Zakat: Katup Pengaman Keseimbangan Kehidupan Ekonomi Umat
Anis Tyas Kuncoro 
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang Email: anieskuncoro982@gmail.com

## Abstract
Indeed, the teachings of Islam with the concept of zakah has provided a fundamental  foundation  for  the  growth  and  development  of  socio- economic power of society. This teaching has a complex dimension that is not shared by religious teachings or other classical or modern schools of economic  thought.  From  the  standpoint  of  ideology  and  belief,  at  least, zakah  has  given  a  fundamental  view  of  the  position  of  property  and possession. From the point of view of the development of social welfare, zakah  is  one  of  the  instruments  of  equal  distribution  of  income  and welfare,  because  with  good  zakah  management  will  enable  the sustainability  of  development  and  economic  growth  which  if simultaneously coupled with income equality, economic growth equality. This  study  uses  descriptive  method  of  analysis  by  referring  to  some references  on  zakah  both  from  government  regulations  and contemporary  books  on  zakah.  The  result  of  this  study  is  in  order  to achieve  equitable  distribution  of  economic  growth  of  society,  the improvement  of  systematic  zakah  governance  is  considered  very strategic. In this case the role of government can play its role in improving the  management  of  zakah  among  Muslims  maximally  by  using  a repressive and systematic approach, so that the economic growth of the community will grow thoroughly.
Keywords: Value  of  Philanthropy, Istikhlaf , Ibadah  al-M É liyah  al- Ijtim ÉÑ iyyah .
 Dosen Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam, UNISSULA.

## Abstrak
Sesungguhnya ajaran Islam dengan  konsep zakatnya telah memberikan landasan  mendasar  bagi  pertumbuhan  dan  perkembangan  kekuatan sosial ekonomi umatnya. Ajaran ini memiliki dimensi yang kompleks yang tidak  dimiliki  oleh  ajaran  agama  atau  aliran-aliran  pemikiran  ekonomi klasik  maupun  modern  lainnya.  Dari  sudut  pandang  ideologi  dan keyakinan, paling tidak, zakat telah memberikan pandangan fundamental terhadap kedudukan harta dan kepemilikan. Sedang dari sudut pandang pembangunan  kesejahteraan  sosial,  zakat  merupakan  salah  satu instrumen pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraaan, karena dengan  pengelolaan  zakat  yang  baik  akan  memungkinkan keberlangsugnan  pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  jika sekaligus  dibarengi  dengan  pemerataan  pendapatan, economic  growth equality .  Studi  ini  menggunakan  metode  deskriptif  analisis  dengan merujuk kepada beberapa referensi mengenai zakat baik dari peraturan pemerintah dan buku-buku kontemporer mengenai zakat. Hasil dari studi ini adalah dalam rangka tercapainya pemerataan pertumbuhan ekonomi masyarakat, peningkatan tata kelola zakat yang sistematis dirasa sangat strategis. Dalam hal ini peran pemerintah dapat memerankan fungsinya dalam meningkatkan tata kelolaan zakat dikalangan umat Muslim secara maksimal dengan menggunakan pendekatan yang represif dan sistematik sehingga  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  akan  tumbuh  secara menyeluruh.
Kata kunci: Nilai Filantropi, Istikhlaf , Ibadah M É liyah al- Ijtim ÉÑ iyyah.

## Pendahuluan
unculanya  pemikiran  ekonomi  Islam  merupakan wujud usaha nyata masyarakat muslim dalam upaya memperbaiki  tatanan  perekonomian  dunia  yang kurang baik pada eknomi kapitaslis pasca keruntuhan ekonomi sosialis  dan  menjadikannya  sebagai  model  alternatif  pilihan yang dapat merubah paradigma dan budaya masyarakat dunia, tidak  terkecuali  masyarakat  muslim  Indonesia,  dalam pembangunan  ekonomi  yang  seiring  dengan  program  yang telah  dijalankan  pemerintah  guna  mengatasi  dampak  krisis ekonomi  dalam  rangka  pembangunan  kualitas  manusia,
M
khususnya  dalam  hal  penanggulangan  kemiskinan.  Dalam hal ini,  realitas  struktur  zakat  adalah  merupakan  pilihan  tepat dalam mengakomodir konsep pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sesuai dengan tujuan pembangunan  ekonomi  Indonesia  yang  sebenarnya,  yaitu pemanfaatan  sumber  daya  yang  sebesar-besarnya  untuk kesejahteraan rakyat. Mengingat struktur zakat dalam kegiatan eknomi  mengandung  dimensi  teologis,  individual  dan  sosial yang mampu meberikan nilai tambah yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi lainnya.
Dalam Islam, tujuan yang hendak dicapai, dalam konteks apapun,  tidak  dapat  dipisahkan  dari  ideologi  dan  keyakinan. Karena  yang  demikian  akan  memberikan  dorongan  kuat  bagi setiap manusia untuk mendayagunakan eksistensi dan potensi dirinya  sebagai  khalifatullah  di  bumi  (QS.  2:  30),  utamanya dalam  pemanfaatan  dan  pengelolaan  harta,  sehingga memunculkan  dimensi  horizontal  Islam  yang  menuntut terwujudnya  tatanan  sosial  yang  bernafaskan  keadilan  dan kesejahteraaan  individu  sekaligus  orang  lain,  terutama  kaum fakir miskin dan anak-anak terlantar.
Dalam  tantanan  dimikian,  setiap  individu  mendapat perlakuan  sama  (egaliter)  dan  menjunjung    tinggi  nilai-nilai solidaritas sosial, lepas dan bebas dari egoisme, ketamakan dan keserakahan. Oleh karenya, ada hal yang mendasar yang harus senantiasa digaris bawahi dan ditekankan kepada seluruh para ahli dan praktisi di bidang ekonomi bahwa konsep kepemilikan harta  dalam  ajaran  Islam  secara  tegas  sekali  menolak  konsep kepemilikan  tanpa  batas  sebagaimana  dianut  dalam  sistem kapitalisme  atau  sebaliknya  penghapusan  total  institusi kepemilikan individu dibawah sistem sosialisme.
Tidak  sedikit  memang  peran  sistem  kapitaslisme  atau sosalisme  dengan  konsep  kepemilikan  hartanya  dalam  bidang pembangunan ekonomi. Namun tidak sedikit pula keterpurukan  dan  kerusakan  yang  menimpa  peradaban  dunia
yang  diakibatkan  penekanan  berlebihan  kedua  sistem  ersebut terhadap  nilai-nilai  material  dan  mengabaikan  pandangan mendasar  tentang  esensi  manusia  sebagai  khalifatullah,  yang mengemban  amanah  pengelolaan  dan  pemanfaatan  alam semesta secara adil dan berimbang.

## Manusia Berjiwa Altruistik
Dalam  hal  ini,  al- Qur’an  telah  menandaskan  bahwa status individu yang secara ekonomi baik tidak akan menjamin kebahagiaan  tanpa  dibarengi  terciptanya  kondisi  sosial  yang harmonis. Begitupun sebaliknya, kondisi sosial yang baik, stabil dan  tanpa  gejolak  tidak  otomatis  menjamin  kebahagiaan  yang utuh  bila  kondisi  individunya  dilanda  kemiskinan  dan kepapaan. Keduanya harus seimbang, dan untuk mewujudkan keseimbangan  dimaksud  diperlukan  suatu  pendekatan  yang berorientas pada hal-hal yang lebih tinggi dari sekedar orientasi nilai-nilai  material,  yakni  orientasi  nilai-nilai  spiritual  (QS.  18: 46) sehingga terbentuk kerangka normatif perilaku berekonomi yang sesuai dengan al- Qur’an dan Hadis.
Setiap  individu  muslim  senantiasa  diarahkan  untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma yang bersumberkan al- Qur’an  dan  Hadis,  tak  terkecuali  dalam  aktifitas  berekonomi. Yang  demikian  ditujukan  untuk  membentuk  setiap  individu menjadi homo  Islamcus yang  memiliki  tanggungjawab  sosial, apalagi  mengingat  dalam  tataran  realitas  memang  ditujukan bahwa  setiap  orang  memiliki  kapasitas  berbeda  dalam  segala hal,  tidak  terkecuali  dalam  kepemilikan  harta,  sesuai  dengan kontribuasi  kerja  dan  kapasitas  intelektualnya.  Islam  dengan norma istikhlaf nya.  Memandang  bahwa  perbedaan  tersebut adalah  merupakan  harmonisasi  tatanan  kehidupan  global  dan bukan  sesuatu  yang  harus  saling  dipertentangkan  atau  saling dihadap-hadapkan,  karena  konsep  dasar  yang  diusung  adalah bawah  kepemilikan  harta  adalah  suatu  amanah  yang mengandung  tanggungjawab  yang  harus  ditunaikan.  Konsep
Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, 73-87
amanah ini memberikan arti bahwa kepemilikan individu atas harta  kekayaan  harus  bebas  dari  sikap  mementingkan  diri sendiri  dan  ketamakan  yang  berlebihan  serta  hal  tersebut dirancang sejalan dengan kesejahteraan sosial. 1
Dalam  penerapannya,  setiap  individu  muslim  dalam aktifitas  produksinya  akan  dituntut  untuk  mendapatkan keuntungan  yang  sebanyak-sebanyaknya  dengan  tetap memperhatikan  kepentingan  orang  lain  seperti  adil  dalam memenuhi upah pekerja sebagai haknya, larangan monopoli dan ihtikar (penimbunan  barang  guna  memperoleh  keuntungan lebih)  ataupun  kolusi  yang  merugikan  orang  banyak  serta pengelolaan  sumber  daya  terlarang  seperti  prkatek  prostitusi, ilegal loging dan jual beli minuman keras.
Disamping itu ada pula, dalam aktifitas konsumsi, setiap individu  muslim  dituntut  untuk  menjauhi  perilaku tabdzir (pemborosan),  meminum khamar ,  menggunakan  narkoba  dan segal  seuatu  yang  merusak  diri  sendiri  dan  orang  lain.  Hal utama  dalam  penerapan  konsep  ini  adalah  senantiasa memelihara  dan  membangun  solidaritas  sosial  yang  mampu menigkatkan  taraf  hidup  masyarakat  yang  tergolong  kurang mampu dengan menghidupkan nilai-nilai filantopi Islam seperti zakat, infak, shadaqah, wakaf, dan lain-lain.
Dengan  begitu,  orientasi  manusia  dimasa  mendatang dalam  menata    kehidupan  ekonominya  akan  senantiasa dilandaskan  pada  suatu  pandangan  dan  model  yang memasukan pertimbangan nilai keadilan, keadilan yang bukan lagi berdimendsi ”angka” melainkan juga berdimensi “rasa” dan kebutuhan kemanusiaan.
1 Syed Nawah Haedar Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam , terj. M. Saiful Anam dan M. Ufuqil Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), cet. Ke- 1, 120.

## Urgensi Zakat dalam Ajaran Islam
Menunaikan  zakat  adalah  kewajiban  bagi  umat  Islam yang  mampu.  Zakat  adalah  merupakan  salah  satu  rukun  dari rukun  Islam  yang  lima sebagai  ibadah  kepada Allah  sekaligus merupakan  amal  sosial  (kemasyarakatan)  dan  kemanusiaan dalam  wujud  mengkhususkan  sejumlah  harta  atau  nilai  milik perorangan  atau  badan  hukum  untuk  diberikan  kepada  yang berhak  dengan  syarat-syarat  tertentu  guna  menyucikan  dan menumbuhkan  harta  serta  jiwa  pribadi  para  wajib  zakat, mengurangi  penderitaan  masyarakat,  memelihara  keamanan dan meingkatkan pembangunan. 2
Demikian pentingnya ibadah ini, Islam telah menempatkan  sebagai  pilar  ketiga  setelah  ibadah  shalat.  Dan dalam al-Qur ’an, Alalh telah menyebutkan peri hal zakat selalu berdampingan dengan kewajiban shalat. Ini menunjukan bahwa keduanya mempunyai arti yang urgen dan memiliki hubungan erat dalam menumbuh kembangkan kualitas hidup umat. Shalat merupakan ibadah jasmaniah yang paling utama, sedang zakat dipandang  sebagai  ibadah maliyah (harta  benda)  yang  paling mulia.  Keharmonisan  antara  keduanya  mutlak  diwujudkan sehingga dapat membangun tatanan sosial yang solid, berbasis pada keseimbangan nilai-nilai religi dan ekonomi.
Sesungguhnya  ajaran  Islam  dengan  konsep  zakatnya telah  memberikan  landasan  mendasar  bagi  pertumbuhan  dan perkembangan  kekuatan  sosial  ekonomi  umatnya.  Ajaran  ini memiliki dimensi yang kompleks yang tidak dimiliki oleh ajaran agama  atau  aliran-aliran  pemikiran  ekonomi  klasik  maupun modern lainnya sehingga dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, ada banyak pandangan konstruktif tentang peran, fungsi dan potensi zakat, antara lain:
2 BAZIS DKI Jakarta, Pedoman Pelaksanaan Zakat , Hasil Penelitian dan Seminar Zakat DKI, (Jakarta: BAZIS DKI, 1978), Cet. Ke-2, XII.
1. Zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan dalam membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus
pemerataan pendapatan ( economy growth with equality ). 3
2. Zakat  cenderung  pada  pendistribusian  harta  secara egaliter dan menjaga sirkulasi peredarannya. 4
3. Zakat  adalah  merupakan  sumber  kas  perbendaharaan negara  sekaligus  merupakan  sokoguru  dari  kehidupan ekonomi yang telah dicanangkan al- Qur’an. 5
4. Zakat  akan  mencegah  terjadinya  akumulasi  dan sentralisasi kepemilikan harta pada segelintir orang dan pada  saat  yang  bersamaan  akan  mendorong  manusia untuk  melakukan  pengembangan  harta  (investasi)  dan menggalakkan distribusi. 6
5. Zakat  merupakan  ibadah maliyah  ijtima’iyyah yang memiliki posisi strategis penting dan menentukan. 7
6. Hikmah diperintahkan kewajiban zakat atas kepemilikan harta  kekayaan  adalah  untuk  mendorong  aktifitas ekonomi,  perputaran  modal  sekaligus  mengurangi aktifitas spekulasi dan penimbunan barang ( ihtikar ). 8
3 A.  Ilyas  Islmail, “ Sabar dan Syukur ” , dalam Rubrik  Hikmah  Harian Umum Republika , tanggal 23 Mei 1998.
4 A.  Muflih  Saifuddin, Pengelolaan  Zakat  ditinjau  dari  Aspek  Ekonomi ,
(Bontang: Badan Dakwah Islamiyyah, 1986), Cet. Ke-1, 33.
5 Monzer  Kahf, Ekonomi  Islam:  telaah  Analitik  terhadap  Fungsi  Sistem Ekonomi Islam , terj.  Machnun Husein, (Yogyakarta: Aditya Media, 2000), Cet. Ke-1, 88.
6 Mustaq  Ahmad, Etika  Bisnis  dalam  Islam ,  terj.  Samson  Rahman,
(Jakarta:; Pustaka al-Kautsar, 2001), cek. Ke-1, 75.
7 Yusuf  Qordhowi, al-Ibadah  fi  al-Islam ,  (Beirut:  Muassasah  Risalah,
1993), 235.
8 M.  Umer  Chapra, The  Future  of  Economics:  an  Islamic  Perspective ,
(Leicester: the Islamic Foundation, 2000), 313.

## Manajamen Zakat
Kedudukan zakat sebagai ibadah yang memiliki dimensi finansial  dan  sosial  jelas  sangat  penting,  strategis  dan menentukan, baik dari sudut pandang ideologi dan keyakinan maupun  dari  sudut  pandang  pembangunan  kesejahteraan sosial. Dari sudut pandang ideologi dan keyakinan, paling tidak, zakat  telah  memberikan  pandangan  fundamental  terhadap kedudukan terhadap kedudukan harta dan kepemilikan bahwa kecukupan  materi  hanya  ditempatkan  sebagai  alat  dan  bukan tujuan. Sedang dari sudut pandang pembangunan kesejahteraan sosial,  zakat  merupakan  salah  satu  instrument  pemerataan distribusi  pendapatan  dan  kesejahteraan,  karenanya  dengan pengelolaan zakat yang baik akan memungkinkan keberlangusnan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang juga  sekaligus  dibarengi  dengan  pemerataan  pendapatan ( economic growth equality ). 9
Lebih dari itu, menurut Sayyid Sabiq, bahwa ditinjau dari perspektif  ekonomi,  pengelolaan  zakat  yang  baik  akan memainkan  peran  dan  fungsi  strategis,  yaitu  pertama,  sebagai pilar  kebersamaan  antara  orang-orang  yang  berkecukupan dengan  mereka  yang  serba  kekurangan,  karena  zakat  menjadi perwujuan  konkrit  dan  jaminan  sosial  yang  disyariatkan  oleh ajaran Islam; kedua, sebagai salah satu instrument pengentasan kemiskinan;  dan  ketiga,  sebagai  sumber  dana  bagi pembangunan saran dan prasarana umat. 10
Demikian urgennya peran yang dapat dimainkan, maka sesungguhnya  zakat  menurut  ajaran  Islam  harus  diorganisir dalam  suatu  wadah  atau  institusi  kelembagaan  yang diselenggarakan oleh negara atau pemerintah sebagai pemegang kekuasaan,  sebagimana  tergambar  dalam  sejarah  peradaban Islam, mulai dari masa kekhalifahan Abu Bakar sebagai peletak
9 M. Umar Chaptra, The Future of Economic ... , 313.
10 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , (Kuwait: Daar al-Bayan: 1968), 146.
Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, 73-87
aturan  dasar  pelaksanaan,  regulasi  dan  sistem  dalam pemungutan  zakat  hingga  pada  masa  kekhalifahan  Umar  bin Abdul  Aziz  yang  telah  melengkapi  aspek-aspek  pengelolaan zakat  sebagai  sebuah  sistem  yang  aplikatif  dalam  menggapai tujuan ekonomi. 11
Namun  seiring  dengan  perkembangan  zaman  yang dibarengi pula dengan perubahan tatanan sosial serta tuntutan perwujudan  kesejahteraan  dan  keadilan  sosial,  disamping semakin  kompleksnya  bidang  kehidupan  yang  menjadi tanggungjawab negara, nampak bahwa dikalangan masyarakat luas  banyak  sekali  usaha-usaha  yang  ditujukan  untuk mewujudkan  pengembangan  pengelolaan  zakat  yang  baik sehingga timbul inisiatif untuk mendirikan lembaga amil zakat.
Mobilisasi  zakat  secara  kelembagaan,  baik  oleh pemerintah  ataupun  masyarakat,  lebih  banyak  mendatangkan manfaat  daripada  dibayarkan  langsung  oleh  muzakki  kepada mustahik. Beberapa manfaat dimaskud, antara lain adalah:
1. Kepastian muzakki dalam membayar zakat.
2. Menghilangkan rasa rendah diri di kalangan mustahik.
3. Efisiensi dan efektifitas pengumpulan penyaluran zakat.
4. Syiar Islam. 12
5. Zakat  yang  diperuntukan  bagi  kepentingan  umum seperti fisabilillah ,  dapat  disalurkan  dengan  lebih  baik, karena  memilki  bank  data  (tambahan  penulis)  sebagai sasaran pemanfaatan yang lebih memadai. 13
6. Agar tidak subyketif.
7. Obyektif professional.
8. Dana terhimpun akan menjadi lebih maksimal.
11 Didin Hafifuddin, Islam Aplkatif , (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Cet. Ke-1, 95. 12 Ibid, 96.
13 Mohammad  Daud  Ali, Sistem  Ekonomi  Islam:  Zakat  dan  Wakaf , (Jakarta: UI Press, 1998), 30.
9. Implementasi  dan  penembangan  berbagai  program pemberdayaan akan dapat lebih fokus untuk dilaksanakan. 14
Dalam  pada  itu,  agar  pelaksanaan  zakat  dapat dikoordinasikan  dan  diarahkan  secara  tepat,  utamanya  dalam memantapkan  kepercayaan  masyarakat  dan  wajib  zakat sehingga  kedudukan  suatu  lembaga  zakat  tetap  dapat  eksis adalah senantiasa mengedepankan integritas kejujuran dengan clean and good corporate , transparan, tidak terjebak pada conflict of interest and kreatif. 15
Sedang  terkait  dngan  tujuan  dan  urgensi  zakat,  maka sesungguhnya eksistensi lembaga zakat bertumpu pada 2 (dua) aktifitas utama, yaitu:
1. Pola Penghimpunan Zakat
Dalam  hal  penghimpunan  zakat,  hal  mendasar  yang menjadi  penggarapannya  adalah  terletak  pada  aspek  strategi penggalangan  dana  zakat  atau  zakat raising .  Berbeda  dengan pola  penggalangan  dana  di  masa  lalu  yang  cenderung  pasif, menunggu dana datang dengan sendirinya, tidak sistematis dan dikerjakan  oleh  lembaga  kepanitiaan  yang  dibentuk  secara incidental dan temporer , maka dalam perkembangannya saat ini, pola  penggalangan  dana  zakat  atau  zakat raising cenderung lebih  aktif,  sistematis,  dan  kreatif  diselenggarakan  oleh  badan atau  lembaga  zakat  yang  dikelola  dalam  sebuah  sistem manajemen  yang  integrative  dan  profesional.  Adapun  strategi dan implementasinya diarahkan pada 3 (tiga) cara, yaitu:
a. Sosialisasi  zakat,  yang  ditunjukan  untuk  meningkatkan pemahaman  masyarakat  terhadap  konsepsi  zakat  serta kesadarannya  terhadap  potensi  zakat  jika  dikelola dengan  baik,  hal  demikian  misalnya  dapat  dilakukan melalui  penerapan  strategi  marketing  (pemasaran),
14 Eri Sudewo, Manajemen Zakat: Tannggalkan 15 Tradisi dan Terapkan 4 Prinsip Dasar , (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004), Cet. Ke-1, XXXXVI. 15 Ibid., 24.
Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, 73-87
kerjasama  media  cetak  dan  elektronik,  kegiatan  malam amal, seminar, diskusi, audiensi, penyuluhan baik dalam medium khutbah Jum’at ataupun majlis taklim dan lain - lain.
b. Cara  penerimaan  dana  zakat,  yang  ditunjukan  untuk meningkatkan  efektifitas  penghimpuan  dana  zakat,  hal demikian misalnya dapat dilakukan dengan penyediaan counter  zakat  di  tempat-tempat  strategis,  kerjasama dengan  pihak  perbankan  bahkan  dapat  juga  dilakukan dengan cara jemput bola.
c. Inventerisasi  dan  pengelolaan  data  muzakki  beserta usaha-usaha pemeliharaannya melalui komunikasi aktif, korespondensi  dan  pelaporan  pertanggungjawaban. Dengan potensi kuantitas jumlah umat Islam yang besar serta melalui penerapan pola dan strategi yang benar lagi tepat maka dana zakat yang terhimpun, jumlahnya tentu akan menjadi lebih besar pula. Namun ke depan ketika jumlah lembaga atau organisasi pengelola zakat banyak bermunculan di berbagai wilayah dengan kualitas yang beragam  serta  tingkat  kesadaran  dan  pemahaman masyarakat  yang  cukup  signifikan  terhadap  kewajiban zakat,  maka  diperlukan  suatu  regulasi  yang  dapat mengatur secara mengikat, memberikan sangsi terhadap pengelolaan  yang  tidak  amanah,  dan  juga  ditujukan kepada  para  muzakki  yang  enggan  menunakan kewajibannya. Jika hal demikian dapat diwujukan, maka potensi  zakat  sebagai  wujud  komitmen  Islam  terhadap kesejahteraan dan keadilan sosial akan berdayaguna dan berhasilguna.
2. Pola Pendayagunaan Zakat
Pendayagunaan  di  sini  terkait  dengan  upaya  lembaga dalam  memanfaatkan  potensi  zakat  dan  pendistribusiannya. Sesuai  dengan  ketentuan  syari’ah,  sasaran  pendayagunaan  ini diarahkan  pada  mustahik  yang  tergolong  dalam  kategori
delapan ashnaf , yaitu kaum fakir, kaum msikin, muallaf, firriqab ghorim , sabilillah dan ibnu  sabil .  Dan  kedepalan  ashnaf  tersebut senantiasa  terbuka  adanya  upaya  interpretasi  kontekstual dengan  analogi-analogi  rasional  sehingga  menjadi  relevan dengan  kondisi  masyarakat  modern  dan  dapat  memberikan solusi  tepat  terhadap  problematika  umat  sekarang  ini, khususnya  pada  masalah  kemiskinan.  Bertitik  tolak  dari kerangka pikir yang demikian, maka dalam perkembangannya, pola  pendayagunaan  zakat  dapat  digolongkan  kedalam  4 (empat) kategori, yaitu:
a. Konsumtif  tradisional,  yakni  dana  zakat  dimanfaatkan dan  digunakan  langsung  oleh  mustahik  untuk pemenuhan kebutuhan hidup.
b. Konsumtif kreatif, yakni dana zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari jenis barang semula, misalnya alat-alat sekolah, beasiswa, dan lain-lain.
c. Produktif tradisional, yakni dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produksi, seperti saprodi (sarana, produksi  pertanian),  sapi  mesin  jahit,  alat-alat pertukangan dan lain-lain.
d. Produktif kreatif,  yakni dana zakat diwujudukan dalam bentuk  modal,  baik  untuk  membangun  suatu  proyek sosial maupun menambah bagi pedagan atau pengusaha kecil.
Singkatnya  adalah  bahwa  esensi  zakat  sebagai  sumber daya  finansial yang  besar,  yang  sesuai  dengan  tujuan  syari’at dan  tujuan  sosial  akan  dapat  dirasakan  nilai  gunanya  yang optimal  bagi  umat,  jika  pendayagunaannya  berbasis  pada  asa manfaat dan produktifitas.
Dalam  implementasinya,  pendayagunaan  dana  zakat harus  berorientasi  pada  penanganan  kesejahteraan  sosial  dan pengentasan  kemiskinan  baik  dalam  jangka  pendek  maupun angka  panjang.  Diantaranya  adalah  melalui  pemberdayaan ekonomi,  pengembangan  sumber  daya  insani  dan  pemberian
Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, 73-87
karitas.  Yang  demikian  adalah  sangat  memungkinkan, disamping  menguatnya  isu  masyarakat  madani  ( civil  society ) yang menitikberatkan pada peningkatan peran aktif masyarakat dalam program pembangunan, maka zakat memiliki peran dan peluang  lebih  mamadai  dalam  mwujudkan  tantanan  sosial ekonomi  yang  bertumpu  pada  sistem  distribusi  yang  adil  dan solidaritas tinggi terhadap kaum dhu’afa.
Pemberitahuan zakat atas kaum muslimin di masa awal Islam atau pada periode Mekah lebih dilandaskan pada 3 (tiga) pijakan yaitu: 16
1. Bentuk keprihatinan terhadap berbagai bentuk ketimpangan dan kesenjangan sosial antara orang-orang kaya dan miskin di kota Mekah yang disebabkan oleh gaya hidup hedonistik dan  individualistik  sebagai  akibat  dari  cara  pandang  yang salah atas kepemilikan harta.
2. Rendahnya tingkat solidaritas sosial di kalangan masyarakat kaya Mekah.
3. Sabagai  upaya  untuk  menyelamatkan  tatanan  masyarakat Mekah  dari  kehancuran  yang  diakibatkan  oleh  bencana sosial.
Dalam  perkembangannya,  pada  periode  Madinah, kewajiban  zakat  disyari’atkan  atas  umat  Islam  berbarengan dengan  beberapa  upaya  yang  dirintis  oleh  Rasulullah  SAW dalam menentukan dasar-dasar yang kuat dalam pembentukan tatanan  masyarakat  muslim,  meliputi  bidang  politik,  sosial, keamanan, ekonomi dan lain-lain. 17
Fungsi  zakat  yang  pada  awalnya  hanya  merupakan wujud empati kepada kaum dhua’fa dan bersifat sukarela, maka pada  periode  Madinah,  fungsi  zakat  berubah  menjadi  sumber pendapatan yang paling utama bagi negara yang baru dibentuk oleh  Rasulullah,  dan  dalan  prakteknya  tidak  diberlakukan
16 Asghar Ali Engineer, Asal Ushul dan Perkembangan Islam , terj. Imam Baihaqi, (Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 1999), cet. Ke-1, 86-90.
17 Ibid., 88.
ulul albab : Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam
seperti  pajak,  karena  zakat  dan  pajak  adalah  dua  hal  yang berbeda. 18
Dalam  dunia  modern,  zakat  adalah  poros  dan  pusat keuangan  negara.  Zakat  bukan  hanya  sekedar  bentuk  ibadah yang  mengandung  muatan  moral  belaka  sehingga  dapat mengikis gaya hidup hedonisme dan konsumerisme dikalangan kaum  kaya  ( aghniya’ ),  solidaritas  sosial  dan  persaudaraan dikalangan umat. Namun lebih dari itu, zakat memiliki fungsi yang  strategis  dalam  konteks  sistem  ekonomi,  yaitu  sebagai salah  satu  instrument  distribusi  pemerataan  harta  kekayaan sehingga  kesenjangan  dapat  dieliminir  dan  kemiskinan  dapat dientaskan. Paling tidak, dalam tataran praktis sederhana zakat dapat  difungsikan  sebagai  katup  pengaman  yang  memelihara keseimbangan  kehidupan  sosial-ekonomi  umat  baik  yang miskin maupun yang kaya.

## Kesimpulan
Melalui  pemahaman  yang  tepat,  fungsi  yang  secara personal  sekedar  dianggap  superfisial  dan  karitatif  menjadi begitu tidak terpisahkan dari pola distribusi dan pembangaunan ekonomi umat. Dengan kesadaran yang sedemikian rupa, zakat akan  ditempatkan  bukan  hanya  dalam  tataran  individu  tapi sudah  menjadi  bagian  dari  persoalan  komunal.  Karenanya, dalam  pelaksanaan  pengelolaan  zakat  tidak  boleh  sekedar mengandalkan kesadaran personal tapi juga harus mengandung campur  tangan  komunal,  dalam  hal  ini  yang  layak  lebih berperan adalah negara dan pemerintah.
Bahkan  untuk  mendorong  keberhasilan  pelaksanaan pengelolaan  zakat  yang  masksimal,  pendekatan  kepada muzakki  tidak  lagi  hanya  bersifat  persuasif,  tapi  juga  represif
18 Adiwarman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , (Jakarta: IIIT, 2002), cet. Ke-2, 34.
Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, 73-87
dan  sistemik  dan  institusi  yang  pantas  serta  memiliki kemampuan untuk itu tidak lain adalah negara dan pemerintah.

## Daftar Pustaka
Ali,  Mohammad  Daud.  1998. Sistem  Ekonomi  Islam:  Zakat  dan Wakaf . Jakarta: UI Press.
BAZIS  DKI  Jakarta.  1978. Pedoman  Pelaksanaan  Zakat .  Hasil
Penelitian dan Seminar Zakat DKI Jakarta.
Chapra,  M.  Umer.  2000. The  Future  of  Economics:  an  Islamic
Perspective . Leicester: The Islamic Foundation.
Ditjen Bimas dan Urusan Haji Depag RI. 1999. UU RI Nomor 38 Tahun 1999 tentnag Pengelola Zakat . Jakarta.
Fatwa,  AM.,  dkk.  2004. Problematika  Kemiskinan:  Zakat  sebagai Solusi Alternatif . Jakarta: Penerbit Belantika.
Hafifuddin,  Didin.  2003. Islam  Aplikatif .  Jakarta:    Gema  Insani Press. Kahf, Monzer. 2000. Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi
Sistem  Ekonomi  Islam ,  (terj.  Machnun  Husein). Yogyakarta: Aditya Media.
Mas’udi ,  F.  Masdar.  2005. Menggagas  Ulang  Zakat  sebagai  Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat . Bandung: Mizan.
Muhammad, dan Ridwan, Mas’ud. 2005. Zakat dan Kemiskinan,
Instrument  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat .  Yogyakarta:  UI Press.
Qardhaqi, Yusuf. 1991. Fiqh al-Zakat . B eirut: Mu’assasah Risalah. Raharjo, M. Dawam. “Zakat dalam Perspektif Sosial Ekonomi”,
Jurnal Pesantren , No. 2/Vol.III/1986. Sudewo, Eri. 2004. Manajemen Zakat: Tinggalkan Limabelas Tradisi dan  Terapkan  Empat  Prinsip  Dasar .  Ciputat:  Institut Manajemen Zakat.