## TINDAKAN “ULTRA VIRES” DIREKSI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PERSEROAN TERBATAS
Abdul Rokhim Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Email : a.rokhim@gmail.com

## Abstrak
Direksi  menurut  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  memiliki  dua  kewenangan,  yakni  melakukan  tindakan  pengurusan perusahaan  dan  mewakili  perseroan  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan. Tindakan  Direksi  secara  hukum  dikualifikasi  sebagai  tindakan  perseroan  selaku badan hukum apabila dilakukan sesuai dengan kewenangan dan tujuan perseroan sebagaimana  tercantum  dalam  anggaran  dasar  perseroan.  Tindakan  direksi  yang dilakukan  di  luar  kewenangan  atau  melampaui  kewenangan  (ultra  vires)  tidak dapat  dikualifikasi  sebagai  tindakan  perseroan.  Akibatnya,  tindakan  hukum tersebut  tidak  mengikat  perseroan  dan  hanya  mengikat  Direksi  secara  pribadi dengan pihak ketiga.
Kata kunci: Tindakan Ultra Vires; Direksi; Perseroan Terbatas

## Abstract
Directors  according  to  Law  Number  40  of  2007  concerning  Limited Liability Company have two authorities, namely taking care of the company and representing  the  company  both  inside  and  outside  the  court.  The  actions  of  the Board of Directors are legally qualified as the actions of the company as a legal entity if they are carried out in accordance with the authority and objectives of the company as stated in the company's articles of association (company statute). The directors'  actions  that  are  carried  out  outside  the  authority  or  exceed  the authority (ultra vires) cannot be qualified as a company action. As a result, these legal actions do not bind the company and only bind the Directors privately with third parties.
Keywords: Ultra Vires Actions; the Directors; Limited Liability Company

## PENDAHULUAN
Perseroan  Terbatas  (PT),  selanjutnya  dapat  disebut  perseroan,  menurut Pasal  1  angka  1  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  (UUPT),  adalah  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal, didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
PT sebagai suatu badan hukum, menurut Pasal 1 angka 2 UUPT, memiliki organ  perseroan  yang  dinamakan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham,  Direksi,  dan Dewan  Komisaris.  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  adalah  organ perseroan yang mempunyai  wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi  atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau
anggaran  dasar  (Pasal  1  angka  4  UUPT).  Direksi  adalah  organ  perseroan  yang berwenang  dan  bertanggung  jawab  penuh  atas  pengurusan  perseroan  untuk kepentingan  perseroan,  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  perseroan  serta mewakili  perseroan,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  sesuai  dengan ketentuan  anggaran  dasar  (Pasal  1  angka  5  UUPT).  Dewan  Komisaris  adalah organ  perseroan  yang  bertugas  melakukan  pengawasan  secara  umum  dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi (Pasal 1 angka 6 UUPT).
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  UUPT  menganut  prinsip distribution  of power (pembagian  kekuasaan),  artinya  kewenangan  organ  PT  itu  didistribusikan kepada  RUPS,  Direksi,  dan  Dewan  Komisaris.  Dengan  demikian,  apabila  suatu kewenangan  telah  dialokasikan  kepada  Direksi  atau  Dewan  Komisaris,  maka RUPS  menjadi  tidak  berwenang  terhadap  hal  itu.  Namun  demikian,  sebagai pemegang  kekuasaan  tertinggi  menurut  visi  UUPT,  kekuasaan  RUPS  juga merupakan  kekuasaan  sisa  ( residual  power ) , dalam  arti  apabila  ada  kekuasaan yang  tidak  termasuk  ke  dalam  kewenangan  Direksi  atau  Dewan  Komisaris,  dan tidak  tegas  pula  disebut  kewenangan  RUPS,  maka  kekuasaan  tersebut  menjadi kewenangan  RUPS.  Dengan  demikian,  terhadap  kekuasaan  Direksi  dan  Dewan Komisaris,  UUPT  menganut  doktrin limitative  power (pembatasan  kekuasaan) , yang berarti pada prinsipnya mereka hanya mempunyai kewenangan sejauh yang diberikan  oleh  undang-undang  dan  atau  anggaran  dasar, 1 sedang  sisanya merupakan kewenangan RUPS.
Tulisan  ini  memfokuskan  kajiannya  pada  kewenangan  Direksi  dalam melakukan tindakan pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka  5  UUPT  dan  Pasal  92  ayat  (1)  UUPT,  yang  menyatakan  bahwa  Direksi menjalankan  pengurusan  perseroan  untuk  kepentingan  perseroan  dan  sesuai dengan  maksud  dan  tujuan  perseroan.  Di  samping  memiliki  kewenangan  untuk melakukan  tindakan  pengurusan,  Direksi  juga  memiliki  kewenangan  untuk mewakili  perseroan  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  (Pasal  98  ayat  (1) UUPT).
Pengurusan  (manajemen)  perseroan,  menurut Victor  Fungkong, pada prinsipnya  berarti:  (1)  mengerjakan  segala  sesuatu  yang  harus  dikerjakan  demi tercapai-nya  maksud  dan  tujuan  perseroan;  (2)  mengerjakan  segala  sesuatu  yang ditentukan dalam akta pendirian atau anggaran dasar perseroan;  (3) mengerjakan segala sesuatu yang diharuskan oleh hukum; dan (4) melaksanakan kebijaksanaan perseroan  yang  ditentukan  oleh  RUPS. 2 Sedangkan,  menjalankan  perwakilan, menurut Rudhi  Prasetya, berarti “ mewakili  perseroan dalam segala  tindakan ”, 3 yang  menurut  undang-undang  dapat  dilakukan  baik  di  dalam  maupun  di  luar pengadilan.  Kewenangan  Direksi  untuk  mewakili  perseroan  itu  sifatnya  tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, anggaran dasar, atau keputusan RUPS (Pasal 98 ayat (3) UUPT).
1 Munir  Fuady,  Hukum  Bisnis  dalam  Teori  dan  Praktek:  Buku  Ketiga ,  cet.  I,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 25-26.
2 Victor  Fungkong, “Hukum  Perusahaan  dan  Bentuk-bantuk  Perusahaan” ,  Makalah, Konferensi  tentang  Direktur  Perusahaan  di  Indonesia,  Centre  for  Management  Technology, Jakarta, 20-21 Juni 1989, h. 11-12.
3 Rudhi  Prasetya,  Kedudukan  Mandiri  Perseroan  Terbatas, Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1996, h. 19.
Sebagaimana  telah  ditegaskan  dalam  Pasal  92  ayat  (1)  UUPT,  Direksi menjalankan  pengurusan  Perseroan  untuk  kepentingan  perseroan  dan  sesuai dengan  maksud  dan  tujuan  Perseroan.  Tujuan  perseroan  ini  tentu  seperti  yang tercantum  dalam  anggaran  dasarnya.  Persoalannya  adalah  UUPT  tidak menyebutkan  secara  tegas  apa  akibat  hukumnya  jika  ketentuan  dalam  anggaran dasar  disimpangi  oleh  Direksi  atau  Direksi  melakukan  tindakan  di  luar  batas kewenangannya ( ultra vires ). Dalam hal ini, apakah tidakan Direksi tersebut dapat dikualifikasi  tindakan  perseroan,  sehingga  akibatnya  menjadi  tanggung  jawab perseroan?
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  isu  hukum  yang  akan  diteliti dan  dianalisis  dalam  tulisan  ini  adalah  tentang:  (a)  batas-batas  kewenangan Direksi  menurut  UUPT  dan  doktrin;  (b)  konsep ultra  vires direksi  dan  akibat hukumnya bagi Perseroan Terbatas (PT).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pokok  masalah  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  dan  anggaran  dasar  perseroan  berkaitan  dengan tindakan direksi dan akibat hukumnya bagi perseroan. Oleh karena itu, penelitian ini  termasuk  jenis penelitian hukum  normatif, yang  menggunakan  pendekatan konsep  ( conceptual  approach )  dan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan ( statute  approach ).  Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  berupa  bahan hukum  primer  (peraturan  perundang-undangan)  dan  bahan  hukum  sekunder (dokumen  dan  bahan  pustaka)  yang  digunakan  untuk  analisis  terhadap  peraturan perundang-undangan dimaksud. 4 Bahan-bahan hukum tersebut setelah dikumpulkan  dan  diklasifikasi,  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  dengan menggunakan metode penafsiran hukum.

## PEMBAHASAN

## a. Batas Kewenangan Direksi Menurut UUPT dan Doktrin
Direksi  sebagai  salah  satu  organ  PT  mempunyai  kewenangan  untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mencapai tujuan PT. Kewenangan ini, menurut Sumantoro, dapat  mencakup  hal-hal  yang  secara  tegas  dinyatakan ( express  powers )  dan  hal-hal  yang  tidak  secara  tegas  dinyatakan  ( implied powers ). 5 Dalam  kenyataannya,  kewenangan  yang  secara  tegas  dinyatakan, umumnya  dirumuskan  di  dalam  anggaran  dasar  suatu  PT.  Dengan  demikian, kewenangan  direksi  suatu  PT  sangat  tergantung  kepada  tujuan  dan  bidang  usaha PT,  serta  perumusannya  di  dalam  anggaran  dasar  PT  itu  sendiri.  Sedang, kewenangan  yang  tidak  secara  tegas  dinyatakan  dapat  mencakup  tindakan- tindakan  yang  dianggap  perlu  untuk  mencapai  tujuan  PT  dan  tidak  bertentangan dengan  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku.  Mengenai  ruang  lingkup  dan kriterianya , dapat  diserahkan  pada  dunia  praktik  sesuai  dengan  etika  bisnis  dan
4 Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, cet. V,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta, 1994,  h. 11-12,  “penelitian  hukum  normatif disebut  juga penelitian hukum kepustakaan, karena hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka”.
5 Sumantoro, Hukum Ekonomi, cet. I, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, h. 289- 290.
perkembangan  dunia  usaha. 6 Persoalannya  adalah  dari  mana  Direksi  suatu  PT memperoleh wewenang dan bagaimana batas-batas kewenangannya itu?
Secara  umum,  kewenangan  direksi  bersumber  dari  ketentuan  undang- undang  dan  anggaran  dasar  PT  yang  bersangkutan. 7 Tentang  bagaimana wewenang  Direksi  dapat  dibatasi  dalam  anggaran  dasar,  UUPT  tidak mengaturnya.  Dalam  hubungan  ini, Rudhi  Prasetya berpendapat  bahwa  dengan tidak  mengurangi  apa  yang  telah  berjalan  selama  ini,  di  dalam  anggaran  dasar selalu  dapat  ditentukan perbuatan-perbuatan  yang  diperkecualikan yang  terlebih dahulu harus disetujui oleh RUPS atau Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan  UUPT. 8 Misalnya,  menurut  Pasal  102  ayat  (1)  UUPT,  Direksi  wajib meminta persetujuan RUPS untuk: (a) mengalihkan kekayaan Perseroan; atau (b) menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan.
Menurut  ajaran  (doktrin),  tindakan  pengurusan  atau  manajemen  suatu  PT selalu  dilakukan  oleh  suatu  organ  yang  dinamakan  “direksi”  atau  “direktur”. Direktur,  menurut Geoffrey  Morse, mempunyai  wewenang  untuk  mengurus perusahaan  dan  menjalankan  semua  kekuasaan  perusahaan  ( the  business  of  the company  shall  be  managed  by  the  directors  who  may  exercise  all  the  powers  of the company ). 9
Tindakan  menjalankan  pengurusan  (dalam  arti  luas),  menurut Rudhi Prasetya, dibedakan  menjadi  dua  macam,  yaitu:  (1)  menjalankan  pekerjaan pengurusan  ( daden  van  beheer );  dan  (2)  menjalankan  pekerjaan  “kepemilikan” atau “penguasaan” ( daden van eigendom atau daden van beschikking ). Perbuatan pengurusan dalam arti sempit ( daden van beheer ) adalah tindakan yang dilakukan sehari-hari  dalam  hubungannya  dengan  tujuan  perseroan  yang  bersangkutan. Sedangkan,  perbuatan  “kepemilikan”  atau  “penguasaan”  adalah  tindakan  yang secara  tidak  langsung  menyangkut  bidang  usaha  yang  menjadi  tujuan  dari perseroan. 10 Menurut Achmad Ichsan sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap mengartikan  pengurusan  ( beheren )  sebagai  tugas  atau  fungsi  Direksi  untuk melaksanakan  kekuasaan  administrasi,  sedangkan beschikking diartikan  sebagai tugas atau fungsi Direksi untuk memelihara harta kekayaan perseroan. 11
Peran  direksi  terhadap  perseroan  sangat  besar,  karena  yang  membuat perseroan  tetap  eksis,  berkembang,  dan  menjadi  besar  bukanlah  RUPS  atau komisaris, melainkan direksi. Betapapun lengkap dan bagusnya keputusan RUPS, hal  itu  tidak  ada  artinya,  apabila  Direksi  tidak  mampu  menerapkannya  dengan baik  untuk kepentingan  perseroan .  Oleh  karena  begitu  besarnya  peran  Direksi, agar  tidak  terjadi  penyalahgunaan  kekuasaan,  maka  perlu  diatur  secara  tegas mengenai kewajiban dan “hak-hak” Direksi. 12
Terkait  dengan  kewajiban  direksi,  secara  garis  besar  ada  dua  macam kewajiban Direksi, yaitu: (1) kewajiban Direksi yang berkaitan dengan perseroan; dan (2) kewajiban Direksi yang berkaitan dengan RUPS. Menurut ketentuan Pasal 100 ayat (1) UUPT, Direksi wajib:
6 Ibid.
7 Victor Fungkong, op. cit. , h. 2.
8 Rudhi Prasetya, op. cit., h. 215.
9 Geoffrey Morse, Charlesworth’s Company Law, ELBS ed., London, 1987, h. 373.
10 Rudhi Prasetya, op. cit., h. 210-211.
11 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 346.
12 Anisitus  Amanat,  Pembahasan  Undang-undang  Perseroan  Terbatas  1995  dan Penerapannya dalam Akta Notaris, cet. I, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 128.
a.  membuat  daftar  pemegang  saham,  daftar  khusus,  risalah  RUPS,  dan  risalah rapat Direksi;
b.  membuat  laporan  tahunan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  66  UUPT  dan dokumen  keuangan  Perseroan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan
c.  memelihara  seluruh  daftar,  risalah,  dan  dokumen  keuangan  Perseroan sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a  dan  huruf  b  dan  dokumen  Perseroan lainnya.
Selanjutnya,  Pasal  101  ayat  (1)  UUPT  menyebutkan  bahwa  anggota
Direksi  wajib  melaporkan  kepada  Perseroan  mengenai  saham  yang  dimiliki anggota  Direksi  yang  bersangkutan  dan/atau  keluarganya  dalam  Perseroan  dan Perseroan  lain  untuk  selanjutnya  dicatat  dalam  daftar  khusus.  Bagi  anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan  menimbulkan  kerugian  bagi  Perseroan,  maka  menurut  Pasal  101  ayat  (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut.
Di  samping  memiliki  kewajiban,  Direksi  juga  mempunyai  hak  (baca: kewenangan), yaitu:  (1)  untuk  dan atas nama perseroan mewakili  perseroan baik di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan;  (2) memberikan  kuasa  tertulis  kepada seorang  atau  lebih  karyawan  perseroan  atau  orang  lain  untuk  dan  atas  nama perseroan melakukan tindakan hukum tertentu seperti tertuang dalam surat kuasa tersebut;  (3) mengajukan  usul  kepada  Pengadilan  Negeri  agar  perseroan dinyatakan  pailit  setelah  terlebih  dahulu  disetujui  oleh  RUPS;  (4) hak  untuk membela  diri  dalam  forum  RUPS  jika  Direksi  telah  diberhentikan  untuk sementara waktu oleh RUPS atau komisaris; dan (5) hak untuk mendapatkan gaji, tantieme dan tunjangan-tunjangan lain sesuai dengan akta pendirian atau anggaran dasar.
Mengenai  kewenangan  Direksi  untuk  mewakili  perseroan,  pasal  98  ayat (2)  UUPT  menjelaskan,  dalam  hal  anggota  Direksi  terdiri  lebih  dari  1  (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Dengan demikian, UUPT menganut sistem perwakilan  kolegial .  Artinya,  masing-masing  anggota  Direksi  mempunyai kewenangan  untuk  mewakili  perseroan.  Meskipun,  misalnya  secara  intern  ada pembagian  tugas  di  antara  para  anggota  Direksi,  pembagian  tugas  ini  tidak berlaku  (mengikat)  secara  ektern  kepada  pihak  ketiga. 13 Dengan  demikian,  PT tidak dapat menolak tanggungjawab manakala ada anggota Direksi yang bertindak melampaui  batas  pembagian  tugas  yang  ditentukan  di  antara  mereka.  Hal  ini, menurut Rudhi  Prasetya, menunjukkan  bahwa  kedudukan  di  antara  anggota Direksi  itu sederajat. Kedudukan  Direktur  Utama  (Presiden  Direktur),  menurut sistemnya,  tidak  lebih  tinggi  daripada  anggota  Direksi  yang  lain. 14 Kendatipun UUPT  menganut  sistem  perwakilan  kolegial,  namun  untuk  kepentingan  praktis, masing-masing  anggota  Direksi  berwenang  mewakili  perseroan,  kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar PT.
Bentuk  perwakilan  pada  badan  hukum  itu  merupakan  suatu  perwakilan khusus  yang  ditetapkan  dalam  anggaran  dasar  atau  peraturan-peraturan  lain  dari
13 Arifin  Kadarisman, “Direksi  sebagai  Pekerja  pada  Perseroan  Terbatas” ,  Makalah, Konferensi  tentang  Direktur  Perusahaan  di  Indonesia,  Centre  for  Management  Technology, Jakarta, 20-21 Juni 1989, h. 5-6.
14 Rudhi Prasetya, op. cit., h. 26.
badan hukum itu. Oleh karena kedudukan Direksi sebagai wakil dari PT, 15 maka segala  tindakan  direksi  dalam  batas-batas  kekuasaan yang  diberikan  oleh undang-undang dan atau anggaran dasar dipandang sebagai tindakan PT . Bentuk perwakilan yang demikian ini, menurut Paul Scholten, termasuk dalam golongan aanstelling (pengangkatan). 16 Persoalannya  adalah  bagaimana  jika  Direksi melanggar  batas-batas  kekuasaannya?  Dalam  kepustakaan,  umumnya  hal  itu dinamakan tindakan ultra vires .
b. Konsep Ultra Vires Direksi dan Akibat Hukumnya Bagi PT
Istilah ultra  vires dalam  bahasa  Latin,  berarti  “di  luar”  atau  “melebihi” kekuasaan  ( outside  the  power ),  yaitu  kekuasaan  yang  diberikan  hukum  terhadap suatu badan hukum (dalam hal ini Perseroan Terbatas yang diwakili oleh Direksi). Istilah  lain  yang  seringkali  digunakan  untuk  mendefinisikan ultra  vires adalah “pelampauan wewenang”. 17
Ultra  vires diterapkan  dalam  arti  luas  yakni  tidak  hanya  kegiatan  yang dilarang oleh Anggaran Dasar suatu PT, tetapi termasuk juga tindakan yang tidak dilarang,  tetapi  melampaui  kewenangan  yang  diberikan.  Doktrin ultra  vires memiliki  basis  teori  keagenan  atau  teori  pemberian  kuasa.  Konstruksi  hubungan hukum terjadi antara pihak pemberi kuasa ( principal ) pada satu sisi dan penerima kuasa  ( agent ) pada  sisi  lain.  Dalam  hal  ini,  Direksi  selaku  organ  perseroan merupakan agent dan perseroan merupakan principal- nya. Agent harus melakukan tindakan  dalam  batas-batas  kewenangan  ( intra  vires )  yang  diberikan  oleh principal sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Apabila Direksi  bertindak  di  luar  batas-batas  kewenangannya  maka  organ  perseroan tersebut dikategorikan melakukan tindakan ultra vires .
Secara  eksplisit  tidak  ada  pengaturan  mengenai  tindakan ultra  vires Direksi  dalam  UUPT.  Namun  demikian,  secara  implisit  tindakan ultra  vires Direksi  PT  dapat  ditafsirkan  secara a  contrario berdasarkan  ketentuan  Pasal  92 ayat  (1)  dan  (2)  UUPT.  Pasal  92  ayat  (1)  UUPT menjelaskan  bahwa  Direksi menjalankan  pengurusan  Perseroan  untuk  kepentingan  Perseroan  dan  sesuai dengan maksud  dan  tujuan  Perseroan.  Doktrin ultra  vires dalam  UUPT  dapat ditemukan  dalam Pasal  92  ayat  (2)  UUPT  yang  menjelaskan  bahwa: Direksi berwenang  menjalankan  pengurusan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) sesuai  dengan  kebijakan  yang  dipandang  tepat,  dalam  batas  yang  ditentukan dalam  Undang-Undang  ini  dan/atau  anggaran  dasar. Dengan  demikian  dapat disimpulkan bahwa ultra  vires itu  adalah  tindakan  Direksi  di  luar  maksud  dan tujuan  serta  kegiatan  usaha  Perseroan  yang  ditentukan  dalam  undang-undang (khususnya UUPT) dan Anggaran Dasar.
Parafrase  “dalam  batas  yang  ditentukan  dalam  Undang-Undang  ini dan/atau Anggaran Dasar” tersirat adanya larangan untuk melakukan tindakan di luar  batas  yang  ditentukan  dalam  UUPT  dan/atau  Anggaran  Dasar  Perseroan,
15 Direksi  mewakili  PT  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan.  Dalam  melaksanakan tugas  ini  status  hukum  direksi  adalah  sebagai  penerima  kuasa  ( lasthebber )  dari  PT.  Dalam hubungan ini, berlaku ketentuan Pasal 1792 s.d. 1799 KUHPerdata.
16 Ali  Rido,  Badan  Hukum  dan  Kedudukan  Badan  Hukum  Perseroan,  Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, cet. IV, Alumni, Bandung, 1986, h. 19.
17 Munir  Fuadi, Doktrin-Doktrin  dalam  Corporate  Law  dan  Eksistensinya  dalam Hukum Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 102
sehingga  Anggaran  Dasar  Perseroan  merupakan  sumber  sekaligus  batas kewenangan yang paling utama untuk mengukur terlampauinya kewenangan atau tidak.  Batas  tanggung  jawab  organ  Perseroan  tercantum  dalam  beberapa  sumber kewenangan,  yakni  UU,  Anggaran  Dasar,  Putusan  RUPS,  dan Best  Practises (praktik-praktik  yang  dilakukan  oleh  organ  perseroan,  khususnya  Direksi,  untuk kepentingan terbaik bagi perseroan).
Pasal  1  angka  (5)  UUPT  menegaskan  bahwa  direksi  adalah  organ  yang bertanggung  jawab  penuh  terhadap kepengurusan sesuai  dengan  maksud  dan tujuan  dan  berwenang mewakili perseroan,  baik  di  dalam  maupun  diluar,  sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Berdasar ketentuan ini, maka direksi memiliki dua  fungsi  yaitu fungsi  manajemen ke  dalam  perseroan  dan fungsi kedua representasi ke luar dengan pihak ketiga. Direksi dalam menjalankan kedua fungsi itu  harus  berpegang  kepada  maksud  dan  tujuan  sebagai  dasar  bekerjanya perseroan. Direksi  yang bertindak  tidak  sejalan dengan  maksud  dan  tujuan perseroan dikategorisasikan telah melampaui batas kewenangan atau yang doktrin dikenal sebagai tindakan ultra vires .
Dalam  hubungannya  dengan  perseroan  ( corporation ),  “ ultra  vires ” , menurut Henry  Campbell  Black ,  adalah  suatu  tindakan  yang  dilakukan  tanpa kewenangan  atau  di  luar  ruang  lingkup  kekuasaan  yang  ditentukan  oleh  statuta (anggaran dasar) atau peraturan perundang-undangan di bidang perseroan ( an act performed  without  any  authority  to  act  on  subject . Acts  beyond  the  scope  of  the powers  of  a  corporation,  as  difined  by  its  charter  or  laws  of  state  of incorporation ). 18
Terdapat  tiga  kriteria  untuk  menentukan  bahwa  tindakan  direksi  itu termasuk di luar maksud dan tujuan perseroan atau tidak, yaitu apabila terpenuhi salah  satu  atau  krieria  di  bawah  ini: pertama ,  perbuatan  hukum  direksi  yang bersangkutan
secara tegas-tegas dilarang oleh anggaran
dasar
perseroan. Kedua , dengan  memperhatikan  keadaan-keadaan  khusus,  maka perbuatan hukum direksi yang bersangkutan tidak dapat
dikatakan akan menunjang  kegiatan-kegiatan  yang  disebut  dalam  anggaran  dasar perseroan. Ketiga , dengan  memperhatikan  keadaan-keadaan  khusus,  maka perbuatan direksi itu tidak dapat diartikan sebagai menunjang kepada kepentingan perseroan. 19 Dengan demikian koridor yang dapat dipergunakan direksi di dalam mencegah pelanggaran ultra vires adalah dengan selalu berpegang dan bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan  perundang-undangan,  khususnya  maksud  dan  tujuan  anggaran  dasar perseroan.
Pasal  2  UUPT  menegaskan  bahwa  Perseroan  harus  mempunyai  maksud dan  tujuan  serta  kegiatan  usaha yang  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan,  ketertiban  umum,  dan/atau  kesusilaan.  Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha tersebut, menurut Pasal 15 ayat (1) huruf b UUPT wajib  dimuat  dalam  Anggaran  Dasar  dari  Perseroan.  Menurut Yahya  Harahap ,
18 Henry  Campbell  Black,  Black’s  Law  Dictionary, 6th  ed.,  West  Publishing  Co.,  St. Paul - Minnesota, 1990, h. 1522.
19 Agus  Riyanto , Ultra  Vires  dan  Kewenangan  Direksi ,  dalam http://business- law.binus.ac.id/2016/12/28/ultra-vires-dan-kewenangan-direksi/ . Akses 19-2-2019
tindakan Direksi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha adalah tindakan di luar kekuasaannya ( beyond the power ). 20
Tindakan ultra  vires, menurut David  Foulkes, tidak  hanya  mengenai tindakan yang dilakukan oleh orang atau badan yang tidak ditunjuk untuk itu ( an act  ultra  vires  is  where  the  person  or  body  doing  it  has  not  been  properly appointed or constituted ),  melainkan termasuk pula tindakan yang dilakukan oleh orang  yang  berwenang,  apabila  ia  telah  melampaui  wewenang  yang  diberikan kepadanya ( an act will be ultra vires even if done by the proper person properly appointed if he exceeds the power given him ). 21
Doktrin ultra  vires, menurut L.B.  Curzon, secara  efektif  membebaskan hubungan  (tanggung  jawab)  perusahaan  terhadap  pihak  ketiga  ( The  ultra  vires doctrine  was  effectively  abolished  in  relation  to  the  company  and  the  third person ). 22 Dalam  arti,  akibat  dari  tindakan  direksi  yang  melampaui  batas-batas kewenangannya  ( ultra  vires )  itu  tidak  mengikat  perseroan  yang  diwakilinya, melainkan  hanya  mengikat  dan  menjadi  tanggung  jawab  direksi  secara  pribadi dengan pihak ketiga.
Direksi,  menurut Geoffrey  Morse, merupakan human  instrument perseroan. 23 Oleh karena itu, selama Direksi dalam bertindak ke luar atau terhadap pihak  ketiga  dilakukan  untuk  dan  atas  nama  ( on  behalf  of ) PT,  tidak  melampaui batas-batas  kekuasaan  atau  kewenangannya,  dan  tidak  bertentangan  dengan maksud dan tujuan PT, 24 maka Direksi secara hukum tidak terikat secara pribadi atas  tindakan  yang  dilakukannya  itu.  Dalam  hal  demikian,  PT  selaku  badan hukum  terikat  oleh  tindakan  Direksi.  Akan  tetapi,  jika  tindakan  Direksi melampaui  batas  kekuasaannya  ( ultra  vires )  atau  bertentangan  dengan  anggaran dasar PT, maka secara hukum hal itu dipandang sebagai tindakan pribadi Direksi, bukan  tindakan  perseroan.  Dalam  hal  demikian,  maka  Direksi  secara  pribadi bertanggungjawab  renteng  dan  sepenuhnya  terhadap  kerugian  yang  diderita  oleh perseroan dan pihak ketiga.
Ultra  vires dapat  terjadi  karena  Direksi  melakukan  tindakan  yang melampaui  kekuasaan  atau  kewenangannya  sebagaimana  diatur  dalam  anggaran dasar  Perseroan  dengan  cara  mencari  atau  memanfaatkan  kesempatan  untuk melakukan  tindakan  yang  menguntungkan  pribadi  atau  orang  lain  ( vested interest ), tetapi juga bisa terjadi karena kelalaian “menafsirkan” isi anggaran dasar dan Business  Guideline  Objective (BGO)  berupa kebijakan  ( policy ) PT  yang berpedoman kepada anggaran dasar. 25
20 M. Yahya Harahap , op. cit., h. 66
21 David  Foulkes,  Introduction  to  Administrative  Law, 4th  ed.,  Butterworths,  London, 1976, h. 137-151.
22 L.B. Curzon, Dictionary of Law, 4th ed., Pitman Publishing, London, 1993, h. 392.
23 Hal ini sesuai dengan pendapat Geoffrey Morse, op. cit., h. 338: “ As a company has no physical but only a legal existence, the management of its affair is entrusted to human intruments called directors whose exact position in relation to the company . . . .”. 24 Fred  B.G.  Tumbuan,  ( dalam Victor  Fungkong,  op.  cit., h.  13),  mengatakan  bahwa suatu tindakan yang secara tegas ditentukan dalam akte pendirian sebagai berada di luar maksud dan tujuan perseroan , maka tindakan ini merupakan ultra vires.
25 Rudi  Agustian  Hassim , Ultra  Vires dan Intra  Vires dalam   Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia, dalam http://www.rahlawfirm.com/ultra-vires-dan-intra- vires/. Akses 19-2-2019.

## Jurnal Negara dan Keadilan
Mengacu  pada  definisi  tersebut  di  atas,  doktrin ultra  vires dihubungkan dengan  Perseroan  merupakan  permasalahan  yang  menyangkut  dengan  transaksi atau  kontrak  yang  dilakukan  Direksi  dengan  pihak  ketiga.  Dalam  Black’s  Law Dictionary  disebutkan  bahwa  “ By  doctrine  of  ultra  vires  a  contract  made  by  a corporation beyond the scope of its corporate powers its unlawful”. 26 Oleh karena itu,  pada  dasarnya  kontrak  atau  transaksi  yang  mengandung ultra  vires adalah melanggar hukum ( unlawful ) atau batal ( nullity ), akibatnya: 27
a. Perseroan  dapat  menolak  untuk  memenuhi  kontrak  atau  transaksi  yang mengandung ultra vires ;
b. Meskipun  pihak  ketiga  melakukan  kontrak  atau  transaksi  dengan itikat baik  ( good  faith ),  hal  itu  belum  mencukupi,  karena  untuk  melindungi  pihak ketiga  atas  kontrak  atau  transaksi  yang  mengandung ultra  vires ,  pihak  ketiga itu  harus  melihat  secara  konstruktif  maksud  dan  tujuan  atau  kapasitas Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar.
Dengan demikian, suatu kontrak yang dibuat oleh seorang direktur di luar ruang  lingkup  kekuasaannya  ( ultra  vires ),  maka  kontrak  tersebut  dinyatakan melanggar  hukum  ( unlawful ),  dalam  arti  kontrak  tersebut  tidak  mengikat perseroan,  akan  tetapi  hanya  mengikat  direktur  tersebut  secara  pribadi  dengan pihak  ketiga.  Sehubungan  dengan  kontrak  yang  bersifat unlawful ,  lebih  jauh Anderson dan Kumpf menyatakan:  “.  .  . no  act  of  a  corporation  and  no confeyance or transfer of real or personal property to or by a corporation shall be invalid by reason of the fact that the corporation was without capacity or power to do such an act or to make or receive such a conveyance or transfer . . . ”. 28
Dalam UUPT tidak ada pasal-pasal yang mengatur secara tegas mengenai berlakunya doktrin ultra vires. Namun demikian, ada beberapa ukuran yang dapat dijadikan  pedoman  untuk  menentukan  apakah  suatu  tindakan  itu  termasuk tindakan ultra vires atau intra vires, antara lain dengan melihat pada maksud dan tujuan perseroan yang bersangkutan. Dalam  hubungan ini, Fred B.G. Tumbuan menyatakan:
a. Apabila suatu tindakan secara tegas ditentukan dalam akte pendirian perseroan bersangkutan dinyatakan termasuk dalam maksud dan tujuan perseroan,  maka tindakan ini bukan merupakan tindakan ultra vires;
b.  Apabila  suatu  tindakan  secara  tegas  ditentukan  dalam  akte  pendirian  sebagai berada diluar maksud dan tujuan perseroan, maka tindakan tersebut merupakan tindakan ultra vires;
c.  Apabila  makna  kata-kata  yang  dipergunakan  untuk  menjelaskan  mengenai maksud dan tujuan perseroan memerlukan penafsiran, maka kata-kata tersebut harus ditafsirkan secara sebagaimana adanya. 29
26 Henry Campbell Black, loc. cit.
27 M. Yahya Harahap , op. cit. , h. 66
28 Ronald  A.  Anderson dan Walter  A.  Kumpf , Business  Law, 6th  ed.,  South-Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio, 1972, h. 712-713.
29 Victor  Fungkong , op.  cit., h.  13.  Perkataan  “harus  ditafsirkan  secara  sebagaimana adanya”  harus  diartikan  sebagaimana lazimnya kata-kata  tersebut  digunakan  oleh  setiap  orang dalam  mengurus  perseroan  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuannya  dalam  anggaran  dasar,  bukan semata-mata menurut maksud dari para pendiri ( promotors ) perseroan.
Meskipun  UUPT  tidak  mengatur  secara  tegas  mengenai  doktrin ultra vires, namun  berdasarkan  yurisprudensi  putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia No. 3264.K/Pdt/1992, tertanggal 28 Agustus 1996, dalam perkara utang piutang  antara  PT  Oesaha  Sandang  Batoenoenggal  (penggugat/pemohon  kasasi) melawan  PT  Dhaseng  Ltd.  dan  PT  Interland  Indonesia  Ltd.  (masing-masing sebagai  tergugat/termohon  kasasi  I  dan  II)  serta  Mediarto  Prawiro  (direktur  dari kedua  PT  yang  disebut  terakhir  dan  sekaligus  sebagai  tergugat/termohon  kasasi III), hakim telah menggunakan doktrin ultra vires sebagai salah satu pertimbangan hukum ( ratio decidendi ) dalam memutuskan perkara tersebut.
Dalam putusan tersebut, tindakan Mediarto Prawiro (selaku direktur utama dari PT Dhaseng Ltd. dan PT Interland Indonesia Ltd.) dalam bentuk pembebanan atau  pengakuan  utang  kepada  PT  Oesaha  Sandang  Batoenoenggal,  meski  hal  itu dilakukan  untuk  dan  atas  nama  kedua  PT  tersebut,  akan  tetapi  karena  perbuatan itu  dilakukan tanpa  persetujuan  tertulis  dari  salah  seorang  komisaris sebagaimana  yang  disyaratkan  oleh  Pasal  11  ayat  (2)  Anggaran  Dasar  tergugat  I dan  II,  maka  oleh  hakim  hal  itu  dipandang  sebagai  tindakan  yang  bersifat ultra vires, karena tindakan  itu  sudah  berada  di  luar  batas  kewenangannya .  Oleh karena itu, tindakan tergugat III tersebut tidak sah (unlawful) dan tidak mengikat kepada  tergugat  I  dan  tergugat  II  sesuai  dengan asas  pertanggungjawaban terbatas (limited  lialibity) yang  melekat  pada  tergugat  I  dan  II  sebagai  badan hukum. Ini  berarti,  utang-utang  yang  dibuat  oleh  tergugat  III  (Mediarto  Prawiro) yang  dilakukan  tanpa  persetujuan  komisaris  dari  tergugat  I  dan  tergugat  II sepenuhnya  adalah  tanggung  jawab  pribadi tergugat  III  untuk  membayarnya kepada  penggugat  (PT  Oesaha  Sandang  Batoenoenggal). 30 Dengan  demikian, penerapan doktrin ultra vires ini diharapkan dapat mencegah atau menanggulangi terjadinya  penyalahgunaan  wewenang  oleh  direksi  terhadap  perseroan  dan  atau pihak ketiga yang beritikad baik.
Jadi,  tindakan  Direksi  dibatasi  oleh  tujuan  Perseroan,  kapasitas  perseroan mengadakan  kontrak  atau  transaksi  maupun  sebagai  donasi  hanya  sebatas  tujuan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Di luar itu, sudah berada di luar kapasitas perseroan. Oleh karena itu, tindakan tersebut dikatagorikan sebagai ultra vires dan batal  karena  hukum  ( null  and  void;  nietig  van  rechtswege ).  Sehubungan  dengan itu, sesuai dengan doktrin ultra vires : 31
a. Perseroan tidak dapat dituntut atas kontrak atau transaksi yang ultra vires ;
b. Perseroan juga tidak dapat mengukuhkan dan melaksanakannya;
c. Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  tidak  dapat  mengesahkan  atau menyetujui tindakan Direksi yang mengandung ultra vires .
Terkait  dengan  tanggung  jawab  Direksi  dalam  menjalankan  tugas pengurusan Perseroan sesuai  dengan maksud dan tujuan Perseroan yang terdapat dalam  Pasal  92  ayat  (1)  UUPT, Pasal  97  ayat  (1),  (2),  dan  (3) UUPT menyebutkan:
1. Direksi  bertanggung  jawab  atas  pengurusan  Perseroan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
30 Lihat  Putusan  Mahkamah  Agung  R.I.  No.  3264  K/Pdt/1992,  tertanggal  28  Agustus 1996, termuat dalam majalah Varia Peradilan, Th. XIV No. 160, Januari 1999, h. 17-27.
31 Ibid. , h. 67
2. Pengurusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  wajib  dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
3. Setiap  anggota  Direksi bertanggung  jawab  penuh  secara  pribadi atas kerugian  Perseroan  apabila  yang  bersangkutan  bersalah  atau  lalai menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2).
Di  samping  itu,  direksi  juga  mempunyai  tanggung  jawab  internal  (ke dalam) PT yang diurusnya itu. Tanggung jawab ini terkait dengan penunaian tugas Direksi  kepada  perseroan.  Dalam  hal  PT  menderita  kerugian  yang  disebabkan oleh  kecerobohan  atau  kurang  cermatnya  Direksi  dalam  melakukan  tugasnya, seperti  kelalaian  melakukan  kewajiban-kewajiban,  kekhilafan  yang  tidak  dapat diampuni,  maka  menurut Rochmat  Soemitro, PT  dapat  menuntut  ganti  rugi kepada diri pribadi Direksi yang menyebabkan kerugian itu. Jika hal itu dilakukan oleh lebih dari seorang Direksi, maka tiap-tiap anggota Direksi bertanggungjawab renteng  terhadap  perseroan,  kecuali  mereka  dapat  membuktikan  bahwa  ia  tidak bersalah. 32
Selanjutnya, terkait kerugian yang dialami oleh perseroan akibat tindakan Direksi  yang  melakukan ultra  vires atau  tindakan  yang  melampaui  batas kewenangan  dan  kapasitas  perseroan  yang  ditentukan  dalam  Anggaran  Dasar, undang-undang  memberi  hak  kepada  setiap  pemegang  saham  mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 61 UUPT yang menyebutkan:
1. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke  pengadilan  negeri  apabila  dirugikan  karena  tindakan  Perseroan  yang dianggap  tidak adil dan tanpa  alasan wajar  sebagai  akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
2. Gugatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diajukan  ke  pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
Dengan  demikian,  berarti  bahwa  jika  Direksi  mewakili  Perseroan  baik  di dalam  maupun  di  luar  pengadilan  melakukan  perbuatan ultra  vires ,  maka  bisa digugat  oleh  pemegang  saham.  Gugatan  yang  diajukan  itu  menurut  Penjelasan Pasal  61  ayat  (1)  UUPT,  pada  dasarnya  memuat  permohonan  agar  Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.
Berdasarkan uraian di atas, maka pada prinsipnya segala tindakan Direksi yang  dilakukan  secara  sah,  dalam  arti  sesuai  dengan  kewenangannya  sesuai  UU dan  anggaran  dasar  perseroan,  untuk  dan  atas  nama  perseroan,  bukan  untuk kepentingan  pribadi,  maka  tindakan  yang  demikian  itu  dikategorikan  tindakan intra  vires yang  secara  hukum  dikualifikasi  sebagai tindakan  perseroan .  Oleh karena  itu,  segala  konsekuensi  yuridis  atas  tindakan  perseroan  itu,  baik  atau buruk,  untung  atau  rugi,  akan  dipikul  oleh  perseroan.  Dengan  demikian,  segala pertanggungjawaban yang timbul dari perbuatan tersebut hanya dapat dibebankan kepada PT itu sendiri selaku badan hukum,  terlepas dari  tanggung jawab  pribadi direksi  yang  melakukan  perbuatan.  Hal  ini  sesuai  dengan  karakteristik  PT  yang kedudukannya mandiri dan  pertanggungjawabannya terbatas. Sebaliknya,
32 Rochmat  Soemitro,  Hukum  Perseroan  Terbatas,  Yayasan  dan  Wakaf, cet.  I , Eresco, Bandung, 1993, h. 47-48.
tindakan direksi yang melampaui batas kewenangannya ( ultra vires ) baik menurut UU maupun anggaran dasar PT, maka akibat dari tindakan tersebut secara hukum tidak  mengikat  PT  selaku  badan  hukum.  Dalam  arti,  sungguhpun  hal  itu merupakan  tindakan  direksi,  maka  yang  harus  bertanggungjawab  atas  tindakan tersebut adalah Direksi secara pribadi, bukan perseroan selaku badan hukum.

## KESIMPULAN
Direksi  menurut  UUPT  memiliki  dua  kewenangan,  yakni  (1)  melakukan tindakan  pengurusan  sehari-hari  perusahaan  menurut  anggaran  dasar  dan peraturan perundang-perundangan; (2) mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tindakan Direksi secara hukum dikualifikasi sebagai tindakan perseroan  (PT)  selaku  badan  hukum,  apabila  dilakukan  sesuai  dengan kewenangan  dan  tujuan  perseroan  sebagaimana  tercantum  dalam  anggaran  dasar perseroan ( intra vires ).
Tindakan  direksi  yang  dilakukan  di  luar  kewenangan  atau  melampaui kewenangan ( ultra vires ) secara hukum tidak dapat dikualifikasi sebagai tindakan perseroan selaku badan hukum. Akibat hukumnya, tindakan hukum tersebut tidak mengikat  perseroan  dan  hanya  mengikat  Direksi  secara  pribadi  dengan  pihak ketiga.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan,
Koperasi, Yayasan, Wakaf, cet. IV, Alumni, Bandung, 1986
Anisitus  Amanat, Pembahasan  Undang-undang  Perseroan  Terbatas  1995  dan Penerapannya  dalam  Akta  Notaris, cet.  I, RajaGrafindo  Persada,  Jakarta, 1996
Arifin Kadarisman, “Direksi sebagai Pekerja pada Perseroan Terbatas” , Makalah, Konferensi  tentang  Direktur  Perusahaan  di  Indonesia,  Centre  for Management Technology, Jakarta, 20-21 Juni 1989
Curzon, L.B., Dictionary of Law, 4th ed., Pitman Publishing, London, 1993
David  Foulkes, Introduction  to  Administrative  Law, 4th  ed.,  Butterworths, London, 1976
Geoffrey Morse, Charlesworth’s Company Law, ELBS ed., London, 1987 Henry Cambell Black, Black’s Law Dictionary, 6th ed., West Publishing Co., St. Paul - Minnesota, 1990
Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek: Buku Ketiga , Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
---------, Doktrin-Doktrin dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
Rochmat  Soemitro, Hukum  Perseroan  Terbatas,  Yayasan  dan  Wakaf, cet.  I , Eresco, Bandung, 1993
Ronald A. Anderson dan Walter A. Kumpf, Business Law, 6th ed., South-Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio, 1972
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri, cet.  V, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
Rudhi  Prasetya, Kedudukan  Mandiri  Perseroan  Terbatas, Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1996
Sumantoro, Hukum Ekonomi, cet. I, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986
Victor Fungkong, “Hukum Perusahaan dan Bentuk-bantuk Perusahaan” , Makalah, Konferensi  tentang  Direktur  Perusahaan  di  Indonesia,  Centre  for Management Technology, Jakarta, 20-21 Juni 1989
Yahya Harahap, M., Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

## Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan:
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3264 K/Pdt/1992 tertanggal 28 Agustus 1996

## Jurnal
Varia Peradilan, Th. XIV No. 160, Januari 1999

## Websites
Agus  Riyanto, Ultra  Vires  dan  Kewenangan  Direksi ,  dalam  http://business- law.binus.ac.id/2016/12/28/ultra-vires-dan-kewenangan-direksi/. Akses 19-2-2019
Rudi  Agustian  Hassim, Ultra  Vires dan Intra  Vires dalam Undang-Undang Perseroan  Terbatas  Indonesia,  dalam  http://www.rahlawfirm.com/ultra- vires-dan-intra-vires/. Akses 19-2-2019.