PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

## Hisan Hafansyah
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta E-mail: hhafansyah69@gmail.com

## Taufiqurrohman Syahuri
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta E-mail: taufiqurrahman@upnvj.ac.id

## Abstrak
Terbentuknya  organisasi  kemasyarakatan  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  kebebasan berserikat  dan  berkumpul  dalam  kehidupan  negara  hukum  yang  berdemokrasi.  Front Pembela  Islam  (FPI)  adalah  salah  satu  contoh  organisasi  masyarakat  yang  ada  di Indonesia. Akan tetapi, FPI telah dibubarkan oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama  (SKB)  tentang  Larangan  Kegiatan,  Penggunaan  Simbol  dan  Atribut,  serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2020.  Tindakan  pemerintah  ini  menimbulkan  polemik  dan  memunculkan  beberapa pertanyaan  apa  penyebab  dibubarkannya  ormas  FPI  oleh  pemerintah,  kemudian bagaimana perspektif hukum tata negara tentang pembubaran ormas  FPI. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  penyebab  dibubarkannya  ormas  FPI  oleh  pemerintah, kemudian  untuk  mengetahui  bagaimana  perspektif  Hukum  Tata  Negara  tentang pembubaran  ormas  FPI.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Hasil penelitian  ini menyimpulkan bahwa beberapa penyebab  organisasi  Kemasyarakatan  FPI  dibubarkan  oleh  pemerintah  yaitu,  pertama, FPI  telah  dianggap  bubar  secara de  jure oleh  pemerintah  sejak  tanggal  21  Juni  2019 karena  sudah  tidak  memiliki legal  standing sebagai  ormas.  Kedua,  FPI  dalam menegakkan amar  ma´ruf  nahi  munkar kerap  disertai  dengan  tindakan  anarkis  dan kekerasan,  bahkan  sampai  kepada  perbuatan  melanggar  hukum.  Maka  dari  itu, pemerintah  mengeluarkan  SKB  untuk  melarang  dan  menghentikan  kegiatan  FPI. Berdasarkan perspektif Hukum Tata Negara, pembubaran ormas FPI telah sesuai dengan peraturan  perundangan-undangan  yang  berlaku.  Selain  itu,  penggunaan  SKB  untuk melarang  dan  menghentikan  kegiatan  FPI  dari  segi  hukum  normatif  ini  menggunakan menggunakan penelitian kualitatif,Selain  itu  telah sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip negara demokrasi.
Kata kunci: Front Pembela Islam, Hukum tata negara, Organasiasi kemasyarakatan.

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan beragam suku, ras, dan juga kelompok-kelompok sosial yang ada  di  dalam  masyarakat  sehingga  menghasilkan  kebudayaan  yang  beraneka  ragam. 1 Perbandingan  dalam  kehidupan  format  sosial  itu  ialah  bentuk  kebangsaan  yang  pantas dibanggakan sebab ialah kekayaan bangsa yang tidak dipunyai oleh bangsa di negara lain.
Indonesia adalah negara hukum yang telah menetapkan statusnya sebagai negara hukum yang berdemokrasi. Istilah ini dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum”.  Istilah  Indonesia  sebagai  negara  yang demokrasi  pun  telah  berkomitmen  dengan  menempatkan  kedaulatan  berada  di  tangan rakyat  seperti  yang  termaktub  dalam  UUD  NRI  1945  Pasal  1  ayat  (2)  yang  berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan atau yang biasa disingkat menjadi  ormas dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  berbangsa  merupakan  bentuk  komitmen  negara untuk  menciptakan  sebuah  sistem  yang  berdemokrasi.  Negara  tentu  mengharapkan Ormas  dapat  berpartisipasi  untuk  mewujudkan  tujuan  dan  kebijakan  nasional  dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan. 2
Akhirnya,  Pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  pengganti  Undang- Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas). Perppu yang ditanda tangani oleh  Presiden  Joko  Widodo  pada  tanggal  10  Juli  2017  itu  diterbitkan  untuk mengantisipasi  kegiatan  ormas  yang  dinilai  mengancam  eksistensi  bangsa  dan menimbulkan konflik.
Ormas  merupakan  peran  serta  masyarakat  dalam  melaksanakan  pembangunan untuk memajukan kehidupan yang berkeadilan dan kemakmuran. Keberadaan organisasi kemasyarakatan  di  Indonesia  sebenarnya  sudah  terbentuk  semenjak  awal  abad  ini  dan mempunyai  kedudukan  paling  strategis  bagi  proses  kebangsaan  Indonesia,  bahkan sebagian dari ormas tersebut akhirnya menjadi partai politik yang mempelopori gerakan kebangsaan. 3
Setelah munculnya Tap MPR Nomor XVIII Tahun 1998 tersebut banyak  ormas yang  muncul  dengan  berideologikan  selain  Pancasila  dan  banyak  ormas  yang  muncul dengan ideologi atau aliran agama yang mereka anut. Adapun ormas yang muncul dengan berideologi kan agama Islam pada saat itu adalah Front Pembela Islam (FPI). Ormas FPI merupakan  salah  satu  kelompok  pergerakan  Islam  yang  bermunculan  pasca  Reformasi 1998.  Keresahan  Ulama  terhadap  penegakan  hukum  oleh  pemerintah  pada  masa  itu sehingga munculnya kemungkaran melatarbelakangi pembentukan FPI.
1 Muhammad Roihan Alhaddad, “Manusia Dan Kebudayaan (Manusia Dan Sejarah Kebudayaan, Manusia Dalam Keanekaragaman Budaya Dan Peradaban, Manusia Dan Sumber Penghidupan)”, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 7, No. 2, tahun 2019, hlm. 1
2 Muhammad Reza Winata, “ Politik Hukum Dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah (Legal Policy and Constitutionality of Authority in Dissolution of Legally Registered Societal Organizations by the Government )”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure , Vol. 18, No. 4, tahun 2018, hlm. 446.
3 Nabih  Amer  “ Analisis  Pembubarab  Orgabisasi  Kemasyarakatan  dalam  Prespektif  Negara  Hukum ”, Jurnal Penelitian Hukum, Vol 13, No 01 tahun 2020, hlm. 2
Secara resmi FPI berdiri pada hari Senin tanggal 24 Robiuts Tsani 1419 H atau bertepatan  pada  tanggal  17  Agustus  1998,  bertepatan  dengan  Rabiuts  Tsani  1419  H, bertempat di pondok pesantren Al-Umm, Kampung Utan, Ciputat, Jakarta Selatan. Ada beberapa  golongan  elit  agama  yang  terlibat  dalam  pendirian  FPI,  yaitu  para  habaib, ulama, dan beberapa kiai pesantren. Sedangkan sang pelopor berdirinya FPI adalah Habib Rezieq Shihab. 4 Kerangka balik pendirian FPI begitu juga diklaim oleh badan itu antara lain:  1)  adanya  penderitaan  panjang  umat  Islam  di Indonesia karena  lemahnya  kontrol sosial  penguasa  sipil  maupun  militer  akibat  banyaknya  pelanggaran  hak  asasi  manusia yang  dilakukan  oleh  oknum  penguasa;  2)  adanya  kemungkaran  dan  kemaksiatan  yang semakin merajalela di seluruh sektor kehidupan; dan 3) adanya kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta ummat Islam.
Sejak didirikannya FPI telah memberikan banyak kontribusi positif bagi negara Indonesia.  Salah  satunya  yaitu  kegiatan  aksi  kemanusiaan  dengan  terjun  langsung  ke lapangan untuk membantu korban bencana alam, seperti membantu para korban tsunami di Aceh pada tahun 2004, mengevakuasi dan memberi bantuan logistik untuk para korban gempa  dan  tsunami  di  Palu  pada  tahun  2018,  membangun  saluran  air  untuk  para pengungsi  korban  gempa  Ambon  pada  tahun  2019,  dan  lain  sebagainya.  Hal  tersebut dilakukan oleh FPI berdasarkan tujuan mereka yaitu untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar secara  kaffah  disegenap  sektor  kehidupan,  dengan  tujuan  menciptakan  umat menjamin kebebasan berpendapat semua orang tanpa terkecuali, kebebasan ini berkaitan dengan masalah-masalah umum seperti moralitas, kepentingan dan hukum. Konsep Al Amr  bi  Al-Munkar  wa  Al-Nahyu  an  Al-Munkar  dengan  limpahan  keberkahan  dan keridhoan  Allah  SWT.  Kegiatan-kegiatan  positif  yang  dilakukan  oleh  FPI  dapat dibenarkan  secara  konstitusi  dan  di  nilai  telah  sesuai  dengan  yang  diharapkan  oleh Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2017  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Selanjutnya disebut UU Ormas)
Tetapi disisi lain, penguatan Al- Amr bi Al-Munkar wa Al-Nahyu an Al-Munkar menunjukkan  bahwa  islam  memiliki  perhatian  yang  sangat  serius  terhadap  moralitas manusia dalam masyarakat yang diterapkan oleh ormas FPI pula kerap disertai dengan aksi  pemberontak  serta  dinilai  sebagai  kekerasan,  apalagi  sampai  menyimpang  aturan hukum  yang  berlaku.  Habib  Rizieq  Shihab  memberikan  uraian  berdasarkan  perkataan nabi yang menggambarkan kalau Nabi Muhammad SAW sempat membongkar gentong- gentong  miras,  memukul  pemabuk  di  pasar  karena  menciptakan  keresahan  bagi masyarakat, dan menginstruksikan untuk menghancurkan masjid Dhirar dengan cara di bakar  karena  masjid  Dhirar  dibagun  dengan  tujuan  untuk  memecah  belah  umat  Islam. Bagi Habib Rizieq, apabila masjid saja apabila dibangun dengan tujuan yang tidak baik bisa dibakar maka hal yang sama harus dilakukan pada tempat maksiat. Kemudian, Habib Rizieq  berandai  apabila  Nabi  Muhammad  SAW  masih  hidup  tempat  maksiat  seperti tempat perjudian, pelacuran, pabrik minuman keras juga diperintahkan untuk dibakar.
Strategi yang digunakan oleh FPI yaitu dalam hal ma’ruf , mereka menyampaikan dengan  cara  lemah  lembut  dan  bersimpati,  sedangkan  dalam hal  nahi  munkar ,  mereka lebih  mengutamakan  ketegasan  atau  aksi  frontal.  Konsep  daripada amar  ma’ruf  nahi munkar , lebih banyak kepada penyikapan yang berupa aksi-aksi yang sudah mengikuti
4 Fathorrahman Mujahra, “Menakar Kembali Akar Ideologi Ormas Radikal-Fundamentalis (Studi Kasus Terhadap Front Pembela Islam (FPI))”, Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan , Vol. 1, No. 2, Tahun 2017, hlm. 5.
berbagai prosedur. Dalam aksi merupakan sebuah strategi terahir langkah yang diambil. Dalam kaitan ini, bukan berarti strategi dalam ber amar ma’ruf nahi munkar lebih identik dengan  aksi,  akan  tetapi  merupakan  sebuah  implementasi  dari  al-Qur’an  dalam pelaksanaan amar  ma’ruf  nahi  munkar ,  sehingga  apa  yang  menjadi  visi  dan  misi sorganisasi dapat tercapai. 5 An Nawawi serta Ibnu Daqiq menjelakan bahwa amar ma’ruf nahi  munkar harus  diterapkan  dengan  pendekatan  yang  lembut  agar  tujuan  yang diharapkan bersama bisa tercapai. Pemakaian kekerasan dalam amar ma’ruf nahi munkar yang  dipakai  oleh  Ormas  FPI  pula  memperoleh  reaksi  kritik  dari  bermacam  pendapat, seperti Gus Dur yang menyangkal pemakaian kekerasan dalam nahi munkar yang diiringi teror. Gus Dur menarangkan sebenarnya kedatangan Islam merupakan belas kasih untuk semua  alam  ( rahmatan  lilalamin ),  maka  dari  itu  ajaran  Islam  wajib  disebar  luaskan sebagai poin utama dalam menciptakan ketenangan, kesamarataan, dan kelimpahan untuk kerukunan umat tanpa memandang agama.
KH. Husni Mubarok mengatakan bahwa FPI memiliki strategi yang bagus, tetapi metode  yang  digunakan  tidak  sesuai  karena  mendahulukan  kekerasan.  Beliau menyarankan  agar  FPI  menggunakan  pendekatan  lemas  lembut  agar  tujuan  dan  visi dakwah  mereka  dapat  dicapai.  Aksi  tidak  terpuji  yang  di  jalani  oleh  badan  FPI  dalam melempangkan amar ma’ ruf munkar ini amat tidak dibenarkan dengan cara hukum. Serta aksi  melanggar  hukum  yang  sangat  disayangkan  merupakan  gerombolan  badan  FPI  di lapangan  terbang  Soekarno  Hatta  dalam  bagan  penyambutan  kehadiran  Habib  Rizieq Shihab  pada  bertepatan  pada  10  November  2020.  Dampak  dari  gerombolan  itu menimbulkan halte 3 lapangan terbang SoekarnoHatta tidak bisa bekerja serta kemacetan akut di pintu masuk Soekarno Hatta. Massa yang memenuhi lapangan terbang itu sudah melanggar  hukum,  dengan  adanya  kerumunan  tersebut  jelas  telah  melanggar  hukum, karena  mengingat  pada  saat  itu  DKI  Jakarta  sedang  dalam  menerapkan  Penerapan Pembatasan  Sosial  Bersakala  Besar  (PSBB)  yang  tertuang  dalam  Ketetapan  Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomr 959 Tahun 2020.
Berangkat dari tindakan FPI tersebut, maka pemerintah melakukan langkah tegas yaitu dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam pada 30 Desember 2020. SKB ini ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Nasional Penanggulanan Terorisme.
Isi  SKB  tersebut  memuat  mengenai  alasan-alasan  dibubarkannya  ormas  FPI antara lain sebagai berikut: pertama, Pemerintah menilai bahwa FPI memiliki Anggaran Dasar (AD) yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang mana hal ini tentu bertentangan dengan UU Ormas Pasal 2 dan 59 ayat (4) huruf (c). Pemerintah dalam  kewajibannya  melindungi  kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, sehingga pelanggaran terhadap asas dan  tujuan  organisasi  kemasyarakatan  yang  didasarkan  kedua  hal  tersebut  merupakan perbuatan  yang  sangat  tercela  dalam  pandangan  moralitas  bangsa  Indonesia; kedua, pemerintah menganggap  FPI telah bubar secara de  jure terhitung pada  tanggal 21 Juni 2019 atau sejak berakhirnya masa (SKT) Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi kemasyarakatan  berlaku  mulai  20  Juni  2014  sampai  20  Juni  2019.  Dalam  hal  ini pemerintah  menggunakan  logika  hukum  yaitu  ketika  suatu  surat  izin  memuat  hak-hak
5 Nursalim, Penerapan Konsep Amar Ma’ruf Nahi Munkar Oleh Front Pembela Islam (FPI) Di Daerah Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2010-2011  (Tinjauan  Manajemen  Strategik), Skripsi,  Jurusan  Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Universitas Islam Negara Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, hlm. 117
yang diberikan oleh pemerintah telah habis masa berlakunya, maka hak yang diberikan itu telah tiada.
Pembubaran  ormas  FPI  juga  menuai  kritik  dari  beberapa  pakar  Hukum  Tata Negara.  Adapun  Pakar  Hukum  Tata  Negara  dari  Universitas  Andalas  Feri  Amsari mengatakan,  jika  dilihat  dari  UU  Ormas  yang  mengesahkan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat, maka mekanisme pembubaran FPI sudah sesuai. Namun, Feri menilai bahwa pembubaran itu bisa dinilai bermasalah jika dilihat dari segi UUD NRI 1945. Feri mengatakan, UUD NRI 1945  Pasal  28  menjamin  kebebasan  berserikat  dan  berkumpul  bagi  setiap  masyarakat Indonesia.  Oleh  karena  itu,  ia  menilai  pembubaran  ormas  FPI  bermasalah  secara konstitusional dilihat dari dasar hukum bernegara. Feri melanjutkan, sebenarnya sebelum dikeluarkannya  Perppu  Ormas,  pembubaran  Ormas  harus  melalui  proses  peradilan. Namun,  aturan  itu  sudah  tidak  ada  lagi,  bersamaan  dengan  terbitnya  Perppu  Ormas beberapa tahun lalu. 6
Memandang aksi penguasa yang membubarkan ormas FPI dengan menghasilkan SKB ini memunculkan reaksi yang berbeda-beda di golongan pakar Hukum Tata Negara. Terdapat yang beranggapan aksi ini ialah demosi kepada karakteristik negara kerakyatan, ialah  dengan  membubarkan  ormas  dengan  cara  sepihak  (subjektivitas  penguasa)  tanpa lewat cara peradilan.Tetapi, perihal ini bertolak balik dengan karakteristik negara hukum ( The Rule Of Law ) yang bagi A. V. Dicey salah satunya merupakan Due Process of Law, yang berartinya kedudukan majelis hukum dalam cara penguatan hukum yang seimbang, alhasil  dalam  pembubaran  ormas  juga  sepatutnya  terlebih  dulu  lewat  tetapan  majelis hukum selaku usaha  menjauhi  terbentuknya pelanggaran independensi serta terkumpul yang  dipastikan  oleh  konstitusi,  sekalian  menghindari  terbentuknya  aksi  sepihak  serta individual dari Penguasa. 7
Perihal  ini  pula  diperkuat  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia  nomor  82/PUU-XI/2013,  yang  menerangkan  bahwa  aksi  perebutan  ataupun pemisahan kepada independensi awam dalam wujud pelarangan, yang dicoba dengan cara mutlak  oleh  Penguasa,  tanpa  lewat  cara  peradilan  merupakan  aksi  negara  kewenangan bukan negara hukum semacam Indonesia sebagimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 negara Indonesia merupakan negara hukum. 8
Bagi  Mahfud  MD  terpaut  pembubaran  ormas  tidaklah  masalah  kejahatan, melainkan  hukum  administrasi  negara  yang  mana  penanganan  bentrokan  ketetapannya yakni dengan mempraktikkan aksi administrasi ialah asas contrarius actus . 9 Mahfud MD juga menyampaikan bahwa, keputusan pemerintah sudah sesuai aturan dan perundang- undangan  yang  berlaku.  Salah  satunya  adalah  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tentang Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2017  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan.  Karena tidak mempunyai legal standing , Mahfud MD meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  untuk  menolak  semua  kegiatan  yang  dilakukan  FPI  mengenai  keputusan
6 Sania  Mashabi,  Bayu  Galih. Ahli:  Jika  Lihat  UUD  1945,  Pembubaran  FPI  Bisa  Dinilai  Bermasalah , https://nasional.kompas.com/read/2020/12/31/11445201/ahli-jika-lihat-uud-1945-pembubaran-fpi-bisa- dinilai-bermasalah , 31 Desember 2020, diakses pada tanggal 02 April 2021.
7 Muhammad Reza Winata, “ Politik Hukum Dan Konstitusionalitas ....” Op.Cit. hlm. 458.
8 M. Beni Kurniawan, “ Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjauudari UUD 1945 ”, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 3 September 2018, hlm. 472.
9 Mahfud  MD  adalah  Menteri  Koordinator  Bidang  Politik,  Hukum,  dan  Keamanan  RI  pada  Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.
pemerintah organisasi kemasyarakatan mempunyai hak untuk mengajukan keberatan itu ke PTUN.
Sementara  itu,  Jimly  Asshidiqie  memaknai due  process  of  law sebagai  asas legalitas dengan penjelasan bahwa segala tindakan Pemerintahan harus didasarkan atas peraturan  perundang-undangan  yang  sah  dan  tertulis,  peraturan  tersebut  harus  ada  dan berlaku  terlebih  dahulu  atau  mendahului  tindakan  atau  tindakan  administrasi  harus didasarkan  atas  aturan  atau rules  and  producers ( regels ). 10 Berdasarkan  pendapat  ini, makna due  process  of  law tidak  langsung  menghubungkan  peran  pengadilan  dalam penerapan  asas  tersebut.  Sehingga,  permasalahan  yang  akan  dikaji  dalam  tulisan  ini adalah  apa  penyebab  dibubarkannya  ormas  FPI  oleh  pemerintah  dan  bagaimana perspektif Hukum Tata Negara tentang pembubaran ormas FPI.

## METODE
Jenis  Penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  perpustakaan  merupakan penelitian  yang  mengkaji  studi  dokumen,yakni  menggunakan  berbagai  data  sekunder seperti  peraturan  perundang-undangan  teori  hukum  pandangan  kritis.  Pendekatan  yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual  approach) .  Pendekatan  Perundangan-undangan (statute approach) dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang bersangkut  dengan  isu  hukum  syang  sedang  ditangani.  Pendekatan  konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
Dalam Penelitian ini diperlukan bahan atau data yang akan dicari kemudian diolah dan  selanjutnya  dianalisis  untuk  mencari  jawaban  dari  permasalahan  penelitian  yang diajukan. Adapun sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini yaitu Bahan Hukum Primer dan Tersier. Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian,yaitu Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang  -Undang  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang- Undang. Selanjutnya, bahan hukum Tersier adalah materi hukum yang bersumber pada kamus, ensklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perspektif Hukum Tata Negara tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI)
Pada  tanggal  22  November  2017  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  disahkan  oleh  Presiden  RI  sebagai  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2017  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang baru. Upaya pemerintah dalam menegakkan  hukum  terhadap  penanggulangan  ormas  yang  bertentangan  dangan  nilai-
10 Muhammad Reza Winata, “ Politik Hukum Dan Konstitusionalitas ...”. Op.Cit, hlm. 457.
nilai  pancasila  dan  Undang-  Undang  Dasar  1945  lewat  hukum  pidana  sebagai  sanksi pamungkas berupa pemberian ancaman sanksi pidana berupa penjara dan sanksi pidana dalam hukum administrasi berupa pencabutan ijin dan/atau pembubaran ormas.
Apabila melihat UU Ormas, untuk melaksanakan pembubaran ormas dapat dicoba dengan  keterkaitan  pelanggaran  yang  dicoba  oleh  ormas.  Pertama,  bisa  diamati  pada Pasal  60  ayat  (1)  yang  berbunyi:  “Ormas  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  21,  Pasal  51,  dan  Pasal  59  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dijatuhi  sanksi administratif . Sanksi  administratif  seperti  yang  termuat  dalam  Pasal  61  ayat  (1)  ialah peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. 11
Kemudian penjelasan lebih lanjut mengenai muatan Pasal 61 terdapat pada Pasal 62 UU Ormas yang berbunyi:
1. Peringatan  tertulis  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  61  ayat  (1)  huruf  a diberikan  hanya  1  (satu)  kali  dalam  jangka  waktu  7  (tujuh)  hari  kerja  sejak tanggal diterbitkan peringatan;
2. Dalam  hal  Ormas  tidak  mematuhi  peringatan  tertulis  dalam  jangka  waktu sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Menteri  dan  Menteri  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum  dan  hak  asasi manusia  sesuai  dengan  kewenangannya  menjatuhkan  sanksi  penghentian kegiatan;
3. Dalam  hal  Ormas  tidak  mematuhi  sanksi  penghentian  kegiatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  di  bidang  hukum  dan  hak  asasi  manusia  sesuai  dengan kewenangannya  melakukan  pencabutan  surat  keterangan  terdaftar  atau pencabutan status badan hukum”. 12
Berikutnya metode kedua ialah penguasa dapat secara langsung mencabut suatu SKT ormas bila melaksanakan pelanggaran begitu juga yang diatur dalam Pasal 60 ayat (2) yang berbunyi: Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Sanksi  administratif  yang  diserahkan  ialah  berbentuk  pembatalan  Surat  Penjelasan Terdaftar (SKT) atau pembatalan Status Badan Hukum begitu juga diatur dalam Pasal 61 ayat (3). Setelah itu ditegaskan pada Pasal 80A yang menyatakan pencabutan status badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b  sekaligus  dinyatakan  bubar  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang sebagaimana disampaikan diatas. 13
Adapun yang sebenarnya terjadi terhadap proses pembubaran ormas FPI secara de jure bukan karena pemerintah yang mencabut SKT FPI, melainkan dari habis masa berlakunya SKT Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 pada tanggal 20 Juni 2019. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan logika hukum yaitu ketika suatu surat izin yang memuat hak-hak yang diberikan oleh pemerintah telah habis masa berlakunya, maka hak-hak yang diberikan itu telah tiada. Sehingga dapat dipahami bahwa ketika suatu ormas yang semula memiliki SKT kemudian SKT tersebut dicabut atau habis masa berlakunya, maka ormas
11 Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2017  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 61
12 Ibid , Pasal 62
13 Ibid , Pasal 80A
tersebut sudah tidak lagi memiliki legal standing sebagai ormas, yang mana SKT itulah yang menjadi surat izin dari pemerintah agar suatu ormas mendapatkan hak-hak mereka.
Selanjutnya  berkaitan  dengan  belum  dilakukannya  perpanjangan  SKT  FPI, meskipun ormas FPI dinyatakan bubar secara de jure oleh pemerintah, FPI masih dapat melakukan  berbagai  kegiatan  sebagai  ormas  berdasarkan  prinsip  kebebasan  berserikat dan  berkumpul  yang  telah  dijamin  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945  sebagaimana  yang tertuang  pada  Pasal  28E  ayat  (3).  Selain  itu,  hal  tersebut  juga  didukung  berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 882/PUU- XI/2013, yang mana disebutkan bahwa berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, ormas yang memilih  untuk  tidak  mendaftarkan  diri  pada  pemerintah,  negara  tidak  dapat  melarang kegiatan  ormas  tersebut  sepanjang  tidak  melakukan  kegiatan  yang  mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum.
Indoneisa  merupakan  negara  hukum  yang  demokratis,  kehadiran  ormas merupakan  suatu  komitmen  dalam  mewujudkan  prinsip  kebebasan  berserikat  dan berkumpul  yang  dijamin  oleh  konstitusi,  kemudian  kehadiran  ormas  diharapkan  bisa berpastisipasi  dalam  menciptakan  tujuan  nasional  dalam  kerangka  kesatuan  Republik Indonesia yang bersumber pada Pancasila serta UUD NRI 1945 dan juga dapat berfungsi dalam menjaga dan menghasilkan kondisi yang damai serta mensejahterakan kehidupan warga. 14
Hal ini selaras sebagaimana ditegaskan pada Pasal  1 ayat (2) UUD  NRI Tahun 1945  bahwa  konsep  kedaulatan  rakyat  yang  sekarang  dianut  oleh  bangsa  Indonesia bukanlah kedaulatan rakyat dalam arti yang sebebas-bebasnya. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dibatasi dan harus tunduk pada aturan hukum. Bagaimana pun kedaulatan rakyat tetaplah  mempunyai  kelemahan-kelemahan,  salah  satunya  bahwa  jika  tidak  terkontrol dengan  baik  maka  akan  menimbulkan  tindakan  yang  anarkis. 15 Oleh  karena  itu,  dalam Pasal  1  ayat  (2)  UUD  NRI  1945  ditegaskan,  bahwa  kedaulatan  rakyat  dilaksanakan menurut  UUD,  menunjukkan  bahwa  pelaksaanaan  kedaulatan  rakyat  disalurkan  dan diselenggarakan  menurut  prosedur  konstitusional  yang  ditetapkan  dalam  hukum  dan konstitusi ( constitutional democracy ).

## Legal Standing Surat Keputusan Bersama dalam Memutus Pembubaran Organisasi Front Pembela Islam
Pembubaran ormas FPI dengan diterbitkannya SKB dapat dibenarkan dengan cara hukum formil serta hukum materil. Secara hukum formil, SKBtentu memiliki legitimasi hukum yang kuat karena dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tepatnya pada Pasal 8 ayat (1), yang mana SKB merupakan salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh menteri dan produk hukum ini pun diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat (Pasal 8 ayat (2)). Praktik tindakan administratif melalui  SKB  biasanya  dilakukan  dalam  konsep  negara  hukum  yang  berorientasi  pada civil law , yang didasarkan atas asas legalitas yaitu segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis yang mana peraturan perundang- undangan tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Selain itu, Jimly Asshidiqie dalam teorinya
14 Ari  Ganjar Herdinsyah, “ Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia ”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Volume 1 Nomor 1, tahun 2016.
15 Zamakhsari Dofier, Tradisi Pesantren, 149. Lihat juga, Badrun Alaena, NU Kritisisme dan Pergeseran Makna Aswaja (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 79.
“negara  hukum  yang  demokratis”  mengakui  adanya  prinsip  “ freies  ermessen ”  yang memungkinkan para pejabat tata usaha negara atau administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri “ beleid- regels ” atau “ policy rules ” ataupun peraturan-peraturan yang  dibuat  untuk  kebutuhan  internal  ( internal  regulation )  secara  bebas  dan  mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah. 16
Adapun  secara  materiil,  penggunaan  SKB  untuk  menghentikan  kegiatan  ormas FPI  dapat  dibenarkan  berdasarkan  prinsip  negara  hukum  ( rechtsstaat ).  Istilah  negara hukum ( rechtsstaat ) pernah menjadi terjemahan langsung dari Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sehingga, wajar jika  pemerintah  dalam  mengatur  ormas  berorientasikan  pada  norma  administratif. Tindakan pembubaran ormas FPI melalui SKB ini tidak dapat disebut sebagai tindakan sewenang-wenang ( abuse of power ) karena pada prinsipnya keputusan tata usaha negara (KTUN)  seperti  ini  dapat  diajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  dengan catatan tidak lebih dari 90 hari setelah dikeluarkannya KTUN tersebut.
Penerapan  UU  Ormas  yang  membatasi  masyarakat  untuk  berserikat  memiliki alasan  yang  dibenarkan  oleh  hukum  internasional  yang  diterjemahkan  melalui  prinsip siracusa . Prinsip ini merupakan seperangkat prinsip mengenai aturan-aturan pembatasan ( limitation )  dan  derogasi  ( derogation )  dalam International  Convenant  on  Civil  and Political  Right (ICCPR).  Ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  prinsip-prinsip siracusa  dalam  hal  pembatasan  terhadap  suatu  hak  asasi  manusia  dapat  dilihat  sebagai berikut: 17
1. Ketentuan-ketentuan Pembatasan HAM, meliputi:
a. Prinsip-prinsip  penafsiran  umum  yang  berhubungan  dengan  justifikasi pembatasan;
b. Prinsip-prinsip  penafsiran  yang  berhubungan  dengan  ketentuan-ketentuan pembatasan yang bersifat khusus, meliputi: ditetapkan oleh hukum, dalam masyarakat  demokratis,  ketertiban  umum,  kesehatan  masyarakat,  moral public,  keamanan  nasional,  keselamatan  public,  hal  dan  kebebasan  orang lain,  atau  hak  dan  reputasi  orang  lain  serta  pembatasan  pada  pengadilan umum.
2. Pengurangan HAM dalam Darurat Publik, meliputi:
a. Darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa;
b. Peryataan, pemberitahuan, dan penghentian darurat publik;
c. Benar-benar diperlakukan dalam situasi darurat;
d. “Non  derogable  right” (hak  tidak  bisa  dikurangi  dalam  keadaan  apapun oleh siapapun);
e. Beberapa  prinsip  umum  dalam  pengantar  dan  aplikasi  darurat  publik  dan akibat tindakan pengurangan hak;
f. Rekomendasi  mengenai  fungsi  dan  tugas  Komite  Hak  Asasi  Manusia (HAM) dan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Selain itu, pembatasan hak untuk berserikat mendapatkan pembenarannya secara yuridis-konstitusional  melalui  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  82/PUU-XI/2013
16 Ahmad  Hamdani  dan  Suyuti  Abdullah, “Penyimpangan  Terhadap  pengertian  Ahlussunah”, Majalah Salafi, edis XV (Yogyakarta: Yayasan Assunnah, 1997), 59
17 Irfan  Rosadi,  Mahasiswa  Fakultas  Hukum,  Universitas  Islam  Indonesia, “Analisis  Terhadap Penghapusan  Proses  Peradilan  Dalam  Pembubaran  Organisasi  Kemasyarakatan  (Studi  Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)” , 2018, hlm 25-26.
perihal  Pengujian  UU  Ormas  terhadap  UU  NRI  1945  pada  hari  Selasa,  23  Desember 2014.  Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  bahwa  jika  kegiatan  dan  aktivitas  ormas terbukti mengancam keamanan dan ketertiban umum, mengganggu hak kebebasan orang lain, serta melanggar nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama, Negara berkewajiban dalam fungsinya menjamin ketertiban umum untuk dapat melakukan penegakan hukum, bahkan dapat menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh suatu ormas.
Putusan tersebut juga selaras dengan pendapat Sam Issacharoff yang dikutip oleh Muchamad Ali Safa’at dalam Pembubaran Partai Politik di Indonesia, salah satu   bentuk pembatasan      ( derogation )  yang  dapat  dibenarkan  serta  dibutuhkan  oleh  negara  dalam menjalankan demokrasi yaitu pembatasan hak terhadap kelompok-kelompok yang dapat mengancam  kehidupan  demokrasi  dan  kebebasan  seluruh  masyarakat.  Dalam  upaya tersebut  Negara  dapat  melarang  atau  membubarkan  suatu  organisasi,  tidak  terkecuali organisasi kemasyarakatan, yang bertentangan dengan tujuan dasar Negara serta tatanan konstitusional. Dalam rangka menjalankan kehidupan yang demokratis Negara tidak saja memiliki  hak,  melainkan  juga  memiliki  kewajiban  untuk  menjamin  dan  melindungi prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. 18
Cita kenegaraan dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah demokrasi karena adanya jaminan  hak  asasi  manusia  di  dalamnya.  Dalam  kerangka  sistem  pemerintahan  yang demokrasi, kebebasan rakyat untuk berserikat dan berkumpul adalah salah satu hak yang dijamin  oleh  negara.  Sehingga,  dalam  hal  ini  Pemerintah  selaku  penyelenggara  negara memiliki  kewenangan  yang  sah  secara  konstitusional  dalam  mengelola  keseimbangan, keselarasan, dan keharmonisan dalam menggunakan hak dan kewajiban dalam berserikat dan bekumpul. Pada Pasal 28J ayat (1) menyebutkan “setiap orang wajib menghormati hak  asasi  manusia  orang  lain  dalam  tertib  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara”, dan pada ayat (2) menyebutkan “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan  maksud  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan pertimbangan  moral,  nilai-  nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu masyarakat demokratis”. Pada pasal tersebut dapat kita lihat bahwa kebebasan berserikat dan  berkumpul,  dalam  Negara  hukum  tetap  harus  menjamin  terciptanya  tertib  sosial, bukanlah sebebas-bebasnya yang dapat menimbulkan kekacauan sosial. 19
Mengutip  buku  karya  Jimly  Asshiddiqie  guru  besar  Hukum  Tata  Negara Universitas Indonesia, Keputusan atau Putusan negara dapat dibedakan dalam tiga bentuk yaitu  (a) regeling ,  yang  muatan  materinya  mengatur  disebut  peraturan  perundang- undang;  (b) beschekking yang  isinya  merupakan  Keputusan  Tata  Usha  Negara  atau penetapan administrasi yang sifatnya final, mengikat dan individual, bukan mengatur atau biasa  disebut  SK  (Surat  Keputusan);  dan  (c)  vonis  pengadilan,  berupa  putusan  hakim. Ketiga  bentuk  putusan  negara  itu  dapat  dilakukan  perlawanan  hukum  bila  dianggap merugikan atau cacat hukum.
Perlawanan hukum terhadap regeling dapat dilakukan di Mahkamah Konstitusi jika regeling berupa  undang-undang,  atau  di  Mahkamah  Agung  jika regeling tersebut berupa  peraturan  dibawah  undang-undang  dari  peraturan  pemerintah  sampai  peraturan desa. Sedangkan perlawanan hukum  terhadap beschekking atau penetapan  administrasi dapat  dilakukan  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Untuk  vonis  pengadilan  dapat
18 Imam Sukadi, “Asas Contrarius Actus Sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan Berserikat dan berkumpul di indonesia”, Mimbar Keadilan, Vol. 12 No. 2, hlm 193.
19 Ibid , hlm. 189
dilakukan perlawanan hukum ke pengadilan lebih tinggi. Sejak dikeluarkannya Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan (UU P3), perihal putusan negara dalam bentuk regeling dibedakan dengan putusan negara dalam bentuk beschekking sebagimana disebut dalam Ketentuan Peralihan UU P3 Pasal Pasal 56 yang menyatakan semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur,  Keputusan  Bupati/walikota,  atau  keputusan  pejabat  lainnya  yang  sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku, harus dibaca peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. 20
Selanjutnya  untuk  istilah  keputusan  sejak  rezim  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2004  hanya  digunakan  untuk  sebuah  penetapan  ( beschikking )  yaitu  individual, konkret  dan  berlaku  sekali  selesai,  misalnya  seperti  pengangkatan  dan  pemberhentian seseorang dalam jabatan adalah bukan sesuatu yang berisi norma bersifat mengatur. 21 Setelah  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  2004  dicabut  dan  digantikan  dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 100 yang menyebutkan  bahwa  “Semua  Keputusan  Presiden,  Keputusan  Menteri,  Keputusan Gubernur,  Keputusan  Bupati/Walikota  atau  keputusan  pejabat  lainnya  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  97  yang  sifatnya  mengatur,  yang  sudah  ada  sebelum  Undang- Undang  ini  berlaku,  harus  dimaknai  sebagai  peraturan,  sepanjang  tidak  bertentangan dengan  undang-undang  ini”.  Ketentuan  ini  membawa  konsekuensi  pada  penggunaan nomenklatur  “keputusan”  bagi  ketentuan  yang  bersifat  mengatur  tidak  tepat  lagi digunakan.  Untuk  itu  nomenklatur  yang  tepat  ialah  “peraturan”  dan  nomenklatur “keputusan”  hanya  digunakan  untuk  sebuah  penetapan  ( beschikking )  pemerintah  yang bersifat individual, kongkret dan sekali-selesai ( einmahlig ). Norma hukum sekali-selesai ( einmahlig ) diartikan sebagai norma yang hanya berlaku satu kali dan setelah itu selesai. 22 Dengan analisa hukum yang ada dapat dikatakan bahwa produk hukum SKB Pembubaran FPI,  sepatutnya  kepala  putusanya  bukan  Surat  Ketetapan  Bersama  melainkan  ditulis Peraturan  Bersama.  Mengapa  begitu,  SKB  Pembubaran  FPI  itu  bersifat  mengatur ( regeling ) bukan Ketetapan aturan upaya negara ( beschikking ).

## KESIMPULAN
Dalam konteks pembubaran FPI di Indonesia, pemerintah mengacu pada Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2017  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  sebagai  landasan hukum. Pembubaran ini, meskipun secara de jure terjadi setelah habis masa berlakunya Surat  Keterangan  Terdaftar,  mengundang  kritik  terkait  dengan  interpretasi  kebebasan berserikat dan berkumpul. Pembubaran tersebut menggunakan Surat Keputusan Bersama, yang secara hukum formil diakui sebagai produk hukum yang mengikat. Secara materiil, pembubaran ini sesuai dengan prinsip negara hukum ( rechtsstaat ) dan pembatasan hak asasi  manusia  dalam  kondisi  tertentu,  seperti  yang  diakui  dalam  putusan  Mahkamah Konstitusi dan prinsip siracusa. Namun, perlu diperhatikan penyesuaian nomenklatur, di mana istilah Surat Keputusan Bersama dapat digantikan dengan Peraturan Bersama untuk lebih  tepat  mencerminkan  muatan  materi  pembubaran  yang  bersifat  mengatur. Pemahaman  ini  menggarisbawahi  kompleksitas  peraturan  perundang-undangan  terkait
20 Maria  Farida  Indrati, “Ilmu  Perundang-undangan  Ilmu  Perundang-undangan  I:  Jenis,  Fungsi,  Dan Materi Muatan”, 2007, Yogyakarta: Kasinius.
21 Ibid. hlm, 97.
22 Ibid . hlm, 99
pembubaran  ormas  dan  perlunya  keseimbangan  antara  keamanan  negara,  kebebasan berserikat, dan prinsip demokrasi konstitusional.

## DAFTAR PUSTAKA
Ari.  G.  H.  (2016)  “Peran  Organisasi  Masyarakat  (Ormas)  Dan  Lembaga  Swadaya Masyarakat  (LSM)  Dalam  Menopang  Pembangunan  Di  Indonesia”,  Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Volume 1, Nomor 1.
Imam,  S.  (2019)  “Asas  Contrarius  Actus  Sebagai  Kontrol  Pemerintah  Terhadap Kebebasan Berserikat dan berkumpul di indonesia”, Mimbar keadilan, Volume 12 Nomor 2.
Imdadun, R. (2005) Arus Baru Islam Radika: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia, Jakarta: Erlangga.
Irfan R. (2018), “Analisis Terhadap Penghapusan Proses Peradilan Dalam Pembubaran Organisasi  Kemasyarakatan  (Studi  Terhadap  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)”,  Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
Ja'far Umar T. (2005) “Mengenal Sejarah dan Pemahaman Ahlussunnah wal Jama'ah", dalam Buletin Salafi, edisi I”, Yogyakarta: yayasan Assunnah.
Mahfud MD adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI pada Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.
Maria F. I. (2007) "Ilmu Perundang-undangan Ilmu Perundang-undangan I: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kasinius.
Muhammad R. S. (2019) Dialog FPI: Amar Ma’ruf Nahi Mungkar, Jakarta: FPI. Muhammad  R.  A.  (2019),  “Manusia  Dan  Kebudayaan  (Manusia  Dan  Sejarah
Kebudayaan, Manusia Dalam Keanekaragaman Budaya Dan Peradaban, Manusia Dan  Sumber  Penghidupan)”,  Jurnal  Manajemen  Pendidikan  Islam,  Volume  7, Nomor 2.
Muhammad,  R.  W,  (2018)  “Politik  Hukum  Dan  Konstitusionalitas  Kewenangan Pembubaran  Organisasi  Kemasyarakatan  Berbadan  Hukum  Oleh  Pemerintah (Legal  Policy  and  Constitutionality  of  Authority  in  Dissolution  of  Legally Registered Societal Organizations by the Government)”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 18, Nomor 4.
Muhammad,  R.  W.  (2018),  “Politik  Hukum  Dan  Konstitusionalitas  Kewenangan Pembubaran  Organisasi  Kemasyarakatan  Berbadan  Hukum  Oleh  Pemerintah”, Jurnal Penelitian De Jure, Volume 18, Nomor 4.
Muhammad  B.  K.  (2018),  “Konstitusionalitas  PerppuoNomor  2  Tahun  2017  tentang Ormas Ditinjauudari UUD 1945”, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 3.
Nabih,  A.  (2020)  “Analisis  Pembubarab  Orgabisasi  Kemasyarakatan  dalam  Prespektif Negara Hukum”, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 13, Nomor 01.
Nursalim, (2011), Penerapan Konsep Amar Ma’ruf Nahi Munkar Oleh  Front Pembela Islam  (Fpi)  Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2010-2011  (Tinjauan Manajemen  Strategik),  Skripsi,  Jurusan  Manajemen  Dakwah  Fakultas  Dakwah Universitas Islam Negara Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Sukadi,  I.  (2019)  “Asas  Contrarius  Actus  Sebagai  Kontrol  Pemerintah  Terhadap Kebebasan Berserikat dan berkumpul di indonesia”, Mimbar keadilan, Volume 12, Nomor 2.
Zamakhsari D. (2000) Tradisi Pesantren, Yogyakarta: Tiara Wacana. Zuly,  Q.  (2008)  "Gerakan  salafi  Radikal  dalam  Konteks  Islam  Indonesia",  Jurnal
Islamica, Volume 3, Nomor 1.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2017  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.