Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah (Rita Agustina, Jusmani, Reva Maria Valianti)

## Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan
Rita Agustina 1 , Jusmani 2 , Reva Maria Valianti 3
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, ritaagustina238@gmail.com 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, jusmani@univpgri-palembang.ac.id 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, revavalianti@univpgri-palembang.ac.id

## ABSTRACT
This study expects to examine the administration of local fixed resources, particularly fixed resources of structures and structures inside the extent of the utilization of Regional Property (BMD) through a rent component at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of South Sumatra Province. The number of inhabitants in this examination is the administration of endlessly fabricating resources that have been completed at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of South Sumatra Province. This examination technique utilizes spellbinding subjective where the investigation interaction is by gathering and breaking down the administration of territorial fixed resources. The information utilized are information on objects of land and structures that are worked together as leases at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of South Sumatra Province. The consequences of this study presume that the administration of provincial fixed resources, particularly fixed resources of structures and structures inside the extent of the utilization of Regional Property (BMD) through a rent component at the Financial and Blood Asset Management Agency (BPKAD) of South Sumatra Province is as per the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 2016 concerning Guidelines for the Management of Regional Property and the use of territorial property rental exercises have been running ideally.
Keywords : Regional Fixed Asset Managemen, Regional Property (BMD), Utilization of BMD in the form of rentals, Buildings and Buildings.

## ABSTRAK
Kajian ini berencana memecah administrasi sumber daya tetap provinsi, khususnya sumber daya tetap struktur dan struktur dalam lingkup pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) melalui instrumen sewa di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumatera Selatan. Provinsi. Jumlah penduduk dalam eksplorasi ini merupakan administrasi sumber daya fabrikasi tanpa henti yang telah diselesaikan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan. Strategi pemeriksaan ini menggunakan subyektif yang jelas dimana interaksi investigasinya adalah dengan mengumpulkan dan membedah administrasi sumber daya tetap lokal. Informasi yang digunakan adalah informasi mengenai obyek tanah dan bangunan yang dikerjasamakan sebagai sewa di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan. Konsekuensi dari penelitian ini adalah bahwa penyelenggaraan sumber daya tetap daerah, khususnya sumber daya tetap struktur dan struktur dalam lingkup pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) melalui komponen sewa pada Badan Pengelola Aset Keuangan dan Darah (BPKAD) Selatan Provinsi Sumatera sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sudah berjalan secara ideal.
Kata Kunci : Pengelolaan Aset Tetap Daerah, Barang Milik Daerah (BMD), Pemanfaatan BMD Dalam Bentuk Sewa, Gedung dan Bangunan.

## A. PENDAHULUAN
Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 aset adalah sumber daya moneter yang dikendalikan dan dijamin oleh spesialis terbuka karena kejadian masa lalu dan dari mana peningkatan
https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/mediasi ISSN 2685-6530 E-ISSN 2722-5577
ISSN 1693 - 4091 E-ISSN 2622 - 1845
keuangan dan manfaat tambahan normal di kemudian hari, baik oleh spesialis terbuka maupun lokal. dan dapat dinilai mengenai uang tunai, termasuk sumber daya non-keuangan yang seharusnya menawarkan jenis bantuan kepada seluruh penduduk dan sumber daya yang dipelihara untuk alasan bonafide dan sosial. Dewan sumber daya tetap teritorial adalah pekerjaan untuk lebih mengembangkan produktivitas, kecukupan dan membuat nilai tambah dalam mengawasi sumber daya, untuk menjadi modal dasar bagi administrasi negara bagian provinsi untuk mendorong kapasitas moneter mereka dan untuk membantu pekerjaan dan kemampuan legislatif terdekat sebagai pemasok administrasi publik ke daerah. Salah satu sumber daya atau sumber daya pendukung yang vital adalah untuk membantu kelancaran pelaksanaan fungsional perkantoran, baik struktur maupun struktur tertentu. Sumber daya ini sangat membantu kelancaran pekerjaan perwakilan dan otoritas pemerintah.

## Tabel Daftar Aset Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan
No Nama Aset Tetap Daerah Keterangan 1 Tanah Tanah 2 Peralatan dan mesin Berupa kendaraan dinas, alat perlengkapan kantor dll. 3 Gedung dan bangunan Gedung dan bangunan 4 Jalan, irigasi, dan jaringan Berupa jaringan, jalan, jembatan dll. 5 Aset tetap lainnya Buku-buku perpustakaan, karya-karya/hal-hal sosial, ternak dan tumbuhan. 6 Kontruksi dalam pengerjaan Pembangunan dalam pekerjaan sebagai sumber daya teritorial yang sedang dibangun pada tanggal ringkasan anggaran belum sepenuhnya selesai.
Tanpa sumber daya yang tetap dalam suatu administrasi, bukan tidak mungkin semua rencana aksi fungsional organisasi tidak akan selesai seperti yang diharapkan, namun kantor diharapkan memberikan sumber daya yang tetap, terutama struktur dan struktur yang merupakan awal dari fondasi dan pelaksanaan suatu pergerakan kantor. Oleh karena itu, organisasi yang telah memberikan kantor atau memperkenalkan sumber daya tetap tidak diragukan lagi penting sebagai bagian dari pengenalan ringkasan fiskal yang diharapkan dapat memberikan data kepada individu yang terlibat karena membutuhkan perawatan yang paling optimal. Tingkat properti, pabrik dan peralatan menggabungkan pencatatan dan jaminan biaya pengamanan, kerusakan, pertunjukan properti, pabrik dan perangkat keras dalam ringkasan anggaran, dari keterbukaan untuk sumber daya tetap yang terlihat terutama dari sumber daya tetap struktur dan struktur. .
Dalam arti penting tugas penghimpunan sumber daya tanpa henti, sumber daya tetap harus diawasi secara tepat dan tak henti-hentinya untuk membantu pelaksanaan fungsional organisasi pemerintah, namun sebenarnya banyak masalah yang dialami, baik belum adanya penataan sumber daya maupun aksesibilitas sumber daya. tidak didukung oleh pemeliharaan yang baik. sehingga sumber daya ini tidak dimanfaatkan dan mengurangi nilai produktivitasnya sehingga nilai kerugiannya akan meningkat jika tidak dimanfaatkan atau tidak difokuskan dengan tepat.
Mengingat pentingnya pengawasan barang milik daerah bagi legislatif daerah dan besarnya penggunaan negara yang terkait dengan administrasi barang milik teritorial, menjadi dasar bagi otoritas publik untuk mengawasi sumber daya/produk
lokal secara nyata dan fokus pada perspektif moneter sehingga konsumsi dapat dilakukan. dibuat sesuai. dengan tujuan, penggunaan yang pas, aplikasi yang tepat dan sesuai dengan peraturan dan pedoman material. BMD melalui sistem sewa di kota Palembang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan.

## B. KAJIAN TEORI
1) Standar Akuntansi Pemerintahan Kerangka kerja pembukuan otoritas publik adalah serangkaian metodologi, administrator, peralatan, dan komponen yang berbeda untuk memahami kemampuan pembukuan dari pemeriksaan pertukaran hingga perincian moneter di dalam asosiasi pemerintah.

## 2) Barang Milik Daerah (BMD)
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Barang Milik Daerah adalah semua barang dagangan yang dibeli atau diperoleh dengan merugikan APBD atau diperoleh dari perolehan otentik lainnya. Harta teritorial dimulai dari perolehan lain yang sah. Harta teritorial yang dimulai dari perolehan lain yang sah, meliputi:
a. Merchandise yang didapat dari award/hadiah atau semacamnya; b. Barang dagangan yang diperoleh sebagai pelaksanaan kesepahaman/kontrak;
c. Barang sesuai dengan aturan dan pedoman;
d. Barang dagangan didapat berdasarkan pilihan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum super tahan lama; atau
e. Barang dagangan yang diperoleh kembali dari divestasi kerjasama modal pemerintah terdekat.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan tindakan yang meliputi penataan kebutuhan dan perencanaan, perolehan, penggunaan, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, evaluasi, pemindahan, pemusnahan, akhir, organisasi dan arahan, pengawasan dan pengendalian.
3) Aset Tetap
Sumber daya aset yang sangat tahan lama adalah aset yang tidak dapat disangkal memiliki kehadiran penting selama lebih dari 12 tahun untuk digunakan, atau ingin digunakan, dalam kegiatan pemerintah biasa atau terlibat oleh masyarakat secara keseluruhan. Aset memiliki tugas pokok dan kunci dalam mendukung pelaksanaan usaha utama dan komponen pemerintah terdekat (Bagjana, dkk, 2021:132).
Sumber daya tetap adalah sumber daya jangka panjang atau properti yang umumnya tahan lama seperti perangkat keras, peralatan, struktur, dan tanah. Nama berbeda yang biasanya digunakan dalam bahasa Inggris untuk sumber daya tetap adalah sumber daya tanaman atau properti, pabrik, dan peralatan (Warren, dkk, 2017:486).
4) Klasifikasi Aset Tetap
Sumber daya tetap dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau kemampuan dalam latihan kerja elemen, karakterisasi properti dan perangkat keras adalah sebagai berikut (Bagjan, dkk, 2021:133):
1 Tanah, tanah yang dilimpahkan sumber daya tetap adalah tanah yang diperoleh yang ditentukan untuk dipergunakan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah dan dalam keadaan siap pakai.
2 Struktur dan struktur, termasuk semua struktur dan desain yang diperoleh ditentukan untuk digunakan dalam pelaksanaan fungsional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
3 Perangkat keras dan perangkat keras, termasuk peralatan dan kendaraan mesin, peralatan elektronik, perlengkapan kantor, dan perangkat keras lainnya dengan nilai kritis dan keberadaan yang bermanfaat lebih dari 12 tahun dan dalam kondisi siap pakai.
4 Jalan, tata air dan organisasi, termasuk jalan dan organisasi tata air yang dikerjakan oleh pemerintah daerah dan diklaim serta dibatasi oleh pemerintah provinsi dan dalam kondisi siap pakai.
5 Sumber daya tetap lainnya, termasuk sumber daya tetap yang tidak dapat dikumpulkan ke dalam pengumpulan sumber daya tetap di atas, diperoleh dan digunakan untuk latihan fungsional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
6 Pembangunan sedang berlangsung, termasuk properti, pabrik dan peralatan yang sedang dibangun, tetapi pada tanggal pengungkapan moneter itu belum sepenuhnya selesai.
Adapun kriteria umum untuk dapat diakui sebagai aset tetap, adalah sebagai berikut: 1. Dibingkai.
2. Memiliki keberadaan yang membantu lebih dari 12 tahun.
3. Biaya sumber daya dapat diperkirakan dengan andal.
4. Tidak direncanakan tersedia untuk dibeli dalam kegiatan khas zat.
5. Diperoleh atau dibangun dengan harapan dapat dimanfaatkan.
6. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/biaya untuk pemeliharaan.
7. Untuk aset tetap berupa peralatan dan mesin harus memenuhi batas minimal kapasitas (capitalization thersholds).

## 5) Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)
Sebagaimana ditunjukkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 penggunaan adalah penggunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan untuk pemenuhan kewajiban dan unsur SKPD serta penataran barang milik daerah tanpa merubah kepemilikan. status.
Sebagaimana ditunjukkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 pasal 78:
1. Penggunaan barang milik daerah dilakukan oleh barang milik pengurus dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang sangat dipengaruhi oleh Pengelola Barang, dan Pengguna hasil atas persetujuan pengawas barang dagangan, untuk barang milik provinsi sebagai sebidang tanah dan bangunan yang masih digunakan oleh klien barang dagangan, dan selain tanah atau bangunan potensial.
2. Penggunaan harta teritorial dilakukan dengan pertimbangan khusus dengan mempertimbangkan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
3. Penggunaan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak memperlambat pelaksanaan kewajiban dan unsur penyelenggara pemerintahan provinsi.

## 4. Penggunaan barang milik teritorial dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.
6) Sewa Barang Milik Daerah (BMD)
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah dengan cara perkumpulan yang berbeda dalam jangka waktu tertentu dan mendapatkan ganti rugi berupa uang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 112, persewaan barang milik daerah diselesaikan dengan sasaran sebagai berikut:
a. Meningkatkan pemanfaatan barang milik daerah yang belum dimanfaatkan dalam kerangka tugas dan unsur organisasi pemerintah provinsi.
b. Dapatkan kantor dasar untuk membantu kewajiban dan elemen klien produk serta barang dagangan
c. Mencegah pemanfaatan yang tidak disetujui dari properti teritorial oleh pertemuan yang berbeda.

## Kerangka Pemikiran

## Gambar Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran memahami perkembangan sebuah review, suasana hati yang baik akan masuk akal secara hipotetis, hubungan antar faktor, yang akan dipertimbangkan (Sugiyono, 2019:412).
Dalam sistem penalaran terdapat hubungan atau hubungan antara satu ide dengan ide lainnya dihubungkan sebagai permasalahan yang akan di teliti oleh penulis digunakan untuk landasan serta untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti.

## C. METODE PENELITIAN
Objek pada penelitian ini yaitu aset tetap berupa gedung dan bangunan dalam ruang lingkup pemanfaatan BMD melalui mekanisme sewa di kota Palembang Di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan.
ISSN 1693 - 4091 E-ISSN 2622 - 1845
Area pemeriksaan adalah item yang harus dipertimbangkan. Penentuan daerah pemeriksaan diharapkan dapat mengatur kembali atau menjelaskan daerah yang menjadi tujuan eksplorasi ini. Jadi satu komponen mengambil bagian penting dalam latihan penelitian untuk kesempurnaan dan mendapatkan informasi yang tepat dan berlaku sesuai dengan item yang akan diperiksa. Dalam tinjauan ini, wilayah yang diperiksa adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 51 Kota Palembang.
Dalam pengujian ini, teknik eksplorasi yang akan digunakan adalah strategi pengujian subjektif yang jelas. Strategi pemeriksaan subyektif adalah strategi eksplorasi yang digunakan untuk melihat keadaan item normal, (bukan penyelidikan) di mana spesialis adalah instrumen kunci, prosedur pengumpulan informasi diselesaikan dengan triangulasi (bergabung), pemeriksaan informasi bersifat induktif, dan pemeriksaan subyektif. hasil menggarisbawahi lebih penting daripada spekulasi (Sugiyono, 2021:9).
Populasi dan Sampel Creswell (Herdiansyah, 2019:97) populasi adalah kumpulan orang-orang yang memiliki kualitas yang serupa atau cukup komparatif. Sebagai aturan, ada dua jenis populasi, yaitu populasi tanpa batas dan populasi terbatas. Populasi luas adalah populasi yang jumlahnya tidak terbatas atau sulit ditentukan secara pasti. Sedangkan penduduk yang dibatasi adalah penduduk yang jumlahnya dapat diketahui dan dihubungkan dengan kepastian. Populasi dalam penelitian ini adalah organisasi aset tetap penciptaan yang telah selesai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 51 Kota Palembang.
Neuman (Herdiansyah, 2019:98) terpuji sangat penting bagi individu yang akan terlibat dengan penelitian yang penting untuk tugas dan difokuskan pada individu atau sifat masyarakat. Untuk tes yang dipilih pada masyarakat diperlukan teknik- teknik tertentu yang disesuaikan dengan kondisi, kondisi, dan kepentingan penyidikan yang dilakukan. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur organisasi aktiva tetap tanpa henti di kota Palembang pada Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan.
Sumber dan Teknik Pengumpulan Data Strategi pengumpulan informasi dalam ujian ini adalah studi dokumentasi dan penulisan. Dokumentasi adalah prosedur pengumpulan informasi dengan survei dan pemecahan catatan. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa laporan yang berisi data informasi sumber daya tetap daerah yang diperoleh secara langsung dari keuangan provinsi dan sumber daya badan pengurus (bpkad) di wilayah Sumatera Selatan. Studi Menulis adalah suatu strategi pengumpulan informasi yang diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel, peraturan-peraturan atau referensi-referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.
Dalam tinjauan ini, prosedur pemeriksaan informasi yang digunakan adalah subyektif yang jelas dimana proses penyelidikan informasi menggunakan strategi untuk mencari dan mengumpulkan dengan sengaja data-data yang diperoleh dari hasil catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data-data tersebut ke dalam ruang belajar, menjadi model dan melengkapinya sehingga dapat dirasakan secara efektif tanpa orang lain dan orang lain. lainnya. Penilaian data dalam investigasi emosional merupakan siklus metodis untuk memutuskan bagian-
bagian dan keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan informasi yang telah dikumpulkan untuk menyampaikan suatu pengelompokan atau tipologi (Afrizal, 2014:198).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel Rekapitulasi Objek Tanah dan Bangunan yang di Kerjaksamakan Dalam Bentuk Sewa di kota Palembang Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan No. Alamat aset Objek Pemanfaatan Sewa Jangka Waktu Pemanfaatan Luas ( � � ) Tanah
Luas ( � � ) Bangunan 1 Jl. Kapten A. Rivai Palembang Sebagian lahan kolam retensi palembang icon 5 Tahun 20 20 2 Jl. Kapten A. Rivai Nomor 51 (Kantor BPKAD) Sebagian lahan dan bangunan 5 Tahun 42,75 42,75 3 Jl. Basuki Rahmat Palembang Tanah dan bangunan (rukan) 5 Tahun 335 217 4 Jl. Jendral Sudirman Dan Jl. Bay Sekip Palembang Tanah dan bangunan 3 Tahun - - 5 Jl. Kota Diponogoro Palembang Tanah dan bangunan 5 Tahun 1.175 403,98 6 Jl. Kapten A. Rivai Nomor 3 Kantor Samsat UPTB Palembang 1, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang (Kantin Samsat 1 Palembang) Sebagian lahan dan bangunan 2 Tahun 53 53 7 Jl. Mayor Husein Nomor 769 Kemala Raja, Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU (ATM Bank Sumsel Samasat OKU) Sebagian lahan dan bangunan 3 Tahun 9 9
Dari tabel diatas bahwa ada 7 (tujuh) objek aset gedung beserta lahan yang dikerjasamakan dalam bentuk pemanfaatan sewa dengan jangka waktu pemanfaatan mulai dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sedangkan untuk luas objek mulai dari 9 � 2 (sembilan meter persegi) dan yang terluas 403,98 � 2 (empat ratus tiga koma sembilan puluh delapan meter persegi).
Pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan pemanfaatan barang milik daerah khususnya dalam sistem sewa harus disertai persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan dengan pertimbangan khusus dengan mempertimbangkan kepentingan daerah dan kepentingan umum dan
ISSN 1693 - 4091 E-ISSN 2622 - 1845
pelaksanaannya selesai sepanjang tidak memperlambat kewajiban dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

## Gambar Prosedur Sewa BMD BPKAD Provinsi Sumatera selatan, 2022
Prosedur pemanfaatan sewa oleh pengelola barang pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan meliputi permohonan calon penyewa disertai dengan dokumen pendukung kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap barang yang akan disewakan, tahap selanjutnya adalah penilaian pejabat publik atau penilai publik untuk menilai objek sewa untuk mendapatkan nilai yang wajar diikuti dengan konsentrasi yang masuk akal dan kemudian memikirkan proposisi sewa dimana bagian dari keamanan dan pemeliharaan adalah alasan pemikiran, jika Gubernur/Bupati/Walikota telah mendukung permohonan tersebut, Gubernur /Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan maka selanjutnya dilakukan pembayaran sewa serta perjanjian sewa.

## Gambar Prosedur Sewa BMD BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Berdasarkan pada gambar diatas teknik untuk melakukan penggunaan sewa oleh klien barang dimulai dengan akomodasi aplikasi sewa dan eksplorasi peraturan, kemudian, pada saat itu, terus mengikuti metode yang menyertainya, dalam sewa memahami klien produk menyelesaikan sewa mengingat pengesahan direktur barang dagangan.
Berdasarkan kedua teknik sewa di atas, maka masuk akal bahwa permohonan sewa/klien barang dagangan yang direncanakan dilengkapi dengan catatan pendukung, misalnya fotokopi KTP, NPWP, SIUP dan keterangan lainnya, kemudian klien produk melakukan penelitian tentang kemungkinan menyewa aplikasi sewa oleh penghuni dekat, evaluasi produk oleh klien produk. untuk barang milik daerah berupa sebidang tanah/pekerjaan yang akan disewakan, evaluasi yang diharapkan dilakukan oleh Pemerintah atau Penilai Publik yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk barang dagangan sebagai tanah/bangunan. Lewat sampai kontrak penyewa dan kepastian jumlah sewa yang baru-baru ini disurvei, angsuran sewa penuh harus disimpan ke dalam rekening Kas Umum Daerah, angsuran sewa harus dibuat dalam uang nyata sekitar 2 (dua) hari kerja sebelum persetujuan pengaturan sewa, dalam pengertian Sewa pada dasarnya akan berisi wilayah atau jumlah produk, berapa sewa, jangka waktu sewa dan lain-lain, pemahaman sewa akan dibuat di atas kertas bertahap sesuai peraturan dan pedoman dan semua biaya yang disebabkan dalam mengejar pengaturan sewa akan ditanggung oleh penduduk.

## E. PEMBAHASAN
Pelaksanaan penatausahaan sumber daya tetap/barang milik teritorial merupakan kelanjutan dari latihan dan sumber daya yang diproses oleh pelaksana sebagai kegiatan substansial terhadap suatu daerah di bawah dukungan undang- undang tidak resmi yang dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016.
Mengingat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan, penatausahaan sumber daya konstruksi tanpa henti sepanjang penggunaan sewa di kota Palembang diselesaikan dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang bersangkutan, di mana diarahkan oleh aturan sangat penting. yang berlaku agar kerangka dan strategi penggunaan Sewa Barang Milik Daerah (BMD) berjalan dengan baik dan selesai secara ideal.
Dalam tinjauan ini, tujuan pemeriksaan adalah untuk membedah penatausahaan sumber daya tetap daerah, khususnya sumber daya tetap struktur dan struktur dalam lingkup pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) melalui sistem sewa di Kota Palembang pada Keuangan dan Darah. Badan Pengelola Aset (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan. Pakar menelusuri bahwa penyelenggaraan sumber daya tetap wilayah, khususnya sumber daya tetap struktur dan struktur dalam lingkup pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) melalui sistem sewa di kota Palembang pada Badan Pengelola Aset Keuangan dan Darah (BPKAD) ) Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dalam Penggunaan Latihan Penyewaan Barang Milik Daerah memiliki metodologi pelaksanaan seperti yang digambarkan pada gambar mengenai strategi untuk menyewa BMD oleh administrator produk dan gambar sistem untuk menyewa BMD oleh klien barang dagangan.

## F. KESIMPULAN DAN SARAN
1) Kesimpulan
Mengingat akibat eksplorasi dan pembicaraan pencipta dalam penelitian yang diarahkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan, pencipta beralasan bahwa penyelenggaraan sumber daya tetap struktur dan struktur dalam batas penggunaan BMD melalui sistem sewa sesuai dengan pedoman terkait, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. BPKAD Provinsi Sumatera Selatan mengenai strategi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) semuanya telah diselesaikan sesuai standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2) Saran
Berangkat dari tujuan di atas, ada hal-hal yang mungkin ingin disampaikan oleh para ilmuwan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan, khususnya penyelenggaraan barang milik daerah sepanjang menggunakan kekayaan teritorial melalui komponen sewa akan tetap berpedoman pada pedoman terkait sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sehingga dapat terus mendukung visi dan misi BPKAD, khususnya “Pengakuan tanggung jawab penyelenggaraan Keuangan Daerah dan Aset yang menjunjung tinggi Sumsel Sejahtera yang lebih maju dan serius secara global”.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Bagjana , I. F., Jaenudin, E., Ikram, S., Kusumah, R. R., Puspitasari, E., & Kurniawan. (2021). Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah (Konsep dan Implementasi). Bandung: Yrama Widya.
Herdiansyah, H. (2019). Metode penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Warren, C. S., Reeve, J. M., Duchac, J., Wahyuni, E. T., & Jusuf, A. A. (2017). Pengantar Akuntansi 1 Adaptasi Indonesia Edisi 4. Jakarta: Cengange Learning dan Penerbit Salemba Empat.
http://bpkad.sumselprov.go.id