## GENDER, POLITIK DAN AGAMA

## Dendi Sutarto
Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan dendi_sutarto@yahoo.co.id

## Abstract
Muhammadiyah  is  the  largest  religious  social  movement  in  Indonesia,  based  in Yogyakarta, Yogyakarta. The organization was founded on 8 Dhu al-Hijjah 1330 H or November 18,  1912  in  Yogyakarta  by  KHAhmad  Dahlan,  the  movement  known  as  the  Islamic  purification movement  " amal  ma‟ruf  nahi  munkar ",  but  what  counts  Muhammadiyah  became  the  basis  of religion  in  the  construction  and  reproduction  root  doctrine  on  value  socio-cultural-value  in  the relationship  between  men  and  women  as  well  as  a  political  legitimacy  on  gender  inequality  in Muhammadiyah. This research is a field  research, using methods kualitatfi with the  sociological approach-fenomenolis  reinforced  by  some  theoretical  analysis  of  Antonio  Gramsci  with terminology hegemony, Michel Foucult, with power relations the history of sexuality and assisted by  other  theories  one  structural  functionalism.  From  the  findings  of  this  study  that  gender inequality  and  the  strong  role  of  religion  as  a  value  in  the  process  of  construction  and reproduction of gender in the Muhammadiyah movement.
Keywords : religion, gender, politics, construction, muhammadiyah

## Abstrak
Muhammadiyah  merupakan  gerakan  sosial  keagamaan  yang  terbesar  di  Indonesia,  yang berpusat di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Organisasi ini didirikan pada 8 Dzulhijjah 1330  H  atau  18  Nopember  1912  M di  Yogyakarta  oleh  K.H.Ahmad  Dahlan,  gerakan  ini  dikenal sebagai gerakan purifikasi Islam “ amal ma‟ruf nahi munkar ”, namun problemnya basis agama di Muhammadiyah menjadi akar kontruksi dan reproduksi doktrin atas nilai-nilai sosio cultural dalam relasi  laki-laki  dan  perempuan  sekaligus  menjadi  legitimasi  politik  atas  ketidakadilan  gender  di Muhammadiyah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, menggunakan metode kualitatfi dengan pendekatan  sosiologis-fenomenolis  yang  diperkuat  oleh  beberapa  analisis  teoritis  dari  Antonio Gramsci  dengan  terminology  hegomoni,  Michel  Foucult,  dengan  relasi  kuasa the  history  of sexuality dan dibantu oleh teori lainnya salah satunya fungsionalisme struktural. Dari hasil temuan penelitian  ini  bahwa  ketimpangan  gender  dan  kuatnya  peran  agama  sebagai  nilai  dalam  proses konstruksi dan reproduksi gender di gerakan Muhammadiyah.
Kata kunci : agama, gender, politik, konstruksi, muhammadiyah

## A. Latar Belakang Masalah
Kajian  terhadap  hubungan  perempuan  dan  laki-laki  dalam  “struktur” organisasi  Muhmmadiyah  sebagai  sebuah  institusi  sosial-keagamaan  yang  cukup kompleks  terutama  adanya    pemisahan  struktur  secara  institusionalisasi  yang
terbagi  ke  dalam  dua  variates  yaitu  Muhammadiyah  disatu  sisi  yang  lebih didominasi oleh kaum laki-laki (kaum adam) sedangkan di pihak lain ada institusi Aisyiyah  yang secara khusus berbasis para perempuan (kaum Hawa). Sedangkan secara organisatoris  atau kelembagaan dalam konsepsi tidak ada pimisahan  yang tajam,  bahwah  di  Muhammadiyah  hanya  untuk  laki-laki  saja  dan  begitu sebaliknya.  Namun  pada  realitas  praksisnya  di  Muhammadiyah  terjadinya ketimpangang  struktur  makna,  sistem  dan  kultural  akibat  adanya  struktur  yang terpisah.  Sehingga  ini  menjadi  sangat  penting  untuk  dikaji  kemabali,  yang kemudia  bagaimana  untuk  menemukan  titik  integrasi  sebagai  langka  meredam kesenjangan struktur yang ada.
Pada  level  wacana  kesetaraan  gender  di  Muhammadiyah,  terutama mengakomodir  kaum  perempuan  telah  lama  menjadi  wacana  dan  sekaligus menjadi  perjuangan  Aisyiyah  sebagai  basis  sub-struktur  dan  kultur,  namun kemudian  pada  wilayah  praksis  justru  perjuangan  itu  selalu  berbenturan  dengan struktur  yang  ada  di  Muhammadiyah,  terlebih  lagi  posisi  organisasi  Aisyiyah adalah organisasi otonom yang berada di bawah Muhammadiyah. Sehingga dapat dilihat bagaimana alur regulasi atau kebijakan terutama pada level struktur, nilai, ideologis  dan  sampai  pada  otoritas    interpretasi  teologis  yang  ikut  meng- konstruksi  dan  terus  direprodeuksi  secara  cultural-religius-politik  terutama  pada peran,  fungsi  dan  status  semua  anggota  Muhammadiyah,  khususnya  yang menyangkut hak-hak perempuan.
Di sisi lain, di Muhammadiyah selama ini belum adanya integrasi sosial dalam  kehidupan  sistem  dan  struktur,  sehingga  tidak  dapat  membuka  kebuntuan alur  dengan  adanya  pimisahan  struktur  di  dalam  institusi.  Sehingga  kemudian respon  terhadap  gagasan  baru  yang  cukup  relevan  bagi  organisasi  sulit  untuk merubah  tatanan  yang  ada,  karena  sistem  dan  struktur  yang  telah  mapan  sulit diubah  (Kuntowijoyo,  1993:  192)  karena  sistem,  struktur  da  perilaku  merupakan manifestasi dari kontruksi nilai sebagai ruh atas perilaku sosial. Kemudian selain yang di atas, yang menjadi problem kesenjangan gender selama ini adalah karena Muhammadiyah  masih  dikenal  sebagai  organisasi  yang  ortodoksi  dalam  artian faktor  teologis  masih  menjadi  problem  bagi  munculnya  kesenjangan  atas  nama agama  melalui  interpretasi  ke  konteks  sosial  yang  kompleks,  khususnya  yang
menyangkut  wilayah  perempuan,  sehingga  perhatian  terhadap  perempuan belumlah begitu signifikan terutama pada level struktur organisasi. Dari berbagai diskursus  gender    terutama  dalam  ranah  politik,  ekonomi,  kultur  dan  pendidikan masih menyisahkan berbagai promlematika yang masih menjadi sekedar wacana. Sebagai  contoh  yang  masih  terus  menjadi  wacana  yaitu  Ketua  Umum  Pimpinan Pusat  Muhammadiyah  belum  perna  ada  perempuan,  serta  pengurus  perempuan pada level struktur masih sangat sedikit sekali.
Kegelisahan  para  perempuan  Aisyayiyah  kemudian  memunculkan refleksikan  pasca  Muktamar  X  Nasyiatul  Aisyiyah    yang  berlangsung  8-11 Desember  2004.  Organisasi  otonom  (ortom)  Persyarikatan  Muhammadiyah  yang satu ini untuk pertama kalinya menggelar Muktamar yang lepas dari induknya di Asrama  Haji    Donohudan,  Solo. 1 Dengan  mengakat  tema  ” Menguatakan  Peran Nasyiatul Aisyiyah dalam Pengambilan Kebijakan Publik ”. Ortom ini bermaksud menyuarakan  aspirasi  perempuan  di  Persyarikatan  Muhammadiyah.  Secara eksplisit,  untuk  dilibatkan perempuan secara langsung dalam  setiap pengambilan kebijakan  berkenaan  dengan  permasalahan  umat  (sosial,  politik,  pendidikan, agama  dan  persoalan  kemanusiaan).  Tentunya  tuntutan  untuk  ikut  berpartisifasi dalam  pengambilan  kebijakan  membutuhkan  “ruang”  sebagai  posisi  yang diperhitungkan.
Selama  ini  Muhammadiyah  masih  terlalu  sedikit  melibatkan  peran perempuan  dalam  organisasi  sosial  keagamaan  yang  besar  setelah Nahdlatul Ulama (NU). Sehingga organisasi yang didirikan oleh K.H.A. Dahlan ini, samapi sekarang  banyak  didominasi  oleh  “kaum  Adam”  laki-laki  (Mu‟arif,  2005:108) Padahal kader Muhammadiyah  bukan hanya dari kalangan kaum Adam saja, akan tetapi  kader-kader  Muhammadiyah  juga  banyak  dari  kalangan  “kaum  Hawa” (perempuan).  Hal  ini  tentu  merefresentasikan  bahwa  peran  perempuan  sudah selayahnya  diperhitungkan  di  Muhammadiyah,  dan  sekaligus  merupakan  satu bentuk perjuangan dalam setiap pengambilan keputusan di Muhammadiyah.
Menjadi  catatan  signifikan  dari Nasyiatul  Aisyiyah, bahwa  peran perempuan  harus  diperhitungkan,  ini  terindikasi  dengan  adanya  agenda  ortom menunjukkan  eksistensi  baik  di  dalam  Muhammadiyah  ataupun  di  pentas
1 Harian Kedaulatan Rakyat, 9 Desember 2004.
nasional.  Dari  konstruksi  sosial  yang  di  bangun  dalam  masyarakat  jawa  ada terminology  yang  notabene  ada  satu  keyakinan  secara  kultural  bahwa  permpuan telah  mempunyai  tempatnya  sendiri  yaitu  keluarga  dan  suami  mereka  sebagai penjaga  bagi  perempuan  (Koentjaraningrat,  1984:245),  tentu  stereotipe  itu sebetulnya yang ingin dihindari oleh kaum perempuan di Muhammadiyah.
Suatu  kenyataan  bahwa  masyarakat  hidup  dalam  konteks  sosial  yang kompleks sehingga berbagai demensi kehidupan bersentuhan erat satu sama lain. Masyarakat  yang  secara  totalitas  merupakan  bentuk  interaksi  yang  sarat  dengan sistem  nilai  ( value  system ),  kultur,  agama  dan  berbagai  ekspektasi  sosial.  Dari keberagaman  sosial  yang  ada  seringkali  justru  agama  menjadi  titik  singgung paling  sensitif,  eksplosif  dan  eksploitasi  dalam  kehidupan  masyarakat  (Imam Baehaqi, 2002:v). Berbagai unsur sosial-keagamaan  yang ada di Muhammadiyah turut mengkonstruksi satu bangunan sistem yang terpola menunjukkan bagaimana kehidupan sosial diatur dan di organisir secara sistemastis (David Berry, 2003:15).
Satu  keniscayaan  bahwa  kehidupan  berdampingan  secara  indikatif menunjukkan  adanya  kehidupan  dua  kutub  jenis  kelamin  yang  berbeda,  namun lebih  jauh  kehidupan  antar  dua  kutub  jenis  kelamin  yang  berbeda  menjadi  satu tema central yang  selalu  relevan  untuk  dikaji  dan  menyimpan  berbagai problematikanya. Di zaman kontemporer banyak kita temukan berbagai kekerasan berbasis gender seperti domestic violence, penganiayaan terhadap istri, kekerasan fisik  dan  sampai  kekerasan  psikologis.  Semua  itu  berangkat  dari  satu  ideologi yang  menjadi  legitimasi  penindasan  satu  pihak  terhadap  pihak  lain  (Ridwan, 2006:1),  sebenarnya  kekerasan  terhadap  perempuan  adalah  manifestasi  dari  pola dan  pelembagaan  suatu  sistem  sosiao-kultural  yang  terus  di  reproduksi  secara alamiah  oleh  paradigm  yang  keliruh.  Di  lain  pihak  pranata  dan  lembaga  sosial turut  melegitimasi  atas  berbagai  perilaku  yang  kemudian  menjadi  fakta  sosial (Irwan Abdullah, 2006:4).
Berangkat dari kerangka sistem yang ada, maka status-status dan peran- peran yang dimainkan oleh perempuan akan terikat pada sistem dan struktur nilai dan kultur yang ada di Muhammadiyah. Secara historis perbedaan gender ( gender differences )  antara  jenis  kelamin  laki-laki  dan  perempuan  melalui  fase  proses yang  sangat  panjang,  yang  tidak  hanya  melihat  bagaimana  jenis  kelamin  secara
biologis,  namun  lebih  jauh  perbadaan  gender  secara  sosio-kultural  justru memperkuat  perbedaan  kearah  diskriminatif,  sehingga  tidak  hanya  wilayah kodrati  semata,  namun  terbentuknya  konstruksi  sebagai  legitimasi  bahwa perbedaan  dianggap  menjadi  ketentuan  Tuhan. 2 Proses  ketimpangan  ini  berawal dari  berbagai  hal,  dari  proses  pembentukan,  disosialisasikan,  diperkuat  dan dikonstruksi  secara sosial  dan kultural  baik  melaui  ajaran  agama maupun negara (Mansur Fakih, 2006:9).
Perbedaan  gender  sesungguhnya  tidaklah  menjadi  masalah  sepanjang tidak  melahirkan  ketidakadilan  gender  ( gender  inequalities )  (Mansur  Fakih, 2006).  Namun  yang  menjadi  masalah,  ternyata  perbedaan  gender  justru melahirkan  berbagai  ketidakadilan  dan  marginalisasi  atau  peminggiran  terhadap yang lemah, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Untuk mengidentifikasi  sejauh  mana  perbedaan  gender  melahirkan  ketidakadilan  dapat dilihat  melalui  bagaimana  akses,  kesempatan,  partisifasi,  kontrol  serta  manfaat bagi  kaum  perempuan  dalam  mendapatkan  hak  asasi  manusia  terutama,  hak hidup,  pendidikan,  agama  dan  akses  publik  secara  adilan.  Berbagai  bentuk manifestasi  ketidakadilan  gender  yang  lahir  dari  perbedaan  gender  ( gender differences ), yakni:
Pertama, adanya  marginalisasi  merupaka  proses  peminggiran  yang mengakibatkan  kemiskinan  dalam  berbagai  dimensi  kehidupan,  rumah  tangga, masyarakat dan negara. Dalam kehidupan domestik, perempuan tidak terlepas dari kekerasan  dalam  rumah  tangga  ( domestic  violences )  yang  dalam  banyak  hal dilegitimasi  oleh  keyakinan  beragama  ( theologies )  yang  bias  gender  (Nur  Said, 2005:xiii).  Pada  hal  relasi  suami  istri  adalah  relasi  kemitraan,  bukan  kekuasaan (Husein  Muhammad,  2007: xxxiii). 3 Dalam arti lain perempuan harus dipandang sama seperti laki-laki dalam mendapatkan hak-hak asasi manusia. Sementara dari
2 Akar  atau  genealogi  kontruksi  disini  yang  terus  direproduksi  secara  “massal”  berawal dari kontruksi pemahaman agama yang secara tekstual, sehingga seringkali mengabaikan konteks sosio-kultural.  Dimana agama telah  menjadi bagian realitas  yang kompleks  yang pada gilirannya doktrin  agama  menjadi  basis  nilai  dalam  relasi  laki-laki  dan  perempuan  yang  secara  historis menjadi ideologi.
3 Banyak  orang  beranggapan  bahwa  masalah  penindasan  terhadap  perempuan  adalah masalah  yang  tidak  besar,  padahal  masalah  yang  dihadapi  perempuan  (ketidakadilan  dan subordinasi)  adalah  masalah  besar,  karena  perempuan  adalah  bagian  dari  manusia,  sehingga  ini menjadi masalah kemanusiaan.
berbagai disiplin ilmu Islam tradisional yang mapan yaitu; ilmu fiqh ( ilm al-fiqh ), kalam ( ilm al-kalam ), tasawuf ( ilm al-tashawwuf ) dan falsafah ( al-falsafah ), ilmu fiqh yang paling mendominasi pemahaman umat muslim (Nurcholis Madjid,1995: 235) 4 Sehingga  perempuan  seringkali  hidup  dalam  tekanan  teologis,  namun ironisnya  kekerasan  domestik  dianggap  sebagai  urusan  “ private ”  yang  jauh  dari ruang  publik  dan  semata-mata  dianggap  urusan  keluarga  yang  tidak  boleh  ada interpensi pihak lain, sehingga akan melanggengkan ketidak adilan.
Kedua, Subordinasi  yang  merupakan  stigma  bahwa  perempuan  tidak rasional  ( irrational )  atau  emosional  sehingga  perempuan  tidak  bisa  tampil memimpin,  sehingga  terjadinya  diskriminasi  yang  justru  merugikan  perempuan, perempuan  hanya  di  dapur  dan  di  kasur.  Kalau  kita  mencoba  melihat  sejarah Indonesia  memiliki  bukti  yang  menunjukkan  bahwa  perempuan  bahkan  sangat mungkin  menjadi  panglima  perang  seperti  Cut  Nyak  Dien,  Megawati  menjadi pemimpin  nasional,  kita  juga  melihat  bahwa  Margareth  Thatcher,  Cory  Aquino, Sirimavo  Bandaranaike  adalah  seorang  ibu  rumah  tangga  (Loekman  Soetrisno, 2001:  16  ).  Seyogyanya  makna  pemimpin  tidak  hanya  dimaknai  secara  sempit seperti  yang  di  konstruksi  selama  ini  sebatas  pada  kekuasaan  dalam  hal  politik semata.  Namun  di  sisi  lain,  pemimpin  merupakan  bentuk  eksistensi  di  mana perempuan  mempunyai  peran,  kedudukan  berkuasa,  berwenang  dan  mempunyai posisi tawar ( bergaining position ) dalam menentukan keputusan dalam kehidupan masyarakat.  Dalam  masyarakat  yang  ada  sekarang  justru    dominasi  politik, kultural,  demokrasi  dan  ekonomi  turut  melegitimasi  (Julia  Cleves  Mosse, 2007:61)  dan  memperkuat  tradisi  subordinasi  yang  sangat  patriarkal.  Sehingga metamorfosa realitas sosial hanya berganti waktu dan tempat, di lain pihak sistem dan  struktur  serta  tatanan  nilai  masih  di  dominasi  kultur  masa  lalu  yang dilanggengkan.
Ketiga, Stereotipe  atau  pelabelan  negatif,  bahwa  perempuan  secara kultural  diperlakukan  sebagai  makhluk  sekunder  ( secon  dary  creation )  yang
4 Agama tidak hanya didekati dan dipahami melalui pendekatan teologis-normatif semata, sesui  dengan  konteks  yang  ada,  maka  terjadinya  pergeseran  paradigma  pemahaman  terhadap “Agama” (dari “doktrim” ke arah entitas “sosiolagis”). Sehingga banyak ruang unruk melihatdan menginterpretasikan  “Agama”  secara  aspektual,  dimensional  dan  bahkan  multi-dimensional approaches. Di  sisi  lain  “tradisi”  agama  sulit  dipisahkan  dari  faktor  “ human  construction ”  yang dipengaruhi oleh perjalanan sejarah sosial-ekonomi-politik dan kultur.
mempunyai  tugas  demestik  serta  memelihara  lingkungan  hidup  lagi  pasif (Sachiko  Murata,  1997:7) 5 sehingga  itu  bukanlah  sifat  alamiah  perempuan melainkan  sifat  yang  dikulturkan  oleh  sistem  patriarkhi.  Kemuadian  dalam berbagai  kondisi  sifat  dasar  keperempuanan  menjadi  di  nisbikan  oleh  berbagai kepentingan-kepentingan  yang  justru  tanpa  di  sadari  telah  membentuk  penjara- penjara  kecil,  dari  wilayah  domestik  sampai  publik.  Secara  kolektif  justifikasi seringkali  dilabelkan  pada  kelompok-kelompok  tertentu,  terutama  pada perempuan  yang  berawal  dari  asumsi-asumsi  yang  mengarah  kepada ketidakadilan yang akhirnya merugikan perempuan karena imejnya sangat rendah dan lemah di masyarakat.
Bahwa  perempuan  memiliki  hak  inferior  pada  definisi  mentalnya, walaupun  status  mereka  yang  seringkali  dianggap  rendah  dalam  berbagai interpretasi  agama  dan  peran  meraka  hanya  di  gambarkan  sebagai  perempuan penggoda  dan  pusat  nafsu  syetan.  Sehingga  muncul  streotipe  bahwa  perempuan ”panjang  rambut,  tetapi  pendek  pikirannya”  (Qosim  Amin,  2003:20)  dan  kesan seperti  itu  terjadi  sampai  sekarang  yang  merupakan  representasi  bahwa perempuan  diciptakan  hanyalah  untuk  melayani  kaum  laki-laki.  Sehingga  sistem relasi  gender  perempuan  dan  laki-laki  cenderung  dihindari  untuk  diubah  dalam revivalisme  Islam,  khususnya  bagi  penganut  Islam  “fundamental”  di Muhammadiyah-pun  masih  kuat  pemahaman  seperti  itu.  Dari  banyak  tokoh Muhammadiyah  yang  penulis  sempat  diskusi  di  Yogyakarta  pada  tahun  2007, bahwa  terminologi  “gender”  masih  sangat  asing  bagi  warga  Muhammadiyah. Karena  perubahan  akan  mengganggu  kepentingan  laki-laki  yang  mendominasi ataupun kelompok sosial, sehingga kelompok dominasi akan selalu menjaga status quo  sistem  relasi  gender  dengan  justifikasi  teologis,  struktur  yang  a-historis (Wardah Hafidz, 1992:39 ).
Konstruksi  Gender  yang  menjadi  pokok  dalam  kajian  ini  yang  secara eksplisit  melihat  relasi  gender  di  organisasi  Muhammadiyah.  Bertolak  dari konstruksi  sosial-budaya  yang  terjadi  dalam  masyarakat  melalui  legitimasi doktrin,  dogma,  ideologi  dan  struktur  yang  kemudian  di  sisi  lain  menampilkan
5 Dikulturkan  atau  kulturisasi  yang  merupakan  bentuk  proses  konstruksi  norma-norma sosial  dalam  rangka  melanggengkan  dan  sekaligus  sebagai  legitimasi  sistem  nilai  dan mendominasi agar perempuan selalu terkungkung dalam sekat ruang dan waktu (tertindas).
ketidakadilan  gender,  terutama  persoalan  peran,  fungsi  akses,  kontrol  dan manfaat.  Pemahaman  tentang  gender  sangat  beragam,  terutama  dalam  perspektif yang beragam, sehingga tidak heran ketika kita menemukan berbagai pemaknaan yang  berbeda-beda  terutama  dalam  kajian  yang  berbeda  pula,  seperti  gender dalam  Islam,  gender  di  Barat  dan  sebagainya.  Di  sini  ada  beberapa  pemahaman para tokoh tentang gender antara lain sebagai berikut:
Julia  Cleves  Mosse  mengartikan  bahwa  gender  berbeda  dengan  jenis kelamin biologis  yang merupakan pemberian, namun jalan  yang menjadikan kita maskulin atau feminin adalah gabungan blok-blok biologis dasar dan interpretasi biologis oleh kultur kita. Sehingga gender pada dasarnya adalah seperangkat peran yang,  seperti  halnya  kostum  dan  topeng  di  teater.  Perangkat  perilaku  mencakup sikap,  bekerja  domestik  dan  publik,  peran  dan  tanggungjawab  (Julia  Cleves Mosse, 2007:2).
Gender  merupakan  interpretasi  budaya  terhadap  jenis  kelamin  yang  pada gilirannya  melahirkan  seperangkat  konsep  budaya  (Sri  Suhandjati,  (ed),  2002:3). Sehingga  kemudian  menjadi  sistem  sosial  dalam  masyarakat  dan  menjadi  kultur sebagai perangkat dalam kehidupan. Sedangkan Mansour Fakih memaknai gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi  secara  sosial  maupun  kultur  (Mansur  Fakih,  2006:  8).  Misalnya, bahwa  perempuan  dikenal  lemah  lembut,  cantik,  emosional,  dan  keibuan. Sementara  laki-laki  dikenal  kuat,  rasional,  jantan  dan  perkasa.  Sedangkan  Ivan Illich,  memaknai  gender  merupakan  perbedaan  perilaku  dalam  berbagai  kultur, yang  berbeda  tempat,  waktu,  tugas,  bentuk  dan  persepsi  yang  di  hubungkan dengan laki-laki dan perempuan dalam kebudayaan (Ivan Illich, 2002: 3).
Pemaknaan  dan  interpretasi  terhadap  istilah  konstruksi,  banyak  ilmuan terutama  sosiolog  dan  antropolog    berbeda  dalam  memberikan  pemaknaan, terutama pada konteks di mana kata ini digunakan, terutama dalam hal lebih pada konteks  sosiologis  dalam  membicarakan  persoalan  gender.  Sehingga  harus  ada batasan  dalam  membicarakan  konstruksi.  Ada  beberapa  definisi  mengenai konstruksi, di antaranya sebagai berikut:
John M. Echols dan Hassan Shadily memaknai construct sebagai gagasan atau konsep, sedangkan consrtuction merupakan pembuatan (John M. Echols dan
Hassan  Shadily,  2000:  142)  atau  proses  pembangunan  dari  gagasan  dan  konsep yang  menjadi  standar  nilai  proses  pelembagaan. Konstruksi  secara  sosial  dalam hal gender merupakan perbedaan perilaku ( behavioral differences ) antara laki-laki dan perempuan  yang dibentuk dan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan  kultur  yang  sangat  panjang  (Mansur  Fakih,  2006:  71-72),  melalui  dinamika dan dialektika sosial yang kompleks.
Nasaruddin  Umar  memahami  konstruksi  sosial  ( social  construction ) merupakan  proses  di  mana  peran  sosial  yang  selama  ini  dianggap  baku  dan dipahami  sebagai  doktrin  keagamaan,  bukanlah  kehendak  tuhan  dan  juga  bukan produk  determinis  biologis,  melainkan  sesungguhnya  hasil  produk  pembentukan secara  sosial  (Nasaruddin  Umar,  2001:  xxi).  Atribut  jenis  kelamin  secara  kultur menjadi  faktor  penting  dalam  melegitimasi  peran  gender  seseorang.  Sehingga ketika jenis kelamin kelihatan, maka konstruksi sosial budaya telah terjadi melalui persepsi laki-laki dan perempuan. Kemudian atribut ini juga senantiasa digunakan untuk  menentukan hubungan relasi  gender  (Sri  Suhandjati  (ed), 2002:  5), seperti fungsi, peran dan status laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.
Dalam hal ini akan melihat fungsi, peran dan status  yang berbasis gender dalam  hubungan  perempuan  dan  laki-laki  dalam  struktur  organisasi Muhammadiyah. Sehingga mampu melihat kebijakan yang berbasis pada struktur dan  sekaligus  hubungan  laki-laki  dan  perempuan  yang  seringkali  menjadi legitimasi  dalam  pemetakan  peran,  fungsi  dan  satus,  terutama  pada  wialayah akses, partisifasi  dan kesempatan anggota memasuki  wilayah  struktur organisasi. Terutama dengan adanya pemisahan struktur di Muhammadiyah dan Aisyiyah.
Subyek  penelitian  menjadi  pusat  perhatian  atau  sasaran  peneliti (Suharsimi  Arikunto,  2002:  122).  Subyek  juga  merupakan  tempat  di  mana  data dapat  diperoleh, dalam hal  ini adalah orang-orang Muhammadiyah dan  Aisyiyah yang menjadi informen dalam penelitian ini, baik yang ada dalam struktur institusi ataupun  warga  Muhammadiyah  di  luar  struktur  institusi.Adapun  yang  menjadi lokasi  penelitian  ini  adalah  Muhammadiyah  Yogyakarta,  Daerah  Istimewa Yogyakarta.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan sosiologis-fenomenalogis,  di  mana  pendekatan  tentang  interrelasi  agama,  politik,
ekonomi  dan  masyarakat  serta  bentuk-bentuk  interaksi  yang  terjadi  di  antara mereka  (konstruksi-reproduksi  sosial).  Penelitian  lapangan  dengan  metode kualitatif,  sesuai  dengan  pokok  kajian  dalam  penelitian  ini  yaitu  Agama, Konstruksi  dan  Reproduksi  di  Gender  Muhammadiyah.  Pandangan  pendekatan sosiologis-fenomenologis,  relasi  sosial  yang  menjadi  fenomena  masyarakat, dorongan  dan  lembaga  sosial-keagamaan  mempengaruhi  dan  juga  dipengaruhi oleh  kekuatan-kekuatan  sosial  organisasi  dan  strtifikasi  sosial  (Dadang  Kahmad, 2000: 52).
Kekerasan  terhadap  perempuan  tidak  hanya  secara  fisik,  namun belenggu  perempuan  atas  nama  teologis  yang  telah  menjadi  bagian  akar kebudayaan,(  Hedwig  Meyer-Wilmes,  2003:91)  terinstitusi  (struktur).  Sehingga kenyataan  ini  merepresentasikan    identitas  (keterwakilan),  ketergantungan  pada sistem  patriarki.  Sehingga  kemudian  di  dunia  saat  ini,  khususnya  di Muhammadiyah  perempuan  memduduki  kelas  dasar  dalam  masyarakat,  karena dominasi posisi dan kontrol ekonomi, politik, dan sumber daya lebih dikuasai oleh laki-laki  (Barbara  C.  Aswad,  1978:473),  yang  memungkinkan  ruang  gerak  bagi perempuan sangat sempit dan sangat sulit untuk menembus sekat-sekat, ruang dan waktu.
Demi  ketajaman  analisis-kritis,  pertanyaan  atas  problematika  di  atas dapat disederhanakan secara spesifik menjadi sub-sub masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  posisi  perempuan  dalam  sistem  dan  struktur  organisasi Muhammadiyah?
2. Bagaimana  proses  konstruksi  dan  reproduksi  budaya,  agama  dan  gender dalam organisasi Muhammadiyah?
3. Bagaimana  resistensi  perempuan  di  Muhammadiyah  terhadap  budaya patriarki?

## B. Relasi Gender, Agama dan Muhammadiyah
Studi relasi gender, agama dan kekerasan yang terus direproduksi, secara spesifik  di  sini  penulis  memetakan  beberapa  problem  yang  telah  lama  menjadi wacana  sebagai  acuan perbandingan  untuk membahas persoalan  gender.  Wacana gender    terkait  dengan  relasi  dengan  agama,  mengacu  ke  karya  Khalil  Abdul
Karim yang berjudul asli, Mujtama‟ Yatsrib Alaqah ar-Rajul wa al-Mar‟ah fi Ahd an-Nabiy  wa  al-Khulafa‟  ar-Rasyidin, (2007:  x-xi),  bahwa  relasi  agama  dan gender  sebenarnya  telah  lama  berlangsung  sejak  zaman  nabi  Muhammad  Swt, namun  konsep  agama  yang  dihadirkan  justru  sangat  humanis  dan  tidak  terkesan bahwa perempuan berada dalam himpitan teologis dan HAM  seperti yang terjadi di  indonesia (Nur  Said,  2005),  bahkan  Islam  adalah  agama  yang  ramah  dan okomodatif  dan  menjunjung  nilai  keadilan  terhadap  perempuan  (Husein Muhammad,  2007).Namun  menjadi  problem  adalah  ketika  interpretasi  agama yang  sempit  menjadi  legitimasi  atau  argumen  kesetaraan  gender  atas  nama perspektif  al-Qu‟an  (Nasaruddin  Umar,    2001),  seolah-olah  agama  tidak  ramah terhadap perempuan.
Dengan  demikian  sudah  seharusnya  pemahaman  terhadap  Islam tantangan keadilan  gender perlu diluruskan kembali dalam bingkai  yang arif (Sri Suhandjati Sukri (ed), 2002). Bila perlu ada semacam dekonstruksi gender sebagai kritik terhadap wacana perempuan dalam Islam (Nasr Hamid Abu Zayd, 2003)
Tidak mengherankan ketika kita temukan berbagai ketidakadilan gender secara  psiko-sosio-kultur  terutama  bagi  perempuan  untuk  mendapatkan  hak- haknya  sebagaimana  mestinya.  Melihat  relasi  sosial,  struktur  masyarakat  dan gerakan  Muhammadiyah,  dimana  ada  tradisi  yang  telah  lama  mengakar  dalam bangunan konstruksi sosial yang kemudian Islam (teologis:teks) telah mengalami interpretasi  ke  dalam  konteks  sosial  Muhammadiyah  dengan  latar  belakang keilmuan, sosial, politik, historis yang berbeda dengan satu otoritas yaitu institusi yang  mempunyai  hak  untuk  memberikan  fatwa  (sosial,  kultural,  ekonomi  dan politik).  Kemudian  muncul  berbagai  problematika  sosial  baru  yang  justru merugikan pihak lain (perempuan) terakait persoalan akses dan kesempatan.
Persoalan  relasi  gender,  agama  dan  organisasi  Muhammadiyah  sering digugat  di  Muhammadiyah  terkait  konsep  keluarga  sakinah  dalam  Aisyiyah sebuah  diskursus  gender  di  organisasi  perempuan  Muhammadiyah  (Ismah Salman,  2005:  3),  memberikan  perhatian  terutama  pada  unit  terkecil  sosial  yaitu keluarga.  Di  mana  keluarga  sebagai  penunjang  suatu  sistem  sosial  melalui  unit ekonomi,  tempat  reproduksi,  kesatuan  biososial  dan  sekaligus  pembentuk kesatuan ideologi, nilai, dan agama.
Kemudian kajian tematis keputusan-keputusan mejelis tarjih Muhammadiyah  tentang  perempuan  (Samsuri  dan  Iffah  Nur  Hayati,  2006:  244), ini  menjadi  penting  untuk  melihat  bagaimana  legitimasi  agama  menjadi  nilai konstruksi  terhadap  posisi  dan  pemaknaan  Muhammadiyah  terhadap  para perempuan,  khususnya  di  lingkungan  Muhammdiyah.  Sikap,  ideologi  dan perilaku  Muhammadiyah  dapat  dibandingkan  juga  dengan  sejauh  mana konsistensi  “proyeks”  pengembangan  pemikiran  keislaman  Muhammadiyah sebuah  purifikasi  dan  dinamisasi  ajaran  Islam  yang rahmatan  lil  „alamin (M.
Azhar, 2000) . Purifikasi dan dinamisasi Muhammadiyah seharusnya mengungkapkan  bahwa  aktualisasi  perempuan  sebagai  sumber  daya  dalam masyarakat  dan  pembangunan  dari  permpuan  hanya  dapat  terjadi  dalam  situasi, kondisi,  lingkungan  dan  masyarakat  yang  kondusif,  yang  menginginkan  hal    itu tejadi.  Dalam  arti  perempuan  tidak  dibelenggu  oleh  “tradisi  patriarki”  sehingga perempuan  mempunyai  ruang  untuk  bergerak,  berjalan  secara  kemitraan  dengan laki-laki.
Konsep  “pemberdayaan  perempuan  dalam  Nasyiatul  Aisyiyah ” .  (Nurul Alfiyah, 2001), mengindikasikan adanya bentuk kemandirian secara sosio-kultural dan  sekaligus  bentuk  resistensi  Nasyiatul  „Aisyiyah  sebagai  lembaga  otonomi  di dalam Muhammadiyah yang beranggotakan perempuan dan berupaya untuk dapat memberdayakan potensi yang ada pada perempuan. Sehingga apa yang dikatakan bahwa  kodrat  perempuan  hanya  menjalankan  tugas  3M;  Macak,  Manak  dan Masak  tidak  lah  benar,  sehingga  tidak  adanya  sikap  kombinasi  secara  berbeda antara  laki-laki  dan  perempuan,  laki-laki  sebagai  figur  publik,  sedangkan perempuan  sebagai  figur  domestik,  hal  ini  dapat  dicarikan  solusi,  kesadaran, perubahan  paradigma  dan  pengembangan  potensi  agar  perempuan  dapat memposisikan sebagai mitra yang sejajar.

## C. Konstruksi Budaya Patriarkal dan Reproduksi Gender
Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi sosial-keagamaan yang terbesar di Indonesia, yang berpusat di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Organisasi ini didirikan pada 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 Nopember 1912 M di Yogyakarta  oleh  K.H.Ahmad  Dahlan  ( Margono  Poespo  Suworno,  2005:  25 ).
Persyerikatan  Muhammadiyah  dikenal  sebagai  gerakan  pemurnian  dan pembaharuan  dengan  semboyan:  “Kembali  kepada  Al-Qur‟an  dan  al-Sunnah”. Maksud Muhammadiayah pemurnian dan pembaharuan, serta kembali kepada Al- Qur‟an  dan  al-Sunnah  adalah  segala  aktifitas  harus  berlandaskan  pada  agama termasuk  relasi  laki-laki  dan  perempuan. Agama  dapat  dimaknai  sebagai  suatu bentuk teologis  yang menjadi realitas ketuhanan di satu sisi, namun kemudian di sisi lain ketika agama telah mengalami internalisasi (Peter L. Berger, 1991:22-23) ke  dalam  konteks  sosiologis  mengalami  persentuhan  dan  sekaligus  dipengaruhi oleh  berbagai  latar  belakang  sosial,  seprti  ekonomi,  politik,  kebudayaan,  sejarah dan geografis, maka agama menjadi produk sosial-budaya. Sehingga internalisasi merupakan  poses  dialektika  yang  sangat  dinamis,  dalam  moment yang  cukup besar  juga  terdapat  pada  eksternalisasi  dan  obyektivikasi  kehidupan  sosial Muhammadiyah.  Dari  proses  dialektika,  fenomena  sosial  di  bentuk  ( social construction )  melalui  dialog  yang  cukup  lama  sehingga  terciptalah  tatanan  nilai, sosio-kultur,  sistem  sosial  yang  kemudian  membentuk  lembaga-lembaga  sosial, peran-peran,  identitas  dan  “ideologi”  dalam  ruang  kehidupan  Muhammadiyah, manifestasi dari totalitas kontruksi nilai itu yang menjadi pola dan perilaku secara kolektif yang telah mendapat legitimasi dan menjadi konsensus sosial-budaya.
Mengungkap  bahwa  wacana  gender  yang  selama  ini  adalah  persoalan diskriminasi,  marjinalisasi  dan  kekerasan  terhadap  perempuan,  khususnya  dalam akses,  kesempatan  dan  peran  perempuan,  baik  dalam  sektor  publik  ataupun domestik,  rangkaian  itu  telah  memiliki  simbol  yang  sarat  dengan  makna diskriminatif.  Namun  dalam  perdebatan  ini  menyoroti  pola  relasi  yang  timpang antara  laki-laki  dan  perempuan,  mengkritik  ideologi  kultur  yang  berperan mengkonstruksi  struktur  yang  membingkai  relasi  interpersonal  pada  level  makro (Irwan  Abdullah,  dkk,  2002:  v-vi),  tataran  praksis  sosial  maka  dalam  konteks Muhammadiyah  ideologi  berbasis  nilai  agama  menjadi  doktrin  yang  perlu dikritisi,  karena  agama  bukan  Tuhan,  melainkan  produksi  sosio-kultural  yang
mempunyai dimensi sakralitas yang menjadi substansi nilai moralitas baik secara transendensi ataupun hablum minannas. 6
Kajian  ini  fokus  pada  “struktur”  organisasi  Muhammadiyah,  dengan melihat  relasi  perempuan  dan  laki-laki  dalam  tatanan  struktur  institusi,  sosio- kultural,  peran  agama,  konstruksi  dan  reproduksi  gender.  Perhatian  pada ketidakadilan  atau  kesenjangan  bangunan  struktur  dan  sistem  ada  di Muhammadiyah  yang  disebabkan  oleh  problem  gender  menjadi  wacana  utama (Mansur  Fakih,  2006:  71).  Meminjam  istilah  hegomoni  Gramsci  yang  merujuk pada  pengertian  tentang  situasi  sosial-politik,  dalam  terminologinya  disebut „momen‟  di  mana  praktek  sosial  masyarakat  Muhammadiyah  menyatu  dalam keadaan  seimbang.  Di  sisi  lain  dominasi  menjadi  konsep  dari  realitas  yang menyebar melalui sekaligus mewarnai ruang kehidupan masyarakat dalam sebuah lembaga dimana momen itu adalah Muhammadiyah. Sehingga pengaruh dari basis nilai  (doktrin) Muhammadiyah menjadi „spirit‟ berbentuk  moralitas, adat,  kultur, religi,  prinsip-prinsip  politik  dan  relasi  sosial,  terutama  intelektual  (Nezar  Patra dan  Andi  Arif,  2003:12).  Di  sisi  lain  dari  konsep  hegomoni  dapat  melihat  atau menjabarkan dan menganalisa bagaimana masyarakat Muhammadiyah diorganisir  atau  diorganisasikan  baik  dalam  structural  ataupun  relasi  sosial  laki- laki dan perempuan. Sehingga hegomoni menjadi satu bentuk penguasaan dengan cara  yang  sangat  “elok”,  tanpa  menyakiti  secara  fisik,  namun  lebih  pada pengusaan  pada  gagasan,  ide,  emosianal  dan  struktur,  sehingga  totalitas  manusi (perempuan) terperangkap dalam sangkar emas.
Dalam  tatapan  fungsionalisme  struktural,  oleh  Robert  Merton  dan Talcott  Parsons,  secara  sederhana  Muhammadiyah  dapat  dimaknai  sebagai  suatu kondisi masyarakat  sebagai  sistem  yang terdiri  atas bagian  yang saling berkaitan antar  unsur  sosial  (Margaret  M.  Poloma,  2003:  23-29),  seperti  (agama, pendidikan, struktur politik sampai keluarga), yang pada gilirannya setiap elemen sosial  laki-laki  dan  perempuan  berperan  dalam  menjaga  stabilitas  atau social equlibrium ,  atau  dalam  kacamata  kritisme  kondisi  ini  adalah  sebuah  kestabilan yang dipaksakan untuk menjaga kepentingan (rezim).
6 Relasi sosial atau bentuk kesalehan sosial, namun dimensi ini seringkali lepas dari ruh transendensi  ( hablum  minallah )  sehingga  makna  sosial  kehilangan  nilai-nialai  keadilan,  empati, kemitraan dan kejujuran khususnya dalam relasi antara laki-laki dan perempuan.
Dalam  pandangan  Michel  Foucult  tentang  relasi  kuasa,  ( Michel Foucult, 1985 ) seks atau laki-laki dan perempuan merupakan suatu realitas sosial, politik,  dan  kebudayaan,  Foucult  melihat  bahwa  politik  kekuasaan  tidak  bisa dilepaskan  dari  tubuh  manusia  karena  akhirnya  kepentingan  politik  adalah mendapatkan  kepatuhan dari  realitas  sosio-kultural  yaitu  perempuan  secara seksualitas.  Melalui The Archeology of Knowledge , geneologi kekuasaan (Michel Foucult,  2002:viii) 7 sebenarnya  Foucult  menujukkan  bahwa  nilai,  makna  dan norma  moral  ditentukan  oleh  pengetahuan-kekuasaan.  Karena  kebenaran  selalu terhubung  dan  ada  di  dalam  relasi  kuasa  dengan  sistem-sistem  kuasa  yang menghasilkan  dan  mempertahankannya,  dan  ia  terkait  dengan  kuasa  sebuah “rezim” kebenaran.
Dalam dimensi  yang berbeda bahwa agama terdiri dari berbagai simbol sosio-kultural  yang  memberikan  suatu  konsep  tentang  realitas  dan  interpretasi. Dalam hal ini basis agama di Muhammadiyah telah menjadi sistem budaya, yang kemudian terbentuklah realitas abstrak yang berupa ideologi, dogma atau doktrin untuk  suatu  realitas  yang  dengan  realitas  teori,  dogma  atau  doktrin  itu  bukan merupakan  kongruensi  struktural  (Bassam  Tibi,  1999:13).  Sehingga  eksistensi agama  telah  menjadi  persepsi  nilai  manusia  mengenai  realitas  laki-laki  dan perempuan  baik-buruk,  adil  atau  tidak  adil,  diskriminasi  atau  kesetaraan  serta karakteristiknya.
Dalam masyarakat  Islam di  Indonesia, kerangka  normatif telah menjadi satu  bentuk  keyakinan  pada  umumnya  yang  telah  terlembaga  menjadi  basis kesadaran  dan    bangunan  nilai  yang  kompleks  (Hamim  Ilyas,  dkk,  2005:5), sehingga  eksistensi  agama  menjadi  sangat  penting.  Namun  pada  realitas  sosial, perkembangan agama dalam masyarakat Muhammadiyah telah banyak mengalami pergulatan  dengan  berbagai  pemikiran,  interpretasi  sosiologis,  sosio-kultur  dan politik. Sehingga dinamika yang terjadi pada wialaya praksis, pelembagaan sosial, kerangka teologis telah menjadi satu bentuk ideologi dan sekaligus dogma dalam
7 Michel  Foucault, The  Archeology  of  Knowladge, terj.  M.  Mochtar  Zoerni,
(Yogyakarta:  Penerbit  Qalam,  2002  ),  hlm.  viii,  Lihat  juga  Haryatmoko, Etika  Politik  dan Kekuasaan (Jakarata:  Kompas,  2003),  hlm.216,  lalu  bandingkan  juga  dengan George Ritzer, The  Postmodern  Society  Theory, terj.  Muhammad  Taufik, Teori  Sosial  Postmodern (Yogyakarta: Juxtapose kerjasama Kreasi Wacana, 2005), hlm. 109
kehidupan  sosial.  Karena  proses  dinamika  pada  wilayah  sosiologis  telah membentuk  alur  pemikiran  menjadi  sebuah  bentuk social  constructed (Peter  L. Berger dan Thomas Luckman,  1990) .
Dari proses  pelembagaan agama,  yang kemudian kita mengenal  adanya organisasi  keagamaan  Muhammadiyah  yang  merupakan  fenomena  kolektivitas manusia,  sehingga  agama  menjadi  sangat  penting  bagi  kehidupan  sebagai  norma dan  kontrol  atas  perilaku,  yang  sekaligus  menjadi  kesadaran  kolektif.  Namun organisasi  keagamaan  seperti  Muhammadiyah  pada  umumnya  dapat  dijumpai  di masyarakat  di  mana  fungsi  diferensiasi  internal  dan  stratifikasi  sosial  dibentuk oleh nilai budaya. Di lain pihak idoelogi yang menjadi basis pranata dan lembaga sosial  turut  melegitimasi  yang  kemudian  menjadi  fakta  sosial  (Irwan  Abdullah (ed), 2006:4).
Ketimpangan sosial yang berbasis ketidakaadilan gender di Muhammadiyah  masih  cukup  kuat,  sehingga  kemudian  kemunculan  subordinasi, streotipe,  beban  ganda,  dan  berbagai  stigma  yang  justru  telah  mengakar  menjadi tradisi  pada  masyarakat  Muhammadiyah,  salah  satu  yang  perlu  menjadi pertanyaan  mendasar  adalah  istilah  “gender”  di  Muhammadiyah  justru  belum popular mengingat masih banyak dari kalangan mereka  yang menolak istilah itu. Karena  tidak  dipungkiri  bahwa  semua  institusi  atau  organisasi  sosial-keagamaan berusaha  untuk  membentuk  tingkahlaku  manusia  sesuai  dengan  pola  yang ditentukan  oleh  organisasi,  baik  pola  yang  ditentukan  lewat  jalur  doktrin  agama (ideologi),  ajaran  etnik  maupun  filsafat  politik  (Elizabeth  K.  Nottingham, 2002:121).
Masyarakat  perempuan  menjadi  entitas  sosial  yang  sangat  penting  dalam menjalankan  tugas  sosial  yang  bersifat  patner,  kerjasama  dengan  baik.  Sehingga tidak relevan ketika perempuan selalu ditempatkan pada posisi marginalisasi yang menunjukkan bahwa perempuan menjadi second  sex , atau sering disebut sebagai “warga  kelas  dua”  yang  keberadaan  ( existence )  tidak  begitu  diperhitungkan (Istibsyaroh,  2004:  63).  Karena  kalau  kita  lihat  realitas  sosial  yang  ada,  justru peran  perempuan  sudah  semestinya  diperhitungkan  terutama  dalam  pengambilan keputusan, kepemimpinan dan berbagai peran publik lainnya, di Muhammadiyah sendiri  peran  perempuan  tidak  perlu  diragukan  lagi  baik  di  Ortom  Aisyiyah
maupun  di  dalam  system  dan  struktur  Muhammadiyah.  Pengelaman  empirik penulis  bertahun-tahun  bergaul  dengan  orang  Muhammadiyah,  justru  perempuan sangat berjasa dalam pengembangan amal usaha Muhammadiyah seperti (sekolah, rumah sakit, panti asuhan, perguruan tinggi dan amal usaha lainnya).
Di sisi  lain ketika berbicara peran dan posisi  perempuan, terutama dalam hal  kepemimpinan  di  suatu  organisasi  sosial  keagamaam,  dalam  hal  ini  adalah Muhammadiyah.  Tentu  telah  menjaadi  keharusan  untuk  membidik  realitas  ini sebagai  realitas  sosial  yang  cukup  kompleks,  terutama  bagaimana  agama  dan perilaku  keagamaan  dianggap  sebagai  gejala  sosial,  (Syamsuddin  Abdullah, 1997:19)  yang  memperlihatkan  berbagai  struktur  dari  institusionalisasi  sosial keagamaan, sehingga kemudian dapat kita lihat posisi bahkan peran manusia; laki- laki  dan  perempuan  dalam  pergulatan  sosial  di  mana  konstruksi  sosial  turut memainkan  peran  dalam  membentuk  kerangka  sistem,  struktur  dan  sistem  nilai budaya dalam kehidupan masyarakat Muhammadiyah.
Ajaran  agama  sangat  kuat  terhadap  sistem  nilai  yang  ada  dalam kebudayaan  masyarakat  Muhammadiyah,  sehingga  sistem  nilai  dari  masyarakat tersebut  terwujud  sebagai  simbol-simbol  suci  yang  maknanya  bersumber  dari suatu  ideologiatau  ajaran  agama  yang  menjadi  kerangka  acuan  dalam  perilaku sosial.(Roland Robertson, 1998:vii)
Pembangunan  organisasional  merujuk  kepada  kegiatan-kegiatan  yang dimaksud untuk mencapai perubahan di dalam tubuh organisasi dalam konteks ini adalah  organisasi  Muhammadiyah,  dengan  sasaran  meningkatkan  efisiensi  dan efektifitas  kerja,  termasuk  hubungan  timbal  balik  dalam  konteks  hubungan organisasi  di  antaranya  kegiatan  advokasisosial.  Untuk  menganalisis  organisasi, banyak  sekali  caranya  akan  berguna  bila  kita  memecahkan  konsep  tentang organisasi menjadi unsur-unsurnya, di mana di tiap unsur dapat kita kaji struktur- struktur  dan  proses  tergendernya.  Bicara  tentang  organisasi  secara  umum, Swiering dan Wierdsma (1992: 10-11) mengidentifikasi empat unsur yang ada di tiap organisasi, yang menentukan perilakunya. (Mandy Macdonald, 1999: 2-3):
a. Strategi,  merupakan  sasaran  organisasi  dan  cara-cara  yang ditempuhnya untuk mencapai tujuan.
b. Struktur  merupakan  pengelolaan  dan  pembagian  tugas-tugas, wewenang  serta  tanggung  jawab,  posisi-posisi  relatif  dan  hubungan- hubungan formal antar anggota.
c. Sistem  menjadi  syarat-syarat  dan  kesepakatan-kesepakatan  yang terkait  dengan  tata  cara  (informasi,  komunikasi  dan  pembuatan keputusan serta aliran sumber daya (uang, barang dan SDM).
d. Budaya  merupakan  perpaduan  atau  penjumlahan  pendapat-pendapat perorangan, nilai-nilai yang dianut bersama, norma-norma yang diikuti oleh para anggota.
Secara  organisatoris  Muhammadiyah  samapai  saat  ini  dengan  gagasan purifikasi  Islam  seharusnya  baik  pada  level  sosio-kutural  maupun  struktur organisasi  harus  lebih  adil  dan  equal,  namun  gagasan  itu  sayangnya  hanya dimiliki faksi dari salah satu golongan aliran  yang ada di Muahammadiyah yaitu aliran  yang  berpandangan  “liberal”  yang  lebih  lunak  dan  apresiasi  terhadap persoalan  gender.  Dalam  hal  ini  dapat  ditemukan    bahwa  perubahan-perubahan yang mempengaruhi kedudukan dan peran perempuan terkait erat dengan struktur ekonomi dan sosial suatu masyrakat.( Nawal El Saadawi, 2001:183-184)
Oleh  sebab  itu  kita  harus  lebih  adil  dalam  membangun  hubungan  sosial; tradisi,  identitas  dan  kekuasaan  yang  selama  ini  telah  terbangun  dalam pengelaman kehidupan masyarakat yang beragam.(Fatma Muge Gocek and Shira Balaghi,  1994:1).  Sehinggga  dalam  studi  gender  yang  menjadi  keinginan  yang harus  dimaknai  bagaimana  konstruksi  identitas  antara  perempuan  dan  laki-laki, karena  itu  merupakan  hal  yang  sangat  krusial.  Dalam  tataran  struktur  yang  ada selama ini secara hirarkis struktur  yang ada justru menekan atau menindas kaum perempuan.  Dari  rentetan  itu  semua  perubahan  paradigama  tentang  perempuan menjadi keyword dan mencoba untuk membangun suatu struktur sebagai alternatif yang  ideal  yaitu;  berbagi  kuasa  ( sharing  power );  menjadikan  pengalaman  kaum perempuan sebagai basis untuk perubahan sosial ( Jeri Dawn Wine and Janice L. Ristock, 1991:41).

## D. Kesimpulan
Membincangkan  gender  di  Muhammadiyah  tidaklah  lengkap  tanpa meruntut  akar  genealogi  agama  sebagai  basis  nilai  sosial,  budaya  dan  politik dalam  ruang  kehidupan  Muhammadiyah.  Seperangkat  nilai  itu  dikonstruksi melalui proses historis yang cukup panjang dan muncul apa yang disebut ideologi tentang  relasi  laki-laki  dan  perempuan,  kondisi  ini  memperlihatkan  manifestasi adanya  budaya  patriarki  sebagai  realitas  sosio-kultural  dengan  paradigma  yang khas  Muhammadiyah.  Hal  ini  menegaskan  bahwa  agama  sebagai  realitas  sosio- kultural  adalah  bahwa  agama  telah  menjadi  produk  sosial,  namun  secara substansial  nilai  agama  telah  mewarnai  ketimpangan  gender  dimana  agama menjadi bagian legitimasi yang terus direproduksi dan diperkuat oleh interpretasi secara sosial.
Konsesnsus sosial yang telah terlembaga di Muhammadiyah inilah bagian dari ketimpangan gender yang banyak mendapat resistensi dari para perempuan di Muhammadiyah,  khususnya  dari  Aisyiyah.  Karena  proses  institusionalisasi seperangkat  nilai  itu  justru  melahirkan  batasan  secara  sosio-kultural  dan  politik terhadap akses, kesempatan, partsisipasi dan bargaining position bagi perempuan, sehingga  ruang-ruang  itu  diperkuat  oleh  sistem  dan  struktur  baik  kelembagaan Muhammadiyah  maupun  sistem  dan  struktur  makna,  nilai,  simbol  pada  wilayah praksis  sosial.  Untuk  membangun  pola  relasi  yang equal dan  kemitraan  tentu harus  ada  perubahan  paradigma,  khususnya  paradigm  pemahaman  agama  yang lebih  inklusif,  toleran  dan  emansipatif  baik  pada  wilayah  kelembagaan Muhammadiyah maupun pada ranah sosial amal usaha Muhammadiyah.

## E. Daftar Pustaka
Abdullah,  Amin,  2004. Studi  Agama  Normativitas  dan  Historisitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Abdullah,  Irwan  (ed),  2006. Sangkan  Paran  Gender. Yogyakarta:  Pusat  Studi Kependudukan UGM kerjasama Pustaka Pelajar.
Abdullah, Irwan, dkk, 2002. Islam dan Konstruksi Seksualitas. Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Fort Foundation dan Pustaka Pelajar.
Amin,  Qosim,  2003. The  New  Women:  A  Documen  in  The  Early  Debate  of Egyption  Feminisme, terj.  Syariful  Alam, Sejarah  Penindasan  Perempuan, Menggugat “Islam Laki-laki” Menggurat “Perempuan baru”. Yogyakarta: IRCiSoD.
Arikunto,  Suharsimi,  2002. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Aswad,  Barbara  C,  1978. Women,  Class,  and  Power:  Examples  from  the  Hatay, Turkey, in  Lois  Beck and Nikki  Keddie  (ed), To the  Women of  the Muslim Word. Harvard University Press.
Baehaqi, Imam (ed), 199. Agama dan Relasi Sosial. Yogyakarta: LKiS, 2002
Berger, Peter L. The Sacred Canopy, (terj), Hartono, Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial. Jakarta: LP3ES. Berger,  Peter L. dan Thomas Luckman,1990. The Social Contruction of Reality, (terj), Hasan Basri, Tafsir Sosial Atas kenyataan. Jakarta: LP3ES. Berry,  David,  2003. The  Principle  of  Sociology, (terj)  Paulus  Wirutomo, Pokok- pokok Pikiran Dalam Sosiologi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Beuken, Win dkk, 2003. Religion as a Source of Violence? (terj), Imam Baehaqie, Agama Sebagai Sumber Kekerasan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Echols,  John  M.  dan  Hassan  Shadily,  2000. Kamus  Inggris  Indonesia. Jakarta: Gramedia.
Fakih,  Mansur,  2006. Analisis  Gender  dan  Tranformasi  Sosial .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Foucult, Michel,1985. The History of Sexuality vol I, New York: Random House,
Inc,
Foucault, Michel, 2002. The Archeology of Knowladge, terj. M. Mochtar Zoerni, (Yogyakarta: Penerbit Qalam.
Furchan, Arief, 1992. Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif. Surabaya: Usaha Nasional.
Hadi,  Sutrisno,  1982. Metodologi  Reserch. Jakarta:  Yasbit  Fakultas  Psikologi UGM.
Hafidz,  Wardah, Misogyny  Dalam  Fundamentalisme  Islam, Jurnal  Ulumul Qur‟an, No. 1 .Vol. III/th. 1992.
Hamim Ilyas, dkk, 2005. Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis “Misoginis”. Yogyakarta: eLSAQ Press dengan PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Harian Kedaulatan Rakyat, 9 Desember 2004
Haryatmoko, 2003. Etika Politik dan Kekuasaan , Jakarata: Kompas. Katjasungkana,  2001.  Nureyahbani,  dkk. Potret  Perempuan  Tinjauan  Politik, Ekonomi,  Hukum  di  Zaman  Orde  Baru. Yogyakarta:  PSW  UMY bekerjasama Pustaka Pelajar.
Koentjaraningrat,1983. Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT Gramedia. Koentjaraningrat, 1984. Kebudayaan Jawa, Jakarta: Balai Pustaka. Kahmad, Dadang, 2000. Metode Penelitian Agama . Bandung: Pustaka Setia. Karim,  Khalil  Abdul,  2007. Mujtama‟  Yatsrib  Alaqah  ar-Rajul  wa  al-Mar‟ah  fi Ahd an-Nabiy wa al-Khulafa‟ ar-Rasyidin , (terj), Khairon Nahdiyyin, Relasi Gender  Pada  Masa  Muhammad  dan  Khulafaurrasyidin .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Illich, Ivan, 2002. Gender, (terj), Omi Intan Naomi, Matinya Gender. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Moleong,  Lexi  J,  2000.  Metodelogi  Penelitian  Kualitatif.    Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Mosse,  Julia  Cleves,  2007. Half    The  Word,  Harf  A  Chance,  An  Introduction  to Gender  and  Development ,  (terj),  Hartian  Silawati,  Gender  dan
Pembangunan.  Yogyakarta:  RIFKA  ANNISA  Women‟s  Crisis  Center dengan Pustaka Pelajar.
Mu‟arif,  2005. Meruat  Muhammadiyah,  Kritik  Seabad  Pembaharuan  Islam  di Indonesia , Yogyakarta: Pilar Media. Murata,  Sachiko,1997. The  Tao  of  Islam,  Kitab  Rujukan  Tentang  Relasi Genderdalam Kosmologi dan Teologi Islam. (terj), Rahmani Astuti dan M.S Nasrullah, Bandung : Mizan.
Muhammad, Husein, 2007. Islam Agama Ramah Perempuan. Yogyakarta: LkiS. Madjid, Nurcholis, 1995. Islam, Doktrin dan Peradaban . Jakarta: Yayasan Wakap Paramadina.
Nasaruddin,  Umar,  2001. Argumen  Kesetaraan  Jender;  Perspektif  Al-qur‟an . Jakarta: Paramadina.
Nottingham, Elizabeth, 2002. Religion and Sociaty, (terj), Abdul Muis Naharong, Agama dan Masyarakat. Jakarta: Rajawali Perss. Patra,  Nezar  dan  Andi  Arif,  2003. Antonio  Gramsci,  Nagara  dan  Hegomoni. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ridwan. Kekerasan  Berbasis  Gender, 2006 . Purwokerto:  Pusat  Studi  Gender STAIN Purwokerto kerjsama Fajar Pustaka Yogyakarta.
Ritzer,  George,  2004. a multiple  paradign  science ,  (terj),  Alimandan,  Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda. Jakarta: Rajawali Pers.
Ritzer,  George  dan  Douglas  J.  Goodman,  2004. Teori  Sosiologi  Modern, (terj), Alimandan. Jakarta: Rajawali Perss.
Ritzer,  George,  2005. The  Postmodern  Society  Theory, terj.  Muhammad  Taufik, Teori  Sosial  Postmodern ,  Yogyakarta:  Juxtapose  bekerjasama  Kreasi Wacana.
Said,  Nur,  2005. Perempuan  Dalam  Himpitan  Teologi  dan  HAM .  Yogyakarta: Pilar Media.
Salman,  Ismah,  2005. Keluarga  Sakinah  dalam  Aisyiyah:  Diskursus  Jender  di Organisasi Perempuan Muhammadiyah . Jakarta: PSAP Muhammadiyah. Samsuri  dan  Iffah  Nur  Hayati, Kajian  Tematis  Keputusan-keputusan  Mejelis Tarjih  Muhammadiyah  Tentang  Perempuan ,  dalam  Jurnal  Millah,  Vol.  V, No, 2, Februari 2006
Suworno,  Margono  Poespo,  2005. Gerakan  Muhammadiyah, Yogyakarta: Penerbit Persatuan Baru.
Suhandjati,  Sri  (ed),  2002. Pemahaman  Islam  dan  Tantangan  Keadilan  Jender. Yogyakarta:  Gama  Media  kerjasama  dengan  Pusat  Studi  Jender  IAIN Walisongo Semarang.
Tibi,  Bassam,  1999. Islam  and  the  Cultural  Accommodation  of  Social  Change , (terj),  Misbah  Zukfah  Ellizabet  dan  Zainul  Abas, Islam  Kebudayaan  dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana.