## PEMAHAMAN  TERHADAP TANGGUNGJAWAB, HAK DAN
KEWAJIBAN  PEGAWAI  TERHADAP U.U.  NO 5  TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Muzayanah
Fakultas Hukum, Universitas Stikubak (UNISBANK) Semarang E-mail : muzayanah@edu.unisbanl.ac.id

## Abstrak
Aparatur  Sipil  Negara  yang  kita  kenal  dengan  sebutan  ASN  merupakan Ujung  tombak  Pemerintahan  terhadap  masyarakat  yang  bertujuan melaksanakan  tugas  pemerintahan  baik  yang  ada  di  pusat  maupun  di daerah  seluruh  wilayah  Negara  Republik  Indonesia.  Sebagai penyelenggara pemerintahan, ASN bertanggungjawab secara menyeluruh untuk  memenuhi  kebutuhan  kehidupan  dalam  bermasyarakat.  Guna mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia tersebut diperlukan ASN yang professional,  bebas  dari  intervensi  politik,  bersih  dari  praktik  korupsi, kolusi  dan  nepotisme  sehingga  mampu  untuk  menyelenggarakan pelayanan  publik  bagi  masyarakat  serta  mampu  untuk  melaksanakan peran  sebagai  perekat  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  berdasarkan Pancasila  dan  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.    Penelitian ini   merupakan     penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitan kepustakaan      ( Library  Reasearch )      yang  bertujuan  untuk  menjelaskan tentang  pemahaman      terhadap      tanggungjawab,      Hak  dan  Kewajiban ASN        pada  kewajiban  dalam  melaksanakan  pekerjaan  yang  menjadi tanggungjawabnya  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundangan  yang telah ditentukan.  Pemahaman ASN terhadap Tanggungjawab,  Hak dan Kewajiban ASN sebagaimana yang   telah   diatur dalam Undang-undang Nomor  5  Tahun  2014      tentang      ASN      merupakan      upaya  dalam mewujudkan ASN yang profesional dalam    menjalankan   fungsi   serta tugasnya   untuk   menyelenggarakan pemerintahan yang berwibawa dan bertanggungjawab kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah digariskan oleh    Pendiri  negara  ( The  Founding  Fathers )  Republik  Indonesia.      Hasil penelitian    ini   mendiskripsikan   bahwa    ASN  merupakan Pelaksana penyelanggara      Pemerintahan  Negara  Republik  Indonesia  yang  bekerja secara Professional   berdasarkan system merit (cakap dan ahli) di bidang masing-masing.        Setiap  ASN      mampu      untuk        memahami tanggungjawab,      Hak  dan  Kewajiban  bagi  dirinya  dan  berupaya  untuk melaksanakannya.    ASN   memahami tanggungjawab, hak dan kewajiban berdasarkan    ketentuan  UU  no.  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara  membuktikan  bahwa    melaui  ASN    inilah  Pemerintah  telah berupaya untuk mewujudkan tujuan Nasional bangsa   Indonesia   melalui ASN   yang   bekerja   dan   melakukan    kewajiban dalam melaksanakan tugas dan tangungjawab kepada seluruh rakyat.
Kata Kunci: Pemahaman ASN, tanggungjawab hak dan kewajiban.

## Abstract
The State Civil Apparatus, which we know as the ASN, is the spearhead of government for the people who aim to carry out governmental tasks both at the center and in the entire territory of the Republic of Indonesia. As a government organizer, ASN is overall responsible for meeting the needs of life in society. In order to achieve the national goals of  the  Indonesian  nation,  a  professional  ASN  is  required,  free  from  political intervention,  clean  of  corrupt  practices,  collusion  and  nepotism  so  that  it  is  able  to provide public services to the community and be able to carry out its role as the glue of national unity and integrity based on the Pancasila and the Republic of the Republic of Indonesia Indonesia in 1945. This research is a normative juridical study with a library research specification (Library Reasearch) which aims to explain the understanding of the  responsibilities,  rights  and  obligations  of  ASN  on  the  obligations  in  carrying  out work which is its responsibility in accordance with the specified laws and regulations. ASN's understanding of ASN's responsibilities, rights and obligations as stipulated in Law Number 5 of 2014 concerning ASN is an effort to realize ASN that is professional in carrying out its functions and duties to carry out an authoritative and responsible government  to  all  Indonesians  outlined  by  The  Founding  Fathers  of  the  Republic  of Indonesia.  The  results  of  this  study  describe  that  ASN  is  the  organizer  of  the Government  of  the  Republic  of  Indonesia  who  works  Professionally  based  on  a  merit system  (competent  and  expert)  in  their  respective  fields.  Every  ASN  is  able  to understand its responsibilities, rights and obligations and work to implement it. ASN understands its responsibilities, rights and obligations based on the provisions of Law no. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus proves that through this ASN the Government has sought to realize the National goals of the Indonesian people through ASN who work and perform obligations in carrying out their duties and responsibilities to all the people.
Keywords: Understanding ASN, responsibility rights and obligations

## Pendahuluan
Negara  Republik  Indonesia sebagai  negara  yang  merdeka, mampu  untuk  menyelenggarakan pemerintahan  negara  dengan  bebas merdeka  tanpa  adanya  tekanan sebagaimana  bagi  negara  yang dijajah sebelumnya. Alinea pembukaan UUD 1945 menyebutkan  :  ”Kemudian  dari pada  itu  untuk  membentuk  suatu Pemerintah  Negara  Indonesia  yang melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa, dan  ikut  melaksanakan  ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,    perdamaian  abadi dan  keadilan  sosial,    maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan  Indonesia  itu  dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara  Indonesia,  yang  terbentuk dalam  suatu  susunan  Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasar  kepada  :  Ketuhanan  Yang Maha  Esa,  Kemanusiaan  Yang  Adil dan  beradab,  Persatuan  Indonesia, dan Kerakyatan Yang dipimpin oleh
Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial    bagi  seluruh  rakyat Indonesia”. Negara Republik Indonesia memiliki  tujuan  nasional  yang hendak  dicapai  dalam  rangka mencapai  keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia.  Keadilan yang  dimaksud  merupakan  wujud kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh rakyat  Indonesia.  Untuk  mencapai tujuan tersebut, diperlukan penyelenggara negara yang mampu melaksanakan tugas negara sehingga  mampu  mencapai  tujuan yang dimaksud. Sangat dibutuhkan penyelenggara negara yang mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab  penuh  pengabdian, maka penyelenggaraan negara akan dilaksanakan untuk
seluruh wilayah  negara  Indonesia.  Dengan demikian  Aparatur  Sipil  Negara perlu  di  kelola  dengan  menetapkan kebijakan  manajemen  ASN.  Dalam upaya untuk menetapkan kebijakan Manajemen  ASN,  telah  dibentuk Komisi  Aparatur  Sipil  Negara (KASN)  yang  mandiri  dan  bebas dari  intervensi  politik.    Terutama dalam  rangka  Indonesia  memilih kepemimpinan  Negara  yang  telah dilaksanakan  Pemilihan  Umum Presiden  yang      diselenggarakan pada  tahun  2019  .    Maksud dibentuknya  KASN  ini  adalah dalam  rangka  untuk  memonitoring dan mengevaluasi  hal tersebut.  UU tentang  ASN  ini  menentukan tentang  Tanggungjawab,  Hak  dan Kewajiban  pegawai  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  untuk  melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Negara  dan  pemerintahan  yang sadar  akan  tangunggjawab  untuk mewujudkan tujuan Nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.Perlu  pemahaman  terhadap tanggungjawab,  hak  dan  kewajiban bagi  setiap  ASN  untuk  mengetahui serta  melaksanakan  tugas  dengan sebaik-baiknya agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan  dengan  baik  dan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku sebagaimana diatur dalam
U.U.Nomor  5  tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara.

## Permasalahan
Bagaimanakah        Pemahaman Terhadap Tanggungjawab, Hak dan Kewajiban      pegawai  pemerintah terhadap      Undang-Undang  Nomor 5  tahun      2014  Tentang    Aparatur Sipil Negara ?

## Metode Pendekatan
Penelitian  ini  menggunakan metode    pendekatan        yang Yuridis Normatif.
Adapun Peraturan-peraturan tertulis    yang  dimaksud  adalah Ketentuan Perundang-undangan yang    menjadi              landasan berpijak              dalam  menjawab permasalahan yang ada. Sedangkan pendekatan normative merupakan        suatu  pendekatan yang bertujuan untuk
memperjelas          keadaan  dengan melihat  peraturan              perundang- undangan   dan   ketentuan  hukum, juga  menelaah  kenyataan  dalam praktek di masyarakat.
Terutama      pada      peneltian ini  yang  menjelaskan    tentang Apakah    pegawai  ASN memahami
akan  tanggungjawab,  Hak  dan Kewajibannya  sebagaimana  yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor  5  tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara?

## Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi dalam penelitian ini  adalah  deskriptif  analitis,  yaitu penelitian  yang  bertujuan      untuk mendiskripsikan
mengenai Pemahaman          Pegawai  ASN terhadap    tanggunjawab,                Hak dan Kewajibannya
terhadap Undang  –  Undang  Nomor  5  Tahun 2014  tentang Aparatur Sipil Negara. Perbaikan        terhadap kinerja    pegawai  ASN  dapat  dilihat dan  diamati  tatkala  Pegawai  ASN memahami    tanggungjawab,    Hak dan      Kewajiban  pegawai  ASN  dan mampu  melaksanakan   tugas  yang menjadi  tanggungjawabnya  serta mengerti  serta  memahami    apa saja yang menjadi hak-hak pegawai ASN  dan    apa  pula  yang  menjadi kewajiban-  kewajiban            Pegawai ASN.
Pelayanan  publik    yang  baik  serta tanggungjawab  atas    pekerjaan bagi        setiap      pegawai        ASN akan          mampu          untuk mewujudkan    penyelenggaraan pemerintahan  negara  yang  baik. Melaksanakn  tugas  dengan  sebaik- baiknya oleh Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelayanan  terhadap  masyarakat yang  membutuhkan  penyelesaian akan masalah yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Perolehan hak-hak bagi Aparatur  ASipil  Negara  akan mendorong  untuk  melaksanakan pekerjaan  dan  tanggungjawabnya
dengan  baik.  Oleh  sebab  itu pemenuhan hak-hak pegawai merupakan motivasi untuk melaksanakan pekerjaan dan tanggungjawabnya secara maksimal.Kesadaran terhadap tanggungjawab  atas  kinerja  yang harus  diwujudkan  akan  mampu merealisasikan hak-hak
dan kewajiban  sebagai  Aparatur  Sipil Negara yang memiliki kompetensi.
Sumber Data Sumber data dalam
penelitian  ini  diambil  dari        buku atau  literature          melalui  data sekunder.  Data      sekunder merupakan  data   yang   diperoleh dari      buku          atau  literature melalui studi   kepustakaan    yaitu berupa      karangan      para      Ahli yang    mengupas      tentang Aparatur Sipil Negara, Tanggungjawab,          Hak-haknya serta    kewajibannya  yang  berkaitan dengan penyelenggaraan
Pemerintahan  Negara  Republik Indonesia,  dan        campuran    dari bahan- bahan lain seperti     Jurnal, majalah hukum  maupun     tulisan tulisan      karya      ilmiah      yang membahas    mengenai    hal-ikhwal dalam membahas serta menjelaskan tentang Pegawai ASN , tanggungjawab  serta  hak  dan kewajiban-kewajibannya.dalam rangka  untuk      mendapatkan pengetahuan      teoritis    di  dalam penyusunan  laporan  penelitian ini.Data sekunder dapat dikategorikan dalam 2(dua) kelompok Yaitu: 1. Data  pendukung    yang bersifat  pribadi,  contohnya adalah dokumen
Privat atau     data   personal yang disimpan  dimana  seorang bekerja atau     pernah bekerja.
2. Data  pendukung    yang bersifat  publik,  contohnya adalah data arsip, data resmi dari instansi pemerintah atau data lain yang dipublikasikan.
Sumber  materi  pendukung    adalah data  yang  diperoleh  dari  studi pustaka.  Dengan  studi  pustaka  ini, peneliti  mampu  untuk  mempelajari dokumen yaitu dengan melakukan analisa isi( content analysys).
Dalam  penelitian  ini  sumber  data dikelompokkan  menjadi  3(tiga) yaitu:
1.   Peraturan dasar utama, yaitu a.  U.U. D 1945 b.  U.U. No:5 Tahun  2014 c. U.U.  Nomor 8 tahun 1974 d.  U.U.    Nomor      43        tahun 1999  tentang  Perubahan    atas Undang-Undang Nomor  8    Tahun 1974
2 Bahan  Hukum  sekunder, yaitu bahan yang    memberi penjelasan      bagi
Hukum      primer,      terdiri dari: Buku Bacaan yang berupa: a   Pustaka b  Majalah-majalah    dan dokumen-dokumen            yang berkaitan  dengan      Aparatur      Sipil Negara (ASN).
3. Bahan  Hukum  Tersier,  yaitu bahan hukum  yang  memberikan petunjuk  dan  Penjelasan terhadap bahan hukum primer  dan  sekunder,      yang terdiri          dari  Bibliografi (daftar        bacaan        atau artikel). Selain    itu    untuk melengkapi dan menjelaskan  data  sekunder tersebut,              Penelitian      ini Juga          dilengkapi    dengan hasil wawancara dilakukan                    untuk melengkapi  data    guna pengumpulan data
melalui        wawancara dengan  responden.

## Pengumpulan Data
Dalam  pengumpulan data    yang        digunakan      oleh Peneliti      melalui        studi Kepustakaan    ( Library  Research ) serta ditunjang dengan wawancara. Data  yang  diperoleh dari  kepustakaan dilakukan dengan cara  menelaah  bahan  hukum primer,          sekunder  dan    tersier, yang  membahas  tentang  apakah Pemahaman Pegawai ASN terhadap tangunggjawab,        hak  dan kewajibannya    terhadap   Undang- undang  Nomor  5  tahun  2014    yang mengatur  tentang  Aparatur  Sipil Negara.
Selain  itu      Peneliti melakukan teknik wawancara dengan  responden    berstatus sebagai    pegawai        ASN          yang menjelaskan  tentang  apa  yang diketahuinya  tentang  tanggung jawab,    Hak   dan   kewajibannya sebagai pegawai ASN.
Teknik        wawancara dilakukan dengan menanyakan hal- lihkwal  yang  berkaitan  dengan pekerjaan pegawai pemerintah yang telah  dilaksanakan  maupun  yang akan  dilaksanakan  sebagai  rasa tanggungjawab  atas  pekerjaan  dan
pengabdiannya  kepada  Negara. Peneliti  menanyakan  secara  rinci dan  responden  menjawab  dengan bebas berdasarkan catatan
pertanyaan  dengan    mengajukan daftar  pertanyaaan  yang  telah disiapkan    terlebih  dahulu  yang berupa    baik  pertanyaan  terbuka maupun  tertutup  oleh  peneliti untuk  dapat  dipahami  dan  dijawab oleh  Responden.  Segala  sesuatu secara  bebas  ditanyakan  kepada responden  dengan  maksud  untuk menggali informasi sebanyak- banyaknya agar diperoleh masukan yang  obyektif  dan  yang  terjadi sesungguhnya  tentang  pemahaman ASN  terhadap  peraturan  yang mengatur serta tata ketja yang tertib untuk  dilaksanakan  dengan  sebaik- baiknya  dalam  menyelenggarakan pemerintahan.
Dalam  pertanyaan  terbuka,
maka responden memiliki kebebasan untuk menjawab pertanyaan  yang  diajukan  dan memberikan pendapat tentang seluk-beluk  serta  apa  saja  yang ingin disampaikan
berkaitan dengan  tanggungjawab,  hak  dan kewajiban  yang  diketahuinya  dan dilaksanaknnya  sebagai  pegawai atau Aparatur Sipil Negara.
Sedangkan pertanyaan tertutup  dapat  dijawab  dengan jawaban yang telah disediakan oleh Peneliti  yang  berkaitan  dengan tanggungjawab,  hak  dan  kewajiban sebagai penyelenggaran negara dan menjadi Aparatur Sipil Negara.Jawaban telah tersedia,
maka  responden  hanya  tinggal memilih jawabannya saja.
Metode  Analisa  Data Setelah  peneliti  mendapatkan banyak informasi tentang peleksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan pemahaman tanggungjawab,  hak  dan  kewajiban penyelenggara  pemerintahan,  maka dapat  diolah  dengan  menyajikan hasil  penelitian.    Penyusunan laporan  penelitian  ini  Adalah menggambarkan  keadaan  tentang ASN  yang  menjalankan  tugas pemerintahan dengan telah memahami  ketentuan  peraturan perundangan  yang  berlaku.  Hal  ini merupakan gambaran atau deskriptif  analitis.      Pada  laporam penelitian      ini  tidak  menampilkan data statistik, namun
mendiskripsikan      analisis      data yang      telah  diolah.  Yaitu  dengan cara   mengambil    simpulan    yang dimulai    dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal  yang bersifat khusus.  Analisis  ini  merupakan suatu  metode    analisis      yang dilakukan dengan
cara mengumpulkan  semua  bahan    atau data  yang    diperoleh        untuk kemudian  ditelaah        dan dianalisa  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  dan  teori yang berkaitan dengan permasalahan  yang    dibahas. Selanjutnya mengambil kesimpulan dengan
menggunakan                        metode deduktif            yaitu            proses penarikan  simpulan        yang dimulai  dari hal- hal  yang   bersifat umum      menuju  hal    hal  yang bersifat    khusus,   yang     terkait dengan        pemahaman        pegawai ASN  terhadap          tanggungjawab, hak dan kewajibannya terhadap              Undang-Undang
tentang  Aparatur  Sipil  Negara (ASN).
Pembahasan Pemahaman Pegawai ASN Terhadap Tanggungjawab Pegawai ASN Akuntabilitas
Setiap  pegawai  pemerintah memiliki tanggungjawab , hak serta kewajiban    penuh  yang  harus dilakukan  untuk  menyelenggaran pemerintahan Negara. Untuk menyelenggarakan pemerintahan
Negara  baik  yang  ada  di  pusat maupun  yang  ada  di  daerah  besar dan kecil di seluruh wilayah Negara Republik  Indonesia,  dari  Sabang sampai  pulau  Rote,  maka  setiap pegawai  Pemerintah  berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan  tugas  pemerintahan dengan  sebaik-baiknya.  oleh  sebab itu  maka    setiap  Pegawai  ASN memiliki kewajiban untuk mengutamakan kepentingan masyarakat  di  atas  kepentingan pribadi  maupun  kelompok.  Sangat diutamakan kepentingan masyarakat  dengan  tujuan  untuk menjawab permasalahan yang dihadapi  oleh  masyarakat.  Dengan menjawab dan menyelesaiakn masalah yang dihadapi oleh
masyarakat,  tentunya  hal  ini  akan mewijudkan  harapan  masyarakat untuk hidup lebih baik. Setiap  pegawai  pemerintah  dalam hal  ini  yang  disebut  dengan  ASN memiliki kewajiban dan tanggungjawab sebagai berikut: • Mengutamakan  kepentingan Umum  yang  harus  dilayani guna terpenuhinya kebutuhan dasar dan kebutuhan dalam melaksanakan  kehidupannya sehari-hari dalam menyelenggarakan kegiatannya. Mampu mengutamakan  kepentingan masyarakat lebih dari kepentingan golongan maupun  pribadi,  Oleh  sebab itu maka setiap ASN memiliki  kewajiban  untuk mengutamakan  kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompoknya.
• Memiliki  pemahaman  dan kesadaran untuk menghindar dan  mencegah  keterlibatan
ASN  dalam  politik  praktis Artinya bahwa setiap pegawai ASN harus memiliki pemahaman  akan  dirinya yang  tidak  terlibat  dalam kegiatan  politik  praktis  dan mampu  menjaga  netralitas Pegawai  ASN  dari  pengaruh dan  keterlibatannya  dalam kegiatan politik praktis. Setiap ASN tidak dibenarkan untuk  terlibat  dalam  politik praktis yang memihak golongan tertentu. Oleh sebab  itu  maka  setiap  ASN adalah bekerja untuk kepentingan  semua  orang, semua  masyarakat,  tidak terkecuali. Bahwa setiap ASN wajib  membantu,  melayani dan bekerja untuk kepentingan  rakyat.  Setiap ASN  harus  mampu  menjaga netralitas  diri  agar  tidak terjebak  dalam  membela  dan mendukung
kelompok- kelompok  tertentu,  sehingga tidak  netral  dan  memihak. Sikap  netral  dan  tidak
memihak ini akan menjadikan  setiap  ASN  akan mampu  berbuat  dan  bekerja untuk  semua  orang  dan semua  masyarakat  dan  tidak memilih-milih mana masyarakat yang akan dilayani. Berarti semua masyarakat  akan  mendapat perlakuan  dan  pelayanan yang  sama  oleh  ASN  dalam melaksanakan pekerjaannya.
• Memperlakukan warga negara  secara  sama  dan  adil dalam penyelenggaraan pemerintahan  dan  pelayanan publik;  artinya  bahwa  setiap pegawai ASN memiliki kewajiban untuk memberikan  pelayanan  yang terbaik bagi masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan  negara.  Tidak memilih-milih  orang  untuk melayani masyarakat. Sehingga semua akan dilayani  bersama  dan  adil dalam bekerja. • Melakukan  pelayanan  yang dibutuhkan oleh setiap orang yang datang untuk mengajukan  keperluan  yang harus  diselesaikan  dalam memenuhi kebutuhannya untuk kehidupannya. Artinya Bahwa sebagai pegawai ASN harus memiliki sikap, perilaku yang terhormat serta mampu melaksanakan  pemerintahan yang bertanggungjawab kepada  masyarakat.  Setiap ASN harus menjaga kehormatannya dengan sebaik-baiknya. Bekerja dengan jujur dan berintegritas, sehingga membawa  diri  dengan  baik dan  berwibawa.  Setiap  ASN harus  memiliki  sikap  jujur dan berwibawa. Karena jujur akan membawa kepada tanggunjawab  yang  benar. Kejujuran  dan  kedisiplinan membawa ASN akan mampu bekerja dengan baik, sehingga  masyarakat  akan percaya akan kredibilitasnya. Kejujuran  akan  menjadikan ASN berada pada kepercayaan masyarakat yang  sangat  dibanggakan. Tidak  ada  perlakuan  yang negative terhadap ASN, sehingga  masyarakat  yakin akan  tercapainya  harapan yang akan dicapainya. Masyarakat menghendaki ASN  tidak  berbuat  korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga  mampu  bekerja dengan baik dan benar. Sesungguhnya masalah akuntabilitas berbeda dengan responsibilitas  atas  tanggungjawab. Adapun  yang  dimaksud  dengan responsibilitas  adalah  kewajiban untukbertanggungjawab. Sedangkan  Akuntabilitas  adalah kewajiban
pertanggungjawaban yang  harus  dicapai.  Ada  beberapa aspek  dalam  akuntabilitas,  yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan,  akuntabilitas  memerlukan konsekuensi, dan aknutabilitas memperbaiki  kinerja.    Menurut Bovens(2007) dalam bukunya Bambang Rudito (2016)
menyebutkan tentang adanya
akuntabilitas  memiliki  3  (tiga) fungsi Utama, yaitu:
• Untuk  memiliki  sikap  netral sehingga  mampu  menjadi media  yang  baik  dalam menjalin  komunikasi  dengan rajyat.(peran demokrasi).
• Untuk mampu menjadi tauladan  sehingga  mencegah terjadinya  perbuatan  yang tidak adil terhadap pekerjaannya berdasarkan Konstitusi (peran Konstitusional). • Untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kemampuan serta kompetensi  yang  dimiliki oleh setiap pegawai pemerintah.  efisiensi  dan efektifitas (peran belajar)
Pemahaman  Terhadap  Hak-hak Pegawai ASN Hak  –hak  Pegawai  ASN  sebagai berikut: Hak PNS di dalam UU no 5  tahun  2014  Pasal  21  diatur tentang ASN berhak memperoleh: a. gaji, tunjangan, dan fasilitas; b. cuti;
c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
d. perlindungan; dan
e. pengembangan kompetensi.
Pegawai ASN memiliki tanggungjawab  dalam  Pasal  23  UU no 5 tahun 2014 yaitu:
Kewajiban  Pegawai  Pemerintah (ASN):
• Menjunjung  tinggi  Ideologi Pancasila merupakan kewajiban  yang  mendasar bagi  setiap  ASN,  karena Pancasila merupakan
Ideologi  bangsa  dan  negara Republik Indonesia. Pancasila      merupakan falsafah  bangsa  Indonesia sehingga  terdapat      filosofi bangsa   Indonesia tercantum dalam sila-sila Pancasila yang      dimulai      dari      Sila Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, sila    kemanusiaan      Yang Adil  dan  Beradab;        Sila Persatuan  Indonesia;  sila Kerakyatan   Yang   dipimpin oleh  Hikmat  Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan      serta        sila Keadilan  Sosial  bagi  seluruh Rakyat  Indonesia.  Setiap ASN wajib menjunjung tinggi  Falsafah  Negara  dan Ideologi  Negara  Pancasila. Setiap ASN wajib melaksanakn nilai-nilai Pancasila dengan benar. Oleh sebab  itu  setiap  nilai-nilai Pancasila  harus  tertanam dalam  hati  setiap  Aparatur Sipil  Negara.  Bahwa  setiap ASN harus mampu menjalankan  agama  dengan benar  dan  sesuai  dengan keyakinan dan kepercayaannya.  Setiap  ASN harus memiliki dan menanamkan nilai-nilai Kemanusiaan  yang  Adil  dan Beradab, artinya bahwa setiap  ASN  harus  mempu menjalin hubungan kemanusiaan  yang  Adil  dan berbudaya. Hormat- menghormati dan bekerjasama  dengan  baik untuk  mewujudkan  nilai- nilai  Persatuan  Indonesia.
Melaksnakan
nilai-nilai
kerakyatan  yang  dipimpin
oleh  hikmat  kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakila
n,  artinya  bahwa  setiap  ASN harus  memiliki  kemampuan untuk melaksanakan kedaulatan  rakyat  melalui pemilihan Umum untuk menyampaikan aspirasinya.
• Setiap  Pegawai  Pemerintah wajib melaksanakan ketentuan  UUD  1945  yang merupakan  landasan  hukum dan  konstitusional  Negara Republik  Indonesia.  UUD 1945 adalah landasan konstitusional Negara Republik Indonesia. Gambaran  Negara  Republik Indonesia  terdapat  dalam  isi dari Konstitusi Negara Republik Indonesia. Konstitusi  tertulis  Negara Republik Indonesia dijelaskan  dlam  Pasal  –pasal yang  terdapat  dalam  UUD 1945.  Dengan  demikian  bagi setiap  Pegawai  pemerintah dalam  hal  ini  ASN  wajib memahami dan melaksanakan ketentuan pasal-pasal yang ada didalamnya.  Siapapun  ASN wajib memahami dan melaksanakan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia,  karena  dengan memahami  ketentuan  yang ada  dalam  konstitusi  tertulis
Negara  Republik  Indonesia ini  ASN  akan  mampu menyelenggarakan pemerintahan  dengan  baik dan benar. • Setiap  Pegawai  Pemerintah Wajib Taat kepada Pemerintah  Negara  Republik Indonesia dalam NKRI. Pemerintah Negara Kesatuan Republik  Indonesia  adalah Pemerintah  Negara  yang berdaulat, memiliki kedaulatan  penuh  dan  utuh dalam menyelenggarakan pemerintahan  Negara.  Hal ini  menjadi  pusat  pelaksana pemerintahan yang menyeluruh bagi suatu Negara Yaitu Negara Kesatua Republik Indonesia. Kewenangan  yang  dimiliki dengan  kedaulatan  penuh oleh Pemerintah Negara Republik  Indonesia  menjadi pedoman bagi setiap pegawai  Pemerintah  dalam hal ini ASN wajib menjalankan  pemerintahan dengan  baik.  Taat,  tunduk dan patuh terhadap Pemerintah  Negara  Republik Indonesia tidak boleh ditawar dan selalu harus siap untuk melaksanakannya. Oleh sebab itu penyelenggara Pemerintah  di  daerah  adalah merupakan Perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat.  Sehingga  Pelaksana  di daerah  merupakan  realisasi Pemerintahan  Pusat  yang ada.
Sehingga  pekerjaan  yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat selalu harus ditindaklanjuti di setiap  daerah  agar  tujuan dari  pemerintah  pusat  dapat direalisasikan.
• Menjaga  keutuhan  bangsa dan  negara  Indonesia  agar tercipta  suasana  kondusif negara dan bangsa Indonesia agar  tujuan  nasional  bangsa Indonesia dapat diwujudkan, menjunjung tinggi rasa kesatuan dan persatuan bangsa  Indonesia,  karena ASN merupakan alat pemersatu  bangsa.  Hal  ini sesuai  dengan  sila  ketiga
Pancasila  yaitu  Persatuan Indonesia.  Negara  Republik Indonesia yang heterogen ini harus  dijaga  sebaik-baiknya agar  perbedaan  ini  menjadi kebersamaan  dalam  hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahwa berbeda  suku,  Ras  dan agama  serta  adat-istiadat yang  majemuk  dan  sangat banyak,  mewajibkan  ASN menjadi  media  atau  alat pemersatu  bangsa  Indonesia.
Menjaga  nilai-nilai  persatuan dan kesetuan Bangsa Indonesia,  sehingga  mampu untuk  mewujudkan  Negara Indonesia yang bersatu, berdaulat adil dan makmur.
• Kewajiban yang telah dilaksanakan  oleh  Pegawai ASN dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa  telah  dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Membangun kebersamaan dalam  menjalankan  tugas sebagai  pelayan  masyarakat akan  mampu  menumbuhkan rasa  saling  menjaga  dan memiliki  keinginan  untuk saling  tolong  –menolong dalam kebaikan dan kerjasama  antar  pegawai ASN.  Hormat-menghormati, menjaga dan mambantu sesame, menolong masyarakat untuk mewujudkan rasa kebersamaan  dan  persatuan untuk  seluruh  rakyat  dan bangsa  Indonesia.  Hal  ini yang  menumbuhkan  cinta tanah air.
• Bahwa setiap ASN mempunyai kewajiban untuk melaksanakan setiap Kebijakan yang telah dirumuskan dan dicanangkan untuk dilaksanakan. Kebijakan  pemerintah  yang dicanangkan untuk dilaksanakan  oleh  setiap pegawai ASN dalam melaksanakan kegiatan pembangunan akan membawa  dampak  positif bagi    masyarakat.  Pegawai ASN  yang  melaksanakan tugas  pembangunan  sebagai pelaksana penyelenggara pemerintahan.Setiap kebijakan  pimpinan  wajib dilaksanakan untuk menyelenggarakan negara. Karena dengan melaksanakan kebijakan pimpinan  akan  mewujudkan tujuan  pembangunan  yang direncanakan.
• Menaati  ketentuan  peraturan perundang-undangan; Menjadi  contoh  dan  teladan bagi masyarakat adalah
kewajiban setiap ASN. Karena ASN sebagai penyelenggara  Pemerintahan baik  dari  pusat  sampai  ke daerah,  akan  memberikan keteladanan  bagi  masyarakat secara  keseluruhan.  Pegawai ASN menaati peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban karena untuk mewujudkan keteladanan  setiap  pegawai ASN  dengan  cara  mematuhi peraturan perundang- undangan akan mampu memberikan keteladanan bagi  masyarakat.Setiap  ASN wajib  melaksanakan  tugas dengan disiplin dalam bekerja.Taat azas, taat hukum serta  mampu  melaksanakan kewajiban.
• Melaksanakan tugas kedinasan  dengan  penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggungjawab; Bahwa  setiap  ASN  memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas kedinasan yang harus dilaksanakan  dengan  penuh pengabdian  negara  Bangsa dan Masyarakat.     Kejujuran merupakan    kunci  utama dalam  melaksanakan  tugas negara.          Setiap        tugas kedinasan menjadi kewajiban              bagi        setiap ASN      untuk  melaksanakan dengan penuh tanggungjawab.Hal  ini  telah dilaksanakan  dengan  baik oleh pegawai ASN. Hal  ini  tentu  saja  akan
mampu menjaga kehormatan dan kewibawaan setiap pegawai  ASN.  Hal  ini  telah dilakukan oleh pegawai ASN agar  mampu  menunjukkan pelayanan  dari pemerintah.
• Menyimpan  rahasia  jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Hal  ini  menjadi  kewajiban bagi  setiap  pegawai  ASN untuk  senantiasa  bekerja dengan  baik  dan  benar  serta memiliki  kepentingan  untuk menjaga  rahasia  jabatan.
Setiap pekerjaan selalu memiliki  kerahasiaan  dalam pekerjaan  dan  Jabatan  yang ada  didalamnya.  Oleh  sebab itu  rahasia  pekerjaan  dan rahasia  jabatan  tidak  boleh dibuka  dan  disebarluaskan untuk  orang  yang  tidak berkepentingan  atas  rahasia jabatan dan rahasia pekerjaan tersebut.  Menyimpan  rahasia jabatan dan pekerjaan merupakan  kewajiban  setiap pegawai ASN dalam menjalankan  jabatan  dan pekerjaannya.
Dari        hasil        wawancara terhadap Pegawai  ASN  yang  diambil  sebagai sampel yang dilakukan secara acak, pada  dasarnya      bahwa  setiap pegawai ASN yang telah diwawancari oleh Peneliti menyatakan  bahwa  mereka  telah memahami  tentang  tanggungjawab sebagai  pegawai  ASN  dalam menjalankan tugasnya untuk
melakukan  pelayanan  terhadap masyarakat  dalam  rangka  untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang
tercantum  dalam  UUD  Negara Repubik  Indonesia  tahun  1945 khususnya  yang  tercantum  dalam alinea  ke-empat  Pembukaan  UUD 1945Demikian pula tentang Hak-hak yang  dimiliki  oleh  Pegawai  ASN pada  dasarnya  pegawai  ASN memahami  apa  saja  yang  menjadi hak-hak  nya  sebagai  pegawai  ASN. Hasil  wawancara  yang  peneliti lakukan terhadap beberapa pegawai ASN  yang  bekerja  di  salah  satu sampel  yaitu  Kantor  Kelurahan, dalam  hal  ini  Kelurahan  Kalicari,
Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang,  telah  memahami  akan hak-hak  nya  sebagai  pegawai  ASN. Demikian juga ASN yang bekerja di Kantor Kelurahan Mlatiharjo, kecamatam  Semarang  Timur,  Kota Semarang  juga  memahami  akan tanggungjawab,  hak  dan  kewajiban sebagai penyelenggaran pemerintahan.  Oleh  sabab  itu dengan pemahaman akan
tanggungjawab,    hak-hak  pegawai ASN  ini  akan  menumbuhkan  rasa percaya  diri  untuk  tetap  melayani masyarakat  dengan  sebaik-baiknya. Karena  dengan  memiliki  hak-hak pegawai  ASN  ini  akan  dapat terpenuhinya  kesejahteraan  yang diharapkan  bagi  setiap  pegawai ASN  di  seluruh  wilyah  negara Republik  Indonesia.  Pemahaman terhadap  tanggungjawab,  hak  dan kewajiban pegawai ASN menumbuhkan  semangat  untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia. Demikian juga terhadap Pegawai  ASN  yang  telah  Peneliti wawancarai berkaitan dengan pemahaman Pegawai ASN terhadap tanggungjawab,  hak  dan  kewajiban yang harus dimiliki dan dilaksanakan dengan sebaik- baiknya,  maka  pada  sebagian  besar reponden yang menyampaikan jawaban  atas  pertanyaan  yang peneliti ajukan dan mereka menjawab  bahwa    mereka  pada dasarnya memahami apa yang telah diatur  dalam  UU  yang  berlaku. Dengan telah memahami tanggungjawab,  hak  dan  kewajiban pegawai  ASN  ini  akan  menjadikan mereka  wajib  melaksanakan  tugas dan  tangunggjawabnya  terhadap penyelenggaraan negara serta melaksanakan  pelayanan  publik bagi  seluruh  masyarakat  yang membutukan  pelayanan  yang  baik oleh  pemerintah  dalam  hal  ini pegawai ASN.

## Kesimpulan
1. Peraturan  yang  mengatur tentang Pegawai Pemerintah merupakan  Peraturan  Perundang- undangan  yang  telah  mereformasi birokrasi  bagi  Penyelanggaraan Aparatur Sipil negara. Pembentukan  Aparatur  Negara (ASN)  yang  memiliki  integritas, professional,  netral  dan  bebas  dari hubungan  politik,  tidak  melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta serta  mampu  menyelenggarakan pelayanan  publik  bagi  masyarakat dan mampu berperan sebagai unsur perekat  persatuan  dan  kesatuan bangsa  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ASN telah menunjukkan pemahamannya terhadap peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. Dengan  telah  memahami  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tanggungjawab hak  dan  kewajiban  ASN  sudah dimengerti  dan  dipahami.  Apabila terjadi pelanggaran terhadap tanggungjawab,  hak  dan  kewajiban ASN terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka  ASN  memiliki  konsekuensi logis  untuk  siap  menerima  sanksi tegas yang akan dijatuhkan kepadanya apabila terjadi pelanggaran. Pelanggaran terhadap Tanggungjawab, Hak dan kewajiban  ASN  yang  telah  diatur dalam  Perundang-undangan  Yang berlaku, memiliki Konsekuensi logis dan  sanksi  yang  dapat  diterapkan kepada Pelanggarnya.
2. ASN merupakan profesi bagi PNS  (Pegawai  Negeri  Sipil)  dan PPPK  (Pegawai  Pemerintah  dengan Perjanjian  Kerja).  ASN  merupakan unsur  utama  dalam  mewujudkan tujuan  Nasional  yang  tercantum dalam  Pembukaan  UUD  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945. Berdasarkan  ketentuan  pasal  3  dan 4  UU  ASN  yang  mengatur  tentang prinsip-prinsip  dan  nilai-nilai  dasar yang  harus  dijunjung  tinggi  oleh ASN,  maka  dibuat  suatu  istilah sebutan  ANEKA,  yang  merupakan akronim dari Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen  mutu,  Anti  Korupsi. ANEKA  yang  diterapkan  kepada ASN  bertujuan  untuk  mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang akuntabel  dan  berorientasi  pada pelayanan  publik  serta  selalu
mengkedepankan
kepentingan negara dan masyarakat.
3.
ASN  telah  memahami  apa yang  menjadi  tanggungjawab,  Hak dan  kewajiban  yang  telah  diatur dalam   ketentuan Undang-Undang yang  ada.  Oleh  sebab  itu  ASN sebagai  profesi  yang  memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan  diri  dan  wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya  dan  menerapkan  prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara.
4. Aparatur  Sipil  Negara  harus memiliki  kompetensi  diantaranya karena  tuntutan  tugas  pokok, fungsi, kewenangan dan tanggunjawab yang harus dilaksanakan  yaitu  memberikan pelayanan publik; pelaksanaan keperintahan  yang  baik  ( good governance ); dalam upaya mengimbangi perubahan lingkungan  strategis  yang  cepap berubah,  baik  itu  lingkungan internal organisasi,
maupun lingkungan  eksternal  organisasi; perkembangan  ilmu  pengetahuan, teknologi  dan  era  globalisasi  yang sedang berlangsung yang tidak bisa ditolak  dan  dicegah  lagi;  serta pelaksanaan otonomi daerah. Dengan memahami tanggungjawab, Hak dan kewajiban ASN, menciptakan  kondisi  Pelayanan
ASN  terhadap  masyarakat  lebih baik.

## Saran
1. Pembinaan  terhadap  ASN agar    terus  dilakukan  sehingga ASN  tetap  mampu  memberikan
pelayanan  yang    maksimal  kepada masyarakat.
2. Setiap  ASN  harus  mampu menjadi  teladan  bagi  Pegawai lainnya dalam bersikap, berlaku dan dalam bekerja.
3. Setiap ASN wajib menjalankan  tugas  dengan  sebaik- baiknya  penuh  rasa  tanggungjawab kepada    masyarakat,  bangsa  dan negara.
4. Peningkatan terhadap
kesejahteraan  ASN  terus  dilakukan oleh  Pemerintah  agar  tercipta  ASN yang sejahtera.
5. Sanksi  tegas  bagi  ASN  yang tidak  menjalankan  tugas  dengan baik, tidak memahami tanggungjawab  dan  hak  serta kewajibannya sebagai Pegawai
Pemerintah.
6. Sanksi  tegas  bagi  ASN  yang melakukan pelanggaran yang sesuai birokrasi  yang  ada  dalam  setiap Lingkup  Lembaga/Instansi  yang dijalankannya.
7. Perlu  diberikan  penghargaan bagi  ASN  yang  menjalankan  tugas dengan baik.
Daftar Pustaka Buku-buku : Albrow,  Martin,  2007, Birokrasi , diterjemahkan  M.Rusli  Karim dan  Totok  Daryanto,  Tiara Wacana, Yogyakarta. Assidiqqie,  Jimly,  2005, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran  Kekuasaan  dalam UUD  1945 ,  F.H.UII  Press,
Yogyakarta.
--------------------------,  2006, Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga  Negara ,  Konstitusi Press  &  Syaamil  Cipta  Media,
Jakarta.
Basah,  Syahran,  1977, Eksistensi  dan Tolok  Ukur  Badan  Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia ,  Bandung:  Penerbit  : Alumni. Bambang  Rudito,  dkk,    2016, Aparatur Sipil Negara Pendukung  Reformasi  Birokrasi , Jakarta: Penerbit Kencana.
Busroh,  Abu  Daud,  1985, Asas-asas Hukum  Tata  Negara, Jakarta:
Penerbit : Ghalia Indonesia. Dwiyanto,  Agus,  2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan  Publik ,  Yogyakarta, Gadjah Mada University Press. Mutiarin,  D.,  &  Zaivudin,A.(2014). Manajemen Birokrasi dan Kebijakan .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Wibowo, 2012, Manajemen Perubahan (3 rd ed.).Jakarta; Rajawali Pers. Peraturan Perundang-undangan: UUD Tahun 1945 UU  No.  5  Tahun  2014  Tentang Aparatur Sipil Negara