Penerimaan  pajak  selama  ini  memberikan kontribusi  yang  sangat  signifikan  terhadap kemajuan  pembangunan  negara.  Melalui penerimaan  dari  pajak  inilah  maka  negara mampu  membiayai  pembangunan  berbagai fasilitas  publik  sebagai  upaya  untuk memajukan  dan  mensejahterakan  rakyat. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah  dan  pembiayaan  pemerintahan  yang berasal  dari  pendapatan  asli  daerah, khususnya  yang  bersumber  dari  pajak daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian  daerah  dalam  hal  pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terwujud.
Pajak kendaraan bermotor merupakan  salah  satu  contoh  pajak  daerah yaitu  termasuk  dalam  jenis  pajak  provinsi. Sebagaimana  yang  di  sebutkan  dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 pasal 2 bahwa  jenis  pajak  provinsi  terdiri  atas Pajak  Kendaraan  Bermotor,  Bea  Balik Nama  Kendaraan  Bermotor,  Pajak  Bahan Bakar  Kendaraan  Bermotor,  Pajak  air Permukaan dan Pajak Rokok.
Undang-Undang  No  28  Tahun  2009 Pasal  3  juga  menjelaskan  bahwa  objek
Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan  bermotor.  Sedangkan  pada pasal  4  dijelaskan  pula  bahwa  subjek Pajak  Kendaraan  Bermotor  adalah  orang pribadi  atau  Badan  yang  memiliki  dan/ atau  menguasai  kendaraan  bermotor.  Saat ini  penggunaan  kendaraan  bermotor  di Indonesia  terutama  di  wilayah  Kabupaten Gowa  mengalami  peningkatan  setiap tahunnya. Hal ini ditandai dengan semakin  banyaknya  masyarakat  yang memilih  menggunakan  kendaraan  pribadi sebagai sarana mobilitas untuk menjalankan  berbagai  aktivitas  sehari- harinya daripada menggunakan alat transportasi  umum.  Tidak  hanya  itu, sebagian  dari  mereka  bahkan  memiliki kendaraan pribadi lebih dari satu.
Hal ini disebabkan karena masyarakat mudah mendapatkan
kendaraan  bermotor  melalui  kredit  yang ditawarkan oleh dealer dengan persyaratan yang cukup mudah. Berdasarkan fenomena ini maka diharapkan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Gowa
dapat semakin

## Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah Gowa Sulawesi Selatan
NUR AISYAH 1* ; ARPILA WULANDARI 2 ; NUR FATWA BASAR 3
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara Makassar Jl. Kumala II No. 51 Kota Makassar 90223 E-mail : nuraisyah.se.mak@gmail.com (korespondensi)
Submit : 2022-11-02 Review : 2022-12-15 Publish :  2023-01-26
Abstract : This study aims to determine the effect of tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance  at  the  Gowa  Regional  Samsat  Office.  The  types  of  data  used  in  this  study  are qualitative data and quantitative data. The data sources used in this research are primary data and  secondary  data.  The  analytical  method  used  is  a  simple  linear  regression  test, determination test and partial test. The results of a simple  linear regression test obtained the equation:  Y  =  1.073  +  0.368X1.  Where  the  R2  test obtained  a  result  of  0.559  or  a  value  of 55.9% the magnitude of the influence of tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance. The partial test results obtained a significance value of 0.000 <0.05. The results of this study indicate  that  tax  sanctions  have  a  positive  and  significant  effect  on  motor  vehicle  taxpayer compliance at the Gowa Regional Samsat Office, South Sulawesi.
Keywords : Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

## Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor
54
meningkat melalui Pajak Kendaraan Bermotor yang bayarkan oleh masyarakat.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh dari  Kantor  Samsat  Wilayah  Gowa  terjadi peningkatan  jumlah  kendaraan  bermotor selama  periode  tiga  tahun  terakhir.  Pada tahun  2017  jumlah  kendaraan  bermotor berjumlah 286.373 unit, mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya sebanyak  310.460  unit  dan  di  tahun  2019 meningkat menjadi 337.507 unit.
Jumlah kendaraan yang tidak melakukan  daftar  ulang  pajak  kendaraan bermotor  selama  periode  2017-2019  juga mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya. Pada  tahun  2017  jumlah  kendaraan  yang tidak  melakukan  pendaftaran  ulang  pajak berjumlah  25.672  unit  kemudian  pada tahun  2018  meningkat  sebanyak  39.857 unit  dan  pada  tahun  2019  meningkat dengan  pesat  sebanyak  130.774  unit. Banyak  faktor  yang  dapat  mempengaruhi meningkatnya  jumlah  pelanggar  pajak. Salah  satu  faktornya  adalah  kondisi ekonomi masyarakat. Saat kondisi ekonomi masyarakat menurun, mereka lebih memilih menggunakan uang mereka untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya terlebih  dahulu.  Selain  itu,  banyak  pula diantara  wajib  pajak  tidak  melakukan pendaftaran  ulang  pajak  kendaraannya dikarenakan  mereka  lupa  tanggal  jatuh tempo pajak kendaraan mereka.
Winerungan  dalam  Arifin  (2015) juga  menjelaskan  bahwa  pengetahuan mengenai  sanksi  perpajakan    sangat diperlukan. Untuk memaksimalkan penerimaan  pajak,  maka    wajib    pajak perlu    mengetahui    dan  juga  memahami bahwa  sanksi  apa  saja  yang  akan  mereka peroleh  apabila  mereka  melanggar  norma perpajakan yang telah diatur oleh pemerintah,  hal  ini  bisa  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak itu sendiri.
Menurut  penelitian  yang  dilakukan oleh  Efriyenty  (2019)  yang  berjudul “Pengaruh Sanksi Perpajakan dan
Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi dalam Membayar
Pajak Kendaraan
Bermotor  di  Kota  Batam”  menyatakan bahwa  sanksi  perpajakan  dan  pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orag pribadi dalam membayar  pajak  kendaraan  bermotor  di Kota Batam.
Ilhamsyah, dkk (2016) juga melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh  Pemahaman  dan  Pengetahuan
Wajib
Pajak Tentang Peraturan Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Kendaraan  Bermotor  (Studi  Samsat  Kota Malang)”  dengan  hasil  penelitian  yang menunjukkan  bahwa  pengetahuan  dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas  pelayanan  dan  sanksi  perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang.

## Teori Atribusi
Ariesta  (2017:  14)  menjelaskan bahwa  teori  atribusi  dikembangkan  oleh seorang  psikolog  berbangsa  Jerman  yang bernama  Fritz  Heider.  Menurut  Heider teori  atribusi  adalah  suatu  teori  yang menjelaskan  mengenai  alasan  seseorang dalam  melakukan  suatu  tindakan  dan berperilaku.  Heider  menambahkan  bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal ( internal  force )  dan  kekuatan  eksternal ( external force ).
Dimana  kekuatan  internal  yang dimaksud Heider dalam Ariesta (2017:14) adalah  faktor-faktor  yang  berasal  dari dalam  diri  seseorang  seperti  kemampuan, bakat  dan  usaha.  Sedangakan  kekuatan eksternal  yang  dimaksud  adalah  faktor- faktor  yang  berasal  dari  lingkungan sekitar individu seperti kemudahan ataupun  kesulitan  yang  dialami  oleh individu  tersebut  dalam  pekerjaannya. Menurut  Fikriningrum  dalam  Triyani (2017:  9)  menjelaskan  bahwa  atribusi adalah  salah  satu  proses  pembentukan

## Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor
(Nur Aisyah; Arpila Wulandari; Nur Fatwa Basar)
Vol. 6, No. 1, Januari 2023
kesan  yang  mengacu  pada  bagaimana seseorang  menjelaskan  mengenai  penyebab dari  perilaku  orang  lain  ataupun  dirinya sendiri.
Dalam  teori  atribusi  terjadi  proses dimana  seseorang  menarik  kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi  perilaku  orang  lain.  Dalam teori  atribusi  memandang  individu  sebagai seorang  psikolog  amatir  yang  mencoba memahami  sebab-sebab  yang  terjadi  atas berbagai peristiwa yang dihadapinya.
Teori atribusi relevan untuk menjelaskan  penelitian  ini,  karena  perilaku seseorang  dalam  mematuhi  kewajiban perpajakannya  disebabkan  oleh  berbagai faktor.  Baik  faktor  ekternal  mengenai besaran  sanksi  pajak  itu  sendiri  maupun faktor  internal  seperti  pengetahuan  dan pemahaman mengenai sanksi pajak tersebut. Tingkat pengetahuan dan pemahaman  wajib  pajak  yang  tinggi mengenai sanksi perpajakan dapat digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan  keputusan  yang  akan diambil  mengenai  perilaku  pemenuhan kewajiban  perpajakan.  Demikian  pula dengan  persepsi  wajib  pajak  mengenai besaran  sanksi  perpajakan  karena  wajib pajak  akan  menilai  apakah  besaran  sanksi perpajakan  telah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan dan mengenai pelaksanaannya  apakah  telah  memberikan efek  jera  seperti  yang  diharapkan  dari tujuan utama pemberlakuan sanksi.
Faktor internal dan eksternal tersebut dapat berpengaruh terhadap perilaku  wajib  pajak  dalam  mengambil keputusan  untuk  patuh  ataupun  tidak  patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Persepsi seseorang dalam melakukan penilaian  berasal  dari  faktor  internal ataupun eksternal yang mendorong seorang individu  dalam  mengambil  keputusan dalam bertindak. Hal itu berarti pemenuhan kewajiban perpajakan sangatlah bergantung pada  keputusan  yang  akan  diambil  oleh wajib pajak.
Teori  Perilaku  Terencana (Theory  of Planned Behavior)
Menurut  Ajzen  yang  dikutip  oleh Saputra  (2019:50)  menyatakan  bahwa teori  perilaku  terencana  (Theory  of Planned Behavio) didasarkan pada asumsi individu  yang  meyakini  bahwa  manusia merupakan makhluk rasional yang menggunakan informasi yang memungkinkan bagi dirinya secara sistematis.  Sebelum  melakukan  suatu tindakan,  terlebih  dahulu  individu  atau wajib pajak akan memikirkan maksud dari tindakannya  sebelum  memutuskan  untuk melakukannya  atau  tidak.  Perilaku  yang ditampilkan  oleh  wajib  pajak  timbul karena  adanya  niat  dari  individu  untuk berperilaku.
Ajzen  dalam  Saputra  (2019:49) pun  menyatakan  bahwa  munculnya  niat berperilaku  ditentukan  oleh  tiga  faktor penentu,  yaitu:  Sikap  terhadap  perilaku, Perilaku  wajib  pajak  dipengaruhi  oleh adanya  niat  dari  wajib  pajak  itu  sendiri. Sedangkan timbulnya niat untuk berperilaku  dipengaruhi  oleh  sikap  wajib pajak yang terbentuk dari keyakinan wajib pajak  terhadap  kepatuhan  pajak  yang meliputi  segala  hal  yang  diketahui  oleh wajib  pajak,  diyakini  dan  dialami  oleh wajib pajak itu sendiri tentang pelaksanaan  peraturan  perpajakan  yang berlaku. Keyakinan wajib pajak mengenai perilaku  kepatuhan  pajak  ini  pun  akan menghasilkan  sikap  terhadap  kepatuhan pajak  yang  dapat  bersifat  positif  atau negatif.
Selanjutnya  akan  membentuk  niat wajib  pajak  untuk  berperilaku  patuh ataupun  tidak  patuh  terhadap  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Norma  subjektif,  Norma  subjektif  adalah fungsi  dari  harapan  yang  dipersepsikan oleh  individu  atau  wajib  pajak  disaat orang  sekitarnya  menyetujui  perilaku tertentu dan memotivasinya untuk mematuhi  mereka.  Sikap  wajib  pajak terhadap kepatuhan pajak dapat berbentuk positif  atau  negatif  yang  disebabkan karena  sudah  terbentuknya  perilaku  dari

## Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor
56
pengetahuan  dan  pengalaman  wajib  pajak atau pengalaman orang lain yang kemudian akan  membentuk  niat  wajib  pajak  untuk patuh  ataupun  tidak.  Tetapi  niat  ini  dapat berubah  karena  pengaruh  orang  sekitar ataupun  faktor  lain.  Kontrol  perilaku  yang dipersepsikan,  Pengaruh  langsung  kontrol perilaku  dapat  terjadi  apabila  terdapat actual  control  diluar  kehendak  individu sehingga  dapat  mempengaruhi  perilaku individu  tersebut . Semakin  positif  sikap dan  norma  subjektif  terhadap  perilaku individu,  maka  semakin  besar  pengaruh kontrol  yang  dipersepsikan  oleh  individu, sehingga  semakin  kuat  niat  yang  timbul untuk memunculkan perilaku tertentu.

## Perpajakan
Menurut  Undang-Undang  No  16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata  Cara  Perpajakan  menjelaskan  bahwa pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada negara  yang  terhutang  oleh  orang  pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ratnawati  dan  Hernawati  (2015:  2) menjelaskan  bahwa  terdapat  dua  fungsi utama  pajak,  yaitu:  Fungsi budgetir, Pungutan pajak telah memberikan sumbangan  terbesar  pada  kas  negara,  yaitu kurang  lebih  sebesar  60%  hingga  70% pungutan  pajak  memenuhi  postur  APBN. Maka  dari  itu,  pajak  menjadi  salah  satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran umum rutin maupun pengeluaran pembangunan. Fungsi mengatur  ( regulerend ),  Pungutan  pajak berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengatur masyarakat atau untuk melaksanakan kebijakan  pemerintah  di  bidang  sosial  dan ekonomi.
Agar  fungsi  utama  pajak  dapat terlaksana  dengan  baik,  maka  kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya  harus  semakin  ditingkatkan. Dengan  demikian  maka  diharapkan  fungsi utama dari pajak dapat terlaksana dan dapat
dirasakan  oleh  masyarakat  dari  berbagai kalangan.
Mardiasmo (2018: 14)
menjelaskan  bahwa  pajak  daerah  adalah kontribusi  wajib  pajak  kepada  daerah yang  terutang  oleh  orang  pribadi  ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang  perpajakan  yang  berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan  daerah  bagi  sebesar-besarnya untuk    kemakmuran  rakyat.  Dasar  hukum yang  mengatur  mengenai  pemungutan pajak  daerah  telah    diatur  dalam  Undang- Undang  No.  28  Tahun  2009  Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Khusus  untuk  pajak  daerah  yang setingkat  dengan  pajak  provinsi,  akan tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten  atau  kota  otonom,  misalnya Daerah  Khusus  Ibu  Kota  Jakarta,  maka jenis  pajak  yang  dapat  dipungut  adalah gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

## Sanksi Perpajakan
Menurut  mardiasmo  dalam Triyani  (2017:  17)  menjelaskan  bahwa sanksi  perpajakan  adalah  jaminan  bahwa ketentuan  eraturan  perundang-undangan perpajakan  akan  dituruti/ditaati/dipatuhi, atau  dapat  juga  dikatakan  bahwa  sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib  pajak  tidak  melanggar  norma perpajakan yang berlaku.
Dalam Undang-Undang perpajakan terdapat  dua  macam  sanksi  perpajakan yang  berlaku,  yaitu  sanksi  administrasi dan  sanksi  pidana.  Wajib  pajak  yang melakukan pelanggaran norma perpajakan akan  dikenakan  sanksi  pidana  saja ataupun sanksi pidana dan sanksi administrasi.  Dimana  sanksi  administrasi adalah  sanksi  berupa  pembayaran  dengan jumlah nominal tertentu berdasarkan jenis pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  wajib pajak.  Sedangkan  sanksi  pidana  adalah sanksi  berupa  kurungan  penjara  selama kurun waktu tertentu berdasarkan

## Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor
(Nur Aisyah; Arpila Wulandari; Nur Fatwa Basar)
Vol. 6, No. 1, Januari 2023
pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  wajib pajak.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  Nurmantu  dalam  Pohan
(2017: 155) kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib  pajak  memenuhi  semua  kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Nurmantu juga menjelaskan bahwa  terdapat  dua  macam  kepatuhan yaitu:  Kepatuhan  formal,  yaitu  suatu keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi kewajiban  perpajakannya  secara  formal sesuai  dengan  ketentuan  dalam  undang- undang  perpajakan.  Kepatuhan  material, yaitu  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak secara  substantif  atau  hakikat  memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai  dengan  isi  dan  jiwa  undang-undang perpajakan.
Pohan  (2017:  154)  menyatakan bahwa  masih  rendahnya  tingkat  kesadaran masyarakat  terhadap  kewajiban  membayar pajaknya  bukan  disebabkan  oleh  masalah kepuasan  pelayanan  yang  diberikan  oleh aparat  pajak  melainkan  salah  satunya disebabkan  karena  masalah  keteladanan wajib  pajak  yang  semakin  memburuk. Terutama apabila keteladanan buruk tersebut  datang  dari  jajaran  pemerintahan sendiri sebagai pengelola pajak.
Dalam  Undang-Undang  Perpajakan telah  dijelaskan  mengenai  besaran  tarif pajak  yang  telah  ditetapkan  dan  sanksi perpajakan  yang  harus  diterima  oleh  wajib pajak apabila wajib pajak tidak membayarkan  pajaknya.  Penetapan  sanksi ini  tidak  lain  bertujuan  untuk  mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Adapun  indikator  kepatuhan  wajib pajak  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut  (Wardani  dan  Rumiyatun,  2017): Memenuhi  kewajiban  pajak  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku, Membayar pajaknya tepat pada waktunya, Wajib pajak memenuhi
persyaratan
dalam
membayarkan  pajaknya,  Wajib  pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.

## Pajak Kendaraan Bermotor
Menurut  Undang-Undang  No  28 Tahun  2009,  pajak  kendaraan  bermotor adalah  pajak  atas  kepemilikan  dan/atau penguasaan  kendaraan  bermotor.  Objek dari pajak ini adalah kepemilikan dan/atau penguasaan  kendaraan.  Sedangkan  subjek pajaknya  adalah  orang  pribadi atau  badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
Dalam  Undang-Undang  tersebut juga  dijelaskan  bahwa  dasar  pengenaan pajak  kendaraan  bermotor  adalah  hasil dari  perkalian  dua  unsur  pokok,  yatu: Nilai jual  kendaraan  bermotor,  dan  Bobot yang  mencerminkan  secara  relatif  tingkat kerusakan  jalan  dan/atau  pencemaran lingkungan  akibat  penggunaan  kendaraan bermotor.
Adapun  penetapan  tarif  pajak kendaraan bermotor pribadi adalah sebagai berikut: Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah  sebesar  1%  dan  paling  tinggi sebesar 2%. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya,  tarif  dapat  ditetapkan  secara progresif  paling  rendah  sebesar  2%  dan paling tinggi sebesar 10%.
Hubungan
Sanksi Perpajakan

## Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  Isyatir  dalam  Wardani dan  Rumiyatun  (2017:  17)  menjelaskan bahwa sanksi perpajakan adalah salah satu faktor  lain  yang  dapat  meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.  Pelaksanaan  penegakan  hukum perpajakan  yang  tegas  akan  mampu menciptakan peningkatan kepatuhan wajib  pajak.  Dengan  adanya  penerapan sanksi  administrasi  bagi  pelanggar  pajak maka  diharapkan  mampu  meningkatkan sikap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Ketidakpatuhan  wajib  pajak  dalam membayarkan  pajaknya  juga  terjadi  pada

## Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor
58
pajak kendaraan bermotor. Walaupun pemungutan  pajak  kendaraan  bermotor masih  tergolong  efektif  setiap  tahunnya. Namun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa jumlah kendaraan bermotor yang tidak/belum membayarkan pajak kendaraan bermotornya juga masih cukup banyak.
Seperti penelitian yang telah dilakukan  oleh  Ahmad,  dkk  (2020:  21) yang  dilakukan  di  Kantor  Samsat  Wilayah Gowa  mengemukakan  bahwa  terdapat 40.871 kendaraan yang menunggak pajaknya di tahun 2016. Jumlah penunggakan  pajak  kemudian  mengalami kenailkan di tahun 2017

## METODE
Metode  analisis  yang  digunakan  oleh peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menguji keabsahan data dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, menguji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji  multikolinieritas,  uji  heterokedastisitas dan uji autokorelasi juga uji hipotesis dengan menggunakan  regresi  linier  sederhana,  uji-t, uji  koefisien  determinasi  (R 2 )  dan  uji simultan  (uji  F).  Dalam  metode  analisis  ini penulis menggunakan program aplikasi SPSS 21.0 for  Windows untuk  mempermudah proses analisis data.
Analisis regresi linier sederhana menurut  Sugiyono  dalam  Dwiyanti  (2018: 30)  merupakan  sebuah  metode  pendekatan untuk  permodelan  hubungan  antara  satu variabel dependen dan satu variabel independen yang bertujuan untuk memprediksi  pengaruh  antara  sanksi  pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Analisis regresi linier sederhana juga dilakukan untuk mengetahui  arah  hubungan  antara  variabel bebas  dan  variabel  terikat  apakah  terdapat berhubungan  positif  atau  negatif.  Analisis regresi  sederhana  ini  dilakukan  dengan menggunakan rumus:
Keterangan:
Y    : variabel  dependen  yaitu  kepatuhan wajib pajak X 1 : variabel independen yaitu sanksi pajak : konstanta

## β  : koefisien regresi

## HASIL
Responden  dalam  penelitian  ini adalah  wajib  pajak  kendaraan  bermotor yang  terdaftar  di  Kantor  Samsat  Wilayah Gowa.  Berdasarkan  teknik  pengambilan sampel  dengan  menggunakan  metode slovin, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden.  Berdasarkan  jumlah  sampel yang  telah terkumpul  maka  kemudian akan dilakukan uji analisis data dan uji hipotesis.
Uji validitas, disajikan r tabel dan hasil uji validitas  dari  dua  variabel  yang  digunakan dalam penelitian ini, yaitu sanksi perpajakan  dan  kepatuhan  wajib  pajak. Hasil  uji  reliabilitas  untuk  variabel  sanksi perpajakan  mendapatkan  hasil  bahwa  nilai cronbach's  Alpha untuk  variabel  sanksi perpajakan  dalah  sebesar  0,847  dengan  11 item  pernyataan. Berdasarkan  hasil  uji reliabilitas  variabel  kepatuhan  wajib  pajak menunjukkan  hasil  bahwa  nilai cronbach's alpha variabel  kepatuhan  wajib  pajak sebesar  0,340  dengan  7  item  pernyataan. Berdasarkan  hasil  uji  reliabilitas  pada  tabel 17  menunjukkan  bahwa  nilai cronbach's alpha untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah  sebesar  0,794  dengan  5  item pernyataan.
Uji normalitas, pengujian normalitas dilakukan  dengan  menggunakan  teknik Kolmogrov-Smirnov menunjukkan  bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov adalah  sebesar 0,655  dan  nilai  Asymp.Sig.  (2-tailed) adalah  sebesar  0,784.  Karena  nilai  Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,784 lebih besar dari nilai  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa asumsi normalitas terpenuhi.
Uji multikolinieritas digunakan untuk  menguji  apakah  dalam  suatu  model regresi  ditemukan  adanya  hubungan  yang sinifikan  antara  variabel  bebas  satu  dengan yang  lainnya  menunjukkan  bahwa  hasil nilai VIF adalah 1,000 dimana nilai tersebut lebih  kecil  dari  10  dan  nilai tolerance adalah  1,000  dimana  nilai  tersebut  lebih besar  dari  0,10.  Maka  hal ini  menunjukkan bahwa tidak
terdapat gejala

## Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor
(Nur Aisyah; Arpila Wulandari; Nur Fatwa Basar)
59
multikolinearitas antar variabel independen.
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk  menguji  apakah  dalam  suatu  regresi terdapat  ketidaksamaan  varian  dari  residual satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang lainnya.  menunjukkan  bahwa  variabel  X
mempunyai  nilai  probabilitas  signifikansi sebesar  0,067  yang  lebih  besar  dari  0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi.
Tabel 1: Uji Heterokedastisitas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) ,800 ,425 1,879 ,063 X ,036 ,019 ,184 1,853 ,067
a. Dependent Variable: RES2

## PEMBAHASAN
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian  ini  adalah  sanksi  perpajakan berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pembuktian terhadap  hipotesis  tersebut  dapat  dilihat  dari hasil  uji-t  dimana  nilai  signifikansi  variabel sanksi perpajakan adalah 0,000 dimana lebih kecil  dari  0,05  dengan  nilai  koefisien  yang bernilai  positif  yaitu  0,368.  Maka  hal  ini menunjukkan  bahwa  sanksi  perpajakan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan adalah apabila sanksi perpajakan mengalami  kenaikan  maka  angka  kepatuhan wajib  pajak  juga  akan  mengalami  kenaikan, begitupun sebaliknya.
Sanksi  perpajakan  akan  diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma perpajakan  yang  berlaku.  Pada  dasarnya sanksi perpajakan diciptakan untuk mencegah  agar  wajib  pajak  tidak  melakukan pelanggaran dalam hal perpajakan.
Begitupun  dengan  yang  diungkapkan  oleh Afandi  dalam  Wardani  dan  Rumiyatun (2017:  16)  bahwa  untuk  lebih  meningkatkan kaptuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor maka  sanksi  perpajakan  kendaraan  bermotor juga  diperlukan  guna  penegakan  hukum dalam  rangka  mewujudkan  ketertiban  wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Semakin  berat  sanksi  perpajakan  yang
diberikan  kepada  wajib  pajak  maka semakin  tinggi  pula  tingkat  kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Hal ini sejalan dengan hasil uji regresi linier sederhana  yang  telah  dilakukan  dalam penelitian ini yang memperoleh hasil 0,368 yang  bernilai  positif.  Dimana  hal  ini menunjukaan  bahwa  setiap  kenaikan  0,368 variabel  sanksi  perpajakan  berpengaruh positif  terhadap  variabel  kepatuhan  wajib pajak.
Terdapat  pengaruh  yang  signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor di  Kantor  Samsat  Wilayah  Gowa.”  dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Dian Efriyenty (2019) serta Randi Ilhamsyah dkk (2016)  yang  menyatakan  bahwa  terdapat pengaruh  yang  signifikan  antara  sanksi perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor.

## SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan,  dapat  dilihat  bahwa  sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Semakin tinggi  tingkat  sanksi  pajak  yang  diberikan maka  akan  semakin  tinggi  pula  tingkat kepatuhan wajib pajaknya.
Hal  ini  didukung  dengan  hipotesis yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  yaitu sanksi  pajak  berpengaruh  secara  signifikan

## Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor
60
terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor.  Pembuktian  terhadap  hipotesis tersebut  dapat  dilihat  dari  hasil  uji-t  yang mendapatkan  hasil  nilai  signifikansi  untuk variabel  sanksi  pajak  sebesar  0,000  dimana nilai  tersebut  lebih  kecil  dari    nilai  0,05. Hasil uji analisis regresi linier sederhana juga memperoleh  nilai  koefisien  yang  bernilai positif  yaitu  0,368  yang  berarti  setiap kenaikan  0,368  variabel  sanksi  perpajakan akan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan  wajib  pajak.  Dengan  demikian, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian  ini  yaitu  sanksi  perpajakan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

## DAFTAR RUJUKAN
Ahmad,  Bashiruddin.,  Romadhoni,  Buyung.,
Adil, Muhammad. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Amnesty: Jurnal  riset  perpajakan .  ( Online ), Vol 3, No 1 (https://journal.unismuh.ac.id/index. php/jrp-amnesty/article/view/3401
diakses 2 September 2020).
Ardiansyah, Rizki. 2018. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran    Wajib  Pajak,  Sanksi Pajak,  Sistem  Samsat  Drive  Thru dan  Tingkat  Penghasilan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor .  Skripsi.  Program  Studi
Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis  Universitas  Muhammadiyah Yogyakarta.
Ariesta,  Ristra  Putri.  (2017). Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi Perpajakan,  Sistem  Administrasi Perpajakan  Modern,  Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  di  KPP
Pratama Semarang Candisari . Skripsi. Jurusan Pendidikan
Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
Arifin,  Adhitya  Febrian.  (2015). Pengaruh Modernisasi  Sistem  Administrasi
Perpajakan,  Sanksi  Pajak  dan Pelayanan Fiskus Terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  Pada  KPP  Pratama. Jurnal  Perbanas  Review .  ( Online ) Vol 1, No 1 (http://journal.perbanas.id/index.ph p/perbanas_review/article/downloa d/272/122  diakses  31  Agustus
2020).
Dwiyanti, Erika. (2018). Pengaruh
Integritas Auditor Terhadap Kualitas  Audit  Pada  Kantor  XYZ . Proposal. Program Studi Akuntansi STIE Tri Dharma Nusantara Makassar.
Efriyenty,  Dian.  (2019). Pengaruh  Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman
Wajib Pajak Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar  Pajak    Kendaraan Bermotor  Di  Kota  Batam .     Jurnal Akuntansi Barelang. ( Online ) Vol.3 No. 2 (http://ejournal.upbatam.ac.id/inde x.php/jab/article/view/1244
diakses 31 Agustus 2020).
Hendraswari, Audia.  2018. Pengaruh Gender, Persepsi Sanksi Perpajakan  dan  Program  Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor . Skripsi.  Program  Studi  Akuntansi Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Herman, Isman. (2019). Pengaruh
Kompetensi Auditor Terhadap
Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan  Publik  di  Indonesia . Skripsi.  Program  Studi  Akuntansi

## Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor
(Nur Aisyah; Arpila Wulandari; Nur Fatwa Basar)
Jurnal Akuntansi Kompetif, Online ISSN : 2622-5379 Vol. 6, No. 1, Januari 2023 61 STIE Tri Dharma Nusantara Makassar. Hidayat, Anwar. (2017). Cara Hitung Rumus Slovin Besar Sampel , dalam https://www.statistikian.com/2017/1
2/hitung-rumus-slovin-sampel.html diakses 12 Oktober 2020.
Husna,  Tsalatsa  Amalia.  2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem, Tingkat Pengetahuan    Perpajakan,  Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak .
Skripsi.  Program  Studi  Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Ilhamsyah,  Randi.,  Endang,  Maria  G  Wi.,
Dewantara,  Rizky  Yudhi.  (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan  Wajib  Pajak  Tentang Peraturan  perpajakan,  Kesadaran Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan
Bermotor ( Studi Samsat Kota Malang). Jurnal Perpajakan (JEJAK).  ( Online )  Vol  8,  No  1
(http://perpajakan.studentjournal.ub. ac.id/index.php/perpajakan/article/vi ew/219 diakses 2 September 2020).
Irianingsih, Eka. (2015). Pengaruh
Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pelayanan Fiskus  dan  Sanksi  Administrasi Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Dalam  Membayar  Pajak Kendaraan  Bermotor  (PKB) ( Studi di Kantor Pelayanan Pajak
Kendaraan Bermotor SAMSAT Sleman ).  Artikel.  Program  Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas PGRI Yogyakarta.
Isyatir,  Anis  Isnaini  Nur. (2015). Pengaruh Kualitas  Pelayanan  Fiskus  Dan Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan
Bermotor Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014. Skripsi. Program Studi Pendidikan Akuntansi  Fakultas  Keguruan  dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mardiasmo. (2018). Perpajakan-Edisi Terbaru  2018 .  Yogyakarta:  Andi Offset.
Negoro,  RR  Yoekhisna  Agistaputri  Setiyo. (2019). Pengaruh
Gaya
Kepemimpinan,  Disiplin  Kerja, Motivasi  Kerja  dan  Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan ( Studi  Kasus  Pada  PT  PLN Persero Cabang Sleman Yogyakarta ). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Pohan, Chairil Anwar. (2017). Pembahasan Komprehensif Pengantar
Perpajakan  Teori  dan  Konsep
Hukum  Pajak .  Jakarta:  Mitra Wacana Media.
Ratnawati,  Juli.,  Hernawati,  Retno  Indah.
(2015). Dasar-Dasar  Perpajakan. Yogyakarta: Deepublish.
Rido,  Muhammat  Said.  (2013). Cara Mencari  R  Tabel,  T  Tabel  dan  F Tabel .
Dalam https://emerer.com/cara-mencari-r- tabel-t-tabel-dan-f-tabel/ diakses 27 Januari 2021
Saputra,  Hadi.  (2019). Analisis  Kepatuhan Wajib  Pajak  dengan  Pendekatan Teori  Perilaku  Terencana  (Theory of  Planned  Behavior)  (Terhdap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  di  Provinsi  DKI  Jakarta) . Jurnal  Muara  Ilmu  Ekonomi  dan Bisnis.  ( Online ).  Vol  3  No.  1.
(https://journal.untar.ac.id/index.ph p/jmieb/article/view/2320  diakses 30 September 2020)

## Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor
62
Siregar,  Dian  Lestari.  (2018). Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan  dan  Sanksi
Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Dalam  Membayar  Pajak Kendaran Bermotor di Kota Batam . Jurnal Akuntansi Barelang. ( Online ). Vol 2 No 2.
(http://ejournal.upbatam.ac.id/index.
php/jab/article/view/465  diakses  23 September 2020).
Sudarman,  Rio.  2017. Pengaruh  Kesadaran Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan,
Sanksi Perpajakan dan Tarif Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Dalam  Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor.
Skripsi.  Program  Studi  Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Triyani, Luluk. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib  Pajak  Tentang  Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak,  Kualitas  Pelayanan  dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor  (Studi  Kasus  Samsat Grobogan) . Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhamadiyah Semarang.
Wardani,  Dewi  Kusuma.,    Rumiyatun.
(2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib  Pajak,  Kesadaran  Wajib Pajak,  Sanksi  Pajak  Kendaraan
Bermotor  dan  Sistem  Samsat  Drive
Thru  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Kendaraan  Bermotor .  Jurnal Akuntansi Universitas Sarjawawiyata Tamansiswa Yogyakarta.  ( Online )  VOL.  5  NO.
1. (https://core.ac.uk/download/pdf/26 7896536.pdf  diakses  2  September
2020).