## Atika
Eksistensi Taubat dan Syubhat dalam Pelaksanaan Hudud
(Studi terhadap Pandangan Imam Abu Hanifah)
Atika
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia Email: -

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  pandangan  Imam  Abu  Hanifah  tentang eksistensi  taubat  dan  syubhat  dalam  pelaksanaan  hudud.  Penelitian  ini menyimpulkan  makna  taubat  menurut  Imam  Abu  Hanafi  sangat  berbeda dengan  imam-imam  yang  lain,  yang  dapat  menggugurkan  taubat  hanya dalam  hal  hadd  hirabah  (perampokan),  tidak  berlaku  pada  had-had  yang lain.  Pandangan  Imam  Abu  Hanafi  dalam  hal  syubhat  sangat  luas  dari pendapat  imam  yang  lain,  apabila  pada  hudud  terdapat  unsur  syubhat. Menurut  Imam  Abu  Hanafi  tidak  bisa  dijatuhkan  pada  hudud.  Dan  hal tersebut  dikembalikan  takzir.  Hudud  dapat  dilakukan  jika  di  dalamnya  tidak mengandung unsur-unsur syubhat.

## Abstract
This research paper discusses about Imam  Abu Hanifah’s perspective on the existence  of  taubat  and  syubhat  in  hudud  implementation.  This  study summarizes  that  the  meaning  of  taubat  according  to  Imam  Abu  Hanafah  is very  different  from  the  other  Muslim  experts  who  can  abort  repentance  only in  terms  of  hadd  hirabah  (robbery),  but  cannot  be  applied  for  the  other cases.  Moreover,  his  perspective  on  syubhat  is  very  broad  compared  to  the other  experts if it is related to hudud. Based on his, it  cannot  be imposed on hudud but to takzir. Hudud can be done if it does not have syubhat elements.

## Keyword: Hudud, Abu Hanifah
Elastisitas  hukum  pidana  Islam  dapat  dilihat  sejak  masa  Nabi. Rasulullah  menghukum  penghianat  negara  dalam  peperangan  secara  tegas setelah  ditemukan  bukti  kesalahannya.  Begitu  juga  ketika  nabi  dari  perang
Khandaq ,  menghukum  tegas  penghianat  Yahudi  dari  suku  Quraisy  karena bersekongkol  dengan  musuh,  dengan  menghukum  laki-laki  yang turut perang dibunuh sementara perempuan dan anak-anak dijadikan budak. 1
Ada  tiga  alasan  mengapa  penelitian  ini  menjadikan  pemikiran  Abu Hanifah  sebagai  objek  kajian,  yakni: pertama ,  gagasannya.  Ia  memiliki banyak  gagasan  yang  berkenan  dengan  hukum  Islam.  Akan  tetapi,  tidak berarti  Abu  Hanifah  hanya  memiliki  gagasan  di  bidang  ini,  sebab  dalam teologi  pun  ia  mempunyai  kitab  tersendiri, al-Fiqh  al-Akbar .  Sebagaimana telah  disinggung  di atas, ia memiliki beberapa gagasan  yang  cukup maju bila ditinjau dari sudut waktu.
Kedua, pengaruhnya.  Aliran  Hanifah  hingga  saat  ini  masih berkembang  di  berbagai  wilayah  belahan  bumi.  Di  samping  itu,  sejumlah murid  dan pengikutnya  mencoba  mempertahankan  dan  memperbaharui aliran ini  sehingga  gagasan  dan  ketokohannya  terakumulasikan  dalam  karya-karya murid  dan  pengikutnya.  Umpamanya Lisan  al-Hukkam, karya  Ibn  Syuhnah.
Ketiga, keterlibatannya  dalam  pergumulan  pemikiran  hukum  Islam  sehingga melahirkan  kaidah-kaidah  hukum  yang  masih  dilestarikan.  dari  sudut  waktu, Abu  Hanifah  dapat  digolongkan  pada  pembaharu.  Sebagaimana  telah dijelaskan  bahwa  Abu  Hanifah  memiliki  gagasan  yang  berbeda  dengan  yang lain  dalam  bidang-bidang  tertentu.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  ingin melihat spesifikasi pemikiran Abu Hanifah dalam bidang pidana Islam.
Informasi  awal  yang  telah  ditemukan  antara  lain  adalah  sebagian besar  imam  mazhab  berpendapat  bahwa  hubungan  seksual  yang  dilakukan dengan  para  wanita  penjual  kenikmatan  oleh  laki-laki  pembeli  seks  adalah perbuatan  zina  yang  harus  dikenai  sanksi  pidana  ( jild ).  Sedangkan  Abu Hanifah  berpendapat,  tindakan  zina  tidak  bisa  dikenai  sanksi jild (lempar), karena  dengan  adanya  bayaran  dipandang  ada syubhat ,  sedangkan syubhat dapat menghindarkan sanksi pidana had .
Demikian  pula  Abu  Hanifah  berpendapat  bahwa  hubungan  seksual dengan  wanita  mahram  yang  telah  dinikahi,  walaupun  pernikahan  itu dinyatakan batal, tidak dapat diancam dengan hukuman had , padahal menurut ulama  lain,  perbuatan  itu  diancam  dengan had .  Pendapat  Abu  Hanifah tentang  penetapan  sanksi  pidana  dalam  kasus  perzinahan  yang  dapat dikatakan  kontoversial  itu  merupakan  salah  satu  alasan  atau  pendorong  bagi penulis  untuk  melakukan  penelusuran  dan  penelitian  lebih  lanjut  terhadap

## Atika
pemikirannya  dalam  kasus  dan  bidang  pidana  yang  lain,  misalnya  tentang meminum-minuman memabukkan dan sebagainya.

## Biografi Imam Abu Hanifah
Imam Abu Hanifah dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 Hijriyah (699 Masehi).  Nama  kecilnya  ialah  Nu’man  bin  Sabit  bin  Zautha  bin  Mah.  Ayah beliau  keturunan  dari  bangsa  Persi  (Kabul-Afganistan)  sebelum  beliau  dilahirkan ayah beliau sudah pindah ke Kufah. Beliau dipanggil Abu Hanifah karena sesudah berputra,  ada  di  antaranya  yang  dinamakan  Hanifah,  maka  dari  itu  beliau mendapat  gelar  dari  orang  banyak  dengan  sebutan  Abu  Hanifah.  Riwayat    lain, bahwa    yang    menyebabkan    beliau    dipanggil    Abu    Hanifah,  karena  beliau seorang  yang  rajin  melakukan  ibadah  kepada  Allah  dan  sungguh-sungguh mengerjakan  kewajibannya  dalam  agama.  Karena  perkataan  “Hanif”  dalam bahasa  Arab  artinya  “cenderung”  atau  “condong”  kepada  agama  yang benar. Beliau wafat pada bulan Rajab tahun 150 H 767 M di Baghdad. 2
Pendidikan  Imam  Abu  Hanifah  banyak  belajar  dari  ulama  dan  tabi’in seperti  Ata’  bin  Abi  Rabah  dan  Imam  Nafi’  Maula  Ibnu  Umar.  Beliau  juga belajar  ilmu  hadits  dan  fiqh  dari  ulama-ulama  yang  terkemuka  di  negeri  itu. Guru    yang    paling  berpengaruh    pada    dirinya    ialah    Imam    Hammad    bin Abi  Sulaiman  (wafat 120 H).
Dan orang-orangyang pernah menjadi guru Imam Abu Hanifah adalah Imam  Ahmad  al-Baqir,  Imam    Ady    bin  Sabit,    Imam    Abdur    Ramhan    bin Harmaz,  Imam  Amr  bin Dinar, Imam Mansur bin Mu’tamir, Imam Syu’ban bin  Hajjaj,  Imam  Ahsim  bin  Abin  Najwad,  Imam  Salamah  bin  Khail,  Imam Qatadah,  Imam  Rabi’ah  bin  Abi  Abdur  Rahman  dan  lain-lain.  Imam  Abu Hanifah  juga  terkenal  sebagai  imam  ahli ra’yi dan  ahli  qiyas  dan  mengerti tentang hadits-hadits yang telah diterima riwayatnya pada masa itu. 3
Sedangkan  beberapa  murid  Imam  Abu  Hanifah  yang  terkenal  adalah: Imam  Abu  Yusuf,  Yaqub  bin  Ibrahim  al-Ansary  lahir  pada  tahun  113 Hijriyah.  Beliau  setelah  dewasa  belajar  menghimpun  atau  mengumpulkan hadits-hadits dari Nabi Saw., yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah Asy- Syaibany,  Ata’  bin  As-Saib  dan  lain-lain.  Imam  Abu  Yusuf  termasuk golongan    ulama    ahli    hadits    yang    terkemuka,    beliau    wafat    tahun    183 Hijriyah.  Imam Muhammad bin  Hasan bin Farqad  asy-Syaibani,  lahir  di  Irak tahun 132 Hijriyah. Beliau seorang ahli fikih dan furu’ bin Hasan wafat  pada tahun  189  Hijriyah  di  kota  Rayi.  Imam  Zafar  bin  Huzail  bin  Qais  al-Kufi lahir  pada  tahun  110  Hijriyah.  Beliau  amat  menyenangi  untuk  mempelajari ilmu  akal  atau ra’yi ,  beliau  juga    menjadi    seorang    ahli    qiyas    dan ra’yi
yang    meninggal    tahun    158  Hijriyah.  Imam  Hasan  bin  Ziyad  al-Luluy, beliau  belajar  pada  Imam  Abu  Hanifah,  Imam  Abu  Yusuf  dan  Imam Muhammad  bin Hasan, serta wafat pada tahun 204 Hijriyah.
Imam  Abu  Hanifah  adalah  seorang  ahli  hadits  dan  ahli  fiqh.  Guru yang  paling  berpengaruh  pada  dirinya  adalah  Hammad  bin  Abi  Sulaiman. Setelah  gurunya  wafat,  Imam  Abu  Hanifah  tampil  melakukan  ijtihad  secara mandiri  dan  menggantikan  posisi  gurunya  sebagai  pengajar  di  halaqah mengambil tempat di Masjid Kufah. Karena kepandaiannya dalam  berdiskusi dan  kedalaman  ilmunya  dalam  bidang  fiqh,  ia  dijuluki  oleh  murid-muridnya sebagai  al-Imam  al-A’zam  (Imam  Agung).    Lewat    halaqoh    pengajiannya Imam    Abu    Hanifah    mengemukakan    fatwa    fiqh    dan    lewat    ijtihad mandirinya  kemudian  berdiri  dan  berkembang  mazhab  Hanafi.  Mazhab Hanafi  adalah  aliran  fiqh  yang  merupakan  hasil  ijtihad  Imam  Abu  Hanifah berdasarkan  al-Qur'an  dan  as-Sunnah.  Dalam  pembentukannya,  mazhab  ini banyak  menggunakan ra’yu (rasio).    Karena    itu,    mazhab    ini  terkenal sebagai  mazhab  aliran ra’yu .  Tetapi  dalam  kasus  tertentu,  mereka  dapat mendahulukan qiyas apabila suatu hadits mereka nilai sebagai hadits ahad . 4
Sedangkan  dasar-dasar  mazhab  Hanafi  adalah:  Kitab  Allah  (al- Qur'anul  Karim),  Sunnah  Rasulullah  Saw.  dan  asar-asar  yang  shahih  serta telah  masyhur  (tersiar)  di antara para ulama  yang ahli,  fatwa-fatwa  dari para sahabat,  qiyas, istihsan dan  adat  yang  telah  berlaku  di  dalam  masyarakat umat Islam. 5
Dalam  membentuk  hukum,  Imam  Abu  Hanifah  menempatkan  al- Qur'an  sebagai  landasan  pokok,  kemudian  sunah  sebagai  sumber  kedua. Beliau  juga  berpegang  pada  fatwa  sahabat  yang  disepakati,  tetapi  jika  suatu hukum tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut, ia melakukan ijtihad. Illat ayat-ayat hukum dan hadits, terutama dalam bidang mu’amalah, menurut pandangannya  perlu  sejauh  mungkin  ditelusuri  sehingga  berbagai  metode ijtihad dapat difungsikan antara lain qiyas dan istihsan. Metode istihsan telah banyak  berperan  dalam  membentuk  pendapat-pendapat  fiqh  Imam  Abu Hanifah  dan  membuat  mazhabnya  lebih  dinamis,  realistis  dan  rasional. Mazhab  Hanafi  memiliki  beberapa  ciri  sebagai  berikut:  Fiqh  Imam  Abu Hanifah  lebih  menekankan  pada  fiqh  muamalah.  Dan  Fiqh  Imam  Abu Hanifah  memberikan  penghargaan  khusus  kepada  hak  seseorang  baik  pria maupun wanita. 6

## Atika

## Pengertian dan Unsur Pidana Islam
Hukum  pidana  Islam  merupakan  terjemahan  dari  kata  fiqh jinayah. Fiqh  jinayah  adalah  segala  ketentuan  hukum  mengenai  tindak  pidana  atau perbuatan  kriminal  yang  dilakukan  oleh  orang-orang mukallaf (orang  yang dapat  dibebani  kewajiban),  sebagai  hasil  dari  pemahaman  atas  dalil  hukum yang terperinci dari al-Qur’an dan Hadits. 7
Tindakan  kriminal  adalah  tindakan  kejahatan  yang  mengganggu ketenteraman  umum  serta  tindakan  melawan  peraturan  perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadits.
Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah Swt. yang mengandung kemaslahatan  dalam  kehidupan  manusia  di  dunia  danakhirat.  Syariat dimaksud,  secara  materiil  mengandung  kewajiban  asasi  bagi  setiap  manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah Swt.  sebagai pemegangsegala  hak-hak, baik  yang ada pada  diri sendiri maupun  yang  adapada  orang  lain.  Setiap  orang  hanya  pelaksana  yang berkewajiban memenuhi perintah Allah Swt. 8
Al-Qur’an  merupakan  penjelasan  Allah  Swt.  tentang  syariat,  sehingga disebut Al-Bayan (penjelasan).
Penjelasan dimaksud secara garis
besar mempunyai  empat  cara  dan  sala  satunya  adalah Allah  Swt.  memberikan penjelasan  dalam  bentuk  nash  (tekstual)  tentang  syariat  sesuatu,  misalnya:  orang yang  membunuh  tanpa  hak  hukumnya  harus  dibunuh  oleh  keluarga  korban  atas adanya  putusan  dari  pengadilan.  Orang  berzina  harus  dicambuk  100  kali  bagi pelaku  yang  berstatus  pemuda  dan  pemudi.    Namun,  bagi  pelaku  yang  berstatus janda atau duda dan/ atau sudah menikah hukumannya adalah dirajam. 9
Untuk  menentukan  suatu  hukuman  terhadap  suatu  tindak  pidana diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut:
Secara yuridis normatif, unsur ini harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan  larangan  terhadap  perilaku  tertentu  dan  diancam  dengan hukuman.  Aspek  lainnya  secara  yuridis  normatif  mempunyai  unsur  materil, yaitu  sikap  yang  dapat  dinailai  sebagai  suatu  pelanggaran  terhadap  sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Swt.
Secara  moral  yaitu  kesanggupan  seseorang  untuk  menerima  sesuatu yang  secara  nyata  mempunyai  nilai  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan. Dalam  hal  ini  disebut mukallaf.  Mukallaf adalah  orang  Islam  yang  sudah baligh dan  berakal  sehat.  Unsur  hukum  pidana  dari  beberapa  segi,  yaitu sebagai  berikut:  Dari  segi  berat  atau  ringannya  hukuman,  maka  hukum
pidana  Islam  dapat  dibedakan  menjadi,  (a) jarimah  hudud ;  (b) jarimah qishash ;  dan  (c) jarimah  ta’zir ,  Dari  segi  unsur  niat  yaitu,  (a)  disengaja,  (b) tidak disengaja, Dari segi cara mengerjakan, yaitu, (a) positif; dan b) negatif, Dari segi si korban yaitu, (a) bersifat perorangan; dan (b) kelompok. 10

## Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah
Imam  Abu  Hanifah    menggunakan  beberapa    metode    dalam    ber- istinbath ,    yaitu    mengambil    Kitabullah    sebagai  sumber  pokok,  sunnah Rasulullah Saw. dan asar-asar yang sahih dan tersiar di kalangan orang-orang yang terpercaya, pendapat para sahabat yang dikehendaki atau  meninggalkan pendapat    mereka    yang    dikehendaki    (apabila    urusan    itu  sampai  kepada Ibrahim, asy-Sya’bi, Hasan, Ibnu Sirin dan Sa’id bin Musayyab, maka beliau berijtihad  sebagaimana  mereka  berijtihad),  juga  menggunakan ijma’ , qiyas , istihsan dan ‘ urf .
Al-Qur'an  adalah  kitab  Allah  yang  diwahyukan  kepada  Nabi Muhammad  Saw.  yang  merupakan  sumber  dari  segala  sumber  hukum  dan sumber  hukum  tidak  kembali  kecuali  kepada  keaslian  penetapan  al-Qur'an. Menurut  al-Bazdawi,  Abu  Hanifah  menetapkan  al-Qur'an  adalah  lafal  dan maknanya.    Sedang    menurut    as-Sarakhsi,    al-Qur'an    dalam    pandangan Abu Hanifah hanyalah makna, bukan lafal dan makna. 11
As-Sunnah  adalah  penjelas  bagi  kitab  Allah  yang  mujmal  dan merupakan  risalah  yang  diterima  Nabi  dari  Allah      Swt.  yang  disampaikan oleh  kaumnya  yang  yakin  dan  barang  siapa  yang  tidak  mengambilnya,  maka dia  tidak  percaya  terhadap  penyampaian  risalah  Nabi  dari  Tuhannya.Ulama Hanafiyah  menetapkan  bahwa  sesuatu  yang  ditetapkan  dengan  al-Qur'an  yang qath’i dalalahnya  dinamakan fardhu ,  sesuatu  yang  ditetapkan  oleh    as-Sunnah yang zhanny dalalah -nya,    dinamakan    wajib.    Demikian    pula  yang  dilarang, tiap-tiap  yang  dilarang  oleh  al-Qur'an  dinamakan  haram  dan  tiap-tiap  yang dilarang oleh Sunnah dinamakan makruh tahrim. 12
Aqwalus-sahabah (fatwa  sahabi)  Abu  Hanifah  menerima  pendapat sahabat dan  mengharuskan umat Islam  mengikutinya. Jika ada suatu  masalah ada  beberapa  pendapat  sahabat,  maka  beliau  mengumpulkan  salah  satunya. Jika  tidak  ada  pendapat  sahabat  pada  suatu  masalah,  beliau  berijtihad,  tidak mengikuti  pendapat  para  tabi’in.  tetapi  pada  dasarnya  Abu  Hanifah mendahulukan fatwa sahabat daripada qiyas. 13

## Atika
Al-Ijma’  adalah  sesuatu  yang  dapat  dijadikan  hujjah.  Ijma’ merupakan  kesepakatan  para  mujtahidin  dari  masa  ke  masa  untuk menentukan  suatu  hukum  dan  telah  disepakati  para  ulama  untuk  dijadikan hujjah,  tetapi  ada  perselisihan  dalam  wujudnya  setelah  masa  sahabat  dan Imam  Ahmad  telah  mengingkarinya  setelah  masa  sahabat  untuk  tidak menyepakatinya  dan  tidak  mungkin  ada  kesepakatan  fuqaha  setelah  masa sahabat. 14
Qiyas,  Abu  Hanifah  apabila  tidak  menemukan  nas  dalam  kitabullah dan  sunnatur    Rasul    dan    tidak    menemukan    pada    fatwa    sahabi,    maka beliau  berijtihad    untuk    mengetahui    hukum.    Beliau  menggunakan  qiyas, kecuali  apabila  tidak  baik  memakainya  dan  tidak  sesuai  dengan  apa  yang dibiasakan  masyarakat.  Jika  tidak  baik  dipakai  qiyas,  beliau  menggunakan istihsan.  Qiyas  yang  dipakai  Abu  Hanifah  ialah  yang  dita’rifkan  dengan  : “Menerangkan  hukum    sesuatu    urusan  yang  dinaskan    hukumnya    dengan suatu  urusan    lain  yang    diketahui    hukumnya    dengan al - Qur'an atau as- Sunnah atau al-Ijma’ karena  bersekutunya  dengan  hukum  itu  tentang  illat hukum.” 15
Istihsan secara bahasa adalah  memandang  dan  meyakini baiknya sesuatu. Istihsan  adalah  salah  satu  metode  ijtihad  yang  dikembangkan  ulama  mazhab Hanafi  ketika  hukum  yang  dikandung  metode  qiyas  (analogi)  atau  kaidah  umum tidak diterapkan pada suatu kasus. Macam-macam istihsan menurut ulama mazhab Hanafi,  yaitu  :Al-Istihsan  bi  an-nas  (istihsan  berdasarkan  ayat  atau  hadits),  Al- Istihsan bi al-ijma’ (istihsan yang didasarkan pada ijma’), Al-Istihsan   bi   al-qiyas al-khafi      (istihsan      berdasarkan      qiyas      yang  tersembunyi),  Al-Istihsan  bi  al- maslahah  (istihsan  berdasarkan  kemaslahatan),  Al-Istihsan    bil    al-‘urf    (istihsan berdasar    adat    kebiasaan    yang    berlaku  umum),  Al-Istihsan  bi  ad-daruriyah (istihsan berdasarkan keadaan darurat).
‘Urfa  dalah  pendapat  muslimin  atas  suatu  masalah  yang  tidak  terdaat  di dalamnya nas dari al-Qur'an atau Sunnah atau pendapat sahabat, maka dari itu ‘urf dapat dijadikan hujjah.‘Urf  dibagi dua:‘Urf sahih, yaitu ‘urf yang tidak menyalahi nas, ‘Urf fasid, yaitu ‘urf yang menyalahi nas. Dari dua ‘urf yang dapat dijadikan hujjah  adalah  ‘urf  sahih.    Imam  Abu  Hanifah  mengamalkan  ‘urf  bila  tidak  dapat menggunakan qiyas atau istihsan. Ulama Hanafiyah mengemukakan ‘urf  terhadap masalah-  masalah  yang  tidak  ada  nashnya,  mereka  mentakhishkan  nas-nas  yang umum  jika  menyalahi  ‘urf  umum.  Jika  qiyas  meyalahi  ‘urf,  mereka  mengambil ’urf. Begitu  pula  mereka  mengambil  ‘urf  khas  dikala  tidak  ada  dalil  yang
menyalahinya. 16

## Kedudukan  Taubat  dan  Syubhat  dalam  Pelaksanaan  Hudud  menurut Imam Abu Hanifah
Dalam  hukum  Islam  ada  tiga  bentuk  sanksi  yang  diancamkan terhadap  perbuatan  zina,  yaitu  hukuman  cambuk (jilid ),  pengasingan  ( al- taqrib,  al-nafy )  dan  rajam  ( al-rajm ).  Sedangkan    bentuk  tindak    pidana  zina dibagi  menjadi  dua  kategori  yaitu  perbuatan  zina  yang  dilakukan  oleh  orang belum berkeluarga ( ghair al muhsan ) dan perbuatan zina yang dilakukan oleh orang  yang  sudah  atau  pernah  berkeluarga  ( muhsan ).  Hukuman  cambuk  dan pengasingan  diancamkan  terhadap  perzinaan  yang  dilakukan  oleh  pelaku ghair  muhsan (belum  pernah  nikah).  Sedangkan  hukuman  rajam  disediakan bagi pezina muhsan (dalam keadaan sudah atau pernah menikah). 17

## 1. Sanksi Qadzaf
Qadzaf menurut  pengertian  bahasa  adalah  melempar  dengan  batu  atau semisalnya.  Kata  ini  kemudian  digunakan  untuk  pengertian  melempar tuduhan  dengan  suatu  yang  tidak  disukai. 18 Adapun  menurut  pengertian syara’, qadzaf menurut  bahasa  yaitu ram’yu  syain berarti  melempar  sesuatu. Sedangkan  menurut  istilah  syara’  adalah  melempar  tuduhan  ( wath’i )  zina kepada  orang  lain  yang  karenanya  mewajibkan  hukuman  had  bagi  tertuduh ( maqdzuf ). 19
Dalam istilah syara’ , qadzaf ada dua macam, yaitu: qadzaf yang diancam dengan hukuman had , qadzaf yang diancam dengan hukuman ta’zir .
Pengertian qadzaf yang diancam dengan hukuman had adalah: “menuduh orang yang muhsan dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan  yang menghilangkan  nasabnya ”.  Sedangkan qadzaf yang  diancam  dengan hukuman ta’zir adalah: “menuduh  dengan  tuduhan  selain  berbuat  zina  atau selain  menghilangkan  nasabnya,  baik  orang  yang  dituduh  itu  muhshan maupun ghair muhshan.

## 2. Sanksi Syurb al-Khamr
Secara  bahasa  “ syurb” berarti  “minum”. Syurb menurut  jumhur  adalah syurb al-khamr , yakni meminum minuman keras (memabukkan), baik terbuat dari  perasan  anggur  atau  bukan,  sedikit  atau  banyak,  sampai  memabukkan atau tidak. 20

## Atika
Menurut  Abu  Hanifah  dan  murid-muridnya,  yang  dimaksud  dengan khamar  hanyalah  minuman  keras  yang  terbuat  dari  perasan  anggur, sedangkan  minuman  keras  lain  yang  terbuat  bukan  dari  anggur  tidak  disebut dengan  khamar,  tetapi muskir atau sakr. Tegasnya,  Abu  Hanifah membedakan  minuman  keras  menjadi  dua,  khamar  dan  muskir.  Atas  dasar ini,  yang  dimaksud  dengan syurb adalah syurb  al-khamr  wa syurb al-muskir, yakni meminum khamar dan meminum minuman keras (selain khamar). Yang pertama  (meminum  khamar)  sudah  dipandang  sebagai  tindak  pidana  yang diancam  dengan  had  sekalipun  yang  bersangkutan  tidak  sampai  mabuk, sedang  yang  kedua,  baru  dipandang  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  had jika ia sampai mabuk. 21

## 3. Hadd Sariqah (Pencurian)
Sariqah adalah  mengambil  harta  orang  lain  dengan  jalan  sembunyi- sembunyi  dan  menyelinap. 22 Menurut  Abu  Hanifah,  as-Sauri,  Ahmad  dan Ishak,  hukuman  atas  tindak  pidana  pencurian  itu  bersifat  pilihan,  potong tangan  atau  mengembalikan  (mengganti)  barang  yang  dicuri  kepada pemiliknya;  artinya,  jika  pencuri  mengembalikan  atau  mengganti  barang, tidak  dapat  dijatuhi  had  potong  tangan,  demikian  juga  jika  si  pemilik  barang memberikan  barang  yang  dicuri  kepada  si  pencuri 23 atau  menurut  ulama  lain menafkahkannya  pada  sabilillah. 24 Tegasnya,  hukuman  potong  tangan  dalam tindak  pidana  pencurian,  menurut  sebagian  kecil  ulama  dapat  diganti  dengan hukuman  penjara.Akan  tetapi,  menurut  mayoritas  ulama,  termasuk  Abu Hanifah, tidak dapat diganti.

## 4. Had Hirabah
Hirabah  ialah  perampokan  di  jalan  atau  “pencurian  besar”  ( al-Sariqah al-Kubra ).  Menurut  Abu  Hanifah,  hirabah  ialah  tindakan  perampasan  harta dengan  kekerasan  jika  tindakan  itu  menimbulkan  gangguan  keamanan  jalan, perampasan  harta,  atau  pembunuhan. 25 Hirabah  termasuk  kejahatan  terhadap stabilitas  keamanan,  dengan  berbagai  macamnya.Hukuman  yang  diancamkan terhadap  tindak  pidana  ini  ada  empat  macam,  hukuman  mati,  hukuman  mati dengan penyaliban, potong tangan dan kaki, dan pengusiran ( an-nafy ).

## 5. Hadd Riddah
Riddah  menurut  bahasa  berarti  “berpaling”  ( al-ruju’ ).Sedangkan menurut  istilah  syara’,  riddah  ialah  berpaling  dan  keluar  dari  agama  Isla m. 26
Berpaling  dari  agama  Islam  berarti  meninggalkan  agama  Islam  dan  menolak untuk  mengakui  kebenaran  agama  Islam  setelah  memeluknya.  Karena  itu, pelakunya  diancam  dengan  azab  neraka  yang  kekal  diakhirat  dan  hukuman mati  di  dunia.  Hal  ini  ditegaskan,  antara  lain  dalam  ayat  dan  hadis  berikut: (Q.S.  al-Baqarah:  217).  Nabi  berkata:  “Barang  siapa  menukar  agamanya, bunuhlah ia”. Hukuman mati yang diancamkan terhadap tindak pidana riddah ini berlaku umum, baik bagi laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Demikian  menurut jumhur ulama.  Akan tetapi,  menurut Abu Hanifah,  wanita yang  murtad  tidak  boleh  dijatuhi  hukuman  mati,  melainkan  harus  dipaksa masuk Islam kembali; dan jika tetap tidak mau kembali ke dalam Islam, harus dipenjarakan sampai akhir hayatnya. 27

## 6. Hadd Baghyu ( Pemberontakan)
Al-bagyu menurut  pengertian  bahasa  adalah  mencari  sesuatu,  menurut adat kebiasaan  istilah tersebut  dipakai untuk perbuatan  mencari sesuatu  yang tidak  halal  berupa  tindakan  jahat  atau  zalim.  Sedangkan  menurut  istilah Ulama  Malikiyah al-bagyu adalah  tindakan  pembangkangan  terhadap pemerintah  yang  sah,  bukan  dalam  maksiat,  dengan  perlawanan  untuk menolak kewajiban kepadanya. 28 Sedangkan Ulama Hanafiyah
mendefinisikannya  sebagai  tindakan  pembangkangan  terhadap  imam  yang sah  tanpa  alasan  yang  dibenarkan. 29 Pemberontakan  ( al-bagyu )  atau  makar terhadap pemerintahan sah diancam dengan hukuman mati.

## 7. Bentuk-Bentuk Syubhat
Syubhat  Objektif,  yaitu  yang  timbul  dari  objek  jarimah “Syubhat  fil mahali” karena  adanya  sesuatu  hukum  Syari’at  seperti  pencurian  terhadap harta  anak  sendiri.  Pencurian  itu  sendiri  dilarang  oleh  nash  al-Qur’an  dalam surat  al-Maidah  ayat  38.  dalam  nas  hadits  yang  bahwa  Engkau  dan  hartamu menjadi  milik  ayahmu”  Nas  hadits  menjadi  Syubhat  bagi  pelaksana  nas pertama,  yaitu  al-Qur’an  yang  larangan  mencuri  dan  hukumannya juga. Syubhat  Subjektif,  yaitu  syubhat  yang  bersumber  pada  dugaan  si pembuat  di  mana  ia  dengan  itikad  yang  baik  melakukan  sesuatu  perbuatan yang  dilarang  atau  tidak  mengira  bahwa  perbuatannya  itu  dilarang.  Syubhat

## Atika
Yuridis  yakni  syubhat  yang  timbul  dari  perbedaan  pendapat  para  Fuqaha tentang  hukum  sesuatu  perbuatan. Itulah  deskripsi  tindak  pidana  berikut bentuk  dan  jenis-jenis  hukuman  had  yang  diancamkan  terhadapnya  disertai beberapa  penjelasan.  Menurut  Imam  Malik,  Imam  Abu  Hanifah,  taubat  tidak menghapuskan  hukuman,  kecuali  untuk  jarimah  hirabah  yang  sudah  jelas ketentuanya.  Karena  kedudukan  hukuman  adalah  sebagai  kifarat  maksiat penebus (kesalahan).

## Taubat dan Syubhat dalam Pelaksanaan Hudud
Islam  mengajarkan  bahwa  orang  yang  melakukan  pelanggaran terhadap  ajaran  agama  diperintahkan  agar  bertaubat.  Ulama  sepakat  bahwa taubat  dapat  menggugurkan  had  tindak  pidana hirabah jika  dilakukan sebelum  pelaku  tindak  pidana  ditangkap  oleh  yang  berwenang.Had hirabah yang  gugur  dengan  taubat  ini  hanyalah  had  yang  menyangkut  hak  Allah. Sedangkan  yang  berkenan  dengan  hak  manusia,  misalnya  pelaku hirabah melakukan  pembunuhan  atau  perampasan  harta,  maka  hal  ini  tidak  gugur.Ia masih  berkewajiban  menyelesaikannya  dengan  pihak  korban.  Dengan  kata lain, masalah ini diserahkan pada kebijaksanaan pihak korban. 30
Mazhab  Hanafi  membagi  syubhat  menjadi  dua  macam. Pertama , suybhat  fil  fi’I ,  disebut  juga syubhat  isytibah dan syubhat  musyabahah . Yaitu  syubhat  bagi  orang  yang  tidak  jelas  tentang  kehalalan  dan  keharaman pembuatan. Mengenai perbuatannya  itu sebenarnya tidak terdapat  dalil sam’i (nass)  yang  menunjukkan  kehalalannya.  Tetapi  ia  mengira  hal  yang  bukan dalil  sebagai  dalil  (yang  menunjukkan  kehalalannya).  Misalnya,  hubungan seksual  dengan  bekas  istri  yang  sedang  menjalani  idah  dari  talak  tiga  atau khulu’ .  Dalam  hal  ini,  akibat  pernikahan  yang  berkenan  dengan  kehalalan hubungan seksual sebenarnya sudah tiada, karena telah dibatalkan oleh talak, tetapi  akibat  yang  berkenan  dengan  kewajiban  suami  untuk  memberi  nafkah dan keharaman (bekas) isteri untuk melakukan pernikahan masih tetap ada. 31
Hubungan  seksual  dalam  keadaan  seperti  tersebut  adalah  haram  dan termasuk perzinaan  yang  harus dijatuhi  had, kecuali  jika pelakunya  mengaku tidak  jelas  kedudukan  hukum  hubungan  itu  dan  menyangkanya  halal,  dengan alasan  bahwa  akibat  pernikahan  yaitu  yang  berkenan  dengan  kewajiban memberi  nafkah  dan  keharaman  (bekas)  isteri untuk  menikah  lagi  masih ada, sehingga  hal ini  menimbulkan  dugaan  kuat baginya bahwa akibat pernikahan yang  berkenan  dengan  kehalalan  hubungan  seksual  pun  masih  tetap  ada.
Dugaan  ini,  sekalipun  pada  hakikatnya,  tidak  layak  untuk  dijadikan  dalil, namun  karena  diduganya  sebagai  dalil,  maka  hal  itu  dapat  menggugurkan had .

## Kesimpulan
Dalam  pelaksanan  hudud  dasar  hukum  yang  digunakan  oleh  Imam Abu  Haifah  adalah  berdasarkan  al-Qur’an  dan  al-Hadits,  kemudian  dalam pembuktian  Imam  Hanafi,  alat  bukti  yg  digunakan  memliki  syarat-syarat  yg sangat  ketat.  Sehingga  dalam  pelaksanaan  hukumnya  diserahkan  kepada pemerintah agar tidak main hakim sendiri. Taubat menurut Imam Abu Hanafi yang  dapat  menggugurkan  taubat  hanya  dalam  hal hadd  hirabah (Perampokan) , tidak  berlaku  pada had-had yang  lain.Pandangan  Imam  Abu Hanafi apabila pada hudud terdapat unsur syubhat. Maka, menurut Imam Abu Hanafi  tidak  bisa  dijatuhkan  pada  hudud.  Dan  hal  tersebut  dikembalikan takzir.  Hudud  dapat  dilakukan  jika  didalamnya  tidak  mengandung  unsur- unsur syubhat.

## Atika

## Endnote
1 Abdurrahman Doi, Tindak Pidana Dalam Islam , (Jakarta: Mitra Putra, 1992), hlm. 61 2 Moenawar  Chalil, Biografi  Empat  Serangkai  Imam  Mazhab, (Jakarta:  Bulan Bintang, 1986), hlm. 19
3 Ibid., 4 Ibid., hlm. 511 5 Ibid., hlm. 79 6 Ibid., hlm. 513 7 Lihat Rosdaya, (1992), hlm. 86 8 Lihat Ali, (2007), hlm. 1 9 Ibid., 10 Ibid., hlm. 22 11 Teungku Hasbi ash-Shiddieqy, Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,1997), hlm. 146 12 Ibid., hlm. 154 13 Ibid., hlm. 149 14 Muhammad Abu Zahrah, Tarikh  al-Mazahib al-Islamiyah, (Beirut: Darul Fikri al- Arabi, Beirut, tt), 163
15 Ibid., 16 Teungku Hasbi ash-Shiddieqy, Pokok-pokok ..., Op.Cit., hlm.182 17 Lihat Audah, Juz I, hlm. 81 18 Lihat al-Zuhaili, (1991), hlm. 70
19 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.
60
20 al-Anshary, Asna al-Matalib Syarh al-Raud , (Misr: Matba’ah al-Maimuniyah, th), juz IV, hlm. 158 21 Lihat Audah, Juz I, hlm. 498-499 22 Lihat al-Kasani, juz VII, hlm. 65
23 al-Mawardi, al-Ahkan al-Sultaniyah , (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 228
24 al-Alusi, Ruh al-Ma’anni , (Beirut: Dar Ihya at-Turas al-Arabi, tt), juz VI, hlm. 135
25 Lihat Audah, Juz I, hlm. 498-499 26 Lihat Audah, Juz I, hlm. 706
27 Lihat al-Kasani, juz VII, hlm. 65 28 Lihat Audah, Juz I, hlm. 706
29 Lihat Qadir, (1977), hlm. 407-409 30 Abidin, Hasyiyah Radd al-Mukhtar . (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1966), hlm.
4
31 Ibn al-Humam, Syarh Fath al-Qadir , (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), juz IV, hlm. 140- 141

## Daftar Pustaka
Idoi, Abdurrahman. (1992). Tindak Pidana dalam Islam . (Jakarta: Mitra Putra. Chalil,  Moenawar.  (1986). Biografi  Empat  Serangkai  Imam  Mazhab. Jakarta:
Bulan Bintang.
Hasbi  ash-Shiddieqy,  Teungku.  (1997). Pokok  pokok  Pegangan  Imam  Mazhab. Semarang: Pustaka Rizki Putra. Abu  Zahrah,  Muhammad.  (tt). Tarikh    al-Mazahib  al-Islamiyah. Beirut:  Darul Fikrial-Arabi.
Wardi Muslich, Ahmad. (2005). Hukum Pidana Islam . Jakarta: Sinar Grafika. al-Ansari. (tt). Asna al-Matalib Syarh al-Raud . Misr: Matba’ah al-Maimuniyah. al-Mawardi. (tt). al-Ahkan al-Sultaniyah . Beirut: Dar al-Fikr. al-Alusi. (tt). Ruh al-Ma’anni . Beirut: Dar Ihya at-Turas al-Arabi. Ibn al-Humam. (1977). Syarh Fath al-Qadir . Beirut: Dar al-Fikr. Abidin. (1966). Hasyiyah Radd al-Mukhtar . Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi.