Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik
Taufik Hidayat Lubis, Ismail Koto
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara JL. Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp: (061) 6622400, Fax: (061) 6623474, 6631003) taufikhidayat@umsu.ac.id , ismailkoto602@gmail.com
Naskah Diterima: ………  Direvisi:………………Disetujui:……. Diterbitkan:……….. DOI: ……………………………….

## Abstrak
Kebenaran  suatu  berita  bukanlah  kebenaran  absolut  karena  kebenaran  dalam  berita  dapat berubah-ubah, oleh karena itu kebenaran yang dimaksud dalam suatu berita adalah kebenaran yang  merujuk  kepada  fakta  di  lapangan  atas  peristiwa  yang  tejadi.  Untuk  memastikan bagaimana  kebenaran  itu  terbentuk  maka  terdapat  ketentuan  yang  harus  diikuti  oleh  para jurnalis  sehingga  berita tersebut  dapat  dikatakan menjadi  suatu  kebenaran.  Atas  hal  tersebut diangkatlah  suatu  permasalahan  bagaimana  suatu  kebenaran  dalam  berita  dapat  terbentuk sehingga  kebenarannya  dapat  dipertanggungjawabakan  yang  didasari  pada  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Berdasarkan penelitian yang ada suatu kebenaran dalam berita haruslah merujuk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang  Pers  dan  Kode  Etik  Jurnalistik.  Kebenaran  dalam  berita  haruslah  terbentuk  yang didasari  Pasal  1 angka  1  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999  tentang  Pers,  “… mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi …”  dan selanjutnya untuk mendukung kegiatan jurnalistik tersebut para jurnalis haruslah memiliki apa yang  sesuai  dalam  Pasal  1  Peraturan  Dewan  Pers  Nomor:6/Peraturan-DP/V/2008  tentang Pengesahan  Surat  Keputusan  Dewan  Pers  Nomor  03/SK-DP/III/2006  tentang  Kode  Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers, disebutkan bahwa “ Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad baik ”.

## Kata Kunci: Berita, Kebenaran, Fakta

## Abstract
The truth of news is not absolute because the truth can change, therefore the truth refers to the facts occurred. To ensure how the truth is formed, there are provisions that journalists must follow so that the news can be said to be truth. On this matter raised a problem of how a truth in the news can be formed, it can be accounted for based on Law Number 40 of 1999 concerning the Press and Journalistic Code of Ethics. Based on the research, truth in the news must refer to Law Number 40 of 1999 concerning the Press and Journalistic Code of Ethics. Truth in the news must be formed based on Article 1 number 1 of Law Number 40 of 1999 concerning the Press, "... seeking, obtaining, possessing, storing, processing, and conveying information ..." and furthermore to support journalistic activities journalists must possess what in accordance with  Article  1  Press  Council  Regulation  Number:  6/Regulation-DP/V/2008  concerning Ratification of Press Council Decree Number 03/SK-DP/III/2006 concerning Journalistic Code of Ethics As a Press Council Regulation, it was stated that "Indonesian Journalists independent, produce accurate, balanced and not in good faith news” .
Keywords: News, Truth, Fact

## Volume 5 Nomor 2, Juli – Desember 2020
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I Akreditasi: SINTA 3, SK No: 28/E/KPT/2019 URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata

## PENDAHULUAN
Pada dasarnya mendapatkan informasi adalah salah satu keinginan yang paling mendasar bagi  setiap  manusia.  Hal  ini  dikarenakan  dengan  mendapatkan  informasi  setiap  orang  dapat terbantu dalam mengembangkan potensi di dalam dirinya. Sebegitu pentingnya suatu informasi, seorang  pebisnis  yang  bernama  I  Ketut  Dede  Yudantara  (2006,  h.  48)  mengatakan  bahwa pemacu peningkatan skill individu dapat dilakukan dengan banyak membaca dengan dibantu mendengarkan  berita-berita  radio,  televisi,  internet,  komputer  dan  sebagainya.  I  Ketut  Dede Yudantara (2006, h. 48) juga menjelaskan bahwa apabila ketertinggalan informasi, maka hanya rasa  pesimis  yang  akan  muncul.  Keberanian  tumbuh  dari  kesadaran  diri  karena  merasa mengetahui,  merasa  mampu  dan  mengerti  tentang  masalah.  Oleh  karena  itu  dengan mendapatkan informasi atas segala pengetahuan menjadi sangatlah penting.
Selain  itu  pula  dengan  mendapatkan  informasi,  masyarakat  akan  terbantu  dalam pemenuhan  kebutuhan  hidupnya.  Sebagai  salah  satu  contoh  seperti  berita  perkiraan  cuaca. Berita perkiraan cuaca sangat bermanfaat bagi perusahaan yang menjalankan usaha di bidang perhubungan  seperti  pesawat,  kapal  laut  maupun  darat.  Manfaat  informasi  bagi  kehidupan manusia yang tidak hanya sebatas memberikan manfaat untuk menumbuh kembangkan potensi manusia  untuk  menjadi  lebih  baik,  akan tetapi  juga  untuk  melengkapi  kebutuhan kehidupan manusia. Oleh karenanya sifat dasar atas hak untuk mengetahui mendapatkan informasi adalah hak yang tidak dapat dibatasi dan harus diberikan sebesar-besarnya bagi setiap warga.
Saat ini masyarakat sudah sangat dimudahkan untuk memperoleh informasi setiap harinya, hanya  dengan  mengakses  aplikasi  media  di  internet  atau  hanya  dengan  memilih  salah  satu siaran berita di saluran televisi maka siapa pun sudah dapat memilih pelbagai informasi yang diinginkan. Ini dapat terjadi disebabkan adanya kemajuan teknologi yang telah mempercepat penyebaran dan peredaran informasi. Maka tidak heran apabila suatu kejadian dari tempat yang sangat  jauh  dan  tidak  mudah  dijangkau,  namun  masyarakat  dalam  waktu  singkat  dapat mengetahui berita terkait atas apa yang sedang terjadi di tempat tersebut.
Perkembangan teknologi memang tidak dapat dibatasi, oleh karena itu sikap bijak dalam penyesuaian  atas  perkembangan  tersebut  sangat  dibutuhkan.  Hal  inilah  yang  dilakukan  oleh beberapa pers mainstream yang pada mulanya berkembang di media cetak, namun untuk ikut bersaing dalam dunia informasi yang semakin pesat maka keharusan untuk aktif dalam media elektronik  khususnya  di  media online harus  diikuti.  Namun  informasi  atau  berita  yang disebarkan  oleh  pers  secara online pun  menyisakan  suatu  permasalahan,  permasalahan  itu muncul dari konsep cepat atau akurat.
Sebenarnya  tidak  ada  perbedaan antara  berita  yang  dimuat  secara  cetak ataupun online , karena  kedua-duanya  adalah  berita  yang  harus  tetap  disajikan  dengan  prinsip  kebenaran. Namun pada faktanya pers yang menyajikan berita secara online kerap membuat berita menjadi tidak  akurat  yang  pada  akhirnya  jauh  dari  kebenaran.  Salah  satu  contoh  yang  dapat  diambil adalah berita terkait kasus tertangkap tangannya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar di awal Oktober 2013. Berita yang muncul pun salah satunya dari media online memberitakan  bahwa  Akil  Mochtar  adalah  orang  yang  bersalah.  Padahal  putusan  dari pengadilan sama sekali belum ada (Juditha, 2013, h. 146). Pada tanggal 24 Mei 2001 terdapat situs media online yang memberitakan Wimar Witoelar meninggal dunia. Namun pada faktanya Wimar  sama  sekali  pada  saat itu  tidak  meninggal  dunia.  Faktanya  adalah  Wimar dibawa  ke
rumah sakit karena mendapat serangan stroke (Margianto & Syaefullah, 2014, h. 39). Bahkan yang cukup menghebohkan di tahun 2018 lalu, banyak media online yang sudah dikenal oleh masyarakat banyak memberitakan penganiayaan yang dialami oleh Ratna Sarumpaet yang pada faktanya berita penganiayaan tersebut adalah tidak benar. Muhammad Ridlo (10 Oktober 2018).
Hati-Hati dengan Berita Bohong.
Diambil dari https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/166/Hati-hati_Dengan_Berita_Bohong.  Bahwa atas nama kecepatan pemberitaan di media secara online , seolah-olah kebenaran berita menjadi tidak begitu penting karena yang terpenting adalah aktualitas berita.
Jurnalisme online selalu menjadi sorotan karena sering kali dianggap tidak mengedepankan objektifitas  (akurasi,  fairliness,  kelengkapan  dan  imparsialitas)  berita  hanya  untuk  mengejar kecepatan  penyebaran  informasi.  Hal  inilah  yang  kerap  menjadi  masalah,  di  satu  sisi  media online sangat  memungkinkan  melakukan  penyebaran  informasi  jauh  lebih  cepat  dari  pada media  konvensional  namun  di  sisi  lain  kecepatan  mengorbankan  prinsip-prinsip  dasar jurnalisme di antaranya akurasi berita (Juditha, 2013, h. 146).
Tidak  dinafikkan  apabila  masyarakat  ingin  mendapatkan  berita  yang  cepat  akan  tetapi keakuratan  dan  kebenaran  suatu  berita juga  lebih  penting.  Apabila  suatu  berita mengandung kebohongan, maka efeknya ada pada si penerima berita. Awalnya si pembaca berita tidak peduli dengan berita tersebut, akan tetapi karena diberitakan secara terus-menerus dan berulang maka akan  timbul  kepercayaan  bahwa  berita  tersebut  benar.  Pada  akhirnya  si  pembaca  berita disesatkan atas berita bohong yang dibaca atau didengarnya.
Tugas  penting  seorang  jurnalis  bukan  hanya  bisa  menghasilkan  sebuah  berita  yang menarik,  akan  tetapi  juga  dapat  menghasilkan  berita  yang  bermanfaat  dan  dapat  digunakan dalam  kehidupan  sehari-hari. Tugas  penting  itu  dimulai  dari  proses  pengumpulan  informasi, pengolahan informasi dan penyampaian informasi. Kejujuran atas pengambilan informasi yang benar sangatlah penting karena akan menghasilkan manfaat bagi setiap diterbitkan, akan tetapi apabila  sebuah  informasi  yang  diambil  secara  tidak  benar  bahkan  mengarah  kepada  sebuah kebohongan maka berita yang dihasilkan akan menyesatkan bagi pembacanyan dan pastinya tidak memberikan bermanfaat.
Dilema  jurnalis  adalah  ketika  harus  memilih  antara  kecepatan  atau  akurasi  berita  yang mengakibatkan  adanya  kebenaran  berita. Di  satu  sisi  berita  harus  cepat  disampaikan  kepada masyarakat, di sisi lain berita yang disampaikan haruslah memiliki akurasi dan ketepatan berita sehingga  tidak  menimbulkan  kebohongan.  Kecepatan  dalam  penyebaran  berita  tidak  selalu identik dengan berita palsu, akan tetapi akurasi dan ketepatan beritanya tidak sebaik dari berita yang disampaikan melalui media cetak.
Berita  yang  disampaikan  secara online dapat  tercipta  setiap  jamnya  atau  bahkan  lebih cepat, namun berita yang disampaikan secara cetak tercipta paling cepat setiap 24 jam sekali. Dari perhitungan waktu saja dapat dilihat bagaimana proses pengolahan media cetak memiliki waktu  yang  lebih  lama  dibandingkan  dengan  media online ,  sehingga  atas  waktu  yang  lama tersebut  pengolahan  benar-benar  dilakukan  karena  memiliki  waktu  yang  lebih  banyak, sementara  itu  dalam  media online ,  terbitan  berita  bersaing  pada  kecepatan  penyebaran informasi  sehingga  atas  waktu  yang  singkat  tersebut  pengolahan  informasinya  akan menyisakan permasalahan terkait akurasi berita. Namun bukan berarti media cetak tidak pernah menyebarkan berita bohong karena di tahun 2019 lalu ketika Harian Indopos dan Media Siber indopos.co.id dinyatakan telah melanggar 5 Pasal yang ada di dalam Kode Etik Jurnalistik yang
salah  satunya  adalah  pada  Pasal  4  yaitu  karena  bohong  dan  fitnah.  Fakta  yang  ada  tidak memberikan  jaminan  kalau media  massa cetak  jauh  lebih  baik  dari  pada  media online , akan tetapi  yang  pasti  setiap  media  massa  baik online ,  elektronik  maupun  cetak  harus mengedepankan kebenaran atas suatu berita.
Masyarakat bukanlah objek pers karena apabila kedudukannya sebagai objek maka yang akan terjadi hilanglah tanggung jawab pers atas kebenaran di dalamnya. Ibarat hubungan antara guru dan murid maka masyarakat dengan pers juga memiliki hubungan berdasarkan perannya masing-masing (Harisman, 2020, h. 85). Masyarakat bukanlah objek yang hanya menjadi target pasar untuk mendapatkan keuntungan semata akan tetapi masyarakat seharusnya diperlakukan selayaknya sebagai subjek manusia yang membutuhkan banyak informasi sehingga apa yang akan disampaikan pers adalah sesuatu yang tidak hanya sekedar hiburan semata namun juga edukasi  dalam  hal  mengisi  kebutuhan  kehidupan  manusia.  Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas tulisan  ini  mengkaji  mengenai  bagaimana  suatu  kebenaran  dalam  berita  dapat  terbentuk sehingga  kebenarannya  dapat  dipertanggungjawabakan  yang  didasari  pada  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

## METODE PENELITIAN
Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten (Ali, 2011, h. 17) sebagaimana penelitian hukum yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu hukum (Ibrahim, 2008, h. 282). Disebabkan adanya keragaman  metode  penelitian,  maka  perlu  dikategorikan  metode  penelitian  yang  digunakan dalam  tesis  ini.  Jenis  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan  kaedah-kaedah  atau  norma-norma  hukum  (Ibrahim,  2008,  h.  282),  sedangkan menurut Zainuddin Ali (2011, h. 24) penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas  dalam  ilmu  hukum.  Berdasarkan  kegunaannya,  jenis  metode  penelitian  yuridis normatif  berguna  untuk  mengetahui  atau  mengenal  apakah  dan  bagaimanakah  hukum positifnya  mengenai  suatu  masalah  tertentu  dan  juga  dapat  menjelaskan  atau  menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu (Hartono, 1994, h. 140).
Penelitian  ini  menggunakan  prosedur  dalam  pengumpulan  datanya  yaitu  yang  salah saatunya  adalah  penelusuran literatur,  hukum  buku-buku  dan  lainnya  (Rahmi,  2019,  h.  145) yang  berhubungan  dengan  berita  yang  memiliki  kebenaran  yang  didasarkan  pada  Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

## PEMBAHASANDAN ANALISIS Pengertian Berita
Secara  pengertian  berita  adalah  fakta  atau  peristiwa  yang  terjadi  di  lapangan.  Fakta  itu diliput,  ditulis  dan  diedit  oleh  jurnalis  baru  kemudian  disebarkan  melalui  media  massa. Karakteristik yang menonjol adalah berita bukanlah hasil karya sentuhan tangan wartawan saja, tetapi beberapa wartawan yang bekerja sama secara berjenjang. Ada reporter yang meliputi ke lapangan, adapula redaktur yang mengedit berita di kantor redaksi media (M. Fikri AR, 2016, h.  115).  Menurut  Jani  Yosef  berita  adalah  laporan  terkini  tentang  fakta  atau  pendapat  yang
penting  atau  menarik  bagi  khalayak  dan  disebarluaskan  melalui  media  massa  (Khoirul Muslimin, 2019, h. 7). Sedangkan menurut Hoetea Soehot berita adalah keterangan mengenai peristiwa  atau  isi  pernyataan  manusia  (Khoirul  Muslimin,  2019,  h.  7.  Menurut  Khoirul Muslimin sendiri (2019, h. 7) berita adalah laporan mengenai kejadian atau peristiwa penting dan menarik bagi khalayak pembacanya.
Turner  Cathledhe  dari New  York  Times menjelaskan  bahwa  berita  memiliki  pengertian segala sesuatu yang tidak Anda ketahui pada hari kemarin (Fachruddin, 2017, h. 49). Mitchel V. Chantley mendefinisikan berita adalah laporan yang tepat waktu mengenai fakta atau opini yang  memiliki  daya  Tarik  atau  hal  penting  atau  kedua-keduanya  bagi  masyarakat  luas (Fachruddin,  2017,  h.  49).JB  Wahyudi  menyebutkan  bahwa  berita  adalah  laporan  tentang peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting, menarik bagi sebagian khalayak, masih baru dan dipublikasikan secara luas melalui media massa periodik (Andi Fachruddin, 2017, h. 49).
Di dalam buku yang berjudul Keterampilan Pers dan Jurnalistik Berwawasan Jender karya Tahrun, Houtman, dkk (2019, h. 67) menyebutkan bahwa berita terdiri beberapa definisi yaitu:
1. Berita  adalah  informasi  hangat  yang  disajikan  kepada  umum  mengenai  apa  yang  sedang terjadi
2. Berita adalah suatu yang menarik perhatian sebagian besar komunikasi
3. Berita  adalah  informasi  mengenai  peristiwa  atau  ide  yang  menarik  perhatian  dan mempengaruhi kehidupan manusia
4. Berita adalah sesuatu yang luas biasa
Gaye  Tuchman  dalam  bukunya  yang  berjudul Making  News (Rizki,  2016,  h.  55) menyebutkan bahwa berita merupakan konstruksi realitas sosial. Berita yang disajikan media massa  tidak  sepenuhnya  merepresentasikan  fakta-fakta  atau  kenyataan  yang  sebenarnya  dan apa  adanya.  Berita  adalah  produk  dari  sebuah  usaha/proses  menyusun  fakta-fakta  menjadi sesuatu yang menarik untuk dikonsumsi. Tuchmn menekankan bahwa berita adalah sekutu bagi lembaga-lembaga yang berlegitimasi dan bahwa berita juga melegitimasi status quo . Menurut Wahyu  Wibowo,  berita  adalah  “ Informasi  terkini  mengenai  sesuatu  yang  telah  terjadi  atau mengenai sesuatu yang belum diketahui sebelumnya ” (2009, h. 13).
Beberapa pendapat di atas dalam mendefinisikan berita tidak lepas dengan kata ‘fakta’ dan apabila  dihubungkan  berdasarkan  maknanya  akan  berkorelasi    dengan real -nya  atau  realitas suatu kenyataan terhadap sesuatu keadaan. Fakta-fakta tersebut dibangun atau dikonstruksikan dalam  bentuk  sebuah  laporan  yang  kemudian  disampaikan  kepada  khalayak  ramai  dalam bentuk  berita.  Pemahaman  isi  berita  menjadi  kondisional  karena  dipengaruhi  seberapa  luas pengetahuan pembaca atau pendengarnya, karena apabila berita itu bersumber dari media massa yang tidak kredibel pastinya kemungkinan besar berita itu akan menyesatkan, namun apabila media massa itu memiliki kredibilitas dalam kegiatan jurnalistiknya maka pastinya berita yang disampaikan dapat menjadi dasar untuk memahami fakta realitas tersebut.
Tidak semua fakta dapat ‘layak’ dijadikan berita karena hanya fakta yang penting, menarik dan aktual-lah suatu berita itu layak untuk dijadikan berita dan apa yang dimaksud oleh Jani Yosef tersebut berikut penjelasannya (Muslimin, 2019, h. 7):
1. Penting
Penting  memiliki arti  orang  penting  (orang  ternama)  dan  peristiwa  penting.  Media  sering mengangkat peristiwa atau kegiatan yang dialami oleh orang penting menjadi sebuah berita
2. Menarik
Menarik bagian kriteria umum nilai berita maupun acuan yang dapat digunakan oleh para jurnalis, yaitu pada wartawan dan editor untuk menyeleksi berita yang layak untuk disajikan atau terbit.
3. Aktual
Unsur aktual sangatlah penting dalam kegiatan jurnalistik, khususnya dalam proses produksi berita  ‘ aktualisasi ’.  Berkembangnya  teknologi  saat  ini,  menyebabkan  aktualitas  memiliki tingkatan aktualnya mulai dari paling aktual, cukup aktual dan kurang aktual.
Berita  yang  disampaikan  oleh  berita  tidak  selamanya  menjadi  layak  atau  menarik  untuk didengar  atau  dibaca  karena  terkadang  terdapat  berita  yang  memang  jauh  dari  kata  menarik sehingga  tidak  layak  untuk  dijadikan  rujukan.  Menarik  atau  tidak  menariknya  berita  yang disampaikan oleh media massa dikarenakan lima faktor sebagai berikut (Rizki, 2016, h. 55-57):
1. Level  individual.  Pada  level  ini  berhubungan  dengan  latar  belakang  professional  dari pengelola media. Level individual melihat bagaimana pengaruh aspke-aspek personal dari pengelola  media  mempengaruhi  pemberitaan  yang  ditampilkan  kepada  khalayak.  Latar belakang  individu  ini  dikarenakan  beberapa  hal  yaitu;  jenis  kelamin,  umur  atau  agama, sedikit banyaknya mempengaruhi apa yang ditampilkan media
2. Level rutinitas. Pada level ini berhubungan dengan rutinitas media dengan mekanisme dan proses penentuan berita. Setiap media umumnya mempunyai ukuran tersendiri tentang apa yang disebut dengan berita, apa ciri-ciri berita yang baik atau apa kriteria kelayakan berita. Ukuran tersebut adalah rutinitas yang berlangsung setiap hari dan menjadi prosedur standar bagi pengelola media yang berada di dalamnya. Rutinitas media ini banyak juga berkaitan dengan mekanisme bagaimana berita dibentuk, misalnya; bagaimana redaksi dilaksanakan dan atau bagaimana menentukan budget .
3. Level  organisasi.  Level  organisasi  berhubungan  dengan  struktur  organisasi  yang  secara hipotesis  mempengaruhi  pemberitaan.  Pengelola  media  dan  wartawan  bukan  orang  yang tunggal  yang  ada  dalam  organisasi  berita.  Sebaliknya  hal  ini  hanya  bagian  kecil  dari organisasi  media  itu  sendiri.  Masing-masing  komponen  dalam  organisasi  media  bisa  jadi mempunyai kepentingan sendiri-sendiri.
4. Level  ekstra  media.  Level  ini  berhubungan  dengan  faktor  lingkungan  di  luar  media  yang mempengaruhi pemberitaan, yaitu:
a. Sumber  berita.  Sumber  berita  dipandang  bukan  pihak  yang  netral  yang  memberikan informasi apa adanya. Ia juga memiliki kepentingan untuk mempengaruhi media dengan berbagai  alasan;  memenangkan  opnini  publik  atau  memberi  citra  tertentu  kepada khalayak. Sebagai pihak yang memiliki kepentingan, sumber berita tentu memberlakukan politik pemberitaan.
b. Sumber  penghasilan  media.  Sumber  penghasilan  media  bisa  berupa  iklan, pembeli/pelanggan media. Kadangkala media harus kompromi dengan sumber daya yang menghidupinya.
5. Level ideologi. Ideologi di sini diartikan sebagai kerangka berpikir atau kerangka referensi tertentu  yang  dipakai  oleh  individu  untuk  melihat  realitas  dan  bagaimana  mereka menghadapinya. Berbeda dengan elemen sebelumnya yang tampak konkret, level ideology ini  abstrak.  Ia  berhubungan  dengan  konsepsi  atau  posisi  seseorang  dalam  menafsirkan
realitas.  Pada  level  ideologi  lebih  melihat  kepada  yang  berkuasa  di  masyarakat  dan bagaimana media turut menentukannya.
Berbagai  macam  cara  berita  dapat  dibentuk  dan  berbagai  macam  cara  isi  berita  dapat dipengaruhi  akan  tetapi  suatu  berita  tidak  akan  pernah  kehilangan  makna  dari  realitasnya apabila memiliki unsur-unsur atau rumusan umum penulisan berita yang dikenal dengan 5W + 1 H, what (apa yang terjadi), where (di mana hal itu terjadi), when (kapan peristiwa itu terjadi), who (siapa yang terlibat dalam kejadian itu), why (kenapa hal itu terjadi) dan how (bagaimana peristiwa  itu  terjadi).  Dan  proses  dalam  pengumpulan  5W  +  1  H  tersebut  dilakukan  dalam bentuk kegiatan jurnalistik yang diatur sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1990 tentang Pers. Selain untuk mengkonstruksikan berita menjadi suatu kebenaran, kegiatan jurnalistik yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga memberikan kepastian hukum kepada para jurnalis dalam melakukan kegiatan jurnalistik karena dengan berpedoman dari aturan yang ada akan memberikan suatu keadaan yang pasti dan sesuai dengan ketetapan suatu hukum (Rahmat Ramadhani, 2017, h. 142). Dengan mengikuti aturan yang ada para jurnalis akan merasa aman dan nyaman, sebab tidak ada keraguan atau ketidakpastian dalam menjalankan kegiatan jurnalistik tersebut.

## Terbentuknya Kebenaran Atas Berita
Hak  untuk  mendapatkan  informasi  secara  konstitusi  telah  diatur  di  dalam  Pasal  28  F Undang-Undang  Dasar  1945  “ Setiap  orang berhak  untuk berkomunikasi  dan memperoleh informasi untuk  mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”, selain itu pula hak mendapatkan informasi juga diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan  untuk  mengembangkan  pribadinya  dan  lingkungan  sosialnya ” dan “ setiap  orang berhak  untuk mencari, memperoleh ,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia .” Selaras dengan itu per s n asional  hadir  sebagai  media  informasi  yang  bermakna  sebagai  pemberi  informasi  kepada masyarakat sehingga hak-hak masyarakat tersebut dapat terpenuhi, hal ini  sesuai yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
Mendapatkan informasi yang telah diatur di dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 14 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak  mengkhususkan  kepada  satu  konteks  tentang  suatu  hal  tertentu  namun  juga  tidak membatasi tentang suatu hal tertentu, dengan demikian mendapatkan informasi yang dimaksud dapat dalam bentuk apapun termasuk mendapatkan informasi yang disampaikan oleh pers ke publik.  Dasar  untuk mendapatkan informasi  yang  dimiliki  masyarakat  tidak  lepas dari  dasar adanya rasa ingin mengetahui oleh karena itu dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tetang Pers menyebutkan “ Pers nasional melaksanakan peranan memenuhi hak masyarakat  untuk  mengetahui .”  Atas  dasar  inilah  antara  masyarakat  dan  pers  tidak  dapat dipisahkan karena hubungan yang terbentuk itu merupakan hubungan yang timbal balik.
Informasi  atau  berita  merupakan  salah  satu  objek  utama  dalam  kegiatan  pers  karena memang  informasilah  yang  menjadi  sasaran  utama  nilai  jualnya  pers  namun  perlu  diketahui juga  bahwa  berita  yang  disampaikan  oleh  pers  tersebut  juga  harus  dapat  dinilai  apakah
mengandung kebenaran atau tidak karena melihat banyaknya berita-berita yang beredar saat ini mengandung ketidakbenaran atau hoaks sehingga masyarakat tidak mampu lagi untuk melihat mana berita yang benar dan mana berita yang tidak benar. Munculnya suatu keadaan di mana masyarakat harus mampu menilai mana saja berita yang tidak benar, mantan Ketua Dewan Pers Yosep  Adi  Prasetyo  menjelaskan  bahwa agar  tidak  terpengaruh  dengan  berita-berita  bohong maka harus dapat dikenali ciri-ciri dari berita hoaks itu  yang mana  sebagai berikut (Dedy (5 Oktober  2017).  Dewan  Pers  Beberkan  Ciri-Ciri  Berota  Hoax.  Diambil  dari https://dewanpers.or.id/berita/detail/875/Dewan-Pers-Beberkan-Ciri-Ciri-Berita-Hoax):
1. Berita  itu  dapat  mengakibatkan  kecemasan,  permusuhan  dan  kebencian  pada masyarakat. Pada  umumnya  berita-berita  seperti  ini  memancing  perdebatan  sehingga  pada  akhirnya saling bermusuhan
2. Ketidakjelasan  sumber  beritanya.  Berita-berita  tidak  benar  pada  umumnya  berasal  dari pemberitaan yang tidak atau sulit untuk terverifikasi
3. Pemberitaan tidak seimbang dan cenderung menyudutkan pihak tertentu
4. Bermuatan fanatisme atas nama ideologi. Judul dan pengantarnta provokatif, memberikan penghakiman bahkan penghukuman tetapi menyembunyikan fakta dan data
Keempat ciri-ciri berita hoaks yang dijelaskan oleh Kedua Dewan Pers tersebut bukanlah bersifiat kolektif atau dimaknai berita tersebut harus terdiri dari keempat ciri-ciri di atas akan tetapi apabila salah satu saja dari ciri-ciri itu ada dalam suatu berita maka berita tersebut dapat terindikasi berita berita hoaks. Namun bukanlah suatu kemutlakan pula apabila ada berita yang mengandung  salah  satu  saja  ciri-ciri  berita  di  atas  pasti  berita  hoaks.  Ketua  Dewan  Pers menjelaskan ciri-ciri di atas adalah sebagai salah satu cara untuk melihat apakah berita tersebut benar atau tidak sehingga apabila ada berita yang mengandung ciri-ciri di atas maka masyarakat haruslah  teliti,  klarifikasi  kebenaran  berita  dan  verifikasi  berita  dengan  cara membandingkannya dengan berita yang lain. Dedy (5 Oktober 2017). Dewan Pers Beberkan Ciri-Ciri  Berota  Hoax.  Diambil  dari  https://dewanpers.or.id/berita/detail/875/Dewan-Pers- Beberkan-Ciri-Ciri-Berita-Hoax).
Kedudukan  masyarakat  pada  akhirnya  menjadi  pihak  yang  harus  berhati-hati  dengan informasi yang beredar saat ini, padahal kebenaran atas suatu berita itu adalah tanggung jawab jurnalisme. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstial (2014, h. 33- 34) yang mengatakan bahwa kewajiban dalam jurnalisme salah satunya adalah kebenaran.
“ The desire that information be truthful is elemental. Since news is the material that people use to learn and think about the world beyond themselves, the most important  quality  it  can  possess  is  that  it  be  usable  and  reliable.  Will  it  rain tomorrow? Is there a traffic jam ahead? Did my team win? What did the President say?  Truthfulness  creates,  in  effect,  the  sense  of  security  that  grows  from awareness and is at the essence of news ”.
Secara bebas dapat diartikan bahwa kebenaran atas berita adalah yang paling utama. Sejak berita menjadi  bahan  bagi  manusia  untuk  belajar  dan  berfikir tentang  belahan  dunia  lainnya yang tidak dapat diketahui oleh manusia, hal terpenting dari itu semua adalah bagaimana berita dapat digunakan dan diandalkan seperti akankah besok hujan? Apakah ada kemacetan? Apakah tim  Saya  menang?  Apa  yang  dikatakan  presiden?  Kejujuran  menciptakan  rasa  aman  yang tumbuh dari kesadaran dan merupakan inti dari sebuah berita.
Bill Kovach dan Tom Rosenstial (2014, h. 44) selanjutnya menjelaskan bahwa jurnalisme tidak  mencari  bentuk  kebenaran  absolut,  filosofis  atau  ilmiahseperti  persamaan  kimia,
melainkan kebenaran praktis dan fungsional yang memiliki arti kebenaran tersebut beroperasi untuk kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan pendapat Bill Kovach dan Tom Rosenstialtersebut dapat disimpulkan bahwa esensi dari suatu berita adalah kebenaran yang mana atas kebenaran tersebut  dijadikan  dasar  untuk  belajar  maupun  berfikir.  Walaupun  kebenaran  dari  berita bukanlah  kebenaran  absolut,  namun  kebenaran  tersebut  dapat  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan sehari-hari, oleh karenanya dengan berita manusia dapat mengetahui suatu kondisi atau  keadaan  yang  sedang  atau  telah  terjadi  di  beberapa  tempat  lainnya.  Dengan  kata  lain manusia menjadi banyak tahu sehingga mempermudah baginya melakukan aktivitas.
Lalu apa yang dimaksud dengan kebenaran suatu berita? Kebenaran apa yang dicoba untuk disampaikan  oleh  para  jurnalis  melalui  media  massa?  Apa  yang  dijelaskan  Bill  Kovach  dan Tom Rosenstial di atas memang belum secara sempurna untuk menjawab apa yang dimaksud dengan kebenaran dari suatu berita, akan tetapi pendapat tersebut dapat dijadikan  dasar untuk memperkuat  argumentasi  bahwa  kebenaran  dalam  suatu  berita  bukanlah  kebenaran  yang bersifat absolut yang memiliki arti bahwa kebenaran itu bisa saja berubah-ubah. Kalau dengan demikian bagaimana masyarakat dapat mempercayai kebenaran suatu berita apabila informasi yang  ada  di  dalam  media  massa  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  kepastian  akan kebenarannya apabila kebenarannya dapat berubah-ubah karena yang sifatnya tidak absolut?
Antara berita dan kebenaran itu adalah dua hal yang berbeda. Kebanyakan orang di luar jurnalis  dan  malah  banyak  wartawan  percaya  jurnalisme  menghasilkan  kebenaran  padahal berita dan kebenaran bukanlah hal yangsama, inilah pendapat dari Walter Lippmann (Ishwara, 2005,  h.  24).  Fakta  yang  disajikan  wartawan  terkadang  menambah  pada  kebenaran,  namun wartawan sering tidak mampu mengumpulkan cukup fakta dalam waktu yang diberikan untuk disediakan  untuk  dapat  menceritakan  kebenaran  tentang  subjek  berita.  Contoh  yang  dapat diambil mengenai berita dan kebenaran itu tidak selalu sinonim adalah apa yang benar dalam berita  hari  ini,  bisa  berubah  dari  hari  kemudian.  Narasumber atau  pejabat  pemerintah  sering mengubah atau membantah pernyatannya sendiri yang sudah disiarkan media. Jadi waktu bisa mengubah perspektif dari sudut mana persitiwa itu dipandang (Ishwara, 2005, h. 24).
Penjelasan  di  atas  memang  dapat  dikatakan  ada  benarnya  karena  memang  apa  yang disampaikan oleh media massa bisa saja sewaktu-waktu dapat berubah sehingga apa yang telah diberitakan sebelumnya menjadi lagi tidak sama dengan berita terbaru. Namun bukan berarti pendapat tersebut benar sepenuhnya,  seperti apa yang telah dijelaskan oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstial di atas adalah kebenaran berita bukanlah kebenaran yang absolut akan tetapi bagaimana  suatu  berita  dapat  digunakan  bagi  kepentingan  manusia.  Dalam  hal  ini  dapat dipahami bahwa kebenaran yang dimaksud dalam berita adalah kebenaran yang memang sesuai dengan faktanya ketika berita itu dicari dan diperoleh. Maka dalam hal ini H. Eugene Goodwin (Ishwara, 2005, h. 25) berpendapat bahwa berita yang didapat oleh wartawan haruslah akurat yang mana jujur dalam mengumpulkan dan menyajikan fakta dan informasi, tidak bohong dan tidak  menjiplak,  “ Being  truth-fulll  both  in  the  gathering  and  presentation  of  facts  and information, not lying, not plagiarizing ”.
Memang  tidaklah  mudah  untuk  memberikan  kepercayaan  kepada  masyarakat  atas kebenaran  suatu  berita  apalagi  kebenaran  suatu  berita  tersebut  tidak  memiliki  kebenaran absolut.  Keberadaan  berita-berita  bohong  sebenarnya  bukanlah  tanggung  jawab  masyarakat untuk menilainya karena pada dasarnya pers sendirilah yang bertanggung jawab atas kebenaran dari isi berita itu, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun
1999  tentang  Pers,  “ Mengembangkan  pendapat  umum  berdasarkan  informasi  yang  tepat, akurat dan benar .” Selain itu pula berdasarkan Pasal 4 dalam Kode Etik Jurnalis disebutkan pula wartawan dilarang untuk melakukan pemberitaan bohong. Atas dasar dari dua hal tersebut saja sudah menjelaskan apabila pers itu memang berkewajiban untuk memberitakan berita yang benar bukan berita bohong. Di dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang  Pers  juga  disebutkan  bahwa  pers  memiliki  peranan  memperjuangkan  keadilan  dan kebenaran.  Pers  bekerja  dengan  berita  yang  disampaikan,  memperjuangkan  keadilan  dan kebenaran tidak mungkin dilakukan dengan penyampaian berita bohong. Oleh karena itu atas dasar inilah pers harus menjalankan perannya ini dengan dasar penyampaian berita-berita benar tanpa ada kebohongan.
Namun  satu  hal  yang  harus  dipahami  oleh  masyarakat  kebenaran  suatu  berita  adalah kebenaran nyata atas apa yang sedang terjadi terhadap suatu peristiwa tertentu. Pemahaman ini tidak  terlepas  dari  arti  sebuah  kegiatan  jurnalistik  yang  dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999  tentang  Pers  yaitu  kegiatan  jurnalistik  meliputi mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang  tersedia.  Oleh  karena  itu  terbentuknya  kebenaran  suatu  berita  tidak  terlepas  dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Selain itu juga berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwaWartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Wartawan yang juga merupakan bagian pers dalam melakukan  kegiatan  jurnalistik  sesuai  dengan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 1999 tentang Pers haruslah juga mentaati Kode Etik Jurnalistik sebagai rujukan dalam berprofesi.
Kegiatan  jurnalistik  adalah  suatu  proses  kegiatan  yang  dilakukan  yang  tujuannya  untuk mencari  kebenaran  atas  fakta  yang  tejadi  di  lapangan.  Fakta  tersebut  disampaikan  kepada masyarakat untuk menjadi suatu berita sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang terjadi atas fakta tersebut. Oleh karenanya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya kebenaran suatu berita memiliki  hubungan  dengan  kegiatan  jurnalistik.  Kegiatan  jurnalistik  dibagi menjadi  3 tahap, tahap pertama disebut dengan proses mendapatkan informasi yang terdiri dari mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan. Tahap kedua disebut dengan mengolah informasi, dan tahap ketiga disebut dengan penyampaian informasi.

## Tahap Pertama: Mendapatkan Informasi
Mendapatkan informasi adalah tahap pertama dalam kegiatan jurnalistik yang dilakukan melalui proses pencarian, perolehan dan dimiliki atas suatu informasi. Pasal 4 ayat 2 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi salah satu dasar hukum bagi pers untuk mencari  dan  memperoleh  informasi  oleh  karena  itu  hak  ini  dilindungi  oleh  undang-undang. Pada proses inilah awalnya kebenaran atas berita mulai terbentuk karena dilakukan dengan cara:
1. Observasi/mengamati
Observasi  merupakan  dasar  dari  pemberitaan  yang  baik.  Deborah  Potter  (2009,  h.  14) menyebutkan  bahwa  dengan  cara  observasi  ini,  seorang  jurnalis  dapat  menjadi  saksi  atas kejadian yang terjadi lalu dapat menjelaskannya secara akurat. J. Tong menyebutkan (2015, h. 123), “ Another method journalists usually adopt to understand the situations involved and
Volume 5 Nomor 2,  Juli – Desember 2020, …-…
make judgements is observation. Journalists even believe that observation should precede contacting experts, especially officials ”.
2. Penelitian
Para jurnalis cenderung mengumpulkan lebih banyak informasi daripada yang dapat mereka masukkan  ke  dalam  suatu  berita,  namun  informasi  tersebut  membantu  mereka  lebih memahami suatu permasalahan yang sedang diliput (Potter, 2009, h. 14).
3. Wawancara dari sumber pertama dan kedua Para jurnalis dapat menggunakan sumber pertama dan kedua dalam membuat berita. Sumber pertama  dapat  dilakukan  dengan  cara  mewawancarai  dengan  seseorang  yang  secara langsung mengalami suatu kejadian tertentu. Seorang jurnalis yang menjadi saksi mata juga dianggap  sebagai sumber pertama. Sumber kedua dapat berupa laporan tertulis dari suatu dokumen  asli  (Potter,  2009,  h.  16).  Wawancara  sedikit  berbeda  dengan  percakapan  biasa yang mana dalam wawancara setiap reporter menentukan pertanyaan yang akan ditanyakan (Potter, 2009, h. 17). Tim Holmes, Sara Hadwin, dkk (2014, h. 35) menyebutkan “ Interview is a chance to get first-hand accounts. Colorful background and interesting quotes-all the things that mark the difference between a second-rate story and something that people will want  to  read.  Like  developing  writing  style,  interview  is  intensively  personal ”.  Lynette Sheridan  Burns  juga  menjelaskan  wawancara  memiliki  peran  penting  dalam  kegiatan jurnalistik hal ini dikarenakan wawancara dapat memberikan kepada para jurnalis jawaban cepat  atas  beberapa  pertanyaan  yang  spesifik  terhadap  topik  yang  tidak  diketahui sebelumnya (2012, h. 91).
Tidak  hanya  sampai  disitu,  untuk  melihat  kebenaran  atas  informasi  yang  didapat  maka pemeriksaan  ulang  harus  dilakukan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memastikan  akurasi  informasi. Para jurnalis pasti membuat kesalahan, namun hal tersebut harus diminalisir. Sebagai contoh media  cetak  harian  The  Oregonian.  Editor  media  cetak  The  Oregonian  pernah  menemukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam melakukan pemberitaan yang diantaranya (Potter, 2009, h. 21):
1. Berita menjadi salah karena menyimpan informasi hanya dengan mengandalkan ingatan
2. Informasi yang dicari hingga disimpan sudah bercampur dengan asumsi
3. Informasi yang dicari diambil dari informasi pihak kedua
Ke-3  alasan  di  ataslah  yang  dapat  menjadi  kesalahan  dalam  isi  berita,  karena  suatu informasi  yang  disimpan  hanya  berlandaskan  dengan  ingatan  sangat  rentan  hilang.  Ingatan manusia  sangat  terbatas,  oleh  karenanya  Deborah  Potter  menyarankan  agar  kepada  jurnalis ketika melakukan pencarian informasi sebaiknya melakukan pencatatan baik secara tertulis atau rekaman. Informasi yang dicari hingga disimpan jangan dicampurkan dengan asumsi pencari berita  ataupun  asumsi  dari  sumber  berita,  hal  ini  akan  menimbulkan  persepsi  baru  atas objektivitas  kebenaran  berita  yang  akan  disampaikan.  Berikutnya  adalah  pengambilan informasi  dari  pihak  kedua.  Sebelumnya  telah  dijelaskan  bahwa  sumber  yang  dimintai keterangan haruslah berdasarkan dari sumber pertama ataupun sumber kedua seperti informasi tertulis yang berasal dari dokumen asli, bukan informan yang tahu informasi dari pihak lain. Informasi  seperti  ini  bisa  menjadi  berbeda  karena  informasi  yang  didapat  oleh  pihak  kedua tersebut  bisa  saja  berkurang  atau  berlebih,  oleh  karenanya  tidak  disarankan  mengambil informasi dari pihak kedua tersebut.
Oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 Peraturan Dewan Pers Nomor:6/Peraturan-DP/V/2008 tentang  Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers  Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik  Jurnalistik  Sebagai  Peraturan  Dewan  Pers  disebutkan  bahwa  wartawan  Indonesia  harus
menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Penafsiran atas pasal ini dikaitkan dengan tahap mendapatkan informasi adalah ketika jurnalis atau wartawan melaksanakan  tugas  jurnalistik  seperti  observasi,  penelitian  maupun  wawancara  haruslah dilakukan dengan cara professional seperti:
1. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber
2. Menghormati hak privasi
3. Tidak menyuap
4. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya
5. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang
6. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara
7. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai  karya sendiri
8. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.
Menjaga professional wartawan seperti yang dijelaskan di atas juga dipengaruhi dengan tingkah laku wartawan itu sendiri oleh karena itu sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Dewan Pers Nomor:  6/Peraturan-DP/V/2008  tentang  Pengesahan  Surat  Keputusan  Dewan  Pers    Nomor 03/SK-DP/III/2006  tentang  Kode  Etik  Jurnalistik  Sebagai  Peraturan  Dewan  Pers  disebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Tafsiran atas pasal tersebut adalah:
1. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi  yang  diperoleh  saat  bertugas  sebelum  informasi  tersebut  menjadi  pengetahuan umum.
2. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.
Pada saat mencari informasi kepada narasumber berita, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan  pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik, hal ini sesuai dalam Pasal 9 Peraturan Dewan Pers Nomor:6/Peraturan-DP/V/2008 tentang  Pengesahan Surat Keputusan  Dewan  Pers    Nomor  03/SK-DP/III/2006  tentang  Kode  Etik  Jurnalistik  Sebagai Peraturan Dewan Pers. Tafsiran atas pasal ini adalah:
1. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati
2. Kehidupan  pribadi  adalah  segala  segi  kehidupan  seseorang  dan  keluarganya  selain  yang terkait dengan kepentingan publik

## Tahap Kedua: Mengolah Informasi
Pengolahan suatu informasi menjadi penting karena pada tahap ini dilakukannya langkah penyusunan  semua  informasi  yang  telah  disimpan.  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999 tentang  Pers  tidak  menjelaskan  maksud  arti  kata  ‘mengolah’  namun  secara  harfiah  kata ‘mengolah’  berarti  mengerjakan,  mengusahakan  sesuatu  supaya  menjadi  lain  atau  lebih sempurna.  Dari  arti  kata  tersebut  dapat  dimengerti  bahwa  informasi  yang  sudah  disimpan tersebut harus dibuat menjadi sempurna. Pengolahan pastinya melalui proses editing informasi, dalam proses ini akan terlihat kembali adanya kerancuan-kerancuan informasi timbul seperti data berita kurang lengkap atau informasi dari sumber pertama atau kedua yang kurang lengkap dan sebagainya. Pada tahap inilah segalanya akan ditentukan apakah  akan dilakukan kembali atau tidak suatu pencarian informasi.
Volume 5 Nomor 2,  Juli – Desember 2020, …-…
Mengolah informasi dapat juga diistilahkan dengan editing process di mana editor bekerja untuk  memastikan  bahwa  informasi  yang  akan  diterbitkan  dalam  suatu  berita  dibuat  dalam bahasa dan tampilan yang baik, akurat, sempurna dan seimbang (Deborah Potter, 2009, h. 30). Tahap kedua ini merupakan proses sangat penting karena setelah lewat dalam tahap ini maka tahap selanjutnya hanyalah tinggal untuk diterbitkan kepada masyarakat. Oleh karenanya tahap pengolahan  informasi  atau editing berperan  besar  dalam  memberikan  kebenaran  berita  itu karena adanya tindakan cek ulang atas setiap informasi yang ada.
Penyimpanan informasi dilakukan seperti tahap pertama dilakukan untuk penyempurnaan isi  berita  sebelum  disampaikan  kepada  publik,  oleh  karenanya  hal  ini  hanya  bertujuan melengkapi informasi-informasi yang kurang saja. Intinya pengolahan informasi adalah proses dimana penyaringan informasi yang telah disimpan oleh jurnalis. Banyaknya informasi yang telah disimpan tidak akan sama banyaknya dengan berita yang akan disampaikan karena seluruh informasi  tersebut  haruslah  dirangkum  menjadi  berita  yang  singkat  dan  padat  tanpa meninggalkan esensi dari kebenaran fakta kejadiannya.
Mengolah  informasi  sejalan  dengan  Pasal  3  Peraturan  Dewan  Pers  Nomor:6/Peraturan- DP/V/2008  tentang  Pengesahan  Surat  Keputusan  Dewan  Pers  Nomor  03/SK-DP/III/2006 tentang  Kode  Etik  Jurnalistik  Sebagai  Peraturan  Dewan  Pers  yang  mana  disebutkan  bahwa Wartawan  Indonesia  selalu  menguji  informasi,  memberitakan  secara  berimbang,  tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Tafsiran atas pasal ini disebutkan yang salah satunya adalah wartawan selalu menguji informasi berarti  melakukan check  and  recheck tentang  kebenaran  informasi  itu.  Selain  itu  juga berimbang  dalam  memberikan  ruang  atau  waktu  pemberitaan  kepada  masing-masing  pihak secara proporsional, opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.
Berdasarkan  Pasal  5  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999  tentang  Pers disebutkan  bahwa  pers  nasional  berkewajiban  memberitakan  peristiwa  dan  opini  dengan menghormati  norma-norma  agama  dan  rasa  kesusilaan  masyarakat  serta  asas  praduga  tak bersalah. Pasal ini memiliki esensi bahwa setiap berita yang akan disampaikan ke masyarakat tidaklah boleh bersifat subjektif namun objektif, frasa ‘asas praduga tak bersalah’ menunjukkan bahwa  peristiwa apapun  yang  menjadi  objek  berita  tidak  boleh  diberitakan  sesuai  keinginan dari perusahaan pers namun sesuai dengan apa yang terjadi tanpa ada justifikasi apapun. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ini akan  menjadi  panduan  bagi  insan  pers  setiap  berita  yang  akan  disampaikan  haruslah  diolah dengan baik agar terhindar dari adanya subjektifitas penyamapain berita atau adanya justifikasi peristiwa yang menjadi objek berita. agar ke-3 ini dengan sendirinya mengarahkan kepada insan pers.
Asas praduga tak/tidak bersalah memiliki arti seorang tersangka atau terdakwa tidak boleh dinyatakan  bersalah  sebelum ada  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  mengikat  ( in kracht  van  gewijsde ).  Asas  praduga  tidak  bersalah  adalah  pengarahan  bagi  aparat  penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak lebih lanjut dan mengesampingkan praduga bersalah  dalam  tingkah  lagu  mereka  terhadap  tersangka  (Supardi,  2018,  h.  105).  Apabila merujuk pada makna asas praduga tidak bersalah tersebut ke dalam pengolahan informasi maka peristiwa atau fakta apapun yang menjadi objek pemberitaan tidak dapat dilakukan penilaian
Volume 5 Nomor 2,  Juli – Desember 2020, …-…
tertentu  atas  fakta  atau  peristiwa  apalagi  peristiwa  tersebut  mengarah  kepada  seseorang. Selayaknya peristiwa itu apa yang diambil maka itulah yang dikeluarkan hal ini seperti a = a tidak dapat a = b.
Pers yang memiliki peranan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran yang berkaitan dengan kepentingan umum (Pasal 6 huruf d Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentan Pers) melalui produknya  (berita)  tidak  lepas  dari  proses  pengolahan  informasi  yang  benar.  Pengawasan, kritik, koreksi dan saran hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki dasar kebenaran, tahu membedakan mana yang salah dan mana  yang benar. Pengawasan, kritik, koreksi, dan saran tersebut  dilakukan  dengan  sebuah  berita oleh  pers,  oleh  karena  itu  pengolahan informasi  ini tidak boleh mendegradasi dari makna sesungguhnya atas fakta/peristiwa yang ada dengan cara penerapan asas praduga tak bersalah.

## Tahap Ketiga: Penyampaian Informasi
Pada tahap ketiga ini dapat diistilahkan ‘informasi jadi’ yang akan diterbitkan baik melalui media cetak ataupun elektronik, karena tahap pengolahan informasi sudah terlewati. Tidaklah mudah untuk melakukan penyampaian informasi, karena secara tersirat di dalam Pasal 1 angka 1  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999  tentang  Pers  memberikan  tanggung  jawab  besar kepada pers untuk memberikan informasi atau berita yang benar kepada masyarakat.  Karena apabila  berita  itu  sudah  disampaikan  kepada  masyarakat  maka  berita  yang  disampaikan merupakan suatu kebenaran.
Penyampaian  informasi  adalah  tahap  menentukan kapan  informasi  itu  untuk  dijadikan berita.  Setelah  berita  disampaikan  maka  disitulah  masyarakat  akan  mengkonsumsi  berita tersebut  dan  menganggap  berita  itu  yang  dibaca  adalah  berita  benar.  Anggapan  masyarakat yang  mendasarkan  berita  yang  ada  di  dalam  media  massa  adalah  kebenaran  tidak  dapat disalahkan karena berita tersebut secara prinsipnya memang terbentuk dari proses yang penuh dengan kehati-hatian sesuai dengan fakta proses kegiatan jurnalistik.
Berdasarkan  Pasal  5  Peraturan  Dewan  Pers  Nomor:6/Peraturan-DP/V/2008  tentang Pengesahan  Surat  Keputusan  Dewan  Pers    Nomor  03/SK-DP/III/2006  tentang  Kode  Etik Jurnalistik  Sebagai  Peraturan  Dewan  Pers  disebutkan  bahwa  wartawan  Indonesia  tidak menyebutkan  dan  menyiarkan  identitas  korban  kejahatan  susila  dan  tidak  menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Tafsiran atas pasal ini adalah identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.
Kemudian  di  Pasal  8  Peraturan  Dewan  Pers  Nomor:6/Peraturan-DP/V/2008  tentang Pengesahan  Surat  Keputusan  Dewan  Pers    Nomor  03/SK-DP/III/2006  tentang  Kode  Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers disebutkan bahwa Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat  orang  lemah,  miskin,  sakit,  cacat  jiwa  atau  cacat  jasmani.  Tafsiran  atas  pasal  ini adalah:
1. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum  mengetahui secara jelas
2. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.
Pasal  6  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999  tentang  Pers  meyebutkan “ Mengembangkan  pendapat  umum  berdasarkan  informasi  yang  tepat,  akurat,  dan  benar ”, dasar inilah yang menjadi salah satu dasar bahwa informasi yang dibentuk dalam suatu berita yang  dilakukan  oleh  media  massa  itu  adalah  akurat  dan  benar.  Oleh  karena  itu  anggapan masnyarakat  atas  berita  yang  disampaikan  oleh  media  massa  sebagai  bentuk  dari  kebenaran bukanlah suatu kesalahan.
Di  dalam  Pasal  1  Peraturan  Dewan  Pers  Nomor:6/Peraturan-DP/V/2008  tentang Pengesahan  Surat  Keputusan  Dewan  Pers    Nomor  03/SK-DP/III/2006  tentang  Kode  Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers, disebutkan bahwa “ Wartawan Indonesia bersikap independen,  menghasilkan  berita  yang  akurat,  berimbang  dan  tidak  beritikad  buruk ”.  Frasa “ menghasilkan berita yang akurat ” memilliki penafsiran bahwa berita tersebut dipercaya benar sesuai  keadaan  objektif  ketika  peristiwa  terjadi.  ‘Benar’  memiliki  arti  sesuai  sebagaimana adanya  atau  dapat  dipercaya  (cocok  dengan  keadaan  yang  sesungguhnya)  (Pusat  Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h. 172), ‘objektif’ memiliki arti  mengenai keadaan yang  sebenarnya  tanpa  dipengaruhi  pendapat  atau  pandangan  pribadi  (Pusat  Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h. 1014).
Berita  yang disampaikan oleh media massa sebenarnya tidak boleh melanggar apa  yang telah ditentukan dalam Pasal 4Peraturan Dewan Pers Nomor:6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan  Surat  Keputusan  Dewan  Pers  Nomor  03/SK-DP/III/2006  tentang  Kode  Etik Jurnalistik  Sebagai  Peraturan  Dewan  Persdisebutkan  bahwa  wartawan  Indonesia  tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Penafsirannya adalah:
1. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi
2. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk
3. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan
4. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
5. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.
Pers  pada  prinsipnya  memiliki tanggung  jawab  terhadap  kebenaran  atas  berita  yang  akan disampaikan  karena  adanya  kewajiban  melasanakan  kegiatan  jurnalistik.  Tanpa  adanya kewajiban ini, maka pers dapat saja melakukan suatu pemberitaan yang merugikan orang lain seolah-olah tanpa adanya beban tanggung jawab atas kebenaran berita tersebut.Jawaban atas pertanyaan  sebelumnya  terkait  dengan  kebenaran  suatu  berita,  maka  jawabannya  adalah kebenaran yang sesuai dengan fakta atas kejadian peristiwa tertentu yang akan dijadikan sebuah berita. Fakta atas peristiwa tersebut diperoleh seorang jurnalis dari berbagai sumber. Tidak ada permasalahan  sumber  tersebut  diambil  dari  sumber  kedua  asalkan  informasinya  tidak kontradiktif  dengan  sumber  pertama,  oleh  karenanya  perolehan  informasi  yang  hanya berdasarkan  informasi  kedua  harus  dihindari  karena  belum  tentu  sesuai  dengan  fakta  atas kejadian peristiwa yang akan dijadikan berita.
Penarikan informasi yang kemudian diolah dari seorang jurnalis untuk menjadi suatu berita haruslah  sesuai  dengan  fakta  atas  peristiwa  tertentu,  peristiwa  tersebut  tidak  boleh dicampuradukkan dengan pendapat si jurnalis. Bahkan informan yang akan dijadikan sumber informasi sendiri pun tidak dapat dijadikan seorang informan apabila ia tidak mengetahui suatu
Volume 5 Nomor 2,  Juli – Desember 2020, …-…
fakta kejadian peristiwa tertentu sesuai dengan apa yang ia lihat, dengar atau dialaminya sendiri. Oleh karenanya informan pun yang kedudukannya dijadikan sebagai sumber berita harus benar- benar dipilih atas kemampuan pengetahuannya atas kejadian peristiwa tertentu yang dijadikan suatu  berita.  Selanjutnya,  seorang  jurnalis  juga  tidak  dapat  mencampur  adukkan  opini  atau anggapannya atas informasi yang telah diperolehnya sekalipun informasi tersebut berasal dari sumber pertama yang secara langsung mengalami atas kejadian suatu peristiwa tertentu yang akan dijadikan suatu berita. Data atau informasi yang didapat seorang jurnalis dari lapangan, maka itulah data atau informasi sesungguhnya.
Lalu bagaimana apabila terdapat beberapa kantor berita yang memberitakan suatu peristiwa tertentu  yang  informasi  di  dalamnya  berbeda-beda?  Atas  permasalahan  ini  pasti  ada  dua kemungkinan, media massa mendapatkan informasinya telah salah dalam melakukan kegiatan jurnalistik atau memang pengambilan data atau informasinya di waktu yang berbeda, karena tidak mungkin ada satu peristiwa yang kejadiannya sama namun informasi yang terkandung di dalamnya berbeda.
Sebagai contoh, jurnalis A dari media massa XYZ mendatangi tempat terjadinya kebakaran pada  pukul  14.00  WIB,  jurnalis  B  dari  media  massa  ABC  juga  mendatangi  tempat  kejadian yang sama pada pukul 14.00 WIB. Jurnalis A melakukan wawancara dengan korban kebakaran serta  dari  pihak  kepolisian  setempat  yang  telah  melakukan investigasi,  sedangkan  jurnalis  B mewawancarai seseorang yang sama sekali bukan korban dan juga bukan warga yang tinggal di sekitar tempat kejadian. Setelah mendapatkan data dari tempat kejadian, jurnalis  A dan B kembali  ke  perusahaan  media  massa  di  mana  mereka  bekerja  dan  melakukan  pengolahan informasi  lalu  diterbitkan  baik  secara online ,  cetak  maupun  elektronik.  Dapat  dipastikan informasi  dari  media  massa  di  mana  jurnalis  A  dan  B  bekerja  berbeda,  hal  ini  dikarenakan karena informasi yang dijadikan sumber data dalam menceritakan kejadian kebakaran berbeda Contoh  kedua  terkait  dengan  pengambilan  data  atau  informasi  di  waktu  yang  berbeda. Jurnalis A dari media massa XYZ mendatangi tempat terjadinya kebakaran pada pukul 14.00 WIB.  Informasi  yang  didapat  atas  terjadinya  kebakaran mengenai adanya  korban meninggal dunia  sebanyak  20  orang.  Setelah  mendapatkan  informasi  tersebut,  jurnalis  itu  kembali  ke kantor berita untuk melakukan pengolahan informasi.Seorang jurnalis B dari media massa ABC mendatangi  tempat  terjadinya  kebakaran yang  sama  pada  pukul  15.00  WIB.  Informasi  yang didapat akibat kebakaran tersebut adalah adanya korban meninggal dunia sebanyak 34 orang. Informasi atau data antara jurnalis A dan B sudah berbeda, dan tentu saja informasi yang akan dijadikan berita sesuai dengan informasi yang diperoleh sebelumnya. Lalu apakah ini menjadi permasalahan? Sebenarnya ini bukanlah permasalahan asalkan informasi yang akan dijadikan berita lalu disampaikan kepada publik sesuai dengan faktanya. Sesuai dengan faktanya adalah kapan berita itu diperoleh. Dari contoh, jurnalis A mendapatkan informasi korban sebanyak 20 orang, maka berita yang disampaikan adalah korban 20 orang tersebut berdasarkan fakta yang diperoleh pada pukul 14.00 WIB. Sedangkan jurnalis B mendapatkan informasi korban jiwa sebanyak 34 orang pada pukul 15.00 WIB.  Maka dengan demikian, berita yang disampaikan oleh media massa tidak dapat lepas dari kapan informasi tersebut diperoleh.
Bahwa  perbedaan  isi  informasi  atas  berita  yang  disampaikan  kepada  masyarakat  yang menjadi  permasalahan  adalah  apabila  informasi  yang  ada  di  dalam  berita  tersebut  tidak berdasarkan  sumber  yang  dapat  dipercaya  atau  informasi itu  sama  sekali tidak  ada  sehingga dianggap  ada  atau  informasi  tersebut  sama  sekali  tidak  sesuai  dengan  fakta.  Pentingnya
Volume 5 Nomor 2,  Juli – Desember 2020, …-…
menjalankan  kegiatan  jurnalistik  sesuai  yang  ditentukan  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers “… mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,  dan  menyampaikan  informasi ..”  atau  yang  sering  disingkat  dengan  6  M  adalah menjadi  dalil  utama  untuk  menyebut  apakah  informasi  yang  disampaikan  oleh  media  massa mengandung kebenaran atau tidak.

## KESIMPULAN
Berita  yang  dikatakan  memiliki  kebenaran  adalah  berita  yang  sesuai  dengan  fakta  atas kejadian  peristiwa  tertentu  yang  akan  dijadikan  sebuah  berita.  Fakta  atas  kejadian  yang dimaksud haruslah diolah dan disampaikan sesuai dengan isi Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu “ Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa  yang  melaksanakan  kegiatan  jurnalistik  meliputi mencari,  memperoleh,  memiliki, menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi baik  dalam  bentuk  tulisan,  suara, gambar,  suara  dan  gambar,  serta  data  dan  grafik  maupun  dalam  bentuk  lainnya  dengan menggunakan  media  cetak,  media  elektronik,  dan  segala  jenis  saluran ”.Teks  ‘mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi’  adalah  teks yang menunjukkan suatu proses di mana suatu informasi yang akan dijadikan berita haruslah didapatkan  terlebih  dahulu,  diolah  kemudian  disampaikan.  Informasi  didapat  dengan  cara; observasi,  penelitian  dan  wawancara.  Informasi  diolah  dengan  cara  cek  ulang  dana  tau editing atas  informasi  yang  telah  didapat.  Kemudian  informasi  disampaikan  melalui  media cetak, online dan  atau  elektronik  setelah  melewati  tahap  pertama  dan  kedua  sebelumnya. Apabila  tahap  pertama  dan  kedua  terlewati  maka  berita  tersebut  sudah  dapat  dikatakan kebenaran.  Kebenaran  pun  bukan  kebenaran  absolut  karena  kebenaran  dari  berita  adalah kebenaran  yang  sesuai  dengan  fakta  atas  kejadian  peristiwa  tertentu  yang  dijadikan  sebuah berita.  Di  dalam  Pasal  1  Peraturan  Dewan  Pers  Nomor:6/Peraturan-DP/V/2008  tentang Pengesahan  Surat  Keputusan  Dewan  Pers    Nomor  03/SK-DP/III/2006  tentang  Kode  Etik Jurnalistik  Sebagai  Peraturan  Dewan  Pers,  disebutkan  bahwa “wartawan  Indonesia  bersikap independen,  menghasilkan  berita  yang  akurat,  berimbang  dan  tidak  beritikad  baik”.  Pasal  4 Peraturan  Dewan  Pers  Nomor:6/Peraturan-DP/V/2008  tentang    Pengesahan  Surat Keputusan Dewan  Pers    Nomor  03/SK-DP/III/2006  tentang  Kode  Etik  Jurnalistik  Sebagai  Peraturan Dewan Pers disebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul. Dengan demikian jelaslah bahwa pers berkewajiban untuk menghasilkan suatu berita benar sesuai dengan kenyataannya yang didasarkan 6 M.

## SARAN
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999  tentang  Pers  dan  Peraturan  Dewan  Pers Nomor:6/Peraturan-DP/V/2008  tentang    Pengesahan  Surat  Keputusan  Dewan  Pers    Nomor 03/SK-DP/III/2006  tentang  Kode  Etik  Jurnalistik  Sebagai  Peraturan  Dewan  Pers  bukanlah hanya sekedar penghias sebagai pelengkap bagi insan pers akan tetapi sebagai instrumen dalam mempertahankan kebenaran berita yang disampaikan. Masyarakat bukanlah objek yang hanya menjadi target bagi pers akan tetapi sebagai subjek yang kedudukannya berhak mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat. Oleh karena itu kehadiran Undang-Undang  Nomor 40 Tahun  1999  tentang  Pers  dan  Peraturan  Dewan  Pers  Nomor:6/Peraturan-DP/V/2008  tentang Pengesahan  Surat  Keputusan  Dewan  Pers  Nomor  03/SK-DP/III/2006  tentang  Kode  Etik
Jurnalistik  Sebagai  Peraturan  Dewan  Pers  sebagai  sarana  membentuk  suatu  kebenaran  atas berita.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin. (2011). Metode Penelitian Hukum , cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. AR,  M.  Fikri.  (2016).  Jurnalisme  Kontekstual  (Rahasia  Menjadi  Jurnalis  di Era  New  Media ). Malang: Universitas Brawijaya Press.
Bill  Kovach  &  Tom  Rosenstiel.  (2014). The  Elements  of  Journalism ,  3 rd edition.  New  York: Three Rivers Press.
Burns, Lynette Sheridan. (2013). Understanding Journalism . California: Sage.
Dedy. (2017). Dewan Pers Beberkan Ciri-Ciri Berota Hoax . Diakses pada tanggal 25 Januari 2020,  melalui  https://dewanpers.or.id/berita/detail/875/Dewan-Pers-Beberkan-Ciri-Ciri- Berita-Hoax .
Fachruddin, Andi. (2017). Dasar-Dasar Produksi Televisi: Produksi Berita, Feature, Laporan Investigasi, Dokumenter dan Teknik Editing , edisi ke-4. Jakarta: Kencana.
Harisman. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Menjalankan Tugas Pendidikan Dan Pengajara, Jurnal Hukum De Lega Lata , 5( 1 ), 85.
Hartono, C. F. G. Sunaryati. (1994). Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20. Bandung: Penerbit Alumni.
Holmes, Tim. Sara Hadwin. Glyn Mottershead. (2014). The 21 st Century Journalism Handbook: Essential Skills for The Modern Journalist . London: Routledge.
Ibrahim,  Johnny,  (2008). Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Surabaya: Bayumedia.
Ishwara,  Luwi.  (2005). Catatan-catatan  Jurnalisme  Dasar .  Jakarta:  PT.  Kompas  Media Nusantara.
Juditha. Christianty. (2013). Akurasi Berita dalam Jurnalisme Online, Jurnal Pekommas , 16( 3 ), 146.
Margianto, J. Heru & Asep Syaefullah. (2014). Media Online: Antara Pembaca, Laba dan Etika. Problematika Praktik Jurnalisme Online di Indonesia . Jakarta: Aji Indonesia. Marzuki, Peter Mahmud. (2006). Penelitian Hukum , cetakan ke-2. Jakarta: Kencana.
Muslimin, Khoirul. (2019). Jurnalistik Dasar: Jurus Jitu Menulis Berita, Feature Biografi, Artikel Populer dan Editorial. Yogyakarta: UNISNU.
Potter, Debora. (2009). Handbook of Independent Journalism. Florida: Orange Grove Texts Plus. Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Indonesia.  (2008).  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Rahmi,  Atikah.  (2019).  Pemenuhan  Restitusi  Kompensasi  Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum De Lega Lata , 4( 2 ), 145.
Ramadhani,  Rahmat.  (2017).  Jaminan  Kepastian  Hukum  Yang  Terkandung  Dalam  Sertipikat Hak Atas Tanah, Jurnal Hukum De Lega Lata , 2 ( 1 ), 142.
Ridlo, Muhammad. (2018). Hati-Hati dengan Berita Bohong . Diakses pada tanggal 25 Januari 2020, melalui https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/166/Hati- hati_Dengan_Berita_Bohong .
Rizki, Juni Wati Sri. (2016). Kepemilikan Media dan Ideologi Pemberitaan . Sleman: CV. Budi Utama.
Ryfe, David. M. (2016). Journalism and The Public . Cambridge: Polity.
Supardi. (2018). Perampasan Harta Hasil Korupsi: Perspektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan . Jakarta: Kencana.
Tahrun, Houtman & Muhammad Nasir. (2019). Keterampilan Pers dan Jurnalistik Berwawasan Jender . Sleman: CV. Budi Utama.
Tong, J. (2015). Investigate Journalism, Environmental Problems and Modernisation in China . New York: Palgrave Macmillan.
Wibowo, Wahyu. (2006). Menuju Jurnalisme Beretika: Peran Bahasa, Bisnis dan Politik di Era Mondial . Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
Yudantara, Ketut Gede. (2006). Mengubah Ketidakpastian Menjadi Peluang . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.