PENANGANAN KONFLIK POLITIK GUNA PENGUATAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DALAM RANGKA TERWUJUDNYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
1 Yopik Gani, 2 Godfrid Hutapea, 3 Tagor Hutapea
1,2,3 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK, Jakarta, 12160 e- mail: yopikgadi@gmail.com

## Abstrak
Pemilihan  Umum  2024  adalah  pemilu  yang  diselenggarakan  secara  serentak  untuk  memilih Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, anggota legislatif pusat dan daerah, serta anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  (PDP).  Pemilu  2024  akan  menjadi  ajang  kontestasi  politik yang  ketat  bagi  para  kontestan  atau  peserta  Pemilu  2024  dalam  berkompetisi  untuk  meraih pengaruh dan dukungan masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan politik. Oleh karena itu, tahun 2023 adalah tahun politik yang akan membuat tensi politik tinggi. Tensi politik yang tinggi ini, berimplikasi  pada munculnya konflik politik antar simpatisan dan partai  politik peserta  pemilu. Konflik politik ini tidak menutup kemungkinan berujung pada konflik sosial yang bersifat terbuka di  masyarakat,  yang  dapat  mengganggu  stabilitas  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat (kamtibmas) menjelang Pemilu serentak 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara, penyebaran keusioner dan telaah dokumentasi. Kendala dalam penanganan konflik politik oleh Polri adalah bahwa Polri pada dasarnya masih berkutat pada kendala-kendala klasik, seperti keterbatasan sumber daya manusia, baik kuantitas maupun kualitas, otoritas, anggaran, sarana dan prasarana, kondisi geografis serta karakteristik masyarakat yang masih relatif     minim literasi, di mana mereka masih rawan tergoda dengan money politic dan mudah terprovokasi. Peneliti merekomendasikan Polri  untuk mendorong dan memprakarsai pengembangan model penanganan konflik politik yang lebih komprehensif dan antisipatif baik yang bersifat preemtif maupun preventif dalam kerangka collaborative governance (policing) yang berbasis era VUCA ( Volatility, Uncertainty, Complexity , dan Ambiguity ).

## Kata kunci: pemilu, konflik politik, stabilitas, kamtibmas

## Abstract
The 2024 General Election is an election held simultaneously to elect the President/Vice President, Governor, Mayor, Regent, members of the central and regional legislatures, as well as members of  the  Regional  Representative  Council  (PDP).  The  2024  election  will  be  an  event  of  intense political  contestation  for  contestants  or  participants  in  the  2024  election  in  competing  to  gain influence and support from the community to gain political power. Therefore, 2023 is a political year  that  will  create  high  political  tension.  This  high  political  tension  has  implications  for  the emergence  of  political  conflicts  between  sympathizers  and  political  parties  participating  in  the election. This political conflict does not rule out the possibility of ending in open social conflict in society, which could disrupt the stability of security and public order (kamtibmas) ahead of the simultaneous elections in 2024. This research uses a qualitative approach and descriptive analysis methods.  Data  is  collected  through  interviews,  distributing  questionnaires  and  reviewing
documentation.  The  obstacle  in  handling  political  conflicts  by  the  National  Police  is  that  the National  Police  are  basically  still  struggling  with  classic  constraints,  such  as  limited  human resources, both quantity and quality, authority, budget, facilities and infrastructure, geographical conditions and characteristics of a community that still has relatively little literacy, where they are  still  prone  to  being  tempted  by  money  politics  and  are  easily  provoked.  Researchers recommend  that  the  National  Police  encourage  and  initiate  the  development  of  a  more comprehensive  and  anticipatory  model  for  handling  political  conflicts,  both  preemptive  and preventive in the framework of collaborative governance (policing) based on the VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) era.

## Keywords: general election, political conflict, stability, security and public order

## Pendahuluan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 telah sah dan telah diundangkan melalui PKPU Nomor 3 Tahun 2022. Hal ini artinya tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 sudah disepakati. Hal ini juga bermakna bahwa bangsa Indonesia  telah  dan  harus  bersiap-siap  memasuki  tahun 2023  yang  menjadi  tahun  politik  yang berpotensi  memicu  konflik  dan  polemik  antar  partai  politik  peserta  Pemilu  ditahun  2024.  Di samping itu, tahun 2023 ini, juga diprediksi akan terjadi ketidakpastian ekonomi karena ancaman resesi global. Tahun politik dan tahun ketidakpastian ekonomi akibat ancaman resesi global yang akan terjadi dan Indonesia diprediksi bakal terdampak gelombang resesi ekonomi. Banyak orang yang  berpandangan  bahwa  tahun  2023  dalam  perspektif  politik  ekonomi  akan  mengancam stabilitas politik dan keamanan serta penuh ketidakpastian.
Dikutip dari pemberitaan kompas.com, tanggal 4 Januari 2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU), telah  menetapkan dan mengumumkan 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh lolos verifikasi administrasi dan faktual. Dari data tersebut dapat dikemukakan bahwa ada 24 partai yang berhak ikut pesta demokrasi pada 2024. Selain itu, tahun 2023 KPU juga membuka pendaftaran pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres). Dua peristiwa tersebut,  diperkirakan  bakal  membuat  suhu  politik  naik.  Kompetisi  antar  partai  politik  peserta pemilu  guna  menaikkan  tingkat  keterpilihan  dan  mendulang  dukungan  dipastikan  akan  mulai terjadi tahun ini.
Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro dalam pemberitaan media on  line Rakyat  Merdeka  tanggal  2  Januari  2023  juga  menegaskan  hal  itu.  Menurut    Siti Zuhro, tahun 2023 adalah tahun politik, tahun menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) serentak, yaitu  Pemilihan  Legislatif  (Pileg),  Pemilihan  Presiden  (Pilpres),  Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Di tahun politik ini lanjutnya, akan sarat dengan kompetisi atau kontestasi. Apalagi dalam satu tahun akan dilaksanakan tiga jenis pemilu yang  berbeda.  "Tentunya  akan  penuh  dengan  persaingan,"  jelas  Zuhro.  Oleh  karena  itu,  Siti mengingatkan, bahwa Pemilu 2024 adalah pemilu yang rumit dan berat, karena menggabungkan tiga pemilu sekaligus. Menurut Siti di tahun 2022 saja, dinamika politik sudah menghangat dengan kemunculan  relawan  dan  komunitas  yang  melakukan  deklarasi  Capres.  Maka   di  tahun  2023, diprediksi  dinamika  politik  akan  semakin  panas.  “Parpol  akan  mulai  membentuk  poros-poros politik,” katanya lebih lanjut.
Partai  politik  peserta  Pemilu  akan  berlomba-lomba  mendekati  dan  mengambil  hati masyarakat agar mereka terpikat. Beragam cara pasti akan dilakukan. Tak menutup kemungkinan kampanye  hitam  akan  dilakukan  guna  mencapai  tujuan.  Dan  hal  ini tentunya  sangat  berpotensi
memicu  dan  menimbulkan  konflik  sosial,  berupa  gesekan  di  dalam  masyarakat  yang  kemudian berimplikasi  pada  gangguan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  (kamtibmas).  Belajar  dari gelaran pemilihan presiden sebelumnya, polarisasi dan konflik horizontal berpotensi terjadi pada tahapan  ini.  Para  pendukung  masing-masing  pasangan  bisa  saling  serang  dan  mengobarkan kampanye  hitam.  Politik  kebencian  kerap  digunakan  untuk  menjatuhkan  lawan  politik.  Dan bahkan segala cara digunakan, termasuk melakukan politisasi identitas atau eksploitasi isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
Uraian di atas selaras dengan pendapat Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia  (Lemhannas  RI)  Andi  Widjajanto  saat  memberikan  pernyataan  akhir  tahun  2022  di Lemhannas  RI  pada  Kamis,  tanggal  21  Desember  2022.  Menurut  Andi  Widjajanto,  ada  tiga tantangan terbesar dalam eskalasi politik Indonesia di tahun 2023-2024. Pertama politik identitas, yang  kedua  misinformasi,  misinformasi  yang  terkait  dengan  hoaks,  yang  ketiga  adalah  tentang hate  speech ,  ujaran-ujaran  kebencian  terutama  yang  terkait  dengan  politik  identitas,”  Tiga tantangan terbesar dalam eskalasi politik yang akan menjadi sumber konflik politik Indonesia di tahun  2023-2024  ini,  tentunya  sangat  berpotensi  memicu  munculnya  konflik  sosial  di  tengah masyarakat.  Konflik  politik  yang  termanifestasi  dalam  bentuk  konflik  sosial  selanjutnya  akan menciptakan aksi kekerasan kolektif yang dilakukan oleh massa pendukung partai politik.
Pemilihan  Kepala  Daerah  di  Tuban  tahun  2006  lalu,  menjadi  salah  satu  catatan  sejarah terkait konflik politik kemudian berujung pada konflik sosial. Pilkada di Tuban tahun 2006, adalah salah  satu  contoh  dari  sekian  konflik  politik  di  Indonesia  yang  berujung  pada  konflik  sosial. Pilkada Tuban, diwarnai oleh perilaku kekerasan pendukung partai dan kandidat kepala daerah. Amuk massa yang terjadi pada tanggal 29 April 2006, mengakibatkan Pendopo Bupati, Gedung Korpri, Kantor KPU dan beberapa asset pribadi calon Bupati Heany Rini Widiastuti dibakar oleh massa,  (Novri  Susan:  2012.  143).  Persaingan  dalam  dimensi  apapun,  termasuk  dalam  dimensi politik dalam memperebutkan kekuasaan faktanya selalu menciptkan ketegangan situasi di antara mereka  yang  terlibat.  Hal  ini  mendapat  pembenaran  teoretis  dari  proposisi  Robert  S.  Agnew (2007),  bahwa  keterlibatan  dalam  persaingan-persaingan  tertentu  mampu  mengakumulasi ketegangan  dalam  struktur  kesadaran  manusia  di  dalamnya.  Akibanya,  struktur  kesadaran  yang secara  alami  menyimpan  bentuk-bentuk  baku  ideologi  subyektif  memiliki  kerentanan  dalam menciptkan sikap dan perilaku kekerasan. Hal ini karena ideologi subyektif, mampu memproduksi praktek judgment (penghakiman)  dan blaming (penyalahan)  yang  bisa  bertransformasi  sebagai aksi kekerasan dalam situasi persaingan kekuasaan. Gejala-gejala ini tentunya menjadi warning bagi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Polri)  untuk  diwaspadai,  karena  dapat  dipastikan suhu politik tahun 2024 akan tinggi, yang mengarah pada terjadinya konflik politik. Konflik politik ini, tentunya tidak tertutup kemungkinan menjadi konflik sosial di tengah masyarakat,  berupa  aksi kekerasan kolektif.

## Tinjauan Literatur Teori Konflik
Manusia  dalam  kehidupannya  untuk  memenuhi  kebutuhannya  tentunya  akan  selalu berinteraksi dengan orang lain. Dalam perspektif sosiologis, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang  lain,  disebut  dengan gregariousness .  Menurut  Soekanto  (2006),  interaksi  sosial  sendiri merupakan hubungan-hubungan sosial  yang dinamis yang menyangkut  hubungan antara orang- orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok  manusia.  Dalam  pola  interaksi  ini  konflik  adalah  sesuatu  yang  bersifat  inheren. Pendapat ini diperkuat oleh John Burton (1990), bahwa konflik bersumber dari basic human needs
(kebutuhan  dasar  manusia).  Setiap  kepentingan  memiliki  tujuan  dalam  bentuk  pemenuhan kebutuhan dasar, baik yang tersedia secara sosial maupun lingkungan alam.
Interaksi yang terjadi dalam kehidupan manusia memiliki potensi memunculkan konflik, terutama  jika  berkait  dengan  tujuan  serta  kepentingan  yang  berbeda-  berbeda.  Konflik  dalam interaksi  sosial  dapat  terjadi  biasanya  antara  individu  dengan  individu,  antara  individu  dengan kelompok  serta  kelompok  dengan  kelompok,  karena  berbeda  atau  bertentangan  dengan  tujuan mereka. Konflik adalah suatu keadaan dari seseorang atau kelompok yang mempunyai perbedaan dalam  memandang  suatu  hal,  dan  diwujudkan  dalam  perilaku  yang  tidak  atau  kurang  sejalan dengan pihak lain yang terlibat di dalamnya ketika akan mencapai tujuan tertentu. Argumentasi ini  sejalan  dengan  pendapat  Ramlan  Surbakti  (2013),  bahwa  konflik  mengandung  pengertian makna “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu,  kelompok  dan kelompok,  individu  dan kelompok,  dan  antara  individu  atau  kelompok dengan pemerintah. Sehingga dapat dipahami bahwa Konflik merupakan upaya mendapatkan dan atau mempertahankan nilai-nilai.

## Konflik Politik
Konflik  politik  adalah  salah  satu  jenis  konflik  yang  terjadi  karena  adanya  perbedaan pandangan di dalam kehidupan politik. Konflik tersebut terjadi karena masing-masing kelompok ingin berkuasa di dalam sebuah sistem pemerintahan. Banyak contoh konflik politik yang pernah terjadi  di  Indonesia,  seperti  pemberontakan  PKI  di  Madium,  pemberontakan  30S/PKI,  dan pemberontakan PRRi/Permesta dan DI/TII. Dan bahkan, saat sekarang ini masih banyak konflik politik  yang  terjadi  ketika  menjelang  Pemilu.  Dalam    studi  ilmu-ilmu  sosial  dikenal  dua pendekatan  yang  saling  bertentangan  dalam  memandang  masyarakat.  Pendekatan  ini    meliputi pendekatan  stuktural  fungsional  (konsensus)  serta  stuktural  konflik.  Pendekatan  konsensus berasumsi masyarakat mencakup bagian-bagian yang berbeda fungsi namun saling berhubungan satu  sama  lain  secara  fungsional.  Sedangkan  pendekatan  konflik  berasumsi  bahwa  masyarakat mencakup  berbagai  bagian  yang  memiliki  kepentingan  yang  saling  bertentangan.  Selain  itu masyarakat terintegrasi dengan suatu paksaan dari kelompok dominan sehingga masyarakat selalu dalam  keadaan  konflik.  Ramlan  Surbakti  (2013),  mengemukakan  bahwa  konflik  politik dirumuskan sebagai perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok atau organisasi dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah.
Pada  dasarnya  politik  selalu  mengandung  konflik  dan  persaingan  kepentingan.  Konflik politik  biasanya  berawal  dari  kontroversi-kontroversi  yang  muncul  dalam  berbagai  peristiwa politik. Kontroversi tersebut diawali dengan hal-hal yang abstrak dan umum, kemudian bergerak dan berproses menjadi suatu konflik. Menurut Maswardi Rauf (2010) menjelaskan, bahwa secara sederhana, makna konflik adalah karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan antara individu yang  satu  dengan  individu  yang  lain  atau  kelompok  yang  satu  dengan  kelompok  yang  lain.  Di antara  perbedaan  kepentingan  itu  adalah  perbedaan  kepentingan  politik,  sehingga  disebut  juga sebagai  konflik  politik.  Ada  tiga  macam  konflik  politik.  Pertama,  konflik  politik  karena memperebutkan jabatan-jabatan politik atau kekuasaan. Kedua, konflik politik karena kebijakan- kebijakan politik. Ketiga, konflik politik muncul karena perbedaan pandangan terhadap lembaga- lembaga  politik.  Dalam  pejelasan  selanjutnya  Maswardi  mengemukakan,  bahwa  konflik  politik merupakan salah satu bentuk konflik sosial, di mana keduanya memiliki ciri-ciri mirip, hanya yang membedakan konflik sosial dan politik adalah kata politik yang membawa konotasi tertentu bagi sitilah konflik politik, yakni mempunyai keterkaitan dengan negara atau pemerintah, para pejabat politik atau pemerintahan, dan kebijakan.
Aktifitas politik identik dengan konflik, karena  konflik  politik merupakan suatu bentuk interaksi  ( interaction )  yang  ditandai  dengan  perbedaan  atau  benturan  di  antara  kepentingan, gagasan, kebijakan, program, dan pribadi atau persoalan dasar lainnya yang satu sama lain saling bertentangan. Dengan demikian, makna benturan di antara kepentingan tadi, dapat digambarkan seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu atau individu, kelompok dengan pemerintah.
Konflik sosial dan konflik politik memiliki satu perbedaan, dimana konflik sosial terjadi di lingkungan masyarakat, sedangkan konflik politik terjadi di antara para elit politik dan di dalam suatu pemerintahan atau partai politik. Konflik terjadi karena isu-isu yang tidak baik, ataupun bisa disebabkan oleh rasa kebencian dan prasangka terhadap lawan politik atau konflik yang berupaya menjatuhkan  satu  dengan  yang  lainnya.  Salah  satu  faktor  yang  menggerakkan  potensi  konflik menjadi terbuka ( manifest conflict ), menurut Eric Hoffer adalah faktor keinginan akan perubahan dan  keinginan  mendapat  pengganti.  Faktor  tersebut,  suatu  saat,  mampu  menggerakkan  sebuah gerakan massa yang bergerak seketika, menuntut perubahan revolusioner.

## Penyebab Konflik Politik
Konflik  politik  adalah  akibat  dari  menajamnya  perbedaan  dan  kerasnya  perbedaan  atau benturan kepentingan yang saling berhadapan, yang disebabkan oleh beberapa latar belakang yang ada.  Berkait  dengan  konflik  politik  Iman  Hidayat  mengemukakan  bahwa  terdapat  5  penyebab terjadinya konflik politik. Pertama, adanya latar belakang sosial politik, ekonomi dan sosial budaya yang  berbeda  dan  memiliki  pengaruh  yang  sangat  kuat.  Kedua,  adanya  pemikiran  yang menimbulkan ketidak sepahaman antara yang satu dengan yang lain. Ketiga, adanya sikap tidak simpatik  terhadap  suatu  pihak,  sistem  dan  mekanisme  yang  ada  dalam  organisasi.  Keempat, adanya rasa tidak puas terhadap lingkungan organisasi, sikap frustasi, rasa tidak senang, dan lain- lain, sementara tidak dapat berbuat apa-apa dan apabila harus meningggalkan kelompok, berarti harus menanggung resiko yang tidak kecil. Kelima, adanya dorongan rasa harga diri yang berlebih- lebihan dan berakibat pada keinginan untuk berusaha sekuat tenaga untuk melakukan rekayasa dan manipulasi. Selain itu,  Ramlan Subakti (2013), mengemukakan bahwa konflik politik dapat terjadi karena disebabkan oleh dua hal, yaitu:
1. Konflik  Kemajemukan  Horizontal—Konflik  yang  terjadi  berkaitan  dengan kemajemukan  horizontal,  yaitu  struktur  masyarakat  yang  majemuk  secara  kultural, seperti  suku  bangsa,  daerah,  agama,  dan  ras;  dan  majemuk  secara  sosial  dalam  anti perbedaan pekerjaan dan profesi, seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, militer, wartawan, dokter, alim ulama, dan cendekiawan; dan dalam arti perbedaan karakteristik tempat tinggal seperti desa dan kota.
2. Konflik Kemajemukan Vertikal—Konflik yang terjadi antara kelompok yang memiliki perbedaan strata atau tingkatan dalam masyarakat. Kemajemukan horisontal kultural dapat  menimbulkan  konflik  karena  masing-masing  unsur  kultural  berupaya mempertahankan  identitas  dan  karakteristik  budayanya  dari  ancaman  kultur  lain. Dalam masyarakat yang berciri demikian ini, apabila belum ada suatu konsensus nilai yang  menjadi  pegangan  bersama,  konflik  politik  karena  benturan  budaya  akan menimbulkan perang saudara ataupun gerakan separatisme.

## Tipe Konflik
Ramlan  Surbakti  (2013),  mengemukakan  bahwa  konflik  secara  umum  dikelompokkan menjadi  dua tipe, yaitu:  (1)  meliputi  konflik positif dan konflik negatif.  Konflik positif, adalah
konflik  yang  tidak  mengancam  eksistensi  sistem  politik,  yang  biasanya  disalurkan  lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi, di mana mekanisme yang dimaksud adalah lembaga-lembaga demokrasi, seperti partai politik, badan-badan pewakilan rakyat,  pengadilan,  pemerintah,  pers,  dan  forum-forum  terbuka  lainnya.  Tuntutan  seperti  inilah yang  dimaksud  dengan  konflik  yang  positif;  (2)  konflik  negatif  ialah  konflik  yang  dapat mengancam  eksistensi  sistem  politik  yang  biasanya  disalurkan  melalui  cara-cara nonkonstitusional, seperti kudeta, separatisme, terorisme, dan revolusi.

## Penanganan Konflik Politik
Dalam perspektif demokrasi terjadi pergeseran pemahaman terkait konflik politik. Konflik politik tidak lagi dipahami sebagai aktifitas yang negatif, buruk, dan merusak, tetapi sebaliknya konflik  merupakan  aktifitas  yang  positif  dan  dinamis.  Hal  ini  kemudian  berimplikasi  pada perubahan  konsepsi  penyelesaian  konflik  menjadi  penanganan  konflik  ( management  conflict ). Pergeseran pemahaman ini kemudian berimplikasi dalam konteks makna. Pertama, penyelesaian konflik merujuk pada penghentian atau penghilangan suatu konflik, dengan demikian implikasinya adalah  konflik  merupakan  sesuatu  yang  negatif,  yang  bisa  diselesaikan,  diakhiri,  bahkan dihapuskan.  Kedua,  berbeda  dengan  penyelesaian  konflik,  penanganan  konflik  ( management conflict ) lebih memberi pemahaman bahwa konflik bisa positif, bisa juga negatif. Meskipun makna istilah-istilah  tersebut,  masih  menjadi  perdebatan  ( debatable )  hal  ini  menunjukkan  bahwa persoalan konflik memiliki berbagai pendekatan termasuk istilah-istilahnya.
Simon  Fisher  (2001)  mengemukakan,  bahwa  terdapat  beberapa  pendekatan  untuk menangani  konflik,  yang  terkadang  juga  dipandang  sebagai  tahap-tahap  dalam  suatu  proses. Pendekatan  ini  menggambarkan  proses  sebagai  tahapan  penanganan  konflik  yang  terdiri  atas: Pertama, istilah pencegahan konflik yang bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras. Kedua,  penyelesaian  konflik  bertujuan  untuk  mengakhiri  perilaku  kekerasan  melalui  suatu persetujuan perdamaian. Ketiga, pengelolaan konflik bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat. Keempat, resolusi  konflik  yaitu  kegiatan  menangani  sebab-sebab  konflik  dan  berusaha  membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di  antara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Kelima, transformasi konflik yaitu kegiatan mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.
Sedangkan istilah pengelolaan konflik, yaitu bagaimana menanganinya dengan cara yang konstruktif,  bagaimana  membawa  pihak-pihak  yang  bertikai  bersama  dalam  suatu  proses  yang kooperatif,  bagaimana  merancang  sistem  kooperatif  yang  praktis  dan  dapat  dicapai  untuk mengelola perbedaan secara konstruktif, bukan sebaliknya mengadvokasi metode-metode untuk menghilangkan konflik. Sedangkan manajemen konflik merupakan sebuah sistem tawar-menawar dan  bernegosiasi,  dimana  dalam  konteks  demokrasi  dapat  membantu  mengatasi  konflik  antar kelompok dan menggiring mereka ke dalam dialog dan debat politik, dan menjauhkan mereka dari kekerasan di jalan. Tujuan manajemen konflik adalah menjaga supaya perselisihan yang ada bisa disalurkan  ke  dalam  arena  negosiasi  dan  mencegahnya  jangan  sampai  mengalami  peningkatan yang berujung pada konfrontasi dan kekerasan.
Merujuk  pada  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2012  tentang Penanganan  Konflik  Sosial  Pasal  1  ayat  (2),  dijelaskan  bahwa  Penanganan  Konflik  adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik  sebelum,  pada  saat,  maupun  sesudah  terjadi  Konflik  yang  mencakup  pencegahan  konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

## Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)
Keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  adalah  suatu  situasi  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat  dalam  berinteraksi  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Situasi  kamtibmas  yang baik  atau kondusif sangat  diharapkan oleh seluruh masyarakat  untuk  dapat  diwujudkan. Situasi kamtibmas yang baik atau kondusif akan menimbulkan perasaan tentram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan mengancamnya.
Sejatinya masalah kamtibmas adalah tanggung jawab seluruh masyarakat,  dan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, kepolisian  melakukan  upaya-upaya  maupun  tindakan  yang  diwujudkan  dalam  kegiatan  berupa operasi keamanan dan ketertiban, baik yang bersifat rutin maupun khusus. Merujuk  kepada  UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka  5  mengenai  kamtibmas,  dijelaskan  bahwa  kamtibmas  adalah  suatu  kondisi  dinamis masyarakat  sebagai  salah  satu  prasyarat  terselenggaranya  proses  pembangunan  nasional  dalam rangka  tercapainya  tujuan  nasional  yang  ditandai  oleh  terjaminnya  keamanan,  ketertiban,  dan tegaknya  hukum,  serta  terbinanya  ketentraman  yang  mengandung  kemampuan  membina  serta mengembangkan  potensi  dan  kekuatan  masyarakat  dalam  menangkal,  mencegah  dan menanggulangi  segala  bentuk  pelanggaran  hukum  dan  bentuk-bentuk  gangguan  lainnya  yang dapat meresahkan masyarakat.
Berdasarkan pengertian kamtibmas sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat dimaknai bahwa  kamtibmas  merupakan  suatu  kebutuhan  dasar  masyarakat  yang  menginginkan  suasana aman, damai dan tertib dalam tata kehidupannya. Untuk itu, jika dikaitkan dengan tahun poltik 2024, maka tentunya harapan dan keinginan masyarakat Indonesia mendambakan perasaan bebas dari  ganguan  fisik  dan  psikis,  bebas  dari  rasa  takut  dan  segala  macam  ancaman  bahaya  serta perasaan damai dan tenteram lahir dan bathin dalam menyongsong dan menjalani segala tahapan Pemilu serentak tahun 2024 nanti.

## Metode Penelitian
Penelitian masalah penanganan konflik politik guna penguatan penanganan konflik sosial dalam rangka terwujudnya keamanan dan ketertiban  masyarakat menggunakan pendekatan  kualitatif. Pendekatan  kualititif  digunakan  atas  alasan  bahwa  dengan  pendekatan  kualitatif  masalah  yang diteliti, yaitu penanganan konflik politik guna penguatan penanganan konflik sosial dalam rangka terwujudnya keamanan dan ketertiban  masyarakat, adalah suatu aktivitas yang bersifat kualitatif yang melibatkan pemaknaan terhadap suatu peristiwa sosial ( verstehen ) berupa standar kegiatan yang  menunjukan,  bahwa  karakteritik  konflik  politik  dan  penanganan  konflik  politik  guna penguatan  penanganan  konflik  sosial  dalam  rangka  terwujudnya  keamanan  dan  ketertiban masyarakat dilaksanakan oleh kepolisian. Data-data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, penyebaran kuesioner dan studi literatur.

## Hasil dan Pembahasan
Penelitian tentang penanganan konflik politik guna penguatan penanganan konflik sosial dalam rangka terwujudnya keamanan dan ketertiban  masyarakat pada Pemilu serentak tahun 2024 dilaksanakan  di  4  (empat)  lokasi,  yaitu  Polda  Riau,  Bangka  Belitung,  Sulawesi  Selatan  dan Kalimantan Selatan. Di samping itu, penelitian ini dilakukan pada lingkup tahapan Pemilu serentak 2024,  mulai  dari  tahap  Penyusunan  Peraturan  KPU  yaitu,  tanggal  14  Juni  2023  hingga  tahap
Pendaftaran  dan  Verifikasi  peserta  Pemilu  tanggal  29  Juli  2023.  Dua  aspek  ini,  tentunya  akan berimplikasi pada temuan penelitian terhadap persoalan yang akan diungkap dalam penelitian ini. Pemilu 2024 adalah pemilu yang berbeda dengan pemilu sebelum-sebelumnya. Pemilu tahun 2024 adalah  Pemilu  yang  akan  diselengggarakan  secara  serentak  untuk  pemilihan  Presiden/wakil Presiden, anggota legislatif pusat maupun daerah, Kepala Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten serta anggota DPD. Hal ini dapat dipastikan akan berpengaruh terhadap tensi politik di Indonesia terutama di tahun 2023 ini. Untuk itu, tahun 2024 sebagai tahun politik yang akan disesaki oleh peristiwa-peristiwa  politik  yang  mengarah  ke  konflik  politik.  Gesekan-gesekan  yang  mengarah pada konflik politik adalah sesuatu yang sulit dihindari akibat dari tensi politik yang tinggi, yang kemudian dapat berimplikasi terhadap stabilitas kamtibmas di Indonesia.
Tensi politik yang tinggi ini dapat dilihat dari gejala terjadinya peristiwa-peristiwa politik yang beberapa hari belakangan ini mewarnai  dinamika politik sepanjang  tahun 2023. Beberapa contoh  peristiwa  politik  tersebut,  antara  lain;    Partai  Nasional  Demokrat  (NasDem)  pada  hari Minggu, tanggal 16 Juli tahun 2023 di lapangan Gelora Bung Karno telah menggelar acara akbar bertajuk “Apel Siaga Perubahan”, gerakan people power yang digagas Amien Rais dan kawan- kawan, politisasi investasi di Pulau Rempang, munculnya kritik-kritik dari partai oposisi terhadap kebijakan pembangunan pemerintah, dan kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usia minimal Capres dan Cawapres, serta pengrusakan baliho salah satu Capres di Medan.
Peristiwa-peristiwa politik di atas, sedikit banyaknya juga berimpliksi terhadap dinamika politik di daerah, termasuk wilayah hukum Polda Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan sebagai lokasi penelitian ini. Partai politik peserta pemilu di 4 (empat) Polda tersebut  ditahun  2023,  akan  berlomba-lomba  mendekati  dan  mengambil  hati  masyarakat  untuk mendapat  dukungan  atau  pengaruh.  Beragam  cara  pasti  akan  dilakukan,  bahkan  tidak  tertutup kemungkinan cara-cara yang tidak fair akan dilakukan guna mencapai tujuan tersebut. Ini tentunya sangat berpotensi memicu munculnya konflik sosial berupa gesekan di dalam masyarakat, yang kemudian berimplikasi pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Polri sebagai salah satu  institusi publik yang bertanggungjawab dalam menjaga stabilitas kamtibmas harus benar-benar siap dalam  mengawal setiap tahapan Pemilu serentak tahun 2024, sehingga  setiap  tahapan  Pemilu  dapat  berlangsung  dalam  kondisi  Kamtibmas  yang  kondusif. Merujuk pada data yang diperoleh pada KPU di masing-masing lokasi penelitian jumlah Daftar Pemilih  Tetap  (DPT)  tahun  2019  dibandingkan  jumlah  DPT  pada  pemilu  tahun  2024  pada dasarnya  semuanya  mengalami  kenaikan  walaupun  derajat  kenaikannya  lebih  bervariatif. Kenaikan DPT ini tentunya akan menjadi  target  partai  politik peserta pemilu tahun 2024 untuk meraup suara terbanyak pada Pemilu serentak tahun 2024.

## Karakteristik konflik politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024
Provinsi  Riau,  Bangka  Belitung,  Sulawesi  Selatan,  dan  Kalimantan  Selatan,  sepajang sejarah dalam kontestasi politik di Indonesia pada dasarnya tidak lepas dari konflik politik. Konflik politik  tersebut,  dalam  wujudnya  pada  setiap  provinsi  berbeda-beda  tingkat  eskalasinya.  Ada konflik politik yang hanya sebatas aksi-aksi politik yang dilakukan oleh pelaku atau simpatisan dari partai politik tertentu untuk meraih dukungan masyarakat. Dan ada konflik politik yang sudah berwujud konflik sosial berupa aksi kekerasan di dalam masyarakat, seperti yang pernah terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan pada Pemilu tahun 1997 lalu.
Melihat karakteristik konflik politik yang pernah terjadi dalam sejarah kontestasi politik di empat  lokasi  penelitian  ini,  menjadi  sinyalemen bahwa  Indonesia  memiliki    potensi  kerawanan konflik politik yang cukup tinggi.  Konflik politik tersebut  bisa saja mencuat  menjelang Pemilu serentak  tahun  2024  di  Indonesia.  Mengacu  pada  teori    konflik  politik  yang  diajukan  oleh
Maswardi Rauf (2010), terdapat tiga macam konflik politik yang acapkali muncul dalam kontestasi politik,  yaitu;  pertama,  konflik  politik  karena  memperebutkan  jabatan-jabatan  politik  atau kekuasaan.  Kedua,  konflik  politik  karena  kebijakan-kebijakan  politik.  Ketiga,  konflik  politik muncul  karena  perbedaan  pandangan  terhadap  lembaga-lembaga  politik.  Tiga  macam  konflik politik  tersebut,  kemudian  dapat  termanisfestasi  dalam  berbagai  bentuk  konflik  politik  di  tiap tahapan Pemilu, termasuk dalam tahapan Pemilu serentak tahun 2024 di Indonesia. Berdasarkan hasil  penelitian  di  lapangan  dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  wawancara mendalam dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Provinsi Riau, Bangka Belitung, Sulawesi  Selatan,  dan  Kalimantan  Selatan  dan  beberapa  ketua  KPU  kabupaten  dan  kota,  dan focus group discustion (FGD) dengan jajaran fungsi Intelkam, Binmas, dan Humas Polda Riau, Bangka  Belitung,  Sulawesi  Selatan,  dan  Kalimantan  Selatan,  serta  hasil  telaah  dokumen, ditemukan  beberapa  data  atau  informasi  yang  berkait  karakteristik  konflik  politik  di  Provinsi Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.
Hasil  FGD  dengan  para key  informan baik  di  tingkat  Polda    Riau,  Bangka  Belitung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan maupun di tingkat Polres jajaran, dapat dikemukakan bahwa  karakteristik  konflik  politik  di  Provinsi  Riau,  Bangka  Belitung,  Sulawesi  Selatan,  dan Kalimantan Selatan dapat diidentifikasi atas 2 (dua) penyebab utama:
1. Konflik  politik  karena  memperebutkan  jabatan-jabatan  politik  atau  kekuasaan— Konflik politik yang disebabkan perebutan jabatan-jabatan politik atau kekuasaa, baik pada  lembaga  legislatif  dan  eksekutif  di  tingkat    pusat  dan  daerah  dalam    Pemilu serentak  tahun  2024  di  Provinsi  Riau,  Bangka  Belitung,  Sulawesi  Selatan,  dan Kalimantan Selatan dapat diidentifikasi melalui gejala, seperti kampanye terselubung melalui  pembagian  sembako  dan money  politic yang  dilakukan  oleh  para  calon sebelum  masuk  pada  tahap  kampanye,  penyebaran  isu-isu  kontroversial  atau  hoaks melalui media sosial   terhadap  calon lain.  Konflik politik seperti ini, tentunya dapat mempengaruhi  opini  pemilih  terhadap  calon  lain  yang  menjadi  saingan  politiknya. Selain  itu,  gejala  yang  lain,  terkait  konflik  politik  yang  berkait  dengan  perebutan kekuasaan,  yaitu  adanya  oknum-oknum  elit  politik  baik  lokal  maupun  nasional (termasuk  partai  politik)  yang  memanfaatkan  konflik  sosial  yang  ada  dalam masyarakat, seperti konflik pengelolaan sumberdaya tanah (tambang) dan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemetaan kerawanan politik Satuan Intelkam Polres Belitung Provinsi Bangka Belitung dan Polres Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi Masyarakat  yang  heterogen  acapkali  dimanfaatkan  oleh  elit-elit  politik  lokal melakukan manuver-manuver politik untuk mendapat keuntungan politik.
2. Konflik politik yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan politik—Dalam konteks ini, kebijakan-kebijakan  politik  yang  dapat  memicu  munculnya  konflik  politik dikategorikan atas 2 (dua) kategori, yaitu: (i) kebijakan politik yang dikeluarkan oleh Komisi  Pemilihan  Umum  baik  di  tingkat  pusat  maupun  di  tingkat  daerah  dalam pelaksanaan  semua  tahapan  Pemilu;  dan  (ii)  kebijakan  politik  yang  diambil  oleh pemerintah daerah (kabupaten, kota dan provinsi) dan pusat.
Sebagaimana  hasil  FGD  dengan  fungsi  Intelkam,  Humas,  dan  Binmas  Polri  di  tingkat Polda  dan  jajaran  dapat  diidentikasi  beberapa  kebijakan  pemerintah  yang  dapat  memicu munculnya konflik politik, misalnya di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu adanya Permendagri No.  40  tahun  2018,  tentang  Batas  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Provinsi  Kalimantan  Selatan dengan Kabaupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Jika kedua kabupten tersebut tidak mengindahkan  Permendagri  No.  40  tahun  2018  tentang  Batas  Daerah  Kabupaten  Tabalong
Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabaupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi DPT ganda yang sudah ditetapkan.
Masa  jabatan  Komisioner  KPU  di  bebarapa  daerah  yang  akan  berakhir,  dan  jika  dalam proses seleksi dan kemudian terpilih adalah orang-orang baru yang belum berpengalaman maka dapat  menjadi  persoalan tersendiri  dalam profesionelaisme penyelanggaraan Pemilu.  Selain  itu, juga  terungkap  bahwa  salah  satu  potensi  munculnya  konflik  politik  di  Provinsi  Riau,  Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan adalah jika terjadi penggantian Daftar Calon Sementara  (DCS)    sebelum  penetapan  Daftar  Calon  Tetap  oleh  pengurus  partai  politik  dengan Caleg pendatang baru.

## Penanganan  konflik  politik  oleh  kepolisian  menjelang  Pemilu  serentak  2024,  guna terwujudnya Kamtibmas
Upaya yang telah dilakukan  Polri dalam mencegah konflik politik tentunya tidak lepas dari upaya-upaya yang berkait dengan fungsi kepolisian berupa fungsi preemtif , dan preventif . Misalnya, berkait dengan fungsi preemtif yang diemban oleh fungsi Intelejen Keamanan Polri. Fungsi  intelejen  keamanan  Polri  telah  melaksanakan  berbagai  strategi  dalam  mencegah terjadinya konflik politik yang kemungkinan dapat bergeser menjadi konflik sosial, yaitu dengan melakukan  pemetaan  wilayah  rawan  konflik  politik,  untuk  dapat  mempermudah  pengawasan terhadap potensi-potensi konflik politik yang mungkin akan terjadi. Selain itu,  fungsi ini juga gencar  melakukan  penggalangan  kepada  kelompok-kelompok  yang  berpotensi  memunculkan konflik politik di tengah masyarakat. Fungsi ini juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti KPU, Bawaslu, Kesbangpol, tokoh masyarakat, tokoh agama (melalui  FKUB), dan  tokoh  pemuda  untuk  berperan  aktif  mengawal  proses  Pemilu  serentak  2024.  Sedangakan untuk  upaya preventif fungsi  Intelkam  dan  fungsi  Humas    melakukan  patroli cyber dengan memantau berita-berita hoaks yang beredar luas di masyarakat yang kemudian dikoordnasikan dengan Keminfo  untuk men- take down berita-berita hoaks yang berhasil diindentifkasi. Adapun  fungsi  Pembinaan  Masyarakat  (Binmas)  dalam  berupaya  mencegah  terjadi konflik politik, juga telah melaksanakan upaya pre-emtif, yaitu dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan sadar Kamtibmas kepada masyarakat oleh para Bhabinkatibmas. Fungsi ini juga melaksanakan kegiatan  Jumat Curhat dan berkoordinasi dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda dalam memberi mitigasi kepada masyarakat akan dampak buruk berita hoaks, politisasi identitas dalam proses pemilu yang demokratis.

## Kendala-kendala  yang  dihadapi  kepolisian  dalam  penanganan  konflik  politik  menjelang Pemilu serentak 2024, guna terwujudnya Kamtibmas
Hasil  penelitian  dapat  mengidentifikasi  dan  mengungkapkan  beberapa  kendala-kendala yang dihadapi Polri dalam penanganan  konflik politik. Kendala-kendala tersebut berkutat pada kendala-kendala  klasik  yang  selama  ini  dihadapi,  seperti  keterbatasan  personil,  baik  jumlah maupun  kualitas,  anggaran,  sarana  prasarana,  kondisi  geografis,  otoritas,  dan  kualitas  SDM masyarakat  yang  juga  relatif  masih  rendah  terutama  di  daerah-daerah  pinggiran  yang  rentan terhadap praktik politik uang. Tentunya semua kendala tersebut memang pada dasarnya tidak dapat dipungkiri  sebagai  faktor  yang    selalu  dihadapi  oleh  satuan  kewilayahan  dalam  membangun instrument-instrumen preemtif dan preventif dalam mencegah konflik politik agar tidak berdampak pada  munculnya  konflik  sosial.  Kungkungan  kendala-kendala  klasik  tersebut  kemudian berimplikasi  pada  bangun  inovasi  yang  dikembangkan  dan  dilaksanakan  sebagai  instrumen pencegahan  konflik  politik  yang  acapkali  kurang  mampu  merespon  dinamika  lingkungan  yang penuh gejolak, ketidakpastian, dan kompleks di era pesatnya kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi. Untuk itu, Polri perlu keluar dari kungkungan kendala-kendala klasik tersebut, yaitu dengan memberdayakan semua resouces (sumber daya) yang tersebar di luar institusi Polri. Meminjam  tesis  yang  dikemukakan  oleh  Kooiman  (1993),  bahwa  permasalahan  sosial dalam masyarakat pada umumnya disebabkan oleh interaksi berbagai faktor (yang tidak semuanya selalu dapat diidentifikasi) dan tidak bisa dibatasi oleh sebab munculnya sesuatu faktor tertentu secara terisolasi. Oleh karena itu, pengetahuan politis maupun teknis dari berbagai permasalahan dan kemungkinan pemecahannya, pada kenyataan sangat tersebar di antara berbagai faktor (aktor). Karena setiap stakeholder tentunya memiliki resouces yang dapat dikontribusikan masing-masing dalam pemecahan masalah social termasuk dalam hal konflik politik.
Mengacu kepada tesis yang dikemukakan oleh Kooiman di atas, menjadi rasionalitas untuk mendorong  Polri  untuk  melakukan  kerjasama  atau  kolaborasi  dengan  berbagai  pihak,  sebagai pemangku  kepentingan  dalam  menjaga  kondusivitas  Kamtibmas  dalam  pelaksanaan  pemilu serentak 2024. Upaya menjaga kondusivitas Kamtibmas dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024, dapat  dilakukan    dengan  mengembangkan  instrumen  pencegahan  konflik  politik  yang  bersifat komprehensif  yang  diputuskan  serta  dikembangkan  dalam  kerangka collaborative  governance melalui  proses    konsensus  antar  pemangku  kepentingan  Pemilu  serentak  2024  dengan  tetap memperhatikan  kearifan lokal yang ada di masing-masing wilayah di Indonesia.

## Kesimpulan dan Saran
Berangkat dari uraian temuan penelitian di atas, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan terkait pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

## Kesimpulan
Pemilu tahun 2024 adalah pemilu yang menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden,  gubernur,  walikota,  bupati,  anggota  legislatif  pusat  dan  daerah,  serta  anggota  Dewan Perwakilan  Daerah  (PDP)  secara  serentak.  Hal  ini  menjadikan  Pemilu  2024  menjadi  ajang kontestasi politik yang ketat oleh para kontenstan atau peserta pemilu dalam berkompetisi meraih pengaruh atau dukungan masyarakat untuk mendapatkan jabatan-jabatan politik atau kekuasaan politik. Kondisi ini tentunya akan memicu munculnya kerawanan-kerawanan konflik politik, yang mengarah pada konflik politik dan tidak tertutup kemungkinan berujung pada konflik sosial yang bersifat terbuka di masyarakat, yang barang tentu akan berdampak pada stabilitas kamtibmas.
Kontestasi politik yang begitu ketat dan sarat kompetisi  dalam memperebutkan jabatan- jabatan politik atau kekuasaan politik  di tahun 2024 dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa politik yang  terjadi.  Peristiwa-peristiwa  politik  tersebut  dapat  dilihat mulai  dari  tahapan  penyusunan peraturan  KPU,  yaitu  tanggal  14  Juni  2023,  hingga  tahap  Pendaftaran  dan  Verifikasi  peserta Pemilu tanggal 29 Juli 2023. Peristiwa-peristiwa politik ini dapat menjadi pemicu konflik politik di  tengah  masyarakat  dan  tidak  menutup  kemungkinan  berujung  menjadi  konflik  sosial  pada Pemilu  2024.  Konflik  sosial  yang  bersifat  terbuka,  rawan  atau  berpotensi  terjadi  pada  tahapan kampanye  yang  akan  dimulai  pada  28  November  2023,  hingga  tahapan  rekapitulasi  hasil perhitungan suara yang akan dimulai pada tanggal 15 Februari 2024 sampai 20 Maret 2024.
Adapun upaya penanganan konflik politik yang telah dilakukan oleh polda dan jajaran yang menjadi  lokasi  penelitian  ini,  baik  pendekatan  yang  bersifat pre emtif ,  maupun preventif pada dasarnya telah berjalan. Untuk pendekatan preemtif , Sat. Intelkam melakukan penggalangan dan pemetaan  potensi  kerawanan  konflik  politik;  Fungsi  Binmas,  melakukan  pendekatan  preventif dengan melakukan pembinaan masyarakat melalui program jumat curhat dengan memberi literasi dan mitigasi terkait berita-berita hoaks; sedangkan Satreskrim gencar melakukan patroli cyber dan
men- take  down berita  hoaks  yang  marak  beredar  di  media  sosial.  Namun  perlu  dikemukakan bahwa  pendekatan penanganan konflik politik ini masih berbasis pada kapasitas internal Polri.
Kendala dalam penanganan konflik politik oleh Polri pada dasarnya masih berkutat pada kendala-kendala  klasik,  seperti  keterbatasan  SDM,  baik  kuantitas  maupun  kualitas,  otoritas, anggaran, sarana dan prasarana, kondisi geografis serta karakteristik masyarakat yang masih relatif minim  literasi (kualitas SDM yang masih rendah) yang rawan tergoda dengan money politic dan mudah terprovokasi.

## Saran
Potensi  konflik  politik  menjelang  pelaksanaan  Pemilu  serentak  2024  begitu  kompleks, rumit, dan sulit diprediksi,  baik di pusat maupun di daerah akibat dari ketatnya persaingan dalam memperebutkan  jabatan-jabatan  politik.  Saran  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah  Polri perlu mendorong dan memprakarsai pengembangan model penanganan konflik politik yang lebih komprehensif  dan  antisipatif  baik  yang  bersifat pre-emtif maupun preventif dalam  kerangka collaborative  governance  (policing) dengan  berbasis  era  VUCA  ( Volatility,  Uncertainty, Complexity , dan Ambiguity ).
Model penanganan konflik politik yang berkerangka kolaborasi dan berbasis VUCA akan  membuka ruang terjadinya sharing resources dan tanggung renteng  antar stakeholders dalam mengatasi keterbatasan kapasitas internal antar stakeholders dalam menjalankan perannya dalam  penanganan  konflik  politik.  Selain  itu,  model  penanganan  konflik  politik  yang berkerangka collaborative  policing dan  berbasis  VUCA  akan  mengikat  secara  formal  pihak- pihak yang terkait ( stakeholders )  keamanan Pemilu serentak 2024.

## Daftar Pustaka

## Buku
Abdullah,  Ibrahim.  2013.  Paradigma  Baru  dalam  Peradaban  Politik  di  Indonesia.  Jakarta:  LP  - UNAS.
Agustino, Leo. 2009. Pilkada dan Dinamika Politik Lokal.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Creswell,  W.  John.  2017.  Research  Design;  Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Haris, Syamsuddin. 2014. Masalah-masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Nasution, B. Adnan. 2011. Demokrasi Konstitusional. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
Maskudi, Iriawan.B. 2015. Sistem  Politik  Indonesia; Pemahaman secara Teoritik dan Empirik.
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Juliansyah, Elvi. 2013. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Surbakti, Ramlan.2013. Memahami Ilmu Politik: Jakarta. PT. Gramedia. Susan, Novri. 2012. Negara Gagal Mengelola Konflik: Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Subarsono,  Agustinus(Ed.).  2016.  Kebijakan  Publik  dan  Pemerintahan  Kolaboratif;  Isu-isu Kontemporer. Yogyakarta: Gava Media.
Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alva Beta.
Yusuf, Muri. 2014. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta:
Prenada Media Group.

## Jurnal
Arianto, Akmal (dkk). 2021. Konflik Politik dalam Kepengurusan Partai di Sumatera Barat. Jurnal Terapan Pemerintah Minangkabau. Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2021.
Romli, lili. 2017. Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi. Jurnal Politica Vol. 8 No. 2 November 2017.
Wirawan, I Gusti Made Arya Suta (dkk). 2021. Dinamika Konflik Politik Di Ruang Digital Pada Pilkada  Tahun  2020  Di  Kabupaten  Jembrana.  Jurnal  Pemikiran  dan  Penelitian  Sosiologi, Vol. 6, No. 1, Desember 2021.

## Internet
https://regional.kompas.com/read/2022/11/15/164022678/daftar-kabupaten-dan-kota-di-provinsi- riau?page
https://riau.antaranews.com/berita/337971/jumlah-pemilih-pemilu-2024-di-riau. https://regional.kompas.com/read/2023/06/28/182146178/dpt-pemilu-2024-di-babel-tembus-1- juta-didominasi-pemilih-laki-laki?page=all#. https://localisesdgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/20 https://sulsel.bps.go.id/indicator/12/83/1/jumlah-penduduk.html https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6796440/kpu-sulsel-tetapkan-dpt-pemilu-2024- sebanyak- 6670582-ini-sebarannya.
https://sulsel.kpu.go.id/berita/baca/7856/rekapitulasi-daftar-pemilih-tetap-dpt-provinsi-sulawesi- selatan-pada-pemilu-serentak-tahun-2024.
https://abdipersadafm.co.id/2023/01/31/hasil-lfsp2020-laju-pertumbuhan-penduduk-di-kalsel- mengalami-perlambatan/#:
https://kalsel.antaranews.com/berita/377193/3025220-orang-dpt-pemilu-2024-di-kalsel.