIP UNPAD.
Almawardi, Imam. 2000., Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam (Diterjemahkan Oleh  Abul  Hayyi  al  Khatami  dan Kamaluddin  Nurdin)., Jakarta: Gema Insani.
Blakeslee,  SV,  Oakland,  Cal.,  1876., Archology  or  The  Science  of  Government .,  New York And
San Francisko, A Roman and Company Publishers.
Deliarnoor,  Alamsah,  Nandang.2019., Sistem  Hukum  Indonesia .,  Tangerang  Selatan,
Universitas Terbuka.
Dunn,  William  N.,  1999., Analisa  Kebijakan  Publik (Terj  Samudra  Wibawa  dkk)., Jakarta: Gajah Mada University Press.
Introduction to The Sciense of Government Written for The Youth of The United State . Iver, Mac, 1964. The Modern State ., London: Oxford University Press.
Ndraha, Taliziduhu, 1997., Metodolog i Ilmu Pemerintahan ., Jakarta, Rineka Cipta.
Ndraha,  Taliziduhu.2007., Kybernology,  Sebuah  Scientific  Movement., Jakarta,  Sirao Credentia Center.
Poelje, Van. 1953., Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan (Terj B Mang Ray Say), Jakarta NV Soeroengan.
Roosevelt, Clinton., 1841., The Sciense of Government Founded on Natural Law ., New York, Publish By Dean And Trevelt.
Surianingrat, Bayu., 1980 ., Mengenal Ilmu Pemerintahan., Jakarta, Aksara Baru.
Surianingrat,  Bayu,1980., Sejarah  Pemerintahan  Di  Indonesia:  Babak  Indonesia  dan Jepang ., Jakarta, Dewaruci Presss.
Sjadzali, H Munawir., 1990. Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran , Jakarta, UI Press.
Tjiptoherijanto, Priyono dan Priyono Yumiko M., 1983., Demokrasi di Pedesaan Jawa ., Jakarta Sinar Harapan.
Suwaro, Utang., 2017. Asas-Asas Ilmu Pemerintahan ., Bandung,Penerbit KAPSIPI.
Suwaryo, Utang., 2017. Metodologi Ilmu Pemerintahan .,Bandung,Penerbit KAPSIPI.