## KEBIJAKAN PELAYANAN PENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH ADAT DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG
Muhammad Ridha Suaib
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sorong Email: muhammadridhasuaib@gmail.com

## ABSTRAK
Masyarakat  adalah  pihak  yang  menjadi  sasaran  kebijakan,  sehingga  kepada masyarakatlah  keberhasilan  kebijakan  itu  harus  ditanyakan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  Faktor-faktor  yang  menjadi  pendukung  dan  penghambat  dalam  kebijakan pelayanan pengurusan sertifikat tanah adat di Kantor Pertanahan Kota Sorong. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisa, tehnik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kebijakan pelayanan  pengurusan  sertifikat  tanah  adat  pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Sorong  terdapat faktor pendukung dalam pelayanan pengurusan sertifikat tanah adat yaitu, adanya keamanan berkas  mulai  dari  pengisian  formulir,  input,  proses,  output  dan  jaminan  data,  keamanan berkas, biaya yang diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak adanya pungli, serta pelayanan yang adil. Adapun faktor penghambat dalam pelayanan pengurusan sertifikat tanah di  Kantor  Pertanahan  Kota  Sorong  yaitu,  adanya  ketidaksederhanaan  dalam  pelayanan, adanya  ketidakjelasan  dan  ketidakpastian  dalam  layanan,  tidak  transparan  di  dalam menyampaikan informasi, serta adanya tindakan tidak efisiensi dalam pelayanan.
Kata Kunci : Kebijakan, Pelayanan, Sertifikat Tanah Adat.

## ABSTRACT
The community is the target of the policy, so it is to the public that the success of the  policy  should  be  asked.  This  study  aims  to  describe  the  factors  that  become  supporters and  obstacles  in  the  service  policy  of  custom  land  certificate  in  the  Land  Office  of  Sorong City. This research uses descriptive approach of analysis, data collection technique by using interview, observation and documentation. The result of research indicates that the policy  of service  of  land  certificate  in  Sorong  City  Land  Office  is  supporting  factor  in  custom  land certificate  service,  that  is,  the  existence  of  file  security  from  form  filling,  input,  process, output and data guarantee, file security, with the prevailing rules, the absence of illegal levies, and  fair  service.  The  inhibiting  factors  in  land  certification  services  in  the  Land  Office  of Sorong  City  are  the  lack  of  simplicity  in  service,  the  lack  of  clarity  and  uncertainty  in  the service, not transparent in conveying information, and the lack of efficiency in the service.
Keywords: Policy, Service, Indigenous Land Certificate.

## PENDAHULUAN
Permasalahan pertanahan di Indonesia  masih  banyak  bermasalah. Menurut  laporan  Kementerian  Agraria terdapat  20,7%  yang  masih  bermasalah dilihat  dari  sengketa  tanah  atas  status
kepemilikan  yang  ganda,  pendaftaran tanah  yang  belum  terdaftar  masih  bersifat tanah ulayat dan penerbitan serifikat tanah masih  banyak  yang  belum  diterbitkan.  Ini menunjukkan  bahwa  pelayanan  publik yang  diterapkan  pemerintah  sampai  tahun
2003  belum  teraplikasikan  dengan  baik sesuai harapan publik.
Dengan pendaftaran hak atas tanah berarti pihak yang didaftar akan mengetahui  subyek  atas  tanah  dan  obyek hak  atas  tanah  yaitu  mengenai  orang  yang menjadi pemegang hak atas tanah itu, letak tanahnya, batas-batas tanahnya serta panjang  dan  lebar  tanah  tersebut.  Hasil akhir  dari  pendaftaran  hak  atas  tanah dinamakan  “Sertifikat  Tanah”.  Untuk mewujudkan  harapan-harapan  yang  ingin dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan pada  kebijaksanaan  catur  tertib  bidang Pertanahan tersebut, maka dalam kenyataan  praktek  sehari-hari,  kantor pertanahan sebagai institusi resmi pemerintah yang berwenang mengatur dan mengeluarkan  sertifikat  tanah,  dalam melaksanakan  tugasnya  sehari-hari  tidak luput  dari  perhatian  publik  berkaitan dengan  kinerja  pelayanan  yang  mereka berikan bagi masyarakat yang menggunakan jasanya. Permasalahan dalam  hal  pelayanan  tersebut  memiliki dimensi  yang  sangat  luas  dengan  aneka ragam  corak  pelaksanaan  di  berbagai keadaan.  Jika  kita  mampu  mengukur kondisi  kinerja  pelayanan  publik,  dalam hal  ini  tentunya  bukan  hanya  pada  kantor pertanahan  saja  tetapi  pada  setiap  institusi pemerintah yang secara langsung
memberikan pelayanan publik yang berlaku dilingkungan masing-masing.
Salah  satu  sebab  munculnya  aneka ragam  konflik  pertanahan  di  Indonesia adalah  strategi  pembangunan  nasional pada  Pemerintah  Orde  Baru  yang  tidak menempatkan masalah restrukturisasi penguasaan tanah sebagai dasar pembangunan.  Selain  itu,  penekanan pembangunan  Indonesia  diletakkan  pada pencapaian  petumbuhan  ekonomi  yang membawa konsekuensi adanya pembangunan  kawasan  industri  dengan kebijakan Hak Guna Usaha (HGU) seperti Hak Pengusahaan Hutan (HPH), perkebunan dan transmigrasi yang membutuhkan  tanah  yang  luas.  Untuk kepentingan tersebut, maka terjadi pembebasan  lahan/tanah  dari  para  pemilik tanah  ulayat  setempat  yang  diikuti  dengan adanya  negoisasi  mengenai  harga  tanah atau  proses  ganti  rugi.  Hal  ini    menjadi pemicu  timbulnya  banyak  masalah  di belakang hari. Misalnya konflik antara PT Timber  Co  (pemilik  HPH)  dengan masyarakat  Suku  Moi  di  Kota  Sorong. Pangkal  konflik  tersebut  adalah  soal perizinan  adat  dari  wakil-wakil  suku  Moi yang menguasai hutan adat di Desa Klayili dan  sekitarnya  yang  dilanggar  oleh  PT Intimpura.  Dalam  perjanjian  tersebut antara  lain  disebutkan:  tim  survei  yang dibentuk Intimpura harus
mengikutsertakan suku Moi;kemudian jenis kayu yang bisa menopang kehidupan suku  Moi  misalnya  damar,  lawan,  dan cempedak  tidak  boleh  ditebang;  tempat- tempat  yang  dinyatakan  keramat  harus diberi tanda khusus dan tak disentuh mesin penebang.  Demikian  pula  konflik  antara Suku  Moi  dengan  Pertamina.  Pemicunya adalah  ketidakpuasan  suku  Moi  sebagai pemegang  hak  ulayat  terhadap  sikap  dan perlakuan Pertamina yang tidak memperdulikan kesejahteraan warga sekitar daerah pengeboran minyak setempat.
Keadaan  ini  menunjukkan  bahwa kebijakan  negara  di  bidang  pertanahan yang  sejatinya  melindungi  hak-hak  rakyat atas tanah, khususnya hak-hak masyarakat adat,  ternyata  malah  melemahkan  posisi masyarakat  adat  di  mata  penguasa  negara dan pengusaha (investor). Masyarakat adat yang  telah  turun  temurun  mendiami  suatu wilayah, kemudian secara sepihak pemerintah  menetapkan  wilayah  tersebut sebagai  kawasan  hutan  konservasi  atau hutan  tanaman  industri  dapat  dengan sewenang-wenang  diusir  dengan  alasan menjaga  kelestarian  lingkungan  dan  atau untuk  peningkatan  pendapatan  daerah. Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UU  PA) yang bervisi kerakyatan ditafsirkan sedemikian rupa guna mendukung penguasaan  tanah  (oleh  negara  secara
langsung  maupun  tak  langsung)  untuk industrialisasi.
Kebijakan hukum yang berhubungan dengan  pengakuan  hak  ulayat  atas  hutan adat ditelusuri dari Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 Pasal  18B  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UUD NKRI  Tahun  1945  menegaskan  bahwa negara mengakui dan menghormati satuan- satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat khusus  maupun  istimewa  dan  negara mengakui  dan  menghormati  kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih hidup  sesuai  perkembangan  masyarakat dan  prinsip-prinsip  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yang  diatur  dalam Undang-Undang.  Selanjutnya  dalam  Pasal 28I  ayat  (3)  UUD  NKRI  Tahun  1945 menegaskan  bahwa  identitas  budaya  serta hak  masyarakat  tradisional  dihormati selaras  dengan  perkembangan  zaman  dan peradaban. Beberapa pasal diatas merupakan dasar konstitusional dari otonomi khusus dan negara mengakui hak- hak  tradisional  masyarakat  hukum  adat (Melani, 2015).
Masyarakat  adalah  pihak  penilai yang  paling  berhak  untuk  memberi  nilai, bukan aparat pelaksana kebijakan meskipun mereka tidak melakukan sejumlah penyimpangan dalam melaksanakannya. Masyarakat adalah
pihak  yang  menjadi  sasaran  kebijakan, sehingga kepadanyalah keberhasilan kebijakan  itu  harus  ditanyakan.  Jika  tidak demikian,  maka  sebuah  keberhasilan kebijakan akan bernilai semu atau misleading  karena  hanya  menunjukkan sejumlah  deretan  angka-angka  mati  yang sebenarnya  tidak  berbicara  apa-apa  jika disandingkan  dengan  kenyataan  yang dirasakan  masyarakat.  Dalam  perspektif ini  masyarakat  adalah  pihak  yang  sangat penting  dalam  proses  kebijakan,  sehingga tujuan  kebijakan  yang  ditetapkan  itu selaras  dengan  apa  yang  dikehendaki  oleh masyarakat.  Munculnya  sejumlah  kasus dimana kebijakan diklaim bisa dilaksanakan dengan baik, tetapi masyarakat merasakan hal berbeda, meskipun  tidak  berseberangan  secara diametral. Tidak jarang masyarakat menjadi pihak yang tidak menikmati kalau tidak  dirugikan,  meskipun  kebijakan tersebut  jika  diukur  berdasarkan  proses dan  prosedur  tertentu  dianggap  berhasil karena  tepat  waktu  dalam  pelaksanaannya dan  tidak  ada  satu  sen  uang  yang diselewengkan (Rusli, 2013) . Hak penguasaan  tanah  pada  masyarakat  adat disebut  “hak  ulayat”.  Terminologi  “tanah ulayat”  digunakan  untuk  menyebut  tanah- tanah  yang  dikuasai  menurut  hukum  adat pada  suatu  etnik  tertentu.  Tanah  ulayat suku adalah tanah-tanah yang dikuasai dan
dikelola  oleh  suatu  suku  secara  turun temurun, yang pengaturannya juga dikuasai oleh pemimpin/ketua suku tersebut.  Pada  perkembangan  selanjutnya, tanah  ulayat  suku  dapat  menjadi  tanah ulayat  kaum,  yang  penggunaannya  terbagi dalam  keluarga-keluarga  yang  lingkupnya lebih kecil lagi.
Dalam  kasus  pelayanan  pengurusan sertifikat  tanah  di  Kota  Sorong,  perlu dipahami bahwa hak ulayat atas tanah adat telah  diatur  dalam  lembaga  adat.  Hukum adat  membagi  wilayah  tanah  adat  kepada marga-marga yang ada di suku Moi. Batas- batas  wilayah  kepemilikan  tanah  marga ditandai  dengan  berbagai  benda  alam, pohon  kayu,  sungai,  batu,  gunung,  dan sebagainya. Setiap marga dalam suku Moi mengetahui batas-batas tanahnya, sehingga tidak bisa seenaknya masuk ke dusun atau tanah  marga  lain.  Sebab  setiap  marga sudah  memberikan  benda  keramat  yang menjadi  tanda  tak  terbantahkan  atas kepemilikan  tanah  tersebut.  Tujuan  utama pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan  masyarakat  pengguna  agar dapat memperoleh pelayanan yang diinginkan  dan  memuaskan.  Karena  itu penyedia layanan harus mampu mengidentifikasi  kebutuhan  dan  keinginan warga  negara,  kemudian  memberikan pelayanan  sesuai  dengan  keinginan  dan kebutuhan masyarakat tersebut.
Dalam  penyelenggaraan  pelayanan, aparat  birokrasi  yang  bertanggung  jawab untuk itu senantiasa memperlihatkan sikap dan  perilaku  yang  responsif  ketika berhadapan  dengan  pengguna  layanan yang datang. Dalam hal ini aparat birokrasi mampu  memberikan  penjelasan  secara baik dan jelas tentang persyaratan administrasi yang diwajibkan untuk dipenuhi.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Mochtar  dan  Halili  (2009)  dengan  judul’’
Tingkat Integritas Instansi Pelayanan BPN dan SAMSAT di Provinsi DIY’’ menunjukkan  tingkat  integritas  instansi pelayanan  BPN  dan  SAMSAT  di  Provinsi DIY belum  maksimal  dan  ini  dibuktikan dengan  temuan  di  lapangan  diantaranya seperti: tidak adanya kejelasan SOP, masih adanya  pungutan  liar,  masih  adanya pemberian tip, dan sering terjadi diskriminasi  dalam  pelayanan.  Penelitian ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan Faktor–faktor yang mempengaruhi kebijakan  pelayanan  pengurusan  sertifikat tanah  adat  di  Kantor  Pertanahan  Kota Sorong.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  yaitu  deskriptif analisis. Dalam penelitian deskriptif hanya menekankan,  tidak  berhak  mengontrol keadaan,  pada  waktu  dilakukan  penelitian
hanya  bisa  mengukur  apa  yang  ada. Pelaksanaan  metode  penelitian  deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan  dan  penyusunan  data,  tetapi meliputi  analisis  dan  interprestasi  tentang arti  data  tersebut,  selain  itu  semua  yang dikumpulkan  berkemungkinan  menjadi kunci terhadap apa yang diteliti (Moleong, 1997).  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Di dalam  rancangan  penelitian  kualitatif, fokus kajian penelitian dan atau pokok soal yang hendak diteliti mengandung penjelasan  mengenai  dimensi-dimensi  apa yang  menjadi  pusat  perhatian  yang  kelak dibahas  secara  mendalam  (Bungin,  2003). Penelitian ini  difokuskan pada faktor yang mempengaruhi pelayanan pengurusan sertifikat tanah adat di Kota Sorong.

## HASIL DAN PEMBAHASAN.
Kebijakan tentunya juga dipengaruhi oleh berbagai hal, banyak yang mempengaruhi  dalam  pelaksanaan  sebuah kebijakan,  baik  dari  individu  maupun  dari struktur  organisasinya  (Mandala  et  al, 2016). Lebih lanjut, menurut Richard Rose dalam  Winarno  (2013)  kebijakan  adalah serangkaian  kegiatan  yang  sedikit  banyak berhubungan beserta konsekuensi- konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan  daripada  sebagai  keputusan yang berdiri sendiri.
Kebijakan pelayanan sertifikat tanah  adat  di  Kantor  Badan  Pertanahan Kota  Sorong  Belum  Optimal.  Penelitian ini  difokuskan  pada  kebijakan  pelayanan pengurusan  sertifikat  tanah  adat  di  Kantor Badan  Pertanahan  Kota  Sorong  yang dilihat  berdasarkan  Faktor-faktor  yang mempengaruhi pelayanan pengurusan sertifikat tanah pada Badan Pertanahan.
Pelayanan publik yang diterapkan  di  Kantor  Pertanahan  Kota Sorong  dalam  pelaksanaan  mekanisme prosedur teknis untuk mewujudkan pelayanan publik, dipengaruhi oleh adanya faktor  yang  mendukung  dan  menghambat pelayanan  publik.  Faktor-faktor  tersebut berupa  kesederhanaan,  kejelasan  dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi,  ekonomis  dan  keadilan  atas pelayanan  yang  diberikan  oleh  aparat  dan diterima  oleh  pemohon  atau  publik  yang melakukan pengurusan sertifikat.
Berdasarkan  fakta  yang  terdapat  di lapangan,  maka  untuk  membahas  masalah yang  berkaitan  dengan  Faktor-faktor  yang mempengaruhi kebijakan pelayanan pengurusan  sertifikat  tanah  adat  di  Kantor Badan  Pertanahan  Kota  Sorong  dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Kesederhanaan Pelayanan
Kesederhanaan pelayanan sebagai faktor pendukung dan penghambat penerapan  pelayanan  yang  diterapkan  di
Kantor  Pertanahan  Kota  Sorong.  Sebagai pendukung  apabila  penerapan  pelayanan sesuai dengan prosedur/tata cara pelayanan yang  diselenggarakan  secara  mudah, lancar,  cepat  dan  tidak  berbelit-belit. Sebagai  penghambat  apabila  penerapan pelayanan  tidak  memiliki  prosedur  SOP, pelayanan  yang  dipersulit,  lambat  dan terlalu birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian  disimpulkan  bahwa  dalam kegiatan pelayanan pengurusan administrasi pengurusan sertifikat di BPN, ada  faktor  penghambat  dan  pendukung. Faktor penghambat yaitu ketidaksederhanaan  (prasyarat  berbelit- belit), ketidakpastian dan kejelasan (waktu penyelesaian  tidak  jelas),  tidak  transparan (informasi  dan  data)  dan  tidak  efisien (lama menunggu)
2. Kejelasan dan Kepastian Pelayanan
Kejelasan  dan    kepastian  sebagai faktor pendukung dan penghambat kegiatan  pelayanan  yang  diterapkan  di Kantor  Pertanahan  Kota  Sorong.  Menjadi faktor pendukung apabila kegiatan pelayanan  dijalankan  dengan  kejelasan prosedur  pelayanannya,  jelas  dan  pasti prasyarat  yang  harus  dipenuhi,  jelas  dan pasti  aparat  yang  melayani,  adanya kepastian  aparat  yang  bertanggungjawab melayani  dan  kepastian  jadwal  pelayanan penyelesaian.  Menjadi  faktor  penghambat apabila  kegiatan  pelayanan  tidak  jelas
secara prosedural pelayanannya, persyaratan  teknis  yang  tidak  pasti,  unit kerja  yang  tidak  jelas,  tidak  memiliki tanggungjawab  sesuai  dengan  jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

## 3. Keamanan Pelayanan
Keamanan  pelayanan  menjadi  faktor pendukung  dan  penghambat  dari  kegiatan pelayanan  yang  diterapkan  di  Kantor Pertanahan Kota Sorong. Keamanan menjadi  faktor  pendukung  apabila  setiap kegiatan pelayanan terjamin input pelayanan,  terjamin  proses  pelayanan, terjamin output pelayanan, terjamin kepastian  legalitas  hukum  pelayanan  dan terjamin  dari  kehilangan  atau  kerusakan berkas  pelayanan.  Keamanan  menjadi faktor penghambat apabila kegiatan pelayanan tidak aman dari kesalahan input data  berkas  pelayanan,  kesalahan  atau kekeliruan  melakukan  proses  pelayanan, kesalahan  atau  tidak  lengkapnya  output pelayanan  yang  diperoleh,  tidak  adanya jaminan  ganti  rugi  atas  kehilangan  dan kerusakan  akibat  kelalaian  aparat  dalam melayani.  Berdasarkan  hasil  penelitian bahwa  faktor  pendukung  dari  kegiatan pelayanan berupa keamanan berkas, pengenaan tarif biaya yang sesuai ketentuan  yang  berlaku  dan  pelayanan yang  adil  tanpa  diskriminasi  dan  bersifat umum.
4. Keterbukaan Pelayanan
Keterbukaan  pelayanan  menjadi faktor pendukung dan penghambat kegiatan  pelayanan  yang  diterapkan  di Kantor Pertanahan Kota Sorong. Keterbukaan  menjadi  faktor  pendukung apabila aparat memberikan informasi yang terbuka secara umum, menjelaskan pelayanan secara rinci tanpa ada kepentingan lain, memberikan keterbukaan dalam penetapan tarif atau biaya pelayanan,  dan  memiliki  keterbukaan  atas segala  kekurangan  dalam  pelayanan  yang diberikan.  Keterbukaan  menjadi  faktor penghambat  apabila  aparat  memberikan informasi  yang  tidak  transparan  secara umum,  menjelaskan  pelayanan  yang  tidak sesuai dengan SOP, melakukan pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan aturan, dan tidak terbuka dalam menjelaskan keterbatasan layanan yang dimiliki.
5. Efisiensi Pelayanan
Efisiensi pelayanan menjadi faktor pendukung dan penghambat kegiatan  pelayanan  yang  diterapkan  di Kantor  Pertanahan  Kota  Sorong.  Sebagai faktor  pendukung  apabila  pelayanan  yang diberikan  oleh  aparat  tepat  waktu  dalam penyelesaian,  melayani  sesuai  prosedur yang  berlaku,  memberikan  pelayanan terpadu  dan  melayani  dengan  tidak menunda  berkas  pelayanan,  tidak  efisien apabila  pelayanan  dilakukan  oleh  aparat dengan  menggunakan  waktu  yang  lama,
melayani  di  luar  ketentuan  yang  berlaku, melayani secara terpisah-pisah, dan melayani  dengan  menunda  waktu  kerja secara  optimal.  Ekonomis  pelayanan menjadi faktor pendukung dan penghambat  kegiatan  pelayanan  yang diterapkan  di  Kantor  Pertanahan  Kota Sorong. Sebagai faktor pendukung apabila aparat  dalam  memberikan  pelayanan memberitahukan  biaya  yang  dikeluarkan dalam pelayanan, memberitahukan ketentuan  standar  biaya  yang  dikenakan, menetapkan  biaya  yang  terjangkau  secara umum dan menghindari pungutan  liar dari biaya  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan. Sebagai  faktor  penghambat  apabila  aparat tidak  memberitahu  biaya  yang  harus dikeluarkan  dalam  pelayanan  yang  tidak sesuai  standar,  dirasakan  membebani dengan  biaya  yang  tidak  rasional,  dan  ada praktak pungli yang terselubung.
6. Keadilan Pelayanan
Keadilan pelayanan menjadi faktor pendukung dan penghambat kegiatan  pelayanan  yang  diterapkan  BPN. Sebagai faktor pendukung apabila pelayanan  tersebut  diberlakukan  kepada setiap orang secara umum, tidak diskriminatif  melayani,  bersikap  sama kepada semua pemohon yang dilayani dan melayani  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku.  Menjadi  faktor  penghambat apabila  aparat  melayani  mendahulukan
orang-orang  tertentu,  membeda-bedakan siapa  yang  dilayani,  memprioritaskan orang  yang  dilayani  dan  menerapkan aturan tertentu kepada orang yang memiliki kepentingan dilayani. Selanjutnya efektivitas monitoring diterapkan  melalui  kegiatan  inspeksi mendadak,  memanfaatkan  CCTV  dan sistem  pelaporan.  Kemudian  dilakukan evaluasi  atas  analisis  data  pelayanan, koreksi  setiap  kesalahan/penyimpangan, memberlakukan  sanksi  pelanggaran  tugas berupa teguran dan hukuman, memberikan penghargaan prestasi berupa pujian, insentif  dan  promosi,  serta  melakukan inovasi atau terobosan untuk peningkatan.
Berdasarkan hasil pengamatan, untuk  mewujudkan  kualitas  pelayanan salah  satunya  ditentukan  oleh  kualitas petugas loket. Hal ini diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kepala BPN Nomor 3  Tahun  2010  tentang  Loket  Pelayanan Pertanahan bahwa kualitas petugas meliputi  aspek  pengetahuan,  keterampilan profesional,  mentalitas,  sikap  dan  disiplin petugas. Untuk mengetahui secara mendetail  mengenai  wujud  pelayanan publik  dalam  pengurusan  sertifikat  tanah di  Kota  Sorong,  peneliti  melakukan wawancara  dengan  beberapa  aparat  yang terkait langsung dalam pelayanan pertanahan,  hasil  wawancara  dengan aparat  Kantor  Pertanahan  Kota  Sorong
telah  berupaya  untuk  mengoptimalkan kegiatan  pelayanannya  kepada  masyarakat yang  belum  mendaftarkan  hak  milik tanahnya  untuk  mendapatkan  pelayanan sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi aparat untuk memberikan pelayanan pemenuhan  hak  atas  tanah  masyarakat yang datang mendaftarkan tanahnya untuk diterbitkan sertifikat kepemilikannya. Adapun hasil wawancara mengenai prosedur  pelayanan  sertifikat,  diperoleh informasi  bahwa  aparat  siap  memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melakukan  permohonan  untuk  melakukan pengurusan  penerbitan  sertifikat  tanah. Kegiatan  pelayanan  dijamin  oleh  aparat sepanjang  masyarakat  mengikuti  SOP yang telah ditentukan mulai dari pendaftaran sampai pada penerbitan sertifikat dan pengaduan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  uraian  dan  penjelasan di  atas,  dari  penelitian  ini  dapat  ditarik kesimpulan bahwa terdapat faktor
pendukung  dalam  pelayanan  pengurusan sertifikat  tanah  adat,  yaitu;  keamanan berkas  mulai  dari  pengisian  formulir, input,  proses,  output  dan  jaminan  data berkas  aman  tidak  ada  yang  hilang  dan rusak, biaya yang diterapkan sesuai dengan aturan  yang  berlaku,  tidak  ada  pungli  dan penetapannya  melalui  penerbitan  sertifikat tanah,  serta  pelayanan  yang  adil  untuk
semua  orang,  tidak  diskriminatif  dan terlayani.  Adapun  faktor  penghambat dalam  pelayanan  pengurusan  sertifikat tanah  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Sorong, yaitu; adanya ketidaksederhanaan pelayanan dengan alasan pelayanan terlalu prosedural mekanismenya, adanya ketidakjelasan  dan  tidak  adanya  kepastian penyelesaian  layanan  yang  tepat  waktu, tidak  transparan  di  dalam  menyampaikan informasi  yang  lengkap  dan  penambahan berkas  yang  harus  dipersiapkan,  serta adanya  tidak  efisien  dalam  memberikan pelayanan dikarenakan adanya perbenturan kepentingan layanan.
Diperlukan kajian yang lebih mendalam  mengenai  kebijakan  pelayanan pengurusan  tanah  adat  di  Kota  Sorong, mengingat persoalan pelayanan pengurusan tanah adat sangat krusial untuk ditangani  dengan  baik  yaitu  dengan memberikan  pelayanan  secara  optimal kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin, B. (2003). Analisa Data Penelitian. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Edward  Mandala,  Rendra  Setyahadirja, Jefri,  Rio  Renaldi,  Nurul  Mulyani.
(2016).  Implementasi  Kebijakan Tentang Penerbitan Surat
Persetujuan  Berlayar. Jurnal  Ilmu Pemerintahan .
Moleong,  L.  J.  (2000). Metodologi Penelitian  Kualitatif. Bandung:  Remaja Rosda Karya .
Merani,  S.  K.  (2015).  Implementasi  Hak Menguasai  Dari  Negara  Terhadap Pengakuan  Hak  Ulayat  atas  Hutan Adat  Di  Kabupaten  Jayawijaya Provinsi Papua.
Mochtar  Arifin  Zainal,  Asrul  Halili. (2009). Tingkat  Integritas  Instansi Pelayanan  BPN  dan  SAMSAT  di
Provinsi DIY. Yogyakarta: UGM.
Rusli,  B.  (2013). Kebijakan  Publik (Membangun Kebijakan Publik Yang  Responsif). Bandung:  Hakim
Publishing.
Winarno,  B.  (2011). Kebijakan  Publik,
Teori, Proses, dan Studi Kasus.
Yogyakarta: CAPS.

## PROFIL SINGKAT
Penulis  bernama  Dr.  Muhammad Ridha  Suaib,  M.Si.  Penulis  merupakan Dekan  FISIP  Universitas  Muhammadiyah Sorong  dan  merupakan  Alumni  Program Doktor  Administrasi  Publik  Universitas Hasanuddin. Selain mengajar, penulis aktif sebagai  peneliti,  pengamat  politik.  Penulis merupakan  Direktur  The  Papua  Institute. Fokus  kajian  penelitian  penulis  yakni  tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik.