Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 5 Issue II, Desember 2018, Page 73 – 88 p-ISSN: 2407-3865; e-ISSN: 2655-1993

## TINDAK PIDANA PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF
Ariyadi, S.H.I., M.H 1
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Email: ariyadialbanjari@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  pertanyaan  bagaimana  ketentuan  hukum  tindak pidana  eksploitasi  seksual  pada  anak  menurut  hukum  positif?  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui    ketentuan  hukum  tindak  pidana  eksploitasi  seksual  pada  anak  menurut  hukum positif yang meliputi bentuk, unsur dan sanksi hukumnya.
Dalam  penelitian  ini  digunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  dengan mengkaji beberapa bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Teknik pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  survey  kepustakaan  dan  studi  literatur.  Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dengan teknik editing dan interpretasi data. Kemudian untuk  memperoleh  hasilnya  dilakukan  analisis  komparatif  yang  bersifat  deskriptif,  di  mana seluruh  bahan  yang  diperoleh  diuraikan  terlebih  dahulu  berdasarkan  sistematika  yang  telah penulis  tetapkan,  kemudian  membandingkan  bahan-bahan  tersebut  untuk  merumuskan  suatu kesimpulan.
Melalui  teknik  analisis  ini,  penelitian  ini  menghasilkan  temuan-temuan:  Pertama, Tindak  pidana  pelaku  eksploitasi  seksual  pada  anak  menurut  hukum  positif  tindak  pidana eksploitasi seksual pada anak tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu tindakan memanfaatkan tubuh anak untuk dijadikan pekerja seksual. Kedua,  hukum  positif  terletak  pada  unsur-unsur  tindakan  eksploitasi  seksual,  hukum  positif mempunyai persamaan bahwa pelaku tindakan eksploitasi seksual akan dikenakan sanksi, dan di antara keduanya sama-sama tidak menginginkan terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual pada anak. karena tindakan eksploitasi seksual dapat menghilangkan hak-hak yang semestinya wajib  dilindungi.  Ketiga,  hukum  positif  terletak  pada  sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku. Sanksi dalam hukum positif yaitu diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak  yaitu  pelaku  dijatuhi  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
1 Dosen Tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada Fakultas Agama Islam.
Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 5 Issue II, Desember 2018, Page 73 – 88 p-ISSN: 2407-3865; e-ISSN: 2655-1993

## A. PENDAHULUAN
Anak  merupakan  amanah  sekaligus karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat  harkat,  martabat  dan  hak-hak sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki  peran  strategis  dan  mempunyai cita-cita  dan  sifat  khusus  yang  menjamin kelangsungan  eksistensi  bangsa  dan  negara pada  masa  depan. 2 Sebagai  amanah  Allah SWT yang dititipkan kepada orang tua, anak pada dasarnya harus memperoleh perlindungan  serta  perhatian  yang  cukup dari kedua orang tua, karena kepribadiannya ketika  dewasa  akan  sangat  bergantung kepada  pengajaran  masa  kecilnya  terutama yang  diperoleh  dari  kedua  orang  tua  dan keluarganya. 3
Perlindungan anak semestinya berpedoman  pada  upaya  yang  menjadikan anak  sebagai  manusia  yang  patut  mendapat perhatian  yang  baik.  Perlindungan  anak merupakan  satu  usaha  yang  mengadakan kondisi  di mana setiap  anak  dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. 4 Untuk memperkuat dan mewujudkan upaya perlindungan  serta  kesejahteraan  anak, diperlukan  dukungan  kelembagaan  dan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor.
23 Tahun
2002 tentang Perlindungan  Anak,  Pasal  13  ayat  (1)
2 Republik  Indonesia,  Undang-Undang  R.I. Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 75.
3 Juwariyah, Dasar-Dasar  Pendidikan  Anak Dalam Al-Qur’an, (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 67.
4 Majda  El  Muhtaj, Dimensi  Dimensi  HAM Mengurai  Hak  Ekonomi  dan  Budaya ,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h 228.
menyatakan  bahwa:  Setiap  anak  selama dalam  pengasuhan  orang  tua,  wali,  atau pihak  lain  manapun  yang  bertanggung jawab  atas  pengasuhan,  berhak  mendapat perlindungan  dari  perlakuan:  diskriminasi, eksploitasi,  baik  ekonomi  maupun  seksual, penelantaran,  kekejaman,  kekerasan,  dan penganiayaan,  ketidakadilan  dan  perlakuan salah lainnya.
Diantara  perlindungan  anak  yang harus  ditekankan,  yaitu  perlindungan  anak dari  tindakan  eksploitasi  ekonomi  atau seksual terhadap anak. Pengertian eksploitasi  menurut  Pasal  2  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2007 tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:Eksploitasi yaitu tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan korban  yang  meliputi  tidak  terbatas  pada pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa, perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan penindaasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik, seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara melawan  hukum  atau  transplantasi  organ dan  atau  jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh pihak  lain  untuk  mendapatkan  keuntungan baik materil maupun immateril.
Eksploitasi  seksual  pada  anak  dapat pula diartikan sebagai tindakan memanfaatkan  anak  untuk  tujuan  seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara  anak,  pembeli  jasa  seks,  perantara atau agen, dan pihak  lain  yang  memperoleh keuntungan  dari  transaksi  seksualitas  anak tersebut. 5 Adapun bentuk-bentuk eksploitasi seksual itu sendiri meliputi:
1. Prostitusi  atau  pelacuran  anak,  yaitu penggunaan anak dalam kegiatan
5 H.R.Abdussalam  dan  Adri  Desasfuryanto, Hukum  Perlindungan  Anak, (Jakarta:  PTIK  Press, 2014), h. 7.
Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 5 Issue II, Desember 2018, Page 73 – 88 p-ISSN: 2407-3865; e-ISSN: 2655-1993
seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain.
2. Pornografi anak, yaitu setiap representasi dengan cara apapun, pelibatan  secara  ekspilit  seorang  anak dalam  kegiatan  seksual  baik  secara nyata maupun disimulasikan atau setiap pertunjukan  dari  organ-organ  seksual anak untuk tujuan seksual.
3. Perdagangan anak. 6
Berdasarkan pemetaan
yang
dilakukan  pada  tahun  1997-1998,  ketiga bentuk  eksploitasi  seksual  komersil  anak tersebut  ditemukan  dengan  skala  dan intensitas  yang  berbeda.  Prostitusi  anak  di Indonesia  telah  meluas,  jumlah  anak  yang dilacurkan  diperkirakan  mencapai  30%  dari total  prostitusi  yakni  sekitar  40.000-70.000 anak atau bahkan lebih. 7 Berdasarkan beberapa bentuk tindakan eksploitasi seksual  di atas,  penulis  akan lebih memfokuskan  dan  memperdalam  penelitian ini  khusus  mengenai  tindakan  eskploitasi seksual  anak  hanya  pada  aspek  prostitusi komersial  atau  pelacuran  anak  saja,  yaitu anak-anak yang dilacurkan dan dijerumuskan  dalam  dunia  prostitusi  yang terpaksa  dan  dipaksa  untuk  berhubungan dan melayani para lelaki.
Tindakan  eksploitasi  terhadap  anak tentunya  terdapat  penyebab  yang  kuat  dan mendasar, diantaranya:
1. Faktor  ekonomi,  kemiskinan  yang dihadapi  sebuah  keluarga  sering  kali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada akhirnya menciptakan  berbagai  masalah  dalam keluarga.
2. Faktor  keluarga,  hal  ini  lebih  mengacu pada situasi keluarga khususnya
6 Ibid. , h. 114.
7 Ibid. , h. 117.
hubungan  orang  tua  yang  kurang harmonis.
3. Faktor  lingkungan,  anak  yang  terbiasa hidup  di  lingkungan  jalanan  seperti pengamen  dan  pengemis,  kemungkinan besar  menimbulkan  adanya  kejahatan eksploitasi.
4. Faktor  peceraian,  perceraian  dapat menimbulkan problematika rumah tangga  seperti  masalah  pengasuhan anak, kasih sayang dan lainnya. 8
Berdasarkan  studi  yang  dilakukan  di kota  Surabaya  mengenai  anak-anak  yang dilacurkan,  ditemukan  bahwa  sangat  sedikit anak  perempuan  yang  telah  terjerumus menjadi pekerja komersil bisa keluar dengan mudah dari pekerjaan yang mereka lakukan. Selain  anggapan  masyarakat  yang  tidak bersahabat  dan  tekanan  kemiskinan,  para pekerja  komersil  itu  biasanya  harus  siap mengeluarkan  uang  dalam  jumlah  besar sebagai  tebusan  pada  mucikari  atau  germo yang merasa telah merawat dan menghidupinya. 9 Berdasarkan Undang-
Undang  Perlindungan  Anak  Nomor  23
Tahun 2002, menyebutkan tentang pentingnya  perlindungan  anak  terhadap tindakan  eksploitasi  seksual  ini.  Pada  pasal 66 ayat (1), menyebutkan bahwa: Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.
Selanjutnya  dalam  Pasal  66  ayat  (3) menyebutkan  tentang  larangan  tindakan eksploitasi  seksual,  yaitu:  Setiap  orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,  menyuruh  lakukan,  atau  turut
8 Bagong  Suyanto, Masalah  Sosial  Anak, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 35.
9 Ibid. , h. 158.
serta  melakukan  eksploitasi  terhadap  anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  terdapat permasalahan  yang  menarik  untuk  diteliti lebih  dalam  tentang  masalah  eksploitasi seksual  pada  anak.  Anak  yang  seharusnya mendapatkan  perlindungan  yang  layak  dari segala macam ancaman yang merusak masa depannya,  justru  terjerumus  kedalam  dunia prostitusi.  Adanya  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak yang  telah  ada  dirasa  masih  belum menjamin secara menyeluruh untuk kesejahteraan  dan  perlindungan  anak.  Oleh karena  itu,  penulis  sangat  tertarik  dan merasa perlu mengkaji lebih dalam mengenai  tindak  pidana  pelaku  eksploitasi seksual pada anak berdasarkan tinjauan dari hukum  positif.  Berdasarkan  latar  belakang yang telah dipaparkan di atas, permasalahan yang  akan  diteliti  dalam  penelitian  ini adalah:  bagaimana  ketentuan  hukum  tindak pidana pelaku eksploitasi  seksual pada anak menurut dan hukum positif.

## B. TindakPidanaMenurutHukum Positif
Hukum  pidana  menurut  Pompe, menyatakan  bahwa  hukum  pidana  adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai  perbuatan-perbuatan  yang  dapat dihukum  dan  aturan  pidananya. 10 Hukum pidana  adalah  bagian  daripada  keseluruhan hukum  disuatu  negara,  yang  mengadakan dasar-dasar atau aturan untuk:
a. Menentukan perbuatan-perbuatan
mana yang tidak boleh
dilakukan, yang dilarang, dengan disertai  ancaman  atau  sanksi yang  berupa  pidana  tertentu  bagi
10 Teguh  Prasetyo, Hukum  Pidana, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 4.
para  pelaku  larangan-larangan tersebut.
b. Menentukan  kapan  dan  dalam hal-hal  apa  kepada  mereka  yang telah melanggar larangan- larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
c. Menentukan dengan cara
bagaimana  pengenaan  pidana  itu dapat  dilaksanakan  apabila  ada orang yang disangka telah melanggar larangan ersebut.
Istilah  tindak  pidana  berasal  dari istilah  yang  dikenal  dalam  hukum  pidana Belanda  yaitu strafbaar  feit ,  yang  terdiri dari tiga kata yaitu straf yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata baar diterjemahkandengandapatdanboleh. Sementara kata feit diterjemahkandengantindak, peristiwa, pelanggarandanperbuatan. 11 Dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) jenis perbuatan yaitu kejahatan  dan  pelanggaran.  Kejahatan  ialah perbuatan  yang  tidak  hanya  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai  agama  dan  rasa  keadilan  masyarakat. Pelaku pelanggaran berupa kejahatan mendapatkan  sanksi  berupa  pemidanaan, seperti mencuri, membunuh, berzina, memperkosa  dan  sebagainya.  Sedangkan pelanggaran  adalah  perbuatan  yang  hanya dilarang oleh peraturan perundang-undangan namun  tidak  memberikan  efek  yang  tidak berpengaruh  secara  langsung  kepada  orang lain,  seperti tidak  menggunakan  helm, tidak
11 AdamiChazawi,
1, (Jakarta: RajawaliPers, 2011), h. 69.
mengenakan  sabuk  pengaman,  melanggar tata tertib lalu lintas, dan lain sebagainya. 12
Sistem  hukuman  dalam  hukum pidana  yang  dicantumkan  dalam  Pasal  10 KUHPmenyatakan  bahwa  hukuman  yang dapat  dikenakan  kepada  seseorang  pelaku tindak pidana terdiri atas:
1) Hukuman pokok (hoofd straffen)
 Hukumanmati
 Hukuman penjara
 Hukuman kurungan
 Hukuman denda
2) Hukuman
tambahan
(bijkomende straffen)
 Pencabutan  beberapa  hak tertentu
 Perampasan  barang-barang tertentu
 Pengumuman putusan hakim 13 Tindak pidana adalah setiap perbuatan  yang  diancam  hukuman  sebagai kejahatan  atau  pelanggaran  baik  yang disebut  dalam  KUHP  maupun  peraturan perundang-undangan lainnya. 14 Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaar feit (tindak  pidana)itu  sebenarnya  adalah suatu  “tindakan  yang  menurut  sesuatu rumusan  Undang-Undang  telah  dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”. 15 Istilah  tindak  pidana  biasanya disamakan  dengan  delik,  yang  berasal  dari kata delictum .  Delik  adalah  perbuatan  yang dapat dikenakan hukuman karena
12 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1995), h. 87.
13 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Bogor: Politeia, 1991), h. 34.
14 Kamus  Hukum,  (Bandung:  Citra  Umbara,
2013), h. 493.
15 AdamiChazawi, PelajaranHukumPidanaBagian 1 , h. 72.
merupakan  pelanggaran  terhadap  Undang- Undang tindak pidana. 16
Berdasarkan rumusan yang ada maka delik memuat beberapa unsur yaitu:
a. Suatuperbuatanmanusia
b. Perbuatan itu dilarang dan diancam  dengan  hukuman  oleh Undang-Undang c. Perbuatan  itu  dilakukan  oleh seseorang yang dapat dipertanggung- jawabkan
Sedangkan  menurut  Simons,  unsur- unsur tindak pidana adalah:
a. Adanya perbuatan manusia
b. Diancam dengan pidana
c. Melawan hukum
d. Dilakukan dengan kesalahan
e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab 17
Dapat  diambil  kesimpulan  bahwa tindak  pidana  yaitu  perbuatan  yang  oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang  oleh  hukum)  juga  perbuatan  yang bersifat  pasif  (tidak  berbuat  sesuatu  yang sebenarnya
diharuskan oleh hukum). 18 Adapun jenis tindak pidana terbagi ke dalam kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan rechtsdelict atau delik hukum dan pelanggaran merupakan wetsdelict atau delik Undang-Undang. Delik hukum  adalah  pelanggaran  hukum  yang dirasakan  melanggar  keadilan,  misalnya perbuatan  membunuh,  melukai  orang  lain
16 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, h. 47.
17 Sudarto, Hukum  Pidana  1 ,  (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990), h. 5.
18 Ibid., h.50.
Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 5 Issue II, Desember 2018, Page 73 – 88 p-ISSN: 2407-3865; e-ISSN: 2655-1993
mencuri,  dan  sebagainya.  Sedangkan  delik Undang-Undang melanggar apa yang ditentukan Undang-Undang, misalnya keharusan  untuk  mempunyai  SIM  bagi pengendara  atau  menggunakan  helm  ketika mengendarai  sepeda  motor.  Pelanggaran  di sini  tidak  tersangkut  sama  sekali  dengan masalah keadilan. 19
Adapun  mengenai  tujuan  hukum pidana itu sendiri, di antaranya:
a. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan  perbuatan  yang  tidak baik.
b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak  baik  menjadi  baik  dan dapat  diterima  kembali  dalam kehidupan lingkungannya.
c. Mengandung  makna  pencegahan terhadasp  gejala-gejala  sosial yang  kurang  sehat  di  samping pengobatan  bagi  yang  sudah terlanjur tidak berbuat baik.

## C. KetentuanTentangPerbandinganH ukum
Perbandingan  hukum  ialah  suatu cabang  ilmu  pengetahuan  hukum  yang menggunakan  metode  perbandingan  dalam rangka  mencari  jawaban  yang  tepat  atas problema hukum yang konkrit. 20 Perbandingan hukum sebagai suatu metode mengandung arti, bahwa ia merupakan  suatu  cara  pendekatan  untuk lebih  memahami  suatu  obyek  atau  masalah yang  diteliti.  Oleh  karena  itu  sering digunakan  istilah  metode  perbandingan
19 Teguh  Prasetyo, Hukum  Pidana, h.  8.
20 R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata , (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 8.
hukum.Menurut  Rudolf  D.  Schlessinger dalam bukunya
Comparative Law mengemukakan antara lain: Comparatif Law merupakan  metode  penyelidikan  dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih  dalam  tentang  bahan  hukum  tertentu. 21
Perbandingan  hukum  sebagai  suatu metode dikemukakan pula oleh Dr. Sunaryati  Hartono,  yaitu:  “Perbandingan hukum  bukanlah  suatu  bidang  hukum tertentu  seperti  misalnya  hukum  tanah, hukum  perburuhan  atau  hukum  acara,  akan tetapi  sekedar  merupakan  penyelidikan suatu  metode  untuk  membahas  suatu persoalan  hukum,  dalam  bidang  manapun juga. Jika kita hendak membahas persoalan- persoalan yang terletak dalam bidang hukum perdata, atau hukum pidana, atau hukum tata negara.  Mau  tidak  mau  kita  harus  terlebih dahulu membahas persoalan-persoalan umum  secara  perbandingan  hukum  yang merupakan  dasar  dari  keseluruhan  sistem hukum dan ilmu hukum itu.” 22
Perbandingan  hukum  adalah  suatu cabang  ilmu  pengetahuan  hukum  yang menggunakan  metode  perbandingan  di dalam  menyelidiki  atau  mempelajari  salah satu lembaga hukumdari sistem hukum yang satu  dengan  lembaga  hukum  yang  kurang lebih  sama  dari  sistem  hukum  yang  lain. Dengan  membandingkan  itu,  maka  kita dapat  menemukan  unsur-unsur  persamaan dan  perbedaan  dari  kedua  sistem  hukum yang  diselidiki  (dibandingkan),  serta  lebih jauh  dapat  menemukan  apa  sebab-sebab terjadi  perbedaan.  Dan  untuk  mengetahui sebabnya, haruslah menyelidiki latar
21 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum  Pidana , (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 1998), h. 4.
22 Ibid., h. 4-5.
Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 5 Issue II, Desember 2018, Page 73 – 88 p-ISSN: 2407-3865; e-ISSN: 2655-1993
belakang
dari masing-masing penyelidikan 23 . Prsoses perbandingan hukum  adalah  membandingkan  sesuatu dengan  yang  lainnya,  dalam  hal  ini  yang dibandingkan  adalah  hal-hal  di  bidang hukum.  Membandingkan  berarti  mencari persamaan  dan  perbedaan  dari  suatu  objek atau  lebih.  Perbandingan  hukum  ini  dapat pula dikatakan sebagai suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap persamaan atau perbedaan antara dua gejala tertentu atau lebih. Dalam proses perbandingan  hukum  terdapat  beberapa tahap, yaitu:
a. Fase pertama, mempelajari konsep-konsep dari sumber- sumber hukum dengan pertimbangan yang sungguh-
sungguh.
b. Fase  kedua,  memahami  konsep- konsep  yang  diperbandingkan, memahami pengaruh-pengaruh konsep  itu  dengan  menentukan unsur-unsur dari sistem tersebut.
c. Melakukan penjajaran (menempatkan secara berdampingan) konsep-konsep itu untuk diperbandingkan. 24
Menurut  Konrad  Zweigert  dan  Kurt Siehr, perbandingan hukum modern
menggunakan metode, yaitu: a. Kritis,  yaitu tidak  mementingkan perbedaan-perbedaan atau persamaan-persamaan dari berbagai tata hukum semata-mata sebagai fakta, tetapi yang terpenting adalah apakah penyelesaian  secara  hukum  atas
23 Aloysius R. Entah, Hukum Perdata: Suatu studi  perbandingan  ringkas, (Yogyakarta:  Liberty, 1989), h. 9.
24 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana , h. 9-10.
sesuatu  masalah  itu  cocok,  dapat dipraktekan dan adil.
b. Realistis,  karena  perbandingan hukum bukan saja meneliti perundang-undangan,  keputusan pengadilan  dan  doktrin,  tetapi juga  semua  motif  yang  nyata menguasai  dunia,  yaitu  yang bersifat etis dan psikologis.
c. Tidak dogmatis, karena
perbandingan hukum tidak terkekang dalam kekakuan dogma seperti sering terjadi pada tiap tata hukum. 25
Adapun manfaat dan tujuan
perbandingan hukum menurut Prof. SoerjonoSoekantomanfaatperbandinganhuk umialah:
a. Memberikan  pengetahuan  tentang persamaan  dan  perbedaan  antara berbagai  bidang  tata  hukum  dan pengertian dasarnya.
b. Perbandingan  hukum  akan  dapat memberikan  bahan-bahan  tentang faktor-faktor  hukum  apakah  yang perlu dikembangkan atau
dihapuskan secara berangsur- angsur demi integritas masyarakat, terutama pada masyarakat majemuk seperti Indonesia. c. Perbandingan hukum juga mempunyai  fungsi  penting  dalam rangka penyempurnaan, pembinaan dan pembentukan hukum nasional. Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, manfaat dari perbandingan hukum yaitu: Pertama, memberikan
pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan  antara  berbagai  bidang  tata
25 Ibid. , h. 12.
hukum  dan  pengertian-pengertian  dasarnya, untuk  mengetahui  keseragaman  hukum, kepastian hukum dan sederhanaan hukum.Kedua, pengetahuan tentang perbedaan yang ada memeberikan pegangan dan  pedoman  yang  lebih  mantab,  bahwa dalam  keanekaragaman  hukum  merupakan kenyataan  dan  hal  yang  harus  diterapkan. Ketiga,  perbandingan  hukum  akan  dapat memberikan  bahan-bahan  tentang  faktor- faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan  atau  dihapuskan  secara berangsur-angsur demi integritas masyarakat, terutama pda masyarakat majemuk seperti Indonesia.
Bahan  perbandingan  hukum  sangat penting  untuk  melaksanakan  pembaharuan hukum dibeberapa budang yaitu:
a. Di bidang penelitian,
perbandingan hukum sangat penting  sebagai  ilmu  yang  lebih mempertajam  dan  mengarahkan proses penelitian hukum
b. Di  bidang  pendidikan  hukum,
perbandingan hukum
memperluas  kemampuan  anak
didik  untuk  memahami  sistem- sistem  hukum  yang  ada,  serta penegakannya  yang  tepat  dan adil.
Tujuan  perbandingan  hukum  tidak semata-mata  untuk  mengetahui  perbedaan dan  persamaannya  saja,  tetapi  jauh  dari  itu ialah  untuk  mengetahui  sebab-sebab  dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan  dan  perbedaan  daripada  sistem- sistem  hukum  yang  diperbandingkan.Prof. R. Subekti, SH, dalam bukunya Perbandingan  Hukum  Perdata  mengatakan: “Dalam  mempelajari  perbandingan  hukum, kita  tidak  semata-mata  ingin  mengetahui
perbedaan-perbedaan  itu,  tapi  yang  penting adalah  mengetahui  sebab-sebab  adanya perbedaan  tersebut.  Untuk  itu  kita  perlu mengetahui  latar  belakang  dari  peraturan- peraturan hukum yang kita jumpai.” 26
Sesuatu  yang  dibandingkan  adalah hal-hal  yang  berkaitan  tentang  hukum. Hukum  yang  dibandingkan  adalah  antara sistem  hukum  yang    satu  dengan  sistem hukum  yang  lain  atau  antara  lembaga hukum yang satu dengan yang lainnya. Dan hukum  yang  ditinjau  tidak  hanya  terbatas pada  hukum  dalam  negara  sendiri  saja, malainkan  dapat  juga  hukum  negara-negara lain,  atau  antara  hukum  nasional  (negara sendiri) dengan hukum asing (hukum negara lain) jadi sifatnya nasional dan internasional. 27 Dengan
perbandingan hukum,  maka  menjadi  tujuan  akhir  bukan lagi menemukan persamaan dan perbedaannya, akan tetapi justru pemecahan masalah-masalah  hukum  secara  adil  dan tepat.
D. Tindak Pidana Pelaku EksploitasiSeksualPadaAnakMenuru tHukumPositif 1. Pengertian  eksploitasi  seksual  pada anak Pengertian eksploitasi menurut
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 ayat (1), yaitu:
Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa  persetujuan  korban  yang  meliputi tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik serupa perbudakan penindaasan, pemerasan,
26 Subekti, Perbandingan  Hukum  Perdata , (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1976), h. 6.
27 Ibid., h. 34.
Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 5 Issue II, Desember 2018, Page 73 – 88 p-ISSN: 2407-3865; e-ISSN: 2655-1993
pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum atau  transplantasi  organ  dan  atau  jaringan tubuh  atau  memanfaatkan  tenaga  atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan  keuntungan baik materil maupun immateril.
Sedangkan pengertian eksploitasi seksual  menurut  Undang-Undang  tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (8) bahwa:
Eskploitasi  seksual  adalah  segala bentuk  pemanfaatan  organ  tubuh  seksual atau  organ  tubuh  lain  dari  korban  untuk mendapatkan  keuntungan,  termasuk  tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
Eksploitasi seksual dapat pula diartikan  dengan  tindakan  pelacuran  dan prostitusi  yang  berarti  praktik  hubungan seksual  sesaat, yang kurang  lebih dilakukan dengan  siapa  saja,  untuk  imbalan  berupa uang.  Menurut  Purnomo  dan  Siregar menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan prostitusi  adalah  peristiwa    penyerahan tubuh  oleh  wanita  kepada  banyak  lelaki dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan sebagai pemuas nafsu seks si pembayar, yang dilakukan
diluar
pernikahan. 28 Pengertian usia anak menurut Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak,  bahwa  Anak adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18 (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang masih dalam kandungan. 29 Pengertian
28 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 159-160.
29 Republik  Indonesia,  Undang-Undang  R.I. Nomor  23  Tahun  2003  tentang  Perlindungan  Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 78.
tersebut  sama  seperti  yang  terdapat  pada Pasal  1  dalam Convention  on  the  Rights  of the  Child, bahwa  pngertian  anak  adalah setiap  orang  dibawah  usia  18  tahun. 30 Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk  sosial,  sejak  dalam  kandungan sampai  melahirkan  mempunyai  hak  atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan  baik  dari  orangtua  keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu  tidak  ada  setiap  manusia  atau  pihak  lain yang  boleh  merampas  hak  atas  hidup  dan merdeka tersebut. 31
Dalam  hal  pemenuhan  hak-hak  anak dan perlindungan dari segala macam bentuk gangguang  serta  perlakuan  atau  tindakan salah  lainnya,  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  R.I.  Nomor  23  Tahun  2002,  Pasal 13 yang berbunyi:
Setiap anak selama dalam pengasuhan  orangtua,  wali,  atau  pihak  lain manapun yang bertanggungjawab  atas pengasuhan,  berhak  mendapat  perlindungan dari perlakuan:diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran,  kekejaman,  kekerasan,  dan penganiayaan,  ketidakadilan,  dan  perlakuan salah lainnya.
Perlindungan khusus  bagi anak  yang dieksploitasi  secara  ekonomi  atau  seksual merupakan  kewajiban  dan  tanggung  jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Bentuk dan unsur eksploitasi
seksual anak
Eksploitasi  seksual  komersial  anak diartikan  sebagai  penggunaan  anak  untuk
30 H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum  Perlindungan  Anak, (Jakarta:  PTIK  Press, 2014), h. 5.
31 Ibid. ,h. 1.
Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 5 Issue II, Desember 2018, Page 73 – 88 p-ISSN: 2407-3865; e-ISSN: 2655-1993
tujuan  seksual  dengan  imbalan  tunai  atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks,  perantara  atau  agen,  dan  pihak  lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan  seksualitas  anak  tersebut. 32
Adapun bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri meliputi:
a. Prostitusiataupelacurananak yaitu penggunaan  anak  dalam  kegiatan seksual  dengan  pembayaran  atau dengan imbalan dalam bentuk lain.
b. Pornografi anak yaitu setiap representasi  dengan  cara  apapun, pelibatan  secara  ekspilit  seorang anak  dalam  kegiatan  seksual  baik secara  nyata  maupun  disimulasikan atau  setiap  pertunjukan  dari  organ- organ  seksual  anak  untuk  tujuan seksual.
3. Perdagangananak. 33
Terdapat  tiga  bentuk  eksploitasi seksual  komersial  terhadap  anak  yaitu, prostitusi  anak,  pornografi  anak  dan perdagangan  anak.Berdasarkan  pemetaan yang  dilakukan  pada  tahun  1997-1998, ketiga  bentuk  eksploitasi  seksual  komersil anak  tersebut  ditemukan  dengan  skala  dan intensitas  yang  berbeda.  Prostitusi  anak  di Indonesia  telah  meluas,  jumlah  anak  yang dilacurkan  diperkirakan  mencapai  30%  dari total  prostitusi  yakni  sekitar  40.000-70.000 anak atau bahkan lebih. 34 Prostitusi merupakan  perilaku  atau  tindakan  yang mengaitkan  kegiatan  seksual  dengan  uang. Prostitusi  merupakan  pekerjaan  yang  tidak membutuhkan keterampilan, banyak menyerap tenaga kerja, melibatkan
32 Ibid. ,h. 114.
33 Ibid.
34 Ibid., h. 117.
perempuan  dan  berbayaran  tinggi,  bahkan dikalangan perempuan  yang bekerja sebagai PSK  (pekerja  seks  komersil)  di  jalanan sekalipun,  bayaran  mereka  relatif  lebih tinggi daripada pekerjaan lain yang berkeahlian di wilayah yang sama. 35
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012tentang Pengesahan Protokol Opsional  Konvensi  Hak-hak  Anak,  Pasal  2 menyebutkan  tentang  bentuk  eksploitasi seksual  yang  terbagi  kedalam  beberapa bentuk, yaitu:
1) Perdagangan anak, adalah setiap  aksi  atau  transaksi  di mana  anak  dipindahtangankan oleh  seseorang  atau  kelompok orang  kepihak  lainnya  untuk suatu  imbalan  atau  alasan lainnya. 2) Prostitusi anak, adalah pemanfaatan seorang anak dalam  aktifitas  seks  untuk suatu imbalan tertentu.
3) Pornografi  anak,  adalah  setiap perwujudan,  melalui  sarana apapun,  seorang  anak  yang terlibat  dalam  situasi  nyata atau  disimulasi  yang  secara ekspilit melalui aktifitas seksual,  atau  perwujudan  lain dari  organ  seks  anak  yang utamanya untuk tujuan seksual.
Dengan  demikian,  sungguh  jelas bahwa kegiatan eksploitasi seksual komersial anak merupakan kejahatan kemanusiaan (crime againsts humanity) dan pelanggaran  berat  hak  asasi  manusia  yang harus diberantas sampai keakar-akarnya dan
35 Bagong  Suyanto, Anak  Perempuan  Yang Dilacurkan Korban Eksploitasi Seksual Komersial, h. 43.
Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 5 Issue II, Desember 2018, Page 73 – 88 p-ISSN: 2407-3865; e-ISSN: 2655-1993
ditangani  secara  sungguh-sungguh  melalui rencana aksi nasional penghapusan eksploitasi  seksual  komersial  anak  dengan melibatkan  semua  pihak  dengan  potensi yang dimiliknya.
Dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak menjelaskan secara tegas mengenai tindakan eksploitasi  terhadap  anak,  yaitu:  setiap orang  yang  mengeksploitasi  ekonomi  atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain.Dalam  Pasal  tersebut  menyebutkan bahwa  unsur-unsur  tindakan  eksploitasi seksual pada anak, yaitu:

## 1) Setiap orang
Orang  merupakan  unsur  subyektif
yakni  pelaku  melakukan  perbuatan  tindak pidana yang mampu
dipertanggungjawabkan  secara  hukum  atas perbuatan pidana yang ia lakukan. 2) Mengeksploitasi  ekonomi  atau seksual anak Yaitu mempekerjakan atau memanfaatkan  anak  dalam  bidang  seksual untuk mendapat keuntungan.
3) Dengan tujuan untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau orang lain. Seorang yang mengeksploitasi seksual  anak  tentu  mempunyai  maksud  dan tujuan  untuk  menguntungkan  diri  sendiri atau orang lain. Yang mana seharusnya anak mendapatkan  perlindungan  dan  dijauhkan dari  kegiatan  prostitusi  yang  bertentangan dengan masa depannya.
Anak seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang dan pengawasan
dari kedua orangtuanya, dijaga, dirawat serta diasuh secara baik. Orangtua sangat berperan aktif untuk mencegah dan melindungi  terjadinya  kekerasan,  pelecehan dan eksploitasi anak.
Undang-Undang  R.I.  No.  23  tahun 2002  tentang  Perlindungan  anak  dijelaskan bahwa:
Perlindungan  anak  bertujuan  untuk menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak  agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
4. Sanksihukuman Ketentuan pidana dan sanksi tindakan eksploitasi seksual pada anak telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang R.I.  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.
Pasal  13  yang  berbunyi:  Setiap  anak selama  dalam  pengasuhan  orangtua, wali,  atau  pihak  lain  manapun  yang bertanggungjawab  atas  pengasuhan, berhak  mendapat  perlindungan  dari perlakuan:  diskriminasi,  eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran,  kekejaman,  kekerasan, dan  penganiayaan,  ketidakadilan,  dan perlakuan salah lainnya.
Undang-Undang  sangat  menekankan kegiatan  perlindungan  anak  dari  tindakan- tindakan  yang  dapat  membahayakan  masa depannya.Salah  satu  tindakan  yang  dapat membahayakan masa depannya yaitu eksploitasi seksual pada anak.
Undang-Undang  R.I  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  anak Pasal  66  ayat  (1),  (2)  dan  (3)  menjelaskan lebih rinci tentang upaya perlindungan anak yang tereksploitasi.
Pasal  66  ayat  (1):  Perlindungan khusus  bagi  anak  yang  dieksploitasi  secara ekonomi  dan/atau  seksual  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  59  merupakan kewajiban  dan  tanggungjawab  pemerintah dan masyarakat.
Selanjutnya dalam Ayat (2):
Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang dieksploitasi  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1) dilakukan melalui:
1) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berkaitan  dengan  perlindungan anak  yang  dieksploitasi  secara ekonomi dan/atau seksual.
2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian saksi, dan
3) Pelibatan berbagai instansi pemerintah,  perusahaan,  serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat
dalam  pengahapusan  eksploitasi terhadap  anak  secara  ekonomi dan/atau seksual.
Kemudian  dalam  Ayat  (3)  setiap orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta  melakukan  eksploitasi  terhadap  anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Ketentuan sanksi hukum yang diterima  pelaku  eksploitasi  seksual  yaitu berdasarkan  Undang-Undang  Perlindungan Anak yang menyebutkan:
Pasal 78: Setiap orang yang mengetahui dengan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  60,  anak  yang  berhadapan dengan  hukum,  anak  dari  kelompok minoritas  dan  terisolasi,  anak  yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,  anak  yang  diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan  narkotika,  alkohol, psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  81  ayat  (1):  Setiap  orang yang  dengan  sengaja  melakukan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,
memaksa anak melakukan persetubuhan  dengannya  atau  dengan orang  lain,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  15  (lima  belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan  paling  sedikit  Rp  60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Pasal  82:  Setiap  orang  yang  dengan sengaja  melakukan  kekerasan  atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian kebohongan,  atau  membujuk  anak untuk  melakukan  atau  membiarkan dilakukan  perbuatan  cabul,  dipidana dengan pidana penjara paling  lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp  300.000.000,00  (tiga  ratus  juta rupiah) dan paling sedikit Rp
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
Berdasarkan  Pasal  81  dan  82  yang telah  disebutkan  dengan  tegas  di  atas, apabila  seseorang  melakukan  perbuatan seperti  yang  telah  disebutkan  di  atas  secara sengaja,  maka  dipenjara  paling  lama  15 (lima  belas)  tahun  dan  paling  singkat  3 (tiga)  tahun.  Dan  denda  paling  banyak Rp300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah) dan  paling  sedikit  Rp  60.000.000,00  (enam puluh juta rupiah).
Pemberian sanksi hukum tidak hanya dikenakan  pada  pelaku  kejahatan  seksual saja, tapi orang yang mengambil keuntungan (orang  yang  mengeksploitasi)  untuk  diri sendiri  atau  untuk  orang  lain.  Seperti  yang tercantum  pada  Pasal  88  Undang-Undang Perlindungan Anak:
Pasal 88: Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud
menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  10  (sepuluh) tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp  200.000.000,00  (dua  ratus  juta rupiah).
Pasal  ini  pelaku  dikenakan  sanksi karena  ada  maksud  untuk  menguntungkan diri  sendiri  dengan  cara  mengeksploitasi seksual  pada anak,  berdasarkan unsur-unsur tindakan eksploitasi seksual maka sanksinya berupa  penjara  paling  lama  10  (sepuluh) tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Selanjutnya  jika  tindakan-tindakan tersebut  dilakukan  oleh  korporasi,  maka ketentuan hukumnya juga telah diatur dalam Pasal 90 ayat (1) dan (2) selanjutnya yaitu:
Pasal  90  ayat  (1):  Dalam  hal  tindak pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89  dilakukan  oleh  korporasi,  maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya. Kemudian pada Ayat (2)
menyebutkan:  pidana  yang  dijatuhkan kepada  korporasi  hanya  pidana  denda dengan  ketentuan  pidana  denda  yang dijatuhkan  ditambah  1/3  (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Ayat  (2):  pidana  yang  dijatuhkan kepada  korporasi  hanya  pidana  denda dengan  ketentuan  pidana  denda  yang dijatuhkan  ditambah  1/3  (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## E. AnalisisBerdasarkanSanksiHukuman
Melihat  sanksi  hukum  terhadap tindak  pidana  pelaku  eksploitasi  seksual pada  anak  menurut  pandangan  hukum positif  mengatur  dengan  jelas  dan  tegas mengenai  sanksi  hukum  tindak  pidana pelaku  eksploitasi  seksual  pada  anak  dan sangat  menekankan  kegiatan  perlindungan anak  dari  tindakan-tindakan  yang  dapat membahayakan masa depannya.Diatur secara  khusus  dalam  Undang-Undang  R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Pasal  13  yang  berbunyi:  Setiap  anak selama  dalam  pengasuhan  orangtua, wali,  atau  pihak  lain  manapun  yang bertanggungjawab  atas  pengasuhan, berhak  mendapat  perlindungan  dari perlakuan:  diskriminasi,  eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran,  kekejaman,  kekerasan,
dan  penganiayaan,  ketidakadilan,  dan perlakuan salah lainnya.
Pasal 78: Setiap orang yang mengetahui dengan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  60,  anak  yang  berhadapan dengan  hukum,  anak  dari  kelompok minoritas  dan  terisolasi,  anak  yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,  anak  yang  diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan  narkotika,  alkohol, psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan.
Sanksi  hukum  yang  diterima  pelaku eksploitasi  seksual  berdasarkan  Undang- Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan: Pasal  81  ayat  (1):  Setiap  orang  yang dengan  sengaja  melakukan  kekerasan atau  ancaman  kekerasan,  memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya  atau  dengan  orang  lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima  belas) tahun dan paling singkat  3  (tiga)  tahun  dan  denda paling  banyak  Rp  300.000.000,00 (tiga  ratus  juta  rupiah)  dan  paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Pasal  82:  Setiap  orang  yang  dengan sengaja  melakukan  kekerasan  atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian kebohongan,  atau  membujuk  anak untuk  melakukan  atau  membiarkan dilakukan  perbuatan  cabul,  dipidana dengan pidana penjara paling  lama 15
(lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp  300.000.000,00  (tiga  ratus  juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
Berdasarkan  Pasal  81  dan  82  yang telah  disebutkan  dengan  tegas  di  atas, apabila  seseorang  melakukan  perbuatan seperti  yang  telah  disebutkan  di  atas  secara sengaja,  maka  dipenjara  paling  lama  15 (lima  belas)  tahun  dan  paling  singkat  3 (tiga)  tahun.  Dan  denda  paling  banyak Rp300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah) dan  paling  sedikit  Rp  60.000.000,00  (enam puluh juta rupiah).
Pemberian sanksi hukum tidak hanya dikenakan  pada  pelaku  kejahatan  seksual saja, tapi orang yang mengambil keuntungan untuk  diri  sendiri  atau  untuk  orang  lain. Seperti  yang  tercantum  pada  Pasal  88 Undang-Undang Perlindungan Anak:
Pasal 88: Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak  dengan  maksud  menguntungkan diri  sendiri  atau  orang  lain,  dipidana dengan pidana penjara  paling  lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak  Rp  200.000.000,00  (dua  ratus juta rupiah).
Dalam  Pasal  ini  pelaku  dikenakan sanksi karena ada maksud untuk menguntungkan  diri  sendiri  dengan  cara mengeksploitasi  seksual  pada  anak,  maka sanksinya  berupa  penjara  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak  Rp  200.000.000,00  (dua  ratus  juta rupiah).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  sanksi hukum  bagi pelaku eksploitasi seksual pada
anak  mencakup  pidana  pokok  saja,  yaitu pidana  penjara  dan  pidana  denda.  Sanksi hukumnya baik itu sanksi pidana denda atau pidana  penjara  sangat  beragam  tergantung dari  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh pelaku.
Setelah  diketahui  ketentuan  pidana dari  kedua  sistem  hukum  yaitu  menurut pandangan hukum positif. Hukuman positif, ketentuan pidana tindakan eksploitasi seksual pada anak diatur dalam dengan rinci pada  Undang-Undang  Perlindungan  Anak Nomor  23  tahun  2002  pada  Pasal  78,  Pasal 81 ayat (1), Pasal 82 dan Pasal 88.
Dari  segi  hukuman  yang  dapat dijatuhkan  kepada  pelaku.  Dalam  aspek tujuan  hukuman,  hukum  positif  bahwa sama-sama  menyatakan  bahwa  hukuman bertujuan  agar  memberikan  efek  jera  dan balasan bagi pelaku tindak pidana eksploitasi  seksual.  Dan  esensi  hukuman yang mengangkat derajat manusia khususnya perempuan-perempuan dan anak- anak  yang  menjadi  korban  eksploitasi seksual berupa tindakan pelacuran.

## F. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang penulis  lakukan  terhadap  bahan-bahan hukum,  baik  itu  dari  bahan-bahan  hukum Positif.  Maka  penulis  dapat  menyimpulkan, bahwa:
Tindak  pidana  eksploitasi  seksual pada  anak  menurut  hukum  positif  tindak pidana  eksploitasi  seksual  pada  anak tersebut diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 Tentang  Perlindungan  Anak  yaitu  tindakan memanfaatkan  tubuh  anak  untuk  dijadikan
pekerja seksual. Hukum positif terletak pada unsur-unsur  tindakan  eksploitasi  seksual, hukum positif mempunyai persamaan bahwa pelaku  tindakan  eksploitasi  seksual  pada anak  akan  dikenakan  sanksi,  sedangkan ketentuan  sanksi  dalam  hukum  positif  yaitu diatur  dalam  Pasal  88  UU  No.  23  tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  yaitu dipenjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

## 2. Saran
a. Tindak  pidana  pelaku  eksploitasi seksual anak dapat dianggap sebagai tindak  pidana  yang  serius,  oleh karena  itupara  pemerintah  penegak hukum  diharapkan  untuk  benar- benar  menegakan  dan  menjatuhkan hukuman  dengan  tegas  bagi  para pelaku  tindakan  eksploitasi  seksual pada  anak.  Tidak  hanya  peran pemerintah,  namun  masyarakat  juga wajib berpartisipasi seperti melaporkan  jika  mengetahui  terjadi tindakan  eksploitasi  seksual  pada anak. Khususnya orang-orang
terdekat anak-anak yaitu keluarga.
b. Untuk  anak  yang  telah  menjadi korban  eksploitasi,  maka  diharapkan adanya  usaha  yang  serius  untuk memulihkan  kondisi  mental  anak akibat  terkena  dampak  fisik  maupun psikis  dari  tindakan  eksploitasi seksual tersebut.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: PTIK Press, 2014). Aloysius R. Entah, Hukum Perdata: Suatu  studi perbandingan ringkas, (Yogyakarta: Liberty, 1989).
Bagong Suyanto, Anak Perempuan Yang Dilacurkan Korban Eksploitasi Seksual Komersial . ChazawiAdami, PelajaranHukumPidanaBagian 1, (Jakarta: RajawaliPers, 2011).
Juwariyah, Dasar-Dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Qur’an, (Yogyakarta: Teras, 2010). Majda  El  Muhtaj, Dimensi  Dimensi  HAM  Mengurai  Hak  Ekonomi  dan  Budaya ,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1995).
Nawawi,  Barda  Arief, Perbandingan  Hukum  Pidana ,  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 1998).
SuyantoBagong, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana, 2010).
Sudarto, Hukum Pidana 1 , (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990).
Subekti, Perbandingan Hukum Perdata , (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1976). Soesilo R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Bogor: Politeia, 1991).
Soeroso R, Perbandingan Hukum Perdata , (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).

## B. Kamus
Republik Indonesia, Undang-Undang R.I.  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2012).
Kamus Hukum, (Bandung: Citra Umbara, 2013).