## Institute of Research and Publication Indonesia
CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement
Journal Homepage: https://journal.irpi.or.id/index.php/consen Vol. 1 Iss. 1 Mei 2021, pp: 1-8 P-ISSN: 0000 0000 E-ISSN: 0000 0000

## Increasing Public Understanding of Environmental Law Enforcement in Lembah Sari Village, Rumbai Pesisir District, Pekanbaru City

## Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir Kota
Pekanbaru
Yusuf Daeng 1* , Olivia Anggie Johar 2 , Tri Novita Sari M 3
1,2,3 Universitas Lancang Kuning, Indonesia
E-Mail: oliviaanggie@unilak.ac.id
Makalah: Diterima 20 Maret 2021; Diperbaiki 23 Maret 2021; Disetujui 26 Mei 2021

## Abstract
Enforcement of Environmental Law consists of Enforcement of Environmental Administrative Law, Enforcement of Civil Environmental Law, and Enforcement of Criminal Environmental Law in accordance with Law No. 32 of 2009 concerning Environmental  Protection  and  Management.  Law  Enforcement  Environmental  Administration  requests  that  those  who reject the law or not meet the requirements, stop or approve the original situation (before there is a conflict). Enforcement of Civil Environmental Law is the second law enforcement effort after administrative law because it only focuses on efforts to compensate victims for environmental pollution or damage. Criminal Law Enforcement receives an ultimum remedium or final legal remedy because law enforcement here is intended to cancel a security court or a fine for those who try to pollute  and  /  or  destroy  the  environment.  Introductory  discussion  with  dialogue,  with  work  procedures  to  support  the methods offered are lectures / discussions and dialogues conducted according to the schedule requested in accordance with partner requests for improvement in the discussion of program time. In this service program, it will produce scientific articles in accordance with the proposed activity plan, while for partners is knowledge about partners is knowledge about environmental law enforcement for the community of Lembah Sari.
Keywords: Environment, Law Enforcement

## Abstrak
Penegakan hukum lingkungan terdiri dari Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi, Penegakan Hukum Lingkungan Perdata,  dan    Penegakan  Hukum  Lingkungan  Pidana  sesuai  dengan  Undang-undang  No.  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi bertujuan agar perbuatan yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum ada  pelanggaran).  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Perdata  merupakan  upaya  penegakan  hukum  kedua  setelah  hukum administrasi karena tujuannya hanya terfokus pada upaya permintaan ganti rugi oleh korban kepada pencemar atau perusak lingkungan.  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Pidana  dipandang  sebagai  ultimum  remedium  atau  upaya  hukum  terakhir karena  penegakan  hukum  di  sini  ditujukan  untuk  menjatuhkan  pidana  penjara  atau  denda  kepada  pelaku  pencemaran dan/atau  perusak  lingkungan  hidup.  Pendekatan  untuk  menyelesaikan  persoalan  mitra  dengan  program  yang  telah disepakati bersama dalam kurun waktu realisasi pengabdian adalah ceramah/penyuluhan disertai dengan dialog, dengan prosedur  kerja  untuk  mendukung  metode  yang  ditawarkan  adalah  ceramah/penyuluhan  dan  dialog  dilaksanakan  dalam beberapa  kali  pertemuan  sesuai  kebutuhan  mitra  selama  masih  dalam jangka waktu  program. Nantinya dalam  program pengabdian ini akan menghasilkan artikel ilmiah sesuai dengan rencana kegiatan pengusul, sedangkan bagi mitra adalah meningkatnya  pengetahuan  mengenai  bagi  mitra  adalah  meningkatnya  pengetahuan  mengenai  penegakan  hukum lingkungan bagi masyarakat kelurahan Lembah Sari.
Kata Kunci: Penegakan, Hukum Lingkungan

## 1. PENDAHULUAN
Lingkungan  hidup  sebagai  anugerah  dan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  merupakan  bagian  yang mutlak dari kehidupan setiap orang.  Lingkungan hidup Indonesia yang dianugrahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa  kepada  rakyat  dan  bangsa  Indonesia  merupakan  karunia  dan  rahmat-Nya  yang  wajib  dilestarikan  dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri .
Lingkungan hidup  juga merupakan ruang dimana baik  makhluk hidup maupun tidak hidup  berada dalam  suatu  kesatuan,  dan  saling  berinteraksi  baik  secara  fisik  maupun  non  fisik,  sehingga  mempengaruhi kelangsungan  kehidupan  makhluk  hidup  tersebut  khususnya  manusia.    Lingkungan  hidup  adalah  kesatuan ruang  dengan  semua  benda,  daya,  keadaan,  dan  makhluk  hidup,  termasuk  manusia  dan  perilakunya,  yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Adapun cakupan lingkungan hidup adalah semua yang ada di bumi dan di luar angkasa.
Indonesia  merupakan  negara  yang  sedang  berkembang,  yang  akan  terus  meningkatkan pembangunannya  di  berbagai  sektor.  Pembangunan  yang  dilakukan  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  dan  kemakmuran  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Sektor  pembangunan  tersebut  antara  lain  di bidang  kehutanan,  perkebunan,  pertanian,  transmigrasi,  pertambangan  serta  pariwisata.  Dalam  proses pelaksanaan kegiatan tersebut  dilakukan  dengan cara yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.  Seharusnya  pemanfaatan  potensi  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup  harus  disertai  dengan tindakan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan energi dengan menerapkan tekhnologi ramah lingkungan. Penerapan kebijakan ini diharapkan dapat memperkecil  dampak yang akan merugikan lingkungan hidup demi kelanjutan pembangunan itu sendiri.
Hukum  lingkungan  publik  berisi  ketentuan-ketentuan  yang  berhubungan  dengan  tata  negara,  tata caranya badan-badan negara menyelenggarakan tugas dan kewajiban dan hubungan hukum  yang melandasi badan-badan negara satu sama lain atau yang melandasi badan-badan negara tersebut terhadap orang seorang berikut badan-badan perdata.  Terhadap seseorang atau badan hukum yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan  terhadap  lingkungan  hidup,  dapat  dikenakan  3  sanksi,  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  32 tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Sanksi-  sanksi  itu  adalah  sanksi Administratif, sanksi Perdata, dan sanksi Pidana.
Penegakan hukum lingkungan terdiri dari Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi, Penegakan Hukum Lingkungan Perdata, dan  Penegakan Hukum Lingkungan Pidana sesuai dengan Undang-undang No. 32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.    Penegakan  Hukum  Lingkungan Administrasi bertujuan agar perbuatan yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum ada pelanggaran).  Artinya Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi lebih  ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan.
Penegakan Hukum Lingkungan Perdata merupakan upaya penegakan hukum  kedua setelah hukum administrasi karena tujuannya hanya terfokus pada upaya permintaan ganti rugi oleh korban kepada pencemar atau perusak lingkungan. Dalam hal ini, untuk menentukan seseorang atau badan hukum bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran atau pengrusakan lingkungan, penggugat dituntut untuk membuktikan  adanya  pencemaran,  serta  kaitan  antara  pencemaran  dan  kerugian  yang  diderita.  Namun kenyataan yang sering terjadi bahwa pertanggungjawaban dalam gugatan perdata sering kali menjadi kendala bagi para korban pencemaran untuk menuntut keadilan lewat forum pengadilan.  Hal ini juga disebabkan oleh biaya dalam penegakan hukum ini ditanggung oleh rakyat (korban).
Penegakan  Hukum  Lingkungan  Pidana  dipandang  sebagai  ultimum  remedium  atau  upaya  hukum terakhir  karena  penegakan  hukum  di  sini  ditujukan  untuk  menjatuhkan  pidana  penjara  atau  denda  kepada pelaku pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup.
Penegakan  hukum  mempunyai  makna,  bagaimana  hukum  itu  harus  dilaksanakan,  sehingga  dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan  unsur-unsur  kepastian  hukum,  kemanfaatan,  dan  keadilan. Kepastian  hukum  menghendaki  bagaimana  hukumnya  dilaksanakan.  Sebaliknya  masyarakat  menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum lingkungan tersebut. Hukum lingkungan dibuat  dengan  tujuan  untuk  melindungi  lingkungan  dan  memberi  manfaat  kepada  masyarakat.  Artinya peraturan  tersebut  dibuat  adalah  untuk  kepentingan  masyarakat.  Selain  itu,  dalam  penegakan  hukum lingkungan,  keadilan  juga  harus  diperhatikan.  Oleh  karenanya,  dalam  penegakan  hukum  lingkungan  ketiga unsur tersebut, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan harus mendapat perhatian secara proporsional dalam penanganannya.
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  membebani  setiap  subjek  hukum  dengan  kewajiban  dan  tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup.  Hal ini menjelaskan bahwa penegakan  hukum  bukan  semata-mata  tanggung  jawab  aparat  penegak  hukum  saja  tetapi  juga  merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat yang mutlak.  Masyarakat  bukan  penonton  bagaimana  hukum  ditegakkan,  akan  tetapi  masyarakat  aktif  berperan dalam  penegakan  hukum.    Bila  hal  ini  dapat  terlaksana  maka  permasalahan  lingkungan  tentunya  dapat diminimalisasikan.
Berbagai  kasus pencemaran dan pengrusakan lingkungan banyak terjadi di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru.  Banyak  kasus-kasus  pencemaran  dan  pengrusakan  tersebut  yang  tidak  tersentuh  oleh  hukum ataupun hilang begitu saja.
Salah satu contoh kejahatan lingkungan yang terjadi di Pekanbaru adalah pembakaran hutan dan lahan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
Kebakaran Hutan dan lahan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia akhir-akhir ini, merupakan sebuah  bencana  tahunan  yang  sangat  memprihatinkan,  sehingga  sangat  perlu  ditangani  secara  serius  oleh semua pihak. Salah satu  daerah di  Indonesia yang mengalami  kasus kebakaran hutan adalah Provinsi  Riau. Hampir setiap tahunnya kawasan Riau selalu terjadi kebakaran hutan yang menyebabkan asap dan kabut.
Dengan berbagai macam sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan lingkungan hidup dan pengetahuan masyarakat  yang kurang maka perlu dilakukannya peningkatan pemahaman penegakan hukum lingkungan agar masyarakat di Kelurahan Lembah Sari.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Metode  pelaksanaan  merupakan  solusi  yang  ditawarkan  untuk  mengatasi  masalah  yang  dihadapi mitra.  Sesuai  dengan  persoalan  prioritas  yang  dihadapi  mitra,  yaitu  minimnya  pengetahuan  masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru pada penegakan hukum lingkungan agar masyarakat  dapat  melakukan  penegakan  hukum  lingkungan  yang  cepat  jika  terjadi  tindak  pidana  tersebut. Dengan  demikian,  dalam  program  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  persoalan  prioritas  yang  disepakati pengusul  bersama  mitra  untuk  diselesaikan  adalah  memberikan  pemahaman  tentang  aturan  yang  harus dipatuhi,  sanksi-sanksi  yang  didapatkan  serta  proses  penegakan  hukum  yang  dapat  dilakukan,  agar  mitra kedepannya  dapat  mengetahui  perbuatan  apa  saja  yang  menjadi  kategori  kejahatan  di  bidang  lingkungan, sanksi-sanksi  yang  didapatkan  serta  bagaimana  proses  penegakan  hukumnya.  Sehingga  setelah  program  ini selesai,  masyarakat  Kelurahan  Lembah  Sari  Kecamatan  Rumbai  Pesisir  Kota  Pekanbaru  mendapatkan pengetahuan yang lebih baik.
Metode  pendekatan  yang  ditawarkan  untuk  menyelesaikan  persoalan  mitra    program  yang  telah disepakati  bersama  dalam  kurun  waktu  realisasi  program  pengabdian  kepada  masyarakat  adalah ceramah/penyuluhan dan dialog. Adapun  prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah/penyuluhan dan dialog dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan sesuai kebutuhan mitra selama masih dalam jangka waktu program. Partisipasi mitra dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah menyediakan  waktu  dalam  pelaksanaan  program.  Untuk  mengevaluasi  tentang  pemahaman  masyarakat Kelurahan Lembah Sari  Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tentang penegakan hukum  lingkungan, sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan melalui kuisioner yang dibagikan. Evaluasi keberhasilan kegiatan dari kehadiran dan keaktifan para masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## 3. HASIL PEMBAHASAN
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilaksanakan  pada  Hari  Minggu  tanggal  07  Juni  2020, Pukul 16.00-18.00 yang bertempat di halaman rumah warga Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Jalan Pembina Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru. Pada saat  melakukan  pengabdian  ini  dilakukan  dengan  metode  ceramah  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  sesi Tanya jawab. Selain itu di awal sebelum dimulainya ceramah, peserta pengabdian kepada masyarakat diberikan kuisioner. Hal ini dilakukan agar tim  pengabdian mengetahui dan mengukur pengetahuan peserta mengenai materi  tentang  penegakan  hukum  dalam  kasus  lingkungan  hidup,  yang  meliputi  aturan  hukum  yang  harus dipatuhi  serta  dampak  hukum  agar  masyarakat  tidak  menjadi  korban  ataupun  pelaku  dari  tindak  pidana lingkungan hidup. Nantinya setelah ceramah akan diberikan lagi kuisioner dengan pertanyaan yang sama untuk mengukur pengetahuan peserta setelah  materi disampaikan oleh tim pengabdian.
Peserta  banyak  belum  memahami  tentang  aturan-aturan  yang  mengatur  tentang  penegakan  hukum dalam kasus lingkungan hidup. Selain itu, peserta banyak yang belum paham atas perbedaan antara penegakan hukum  lingkungan  baik  secara  administrasi,  perdata  atau  pidana.  Peserta  juga  di  beri  pengetahuan  apa  saja sanksi yang di berikan jika seseorang itu menjadi pelaku dari kasus yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Selain  itu,  peserta  juga  diberi  contoh  kasus  kejahatan-kejahatan  lingkungan  hidup  yang  terjadi  di  Kota Pekanbaru khususnya dan di Provinsi Riau pada umumnya berikut bagaimana penegakan hukumnya. Setelah ceramah dan tanya jawab dilakukan, tim pengabdian kepada masyarakat kembali memberikan kuisioner yang kedua kalinya.
Setelah tim  pengabdian memberikan ceramah dan kuisioner, terlihat bahwa kegiatan ini berhasil dan hasil dari kegiatan ini, para peserta dapat meningkatkan pemahaman tentang  penegakan hukum dalam kasus lingkungan  hidup  selain  itu  pada  saat  sesi  tanya  jawab  terlihat  pada  antusisme  peserta  dalam  mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui hal yang belum mereka pahami maupun pertanyaan yang kritis sesuai dengan  pengalaman  yang  mereka  alami.  Pertanyaan  yang  mereka  lontarkan  seperti,  bagaimana  proses penegakan  hukum  lingkungan  secara  pidana  terhadap  pelaku  pembakaran  hutan  dan  lahan,  perbedaan penegakan hukum  administrasi, penegakan hukum  perdata dan penegakan hukum pidana. kemudian  sanksi-
sanksi  apa saja yang dapat  diberikan kedapa pelaku kejahatan lingkungan hidup. Berbagai  pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta itu dijawab dengan baik oleh tim pengabdian. Kegiatan ini berhasil dengan tolak ukur sebagai berikut:
1. Jumlah Peserta yang hadi berjumlah 22 orang dari 25 undangan yang disebar.
2. Kerjasama  tim  pengabdian  Fakultas  Hukum  Lancang  Kuning  dengan  peserta  berjalan  dengan  baik dan lancar.
3. Peserta  dengan  antusias  mengikuti  semua  rangkaian  penyuluhan  mulai  dari  pengisisan  kuisioner  awal, kemuadian pemaparan materi, sesi tanya jawab dan pengisian kuisioner akhir.

## 3.1 Hasil evaluasi pemahaman peserta sebelum dan sesudah penyuluhan
Untuk  mengetahui  tingat  pengetahuan  dan  pemahaman  dari  peserta  dapat  dilihat  dari  data  diagram  di bawah ini:
1. Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode ceramah dan dialog. Sesi pertama diberikan kuisioner yang berupa pertanyaan-pertanyaan seputar pengetahuan dan pemahaman peserta tentang  penegakan hukum dalam kasus lingkugan hidup, selanjutnya Pemateri menyampaikan materi dengan metode ceramah dan dalam  bentuk slide  powerpoint tentang  penegakan  hukum  dalam  kasus  lingkungan  hidup.  Peserta menyimak materi  yang disampaikan dengan baik  begitu juga dengan sesi  tanya jawab, peserta terlihat antusias.  Kemudian  terakhir  pengisian  kuisioner  akhir  yang  bertujuan  mengetahui  hasil  tentang penyampaian materi apakah telah dipahami peserta.
2. Hasil Evaluasi pemahaman peserta pemateri penyuluhan hukum
Evaluasi  penyuluhan  menggunakan  metode  kuisioner  berjumlah  dua  puluh  lima  lembar  dihitung perkiraan jumlah peserta yang ikut dalam penyuluhan sesuai dengan surat edaran dari Lurah Lembah Sari. Tim penyuluhan memberikan kuisioner kepada setiap peserta yang mengikuti penyuluhan yang berjumlah dua puluh dua orang. Tata cara dalam menjawab pertanyaan pada kuisioner itu dengan menyilang atau melingkari  jawaban  yang  dianggap  benar  beserta  penjelasan  atas  jawaban  yang  diberikan.  Kuisioner diberikan dua kali pada saat sebelum dan sesudah materi disampaikan dan sesi tanya jawab berlangsung. Pemahaman mereka dapat dilihat pada setiap pertanyaan dan jawaban dari peserta.
Pertanyaan:
1. Apakah saudara memahami tentang macam-macam instrument hukum dalam  penegakan hukum terhadap kasus lingkungan hidup? Jawaban peserta sebagai berikut:

## Gambar 1. Pertanyaan 1
Pada umumnya peserta belum memahami tentang memalui instrument penegakan hukum apa saja yang dapat dilakukan apabila terjadi kasus tentang lingkungan hidup. Sebanyak 75 % peserta belum memahami dan hanya 25 % yang telah memahami. Perserta yang telah memahami karena mereka sebagahagian peserta melihat dari berita yang ada di media bahwa sedang marak terjadi nya kasus-kasus lingkungan hidup, sedangkan yang belum mengetahui karena beberapa faktor misalnya jarang menonton berita.
25% 75%
1.Apakah saudara memahami tentang macam-macam instrument hukum dalam penegakan hukum terhadap
kasus lingkungan hidup?
Jawaban A: mengetahui
Jawaban B: tidak mengetahui

## Pertanyaan:
2. Apakah saudara mengetahui tentang aturan-aturan yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan di bidang lingkungan hidup? jawaban peserta sebagai berikut:

## Gambar 2. Pertanyaan 2
Berdasarkan  pertanyaan  nomor  2  dapat  terlihat  bahwa  masih  banyak  dari  peserta  yang  belum mengetahui tentang aturan hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dibidang lingkungan hidup. Hal ini  terlihat  dari  presentase  yang  tidak  mengetahui  aturan  hukum  tindak  pidananya  sebanyak  86%  dan  yang sudah mengetahui hanya sebanyak 14%. Hal ini dikarenakan beberapa alasan diantaranya faktor latar belakang pendidikan  dan  peserta  yang  tidak  memahami  aturan  hukum  hukum  tentang  kejahatan-kejahatan  di  bidang lingkungan hidup.

## Pertanyaan:
3. Apakah  saudara  mengetahui  jenis-jenis  kejahatan  dalam  kasus  lingkungan  hidup? Pertanyaan  ini menentukan  apakah  peserta  mengetahui  jenis  jenis  perbuatan  apa  saja  yang  dikategorikan  sebagai kejahatan di bidang lingkungan hidup.
Gambar 3. Pertanyaan 3
Dari pertanyaan di atas dapat dilihat hanya 23% peserta telah mengetahui jenis-jenis kejahatan dalam kasus  lingkungan  hidup  sedangkan  terdapat  77%  peserta  belum  mengetahui  apa  saja  jenis-jenis  kejahatan dalam kasus lingkungan hidup.

## Pertanyaan:
4. Apakah  saudara  memahami  tentang  sanksi-sanksi  yang  dapat  diberikan  kepada  pelaku  kejahatan lingkungan hidup?
86% 14% 2. Apakah Saudara Mengetahui tentang aturan-aturan yang mengatur tentang tindak pidana
penyalahgunaan narkotika?
Jawaban A: tidak mengetahui Jawaban B : sudah tau
77% 23% 3. Apakah saudara mengetahui jenis-jenis kejahatan dalam kasus lingkungan hidup? Jawaban A : mengetahui
Jawaban B :
Tidak tahu
Pertanyaan  ini  untuk  mengetahui  seberapa  pekanya  masyarakat  jika  terjadi  kejahatan  di  bidang lingkungan hidup. Peserta diberi pemahaman tentang sanksi apa saja jika melakukan kejahatan-kejahatan dibidang lingkungan hidup.

## Gambar 4. Pertanyaan 4
Berdasarkan  pertanyaan  nomor  empat  dapat  dilihat  bahwa  sebagian  besar  peserta  belum mengetahui  sanksi-sanksi  jika  melakukan  kejahatan  di  bidang  lingkungan  hidup.  Sebanyak  82%  yang belum mengetahui sanksi-sanksi. Sedangkan yang sudah mengetahui sanksi-sanksi sebanyak 18%. Hal ini dilihat masih minimnya pengetahuan peserta pada terhadap sanksi yang akan dijeratkan kepada pelaku kejahatan-kejahatan di bidang lingkungan hidup.
Selanjutnya  setelah  pemateri  memberikan  pemaparan  materi,  dilanjutkan  sesi  tanya  jawab  yang telahnya sesi tanya jawab dilanjutkan pengisian kuisioner kedua untuk mengukur tingkat pemahaman peserta setelah pemateri memberikan pemaparan. Berikut adalah hasil kuisioner peserta dengan pertanyaan yang sama pada kuisioner sebelumnya.
Pertanyaan:
5. Apakah saudara memahami tentang macam-macam instrument hukum dalam  penegakan hukum terhadap kasus lingkungan hidup? Jawaban peserta sebagai berikut:
Gambar 5. Pertanyaan 5
Dari hasil pemaparan yang diberikan peserta, dapat dilihat pemahaman peserta meningkat. Berdasarkan pertanyaan  di  atas,  sebanyak  89  %  peserta  telah  memahami  tentang  macam-macma  instrument  penegakan hukum dalam kasus lingkungan hidup dan hanya 11 % saja yang belum memahami.

## Pertanyaan:
6. Apakah  saudara  mengetahui  tentang  aturan-aturan  yang  mengatur  tentang  kejahatan-kejahatan  di bidang lingkungan hidup? jawaban peserta sebagai berikut:
18% 82% 4. Apakah saudara memahami tentang sanksi-sanksi yang dapat
diberikan kepada pelaku kejahatan lingkungan hidup?
Jawaban A: memahami Jawaban B: Tidak
89% 11% 5. Apakah saudara memahami tentang macam-macam
instrument hukum dalam
penegakan hukum terhadap kasus lingkungan hidup?
Jawaban A: mengetahui Jawaban B: tidak…

## Gambar 6. Pertanyaan 6
Berdasarkan  pertanyaan  nomor  2  dapat  terlihat  bahwa  sudah  banyak  peserta  yang  mengetahui mengenai aturan hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Hal ini terlihat dari presentase sebanya 93% yang sudah mengetahui selang beberapa saat setelah penyuluhan dan tanya jawab. Sedangkan hanya 7% saja yang belum mengetahui.

## Pertanyaan:
7. Apakah  saudara  mengetahui  jenis-jenis  kejahatan  dalam  kasus  lingkungan  hidup? Pertanyaan  ini menentukan  apakah  peserta  mengetahui  jenis  jenis  perbuatan  apa  saja  yang  dikategorikan  sebagai kejahatan di bidang lingkungan hidup
Gambar 7. Pertanyaan 7
Dari pertanyaan di atas dapat dilihat hanya 86% peserta telah mengetahui jenis-jenis kejahatan dalam kasus lingkungan hidup sedangkan terdapat 14% peserta belum mengetahui apa saja jenis-jenis kejahatan yang termasuk kategori kejahatan terhaddap lingkungan hidup.
Pertanyaan:
8. Apakah  saudara  memahami  tentang  sanksi-sanksi  yang  dapat  diberikan  kepada  pelaku  kejahatan lingkungan hidup?
93% 7% 6. Apakah Saudara Mengetahui tentang aturan-aturan yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dibidang
lingkungan hidup?
Jawaban A: tidak mengetahui Jawaban B : sudah tau 86% 14% 3. Apakah saudara mengetahui jenis- jenis kejahatan dalam kasus lingkungan hidup? Jawaban A : mengetahui Jawaban B : Tidak tahu 7% 93% 4. Apakah saudara memahami tentang sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan lingkungan hidup?
Berdasarkan  pertanyaan  nomor  empat  dapat  dilihat  bahwa  sebahagian  besar  peserta  telah memahami sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan lingkungan hidup. Sebanyak 93% yang telah mengetahui sanksi-sanksi. Sedangkan yang belum memahami sanksi-sanksi sebanyak 7%.

## 4. KESIMPULAN
Setelah  kegiatan  penyuluhan  dilakukan  oleh  tim,  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai  berikut:  (1) Kegiatan penyuluhan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang penegakan hukum lingkungan di Kelurahan  Lembah  Sari  Kecamatan  Rumbai  Pesisir  Kota  Pekanbaru.  Evaluasi  kuisioner  setelah  diberikan penyuluhan  hukum  menunjukkan  bahwa  peserta  dapat  memahami  dengan  baik  materi  yang  disampaikan. Evaluasi  pemahaman  peserta  tentang  penegakan  hukum  lingkungan  di  Kelurahan  Lembah  Sari  Kecamatan Rumbai  Pesisir  Kota Pekanbaru rata-rata  90%  sedangan  10% masih  belum  memahami  materi  dengan  baik. Tim akan melakukan evaluasi untuk perbaikan pada kegiatan berikutnya. (2) Capaian rata-rata peserta kegiatan dapat dijadikan pemetaan bahwa peserta penyuluhan layak dilakukan kegiatan serupa dengan tema yang sama dengan cakupan yang lebih khusus dan lebih mendalam lagi agar peningkatan pemahaman penegakan hukum lingkungan. (3)  Beberapa permasalahan yang disampaikan peserta telah didiskusikan dengan baik pada saat sesi tanya jawab yang dilakukan dalam penyuluhan hukum tersebut sehingga peserta benar-benar memahami bahwa persoalan yang ada dapat diselesaikan dengan baik.

## REFERENSI
[1] Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Pidana Lingkungan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1993
[2] Koesnadi  hardjasoemantri,  Hukum  Tata  Lingkungan  (Edisi  Ketujuh  Cetakan  Ketujuh  Belas),  Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 2002
[3] N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan, (Jakarta: Penerbit Pancuran Alam, 2006),
[4] Niniek  Suparni,  Pelestarian,  Pengelolaan  dan  Penegakan  Hukum  Lingkungan,  Sinar  Grafika,  Jakarta: 1992
[5] R.M. Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta: 1996,
[6] R.M Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, 2004
[7] St. Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku I Umum, Binacipta, Bandung: 1980
[8] Supriadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta: 2006
[9] Sukanda  Husin  dan  Yandriza,  “Tanggungjawab  Korporasi  (Corporate  Responsibility  dan  Liability) Dalam Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan”, (2005) I:3 Jurnal  Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti 21
[10] Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup