Volume 4 Nomor 1 (2021)  82-94  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v4i1.617

## Halal Tourism Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Wisata Halal Cirebon
Berliana Pamungkas, Sutisna , Yono Universitas Ibn Khaldun Bogor berlianapamungkas12@gmail.com, stn.sutisna@gmail.com, yono@fai.uika-bogor.co.id

## ABSTRACT
The  rise  of  undocumented  marriage  practices  in  Indonesia  has  had  a  negative impact on society, especially on children's rights. One of the causes of the phenomenon is the application for marriage which was rejected by the Religious Court. Therefore this study is titled: As for the formulation of the problem of this study is to answer (1) how basic the judge's balance in the rejection of itsbat nikah Number: 1242/Pdt/2019/PA.Cbn. (2) how the impact that occurs on the rejection of itsbat marriage on the rights of the child. The method used in this study is qualitative descriptive that is done to know the basis of the judge's consideration in the rejection of marriage at Cibinong religious court, and to know the impact that occurs on the rejection of marriage to the rights of the child. This research uses  primary  data  namely  the  determination  of  Cibinong  Religious  Court  Number: 1242/Pdt/2019/PA.  CBN  and  secondary  data  sourced  from  KHI,  UUP  No.  1,  1974, documents, books, etc. related to this research. The result of this review is that the Judge decides the case No. 1242/Pdt/2019/PA. Cbn with consideration based on the Marriage Act Article 9, a person who is still bound by the rope of marriage with another person can no longer marry, except in the case of that in Article 3 Paragraph (2) and in Article 4 of this Law. Whereas if the rejection of marriage occurs, then the marriage has no legal force and is not entitled to have a marriage certificate. Because of this, it can have an impact on the rights of the child. (1) The child has difficulty obtaining a birth certificate, (2) the child is not allowed to include his/her father's name on the birth certificate, (3) the child has only a civil relationship with his birth mother, (4) the child does not get his/her inheritance from his/her parents, (5) and the child becomes difficult to attend school and find work.
Keywords: Entitlement, Legalization of Marriage, Rights of the Child.

## ABSTRAK
Maraknya  Halal  Tourism  dibeberapa  daerah  salah  satunya  cirebon  Indonesia telah  memberikan  dampak  negatif  maupun  positif  untuk  masyarakat,  khususnya terhadap landasan atau regulasi hukumnya perkembangan  tersebut yang menjadi kajian oleh pemerintah dan jajarannya yang berwenang untuk membuat sebuah aturan untuk mengatur halal tourism tersebut. Oleh karena itu penelitian ini berjudul: Halal Tourism Dalam  Perspektif  Hukum  Islam.  Adapun  rumusan  masalah  dari  penelitian  ini  adalah untuk menjawab (1) Apa yang menjadi regulasi hukum halal tourism di Cirebon ; (2) Apa
Volume 4 Nomor 1 (2021)  82-94  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v4i1.617
faktor penunjang halal tourism di cirebon menjadi salah satu destinasi favorit.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui  dasar  dasar  hukum  terutama  hukum  islam  dalam  dalam  halal  tourism ini,putusan atau fatwa serta faktor pendukung yang menjadikan cirebon menjadi salah satu destinasi favorit, dan untuk mengetahui kelebihan kekurangan serta solusi terhadap halal tourism ini.. Penelitian ini menggunakan data primer yakni observasi dalam suatu objek,wawancaradan  data  sekunder  yang  bersumber  dari  DSN  Fatwa  MUI  108/DSN- MUI/X/2016, NK.11/KS.001/W.PEK/2012, B – 459/DSN-MUI/XII/2012, UU No. 10 Tahun 2009,  Peraturan  Menteri  No.  2  Tahun  2014,  Peraturan  Menteri  Pariwisata  Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  2016,  dokumen,  buku,  dan  lain  sebagainya  yang  ada kaitannya dengan penelitian ini. Hasil dari penilitian ini yakni DSN mengeluarkan  DSN Fatwa  MUI  108/DSN-MUI/X/2016,  NK.11/KS.001/W.PEK/2012,  B – 459/DSN- MUI/XII/2012,  UU  No.  10  Tahun  2009    dengan  pertimbangan  berdasarkan  fatwa tersebut,  kegiatan  pariwisata  halal  di  indonesia  masih    terikat  dengan  hukum  daerah yang  berlaku  di  daerah  yang  mejadi  destinasi  pariwisata  halalt  di  indonseia,  kegiatan pariwisata halal tidak memiliki landasan secara nasional yang berlaku setelah dicabutnya peraturan menteri Pariwisata RI NO.12 Tahun 2016 tentang peraturan sebelumnya layak dicabut.faktor  penunjang  pariwisata  wisata  halal  dicirebon  (1)  Hubungan  pemerintah daerah dengan pihak keraton dan penyedia layanan wisata lainnya cukup baik hingga mampu    menjamin  keamana  berlandaskan  Syariat  dan  nilai-nilai  Islam.  (2)  Memiliki budaya dengan nilai-nilai Islam yang sangat kuat dan Beberapa destinasi wisata dengan jaminan  halal  dan  nilai  Islam  yang  kuat,  seperti  Empal  Gentong  di  segi  kuliner.  (3) Banyaknya  Resort    Syariah  dari  segi  fasilitas,  maupun  Batik  khas  Kota  Cirebon  yang motifnya  terinspirasi  dari  cara  syiar  Sunan  Gunung  Djati.  (4)  Pusat  Pariwasata  Halal seperti adanya destinasi makam Sunan Gunung Djati yang menjadi daya tarik luar biasa untuk para wisatawan Muslim.
Kata Kunci: Penetapan, Pariwisata Halal,Faktor-Faktor Penunjang.

## PENDAHULUAN
Secara umum halal tourism/wisata halal dapat diartikan sebagai kegiatan wisata yang dikhususkan untuk memfasilitasi kebutuhan berwisata umat Islam. Wisata halal ini juga hadir karena adanya sebuah paket perjalanan yang mengacu pada  aturan  hidup  umat  Islam,  baik  di  sisi  adab  mengadakan  perjalanan, menentukan tujuan wisata, akomodasi, hingga makanan. (Sekilas Tentang Wisata Halal, 2016)
Volume 4 Nomor 1 (2021)  82-94  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v4i1.617
Istilah  “halal”  nampaknya  lebih  umum  dan  lebih populis  di  kalangan masyarakat luas. Sedangkan jika menggunakan istilah “syariat”, apalagi “Islam”, secara politis kadangkala terseret ke dalam konotasi yang negatif. Terutama oleh kalangan masyarakat Barat yang secara apriori kurang respek terhadap ajaran Islam. Akhir-akhir ini, tidak jarang predikat Islam oleh mereka dikaitkan dengan paham  terorisme  dan  sektarianistik  yang  dianggap  sebagai  sumber  ajaran kekerasan di berbagai belahan dunia.
Padahal  tidaklah  demikian,  karena  sejatinya  ajaran  Islam  adalah me rupakan  rahmatan  lil  ’alamin  bagi  seluruh  kehidupan  di  dunia  ini.  Dengan demikian,  mempersepsikan  Islam  sebagai  sumber  malapetaka  kekerasan hanyalah bias semata yang seringkali dijadikan komoditas politik global untuk mendeskriditkan umat Islam di dunia internasional.
Sebab itu bagi siapa pun yang memahami Islam secara holistic penggunaan istilah halal, atau syariah, atau bahkan Islam sekali pun, pada hakikatnya adalah sama. Bukankah istilah halal itu merupakan salah satu terma dalam ajaran Islam yang  seringkali  juga  dikorelasikan  dengan  istilah  syariah.  Namun  demikian penggunaan  istilah  “halal”  dalam  aktivitas  wisata  mengandung  pesan  teologis, dalam  arti,  hendaknya  segala  aktivitas  wisata  yang  dibangun  tidak  boleh bertentangan  dengan  ketentuan  ajaran  yang  disyariatkan  Islam.  (Djakfar,  84: 2017).

## A. LANDASAN TEORITIS

## 1. Pengertian Wisata Halal
Dalam  bahasa  Arab  perjalanan  wisata sering  diistilahkan  dengan kata  as-siyahah  yang  diambil  dari  ungkapan  saha  al- maa’siyahah  (air mengalir,  mencair,  meleleh).  Ungkapan  tersebut  digunakan  untuk menyebut air yang mengalir dan berjalan di atas permukaan tanah. Kata as-siyahah  kemudian  digunakan  untuk  konteks  manusia,  yang  berarti bepergian  dari  satu  negeri  ke  negeri  lainnya  dalam  rangka  mencari hiburan (rekreasi), penyelidikan, atau investigasi.
Secara  terminologi  As-Siyahah  dalam  hadits  dan  riwayat,  dalam sebuah hadits mursal yang diriwayatkan Thawus bin Kaisan, disebutkan “Tidak ada pengekangan, tidak ada kebiri (agar tidak menikah), tidak ada pengembaraan  (siyahah),  tidak  ada  hidup  membujang,  dan  tidak  ada kerahiban  (hidup  untuk  beribadah  saja)  dalam  Islam”.  Maksud  dari pengembaraan  (siyahah)  yang  dilarang  disini  adalah  aktivitas meningalkan bangunan (tempat tinggal) untuk berkelana di padang pasir
85 | Volume 4 Nomor 1  2022
dan menjauhi interaksi manusia, demi konsentrasi beribadah kepada Allah SWT. (Bahammam, 6-7: 2012).
Pengaturan pariwisata halal secara komprehensif dapat ditemukan dalam Fatwa  DSN-MUI  Nomor  08/DSNMUI/X/2016  tentang  Pedoman Penyelenggaraan  Pariwisata  Berdasarkan  Prinsip  Syariah,  namun sebagaimana  diketahui  fatwa  DSN  tidak  memiliki  kekuatan  hukum mengikat.  Maka,  permasalahan  penelitian  terletak  pada  bagaimana pembentukan hukum pariwisata halal dilihat dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis (Susilawati, 2019).
Pariwisata  halal  mengedepankan  pemenuhan  kebutuhan  dasar umat Islam di destinasi wisata, seperti beribadah, bersuci, dan berwisata sesuai ketentuan syariah (Destiana & Astuti, 2019).

## 2. Dasar Hukum Wisata Halal
Pada  awalnya hukum melakukan perjalanan yang bersifat umum adalah  diperbolehkan  (mubah),  kecuali  terdapat  suatu  indikasi penghalang yang mengeluarkannya dari status hukum mubah. Ibnu Hazm mengatakan,  “Mereka  bermufakat  bahwa  perjalanan  seseorang diperbolehkan selama matahari belum tergelincir dari hari Kamis.”
Ibn u Abidin berkata, ”Pada asalnya, membaca Al -Quran (tilawah) adalah  ibadah,  kecuali  terdapat  suatu  indikasi  penghalang  (yang mengeluarkannya  dari  konteks  ibadah)  semisal  riya  (pamer),  sum’ah (beramal  agar  didengar  orang),  atau  kondisi  junub,  sehingga  perbuatan tersebut  menjadi  sebuah  kemaksiatan.  Dan  safar  (berpergian)  pada asalnya  adalah  mubah,  kecuali  ada  indikasi  untuk  beribadah  haji  atau berjihad, maka hal perbuatan tersebut menjadi sebuah (bentuk) ketaatan. Atau terdapat indikasi untuk membegal, maka hal tersebut adalah sebuah kemaksiatan.”
3. Jenis Wisata Dalam Hukum Islam
Pariwisata  diwujudkan  dalam  hal  perjalanan  spiritual  tentang pemaknaan  dan  pencapaian  sebuah  tuntutan  ajaran  agama  itu  sendiri. Adapun pariwisata memiliki empat kategori, yaitu:
a. Rihlah Tijarah
Rihlah  Tijarah yakni  wisata  bisnis,  perjalanan  ini  dilakukan  untuk keperluan perniagaan dan sebagainya.
b. Rihlah Ilmiyah
Rihlah  ilmiyah yakni  wisata  atau  perjalanan  untuk  mencari  ilmu pengetahuan,  penelitian, studi banding, Guna memperoleh ilmu atau
Volume 4 Nomor 1 (2021)  82-94  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v4i1.617
ingin  meneliti  dalam  rangka  menyempurnakan  aspek-aspek kekurangan dan kelemahannya.
c. Rihlah Dakwah
Rihlah  Dakwah yakni  wisata  atau  perjalanan  untuk  berdakwah menunjukkan  bahwa  setelah Rasulullah  SAW. wafat,  para  sahabat menyebar  keseluruh  wilayah  baru  yang  masyarakatnya  masih tertinggal dan belum mengenal Islam. Kepergian mereka semata-mata untuk kepentingan penyebaran agama dan bukan mencari nafkah atau ingin menguasai daerah lain.
d. Rihlah Diplomasiyah
Rihlah Diplomasiyah yakni perjalanan diplomasi atau perjalanan yang dilakukan  oleh  seseorang  yang  ditugaskan  oleh  penguasa  dalam urusan kenegaraan.

## 4. Tujuan Wisata Halal
Sebuah tujuan wisata dapat dikatakan sebagai wisata halal adalah harus memenuhi kebutuhan utama wisatawan muslim, seperti dikutip dari  Crescent  Rating,  selaku  perusahaan  yang  berfokus  pada pengembangan  wisata  halal  yang  pernah  melakukan  studi  di  130 negara, menunjukan 6 kebutuhan pokok wisatawan muslim, yaitu:
a. Makanan halal. Bebas alkohol, daging babi, dan sejenisnya.
b. Tersedianya fasilitas ibadah
c. Kamar mandi dengan air untuk wudhu.
d. Pelayanan saat bulan Ramadhan, misalnya santapan berbuka dan sahur.
e. Pencantuman label non-halal apabila ada makanan yang tidak halal.
f. Fasilitas  rekreasi  yang  menjaga  privasi,  tidak  bercampur-baur secara bebas.
5. Dampak Paristiwa
Berikut ini dampak pariwisata terhadap kehidupan sosial budaya:
1) Dampak terhadap keterikatan dan keterlibatan antara masyarakat setempat  dengan  masyarakat  yang  lebih  luas,  termasuk  tingkat ekonomi atau ketergantungannya;
2) Dampak  terhadap  hubungan  interpersonal  antara  anggota masyarakat;
3) Dampak terhadap dasar-dasar organisasi atau kelembagaan sosial;
4) Dampak terhadap migrasi dari dan ke daerah pariwisata;
5) Dampak terhadap ritme kehidupan sosial masyarakat;
6) Dampak terhadap pola pembagian kerja;
7) Dampak terhadap stratifikasi dan mobilitas sosial;
8) Dampak terhadap distribusi pengaruh dan kekuasaan;
9) Dampak  terhadap  meningkatnya  penyimpangan-penyimpangan sosial;

## METODE PENELITIAN
Sugiyono  (2017:  9)  mengatakan  bahwa,  penelitian  kualitaif  adalah penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat  postpositivisme,  yakni  digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah atau bisa juga disebut lawan dari eksperimen,  dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrument  kuncinya.  Teknik pengumpulan data juga dilakukan secara triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat  induktif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  makna  dari pada generalisasi.
Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode pendekatan kualitatif, karena pendekatan penelitian yang bersifat naturalistik serta penelitiannya juga dilakukan pada kondisi yang natural, penelitian ini juga sering dinamakan dengan metode etnographi. Pendekatan penelitian ini dinamakan kualitatif karena data- data  yang  terkumpul  berupa  hasil  dari  wawancara,  deskripsi  hasil  observasi, gambar  atau  foto  dan  lainnya  yang  bukan  bersumber  dari  data  dan  angka (kuantitatif) (Muhyani, 2019: 213).
a. Data Primer
Data primer, adalah data yang telah didapatkan secara langsung oleh peneliti di lapangan atau tempat obyek yang diteliti baik didapat melalui wawancara, observasi ataupun dokumentasi. Pengambilan data primer ini, dilaksanakan dengan wawancara langsung dengan beberapa tokoh baik dari tokoh islam dan  budaya  di  kota  Cirebon  itu  sendiri.  Dengan  observasi  melalui  cara pengamatan  mengcompare  unsur  syariah  dan  pluralismenya.  Sedangkan studi  dokumentasi  didapat  dari  pengambilan  foto  ketika  keberlangsungan proses prosedur yang sedang di laksanakan nya tempat observasi.

## b. Data Sekunder
merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam penelitian ini data sekunder yang telah didapatkan berupa informasi pendukung dari buku dan jurnal.

## HASIL

## 1. Sejarah Singkat Cirebon
Kota  Cirebon  adalah  salah  satu  kota  yang  berada  di  Provinsi  Jawa  Barat, Indonesia.  Kota  ini  berada  di  pesisir  utara  Pulau  Jawa  atau    yang  dikenal dengan  jalur  pantura  yang  menghubungkan  Jakarta-Cirebon-Semarang- Surabaya.
Pada  awalnya  Cirebon  berasal  dari  kata  sarumban.  Cirebon  adalah  sebuah dukuh  kecil  yang  dibangun  oleh  Ki  Gedeng  Tapa.  Lama-kelamaan  Cirebon berkembang  menjadi  sebuah  desa  yang  ramai  yang  kemudian  diberi  nama Caruban (Carub dalam bahasa Cirebon artinya bersatu padu).

## 2. Halal Tourism Dalam Perspektif Hukum Islam
Kata safar dalam ayat-ayat di atas berarti perjalanan atau bepergian. Al- Qur’an  menyatakan  sikap  yang  amat  positif  terhadap  orang  yang  berada dalam  perjalanan  serupa  dengan  sikapnya  terhadap  orang  yang  sakit. Keringanan-keringan  (rukhshah)  yang  diberikan  terhadap  orang  sakit  juga orang-orang  yang  dalam  perjalanan,  dipandang  karena  keduanya  memiliki kesamaan alasan (illat).
Nabi  SAW.  mengatakan  dalam  suatu  hadits  bahwa  perjalanan  itu merupakanbagian dari kesengsaraan sebagaimana diriwayatkan:
ىَلَع ًة هوُق يِف ُد ِجَأ يِِّنإ ، ِ هاللَّ َلوُس َر اَي
، ِ هاللَّ  ْنِم ٌةَصْخ ُر َيِهِ؟ ٌحاَنُج هيَلَع ْلَهَفرَفهسلا يِف ِماَيِّ ِصلا ِهْيَلَع َحاَنُج  َلََف َموُصَي  ْنَأ  هبَحَأ  ْنَم َو ٌنَسَحَف اَهِب َذَخَأ  ْنَمَف . Artinya:  “Wahai  Rasulullah,  sesungguhnya  aku  kuat  untuk  berpuasa  dalam safar, apakah boleh bagiku (untuk berpuasa)? Itu keringanan dari Allah. Siapa yang  mengambilnya,  maka  itu  bagus.  Akan  tetapi  siapa  yang  suka  untuk berpuasa, maka tak mengapa” (HR. Muslim no. 1891 Maktabah Syamilah).
Pada awalnya hukum melakukan perjalanan yang bersifat umum adalah diperbolehkan  (mubah),  kecuali  terdapat  suatu  indikasi  penghalang  yang mengeluarkannya  dari  status  hukum  mubah.  Ibnu  Hazm  mengatakan, “Mereka  bermufakat  bahwa  perjalanan  seseorang  diperbolehkan  selama matahari belum tergelincir dari hari Kamis.”
3. Posisi Hukum Halal Tourism (Al-Ahkam al-Khamsah) Yang  dimaksud  dengan  al-ahkam  al-khamsah  yang  dalam Indonesianya  dikenal  dengan  ahkamul  khamsah  (hukum  taklifi)  adalah
Volume 4 Nomor 1 (2021)  82-94  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v4i1.617
lima kaidah atau lima kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam Islam. Dikatakan taklifi karena kelima hukum inilah yang dibebankan kepada manusia selaku makhluk hidup yang berakal secara sempurna.  Dengan  kemampuan  akal  yang  dianugerahkan  oleh  Tuhan kepada manusia, pada akhirnya memiliki kemampuan untuk membedakan (tamyiz) mana yang boleh dikerjakan, atau sebaliknya mana yang wajib ditinggalkan.
Selanjutnya  dalam  kaitan  dengan  dunia  pariwisata  misalnya, manakah  destinasi  wisata  yang  boleh  dikunjungi  dengan  alasan  karena tidak  mengandung  unsur-unsur  yang  berseberangan  dengan  ketentuan syariah.  Atau,  sebaliknya  justru  destinasi  wisata  yang  boleh  dikunjungi karena  di  dalamnya  ada  hikmah  atau  nilai-nilai  yang  membawa  pada kemaslahatan bagi kehidupan. Apabila dilkaji dari perspektif fiqih, maka niscaya  destinasi  wisata  halal-lah  yang  boleh  dijadikan  objek  para wisatawan Muslim.
Di dalam sistem hukum Islam, ahkamul khamsah itu meliputi wajib, sunnah,  jaiz  (mubah),  makruh  dan  haram.  Sejatinya  ahkamul  khamsah inilah yang membedakannya dengan produk hukum manusia yang hanya berkisar  pada  komitmen  hitam  dan  putih,  Hitam  dalam  arti  dilarang dilakukan, sedangkan putih berarti boleh dilakukan dan bebas dari sanksi terhadap pelakunya. (Djakfar, 91: 2017).
4. Halal Tourism Antara Mashlahah dan Fitrah
Muhammad Tahir ibn ‘Asyur, dalam kitabnya Ma qashid al- Syariah memetakan mashlahah menjadi empat bagian, yakni pertama, mashlahah dari aspek pengaruhnya terhadap tegaknya umat. Sedangkan yang kedua dilihat  dari  aspek  relasinya  dengan  umat  secara  umum,  kelompok (komunitas) maupun individu (personal). Adapun yang ketiga, mashlahah dilihat dari aspek terwujudnya kebutuhan atau terhindarinya kerusakan (mafsadah) dan yang keempat, adanya mashlahah karena sebagai tujuan atau implikasi dari perbuatan.
Pertanyaan  mendasar  adalah,  apakah  pengembangan  industri wisata halal telah sesuai dengan konsep mashahah atau tidak, dalam arti dapat menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat. Dalam hal ini dapat digunakan  analisis  mashlahah  dan  hubungannya  dengan  masyarakat, yakni mashlahat al-kulliyah dan mashlahat al- juz’iyyah. Mashlahah yang pertama  adalah  mashlahah  yang  kembali  kepada  masyarakat  secara umum (luas). Sedangkan mashlahah yang kedua adalah mashlahah bagi perseorangan atau beberapa individu yang harus dijaga sesuai ketentuan- ketentuan muamalah.
Dilihat  dari  aspek  mashlahah,  kehadiran  destinasi  wisata  halal diharapkan  akan  banyak  memberi  manfaat  kepada  seluruh  lapisan masyarakat dalam arti luas, baik bagi para pengusaha maupun pengunjung
yang  pada  akhirnya  akan  mempunyai  dampak  terhadap  peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan PAD ini pada akhirnya akan berimbas pada kesejahteraan penduduk daerah di mana destinasi wisata halal  dikembangkan.Dan  dengan  semakin  meningkatnya  jumlah pengunjung merupakan indikator bahwa pengunjung merasa puas dengan segala macam objek yang disajikan dengan segala faktor pendukungnya. Sebab  itu,  jika  sekiranya  realitas  menunjukkan  demikian,  maka  secara kulliyah  maupun  juz’iyyah  kehadiran  destinasi  wisata  halal  telah  dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas.
Selanjutnya  menurut  konsep  maqashid  al- ‘ammah  bahwa  tujuan yang akan dibangun adalah berdasarkan fitrah. Yakni fitrah yang secara umum  menghendaki  adanya  persamaan,  kebebasan,  toleransi  dan  lain sebagainya sesuai dengan tujuan umum syariah.38 Dalam kaitan dengan fitrah ini Ibnu ‘Asyur mempertegas bahwa segala perbuatan yang sesuai dengan akal sehat adalah termasuk fitrah. Sebaliknya jika kontra produksi dengan  akal  sehat,  maka  berarti  telah  menyimpang  dari  fitrah.39 Bukankah  fitrah  itu  adalah  naluri  manusia  yang  pada  dasarnya  selalu condong kepada kebaikan yang menjadi harapan semua orang.
Dalam  kaitan  dengan  menjual  jasa  di  bidang  kepariwisataan, tentunya  wisata  halal  tidaklah  perlu  melakukan  diskriminasi  terhadap para  pengunjung.  Dalam  arti,  siapa  pun  saja  bebas  menikmati  tanpa dibatasi  oleh  suku,  agama,  ras,  dan  antargolongan  apa  pun.  Jika  tidak, samahalnya  dengan  melanggar  hak  asasi  manusia.  Dalam  hal  ini  jelas, Islam,  sangat  menghormati  hak  asasi  manusia,  sebagaimana  Deklarasi Kairo  tahun  1990  yang  dikeluarkan  oleh  Organisasi  Konferensi  Islam (OKI), termasuk di dalamnya adalah Indonesia.
Bukankah dunia wisata adalah sebatas muamalah yang mengatur hubungan antarmanusia, selama tidak ada perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Mereka adalah sama, sehingga dengan demikian perlu dibangun sikap toleransi, saling menghormati, saling melindungi dan saling menghargai sejalan dengan fitrah manusia yang pada akhirnya akan menghasikan  kemaslahatan  dan  kepuasan  bagi  wisatawan  dalam menikmati  pesona  wisata  halal  di  manapun  dan  kapanpun  saja.yang menjunjung tinggi nilai-nilai etis serta menghargai eksistensi manusia.
Hal ini sejalan dengan karakter ekonomi syariah yang uluhiyyah, insaniyyah,  akhlaqiyyah  dan  washatiyyah.41  Tentunya,  karakter  ini, secara universal harus terimplementasi ke dalam atmosfer dunia wisata halal  yang  mengedepankan  terciptanya  kedamaian,  keamanan, kenyamanan,  kemaslahatan  dan  sebagainya  sehingga  para  wisatawan akan mendapat kepuasan secara total. Inilah sejatinya fitrah ajaran Islam yang  selalu  mendorong  tercapainya  mashlahah  di  dalam  kehidupan. (Djakfar, 128-130: 2017)
Volume 4 Nomor 1 (2021)  82-94  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v4i1.617
Syariat  bukanlah  fiqih,  karena  keduanya  merupakan  entitas tersendiri,  kendati  kadangkala  disamakan  antara  keduanya.  Syariat sejatinya adalah merupakan kumpulan perintah (awamir) dan sejumlah larangan  (nawahi)  untuk  manusia  yang  bersumber  dari  ajaran  wahyu. Sedangkan  fiqih  adalah  merupakan  kumpulan  hukum-hukum  yang bersifat amaliah yangt digali dari dalil- dalilnya yang rinci melalui ijtihad oleh imam mujtahid atau imam madzhab.
Oleh karena itu bertitik tolak dari kedua entitas di atas, kata “halal” di  dalam  istilah  wisata  halal  yang  sekarang  banyak  dibicarakan  dalam dunia  pariwisata,  secara  luas  merupakan  bagian  dari  ranah  syariah. Artinya,  segala  aktivitasnya  tidak  boleh  bertentangan  dengan  prinsip- prinsip syariah. Sebab itu untuk memperjelas apa saja sejatinya kawasan yang terlarang itu, maka tentunya dalam hal ini perlu penjelasan yang lebih detail (rinci) dari fiqih.
Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  wisata  halal  secara operasional  merupakan  wilayah  kajian  fikih.  Bagaimanapun  kehadiran dan  perkembangan  industri  wisata  halal  ke  depan  tentu  membutuhkan peran fikih (fukaha) agar praktik wisata yang berbasis syariah terhindar dari  hal-hal  yang  secar a  syar’i  justru  wajib  dihindari.  Inilah  sejatinya benang  merah  yang  membedakannya dengan  wisata  konvensional  yang teralienasi dari ketentuan-ketentuan syariat Islam.
5. Faktor Penunjang Halal Tourism di cirebon
Selain  berdampak  dalam  segi  perkembangan  Pariwisata  Halal secara  Nasional,  wawasan  mengenai  faktor  penunjang  atau  pendukung dan  penetapan  Undang-Undang  yang  berlaku  sangat  penting  untuk mengembangkan  Halal  Tourism  dalam  aspek  tertentu  dan  responsif masyarakat, karna kegiatan Pariwisata Halal ini berjalan karena 2 pihak yaitu Konsumen dan penyedia layanan, yang disatukan pelaku wisata, dari hasil  wawancara  ditempat  penulis  melakukan  wawancara  pada  tahun 2020.
Penulis  melihat  di  Kota  Cirebon  tersebut  banyak  beberapa pengurus  penyedia  layanan  jasa  pariwisata  merasa  resah  karena  sadar akan potensi Halal Tourism di jaman sekarang terkhusus di Kota Cirebon, Akhirnya  penulis  memutuskan  untuk  melakukan  wawancara  dengan beberapa narasumber, seperti Tokoh Agama maupun pengelola fasilitias pariwisata.
Hasilnya  beberapa  tokoh  beranggapan  bahwa  sedikit  perhatian dari  pemerintah  untuk  berkembangnya  wisata-wisata  di  Kota  Cirebon karna  akan  jauh  lebih  berkembang  kedepannya  jika  memberi  lebih perhatiannya,  karena  sejauh  ini  memang  hanya  dari  pihak  daerah  saja (selfclaim)  yang  berwenang  seperti  pemerintah  daerah,  keraton  dan pengelola  wisata  lainnya  atas  dasar  melestarikan  budaya,  untung  saja
Volume 4 Nomor 1 (2021)  82-94  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v4i1.617
dengan  budaya  keislaman  yang  kuat  serta  hubungan  Keraton  dengan Pemerintah setempat cukup baik hingga hari ini selalu berjalan event di Kota Cirebon, dan saya selaku penulis, ini adalah suatu faktor penunjang atau pendukung untuk Wisata Halal di Kota Cirebon dari segi hubungan yang menimbulkan sinergi serta budaya keislaman yang kuat.
Dalam Undang undang maupun peraturan menteri tidak ada dan sudah  ditarik  dan  hanya  DSN-MUI  yang  menjadi  acuan  dan  peaturan peraturan daerah setempat yang dapat menjadi acuan namun tetap tidak menjadi acuan nasional.
Berikut ini beberapa permasalahan dan solusi tentang pariwisata halal di indonesia :
1) Mendorong pemerintah untuk membentuk Undang-Undang Pariwisata Syariah  sebagai  dasar  hukum  pengaturan  dan  pengembangan pariwisata di indonesia.
2) Pemerintah Indonesia harus memberikan dukungan penuh. Dukungan ini tidak hanya bersifat konstan, tapi  mesti berkelanjutan. Meskipun peraturan  pariwisata  syariah  bagus,  tanpa  dukungan  penuh pemerintah, maka akan membuat bisnis pariwisata syariah akan tetap menjadi tidak berkembang.

## KESIMPULAN
Setelah  menganalisis,  mengumpulkan,  dan  melakukan  pembahasan  terhadap data-data yang sudah diperoleh tentang Halal Tourism Dalam Perspektif Hukum Islam Studi kasus Cirebon, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :
1. Peraturan dalam penetapan mengatur Pariwisata Halal yakni DSN Fatwa MUI
108/DSN-MUI/X/2016, NK.11/KS.001/W.PEK/2012, B – 459/DSN- MUI/XII/2012 alasan terlahirnya Fatwa ini berdasar untuk membuat standar dan  Regulasi  Pariwisata  Syariah,  penerbitan  aturan  ini  diperlukan  agar perkembangan wisata di Tanah Air tetap menjaga niai-nilai dan ajaran agama. Agar masyarakat pelaku Pariwisata Syariah di Indonesia berkembang dengan cepat dan bisa bersaing dengan negara lain, dan disisi lain untuk mengatur serta  memberi  pedoman  bagi  masyrakat  pelaku  Pariwisata  halal  atau  halal tourisd  adapun  PERDA,  Wewenang  Keraton  di  wilayah  yang  menjadi  objek atau  penyedia  wisata  yang  menjadi  acuan  hukum  namun  tidak  secara nasional.
2. Adapun  faktor  pendukung  terhadap  Kota  Cirebon  yang  menjadi  destinasi favorit Halal Tourism sebagai berikut:
3. Hubungan  pemerintah  daerah  dengan  pihak  keraton  dan  penyedia  layanan wisata lainnya cukup baik hingga mampu menjamin keamana berlandaskan Syariat  dan  nilai-nilai  Islam,  Memiliki  budaya  dengan  nilai-nilai  Islam  yang sangat  kuat  dan  Beberapa  destinasi  wisata  dengan  jaminan  halal  dan  nilai Islam  yang  kuat,  seperti  Empal  Gentong  dari  segi  kuliner  dan  banyaknya Resort    Syariah  dari  segi  fasilitas,  maupun  Batik  khas  Kota  Cirebon  yang motifnya  terinspirasi  dari  cara  syiar  Sunan  Gunung  Djati  serta  Pusat Pariwasata  Halal  seperti  adanya  destinasi  makam  Sunan  Gunung  Jati  yang menjadi daya tarik luar biasa untuk para wisatawan Muslim.

## DAFTAR PUSTAKA
Aceh,  D.  K.  (2016).  Sekilas  Tentang  Wisata  Halal.  Retrieved  from http://disbudpar.acehprov.go.id/sekilas-tentang-wisata-halal/.
Adhadianty G., N. (2017). Pengaruh Tradisi Ziarah Terhadap Perubahan Sosial- Ekonomi  Masyarakat  Sekitar  Makam  Sunan  Gunung  Jati:  Studi  Deskriptif pada  Masyarakat  Blok  Pekauman  Desa  Astana,  Cirebon.  Repository Indonesia University of Education.
Ahmadi, E. (2019). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.
Bahammam, F. S. (2012). Panduan Wisatawan Muslim. Pustaka Al - Kautsar.
Bahammam, F. S. (2012). Panduan Wisatawan Muslim. Jakarta Timur: Pustaka Al- Kautsar.
Destiana, R., & Astuti, R. S. (2019). Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia. Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia, 1, 1.
Djakfar, M. (2017). Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia. UIN-Maliki Press.
Hakekat  Wisata  Dalam  Islam,  H.  d.-M.  (2020).  Retrieved  from https://web.facebook.com/kuliahhalal/posts/secara-umum-wisata-halal- dapat-diartikan-sebagai-kegiatan-wisata-yang- dikhususka/1814374158711347/?_rdc=1&_rdr.
Harashta, A. (2020). Potensi Pengembangan Pariwisata Halal (Halal Tourism) di Kota Semarang.
Hariyanto,  O.  I.  (2016).  Destinasi  Wisata  Budaya  dan  Religi  di  Cirebon.  Jurnal Ecodemica, 4.
Hasibuan, L. (2019). CNBC Indonesia. Retrieved from https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20190409174407-33-
65545/selamat-indonesia-jadi-destinasi-wisata-halal-terbaik-dunia.
Kaelany. (2012). Pariwisata Dalam Pandangan Islam. Jakarta: Misaka Galiza.
Pariwisata, S. (2016). Pariwisata Halal : Pengertian, Prinsip dan Prospeknya. (A.R.
Syahid, Editor) Retrieved from https://studipariwisata.com/- referensi/pariwisata-halal/.
Pitana, G. I., & Diarta, I. S. (2019). Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Republika. (2019, April 10). Indonesia Peringkat Pertama Global Muslim Travel Index. Retrieved from https://www.republika.co.id/berita/gaya- hidup/travelling/19/04/10/ppq0yg328-indonesia-peringkat-pertama- global-muslim-travel-index.