Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 2 No. 2 (2021): 152-166

## Yurisdiksi Kelompok Pemberontak Pra dan Pasca Pengakuan Sebagai Subjek Hukum
Internasional
Akbar Chusnein*; Akbar Kurnia Putra Fakultas Hukum Universitas Jambi *Corresponding Author : ineinac@gmail.com
Submission : 19 Januari 2021 Revision : 18 Mei 2021 Publication : 2 Juni 2021

## Abstract
This  research  aims  to  provide  a  general  understanding  of  the jurisdiction  for  rebel  groups  before  and  after  their  recognition  as belligerents, or the shift of the groups in question from domestic legal subjects to legal subjects of the international law. The type of method used in this research is in the form of normative legal research, which utilizes  the  collection  of  legal  materials  relevant  to  the  object  of research in the form of literature; The materials  referred to are such as:  (a)  Primary  legal  materials:  The  Charter  of  United  Nation,  The Geneva  Convention,  The  Hague  Convention;  (b)  Secondary  legal materials:  legal  science  books,  legal  science  journals,  legal  research reports, scientific articles, seminar materials, workshops, and so on; (c) Tertiary legal materials: Legal materials which precepts or provides an explanation  on  the  primary  and  secondary  legal  materials,  such  as legal dictionaries, newspapers, the internet and so on.
Keywords: Belligerent; Jurisdiction; Rebels.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pengetahuan  dan pemahaman  secara  umum  mengenai  yurisdiksi  bagi  kelompok- kelompok  pemberontak  pra  dan  pasca  diakuinya  peran  kelompok tersebut  sebagai Belligerent ,  atau  beralihnya  kelompok-kelompok yang dimaksud dari subjek hukum domestik menjadi subjek hukum
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
dari  hukum  internasional.  Tipe  penelitian  yang  digunakan  sendiri adalah  berupa  penelitian  hukum  normatif,  yang  memanfaatkan pengumpulan  bahan-bahan  hukum  yang  relevan  dengan  objek penelitian dalam bentuk kepustakaan; Bahan-bahan yang dimaksud adalah  seperti:  (a)  Bahan  hukum  primer: The  Charter  of  United Nation,  The  Geneva  Convention,  The  Hague  Convention ;  (b)  Bahan hukum  sekunder:  Buku-buku  ilmu  hukum,  jurnal  ilmu  hukum, laporan  penelitian  ilmu  hukum,  artikel  ilmiah,  bahan  seminar, lokakarya,  dan  sebagainya;  (c)  Bahan  hukum  tersier:  Bahan  hukum yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  dan  sekunder,  seperti  kamus  hukum,  surat  kabar, internet dan sebagainya.
Kata Kunci: Belligerent; Pemberontak; Yursidiksi.

## A. Pendahuluan
Hukum internasional sebagaimana diketahui bentuk dan implementasinya  saat  ini  merupakan  produk  sejarah masyarakat  internasional  dalam  usaha  menciptakan lingkungan hidup yang damai dan saling menunjang bagi satu sama  lain.  Masyarakat  internasional  secara  bersama melahirkan  suatu  hukum,  baik  itu  melalui  perjanjian, kebiasaan ataupun prinsip-prinsip umum yang ada; yang mana hukum  tersebut  secara  sengaja  ataupun  tidak  sengaja, dibentuk sedemikian rupa sehingga sifatnya mempromosikan keadilan dan kepentingan bersama,  dan keberadaannya tidak bertentangan  dengan  suatu  kedaulatan  bagi  mereka  yang terlibat di dalamnya.
Layaknya  hukum  nasional  ataupun  sistem  hukum lainnya, hukum internasional juga memiliki subjeknya sendiri, yaitu  entitas  dengan  kemampuan  untuk  memegang  hak-hak
dan  kewajiban  hukum  dalam  skala  internasional;  Yang  mana dengan  seiring  berjalannya  waktu,  entitas-entitas  tersebut kemudian  kian  bertambah,  dan  definisinya  pun  meluas, mengikuti  berkembangnya  kebutuhan  dan  keberadaan  dari hukum  internasional  Sehingga  kini  esensinya  tidak  terpaku hanya  pada  negara  saja,  selaku  subjek  hukum  internasional yang tunggal.
Beberapa  subjek  hukum  internasional  yang  pada umumnya telah kerap diakui diantara lain: 1
1. Negara;
2. Organisasi Internasional;
3. Palang Merah Internasional;
4. Tahta Suci atau Vatikan;
5. Perusahaan;
6. Pihak berperang;
7. Individu.
Satu  hal  yang  konstan  dalam  aspek  penentuan  subjek hukum  internasional  merupakan  keberadaan  spektrum kapasitas  pada  masing-masing  entitas,  yang  menjadikannya dianggap sebagai subjek hukum internasional; Yaitu kapasitas yang  merumuskan  masing-masing  darinya  untuk  mampu terlibat  dengan  hukum  terkait  lintas  batas  negara. Karakteristik  ini  lah  yang  merujuk  pada legal  capacity atau juridical  capacity dan  kemudian  mengarah  pada legal personality atau juridical personality yang dimiliki oleh setiap subjek hukum internasional .
1 Wayan  Parthiana. Pengantar  Hukum  Internasional. Cet.  2.
Bandung. Mandar Maju. 2003, hal. 59.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
“ The  terms  international  legal  personality  and international  legal  capacity  describe  the  same characteristic, namely the fact that an entity is capable of possessing international rights and duties.” 2
Karena  yang  dimaksud  dengan  subjek  hukum internasional  merupakan  entitas  yang  mampu  memiliki  hak dan  kewajiban  internasional,  maka legal  personality dan international legal capacity menjadi patok dalam menentukan siapa-siapa  saja  yang  dapat  disebut  sebagai  subjek  hukum internasional.
Berdasarkan kedua konsep di atas, suatu entitas harus- lah  memenuhi  kualitas  minimum  tertentu  untuk  dapat menikmati  keuntungan  dari  hak-hak  yang  diberikan  oleh hukum tersebut atau harus memiliki kewajiban tertentu untuk melakukan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  hukum;  Entitas yang  telah  memenuhi  kualifikasi  minimum  tersebut  lah  yang dapat  dikatakan  telah  memiliki juridical  personality. 3 dan personalitas  ini  menentukan  kedudukannya  di  dalam  suatu sistem hukum.
Lalu  yang  menjadi  pertanyaan  adalah  apabila  di  dalam suatu  negara,  terdapat  suatu  komunitas  yang  ingin merepresentasikan  dirinya  sendiri  di  muka  masyarakat internasional,  dan  menyatakan  bahwa  dirinya  memiliki
2 Christian  Walter.  Subjects  of  International  Law.  Encyclopedia  of Public International law. Mei 2007. hal. 6.
3 Gerhard von Glahn dan James Larry Taulbee. Law Among Nations: An  Introduction  to  Public  International  Law .  Cet.  10.  New  York. 2016. hal. 139.
kedaulatan yang terpisah (memerdekakan dirinya). Komunitas ini  lah  yang  kemudian  dapat  dikenal  dengan  sebutan pemberontak dan kemudian mengarah pada sebutan insurgent dan dalam beberapa kasus sebagai belligerent .
Pada  umumnya  dapat  diterima  bahwa Insurgency merujuk  pada  kebangkitan  atau  pemberontakan  yang dilakukan  oleh  suatu  kelompok  yang  terorganisir  melawan pemerintah  atau  otoritas  pemerintahan; 4 dan  mereka  yang melakukan insurgency -lah  yang  disebut  sebagai insurgent ; sedangkan Belligerency mengarah  pada  keadaan  di  mana kekuatan dari satu atau lebih “negara” melakukan penguasaan yang efektif terhadap suatu wilayah negara lain. 5
Terlepas  dari  motif  dan  sejarah  kelompok-kelompok yang menggalangi kedudukan pemberontak selagi menghasilkan  kesimpang  siuran  akan  statusnya  berupa pemberontak yang diakui sebagai subjek hukum internasional, keberadaannya  tentu  tidak  dapat  dipandang  sebelah  mata, baik  itu  oleh  negara  maupun  oleh  masyarakat-masyarakat internasional lainnya dan kaum akademisi sekalipun; Pasalnya kelompok  yang  demikian  memiliki  sifat  yang  mengancam kesatuan  suatu  negara,  dan  berkenaan  dengan  kedaulatan; Maka  dari  itu,  penting  untuk  diketahui  kejelasan  terhadap yurisdiksi dari kelompok-kelompok terkait.
4 Emily  Crawford.  “Insurgency”.  Oxford  Public  International  Law, Encyclopedia entries. Juni 2015. hal. 1.
5 Eyal  Benvenisti. “ Occupation,  Belligerent”.  Oxford  Public International Law. Encyclopedia entries. Mei 2009. hal. 1.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)

## B. Pembahasan
Istilah  pemberontakan, insurgency ,  dan belligerency sejatinya  merujuk  pada  keadaan  tertentu  dari  suatu  proses yang  sama;  Yaitu  proses  dalam  melawan  suatu  otoritas tertentu,  dan  bahkan  negara  secara  menyeluruh.  Ketiga konsep  ini  juga  mengarah  pada  satu  isu  berupa  Perang  Sipil atau Civil War , atau lebih dikenal dengan istilah Interstate War dalam  cabang  ilmu  polemologi. 6 Baik  itu  kelompok Pemberontak,  kelompok Insurgent ataupun  kelompok Belligerent ,  ketiganya  bermula,  berada,  atau  melewati  suatu proses  semacam  Perang  Sipil  –  Dalam  skala  yang  lebih  kecil, dikaitkan  dengan  gangguan  sipil,  atau Civil  Disturbance 7 .
Perang Sipil sendiri dapat diartikan sebagai:
“... a violent conflict within a country fought by organized groups  that  aim  to  take  power  at  the  center  or  in  a region , or to change government policies .” 8
Dengan  makna  yaitu:  Suatu  konflik  atau  peperangan  di dalam  negara  yang  dilangsungkan  oleh  kelompok-kelompok terorganisir dengan tujuan untuk mengambil kekuasaan pada
6 Polemologi  atau Polemology adalah  cabang  ilmu  pengetahuan yang  menganalisis  perseteruan  manusia  dan  peperangan, terutama perang dalam skala internasional.
7 Civil  Disturbance atau  gangguan  sipil,  merupakan  tindakan kekerasan  dan  ketidak  patuhan  yang  memprejudiskan  hukum publik serta ketertiban.
8 James D.  Fearon.  "Iraq's  Civil  War". Foreign  Affairs .  Maret  2007. hal. 1.
suatu wilayah, atau untuk merubah ketentuan dari pemerintah setempat.  Salah  satu  poin  terpenting  pada  definisi  ini  adalah penekanan  bahwa  pada  konflik  Perang  Sipil,  yang  menjadi salah  satu  pihak  konflik  tersebut  merupakan  Negara  atau Pemerintah.
Dalam  penelitian  yang  dilangsungkan  oleh  penulis, penulis sendiri tidak menemukan terdapatnya definisi hukum secara  spesifik  yang  mengatur  tentang  Perang  Sipil  di  dalam Konvensi Jenewa dan Protokol I dan II. Meski demikian, suatu Perang  Sipil  tetap  diatur  dalam  Konvensi  Jenewa  atas hubungannya  dengan  konflik  bersenjata  atau Armed  Conflict , terutama konflik bersenjata yang tidak berasal dari “karakter” internasional  –  Di  mana  ditemukannya  batasan  dan  lingkup tanggung  jawab  bagi  para  pihak.  Sebagai  contoh, Article 3,
Chapter I, Geneva  Convention  for  the  Amelioration  of  the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field ,
12 Agustus 1949.
Hal ini membuktikan bahwa secara tidak langsung setiap pihak  yang  mengambil  peran  dalam  konflik  bersenjata, termasuk  Pemberontak, Insurgent dan Belligerent ,  meskipun tidak  atau  mungkin  belum  diakui  sebagai  subjek  hukum internasional,  mereka  tetap  diharuskan  untuk  tunduk  pada aturan-aturan  hukum  internasional  tertentu  yang  berkaitan dengan segala kegiatan yang mereka lakukan.
Lebih lanjut pada Chapter Idan Article I, Ayat 7, Piagam
PBB merumuskan:
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
“ Nothing contained in the present Charter shall authorize the  United  Nations  to  intervene  in  matters  which  are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall  require  the  Members  to  submit  such  matters  to settlement  under  the  present  Charter ; but  this  principle shall  not  prejudice  the  application  of  enforcement measures under Chapter VII.” 9
Bahwa tidak ada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Piagam ini yang memberi kuasa kepada PBB untuk ikut campur  dalam  persoalan  yang  pada  hakekatnya  merupakan yurisdiksi  domestik  negara  manapun  atau  yang  mewajibkan para  Anggota-Anggotanya  untuk  menyelesaikan  persoalan tersebut  menurut  Piagam  ini;  akan  tetapi  prinsip  ini  tidak mengurangi  ketentuan  mengenai  penggunaan  tindakan- tindakan pemaksaan di bawah Chapter VII.
Penulis  juga  menemukan  bahwa  suatu  gerakan “Pemberontak” semata, pada prakteknya jatuh pada yurisdiksi dari  negara  bersangkutan,  di  mana  pemberontakan  yang dimaksud  berlangsung  di  wilayah  negara  tersebut;  Hal  ini disebabkan  sebagai  akibat  diperlakukannya  konflik  yang demikian sebagai urusan domestik masing-masing negara oleh hukum  internasional.  Prinsip  ini,  meski  tidak  ditetapkan langsung  oleh  hukum  internasional  telah  menjadi conde  of conducts bagi banyak negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan kasus  terkait Nicaragua  dan  Amerika  Serikat.  Di mana  dalam
9 United Nations. Charter of the United Nations . 24 October 1945, 1 UNTS  XVI.  Dapat  diakses  melalui: https://treaties.un.org/doc/ Publication/CTC/uncharter.pdf
kasus tersebut, Amerika Serikat didapatkan telah memberikan dukungan  salah  satunya  berupa  persenjataan  kepada  suatu kelompok pemberontak di Nicaragua yaitu Contras. 10
Diadili  di  hadapan International  Court  of  Justice ,  kasus Nicaragua  vs  Amerika  Serikat  diputuskan  dimenangi  oleh Nicaragua.  Dalam  kasus  ini,  Pengadilan  menemukan  salah satunya bahwa:
“ The right to  sovereignty  and to political  independence possessed  by  the  Republic  of  Nicaragua,  like  any  other State  of  the  region  or  of  the  world,  should  be  fully respected  and  should  not  in  any  way  be  jeopardized  by any  military  and  paramilitary  activities  which  are prohibited  by  the  principles  of    international    law,    in particular    the    principle    that    States  should  refrain  in their  international  relations  from  the  threat  or  use  of force  against  the  territorial  integrity  or  the  political independence of any State, and the principle concerning the duty not to intervene in matters within the domestic jurisdiction  of    a    State,    principles    embodied    in  the United    Nations  Charter    and    the    Charter    of    the Organization  of  American State .” 11
Atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi: Hak  untuk  berdaulat  dan  berkemerdekaan  politik  yang
10 Contras  dulunya  merupakan  kelompok-kelompok  pemberontak sayap-kanan  yang  didanai  dan  didukung  oleh  Amerika  Serikat dan  aktif  pada  tahun  1979  sampai  awal  1990-an  menentang Marxist Sandinista Junta of National Reconstruction Government di Nicaragua.
11 International Court of Justice, Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua ( Nicaragua v. United States of America ), Merits,  Judgment,  I.C.J.  Reports  1986,  hal.  14.  Lihat  juga:  United Nation’s, Summaries of Judgments, Advisory Opinions and Orders of The  International  Court  of  Justice .  1948-1991.  ST/LEG/SER.F/1. New York. 1992. hal. 125-128.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
dimiliki  oleh  Republik  Nicaragua,  layaknya  negara  manapun dari wilayah di dunia, wajib untuk dihormati secara penuh dan wajib  untuk  tidak  dengan  cara  apapun  dibahayakan  oleh aktifitas  militer  dan  paramiliter  yang  mana  dilarang  oleh prinsip-prinsip  hukum  internasional,  khususnya  prinsip bahwa  Negara  harus  menahan  diri  dalam  hubungan internasionalnya  dari  ancaman  atau  penggunaan  kekerasan melawan  integritas  teritorial  atau  kemerdekaan  politik  suatu Negara, dan prinsip mengenai kewajiban untuk tidak campur tangan 12 dalam  persoalan-persoalan  terkait  yurisdiksi domestik  suatu  Negara,  prinsip-prinsip  yang  terkandung dalam  Piagam  PBB  dan  Piagam  Organisasi  Negara  Amerika atau ( Charter of the Organization of the American States ).
Uraian  di  atas  memberikan  kita  pemahaman  bahwa berdasarkan tradisi hukum internasional sendiri,
“Pemberontakan”  tidak  termasuk  sebagai  bagian  dari  para pihak  dalam  Perang  Sipil  –  terlebih  menginjak  yurisdiksi internasional  untuk  menjadi  Subjek  Hukum  Internasional; Meski demikian, pemberontakan dalam artian Insurgency dan Belligerency merupakan perang yang dianggap sebagai Perang Sipil,  atau  bahkan  lebih,  terutama  bagi Belligerent . 13 Perlu
12 Prinsip  ini  dikenal  dalam  Bahasa  Inggris  dengan  sebutan: Principle of Non-intervention .
13 Nadarajah Pushparajah. “The Concept of Civil War in Traditional International  Law”. Legal  Voice  Blog .  Artikel,  2  Desember  2016. hal. 1. Dapat diakses melalui: https://legalvoiceblog.wordpress.co m/2016/12/02/the-concept-of-civil-war-in-traditional-internati onal-law/#_ftn6
dicatat bahwa tidak ada satu benua pun yang tidak tersentuh oleh gangguan internal berupa konflik internal bersenjata.
Ketiganya  memiliki  hak  dan  kewajiban  serta  statusnya masing-masing, pertikaian yang dilangsungkan oleh kelompok “Pemberontak”,  baik  itu  bersenjata  ataupun  yang  tidak bersenjata  hanya  merupakan  bagian  dari Civil  Disobedience atau gangguan sipil ( Civil Disturbance ), dan juga memiliki sifat yang  biasanya  sporadis  atau  berumur  pendek. 14 Kapan  dan sejauh  apakah  korban  gangguan  sipil  yang  dibutuhkan  atau besarnya  perseteruan  agar  konflik  tersebut  dapat  dikatakan setidaknya  sebagai  Perang  Sipil,  masih  menjadi  suatu perdebatan. 15 Namun tentu tidak dalam skala yang kecil.
Berdasarkan  doktrin-doktrin  internasional,  perbedaan akan  ketiganya  jika  dibandingkan  terkait  wilayah  hukum adalah:  Setiap  kegiatan  Pemberontakan  jatuh  pada  kategori urusan  domestik;  Begitu  pula  dengan Insurgency juga
merupakan persoalan domestik, tetapi
dapat diinternasionalkan  melalui ad  hoc ,  sehingga  statusnya
14 Ibid . Lihat juga: Anthony Cullen. “Key Developments Affecting the Scope  of  Internal  Armed  Conflict  in  International  Humanitarian Law”.  2005.  Military  Law  Review.  hal.  66-69;  Lihat  juga:  L. Oppenheim, Op . Cit ., hal. 162.
15 Beberapa  ahli  ilmu  politik  menyatakan  suatu  Perang  Sipil membutuhkan setidaknya 100 korban dari masing-masing pihak. Lihat  (untuk  contoh):  Edward  Wong,  "A  Matter  of  Definition: What  Makes  a  Civil  War,  and  Who  Declares  It  So?" New  York Times ,  Artikel,  26  November  2006.  Dapat  diakses  melalui: https://www.nytimes.com/2006/11/26/world/middleeast/26w ar.html  ;  Lihat  juga  Ann  Hironaka, Neverending  Wars : The International  Community , Weak  States , and  the  Perpetuation  of Civil War , Harvard University Press, Cambridge, 2005, hal. 28.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
dikatakan  mungkin  untuk  menjadi  Subjek  Hukum Internasional – “Mungkin” di sini juga dikarenakan sebahagian pengakuan yang ia miliki; Di sisi lain terdapat Belligerency , di mana Belligerent adalah  Subjek  Hukum  Internasional    dalam arti yang penuh. 16 Hak-hak dan kewajiban internasional secara penuh  hanya  akan  mungkin  untuk  dimiliki  kelompok “pemberontak” apabila suatu gerakan tersebut telah mencapai titik Belligerency yang tidak lagi dipertanyakan.
“ There  was  enough  of  international  law  to  be  able  to apply to this different  issue. If you’re always waiting for an  answer  on  the  very  specific  issue  you’ll  never  decide anything. The law is there to apply to new problems .” 17
– Rosalyn Higgins

## C. Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  maka  dapat  ditarik
kesimpulan sebagai berikut: terdapat tiga tahap pemberontakan, yaitu: pemberontakan ( rebellion ), Insurgency , dan belligerency . Baik itu pemberontakan, insurgency ataupun belligerency ,  ketiganya  dipandang  harus  tunduk  terhadap hukum  dan  kebiasaan  perang.  Pemberontakan  ( rebellion )
16 Richard  A.  Falk. The  International  Law  of  Civil  War .  Lawbook Exchange Ltd., New Jersey, 30 Maret 2010. hal. 194-199 dan hal.
369-375.
17 Wawancara  oleh  Catherine  Amirfar  kepada  Dame  Rosalyn  C. Higgins,  mantan  Hakim  dan  Presiden  ICJ, Episode  8:  The  World Court  and  the  Immunity  of  Int'l  Organizations ,  The  Society's Podcast. Dapat diakses melalui: https://www.asil.org/ resources/podcast/ep8 ;  Saat  itu  Rosalyn  Higgins  merujuk  pada suatu permasalahan terkait penggunaan nuklir yang diargumenkan  oleh  salah  satu  pihak  dalam  pengadilan  bahwa tidak diatur oleh hukum internasional.
merupakan gangguan sipil atau civil disorder , yang jatuh pada yurisdiksi  domestik. A  priori :  Pemberontak  bukan  Subjek Hukum Internasional. Insurgency , merupakan perang sipil atau civil  war ,  yang  dalam  keadaan  tertentu  seperti  kaitannya secara ad hoc dapat menjadi yurisdiksi hukum internasional. A priori : Insurgent dapat  menjadi  Subjek  Hukum  Internasional.
Belligerency ,  tidak  hanya  terpaku  oleh  perang  sipil,  tapi  juga dapat diartikan kedalam perang lain, dan ditemukan menjadi yurisdiksi  hukum  internasional. A  priori : Belligerent adalah
Subjek Hukum Internasional.

## Referensi

## Instrumen Hukum
Geneva Convention (I) for the Amelioration of the  Condition of the  Wounded  and  Sick  in  Armed  Forces  in  the  Field, 1864 ( revised in 1949). Geneva Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick  and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea , 1949 . Geneva Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War , 1929 ( revised in 1949).
Geneva  Convention  (IV)relative  to  the  Protection  of  Civilian Persons in Time of War , 1949. ICJ, “ Advisory Opinion on Reperation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations” , ICJ Report, 1949. ICJ, Military  and  Paramilitary  Activities  in  and  Against Nicaragua ( Nicaragua v. United States of America ), Merits, Judgment,  I.C.J.  Reports  1986,  hlm.  14.  Lihat  juga:  United Nation’s, Summaries  of  Judgments,  Advisory  Opinions  and Orders  of  The  International  Court  of  Justice ,  1948-1991, ST/LEG/SER.F/1, New York, 1992.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
ICRC,  “What  is  International  Humanitarian  Law , ” Advisory Service on International Humanitarian Law , Juli 2004. ICRC, Commentary  of 1960 on  the  Convention (III) relative  to the  Treatment  of  Prisoners  of  War ,  Geneva,  12  Agustus 1949. Dapat diakses melalui: https://ihl- databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/COM/375-590006
Protocol I relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts ,1977. Protocol II relating  to  the  Protection  of  Victims  of  Non- International Armed Conflicts , 1977. Protocol III relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem , 2005.
Report  of  the  International  Law  Commission  on  its  Second Session, 5 Juni hingga 29 Juli tahun 1950 ,Official Records of the  General  Assembly , Fifth  session , Supplement  No . 12 (A/1316), dokumen: A/CN.4/34.
The  Hague  Convention , on  the  Laws  of  War  and  War  Crimes, 1899 (I-IV, 2).
The  Hague  convention,  on  the  Laws  of  War  and  War  Crimes, 1907 (I-XIV).
The Montevideo Convention on the Rights and Duties of States,
1933.
The Treaty of Versailles , World War I’s Peace Treaty, 1919. United Nations Charter, 1945.

## Buku
Falk,  Richard  A. The  International  Law  of  Civil  War .  Lawbook Exchange Ltd.. New Jersey. 30 Maret 2010. Glahn,  Gerhard  von  dan  James  Larry  Taulbee. Law  Among Nations:  An  Introduction  to  Public  International  Law .  Cet. 10. New York. 2016. Oppenheim, L. International Law . 8 th edition. Vol. II. Longmans, Green and Co.. London. 1912.

## Artikel/Jurnal/Karya Imiah
Benvenisti,  Eyal.  “Occupation,  Belligerent”.  Oxford  Public International Law. Encyclopedia entries. Mei 2009. Crawford,  Emily.  “Insurgency”.  Oxford  Public  International Law. Encyclopedia entries. Juni 2015. Cullen,  Anthony.  “ Key  Developments  Affecting  the  Scope  of Internal  Armed  Conflict  in  International  Humanitarian Law ”. Military Law Review. 2005.
Walter,  Christian.  “Subjects  of  International  Law”. Encyclopedia  of  Public  International  law.  Encyclopedia entries, Mei 2007.

## Website
Edward  Wong.  "A  Matter  of  Definition:  What  Makes  a  Civil War, and Who Declares It So?" New York Times . Artikel. 26
November  2006. https://www.nytimes.com/2006/11 /26/world/middleeast/26war.html ,  diakses  pada  tanggal
23 November 2020.
Fearon,  James  D.  "Iraq's  Civil  War". Foreign  Affairs .  Maret 2007. http://www.foreignaffairs.org/20070301faessay86 201/ja  mes-d-fearon/iraq-s-civil-war.html ,  diakses  pada tanggal 22 November 2020.
Pushparajah,  Nadarajah.  “The  Concept  of  Civil  War  in Traditional International Law”. Legal Voice Blog . Artikel. 2
Desember  2016. https://legalvoiceblog.wordpress.com /2016/12/02/the-concept-of-civil-war-in-traditional-inter national-law/#_ftn6 ,  diakses  pada  tanggal  22  November 2020.
Shekhar, Mayank. “Subjects of International Law”. Legal Bites . Artikel.  17  September  2016. https://www.legalbites .in/subjects-international-law/ ,  diakses  pada  tanggal  21 November 2020.