Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
ISSN: 2654-847X http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea

## Potret Buram Politik Islam Indonesia

## M. Zaki
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram Email: amakikaz02@gmail.com
Abstrak: Agama dan politik memiliki relasi yang sangatlah unik, dan menarik. Keduanya kadang bermula dari perseteruan dan bertepi dengan kemesraan.  Artikel  ini  membahas  tentang  potret  politik  Islam  di Indonesia.  Temuan  artikel  menunjukkan  bahwa  Indonesia  hanyalah sekelumit contoh  faktaneka  hostoris  betapa  agama  t elah melakukan fungsi  kritisnya  sebagai  medium  kritik  sosial  sebuah  masyarakat sekaligus sarana perubahan politik sebuah tatanan kekuasaan. Bukan hanya  agama,  politik  juga  sering  melawan,  mengintimidasi,  dan menghancurkan agama. Diskriminasi ulama dan pemuka agama yang ghalib terjadi akhir-akhir ini di setiap jengkal tanah dalam buaian ibu pertiwi adalah faktaneka historis yang tak terbantahkan. Dengan kata lain, hubungan sekaligus nasib agama dan politik akan ditentukan oleh otoritas  mana  yang  paling  kuat  dan  dominan  dari  keduanya  serta bagaimana  karakter  para  elit  politik dan  elit  agama  yang  kebetulan berkuasa.  Jika  politik  menjadi  ‚superordinat‛,  maka  agama  akan berpotensi menjadi ‚subordinat‛. Begitu pula sebaliknya.
Kata Kunci: Politik Islam, Indonesia, relasi agama dan politik
Abstract: Religion and political relations are very unique and interesting. Both of  them  sometimes  originated  from  feud  and  edge  with  intimacy.  This  article discusses  the  portrait  of  Islamic  politics  in  Indonesia.  The  article  founds  of indicating that Indonesia is only a small sample of various histories how religion has  performed  its  critical  function  as  a  medium  of  social  criticism  of  society  as well  as a  means of the  political change  in a power order. It is not only  religion that  opposes  politics.  Politics  also  often  resist,  intimidate  and  destroy  religion. The discrimination of clerics and religious leaders that have occurred recently in every Indonesian motherland is an undeniable historical fact. In other words, the relationship,  as  well  as  the  fate  of  religion  and  politics,  will  be  determined  by which  authority  is  the  most  powerful  and  dominant  of  the  two  and  how  the character of the  political elite and religious elite who  happen  to be in power. If politics  becomes  "superordinate",  then  religion  will  potentially  become "subordinate", and vice versa.
Keywords: Politics of Islam, Indonesia, religious and political relations
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam

## Pendahuluan
Relasi  antara  agama  dan  politik  sangatlah  unik,  menarik,  dan hampir  lucu.  Keduanya  kadang  bermula  dari    perseteruan    dan bertepi  dengan  kemesraan.  Sejarah  jelas  telah  mencatat  dengan  tinta emasnya  bahwa  tokoh,  komunitas,  dan  institusi  keagamaan  bisa berperan  menjadi  penjaga  moral  masyarakat  serta  pengkritik kekuasaan  yang  garang.  Pula,  agama  bisa    menjadi    sumber    energi luar  biasa  untuk  melakukan  perlawanan  terhadap  rezim  korup  dan despotik.  Tunjuk  misal,  sejarah  gerakan  Gereja  Katolik  di  Amerika Latin, 1 Black  Chruches  di  Amerika  Serikat,  Sufi  Sanusiyah  di  Lybia, atau  Tarekat  Qadiriyah-Naqsabandiyah  di  Banten, 2 Indonesia, hanyalah  sekelumit  contoh  faktaneka  hostoris  betapa  agama  telah melakukan  fungsi  kritisnya  sebagai  medium  kritik  sosial  sebuah masyarakat  sekaligus  sarana  perubahan  politik  sebuah  tatanan kekuasaan.
Penting  untuk  dicatat,  bukan  hanya  agama  yang  melakukan perlawanan  terhadap  politik.  Politik  juga  sering  melawan, mengintimidasi,  dan  menghancurkan  agama.  Diskriminasi    ulama dan  pemuka  agama  yang ghalib terjadi  akhir-akhir  ini  di  setiap jengkal tanah dalam buaian ibu pertiwi adalah faktaneka historis
1 Sebuah  gerakan  yang  dikomandoi  oleh  Gustavo  Gutiérre  z,  seorang  imam Dominikan yang me ngajak Gereja Katolik Amerika Latin untuk hadir dan berjuang bersama orang miskin untuk melawan pemerintahan yang korup dan despotik. Lihat Che n Martin, Teologi Gustavo Gutiérrez: Refleksi dari Praksis Kaum Miskin, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 55.
2 Selain pe ne kanannya  terhadap syari’ah, ciri yang sangat me nonjol dalam tarekat Naqsabandiyah adalah upaya yang serius  dalam  mempe ngaruhi ke hidupan dan  pemikiran  golongan  pe  nguasa  serta  me  nde  katkan  Negara  kepada  agama. Tarekat ini tidak me nganut kebijaksanaan isolasi diri dalam me nghadapi pemerintah (kolonial Belanda)  yang  sedang  berkuasa.  Sebaliknya ia melancarkan  konfrontasi de ngan berbagai kekuatan politik agar dapat me ngubah pandangan mereka. Lihat, Wiwi Siti Sajaroh, ‚Tarekat Naqsabandiyah, Me njalin Hubungan Harmonis de ngan Kalangan  Pe  nguasa‛,  dalam  Sri  Mulyati,  dkk., Mengenal  dan  Memahami  Tarekat- Tarekat Muktabarah di Indonesia, (Jakarta : Ke ncana, 2006), 91.
116 | M. Zaki, Potret Buram Politik Islam …
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
yang tak terbantahkan. Dengan kata lain, hubungan sekaligus nasib agama dan politik akan ditentukan oleh otoritas mana yang paling kuat  dan  dominan  dari  keduanya  serta  bagaimana  watak  dan karakter  para  elit  politik  dan  elit  agama  yang  kebetulan  berkuasa. Jika  politik  menjadi  ‚superordinat‛,  maka  agama  akan  berpotensi menjadi ‚subordinat‛. Begitu pula sebaliknya.
Tetapi  di  sisi  lain,  agama  juga  bisa  berfungsi  sebagai  ‚stempel‛ atau  legitimator  politik-kekuasaan  sejak  zaman    "baheula"    hingga pada  masa  keinian.  Di  sejumlah  negara,  dewasa  ini  agama-politik banyak      melakukan      ‚perkawinan‛      dan      menjalin    hubungan ‚simbiosisme  mutualisme‛:  politik  memberi  garansi  proteksi keamanan    masyarakat     agama,     sementara    agama    memberi ‚legitimasi  teologis‛    untuk    melanggengkan    kekuasaan    politik. Dalam  konteks  ini,  secara  teoretis  hubungan  agama    dan    politik adalah  sejajar  (koordinat),  bukan    saling    mendominasi    dan menguasai  tetapi  saling  melengkapi  dan  menguntungkan  satu  sama lain.     Meskipun     dalam     prakteknya    tentu     saja    tetap    terjadi ‚perselingkuhan‛  sana-sini  dimana  agama  atau  politik   mencoba ‚main    mata‛   dan    ‚berselingkuh‛   dengan    pihak    lain    di  luar ‚komunitas  agama‛  (misalnya  kelompok  adat,  kaum  pebisnis, sekuler-ateis, dan lain sebagainya), atau bahkan secara diam-diam saling menjegal dan mendelegitimasi otoritas masing-masing.

## Menggali Sejarah Menimba Ibrah
Faktaneka  sejarah  mengeksplanasikan  betapa  dinamis  dan fleksibelnya  relasi  agama  dan  politik  di  Indonesia.  Dulu  pada  masa kolonial,  agama  berperan  ganda:  sebagai  legitimasi  kolonialisme sekaligus kritik sosial. Banyak tokoh agama, Muslim khususnya,
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
yang  bekerja  dengan  pemerintah  kolonial. 3 Tetapi  pada  saat  yang bersamaan  juga  banyak  di  antara  mereka  yang  menjadi  pengkritik dan  pemberontak  terhadap  eksistensi  kolonial. 4 Potret    yang    sama juga  berulang  pada  zaman  Orde  Lama.  Presiden    Soekarno    di    satu sisi  mengakomodasi  tokoh-tokoh  Muslim  (khususnya  dari  kalangan Nahdlatul Ulama), 5 tetapi pada waktu yang bersamaan melibas tokoh- tokoh  Muslim  lain  (khususnya  dari  Masyumi)  yang  kontra  dengan kekuasaanya.
Pada  masa  revolusi,  relasi  harmoni  antara  Soekarno-Masyumi berperan  signifikan  dalam  mewujudkan  pemerintahan  di  Indonesia. Masyumi  sebagai  sebuah  partai,    memiliki    kontribusi    signifikan dalam  pengukuhan  identitas  Islam  di  panggung  politik  Indosesia. Eksistensinya mampu mengikat erat dan berjalin berkelindan
3 Kelompok ini berasal dari kalangan bangsawan, al-Mulk at-Thawaif dan Rayes de  Tipes yang  sedari  awal  me  ngambil  posisi insider. Dalam  konte  ks  sikap keberagamaan,  mayoritas  di  antara  mereka  pe  nghayat  Islam  sinkkre  tik kejawen- abangan.
4 Ane ka perlawanan  kaum Muslim yang diaktori oleh para  ulama terhadap eksiste  nsi  kolonialisme  Belanda  antara  lain  Perang  Paderi  (1821-1827),  Perang Dipone  goro  (1825-1830)  dan  Perang  Aceh  (1875-1905).  Re  nte  tan  perlawanan  ini dipantik  oleh  seruan jihad dalam  doktrin al-Din  al-Islam dan  kebijakan  politik kolonialisme Belanda yang ke ntal de ngan nuansa diskriminatif terhadap umat Islam. Lihat  Aqib  Sumito, Politik  Islam  Hindia  Belanda, (Jakarta  :  LP3ES,  2006),  12;  Sartono Kartodirjo, Pengantar  Sejarah  Indonesia  Baru  1500-1900,  Dari    Emporium    sampai Imperium, cet. XVII (Jakarta : Gramedia Utama, 2009), 294.
5 Titik temu antara Soekarno de ngan NU, tidak disimbolkan secara fisikli sebagaimana  pledoi  Mahfud  MD  di  acara  ILC  #AntaraMaharDanPHP  14-08-2018, dalam rangka me njawab serangan Aqil Sirajd yang me nuduhnya bukan kader NU pada moment  krusial konte stasi  politik. Mahfud MD berhujjah, me  njadi kader NU tidak harus me ngikuti pelatihan organisasi dan tertera me njadi pe ngurus  organisasi yang dilegalkan de ngan surat keputusan. Me nurutnya, menjadi NU tulen itu apabila ide dan gagasan  NU te ntang  nilai-nilai kebangsaan,  nasionalisme  , kebhine kaan, toleransi  dan  pluralitas tampak  dalam  merawat  keutuhan  NKRI. ‘Alakullihal, pada tataran  inilah  Soekarno  dan  NU  me  ne  mukan kalimatun  sawa yang  simbiosisme mutualisme, tanpa pernah namanya tercatat dalam kepe ngurusan NU.
118 | M. Zaki, Potret Buram Politik Islam …
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
dengan  seluruh capital  social (modal  sosial) 6 yang  dimiliki  oleh  umat Islam  sebagai  umat  mayoritas  di  Indonesia.    Modal    sosial    yang dimiliki  umat  Islam,  yang  direfresentasikan  oleh  Masyumi,  bukan hanya  sekumpulan  institusi  yang  menopang  (NU,  Muhammadiyah, Perti,  PSII  dan  lainnya),  tetapi  lebih    jauh-dengan social    trust dan social  norm -  merupakan  perekat  yang  menggerakkan  mereka bersama-sama.  Melalui  aneka  ikatan  horizontal,  berperan  dan karenannya  dibutuhkan  untuk  memberi  komunitas  suatu sense identitas  dan  tujuan  bersama.  Secara  keseluruhan,  modal  sosial merangkai  akumulasi  dari  berbagai  aset  sosial,  psikologi,  kultur, kognitif,  institusional    dan    aset-aset    yang    dapat    meningkatkan jumlah  (atau  probabilitas)  perilaku  kooperatif  yang  saling menguntungkan,  antara  Soekarno  di  satu  pihak  dan  Masyumi  di pihak yang lain.
Modal  sosial  memang  potensial  memudahkan  koordinasi  dan relasi  kerja  sama,  tetapi  ia  juga  memiliki  suatu ‚downside‛, semacam sisi  gelap  dalam  penampakannya.  Tokoh-tokoh  Masyumi  -Natsir, misalnya-  menghendaki  ideologi  Islam  sebagai  dasar  berbangsa  dan bernegara.  Baginya,  Islam  bukan  semata-mata  religi,  yaitu  agama dalam  pengertian  ruhaniah  saja.  Islam  mengatur  hubungan  antara manusia  dengan  Allah  SWT,  dan  antar  sesama  manusia.  Islam merupakan pedoman dan falsafah hidup yang tidak mengenal
6 Modal  sosial (social  capital) me  nunjuk  pada  institusi-institusi,  hubungan- hubungan, dan norma  -norma yang  me  ne ntukan kualitas dan kuantitas inte raksi sosial masyarakat. Dalam dinamika inte raksi tersebut, ia berjalin berkelindan dengan adanya  sikap saling  percaya (trust) dan  norma  -norma  sosial  yang  berlaku,  serta jaringan sosial yang efektif dimana de ngan itu semua anggota masyarakat berupaya me ngatasi berbagai problem secara  bersama  dalam suatu pola hubungan timbal balik, se hingga dapatme ningkatkan e fesiensi masyarakat de ngan cara memfasilitasi tindakan-tindakan  terkoordinasi.  Lihat  Zaki  dkk.,  ‚Kohe  sivitas  Berbasis  Modal Sosial, Belajar dari Kaum Wetu Telu‛, dalam Jurnal Istiqra’ : Penelitian Islam Indonesia, Vol. 05, No. 01, 2006 : 159-191.
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
pemisahan  antara  agama  dari  politik.  Oleh  sebab  itu,  dalam  masa revolusi  umat  Islam  di  Indonesia  bukan  saja  dijiwai  oleh  aspirasi nasional, melainkan juga oleh aspirasi Islam. 7
Perdebatan dan konforntasi Masyumi dan Soekarno menyangkut  masalah  ideologi  dalam  berbangsa  dan  bernegara  terus berlanjut.  Soekarno  dalam  pidatonya  di  Amuntai,    Kalimantan Selatan  tanggal  27  Januari  1953,  kembali  memperteguh  komitmen kebangsaannya  dengan  menginginkan  negara  nasional  yang berideologi  Pancasila  dan  bukan  negara  berdasarkan  ideologi  Islam. Pernyataan  Sukarno  itu  mendapat  tanggapan  berbagai  kalangan, khususnya tokoh-tokoh Masyumi.
Puncak     perdebatan     dan     konfrontasi     Soekarno    dengan Masyumi  bertepi  ketika  Soekarno  mengeluarkan  ‚Dekrit  ‛  dan diberlakukannya  ‚Demokrasi  Terpimpin‛  tahun  1959.  Keluarnya Dekrit  tersebut  semakin  memperkuat  dan  memperbesar  kekuasaan Soekarno  di  satu  pihak,  sementara  di  pihak    lain    semakin melemahkan  posisi  dan  peran    Masyumi    sebagai    partai    politik. Bukan  hanya  peran  politik  Masyumi  semakin  merosot,  tetapi eksistensinya  pun  diamputasi  dan  dikebumikan  melalui  surat keputusan nomor  200  tahun 1960. 8 Menghadapi keputusan tersebut, Masyumi  mengabil  dua  opsi  cerdas. Pertama, pimpinan  Masyumi menyatakan  diri  bubar  melalui  suratnya  nomor  1801  BNI-25/60 tanggal 13  September  1960. Pembubaran  diri ini dimaksudkan untuk menghindari  cap  sebagai  partai  terlarang,  dan  korban  yang    tidak perlu, baik terhadap anggota Masyumi dan keluarganya, maupun aset- aset    Masyumi. Kedua, menggugat   Soekarno   di   pengadilan.
7 Insan Fahmi Siregar, Partai Masyumi  dalam Dinamika  Demokrasi  Indonesia, (Se marang : Widya Karya, 2014), 54.
8 Dilear Noer, Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1960, (Bandung : Mizan, 2000), 216.
120 | M. Zaki, Potret Buram Politik Islam …
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
Usaha  Masyumi  mencari  keadilan  di  pengadilan  menemui  jalan buntu.  Kebuntuan  itu  terjadi  karena  adanya  intervensi  S  oekarno terhadap proses pengadilan. 9
Setali  tiga  uang,  potret  umat  Islam  pada  era  Orde  Baru  dalam konteks agama, politik dan kekuasaan pun tidak lebih baik dari masa- masa  sebelumnya.  Suara‑suara  yang    ingin    menegakkan  Syari’at Islam atau Islam sebagai dasar negara nyaris tak  terdengar.  Boleh jadi karena  intervensi  negara  yang  terlalu  kuat  terhadap  gerak‑gerik warganya  termasuk  ormas,  membuat  semuanya  menjadi  diam  dan tiarap,  seolah  ada  kesimpulan  bahwa  berbeda  dengan mainstrem negara  adalah  berbahaya.  Bukan  itu  saja,  melalui  Undang-  Undang Nomor 8 tahun  1985  pemerintah mulai menerapkan  mono‑loyalitas, mengharuskan  seluruh  organisasi  kepemudaan,  kemasyarakatan  dan keagamaan  berasaskan  Pancasila,  sebagai  satu‑satunya  asas. 10 Kita menyebutnya  asas    tunggal.    Dengan  peraturan  baru  itu  setiap perserikatan yang tidak  berasaskan   Pancasila dianggap bertentangan dengan  negara,  dan  nasibnya  pun  kita  sudah  tahu:  dibubarkan  dan dikebumikan.
Kebijakan  refresif  rezim  Orde  Baru,  memaksa  kecenderungan gerak politik Islam, bergeser  ke  arah yang lebih netral,  dari minoritas politik  ke  mayoritas  kultural.  Mayoritas  aspirasi  umat,  tidak memandang  aktifitas  politik  sebagai  satu‑satunya  wadah  perjuangan dalam  rangka  berkhidmat  pada  Islam.  Gerakan  Islam  sedang melangkah  ke  arah  spektrum  baru  yang  lebih  dominan  bersifat kultural  ketimbang  politik.  Pada  era  ini  Islam  sebagai    gerakan kultural dapat dirumuskan dalam tiga sub gerakan,  yakni:
9 MC. Rickle fs, Sejarah Indonesia  Modern, (Yogyakarta  :  Gadjah  Mada Unive rsity Press, 1991), 176.
10 Ali F, Islam, Pancasila dan Pergulatan Politik, (Jakarta : Pustaka Antara, 2004), 67.
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
intelektual,  etik  dan  estetik. 11 Fenomena  inilah  yang    dipandang sebagai  format  baru  gerakan  Islam  dalam  penghadapannya  dengan konteks  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia  dalam  arti  yang  umum dan tentu saja dalam kurun waktu yang lebih mutakhir.
Diskursus  gerakan  Islam  kultural,  ditandai  oleh  bangkitnya kepemimpinan  intelektual  Muslim  yang  menyoal  isu‑isu  sosial, ekonomi,  intelektual  dan  estetika. Dus, melemahnya  sikap‑sikap sektarian  dan  memudarnya  konsep  umat  yang  diikat  oleh  organisasi massa  Islam  atau  partai    politik   Islam   yang    eksklusif.    Inilah    yang oleh  Donald  K.  Emmerson  disebut  sebagai  diskursus  Islam  yang tengah  menegaskan  dimensi  kulturalnya,  jika  bukan  sama  sekali  a- politis. 12 Faktor  dominan  yang  mempengaruhi  kondisi  ini  adalah perubahan  struktural  di  dalam kehidupan  politik  dan sosio-ekonomi sebagai  akibat  kebijakan  yang  dijalankan  Orde  Baru.  Situasi  ini menciptakan    ketegangan    ideologis    antara    Islam    dengan    Negara yang  berbuntut  kekalahan  umat  Islam  sedikitnya  dalam  konstitusi, pemilihan umum, fisik, birokrasi dan  simbol. 13
Setelah  Soeharto  lengser  dan  Orde  Baru  tamat,  Indonesia memasuki  fase  baru  dalam  kehidupan    berbangsa    dan    bernegara yang  disebut  era  reformasi.  Keran  kebebasan  berekspresi  dan berserikat  kembali  terbuka  lebar  di  era  ‚canggung‛  ini.    Bagi komunitas  Muslim,  momentum  ini  sekaligus  membangkitkan kembali ghirrah nya untuk menceburkan diri dalam lembah
11 Kuntowijoyo,  ‚Agama  Berdime  nsi  Banyak,  Politik  Berdime  nsi  Tunggal‛, dalam Abu  Zahrah  (e  d.), Politik Demi  Tuhan, (Bandung;  Pustaka Hidayah,  1999),  h. 121.
12 Donald K. Emerson, Indonesia Beyond Soeharto, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), 211.
13 Bachtiar Effe ndy, Islam dan Negara : Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia, (Jakarta : Paramadina), 78.
122 | M. Zaki, Potret Buram Politik Islam …
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
kekuasaan politik. 14 Ada dua hal yang dapat disimak mengapa partai- partai  Islam  muncul  pada  awal  orde  reformasi: Pertama, pada  awal pemerintahan orde baru, Soeharto sadar terdapat dua resistensi politik yang bakal dihadapi, yaitu komunisme dan Islam. Untuk menghadapi komunis,  Soeharto  bersinergi  dengan kelompok Islam.  Pada sisi lain, setelah  berhasil  membasmi  komunis  sampai  ke  akar-  akarnya, Soeharto  mulai  mengawasi  dan  memata-matai  umat  Islam  yang berseberangan  dengan  kebijakan  politiknya  dengan  menempatkan aparat  intelejen.  Dengan  landasan    ini,    orde    baru  secara  sempurna menerapkan  strategi  politik  Snouck  Hurgronje  terhadap  Muslim. Muslim  dipandang  sebagai  kelompok  kiri  yang  berjuang  melawan represi politik, serta memperjuangkan  persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia, baik dalam perspektif politik, ekonomi, dan  budaya. 15
Strategi  politik kedua adalah   menyederhanakan  partai politik menjadi  tiga  partai,  Golkar,  PDI,  dan  PPP.  Partai  politik  di  luar mainstream ,  baik PDI  maupun  PPP  didesain agar tidak dapat menang dalam   pemilihan  umum.  Desain   ini  mengingatkan  strategi  politik
14 Pada  awal  re  formasi  (pe  milu  1999)  terdapat  20  partai  politik  berasaskan Islam  dan/atau  berbasis  massa  Islam  yaitu:  [a]  PKU  (Partai  Kebangkitan  Umat);  [b] PNU (Partai Nahdatul Umat); [c] SUNNI; [d] PKB (Partai Kebangkitan Bangsa); [e ] PAN  (Parai  Amanat  Nasional);  [f]  PBR  (Partai  Bintang  Re  formasi);  [g]  PBB  (Partai Bulan Bintang); [h] PK (Partai Keadilan); [i] PSII (Partai Syarikat Islam Indone sia); [j] PUI  (Partai  Umat  Islam);  [k]  PMB  (Partai  Masyumi  Baru;  [l]  PKMI  (Partai Kebangkitan  Muslim  Indone  sia);  [m]  PKU  (Partai  Kebangkitan  Umat);  [n]  PPP (Partai  Persatuan  Pembangunan);  [o]  PSII  1905  (Partai  Syarikat  Islam  Indone  sia 1905); [p] PAY (Partai Abul Yatama); [q] PID (Partai Islam Demokrat); [r) PKP (Partai Keadilan dan Persatuan); [s] Partai Politik Islam Masyumi; [t] Partai Persatuan. Dari 20  partai  ini  hanya  tiga  partai  yang  lolos electoral  thershold 2,5%  yaitu  PPP:  10.71%, PAN:  7.12%,  dan  PKB:  12.61%.  Lihat  Syarifuddin  Jurdi, Pemikiran  Politik  Islam Indonesia:  Pertautan  Negara,  Khilafah,  Masyarakat  Madani,  dan  Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 181.
15 Kazuo Shimogaki, Kiri Islam: Antara Modernisme dan Post Modernisme, Telaah Kritis Pemikiran Hassan Hanafi, (Yogyakarta: LKiS, 1993), 6.
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
Belanda  yang  disebut beamtenstaat untuk  domestikasi  partai  politik, dan  menciptakan floating  mass (masa  mengambang)  sehingga  akan mendapat keunggulan suara dalam pemilu. Apabila di suatu daerah salah  satu  partai  politik  (PDI  dan  PPP)  itu  menang,  maka pembangunan di daerah itu bakal dihambat.
Empat  kali  pemilihan  umum,  memilih  anggota  legislatif maupun  presiden  dan  wakil  presiden,  sudah  diselenggarakan  pasca reformasi,  yakni  pada  tahun  1999,  2004,  2009,  dan  2014.  Dalam empat  kali  pemilu  itu,  partai  politik  Islam  mengalami  pasang  surut, dan  angka  perolehan  partai  politik  Islam  dalam  pemilihan  umum relatif  kecil,  yakni  di  bawah  10%.  Sementara  itu  mayoritas  pemilih beragama  Islam  adalah  88%  dari  populasi penduduk  Indonesia  yang berjumlah  240  juta jiwa. Fenomena ini  bermakna  bahwa suara partai politik  Islam  tidak  mencerminkan  kekuatan  pemilih  mayoritas. 16 Problem  utamanya  adalah  elit  politik  sangat  lemah  dalam  mengelola civic  culture (tradisi  budaya  politik  demokrasi)    dan political engagement (perasaan  dan  ketertarikan  pemilih  terhadap    partai politik  Islam)  terhadap  basis  massa  partai  politik  Islam.  Rendahnya tingkat  kelola  dari  elit  politik  terhadap  dua  aspek  di  atas  berdampak pada rendahnya political interest massa pemilih partai politik Islam.
Faktor    psikologis    sangat    dominan    terhadap    partisipasi pemilih. Civic  culture dan political  engagement yang  melekat  pada partai  politik  dapat  memicu  rasa  tertarik  terhadap  partai  politik. Pemilih selanjutnya  akan  mendiskusikan  perihal partai itu,  termasuk diskusi  politik  ‘siapa  saja  elit  politik’  yang  dicalonkan    menjadi anggota  legislatif.  Diskusi  itu  memberi  informasi    mengenai keyakinan individu terhadap partai politik Islam pilihan. Seringkali
16 Saiful  Mujani,  R.  William  Liddle  &  Kuskridho  Ambardi, Kuasa  Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca - Orde Baru, (Jakarta: Mizan Publika, 2012), 371.
124 | M. Zaki, Potret Buram Politik Islam …
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
hasil  diskusi  politik  itu  justru  menimbulkan  sisi  negatif,    yakni individu  bermigrasi  kepada  partai  politik  non  Islam.  Problem perpindahan  partisipasi  politik  terhadap  partai  non  Islam,  tentu banyak  faktornya.  Indikasi  perpindahan  di    samping    telah disebutkan  di  atas,  juga  karena  persoalan  sifat  toleransi  partai  politik terhadap  penghayat  agama  yang  berbeda  dalam  kehidupan masyarakat.
Selain  faktor  psikologis,  setidaknya  ada  tiga    isu    dalam globalisasi  yang  berhubungan  dengan  partai  politik  Islam,  yakni:  [1] Isu borderless ,  dunia  tanpa  batas,  yakni  berkembangnya  relasi-relasi antar  individu  baik  dalam  konteks  lintas  batas  negara,  bangsa,  suku, ras,  maupun  agama.  Dengan  adanya  sifat borderless itu  berimplikasi pada  tumbuhnya  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  [2] Tumbuhnya  diaspora  sebagai  akibat borderless itu,  sehingga  perlu melakukan  dekonstruksi  untuk  memberi  pengakuan  terhadap identitas  budaya  masyarakat.  Pengakuan  identitas  menjadi  sangat penting,  bahkan  dalam  konteks  ini  negara  maupun  partai    politik tidak  dapat  menghegemoni  identitas.  Penafsiran  yang  perlu dikemukakan  dalam  konteks  partai  politik  adalah  ‚stigma  politik‛ negatif  maupun  positif  dapat  meningkatkan  ataupun  menurunkan jumlah  perolehan  suara  dari  kelompok  basis  massa  Islam.  Dan  [3] Globalisasi  memacu  timbulnya  konflik  akibat  proses  dekonstruksi yang  terhambat.  Perdebatan  mengenai  ortodoksi  dan  sinkretik, modern  dan  tradisional,  liberal  dan  konservatif,  dan  radikal  dan harmoni  merupakan  fenomena  psikologis    yang      dapat mempengaruhi perolehan suara pemilih. 17
17 Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad, Wajah Baru Islam di Indonesia
(Yogyakarta: UII Press, 2004), 178.
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam

## Awal Dari Sebuah Akhir
Menghadapi  pemilu  legislatif  dan  pilpres  2019,  Komisi Pemilihan  Umum  telah  menetapkan  enam    belas    partai    politik peserta  pemilu.  Dari  enam  belas  tersebut,  lima    di    antaranya tergolong  partai  Islam  atau  berbasis  massa  Islam  antara  lain:  PPP, PAN,  PKB,  PKS  dan  PBB.  Kelima  p artai  ini,  secara  moral  dan  etika dilandasi  nilai  Islam,  sehingga  politik  bisa  menjadi  alat    perjuangan bagi  mewujudkan  kepentingan  umat.  Wajah  politik  yang  sering  kali diidentikkan kotor  dan licik akan menjadi lebih santun  karena moral agama  menjadi  panduan.  Ini  tantangan  bagi  politisi  Muslim,  yakni bagaimana  mengaplikasikan  akhlak  mulia  dalam  kehidupan berpolitik  dan  berdemokrasi,  sehingga  ada  dampak    positif    pada setiap keputusan  dan kebijakan  politiknya. Untuk  itu,  partai berbasis massa  Islam  dituntut  mampu  menjawab  realitas  sosial  masyarakat. Termasuk  kemampuannya  dalam  menginternalisasikan  nilai  Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Konstruksi  ideologis  (Islam),  jika  tidak  diimbangi  kepekaan terhadap  isu  sosial  akan  menyebabkan  partai  Islam  kehilangan  basis massanya.  Partai  Islam  juga  harus  mentransformasikan  kekuasaan politik  dengan  bersandar  pada  demokrasi  dan  praktik  politik kontemporer.  Karena  itu,  partai  Islam  harus  sepenuhnya  berpijak pada  data  sosial  yang  ada  seperti  tidak  hanya  terpaku  pada  simbol- simbol  agama  dalam  upaya  menarik  massanya,  tetapi  juga  pada persoalan konkret  serta  kebutuhan  riil masyarakat.  Secara  moral  dan etika,  partai  Islam  dituntut  lebih  memperhatikan  aspirasi  umat.  Isu utama  yang  menjadi  perhatian  umat  adalah  korupsi    dan kesejahteraan  ekonomi,  seperti  pengangguran  dan  keterjangkauan harga  sehari-hari.  Sayangnya,  isu  utama  seperti  korupsi  masih membelit semua partai politik, tak terkecuali partai berbasis massa
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
Islam.  Hal  ini  menyebabkan  tidak  ada  diferensiasi  antara  partai berbasis agama dan non-agama.
Kondisi  politik  umat  Islam  di  negara  kita  memang  heterogen, yang  melahirkan  polarisasi  dalam  aspirasi  politik.  Maka  itu,  tak mengherankan  jika  partai  Islam  sulit  bersatu  dalam    memunculkan satu  tokoh  Islam  menjadi  pemimpin  di  kalangan  mereka.  Meski demikian,  posisi  umat  Islam  yang  mayoritas  tetap  strategis  dan signifikan.  Kenyataan  ini  menjadikan  banyak  kekuatan  sosial  dan politik  berlomba  meraih  dukungan  umat.  Harus  diakui  pula, beberapa  survei  menunjukkan  kepercayaan  rakyat  terhadap  partai menurun.  Ini  artinya,  ada  degradasi    peran    partai    sebagai infrastruktur  politik  dalam  menjembatani  aspirasi  rakyat.  Salah satunya  adalah  moral  politik  saat  ini    yang    cenderung    koruptif bahkan kadang manipulatif terkait politik  uang.
Dengan  kondisi  seperti  ini,  seharusnya  partai  berbasis  massa Islam  menempatkan  diri  sebagai  partai  bersih  yang  peduli  rakyat. Sayangnya,  yang  terjadi  justru  ada  penurunan  yang  dirasakan  oleh partai  berbasis  massa  Islam.  Di    sejumlah    survei,    partai-partai berbasis  massa  Islam  berada  di  level  menengah  ke  bawah.  Ini  tentu tantangan  besar.  Jika  partai  berbasis  massa  Islam  mampu menghadirkan  jalan  kesejukan  dan  etika  Islam  dalam  politik,  bukan tidak  mungkin  mereka  menjadi  pilihan  rakyat.  Namun  sebaliknya, jika  partai  Islam  ikut  terjebak  menjadi    bagian    dari    moralitas    dan etika  politik  pragmatis  (koruptif),  penilaian  miring  dan  hukuman pemilih  terhadap  partai  Islam  lebih  keras.  Sebab,  partai-partai  itu membawa  simbol  agama  dalam  ruang  politik.  Dan  sangat  mungkin inilah  awal  dari  sebuah  akhir,  dimana  partai  politik  Islam    masuk dalam lipatan sejarah. Allahuaklam bishawab.
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam

## Daftar Rujukan
Ahmad, Kamaruzzaman Bustaman, Wajah Baru Islam di Indonesia,
Yogyakarta: UII Press, 2004.
Ali F, Islam, Pancasila dan Pergulatan Politik, Jakarta : Pustaka Antara,
2004.
Effendy,   Bachtiar, Islam  dan  Negara  :  Transformasi  Pemikiran  dan Praktek  Politik  Islam  di  Indonesia, Jakarta  :  Paramadina,  2014. Emerson,  Donald  K., Indonesia  Beyond  Soeharto, Jakarta  : Gramedia Pustaka Utama, 2001.
Fahmi  Siregar  Isan, Partai    Masyumi  dalam  Dinamika  Demokrasi
Indonesia, Semarang : Widya Karya, 2014.
Jurdi,  Syarifuddin, Pemikiran  Politik  Islam  Indonesia:  Pertautan  Negara, Khilafah, Masyarakat Madani, dan Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2008.
Kartodirjo, Sartono, Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900, Dari Emporium sampai Imperium, cet. XVII, Jakarta : Gramedia Utama,
2009.
Kuntowijoyo,  ‚Agama  Berdimensi  Banyak,  Politik  Berdimensi Tunggal‛,  dalam  Abu  Zahrah  (ed.), Politik  Demi  Tuhan,
Bandung; Pustaka Hidayah, 1999.
Martin,  Chen  Martin, Teologi  Gustavo  Gutiérrez:  Refleksi  dari  Praksis Kaum Miskin, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
MC.  Ricklefs,  MC., Sejarah  Indonesia  Modern, Yogyakarta  :  Gadjah Mada University Press, 1991.
Mujani, Saiful Mujani, R. William Liddle & Kuskridho Ambardi,
Kuasa  Rakyat:  Analisis  tentang  Perilaku  Memilih  dalam  Pemilihan Legislatif  dan  Presiden  Indonesia  Pasca-Orde  Baru, Jakarta:  Mizan Publika, 2012.
Copyright © 2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
Noer, Dilear Noer, Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1960, Bandung
: Mizan, 2000.
Sajaroh, Wiwik Siti, ‚Tarekat Naqsabandiyah, Menjalin Hubungan Harmonis  dengan  Kalangan  Penguasa‛,  dalam  Sri  Mulyati,
dkk., Mengenal  dan  Memahami  Tarekat-Tarekat  Muktabarah  di Indonesia, Jakarta : Kencana, 2006.
Shimogaki, Kazuo, Kiri Islam: Antara Modernisme dan Post Modernisme,
Telaah Kritis Pemikiran Hassan Hanafi, Yogyakarta: LKiS, 1993.
Sumanto, Sumito, Politik Islam Hindia Belanda, Jakarta : LP3ES, 2006. Zaki dkk., ‚Kohesivitas Berbasis Modal Sosial, Belajar dari Kaum Wetu Telu‛, dalam Jurnal Istiqra’ : Penelitian Islam Indonesia, Vol. 05, No. 01, 2006