## PEMANFAATAN HUTAN BERKELANJUTAN BERBASIS KELEMBAGAAN DI KAWASAN GUNUNG SASAK

## Anisa Puspa Rani , Dwi Setiawan Chaniago

## Abstrak
Hutan Gunung Sasak merupakan kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas ± 477 Ha. Status HKm bertujuan untuk mempermudah proses rehabilitasi hutan dengan pemanfaatan ekonomis masyarakat di sekitar kawasan . Faktanya status HKm diartikan oleh masyarakat sebagai legitimasi pemanfaatan pribadi. Haltersebut  berdampak  pada  kerusakan  hutan  baik  secara  ekologis  maupun  ekonomis.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengembangkan  model  pemanfaatan  HKm  berbasis  kelembagaan  guna  terwujudnya pemanfaatanhutan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan manfaat ekologis dan ekonomis dari fungsi hutan. Penelitian ini menggunakan teori strukturasi dan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  perlu  upaya  reorientasi  pemanfaatan  HKm  Gunung  Sasak  dari  semula  bersifat individual ke kelembagaan, guna mencapai hal tersebut diperlukan dukungan multipihak dengan fokus intervensi meliputi pengembanganinfrastruktur, peningkatan kapasitas, serta pemantapan aspek jaringan ekonomi budidaya lebah madu pada Kelompok Madu Sari.

## Kata Kunci: pemanfaatan; kelembagaan; infrastruktur; kapasitas; jejaring

## Program Studi Sosiologi Universitas Mataram

## UTILIZATION OF INSTITUTIONAL-BASED SUSTAINABLE FORESTS IN THE AREA OF GUNUNG SASAK

## Abstract
Gunung Sasak Forestvis an area of  Community Forest in  (Hkm) of 477 Ha . The status of  Hkm aims to facilitate the process of forest rehabilitation with the utilization economic comunity around the region . The status of Hkm is defined by the people as legitimacy of private use . It affects the forest damage both a kologically and economically . This study aims to develop an institutional-based Hkm utilization model for the realization of sustainable forest utilization by taking into consideration the balance of ecological and economic benefits of forest functions . This research draws on structuration theory and qualitative methods . The results of penelillions show that the need to reorient the utilization of Hkm Gunung Sasak from the beginning is individual he institutionalized , to achieve this required multistakeholder support with  interventionist  faculty  including  development  of  infrastucture  ,  capacity  building  ,  as  well  as stabilizing aspects of building honeycomb culture network in Sari Madu Group.
Keywords: utilization; institutional; insfratucture; capacity; network
Email: Pusparani_anisa@yahoo.co.id, Setiawandwi279@yahoo.com
E-ISSN 2527-5879  P-ISSN 2527-5879
http://journal2.um.ac.id/index.php/jsph
Email: jsphum@yahoo.co.id
Volume 2, Nomor 1, Juli 2017
Halaman 23-32

## LATAR BELAKANG
Gunung  Sasak  berdasarkan  Surat  Keputusan Menteri  Kehutanan  nomor  598/Menhut  II/2009 merupakan  kawasan  hutan  lindung.  Kawasan hutan seluas 492 hektar tersebut secara ekologis dimanfaatkan  oleh  masyarakat  lima  desa  yakni Desa Babusallam di bagian Utara, Desa Tempos di bagian Barat Laut hingga Barat (Kedua desa ini termasuk wilayah Kecamatan Gerung), Desa Giri Sasak  berada  di  bagian  Selatan,  Desa  Kuripan Selatan  di  bagian  Tenggara  dan  Timur  Gunung Sasak  dan  Desa  Kuripan  ada  di  sebelah  Timur (ketiga  desa  ini  masuk  wilayah  Kecamatan Kuripan).
Pada  era  1980-an,  kondisi  Hutan  Gunung Sasak masih sangat baik. Kawasan hutan masih ditumbuhi  pepohonan  rimbun  seperti  kelicung, sonokeling, jati, johar, akasia, enau dan berbagai jenis pepohonan lain. Tidak hanya vegetasi hutan yang masih lestari, lima mata air yang terdapat di kawasan Hutan Gunung Sasak pada periode yang sama  juga  masih  terjaga  dengan  debit  air  yang baik.  Kelestarian  kondisi  hutan  saat  itu  sejalan dengan  kondisi  pemanfaatan  hutan  yang bersahaja. Masyarakat di sekitar kawasan Hutan Gunung Sasak hanya memanfaatkan ranting kayu untuk  memenuhi  kebutuhan  kayu  bakar. P e m a n f a a t a n   h u t a n   b e r f o k u s   p a d a pendayagunaan  hasil  hutan  bukan  kayu  seperti madu dan bambu dan umbi-umbian.
Menariknya,  pemanfaatan  hasil  hutan  bukan kayu  khususnya  pemanfaatan  lebah  madu menjadi  indikator  kondisi  kelestarian  hutan. Berdasarkan hasil kajian Tim Penilaian Analisis Dampak  Sosial  dan  Ekonomi Terhadap  Kondisi Hutan  Gunung  Sasak  bersama  UNESCO, diketahui bahwa pada tahun 1980 hingga medio 1990an,  hasil  madu  hutan  Avis  Dorsata  sangat melimpah. Setiap setup atau kelongkongan dapat menghasilkan 4-5 botol (1 botol = 600 ml) madu lebah (Tim UNESCO, 2015). Hal tersebut tidak terlepas  dari  kondisi  ketersediaan  pakan  lebah yang  masih  melimpah  sejalan  dengan  lebatnya vegetasi hutan Hutan Gunung Sasak.
Kondisi  krisis  ekonomi  di  akhir  1990-an berdampak banyak terhadap kondisi pemanfaatan Hutan  Gunung  Sasak.  Tekanan  krisis  ekonomi, peningkatan  jumlah  penduduk,  hingga keterbatasan  lapangan  pekerjaan  mendorong perubahan pemanfaatan kawasan Hutan Gunung Sasak  .  Kondisi  tersebut  diperparah  dengan terjadinya kemarau panjang yang terjadi di Tahun 1998  yang  berdampak  pada  merosotnya  hasil pertanian. Menghadapi kondisi tersebut, adaptasi masyarakat  mulai  mengarah  kepada  eksplorasi kawasan Hutan Gunung Sasak. Masyarakat mulai melakukan  pemanfaatan  hutan  dengan  berbagai tujuan,  seperti  merambah  hutan  untuk  menjual hasil kayu,   hingga menanami di kawasan  Hutan
J S P H

## Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Volume 2, Nomor 1, Juli 2017
Gunung Sasak dengan tanaman muda komoditas pertanian .
Aktivitas  masyarakat  dalam  memanfaatkan hutan  di  tahun  2000-an  semakin  intens.  Hal tersebut diperparah dengan aktivitas pembabatan kayu  hutan  secara  massif  oleh  masyarakat. kesulitan  dan  tekanan  ekonomi  menjadi pendorong eksploitasi tidak terkendali terhadap kawasan hutan. Meskipun di periode yang sama usaha  pemerintah  untuk  memulihkakan  kondisi hutan  melalui  berbagai  kegiatan  reboisasi. Namun,  keberadaan  Kawasan  Gunung  Sasak telah  terlanjur  dianggap  sebagai  alternatif ekonomi  dalam  menambah  pemasukan  bagi m a s y a r a k a t   t e r u s   d i l a k u k a n   d e n g a n pemanfaatkan  jangka  pendek,  yakni  merambah hutan.
Rendahnya kesadaran akan kelestarian hutan berdampak  pada  kondisi  Hutan  Gunung  Sasak yang semakin gundul. Kondisi tersebut disadari dan  disikapi  oleh  masyarakat  yang  tergabung dalam  kelompok  tani  hutan  (KTH)  dengan mengajukan permohonan usulan perizinan Hutan Kemasyarakatan  (HKm)  ke  Bupati  Lombok Barat.  Tujuannya  agar  memberikan  ruang  bagi masyarakat  untuk  terlibat  secara  aktif  dalam pengawasan dan pemantauan penggarap kegiatan pengelolaan dan perbaikan hutan. Melalui HKm, diharapkan  masyarakat  dapat  terlibat  dan bertanggungjawab  dalam  pengelolaan  hutan serta  dapat  membawa  kesejahteraan  bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri Kehutanan  Nomor  469/Menhut  II/2014 tertanggal 12 Mei 2014, Kawasan Hutan Gunung Sasak berstatus sebagai Hutan Kemasyarakatan (HKm) dengan areal kerja hutan seluas ± 477 Ha. Faktanya, status HKm Kawasan Gunung Sasak diinterpretasikan  sebagai  hak  kelola  dan pemanfaatan  yang  otonom  oleh  masyarakat. Status  HKm,  yang  disikapi  dengan  pembagian sejumlah  luasan  lahan  bagi  setiap  anggota kelompok  tani  hutan  beralih  fungsi  menjadi kawasan  garapan  masyarakat  dengan  alasan peningkatan  ekonomi  .  Dampaknya  kawasan hutan  semakin  terdegradasi  dalam  berbagai bentuk  pemanfaatan  individual  masyarakat seperti  menanam  tanaman  muda,  hingga kawasan  ladang  di  beberapa  titik  lahan  di kawasan Gunung Sasak.
Pemanfaatan  HKm  dengan  pendekatan kelembagaan masih belum optimal. Hal tersebut disebabkan  lemahnya  mekanisme  pengelolaan kelembagaan  oleh  pemanfaat  HKm  (Nandini, 2013:  46).  Kondisi  tersebut  menjadi  gambaran pemanfaatan HKm di kalangan masyarakat yang belum  memiliki  format  pemanfaatan  dan  tata kelola  HKm  yang  jelas.  Berbagai  indikasi menunjukkan pemanfataan HKm cenderung bers
ifat  individual.  Pemanfaatan  secara  individual semakin mempertegas motif ekonomi dibanding prinsip  kelestarian  ekologis  hutan.  Akibatnya kerusakan  dan  degradasi  lahan  hutan  menjadi konsekwensi logis dari pemanfaatan yang kurang bertanggungjawab  tersebut.  Pola  pemanfaatan hutan  yang  berorientasi  jangka  pendek  dengan menebang kayu hutan harus dibayar dengan efek jangka panjang berupa kerusakan hutan, vegetasi hutan  yang  menipis  hingga  potensi  kekeringan dan banjir yang semakin besar.
Menariknya di kawasan Hutan Gunung Sasak sejak tahun 1984 terdapat  komunitas masyarakat, yakni  Kelompok  Madu  Sari  yang  melakukan pemanfaatan hutan di luar bidang pertanian ( off farm employment ) yakni melalui budidaya lebah madu. Off  farm  employment merupakan pekerjaan non-pertanian di lingkungan perdesaan yang  dilakukan  oleh  keluarga  atau  kelompok masyarakat  (Effendi,  1995:193).  Kelompok  ini sangat potensial sebagai jawaban bagi kebutuhan pemanfaatan HKm yang mengedepankan prinsip keberlanjutan dan keseimbangan aspek ekonomis dan  ekologis  hutan.  Kelompok  ini  bisa  terus mempertahankan  eksistensinya  sebab  aktivitas budidaya  lebah  selama  ini  mampu  menambah pemasukan  ekonomi  keluarga.  Kendati  saat  ini Kelompok  Madu  Sari  menjadi  salah  satu  yang terdampak dari kerusakan Hutan Gunung Sasak. Sumber  pakan  lebah  yang  semakin  berkurang akibat  vegetasi  hutan  yang  menipis  berdampak pada  produktivitas  lebah  madu  yang  semakin berkurang.
Berdasarkan kajian yang dilakukan UNESCO dan  Universitas  Mataram  tahun  2015  tentang social impact assessment and livelihood analysis for  strengthening  local  actions  to  deal  with deforestation  and  land  degradation  in  Lombok Barat, diketahui bahwa kerusakan Hutan Gunung Sasak  disebabkan  oleh  rendahnya  pemahaman masyarakat  tentang  pemanfaatan  hutan berkelanjutan  yang  mempengaruhi  kelestarian hutan dan kebermanfaatan ekonomis masyarakat di  sekitar  kawasan.  Pemanfaatan  HKm  Gunung Sasak  memerlukan  integrasi  antara  berbagai program  pemerintah  dan stakeholders ,  dengan manfaat  ekonomi  bagi  masyarakat  guna mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam kegiatan  reforestasi.  Sedangkan  penelitian  ini berfokus  pada  upaya  mendorong  munculnya wahana  kelembagaan  dalam  pemanfaatan  hutan sebagai  wadah  partisipasi,  dan  pemberdayaan masyarakat  di  sekitar  kawasan  HKm.  Wahana kelembagaan  perlu  dalam  mengubah mindset masyarakat di sekitar kawasan agar terlibat secara aktif  dalam  upaya  reboisasi  dan  pemeliharaan hutan  serta  mampu  memperoleh  manfaat ekonomis  dengan  memperhatikan  kelestarian ekologis  hutan.  Adapun  penelitian  ini bertujuan
untuk mengidentifikasi aspek-aspek pendukung fungsionalnya  lembaga  dalam  pemanfaatan HKm, serta bentuk intervensi para pihak dalam menopang  pemanfaatan  hutan  berkelanjutan berbasis  kelembagaan.Salah  satu  faktor pendorong  aktivitas  pemanfataan  hutan  adalah desakan kebutuhan ekonomi.Desakan kebutuhan ekonomi  pula  yang  memperkabur  kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi dan aspek kelestarian lingkungan. Dengan motif keterpaksaan  sebagai  wujud  adaptasi  desakan kebutuhan hidup, Prinsip kelestarian lingkungan seringkali  terabaikan  dalam  pemanfaatan kawasan  hutan.  Padahal  aspek  kelestarian lingkungan  merupakan  prasyarat  utama  dalam m e n j a m i n   p e m b a n g u n a n   l i n g k u n g a n berkelanjutan (Amien, 2005: 151).
Pada  masyarakat  di  sekitar  kawasan  HKm Gunung  Sasak,  motif  keterpaksaan  dalam kaitannya  dengan  perambahan  hutan  menjadi lumrah. Aktivitas pertanian padi dan palawija di kawasan perbukitan HKm masih ditemui dengan alasan  mendapatkan  tambahan  pendapatan keluarga  .  Berdasarkan  hasil  observasi,  sumber pendapatan dalam aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan HKm terklasifikasi dalam dua bentuk,  yakni pertama sumber  pendapatan primer dari hasil pertanian padi, palawija,ernak, dan  buah-buahan. Kedua, sumber  pendapatan yang berasal dari di sektor off farm employment yakni dari hasil beternak, dan pemanfaatan hasil hutan  bukan  kayu  seperti  madu.  Khususnya pendapatan yang bersumber dari budidaya madu, merupakan  bidang  kerja  potensial  untuk dikembangkan.
Khususnya pada masyarakat pemanfaat HKm di kawasan Dusun Batu Goleng, usaha budidaya lebah madu telah dilakukan secara berkelompok. Kendati demikian, kondisi kawasan hutan yang telah terdegradasi berdampak pada produktifitas hasil  madu  yang  semakin  menurun  akibat terbatasnya kesediaan pakan yang ada di hutan. Agar bisa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat di sekitar kawasan, maka usaha budidaya  lebah  madu  harus  diiringi  dengan upaya-upaya  reboisasi  hutan  guna  menjamin ketersediaan pakan lebah. Di samping itu, HKm dapat  menjadi  dasar  bagi  reorientasi  bentuk pemanfaatan  dari  semula  bersifat  individual, menjadi  berbasis  kelembagaan.  Pendekatan kelembagaan lokal tersebut berguna dalam upaya membentuk  perilaku  masyarakat  yang partisipatif  dalam  kegiatan  reboisasi  hutan, peduli terhadap kelestarian hutan, serta mampu memanfaatkan  hutan  secara  ekonomis  sebagai sumber pendapatan tambahan tanpa melupakan prinsip kelestarian ekologis.
Degradasi  hutan  tidak  hanya  membawa dampak  ekologis  seperti  menurunnya kuantitas
dan kualitas vegetasi hutan. Lebih jauh, kondisi tersebut  berdampak  pada  kondisi  ekonomi masyarakat di sekitar kawasan. HKm yang pada hakekatnya bertujuan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan hutan  justru  beralih  menjadi  legitimasi  bagi masyarakat  memanfaatkan  hutan  untuk kebutuhan  pribadi  dan  keluarga.  Ketika pemahaman  masyarakat  tentang  arti  penting memanfaatkan  hutan  dengan  memperhatikan prinsip  kelestarian  lingkungan  tidak  terbentuk, maka  relasi  yang  terbangun  antara  masyarakat d a n   e k o l o g i   h u t a n   m e r u p a k a n   r e l a s i ketergantungan  negatif,  dimana  masyarakat hanya  memikirkan  pemanfaatan  hutan  secara e k o n o m i s   j a n g k a   p e n d e k ,   t a n p a mempertimbangkan  kelestarian  lingkungan dalam  jangka  panjang.  Disinilah  peran  negara diperlukan  dalam  mengakomodir  nilai-nilai tradisional  yang  selama  masih  cenderung diabaikan  oleh  pemerintah  (Suwarsono  dan Alvin,  2013:  65).  Hal  tersebut  penting  dalam mereorientasi  bentuk  pemanfaatan  hutan  yang lebih ramah lingkungan.
Orientasi  pemanfaatan  ekonomis  jangka pendek juga dapat dilihat partisipasi masyarakat yang  cenderung  pasif  dalam  berbagai  program dan  kegiatan  reboisasi  hutan.  Meskipun  banyak program  dan  kegiatan  reboisasi  yang  masuk dalam menyikapi kondisi kerusakan lahan hutan, serta  adanya  legalitas  atas  keterlibatan masyarakat  melalui  HKm,  namun  kesadaran dalam  merawat  hutan  relatif  rendah.  Berbagai kegiatan  reboisasi  dan  penanaman  pohon  di k a w a s a n   H K m   g a g a l   m e n d o r o n g   d a n menumbuhkan  kesadaran  pentingnya  menjaga kelestarian  ekologis  hutan.  Sehingga  tidak mengherankan,  pasca  ditanam  berbagai  bibit pohon  dari  program  reboisasi  tidak  dijaga  dan dirawat  secara  bertanggungjawab.  Padahal pengelolaan  sumberdaya  potensial  seperti kehutanan  memerlukan  peran  aktif  masyarakat (Soetomo, 2009:290).
Desakan  kebutuhan  ekonomi  menjadi  motif rendahnya  minat  dalam  dalam  partisipasi penanaman  bibit  pohon  dan  kayu-kayuan (Setiawan, 2016: 13) Nilai ekonomis pepohonan yang didapat dalam jangka waktu panjang tidak dapat  membendung  keinginan  masyarakat mendayagunakan hak pengelolaan HKm dengan menanam  tanaman-tanaman  yang  bernilai ekonomis namun tidak sesuai dengan spesifikasi tanaman  sesuai  status  sebagai  hutan  lindung. Akibatnya  berbagai  kegiatan  reboisasi  menjadi tidak optimal. Sebab orientasi pemanfaatan lahan HKm  secara  individual  cenderung  lebih mendominasi dalam upaya mendapatkan manfaat ekonomis kawasan hutan.
Berdasarkan kondisi tersebut, sebagai kerangk
a analisis penelitian ini menganggap perlu upaya pemanfaatan  hutan  berbasis  kelembagaan.  Hal tersebut  bertujuan  untuk  mereduksi  motif individual  dalam  pemanfaatan  hutan  HKm, memudahkan  pengintegrasian  pemanfaatan  dan pemeliharaan  hutan,  serta  mendorong pemanfaatan ekonomis hutan yang bercorak off farm  employment melalui  pemanfaatan  hasil hutan  bukan  kayu.  Agar  kegiatan  ekonomis masyarakat  di  sekitar  kawasan  dapat  berjalan seiringan  dengan  pemulihan  degradasi  lahan hutan.
Penelitian  ini  menggunakan  prinsip strukturasi  Anthony  Giddens  sebagai  pisau analisis  dalam  memahami  tindakan.  Asumsi teoritis  yang  dipergunakan  dalam  kaitannya dengan  perilaku  individu  dalam  pemanfaatan HKm  yakni pertama , perlunya wahana struktur yang mewadahi pembentukan tindakan individu melalui  penanaman  seperangkat  nilai, pengetahuan,  keterampilan  dan  standarisasi perbuatan. Kedua, individu  tidak  hanya dipandang sebagai aktor pasif dalam strukturnya, namun berperanpula sebagai aktor aktif, kreatif d a n   a d a p t i f   d a l a m   m e n j a l a n k a n   d a n mempertahankan  strukur. Ketiga, aktor  mampu mengidentifikasi  kebutuhan  dan  potensi  yang dimiliki dan dituangkan dalam tindakan kolektif dalam sebuah struktur.
Dengan  didasari  tiga  prinsip  tersebut,  maka penelitian ini secara operasional bertujuan untuk melihat transformasi individu sebagai pemanfaat HKm,  yang  tidak  hanya  menjadi  objek  namun sekaligus  subjek  kebijakan  terkait  upaya-upaya reforestasi  dan  pemanfaatan  hutan.  Melalui pendekatan  kelembagaan,  pemanfaatan  HKm diharapkan  dapat  menghasilkan  tiga  aspek perubahan yakni pertama, sebagai wahana bagi peningkatan  pengetahuan  masyarakat  dalam pemanfaatan  hutan  secara  berkelanjutan  baik secara  ekologis  dan  ekonomis. Kedua, wahana bagi  peningkatan  keterampilan  masyarakat dalam pemanfaatan HKm yang berorientasi pada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (khususnya budidaya  madu  hutan). Ketiga, wahana  bagi reorientasi  perilaku  dan  kebiasaan  masyarakat yang  semula  memanfaatkan  hutan  secara individual  menjadi  kolektif  di  dalam kelembagaan.
Pada  dasarnya  pendekatan  kelembagaan dalam  perspektif  strukturasi  penting  dalam membentuk  tindakan  individu.  Pendekatan kelembagaan sebagai manifestasi struktur sangat penting  mengingat  individu  dalam  tindakannya dipengaruhi  dorongan-dorongan  eksternal, sekaligus  menjadi  agen  bagi  pembentuk  dan penyempurna  struktur  yang  adaptif  terhadap kebutuhan  dan  potensi  individu.  Dengan  kata lain,  tindakan individu dapat dibentuk melalui sti
Pemanfaatan Hutan Berkelanjutan Berbasis Kelembagaan , Anisa Puspa Rani dan Dwi Setiawan Chaniago
mulus-stimulus  dalam  struktur  yang  sesuai dengan  konsensus  kebutuhan  dan  potensi bersama.  Keberadaan  lembaga  akan  sangat potensial dalam mengakomodir peran masyarakat dalam  mengontrol  kawasan  hutan  berdasarkan nilai sosial dan kearifan lokal yang berlaku. Sebab struktur  merupakan  media  bagi  aturan-aturan, serta  pertemuan  agen-agen  dalam  pemanfaatan sumberdaya (Usman, 2012: 225).
Kelompok  Madu  Sari  merupakan  salah  satu bentuk  manifestasi  struktur  bagi  masyarakat  di sekitar  kawasan  Gunung  Sasak.  Potensi kelembagaan didalam Kelompok Madu Sari perlu dikembangkan  mengingat  bidang  kegiatan pemanfaatan  hutan  yang  bercorak off  farm employment melalui budidaya madu sebagai hasil hutan bukan kayu, selaras dengan upaya menjaga kelestarian  hutan.  Sumber  pakan  lebah  yang didapat  melalui  vegetasi  hutan  hanya  akan didapat  jika  kondisi  hutan  terjaga.  Kesadaran tersebut telah muncul namun belum terakomodir dalam  aktivitas  kelembagaan  yang  efektif.  Hal tersebut disebabkan secara prinsipil kemampuan struktur  kelembagaan  Kelompok  Madu  Sari hanya  akan  fungsional  ketika  dijalankan  oleh agen  internal  (anggota  kelompok)  dan  perlu disinergikan  dengan  peran stakeholders seperti institusi,  akademisi,  LSM,  pelaku  ekonomi  dan lain sebagainya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  di  Dusun  Batu Goleng  Desa  Tempos,  Kecamatan  Gerung, Kabupaten  Lombok  Barat  ini  menggunakan metode  kualitatif  eksploratif  dalam  mendalami potensi pemanfaatan hutan secara berkelanjutan melalui pendekatan kelembagaan. Pengumpulan data  dilakukan  melalui Participatory  Rural Appraisal (PRA),  dan  wawancara  mendalam. PRA dilakukan pada 24 anggota Kelompok Madu Sari beserta pengurus. Teknik PRA dipergunakan untuk  menghimpun  informasi  terkait  sejarah desa,  kecenderungan  dan  perubahan,  kelender musim dan harian serta hubungan kelembagaan. Sedangkan  teknik  wawancara  mendalam dilakukan  terhadap  tiga  orang  pengurus kelompok  dan  empat  anggota  kelompok  yang bertujuan  untuk  menghimpun  informasi  terkait pemahaman,  pengetahuan  dan  pemaknaan tindakan-tindakan  terkait  pemanfaatan  hutan serta  terhadap  pentingnya  aspek  kelembagaan dalam  pemanfaatan  dan  pemeliharaan  hutan secara berkelanjutan.

## HASIL PENELITIAN
Pemanfaatan  HKm;  dari  Individual  Ke Kelembagaan
Hutan kemasyarakatan  (HKm) merupakan be
ntuk  adaptasi  pemerintah  dalam  menyikapi kondisi  kerusakan  hutan  yang  semakin  massif. Lajunya  proses  deforestasi  tidak  terlepas  dari dominannya  motif  ekonomi  masyarakat  dalam pemanfaatan  hutan.  Tidak  dapat  dipungkiri bahwa kawasan hutan sudah menjadi bagian dari kesatuan sosial ekonomi masyarakat yang telah dimanfaatkan  dalam  menambah  sumber pendapatan .  Tentu saja motif ekonomi tersebut ti dak dapat dieleminir namun harus dikelola secara bertanggungjawab.  Untuk  itu,  kebijakan  HKm muncul dalam upaya mengakomodir kebutuhan sekaligus  meningkatkan  partisipasi  masyarakat dalam  menjaga,  merawat,  dan  mengelola  hutan secara bertanggungjawab.
Kebijakan  HKm  merupakan  impelementasi social  forestry yang  mendorong  masyarakat  di sekitar  kawasan  memiliki  kapasitas  dalam memanfaatkan  dan  mengelola  hutan  secara seimbang  dan  berkelanjutan  baik  secara ekonomi,  ekologis,  sosial  dan  budaya.  Pada tataran  implementatif,  pemahaman  (konsepsi) masyarakat tentang HKm masih belum jelas dan tumpang  tindih.  Hal  tersebut  sebagaimana ditemui  pada  masyarakat  di  kawasan  Hutan Gunung  Sasak.  Masyarakat  masih  belum  bisa membedakan  pemanfaatan  areal  hutan  (HKm) sebagai keseluruhan dengan mempertimbangkan daya  dukung  kelestarian  ekosistem  flora  dan fauna,  dengan  areal  perkebunan  yang  bebas dimanfaatakan  untuk  tumbuhan  yang  memiliki nilai ekonomis.
Kondisi  pemanfaatan  lahan  HKm  masih berorientasi  individual.  Akibatnya  motif ekonomi  dalam  pemanfaatan  hutan  lebih dominan  sebab  dilakukan  atas  dasar  kebutuhan untuk  memenuhi  ekonomi  keluarga.  Hasil pertanian di lahan sawah yang tidak menentu, dan keterbatasan  lahan  garapan  di  luar  HKm  turut mendorong  aktivitas  penanaman  tanaman perkebunan  dan  palawija  di  areal  HKm.  Hal tersebut  berdampak  pada  pemanfaatan  areal hutan yang diperuntukkan pemanfaatan kawasan berbasis  budidaya  hasil  hutan  bukan  kayu  dan p e m a n f a a t a n   j a s a   l i n g k u n g a n   b e l u m teroptimalkan  menjadi  pemanfaatan  menjadi p e m a n f a a t a n   H K m   b e r b a s i s   t a n a m a n perkebunan.
Pemanfaatan  HKm  secara  individual  tidak terlepas dari misinterpretasi masyarakat tentang pengelolaan  hutan.  Pengelolaan  individual seakan  memberi  ruang  bagi  masyarakat  untuk membabat  kayu  hutan  dengan  maksud mendapatkan bantuan bibit pohon dan tanaman dari  berbagai  program  pemerintah  maupun swasta.  Meskipun  tidak  disertai  dengan kesadaran pemulihan daya dukung hutan melalui penanaman kembali  (reboisasi) memakan waktu
yang relatif panjang.
Hkm  diasumsikan  sebagai  bentuk  legitimasi p e m a n f a a t a n   s e c a r a   p r i b a d i   t e r h a d a p kawasan.Hal  tersebut  tentu  menambah  daftar panjang  waktu  pemulihan  kawasan  hutan  yang terdegradasi    akibat  pemanfaatan  yang  kurang memperhatikan aspek ekologis kawasan. Kondisi ini  menjadi  indikasi  rendahnya  pemahaman masyarakat  tentang  arti  penting  pelestarian  dan tata aturan dalam pemanfaatan kawasan Hkm.
Pemanfaatan  kawasan  HKm  Gunung  Sasak bukan  tanpa  potensi.  Keberadaan  situs  tempat peribadatan, sumber mata air, hingga keberadaan kelompok  tani  hutan  dan  kelompok  budidaya lebah  merupakan  potensi  yang  belum teroptimalkan  dalam  pemanfaatan  dan pengelolaan HKm. Khususnya kelompok budaya lebah  madu  sebagaimana  yang  dijalankan  oleh Kelompok  Madu  Sari  menjadi  salah  satu pemanfaat kawasan yang dapat dijadikan model pemanfaatan HKm yang memperhatikan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan aspek ekologis dan  ekonomi  pemanfaatan  hutan.  Kelompok Madu  Sari  merupakan  selah  satu  entitas  yang terdampak akibat degradasi dan penurunan daya d u k u n g   e k o s i s t e m   h u t a n .   P e n u r u n a n produktivitas  yang  berujung  penurunan pendapatan Kelompok Madu Sari tidak terlepas keterbatasan  ketersediaan  pakan  lebah  akibat penurunan kuantitas dan kualitas hutan.
Kesadaran  menjaga  kelestarian  hutan, pemanfaatan berbasis kelembagaan, serta bidang pemanfaatan  ekonomi  yang    bercorak off  farm employment melalui  pemanfaatan  hasil  hutan bukan  kayu  merupakan  potensi-potensi Kelompok  Madu  Sari  yang  perlu  dioptimalkan dalam pengembangan model pemanfaatan HKm di  kawasan  Gunung  Sasak.  Intervensi  terhadap Kelompok Madu Sari dapat menjadi momentum upaya  reorientasi  pemanfaatan  kawasan  HKm dari  semula  individual  menjadi  berbasis kelembagaan.  Pendekatan  kelembagaan  itu penting  dilakukan  untuk  mempermudah  kontrol terhadap  pemanfaatan  kawasan  HKm  berbasis partisipasi  masyarakat,  serta  menjadi  wahana dalam  memupuk  kesadaran  masyarakat  tentang arti  pentingnya  pemanfaatan  hutan  dengan memperhatikan  keseimbangan  aspek  ekonomi dan ekologis. Apalagi selama ini, berbagai proses rehabilitasi kawasan hutan kurang mendapatkan atensi masyarakat secara optimal mengingat lebih menonjolkan  fungsi  jangka  panjang  penanaman pohon  saja.  Dengan  beralih  pada  upaya pemanfaatan HKm melalui budidaya lebah madu berbasis  kelembagaan  masyarakat,  maka masyarakat  akan  semakin  tertarik  untuk melibatkan diri dalam berbagai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan sebab ada manfaat jangka pendek yang didapat yakni  hasil  budidaya  lebah
madu.

## Pemanfaatan  Hutan  Berkelanjutan  Berbasis Kelembagaan Perlu dukungan Multipihak
H u t a n   k e m a s y a r a k a t a n   m e r u p a k a n manifestasi distribusi hak pengelolaan kawasan hutan  guna  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  di  sekitar  kawasan  sekaligus berperan  aktif  dalam  pelestarian  lingkungan. Program  HKm  didasari  oleh  amanat  Undang- Undang  Nomor  41  tahun  1999  tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007  tentang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 3 7 / M e n h u t - I I / 2 0 0 7   t e n t a n g   H u t a n Kemasyarakatan.  Keseluruhan  produk  regulasi tersebut merupakan kapasitas adaptif pemerintah dalam menyikapi tuntutan pemanfaatan kawasan hutan  yang  berbasis  pemberdayaan  dan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  serta kelestarian ekologis hutan.
Pada  prinsipnya  pemanfaatan  HKm  perlu mengintegrasikan  peningkatan  ekonomi  dan kesejahteraan masyarakat dengan usaha menjaga kelestarian  hutan.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan melalui pemberdayaan dan penguatan eksistensi kelembagaan pemanfaat HKm. Kelompok Madu Sari  merupakan  salah  satu  pemanfaat  HKm berbasis  kelembagaan  yang  representatif  dalam upaya menjaga kelestarian hutan Gunung Sasak. Nilai ekonomis madu sebagai hasil hutan bukan kayu,  serta  kebutuhan  pakan  yang  didapat melalui  kelestarian  lingkungan  menjadi  dasar b a g i   u p a y a   p e m a n f a a t a n   H K m   y a n g mengutamakan keselarasan fungsi ekonomis dan ekologis kawasan bagi Kelompok Madu Sari.
Upaya  mendorong  Kelompok  Madu  Sari sebagai  model  percontohan  dalam  pengelolaan HKm pada dasarnya harus didukung oleh peran multipihak. Aspek legalitas yang memungkinkan bagi terciptanya sinergi dalam mendukung model pemanfaat  HKm  pada  Kelompok  Madu  Sari sebagaimana pengejawantahan Peraturan Bupati Lombok  Barat  Nomor  22  tahun  2012  tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas, Hak, dan Kewenangan  Institusi  Multipihak.    Peraturan Bupati tersebut, merupakan dasar payung hukum yang  menjamin  sinergisitas  multipihak  dalam mengatasi  berbagai  permasalahan  dan mendorong  pengembangan  model  percontohan pemanfaatan HKm dalam memanfaatkan potensi kawasan hutan.
Berdasarkan dinamika pemanfaatan kawasan HKm  Gunung  Sasak,  terdapat  kecenderungan terjadinya  degradasi  lahan  khususnya  di  Desa Tempos  Dusun  Batu  Goleng.  Kerusakan  hutan tersebut  tidak  terlepas  dari  aktivitas  merambah hutan yang dalam perspektif masyarakat dilegimi
tasi status HKm. Kondisi degradasi kawasan tidak terlepas dari kesalahpahaman masyarakat tentang makna pemanfaatan HKm. Daya dukung fungsi ekosistem  hutan  terdegradasi  oleh  tanaman- tanaman  semusim  dan  aktivitas  perambahan hutan  guna  mencari  keuntungan  tanpa memperhatikan kelestarian kawasan.
Kesalahpahaman  dalam  pemanfaatan  HKm tersebut perlu diluruskan melalui kegiatan social learning  process pengembangan  kelembagaan berbasis  komunitas  sebagai  percontohan pemanfaatan HKm dalam peningkatan ekonomi dan  pemeliharaan  ekosistem  hutan,  salah  satu manfaat  yang  bisa  dioptimalkan  adalah  hasil hutan  bukan  kayu  berupa  madu  sebagaimana yang  telah  digeluti  oleh  Kelompok  Madu  Sari. Hanya  saja  Kelompok  Madu  Sari  yang  juga merupakan  anggota  kelompok  tani  hutan  perlu didukung  oleh  banyak  pihak  guna  mendorong t e r c i p t a n y a   p e m a n f a a t a n   h u t a n   y a n g berkelanjutan  berbasis  kelembagaan  oleh Kelompok Madu Sari perlu didukung multipihak. Untuk  dapat  menjadikan  Kelompok  Madu  Sari sebagai  model  pemanfat  kawasan  HKm  yang mengintegrasikan  usaha  pemeliharaan  dan rehabilitasi  hutan  dengan  peningkatan kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  perlu intervensi banyak pihak.

## Fokus Intervensi
Kebijakan HKm tidak hanya berfokus pada fasilitasi  legalitas  izin  pengelolaan  dan pemanfaatan  hutan.  Lebih  jauh,  perlu  upaya- upaya  pemberdayaan  yang  bersifat  teknis terhadap  masyarakat  di  sekitar  kawasan  untuk dapat mengelola dan memanfaatkan HKm sesuai prinsip  kelestarian  ekologis  dan  manfaat ekonomis.  Pemberdayaan  tersebut  diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemanfaatan hutan yang baik, bertanggungjawab, dan berkelanjutan. Langkah  awal  yang  dapat  dilakukan  yakni melalui  reorientasi  bentuk  pemanfaatan  dari semula  bersifat  individual  menjadi  berbasis kelembagaan. Pendekatan kelembagaan tersebut berguna  dalam  membangun  pemahaman  teknis tentang  rehabilitasi  hutan,  pembibitan,  budaya, pemanfaatan  hasil  hutan  bukan  kayu  serta penguatan  pemasaran  dalam  memperoleh manfaat ekonomis.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh, maka  upaya  reorientasi  bentuk  pemanfaatan HKm  dari  semula  bersifat  individual  menuju kelembagaan  dapat  dilakukan  melalui  jalur strukturasi.  Pendekatan  strukturasi  yang dimaksud  adalah  penguatan  lembaga  dalam pemanfaatan HKm dengan sasaran transformasi perilaku masyarakat dalam memanfaatkan hutan. Misinterpretasi  masyarakat  dalam  memahami hak guna dalam pemanfaatan HKm perlu dilurusk
an dengan model pemberdayaan lembaga masyar akat lokal dengan menanamkan seperangkat nilai tata aturan pengetahuan hingga keterampilan yan g relevan dalam upaya memanfaatkan hutan seca ra ekonomis serta lestari secara ekologis. Dalam model pemberdayaan berbasis lembaga lokal ters ebut, tentu penting memposisikan masyarakat tid ak sebagai penyebab masalah, melainkan bagian dari potensi penyelesaian masalah.
Motif  ekonomi  dalam  pemanfaatan sumberdaya  hutan  tentu  menjadi  perhatian utama. Hal tersebut selaras dengan tujuan HKm dalam  mensejahterakan  masyarakat  di  sekitar kawasan hutan. Hanya saja prinsip keberlanjutan harus ditanamkan pada masyarakat. Agar hutan bisa menjadi sumber pendapatan keluarga, maka kelestarian hutan perlu dijaga. Untuk itu, upaya pemanfaatan  perlu  didorong  ke  pemanfaatan hasil  hutan  bukan  kayu.  Upaya  reorientasi perilaku  masyarakat  tentu  bukan  usaha  mudah. Namun  dengan  melihat  potensi  kelembagaan masyarakat  seperti  Kelompok  Madu  Sari, peluang  untuk  merubah  perilaku  masyarakat  di sekitar kawasan HKm masih sangat terbuka lebar untuk dilakukan.
Hkm  pada  dasarnya  merupakan  bentuk kebijakan  pemerintah  berkarakter  strukturasi dalam  mengubah  perilaku  individu.  HKm merupakan  salah  satu  cara  pemerintah  dalam membuka  ruang  partisipasi  bagi  masyarakat. Status  masyarakat  sebagai  pemanfaat  HKm merupakan  bentuk  penyerahan  hak  kelola  bagi masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan hutan.  Distribusi  peran  dari  pemerintah  kepada kelompok masyarakat perlu dikelakukan dalam wahana  kelembagaan  yang  membentuk  agensi- agensi yang menjalankan kegiatan pemeliharaan, p e n g e l o l a a n ,   d a n   p e m a n f a a t a n   h u t a n . Pendekatan  kelembagaan  tentu  tidak  hanya s e b a t a s   u p a y a   m e n u m b u h k a n   w a h a n a kelembagaan  yang  lebih  jauh  ,    lembaga kemasyarakatan dalam pemanfaatan HKm perlu memiliki  instrument  yang  terukur  dalam merubah  perilaku  dan  kebiasaan  masyarakat dalam memanfaatkan hutan.
Intervensi  perubahan  perilaku  pemanfaatan HKm  menggunakan  pendekatan  strukturasi melalui  kelembagaan  lokal  masyarakat  dapat dilakukan  dalam  tiga  aspek,  yakni pertama Kelompok  Madu  Sari  sebagai  lembaga  lokal pemanfaat  HKm  menjadi  wahana  peningkatan pengetahuan  dan  kesadaran  masyarakat  untuk dapat memanfaatkan hutan secara berkelanjutan baik  secara  ekologis  maupun  ekonomis. Berdasarkan  temuan  penelitian,  wujudnya berupa edukasi jenis tanaman  yang diperbolehka n ditanam di kawasan HKm, pemanfaatan jenis hasil  hutan  bukan  kayu  (HHBK),  pengolahan produk HHBK, pengembangan  kapasitas keorga
nisasian  anggota,  edukasi  dan  sosialisasi  proses reforestasi,  serta  pemilihan  jenis  tanaman  yang bisa  dipergunakan  sebagai  sumber  pakan  untuk usaha budidaya lebah madu.
Kedua, Kelompok Madu Sari menjadi wahana kelembagaan  dalam  peningkatan  keterampilan masyarakat  dalam  memanfaatkan  hasil  hutan bukan kayu, yakni melalui budidaya lebah madu berbagai  produk  olahan  madu,  peningkatan k e t e r a m p i l a n   p e m a s a r a n   p r o d u k , mengembangkan budidaya lebah trigona (selain apis  dorsata),  peningkatan  keterampilan  dalam memelihara dan merehabilitasi hutan, serta upaya lainnya  yang  berguna  dalam  meningkatkan pemanfaatan hutan baik secara ekonomis maupun secara  ekologis. Ketiga, melalu  wahana kelembagaan Kelompok Madu Sari, perilaku dan kebiasaan  masyarakat  telah  tereorientasi,  baik dari  cara  pemanfaatan  HKm  yang  sebelumya bersifat  individual  menjadi  kelembagaan, terbentuknya  kebiasaan  pemanfaatan  hutan secara bertanggungjawab dengan memperhatikan keseimbangan  ekosistem,  serta  pemanfaatan HHBK  (budidaya  lebah  madu)  sebagai  upaya peningkatan  pendapatan  keluarga  yang  sejalan dengan upaya melestarikan ekologi hutan.
Optimalisasi  pemanfaatan  hutan  berbasis kelembagaan  diperlukan  dalam  membangun kolektivitas  masyarakat  dalam  menjaga kelestarian  hutan  sekaligus  dapat  memperoleh manfaat  ekonomis  dari  hutan.  Pada  Kelompok Madu  Sari  ,  kolektivitas  dalam  pemanfaatan HKm  dalam  kaitannya  dengan  pengelolaan  dan pemanfaatan  hutan  dalam  budidaya  lebah  telah terbentuk.  Hanya  saja  untuk  menjadikan Kelompok Madu Sari sebagai model percontohan dalam tata kelola HKm berbasis kelembagaan di Kabupaten  Lombok  Barat  masih  memerlukan intervensi  pada  tiga  fokus  aspek  yang  meliputi pengembangan  infrastruktur,  peningkatan kapasitas,  serta  pemantapan  aspek  jaringan ekonomi budidaya lebah madu.
P e n g e m b a n g a n   i n f r a s t r u k t u r   d a l a m kelembagaan Kelompok Madu Sari meliputi dua komponen  utama,  yakni  infrastruktur  yang berkaitan  dengan  pengelolaan  hutan,  dan infrastruktur  pengembangan  usaha  budidaya lebah  madu.  Infrastruktur  pengelolaan  hutan berguna  dalam  memfasilitasi  sarana-prasarana bagi  masyarakat  dalam  menjaga  dan  merawat hutan. Tidak dapat dipungkiri, berbagai program rehabilitasi  hutan  melalui  penanaman  pohon seringkali terhenti pada proses penanaman bibit pohon.  Selanjutnya  upaya-upaya  pemeliharaan pohon  pasca-tanam  sangat  minim  dan  berjalan alamiah.  Belum  lagi  jika  bibit  pohon  yang ditanam tidak sesuai dengan kebutuhan ekonomis masyarakat,  sehingga  atensi  masyarakat  dalam merawat dan menjaga pohon tersebut menjadi ren
dah.
Pengembangan infrastruktur usaha budidaya lebah  madu  perlu  ditingkatkan.  Faktor infrastruktur  yang  selama  ini  telah  diupayakan secara swadaya oleh Kelompok Madu Sari perlu diperkuat dengan berbagai bantuan pemerintah. Selama  ini  Kelompok  Madu  Sari  telah mendapatkan bantuan berupa Setup, kloni lebah, peralatan  peyaringan  dan  pengemasan  madu. Kendati  demikian,  berkurangnya  ketersediaan pakan  harus  disertai  dengan  efektifitas pemanfaatan  madu  dengan  pengembangan diversifikasi  produk  madu  lebah.  Hanya  saja untuk upaya diversifikasi produk madu tersebut masih terkendala kurangnya infrastruktur usaha. Diversifikasi  produk  yang  belum  bisa dikembangkan oleh Kelompok Madu Sari seperti pengolahan  lilin  dari  sarang  lebah  dan  permen madu.
U p a y a   m e n d o r o n g   b e r k e m b a n g n y a kelembagaan  Kelompok  Madu  Sari  perlu ditopang  peningkatan  kapasitas.  Terdapat  dua aspek  penting  kapasitas  perlu  dikembangkan oleh Kelompok Madu Sari yakni pengembangan kapasitas personal anggota Kelompok Madu Sari terkait  kelembagaan,  serta  pengembangan k a p a s i t a s   k o m u n i t a s   s e b a g a i   b a s i s pengembangan  modal  sosial  dan  membangun kolektifitas  dalam  membangun  dan  mengelola Hkm . Kondisi kapasitas personal anggota Kelom pok  Madu  Sari  ditandai  dengan  rendahnya tingkat  pendidikan  formal,  pemahaman  praktis pemanfaatan  HKm  yang  berorientasi  secara ekonomis semata, serta kesadaran dan partisipasi anggota  kelompok  yang  cenderung  terbentuk melalui mobilisasi ketua. Kondisi tersebut harus mendapatkan  intervensi  pemberdayaan  yang bersifat partisipatif .
Intervensi  pengembangan  kapasitas  sangat potensial  untuk  dilakukan  mengingat  adanya komitmen anggota Kelompok Madu Sari dalam menjaga  kelestarian  hutan.  Umumnya  anggota memiliki  pemahaman  atas  konsekwensi rusaknya  hutan  terhadap  aktivitas  ekonomi budidaya  lebah.  Kelestarian  hutan  merupakan kebutuhan bagi ketersediaan pakan lebah dalam menunjang kelangsungan usaha budidaya lebah. Untuk itu Kelompok Madu Sari memiliki aturan- aturan  tidak  tertulis  yang  mengikat  anggota kelompok agar terlibat aktif dalam dalam upaya rehabilitasi  dan  menjaga  kelestarian  hutan. Anggota  yang  melanggar  konsensus  bersama akan dikenai sanksi sosial yakni tidak dilibatkan dalam berbagai kegiatan kelompok.
Upaya  yang  dilakukan  dalam  peningkatan kapasitas  anggota  kelompok  selama  ini  belum teroganisir secara baik. Meskipun berbagai pihak seperti pemerintah daerah, swasta, dan akademisi telah melakukan berbagai kegiatan pemberdayaa
n dalam peningkatan kapasitas. Namun kegiatan pelatihan  yang  dilakukan  belum  berfokus  pada pengembangan  tata  kelola  pemanfaatan  HKm. Padahal  ada  banyak  aspek  yang  harus dikembangkan meliputi pengembangan kapasitas teknis  tentang  kelembagaan,  tata  kelola pemanfaatan  HKm,  hingga  pengembangan bidang usaha agar kelompok Madu Sari. Berkaca pada berbagai teknik peningkatan kapasitas yang telah dilakukan, perlu adanya upaya transformasi teknik  peningkatan  kapasitas  Kelompok  Madu Sari dari pola pemberdayaan bersama masyarakat ( Empowerment  with  Community) menjadi  pola pemberdayaan  oleh  masyarakat (Empowerment by  Community) dalam  upaya  mendorong pemanfaat HKm yang berbasis kelembagaan.
Bidang  intervensi  ketiga  dalam  mendukung pemanfaatan  HKm  agar  membawa  dampak ekonomis  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  di sekitar  kawasan  adalah  pemantapan  aspek jaringan  ekonomi  budidaya  lebah  madu  . Rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam rehabilitasi  hutan  tidak  terlepas  dari  minimnya manfaat jangka pendek yang didapat dari kegiatan tersebut.  Meskipun  pada  Kelompok  Madu  Sari kesadaran  anggota  dalam  menjaga  kelestarian hutan telah terbentuk. Namun upaya pemantapan jaringan ekonomi baik dari segi permodalan dan pemasaran  komoditas  perlu  dikembangkan. intervensi  pengembangan  jaringan  permodalan perlu  dilakukan  untuk  memperkuat  modal  dan memperbesar  skala  usaha.  Selama  ini  dalam usaha  budidadaya lebah madu  Kelompok  Madu Sari  belum  tersentuh  akses  permodalan.  Hal tersebut disebabkan usaha yang dijalankan belum memenuhi  prayarat  akses  modal  di  perbankan (tidak  bankable).  Selain  itu,  lembaga  keuangan makro  Badan  Usaha  Milik  Desa  berupa  Usaha Ekonomi  Desa-Simpan  Pinjam  (UED-SP)  juga belum  menyentuh  kebutuhan  permodalan Kelompok Madu Sari. Adapun pemenuhan modal yang  selama  ini  didapat  cenderung  didapat melalui usaha swadaya maupun melalui pinjaman koperasi keliling.
Pengembangan jaringan pemasaran juga perlu mendapatkan  intervensi  pemerintah  maupun stakeholder  lain.  Model  pemasaran  yang dijalankan Kelompok  Madu  Sari  masih  terbatas dan  bersifat  konvensional.  Pemerintah  daerah melalui  Dinas  Kehutanan  dan  Bakorluh  telah berusaha membantu memperbaiki kemasan untuk menambah daya tarik komoditas. Bahkan secara aktif mempromosikan produk dengan membuka jaringan pemasaran madu kepada wisatawan baik dalam  maupun  luar  negeri.  Namun  komoditas madu  yang  dihasilkan  belum  sepenuhnya marketable sebab terbatasnya produktivitas yang dihasilkan akibat ketersediaan pakan lebah yang a da di kawasan Hutan Gunung Sasak belum sepenu
hnya pulih.

## PENUTUP
Kebijakan  Pemerintah  dalam  memfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan  melalui  HKm  bertujuan  untuk  memberi ruang  seluas-luasnya  bagi  usaha  mencapai kesejahteraan  masyarakat.  Adanya  legalitas HKm perlu disertai dengan keadaran masyarakat untuk  dapat  memanfaatkan  hutan  secara bertanggungjawab  dengan  memperhatikan keseimbangan  kelestarian  lingkungan  dan manfaat  ekonomis.  Pendekatan  kelembagaan merupakan  salah  satu  alternatif  yang  dapat dikembangkan  pengimpelementasian social forestry yang  berbasis  kolektifitas  komunitas masyarakat disekitar  kawasan H Km .  Salah satu b e n t u k   p e m a n f a a t a n   p o t e n s i a l   y a n g dikembangkan  dalam  model  percontohan pengelolaan  HKm  sebagaimana  ditemui  pada Kelompok Madu Sari. Hanya saja dalam untuk mengoptimalkan  pemanfaatan  HKm  berbasis kelembagaan  pada  Kelompok  Madu  Sari diperlukan  upaya  dan  dukungan  multipihak dengan fokus intervensi meliputi pengembangan infrastruktur,  peningkatan  kapasitas,  serta pemantapan  aspek  jaringan  ekonomi  budidaya lebah madu pada Kelompok Madu Sari.

## DAFTAR RUJUKAN
Afrizal. (2015). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Amien, Mappadjantji. (2005). Kemandirian Lokal. Jakarta: Gramedia. Blaikie, Norman.  (2000). Designing Social Research. UK: Polity Press Giddens, Anthoni. (2003). The Constitution of Society: Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial. Yogyakarta: Pedati. ITTO. (2001). Mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari yang ada di Indonesia: Hutan Tana man berguna untuk Penciptaan Sumber D aya yang ada .Seri 3 Hasil Laporan untuk Misi Teknis ITTO Untuk Indonesia. Biro KLN Departemen Kehutanan.
Laeyendecker L. (1991). Tata, Perubahan dan Ke timpangan, Suatu Pengantar Sejarah Sosio logi. Jakarta:Gramedia
Nandini, Ryke. (2013).Evaluasi Pengelolaan Hut an Kemsyarakatan (Hkm) pada Hutan Pro duksi dan Hutan Lindung DiPulau Lombo k.Laporan ini tidak diterbitkan. Mataram
Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 22 tahun 2012 membahas tentang Susunan Organis asi, Tata Kerja,Tugas, Hak, dan juga Kew enangan Institusi Multipihak. (2012). Lom bok Barat
Peraturan Mentri Kehutanan No.P.37/Menhut-II/
2007  Tentang  Hutan  Kemasyarakatan.
(2007). Jakarta:Kemenhut
Silverman, David. (2005). Doing Qualitative Res earch . London : Sage Publications.
Soetomo. (2009). Pembangunan Masyarakat.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suwarsono & Alvin. (2000). Perubahan Sosial dan Pembangunan. Jakarta: LP3ES Sztompka, Pieter. (2004). Sosiologi Perubahan So sial. Terjemahan Oleh  Alimandan. (2012).
Yogyakarta:
Prenada.
Tim UNESCO. (2015). Laporan ParticipatoryRur al  Appraisal  Tim UNESCO Tentang Dam pak Sosial Ekonomi Kerusakan Lahan untu k Hutan Gunung Sasak.Laporan ini tidak di
terbitkan. Mataram:  Universitas Mataram Tim UNESCO. (2015). Laporan Penelitian Penil aian Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Terhadap Kondisi Hutan Gunung Sasak. Laporan ini tidak diterbitkan. Universitas Andalas, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Mataram Usman, Sunyoto. (2012). Pembangunan dan Pem berdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pusta ka Pelajar Usman, Sunyoto. (2004). Jalan Terjal Perubahan Sosial. Yogyakarta: CIReD.
Zubaedi. (2007). Wacana Pembangunan Alternat if. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group.