## Al-Mizan
Jurnal Pemikiran Hukum Islam ISSN 1907-0985,  E ISSN 2442-8256 Vol. 13, No. 2, 2017, h. 156-184
DOI: https://doi.org/10.30603/am.v13i2.875

## Islamic Law in the Legal Political System
(Descriptive Study of the Islamic Law Histories in Indonesia)

## Indah Abbas
Pengadilan Agama Limboto Email: indahabbas@yahoo.co.id
Abstract: This article discusses the history of the development of Islamic law in  the  legal  political  system  in  Indonesia.  The  problem  discussed  in  this article is how the history of the phases of Islamic law in Indonesia and how the  formation  of  Islamic  law  in  the  development  of  the  political  system  in Indonesia.  The  results  showed  that:  First,  the  history  of  the  development  of Islamic  law  in  Indonesia,  namely  from  the  pre-colonial  period  of  the Netherlands,  the  Dutch  colonial  period,  the  period  of  Japanese  occupation, the period of parliamentary democracy, the old and new order periods,  and the reform period; Second, the position of Islamic law in the development of national  law  in  Indonesia  plays  an  important  role  in  the  orderliness  of  the Indonesian  people,  especially  Muslims  and  is  used  as  material  in  the preparation of national law.
Keywords: Islamic Law, Politics, Indonesia

## Hukum Islam dalam Sistem Politik Hukum (Studi Deskriptif Sejarah Hukum Islam di Indonesia)
Abstrak: Artikel ini membahas tentang sejarah perkembangan hukum Islam dalam sistem politik hukum di Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana sejarah fase-fase hukum Islam di Indonesia dan bagaimana pembentukan hukum Islam dalam pembangunan sistem politik di Indonesia.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa: Pertama,  sejarah perkembangan  hukum  Islam  di  Indonesia,  yaitu  mulai  masa  pra  penjajahan Belanda,    masa  penjajahan  Belanda,  masa  pendudukan  Jepang,  masa demokrasi  parlementer,  masa  orde  lama  dan  orde  baru,  dan  masa  masa reformasi; Kedua,  kedudukan  hukum  Islam  dalam  pembangunan  hukum nasional  di  Indonesia  memegang  peranan  penting  dalam  pembinaan ketertiban  masyarakat  Indonesia,  khususnya  umat  Islam  dan  dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan hukum nasional.
Kata Kunci: Hukum Islam, Politik, Indonesia
(Studi Deskriptif Sejarah Hukum Islam di Indonesia)

## A. Pendahuluan
Dalam  kancah  dunia  internasional,  umat  Islam  Indonesia  dapat dikatakan  sebagai  komunitas  muslim  paling  besar  yang  berada  dalam  satu batas teritorial kenegaraan yang sangat diperhitungkan keberadaannya. Oleh karena itu, menjadi sangat menarik untuk mengkaji pengaruh perkembangan sejarah  hukum  Islam  ditengah-tengah  komunitas  Islam  terhadap  penerapan hukum Islam di Tanah Air mulai sejak komunitas muslim hadir di Indonesia. Kajian tentang pengaruh hukum Islam di Indonesia dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan bagi umat Islam secara khusus untuk menentukan strategi yang tepat di masa depan dalam mendekatkan dan mengakrabkan bangsa ini dengan  hukum  Islam.  Proses  sejarah  hukum  Islam  yang  diwarnai  benturan dengan  tradisi  yang  sebelumnya  berlaku  dan  dengan  kebijakan-kebijakan politik  kenegaraan,  serta  tindakan-tindakan  yang  diambil  oleh  para  tokoh Islam  Indonesia  terdahulu  sehingga  dapat  menjadi  bahan  telaah  penting  di masa  datang.  Setidaknya,  pengaruh  itu  menunjukkan  bahwa  proses Islamisasi  sebuah  masyarakat  bukanlah  proses  yang  dapat  selesai  seketika. Dalam  konteks  ini,  menarik  untuk  mencermati  kedudukan  hukum  Islam yang  dapat  mempengaruhi  politik  hukum  di  Indonesia  yang  pada  akhirnya akan terpolarisasi terhadap sistem hukum Indonesia.
Sistem  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  tidak  bisa  dipisahkan dengan politik hukum yang terjadi sejak zaman Kolonial Belanda dan terjadi perubahan yang sangat signifikan ketika negara Republik Indonesia merdeka pada  tanggal  17  Agustus  1945,  karena  pada  zaman  penjajah,  hukum  yang diberlakukan harus disesuaikan dengan status golongan/keturunan penduduk yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Kolonial Belanda saat itu.
Politik hukum adalah legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan  penggantian  hukum  lama  dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara‛. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan dan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya ini  dimaksudkan  untuk  mencapai  tujuan  negara  seperti  yang  tercantum dalam pembukaan UUD 1945. 1 Berikutnya Padmo Wahyono mengemukakan bahwa  kebijakan  dasar  yang  menentukan,  arah,  bentuk  maupun  isi  hukum
1 Moh. Mahfud M. D, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: PT. Rajawali Persada, 1999), 1.

## Indah Abbas
yang  akan  dibentuk, 2 dijelaskan  lebih  lanjut  bahwa  politik  hukum  adalah kebijakan  penyelenggara  negara  tentang  apa  yang  dijadikan  kriteria  untuk menghukumkan  sesuatu  yang  di  dalamnya  mencakup,  pembentukan, penetapan dan penegakan hukum.
Beberapa  pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  yang dimaksud  dengan  politik  hukum  Indonesia  disini  adalah  kebijakan  dasar penyelenggara negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat  untuk  mencapai  tujuan  negara  yang  dicita-citakan.  Dalam pengertian  ini  ada  5  (lima)  hal  yang  dititikberatkan  sebagai  agenda  dalam politik  hukum  Indonesia,  yaitu:  (1)  Tujuan  politik  hukum  nasional,  (2) Kebijakan  dasar  yang  meliputi  konsep  dan  letak,  (3)  Penyelenggara  negara sebagai pembentuk konsep dasar tersebut, (4) Materi hukum yang meliputi hukum  yang  akan,  sedang  dan  telah  berlaku  serta,  (5)  Proses  pembentukan hukum.
Jadi  dalam  politik  hukum  Indonesia  kelima  unsur  ini  merupakan agenda  yang  dijadikan  pedoman  dasar  bagi  segala  bentuk  dan  proses perumusan,  pembentukan  dan  pengembangan  hukum  di  tanah  air  yang dirumuskan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  bersifat  mendasar. Sehubungan  dengan  itu  maka  dalam  tulisan  ini  penulis  akan  menyoroti  2 (dua)  masalah  yaitu  tujuan  politik  hukum  nasional  dan  kebijakan  dasar tentang konsep dan letak politik hukum nasional.
Selanjutnya  peranan  unsur-unsur  atau  bagian-bagian  dari  sistem hukum  Indonesia  yang  sangat  majemuk,  seperti  hukum  adat,  hukum  Islam dan  Hukum  Barat  (Kontinental)  saling  mempengaruhi  satu  sama  lain  yang ditetapkan  oleh  keputusan  politik  pemerintah  dalam  menetapkan/mencabut dan  merubah  sistem  hukum  yang  berlaku.  Ketiga  sistem  hukum  ini merupakan  kristalisasi  dari  5  (lima)  sistem  hukum  yang  berkembang  di dunia antara lain; (1) sistem Common Law yang dianut di Inggris dan bekas negara jajahannya yang kini bergabung dalam negara-negara persemakmuran,  (2)  sistem Civil  Law  yang  berasal  dari  hukum  Romawi yang  dianut  di  Eropa  Barat continental  dibawa  ke  daerah-daerah  jajahan atau  bekas  daerah  jajahan  colonial  Barat  dahulu,  (3)  sistem  hukum  adat  di negara-negara  Asia  dan  Afrika,  (4)  sistem  hukum  Islam  yang  dianut  oleh
2 Padmo Wahyono, Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1986), 160.

## Hukum Islam dalam Sistem Politik Hukum
(Studi Deskriptif Sejarah Hukum Islam di Indonesia)
orang-orang  Islam  dimanapun  mereka  berada  baik  di  negara-negara  Islam maupun negara-negara lain yang penduduknya tidak menganut agama Islam, dan (5) sistem Hukum Komunis/Sosialis yang dilaksanakan di negara-negara komunis/sosialis seperti Uni Soviet/Rusia, Cina dan Korea Utara dan negara lainnya yang menganut paham komunis. 3
Dalam  pandangan  politik  hukum  nasional  tiga  dari  lima  sistem hukum  tersebut  seperti  hukum  adat,  hukum  Islam  dan  hukum  Barat  telah diberlakukan  sejak  zaman  penjajahan  kolonial  Belanda  bahkan  sebelumnya hingga  sekarang,  telah  dijadikan  nilai-nilai  dasar  dalam  masyarakat  dalam pembentukan hukum Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia karena sebagian besar beragama Islam maka hukum Islam memberikan kontribusi yang besar dalam  menentukan  tujuan  dan  kebijakan  dasar  dalam  meletakkan  konsep dasar  politik  hukum  nasional  dalam  rangka  pembentukan  sistem  hukum Indonesia khususnya hukum perdata tertentu yang berlaku bagi ummat Islam seperti  perkara-perkara,  (1)  Perkawinan,  (2)  Kewarisan,  Wasiat  dan  Hibah yang  dilakukan  berdasarkan  Islam,  (3)  Wakaf  dan  Sedekah.  Secara  khusus dapat  digambarkan  bahwa  pengaruh  hukum  Islam  dalam  proses  politik hukum  Indonesia  cukup  panjang  yang  melalui  dengan  beberapa  tahapan yakni  sejak  dari:  (1)  Masa  Pra  Penjajahan  Belanda,  (  2)  Masa  Penjajahan Belanda,  (3)  Masa  Pendudukan  Jepang,(4)  Masa  Kemerdekaan  (1945),  (5) Era Orde Lama dan Orde Baru, (6) Era Reformasi.
Mengenai pengaruh hukum Islam dalam politik hukum di Indonesia, isu  mendasar  yang  menjadi  perhatian  adalah  bagaimana  kedudukan  hukum Islam  dalam  kebijakan  dasar  yang  dilakukan  penyelenggara  negara  dalam bidang  hukum  yang  akan  sedang  dan  telah  berlaku  yang  bersumber  dari nilai-nilai yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945. Politik hukum nasional ini memiliki tujuan yang meliputi dua aspek yaitu; pertama sebagai sarana yang dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan kedua sistem hukum nasional diwujudkan untuk mencapai cita-cita nasional yang lebih luas. Sehubungan dengan  itu  maka  kedudukan  hukum  Islam  memiliki  pengaruh  yang  besar dalam  politik  hukum  Indonesia  dalam  rangka  menetapkan  sistem  hukum nasional  yang  berlaku,  karena  masyarakat  Indonesia  sebagian  besar menganut  agama  Islam  yang  selalu  bersentuhan  kehidupannya  dengan
3 Mohammad  Daud  Ali, Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 208.
kaidah-kaidah  Islam  baik  dalam  hukum  syariat  maupun  fiqih.  Berdasarkan uraian  di  atas,  maka  dapat  dikemukakan  fokus  tulisan  ini  adalah mengenai pengaturan hukum perdata Islam tertentu dalam pembentukan sistem hukum nasional,  dan  bentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk berdasarkan hukum Islam dalam sistem hukum nasional.
Dalam  ilmu  hukum  terdapat  berbagai  macam  pandangan  tentang hukum  diantaranya  ada  yang  melihatnya  sebagai  perwujudan  nilai-nilai tertentu,  yakni  metode  ini  berpangkal  dari  suatu  pandangan  bahwa senantiasa  mempertanyakan  dan  menguji  keberadaan  hukum  dalam mewujudkan nilai-nilai dasar dari tujuan hukum. Ada yang memandangnya sebagai  suatu  sistem  peraturan  perundang-undangan  yang  abstrak,  bahwa hukum  dipandang  sebagai  institusi  yang  otonom  sebagai  subyek  tersendiri terlepas  dari  pengaruh  pihak  lain,  kemudian  adapula  yang  memahaminya secara  sosiologis  merupakan  instrumen  sosial  yang  mengatur  kehidupan sosial  masyarakat  artinya  hukum  dipandang  sebagai  fenomena  sosial sedangkan faktor kemasyarakatan mempengaruhi pembentukan, perkembangan,  realita  serta  efektivitas  hukum  dalam  masyarakat. 4 Atas dasar  tiga  pandangan  tersebut,  sejalan  dengan  pandangan  Teori  Roscoe Pound  yakni  ‚Hukum  itu,  Keseimbangan  Kepentingan‛  maksudnya  adalah hukum tidak boleh dibiarkan mengawang dalam konsep konsep analitis logis yang  tenggelam  dalam  ungkapan  teknis,  yuridis  yang  terlampau  eksklusif, tetapi harus dapat dilakukan melalui ‚law in the books and law in action‛. Lalu  kepentingan  dimaksud  menurut  Teori  Pound,  mengemukakan  tiga kategori  yaitu  kelompok  kepentingan  umum,  sosial  dan  pribadi, 5 artinya warga  negara  yang  menjalankan  kehidupannya  dalam  NKRI  dijamin kehidupannya secara aman, tentram, tenang, damai serta bebas menjalankan ajaran agamanya masing-masing.
Hal tersebut dijamin dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (1) dinyatakan bahwa  Negara  Republik  Indonesiaberdasarkan  atas  Ketuhanan  Yang  Maha Esa,  merupakan  norma  dasar  yang  ditafsirkan  hanya  mungkin  dengan demokrasi  Pancasila. 6 Bahwa  dalam  Negara  RI,  tidak  boleh  terjadi  atau sesuatu  yang  berlaku  bertentangan  dengan  kaidah-kaidah  Islam  bagi  umat
4 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum (Makassar: Ghalia Indonesia, 2003), 14.
5 Bernard  L.  Tanya, Teori  Hukum:  Strategi  Tertif  Manusia  Lintas  Ruang  dan Generasi (Surabaya: CV. Kita, 2006), 181 .
6 Hazairin, Pergolakan  Penyesuaian  Adat  Kepada  Hukum  Islam  (Jakarta:  Bulan Bintang, 1952), 91.

## Hukum Islam dalam Sistem Politik Hukum
(Studi Deskriptif Sejarah Hukum Islam di Indonesia)
Islam,  atau  kaidah-kaidah  yang  bertentangan  bagi  umat  Nasrani,  atau bertentangan  dengan  kaidah-kaidah  Agama  Hindu  bagi  orang-orang  Hindu Bali,  atau  bertentangan  dengan  kesusilaan  agama  Budha  bagi  orang-orang Budha.
Dalam  lingkup  masalah  yang  dibahas  dalam  tulisan  ini  tentang pengaruh  Hukum  Islam  dalam  politik  hukum  di  Indonesia  atas  pandangan sejarah  Nusantara,  terdapat  tiga  sistem  hukum  berbeda  yang  telah  berlaku seperti  sistem  hukum  adat,  hukum  Islam  dan  hukum  Barat,  yang  memiliki unsur persamaan dan perbedaan. Antara hukum Barat dan hukum adat pada dasarnya  terdapat  persamaan  ruang  lingkup  karena  kedua-duanya  hanya mengatur  hubungan  antara  manusia  dengan  manusia  serta  penguasa  dalam masharà't.  Sedangkan  ruang  lingkup  yang  diatur  dalam  hukum  Islam  tidak hanya  mengatur  hubungan  antara  manusia  dengan  manusia  serta  penguasa dalam  masyarakat  akan  tetapi  mengatur  hubungan  antara  manusia  dengan Allah  SWT,  Tuhan  yang  Maha  Esa.  Dengan  demikan  disimpulkan  hukum adat dan hukum Barat mengarahkan pandangannya terbatas pada kehidupan duniawi saja sedangkan hukum Islam tidak terbatas pada hubungan duniawi saja  tetapi  termasuk  masalah  akhirat  yakni  hidup  setelah  kehidupan  dunia kelak.
Pandangan  yang  berbeda  antara  ketiga  sistem  hukum  ini  sudah dipermasalahkan sejak zaman penjajahan hindia Belanda (VOC) tapi karena selalu  mendapat  perlawanan  akhirnya  Belanda  menyesuaikan  dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang membolehkan orang-orang pribumi  memberlakukan  hukum  Islam  secara  terbatas  disamping  hukum adat.  Hal  ini  sesuai  pandangan  Van  Vollenhoven  bahwa  hukum  adat  harus dipertahankan sebagai hukum bagi orang bumiputra tidak boleh didesak oleh hukum  Barat,  sebab  kalau  hukum  adat  terdesak  oleh  hukum  Barat  maka hukum Islam akan berlaku ini tidak boleh terjadi. Kemudian Ter Haar yang menjadi master  architect  pembatasan  kewenangan  Pengadilan  Agama  di Jawa  dan  Madura  bahwa  anatara  hukum  Islam  dan  hukum  adat  tidak mungkin bersatu karena hukum adat bertitik tolak dari kenyataan hukum di masyarakat sedangkan hukum Islam bertitik tolak dari kitab-kitab penalaran manusia  saja,  karena  itu  secara  teori  hukum  Islam  tidak  dapat  diterima sehingga  Pengadilan  Agama  di  Jawa  dan  Madura  dibatasi  sampai  sekecil- kecilnya. Bahkan yang sama sekali tidak mau  mengakui berlakunya hukum Islam  adalah  Christian  Snouck  Hurgronje  sehingga  dalam  ‚Teori Resepsi‛nya  mengatakan  bahwa  menurut  hasil  penelitiannya  di  Aceh  dan

## Indah Abbas
Tanah Gayo adalah hukum yang berlaku bagi kedua daerah orang Islam itu bukanlah  hukum  Islam  melainkan  hukum  adat,  pengaruh  Islam  baru mempunyai  kekuatan  hukum  kalau  benar-benar  telah  diterima  oleh  hukum adat.
Pandangan teori Resepsi ini, ditolak oleh LWC. Van Den Berg yang mengemukakan  bahwa  berdasarkan  penemuannya  terhadap  orang  Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam secara keseluruhan sebagai satu  kesatuan  ( reception  in  complexu),  artinya  menurut  Van  den  Berg hukum  Islam  diterima  oleh  orang  Indonesia  tidak  hanya  sebagian-sebagian tetapi  telah  diterima  secara  keseluruhan sebagai  satu  kesatuan.  Oleh  sebab itu  pendapat  Van  Den  Berg  ini  disebut  dengan ‚Theori  reception  in complexu‛.
Atas dasar pandangan sejarah tentang ketiga sistem hukum tersebut yang  berlaku  di  wilayah  Nusantara  maka  setelah  Indonesia  merdeka  dan menyatakan  keyakinan  bahwa  Piagam  Jakarta  Tanggal  22  Juni  1945 menjiwai UUD RI Tahun 1945 merupakan satu rangkaian dengan Konstitusi tersebut, seperti yang tercantum dalam pasal 29 UUD RI Tahun 1945, yang selanjutnya  merupakan  dasar  dan  nilai-nilai  bagi  kehidupan  keagamaan. Dengan  demikian  kedudukan  hukum  Islam  dalam  sistem  hukum  Indonesia memegang peranan yang sangat penting sehingga mendapat perhatian yang besar  sebagai  salah  satu  pokok  bahasan  dalam  KomperensiKementerian Kehakiman  di  Salatiga  pada  tahun  1950,  dikemukakan  oleh  Hazairin masalah hubungan hukum Islam dengan hukum adat adalah bahwa dalam hal memberlakukan hukum Islam tidak lagi disandarkan pada hukum adat tetapi langsung  berlaku  atas  dasar  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana halnya  memberlakukan  hukum  adat  di  Indonesia  atas  dasar  perundang- undangan. 7
Berikutnya  pandangan  Hazairin  tentang  ‚Teori  Resepsi‛  yang dikemukakan  dalam  Konferensi  di  Salatiga  yang  dikembangkan  dalam beberapa  tulisan,  ceramah  dan  kuliahnya  di  Fakultas  Hukum  UI.  dan bergema  pula  dalam  Simposium  Masalah-masalah  Dasar  Hukum  di Indonesia  yang  diselenggarakan  oleh  LIPI  (1976)  dalam  kesimpulannya menegaskan  bahwa  ‚Teori  Resepsi‛  tidak  dapat  lagi  dipergunakan  untuk melihat  kenyataan  dan  masalah-masalah  (dasar)  hukum  di  Indonesia (Kesimpulan  Simposium  1978).  Pernyataan  ini  dikemukakan  oleh  peserta
7 Hazairin, Pergolakan Penyesuaian Adat, 93.

## Hukum Islam dalam Sistem Politik Hukum
(Studi Deskriptif Sejarah Hukum Islam di Indonesia)
Simposium  setelah  mempelajari  isi  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.

## B. Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

## 1. Hukum Islam di Masa Pra Penjajahan Belanda
Menurut  sebagian  ahli  sejarah  awal  mulai  masuknya  Islam  di Nusantara  pada  abad  pertama  hijriyah,  atau  pada  sekitar  abad  ketujuh  dan kedelapan masehi,  dan  sebagai  gerbang masuknya,  adalah  melalui  kawasan utara  Pulau  Sumatera  yang  kemudian  dijadikan  sebagai  titik  awal  gerakan dakwah  para  pendatang  muslim.  Secara  bertahap  gerakan  dakwah  mulai membentuk  masyarakat  Islam  pertama  di  Peureulak,  Aceh  Timur,  dan berkembang  ke  beberapa  daerah  lainnya  di  sekitar  wilayah  tersebut kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah air pada abad 13, yang dikenal dengan nama Kerajaan Samudera Pasai yang terletak di wilayah Aceh Utara. 8
Pengaruh  Islam  yang  begitu  cepat  menyebar  hingga  ke  berbagai wilayah  nusantara  yang  menyebabkan  beberapa  kerajaan  Islam  berdiri menyusul berdirinya Kerajaan Samudera Pasai di Aceh, tidak jauh dari Aceh berdiri  Kesultanan  Malaka,  lalu  di  Pulau  Jawa  berdiri  Kesultanan  Demak, Mataram  dan  Cirebon,  kemudian  berkembang  ke  bagian  timur  Nusantara seperti  di  Sulawesi  dan  Maluku  berdiri  Kerajaan  Gowa  dan  Kesultanan Ternate dan Tidore.
Dari  beberapa  Kesultanan  tersebut  sebagaimana  tercatat  dalam sejarah  ini  mulai  menetapkan  hukum  Islam  sebagai  hukum  positif  yang berlaku,  dengan  penetapan  hukum  Islam  sebagai  hukum  positif  di  setiap kesultanan  tersebut  maka  sudah  tentu  akan  memperkuat  pengamalannya tentang  hukum  dan  syariat  Islam  yang  memang  telah  berkembang  di masyarakat  muslim  masa  itu.  Fakta-fakta  ini  dibuktikan  dengan  adanya literatur-literatur fikih yang ditulis oleh para ulama  Nusantara pada sekitar abad 16 dan 17. Kondisi ini terus berlangsung hingga para pedagang Belanda datang ke kawasan Nusantara.
8 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, 231.

## Indah Abbas

## 2. Hukum Islam di Masa Penjajahan Belanda
Awal mula penjajahan Belanda terhadap kawasan nusantara dimulai dengan  kehadiran  Organisasi  Dagang  Belanda  di  Hindia  Timur,  atau  yang lebih  dikenal  dengan  nama  VOC  ( Vereenigde  Oostindische  Companie). Sebagai  sebuah  organisasi  dagang,  VOC  yang  memiliki  peran  yang  luar biasa  melebihi  fungsinya.  Hal  ini  disebabkan  karena  Pemerintah  Kerajaan Belanda  menjadikan  VOC  sebagai  perpanjangan  tangan  di  kawasan  Hindia Timur  karena  di  samping  menjalankan  fungsi  perdagangan,  VOC  juga mewakili Kerajaan Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan menggunakan hukum Belanda yang mereka bawa.
Akan  tetapi  kenyataannya,  dalam  penggunaan  hukum  Belanda mengalami  banyak  kesulitan,disebabkankarena  penduduk  pribumi  berat menerima  hukum-hukum  yang  asing  bagi  mereka.  Akibatnya  VOC  pun membebaskan  penduduk  pribumi  untuk  menjalankan  apa  yang  selama  ini telah  mereka  jalankan.  Sehubungan  dengan  hukum  Islam  yang  telah  lama berlaku bagi masyarakat pribumi, dapat dicatat beberapa ‚kompromi‛ yang dilakukan oleh pihak VOC, antara lain:
a. Statuta Batavia yang ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC, dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk agama Islam.
b. Adanya upaya kompilasi hukum kekeluargaan Islam yang telah berlaku di  tengah  masyarakat.  Upaya  ini  diselesaikan  pada  tahun  1760. Kompilasi ini kemudian dikenal dengan Compendium Freijer.
c. Adanya  upaya  kompilasi  serupa  di  berbagai  wilayah  lain,  seperti  di Semarang, Cirebon, Gowa dan Bone. 9
Sebagai gambaran di Semarang misalnya hasil kompilasi itu dikenal dengan  nama  Kitab  Hukum Mogharraer  (dari  al-Muharrar).  Namun kompilasi yang satu ini memiliki kelebihan dibanding Compendium Freijer, karena dia juga memuat kaidah-kaidah hukum pidana Islam.
Pengakuan  terhadap  hukum  Islam  ini  terus  berlangsung  bahkan hingga  menjelang  peralihan  kekuasaan  dari  Kerajaan  Inggris  kepada Kerajaan  Belanda  kembali.  Setelah  Thomas  Stanford  Raffles  menjabat sebagai Gubernur Jenderal selama 5 tahun (1811-1816) dan Belanda kembali memegang  kekuasaan  terhadap  wilayah  Hindia  Belanda,  semakin  nampak bahwa  pihak  Belanda  berusaha  keras  mencengkramkan  kuku-kuku
9 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, 237.

## Hukum Islam dalam Sistem Politik Hukum
(Studi Deskriptif Sejarah Hukum Islam di Indonesia)
kekuasaannya  di  wilayah  ini.  Namun  upaya  itu  menemui  kesulitan  akibat adanya  perbedaan  agama  antara  sang  penjajah  dengan  rakyat  jajahannya, khususnya umat Islam yang mengenal konsep ‚ dar al Islam‛ dan ‚ dar al- harb‛. Itulah sebabnya, Pemerintah Belanda mengupayakan berbagai macam cara  untuk  menyelesaikan  masalah  itu.  Di  antaranya  dengan  (1) menyebarkan  Agama  Kristen  kepada  rakyat  pribumi,  dan  (2)  membatasi keberlakuan hukum Islam hanya pada aspek-aspek batiniah (spiritual) saja. 10
Untuk  mempertegas  upaya  pembatasan  yang  dilakukan  pemerintah Hindia  Belanda  maka  dikeluarkanlah  Undang-Undang  Tahun  1919  yang memuat ketentuan tentang penggolongan penduduk dengan menambah satu ayat lagi pada Pasal 109 RR, dan baru diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1920.  Dengan  adanya  ketentuan  baru  dalam  rumusan  teks  Pasal  109  RR, secara  utuh  rumusannya  diadopsi  menjadi  rumusan  pasal  163 Indsche- Staatsregeling (IS), yang memuat ketentuan bahwa rakyat Indonesia dibagi ke dalam tiga golongan yaitu:
a. Golongan Eropa, yang terdiri dari: (a) semua orang Belanda, (b) semua orang  Eropa  selain  Belanda,  (c)  semua  orang  Jepang,  (d)  semua  orang yang berasal dari tempat lain selain ( a, b, dan c, tersebut), (e) anak sah atau  yang  diakui  menurut  Undang-Undang  dan  keturunan  selanjutnya dari orang yang termasuk b, c, dan d yang lahir di Belanda,
b. Golongan  Bumiputera  adalah  semua  orang  yang  termasuk  rakyat Indonesia  asli  Hindia  Belanda  dan  yang  tidak  masuk  beralih  ke golongan  lain,  dan  mereka  yang  mula-mula  termasuk  golongan  rakyat lain  tetapi  telah  berasimilasi  dengan  rakyat  Indonesia  asli  sedangkan yang,
c. Golongan  Timur  Asing  adalah  semua  orang  yang  bukan  orang  yang termasuk golongan Eropa, ataupun golongan Bumiputera. 11
Dengan demikian semua ketentuan yang ditetapkan dalam RR dan IS menjadi  ketentuan  dasar  operasional  mengenai  hukum  yang  mengikat  bagi setiap golongan atau penduduk Hindia Belanda, karena itu dapat dikatakan keduanya  sebagai  Konstitusi  atau  Undang-Undang  Dasar  dalam  wilayah Hindia  Belanda.  Kemudian  atas  upaya-upaya  pembatasan  pemberlakuan
10 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, 238.
11 Sirojul  Munir, Hukum  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia:  Konsep,  Azas  dan Aktualisasinya (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 31.

## Indah Abbas
hukum  Islam  oleh  Pemerintah  Hindia  Belanda  dapat  disimpulkan,  secara kronologis sebagai berikut:
a. Pada  pertengahan  abad  19,  Pemerintah  Hindia  Belanda  melaksanakan Politik  Hukum  yang  sadar,  yaitu  kebijakan  yang  secara  sadar  ingin menata  kembali  dan  mengubah  kehidupan  hukum  di  Indonesia  dengan hukum Belanda.
b. Atas dasar nota yang disampaikan oleh Mr. Scholten Van Oud Haarlem, Pemerintah  Belanda  menginstruksikan  penggunaan  undang-undang agama,  lembaga-lembaga  dan  kebiasaan  pribumi  dalam  hal persengketaan yang terjadi di antara mereka, selama tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum. Klausul terakhir ini  kemudian  menempatkan  hukum  Islam  di  bawah  subordinasi  dari hukum Belanda.
c. Atas  dasar  teori  resepsi  yang  dikeluarkan  oleh  Snouck  Hurgronje, Pemerintah  Hindia  Belanda  pada  tahun  1922  kemudian  membentuk komisi  untuk  meninjau  ulang  wewenang  pengadilan  agama  di  Jawa dalam  memeriksa  kasus-kasus  kewarisan  (dengan  alasan,  ia  belum diterima oleh hukum adat setempat).
d. Pada  tahun  1925,  dilakukan  perubahan  terhadap  Pasal  134  ayat  2
Indische  Staatsregeling  (yang  isinya  sama  dengan  Pasal  78 Regerringsreglement),  yang  intinya  perkara  perdata  sesama  muslim akan diselesaikan dengan hakim agama Islam jika hal itu telah diterima oleh  hukum  adat  dan  selama  tidak  ditentukan  lain  oleh  sesuatu ordonasi. 12
Lemahnya  posisi  hukum  Islam  ini  terus  terjadi  hingga  menjelang berakhirnya  kekuasaan  Hindia  Belanda  di  wilayah  Indonesia  pada  tahun 1942.

## 3. Hukum Islam di Masa Pendudukan Jepang
Pada  tanggal  8  Maret  1942  atas  nama  Pasukan  Perang  Belanda Jendral  Ter  Poorten  menyatakan  menyerah  tanpa  syarat  kepada  panglima militer  Jepang  untuk  kawasan  Selatan,  maka  segera  Pemerintah  Jepang mengeluarkan  berbagai  peraturan.  Salah  satu  diantaranya  adalah  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1942, yang menegaskan bahwa Pemerintah Jepang
12 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, 239-240.

## Hukum Islam dalam Sistem Politik Hukum
(Studi Deskriptif Sejarah Hukum Islam di Indonesia)
meneruskan  segala  kekuasaan  yang  sebelumnya  dipegang  oleh  Gubernur Jenderal  Hindia  Belanda.  Ketetapan  baru  ini  tentu  berimplikasi  pada tetapnya  posisi  keberlakuan  hukum  Islam  sebagaimana  kondisi  terakhirnya di masa Hindia Belanda.
Selanjutnya  Pemerintah  Pendudukan  Jepang  tetap  melakukan berbagai  kebijakan  untuk  menarik  simpati  umat  Islam  di  Indonesia,  di antaranya adalah:
a. Panglima  Militer  Jepang  berjanji  untuk  melindungi  dan  memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk pulau Jawa.
b. Mendirikan Shumubu (Kantor Urusan Agama Islam) yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri.
c. Mengizinkan berdirinya ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan NU.
d. Menyetujui  berdirinya  Majelis  Syura  Muslimin  Indonesia  (Masyumi) pada  bulan  Oktober  1943.  Yang  pada  akhirnya  saat  itu  menjadi  Partai Politik.
e. Menyetujui  berdirinya  Hizbullah  sebagai  pasukan  cadangan  yang mendampingi berdirinya tentara PETA (Pembela Tanah Air). 13
f. Berupaya  memenuhi  desakan  para  tokoh  Islam  untuk  mengembalikan kewenangan  Pengadilan  Agama  dengan  meminta  seorang  ahli  hukum adat, Soepomo, pada bulan Januari 1944 untuk menyampaikan laporan tentang  hal  itu.  Namun  upaya  ini  kemudian  ‚dimentahkan‛  oleh Soepomo  dengan  alasan  kompleksitas  dan  menundanya  hingga Indonesia merdeka. 14
Atas  situasi  pada  saat  yang  demikian,  nyaris  tidak  ada  perubahan berarti bagi posisi hukum Islam selama masa pendudukan Jepang di Tanah air. Namun bagaimanapun juga, masa pendudukan Jepang masih lebih baik dari  pada  Hindia  Belanda  terutama  dari  sisi  adanya  pengalaman  baru  bagi para  pemimpin  Islam  dalam  mengatur  masalah-masalah  keagamaan. Abikusno  Tjokrosujoso  menyatakan  bahwa,  Kebijakan  pemerintah  Belanda telah  memperlemah  posisi  Islam.  Islam  tidak  memiliki  para  pegawai  di bidang  agama  yang  terlatih  di  masjid-masjid  atau  pengadilan-pengadilan
13 Samudra  Wibawa, Negara-Negara  di  Nusantara:  Dari  Negara  Kota  Hingga Negara Bangsa dari Modernisasi Hingga Negara Bangsa dari Modernisasi Hingga Reformasi Administrasi (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), 69.
14 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, 253.

## Indah Abbas
Islam.  Belanda  menjalankan  kebijakan  politik  yang  memperlemah  posisi Islam.  Ketika  pasukan  Jepang  datang,  mereka  menyadari  bahwa  Islam adalah suatu kekuatan di Indonesia yang dapat dimanfaatkan.

## 4. Hukum Islam di Masa Demokrasi Parlementer (1945-1959)
Meskipun Pendudukan Jepang memberikan banyak pengalaman baru kepada para pemuka Islam Indonesia, namun pada akhirnya, seiring dengan semakin  lemahnya  langkah  strategis  Jepang  memenangkan  perang  yang kemudian  mereka  membuka  jalan  untuk  proses  kemerdekaan  Indonesia, Jepang  mulai  mengubah  arah  kebijakannya.  Mereka  mulai  ‚melirik‛  dan memberi  dukungan  kepada  para  tokoh-tokoh  nasionalis  Indonesia  atau kelompok  nasionalis  untuk  memimpin  Indonesia  masa  depan,  kemudian beberapa badan dan komite negara, seperti Dewan Penasehat ( Sanyo Kaigi) dan  BPUPKI  ( Dokuritsu  Zyunbi  Tyoosakai)  diserahkan  kepada  kubu nasionalis. Hal ini dapat dilihat bahwa hingga Mei 1945, komite yang terdiri dari  62  orang  ini,  dan  11  (sebelas)  orang  diantaranya  yang  mewakili kelompok  Islam.  Atas  dasar  itulah,  Ramly  Hutabarat  menyatakan  bahwa BPUPKI  ‚bukanlah  badan  yang  dibentuk  atas  dasar  pemilihan  yang demokratis,  meskipun  Soekarno  dan  Mohammad  Hatta  berusaha  agar anggota  badan  ini  cukup  representatif  mewakili  berbagai  golongan  dalam masyarakat Indonesia‛.
Perdebatan  panjang  tentang  dasar  negara  dalam  sidang  BPUPKI kemudian berakhir dengan lahirnya apa yang disebut dengan Piagam Jakarta. Kalimat  kompromi  paling  penting  Piagam  Jakarta  terutama  ada  pada kalimat  ‚Negara  berdasar  atas  Ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya‛.  Menurut  Muhammad  Yamin kalimat ini menjadikan Indonesia merdeka bukan sebagai negara sekuler dan bukan pula negara Islam. 15
Dengan rumusan ini sesungguhnya melahirkan sebuah implikasi yang mengharuskan  adanya  pembentukan  undang-undang  untuk  melaksanakan Syariat  Islam  bagi  para  pemeluknya.  Tetapi  rumusan  kompromis  Piagam Jakarta  itu  akhirnya  gagal  ditetapkan  saat  akan  disahkan  pada  tanggal  18 Agustus 1945 oleh PPKI. Ada banyak kendala berkenaan dengan penyebab hal  itu.  Tapi  semua  versi  mengarah  kepada  Mohammad  Hatta  yang menyampaikan  keberatan  golongan  Kristen  di  Indonesia  Timur.  Hatta
15 Samudra Wibawa, Negara-Negara di Nusantara, 69.

## Hukum Islam dalam Sistem Politik Hukum
(Studi Deskriptif Sejarah Hukum Islam di Indonesia)
mengatakan ia mendapat informasi tersebut dari seorang opsir angkatan laut Jepang  pada  sore  hari  taggal  17  Agustus  1945.  Namun  Letkol  Shegeta Nishijima  satu-satunya  opsir  AL  Jepang  yang  ditemui  Hatta  pada  saat  itu menyangkal  hal  tersebut.  Ia  bahkan  menyebutkan  justru  Latuharhary  yang menyampaikan  keberatan  itu.  Keseriusan  tuntutan  itu  lalu  perlu dipertanyakan  mengingat  Latuharhary  bersama  dengan  A.A.  Maramis, seorang  tokoh  Kristen  dari  Indonesia  Timur  lainnya  telah  menyetujui rumusan kompromi itu saat sidang BPUPKI.
Pada  akhirnya,  di  periode  ini,  status  hukum  Islam  tetaplah  samar- samar.  Isa  Ashary  mengatakan,  kejadian  mencolok  mata  sejarah  ini dirasakan  oleh  umat  Islam  sebagai  suatu  ‘permainan  sulap’  yang  masih diliputi  kabut  rahasia  sebagai  suatu  politik  pengepungan  kepada  cita-cita umat Islam.
Dengan  adanya  kompromi  tentang  Sila  Pertama  mengenai  Syariat Islam  dari  Piagam  Jakarta  tanggal  22  Juni  1945  sebagai  konsep  Dasar Negara  yang  merupakan  proses‚politik  hukum‛  baru  bagi  Negara  RI,  yang baru diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan UUD RI Tahun 1945  sebagai  hukum  dasarnya,  maka  Proklamasi  kemerdekaan  menuntut pembaharuan atau penggantian atas hukum peninggalan penjajahan Belanda dan  penjajahan  Jepang,  sebab  bila  ditinjau  dari  segi  Tata  Hukum  Negara maka  proklamasi  Kemerdekaan  merupakan  tindakan  perombakan/ penggantian  dan  pemberlakuan  hukum  secara  total.  Proklamasi  akan membawa  masyarakat  Indonesia  pada  realita  hukum  yang  lain  dari  pada sebelumnya  pada  saat  dijajah  dan  berubah  menjadi  masyarakat  yang  bebas dan merdeka. Tujuan hukumpun akan berubah secara total dan berkebalikan dari  tujuan  sebelumnya  yang  mempertahankan  dan  melestarikan  penjajah menjadi  tujuan  yang  hakiki  mengisi  kemerdekaan  dengan  etos  kerja  yang berubah pula dari terjajah menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat, dan hal  inipun  akan  menuntut  konsekuensi  adanya  perubahan  hukum  positif yang sebelumnya berlaku.
Dari uraian di atas dapat digambarkan uapaya perjuangan bangsa dan negara  dalam  kebijakan  menetapkan  landasan  kekuasaan  negara  melalui pembentukan  UUD  RI  Tahun  1945  yang  akan  dan  sedang  berlaku  yang bersumber dari nilai-nilai budaya masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang  dicita-citakan  sebagai  tercantum  dalam  pembukaan  UUD  RI  Tahun 1945.

## Indah Abbas
Pada era kemerdekaan ini membawa bangsa Indonesia mulai menata politik  hukum  nasional  dalam  arti  kebijakan  dasar  penyelenggara  negara dalam  bidang  hukum  yang  akan,  sedang  dan  telah  berlaku  yang  bersumber dari  nilai-nilai  yang  berlaku  di  masyarakat  untuk  mencapai  tujuan  negara yang dicita-citakan.
Merujuk  pada  pengertian  politik  hukum  nasional  di  atas,  maka tujuannya  adalah  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  cita-cita  ideal  bangsa dan  negara  Republik  Indonesia  yang  meliputi  dua  aspek  yang  saling berkaitan yaitu, (1) Sebagai alat ( tool) atau sarana dan langkah yang dapat dipergunakan  oleh  pemerintah  untuk  mencipatakan  sistem  hukum  nasioanl yang dikehendaki dan, (2) Dengan sistem hukum ini akan diwujudkan cita- cita  bangsa  Indonesia  yang  lebih  besar  dan  luas. 16 Hal  ini  perlu  dipahami bahwa  tidak  bisa  dilepaskan  dari  konteks  sejarah  bahwa  setelah  Indonesia merdeka  kita  belum  memiliki  hukum  yang  bersumber  dari  tradisi  sendiri tetapi  masih  memanfaatkan  peraturan  perundang-undangan  peninggalan Kolonial  Belanda,  walaupun  demikian  atas  dasar  pertimbangan  politik  dan nasionalisme peraturan perundang-undangan mengalami proses nasionalisasi seperti  penggantian  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dari Wetboek  Van  Straafrechts,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPer) dari Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)  dari Wetboek  Van  Koofhandel  dengan  beberapa  penyempurnaan pasal  untuk  menyesuaikan  dengan  negara  yang  merdeka,  berdaulat  dan religius. Atas dasar pertimbangan tidak boleh ada kekosongan hukum sesuai dengan pasal. 1 Aturan Peralihan UUD 1945 yang mengatakan bahwa segala peraturan Perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.
Dalam  konteks  pembangunan  hukum  nasional  ke  depan  selain bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 dapat pula bersumber dari hukum lain  selama  tidak  bertentangan  dengan  jiwa  Pancasila  dan  UUD  RI  Tahun 1945,  dengan  pendekatan  ini  kita  dapat  mempertahankan  identitas  hukum nasional  dan  secara  bersamaan  dapat  mengakomodir  budaya  hukum  lain yang  baik,  dan  dapat  membantu  mempercepat  proses  pembangunan  sistem hukum nasional.
16 Imam Syaukani dan A. Ahsan Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2005), 59.

## Hukum Islam dalam Sistem Politik Hukum
(Studi Deskriptif Sejarah Hukum Islam di Indonesia)
Sehubungan  dengan  itu  dalam  membangun  sistem  hukum  nasional pemerintah  telah  menetapkan  kebijakan  untuk  memanfaatkan  tiga  sistem hukum yang hidup eksis ( living law) dan berkembang di Indonesia sebagai bahan  bakunya  yaitu,  (1)  Hukum  Adat,  (2)  Hukum  Islam  dan  (3)  Hukum Barat (Belanda), dalam masa colonial ketiga sistem hukum ini mulai berlaku di  Indonesia  pada  waktu  yang  berlainan.  Hukum  adat  sudah  lama  ada  dan berlaku di Indonesia walaupun baru dikenal sebagai sistem hukum pada abad ke-20.  Hukum  Islam  telah  ada  di  Kepulauan  Indonesia  sejak  orang  Islam datang  dan  bermukim  di  Nusantara  sejak  abad  pertama  Hijriah  atau  pada abad  ketujuh/kedelapan.  Pendapat  lain  mengemukakan  Islam  datang  di Nusantara pada abad ke-13. 17 Daerah yang pertama didatangi adalah pesisir Utara Sumatera dengan membentuk masyarakat Islampertama di Peureulak Aceh  Utara  dan  Samudra  Pasai.  Kemudian  Hukum  Barat  mulai diperkenalkan  sejak  datangnya  VOC.  Tahun  1602  mula-mula  diberlakukan terhadap  orang-orang  Belanda  dan  Eropa  saja  tetapi  dengan  berbagai peraturan dan upaya dinyatakan berlaku bagi orang-orang Asia dan termasuk penduduk pribumi di Nusantara.
Menurut  analisis  Bustanul  Arifin  walaupun  Hindia  Belanda  telah hengkang  dari  bumi  Nusantara  tetap  saja  suasana  ketiga  sistem  hukum  ini konflik, karena masih ada para ahli hukum mempertentangkan ketiganya dan mengunggulkan  salah  satu  dari  yang  lain.  Hal  ini  tentu  tidak  baik  bagi proses pembangunan sistem hukum nasional yang dicita-citakan. Disamping itu  pula  perspektif  epistemologi  belum  memiliki  apa  yang  disebut  sebagai ‚ilmu  hukum  nasional‛  atau  ‚teorisasi  hukum  Indonesia‛, 18 padahal  sangat memerlukannya  sebagai  dasar  untuk  merumuskan  sistem  hukum  nasional yang  sesuai  dengan  karakteristik  bangsa  Indonesia  karena  tidak  mungkin selamanya  menggunakan  teori-teori  hukum  dari  Barat.  Dari  penjelasan  ini ternyata belum memiliki sistem hukum nasional yang representatif. Namun bukan  berarti  idealitas  tentang  sistem  hukum  nasional  yang  dikehendaki tidak diupayakan, pihak pemerintah dan kampus telah mengadakan beberapa pertemuan ilmiah dan seminar berskala nasional dan lokal yang dihadiri oleh para ahli hukum.
17 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, 119.
18 Syatjipto  Rahardjo, Pembangunan  Hukum  Nasional  Dan  Perubahan  Sosial (Bandung: Angkasa, 1988), 180 .

## Indah Abbas
Dalam  hal  ini  untuk  mendukung  kehendak  bangsa  Indonesia sebagaimana  tersebut  di  atas  Arief  Sidharta  mengusulkan  bahwa sistem/tatanan hukum nasional harus memuat ciri-ciri sebagai berikut:
a. Berwawasan kebangsaan dan nusantara
b. Mampu  mengakomodir  kesadaran  hukum  kelompok,  etnis  kedaerahan dan keyakinan keagamaan
c. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi
d. Bersifat  rasional  yang  mencakup  rasionaliatas  efisiensi  rasionalitas kewajaran ( redeijkheid), rasionalitas kaidah dan rasionalitas kaidah
e. Aturan  prosedural  yang  menjamin  tranparansi  yang  memungkinkan kajian rasional terhadap pengambil keputusan oleh pemerintah
f. Responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. 19
Sehubungan dengan usulan diatas maka hasil seminar tentang hukum nasional  di  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Indonesia  Yogyakarta  yang dibukukan  dengan  judul  ‚Identitas  Hukum  Nasional‛  merekomendasikan hukum Nasional yang sedang dibangun adalah:
a. Berlandaskan Pancasila (filosofis) dan UUD 1945 (konstitusional).
b. Berfungsi  mengayomi,  menciptakan  ketertiban  sosial,  mendukung pelaksanaan  pembangunan,  dan  mengamankan  hasil-hasil  dari pembangunan. 20
Uraian  di  atas  menunjukkan  tujuan  politik  hukum  Indonesia sebagaimana  dikemukakan  oleh  Philippe  Nonet  dan  Philip  Selznick  dalam bukunya ‚Law  and  Society  in  Transition:  Toward  Resposive  Law‛  adalah menciptakan  sistem  hukum  nasional  yang  rasional,  transparan,  demokratis, otonom,  dan  responsif  terhadap  perkembangan  aspirasi  dan  ekspektasi masyarakat,  bukan  merupakan  sistem  hukum  yang  bersifat  menindas, ortodoks, dan reduksionistik. 21
Untuk mewujudkan sistem hukum dimaksud maka sangat diperlukam kerja sama di antara berbagai pihak terutama pemerintah, partai politik dan masyarakat  seperti  halnya  kompromi  yang  dilakukan  dalam  menetapkan
19 Arief  Sidharta, Refleksi  Tentang  Struktur  Ilmu  Hukum,  Sebuah  Penelitian tentang  Fondasi  Kefilsafatan  dan  Sifat  Keilmuan  Ilmu  Hukum  Sebagai  Landasan Pembangunan Ilmu Hukum Nasional Indonesia  (Bandung: Mandar Maju, 2000), 212.
20 Artidjo  Alkostar, Identitas Hukum Nasional (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1997),  296.
21 Imam Syaukani dan A. Ahsan Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, 72.

## Hukum Islam dalam Sistem Politik Hukum
(Studi Deskriptif Sejarah Hukum Islam di Indonesia)
Dasar  Negara,  tentang  Sila  Pertama  yaitu  ‚Ketuhanan  dengan  kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya‛ dari Piagam Jakarta tanggal 22 Juni  1945  sebagai  konsep  Dasar  Negara  yang  merupakan  suatu  proses konsep  ‚politik  hukum‛  baru  bagi  Negara  Republik  Indonesia,  yang  baru saja  diproklamasikan  pada  tanggal  17  Agustus  1945  dengan  UUD  1945 sebagai hukum dasarnya.
Zaman  Kemerdekaan  Periode  (1945-1950),  Indonesia  memasuki masa-masa revolusi menyusul kekalahan Jepang oleh tentara-tentara sekutu, dan  Belanda  ingin  kembali  menduduki  kepulauan  Nusantara.  Dengan melakukan beberapa pertempuran, dan berhasil menguasai beberapa wilayah Indonesia.
Hal  inilah  memicu  terjadinya  beberapa  pemberontakan  di  daearh- daerah diantaranya yang ‚bernuansakan‛ Islam, dalam fase ini yang sangat fenomenal  adalah  gerakan  DI/TII  yang  dipelopori  oleh  Kartosuwirjo  dari Jawa  Barat.  Kartosuwirjo  sesungguhnya  telah  memproklamirkan  negara Islamnya pada tanggal 14 Agustus 1945, atau dua hari sebelum proklamasi kemerdekaan  Indonesia  pada  17  Agustus  1945.  Namun  ia  melepaskan aspirasinya  untuk  kemudian  bergabung  dengan  Republik  Indonesia.  Tetapi ketika  kontrol  RI  terhadap  wilayahnya  semakin  merosot  akibat  agresi Belanda,  terutama  setelah  diproklamirkannya  Negara  Boneka  Pasundan  di bawah  kontrol  Belanda,  ia  pun  memproklamirkan  berdirinya  Negara  Islam Indonesia  pada  tahun  1948.  Namun  pemicu  konflik  yang  berakhir  di  tahun 1962  dan  mencatat  25.000  korban  tewas  itu,  menurut  sebagian  peneliti, lebih  banyak  diakibatkan  oleh  kekecewaan  Kartosuwirjo  terhadap  strategi para  pemimpin  pusat  dalam  mempertahankan  diri  dari  upaya  pendudukan Belanda  kembali,  dan  bukan  atas  dasar  apa  yang  mereka  sebut  dengan ‚kesadaran teologis-politis‛nya.
Akibat  dari  agresi  yang  dilakukan  Belanda  kemudian  mendirikan Negara-Negara  Bagian  yang  tentang  oleh  bangsa  Indonesia  maka Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  turun  tangan  dengan  melakukan beberapa  perundingan  dan  perjanjian  seperti  Linggarjati,  Renville  dan Konferensi  Meja  Bundar  (KMB)  yang  melahirkan  Negara  Federal  dengan Konstitusi Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949.
Dengan berlakunya Konstitusi RIS tersebut, maka UUD 1945 hanya berlaku  sebagai  konstitusi  Negara  Bagian  Republik  Indonesia  yang merupakan  satu  dari  16  Negara  Bagian  dalam  Negara  Republik  Indonesia Serikat.

## Indah Abbas
Konstitusi  RIS  sendiri  jika  ditelaah,  sangat  sulit  untuk  dikatakan sebagai  konstitusi  yang  menampung  aspirasi  hukum  Islam.  Mukaddimah Konstitusi ini misalnya, sama sekali tidak menegaskan posisi hukum Islam sebagaimana rancangan UUD 1945 yang disepakati oleh BPUPKI. Demikian pula  dengan  batang  tubuhnya,  bahkan  dipengaruhi  oleh  faham  liberal  yang berkembang  di  Amerika  dan  Eropa  Barat,  serta  rumusan  Deklarasi  HAM versi  PBB.  Namun  saat  negara  bagian  RIS  pada  awal  tahun  1950  hanya tersisa  tiga  negara  bagian  saja,  yaitu  Negara  Bagian  RI,  Negara  Bagian Sumatera Timur, dan Negara Bagian Indonesia Timur, salah seorang tokoh umat  Islam,  Muhammad  Natsir,  mengajukan  apa  yang  kemudian  dikenal sebagai  ‚Mosi  Integral  Natsir‛  sebagai  upaya  untuk  melebur  ketiga  negara bagian  tersebut.  Akhirnya,  pada  tanggal  19  Mei  1950,  semuanya  sepakat membentuk  kembali  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan Proklamasi  1945.  Dengan  demikian,  Konstitusi  RIS  dinyatakan  tidak berlaku, digantikan dengan UUD Sementara 1950 (Moh. Mahfud MD, 2009: 47). Akan tetapi, jika dikaitkan dengan hukum Islam, perubahan ini tidaklah membawa  dampak  yang  signifikan.  Sebab  ketidakjelasan  posisinya  masih ditemukan, baik dalam Mukaddimah maupun batang tubuh UUD Sementara 1950,  kecuali  pada  pasal  34  yang rumusannya  sama  dengan  pasal  29  UUD 1945,  bahwa  ‚Negara  Berdasar  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa‛  dan  jaminan negara terhadap kebebasan setiap penduduk menjalankan agamanya masing- masing, termasuk juga pada pasal 43 yang menunjukkan keterlibatan negara dalam  urusan-urusan  keagamaan.  Setelah  memahami  beberapa  kandungan dari  UUD  Sementara  1950  ini  maka  terbuka  peluang  untuk  merumuskan hukum  Islam  dalam  wujud  peraturan  perundang-undangan  atau  undang- undang. Peluang ini ditemukan dalam ketentuan pasal 102 UUD Sementara 1950.  Kemudian  peluang  inipun  dijadikan  kesempatan  dan  dimanfaatkan oleh wakil-wakil umat Islam yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada saat mengajukan rancangan undang-undang tentang Perkawinan Umat Islam  pada  tahun  1954.  Meskipun  upaya  ini  kemudian  gagal  akibat ‚hadangan‛  kaum  nasionalis  yang  juga  mengajukan  rancangan  undang- undang  Perkawinan  Nasional.  Dan  setelah  itu,  semua  tokoh  politik kemudian  nyaris  tidak  lagi  memikirkan  pembuatan  materi  undang-undang baru,  karena  konsentrasi  mereka  tertuju  pada  bagaimana  mengganti  UUD Sementara  1950  itu  dengan  UUD  yang  bersifat  tetap.  Namun  karena dibarengi  dengan  situasi  politik  yang  tidak  menentu  yang  berdampak  pada jatuh bangunnya Kabinet yang hanya seumur jagung silih berganti sehingga apa yang diinginkan oleh tokoh Islam saat itu tidak tercapai walaupun posisi

## Hukum Islam dalam Sistem Politik Hukum
(Studi Deskriptif Sejarah Hukum Islam di Indonesia)
mereka dalam Kabinet sangat signifikan akibat intervensi Pemerintah yang sangat kuat. Hal ini dapat dibuktikan dari jatuh bangunnya Kabiner seperti Kabinet I Natsir (Koalisi Masyumi, PSI dan Partai Kecil) September 1950- Maret 1951, diganti oleh Kabinet II Soekiman (Koalisi, Masyumi dan PNI) April  1951  Pebruari  1952,  kemudian  Kabinet  III  Wilopo  (koalisi  PNI, Masyumi, dan Partai kecil hingga Juni 1953, Kabinet IV Ali Sastroamijoyo (Koalisi  PNI,  NU  dan  Partai  Kecil)  Juli  1953-Juli  1955  Kabinet  V Burhanuddin Harahap (Koalisi Masyumi, NU, PSI dan Partai Kecil) Agustus 1955-Maret  1956  yang  berhasil  melaksanakan  Pemilu  dengan  Demokratis, dan akhirnya diganti pula oleh Kabinet VI Ali Sastroamijoyo (Koalisi PNI, Masyumi, NU dan PKI dan Partai Kecil). 22
Kemudian perjuangan mengganti UUD Sementara diwujudkan dalam Pemilihan  Umum  pada  Kabinet  Burhanuddin  Harahap  untuk  memilih  dan membentuk  Majelis  Konstituante  pada  akhir  tahun  1955.  Majelis  yang terdiri dari 514 orang itu kemudian dilantik oleh Presiden Soekarno pada 10 November 1956. Namun delapan bulan sebelum batas akhir masa kerjanya, Majelis  ini  dibubarkan  melalui  Dekrit  Presiden  yang  dikeluarkan  pada tanggal  5  Juli  1959.  Hal  ini  sangat  penting  terkait  dengan  tolak  ukur  bagi hukum  Islam  dalam  peristiwa  Dekrit  ini  adalah  konsiderannya  yang menyatakan  bahwa  ‚Piagam  Jakarta  tertanggal  22  Juni  menjiwai  UUD 1945‛  merupakan  suatu  kesatuan  dengan  konstitusi  tersebut.  Hal  ini  tentu saja mengangkat dan memperjelas posisi hukum Islam dalam UUD, bahkan menurut Anwar Harjono lebih dari sekedar sebuah dokumen historis.
Namun  bagaimana  dalam  tataran  aplikasi?  Lagi-lagi  faktor-faktor politik  adalah  penentu  utama  dalam  hal  ini.  Pengejawantahan  kesimpulan akademis ini hanya sekedar menjadi wacana jika tidak didukung oleh daya tawar politik yang kuat dan meyakinkan. Hal ini digambarkan dalam sidang Konstituante.  Selama  bersidang  kurang  lebih  dua  setengah  tahun  belum sepakat menetapkan UUD yang baru karena ketidaksepakatan tentang dasar negara  sebab  dua  kelompok  besar  yang berhadap-hadapan  seperti  golongan Islam dan golongan Nasionalis yang masing-masing mengusulkan Islam dan Pancasila sebagai dasar Negara. 23
22 Samudra Wibawa, Negara-Negara di Nusantara, 124-126.
23 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, 130.

## Indah Abbas

## 5. Hukum Islam di Masa Orde Lama dan Orde Baru
Mungkin tidak terlalu keliru jika dikatakan bahwa Orde Lama adalah eranya  kaum  nasionalis  dan  komunis.  Sementara  kaum  muslim  di  era  ini perlu  sedikit  merunduk  dalam  memperjuangkan  cita-citanya.  Salah  satu partai yang mewakili aspirasi umat Islam kala itu, Masyumi dan PSI harus dibubarkan  pada  tanggal  15  Agustus  1960  oleh  Soekarno,  melalui  Keppres No.200/1960  dengan  alasan  tokoh-tokohnya  terlibat  pemberontakan  (PRRI di  Sumatera  Barat).  Seperti  Natsir,  Burhanuddin  Harahap,  Syafruddin Prawiranegara.  Sementara  NU  yang  kemudian  menerima  Manipol  Usdek- nya  Soekarno, 24 bersama-sama  dengan  PKI  dan  PNI  kemudian  menyusun komposisi  DPR  Gotong  Royong  yang  berjiwa  Nasakom.  Berdasarkan  itu, terbentuklah  MPRS  yang  kemudian  menghasilkan  2  ketetapan,  salah satunya  adalah  tentang  upaya  unifikasi  hukum  yang  harus  memperhatikan kenyataan-kenyataan  umum  yang  hidup  di  Indonesia.  Meskipun  hukum Islam adalah salah satu kenyataan umum yang selama ini mayoritas hidup di Indonesia,  dan  atas  dasar  itu  Tap  MPRS  tersebut  membuka  peluang  untuk memposisikan  hukum  Islam  sebagaimana  mestinya,  namun  lagi-lagi ketidakjelasan batasan ‚perhatian‛ itu membuat hal ini semakin kabur. Dan peran  hukum  Islam  di  era  inipun  kembali  tidak  mendapatkan  tempat  yang semestinya.
Menyusul  gagalnya  kudeta  PKI  pada  1965  dan  berkuasanya  Orde Baru,  banyak  pemimpin  Islam  Indonesia  yang  sempat  menaruh  harapan besar  dalam  upaya  politik  mereka  mendudukkan  Islam  sebagaimana mestinya  dalam  tatanan  politik  maupun  hukum  di  Indonesia.  Apalagi kemudian  Orde  Baru  membebaskan  bekas  tokoh-tokoh  Masyumi  yang sebelumnya  dipenjara  oleh  Soekarno.  Namun  segera  saja,  Orde  ini menegaskan perannya sebagai pembela Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Bahkan  di  awal  1967,  Soeharto  menegaskan  bahwa  militer  tidak  akan menyetujui  upaya  rehabilitasi  kembali  partai  Masyumi,  hal  ini  kembali membuat hukum Islam berada dipersimpangan.
Meskipun kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional tidak begitu tegas di masa awal Orde Baru ini, namun upaya-upaya untuk  mempertegas  eksisistensinya  tetap  terus  dilakukan.  Hal  ini ditunjukkan  oleh  K.H.  Mohammad  Dahlan,  seorang  Menteri  Agama  dari kalangan  NU,  yang  mencoba  mengajukan  Rancangan  Undang-undang
24 Moh. Mahfud M. D, Politik Hukum di Indonesia , 148.

## Hukum Islam dalam Sistem Politik Hukum
(Studi Deskriptif Sejarah Hukum Islam di Indonesia)
Perkawinan Umat Islam dengan dukungan kuat fraksi-fraksi Islam di DPR- GR.  Meskipun  upaya  itu  gagal,  kemudian  dilanjutkan  dengan  mengajukan rancangan  hukum  formil  yang  mengatur  lembaga  peradilan  di  Indonesia pada  tahun  1970.  Upaya  ini  kemudian  membuahkan  hasil  dengan  lahirnya UU  No.14  Tahun  1970  tentang  Pokok-pokok  Kekuasaan  Kehakiman  yang mengakui  Pengadilan  Agama  sebagai  salah  satu  Badan  Peradilan  yang berinduk  pada  Mahkamah  Agung.  Melalui  undang-undang  ini,  menurut Hazairin,  hukum  Islam  dengan  sendiriya  telah  berlaku  secara  langsung sebagai hukum yang berdiri sendiri.
Dengan  keluarnya  UU  No.  14  Tahun  1970,  ini  optimisme membangun  negara  hukum  semakin  kuat  namun  harapan  ini  berubah menjadi pesimis sebab tuntutan para hakim dan advokad untuk mewujudkan kekuasaan  kehakiman  yang  bebas  dari  kekuasaan  eksekutif  tidak  bisa direalisir karena adanya dualisme kekuasaan kehakiman yang diadopsi dalam undang-undang tersebut yakni hakim secara organisatoris, administratif dan keuangan berada di bawah eksekutif,  sementara di bidang peradilan berada di  bawah  Mahkamah  Agung,  namun  demikian  semangat  untuk  mendukung negara hukum tetap kuat. 25
Hal  ini  kemudian  disusul  dengan  usaha-usaha  intensif  untuk mengkompilasikan  hukum  Islam  di  bidang-bidang  tertentu.  Dan  upaya  ini membuahkan hasil saat pada bulan Februari 1988, Soeharto sebagai Presiden menerima  hasil  kompilasi  itu,  dan  menginstruksikan  penyebarluasannya kepada Menteri Agama.
Dengan  disetujuinya  Undang-Undang  Peradilan  Agama  ini  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  RI,  merupakan  penegasan  terhadap berlakunya  hukum  Islam  yang  semakin  jelas  ketika  UU  No.  7  Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama  ditetapkan  pada  tanggal  29  Desember  1989,  dan diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 49 tanggal 29 Desember 1989 oleh  Sekretaris  Negara,  merupakan  momentum  yang  penting  dalam pembangunan  sistem  hukum  nasional  termasuk  bagi  umat  Islam  di Indonesia. 26 Sebab  hal  ini  semakin  memantapkan  kedudukan  Pengadilan Agama  sebagai  salah  satu  badan  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  yang mandiri di Indonesia dalam menegakkan hukum Islam bagi pencari keadilan sesuai  hukum  Islam  bagi  masyarakat  Indonesia  yang  beragama  Islam  yang
25 Bambang  Sutyoso  dan  Sri  Hartuti  Puspitasari, Aspek-Aspek  Perkembangan Kekuasaan Kehakiman (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), 14.
26 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, 282.
menyangkut  perkara-perkara  perdata  di  bidang  perkawinan,  kewarisan, wasiat,  hibah,  wakaf  dan  sedekah.  Dengan  demikian  masyarakat  Indonesia yang  sebagian  besar  memeluk  agama  Islam  memiliki  kesempatan  yang seluas-luasnya  untuk  menjalankan  ketentuan  hukum  Islam  yang  menjadi ajaran  agama  sesuai  ketentuan  yang  terkandung  dalam  pasal  29  ayat  (2) UUD RI Tahun 1945.
Kompilasi  Hukum  Islam  telah  dirancang  sesuai  dengan  wewenang utama Pengadilan Agama dan telah diterima secara baik dan bulat oleh para Ulama  dan  Sarjana  Hukum  Islam  seluruh  Indonesia  dalam  lokakarya  yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 yang terdiri dari tiga buku,yaitu Buku I tentang hukum perkawinan, Buku II tentang hukum kewarisan  dan  Buku  III  tentang  hukum  perwakafan.  Kemudian  melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 telah ditetapkan sebagai  pedoman  bagi  Instansi  Pemerintah  dan  masyarakat  yang  beragama Islam  yang  memerlukan  penyelesaian  masalah  ketiga  bidang  hukum tersebut.  Kemudian  ditindaklanjuti  oleh  Menteri  Agama  dengan  Surat Keputusan  No.  154  Tahun  1991  Tanggal  22  Juli  1991,  yang  isinya  adalah dalam  rangka  melaksanakan  Instruksi  Presiden  tersebut,  meminta  kepada seluruh  Instansi  Departemen  Agama  termasuk  Pengadilan  Agama,  dan Instansi  pemerintah  lainnya  yang  terkait  agar  menyebarluaskan  Kompilasi Hukum  Islam  dimaksud.  Dalam  diktum  kedua  Keputusan  Menteri  Agama tentang  pelaksanaan  Instruksi  Presiden  tersebut  disebutkan  pula  bahwa seluruh  lingkungan  Instansi  itu,  terutama  Pengadilan  Agama  (MDA),  agar menerapkan  Kompilasi  Hukum  Islam  tersebut  di  samping  peraturan perundang-undangan  lainnya  dalam  menyelesaikan  masalah-masalah  di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. 27

## 6. Hukum Islam di Masa Reformasi
Pada Era ini merupakan kebangkitan demokrasi dan kebebasan yang terjadi  di  seluruh  pelosok  tanah  air  Indonesia  bersamaan  dengan  jatuhnya Soeharto penguasa Orde Baru selama kurang lebih 32 tahun. Setelah melalui perjalanan  yang  panjang,  di  era  ini  setidaknya  hukum  Islam  mulai menempati  posisinya  secara  perlahan  tapi  pasti.  Lahirnya  Ketetapan  MPR No.  III/MPR/2000  tentang  Sumber  Hukum  dan  Tata  Urutan  Peraturan Perundang-undangan,  semakin  membuka  peluang  lahirnya  aturan  undang- undang yang berlandaskan hukum Islam. Terutama pada Pasal 2 ayat 7 yang
27 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, 282.

## Hukum Islam dalam Sistem Politik Hukum
(Studi Deskriptif Sejarah Hukum Islam di Indonesia)
menegaskan  ditampungnya  peraturan  daerah  yang  didasarkan  pada  kondisi khusus  di  suatu  daerah  di  Indonesia,  dan  peraturan  tersebut  dapat mengesampingkan berlakunya peraturan yang bersifat umum.
Lebih dari itu, disamping peluang yang semakin jelas, upaya kongkrit merealisasikan  hukum  Islam  dalam  wujud  peraturan  perundang-undangan telah  membuahkan  hasil  yang  nyata  di  era  ini.  Salah  satu  buktinya  adalah terbitnya  Undang-Undang  Tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang- Undang  Otonomi  Khusus  serta  Undang-Undang  Daerah  Istimewa.  Seperti halnya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  tentang  Pemerintahan Daerah,  kemudian  yang  sangat  menjadi  perhatian  adalah  diterbitkannya Undang-Undang No. 44 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  dan  Undang-Undang  No.  18  Tahun  2001 tentang  Otonomi  Khusus  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai  Provinsi Nangroe  Aceh  Darussalam.  Kedua  produk  hukum  Pemerintah  Provinsi Nangroe  Aceh  Darussalam  ini  walaupun  tidak  berlaku  secara  nasional namun telah merubah hampir secara keseluruhan tatanan hukum dan politik di Aceh, bahkan ditengarai pula akan memberikan pengaruh yang tidak kecil terhadap pemerintah pusat. 28
Dalam  penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi  Nangroe  Aceh Darussalam  terdapat  empat  keistimewaan  yang  dimiliki  daerah  ini  sebagai berikut,  (1)  Penerapan  syariat  Islam  dalam  seluruh  aspek  kehidupan beragama, (2) Penggunaan kurikulum pendidikan berdasarkan syariat tanpa mengabaikan  kurikulum  umum,  (3)  Pemasukan  unsur  adat  dalam  struktur Pemerintahan  Desa  dan,  (4)  Pengakuan  peran  Ulama  dalam  penetapan kebijakan  daerah.  Untuk  menindaklanjuti  undang-undang  tentang Penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  tersebut maka  Pemerintah  Provinsi  Nangroe  Aceh  Darussalam  telah  mengeluarkan empat  Peraturan  Daerah  (Perda)  atau Qanun.  Adapun  beberapa  Qanun dimaksud  masing-masing  adalah, Qanun  No.  3  Tahun  2000  tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Qanun No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Qanun No. 6 Tahun  2000  tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan  dan Qanun  No.  7  Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Adat.
Berkaitan  dengan  isi  beberapa Qanun  tersebut  maka  pelaksanaan Syariat  Islam  sedemikian  luasnya  yang  mencakup  hukum  tentang  masalah
28 Imam Syaukani dan A. Ahsan Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, h. 97-98
ibadah,  peradilan  perdata  dan  pidana.  Berkaitan  dengan  peradilan  ( qadha), pada tanggal 1 Muharram 1424 Hijriah  bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2003  melalui  Keppres  No.  11  Tahun  2003  Pemerintah  telah  meresmikan berdirinya  Mahkamah  Syar’iyah,  sehingga  dapat  melaksanakan  syariat Islama  secara kaffah  di  wilayah  Provinsi  Nangroe  Aceh  Darussalam,  dan Mahkamah  Syar’iah  ini  nantinya  akan  menangani  perkara-perkara  perdata ( ahwal al-syakhshiyyah) dan perkara pidana (jinayah), hal ini sesuia amanat Qanun No. 10 Tahun 2002, dan sesuai pula dengan Qanun Provinsi Nangroe Aceh  Darussalam  tentang  Pelaksanaan  Syari’at  Islam  Nomor  11  Tahun 2002. 29
Dengan  demikian,  di  era  reformasi  ini,  terbuka  peluang  yang  luas bagi  sistem  hukum  Islam  untuk  memperkaya  khazanah  tradisi  hukum  di Indonesia.  Kita  dapat  melakukan  langkah-langkah  pembaruan,  dan  bahkan pembentukan hukum baru yang bersumber dan berlandaskan sistem hukum Islam, untuk kemudian dijadikan sebagai norma hukum positif yang berlaku dalam hukum Nasional Indonesia.

## C. Pembinaan  Hukum  Islam  dalam  Pembangunan  Hukum  Nasional  di Indonesia
Kedudukan  hukum  Islam  dalam  pembangunan  hukum  nasional melalui  perjuangan  yang  cukup  panjang  dan  baru  mendapat  titik  terang setelah  Pidato  Menteri  Kehakiman  RI,  Ali  Said  pada  Upacara  Pembukaan Simposium  Pembaharuan  Hukum  Perdata  Nasional  di  Yogyakarta  pada tanggal 21 Desember 1981 yang menjelaskan bahwa disamping hukum adat dan  hukum  eks  Barat,  hukum  Islam  yang  merupakan  salah  satu  komponen tata  hukum  Indonesia,  menjadi  salah  satu  sumber  bahan  baku  bagi pembentukan  hukum  nasional,  kemudian  kebijakan  ini  dijabarkan  secara rinci delapan tahun kemudian (1989) oleh Menteri Kehakiman Ismail Saleh, namun  sebelum  mengetahui  tempat  hukum  Islam  dalam  pembangunan hukum  nasional  terlebih  dahulu  kita  mengikuti  langkah-langkah  kebijakan pembangunan  hukum  nasional  melalui  tiga  dimensi  antar  lain,  (1)  Dimensi pemeliharaan  yaitu  memelihara  tatanan  hukum  yang  ada  walaupun  sudah tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  masyarakat.  Dimensi  ini  untuk menghindari kekosongan hukum hal ini sebagai konsekuensi logis dari Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, (2) Dimensi pembaharuan yaitu usaha untuk
29 Imam Syaukani dan A. Ahsan Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, 99.

## Hukum Islam dalam Sistem Politik Hukum
(Studi Deskriptif Sejarah Hukum Islam di Indonesia)
lebih  meningkatkan  dan  menyempurnakan  pembangunan  hukum  nasional, dimensi  ini  disamping  pembentukan  undang-undang  yang  baru  diusahakan pula  penyempurnaan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  sehingga sesuai dengan kebutuhan masa kini, (3)  Dimensi penciptaan, yaitu dimensi dinamika  dan  kreativitas,  dalam  hal  ini  dimensi  penciptaan  perangkat perundang  undangan  yang  baru,  yang  sebelumnya  memang  tidak  pernah ada. 30
Hukum  nasional  harus  mampu  mengayomi  dan  memayungi  seluruh bangsa  dan  negara  dalam  seluruh  kehidupan  maka  menurut  Menteri Kehakiman  dalam  merencanakan  pembangunan  hukum  nasional  wajib menggunakan,  satu  wawasan  nasional  yang  terdiri  dari  tiga  segi  yang bersama-sama merupakan ‚tri tunggal‛ yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain  yaitu:  ‛Wawasan  Kebangsaan,  Wawasan  Nusantara,  dan  Wawasan Bhineka Tunggal Ika‛.
Dari segi Wawasan kebangsaan bahwa sistem hukum nasional harus dititik beratkan pada oreintasi kepentingan bangsa yang mencerminkan cita- cita hukum, tujuan hukum, dan fungsi hukum serta dilandasi dengan ciri dan tujuan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Jadi  kepentingan  bangsa  disini dimaksudkan  adalah  kepentingan  seluruh  bangsa  Indonesia  yang  menyatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Wawasan  Nasantara  dimaksudkan  adanya  satu  kesatuan  hukum nasional  yang  mengarah  pada  unifikasi  hukum,  untuk  itu  perlu  diciptakan iklim  yang  mendorong  tumbuhnya  kesadaran  kehidupan  dibawah  satu payung hukum bagi semua golongan masyarakat Indonesia.
Atas  dua  pandangan  wawasan  tersebut  walaupun  unifikasi  hukum merupakan  tujuan  pembangunan  hukum  nasional  maka  demi  keadilan  atas hukum nasional yang akan dibangun maka perbedaan, latar belakang, sosial budaya dan kepentingan golongan  masyarakat Indonesia bahkan kebutuhan kelompok  dan  golongan  tertentu  harus  menjadi  perhatian  negara,  sehingga kelompok  masyarakat  tersebut  mendapatkan  perlakuan  yang  sama/adil  dan merata.  Oleh  sebab  itu  disamaping  wawasan  nusantara  dan  wawasan kebangsaan  tersebut  perlu  dilengkapi  dengan  ‚wawasan  bhineka  tunggal ika‛.
30 Imam Syaukani dan A. Ahsan Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, 269.

## Indah Abbas
Hubungannya  dengan  hukum  Islam  secara  khusus  tidak  dapat dipungkiri  bahwa  penduduk  Indonesia  mayoritas  memeluk  agama  Islam, menurut Menteri Kehakiman (Ismail Saleh) seyogyanya mempunyai hukum Islam yang secara substansial terdiri dari dua bidang yaitu (1) bidang ibadah, dan  (2)  bidang  muamalah. 31 Artinya  pengaturan  hukum  bertalian  dalam bidang  ibadah  bersifat  rinci  sedangkan  dalam  bidang  muamalah  atau mengenai  aneka  kehidupan  dalam  masyarakat  tidak  bersifat  rinci,artinya dalam bidang ini diatur hanya prinsip-prinsipnya saja sedangkan aplikasinya dan pengembangannya diserahkan kepada penyelenggara negara/pemerintah atau Ulil  ‘Amri.  Perlu  menjadi  perhatian  bahwa  karena  hukum  Islam memegang  peranan  yang  penting  dalam  membina  ketertiban  sosial  umat Islam  dan  mempengaruhi  berbagai  segi  kehidupan  maka  yang  harus ditempuh  pemerintah  adalah  mengupayakan  adanya  transpormasi  norma- norma hukum Islam kedalam hukum nasional sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Menteri Kehakiman Ismail Saleh). Serta relevan  dengan  kebutuhan  hukum  khususnya  umat  Islam,  karena  cukup banyak  asas-asas  yang  bersifat  universal  terkandung  dalam  hukum  Islam yang  dapat  dipergunakan  sebagai  bahan  dan  materi  penyusunan  hukum nasional.

## D. Penutup
Dalam  pembangunan  hukum,  masyarakat  Indonesia  yang  mayoritas Muslim harus memiliki kepedulian dan  penuh keterbukaan tidak pelak lagi turut  diwarnai  oleh  tuntutan-tuntutan  umat  Islam  yang  ingin  menegakkan Syariat  Islam.  Bagi  penulis,  ide  ini  tentu  patut  didukung.  Namun  sambil memberikan  dukungan,  perlu  pula  kiranya  upaya-upaya  semacam  ini dijalankan  secara  cerdas  dan  bijaksana  demi  tercapai  tujuan  dan  cita-cita besar bangsa ini.
Menegakkan  yang ma’ruf  haruslah  juga  dengan  menggunakan langkah  yang ma’ruf.  Disamping  itu,  kesadaran  bahwa  perjuangan penegakkan  syariat  Islam  sendiri  adalah  jalan  yang  panjang  dan  berliku, sesuai dengan sunnatullãh-nya. Oleh karena itu dibutuhkan kesabaran dalam menjalankannya.  Sebab  tanpa  kesabaran  yang  cukup,  upaya  penegakan  itu hanya  akan  menjelma  menjadi  tindakan-tindakan  anarkis  yang  justru  tidak sejalan dengan kema’rufan Islam.
31 Imam Syaukani dan A. Ahsan Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, 272.

## Hukum Islam dalam Sistem Politik Hukum
(Studi Deskriptif Sejarah Hukum Islam di Indonesia)
Proses pengakraban bangsa ini dengan hukum Islam yang selama ini telah  dilakukan,  harus  terus  dijalani  dengan  kesabaran  dan  kebijaksanaan. Disamping  tentu  saja  upaya-upaya  penguatan  terhadap  kekuatan  dan  daya tawar  politis  umat  Islam  perlu  ditingkatkan.  Sebab  tidak  dapat  dipungkiri bahwa  dalam  sistem  demokrasi,  daya  tawar  politis  menjadi  sangat menentukan sukses-tidaknya suatu tujuan dan cita-cita.

## Daftar Pustaka
Ali,  Mohammad  Daud. Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
Alkostar, Artidjo. Identitas Hukum Nasional. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1997.
Hazairin. Pergolakan  Penyesuaian  Adat  Kepada  Hukum  Islam.  Jakarta: Bulan Bintang, 1952.
Mahfud  M.D.,  Moh. Politik  Hukum  di  Indonesia.  Jakarta:  PT.  Rajawali Persada, 1999.
Mas, Marwan. Pengantar Ilmu Hukum (Makassar: Ghalia Indonesia, 2003.
Munir,  Sirojul. Hukum  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia:  Konsep,  Azas dan Aktualisasinya. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
Rahardjo, Syatjipto. Pembangunan Hukum Nasional Dan Perubahan Sosial. Bandung: Angkasa, 1988.
Sidharta, Arief. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang  Fondasi  Kefilsafatan  dan  Sifat  Keilmuan  Ilmu  Hukum Sebagai  Landasan  Pembangunan  Ilmu  Hukum  Nasional  Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2000.
Sutyoso Bambang, dan Sri Hartuti Puspitasari. Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005.
Syaukani,  Imam,  dan  A.  Ahsan  Thohari, Dasar-Dasar  Politik  Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

## Indah Abbas

## Tanya, Bernard L. Teori Hukum: Strategi Tertif Manusia Lintas Ruang dan
Generasi. Surabaya: CV. Kita, 2006.
Wahyono,  Padmo. Kerangka  Pembangunan  Hukum  di  Indonesia.  Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1986.
Wibawa, Samudra. Negara-Negara di Nusantara: Dari Negara Kota Hingga Negara  Bangsa  dari  Modernisasi  Hingga  Negara  Bangsa  dari Modernisasi  Hingga  Reformasi  Administrasi.  Yogyakarta:  Gajah Mada University Press, 2001.