Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254 Vol. 2, No. 11 November 2021

## JOKOWI DAN KOMUNIKASI : SEBUAH REFLEKSI KEPEMIMPINAN PERIODE KEDUA SANG PRESIDEN

## Osman Nur Chaidir
Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga Email: osman.nur.chaidir-2020@fisip.unair.ac.id

## Abstrak
Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi kini sedang menjalani masa jabatan kedua sebagai  presiden  Indonesia.  Namun,  perjalanan  periode  keduanya  tidak  berjalan mulus. COVID-19 telah menyerbu Indonesia sejak Maret 2020. Berbagai pernyataan Pemerintah terkait COVID-19 seolah menjadi bahan tertawaan yang menimbulkan kontroversi.  Selanjutnya,  berbagai  pernyataan  pemerintah  mengenai  berbagai  isu publik, seperti  Undang-Undang Cipta  Kerja, menimbulkan gesekan  yang berujung pada konflik. Komunikasi merupakan hal  yang penting dalam memimpin. Dengan komunikasi,  pemimpin  dapat  mempengaruhi  orang  lain.  Jika  terjadi  kegagalan komunikasi, maka akan sulit untuk mencapai target. Artikel ini menggunakan metode studi literatur dan observasi dengan analisis kualitatif terhadap data yang terkumpul untuk menjelaskan mengapa komunikasi Jokowi menimbulkan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka komunikasi Jokowi mengalami kegagalan yang  berujung  pada  inkonsistensi,  ketidaksinkronan  antara  kerangka  komunikasi pemerintah  dan  masyarakat.  Kemudahan  kepuasan  masyarakat,  ketidakpercayaan masyarakat,  pergeseran  kepemimpinan  transformasional  ke  transaksional  dan kegagalan  target  merupakan  dampak  dari  kegagalan  komunikasi  tersebut.  Di  sisa masa jabatan keduanya, Jokowi harus memperbaiki kerangka komunikasinya untuk dirinya  sendiri,  dan  pejabat  pemerintahannya  untuk  mengurangi  kemungkinan konflik di masa depan.
Kata Kunci : jokowi; kerangka komunikasi; kontroversi; kepemimpinan; konflik

## Abstract
Joko  Widodo  or  well-known  as  Jokowi  is  now  in  his  second  term  of  Indonesia presidency. However, his second term journey doesn’t go smoothly. COVID-19 has stormed Indonesia since March 2020. Various Government’s statements regarding COVID-19 has seem as a chuckle that caused a controversy. Subsequently, various government’s statements regarding on many public issues, such as Cipta Kerja Law, has created any friction that led into a conflict. Communication is the important thing in  leading.  With  communication,  leaders  can  influence  other.  If  there  is  any communication  failure,  it  will  be  difficult  to  reach  the  target.  This  article  use qualitatives method with using literature study method and observation method to analyse why Jokowi’s communication frequently lead into controversies. The result shows  that  Jokowi’s  communication  framework  come  to  failure  that  lead  into  an inconsistency,  unsynchronized  between  government  and  people  communication framework.  The  ease  of  people  satisfication,  people  distrust,  the  shift  of
transformational  to  transactional  leadership  and  target  failure  is  the  impact  from those failure of communication. In the remainder of his  second term, Jokowi must improves his communication framework for himself, and his government officials to ease the future conflicts probability.
Keyword : Jokowi; Communication Framework; Controversy; Leadership; Conflict

## Pendahuluan
Joko Widodo yang akrab disapa dengan Jokowi kini tengah mengarungi periode kedua kepresidenannya setelah ia berhasil mengalahkan rivalnya, Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2019 lalu. Periode keduanya diawali dengan kejutan, yaitu dengan menjadikan  Prabowo,  rivalnya,  sebagai  Menteri  Pertahanan  dalam  Kabinet  Indonesia Maju.  Tidak  berhenti  sampai  di  situ,  pada reshuffle kabinet  pertama  di  masa  periode keduanya, Jokowi menunjuk Sandiaga Uno, mantan lawan cawapresnya, menjadi Menteri Pariwisata  menggantikan  Wishnutama.  Langkah-langkah  Jokowi  di  periode  kedua  ini sejatinya  merupakan  simbolisme  dari  sebuah  manuver  politik  yang  bertujuan  untuk meredam  polarisasi  masyarakat  pasca  Pemilihan  Umum  2019  lalu  ( The  Economist , 2019).  Namun,  manuver  itu  sendiri  masih  belum  tampak  hasilnya.  Friksi-friksi antarmasyarakat masih sering terjadi baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
Perjalanan periode kedua Jokowi juga tidak mulus. Pandemi COVID-19 melanda di tahun pertama periode keduanya. Virus corona yang pertama kali muncul di Wuhan itu sendiri  telah  “memporak-porandakan”  sistem  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  di  seluruh dunia,  tak  terkecuali  Indonesia  yang  mengumumkan  kasus  konfirmasi  positif  pertama pada 2 Maret 2020. Sejak pengumuman itu sendiri, terdapat berbagai upaya dari Jokowi bersama dengan pemerintahannya untuk menangani dan menanggulangi kasus  COVID- 19  di  tanah  air.  Salah  satunya  adalah  penunjukan  juru  bicara  resmi  Pemerintah  untuk kasus COVID-19, Achmad Yurianto yang pada bulan-bulan awal pandemi sering muncul di  layar  televisi  nasional  untuk  menyampaikan  perkembangan  terkini  tentang  pandemi COVID-19. Sayangnya, terdapat berbagai permasalahan komunikasi yang terjadi dalam praktik  mitigasi  pandemi  COVID-19  ini.  Ucapan  “kebal  corona  karena  makan  nasi kucing” dari Menhub Budi Karya ( Hakim & Pratama , 2020), “corona sulit masuk karena perizinan sulit” dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ( Garjito & Aditya , 2020), dan ajakan agar masyarakat jangan panik dan enjoy saja dari Menkes Terawan Agus telah mengesankan  bahwa  pemerintah  meremehkan  pandemi  ini  sejak  awal  ( Satria ,  2020). Pada  akhirnya,  ucapan  mereka  seakan  menjadi  bumerang  dan  menimbulkan kesalahpahaman pada masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ( Puspa , 2020). Tidak hanya di  situ, periode kedua Jokowi  yang berhasil mengeluarkan produk hukum UU Cipta Kerja Omnibus Law, juga menimbulkan konflik di masyarakat. Konflik tersebut  menunjukkan  indikasi  stabilitas  sosial  dan  politik  di  Indonesia  masih  belum tercapai.  Demonstrasi  besar  di  berbagai  kota  di  Indonesia  pascapengesahan  6  Oktober 2020  lalu,  menunjukkan  bahwa  terjadi  kegagalan  komunikasi  Pemerintahan  Jokowi dengan  masyarakat,  yang  akhirnya  berdampak  domino  seperti  ketidakstabilan  situasi
sosial, politik, ekonomi, hingga peningkatan kasus COVID-19 yang membuyarkan usaha pemerintah dalam mitigasi pandemi COVID-19 ini (COVID-19, 2021).
Dampak dari permasalahan komunikasi itu sendiri tidak hanya berdampak kepada terhambatnya upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 saja, namun juga berimbas  kepada  solidaritas  dari  kabinet  Jokowi  (Kabinet  Kerja)  sendiri.  Dipaparkan dalam  ( Sirait ,  2021),  Jokowi  tampak  kesulitan  dalam  menyelaraskan  implementasi kebijakan  yang  dikeluarkannya  dengan  para  asistennya,  dalam  hal  ini  menteri-menteri yang  berada  di  dalam  kabinet.  Dalam  penelitian tersebut  pula,  disebutkan  kepentingan politis  partai  yang  berada  di  belakang  para  menteri  yang  ditunjuk,  menjadi  salah  satu faktor utama mengapa hal tersebut bisa terjadi. Terciptanya berbagai perspektif objektif dari berbagai instansi, mendorong terjadinya inkonsistensi dalam penyampaian kebijakan kepada  publik.  Disini  kita  dapat  melihat  bagaimana  telah  terjadi  kesalahan  dalam pengelolaan kerangka komunikasi di kalangan internal pemerintahan Jokowi sendiri.
Terdapat  beberapa  lagi  kontroversi  dari  Pemerintahan  Jokowi  yang  akar masalahnya  adalah  kegagalan  komunikasi.  Komunikasi  sendiri  merupakan  unsur terpenting  dari  kepemimpinan  karena  hal  ini  terkait  dengan  kemampuan  memengaruhi orang lain. Apabila terjadi kegagalan dalam kerangka komunikasi, maka tercapainya misi akan sulit dicapai.
Penelitian-penelitian terkait sebelumnya lebih banyak membahas  secara general bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi dan juga dampak permasalahan  komunikasi  terhadap  solidaritas  kabinet  Jokowi.  Artikel ini memberikan perspektif berbeda karena artikel ini berusaha membahas mengapa komunikasi Jokowi sering menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Dalam pembahasannya, artikel ini menekankan  kepada  ilmu-ilmu  komunikasi,  manajemen,  politik,  dan  sosiologi  sebagai pijakan  akademisnya  sehingga  dapat  memberikan  perspektif  yang  lebih  luas  dalam melihat  fenomena  komunikasi  pemerintahan  Jokowi  di  periode  kedua  ini.  Selain  itu, penelitian  serupa  sebelumnya  lebih  banyak  fokus  kepada  lingkup  waktu  pandemi saja, namun  artikel  ini  akan  memiliki  lingkup  waktu  pembahasan  sepanjang  periode  kedua pemerintahan  Jokowi  beserta  penggunaan buzzer-influencer di  dalamnya.  Artikel  ini diharapkan  dapat  menjadi  sebuah  refleksi  terhadap  sistem  komunikasi  Jokowi  dan pemerintahannya sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran bagi para pemimpin dalam membangun dan menjaga kerangka komunikasinya terhadap masyarakat.

## Metode Peneliteian
Artikel ini menggunakan metode studi literatur dan observasi dari peneliti sebagai sumber datanya. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan data yang berasal dari buku-buku tentang manajemen dan kepemimpinan, jurnal nasional maupun internasional dengan  tema  terkait,  situs  resmi  pemerintah  Republik  Indonesia,  dan  media  massa tepercaya. Data-data tersebut akan dianalisis secara kualitatif dan menghasilkan sebuah penjelasan  deskriptif  berlandaskan  dua  konsep  atau  variabel  yang  digunakan,  yaitu kerangka komunikasi dan kepemimpinan.

## Hasil dan Pembahasan Bagaimana Jokowi Berkomunikasi
Komunikasi  adalah  sebuah  bentuk  interaksi  pertukaran  informasi  baik  dalam bentuk  tertulis,  lisan, maupun  simbol  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  kesepahaman akan  informasi  tersebut  ( Boddy ,  2017).  Komunikasi  sendiri  berperan  vital  dalam kepemimpinan  seseorang,  utamanya  untuk  memengaruhi— influence orang  lain.  Tanpa adanya  komunikasi  yang  baik,  maka  mustahil  tercapainya  target-target  kinerja  dalam sebuah kepemimpinan.
Komunikasi juga mampu mempenetrasi inovasi, satu kata yang selalu digaungkan Jokowi  dalam  pemerintahannya.  Dengan  terpenuhinya  ketercukupan  pengetahuan tentang kondisi masyarakat melalui komunikasi, maka inovasi dapat terpenetrasi dengan baik. Sejatinya, inovasi di jajaran pemerintahan Jokowi sendiri dapat terlihat secara nyata bentuknya.  Implementasi Online  Single  Submission (OSS)  untuk  kecepatan  perizinan, program  Merdeka  Belajar  untuk  percepatan  pendidikan,  serta  inovasi-inovasi  lainnya membuktikan  bahwa  jajaran  pemerintahan  Jokowi  tidak  memiliki  masalah  dalam menerapkan  inovasi,  dalam  kaitannya  komunikasi  antarjajaran  pemerintahan  berjalan dengan baik.
Secara  populer,  figur  Jokowi  telah  terpusat  dalam  representasi  pemerintahan kepada  masyarakat.  Dalam  hal  ini,  Jokowi  telah  berkomunikasi  secara  simbolik, menegaskan bahwa dirinya adalah pemegang kekuasaan melalui gaya berpakaian serta tindakan “blusukan” -nya dalam menjalankan pemerintahan. Jokowi mampu membangun karisma “anti-hero”, yang membuat dirinya menjadi figur yang selalu menjadi perhatian, baik  oleh  para  pendukungnya  maupun  oposisi  ( Novianty  &  Salamah ,  2018)  .  Bentuk komunikasi tersebut juga didorong oleh  media massa  yang melakukan framing kinerja Jokowi secara intensif ( Firdaus , 2015). Hasilnya, citra positif kepemimpinan Jokowi pada periode pertama mampu mengantarkannya meraih kemenangan meyakinkan di Pemilihan Presiden 2019 lalu dan menjalani periode kepresidenan yang kedua.
Dalam mengarungi periode kedua ini, Jokowi tidak sendiri dalam berkomunikasi dengan  masyarakat.  Ia  memiliki  dua  gugus  staf  khusus  kepresidenan  yang  berwenang dalam  mengurusi  hal  komunikasi  pemerintahan.  Gugus  pertama  bertugas  sebagai  juru bicara  kepresidenan  yang  terbagi  dalam  empat  bidang,  yaitu  bidang  politik  dan pemerintahan yang dijabat oleh Fadjroel Rachman, bidang hukum yang dijabat oleh Dini Shanti Purwono, bidang ekonomi yang dijabat oleh Arif Budimanta, dan bidang sosial yang dijabat oleh Angkie Yudistia. Keempat juru bicara yang berada di gugus pertama ini  memiliki  tugas  untuk  menguatkan  pernyataan  presiden  terkait  dengan  isu-isu  di bidangnya masing-masing. Sementara gugus kedua bertugas untuk menjalin komunikasi antara  pemerintah  dengan  kelompok-kelompok  strategis.  Gugus  kedua  ini  diisi  oleh Sukardi Rinakit, Diaz Hendropriyono, Aminuddin Ma’ruf dan Anggit Nugroho (Humas Sekretaris Kabinet Republik Indonesia , 2020).
Secara teknis, Jokowi telah berhasil menempatkan kerangka komunikasi publik dan  politik  yang  baik  dalam  pemerintahannya.  Jokowi  berhasil  mendistribusikan komunikasi berdasarkan bidang-bidang tertentu, yang diharapkan mampu memperlancar
proses komunikasi pemerintah dengan publik. Di sini tipe kepemimpinan entrepreneur, yang  memperhatikan  terhadap  seluruh  bidang  kehidupan  kebangsaan  untuk  mencapai keuntungan  bangsa dan organizing, yang  mampu  melakukan  lobi  dan  menjadi  figur terpusat Jokowi  tampak  jelas  ( Sukma ,  2020).  Sayangnya,  dalam  perjalanan  di  periode kedua  ini,  apa  yang  terjadi  di  lapangan  berbeda  dengan  yang  diharapkan.  Di  poin pembahasan  selanjutnya,  akan  dibahas  mengenai  kontroversi  komunikasi  Jokowi  dan mengapa kerangka komunikasi yang rapi ini belum mampu berfungsi secara maksimal.
Gambar 1.
Kerangka Komunikasi Strategis Sumber : (Boddy, 2017)

## Kontroversi Komunikasi Jokowi di Periode Kedua Kepresidenan
Seorang  pemimpin  sukses  adalah  seorang  yang  mampu  menetapkan  strategi timnya,  melakukan  komunikasi  yang  baik  terhadap  timnya,  dan  memotivasi  orang banyak. Dapat dikatakan jika pemimpin mampu meraih apa yang menjadi targetnya di perencanaan, maka ia memiliki keahlian manajemen yang baik ( Boddy , 2017). Keahlian manajemen  itu  sendiri  salah  satunya  adalah  kemampuan  komunikasi  yang  baik.  Di periode  pertamanya,  Jokowi  berhasil  mencapai  target-targetnya  seperti  percepatan pembangunan  infrastruktur,  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia—IPM,  dan berbagai  target  lainnya.  Keberhasilan  manajemennya  di  periode  pertama  mampu mengantarkannya kepada periode kedua kepresidenannya. Sayangnya, terdapat berbagai permasalahan  manajerial,  utamanya  komunikasi  internal  yang  justru  mengancam  citra Jokowi sendiri.
Kontroversi komunikasi dimulai dari internal pemerintahan Jokowi sendiri terkait masa berlaku Surat Keterangan Terdafar (SKT) organisasi Front Pembela Islam (FPI)— notabenenya  oposisi  Jokowi.  Terdapat  perbedaan  pernyataan  antara  Menko  Polhukam Mahfud MD dengan Menteri Agama saat itu, Fachrul Razi. Di satu kesempatan, Mahfud menyatakan  bahwa  pemerintah  masih  mempelajari  permohonan  perpanjang  SKT  FPI. Namun,  Fachrul  menyatakan  siap  memberi  rekomendasi  perpanjangan  SKT  FPI.  Pada akhirnya,  FPI  dinyatakan  organisasi  terlarang  secara  resmi  oleh  pemerintah  pada  30 Desember 2020 lalu (“ Pemerintah Tetapkan FPI Organisasi Terlarang ,” 2020).
Permasalahan  komunikasi  pemerintahan  Jokowi  terus  berlanjut  dalam  mitigasi pandemi COVID-19. Komunikasi Jokowi beserta jajarannya dapat dinilai buruk karena informasi yang disampaikan tidak transparan, tidak terdefinisikan secara jelas dan tidak konsisten. Dalam penanganan pandemi ini, terdapat berbagai permasalahan komunikasi dari Jokowi beserta jajaran pemerintahannya, antara lain
1. “Kita  tidak  mau  masyarakat  panik.  Memang  ada  beberapa  informasi  yang kami sembunyikan agar masyarakat tidak panik.” ( Pangestika , 2020) Kutipan perkataan  Jokowi  mengenai  “penyembunyian”  beberapa  informasi  terkait dengan  pandemi  COVID-19  di  Indonesia  membuktikan  bahwa  terdapat kesalahan  komunikasi.  Jokowi  gagal  menerapkan  prinsip relevancy ,  sebuah prinsip  di mana  informasi  dari  sebuah  komunikasi  harus  relevan  atau  dapat dikatakan transparan.
2. Penerapan  istilah-istilah  terkait  penanganan  pandemi  COVID-19  seperti PSSB, lockdown, karantina wilayah, mudik vs pulang kampung, dan beberapa istilah lain yang pernah muncul dalam proses penanganan pandemi COVID- 19  di  Indonesia  ( Fajar  Junaedi,  Taufiqur  Rahman,  Erwan  Sudiwijaya, Adhianty Nurjanah et al., 2020). Timbulnya beberapa istilah ini membuktikan pemerintahan Jokowi gagal menerapkan prinsip simplicity, sebuah prinsip di mana  informasi  harus  memiliki  struktur  seringkas  mungkin  agar  mudah dipahami oleh masyarakat dan mencegah miskomunikasi.
3. Inkonsistensi  informasi.  Dapat  dilihat  berupa  kebijakan  pelarangan  ekspor masker  ke  luar  negeri  di  awal  pandemi  di  mana  Menko  Perekonomian Airlangga  menyatakan  melarang  ekspor  masker  ke  luar  negeri  sebagai langkah mencegah kelangkaan stok masker dalam negeri. Namun, tidak lama berselang,  Menteri  Perdagangan  Agus  Suparmanto,  meralat  pernyataan Menko  Airlangga  dengan  menyatakan  bahwa  tidak  ada  pelarangan  ekspor masker  ke  luar  negeri.  Tidak  berhenti  di  situ,  yang  terbaru,  untuk  lebaran Idulfitri 2021 pemerintah melarang masyarakat untuk melakukan mudik. Tak lama, aturan diperlonggar dengan membolehkan untuk mudik asalkan dalam satu rayon. Pemerintah pun membolehkan tempat wisata dibuka, yang tentu menunjukkan  inkonsistensi  pernyataan  pemerintah  untuk  mencegah kerumunan. Dari permasalahan ini, komunikasi pemerintah gagal menerapkan prinsip organisation, sebuah prinsip di mana informasi harus memiliki pokok yang jelas dan runtut.
4. Tidak  adanya  sinkronisasi  antara  pemerintah  daerah  dan  pusat,  yang menunjukkan  lemahnya  komunikasi  pemerintahan—vertikal  pemerintah. Seperti contohnya pada pengumuman kasus positif 1 dan 2. Wali kota Depok Muhammad  Idris  menyatakan  bahwa  dirinya  telah  menyampaikan  bahwa pasien  1  dan  2  telah  terinfeksi  COVID-19  sehari  sebelum  Jokowi mengumumkan.  Akan  tetapi,  dirinya  diminta  untuk  diam.  Tidak  hanya  itu, perbedaan pendapat antara Pemprov DKI tentang kebijakan karantina wilayah dan  langkah  preventif  di  bulan  Januari-Februari  2020,  diacuhkan  oleh
pemerintah  dengan  menyatakan  bahwa  kebijakan  karantina  wilayah  adalah wewenang  pusat  ( Yuliawati ,  2020).  Di  satu  sisi,  Jokowi  berusaha mengomunikasikan  bahwa  dirinya  adalah  figur  penguasa  sentral.  Ironisnya, hal  tersebut  malah  menunjukkan  sedang  terjadinya  duel  politik  antarmuka antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah utamanya Pemprov DKI pimpinan  Gubernur  Anies  Baswedan  yang  merupakan  oposisi  pemerintah pusat.
Kegagalan  komunikasi  juga  tampak  jelas  dalam  proses  pengesahan  UU  Cipta Kerja— Omnibus  Law pada  Oktober  2020  lalu.  Konflik  yang  timbul  pascapenerapan produk hukum tersebut merupakan bukti nyata gagalnya kerangka komunikasi yang telah Jokowi  rancang  melalui  penunjukan  staf-staf  khusus  kepresidenan  dan  kementerian terkait.  Konflik  berupa  demonstrasi  UU  Ciptaker  sendiri  diawali  dari  kurangnya komunikasi  antara  pemerintah  dan  masyarakat,  yang  ironisnya  diperparah  dengan pernyataan Jokowi agar jangan termakan hoaks dan Menteri Kominfo Jhonny  G. Plate yang menyatakan bahwa jika apa yang dikatakan pemerintah hoaks, ya berarti hoaks.
Konflik  UU  Ciptaker  sejatinya  patut  dijadikan  refleksi  bagi  Jokowi  dan pemerintahannya  dalam  melaksanakan  komunikasi.  Minimnya  akses  masyarakat terhadap  draft  RUU,  infografik  yang  kurang,  plus  kesan  terburu-buru  dari  pemerintah telah menimbulkan konflik UU Ciptaker hingga sekarang. Sejatinya, pemerintah wajib melakukan  keterbukaan  informasi  sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  14  Tahun  2008 tentang keterbukaan informasi. Undang-undang tersebut sendiri menjelaskan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat  untuk  mewujudkan  penyelenggaraan  negara  yang  baik.  Jokowi  seakan-akan mengabaikan informasi vital mengenai apa yang sebenarnya menjadi akar permasalahan yang  dapat  disebabkan  oleh  hilangnya  pengawasan  ( missing  oversight) dalam  alur komunikasi internalnya. Apabila Jokowi terus menjalani model komunikasi seperti ini, tentu  saja  permasalahan  komunikasi  pemerintahannya  dengan  masyarakat  dapat  terus berlanjut  hingga  akhir  masa  jabatannya  yang  dapat  berdampak  kepada  pencapaian kinerjanya.
Jokowi  sendiri  telah  menyadari  mengenai  komunikasi  publik  yang  buruk  dari pemerintahannya  selama  ini.  Hal  itu  disampaikan  oleh  Kepala  Staf  Kepresidenan Moeldoko pada Oktober 2020 lalu yang menyatakan bahwa Jokowi telah menegur para menterinya terkait komunikasi publik yang buruk pascakonflik penolakan UU Ciptaker ( Egeham ,  2020).  Tidak  hanya  itu,  salah  satu  menteri  dalam  jajaran  Kabinet  Indonesia Maju,  Menko  Marves  Luhut  Binsar,  juga  mengakui  bahwa  terjadinya  kesalahan komunikasi dalam proses penyusunan hingga pengesahan UU Ciptaker. Luhut menyadari hal tersebut setelah ia mendapatkan kritik dari cucunya dan langsung mengadakan rapat terbatas dengan empat menteri koordinator untuk membahas masalah tersebut ( Asworo , 2020).  Pada  akhirnya,  pemerintah  meluncurkan  laman  informasi  resmi  UU  Ciptaker https://uu-ciptakerja.go.id/ dan  intensitas  konflik  mulai  berkurang  karena  masyarakat mampu mengakses informasi lebih jelas dan tepercaya dari laman resmi tersebut.

## Dampak Komunikasi Jokowi di Periode Kedua Kepresidenan
Timbulnya berbagai kontroversi komunikasi Jokowi dan jajaran pemerintahannya pada  periode  kedua  kepresidenannya  telah  menimbulkan  beberapa  dampak  sebagai berikut :
1. Menurunnya  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  kepemimpinan  Jokowi. Dalam kekuasaan politik, legitimasi adalah hal terpenting. Tanpa ada legitimasi, maka pemimpin politik akan disfungsi dan terlempar dari kekuasaan. Legitimasi itu  sendiri  mampu  terbangun  dengan  adanya  kepercayaan  masyarakat. Kepercayaan  masyarakat  sendiri,  mampu  dibangun  dengan  keahlian memengaruhi yang disokong dengan keahlian komunikasi yang baik.

## Gambar 2.
Tingkat Kepercayaan Politik terhadap Lembaga Negara Sumber : ( Bayu , 2021a)
Pada  Januari  2021  lalu,  hasil  survei  Kelompok  Diskusi  dan  Kajian  Opini Indonesia  (KedaiKOPI)  merilis  bahwa  lembaga  TNI  merupakan  lembaga  yang lebih  dipercaya  masyarakat  daripada  Presiden  dengan  persentase  7,04%  untuk TNI  dan  6,98  untuk  Presiden.  Tentu  saja  hal  ini  menimbulkan  pertanyaan tersendiri bagaimana sebuah lembaga di bawah kepemimpinan—kuasa Presiden mampu lebih dipercaya masyarakat daripada sang pemimpin tertinggi.
Gambar 3.

## Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah 2021
Sumber : ( Pusparisa , 2021)
Tidak  hanya  survei  dari  KedaiKOPI,  survei  dari  lembaga  publik  Amerika Edelman  merilis  laporan  mengenai  tingkat  kepercayaan  masyarakat  dunia terhadap pemerintahan negaranya. Posisi Indonesia berada di angka 70%, turun 1%  dari  survei  lembaga  yang  sama  pada  tahun  2017  lalu.  Turunnya  angka kepercayaan  masyarakat  perlu  diwaspadai  sekaligus  dicermati  oleh  Jokowi  dan pemerintahannya.

## Tabel 1.
Hasil Analisis Deskriptif Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Dalam Menangani Pandemi COVID-19 Kluster Rata-rata skor Kriteria Civil Society 2,71 Kurang Percaya Partai Politik 3,41 Percaya Pengusaha dan/atau pengamat ekonomi 2,61 Kurang Percaya ASN 4,16 Percaya Masyarakat Umum 3,46 Percaya Rata-rata 3,27 Kurang Percaya
Sumber: (Mufti, Gatara, Afrilia, & Mutiarawati, 2020)

## Tabel 2.
Kriteria Penilaian yang Digunakan Dalam Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Dalam Menangani Pandemi COVID-19 oleh ( Mufti et al., 2020)
Rentang Nilai Kategori 1,00-1,79 Sangat Tidak Percaya 1,80-2,59 Tidak Percaya 2,60-3,39 Kurang Percaya 3,40-4,19 Percaya 4,20-5,00 Sangat Percaya Sumber: ( Mufti et al., 2020)
Angka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 juga menunjukkan angka yang rendah. Sebagaimana data peneliteian dari  ( Mufti et  al.,  2020),  terlihat  bahwa  masyarakat  umum  Indonesia  memiliki tingkat kepercayaan rendah, hanya berada di angka 3,27 dari 5. Indikator tersebut sejatinya mengkhawatirkan karena pemerintah memerlukan dukungan penuh dari masyarakat  dalam  menjalankan  kebijakan-kebijakan  terkait  dengan  mitigasi pandemi  COVID-19  ini.  Tak  jarang  kita  jumpai  juga  masyarakat  yang  telah bersikap  “bodo  amat”  terhadap  pandemi  ini,  yang  biasa  disebut  dengan “COVIDiot”. Lahirnya  kelompok resistance tersebut  menunjukkan  bahwa terdapat suatu rasa ketidakpercayaan yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap pemerintah,  utamanya  dalam  hal  penanganan  pandemi  COVID-19  ini  yang disebabkan oleh permasalahan komunikasi pemerintah selama pandemi melanda Indonesia.
2. Munculnya  ketidakpuasan  atas  kinerja  Jokowi  dan  jajaran  pemerintahannya. Permasalahan komunikasi dalam kepemimpinan Jokowi di periode kedua ini pada akhirnya  menurunkan  kepuasan  masyarakat  terhadap  kepemimpinannya. Ketidakpuasan  sendiri  dapat  mengancam  kepemimpinan  Jokowi  karena ketidakpuasan  merupakah  salah  satu  faktor  pembentuk  konflik  sosial.  Bukti nyatanya  adalah  konflik  penolakan  UU  Ciptaker  yang  terjadi  akibat ketidakpuasan  masyarakat  dan  buruh  terhadap  proses  perumusan  hingga pengesahannya.
Gambar 4.

## Kepuasan Publik terhadap Kinerja Presiden
Sumber : ( Bayu , 2021b)
Kepuasan  publik  terhadap  Jokowi  pada  tahun  2021  sendiri  makin  menurun. Bahkan, angka kepuasan bulan Februari 2021 lalu merupakan yang terendah sejak April 2016. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, terdapat peningkatan sebesar 33% masyarakat yang kurang puas terhadap kinerja Jokowi. Tentu saja, ini  merupakan  bahan  evaluasi  wajib  bagi  kepemimpinan  Jokowi  dan  jajaran pemerintahannya.  Permasalahan  komunikasi  tak  dapat  dielakkan  sebagai  salah satu  faktor  terbesar  peningkatan  angka  ketidakpuasan  tersebut.  Plus,  kegagalan komunikasi  juga  telah  menimbulkan  sebuah  konflik  yaitu  konflik  UU  Ciptaker dan belum lagi konflik-konflik kegaduhan di dunia maya lainnya.
Kepuasan merupakan faktor penting dalam kepemimpinan, apalagi terkait dengan kepemimpinan politik. Rasa kepuasan yang menurun menunjukkan bahwa Jokowi gagal memotivasi dan menginspirasi baik kabinetnya maupun masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Motivasi mustahil dilakukan tanpa adanya kecakapan komunikasi.  Tanpa  ada  rasa  kepuasan,  maka  mustahil  rasa  kepercayaan  dapat terus  ada  pada  masyarakat.  Tanpa  ada  kepercayaan,  maka  mustahil  legitimasi kepemimpinan dapat terus bertahan.
3. Kepemimpinan transformasional yang selama ini berhasil Jokowi terapkan pada akhirnya  bergeser  menjadi  kepemimpinan  transaksional.  Kepemimpinan transformasional sendiri adalah sebuah model kepemimpinan di mana pemimpin mampu  memotivasi  serta  menginspirasi  mereka  yang  dipimpin  untuk berkomitmen mencapai target kinerja yang lebih baik.
Kepemimpinan ini sendiri umumnya dimiliki oleh pemimpin kharismatik ( Boddy , 2017). Di periode kedua ini, model kepemimpinan transformasional yang biasa dicitrakan  kepada  figur  Jokowi  tampak  runtuh  akibat  berbagai  permasalahan komunikasi  internal  dan  publiknya.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  bagaimana masyarakat cenderung bersikap resistance terhadap segala kebijakan pemerintah terkait  pandemi  COVID-19,  yang  dapat  kita  lihat  secara  nyata  di  lapangan. Misalnya, larangan berkerumun diacuhkan oleh masyarakat untuk berdemonstrasi menolak penerapan UU Ciptaker Oktober lalu. Tidak berhenti di situ, aturan 3M yang  digaung-gaungkan  pemerintah,  pada  nyatanya  sudah  banyak  yang  tidak menaatinya. Plus, kinerja petugas pemerintah di lapangan juga ala kadarnya. Pada akhirnya,  dalam  meredam  konflik  UU  Ciptaker  misalnya,  pemerintah  berjanji akan mengundang perwakilan buruh untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai UU Ciptaker  asalkan  demonstrasi  tidak  dilanjutkan.  Hal  tersebut  merupakan pencerminan kepemimpinan transaksional.
Kepemimpinan transaksional sendiri juga tampak tidak efektif di masa pandemi ini. Kebijakan bansos dan bantuan lain seperti Banpres UMKM, KIH, dsb. yang awalnya  ditujukan  untuk  meredam  mobilitas  masyarakat,  tampak  sia-sia.  Salah satunya adalah salah sasaran yang didorong oleh komunikasi yang buruk. Seperti pada kasus Banpres UMKM di Kota Malang contohnya. Komunikasi vertikal— antar  hierarki  instansi  pemerintah  tidak  ada  yang  kompak.  Ketika  pemerintah melalui  Kemenkopumkm  mengumumkan  bahwa  pendaftaran  Banpres  UMKM sudah dibuka pada 4 April 2021 melalui instagram resmi, Dinkop Kota Malang menyatakan  belum  menerima  surat  apapun  dari  pusat  yang  membuat  pelaku UMKM  Kota  Malang  kebingungan.  Pada  akhirnya,  Dinkop  Kota  Malang  baru membuka  pendaftaran  pada  16  April  2021,  hampir  dua  pekan  setelah pengumuman pemerintah. Otomatis, proses verifikasi bantuan yang panjang, akan memperlambat  waktu  pencairan  yang  dapat  berimbas  negatif  kepada  UMKM yang membutuhkan. Bahkan, bisa berpotensi menganggu ekonomi negara.
4. Kegagalan  Pencapaian  Target—Janji  Kerja.  Walaupun  pada  poin  ini,  pandemi COVID-19  juga  berkontribusi  besar  dalam  mendorong  kegagalan  pencapaian target  kinerja.  Kegagalan  pencapaian  target  kinerja  sendiri  tecermin  pada merosotnya ekonomi dan laju penanganan pandemi yang tampak “diprasahkan”.
Di  bidang  ekonomi  sendiri,  Indonesia  akhirnya  masuk  kepada  jurang  resesi setelah pertumbuhan ekonomi negatif tiga kuartal berturut-turut. Bahkan, hingga di  tahun  2021,  yang  digadang-gadang  Jokowi  sebagai  tahun  kebangkitan, Indonesia masih terjebak resesi dengan pertumbuhan ekonomi -0.74% di kuartal 1 2021 ( Sembiring , 2021).
Dalam penanganan pandemi sendiri, laju COVID memuncak pascaliburan akhir tahun  2020.  Sebenarnya,  pemerintah  telah  berusaha  untuk  meminimalkan mobilitas  masyarakat  dengan  pengurangan  hari  libur  akhir  tahun  sebanyak  tiga hari ( Kominfo , 2020). Akan tetapi, sikap masyarakat yang sudah berada di fase resistance, membuat  upaya  pemerintah  sia-sia  belaka.  Pada  akhirnya,  terjadi pelonjakan kasus bahkan rekor mingguan hingga lebih dari 12.000 kasus positif harian ( Nuryanti , 2021).

## Gambar 5.
Grafik kasus terkonfirmasi positif COVID-19 Indonesia Januari-Februari 2021 Sumber : ( COVID-19 , 2021)
Meningkatnya  kasus  konfirmasi  positif,  sikap  acuh  masyarakat  terhadap kebijakan  penanganan  pandemi  COVID-19,  ekonomi  melambat  merupakan bentuk gagalnya sebuah kepemimpinan Jokowi di tahun pertama periode kedua ini.  Di  sisi  ini,  kemampuan organizing Jokowi  diuji.  Jokowi  dianggap  gagal mendistribusikan kepemimpinan melalui menteri sehingga banyak permasalahan yang muncul di awal periode kedua ini ( Rosana , 2021). Kegagapan pemerintah di masa awal pandemi, telah menimbulkan efek domino di mana masyarakat sudah berada  di  fase resistance ,  sebuah  fase  di mana  komunikan  menolak  dan  secara aktif  menentang  dan  mengajak  komunikan  lainnya  terhadap  informasi  yang disampaikan. Fase ini pada akhirnya menimbulkan kesulitan sendiri bagi Jokowi dan  jajaran  pemerintahannya  dalam  menentukan  perencanaan  ( planning ) kedepannya.

## Fenomena Buzzer—Influencer Sebagai Perpanjangan Komunikasi Pemerintah
Fenomena ini sejatinya telah dimulai sejak Pilkada DKI 2012 lalu dengan Jasmev yang  mengklaim  sebagai  sukarelawan  media  sosial  Jokowi-Ahok.  Kontribusi  Jasmev sendiri  dalam  kemenangan  Jokowi-Ahok  tidak  dapat  dipandang  sebelah  mata.  Mereka dianggap sebagai “pasukan bawah tanah” Jokowi-Ahok di Pilkada DKI 2012 (“Pasukan Komando ‘Bawah Tanah’ Jokowi-Ahok ,” 2012) yang aktif bergerak menyosialisasikan visi  misi  cagub-cawagub  itu  melalui  udara—media  sosial.  Jasmev  berlanjut  hingga Jokowi  mencalonkan  diri  sebagai  presiden  di  tahun  2014.  Lagi-lagi,  Jasmev  berperan besar di media sosial dan sering menimbulkan friksi dengan PKSPiyungan, “Jasmev”- nya pihak Prabowo-Hatta. Sejak itulah, fenomena buzzer—influencer menjadi hal lumrah dalam komunikasi pemimpin Indonesia.
Friksi-friksi  di  dunia  maya  tidak  dapat  dihindarkan.  Hal  ini  pada  akhirnya mendorong  penerapan  politik  populisme  pada  Pilpres  2019  lalu.  Populisme  sendiri merupakan  strategi  politik  yang  menempatkan  rakyat  biasa  untuk  berhadapan  secara antagonistik  dengan  elite  politik  berkuasa  dengan  melabelisasi  elite  politik  berkuasa adalah penguasa yang buruk dan menindas mereka ( Ardipandanto , 2020). Menyadari hal tersebut dapat berbahaya bagi kesatuan bangsa, Jokowi langsung melakukan komunikasi politik dengan rivalnya, Prabowo tidak lama setelah dirinya memenangkan periode kedua kepresidenan. Pada akhirnya, capres-cawapres lawannya di Pilpres 2019 berhasil Jokowi gaet menjadi menteri di kabinetnya, dengan harapan untuk meminimalkan friksi-friksi di masyarakat dan menciptakan kestabilan sosial, politik, ekonomi Indonesia. Sayangnya, harapan tersebut masih jauh dari harapan.
“Konflik”  di  media  maya  masih  terus  berlanjut  antara buzzer-influencer yang mengklaim pro-NKRI/pemerintah dengan buzzer-influencer oposisi. Termasuk dalam isu pandemi  COVID-19  ini.  Di  satu  sisi,  kegagapan  pemerintah  seringkali  ditangani  oleh buzzer-influencer pro  pemerintah  dengan  harapan  tidak  menimbulkan  friksi  di masyarakat.  Sayangnya,  labelisasi  dan  stereotipe  dilakukan  oleh buzzer-influencer pro pemerintah ini terhadap masyarakat yang tidak setuju dengan pendapat mereka. Mereka tak segan untuk menyebut mereka dengan istilah “Kadrun” dan tak jarang melemparkan kata-kata kasar. Friksi yang diharapkan mengecil di media maya, malah makin membesar akibat komunikasi yang kurang sesuai dari para buzzer-influencer pro pemerintah.
Dampaknya  dapat  dilihat  secara  nyata.  Mereka  yang  tidak  terima  dengan labelisasi tersebut, akhirnya mampu menggalang massa di media sosial untuk melakukan aksi massal di media maya ( trending tagar) maupun turun ke jalan. Konflik UU Ciptaker contohnya.  Akun-akun buzzer-influencer oposisi  seperti  Gelora  intens  mengeluarkan berita yang mengupas kekurangan, kontroversi UU Ciptaker. Proses retweet yang intens, akhirnya  secara  tidak  langsung  memberi  dorongan  kepada  masyarakat  untuk  turun memprotes  UU  Ciptaker.  Di  satu  sisi, buzzer-influencer pro  pemerintah  juga  intens menyebarkan  citra  baik  UU  Ciptaker.  Namun,  masyarakat  yang  sudah  gerah  dengan teknik komunikasi pemerintah ini akhirnya membuat usaha mereka sia-sia.
Penggunaan buzzer-influencer sendiri sudah dianggap wajar oleh pemerintah. Hal tersebut diakui oleh Staf Ahli Menteri Kominfo Henry Subiakto dengan pernyataan,
"Justru  menjadi  aneh  jika  pemerintah  tidak  menggunakan  media  sosial untuk  menjelaskan  program-programnya.  Ini  kan  agar  masyarakat  tidak salah mengerti." ( Esy , 2020)
Tidak hanya itu, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko juga mengakui praktik penggunaan buzzer-influencer sebagai kanal komunikasi pemerintah, walaupun ia juga menyatakan  bahwa  itu  hanya  inisiatif  sukarelawan  semata  pasca  Pilpres  2019  lalu. Menanggapi situasi media maya yang dianggap makin tidak kondusif, Moeldoko berkata kepada CNN Indonesia,
"Jadi memang buzzer-buzzer yang ada itu tidak dalam satu komando, tidak dalam  satu  kendali.  Jadi,  masing-masing  punya  inisiatif.  Akhirnya masing-masing bereaksi [ketika idolanya diserang]. Ini memang persoalan kita semua." ( Hastanto , 2019)
Pernyataan kedua tokoh di atas mengamini penggunaan buzzer-influencer dalam pemerintahan Jokowi. Sejatinya, penggunakan buzzer-influencer sendiri mampu menjadi positif ketika mereka bisa memperlancar dan memperbaiki proses komunikasi pemerintah yang bermasalah di periode kedua ini. Akan tetapi, justru buzzer-influencer malah bersifat ofensif dan cenderung destruktif. Dampaknya, friksi di media maya membuat masyarakat kebingungan dalam menerima informasi dari pemerintah. Kebingungan tersebut akhirnya mendorong  ke  rasa  ketidakpuasan  masyarakat  karena  merasa  tidak  diperhatikan  oleh pemerintah.  Rasa  ketidakpuasan  mendorong  ke  rasa  ketidapercayaan  yang  menjadi pangkal utama sebuah konflik.

## Kesimpulan
Permasalahan  komunikasi  di  awal  periode  kedua  kepresidenan  Jokowi  telah melahirkan  berbagai  kontroversi.  Kerangka  komunikasi  pemerintahan  yang  telah dirancang  Jokowi  di  awal  periode  kedua  gagal  berfungsi  sebagaimana  mestinya. Akibatnya, komunikasi Jokowi sering menimbulkan friksi yang berujung kepada konflik seperti yang terjadi pada konflik UU Ciptaker. Konflik itu sendiri akhirnya menggerus kepercayaan  dan  kepuasaan  masyarakat,  kepemimpinan  transformasional  yang  telah menjadi  hal  ikonik  Jokowi  bergeser  menjadi  kepemimpinan  transaksional  dan  gagal mencapai target kinerja di bidang ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19.
Periode kedua Jokowi masih tersisa tiga tahun lagi. Untuk mencegah terjadinya berbagai konflik di sisa masa jabatan sekaligus mempertahankan legitimasinya, Jokowi harus  memperbaiki  kualitas  kerangka  ( framework )  komunikasinya  dan  jajaran pemerintahannya.  Dengan  berpacu  pada  prinsip relevancy,  simplicity,  organisation, repetition, dan focus dalam komunikasi di masa mendatang, maka kualitas komunikasi Jokowi  dan  jajaran  pemerintahannya  akan  meningkat  dan  citra  kepemimpinan  Jokowi akan makin lebih baik lagi.

## Bibliografi
Ardipandanto, Aryojati. (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]. Jurnal  Politica  Dinamika  Masalah  Politik  Dalam  Negeri  Dan Hubungan Internasional , 11 (1), 43–63. https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1582.
Asworo,  Hendri  Tri  Widi.  (2020).  Setelah  Dikritik  Cucunya,  Luhut  Sadar  Ada Kekurangan di Omnibus Law - Kabar24 Bisnis.com. Retrieved May 20, 2021, from kabar24.bisnis.com
website: https://kabar24.bisnis.com/read/20201025/15/1309534/setelah-dikritik-cucunya- luhut-sadar-ada-kekurangan-di-omnibus-law.
Bayu,  Dimas  Jarot.  (2021a).  Publik  Lebih  Percaya  TNI  daripada  Presiden  |  Databoks.
Retrieved May 15, 2021, from databoks.katadata.co.id website:
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/26/publik-lebih-percaya-tni- daripada-presiden.
Bayu, Dimas Jarot. (2021b). Survei Indikator: Hanya 62,9% Publik yang Puas ke Jokowi |  Databoks.  Retrieved  May  15,  2021,  from  databoks.katadata.co.id  website: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/09/survei-indikator-hanya-629- publik-yang-puas-ke-jokowi.
Boddy,  David.  (2017).  Management  an  Introduction  Seventh  Edition.  In Pearson Education Limited (Vol. 7).
Covid-19. (2021). Peta Sebaran Covid-19. Retrieved May 19, 2021, from Gugus Tugas Percepatan  Penanganan  Covid-19  website:  https://covid19.go.id/peta-sebaran- covid19
Egeham,  Lizsa.  (2020).  HEADLINE:  Jokowi  Tegur  Komunikasi  Publik  Buruk  Para Menteri,  Apa  Akar  Masalahnya?  -  News  Liputan6.com.  Retrieved  May  19,  2021, from
liputan6.com
website: https://www.liputan6.com/news/read/4389633/headline-jokowi-tegur-komunikasi- publik-buruk-para-menteri-apa-akar-masalahnya
Esy.  (2020).  Justru  Aneh  jika  Pemerintah  Tak  Gunakan  Influencer  Medsos  -  Nasional JPNN.com. Retrieved May 20, 2021, from jpnn.com website:
https://www.jpnn.com/news/justru-aneh-jika-pemerintah-tak-gunakan-influencer- medsos
Fajar Junaedi, Taufiqur Rahman, Erwan Sudiwijaya, Adhianty Nurjanah, Dyah Mutiarin, Tri  Hastuti  Nur  R.,  Muhammad  Saiful  Aziz,  Sofia  Hasna,  Ade  Putranto  Prasetyo Wijiharto  Tunggali,  Ansar  Suherman,  Aminah  Swarnawati,  Agus  Hermanto, Rohmah  Nia  Chandra  Sari,  Muria  Endah  Sokowati,  Ayu  Amalia,  Benedictus  A Simangunsong,  Ari  Susanti,  Abdul  Fadli  Kalaloi,  Nisa  Adzkiya,  Rhafidilla Vebrynda, Muhammad Fathi Djunaedy, Dany Tantowi Prastyo, Ida Ri’aeni, Amrin, Reza  Maulana,  Rustono  Farady  Marta,  Silvia  Pristianita,  Uun  Machsunah,  Nadia
Qurrantain,  Muhammad  Himawan  Sutanto,  Krisna  Megantari,  &  Ayub  Dwi Anggoro, Dahlia Dahlan. (2020). Dinamika Komunikasi di Masa Pandemi Covid- 19. In Buku Litera .
Firdaus, Muhammad. (2015). KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAHAN JOKOWI- JK  DALAM  PERSPEKTIF  MEDIA. Jurnal  Dakwah  Tabligh , Vol.  16, ((2)),  159– 169. https://doi.org/10.24252/jdt.v16i2.6117.
Garjito, Danny, & Aditya, Rifan. (2020). Kelakar Menteri Airlangga: Izinnya Berbelit- belit, Virus Corona Tak Masuk. Suara. Com , 15 .
Hakim,  Lukmanul,  &  Pratama,  Agus  Ryandi.  (2020). PENGEMBANGAN  SISTEM INFORMASI  ADMINISTRASI  PASIEN  INSTALASI  GAWAT  DARURAT  PADA RSUD  LATEMMAMALA  BERBASIS  OBJECT  ORIENTED  PROGRAMMING  ( OOP ) . 3 , 71–79.
Hastanto, Ikhwan. (2019). Pemerintah KSP Moeldoko Akui Praktik Pemakaian Buzzer, Beri Sinyal Bisnis Kakak Pembina Itu “Perlu Ditertibkan.” Retrieved May 20, 2021, from vice.com website: https://www.vice.com/id/article/7x5egd/moeldoko- pemerintah-akui-praktik-pemakaian-buzzer-beri-sinyal-bisnis-itu-perlu-ditertibkan- kakak-pembina
Humas  Sekretaris  Kabinet  Republik  Indonesia.  (2020).  Pembagian  Kerja  Stafsus Presiden,  Angkie:  4  Jubir  dan  3  Gugus  Tugas.  Retrieved  May  19,  2021,  from setkab.go.id website: https://setkab.go.id/pembagian-kerja-stafsus-presiden-angkie- 4-jubir-dan-3-gugus-tugas/
Kominfo. (2020). Pemerintah Tetapkan Libur Akhir Tahun 2020 Dikurangi Tiga  Hari.
Retrieved May 20, 2021, from kominfo.go.id website:
https://www.kominfo.go.id/content/detail/31161/pemerintah-tetapkan-libur-akhir- tahun-2020-dikurangi-tiga-hari/0/berita
Mufti,  M.,  Gatara,  A.  A.  Sahid,  Afrilia,  A.,  &  Mutiarawati,  R.  (2020).  Analisis pengukuran  tingkat  kepercayaan  publik  terhadap  pemerintah:  Kekuatan  bagi penanganan  Covid-19  berbasis  masyarakat. Lp2M ,  1–13.  Retrieved  from http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/31704
Novianty,  Suci  Marini,  &  Salamah,  Ummi.  (2018). Seeing  Jokowi,  The  President  of Indonesia’s  Leadership:  Case  Study  of  Goldhaber’s  The  Charisma  Factor  in Leadership Theory . 41 , 365–369. https://doi.org/10.2991/bcm-17.2018.72.
Nuryanti. (2021).  Grafik  Kasus Corona di Indonesia:  Pecah Rekor 3  Hari  Berturut, 15 Januari Tambah 12.818  yang  Positif  - Tribunnews.com. Retrieved May 20, 2021,
from
tribunnews.com website: https://www.tribunnews.com/corona/2021/01/15/grafik-kasus-corona-di-indonesia- pecah-rekor-4-hari-berturut-15-januari-tambah-12818-yang-positif.
Pangestika, Dyaning. (2020). “We don’t want people to panic”: Jokowi says on lack of
transparency about COVID cases. Retrieved May 19, 2021, from The Jakarta Post website:  https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/13/we-dont-want-people- to-panic-jokowi-says-on-lack-of-transparency-about-covid-cases.html.
Pasukan Komando “Bawah Tanah” Jokowi-Ahok. (2012). Retrieved May 20, 2021, from viva.co.id website: https://www.viva.co.id/berita/metro/353179-pasukan-komando- bawah-tanah-jokowi-ahok?page=all&utm_medium=all-page.
Pemerintah Tetapkan FPI Organisasi Terlarang. (2020). Retrieved May 19, 2021, from cnnindonesia.com
website:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201230123409-20-587792/pemerintah- tetapkan-fpi-organisasi-terlarang.
Puspa, A. (2020). DPR Kritisi Komunikasi Publik Pemerintah Soal COVID-19.
Pusparisa, Yosepha. (2021). Negara Mana yang Paling Percaya kepada Pemerintahnya? | Databoks.  Retrieved  May  20,  2021,  from  databoks.katadata.co.id  website: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/03/20/negara-mana-yang-paling- percaya-kepada-pemerintahnya.
Rosana,  Fransisca Christy. (2021). 1 Tahun Jokowi di Periode Kedua, Ekonom:  Gagal Pilih Menteri - Bisnis Tempo.co. Retrieved May 20, 2021, from bisnis.tempo.com website: https://bisnis.tempo.co/read/1396562/1-tahun-jokowi-di-periode-kedua- ekonom-gagal-pilih-menteri.
Satria, J. N. (2020). Minta Masyarakat Tak Panik soal Penyebaran Virus Corona, Menkes:
Enjoy Saja. Retrieved December , 20 , 2020.
Sembiring,  Lidya  Julita.  (2021).  Masih  Resesi!  Pertumbuhan  Ekonomi  RI  Q1-2021 Negatif  0,74%.  Retrieved  May  20,  2021,  from  cnbcindonesia.com  website: https://www.cnbcindonesia.com/news/20210505090813-4-243257/masih-resesi- pertumbuhan-ekonomi-ri-q1-2021-negatif-074.
Sirait,  Ferdinand  Eskol  Tiar.  (2021).  Policy  Communication  and  the  Solidity  of  the Jokowi’s Second Term Coalition in Handling Covid-19. Jurnal Bina Praja , 13 (2), 257–268. https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.257-268.
Sukma, Agus  Hitopa. (2020).  Vol. 1,  No. 2, Oktober 2020  PENGELOLAAN  KESAN SIMBOLIK PRESIDEN JOKOWI. Komunikata57 , 1 (2), 94–100.
The Economist. (2019). Governing Unopposed: Why Indonesia’s president has made his
arch-rival a minister. The Economist . Retrieved from https://www.economist.com/asia/2019/10/24/why-indonesias-president-has-made- his-arch-rival-a- minister?utm_source=Daily+News+on+the+Southeast+Asian+Region+- +25+Oct+2019&utm_campaign=Daily+News+Alert+20191025&utm_medium=e mail.
Yuliawati. (2020). Masyarakat gerah tuntut transparansi pemerintah atasi wabah corona. Retrieved May 15, 2021, from katadata.co.id website:
https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5e9a4214df451/masyarakat-gerah-tuntut- transparansi-pemerintah-atasi-wabah-corona.