## TRANSFORMASI STRATEGI PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM PEMILU
Endro Wibowo Aji
Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah Indonesia E-mail: endrowibowo83@gmail.com

## ABSTRAK
Pasca  jatuhnya  rezim  orba,  antusiasme  masyarakat  Indonesia  dalam  kegiatan pengawasan  pemilihan  umum  naik  drastis.  Menelisik  pergerakannya,  kegiatan pemantauan  pemilu,  khususnya  setelah  pemilu  tahun  1999,  dirasa  mengalami kemerosotan.  Apalagi  negara  Indonesia  bisa  dikatakan  sebagai  laboratorium raksasa  yang  tengah  berevolusi.  Sejak  Republik  ini  berdiri,  tidak  heran  jika Indonesia  memilih  menggunakan  sistem  demokrasi.  Pemilu  secara  langsung menentukan  siapa  pemimpinnya  dan  ruang  bagi  keterlibatan  rakyat  diajang kontestasi politik lima tahunan. Tetapi harus diimbangi dengan partisipasi pemilih dalam pemilu. Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dan tantangan dalam aktivitas  pemantauan  pemilu  yang  diakukan  oleh  masyarakat.  Diantaranya  ialah, pertama , pesan yang disampaikan ke pemilih belum maksimal tentang pentingnya pengawasan publik disetiap tahapan-tahapan pemilu. Kedua , menurunnya aktivitas pemantauan terjadi akibat jarak tahapan dengan jangkauan pemilih. Ketiga , faktor keterbukaan  informasi  kepemiluan  sebagai  catatan  penting  menjadi  perhatian khusus  bagi  penyelenggara  pemilu.  Peran  publik  dituntut  untuk  terlibat  dalam penyelenggaraan pemilu sebagai pengawas  serta control guna menciptakan proses pemilu yang bersih dan kredibel. Dari sinilah penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam tentang transformasi strategi sebagai model keterlibatan masyarakat. Dengan pendekatan  penelitian  kualitatif  dengan  metode  analisis  deskriptif  melalui  jenis penelitian studi  literatur. Hasilnya  partisipasi  dalam  kegiatan  pengawasan  harus dilakukan dengan mudah bagi pemilih. Demi menciptakan mekanisme check and balance sehingga  masyarakat  dapat  terlibat  langsung  melalui  lembaga  yang disediakan oleh bawaslu atau pengawas pemilu.
Kata Kunci :  Keterlibatan, masyarakat, pemilu, pengawasan.

## A. PENDAHULUAN
Di  negara  kedaulatan  Republik Indonesia,  setelah  tumbangnya  rezim pemerintahan  orde  baru,  secara  tidak langsung  pengawasan  pemilu  meningkat tajam sebagai bagian partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarkat melesat jauh bergerak menjadikan pemantauan pemilu sebagai harapan yang sangat besar pasca di bawah
kepemimpinan Presiden Soeharto dianggap  rezim  otoriter  dan  tertutup. Pemilihan umum tahun 1999 merupakan bukti  pemilu  pertama  pasca  reformasi menjadi  tonggak  sejarah  dalam  kegiatan pemantauan  pemilu.  Pemantau  pemilu merupakan kekuatan eksternal terbangun dari inisiatif dan menjadi fenomena untuk mengawal pemilu berjalan di atas prinsip jujur dan adil.
Akan  tetapi  aktifitas  perjalanan pemantauan  pemilu  ini  mengalami pasang  surut  khususnya  setelah  pemilu pada tahun 1999 dirasa semakin menurun.  Ada  beberapa  faktor  yang menjadi  hambatan  dan  tantangan  dalam aktivitas pemantauan pemilu yang diakukan  oleh  masyarakat.  Diantaranya ialah, pertama ,  pesan  yang  disampaikan ke  pemilih  belum  maksimal  tentang pentingnya  pengawasan  publik  disetiap tahapan-tahapan pemilu. Kedua , menurunnya aktivitas pemantauan terjadi akibat  jarak  tahapan  dengan  jangkauan pemilih.
Ketiga , faktor keterbukaan informasi kepemiluan  sebagai  catatan  penting menjadi perhatian khusus bagi penyelenggara pemilu. Dikarenakan penyelenggara pemilihan umum merupakan pihak
paling bertanggungjawab  dari  setiap  tahapan (sedang  berjalan,  akan  berlangsung,  dan telah  usai).  Oleh  sebab  itu,  diperlukan adanya  desain  baru  kegiatan  partisipasi masyarakat  di  Indonesia,  dan  tulisan  ini penting untuk dijadikan referensi sebagai bingkai pemilu.
Negara  Indonesia  bisa  dikatakan sebagai laboratorium raksasa yang tengah berevolusi.  Tidak  heran  jika  melihat Republik  Indonesia  sejak  kemerdekaan secara  otomatis  memilih  menggunakan sistem  demokrasi  (Firmanzah,  2010:65).
Penerapan  sistem  demokrasi  pasca kemerdekaan  oleh  para  pendiri  Bangsa tidak mengalami kesulitan dalam menyelenggarakan pemilu selalu menjadi program  pemerintah  untuk  mengatur peralihan kekuasaan. Sekian lama gagasan dimunculkan baru di tahun 1955
Indonesia bisa menyelenggarakan pemilihan umum pertama. Membutuhkan waktu yang sangat panjang mewujudkan pemilu  akibat  polemik  politik.  Puncak kegaduhan  politik  makin  memanas  di Indonesia  ketika  orang  nomor  satu (Presiden  Soeharto)  digulingkan  dari tahta  ditanggal  21  Mei  1998  (Agam Primadi, David Efendi, Sahirin, 2019:63).
Pemilu  lima  tahunan  memberikan ruang  bagi  seluruh  rakyat  untuk  terlibat langsung menentukan
siapa
pemimpinnya  dalam  ajang  kontestasi politik. Penentuan nasib rakyat tergantung siapa yang terpilih dipemerintahan nantinya, melalui berbagai  program  kebijakan  publik didasarkan  pada  ketentuan  hukum  yang berlaku. Pemerintah bisa disebut sebagai pejabat penyelenggara negara mengemban amanat rakyat guna memastikan terpenuhinya hak dan kesejahteraan.
Kedaulatan  berada  ditangan  rakyat sudah  ditegaskan  dalam  konstitusi. Diselenggarakannya  pemilihan  umum legislatif, bahkan memilih presiden, serta
wakil presiden, harusnya diartikan bahwa pemegang  kedaulatan  paling  tinggi adalah  rakyat  sehingga  pemilu  tidak ubahnya  menyerahkan  mandat  rakyat (Undang-Undang Dasar 1945). Disinilah pentingnya peran publik dalam menyukseskan  pemilihan  umum  karena tidak  dipisahkan  satu  dengan  lainnya. Pemilik kedaulatan sesungguhnya ialah  rakyat  artinya  kesepakatan  dari rakyat  untuk  menyerahkan  kedaulatan kepada penyelenggara negara.
Dengan  demikian  rakyat  harus terlibat  dalam  kegiatan  pemilu  melalui partisipasi  aktif.  Disinilah  partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat diwujudkan melalui: (1) partisipasi dalam sosialisasi  pemilu;  (2)  turut  serta pendidikan  pemilih;  (3)  aktif  memilih calon  parpol  serta  memahami  rencana strategis,  visi,  misi  dan  program  dari partai  di  pemilu;  (4)  menggunakan  hak suara  sebagai  pemilih;  (5)  menyiarkan berita  pemilu;  (6)  mendukung  peserta pemilu;  (7)  menolak  politik  praktis ( money politic ); (8) menyampaikan hasil pemantauan,  dan  pengaduan  dugaan pelanggaran  pemilu;  (9) survey dan menyebarluaskan  hasil survey tentang persepsi  pemilih tentang peserta pemilu; (10)  menyebarluaskan  hasil  perhitungan cepat  pemilu  ( quick  count )  (Ramlan Surbakti, dan Didik Supriyanto,
2013:45).
Bentuk  partisipasi  di  atas  bagi pemilih  sangat  penting  dan  memiliki dampak politis terhadap legitimasi suatu  tata  kelola  pemerintahan  yang akan dihasilkan
nantinya.
Penyelenggaraan pemilihan umum dijalankan  dengan  sistem  demokratis dan  jurdil  harus  melibatkan  peran publik,  disinilah  pentingnya  rakyat. Dapat dikatakan penggunaan hak pilih  disaat  pemilu  di  TPS  merupakan bentuk  partisipasi  politik  pasif,  namun keaktifan publik berperan penting mengkontrol penyelenggaraan pemilihan umum dengan mengikuti setiap tahapan guna menciptakan pemilu bersih dan kredibel melalui kegiatan pengawasan.
Dengan  kata  lain  adanya  partisipasi berarti  mendedikasikan  diri  terlibat aktif menghilangkan praktek- praktek  kecurangan,  manipulasi  serta tersalurkannya  hak  pilih  warga  negara melalui  program  pengawasan  pemilu tersebut  dapat  mewujudkan  kedaulatan rakyat.  Keterlibatan  masyarakat  dalam mengawasi pemilu sering disebut sebagai  pemantau  pemilu.  Hal  ini untuk membedakan dengan fungsi pengawasan resmi yang menjadi domain lembaga  pengawas  pemilu  bentukan negara yaitu Bawaslu. Melihat fenomena partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal  pemilu  selalu  ada  sejak
pemilu 1999, pemilu 2004, pemilu 2009, dan pemilu  2014 bisa dinilai  masif. Jika melihat  jumlah  partisipasi  masyarkat secara formal yang mendaftarkan
lembaganya sebagai pemantau mengalami penurunan (Gunawan Suswantoro,  2015:85).  Namun  di  tahun pemilu 2019 mengalami peningkatan bisa dikatakan  terbanyak  dalam  sejarah pemilu  Indonesia sejumlah 138  (Tempo, 2019).
Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat pemilih. Inilah yang menjadi kunci  peningkatan  partisipasi  sebagai wujud transformasi strategi dalam pengawasan  dan  penegakan  hukum pemilu. Dari sinilah penulis tertarik untuk mengakaji  lebih  mendalam  persoalan pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Sehingga tulisan  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif  melalui  jenis  penelitian studi literatur . Berangkat dari latar belakang di atas  penulis  mencoba  merumuskan masalah  yaitu  bagaimana  transformasi strategi sebagai model pelibatan masyarakat  dalam  pengawasan  dan penegakan  hukum  pemilu?.  Dalam pembahasan  nantinya  mengurai  tentang demokrasi electoral , pengawasan partisipatif  pemilu  dan point utama tentang transformasi strategi dan model.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Demokrasi Electoral
Ambiguous (Miriam Budiardjo, 1997:50), (Moh. Mahfud MD, 2018:25). merupakan  istilah  demokrasi.  Maka definisinya  tidak  tunggal,  berbagai negara  yang  mengklaim  dirinya  sebagai negara  demokrasi  telah  menempuh  jalur yang berbeda (M. Amien Rais, 2018:23). Hal  ini  membuktikan  bahwa  tidak  ada suatu negara yang betul-betul
(sepenuhnya)  demokratis,  dan  tidak  ada suatu negara yang betul-betul (sepenuhnya) otoriter. Dengan demikian, tampilan  konfigurasi  politik  di  dalam suatu  negara  dapat  bergerak  sepanjang garis  kontinum  yang  menghubungkan dua  kutub  dalam  spektrum  politik  yaitu kutub  demokrasi  dan  kutub  otoriter. Dapat  disimpulkan,  konfigurasi  politik suatu  negara  tidak  dapat  dipandang secara  “hitam-putih”  untuk  disebut demokrasi  atau  otoriter (Moh.  Mahfud MD, 2018:25).
Indonesia sendiri demokrasinya
melibatkan konsensus
melalui keberadaan pemilihan umum yang Luber dan  Jurdil.  Berarti  melibatkan  rakyat dalam demokrasi bukan sekedar melibatkan kebebasan masyarakat dalam sistem politik itulah demokrasi. Sehingga untuk mewujudkan pemilu dalam bingkai demokrasi  harus  memiliki  parameter diantaranya (1) kesetaraan warga Negara;
(2)  badan  penyelenggara  pemilu  yang profesional,  independen  dan  imparsial; (3)  asas  pemilu  yang  pasti  dalam hukum; (4) partisipasi seluruh pemangku kepentingan  dalam  seluruh  rangkaian penyelenggaraan  tahapan  pemilu;  (5) bersaing  secara  bebas  dan  adil  diantara kontestan pemilu; (6) integritas pemungutan,  penghitungan,  tabulasi  dan pelaporan suara pemilu; (7) penyelesaian sengketa  pemilu  yang  adil  dan  tepat waktu (Ratnia Solihah, Arry Bainus, dan Iding Rosyidin, 2018:14-18).
Tidak  heran  parameter  tersebut memunculkan praktek gerakan masyarakat  yang  menjadi  pengawas pemilu,  yaitu  Pemantau  Pemilu.  Jika membaca  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2012  Pasal  233  akan  ditemui klausul yang mengatur tentang pemantau pemilu.  Pasal  tersebut  menjelaskan bahwa pemilu dapat dipantau oleh peserta pemilu  yang  berasal  dari  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM),  pemantau pemilu  dalam  negeri,  pemantau  pemilih luar  negeri,  dan  perwakilan  negara sahabat  di  Indonesia.  Dalam  pengertian tersebut,  maka  konsep  keterlibatan masyarakat  dalam  pengawasan  dapat terwakili  dalam  pemantauan  dan  jenis- jenis pelibatan masyarakat lainnya dalam proses  pengawasan  pemilu  (Gunawan Suswantoro, 2015:81). Keterlibatan pemantau pemilu adalah amanat Undang-
Undang  Pemilu  Nomor  7  Tahun  2017. Ketentuan  tentang  pemantau  Pemilu sendiri  termuat  dalam  Pasal  435,  Pasal 437 ayat (7), Pasal 439 ayat (6), dan Pasal 447 (Undang-Undang Pemilihan Umum, 2017:225-232).

## 2. Pengawas Partisipatif Pemilu
Fase terpenting justru bukan menyangkut  persoalan  transisi  dan sirkulasi kekuasaan dalam pemilu. Namun  ada  fase  lain  yang  perlu dipertimbangkan  yaitu  negara  hadir memberikan  apresiasi  kepada  warga negara untuk menjamin ruang dan rakyat sendiri patut mengekspresikan harkat dan martabat maka disinilah pemilu dimaknai fase terbuka karena didalamnya ada peran penting keterlibatannya sebagai partisipasi  publik.  Oleh  sebab  peran publik  dalam  penyelenggaraan  pemilu tidak  boleh  dilupakan  karena  bukan hanya  persoalan  eliet  parpol.  Peran tersebut hadir melalui lembaga pemantau dan pengawas pelaksanaan pemilu ditambah dengan membangun kesadaran publik melalui peran individu diharapkan saling menguatkan serta bertanggungjawab  menciptakan  kualitas pemilu lebih baik.
Namun pada kenyataan masih banyak kecurangan terjadi selama proses pemilu yang diselenggarakan oleh pemerintah.  Bahakan  dianggap  sebagai
upacara seremonial belaka penyelenggaraan  pemilu-nya.  Disinilah ironinya  pemilu  sebagai  sarana  sah pergantian  kursi  kekuasanan,  justru sebagai ajang manipulasi demi kelanggengan  kekuasaan  pemerintahan sebagai  pihak  penyelenggara  pemilihan umum sendiri (Miriam Budiardjo, 1985:79).  Disinilah  diperlukan  lembaga pengawas  pemilu.  Jika  melihat  sejarah masa lalu pendiri bangsa sangat berkeinginan membentuk pengawas pemilu  yang  dilegalkan  akibat  trauma penyelenggaraan pemilu dimassa Soeharto. Pertama kali muncul dan lahir untuk  mengawal  pemilu  tahun  1997, dianggap  sebagai  pemilihan  umum terakhir  massa  Orde  Baru  ialah  Komite Independen  Pemantau  Pemilu  yang disingkat  KIPP  (Miriam  Budiardjo, 1985:79).  Disinilah  kesadaran  publik untuk mengawasi jalannya proses pemilu berasal dari kekhawatiran akan terulangnya massa kelam pemilu sehingga  memunculkan  ide  dan  gagasan yang  berasal  dari  masyarakat  sipil  yang kemudian
membentuk
serta mendeklarasikan  organisasi  pemantau pemilu untuk mengawal proses pemilu.
Sampai  saat  ini  pengawasan  pemilu dipegang oleh Bawaslu.
Dalam
perjalanan  pengawasan  yang  dilakukan oleh  Bawaslu  ternyata  tidak  sendiri, Bawaslu  dibantu oleh  Komisi  Pemilihan
Umum  yang  dianggap  negara  sebagai instrument penyelenggara pemilihan umum. Tugas KPU ialah
menyelenggarakan tahapan pemilu, maka kewenangan  Bawaslu  tidak  lain  sebagai lembaga  pengawasan  terhadap  semua tahapan yang sudah disusun dan dilaksanakan  oleh  KPU.  Pengawasan yang  dilakukan  Bawaslu  pada  tingkat provinsi  disebut  pengawasan  permanen, dan pengawasan ditingkat bawah (Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan
Kelurahan) bersifat ad hoc .
Tidak heran jika bawaslu membentuk gerakan pengawas partisipatif  pemilihan  umum  disingkat menjadi  Gempar  merupakan  sebuah trobosan  yang  bergerakan  dibidang pengawalan  pemilu  yang  bisa  dilakukan masyarakat  diseluruh  tanah  air.  Gerakan ini merupakan terobosan dan penerjemahan  paritisipasi  masyarakat yang  dilakukan  oleh  Bawaslu.  Istilah pengawas partisipatif itu sendiri dimaksudkan untuk menyampaikan pesan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam  Pemilu  dan  masyarakat  pada umumnya,  bahwa  betapa  besar  dan luasnya  gerakan  ini  (Badan  Pengawas Pemilu Republik Indonesia. 2017:10).
Sehingga  elemen  terpenting  dalam penyelenggaraan pemilu yaitu keberadaan  pemantau  pemilu.  Sampai saat ini aktivitas pemantauan pemilu yang
dilakukan fokus pada memantau, mencatat,  mendokumentasikan  (belum tertata), dan hasil pengamatan dilaporkan ke  pengawas  pemilu  apabila  terjadi pelanggaran  pemilu.  Tiga  tujuan  utama melibatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan berjalannya proses  penyelenggaraan  pemilu  (Samuel P Huntington, dan Joan Nelson, 1990:123): pertama , memastikan jalannya pemilihan umum yang demokratis. Kedua , menjamin  hak asasi manusia  khususnya  hak  sipil  dan  politik dari  warga  negara. Ketiga ,  menghindari pemilu dari praktek kecurangan, manipulasi,  permainan  rekayasa  yang dapat menguntungkan pihak tertentu dan merugikan kepentingan rakyat.
Disinilah diperlukan peran panwaslu yang lebih penting dalam mengkontruksi pemahaman  pemilih  akan  pentingnya pengawasan. Sehingga pekerjaannya tidak hanya memudahkan dan melindungi pemilih  saja.  Oleh  sebab  itu,  pengawas pemilu  bekerja  sendiri  tidak  mungkin bisa  seharunya  merangkul  aktor-aktor yang bisa mendukung. Kerjasama dengan beberapa aktor dan menyesuaikan dengan peran  utama  masing-masing  lembaga. Seperti kerjasama dengan pegiat pemilu, universitas-universitas,  dan  kelompok masyarakat  dengan  tujuan  agar  ada dukungan  terhadap  upaya  Panwaslu dalam  melakukan  pencegahan.  Hal  ini
sebenarnya  sudah  dilakukan  dengan cukup  intensif  melalui  program  sejuta relawan  yang  dibentuk  oleh  Bawaslu (Gunawan Suswantoro, 2015:106).
Wujud kepedulian pengawasan pemilu  ke  depannya,  tidak  hanya  sejuta relawan  tetapi  melipatgandakan  model pengawasan  lain  yang  partisipasinya berasal dari masyarakat. Selain itu, berani mereplika  posko  pengawasan  terpadu (awaslupadu).  Hal  ini,  dapat  dijadikan sebagai sarana berkumpul  menjembatani Bawaslu  dengan  kelompok  masyarakat bisa dari kalangan mahasiswa, organisasi masyarakat  bahkan  masyarakat  sipil. Tujuannya membangun komunikasi lebih intens terkait perkembangan pengawasan yang dilakukan masyarakat dalam pemilihan umum.
3. Transformasi  Strategi  Model
Pelibatan  Masyarakat  Dalam Pengawasan Dan Penegakan

## Hukum Pemilu
Perputaran  lima  tahunan  dari  tahun ke  tahun,  dari  pemilihan  umum  ke pemilihan umum terahir baru dilaksanakan  pada  tahun  2019  ternyata grafik angka pemantau pemilihan umum mengalami  penurunan  apalagi  dibarengi dengan penegakan hukum perkara pelanggaran  pemilu  dianggap  rumit. Sehingga menjadi problematika tersendiri dalam menggandeng partisipasi publik.  Beranjak  dari  problem  ini,
seharusnya  cepat  merespon  berusaha membangun
kreativitas
guna menciptakan praktek pemantauan pemilu sederhana  dan  mudah.  Salah  satu  cara dinilai  efisien  dan  efektif  melalui pendekatan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis aplikasi dan media sosial. Kecanggihan teknologi saat ini  tidak  dapat  dipungkiri  apalagi perkembangannya  sangat  cepat.  Bahkan perlu uptudate seiring dengan kemampuan publik yang semakin progress mengikuti  perubahan.  Hal  ini, bisa menjadi trobosan untuk dimaksimalkan  pemantauan  pemilihan umum  berbasis  teknologi  (Ahmad  M. Raf`ie Pratama, 2009:53).
Dengan
demikian fungsi pengawasan  bisa  berjalan  efektif  yang langsung  diserap  masyarakat  tentunya dibantu oleh peserta pemilu dan pemantau  pemilu  yang  sudah  ada.  Tiga elemen  ini  jika  melakukan  pengawasan akan lebih mudah dan murah. Sedangkan indikator  efektivitas  pengawasan  dilihat dari mekanisme penanganan pelanggaran dan  penyelesaian  sengketa  pemilu. Apabila  diterapkan  ide  ini  sangat  ideal, dan  realistis  untuk  diaplikasikan.  Tentu diperlukan upaya serius untuk memastikan pengawasan bergerak secara massif dalam mengawasi  dan memantau jalannya penyelenggaraan pemilu. Usaha yang  dapat  dilakukan  ialah  pendekatan
non  struktural  tujuannya  memberikan ruang  kepada  masyarakat  seluas-luasnya untuk berpartisipasi mengurangi ketergantungan kepada pengawas pemilu. Sehingga  masyarakat  dituntut  aktif melaksanakan pemilu secara jurdil. Point plus ketika  tidak  ada  lagi  lembaga pengawas yang kredibel, akurat, diandalkan  dan  dipercaya,  maka  secara otomatis masyarakat sadar akan pengawasan  jalannya  penyelenggaraan pemilu.
Di tengah rendahnya tingkat pastisipasi  maka  diperlukan  masyarakat untuk terlibat dan dipaksa. Pada prinsipnya partisipasi pengawasan dilakukan  dengan  mudah.  Sehingga masyarakat yang akan berpartisipasi tidak mengalami  hambatan  dalam  melakukan pengawasan.  Pengawasan  partisipatif diarahkan untuk meminimalisir terjadinya  pelanggaran  dalam  setiap tahapan pemilu. Untuk memudahkan dan meningkatkan  partisipasi  masyarakat dibutuhkan  pemetaan  sebagai  sarana pendidikan  dan  penyadaran  pemilih. Pemetaan  tersebut  tentang  pelanggaran dan penekanan pada prioritas pencegahan. Dari sini diharapkan memunculkan kesadaran kritis masyarakat  untuk  turut  serta  mengawasi jalannya  pemilu.  Berdasarkan  hal  itu maka  rencana  strategis  yang  bisa dikembangkan diantaranya (Fadli
Ramadhanil,  Veri  Junaidi,  Ibrohim, 2015:101):  a.  pemetaan  dan  penguatan partisipan; b. menentukan konten informasi  yang  sesuai;  c.  penyampaian informasi  yang  efektif;  d.  panwaslu sebagai fasilitator.
Sedangkan  model  pelibatan  dan partisipasi  masyarakat  dibuat  dengan inovasi baru guna menaikan minat publik.
Desain  model  yang  bisa  digunakan  ke depan  adalah  (Fadli  Ramadhanil,  Veri Junaidi, Ibrohim, 2015:113): a. memantau daftar pemilih; b. pengawasan semesta dan penyediaan teknologi informasi untuk memudahkan pelaporan; c.  duta  pengawasan  dan democracy heroes; d.  kerjasama  dengan  pemantau dan pembentukan paralegal; e. internalisasi  partisipasi  dalam  pengawas pemilu.
Dengan demikian salah satu langkah yang  dapat  diambil  dalam  rangka demokratisasi adalah penciptaan mekanisme check  and  balance di  antara lembaga-lembaga demokrasi. Upaya demokratisasi  ini  adalah  keharusan  agar mereka  yang  menjadi  sasaran  kebijakan politik  mempunyai  kesempatan  untuk berpartisipasi,  baik  dalam  mengambil keputusan khusus maupun dalam merumuskan  berbagai  definisi  situasi yang  merupakan  dasar  pengambilan keputusan
tersebut. Langkah
demokratisasi  menjadi  tuntunan  yang
tidak dapat dihindari dalam menyongsong era tinggal landas pembangunan masyarakat Indonesia (Moh. Mahfud MD, 2018:345-346).
Sehingga masyarakat terlibat sebagai pemantau  pemilu,  baik  melalui  lembaga yang  disediakan  oleh  bawaslu  berupa pengawasan berbasis teknologi informasi (gowaslu),  forum  warga  pengawasan pemilu, pengabdian masyarakat pengawasan  pemilu,  pengawasan  media sosial, saka adhyasta pemilu dan gerakan partisipatif pemilu (gempar) kesemua ini disesuaikan dengan usia, pendidikan dan pekerjaan. Atau pengawas melalui pemantau dalam negeri, luar negeri, LSM dan  perwakilan  negara  sahabat  di Indonesia. Pemantau pemilu ini tentunya mendapatkan perlindungan hukum .

## C. SIMPULAN
Keterlibatan pemantau pemilu adalah  amanat  Undang-Undang  Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Sehingga dibutuhkan  rencana  strategis  perbaikan pemilu melalui pemetaan dan penguatan partisipan diantaranya adalah  :  (a)  memetakan  dan  penguatan partisipan; (b) menentukan konten informasi  yang  sesuai;  (c)  penyampaian informasi  yang  efektif;  (d)  panwaslu sebagai fasilitator . Adapun model pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan  penegakan  hokum  pemilu  ialah
sebagai  berikut:  ( a)  memantau  daftar pemilih;  (b)  pengawasan  semesta  dan penyediaan  teknologi  informasi  untuk memudahkan pelaporan; (c) duta pengawasan  dan democracy  heroes ; (d) kerjasama dengan pemantau dan pembentukan  paralegal;  (e)  internalisasi partisipasi dalam pengawas pemilu. Demi
menciptakan  mekanisme check  and balance sehingga  masyarakat  dapat terlibat  langsung  melalui  lembaga  yang disediakan  oleh  bawaslu  atau  pengawas pemilu. []
***

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.  2017. Panduan  Pusat Pengawasan  Partisipatif .  Jakarta: Bawaslu RI.
Budiardjo,    Miriam.  1997. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: PT. Gramedia.
-----------,  Miriam.  1985. Demokrasi  Di Indonesia:  Demokrasi  Parlementer Dan Demokrasi Pancasila: Kumpulan
Karangan . Jakarta: Gramedia.
Firmanzah. 2010. Persaingan, Legitimasi Kekuasaan,  dan  Marketing  Politik: Pembelajaran  Politik  Pemilu  2009 . Jakarta: Erlangga.
Huntington, Samuel P., Joan M. Nelson.
1990. No Easy Choice: Participation In Developing Countries , Partisipasi Politik  di  negara  berkembang ,  alih bahasa,  Sahat  Simamora.  Jakarta.
Rineka Cipta.
Mahfud MD, Moh. 2018. Politik Hukum Di  Indonesia .  Ed.  Revisi,  Cet.  8. Depok: Rajawali Pers.
Pratama,  Ahmad  M.  Raf’ie,  Arwan
Ahmad  Khoiruddin.  2009. Sistem Informasi Mitra Pengawasan Pemilu Legislatif 2009 Partisipatif Mahasiswa  Berbasis  Web  Dan  Sms Gateway .  Jurnas  Seminar  Nasional Aplikasi  Teknologi  Informasi  2009 (SNATI 2009) ISSN: 1907-
5022.Yogyakarta, 20 Juni .
Primadi,  Agam,  David  Efendi,  Sahirin. 2019 . Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan  Pemilu  Partisipatif (Studi Kasus: Kelompok Agen Pengawasan Bawaslu Bangka Selatan) .  JPI:  Jurnal  of  Political Issues Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Bangka Belitung. Volume 1. Nomor 1. Juli. Rais,  M.  Amien.  1986. Demokrasi  dan Proses Politik/Kata Pengantar . Jakarta: LP3ES. Ramadhanil, Fadli, Veri Junaidi, Ibrohim. 2015. Desain Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pemantauan
Pemilu .  Jakarta:  Kemitraan  bagi Pembaruan  Tata  Pemerintahan  di Indonesia  atas  kerjasama  dengan Perkumpulan  untuk  Pemilu  dan Demokrasi (Perludem).
Solihah,  Ratnia,  Arry  Bainus  dan  Iding
Rosyidin. 2018. Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal  Pemilihan  Umum  yang
Demokratis .  Vol.  3.  No.  1.  Maret. Jurnal Wacana Politik. ISSN 2502 – 9185. E-ISSN: 2549 – 2969.
Surbakti,  Ramlan  dan  Didik  Supriyanto. 2013. Seri Demokrasi Elektoral Buku 12.  Partisipasi  Warga  Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan
Pemilihan Umum . Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
Suswantoro, Gunawan. 2015. Pengawasan  Pemilu  Partisipatif Gerakan  Masyarakat  Sipil  Untuk Demokrasi Indonesia . Jakarta: Erlangga.
Tempo.  2019. Bawaslu:  Pemantau
Pemilu  Sebanyak  138,  Terbanyak dalam  Sejarah .  Diakses  pada  17
April 2020. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Pemilihan Umum. 2017. Undang-Undang  Nomor  7
Tahun 2017 . Bandung: Fokusmedia.