Kesaksian Testimonium De Auditu dalam Upaya Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan dalam Perspektif Hukum Progresif
Volkes Nanis
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIKUM) Prof. Dr. Drs.Yohanes Usfunan, SH., MH E-mail : volkesnanis83@gmail.com
Article History: Received: 17 Januari 2024 Revised: 26 Januari 2024 Accepted: 29 Januari 2024
Abstract: This research more focuses on the value of testimony witness testimonium de auditu in the case of coitus that the only one witness only while in the training kuhap we know one witness not witness. But the problems studied is how the value of testimony testimonium de auditu for evidence of the criminal intercourse? How can the application of testimony testimonium de auditu in an effort to of coitus according to criminal law progressive perspective?.The research is legal research normative with pendakatan case, approach perundang-undangan and approach concept. The results of the study found that the value of testimony testimonium de auditu but did not have the decisions dropped by a judge is a form of a breakthrough law as he will by law progressive therefore suggested should be in a criminal offense coitus testimony from testimonum de auditu in admit and needs to get a rule khsusus about crime coitus with the utmost one witness is a witness.
Keywords: Witness, Progressive Law, Testimonium De Auditu
PENDAHULUAN Hukum lahir dari persoalan-persoalan yang timbul akibat adanya interaksi sosial antara individu yang satu dengan dengan individu lainnya atau antara individu dengan kelompok manusia maupun antara kelompok manusia yang satu dengan kelompok manusia lainnya yang tergabung dalam kelompok yang lebih besar yakni masyarakat seperti yang dikatakan oleh Andi Nur Alamsyah (2014) bahwa Manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan masyarakat sering menimbulkan konflik. Awalnya hukum itu lahir untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul kemudian ikut berkembang bersama masyarakat hingga kemudian selain berfungsi untuk menyelesaikan persoalan yang timbul, hukum kemudian berfungsi menjaga kelangsungan, keselarasan dan keseimbangan manusia dalam berinteraksi serta untuk menciptakan dan menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menurut M. Syamsudin (2011) hukum itu untuk manusia.
Salah satu perbuatan pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana persetubuhan baik terhadap perempuan yang sudah dewasa mau pun yang masih anak-anak. Oleh karena itu perbuatan persetubuhan terhadap perempuan dewasa dan anak terlebih dahulu telah diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang disertai suatu sanksi atau hukuman yang diancamkan kepada pembuatnya sebagaimana dalam Pasal 285

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 958
KUHP dan dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang kemudian mengalami perubahan sebanyak 2 kali yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka terhadap pembuatnya haruslah dimintakan pertanggungjawaban pidana dan dipidana atau dijatuhi hukuman yang telah diancamkan atas perbuatan dimaksud. Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang tentang sesuatu hal/keadaan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Ini berarti bahwa keterangan seorang saksi yang ia berikan bukan berdasarkan apa yang ia dengar sendiri atau yang ia lihat sendiri atau yang ia alami sendiri tidak memiliki nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi mengenai yang ia alami sendiri yakni apa yang dialami oleh saksi secara langsung sementara itu mengenai keterangan saksi yang ia dengar yaitu suara atau bunyi atau keadaan yang timbul dari kejadian itu sendiri bukanlah ceritra tentang kejadian yang di dengarnya sedangkan yang ia lihat sendiri mengandung pengertian rangkaian kejadian yang dilihat secara langsung pada saat kejadian bukan setelah kejadian.
Merujuk pada uraian-uraian di atas maka dalam hubungannya dengan tindak pidana persetubuhan pada umumnya alat bukti berupa keterangan saksi hanya diperoleh dari orang yang mengalami kejadian dimaksud secara langsung atau layaknya disebut Korban karena umumnya kejadian dimaksud terjadi pada tempat yang sepi dan tanpa dapat dilihat secara langsung oleh orang lain. Sehingga apabila hal ini dihubungkan dengan asas Unus Testis Nullus Testis yang secara tegas menyatakan bahwa “satu saksi bukan saksi” dan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang secara tegas menyatakan “keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”, maka kemudian hal ini menjadi suatu persoalan dalam proses penegakan hukum dimana persoalan dimaksud dapat menjadi penghambat dalam proses permintaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya yang kemudian berdampak pada ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi korban maupun masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Adapun spesifikasi dari penelitian ini yaitu penelitian normative atau yang biasa dikenal dengan penelitian doktrinal (Sari et al., 2016). Adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, Pendekatan Analisis Konsep dan Pendekatan kasus. Penelitian lebih menitikberatkan pada bahan hukum primer oleh sebab itu teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan sehingga Bahan hukum dan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara yuridis preskriptif dengan menggunakan metode deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Nilai dari kesaksian testimonium de auditu sebagai alat bukti dalam upaya pembuktian tindak pidana persetubuhan Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Sedangkan mengenai aturan khusus keterangan saksi diatur dalam Pasal 185 KUHAP. Kesaksian yang diperoleh bukan dari pendengaran, penglihatan ataupun pengalamannya sendiri, melainkan dari keterangan orang lain disebut testimonium de auditu . Satu saksi bukan saksi bukan saksi ( unus testis nullus testis ) didalam KUHAP diatur dalam Pasal 185
ayat (2), (3), (4). berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka untuk membuktikan kesalahan terdakwa seorang saksi saja tidak cukup. Namun keterangan satu saksi tersebut bisa diakui jika disertai alat bukti yang sah (Pasal 185 ayat (3) KUHAP). Sedangkan keterangan saksi yang berdiri sendiri harus mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain sehingga dapat membenarkan suatu kejadian atau keadaan tertentu (Pasal 185 ayat (4) KUHAP). Keterangan saksi yang merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran seorang saja bukan merupakan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP).
Untuk lebih jelasnya penulis akan mencoba menyajikan data tentang kasus-kasus persetubuhan yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yang hanya ada satu saksi yaitu saksi korban.
Tabel 1. Data Kasus Persetubuhan Dari Tahun 2015-2017 No Tahun Jumlah kasus Tindak pidana Persetubuhan terhadap dewasa anak 1. 2015 10 - 10 2. 2016 19 1 18 3. 2017 8 - 8
Jumlah 37 1 36

## Sumber data primer tahun 2017
Berdasarkan uraian data dalam tabel 1 di atas ada dalam kurun waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2015 sampai pada pertengahan tahun 2017 ada sebanyak 37 kasus persetubuhan dengan kategori persetubuhan terhadap orang dewasa hanya 1 kasus saja sedangkan selebihnya yaitu 36 kasus terhadap anak. Berdasarkan uraian kasus diatas juga untuk 37 kasus tersebut tidak ada saksi lain yang melihat secara langsung hanya ada saksi korban saja dengan keterangan saksi yang mendengar dari cerita dari korban dalam hal ini pihak keluarga.
Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan salah satu kasus sebagai contoh untuk dianalisis lebih lanjut mengenai persoalan hukum yaitu Putusan NOMOR : 41/Pid.Sus/2016/PN.Atb a. Pelaku : Mikhael Bria Laluit Alias Ambei Nahak b. Korban : Victoria Luruk Bria Alias Tori
c. Saksi : Victoria Luruk Bria Alias Tori (saksi Korban)
d. Saksi testimonium de auditu
1) Yasinta Hoar Uit Alias Hoar Uit (ibu kandung korban) Saksi memberikan keterangan karena melihat ada perubahan fisik tubuh setelah korban hamil dan saksi mendengar cerita langsung dari saksi (korban).
2) Anselmus Seran Alias Seran Manek (guru dari korban) Saksi Anselmus Seran Alias Seran Manek memberikan keterangan karena mendengar cerita langsung dari saksi (korban).
3) Arianto Lorok Alias Ari (ayah kandung korban ) Saksi memberikan keterangan karena diberitahukan oleh korban dan mendengar cerita dari korban.
e. Analisis Pembuktian testimonium de auditu berdasarkan KUHAP, hanya dapat merujuk Penjelasan Pasal 185 ayat (1), karena pengaturan mengenai testimonium de auditu memang hanya

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 960
terdapat dalam Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, dimana penjelasan pasal tersebut secara tegas menyatakan “Dalam Keterangan Saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu”. Pengaturan yang demikian memang tidak dapat mengantisipasi perkembangan hukum pembuktian, sehingga kemudian muncul pengecualian- pengecualian terhadap penggunaan testimonium de auditu, yang sudah tentu kemudian menimbulkan pro kontra dan pendapat dari berbagai pihak mengenai kekuatan pembuktian testimonium de auditu. Memberi daya bukti kepada kesaksian de auditu berarti, bahwa syarat didengar, dilihat, atau dialami sendiri tidak dipegang lagi. Sehingga memperoleh juga dengan tidak langsung daya bukti, keterangan-keterangan yang diucapkan oleh seseorang diluar sumpah. Kemudian dijelaskan lagi, bahwa keterangan de auditu rasanya lebih tepat, tidak diberi daya bukti, yang dapat dianggap mempunyai dasar kebenaran. Menurut Andi Hamzah, sesuai dengan penjelasan KUHAP yang menyatakan kesaksian de auditu tidak diperkenanakan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian de auditu atau hearsay evidence patut tidak dipakai di Indonesia pula. Namun demikian, kesaksian de auditu perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunya nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, pengamatan hakim tidak dicantumkan sebagai alat bukti yang sah, maka kesaksian testimonium de auditu tidak dapat dijadikan alat bukti melalui pengamatan hakim, mungkin melalui alat bukti petunjuk, yang penilaian dan pertimbangannya hendak diserahkan kepada hakim. Menurut Andi Hamzah larangan menggunakan testimonium de auditu sebagai alat bukti merupakan hal yang semestinya, akan tetapi harus diperhatikan bahwa jika ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja. Karena dimungkinkan pendengaran suatu peristiwa dari orang lain, dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa. Larangan menggunakan testimoium de auditu bertujuan untuk mencegah agar keterangan seseorang yang mendengar suatu peristiwa dari orang lain, tidak dipergunakan sebagai bukti langsung mengenai yang dialami oleh orang itu.
Nilai pembuktian testimonium de auditu , sangat bergantung pada pihak lain yang sebenarnya berada di luar pengadilan. Pada prinsipnya banyak kesangsian atas kebenaran dari kesaksian tersebut sehingga sulit diterima sebagai nilai bukti penuh. Alasan mengapa testimonium de auditu tidak dapat diterima sebagai alat bukti, adalah karena testimonium de auditu memiliki kelemahan, yaitu : (1) Karena kesaksian testimonium de auditu tidak melihat secara langsung.
(2) Karena kesaksian testimonium de auditu tidak dibedakan mana yang merupakan kesaksian yang benar dan mana yang merupakan gosip.
(3) Karena kesaksian testimonium de auditu tidak berhadapan dengan pihak yang menderita dari kesaksian itu. Oleh sebab itu dalam kasus tindak pidana persetubuhan mengenai keterangan saksi ditemukan unus testis nullus testis dan testimonium de auditu, sedangkan pertimbangan- pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada keterangan saksi, terdakwa, maupun barang bukti. Sehingga dengan adanya unus testis nullus testis dan testimonium de auditu dalam keterangan saksi sangat berpengaruh bagi Majelis Hakim untuk
dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa karena unsur sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (1), (2), (3) KUHP tidak dapat dipenuhi.
Penerapan kesaksian testimonium de auditu dalam upaya pembuktian tindak pidana persetubuhan menurut perspektif hukum progresif
1. Kesaksian testimonium de auditu dalam bingkai Hukum itu untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum;
Beranjak dari pemahaman hukum itu untuk manusia maka hemat penulis berpendapat bahwa kehadiran dari hukum harus memberikan rasa keadilan bagi manusia dalam jurnal ini yaitu korban tindak pidana pelecehan seksual karena jika kita mengacu pada uraian-uraian kronologis kasus di atas maka korban di sini pada posisi yang lemah. Hal ini karena terjadinya tindak pidana pelecehan seksual biasanya tersembunyi dan hanya pelaku dan korban yang tau kapan waktunya dan tempat kejadiannya, oleh sebab itu disini jika kita mengacu pada asas satu saksi bukan saksi maka korban akan dirugikan. Kehadiran hukum progresif pada kasus ini sebagai jawaban untuk menjembatani rasa keadilan bagi korban yang pada sisi lemah karena tidak mempunyai bukti lain dan tidak mempunyai saksi lain selain korban dan pelaku yang tidak mungkin mengakui perbuataanya tersebut oleh sebab itu untuk mengatasi persoalan ini aparat penegak hukum harus menitik beratkan pada manusia sebagai orientasinya bukan aturan yang ada seperti yang dikatakan oleh Mahrus Ali (2007) dalam jurnalnya bahwa Salah satu usaha mengatasi persoalan di atas adalah dengan merubah cara pandang, pola pikir dan paradigma aparat penegak hukum yang tidak lagi menempatkan hukum sebagai pusatnya, melainkan beralih kepada manusia. Manusia menjadi sentral atau pusat di dalam berhukum. Hukum hanya menjadi pedoman di dalam menegakkan hukum, bukan sebagai aturan-aturan normatif yang harus diikuti kemauannya.
Pada tahapan ini maka kesaksian saksi testimonium de auditu menurut hemat hukum progresif merupakan suatu langkah maju sehingga ketika kesaksian dari testimonium de auditu di pertimbangkan oleh hakim sebagai salah satu alat bukti maka disitulah letak hukum itu untuk manusia yaitu hukum hadir untuk menjembatani rasa keadilan bagi korban tindak pidana persetubuhan. Jika kita mengacu pada paham bahwa hukum itu untuk masyarakat maka kehadiran hukum disini sebagai pelindung bagi korban sehingga untuk kasus pesetubuhan dalam Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2016/PN.Atb, hakim dalam penjatuhan putusannya sudah sangat tepat karena pada sisi ini hakim melihat hukum sebagai sarana untuk melindungi korban atau hukum itu untuk masyarakat walaupun hanya satu saksi yaitu saksi korban. Oleh sebab itu penulis sepaham dengan pendapat Satjipto Rahardjo dalam jurnalnya M. Syamsudin (2011) yang menekankan pada tipe penggolongan hakim di Indonesia menjadi dua, yaitu Tipe hakim yang apabila memeriksa, terlebih dahulu menanyakan hati nuraninya atau mendengarkan putusan hati nuraninya dan kemudian mencari pasal-pasal dan peraturan untuk mendukung putusan itu dan tipe hakim yang apabila memutus terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepentingan perutnya dan kemudian mencari pasal-pasal untuk memberikan legitimasi terhadap putusan perutnya.
Pada tahapan inilah menurut hemat penulis hakim melakukan penorobosan hukum atau penemuan hukum karena hakim tidak berpatokan pada KUHAP sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim merupakan wujud nyata bahwa hukum itu untuk masyarakat seperti yang dikehendaki oleh hukum progresif itu sendiri seperti yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo dalam jurnalnya Hwian Christianto (2011) bahwa aliran hukum progresif

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
menekankan penafsiran hukum sebagai upaya menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat sehingga tercipta sebuah putusan yang adil.
2. Kesaksian testimonium de auditu dalam bingkai Hukum progresif pro-rakyat dan pro- keadilan Salah satu esensi dasar dari hukum progersif yang penulis gunakan sebagai suatu metode dalam menjawab persoalan mengenai kesaksian testimonuim de auditu yaitu hukum progresi merupakan hukum yang pro rakyat atau pro keadilan sehingga bingkai dari penegakan hukum disini yaitu hukum untuk manusia sperti yang dikatakan juga oleh Tedi Sudrajat (2010) bahwa pegangan optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hal ini selaras dengan pendapat Setya Wahyudi (2009) bahwa Hukum untuk manusia artinya segala ketentuan hukum itu digunakan untuk meladeni kebutuhan manusia. Sehingga kebutuhan manusia itulah yang menjadi utama, bukan hukum yang utama. Hukum hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhannnya. Maka kalau hukum itu tidak memenuhi kebutuhan utama, tentu dilakukan modifikasi, reformasi, penafsiran, terhadap hukum tersebut.
Hal ini jika hakim mengikuti ajaran dalam KUHAP dengan menerapkan asas unus testis nulus testis (satu saksi bukan saksi) sebagai pegangan dari hakim maka hakim tentu akan menjatuhkan putusan bebas bagi terdakwa karena tidak cukup saksi walaupun terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban. Maka keadilan yang muncul disini adalah keadilan yang berdasarkan teks belaka sehingga tidak sejalan dengan keadilan menurut hukum progresif yang menghendaki bahwa hukum itu untuk manusia sehingga putusan hakim yang memvonis bahwa terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman dalam kasus persetubuhan yang diangkat oleh penulis dalam tesis ini menurut hemat penulis sudah sesuai dengan paham dan esensi dari hukum progresif bahwa hukum itu pro rakyat dan pro keadilan. Artinya bahwa hakim disini melihat hukum sebagai sarana keadilan bagi korban walaupun hanya satu saksi saja namun berdasarkan fakta persidangan terdakwa menurut pertimbangan hakim terbukti bersalah. Inilah yang menurut hemat penulis bahwa kehadiran hukum sebagai jembatan bagi keadilan dalam memecahkan persoalan hukum yang ada dimasyarakat sebagai suatu fenomena ketertinggalan hukum mengikuti perkembangan jaman.
3. Kesaksian testimonium de auditu dalam bingkai hukum progresif memiliki tipe responsif Sebenarnya untuk kasus persetubuhan bukan hal yang baru karena pada umumnya terjadinya tindak pidana persetubuhan waktu tempat kejadiannnya tidak diketahui oleh orang atau dengan kata lain pelaku melakukan perbuatannya secara diam diam dan pada tempat tertutup dan sembunyi. Oleh sebab itu jika kita masih saja berpatokan pada ajaran unus nulus testis yang dianut oleh KUHAP maka pada tingkatan inilah menurut hemat penulis hukum sudah mengalami ketertinggalan dengan polah kejahatan yang ada yaitu tindak pidana persetubuhan.
Mengacu pada uraian di atas maka penulis dengan menggunakan bingkai hukum progresif sebagai hukum responsive menyimpulkan bahwa putusan hakim terhadap kasus persetubuhan yaitu Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Atb merupakan bukti bahwa putusan hakim tersebut merupakan putusan yang responsive. Makna hukum responsive menurut hemat penulis dalam permasalahan ini yaitu hukum selalu menjawab persoalan hukum yang ada atau hukum selalu memecahkan persoalan demi mewujudkan keadilan yang bukan
berdasarkan teks namun keadilan berdasarkan hati nurani. Sebenarnya kasus persetubuhan ini jika kita hubungkan dengan pola kejahatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tipe dan jenis kejahatannya sama namun menjadi pertanyaan bagi penulis mengapa untuk kasus KDRT satu saksi bisa dijadikan sebagai saksi dan diatur dalam undang-undang khusus sehingga menurut hemat penulis untuk kasus KDRT sudah menjiwai nilai dari hukum itu untuk manusia, hukum pro keadilan dan hukum itu bersifat responsive sehingga kehadiran hukum progresif sebagai hukum yang responsive di sini sebagai solusi untuk memecahkan persoalan dari kebuntutan hukum yang ada sperti yang dikatakan oleh A. Sukris Sarmadi (2012) bahwa roh dari hukum responsive moral dan keadilan masyarakat.
4. Hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia menuju kesejahteraan dan kebahagiaan Manusia merupakan makluk sosial atau yang sering disebut zoonpoliticon . Sebagai makluk sosial di dalam kepribadian manusia melakat kepentingan yaitu kepentingan kelompok atau kepentingan sosial dan kepentingan individu. Agar kepentingan-kepentingan ini tidak saling berbenturan maka manusia menciptakan hukum untuk menata dan mengatur serta menjaga kepentingan-kepentingan tersebut tidak saling berbenturan. Di sinilah posisi hukum sebagai sarana untuk mengantarkan manusia menuju kesejateraan dan kebahagian, artinya kebahagiaan dan kesejateraan itu dapat tercapai jika hukum dapat mengatur semua kepntingan-kepentingan yang ada agar tidak saling berbenturan antara satu dengan yang lainnya.
Kepentingan akan selalu berhubungan dengan aspek kesejateraan dan kebahagiaan oleh sebab itu hukum porgresif merupakan sarana untuk menciptakan atau menjembatani namun perlu di ingat juga bahwa kehadiran hukum progresif hadir bukan untuk membantah hukum positif yang ada akan tetapi hukum progresif hanya sebagai solusi jika hukum positif dirasa sudah tidak mampu untuk mensejaterahkan dan mambahagiakan.
Pada tingkatan inilah kehadiran hukum progresif sebagai sarana dalam mencapai kebahagiaan dan pada tingkatan inilah kehadiran hukump progresif memberikan jalan untuk melakukan penegakan hukum yang bermoral. Hukum yang bermoral bukan berarti bahwa hukum tersebut harus mempunyai moral namun hukum bermoral menurut hemat penulis bermakna sebagai hukum yang berdasarkan pada hati nurani dalam penegakan hukum artinya dalam penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan dapat diperoleh berdasarkan hati nurani. Iniliah yang menurut hemat penulis sebagai keadilan yang substantive sesuai dengan esensi hukum progresif artinya walaupun dalam tindak pidana persetubuhan aparat penegak hukum kekurangan saksi akan tetapi dengan adanya saksi testiminium de auditu penegakan hukum bisa dilakukan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan.
5. Hukum progresif selalu menuju proses menjadi
Makna hukum progresif selalu menuju proses menjadi bukan berarti hukum digunakan sebagai tindakan yang sewenang-wenang namun menurut hemat penulis hukum progresif di sini dimaknai sebagai hukum harus selalu merespon segala kemungkinan yang hidup di masyarakat. Artinya jika hukum ketertinggalan dengan kejahatan maka kehadiran hukum progresif harus menjembatani setiap persoalan yang dengan tidak mengesampingkan nilai- nilai dari keadilan seperti yang di kehendaki oleh hukum tertulis atau hukum positif. Hal ini menurut penulis bermakna yang dikehedaki oleh hukum positif adalah keadilan namun yang

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
membedakan antara hukum postif dan hukum porgersif yaitu cara untuk mencapai keadilan tersebut.
Keadilan yang diinginkan oleh hukum positif yaitu keadilan berdasarkan skema-skema yang telah baku sedangkan keadilan yang diingikan oleh hukum progersif di sini keadilan yang berdasarkan hati nurani artinya jika hukum positif sudah tidak mampu untuk mengatasi maka kehadiran dari hukum progresif di sini sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan tersebut. Inilah yang menurut pendapat penulis sebagai hukum progresif sebagai hukum yang selalu menuju porses menjadi atau selalu respon terhadap setiap persoalan hukum yang dengan menitik beratkan pada aspek keadilan.
Hukum yang selalu menuju proses menjadi tidak akan ketinggalan terhadap perkembangan zaman karena hukum akan mengambil posisi sebagai sarana untuk melakukan pembaharuan. Hukum seperti inilah yang menurut penulis harus dikembangkan dalam kasus tindak pidana persetubuhan karena jika masih mengikuti hukum positif sudah tentu hukum akan tertinggal sehingga aspek keadilan bagi korban dikorbankan. Namun, jika hukum itu selalu menuju proses menjadi maka hukum tersebut akan dalam keadaan hidup atau dengan kata lain akan langsung menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi jadi dalam hal tindak pidana persutubuhan maka nilai letak proses menjadinya dengan dipertimbangkannya kesaksia testimonium de auditu sebagai salah satu alat bukti. Pada tingkatan inilah nilai kesaksian testimonium de auditu menjadi nilai positif karena di pertimbangkan oleh hakim sebagai salah satu alat bukti yang jika dibandingkan dengan KUHAP, hal ini merupakan suatu terobosan hukum demi terciptanya rasa keadilan yang sebenarnya yaitu keadilan yang substantive.

## KESIMPULAN
1. Nilai dari kesaksian testimonium de auditu jika kita mengacu pada ajaran KUHAP tentang asas unus testis nulus testis atau satu saksi bukan saksi maka kesaksian dari saksi testimonium de auditu tidak memiliki nilai kesaksian yang kuat karena untuk tindak pidana persetubuhan dalam penegakan hukumnya masih mengacu pada KUHAP.
2. Penerapan kesaksian testimonium de auditu menurut konsep hukum progresif merupakan suatu terobosan hukum sehingga dalam penjatuhan putusannnya hakim sudah mencerminkan rasa keadilan bagi korban namun ada hal yang dilanggar bagi pelaku karena tidak adanya kepastian hukum bagi pelaku.

## DAFTAR REFERENSI
A. Sukris Sarmadi, “Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Penegak Hukum)”, Jurnal Dinamika Hukum , Vol 12, No. 2 Mei 2012, 12 (2). pp. 331-343. ISSN 1410-0797 Alamsyah, Nur Andi, 2014, Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Praktik Hukum Acara Di Lingkungan Peradilan Agama , Skripsi Fakultas hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar Asmuni, “Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh”, Jurnal Hukum dan Peradilan , Volume 3, Nomor 2 Juli 2014, 10.25216/JHP.3.2.2014.191-202 Hwian Christianto, “Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana”, Jurnal Mimbar Hukum , Volume 23, Nomor. 3 Oktober 2011, https://doi.org/10.22146/jmh.16170 M. Syamsudin, “Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutus Perkara Korupsi Berbasis hukum Progresif”, Jurnal Dinamika Hukum , Vol 11, No. 1 Januari 2011, DOI:
http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.11
M. Syamsudin, “ Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif”, Jurnal Hukum, No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011, JHIusQuiaIustum at http://journal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM
Mahrus Ali, “Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana”,
Jurnal Hukum, No.2 Vol. 14 April 2007, http://dx.doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art2
Novita Dyah Kumala Sari, Syafrudin Yudowibowo dan Soehartono, “Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 216/PDT.G/2015/PA.SGT)”, Jurnal Verstek, Volume 4 No. 3 Desember 2016,
Setya Wahyudi, “Penegakan Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Hukum Progresif Dalam Rangka Perlindungan Anak”, Jurnal Dinamika Hukum , Vol 9. No. 1 Januari 2009, http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.1.52 Tedi Sudrajat, Aspirasi Reformasi Hukum Dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa, Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 10. No. 3 September 2010, http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.99