## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 1, No. 3, December 2020  e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index

## 155
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

## Pengembangan Konsep E-Government Syariah Berbasis Fiqih Siyasah
Siti Rahma Tiya 1 , Darius Antoni* 1
1 Information System Departement, Bina Darma University, Palembang, Indonesia
2 Informatics Departement , Bina Darma University, Palembang, Indonesia Email: 1 rahmatiya71@gmail.com, 2 darius.antoni@binadarma.ac.id

## Abstrak
Konsep E-government merupakan memberikan pelayanan kepada publik demi terjalinya komunikasi  antara  pemerintah  dan  masyarakat.  Namun  demikian  masih  sering  terjadi ketidak seimbangan antara informasi yang di harapkan dengan informasi yang di sajikan oleh  pemerintah  terutama  memlalui  media  eletronik.  Oleh  karena  itu,  pemerintah mengambil  peluang  menciptakan  pelayanan  yang  berkualitas  dengan  memanfaatkan teknologi  informasi  yang  disebut  e-government.  Konsep  e-government  dalam  tinjauan Hukum  Islam  lebih  mengarah  kepada  bagaimana  cara  mendayagunakan  metode  yang ditawarkan  dalam  Ilmu  Ushul  Fikih  untuk  merumuskan  asas-asas  Hukum  Islam  untuk merespon berbagai persoalan yang terjadi dalam pemerintahan. Pengedalian merupakan hal yang harus dilakukan agar tujuan yang telah direnacanakan dapat dilakukan dengan maksimal  dalam  memcapai  target  yang  di  inginkan.  Sedangakan  Pelaksanaan  suatu makanisme  atau  intraksi  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  dan  pihak-pihak  yang terliabat.  Kebijakan  merupakan  suata  rangakian  konsep  dan  asas  menjadi  suatu  garis pelaksanan  dalam  pekerjaan,  kebijakan  harus  ada  dalam  kehidupan  bernegara.  Dalam penelitian  ini  mengunakan  Metode  Kualitatif  yang  bersifat  deskritip  yang  mengunakan Analisa dan mengacu pada data, atau bisa dilakukan dengan wawacaran dan observasi. Dalam pengembangan sistem ini meggunakan Framework Laravel dan MySQL sebagai Database.  Dengan  menggunakan  Model  MVC  (Model  View  Controler)  hasil  dari penelitian  ini  merupakan  aplikasi  pelayanan  terpadu  berbasis  website  guna  untuk mempermudahkan pemerintah dalam melakukan kontroling baik dalam semua kegiatan maupun  transparansi  dana. Selain  itu,  aplikasi  ini  juga  dirancang  untuk  mempermudah masyarakat  dalam  berpartisipasi  serta  dalam  aplikasi  ini  juga  terdapat  layanan  publik yang berfungsi untuk mempermudah masyarakat berkomuikasi mau pun menyampaikan pendapat ke pemerintahan.
Kata Kunci: E-Government,Fiqih Siyasa, Framwork Laravel
1. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi yang sangat pesat. Setiap orang memerlukan teknologi untuk  kebutuhan  yang  harus  dimiliki  contohnya  teknologi  informasi  yang  di

## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 1, No. 3, December 2020  e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index
manfaatkan oleh masyarakat dalam mendapat kan informasi saat ini. Sehingga pemerintah  membuat  keputusan  untuk  menciptakan  layanan  yang  berkualitas dengan cara memanfaatkan teknologi informasi yang sering di sebut dengan e- government.  Seringkali  Government  dan  government  diangganp  memiliki  satu pengertian  yang  sama  contohnya  bagaimana  proses  dalam  menerapkan kekuasaan  dalam  organisasi,  lembaga  maupun  negara.  Tetapi  istilah  dari e- government  dan  governance  memiliki  makna  yang  berbeda.  Govenment (pemerintahan) bermakna pada suatu kekuasaan di dalam negara. Sedangkan makna governance  merupakan  prosedur  serta  tata  cara  pemerintah  untuk masyarakat dalam mengendalikan dan memecahkan masalah publik.[1]
Kota  Palembang  merupakan  kota  yang  sudah  mengimlementasikan e- government dalam membantu berinteraksi dengan masyarakat.Pemerintah Kota Palembang  talah  banyak  membuat  aplikasi  salah  satunya  yaitu  Sidemang  dan Hallo  Palembang.  Sidemang  merupakan  akronim  dari  sistem  informasi administrasi  online  masyarakat  kota  palembang.  Aplikasi  Sidemang  merupakan salah  satu  halaman  website  Hallo  Palembang  yang  digunakan  masyarakat secara  mudah  dalam  pengurusan  berkas  tanpa  harus  datang  ke  kantor pemerintahan, masyarakat juga bisa mencetak sendiri berkasnya. Walaupun Kota Palembang  telah  mengimplementasikan  banyak  aplikasi e-government  tetapi aplikasi-aplikasi  tersebut  belum  mendukung  visi  Kota  Palembang  yaitu  menjadi Palembang  Emas  Darusalam.  Palembang  Emas  Darusalam  yang  memiliki  dua kata  yaitu  EMAS  yang  mempunyai  arti  Elok  Madani,  Aman  dan  Sejahtera. Sedangkan kata DARUSSALAM mempunyai makna yaitu Kota Palembang akan menjadi Kota yang Aman, Damai, Makmur serta Sejahtera dengan keharmonisan antara  kehidupan  manusia  dan  alam.  Untuk  mendukung  pemerintah  Kota Palembang  dalam  mewujudkan  Palembang  Emas  Darusalam  dibutuhkan  suatu konsep e-government berbasis Syariah [2].
Selain permasalahan di atas, jadi dibutuhkan suatu sistem e-govenment menurut administrasi  Islam  yaitu  pengendalian,  pelaksanaan  dan  kebijakan.  Untuk menyelesaikan  masalah  tersebut  maka  akan  dikembangkan  menggunakan pendekatan maslahat  mursalah  atau  fiqih  siyasah.    Dalam  ilmu    fiqih  siyasah membahas  cara  mengatur  tata  negara  secara  Islam  contohnya  cara  untuk menerapkan  perundang-undangan  serta  peraturan  lainnya  yang  sesuai  dalam prinsip  islam  untuk  menciptakan  kemaslahan  umum.  Dari  penjelasan  di  atas maka  penelitian  ini  akan  mengangkat  judul  yaitu “Pengembangan  Konsep  E - Government Syariah Berbasis Fiqih Siyasah ” yang mengacu pada Visi yang ada di Kota Palembang yaitu Palembang Emas Darusalam.

## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 1, No. 3, December 2020  e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index
Siti Rahma Tiya, Darius Antoni | 157
2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1 E-Government
E-government merupakan pembahasan tentang penggunaan teknologi informasi dan  komunikasi  (TIK)  untuk  mendefinisikan  kembali  layanan  publik  agar  lebih mudah diakses, akuntabel, dan efektif. Ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi publik dan meningkatkan akuntabilitas publik dan transparansi dalam pengambilan keputusan publik. Selain itu, e-government mendorong keterlibatan warga dalam administrasi publik karena sifat konsep e-government yang multi- dimensi. Hal ini mengarah pada identifikasi tiga klasifikasi utama e-government. Klasifikasi tersebut didasarkan pada sifat interaksi dalam sistem Government To Business  (G2B),  Government  To  Governments  (G2G)  dan  Government  To Citizens (G2C).[3]
1) Government to Business (G2B) merupakan interaksi antara pemerintah dan  dunia  usaha  guna  membantu  bisnis  dalam  berurusan  dengan pemerintah  secara  lebih  efektif.  Contoh  yang  paling  umum  adalah layanan  pengadaan  elektronik.  Layanan  ini  memungkinkan  proses penawaran transparansi untuk semua bisnis dimana sebelumnya bisnis ini  perlu  terus  menghubungi  pemerintah  untuk  pembaruan  selama proses penawaran.
2) Government to Governments (G2G) memungkinkan berbagai informasi diantara organisasi publik hal ini berkaitan dengan pertukaran informasi antara  lembaga  pemerintah  dan  pegawai  ditingkat  provinsi  dan  lokal. Tujuan  dari Government  to  Governments  merupakan  mencakup koordinasi  yang  lebih  baik  di  antara  badan  pemerintah,  prosedur standar  dan  efisiensi  yang  lebih  besar  bagi  pemeritah  untuk  melayani publik dengan lebih baik.
3) Government  to  Citizens  (G2C)  berfokus  pada  interaksi  antara pemerintah  dan  warga.  Hal  ini  merupakan  penggunaan e-government untuk  meningkatkan  penyampaian  layanan  publik.  Contohnya Government to Citizens memungkinkan warga atau masyarakat  dapat melakukan  partisipasi  berupa  bantuan  maupun  berkomentar  sehingga pemerintah dapat menanggapi komentar dari masyarakat itu sendiri.

## 2.2 E-Government Di Kota Palembang
Kota  Palembang  merupakan  salah  satu  kota  yang  berusaha  untuk mengembangkan e-government  di  dalam  urusan  administrasi  pada pemerintahannya. Tetapi, penggunaan e-government di kota palembang masih banyak menghadapi berbagai masalah. Salah satu masalah yang dihadapi yaitu

## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 1, No. 3, December 2020  e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index
kurangnya  keinginan  dari  masyarakat  untuk  memanfaatkan  fasilitas  pelayanan yang  di  sediakan  oleh  pemerintah  dalam  melakukan  upaya  penerapan e- govenment sehingga hal ini masih belum bisa berjalan secara maksimal seperti yang  diharapkan.  Lokasi  dan  akses  menjadi  faktor  penting  dalam  mendukung penerapan e-government untuk memberikan layanan kepada masyarakat. [4]
Tabel 1 Aplikasi E-government Di Kota Palembang No Aplikasi Deskripsi 1 Hallo Palembang Hallo  Palembang  merupakan  wadah  untuk  masyarakat Kota  Palembang  dalam  mendapatkan  informasi pelayanan  yang  diberikan  oleh  seluruh  Organisasi Perangkat  Daerah  di  lingkungan  Pemerintah  Kota Palembang. 2 Sidemang Sidemang  merupakan  akronim  dari  sistem  informasi administrasi online masyarakat kota palembang. Aplikasi Sidemang merupakan salah satu halaman website Hallo Palembang  yang  digunakan  untuk  mempermudah masyarakat  dalam  pengurusan  berkas  tanpa  harus datang  ke  kantor  pemerintahan  masyarakat  juga  bisa mencetak sendiri berkasnya. Menurut Antoni (2018) menginvestigasi e-government di Kota Palembang yang
berjudul Information  Technology  Governance  Profil  of  E-Government.    Adapun hasil penelitiannya menunjukan bahwa:
1) Dalam  aspek  pengadaan  dan  pengembangan,  ringkasan  jawaban responden  dalam  penelitian  yang  telah  dilakukan  menunjuknan  dalam pengembangan  IT  e-pemerintah,  pemerintah  Kota  Palembang  harus memperhatikan  investasi  dan  sumber  daya  oprasional  untuk meningkatkan  pelaksanaan  IT e-government  di  lingkungan
pemerintahan.
2) Dalam  aspek  perencanaan  dan  pengorganisasian,  ringkasan keseluruhan  responden  dalam  penelitian  yang  telah  dilakukan menunjukkan Palembang yang dalam hal IT e-pemerintah perencanaan masih  kurang  dalam  penerapannya  dan  juga  dalam  hal pengorganisasian masih tampak kurang perhatian untuk pengembangan
IT e-government di lingkungan pemerintahan.
3) Dalam  aspek  pelaksanaan  dan  manajemen,  ringkasan  keseluruhan responden  dalam  penelitian  yang  telah  dilakukan  menunjukkan  bahwa dalam  aspek  pelaksanaan  dan  manajemen  masih  banyak  yang  belum diterapkan hanya karna terbatas pada perencanaan masa depan.

## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 1, No. 3, December 2020  e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index
Siti Rahma Tiya, Darius Antoni | 159
4) Dalam  aspek  pengawasan  dan  pengembangan,  ringkasan  keseluruhan responden  dalam  penelitian  yang  telah  dilakukan  menunjukkan palembang  dalam  pengawasan  dan  pengembangan,  masih  ada kekurangan pada penghargaan dari segi IT e-government pembangunan sehingga e-government  palembang  masih  tidak  mampu  untuk mendapatkan peringkat tertinggi dalam kompetisi IT e-government.

## 2.3  Konsep E-Government Syariah Fiqih Siyasah
Menurut  (Nugraha,  2018) e-govenment  merupakan  penggunaan  teknologi digital  untuk  mentransformasikan  layanan  kegiatan  di  pemerintahan  dengan tujuan  untuk  meningkatkan  penyampaian  layanan  efisiensi  dan  efektivitas.  [5] Menurut  Sri  Warjiyati  2018  dalam  pandangan  Islam e-government  merupakan bagaimana  cara  mengoprasikan  metode  yang  ada  di  dalam  ilmu  Usul  Fikih bertujuan  untuk  menyusun  prinsip  yang  ada  di  dalam  hukum  islam  untuk menanggapi  persoalan  yang  terjadi  didalam  pemerintahan.  Hubungan e- government  dan  fiqih  siyasah  yaitu  terletak  pada  bentuk  pengendalian, pelaksanaan serta kebijakan di sebuah negara ataupun wilayah. Didalam ajaran fiqih siysah kebijakan maupun keputusan akan mengikuti ajaran islam maupun wahyu  ilahi (top  down)  sedangkan  good  govenment    merupakan  sebuah pemikiran manusi (bottom up) [6].

## 1) Pengendalian (Steering)
Pengendalian  merupakan  sesuatu  yang  dilakukan  agar  tujuan  yang  telah  di rencanakan  dapat  dilaksanakan  dengan  maksimal  sehingga  mencapai  target yang  di  inginkan.  Contohnya  pendiri  kantor  pemda  baru  pasti  memiliki  tujuan tersendiri dalam menciptakan lembaga baru sehingga organisasi tersebut dapat mencapai  tujuan  yang  belum  bisa  di  capai  oleh  organisasi  lama  namun  target tersebut  membutuhkan  rencana,  program  serta  aktivitas  utama  yang  akan dilakukan.  Namun  untuk  mencapai  rencana,  program  serta  aktivitas  tersebut memerlukan  pengelolaan  manajemen  supaya  tujuan  dapat  terpenuhi  secara efektif  dan  efisien.  Dibawah  ini  terdapat  beberapa  contoh  pengendalian manajemen di pemerintahan yaitu:
a) Koordiasi, misalnya program bantuan sosial lintas kementrian/Lembaga dan Pemda. b) Komunikasi,  misalnya terdapat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  (RAPBN)  oleh  kementrian  keuangan  dan  pelaporan laporan kinerja.
c) Pengambilan keputusan, misalnya pilihan pelaksanaan proyek, alokasi dana saat bencana alam.
d) Pengendalian dan penilaian kinerja entitas tertentu, misalnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau laporan kinerja lain.

## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 1, No. 3, December 2020  e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index
Dalam  hal  ini  pemerintah  diarahkan  untuk  melakukan  pengendalian (steering) dan  kolaborasi  mengingat  dinamika  masyarakat  seperti  pola  intraksi  saling mengendalikan diantara berbagai faktor yang terlibat atau yang berkepentingan dalam  suatu  bidang  tertentu.  Pengendalian  merupakan  suatu  yang  bisa  di monitoring  atau  yang  bisa  di  kendalikan  seperti  evaluasi  kinerja  pegawai contohnya tugas apa saja telah di selesaikan, penilaian dan pengendalian bisa di lakukan  dengan  cara  membuat  program  kerja  seperti  membuat  jadwal  atau target yang akan di laksanakan.

## 2) Pelaksanaan
E-government  merupakan  suatu  mekanisme  interaksi  baru  (moderen)  antara pemerintah  dengan  masyarakat  dan  kalangan  lain  yang  berkepentingan (stakeholder)  yang  melibatkan  penggunaan  teknologi  informasi  terutama internet  dengan  tujuan  memperbaiki  mutu  atau  kualitas  layanan  yang  selama berjalan.  Berdasarkan  sifat  transaksi  informasi,  pengembangan e-government dapat dilaksanakan melalui 4 tingkatan yaitu :
a) Persiapan,  misalnya  pembuatan  situs  informasi  disetiap  lembaga, penyiapan  SDM  dan  penyiapan  sarana  akses  yang  mudah  contohnya menyediakan sarana Multipurpose community Center, SME-Center, dan lain-lain,  serta  melakukan  sosialisasi  untuk  situs  informasi  baik  untuk internal maupun untuk publik.
b) Pematangan,  misalnya  pembuatan  situs  web  informasi  publik  yang bersifat  interaktif  dan  pembuatan  antar  muka  keterhubungan  dengan lembaga lain.
c) Pemantapan,  misalnya  pembuatan  situs  web  yang  bersifat  transaksi pelayanan  publik  dan  pembuatan interoperabilitas  aplikasi  dan  data dengan lembaga lain.
d) Pemanfaatan,  misalnya  pembuatan  aplikasi  untuk  pelayanan  yang bersifat Government  to  Government  (G2G),  Government  to  Business
(G2B), Government to  Consumers (G2C)  yang terintegrasi dan situs pemerintah  pusat  atau  daerah  harus  secara  bertahap  ditingkatkan menuju ke tingkat-4.
Terkait  dengan  strategi  tahapan  pengembangan  yang  di  laksanakan  inpres, menurut  Sri  Handayaningsih  (2007)  pengembangan e-government  dapat dilaksanakan  melalui  4  (empat)  tingkatan  budaya  yaitu  Tahapan  Inisiasi, Tahapan  Interaksi,  Tahapan  Transaksi  dan  Tahapan  Pelayanan.  Hakikat pemerintahan  yang  baik dalam  ajaran  fikih,  pada  aturannya  belum  ditemukan pendekatan  yang  normal.  Namun  terdapat  ayat  yang  mengidikasikan  adanya persoalan  pemerintahan  yang  baik dalam  anjuran  Islam.  Hal  itu  dapat  dilihat dalam firman Allah swt dalam surah al-Hajj/QS.22:41,

## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 1, No. 3, December 2020  e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index
Siti Rahma Tiya, Darius Antoni | 161
ِ ہ ِلِلّ  َو ؕ  ِرَکۡنُمۡلا ِنَع ا ۡوَہَن  َو  ِف ۡوُرۡعَمۡلاِب ا ۡوُرَمَا  َو َۃو ٰکَّزلا ا ُوَتٰا  َو َۃوٰلَّصلا اوُماَق َا  ِض ۡرَ ۡلۡا یِف  ۡمُہہنَّکَّم  ۡنِا َنۡیِذَّلَا ِر ۡوُمُ ۡلۡا ُۃَبِقاَع
Al-ladziina in makkannaahum fiil ardhi aqaamuush-shalaata waaatawuuzzakaata wa- amaruu bil ma’ruufi wanahau ‘anil munkari walillahi ‘aaqibatul amuur(i);
Artinya : orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf  dan  mencegah  dari  perbuatan  yang  mungkar  dan  kepada  Allah  lah kembali segala urusan.
Dalam  ayat  tersebut  tercantum  arti  yang  menerangkan  adanya  permasalahan pada  pemerintahan  yang  baik  dalam  pandangan  fiqih,  karena  melaksanakan wewenang  kekuasaan  untuk  mengelola  pengembangan  dengan  berorientasi pada  penata  suasana  kondusif  bagi  masyarakat  dalam  memenuhi  keinginan spiritual  dan  rohani  nya  dapat  ditandai  dengan  menegak  kan  sholat, menciptakan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  ekonomi  dapat  dilambangkan dengan  tindakan  membayar  zakat,  serta  menciptakan  kestabilan  politik  dan keamanan  dapat  di  ilhamkan  dengan  tindakan  amar  ma’ruf  nahi  munkar. Dengan  demikian  dalam  ayat  tersebut  menyusun  pemerintahan  yang  baik dengan beberapa aspek yaitu Spiritual Governance, Economic Governance  dan Political governance.
3) Kebijakan
Sesuai  dengan  instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  No  03  tahun  2003 tentang  kebijakan  dan  strategi  Nasional  pengembangan e-government  yang menyebutkan  terb  entuknya  kepemerintahan  yang  bersih,  transparan  dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif yaitu :
1. Masyarakat  menuntut  pelayanan  publik  yang  memenuhi  kepeningan masyarakat  luas  di  seluruh  wilayah  negara  dapat  diandalkan  dan terpercaya serta mudah dijangkau secara interaktif.
2. Masyarakat  menginginkan  agar  asiprasi  mereka  di  dengar  dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara.
Beberapa contoh penerapan e-govenment yang ada di Indonesia yaitu One Stop Service  (OSS)  yang  merupakan  layanan  perijinan  terpadu  dan  E-Procurement yang  menampilkan  informasi  proyek  pemerinntah  secara  terbuka  sehinggaa masyarakat  dapat  turut  serta  untuk  melakukan  tender  proyek  tersebut. E- government tentunya akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu  perusahaan  yang  sudah  mendukung e-government  yaitu  Gamatecho melalui beberapa layanan seperti mCity dan gtPerijinan.

## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 1, No. 3, December 2020  e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index
Dalam prespektif hukum Islam, pemerintahan yang baik dapat dikatakan sebagai sebuah  ijtihad  yang  dilakukan  dalam  rangka  mencapai  maslahah  yang  menjadi tujuan syari’at (maqashid syariah). Maslahah tersebut adalah terciptanya suatu penyelenggaraan  manajemen  pembangunan  yang  solid  dan  bertanggungjawab yang  sejalan  dengan  prinsip  demokrasi  dan  pasar  yang  efisien,  penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif  menjalankan  disiplin  anggaran  serta  penciptaan legal and political frame  work  bagi  tumbuhnya  aktivitas  usaha.  Dalam  konsep  maslahah  juga dibahas dalam kaidah qowaid fiqiyah, yaitu:
يع ارلا يلع ماملۡا فرصت ةحلصملاب ط ونم ة
Artinya  :  “ kebijakan  seorang  pemimpin  terhadap  rakyatnya  adalah  berkaitan dengan Kemaslahatan”.
Kaidah  ini  adalah  kaedah  khusus  dalam  bidang  siyasah.  Maksud  kaedah  ini adalah tindakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan umat. Good governance yang diwacanakan dan diterapkan dalam birokrasi sebagai sebuah upaya  dari  pemerintah  dan  masyarakat  merupakan  sebuah  tindakan  yang berorientasi  maslahah.  Penguatan  nilai-nilai  akuntabilitas,  transparansi, supremasi  hukum,  dan  partisipasi  publik  dalam  pelaksanaan  birokrasi  publik menjadikan  lembaga  semakin  kuatdan  dapat  menghasilkan  manfaat  yang maksimal.
Berdasarkan  penjelasan  pada  penelitian  yang  dibuat  maka  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  konsep e-government  syariah  fiqih  siyasah  memiliki  3 tahapan  yaitu    pengendalian,  pelaksanaan  dan  kebijakan  pada  tabel  1.1 dibawah  ini  akan  dijelaskan  secara  singkat  tentang  atribut  apa  saja  yang terdapat pada tahapan-tahapan tersebut.
Tabel 2 Kesimpulan dari pengendalian, pelaksanaan dan kebijakan
No E-government Fiqih Siyasah Atribut 1 Pengendalian Sesuatu yang di monitor atau yang bisa dikendali kan  seperti  evaluasi  kinerja  pengawai  misalnya membuat  jadwal  atau  target  yang  akan  di laksanakan. 2 Pelaksanaan Target  apa  saja  yang  telah  di  lakukan  oleh pemerintah  dari  program  kerja  yang  telah  di tentukan pemerintah.

## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 1, No. 3, December 2020  e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index
Siti Rahma Tiya, Darius Antoni | 163 No E-government Fiqih Siyasah Atribut 3 Kebijakan Peraturan  perundang-undangan  yang  telah  di buat oleh pemerintah. 2.4 Metode Penelitian
Untuk  memperoleh  data  yang  dibutuhkan  dilakukan  dengan  metode pengumpulan data sebagai berikut :
a. Pengamatan (Observasi)  yaitu  melakukan  penggamatan  e-government yang sudah ada di Kota Palembang untuk mendapatkan gambaran umum situasi implementasi e-government di Kota Palembang.
b. Wawancara (Interview) merupakan salah satu cara pengumpulan data yang di  lakukan  dengan  cara  mengajukan  pertanyaan  kapada  beberapa masyarakat contoh nya Alim Ulama untuk mengetahui Hukum secara Islam.
c. Dokumentasi (Documentation)  merupakan  document    atau  tulisan  jadi dapat  di  artikan  metode  dokumentasi  berarti  pengumpulan  data  dengan cara mencatat atau merecord data-data yang ada. Metode dokumentasi ini merupakan data yang berubungan dengan hal-hal atau variabel contohnya buku  catatan,  surat,  transkip  surat  atau  berupa  artikel  di  internet  dan laporan yang sesuai dengan permasalahan.

## 2.5 Metode Pengembangan Sistem
Pada  tahap  ini  peneliti  menggunakan  metode  pengembangan  sistem  dengan model Prototype.  Prototype  adalah  sebuah  metode  pengembangan  software yang  banyak  digunakan  pengembang  agar  dapat  saling  berinteraksi  dengan pelangan selama proses pembuatan sistem.[7]
Gambar 1. Siklus Hidup Metode Pengembangan Sistem Prototyping [7]

## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 1, No. 3, December 2020  e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index
Berdasarkan  model prototype  yang  telah  digambarkan  diatas,  maka  dapat diuraikan  pembahasan  masing-masing  tahap  dalam  model  tersebut  adalah sebagai berikut :
1) Komunikasi,  Tim  pengembang  perangkat  lunak  melakukan  pertemuan dengan para stakeholder untuk menentukan kebutuhan perangkat lunak apa saja yang akan digunakan dalam pembuatan sistem.
2) Perencanaan, Pengembang membuat perencanaan mengenai prototype yang  akan  dibuat  yang  berfokus  pada  gambaran  umum  situasi implementasi e-government di Kota Palembang.
3) Model  Rancangan,  Pengembang  membuat  rancangan prototype  yang berfokus pada kebutuhan masyarakat.
4) Pembuatan Prototype,  Dalam  tahapan  ini  prototyping  yang  sudah  di sepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemograman yang sesuai atau di kehendaki.
5) Penyebaran, Pengujian Dan Umpan Balik, Setelah sistem sudah menjadi satu  perangkat  yang  siap  dipakai,  harus  dites  dahulu  sebelum digunakan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Perancangan Sistem
1) Usecase Diagram
Usecase  Diagram  merupakan  bagaimana  alur  yang  akan  dilakukan  di  dalam sistem website  yang  dibangun  serta  aktor  mana  saja  yang  dapat  berinteraksi dengan sistem. Usecase diagram merupakan alur kerja dari Admin/Pemerintah, Rt dan Masyarakat. Dibawah ini merupakan usecase diagram dari website yang akan  di  buat.  Adapun  hasil Usecase  diagram  yang  dibuat  bisa  dilihat  pada gambar dibawah ini :
Gambar 1. UseCase Diagram

## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 1, No. 3, December 2020  e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index
Siti Rahma Tiya, Darius Antoni | 165

## 2) Class Diagram
Class Diagram adalah rancangan database pada sistem yang akan dibuat serta menampilkan berbagai kelas yang ada di dalam aplikasi yang akan dibuat. Class diagram  merupakan  gambaran  relasi  tabel  di  dalam  aplikasi  yang  dibangun. Adapun hasil class diagram yang dibuat bisa dilihat pada gambar dibawah ini :
Gambar 2. Class Diagram
3) Activity Diagram
Activity  Diagram  Registrasi  Admin/Pemerintah,  Merupakan  penjelasan  proses apa saja yang harus dilakukan oleh admin/pemerintah saat ingin mendapatkan hak izin akses login di website yang akan digunakan. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
Gambar 3. Actifity Diagram Registrasi Admin/Pemerinta

## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 1, No. 3, December 2020  e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index
Activity  Diagram  Program  Kerja  Pemerintah,  Merupakan  penjelasan  mengenai langkah-langkah  apa  saja  yang  harus  di  lakukan  admin/pemerintah  saat  ingin membuat  program  kerja  pemerintah  di website  yang  akan  digunakan.  Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
Gambar 4. Actifity Diagram Program Kerja Pemerinta
Activity Diagram Update Hasil Program Kerja, Merupakan penjelasan mengenai langkah-langkah  apa  saja  yang  harus  di  lakukan  admin/pemerintah  saat  ingin melakukan update  pada  hasil  program  kerja  yang  telah  di  lakukan  oleh pemerintah di website yang akan digunakan. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
Gambar 5. Actifity Diagram Update Hasil Program Kerja

## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 1, No. 3, December 2020  e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index
Siti Rahma Tiya, Darius Antoni | 167
Activity  Diagram  Kebijakan  Terbaru,  Merupakan  penjelasan  mengenai  langkah- langkah apa saja yang harus di lakukan admin/pemerintah  saat ingin membuat kebijakan  baru  di website  yang  akan  di  lakukan.  Untuk  lebih  detainya  dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
Gambar 6. Actifity Diagram Kebijakan Terbaru

## 3.2 Implementasi
Implementasi pada aplikasi ini merupakan hasil dari rancangan dan desain yang telah  di  lakukan  di  bab  sebelumnya.  Aplikasi  yang  di  bangun  menggunakan bahasa pemograman PHP serta fremwork Laravel dengan menggunakan kedua teknologi  tersebut  maka  aplikasi  yang  di  bangun  dapat  di  jalankan  pada web browser.

## 3.3 Pengujian Sistem
Pengujian  sistem  yaitu  proses  pengujian  sistem  yang  dibangun  apakah  sudah sesuai  dengan  yang  telah  di  tentukan  dan  apakah  layak  untuk  digunakan. Pengujian  sistem  dilakukan  dengan  cara  menguji  setiap  proses  dengan kemungkinan terdapat kesalahan di setiap prosesnya.

## 3.4 Implementasi Tampilan
1) Tampilan Interface Regestrasi, Form registrasi merupakan langkah awal untuk mendapatkan hak akses masuk setelah aplikasi terbuka. Pemerintah,
RT maupun Masyarakat diwajibkan untuk melakukan registrasi agar bisa melanjutkan ke halaman utama.

## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 1, No. 3, December 2020  e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index
Gambar 7. Tampilan Interface Regestasi
2) Tampilan Interface Login, Form login merupakan langkah untuk masuk ke halaman dashbord  di  website  yang  di  buat.  Admin/pemerintah,  RT  dan Masyarakat harus memasukkan E-mail serta Password agar bisa masuk ke halaman utama website.
Gambar 8. Tampilan Interface Login
3) Tampilan Form Dashbord Admin, Halaman dashbord merupakan halaman yang akan ditampilkan setelah admin login. Terdapat beberapa menu yang di perlukan oleh admin yaitu Pengendalian, Score RT, Score Admin, Thema

## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 1, No. 3, December 2020  e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index
Siti Rahma Tiya, Darius Antoni | 169
Partisipasi, Help Partisipasi, Forum, Upgrade User, Kebijakan, Laporan, Dokumen File.
Gambar 9. Form Dashboard Admin
4) Tampilan  Form  Menu  Pengendalian,  Halaman  Pengendalian  merupakan halaman  hasil input  pengendalian  atau  program  kerja  pemerintah.  Pada halaman  ini  dapat  melihat  program  kerja  apa  saja  yang  telah  dilakukan serta pada halaman ini dapat melakukan update program kerja jika dirasa program kerja telah diselesaikan.
Gambar 10. Form Menu Pengendalian

## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 1, No. 3, December 2020  e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index
5) Tampilan  Form  Tambah  Pengendalian,  Tambah  pengendalian  merupakan menu  yang  digunakan  untuk  menambahkan  pengendalian/program  kerja baru yang direncanakan oleh pemerintah.
Gambar 11. Form Tambah Pengendalian
6) Tampilan  Form  Menu  Kebijakan,  Halaman  kebijakan  merupakan  halaman yang  terdapat  kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah sehingga  admin  menginputkan  di  halaman  ini  agar  masyarakat  dapat melihat kebijakan apa saja yang di keluarkan oleh pemerintah.
Gambar 12. Form Menu Kebijakan

## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 1, No. 3, December 2020  e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index
Siti Rahma Tiya, Darius Antoni | 171
7) Tampilan  Form  Tambah  Kebijakan,  Pada  halaman  tambah  kebijakan digunakan  untuk  menambahkan  kebijakan  baru  yang  di  keluarkan pemerintah untuk masyarakat.
Gambar 13. Form Tambah Kebijakan
4. KESIMPULAN
Kualitas pelayanan adalah salah satu hal penting dalam memberikan kepuasan terhadap  pengguna  layanan  tersebut.  Pemerintah  dituntut  untuk  dapat memberikan  pelayanan  yang  baik  terhadap  masyarakat  sehingga  pemerintah mendapatkan  feedback  dari  proses  pelayanan  tersebut  guna  sebagai  bahan evaluasi  di  penelitian  selanjutnya.  Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  merupakan aplikasi  pelayanan  terpadu  berbasis  website  guna  untuk  mempermudahkan pemerintah  dalam  melakukan  kontroling  baik  dalam  semua  kegiatan  maupun transparansi  dana.  Selain  itu,  aplikasi  ini  juga  dirancang  untuk  mempermudah masyarakat  dalam  berpartisipasi  serta  dalam  aplikasi  ini  juga  terdapat  layanan publik yang berfungsi untuk mempermudah masyarakat berkomuikasi mau pun menyampaikan pendapat ke pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] A.  Bardadi  and  M.  A.  Firdaus,  “ Pengembangan  Sistem  Informasi Manajemen  Perkuliahan  Pada  Fakultas  Ilmu  Komputer  Universitas Sriwijaya ,” Jurnal Sistem Informasi, vol. 2, no. 1, p. 10, 2010.

## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 1, No. 3, December 2020  e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index
[2] E. Sudarsono, D. Antoni, and M. Akbar, “ Tatakelola Green E-Government Di Kota Palembang ,” p. 6, 2018.
[3] A.  Sabani,  H.  Deng,  and  V.  Thai,  “Evaluating  t he  Development  of  E- Government in Indonesia,” p. 5.
[4] “1st Revised IT Governance of E - government in Palembang.en.id.docx.” .
[5] “ E-Government  Dan  Pelayanan  Publik  (Studi  Tentang  Elemen  Sukses Pengembangan  E-Government  Di  Pemerintah  Kabupaten  Sleman)
(1) .pdf.” .
[6] S.  Warjiyati,  “T injauan  Hukum  Islam  Terhadap  Penerapan  Good Governance Dalam Pelayanan Publik ,” HUKUM ISLAM, vol. 18, no. 1, p.
119, Oct. 2018, doi: 10.24014/hi.v18i1.5429.
[7] H.  N.  Syaddad,  “ Rancang  Bangun  Digital  Archiving  Di  Perguruan  Tinggi Menggunakan  Metode  Prototype  Model  Studi  Kasus:  Universitas Suryakancana ,” p. 9, 2017.