## EVALUASI KINERJA ANGGARAN DAERAH  KABUPATEN SIDOARJO
Lestari Iman Karyadi Atty Erdiana
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jl. Dukuh Kupang XXV no 54 Surabaya e-mail : lestari_ari10@yahoo.co.id

## Abstract
The  purpose  of  this  study  are:  to  determine  the  effectiveness  of  the  Sidoarjo regency Budget  as  seen  from  the Regional financial performance. The population in  this  study  was  planned  and  realized  number  of  local  budgets  in  Sidoarjo.  The sample  in  this  research  is  the  realization  of  the  budget  plan  and  the  district  of Sidoarjo in 2008, 2009, 2010, 2011, and 2012. The data analysis technique used is the  Qualitative  Methods.  The  results  showed  that  the  analysis  of  trends  in percentage  (percentage  trend  analysis)  Sidoarjo  district  budget  growth  has  a tendency to rise from year to year. In addition, the ability of the local government district  of  Sidoarjo  in  maintaining  and  improving  the  success  that  has  been achieved from period to period is good. Sidoarjo regency government in the last 5 years  more  mnegeluarkan  immediate  shopping  for  shopping  facilities  and equipment for the purposes of operational activities and to fund services.
Key words: the effectiveness of the Sidoarjo regency Budget, the Regional financial performance

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Adanya  otonomi  daerah  telah  memberikan  keleluasaan  kepada  Pemerintah Daerah  untuk  mengelola  sumber  daya  dengan  tujuan  untuk  kemakmuran  dan kesejahteraan  rakyat.  Pengelolaan  sumber  daya  daerah  secara  efektif  dan  efisien yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat menjadi sesuatu keharusan bagi  pengambil  kebijakan  di  daerah.  Dukungan  perkembangan  teknologi  dan informasi  telah  membantu  pengambil  kebijakan  melaksanakan  tugasnya  secara lebih  baik.  Di  sisi  lain  reformasi  di  segala  bidang  yang  terus  bergulir  telah membuka  mata  masyarakat  yang  terus  melihat  baik  buruknya  kinerja  aparatur dalam penyelenggaraan kemeprintahan.
Reformasi  sektor  publik  yang  juga  terus  berkembang  yang  diikuti  oleh tuntutan  masyarakat  yang  melihat  secara  kritis  baik  buruknya  kinerja  pemerintah dalam  mengelola  sumber  daya  publik.  Kinerja  pemerintah  sebagai  ukuran  tinggi rendahnya  kualitas  dan  akuntanbilitas  pengambilan  keputusan  oleh  pemerintah merupakan  tingkat  keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  program  kegiatan pemerintah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Tuntukan masyarakat terus berlanjut terhadap beragam perubahan terhadap kinerja  dan  pengelolaan  pemerintahan.  Tuntutan  juga  dilakukan  terhadap  kualitas pengelolaan  keuangan  pemerintah  dengan  berbagai  harapan  terjadi  perubahan penting  dan  mendasar  di  bidang  penataan  anggaran  daerah  yang  dilakukan  oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengakomodasi berbagai program kegiatan sesuai keinginan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
Keterbatasan  keuangan  daerah  mengakibatkan  apartur  pemerintah  dalam pengalokasian  anggaran  harus  hati-hati  dan  dimanfaatkan  secara  efisien  dengan skala  prioritas  sehingga  dicapai  kinerja  anggaran  yang  kuat  dalam  pembentukan tata kelola pemerintah yang baik.
Dalam  implementasi  penggunaan  anggaran,  masih  sering  terjadi  tidak tersediakannya  dana  untuk  suatu  program  kegiatan  tertentu  yang  semestinya dilaksanakan.  Hal  tersebut  menunjukkan  masih  terdapat  kelemahan  dalam perencanaan anggaran sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja pemerinatahan. Kelemahan  dalam  perencanaan  dalam  pengalokasian  anggaran  salah  satunya ditandai  dengan  terdapatnya  unit  kerja  yang  kelebihan  anggaran  yang  beraikibat efisiensi menjadi rendah. Di sisi lain terdapat unit kerja yang kekurangan anggaran yang  berakibat  program-program  kegiatan  menjadi  tidak  efektif.  Dan  secara keseluruhan  akan  berakibat  kurang  optimalnya  dalam  mencapai  tujuan  sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI).
Ketepatan penggunaan anggaran akan memudahkan para aparat pemerintah daerah  dalam  mengkoordinasikan  seluruh  program  kegiatan  pemerintah  sehingga dapat  meningkatkan  kinerja  pemerintah  secara  keseluruhan  dan  pada  gilirannya efektivitasa  dan  akuntabilitas  kemampuan  anggaran  daerah  dibelanjakan  secara ekonomis, efektif dan efisien. Untuk mengurangi dampak negatif dari perencanaan anggaran  maka  perlu  adanya    pengembangan  kerangka  perencanaan  dan  evaluasi terhadap  kinerja  anggaran  sehingga  di  masa  mendatang  kinerja  anggaran  menjadi semakin  baik  yang  terhindar  dari  pemborosan  anggaran  serja  kesenjangan  yang lebar antara kebutuhan anggaran dengan keterbatasan anggaran yang tersedia.
Pemrintah  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  sebagai  pihak  yang  diserahi  tugas menjalankan  roda  pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  masyarakat  wajib melakuan  evaluasi  terhadap  efektivitas  dan  efisiensi  pengelolaan  anggaran  daerah
yang merupakam ukuran kinerjan Pemerintah Daerah pada aspek keuangan daerah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat.
Berdasarkan  pada  latar  belakang  di  atas  maka  penulis  mencoba  untuk mengambil  topik  dalam  penelitian  ini  Eavaluai  Kinerja  Anggaran  Daerah Kabupaten Sidoarjo.

## Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah:  Bagaimana  efektivitas  anggaran belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo yang diukur dari kinerja keuangan Daerah?

## Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui efektivitas Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo yang dilihat dari kinerja keuangan Daerah.

## TELAAH PUSTAKA

## Pengertian Anggaran
Menurut Nafarin (2000)  anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang  disusun  berdasarkan  program-program  yang  telah  disahkan.  Anggaran (budget)  merupakan  rencana  tertulis  mengenai  kegiatan  suatu  organisasi  yang dinyatakan  secara  kuantitatif  dan  umumnya  dinyatakan  dalam  satuan  uang  untuk jangka  waktu  tertentu.  Anggaran  merupakan  alat  manajemen  dalam  mencapai tujuan. Jadi anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen.
Menurut Hansen dan Mowen (2009) anggaran (budget) adalah perencanaan keuangan  untuk  masa  depan;  anggaran  memuat  tujuan  dan  tindakan  dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sementara itu menurut Machintosh dan Williams (1992)  mendefinisikan  anggaran  sebagai  alat  utama  bagi  manajer  untuk menjalankan fungsi manajemen planning, organizing, coordinating,and controlling dengan  mengacu  kepada  target  dan  strategi  perusahaan  dalam  rangka  mencapai tujuan jangka perusahaan (Syakhroza, 2000)

## Fungsi Anggaran
Sesuai  dengan  fungsi  manajemen  yang  terdiri  dari  fungsi  perencanaan, pelaksanaan,  dan  pengawasan,  fungsi  anggaran  juga  demikian.  Menurut  Nafarin (2000) fungsi-fungsi anggaran :
a. Fungsi Perencanaan.
Anggaran  merupakan  alat  perencanaan  tertulis  menuntut  pemikiran  yang teliti dan akan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam unit dan uang.
b. Fungsi Pelaksanaan.
Anggaran  merupakan  pedoman  dalam  pelaksanaan  pekerjaan,  sehingga pekerjaan dapat  dilaksanakan secara selaras dalam  mencapai  tujuan (laba).
Jadi  anggaran  penting  untuk  menyelaraskan  (koordinasi)  setiap  bagian kegiatan. Sehingga tiap bagian harus melaksanakan tugasnya secara selaras, terarah,  terkoordinasi  sesuai  dengan  yang  direncanakan  atau  yang  telah ditetapkan dalam anggaran. c. Fungsi Pengawasan.
Anggaran  merupakan  alat  pengawasan  (controlling).  Pengawasan  berarti mengevaluasi  (menilai)  terhadap  pelaksanaan  pekerjaan,  dengan  cara: Memperbandingkan  realisasi  dengan  rencana  (anggaran)  dan  melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (apabila terdapat penyimpangan yang merugikan).

## Jenis-Jenis Anggaran
Menurut Nafarin (2000) anggaran dapat dikelompokkan dari beberapa sudut pandang berikut :
1. Menurut dasar penyusunan anggaran terdiri dari :
a) Anggaran  variabel,  yaitu  anggaran  yang  disusun  berdasarkan  interval (kisaran)  kapasitas  (aktivitas)  tertentu  dan  pada  intinya  merupakan  suatu seri  anggaran  yang  dapat  disesuaikan  pada  tingkat-tingkat  aktivitas (kegiatan)  yang  berbeda.  Misalnya  anggaran  penjualan  disusun  berkisar antara  500  unit  sampai  1.000  unit.  Anggaran  variabel  disebut  juga  dengan anggaran fleksibel.
b) Anggaran  tetap,  yaitu  anggaran  yang  disusun  berdasarkan  suatu  tingkat kapasitas  tertentu.  Misalnya  penjualan  direncanakan  1.000  unit,  dengan demikian  anggaran  lainnya  dibuat  berdasarkan  anggaran  penjualan  1.000 unit. Anggaran tetap disebut juga dengan anggaran statis.
2. Menurut cara penyusunan anggaran terdiri dari :
a) Anggaran  periodik,  adalah  anggaran  yang  disusun  untuk  satu  periode tertentu,  pada  umumnya  periodenya  satu  tahun  yang  disusun  setiap  akhir periode anggaran.
b) Anggaran  kontinu,  adalah  anggaran  yang  dibuat  untuk  mengadakan perbaikan  anggaran  yang  pernah  dibuat,  misalnya  tiap  bulan  diadakan perbaikan,  sehingga  anggaran  yang  dibuat  dalam  setahun  mengalami perubahan.
3. Menurut jangka waktu anggaran terdiri dari :
a) Anggaran  jangka  pendek  (anggaran  taktis),  adalah  anggaran  yang  dibuat dengan  jangka  waktu  paling  lama  sampai  satu  tahun.  Anggaran  untuk keperluan modal kerja merupakan anggaran jangka pendek.
b) Anggaran jangka panjang (anggaran strategis), adalah anggaran yang dibuat dengan  jangka  waktu  lebih  dari  satu  tahun.  Anggaran  untuk  keperluan investasi  barang  modal  merupakan  anggaran  modal  (capital  budget). Anggaran  jangka  panjang  tidak  mesti  berupa  anggaran  modal.  Anggaran jangka  panjang  diperlukan  sebagai  dasar  penyusunan  anggaran  jangka pendek.
4.  Menurut  bidangnya  anggaran  terdiri  dari  anggaran  operasional  dan  anggaran keuangan.  Kedua  anggaran ini bila dipadukan disebut  “anggaran induk  (master budget)”. Anggaran induk mengkonsolidasikan rencana keseluruhan perusahaan untuk  jangka  pendek,  biasanya  disusun  atas  dasar  tahunan.  Anggaran  tahunan dipecah lagi menjadi anggaran triwulanan dan anggaran triwulanan dipecah lagi menjadi anggaran bulanan.
a) Anggaran  operasional  adalah  anggaran  untuk  menyusun  anggaran  laporan rugi laba. Anggaran operasional antara lain terdiri dari :
i.  Anggaran penjualan ii.  Anggaran  biaya  pabrik:  anggaran  biaya  bahan  baku,  anggaran  biaya tenaga kerja langsung dan anggaran biaya overhead pabrik iii. Anggaran beban usaha
iv. Anggaran laporan laba rugi
b) Anggaran  keuangan  adalah  anggaran  untuk  menyusun  anggaran  neraca. Antara lain terdiri dari: i. Anggaran kas ii. Anggaran piutang iii. Anggaran persediaan iv. Anggaran utang v. Anggaran neraca

## Proses Pengendalian Anggaran
Menurut  Mulyadi  (2001)  proses  pengendalian  anggaran  dilaksanakan melalui tiga tahap utama berikut :
1. Tahap Penetapan Sasaran.
Tujuan  Perusahaan  kemudian  dirinci  lebih  lajut  ke  dalam  sasaran  (goal)  dan dibebankan pencapaiannya kepada manajer tertentu dalam proses penyusunan anggarannya. Informasi akuntansi manajemen berperan dalam tahap penetapan sasaran  sebagai  alat  pengirim  peran.  Proses  penetapan  peran  para  manajer dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah dirumuskan.
2. Tahap Implementasi.
Setelah sasaran ditetapkan dan ditunjuk manajer yang bertanggung jawab atas pencapaian  sasaran  tersebut,  serta  dialokasikan  sumberdaya  kepada  manajer
yang  diberi  peran  dalam  mencapai  sasaran  anggaran,  fungsi  anggaran  dalam perusahaan  kemudian  mengkonsolidasikannya  ke  dalam  suatu  anggaran komprehensif yang formal untuk disahkan oleh direksi dan pemegang saham. Tahap implementasi anggaran dilaksanakan melalui dua kegiatan penting :
 Komunikasi  Anggaran.  Manajer  fungsi  anggaran  bertanggungjawab untuk  mengkomunikasikan anggaran  yang telah  disahkan kepada para manajer jenjang menengah dan bawah.
 Kerjasama dan Koordinasi.
3. Tahap Pengendalian dan Evaluasi Kinerja.Sasaran anggaran tidak akan tercapai tanpa  pemantauan  secara  terus  menerus  kemajuan  karyawan  dalam  mencapai sasaran  mereka.  Dalam  tahap  pengendalian  dan  evaluasi  kinerja,  kierja  yang sesungguhnya  dibandingkan  dengan  standar  yang  tercantum  dalam  anggaran, untuk  menunjukkan  bidang  masalah  dalam  organisasi  dan  menyarankan tindakan pembetulan yang memadai bagi kinerja yang berada dibawah standar.

## Fungsi Anggaran Daerah
Berdasarkan   ketentuan  dalam  Pasal  3  ayat  (4)  UU  No.  17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara, Fungsi APBD adalah sebagai berikut  :
1) Fungsi  Otorisasi:  Anggaran  daerah  merupakan  dasar  untuk  melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2) Fungsi  Perencanaan:  Anggaran  daerah  merupakan  pedoman  bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3) Fungsi  Pengawasan:  Anggaran  daerah  menjadi  pedoman  untuk  menilai apakah  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  sesuai  dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4) Fungsi  Alokasi:  Anggaran  daerah  diarahkan  untuk  mengurangi pengangguran  dan  pemborosan  sumber daya,  serta  meningkatkan  efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5) Fungsi Distribusi: Anggaran daerah harus mengandung arti/ memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
6) Fungsi Stabilisasi: Anggaran daerah harus mengandung arti/ harus menjadi alat  untuk  memelihara  dan  mengupayakan  keseimbangan  fundamental perekonomian.

## Struktur  APBD
Selisih  lebih  pendapatan  daerah  terhadap  belanja  daerah  disebut  surplus anggaran, tapi apabila terjadi selisih kurang maka hal itu disebut defisit anggaran. Jumlah  pembiayaan  sama  dengan  jumlah  surplus  atau  jumlah  defisit  anggaran.
Sedangkan struktur APBD adalah sebagai berikut http://budidayaukm.blogspot.com /2011/11/anggaran-pendapatan-dan-belanja-
daerah.html:
1. Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening
Kas  Umum  Daerah,  yang  menambah  ekuitas  dana  lancar,  yang  merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Pendapatan daerah terdiri atas:
a.     Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  terdiri  dari  :  pajak  daerah,  retribusi  daerah, hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan;  dan  lain-lain  PAD  yang  sah, terdiri dari: (1)    hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (2)    hasil pemanfaatan  atau  pendayagunaan  kekayaan  daerah  yang  tidak  dipisahkan; (3)    jasa giro; (4)    pendapatan bunga; (5)    tuntutan ganti rugi; (6)    keuntungan selisih  nilai  tukar  rupiah  terhadap  mata  uang  asing;  dan  (7)     komisi,  potongan, ataupun  bentuk  lain  sebagai  akibat  dari  penjualan  dan/atau  pengadaan  barang dan/atau jasa oleh daerah.
b. Dana Perimbangan; terdiri dari: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum
(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain  pendapatan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Hibah  yang merupakan  bagian  dari  Lain-lain  Pendapatan  Daerah  yang  Sah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.
2. Belanja Daerah
Komponen  berikutnya  dari  APBD  adalah  Belanja  Daerah.  Belanja daerah  meliputi  semua  pengeluaran  dari  Rekening  Kas  Umum  Daerah  yang mengurangi  ekuitas  dana  lancar,  yang  merupakan  kewajiban  daerah  dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.  Belanja  daerah  dipergunakan  dalam  rangka  pelaksanaan  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  provinsi  atau  kabupaten/kota  yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.  Urusan  wajib  adalah  urusan  yang  sangat  mendasar yang  berkaitan  dengan  hak  dan  pelayanan  dasar  kepada  masyarakat  yang wajib  diselenggarakan  oleh  pemerintah  daerah.  Sedangkan  urusan  pilihan adalah  urusan  pemerintah  yang  secara  nyata  ada  dan  berpotensi  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  sesuai  kondisi,  kekhasan,  dan potensi  keunggulan  daerah.  Belanja  penyelenggaraan  urusan  wajib  tersebut
Equilibrium, Volume 12, Nomor 2, Oktober 2014, hlm. 99-115
diprioritaskan  untuk  melindungi  dan  meningkatkan  kualitas  kehidupan masyarakat  dalam  upaya  memenuhi  kewajiban  daerah  yang  diwujudkan dalam  bentuk  peningkatan  pelayanan  dasar,  pendidikan,  kesehatan,  fasilitas sosial  dan  fasilitas  umum  yang  layak  serta  mengembangkan  sistem  jaminan sosial.  Peningkatan  kualitas  kehidupan  masyarakat  diwujudkan  melalui prestasi  kerja  dalam  pencapaian  standar  pelayanan  minimal  berdasarkan urusan  wajib  pemerintahan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Belanja  daerah  diklasifikasikan  menurut  organisasi,  fungsi, program  dan  kegiatan,  serta  jenis  belanja.  Klasifikasi  belanja  menurut organisasi  disesuaikan  dengan  susunan  organisasi  pemerintahan  daerah. Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari: a. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan
b. klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara.
Klasifikasi  belanja  berdasarkan  urusan  pemerintahan  diklasifikasikan menurut  kewenangan pemerintahan provinsi  dan kabupaten/kota. Sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi pengelolaan negara digunakan untuk tujuan keselarasan  dan  keterpaduan  pengelolaan  keuangan  negara  terdiri  dari: pelayanan  umum,  ketertiban  dan  keamanan,  ekonomi,  lingkungan  hidup, perumahan  dan  fasilitas  umum,  kesehatan,  pariwisata  dan  budaya,  agama, pendidikan dan perlindungan sosial.
Klasifikasi  belanja  menurut  program  dan  kegiatan  disesuaikan  dengan urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah.  Sedangkan klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. 3. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan  daerah  meliputi  semua  penerimaan  yang  perlu  dibayar kembali  dan/atau  pengeluaran  yang  akan  diterima  kembali,  baik  pada  tahun anggaran  yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan  daerah  tersebut  terdiri  dari  penerimaan  pembiayaan  dan pengeluaran  pembiayaan.  Penerimaan  pembiayaan  mencakup:  SiLPA  tahun anggaran  sebelumnya,  pencairan  dana  cadangan,  hasil  penjualan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan,  penerimaan  pinjaman  dan  penerimaan  kembali pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup: pembentukan dana cadangan,  penyertaan  modal  pemerintah  daerah,  pembayaran  pokok  utang dan  pemberian  pinjaman.  Pembiayaan  neto  merupakan  selisih  lebih penerimaan  pembiayaan  terhadap  pengeluaran  pembiayaan.  Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.
Analisis rasio keuangan berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Alat  rasio  keuangan  yang  digunakan  adalah  analisis  rasio  yang dikembangkan  berdasarkan  data  keuangan  yang  bersumber  dari  anggaran pendapatan belanja daerah (Halim, 2004: 128) yaitu :
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio  kemandirian  keuangan  daerah  (otonomi  fiskal)  menunjukkan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan pemerintah,  pembangunan  dan  sesuai  target  yang  ditetapkan    pelayanan kepada  masyarakat    yang  telah  membayar  pajak  dan  restribusi  sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan  oleh  besar  kecilnya  pendapatan  asli  daerah  dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian maka  tingkat  ketergantungan  daerah  terhadap  bantuan  pihak  ekstern semakin rendah, dan demikian  pula sebaliknya.
Rasio Kemandirian = Pinjaman dan insi Pusat/Prop Pemerintah Bantuan Daerah Asli
Pendapatan 2. Rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah
1) Rasio Efektivitas = PAD Penerimaan Target PAD Penerimaan
Realisasi
Rasio  efektivitas  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam merealisasikan  pendapatan  asli  daerah  yang  direncanakan  dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah  dikategorikan  efektif  apabila  rasio  yang  dicapai  mencapai  minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. 2) Rasio Efesiensi = Daerah Asli Pendapatan Penerimaan Realisasi PAD Memungut untuk n dikeluarka yang Biaya
Rasio  efesiensi  adalah  rasio  yang  menggambarkan  perbandingan  antara besarnya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh  pendapata  dengan realisasi  pendapatan  yang  diterima.  Untuk  itu  pemerintah  daerah  perlu menghitung  secara  cermat  berapa  besarnya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk merealisasikan  seluruh  pendapatan  yang  diterimanya  sehingga  dapat
diketahui  apakah  kegiatan  pemungutan  pendapatanya  tersebut  efesien  atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan  penerimaan  pendapatan  sesuai  dengan  target  yang ditetapkan,  namun  keberhasilan  itu  kurang  memiliki  arti  apabila  ternyata biaya  yang  dikeluarkan  untuk  merealisasikan  target  penerimaan pendapatannya  itu  lebih  besar  daripada  realisasi  pendapatan  yang diterimanya.  Kinerja  pemerintah  daerah  dalam  melakukan  pemungutan pendapatan  dikategorikan  efisien  apabila  rasio  yang  dicapai  kurang  dari  1 (satu) atau dibawah 100 persen.
Realisasi Belanja Rasio Efisiensi Belanja = -------------------------- Anggaran Belanja
Rasio  efisiensi  Belanja  merupakan  perbandingan  antara  realisasi  belanja dengan  anggaran  belanja  yang  digunakan  untuk  mengukur  tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah, dengan rumus:
3. Rasio Aktivitas
Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan  alokasi  dananya  pada  belanja  rutin  dan  belanja pembangunan  secara  optimal.  Semakin  tinggi  presentase  dana  yang dialokasikan  untuk  belanja  rutin  berarti  persentase  belanja  investasi (belanja  pembangunan)  yang  digunakan  untuk  menyediakan  sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat di formulasikan sebagai berikut : 1) Rasio Belanja Rutin terhadap APBD = APBD Total Rutin Belanja Total 2) Rasio  Belanja Pembangunan terhadap APBD = APBD Total n Pembanguna Belanja Total

## 4. Rasio Pertumbuhan
Rasio  pertumbuhan (growth  ratio) mengukur  seberapa  besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya  yang  dicapai  dari  periode  ke  periode  berikutnya.  Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya  mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.
Rasio Pertumbuhan = 1 RpXn 1 Xn RpXn    x100%
Rp Xn-Xn-1 = Realisasi tahun yang dikurangi tahun sebelumnya. Rp Xn-1 = Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya.

## METODA PENELITIAN

## Populasi  Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah rencana dan realisasi jumlah anggaran daerah  di  Kabupaten  Sidoarjo. Sampel  dalam  Penelitian  ini  adalah  rencana  dan realisasi anggaran daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2008, 2009, 2010, 2011, dan  2012  dengan  pertimbangan  pada  tahun-tahun  tersebut  lebih  realistis  untuk melihat kinerja keuangan daerah saat ini.

## Jenis dan Sumber data Data
Jenis  data  yang  dibutuhkan  adalah  data  sekunder  yaitu  data-data  yang terkait rencana dan realisasi anggaran daerah Kabupaten Sidoarjo, yaitu data: Total APBD, Total PDRB, Rencana anggaran belanja daerah, Realisasi anggaran belanja daerah,  Belanja  per  kelompok  belanja  dan  jenis-jenis  belanja,  Besarnya  alokasi anggaran  belanja  menurut  kelompok  belanja,  Besarnya  alokasi  anggaran  belanja, Target dan Realisasi penerimaan PAD, Besarnya anggaran bantuan dari pusat dan propinsi, Total belanja rutin dan Total belanja pembangunan

## Teknik Analisis
Teknik  analisis data  yang digunakan adalah Metode Kualitatif. Metode ini digunakan  data  dengan  cara  membandingkan  teori-teori  yang  berkaitan  dengan masalah  yang  diteliti  dengan  fakta  yang  terjadi  dan  untuk  menjelaskan  hasil perhitungan yang telah didapat.
1. Analisis  Trend  dalam  prosentase  ( trend  percentage  analysis )  adalah  suatu metode  atau  teknik  analisa  untuk  mengetahui  tendensi  daripada  keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun.
(Munawir, 2004)
2. Analisis  Pertumbuhan  untuk  menghitung  pertumbuhan  Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan rumus (Yulianti, 2009).
Rasio  pertumbuhan (growth  ratio) mengukur  seberapa  besar  kemampuan
pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya  yang  dicapai  dari  periode  ke  periode  berikutnya.  Rasio
pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya  mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.
Rasio Pertumbuhan = 1 RpXn 1 Xn RpXn    x100%
Rp Xn-Xn-1   = Realisasi tahun yang dikurangi tahun sebelumnya. Rp Xn-1 = Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun
sebelumnya.
3. Analisis  Proporsional  yaitu  menghitung  besarnya  proporsi  alokasi  belanja pada  masing-masing  kelompok  dan  jenis  belanja  setiap  tahun  terhadap keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta proporsi setiap kelompok dan jenis alokasi belanja.
4. Analisis  Efisiensi  yaitu  perbandingan  antara  realisasi  belanja  dengan anggaran  belanja  yang  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.
5. Rasio  Efektivitas  Penerimaan  PAD  yaitu    menggambarkan  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan  pendapatan  asli  daerah  yang direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan  berdasarkan potensi riil daerah:
6. Analisis  Efektivitas  Belanja  Daerah  yaitu  dengan  menggunakan  Rasio Belanja  terhadap  PDRB  yang  merupakan  perbandingan  belanja  dengan PDRB yang dihasilkan oleh daerah:
7. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Rasio  kemandirian  keuangan  daerah  (otonomi  fiskal)  menunjukkan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan:
8. Rasio Aktifitas (RA)
Rasio  ini  menggambarkan  bagaimana  pemerintah  daerah  memprioritaskan alokasi  dananya  pada  belanja  langsung  dan  belanja  tidak  langsung  secara optimal.  Semakin  tinggi  presentase  dana  yang  dialokasikan  untuk  belanja langsung berarti persentase belanja investasi (belanja tidak langsung)  yang digunakan  untuk  menyediakan  sarana  prasarana  ekonomi  masyarakat cenderung semakin kecil.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Evaluasi Efektivitas Anggaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Dalam melakukan evaluasi efektivitas anggaran daerah Kabupaten Sidoarjo digunakan  rasio  keuangan  sebagai  alat  untuk  mengukur  kinerja  anggaran  daerah.
Alat  rasio  keuangan  yang  digunakan  adalah  analisis  rasio  yang  dikembangkan berdasarkan  data  keuangan  yang  bersumber  dari  anggaran  pendapatan  belanja daerah. Rasio-rasio keuangan tersebut adalah:
A.  Analisis Trend dalam prosentase ( trend percentage analysis ) :
Pertumbuhan  anggaran  belanja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo sebegai berikut: Realisasi APBD Kabupaten Sidoarjo mempunyai
kecenderungan  terus  naik  dari  tahun  ke  tahun.  Kenaikan  APBD  yang  terjadi tiap  tahun  cenderung  tidak  stabil.  Pada  tahun  2009  kenaikan  APBD  hanya 3,03%, pada tahun 2010 kenaikannya naik  menjadi  9,76%. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 21,15% dan pada tahun 2012 kenaikannya menurun  menjadi  13,27%.  Rata-rata  pertumbuhan  angaran  belanja  Kabupaten Sidoarjoa selama periode 4 tahun terakhir dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012  adalah  sebesar  11,80%.  Sejak  tahun  2008  sampai  dengan  tahun  2012 realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Sidoarjo  secra  terus menerus  mengalami  peningkatan  tetapi  secara  persentase  kenaikannya  dari tahun  2008  sampai  dengan  tahun  2011  sejalan  dengan  peningkatan  realisasi, namum pada tahun 2011 ke tahun 2012 persentase mengalami penurunan.

## B.  Rasio Pertumbuhan
Berdasarkan  dari  hasil  analisis  rasio  pertumbuhan  di  atas,    maka  dapat dijelaskan  sebagai  berikut:  Dari  tahun  2009  sampai  dengan  tahun  2012 menunjukan  rasio  pertumbuhan  yang  positif.  Pada  tahun  2009  rasio pertumbuhan  mencapai  40,80  %,  pada  tahun  2010  mencapai  14,30  %.  Pada tahun 2011 dan tahun 2012 masing-masing sebesar 36,38% dan 42,61 %. Pada tahun  2010  menunjukan  rasio  pertumbuhan  yang  sangat  kecil  dibandingkan dengan  tahun-tahun  yang  lain  yaitu  hanya  sebesar  14,30  %.  Hal  ini menunjukkan  pada  tahun  2010  terjadi  pertumbuhan  yang  sangat  lambat. Kemampuan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Sidoarjo  dalam  mempertahankan dan  meningkatkan  keberhasilannya  yang  telah  dicapai  dari  periode  ke  periode telah menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah baik.

## C.  Analisis Proporsional
Alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung dari APBD Kaputaten Sidoarjo dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dapat diuraikan berikut ini:
a. Belanja Langsung:
Proporsi  belanja  langsung  adalah  sebagai  berikut:  Proporsi  anggaran  untuk belanja  pegawai  rata-rata  sebesar  10,90%  dari  jumlah  anggaran  belanja  yang dialokasikan  untuk  belanja  langsung.  Untuk  belanja  barang  dan  jasa  rata-rata sebesar  47,46%  dari  belanja  langsung  dan  belanja  modal  sebesar 41,64%.Proporsi  anggaran  terbesar  dari  belanja  langsung  digunakan  untuk
belanja barang dan jasa sementara belanja pegawai komposisinya paling sedikit dari  total  belanja  langsung.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  dalam  5 tahun terakhir lebih banyak mnegeluarkan anggaran belanja langsungnya untuk belanja  sarana  dan  perlengkapan  untuk  keperluan  kegiatan  operasional  dan untuk membiayai jasa-jasa. b. Belanja Tidak Langsung:
Belanja  tidak  langsung  adalah  sebagai  berikut:  Rata-rata  proporsi  anggaran untuk  belanja  pegawai  sebesar  71,59%,  untuk  belanja  bunga  sebesar  0,35%, untuk  belanja  hibah  sebesar  7,90%,  untuk  belanja  bantuan  sosial  sebasar 12,71%,  untuk  belanja  bagi  hasil  sebesar  1,56%,  belanja  bantuan  keuangan sebesar  5,58%  dan  untuk  belanja  tidak  terduga  sebesar  0,31%.  Proporsi anggaran  di  atas  menunjukan  bahwa  sebagian  besar  alokasi  anggaran  tidak langsung  lebih  banyak  dialokasikan  untuk  belanja  pegawai  yaitu  sebesar 71,59%. Sedangkan proporsi  terkecil dari belanja tidak langsung adalah untuk belanja  tidak  terduga  sebesar  0,31%  dan  untuk  belanja  bunga  yaitu  sebesar 0,35%.  Pada  tahun  2011  dan  2012  proporsi  belanja  tidak  langsung  yang dialokasikan  untuk  belanja  bunga  tidak  ada  atau  sebesar  0%.  Hal  ini menunjukan  bahwa  pada  tahun  2011  dan  2012  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sidoarjo  tidak  mempunyai  hutang  sehingga  tidak  ada  dana  yang  dialokasikan untuk membayar bunga.

## D.  Rasio Efektivitas Dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
1).  Rasio Efektivitas
Rasio  efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Sidoarjo dapat  dijelaskan  sebagai  berikut:  Pada  tahun  2008  dan  tahun  2009  rasio efektivitas menunjukkan bahwa dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target  yang ditetapkan sudah efektif yang artinya kinerja keuangan  pemerintah  daerah  adalah  baik  yang  ditunjukkan  dengan  rasio efektivitas  penerimaan  PAD  sebesar  100%  untuk  tahun  2008  dan  sebesar 111,78% untuk tahun 2009. Sedangkan untuk tahun 2010, 2011 dan 2012 rasio efektivitas menunjukkan bahwa dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan masih kurang efektif yang artinya kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  belum  baik.  Pada  tahun-tahun  tersebut rasio  efektivitas  penerimaan  PAD  kurang  dari  100%.  Pada  tahun  2010  rasio aktivitas  hanya  mencapai  93,04%,  untuk  tahun  2011  mencaoai  92,20%  dan tahun  2012  hanya  mencapai  92,08%.  Rata-rata  rasio  efektivitas  penerimaan PAD  Kabupaten  Sidoarjo  2008  sampai  dengan  2012sebesar  97.  Rasio efektivitas  dalam  melakukan  pemungutan  sumber  pendapatan  daerah  masih belum efektif karena nilai rasio masih di bawah 100%.
2).  Analisis Efisiensi Belanja Daerah
Rasio  efisiensi  belanja  daerah  Kabupaten  sidoarjo  dapat  dijelaskan sebagai berikut: Pada tahun 2008 dan tahun 2009 rasio efisiensi belanja daerah Kabupaten  Sidoarjo  sebesar  100%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pada  tahun 2008    dan    2009    pemerintah  daerah  Kabupaten  Sidoarjo  telah  mampu mengoptimalkan  penggunaan  anggaran  belanja  daerah  secara  efisien  yaitu sama  antara  target  dan  realisasi.  Pada  tahun  2010,  2011  dan  2012  rasio efisiensi belanja daerah mencapai masing-masing sebesar 89%, 87%, dan 81%. Karena  rasio  efisiensi  belanja  di  bawah  100%  maka  dapat  dikatakan  bahwa Pemerintah  daerah  Kabupaten  Sidoarjo  sudah  tercapai  efisiensi  dalam penggunaan  anggaran  belanja  daerah  yang  dimiliki  sehingga  telah  tercapai penghematan  anggaran.  Selama  periode  selam  5  tahun  yaitu  dari  tahun  2008 sampai dengan tahun 2012, rata-rata rasio  efisiensi  belanja daerah Kabupaten Sidoarjo  sebesar  91%.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Sidoarjo  secara  keseluruhan  sudah  mampu  meminimalkan penggunaan  sumber  daya  (anggaran  belanja  daerah)  yang  ada  tetapi  belum maksimal dalam penggunaan sumber anggaran yang dimiliki.

## E. Analisis Efektivitas Belanja Daerah terhadap PDRB
Efektivitas  belanja  daerah  terhadap  PDRB  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Sidoarjo  dapat  diuraikan  sebagai  berikut:  Pada  tahun  2008  rasio efektivitas belanja daerah terhadap PDRB Kabupaten Sidoarjo sebesar 296,21, pada  tahun  2009  sebesar  273,61,  pada  tahun  2010  sebesar  266,43  dan  pada tahun  2011  sebesar  282,92.  Rasio  efektivitas  ini  cenderung  tidak  stabil.  Pada tahun 2009 naik, kemudian pada tahun 2010 turun terus tetapi pada tahun 2011 naik.  Rata-rata  rasio  efektivitas  anggaran  belanja  daerah  terhadap  PDRB Kabupaten  Sidoarjo  adalah  sebesar  279,79.  Hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa pengeluaran belanja lebih kecil daripada pendapatan.

## F.  Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
RKKD t >  RKKD t-1 ,  maka  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dapat dinyatakan  baik.  RKKD t adalah  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  pada periode  t  atau  periode  saat  dilakukan  analisis,  sedangkan  RKKD t-1 adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada periode sebelumnya. Berdasarkan pada  hasil  analisis  kemandirian  daerah  di  Kabupaten  Sidoarjo  menunjukkan bahwa  telah  terjadi  peningkatan  kemandirian  daerah  yang  dapat  dijelaskan sebagai  berikut:  Pada  tahun  2008  rasio  kemandirian  daerah  Kabupaten Sidoarjo  mencapai  21%,  pada  tahun  2009  mencapai  24%,  pada  tahun  2010 sebesar  34%  pada  tahun  2011  sebesar  34%  dan  pada  tahun  2012  mencapai 43%.  Sejak  tahun  2009  sampai  dengan  tahun  2012  terjadi  peningkatan
kemandirian  daerah.  Kenaikan  kemandirian  daerah  agak  lambat  dari  untuk tahun  2009  dan  tahun  2010.  Kemudian  prosentasi  kenaikan  kemandirian daerah  terus  naik  pada  tahun  2011  dan  pada  tahun  2012  kenaikan kemandirian daerah sangat sinifikan yaitu 34% pada tahun 2011 menjadi 43% pada  tahun  2012.  Rasio  kemandirian  daerah  ada  kecenderungan  untuk meningkat dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Tetapi besarnya kemandirian daerah  masih  di  bawah  30%.  Dari  hasil  analisis  kemandirian  daerah Kabupaten Sidoarjo menunjukan bahwa kemampuan penerintah daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  masyarakat  sosial  masih  ada bantuan    dari  pemerintah  pusat  dan  propinsi,  dengan  kata  lain  bahwa kemandirian daerah  menunjukkan perkembangan yang baik.

## G.  Rasio Aktivitas
Berdasarkan  pada  hasil  analisis  rasio  aktivitas  dapat  dijelaskan  kondisi belanja  langsung  dan  belanja  tidak  langsung  di  Kabupaten  Sidoarjo  sebagai berikut:  Belanja  Langsung  Kabupaten  Sidoarjo  pada  tahun  2008  komposisi dana  untuk  belanja  langsung  sebasar  45%,  pada  tahun  2009  turun  menjadi 39,56%  dan  tahun  2010  turun  lagi  menjadi  32,77%.  Tetapi  terjadi  kenaikan pada  tahun  2011  dan  2012  menjadi  40,36%  dan  41,19%.  Perkembangan belanja  tidak  langsung  pada  tahun  2008  sampai  tahun  2012  terjadi  kebalikan dari perkembangan belanja langsung. Dari kondisi tersebut di atas menunjukan bahwa  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  lebih  memprioritaskan  pada belanja tidak langsung yaitu merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah dibandingkan  dengan  belanja  langsung  yang  merupakan  belanja  yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Tetapi perkembangan belanja tidak langsung dari tahun ke tahun  cenderung  semakin  turun  sehingga  belanja  langsung  yang  merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah semakin meningkat.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Hasil  analisis  Trend  dalam  prosentase  ( trend  percentage  analysis ) pertumbuhan  APBD  Kabupaten  Sidoarjo  mempunyai  kecenderungan  terus  naik
dari tahun ke tahun. Selain itu, kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode  ke  periode    adalah  baik.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  dalam  5 tahun  terakhir  lebih  banyak  mnegeluarkan  belanja  langsungnya  untuk  belanja sarana  dan  perlengkapan  untuk  keperluan  kegiatan  operasional  dan  untuk membiayai jasa-jasa.

## Saran
Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo harus lebih memprioritaskan pada peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  mengingat  potensi  dari  PAD  masih  sangat besar  sehingga  akan  mengurangi  ketergantungan  terhadap  pihak  eksternal.  Selain itu,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  harus  meningkatkan  efisiensi  dalam penggunaan  anggaran  belanja  daerah  yang  dimiliki  dan  memaksimalkan penggunaan  sumber  anggaran  yang  dimilki  mengingat  pada  tahun-tahun  terakhir ada  kecenderungan  bahwa  efisiensi  terus  menurun.  Walaupun  perkembangan kemandirian  daerah  semakin  meningkat  namun  pemerintah  daerah  harus  terus meningkatkan kemandirian daerah sampai lebih dari 50 %.

## DAFTAR PUSTAKA
Hansen & Mowen. 2009. Akuntansi Manajerial . Jakarta: Salemba Empat. http://budidayaukm.blogspot.com/2011/11/anggaran-pendapat-dan-belanja- daerah.html http://hakimsimanjuntak.blogspot.com Mulyadi.  2001.  Akuntansi  Manajemen  Konsep,  Manfaat,  dan  Rekayasa.  Edisi  3
Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
Munawir, S. 2004. Analisa Laporan Keuangan . Yogyakarta: Liberty Nafarin, M. 2000. Penganggaran Perusahaan . Jakarta: Salemba Empat. Syakhroza, A. 2000. Permainan Politik dalam Proses Anggaran : Sebuah Kajian Literatur. Jurnal Manajemen dan Usahawan Indonesia , 12: hlm 29-33.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003,  tentang Keuangan Negara .
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004,  tentang Pemerintahan Daerah.
Warsono. Manajemen Keuangan Perusahaan . Edisi Kedua. UMM. Yulianti.  A.  2009. Alokasi  Belanja  Pelayanan  Publik  Sektor  Pendidikan  Pada Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  DaerahKota  Jambi  2004-2006. Universitas Jambi.