## Prakarsa MUI Dalam Mendirikan Bank Syariah di Indonesia

## Oleh

## Sri Rahmany.,SE.I.,ME.Sy
Pada  tanggal  18  -20  Agustus  1990  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) menyelenggarakan Lokakarya tentang Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor.• Hasil lokakarya  tersebut  dibahas  secara  lebih  mendalam  dalam  Munas  MUI  ke  IV  yang berlangsung  di  Hotel  Sahid  Jaya  di  Jakarta  tanggal  22-  25  Agustus  1990.•  Munas  tersebut mengamanatkan  dibentuknya  Kelompok  Kerja  untuk  mendirikan  bank  Islam  di  Indonesia.• Sebagai  hasil  kerja  Tim  Perbankan  MUI  tersebut,  maka  lahirlah  Bank  Muamalat  Indonesia yang akte pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada waktuitu MUI memiliki saham 25%.
Keunikan Proses pendirian Bank Syariah di Indonesia
 Secara  historis,  keinginan  untuk  mendirikan  bank  Syairah  mula-mula  berasal  dari  umat Islam, baik dari pakar dan kaum intelektualnya maupun ulamanya  yang tergabung dalam MUI.• Dari fase pengembangan wacana hingga berakhir dengan pendirian secara konkret, arus pendukung utama adalah MUI dan kaum intelektual Muslim. Pada fase tersebut, tidak terlihat  peran  dan  dorongan  dari  pihak  pemerintah  baik  dari  Bank  Indonesia  maupun Departemen Keuangan sebagai institusi resmi.
 Ketika  BMI  telah  resmi  berdiri  pada  tahun  1991  dan  beroperasi  hingga  tahun  1998,  BI belum  memiliki  unit  kerja  yang  secara  khusus  mengatur  dan  mengawasi  operasional perbankan  Islam  tersebut.•  BMI  berdiri  dan  beroperasi  berdasarkan  konsep  bank  bagi hasil, bukan bank Syariah
Pada  pasal  46  PBI  No.  11/33/PBI/2009  tentang  pelaksanaan  Good  Corporate Governance  bagi  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  menjelaskan  bahwa  Dewan Pengawas  Syariah  wajib  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  sesuai  dengan  prinsip Good  Corporate  Governance.  Pada  konsep  tersebut  Dewan  Pengawas  Syariah  berkewajiban secara  langsung  melihat  pelaksanaan  suatu  lembaga  keuangan  syariah  agar  tidak menyimpang  dari  ketentuan  yang  telah  difatwakan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN) Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI).  Dewan  Pengawas  Syariah  melihat  secara  garis  besar  dari aspek manajemen dan administrasi harus sesuai dengan syariah, dan yang paling utama sekali mengesahkan  dan  mengawasi  produk-produk  perbankan  syariah  agar  sesuai  dengan ketentuan syariah dan undang-undang yang berlaku.

## A. Perbedaan  Utama  Lembaga  Keuangan  Syariah  Dengan  Lembaga  Keuangan Konvensional
Lembaga  Keuangan  Syariah1.  Didasarkan  pada  syariah  atau  hukum  Islam  2.  Bebas dari  riba,  maisir,  gharar,  dharar,  syub-hat,  maksiat,  risywah  dan  zalim.3.  Memiliki  Dewan Pengawas Syariah.
Lembaga  Keuangan  Konvensional  1.Tidak  didasarkan  pada  syariah  atau  hukum Islam.2. Mengandung hal-hal yang dilarang syariah seperti riba, gharar, maisir, maksiyat dan lain-lain.3. Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah.
Dewan  Syariah  merupakan  sebuah  lembaga  yang  berperan  dalam  menjamin  ke- Islaman keuangan syariah di seluruh dunia.
Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  pada  tahun  1998  dan  dikukuhkan  oleh  SK  Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999.
Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992    Tentang  Perbankan  (UU  Perbankan  No.  10  Tahun 1998),  kegiatan  dan  pengembangan  ekonomi  dan  keuangan  syariah  semakin  giat dilaksanakan,  bahkan  dalam    UU  Perbankan  No.  10  Tahun  1998  telah  memuat  ketentuan tentang  aktivitas  ekonomi  berdasarkan  prinsip  syariah.  Hal  inilah  yang  kemudian mempengaruhi  pertumbuhan  pesat  aktivitas  perekonomian  yang  berasaskan  prinsip  syariah. Termasuk yang mendorong berdirinya beberapa lembaga keuangan syariah.
Perkembangan  pesat  lembaga  keuangan  syariah  tersebut  memerlukan  regulasi  yang berkaitan  dengan  kesesuaian  oprasional  lembaga  keuangan  syariah  dengan  prinsip-prinsip syariah. Persoalan muncul karena institusi  regulator yang mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah,  yaitu Bank Indonesia (BI) dan kementrian keuangan tidak  dapat  melaksanakan  otoritasnya  dibidang  syariah.  Ke  dua  lembaga  pemerintahan tersebut  tidak  memiliki  otoritas  untuk  merumuskan  prinsip-prinsip  syariah  secara  langsung dari  teks-teks  keagamaan  dalam  bentuk  peraturan  (regulasi)  yang  bersesuaian  untuk  setiap lembaga keuangan syariah. Selain itu, lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah syariah. 1
Berdasarkan  hal  teresebut,  muncullah  gagasan  untuk  dibentuk  DSN,  yang  jauh sebelumnya  memang  sudah  diwacanakan,  tepatnya  pada  tanggal  19-20  Agustus  tahun  1990 ketika  acara  lokakarya  dan  pertemuan  yang  membahas  tentang  bunga  bank  serta pengembangan  ekonomi  rakyat  yang  akhirnya  merekomendasikan  kepada  pihak  pemerintah agar  memfasilitasi  pendirian  bank  berdasarkan  prinsip  syariah.  Sehingga  pada  14  Oktober 1997  diselenggarakan  lokakarya  ulama  tentang  Reksadana  Syariah,  dan  salah  satu rekomendasinya adalah pembentukan DSN. Rekomendasi tersebut kemudian ditindak lanjuti sehingga tersusunlah DSN secara resmi pada tahun 1998. 2
DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang  berhubungan  langsung  dengan  lembaga  keuangan  syariah  ataupun  lainnya.  Pada prinsipnya,  pendirian  DSN  dimaksudkan  sebagai  usaha  untuk  efisiensi  dan  koordinasi  para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan,
1 Profil MUI”, Jum‟at 8 Mei 2009, <http://www.mui.or.id>,  (11 Januari 2013).
2 Lembaran Negara Republik Indonesia 1998 Nomor 182.
selain itu  DSN  juga  diharapkan  dapat  berperan  sebagai  pengawas,  pengarah  dan pendorong penerapan nilai-nilai prinsip ajaran islam dalam kehidupan ekonomi.
Berkaitan  dengan  perkembangan  lembaga  keuangan  syariah  itulah,  keberadaan  DSN beserta  produk  hukumnya  mendapat  legitimasi  dari  BI  yang  merupakan  lembaga  negara pemegang otoritas dibidang perbankan, seperti tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia  Nomor  32/34/1999,  di  mana  pada  pasal  31  dinyatakan:  “untuk  melaksanakan kegiatan-kegiatan  usahanya,  bank  umum  syariah  diwajibkan  memperhatikan  fatwa  DSN”, lebih  lanjut,  dalam  Surat  Keputusan  tersebut  juga  dinyatakan:  “”demikian  pula  dalam  hal bank akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 dan Pasal 29, jika ternyata kegiata usaha yang dimaksudkan belum difatwakan oleh DSN, maka wajib meminta persetujuan DSN sebelum melakukan usaha kegiatan tersebut”.
Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 (PBI) lebih mempertegas lagi posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) bahwa setiap usaha Bank Umum yang membuka Unit Usaha  Syariah  diharuskan  mengangkat  DPS  yang  tugas  utamanya  adalah  memberi  nasihat dan  saran  kepada  direksi  serta  mengawasi  kesesuaian  syariah.  Sedangkan  dalam  ketentuan UUPS  No.  21  Tahun  2008  tegas  dinyatakan  bahwa  DPS  diangkat  dalam  rapat  umum pemegang  saham  atas  rekomendasi  MUI.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dapat  dikatakan bahwa DSN merupakan lembaga satu-satunya yang diberi amanat oleh undang-undang untuk menetapkan  fatwa  tentang  ekonomi  dan  keuangan  syariah,  juga  merupakan  lembaga  yang didirikan untuk memberikan ketentuan hukum islam kepada lembaga keuangan syariah dalam menjalanan  aktivitasnya.  Ketentuan  tersebut  sangatlah  penting  dan  menjadi  dasar  hukum utama dalam perjalanan operasinya. Tanpa adanya ketentuan hukum, termasuk hukum islam, maka lembaga keuangan syariah akan kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya.
Menciptakan  regulasi  dan  sistem  pengawasan  yang  sesuai  dengan  karakteristik  bank syariah. Menetapkan aturan tentang mekanisme pengeluaran setiap produk bank syariah yang memerlukan pengesahan (endorsement) dari DSN-MUI  tentang kehalalan/kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah, Menerapkan sistem pengawasan baik untuk penilaian  aspek  kehatian-hatian  dan  kesesuaian  operasional  bank  dengan  ketentuan  syariah dengan melibatkan Dewan Pengawas Syariah dan unsur pengawasan syariah lainnya.
Peran  DPS  (dan  DSN)  sangat  sentral  dalam  sistem  jaminan  „shariah  compliance‟ karena :
Nasabah  :  memiliki  banyak  keterbatasan  keahlian,  waktu  dan  akses  informasi  serta kewenangan masuk dlm operasional bank,
Pengelola Bank:  memiliki kecenderungan memaksimal  keuntungan serta mendorong kepraktisan yg terkadang mengabaikan aspek shariah compliance
Unsur  lainnya  e.g.  Internal  Shariah  Reviewer,  External  Shariah  Auditor,  lembaga advokasi konsumen syariah belum ada/efektif.
Sifat delegasi wewenang yg diberikan nasabah kepada DPS adalah amanah sehingga dimensi tanggung jawab DPS selain bersifat formal kelembagaan juga kepada Allah SWT.

## B. Status & Anggota
Dewan  Syariah  Nasional  adalah  Dewan  Yang  dibentuk  oleh  MUI  untuk  menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembagan keuangan syariah.
1. DSN merupakan bagian dari MUI
2. DSN  membantu  pihak  terkait,  seperti  Depkeu,  BI  dan  lain-lain  dalam  menyusun peraturan/ ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.
3. Anggota  DSN  terdiri  dari  para  ulama,  praktisi,  dan  para  pakar  dalam  bidang  yang terkait dengan muamalah syariah.
4. Anggota  DSN  ditunjuk  dan  diangkat  oleh  MUI  dengan  masa  bakti  sama  dengan periode masa bakti pengurus MUI Pusat, (5 tahun).

## C. Dewan Syariah Nasional (DSN) & Hubungannya Dengan DPS
1. Dengan  berkembangnya  Lembaga  Keuangan  Syariah,  berkembang  pula  jumlah  DPS yang berada pada masing-masing Lembaga tersebut.
2. Terkadang muncul fatwa yang berbeda antara DPS satu lembaga dengan yang lainnya, dan hal seperti ini dikhawatirkan akan membingungkan umat.
3. Oleh karenanya MUI menganggap perlu dibentuknya satu Dewan Syariah yang bersifat nasional, sekaligus membawahi seluruh Lembaga Keuangan Syariah.
4. Lembaga ini kemudian dikenal dengan nama Dewan Syarian Nasional (DSN).

## D. Tugas dan Wewenang DSN
1. Tugas DSN
a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada  umumnya  dan  sektor  keuangan  pada  khususnya,  termasuk  usaha  bank, asuransi, dan reksa dana.
b. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
2. Wewenang DSN
a. Mengeluarkan  fatwa  yang  mengikat  DPS  pada  masing-masing  lembaga  keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.]
b. Mengeluarkan  fatwa  yang  menjadi  landasan  bagi  ketentuan/peraturan  yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan BI.
c. Memberikan  rekomendasi  dan  atau  mencabut  rekomendasi  nama-nama  yang  akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah.
d. Mengundang  para  ahli  untuk  menjelaskan  suatu  masalah  yang  diperlukan  dalam pembahasan  ekonomi  syariah  termasuk  otoritas  moneter/lembaga  keuangan  dalam dan luar negeri.
e. Memberikan  peringatan  kepada  lembaga  keuangan  syariah  untuk  menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
f. Mengusulkan  kepada  instansi  yang  berwenang  untuk  mengambil  tindakan  apabila peringatan tidak diindahkan. 3

## E. Mekanisme Kerja dan Penyerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional
Adapun mekanisme kerja dewan syariah nasional adalah sebagai berikut:
1. DSN mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN
2. DSN  melakukan  rapat  pleno  paling  tidak  satu  kali  dalam  tiga  bulan,  atau  bilamana diperlukan.
3. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (annual report)  bahwa  lembaga  keuangan  syariah  yang  bersangkutan  telah/tidak  memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
Mekanisme penyerapan fatwa DSN sebagai regulasi lembaga keuangan syariah, diatur dalam Pasal 26 UUPS No. 21 Tahun 2008:
1. Kegiatan  usaha  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19,  Pasal  20  dan  Pasal  21, dan/atau produk jasa syariah wajib tunduk pada Prinsip Syariah.
2. Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
3. Fatwa sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
4. Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.
5. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pembentukan,  keanggotaan  dan  tugas komite  perbankan  syariah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  diatur  dengan Peraturan Bank Indonesia.
Substansi  SK  MUI  Kep-98./MUIIII/2001  ttg  Susunan  Pengurus  Dewan  Syariah Nasional MUI Masa Bakti Th.2000-2005 Tgl. 30 Maret 2001
Perbedaan  karakteristik  operasional    khususnya  akibat  dari  pelarangan  bunga  yang digantikan dengan skema PLS dengan instrumen nisbah bagi hasil.
 Menciptakan  regulasi  dan  sistem  pengawasan  yang  sesuai  dengan  karakteristik  bank syariah
3 Kuat Ismanto, Manajemen Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009), hlm. 114-115.
 Menetapkan  aturan  tentang  mekanisme  pengeluaran  setiap  produk  bank  syariah  yang memerlukan  pengesahan  (endorsement)  dari  DSN-MUI    tentang  kehalalan/kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah,
 Menerapkan  sistem  pengawasan  baik  untuk  penilaian  aspek  kehatian-hatian  dan kesesuaian  operasional  bank  dengan  ketentuan  syariah  dengan  melibatkan  Dewan Pengawas Syariah dan unsur pengawasan syariah lainnya.

## DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)
Penjelasan  atas  UU  No.7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  sebagaimana  telah  diubah  dengan UU RI No. 10 Tahun 1998

## DEFINISI (BAB I Ketentuan Umum Pasal 1):
DSN adalah Dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas & memiliki kewenangan untuk memastikan kesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dg prinsip syariah
DPS  adalah  dewan  yang  bersifat  independen  yang  dibentuk  oleh  DSN  dan ditempatkan  pada  Bank  yang  melakukan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah  dgn fungsi yang diatur oleh DSN

## TUGAS, KEWENANGAN & FUNGSI DPS
a. Bank Wajib membentuk & memiliki DPS yg berkedudukan di KP-BS
b. BI mengatur persyaratan, tugas, wewenang dan kewajiban  DPS
c. Keanggotaan  DPS  diusulkan  oleh  Bank,  disetujui  oleh  BI  dan  ditetapkan  oleh  DSN sebelum diangkat oleh RUPS
d. DPS berfungsi mengawasi keg. usaha bank agr sesuai syariah

## KEDUDUKAN, STATUS DAN ANGGOTA DSN:
DSN  merupakan  bagian  dari  MUI.  DSN  membantu  pihak  terkait  spt.  Depkeu,  BI  dlm menyusun peraturan/ketentuan untuk LKSAnggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan
Pasal 6 hurufm : (Bank UmumSyariah) danPasal 13 huruf c: (BPR Syariah)
Pokok-pokokketentuan yang ditetapkanoleh BI memuatantara lain: b. PembentukandantugasDewanPengawasSyariah
pakar  dlm  bid.  Terkait  dengan  muamalah  syariahAnggota  DSN  ditunjuk  dan  diangkat  oleh MUI selama 5 tahun masa bakti.

## TUGAS-TUGAS DSN:
1. Menumbuhkembangkan  penerapan  nilai-nilai  syariah  dlm  aktivitas  keuangan  dan ekonomi
2. Mengeluarkan fatwa atas  jenis-jenis kegiatan keuangan
3. Mengeluarkan fatwa atas produk & jasa keuangan syariah
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan

## KEWENANGAN DSN:
1. Mengeluarkan  fatwa  yang  mengikat  DPS  di  masing-masing  LKS  dan  menjadi  dasar tindakan hukum pihak terkait
2. Mengeluarkan  fatwa  yang  menjadi  landasan  bagi  ketentuan/peraturan  yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang spt. Depkeu dan BI
3. Memberikan  rekomendasi  dan/atau  mencabut  rekomendasi  nama-nama  yang  akan duduk sebagai DPS pada LKS
4. Mengundang  para  ahli  unt.  Menjelaskan  masalah  yang  diperlukan  dlm  pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun LN
5. Memberikan peringatan kpd LKS atas penyimpangan dari fatwa DSN
6. Mengusulkan  kpd  instansi  berwenang  untuk  mengambil  tindakan  apabila  peringatan tdk diindahkan 4

## F. Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Anggota  Dewan  Pengawas  Syariah  seharusya  terdiri  dari  ahli  syariah  yang  sedikit banyakmenguasai  hukum  dagang  positif  dan  cukup  terbiasa  dengan  kontrak-kontrak  bisnis. Anggota Dewan Pengawas Syariah bukanlah staf bank, mereka ditentukan oleh rapat umum pemegang  saham  serta  gaji  mereka  ditentukan  oleh  rapat  umum  pemegang  saham.  Dewan Pengawas  Syariah  mempunyai  sistem  kerja  dan  tugas-tugas  tertentu  seperti  halnya  badan pengawas lainnya.
Jika ada  perbedaan  pendapat  antara  DPS  dari  suatu  bank  Islam  baik  secara  nasional maupun  internasional, maka  secara  nasional  pendapat-pendapat  DPS  dimasing-masing  bank umum  dan  BPRS  dapat  disatukan  dengan  cara  konsorsium  Dewan  Pengawas  Syariah nasional  dibawah  naungan  Majlis  Ulama  Indonesia  (MUI)  bekerjasama  dengan  Bank Indonesia.
4 Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, current issues lembaga keuangan  syariah, ( Jakarta: Prenada Media Group 2009), hlm
Menurut BI (2004b), anggota DPS bank  Islam adalah dua sampai lima orang. DSN- MUI  dan  BI  (2004b)  sepakat  bahwa  anggota  DPS  harus  berintegrasi  tinggi  dan  punya kompetensi,  pengetahuan  dan  pengalaman  dalam  fiqih  muamalah,  aktivitas  finansial  dan transaksi  bisnis.  BI  juga  menyatakan  bahwa  anggota  DPS  harus  memiliki  reputasi  finansial yang  bagus,  seperti  (1)  apakah  mereka  punya  kredit  macet;  dan  (2)  apakah  mereka  pernah dinyatakan  pailit  atau  menjadi  anggota  dewan  direksi  yang  terbukti  bersalah  membuat perusahaan  bangkrut  stidaknya  dalam  lima  tahun  sebelum  mereka  dicalonkan  sebagai anggota DPS.
Selain itu, BI menyatakan bahwa anggota DPS diijinkan merangkap menjadi anggota DPS  dan  dua  bank  Islam  IFI  lain  pada  saat  bersamaan.  Terakhir,  BI  menyatakan  bahwa paling banyak dua anggota DPS disetiap bank Islam yang dapat menjadi anggota DSN-MUI pada saat yang bersamaan.
Menurut  DSN-MUI  dan  BI,  anggota  DPS  dicalonkan  oleh  menejemen  bank  Islam. Menejemen  bank  Islam  harus  memastikan  bahwa  calon  yang  mereka  ajukan  mampu memenuhi  persyaratan  untuk  menjadi  anggota  DPS.  Jika  DSN-MUI  dan  BI  menyimpulkan bahwa  calon  telah  memenuhi  syarat,  maka  DSN-MUI  dan  BI  akan  menyetujui  calon  itu menjadi anggota DPS untuk bank Islam di Indonesia.
Adapun  struktur  DPS  dalam  setiap  lembaga  keuangan  syari‟ah  disusun  sebagai berikut : 5
 DPS dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi.
 Fungsi  komisaris  adalah  pengawas  dalam  kaitan  dengan  kinerja  management,  maka  DPS melakukan pengawasan kepada management dalam kaitan dengan implementasi system dan produk-produk supaya sesuai dengan syariah islam.
 Bertanggung jawab atas pembinaan akhlakseluruh karyawan berdasarkan system pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahun.
 Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai islam dilingkunagn perusahaan tersebut.
Untuk  cakupan  internasional,  “  The  Higher  Shariah  Supervisor  Council”  sudah dibentuk oleh Internasional Asociation Of Islamic Banks yang berkedudukan di Kairo.
Adapun kegiatan yang dilakukan oleh konsorsium dewan pengawas bank Islam baik nasional maupun Intenasional adalah:
1. Menerima persoalan-persoalan tentang prinsip syariah dalam bank Islam, baik dari bank- bank anggota maupun masyarakat umum.
2. Mengamati  kegiatan-kegiatan  bank-bank  anggota,  baik  menyangkut  pengarahan  maupun penyaluran dana.
3. Memberikan  rekomendasi-rekomendasi  guna  memungkinkan  bank-bank  anggota  untuk meneruskan atau mengodifikasi kegiatan-kegiatannya.
5 Sula Muhammad Syakir, dkk,hlm 542.
Karena  Dewan  Pengawas  Syariah  bukanlah  staf  bank  dimana  mereka  tidak  tunduk dibawah  kekuasaan  administratif,  maka  diperlukan  seorang  “  Liason  syariah”  yang menghubungkan  dengan  dewan  direksi.  Seorang  Liason  syariah  hendaklah  seseorang  yang menguasai  fiqih  muamalah  secara  mendalam  dan  mendalami  operasional  perbankan;  baik yang menyangkut kontrak-kontrak perjanjian maupun penyerahan dan penyaluran.
Tugas-tugas liason syariah adalah sebagai berikut :
a. Memberikan penjelasan kepada segenap jajaran dan internal Bank.
b. Memberikan  informasi  tentang  mekanisme  operasional  Bank  Islam  dan  konsep-konsep syariahnya ke pihak luar denga npersetujuan dewan direksi atau DPS
c. Menyusun  dan  melaksanakan  paket  atau  modul-modul  tertentu  untuk  meningkatkan intelektualitas dan komitmen keislaman segenap jajaran dan segmen bank Islam.
d. Mengawasi  dan  memastikan  segenap  aktifitas  dan  produk  agar  tetap  sesuai  syariah  serta mengajukannnya kedalam DPS bila man didapati suatu pelangggaran atau mal practice.
e. Menyusun dan melaksanakan program jangka panjang dan jangka pendek secretariat DPS.

## G. Laporan DPS
Laporan  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  pada  dasarnya  mencakup  informasi  yang diberikan  oleh  anggota-anggota  dewan  mengenai  praktik  perbankan  yang  tidak  bertolak belakang  dengan  ajaran  agama  islam.  Biasanya  laporan  DPS  ini  disampaikan  bersamaan dengan  laporan  tahunan  bank.  Bentuk  dari  laporan  DPS  ini  tidak  sama  antara  satu  bank dengan bank lainnya walaupun masih dalam cakupan negara yang  sama karena mempunyai mekanisme operasinal yang berbeda-beda.
Abdallah  (1994),  menyatakan  bahwa  DPS  harus  melakukan  empat  pemeriksaan laporan  keuangan  bank  Islam.  Pertama,  DPS  memastikan  bahwa  formula  yang  digunakan untuk mengalokasikan profit antara shareholder dan pemegang akun investasi adalah adil dan sejalan dengan rekomendasi yang diberikan oleh DPS.Kedua, DPS mengonfirmasikan bahwa semua penerimaan bank Islam berasal dari transaksi yang  sah sesuai hukum. Jika bank Islam mendapat  penerimaan  ini  tidak  sesuai  hukum  Islam,  DPS  akan  menyatakan  bahwa penerimaan ini tidak boleh dimasukkan dalam profit yang dialokasikan untuk shareholderdan pemegang  akun  investasi.  Ketiga,  DPS  memastikan  agar  zakat  dihitung  dengan  benar, dilaporkan  secara  transparan  dan  didistribusikan  secara  merata  kepada  penerima zakat.Keempat,  DPS  bertanggung  jawab  menyatakan  opini  bank  Islamdalam  menjalankan peran sosialnya di lingkungan masyarakat.
Tinjauan mengenai laporan dewan pengawas di beberapa bank dunia islam:
a. Bank Islam Faisal Bahrain (laporan tahun 1993) Dewan  pengawas  keagamaan  mengadakan  beberapa  pertemuan  selama  tahun  anggaran untuk membahas operasi dan kontrak-kontrak bank.
b. Bank Investasi Islam Al-Barakah Bahrain (tahun 1994)
Komite  syariah  mengadakan  pertemuan  periodik  serta  memeriksa  neraca  serta  setiap transaksi yang dilakukan.
c. Bank Islam Bahrain (tahun 1993)
Komite  kontrol  keagamaan  memeriksa  neraca  perusahaan,  kontrak-kontrak  (akad-akad) serta transaksi-transaksi yang dilakukan.
d. Bank Islam Faisal Sudan (tahun 1992)
Dewan pengawasan secara aktif terlibat dalam perancangan kontrak kontrak (akad) dasar bank dalam beraktivitas.Bahkan dapat memberikan koreksi atas hal tersebut.
e. Bank Islam Tadamon Sudan (tahun 1993)
Departemen riset dan fatwa menghadiri rapat umum dan meneliti legalitas serta legitimasi operasi  bank  untuk  menjaga  agar  semua  aktivitas  dan  operasi  memenuhi  persyaratan syariah.
f. Bank Islam Bangladesh (tahun 1993)
Dewan  syariah  membahas  isu-isu  operasional,  memberikan  pandangan  dan  saran  kepada bank  serta  memeriksa  laporan  keuangan,  seperti  laporan  rugi  laba,  laporan  perubahan modal dan neraca.
g. Bank Islam Yordania (1993)
DPS  mengadakan  rapat  dengan  general  manager,  deputy  dan  assistant  untuk  meneliti kesesuain transaksi-transaksi pada bank tersebut dalam syariah.
h. Kuwait Finance House (tahun 1994)
Dewan pengawas mengikuti seluruh kinerja selama satu tahun agar  sesuai dengan syariat islam dimana tidak ada kegiatan menzalimi orang lain didalam aktivitas tersebut.
i. Bank Islam Malaysia Berhad (tahun 1994)
Dewan  bertugas  untuk  memastikan  agar  operasi  bank  sesuai  dengan  prinsip-prinsip syariah dan dipertanggung jawabkan setiap tahun.
j. Bank Islam Internasional Qatar (tahun 1993)
Komite  pengawasankeagamaan  memeriksa  akad-akad  sebelum  diaplikasikan  dan menyusun draf yang sesuai dengan hukum syariah. Komite juga merespon semua masalah yang terjadi selama operasi
k. Beit Et Tanwil Tounsi Saudi (tahun 1992)
Mengecek semua kontrak yang dilakukan agar sesuai dengan hukum dan syariat islam.
l. Bank Islam Faisal Kibris (tahun 1992)
Dewan  pengawas  syariah  memeriksa  kinerja  bank  selama  satu  tahun  dan  memberikan saran rekomendasi terhadap aktivitas-aktivitas perbankan, memeriksa kontrak-kontrak dan instrumen-instrumen  legal  dalam  tiap  transaksi,  neraca,  melalui  diskusi  dengan  tiap-tiap bidang.
m. Bank islam dubai (tahun 1992)
Memeriksa  aktivitas-aktivitas  bank  dalam  tahun  anggaran,  memeriksa  laporan  secara detail dan mengambil contoh-contoh transaksi agar sesuai dengan fatwa syariah. 6
6 Ahmad Rodoni dan  abdul hamid, lembaga keuangan syariah,(Jakarta: Zikrul hakim, 2008), hlm. 205- 206

## H. PROSES REVIEW SYARIAH
Karim  (1990b)  menyatakan  bahwa  DPS  menjalankan  perannya  berdasarkan  prinsip yang ditetapkan dalam al-Quran, sunnah dan ijma yang lebih dihargai ketimbang aturan dan kode  etik  profesional  lainnya.  Menurut  Banaga  et  al  (1994),  DPS  diharapkan  menerima pertanyaan  dari  management  atau  pihak  lain  dan  menyajikannya  alam  dewan  direksi.  DPS diminta  untuk  menyiapkan  draft  opini  dan  mengirimkannya  kepada  semua  pihak  yang berkepentingan.  DPS  biasanya  berpartisipasi  dalam  penyiapan  keputusan,  dekrit  dan  aturan bank,  menyiapkan  penjelasan  serta  study  dan  riset  yang  diperlukan  untuk  mengerahkan sumber daya zakat kepihak yang berhak menerimanya. DPS menjalankan review teknis untuk memastikan kontrol syariah telah di implementasikan oleh bank, cabangnya dan afialisasinya.
AAOIFI  governance  standard(2002)  menjelaskan  bahwa  DPS  harus  melakukan setidaknya  tiga  tahap  dalam  menjalankan  tugasnya,  yaitu  merencanakan  dan  melaksanakan prosedur  review,  serta  mendokumentasikan  kesimpulan  dan  pelaporan.  Selama  tahap perencaan  DPS  harus  memahami  aktifitas  dari  bank  Islam  baik  mengenai  produk  atau transaksinya.  DPS  harus  menentukan  kriteria  sampel  yang  tepat  berdasarkan  kompleksitas dan frekuensi transaksi.
Setelah menyusun rencana DPS perlu menjalankan prosedur review syariah. Tahapan menjalankan prosedur ini berdasarkan sampel dari bank Islam cara ini didukung oleh Karim (1990b) yang berpendapat bahwa mustahil bagi DPS untuk me-review semua transaksi bank Islam.  Diharapkan  dari  tahap  ini  DPS  mendapatkan  pemahaman  yang  jelas  tentang  kinerja manajemen, terutama yang terkait dengan isu syariah. Sehingga DPS menjalankan beberapa aktifitas seperti me-review kontrak, perjanjian, laporan dan dokumen lainnya   dengantujuan menentukan atas semua transaksi produk yang didasarkan pada peraturan DPS, berkonsultasi dan berkoordinasi dengan auditor luar, dan mendiskusikan temuan bersama manajeman bank. Tahap ketiga adalah mendokumentasikan kesimpulan dan laporan. DPS menyusun dokumen yang memuat kesimpulan tentang kinerja bank Islam  yang berkaitan dengan prinsip syariah yang akan diberikan kepada shareholderbank Islam.
AAOIFI  standard  governance  (200b),  menyatakan  bahwa  laporan  syariah  ini dipublikasikan  dalam  laporan  tahunan  bank  Islam.  Selain  itu,  DPS  juga  diharuskan membacakan  pada  rapat  umum  tahunan.DPS  juga  harus  mengeluarkan  laporan  review syariah khusus yang isinya lebih detail.
Berdasarkan metode DPS dalam menjalankan tugas-tugasnya, tampak bahwa AAOIFI governance standard (200c) sepakat dengan opini Bakar (2002) bahwa DPS harus melakukan investigasi  penuh  terhadap  kegiatan,  dokumen,  kontrak,  kesepakatan,  kebijakan  dan  produk bank  Islam.  Namun  AAOIFI  governance  standard  (2002c),  menyatakan  bahwa  DPS  masih bisa  melakukan  tugasnya  secara  part-timesebab  DPS  dibantu  oleh  departemen  syariah
internal  yang  dibentuk  oleh  manajemen  bank  Islam.  Menurut  AAOIFI  governance  standar (2002d) review syariah internal dapat dilakukan oleh departemen independen ataupun bagian dari audit internal, tergantung pada besarnya bank Islam. Departemen khusus ini ditugaskan untuk  memastikan  bahwa  managemen  dari  bank  Islam  itu  sudah  memenuhi  tanggung jawabnya  dalam  menjalankan  transaksi  dan  aktivitas  perbankan  berdasarkan  prinsip  Islam. Karenanya  departemen  syariah  diberi  akses  tak  terbatas  ada  dokumen,  laporan  dan  lain sebagainya.Untuk  menjaga  objektivitas  dan  independensi  departemen  khusus  ini  kepala departement syariah internal bertanggung jawab langsung kepada dewan direksi.
Partisipasi  dalam  proses  review  salah  satunya  menyiapkan  tentang  penjelesan  studi dan  riset  sehingga  dibutuhkan  dua  metode  kuesioner  dan  wawancara.  Sehingga  dengan metode  kuesioner  merupakan  cara  yang  paling  efisien  untuk  mendapatkan  opini  atau persepsi,  sehingga  informasi  yang  didapatkan  lebih  ekonomis  jika  dibandingkan  dengan metode survei lain. DPS bank islam di Indonesia dianggap sebagai staf part-time, penggunaan kuesioner mungkin hanya mendapatkan tingkat respons yang rendah.

## I. HAL- HAL YANG PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
Di  Malaysia,  pasal  5  dari  undang-undang  perbankan  islam  tahun  1983  menyatakan bahwa bank sentral tidak merekomendasikan pemberian izin kepada bank islam tanpa secara jelas  dicantumkannya  persyaratan  lembaga  pengawas  syariah.  Oleh  sebab  itu  tidak  ada  izin mendirikan bank islam tanpa pencantuman hal tersebut di dalam proposal bank. Di mesir, UU No. 48/1997 tentang pendirian bank finansial memberikan juga persyaratan yang serupa.
Jordan  islamic  bank  fo  finance  and  invesment,  point  13  tahun  1978  tidak  hanya menunjukkan  konsultan  syariah,  tapi  juga  menerangkan  tentang  prosedur.  Namun  untuk  di negara  lain  tidak  ada  hukum  yang  secara  khusus  mensyaratkan  adanya  DPS,  misalnya  di Turki.  Dalam  peraturan  No.83  yang  mengatur  pendirian  operasi  dan  likuidasi  lembaga keuangan  khusus/bank  islam  tidak  mensyaratkan  bank  harus  membentuk  suatu  DPS. Persyaratan ini dijelaskan dalam pasal 13 peraturan No.83 7 .
Bagi  negara  yang  tidak  memiliki  hukum  secara  khusus  mengatur  mengenai  bank islam,  persyaratan  mendirikan  DPS  dicantumkan  dalam  aturan  internal  bank.  Namun  bank- bank di negara yang sepenuhnya menerapkan hukum islam dalam bidang keuangan ternyata tidak secara khusus mensyaratkan pendirian DPS. Hal-hal yang melatarbelakangi bahwa bank yang  sudah  di  akui  didalam  wilayah  hukum  tersebut  di  anggap  sudah  menggunakan  sistem yang  sudah  bebas  dari  bunga.Contohnya  dalam  negara  Iran,  dalam  hukum  perbankan  bebas bunga  tahun  1983  yang  tidak  mempersyaratkan  pendirian  DPS.Sama  halnya  dengan  di Pakistan.
Walaupun  bank  tidak  mempersyaratkan  atas  pendirian  DPS  tetapi  tetap  akan  ada pengawasan  dari  dewan  keagamaan  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah  contohnya  di  Pakistan. Prosedur  dari  penunjukan  antara  bank  satu  dengan  bank  yang  lainnya  berbeda-beda  sama
7 Ibid, hlm. 207 .
halnya  dengan  bentuk  laporan  yang  disampaikan  bersamaan  dengan  laporan  tahunan. Penunjukan  anggota  DPS  berdasarkan  hak  kuasa  penuh  dari  dewan  direktur  bank  yang bersangkutan, dimana proses penunjukkan itu dilakukan didalam pertemuan RUPS.
Sama  halnya  dengan  Bank  Islam  Faisal  Mesir,  penunjukan  DPS  Bank  Islam  Faisal Kibris  dibuat  oleh  pemegang  saham  selama  rapat  umum.Di  Kibris,  periode  jabatan  anggota hanya  satu  tahun,  bukan  tiga  periode  seperti  yang  diterapkan  di  Mesir.Sedangkan  di  Bank Islam  Faisal  Bahrain,  penunjukan  dilakukan  oleh  dewan  direktur  beserta  pemegang saham.Hal  itu  menunjukkan  bahwa  setiap  peraturan  atau  prosedur  berbeda-beda  tergantung dari  kebijakan  bank  tersebut.Namun  Bank  Islam  Dubai  contohnya,  memiliki  DPS  dimana dalam AD/ART tidak menjabarkan secara detail tentang prosedur penunjukkan tersebut.
Salah  satu  unsur  yang  membedakan  bank  syariah  dan  bank  konvensional  adalah keharusan  adanya  Dewan  Pengawasan  Syariah    dalam  struktur  keepengurusan    Badan Usaha(BUS)  maupun  Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah  (BPRS),disamping  adanya  Direksi Komisaris sebagaimana lazimnya struktur kepengurusan suatu bank pada umumnya. 8

## J. REPOSITIONING DSN DAN DPS
Fungsi  Stategis  dalam  Keputusan  Menteri  Keuangan.Dalam  KMK  yang  baru  selain telah  diatur  tentang  perusahaan  asuransi  dan  perusahaan  reasuransi  dengan  prinsip-prinsip syariah,  juga  menempatkan  posisi  DPS  pada  posisi  yang  sangat  menentukan.Karena, departemen  keuangan  sebagai  pihak  regulator  benar-benar  mempercayakan  sepenuhnya kepada DPS/DSN-MUI tentang pengawasan dalam kaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah.
Berikut  ini  kami  kutipkan  beberapa  ketentuan  yang  diatur  dalam  KMK  berkenaan dengan fungsi pengawas DPS/DSN-MUI sebagai berikut:Dalam KMK NO.422/KMK.06/2003:  Tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Asuransi  dan Perusahaan Reasuransi.Pasal 30 ayat 1: perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi wajib menyampaikan  laporan  operasi  untuk  kegiatan  setiap  satu  triwulan  yang  berakhir  per  31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember, kepada menteri.
Pasal  30  ayat  3:  laporan  operasional  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  bagi perusahaan  asuransi  yang  perusahaan  reasuransi  dengan  prinsip  syariah,  atau  perusahaan asuransi  dan  perusahaan  reasuransi  yang  memiliki  cabang  dengan  prinsip  syariah,  harus dilengkapi  dengan  pernyataan  DPS  bahwa  penyelenggaraan  usaha  perusahaan  asuransi  atau perusahaan  reasuransi  dimaksud  untuk  triwulan  yaag  bersangkutan  tidak  menyimpang  dari prinsip syariah.
Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia ayat 2 dan 3 pasal 19 tanggal 12 Mei 1999, cukup jelas disebutkan bahwa :  Bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah  yang
8 Ahmad Rodoni dan  abdul hamid, lembaga keuangan syariah,(Jakarta: Zikrul hakim, 2008), hlm. 205- 206
berkedudukan  di  kantor  pusat  bank  (Head  Office).  Persyaratan  sebagai  anggota  Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.
Dalam PBI No 11/03 anggota DPS harus mendapat persetujuan dari BI sebelum resmi menjadi anggota DPS suatu lembaga keuangan syariah. Tak hanya berbekal dari rekomendasi Majelis Ulama Indonesia saja. Selain itu syarat lainnya adalah memiliki integritas, komitmen terhadap pengembangan bank dan lulus dalam uji fit and proper test yang ditetapkan oleh BI. Hal  ini  didasarkan  kepada  pentingnya  anggota  DPS  yang  profesional  dan  produktif,  (bukan sekedar  pajangan),  maka,  adalah  sangat  tepat  apabila  Bank  Indonesia  melakukan  fit  and profer test terhadap calon anggota DPS, betapa pun tingkat professornya dan kedalaman ilmu agama yang dimilikinya. Seorang DPS juga harus cerdas dalam ilmu ekonomi perbankan dan meyakini secara ilmiah tentang keharaman bunga bank.
Selain  itu,  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/33/PBI/2009  menyatakan  bahwa mewajibkan bank umum syariah (BUS) atau unit usaha syariah (UUS) untuk menyesuaikan diri  dengan  fatwa-fatwa  syariah.  “Karena  itu,  di  PBI  ini  dicantumkan  pengaturan mengenai peran Dewan Pengawas Syariah (DPS).

## DAFTAR PUSTAKA
Lembaran Negara Republik Indonesia 1998 Nomor 182.
Profil MUI”, Jum‟at 8 Mei 2009, <http://www.mui.or.id>,  (11 Januari 2013).
http://maxzhum.wordpress.com/2009/04/22/fungsi-dewan-syariah-nasional-dan-dewan- pengawas-syariah/
Rodoni, Ahmad danHamid, Abdul.2008. Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim.
Huda,Nurul dan Edwin Nasution,Mustafa. 2009.Current Issues Lembaga
KeuanganSyariah.Jakarta: Prenada Media Group.
Muhammad  Syakir,Sula,  dkk.  2004.Asuransi  Syariah(life  and  general)  konsep  dan  system operasional.Jakarta: Gema Asuransi.
Ghofur Anshori, Abdul. 2009. Hukum Perbankan Syariah. Bandung: PT Refika Aditama.
Ismanto,  Kuat.  2009.  Manajemen  Syariah  (Implementasi  TQM  dalam  Lembaga  Keuangan Syariah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Huda Nurul dan Nasution Edwin Mustafa, current issues lembaga keuangan  syariah,
( Jakarta: Prenada Media Group 2009)
Syakir  Muhammad  Sula,  dkk,  Asuransi  Syariah(life  and  general)  konsep  dan  system operasional,(Jakarta: Gema Asuraansi, 2004)
Rodoni Ahmad dan  hamid abdul, lembaga keuangan syariah,(Jakarta: Zikrul hakim, 2008)
Ismanto Kuat, Manajemen Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009)