TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Vol. 4 No. 3 (2023): Social and Government DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v4i3.526 Hal. 274-301

## Peran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Terdampak Corona Virus Disease (COVID-19)

## Marselinus Tanggu Holo, Supardal

## Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, Indonesia
Korespondensi Penulis: marselinustangguholo@gmail.com
Abstrak: Artikel ini menganalisis peran penting yang dimainkan oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam  penyaluran  bantuan  sosial  kepada  masyarakat  terdampak  Pandemi  Corona  Virus  Disease  (COVID-19). Penelitian ini memeriksa implementasi kebijakan dan efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Sosial dalam mengatasi tantangan distribusi bantuan selama krisis kesehatan ini. Berdasarkan penelitian lapangan, artikel ini  menyajikan  gambaran  tentang  keberhasilan dan kendala  dalam proses  penyaluran  bantuan  sosial,  termasuk aspek komunikasi, administrasi, dan kontrol. Dalam konteks ini, peran Dinas Sosial dalam memfasilitasi distribusi bantuan  menjadi  faktor  krusial  untuk  memastikan  dampak  positif  yang  maksimal  bagi  masyarakat  yang membutuhkan.  Meskipun  beberapa  hambatan  ditemukan,  upaya  koordinasi  dan  adaptasi  yang  dilakukan  oleh Dinas Sosial telah memberikan kontribusi penting dalam mengatasi krisis ini. Artikel ini memberikan wawasan tentang  praktik  terbaik  dan  pelajaran  yang  dapat  diambil  dari  pengalaman  Dinas  Sosial  Daerah  Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi situasi darurat seperti COVID-19.
Kata Kunci: Peran; Dinas Sosial; Covid-19
Abstract: This article analyzes the important role played by the Yogyakarta Special Region Social Office in the distribution of social assistance to communities affected by the Corona Virus Disease (COVID-19) Pandemic. This  study  examines  policy  implementation  and  the  effectiveness  of  measures  taken  by  Social  Services  in addressing the challenges of aid distribution during this health crisis. Based on field research, this article presents an  overview  of  successes  and  constraints  in  the  process  of  social  assistance  distribution,  including  aspects  of communication,  administration,  and  control.  In  this  context,  the  role  of  Social  Services  in  facilitating  the distribution of aid is crucial to ensure maximum positive impact on communities in need. Despite some obstacles, coordination  and  adaptation  efforts  undertaken  by  Social  Services  have  made  an  important  contribution  to addressing  this  crisis.  This  article  provides  insight  into  best  practices  and  lessons  that  can  be  drawn  from  the experience of the Yogyakarta Special Region Social Office in dealing with emergency situations such as COVID- 19.
Keywords: role; Social Services; Covid-19
Article History: Received; 10-06-2023; Revised; 02-07-2023; Accepted; 08-08-2023

## PENDAHULUAN
Bantuan  sosial  dalam  penganggaran  merupakan  salah  satu  jenis  belanja.  Dalam praktiknya  selama  ini,  belanja  sosial  menimbulkan  banyak  masalah  karena  belum  adanya pedoman sehingga setiap institusi mempunyai persepsi yang berbeda-beda tentang belanja apa yang dapat  diklasifikasikan ke dalam belanja sosial.  Permasalahan klasifikasi  belanja sering timbul  pada  saat  penyusunan  penganggaran,  sebagai  konsekuensinya  akan  menimbulkan masalah  pada  saat  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban.  Permasalahan  juga  mengenai
institusi pemberi bantuan sosial, apakah setiap organisasi pemerintahan dapat menganggarkan bantuan sosial atau terbatas sesuai dengan fungsi yang melekat pada organisasi tersebut.
Dunia saat ini sedang menghadapi pandemi yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 (virus Corona)  dan  infeksinya  yang  disebut  COVID-19.  Infeksi  virus  ini  awalnya  ditemukan  di Wuhan,  Cina  pada  Desember  2019  dan  telah  menyebar  dengan  cepat  ke  berbagai  belahan dunia.  Pandemi  ini  mempengaruhi  berbagai  perubahan  di  sektor  sosial  ekonomi  seluruh wilayah yang terjangkit, dan bukan hanya Cina saja. Berdasarkan data yang dilansir dari Satgas COVID-19,  tertanggal  21  April  2020,  sudah  terkonfirmasi  bahwa  COVID-19  telah menginfeksi 6.760 orang di Indonesia dengan angka kematian sebesar 590 orang dan 747 orang dinyatakan telah berhasil sembuh.
Di  awal  kemunculannya,  virus  ini  mendapat  beragam  respons  yang  muncul  dari masyarakat  Indonesia.  Sebagian  mulai  berhati-hati  dan  menerapkan  pola  hidup  sehat,  tetapi lebih banyak yang tidak peduli dan terkesan meremehkan; bahkan menjadikan virus ini sebagai bahan candaan. Bukan hanya masyarakat biasa, pejabat-pejabat pun banyak yang meremehkan keberadaan virus ini dan tidak melakukan persiapan maupun antisipasi munculnya wabah ini di Indonesia. Bahkan ketika COVID-19 mulai menyebar dengan cepat ke berbagai daerah dan beberapa negara telah menutup  akses keluar masuk, pemerintah dan warga Indonesia masih terkesan  santai  dan  kurang  melakukan  tidakan  pencegahan  terhadap  virus  ini.  Sebenarnya, orang-orang  yang  bersikap  masa  bodoh  dengan  kemunculan  virus  Corona  jumlahnya  lebih sedikit  daripada  orang  yang  peduli  dengan  pencegahan  virus  ini.  Tetapi,  ketidakpedulian mereka itulah yang kemudian mempercepat penyebaran virus. Orang-orang dalam kelompok ini biasanya adalah orang-orang yang merasa dirinya kebal dan orang yang menganggap bahwa sains tidak sepenuhnya benar (Ghaemi, 2020).
Ketidakpastian, kebingungan, dan keadaan darurat yang diakibatkan oleh virus Corona dapat  menjadi  stressor  bagi  banyak  orang.  Ketidakpastian  dalam  mengetahui  kapan  wabah akan berakhir membuat banyak golongan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah bingung memikirkan nasib mereka. Kehidupan yang berjalan seperti biasa tanpa adanya mata pencaharian membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Keberadaan virus Corona yang  mengancam  setiap  orang  berpeluang  menjadi  stressor  bagi  sebagian  besar  orang,  dan dampaknya  bisa  jadi  sama  parahnya  dengan  dampak  yang  ditimbulkan  jika  terinfeksi  virus Corona  itu  sendiri  (Taylor,  2019).  Ketakutan  akan  kematian  merupakan  konflik  psikologis dasar pada manusia (Knoll, 2020) dan sesuai dengan Teori Manajemen Teror, ketakutan akan kematian  yang  tidak  pasti  datangnya  membuat  manusia  melakukan  berbagai  hal  untuk mempertahankan kehidupannya (Greenberg, Pyszczynski, Solomon, 1986). Adanya COVID- 19 tentu membuat teror yang dirasakan semakin intens. Tentunya, ada beberapa hal positif dan negatif yang dilakukan orang-orang untuk bertahan hidup.
Untuk mengurangi kecemasan di masyarakat, sudah sepatutnya kita melakukan berbagai hal untuk meningkatkan optimisme masyarakat di tengah pandemi ini. Masyarakat yang masih mampu  mencukupi  kebutuhan  hidupnya  banyak  yang  meningkatkan  kepeduliannya  dengan berkontribusi  untuk  membantu  golongan  yang  tidak  mampu  dengan  cara  melakukan penggalangan  dana,  melakukan  donasi.  Ada  juga  kelompok-kelompok  lain  yang  membantu menjahitkan  alat  pelindung  diri  (APD)  untuk  tenaga  kesehatan  serta  memproduksi  masker dalam  jumlah  besar  untuk  dibagikan  kepada  orang-orang  yang  masih  harus  bekerja  di  luar. Karena adanya virus Corona ini, masyarakat juga menjadi lebih peduli dan menjalankan pola hidup  yang  sehat.  Hal-hal  tersebut  merupakan  sebagian  kecil  upaya  pertahanan  diri  yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari infeksi COVID-19.
Coronavirus Disease 19 juga mendorong sebagian orang untuk  tidak bertindak secara salah dalam rangka bertahan hidup. Fenomena panic buying merupakan salah satu contohnya.
Tindakan panic buying dan menimbun barang-barang kebutuhan sehari-hari merupakan bentuk ketidakmampuan  sebagian  dari  kita  untuk  mentoleransi  stress  yang  timbul  karena ketidakpastian yang muncul akibat adanya virus Corona. Isolasi diri yang dilakukan sebagai tindakan preventif terhadap infeksi COVID-19 juga merupakan faktor pendorong psikologis sebagian dari kita akhirnya melakukan penimbunan (Norberg & Rucker, 2020). Seperti yang telah  diketahui,  alasan  mereka  melakukan  penimbunan  adalah  untuk  berjaga-jaga,  tetapi mereka  malah  terdorong  untuk  membeli  barang-barang  yang  tidak  diperlukan.  Padahal, tindakan  seperti  itu  akan  merugikan  kelompok  masyarakat  lain  yang  tidak  mampu  untuk berbelanja  dalam  skala  besar  sehingga  mereka  akan  kesulitan  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya.  Fenomena panic  buying juga  kemudian  dimanfaatkan  oleh  sebagian  pihak  yang hanya mencari keuntungan dengan cara menaikkan harga ke angka yang tidak rasional.
Bantuan Sosial (selanjutnya disebut Bansos) banyak mendapat perhatian publik karena memiliki  kepentingan  yang  perlu  diakomodir  untuk  membantu  tugas  pemerintah  daerah (selanjutnya  disebut  Pemda)  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  bagi  masyarakat, menanggulangi  penyakit  sosial  dan  memuat  kepentingan  politik  dalam  arti  luas.  Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011 menyebutkan: “bansos merupakan pemberian  bantuan  berupa  uang/barang  dari  pemerintah  daerah  kepada  individu,  keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terusmenerus dan selektif, bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial”. Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang syarat dan kriteria penerima bansos yang bersumber dari APBD, yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 tahun 2012 menyatakan bahwa:
Penyaluran  Bansos  merupakan  otoritas  administratif  masing-masing  Pemda.  Namun akibat dari ketidak seragaman pedoman yang berkaitan dengan belanja Bansos disetiap daerah yang diperlihatkan Pemda, diduga ini dipengaruhi oleh masingmasing Pemda. Meskipun belum ada penelitian yang secara spesifik membuktikan pengaruh karakteristik organisasi terhadap pengungkapan  belanja  Bansos,  tetapi  ada  beberapa  penelitian  yang  menghubungkan karakteristik  dari  suatu  organisasi  dengan  penerapan  kebijakan,  kinerja  ataupun  tingkat pengungkapan secara umum.
Daerah  diperbolehkan  memberikan  Bansos  sesuai  kemampuan  daerah  setelah menyelesaikan  pembiayaan  belanja  wajib.  Yang  berhak  menerima  Bansos  adalah masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil akibat dari krisis ekonomi, sosial, politik  dan  bencana  alam,  supaya  yang  bersangkutan  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup minimum. Bansos dapat juga diberikan kepada Lembaga Non Pemerintah (Non Goverment Organisation) yang  bergerak  dibidang  pendidikan,  keagamaan  dan  bidang  lain  yang berperan melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Menurut UU Nomor 13 tahun 2011disebutkan: “Fakir miskin adalah orang yang tidak  punya  sumber  mata  pencaharian  atau  punya  sumber  mata  pencaharian  tetapi  tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak untuk menghidupi diri dan keluarganya”. Penanganan  fakir  miskin  adalah  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  Pemkab  atau masyarakat  secara  terarah,  terpadu,  dan  berkelanjutan  dalam  bentuk  kebijakan,  program dan  kegiatan  pemberdayaan,  pendampingan,  serta  fasilitasi  untuk  memenuhi  kebutuhan dasar  setiap  warga  negara.  Sedangkan  yang  disebut  dengan  kebutuhan  dasar  adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan pelayanan sosial.  Sasaran  penanganan  fakirmiskin  ditujukan  kepada  perseorangan,  keluarga, kelompok, dan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 pasal 6 dan 7 disebutkan:
“Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk bantuan pangan dan sandang, penyediaan  pelayanan  perumahan,  kesehatan,  pendidikan,  kesempatan  berusaha,
kesempatan  bekerja,  bantuan  hukum  dan  pelayanan  sosial.  Penanganan  fakir  miskin dilakukan  melalui  pemberdayaan  lembaga  kemasyarakatan,  peningkatan  kapasitas  fakir miskin, mengembangkan kemampuan dasar, kemampuan usaha, jaminan dan perlindungan sosial  untuk  memberikan  rasa  aman  bagi  fakir  miskin,  kemitraan,  kerja  sama  antar pemangku kepentingan dan koordinasi antara lembaga dan pemerintahdaerah”
Penyaluran  bantun  sosial  menjadi  sangat  krusial  ditengah  kesulitan  yang  dialami masyarakat  secara  menyeluruh  dan  mengingat  kebutuhan  masyarakat  secara  umum semakin  meningkat  sehingga  pemerintah  pusat  pun  bertanggung  jawab  untuk melaksanakan program-program stretegis yang sudah direncanakan sesuai dengan aturan main  yang  berlaku.  Misalkan  dalam  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  63 Tahun  2017  tentang  Penyaluran  Bantuan  Sosial  menyebutkan  beberapa  point  sebagai berikut :
1. Bantuan  Sosial  adalah  bantuan  berupa  uang,  barang,  atau  jasa  kepada  seseorang, keluarga,  kelompok  atau  masyarakat  miskin,  tidak  mampu,  dan/atau  rentan  terhadap risiko sosial.
2. Risiko  Sosial  adalah  kejadian  atau  peristiwa  yang  dapat  menimbulkan  potensi terjadinya  kerentanan  sosial  yang  ditanggung  oleh  seseorang,  keluarga,  kelompok, dan/atau  masyarakat  sebagai  dampak  krisis  sosial,  krisis  ekonomi,  krisis  politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
3. Pemberi  Bantuan  Sosial  adalah  Satuan  Kerja  pada  Kementerian/Lembaga  pada Pemerintah  Pusat  dan/atau  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  pada  Pemerintah  Daerah yang  tugas  dan  fungsinya  melaksanakan  program  penanggulangan  kemiskinan  yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
4. Penerima  Bantuan  Sosial  adalah  seseorang,  keluarga,  kelompok  atau  masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
Penyaluran  bantuan  sosial  sendiri  sudah  diatur  secara  detail  oleh  kementrian- kementrian terkait dalam melaksanakan program-program yang sudah direncakan. Dalam hal ini kementrian sosial bertanggung secara teknis untuk menyalurkan bantuan yang sudah diputusakan atau diatur dengan regulasi yang ada sebelum secara teknis bantuan tersebut disalurkan di setiap daerah untuk dibagikan dan direalisasikan. Menurut Pearturan Menteri Sosial  Republik  Indonesia  nomor  1  Tahun  2019  Tentang  Penyaluran  Belanja  Bantuan Sosial dilingkungan Kementerian Sosial menyebutkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Bantuan  Sosial  adalah  bantuan  berupa  uang,  barang,  atau  jasa  kepada  seseorang, keluarga,  kelompok  atau  masyarakat  miskin,  tidak  mampu,  dan/atau  rentan  terhadap risiko sosial.
2. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan  oleh  Pemerintah  kepada  masyarakat  miskin  atau  tidak  mampu  guna melindungi  masyarakat  dari  kemungkinan  terjadinya  risiko  sosial,  meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
3. Penerima  Bantuan  Sosial  adalah  seseorang,  keluarga,  kelompok  atau  masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.
Daerah Istimewa Yogyakarta salah satu daerah di Indonesia yang juga tidak luput dari penularan COVID-19, data membuktikan bahwa pasca pengumuman oleh pemerintah pusat,  setahun  kemudian,  Pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  pun  dihebohkan dengan keberadaan wabah tersebut seketika diumumkan salah satu warga Daerah Istimewa Yogyakarta  terpapar  COVID-19.  Sehingga  persiapan-persiapan  antisipasi  pun  dilakukan
untuk mencegah penularan wabah ini. Disisi lain, aktivitas masyarakat pun terganggu, tidak hanya itu, bahkan ekonomi sosial pun ikut terganggu yang disebabkan oleh wabah yang kemudian melibas semua sektor di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga pada akhirnya pemerintah  daerah  pun  mempersiapnan  langkah-langkah  konkrit  untuk  memberikan bantuan  berupa  tunjangan  kepada  masyarakat  yang  terdampak  langsung  yang  disebakan oleh wabah COVID-19 ini.
Penyaluran bantuan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta  kepada  masyarakatnya  yang  juga  salah  satu  sentra  penularan  COVID-19 terjadi. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial pasca pandemi COVID-19 melanda Daerah,  pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  bersama  dinas  sosial  melakukan kordirnasi  dengan  dengan  beberapa  instansi  terkait  untuk  mengordinasikan  di  setiap wilayah  masing-masing  guna  memperoleh  data  yang  akurat  untuk  keperluan  penyaluran bantuan. Data-data yang diperlukan tersebut diperoleh dari setiap lembaga pemerintahan baik  Kabupaten/Kota,  Kecamatan,  Kelurahan,  dan  Desa  sampai  pada  tingkat  Rukun Tetangga  (RT)  Rukun  Warga  (RW).  Validasi  data  konktrit  ini  dimaksudkan  agar  setiap instansi  struktural  pemerintahan  melakukan  pendataan  secara  massal  guna  memperoleh data  yang  komperhensif  terkait  dengan  masyarakat  yang  terdampak  COVID-19  yang kemudian disalurkan bantuan berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Kordinasi ini dimaksudkan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan  pada  laporan  keuangan  daerah.  Dalam  pelaksanaan  penyaluran  bantuan  sosial pun memiliki tahap-tahap serta administrasi yang dilengkapi oleh pemerima bantuan dalam hal  ini  masyarakat  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang  mengalami  dampak  penularan COVID-19.  Data-data  yang  diperlukan  adalah  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dan  Kartu Keluarga  (KK)  serta  persyaratan  lain  yanh  diwajibkan  secara  teknis  oleh  tim  pelaksana penyaluran bantuan kepada masyarakat yang akan menerima bantuan tersebut.
Bantuan  sosial  yang  disalurkan  oleh  oleh  pemerintah  daerah  setempat  sangat potensial memberi manfaat baik bagi warga yang mengalami dampak langsung dari pada penyebaran  wabah  pandemi  COVID-19  ini.  Bantuan  itu  bervariasi,  seperti  hal  nya  ada Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), serta program sosial lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tolak ukur dari pada realisasi program bantuan sosial ini adalah ada pada strategi  pelaksanaan  yang  baik  dari  pemerintah.  Misalkan  beberapa  penelitian membuktikan  bahwa  program  bantuan  sosial  ini  memiliki  peranan  sangat  terhadap perekonomian masyarakat kelas menengah dan kelas bawa.
Penyaluran  Bansos  merupakan  otoritas  administratif  masing-masing  Pemda. Namun  akibat  dari  ketidak  seragaman  pedo  man  yang  berkaitan  dengan  belanja  Bansos disetiap  daerah  yang  diperlihatkan  Pemda,  diduga  ini  dipengaruhi  oleh  masingmasing Pemda.  Meskipun  belum  ada  penelitian  yang  secara  spesifik  membuktikan  pengaruh karakteristik  organisasi  terhadap  pengungkapan  belanja  Bansos,  tetapi  ada  beberapa penelitian  yang  menghubungkan  karakteristik  dari  suatu  organisasi  dengan  penerapan kebijakan, kinerja ataupun tingkat pengungkapan secara umum.
Daerah  diperbolehkan  memberikan  Bansos  sesuai  kemampuan  daerah  setelah menyelesaikan  pembiayaan  belanja  wajib.  Yang  berhak  menerima  Bansos  adalah masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil akibat dari krisis ekonomi, sosial, politik  dan  bencana  alam,  supaya  yang  bersangkutan  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup minimum. Bansos dapat juga diberikan kepada Lembaga Non Pemerintah (Non Goverment
Organisation)  yang  bergerak  dibidang  pendidikan,  keagamaan  dan  bidang  lain  yang berperan melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Kriteria  penerima  Bansos  adalah  mereka  yang  berdomisili  dalam  wilayah administratif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang bersangkutan serta memiliki identitas yang  jelas.  Tujuan  dari  Bansos  adalah  menanggulangi  kemiskinan,  rehabilitasi  sosial, perlindungan  sosial,  pemberdayaan  sosial,  jaminan  sosial  dan  penanggulangan  bencana. Tujuan Bansos dianggarkan untuk memberikan uang atau barang kepada keluarga miskin sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  yang  dikategorikan  dalam  keluarga miskin. Bantuan diberikan secara selektif dan penggunaan anggarannya jelas (Amru Alba, S.A.P.,  M.A.P.  Rudi  Kurniawan,  S.Sos.,  M.A.P.  “Kebijakan  Pemberian  Bantuan  Sosial Bagi Keluarga Miskin, “Studi Kasus Di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara”).
Penelitian serupa dikemukakan juga oleh Michael Than Hirman tentang Bantuan Sosial yang berjudul  “ Implementasi Bantuan Sosial dan manfaatnya Bagi  Masyarakat” berpandangan  bahwa,  penyaluran  bantuan  sosial  tidak  sekedar  tugas  administrasi  bagi pemerintah  daerah  atau  pun  pemerintah  pusat  selaku  pengambil  kebeijakn,  melainkan merupakan tanggung jawab setiap orang yang memiliki kepedulian sosial terhadap orang lain.  Problematika  sosial  memang  tidak  dapat  terhindarkan  dari  kehidupan  sosial masyarakat yang syarat dengan variabel-variabel yang tidak menentu akar persoalannya. Itu sebabnya disebut sebagai konsekuensi sosial. Sehingga dalam keadaan-keadaan yang sangat  rumit,  kehadiran  pemangku  kebijakan  dalam  hal  ini  pemerintah,  diperlukan tanggung jawab nya untuk menjawab persoalan-persoalan sosial yang menjadi tanggung jawab  dan  kewajibannya  untuk  memberi  jalan  keluar.  Jadi  bantuan  sosial  yang  menjadi salah  satu  program  pemerintah  diperlukan  sebagai  penunjang  bagi  keberlangsungan kebutuhan  masyarakat  di  masa-masa  krisis  (Michael  Than  Hirman  2018, Implementasi Bantuan Sosial dan manfaatnya Bagi Masyarakat ).
Kajian serupa dikemukan oleh Misel Heno yang bertajuk "Bantuan Langsung Tunai dan dampaknya di masyarakat". Realisasi Bantuan Sosial merupakan cara alternatif guna menunjang kebutuhan rakyat. Apalagi ditengah meningkatnya kebutuhan masyarakat yang syarat dengan kebutuhan sehari-hari. Bantuan sosial itu beragam program, bahkan hampir semua lembaga terkait dibawa struktur pemerintahan yang sah memiliki alokasi anggaran yang diperuntukan untuk memfasilitasi program bantuan sosial. Anggaran yang digunakan adalah  merupakan  anggaran  yang  sudah  ditetapkan  sesuai  dengan  plot  yang  disepakati. Proses  pelaksanaannya  akan  ditentukan  atau  panitia  teknis  yang  mengatur  teknis penyaluran  sesuai  peraturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  terkait  (Misel  Heno, 2019,Bantuan Langsung Tunai dan dampaknya di masyarakat).
Dari  beberapa  penelitian  diatas  membuktikan  bahwa  dampak  dari  bantuan  sosial (Bansos) itu sangat besar terhadap keperluan masyarakat yang sangat membutuhkan. Tapi peneliti ini akan menguraikan perbedaannya dengan kajian yang sedang peneliti lakukan, yaitu  bahwa  ketiga  peneliti  diatas  hanya  membahas  dan  menganalisis  bantuan  sosial tersebut dari satu variabel program saja, sementara penelitian yang akan dikaji oleh peneliti melului  karya  ini  adalah  tidak  secara  spesifik  soal  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT), Bantuan  Sosial  Tunai  (BST),  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  saja  melainkan  semua variabel  yang  ada  kaitannya  dengan  Bantuan  Sosial  (Bansos)  akan  di  analisis  secara komperhensif oleh peneliti.
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  melihat  Peran  Pemerintah  Daerah  khususnya Daerah  Istimewa  Yogyakarta  melalui  Dinas  Sosoial  dalam  prose  penyaluran  bantuan berupa  sumbangan  secara  sosial  bagi  masyarakat  yang  terdampak  langsung  dengan keberadaan Coronavirus  Disease  19  (COVID-19) ini.  Tentu  pemerintah  memiliki  peran
penting terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat, secara khusus pemerintah Daerah Istimewa  Yogyakarta  bertanggung  jawab  terhadap  keberadaan  wabah  ini  dengan mengupayakan solusi tepat untuk keberlangsungan kehidupan warganya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian  dalam  meneliti  status  kelompok  manusia,  suatu  obyek,  suatu  set  kondisi,  suatu sistem  pemikiran  ataupun  suatu  kelas  peristiwa  pada  masa  sekarang.  Tujuan  dari  penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan  akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan  antar  fenomena  yang  diselidiki. Menurut Whitney (1960) sebagaimana yang dikutip oleh Moh. Nazir, jenis penelitian deskriptif adalah  pencarian  fakta  dengan  interpretasi  yang  tepat.  Penelitian  deskriptif  mempelajari masalah-masalah  dalam  masyarakat,  serta  tata  cara  yang  berlaku  dalam  masyarakat  serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan- pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Penelitian  deskriptif  juga  ingin  mempelajari  norma-norma  atau  standar-standar,  sehingga penelitian  deskriptif  ini  juga  disebut  survei  normatif.  Unit  analisis  data  dalam  penelitian  ini adalah  segalah  hal  yang  berkaitan  dengan  kelembagaan  dan  subyek  penelitian.  Dalam penelitian ini yang dijadikan unit analisis datanya adalah: Penelitian ini dikhususkan sebagai prinsip  murni  yang  tentang  masalah  yang  akan  dilititi,  maka  yang  menjadi  obyek  dalam peneltian  ini  adalah  Peran  Dinas  Sosial  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dalam  menyalurkan bantuan  sosial  terhadap  terdampak  Coronavirus  Desease  19  (COVID-19).  Subjek  penelitian menurut Amirin (1986) merupakan seseorang atau sesuatu mengenai yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. Menurut Suharsimi Arikunto (1989) memberi batasan subjek penelitian sebagai  benda,  hal  atau  orang  tempat  data  untuk  variabel  penelitian  melekat,  dan  yang dipermasalahkan.  Dalam  sebuah  penelitian,  subjek  penelitian  memiliki  peran  yang  sangat strategis  karena  pada  subjek  penelitian,  itulah  data  tentang  variabel  yang  penelitian  akan diamati.  Kesimpulan  dari  kedua  pengertian  diatas  Subjek  penelitian  adalah  individu,  benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.  Ruang  lingkup  dalam  melakukan  penelitian  ini  adalah  Kepala  Satuan  Tugas Coronavirus  Desease  19  dilingkungan  dinas  sosial,  Kepala  Dinas  Sosial  Daerah  Istimewa Yogayakarta serta jajaran yang ikut terlibat dalam penanganan bantuan sosial. Informan agar dapat dengan mudah diketahui identitasnya berdasarkan pekerjaan/jabatan,pendidikan terakhir, dan usia. Dari pendeskripsian tersebut berdasarkan tingkat pendidikan dapat diketahui bahwa informan  yang  tamat  perguruan  tinggi  jenjamg  S1  6  orang,  jenjang  S2  3  orang.  Sedangkan berdasarkan jenis pekerjaan informan yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara berjumlah orang dan tegana bantu kabupaten/kota 2 orang.
Menurut Sugiyono dalam penelitian Vonny Agustine (14) Teknik pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Snowball system . Snowball system adalah teknik penentuan informan yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar seperti bola salju yang  menggelinding  yang  lama-lama  menjadi  besar.  Maka  yang  menjadi  irforman  dalam penelitian  ini  adalah  Kepala  Dinas  Sosial  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Pengumpulan  data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada  hubungan  antara  metode  pengumpulan  data  dengan  masalah  penelitian  yang  ingin dipecahkan.  Masalah  memberi  arah  dan  mempengaruhi  metode  pengumpulan  data.  Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data melalui : Yaitu teknik pengambilan data dengan cara mengamati dan mencatat dengan sistematis dari obyek penelitian sehingga dapat memperoleh data yang diperlukan. (Sutrisno Hadi, 1984:136).
Dengan  demikian  teknik  observasi  adalah  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  melihat langsung ke lokasi penelitian sebelum penelitian dilaksanakan. Observasi dilkaukan di Dinas Sosial  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tahun  2021  bulan  Juli.  Dalam  proses  observasi,  yang dilakukan  peneliti  adalah  untuk  menentukan  arah  kebijakan  Dinas  Sosial  Daerah  Istimewa Yogyakarta dalam rangka memaksimalkan peran dalam proses penyaluran bantuan sosial serta komunikasi kordinasi dengan instansi terkait.
Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai Peran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta  dalam  penyaluran  bantuan  sosial  terhadap  terdampak  COVID-19.  Langkah  – langkah  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  Pengumpulan  Data  di  lakukan  melalui obsevasi,wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Sejarah Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta
Dinas Sosial propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah unsur pelaksana pemerintah Daerah di bidang kesejahteraan sosial, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun  2004  tentang  Pembentukan  dan  Organisasi  Dinas  Daerah  di  Lingkungan  Pemerintah Propinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Sebelum  nya  bernama  Dinas  Kesehatan  dan Kesejahteraan Sosial yang merupakan gabungan antara Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5 Tahun 2001.
Sebagai  Pelaksana  Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2004,  ditetapkan  pula  Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tata kerja Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pengganti keputusan Gubernur nomor 102 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Tatakerja Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun 2015  terbit  Peraturan  Gubernur  Nomor  58  Tahun  2015,  tentang  Rincian  Tugas  dan  Fungsi Dinas Sosial, dan yang terbaru Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor  72 Tahun  2018  tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas,  Fungsi  dan  Tata  kerja  Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Sosial, di Bab III Pasal  4 dan 5, Tugas dan Fungsi  Dinas  yaitu:  Pasal  4  :  Dinas  mempunyai  tugas  membantu  Gubernur  melaksanakan urusan  pemerintahan  bidang  sosial.  Pasal  5  :  Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4,  Dinas  mempunyai  fungsi:  a.  Penyusunan  program  kerja  Dinas,  b. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial, c. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin, serta pemberdayaan masyarakat, d. Pemberian fasilitasi  penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  Kabupaten/  Kota,  e.  Pelaksanaan  pelayanan umum  sesuai  dengan  kewenangannya,  f.  Pemberdayaan  sumberdaya  dan  mitra  kerja  bidang sosial, g. Penguatan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai, norma dan tradisi luhur dalam penanganan masalah sosial, h. Pengembangan program bidang sosial, i. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan,  j.  Pelaksanaan  dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan,  k.  Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang sosial, l. Pelaksanaan koodinasi, pembinaan  dan  pengawasan  urusan  pemerintahan  bidang  sosial  yang  menjadi  kewenangan kabupaten/  kota,  m.  Penyusunan  laporan  pelaksanaan  tugas  Dinas  dan,  n.Pelaksanaan  tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

## Isu Strategis
Berdasarkan telaah dari berbagai kajian dan analisis lingkungan strategis ditetapkan issu- issu strategis yang menjadi perhatian Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu :
1. Masih  tingginya  angka  kemiskinan,  dimana  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  masih menduduki  nomor  10  di  antara  sejumlah  Propinsi  termiskin  di  Indonesia.  Tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta juga lebih tinggi dari pada tingkat nasional.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta juga masih mengalami berbagai masalah terkait dengan perlindungan  anak.  Kasus  anak-anak  yang  menjadi  korban  tindak  kekerasan  dan perlakuan  salah  semakin  meningkat.  Demikian  juga  dengan  kasus  anak  yang berbahadapan  dengan  hukum  juga  semakin  bertambah.    Sementara  itu  sarana  dan sarana maupun sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus belum memadai.
3. Ada  sisi  yang  paradogsal  ketika  memaknai  kemiskinan  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta,  karena  meskipun  angka  harapan  hidup  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta mencapai  rekor  tertinggi  di  seluruh  Indonesia.    Hal  ini  mencerminkan  kelenturan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mensikapi keterbatasan dengan tetap menjaga  harmoni  dengan  sumber-sumber  dan  alam  yang  memberi  hidup  serta spiritualitas yang dibangun dalam memaknai kehidupan. Namun, persoalan nyata yang dihadapi  adalah  masyarakat  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  akan  menghadapi  aging community, dengan struktur penduduk tua. Ini adalah bagian dari issu strategis yang akan dihadapi 5-10 tahun mendatang.
4. Wilayah  Yogyakarta  juga  rentan  terhadap  bencana  alam,  baik  itu  bencana  letusan Gunung  Merapi,  Gempa  bumi,  stunami,  tanah  longsor,  banjir,  angin  ribut  maupun bencana  kekeringan.  Selain  itu  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  juga  berpotensi  terjadi bencana  sosial  yang  berbentuk  konflik  sosial  antar  golongan,  antar  penganut  agama, antar etnis. Hal ini sebagai dampak dari masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang heterogen, khususnya warga mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia.
5. Peredaran dan penyalahgunaan NAPZA di Daerah Istimewa Yogyakarta juga semakin meningkat.  Persoalan  NAPZA  bukan  saja  terjadi  di  wilayah  perkotaan  tetapi  sudah merembet ke wilayah kawasan sub urban, bahkan ada sejumlah kasus yang terjadi di wilayah pedesaan. Korban penyalahguna juga semakin muda, yaitu remaja pada jenjang usia  SLTP.  Dengan  demikian  Yogyakarta  mempunyai  agenda  stratetgis  untuk menyelematkan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA.
6. Di  wilayah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  terdapat  kurang  lebih  30.000  penyandang disabilitas yang sebagian besar masih mengalami hambatan untuk memcapai kehidupan yang  sejahtera  dan  mandiri.  Warga  masyarakat  yang  mengalami  disabilitas  masih mengalami  berbagai  bentuk  diskriminasi  dan  hambatan  mobilitas  karena  lingkungan yang tidak aksesibel, serta sulit mendapatkan pekerjaan.
7. Kemiskinan juga menimbulkan dampak lanjutan, di antaranya masalah ketunaan sosial. Terbatasnya  sumber  daya  di  wilayah  pedesaan  dan  tuntutan  untuk  menjaga kelangsungan  hidup  mendorong  arus  migrasi,  ke  wilayah  perkotaan  maupun  antar daerah.  Tingginya  kompetisi  kehidupan  di  wilayah  perkotaan  justru  semakin memarginalkan posisi warga miskin  menjadi warga kota yang tidak mempunyai tempat tinggal, pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pada akhirnya mereka menjadi bagian dari komunitas jalanan dan hidup tergantung dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Perempuan menjadi kelompok yang paling rentan untuk menanggung beban akibat kemiskinan.  Perempuan  pada  akhirnya  yang  harus  menjadi  korban  untuk menyelamatkan kelangsungan hidup keluarga, misalnya dengha berhenti sekolah untuk bekerja  menjadi  PRT  atau  TKW.  Sebagian  malah  harus  memperoleh  pendapatan
dengan cara-cara yang tidak bermartabat, terpaksa masuk dalam praktek komodifikasi seksual.  Persoalan  ini  juga  menjadi  bagian  dari  Pemerintah  Daerah  Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi ketunaan sosial akibat dari kemiskinan.
8. Yogyakarta sebagai episentrum pertumbuhan budaya yang dikenal sangat menjunjung tinggi toleransi, mufakat, gotong royong, asih, asah, asuh, mengayomi juga menghadapi gelombang  arus  budaya  modern  yang  mempunyai  karakter  pragmatis,  individual, material,  hedonis  dan  transaksional  dalam  interaksi  sosialnya.  Sebagai  dampaknya masyarakat mulai tergerus nilai-nilai kearifan lokalnya, semakin tidak toleran, saling berkompetisi dan mendominasi bahkan melakuan tindak kekerasan. Kekerasan terjadi di  ruang-ruang  yang  paling  privat  yang  senyap  yaitu  di  dalam  keluarga  dan  yang menjadi korban adalah anak-anak dan perempuan, maupun di ruang publik yang juga dialami oleh anak-anak dan perempuan serta kelompok minoritas. Ini adalah tantangan nyata  yang  harus  dihadapi  dan  ditangani  Pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta dalam membangun dan menguatkan kembali budaya menyongsong peradaban baru.

## Kebijakan  Dinas  Sosial  Daearah  Istimewa  Yogyakartan  Dalam  Penyaluran  Bantuan Sosial Terdampak Corona Virus Disease (Covid-19).
Keberadaan    sebuah  instansi  memiliki  peran  penting  sebagai  jembatan  bagi  semua kebutuhan  masyarakat  yang  didalam  nya  tertuang  tugas-tugas  penting  sebagai  instansi  yang berwenang.  Semua  kewenangan  dapat  tercapai  bila  tanggung  jawab  yang  di  emban direalisasikan dengan optimal. Optimalisasi pekerjaan sebuah instansi ditentukan dengan kerja profesional dan memberi manfaat bagi subjek yang dituju. Bicara manfaat tidak terlepas dari dampak besar untuk keberlanjutan sebuah instansi. Manfaat yang sifat nya berlanjut ditentukan dengan  konsistensi  bagi  sebuah  instansi  dalam  menjalankan  tugas-tugas  pokok  bagi kepentingan organisasi nya.
Demikian dengan instansi  yang bergerak dibidang sosial  kemasyarakatan  memerlukan upaya-upaya  perubahan  yang  basis  kerja  nya  bersifat  terstruktur  dan  profesional. Profesionalisme organisasi sangat diperlukan oleh banyak orang terutama masyarakat kurang mampu  secara  ekonomi.  Dalam  konteks  secara  formal,  instansi  yang  bertanggung  jawab  di bidang sosial adalah kementerian sosial ditingkat nasional, sementara untuk tingkatan daerah adalah dinas sosial. Instansi-instansi inilah yang bertanggung jawab atas tugas-tugas yang di emban  guna  menyelesaikan  persoalan-persoalan  sosial  yang  ada.  Setiap  persoalan  datang dengan latar belakang yang berbeda, ada yang dilatar belakangi oleh rendah nya sumber daya manusia, adapun persoalan kemiskinan. Variabel persoalan semacam ini diperlukan perhatian serius dari para pemangku kepentingan masyarakat.
Dalam konteks di atas peneltian yang dilakukan oleh peneliti memiliki relevansi terhadap persoalan-persoalan yang diuraikan lebih dulu, yaitu masalah sosial. Masalah-masalah sosial ini  datang  dengan  faktor  yang  sangat  meperihatinkan  karena  dilandasi  dengan  konsekuensi logis dari kebijakan yang kadang tidak merata. Dalam menjawab setiap persoalan kemiskinan, beberapa  daerah  sudah  mengupayakan  terobosan-terobosan  baru  guna  mencegah  persoalan- persoalan  di  atas,  salah  satu  daerah  yang  menjadi  konsen  peneliti  adalah  propinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta  yamg  kini  cukup  baik  dalam  memberikan  jawaban  atas persoalanpersoalan  diatas.  Yang  menjadi  konsen  dinas  ini  adalah  bagaimana  menjamin keberlangsungan hidup bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang data nya sudah tercatat di  kementerian  sosial  atau  di  pusdatin  yang  kalau  di  tingkat  kabupaten  kota  berupa  Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam konteks ini, peneliti akan melakukan beberapa upaya untuk memperoleh informasi yang akurat terkait dengan judul penelitian  Strategi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penyaluran Bantuan Sosia terdampak corona virus
disease (Covid-19) sekaligus dengan beberapa informan dari instansi dinas sosial kabupaten kota  yang  dipaparkan  melalui  hasil  wawancara.  Peneliti  melakukan  wawancara  secara langsung dikantor Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta seperti disampaikan oleh Endang Patmintarsih :
“Jadi  begini  bung  marsel,  dalam  proses  ini  terlebih  dahulu  kami  melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Kabupaten/kota untuk kami rangkum dan dibahas melalui rapat-rapat koordinasi itu sendiri. Dan yang paling penting  mas  adalah  memaksimalkan  koordinasi  di  antara  instansi  terkait,  dan hanya itu yang bisa kita upayakan untuk memastikan hal-hal yang kita persiapkan berjalan dengan baik dan tepat sasaran, jadi kordinasi ditngkat kabupaten kota pun kita dorong, agar agenda-agenda strategi yang menjadi sasaran kita bersama bisa berjalan  dengan  baik  karena  kordinasi  yang  inten  dengan  berbagai  sektor  lain yang ada. memang kita tidak bisa pungkiri bahwa keadaan ini begitu banyak rapat- rapat yang belum maksimal karena berbagai macam alasan yang terjadi, terutama karena batasan-batasan berkumpul yang ada. dan saya kira kordinasi ini sangat penting  untuk  memastikan  beberapa  agenda  lain  yang  belum  kita  rapatkan  juga bisa kita anulir dengan baik. soal lian yang kita lakukan juga adalah memastikan hasil-hasil rapat tersebut dapat dipastikan berjalan dengan kesepakatan yang baik, terutama  setelah  kami  rutin  melakukan  kordinasi  degan  tingkat  kabupaten  kota. saya kira itu mas”
Dari hasil wawancara peneliti dengan Endang Patmintarsih selaku Kepala Dinas Sosial Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dapat  disimpulkan  bahwa  Strategi  Dinas  Sosial  dalam mempersiapkan kerja-kerja untuk menangi bantuan sosial di instansi tersebut sudah berjalan dengan  baik  dan  terkordinir  secara  matang.  Hal  yang  sama  disampaikan  juga  oleh  Ignatius Sukamto :
“Yang pasti sebelum kami menindak lanjuti kebijakan mas, kami terlebih dahulu berkoordinasi  dengan  dengan  instansi-instansi  terkait  baik  dengan  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD),  Dinas  Kesehatan,  Dinas  Sosial,  dan Kabupaten/kota  untuk  mempersiapkan  apa-apa  saja  yang  kami  lakukan  untuk memberi bantuan bagi keluarga penerima manfaat yang data nya sudah tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, terutama mereka yang sejak awal pandemi  ini  berlangsung  rentan  untuk  keadaan  yang  kurang  menguntungkan seperti  ini,  apalagi  sekarang  kan  kita  dengan  mudah  juga  berkordinasi  dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memastikan bantuan itu tersalurkan dengan baik. sekarang kan kita WA an mas untuk itu, jadi bagi kita yang penting rapat tadi itu sebelum  menyalurkan  bantuan  harus  dulu  berjalan  mulus,  sehingga  kita  mudah memberi kontrol yang mudah terutama yang berkaitan dengan keadaan sekarang yang  semua  serba  terbatas  karena  pandemi  hari-hari  ini.  tapi  yang  pasti bahwa kami tetap lakukan kordinasi dengan pasti mas ya itu tadi biar hal-hal yang kita anggap  harus  selesai  dapat  selesai  dengan  benar  dan  terkordinasi.  jadi  itu yangkami tentu lakukan mas selama ini”
Dari hasil wawancara peneliti dengan Ignatius Sukamto selaku Kasi Penanganan Fakir Miskin  Perdesaan,  Perkotaan  dan  Pesisir  Dinas  Sosial  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dapat
disimpulkan bahwa tidak berbeda jauh juga dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian juga disampaikan oleh Agus Setyanto :
“Kami melakukan koordiasi dengan beberapa instansi terkaitmas mas, di antara nya  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD),  Dinas  Kesehatan,  Dinas Sosial,  dan  Kabupaten/kota  yang  nanti  nya  kita  diindak  lanjuti  sesuai  dengan aturan main yang berlaku, jadi kurang lebih demikian mas, dan setiap laporan dari kabupaten/kota  terkait  dengan  data  keluarga  penerima  manfaat  akan  kami disposisi sebagaimana regulasi dan jalur koordinasi yang ada, terlebih lagi dengan persoalan covid-19 ini, begitu banyak masyarakat atau keluarga-keluarga kurang mampu  membutuhkan  pertolongan.  Kami  akan  pastikan  bagi  masyarakat  yang menerima manfaat dari penyaluran bantuan sosial ini adalah keluarga yang benar- benar  membutuhkan  serta  data  nya  sudah  tercatat  di  kemensos  (pusdatin), walaupun  memang  mas  masih  banyak  masukan  yang  kami  peroleh  dari  tingkat kabupaten  kota  terutama  yang  berkaitan  dengan  data  penerima,  dimana  masih banyak  yang  memang  perlu  dievaluasi  terutama  data-data  yang  diajukan  oleh kelurahan dari setiap kabupaten kota yang ini. untuk keseluruhan kordinasi selama ini berjalan dengan baik-baik saja, karena kerja-kerja yang ada ini sudah menjadi hal yang kita bicarakan dengan kendala yang mungkin sedikit terjadi, karena kita masih dibatasi untuk berkumpul dalam volume massa yang banyak, sehingga rapat- rapat teknis yang ada keaitannya dengan bantuan sosial ini kita rapat kadang via online yang tersedia. Tapi kami dari setiap devisi yang ada sekarang ini fokusnya tahun ini memang soal bantuan sosial ini dengan kriteria penerima yang ditetapkan oleh kementerian sosial pusat jakarta”
Dari hasil wawancara dengan Agus Setyanto selaku Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas  Sosial  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dapat  disimpulkan  bahwa  koordinasi  yang  di langsungkan  sudah  baik  dalam  mengkordinir  setiap  persoalan  yang  ditingkat  propinsi hingga kabupaten dan kota terutama di instansi-instansi terkait yang berhubungan lagsung dengan  kepentingan  masyarakat.  Hal  yang  hampir  sama  juga  diutarakan  oleh  Yuliati Hasanah :
“Jadi begini pak, kami lebih dulu berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana  Daerah  (BPBD),  Dinas  Kesehatan,  Dinas,  dan  Sosial  Kabupaten/kota yang kemudian akan diputuskan dan ditindak lanjuti oleh yang berwenang. Setiap kali rapat koordinasi akan ada banyak masukan dan saran juga disana, karenakan didalam tidak hanya satu kabupaten saja yang kita tindak lanjuti data nya, tapi dari semua  instansi  terkait,  yaitu  dari  kabupaten/kota,  setelah  itu  baru  dijawalkan kapan  proses  penyaluran  ditargetkan  di  lapangan.  bahkan  di  tingkat  kecamatan ada  juga  perwakilan-perwakilan  yang  mengumpulkan  data-data  para  penerima manfaat ini terutama memang keluarga yang berhak mendapatkan sesuai dengan persyaratan  data  yang  kita  peroleh  dari  kabupaten  kota  disetiap  instansi pemerintah. selama ini untuk kordinasi sendiri seperti yang diungkapkan beberapa nasumber lain juga sudah berjalan dengan baik. kalau untuk strategi itu sendiri, kami  pun  memang  rutin  rapat-rapat  apalagi  banyak  sekarang  bantuan-bantuan dari  pemerintah  yang  perlu  waktu  yang  cukup  untuk  maksimal  terutama  dalam memastikan bantuan  tadi bisa tersalurkan, nah kalau  kami sendiri mas dibagian seksi  fakir  miskin  ini cukup sibuk mengimput  data-data  yang nanti masuk dalam
verifikasi dan validasi data yang akan menjadi acuan untuk penyaluran bantuan sosial tadi itu.”
Dari hasil wawancara peneliti dengan Yuliati Hasanah selaku Staff Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa strategi yang dibangun oleh Dinas Sosial Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dengan  melakukan  koordinasi  yang  bertujuan  untuk penyaluran bantuan sosial bagi terdampak covid-19 sudah sangat baik.
Jadi  kesimpulan  dari  beberapa  wawancara  dengan  pemangku  kepentingan  di instansi  lingkungan  Dinas  Sosial  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  memperlihatkan  bahwa dalam  proses  menindak  lanjuti  beberapa  hal  yang  ada  kaitan  nya  dengan  penyaluraan bantuan  sosial  terutama  bagaimana  Strategi  Dinas  Sosial  Daerah  Istimewa  Yogyakarta dalam penyaluran bantuan terhadap terdampak corona virus disease (Covid-19) tampak nya sudah baik bila ditinjau dari proses-proses yang ada. Pada kesempatan yang sama, peneliti juga  akan  melakukan  wawancara  dengan  beberapa  perwakilan  Dinas  Sosial  ditingkat kabupaten/kota terutama masing-masing koordinator daerah untuk pendistribusian bantuan sosial  yang  secara  langsung  bertanggung  jawab  untuk  memyampaikan  data  kepada propinsi. Berikut informasi disampaikan oleh Yanuarko Dwi Cahyanto :
“Kami  koordinasi  dengan  instansi  terkait,  yaitu  Dinas  Sosial  Kabupaten/kota, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang nanti disepakati bersama untuk  dibawakan  data-data  keluarga  penerima  manfaat  (KPM)  kepada  Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta untuk di tanda tangani sebelum dikirimkan ke pusat  data  dan  informasi.  Dalam  rangka  proses  penyaluran  batuan  sosial pemdampingan  yang  diberikan  oleh  Dinas  Sosial  Daerah  Istimewa  Yogyakarta sudah  sangat  bagus  mas,  karena  kita  sendiri  pun  rutin  untuk  koordinasi  terkait dengan langkah-lankah kongkrit di lapangan. dan kami sendiri dari penanggung jawab  sebagai  korda  di  kabupaten  bantul  juga  melakukan  hal  dengan  yang dilaksanakan oleh pihak instansi lain dalam penyaluran bantual sosial tadi itu, nah dengan rapat-rapat rutin dengan penanggung jawab data utama dari pihak tingkat kecamatan  dan  keluarahan  yang  merupakan  data  hasil  musyawarah  ditingkat bawah  yang  nantinya  kami  akan  verifikasi  untuk  diseutujui  oleh  pihak  provinsi yang  nantinya  kami  akan  ajukan  sebagai  penerima  manfaat  dari  pada  bantuan yang disalurkan oleh pemerintah.”
Dari  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Yanuarko  Dwi  Cahyanto  selaku  Korda BPNT/Program  Sembako  Kabupaten  Bantul  dapat  disimpulkan  bahwa  kordinasi  yang dilakukan dengan beberapa instansi terkait yang ada relasi nya dengan penyaluraan bantuan sosial terutama dari dinas sosial propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sangat baik. Dekian hal nya disampaikan oleh Ferniati :
“Yang  pasti  rapat  koordinasi  dulu  dengan  Dinas  Sosial  Kabupaten/kota,  BPBD (Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah)  untuk  memastikan  data-data  yang diajukan  sebagai  penerima  bantuan  sosial  dan  yang  nantinya  di  acc  oleh  Dinas Sosial tingkat propinsi mas, sebelum itu juga kami terlebih dahulu menerima data dari  tingkat  kecamtan  yang  merupakan  hasil  musyawarah  kelurahan  atau  desa dalam bentuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nantinya akan di verifikasi dan divalidasi oleh propinsi sebelum di tanda tangani. sedangkan data-data tadi belum sepenuhnya  kita  langsung  ajukan,  karena  masih  dilakukan  analisis  mendalam untuk  memastikan  dan  tmencegah  terjadinya  pendobelan  data  yang  ada.  karena ada  pengalaman  terjadi  bahwa,  yang  bersangkutan  sudah  meninggal,  tapi
namanya masih terdaftar sebagai penerima bantuan sosial ini, nah hal seperti ini tidak  boleh  terjadi  karena  itu  salah  dan  bertentangan  dengan  data-data  yang menjadi acuan dari pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini provinsi. sedangkan untuk mencegah semua itu terjadi, maka dilakukan cek end recek tentang data yang ada untuk mencgah pendobelan tadi supaya bantuan itu sesuai dengan usulan yang disepakati  oleh  teman-teman  penanggung  jawab  dari  tingkat  kecamatan  dan keluarahan. Kurang lebih begitu mas”
Dari  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Ferniati  selaku  Korda  BPNT/Program Sembako  Kabupaten  Kulonprogo  dapat  disimpulkan  bahwa  proses  koordinasi  yang berlangsung  dengan  Dinas  Sosial  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  sudah  berjalan  dengan sangat  baik  dalam  konteks  strategi  penyaluran  bantuan  sosial  kepada  keluarga  penerima manfaat. Hal yang sama juga disampaikan oleh Jazim Ahmadi :
“Melaksanakan koordinasi dengan stake holder dan instansi terkait. BPD, Dinkes, serta  Dinsos  se-kabupaten/kota,  itu  untuk  memastikan  data-data  yang  diperoleh benar-benar  data  murni  sebelum  dilakukan  verval  (verifikasi  dan  validasi) ditingkat instansi setempat guna mengantisipasi pendobelan data dan semua data yang  kami  peroleh  merupakan  hasil  dari  musyawah  desa  dan  musyawarah kelurahan. data-data yang tadi kita peroleh akan ditindaklanjuti untuk dicermati lebih  dalam  dan  guna  memastikan  kecocokan  data  serta  memastikan  penerima bantuan  sosial ini tepat sasaran. walaupun bukan hal  yang mudah ya untuk kita kerjakan karena data-data tersebut juga perlu dikaji ulang, sebab banyak data yang kadang kala terjadi dobel sehingga kita harus teliti terutama rutin untuk kordinasi dengan  pihak  lain  dalam  hal  ini  adalah  instansi  pemerintah  disetiap  kabupaten kota, karena kita dari setiap korda di daerah ada forum khusus buat kordinasi guna untuk kebaikan bersama.  dan yang paling penting kami lakukan adalah maksimal dalam  rapat-rapat  kordinasi  dengan  semua  pihak  dalam  menangani  penyaluran bantuan sosial secara pasti. sebab kalau hal-hal semacam ini tidak kita lakukan, maka  akan  terjadi  yang  namanya  perbedaan  pandangan  terkait  dengan pembahasan bantuan sosial yang sedang kita bahas bersama. kerena kadangkala sering  terjadi  perbedaan  data  yang  diajukan  oleh  pihak  penanggung  jawab ditingkat  kabupaten  kota  dan  tingkat  kelurahan.  sehingga  antisipasi  untuk  itu, selama  ini  kami  sering  lakukan  kordinasi  pendapat  dengan  pemerintah  daerah yang secara administrasi bertanggung jawab untuk mengetahui semua data yang kami kelola ditingkat daerah sebagai koordinator (korda)”.
Dari wawancara penulis dengan Jazim Ahmadi selaku Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul dapat disimpulkan bahwa rapat-rapat kordinasi sebagai strategi penyaluran bantuan telah berjalan dengan baik. Hal serupa juga disampaikan oleh Yudi :
“Awal nya kami menjalin kordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/kota, BPBD (Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah),  Dinas  Kesehatan  kemudian  hasil kordinasi  tersebut  dirapatkan  ulang  lagi  melalui  kordinasi-kordinasi  berikutnya, yang  semuanya  nanti  akan  dibawa  ke  propinsi  untuk  ditindak  lanjuti.  Dari kabupaten  /kota  tentu  sudah  membawa  data  terpadu  kesejateraan  sosial  bagi keluarga penerima manfaat.  jadi intinya kami berkala untuk melakukan kordinasi yang  nanti  nya  akan  di  acc  oleh  pemerintah  daerah.  sebelum  lakukan  kordinasi dengan instansi pemerintah terutama setiap korda yang ada masing-masing, kami disini juga melakukan rapat-rapat kordinasi dulu sebelum nantinya maju ke kota
untuk rapat kordonasi besar dengan semua korda dari perwakilan setiap daerah. kami memastikan dulu bahwa setiap data yang kami peroleh dari kecamatan dan desa  di  gunungkidul  merupakan  data-data  yang  akurat  sesuai  dengan  yang ditetapkan  oleh  kementrian  sosial  melalui  mekanisme  yang  ada.  itu  yang  kami lakukan  selama  ini  mas  sehingga  kerja-kerja  teknis  yang  ada  dapat  berjalan dengan baik dan sesuai mekanisme yang disepakati. rapat-rapat kordinasi memang rutin  ya  kita  adakan,  terutama  penanganan  data-data  yang  mohon  mereka  yang sudah meninggal, sehingga mau tidak mau kita harus perbaharui data-data yang memang sudah tidak bisa diajukan lagi sebagai data yang akan berhak memperoleh bantuan lagi. jadi itu yang kami lakukan selama ini terutama kami dari korda untuk gunungkidul”
Dari hasil wawancara penulis dengan Yudi selaku Korda BPNT/Program Sembako Kabupaten Gunungkidul dapat disimpulkan bahwa strategi-strategi yang diupayakan untuk penyaluran  bantuan  sudah  berjalan  dengan  baik  melalui  kordinasi-kordinasi  intens.  Hal yang sama juga disampaikan oleh Puri Siwi :
“Yang  pasti  kami  kordinasi  antar  instansi  mas  dianataranya  Dinas  Sosial Kabupaten/kota,  BPBD  (Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah),  Dinas Kesehatan  yang  nantinya  ditindak  lanjuti  melalui  kesepakatan  bersama  juga melibatkan  teman-teman  yang  bertugas  ditngkat  kecamatan  sebagai  perwakilan dalam menyampaikan data-data keluarga penerima manfaat dan kami dari unsur perwakilan  korda  kabupaten/kota  akan  menyampaikan  kepada  dinas  sosial propinsi  untuk  di  tindak  lanjuti.  dan  sejauh  ini  untuk  wilayah  kota  sudah  cukup bagus  dalam  proses  kordinasi  dengan  instansi  lain  dalam  penanganan  dan penyaluran  bantuan  sosial  yang  ada.  dikota  pun  kadang  ada  kendala-kendala teknis  seperti  pendobelan  data,  sehingga  hampir  semua  daerah  pasti  pernah mengalami  hal  tersebut  karena  lupa  untuk  diperbaharui.  memang  rapat-rapat strategis  yang  kami  lakukan  sangat  diperlukan  ini  sebab  kerja-kerja  kedepan menanti.  ditambah  lagi  saat  ini  banyak  keluarga  baru  atau  psangan  baru  yang belum dapat pekerjaan, sehingga beban bagi keluarga tidak dapat dipungkiri akan terjadi. semua ini kami antisipasi mas. belum lagi data-data yang kita peroleh ini adalah  data  pemula  penerima  bantuan  sosial,  sehingga  kehati-hatian  dalam memastikan itu sebagai penerima bantuan sosial pun kita atau kami akan teliti. dan kami  sering  diundang  oleh  provinsi  untuk  melaporkan  data-data  dari  kabupaten yang kemudian nanti akan menjadi acuan untuk di acc dan ditetapkan data yang pasti menerima bantuan pemerintah dalam hal ini adalah BLT dan lain-lain”
Dari  hasil  wawancara  penulis  dengan  Puri  Siwi  selaku  Korda  BPNT/Program Sembako  Kota  Yogyakarta  dapat  disimpulkan  bahwa  kordinasi-kordinasi  terkait  dengan strategi  sebelum  penyaluran  bantuan  sosial  di  salurkan  sudah  berjalan  dengan  baik.  Hal serupa juga disampaikan oleh Rurry Laksono :
“Kami  rapat  koordinasi  dengan  instansi-instansi  terkait  pak,  ada  Dinas  Sosial Kabupaten/kota,  BPBD  (Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah),  Dinas Kesehatan  dari  hasil  rembukan  tersebut  nantinya  akan  ditindak  lanjuti  dirapat rapat berikutnya sesuai dengan kesepakatan serta  mengacu pada data-data DTKS keluarga  penerima  manfaat.  sehingga  kami  dari  wilayah  sleman  pun  sering menghadiri  forum-forum  rapat  yang  diselenggarakan  ditingkat  kabupaten  kota
maupun provinsi dalam rangka kordinasi mengenai progres setiap daerah dalam proses  penyaluran  bantuan  sosial  tadi  itu.  apalagi  di  sleman  ini  kan  sentralnya penduduk yang cukup padat juga sehingga dibutuhkan satu cara untuk memastikan setiap  data  yang  kita  peroleh  adalah  data-data  yang  memenuhi  kriteria  sebagai keluarga yang berhak mendapatkan bantuan ini. kerja-kerja kami dikabupaten pun ini dalam rangka kordinasi bukanlah hal yang biasa-biasa saja sebab kompleksitas perpindahan penduduk dari sleman ke tempat lain kurang pelaporan, sehingga kita mengalami kesulitan dalam proses pembaharuan data keluarga yang bersangkutan tadi itu. walaupun memang masalah-masalah seperti itu tidak mungkin kita hindari, sehingga  kadang  dibutuhkan  kerja-kerja  yang  cukup  extra  untuk  itu  semua.  jadi data-data  yang  kami  peroleh  mas  dari  tingkat  kecmatan  dan  desa,  akan  kami serahkan ke provinsi untuk di acc kemudian kita kirimkan ke kementrian sosial. dan nantinya kementrian sosial yang akan menyalurkan setiap bantuan tadi itu sesuai dengan data yang kita ajukan. sehingga ditingkat keluarahan dan kecamatan harus memberi  data-data  yang  memang  data  dari  setiap  keluarga  yang  berhak mendapatkan bantuan sosial tadi. jadi begitu mas ”
Dari  hasil  wawancara  dengan  Rurry  Laksono  selaku  Korda  BNPT/Program sembako Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa semua kordinasi  tentang  persiapan  penyaluran  bantuan  sosial  sudah  dikordinir  dengan  baik  di antara instansi terkait, baik diringkat Kabupaten/kota maupun di tingkat propinsi.
Jika  disimpulkan  secara  keseluruhan  hasil  wawancara  dengan  semua  informan, maka benang merah nya adalah Strategi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penyaluran bantuan sosial terhadap terdampak corona virus atau Covid-19 sudah berjalan dengan sangat baik bila dilihat dari setiap argumentasi para informan di atas.

## Komunikasi  Dan  Koordinasi  Dengan  Instansi  Terkait  Untuk  Memperoleh  Data  Yang Diperlukan Sebagai Acuan Penyaluran Bantuan Sosial
Koordinasi  yang  tepat  memang  menjadi  jalan  penting  bagi  instansi  manapun  yang hendak  memberi  pelayanan  maksimal  bagi  banyak  orang.  Pelayanan  maksimal  yang dimaksudkan  adalah  keberlanjutan  sebuah  kebijakan  publik  yang  dapat  dirasakan  langsung oleh yang dituju. Kebijakan publik semacam ini yang kebanyakan orang sukai karena dapat dirasakan manfaat nya. Seperti yang disampaikan oleh Endang Patmintarsih :
“Semua data penerima bansos itu berasal dari kementerian sosial dan pusat data dan informasi  bung,  jadi  setiap  kabupaten/kota  itu  melakukan  yang  namanya pengiriman data base setelah Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta meng acc data-data  tersebut.  Jadi  penyaluran  bantuan  sosial  ini  merupakan  data-data  yang kementrian  sosial  sudah  peroleh  dari  seluruh  indonesia.  seperti  yang  kita  sudah diskusi  diawal  bahwa,  setiap  data  yang  kita  peroleh  ini  adalah  data-data  yang memang sudah kita sepakati bersama sebagai calon penerima manfaat dari bantuan sosial ini. sementara untuk memperoleh semua data yang kita butuhkan itu adalah kita mempunyai tim-tim yang kita bentuk dan bertugas di daerah-daerah. jadi setiap kabupaten kota sudah terbentuk yang namanya kordinator daerah tingkat kabupaten kota, demikian juga ditingkat kecamatan juga sudah terbentuk. jadi data-data dari merekalah yang kemudian kita pakai untuk diajukan sebagai penerima manfaat dari bantuan sosial ini, sehingga ini yang menjadi acuan kami bung. Jadi kordinasi itu tetap jalan serta kerja-kerja kolektif ini tetap jalan sampai pada titik dimana wabah
ini bisa diselesaikan dengan upaya-upaya kongkrit yang kita perjuangkan bersama tentunya”
Dari hasil wawancara penulis dengan Endang Patmintarsih selaku Kepala Dinas Sosial Daerah  Isitimewa  Yogyakarta  menegaskan  bahwa  semua  data  keluarga  penerima  manfaat sudah di akomodasi oleh Kementerian Sosial melalui pusat data dan informasi yang nanti nya dilakukan  verifikasi  ulang  dengan  sinkronikasi  data-data  kependudukan.  Hal  yang  hampir sama juga disampaikan oleh Ignatius Sukamto :
“Begini mas Marsel, semua data penerima yang kita bicarakan tadi itu semua itu bersal  dari  kemeterian  sosial  serta  pusdatin  mas,  jadi  kita  sebagai  pelaksana  dari pada data data yang tadi itu, karena selama ini tata cara kerja nya sudah demikian. Memang di setiap kabupaten kota atau pun propinsi yang mengirimkan data-data yang disepakati melalui muskel dan musdes, tetapi pada prinsipnya adalah kita tetap mengacu  pada  data-data  yang  kita  peroleh  dari  setiap  kabupaten  kota  untuk kepastian data penerima bantuan sosial ini. memang acuan datanya adalah data-data yang sudah kita kirim ke kementrian sosial, karena data-data penerima itu adalah merupakan data yang memang sudah kita peroleh dengan baik dari setiap kabupaten kota yang di jogja ”
Dari  hasil  wawancara  penulis  dengan  Ignatius  Sukamto  selaku  Kasi  Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Perkotaan dan Pesisir Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa proses perolehan data penerima manfaat selama ini menunjukan bahwa sudah sesuai dengan regulasi yang selama ini dipakai sebagai bahan lanjutan. Hal serupa juga disampaikan oleh Agus Setyanto :

## Gambar 1. Bersama Agus Setyanto Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta
Foto bersama Agus Setyanto selaku Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta di kantor kerja nya 2021
“Baik  mas  kita  ketahui  bahwa  semua  data  tersebut  sudah  dikeluarkan  oleh Kementerian Sosial RI/pusdatin yang nanti secara teknis penyaluran ditindak lanjuti oleh setiap daerah di Indonesia khusus nya di Jogja. Semua data yang ditetapkan kementrian itu adalah data-data yang memang sudah di acc dari tingkat daerah yang
kemudian di verifikasi dan validasi oleh tingkat nasional. jadi prosesnya seperti itu, semua data yang kita ajukan sudah ditetapkan oleh pihak kementrian, sehingga pada tahap  pelaksanaanya  disalurkan  oleh  setiap  yang  secara  teknis  sudah  diatur  dan disepakati bersama. intinya setiap data yang sudah dipastikan menerima  manfaat dari  bantuan  sosial  ini, sudah  pasti  pula  sudah  proses  rapat  kordinasi  dari  semua yang berkepentingan untuk proses lebih lanjut mas. jadi data-data yang kita bahas panjang lebar tadi itu merupakan data yang sudah selesai  di  diskusikan ditingkat kabupaten  kota,  yang  nanti  secara  nasional  ditetapkan  dan  dianggarkan  oleh kementerian sosial republik indonsia. jadi begitu mas marsel”
Dari hasil wawancara penulis dengan Agus Setyanto selaku Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa setiap proses penyaluran bantuan sosial sudah melalui prosedur yang berlaku selama ini dengan mengacu pada  mekanisme  data  yang  ditetapkan  oleh  kementerian  terkait.  Hal  yang  sama disampaikan juga oleh Yuliati Hazanah :
“Awal  ya  mas  jadi  berkomunikasi  dengan  kementrian  sosial  terkait  BNBA penerima bantuan sosial dan mekanisme pencairan bantuan nya sekaligus dengan data-data  yang  sudah  keluar  dari  kementerian  terkait  yaitu  kemensos  yang  akan menjadi  acuan  teknis  untuk  penyaluran  bantuan  tersebut.  dan  seperti  yang disampaikan  bapak  kepala  beberapa  waktu  lalu  ya  memang  secara  teknis  sudah seperti  itu  aturan  mainnya  mas,  jadi  kita  sebagai  pelaksana  teknis  dari  data-data tersebut  hanya  bisa  ditindak  lanjuti  melalui  kesepakatan-kesepakatan  rapat  yang sudah dilaksanakan sebelumnya. tak kala memang ada hal-hal lain yang barangkali perlu disokong bersama guna proses ini berjalan dengan lancar dan baik tentunya. kerja-kerja  teman-teman  dari  kabupaten  itu  yang  cukup  serius  karena  harus memastikan  setiap  data  yang  mereka  peroleh  adalah  data-data  yang  sudah dipastikan kebenarannya yaitu memastikan bahwa penerima sudah sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)”
Dari  hasil  wawancara  penulis  dengan  Yuliati  Hazanah  selaku  staff  Dinas  Sosial Bidang  Fakir  Miskin  Dinas  Sosial  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dapat  ditarik  suatu kesimpulan  bahwa  struktural  pencairan  bantuan  sosial  tersebut  sudah  sesuai  dengan mekanisme  yang  dipakai  selama  ini.  Hal  yang  hampir  sama  juga  disampaikan  oleh Yanuarko Dwi Cahyanto :
“Data data yang ada itu ditetapkan oleh kementrian sosial mas, jadi kami sebagai pelaksana  hanya  mengerjakan  secara  teknis  data  yang  sudah  dittetapkan  oleh kementrian sosial, itu kemudian akan pembagian sesuai dengan kuota yang ada itu tadi. pernah juga kejadian ada pendobelan data penerima mas sehingga diantisipasti. sementara  untuk  penyaluran  bantuan  sosial  ini  sudah  ada  mekanisme  yang ditetapkan  oleh  pihak  kementerian  dalam  hal  ini  kementerian  sosial.  kalau  kami dikabupaten kota terlebih khusus tentu sudah ada pihak-pihak yang ditunjuk untuk memproses  penyaluran  bantuan  sosial  tersebut  yang  nantinya  akan  diketahui bersama.  dan  penyaluran  ini  pun  sesuai  mekanisme  yang  berlaku  selama  ini, walaupun memang tidak semua orang memahami proses ini, tapi yang pasti bahwa proses-proses ini sudah berjalan sejak kesepakatan ini dibuat. data-data yang kita peroleh  selama  ini  memang  merupakan  data  yang  sudah  kita  peroleh  juga  setiap kecamatan. sementara untuk data-data itu teman-teman dari kecmatan peroleh dari
setiap  keluhan  di  wilayah  mereka  juga,  jadi  kami  ditingkat  kabupaten  kota  terus merus kordinasi dengan mereka guna menjsmin semua data dengan benar.”
Dari  hasil  wawancara  penulis  dengan  Yanuarko  Dwi  Cahyanto  selaku  Korda BPNT/Program Sembako Kabupaten Bantul dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran bantuan sosial sudah dengan regulasi yang berlaku serta teknis penyalurannya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ferniati :
“Data  penerima  bantuan  sosial  itu  berasal  dari  kementrian  sosial  dan  pusat  data informasi pak, jadi kemi misalkan di tingkat kabupaten kota hanya melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh kementrian yang nanti nya secara teknis di beritahu oleh dinas sosial propinsi dalam hal ini dinsos diy pak, nah jadi teknis nya seperti itu.  terus  kemudian  dilapangan  pun  nanti  akan  dibagi  melalui  kecamatan  sampai pada tingkat keluarahan atau desa sesuai dengan kuota yang ditetapkan. untuk kami sendiri  di  kulon  progo  memang  terus  terang  bahwa  setiap  data  yang  menjadi pedoman untuk pengajuan merupakan data-data yang diperoleh dari teman-teman pengurus  ditingkaat  kecamatan  yang  nantinya  kita  ajukan  untuk  di  acc  pihak provinsi. semua data yang kita peroleh tersebut  tidak lansung diajukan sebagai data yang  sudah  dipastikan  sebagai  data  penerima  dari  bantuan  sosial  ini,  pasti  kita lakukan percermatan ulang dulu sebelum diajukan. dan untuk memastikan bahwa semua data yang kita peroleh itu pasti, kita lakukan pencocokan ulang lagi, nah jadi begitu pak yang selama ini kita lakukan bersama”
Dari  hasil  wawancara  penulis  dengan  Ferniati  selaku  Korda  BPNT/Program Sembako  Kabupaten  Kulonprogo  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  berbeda  jauh  dengan rangkaian  penjelasan  di  atas  mengenai  mekanisme  penyaluran  bantuan  sosial  sekaligus dengan aturan main yang berlaku ditingkat kabupaten/kota dengan masing-masing kuota yang sudah ditetapkan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Jazim Ahmadi : “Semua data penerima bantuan itu berasal dari kementrian sosial mas, jadi kami hanya menjalankan teknis nya dilapangan untuk dibagikan semua bantuan tadi itu karena semua data itu dikeluarkan oleh pusat  data dan informasi kemensos  yang secara  teknis  memang  sudah  sudah  diatur.  sementara  untuk  proses  pengambilan data selama ini kita tidak terlepas dari kordinasi-kordinasi yang rutin dengan pihak- pihak  yang  terkait  data  bantuan  sosial  ini  terutama  komunikasi  intens  dengan kawan-kawan  dari  kecamtan  dan  kelurahan.  dibantul  sendiri  memang  sudah berjalan dengan baik.  seperti yang kita sudah uraikan diawal  bahwa bahwa data- data ini sangat penting diperoleh secara tepat sehingga bantuan yang nantinya kita salurkan  pun  menjadi  tepat  sasaran,  yang  artinya  penerima  merupakan  keluarga yang tidak mampu. semua ini dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik karena kordinasi  yang  rutin  ini  salah  satu  hal  yang  tepat  dilakukan  setiap  ada  rapat mengenai hal teknis tentang data tadi, jadi itu yang kami lakukan secara rutin mas selama ini termasuk memastikan setiap data dari kecmatan yang sudah kita peroleh terkawal  dengan  baik  dan  memastikan  penerima  manfaat  tepat  sasaran  bantuan sosial ini”
Dari  hasil  wawancara  penulis  dengan  Jazim  Ahmadi  selaku  Dinas  Sosial  P3A Kabupaten Bantul dapat disimpulkan bahwa teknikalitas penyaluran bantuan sosial tersebut
berpatokan  pada  data  yang  dikeluaarkan  oleh  kementerian  sosial  melalui  pusat  data  dan informasi (PUSDATIN). Hal serupa juga dikemukakan oleh Yudi :
“Kurang lebih apa yang kita ketahui bersama bahwa semua data tersebut bersal dari Pusat  Data  dan  Informasi  (PUSDATIN)  Kementerian  Sosial  mas,  jadi  kami  di daerah  hanya  melakukan  penyaluran  setelah  dari  Dinas  Sosial  propinsi  memberi arahan secara teknis untuk disalurkan semua bantuan tadi sesuai dengan kuota yang ada. dan juga memastikan setiap KK yang menerima bantuan sosial tadi merupakan keluarga yang tidak mampu atau rentan secara ekonmi di keluarga tersebut. untuk memastikan memang kordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat mengurus bantuan sosial ini menjadi sangat sangat penting untuk dilakukan, supaya kepastian tentang manfaat dari bantuan sosial tadi itu tepat sasaran dan ada hasilnya. dan kami sendiri di  gunungkidul  ini  selalu  perhatikan  hal-hal  yang  kami  anggap  penting  untuk dilakukan tadi supaya keluarga yang kita harapkan dapat menerima manfaat tadi itu bisa terbantu dengan adanya bantuan sosial yang disalurkan ini. selama ini itu yang kami  sering  kordinasikan  dan  memastikan  betul  setiap  data  yang  kita  peroleh tersebut merupakan data akurat dan dipastikan bukan data yang tidak benar”
Dari hasil wawancara penulis dengan Yudi selaku Korda BPNT/Program Sembako Kabupaten  Gunungkidul  dapat  disimpulkan  bahwa  semua  yang  berkaitan  dengan penyaluran bantuan sosial mekanisme sudah ditentukan oleh kementerian sosial. Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh Puri Siwi :
“Jadi begini mas Marsel, data-data yang kita sempat singgung tadi itu mengenai bantuan  sosial,  itu  semua  data  nya  bersal  dari  kementerian  sosial  melalui PUSDATIN  Pusat  Data  dan  Informasi,  jadi  kita  yang  ada  dilapangan  ini  hanya melaksanakan apa yang sudah diketok disana, karena pada waktu itu kami sebelum mengajukan data-data penerima manfaat kan sudah lebih dirapatkan dalam rapat- rapat  kordinasi  dengan  teman-teman  pengurus  yang  bertanggung  jawab  terhadap data kita kelola bersama. karena setahu saya mas bahwa data-data yang kita peroleh selama  ini  kan  sudah  merupakan  yang  sudah  kita  bahas  secara  serius  di  daerah bersama  dengan  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  dinas  sosial  provinsi  pada  saat sebelum data itu dikrim melalui kabupaten kota, sebagai dalam ini khususnya kota yogyakarta. dan kami selalu memastikan bahwa data-data tersebut merupakan data yang akaurat sesuai dengan data-data dari warga kota itu sendiri.  jadi begitu mas”
Dari  hasil  wawancara  penulis  dengan  Puri  Siwi  selaku  Korda  BPNT/Program Sembako  Kota  Yogyakarta  dapat  disimpulkan  bahwa  setiap  Kabupaten  dan  kota  tinggal melakukan  pembagian  bantuan  sosial  dengan  mengacu  pada  ketetapan  data  oleh Kementerian Sosial. Hal yang hampir serupa juga disampaikan oleh Rurry Laksono :
“Jadi semua data penerima bantuan itu semua nya dari Kementerian Sosial mas, terutama  di  Pusat  Data  dan  Informsi  atau  PUSDATIN,  sehingga  kami  menerima yang  sudah  ditentukan  oleh  pihak  kementrian  lembaga.  Demikian  juga  kami  di kabupaten  Sleman  misalkan,  pihak  kami  hanya  menindal  lanjuti  sesuai  yang  di arahkan secara teknis oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini. dalam proses penyalurannya sendiri kan sudah ada kuota ya yang ditentukan oleh
pemerintah pusat,  jadi tidak bisa bagi  mereka yang sudah terima bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH) akan bisa lagi menerima bantuan lain, itu tidak bisa.  jadi  yang  berhak  menerima  bantuan  sosial  diluar  penerima  PKH  adalah mereka yang belum sama sekali tersentuh oleh bantuan lain mas. jadi selama ini, tugas kami paling berat adalah memastikan data-data kami peroleh merupakan data yang  akurat  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan  dengan  pemerintah.  sementara strategi lain saya kira cukup seperti yang kita sudah bahas diawal tadi”
Dari hasil wawancara penulis dengan Yudi selaku Korda BPNT/Program sembako Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa setiap penerima manfaat dari berbagai macam varian bantuan, data nya sudah dikeluarkan langsung oleh kementerian sosial melalui Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN).
Hasil  wawancara  penulis  dengan  semua  informan  di  atas  mengenai  komunikasi perolehan  dan  penetapan  data  bagi  penerima  bantuan  sosial  sudah  cukup  efektif  dengan menunujukan  teknikalitas  penyampaian  data  secara  pasti  oleh  pihak  kementerian  sosial melalui Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN).

## Pihak-Pihak Yang Dilibatkan Dalam Penyaluran Bantuan Sosial
Penyaluran  bantuan  sosial  bukan  perkara  mudah  bagi  sebuah  instansi  mengingat jenis  bantuan  yang  akan  disalurkan  bervariasi  dengan  sifat  pembagiannya  sangat terstruktur. Jenis bantuan yang akan disalurkan adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  Bantuan  Sosial  Tunai  (BST),  dan  berbagai  macam bantuan sosial yang kebijakan nya ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penyaluran nya pun perlu dipastikan sehingga sampai ke masyarakat yang membutuhkan nya. Dengan demikian  penyaluran  nya  pun  diperlukan  pihak-pihak  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah sebagai  penyalur  bantuan  tersebut.  Di  Dinas  Sosial  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  secara khusus bahwa penyaluran bantuan sosial melibatkan HIMBARA (Himpunan Bank Negara) seperti di jelaskan oleh Endang Patmintarsih :
“Jadi  dalam  penyaluran  bantuan  sosial  ini,  pihak  yang  dilibatkan  adalah  ada Himpunan Bank Negara (HIMBARA) seperti BNI 46, BRI, MANDIRI, dan BTN. Dan  juga  Dinas  Sosial  Kabupaten/Kota,  Tenaga  Kesejateraan  Sosial  Kecamatan (TKSK), PT. POS Indonesia, dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Merekalah yang nanti nya mencairkan bantuan tersebut dimana masyarakat yang menerima bantuan  itu sudah sesuai dengan teknis nya. jadi untuk daerah istimewa yogyakarta kita selama ini melibatkan beberapa pihak yang sudah ditunjuk untuk ikut  menyalurkan  bantuan-bantuan  yang  bersumber  dari  pemerintah,  terutama bantuan-bantuan  tadi  yang  sifatnya  sosial.  karena  kan  setiap  bantuan  itu  tidak selamanya  tunai  ya  mas,  ada  juga  bantuan  yang  bersifat  non  tunai,  misalkan beberapa  bank  penyalur  sudah  melakukan  kerja  sama  dengan  beberapa  toko sembaku untuk menyediakan bahan poko sembako dalam rangka memberi bantuan kepada masyarakat yang bentuknya sembako, jadi nantinya masyarakat tidak lagi menerima uang tapi  langsung diberi  sembako sesuai  dengan ketentuan-ketentuan yang  sudah  ditetapkan  oleh  pemerintah  dengan  mempertimbangkan  kebutuhan poko masyarakat yang menerima bantuan ini. jadi begitu bung. nah memang dalam proses penyaluran selama ini sudah cukup berjalan dengan baik yaitu setiap pihak penyalur yang sudah ditunjuk selama ini sudah bekerja sama dengan sangat baik.”
Jadi dari hasil wawancara penulis dengan Endang Patmintarsih selaku Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang dilibatkan dalam  penyaluran  bantuan  sosial  tersebut  adalah  pihak  yang  sudah  ditentukan  oleh pemerintah  untuk  memudahkan  pembagian  bantuan  itu  sendiri.  Hal  Serupa  juga disampaikan oleh Agus Setyanto :
“Kalau  untuk  pihak  yang  dilibatkan  sudah  jelas  mas  dari  negara  dalam  hal  ini pemerintah, jadi yang terlibat didalam pembagian bantuan ini adalah mereka yang sudah ditujunjuk oleh negara di antaranya Himpunan Bank Negara (HIMBARA) seperti BNI 46, BRI, MANDIRI, dan BTN. Dan juga Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Tenaga  Kesejateraan  Sosial  Kecamatan  (TKSK),  PT.  POS  Indonesia,  dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Merekalah yang membagikan itu mas kepada masyarakat yang data nya sudah didaftar penerima bantuan sosial tadi, jadi selama ini memang kita juga kawal sejauh mana setiap bantuan tadi itu dapat tersalurkan  dengan  baik.  yang  pasti  selama  ini  kami  sangat  terbantu  ya  dengan adanya himpunan bank negara ini, kakrena memudahkan proses penyaluran dengan baik, juga terarah dan tepat sasaran yang sesuai dengan data-data yang selama ini kita sudah sampaikan sebagai penerima manfaat dari pada bantuan ini, kurang lebih begitu  mas  marsel.  jadi  kita  sudah  menjalankan  setiap  arahan  dari  pusat  untuk proses-proses yang  ada tadi  itu, yang kadangkala walapun memang dalam  setiap pekerjaan pasti ada tantangannya sendiri terutama hal-hal teknis lain yang mungkin saja terjadi, contoh : ada warga yang sudah antri untuk mengambil haknya, tau tau nama belum belum terdaftar, nah ini yang kadangkala kita selalu temui dibeberapa tempat. ada juga yang sudah dapat, tetapi masih saja juga ikut antri mas sehingga itu  yang  menjadi  hal-hal  kecil  yang  perlu  kita  perbaiki,  terutama  dalam  proses musyawarah  sehingga  masyarakat  bisa  memahami  ini  semua.  jadi  untuk keselurahan selama ini tetap terkontrol dengan baik ”
Dari hasil wawancara penulis dengan Agus Setyanto selaku Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa  pihak-pihak yang dilibatkan dalam penyaluran bantuan sosial adalah beberapa instansi terkait seperti dijelaskan di atas.

## Tahap-tahap Penyaluran Bantuan Sosial
Penyaluran bantuan sosial tidak semata-mata urusan siapa penerima nya, melainkan ada  mekanisme  serta  aktivitas  yang  basis  nya  terstruktur.  Aktivitas  yang  dimaksudkan adalah  tahapan-tahapan  penyaluran  bantuan  sosial  yang  disertai  dengan  mekanisme penyaluran yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Mekanisme penyaluran bantuan sosial memang sangat penting sebagai cara untuk memudahkan skaligus tepat sasaran. Ada pun tahap-tahap penyaluran bantuan sosial seperti disampaikan oleh Agus Setyanto :
“Jadi dalam penyaluran bantuan sosial ada beberapa tahap memang mas yang kita jalan secara teknis dilapangan selama ini, yaitu BNBA penerima bansos diberikan kepada bank penyalur yang kemudian nanti bank penyalur ini membuat undangan untuk  disampaikan  ke  dinsos  kabupaten  kota  untuk  disalurkan  ke  desa  atau keluarahan melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Jadi dinsos kabupaten  kota  membuat  jadwal  penyaluran  untuk  disalurkan  ke  keluarahan  dan desa  melalui  TKSK  tadi.  jadi  proses-proses  yang  selama  ini  ada  adalah  tadi  itu melalui  kordinasi  dengan  berbagai  pihak  untuk  disalurkan  bantuan-bantuan  yang
ada  itu,  terutama  ditingkat  kecamatan  ya  mas,  jadi  ada  proses  yang  terstruktur dengan  baik.  kita  pasti  inten  kordinasi  dengan  teman-teman  ditingkat  kecamatan dan  kelurahan  untuk  memastikan  setisp  penyaluran  bantuan  itu  berjalan  dengan baik, karena kan yang bertanggung jawab secara penuh dan teknis dilapangan kan mereka  mas  sehingga  kami  dari  dinas  sosial  provinsi  selalu  tetap  berkordinasi dengan  mereka.  sementara  untuk  secara  detail  dilapangan  yang  kongkrit  mereka yang  lebih  memahami  dan  merasakan.  jadi  begitu  mas  untuk  tahapan-tahapan kongrit yang kita lakukan selama ini terutama thapan penyaluran yang kita sudah uraikan bersama tadi. saya kira hampir seluruh daerah di indonesia lakukan hal yang sama ya untuk proses penyaluran bantuan sosial ini”
Jadi  dari  wawancara  penulis  dengan  Agus  Setyanto  selaku  Kepala  Bidang  Fakir Miskin Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa setiap proses penyaluran atau tahapan penyaluran dari pada bantuan sosial tersebut  sudah sangat jelas dengan  tata  cara  yang  sebelum  nya  sudah  disepakati.  Hal  yang  hampir  sama  juga disampaikan oleh Ignatius Sukamto :
“Hampir  sama  mas  apa  yang  sempat  kita  bicarakan  kemarin  mengenai  dengan proses penyaluran bantuan sosial itu, jadi perlu diketahui bahwa tahap pelaksanaan penyaluran bantuan sosial itu sudah ada dibeberapa ulasan sebelumnya yaitu BNBA penerima  bansos  diberikan  kepada  bank  penyalur  yang  kemudian  nanti  bank penyalur ini membuat undangan untuk disampaikan ke dinsos kabupaten kota untuk disalurkan  ke  desa  atau  keluarahan  melalui  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial Kecamatan  (TKSK).  jadi  teman  teman  pengurus  TKSK  inilah  nanti  yang menyalurkan  ditingkat  desa  dan  keluarahan  serta  teknis-teknis  lain  yang  tidak bertentangan  dengan  tata  cara  sebelumnya.  jadi  ada  proses  yang  cukup  terukur dalam penyaluran ini, terutama mengenai hal-hal teknis dilapangan. kalau kita lihat, yang paling bertanggung jawab secara secara teknis dalam proses ini adalah teman- teman  dari  kecamatan  yaitu  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan  (TKSK), karena  merekalah  yang  akan  secara  penuh  berkordinasi  langsung  dengan  pihak pemerintah keluarahan dan desa dalam penyaluran bantuan ini mas. dan saya pikir proses-proses ini hampir sama ya mas, artinya provinsi dan kabupaten mana pun proses  penyaluran  ini  semua  pun  demikian  saya  kira.  paling  yang  membedakan adalah  kendala  kendala  teknis  yang  mungkin  bisa  saja  terjadi,  sedangkan  untuk secara keseluruhan proses penyaluran bantuan sosial ini saya kira hampir sama”
Dari  hasil  wawancara  penulis  dengan  Ignatius  Sukamto  selaku  Kasi  Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Perkotaan dan Pesisir Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa tata cara penyaluran bantuan sosial ini sudah dengan tahap-tahap yang umum dilakukan di berbagai instasi pemerintahan.

## Pihak-pihak Yang Berhak Menerima Bantuan Sosial
Prioritas  bantuan  sosial  memang  diperlukan  dalam  sebuah  instansi  mengingat kekurangan  di  masyarakat  yang  begitu  sangat  beragam.  Pasca  COVID-19,  ada  begitu banyak  orang  yang  merasakan  dampak  dari  pada  wabah  tersebut,  ada  yang  kehilangan pekerjaan  bahkan  tidak  sedikit  yang  harus  kehilangan  anggota  keluarga  nya  karena penyakit ini. Dalam praktek nya, keadaan ini begitu besar memberikan dampak negatif bagi banyak orang yang secara langsung mengalami nya. Sehingga bantuan sosial itu menjadi alternatif kecil untuk menunjang berbagai macam keperluan masyarakat yang mengalami
dampak nya. Di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berhak menerima bansos adalah mereka yang namaya sudah tercantum di Data Terpadu Kesejateraan Sosial (DTKS). Seperti yang disampaikan oleh Ignatius Sukamto :
“Jadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah yang namanya sudah tercatat di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Mas, karena setiap data yang termuat disana  sudah  menjadi  rekomendasi  dari  tingkat    kabupaten  kota,  kecamatan, maupun  tingkat  desa  dan  kelurahan  terutama  mereka  yang  memang  rentan  dan secara  ekonomi  tidak  mampu.  Jadi  yang  benar  benar  berhak  untuk  memperoleh bantuan adalah tadi keluarga yang benar benar tidak mampu atau kurang mampu, mereka ini akan di observasi oleh pihak rt rw disana dan memastikan mereka adalah keluarga yang tidak mampu dan belum pernah menerima bantuan dari pemerintah. jadi  usulan-usulan  yang  diberikan  oleh  tingkat  RT  RW  yang  nantinya  menjadi pembahasan  di  musyawarah  desa  dan  musyawarah  kelurahan  untuk  ditetapkan sebagai  penerima  dari  bantuan  sosial  ini.  jadi  begini  mas,  bantuan  sosial  ini  kan jelas  untuk  siapa  dan  sasarannya  untuk  apa,  sehingga  yang  benar-benar  berhak adalah mereka yang secara ekonomi jelas tidak mampu, ini menjadi prioritas kita bersama  bagaimana  mengupayakan  pemberantasan  terhadap  kemiskinan  ini  bisa sedikit  demi  sedikit  berkurang,  karena  itu  yang  menyebabkan  terjadinya kesenjangan sosial yang sangat besar. memamng bukan hal yang mudah untuk kita kerjakan  tetapi  paling  tidak  ada  gerak  kongkrit  yang  dilakukan  bersama  guna memperbaiki ekonomi keluarga kurang mampu. jadi keluarga seperti inilah yang menjadi  sasaran utama dari setiap bantuan yang  diberikan oleh pemerintah pusat dan  daerah.  dan  tentu  dengan  pertimbangan-pertimbangan  matang  dan  terukur sesuaidengan  data  yang  kita  peroleh  dari  tingkat  bawah  secara  struktural pemerintahan ”
Dari  hasil  wawancara  penulis  dengan  Ignatius  Sukamto  selaku  Kasi  Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Perkotaan dan Pesisir Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa yang berhak menerima bantuan sosial tersebut adalah Keluarga PenerimaManfaat  yang  nama  nya  sudah  tercatat  di  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial (DTKS).  Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh Endang Patmintarsih :
“Seperti kita di awal tadi mas, bahwa yang berhak merima bantuan sosial ini adalah masyarakat yang memang tidak mampu secara ekonomi atau mereka yang rentan dengan  ancaman  kemiskinan  terutama  bagi  Keluarga  Penerima  Manfaat  yang namanya sudah tercatat di data terpadu, yang pada saat pencairan akan dibuktikan Kartu  Tanda  Penduduk  sesuai  dengan  domisili  Jogja  secara  khusus.  bagi  dinas sosial provinsi diy, tentu mendorong langkah-langkah kongkrit yang jelas dan tepat sasaran seperti yang kita harapkan bersama, dan mau tidak mau kita harus dorong itu  sebagai  upaya  kita  bersama  dalam  mewujudkan  kemanusiaan  yang  adil  dan beradab, kan itu pointnya bung. apalagi sekarang ini kan era dimana semua orang tau mana yang hidup cukup dan mana yang hidup kurang berkeukupan, satu karena era digital dengan mudah kita mengetahui seriap orang yang kurang mampu dengan berbagai macam latar belakang sosial  yang sangat  sangat  beragam  tentunya. jadi dalam  kesempatan  baik  ini,  kita  perlu  tegaskan  bahwa  bantuan  sosial  ini  hanya diperuntukan bagi mereka yang tidak mampu. karena beberapa kali sebelumnya kita juga menemukan bahwa ada yang sebenarnya tidak layak terima bantuan sosial ini, justru terima, ini kan PR kita bersma juga sehingga kedepan kami tentu di wilayah pemprov  diy  akan  berusaha  semaksimal  mungkin  mewujudkan  setiap  langkah
terbaik  untuk  kebaikan  kita  bersama  terutama  bagi  keluar-keluarga  yang  kurang mampu secara ekonomi, jadi itu bung marsel”
Dari hasil wawancara penulis dengan Endang Patmintarsih selaku Kepala Dinas Sosial Daerah Isitimewa  Yogyakarta  dapat  disimpulkan  bahwa  bagi  penerima  bantuan  sosial  pasca  wabah COVID-19  Tersebut  adalah  mereka  yang  data-data  nya  sudah  terdapat  pada  Data  Terpadu Kesejahteraan Sosial. Semua  uraikan diatas memberi keterangan tegas terhadap peran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang selama ini dalam menjalankan perannya sudah baik dan terukur bila dilihat dari hasil yang terdapat pada proses wawancara secara  keseluruhan. Ini menjadi hal penting bila dikaitkan dengan fungsi kordinasi, kontrol dalam menyukseskan sebuah pekerjaan dengan baik. hal lain yang juga tidak kalah penting adalah setiap kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dilakukan dan dikerjakan secara tepat. Kordinasi-kordinasi menjadi kunci utama bagi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan peran yang maksimal.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam penelitian mengenai peran Dinas Sosial DI Yogyakarta dalam penyaluran bantuan akibat COVID-19, beberapa poin penting muncul. Kebijakan penyaluran bantuan telah berjalan baik  dengan  kolaborasi  kabupaten  dan  kota.  Peran  maksimal  dan  komunikasi  bagus  Dinas Sosial  menjaga  stabilitas  dan  administrasi  lancar.  Namun,  kendala  seperti  konflik  sosial  di tingkat kelurahan masih perlu diselesaikan. Proses administrasi berjalan baik meski masih ada tantangan. Meski langkah-langkah positif terlihat, pendekatan lebih sosial perlu ditingkatkan agar kontrol dan tahapan lebih efektif ke depannya. Proses penyaluran bantuan di Yogyakarta telah sesuai aturan, namun adaptasi akan menghadapi konflik sosial penting.

## DAFTAR PUSATAKA
Beck, J. S., & Beck, A. T. (2011). Cognitive behavior therapy. New York: Basics and beyond. Guilford Publication.
Benjamin  C.L.,  Puleo  C.M.,  Settipani  C.A.,  et  al.  (2011).  History  of  cognitive-behavioral therapy in youth. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America. 20(2), 179–189, doi: 10.1016/j.chc.2011.01.011
Greenberg, J., Pyszczynski, T., & Solomon, S. (1986). The causes and consequences of a need for self-esteem: A terror management theory. In Public self and private self (pp. 189- 212). Springer, New York, NY.
Knoll, J.L. (2020, March 30). Panic and Pandemics: The Return of the Absurd. [Blog post]. Retrieved from https://www.psychiatrictimes.com/ coronavirus/panic-and- pandemicsreturn-absurd
Taylor, S. (2019). The Psychology of Pandemics: Preparing for the Next Global Outbreak of Infectious Disease. England: Cambridge Scholar Publishing .
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara
Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19) tanggal 13 Maret 2020.
Keputusan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  719/P/2o2o Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Kurikulum  Pada  Satuan  Pendidikan  Dalam  Kondisi Khusus Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus  Disease  2019Tentang  Peningkatan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi  Nomor: 64 tahun 2020  Tentang Kegiatan  Perjalanan  Dinas  Bagi  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Tatanan Normal Baru
Surat Keputusan Bersama Nomor : 02/KB/2020 dan Nomor : KB/1/UM.04.00/M-K/2020
Keputusan  Bersama  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dan  Menteri  Pariwisata  dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor : 02/Kb/2020 Nomor  :  Kb/1/Um.04.00/M-K/2020 Tentang  Panduan  Teknis  Pencegahan  dan Pengendalian  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  di  Bidang  Kebudayaan  dan Ekonomi  Kreatif  Dalam  Masa  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat COVID-19.
Ghaemi,  N.  (2020,  March  24).  The  Psychology  of  Pandemic  Denial:  Why  do  some  people reject the science of public health? [Blog post]. Retrieved from https://www.psychologytoday.com/us/blog/mood-swings/202003/the- psychologypandemic-denial
Norberg, M., Rucker, D. (2020, March 20). Psychology can explain why coronavirus drives us to  panic  buy.  It  also  provides  tips  on  how  to  stop.  [Blog  post].  Retrieved  from https://theconversation.com/psychology-can-explain-why-coronavirus-drives-us-to- panicbuy-it-also-provides-tips-on-how-to-stop-134032
Situasi Virus Corona (2020, April 21). Retrieved April, 21, 2020, from https://www.covid19.go.id/situasi-virus-corona/
https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah- indonesia-menangani-pandemi-covid-19.
https://covid19.kemkes.go.id/category/situasi-infeksi-emerging/info-corona- virus/#.X3UBEmgzbIU
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel- coronavirus-2019-ncov
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 https://www.who.int/emergencies/en/
Jurnal Respirologi Indonesia volume 40 nomor 2, april 2020
World Health Organization (WHO) global researchers on coronavirus disease (COVID-19)
International Health Regulations (IHR) pada tahun 1969
IHR tahun 2005 yang diberlakukan sejak tanggal 15 Juni 2007
Keputusan  Gubernur  DIY  No.  121/KEP/2020 Tentang  Penetapan  Perpanjangan  Status Tanggap  Darurat  Bencana  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  Di  Daerah Istimewa Yogyakarta
Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78/KEP/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64/KEP/2020 Tentang Pembentukan  Gugus  Tugas  Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19) Daerah Istimewa Yogyakarta
Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
PP 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, bantuan sosial disamping sebagai bagian jenis belanja juga merupakan sub fungsi dari fungsi Perlindungan Sosial
Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  82  Tahun  2016 Tentang  Strategi  Nasional Keuangan Inklusif.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  76  Tahun  2013 Tentang  Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  228/PMK.05/2016 tentang Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  254/  PMK.05/2015  tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  5  Tahun  2019 tentang  Pengelolaan  Data  Terpadu Kesejahteraan Sosial.
Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.