Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Pada Rumah Potong Hewan Kota Jambi

## Bima Pratama
bimapratama1997@gmail.com

## Dwi Suryahartati
dwisuryahartati@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History: Submitted : 21 April 2020; Accepted: 19 Nopember 2020; Published: 19 Nopember 2020

## Abstract
This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  implementation  of  PKWT  in slaughterhouses  Jambi,  and  examine  the  obstacles  that  hamper  the  implementation  of PKWT  related  to  the  rights  of  the  parties  in  legal  protection  for  contract  workers  in slaughterhouses Jambi. The research method used in this study is empirical juridical. The results of this study indicate that the implementation of rights regarding wages, working time,  health  benefits  in  the  form  of  BPJS  and  OHS  (Occational  Health  and  Safety) implementation that is not in accordance with the contents of PKWT and constraints that hamper  the  implementation  of  the  contents  of  PKWT  are  the  maintenance  of  unfinished BPJS  Health,  flexible  working  hours  which  cause  overtime  paid,  non-rigid  wage  systems and  slaughterhouses  that  do  not  incorporate  OHS  clauses  into  PKWT.  In  implementing work agreements between workers and slaughterhouses in the city of Jambi, a discussion should  be  held  between  contract  workers  and  slaughterhouses  to  straighten  out  the contents of PKWT and resolve issues related to non-implementation of rights in the PKWT.
Keywords: Legal Protection; Temporary Work Aggreement

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan PKWT di rumah potong  hewan  Kota  Jambi  serta  menelaah  kendala-kendala  yang  menghambat pelaksanaan  PKWT  terkait  hak  para  pihak  dalam  perlindungan  hukum  bagi  pekerja kontrak  di  rumah  potong  hewan  Kota  Jambi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  tidak terlaksananya hak mengenai upah, waktu kerja, tunjangan kesehatan berbentuk BPJS dan pelaksanaan  K3  yang  tidak  sesuai  dengan  isi  PKWT  dan  kendala  yang  menghambat pelaksanaan isi  PKWT yaitu pengurusan  BPJS Kesehatan yang tidak kunjung selesai, jam kerja  fleksible  yang  menyebabkan  lembur  tidak  dibayarkan,  sistem  pengupahan  yang tidak  rigid  serta  pihak  Rumah  Potong  Hewan  yang  tidak  memasukkan  klausula  K3  ke
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas
Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
dalam  PKWT.  Dalam  pelaksanaan  perjanjian  kerja  antara  pekerja  dengan  rumah  potong hewan  di  Kota  Jambi  hendaknya  mengadakan  musyawarah  antar  pihak  pekerja  kontrak dan  pihak  rumah  potong  hewan  untuk  meluruskan  isi  dari  PKWT  serta  menyelesaikan permasalahan terkait tidak terlaksananya hak-hak di dalam PKWT tersebut.
Kata kunci: Perlindungan Hukum; PKWT

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  Ketenagakerjaan  telah  diatur  mengenai  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu  yaitu  yang  terdapat  dalam  Pasal  56  sampai  Pasal  59,  namun  pengertian Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  terdapat  dalam  Pasal  1  angka  1  Keputusan  Menteri Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  :Kep.  100/MEN/VI/2004 Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  dinyatakan  bahwa, Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  yang  selanjutnya  disebut  dengan  PKWT  adalah perjanjian  kerjaantara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha  untuk  mengadakan  hubungan kerja dalam waktu tertentu untuk pekerjaan tertentu.
PKWT tersebut termuat syarat kerja dan ketentuan yang memuat hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja/buruh kemudian dipersyaratkan tidak boleh lebih rendah dari  ketentuan  dalam  peraturan  Perundang-Undangan  yang  berlaku  (Pasal  2 Kep.100/Men/2004 jo. Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).  Bahwa  yang  dimaksud  dengan  tidak  lebih  rendah  atau  bertentangan dengan  peraturan  perusahaan,  perjanjian  kerja  bersama  dan  peraturan  Perundang- Undangan yang berlaku adalah apabila di perusahaan telahada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, isi perjanjian kerja baik kualitas maupun kuantitas tidak boleh lebih rendah dari peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama di perusahaan yang bersangkutan. 1
Hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, terdapat kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak, pekerja yang telah melaksanakan kewajibannya maka berhak mendapatkan  upah,  dan  kewajiban  pengusaha  membayar  upah  tersebut,  namun  dalam pelaksanaannya pekerja yang bekerja melebihi  jam kerja atau kerja  lembur banyak yang tidak mendapatkan upah dari kerja lembur tersebut.
Suatu  perjanjian  kerja  ditemukan  pada  pekerjaan  karyawan  rumah  potong  hewan Kota  Jambi.  RPH  atau  Rumah  Pemotongan  Hewan  merupakan  salah  satu  bisnis  yang
1 Hidayat  Muharam. Hukum  Ketenagakerjaan  Serta  Pelaksanaannya  Di  Indonesia. PT.  Citra  Aditya Bakti. Bandung. 2006. Hlm. 6.
memiliki  banyak  konsumen  karena  memang  kebutuhan  daging  terus  meningkat.  Hal tersebut merupakan salah satu alasan banyaknya bisnis pemotongan yang muncul, selain itu keuntungan dalam bisnis yang satu ini juga cukup menggiurkan, bisa dikatakan kalau ini salah satu bisnis dengan modal besar yang juga memberikan keuntungan yang besar.
Hubungan  kerja  yang  terjadi  antara  pekerja  dengan  pengusaha  yang  timbul  karena adanya  suatu perjanjian kerja  sebenarnya  secara  teoritis merupakan hak pengusaha  dan hak  pekerja  untuk  memulai  maupun  mengakhiri  hubungan  kerja  tersebut.  Akan  tetapi bagi  pekerja  hubungan  hukum  yang  terjadi  dengan  pengusaha  selalu  berada  dalam hubungan subordinatif atau hubungan di mana kedudukan pekerja lebih rendah dari pada pengusaha atau majikan.
Hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah diadakannya perjanjian kerja.  Pasal  1  Ayat  (15)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  disebutkan  bahwa: “Hubungan  kerja  adalah  antara  pengusaha  dengan  pekerja  berdasarkan  perjanjian  kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”.
Perjanjian  kerja  yang  dilakukan  Rumah  Potong  Hewan  Kota  Jambi  merupakan Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  yang  memakai  jangka  waktu  atau  selesainya suatu pekerjaan tertentu kemudian perjanjian kerja tersebut telah ditetapkan oleh pihak pertama yaitu Manajer Operasional Produksi Rumah Potong Hewan Kota Jambi, sehingga dalam perjanjian kerja tersebut pekerja/buruh masih berstatus karyawan kontrak.Adapun jumlah  pekerja  di  Rumah  Potong  Hewan  Kota  Jambi  tahun  2018  buka  daging  4  (empat) orang, jeroan 2 (dua) orang, kebersihan 1 (satu) orang, packing 2 (dua) orang, kandang 1 (satu)  orang  dan  manajemen  3  (tiga)  orang,  totalnyaada  13  orang  yang  bekerja  di RumahPotongHewan Kota Jambi.
Rumah  Potong  Hewan  Kota  Jambi  banyak  menggunakan  jasa  tenaga  kerja  kontrak, karena  tenaga  kerja  kontrak  membuat  perusahaan  lebih  memilih  mengangkat  pekerja secara kontrak daripada pekerja tetap karena perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam  membiayai  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  bekerja  di  perusahaan  yang bersangkutan. Adanya beberapa masalah pokok praktik tenaga kerja kontrak tidak benar, antara  lain  pembayaran  gaji  yang  tak  sesuai,  tidak  adanya  tunjangan-tunjangan (kesehatan, masa kerja).
Prakteknya  tenaga  kerja  kontrak  tersebut  pulang  melebihi  jam  kerja  yang  telah ditentukan  dalam  undang-undang  (bekerja  lebih  dari  8  jam)  atau  dengan  kata  lain karyawan  tersebut  melakukan  kerja  lembur.  Sehingga  karyawan  tersebut  berhak mendapatkan  upah  lembur  karena  telah  melakukan  kewajibanya.  Kemudian  di  dalam perjanjian kerja tersebut tidak memuat mengenai uang lembur.
B. Pelaksanaan  Hak  dalam  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  di  Rumah  Potong Hewan Kota Jambi
1. Gambaran Umum mengenai Rumah Potong  Hewan Kota Jambi
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Potong Hewan berkedudukan sebagai unsur  pembantu  Kepala  Dinas  dalam  melaksanakan  tugas  teknis  operasional dan/atau  teknis  penunjang  pada  wilayah  kerjanya.  UPTD  rumah  potong  hewan dipimpin oleh kepala unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui kepala bidang peternakan dan kesehatan hewan. Sub bagian tata usaha UPTD  dipimpin  oleh  Kepala  Sub  Bagian  Tata  Usaha  yang  berada  dibawah  dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
Kepala  UPTD  Rumah  Potong  Hewan  Mempunyai  Tugas  membantu  Kepala  Dinas dalam menyelenggarakan pemotongan hewan, dengan rincian tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD;
2. Mengkoordinir,  mengendalikan  dan  mengawasi  kegiatan  operasional  rumah potong hewan;
3. Melaksanakan  pengawasan  pemeriksaan  hewan  sebelum  (Ante  Mortem)  dan sesudah dipotong (Post Mortem);
4. Melaksanakan pengawasan dan pencegahan penyebaran penyakit hewan di UPTD rumah potong hewan;
5. Melaksanakan  usaha  pemotongan  hewan  yang  memenuhi  kaidah  kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama islam;
6. Melaksanakan usaha pencegahan pemotongan ternak ruminansia betina produktif;
7. Melaksanakan  pemeriksaan  rutin  kebersihan  lingkungan  dan  kelayakan  daging yang dikeluarkan di UPTD rumah potong hewan;
8. Melaksanakan evaluasi kegiatan operasional di UPTD rumah potong hewan;
9. Melaksanakan  tanggung  jawab  terhadap  seluruh  aset  pemerintah  yang  berada  di UPTD rumah potong hewan;
10. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala  Sub  Bagian  Tata  Usaha  mempunyai  tugas  membantu  kepala  unit  dalam melaksanakan  urusan  ketatausahaan,  perlengkapan,  keuangan  dan  kepegawaian dengan rincian tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja sub bagian tata usaha;
2. Melaksanakan  pelayanan  administrasi  ketatusahaan,  kearsipan,  perlengkapan, kerumahtanggaan dan kehumasan;
3. Melaksanakan  pendistribusian,  pemeliharaan  dan  penatausahaan  barang inventaris serta sarana dan prasarana;
4. Melaksanakan analisa kebutuhan barang serta sarana dan prasarana;
5. Melaksanakan  pendistribusian,  pemeliharaan  dan  penatausahaan  barang inventaris serta sarana dan prasarana;
6. Melaksanakan  penatausahaan  keuangan  yang  meliputi  penerimaan  dan pengeluaran;
7. Melaksanakan pembayaran gaji dan honorarium pegawai;
8. Melaksanakan pembukuan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan;
9. Menyiapkan  dan  memproses  usulan  kenaikan  pangkat,  gaji  berkala,  pensiun, pemberian sanksi disiplin dan pemberian tanda pengharagaan/tanda jasa;
10. Menyiapkan  dan  memproses  permohonan  izin  dan  cuti,  tugas  belajar  dan perpindahan (mutasi) pegawai;
11. Mengelola absensi atau daftar hadir pegawai;
12. Menyusun daftar urut kepangkatan (DUK);
13. Menyiapkan  dan  memproses  daftar  penilaian  pekerjaan  pegawai  dan  laporan pajak-pajak pribadi;
14. Melaksanakan pengelolaan kesejahteraan pegawai;
15. Melaksanakan kebersihan, keindahan serta keamanan dan ketertiban dilingkungan kerja;
16. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPTD Rumah Potong Hewan Kota Jambi ini berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 72 Tahun 2018. 2
2. Pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Rumah Potong Hewan Kota Jambi
Pembuatan  Perjanjian  kerja  waktu  tertentu  yang  oleh  pengusaha  pada hakikatnya  bertujuan  untuk  melindungi  pengusaha  dan  pekerja.  Dalam  hal  ini perjanjian  kerja  waktu  tertentu  memiliki  peranan  yang  cukup  besar  baik  terhadap pengusaha alias Manajemen Rumah Potong Hewan maupun pekerja. Dalam perjanjian kerja waktu tertentu telah diatur ketentuan-ketentuan tentang hal yang berhubungan
2 Rumah  Potong  Hewan https://dpkp.jambikota.go.id/rph/ ,  diakses  pada  26  Januari  2020  Pukul 16.00 WIB.
dnegan  pekerja  dan  pengusaha,  jika  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  yang  telah disetujui  tersebut  dilanggar  oleh  salah  satu  pihak  maka  pihak  yang  dirugikan  dapat menuntut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja waktu tertentu.
Penyususan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  di  Rumah  Potong  Hewan  yang langsung  dibawah  naungan  Dinas  Pertanian  dan  Ketahanan  Pangan  Kota  Jambi dengan  pekerja kontrak adalah  dibuat  menurut format  dan bentuk yang dibuat oleh manajemen  Rumah  Potong  Hewan  dan  tidak  melalui  penyusuan  perjanjian  secara bersama-sama  dengan  pekerja  dimana  sudah  tercantum  hak  dan  keajiban  pekerja sehingga pekerja hanya perlu mengisi:
(1) Identitas pekerja
(2) Jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu
(3) Jabatan bagi pekerja
(4) Tanda tangan dan nama dari para pihak yang melakukan perjanjian kerja waktu tertentu.
Adapun format  perjanjian kerja waktu  tertentu  di Rumah Potong  Hewan adalah sebagai berikut:
(1) Identitas Pihak I
Berisi tentang nama, jabatan, alamat yang mewakili Manajemen Rumah Potong Hewan.
(2) Identitas Pihak II
Berisi nama, tempat/tanggal lahir, pendidikan, dan alamat dari pihak pekerja.
(3) Masa Kerja, Tugas, dan Tanggung Jawab
Berisi  mengenai  Masa  kerja,  tugas  dan  tanggung  jawab  dari  pekerja  dengan ketentuan perjanjian kerja ini  dapat berakhir sebelum masa  kerja telah habis atas kesepakatan kedua belah pihak.
(4) Tempat dan waktu kerja
Berisi mengenai lokasi bekerja di Rumah Potong Hewan Kota Jambi dna waktu kerja  yang  disesuaikan  dengan  ketentuan,  yaitu  pukul  19.00  WIB  sampai dengan selesai atau mengikuti ketentuan yang berlaku dari Pihak I.
(5) Upah
Berisi  mengenai  ketentuan  upah  yang  dibayarkan  sebesar  Rp.  1.800.000,-  di setiap bulannya dengan cara transfer ke rekening masing-masing pekerja pada tanggal  25  setiap  bulannya.  Pihak  II  selain  memperoleh  gaji  juga  mendapat Tunjangan  Kesehatan  BPJS  yang  dibayarkan  beserta  gaji  serta  bonus  kinerja tergantung dari pemotongan sapi tiap bulannya.
(6) Peraturan dan Tata Tertib Kerja
Dalam  poin  ini  menyatakan  bahwa  Pihak  II  wajib  mematuhi  tata  tertib  yang berlaku  dari  Pihak  I,  pelanggaran  atas  ketentuan  dan  tata  tertib  dapat mengakibatkan berakhirnya perjanjian kerja oleh Pihak I secara sepihak.
(7) Penyelesaian Perselisihan
Berisi  mengenai  penyelesaian  perselisihan  dengan  cara  musyawarah  namun abaila  penyelesaian  secara  musyawarah  tidak  berhasil  maka  kedua  belah pihak dapat menyelesaikan perselisihan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku.
Suatu pembuatan perjanjian kerja kedudukan para pihak harus seimbang dalam menentukan  isi  perjanjian.  Perjanjian  kerja  waktu  tertentu  di  Manajemen  Rumah Potong  Hewan  Kota  Jambi  dibuat  dalam  bentuk  kontrak  baku.  Kontrak  baku  adalah suatu  kontrak  yang  sudah  dicetak  secara  baku  dalam  bentuk  formulir-formulir tertentu,  yang  menempatkan  pihak  lain  tidak  mempunyai  posisi  tawar-menawar tetapi hanya menempatkan pada posisi menerima atau menolak kontrak tersebut.
Pada saat kontrak tersebut ditanda-tangani, para pihak, yaitu Manajemen Rumah Potong  Hewan  yang  diwakili  oleh  Manajer  Operasional  Produksi  dan  pekerja  hanya mengisi data-data informatif saja dengan sedikit atau tanpa mempunyai kesempatan atau  hanya  sedikit  kesempatan  untuk  mengubah  klausula  yang  telah  dibuat.  Hal tersebut  membuat  keadaan  berat  sebelah  dimana  kepentingan  dari  pekerja  kontrak kurang terpenuhi ataupun terlindungi.
Ketimpangan hubungan antara pekerja dengan pihak pengusaha menggambarkan  bahwa  pihak  pengusaha  adalah  pihak  yang  mampu  menentukan keadaan perburuhan sesuai dengan keinginnanya, bahkan melalui sarana kebebasan berkontrak, dimana kebebasan berkontrak yang dimiliki tiap-tiap pekerja tidak lebih dari sebuah kondisi yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pengusahan.
Pasal  52  angka  (1)  Undang-Undang  Nomro  13  Tahun  2003  menyatakan  bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar:
1. Kesepakatan kedua belah pihak
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
4. Pekerjaan  yang  diperjanjikan  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban  umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keempat  syarat  tersebut  bersifat  kuantitatif  artinya  harus  dipenuhi  semuanya baru  dapat  dikatakan  bahwa  perjanjian  tersebut  sah.  Syarat  kemauan  bebas  kedua
belah  pihak  dan  kemampuan  atau  kecakapan  kedua  belah  pihak  dalam  membuat perjanjian dalam hukum perdata disebut sebagai syarat subyektif karena menyangkut mengenai  oran  yang  membuat  perjanjian,  sedangkan  syarat  adanya  pekerjaan  yang diperjanjikan  dan  pekerjaanyang  diperjanjikan  harus  halal  disebut  sebagai  syarat obyektif  karena  menyangkut  objek  perjanjian.  Kalau  syarat  obyektif  tidak  dipenuhi maka  demi  hukum  perjanjian  hukum  waktu  tertentu  yang  diperjanjiakn  berubah menjadi perjanjian kerja waktu  tidak tertentu. Jika yang tidak dipenuhi adalah syarat subyektif maka akibat hukum dari perjanjian tersebut dapat dibatalkan, pihak-pihak yang tidak memberikan persetujuan secara tidak bebas.
Mengenai perjanjian kerja waktu tertentu Rumah Potong Hewan tidak memenuhi syarat  sah  perjanjian  kerja.  Kesepakatan  kedua  belah  pihak  yang  lazim  disebut kesepakatan  bagi  yang  mengikatkan  dirinya  maksudnya  bahwa  pihak-pihak  yang mengadakan  perjanjian  kerja  harus  setuju  atau  speakat,  mengenai  hal-hal  yang diperjanjikan  dan  pihak-pihak  yang  mengadakan  perjanjian  mempunyai  kedudukan yang seimbang. Cara penyusunan atau pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu di Rumah Potong Hewan menggunakan format atau bentuk dari manajemen sendiri dan tidak  melalui  penyusunan  perjanian  secara  bersama-sama  dengan  pekerja.  Hal  ini menyebabkan  perjanjian  yang  dibuat  oleh  Rumah  Potong  Hewan  belum  memenuhi syarat  subyektif  dari  perjanjian  kerja  maka  akibat  hukum  dari  perjanjian  tersebut adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan.
3. Pelaksanaan  Hak  sebagai  Bentuk  Perlindungan  Hukum  di  Rumah  Potong  Hewan Kota Jambi
Pada  penelitian  ini  peneliti  mewawancarai  beberapa  orang  pekerja  sebagai sampel dari Rumah Potong Hewan dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 1 Daftar Pekerja di Rumah Potong Hewan Kota Jambi No Nama Umur Masa Kerja Jabatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Iswandi M. Husairi Aisyah Fathia Riki Dwi Putra Bambang
Einopianto
Taufik Qurrahman Fahrori Ismanto M. Isa Peri Gunawan 49 Tahun 47 Tahun 26  Tahun 23 Tahun 42 Tahun 39 Tahun 32 Tahun 38 Tahun 41 Tahun 26 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 16 Tahun 1.5 Tahun 6 bulan 1 Tahun 15 Tahun 2 Tahun Manajer Pengurus Administrasi Packing Packing Sortir Operator Menguliti Jagal Jagal
11 12 Jun Herman Ali Usman 49 Tahun 23 Tahun 9 Tahun 4 Tahun Satpam Satpam

## Sumber: Manajemen Rumah Potong Hewan Kota Jambi
Adapun  mengenai  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  perjanjian kerja antara pekerja dengan rumah potong hewan di Kota Jambi, dapat dikemukakan bahwa:
1. Upah
Dalam  perjanjian  kerja  ada  poin  tentang  pengupahan  dan  jam  kerja.  Menurut  M. Husairibahwa: “di dalam perjanjian kerja terdapat klausa tentang pengupahan, detail rinci  tentang  upah  yang  nantinya  akan  diterima  oleh  mereka  (pekerja)  sudah tercantum  di  bagian  “Upah,  Tunjangan  dan    lain-lain  serta  cara  pembayaran”  pada perjanjian kerja tersebut”. 3
Untuk  komponen  upah  di  dalam  perjanjian  kerja  antara  pekerja  dan  Rumah Potong  Hewan  Kota  Jambi  adalah  upah  pokok  dan  tunjangan  yang  terlampir  dalam perjanjian.  Dalam  hal  ini  pemberian  upah  terlampir  dan  disesuaikan  dengan perusahaan  klien.  Hal  ini  yang  pasti  sesuai  dengan  jenjang  karir  dan  posisi  atau jabatan yang diduduki dan diperoleh.
Perbedaan  upah  antar  pekerja  adalah  posisi  dan  jabatan  pekerja  itu  sendiri.  Hal  itu pun  kemudian  dilanjutkan  dengan  kriteria  yang  diminta  oleh  Rumah  Potong  Hewan Kota Jambi tersebut. Dari 5 pekerja yang menjadi sampel di dalam penelitian rentang upah yang diterima, rata-rata adalah Rp. 1.500.000,-.
Menurut  salah  satu  pekerja,  yaitu  M.Husairi  yang  mengatakan:  “upah  pekerja  ini jumlahnya  berbeda  dengan  karyawan  tetap  dan  jumlahnya  di  bawah  gaji  karyawan tetap. Bagi yang belum bekeluarga mereka akan merasa cukup, tapi kalau yang sudah berkeluarga pasti merasa kurang karena faktor kebutuhan yang bertambah banyak”. 4
2. Waktu Kerja
Waktu  kerja  adalah  faktor  yang  penting  dalam  pelaksanaan  pekerjaa,  karena pemberlakuan  waktu  kerja  bisa  menjadi  indikator  atau  tolak  ukur  perlindungan pekerja  selain  upah,  tunjangan,  jaminan  sosial  dan  kesehatan  dan  sebagainya.  Dalam pasal  3  Perjanjian  Kerja  Rumah  Potong  Hewan  Kota  Jambi  tercantum  waktu  kerja yaitu  pukurl  19.00  WIB  –  selesai  pekerjaan  tersebut  atau  mengikuti  ketentuan  yang
3 Wawancara dengan M. Husairi, Pengurus Rumah Potong Hewan Kota Jambi, pada tanggal 12 November 2019.
4 Wawancara dengan M. Husairi, Pengurus Rumah  Potong Hewan Kota Jambi, pada tanggal 12 November 2019.
berlaku  pada  Pihak  Pertama,  klausula  mengenai  waktu  kerja  ini  bersifat  tidak  rigid sehingga menyebakan peluang untuk pekerja overtime .
3. Keselamatan dan Kesehatan  Kerja (K3)
Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan  bahwa  setiap  pekerja/  buruh  mempunyai  hak  untuk  memperoleh perlindungan  atas  :  Keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  moral  dan  kesusilaan,  dan perlakuan,  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  manusia  serta  nilai-nilai  agama.  Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Rumah Potong Hewan Kota Jambi tidak ada klausula mengenai  pihak  pertama menyediakan  alat pelindung  diri  atau  alat-alat  keselamatan kerja.
4. Tunjangan Kesehatan
Pasal  4  mencantumkan  mengenai  Tunjangan  Kesehatan  BPJS  yang  diabayarkan tiap bulannya beserta gaji sebagai pentuk hak dari pihak pekerja kontrak.  Kewajiban ini  tidak  dilaksanakan  oleh  pihak  perusahaan  karena  pekerja  menanggung  sendiri biaya  pengobatan,  berdasarkan  keterangan  dari  pekerja,  mereka  tidak  didaftarkan pada program BPJS.
Hasil  penelitian  dalam  bentuk  wawancara  diatas  dirangkum  dalam  bentuk  tabel berikut ini:
Tabel 2 Rangkuman Hak dan Kewajiban pada PKWT Rumah Potong Hewan dan Pekerja Kontrak Pasal Hak dan Kewajiban Uraian Pasal 1 - Dalam  hal  ini  masa kerja ditentukan selama 12 bulan. - Dijelaskan pula terdapat  kesepakatan mengenai berakhirnya masa kerja atas kesepakatan kedua belah pihak - Jabatan  atau  posisi petugas Rumah potong Hewan Hasil dari penelitian menunjukkan  bahwa  ada beberapa  pekerja  yang tidak menyadari mengenai poin  kesepakatan  dalam Pasal 1 ini dan beranggapan  hanya  perlu menanda-tangani PKWT tanpa  perlu  bernegoisasi mengenai  kesepatakan  di dalam PKWT. Pasal 2 - Tempat Kerja - Pasal 3 - Waktu Kerja Hasil  dari  wawancara  dan isi dari PKWT menunjukkan bahwa
terdapat klausul yang cukup  rancu  disebabkan tidak  adanya  kejelasan mengenai waktu selesainya pekerjaan sehingga  PKWT  ini  rawan terhadap  pelanggaran  jam kerja yang telah ditetapkan oleh UU Ketenagakerjaan  Pasal  77 ayat 1. Pasal 4 - Upah (Gaji) Dari hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dalam hal pengupahan  pada  pekerja di  Rumah  Potong  Hewan, ada beberapa pekerja yang  mendapatkan  upah kurang  dari  isi  PKWT  dan untuk tunjangan Kesehatan yang tidak dilaksanakan  oleh  pihak Rumah Potong Hewan.

## Sumber: Hasil wawancara dan isi PKWT Rumah Potong Hewan
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka diketahui pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan Rumah Potong Hewan Kota Jambi belum sepenuhnya berjalan dengan  baik  dikarenakan  beberapa  permasalahan,  yaitu  Rumah  Potong  Hewan  Kota Jambi  banyak  menggunakan  jasa  tenaga  kerja  kontrak,  karena  tenaga  kerja  kontrak membuat  perusahaan  lebih  memilih  mengangkat  pekerja  secara  kontrak  dari  pada pekerja  tetap  karena  perusahaan  dapat  menghemat  pengeluaran  dalam  membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Adanya beberapa  masalah  pokok  praktik  tenaga  kerja  kontrak  tidak  benar,  antara  lain pembayaran gaji yang tak sesuai, tidak adanya tunjangan-tunjangan (kesehatan, masa kerja), kontrak yang tidak diperpanjang batas maksimal 2 (dua) tahun.
Dalam  prakteknya  tenaga  kerja  kontrak  tersebut  pulang  melebihi  jam  kerja  yang telah  ditentukan  dalam  undang-undang  (bekerja  lebih  dari  8  jam)  atau  dengan  kata lain karyawan tersebut melakukan kerja lembur. Sehingga karyawan tersebut berhak mendapatkan upah lembur karena telah melakukan kewajibannya. Kemudian di dalam perjanjian kerja tersebut tidak memuat mengenai uang lembur.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, pihak manajemen Rumah Potong Hewan Kota Jambi  tidak  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  dalam  perjanjian  kerja  antara pekerja dengan Rumah Potong Hewan Kota Jambi sebagaimana mestinya.
C. Kendala  dalam  Pelaksanaan  Hak  pada  PKWT  di  Rumah  Potong  Hewan  Kota Jambi
Pada  Rumah  Potong  Hewan  Kota  Jambi,  di  mana  perlindungan  hukum  seadanya dan hanya formalitas di atas kertas, namun di dalam kenyataan tidak ada sama sekali. Upah para pekerja kontrak yang melakukan jenis pekerjaan yang sama di tempat yang sama dengan jam kerja yang sama dengan buruh tetap mendapatkan upah pokok dan upah total yang berbeda. Rata-rata upah pokok buruh kontrak 14% lebih rendah dan rata-rata  upah  pokok  pekerja  17%  lebih  rendah  dari  buruh  tetap.  Pekerja  kontrak hanya  mendapatkan  upah  mínimum  dan  menerima  beberapa  tunjangan  yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan yang diterima buruh tetap.
Status  Kerja  dalam  hubungan  kerja  ini  tidak  ada  jaminan  pekerjaan  karena hubungan  kerja  bersifat  kontrak  dengan  rata-rata  masa  kontrak  1  tahun,  hanya mendapatkan  upah  mínimum  dan  menerima  beberapa  tunjangan  yang  jumlahnya lebih  kecil  dibandingkan  yang  diterima  buruh  tetap,  tidak  ada  jaminan  bahwa perusahaan akan memperpanjang masa kontrak, tidak ada peluang peningkatan status dan  karir  sangat  kecil.  Jaminan  Sosial  Setiap  pekerja/buruh  dan  keluarganya  berhak untuk  memperoleh  jaminan  sosial  tenaga  kerja,  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam Pasal  99  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003.  Selain  itu,  pengusaha  wajib  untuk menyediakan  fasilitas  kesejahteraan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  bagi  para pekerjanya.
Jaminan  sosial  adalah  suatu  perlindungan  bagi  tenaga  kerja  dalam  bentuk santunan  berupa  uang  sebagai  pengganti  sebagian  penghasilan  yang  hilang  atau berkurang  dan  pelayanan  sebagai  akibat  peristiwa  atau  keadaan  yang  dialami  oleh tenaga  kerja  berupa  kecelakaan  kerja,  sakit,  hamil,  berslin,  hari  tua,  dan  meninggal dunia. Pengusaha wajib mengikut sertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial. Namun  dalam  penerapan  jaminan  sosial  ini  masih  menuai  kontraversi  hal  ini disebabkan  oleh  peraturan  BPJS  yang  berdasarkan  Undang-Undang  SJSN,  untuk memperoleh  manfaat  pensiun,  para  pekerja  harus  telah  mengikuti  program  jaminan pensiun  atau  membayar  iuran  ke  BPJS  sekurang-kurangnya  15  tahun.  Itu  artinya, sebelum 15 tahun  tidak ada  manfaat  dana pensiun yang didapat para  pekerja. Selain dana  Jaminan  Hari  Tua  (JHT),  persoalaan  terkait  jaminan  sosial  bagi  para  pekerja kesehatan,  tunjangan  yang  hingga  saat  ini  banya  menuai  permasalahan  seperti  pada
Rumah  Potong  Hewan  Kota  Jambi.  Dengan  jaminan  sosial  dari  pemerintahan  yang minim hingga mengakibatkan, kesusahan di kalangan para pekerja. Faktor pendukung dan  faktor  penghambat  dalam  penerapan  perjanjian  kerja  bagi  pekerja  pada  Rumah Potong Hewan Kota Jambi.
Dalam  penerapannya  perusahaan  mendapat  dukungan  dan  hambatan,  sebagai berikut:
1. Faktor yang mendukung adalah sebagai berikut:
a. Adanya dasar hukum yang sudah jelas dan sah guna menunjang dan menjamin pelaksanaan sistem kontrak berjalan dengan maksimal.
b. Selain  itu  para  pengguna  jasa  selalu  disiplin  dalam  membayarkan kewajibannya.
2. Faktor yang menghambat adalah sebagai berikut:
a. Perusahaan  kesulitan  dalam  menetapakan core  business ”  atau  pekerjaan  inti produksi,  sehingga  hampir  semua  pekerjaan  yang  ada,  ini  merupakan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku.
b. Pihak  penyedia  jasa  (vendor)  terpaksa  harus  menekan  pengeluaran perusahaanya  terutama  upah  para  pekerja,  hal  ini  disebakan  tender  yang dimenangkan dengan standar biaya yang rendah.
c. Perusahaan tidak sepenuhnya mematuhi Undang-Undang ketenagakerjaan dan peraturan lain yang berlaku
Kendala  yang  dihadapi  dalam  memberikan  pelaksanaan  perjanjian  kerja  antara pekerja dengan Rumah Potong Hewan Kota Jambi, yaitu:
Menurut Iswandi, yang mengemukakan:
1. Birokrasi  perusahaan  Rumah  Potong  Hewan  Kota  Jambi  yang  menginginkan manajemen  tidak  terlalu  dipusingkan  dengan  pemenuhan  hak-hak  karyawan sehingga  dilakukan  rekrutmen  terhadap  tenaga  kerja  yang  lebih  bisa  diatur  hak- haknya.
2. Pekerja tidak menuntut terlalu banyak akan hak-hak tenaga kerja.
3. Tidak  adanya  serikat  pekerja  yang  menaungi  tenaga  kerja  Rumah  Potong  Hewan Kota Jambi yang memperjuangkan pemenuhan hak-hak tenaga kerja sepenuhnya. 5
Adapun hal lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan Rumah Potong Hewan Kota Jambi adalah:
5 Wawancara dengan  Iswandi,  Manager  Rumah  Potong  Hewan  Kota  Jambi,  tanggal  9 November 2019.
1. Dalam  hal  pelaksanaan  tunjangan  BPJS  Kesehatan  masih  pada  tahap  pengurusan yang berlarut-larut sehingga hak pekerja kontrak terhadap BPJS Kesehatan belum juga terpenuhi hingga kini.
2. Dalam  hal  upah,  kendala  Rumah  Potong  Hewan  Kota  Jambi  adalah  sistem pelaksanaan  pemotongan  hewan  yang  tidak  menentu  tiap  bulannya  sehingga biasanya  pekerja  kontrak  digaji  per  persentasi  dari  pemotongan  hewan  tiap bulannya  atau  per  tender  yang  dilakukan.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut  pihak Rumah  Potong  Hewan  Kota  Jambi  berkompromi  dengan  memberikan  tambahan daging sisa-sisa dari pemotongan hewan namun hal itu tetap nihil.
3. Pada  pelaksaan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  (K3),  pihak  Rumah  Potong Hewan  belum  memahami  isi  dari  peraturan-perundangan  sehingga  tidak melaksanakan  amanat  undang-undang  Ketenagakerjaan  untuk  memasukkan klausula mengenai K3 ke PKWT.
4. Dalam  hal  waktu  kerja,  jam  kerja  di  Rumah    Potong  Hewan  yang  relatif  lebih fleksible  yang  mengakibatkan  lembur  yang  tidak  dibayarkan  karena  pada  saat pemotongan hewan yang dilaksanakan pada saat malam hari.
5. Kurangnya  dukungan  dan  keterlibatan  pihak  manajemen  Rumah  Potong  Hewan Kota Jambi dalam pelaksanaan pekerja. Tanpa keterlibatan dari pihak manajemen dalam  implementasi  pekerja  dalam  Perusahaan  mencapai  tujuan  jangka  pendek maupun  jangka  panjang  baik  bagi  perusahaan  maupun  untuk  perlindungan pekerja. Perusahaan harus dapat memilih klien dan pekerja yang tepat dan sesuai dengan  kebutuhan.  Seharusnya  perusahaan  dapat  memonitor  pekerja  yang bekerja  pada  perusahaan  klien  sehingga  terhindar  dari  kerugian-kerugian  yang dialami pekerja seperti masalah upah dan jam kerja.
6. Kurangnya pengetahuan pekerja mengenai hak-haknya sebagai pekerja.
7. Kurangnya komunikasi  antara  perusahaan Rumah Potong  Hewan Kota Jambi  dan pekerja  yang  seharusnya  dilakukan  secara  efektif  dan  terarah  agar  tidak  muncul berbagai  masalah  yang  dipicu  kekhawatiran  karyawan  perusahaan  akan  adanya PHK, penentangan dari karyawan atau serikat pekerja atau tidak dipenuhinya hak- hak pekerja.
Tidak  adanya  pembelaan  terhadap  pemenuhan  hak-hak  tenaga  kerja  Rumah Potong Hewan Kota Jambi, menimbulkan keadaan tidak adanya pemenuhan terhadap hak-hak tenaga kerja pada perusahaan tersebut.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  terhadap  pokok  permasalahan  sebelumnya,  dapatlah disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  antara  pekerja  kontrak dengan pihak Rumah Potong Hewan Kota Jambi belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan hak para pihak dalam perjanjian kerja antara pekerja dengan Rumah Potong Hewan  Kota  Jambi  yang  tidak  terlaksana  sebagaimana  mestinya  dalam  hal  upah,  waktu kerja, serta tunjangan sosial dan Rumah Potong Hewan Kota Jambi yang tidak tunduk pada Undang-Undang  Nomor  13  tentang  Ketenagakerjaan  karena  tidak  memasukkan  klausula K3 ke dalam PKWT sebagaimana seharusnya.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  para  pihak dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) pada rumah potong hewan di Kota Jambi  yaitu  pengurusan  BPJS  Kesehatan  yang  tidak  kunjung  selesai,  jam  kerja  fleksible yang  menyebabkan  lembur  tidak  dibayarkan,  system  pengupahan  yang  tidak  rigid sertapihak Rumah Potong Hewan yang tidak memasukkan klausula K3 ke dalam PKWT.

## DAFTAR PUSTAKA
Artikel/Buku/Laporan
Muharam, Hidayat. 2006. Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya Di Indonesia . PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

## Peraturan dan PutusanHukum
Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  TransmigrasiRepublik  Indonesia  Nomor  :Kep. 100/MEN/VI/2004 TentangKetentuanPelaksanaanPerjanjianKerja Waktu Tertentu

## Laman
Rumah  Potong  Hewan  https://dpkp.jambikota.go.id/rph/,  diakses  pada  26  Januari  2020 Pukul 16.00 WIB.