INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 7 (2), 279-290 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: 10.32697/integritas.v7i2.815 ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Analisis Kerentanan Korupsi dalam Kebijakan Subsidi Biodiesel di Indonesia
Wiko Saputra, Sulistyanto Sulistyanto, Kartika Nur Isnaini
Kuala Institute Komisi Pemberantas Korupsi Komisi Pemberantas Korupsi
wikosa24@gmail.com, sulistyanto@kpk.go.id, kartika.isnaini@kpk.go.id

## Abstract
This study aims to analyze the biodiesel subsidy policy which is prone to corruption. The mixed method  utilized  by  combining  the  quantitative  and  qualitative  methods.  The  quantitative method  used  to  calculate  potential  state  financial  losses  in  purchasing  subsidies  to  biofuel business identity (BU-BBN). Meanwhile, the qualitative method for analyzing the weakness of regulation and policy management of biodiesel subsidies. The findings show the vulnerability to corruption in the policy causes state financial losses of IDR 4.2 trillion. Therefore, improvements are needed in terms of reformulation of the biodiesel market index price (HIP), setting price standards and improving subsidy policy management.
Keywords : Biodiesel Subsidy, Vulnerability Corruption, State Financial Losses

## Abstrak
Kebijakan subsidi biodiesel  di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan energi  terbarukan  terindikasi  rawan  praktik  korupsi.  Skema  subsidi  dilakukan  untuk menutupi selisih harga antara biodiesel dan solar berpotensi menimbulkan kerugian keuang- an  negara.  Kajian  ini  bertujuan  menganalisis  kerentanan  korupsi  dalam  kebijakan  subsidi biodiesel  dengan  menggunakan  metode  kuantitatif  dan  kualitatif  ( mixed  method ).  Metode kuantitatif dilakukan untuk menghitung potensi kerugian negara dalam pembelian subsidi kepada  Badan  Usaha  Bahan  Bakar  Nabati  (BU-BBN).  Sedangkan,  metode  kualitatif  untuk menganalisis  kelemahan  regulasi  dan  tata  laksana  kebijakan  subsidi  biodiesel.  Hasilnya, ditemukan  kerentanan  korupsi  yang  berpotensi  menimbulkan  kerugian  keuangan  negara sebesar Rp4,2 triliun. Diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan subsidi biodiesel, seperti reformulasi Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel, menyusun standar harga dan tata laksana kebijakan subsidi yang transparan sekaligus efisien.
Kata Kunci : Subsidi Biodiesel, Kerentanan Korupsi, Kerugian Keuangan Negara

## Pendahuluan
Program  kewajiban  pencampuran biodiesel  sebesar  30%  dalam  solar  atau dikenal dengan Program B30 telah dilaku- kan  sejak  2020.  Program  ini  merupakan kelanjutan  dari  tahapan  pencampuran biodiesel  yang  dilakukan  sejak  2006. Dimulai  dari  kadar  1%  (B1)  pada  2008 sampai  sekarang  telah  mencapai  30% (B30).  Meski  di  awal  mengalami  banyak hambatan,  implementasi  program  ini  te- rus dioptimalkan oleh pemerintah sebagai upaya  meningkatkan  penggunaan  Energi Baru  dan  Terbarukan  (EBT)  dalam  kebi- jakan bauran energi nasional (Dharmawan et al., 2018).
Pemerintah telah menargetkan peng- gunaan EBT sebesar 23% pada 2025. Salah satu strateginya adalah menggenjot peng- gunaan  Bahan  Bakar  Nabati  (BBN)  jenis biodiesel  yang  berbahan  baku  minyak sawit (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015). Dimulai dari penggunaan pada transportasi publik, sekarang kewa- jiban  penggunaannya  berlaku  untuk semua sektor, kecuali yang mendapatkan relaksasi,  seperti  PLTG  PT  PLN  meng- gunakan  Solar  CN  51,  alat  utama  sistem senjata (Alutsista), dan pertambangan PT Freeport  Indonesia  (Direktorat  Jenderal Energi  Baru  Terbarukan  dan  Konservasi Energi, 2019a, 2019b).
Sejak  dilaksanakannya  Program  B30 pada 2020, pemerintah mencatat pening- katan  penggunaan  biodiesel  sebesar  8,4 juta  kiloliter  (Direktorat  Jenderal  Energi Baru  Terbarukan  dan  Konservasi  Energi, 2019a). Ini berdampak terhadap penurun- an impor solar, yang selama ini telah men- jadi salah satu penyebab terjadinya defisit neraca transaksi berjalan ( current account deficit ). Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal  Minyak  dan  Gas  Bumi  (Migas), Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  (ESDM),  Program  B30  mampu
mengurangi impor solar sebesar USD 2,53 milyar (Direktorat Jenderal Migas, 2021).
Keberhasilan  Program  B30  ini,  salah satu faktor penopangnya adalah pemberi- an subsidi oleh pemerintah kepada Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU-BBN). Sub- sidi  merupakan  cara  pemerintah  untuk menaikkan  nilai  keekonomian  biodiesel (LPEM  FEB  UI,  2020).  Subsidi  dapat menutupi  selisih  harga  antara  biodiesel dan  solar,  sehingga  bisa  kompetitif  dan BU-BBN yang memproduksi biodiesel bisa menjual hasil produksinya tetap pada har- ga pasar (Arrumaisho & Sunitiyoso, 2019; IRENA, 2017; Kharina et al., 2016).
Pembiayaan subsidi biodiesel dilaku- kan melalui dana perkebunan sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perke- bunan  Kelapa  Sawit  (BPDPKS),  sebuah Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah Kementerian Keuangan. BPDPKS ditugaskan  untuk  melakukan  penghim- punan dana perkebunan sawit dari pung- utan ekspor terhadap komoditas sawit dan produk  turunannya.  Sebagian  besar  dana tersebut digunakan untuk subsidi biodiesel (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016).
Besaran subsidi dihitung berdasarkan selisih  antara  Harga  Indeks  Pasar  (HIP) biodiesel  dan  HIP  solar.  Mekanismenya adalah  subsidi  diberikan kepada  BU-BBN berdasarkan  selisih  harga  tersebut  dan realisasi  penyalurannya  (LPEM  FEB  UI, 2020). Perencanaan, implementasi, peng- awasan  dan  monitoring  program  dilaku- kan oleh Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE),
Direktorat  Jenderal  Migas  dan  BPDPKS (Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan  dan  Konservasi  Energi, 2019a).

## Permasalahan Tata Kelola Subsidi Biodiesel
Kebijakan  subsidi  ini  menimbulkan beberapa persoalan. Pertama, penggunaan
dana perkebunan sawit untuk mendukung pembiayaan  subsidi  masih  meninggalkan persoalan legalitas. Undang.Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014
Tentang  Perkebunan  (2014)  memang memberikan  mandat  kepada  pemerintah dalam  melakukan  penghimpunan  dana perkebunan  sawit.  Dana  tersebut  berasal dari pungutan ekspor terhadap komoditas sawit  dan  produk  turunannya.  Meski demikian,  undang-undang  tersebut  tidak mengatur  penggunaan  dana  perkebunan sawit  untuk  subsidi  biodiesel  (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016).
Kedua, tata kelola subsidi juga masih belum  akuntabel  dan  transparan.  Hal  ini bisa  dilihat  dari  penetapan  besaran  sub- sidi  yang  tidak  kredibel.  Misalnya,  basis penetapan  harga  biodiesel  menggunakan Harga  Indeks  Pasar  (HIP)  Biodiesel  yang ditetapkan  oleh  Kementerian  ESDM.  For- mula  penetapan  HIP  dianggap  kurang akuntabel dan transparan. Semua ini ber- potensi menyebabkan kerugian keuangan negara  (Badan  Pemeriksa  Keuangan Republik Indonesia, 2020).
Selain itu, penetapan penyalur biodie- sel  yang  dilakukan  oleh  Kementerian ESDM  dilakukan  dengan  mekanisme  pe- nunjukan langsung dan sistem kuota. Hal
tersebut dilakukan tanpa ada kriteria yang jelas  dan  tidak  transparan.  Hal  ini  ber- potensi menciptakan konflik kepentingan dan korupsi (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2020).
Semua  persoalan  tersebut  harus dibenahi,  karena  nilai  subsidi  yang  disa- lurkan pemerintah sangat besar. Jika pada 2016 jumlahnya Rp 10,6 triliun, pada 2020 ia  sudah  mencapai  Rp  28  triliun.  Ber- dasarkan estimasi, pada 2021, pemerintah menyediakan pagu subsidi sebesar Rp 46 triliun (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa  Sawit,  2021;  Direktorat  Jenderal Energi  Baru  Terbarukan  dan  Konservasi Energi, 2019a). Subsidi ini akan terus me- ningkat  setiap  tahun,  karena  pemerintah terus mendorong peningkatan pengguna- an biodiesel di Indonesia. Oleh karena itu, perlu  dilakukan  perbaikan  terhadap  sis- tem tata kelola kebijakan subsidi tersebut.

## Tujuan Kajian
Tujuan dari kajian ini adalah: (1) Me- lakukan  identifikasi  permasalahan  dan memetakan  titik  kerentanan  korupsi dalam  pengelolaan  subsidi  biodiesel;  (2) Memberikan saran perbaikan sistem seba- gai upaya pencegahan korupsi dalam im- plementasi pengelolaan subsidi biodiesel.
(Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, 2021)
Gambar 1 . Nilai Subsidi dan Volume Penyaluran Biodiesel, 2016-2020 10.6 10.3 5.6 3.0 28.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 2016 2017 2018 2019
2020 Su b si d i ( R p Tri liu n ) V o lu me (Ju ta KL) Volume (Liter)
Subsidi (Rp Milyar)
Diharapkan  kajian  ini  dapat  mem- bantu  memonitor  dan  mengawal  alokasi keuangan negara dalam kebijakan biodie- sel,  sehingga  kebijakan  tersebut  dapat dilaksanakan  sesuai  ketentuan  perun- dangan-undangan  dan  tanpa  korupsi. Adapun penerima manfaat dari kajian ini adalah  Kementerian  Energi  dan  Sumber- daya  Mineral,  Badan  Pengelola  Dana Perkebunan  Kelapa  Sawit,  Badan  Usaha Bahan  Bakar  Minyak  (BU-BBM)  dan Badan  Usaha  Bahan  Bakar  Nabati  (BU- BBN),  dan  instansi  terkait  lainnya.  Selain itu, jika potensi korupsi ditiadakan, poten- si  kerugian  terhadap  masyarakat  juga dikurangi.

## Ruang Lingkup Kajian
Kajian ini fokus pada beberapa aspek, yaitu:  (1)  Analisis  regulasi  dasar  dan turunan yang menjadi acuan implementasi kebijakan  subsidi  biodiesel;  (2)  Analisis tata  laksana  pembayaran  subsidi  dan evaluasi kesesuaian formulasi subsidi; (3) Analisis potensi kerugian keuangan nega- ra  ( state  loss );  (4)  Perumusan  dan  saran perbaikan.

## Metode Kajian
Kajian  ini  menggunakan  metode kuantitatif  dan  kualitatif  ( mixed  method ). Metode kuantitatif dilakukan untuk meng- hitung  potensi  kerugian  negara  dalam pembelian  subsidi  kepada  BU-BBN.  Pada kajian  ini,  kami  menyusun  formulasi  HIP Biodiesel  dengan  menggunakan  neraca massa  industri  biodiesel  di  Indonesia. Hasil  formulasi  ini  dibandingkan  dengan formula yang sudah disusun oleh pemerin- tah. Selisih perhitungan dianggap sebagai potensi  kerugian  keuangan  negara.  Se- dangkan, metode  kualitatif  dilakukan  un- tuk menganalisis kelemahan regulasi dan tata laksana kebijakan subsidi biodiesel.
Pada  kajian  ini,  kami  menggunakan data primer dan data sekunder. Pengum- pulan data primer dan data sekunder dila- kukan melalui: (1) Studi literatur meliputi
regulasi  dan  peraturan  perundang- undangan terkait serta artikel ilmiah dan informasi berbagai media; (2) Focus Group Discussion (FGD)  dan/atau  wawancara mendalam  terhadap  beberapa  akademisi, praktisi, asosiasi pengusaha, pegawai atau pejabat struktural pemerintahan, dan na- rasumber kunci lainnya untuk menyusun analisis  kerentanan  korupsi  dan  meru- muskan strategi pencegahan korupsi serta pembenahan regulasi terkait.

## Pembahasan
Kajian  ini  menemukan  beberapa aspek terjadinya kerentanan korupsi yang berpotensi  merugikan  keuangan  negara dalam pemberian subsidi biodiesel. Temu- an tersebut antara lain:

## Penetapan Harga Indeks Pasar (HIP)
Biodiesel tidak Memiliki Standar yang jelas, Terutama dalam Menentukan Harga dari Faktor Konversi
HIP  Biodiesel  merupakan  komponen penting  untuk  menghitung  besaran  sub- sidi  biodiesel.  Berdasarkan  Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang  Penyediaan  Dan  Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka  Pembiayaan  Oleh  Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (2021),  penetapan  HIP  Biodiesel  ditetap- kan oleh Menteri ESDM melalui Direktorat Jenderal EBTKE (Pasal 22 Ayat 1).
Selanjutnya,  Menteri  ESDM  melalui Direktorat Jenderal EBTKE mengeluarkan Keputusan  Menteri  ESDM  mengenai  HIP Biodiesel. Sejak dilaksanakannya program pencampuran  biodiesel  sebesar  30% (B30)  pada  2020,  telah  ada  2  Keputusan Menteri  ESDM  yang  diterbitkan  dalam rangka penetapan HIP Biodiesel tersebut, yaitu  Keputusan  Menteri  ESDM  No. 105k/12/MEM/2020  dan  Keputusan Menteri  ESDM  No.  182  k/10/MEM/2020 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar
Nabati  Jenis  Biodiesel  yang  Dicampurkan ke dalam Bahan Bakar Minyak.
Sesuai  dengan  keputusan  terakhir, yaitu  Keputusan  Menteri  ESDM  No.  182 k/10/MEM/2020  tentang  Harga  Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang Dicampurkan ke dalam Bahan Bakar Minyak  diputuskan  bahwa  HIP  Biodiesel dihitung  berdasarkan  harga  publikasi Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN)  untuk  CPO  unit  Belawan  dan Dumai rata-rata periode 1 (satu) bulan se- belumnya,  tidak  termasuk  Pajak  Pertam- bahan  Nilai  (PPN),  ditambah  besaran konversi  CPO  menjadi  biodiesel  sebesar USD  85/MT  dengan  faktor  konversi sebesar  870  kg/m3,  serta  ditambah ongkos angkut ke titik serah.
Dari  keputusan  tersebut  ada  empat komponen  utama  dari  formulasi  HIP Biodiesel, yaitu: (1) Harga publikasi KPBN untuk CPO unit Belawan dan Dumai rata- rata  periode  1  (satu)  bulan  sebelumnya, tidak termasuk PPN; (2) Besaran konversi CPO  menjadi  biodiesel  sebesar  USD 85/MT;  (3)  Faktor  konversi  sebesar  870 kg/m3; (4) Ongkos angkut ke titik serah.
Empat  komponen  formula  HIP  Bio- diesel  tersebut  tidak  dijelaskan  secara detail mekanisme perhitungannya, teruta- ma  pada  besaran  konversi  CPO  menjadi biodiesel  sebesar  USD  85/MT  dan  faktor konversi  sebesar  870  kg/m3.  Penentuan nilai USD 85/MT dan 870 kg/m3 tersebut dinilai tanpa basis perhitungan yang trans- paran.  Padahal  dua  komponen  tersebut sangat  menentukan  perhitungan  HIP Biodiesel  dan  besaran  subsidi  yang  akan diberikan pemerintah.
Berdasarkan  kajian  BPPT  dan  LPEM UI,  Komponen  besaran  konversi  CPO menjadi  biodiesel  memiliki  dua  sub- komponen yaitu biaya produksi dan biaya komponen  (bahan  baku)  (LPEM  FEB  UI, 2020). Masing-masing sub-komponen me- miliki  basis  perhitungan  tertentu  berda- sarkan  proses  bisnis  dan  neraca  massa
produksi  biodiesel.  Misalnya,  pada  biaya produksi, ada  lima  basis perhitungannya, yaitu  biaya  depresiasi, cost  of  fund, biaya overhead , biaya utilitas dan margin. Begitu  juga  pada  biaya  komponen (bahan  baku),  ada  beberapa  komponen biaya  yang  harus  dijelaskan,  misalnya biaya konversi dari CPO menjadi RBDPO, oil  loss  conversion dari  CPO  menjadi RBDPO, harga methanol , harga methylate , harga crude glyserin dan harga PFAD. Se- tiap  biaya  mempunyai  basis  perhitungan dan indikatornya. Seharusnya, detail per- hitungan tersebut diuraikan dalam Kepu- tusan Menteri ESDM No. 182 k/10/MEM/ 2020, sehingga bisa ditelusuri mekanisme perhitungan  HIP  Biodiesel  dan  besaran subsidinya.

## Setiap Perubahan HIP Biodiesel tidak

## Berdasarkan pada Kajian yang Komprehensif Berbasis pada Fakta Lapangan
Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebe- lumnya,  HIP  Biodiesel  ditetapkan  oleh Menteri  ESDM  lewat  Keputusan  Menteri ESDM. Sejak 2009 sampai saat ini, Menteri ESDM sudah mengeluarkan sembilan kali Keputusan  Menteri  ESDM  terkait  dengan penetapan HIP Biodiesel (lihat Tabel 1).
Ketika terjadi perubahan HIP Biodie- sel, seharusnya ada basis perhitungan ter- hadap perubahan formula. Tapi, dari pene- lusuran  dokumen,  tidak  ada  penjelasan kenapa HIP Biodiesel mengalami perubah- an.  Bahkan,  perubahan  terakhir  dari Kepmen  ESDM  No.  105K/12/MEM/2020 menjadi  Kepmen  ESDM  No.  182K/10/- MEM/2020 hanya berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengarah BPDPKS, yang da- lam peraturan perundang-undangan tidak berhak  menetapkan  HIP  Biodiesel.  Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan prinsip tata  kelola  pemerintahan  yang  baik. Apalagi,  HIP  Biodiesel  ini  mempengaruhi pemberian subsidi, seharusnya perubahan formula  harus  berdasarkan  kajian  yang independen.
Tabel 1. Perubahan HIP Biodiesel, 2009-2020
No. Peraturan Berlaku Formula 1.  Kepmen ESDM No. 2712K/12/MEM/2009 1 Jan. 2009 MOPS Gasoil + IDR 1.000 2.  Kepmen ESDM No. 0219K/12/MEM/2010 26 Jan. 2010  HPE Biodiesel dari minyak sawit yang ditetapkan Menteri Perdagangan setiap bulan (harga dari publikasi ICIS) 3.  Kepmen ESDM No. 3794K/12/MEM/2014 2 Okt. 2014 103,48% MPOS Gasoil (sesuai harga MPOS Gas Oil) 4.  Kepmen ESDM No. 0726K/12/MEM/2015 27 Feb. 2015  (CPO + 188 USD/MT) x 870 kg/m 3 5.  Kepmen ESDM No. 3239K/12/MEM/2015 30 Juni 2015  (CPO + 125 USD/MT) x 870 kg/m 3 + Ongkos Angkut 6.  Kepmen ESDM No. 6034K/12/MEM/2016 1 Juli 2016 (CPO + 125 USD/MT) x 870 kg/m 3 + Ongkos Angkut 7.  Kepmen ESDM No. 2026K/12/MEM/2017 5 Mei 2017 (CPO + 100 USD/MT) x 870 kg/m 3 + Ongkos Angkut 8.  Kepmen ESDM No. 105K/12/MEM/2020 2 Juni 2020 (CPO + 80 USD/MT) x 870 kg/m 3 + Ongkos Angkut 9.  Kepmen ESDM No. 182K/10/MEM/2020 1 Okt. 2020 (CPO + 85 USD/MT) x 870 kg/m 3 + Ongkos Angkut
(Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, 2019a)
Penetapan HIP Biodiesel tidak Transparan, Akuntabel dan tidak Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Keuangan Negara
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (2003), pada Pasal 3 menyebutkan keuangan  negara  dikelola  secara  tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,  efektif, transparan dan bertanggungjawab  dengan  memperhati- kan rasa keadilan dan kepatutan.
Oleh  karena  itu,  HIP  Biodiesel  harus memenuhi prinsip-prinsip dalam Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17 Tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara (2003),  karena  HIP  Biodiesel  merupakan basis  dalam  perhitungan  besaran  subsidi yang  diberikan  oleh  negara  kepada  BU- BBN. Dari aspek regulasi dan tata laksana,
ada beberapa hal yang menjadi permasalahan.
Pertama, prinsip efisiensi dan ekono- mis.  HIP  Biodiesel  ini  telah  mengalami banyak perubahan dari awal pelaksanaan B20  sampai  B30.  Perubahan  yang  paling mendasar  terjadi  pada  besaran  konversi CPO menjadi biodiesel. Pada 2016, ditetap-
kan sebesar USD 125/MT, diubah menjadi USD 100/MT pada 2017. Pada awal 2020 berubah menjadi USD 80/MT dan Oktober 2020 berubah menjadi USD 85/MT.
Dari  perubahan-perubahan  tersebut bisa  dilihat  bahwa  prinsip  efisiensi  dan ekonomis  dari  HIP  Biodiesel  tersebut masih  bermasalah.  Pemerintah  belum punya formula yang benar-benar kredibel dalam  menentukan  HIP  Biodiesel  yang efisien dan ekonomis tersebut. Penetapan HIP  Biodiesel  belum  mengacu  pada standar harga keekonomian dalam setiap komponen biayanya.
Kedua,  prinsip  transparansi.  Metode dan mekanisme perhitungan HIP Biodiesel tidak  transparan,  karena  tidak  bisa  dite- lusuri semua komponen yang membentuk HIP  Biodiesel  tersebut,  terutama  pada besaran  konversi  CPO  menjadi  biodiesel. Tidak  dijelaskan  rujukan  biaya  konversi tersebut,  baik  lewat  regulasinya  maupun dalam  pengumuman  di  website  resmi Kementerian ESDM dan Direktorat Jende- ral Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi.
Penetapan HIP Biodiesel tidak Transparan, Akuntabel dan tidak Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Keuangan Negara
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (2003), pada Pasal 3 menyebutkan keuangan  negara  dikelola  secara  tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab  dengan  memperhati- kan rasa keadilan dan kepatutan.
Oleh  karena  itu,  HIP  Biodiesel  harus memenuhi prinsip-prinsip dalam Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17 Tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara (2003),  karena  HIP  Biodiesel  merupakan basis  dalam  perhitungan  besaran  subsidi yang  diberikan  oleh  negara  kepada  BU- BBN. Dari aspek regulasi dan tata laksana, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan.
Pertama, prinsip efisiensi dan ekono- mis.  HIP  Biodiesel  ini  telah  mengalami banyak perubahan dari awal pelaksanaan B20  sampai  B30.  Perubahan  yang  paling mendasar  terjadi  pada  besaran  konversi CPO menjadi biodiesel. Pada 2016, ditetap- kan sebesar USD 125/MT, diubah menjadi USD 100/MT pada 2017. Pada awal 2020 berubah menjadi USD 80/MT dan Oktober 2020  berubah  menjadi  USD  85/MT.  Dari perubahan-perubahan  tersebut  bisa  dili- hat bahwa prinsip efisiensi dan ekonomis dari HIP Biodiesel tersebut masih berma- salah.  Pemerintah  belum  punya  formula yang benar-benar kredibel dalam menen- tukan  HIP  Biodiesel  yang  efisien  dan ekonomis tersebut. Penetapan HIP Biodie- sel  belum  mengacu  pada  standar  harga keekonomian  dalam  setiap  komponen biayanya.
Kedua,  prinsip  transparansi.  Metode dan mekanisme perhitungan HIP Biodiesel tidak  transparan,  karena  tidak  bisa  dite- lusuri semua komponen yang membentuk HIP  Biodiesel  tersebut,  terutama  pada
besaran  konversi  CPO  menjadi  biodiesel. Tidak  dijelaskan  rujukan  biaya  konversi tersebut,  baik  lewat  regulasinya  maupun dalam  pengumuman  di  website  resmi Kementerian  ESDM  dan  Direktorat Jenderal  Energi  Baru,  Terbarukan  dan Konversi Energi.

## Terjadi Inefisiensi dalam Pelaksanaan Pemberian Subsidi Biodiesel Sehingga Berpotensi Merugikan Keuangan Negara
Penetapan  HIP  Biodiesel  seharusnya berbasis neraca massa dari konversi CPO menjadi biodiesel. Neraca massa mengam- barkan  alur  proses  produksi  dari  input bahan  baku,  tahapan  pengolahan  sampai output  dari  pengolahan.  Kajian  ini  men- coba menghitung HIP Biodiesel berdasar- kan neraca massa tersebut.
Neraca massa dimulai dengan CPO se- bagai bahan baku untuk industri biodiesel. Proses  pengolahan  tersebut  dapat  dilihat pada Gambar 2. Pertama-tama, CPO perlu melewati  proses degumming/bleaching . Selanjutnya,  dilakukan  deodorisasi  untuk menjadikannya  RBD  Palm  Olein.  Pada proses tersebut juga dihasilkan Palm Fatty Acid  Distillate  (PFAD).  RBD  Palm  Olein selanjutnya  diproses  dengan  metode trans-esterifikasi .  Pada  proses  ini  RBD Palm  Olein dicampur  dengan  katalis ( methylate ) dan methanol dan menghasil- kan Crude FAME (biodiesel mentah) serta glycerol dan  sisa  methanol.  Crude  FAME dilakukan  pemurnian  dan  menghasilkan Refined  FAME  yang  siap  disalurkan  oleh BU BBN kepada BU BBM.
Dari  neraca  massa  tersebut,  dapat dihitung  HIP  Biodiesel  untuk  komponen besaran  biaya  faktor  konversi.  Terdapat dua  komponen  yang  menjadi  pembentuk dari  besaran  biaya  faktor  konversi,  yaitu komponen biaya produksi dan komponen biaya  bahan  baku.  Komponen  biaya  pro- duksi  terdiri  dari  biaya  depresiasi,  biaya bunga,  biaya overhead ,  biaya  utilitas  dan keuntungan (margin). Sedangkan kompo-
nen  biaya  bahan  baku  terdiri  dari  biaya konversi  dari  CPO  menjadi  RBD  Palm Olein, oil loss conversion dari CPO ke RBD Palm Olein, dan bahan baku pencampuran (methanol dan methylate). Dalam kompo- nen biaya bahan baku ini, kami juga mema- sukkan  produk  yang  menjadi  komponen dari sisa pengolahan CPO menjadi biodie- sel, seperti crude glycerol dan PFAD. Kedua komponen  ini  menjadi  pendapatan  tam- bahan  bagi  BU  BBN  disebabkan  dapat dijual  kembali  ke  pasar  dalam  bentuk by product langsung tanpa pengolahan lanjut- an.  Hasil  perhitungan  besaran  biaya konversi dapat dilihat pada Gambar 2.
Selain  itu,  dihitung  juga  faktor konversi  (densitas)  sebagai  bagian  dari perhitungan HIP Biodiesel. Faktor konversi  ini  dihitung  dari  rata-rata tertimbang  dari  3  uji  densitas  yang dilakukan  oleh  Lemigas.  Hasilnya  adalah 874,3 kg/m 3 (LEMIGAS, 2021).
Dari  perhitungan  di  atas,  dilakukan reformulasi  HIP  Biodiesel  dari  harga
publikasi  Kharisma  Pemasaran  Bersama Nusantara  (KPBN)  untuk  CPO  unit Belawan  dan  Dumai  rata-rata  periode  1 (satu)  bulan  sebelumnya,  tidak  termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), ditambah besaran  konversi  CPO  menjadi  biodiesel sebesar  USD  85/MT  dengan  faktor konversi  sebesar  870  kg/m3,  serta ditambah  ongkos  angkut  ke  titik  serah, menjadi  harga  publikasi  Kharisma Pemasaran  Bersama  Nusantara  (KPBN) untuk CPO unit Belawan dan Dumai rata- rata  periode  1  (satu)  bulan  sebelumnya, tidak  termasuk  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN),  ditambah  besaran  konversi  CPO menjadi biodiesel sebesar USD 77,31/MT dengan  faktor  konversi  sebesar  874,3 kg/m3, serta ditambah ongkos angkut ke titik  serah.  Secara  formulasi,  perubahan tersebut dapat dilihat pada Rumus 1.
HIP  Biodiesel  =  (Rata-rata  Harga  CPO KPBN  +  77,31  USD/MT)  x  874,3  Kg/m 3 + Ongkos Angkut 1)
Tabel 2. Hasil Perhitungan Besaran Biaya Konversi dari CPO menjadi Biodiesel
Keterangan Rate (%) Harga Satuan (USD) Biaya (USD) Biaya Produksi: • Depresiasi 5,46 • Cost of fund 10,91 • Biaya overhead 8,18 • Utilitas 4,97 • Margin 9,60 Sub Total 39,12 Biaya Komponen: • Konversi CPO menjadi RBDPO 5,50 • Oil loss conversion CPO ke RBDPO 6,76 615 41,57 • Methanol 14,3 256 36,60 • Methylate 1,7 690 11,73 • Crude glycerol* 10,3 250 -25,75 • PFAD** 5,2 605 -31,46 Sub Total 38,19 Total biaya 77,31
Keterangan:  *  Crude  glycerol  merupakan  sisa  hasil  konversi  RBDPO  menjadi  biodiesel.  Crude  glycerol  bisa  dijual  dan menghasilkan  pendapatan  bagi  BU-BBN.  **  PFAD  merupakan  sisa  hasil  konversi  CPO  menjadi  RBDPO  dan  bisa  dijual  serta menghasilkan pendapatan tambahan.
Tabel 3. Subsidi Biodiesel berdasarkan Perhitungan KPK, Januari – Desember 2020 Bulan Harga CPO (USD/MT) Besaran Biaya Konversi (USD/MT) Faktor Konversi (kg/m3) Kurs Rp/USD Harga CPO (Rp/kg) Besaran Biaya Konversi (Rp/kg) Subsidi (Rp/liter) Januari 611 77,31 874,3 14.076 8.599 665 8.099 Februari 688 77,31 874,3 13.916 9.573 740 9.017 Maret 651 77,31 874,3 13.670 8.901 688 8.384 April 553 77,31 874,3 14.110 7.806 603 7.352 Mei 518 77,31 874,3 16.047 8.316 643 7.833 Juni 449 77,31 874,3 15.070 6.773 524 6.379 Juli 509 77,31 874,3 14.286 7.272 562 6.849 Agustus 544 77,31 874,3 14.527 7.903 611 7.444 September 616 77,31 874,3 14.716 9.058 700 8.532 Oktober 635 77,31 874,3 14.789 9.393 726 8.847 November 640 77,31 874,3 14.799 9.465 732 8.915 Desember 676 77,31 874,3 14.357 9.705 750 9.141 Tabel 4. Potensi Kerugian Negara dalam Pelaksanaan Program B30, 2020 Bulan HIP Biodiesel (Kepmen ESDM) (Rp/Liter) HIP Biodiesel (Estimasi KPK) (Rp/Liter) Selisih (Rp/Liter) Volume Penyaluran Biodiesel (KL) Potensi Kerugian Negara (Rp) Januari 8.706 8.099 607 698.808 423.945.533.731 Februari 9.539 9.017 522 764.968 399.517.244.724 Maret 8.933 8.384 549 790.414 434.109.694.395 April 8.019 7.352 667 652.715 435.093.298.248 Mei 8.352 7.833 519 675.142 350.550.619.784 Juni 6.941 6.379 562 643.186 361.190.478.004 Juli 7.321 6.849 472 733.325 345.807.036.801 Agustus 7.887 7.444 443 674.206 298.825.947.389 September 9.003 8.532 471 723.910 341.208.506.228 Oktober 9.265 8.847 418 691.217 288.795.435.720 November 9.329 8.915 414 684.619 283.426.077.835 Desember 9.505 9.141 364 665.981 242.375.026.790 TOTAL 8.398.491 4.204.844.899.650
Setelah  menghitung  HIP  Biodiesel, dilakukan  perhitungan  besaran  subsidi biodiesel. Dalam hal ini, perhitungan tidak memasukan  ongkos  angkut.  Hasil  perhi- tungan  subsidi  biodiesel  dengan  formula yang baru, dapat dilihat pada Tabel 3. Pada Januari  2020,  dengan  harga  CPO  sebesar USD  611/MT  atau  Rp  8.599/kg,  besaran biaya konversi adalah USD 77,31/MT dan faktor konversi adalah 874,3 kg/m3 serta nilai  tukar  rupiah  ter-hadap  dollar  AS sebesar  Rp  14.076/USD,  maka  besaran subsidi biodiesel pada Januari 2020 adalah Rp 8.099/liter.
Sedangkan,  pada  Desember  2020, dengan  harga  CPO  sebesar  USD  676/MT atau Rp 9.705/kg, besaran biaya konversi serta factor konversi tetap, dan nilai tukar rupiah  terhadap  dollar  AS  sebesar  Rp 14.357/USD,  maka  besaran  subsidi biodiesel adalah Rp 9.141/liter.
Hasil perhitungan besaran subsidi di atas dibandingkan dengan besaran subsidi yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada BU  BBN dengan formula yang ditetapkan pemerintah  lewat  Keputusan  Menteri ESDM. Dalam periode Januari 2020 sampai Desember  2020  atau  sejak  Program  B30 dilaksanakan,  hasil  perhitungan  menun- jukan  terdapat  potensi  inefisiensi  pem- berian  subsidi  biodiesel  sebesar  Rp 4.204.844.899.650, yang merupakan kerugian keuangan negara.
Ini  merupakan  selisih  perhitungan HIP  Biodiesel  antara  ketetapan  pemerin- tah dan formula HIP Biodiesel yang telah disesuaikan  dengan  neraca  massa  dari konversi  CPO  menjadi  biodiesel,  harga CPO,  besaran  biaya  konversi  dari  CPO menjadi  biodiesel  dan  faktor  konversi (densitas) dikalikan dengan volume reali- sasi  penyaluran  biodiesel  pada  periode Januari  2020  sampai  Desember  2020. Hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 4.

## Penutup
Sebuah  kebijakan  yang  menyangkut kepentingan publik, seharusnya dirumus- kan  dengan  perencanaan  yang  matang. Apalagi  kebijakan  tersebut  menyangkut penggunaan keuangan negara berupa sub- sidi.  Dari  kajian  ini,  dapat  disimpulkan bahwa  pelaksanaan  kebijakan  B30  ter- utama  kebijakan  subsidi  sangat  rawan terjadi  indikasi  praktik  korupsi.  Selain adanya  kelemahan  dari  aspek  regulasi, kebijakan  ini  juga  sangat  lemah  dalam aspek tata laksana kebijakan. Oleh karena itu,  perlu  dilakukan  perbaikan  terhadap kebijakan subsidi B30 tersebut. Beberapa rekomendasi  yang  perlu  dilakukan  oleh pemerintah  dalam  perbaikan  tersebut antara lain: Pertama , Kementerian ESDM melalui  Direktorat  Jenderal  EBTKE  mela- kukan revisi terhadap Keputusan Menteri ESDM  No.  182  k/10/MEM/2020  dengan menjelaskan dengan detail setiap kompo- nen perhitungan HIP Biodiesel. Perubahan formulanya  adalah  publikasi  Kharisma Pemasaran  Bersama  Nusantara  (KPBN) untuk CPO unit Belawan dan Dumai rata- rata  periode  1  (satu)  bulan  sebelumnya, tidak  termasuk  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN),  ditambah  besaran  konversi  CPO menjadi biodiesel sebesar USD 77,31/MT dengan  faktor  konversi  sebesar  874,3 kg/m3, serta ditambah ongkos angkut ke titik  serah. Kedua ,  Kementerian  ESDM melalui  Direktorat  Jenderal  EBTKE  me- nyusun semua komponen biaya
perhitungan HIP Biodi(esel dengan meng- acu pada standar harga pasar setiap bulan. Ketiga, Direktorat Jenderal EBTKE menyu- sun dokumen panduan tentang tata laksa- na  dan  formulasi  perhitungan  HIP Biodiesel  dan  membuka  dokumen  akses publik  terhadap  dokumen  tersebut;  dan Keempat,  Direktorat  Jenderal  EBTKE menampilkan  hasil  perhitungan  HIP Biodiesel  dalam  website  resminya  setiap bulan  dan  lengkap  dengan  tabel  kom- ponen perhitungan HIP Biodiesel.

## Referensi
Arrumaisho, U. S., & Sunitiyoso, Y. (2019).
A  system  dynamics  model  for biodiesel industry in Indonesia. The Asian Journal of Technology Management  (AJTM) , 12 (2),  149 – 162. https://doi.org/10.12695/ajtm.201 9.12.2.6 Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik
Indonesia.  (2020). Ikhtisar  hasil pemeriksaan semester ii tahun 2020 . Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.  (2021). Program  penyaluran dana selisih kurang HIP minyak solar dengan biodiesel . BPDPKS. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2015). Kajian pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) .  Direktorat  Sumber  Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan. https://www.bappenas.go.id/files/ 7414/7546/9950/Kajian_Pengemb angan_BBN_2015.pdf
Dharmawan, A. H., Nuva, N., Sudaryanti, D.
A.,  Prameswari,  A.  A.,  Amalia,  R.,  & Dermawan, A. (2018). Pengembangan bioenergi di Indonesia:  Peluang  dan  tantangan kebijakan  industri  biodiesel (Vol. 242). CIFOR. https://doi.org/10.17528/cifor/00 6890 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. (2019a). FAQ :  Program  mandatori Biodiesel  30%  (B30) .  Kementerian Energi  Dan  Sumber  Daya  Mineral. https://ebtke.esdm.go.id/post/201 9/12/19/2434/faq.program.manda tori.biodiesel.30.b30 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. (2019b). Kebijakan  nasional  energi baru  terbarukan  dan  konservasi
energi .
http://iesr.or.id/wp- content/uploads/2019/11/191216 -IESR-Clean-Energy-Outlook.pdf
Direktorat  Jenderal  Migas.  (2021).
Implementasi kebijakan B30 . IRENA. (2017). Renewable energy prospects:  Indonesia,  a  REmap analysis .  International  Renewable Energy Agency (IRENA), Abu Dhabi. https://www.irena.org/remap
Kharina, A., Malins, C., & Searle, S. (2016). Biofuels policy in Indonesia: Overview and  status  report .  International Council  on  Clean  Transportation. https://theicct.org/sites/default/fil es/publications/Indonesia  Biofuels Policy_ICCT_08082016.pdf
Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (2016). Kajian sistem pengelolaan komoditas kelapa  sawit .  Direktorat  Penelitian dan  Pengembangan  Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
LEMIGAS. (2021). Kajian peninjauan nilai densitas  sebagai  faktor  perhitungan HIP Biodiesel di Indonesia .
LPEM FEB UI. (2020). Analisis kesesuaian formulasi HIP BBN Biodiesel .
Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber Daya  Mineral  Republik  Indonesia Nomor  24  Tahun  2021  tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar  Nabati  Jenis  Biodiesel  dalam Kerangka  Pembiayaan  oleh  Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Pub. L. No. 24 (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara,  Pub.  L.  No.  17 (2003). Undang.Undang Republik Indonesia Nomor  39  Tahun  2014  tentang Perkebunan,  Pub.  L.  No. 39  (2014). https://peraturan.bpk.go.id/Home/
Details/38807/uu-no-39-tahun- 2014