## UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Legal Protection Against Crime Victims of Human Trading
Alfan Alfian
Rejowinangun, RT/RW: 03/05, Kemiri, Purworejo, Jawa Tengah email: alfianalfan.aa@gmail.com

## abstract
Human  trafficking  is  increasingly  organized,  the  more  troublesome  the government  to  provide  protection  to  the  victim,  because  the  crime  became transnational, structured and systematic. From this incident it is important to be  studied  more  deeply  about  the  protection  of  victims  of  crime  of trafficking  in  persons.  The  objective  is  to  determine  how  the  protection  of victims of human trafficking crimes / human and determine the factors that constrain the government in protecting victims of human trafficking/ human. Legal  protection  against  the  crime  of  trafficking  in  persons  in  Indonesia  is already  regulated  in  such  a  way,  but  in  terms  of  implementation  of  law enforcement, officials and government  are  still  not  seriously  implies.  Legal product that became a major locomotive and excellent law enforcement that the Criminal Code still not yet gives tendencies favor of the victim, because the  product  is  still  offering  an  abstract clause related casualties  represented only by the state. Factors causing the difficulty of protection is not only on the  government  alone  but  the  victims  themselves  who  sometimes  do omission because the first one is not able to react to deviations, the second, the victim or entity other controls may fear there will be a result of the more serious because of such conflict, the third, indifference has become a social climate that is caused by the absence of extensive reaction.
Keywords: Crime, Legal Protection, Human Trafficking

## abstrak
Kejahatan  perdagangan  manusia  yang  semakin  terorganisir,  semakin merepotkan  pemerintah  untuk  memberikan  perlindungannya  terhadap korban,  karena  kejahatan menjadi transnasional,  tersetruktur  dan sistematis. Dari  kejadian  tersebut  penting  untuk  dikaji  lebih  dalam  mengenai perlindungan terhadap korban dari tindak pidana perdagangan orang. Tujuan penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  perlindungan  terhadap korban kejahatan perdagangan manusia/manusia dan mengetahui faktor yang menjadi  kendala  pemerintah  dalam  melakukan  perlindungan  korban kejahatan  perdagangan  manusia/manusia.  Perlindungan  hukum  terhadap
tindak  pidana  perdagangan  orang  di  Indonesia  memang  sudah  sedemikian rupa  diatur,  namun  dalam  hal  pelaksanaan  penegakkan  hukumnya,  para aparat  dan  pemerintah  masih  belum  secara  serius  mengimplikasikannya. Produk hukum yang menjadi lokomotif utama dan primadona para penegak hukum  yaitu  KUHP  masih  belum  memberikan  tendensi  keberpihakan terhadap korban, karena memang produk tersebut masih menawarkan klausal abstrak terkait korban yang hanya diwakilkan oleh negara. Faktor penyebab sulitnya perlindungan sebenarnya tidak hanya di pemerintah saja melainkan korban itu sendiri yang terkadang melalukan pembiaran karena yang pertama tidak  mampu  bereaksi  terhadap  penyimpangan,  yang  kedua,  si  korban  atau badan  kontrol  lain  mungkin  takut  akan  ada  akibat  yang  lebih  serius  karena pertentangan tersebut, yang ketiga, sikap tidak eduli ini sudah menjadi iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya rekasi yang luas.
Kata Kunci: Kejahatan, Perlindungan Hukum, Perdagangan Orang,

## A. Pendahuluan
Semakin  komplek  urusan  masyarakat  maka  akan  semakin  komplek pula  persoalan  yang  menimpa  di  dalam  tubuh  masyarakat  itu  sendiri. Begitulah  barisan  kalimat  yang  sering  di  katakan  oleh  para  pemerhati  ilmu sosiologi.  Persoalan  ekonomi,  pendidikan,  dan  kebudayaan  dapat  dianasir sebagai  biang  kerok  terpicunya  tindakan  amoral,  karena  disebabkan  kurang teraksesnya  terhadap  masyarakat.  Sebut  saja  masalah  kemiskinan, pendidikan  masyarakat  yang  masih  rendah,  dan  kurangnya  peran  budaya lokal,  disebabkan  tertindih  dan  tergilas  budaya  asing  yang  semakin menggeliat akut di negeri ini.
Perkembangan  kriminalitas  yang  sangat  pesat,  memukul  para  elemen terdidik  di  negeri  ini  untuk  berfikir  keras  memformat  konsep  sedemikian rupa  guna  mengimbangi  modus  operandi  kejahatan  yang  semakin  rumit. Memaksa  peraturan  perundang-undangan  kita  untuk  bisa  mengatasi persoalan  ini  sama  saja  memelihara  ketidak  adilan.  Kepastian  itu  memang penting, namun ketika hukum semakin pasti, maka semakin tidak adil persis salah  satu  asas  hukum  yang  mengatakan Nemo  ius  ignoraria  consetur. KUHP  bukan  merupakan  produk  asli  dari  bangsa  kita,  melainkan  produk hasil  mengadopsi  dari  negeri  penjajah  belanda,  sehingga  seakan  menjadi kewajaran  jika  banyak  ketentuan  dalam  pasal  yang  ada  di  dalamnya  tidak relevan lagi untuk mengatasi kejahatan di bangsa ini.
Kejahatan  perdagangan  orang  adalah  satu  objek  kejahatan  yang semakin  perkembang  di  Indonesia.  Materi  pengaturan  pasal  mengenai  hal tersebut sudah diatur pada pasal 297 KUHP, namun sampai sejauh ini masih belum  dirasakan  kemanfaatannya.  Perlu  ada  tindakan  observasional  yang berani  oleh  para  penegak  hukum  kita  agar  corak  hukum  pidanan  kita
semakin  humanis.  Arif  gosita,  yang  merupakan  salah  satu  pakar  hukum pidana  mengatakan  bahwa  sistem  hukum  pidana  kita  masih  condong menyoroti  sebuah  kejahatan  dari  sudut  pandang  pembuat  kejahatan. Menurutnya, bahwa ada yang kurang dan tidak seimbang jika sudut pandang korban  diabaikan.  Bagaimanapun  juga  bahwa  unsur    penyebab  kejahatan tidak  tidak  akan  terjadi  jika  tidak  ada  korban. 1 Antara  korban  dan  pelaku adalah dua unsur terjadi kejahatan. Dari arena inilah kemudian kajian korban begitu  penting  untuk  dibidik  lebih  jauh,  khususnya  terkait  korban perdagangan manusia. Hal ini dilakukan untuk menemukan ramuan yang jitu baik  digunakan  sebagai  penawar  kejahatan  agar  supaya  tidak  menimbulkan korban  berikutnya,  dan  pula  sebagai  prasyarat  pemenuhan  kajian  hukum pidana  secara  utuh.  Korban  selama  ini  hanya  diwakili  oleh  negara  sebagai penerima  derita,  yang  akan  membalas  dendamkan  kepada  pelaku  yang diejawantahkan  pada nestapa  yang  sudah di  atur oleh  peraturan  perundang- undangan.
Korban disini tidak begitu begitu populer diperhatikan, karena konsen penghukuman hanya diberikan kepada pelaku yang hal tersebut menandakan selesainya  persoalan.  Padahal  di  hukumnya  seorang  pembuat  kejahatan, belum  tentu  si  korban  merasa  rela  dan  aman.  Banyak  korban  yang  masih belum  merasa  mendapat  keadilan  dan  kembalinya  posisi  korban  di  tengah masyarakat  akibat  trauma  yang  mendapat  dan  terpaan  psikis  yang  tajam sehingga  sulit  untuk  berubah.  Begitulah  kemudian  perlindungan  korban kejahatan  begitu  penting.  Kejahatan  perdagangan  manusia  yang  semakin terorganisir, semakin merepotkan pemerintah untuk memberikan perlindungannya  terhadap  korban,  karena  kejahatan  menjadi  transnasional, tersetruktur dan sistematis. Dari kejadian tersebut penting untuk dikaji lebih dalam  mengenai  perlindungan  terhadap  korban  dari  tindak  pidana perdagangan  orang.  Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  penulis merumuskan  rumusan  masalah,  yaitu:  1)  Bagaimana  perlindungan  terhadap korban  kejahatan  perdagangan  manusia/manusia?;  serta  2)  Apakah  faktor yang  menjadi  kendala  pemerintah  dalam  melakukan  perlindungan  korban kejahatan perdagangan manusia/manusia?

## B. Pembahasan

## 1. Kondisi Perlindungan Hukun terhadap Korban Perdagangan Orang di Indonesia
Dari  berbagai  macam  fase  terjadinya  tindak  pidana  perdagangan orang,  di  Indonesia  memiliki  cerita  sendiri  untuk  di  kupas  tuntas  dalam pembahan  ini.  Mulai  dari  mengkriminalisakan  pasal  dalam  kuhp  sampai
1 Arif  gosita, Masalah  Korban  Kejahatan  Edisi  Pertama ,  (Jakarta:  Akademika  Pressindo,
1983), hlm. 87.
meratifikasi  perjanjian  internasional  terkaiit  megharamkan  perdagangan orang. Selain itu, ternyata negara Indonesia adalah satu negara yang menjadi pusat  perhatian  dunia,  khususnya  marerika  serikat  yang  peduli  dalam memberikan surveinya terhadap criminal statistik di Indonesia.
Dalam  laporan  perdagangan  orang  tahun  2002  yang  dikelurkan  oleh menteri  luar  negeri  amerika  serikat  (US  dept  of  state  trafficking  in  person report  2002)  dan  economy  sosial  commision  on  asia  pacific,  Indonesia dimasukkan  ke  dalam  kelompok  negara  Tier  3  terendah  dan  terburuk bersama dengan 18 negara lain termasuk Burma, Kamboja, Afganistan, Iran, Bosnia,  Rusia,  Qatar,  Lebanon  Turki,  Saudi  Arabia,  United  Arab  Emirate. 2
Negara  yang  termasuk  kategori  Tier  3  ini  adalah  nnegara  yang  memiliki korban  dalam  jumlah  besar,  namun  pemerintahnya  tidak  memenuhi  dengan ketentuan  standar  dan  tidak  melakukan  usaha-usaha  yang  bearti  untuk memenuhi  standar  tersebut  dalam  hal  penanganannya.  Standar  minimum menurut the trafficking victim protection art of 2000 terdiri dari empat hal, yaitu sebagai berikut: 3
a. Pemerintah  harus  melarang  perdagangan  manusia  dan  pemerintah  harus menghukum kegiatan tersebut.
b. Pemerintah  harus  melakukan  hukuman  yang  staraf  dengan  hukuman dengan  tindak  pidana  berat  yang  menyangkut  kematian,  seperti penyerangan  seksual  dengan  kekerasan/  secara  paksa  atau  tindakan perdagangan  manusia  dalam  bentuknya  yang  paling  tercela  yakni  untuk tujuan  seksual  melibatkan  perkosaan  atau  penculikan,  dan  atau  yang menyebabkan kematian.
c. Pemerintah  harus  menjatuhkan  hukuman  yang  cukup  keras  sebagai refleksi  sifat  keji  dari  kejahatan  tersebut,  sehingga  mampu  menghalangi kegiatan perdagangan manusia.
d. Pemerintah harus melakukan upaya yang serius dan berkelanjutan untuk memberantas perdagangan manusia.
Jika  kriteria  tersebut  di  atas  dikelompokan  dalam  sekuensi  kegiatan, maka kemudian dapat dikelompokan menjadi, Pencegahan perlindungan dan penindakan  terhadap  pelaku.  Mulai  dari  pencegahan  pemerintah  dapat melakukan  tindakan  seperti  mengambil  langkah-langkah  seperti  pendidikan dan  sosialisasi  kepada  masyarat  tentang  bahaya  perdagangan  manusia. Terkait  perlindungan,  pun  pemerintah  dapat  melakukan  kegiatan  bantuan terhadap  korban  perdagangan  orang  dan  memastikan  korban  tidak  dipidana secara  semestinya.  Adapun  penindakan  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh pemerintah  adalah  melakukan  penyidikan  dan  penindakan  kegiatan perdagangan  orang  di  wilayahnya,  mengekstradisi  tertuduh  pelaku
2 Farhana, Aspek  Hukum  Perdagangan  Orang  di  Indonesia ,  (Sinar  Grafika:  Jakarta,  2010), hlm. 145.
3 Ibid., hlm. 148.
perdagangan manusia sebagaimana dilakukan kepada tertuduh tindak pidana serius lainnya.
Adapun  usaha  pemerintah  dalam  hal  menaggulangi  tindak  pidana perdagangan manusia di Indonesia pada periode 2002 sampai sekarang dapat direka dari beberapa produk hukum yang sudah dikeluarkan olehnya. Selain itu walaupun pemerintah tidak seluruhnya memenuhi standar minimum yang sudah  di  tentukan  salah satu  konvenan  dari  amreka  tersebut  di  atas,  namun pemerintah  sudah  ada  usaha  memenuhi  hal  tersebut.  Sejak  dilahirkannya undang-undang  nomor  23  tahun  2002  tentang  perlindungan  anak,  keppres nomor  59  tahun  2002.  Tentang  penghapusan  bentuk  pekerjaan  terburuk untuk  anak,  keppres  nomor  87  tahun  2002  tentang  rencana  aksi  nasional penghapusan  ekploitasi  seksual  komersil anak  dan  keppres  nomor  88  tahun 2002  tentang  rencana  aksi  nasional  penghapusan  perdagangan  perempuan dan  anak,  serta  aksi-aksi  nyata  dari  sektor-sektor  terkait,  LSM,  organisasi masyarakat,  kepolisian  dan  lain-lain,  maka  pada  akhir  juni  2003  Indonesia telahh  naik  keperingkat  kedua  yang  melakukan  upaya  bearti    satu  tingkat lebih baik. Hal ini merupakan awal yang baik dari sebuah komitmen bangsa Indonesia. 4
Pemerintah  telah  melakukann  usaha  pencegahan  yang  patut  dihargai dalam  mempromosikan  kesadaran  publik  mengenai  perdagangan  orang  di tahun  2004.  Pemerintah  semakin  sering  memanfaatkan  duta  nasionalnya untuk  anti  perdagangan  manusia,  seoarang  presenter  TV  nasional,  untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dan  perlu  peringatan  yang  lebih  bagi usaha-usaha  untuk  mencegah  perdagangan  orang.  Sekarang  Indonesia  telah mempunyai  undang-undang  pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan orang  yang  lebih  lengkap,  dan  telah  disahkan  oleh  DPR  bulan  April  2007 yang  disebut  dengan  undang-undang  nomor  21  tahun  2007  tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. 5

## 2. Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Orang
a. Perlindungan Yuridis
Terkait  aspek  yuridis  tentang  perlindungan  hukum  yang  dapat dilakukan  oleh  pemerintah  adalah  yang  paling  utama  dan  utama  adalah melalui  penggunaan  kitab  undang-undang  hukum  pidana  (KUHP). Walaupun  dalam  produk  hukum  ini  belum  memperhatikan  kepentingan korban daripada pelaku, namun setidaknya ada satu pasal yang memberikan klausan  terkait  perlindungan  terhadap  korban  yaitu  pada  pasal  14c  ayat  1 KUHP  tentang  ganti  kerugian  yang  bersifat  keperdataan.  Bunyi  pasal tersebut adalah sebagai berikut:
4 Ibid ., hlm. 158.
5 Ibid ., hlm 153-154.
“pada  perintah  yang  disebut  dalam  pasal  14c  kecuali  dalam  hal dijatuhkan  pidana  denda,  maka  bersama-sama  dengan  syarat umum,  bahwa  orang  yang  dipidana  tak  akan  melakukan  tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana  itu  akan  mengganti  kerugian  yang  terjadi  karena  tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”
Menurut  bunyi  pasal  di  atas  menimbulkan  penafsiran,  bahwa  materi muatan  dalam  KUHP  sudah  sedikit  memberikan  perhatian  khusus  terhadap korban.  Menurut  barda  nawawi  bahwa  dalam  hukum  pidana  positif perlindungn  korban  lebih  banyak  merupakan  perlindungan  abstrak  atau perlindungan  tidak  langsung,  artinya  dengan  adanya  berbagai  banyak perumusan  tindak  pidana  dalam  peraturan  perundang-undangan  selama  ini, bsearti  pada  hakekatnya  telah  ada  perlindungan  hukum  dan  hak  asasi korban. 6
Dengan  demikian,  KUHP  belum  secaranya  nyata  dan  tegas menentukan  ketentuan  secara  konkret  atau  langsung  memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan dan juga tidak merumuskan jenis pidana  restitusi  (ganti  rugi)  bagi  korban  dan  keluarga  korban  sekaligus. Hakim  hanya  diberikan  tawaran  secara  fakultatif,  sehingga  ketentuannya tiada  imperatif  dan  memaksa  untuk  melakukan  perlindungan  mnurut  bunyi muatan pasal dalam KUHP.
Selain perlindungan hukum dari KUHP, perlindungan terhadap korban pun dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan  Saksi  Dan  Korban.  Khususnya  pada  pasal  5  ayat  (1)  yang memberikan  legitimasi  terhadap  perlindungan  keamanan  pribadi,  keluarga dan  harta  bendanya,  serta  terbebas  dari  ancaman  yang  berkenaan  dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya. Ikut serta dalam proses memilih  dan  menentukan  bentuk  perlindungan  dan  dukungan  keamanan, memberikan  keterangan  tanpa  tekanan,  mendapat  penerjemah,  bebas  dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus  dan  putusan  pengadilan,  mendapat  identitas  baru  dan  kediaman  baru, memperoleh  penggantian  biaya  transportasi  sesuai  dengan  kebutuhan, mendapatkan  nasehat  hukum,  memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
Kemudian bahwa diberlakukannya undang-undang tersebut sebenarnya  pemerintah  telah  menunjukkan  secara  subtantif  ihwal  hukum yang berorientasi secara bottom-up . Hal ini berbeda dengan undang-undang
6 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Dan Pengembangan Hukum Pidana , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 55.
lainnya  yang  bersifat top-down dan  lebih  kental  dengan  kepentingan penguasa  yang  di  tandai  dengan  aturan-aturan  prosedural  yang  justru menyulitkan  sendiri  bagi  pencari  keadilan.  Memang  aliran  positivistik legalistik  yang  menonjol  prosedur  dilakukan  secara  ketat,  sehingga  orang memandang bahwa hukum itu adalah prosedur hukum itu sendiri. 7
Spesifik mengeai perlindungan terhadap kejahatan perdagangan orang tertera  pada undang-undang  nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Pedagangan Orang. Khususnya pada pasal 43 ayat (1) Ganti kerugian dan serta rehabilitasi medis dan sosial serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara  khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik,  psikis,  dan  sosial  akibat  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Kemudian pasal berikutnya dari pasal 44, pasal 47, pasal 48, dan pasal 51 hingga pasal 54  undang-undang  nomor  21  tahun  2007  yang  berturut-turut  mengatur tentang  kerahasiaan  identitas  korban,  hak  mendapatkan  restitusi  atau  ganti rugi,  baik  terkait  hak  milik,  biaya  selama  mengemban  proses  hukum,  baik didalam  negeri  maupun  di  luar  negeri,  dan  restitusi  tersebut  harus dicantumkan sekaligus pada amar putusan pengadilan. 8
Karena semakin besar dan masive kejahatan perdagangan  manusia di Indonesia setelah dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka pemerintah dan Parlemen kita menerbitkan lagi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum, terutama  perempuan,  dan  anak-anak,  suplemen  konvensi    PBB  menentang kejahatan  Transnasional  yang  terorganisir  ( protocol  to  prevent,  suppress, punish, trafficking in persons, especially women and children, Suplementing the  united  nations  convention  Against  transnasional  organized  crime ). 9
Selain itu pemerintah bersama DPR juga telah menerbitkan undang-undang nomor  15  tahun  2009  tentang  pengesahan  protokol  pemberantasan penyelundupan  ,  migran  baik  melalui  darat,  laut,  maupun  udara,  suplemen konvensi  PBB  menentang  kejahatan  transnasional  yang  terorganisasi ( Protocol Against Smuggling Of Migrant By Land, Sea, And Air ). 10

## b. Perlindungan Non Yuridis
Selain  yang  ditentukan  pada  muatan  pasal-pasal  peraturan  perundang- undangan  terkait,  perlu  pula  dijelaskan  secara  definitif,  limitatif  dan terminologis hingga naratif terkait, dimana yang pertama, layanan konseling dan bantuan medis yang seharusnya negara menyediakan akses khusus, pada
7 Siswanto  Sunarso, Viktimologi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Sinar  Grafika:  jakarta,
2012, hlm. 304.
8 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus , (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 63.
9 Ibid ., hlm. 64.
10 Ibid ., hlm. 65.
lembaga  tertentu,  sehingga  membuat  merasa  aman  dan  percaya  diri  dalam menguak  kejahatan  yang  sebenarnya  hingga  merasa  dipersamaan  dengan manusia  pada  umumnya  tanpa  diskriminasi.  Kemudian  yang  kedua,  terkait pemberian  informasi,  sebagai  ekspektasi  agar  terhadap  masyarakat  yang dapat menjadi mitra kepolisian, karena melalui informasi diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat bekerja dengan baik.

## 3. Faktor  yang  Menjadi  Hambatan  Utama  terhadap  Korban Perdagangan Orang di Indonesia
Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam melakukan perlindungan serius  terkait  korban  perdagangan  manusia  adalah  selain  dari  pihak pemerintah  kepolisian,  atau  kejaksaan,  dan  pengadilan,  sebenarnya  justru dari  korban  itu  sendiri  yang  terkadang  melalukan  pembiaran  karena  yang pertama  tidak  mampu  bereaksi  terhadap  penyimpangan,  yang  kedua, sikorban atau  badan  kontrol  lain  mungkin  takut  akan  ada  akibat  yang  lebih serius karena pertentangan tersebut, yang ketiga, sikap tidak eduli ini sudah menjadi iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya rekasi yang luas.
Dari  sudut  pandang  pemerintah  sebenarnya  masih  adanya  faktor  lain kemudian  masih  ditemukannya  monopoli  model  yang  di  pakai  oleh pemerintah  sendiri  dalam  melakukan  perlindungan  terhadap  korban  yaitu model hak-hak prosedural ( The Procedural Right s). Model ini korban dapat mencampuri proses peradila. Tidak jauh itu sebenarnya masih ada model lain yang  belum  maksimal  dipraktekkan  yaitu  model  pelayanan  ( The  Services Model ) yang sebenarnya model ini dapat membantu terwujudnya integrity of the system of institutionalized trust. 11
Perlindungan  dari  pemerintah  yang  masih  dirasa  kurang  diantaranya karena dari pihak intern sendiri belum menemukan format yang cocok untuk dijadikan  pamungkasnya.  Konsep Mutual  legal  sistem yang  digunakan pemerintah dalam lingkup kejahatan lintas Negara ini sebenarnya masih bisa dimaksimalkan  jika  secara  spesifik  pemerintah  menggunakan  konsep Biliteral  agreement, karena  dua  Negara  yang  sirkuit  lintas  perdagangan tersebut  akan  lebih  leluasa  menentukan  intremen  hukum  yang  menjadi episentrum persoalan. Kedua Negara yang sering menjadi jalur perdagangan akan lebih dini menanggulanginya.
11 Muladi,  Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Hukum  Pidana ,  (Bandung:  Alumni,  2010), hlm. 83-87.

## C. Penutup

## 1. Kesimpulan
Dari beberapa hal yang  menjadi pembahasan dalam  tulisan ini, maka dapat ditarik garis linier terkait kesimpulan yang didapat yaitu:
a. Perlindungan  hukum  terhadap  tindak  pidana  perdagangan  orang  di Indonesia  memang  sudah  sedemikian  rupa  diatur,  namun  dalam  hal pelaksanaan  penegakkan  hukumnya,  para  aparat  dan  pemerintah  masih belum secara serius mengimplikasikannya. Produk hukum  yang  menjadi lokomotif utama dan primadona para penegak hukum yaitu KUHP masih belum  memberikan  tendenti  keperpihakan  terhadap  korban,  karenan memang  produktersebut  masih  menawarkan  klausal  abstrak  terkait korban yang hanya diwakilkan oleh negara.
b. Faktor  penyebab  sulitnya  perlindungan  sebenarnya  tidak  hanya dipemerintah saja melainkan korban itu sendiri yang terkadang melalukan pembiaran  karena  yang  pertama  tidak  mampu  bereaksi  terhadap penyimpangan,  yang  kedua,  sikorban  atau  badan  kontrol  lain  mungkin takut  akan  ada  akibat  yang  lebih  serius  karena  pertentangan  tersebut, yang  ketiga,  sikap  tidak  eduli  ini  sudah  menjadi  iklim  sosial  yang ditimbulkan oleh tidak adanya rekasi yang luas.

## 2. Saran
Perlindungan  terhadap  korban  tindak  pidanaa  perdagangan  orang adalah  sebuah  tindak  pidana  yang  hanya  menasional  saja,  melainkan  sudah transnasional  dan  terorganisirm  sehingga  pemerintah  dan  stakeholder  yang ada  harus  tanpa  ragu-ragu  melakukan  tindakan  nyata  khususnya  dari  pihak korban sendiri yang seharusnya lebih aktif memediasi kasusnya sendiri.

## Daftar Pustaka
Arief,  Barda  Nawawi,  1998, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakkan  Dan Pengembangan Hukum Pidana , Bandung: Citra Aditya Bakti. Farhana,  2010, Aspek  Hukum  Perdagangan  Orang  di  Indonesia ,  Jakarta:
Sinar Grafika.
Gosita,  Arif,  1983, Masalah  Korban  Kejahatan  Edisi  Pertama ,  Jakarta: Akademika Pressindo. Muladi;  Arief,  Barda  Nawawi,  2010, Bunga  Rampai  Hukum  Pidana , Bandung: Alumni. Sunarso,  Siswanto,  2012, Viktimologi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana , Jakarta: Sinar Grafika. Syamsuddin, Aziz, 2011, Tindak Pidana Khusus , Jakarta: Sinar Grafika.