Hary Suharto dan Muhammad Haris Fadhila, Ketentuan Hukum Pada Perlindungan Korban Kejahatan di Indonesia, Halaman 214-224

## KETENTUAN HUKUM PADA PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN DI INDONESIA
Hary Suharto 1 dan Muhammad Haris Fadhila 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Palembang E-mail: harisuharto.hdw@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Palembang E-mail: mharisf24@gmail.com

## Abstract
If a criminal act or crime occurs where the consequences of the act result in a crime victim, provisions  are  needed  which  aim  to  provide  protection  to  regulate  and  protect  the  crime victim  so  that  the  crime  victim  gets  their  rights  protected.  To  balance  this,  a  regulation  is needed that regulates the protection of crime victims. The research method used is normative legal  research.  Legal  material  obtained  from  secondary  data  is  collected  by  means  of literature  study  and  then  analyzed  using  qualitative  analysis.  A  legal  system  does  not  only consist of norms but also institutions. Institutions that specifically provide protection rights to witnesses and victims as a form of fulfilling the rights of witnesses and victims.

## Keywords: Victim Protection, Crime

## Abstrak
Apabila    terjadi  suatu  tindak  pidana  atau  kejahatan  di  mana  akibat  dari  perbuatan  itu menimbulkan  adanya  korban  kejahatan  maka  diperlukan  ketentuan  yang  bertujuan  sebagai suatu  perlindungan  untuk  mengatur  dan  melindungi  terhadap  korban  kejahatan  sehingga korban  kejahatan  tersebut    mendapatkan  perlindungan  hak-haknya.  Untuk  menyeimbangkan hal  tersebut  maka  perlunya  suatu  peraturan  yang  mengatur  tentang  perlindungan  korban kejahatan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Bahan hukum  yang  diperoleh  dari  data  sekunder  dikumpulkan  dengan  cara  studi  kepustakaan kemudian  akan  dianalisis  dengan  bentuk  analisis  kualitatif.  Suatu  sistem  hukum  tidak  hanya terdiri  dari  norma-norma  tetapi  juga  lembaga-lembaga.  Lembaga  yang  secara  khusus memberikan  hak  perlindungan  terhadap  saksi  dan  korban  sebagai  bentuk    pemenuhan  hak saksi dan korban.
Kata Kunci : Perlindungan Korban, Kejahatan

## PENDAHULUAN
Viktimologi  merupakan  suatu ilmu  atau  study  yang  mempelajari masalah  korban.  Secara  terminologis viktimologi  merupakan  ilmu  yang mempelajari  penimbulan  korban  dan juga  ilmu  yang  mempelajari  akibat- akibat  dari  penimbulan  korban  . Korban  itu  sendiri  bisa  korban  yang berasal dari individu, korban dari suatu
kelompok  maupun  yang  berasal  dari korporasi  swasta  dan  berasal  dari pemerintah.Viktimologi  secara  istilah berasal  dari  kata victim (korban)  dan logos (ilmu  pengetahuan),  dalam bahasa  latin  viktimologi,  berasal  dari
Hary Suharto dan Muhammad Haris Fadhila, Ketentuan Hukum Pada Perlindungan Korban Kejahatan di Indonesia, Halaman 214-224
kata victima yang  berarti  korban  dan logos yang berarti ilmu. 1
Viktimologi  merupakan  ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Viktim adalah  orang  yang  telah  mendapatkan penderitaan  fisik  atau  penderitaan mental  kerugian  harta  benda  atau mengakibatkan  mati  atas  perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana lainnya. 2
Pada awalnya viktimologi merupakan  ilmu  yang  mempelajari korban  kejahatan  atau  disebut  dengan penal  atau special  victimology .  Setelah itu ilmu tentang viktimologi mengalami  perkembangan  tidak  hanya mempelajari mengenai korban kejahatan  saja  tapi  juga  mempelajari mengenai  korban  kecelakan  yang disebut dengan general victimology.
Selanjutnya viktimologi
mengalami suatu fase yang perkembangannnya  lebih  luas  lagi tidak  hanya  sebagai  penal  dan  general victimology,  tetapi  juga  mengkaji permasalahan  korban  penyalahgunaan kekuasaan  dan  hak-hak  asasi  manusia
1 Muhammad  Nurul  Huda,  “Korban  dalam Perspektif Viktimologi,” Voice Justicia , Volume 6, Nomor I, Maret 2022: 65 . 2 Bambang  Waluyo, Victimologi (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).
yang  diaktakan  sebagai  fase  new victimology.
Menurut  Arief  Gosita  terdapat beberapa  manfaat  dalam  mempelajari Viktimologi diantaranya adalah :
1. Viktimologi  mempelajari  hakekat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban
2. Viktimologi juga memperjelas peran  dan  kedudukan  korban dalam  suatu  tindak  pidan.  Hal  ini penting untuk mencegah timbulnya penimbulan korban berikutnya.
3. Viktimologi  dapat  memberikan keyakinan  dan  pemahaman  bahwa setiap orang berhak dan wajib tahu bahaya  viktimisasi.  Hal  ini  tidak dimaksudkan untuk menakut- nakuti, melainkan untuk memberikan  pengertian  kepada setiap orang agar lebih waspada
4. Dengan mengupas penderitaan dan kerugian  yang  dialami  korban, viktimologi dapat memberikan pengertian  kepada  setiap  orang agar lebih waspada. 3
Dalam masyarakat pada umumnya, permasalahan korban kejahatan  ini  juga  menjadi  perhatian baik  itu  korban  pada  umumnya  dan
3 Mahrus Ali, Viktimologi (Depok:
RajaGrafindo Persada, 2022).
Hary Suharto dan Muhammad Haris Fadhila, Ketentuan Hukum Pada Perlindungan Korban Kejahatan di Indonesia, Halaman 214-224
korban  kejahatan  pada  khususnya. Korban mempunyai  peranan yang sangat penting dalam terjadinya suatu kejahatan. Bisa dikatakan bahwa adanya suatu kejahatan beriringan juga dengan  adanya  korban  kejahatan,  yang merupakan  akibat  yang  munciul  dari terjadinya suatu kejahatan yang mengakibatkan penderitaan korban.
Korban  kejahatan  merupakan pihak yang paling dirugikan, sedangkan  yang  mendapat  keuntungan dari  kerugian  korban  adalah  si  pelaku baik  dari  segi  ekonomi,  mental,  selain itu  misalnya  dari  segi  fisik  dnn  fisikis yang  diderita  oleh  korban,  Pelaku menghendaki  perbuatan  kejahatannya tersebut di barengi dengan korban yang menjadi sasaran atau tujuan dari tindak pidana  tersebut.  Menurut  Zvonimeir Paul  Separovic  korban  merupakan orang  yang  mengalami  penderitaan karena suatu hal yang meliputi perbuatan  orang  lain,  institusi  atau lembaga dan struktur. 4
Korban  adalah  pihak  yang  ikut andil  terhadap  faktor-faktor  terjadinya tindak  pidana.Derajat  korban  kecilnya korban, misalnya korban lalai,
sehingga  muncul  atau  terjadi  tindak
4 Ediwarman, Viktimologi  Kaitannya  Dengan Pelaksanaan  Ganti  Rugi  Tanah (Bandung: Manda Maju, 1999).
pidana.  Dapat  terjadi  pula  dalam  hal korban  menarik  perhatian  pelaku, misalnya  korban  dalam  menyukai dengan sengaja memperlihatkan kekayaannya,  overacting,  atau  perilaku lain  yang  dapat  menggugah  pelaku melakukan tindak pidana. Pihak korban dapat  berperan  dalam  keadaan    sadar atau  tidak  sadar,  secara  langsung  atau tidak    langsung,  sendiri  atau  bersama- sama,  bertanggung    jawab  atau  tidak secara aktif atau pasif dengan motivasi positif atau negatif. 5
Dalam hal lain korban pun bisa menjadi  sekaligus    pelaku  tindak pidana  misalnya  korban  sekaligus pelaku karena penyalahgunaan NAPZA (narkotika,  psikotropika,  dan  zat  aktif) karena  ketergantungannya  terhadap zat-zat  yang  terlarang  tersebut  yang menjadikan dia korban sekaligus pelaku tindak pidana
Viktimologi mempelajari korban  kejahatan,  proses  viktimisasi dan  akibat-akibatnya  dalam  rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan  pencegahan  dan  menekankan kejahatan  secara  lebih  bertanggung
5 Sagung  Putri  M.E  Purwani,  “Viktimisasi Kriminal Terhadap Perempuan,” Kertha Patrika, Vol 33, No 1, Januari 2008: 5.
Hary Suharto dan Muhammad Haris Fadhila, Ketentuan Hukum Pada Perlindungan Korban Kejahatan di Indonesia, Halaman 214-224
jawab. 6 Dalam  hubungannya  dengan korban  dalam  suatu    tindak  pidana maka  ketentuan  yaitu  pengaturan terhadap  perlindungan  korban  harus dimuat  secara  jelas  mengenai  aturan terhadap  korban  kejahatan  sehingga tercipta  nilai-nilai  keadilan,  kepastian maupun kesebandingan hukum.
Artikel  ini  akan  membahas tentang  perlindungan  korban  kejahatan dilihat  dari  beberapa  peraturan  yang telah ada ada ketentuannya di Indonesia.  Metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif.    Bahan  hukum  yang diperoleh dari data sekunder dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan  kemudian  akan  dianalisis dengan  bentuk  analisis  kualitatif  dan akan  ditarik  kesimpulan  dengan  cara deduktif. Dengan cara berpikir mendasar  pada  hal-hal  yang  bersifat umum  kemudian  ditarik  kesimpulan secara khusus.

## PEMBAHASAN

## A. Pengertian Korban Kejahatan
Korban  yang  timbul  di  tengah masyarakat  diakibatkan  karena  adanya pelaku tindak pidana yang
6 Arif  Gosita, Masalah  Korban  Kejahatan (Jakarta: Akademika Presindo, 1993).
menimbulkan  adanya  korban  tindak pidana.  Dimana  akibat  dari  perbuatan tindak  pidana  tersebut    tentunya  akan sangat  merugikan  terhadap  siapa  yang menerima  dampak  dari  perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Menurut Teguh  Prasetyo  tindak  pidana  adalah perbuatan  yang  oleh  aturan  hukum dilarang  dan  diancam  dengan  pidana, di  mana  pengertian  perbuatan  disini selain  perbuatan  yang  bersifat  aktif (melakukan  sesuatu  yang  sebenarnya dilarang  oleh  hukum)  juga  perbuatan yang bersifat pasif. 7
Mengenai
Perlindungan terhadap korban kejahatan dapat ditemukan dalam level nasional maupun  level  internasional.  Landasan tersebut  dapat  berupa  deklarasi  dan konvensi  perserikatan  bangsa-bangsa yaitu United  Nations  Declaration  of Basic  Principles  of  Justice  for  Victim of  Crime  and  Abuse  of  Power .  PBB mengadopsi  prinsip  dasar  tersebut dalam suatu deklarasi yaitu Declaration  of  Basic  Principles  of Justice  for  Victim  of  Crime  and  Abuse of  Power pada  tanggal  11  Desember 1985. 8 Terdapat  pengertian  mengenai
7 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2013).
8 Dikdik  M.  Arief  Mansur.  Elisatris  Gultom, Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan
Hary Suharto dan Muhammad Haris Fadhila, Ketentuan Hukum Pada Perlindungan Korban Kejahatan di Indonesia, Halaman 214-224
korban    Ada  beberapa  pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan mengeni korban.
Korban  kejahatan  menurut  deklarasi dibagi menjadi 3 jenis yaitu : 9
1. Korban  langsung  (  direct  Victim), yaitu korban yang langsung
mengalami dan merasakan penderitaan  dengan  adanya  tindak pidana dengna karakteristik korban adalah orang baik secara individu,kolektif, menderita kerugian  berupa  luka  fisik,  luka mental,penderitaan
emosional,
kehilangan pendapatan dan penindasan hak-hak dasar manusia. Disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian  yang  terumuskan  dalam hukum  pidana  atau  disebabkan adanya penyalahgunaan kekuasaan
2. Korban  tidak  langsung  (  indirect victims),  yaitu  timbulnya  korban akibat  dari  campurnya  seseorang dalam  membantu  korban  langsung (direct victims) atau turut melakukan  pencegahan  timbulnya korban,  tetapi  diia  sendiri  menjadi korban tindak pidana, atau mereka menggantungkan  hidupnya  kepada korban langsung seperti/istri/suami, anak-anak, dan keluarga terdekat
3. Korban penyalahgunaan kekuasaan  (victims  of  abuse  of power)  yaitu  korban  adalah  yang secara  individual  atau  kkolektif menderita kerugian, termasuk luka
antara  Norma  dan  Realita (Jakarta:    Raja Grafindo Persada, 2007).
9 Mahrus Ali, Viktimologi
fisik,  atau  mental,  penderitaan emosional,  kehilangan  ekonomi atau  pelanggaran  terhadap  pokok- pokok  hak  dasar  mereka,  melalui perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran
undang-undang pidana  nasional,  tetapi  norma- norma  diakui  secara  internasional yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia.
Menurut  Arif  Gosita,  korban adalah mereka yang menderita jasmaniah  dan  rohaniah  sebagai  akibat tindakan  orang  lain  yang  mencari pemenuhan  kepentingan  diri  sendiri atau  orang  lain  yang  bertentangan dengankepentingan  hak  asasi  pihak yang  di  rugikan.  Sedangkan  menurut pendapat  Romli  Atmasasmita  korban yakni  adalah  orang  yang  disakiti  dan penderitaannya  itu  diabaikan  oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut Muladi,  korban  adalah  orang- orang  yang  baik  secara  individual maupun kolektif telah menderita kerugian,  termasuk  kerugian  fisik  atau mental,  emosional,  ekonomi,  atau gangguan  substansial  terhadap  hak- haknya  yang  fundamental,  melalui perbuatan  atau  komisi  yang  melanggar hukum pidana di masing-masing
Hary Suharto dan Muhammad Haris Fadhila, Ketentuan Hukum Pada Perlindungan Korban Kejahatan di Indonesia, Halaman 214-224
negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.
B. Perlindungan

## Korban

## Kejahatan Dalam KUHAP
Seseorang  yang  merasa  dirinya berada  dalam  acaman  yang  sangat besar,  diberikan  ketentuan  alternatif tentang tata cara saksi dan/ atau korban dalam  memberikan  kesaksian  hanya untuk  kepentingan  pemeriksaan  di depan pengadilan dengan menggunakan  KUHAP..  kedudukan korban  dalam  KUHAP  tampaknya belum  optimal  dibandingkan  dengan kedudukan  pelaku.  KUHAP  belum secara  tegas  merumuskan  ketentuan yang  secara      langsung  memberikan perlindungan hukum terhadap korban.
Keberadaan korban dalam penyelesaian  suatu  tindak  pidana  yang biasanya  belum  optimal,  biasanya dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor, diantara adalah : 10
1. Masalah  kejahatan  tidak  dilihat dipahami  menurut  proporsi  yang sebenarnya secara dimensional.
2. Pengatasan penanggulana permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan  pada  konsep,  teori etimologi  kriminal  yang  rasional, bertanggungjawab dan bermartabat
10 G.  Widiartana, Victimologi,  Perspektif Korban  dalam  Penanggulangan  Kejahatan ( Yogyakarta: Atmajaya, 2009).
3. Pemahaman  dan  penanggulangan permasalahan kejahatan tidak didasarkan  pada  pengertian  citra mengenai manusia yang tepat
Walaupun  di  dalam  KUHAP secara  terbatas  mengatur  perlindungan terhadap korban karena sedikit pengaturannya  tetapi  tetap  mempunyai aturan    terhadap  perlindungan  korban dan  saksi  yang  diatur  KUHAP  BAB XIII  tentang  penggabungan  perkara ganti rugi yakni : 11
1. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar  dakwaan  di  dalam  suatu pemeriksaan  perkara  pidana  oleh pengdilan
negeri
menimbulkankerugian  bagi  orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan
untuk
menggabungkan  perkara  gugatan ganti  kerugian  kepada  perkara pidana itu.
2. Permintaan  tersebut  hanya  dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam  hal  penuntut  umum  tidak hadir, permintaan diajukan
selambat-lambatnya sebelum
hakim menjatuhkan putusan
3. Apabila  pihak  yang  dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya  pada  perkara  pidana,
maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya  untuk  mengadili gugatan tersebut,
tentang
11 Bambang Waluyo, Victimologi
Hary Suharto dan Muhammad Haris Fadhila, Ketentuan Hukum Pada Perlindungan Korban Kejahatan di Indonesia, Halaman 214-224
kebenaran  dasar  gugatan  dan tentang hukuman penggantian biaya  yang  telah  dikeluarkan  oleh pihak yang dirugikan
4. Kecuali  dalam  hal  pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan atau gugatan  dinyatakan  tidak  dapat diterima,  putusan  hakim  hanya memuat tentang penetapan hukuman  pengganti  biaya  yang telah  dikeluarkan  oleh  pihak  yang dirugikan
5. Putusan  mengenai  ganti  kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan  tetap,  apabila  putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap
C. Perlindungan  Korban  Kejahatan
dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Perlindungan  terhadap  korban kejahatan  merupakan  salah  satu  tujuan dari  hukum  pidana.  Dimana  hukum tersebut mempunyai aturan hukum atau norma  untuk  elemen-elemen  tersebut. upaya dari negara untuk merealisasikan  perlindungan  terhadap korban  kejahatan  maka  pada  tahun 2006  Indonesia  menerbitkan  Undang- Undang  Tentang  Perlindungan  Saksi dan  Korban  yaitu  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian di  revisi  menjadi  Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2006  diterbitkan  merupakan keinginan  pemerintah  agar  sistem peradilan  pidana  terdapat  mekanisme perlindungan terhadap saksi dan korban,  sehingga  diharapkan  sistem peradilan  pidana  di  Indonesia  menjadi sebuah sistem yang tidak saja berorientasi  kepada  pelaku  tetapi  juga berorientasi  kepada  pihak  saksi  dan korban. 12
Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 31 tahun  2014  tentang  perlindungan  saksi dan  korban  menyebutkan  Korban adalah orang yang mengalami penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau kerugian  ekonomi  yang  diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  5 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi  dan  Korban,  maka  korban kejahatan  mendapatkan  perlindungan terhadapnya sebagai berikut :
1. Memperoleh  perlindungan  atas keamanan  pribadi,  keluarga,  dan harta  bendanya,  serta  bebas  dari ancaman  yang  berkenaan  dengan kesaksian  yang  akan,  sedang,  atau telah diberikannya;
12 Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan  Pidana (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2012).
Hary Suharto dan Muhammad Haris Fadhila, Ketentuan Hukum Pada Perlindungan Korban Kejahatan di Indonesia, Halaman 214-224
2. Ikut  serta  dalam  proses  memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mendapat  informasi  dalam  hal terpidana dibebaskan
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Mendapat identitas baru;
11. Mendapat tempat kediaman sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh  penggantian  biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Mendapat nasihat hukum;
15. Memperoleh  bantuan  biaya  hidup sementara  sampai  batas  waktu perlindungan berakhir; dan/atau
16. Memperoleh  bantuan  biaya  hidup sementara  sampai  batas  waktu perlindungan berakhir; dan/atau
17. Mendapat pendampingan.

## D. Lembaga Perlindungan Saksi  dan Korban
Terhadap  perlindungan  saksi dan  korban,  maka  dibutuhkanlah  suatu lembaga  yang  dapat  berperan  dalam perlindungan  saksi  dan  korban.  LPSK merupakan  lembaga  yang  dibentuk
oleh  pemerintah  yang  dapat  berperan dalam memberikan perlindungan terhadap  saksi  dan  korban.  Menurut pasal  1  butir  6  Peraturan  Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 LPSK (lembaga perlindungan  saksi  dan  korban),  LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lai  kepada  saksi  dan/atau  korban. Selain  itu  LPSK  bertugas  memberikan perlindungan terhadap ancaman kepada para  petugas  penegak  hukum  meliputi hakim, jaksa dan penyidik.
E. Perlindungan  Korban  Kejahatan di Dalam Rumah Tangga
KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara fisik,  seksual,  psikologis,  dan  atau penelantaran  rumah  tangga  termasuk ancaman  untuk  melakukan  perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan  secara  melawan  hukum dalam  lingkup  rumah  tangga.  Menurut Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  korban  adalah orang  yang  mengalami  kekerasan dan/atau  ancaman  kekerasan  dalam lingkup rumah tangga.
Hary Suharto dan Muhammad Haris Fadhila, Ketentuan Hukum Pada Perlindungan Korban Kejahatan di Indonesia, Halaman 214-224
Berdasarkan  Pasal  10  dari  Undang- undang  No.  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), korban berhak mendapatkan:
1. perlindungan  dari  pihak  keluarga, kepolisian, kejaksaan,
pengadilan,advokat, lembaga
sosial,  atau  pihak  lainnya  baik sementara maupunberdasarkan penetapan  perintah  perlindungan
dari pengadilan
2. pelayanan
kesehatan sesuai
dengan kebutuhan medis
3. penanganan
secara khusus
berkaitan dengan kerahasiaan korban
4. pendampingan  oleh  pekerja  sosial dan bantyuan hukum pada
setiaptingkat  proses  pemeriksaan sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan
5. pelayanan bimbingan rohani.

## E. Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan
Menurut  penjelasan  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014  tentang Perlindungan  Anak  pasal  Pasal  1  ayat (2)  menyatakan  bahwa  perlindungan anak  merupakan  segala  kegiatan  untuk menjamin  dan  melindungi  anak  dan
hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang  dan  berpartisipasi  secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi
Dalam pasal 59 undang-undang perlndungan anak memberikan perlindugan khusus terhadap anak yang berhadapan  dengan  hukum  dan  juga anak anak korban pelaku tindak pidana. Perlindungan tersebut meliputi :
1. Anak dalam situasi darurat
2. Anak  yang  berhadapan  dengan hukum
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
4. Anak  diekploitasi  secara  ekonomi dan/atau seksual
5. Anak yang diperdagangkan
6. Anak yang menjadi korban penyal ahgunaan narkotika,alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza);
7. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan
8. Anak korban  kekerasan, baik fisik dan/atau mental
9. Anak yang menyandang cacat; dan
10. Anak  korban  perlakuan  salah  dan penelantaran
Hary Suharto dan Muhammad Haris Fadhila, Ketentuan Hukum Pada Perlindungan Korban Kejahatan di Indonesia, Halaman 214-224
Selain  terhadap  anak  korban  kejahatan undang-undang perlindungan anak memberikan perlindungan khusus (Pasal 64 ayat (3) melalui:
1. Upaya rehabilitasi, baik dari pemberitaan  indentitas  maupun  di luar lembaga
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi
3. Pemberian  jaminan  keselamatan bagi  saksi  korban  dan  saksi  ahli, baik fisik mental maupun sosial
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan  informasi  mengenai perkembangan perkara

## KESIMPULAN
Perlindungan  saksi  dan  korban merupakan  salah  satu  kesatuan  dalam hukum  pidana.  Dimana  kesatuan  ini mempunyai  aturan  hukum  atau  norma yang  berhubungan  pada  sumber  dan keabsahan  aturan  yang  lebih  tinggi. Pasal  28  G  ayat  (1)  UUD  1945 menyebutkan  “Setiap  orang  berhak bebas  dari  perlakuan  diskriminatif  atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan  terhadap  perlakuan  yang bersifat  diskriminatif  itu”.  Hukum Pidana mempunyai pokok aturan
terkait  perlindungan  korban  kejahatan berdasarkan undang-undang yang mengaturnya. Perlindungan hukum terhadap  korban  kejahatan  terdapat  di beberapa  ketentuan  undang-undang seperti    di  dalam  KUHAP  terdapat perlindungan korban kejahatan mengenai  perkara  ganti  kerugian, undang-undang perlindungan saksi dan korban,undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),  undang-undang  perlindungan anak.  Suatu  sistem  hukum  tidak  hanya terdiri  dari  norma-norma  tetapi  juga lembaga-lembaga. Lembaga perlindungan  anak  memberikan  hak perlindungan terhadap saksi dan korban  dalam  bentuk    pemenuhan  hak saksi dan korban

## DAFTAR PUSTAKA
Arif Gosita, Masalah Korban
Kejahatan .  Jakarta:  Akademika Presindo, 1993.
Bambang Waluyo, Victimologi, Jakarta:
Sinar Grafika, 2022.
Dikdik  M.  Arief  Mansur.  Elisatris Gultom, Urgensi  Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan  Realita ,  Jakarta:    Raja Grafindo Persada, 2007.
Hary Suharto dan Muhammad Haris Fadhila, Ketentuan Hukum Pada Perlindungan Korban Kejahatan di Indonesia, Halaman 214-224
Ediwarman, Viktimologi  Kaitannya
Dengan  Pelaksanaan  Ganti  Rugi Tanah ,  Bandung:  Manda  Maju,
1999.
G.  Widiartana, Victimologi,  Perspektif
Korban  dalam  Penanggulangan
Kejahatan, Yogyakarta:
Atmajaya, 2009.
Mahrus Ali, Viktimologi , Depok:
RajaGrafindo Persada, 2022.
Muhammad  Nurul  Huda,  “Korban dalam  Perspektif  Viktimologi,”
Voice Justicia , Volume 6, Nomor
I, Maret 2022: 65.
Sagung Putri M.E Purwani, “Viktimisasi  Kriminal  Terhadap
Perempuan,” Kertha Patrika, Vol 33, No 1, Januari 2008: 5.
Siswanto  Sunarso, Viktimologi  dalam
Sistem Peradilan Pidana, Jakarta:
Sinar Grafika, 2012.
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana ,
Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,
2013.