## A. Pendahuluan
Asas  legalitas  merupakan  salah  satu  asas fundamental  dalam  hukum  pidana  materiil Indonesia. Disamping asas legalitas terdapat asas fundamental    lainnya  yaitu  asas  culpabilitas. Dalam  perkembangannya  asas  legalitas mengalami perubahan yang mendasar. Penerapan asas  legalitas  terjadi  degradasi  kekuatan mengikatnya.  Degradasi  asas  legalitas  karena adanya  hukum  kebiasaan  yang  digunakan sebagai dasar pemidanaan.
KUHP  memandang,  hukum  kebiasaan
sebagai dasar pemidanaan diatur dalam Pasal 5  ayat  (3)  sub  b    Undang-Undang  Darurat Nomor  1  Tahun  1951  tentang  Tindakan- T i n d a k a n   S e m e n t a r a   U n t u k Menyelenggarakan  Kesatuan  Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.  Kriteria  penerapan  hukum  kebiasaan sebagai dasar pemidanaan berdasarkan pasal tersebut  adalah  apabila  suatu  perbuatan menurut  hukum  yang  hidup  harus  dianggap sebagai  perbuatan  pidana,  akan  tetapi  tiada bandingannya dalam kitab hukum pidana sipil
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716 Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 4, Oktober 2017, Halaman 328-335

## EKSISTENSI DELIK ADAT DAN IMPLEMENTASI ASAS LEGALITAS HUKUM PIDANA MATERIIL INDONESIA

## Warih Anjari
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Jl. Sunter Podomoro Jakarta Utara a.warih11@gmail.com

## Abstract
Principle of legality and application custom offenses are two things contradictory. Principle of legality is formalistic, while customary offense is sociological. If both are held together then it founded points. Custom offenses are accommodated in the courts and the revision of the Indonesian Criminal Code. Problems in this paper are: “existence of indigenous delict in Indonesia's material criminal  law.  And  conceptualize  the  legality  principle  for  Indonesian  Criminal  Code  that  can accommodate  customary  offense”.  Customary  is  recognized  in  Indonesian  formal  law.  To accommodate customary offenses, the principle of legality extends its application, which includes formal and material legality principles. Application principle of material legality with the terms: contextual;  penalty  doesn't  conﬂict  with  Pancasila;  restrictions  on  legal  subjects;  primum remedium in certain cases.
Key words: Existence of  Customary Offense, Principle of Formal and Material Legality

## Abstrak
Asas legalitas dan penerapan delik adat dalam hukum pidana materiil merupakan dua hal yang bersifat kontradiktif. Asas legalitas bersifat formalistik (positivistik) sedangkan delik adat bersifat sosiologis. Apabila keduanya  dilaksanakan bersamaan maka harus ditemukan titik singgung agar dapat berjalan seiring. Dalam praktek, delik adat  diakomodir dalam yurisprudensi pengadilan dan revisi KUHP di Indonesia. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah  eksistensi delik adat dalam hukum pidana materiil Indonesia?, dan Bagaimanakan konsep asas legalitas untuk KUHP Indonesia yang   dapat mengakomodir delik adat? Delik adat diakui dalam hukum formal Indonesia. Untuk   mengakomodir delik adat, maka asas legalitas diperluas penerapannya, yang meliputi  asas  legalitas  formal  dan  material.  Penerapan  asas  legalitas  material  dengan  syarat: kontekstual; pidana yang dijatuhkan   tidak bertentangan dengan Pancasila; pembatasan subyek hukum; bersifat premum remedium dalam kasus tertentu .
Kata kunci: Eksistensi Delik Adat, Asas Legalitas Formal dan Materiil
maka  dapat  dijatuhi  pidana    maksimum  3 bulan  penjara,  atau  maksimum  10  tahun penjara.  Namun  jika  perbuatan  menurut hukum  yang  hidup  dianggap  perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam kitab hukum pidana sipil   maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya  yang  paling  mirip  dengan perbuatan itu.
Sedangkan  dalam    pembaruan  KUHP tahun  2015,  memperkuat  eksistensi  hukum kebiasaan sebagai dasar pemidanaan. Dalam p e m b a r u a n   h u k u m       p i d a n a     h a r u s berorientasi  pada  nilai  yang  berkembang  di masyarakat  yaitu  hukum  pidana  adat  yang bersifat  orisinil.  (Anjari,  2015) Hal  ini . ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (2)   Konsep Perubahan  KUHP  2015  yang  menyatakan: “Untuk  dinyatakan  sebagai    tindak  pidana suatu  perbuatan  yang  diancam  pidana  oleh peraturan  perundangan,  harus  juga  bersifat melawan  hukum  atau  bertentangan  dengan hukum  yang  hidup    dalam  masyarakat”. Artinya  hukum  kebiasaan  dapat  digunakan sebagai  dasar  untuk  menjatuhkan  pidana. Untuk  ancaman  pidana,  diintrodusirnya pidana  berupa    pemenuhan  kewajiban  adat sebagai  pidana  tambahan  memperkuat eksistensi  hukum  kebiasaan.  Hal  ini  diatur dalam  Pasal  68  ayat  (3):  “Pidana  tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat atau  kewajiban  menurut  hukum  yang  hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh  korporasi  dapat  dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana”.
Di praktek pengadilan, terdapat keputusan pengadilan yang menerapkan hukum kebiasaaan atau delik adat sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana.

## Tabel 1:

## Putusan Pengadilan yang menerapkan delik adat
Penerapan delik adat atau hukum kebiasaan tidak hanya dilakukan oleh pengadilan lembaga negara.  Beberapa  pengadilan  adat  yang menerapkan  delik  adat  terdapat  dalam  tabel dibawah ini.
Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 4, Oktober 2017, Halaman 328-335
Terjadi  pergeseran  dalam  penerapan dasar penjatuhan pidana, dimana hukum adat semakin  kuat  eksistensinya.  Bahkan eksistensi  hukum  adat  telah  ada,  lahir  dan berkembang di bumi Indonesia sudah sejak lama.  (Mulyadi,  2013)    Hukum  kebiasaan (delik  adat),  tidak  diatur  dalam  KUHP. Sedangkan dalam konsep perubahan KUHP hukum  kebiasaan  (delik  adat)  telah  diatur secara normatif yaitu dalan Pasal 12 ayat (2) dan  Pasal  68  ayat  (3)  Konsep  Perubahan KUHP 2015. Pergeseran implementasi dasar p e m i d a n a a n   i n i   t i d a k   b e r u b a h   t o t a l berdasarkan hukum kebiasaan. Hanya terjadi penguatan  keberadaan  hukum  kebiasaan (delik  adat)    yang  diatur  secara  normatif dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana. Sehingga terjadi degradasi kekuatan asas  legaliitas.  Pemidanaan  tidak  semata- mata  berdasarkan  peraturan  perundangan saja,  namun  hakim  dapat  menjatuhkan pidana  berdasarkan  hukum  yang  hidup dimasyarakat.
Dalam kaitan ini, penulis  tertarik untuk m e n g a n a l i s i s   l e b i h   l a n j u t   d e n g a n p e r m a s a l a h a n   s e b a g a i   b e r i k u t :   1 . Bagaimanakah  eksistensi  delik  adat  dalam hukum  pidana  materiil  Indonesia?;  2. Bagaimanakah  konsep  asas  legalitas  untuk KUHP Indonesia yang  dapat mengakomodir delik adat?

## B. Pembahasan
1. Eksistensi  Delik  Adat  dalam  Hukum Pidana Materiil Indonesia
K U H P  m e r u p a k a n   w a r i s a n   d a r i Belanda  yang  belum  mengalami  perubahan signiﬁkan  sesuai  dengan  kultur  bangsa Indonesia.  Sekarang  ini  sedang  dilakukan perubahan secara keseluruhan. Sehingga lahir konsep  KUHP  2015.  Perubahan  KUHP merupakan  bagian  dari  politik  hukum. H u k u m   a t a u   p e r a t u r a n   p e r u n d a n g a n merupakan  produk  politik.  Politik  hukum ( legal  policy )  merupakan  arah  hukum  yang diberlakukan  oleh  negara  untuk  mencapai tujuan  negara  yang  bentuknya  dapat  berupa pembuatan  hukum  baru  atau  pembuatan hukum  lama    (Mahfud  MD  dalam  Anna Triningsih,  2016).  Sehingga  perubahan undang-undang  atau  substansi  hukum  untuk
melakukan  reformasi  hukum  merupakan bagian dari politik hukum.
Penggunaan  hukum  pidana  untuk menyelesaian  persoalan  di  masyarakat m e r u p a k a n   s a l a h   s a t u   u p a y a   u n t u k mensejahterakan  rakyar.  Reformasi  hukum (pidana)  berkaitan  dengan  kebijakan/politik kriminal. Kebijakan kriminal/politik kriminal adalah usaha   untuk mensejahterakan rakyat. Tujuan akhir atau utama dari politik kriminal adalah  perlindungan  masyarakat  untuk mencapai  kesejahteraan  masyarakat,  karena upaya  penanggulangan  kejahatan  pada hakekatnya  merupakan  bagian  integral  dari upaya  perlindungan  masyarakat  ( social defense )  dan  upaya  mencapai  kesejahteraan masyarakat  ( social  welfare ).(Arief  BN, 2 0 1 4 ) .   S e h i n g g a   k e b i j a k a n   k r i m i n a l merupakan  bagian  dari  politik  sosial  yang berupaya untuk mensejahterakan masyarakat.
Kebijakan  kriminal  harus  dilakukan dengan pendekatan yang bersifat integral atau komprehensif.  Hal  ini  ditergaskan  dalam Deklarasi  Wina  Konggres  PBB  X  Tahun 2000.  Arief,  BN,  2014).  Oleh  karena  itu kebijakan  kriminal  harus  dihindarkan  dari dampak  negatif  terhadap  kebijakan  sosial, karena  dimungkinkan  melahirkan  faktor kriminogen dan victimogen .  Penegasan  ini tercantum  dalam  Deklarasi  Bangkok Konggers  PBB  XI  Tahun  2005.(Arief.BN, 2 0 1 4 ) .   P e m b a n g u n a n   d a p a t   b e r s i f a t kriminogen  atau  dapat  meningkatkan kriminalitas  apabila  (Arief.BN,2014):  a. Tidak  direncanakan  secara  rasional;  b. Perencanaan timpang atau tidak seimbang; c. Mengabaikan nilai kultural dan moral; dan d. Tidak  mencakup  perlindungan  masyarakat yang integral.
Kebijakan  kriminal  di  Indonesia berdasarkan  Perencanaan  Pembangunan Hukum  Nasional  2015-2019.  Terdapat  dua l a n d a s a n   p o k o k   d a l a m   p e l a k s a n a a n pembangunan  politik  hukum  nasional  yaitu landasan  idiil  dan  landasan  operasional (BPHN,  2012).  Landasan  idiil  merupakan norma dasar dalam berbangsa dan bernegara yaitu  hukum  yang  berdasarkan  Pancasila. Sedangkan landasan operasional terdiri dari: 1) hukum yang adil dan mensejahterakan; 2)
hukum  yang  memperkuat  demokrasi;  3) hukum  yang  melindungi  HAM;  4)  hukum yang  memperkokoh  NKRI;  5)  hukum  yang ber-Bhineka Tunggal Ika; dan 6) hukum yang melindungi  bangsa  dan  tumpah  darah Indonesia.
Berkaitan  dengan  putusan  pengadilan yang  memperkuat  eksistensi  delik  adat  atau hukum  kebiasaan,  hal  ini  merupakan perwujudan  dari  kekuasaan  kehakiman  di Indonesia.  Hakim  di  Indonesia  harus menggali nilai-nilai   yang ada dimasyarakat dan tidak boleh menolak suatu perkara karena peraturannya  tidak  ada.  Secara  normatif diatur dalam Pasal 5 ayat (1)  dan Pasal 10 (1) Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pelaksanaan kekuasaaan  kehakiman  yang  disebutkan dalam pasal-pasal tersebut merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Penerapan delik adat atau kebiasaan merupakan upaya penggunaan nilai  kultural  yang  ada  dimasyarakat  untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi.
Penerapan  hukum    kebiasaaan  dalam putusan pengadilan yang penulis kemukakan pada bagian terdahulu dan perubahan   dalam KUHP  2015  merupakan  implementasi  dari kebijakan  hukum  (pidana).  Terhadap p e r u b a h a n   K U H P  2 0 1 5   y a n g   b e r u p a p e n e r a p a n   d e l i k   a d a t   s e b a g a i   d a s a r pemidanaan dan penjatuhan sanksi adat telah diintrodusir  sebagai  norma  yang  bersifat umum,  yang  akan  mengikat  jika  telah disahkan.  Pengkondisian  ini  tidak  terlepas dari  kebijakan  kriminal  yang  diterapkan untuk hukum adat dapat eksis dan dijadikan norma.  Disamping  itu,  penerapan  delik  adat dalam pengadilan negara dan pengadilan adat sejalan  dengan    landasan  operasional perencanaaan pembangunan hukum nasional periode  2015-2019  yaitu  hukum  yang  ber- Bhinega  Tunggal  Ika  dan  hukum  yang melindungi tumpah darah Indonesia.
Dalam  melakukan  reformasi  hukum yang  merupakan  kebijakan  atau  politik kriminal dan bagian dari politik sosial, maka faktor kriminogen dan viktimogen harus dihindarkan. Salah satu indikator munculnya kedua  dampak  negatif  tersebut  adalah pengabaian terhadap nilai kutural dan moral
yang  ada  dimasyarakat.  Nilai  kultural  dan moral  merupakan  nilai-nilai  yang  hidup, t u m b u h   d a n   b e r k e m b a n g   a l a m i a h   d i masyarakat.
Konsekuensi  lebih  lanjut  dalam melaksanakan  reformasi  hukum  harus memperhatikan  kepentingan  masyarakat. Hukum  apa  yang  sesuai  dengan  masyarakat akan  lebih  efektif  dibandingankan  dengan hukum  yang  dipaksakan  keberlakuannya dalam  masyarakat  tertentu.  Dalam  hal demikian  hukum  harus  dapat  membumi dirasakan oleh masyarakat. Sehingga hukum akan  selalu  berproses  untuk  menyesuaikan dengan  kondisi  dan  situasi  masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif adalah  hukum  untuk  manusia  dan  bukan manusia  dipaksa  tunduk  pada  hukum sehingga  membebaskan,  membahagiakan, memuat  moral  kemanusiaan  dan  sebuah proses  yang  tidak  ﬁnal.(Syamsudin,  2011) Hukum  progresif  memiliki  karakter  yang progresif  (Subarkah,  2015),  yaitu:  a. B e r t u j u a n   u n t u k   k e s e j a h t e r a a n   d a n kebahagian  manusia  dan  oleh  karenanya memandang  hukum  selalu  dalam  proses menjadi ( law in the making ); b. Peka terhadap perubahan  yang  terjadi  baik  lokal,  nasional, maupun  global;  b.  Menolak  status  quo manakala  menimbulkan  dekandensi  suasana korup  dan  sangat  merugikan  kepentingan rakyat,  sehingga  menimbulkan  perlawanan dan  pemberontakan  yang  berujung  pada p e n a f s i r a n   p r o g r e s i f   t e r h a d a p h u k u m . ( R a h a r d j o   &   Wa r a s s i h   d a l a m Subarkah, 2015)
Substansi  dari  suatu  hukum  dapat berubah jika masyarakat membutuhkan untuk memenuhi  kebutuhan  kesejahteraaan  dan kebahagiannya.  Dalam  hal  ini  hukum  akan senantiasa  berproses  untuk  memenuhi kebutuhan  manusia.  Tidak  ada  salahnya hukum  selalu  mengikuti  perkembangan manusia.  Bahkan  aliran  hukum  progresif dapat  digunakan  untuk  menggali  nilai-nilai yang hidup dimasyarakat melalui penemuan hukum  dengan  batasan  mutlak  nilai-nilai Pancasila  bagi  hakim  dalam  melakukan penafsiran.  (Christianto,  2011).  Bahkan hukum  progresif    menghendaki  cara
berhukum  yang  menghilangkan  status  quo, tetapi  secara  aktif  berusaha  menemukan hukum baru sehingga kehadiran hukum dapat lebih bermanfaat di masyarakat.
Oleh  karena  itu    penegakan  hukum khususnya  penegakan  hukum  pidana,  tidak hanya terbatas pada penegakan norma hukum pidana saja, tetapi penegakan akan nilai-nilai yang  didalamnya  mengandung  hak  dan kewajiban  dalam  lalulintas  hukum  (pidana). Penegakan  model  ini  yang  sesuai  adalah melalui konsep penegakan hukum progresif. Hal  ini  karena  hukum  progresif  selalu  ingin setia  pada  asas  besar  bahwa  hukum  adalah untuk manusia.
Hukum  pidana  adat    bersumber  dari hukum  kebiasaan  masyarakat  setempat. Hukum  ini  sebenarnya  telah  ada  sejak masyarakat  tersebut  ada.  Namun  akibat penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, hukum adat  masyarakat  setempat  menjadi  tidak banyak dipergunakan sebagai hukum negara. Perubahan  dalam  menggunakan  hukum negara  yang bersumber dari  hukum Eropa ke dalam  hukum  adat  berarti  terjadi  lompatan untuk  dapat  menggunakan  hukum  yang bersumber  dari  budaya  sendiri.  Penerapan hukum  adat  karena  terjadi  dinamika p e r u b a h a n   d a l a m   k e h i d u p a n   b a n g s a Indonesia.
Indonesia  sebagai  negara  yang  multi kultur,  memungkinkan  untuk  melakukan p e n d e k a t a n l e g a l   p l u r a l i s m .   H a l   i n i mendasarkan  pada  keragaman  hukum kebiasaan  atau  hukum  adat  masing-masing daerah.  Menurut  von  Savigny:    “ A  legal system was a part of the cultural of the people. Law was not the result of an arbitrary act of a legislator but developed as a response to the impersonal powers to be found in the people's national  spirit.  This  call  volksgeist”( Von Savigny  dalam  Freeman:  2014) Legal pluralism akan  terkait  dengan  kultur  atau budaya  hukum.  Sedangkan  budaya  hukum merupakan salah satu bagian dari suatu sistem hukum  disamping    sub  sistem  lainnya  yaitu sub  sistem  substansi  hukum  dan  sub  sistem struktur hukum.
Penerapan  hukum  pidana  adat    dalam putusan  pengadilan  dan  perubahan  KUHP Konsep  2015    memenuhi  karakter  hukum progresif. Dengan menerapkan hukum pidana
adat  sebagai  dasar  pemidanaan  maupun penerapan  ancaman  pidananya,  dapat mengakomodir  kebutuhan  masyarakat setempat,  dan  menyelesaikan  konﬂik  sesuai dengan  kondisi  perkara  dan  keinginan masyarakat.  Perubahan  KUHP  dan  putusan pengadilan  yang  mengakomodir  delik  adat merupakan  pembaruan  hukum.  Pembaruan hukum  dalam  konsep  progresif  bertujuan untuk  membentuk  hukum  nasional  bukan semata-mata  melakukan  pembaharuan an sich ,  akan  tetapi  ditujukan  pada  pembaruan hukum  yang  progresif  yang  merupakan konkretisasi  dari  sistem  nilai  yang  berlaku dalam masyarakat. (Putuhena, 2013).
2. Konsep  Asas  Legalitas  yang  dapat mengakomodir hukum kebiasaan
Asas legalitas merupakan salah satu asas f u n d a m e n t a l   d a l a m   h u k u m   p i d a n a . Keberadaaan  asas  ini,  untuk  melindungi warga dari kesewenang-wenangan penguasa. Disisi lain asas ini mempersulit keberadaaan hukum  kebiasaaan  yang  tidak  tertulis  dan tumbuh  secara  alamiah  dalam  masyarakat. Adapun  tujuan  asas  legalitas  yaitu:  a. Melindungi warga negara dari perbuatan yang sewenang-wenang dari negara; b. Melindungi kemerdekaaan  individu  terhadap  tindakan sewenang-wenang  pemerintah  negara;  c. Melindungi  kemerdekaan  individu  terhadap tindakan  yang  sewenang-wenang;  d. Merupakan  ekspresi  legal  positivism  dalam hukum pidana. (Hiariej E.O.S, 2009)
K U H P  I n d o n e s i a   a s a s   l e g a l i t a s tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang merupakan  asas  legalitas  formal.  Pasal tersebut  pada  intinya  menyatakan  bahwa: tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan yang ada pada saat tindak p i d a n a   t e r s e b u t   d i l a k u k a n .   U n t u k menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku,  harus ada  peraturan  yang  menyatakan  perbuatan tersebut  dijatuhi  pidana  terlebih  dahulu. M a k n a   a s a s   l e g a l i t a s   s e c a r a   r i n c i dikemukakan  oleh  Schaffmeister,  Keijzer, dan Sitorius sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S Hiariej: a. Seseorang tidak dapat dipidana kecuali  berdasarkan  ketentuan  pidana menurut  undang-undang;  b.  Tidak  ada penerapan  undang-undang  berdasarkan analogi;  c.  Seseorang  tidak  dapat  dipidana berdasarkan  kebiasaan;  d.  Tidak  boleh  ada
perumusan delik yang kurang jelas; e. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana (non retroaktif);  f.  Tidak  ada  pidana  lain  kecuali yang  ditentukan  dalam  undang-undang;  g. Penuntutan  pidana  hanya  boleh  dilakukan menurut cara yang ditentukan dalam undang- undang (Hiariej E.O.S, 2009)
Penggunaan  asas  legalitas  dapat berkaitan  dengan  hukum  pidana  materiil maupun hukum pidana formil. Hal ini karena penerapan  hukum  pidana  seperti  memotong daging  sendiri (Het  strafrecht,  zo  zegt  men snijdt  in  eigen  vlees). (Muladi,  2008) . Penerapan pidana disatu sisi menegakan hak asasi  manusia  dari  korban  yang  terlanggar oleh  pelaku.  Namun  disisi  lain  penerapan pidana mengekang hak asasi manusia  pelaku kejahatan  itu  sendiri. Oleh  karena  itu perlindungan kepentingan individu walaupun sebagai  pelaku  tindak  pidana  harus  tetap diperhatikan. Asas legalitas merupakan salah satu  cara  untuk  melindungi  kepentingan individu dari proses hukum yang sewenang- wenang sebagai  konsekuensi dari penerapan pidana  terhadap  pelaku.  Menurut  M.  Ja'far Habibzade:  “ The  legality  principle  protect individual  security  by  ensuring  basic individual liberties against the arbitrary and unwarranted  intrusion  of  state” (Habibzade, M.,  2017).  Pada  negara-negara  yang menerapkan due process model dalam sistem peradilan  pidananya,  penggunaaan  asas legalitas dapat melindungi hak asasi manusia dari  kesewenang-wenangan  aparat  penegak hukum.(Muladi,  2008).  Namun due  process model tersebut  bukan  berarti  tanpa  cacat, k a r e n a   p e n e g a k a n   h u k u m   p i d a n a membutuhkan  kemampuan  yang  memadai dan  konsistensi  dari  aparat  penegak  hukum untuk memahami karakteristik dan bangunan hukum pidana yang tepat (Sahabuddin, 2014). Disinilah  fungsi  hakim  dalam  memutus perkara di pertaruhkan. Kepentingan terhadap perlindungan  hak  asasi  manusia  yang terkandung  dalam  asas  legalitas  ini  linier dengan fungsi negara yang harus melindungi warga negaranya. Hal ini yang menyebabkan k e b e r a d a a a n   a s a s   l e g a l i t a s   t e t a p dipertahankan  dalam  hukum  pidana  dengan segala kelemahannya.
P e n g u a t a n   e k s i s t e n s i   h u k u m kebiasaaan  secara  linier  akan  memperlemah
asas  legalitas.  Beberapa  contoh  putusan pengadilan  yang  penulis  kemukakan  pada bagian pendahuluan mengindikasikan hukum pidana  adat  yang  diterapkan  dalam  kasus tersebut dapat menyelesaikan kasus yang ada, meskipun   putusan tidak berdasarkan hukum tertulis. Hukum tertulis yang selaras dengan asas  legalitas  bersifat  formalistik,  sehingga sulit  untuk  dapat  menyesuaikan  dengan situasi  dan  kondisi  masyarakat  Indonesia yang  plural  dan  dinamik.  Sifat  formal  ini j u s t r u   m e m p e r l e m a h   h u k u m   d a l a m menjalankan  fungsinya  sebagai  penjaga ketertiban  dan  pengayom  masyarakat.  Sifat ini dapat menganggu kinerja penegak hukum. Menurut  Satjipto  Rahardjo  sifat  fomalitas yang  melekat  dalam  paradigma  positivisme merupakan salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas aparatur penegak hukum (Sahabuddin,  2014),  karena  tidak  dapat menterjemahkan  nilai-nilai  keadilan  yang dikehendaki masyarakat.
Oleh  karena  itu    asas  legalitas    harus dapat  mengakomodir  keduanya  yaitu  dapat sebagai  perlindungan  atas  kesewenang- wenangan  penegak  hukum  dan  dapat menyelesaikan kasus yang ada dimasyarakat namun  tidak  diatur  dalam  perundangan. Sehingga  untuk  menyatakan  suatu  tindak pidana  dengan  menggunakan  asas  legalitas formal;  dan  untuk  mengakomodir  hukum y a n g   h i d u p   d i m a s y a r a k a t   d e n g a n menggunakan  asas  legalitas  material. Landasan  legalitas  meliputi  sumber  hukum formal  (sumber  kekuasaaan  formal  yaitu negara  atau  undang-undang);  dan  sumber hukum  material  (sumber  kekuasaan  dari masyarakat  atau  hukum  tidak  tertulis). (Barama. M, 2011)
Perluasan asas legalitas formal ke arah perumusan material, dalam implementasinya telah  dilaksanakan  oleh  pengadilan  negara dan  pengadilan  adat.  Dipertegas  pula  dalam R a n c a n g a n   K U H P  2 0 1 5   y a n g   t e l a h mengintrodusir  delik  adat  atau  hukum kebiasaan  dalam  peraturan  yang  bersifat fomal. Paham individualistis liberalistis yang ada  dalam  asas  legalitas  formal  tidak  sesuai lagi dengan pemikiran bangsa Indonesia yang menjaga  keseimbangan  antara  kepastian hukum  dan  keadilan;  kepentingan  individu dan  kepentingan  masyarakat.  Rancangan
KUHP  2015  yang  mempertegas  eksistensi delik  adat  menjadikan  perbuatan  yang m e l a n g g a r   n i l a i - n i l a i   y a n g   h i d u p   d i m a s y a r a k a t   y a n g   t i a d a   b a n d i n g n y a berdasarkan KUHP memiliki landasan untuk memprosesnya.  (Suartha,  2015)  Namun kelemahan  dalam  asas  legalitas  materiil adalah    dalam  pemidanaan  terhadap  hukum yang hidup di masyarakat menjadi wewenang negara yang bersifat mutlak, sehingga dapat mencederai  kepastian  hukum  maupun  asas k e m a n f a a t a n     h u k u m   y a n g   h i d u p   d i masyarakat.  Kepastian  hukum  berkaitan dengan  beragamnya  hukum  adat,  sehingga memungkinkan  orang  tidak  mengetahui adanya  hukum  adat  tetapi  dapat  dijatuhi pidana  berdasarkan  peraturan  yang  formal. Demikian  pula  terhadap  pemidanaannya b e l u m   t e n t u   s e s u a i   d e n g a n   h a r a p a n masyarakat adat. (Tabiu & Hiariej, 2015)
Menurut  penulis  penerapan  asas legalitas  formal  dan  materiil  bersifat kontektual  dan  alamiah,  dimana  fungsi formalitas  perundang-undang  harus  dibatasi dengan  kepentingan  masyarakat.  Tidak semua yang bersifat formal untuk delik adat diselesaikan melalui pengadilan negara. Jika kasus dapat diselesaikan melalui pengadilan adat  maka  negara  tidak  perlu  hadir.  Hal  ini dibatasi  untuk  kasus  yang  berkaitan  dengan tindak  pidana  kesusilaan.  Fungsi  hukum formal yang diwakili oleh pengadilan negara bersifat  ultimum  remedium  yaitu  sebagai sarana terakhir jika terhadap delik adat tidak dapat  diselesaikan  melalui  pengadilan  adat. Artinya  pada  kasus  tertentu  fungsi    materiil lebih  diutamakan.  Selain  itu  tidak  semua subyek hukum yang melanggar dapat dikenai delik adat. Penerapan asas legalitas materiil, dibatasi  subyek  hukumnya,  yaitu  terhadap subyek  hukum  yang  dikenai  yurisdiksi masyarakat  adat  dimana  hukum  adatnya dilanggar.
Di introdusirnya hukum kebiasaan atau delik  adat  dalam  pengadilan  di  Indonesia, mengindikasikan jiwa bangsa Indonesia yaitu Pancasila  sudah  mulai  diiplementasikan dalam  kehidupan  masyarakat.  Dalam perspektif  sejarah  bangsa  Indonesia,  pernah mengalami  penjajahan  oleh  bangsa  Eropa selama  3,5  abad.  Sehingga  menyebabkan sistem hukum yang kita bangun dipengaruhi
bangsa  Eropa  terutama  Belanda.    Belum banyak  yang  kita  kembangkan  dari  hukum yang berasal dari jiwa bangsa Indonesia yaitu Pancasila.  Pancasila  sebagai  falsafah  dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki lima  dasar  atau  lima  sila  merupakan  jiwa bangsa  ( volkgeist) dari  bangsa  Indonesia. Oleh  karena  itu  karakteristik  negara  hukum Pancasila  terletak  pada  pelaksanaan  negara hukum yang didasari pada sila-sila Pancasila. (Wijaya,  2015).  Menurut  B.  Arief  Sidharta, pendiri  negara  Republik  Indonesia  telah menetapkan  Pancasila  sebagai  asas  negara, maka  Pancasila  ditetapkan  sebagai  landasan k e ﬁ l s a f a t a n   b a g i   p e m b i n a a n     d a n penyelenggaraan  hukum  di  Indonesia. (Sidharta.  B.A,  2007)    Dalam  kaitan  ini hukum  harus  bersifat  progresif    untuk melakukan perubahan menyesuaikan dengan jiwa dan kehidupan bangsa Indonesia.
Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem hukum campuran ( Mixed  System ),  yaitu  berlakunya  hukum berdasarkan  perundang-undangan,  hukum Islam  dan  Hukum  Adat.  Hal  ini  karena, Indonesia  sebagai  negara  timur    masih memegang teguh adat ketimuran yang sangat sensitif dengan perbuatan yang bertentangan dengan  nilai  moral,  agama,  dan  kesusilaan masyarakat  (Haryadi,  2012).  Hukum  adat atau hukum yang hidup dimasyarakat diakui eksistensinya berdasarkan Pasal 5 ayat (3) sub b  Undang-Undang  Darurat  Nomor  1  Tahun 1951.  Dalam  praktek  terdapat  beberapa putusan yang telah mengakomodir eksistensi delik adat. Apresiasi terhadap delik adat pada dasarnya  telah  dilaksanakan  oleh  lembaga peradilan di Indonesia. Penerapan delik adat yang  berdasarkan  hukum  kebiasaan  di masyarakat,  menutupi  kelemahan  yang  ada didalam hukum yang bersifat modern.
Berkembangnya  hukum  yang  seiring dengan kebiasaan dan kehidupan masyarakat, berakibat  pada  tujuan  hukum  mengalami berubahan pula. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia, memiliki tujuan hukum yang bersifat kedamaian bersama atau harmonisasi ( Peace living together ). Tujuan hukum untuk mencapai  keharmonisan  ini  terkandung dalam hukum yang berdasarkan Pancasila.
C.      Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  pada  bagian tersebut  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1. Delik adat yang bersumber dari hukum k e b i a s a a n   a t a u   h u k u m   a d a t mendapatkan tempat yang diakui dalam hukum formal di Indonesia. Eksistensi delik adat dibuktikan dengan penerapan delik  adat  dalam  pengadilan  adat maupun  pengadilan  formal,  dan diintrodusirnya delik adat sebagai dasar pemidanaan  beserta  sanksinya  dalam hukum  formal  yaitu  Konsep  KUHP 2015.
2. Untuk dapat mengakomodir delik adat, m a k a   a s a s   l e g a l i t a s   d i p e r l u a s penerapannya,  yang  meliputi  asas legalitas  formal  dan  material.  Namun penerapan  asas  legalitas  material dengan  pembatasan  tertentu,  yaitu: a.bersifat  kontektual  dengan  melihat situasi dan kondisi masyarakat adat; b. pidana  yang  dijatuhkan  menjunjung t i n g g i   h u k u m   a d a t   d a n   t i d a k bertentangan  dengan  Pancasila;  c. dibatasi  subyek  hukumnya,  yaitu masyarakat  yang  terkena  yurisdiksi hukum adat yang dilanggar, d. bersifat premum  remedium  terhadap  kasus tertentu. Sehingga dimungkinkan untuk membentuk  kompilasi  delik  adat sebagai  pedoman  bagi  penegakan hukum pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

## Anjari, W. (2015). Eksistensi Hukum Pidana
Adat (Delik Adat) Dalam Pembaharuan KUHP. Jurnal  Indigenious  Law Review , Vol.1 Maret
Arief, BN. (2014). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Jakarta: Kencana.
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2012). Jakarta; BPHN
Christianto,  H.  (2011).  Penafsiran  Hukum progresif  Dalam  Perkara  Pidana.
Mimbar  Hukum ,  Volume  23  (No.3  , Oktober)
F r e e m a n ,   M . D . A .   ( 2 0 1 4 ) . L l o y d ' s Introduction to Yurisprudence . London:
Thomson Reuters.
H a r y a d i ,   D .   ( 2 0 1 2 ) .   K e b i j a k a n
P e n a n g g u l a n g a n   Ti n d a k   P i d a n a Perkosaan  di  Transportasi  Umum, Jurnal  Kebijakan  Dan  Administrasi Publik, Vo.16, No.1 Mei Hiariej,  E.O.S.  (2009). Asas  legalitas  dan Penemuan  Hukum  Dalam  Hukum Pidana . Jakarta: Erlangga
M i c h e l   B a r a m a ,   K o n t r i b u s i   P u t u s a n Pengadilan,
Muladi. (2008). Lembaga Pidana Bersyarat .
Alumni: Bandung.
Mulyadi, L. (2013). Eksistensi Hukum Pidana
Adat  di  Indonesia:  Pengkajian  Asas, N o r m a ,   t e o r i ,   P r a k t e k ,   d a n Prosedurnya. Jurnal  Hukum  dan Peradilan , Vol.2 No.2 Juli M.  Ja'far  Habibzade,  Tarbiat  Modarres U n i v e r s i t y . w w w . l e g a l s e r viceindia.com/articles/Iranianlegalsyst em.htm , diakses 21 April 2017 Putuhena,  M  I.  (2013).  Politik  Hukum Perundang-Undangan:  Mempertegas Reformasi  Legislasi  Yang  Progresif. Jurnal  Rechvinding ,  Vol.2  No.3, Desember
Sahabuddin,  S.  (2014).  Model)  Reorientasi K e b i j a k a n   K r i m i n a l   D a l a m Menyelesaikan  Kasus  Ringan  (Dari Due  Process  Model ke Reintegrative Model ), Jurnal Dinamika Hukum , Vol.
14, No.1 Januari Sidharta,BA. (2007). Risalah Sidang Perkara Nomor  2/PUU-V/2007  dan  Perkara N o m o r   3 / P U U - V / 2 0 0 7 . J a k a r t a : Mahkamah Konstutusi Suartha,  IDM.  (2015).Pergeseran  Asas Legalitas  Formal  ke  Formal  dan Material  Dalam  Pembaharuan  Hukum Pidana Nasional , Jurnal Yustisia , Vol.4, No.1 Januari-April Subarkah.(2015). Implementasi  Hukum P ro g re s i f   D a l a m   p e m b a n g u n a n Berkelanjutan Ekologi . Jurnal Yudisial Vol.8 Nomor 3 Desember
Syamsudin, M.(2011). Konstruksi Pola Pikir Hakim  Dalam  Memutus  Korupsi Berbasis  Hukum  Progresif . Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 1 Januari T a b i u ,   R   &   H i a r i e j ,   E O S .
(2015).Pertentangan  Asas  Lagalitas F o r m i l   d a n   M a t e r i i l   D a l a m Rancanangan  Undang-Undang  KUHP, Jurnal  Penelitian  Hukum ,  Vol.2,  No.1