## ANALISIS YURIDIS TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT
Maisa Universitas Muhammadiyah Palu Email : maisa.unismuh1@gmail.com

## ABSTRACT
In  order  to  realize  the  welfare  of  the  people  that  is  just  and  prosperous  in accordance  with  the  mandate  of  the  constitution,  the  government  needs  to  make efforts to meet the needs of people's lives. one form of government policy to meet the  needs  of  the  community  is  the  formation  and  application  of  the  People's Business Credit (KUR) program. Distribution of People's Business Credit (KUR) conducted  by  the  implementing  bank  accompanied  by  collateral  in  the  form  of land  certificates,  house  certificates  or  Motorized  Vehicle  Ownership  Books (BPKB), not in accordance with the Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation  No.  13  of  2015  concerning  Guidelines  for  the  Implementation  of People's  Business  Credit  which  stated  that  the  People's  Business  Credit  without collateral  and  To  overcome  the  losses  suffered  by  the  implementing  bank,  the government established a KUR credit guarantee policy. 70 (seventy) percent to 80 (eighty)  percent  charged  to  state  credit  guarantee  institutions  such  as  PT (Persero) Indonesian  Credit Insurance  (PT Askrindo) and the Indonesian Credit Guarantee General Company (Perum Jamkrindo)
Keyword : Juridical Analiysis. Credit Business.

## A. PENDAHULUAN
Dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  yang  adil  dan  makmur sesuai  dengan  amanat  konstitusi,  maka  pemerintah  perlu  melakukan  usaha untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  masyarakat 1 .  salah  satu  bentuk  kebijakan pemerintah  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  adalah  dengan  dibentuk dan  di  aplikasikannya  program  Kredit  Usaha  Rakyat  (  KUR) 2 .  KUR  adalah program  dari  pemerintah  berupa  pinjaman  modal  usaha  yang  dananya  100%
1 Marulak  Pardede. Penelitian  Hukum  Tentang  Implementasi  Jaminan  Fidusia  Dalam Pemberian Kredit di Indonesia . Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Jakarta. 2008. Hlm 1
2 Anton  Eka  Saputra. Pertanggungjawaban  Hukum  Pemerintah  Terhadap  Kerugian Bank Pelaksana Program Kredit Usaha Rakyat (Kur) Ditinjau Dari Peraturan Perbankan, Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara,Sumatera Utara, Oktober 2011. Hlm 1
dari  bank  pelaksana  KUR  untuk  rakyat  Indonesia  yang  produktif  dan  Layak namun  belum bankable dengan  plafon  sampai  dengan  Rp.  500.000.000  (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin. 3
Pemerintah memberikan penjaminan terhadap  risiko  KUR  sebesar 70  persen,  sementara  sisanya  sebesar  30  persen  ditanggung  oleh  bank pelaksana.  Hal  tersebut  merupakan  tindak  lanjut  dari  ditandatanganinya  Nota Kesepahaman  Bersama  (MoU)  pada  tanggal  9  Oktober  2007  tentang Penjaminan  Kredit/Pembiayaan  kepada  Usaha  Mikro  Kecil,  Menengah (UMKM)  dan  Koperasi  antara  Pemerintah  (Menteri  Negara  Koperasi  dan UKM,  Menteri  Keuangan,  Menteri  Pertanian,  Menteri  Kehutanan,  Menteri Kelautan  dan  Perikanan,  Menteri  Perindustrian,  Perusahaan  Penjamin  (Perum Sarana Pengembangan Usaha  dan  PT  Asuransi  Kredit  Indonesia)  dan Perbankan  (Bank  BRI,  Bank  Mandiri,  Bank  BNI,  Bank  BTN,  Bank  Bukopin, dan  Bank  Syariah  Mandiri). 4 Program  KUR  ini  khusus  ditujukan  untuk memperkuat permodalan UMKM secara perorangan, sedangkan bagi kelompok disalurkan  melalui  koperasi.  Peran  UMKM  selama  ini  diakui  berbagai  pihak cukup  besar  dalam  perekonomian  nasional.  Beberapa  peran  strategis  UMKM menurut  Bank  Indonesia  antara  lain:  (a)  jumlahnya  yang  besar  dan  terdapat dalam  setiap  sektor  ekonomi;  (b)  menyerap  banyak  tenaga  kerja  dan  setiap investasi  menciptakan  lebih  banyak  kesempatan  kerja;  (c)  memiliki kemampuan  untuk  memanfaatkan  bahan  baku  local  dan  menghasilkan  barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau 5 .
UMKM  sering  kali  disebut  sebagai  penyelamat  saat  perekonomian nasional  terguncang,  karena  mampu  bertahan  bahkan  disebut  sebagai  fondasi perekonomian  dimana  satu  fungsinya  menyerap  tenaga  kerja.  Maka  dari  itu,
3 Agung  Suryono, Syarat  Dan  Cara  Mengajukan  KUR  di  BRI, di  akses  di http://www.bank-bri-bca-mandiri.info/2016/01/syarat-cara-mengajukan-kur-bri-terbaru.html tanggal 12 Oktober 2016
4 Karel  Sihombing, Kajian  Peranan  KUR  Dalam  Pemberdayaan  Ekonomi  Rakyat  Di Sumatera  Utara ,  Badan  Penelitian  Dan Pengembangan Provinsi Sumatera  Utara,Sumatera Utara, Oktober 2015. Hlm 2
5 Martono  Johari, Ringkasan  Eksekutif  Kajian  Dampak  Program  KUR. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Jakarta, 2015, hlm 2
pemerintah  gencar  memberdayakan  sektor  UMKM  dengan  memberikan pendanaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah mengklaim sejak 2007 jumlah dana KUR hingga saat ini yang telah disalurkan ialah sebesar Rp 97,8  triliun  dengan  7,6  juta  debitur.  Selama  itu  juga  program  KUR  telah menyerap  sekitar  11,71  juta  tenaga  kerja. 6 Ini  langkah  percepatan  dan pengembangan  sektor  rill  dalam  mengentaskan  kemiskinan  dan  perluasan kesempatan kerja.
Signifikannya  peran  KUR  dalam  memberdayakan  UMKM  demi kemajuan  ekonomi  ternyata  masih  terhambat  satu  dan  lain  hal.  Diantaranya persoalan  anggunan  masih  menjadi  masalah  dalam  penyaluran  program  KUR bagi  UMKM.  Salah  satu  pelaku  usaha  yang  mengeluhkan  soal  agunan  yang juga Ketua Induk  Koperasi  Wanita Pengusaha  Indonesia (Inkowapi) Sharmila Zaini  mengatakan  bahwa  pada  praktiknya  pelaksanaan  KUR  di  lapangan hampir seluruhnya mensyaratkan agunan. 7
Hal  ini  bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal  10  ayat  (1)  dan  (2) Peraturan  Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Nomor  13  Tahun  2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang mengatakan bahwa
1. Agunan pokok KUR adalah usaha atau objek yang dibiayai oleh KUR
2. Anggunan  tambahan  untuk  KUR  mikro  dan  untuk  KUR  penempatan tenaga kerja Indonesia tidak diwajibkan dan tanpa perikatan
Berdasarkan  ketentuan  diatas  maka  agunan  atau  jaminan  tidak diwajibkan bagi pelaku usaha UMKM untuk bermohon pengajuan dana kredit KUR  di  bank  pelaksana.  Permasalahan  ini  perlu  di  perhatikan  secara  serius oleh  pemerintah  agar  pelaksanaan  program  ini  benar-benar  bisa  diserap  oleh para pelaku UMKM dan koperasi secara proporsional (adil dan bijaksana).
Disamping  hal  di  atas,  Peraturan  Menteri  Koordinator  Bidang Perekonomian  Nomor  13  Tahun  2015  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Kredit Usaha Rakyat juga tidak mengatur secara eksplisit tanggungjawab pemerintah terhadap  kerugian  yang  dialami  oleh  bank  pelaksana  akibat  adanya  kredit
6 Agung Suryono, Loc,Cit
7 Ibid
macet  dari  pelaku  usaha  UMKM.  Walaupun  kredit  macet  pada  KUR  sudah dijamin  oleh  PT  Askrindo  dan  PT    Jamkrindo,  kreditor  tetap  harus memperhitungkan dan meminimalisasi terjadinya kredit macet.
Hal  ini  dikarenakan  tidak  adanya  jaminan  yang  diberikan  oleh  debitor kepada  perbankan,  sehingga  jika  terjadi  wanprestasi,  maka  bank  harus mengurus  klaim  asuransi  yang  prosedurnya  tidak  semudah  teorinya.  Pada kenyataannya  banyak  KUR  yang  macet  dan  klaim  asuransinya  tidak  lolos  di PT Askrindo dan PT Jamkrindo sebagai lembaga penjamin.
Jika  banyak  KUR  yang  macet,  maka  akan  menimbulkan  kerugian  yang besar.  Kerugian  yang  besar  ini  akan  menghambat  operasional  perusahaan (dalam  hal  ini  bank)  tersebut.  Sedangkan  bank  hanya  berusaha  menekan seminimal  mungkin  besarnya  kredit  bermasalah  tersebut.  Namun  pada kenyataannya klaim yang diajukan oleh bank tidak semua kasus diterima oleh lembaga penjamin KUR.
KUR  yang  macet  pun  kemungkinan  berasal  dari  persepsi  atau pemahaman  yang  salah  dari  masyarakat  terhadap  KUR,  dianggap  dana  dari pemerintah, serta dijamin oleh pemerintah bukan merupakan kredit dari Bank. Hal  ini  memengaruhi  tingkat  pengembalian  (angsuran)  dan  kualitas  KUR. Selain  itu,  adanya  pemahaman  atau  anggapan  sebagian  masyarakat  bahwa KUR merupakan Kredit Tanpa Agunan (KTA) atau bahkan bantuan atau hibah.
Adanya  kerugian  Bank  pelaksana  program  KUR  berdampak  pada menurunnya prime  lending ,  hal  ini  dikarenakan  menurunnya Return  on  Total Aset yang  digunakan  sebagai  pencadangan  macetnya  kredit  KUR  tersebut. Fenomena  permasalahan  macetnya  pembayaran  angsuran  KUR  ini  sangat berdampak sistemik pada sistem perbankan Indonesia.

## B. PEMBAHASAN
1. Agunan  Dalam  Pemberian  Kredit  Usaha  Rakyat  Oleh  Bank  Pelaksanan Sesuai  Dengan  Peraturan  Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian Nomor  13  Tahun  2015  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Kredit  Usaha Rakyat
Pembangunan  ekonomi  di  suatu  negara  sangat  bergantung  pada perkembangan  dinamis  dan  kontribusi  nyata  dari  sektor  perbankan.  Ketika sektor  perbankan  terpuruk,  perekonomian  nasional  juga  ikut  terpuruk. Demikian  sebaliknya,  ketika  perekonomian  mengalami  stagnasi,  sektor perbankan  juga  terkena  imbasnya  dimana  fungsi  intermediasi  tidak  berjalan normal.  Peran  perbankan  dalam  pembangunan  ekonomi  adalah  mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat  perseorangan  atau  badan  usaha.
Kredit  tersebut  mempunyai  suatu  kedudukan  yang  strategis  dimana sebagai  salah  satu  sumber  uang  yang  diperlukan  dalam  membiayai  kegiatan usaha yang dapat dititikberatkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia.  Fasilitas  kredit  yang  diberikan  oleh  bank  merupakan  aset  terbesar bagi  bank.  Kredit  umumnya  berfungsi  untuk  memperlancar  suatu  kegiatan usaha,  dan    khususnya  bagi  kegiatan  perekonomian  di  Indonesia  sangat berperan  penting  dalam  kedudukannya,  baik  untuk  usaha  produksi  maupun usaha    swasta    yang  dikembangkan    secara  mandiri  karena  bertujuan meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat.
Sektor  perbankan,  swasta  maupun  pemerintah  (Badan  Usaha  Milik Negara:  BUMN)  termasuk  pihak  yang  sangat  penting  untuk  membantu perkembangan dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di  Indonesia.  Peran  perbankan  tidak  hanya  dalam  bentuk  pendanaan  melalui skema-skema  khusus  bersuku  bunga  murah  dan  dengan  berbagai  kemudahan khusus,  tetapi  juga  sekaligus  memberi  pembinaan,  misalnya  di  dalam  desain, proses produksi dan pemasaran bagi UMKM yang mendapatkan kredit bank.
Pemberian  kredit  merupakan  aktivitas  utama  bank  dalam  memperoleh keuntungan  di  samping  kegiatan  seperti  tabungan,  deposito,  dan  jasa-jasa lainnya.  Untuk  itu,  diperlukan  adanya  jaminan  (agunan)  yang  menyangkut harta  benda  milik  nasabah  debitor  atau  dapat  juga  memilik  pihak  ketiga  yang merupakan  jaminan  tambahan  untuk  mengamankan  penyelesaian  kredit. Namun  beberapa  tahun  terakhir  ini  pemerintah  mengeluarkan  program  kredit tanpa  jaminan  yang  disebut  Kredit  Usaha  Rakyat  (selanjutnya  disebut  KUR)
tanpa  jaminan.  Sebagaimana  yang  disebutkan  di  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  dan (2)  Peraturan  Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Nomor  13  Tahun 2015  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Kredit  Usaha  Rakyat  yang  mengatakan bahwa :
1. Anggunan  pokok  KUR  adalah  usaha  atau  objek  yang  dibiayai  oleh KUR
2. Anggunan  tambahan  untuk  KUR  mikro  dan  untuk  KUR  penempatan tenaga kerja Indonesia tidak diwajibkan dan tanpa perikatan
Lebih  lanjut  Pasal  2  Peraturan  Menteri  Koordinator  Bidang Perekonomian  Nomor  13  Tahun  2015  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Kredit Usaha  Rakyat  menyebutkan  bawah  KUR  ini  ditujukan  dalam  rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah   (UMKM),penciptaan lapangan  kerja,  dan  penanggulangan  kemiskinan.  Namun  dalam  praktiknya, pelaku  UMKM  sangat  sulit  untuk  memperoleh  fasilitas  KUR  dari  bank pelaksana, hal ini dikarenakan salah satu syarat untuk memperoleh KUR harus adanya  agunan  atau  jaminan  yang  diberikan  kepada  pihak  bank  pelaksana. Pinjaman  KUR  di  bawah  Rp25  juta  untuk  mikro  diwajibkan  menyertakan agunan  atau  jaminan  berupa  surat  tanah,  sertifikat  rumah  atau  Buku  Pemilik Kendaraan  Bermotor  (BPKB).  Jika  tidak  ada,  maka  debitur  akan  sangat  sulit mendapatkan  pinjaman,  bahkan  ditolak.  Persoalan  agunan  masih  menjadi masalah dalam penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang banyak dikeluhkan  oleh  para  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) karena  hampir  semua  bank  pelaksana  mensyarakatkan  agunan  untuk memperoleh  KUR,  Adanya  jaminan  aset  itu  menjadi  salah  satu  penyebab penyaluran KUR sepanjang 2016 tidak mencapai target. 8
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, mengatakan bahwa :
8 Beritasatu.com. Bank dan Pembiayaan, di akses di http://www.beritasatu.com/bank-dan- pembiayaan/342412-dikaji-sistem-agunan-untuk-kur.html tanggal 10 Mei 2017
“Dalam  rapat  terbatas  soal  KUR  di  istana  negara,  Presiden  Jokowi kembali  menegaskan,  debitur  tidak  wajib  memberikan  agunan  kepada bank  terkait  dengan  kredit  mikro  dengan  plafon  pinjaman  maksimal  Rp 25 juta." 9
Sesuai  instruksi  presiden  dan  Peraturan  Menteri  Koordinator  Bidang Perekonomian  Nomor  13  Tahun  2015  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Kredit Usaha  Rakyat,  tidak  boleh  lagi  ada  bank  penyalur  meminta  jaminan  atau agunan.  Jika  masih  ada  bank  penyalur  KUR  yang  mensyaratkan  agunan  atau jaminan  maka  akan  diberikan  sanksi. 10 KUR    ini  merupakan  nama  dari program  kredit    tanpa  jaminan  yang  dikeluarkan    oleh    pemerintah,    dengan tujuan    untuk    menambah    modal    usaha  dari  pengusaha  mikro  kecil  dan menengah ( UMKM ) serta koperasi. Dengan adanya KUR  ini maka orientasi bank dalam pemberian kredit harusnya berubah, dari yang berorientasi kepada jaminan    ( collateral  oriented )  menjadi    tidak    lagi    berorientasi    kepada masalah  jaminan  ( non  collateral oriented). 11
Maka  dengan  adanya    kebijakan    perkreditan    ini,  walaupun    tanpa menyerahkan suatu jaminan, orang sudah bisa mendapatkan  kredit jenis KUR ini. Jadi  didalam  kredit  ini  tidak  terdapat  penyerahan jaminan dalam bentuk fisik, karena bank telah  menggunakan  dan  menempatkan  bonafiditas  serta prospek  usaha  yang  telah  dimiliki  dan  dijalankan  oleh  nasabah  sebagai pengganti  jaminan  fisik. Sehingga  bisa  dikatakan  untuk mendapatkan  kredit tanpa    jaminan    ini  maka  nasabah    haruslah  memiliki    bonafiditas    serta prospek usaha  yang  baik. Penilaian  terhadap  bonafiditas  dan  prospek  usaha nasabah  merupakan  bentuk  kehati  –  hatian  bank  dalam  menyalurkan  kredit jenis  ini  dan  merupakan    cara    bank    untuk    mempercayai    nasabah    bahwa dengan  memiliki usaha  yang  baik  dirinya  bisa  mengembalikan  kredit  yang dipinjamnya  dari  bank. Tahun ini, pemerintah menargetkan penyaluran KUR
9 Ibid
10 Ibid
11 M.  Bahsan, Hukum    jaminan    dan    Jaminan  Kredit  Perbankan    Indonesia ,    Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 4
sekitar Rp 100 triliun dengan opsi penambahan hingga Rp 120 triliun. Adapun jenis  kredit  KUR  yang  dialokasikan  tahun  ini  masing-masing  berupa  KUR mikro  Rp  61  triliun,  KUR  ritel  Rp  35  triliun,  dan  KUR  penempatan  tenaga kerja  Indonesia  sebesar  Rp  4  triliun. 12 Dengan    adanya  kredit    tanpa  jaminan ini    telah  menunjukkan  keseriusan  dari  pemerintah    akan    usahanya    untuk membantu  pengusaha  kecil  dan menengah serta koperasi.
Kredit  tanpa  jaminan  ini  memang  sengaja  diarahkan  kepada UMKM dan    koperasi    karena    selama    ini    merekalah    para    pengusaha    yang membutuhkan    tambahan  modal    tetapi    bila    ingin  mengajukan    kredit    ke bank  selalu    terhadang    banyak    kendala    seperti    prosedur    yang    berbelit    – belit  dan tentu  saja  masalah  jaminan.  Sehingga  untuk  mencegah  mereka mencari  tambahan  modal    pada    pihak    yang    tidak    bertanggung    jawab, seperti  rentenir yang   memberikan   bunga  yang   begitu  besar,  maka  kredit tanpa    jaminan  ini    dirancang    memberikan    kemudahan    dengan    bunga pinjaman    yang    kecil,  tidak    berbelit    –    belit    dan    tanpa    menggunakan jaminan    apapun,    karena  diharapkan    dengan   adanya    kredit    ini    kebutuhan masyarakat  terhadap modal bisa terpenuhi dan tidak memberatkan masyarakat, sehingga  masyarakat  dapat  lebih  bersemangat  mengembangkan  usahanya dengan    meminta    bantuan    ke  bank  untuk  mendapatkan  kredit  tanpa jaminan ini.
2. Pertanggungjawaban Hukum Oleh Pemerintah Terhadap Kerugian Yang Dialami  Oleh  Bank  Pelaksana  Akibat  Macetnya  Kredit  Kredit  Usaha Rakyat (KUR)
Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah  namun  sumber  dananya  sepenuhnya  berasal  dari  dana  bank. Pemerintah  memberikan  penjaminan  terhadap  risiko  KUR  sebesar  70  persen sementara  sisanya  sebesar  30  persen  ditanggung  oleh  bank  pelaksana. 13 Hal
12 Ibid
13 Kajian Peranan KUR Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Di Sumatera Utara, Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara,Sumatera Utara, Oktober 2011
tersebut  merupakan  tindak  lanjut  dari  ditandatanganinya  Nota  Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi  dan  UKM,  Menteri  Keuangan,  Menteri  Pertanian,  Menteri Kehutanan,  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan,  Menteri  Perindustrian, Perusahaan  Penjamin  (Perum  Sarana  Pengembangan  Usaha  dan  PT  Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN,  Bank  Bukopin,  dan  Bank  Syariah  Mandiri).  Pelaksanaan  KUR  ini didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank Indonesia.
Kredit  ini  mulai  disalurkan  sejak  November  2007.  Hingga  dengan Desember  2016,  kredit  UMKM  telah  disalurkan  mencapai  Rp  115,754  triliun dengan  jumlah  debitor  berjumlah  8,681  juta  debitor.  Dana  yang  didapatkan oleh  para  debitor  bervariasi  tetapi  dengan  rata-rata  menerima  Rp  13,3  juta. 14
Untuk  sektor  penyaluran  kredit,  perdagangan  masih  mendominasi  dari penyaluran  KUR  dengan  nilai  65,691  triliun  dengan  jumlah  debitor  mencapai 5,793 juta debitor. Selain sektor perdagangan, sektor pertanian juga mengambil bagian tertinggi kedua dengan penyaluran mencapai Rp 18,971 triliun dengan 1,263 juta debitor. Dari total penyalur KUR terbesar dipegang oleh Bank BRI dengan  Rp  70,4  triliun  yang  terdiri  dari  KUR  Ritel  Rp  14,441  triliun  dari 87.659  debitor  dan  KUR  Mikro  Rp  56,005  triliun  dari  7,929  juta  debitor. Sedangkan  Bank  dengan  KUR  terkecil  adalah  BNI  Syariah  yang  hanya menyalurkan Rp.103,169 miliar dari 665 debitor. 15
Seiring  dengan  pertumbuhan  penyaluran  kredit  UMKM,  kredit  macet atau non  performing  loan untuk  kredit  UMKM  masih  cukup  tinggi  yaitu  4,5 persen  jauh  di  atas  rata  -  rata  kredit  macet  bank  umum  yang  berkisar  1,95 persen  hingga  10,5  persen  dengan  rasio  kredit  macet  terendah  dipegang  oleh
14 Ridwan, Berhati-Hatilah  Dengan  Kredit  Macet, di  akses  di http://urusduit.id/berhati- hatilah-dengan-kredit-macet-kur/ tanggal 10 Mei 2017
15 Ibid
Bank  BRI  dengan  nilai  1,8  persen  sedangkan  rasio  kredit  macet  tertinggi disalurkan oleh Bank BNI sebesar 10,1 persen. 16
Implikasi  bagi  pihak  Bank  sebagai  akibat  dari  timbulnya  kredit bermasalah tersebut dapat berupa:
1. Hilangnya  kesempatan  untuk  memperoleh  income  (pendapatan) darikredit  yang  diberikannya,  sehingga  mengurangi  perolehan  laba danpengaruh buruk bagi rentabilitas Bank
2. Rasio  kualitas  aktiva  produktif  atau  yang  lebih  dikenal  dengan BDR(bad  dept  ratio)  menjadi  semakin  besar  yang  menggambarkan situasiyang semakin memburuk
3. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang  diklasifikasikan  berdasarkan  ketentuan  yang  ada.  Halini  pada akhirnya  akan  mengurangi  besarnya  modal  Bank  dan  akansangat berpengaruh terhadap CAR (capital adequacy ratio)
4. Return On Assets (ROA) mengalami penurunan
5. Sebagai  akibat  dari  komplikasi  butir  2,3,4  tersebut  diatas  adalah menurunnya nilai kesehatan Bank 17
Adanya  kerugian  Bank  pelaksana  program  KUR  berdampak  pada menurunnya prime  lending (suku  bunga),  hal  ini  dikarenakan  menurunnya kemampuan  perusahaan  untuk  menghasilkan  laba  ( return  on  total  aset) yang digunakan  sebagai  pencadangan  macetnya  kredit  KUR  tersebut.  Fenomena permasalahan  macetnya  pembayaran  angsuran  KUR  ini  sangat  berdampak sistemik pada sistem perbankan Indonesia.
Untuk  mengatasi  kerugian  yang  dialami  oleh  bank  pelaksana  maka pemerintah  menetapkan  kebijakan  penjamin  kredit  KUR.  sebesar  70  (tujuh puluh) persen sampai dengan 80 (delapan puluh) persen yang dibebankan pada lembaga  penjaminan  kredit  negara    seperti  PT  (Persero)  Asuransi  Kredit Indonesia  (PT  Askrindo)  dan  Perusahaan  Umum  Jaminan  Kredit  Indonesia
16 Ibid
17 Lukman Dendawijaya, Manajemen PerBankan , Ghalia Indonesia, Bandung, 2001. hlm. 86
(Perum Jamkrindo) serta perusahaan lainnya yang secara sukarela mengikatkan diri  dan  tunduk  kepada  Nota  Kesepahaman  Bersama  untuk  melakukan  dan memberikan sebagian penjaminan kredit/pembiayaan secara otomatis bersyarat ( conditional automatic cover ) kepada Bank Pelaksana. 18
Program  penjaminan  kredit  kepada  UMKM  oleh  PT.  Askrindo dicanangkan  langsung  oleh  Presiden  pada  tanggal  5  Nopember  2007    yaitu melalui  program  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  tanpa  Jaminan,  dalam  konteks kebijakan  KUR  tanpa  jaminan  menjadi  sangat  beralasan  dengan  potensi UMKM  agar  pemerintah  secara  serius  memikirkan  dan  memprioritaskan pengembangan  UMKM.  Salah  satu  bentuk  perhatiannya  adalah  dengan memberdayakan  kembali  PT.  Askrindo  untuk  melaksanakan  program penjaminan  bagi  UMKM,  khususnya  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  yang selama ini mempunyai kendala dalam memperoleh kredit karena tidak adanya jaminan  tambahan  berupa  aktiva  tetap  atau  sumber  daya  dalam  bentuk  harta benda  atau  hak  yang  dikuasai  oleh  perusahaan. 19 Namun  pengajuan  claim kepada  perusahaan  penjamin  mempunyai  alur  yang  cukup  lama  dan  berbelit, Pemerintah  Memberikan  imbal  Jasa  Penjaminan  KUR  Selama  jangka  waktu paling  lama  6  (enam)  Tahun  untuk  kredit  modal  kerja  dan  paling  lama  10 (sepuluh)  Tahun  untuk  kredit  investasi  termasuk  untuk  perpanjangan, suplesi,dan restrukturisasi. 20
Lamanya proses klaim atas kredit bermasalah ke PT Askrindo membuat para  bankir  mengeluh.  Akibatnya  pertumbuhan  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR) berjalan lambat memasuki kuartal I-2017. Menurut laporan para bankir kepada Himpunan  Pengusaha  Muda  Indonesia  (HIPMI),  untuk  mengklaim  ke Askrindo membutuhkan waktu yang lama. Atas dasar itu, Ketua Umum HIPMI Erwin  Aksa  menegaskan  bahwa  untuk  nasabah  KUR  yang  memiliki  jaminan
18 Muh. Nur Murtadi, Komite KUR. Di akses di http://komite- kur.com/index.php?pilih=hal&id=16 , pada tanggal 10 Mei 2017
19 Krisna Wijaya, Analisis Kebijakan PerBankan Nasional ,PT Komputindo, Jakarta,2010, hlm.178.
20 Muhammad  Bahsan, Hukum  Jaminan  dan  Jaminan  Kredit  Perbankan  Indonesia , PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007. Hlm 45
aset  di  atas  50  persen  dan  kemudian  kreditnya  bermasalah,  sebaiknya  ikut dijamin  oleh  Askrindo.  pembayaran  klaim  ke  bank  penyalur  KUR  harus dilakukan  secepatnya.  Hal  ini  sangat  penting  agar  bank  penyalur  kredit  usaha terus semangat untuk menyalurkan KUR kepada masyarakat. 21

## C. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
A. Penyaluran  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  yang  dilakukan  oleh  bank pelaksanan  disertai  dengan  agunan  berupa  surat  tanah,  sertifikat rumah  atau  Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB),  tidak sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Nomor 13  Tahun  2015  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Kredit  Usaha  Rakyat yang mana menyebutkan bahwa Kredit Usaha Rakyat tanpa agunan
B. Untuk  mengatasi  kerugian  yang  dialami  oleh  bank  pelaksana  maka pemerintah  menetapkan  kebijakan  penjamin  kredit  KUR.  sebesar  70 (tujuh  puluh)  persen  sampai  dengan  80  (delapan  puluh)  persen  yang dibebankan  pada  lembaga  penjaminan  kredit  negara    seperti  PT (Persero)  Asuransi  Kredit  Indonesia  (PT  Askrindo)  dan  Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)

## 2. Saran
Adapun  saran  yang dapat  penulis sampaikan yakni sebagai berikut :
A. Sebaiknya  pemerintah  harus  memberikan  sanksi  yang  tegas  kepada  bank pelaksana apabila masih mewajibkan agunan berupa  surat tanah, sertifikat rumah atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada pemohon KUR
B. Sebaiknya  lembaga  penjamin  yakni  PT  (Persero)  Asuransi  Kredit Indonesia (PT Askrindo) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia
21 Erwin  Aksa, Terkait  KUR,  Bankir  Keluhkan  Penanganan  Klaim  oleh  Askrindo .  Di akses  di http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b83baf72cb7a/terkait-kur-bankir-keluhkan- penanganan-klaim-oleh-askrindo tanggal 10 Mei 2017
(Perum Jamkrindo) harus melakukan pembayaran secepat mungkin kepada bank pelaksanan yang mengalami kerugian akibat kredit macet KUR

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
Anton Eka Saputra. Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Terhadap Kerugian Bank  Pelaksana  Program  Kredit  Usaha  Rakyat  (Kur)  Ditinjau  Dari Peraturan  Perbankan, Badan  Penelitian  Dan  Pengembangan  Provinsi Sumatera Utara,Sumatera Utara, Oktober 2011
Abdurrachman ,  Ensiklopedi  Ekonomi  Keuangan  Perdagangan .  Jakarta,  Pradnya Paramita, 1993
Andi Hamzah, Kamus Hukum , Ghalia Indonesia, 2005
Budi  Rochadi, Kajian  Akademik  Peringkat  Bagi  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah Di Indonesia, Lembaga Peringkat Kredit, Bank Indonesia, 2011
Fransisca  Claudya  Mewoh,  dkk,  “ Analisis  Kredit  Macet ”,  Jurnal  Administrasi Bisnis, 2010
Hermansyah,  Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia,  Jakarta,  Kencana  Prenada Media Group, 2013
Karel  Sihombing, Kajian  Peranan  KUR  Dalam  Pemberdayaan  Ekonomi  Rakyat Di  Sumatera  Utara ,  Badan  Penelitian  Dan  Pengembangan  Provinsi Sumatera Utara,Sumatera Utara, Oktober 2015
Krisna  Wijaya, Analisis  Kebijakan  PerBankan  Nasional ,  PKomputindo,  Jakarta, 2010
Kristiyanti dan Celina Tri Siwi , Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar. Grafika. 2008
Kasmir , Analisis Laporan Keuangan , Jakarta, Rajawali Pers, 2008,
Lili  Rasyidi  dan  otje  Salman, Rancangan  Panduan  Penyusunan  Tesis  dan Disertasi, bandung
Lukman Dendawijaya, ,Manajemen PerBankan, Ghalia Indonesia, Bandung, 2001
Marulak  Pardede. Penelitian  Hukum  Tentang  Implementasi  Jaminan  Fidusia Dalam  Pemberian  Kredit  di  Indonesia .  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Jakarta. 2008
Martono  Johari, Ringkasan  Eksekutif  Kajian  Dampak  Program  KUR. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Jakarta, 2015
Muhammad  Djumhana, Hukum  Perbankan  di  Indonesia ,  Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2006
M. Bahsan, Hukum  jaminan  dan  Jaminan Kredit Perbankan  Indonesia ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum, Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1994
Ridwan  Halim, Hukum  Administrasi  Negara  Dalam    Tanya  Jawab ,    Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
Rahmadi  Usman, Aspek-aspek  Hukum  Perbankan  di  Indonesia ,  PT.  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
Purbacaraka, Perihal Keadah Hukum , Citra Aditya, Bandung, 2010
Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank , Alfabeta, Jakarta, 2003
Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan , Rineka Cipta, Jakarta, 2010
Shidarta, Perlindungan Konsumen , Grasindo, Jakarta, 2000
S. Budi Rochadi, “ Kajian Akademik Pemeringkat Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia ”. Lembaga Pemeringkat Kredit bagi UMKM di Indonesia, 2010
Tulus  Tambunan, Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  di  Indonesia ,  Bandung, Alfabeta, 2012
Titik  Triwulan  dan  Shinta  Febrian, Perlindungan  Hukum  bagi  Pasien ,  Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

## A. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan  Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Nomor  13  Tahun  2015

## Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

## B. Jurnal Hukum
Aidil, Analisis  Pinjaman  Kredit  Usaha  Rakyat  (Kur)  Pada  Bank  Bri  Kanca Tebing Tinggi Unit Sei Rampah . Jurnal Ilmiah Accounting Changes April 2014, Volume 2, No. 1, 26-38

## C. Situs Internet
Admin. BRI    Luncurkan  Kredit  Usaha    Rakyat .  http://www.ugm.ac.id.  Diakses tanggal 10 Mei 2017
Agung  Suryono, Syarat  Dan  Cara  Mengajukan  KUR  di  BRI, di  akses  di http://www.bank-bri-bca-mandiri.info/2016/01/syarat-cara-mengajukan- kur-bri-terbaru.html tanggal 12 Oktober 2016
Beritasatu.com. Bank dan Pembiayaan, di akses di
http://www.beritasatu.com/bank-dan-pembiayaan/342412-dikaji-sistem- agunan-untuk-kur.html tanggal 10 Mei 2017
Elvina  Oktavrida,  “ Sebutkan  Apa  Saja  Prinsip  Perbankan ”,  di  akses  di brainly.co.id,  URL  :http://brainly.co.id/tugas/1707783,  diakses  tanggal  14 Mei 2017
Erwin Aksa, Terkait KUR, Bankir Keluhkan Penanganan Klaim oleh Askrindo . Di akses di
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b83baf72cb7a/terkait-kur- bankir-keluhkan-penanganan-klaim-oleh-askrindo tanggal 10 Mei 2017 Ridwan, Berhati-Hatilah Dengan Kredit Macet, di akses di http://urusduit.id/berhati-hatilah-dengan-kredit-macet-kur/ tanggal  10  Mei 2017
Muh. Nur Murtadi, Komite KUR. Di akses di http://komite- kur.com/index.php?pilih=hal&id=16 , pada tanggal 10 Mei 2017