## Sebuah Fenomenologi: Implikasi Tax Amnesty pada CV. XXX
Ahmad Rudi Yulianto Fakultas Ekonomi UNISSULA ahmad.rudi@unissula.ac.id Jalan Raya Kaligawe KM 4 Semarang

## Abstrak
Pemerintah mengeluarkan kebijakan Tax amnesty untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan  reformasi  perpajakan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  melihat  implikasi  penerapan kebijakan  tax  amnesty.  Implikasi  teoritis  penelitian  ini  diharapkan  bisa  memberikan sumbangan pemahaman baru. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif dengan pendekatan  fenomenologi.  Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  pelaksanaan  tax amnesty  di  CV.  XXX    secara  normatif  dapat  dikatakan  sesuai  dengan  mekanisme  yang diatur dalam UU No 11  Tahun 2016, PMK-118-PMK03-2016 dan PER-03/PJ/2017 serta PSAK  70  tentang  aset  dan  liabilitas  pengampunan  pajak.  Sedangkan  dalam  penyusunan laporan  keuangan,  CV.  XXX  menggunakan  PSAK  70  sebagai  acuan.  Disisi  lain  lain, penerapan tax amnesty juga berimplikasi pada peningkatan kepatuhan pajak.
Keyword: Tax Amnesty, Fenomenologi, Kepatuhan Pajak

## Pendahuluan
Salah  satu  yang  melatarbelakangi  pemerintah  mengambil  kebijakan tax  amnesty adalah  melambatnya  pertumbuhan  ekonomi  yang  berdampak  pada  turunnya  penerimaan pajak.  Disisi  lain,  semakin  luas  dan  bertambahnya  majunya  hubungan  ekonomi internasional,  maka  perlu  diadakan  rekonsiliasi  juridiksi  pajak  dari  berbagai  negara Sehingga  pembayaran  pajak  dan  penerimaan  negara  melalui  pajak  dapat  terpenuhi. Tax amnesty dipandang  sebagai  jalan  keluar  untuk  meningkatkan  penerimaan  di  masa  yang akan datang karena tax amnesty memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk masuk atau  kembali  ke  administrasi  perpajakan.  Dalam  jangka  pendek tax  amnesty bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang,  mendorong  repatriasi  aset,  dan  transisi  ke  sistem  perpajakan  yang  baru (Darussalam, 2015).
Tax  amnesty  diharapkan  mampu  merubah  paradigma  baru  dan  bentuk  reformasi perpajakan menuju  sistem  perpajakan  yang  lebih  berkeadilan  serta  perluasan  basis data perpajakan  yang  lebih  valid,  komprehensif,  dan  terintegrasi yang  akan  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak. Kepatuhan  Wajib  Pajak  ( Tax  Coverage) memegang  peranan
penting  terhadap  keberhasilan  pemerintah  dalam  menentukan  besarnya  penerimaan  dari sektor  pajak.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  tax  amnesty  merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan  sanksi  pidana  di  bidang  perpajakan,  dengan  cara  mengungkap  harta  dan  membayar uang  tebusan. Tujuan  dari pengampunan  pajak  adalah  untuk  mempercepat  pertumbuhan dan  restrukturisasi  ekonomi melalui  pengalihan  harta,  yang  akan  berdampak  pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
Rinaldi  (2017)  menjelaskan  wajib  pajak  badan  atau  perusahaan  yang  melakukan Tax Amnesty atas asset dan kewajiban yang belum dilaporkan, sudah barang tentu adalah suatu kemajuan didalam hal transparansi dan  akuntabilitas. Sebab semakin transparan dan akuntabel  maka  tingkat  kepercayaan  stakeholder  terhadap  informasi  Laporan  Keuangan makin  tinggi.  Sehingga  semakin  besar  minat  masyarakat  menginvestasikan  dananya kepada  perusaahaan.  Dari  sisi  dirjen  pajak,  menjelaskan  bahwa  dirjen  pajak  menjamin kerahasiaan  data  yang  telah  dilakukan  tax  amnesty  dan  dilindungi  oleh  undang-undang. Kalau  ada  oknum  yang  membuka  data  tersebut  maka  dikenakan  sangsi    pidana  penjara (PMK 118 tahun 2016).
Selanjutnya,  wajib  pajak  yang  telah  mengikuti  tax  amnesty  berkewajiban  untuk menyampaikan  laporan  penempatan  harta  setelah  tax  amnesty.  Sesuai  dengan  PER- 3/PJ/2017, harta yang diungkap dalam tax amnesty terbagi dalam 2 jenis yaitu Harta Wajib Pajak  yang  berada  di  luar  negeri  dan  di  dalam  negeri.  Wajib  Pajak  yang  dalam  surat pernyataan harta (SPH) menyatakan akan mengalihkan Harta Tambahan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Repatriasi), harus mengalihkan dan menginvestasikan Harta tersebut paling singkat 3 tahun.  Sedangkan dalam  hal pengalihan harta  Tambahan  ke  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Wajib  Pajak diharuskan  menyampaikan  laporan  pengalihan  dan  realisasi  investasi  harta  tambahan secara berkala setiap tahun selama 3 tahun.
Menurut  data  statistik  dirjen  pajak tax  amnesty yang  bergulir  sejak  Juli  2016, berakhir pada Jumat (31/3/2017), total harta yang dilaporkan dalam surat pernyataan harta (SPH)  mencapai  Rp  4.855  triliun.  Sedangkan  total  uang  tebusan  berdasarkan  SPH  yang masuk mencapai Rp 114 triliun. Rinciannya, uang tebusan dari orang pribadi non UMKM sebesar Rp 91,1 triliun, dan orang pribadi UMKM sebesar Rp 7,73 triliun. Kemudian, uang tebusan dari badan non UMKM Rp 14,6 triliun, dan badan UMKM Rp 656 miliar.
Hasil penerimaan tebusan terkecil berasal dari wajib pajak badan UMKM. Hal itu, sangat mungkin disebabkan  oleh  kurangnya pengetahuan perpajakan, penyelewengan dan moral  hazard  karena  sarana  dan  prasarana,  keterbukaan  akses  informasi  serta  pendukung lainnya  belum  memadai  sebagai  prasyarat  pemberlakuan Tax  Amnesty (Ragimun,  2010). Sementara  itu  merespon  adanya  tax  amnesty,  ikatan  akuntan  indonesia  mengeluarkan PSAK  70  tentang  akuntansi  aset  dan  liabilitas  pengampunan  pajak. PSAK  70  mengatur bahwa  selisih  asset  dengan  liabilities  tersebut  dicatat  sebagai  tambahan  modal  disetor    dan  uang tebusan  dijadikan  biaya  pada  laporan  laba  rugi  pada  periode    disampaikannya  surat  pernyataan. Penelitian  ini,  berfokus  pada  implikasi  pasca  tax  amnesty  yang  dilakukan  UMKM  dalam pelaporan pajak setelah tax amnesty dan laporan  keuangan komersial.
Implikasi  teoritis  penelitian  ini  diharapkan  bisa  memberikan    sumbangan pemahaman  baru  untuk  menjelaskan  teori  yang  sudah  ada  mengenai  konsep  tax  amnesty terhadap masyarakat.  Implikasi  praktis  penelitian  ini  diharapkan  dapat  diterapkan  dalam praktik  nyata  atau  paling  tidak  dapat  digunakan  untuk  memperbaiki  konsekuensi  dari praktek  pelaksanaan  tax  amnesty.  Selain  itu  diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman kepada  masyarakat  untuk    ikut  meningkatkan  kepatuhan  pajak  demi  kemaslahatan bersama.

## Tinjauan Pustaka

## Tax Amnesty
Menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016, Tax  amnesty merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan  sanksi  pidana  di  bidang  perpajakan,  dengan  cara  mengungkap  harta  dan  membayar uang  tebusan. Tujuan  dari pengampunan  pajak  adalah  untuk  mempercepat  pertumbuhan dan  restrukturisasi  ekonomi melalui  pengalihan  harta,  yang  akan  berdampak  pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
Menurut Devano dan Rahayu, (2006:137-138), beberapa pertimbangan Pemerintah dalam menerapkan pengampunan pajak adalah:
1. Underground  economy.  Bagian  dari  kegiatan  ekonomi  yang  sengaja  disembunyikan untuk  menghindarkan  pembayaran  pajak,  yang  berlangsung  di  semua  negara,  baik negara maju maupun negara berkembang. Kegiatan ekonomi ini lazimnya diukur dari besarnya  nilai  ekonomi  yang  dihasilkan,  dibandingkan  dengan  nilai  produk  domestik
bruto  (PDB).  Kegiatan  ekonomi  bawah  tanah  ini  tidak  pernah  dilaporkan  sebagai penghasilan  dalam  formulir  surat  pemberitahuan  tahunan  (SPT)  Pajak  Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (tax evasion).
2. Pelarian  modal  ke  luar  negeri  secara  ilegal.  Kebijakan  tax  amnesty  adalah  upaya terakhir pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak, ketika pemerintah mengalami kesulitan mengenakan pajak atas dana atau modal yang telah dibawa atau di  parkir  di  luar  negeri.  Perangkat  hukum  domestik  yang  ada  memiliki  keterbatasan sehingga tidak dapat menjangkau Wajib Pajak yang secara ilegal menyimpan dana di luar negeri.
3. Rekayasa  transaksi  keuangan  yang  mengakibatkan  kehilangan  potensi  penerimaan pajak.  Kemajuan  infrastruktur  dan  instrumen  keuangan  internasional  seperti  yang disebut  sebagai  tax  heaven  countries  telah  mendorong  perusahaan  besar  melakukan illegal  profit  shifting  ke  luar  negeri  dengan  cara  melakukan  rekayasa  transaksi keuangan.  Setelah  itu,  keuntungan  yang  dibawa  ke  luar  negeri  sebagian  masuk kembali  ke  Indonesia  dalam  bentuk  pinjaman  luar  negeri  atau  investasi  asing. Transaksi  tersebut  disebut  pencucian  uang  (money  laundry).  Ketentuan  perpajakan domestik tak mampu memajaki rekayasa transaksi keuangan tersebut. Jika hal ini tidak segera  diselesaikan,  maka  timbul  potensi  pajak  yang  hilang  dalam  jumlah  yang signifikan.  Tax  amnesty  diharapkan  akan  menggugah  kesadaran  wajib  pajak  dengan memberikan kesempatan baginya untuk menjadi Wajib Pajak patuh.
Berdasarkan  UU  Nomor  11  Tahun  2016,  setiap  wajib  pajak  berhak  mendapatkan pengampunan  pajak  menyampaikan  surat  pernyataan  harta  antara  tanggal  1  Juli  2016 hingga  31  Maret  2017.  Meskipun  demikian,  terdapat  konsekuensi  lanjutan  bagi  WP  baik orang  pribadi  maupun  badan.  Bagi  peserta tax  amnesty ditemukan  ada  harta  yang  tidak diungkapkan  dalam  SPH,  maka  perlakuan  pajaknya  menganggap  harta  bersih  tersebut sebagai  penghasilan.  Sedangkan  peserta tax  amnesty yang  gagal  melaksanakan  repatriasi atau  investasi  dalam  negeri,  maka  perlakuan  pajaknya  harta  bersih  tambahan  yang diungkapkan dalam SPH dianggap sebagai penghasilan tahun pajak 2016. Lalu, bagi bukan peserta tax amnesty dan ditemukan ada  harta  yang tidak diungkapkan dalam SPT tahunan pajak  penghasilan,  maka  perlakukan  pajaknya  menjadikan  harta  yang  ditemukan  sebagai penghasilan  pada  saat  ditemukan,  lalu  batasan  waktu  penetapannya  tiga  tahun  sejak  UU pengampunan Pajak berlaku sampai dengan 30 Juni 2019.
Menurut  data  statistik  dirjen  pajak tax  amnesty yang  bergulir  sejak  Juli  2016, berakhir pada Jumat (31/3/2017), total harta yang dilaporkan dalam surat pernyataan harta (SPH) mencapai Rp 4.855 triliun. Terdiri dari deklarasi harta dalam negeri Rp 3.676 triliun dan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp 1.031 triliun. Sedangkan komitmen penarikan dana  dari  luar  negeri  (repatriasi)  mencapai  Rp  147  triliun.  Sedangkan  total  uang  tebusan berdasarkan  SPH  yang  masuk  mencapai  Rp  114  triliun.  Rinciannya,  uang  tebusan  dari orang pribadi  non UMKM sebesar Rp 91,1 triliun,  dan  orang pribadi UMKM sebesar Rp 7,73  triliun.  Kemudian,  uang  tebusan  dari  badan  non  UMKM  Rp  14,6  triliun,  dan  badan UMKM Rp 656 miliar. Ditjen pajak mencatat penerimaan negara dari program tax amnesty mencapai  Rp  135  triliun,  meliputi  uang  tebusan  Rp  114  triliun,  pembayaran  bukti permulaan Rp 1,75 triliun, dan pembayaran tunggakan Rp Rp 18,6 triliun.
Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak atasnya, wajib  melaporkan  laporan  pengalihan  dan  realisasi  investasi  harta  tambahan  dan/atau laporan  penempatan  harta  tambahan  mempunyai  kewajiban  pasca  tax  amnesty,  termasuk wajib  pajak  UMKM. Pertama ,  WP  yang  telah  menyampaikan  surat  pernyataan  dan menyatakan  akan  mengalihkan  harta  tambahan  dari  luar  negeri  harus  mengalihkan  dan menginvestasikan  harta  tambahan  dimaksud  ke  wilayah  Indonesia  paling  singkat  3  tahun dihitung  sejak  harta  tambahan  disetorkan  atau  dialihkan  ke  rekening  khusus. Kedua ,  WP yang  menyampaikan surat pernyataan dan menyatakan  akan mengalihkan  harta tambahan ke  dalam  wilayah  Indonesia  harus  menyampaikan  laporan  pengalihan  dan  realisasi investasi  harta  tambahan. Ketiga ,  WP  yang  menyampaikan  surat  pernyataan  dan mengungkapkan  harta  tambahan  yang  berada  dan/atau  ditempatkan  di  wilayah  Indonesia tidak  dibolehkan  mengalihkan  dan  menginvestasikan  harta  tambahan  tersebut  ke  luar wilayah Indonesia paling singkat 3 tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan. Keempat , WP  yang  menyampaikan  Surat  Pernyataan  dan  mengungkapkan  harta  tambahan  yang berada  dan/atau  ditempatkan  di  wilayah  Indonesia  harus  menyampaikan  laporan penempatan harta tambahan. (PER-3/PJ/2017)

## Sanksi Tidak Melaporkan Harta Setelah Tax Amnesty
Pasal  39  dan  40  PMK  118  Tahun  2016  menjelaskan  apabila  wajib  pajak  tidak menyampaikan  laporan  secara  berkala  maka  KPP  Terdaftar  dapat  mengirim  surat peringatan paling cepat 1 bulan setelah periode pengampunan pajak berakhir. Wajib pajak berhak  memberi  jawaban  dalam  jangka  waktu  paling  lama  14  (empat  belas)  hari  sejak
tanggal  peringatan  dikirim.  Jika  wajib  pajak  tidak  menyampaikan  laporan  berkala  maka terancam sanksi sebagai berikut:
1. Harta  bersih  tambahan  yang  tercantum  dalam  surat  keterangan  diperlakukan  sebagaI penghasilan  pada  tahun  pajak  2016  dan  atas  penghasilan  dimaksud  dikenai  pajak penghasilan  dengan  tarif  sesuai  dengan  ketentuan  Undang  undang  mengenai  pajak penghasilan dan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang undang mengenai ketentuan Umun dan Tata cara perpajakan.
2. Uang  tebusan  yang  telah  dibayar  oleh  wajib  pajak  di  perhitungkan  sebagai  pengurang pajak
3. Atas  pajak  yang  kurang  bayar  berdasarkan  perhitungan  DJP  ditambah  sanksi administrasi  berupa  bunga  sebesar  2  %  per  bulan  paling  lama  24  (dua  puluh  empat) bulan,  dihitung  sejak  tanggal  1  Januari  sampai  dengan  diterbitnya    surat  ketetapan pajak.

## PSAK 70: Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak
Dewan Standar Akuntansi Keuangan  Ikatan Akuntan  Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 70 (ED PSAK 70) menjadi PSAK 70: Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak pada 14 September 2016. PSAK 70  memberikan pengaturan perlakuan akuntansi bagi entitas yang mengakui aset  dan  liabilitas  pengampunan  pajak  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  UU  Pengampunan Pajak. Pengesahan ini dilakukan guna mendukung program Pemerintah dalam peningkatan penerimaan pajak, serta sebagai bentuk tanggung jawab yang diamanahkan kepada DSAK IAI selaku badan penyusun standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
PSAK  70  memberikan  opsi  bagi  entitas  untuk  menerapkan  pengukuran  atas  aset pengampunan  pajak  sebesar  biaya  perolehannya  dengan  mengacu  pada  nilai  yang tercantum  dalam  Surat  Keterangan  dan  liabilitas  pengampunan  pajak  sebesar  kewajiban kontraktual  untuk  menyerahkan  kas  atau  setara  kas  untuk  menyelesaikan  kewajiban  yang berkaitan  langsung  dengan  perolehan  aset  pengampunan  pajak.  PSAK  70  juga  dapat diterapkan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik  yang signifikan  yang menyusun  laporan keuangannya sesuai dengan SAK ETAP (iaiglobal.or.id).
Entitas menyajikan aset dan liabilitas pengampunan pajak secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya jika menerapkan PSAK 70 paragraf 07. Akan tetapi, entitas diberikan opsi  untuk  mereklasifikasi  aset  dan  liabilitas  pengampunan  pajak  ke  dalam  pos  aset  dan
liabilitas  serupa  jika  memenuhi  persyaratan  tertentu  dalam  PSAK  70.  Entitas mengungkapkan,  dalam  laporan  keuangannya,  hal-hal  yang  disyaratkan  sesuai  dengan PSAK 70.
Wajib Pajak (entitas)  dalam laporan posisi keuangannya setelah Surat Keterangan diterbitkan diperbolehkan mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak jika pengakuan atas  aset  atau  liabilitas  tersebut  disyaratkan  oleh  SAK  dan sebalik  tidak  mengakui  suatu item  jika  SAK  tidak mengisyaratkannya,  kemudian  mengukur, menyajikan,  serta mengungkapkan  aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan SAK yang relevan atau  mengikuti  (paragraf  04).  Untuk pengakuan  dan  pengukuran  awal  PSAK  70  selain paragraph 04, memberikan opsi sebagai berikut (paragraph 06-16).
Pengukuran Saat Pengakuan Awal (paragraf 0609) :
a. Aset    pengampunan    pajak    diakui    sebesar    biaya    perolehan    aset    pengampunan pajak.
b. Liabilitas  pengampunan  pajak  diakui  sebesar  kewajiban  kontraktual  untuk menyerahkan  kas  atau  setara  kas  untuk  menyelesaikan  kewajiban  yang  berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.
c. Entitas    mengakui    selisih    antara    aset  pengampunan    pajak    dan    liabilitas pengampunan pajak sebagai bagian dari tambahan modal disetor di ekuitas.
d. Entitas  mengakui  uang  tebusan  yang  dibayarkan  dalam  laba  rugi  pada  periode disampaikannya Surat Pernyataan.

## Metodologi  penelitian

## Jenis dan Paradigma Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yang  mendeskripsikan  gambaran dari  fenomena  yang  terjadi  pada  implikasi  pelaksanaan  tax  amnesty.  Paradigma  yang digunakan  adalah  paradigma  interpretif  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  pemahaman subjektif  yang  diciptakannya  “sebagaimana  adanya”  dari  suatu  proses  yang  berlangsung (Burrell  dan  Morgan,  1979).  Adapun  metode  pendekatan  yang  digunakan  untuk mengungkapkan    makna  adalah  fenomenologi,  yaitu  untuk  menggambarkan  dan menjelaskan bagaimana pelaku  memahami pelaksanaan tax amnesty pada CV. XXX.
Menurut  Creswell  (1994)  Fenomenologi  sebenarnya  berarti  “membiarkan  gejala- gejala  yang  disadari  tersebut  menampakkan  diri”  (to  show  themselves).  Sesuatu  akan nampak  sebagaimana  dia  adanya  (things  as  they  appear).  Masalah  utama  yang  hendak
didalami  dan  dipahami    metode  ini  adalah  arti  atau  pengertian,  struktur  dan  hakikat    dari pengalaman  hidup  seseorang  atau  kelompok  atas  suatu  gejala  yang  dialami.  Dari  aliran filsafat  fenomenologi  kemudian  berkembang    metode  fenomenologi.  Tujuan  metode  ini untuk  menangkap  arti  pengalaman  hidup  manusia  tentang  suatu  gejala.  Metode fenomenologi  hendak  mengetahui  lebih  jauh  struktur  kesadaran  dalam  pengalaman manusia.

## Objek, Partisipan, dan Metode Pengumpulan Data
Objek  dari  penelitian  ini  adalah  CV.  XXX.  CV.  XXX  merupakan  UMKM  yang bergerak  dibidang  pembuatan  tepung  tapioka.  Obyek  yang  dianalisis  adalah  pemahaman pihak-  pihak  yang  terkait  mengenai  implikasi  penerapan  tax  amnesty  dalam  perusahaan. Partisipan  yang  dipilih  adalah  individu  yang  terlibat  langsung,  memahami,  dan  dapat memberikan informasi  tentang tax amnesty yang ditunjukan pada tabel sebagai berikut.
Tabel 1.Partisipan Penelitian
No.  Partisipan  Pekerjaan
1 D Direktur 2 S Komisaris 3 K Administrasi 4 AR Konsultan Pajak CV. XXX
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara,  story  telling  dan interpretatif    mendalam  dengan  para  partisipan  karena  peneliti  menafsirkan  dan  memberi arti pada data dan informasi yang diberikan oleh partisipan. Waktu pelaksanaan april 2018. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dan informal dalam berbagai situasi.

## Teknik Analisis
Pada  penelitian  kualitatif,  proses  analisis  data  dapat  dilakukan  oleh  peneliti  pada  saat maupun setelah pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan mengacu kepada Sanders (1982) yang membagi dalam empat tahapan yaitu: (1) mendeskripsikan fenomena, (2)  mengidentifikasikan tema-tema, (3) mengembangkan noetic/noematic correlates , dan (4)  mengabstraksikan intisari atau universal dari noetic/noematic correlates.

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  mendalam  dengan  partisipan    dapat  diketahui bahwa  fenomena    penerapan  tax  amnesty  di  CV.  XXX  secara  normatif  dapat  dikatakan telah  sesuai  dengan    mekanisme  yang  diatur  dalam  ketentuan  yang  berlaku.  Berikut dijelaskan  hasil  temuan di  lapangan berkaitan dengan  tiga  tahapan  yaitu  pelaksanaan  tax amnesty, implikasi tax amnesty dan kewajiban perpajakan setelah tax amnesty.

## Pelaksanaan Tax Amnesty
Menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  tax  amnesty  merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan  sanksi  pidana  di  bidang  perpajakan,  dengan  cara  mengungkap  harta  dan  membayar uang  tebusan.  U ang  tebusan  adalah  sejumlah  uang  yang  dibayarkan  ke  kas  negara  untuk mendapatkan  pengampunan  pajak.  Besarnya  uang  tebusan  di  hitung  dengan  cara mengalikan  tarif  dengan  nilai  harta  bersih  yang  belum  atau  belum  seluruhnya  dilaporkan dalam SPT PPh tahunan terakhir. Tabel dibawah ini merupakan besarnya tarif tebusan tax amnesty  yang  dilakukan  dilakukan  9  (sembilan)  bulan  mulai  dari  1  juli  2016-  31  Maret 2017 :
Tabel Tarif Tebusan Tax Amnesty
Uraian Juli- September 2016 Oktober- Nopember 2016 Januari- Maret 2017 Harta  tebusan  yang  berada  di  dalam negeri atau berada di luar negeri yang dialihkan ke Indonesia dan diinvestasikan  di  Indonesia  dalam jangka  waktu  paling  sedikit  3  tahun terhitung sejah dialihkan 2 % 3 % 5 % Harta diluar negeri dan tidak dialihkan ke Indonesia 4 % 6 % 10 % Wajib pajak yang peredaran usahanya sampai  dengan    Rp  4,8  miliar  pada tahun pajak 2015 a. 0.5  %  bagi  wajib  pajak  yang mengungkapkan  nilai  harta  sampai dengan Rp 10 miliar, atau
b. 2 % bagi wajib pajak yang mengungkapkan  nilai  harta  lebih  dari

## Rp 10 miliar.
Berikut  merupakan  petikan  wawancara  dengan  responden  terkait  pelaksanaan  tax amnesty di CV. XXX.
“ Apada  mulanya  kami  (CV.  XXX)  mendapatkan  surat  teguran  dari  dirjen  pajak karena  kesalahan  dalam  SPT.  Dirjen  pajak  menemukan  kejanggalan  dalam  SPT yang harus saya konfirmasi dan selesaikan. Dirjen pajak menemukan data data yang belum dilaporkan dalam SPT. Saya  meminta  konsultan, untuk  mendampingi.  Lalu muncul kebijakan tax amnesty. Oleh konsultan saya diminta mengikuti.... dari pada dibelakang di periksa pajak karena kesalahan SPT. Singkatnya, kami mengikuti tax amnesty untuk  kepastian  hukum agar tidak di periksa. Kami pun merekap, me-list daftar aset yang perlu diungkap.”(D, 2 April 2018)
“Saya  kira  kebijakan  ini  hanya  untuk  pengusaha  pengusaha  kelas  kakap,  yang punya aset diluar negeri, bukan untuk perusahaan UMKM seperti milik saya.” (S, 2 April 2018)
“Kalau  liat di medsos, tv, para UMKM banyak  yang  mengira  kalau  kebijakan  ini untuk orang kaya, perusahaan-perusahaan besar.” (K, 2  April 2018)
“Saya  menyarankan  untuk  mengikuti  tax  amnesty  setelah  melihat  data  keuangan dan  potensi  kasus  pajak  yang  akan  terjadi  di  CV.  Meskipun,  CV.  XXX  termasuk UMKM, tak menutup kemungkinan nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh otoritas pajak...Apalagi sekarang indonesia memasuki era keterbukaan informasi keuangan. Ndak ada yang bisa disembunyikan lagi., dirjen pajak sudah tahu, sudah nge-link ke semua  instansi,  terutama  perbankan.  Itu  akan  mempermudah  dirjen  pajak memperoleh data yang valid sebagai bahan pemeriksaan” (AR, 3 April 2018)
Berkaitan  dengan  besarnya  uang  tebusan,  CV.  XXX  membayar  dengan  efisien sesuai  dengan  PER-11-PJ-2016  menggunakan  nilai  wajar  aset,  dimana  nilai  wajar  adalah nilai  yang  menggambarkan  kondis  dan  keadaan  dari  aset  yang  sejenis  atau  setara berdasarkan  penilaian  wajib  pajak.  Nilai  wajar  yang  dilaporkan  wajib  pajak  dalam  surat pernyataan  harta  tidak  boleh  dilakukan  pengujian    atau  koreksi  oleh  direktur  jenderal pajak. Oleh karena itu, wajib pajak bisa meminimalkan besarnya uang tebusan secara legal. Berikut adalah petikan  wawancara dengan responden:
“Aturan  pajak  telah  memperbolehkan  penilaian  harta  dengan  nilai  wajar  sesuai dengan  sesuai  dengan  penilaian  wajib  pajak.  Jadi  saya  minta  konsultan  untuk menghitung sewajarnya aset  yang akan saya ungkap. Sehingga uang tebusan tidak memberatkan  keuangan  perusahaan.  Yang  jelas,  perusahaan  saya  ingin  bersikap jujur, menyampaikan hal yang benar.” (D, 2 April 2018)
“saya  selalu  memberi  nasihat  kepada  CV.  XXX  mengenai  uang  tebusan.  Serta, jangan sampai ada  aset  yang belum diungkap  atau  di sembunyikan. Karena sanksi yang besar sampai 200%. Mesikupun besarnya tebusan tergantung dari wajib pajak, perlu  analisis  dan  perencanaan  matang.  Tidak  boleh  sembarangan,  meskipun otoritas pajak tidak diperbolehkan melakukan pengujian atas nilai tersebut. Jangan sampai ada masalah lagi padahal sudah ikut tax amnesty.” (AR, 3 April 2018)
“Saya dijelaskan tax amnesty oleh D (direktur CV). Saya rasa itu bagus untuk diikuti  agar  tidak  diperiksa.  Selain  itu  bisa  dijadikan  pintu  gerbang  perbaikan administrasi CV. Selama ini administrasi masih asal-asalan.” (S, 2 April 2018)
“Saya  karyawan  administrasi, segala administrasi CV saya  yang  menghandle.
Termasuk  membayar  uang  tebusan  tax  manesty.  Saya  hanyadiminta  membayar dibank. Teknis penyusunan diserahkan kepada konsultan.” (K, 2 April 2018)
Tax  amnesty  merupakan  upaya  mereformasi  sistem  perpajakan diindonesia  menuju  sistem  perpajakan  yang  lebih  berkeadilan  serta  perluasan basis  data  perpajakan  yang  lebih  valid,  komprehensif,  dan  terintegrasi.  Untuk itu,  pemerintah  indonesia  mengikuti  keterbukaan  informasi  keuangan  (AEoI) negara negara G20.

## Implikasi Terhadap Laporan Keuangan
Setelah  Wajib  Pajak  melakukan  Tax  Amnesty  maka  asset  dan  liabilities  yang tadinya  tidak  ditampilkan  atau  disembunyikan  dari  laporan  keuangan,  sekarang ditampilkan dalam  laporan keuangan. Sehingga diharapkan  kedepannya laporan keuangan lebih  transparan  dan  akuntabilitas.  Transparansi  dan    akuntabilitas  yang  menjadi  kualitas suatu  laporan  keuangan  mengakibatkan  semakin  tinggi  tingkat  kepercayaan  stakeholder terhadap informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan (Rinaldi, 2017).
Berikut merupakan petikan wawancara yang menunjukan bahwa laporan keuangan CV.XXX sesuai dengan PSAK 70.
“Saya  menyerahkan  penyusunan  laporan  keuangan  kepada  konsultan  (AR). Karena  latar  belakang  saya  bukan  akuntansi.  Tetapi,  untuk  yang  berkaitan dengan  tax  amnesty,  laporan  keuangan  sudah  sesuai  dengan  aturan.....  uang tebusan  kami  biayakan  di  saat  penyampaian  surat  pernyataan  harta.  Di  neraca juga ada pos tambahan modal disetor. Aset dan liabilitas disajikan terpisah.” (D, 2 April 2018)
“Pembuatan laporan keuangan dibuat oleh konsultan. Saya hanya mengirim data transaksi, data mentah lewat email atas perintah ibu D.” (K, 2 April 2018)
“Masalah  keuangan  anak  saya  yang  tahu  (ibu  D).  Saya  sudah  tua,  urusan keuangan  ditangani  anak  saya  (ibu  D).  Yang  saya  tahu  hanya  bagaimana  beli ketela  (bahan  baku),  gaji  karyawan  terbayar,  utang  juga  gak  telat.”  (S,  2  April 2018)
“efek  dari  tax  amnesty  adalah  perusahaan  ini  mulai  melakukan  pembukuan sesuai  SAK  ETAP.”  Dalam  hal  ini,  perusahaan  menggunalan  PSAK  70  untuk perlakuan aset dan liabilitas tax amnesty.... selisih aset dan liabilitas, saya taruh di  tambahan  modal  disetor,  uang  tebusan  sudah  saya  biayakan,  tambahan  aset tax amnesty saya pisah.” .” (AR, 3 April 2018)
“namun  dalam  penyampaian  SPT  tahunan,  aset  tidak  saya  susutkan  sesuai dengan  aturan  pajak..Selisih  aset  dan  liabilitas,  kami  koreksi  dari  tambahan modal  disetor  ke  saldo  laba  ditahan...  meskipun  CV.  XXX  termasuk  UMKM yang  kena  PPh  final  1  %  (PP  46  tahun  2013),  namun  tetap  kami  membuat laporan keuangan.” (AR, 3 April 2018).
Menurut  PSAK  70,  Tambahan  Modal  Disetor  merupakan  akun  tersendiri,  bukan Modal  Saham,  juga  bukan  Saldo  Laba  (RE).  Sesuai  penjelasan  di  PSAK  70  par.12. “Entitas  mengakui  selisih  antara  aset  pengampunan  pajak  dan  liabilitas  pengampunan pajak  di  ekuitas  dalam  pos  tambahan  modal  disetor.  Jumlah  tersebut  tidak  dapat  diakui sebagai  laba  rugi  direalisasi  maupun  direklasifikasi  ke  saldo  laba”.  Sedangkan  uang tebusan  dicatat  dalam  laba  rugi  periode  saat  TA  dilaksanakan.  PSAK  70  par.13  “Entitas mengakui  uang  tebusan  yang  dibayarkan  dalam  laba  rugi  pada  periode  surat  keterangan disampaikan”.  Selanjutnya,  beban  pajak  ini  dikoreksi  fiskal  di  perhitungan  Pph  Badan tahun bersangkutan.
Berbeda  dengan  PSAK  70,  PMK-118-PMK03-2016  dalam  BAB  XXIII  ayat  1 disebutkan  bahwa  pembukukan  selisih  antara  nilai  Harta  bersih  yang  disampaikan  dalam Surat  Pernyataan  dikurangi  dengan  nilai  Harta  bersih  yang  telah  dilaporkan  oleh  Wajib Pajak  dalam  SPT  PPh  Terakhir,  sebagai  tambahan  atas  saldo  laba  ditahan  dalam  neraca. Perbedaan antar PSAK 70 dan PMK-118-PMK03-2016 terjadi karena perbedaan asumsi.
PSAK  70  mengakui  aset  yang  lupa  dicatat  atau  terdapat  kesalahan  menjurnal  di masalalu  dan  untuk  melindungi  pihak  tertentu  agar  supaya  tidak  merubah  hasil  audit sebelumnya  maka  lahir  lah  yang  di  sebut  PSAK  70. Sedangkan  PMK-118-PMK03-2016
menerapkan  aturan  bahwa  ada  kesengajaan  yang  dilakukan  wajib  pajak  mengenai penyembunyian  aset,  sehingga  pajak  mencurigai  ada  biaya  yang  dikeluarkan  untuk membeli aset lewat biaya di laba rugi dan aset tax amnesty tidak didepresiasi.

## Kewajiban Perpajakan Setalah Tax Amnesty
Perpajakan  setelah  tax  amnesty  selain  penyampaian  SPT  Tahunan  juga penyampaian  laporan  penempatan  harta  tax  amnesty  sesuai  dengan  PMK-118-PMK03- 2016 dan PER-03/PJ/2017.
“Kami  telah  menyampaikan  SPT  tahunan  dan  laporan  penempatan  harta tambahan  secara  on  line.  Namun  sebelum  lapor,  kami  mereview  dulu  laporan keuangan,  yang  tidak  pernah  kami  lakukan  sebelum  melaksanakan  tax amnesty.  Adanya  tax  amnesty,  kami  semakin  berhati-hati  dan  terbuka  kepada dirjen pajak” (D, 2 April 2018)
“Ibu D (direktur) selalu membayar pajak tepat waktu setelah ikut tax amnesty. Saya yang bayar pajak setiap bulan di bank. Pajak final 1 %. Sedangkan untuk penyampaian  SPT  tahunan,  Ibu  (D)  menyerahkan  kepada  konsultan.”  (K,  2 April 2018).
“Kewajiban penyampaian SPT telah sesuai aturan. Kami melaporkan di bulan April.  Begitu  juga  dengan  laporan  penempatan  harta  tambahan  tax  amnesty. Kita  sudah  ikut  tax  amnesty,  jika  tidak  patuh  ya  percuma...sudah  diampuni kesalahan perpajakan kok malah diulangi lagi. (AR, 3 April 2018)
CV.  XXX  menyampaikan  harta  tambahan  tax  amnesty,  meskipun  menurut Peraturan  Dirjen  Pajak  Nomor  PER-07/PJ/2018  tanggal  6  Maret  2018,  penyampaian laporan  penempatan  harta  tambahan  dan  atau  laporan  pengalihan  dan  realisasi  investasi harta tambahan tidak diwajibkan bagi WP Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

## Simpulan dan Keterbatasan
Berdasarkan  hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tax amnesty di CV. XXX  secara normatif dapat dikatakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU  No  11    Tahun  2016,  PMK-118-PMK03-2016  dan  PER-03/PJ/2017  serta  PSAK  70 tentang  aset  dan  liabilitas  pengampunan  pajak.  Bentuk  partisipasi  tax  amnesty  dengan mengungkap  harta  dan  liabilitas  secara  jujur  dengan  membayar  uang  tebusan  sesuai
dengan nilai wajar yang ditetapkan undang-undang. Sedangkan dalam penyusunan laporan keuangan, CV. XXX menggunakan PSAK 70 sebagai acuan. Disisi lain lain, penerapan tax amnesty  juga  berimplikasi  pada  peningkatan  kepatuhan  pajak.  Hal  itu  bisa  dilihat  dari ketepatan  waktu  penyampaian  SPT  tahunan  dan  pelaporan  harta  tambahan  tax  amnesty. Berkaitan  dengan    penelitian  yang  dilakukan,  terdapat  keterbatasan  penelitian  ini  yaitu penelitian dilakukan dalam waktu  yang cukup singkat sehingga peneliti tidak bisa terlibat langsung. Hal ini menyebabkan peneliti hanya menggunakan metode penelitian wawancara dalam  penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Aritonang  T  F  dan  Rustam  A  R,  “Review  Implementasi Tax  Amnesty (Studi  Literatur Implementasi Tax Amnesty Di Indonesia Dan Di Beberapa Negara Lainnya)”, Dalam Jurusan  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Brawijaya ,  (2016),  h. 13.
Burrell,  G.  dan  G.  Morgan.  1979. Sociological  Paradigm  and  Organization  Analysis . London. Heinemann.
Creswell,  John  W.  1994. Research  Design:  Qualitative  and  Quantitative  Approaches . California: Sage.
Darussalam.  2015. Manfaatkan  Pengampunan  Pajak:  Pahamai  dan  Manfaatkan Reinventing Policy . Inside Tax. Edisi 31.
Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu . Jakarta : Prenada Media Group.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak.  No.PER-11/PJ/2016  tentang  Pengaturan  Lebih  Lanjut Mengenai  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  Tentang Pengampunan Pajak.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak.  PER-03/PJ/2017  Tentang  Tata  cata  Pelaporan  dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangaka Pengampunan Pajak.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak. PER-07/PJ/2018 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. PER-03/PJ/2017 Tentang  Tata cata Pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangaka Pengampunan Pajak.
Ragimun, (2010) “Analisis Implementasi Pengampunan Pajak ( Tax Amnesty ) di Indonesia” dalam Perpustakaan Online Kementrian Keuangan RI ,. h. 24
Republik Indonesia.Undang undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Republik Indonesia. Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 118/PMK.03/2016  tentang  pelaksanaan  undang-undang  nomor  11  tahun  2016 tentang pengampunan pajak.
Republik Indonesia. Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 141/PMK.03/2016 tentang perubahan atas pPMK Nomor 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Dirjen  Pajak.  PER-3/PJ/2017.  Tata  cara  pelaporan  dan pengawasan harta dalam rangka pengampunan pajak.
Rinaldi.  2017.  Dampak  Tax  Amnesty  Terhadap  Laporan  Keuangan  dan  Pengaruhnya Kepada Nilai Perusahaan. Jurnal ADHUM Vol. VII No. 1, Januari 2017
Sanders,  P.  1982.  Phenomenology:  A  New  Way  of  Viewing  Organizational  Research. Academy of Management Review . Vol. 7, No. 3, pp. 353-360.