Kariman , Volume 01, No. 01, Tahun  2015 | 65

## RESPON KIAI TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENYETARAAN MADRASAH DINIYAH DI SUMENEP

## Ach. Syaiful
Dosen STIT Al Karimiyyah Beraji Gapura Sumenep

## I
Pembahasan mengenai kiai di pondok pesantren bagaikan bola salju ( snow ball) dan  tidak  pernah  ada  habisnya,  mulai  dari  masalah  kepemimpinan  kiai  di  bidang intelektual  ( ‘ilmiyyah),  spiritual  (roha>niyah),  sosial-kemasyarakatan  (ijtima>’iyah), organisasi  ( jam’iyyah),  administratif  (ida>riyah),  pialang  budaya  (cultural  broker), berperan  sebagai  tokoh  (aktor)  politik  ( siya>sah)  hingga  kepemimpinan  kiai  dalam pendidikan  ( education)  yang  secara  spesifik  dijadikan  sebagai  topik  kajian  dalam penelitian  kali  ini  tentang  respon  kiai  terhadap  adanya  kebijakan  pemerintah  pada lembaga  pendidikan  Islam  dalam  penyetaraan  madrasah  diniyah  di  dalam  atau  di lingkungan luar pondok pesantren.
Posisi  kiai  sebagai  pengasuh  dan  pimpinan  sentral  di  dalam  pondok  pesantren akan  menentukan  kemajuan  lembaga  pondok  pesantren.  Kemana  arah  perjalanan lembaga  seperti  kebijakan,  otoritas,  program,  kurikulum  dan  pembangunan  yang terkait  dengan  sarana  dan  prasarana  belajar  semuanya  ditentukan  oleh  sang  kiai sebagai  pemilik  pesantren.  Ketika  pesantren semuanya  berada  dalam  pangkuan  kiai, maka kemajuan pondok pesantren tergantung kepada karakter kepemimpinan seorang kiai  sebagai  pemangku  jabatan  sentral  (pengasuh)  di  dalam  lingkungan  pondok pesantren.  Dengan  demikian,  jika  pesantren  ingin  maju  dan  berkembang  kiai hendaknya  mempunyai  visi  misi  yang  berorientasi  terhadap  perkembangan  dan kemajuan lembaga sehingga pesantren menjadi lembaga pendidikan unggulan.
66 | Kariman , Volume 01, No. 01, Tahun 2015
Masing-masing  pondok  pesantren  memiliki  ciri  khas  yang  berbeda  dalam keilmuan yang dijadikan mata pelajaran pokok. Kalau kiainya alim dalam ilmu-ilmu keagamaan  seperti  pengkajian  kitab  kuning,  pemahaman  terhadap  ilmu  alat  seperti nahwu  dan  s{arraf,  maka  akan  melahirkan  santri  pandai  membaca  kitab  kuning  dan santri banyak yang berkompeten dalam bidang-bidang keagamaan. Dengan demikian, maka  kurikulum  di  pesantren  (sebagaimana  juga  pada  madrasah  diniyahnya)  juga dilaksanakan secara sederhana sesuai dengan kemauan kiainya, termasuk pada metode pengajaran.  Indikator  yang  dibuat  juga  tidak  muluk-muluk,  kiai  berharap  santrinya hanya  bisa  shalat  dengan  benar  dan  membaca  al-Qur’an  secara tarti>l  (faham  ilmu tajwid).  Metode  pengajaran  di  pesantren  yang  diperaktekkan  sejak  lama  adalah metode bandongan,  sorogan, muh{awarah,  mudhakarah, hafalan, dan lainnya.
Lahirnya peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan  pendidikan  keagamaan,  tentunya  memberikan  wajah  baru  bagi  pendidikan madrasah  diniyah  di  pondok  pesantren.  Sebagai  akibat  dari  peraturan  pemerintah tersebut,  maka  jenjang  pendidikan  non-formal  seperti  madrasah  diniyah  di  pondok pesantren  kini  mulai  ada  perubahan  corak,  yang  dulunya  tidak  mendapat  perhatian dari  pemerintah,  kini  mulai  mendapat  perhatian  termasuk  perhatian  dalam  bentuk bantuan dana.
Madrasah diniyah di pesantren yang sejak awal memang menyusun, pelaksanaan pembelajaran  (KBM),  dan  evaluasi  pembelajaran  dilakukan  sendiri  secara  mandiri oleh  pesantren-pesantren,  tampaknya  dengan  lahirnya  PP.  Nomor  55/2007,  dalam konteks ini pemerintah, mulai memasukkan beberapa kurikulum juga untuk madrasah diniyah  di  pesantren.  Bahkan  materi  pelajaran  (mapel)  juga  akan  terdapat  mapel umum  seperti  IPA,  IPS,  Bahasa  Indonesia  dan  Matematika.  Komposisinya  sekitar 80% untuk pendidikan agama, dan 20% untuk pendidikan umum. Selain itu, madrasah diniyah  di  pesantren  juga  mulai  mendapat  bantuan  biaya:  seperti  BOS  (Bantuan Operasional Sekolah), BOS buku, block grant dan beberapa bantuan lainnya.
Untuk  semua  itu,  madrasah-madrasah  diniyah  yang  ada  di  pondok  pesantren hendaknya  mengajukan  permohonan  ijin  operasional  kepada  Kementerian  Agama Republik  Indonesia  untuk  mendapatkan  beberapa  bantuan  diatas.  Ketika  madrasah diniyah  mendapat  ijin  operasional,  madrasah  diniyah  yang  bersangkutan  akan disetarakan  dengan  pendidikan  umum,  yakni ula>  (setingkat  SD),  wust}a>  (setingkat SMP), dan ‘ ulya> (setingkat SMA) dan lulusannya pun mendapat ijazah resmi (formal) dari Negara.
Ketika  madrasah  diniyah  disetarakan  (layaknya  pendidikan  formal)  sehingga beradah  dibawah  kontrol  pemerintah,  sudah  barang  tentu  akan  berbeda  dengan  pola
Kariman , Volume 01, No. 01, Tahun  2015 | 67
pendidikan  yang  sejak  awal  memang  tidak  ada  sangkut  pautnya  dengan  pemerintah yang hanya dikontrol oleh kiai sebagai pengasuh dan bantu oleh ustadz.
Setiap  kiai  mempunyai  cara  pandang  yang  berbeda  sebagai  tokoh  pendidikan dalam  menyikapi  perkembangan  pendidikan  Islam,  termasuk madrasah  diniyah  yang merupakan hasil evolusi dari perkembangan model pendidikan salaf ke sistem klasikal ( madrasi>). Lain lagi respon kiai ketika pendidikan ada kaitannya dengan pemerintah, maka  posisi  kiai  ada  yang  menjaga  jarak  ada  pula  kiai  yang  pro  dengan  kebijakan pemerintah.  Semua  itu  berangkat  dari  pengalaman  dan  pengamatan  kiai  terhadap kondisi  pendidikan  secara  umum,  yang  ketika  pendidikan  ada  kaitannya  dengan pemerintah, maka muncul problem yang akan dihadapi oleh dunia pendidikan, seperti kebijakan anggaran, kebijakan kurikulum hingga kebijakan evaluasi dan pelaporan.
Kiai  yang  menolak  terhadap  kebijakan  penyetaraan  madrasah  diniyah  bukan berarti  kiai  yang  tidak  menerima  terhadap  perubahan  pendidikan,  tetapi  mengalami histroris  panjang,  disamping  dirinya  mempunyai  sejarah  hitam  dengan  pemerintah pada  masa  Orde  Baru  ketika  memberlakukan  tidak adil  dan  tekanan-tekanan  politik terhadap  kiai.  Selain  itu  juga,  kiai  bersangkutan  tidak  ingin  madrasah  diniyah menghadapi masalah tahunan layaknya lembaga pendidikan formal, seperti pada saat pelaksanaan Ujian Nasional yang sampai saat ini terus terjadi kontroversi disana-sini.
Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus ( case study) dengan metode kualitatif.  Data  hasil  penelitian  ini  secara  keseluruhan  diperoleh  melalui  metode wawancara ( interview) kepada lima kiai pimpinan pondok pesantren yang mengelola madrasah  diniyah.  Dari  hasil  kajian  perspektif  teori  dan  temuan  data  di  lapangan, peneliti menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif, kesimpulannya melalui teknik analisis dengan pola deduktif dan hermeneutik.

## II
Diskursus  tentang  kiai  sepertinya  tidak  akan  pernah  habisnya.  Kiai  pesantren sebagai  pemegang  otoritas  keagamaan,  selalu  ditempatkan  pada  posisi  yang  sangat terhormat,  sehingga  ia  mampu  mempengaruhi  dan  menggerakkan  aksi  sosial  para pengikutnya.  Namun  hal  demikian  itu  bisa  terjadi  evolusi  oleh  berubahan  waktu. Pengaruh  kiai  kadangkala  menjadi  tidak  bermakna  ketika  otoritas  ke-kiai-an  oleh masyarakat  dianggap  telah  keluar  dari maqa>m  sebagai  kiai.  Kiai  mengambil  peran lain,  misalnya  ketika  dirinya  mencoba  memasuki  dunia  politik  praktis.  Sehingga keberadaan  kiai  yang  sejak  dulu  cendrung  ber-vis-à-vis  dengan  pemerintah,  kini, kebijakan birokrasi itu dipegang para kiai.
68 | Kariman , Volume 01, No. 01, Tahun 2015
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mengusung topik tentang keterlibatan kiai dalam politik praktis, melainkan untuk memotret dinamika pendidikan pesantren yang dimotori  oleh  seorang  kiai  ditengah  modernisasi  pendidikan.  Kongkritnya,  yang menjadi diskursus dalam penelitian ini adalah bagaimana sesosok kiai dalam pondok pesantren  sebagai filter  atas  segala  informasi  baru  yang  masuk  ke  dalam  pesantren sehingga  mampu  menyikapi,  misalnya  adanya  pembaharuan  model  pendidikan  dari model salafiyyah ke sistem madrasi> dengan adanya madrasah diniyah di pesantren.
Tema  tentang  respon  kiai  dalam  beberapa  aspek  sudah  barang  tentu  banyak dilakukan  oleh  para  penulis,  peneliti,  pemerhati  dan  banyak  akademisi  sebelumnya. Misalnya  respon  kiai  terhadap  kebijakan  pemerintah  akibat  adanya  tekanan  politik, respon  kiai  terhadap  masuknya  budaya  baru,  krisis  ekonomi,  respon  terhadap munculnya kepercayaan, paham, aliran dalam beragama dan lain sebagainya. Melihat saking  luasnya  terma  tentang  respon  kiai  pesantren  terhadap  beberapa  isu  dan persoalan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.
Istilah  respon  dalam  kamus  popular  bahasa  Indonesia  mempunyai  arti  reaksi terhadap rangsangan, tanggapan; jawaban. Pertama, respon mempunyai makna reaksi. Manusia  sebagai  makhluk  hidup  yang  mempunyai  ciri  khusus,  seperti  bernafas, bergerak  dan  peka  terhadap  rangsang  dan  lainnya,  maka  ketika  mendapatkan rangsangan  berupa  hal    yang  menjadi  kesenangan  terhadap  dirinya,  secara  reflek, tanpa sadar, seseorang itu akan berupaya untuk mendapatkan apa yang telah inginkan. Dalam  konteks  ini,  arti  respon  lebih  kepada  bagaimana  apa  yang  ia  kehendaki  bisa tercapai  ( like).  Artinya,  ada  stimulus  terlebih  dahulu  yang  mengakibatkan  muncul adanya sebuah kehendak (stimulus-respon).
Kedua,  respon  yang  mempunyai  pengertian  tanggapan  atau  jawaban  juga mempunyai  maksud  perlawanan.  Secara  subtantib  juga  hampir  sama  dengan  yang pertama,  hanya  saja  kalau  makna  respon  yang  pertama  lebih  kepada  tidak  adanya konflik dengan adanya stimulus, sementara yang kedua lebih kepada perlawanan alias tidak sependapat.
Respon  yang  kedua  tersebut  bisa  dikatakan  sebagai  tanggapan  terhadap  segala sesuatu  yang  muncul,  seperti  kebijakan  pemerintah  atau  adanya  budaya  baru  yang berkembang  di  masyarakat.  Selanjutnya,  respon  juga  bisa  diartikan  sebagai perlawanan  sebagaimana  dua  permasalahan  diatas  (adanya  kebijakan  atau  budaya). Istilah  ini  digunakan  oleh  penulis  sebagai  cermin  terhadap  adanya  beberapa  sikap yang  dilakukan  oleh  kiai-kiai  pondok  pesantren  terhadap  kebijakan  –  untuk  tidak mengatakan  interpensi  –  pemerintah  kepada  kurikulum  pondok  pesantren  tentang penyetaraan madrasah diniyah dengan lembaga pendidikan formal lainnya.
Kariman , Volume 01, No. 01, Tahun  2015 | 69

## III
Melacak  akar  sejarah  mengenai  tanggal  berarapa,  bulan  apa  dan  tahun  berapa tentang berdirinya suatu pondok pesantren pada daerah tertentu sepertinya sulit untuk ditemukan data yang valit. Apalagi pelaku sejarah (pendiri/pengasuh) telah meninggal dunia. Karena berdirinya pondok pesantren zaman dulu (memang) tanpa rencana dari seorang  kiai  atau  ulama.  Tetapi  hanya  berangkat  dari  sebuah  niat  tulus  dan  ikhlas untuk mengembangkan ilmunya yang didapat selama menempuh pendidikan (berguru) keada salah satu ulama kemudian pulang ke daerahnya.
Sejarah  berdirinya  pondok  pesantren  biasanya  tercatat  setelah  mengalami perkembangan  dengan  mendirikan  lembaga  pendidikan  sistem  klasikal  ( madrasi>), seperti  mendirikan  madrasah  formal  atau  madrasah  diniyah  (non-formal).  Dengan diresmikannya  lembaga  tersebut  maka  dianggap  sebagai  tahun  berdirinya  pondok pesantren  dimaksud.  Padahal  sebelumnya  ada  hal  panjang  yang  melatar  belakangi sejarah berdirinya pondok pesantren.
Penelitian ini akan dilakukan secara khusus (melakukan interview) pada kiai-kiai pimpinan pondok pesantren di: Nasy’atul Muta’allimin (NASA) Kampong Battangan, Al-Munthaha  Kampong  Battangan,  Hidayatul  Muttaqin  Pangabesen,  Al-Hasani Kampong  Dik-Kodik,  Al-‘Usmani  Kampong  Sema-Lambicabbi.  Alasan  dipilihnya lima pesantren tersebut sebagai objek, karena menjadi ikon  pesantren di desa Gapura Timur.

## IV
Adanya  kebijakan  pemerintah  terhadap  lembaga  pendidikan  Islam,  seperti  pada madrasah  diniyah  di  pondok  pesantren  akan  memberikan  nilai  tersendiri  yang  tidak dapat  dipungkiri  lagi,  yakni  dampak  positif  dan  negatif  terhadap  keberlangsungan pendidikan  madrasah  diniyah.  Dampak  positif  dari  kebijakan  itu,  madrasah  diniyah yang hanya dilakukan dengan sederhana sesuai dengan keinginan lembaga, kini sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam praktek kependidikan. Misalnya membuat  perencanaan  ( planning),  pengorganisasian  (organizing),  pengarahan ( actuating)  dan  evaluasi  (controlling).  Selain  itu,  kepemimpinan  kiai  di  pesantren dulunya  dikenal  dengan  otoriter  dan  tertutup,  kini  juga  telah  menerapkan  kolektif- partisipatoris.
Dampak  negatif  yang  dirasakan  oleh  kiai  pimpinan  madrasah  diniyah  di pesantren  sebagai  konsekuensi  logis  dari  kebijakan  pemerintah  dalam  dunia pendidikan Islam adalah membuat  lembaga  tidak  produktif.  Hal  itu  bisa  disebabkan
70 | Kariman , Volume 01, No. 01, Tahun 2015
oleh ketidaksiapan Sumber Daya Manusia yang ada dalam lembaga. Lemahnya SDM akan  berakibat  terhadap  lambatnya  proses  kependidikan  dalam  suatu  lembaga. Sehingga  kebijakan  pemerintah  yang  sangat  administratif  dan  membelenggu  itu dianggap  sebagai  suatu  proses  untuk  menutup  ruang  kreasi  dan  kemandirian  pada lembaga pendidikan Islam.
Selain dari tersebut diatas, lembaga pendidikan Islam juga merasakan akan mulai menipis nilai-nilai, ciri khas (karakter) dari madrasah diniyah yang ada di pesantren. Sejak  dulu  madrasah  diniyah  dilaksanakan  dengan  konsep  sederhana  ala  pesantren, kini  sudah  mulai  ketergantungan  dengan  pemerintah.  Bahkan  sudah  mulai  berharap bisa mendapat bantuan dari pemerintah. Maka penanaman nilai-nilai pesantren yang diajarkan  pada  madrasah  diniyah  untuk  menciptakan  santri  –  yang  menurut  Al- Ghazali – ayyaku>na ‘a>liman, ‘a>bidan, za>hidan, wa>ri’an, ya’rif mas}alih al-kha>lq sudah mulai  hilang  dari  aktivitas  kegiatan  para santri  dan ustadz  di  lingkungan  pesantren. Kondisi demikian sudah dirasakan oleh kiai saat ini
Secara  umum,  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  adanya  kebijakan  politik pendidikan  penguasa  (pemerintah)  memberikan  nuansah  tersendiri  bagi  pendidikan madrasah  diniyah  di  pesantren  berupa  dampak  positif  dan  negatif.  Integrasi pendidikan agama dan umum di pesantren pada madrasah diniyah merupakan bentuk pemikiran  inklusi  para  kiai  pimpinan  pesantren.  Penyetaraan  madrasah  diniyah  oleh pemerintah  artinya  memberikan  peluang  yang  sama  kepada  lulusannya  (sesuai ijazahnya)  disamping  mengembalikan  nilai  dan  kepercayaan  masyarakat  terhadap dunia pendidikan pesantren. Dengan demikian, para kiai yang dijadikan obyek dalam penelitian  ini  sepakat  dengan  adanya  penyetaraan  madrasah  diniyah  dengan  catatan pesantren  diberikan  otonomi  dalam  konteks  tertentu,  seperti  pengembangan kurikulum dan bentuk evaluasinya (ujian).