## Jurnal Rectum
Volume: 5, Number: 3, (2023), September : 377 - 387 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3799

## TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI TANAH DIHADAPAN NOTARIS SEBAGAI PERALIHAN JAMINAN HUTANG (Studi putusan No.3617 I C/Pdt/2016)
Alex Safri Laia 1) , Tommy Chandra 2) , Fefri Butarbutar 3) , Widodo Ramadhana 4) , Ardina Khoirun Nisa 5)
Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia 1,2,3,4,5) Corresponding Author : alexlaia1211@gmail.com 1) , tommy.chandragui@gmail.com 2) , butarbutarfefri@gmail.com 3) , widodoramadhana@unprimdn.ac.id 4) , ardinas88@gmail.com 5)
History: Received  : 25 Mei 2023
Revised : 10 Juni 2023 Accepted  : 23 Agustus 2023
Published  : 25 September 2023
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Riset ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis dalam proses jual beli tanah yang dilakukan di hadapan notaris sebagai bentuk peralihan jaminan hutang. Jual beli tanah ialah salah satu transaksi  yang  kompleks  dan  memerlukan  perlindungan  hukum  yang  kuat,  terutama  dalam hal peralihan hak kepemilikan tanah dan pengamanan hak kreditur melalui jaminan hutang. Metode  yang  digunakan  dalam  riset  ini  ialah  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  mengacu pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan jual beli tanah di hadapan notaris sebagai peralihan jaminan hutang. Hasil riset menunjukkan bahwa proses jual beli tanah di hadapan notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam peralihan  hak  kepemilikan.  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang  memiliki  peran penting  dalam  melindungi  kepentingan  kedua  belah  pihak  dalam  transaksi  tersebut.  Selain itu,  jaminan  hutang  juga  menjadi  faktor  penting  dalam  proses  jual  beli  tanah,  karena memberikan  kepastian  dan  perlindungan  kepada  kreditur  dalam  hal  pelunasan  hutang. Namun, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan dalam pelaksanaan jual beli tanah di hadapan  notaris  sebagai  peralihan  jaminan  hutang.  Salah  satunya  ialah  adanya  potensi penyalahgunaan  wewenang  dari  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi.  Oleh  karena  itu, diperlukan  pengawasan  yang  ketat  dan  penegakan  hukum  yang  efektif  untuk  mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan. Kesimpulannya, proses jual beli tanah di hadapan notaris  sebagai  peralihan  jaminan  hutang  memiliki  kekuatan  hukum  yang  penting  dalam melindungi  hak  dan  kepentingan  kedua  belah  pihak.  Namun,  perlu  adanya  upaya  dalam meningkatkan  pengawasan  dan  penegakan  hukum  guna  mengatasi  tantangan  dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan transaksi tersebut. Diharapkan riset ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan rekomendasi yang bermanfaat dalam pengembangan sistem hukum terkait jual beli tanah di hadapan notaris sebagai peralihan jaminan hutang.
Kata  kunci  :  Aspek  Yuridis,  Peralihan  Jaminan  Hutang,  Notaris  PPAT,  Tanggungjawab, Akibat Hukum

## Abstract
This study aims to examine the juridical aspects of the process of buying and selling land carried out before a notary as a form of transfer of debt security. Land sale and purchase is one of the complex transactions and requires strong legal protection, especially in terms of transferring land ownership rights and securing creditors' rights through debt guarantees. The method used in this
HUTANG (Studi putusan No.3617 I C/Pdt/2016)
study is a normative juridical approach by referring to laws and regulations, court decisions, and relevant  legal  literature.  The  data  used  is  sourced  from  primary  and  secondary  legal  materials related  to  buying  and  selling  land  before  a  notary  as  a  transfer  of  debt  security.  The  results showed  that  the  process  of  buying  and  selling  land  before  a  notary  has  strong  legal  force  in transferring ownership rights. Notaries  as  authorized general officials have an important role in protecting  the  interests  of  both  parties  in  the  transaction.  In  addition,  debt  security  is  also  an important  factor  in  the  process  of  buying  and  selling  land,  because  it  provides  certainty  and protection  to  creditors  in  terms  of  debt  repayment.  However,  there  are  several  challenges  and problems in the implementation of land sale and purchase before a notary as a transfer of debt security.  One  of  them  is  the  potential  for  abuse  of  authority  from  the  parties  involved  in  the transaction.  Therefore,  strict  supervision  and  effective  law  enforcement  are  needed  to  prevent harmful practices from occurring.  In conclusion, the  process of buying and  selling land before a notary  as  a  transfer  of  debt  security  has  important  legal  force  in  protecting  the  rights  and interests  of  both  parties.  However,  efforts  are  needed  to  improve  supervision  and  law enforcement  to  overcome  challenges  and  problems  that  arise  in  the  implementation  of  these transactions. It is hoped that this research can contribute useful thoughts and recommendations in  the  development  of  the  legal  system  related  to  buying  and  selling  land  before  a  notary  as  a transfer of debt security.
Keywords:  Juridical  Aspect,  Transfer  of  Debt  Guarantee,  Notary  PPAT,  Responsibility, Legal Effects

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang  RI  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN) menjelaskan  bahwa  Indonesia,  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  ialah  negara  hukum  yang bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  setiap  warga  negara  Indonesia mendapatkan  kepastian  hukum,  ketertiban,  dan  perlindungan  hukum.  Salah satu  cara  untuk  mencapai  tujuan  ini  ialah  melalui  pembuatan  akta  otentik oleh seorang Notaris (Lieberto, 2021).
UUJN  secara  khusus  menekankan  pentingnya  peran  Notaris  dalam pembuatan  akta  otentik  sebagai  alat  untuk  menciptakan  kepastian  hukum, ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  bagi  individu  dan  masyarakat  secara keseluruhan.  Menurut  Abdul  Ghofur  Anshori,  akta  otentik  yang  dibuat  oleh atau  dihadapan  Notaris  tidak  hanya  penting  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat dalam perjanjian, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat secara luas.
Pasal 15 UUJN memberikan wewenang kepada Notaris untuk membuat akta otentik  tentang  berbagai  perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang diwajibkan oleh hukum atau diminta oleh pihak yang berkepentingan. Notaris juga bertanggung jawab untuk mencatat tanggal pembuatan akta, menyimpan akta  tersebut,  memberikan  grosee,  salinan,  dan  kutipan  dari  akta  tersebut. Penting  untuk  dicatat  bahwa  Notaris,  meskipun  ialah  pejabat  umum,  tidak dapat  dianggap  sebagai  pegawai  negeri  sipil  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku.
Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 1753K/Pid/1990 menetapkan bahwa Notaris ialah pegawai negeri, namun hal ini  menimbulkan  kebingungan  apakah  Notaris  diatur  berdasarkan  aturan hukum  pegawai  negeri  atau  aturan  hukum  yang  mengatur  jabatan  Notaris. Soegondo  Notodisoerjo  menjelaskan  bahwa  seseorang  harus  memiliki  status sebagai  pejabat  umum  untuk  membuat  akta  otentik,  dan  ini  tidak  hanya
berlaku  untuk  Notaris  tetapi  juga  untuk Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT) yang memiliki wewenang serupa dalam konteks akta tanah.
Kekuatan  pembuktian  akta  Notaris  menjadi  sangat  penting  dalam persidangan. Jika ada pihak yang meragukan keabsahan isi akta  Notaris dan menginginkan  pembatalan  akta  tersebut,  hakim  memiliki  kewenangan  untuk menilai  apakah  akta  tersebut  dapat  dibatalkan  atau  tidak.  Notaris  yang melakukan  tindakan  di  luar  wewenangnya  dapat  mengakibatkan  akta  yang dibuatnya  tidak  memiliki  kekuatan  hukum,  dan  pihak  yang  dirugikan  dapat mengajukan gugatan perdata terhadap Notaris.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  juga  mengatur  sanksi  terhadap Notaris  yang  melanggar  hukum  atau  kode  etik  jabatan  Notaris,  termasuk sanksi  perdata,  administratif,  atau  kode  etik.  Pelanggaran  yang  melibatkan unsur  penipuan  atau  pemalsuan  dapat  berujung  pada  sanksi  keperdataan bahkan tindak pidana, tergantung pada keparahan pelanggaran tersebut.
Dalam  konteks  ini,  Notaris  memainkan  peran  penting  dalam  memberikan perlindungan  hukum  kepada  masyarakat  dan  memastikan  tercapainya kepastian dan ketertiban hukum. Oleh karena itu, riset yang mengkaji aspek hukum  jual  beli  tanah  di  hadapan  Notaris  sebagai  alat  untuk  memindahkan jaminan  hutang  menjadi  relevan  dan  penting.  Hal  ini  mencerminkan kompleksitas peran Notaris dalam sistem hukum Indonesia.

## METODE PENELITIAN A. Jenis Riset
Dalam  melaksanakan  cara  riset  butuh  terdapatnya  metode-metode  yang menarangkan  mengenai  metode  penanganan  kasus.  Oleh  sebab  itu  periset memakai tata cara riset selaku selanjutnya:
1. Pendekatan Riset
Pada  riset  ini  memakai  tipe  riset  Yuridis  Sosiologis,  Yuridis  Sosiologis. Dibilang  yuridis  sosiologis  sebab  pendekatan  dengan  ilmu  hukum  yang memakai dorongan ilmu sosial yang lain. Bagi pendekatan ini kalau riset tidak cuma berdasar pada yuridis saja tetapi dengan memandang realitas yang ada pada warga serta dengan memakai ilmu ilmu masyarakat.
2. Spesifikasi Riset
Tipe  riset  hukum  yang  dipakai  dalam  riset  ini  ialah  Riset  deskriptif kualitatif  ialah  riset  mengenai  studi  yang  bertabiat  deskriptif  serta mengarah  memakai  analisa.  Cara  serta  arti(  perspektif  poin)  lebih ditonjolkan  dalam  riset  kualitatif.  Alas  filosofi  digunakan  selaku pembimbing  supaya  fokus  riset  cocok  dengan  kenyataan  di  lapangan. Tidak  hanya  itu  alas  filosofi  pula  berguna  buat  membagikan  cerminan biasa mengenai kerangka riset serta selaku materi ulasan hasil riset.

## B. Teknik Pengumpulan Data
Dalam  riset  hukum  ini  periset  memakai  tehnik  pengumpulan  informasi selaku selanjutnya:
a) Riset Kepustakaan
Ialah  informasi  yang  didapat  dengan  metode  mengakulasi  materi-materi dari buku-buku serta materi pustaka yang lain yang terdapat ikatan nya dengan permasalahan yang diawasi.
b) Riset Lapangan
Ialah  dengan  metode  tanya  jawab  dengan  cara  tertata  ataupun  leluasa dengan  responden  dengan  kasus  riset  yang  terjalin.  Tanya  jawab dimaksudkan  melaksanakan  Pertanyaan  jawab  dengan  cara  langsung dengan  responden  ataupun  pelapor  ataupun  informan  buat  memperoleh data  yang  cuma  didapat  dengan  menanya  dengan  cara  langsung  pada responden, pelapor ataupun informan.

## C. Teknik Analisis Data
Riset  ini  memakai  tehnik  analisa  informasi  inferior,  ialah  informasi  yang didapat  dari  materi  daftar  pustaka  serta  hukum  dan  dianalisis  dengan  cara kualitatif,  ialah  dengan  menganalisa  dari  materi-materi  hukum  setelah  itu disusun dengan cara analitis serta diimplementasikan buat menanggapi kasus yang diawasi (Fitrah, 2018)

## HASIL DAN PEMBAHASAN A. Tinjauan Yuridis

## 1. pengertian tinjauan yuridis
Tinjauan  yuridis  terdiri  dari  dua  kata,  yaitu  "tinjauan"  dan  "yuridis".  Kata "tinjauan"  merujuk  pada  tindakan  mempelajari  dengan  seksama,  sedangkan akhiran  "an"  menunjukkan  bahwa  itu  ialah  suatu  perbuatan  atau  tindakan dan  kata  "yuridis"  berasal  dari  kata  "yuridich"  yang  berarti  sesuai  dengan hukum  atau  dari  segi  hukum.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa "tinjauan  yuridis"  merujuk  pada  analisis  atau  penilaian  terhadap  suatu masalah atau situasi dari sudut pandang hukum.
Dalam  konteks  hukum,  tinjauan  yuridis  mencakup  penelaahan  terhadap aspek  hukum  yang  relevan  yang  terkait  dengan  suatu  peristiwa,  peraturan, keputusan,  atau  kasus  tertentu.Tinjauan  yuridis  melibatkan  identifikasi  dan penelaahan terhadap berbagai norma hukum, aturan, prinsip-prinsip hukum, dan  putusan  pengadilan  yang  relevan  yang  berlaku  dalam  konteks  masalah yang  sedang  dianalisis  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  bagaiamana implikasi  hukum,  konsekuensi,  hak,  kewajiban,  atau  prosedur  yang  terkait dengan peristiwa atau situasi yang sedang ditinjau.
Dalam  tinjauan  yuridis,  biasanya  terfokus  pada  beberapa  hal  berikut  saat melakukan pengkajian terhadap peraturan hukum; Analisis terhadap undang- undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, atau instrumen hukum lain yang relevan dengan masalah yang sedang dianalisis. Ini melibatkan riset dan pemahaman  terhadap  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  terkait  dengan permasalahan  yang  sedang  ditinjau.  Riset  terhadap  prinsip-prinsip  hukum yang  berlaku,  seperti  prinsip  keadilan,  kepastian  hukum,  atau  kebebasan berkontrak,  dan  mempertimbangkan  bagaimana  prinsip-prinsip  tersebut memengaruhi  situasi  yang  sedang  dianalisis.  Pemeriksaan  terhadap  putusan pengadilan sebelumnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang sedang ditinjau.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memahami  pendekatan  hukum  dan
preseden  yang  ada  dalam  kasus  serupa,  dan  bagaimana  hal  tersebut  dapat diterapkan  pada  kasus  yang  sedang  dianalisis.  Evaluasi  terhadap  implikasi hukum yang mungkin timbul dari suatu peristiwa atau situasi. Ini mencakup identifikasi hak dan kewajiban pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, serta prosedur hukum yang harus diikuti dalam penyelesaiannya.
Dalam tinjauan yuridis, fokusnya ialah untuk menganalisis secara seksama aspek-aspek  tersebut  guna  mendapatkan  pemahaman  yang  komprehensif mengenai  peraturan  hukum  yang  terkait  dengan  masalah  yang  sedang ditinjau.  Dalam  praktiknya,  tinjauan  yuridis  sering  dilakukan  oleh  ahli hukum,  penasihat  hukum,  atau  akademisi  untuk  memberikan  analisis  dan nasihat hukum yang tepat terkait dengan suatu masalah atau keputusan yang harus  diambil.  Tinjauan  yuridis  membantu  dalam  pemahaman  terhadap konsekuensi  hukum  suatu  tindakan  atau  keputusan,  serta  memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip hukum yang berlaku.
Dalam  tinjauan  yuridis,  jual  beli  tanah  dihadapan  notaris  dapat  berfungsi sebagai  peralihan  jaminan  hutang  antara  pihak  yang  menjual  tanah  (pihak penjual)  dan  pihak  yang  membeli  tanah  (pihak  pembeli).  Berikut  ialah beberapa  hal  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  konteks  peralihan  jaminan hutang melalui transaksi jual beli tanah dihadapan notaris:
a) Akta  Jual  Beli  sebagai  Bukti  Hukum:  Transaksi  jual  beli  tanah  yang dicatat  dalam  akta  yang  dibuat  oleh  notaris  memiliki  kekuatan  hukum yang  kuat.  Akta  tersebut  menjadi  bukti  tertulis  tentang  peralihan kepemilikan  tanah  dari  penjual  kepada  pembeli.  Dengan  demikian,  akta jual  beli  dapat  digunakan  sebagai  dasar  untuk  membuktikan  adanya peralihan hak dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang terlibat.
b) Jaminan  Hutang  dan  Penggunaan  Tanah  sebagai  Jaminan:  Dalam konteks  peralihan  jaminan  hutang,  penjual  tanah  dapat  menggunakan hasil  penjualan  tanah  untuk  melunasi  hutang  yang  dimiliki  olehnya. Dalam  akta  jual  beli  tanah,  notaris  memastikan  bahwa  pembeli menyetujui penggunaan hasil penjualan untuk membayar hutang penjual yang menjadi jaminan.
c) Pendaftaran  Hak  Tanggungan:  Jika  penjual  tanah  memberikan  hak tanggungan atas tanah kepada kreditur sebagai jaminan hutang, notaris dapat  memastikan  bahwa  hak  tanggungan  tersebut  diakui  dan  dicatat dalam  akta  jual  beli.  Pendaftaran  hak  tanggungan  ke  badan  pertanahan nasional atau lembaga pendaftaran tanah yang berwenang ialah langkah yang penting untuk melindungi kepentingan pihak kreditur.
d) Penghapusan  Jaminan:  Setelah  pembayaran  hutang  oleh  pembeli dilakukan,  notaris  juga  dapat  berperan  dalam  penghapusan  jaminan hutang  yang  terdapat  dalam  akta  jual  beli.  Notaris  dapat  mengatur  dan memastikan  bahwa  hak  tanggungan  dicatat  sebagai  telah  terhapus  atau dicabut dari catatan pendaftaran tanah.
Dalam  semua  hal  ini,  peran  notaris  sebagai  pejabat  yang  independen  dan netral  sangat  penting.  Notaris  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memastikan bahwa  transaksi  jual  beli  tanah  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum yang  berlaku  dan  untuk  melindungi  kepentingan  semua  pihak  yang  terlibat dalam peralihan jaminan hutang tersebut.

## 2. Tanah sebagai objek jaminan hutang
Pratik  jual  beli  tanah  kerap  kita  temukan  dalam  masyarakat  yang  dimana tanah  ialah  suatu  kebutuhan  yang  tidak  dapat  terlepas  dari  berbagai  aspek kehidupan  manusia.    Pada  era  sekarang  ini  kebutuhan  manusia  akan  tanah terus meningkat sedangkan ketersediaan dari sisi luas tanah semakin terbatas hal inilah yang menjadi salah satu pemicu timbulnya sengketa jual beli tanah dalam  masyarakat.  Tidak  sedikit  masyarakat  menggunakan  berbagai  cara untuk mendapatkan tanah sekalipun melanggar prosedur keabsahan jual beli tanah  menurut  hukum.  Dari  perspektif  hukum,  akar  permasalahan  dalam sektor  pertanahan  di  Indonesia  melibatkan  sejumlah  isu  penting.  Pertama, administrasi  pertanahan  di  masa  lalu  kurang  teratur  dan  tertib.  Kedua, terdapat  ketidakseimbangan  dalam  kepemilikan  dan  penguasaan  tanah. Ketiga, sistem publikasi pendaftaran tanah memiliki dampak negatif. Keempat, meningkatnya permintaan akan tanah telah mengakibatkan harga tanah yang tidak  terkendali  karena  campur  tangan  kelompok  mafia  tanah.  Kelima,  ada tumpang tindih dalam peraturan perundang-undangan, baik secara horizontal maupun  vertikal,  dan  hal  yang  sama  berlaku  untuk  substansi  yang  diatur. Keenam,  masih  banyak  tanah  yang  tidak  dimanfaatkan  dengan  baik  atau dibiarkan terlantar. Ketujuh, kurangnya ketelitian dalam tugas yang dilakukan oleh notaris dan pejabat pembuat akta tanah. Delapan, belum ada interpretasi yang  konsisten  dari  para  penegak  hukum,  terutama  hakim,  terhadap peraturan  perundang-undangan  dalam  bidang  pertanahan.  Terakhir,  para penegak  hukum  belum  sepenuhnya  berkomitmen  untuk  menjalankan peraturan perundang-undangan secara transparan dan konsisten.
Tanah  juga  sering  digunakan  sebagai  objek  jaminan  dalam  transaksi hutang.  Dalam  konteks  ini,  tanah  menjadi  aset  yang  dijadikan  jaminan  oleh pihak  yang  meminjam  uang  atau  mengajukan  pinjaman.  Dengan menggunakan  tanah  sebagai  jaminan,  pihak  pemberi  pinjaman  memperoleh kepastian  bahwa  jika  pihak  peminjam  gagal  membayar  hutang,  mereka memiliki  hak  untuk  mengambil  alih  kepemilikan  tanah  tersebut.  Pemberian tanah  sebagai  jaminan  hutang  biasanya  melibatkan  pembuatan  perjanjian atau  akta  jaminan,  seperti  hipotek  atau  gadai  tanah.  Melalui  perjanjian  ini, hak kepemilikan tanah secara sementara dialihkan kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan atas hutang yang diberikan. Jika peminjam gagal membayar hutang  sesuai  dengan  kesepakatan,  pemberi  pinjaman  memiliki  hak  untuk menjual atau melikuidasi tanah tersebut guna mendapatkan pembayaran dari hasil penjualan.
Penggunaan tanah sebagai objek jaminan hutang memberikan perlindungan kepada  pemberi  pinjaman  dan  memberikan  insentif  bagi  pihak  peminjam untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang secara tepat waktu. Namun, penting  bagi  kedua  belah  pihak  untuk  memahami  dan  mematuhi  peraturan hukum yang berlaku terkait dengan jaminan tanah, serta menjalankan proses penilaian dan pendaftaran yang diperlukan untuk memastikan keabsahan dan kekuatan hukum jaminan tersebut.

## 3. Notaris Dan Ppat
Perlu  ditegaskan  bahwa  terdapat  perbedaan  dalam  kewenangan  antara Notaris  dan  PPAT,  keduanya  ialah  pejabat  umum.  Notaris,  sesuai  dengan Undang-Undang  No.  2  tahun  2014  (Pasal  1  Angka  1  UUJN),  memiliki wewenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan  berbagai  kewenangan  lainnya yang  terkait.  Peran  Notaris  lebih  luas  daripada  itu.  Di  sisi  lain,  PPAT  ialah pejabat  umum  yang  memiliki  kewenangan  dan  kepercayaan  untuk  membuat akta  otentik  terkait  dengan  Hak  Atas  Tanah  atau  Hak  Milik  Atas  Satuan Rumah Susun (Pasal 1 Angka 1 PP 37/1998). Kewenangan PPAT lebih spesifik dalam hal tersebut.
Menurut  Rubianti  S.H,  seorang  Notaris  dapat  menjalankan  profesinya sebagai  Notaris  setelah  diangkat  oleh  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia.  Sementara  itu,  PPAT  diangkat  secara  langsung  oleh  Badan Pertanahan Nasional (BPN). Proses pengalihan hak atas tanah melalui jual beli bukanlah  tugas  Notaris,  melainkan  tugas  dari  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT).
Terkait  dengan  tugas  dan  wewenang  Notaris  yang  diatur  oleh  Pasal  15  UU No.  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan  Notaris  (UUJN),  kewenangan  tersebut  ialah  bagian  dari  kewenangan negara  yang  diberikan  kepada  Notaris.  Sebagai  pejabat  umum,  Notaris memiliki  tanggung  jawab  terhadap  akta-akta  yang  dia  buat.  Oleh  karena  itu, setiap akta yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam pembuatan akta perjanjian seperti perjanjian jual beli.
Untuk  memastikan  sahnya  suatu  perjanjian  dalam  sistem  hukum Indonesia,  terdapat  empat  syarat  yang  harus  dipenuhi,  sebagaimana  diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Keempat syarat tersebut ialah: 1) kesepakatan, 2) kecakapan, 3) suatu hal tertentu, dan  4) suatu sebab yang tidak terlarang (causa halal). Perjanjian dapat dibatalkan jika terdapat cacat kehendak seperti paksaan,  penipuan,  kekeliruan,  atau  penyalahgunaan  keadaan  dalam kesepakatan tersebut.
Penting untuk mencatat bahwa tujuan utama dari semua tindakan hukum, termasuk  pembuatan  akta-akta  oleh  Notaris  dan  PPAT,  ialah  untuk memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  individu  dan masyarakat secara keseluruhan, sesuai dengan prinsip bahwa Indonesia ialah negara  hukum  yang  berlandaskan  Pancasila  dan  Undang – Undang  Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945).

## B. Tanggungjawab Notaris PPAT terhadap akta jual beli tanah
Sebagai  seorang  Notaris  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT),  tanggung jawabnya  terhadap  akta  jual  beli  tanah  ialah  sangat  penting.  Berikut  ialah beberapa tanggung jawab utama Notaris PPAT terkait akta jual beli tanah:
1. Verifikasi  Dokumen:  Notaris  PPAT  bertanggung  jawab  untuk  memeriksa dan  memverifikasi  semua  dokumen  yang  terkait  dengan  transaksi  jual beli tanah. Ini termasuk memeriksa sertifikat tanah, identitas para pihak yang terlibat, dan dokumen pendukung lainnya.
2. Pemeriksaan  Legalitas:  Notaris  PPAT  harus  memastikan  bahwa  penjual memiliki hak yang sah untuk menjual tanah tersebut. Hal ini melibatkan
HUTANG (Studi putusan No.3617 I C/Pdt/2016)
pemeriksaan  status  hukum  tanah,  seperti  apakah  ada  sengketa  atau beban hukum yang menghalangi penjualan.
3. Pembuatan  Akta:  Notaris  PPAT  bertanggung  jawab  untuk  membuat  akta jual beli tanah yang sah dan mengikat antara penjual dan pembeli. Akta ini  harus  mencantumkan  semua  persyaratan  hukum  yang  diperlukan dan berisi informasi yang lengkap dan akurat tentang transaksi tersebut.
4. Penyimpanan  Dokumen:  Notaris  PPAT  harus  menyimpan  akta  jual  beli tanah  serta  dokumen  terkait  lainnya  dengan  aman  dan  rapi.  Ini  penting untuk  menjaga  keotentikan  dan  keabsahan  dokumen  tersebut  serta memudahkan akses bagi pihak yang berkepentingan di masa depan.
5. Pendaftaran  Akta:  Notaris  PPAT  bertanggung  jawab  untuk  mendaftarkan akta  jual  beli  tanah  ke  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  atau  instansi terkait  lainnya.  Proses  ini  penting  agar  perubahan  kepemilikan  tanah dapat tercatat secara resmi.
6. Memberikan Penjelasan dan Nasihat Hukum: Notaris PPAT juga memiliki tanggung  jawab  memberikan  penjelasan  yang  jelas  dan  akurat  kepada para  pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi  jual  beli  tanah.  Mereka  juga dapat  memberikan  nasihat  hukum  yang  bersifat  umum  terkait  dengan transaksi tersebut.
Tanggung  jawab  Notaris  PPAT  ini  penting  untuk  memastikan  bahwa transaksi  jual  beli  tanah  dilakukan  dengan  cara  yang  sah,  mengikat,  dan sesuai  dengan  peraturan  hukum  yang  berlaku.  Notaris  PPAT  memiliki  peran sebagai  pejabat  yang  independen  dan  netral  dalam  transaksi  ini,  dengan tujuan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

## C. Akibat  hukumnya  terhadap  akta  jual  beli  tanah  yang  dibatalkan  oleh putusan pengadilan
Akibat  hukumnya  terhadap  akta  jual  beli  tanah  yang  dibatalkan  oleh putusan pengadilan dapat bervariasi tergantung pada alasan pembatalan dan ketentuan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Namun, secara umum,  jika  suatu  akta  jual  beli  tanah  dibatalkan  oleh  putusan  pengadilan, beberapa hal yang mungkin terjadi ialah sebagai berikut:
a) Kedudukan  hukum  akta:  Dengan  pembatalan  oleh  pengadilan,  akta  jual beli  tanah  tersebut  kehilangan  kekuatan  hukumnya.  Artinya,  akta tersebut tidak lagi memiliki dampak atau keabsahan secara hukum.
b) Restitusi:  Putusan  pengadilan  dapat  memerintahkan  restitusi  atau pengembalian  kepada  pihak-pihak  yang  terkena  dampak  pembatalan tersebut.  Restitusi  bisa  berupa  pengembalian  dana  yang  telah  dibayar atau pengembalian hak kepemilikan tanah kepada pemilik sebelumnya.
c) Kewajiban pihak terkait: Pembatalan akta jual beli tanah oleh pengadilan dapat  mengakibatkan  kewajiban  bagi  pihak-pihak  terkait.  Misalnya, penjual  mungkin  diwajibkan  mengembalikan  pembayaran  yang  telah diterima  dari  pembeli,  atau  pembeli  mungkin  harus  mengembalikan tanah kepada pemilik sebelumnya.
d) Akibat  hukum  lainnya:  Pembatalan  akta  jual  beli  tanah  juga  dapat berdampak  pada  transaksi  atau  perjanjian  lain  yang  terkait.  Misalnya, jika transaksi jual beli dilakukan untuk tujuan tertentu seperti pengajuan
pinjaman,  pembatalan  akta  tersebut  dapat  berdampak  pada  perjanjian kredit yang terkait.

## SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan
Tinjauan  yuridis  dijelaskan  sebagai  suatu  analisis  atau  penilaian  terhadap suatu  masalah  atau  situasi  dari  sudut  pandang  hukum.  Dalam  konteks  jual beli  tanah  dihadapan  notaris,  tinjauan  yuridis  dapat  membantu  dalam memahami  aspek-aspek  hukum  yang  terkait  dengan  peralihan  jaminan hutang  antara  penjual  dan  pembeli.  Akta  jual  beli  tanah  yang  dibuat  oleh notaris  memiliki  kekuatan  hukum  yang  kuat  dan  dapat  digunakan  sebagai bukti peralihan kepemilikan. Oleh karena itu notaris harus menjalankan tugas dan  wewenangnya  dengan  baik  dan  benar  yang  berlandaskan  pancasila  dan Undang – Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  RI  1945). Notaris  PPAT  bertanggung  jawab  terhadap  kebenaran  materiil  akta  yang dibuatnya.  Jika  akta  jual  beli  tanah dibatalkan  oleh  putusan  pengadilan,  hal tersebut  memiliki  akibat  hukum  yang  signifikan,  termasuk  kehilangan kekuatan  hukum,  pemulihan  hak  kepemilikan,  pembatalan  hak  tanggungan, kewajiban restitusi, dan dampak terhadap pihak ketiga yang terlibat.

## B. Saran
1. Meningkatkan  Ketertiban  Administrasi  Pertanahan:  Pemerintah  perlu meningkatkan kegiatan administrasi pertanahan dan melakukan pengawasan  yang  ketat  terhadap  pendaftaran  tanah  untuk  mencegah terjadinya ketidaktertiban administrasi pertanahan di masa lalu.
2. Penguatan  Sistem  Pendaftaran  Tanah:  Sistem  pendaftaran  tanah  perlu diperkuat  agar  lebih  transparan  dan  memberikan  kepastian  hukum  bagi pemilik tanah. Hal  ini dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan akurasi  dalam  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  serta  memberikan  akses yang mudah kepada masyarakat.
3. Penegakan  Hukum  yang  Tegas:  Diperlukan  penegakan  hukum  yang  tegas terhadap  praktik-praktik  ilegal,  seperti  mafia  tanah,  yang  merugikan masyarakat.  Kerja  sama  antara  instansi  terkait  perlu  ditingkatkan,  sistem pengawasan  diperkuat,  dan  sanksi  yang  tegas  diberikan  terhadap pelanggaran hukum.
4. Peningkatan Kesadaran Hukum: Pendidikan hukum dan kesadaran hukum masyarakat  perlu  ditingkatkan  agar  masyarakat  memahami  pentingnya mematuhi  peraturan  hukum  dalam  transaksi  jual  beli  tanah.  Penyuluhan, kampanye,  dan  pembentukan  lembaga  yang  memberikan  informasi  dan bimbingan hukum kepada masyarakat dapat dilakukan untuk mencapai hal ini.
5. Peningkatan  Profesionalisme:  Profesionalisme  dalam  praktik  notaris  perlu ditingkatkan.  Notaris  harus  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  dengan baik, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Dengan beberapa saran di atas diharapkan dapat membantu meningkatkan kepercayaan  masyarakat  terhadap  proses  jual  beli  tanah  dan  menjaga kepastian hukum dalam peralihan jaminan hutang.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir, M. (2010). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Oleh PPAT. Chamdani, A. (2016). Kontradiksi berlakunya undang-undang nomor 2 tahun 2014tentang  perubahan  atas  undang-undang  nomor  30  tahun  2004 tentang  jabatan  notaris  dengan  peraturan  pemerintah  nomor  24  tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang  peraturan  jabatan  pejabat  pembuat  akta  tanah  (doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA).
Dedy Mulyana, S. H. (2021). Tanggung jawab notaris/ppat terhadap akta jual beli tanah yang batal demi hukum. Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora, 1(1), 106-118.
Fitrah, M. (2018). Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus . CV Jejak (Jejak Publisher). Grahamedia Press, (2020) syarat-syarat terajadinya suatu perjanjian yang sah KUHPer 1320 halaman 282-283
Hamonangan,  A.,  Taufiqurrahman,  M.,  &  Pasaribu,  R.  M.  (2021).  Perjanjian Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  dalam  Transaksi  Peralihan  Hak  Atas  Tanah dan  atau  Bangunan.  JURNAL  RECTUM:  Tinjauan  Yuridis  Penanganan Tindak Pidana, 3(2), 239-255.
Lieberto, S. (2021). Trias Politika Dalam Hubungannya Dengan Kemandirian Dan Ketidakberpihakan Profesi Notaris. Indonesian Notary , 3 (2), 39. Mukti  Fajar,  N.  D.,  &  Achmad,  Y.  (2010).  Dualisme  riset  hukum:  normatif  & empiris. Pustaka pelajar.
Mulyana,  D.,  &  Abdughani,  R.  K.  (2021).  Tanggung  Jawab  Notaris/PPAT Terhadap  Akta  Jual  Beli  Tanah  Yang  Batal  Demi  Hukum.  Juris  and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora, 1(1), 106-118.
Nurdin,  M.  (2018).  Akar  Konflik  Pertanahan  di  Indonesia.  Jurnal  Hukum Positum, 3(2), 126-141.
Pratama,  W.  (2016).  Tinjauan  Hukum  Tentang  Sertifikat  Hak  Tanggungan Menurut  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  (Doctoral  dissertation, Tadulako University).
Prenada Media, 2018. Ghansham Anand, S. H., & Kn, M. (2018). Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia.
Salsabila,  F.  D.,  Muntaqo,  F.,  &  Elmadiantini,  E.  (2022).  Penerapan  hukum terhadap  notaris  yang  melakukan  pelanggaran  kode  etik  melalui  platform media sosial (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
Susanto,  H.  (2010).  Peranan  notaris  dalam  menciptakan  kepatutan  dalam kontrak. FH UII Press.