PENGARUH PROGRAM TAX AMNESTY , SANKSI PAJAK, DAN KUALITAS

## PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

## Muhroni
Alumni Fakultas Ekonomi UST Email: ronny_inthesky@yahoo.co.id

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  describe  (1)  the  influence  of  tax  amnesty  variable  to  the variable of  willingness to pay the tax, (2) the influence of  tax sanction variable to  the variable of taxpayer willingness,  (3) the influence of  the taxi waiter variable variable to  taxpayer willingness variable,  (4)  from  the  variable  tax  amnesty,  tax  sanction,  and  the  quality  of  tax  service  to  the variable of willingness to pay taxes together.
This research belongs to research type exspos facto. The population is an individual taxpayer who is in the area of Yogyakarta as well as used as a sample of research. Data collection methods used questionnaires, while data analysis techniques used multiple regression analysis supported by F  (F  -  Test)  and  T  (T-Test)  test  and  classical  assumption  test  consisting  of  multicollinearity  test, normality test, heterokedasticity test.
The  results  showed  that  the  linear  multiple  regression  equation  for  four  predictors  is  Y  = 2.917 + 0.366X 1 + 0.212X 2 + 0.208X 3 That is, tax amnesty (x1), tax penalty (X2), and fiscal service quality  (X3)  tax.  The  magnitude  of  influence  seen  from  the  coefficient  of  determination  (R2).  The value  of  coefficient  of  determination  (R2)  through  regression  analysis  of  0.459.  The  result  of coefficient of determination showed that tax amnesty, tax sanction, and service quality of fiskus give positive  influence  to  the  willingness  of  paying  tax  equal  to  45,9%  and  the  rest  equal  to  54,1% influenced by other factor.
Keywords: tax amnesty, tax sanction, fiscal service quality, willingness pay taxes

## PENDAHULUAN
Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, maka kebijakan perpajakan lebih diarahkan  kepada  upaya  meningkatkan  penerimaan  khususnya  melalui  berbagai  program Intensifikasi  dan  Ekstensifikasi  pajak.  Dalam  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  No.  SE- 06/Pj.9/2001 tentang Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak. Intensifikasi pajak adalah kegiatan  optimalisasi  penggalian  penerimaan  pajak  terhadap  subyek  serta  obyek  pajak  yang  telah tercatat  atau  terdaftar  dalam  administrasi  Direktorat  Jenderal  Pajak.  Intensifikasi  dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, misalnya dengan cara pengadaan  penyuluhan  langsung  kepada  masyarakat.  Sedangkan  Ekstensifikasi  pajak  adalah kegiatan  yang  berkaitan  dengan  penambahan  jumlah  wajib  pajak  terdaftar  dan  perluasan  obyek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (Zaini 2010).
Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi  akan  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  mempunyai  kemampuan  secara  finansial untuk  membayar  pajak.  Selain  itu  besarnya  pemungutan  pajak,  penambahan  Wajib  Pajak  dan
optimalisasi  penggalian  sumber  pajak  melalui  objek  pajak  juga  berperan  dalam  meningkatkan penerimaan dari pajak (Nugroho 2016).
Upaya  peningkatan  penerimaan  pajak  pernah  dilakukan  oleh  pemerintah  pada  pertengahan tahun  2008  yaitu  melalui  program Sunset  Policy .  Pada  dasarnya  pelaksanaan Sunset  Policy mengacu  pada  sistem selfassessment. Wajib  pajak  diberi  kepercayaan  menghitung, memperhitungkan,  menyetor,  dan  melaporkan  sendiri  besarnya  pajak  terutang  sesuai  ketentuan perundang-undangan  perpajakan.  Karena  itu,  penentuan  tahun  pajak  terkait  pembetulan  SPT tahunan  PPh  yang  dilakukan  diserahkan  sepenuhnya  kepada  wajib  pajak,  termasuk  di  dalamnya kepercayaan  mengungkap  seluruh  penghasilan,  harta,  dan  kewajiban  dalam  SPT  tahunan  PPh-nya (Nugroho  2010). Sunset  Policy dan Tax  Amnesty merupakan  suatu  kebijakan  yang  sama-sama memberikan  pengampunan  pajak  kepada  wajib  pajak.  Meskipun  sama-sama  memberikan pengampunan pajak kepada wajib pajak, kedua kebijakan ini memiliki perbedaan.
Perbedaan Sunset  Policy dan Tax  Amnesty yang  pertama  adalah  dari  dasar  perhitungan pengampunan  pajak,  jika Tax  Amnesty menggunakan  dasar  harta/aset  wajib  pajak  maka Sunset Policy menggunakan pendapatan/ laba wajib pajak sebagai dasar penghitungan pengampunan pajak. Kedua  adalah  bentuk  pengampunan.  Jika  bentuk  pengampunan Tax  Amnesty berupa  penghapusan pajak  yang  seharusnya  terutang  dengan  membayar  sejumlah  denda,  maka  bentuk  pengampunan Sunset  Policy adalah  penghapusan  sanksi  administrasi  (bunga),  pokok  pajak  dibayarkan  secara penuh  oleh  wajib  pajak.  Yang  ketiga  jaminan  tuntutan  pidana, Tax  Amnesty memberikan pembebasan  tuntutan  pidana  pajak  sedangkan Sunset  Policy tidak  ada  ketentuan  mengenai pembebasan atas tuntutan pidana pajak. Jika dibandingkan dengan Sunset Policy , Tax Amnesty jauh lebih menguntungkan dalam hal penghapusan pajak (Wati 2016).
Wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  pajaknya  sangat  membutuhkan  pelayanan  yang baik serta berkualitas dari pegawai pajak atau fiskus. Fiskus diharapkan dapat memberika pelayanan yang  ramah,  adil,  dan  tegas  setiap  saat  kepada  Wajib  Pajak.  Memberikan  pelayanan  dengan membantu  mengurus  atau  menyiapkan  segala  yang  diperlukan  Wajib  Pajak  merupakan  pelayana dari fiskus yang diharapkan oleh Wajib Pajak sehingga dapat memupuk kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak.
Pelayanan  yang  diberikan  oleh  fiskus  selama  proses  perpajakan  berkaitan  dengan  sikap Wajib  Pajak.  Proses  perpajakan  melibatkan  fiskus  dan  Wajib  Pajak  membuat  pelayanan  yang diberikan  oleh  fiskus  turut  membentuk  sikap (atitude) Wajib  Pajak  dalam  mengikuti  proses perpajakan.  Semakin  baik  pelayanan  fiskus  maka  Wajib  Pajak  akan  memilkik  sikap  yang  positif terhadap proses perpajakan. Namun jika pelayanan fiskus tidak baik, hal itu akan membuat Wajib Pajak enggan untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Fauziati dan Syahri 2015).
Pemberian  sanksi  kepada  Wajib  Pajak  yang  tidak  memenuhi  kewajibannya  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  yang  berlaku  merupakan  sanksi  perpajakan yang  harus  ditegaskan,  Sanksi  pajak  sendiri  adalah  tindakan  berupa  hukuman  yang  diberikan kepada  orang  yang  melanggar  UU  No.  28  Tahun  2007  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan.  Dalam  undang-undang  tersebut  tercantum  aturan  bahwasanya  sanksi  yang  diberikan pada  pelanggar  pajak  ada  2,  yakni  sanksi  administrasi  dan  sanksi  pidana.  Kedua  sanksi  tersebut bertujuan untuk memberi efek jera pada masyarakat wajib pajak yang senantiasa melanggar aturan, serta  untuk  menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  membayar  pajak  untuk kepentingan nasional (Rusmadi 2017).
Kekhawatiran  masyarakat  dan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  timbul  karena  melihat fenomena kasus-kasus perpajakan yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Kepatuhan wajib pajak
sangat  dipengaruhi  oleh  kondisi  tersebut  karena  para  wajib  pajak  tidak  ingin  adanya penyalahgunaan yang dilakukan aparat pajak itu sendiri atas pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak,  sehingga  hal  tersebut  membuat  masyarakat  dan  wajib  pajak  berusaha  menghindari  pajak (Dewi  dan  Noviari  2017).  Diharapkan  adanya  kebijakan tax  amnesty, Sanksi  Pajak,  dan  Kualitas pelayanan fiskus yang baik dapat meningkatkan kepercayaan terhadap aparat perpajakan, kepatuhan dalam memenuhi kewajibanaya dalam perpajakan dan meningkatkan kemauan membayar pajak.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Kerangka penelitian dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan dan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti. Peneliti berusaha menjelaskan perihal Pengaruh Program Tax Amnesty , Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.
Hipotesis adalah dugaan sementara yang mungkin benar atau salah. Hipotesis ditolak bila faktanya menyangkal dan diterima apabila faktanya membenarkan. Jadi hipotesis merupakan dugaan sementara yang perlu dibuktikan kebenaranya. Pengujian hipotesis statistik adalah prosedur yang memungkinkan keputusan dapat dibuat yaitu keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis, data yang sedang diuji.
Penelitian yang dilakukan oleh Rusmadi (2017) mengatakan bahwa Tax Amnesty ataupun sanksi pajak sama-sama memberi dampak pada peningkatan penerimaan pajak dan juga memberi dampak positif pada kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Wati (2016) dalam penelitianya mengenai Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Faktor Yang Memengaruhi Kemauan Membayar Pajak menyimpulkan bahwa: Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak Wajib Pajak Badan, Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap pemahaman peraturan perpajakan Wajib Pajak Badan, Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan Wajib Pajak badan. Penelitian dari Zulaikah (2015) mengenai kualitas pelayanan fiskus mengatakan kualitas layanan terhadap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sama dengan hasil penelitian Hardiningsih danYulianawati (2011) yang mengatakan kualitas layanan secara signifikan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.
Adapun hipotesis dalam penelitian ini adala:
H1  :  Program Tax  Amnesty berpengaruh  positif  terhadap  kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.
Kemauan Membayar Pajak (Y) Tax Amnesty (X1) Sanksi Pajak (X2)
Kualitas Pelayanan Fiskus (X3)
H2  :  Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.
H3  :  Kualitas  Pelayanan  Fiskus  berpengaruh  positif  terhadap  kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.
H4  : Tax  Amnesty ,  Sanksi  Pajak,  dan    Kualitas  Pelayanan  Fiskus  secara bersama-sama  berpengaruh  positif  terhadap  kemauan  membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi.

## METODE PENELITIAN Sifat penelitian
Metode penelitian adalah cara kerja untuk mengumpulkan data dan kemudian mengolah data  sehingga  menghasilkan  data  yang  dapat  memecahkan  permasalahan  penelitian.  Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif, adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Penelitian ini mencakup dalam bidang perpajakan yaitu bertujuan untuk memperoleh bukti yang dapat diuji hipotesis berupa data primier yang didapat dengan cara menyebar kuesioner kepada Wajib Pajak (WP) orang pribadi di wilayah Yogyakarta.

## Definisi Operasional Variabel
Operasioanal  variabel  penelitian  yang  digunakan  terdiri  dari  variabel  Independen  (X) dan  variabel  dependen  (Y).  Variabel  Independen  X  (variabel  bebas)  adalah  variabel  yang menjadi  sebab  terjadinya  atau  variabel  yang  mempengaruhi  variabel  dependen.  Variabel independen  dalam  penelitian  ini  adalah tax  amnesty ,  sanksi  pajak  ,  dan  kualitas  pelayanan fiskus.  Variabel  dependen  Y  (variabel  terikat)  adalah  variabel  yang  nilainya  dipengaruhi  oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah  kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.
Tabel 1 Tabel Operasional Variabel Penelitian No Variabel Definisi Indikator Skala 1. Program Tax Amnesty (X1) Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. (UU No 11 Tahun 2016) 1. Pengetahuan 2. Pemahaman 3. Kesadaran dan motivasi 4. Pemanfaatan Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal 2 Sanksi Pajak(X2) Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan atau undang-undang yang merupakan rambu-rambu bagi seseorang dalam melakukan sesuatu.Pernyataan mengenai sanksi pajak pada Undang-
undang Nomor 28 Tahun 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan 1. Dampak Sanksi Pajak 2. Ketegasan 3. Sanksi Administrasi 4. Sanksi Pidana Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal
Umum dan Tata Cara
Perpajakan disebutkan bahwa terdapat 2 macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, (Husnurrosyidah 2016). 3 Kualitas Pelayanan Fiskus(X3) Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat
dipertangggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus- menerus. Lovihan (https://media.neliti.com) 1. Layanan e-SPT dan e-Filling 2. Kejelasan Informasi 3.Layanan e-banking 4. Fasilitas Call Center atau Kring 5. Sikap Fiskus Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal No Variabel Definisi Indikator Skala 4. Kemauan Membayar Pajak (Y) Kemauan adalah dorongan dari dalam diri seseorang, berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan yang menimbulkan suatu kegiatan untuk tercapainya tujuan tertentu, (Nugroho 2016) 1. Kesadaran Membayar     Pajak 2. Pengetahuan Dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan 3. Persepsi Yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Ordinal Ordinal Ordinal

## Sumber: Data Olahan Peneliti

## Populasi, Sampel, Dan Metode Pengumpulan Data
Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik convenience sampling. Convenience sampling adalah metode pengambilan sampel secara bebas tanpa menentukan status atau keadaan responden sehingga menjadikan peneliti nyaman dalam pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak (WP) orang pribadi yang berada di Yogyakarta.
Pada penelitian ini, data primier dikumpulkan dengan cara membagikan kuesioner kepada Wajib pajak (WP) orang pribadi yang berada di Yogyakarta. Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator yang telah disiapkan dan menggunakan skala likert yang berisi lima tingkat preferensi jawaban yaitu nilai sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju.

## PENGEMBANGAN INSTURMEN PENELITIAN
Kuesioner  yang  digunakan  untuk  penelitian  harus  diuji  coba  terlebih  dahulu  sebelum digunakan dalam penelitian yang sesungguhnya. Hal ini perlu dilakukan karena benar tidaknya data sangat  menentukan  bermutu  tidaknya  hasil  penelitian.  Benar  tidaknya  data  tergantung  dari  baik tidaknya instrumen pengumpulan data. Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan yaitu valid dan reliabel, Nugroho (2016).
Untuk menentukan instrumen valid atau tidak adalah dengan ketentuan sebagai berikut: Jika r  hitung  >  r  tabel  dengan  taraf  signifikansi  0,05,  maka  instrumen  tersebut  dikatakan  valid.  Jika  r
hitung  <  r  tabel  dengan  taraf  sigifikansi  0,05,  maka  instrumen  tersebut  dikatakan  tidak  valid (Nurlaela 2013).

## Teknik Analisis Data
Untuk melihat adanya pengaruh Tax Amnesty , Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kemauan Membayar Pajak digunakan analisis regresi berganda. Untuk menganalisis data ke dalam regresi berganda  tersebut digunakan Software SPSS . Hasil dari olah data inilah yang akan diinterprestasikan dalam pembahasan hasil.

## Statistik Deskriptif
Statistik diskriptif digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan nilai maksimum, minimum dan rata-rata masing-masing variabel yang digunakan. Menurut Ghozali (2011-19), Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi).

## Uji Asumsi Klasik
Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik mencakup hal sebagai berikut:

## Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah model regresi variabel independen dan dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Menurut Ghozali ( 2011:160 ).

## Uji Multikolonieritas
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabeli independen. Uji multikolinearitas, berguna untuk mengetahui apakah pada model regresi yag diajukan telah ditemukan korelasi kuat antar variabel independen. Jika terjadi korelasi yang tinggi maka hal ini dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pengujian atas kemungkinan terjadinya multikolinearitas dapat dilihat dengan menggunakan metode pengujian Tolerance Value atau Variance Inflation Factor (VIF). Pedoman regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah mempunyai nilai VIF > 1 dan mempunyai angka Tolerance < 10 (Ghozali, 2011:105-106).

## Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatanke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139).

## Analisis Regresi Linier Berganda
Modelanalisis  regresi  digunakan  untuk  melihat  pengaruh Tax  Amnesti ,  Sanksi  Pajak,  dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kemauan Membayar, dengan rumus sebagai berikut:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + e Keterangan :
Y = Kemauan Membayar Pajak
a = Kostanta X 1 = Tax Amnesty X 2 = Sanksi Pajak X 3 = Kualitas Pelayanan Fiskus b 1 ,b 2 ,b 3 = Koefisien regresi e = Standar error

## Uji Hipotesis Uji F
Uji f digunakan untuk menguji tingkat signifikansi model riset dengan mengukur pengaruh variabel Tax  Amnesty (X 1 ),  Sanksi  Pajak(X 2 ),  dan  Kualitas  Pelayanan  Fiskus  (X 3 )  terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y) secara simultan.

## Uji t
Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas ( Tax Amnesty , Sanksi Pajak dan  Kualitas  Pelayanan  Fiskus)  terhadap  variabel  terikat  (Kemauan  Membayar  Pajak)  secara terpisah atau parsial.

## Koefisien Determimasi (R 2 )
Koefisien  Determinasi  digunakan  untuk  mengukur  besarnya  kontribusi  dari  variabel independen  yang  diteliti  terhadap  variabel  dependen.  Jika  nilai  R 2 hitung  semakin  besar (mendekati satu) maka kontribusi dari variabel independen terhadap variabel dependen semakin besar. Hal ini mengindikasikan bahwa model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan variasi variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## GAMBARAN UMUM RESPONDEN
Dalam  penelitian  ini  responden  yang  dipilih  adalah  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  berada  di wilayah  Yogyakarta.  Data  penelitian  ini  diperoleh  melalui  teknik  kuesioner.  Responden  diminta untuk menyatakan pendapatnya atas pertanyaan yang diajukan dengan memilih salah satu alternatif jawaban  dari  5  (lima)  jawaban  yang  tersedia.  Peneliti  mendistribusikan  kuesioner  sebanyak  100 (seratus)  kuesioner  dalam  waktu  dua  bulan,  mulai  tanggal  15  Oktober  2017  sampai  dengan  16 Desember 2017. dengan tingkat penyebaran dan pengembalian kuesioner sebagai berikut:
Tabel 2 Jumlah Kuesioner Karakteristik Responden Jumlah Orang Persentase (%) Jumlah kuesioner yang disebar 100 100%
Jumlah kuesioner yang kembali 100 100% Jumlah 100 Orang 100%
Sumber: Data diolah 2017

## UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS
Tabel 3 Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Tax Amnesty Pernyataaan R hitung R Tabel Keteragan Item 1 0, 618 0,202 Valid Item 2 Item 3 0, 587 0, 522 0,202 0,202 Valid Valid Item 4 0, 598 0,202 Valid Item 5 0, 420 0,202 Valid Item 6 0, 674 0,202 Valid Item7 0, 689 0,202 Valid Alpha Keterangan 0, 684 Reliabel
Sumber: Data primer, diolah 2017
Pertanyaan  variabel  tax  amnesty  terdiri  dari  7  item  pertanyaan,  berdasarkan  hasil  uji validitas seluruh item  dinyatakan valid dengan r hitung bergerak dari 0,420 sampai dengan 0,689, yang dibandingkan dengan nilai Tabel r Product Moment df = n-2, yaitu 100-2 = 98 jadi nilai Tabel r Product Moment sebesar 0,202.
Berdasarkan hasil analisis reliabilitas diperoleh besarnya koefisien reliabilitas Alpha = 0,684. Oleh karena nilai Alpha > 0,60 maka data yang ada dinyatakan reliabel dan layak digunakan.
Tabel 4

## Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Sanksi Pajak
Pernyataaan R hitung R Tabel Keteragan Item 1 0, 579 0,202 Valid Item 2 Item 3 0, 661 0, 527 0,202 0,202 Valid Valid Item 4 0, 574 0,202 Valid Item 5 0, 502 0,202 Valid Item 6 0, 675 0,202 Valid Alpha Keterangan 0,623 Reliabel Sumber: Data primer, diolah 2017
Pertanyaan  variabel  sanksi  pajak  terdiri  dari  6  item  pertanyaan,  berdasarkan  hasil  uji validitas  seluruh  item  dikatakan  valid.Dan  dengan  r  hitung  bergerak  dari  0,502  sampai  dengan 0,675, yang dibandingkan dengan nilai Tabel r Product Moment df = n-2, yaitu 100-2 = 98  jadi nilai  Tabel  r  Product  Moment  sebesar  0,202.  Berdasarkan  hasil  analisis  reliabilitas  diperoleh besarnya koefisien reliabilitas Alpha = 0,623. Oleh karena nilai Alpha > 0,60 maka data yang ada dinyatakan reliabel dan layak digunakan.

## Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus
Pernyataaan R hitung R Tabel Keteragan Item 1 0, 664 0,202 Valid Item 2 Item 3 0, 524 0, 644 0,202 0,202 Valid Valid Item 4 0, 691 0,202 Valid Item 5 0, 585 0,202 Valid Item 6 0, 624 0,202 Valid Alpha Keterangan 0, 683 Reliabel
Sumber: Data primer, diolah 2017
Pertanyaan  variabel  kualitas  pelayanan  fiskusterdiri  dari  6  item  pertanyaan,  berdasarkan hasil uji validitas seluruh item dinyatakan valid dengan r hitungbergerak dari 0,524 sampai dengan 0,691, yang dibandingkan dengan nilai Tabel r Product Moment df = n-2, yaitu 100-2 = 98   jadi nilai  Tabel  r  Product  Moment  sebesar  0,202.  Berdasarkan  hasil  analisis  reliabilitas  diperoleh besarnya koefisien reliabilitas  Alpha=0,683, Oleh karena nilai  Alpha > 0,60 maka data  yang ada dinyatakan reliabel dan layak digunakan.

## Tabel 6 Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kemauan Membayar Pajak
Pernyataaan R hitung R Tabel Keteragan Item 1 0, 576 0,202 Valid Item 2 Item 3 0, 572 0, 490 0,202 0,202 Valid Valid Item 4 0, 560 0,202 Valid Item 5 0, 548 0,202 Valid Item 6 0, 555 0,202 Valid Item7 0, 588 0,202 Valid Alpha Keterangan 0,624 Reliabel
Sumber: Data primer, diolah 2017
Pertanyaan  variabel  pelayanan  fiskusterdiri  dari  7  item  pertanyaan,  berdasarkan  hasil  uji validitas seluruh item dinyatakan valid dengan  r hitungbergerak dari 0,490 sampai dengan 0,588, yang  dibandingkan  dengan  nilai  Tabel  r  Product  Moment  df  =  n-2,  yaitu  100-2  =  98      jadi  nilai Tabel r Product Moment sebesar 0,202. Berdasarkan hasil analisis reliabilitas diperoleh besarnya koefisien  reliabilitas  Alpha  =  0,624,  Oleh  karena  nilai  Alpha  >  0,60  maka  data  yang  ada dinyatakan reliabel dan layak digunakan.

## UJI ASUMSI KLASIK
Pengujian  asumsi  klasik  dilakukan  sebelum  melakukan  analisis  regresi  linier  berganda. Prasyarat  yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas,  uji heteroskedastisitas,  dan uji multikolinieritas yang dilakukan menggunakan bantuan komputer program SPSS 24,00. Hasil uji prasyarat analisis disajikan berikut :

## Uji Normalitas

## Tabel 7 Uji Normalitas
N 100 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 2,40101560 Most Extreme Differences Absolute ,053 Positive ,044 Negative -,053 Test Statistic ,053 Asymp. Sig. (2- tailed) ,200 c,d
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data. Sumber: Data primer, diolah 2017
Berdasarkan  hasil  uji  normalitas  diketahui  nilai  signifikansi  0,200  >  0,05,  maka  dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

## Uji Heterokedastisitas
Tabel 8 Uji Heteroskedastisitas Model
Unstandardize
d Coefficients Standardized Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta 1  (Constant) 2,201 ,881 2,498  ,014 Tax Amnesty ,082 ,066 ,203  1,249  ,215 Sanksi Pajak -,022 ,049 -,054  -,450  ,654 Kualitas Pelayanan Fiskus -,065 ,061 -,168 - 1,067 ,288

## a. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak
Sumber: Data primer, diolah 2017
Dari  tabel  10  pada  kolom  sig  diatas  diperoleh  bahwa  seluruh  nilai  variabel  bebas mempunyai  nilai  probabilitas  (sig)  yang  lebih  besar  dari  taraf  signifikan  0,05,  sehingga  dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas.

## Uji Multikolinearitas

## Tabel 9 Uji Multikolinearitas

## Sumber: Data primer, diolah 2017
Dari tabel 4.16 diketahui nilai variance inflaction factor (VIF) ketigavariablelebih kecil dari 10dan  untuk  nilai  Tolerance  ketiga  variabel  independen  lebih  besar  dari  0,1  sehingga  dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terjadi masalah multikolinearitas.

## HASIL ANALISIS REGRESI
Model Persamaan Regresi
Tabel 10 Hasil Analisis Regresi Berganda Model
Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficient s t Sig.
B Std. Error Beta 1 (Constant) 2,917 1,504 1,940 ,055 Tax Amnesty ,340 ,112 ,366  3,037 ,003 Sanksi Pajak ,201 ,084 ,212  2,393 ,019 Kualitas Pelayanan Fiskus ,184 ,103 ,208  1,777 ,079
a. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak Sumber: Data primer, diolah 2017
Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 2.917+ 0.366X 1 +0.212X 2 +0.208X 3 Pada persamaan di atas menunjukan pengaruh variabel bebas tax amnesty (X 1 ) dan sanksi pajak (X 2 ) dan kualitas pelayanan fiskus(X 3 ) terhadap variabel (terikat) kemauan membayar pajak (Y) memiliki nilai koefisien beta bernilai positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa
Model Unstandardize
d Coefficients
Standa rdized Coeffic ients t Sig. Collinearity
Statistics B Std. Error Beta Toleranc e VIF 1  (Constant) 2,917 1,504 1,940  ,055 Tax Amnesty ,340 ,112 ,366  3,037  ,003 ,388  2,579 Sanksi Pajak ,201 ,084 ,212  2,393  ,019 ,719  1,390 Kualitas Pelayanan Fiskus ,184 ,103 ,208  1,777  ,079 ,413  2,423
variabel bebas tax amnesty (X 1 ), sanksi pajak (X 2 ) dan kualitas pelayanan fiskus(X 3 ) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y), yaitu setiap kenaikan variabel bebas (X) akan diikuti kenaikan variabel terikat (Y).
Koefisien Determinasi Tabel 11 Uji Koefisien Determinasi (R²) Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,678 a ,459 ,442 2,438
a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Tax Amnesty Sumber: Data diolah 2017
Dari  tabel  4.18  diketahui  bahwa  variabel  independen  mempengaruhi  variabel  dependen sebesar  0,459.Pengaruh tax  amnesty (X 1 ),  sanksi  pajak  (X 2 )  dan  kualitas  pelayanan  fiskus  (X 3 ) terhadap variabel (terikat) kemauan membayar pajak (Y) dilihat dari kolom Adjusted R Square. Hal ini  dapat  diartikan  bahwa  variabel  dependen  X1  tax  amnesty,  X2  sanksi  pajak,  dan  X3  kualitas pelayanan  fiskus  berpengaruh  terhadap  variabel  dependen  Y  kemauan  membayar  pajak  sebesar 45,9% dan sisanya54,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

## Uji F (Simultan)
Tabel 12 Hasil Nilai UjiF Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1  Regression 484,317 3 161,439  27,155  ,000 b Residual 570,723 96 5,945 Total 1055,040 99 a. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Tax
Amnesty Sumber: Data diolah 2017
Dari hasil  pengolahan data di  atas diketahui  bahwa nilai  F-hitung adalah 27.155 . Dengan nilai signifikan sebesar 0,000, dan nilai F-tabel adalah 2.70. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa F-hitung 27.155 > 2.70 F-tabel dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05, maka Ha terdukung berarti  variabel tax  amnesty ,  sanksi  pajak  dan  kualitas  pelayanan  fiskus  berpengaruh  secara simultan terhadap kemauan membayar pajak.
UJI  t (Parsial)
Table 13 Hasil Nilai  (Uji t)
Model
Unstandardized
Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 2,917 1,504 1,940  ,055 Tax Amnesty ,340 ,112 ,366  3,037  ,003 Sanksi Pajak ,201 ,084 ,212  2,393  ,019
Kualitas Pelayanan Fiskus ,184 ,103 ,208  1,777  ,079
a. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak Sumber: Datadiolah 2017

## a. Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kemauan Membayar Pajak
H1  :Berdasarkan  hasil  olah  data  variabel tax  amnesty t-hitung  lebih  besar  dari  t-tabel (3.037>1.661)  dengan  probabilitas  (0,003)  lebih  kecil  dari  taraf  signifikan  0,05, dengan  demikian  H1  terdukung,  artinya  variabel tax  amnesty berpengaruh  positif terhadap kemauan membayar pajak.
b. Pengaruh Sanksi PajakTerhadap Kemauan Membayar Pajak
H2  :Berdasarkan  hasil  olah  data  variabel  sanksi  pajak  t-hitung  lebih  besar  dari  t-tabel (2.393>1.661)  dengan  probabilitas  (0.019)  lebih  kecil  dari  taraf  signifikan  0,05, dengan  demikian  H2terdukung,  artinya  variabel  sanksi  pajak  berpengaruh  positif terhadap kemauan membayar pajak.
c. PengaruhKualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan Membayar Pajak
H3 :Berdasarkan hasil olah data variabel kualitas pelayanan fiskus t-hitung lebih besar dari t-tabel  (1.777  >  1.661)  dengan  probabilitas  (0,079)  lebih  besar  dari  taraf  signifikan 0,05,  dengan  demikian  H3terdukung,  artinya  variabel  kualitas  pelayanan  fiskus berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

## PENUTUP
Berdasarkan  analisis  data  dan  hasil  pengujian  hipotesis  pada  penelitian  ini  dapat disimpulkan bahwa :
1. Tax  Amnesty berpengaruh  positif    signifikan  terhadap  Kemauan  Membayar  Pajak  dengan hasil uji t t-hitung lebih besar dari t-tabel (3.0387>1.661)dengan tingkat signifikansi 0,003 < α 0.05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tax amnestydisadari oleh masyarakat sebagai upaya meningkatkan  penerimaan  kas  Negara  dan  meningkatkan  kesejahteraan  melalui pembangunan nasional.
2. Sanksi  Pajak  berpengaruh  positif    signifikan  terhadap  Kemauan  Membayar  Pajak  dengan hasil uji t t-hitung lebih besar dari t-tabel (2.393>1.661)dengan tingkat signifikansi 0,019 < α  0.05.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  tinggi  frekuensi  sanksi  pajak  maka semakin tinggi kemauan membayar pajak.
3. Kualitas  Pelayanan  Fiskus  berpengaruh  positif  tidak  signifikan  terhadap  Kemauan Membayar  Pajakdengan  hasil  uji  t  t-hitung  lebih  besar  dari  t-tabel  (1.777  <1.661)dengan tingkat  signifikansi    lebih  besar  dari  taraf  signifikansi  yaitu  0,079>  α  0.05.  Hal  ini  dapat disimpulkan  bahwa  ketersediaan  fasilitas  untuk  melayani  masyarakat  yang  baik  dan  cepat belum tentu menjadi alasan masyarakat untuk taat membayar pajak.
4. Secara  simultan  variabel Tax  Amnesty ,  Sanksi  Pajak,  dan  Kualitas  Pelayan  Fiskus berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kemauan  membayar  pajak  dengannilai  F-hitung lebih besar dari F-tabel (27.155 >2.70) dan dengan tingkat signifikansi 0,000 < α 0.05.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Tjahjono  dan  Muhammad  Fakhri  Husein  2009 Perpajakan  Penerbit  dan  Pencetak  STIM YKPN dan UPP STIM YKPN
Afni  2016, Analisis  Dampak  Penerapan  Kebijakan  Penghapusan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Makasar Utara
Agung,  Wulandari,  Wahyuni,  Sujana  2017, e-jurnal  Akuntansi  Volume  7  Nomor  1  Tahun  2017, Reaksi Investor Dalam Pasar Modal Terhadap Undang-undang Tax Amnesty
Andrea  Meylita  Widyasti  Parera,  Teguh  Erawati  2017, Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi Perpajakan,  Pengetahuan  Perpajakan,  Dan  Pelayanan  Fiskus  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan, Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 1 Juni 2017
Anis  Isnaini  Nur  Isyatir  2015, Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Fiskus  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Karanganyar
Arwadi,  Hj.  Anik  Malikah  &M.  Cholid  Mawardi, https://www.academia.edu  Pengaruh  Efektifitas Sistem Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Mengenai Peraturan Pajak, Serta Tingkat Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Malang
Astride  Dian  Puspita,  Fadjar  Harimurti,  Dewi  Saptantinah  Puji  Astuti  2016, Pengaruh  Sosialisasi Dan Pemahaman Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kemauan Membayar Pajak
Desi  Anggraeni  2011, Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan  Wajib  Pajak  Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan
Dewi  Retno  Wati  2016, Pengaruh  Tax  Amnesty  Terhadap  Faktor  Yang  Memengaruhi  Kemauan Membayar  Pajak,  Studi  Empiris  Pada  Wajib  Pajak  Badan  Hotel  Di  Daerah  Istimewa Yogyakarta
Faradilla  Savitri,  Elva  Nuraina  2017, Pengaruh  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak
Ghozali  Imam    2011, Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS,  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
Hardiningsih  2011 ISSN  :1979-4878  Vol.  3  No.  1,  Nopember  2011,  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak
Hasanudin  2016, Simposium  Nasional  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  (SIMNASIPTEK)  2016, Analisa  Faktor-faktor  Pembentukan  Persepsi  Wajib  Pajak  Terhadap  Pemanfaatan  tax Amnesty
https://edmaliarohmani.blogspot.com/2016/09/bagaimana-sih-cara-bikin-pembetulan-spt.html diakses tanggal 7 Agustus 2017 jam 10:035
http://www.lembagapajak.com/2016/07/objek-pengampunan-pajak-objek-tax-amnesti.html  diakses tanggal 7 Agustus 2017 jam 13:010
http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/regresi-linear.html?m=1  diakses  tanggal  18  Juli  2017 jam 11:15
http://spt-pajak.com/batas-waktu-pembetulan-spt-masih-dapat-dilakukan.html  diakses  tanggal  7 Agustus 2017 jam 08:07
Husnurrosyidah  2016, Pengaruh  Tax  Amnesty  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Pajak  Di Bmt Se-Karesidenan Pati, Jurnal Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 2, 2016, 211 - 226 P- ISSN: 2355-0228, E-ISSN: 2502-8316
Irma  Alfiah  2014, Kesadaran  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan,  Sikap  Fiskus,  Lingkungan  Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Kesuma  2016, Jurnal  Ekonomi  Keuangan  dan  Manajemen,  Pengampunan  Pajak  (Tax  Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak, Volume 12, 2, 2016
Ngadiman, Huslin 2015, Jurnal Akuntansi Pengaruh sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Volume XIX, No. 02, Mei 2015
Ni Putu  Arisa Dewi, Naniek Noviari 2017 , Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kemauan Mengikuti Tax Amnesty. Issn: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.19.2. Mei (2017)
Nugroho 2010, Keterkaitan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Di Kota Semarang
Nugroho 2016, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Yogyakarta
Nurlaela  2013 Jurnal  Paradigma  Vol.  11,  No.  02,  Agustus  2013  –  Januari  2014,  Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman, Kesadaran , Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas
Pancawati  Hardiningsih,  Nila  Yulianawati  2011, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan Membayar Pajak, Dinamika Keuangan Dan Perbankan, Nopember 2011, Vol. 3, No. 1
Popi  Fauziati,  Arfin  Syahri    2015, Pengaruh  Efektifitas  Sistem  Perpajakan  DanPelayanan  Fiskus Terhadap  Kemauan  Untuk  MembayarPajak  Dengan  Kesadaran  Membayar  Pajak SebagaiVariabel Intervening Akuntabilitas Vol. Viii, No. 1, April 2015 P-Issn
Rahayu 2017, Jurnal Akuntansi Dewantara, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak VOL, 1 No. 1 April 2017
Ratung,  Adi  2009, Dampak  Program  Sunset  Policy  Terhadap  Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak
Rusmadi  2017, Jurnal  Ilmiah  Indonesia  Pengaruh  Tax  Amnesty  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Volume 2, No. 3 Maret 2017
Sapti Wuri  Handayani  Agus  Faturokhman Umi  Pratiwi 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajibpajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas
Setiawan,  Sinarwati,  Yuniarta  2017, Akuntansi  Volume  7  Nomor  1  Tahun  2017,  Pelaksanaan Kebijakan  Pengampunan  Pajak  (Tax  Amnesty)  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  11 Tahun 2016
Siska  Lovihan, https://media.neliti.com, Pengaruh Kesadaran  Membayar  Pajak, Pengetahuan  Dan Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,Dan  Kualitas  Layanan  Terhadap  Kemauan  Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi Di Kota Tomohon
Suryarini,  Anwar  2010, Jurnal  Dinamika  Akuntansi,  Dampak  Kebijakan  Sunset  Policy  Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada KPP Semarang Barat, Vol. 2 No. 2, September 2010
Susanti  2011, Pengaruh  Kebijakan  Sunset  Policy  Terhadap  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak
Suyanto,  Intansari, Endahjati  2016, Jurnal Akuntansi Dewantara,Tax Amnesty Volume 4 Nomor 2 Desember 2016
Undang-Undang  Republik  Indonesia nomor  28  Tahun  2007  Tanggal  17  Juli  2007  tentang Perubahan ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
Widyawati  2013, Pengaruh  Program  Sunset  Policy  Terhadap  Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak
Zaini  2010, Analisis  Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Ketidak  Patuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kebayoran Lama)
Zulaikah 2015, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar pajak Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di KPP Pratama Boyolali