ISSN 2798-6691, Vol 2, No 1, 2022, 17-28
Analisis  Zakat  sebagai  Sumber  Kekayaan  Negara (Analysis of Zakat as a Source of State Wealth)
Heni Noviarita 1 , Dwi Nurhayati 2 , Leny Indahsari 3 , Syara Dwi Afiana 4
UIN Raden Intan Lampung, Lampung 1,2,3,4
heninoviarita@radenintan.ac.id 1 , dwiadn6@gmail.com 2 , leny.indahsari@gmail.com 3 syara.afiana@gmail.com 4

## Riwayat Artikel
Diterima pada 26 Desember 2022 Revisi 1 pada 28 Desember 2022 Revisi 2 pada 09 Januari 2023 Disetujui pada 09 Januari 2023

## Abstract
Indonesia  has  the  largest  Muslim  population,  where  the  value  of receiving  zakat  in  Indonesia  should  have  enormous  potential  for the  welfare  of  the  people.  This  can  be  seen  from  the  receipt  of zakat  from  BAZNAS,  LAZ  and  OPZ  in  2019  reaching  Rp. 10,227,943,806,555. This is what makes zakat has the potential as a source of state revenue.
Purpose: Therefore, this study  aims  to  determine  the  potential  of zakat as state revenue as well as its management and distribution. Research Methodology: The research method used by researchers is a descriptive qualitative method with a type of literature study. Where data collection is obtained from various sources in the form of articles and journals related to the discussion.
Result: The results  of  this  study  indicate that  zakat  zakat  has the same  goal  as  one  of  the  goals  of  the  state  contained  in  the  1945 Constitution,  namely  advancing  the  welfare  and  prosperity  of  the people and reducing economic inequality. This is what makes the potential  for  receiving  zakat  as  a  source  of  state  revenue.  As  for the management and distribution mechanism in including zakat as an  instrument  of  state  revenue,  that  can  be  done  in  two  ways, namely  by  centralizing  the  collection  or  collection  of  zakat  funds into the State Treasury Account which will then be budgeted in the APBN  to  be  managed  and  distributed  to  mustahik  according  to Islamic law.
Keywords: Zakat, Economy, and State Wealth How to Cite: Noviarita, H.,  Nurhayati, D., Indahsari, L., Afiana, S.D.  (2022).  Analisis  Zakat  sebagai  Sumber  Kekayaan  Negara.
Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam , 2(1), 17-28.

## 1. Pendahuluan
Tingkat  kemiskinan  di  suatu  negara  akan  mencerminkan  keadaan  perekonomian  di  negara  tersebut. Semakin  tinggi  jumlah  penduduk  miskin  maka  semakin  kecil  tingkat  kemakmuran  rakyat  di  negara tersebut  yang  menandakan  buruknya  kondisi  perekonomian  suatu  Negara  (Wahyudi  &  Khotimah, 2022).  Permasalahan  tersebut  banyak  dihadapi  oleh  berbagai  negara  salah  satunya  yaitu  Indonesia. Bedasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  menyatakan  bahwa  pada  tahun  2022  pada  semester  1 Indonesia memiliki jumlah penduduk miskin yang berada di kota sebesar 11,82% dan di desa sebesar 14,34%,  sehingga  jumlah  penduduk  miskin  di  Indonesia  memiliki  total  sebanyak  26,16%.  Angka tersebut  menjadikan  pemerintah  Indonesia  untuk  melakukan  upaya  agar  dapat  mengurangi  tingkat kemiskinan. Salah satunya dengan cara membuat program dana desa yang mampu mengurangi tingkat kemiskinan  di  Kabupaten  /  Kota  (Angga,  2018).  Program  pemerintah  tersebut  didanai  dari  sumber APBN (Bukhari, 2021).
Akan tetapi dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah di Indonesia masih belum sepenuhnya menggunakan instrumen dengan prinsip islam, meskipun, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk  islam  terbanyak.  Yang  dimana  pemerintah  dapat  menggunakan  potensi  seperti  dari instrumen  zakat,  yang  dapat  mengurangi  tingkat  kemiskinan  (Dina  Islamiyati,  2020).  Hal  ini dikarenakan  setiap  umat  muslim  yang  diwajibkan  untuk  melaksanakan  membayar  zakat  atas  setiap
harta yang dimilikinya. Zakat termasuk dalam rukun islam yang ke empat, yang menandakan bahwa agama islam pada seorang muslim belum sempurna apabila tidak melaksanakan zakat. Dimana yang sudah  diatur  oleh  Allah  yang  tertuang  dalam  surat  At-Taubah  ayat  103  yang  memiliki  arti  sebagai berikut: “Ambilah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka dan berdo alah  untuk  mereka.  Sesungguhnya  doamu  itu  (menumbuhkan)  ketentraman  jiwa  bagi  mereka.  Allah Maha  Mendengar  dan  Maha  Mengetahui”. Ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa  perintah  Allah  agar setiap umat muslim  melaksanakan zakat, dikarenakan setiap umat muslim  yang  melaksanakan zakat akan  membersihkan  dan  mensucikan  harta  dan  jiwa  mereka  (Hasan  &  Iman,  2017).  Serta  hasil penerimaan dana zakat diperuntukkan untuk para mustahil yaitu orang fakir, orang miskin, amil zakat, mualaf, merdekakan hamba sahaya, orang yang berhutang, musafir, dan diperuntukkan dijalan Allah, yang mana dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60. Hal tersebut yang menjadikan zakat memiliki peran  yang  penting  dalaperekonomian  yang  membuat  terjadinya  pemerataan  perekonomian  antara masyarakat yang kaya dengan yang kurang mampu. Selain itu, apabila zakat dikelola oleh pemerintah secara optimal dan dialokasikan dengan baik Maka zakat memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan nasional Negara (Tinggi Ilmu Ekonomi AMM, 2020).
Dimana  kegiatan  distribusi  zakat  pada  masyarakat  yang  memiliki  penghasilan  yang  kurang mencukupi akan menjadikan peningkatan atas permintaan barang atau jasa yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,  karena adanya kecenderungan untuk  memgkonsumsi secara marjinal  (Zarina Kadri,  Sanep  Ahmad,  2012).  Manfaat  yang  diberikan  dari  zakat  menjadikan  zakat  sebagai  alternatif dalam mendapatkan penerimaan pemerintah untuk pembiayaan program sosial yang dilakukan sesuai syariat islam (Satrio, 2022). Seperti saat masa pandemi covid-19 dimana, zakat merupakan salah satu instrumen  yang  memiliki  peranpenting  dalam  pemulihan  ekonomi  saat  pandemi,  majelis permusyawaratan  ulama  islam  (MUI)  menyatakan  agar  zakat  mal  dikeluarkan  untuk  membantu masyarakat  yang  kesulitan  ekonomi  pada  masa  ini  (Saputra,  2020).  Dari  pemaparan  tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki peran yang penting yang dapat mengurangi dampak multidimensi pada masa pandemi, oleh sebab itu zakat dapat mengatasi kemiskinan serta menjamin terlaksananya keadilan  social  (BAZNAS,  2021).    Hal  ini  didukung  dengan  jumlah  penduduk  di  Indonesia  yang mayoritas  beragama  islam  sehingga  menjadikan  peluang  besar  untuk  memperoleh  penerimaan  yang tinggi  dari  zakat.  BAZNAS,  LAZ  dan  OPZ  yang  merupakan  lembaga  yang  mengelola  dana  zakat yang  ada    di  Indonesia,  menyatakan  bahwa  penerimaan  zakat  di  Indonesia  pada  tahun  2019  dapat dilihat dari tabel dibawah ini:
Tabel 1. Pengumpulan ZIS dan DSKL berdasarkan Organisasi Pengelola Zakat
Gambar 1. Pengumpulan dan Penyaluran ZIS Tahun 2019 Sumber : National Zakat Statistics 2019
Dari tabel 1. menjelaskan bahwa penerimaan zakat dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh baznas, Laz dan OPZ memiliki daya serap yang tinggi yaitu sebesar 84,95 % hal ini menandakan bahwa zakat di  Indonesia  memiliki  dampak  yang  tergolong  efektif.    Dapat  dilihat  pula  bahwa  angka  penerimaan zakat  tersebut  cukup  besar  namun  sebenarnya  angka  ini  masih  jauh  lebih  kecil  dari  potensi penerimaan  zakat  yang  dimiliki  Indonesia  mengingat  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam. Menurut  BAZNAS  potensi  zakat  nasional  tahun  2022  mencapai  Rp.  327  Triliun.  Hal  ini  dapat menjadi lebih baik lagi apabila penerimaan zakat terintegrasi secara baik karena dengan adanya aturan khusus  bagi  masyarakat  yang  akan  membayar  zakat  untuk  membayar  zakat  hanya  pada  Lembaga Amil  Zakat  yang  dikelola  oleh  pemerintah  dan  terdapat  banyak  Lembaga  Amil  Zakat  di  Indonesia, sehingga pemerintah dapat meninjau dana tersebut. Akan tetapi hingga saat ini pengelolaan zakat di Indonesia  masih  belum  bersinergi  secara  baik  dengan  pembangunan  yang  diselenggarakan  oleh Pemerintah  (Al  Muhaimin  &  Ayuniyyah,  2022).  Padahal  zakat  merupakan  salah  satu  instrumen distribusi  dan  pemerataan  pendapatan  dari  orang  kaya  dalam  bentuk  menyisihkan/memberikan sebagian hartanya kepada orang miskin atau yang membutuhkan (Purbasari, 2015).
Di  Indonesia  sendiri  zakat  hanya  sebagai  pengurang  penghasilan  kena  pajak.  Dan  bukan  menjadi komponen Pendapatan Negara. Tujuan pengurangan tersebut adalah hanya sebagai bentuk keselarasan antara kewajiban membayar zakat dan perpajakan (Satrio, 2022).Dalam UUD 1945 telah disebutkan bahwa  negara  memiliki  tujuan  untuk  menyejahterakan  rakyatnya  (Subekan,  2016).  Tujuan  Ini  juga mengisyaratkan  tentang  pentingnya  kesejahteraan  masyarakat  khususnya  dalam  menanggulangi kemiskinan  yang  menjadi kewajiban  negara  seperti  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Dasar Tahun 1945 Pasal 34 ayat 1  yaitu “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Hal ini  menimbulkan  konsekuensi  kewajiban  negara  untuk  melaksanakan  ketentuan  ini  dengan pembiayaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu upaya  dalam  mewujudkan  hal  tersebut  adalah  dengan  melakukan  pengelolaan  APBN  secara  tepat. Kecukupan  anggaran  negara  dan  ketepatan  dalampenggunaannya  menjadi  kunci  kesuksesan kesejahteraan dan kemajuan rakyatnya (Mukhlas, 2022).
Adapun  tujuan  dari  pengelolaan  APBN  yaitu  untuk  kesejahteraan  serta  kemakmuran  rakyat  yang mana sudah diatur dalam UUD tahun 1945 pasal 23 yaitu yang berbunyi “Anggaran pendapatan dan belanja  negara  sebagai  wujud  dari  pengelolaan  keuangan  negara  ditetapkan  setiap  tahun  dengan Undang-undang  dan  dilaksanakan  secara  terbuka  dan  bertanggung  jawab  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.” dimana  dana  negara  harus  mampu  menampung  program-program pembangunan  yang  secara  nyata  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat  baik  berupa pembangunan  fasilitas  umum  maupun  pembangunan  taraf  hidup  dan  peningkatan  kualitas  hidup masyarakat miskin berupa bantuan pendidikan, kesehatan, dan kecukupan pangan dan gizi. Selama ini sumber  penerimaan  terbesar  Negara  berasal  dari  pajak.  Total  penerimaan  perpajakan  yaitu  sebesar 68,6%  dari  total  penerimaan  Negara  (Badan  Pusat  Statistik,  2022).  Tujuan  APBN  memiliki  tujuan yang  serupa  dengan  Zakat  yaitu  mendistribusikan  kekayaan  secara  merata  untuk  kesejahteraan bersama.  Sehingga,  apabila  pemerintah  membuat  kebijakan  mengenai  zakat  maka  zakat  dapat
dimasukkan  kategori  pendapatan  APBN  dalam  pertambahan  nilai  atau  Pendapatan  mandiri  yang digunakan  untuk  pengelolaan  pendidikan,  kesehatan,  ekonomi  rakyat  serta  membayar  hutang  rakyat miskin  (A.  Muhyiddin  Khotib,  2019).  Dan  secara  legalitas  dimungkinkan  untuk  memasukkan  zakat sebagai  alternatif  penerimaan  Negara  (Satrio,  2022).  Hal  tersebut  dikarenakan  zakat  memiliki beberapa  peran  diantaranya  yaitu  memoderasi  kesenjangan  sosial,  membangkitkan  ekonomi  rakyat, Pengentasan  kemiskinan  serta  sumber  dana  pembangunan  untuk  mensejahterakan  rakyat.  Dengan adanya  potensi  tersebut  maka  zakat  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  kekayaan  Negara  yang  dapat digunakan  untuk  mendorong  pendapatan  Negara  disaat  kondisi  perekonomian  Negara  yang  sedang melemah. Akan tetapi belum ada pengelolaan Negara yang secara langsung terkait penerimaan zakat yang  dimana  sebenrnya  memiliki  potensi  yang  besar  menjadi  instrument  pendukung sumberpenerimaan Negara.
Beberapa  uraian  tersebut  menggambarkan  bahwa  Zakat  memiliki  tujuan  yang  sama  dengan pengelolaan  pendapatan  negara  dengan  tujuan  untuk  mensejahterakan  masyarakat.  oleh  sebab  itu, dalam penelitian ini maka, akan membahas mengenai instrumen zakat yang dapat digunakan sebagai pendukung sektor ekonomi baik secara pendistribusiannya dan pengelolaannya oleh pemerintah.

## 2. Kajian Teori

## 2. 1 Zakat
Perintah  kewajiban  zakat  sebenarnya  tidak  hanya  pada  masa  Nabi  Muhammad  tetapi  sudah diperintahkan kewajiban zakat pada masa Nabi sebelumnya . Dalam al-Qur’an banyak ditemukan ayat bahwa telah memerintahkan zakat kepada Nabi Ibrahim, Ishaq, dan Ya’qub (Yuhanisbar, 2020). Zakat didapatkan  dari  harta  masyarakat  Muslim  yang  telah  mencapai  nishab  dan  haulnya,  apabila  belum mencapai  nishab  dan  haul  umat  Muslim  belum  dapat  membayarkannya  (Fernandes,  2014).  Dari terkumpulnya  zakat  ini  yang  telah  dikumpulkan  oleh  lembaga  zakat  maupun  perusahaan,  dana  yang terkumpul harus diserahkan sesuai dengan 8 golongan yang telah disampaikan dalam al-Qur’an surat At-Taubah  ayat  60  (Hidayatullah  &  Zulaikha,  2017):  Artinya:  “ Sesungguhnya  zakat  itu  hanyalah untuk  orang-orang  fakir,  orang  miskin,  amil  zakat,  yang  dilunakkan  hatinya  (mualaf),  untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, dan maha bijaksana”.
Seperti  yang  telah  disampaikan  di  dalam  al-Qur’an  surat  At-Taubah  ayat  60,  bahwa  8  golongan tersebut wajib diberikan zakat:
a. Fakir
Fakir  sendiri  merupakan  seseorang  yang  dimana  ia  benar-benar  tidak  memiliki  kehidupan  yang layak,  bahkan  ia  sama  sekali  tidak  memiliki  harta  atau  pegangan  uang,  ia  berhak  menerima bantuan zakat dari muzaki.
b. Orang Miskin
Orang yang miskin disini ia berbeda dengan fakir, dia mampu namun penghasilannya sama sekali tidak mencukupi kehidupan sehari-harinya.
c. Amil Zakat
Panitia  dari  penerima  dan  pengelola  dana  zakat,  boleh  mendapatkan  zakat  yang  telah  diberikan oleh muzaki.
d. Mualaf
Mualaf adalah orang yang baru masuk kedalam agama Islam, disini ia berhak menerima bantuan zakat untuk mempererat hubungan sesama Muslim, semoga Allah Ta’ala selalu memberkahinya.
e. Hamba Sahaya Budak/Riqab seperti para tenaga kerja yang dipekerjakan.
f. Gharimin (Orang Yang Memiliki Utang) Orang yang memiliki banyak sekali hutang dan ia tidak mampu  untuk  melunasinya  ia  berhak  menerima  zakat,  barangkali  dari  bantuan  zakat  yang diberikan dapat membantu mekuasi hutangnya satu demi persatu.
g. Fii Sabilillah (Di Jalan Allah) Siapapun yang sedang berjuang dijalan Allah Ta’ala, ia berhak menerima zakat.
h. Ibnu Sabil (Dalam Perjalanan)
Siapapun  seseorang  musafir  atau  pelajar  yang  sedang  merantau  jauh  ia  berhak  diberikan  zakat, sesuai dengan jarak atau batas perjalanan yang telah ditentukan oleh agama Islam.
Berdasarkan undang-undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 mengenai zakat adalah bagian tertentu dari harta  yang  wajib  dikeluarkan  oleh  setiap  apabila  mencapai  ketentuan  yang  telah  ditentukan  atau  di tetapkan  ( Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat ,  2011).  Ada  yang berpendapat bahwa zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim yang telah sengaja mengeluarkan zakat pada waktunya untuk diberikan kepada yang berhak  menerimanya baik dihadapan Allah maupun manusia (Hidayati et al., 2020). Secara etimologi zakat berasal dari bahasa arab merupakan kata kerja dasar az-zakah, yang berarti suci, bersih, tumbuh dan berkembang ( zakaal- zar’ : tanaman itu telah berkembang), memberi berkah ( zakat al-na- faqal : pemberian nafkah itu telah memberikan  berkah),  bertambah  kebaikannya  (fulanzaak:  orang  yangbertambah  kebaikannya), menyucikan ( qadaflahamanzakkabu : beruntunglah orang  yang  mampu  menyucikan jiwanya)  (Fuadi, 2019).
Sementara  secara  terminologi,  Taqiyyuddin  Abu  Bakar  ibn  Muhammad  menjelaskan  bahwa  zakat sebagai suatu jumlah tertentu yang harus di keluarkan bagi setiap umat muslim yang akan diberikan kepada yang berhak sesuai dengan syariat islam. Menurutnya, pemakaian istilah zakat dalam syari’at Islam  mengandung  arti  metafisis,  yakni,  agar  benda  atau  harta  yang  dikeluarkan  oleh  setiap  umat muslim dapat bertambah secara berlipat ganda (Fuadi, 2019), sebagaimana dikehendaki Allah dalam Al  Quran  Surah.  Ar-Ruum:  39  “ Dan  apa  yang  kamu  berikan  berupa  zakat  yang  kamu  maksudkan untuk  mencapai  keridhaan  Allah,  maka  (yang  berbuat  demikian)  itulah  orang-orangyang  melipat gandakan (pahalanya”.
Sebagai instrumen yang  masuk dalam salah satu rukun Islam z akat  mengandung unsur philanthropy (kedermawanan)  kepada  sesama  manusia.  Zakat  menjadi  kewajiban  bagi  sebagian  kaum  muslimin yang  memenuhi  kriteria  mampu  (Tinggi  Ilmu  Ekonomi  AMM,  2020).  Zakat  diwajibkan  pada  tahun ke-9  Hijrah.  Sebelum  diwajibkan,  zakat  bersifat  sukarela  dan  belum  ada  peraturan  khusus  atau ketentuan hukum. Peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat adapun barang-barang yang  dikenai  zakat,  batas-batas  zakat  dan  tingkat  persentase  untuk  barang  yang  berbeda-beda (Wibisono, 2015). Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan  zakat harta ( zakahal-mal ). Zakat  fitrah  diwajibkan  untuk  selurauh  umat  muslim  dan  dikeluarkan  pada  saat  bulan  Ramadhan. Sedangkan  zakat  harta  ( zakahal-mal )  dikeluarkan  atas  harta  yang  dimiliki  seorang  muslim  sesuai dengan persayatan tertentu (Tinggi Ilmu Ekonomi AMM, 2020).

## 2. 2 Kekayaan Negara
Pemerintah  berperan  secara  aktif  dalam  sistem  distribusi  ekonomi  didalam  mekanisme  pasar  islami yang  bukan  hanya  bersifat  temporer  dan  minor,  tetapi  pemerintah  mengambil  peran  yang  besar  dan penting  (Rahmawaty,  2013).  Pemerintah  akan  bertindak  sebagai  perencana,  pengawas,  produsen sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar (Zakiyah, 2017). Mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dapat  dibagi  menjadi  dua  yaitu  mekanisme  ekonomi  dan  mekanisme  non  ekonomi.  Mekanisme ekonomi meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad muamalah, seperti membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab  kepemilikan  individu  dan  pengembangan  harta  melalui  investai,  larangan  menimbun harta,  mengatasi  peredaran  dan  pemusatan  kekayaan  disegelintir  golongan,  larangan  kegiatan monopoli, dan berbagai penipuan dan larangan judi, riba korupsi dan pemberian suap (Segati, 2021).
Pemerintah  berperan  dalam  mekanisme  ekonomi,  yang  secara  garis  besar  dapat  diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu pertama , peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam. Kedua , peran yang berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar. Ketiga , peran ini mengacu pada  konsep al-hisbah pada  masa  Rasulullah  sebagai  lembaga  khusus  yang  berfungsi  untuk mengontrol pasar dari praktek-praktek  yan  menyimpang  (Choirunnisak, 2017). Dengan ketiga peran ini  diharapkan  akan  mampu  mengatasi  berbagai  persoalan  ekonomi  karena  posisi  pemerintah  tidak hanya  sekedar sebagai  perangkat  ekonomi,  tetapi juga  memiliki  fungsi  religius dan  social  (Habib  &
Wahyudi,  2022).  Mekanisme  non  ekonomi  adalah  mekanisme  yang  tidak  melalui  aktivitas  ekonomi produktif  melainkan  melalui  aktivitas  non  produktif,  seperti  pemberian  hibah,  shodaqoh,  zakat  dan warisan.  Mekanisme  non  ekonomi  juga  diperlukan  karena  adanya  faktor-faktor  penyebab  non alamiah,  seperti  adanya  penyimpangan  mekanisme  ekonomi.  Penyimpangan  mekanisme  ekonomi seperti  monopoli,  penyimpangan  distribusi,  penimbunan,  dan  sebaainya  dapat  menimbulkan ketimpangan distribusi kekayaan (Ria, 2022).
Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Keuangan Negara adalah semua hak maupun  kewajiban  Negara  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  serta  segala  sesuatu  baik  berupa  uang maupun  barang  yang  dapat  dijadikan  milik  Negara  berhubung  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban.  Kekayaan  Negara  dapat  diartikan  sebagai  benda  berwujud  atau  tidak  berwujud,  baik bergerak mauun tidak bergerak yang memiliki nilai yangdimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara ( UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 , 2003). Subyek kekayaan Negara yang dimiliki berupa barang  milik Negara yaitu barang berwujud, barang tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang berasal pembelian  atau  perolehan  dari  sektor-sektor  agrarian/pertanahan,  pertanian,  perkebunan,  kehutanan, pertambangan, mineral, dan batubara, minyak dan gas bumi, kelautan dan perikanan, sumber daya air, udara  dan  antariksa,  energy,  panas  bumi,  kekayaan  Negara  lainnya.  Menteri  Keuangan  sebagai pengelolal fiskal dan menteri/pimpinan lembaga sebagai pengelola sektoral yang diatur dalam udang- undang  sektoral  (KEMENKEU,  2014).    Menteri  keuangan  sebagai  pengelola  barang  barang  milik Negara dan Gubernur/Bupati/Walikota sebagai pengelola barang milik daerah dan menteri/pimpinan lembaga  sebagai  pengguna  barang  barang  milik  Negara  dan  daerah  (Hadiyati,  2019).  Subyek kekayaan Negara yang dipisahkan berupa penyertaan modal Negara pada BUMN/BUMD, penyertaan modal  pemda  pada  BUMN/BUMD,  kekayaan  Negara  pada  Badan  Hukum  lainnya,  dan  kekayaan Negara pada lembaga internasional (Hamalik Oemar, 2001).

## 2. 3 Pendapatan Negara
Pendapatan  Negara  atau  Pendapatan  Nasional  adalah  hak  pemerintah  yang  diakui  sebagai penambahan nilai kekayaan bersihyang terdiri atas penerimaan pajak maupun bukan pajak dan hibah. Dari  pendapatan  nasional  mencerminkan  suatu  kejadian  alokasi  secara  efisien  atau  makro  yang termasuk  pada  jangka  periode  tertentu  (Tinggi  Ilmu  Ekonomi  AMM,  2020).  Pendapatan  negara adalah  hak  pemerintah  pusat  yang  diakui  sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih  yang  terdiri  atas penerimaan  pajak,  penerimaan  bukan  pajak  dan  hibah.  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  17  tahun 2003 pendapatan negara di Indonesia dirancang dan dikelola dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN)  (Tuhana  &  Daerobi,  2022).  APBN  sendiri  berfungsi  sebagai  dasar pengalokasian  penerimaan  negara  yang  merupakan  pendapatan  negara  dan  digunakan  untuk menjalankan program dan kegiatan yang berhubungan dengan negara kita (Efendi Sugianto, 2020).
Jenis sumber penerimaan atau pendapatan Negara yaitu : 1. Penerimaan Negara dari Pajak
Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Indonesia. Pajak sendiri adalah suatu pungutan yang  dikenakan  pada  suatu  objek  entah  itu  barang,  jasa,  atau  aset  tertentu  yang  memiliki  nilai manfaat  dan  menjadi  kontribusi  wajib  bagi  warga  negara  yang  telah  memenuhi  kriteria  sebagai Wajib Pajak (Al Muhaimin & Ayuniyyah, 2022).
2. Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP)
Berdasarkan Undang-Undang No.9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP merupakan  pungutan  yang  dibayar  individu  atau  badan  tertentu  dengan  memperoleh  manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya. Hak yang diperoleh negara  menjadi  penerimaan  pemerintah  pusat  di  luar  penerimaan  perpajakan  dan  hibah  serta dikelola  lewat  mekanisme  APBN.  Adapun  jenis-jenis  Pendapatan  Negara  Bukan  Pajak  adalah sebagai berikut (LL SETNEG, 1997):
a. Pemanfaatan  sumber  daya  alam  meliputi  pemanfaatan  bumi,  air,  udara,  ruang  angkasa,  dan kekayaan alam yang terkandung dan dikuasai oleh negara. Contoh minyak dan gas.
b. Pelayanan  yaitu  segala  bentuk  penyediaan  barang,  jasa,  atau  pelayanan  administratif  yang menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  baik  untuk  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  maupun
pelaksanaan  ketentuan  perundang-undangan.  Contoh  Kereta  Api,  pendidikan,  kesehatan,  dan hak cipta.
c. Pengelolaan kekayaan Negara dipisahkan ialah pengelolaan atas kekayaan negara yang berasal dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  yang  dijadikan  penyertaan  modal  negara  atau perolehan lainnya yang sah. Misal, dividen BUMN atau obligasi.
d. Pengelolaan  barang  milik  Negara  adalah  kegiatan  penggunaan,  pemanfaatan,  dan pemindahtanganan  semua  barang  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban  anggaran  pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lain yang sah.
e. Pengelolaan  dana  ialah  pengelolaan  atas  dana  pemerintah  yang  besumber  dari  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  (APBN)  atau  perolehan  lain  yang  sah  untuk  tujuan  tertentu. Misalnya sisa anggaran pembangunan.
f. Hak  Negara  lainnya  yaitu  hak  negara  selain  sumber  penerimaan  negara  yang  disebutkan sebelumnya yang diatur dalam perundang-undangan. Misalnya barang sitaan yang dilelang atau denda dari pelanggaran masyarakat.
3. Hibah
Hibah  merupakan  sebagai  penerimaan  diluar  PNBP  meskipun  merupakan  penghasilan  non  pajak (Nida’ul  Haque,  2022).  Oleh  karena  itu,  hibah  memiliki  klasifikasi  dan  aturan  tersendiri.  Hibah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar  Negeri  dan  Penerimaan  Hibah. Hibah  diartikan  setiap  penerimaan  negara  dalam  bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi  Hibah  yang  tidak  perlu  dibayar  kembali,  yang  berasal  dari  dalam  negeri  maupun  luar negeri  (Efendi  Sugianto,  2020).  Adapun  jenis-jenis  adalah  sebagai  berikut  (Pemerintah  Republik Indonesia, 2011):
a. Hibah  terencana merupakan  mekanisme  hibah  yang  direncanakan  dan  dicatat  melalui  Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH).
b. Hibah  langsung atau  disebut  sebagai  hibah  non-DRKH,  ialah  hibah  tanpa  melalui  mekanisme perencanaan
c. Hibah  melalui  KPPN yaitu  hibah  yang  penarikannya  dilakukan  di  Bendahara  Umum  Negara (BUN) atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
d. Hibah tanpa melalui KPPN, sesuai dengan namanya, proses penarikan dana hibah jenis ini tidak dilaksanakan di BUN atau KPPN
e. Hibah  dalam  negeri ialah  hibah  yang  berasal  dari  lembaga  keuangan  maupun  non-keuangan dalam negeri, pemerintah daerah,  perusahaan atau orang asing yang melakukan kegiatan atau berdomisili di Indonesia.
f. Hibah  luar  negeri yaitu  hibah  yang  bersumber  atau  diberikan  oleh  negara  asing,  lembaga Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB),lembaga  internasional,  lembaga  keuangan  asing,  atau lembaga  lainnya  serta  perusahaan  atau  orang  Indonesia  yang  berdomisili  dan  melakukan kegiatan di luar negeri.
g. Hibah  daerah ialah  hibah  yang  merupakan  pengalihan  atau  pelimpahan  hak  atas  sesuatu  dari pemerintah  atau  pihak  lain  kepada  Pemerintah  Daerah  atau  sebaliknya  yang  secara  spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
Tujuan  semua  perhitungan  pendapatan  dari  nasional  sebagai  analisa  untuk  mengetahui  dan mendapatkan gambaran mengenai tahap ekonomi yang telah diperoleh beserta nilai dari hasil output yang memang sudah diproduksi, dimana komposisi pada bagian pembelanjaan secara upgrade, beserta dana bidang khusus perekonomian dan mengetahui proses tingkatan pada kemakmuran ekonomi yang akan  diperoleh  suatu  negara  (Sukirno,  2008).  Pendapatan  nasional  adalah  jumlah  akhir  barang  dan jasa  yang  diproduksi  oleh  suat  perekonomian  dalam  suatu  periode  waktu  tertentu,  yang  dihitung berdasarkan nilai pasar untuk mengetahui tinggi atau rendah nya kemakmuran suatu Negara (Millena & Jesi, 2021).

## 3. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif. Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  dimana  data  yang  digunakan  dalam  bentuk  kumpulan  kata, skema serta gambar yang akan mengilustrasikan dari bahasan yang sedang dibahas (Efendi Sugianto, 2020).  Penggunaan  metode  tersebut  diharapkan  dapat  menjawab  masalah  yang  ingin  dibahas  terkait dengan  keberadaan  zakat  sebagai  sumbeer  kekayaan  Negara.  Jenis  penelitian  ini  ialah  penelitian pustaka  ( library  research ).  Jenis  penelitian  ini  kepustakaan  dan  sumber  data  yang  diperoleh  dari website serta jurnal, artikel maupun buku yang berkaitan dengan Zakat di Indonesia, serta data yang relevan  dengan  penelitian  ini.  Kemudian,  data  tersebut  dilakukan  penganalisisan  untuk  memperoleh hasil yang akurat.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Zakat Sebagai Instrumen Pendapatan Negara
Di Indonesia, pengelolaan dana zakat masih belum dimasukkan kedalam anggaran keuangan negara. Hal  tersebut  yang  menjadikan  beberapa  masyarakat  mempertanyakan  mengenai  pengelolaan  dana zakat (Subekan, 2016). Pengelolaan zakat selama ini baru dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah  yang  lembaga  tersebut  secara  bebas  untuk  mengelola  dana  tersebut  yaitu  lembaga  amil zakat.  Selama  ini  masyarakat  Indonesia  membayar  zakat  dengan  tiga  cara,  yang  pertama  melalui BAZNAS  yang  merupakan  lembaga  resmi  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  dalam  menerima  dan mengelola  dana  zakat,  cara  yang  kedua  masyarakat  membayarkan  zakat  melalui  LAZ  mandiri  yang dibentuk  dan  dikelola  oleh  masyarakat,  dan  yang  ketiga  yaitu  dengan  cara  membayarkan  langsung kepada  orang-orang  yang  berhak  menerima  zakat  (Encik  Muhammad  Fauzan  ,  Indah  purbasari  , Azizah, 2019). Zakat dapat menjadi bagian keuangan negara, jika memiliki salah satu ciri diantaranya yaitu  masuknya  dana  zakat  yang  dijadikan  sebagai  bagian  dari  penerimaan/pengeluaran  negara sehingga  mekanisme  pengelolaannya  langsung  dimasukkan  dalam  rekening  kas  umum  negara.  Hal tersebut  telah  tertuang  dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2004  Pasal  12  Ayat  2  tentang Perbendaharaan Negara yaitu yang menyatakan bahwa “Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara”.
Bedasarkan  konteks  kenegaraan,  zakat  seharusnya  dapat  dijadikan  sebagai  komponen  utama  di penerimaan negara (Firmansyah, 2013). Zakat harus masuk dalam kerangka kebijakan fiskal Negara dan  bukan  hanya  dijadikan  pengeluaran  pengurang  penghasilan  kena  pajak,  karena  justru  akan mengurangi  pendapatan  Negara.  Negara  seharusnya  dapat  mengelola  zakat  baik  dalam  penegakkan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan  zakat  (Sari,  2017).  Sejak  awal,  dalam  islam  zakat  merupakan  topik  utama  yang  dijadikan sebagai salah satu tonggak dalam suatu perekonomian bagi umat muslim. Hal inilah yang menjadikan bahwa prinsip ekonomi islam memiliki banyak peran penting serta memiliki konsep yang praktis dan efisien sehingga ini bukanlah hal yang baru dalam mencapai kesuksesan dalam perekonomian negara dalam sejarah dengan instrumen zakat. Keberhasilan dari penerapan ilmu Ekonomi Islam yaitu hanya dapat  dilihat  dari  setiap  masyarakat  islam  yang  sudah  sepenuhnya  menggunakan  sistem  tersebut dalam  kehidupannya,  baik  dari  segi  ekonomi,  politik,  sosial  maupun  budaya.  Sehingga  dapat dikatakan bahwa sistem penerapan ilmu ekonomi islam telah berhasil.
Keberhasilan  dari  penerapan  zakat  dalam  bidang  perekonomian  di  Indonesia  dimana  zakat  banyak memberikan dampak positif dikarenakan dapat mengurangi kemiskinan serta kesenjangan pendapatan (Firmansyah, 2013). Hal tersebut didukung oleh beberapa penelitian yang dilakukan oleh (Nasrullah, 2010)  yang  menyatakan  bahwa  zakat  merupakan  salah  satu  sumber  pemasukan  para  mustahik  yang dimana  dengan  adanya  pendistribusian  zakat  menjadikan  adanya  peningkatan  permintaan  suatu barang  yang  dimana  hal  tersebut  akan  meningkatkan  produktifitas  perusahaan  sehingga  zakat memberikan  multiplier  ekonomi.  Kemudian  terdapat  beberapa  daerah  di  Indonesia  seperti  di  Aceh yang  dimana  penerapan  dari  implementasi  dari  pendayagunaan  zakat  produktif  dari  baitul  Maal memiliki  dampak  positif  bagi  mustahik  dikarenakan  dapat  meningkatkan  usaha  dan  pendapatan mereka  (Nurlaila  &  Hasnita,  2013).  Dan  di  Sumatera  Utara  zakat  produktif  yang  dilaksanakan  oleh rumah  zakat  terbukti  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  mustahik  dimana  dari  13  mustahik  delapan
diantaranya  mengalami  peningkatan  pendapatan  mereka  (Millena  &  Jesi,  2021).  Dari  penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat  memiliki potensi yang sangat besar dalam  mensejahterakan masyarakat  dimana  hal  tersebut  merupakan  tujuan  dari  suatu  negara  oleh  karena  itu,  peluang pemerintah untuk memasukkan instrumen zakat sebagai salah satu sumber pendapatan Negara. Akan  tetapi  untuk  menjadi  salah  satu  instrumen  pendapatan  negara  dana  penerimaan  zakat  harus masuk  dalam  Rekening  Kas  Umum  Negara.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  Pemerintah  membuat Bagan  Akun  Standar  (BAS)  juga  modefikasi  baru  untuk  dana  penerimaan  zakat  mengingat sebelumnya  zakat  bukan  merupakan  instrumen  pendapatan  negara.  Penambahan  BAS  Baru  untuk penerimaan  zakat  dalam  Rekening  Kas  Negara  dapat  dilakukan  dengan  menambahkan  uraian  akun dalam  Peraturan  Menteri  terbaru  sebagai  perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 214/PMK.05/2013.  Mekanisme  penghimpunan  zakat  juga  dapat  dipusatkan  kepada  Lembaga  Amil Zakat (LAZ) yang telah di tunjuk oleh pemerintah dalam hal ini BASNAZ. Setelah dana penerimaan zakat dihimpun oleh LAZ maka LAZ akan menyetorkan dana zakat tersebut ke Rekening Kas Negara sehingga  tercatat  sebagai  bagian  dari  pendapatan  Negara.  Penyetoran  dana  zakat  ke  Rekening  Kas Negara dilakukan pada bank  yang  melayani penyetoran penerimaan Negara (Bank Persepsi) dengan menggunakan  Surat  Tanda  Setoran  kemudian  Pihak  penyetor  atau  muzaki  akan  mendapatkan  copy Surat Tanda Setor yang telah di verifikasi sebagai bukti telah menyetor dana penerimaan zakat ke ke Rekening  Kas  Negara.  Pihak  bank  persepsi  selanjutnya  menyampaikan  Laporan  Harian  Penerimaan (LHP) zakat pada setiap akhir hari kerja kepada KPPN.
Alternatif  lain  agar  dana  zakat  dapat  menjadi  instrumen  pendapatan  negara  adalah  dengan memperlakukan  LAZ  sebagai  Badan  Layanan  Umum  (BLU).  BLU  merupakan  instansi  yang  diberi keleluasan  untuk  menggunakan  dana  dan  mengelola  dana  yang  diterimanya  secara  langsung  tanpa harus menyetorkannya dulu ke Rekening Kas Negara. Dengan kata lain BAZNAS  menjadi lembaga amil zakat yang berstatus Badan Layanan Umum sehingga memiliki wewenang untuk mengelola dan menggunakan dana yang diterimanya secara langsung. Sebagai BLU uang tidak keluar masuk melalui rekening kas umum Negara, namun tetap diakui sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan diakui  sebagai  bagian  dari  keuangan  negara  (Benazir  &  Marzuki,  2022).  Pengakuan/pengesahan tersebut  dilakukan  melalui  penerbitan  Surat  Perintah  Pencairan  Dana  oleh  kantor  Pelayanan Perbendaharaan  Negara  (Subekan,  2016).  Dengan  cara  ini  dana  penerimaan  zakat  yang  terkumpul oleh  BAZNAS  dapat  dikelola  dan  diserahkan  langsung  kepada  mustahik  atau  membiayai pemberdayaan mustahik. Sesuai dengan mekanisme pengelolaan BLU maka sudah menjadi kewajiban BAZNAS  nantinya  menyusun  laporan  keuangan  sesuai  dengan  standar  akuntansi  pemerintah  (Lutfi, 2020).

## 4.2 Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat
Pengelolaan  dan  pendistribusian  penerimaan  zakat  di  Indonesia  dapat  dilihat  pada  Tabel2.  Sebagai berikut:
Tabel 2. Pertumbuhan Pengumpulan ZIS,  DSKL dan PDB tahun 2017-2019
T ahun ZIS dan DSKL Pertumbuhan  ZIS  dan DSKL Pertumbuhan PDB 2 017 6.224,37 miliyar 24.06 5.07 2 018 8.117,60 miliyar 30.42 5.17 2 019 10.227.94 miliyar 26.00 5.02
Sumber : National Zakat Statistics 2019
Pada Tabel 2. Menjelaskan bahwa pertumbuhan ZIS dan DSKL pada tahun 2017  - 2019 mengalami fluktuasi yang sama dengan Pertumbuhan PDB yaitu pada tahun 2018 baik ZIS, DSKL maupun PDB mengalami  peningkatan  pertumbuhan  dan  ketika  pada  tahun  2019  ZIS  dan  DSKL  mengalami penurunan, hal serupa juga dialami oleh pertumbuhan PDB. Hal ini menjelaskan bahwa secara tidak
langsung ketika ZIS dan DSKL mengalami peningkatan pertumbuhan yang mana akan mempengaruhi terjadinya peningkatan pertumbuhan pada PDB dan begitu juga sebaliknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa instrumen zakat ikut berkontribusi dalam pendistribusian pendapatan negara.
Pengelolaan  dan  Pendistribusian  zakat  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  jika  pendapatan  zakat dimasukkandalam  Kas  Negara  sehingga  dana  tersebut  dapat  digunakan  oleh  pemerintah.  Kemudian untuk  pendistribusian  akan  dimasukan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN). Dalam  hal  ini  penerimaan  negara  dari  zakat  harus  dipisahkan  dari  pendapatan  lainnya.  Dalam  arti penerimaan  Nagara  atas  zakat  hanya  akan  dianggarkan  untuk  pendistribusian  zakat  pula,  Karena seperti  yang  disebutkan  dalam  Undang-undang  No.  17  Tahun  2003  mengartikan  bahwa  pendapatan negara  adalah  semua  uang  yang  masuk  dalam  kas  negara.  Hal  ini  akan  menjadi  masalah  apabila penerimaan  zakat  tidak  dipisahkan  dari  pendapatan  lainnya.  Dana  zakat  hanya  akan  didistribusikan kepada  delapan  golongan  mustahik  sesuai  dengan  ketentuan  Islam  atau  di  gunakan  pada  program- program pemerintah dalam memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Pendapatan negara atas zakat tidak  dapat  dianggarkan  untuk  membiayai  pembangunan.  Mengingat  pertanggung  jawaban pengelolaan zakat tidak hanya secara formal tetapi juga spiritual karena menyangkut nilai-nilai ibadah dimana masyarakat membayar zakat atas perintah agama.
Dana  untuk  pengelolaan  dan  pendistribusian  zakat  yang  telah  di  anggarkan  pada  APBN  dapat diserahkan kepada BAZNAS atau LAZ yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk ditingkat daerah dana  zakat dapat  di anggarkan  dalam  APBD  dan tetap  berkoordinasi  pada  BAZNAS  yang  ada  pada tiap daerah. Pengelolaan dana zakat di daerah seharusnya dapat lebih efektif karena sasaran program dapat segera didistribusikan langsung kepada masyarakat yang berhak. Berdasarkan Undang-undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  pemerintahan  Daerah  terdapat  pembagian  kewenangan  dan  urusan pemerintahan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah. Kolaborasi  atau  sinergitas  antara  Pemerintah dan BAZNAS  harus  diawasi  agar  tetap  berpedoman  pada  syariat  Islam  sehingga  nilai-nilai  ibadah  yang dimaksudkan  dalam  pembayaran  zakat  oleh  masyarakat  dapat  terpenuhi.  Baik  Pemerintah  dan BAZNAS  sudah  seharusnya  amanah  dalam  mengelola  dan  mendistribusikan  dana  zakat  secara profesioanal (Encik Muhammad Fauzan , Indah purbasari , Azizah, 2019).

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan uraian atas pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa zakat  memiliki tujuan yang  sama  dengan  salah  satu  tujuan  negara  yang  tertuang  dalam  UUD  1945  yaitu  memajukan kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat  serta  mengurangi  kesenjangan  ekonomi.  Hal  tersebut  yang menjadikan  adanya  potensi  dari  penerimaan  zakat  sebagai  sumber  pendapatan  negara.  Adapun mekanisme memasukan zakat menjadi instrumen pendapatan Negara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu  dengan  melakukan  pemusatan  dalam  penghimpunan  atau  pengumpulan  dana  zakat  ke  dalam Rekening  Kas  Negara  melalui  BAS  atau  dengan  menjadikan  BAZNAS  atau  LAZ  sebagai  BLU dimana  penerimaan  dan  pengelolaan  dananya  tidak  melalui  Rekening  Kas  Negara  namun penerimaannya  tetap  tercatat  sebagai  pendapatan  negara.    Dalam  pendistribusian  zakat  melalui pemerintah dapat dilakukan apabila dana penerimaan zakat telah masuk dalam  kas Negara sehingga dalam  perumusan  APBN  pada  tahun  selanjutnya  pendistribusian  zakat  akan  memiliki  anggaran tersendiri  dari  dana  penerimaan  zakat  yang  telah  disetorkan  pada  Rekening  Kas  Negara.  Dana penerimaan zakat juga hanya boleh digunakan untuk pendistribusian zakat pula yaitu kepada delapan golongan  mustahik  sesuai  ketentuan  Islam  atau  dapat  dianggarkan  untuk  program-program mensejahterakan masyarakat.

## Referensi
A.  Muhyiddin  Khotib.  (2019).  Efektivitas  Pengelolaan  Zakat  Melalui  Dana  Alokasi  Khusus  dalam APBN. Istidlal:
Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam , 3 (2), 165–172. https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i2.159
Al  Muhaimin,  R.,  &  Ayuniyyah,  Q.  (2022).  Potensi  Zakat,  Infak,  Sedekah,  dan  Wakaf  Dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara. Diversity:  Jurnal  Ilmiah  Pascasarjana , 2 (1). https://doi.org/10.32832/djip-uika.v2i1.7034
Angga, T. S. (2018). Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota Di Indonesia. Indonesia  Treasury  Review  Jurnal  Perbendaharaan,  Keuangan  Negara  Dan Kebijakan Publik , 3 (4), 296–311. Badan Pusat Statistik.(2022).Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2022.w ww.bps.go.id , 13 -12. BAZNAS. (2021). Laporan Keuangan BAZNAS 2021 Audited.pdf .
Benazir, B., & Marzuki, F. (2022). Zakat Sebagai Solusi Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya. Jurnal Al-Mizan , 6468 , 148–159. Bukhari,  E.  (2021).  Pengaruh  Dana  Desa  dalam  Mengentaskan  Kemiskinan  Penduduk  Desa. Jurnal Kajian Ilmiah , 21 (2), 219–228. https://doi.org/10.31599/jki.v21i2.540
Choirunnisak,  C.  (2017).  Konsep  Pengelolaan  Kekayaan  dalam  Islam. Islamic  Banking :  Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah , 3 (1), 27–44.
https://doi.org/10.36908/isbank.v3i1.74
Dina  Islamiyati,  I.  H.  H.  (2020).  Pengaruh  ZIS  dan  Faktor  Makro  Ekonomi  Terhadap  Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekonomi , 25 (1), 118. https://doi.org/10.24912/je.v25i1.631 Efendi  Sugianto.  (2020). Sumber  Pendapatan  Negara  Menurut  Cendikiawan  Muslim  Imam  Al- Mawardi . 5 (2), 1–11.
Encik  Muhammad  Fauzan  ,  Indah  purbasari  ,  Azizah,  L.  A.  (2019). ZAKAT  INFAK  SODAQOH SEBAGAI PENDAPATAN NEGARA.pdf .
Fernandes,  H.  P.  (2014).  Analisis  Struktur  Kovarian  Indeks  Terkait  Kesehatan  untuk  Lansia  di Rumah, Berfokus pada Perasaan Subjektif tentang Kesehatan. 7 (1), 139.
Firmansyah. (2013). Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan Zakat  As  an  Instrument  for  Poverty  and  Inequality  Reduction. Jurnal  Ekonomi  Dan Pembangunan , 21 , 179–190.
Fuadi. (2019). Model dan Peranan Lembaga Zakat . 4 (1), 88–100.
Habib, U., & Wahyudi, H. (2022). Indeks Kedalaman Kemiskinan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-
19 di Indonesia. Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik, 1 (1), 59-72.
Hadiyati, N. (2019). Integrasi Pajak Dan Zakat Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Nasional.
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum , 26 (2), 178. https://doi.org/10.22219/jihl.v26i2.7777 Hamalik Oemar. (2001). Kurikulum dan Pembelajaran . Bumi Aksara.
Hasan, F. A. Al, & Iman, R. Q. (2017). Instrument Pajak Dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam. ’Adliya , 11 (2), 164–187.
Hidayati,  P.  N.,  Fermansyah,  D.,  &  Ghofur,  R.  A.  (2020).  Optimalisasi  Zakat  Produktif  Dalam Pengembangan  Usaha  Industri  Rumahan  (  Studi  Pada  Home  Industri  Kerupuk  Di  Kota Bandar Lampung ). Journal of Islamis Bussiness and Economics , 02 (01), 1–13.
Hidayatullah,  K.,  &  Zulaikha,  S.  (2017).  Zakat  vis  to  vis  Pajak  sebagai  lembaga  keuangan  publik. Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, 5 (2), 303–330. KEMENKEU. (2014). Beda Keuangan Negara dan Kekayaan Negara .
LL  SETNEG.  (1997).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  1997  tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Peraturan Pemerintah Republik Indonesa Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak , 18.
Lutfi, M. (2020). Peran Negara Dalam Optimalisasi Zakat Perspektif Konstitusi Ekonomi. SAKINA: Journal of Family Studies , 4 (1), 1–10.
Millena,  R.,  &  Jesi,  T.  (2021).  Jurnal  Analisis  Pendapatan  Negara  Indonesia  Kota  Bogor  Provinsi Jawa  Barat  Dengan  Metode  Kuantitatif. Jesya  (Jurnal  Ekonomi  &  Ekonomi  Syariah) , 4 (2),
1004–1009. https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.450
Mukhlas,  A.  A.  (2022).  Prinsip-prinsip  Keuangan  Publik  dalam  Islam:  Kajian  tentang  Zakat  dan Pajak. Jihbiz :  Jurnal  Ekonomi,  Keuangan  Dan  Perbankan  Syariah , 6 (2),  128–139. https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1646
Nasrullah,  M.  (2010).  Peran  Zakat  Sebagai  Pendorong  Multiplier  Ekonomi. Jurnal  Hukum  Islam (JHI) , 8 (1), 108–119. http: e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi Nida’ul  Haque,  D.  P.  (2022).  Analisis  Sumber  Pendapatan  Negara  dan  Alokasi  Belanjanya  Dalam Konteks Keuangan Publik Islam Era Kekinian di Malaysia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , Vol.
9 (No. 2), 357–370.
Nurlaila,  N.,  &  Hasnita,  N.  (2013).  Tingkat  Keberhasilan  Program  Pendayagunaan  Zakat  Produktif
Pada Baitul Mal Provinsi Aceh. Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam , 2 (2), 170–187. https://doi.org/10.22373/share.v2i2.1497
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2011). Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  2011 tentang  Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah . 1–62.
Purbasari,  I.  (2015).  Pengelolaan  Zakat  Oleh  Badan  Dan  Lembaga  Amil  Zakat  Di  Surabaya  Dan Gresik. Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada , 27 (1),  68. https://doi.org/10.22146/jmh.15911
Rahmawaty, A. (2013). Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. Equilibrium , 1 (1), 1–17.
Ria, W. R. (2022). Harta Kekayaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum , 6 (2), 203–216. https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1582 Saputra,  H.  (2020).  Zakat  Sebagai  Sarana  Bantuan  Bagi  Masyarakat  Berdampak  Covid-19. Al- Ijtima`i:  International  Journal  of  Government  and  Social  Science , 5 (2),  161–175. https://doi.org/10.22373/jai.v5i2.549
Sari,  N.  (2017).  Zakat  Sebagai  Kebijakan  Fiskal  Pada  Masa  Kekhalifah  Umar  Bin  Khattab. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam , 1 (2), 172–184. https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6552
Satrio, A. A. (2022). Zakat Sebagai Alternatif Pendapatan Negara . December . https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.11761
Segati,  A.  (2021).  Ekonomi  Publik  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam. Jurnal  Khazanah  Ulum Ekonomi Syariah (JKUES) , 5 (2), 1–10. https://doi.org/10.56184/jkues.v5i2.135
Subekan,  A.  (2016).  Potensi  Zakat  Menjadi  Bagian  Keuangan  Negara. Jurisdictie , 7 (2),  105–126. http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/3712 Sukirno, S. (2008). Makro Ekonomi .
Tinggi  Ilmu  Ekonomi  AMM,  S.  (2020).  Peluang  Zakat  Maal  sebagai  Sumber  Penerimaan  Negara dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  Indonesia. Valid  Jurnal  Ilmiah , 17 (2), 97–110. www.bps.go.id
Tuhana,  A.  S.  M.,  &  Daerobi,  A.  (2022).  Evaluasi  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam  Upaya Meningkatkan  Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat. Studi  Ekonomi  dan  Kebijakan Publik, 1 (1), 25-43.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat . (2011).
UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 . (2003).
Wahyudi, H., & Khotimah, S. N. (2022). Pengaruh Dana Desa dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung. Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik, 1 (1), 45-57. Wibisono, Y. (2015). Mengelola Zakat Indonesia . Kencana.
Yuhanisbar, Y. (2020). Persyaratan d alam Pendistribusian Zakat Produktif Menurut Mazhab Syafi’i.
Jurnal Al-Mudharabah , 1 (1), 96–114.
Zakiyah,  K.  (2017).  Peran  Negara  Dalam  Distribusi  Kekayaan  (Perspektif  Ekonomi  Islam). AL- FALAH : Journal of Islamic Economics , 2 (1), 37. https://doi.org/10.29240/jie.v2i1.88 Zarina Kadri, Sanep Ahmad, M. A. & M. A. M. N. (2012). Zakat sebagai Pemangkin Pembangunan Ekonomi :  Ke  Arah  Negara  Berpendapatan  Tinggi  Zakat  as  A  Catalyst  to  Economics Development : Towards High-Income Country. Prosiding Perkem VII , 2 , 1263–1273.