Peputiq  Cina Dalam  Adat  Pernikahan  Mandar  Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam

## Jumriani, Zulhas'ari Mustafa
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jumrianiyusuf99@gmail.com

## Abstrak
Pokok  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana Peputiq  Cina dalam  adat  pernikahan Mandar  Kecamatan  Balanipa Kabupaten Polewali Mandar perspektif hukum Islam khususnya di  Kecamatan  Balanipa.  Pokok  masalah  tersebut  selanjutnya  dibagi  menjadi  beberapa  sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1)  Bagaimana Peputiq Cina dalam adat pernikahan Mandar di  Kecamatan Balanipa,  Kabupaten Polewali  Mandar;  dan  2) Bagaimana  pandangan hukum  Islam    terhadap Peputiq  Cina dalam  adat  pernikahan  Mandar;    Jenis  penelitian  ini adalah  penelitian field  research atau  penelitian  lapangan  dengan  menggunakan  pendekatan teologis normatif atau syar‟i dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data penelitian adalah Tokoh  sekaligus  pelaku  budaya  di  Kecamatan  Balanipa,  Kecamatan  Polewali  Mandar. Selanjutnya,  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  ialah  observasi,  wawancara, dokumentasi,  dan  penelusuran  referensi.  Kemudian,  teknik  pengolahan  data  dan  analisis  data dikaitkan melalui tiga tahap, yaitu  klasifikasi data, reduksi data, mengolah data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peputiq Cina merupakan bentuk simbolis yang  menunjukkan  tingkat  strata  atau  kebangsawanan  seseorang;  2)  Dalam Peputiq  Cina adanya  sikap saling  membantu  dalam pelaksanaannya serta dapat mempererat tali  silaturahmi kekeluargaan.  Dengan  tujuannya  yang  semata-mata  karena  Allah  Swt,  maka  akan  menjadi perbuatan  yang  diridhoi  Allah  Swt.  Sebaliknya,  apabila  tujuan  pelaksanaannya  berpaling kepada  Allah  Swt,  maka  itu  termasuk  perbuatan  menyimpang  yang  bertentangan  dengan syariat Islam.
Kata Kunci: Peputiq Cina ; Perikahan Mandar; Hukum Islam

## Abstract
The main problem in this research is how Peputiq Cina in Mandar wedding customs, Balanipa District,  Polewali  Mandar  Regency,  Islamic  law  perspective,  especially  in  Balanipa  District. The subject matter is further divided into several sub-problems or research questions, namely: 1)  How  is  Peputiq  Cina  in  Mandar  wedding  customs  in  Balanipa  District,  Polewali  Mandar Regency;  and  2)  What  is  the  view  of  Islamic  law  on  Chinese  Peputiq  in  Mandar's  marriage custom;  This  type  of  research  is  field  research  or  field  research  using  a  normative  or  syar'i theological  approach  and  a  sociological  approach.  The  source  of  research  data  is  cultural figures  and  actors  in  Balanipa  District,  Polewali  Mandar  District.  Furthermore,  the  data collection  methods  used  were  observation,  interviews,  documentation,  and  reference  tracing. Then,  data  processing  techniques  and  data  analysis  are  linked  through  three  stages,  namely data  classification,  data  reduction,  data  processing  and  drawing  conclusions.  The  results showed that: 1) Peputiq Cina is a symbolic form which indicates the level of a person's strata or  aristocracy;  2)  In  the  Chinese  Peputiq,  there  is  an  attitude  of  mutual  assistance  in  its implementation  and  can  strengthen  kinship  ties.  With  the  aim  that  is  solely  because  of  Allah SWT,  it  will  be  an  act  that  is  blessed  by  Allah  SWT.  Conversely,  if  the  objective  of  its implementation is turned to Allah SWT, then it is a deviant act that is against Islamic law. Keywords: Peputiq Cina; Mandar Marriage; Islamic law

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  suatu  negara  kepulauan  yang  terbentang  dari  Sabang  sampai Merauke. Di dalamnya terdapat berbagai macam suku dan ras yang mempunyai adat istiadat yang  tumbuh  dan  berkembang  seiring  dengan  pertumbuhan  dan  perkembangan  masyarakat. Adat istiadat itu dilestarikan oleh masyarakat itu sendiri sebagai suatu kesatuan budaya yang
sangat  berharga,  apalagi  jika  adat  tersebut  sesuai  dengan  agama  Islam  yang  dianut  oleh mayoritas penduduk di Indonesia.
Keanekaragaman  tradisi  yang  dimiliki  oleh  bangsa  Indonesia  sudah  menjadi  suatu kenyataan  dan  ragam  budaya  yang  sepantasnya  dijaga  serta  dilestarikan  sebagai  warisan leluhur. 1 Faktanya pada setiap daerah tumbuh dan berkembang tradisi-tradisi tertentu sebagai tanda pengenal identitas daerah. Hal yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman tersebut karena  dilatarbelakangi  oleh  berbagai  faktor  seperti  kondisi  geografis,  kepercayaan,  adat- istiadat,  warisan  nenek  moyang  dan  lain  sebagainya  yang  memiliki  khas  berbeda-beda  di setiap daerah.
Tradisi  sendiri  merupakan  suatu  hal  yang  tak  terpisahkan  dengan  kehidupan  umat manusia  yang  tentu  memiliki  peran  cukup  penting  sebab  dapat  menjadi  alat  pemersatu  dan menimbulkan  rasa  solidaritas  bagi  kehidupan  bermasyarakat  dimana  melalui  tradisi  yang diamalkan  terus  menerus,  maka  interaksi  sosial  antara  satu  dengan  lainnya  tetap  terjaga. Selain  itu,  perlestarian  tradisi  dari  masa  ke  masa  merupakan  suatu  bentuk  perwujudan komunikasi sekaligus tanda terima kasih kepada leluhur.
Salah  satu  tradisi  dan  kebudayaan  beragam  yang  terdapat  di  Indonesia,  yaitu  upacara pernikahan  pada  setiap  daerah  yang  berbeda-beda  yang  ditinjau  oleh  berbagai  macam  alat perlengkapan  yang  menyertai  dalam  suatu  upacara  pernikahan  adat. 2 Mengetahui  beberapa cara  atau  mekanisme  tertentu  dalam  setiap  masyarakat  tentu  mendorong  setiap  warganya mempelajari  kebudayaan  yang  mengandung  norma-norma  serta  nilai-nilai  kehidupan  yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat yang bersangkutan. 3
Pernikahan sendiri merupakan sebuah ikatan sah bagi manusia yang telah cukup syarat untuk  menikah  agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  biologis  yang  sudah  menjadi  kebutuhan dasar yang menuntut mereka untuk saling mencintai, memiliki pasangan hidup dan sekaligus melahirkan  keturunan  dari  pasangannya  dimana  pemenuhan  kebutuhan  biologis  tersebut dilakukan melalui aturan-aturan yang telah diatur oleh agama Islam, sehingga penyalurannya dapat dianggap sah dan halal. 4
Di  Kecamatan Balanipa, kabupaten Polewali Mandar terdapat satu dari sekian banyak tradisi,  salah  satunya  tradisi Peputiq  Cina yang  merupakan  kebiasaan  turun-temurun  oleh masyarakat  setempat  dalam  adat  pernikahan  Mandar  yang  menjadi  sebuah  simbol  atau gambaran  strata  sosial  keluarga  bagi  calon  mempelai  laki-laki  ketika  akan  mempersunting calon mempelai wanita.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian field  research atau  penelitian  lapangan yaitu penelitian  terkait  dengan  gejala-gejala  atau  peristiwa  yang  terjadinya  dalam  kelompok masyarakat  dengan  menggunakan  pendekatan  teologis  normatif  atau  syar‟i  dan  pendekatan sosiologis  yang  fokus  menganalisis  mengenai  bagaimana Peputiq  Cina dalam  adat pernikahan  Mandar  Kecamatan  Balanipa  Kabupaten  Polewali  Mandar  perspektif  hukum Islam.
1 Saidah; Noercholis  Rafid;  Abdul Syatar, “Al-Daruriyat Al-Khams  Dalam Tindak Pidana Pencurian;  Analisis Putusan Di Pengadilan Negeri Pinrang,” Bilancia 14, no. 1 (2020): 121–137.
2 Hilman Adikusuma, Hukum Perkawinan Adat (Bandung: Alumni, 1990), h. 12.
3 Mattulada, Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sul-Sel (Makassar: Hasanuddin Press, 1998), h. 29.
4 Irfan, Khalwat  Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  Tanjung  Layar  Putih  Makassar), Mazahibuna  dalam Jurnal Perbandingan Mazhab, Volume 2, No. 1, Juni 2020, h. 112.
Landasan Teori

## Tinjauan Umum Tentang Pernikahan
1. Pengertian Pernikahan
Kata  pernikahan  diambil  dari    kata  “nikah”  yang  terdapat  dalam  bahasa  Indonesia, artinya  membangun  keluarga  bersama  lawan  jenis  dengan  berhubungan  “ kelamin ”  atau bersetubuh .  Sedangkan  menurut  istilah  Hukum  Islam  terdapat  beberapa  definisi,  yang diantaranya  adalah  pernikahan  menurut  syara‟,  yaitu  akad  yang  ditetapkan  syara‟  untuk membolehkan  bersenang-senang  antara  laki-laki  denganperempuan  dan  menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. 5
Menurut  Sajuti  Thalib,  perkawinan  ialah  suatu  perjanjian  yang  suci  kuat  dan  kokoh untuk  hidup  bersama  secara  sah  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan membetuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasih, tenteram dan bahagia. 6 Menurut  Imam  Syafi‟i,  pengertian  nikah  ialah  suatu  akad  yang  dengannya  menjadi  halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi nikah itu artinya hubungan seksual. 7
Dari  beberapa  pengertian  dari  pernikahan  yang  telah  dijelaskan,  maka  dapat disimpulkan bahwa pernikahan sendiri merupakan pertemuan dua insan dengan menyatukan hati  dan  memutuskan  hidup  bersama  dalam  ikatan  pernikahan  dalam  jangka  waktu  yang lama,  dimana  karena  hal  tersebut  menjadikan  masih-masing  memiliki  hak  dan  kewajiban untukdapat hidup bahagia, harmonis, layak dan mendapatkan keturunan.

## 2. Rukun dan Syarat Pernikahan
Rukun  dan  syarat  sebenarnya  memilik  arti  yang  sama  dalam  pernikahan,  yaitu keduanya  merupakan  hal  yang  penting  dan  harus  diadakan  dalam  melaksanakan  proses pernikahan.  Dalam  hal  ini,  apabila  salah  satu  rukun  dan  syarat  tidak  dipenuhi,  berarti pernikahan  tersebut  dapat  dikatakan  tidak  sah.  Jika  ingin  mencapai  keluarga  yang  sakinah, mawaddah  dan  warahmah,  maka  seluruh  rukun  dan  syarat  dari  pernikahan  harus  dilakukan guna mecapai tujuan dan hakikat dari sebuah pernikahan itu sendiri.
Menurut hukum Islam, syarat dan rukun perkawinan adalah: 8
a. Harus adanya calon laki-laki dan calon perempuan yang telah aqil dan baligh.
b. Adanya persetujuan yang bebas antara kedua calon pengantin  tersebut.
c. Harus adanya wali nikah bagi calon pengantin perempuan.
d. Harus ada dua orang saksi laki-laki muslin yang adil.
e. Harus  ada  mahar  (mas  kawin)  yang  diberikan  oleh  pengantin  laki-laki  kepada  pengantin perempuan.
f. Harus ada ijab dan qabul antara pengantin tersebut. Ijab artinya pernyataan kehendak  dari calon  pengantin  wanita  yang  diwakili  oleh  walinya  dan  qabul  artinya  pernyataan kehendaknya  (penerimaan)  dari  calon  pengantin  pria  kepada  calon  wanita,  yang  tidak boleh berjarak yang lama antara ucapan ijab dengan pernyataan qabul tersebut. 9
Dalam  Undang-undang  Perkawinan,  sama  sekali  tidak  berbicara  mengenai  rukun perkawinan.  Undang-undang  Perkawinan  hanya  membicarakan  tentang  syarat-syarat perkawinan,  dimana  syarat-syarat  tersebut  lebih  banyak  berkenaan  dengan  unsur-unsur  atau rukun perkawinan.
3. Dasar Hukum Pernikahan
5 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakaahat (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2003), h. 2.
6 Mohd Idris Rumalyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 1.
7 Mohd Idris Rumalyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2.
8 Nur  Ilma  and  Muammar  Bakry,  “Kebebasan  Perempuan  Dalam  Memilih  Calon  Suami ;  Studi  Perbandingan Antara Mazhab Syafi ‟ i Dan Hanafi,” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020): 212–230.
9 Mohd Idris Rumalyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 20.
Pernikahan memiliki makna yang penting dan tentu tidak lagi menjadi hal yang bersifat pribadi,  namun  menyangkut  urusan  keluarga,  suku  dan  masyarakat  luas.  Dalam  hal  ini, pelaksanaannya juga tidak terpisahkan dari upacara-upacara adat guna menjaga keselamatan mempelai  dalam  berumah  tangga  hingga  maut  memisahkannya.  Dari  kondisi  yang  masih serumah  bersama  orang  tua  masing-masing,  kemudian  mereka  berdua  membentuk  keluarga baru sebagai suami isteri yang sah. 10
Hukum  pernikahan  merupakan  hukum  yang  mengatur  segala  hal  tentang  pernikahan dengan  semua  akibatnya,  perceraian  dan  harta.  Sedangkan  pada  hukum  adat  pernikahan adalah  bagian  dari  hukum  tidak  tertulis  yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam  masyarakat yang  mengatur  tentang  segala  hal  yang  berhubungan  dengan  perkawinan.  Hukum  adat pernikahan  sendiri  artinya  ialah  hidup  bersama  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang perempuan dengan ikatan suami-isteri yang bermaksud untuk melahirkan keturunan.
Pernikahan juga dianjurkan dalam Islam, sebagai rujukannya yaitu dalam al-Qur‟an dan hadist  Nabi  yang  digunakan  sebagai  dasar  hukum  untuk  melaksanakan  pernikahan.  Seperti yang terdapat dalam firman Allah, yakni QS. Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi:
َنْوُرَّكَذَت ْمُكَّلَعَل ِْيَْجْوَز اَنْقَلَخ ٍءْيَش ِّلُك ْنِمَو
Terjemahnya:
“Dan  segala  sesuatu  Kami  ciptakan  berpasang-pasangan  supaya  kamu  mengingat kebesaran Allah.” 11
Penegasan  dari  kata  berpasang-pasangan  ialah  antara  laki-laki  dan  perempuan  saja, bukan sesama jenis perempuan dan perempuan ataupun laki-laki dengan laki-laki.
4. Tujuan Pernikahan
Tujuan  pernikahan  bukanlah  hanya  untuk  kesenangan  lahiriah  saja,  tetapi  juga  untuk membentuk sebuah ikatan yang halal dan saling mencintai antara pria dan wanita untuk dapat memelihara  diri  dari  kemaksiatan  dan  perbuatan  yang  taksejalan  dengan  syariat  Islam  guna melahirkan  keturunan  serta  menciptakan  keluarga  yang  hidup  dalam  kedamaian,  kebaikan, dan kesentosaan yang sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk dari Rasul-Nya.
Sementara  disebutkan  menurut  Muhammad  as-Syirbini  pada  Kitab al-Iqna’ dan Taqiyyuddin  Abi  Bakar  dalam  kitabnya Kifayatul  Akhyar menyebutkan  bahwa  pernikahan bertujuan untuk menghindarkan dari zina, mempunyai anak dan sebagai ibadah. 12
Tujuan  pernikahan  sebagaimana  terkandung  pada  pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  disebutkan  bahwa:  “ Pernikahan  bertujuan  untuk  membentuk  keluarga  (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan  Yang Maha Esa ”. 13 Dalam hal ini mengenai tujuan pernikahan terdapat keterkaitan antara Undang-undang Perkawinan Nomor 1  Tahun  1974  dengan  Kompilasi  Hukum  Islam  Inpres  Nomor  1  Tahun  1991.  Jika  dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai tujuan pernikahan menyatakan bahwa untuk membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal,  sedangkantujuan  pernikahan pada  pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam,  yaitu “perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah . 14
Seyogianya,  baik  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  maupun  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI),  keduanya  sama-sama  bertujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal
10 Muammar Muhammad Bakry, “Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar,” JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia) 9, no. 1 (2020): 1–21.
11 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an & Terjemahnya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010).
12 Taqiyyuddin Abi Bakr, Kifayat al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ihtishar , Dar al-Kutub al-Islamiy, tt., h. 37.
13 Moh. Idris Rumalyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 26.
14 Abdul Syatar, “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION,” Mazahibuna;  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 1,  no.  2  Desember  (2019):  120–133,  http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646.
yang  berdasarkan  dengan  ajaran  atau  kepercayaan  pada  Tuhan.  Maka,  hal  tersebut  yang menjadi tujuan dalam sebuah pernikahan antara suami dan istri yang sesungguhnya.

## Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Mandar

## 1. Pernikahan Adat Mandar
Pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai sepasang suami  isteri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  bahagia  yang  kekal  berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa karena begitu pentingnya perkawinan, maka pelaksanaannya pun senantiasa disertai  dengan  berbagai  upacara-upacara  yang  lengkap  dengan  sesajennya.  Hal  ini  seakan- akan  merupakan  tahayul,  tetapi  pada  kenyataannya  hingga  sekarang  masih  sangat  meresap pada kepercayaan sebagian masyarakat Indonesia, dan oleh karena itu masih tetap dilakukan dimana-mana.
Dalam  pernikahan  masyarakat  Mandar,  tata  cara  pernikahannya  telah  diatur  sesuai dengan adat dan agama, sehingga menjadi rangkaian upacara yang menarik, penuh tata krama dan sopan santun serta saling menghargai. Pengaturan atau tata cara hidup mulai dari pakaian (busana)  yang  digunakan  sampai  kepada  tahapan-tahapan  pelaksanaan  adat  pernikahan dimana  semua  itu  mengandung  arti  dan  makna  yang  mendalam, 15 diantaranya  agar  kedua mempelai dapat membina hubungan yang harmonis, abadi dan tidak retak.
Adapun  prosesi  upacara  adat  pernikahan  Mandar  terbagi  dalam  tiga  tahapan,  yaitu tahap pendahuluan (pra pernikahan), tahap pelaksanaan (hari pernikahan) dan tahap sesudah pernikahan.
a. Tahap pendahuluan (pra pernikahan)
Pada  tahap  ini,  segala  kegiatan  harus  dilakukan  oleh  penyelenggara  upacara  agar pelaksanaan adat pernikahan yang dimaksudkan berjalan dengan sukses.
b. Tahap pelaksanaan pernikahan
1) Metindor adalah  arak-arakan  menggunakan  pakaian  adat  dengan  mengantar  calon mempelai laki-laki ke rumah calon mempelai perempuan guna melaksanakan prosesi likka /akad nikah pada hari pernikahan.
2) Nikka (akad  nikah)  merupakan  prosesi  yang  mana  mempelai  laki-laki  dihadapkan dengan qadhi atau  penghulu  yang  didampingi  oleh  wali  dari  mempelai  perempuan dan  beberapa  orang  saksi,  sedangkan  mempelai  perempuan  masih  di  dalam  kamar. Prosesi  akad  nikah  ini  dilakukan  menurut  ajaran  agama  Islam  tanpa  meninggalkan adat di daerah tersebut.
3) Me’oro  to  siala/situdangan (duduk  pengantin).  Setelah  proses  akad  nikah dilaksanakan, maka pengantin laki-laki akan menjemput pengantin perempuan untuk duduk  bersanding  di  pelaminan  yang  telah  disediakan  dengan  disaksikan  oleh keluarga keduanya dan para undangan.
4) Mande-ande kaweng adalah proses makan yang diramaikan oleh keluarga dekat dan handai tolan untuk ikut bersam-sama mande-ande kawen. Biasanya yang ada dalam hidangan ande  kaweng ,  yaitu  kue  cucur, sokkol (nasi  ketan),  pisang  ambon,  dan lainnya.
c. Acara pasca pernikahan
1) Mattumba adalah sebuah prosesi ritual memandikan kedua mempelai pengantin yang dilakukan setelah selesai acara akad nikah yang  dipimpin oleh  tokoh adat dan tokoh agama.
2) Marola yaitu  prosesi  kunjungan  perempuan  diantar  laki-laki  bersama  beberapa keluarga  perempuan  ke  orang  tua  laki-laki  untuk  menyampaikan  sembah  sujud
15 Badruzzaman, Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Cet. I; Makassar: Indobis, 2006), h. 58.
kepada kedua mertuanya sebagai pengakuan bahwa mulai saat itu, si perempuan telah menjadi bagian dari keluarga besar suaminya. 16
2. Peputiq Cina
Peputiq  Cina atau masigi-masigi adalah “penutup”  baki  dari  bingkisan  yang  nantinya akan  dibawa  ke  rumah  perempuan  ketika  berlangsungnya  pernikahan.  Umumnya  isi  dari Peputiq  Cina adalah  rokok.  Dikatakan Peputiq  Cina atau  pembungkus  Cina  karena  dahulu isinya  adalah  tembakau  Cina,  sirih  dan  pinang. 17 Dalam  adat  Mandar  sendiri,  tradisi  ini merupakan  salah  satu  syarat  ketika  lamaran  calon  mempelai  pria  diterima,  maka  harus membawa Peputiq Cina tersebut minimal dua buah dan tidak boleh kurang dari itu.
Peputiq  Cina atau masigi-masigi ini memiliki  makna,  yaitu  agar  calon  mempelai  pria dan  wanita  senantiasa  searah  dan  keseinginan  atau  selaras,  serta  sekaligus  menjadi  tanda bahwa  yang  diarak  tersebut  beragama  Islam  karena masi-masigi sendiri  berbentuk  seperti miniatur masjid yang terbungkus kain dan juga biasa diisikan makanan khas Mandar.

## Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam
Hukum  Islam berasal dari kata “hukum” dan kata “Islam”. Secara terpisah, keduanya merupakan  kata  yang  digunakan  dalam  bahasa  Kata  “hukum  Islam”  sendiriadalah  suatu rangkaian kata dalam bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai. Menurut Amir Syarifuddin kata  „hukum‟  adalah  seperangkat  peraturan  tentang  tingkah  laku  manusia  yang  diakui sekelompok  masyarakat,  disusun  orang-orang  yang  diberi  wewenang  oleh  masyarakat  itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. 18 Bila kata „hukum‟ menurut definisi di atas dihubungkan  kepada  „Islam‟  atau  „ syara ‟,  maka  „hukum  Islam‟  akan  memiliki  arti  bahwa “seperangkat  peraturan  berdasarkan  wahyu  Allah  dan  sunah  Rasul  tentang  tingkah  laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Kata  hukum  Islam  sama  sekali  tidak  ditemukan  di  dalam  al-Qur‟an  maupun  hadis. Dalam al-qur‟an hanya terdapat kata syari‟ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata  hukum  Islam  merupakan  terjemahan  dari  “ Islamic  Law ”  dari  literatur  Barat. 19 Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi hukum Islam, yaitu  keseluruhan  kitab  Allah  yang  mengatur  kehidupan  setiap  muslim  dalam  segala aspeknya, maka arti dari hukum Islam sendiri lebih dekat pengertian syariah. 20
Hasbi  Ash-Shiddiqy  memberikan  definisi  hukum  Islam  sebagai  koleksi  daya  upaya fuqaha dalam menerapkan syari‟at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 21 Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fiqh.
Para  ahli  ushul  memberikan  istilah  pada  hukum  yang  berhubungan  dengan  perbuatan mukallaf dalam  bentuk  pilihan  atau  tuntutan  dengan  yang  dinamakan  hukum taklifi ,  dan hukum  yang  berhubungan  dengan  perbuatan mukallaf dalam  bentuk  ketetapan  yang  disebut hukum wadh’i . 22
Ada  dua  bentuk  hukum  Islam  yang  dapat  diketahui  dari  pengertian  hukum  Islam. Pertama ,  syari‟at  yang  bersifat  baku,  mutlak  dan  Universal. Kedua ,  fiqh  yang  bersifat
16 St.  Aminah  Pabittei  H, Adat  dan  Upacara  Perkawinan  Daerah  Sulawesi  Selatan (Cet.  IV;  Makassar:  Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, 2011), h. 176-177.
17 Muhammad  Ridwan  Alimuddin, Melamar  di  Mandar,  Menghunus  “Badik”  yang  Lemah ,    diakses  dari http://ridwanmandar.blogspot.com/2007/04/melamar-di-mandar-menghunus-badik-yang.html  pada  tanggal  15 September 2020 pukul 20.49 WITA.
18 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid 1 (Jakarta: Kencana, 2011), h. 6.
19 Mardani, Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional ,  Jakarta,  diakses  dari  http://jhp.ui.ac.id/  pada  19 September  2020 pukul 21.13 WITA.
20 Ismail Sunny, Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam , Cik Hasan Bisri (ed), (Jakarta: Logos Publishing, 1988), h. 96.
21 Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 44.
22 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fikih (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 136.
temporal dan lokal. Syari‟at tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu, sedangkan fiqh bersifat relatif  dan  tidak  kebal  terhadap  perubahan,  Karena  fiqh  merupakan  interprestasi  mujtahid atau  syari‟at,  sesuai  dengan  lingkungan,  situasi  dan  kondisi  masyarakat  yang  berkembang. Jadi, syari‟at merupakan ajaran dasar, sedangkan fiqh adalah penafsiran terhadap ajaran dasar tersebut. 23
Dari  beberapa  definisi  yang  telah  dijelaskan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum Islam  merupakan  hukum  yang  bersifat  mutlak  dan  universal  yang  dapat  mengikuti perkembangan zaman. Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan yang bersumber dari al- Qur‟an  dan  hadits  yang  dipatuhi  dan  bersifat  mengikat  bagi  para  mukallaf  yang  beragama Islam.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  dan  pengelolahan  data  yang  telah  dilakukan,  maka dalam  pembahasan  ini  akan  dijelaskan  mengenai Peputiq  Cina dalam  adat  pernikahan Mandar di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.

## Peputiq  Cina  dalam  Adat  Pernikahan  Mandar  di  Kecamatan  Balanipa  Kabupaten Polewali Mandar
Dalam  beberapa  cerita  penggalan  sejarah,  disebutkan  bahwa  pada  awal  mula kemunculan  pertama  kali  dari Peputiq  Cina berawal  dari  kedatangan  mayoritas  masyarakat Cina yang menjadikan daerah Mandar sebagai salah satu daerah di Sulawesi yang dikunjungi pedagang-pedagang dari negeri tersebut.
Sebagian  orang  Mandar  khususnya  yang  berada  di  Kecamatan  Balanipa  ini  ketika hendak  bermaksud  mempersunting  seorang  wanita  dari  daerah  tersebut,  maka  salah  satu pertanyaan  yang penting untuk dipertanyakan kepada calon mempelai wanita adalah silsilah keluarga  atau  garis  keturunan  dari  wanita  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan Peputiq  Cina merupakan bentuk simbolis yang menunjukkan tingkat strata atau kebangsawanan seseorang. Peputiq  Cina juga  disebutkan  sebagai  bentuk  penghargaan  diri  atau  memuliakan  calon mempelai  wanita  dengan  menunjukkan  niat  suci  dari  kedatangan  calon  mempelai pria  yang hendak melamar, mengingat tidak semua wanita yang berhak menerima Peputiq Cina dengan jumlah tertentu bahkan ada juga yang tidak dibawakan Peputiq Cina sama sekali.
Adapun  beberapa  kasus  menunjukkan  lamaran  atau  prosesi  pernikahan  yang  gagal dilangsungkan  karena  jumlah  dari Peputiq  Cina yang  tidak  sesuai  dengan  apa  yang diinginkan oleh keluarga sang wanita. Dalam kasus ini, keluarga mempelai pria menganggap strata  keluarganya  lebih  tinggi  dari  sang  wanita  maka  dari  itu  hanya  membawakan Peputiq Cina berjumlah dua buah. Namun keluarga sang wanita menolak dengan meminta tiga buah Peputiq Cina . Keluarga sang pria yang menganggap dirinya tidak sedatar atau sejajar dengan keluarga  sang  wanita  pun menolak  permintaan  tersebut.  Akhirnya  terjadilah  beberapa  kasus gagal nikah yang disebabkan oleh tradisi ini.
Peputiq  Cina ini  dibawakan  ke  rumah  kediaman  calon  mempelai  wanita  yang  akan dilamar.  Di  dalam Peputiq  Cina atau massigi-massigi dalah  “penutup”  baki  dari  bingkisan yang  nantinya  akan  dibawa  ke  rumah  perempuan  ketika  berlangsungnya  pernikahan.  Yang mana di dalamnya harus lengkap dan biasa berisi:
1. Sitto’, dibuat  dari  karton  manila  berwarna  putih  dengan  ukuran  berbeda-beda  yang memiliki  makna  sakral  atau  kesucian  dari  niat  sang  pria  yang  hendak mempersunting seorang wanita.
2. Rokok atau sabun , Peputiq Cina sering diisi dengan isian rokok atau sabun.
23 Muhammad Iqbal, Hukum Islam Indonesia Modern (Cet. I; Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009), h. 20-21.
Dikatakan Peputiq Cina atau pembungkus Cina karena dahulu isinya adalah tembakau Cina,  sirih  dan  pinang.  Namun,  seiring  berkembangnya  zaman  isiannya  pun  mengalami perubahan.
Jika  melihat  secara  visual, Peputiq  Cina hanyalah  sebuah  penutup  baki  yang  diberi buga kemudian dibungkus atau diikat mengarah ke atas menggunakan jilbab atau kain. Maka banyak  orang  awam  yang  memandangnya  murah  tak  bernilai,  namun  dibaliknya  terdapat budaya  yang nilainya sangat tinggi terlebih untuk masyarakat Kecamatan Balanipa. Adapun dari aturan jumlah yang dibawakan untuk calon mempelai wanita biasanya 3 massigi-massigi berisi 12-16 kapu bunga dan seiring  waktu bisa saja bertambah. Keistimewaan  dari Peputiq  Cina adalah  sebagai  simbol  atau  ciri  khas  dari  identitas keluarga calon mempelai wanita yang akan dipinang. Bahkan ketajaman makna dari Peputiq Cina ini  bagi  masyarakat  Kecamatan  Balanipa  ketika  hendak  mendatangi  kediaman perempuan  terlebih  dahulu  mengetahui  mengenai  kuantitas  dari Peputiq  Cina yang  diminta keluarga perempuan. Begitupula dengan tamu-tamu, kerabat, tetangga dan lainnya tidak perlu lagi menanyakan mengenai keluarga perempuan, cukup dengan melihat jumlah Peputiq Cina yang dibawa sudah langsung mengetahui mengenai keluarga dari perempuan.
Masyarakat Balanipa secara umum masih menganut dengan kuat nilai-nilai strata sosial dalam  masyarakat.  Meskipun,  nilai-nilai  tersebut  perlahan-lahan  terkikis  seiring  dengan perkembangan  zaman  di  beberapa  desa  namun  nilai-nilai  ini  masih  tetap  dipertahankan sebagai sebuah keharusan dalam kehidupan sehari-hari.

## Pandangan Hukum Islam terhadap Peputiq Cina dalam Adat Pernikahan Mandar
Segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia tidak lepas dari hal yang  mendorong dan menarik hati individu itu sendiri untuk menjalankannya, baik timbul  dari dirinya sendiri atau timbul  dari  kondisi  lingkungan  sekitarnya.  Kemudian, jika  aktivitas  tersebut  dapat  diterima, diikuti  dan  dijalankan  oleh  kalangan  masyarakat  setempat  dengan  berulang-ulang  sehingga menjadi  suatu  ketetapan.  Tradisi  memainkan  peran  penting  dalam  sejarah  perkembangan umat manusia, baik dalam kehidupan sosial, perilaku maupun lingkungannya. 24
Sebuah  budaya  atau  tradisi  yang  terbentuk  dan  dapat  bertahan  dalam  kehidupan masyarakat  karena  menganggap  bahwa  tradisi  yang  dianutnya  merupakan  sesuatu  yang bermakna  dan  bermanfaat  bagi  kehidupan  mereka.  Pada  hakikatnya,  sebuah  tradisi  dan kebudayaan  yang  berkembang  pada  masyarakat  dapat  terlaksana  apabila  tidak  bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai dalam ajaran agama Islam.
Dalam Islam pun mengikuti penambahan satu unsur di dalamnya, yaitu Syara’ . Syara’ adalah  segala  aturan  dalam  Islam,  yang  mana  di  dalamnya  mencakup  hubungan  dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan diri sendiri serta alam. Dari definisi hukum syara’ dalam tradisi hukum Islam, dapat  disimpulkan bahwa hukum itu tidak hanya satu macam karena hukum itu berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik dari aspek tuntutan, pilihan, maupun dari segi penetapannya. 25
Apabila  ditinjau  dari  kacamata  Islam,  Al-Qur‟an  adalah  pedoman  bagi  umat  muslim dan  telah  menjelaskan  tentang  kedudukan  tradisi  (adat-istiadat)  dalam  agama  Islam.  Al- Qur‟an  merupakan  suatu  kepercayaan  atau  kebenaran  yang  berasal  dari  Allah  Swt  dengan nilai-nilai yang termasuk dalam sebuah tradisi dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan, keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Akan tetapi eksistensi adat-
24 Zulhas‟ari Mustafa, Tradisi Ammone Pa’balle Raki’-Raki’ di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten  Gowa  (Analisis  Perbandinga  antara  Hukum  Islam  dan  Adat  Istiadat,  Shautuna:  Jurnal  Ilmiah Perbandingan Mazhab, Volume 1, No. 3, http://scholar.google.co.id/ . 3 Februari 2021.
25 Zulhas‟ari  Mustafa, Determinasi  Al-Ahkam  Al-Syari’iyah  dalam  Tradisi  Hukum  Islam,  Al-Daulah:  Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Volume 1, No. 2, http:// index.php/al_daulah/ . 3 Februari 2021.
istiadat tersebut juga tidak sedikit menimbulkan perdebatan karena masih banyak masyarakat yang menganut paham animisme dan dinamisme jika ditinjau dari kacamata Islam.
Adat  atau  tradisi  yang  mengiringi  sebelum  terjadinya  prosesi  dalam  pernikahan  di Kabupaten  Polman  khususnya  di  Kecamatan  Balanipa  dalam  penelitian  ini  adalah Peputiq Cina dianggap  sebagai  syarat  dalam  proses  sebelum  dilakukannya  pernikahan  yang dipandang  sebagai  wujud  penghargaan  atau  pemuliaan  calon  mempelai  pria  terhadap  calon mempelai  wanita juga  agar  mempererat  tali  silaturahim  antar  dua  keluarga.  Tradisi  tersebut sudah  menjadi  turun-temurun  dari  generasi  ke  generasi  yang  apabila  ada  yang  akan melaksanakan pernikahan hendaknya melakukan tradisi Peputiq Cina .
Dalam istilah fiqh, adat merupakan kaidah sosial yang berada di masyarakat luas yang tidak  termasuk syara’ (agama)  dimana  kaidahnya  ditaati  dan  dilaksanakan  oleh  seluruh masyarakat,  seolah  itu  adalah  kehendak  atau  peraturan  nenek  moyang  terdahulu,  bahkan seolah itu bersumber dari Tuhan.
Apabila melakukan sesuatu yang tujuannya semata-mata karena Allah Swt, maka akan menjadi  perbuatan  yang  diridhoi  Allah  Swt.  Sebaliknya,  apabila  tujuan  pelaksanaannya berpaling  kepada  Allah  Swt,  maka  itu  termasuk  perbuatan  menyimpang  yang  bertentangan dengan  syariat  Islam  yakni  merupakan  perbuatan  syirik  atau  mempersekutukan  Allah  Swt. Dalam Peputiq  Cina sendiri  terdapat  adanya  sikap  saling  membantu  dalam  pelaksanaannya serta dapat mempererat tali silaturahmi kekeluargaan.
Tujuan  ajaran  Islam  yang  sebagai rahmatan  lil  ’alamiin tidak  akan  terwujud  jika kemaslahatan  tidak  terwujud.  Dengan  demikian,  hukum  Islam  pada  dasarnya  dibentuk berdasarkan kemaslahatan manusia. Segala sesuatu yang mengandung maslahah terdapat dalil yang mendukungnya dan setiap kemadharatan  terdapat pula dalil yang mencegahnya. 26
1. Dasar Hukum Adat dalam Al-Qur’an
Allah berfirman pada QS. AnNisa/4:36, yaitu:
۞ عٱَو ۡ شُت  َلََو َهَّللٱ ْاوُدُب ۡ ِهِب ْاوُكِر ۦ يَش ۡ لٱ ۡ رُق ۡ لٱَو َٰبَ ۡ ٱ ِراَج ل ۡ ُنُج لٱِب  ِب ِحاَّصلٱَو  ِب ۡ نَج ۡ بٱَو  ِب ۡ اَمَو ِليِبَّسلٱ ِن تَكَلَم ۡ يَأ ۡ مُكُنَٰم ۡ  ۡ خُم َناَك نَم ُّبُِيُ  َلَ َهَّللٱ َّنِإ ۡ لَاَت

## اًروُخَف
Terjemahnya:
“Sembahlah  Allah  dan  janganlah  kamu  mempersekutukan-Nya  dengan  sesuatu  pun. dan  berbuat  baiklah  kepada  dua  orang  ibu-bapak,  karib-kerabat,  anak-anak  yatim, orang-orang  miskin,  tetangga  yang  dekat  dan  tetangga  yang  jauh,  dan  teman  sejawat, Ibnu  sabil  dan  hamba  sahayamu.  Sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai  orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”
2. Dasar Hukum Adat dalam Hadits
Hadits dari  Nabi  Muhammad  Saw  yang  diriwayatkan  dari  Abd  Allah  Ibnu Mas‟ud ra:
Terjemahnya:
“Apa  yang  dipandang  oleh  orang-orang  Islam  baik,  maka  baik  pula  disisi  Allah,  dan apa  yang  dianggap  orang-orang  Islam  jelek  maka  jelek  pulalah  di  sisi  Allah.”  (HR. Ahmad).
Sedangkan  menurut  istilah  ahli  ushul,  Abdul  Wahhab  Khalaf  menjelaskan definisi dan ta‟rifnya bahwa:
26 Zulhas‟ari Mustafa, Kualifikasi  Maqashid  Al-Syari’ah dalam Konteks Pennetapan  Hukum  Islam, Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Volume 3, No. 2, http:// index.php/al_daulah/ . 3 Februari 2021.
Terjemahnya:
“Urf  ialah  sesuatu  yang  telah  diketahui  oleh  orang  banyak  dan  dikerjakan  oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang  ditinggalkan, hal itu juga dinamakan al-„adah.”
Dalam  syariat  Islam  yang  dinamis  dan  elastis,  terdapat  landasan  hukum  yang dinamakan „urf. „Urf adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan yang dijalankan oleh manusia, baik berupa perbuatan atau lafadz. Dari segi shahih tidaknya, „urf terbagi menjadi dua, yaitu „urf sahih (benar) dan fasid (negatif).
„Urf  sahih  merupakan  adat  yang  menghalalkan  yang  haram  dan  mengharamkan  yang halal.  Sedangkan,  „urf  fasid  merupakan  adat  yang  menghalalkan  yang  haram  dan mengharamkan yang halal, seperti kebiasaan makan riba, ikhthilath (campur baur) antara pria dan  wanita  dalam  pesta.  „Urf  ini  tidak  boleh  digunakan  sebagai  sumber  hukum  karena bertentangan  dengan  syariat.  Dalam  persoalan  muamalah,  dapat  dimaknai  dalam  logika “tidak bertentangan”. Adat dipandang sahih jika tidak bertentangan dengan dalil syar’i atau nash . Tradisi Peputiq Cina sebelum prosesi pernikahan merupakan tradisi yang diartikan oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan atau penghargaan diri terhadap keluarga mempelai wanita terkhusus  untuk mempelai  wanita  sendiri  serta mendapat  keberkahan  dari Allah  Swt sebelum  melaksanakan  akad  nikah.  Maka  dari  itu,  sebelum  melaksanakan  akad  nikah hendaknya  terlebih  dahulu  dalam  keadaan  bersih  karena  pernikahan  adalah  sebuah    ibadah. Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa Peputiq  Cina tidak  memiliki  unsur  mempersekutukan  Allah karena dimana tujuannya hanya untuk sebagai simbol pemuliaan bagi waita dan keluarganya sebelum melakukan ibadah, yaitu pernikahan.

## Kesimpulan
Peputiq  Cina merupakan  bentuk  simbolis  yang  menunjukkan  tingkat  strata  atau kebangsawanan  seseorang. Peputiq  Cina juga  disebutkan  sebagai  bentuk  penghargaan  diri atau  memuliakan  calon  mempelai  wanita  dengan  menunjukkan  niat  suci  dari  kedatangan calon mempelai pria yang hendak melamar. Keistimewaan dari Peputiq Cina adalah sebagai simbol  atau  ciri  khas  dari  identitas  keluarga  calon  mempelai  wanita  yang  akan  dipinang. Dalam Peputiq  Cina adanya  sikap  saling  membantu  dalam  pelaksanaannya  serta  dapat mempererat tali silaturahmi kekeluargaan. Dengan tujuannya yang semata-mata karena Allah Swt,  maka  akan  menjadi  perbuatan  yang  diridhoi  Allah  Swt.  Sebaliknya,  apabila  tujuan pelaksanaannya berpaling kepada Allah Swt, maka itu termasuk perbuatan menyimpang yang bertentangan dengan syariat Islam.

## Daftar Pustaka
Abdul Syatar. “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION.” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 Desember (2019): 120–133. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646.
Aminah  Pabittei  H,  St. Adat  dan  Upacara  Perkawinan  Daerah  Sulawesi  Selatan .  Cet.  IV; Makassar: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, 2011.
Badruzzaman. Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat . Cet. I; Makassar: Indobis, 2006.
Bakry, Muammar Muhammad. “Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar.” JICSA
(Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia) 9, no. 1 (2020): 1–21.
Hasbi Ash-Shiddiqy, Muhammad. Falsafah Hukum Islam . Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
Ilma, Nur, and Muammar Bakry. “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi ‟ i Dan Hanafi.” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020): 212–230.
Iqbal,    Muhammad. Hukum  Islam  Indonesia  Modern .  Cet.  I;  Tangerang:  Gaya  Media Pratama, 2009.
Kementerian Agama RI. Al-Qur’an & Terjemahnya . Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.
Mattulada. Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sul-Sel . Makassar: Hasanuddin Press, 1998.
Rahman Ghozali, Abdul. Fiqh Munakaahat . Cet. I; Jakarta: Kencana, 2003.
Rumalyo, Mohd Idris. Hukum Perkawinan Islam . Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqih Jilid 1 . Jakarta: Kencana, 2011.
Syatar, Saidah; Noercholis Rafid; Abdul. “Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Tindak Pidana Pencurian; Analisis Putusan Di Pengadilan Negeri Pinrang.” Bilancia 14, no. 1 (2020): 121–137.
Sunny, Ismail. Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam , Cik Hasan Bisri (ed). Jakarta: Logos Publishing, 1988.
Taqiyyuddin  Abi  Bakr, Kifayat  al-Akhyar  fi  Hilli  Ghayah  al-Ihtishar ,  Dar  al-Kutub  al- Islamiy, tt.
Wahab Khalaf, Abdul. Ilmu Ushul Fikih . Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

## Jurnal:
Irfan. Khalwat  Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  Tanjung  Layar  Putih  Makassar) , Mazahibuna dalam Jurnal Perbandingan Mazhab, Volume 2, No. 1, Juni 2020.
Zulhas‟ari  Mustafa. Tradisi  Ammone  Pa’balle  Raki’-Raki’  di  Kelurahan  Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Analisis Perbandingan antara Hukum Islam dan  Adat  Istiadat) ,  Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Perbandingan  Mazhab,  Volume  1,  No.  3, http://scholar.google.co.id/. 3 Februari 2021.
Zulhas‟ari  Mustafa. Determinasi  Al-Ahkam  Al-Syari’iyah  dalam  Tradisi  Hukum  Islam ,  Al- Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  dan  Ketatanegaraan,  Volume  1,  No.  2,  http:// index.php/al_daulah/. 3 Februari 2021.
Zulhas‟ari  Mustafa,  Kualifikasi  Maqashid  Al-Syari‟ah  dalam  Konteks  Pennetapan  Hukum Islam, Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Volume 3, No. 2, http:// index.php/al_daulah/. 3 Februari 2021.

## Online:
Mardani. Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional .  Jakarta.  http://jhp.ui.ac.id/,  diakses pada tanggal 19 September 2020 pukul 21.13 WITA.
Ridwan  Alimuddin,  Muhammad. Melamar  di  Mandar,  Menghunus  “Badik”  yang  Lemah . http://ridwanmandar.blogspot.com/2007/04/melamar-di-mandar-menghunus-badik- yang.html, diakses pada tanggal 15 September 2020 pukul 20.49 WITA.