## KONSTRUKSI YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 46/PID.SUS/2021/PN.SRG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN
Fidri Sadri 1 , Juanda 2 , Dwi Atmoko 3 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Email: fidri.eksus.bareskrim@g.mail.com 1 , prof.juanda@dsn.ubharajaya.ac.id 2 ,
dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id 3 ABSTRAK Kata kunci: Konstruksi, Yuridis, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pencucian Uang Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan,  ditransfer,  atau  dialihkan  dengan  cara  integrasi  itu  diperoleh  dari tindak  pidana,  berarti  sudah  ada  tindak  pidana  lain  yang  mendahuluinya (predicate  crime).  Ada  26  (dua  puluh  enam)  macam  tindak  pidana  asal  yang diperoleh dari hasil kekayaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-Undang  No  8  Tahun  2010.  Pada  dasarnya kegiatan  tersebut  terdiri  dari  tiga  langkah  yang  masing-  masing  berdiri  sendiri tetapi  seringkali  dilakukan  bersama-sama  yaitu  placement,  layering,  dan integration. Apalagi tindak pidana pencucian uang berkaitan erat dengan masalah keuangan,  perekonomian,  perbankan,  investasi,  masalah  yuridis  dan  bahkan masalah sosial dan politis yang berdampak nasional bahkan global sebagaimana terdapat  dalam  kasus  dengan  Putusan  Nomor  46/Pid.Sus/2021/Pn.  Srg.Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan.  Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dilihat bahwa konstruksi yuridis pertimbangan hakim dalam  memutuskan  perkara  nomor  46/Pid.Sus/2021/Pn.  Srg  yakni  dengan memperhatikan  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  pasal-pasal  yang  digunakan oleh  penuntut  umum  dalam  surat  dakwaan.  Bila  dilihat  berdasarkan  prinsip hukum, maka penerapan pasal-pasal tersebut telah tepat untuk tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, namun berdasarkan prinsip keadilan, putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim dirasa kurang memenuhi rasa keadilan, karena korban tidak mendapatkan ganti kerugian yang utuh sesuai dengan kerugian yang dideritanya,  serta perampasan  barang bukti yang  bernilai  ekonomi dirasa  tidak memenuhi  rasa  keadilan  karena  negara  dalam  perkara  ini  tidak  mengalami kerugian apapun.

## ABSTRACT
Keywords: Juridical Construction, Judges, Money Laundery The crime of money laundering does not stand alone because the assets placed, transferred,  or  diverted  by  way  of  integration  were  obtained  from  the  crime, meaning that there was already another crime that preceded it (predicate crime). There are 26 (twenty-six) types of predicate crimes obtained from the proceeds of money laundering crimes as stipulated in Article 2 Paragraph (1) of Law No. 8 of 2010. Basically, these activities consist of three steps, each of which stands alone  but  is  often  done  together,  namely  placement,  layering,  and  integration. Moreover,  the  crime  of  money  laundering  is  closely  related  to  financial, economic,  banking,  investment,  juridical  issues,  and  even  social  and  political issues  that  have  national  and  even  global  impacts  as  found  in  the  case  with
Decision  Number  46/Pid.Sus/2021/Pn.  Srg.The  research  method  used  in  this study is a normative juridical research method using a statutory approach. Based on  the  results  of  the  research,  it  can  be  seen  that  the  juridical  construction  is considered by the judge in deciding case number 46/Pid.Sus/2021/Pn. Srg namely by paying attention to the elements contained in the articles used by the public prosecutor  in  the  indictment.  When  viewed  based  on  legal  principles,  the application  of  these  articles  is  appropriate  for  the  crimes  committed  by  the defendants, but based on the principle of justice, the decisions issued by the Panel of Judges are deemed not to be able to fulfill a sense of justice, because the victims do not receive complete compensation in accordance with with the losses they suffered, as well as the confiscation of evidence of economic value, it was felt that they did not fulfill a sense of justice because the state in this case did not suffer any losses.

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia adalah negara hukum  termaktub dalam Undang-  Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) (Indonesia, 1945). Dengan ini segala aktivitas warga  negara  harus  sesuai  dengan  aturan-aturan  yang  berlaku  di  negara  Indonesia.  Jika pelanggarannya bersifat publik maka pelanggaran tersebut masuk dalam kategori hukum pidana dan harus disanksi dengan hukum pidana Hakikat hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia mulai mengenal hukum, walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya juga masih tidak tertulis. Lahirnya hukum pidana dalam masyarakat dimulai dengan  adanya  peraturan-peraturan,  adanya  perbuatan-perbuatan  yang  tidak  disukai  oleh masyarakat,  adanya  orang-orang  yang  melakukan  perbuatan-perbuatan  tersebut,  dan  adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan tersebut (F. R. Saputra et al., 2021). Dengan demikian hukum pidana adalah ketentuan yang mengatur tentang apa yang tidak boleh dilakukan beserta dengan sanksinya (Ilyas & Mustamin, 2022).
Pemidanaan  adalah  suatu  proses,  sebelum  proses  itu  berjalan,  peranan  Hakim  sangatlah penting.Hakim  mengkonkretkan  sanksi  pidana  yang  terdapat  dalam  suatu  peraturan  dengan menjatuhkan  pidana  bagi  terdakwa  dalam  kasus  tertentu.  Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana sangatlah banyak hal-hal yang mempengaruhinya, yaitu bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk  menjatuhkan  putusan  pemidanaan  baik  yang  terdapat  di  dalam  maupun  di  luar  Undang- Undang.Peranan seorang Hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman  yang  menyatakan  “Hakim  dan  Hakim  Konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kebebasan Hakim sangat dibutuhkan untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan.
Istilah tindak pidana menunjukkan kepada pengertian gerak-gerik tingkah laku dan jasmani seseorang, sehingga dapat didefinisikan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan
hukum dilarang dan diancam dengan pidana (Anggraeni & Mahyani, 2022). Pada dasarnya unsur tersebut dibagi menjadi dua macam unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.
1. Unsur  Subjektif  adalah  unsur  yang  terdapat  atau  melekat  pada  diri  si  pelaku,  atau  yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
a. Kesengajaan atau Ketidaksengajaan
b. Maksud pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
c. Macam-macam  maksud  seperti  yang  terdapat  misalnya  di  dalam  kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP (Sari, 2019).
2. Adapun unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:
a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid;
b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri “di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
c. Kausalitas  adalah  hubungan  antara  sesuatu  tindakan  sebagai  penyebab  dengan  sesuatu kenyataan sebagai akibat (Lamintang & Lamintang, 2022).
Jika suatu unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dipidana atas apa yang  dilakukannya  berangkat  dari  pemikiran  yang  menjadi  isu  para  pencari  keadilan  terhadap masalah  yang  paling  sering  menjadi  diskursus  adalah  mengenai  persoalan  keadilan  dalam kaitannya  dengan  hukum.  Hal  ini  dikarenakan  hukum  atau  suatu  bentuk  peraturan  perundang- undangan  yang  diterapkan  dan  diterimanya  dengan  pandangan  yang  berbeda,  pandangan  yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil (Soeprapto, 2007).
Masalah demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana ( criminal of justice ) atau seorang tergugat terhadap  perkara  perdata  ( private  of  justice )  maupun  tergugat  pada  perkara  tata  usaha  negara ( administration of justice ) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinannya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Rizhan, 2020).
Hukum  diciptakan  agar  setiap  individu  anggota  masyarakat  dan  penyelenggara  negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga tatanan sosial dan mencapai tujuan kehidupan  bersama  atau  sebaliknya  agar  tidak  melakukan  suatu  tindakan  yang  dapat  merusak tatanan keadilan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran
itu  sendiri.  Hukum  mewujudkan  sebuah  nilai  karena  ia  merupakan  sebuah  norma.  Hukum mewujudkan  tatanan  nilai  sekaligus  nilai  moral,  dan  itu  hanya  bermakna  bilamana  hukum dipandang  sebagai  sebuah  norma  (Kelsen,  2014).  Adanya  tujuan  hukum  tersebut,  di  samping keadilan  menjadi  salah  satu  dari  dibuatnya  teks  hukum  maka  tujuan  hukum  pun  menjadi  dasar yang  menjadi  acuan  bagi  seorang  hakim  dalam  menetapkan  putusannya.  Hakim  secara  formal meletakkan  dasar  pertimbangan  hukumnya  berdasarkan  teks  undang-undang  ( legal  formal )  dan keadilan menjadi harapan dari putusan tersebut. Akan tetapi yang terjadi adalah makna keadilan ini menjadi sempit manakala salah satu pihak menganggap bahwa putusan hakim itu menjadi tidak adil baginya dan hal ini kemudian membawa pada pemikiran bahwa selalu terjadi disparitas antara keadilan dan ketidakadilan (Hadiati, 2021).
Hakim  sebagai  salah  satu  aparat  penegak  hukum  mempunyai  tugas  sebagai  salah  satu penentu  suatu  perkara  dari  pihak-pihak  yang  bersengketa.  Hakim  dalam  proses  pengambilan keputusan  harus  mandiri  dan  bebas  dari  pengaruh  pihak  manapun.  Hakim  dalam  mengambil keputusan hanya terikat  pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis. Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada tuntutan keadilan memang tidak mudah, sebab konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolok ukurnya.
Keberadaan  uang (money) sebagai  alat  transaksi  dan  finansial  memainkan  peranan  yang penting  dalam  masyarakat  yang  terus  bergerak  secara  dinamis  ini.  Uang  yang  pada  awalnya berfungsi sebagai alat pembayaran dan tukar menukar (medium of exchange), sekarang fungsinya telah berubah menjadi “komoditi” yang dapat diperdagangkan. Dewasa ini, uang sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia baik dalam skala nasional maupun internasional. Pada tahun 1936, Keynes telah mengingatkan bahwa uang itu semakin lama akan semakin penting dalam kaitannya dengan produksi dan distribusi hasil produksi. Dengan demikian, uang  tidak  netral  dan  mempunyai  peranan  yang  teramat  penting  dalam  perekonomian.  Dalam menjalankan  roda  perindustrian  dan  aktivitas  di  sektor  jasa  swasta,  pengaturan  kebutuhan  akan uang dalam suatu sistem ekonomi merupakan tugas suatu negara (Sunardi, 2021). Sistem ekonomi tidak  akan  berfungsi  tanpa  adanya  peran  dari  sistem  keuangan,  dikarenakan  sistem  keuangan merupakan salah satu unsur utama yang menunjang kehidupan ekonomi suatu negara. Hal ini tidak mengherankan  apabila  setiap  manusia  dengan  segala  upaya  dan  menghabiskan  sebagian  besar waktunya  untuk  memperoleh  uang  karena  dengan  uang  tentunya  ia  akan  dapat  memuaskan kebutuhan dan menikmati hidupnya. Cara memperoleh uang itulah yang akan mewarnai kehidupan seseorang, apakah uang tersebut diperoleh dengan cara-cara yang sesuai menurut kelaziman yang diperbolehkan secara sah oleh hukum dan dianggap halal oleh masyarakat, atau sebaliknya melalui cara-cara yang bertentangan dengan
Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu mata rantai dari suatu tindak pidana atau  kejahatan.  Tindak  pidana  pencucian  uang  ini  merupakan  bentuk  penyertaan/partisipasi, khususnya kelanjutan dari suatu tindak pidana yaitu bentuk penyertaan setelah terjadinya tindak
pidana. Akan tetapi, tindak pidana pencucian yang dijadikan sebagai delik tersendiri (delicium sui generis) (Barda Nawawi Arief, 2018) Hal ini memunculkan masalah asal-usul harta kekayaan yang dicuci, yaitu apakah berasal dari semua jenis tindak pidana atau hanya berasal dari tindak pidana tertentu.  Jadi  ada  masalah  mengenai predicate  offence (yaitu  delik-delik  yang  menghasilkan criminal proceeds atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci).
Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (predicate crime) . Ada 26 (dua puluh enam) macam tindak pidana asal yang diperoleh dari hasil kekayaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-Undang  No  8  Tahun  2010  (Miroharjo,  2022).  Pada  dasarnya kegiatan  tersebut  terdiri  dari  tiga  langkah  yang  masing-  masing  berdiri  sendiri  tetapi  seringkali dilakukan  bersama-sama  yaitu placement,  layering, dan integration (Meliala,  2019) Apalagi tindak pidana pencucian uang berkaitan erat dengan masalah keuangan, perekonomian, perbankan, investasi, masalah yuridis dan bahkan masalah sosial dan politis yang berdampak nasional bahkan global.  Praktik  tindak  pidana  pencucian  uang  dan  penegakan  hukumnya  dapat  bercermin  pada masalah “rekening gendut” dalam kasus Gayus dan Bahasyim serta Dhana yang semakin kompleks permasalahannya (Waluyo, 2020).
Dalam  tindak  pidana  pencucian  uang,  yang  menjadi  masalah  bukan  saja  masalah  yuridis namun setiap orang dapat menafsirkan sesuai kepentingan masing-masing. Memang menarik dan seorang ahli menyatakan bahwa: “Masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang  jelas  bukan  masalah  hukum  dan  penegakan  hukum  semata-mata  melainkan  juga  masalah yang  berkaitan  dengan  langsung  dan  berdampak  terhadap  masalah  keuangan  dan  perbankan nasional termasuk masalah investasi nasional. Penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki efek signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional di Indonesia yang sampai saat ini sangat labil dan bersifat fluktuatif (Waluyo, 2020) .

## METODE
Berdasarkan  rumusan  masalah  sebagaimana  di  atas,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah sebagai  berikut:  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  mengenai  tinjauan  yuridis  pertimbangan hakim  dalam  kasus  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  bersandar  atau  berbasis keadilan.Selanjutnya kontribusi untuk keperluan teoretik diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan terhadap perkembangan ilmu hukum pidana, sekaligus pengetahuan tentang konstruksi yuridis pertimbangan putusan  hakim serta apakah putusan yang dihasilkan telah sesuai menurut prinsip  hukum  yang  ada  di  Indonesk,ia  dan  rasa  keadilan  terhadap  masyarakat.  Adapun  dalam pnelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  noramative  dengan  pendekatan  fenomena-fenomena dan peristiwa yang berkembang didalam masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Negara  hukum  merupakan  konsep  yang  berawal  dari  istilah  nomokrasi  yang  berkembang dari pemikiran  barat.  Istilah nomokrasi  berasal  dari kata nomos yang berarti norma, dan cratos yang  berarti  kekuasaan.  Negara  hukum  merupakan  suatu  konsep  pemerintahan  negara  yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum: “ yang dimaksud dengan Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat  bagi  tercapainya kebahagiaan hidup  untuk  warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap warga negara  yang  baik.  Demikian  pula  peraturan  hukum  yang  sebenarnya  hanya  ada  jika  peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya (Kusnardi, 1983). Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep rechtsstaat dan the rule of law.
Di zaman modern, konsep negara hukum  di  Eropa Kontinental  dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah rechtsstaat, sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A. V. Dicey dengan sebutan The Rule of Law.
Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah rechtsstaat itu mencakup empat elemen penting, yaitu:
1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha negara.
Sementara A. V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah the rule of law, yakni:
1. Supremacy of Law
2. Equality before the law
3. Due process of law (SANDRA, 2022) .
Keempat prinsip rechtsstaat yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip The Rule of Law yang dikembangkan oleh A. V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern.
1. Supremacy of law
Adapun  pengertian  dari supremacy  of  law adalah  adanya  pengakuan  normatif  dan  empirik akan  prinsip  hukum,  yaitu  bahwa  semua  masalah  diselesaikan  dengan  hukum  sebagai pedoman  tertinggi  (Wahdah,  2023).  Dalam  perspektif  supremasi  hukum,  pada  hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia melainkan konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.
Pengakuan  normatif  atas  supremasi  hukum  tercermin  dalam  perumusan  hukum  atau konstitusi,  sedangkan  pengakuan  empirik  atas  supremasi  hukum  tercermin  dalam  perilaku sebagian  masyarakatnya  bahwa  hukum  itu  memang supreme bahkan  dalam republic yang mengandung presidential yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat sebagai kepala  negara. Oleh  karena  itu  dalam  sistem  pemerintahan presendential ,  tidak dikenal perbedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam pemerintahan parlementer.
2. Equality before the law
Persamaan dalam hukum (equality before the law) yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empiric (Waliden et al., 2022). Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif  dalam segala bentuk dan penerapannya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang  kecuali  tindakan-tindakan  yang  bersifat  khusus,  sedangkan  yang  dinamakan affirmative  action digunakan  untuk  mendorong  dan  mempercepat  kelompok  masyarakat tertentu atau kelompok warga tertentu dalam mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan masyarakat yang sudah lebih maju.
3. Due process of law
Dalam setiap negara yang menganut prinsip negara hukum, maka asas legalitas (due process of law) dipersyaratkan dalam segala bentuk tindakan pemerintah yang harus didasarkan atas perundang-undangan  yang  sah  dan  tertulis  (A.  Saputra,  2022).  Jadi,  peraturan  perundang- undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi  yang dilakukan. Dengan demikian setiap perbuatan  atau tindakan  administrasi badan/pejabat negara harus didasarkan aturan atau rules and procedures.
Di  negara  Indonesia,  konsep  negara  hukum  yang  digunakan  memiliki  perbedaan  dengan dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum ( Rechtsstaat ), bukan Negara Kekuasaan ( Machtstaat ). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi  setiap  orang  yang  masuk  terhadap  penyalahgunaan  wewenang  oleh  pihak  yang  berkuasa (Hidayat & Arifin, 2019) .
Dengan  demikian,  dalam  paham  negara  hukum,  hukumlah  yang  memegang  kekuasaan tertinggi  dalam  penyelenggaraan  negara.  Oleh  karena  itu,  badan  atau  pejabat  negara  dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundangan-undangan Keadilan berasal dari  kata  adil,  menurut  Kamus  Bahasa  Indonesia  adil  adalah  tidak  sewenang-wenang,  tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif,
setiap  orang  tidak  sama,  adil  menurut  yang  satu  belum  tentu  adil  bagi  yang  lainnya,  ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat  ke  tempat  lain,  setiap  skala  didefinisikan  dan  sepenuhnya  ditentukan  oleh  masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut (Santoso, 2012).
Ukuran  keseimbangan  ini  adalah  kesamaan  numerik  dan  proporsional.  Hal  ini  karena Aristoteles  memahami  keadilan  dalam  pengertian  kesamaan.  Dalam  kesamaan  numerik,  setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya (Rhiti, 2015). Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu  yang  salah,  memberikan  kompensasi  kepada  pihak  yang  dirugikan  atau  hukuman  yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif menurut Aristoteles.
Teori keadilan menurut Arsitoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:(Rhiti, 2015)
1. Keadilan  dalam  pembagian  jabatan  dan  harta  benda  publik.  Disini  berlaku  kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
2. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung  kedudukan dari  para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
3. Keadilan  sebagai  kesamaan  aritmatis  dalam  bidang  privat  dan  juga  publik.  Kalau  seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa memperdulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang,  kalau  pejabat  terbukti  secara  sah  melakukan  korupsi,  maka  pejabat  itu  harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

## Pengertian Kekuasaan Kehakiman
Kekuasaan  Kehakiman  adalah  kekuasaan  yang  merdeka,  seperti  yang  dinyatakan  dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu  bahwa:  “Kekuasaan  Kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk

## Konstruksi Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor
46/Pid.Sus/2021/Pn.Srg Berdasarkan Peraturan Perundang -Undangan
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang- undang”.
Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar- benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa:(Nanis,  2022)  “Perbedaan  antara  pengadilan  dan  instansi-instansi  lain  adalah,  bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa in concreto ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu  perbuatan  melanggar  hukum  pidana.  Untuk  menetapkan  ini  oleh  hakim  harus  dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar.”
Dalam  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  hakim  yang  memimpin  jalannya  persidangan harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya  untuk  bertanya  kepada  saksi-saksi,  begitu  pula  kepada  penuntut  umum.  Dengan demikian diharapkan kebenaran materil akan terungkap, dan hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.
Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan  hukum  berdasarkan  keyakinannya  dalam  menangani  suatu  perkara.  Kebebasan hakim  dalam  menemukan  hukum  tidaklah  berarti  ia  menciptakan  hukum.  Tetapi  untuk menemukan  hukum,  hakim  dapat  bercermin  pada  yurisprudensi  dan  pendapat  ahli  hukum terkenal  yang  biasa  disebut  dengan  doktrin.  Menurut  Muchsin  bahwa  (Muchsin,  2004): “Berhubungan dengan kebebasan hakim ini, perlu pula dijelaskan mengenai posisi hakim yang tidak  memihak  (impartial  judge).  Istilah  tidak  memihak  disini  tidak  diartikan  secara  harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar.”Menurut Andi Hamzah  bahwa:  (Hamzah,  2004)  “Dalam  hal  ini,  hakim  tidak  memihak  diartikan  tidak  berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu  tidak  menjalankan  perintah  dari  pemerintah.  Bahkan  jika  harus  demikian,  menurut  hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP”
Menurut Roeslan Saleh bahwa (Barama, 2016):“Tentu saja menggali dan menemukan nilai- nilai  hukum  yang  baik  dan  benar  yang  sesuai  dengan  Pancasila  dan  “ According  to  the  law  of civilized nations.”
Apabila  hakim  memutus  berdasarkan  hukum/undang-undang  nasional,  maka  ia  tinggal menerapkan  isi  hukum/undang-undang  tersebut,  tanpa  harus  menggali  nilai-nilai  hukum  dalam masyarakat,  karena  hukum/undang-undang  nasional  adalah  ikatan  pembuat  Undang-Undang (DPR bersama Pemerintah) atas nama rakyat Indonesia. Akan tetapi bila hukum/undang-undang tersebut  adalah  produk  kolonial  atau  produk  zaman  orde  lama,  maka  hakim  dapat  menafsirkan agar dapat diterapkan yang sesuai dengan situasi dan kondisi masa kini. Dalam hal ini hakim harus menggali  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Demikian  pula  dalam  hal
hukum/undang-undangnya  kurang  jelas  atau  belum  mengaturnya  dan  khususnya  dalam  hal berlakunya hukum adat atau hukum tidak tertulis, maka hakim perlu menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat, hakim harus menemukan hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

## Peran  Hakim  Dalam  Penemuan  Hukum  Dan  Penciptaan  Hukum  Dalam  Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan
Seandainya dalam penemuan hukumnya, hakim berpendapat bahwa bila nilai-nilai hukum yang  hidup  dalam  masyarakat  tidak  sesuai  dengan  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  1945 Amandemen  I-IV  atau  perundang-undangan  lainnya,  maka  hakim  tidak  wajib  mengikutinya karena  hakimlah  yang  oleh  negara  diberi  kewenangan  untuk  menentukan  hukumnya  bukan masyarakat. Ahmad Rifai menyatakan (Barama, 2016): “Putusan hakim yang baik harus dapat memenuhi  dua  persyaratan,  yakni  memenuhi  kebutuhan  teoritis  maupun  praktis.  Yang dimaksudkan kebutuhan teoritis disini ialah bahwa menitikberatkan kepada fakta hukum beserta pertimbangannya  maka  putusan  tersebut  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  dari  segi  ilmu hukum  bahkan  tidak  jarang  dengan  putusannya,  membentuk yurisprudensi yang  dapat menentukan  hukum  baru  (merupakan  sumber  hukum).  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan kebutuhan  praktis  ialah  bahwa  dengan  putusannya  diharapkan  hakim  dapat  menyelesaikan persoalan/sengketa hukum yang ada dan sejauh mungkin   dapat diterima oleh   pihak-pihak   yang bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum.”
Oleh  karena  itulah  tugas  hakim  menjadi  lebih  berat  karena  ia  akan  menentukan  isi  dan wajah  hukum  serta  keadilan  dalam  masyarakat  kita,  ia  merupakan  penyambung  rasa  dan penyambung lidah, penggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat, ia pula yang diharapkan oleh masyarakat menjadi benteng terakhir dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam negara.
Pada  kenyataannya  hakim  dalam  memeriksa  dan  memutus  perkara  sering  menghadapi suatu keadaan, bahwa hukum tertulis tersebut ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang  dihadapi  bahkan  seringkali  hakim  harus  menemukan  sendiri  hukum  itu  dan/atau menciptakan  untuk  melengkapi  hukum  yang  sudah  ada,  dalam  memutus  suatu  perkara  hakim harus mempunyai inisiatif sendiri dalam menemukan hukum, karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap atau hukum samar-samar.
Masalahnya sekarang  adalah prosedur pembuatan putusan yang baik  agar  dapat  menjadi referensi terhadap pembaruan hukum, dalam era reformasi dan transformasi sekarang ini. Untuk itulah  hakim  harus  melengkapi  diri  dengan  ilmu  hukum,  teori  hukum,  filsafat  hukum  dan sosiologi  hukum.  Wildan  Suyuti  Mustofa  menyatakan  (Imansyah  et  al.,  2020):  “Hakim  tidak boleh membaca hukum itu hanya secara normatif (yang terlihat) saja. Dia dituntut untuk dapat melihat  hukum  itu  secara  lebih  dalam,  lebih  luas  dan  lebih  jauh  ke  depan.  Dia  harus  mampu melihat hal-hal yang melatarbelakangi suatu ketentuan tertulis, pemikiran apa yang ada disana
dan bagaimana rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal itu.”
Hakim  di  Indonesia  berhak  untuk  melakukan  penemuan  hukum  ( rechtsvinding) dan penciptaan  atau pembentukan hukum (Rechts  schepping) dan tidak hanya sekedar corong dari undang-  undang (rechtstoepassing) berdasarkan  Pasal  5  Undang-Undang  No.  48  tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat.”
Dalam hal menemukan hukum untuk memutuskan suatu perkara dimana seorang hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dapat dipahami bahwa “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.”
Dari  ketentuan  diatas  tersirat  secara  yuridis  maupun  filosofis,  hakim  Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum, agar putusan  yang  diambilnya  dapat  sesuai  dengan  hukum      dan      rasa      keadilan      masyarakat. Ketentuan  ini  berlaku  bagi  semua  hakim  dalam  semua  lingkungan  peradilan  dan  dalam  ruang lingkup hakim tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi atau Hakim Agung.

## Macam-macam Putusan Hakim Menurut KUHAP
Putusan  hakim  pada  dasarnya  adalah  suatu  karya  menemukan  hukum,  yaitu  menetapkan bagaimanakah  seharusnya  menurut  hukum  dalam  setiap  peristiwa  yang  menyangkut  kehidupan dalam  suatu  negara  hukum.  Pengertian  lain  mengenai  putusan  hakim  adalah  hasil  musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang- undang ini.” Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan:
1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib
2. Putusan Bebas
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
Sebelum  membicarakan  putusan  akhir  tersebut,  perlu  kita  ketahui  pada  waktu  hakim menerima  suatu  perkara  dari  penuntut  umum  dapat  diterima.  Putusan  mengenai  hal  ini  bukan merupakan keputusan akhir (vonis), tetapi merupakan suatu ketetapan.
Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir ( vonnis ). Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah  dipertimbangkan dalam  putusannya. Berbeda dengan Ned. Sv. Yang tidak menyebut apakah yang dimaksud dengan putusan ( voniss ). Itu, Pasal 1 butir 11 KUHAP Indonesia memberi definisi tentang putusan ( voniss ) sebagai berikut: “Putusan pengadilan  adalah  pernyataan  hakim  yang  diucapkan  dalam  sidang  pengadilan  terbuka,  yang
dapat  berupa  pemidanaan  atau  bebas,  atau  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  dalam  hal  serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.
Tentang  kapan  suatu  putusan  pemidanaan  dijatuhkan,  dijawab  oleh  Pasal  193  ayat  (1) KUHAP  sebagai  berikut:  “Jika  pengadilan  berpendapat  bahwa  terdakwa  bersalah  melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.
Dapat  dibandingkan  dengan  perumusan  van  Bemmelen  sebagai  berikut: 67 “Een veroordeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging heeft verkregen, dat de verdachte het  the  laste  gelegde  feit  heeft  begaan  en  hij  feit  en  verdachte  ook  strafbaar” (Putusan pemidanaan  dijatuhkan  oleh  hakim  jika  ia  telah  mendapat  keyakinan  bahwa  terdakwa  telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana).
Selanjutnya tentang putusan bebas ( vrijspraak ) dijatuhkan apabila memenuhi Pasal 191 ayat (1)  KUHAP:  “Jika  pengadilan  berpendapat  bahwa  dari  hasil  pemeriksaan  di  sidang,  kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”
Dalam  kasus  tindak  pidana  penipuan  dan  pencucian  uang  yang  dilakukan  oleh  Safril Batubara  dan  Rahudin  alias  Jamaludin,  Penuntut  Umum  mengajukan  tuntutan  bahwa  Kedua terdakwa  secara  sah  bersalah  melakukan  tindak  pidana  turut  serta  melakukan  dengan  cara menguasai sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dan turut serta melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yang menguasai penempatan atau penitipan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana lain yang diacam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun  atau  lebih  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  diatur  dalam dakwaan pertama kesatu Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana juncto Pasal  55  ayat  (1)  ke-1 KUHP  Ketiga Pasal  5 juncto Pasal  10 UU  Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Peranan  seorang  Hakim  sebagai  pihak  yang  berwajib  dalam  menjatuhkan  putusan  tidak sampai melewatkan hukum atau norma yang berlaku demi keadilan yang seadil adilnya. Hakim mempunyai intisari untuk penjatuhan pidana, tetapi terhadap hal penjatuhan pidana, majelis Hakim terbatas melakukan penjatuhan dengan aturan pidana yang berlaku, dalam hal pemberian bentuk pidana merupakan cukup hal yang sulit untuk menjatuhkan pidana yang mana yang dipakai dan yang sesuai dengan ketentuan aturan-aturan yang ada, karena Hakim mempunyai kebebasan untuk memutus atau menetapkan jenis  perkara pidana,  bagaimana cara pelaksanaan pidana dan tinggi rendahnya pidana (Kusumadewa et al., 2022).
Pertimbangan  hakim  merupakan  sudut  pandang  dari  pihak  majelis  Hakim  dalam menentukan suatu nilai yang di hasilkan dari majelis dan dituangkan kepada putusan hakim yang mengandung  unsur  keadilan  (ex  aequo  et  bono)  dan  mengandung  kepastian  hukum  dan mengandung  suatu  manfaat  bagi  para  pihak  yang  bersangkutan  mencari  keadilan,  jadi  bahwa
pertimbangan  dari  pihak  hakim  itu  sendiri  harus  cermat  dan  teliti  sebelum  putusan  tersebut dijatuhkan, supaya nantinya putusan tersebut yang berasal dari pertimbangan-pertimbangan dari hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (Arto, 2004).
Peran  Hakim  dalam  memeriksa  suatu  kasus  perkara,  perlu  adanya  hal  penting  seperti pembuktian, dimana hasil dari pembuktian dalam persidangan tersebut akan dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara yang akan disidangkan dalam persidangan. Dalam hal ini bertujuan  untuk  menghasilkan  kepastian  atau  fakta  hukum  yang  diajukan  tersebut  benar-benar terjadi dan nyata sesuai kronologis kejadian yang sebenarnya, guna mendapatkan putusan hakim yang memperoleh keadilan (ex aequo et bono) (Arto, 2004).  Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mengatur tentang Ketentuan Pertimbangan Hakim dalam menentukan bahwa majelis Hakim dalam melakukan  pertimbangan  harus  menyusun  secara  sistematika  yang  ada  dengan  secara  ringkas mengenai hal-hal seperti fakta dan kronologis keadaan beserta alat pembuktian yang dikumpulkan yang  diperoleh  dari  pemeriksaan  di  sidang  yang  menjadi  acuan  dasar  penentuan  kesalahan terdakwa.  Berlandaskan  uraian  amar  putusan,  hakim  yang  berperan  menangani  kasus  perkara putusan terhadap para terdakwa Safril Batubara dan Jamaludin dengan menjatuhkan pidana dalam bentuk  penjara  dengan  masa  waktu  5  (enam)  tahun  yang  dikurangi  dengan  masa  tahanan  yang telah  dijalani  dalam  tahap  penyidikan  oleh  Terdakwa  dengan  perintah  bahwa  Terdakwa  sudah ditahan, karena para terdakwa sudah terbukti dalam persidangan dan menyakinkan bahwa telah terbukti  melaksanakan  perbuatan  penyimpangan  pidana  penipuan  dalam  pencucian  uang  yang dilakukan pada PT. Althea SPA sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010.
Secara  umum,  hakim  perlu  mempertimbangkan  beberapa  hal  sebagai  berikut  untuk  dapat menetapkan putusan yang benar dan tepat (Djojorahardjo, 2019):
1. Inti permasalahan dan hal-hal yang tidak disangkal kebenarannya
2. Analisis  yuridis  terhadap  berdasarkan  berbagai  sudut  pandang  terhadap  fakta  yang  dapat dibuktikan
3. Pertimbangan untuk mengadili seluruh hal yang dilaporkan
Dalam mengambil suatu keputusan, hakim harus berpedoman pada Pasal 183 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa, “Hakim tidak boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seorang  kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  2  (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya” (Kamu, 2019). Sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP tersebut, dalam perkara tindak pidana pencucian uang di persidangan telah menghadirkan 228 alat bukti, yaitu 11 orang saksi, dan keterangan terdakwa, serta didukung oleh barang bukti yang  telah  tercantum  dalam  putusan.  Dengan  demikian,  keputusan  hakim  tersebut  telah  sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 184 ayat (1) mengenai pembuktian.
Selain itu, dasar putusan hakim juga diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi, “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa
bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”  (Chanif,  2021).    Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  terdiri  dari pertimbangan  hakim  yuridis  dan  non  yuridis.  Bersifat  yuridis  yaitu  pertimbangan  hakim  yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditempatkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, seperti dakwaan penuntut umum, keterangan  terdakwa,  keterangan  saksi,  barang-barang  bukti,  dan  pasal-pasal  dalam  peraturan hukum  pidana.  Dihubungkan  dengan  Pasal  183  jo  Pasal  193  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  amar  putusan  dari  Perkara  Nomor:  46/Pid.Sus/2021/Pn.  Srg telah sesuai, dikarenakan dalam menjatuhkan putusan, Hakim telah menggunakan 228 alat bukti sebagaimana tertulis dalam undang-undang sekurang-kurangnya 2 alat bukti; sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu Keterangan Saksi, dan Keterangan  Terdakwa.  Hakim  juga  telah  mempertimbangkan  keadaan  yang  memberatkan  dan meringankan  sesuai  dengan  Pasal  197  huruf  f  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP) yang berbunyi, “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.
Berdasarkan uraian tersebut, Penulis dapat menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 46/Pid. Sus/2021/Pn. Srg telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana terdakwa Syafril Batubara dan Rahudin  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  melakukan perbuatan  menguasai  dan  mengakui  sebagai  miliknya  dana  hasil  transfer  yang  diketahui  bukan haknya sebagaimana dakwaan kumulatif pertama alternatif kesatu dan melakukan permufakatan jahat menerima pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana penipuan  sebagaimana  dakwaan  kumulatif  kedua  alternatif  ketiga  serta  menjatuhkan  pidana kepada  Para  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  masing-masing  selama  5  (lima) tahun dan 6 (enam) bulan) dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar  denda  diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  2  (dua)  bulan;Pertama-tama,  perlu dipahami bahwa istilah penyitaan dan perampasan memiliki makna yang berbeda. Menurut makna secara harfiahnya, penyitaan berasal dari kata “sita” yang berarti perihal mengambil dan menahan barang menurut keputusan pengadilan oleh alat negara (polisi dan sebagainya). Berdasarkan arti kata  dasarnya  tersebut,  maka  kata  penyitaan  berarti  proses,  cara,  atau  perbuatan  menyita.  Jika mengacu pada KUHAP, pengertian kata penyitaan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 16 yang berbunyi “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.
Berdasarkan  keputusan  dan  pasal  tersebut,  dapat  diketahui  juga  adanya  perbedaan  makna antara penyitaan dan perampasan terhadap barang bukti. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa penyitaan  terhadap  barang  yang  akan  dijadikan  sebagai  barang  bukti  dapat  mengarah  pada

## Konstruksi Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor
46/Pid.Sus/2021/Pn.Srg Berdasarkan Peraturan Perundang -Undangan
perampasan barang tersebut untuk negara. Perampasan barang bukti merupakan bagian dari sanksi yang ditetapkan hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang merupakan salah satu tindak lanjut dari penyitaan terhadap barang yang dijadikan sebagai barang bukti.  Jika  belum  dilakukan  penyitaan  maka  negara  tidak  mempunyai  hak  untuk  langsung merampas barang yang masih dikuasai oleh terpidana atau seseorang yang terkait di dalam tindak pidana. Secara harfiah, perampasan berasal dari kata “rampas” yang artinya adalah ambil dengan paksa  (kekerasan)  atau  rebut.  Berdasarkan  arti  kata  dasar  tersebut,  maka  perampasan  berarti proses, cara, atau perbuatan merampas/merebut (Rasidi, 2022). Sesuai dengan arti tersebut, maka dalam konteks hukum pidana, perampasan menyasar pada harta kekayaan dari pihak yang terbukti menjadi  pelaku  tindak  pidana  (Remmelink,  2017).  Arti  kata  perampasan  secara  eksplisit  tidak dijelaskan dalam KUHP maupun KUHAP, namun perihal perampasan diatur pada beberapa pasal dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut.
Dalam  hal  ini,  putusan  pengadilan  tidak  dapat  menjawab  tuntutan  akan  keadilan  yang diharapkan  oleh  korban,  karena  semestinya  suatu  vonis  atau  putusan  pengadilan  harus  sesuai dengan  hukum  karena  hakim  harus  mengadili  berdasarkan  hukum.  Putusan  juga  harus mengandung keadilan, objektif dan tidak memihak. Karenanya putusan yang ideal adalah putusan yang  memberikan  rasa  keadilan,  rasa  manfaat  dan  kepastian  hukum  secara  proporsional  dan merata.  Pakar  tindak  pidana  pencucian  uang  (TPPU)  Yenti  Garnasih,  mengemukakan  pendapat bahwa yang paling berhak menerima pengembalian barang bukti tersebut tersebut adalah korban, karena  sejatinya  uang  tersebut  memanglah  milik  Perusahaan  Althea  di  Italia  bukanlah  milik negara.  Menurutnya,  apabila  uang  tersebut  uang  negara  maka  kembali  ke  negara  namun  kalau bukan uang negara maka harus kembali ke pemilik awalnya.
Purnadi  Purbacaraka  merumuskan  bahwa  keadilan  itu  adalah  keserasian  antara  kepastian hukum dan kesebandingan hukum, maka dalam hal ini keadilan merupakan hak fundamental bagi semua orang. Konsep keadilan dijelaskan oleh Nasruddin Anshoriy dalam beberapa kategori, yaitu (Tomalili, 2019):
1. Keadilan  yang  dimaknai  sebagai  keadaan  yang  seimbang,  bahwa  antara  satu  bagian  dengan bagian lain dalam sebuah kesatuan harus memiliki interaksi yang tepat.
2. Keadilan  yang  dimaknai  sebagai  keadaan  yang  tidak  membeda-bedakan,  atau  keadaan  yang menjunjung tinggi persamaan berdasarkan syarat-syarat yang tepat.
3. Keadilan  sebagai  keadaan  yang  selalu  mengutamakan  pemenuhan  hak  pribadi  dan  hak  bagi semua pihak yang memiliki hak.
Konsep  keadilan  dirumuskan  oleh  Aristoteles  menjadi  dua  jenis  keadilan,  yatu  keadilan korektif dan keadilan distributif.
1. Keadilan  korektif  disebut  juga  sebagai  keadilan  rektifikator,  yaitu  keadilan  yang  ada  dalam hubungan  antar  manusia,  yang  saling  diterima  antara  1  manusia  dengan  manusia  lain  yang terlibat dalam interaksi.

## Konstruksi Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn.Srg Berdasarkan Peraturan Perundang -Undangan
2. Keadilan distributif merupakan keadilan dalam hal distribusi atas penghargaan (Darmodiharjo, 1995).
Segala bentuk ketidakadilan tidak dapat diterima, namun jika dirasa tidak terdapat peluang untuk menciptakan keadilan, maka ketidakadilan dengan risiko dan dampak paling rendah dapat diterima daripada ketidakadilan dengan risiko dan dampak yang jauh lebih besar.
Menurut  peneliti  syarat  utama  untuk  mewujudkan  suatu  keadilan  adalah  dengan terpenuhinya nilai-nilai kepastian hukum dan kemanfaatan, karena apabila keduanya terpenuhinya tercapailah nilai keadilan yang diidam-idamkan. Hakim harus berani untuk melakukan terobosan demi memberikan keadilan dan hakim tidak boleh terpaku kepada aturan normatif yang positivis. Landasan bagi hakim pun diberikan oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman  yang  pada  pokoknya  hakim  diberikan  kebebasan  untuk  menggali  nilai-nilai  yang terkandung di masyarakat ketika menemui kebuntuan hukum.
Dasar  inilah  yang  harus  diambil  oleh  hakim  dalam  mewujudkan  keadilan  melalui putusannya.  Berdasarkan  hal  tersebut,  peneliti  menyebut  hakim  harus  progresif  dan  berani menerobos  kekakuan  hukum  dengan  tujuan  memberikan  keadilan.  Jaksa  dapat  menyebutkan terjadi  kesalahan  dalam  penerapan  hukum  oleh  pengadilan  negeri  terkait  barang  sitaan  yang dijadikan  aset  negara.  Hal  ini  mengacu  pada  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara.
Dalam  penerapan  prinsip  keadilan  restoratif  dilakukan  dengan  pendekatan  penyelesaian masalah hukum yang mendahulukan kepentingan korban. Notabenenya, hukum pidana memang telah mengatur urusan antara individu atau badan hukum dengan negara, mengingat tujuan dari hukum  adalah  tercapainya  keadilan,  kepastian,  dan  kemanfaatan  serta  melindungi  kepentingan korban. Dengan demikian, segala perbuatan yang dapat mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat diancam dengan hukuman.
Bentuk  hukuman  yang  diberikan  pun  berbeda-beda,  bisa  berupa  denda,  penjara,  hingga bentuk  yang  paling  ekstrim  yaitu  hukuman  mati.  Apabila  kita  lihat  dari  segi  kemanfaatan, perampasan barang bukti tidak menjamin adanya  kesejahteraan yang  diperoleh oleh banyaknya korban. Perampasan barang bukti juga tidak memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi pihak korban. Padahal semestinya penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung  kepada  apakah  hukum  itu  memberikan  kebahagiaan  kepada  manusia  atau  tidak. Dengan  demikian,  berarti  bahwa  setiap  penyusunan  produk  hukum  (peraturan  perundang- undangan)  maupun  suatu  putusan  pengadilan  seharusnya  senantiasa  memperhatikan  salah  satu tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat
Jika ditinjau dari penerapan hukum materiil, sejalan dengan pendapat Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih dimana sebenarnya hakim memutuskan merampas untuk negara karena tidak adanya mekanisme yang jelas di dalam Undang-undang Tindak Pidana dan Pencucian Uang yang membahas terkait pembagian aset rampasan kepada korban penipuan. Selain itu, dalam kasus ini peneliti menilai hal yang keliru adalah ketika pengadilan memposisikan negara
sebagai  korban.  Peneliti  beranggapan  bahwa  pemerintah  dapat  mewujudkan  rasa  keadilan  bagi para korban tersebut dengan peninjauan kembali namun hal tersebut hanya dapat terjadi apabila terjadi  sinergi  antara  pihak  pemerintah  dengan  masyarakat.  Peninjauan  kembali  hanya  dapat dilakukan apabila ada pihak dalam gugatan yang melakukan dan akan berhasil apabila setiap pihak yang  dapat  memberi  keterangan  tidak  tinggal  diam  dan  bersikap  akuntabel  dan  berintegritas. Kedua  jaminan  kepastian  hukum  dapat  diwujudkan  dengan  membuat  aturan  baku  terkait asset recovery dan  kedudukan  hukum  surat  keputusan,  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih  di  dalam penerapannya. Dalam hal ini peneliti beranggapan bahwa negara berhutang pada rakyat dalam tiga hal. Penegakan keadilan dalam hukum, dan kepastian dalam hukum serta kemanfaatan hukum.

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa asar pertimbangan Hakim dalam memutus pidana dalam Putusan Negeri Serang Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn. Srg berdasarkan pada unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang  didakwakan  kepada  terdakwa,  dan  berdasarkan  fakta  di  pengadilan  maka  Hakim  dapat menyimpulkan  bahwa  kedua  terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan  melakukan  tindak pidana  sebagaimana  yang  didakwakan  oleh  penuntut  umum  dalam  surat  dakwaannya.  Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn.  Srg  menggunakan  pertimbangan  hakim  yuridis  dan  non  yuridis. Pertimbangan  hakim  yuridis  yaitu  didasarkan  pada  fakta-fakta  yuridis  yang  terungkap  dalam persidangan  oleh  undang-undang.  Akan  tetapi,  putusan  ini  dirasakan  belum  mencapai  rasa keadilan dikarenakan dalam kasus tersebut jumlah pengembalian dana yang diterima tidak sesuai dengan jumlah kerugian yang dideritanya. Perampasan asset terdakwa yang disangka/diperkirakan berasal  dari  tindak  pidana  untuk  negara  dirasa  menciderai  nilai  keadilan.  Hal  ini  karena  dalam kasus  ini  negara  tidak  mendapatkan  kerugian  apapun  sehingga  tidak  ada  ganti  rugi  yang  harus diberikan kepada negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni,  E.  P.,  &  Mahyani,  A.  (2022).  Noodweer  Dan  Noodweer  Exces  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Pembunuhan. Bureaucracy  Journal:  Indonesia  Journal  of  Law  and  Social- Political Governance , 2 (1), 383–394.
Arto,  M.  (2004).  Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama,  cet  V  Yogyakarta. Pustaka Pelajar .
Barama, M. (2016). Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan. Jurnal Ilmu Hukum , 3 (8), 8–17.
Barda  Nawawi  Arief,  S.  H.  (2018). Masalah  penegakan  hukum  dan  kebijakan  hukum  pidana dalam penanggulangan kejahatan . Prenada Media.
Chanif, M. (2021). Implementasi Pasal 44 KUHP Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana. MAGISTRA Law Review , 2 (01), 60–77.
Darmodiharjo,  D.  (1995). Pokok-pokok  filsafat  hukum:  apa  dan  bagaimana  filsafat  hukum Indonesia . Gramedia Pustaka Utama.
Djojorahardjo, R. H. (2019). Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. Jurnal Media Hukum Dan Peradilan , 88–100.
Hadiati,  M.  (2021).  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menolak  Ganti  Rugi  Bunga  Moratoir Berdasarkan  Pasal  1250  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Pada  Transaksi  Jual  Beli Antara Pt Elmecon Multikencana Dengan Pt Aes Agriverde Indonesia (Studi Putusan Nomor: 46/PDT. G/2018/PN. JKT. PST.). Jurnal Hukum Adigama , 4 (1), 447–466. Hamzah, A. (2004). Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta . Jakarta.
Hidayat,  A.,  &  Arifin,  Z.  (2019).  Politik  Hukum  Legislasi  Sebagai  Socio-Equilibrium  Di Indonesia. Jurnal Ius Constituendum , 4 (2), 147–159. Ilyas,  A.,  &  Mustamin,  M.  (2022). Asas-asas  hukum  pidana .  Kerja  sama  Rangkang  Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
Imansyah,  Z.,  Jayusman,  J.,  Pane,  E.,  Efrinaldi,  E.,  &  Fahimah,  I.  (2020).  Tinjauan  Maqāsid Syarīah  Terhadap  Perkara  Harta  Bersama  Dan  Kontribusinya  Dalam  Pembaruan  Hukum Keluarga  Islam  Di  Indonesia  (Studi  Kasus  di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Tinggi  Agama Bengkulu). Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam , 13 (1), 1–20. Indonesia,  R.  (1945). Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  1  Ayat  3  tentang  Negara  Indonesia adalah Negara Hukum . Undang-undang Dasar.
Kamu, M. (2019). Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi yang Memiliki Hubungan Darah dengan Terdakwa  dalam  Tindak  Pidana  Pencurian  (Penerapan  Pasal  367  Ayat  (2)  jo  Pasal  362 KUHP). Lex Et Societatis , 7 (1).
Kelsen, H. (2014). Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif; Penerjemah: Raisul Muttaqien. Nusa Media .
Kusnardi, M.  (1983). Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara  Indonesia. Pusat  Studi Hukum Tata Negara Indonesia .
Kusumadewa,  I.  M.  N.  A.,  Sugiartha,  I.  N.  G.,  &  Widyantara,  I.  M.  M.  (2022).  Sanksi  Pidana terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Penipuan  dalam  Pencucian  Uang  Pada  PT.  Purnama Kertasindo Jakarta Timur. Jurnal Konstruksi Hukum , 3 (1), 178–183. Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia . Sinar Grafika.
Meliala,  K.  A.  Y.  (2019).  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (Studi Putusan Nomor 51/Pid. Sus/2016/Pn. Wgp).
Miroharjo,  D.  (2022).  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dari  Hasil  Tindak Pidana  Narkotika  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  250  K/PID.  SUS/2018). Jurnal Ilmiah METADATA , 4 (2), 233–255.
Muchsin, H. (2004). Kekuasaan kehakiman yang merdeka & kebijakan asasi . STIH IBLAM. Nanis,  V.  (2022).  Pentingnya  Pembelaan  Advokat  Dalam  Perkara  Pidana  Terhadap  Berat Ringannya Hukuman Dalam Putusan Hakim Bagi Kliennya Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang. Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora , 1 (4), 46–57.
Rasidi, M. (2022). Analisis Perampasan Aset Oleh Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang  (Money  Loundering)  Di  Tinjau  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  (Ham). Dinamika , 28 (10), 4523–4542.
Remmelink,  J.  (2017). Pengantar  Hukum  Pidana  Material  3:  Hukum  Penitensier (Vol.  3). Maharsa Publishing.
Rhiti,  H.  (2015).  Filsafat  Hukum  edisi  Lengkap  (dari  klasik  ke  postmodernisme). Ctk.  Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya .
Rizhan,  A.  (2020).  Konsep  Hukum  Dan  Ide  Keadilan  Berdasarkan  Teori  Hukum  Statis (Nomostatics) Hans Kelsen. Kodifikasi , 2 (1), 61–71.
SANDRA, R. (2022). Negara Hukum Indonesia. Santoso, A. (2012). Hukum, moral dan keadilan: Sebuah kajian filsafat hukum . Saputra, A. (2022). negara hukum indonesia .
Saputra, F. R., Pujiyono, P., & Purwoto, P. (2021). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 47/PID. SUS-TPK/2019/PNSMG). Diponegoro Law Journal , 10 (1), 124–135.
Sari,  N.  (2019).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Upaya  Pelajar/Mahasiswa  dalam  Memperoleh Narkoba (Studi pada Survei Penyalahgunaan Narkoba di Kelompok Pelajar dan Mahasiswa Tahun 2016). Dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE , 19 (1), 121–136. Soeprapto, M. F. I. (2007). Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan . PT Kanisius.
Sunardi, D. (2021). Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah . Penerbit A-Empat.
Tomalili, R. (2019). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan . Deepublish.
Wahdah,  W.  (2023).  Penerapan  Rule  Of  Law  Dalam  Praktik  Hukum  Di  Indonesia. SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial , 1 (1), 69–79.
Waliden, I. A. S., Maulida, S. F., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Tinjauan Asas Equalty Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara , 1 (2), 123–142.
Waluyo, B. (2020). Penyelesaian Perkara Pidana . Sinar Grafika.