## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI KASUS PEMERINTAH KOTA SEMARANG)
Yohanes Suhardjo
Fakultas Ekonomi Universitas Semarang
Diterima: Agustus 2019, Disetujui: September 2019, Dipublikasikan: Oktober 2019

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  factors  that  influence  the  Quality  of  Regional Government  Financial  Statements  that  describe  the  financial  position,  financial condition and financial performance of local government.
This study uses primary data obtained by distributing questionnaires to 7 DPOs in Semarang  City  Government  as  many  as  35  questionnaires  distributed.  The  sample  in this  study  was  Semarang  City  Government  ASN  which  was  chosen  as  the  respondent. The  exogenous  variables  inthis  study  are  HR  competency,  SAKD  and  SPI  while  the endogenous variable is LKPD Quality. The sampling technique consists of two stages, namely  the  stage  of  determining  OPD  to  be  sampled  and  the  stage  of  determining respondents  on  OPD  as  the  sample  object.  The  selection  of  respondents  used  a purposive sampling method. Data analysis uses the Partial Least Square (PLS).
The results of this study indicate that the HR competency variable does not affect the  variable  quality  of  LKPD.  SAKD  variable  does  not  affect  the  quality  variable LKPD. The SPI variavle influences the quality of LKPD.
Keywords : Quality  of  Local  Government  Financial  Reports,  Human  Resources Competencies, Regional Financial Accounting System, Internal Control System

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  berpengaruh terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  yang  menggambarkan  posisi keuangan, kondisi keuangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah.
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  yang  diproleh  dengan  cara  menyebar kuesioner  kepada  7  OPD  di  lingkungan  Pemerintah  Kota  Semarang  sebanyak  35 kuesioner  yang  didistribusikan.  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  ASN  Pemerintah Kota  Semarang  yang  dipilih  menjadi  responden.  Adapun  variabel  eksogen  dalam penelitian ini adalah Kompetensi SDM, SAKD dan SPI sedangkan variabel endogennya yaitu  Kualitas  LKPD.  Teknik  pengambilan  sampel  meliputi  2  tahap  yaitu  tahap penentuan OPD  yang menjadi sampel dan tahap penentuan responden pada OPD yang sebagai obyek sampel. Pemilihan responden menggunakan metode purposive sampling . Analisis data menggunakan metode Partial Least Square (PLS).
Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  kompetensi  SDM  tidak berpengaruh  terhadap  variabel  kualitas  LKPD.  Variabel  SAKD  tidak  berpengaruh terhadap  variabel  kualitas  LKPD.  Adapun  variabel  SPI  berpengaruh  terhadap  kualitas LKPD .
Kata kunci : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Dengan  diterbitkannya  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia (Permendagri  RI)  nomor  64  tahun  2013  tentang  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  Berbasis  Akrual  pada  Pemerintah  Daerah  maka  bagi  pemerintah  daerah (pemda) menjadi kewajiban untuk menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).
LKPD  berisi  informasi  mengenai  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  keuangan  daerah.  LKPD  menggambarkan  posisi keuangan, kondisi keuangan dan kinerja keuangan  pemerintah daerah.
Berdasarkan Permendagri RI nomor 64 tahun 2013, LKPD terdiri dari 7 (tujuh) jenis  yaitu  Neraca,  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA),  Laporan  Operasional  (LO), Laporan  Arus  Kas (LAK),  Laporan  Perubahan Saldo Anggaran  Lebih (SAL),  Laporan Perubahan  Ekuitas  (LPE)  dan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan  (CaLK).  LKPD  akan digunakan  oleh  para  pemakai  yang  berkepentingan  dalam  pembuatan  keputusan. Adapun  para  pemakai  yang  berkepentingan  atas  LKPD  yaitu  masyarakat, pimpinan/anggota DPRD, lembaga pemberi pinjaman dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati keuangan sektor pemerintah.
Agar  LKPD  bermanfaat  bagi  para  pihak  yang  berkepentingan  maka  LKPD tersebut harus berkualitas. LKPD disebut berkualitas apabila informasi yang disajikan di dalam  LKPD  telah  memenuhi  karakteristik  kualitatif.  Jika  LKPD  memenuhi karakteristik  kualitatif  maka  LKPD  tersebut  bermanfaat  untuk  pembuatan  keputusan, misalnya  keputusan  perencanaan  dan  pengendalian  keuangan.  Karakteristik  kualitatif LKPD terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
Adapun uraian karakteristik kualitatif LKPD seperti berikut:
1. Relevan
Informasi  dikatakan  relevan  apabila  informasi  yang  termuat  didalamnya  dapat mempengaruhi  keputusan  pengguna  dengan  membantu  mereka  mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

## 2. Andal
Keandalan  informasi  sangat  bergantung  pada  kemampuan  suatu  informasi  dalam menyajikan  secara  wajar  keadaan  atau  peristiwa  yang  disajikan  dengan  keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu informasi akan berbeda tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standard yang digunakan untuk menyajikan  informasi  tesebut.  Suatu  informasi  dikatakan  andal  apabila  informasi tersebut  dapat  diuji  kebenarannya,  netral,  penyajian  secara  wajar/  jujur (representational faithfulness) .
3. Dapat dibandingkan
Informasi  yang  termuat  dalam  laporan  keuangan  akan  lebih  berguna  jika  dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami
Informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  dapat  dipahami  oleh  pengguna dan  dinyatakan  dalam  bentuk  serta  istilah  yang  disesuaikan  dengan  batas pemahaman para pengguna.
Mengacu pada uraian di muka, bisa disimpulkan bahwa LKPD yang berkualitas merupakan  syarat  agar  LKPD  memiliki  manfaat  bagi  para  pihak  yang  berkepentingan dalam  pembuatan  keputusan.  Dengan  demikian  bagi  Pemerintah  Daerah  menjadi kewajiban  dan  kebutuhan  bahwa  LKPD  yang  disusunnya  memenuhi  kriteria berkualitas. Hal ini berarti LKPD yang berkualitas merupakan suatu keharusan.
Penelitian  tentang  kualitas  LKPD  sudah  pernah  dilakukan.  Yensi  dkk  (2014) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas  LKPD,  yang  hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa    Kompetensi  SDM berpengaruh terhadap Kualitas LKPD. Nurillah dan Dul Muid (2014) dan Sadu Wibawa dkk  (2017)  juga  melakukan  penelitian  mengenai  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia  Terhadap  Kualitas  LKPD,  yang  hasilnya  mendukung  hasil  penelitian    yang dilakukan Yensi dkk. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dan Agustini (2016) mengenai  Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap  Kualitas LKPD menunjukkan hasil yang berbeda yaitu Kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap Kualitas LKPD.
Penelitian yang dilakukan oleh Yensi dkk (2014) juga menguji Pengaruh Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD)  Terhadap  Kualitas  LKPD,  yang  hasilnya
menunjukkan bahwa SAKD berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh: Rahayu dkk (2014), Nurillah dan Dul Muid (2014), Ningtyas dan Widyawati (2015), dan Yuliani dan Agustini (2016). Hasil penelitian-penelitian tersebut mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Yensi dkk bahwa SAKD  berpengaruh terhadap Kualitas LKPD.
Yensi  dkk  (2014)  selain  menguji  pengaruh  Kompetensi  SDM  dan  SAKD Terhadap  Kualitas  LKPD,  juga  menguji  pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  (SPI) Terhadap  Kualitas  LKPD.  Hasil  penelitian  Yensi  dkk  (2014)  mengenai  Pengaruh  SPI terhadap Kualitas  LKPD menunjukkan bahwa SPI tidak berpengaruh terhadap kualitas LPKD.  Hasil  penelitian  ini  didukung  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yuliani  dan Agustini  (2016)  yang  menyatakan  bahwa  SPI  tidak  berpengaruh  terhadap  Kualitas LKPD. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurillah dan Dul Muid (2014), Shintia dan Erawati (2017) maupun Sadu Wibawa dkk (2017) yang menyatakan bahwa SPI berpengaruh terhadap Kualitas LKPD.
Uraian di muka menunjukkan bahwa terdapat Research Gap mengenai Pengaruh Kompetensi  SDM,  SAKD  dan  SPI  Terhadap  Kualitas  LKPD.  Hal  ini  menarik  untuk diteliti kembali melalui penelitian lanjutan sebagai konfirmasi atas hasil-hasil penelitian sebelumnya  tersebut.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lanjutan  dalam  rangka mengkonfirmasi  kembali  Pengaruh  Kompetensi  SDM  dan  SPI  Terhadap  Kualitas LKPD.  Adapun  penelitian  ini  berjudul  “Faktor-Faktor  yang  Berpengaruh  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Kasus  Pemerintah  Kota Semarang)”.

## Perumusan Masalah
Kualitas  LKPD  merupakan  hal  urgen  bagi  pemerintah  daerah.  Terdapat  banyak faktor yang mempengaruhi kualitas kualitas LKPD.

## Pertanyaan Peneliti
Apakah Kompetensi SDM, SAKD dan SPI berpengaruh terhadap Kualitas LKPD?

## Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh Kompetensi SDM, SAKD dan SPI terhadap kualitas LKPD.

## TINJAUAN PUSTAKA
Teori Kepatuhan ( Compliance Theory )
Teori  Kepatuhan  ( compliance  theory )  merupakan  teori  yang  menjelaskan  suatu kondisi  dimana  seseorang  taat  terhadap  perintah  atau  aturan  yang  diberikan.  Menurut Taylor  (2006:266)  kepatuhan  adalah  memenuhi  permintaan  orang  lain,  didefinisikan keinginan orang lain atau melakukan apa-apa  yang diminta oleh orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respons terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain.
Dalam  kepatuhan  yang  dinilai  adalah  ketaatan  semua  aktivitas  sesuai  dengan kebijakan,  aturan,  ketentuan  dan  undang-undang  yang  berlaku.  Sedangkan  kepatuhan lebih  pada  keluruhan  budi  pimpinan  dalam  mengambil  keputusan.  Jika  melanggar kepatuhan  belum  tentu  melanggar  kepatuhan.  Selain  itu,  kepatuhan  menetukan  apakah pihak  yang  diaudit  telah  mengikuti  prosedur,  standar,  dan  aturan  tertentu  yang ditetapkan  oleh  pihak  yang  berwenang.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menentukan  apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu.
Teori  kepatuhan  telah  diteliti  pada  ilmu-ilmu  sosial  khususnya  di  bidang psikologi  dan  sosiologi  yang  lebih  menekankan  pada  pentingnya  proses  sosialisasi dalam  mempengaruhi  perilaku  kepatuhan  seorang  individu.  Teori  kepatuhan  dapat mendorong  seseorang  untuk  lebih  mematuhi  peraturan  yang  berlaku,  sama  halnya dengan perusahaan yang berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu  karena  selain  merupakan  suatu  kewajiban  perusahaan  untuk  menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, juga akan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan.  Berdasarkan  perspektif  normatif  maka  sudah  seharusnya  bahwa  teori kepatuhan  dapat  diterapkan  di  bidang  akuntansi.  Apalagi  kepatuhan  entitas  pelaporan dalam  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  berupa  laporan  keuangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam memenuhi kepatuhan terhadap pengungkapan informasi  dalam  laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintahan.

## Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan  keuangan  merupakan  produk  aktif  dari  sistem  akuntansi  yang  berlaku pada  suatu  organisasi,  baik  organisasi  swasta  maupun  pada  organisasi  pemerintahan.
Laporan  keuangan  pada  organisasi  pemerintahan  merupakan  asersi  dari  pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain ( stakeholder ) tentang kondisi keuangan pemerintah.
Tujuan  laporan  keuangan  penting  baik  pada  organisasi  swasta  maupun  pada pemerintahan  sehingga  pemerintahan  perlu  memperhatikan  kualitas  dari  laporan keuangan  tersebut.  Menurut  Bastian  (2006)  menyatakan  bahwa  kualitas  laporan keuangan dapat diukur berdasarkan karakteristik kualitatif diantaranya: dapat dipahami, relevan,  materialitas,  keandalan/reliabilitas,  penyajian  jujur,  substansi  mengungguli bentuk,  netralitas,  pertimbangan  sehat,  kelengkapan  dan  dapat  dibandingkan.  Kualitas laporan  keuangan  mencerminkan  tertib  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah serta menunjukkan  laporan  keuangan  sudah  menuju  kearah  yang  benar  guna  mewujudkan anggaran yang tepat sasaran.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan  mengenai  kualitas  laporan  keuangan  pemerintahan  daerah bahwa  karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  merupakan  ukuran-ukuran  normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan diharapkan agar semuanya berjalan dengan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat  terutama  laporan  keuangan  yang  keberadaanya  sangat  penting  dan  dibutuhkan untuk  di  pertanggungjawabkan.  PP  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah diderivasi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 sebagai Pedoman Penerapan SAP berbasis akrual di lingkungan pemerintah daerah.

## Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber  daya  manusia  ( human  resources )  merupakan  orang-orang  di  dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan  dari  anggota  eksekutif  maupun  legislatif  dalam  menjalankan  fungsi  dan perannya masing-masing dalam pengelolaan keuangan daerah.
Keberhasilan  suatu  organisasi  dalam  mencapai  suatu  tujuan  sangat  ditentukan oleh kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di dalamnya. Dalam  organisasi  publik,  peran  SDM  lebih  ditekankan  pada  kemampuan  memberikan
pelayanan  yang  terbaik  bagi  masyarakat,  sehingga  organisasi  tetap  memiliki  reputasi kineja  yang  unggul  dan  akuntabel  dimata  masyarakat.  Oleh  karenannya,  kompetensi SDM  pada  setiap  level  manajemen  menjadi urgen baik  level  pimpinan  maupun  staf pemerintahan.
Dalam  pengelolaan  keuangan  daerah,  pemerintah  daerah  harus  memiliki  sumber daya  yang  kompeten.  Kompetensi  merupakan  karakteristik  yang  mendasari  seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Kompetensi merupakan karakteristik dari  seseorang  yang  memiliki  ketrampilan  (skill),  pengetahuan  (knowledge)  dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan pekerjaan (Harvesi, 2005 dalam Yuliani dan Agustini,  2016).  Kompetensi  dapat  dilihat  dari  latar  belakang  pendidikan,  pelatihan- pelatihan dan pengalaman dibidang keuangan.

## Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD)  menjelaskan  serangkaian  prosedur yang saling berhubungan, yang digunakan sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang  ditunjukan  untuk  menghasilkan  informasi  dalam  bentuk  laporan  keuangan  yang akan  digunakan  pihak  internal  dan  eksternal  pemerintah  daerah  untuk  pengambilan keputusan ekonomi.
Prosedur  yang  dimaksud  adalah  proses  pengindentifikasian,  pengukuran, pencatatan  dan  pelaporan  transaksi  ekonomi  (keuangan)  suatu  organisasi.  Yang dimaksud dengan proses pengindentifikasian adalah pengindentifikasian ekonomi, agar dapat  membedakan  mana  transaksi  yang  bersifat  ekonomi  dan  mana  yang  tidak.  Pada dasarnya  transaksi  ekonomi  adalah  aktivitas  yang  berhubungan  dengan  uang.  Proses selanjutnya  adalah  pengukuran  transaksi  ekonomi,  yaitu  dengan  menggunakan  satuan uang.  Proses  tersebut  menggunakan  sistem  pencatatan  dan  dasar  akuntansi  tertentu. Pelaporan  transaksi  ekonomi  akan  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  merupakan hasil akhir proses akuntansi.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah,  Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Daerah  atau  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  menjelaskan  rangkaian  sistematik  dari  prosedur,  penyelenggara, peralatan  dan  elemen  lain  untuk  mewujudkan  fungsi  akuntansi  sejak  analisis  transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah. SAKD
memuat pilihan prosedur dan teknik  akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan  pada  jurnal,  posting  kedalam  buku  besar,  penyusunan  neraca  saldo,  dan penyajian laporan keuangan.

## Sistem Pengendalian Intern (SPI)
Sistem Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris,  manajemen,  dan  personil  satuan  usaha  lainnya,  yang  dirancang  untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal keandalan pelaporan  keuangan,  kesesuaian  dengan  undang-undang  dan  peraturan  yang  berlaku, efektivitas, dan efisiensi.
Dalam  perusahaan,  pengendalian  intern  dimaksudkan  agar  kesalahan  dan penyimpangan yang disebabkan oleh faktor manusia baik yang disengaja maupun tidak, dapat  ditekan.  Pengendalian  intern  tidak  hanya  menyangkut  masalah  penelaahan  atas catatan,  tetapi  juga  meliputi  penilaian  atas  berbagai  fungsi  operasional  dalam  suatu perusahaan. Untuk itu, diperlukan pengendalian intern yang baik yang dapat membantu pihak manajemen dalam mengendalikan perusahaannya.
Menurut  Saputra  (2015)  keterkaitan  antara  sistem  pengendalian  inten  dengan kualitas  laporan  keuangan  yaitu  untuk  menghasilkan  laporan  keuangan  pemerintah daerah  harus  melalui  proses  dan  tahap-tahap  yang  diatur  dalam  sistem  akuntansi pemerintah  daerah.  Selain  itu,  menurut  Inapty  dan  Martiningsih  (2016)  Sistem Pengendalian  Internal  (SPI)  juga  merupakan  suatu  kegiatan  pengendalian  dalam mengelola  sistem  informasi  dengan  tujuan  memastikan  akurasi  dan  kelengkapan informasi.  SPI  (Sistem  Pengendalian  Internal)  yang  dijalankan  dengan  maksimal  akan mendorong  sistem  pemerintahan  berjalan  dengan  baik.  Sistem  pengendalian  internal akan  lebih  berguna  apabila  didukung  dengan  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah sehingga  pengelolaan  dan  penyelenggaraan  keuangan  akan  menghasilkan  laporan keuangan menjadi berkualitas.

## Telaah Penelitian Terdahulu
Menurut Yensi dkk (2014) kompetensi sumber daya adalah kemampuan seorang individu,  suatu  organisasi,  atau  sistem  untuk  melaksanakan  fungsi-fungsi  atau kewenangannya  untuk  mencapai  tujuannya  secara  efektif  dan  efisien.  Dalam penyusunan  laporan  keuangan,  SDM  yang  terkait    harus  memiliki  kompetensi  dalam
ilmu akuntansi agar laporan keuangan yang disususn memenuhi karakteristik kualitatif. Penelitian  yang dilakukan oleh Roviyantie (2011) dalam Wibawa dkk (2018) dan Yensi dkk  (2014)  memberikan  bukti  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Hal ini berarti  bahwa semakin kompeten sumber daya manusia penyusun LKPD maka semakin tinggi kualitas LKPD, serta sebaliknya.
SAKD  adalah  sistem  akuntansi  yang  meliputi  proses  pencatatan,  penggolongan, penafsiran,  peringkasan  transaksi,  atau  kejadian  keuangan  serta  pelaporan  keuangan terkait pelaksanaan APBD, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Berdasarkan  Peraturan  Pemerinrtah    tersebut  maka  pemerintah  daerah  berkewajiban menyusun  SAKD  yang  selaras  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005.    Pemerintah  daerah  menetapkan  SAKD  dalam bentuk  Peraturan  Kepala  Daerah  dengan  berpedoman  pada  Peraturan  Pemerintah Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Penelitian    yang dilakukan  oleh  Roviyantie  (2011)  dalam  Wibawa  dkk  (2018)  dan  Yensi  dkk  (2014) menunjukkan bahwa  SAKD berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD.
Sistem  Pengendalian  Intern  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  60  Tahun  2008  adalah  proses  yang  intergral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang dilakukan secara terus menurus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap perundan-undangan.  SPI  menurut  Shintia  dan  Erawati  (2017)  memiliki  hubungan dengan  kualitas  LKPD.  SPI  bertujuan  menjamin  bahwa  LKPD  yang  disusun  dan disajikan  pemerintah  daerah  berkategori  wajar  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi Keuangan Pemerintah yang berlaku.

## Perumusan Hipotesis
H1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
H2  :  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  berpengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
H3  :  Sistem  Pengendalian  Intern  berpengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah

## KERANGKA PEMIKIRAN
Model penelitian ini tampak pada gambar 1 berikut ini:
Gambar 1 Kerangka Pemikiran Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X 2 ) Kompetensi Sumber Daya Manusia (X 1 ) Sistem Pengendalian Intern (X 3 ) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

## METODE PENELITIAN

## Variabel Penelitian
Variabel  dalam  penelitian  ini  meliputi  variabel  eksogen  dan  variabel  endogen yaitu  tiga  variabel  eksogen  dan  satu  variabel  endogen.  Adapun  variabel  eksogennya yaitu  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Sedangkan variabel endogennya adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

## Definisi Operasional
Definisi  operasional  menjelaskan  karakteristik  dari  objek  ke  dalam  elemen- elemen  yang  dapat  diobservasi  yang  menyebabkan  konsep  dasar  diukur  operasional didalam penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kualitas  laporan  keuangan  daerah  adalah  informasi  yang  memuat  data  berbagai elemen  struktur  kekayaan  dan  struktur  finansial  yang  merupakan  pencerminan  hasil aktivitas  tertentu.  Istilah  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  meliputi  semua  laporan dan  berbagai  penjelasannya  yang  mengakui  laporannya  tersebut  akan  diakui  sebagai laporan  keuangan.  Variabel  Kualitas  LKPD  dalam  penelitian  ini  mengacu  pada penelitian yang dilakukan Yensi, dkk (2014).

## Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
Kompetensi  SDM  adalah  kemampuan  seseorang  atau  individu  suatu  organisasi atau  suatu  sistem  untuk  melaksanakan  funhsi-fungsi  atau  kewenangannya  untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Variabel Kompetensi SDM dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Yensi, dkk (2014).

## Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  adalah  serangkaian  prosedur  mulai  dari proses  pengumpulan  data,  pencatatan,  pengikhtisaran,  sampai  dengan  pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara  manual  atau  menggunakan  aplikasi  komputer.  Variabel  Sistem  Akuntansi Keuangan Daerah dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Yensi, dkk (2014).

## Sistem Pengendalian Intern (SPI)
Sistem  pengendalian  intern  adalah  suatu  proses  yang  dijalankan  oleh  eksekusif yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan yaitu  keandalan  laporan  keuangan,  kepatuhan  terhadap  hukum  dan  peraturan  yang berlaku, dan efektivitas dan efisien operasi. Variabel Sistem Pengendalian Intern dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Yensi, dkk (2014).
Tabel

## Definisi Operasional
No  Nama Variabel Definisi Vriabel Indikator Sumber 1. Kualitas Laporan Keuanagn Ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam laporan informasi sehingga dapat memenuhi tujuannya (PP No.71 tahun2010 tentang SAP) 1. KetepatWaktuan penyajian 2. Disajikan  wajar  dan jujur 3. Informasi dalam laporan, keuangan dapat dipahami 4. Informasi dapat dibandingkan 5. Sesuai SAP Yensi, Hasan dan Anisma 2014. 2. Kompetensi Sumber Daya Manusia Kemampuan  dan karakteristik  yang dimiliki  seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan ketrampilan, dansikap  perilaku yang  di  perlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. 1. Pelatiham 2. Pengalaman menjalankan SAKD 3. Ketersediaan pedoman Internal tentang  sikap  dan perilaku etika pelaksaan Yensi, Hasan dan Anisma 2014
3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD. 1. Sistem Akuntansi sesuai dengan SAP 2. Setiap Transaksi keuangan  di  dukung oleh Bukti Transaksi 3. Transaksi Keuangan dilakukan  pencatatan aecara Kronologis Yensi Hasan dan Anisma 2014 4. Sistem Pengenda lian Intern Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan  secar terus menerus oleh  pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadsi atas tercapainya tujuan oerganisasi melalui  kegiatan yang  efektif  dan efisien. (PP N0. 61 Tahun 2008). 1. Lingkungan Pengendalian, penilaian Resiko, kegiatan Pengendalian Informasi dan Komunikasi Pemantuan. Yensi Hasan dan Anisma 2014.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer.  Adapun Sumber datanya adalah jawaban responden atas daftar pernyataan yang tercantum pada kuesioner penelitian.

## Populasi dan Sampel
Populasi  penelitian  ini  adalah  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  Pemerintah  Kota Semarang  yang  merupakan  pegawai  pada  48  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  di
lingkungan  Pemerintah Kota Semarang. Sampel penelitian ini adalah ASN Pemerintah Kota Semarang yang dipilih menjadi responden.

## Teknik Pengambilan Sampel
Teknik  pengambilan  sampel  meliputi  2  tahap  yaitu  tahap  penentuan  OPD  yang dipilih  menjadi  unit  sampel  dan  tahap  penentuan  responden  pada  OPD  yang  dipilih sebagai  obyek  sampel.  Penentuan  OPD  menggunakan  judgment  sampling  yaitu  teknik penyampelan menggunakan kebijakan. Adapun kebijakannya adalah OPD  yang dipilih sebagai  unit  sampel  adalah  OPD  Fungsi  Perencanaan,  OPD  Fungsi  Keuangan,  OPD Fungsi  Pengelola  Pendapatan,  OPD  Fungsi  Pembangunan  Sarana  Prasarana  Publik, OPD  Fungsi  Pengendalian/OPD  Fungsi  Pendidikan  dan  OPD  Fungsi  Kesehatan. Pemilihan  responden  menggunakan  metode purposive  sampling .  Kriteria  menjadi responden  yaitu  ASN  yang  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi  penyusun  laporan keuangan.

## Metode Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pengumpulan  data  berupa  metode  survey. Dalam  metode  survey  ini  digunakan  kuesioner  yang  berisi  daftar  pernyataan  untuk dijawab  responden.  Responden  diminta  untuk  menjawab  dengan  cara  memilih  yaitu sebanyak  5  (lima)  pilihan  yaitu  Sangat  Tidak  Setuju,  Tidak  Setuju,  Netral,  Setuju  dan Sangat Setuju per item pernyataan.

## Metode Analisis

## Analisis Kualitas Data
Analisis  kualitas  data  terdiri  dari  uji  validitas  dan  reliabilitas.  Uji  validitas dilakukan  untuk  menunjukkan  seberapa  nyata  suatu  pengujian  mengukur  apa  yang seharusnya diukur. Uji validitas dibagi menjadi dua yaitu:
1. Uji validitas konvergen indikator refleksi dengan program WarpPLS versi 3.0 dapat dilihat dari loading faktor untuk tiap indikator konstruksi.
2. Cara  mengukur  validitas  diskriminan  adalah  dengan  membandingkan  akar kuadrat  dari  AVE  untuk  setiap  konstruk  dengan  nilai  korelasi  antar  konstruk dalam model.
Adapun uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrument dalan mengukur konstruk. Dalam PLS-SEM dengan menggunakan program WrapPLS versi 3.0, untk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator refleksi dapat dilakukan dengan cara yaitu dengan Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability sering disebut Dillon-Goldstein’s (Ghozali, 2012).

## Analisis Outer Model
Outer  Model  sering  juga  disebut  measurement  model  atau  model  pengukuran yang merupakan hubungan antara indikator dengan variabel latennya. Dalam penelitian ini  terdapat  empat  model  pengukuran  yang  semuanya  merupakan  indikator  reflektif, yaitu: a) Kompetensi Sumber Daya Manusia, b) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, c) Sistem Pengendalian Intern, dan d) Kualitas LKPD.

## Analisis Inner Model
Dalam  menilai  model  struktural  dengan  PLS,  dapat  dilihat  dari  nilai  R-Squares untuk  setiap  variabel  laten  endogen  sebagai  kekuatan  prediksi  dari  model  struktural. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai R-Squares dapat digunakan  untuk  menjelaskan  pengaruh  variabel  laten  eksogen  tertentu  terhadap variabel endogen apakah mempunyai pengaruh yang substantive.
PLS  tidak  mengasumsikan  adanya  distribusi  tertentu  untuk  estimasi  parameter, maka  cara  parametrik  untuk  menguji  signifikansi  parameter  tidak  diperlukan  (Chin, 1998)  yang  dikutip  (Latan  dan  Ghozali,  2012).  Evaluasi  model  pengukuran  atau outer model  dilakukan  untuk  menilai  validitas  dan  reliabilitas  model.  Indikator  refleksif dievaluasi  melalui  validitas  konvergen  dan  diskriminan  dari  indikator  pembentuk konstruk laten dan compodite reliability serta cronbach alpha untuk blok indikatornya. Sedangkan  indikator  formatif  dievaluasi  melalui substantive  content-nya yaitu  dengan membandingkan  besarnya relative  wight dan  melihat  signifikansi  dari  indikator konstruk tersebut Chin (1998) dalam (Latan dan Ghozali, 2012).
Evaluasi  model  struktural  atau inner  model bertujuan  untuk  memprediksi hubungan  antar  variabel  laten. Inner  model dievaluasi  dengan  melihat  besarnya presentase  variance yang  dijelaskan  yaitu  dengan  melihat  nilai  R-Square  untuk konstruk  laten  endogen,  Stone  Geisser  (Geisser  1975;  Stone  1974)  test  untuk  menguji
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 17, No. 4  Oktober 2019
predictive dan average variance extracted (Fornell dan Larcker 1981) dalam (Latan dan Ghozali, 2012) untuk predictivenness dengan menggunakan prosedur resampling seperti jackniffing dan bootstrapping untuk memperoleh stabilitas dari estimasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Objek Penelitian
Deskripsi  objek  dalam  penelitian  ini  adalah  12  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD)  bagian  pengelolaan  keuangan  di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Semarang. Berikut adalah data 7 OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang yaitu:

## Tabel 2
Daftar Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
No. Organisasi Perangkat Daerah
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
3. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
4. Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya
5. Inspektorat
6. Dinas Pendidikan

## 7. Dinas Kesehatan

## Deskripsi Responden
Pengumpulan data berupa metode survey menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang telah diberikan kepada responden sebanyak 5 kuesioner per OPD sehingga  jumlah  kuesioner  yang  didistribusikan  sebanyak  35  kuesioner.  Hasil pengumpulan data ditunjukkan pada Tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1 Hasil Pengumpulan Data Keterangan Jumlah Kuesioner yang didistribusikan 35 eksemplar Kuesioner yang diterima kembali 31 eksemplar Kuesioner tidak lengkap atau cacat 4 eksemplar Kuesioner yang dapat digunakan 31 eksemplar
Sumber: Data diolah tahun 2019
Berdasarkan data pada tabel 1 di atas, dari sebanyak 35 eksemplar kuesioner yang didistribusikan, yang kembali sebanyak 31 eksemplar kuesioner. Dari jumlah tersebuat ada kuesioner yang tidak lengkap atau cacat sebanyak 4 eksemplar kuesioner.

## Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas
Dalam penelitian ini, pengujian validitas dilihat melalui variabel konstruk dinilai dengan  menggunakan  konvergen  dan  validitas  diskriminan. Rule  of  thumb yang biasanya digunakan untuk menilai validitas konvergen adalah nilai loading factor harus lebih  dari  0,6  untuk  penelitian  yang  bersifat confirmatory dan  nilai factor antara  0,6  – 0,7 untuk penelitian yang bersifat exploratory masih dapat diterima serta nilai Average Variance  Exstracted (AVE)  harus  lebih  besar  dari  0,5  (Chin,  1998  dalam  Latan  dan Ghozali, 2012).

## Tabel 3 AVE

## Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2019
Hasil  uji  validitas  konvergen  seperti  tampak  pada  Tabel  3  dimuka  menunjukkan bahwa tidak terdapat satupun nilai AVE yang menunjukkan angka lebih kecil dari 0,5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa validitas konvergen penelitian ini terpenuhi.
Adapun hasil uji validitas diskriminan terdapat pada Tabel 5.3 berikut ini:

## Tabel 4 Cross Loading

## Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2019
Tabel  4  di  atas  menunjukkan  bahwa  data  bersifat  valid.  Hal  ini  sesuai  hasil  uji  bahwa cross loading diatas 0,6.
Dalam  penelitian  ini  reliabilitas  konstruk  akan  diukur  menggunakan composite reliability dan cronbach  alpha .  Suatu  konstruk  dikatakan  reliabel  jika  nilai composite reliability > 0,7 dan cronbach alpha > 0,7 (Laten dan Ghozali, 2012).
Tabel 5 Composite Reliability

## Tabel 6 Cronbach Alpha
Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019
Berdasarkan  tabel  di  atas, composite  reliability menunjukkan  masing-masing nilai variabel diatas 0,7 dan cronbach alpha juga menunjukkan nilai variabel diatas 0,7. Dari  nilai  yang  ada  tersebut,  menunjukkan  bahwa  konsistensi  dan  stabilitas  instrumen yang  digunakan  sangat  tinggi  dan  dapat  disimpulkan  bahwa reliability instrumen terpenuhi.

## Hasil Pengujian Outer Model
Pengujian  hipotesis  dapat  dilakukan  dengan  memperhatikan  tingkat  signifikansi dan  parameter path antara  variabel  laten.  Hipotesis  yang  diajukan  untuk  mengetahui hubungan masing-masing konstruk yang dihipotesiskan.
Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019
Gambar 2
Korelasi Antar Konstruk
Pengambilan  keputusan  didasarkan  pada  arah  hubungan  dan  signifikansi  dari model pengujian dan korelasi antar konstruk yang ditunjukkan pada Tabel 7 berikut:
Tabel 7 P Value & Path Coefficients

## Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019
Berdasarkan  tabel path  coefficients dan  P-Values  dimuka  dapat  diketahui pengaruh  langsung  variabel  eksogen  terhadap  variabel  endogen.  Berdasarkan  tabel, dapat  diketahui  bahwa  variabel  kompetensi  SDM  tidak  berpengaruh  terhadap  variabel kualitas  LKPD.  Hal  ini  bisa  diketahui  dari  angka  P-Value  yang  sebesar  0,356  yang berarti  lebih  besar  dari  0,05.  Variabel  SAKD  tidak  berpengaruh  terhadap  variabel kualitas  LKPD.  Hal  ini  bisa  diketahui  dari  angka  P-Value  yang  sebesar  0,161  yang berarti  lebih  besar  dari  0,05.  Adapun  nilai  P-Value  variabel  SPI  sebesar  0,049  yang berarti  lebih  kecil  dari  0,05  dengan  demikian  dapat  disimpulkan  variabel  SPI berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

## Hasil Pengujian Inner Model
Dalam menilai model structural dengan WarpPLS 3.0, dapat dilihat dari nilai R- Squares untuk  setiap  variabel  laten  endogen  sebagai  kekuatan  prediksi  dari  model structural. . Berikut akan disajikan tabel nilai R-Squares :
Tabel 8 R–Squared
Tabel  di  atas  menjelaskan  bahwa  hasil  dari  pengujian  model  struktural  dalam penelitian ini menunjukkan angka 0,227 atau sama dengan 22,7% .

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  dibuat  kesimpulan sebagai berikut:
1. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Sistem  akuntansi  keuangan  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah .
3. Sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan, maka saran  yang dapat dilakukan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  menambah instrumen  yang  dapat  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan  dan  faktor  yang mempengaruhinya.

## Keterbatasan Penelitian
Unit  sampel  kurang  representatif  sebagai  akibat  jumlah  unit  sampel  yang  relatif sedikit.

## Agenda Penelitian yang akan Datang
Penelitian  selanjutnya  diharapkan  untuk  menambah  jumlah  variabel  eksogen yang diduga berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pemeriksa Keuangan, “Hasil Pemeriksaan atas LKPD di Indonesia tahun 2017” BPK, Jakarta. http://www.bpk.go.id/.
Bastian,  Indra.  2006.  Akuntansi  Sektor  Publik:  Suatu  Pengantar.  Penerbit:  Erlangga. Jakarta.
Harvesi, G. Alan. 2005. Standards for Internal Control in New York State Government. http://www.osc.state.ny.us.
Inapty,  M.  Ali  Fikri  Biana  dan  Rr.  Sri  Pancawati  Martiningsih.“Pengaruh  Penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Kompetensi  Aparatur  Dan  Peran  Audit  Internal Terhadap  Kualitas  Informasi  Laporan  Keuangan”.  Akuntabilitas:  Jurnal  Ilmu Akuntansi, 9, no. 1 (2016): h. 27-42.
Keuangan, Dewan Standar Akuntansi. “Standar Akuntansi Keuangan.” Jakarta Salemba Empat (2009)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar  Akuntansi Pemerintahan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  64  Tahun  2013  tentang Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  pada  Pemerintah Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah atau Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
Saputra,  Berry  Wan.  2015.  Pengaruh  Implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,
Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah. JOM.FEKON Vol 2, No. 2.
Taylor, S.E. 2006. Psikologi Sosial. Triwibowo (terjemahan). Jakarta: Erlangga
Nurillah,  Syifa  dan  Dul  Muid.  2014.  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia, Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD),  Pemanfaatan Teknologi  Informasi,  Dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah.  DIPONEGORO  JOURNAL  OF ACCOUNTING Volume 1, Nomor 1, Halaman 2.
Yensi,  Sefri,  Dr.  H.  Amir,  dan  Yuneita  Anisma.  2014.  Pengaruh  Kompetensi  Sumber Daya  Manusia,  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah,  Dan  Sistem Pengendalian  Intern  (Internal  Audit)  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  pada  SKPD  Kabupaten  Kuantan  Singingi). JOM FEKON Vol. 1 No. Oktober 2014.
Yuliani, Nur Laila dan Rahmawati Dwi Agustini. Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Jurnal  Bisnis  &  Ekonomi,  Volume  14, Nomor 1, April 2016