## DINAMIKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK NASIONAL DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
Ismed Kelibay 1* Irwan Boinauw 2 Rosnani 3 Miryam Diana Kalagison 4 1,2 Ilmu Pemerintahan. FISIP. Universitas Muhammadiyah Sorong. Indonesia 3,4 Ilmu Administra Negara. FISIP. Universitas Muhammadiyah Sorong. Indonesia
* Korepondensi: ismed92@um-sorong.ac.id

## ABSTRACT
Indonesia as a democracy is facing new and very interesting challenges. The purpose of the democratic  party,  which  was  originally  separate  in  each  region,  will  now  be  carried  out simultaneously on a national basis in 2024. The interesting problems studied in this article are  first,  the  dynamics  of  postponing  the  regional  head  elections  in  2024 for  271  regions whose terms of office expire in 2022 and 2023. Second, the urgency of extending the term of  office  of  regional  heads  until  2024.  The  method  used  in  this  article  is  the  approach method.  normative  juridical,  namely  by  examining  and  analyzing  theories,  concepts,  and principles  of  law  and  legislation  related  to  the  issues  raised.  The  results  of  the  analysis obtained  on  these  problems  are  known  that  first,  the  postponement  of  the  Pilkada  from 2022 and 2023 to 2024 which will result in vacancies for the positions of Regional Heads in 271 regions. Then, the appointment of an acting Regional Head who will lead for one to two  years  to  provide  uncertainty  about  democracy  in  the  region  which  raises  many  pros and  cons  of  the  policies  taken,  it  is  feared  that  it  will  injure  the  principles  of  regional autonomy. Second, to avoid filling in as regional heads in  the 271 regions, more effective and democratic steps are needed, so that the incumbent who leads the region for one to two years is not expected to reap different perceptions in the community.
Keywords: Dynamics, Simultaneous General Election, District Head

## ABSTRAK
Indonesia  sebagai  negara  demokrasi  sedang  menghadapi  tantangan  baru  yang  sangat menarik.  Hajat  pesta  demokrasi  yang  mulanya  terpisah  di  setiap  daerah,  kini  akan dilaksanakan  secara  serentak  bersifat  nasional  pada  tahun  2024  mendatang.  Permasalahan menarik  yang  dikaji  dalam  artikel  ini  adalah  pertama,  dinamika  penundaan  Pilkada  pada tahun 2024 bagi 271 daerah yang berakhir masa jabatannya di tahun 2022 dan 2023. Kedua, urgensi  perpanjangan  masa  jabatan  Kepala  Daerah  hingga  tahun  2024.  Metode  yang digunakan  pada  artikel  ini  adalah  metode  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  dengan menelaah dan menganalisis teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diangkat. Hasil analisis yang diperoleh terhadap permasalahan tersebut diketahui bahwa pertama, penundaan Pilkada dari tahun  2022  dan  2023  ke  tahun  2024  yang  akan  mengakibatkan  terjadinya  kekosongan terhadap  jabatan  Kepala  Daerah  di  271  daerah.  Kemudian,  dilakukan  pengangkatan penjabat  Kepala  Daerah  yang  akan  memimpin  selama  satu  sampai  dua  tahun  untuk memberikan  ketidakpastian  terhadap  demokrasi  di  daerah  yang  menimbulkan  banyak  pro dan  kontra  atas  kebijakan  yang  diambil,  hal  tersebut  dikhawatirkan  akan  menciderai prinsip-prinsip  otonomi  daerah.  Kedua,  untuk  menghindari  pengisian  penjabat  Kepala Daerah  di  271  daerah  tersebut,  maka  diperlukan  langkah-langkah  yang  lebih  efektif  dan
demokratis,  sehingga  penjabat  yang  memimpin  daerah  selama  satu  sampai  dua  tahun  ini diharapkan tidak menuai perbedaan persepsi di masyarakat.
Kata Kunci: Dinamika, Pemilihan Umum Serentak, Kepala Daerah.

## PENDAHULUAN
Dinamika  persiapan  Pilkada  2024 sebelumnya  sudah  dimulai  pada  tahun 2021.  Beberapa  upaya  perbaikan  telah dirancang Komisi Pemilihan Umum yang masa  periode  jabatannya  telah  berakhir pada  tahun  2022.  Tantangan  berat  kini sudah  hadir  didepan  mata  penyelenggara pemilu  yang  kini  menjabat  pada  tahun 2022-2027. Setelah dilantik, maka selanjutnya langsung bekerja guna menyiapkan  Pemilu  Serentak  Nasional yang  akan  dimulai  pada  tahun  2024 mendatang.  Jadwal  Pemilihan  Umum tahun  2024  telah  di  umumkan,  hal  ini disampaikan  dalam  hasil  Rapat  Kerja (RAKER),  dan  Rapat  Dengar  Pendapat (RDP)  oleh  KPU  RI  dan  Bawaslu  RI bersama  Kemendagri  pada  hari  Senin tanggal  24  Januari  2022,  bahwa  untuk penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan  Umum  Serentak  Nasional (memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden, Anggota  DPR  RI,  DPD  RI,  DPRD, Provinsi,  dan  DPRD  Kabupaten/Kota) dilaksanakan  pada  tanggal  24  Februari 2024.  Kemudian,  pemungutan  suara
serentak nasional untuk memilih (Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati dan  Wakil  Bupati  serta  Walikota  dan Wakil  Walikota  akan  dilaksanakan  pada tanggal 27 November 2024.
Pemilihan umum (pemilu) sebagai perhelatan  politik  dalam  demokrasi  saat ini  menjadi  perbincangan  menarik  untuk didiskusikan.  Hal  ini  dikarenakan  sistem demokrasi yang dinilai oleh para pengamat  dan  pejuang  demokrasi  sedang mengalami  stagnasi,  erosi,  dan  bahkan resesi (Diamond, 2014). Beberapa kalangan juga menilai, bahwa mundurnya pesta demokrasi disebabkan saat ini fokus demokrasi  selalu  berbicara  mengenai pemilu  dan  tidak  pada  fitur  esensial  dari demokrasi  tersebut.  Salah  satu  penulis (Siregar,  2019) menyatakan,  bahwa saat ini demokrasi telah mengalami kegagalan dikarenakan sistem pemilu yang diterapkan  kini  kembali  pada  pola  sistem acak ketimbang pemilihan.
Mekanisme pemilu dipercaya oleh teoritis  demokrasi  sebagai  cara  yang paling efektif dan elegan dalam
melakukan  rotasi  kepemimpinan  politik dan  perwujudan  perwakilan  formal  di parlemen  maupun  pada  pemerintahan dibandingkan  cara  lain.  Pemilu  yang demikian  diharapkan  menjadi  model penyelenggaraan  pemilu  yang  secara demokratis  dan  dalam  suasana  yang demokratis pula, sehingga dapat memungkinkan  terwujudnya  perwakilan rakyat  sesuai  pilihan  yang  diharapkan. Namun  sebaliknya,  jika  dalam  pemilu tidak  diselenggarakan  dengan  suasana yang demokratis, maka dipastikan pemilu hanya  akan  menjadi  instrument  yang paling  mudah  untuk  direkayasa  demi mencapai  maksud  yang  dilakukan  di  luar tujuan  pemilu  yang  sebenarnya,  yaitu seperti melanggengkan suatu rezim tertentu.  Model  perwakilan  yang  didapat dari pemilu seperti ini yang nantinya akan menjadikan perwakilan yang semu, pemilu  yang  minus  substansi,  dan  hanya menjadi pemilu yang prosedural semata.
Penyelenggaraan  Pilkada  di  tahun 2024 diharapkan kehidupan rakyat Indonesia  telah  bebas  dari  wabah  Covid- 19.  Jika  dalam  penyelenggaraan  pilkada tahun  2024  masih  dalam  masa  pandemi Covid-19,  maka penyelenggaraan pilkada akan menghadapi berbagai kendala
terhadap  pelaksanaan  protokol  kesehatan pada  tahap  penyelenggaraan  pemilihan, koordinasi  dan  komunikasi    pihak penyelenggara  pemilihan  akan  terhambat dikarenakan  proses  standarisasi  APD yang rawan terjadi pelanggaraan, masyarakat akan menjadi waspada karena takut  akan  terpapar  virus  Covid-19, sehingga  masyarakat menjadi takut untuk datang  ke  setiap  TPS.  Disamping  itu, proses  rekrutmen  penyelenggara  pemilu (PPK,  PPS,  KPPS,  dan  PPDS)  juga  akan mengalami  kendala  terkait  sarana  dan prasananya,  sebab  peserta  (tim  paslon) cenderung  akan  melanggar  protokol kesehatan saat melakukan kampanye.
Hal ini juga sebagaimana disampaikan (Bustami, 2020) yang mengatakan, bahwa penyeleggaraan Pilkada  tahun  2024  menjadi  pengalaman baru  bagi  penyelenggara  pemilu  karena pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan  secara  serentak  bersifat nasional  dalam  pemilihan  umum  tahun 2024  di  semua  daerah.  Pengalaman  baru ini  disebabkan  karena  penyelenggara pilkada  belum  memiliki  pengalaman dalam  penyelenggaraan  pilkada/pemilu yang dilakukan serentak nasional ditengah wabah. Selain itu, ada
kekhawatiran  terhadap  kompetisi  tidak berlangsung  secara  demokratis  dan voter turn-out rendah.
Selanjutnya,  hal  senada  juga disampaikan (Ambardi, 2020), bahwa kita mengandaikan  sebuah  situasi  baru  dalam penyelenggaraan  pilkada,  wabah  Covid- 19  tidak  akan  tuntas  meskipun  mungkin bisa  mereda  dan  relatif  terkelola.  Dalam situasi  seperti  ini,  yang  menjadi  problem pokok yang kemudian harus bisa diselesaikan adalah bagaimana penyelenggaraan  pilkada  atau  pemilu serentak nasional ini dapat memenuhi dua tujuan  sebagai  berikut:  1)  Kegiatan Pilkada atau Pemilu serentak ini
diharapkan tidak memperparah penyebaran wabah Covid-19; 2) Kegiatan yang telah melibatkan warganegara secara  massal  ini  juga  diharapkan  tetap memenuhi standar integritas kepemiluan.
Pemilihan Kepala Daerah
(PILKADA)  yang  sebelumnya  sudah diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 lalu di 270 daerah telah menghadapi beragam  persoalan  di  daerah,  mulai  dari banyaknya  calon  tunggal,  yaitu  (26 daerah), pembiayaan Pilkada yang diketahui  82%  berasal  dari  cukong,  serta
netralitas  ASN,  hingga  menimbulkan  pro dan  kontra  dalam  pelaksanaan  pilkada yang  masih  ditengah  pandemi  Covid-19 (Ni’matul,  2021).  Presiden  Joko  Widodo ketika  itu  telah  menyampaikan,  bahwa Pilkada  serentak  yang  berlangsung  pada tanggal  9  Desember  2020  tersebut  dapat dipertahankan  untuk  menghormati  hak kosntitusional  rakyat  dalam  memilih  dan dipilih.  Peristiwa  Pilkada  2020  telah berlalu,  calon-calon  yang  terpilih  juga telah dilantik, Dewan Kehormatan Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)  saat  itu hampir setiap minggu selalu menyelenggarakan  sidang  terkait  dugaan pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara  pemilu.  Persitiwa  tersebut kemudian  menunjukkan  bahwa  dari  sisi etika penyelenggara pemilu masih menjadi  persoalan  dalam  pelaksanaan pemilu (Pilkada).
Pilkada  serentak  secara  nasional ini  akan  dilaksanakan  pada  tahun  2024, maka  akan  terjadi  kekosongan  jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di beberapa daerah,  yaitu (24  Provinsi), dan (247)  Kabupaten/Kota.  Kemudian,  hal yang  menjadi  dasar  hukum  Pemerintah untuk  menunjuk  penjabat  Gubernur, Walikota, dan Bupati di 271 daerah  yang
dimulai dari tahun 2022 dan 2023 hingga 2024, apa alternatif lain selain penunjukan para penjabat-penjabat tersebut.  Tahun  2022  diketahui  terdapat (101  daerah)  yang  akan  berakhir  masa jabatan  kepala  daerahnya,  yaitu  terdiri dari  18  Kota,  76  Kabupaten,  dan  17
Provinsi  yang  juga  akan  berakhir  masa jabatan Gubernurnya.
Melihat hal tersebut, akan muncul berbagai  persoalan  yang  harus  segera diselesaikan.  Hal-hal  yang  berkaitan dengan  kondisi  dalam  penyelenggara pemilu,  yaitu  anggota-anggota  KPU  dan Bawaslu  yang  berakhir  masa  jabatannya pada  April  2022.  Kemudian,  sebagian besar  Bawaslu  Provinsi  yang  juga  akan berakhir  masa  jabatannya  di  akhir  tahun 2022  serta  sebagian  besar  KPU  Provinsi yang  juga  masa  jabatannya  akan berakhir pada  pertengahan  tahun  2023,  mengingat kebijakan  pemerintah  terkait  pemungutan suara  serentak  nasional  dalam  pemilihan kepala  daerah  yang  telah  ditetapkan pelaksanaannya pada tahun 2024.

## METODE
Metode  yang  digunakan  adalah metode  pendekatan  Yuridis  Normatif. Obyek  yang  akan  diteliti  adalah  dengan
cara  menelaah  dan  menganalisis  teori- teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan perundang- undangan  yang  berhubungan  dengan masalah  yang  diangkat  dalam  artikel  ini (Amiruddin & Asikin, 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah  satu  isu  penting  saat  ini dalam  demokrasi  politik  yang  perlu dikedepankan adalah persoalan bagaimana  sebuah  pemerintahan  dalam satu  Negara  dapat  dijalankan.  Demokrasi telah  memberikan  panduan  dasar  bahwa pemerintahan  harus  berasal  dan  dapat melibatkan  rakyat  yang  ada  di  negara tersebut. Salah  satu proses penting dalam demokrasi  menurut  (Hatta,  2017),  adalah terkait persoalan prinsip tentang kedaulatan rakyat. Maksud dari kedaulatan rakyat tersebut adalah kekuasaan  untuk  mengatur  negeri  yang berada  di  tangan  rakyat.  Dengan  prinsip tersebut,  dimana  rakyat  berdaulat,  rakyat tidak  lagi  ditentukan  oleh  satu  kekuatan di  luar  dirinya.  Rakyat  menjadi  penentu atas  masa  depannya  sendiri  berdasarkan mandat  yang telah diberikan dengan  baik secara langsung maupun melalui perwakilan.
Berangkat  dari  dikeluarkannya kebijakan pemilu serentak bersifat nasional 2024, pemerintah ingin menyederhanakan sistem pelaksanaan dan juga  penghematan  terhadap  penggunaan anggaran dalam pemilu. Pasalnya, selama ini  penyelenggaraan  pemilu  maupun pilkada  telah  banyak  menguras  anggaran negara maupun daerah. Umumnya penggunaan  anggaran  pemilu  adalah untuk pembayaran  honor petugas dimulai dari:  KPU, PPS, Bawaslu, dan Panwaslu. Hal  yang  merupakan  faktor  pendorong lainnya,  menurut  (Kumolo,  2015)  adalah disebabkan tidak teraturnya tatanan politik pemerintahan akibat tidak sinkronnya periode dan mekanisme dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengakibatkan  ketidakseragaman  dalam proses  penyelenggaraan  pemilu  dan pilkada.  Peserta  pilkada  terutama  partai politik  tentu  akan  disibukkan  dengan berbagai  aktivitas  politiknya,  seperti melakukan  konsolidasi  dan  kampanye. Hal  ini  akan  membuat  partai  politik menjadi  lalai  akan  tugas  pokok  mereka untuk dapat melakukan pendidikan politik terhadap  kader-kader  mereka  yang  akan disiapkan  kepada masyarakat  untuk memilih  dan  dijadikan  calon  pemimpin
atau  calon  wakil  masyarakat  dalam pemerintahan.
Untuk  memperkuat  demokrasi  di aras lokal, maka pilkada serentak merupakan mekanisme baru untuk melahirkan  pemerintahan  daerah  yang diharapkan mampu menciptakan akuntabilitas  disetiap  daerah,  kesetaraan hak  warga  dalam  berpolitik  serta  untuk penguatan demokrasi nasional.
Permasalahan  pertama  tentang dinamika  penundaan  Pilkada  yang  akan dilaksanan  pada  tahun  2024  bagi  271 daerah yang akan berakhir masa jabatannya  di  tahun  2022  dan  2023. Seperti  yang  telah  dikethui,  bahwa Pemerintah  dan  DPR  telah  sepakat  untuk melakukan  penundaan  pilkada  bagi  271 daerah  pada  tahun  2024,  hal  ini  telah diperkuat  dengan  hasil  Rapat  Kerja (RAKER)  dan  Rapat  Dengar  Pendapat (RDP) yang dilakukan Pemerintah (Mendagri)  bersama  (KPU  RI  dan Bawaslu  RI)  pada  tanggal  24  Januari 2022,  bahwa  pemungutan  suara  serentak nasional  dalam  pemilihan  umum  yang dimulai dari memilih (Presiden dan wakil Presiden,  Anggota  DPR  RI,  DPD  RI, DPRD, Provinsi, dan DPRD
Kota/Kabupaten) akan dilaksanakan serentak  pada  tanggal  24  Februari  2024. Sedangkan,  pada  pemungutan  suara serentak secara nasional dalam pemilihan umum  untuk  memilih  (Gubernur  dan Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota  yang  kemudian  dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.
Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 201 ayat (9). (10), dan  (11)  UU  No.  10 Tahun  2016 tentang perubahan  kedua  atas  UU  No.  1  Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah    Menjadi  Undan-Undang Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  yang kemudian  berbunyi  sebagai  berikut:  ayat (9)  dijelaskan,  bahwa  untuk  mengisi kekosongan  jabatan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati  serta Walikota dan  Wakil  Walikota  yang  masa jabatannya  berakhir  di  tahun  2022  dan 2023  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (3)  dan  (5),  maka  diangkat  penjabat sementara  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (3)  yaitu  Gubernur,  Bupati  dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati  dan  Wakil  Bupati  serta  Walikota
dan  Wakil  Walikota  secara  serentak nasional  pada  tahun  2024.  Selanjutnya, ayat  (10)  dijelaskan  pula,  bahwa  untuk mengisi  kekosongan  jabatan  Gubernur, maka  diangkat  penjabat  Gubernur  yang berasal  dari  jabatan  pimpinan  tinggi madya smpai dengan pelantikan Gubernur  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat (11)  juga  dijelaskan,  bahwa  dalam mengisi kekosongan pada jabatan Bupati/Walikota  maka  diangkat  penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan  tinggi  pratama  sampai  dengan pelantikan  Bupati  dan  Walikota  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Berdasarkan penjelaskan pada Pasal  201  ayat  (9)  di  atas  yang menegaskan,  bahwa  setiap  penjabat Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  adalah masing-masing  1  (satu)  tahun  dan selanjutnya  akan  diperpanjang  1  (satu) tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.
Disisi  lain,  persoalan  menyangkut nasib  271  daerah  yang  akan  diisi  oleh penjabat  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota tersebut  memiliki  kewenangan  yang
sangat  terbatas.  Menurut  (Ridwan,  2009) daerah otonom sebagai lingkungan jabatan tingkat daerah diberikan
kewenangan untuk melaksanakan
otonomi  daerah  yaitu  kewenangan  untuk mengurus urusan rumah tangga daerahnya secara mandiri. Dengan adanya kewenangan  yang  melekat  pada  jabatan tersebut,  maka  dapat  dilaksanakan  oleh “organ”  dan  atau  alat  perlengkapan. Orang  yang  diberi  kewenangan  untuk menjalankan  organ  ini  disebut  pejabat, yaitu pihak yang bertindak untuk dan atas nama  jabatan  atau  melaksanakan  tugas, fungsi,  dan  kewenangan  yang  melekat pada  jabatan  tersebut.  Masa  jabatan penjabat  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota selama  satu  dan  dua  tahun  tersebut apakah  dapat  dipandang  wajar,  sebab daerah  tentunya  dirugikan  dalam  konteks otonomi  daerah,  hal  ini  dikarenakan kewenangan  penjabat  tidak  akan  sama dengan  pinpinan  daerah  yang  definitif berdasarkan  pilkada.  Selain  itu,  hal tersebut juga akan membuat janji kontitusi  melalui  amandemen  UUD  1945 yang  mana  telah  memberikan  otonomi seluas-luasnya  bagi  setiap  daerah  yang kemudian  akan  sulit  untuk  mewujudkan amanat otonomi daerahnya. Hal ini justru
bukan untuk membangun semangat otonomi  daerah,  melainkan  terjadinya sentralisasi  pemerintahan  sebagaimana dulu  pernah  dijalankan  oleh  Presiden Soeharto.
Pemilihan  Kepala  Daerah  yang dilaksanakan pada tahun 2024, maka akan ada  penjabat  Gubernur  yang  akan menjabat  di  24  provinsi,  yakni  70,59% dari  jumlah  keseluruhan  provinsi  di Indonesia  dan  247  penjabat  Bupati  dan Walikota.  Hal  ini  yang  kemudian  akan menyebabkan hak rakyat terhadap kepemimpinan  daerah,  otonomi  daerah, dan  kesejahteraan  masyarakat  di  daerah, jika  pemerintah  terus  memaksakan  untuk mengangkat  penjabat  di  271  daerah tersebut tentu akan menciderai hak politik masyarakat  di  daerah.  Pemerintah  akan dianggap  tidak  konsisten  dengan  sikap terkait pilkada yang sebelumnya dilaksanakan  di  masa  pandemi  Covid-19 pada tanggal 9 Desember 2020, pemerintah  tidak  mau  menunda  pilkada meski  telah  mendapat  penolakan  meluas oleh masyarakat, pilkada tahun 2020 tetap dilaksanakan dengan alasan untuk menghormati  hak  konstitusional  rakyat untuk  memilih  dan  dipilih  dalam  proses demokrasi.
Menurut  (Ni’matul,  2021)  dalam buku  Franz  Magnis  Suseno,  1988  “ Etika Politik  Prinsip-Prinsip  Moral  Dasar Kenegaraan Modern ” bahwa satu-satunya legitimasi  yang  menjadi  dasar  kekuasaan yang  sah  adalah  legitimasi  demokratis. Setiap  wewenang  untuk  memberikan perintah kepada orang lain harus berdasarkan  atau  sesuai  dengan  tatanan masyarakat  yang  telah  disetuhui  bersama oleh  masyarakat.  Kedaulatan  rakyat  itu berdasarkan  hak  setiap  orang  dalam menentukan dirinya sendiri dan turut serta dalam  proses  pengambilan  keputusan yang  menyangkut  seluruh  masyarakat. Dalam  kaitannya  dengan  negara  yang menganut  asas  desentralisasi,  kedaulatan rakyat  tersebut  tidak  semata-mata  berada pada  pemerintahan  pusat  melainkan  juga pemerintahan di daerah.
Sebagaimana  perbandingan  untuk pengaturan pelaksana tugas yang ditentukan  dalam  Peraturan  Menteri dalam  Negeri  Nomor  74  Tahun  2016 tentang  Cuti  di  Luar  Tanggungan  Bagi Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati dan  Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan Wakil  Walikota,  dalam  Pasal  9  yang mengatur  tentang  tugas  dan  wewenang Pelaksana  Tugas  Gubernur,  Pelaksana
Tugas  Bupati,  dan  Pelaksana  Tugas Walikota  sebagai  berikut:  1)  Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati,
dan Pelaksana Tugas Walikota mempunya tugas dan wewenang diantaranya adalah: a) Memimpin pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang telah menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan  dan  kebijakan  yang telah  ditetapkan  bersama  DPRD;  b) Memfasilitasi  penyelenggaraan  dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati  dan  wakil  Bupati  serta  Walikota dan  Wakil  Walikota  yang  definitif  serta untuk menjaga netralitas PNS; c) Memelihara  ketentraman  dan  ketertiban di  masyarakat;  d)  Menandatangi  Perda tentang APBD dan Perda tentang Organisasi  Perangkat  Daerah  setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;  e)  Melakukan  pengisian  dan penggantian  pejabat  berdasarkan  Perda Perangkat  Daerah  setelah mendapat persetujuan  tertulis  dari  Menteri.  2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1), bahwa Pelaksana Tugas Gubernur,  Pelaksana  Tugas  Bupati,  dan
Pelaksana  Tugas  Walikota  dapat  di pertanggungjawabkan.
Pada  3  Februari  2021,  Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Mendagri  No.  120/738/OTDA  yang menegaskan bahwa
berdasarkan ketentuan  Pasal  131  ayat  (4)  PP  No.  49 Tahun  2008  tentang  Perubahan  Ketiga Atas  PP  No.  6  Tahun  2005  tentang Pemilihan,  Pengesahan,  Pengangkatan dan  Pemberhentian  Kepala  Daerah  dan Wakil  Kepala  Daerah,  dalam  hal  terjadi kekosongan  jabatan  kepala  daerah  dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka selanjutnya Sekretaris  Daerah  dapat  melaksanakan tugas  sehari-hari  kepala  daerah  hingga Presiden  mengangkat  penjabat  kepala daerah sementara.
Dari  beberapa  contoh  tersebut  di atas  dapat  diketahui,  bahwa  kebijakan yang  dikeluarkan  pemerintah  terkait adanya  kekosongan  pada  jabatan  kepala daerah  cukup  beragam,  sebagaimana tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor 10  Tahun  2016  tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,
sedangkan  menurut  Peraturan  Menteri dalam  Negeri  Nomor  74  Tahun  2016
tentang  Cuti  di  Luar  Tanggungan  Bagi Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati dan  Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan Wakil  Walikota,  nomenklaturnya  adalah Pelaksana  Tugas  Gubernur,  Pelaksana Tugas  Bupati,  dan  Pelaksana  Tugas Walikota.
Kemudian, persoalan kedua terkait dinamika penundaan dan pengisian jabatan  kepala  daerah  pada  tahun  2024 yaitu,  sebagaimana  yang  telah  ditentukan dalam  Pasal  201  ayat  (9),  (10),  dan  (11) Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016 dengan  tegas  telah  menjelaskan  di  atas bahwa menurut penulis, dinamika penundaan  Pilkada  bagi  271  daerah tersebut  harusnya  dikaji  lagi  lebih mendalam,  cermat,  adil,  dan  demokratis, agar  kebijakan  yang  dilakukan  dapat mengarah  kepada  kepentingan  rakyat  di daerah,  kebijakan  yang  dilakukan  jangan hanya semata-mata atas kekuasaan politik yang  akan  diselenggarakan dalam Pemilu pada tahun 2024. Selain itu, sebagai pilar penting dalam demokrasi, sejatinya Pilkada diharapkan  mampu menghasilkan proses konsolidasi politik yang  jauh lebih sehat  dan  juga  bermartabat  bagi  daerah. Dengan begitu, maka akan lahir pemimpin  terpilih  yang  berkualitas  yang
mampu  untuk  memperbaiki  tata  kelola pemerintahan  yang  ada  di  daerahnya. Sungguh  disayangkan,  jika  Pilkada  yang berbiaya  mahal  maka  akan  melahirkan pemimpin  yang  hanya  prosedural  yang dominan penguasa.
Sejauh ini, proses dalam konsolidasi  demokrasi  melalui  pilkada langsung  serentak  sulit  terwujud,  hal  ini dikarenakan  reformasi  dan  pelembagaan partai  yang  belum  begitu  memadai sehingga rentan terhadap konflik internal. Disamping  itu,  partai  politik  juga  masih belum  merespon  tuntutan  publik  yang sangat  dinamis  tersebut,  termasuk  era disrupsi yang penuh ketidakpastian hingga sekarang (Zuhro, 2020).
Lebih  lanjut,  dalam  demokratisasi di daerah, baik itu desentralisasi dan juga demokratisasi pada dasarnya saling memperkuat  antara  satu  sama  lain. Misalnya  desentralisasi,  terkait  proses perubahan  dalam  pemilihan  pejabat- pejabat  daerah.  Sebelumnya  pejabat- pejabat  di  daerah  yang  merupakan penunjukan  langsung  dari  pusat.  Kini dengan  adanya  kebijakan  desentralisasi, pejabat-pejabat
tersebut selalu berdasarkan atas pemilihan.
Desentralisasi  telah  banyak  membuka ruang yang begitu besar kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses  pembuatan  keputusan-keputusan politik di daerah. Hal ini berkaitan realitas bahwa setelah adanya konsep
desentralisasi,  lembaga-lembaga  yang memiliki otoritas dalam proses pembuatan  dan  implementasi  kebijakan publik  kini  menjadi  lebih  dekat  rakyat. Kedekatan  itulah  yang  memungkinkan rakyat  kini  bisa  melakukan  kontrol terhadap  pemerintah  di  daerah.  Dengan demikian,  pemerintah  daerah  sangat diharapkan  dapat  memiliki  akuntabilitas yang lebih baik. Dengan adanya akuntabilitas  pemerintah  daerah  yang baik,  tentu  rakyat  di  daerah  akan  tetap mempercayakan  mandat  akan  diberikan dalam proses pemilihan.
Pilihan  yang  lebih  rasional  dan demokratis  akibat  dinamika  penundaan Pilkada  hingga  tahun  2024.  Menurut penulis, yang dilakukan dengan perpanjangan masa jabatan kepada kepala daerah  sampai  tahun  2024  karena  kepala daerah tersebut sebelumnya sudah pernah terpilih  langsung  oleh  rakyat  melalui Pilkada, sedangkan, penjabat tidak dipilih langsung oleh rakyat melainkan
penunjukkan lansung  dari  Presiden. Mengapa  penjabat  dipandang  kurang demokratis,  karena  proses  pemilihannya langsung  ditentukan  atas  kekuasaan Presiden.  Meskipun  dalam  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2016  yang dengan  tegas  telah  menjelaskan,  bahwa yang  akan  menjadi  penjabat  Gubernur adalah  dari  jabatan  pimpinan  tinggi pratama,  hal  tersebut  memungkinkan dapat  diisi  oleh  orang-orang  dekat Presiden  dan  bahkan  bisa  merupakan bagian  dari  koalisi  politik  Presiden. Perpanjangan  masa  jabatan  kepal  daerah yang  dipandang  lebih  demokratis  adalah mereka  yang  sebelumnya  telah  terpilih oleh rakyat melalui Pilkada.
Usulan  terkait  perpanjangan  masa jabatan  kepala  daerah  bukanlah  sesuatu yang  baru  dalam  kancah  politik  maupun ketatanegaraan  di  Indonesia.  Dalam memberikan  perpanjangan  masa  jabatan bagi  kepala  daerah    yang  berakhir  masa jabatann,  sebelumnya  telah  dilakukan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono,  yang  saat  itu  diberikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, ketika masa jabatan Gubernur dan  Wakil Gubernur DIY yang akan  berakhir  di  tahun  2008,  sementara
pembahasan  RUU  Keistimewaan  DIY yang  diketahui  saat  itu  belum  disahkan, maka Presiden SBY mengeluarkan kebijakan  sebagai  berikut:  1)  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P Tahun  2008  tentang  perpanjangan  masa jabatan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur selama  3  (tiga)  tahun;  2)  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/P Tahun  2011  tentang  perpanjangan  masa jabatan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur selama 1 (satu) tahun.
Menurut  penulis,  dengan  adanya penunjukkan  yang  dilakukan  terhadap penjabat  kepala  daerah  dalam  masa jabatan  selama  satu  sampai  dua  tahun tersebut  akan  menimbulkan  perspektif negatif ditengah-tengah masyarakat, sebab  pemerintah  dan  juga  partai  politik telah menyetujui kebijakan yang dianggap  sebagai  tindakan  yang  tidak demokratis  tersebut.  Pemerintah  Orde Baru  di  masa  Kepemimpinan  Presiden Soeharto pernah menyeragamkan pemimpin  di  hampir  semua  daerah,  yaitu orang-orang  yang  menjadi  kepercayaan Presiden,  yaitu  orang-orang  yang  berasal dari Jawa dan juga orang Jawa dari unsur Militer. Kebijakan politik Presiden Soeharto  pada  saat  itu  dikenal  dengan
istilah  “Jawanisasi”,  yang  kemudian menimbulkan  sikap  perlawanan  dari tokoh-tokoh  masyarakat  di  daerah  karena dinilai tidak menghargai kapasitas masyarakat  daerah,  khususnya  yang berada diluar Jawa. Kebijakan Pemerintah Republik  Indonesia  yang  sentralistik tersebut  telah  dikoreksi  oleh  masyarakat, yaitu  dengan  cara  melakukan  aksi demontrasi  yang  terjadi  besar-besaran  di seluruh  wilayah  NKRI  yang  bertujuan untuk  menurunkan  Presiden  Soeharto pada 21 Mei 1998.
Amandemen Undang-Undang Dasar  Tahun  1945  dalam  Pasal  18,  Pasal 18  a,  dan  Pasal  18  b  telah  menadi landasan hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan  di  daerah  yang  mengacu pada  asas  otonomi  daerah.  Sehingga  apa yang  diperjuangkan  oleh  masyarakat  di daerah  akan  terus  menjadi  pertimbangan dalam menentukan siapa orang yang akan dipilih  untuk  menjadi  pemimpin  di daerahnya, hal ini dilakukan agar masyarakat di daerah merasa bahwa telah mendapat  perhatian  dari  pemerintah pusat.  Pasca  amandemen,  kemudian Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia tidak  lagi  menjadi sentralistik akan tetapi
menjadi  desentralistik.  Oleh  sebab  itu, diperlukan langkah yang lebih efektif dan demokratis yang dapat dilakukan pemerintah  berupa  perpanjangan  masa jabatan selama satu atau dua tahun sesuai batas  akhir  jabatan  kepala  daerah  di masing-masing daerah, yakni dapat dilakukan  dengan  cara  merevisi  kembali Undang-Undang  Pemilihan  Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Sebagai sarana komunikasi politik yakni  dalam  konteks  Pilkada,  partai politik  mempunyai  tanggungjawab  untuk turut  serta  dalam  menciptakan  Pilkada yang penuh aspiratif, partisipatif, transparan,  dan  juga  akuntabel.  Sebab partai  politik  merupakan  perpanjangan tangan rakyat kepada pemerintah. Dengan kompleksitas  masalah  yang  dihadapi Pilkada  saat  ini,  hal  yang  menjadi permasalahan  krusial  dan  patut  dicermati adalah  bagaimana  membangun  reputasi pemerintah  dan  partai  politik  dalam Pilkada serentak 2024 mendatang.

## SIMPULAN
Dari  hasil  analisis  yang  telah penulis kaji dan uraikan di atas kemudian dapat  disimpulkan,  bahwa  dinamika penundaan  Pilkada  oleh  Pemerintah  yang
diselenggarakan  serentak  nasional  di tahun 2024 telah mengakibatkan terjadinya  kekosongan  jabatan  kepala daerah  di  271  daerah  yang  meliputi  24 Provinsi  dan  247  Kabupaten/Kota.  Jika dalam penunjukkan penjabat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah  dilakukan  melalui  penunjukan langsung oleh Presiden dalam pengangkatan penjabat Gubernur, Bupati, dan  Walikota  untuk  memimpin  daerah dengan  masa  jabatan  satu  sampai  dua tahun tentu akan memberikan ketidakpastian terhadap sistem demokrasi yang  ada  di  Indonesia  yang  kemudian dapat menciderai prinsip otonomi daerah. Oleh  sebab  itu,  untuk  menghindari pengisian  jabatan  kepala  daerah  yang dilakukan  melalui  pengangkatan  penjabat di  271  daerah  tersebut,  diperlukan langkah  yang  lebih  efektif  dan  juga demokratis serta melakukan revisi terhadap UU Pilkada.
Dalam kajian ini, saran yang dapat penulis sampaikan yaitu, bahwa Pemerintah  dan  DPR  harusnya  mengkaji kembali  terkait  kebijakan  yang  dilakukan terhadap penundaan penyelenggaraan Pilkada  pada  tahun  2024,  agar  tidak menimbulkan  konflik  di  daerah  terkait
pengangkatan penjabat yang akan mengisi kekosongan jabatan kepala daerah  di  271  daerah  yang  meliputi  24 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota tersebut. Pemerintah harusnya melakukan perpanjangan masa jabatan kepada kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya di tahun 2022 dan 2023 untuk melanjutkan proses pemerintahannya hingga tahun 2024.

## DAFTAR PSUTAKA
Ambardi.  2020.  Penyelenggaraan  Pilkada Serentak  2020:  Aplikasi  Prinsip Fairness  di  Era  Pandemi:  New
Normal: Perubahan Sosial Ekonomi  dan  Politik Akibat Covid-19. Gadjah Mada Universitiy Press. Yogyakarta Amiruddin  &  Zainal  Asikin.  2012. Pengantar Metode Penelitian
Hukum:  Raja  Grafindo  Persada.
Jakarta.
Andrian,  CF  &  Smith.  2006. Political Democracy,  Trust  and  Social Justice : A Comparative Overview : Northeastern  University  Press.
Boston Bustami.  2020.  Tantangan  dan  Kesiapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19: Makalah. Seminar Nasional Tantangan  dan  Peluang  Pilkada Serentak  2020  di  Era  Pandemi: Lampung
Suseno.  1998.  Etika  Politik  Prinsip- Prinsip  Moral  Dasar  Kenegaraan Modern. Gramedia. Jakarta
Ni’matul. 2020. Pilkada Serentak. Hubungan  Pusat  dan  Daerah  dan Kebijakan  Penanganan  Covid-19. FH UII Press. Yogyakarta
Ridwan.  2009.  Hukum  Administrasi  di Daerah. FH UII Press. Yogyakarta
Siregar.  2019.  Menuju  Peradilan  Pemilu. Cetakan kedua. Themis Publising.
Jakarta
Tegus  &  Muhammad.  2020.  Filsafat Pemilu  Bernartabat.  Nusa  Media.
Yogyakarta
Kumolo.  2015.  Politik  Hukum  Pilkada Serentak. Expose. Jakarta
Legowo.  2008.  “Pemilihan  Umum  dan Perwakilan Politik” Jurnal Hukum Jentera. PSHK. Jakarta Wijaya. 2020. “Menjaga Marwah Pemilu”  Media  Kompas.  Diakses pada tanggal 05 Januari 2022. Zuhro.  2020.  Pilkada  2020.  “Taruhan reputasi”. Media Kompas. Diakses  pada  tanggal  05  Januari 2022. Syamsudin. 2020. Perlu Politik Pencegahan Korupsi. Media Kompas. Diakses pada tanggal 05 Januari 2022.

## UNDANG-UNDANG
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2015 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun 2020 Tentang Perubahan  Ketiga
Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2015  Tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Nomor  1 Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota
Menjadi Undang-Undang.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  49  Tahun 2008 Tentang Perubahan  Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor  6  Tahun  2005  Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian  Kepala  Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor  74  Tahun  2016  tentang Cuti  di  Luar  Tanggungan  Bagi
Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta Walikota dan Wakil Walikota.

## PROFIL
Ismed  Kelibay  lahir  di  Desa  Dai  pada tanggal  04  April  1992.  Saat  ini  beliau sebagai  dosen  Ilmu  Pemerintahan  di Universitas Muhammadiyah Sorong. Minat  penelitian  meliputi  sumber  daya manusia,  dan e-government pelayanan publik.