## FENOMENA DISPENSASI NIKAH DAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH DAN HAK ASASI MANUSIA

## Rino Cahya Pratama
Pascasarjana IAIN Ponorogo Email: rinocahyapratama@gmail.com

## Abstract
In Ponorogo District, marriage dispensation cases increased significantly by 148% in  2020  and  10%  in  2021.  So,  it  is  essential  to  examine  the  basis  of  the  judge's considerations  in  determining  marriage  dispensation  from  the  perspective  of maqashid sharia and human rights towards the rights of children, who are always at the center of the problem in determining marriage dispensation applications. This research uses an empirical juridical legal approach with qualitative methods. Data were obtained through a literature study and in-depth interviews with judges at the Ponorogo Religious Court. The results show that three main aspects form the basis for determining marriage dispensation applications. First, the soul, mind, and offspring are protected at the dharuriyah level. This is based on the many cases of pregnancy of children out of wedlock, which have the potential to result in death for children and mothers who are psychologically disturbed due to the impact of pregnancy. Second, the economic aspect is included in the level of hajiyah, where children are married off based on financial needs related to the needs of human life. Third, This educational aspect is included in the level of hajiyah, where there are many cases of children who are no longer in school due to various material and non-material  factors,  making  them  vulnerable  to  promiscuity.  In  addition,  the human rights analysis shows that although early marriage can potentially violate children's  rights,  in  specific  contexts  and  with  careful  consideration,  marriage dispensation can be granted without violating human rights principles as long as the fundamental rights of children are protected and respected.
Keywords: Marriage Dispensation, Human Rights (HAM), Maqashid Sharia

## Abstrak
Peningkatan  jumlah  kasus  dispensasi  nikah  secara  signifikan  terjadi  di Kabupaten Ponorogo pada tahun  2020 sebesar 148% dari tahun sebelumnya dan tahun 2021 sebesar 10%. Maka penting untuk mengkaji secara mendalam terkait  dasar-dasar  pertimbangan  hakim  dalam  penetapan  dispensasi  nikah dengan  perspektif  maqashid  syariah  dan  HAM  terhadap  hak-hak  anak  yang selalu  menjadi  pusat  permasalahan  dalam  penetapan  permohonan  dispensasi nikah.  Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis empriris dengan metode  kualitatif.  Data  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  dan  wawancara mendalam terhadap para hakim di Pengadilan Agama Ponorogo.  Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  ada  tiga  aspek  utama  yang  menjadi  dasar  penetapan permohonan dispensasi nikah. Pertama, menjaga jiwa, akal, dan keturunan yang masuk  dalam  tingkatan dharuriyah .  Hal  ini  didasarkan  pada  banyaknya  kasus kehamilan  anak  di  luar  nikah  yang  berpotensi  mengakibatkan  kematian  bagi anak dan ibu yang terganggu secara psikologi akibat dampak kehamilan tersebut.
Kedua,  aspek  ekonomi  yang  termasuk  dalam  tingkatan hajiyah, dimana  anak- anak dinikahkan atas dasar kebutuhan finansial yang terkait dengan kebutuhan hidup  manusia,  dan  Ketiga,  aspek  pendidikan  yang  termasuk dalam  tingkatan hajiyah, dimana  banyak  kasus  anak  yang  sudah  tidak  lagi  bersekolah  dengan berbagai  macam  faktor,  baik  materil  maupun  non  materil  sehingga  rentan terhadap  pergaulan  bebas.  Selain  itu,  analisis  HAM  menunjukkan  bahwa meskipun pernikahan dini berpotensi melanggar hak-hak anak, dalam konteks tertentu  dan  dengan  pertimbangan  yang  matang,  dispensasi  nikah  dapat diberikan  tanpa  melanggar  prinsip-prinsip  HAM,  selama  hak-hak  dasar  anak tetap dilindungi dan dihormati.
Kata Kunci: Dispensasi Nikah, HAM,  Maqashid Syariah

## A. PENDAHULUAN
Paradigma era globalisasi dan kemajuan teknologi telah membuka akses informasi  yang  lebih  mudah  bagi  setiap  individu.  Dalam  konteks  ini,  terlihat bahwa  perilaku  masyarakat,  khususnya  remaja,  seharusnya  sesuai  dengan norma-norma yang berlaku. Namun, sayangnya, dampak modernisasi dari luar, terutama  melalui  kemudahan  akses  informasi,  dapat  memengaruhi  perilaku mereka, termasuk dalam hal pergaulan bebas dan seks bebas. Pergaulan  antar manusia  harusnya bebas, tetapi tetap mematuhi norma hukum, norma agama, norma budaya, serta norma bermasyarakat. 1
Masa remaja merupakan suatu masa di mana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. 2 Pergaulan bebas yang tidak terkendali secara normatif  dan  etika  moral  antar  remaja  yang  berlainan  jenis,  akan  berakibat adanya  hubungan  seksual  di  luar  nikah (sex  pre-marital). 3 Penelitian  yang
1 Yutriana  Tirang  and  Iskandar  Ladamay,  “Pernikahan  Dini  Akibat  Pergaulan  Bebas Remaja,”  in Prosiding  Seminar  NasionalPendidikan  Dan  Pembelajaran  Bagi  Guru  Dan  Dosen (Malang: Universitas Kanjuruhan Malang, 2019); Jenny Yelinarambe, Ris Artalina Tambulon, and Khoirul Kholik Nasution, “SOSIALISASI DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI SMP NEGERI 7 PADANGSIDIMPUAN,” Jurnal Nuali 2, no. 3 (2023): 8–13; Dwi Ratnasari, Norma Yuni Kartika, and Ellyn Normelani, “INDIKATOR YANG MEMPENGARUHI PERNIKAHAN DINI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,” Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah) 2, no. 1 (June 30, 2021): 35, https://doi.org/10.20527/jgp.v2i1.3169.
2 Mubasyaroh,  “Analisis  Faktor  Penyebab  Pernikahan  Dini  Dan  Dampaknya  Bagi Pelakunya,” YUDISIA :  Jurnal  Pemikiran  Hukum  Dan  Hukum  Islam 7,  no.  2  (2016):  338, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161.
3 Akhmad  Syahri  and  Lailia  Anis  Afifah,  “Fenomena  Hamil  Di  Luar  Nikah  Di  Kalangan Remaja  Ditinjau  Dalam  Perspektif  Pendidikan  Islam,” ATTARBIYAH 27  (December  2018):  6, https://doi.org/10.18326/tarbiyah.v27i0.1-18.
dilakukan oleh Akhmad Syahri dan Lailia Anis Afifah menyatakan remaja yang melakukan hubungan sebelum menikah, rata-rata beralasan orang tua yang tidak setuju,  adanya  rasa  cinta,  suka  sama  suka,  adanya  kesempatan  dan  berniat melakukan hubungan seksual. 4 Selain itu, penelitian dari Suwito Eko Pramono, Inaya Sari Melati, Edi Kurniawan di Kota Semarang menunjukkan lebih dari 90% pelaku  pernikahan  dini  adalah  pelaku  sex  bebas  dan  83.88%  menikah  karena hamil  diluar  nikah. 5 hamil  di  luar  nikah  adalah  menjadi  faktor  yang  dominan dalam dispensasi nikah di Pengadilan Agama. 6
Adanya pembatasan usia pernikahan oleh pemerintah merupakan bagian dari  perlindungan  terhadap  individu.  Pada  awalnya,  pemerintah  menetapkan batas  usia  perkawinan  untuk  perempuan  adalah  16  tahun  dan  untuk  laki-laki adalah 19 tahun. 7 Memberikan batasan usia 16 untuk menikah bagi perempuan merupakan inkonstitusional (bertentangan dengan konstitusi) dan pelanggaran hak asasi menusia, serta merupakan bentuk eksploitasi pada anak. 8 Diskriminasi berdasarkan  perbedaan  usia  antara  perempuan  dan  laki-laki  termanifestasi secara konkret dan diatur dalam undang-undang, menciptakan ketidaksetaraan hak  dan  peluang  bagi  perempuan  dalam  pemenuhan  hak-hak  dasarnya  jika dibandingkan dengan laki-laki. Dengan demikian, perbedaan ini dapat dianggap sebagai bentuk ketidaksetaraan hukum yang merugikan posisi anak perempuan
4 Syahri dan Afifah, 14-15.
5 Suwito Eko Pramono, Inaya Sari Melati, and Edi Kurniawan, “Fenomena Pernikahan Dini Di  Kota  Semarang:  Antara  Seks  Bebas  Hingga  Faktor  Pengetahuan,” Jurnal  Riptek  ( 13,  no.  2 (2019): 110, https://doi.org/https://doi.org/10.35475/riptek.v13i2.63.
6 Gushairi, “Problematika Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama,”
badilag.mahkamahagung.go.id, 2019.
7 Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
8 Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Hasil Penyelarasan  Naskah  Akademik:  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Perubahan  Atas  Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina,” Badan Pembinaan Hukum Nasional (Jakarta: BPHN, 2019), 3.
di Indonesia. 9 Sehingga terjadi perubahan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan juga 19 tahun untuk perempuan. 10
Pernikahan  dini  masih  menjadi  fenomena  yang  banyak  terjadi  di Masyarakat. Meskipun pemerintah telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah  yaitu  19  tahun  melalui  Undang-Undang  Perkawinan 11 ,  namun kenyataannya  masih  banyak  pasangan  yang  menikah  dibawah  usia  19  tahun sehingga mereka harus mengajukan dispensasi nikah untuk dapat melaksanakan pernikahan dini. Berdasarkan data dari badilag, pada tahun 2021 terdapat 61.449 perkara 12 dan pada tahun 2022 terdapat 50.748 perkara dispensasi nikah yang diputus. 13
Adanya perubahan batas usia minimal menikah, masih tetap menjadikan banyak pasangan yang mengajukan dispensasi nikah dan melakukan pernikahan dini. Bahkan masih ada pasangan yang mengajukan dispensasi nikah dengan usia masih dibawah 18 tahun sehingga masih dikategorikan sebagai anak dan apabila dispensasi nikah di loloskan akan terjadilah perkawinan anak. Perkawinan anak ini  merupakan  pelanggaran  hak  anak  dimana  anak  akan  terhambat  dalam mendapatkan  hak-hak  yang  wajib  mereka  dapatkan.  Provinsi  Jawa  Timur menjadi  provinsi  dengan  angka  perkawinan  anak  paling  tinggi,  yaitu  10,44  % lebih tinggi dari angka rata-rata nasional.
Angka permohonan dispensasi perkawinan anak di Provinsi Jawa Timur merupakan yang tertinggi se-Indonesia, yaitu sebanyak 15.337 kasus atau 29,4 %  kasus  nasional. Maraknya perkawinan  anak  ini  akan menimbulkan polemik baru yaitu kemiskinan bagi Indonesia. Bahkan hal ini dapat menimbulkan angka
9 Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Hasil Penyelarasan  Naskah  Akademik:  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Perubahan  Atas  Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina.”
10 Pasal 7 Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
11 Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
12 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, “Data Dispensasi Kawin Seluruh Indonesia Tahun 2021,” Pusat Data Badilag, 2022.
13 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, “Data Dispensasi Kawin Seluruh Indonesia Tahun 2022,” Pusat Data Badilag, 2023.
kemiskinan ekstrem yang baru. 14 Selain itu, Perkawinan anak sangat mungkin mengancam  dan  berdampak  negatif  terhadap  kesehatan  anak  lantaran  belum tercapainya  batas  kematangan  ideal  reproduksi.  Potensi  eksploitasi  dan kekerasan terhadap anak pun turut meningkat. 15
Berdasarkan  latarbelakang  tersebut,  penulis  tertarik  untuk  meneliti fenomena dispensasi nikah dan pernikahan dini dari perspektif maqashid syariah dan  hak  asasi  manusia  dengan  tujuan  untuk  melihat  apakah  dalam  perkara dispensasi  nikah  yang  dikabulkan  oleh  Hakim  telah  mempertimbangkan maslahah bagi  calon  pasangan  serta  mempertimbangkan  hak-hak  anak  jika pemohon masih berusia dibawah 18 tahun (kategori anak).
Selain  itu,  dengan  adanya  konsep  HAM  yang  dijadikan  sebagai  dasar berpikir dalam menganalisa kasus dispensasi nikah, maka membuat penelitian ini  berbeda  dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya 16 yang  hanya  terfokus kepada aspek maqashid syariah dalam mengkaji kasus perkawinan anak.
Penulisan  artikel  ini  menggunakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang terfokus  pada  fenomena  dispensasi  nikah  dan  pernikahan  dini  dengan menggunakan  perspektif  maqsashid  syariah  dan  Hak  Asasi  Manusia  terutama Hak Anak. Sedangkan jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research)  yang  berlokasi  di  Pengadilan  Agama  Ponorogo.  Sumber  data  primer berupa  informan  dari  Pengadilan  Agama  Ponorogo  yang  datanya  diperoleh
14 Kementerian  Koordinator  Bidang  Pembangunan  Manusia  Dan  Kebudayaan, “Mendesak! Jawa Timur Darurat Perkawinan Anak,” www.kemenkopmk.go.id, 2023.
15 Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Hasil Penyelarasan  Naskah  Akademik:  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Perubahan  Atas  Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina,” 22.
16 Rizkiyah  Hasanah,  “PENETAPAN  DISPENSASI  KAWIN  AKIBAT  HAMIL  PRA-NIKAH DITINJAU  DARI  ASPEK  MAQASHID  SYARI’AH,” AKTUALITA 1,  no.  1  (2018):  295–311;  Hamid Bapakhala,  “Perkawinan  Di  Bawah  Umur  Di  Kecamatan  Leihitu  Pasca  Penerapan  Perubahan Undang-Undang  Perkawinan  Perspektif  Maqashid  Syari’ah”  (IAIN  Ambon.,  2022);  Muzaiyanah and Anies Shahita Aulia Arafah, “Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah,” Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif 1, no. 2 (2021): 159–92; IBDARIA OKTAVIANTI, “PENERIMAAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG KELAS II TAHUN 2020- 2022  PERSPEKTIF  MAQASHID  SYARIAH”  (UIN  Fatmawati  Sukarno  Bengkulu.,  2023);  Siska Mar’atus Sholikhah, “DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (STUDI PADA MASYARAKAT KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO)” (IAIN Ponorogo, 2023).
dengan menggunakan Teknik wawancara dan observasi. Selain itu, penulis juga menggunakan  sumber  data  sekunder  dari  laporan-laporan,  artikel  jurnal  dan berita yang berkesesuaian dengan topik penelitian. Untuk analisis data, penulis menggunakan  Teknik  analisis  data  deskriptif  kualitatif  dengan  memanfaatkan hasil  data  penelitian  untuk  menganalisis,  menggambarkan,  dan  meringkas berbagai  kondisi,  situasi  dari  berbagai  data  yang  dikumpulkan  berupa  hasil wawacara  atau  pengamatan  mengenai  masalah  yang  diteliti  yang  terjadi  di lapangan.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Fenomena  Dispensasi  Nikah  dan  Pernikahan  Dini  Di  Kabupaten Ponorogo
Adanya fenomena dispensasi nikah, tidak lepas dari pengaruh regulasi di Indonesia. Pada awalnya, menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa batas usia minimal menikah adalah 16 tahun untuk perempuan  dan  19  tahun  untuk  laki-laki. 17 Kemudian  mengalami  perubahan menjadi  19  tahun  untuk  perempuan  dan  19  tahun  untuk  laki-laki. 18 Seiring dengan peningkatan batas usia minimal perkawinan, menjadikan laki-laki atau perempuan yang berusia dibawah 19 tahun harus mengajukan dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama.
Dengan  perubahan  regulasi  tersebut,  Pengadilan  Agama  menjadi  pintu masuk  bagi  pasangan  yang  ingin  menikah  di  bawah  batas  usia  yang  baru ditetapkan.  Oleh  karena  itu,  angka  dispensasi  nikah  di  beberapa  Pengadilan Agama  mengalami  peningkatan  yang  mencolok.  Pasangan  yang  mengajukan dispensasi nikah umumnya harus memberikan alasan kuat yang dapat diterima oleh lembaga peradilan, seperti kondisi kesehatan, kehamilan, atau alasan-alasan sosial yang mendesak. Adanya perubahan batas usia perkawinan menjadi salah
17 Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang menyatakan “Perkawinan  hanya  diizinkan  bila  pihak pria  mencapai  umur  19  (sembilan  belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”.
18 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang- Undang  Nomor  1  Tahu  1974  tentang  Perkawinan  yang  menyatakan  “perkawinan  hanya dibolehkan apabila pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan 19 tahun juga”.
satu penyebab naiknya perkara dispensasi di Pengadilan Agama dari sebelumnya pada tahun 2019 sebanyak 24.865 permohonan kemudian meningkat tajam pada tahun 2020 menjadi 64.222 permohonan. 19
Kabupaten Ponorogo yang kaya akan kearifan lokal, budaya dan tradisi tidak lepas dari adanya fenomea dispensasi nikah dan pernikahan dini yang perlu mendapat perhatian serius. Pada beberapa tahun ini, fenomena dispensasi nikah di Ponorogo sempat meningkat dikarenakan efek dari pandemi covid-19. Pada tahun 2019 angka diska di Ponorogo adalah 97, tahun 2020 naik menjadi 241, kembali  naik  menjadi  266  di  tahun  2021,  tetapi  turun  menjadi  191  di  tahun 2022. 20
Angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo merupakan bukan angka yang tertinggi di Jawa Timur. Bahkan angka dispensasi nikah di tahun 2022 mengalami  penurunan  dibanding  pada  tahun  sebelumnya,  yaitu  266  perkara diska pada tahun 2021 dan pada 2022 turun menjadi 191 perkara yang masuk. Jumlah perkara dispensasi nikah di PA Ponorogo menempati posisi ke 28 dari 37 Pengadilan Agama di Jawa Timur.

## Tabel 1
Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2022
Wilayah Hukum PTA SURABAYA 21
NO  PENGADILAN AGAMA  JUMLAH NO PENGADILAN AGAMA JUMLAH 1 PA. KABUPATEN MALANG 1,434 20 PA. TRENGGALEK 277 2 PA. JEMBER 1,357 21 PA. NGANJUK 264 3 PA. KRAKSAAN 1,136 22 PA. SURABAYA 264 4 PA. BANYUWANGI 877 23 PA. GRESIK 258 5 PA. LUMAJANG 856 24 PA. PAMEKASAN 248 6 PA. BONDOWOSO 718 25 PA. SIDOARJO 246
19 Sonya Hellen Sinombor, “Tak Cukup Mengubah Batas Usia Perkawinan,” Kompas.com, 2023.
20 Isnatin Ulfah, “Ratusan Siswa Di Ponorogo Hamil Di Luar Nikah, Benarkah? Mari Cek Faktanya!! - Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,” iainponorogo.ac.id, 2023.
21 Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama,  “Rekap  Data  Jenis  Perkara  Dispensasi Kawin Tahun 2022 Wilayah Hukum PTA SURABAYA,” http://kinsatker.badilag.net, 2023.
7 PA. PASURUAN 708 26 PA. KANGEAN 203 8 PA. KABUPATEN KEDIRI 569 27 PA. KOTA MADYA MALANG 193 9 PA. BOJONEGORO 532 28 PA. PONOROGO 191 10  PA. TUBAN 516 29 PA. NGAWI 173 11  PA. SITUBONDO 504 30 PA. BANGKALAN 134 12  PA. BLITAR 489 31 PA. KABUPATEN MADIUN 119 13  PA. MOJOKERTO 481 32 PA. MAGETAN 107 14  PA. LAMONGAN 462 33 PA. KOTA MADYA KEDIRI                 69 15  PA. BANGIL 461 34 PA. PROBOLINGGO 49 16  PA. JOMBANG 392 35 PA. BAWEAN 21 17  PA. TULUNGAGUNG 372 36 PA. KOTA MADYA MADIUN 18 18  PA. SUMENEP 315 37 PA. SAMPANG 18 19  PA. PACITAN 308 S umber: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, “Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2022 Wilayah Hukum PTA SURABAYA,”
Dari data perkara dispensasi nikah pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Ponorogo tersebut, dari jumlah 191 perkara yang masuk, terdapat 178 perkara yang  dikabulkan 22 ,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  perkara dispensasi  nikah  yang  masuk  di  Pengadilan  Agama  Ponorogo  lebih  banyak dikabulkannya dengan berbagai sebab/alasan yang diajukan oleh pemohon dan pertimbangan dari Majelis Hakim. Selain itu juga terdapat  4 perkara dicabut, 6 perkara ditolak, 2 perkara tidak diterima dan 1 perkara digugurkan. 23
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  narasumber  dari Pengadilan  Agama  Ponorogo,  terdapat  beberapa  faktor  yang  menjadi  sebab pengajuan dispensasi nikah, yaitu faktor sosial atau pergaulan, faktor ekonomi, dan faktor Pendidikan.
22 Moh. Daroini, Hasil Wawancara , 15 November 2023.
23 Ibid.
Pertama  faktor  sosial,  faktor  sosial  disini  lebih  terfokus  pada  faktor pergaulan.  Kemudahan  akses  terhadap  media  sosial  dan  internet  menjadikan remaja  bahkan  anak-anak  mudah  untuk  mengakses  segala  informasi  dan mengetahui  serta  mengikuti  tren  terkini.  Tidak  adanya  pembatasan  dalam pergaulan, menjadikan perilaku individu menjadi bebas. Kebebasan inilah yang menjadikan  pola  perilaku  remaja  menjadi  penyimpangan  terkait  hubungan kepada lawa jenis, bahkan ada yang sampai pada tahap seks bebas. Menurut Drs. H.  Maftuh  Basuni,  M.H  selaku  Hakim  di  Pengadilan  Agama  Ponorogo,  beliau mengatakan bahwa beberapa pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo  yang  paling  vital  dikarenakan  adanya  pergaulan  yang  keterlaluan, bahkan sampai ada yang hamil diluar nikah.
“Jadi kalau untuk yang di PA Ponorogo Alasannya itu ada beberapa yang paling  vital  itu  karena  memang  pergaulannya  sudah  keterlaluan  ya. Bahkan ada be berapa terakhir ini karena hamil…” 24
Kedua, yang menjadi sebab dispensasi nikah dan pernikahan dini karena faktor ekonomi. Keluarga-keluarga yang tinggal didaerah pedesaan terutama di wilayah  pinggiran  pada  umumnya  hanya  bekerja  sesuai  dengan  kondisi lingkungannya, hal ini menjadikan sebagian dari mereka memiliki ekonomi yang belum mencukupi. Apabila keluarga mereka memiliki anak, mereka ingin segera menikahkan  anaknya  supaya  ketika  sudah  menikah  nanti  perekonomian keluarga tersebut dapat terbantu oleh menantu atau keluarga dari pasangannya.
“ada juga yang di daerah agak pinggir yang ada katakan di d esa itu itu rata- rata faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu disebabkan antara lain Jadi orang tua  itu  justru wong  deso  gaweane  neng  alas (orang  desa  kerjanya  di hutan/berkebun) dan seterusnya sehingga dia itu menginginkan anaknya itu  cepet  nikah  sehingga  nanti mantu (menantu)  itu  bisa  membantu perekonomian orang tuanya itu.” 25
Ketiga,  faktor  Pendidikan.  Faktor  Pendidikan  juga  menjadi  alasan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo. Sebagian remaja ada yang  tidak  mau  bersekolah  ataupun  melanjutkan  Pendidikan  ke  jenjang  yang
24 Maftuh Basuni, Hasil Wawancara , 25 November 2023 Pukul 13.00 WIB.
25 Ibid
lebih  tinggi.  Ketika  orang  tua  dihadapkan  pada  perilaku  anak  yang  tidak  mau bersekolah,  mereka  khawatir  jika  anaknya  tidak  memiliki  aktivitas  lain  dan akhirnya  kenal  dengan  lawan  jenis  melalui  media  sosial.  Dan  karena hubungannya sudah semakin dekat, mereka pun mengajukan dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama.
“terus kalau yang faktor pendidikan ada yang baru tamat SD atau SMP, ya karena  dia  nggak  punya  kadang-kadang  memang  ada  yang  memang biasanya nggak mau meneruskan ada, pokoknya tidak mau sekolah. Oleh karena itu orang tuanya Bingung, terus saiki ada sosmed kenalan akhirnya terpaksa dia harus nikah dini atau mengajukan dispensasi .” 26
Dari  beberapa  alasan  pengajuan  dispensasi  nikah  diatas,  tidak  semua perkara  yang  masuk  dapat  dikabulkan.  Hakim  akan  mempertimbangkan  dari berbagai aspek, terutama terkait dengan ada tidaknya keterpaksaan atau alasan mendesak  untuk  mengajukan  dispensasi  nikah  sebagaimana  dalam  undang- undang  perkawinan  yang  mengharuskan  adanya  alasan  mendesak  dalam pengajuan dispensasi nikah.
“ jadi  istilahnya  di  undang-undang  itu  kita  boleh  memutus  atau memberikan  penetapan  memberika  izin  itu  kita  melihat  unsur keterpaksaan. unsur keterpaksaan itu kan macam-macam ..” 27
Pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo juga terdapat calon  pasangan  yang  masih  berusia  dibawah  18  (delapan  belas)  tahun  dan dikategorikan sebagai anak. Rata-rata anak yang mengajukan dispensasi nikah sudah  tidak  bersekolah,  apabila  masih  bersekolah  dan  mengajukan  dispensasi nikah  yang  bersangkutan  akan  keluar  karena  memang  kondisinya  sudah  ada keterpaksaan  untuk  mengajukan diska  dikarenakan  sudah  memiliki  hubungan dekat dengan lawan jenis bahkan hamil diluar nikah.
“ jadi  kalau  yang  dibawah  18  insya  Allah  masih  masih  ada  dan  juga lumayan.  cuma  rata-rata  memang  sudah  keterpaksaannya  ada.  Yang dibawah 18 tahun  rata-rata mereka sudah tidak sekolah, ada juga kecil justru  masih  sekolah  karena  ini  kejadian  itu  akhirnya  dia  keluar.  Tapi kalau yang masih sekolah dalam arti masih kelas 2 Apa itu nggak ada, yang dalam  posisi  masih  sekolah  loh  yaa,  rata-rata  memang  sudah  tidak
26 Ibid
27 Ibid
sekolah.  yaa  ada  sih  yang  masih  sekolah  biasanya  kalau  masih  sekolah terus mengajukan dispensasi,  Ada sesuatu yang betul-betul mendesak. 28

## 2. Dispensasi Nikah dan Pernikahan Dini Perspektif Maqashid Syariah
Agama  Islam  mengajarkan  prinsip  bahwa  setiap  pembentukan  hukum harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu keadilan dan kemaslahatan,  konsep ini dikenal  sebagai  Maqasid  Syariah  atau  Tujuan  Hukum.  Maqasid  Syariah merupakan suatu pendekatan filsafat hukum Islam yang terintegrasi dalam ilmu ushul  fiqh.  Dalam  pelaksanaannya,  Maqasid  Syariah  menekankan  pentingnya pemeliharaan beberapa aspek yang harus diutamakan. 29
Tujuan  syari‘ah (maqasid  al- syari’a h) ini  adalah  untuk  mewujudkan kemaslahatan (maslahah) umat  manusia  dengan  cara  melindungi  dan mewujudkan  dan  melindungi  hal-hal  yang  menjadi  keniscayaan (daruriyyat) mereka, serta memenuhi hal-hal yang menjadi kebutuhan (hajiyyat) dan hiasan (tahsiniyyat) mereka”. 30
Dalam usul  fiqh ,  pembagian mas  tahsiniyyat  lahah menurut  al-Ghazali,
maslahah dibagi  dalam  beberapa  tingkat  kepentingannya,  yaitu maslahah daruriyah, maslahah Hajiyah, dan maslahah Tahsiniyah : 31

## a) Maslahah Daruriyah
Menurut  al-Shatibi  makna daruriyah adalah  keharusan  pemenuhan darurat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Sekiranya daruriyah ini  tidak  terpenuhi  (hilang),  maka  kemaslahatan  dunia  tidak  akan berjalan dengan benar (lurus), bahkan akan menimbukan kerusakan, kekacauan, dan hilangnya kehidupan.
Teori maqasid al- syari’ah tersebut mencakup perlindungan terhadap lima hal (al- daruriyyat al-khamsah) , yakni: (1) perlindungan terhadap agama ( hifz al- din ),  yang  mengandung  pengertian  juga  hak  beragama,  (2)  perlindungan
28 Ibid
29 Teguh Anshori, “Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah,” Al- Syakhsiyyah:  Journal  of  Law  &  Family  Studies 1,  no.  1  (June  2019):  9, https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i1.1827.
30 Abd al-Wahhâb Khallâf, ‘Ilm Ushûl Fiqh (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978), 199.
31 Abdul Mun’im Saleh, Hubungan Kerja Usul Al-Fiqh Dan Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012), 55.
terhadap jiwa (hifz al-nafs ) , yang mengandung pengertian juga hak untuk hidup dan memperoleh keamanan, (3) perlindungan terhadap akal (hifz al- ‘aql) , yang mengandung  pengertian  juga  hak  untuk  memperoleh  pendidikan,  (4) perlindungan terhadap harta (hifz al-mal ) , yang mengandung pengertian juga hak untuk memiliki harta, bekerja dan hidup layak, (5) perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl) , yang mengandung pengertian juga hak untuk melakukan pernikahan  dan  mendapatkan  keturunan.  Sebagian  ulama  menyebutkan perlindungan terhadap kehormatan (hifz al- ‘irdh ) sebagai ganti hifz al-nasl , yang mengandung pengertian hak untuk memiliki harga diri dan menjaga kehormatan dirinya. 32

## b) Maslahah Hajiyah
Kemaslahatan  yang  tingkat  kebutuhan  hidup  manusia  kepadanya  tidak berada pada tingkat daruri . Bentuk kemaslahatannya secara tidak langsung bagi pemenuhan  kebutuhan  pokok  yang  lima  ( daruri ),  tetapi secara  tidak  langsung menuju  arah  sana  seperti  dalam  hal  memberi  kemudahan  bagi  pemenuhan kebutuhan hidup manusia. 33
c) Maslahah Tahsiniyah
Maslahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat daruri ,  tidak  juga  sampai  tingkat Hajiyah ,  namun  kebutuhan  tersebut  perlu dipenuhi  dalam  rangka  memberi  kesempurnaan  dan  keindahan  bagi  hidup manusia. Maslahah dalam bentuk tahsiniyah tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia. 34
Proses pengabulan atau penolakan dalam memberikan dispensasi nikah merupakan  langkah  yang  memerlukan  pertimbangan  seksama  terhadap maslahah dan mafsadah yang mendasari alasan atau sebab pengajuannya. Dalam konteks ini, maslahah merujuk pada kepentingan atau kemaslahatan yang dapat
32 Abdillah, “Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia,” 379– 380.
33 Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan  Hukum  Islam,” Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam 4,  no.  01  (March  2018):  66, https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140.
34 Syarifuddin, Ushul Fikih , 348–350.
diperoleh  melalui  pemberian  dispensasi  nikah,  sedangkan  mafsadah  merujuk pada  dampak  negatif  atau  kerugian  yang  mungkin  timbul.  Pertimbangan maslahah  dan  mafsadah  ini  mencerminkan  aspek  penting  dalam  pemahaman Maqasid  Syariah,  yaitu  tujuan-tujuan  utama  hukum  Islam  yang  melibatkan kesejahteraan dan keadilan.
Dalam menjalankan fungsi ini, hakim harus mempertimbangkan implikasi yang  lebih  luas  bagi  individu,  keluarga,  dan  masyarakat.  Dengan  demikian, kebijakan  dispensasi  nikah  yang  diambil  harus  senantiasa  mengutamakan pemeliharaan nilai-nilai kemaslahatan dan upaya pencegahan mafsadah untuk memastikan  bahwa  pengambilan  keputusan  tersebut  sejalan  dengan  prinsip- prinsip etika dan keadilan dalam kerangka Maqasid Syariah.
Fenomena  dispensasi  nikah  dan  pernikahan  di  Kabupaten  Ponorogo, dalam  pengajuannya  dapat  kita  simpulkan  menjadi  3  tiga  sebab  atau  alasan. Pertama , faktor pergaulan yang terlalu bebas hingga sampai menyebabkan hamil diluar  nikah. Kedua ,  faktor  ekonomi  dari  orang  tua  yang  ingin  segera  untuk menikahkan  anaknya  supaya  bisa  membantu  perekonomian  keluarga. Ketiga , faktor Pendidikan yaitu adanya remaja yang sudah tidak bersekolah atau tidak mau melanjutkan Pendidikan, kemudian memiliki hubungan yang sangat dekat dengan  lawan  jenis  sehingga  harus  dinikahkan.  Dari  alasan-alasan  pengajuan dispensasi  nikah  diatas,  penulis  akan  menganalisis  dengan  menggunakan perspektif maqashid syariah.
Faktor pertama yang menjadi alasan pengajuan dispensasi nikah karena adanya pergaulan bebas sehingga menyebabkan hamil diluar nikah. Perbuatan tersebut  telah  melanggar  norma-norma  sosial, bahkan  telah  melanggar  norma agama.  Pengajuan  dispensasi  nikah  karena  alasan  hamil  diluar  nikah  masuk dalam tingkatan daruriyah karena terdapat maslahah dan adanya mafsadah yang lebih besar apabila dispensasi nikah tidak dikabulkan sehingga harus dihindari. Hal ini sebagaimana dalam kaidah fiqih:
حلاصملا بلج ىلع مدقم دسافملا ءرد
Artinya:
“Menolak mafsadah  (kerusakan)  didahulukan  daripada  mengambil kemaslahatan”
Dikabulkannya dispensasi nikah karena alasan hamil diluar nikah untuk menjaga atau memelihara jiwa (hifz al-nafs). Dalam situasi seperti ini, menjaga jiwa mencakup perlindungan dan pemeliharaan hak dan kesejahteraan individu yang terlibat, termasuk ibu yang hamil dan anak yang belum lahir. Wanita hamil harus  diberikan  perlindungan,  dukungan,  dan  bimbingan  untuk  memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan martabat mereka tetap terjaga. Dengan melibatkan  pencegahan  dampak  negatif  sosial  dan  psikologis,  termasuk stigmatisasi dan isolasi sosial yang mungkin dialami oleh individu yang terlibat dalam kehamilan di luar nikah.
Perlindungan terhadap akal (hifz al- ‘aql) , dengan pencegahan kondisi ibu yang  hamil  diluar nikah  supaya  tidak  mengalami  stress dan  tekanan  psikologi dari  dampak  negatif  akibat  hamil  diluar  nikah.  Selain  itu  untuk  menjaga  atau memelihara  keturunan (hifz  al-nasl) anak  supaya  anak  tersebut  lahir  dengan status anak dari kedua orang tuanya dan bisa mendapatkan hak-haknya sebagai anak dengan status yang diakui.
Faktor  kedua,  faktor  ekonomi  dari  orang  tua  yang  ingin  segera  untuk menikahkan anaknya supaya bisa membantu perekonomian keluarga atau agar orang tua terlepas dari beban ekonomi dan tanggung jawab. 35 Jika dilihat dari perspektif  maqashid  syari’ ah,  alasan  ini  masuk  ke  tingkatan hajiyah, karena menyangkut kebutuhan hidup manusia. Alasan ekonomi untuk menikahkan anak dapat dipandang sebagai kebutuhan hidup manusia yang lebih rendah pada skala kebutuhan,  tetapi  tetap  penting  untuk  memastikan  kesejahteraan  dan pemeliharaan  keluarga.  Dalam  tingkatan hajiyah ,  upaya  untuk  meningkatkan kesejahteraan  ekonomi  keluarga  dianggap  sebagai  suatu  keharusan  yang mendesak.
35 Retno  Putri,  “PERSEPSI  PERKAWINAN  USIA  DINI  DAN  PEMBERDAYAAN  GENDER (STUDI  KASUS  DESA  PANCAWATI  KECAMATAN  CARINGIN  KABUPATEN  BOGOR),” Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi 13, no. 1 (2018): 1–16.
Maqasid  Syariah  menekankan  perlindungan  dan  pemeliharaan kesejahteraan  keluarga  sebagai  salah  satu  tujuan  utama  hukum  Islam.  Dalam konteks  ini,  Imam  Syafi ’ I  menegaskan  bahwa lafadz nikah  yang  sah  akan memastikan  perlindungan  terhadap nasl (keturunan)  dan  menjaga keberlangsungan  keluarga  yang  sehat. 36 Oleh  karena  itu  menikahkan  anak dengan  pertimbangan  faktor  ekonomi  dapat  dianggap  sebagai  langkah  untuk memastikan kestabilan dan kesejahteraan keluarga.
Maqasid  Syariah  juga  menekankan  pentingnya  menjaga  keseimbangan dalam  kehidupan.  Jika  faktor  ekonomi  menjadi  kendala  atau  hambatan  dalam mencapai  keseimbangan  dalam  kehidupan  keluarga,  maka  tindakan  untuk menikahkan  anak  sebagai  upaya  untuk  mengatasi  kendala  tersebut  dapat dianggap sejalan dengan nilai-nilai Maqasid Syariah. Melalui pernikahan, hak-hak anak  dan  orang  tua  dapat  terpenuhi,  termasuk  hak  anak  untuk  tumbuh  dan berkembang  dalam  lingkungan  keluarga  yang  stabil  dan  penuh  kasih  sayang. Faktor ekonomi yang diatasi melalui pernikahan dapat mendukung pemenuhan hak-hak tersebut.
Faktor ketiga alasan pengajuan dispensasi nikah karena faktor pendidikan yaitu adanya remaja yang sudah tidak bersekolah atau tidak mau melanjutkan Pendidikan, kemudian memiliki hubungan yang sangat dekat dengan lawan jenis sehingga harus dinikahkan. Jika alasan pengajuan dispensasi nikah hanya karena sudah  tidak  bersekolah  dan  ingin  menikah  maka  hal  ini  masuk  ke  tingkatan hajiyah.
Namun  kondisi  ini  berbeda  jika  selain  tidak  bersekolah,  juga  telah menjalin hubungan yang cukup dekat dengan lawan jenis, apalagi sudah sering bersama  dan  dikhawatirkan  terjadi  perbuatan  yang  tidak  diinginkan  sehingga mensegerakan  untuk  menikah.  Alasan  tersebut  masuk  ke  tingkatan daruriyah untuk  menjaga  agama  ( hifz  al-din ),  supaya  terhindar  dari  perbuatan  zina. Pertimbangan  untuk  mencegah  terjadinya  perbuatan  zina  dan  memastikan
36 Ali  Mustofa,  “LAFAZ  NIKAH  MENURUT  IMAM  SYAFI’I  PERSPEKTIF  MAQASHID  AL- SYARIAH,” AL-MA’LUMAT :  JURNAL  ILMU-ILMU  KEISLAMAN 1,  no.  2  (August  21,  2023):  52–62, https://doi.org/10.56184/jam.v1i2.376.
pemeliharaan  agama  ( hifz  al-din )  menjadi  alasan  yang  sangat  kuat  dalam kerangka Maqasid Syariah. Menikahkan anak secepat mungkin dapat dianggap sebagai  langkah  yang  mendesak  untuk  melindungi  agama  dan  mencegah terjadinya tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
Selain  itu  untuk  menjaga  harkat  martabat  serta  kehormatan  dari  calon pasangan.  Menjaga  harkat  martabat  dan  kehormatan  calon  pasangan  adalah aspek  penting  dalam  Maqasid  Syariah.  Dengan  menikahkan  anak  secepat mungkin, terutama jika sudah terjalin hubungan dekat, dapat dianggap sebagai upaya  untuk  melindungi  harkat  martabat  dan  kehormatan  mereka  serta mencegah  potensi  fitnah  atau  tindakan  yang  merugikan.  Menikahkan  anak dengan  pertimbangan  daruriyyah  juga  dapat  dipahami  sebagai  upaya  untuk mencegah dampak negatif sosial yang mungkin timbul dari hubungan yang tidak terkendali.  Hal  ini  mencakup  tanggung  jawab  terhadap  masyarakat  dan lingkungan  sekitar  untuk  mencegah  penyebaran  tindakan  yang  bertentangan dengan norma sosial dan agama.

## 3. Dispensasi Nikah dan Pernikahan Dini Perspektif Hak Asasi Manusia
Gagasan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) saat ini masih menjadi sorotan masyarakat  internasional.  Bahkan  persoalan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) merupakan permasalahan masyarakat modern yang dipandang potensial sebagai salah  satu  isu  internasional  di  masa  yang  akan  datang.  Umat  Islam  di  seluruh dunia  sebagai  bagian  dari  masyarakat  internasional,  memiliki  perhatian  yang cukup serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang memiliki sejarah warisan tradisi peradaban dengan berbagai keilmuan  yang  terus  berkembang  hingga  saat  ini,  menjadikan  kaum  Muslimin senantiasa  memberikan  respon  terhadap  setiap  isu  penting  dalam perkembangan setiap zaman.
Perkawinan ditinjau dari segi hak asasi manusia sendiri merupakan hak yang  dimiliki  dalam  sebuah  status  perkawinan.  Artinya,  perkawinan  juga mempunyai  suatu  jaminan  bahwa  hak  seorang  laki-laki  dan  perempuan  yang melaksanakan  perkawinan  tersebut  dijamin  hak  asasinya  oleh  sebuah  aturan
yang  mengatur  mengenai  hak  asasi  manusia  mengenai  perkawinan. Universal Declaration of Human Rights atau DUHAM telah menyesuaikan mengenai aturan perkawinan  yang  telah  diratifikasi  oleh  Undang – Undang  No.  29  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian dituangkan juga dalam hukum positif di  Indonesia  yaitu  Undang – Undang  No.  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan. 37 Undang-undang  ini  dianggap  telah  mencerminkan  kondisi  dan  nilai-nilai Masyarakat  setempat,  baik  dari  segi  budaya,  kultur,  dan  agama  yang  ada  di Indonesia.
Adanya  batas  usia  perkawinan  di  Indonesia  merupakan  bagian  dari perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama hak anak apabila ia masih berada pada usia dibawah 18 (delapan belas tahun). Dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak  disebutkan,  “Untuk  Konvensi  ini,  anak  diartikan  sebagai  setiap  orang  di bawah  usia  delapan  belas  tahun,  kecuali  jika  dalam  hukum  yang  berlaku  bagi anak tersebut, usia dewasa dicapai l ebih awal”. 38 Selain itu, dalam Pasal 1 ayat (5) UU  No.  39  tahun  1999  tentang  HAM  juga  menyebutkan,  “Anak  adalah  setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”.  Artinya,  apabila  suatu  perkawinan  dilakukan  oleh  orang dengan usia dibawah 18 tahun, maka hal tersebut merupakan pernikahan atau perkawinan anak.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Hakim  di  Pengadilan Agama  Ponorogo,  masih  terdapat  pemohon  dispensasi  nikah  yang  berusia dibawah  18  (delapan  belas)  tahun.  Namun  jumlahnya  hanya  sedikit  daripada yang mengajukan dispensasi nikah diatas 18 (delapan belas) tahun. Pengajuan dispensasi nikah oleh pemohon yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, dikarenakan ada kondisi yang mendesak. Sehingga dari orang tua ingin segera menikahkan anaknya.
37 TRS Cakraningtyas,, & Alfirdaus, Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur: Tinjauan Terhadap Perspektif Ham Anak Dalam Pengambilan Kebijakan (Studi  Kasus  Di Kabupaten Jepara). Journal of Politic and Government Studies, 12(2), 480-494 (2023)
38 “Convention on the Rights of the Child Text,” UNICEF, n.d.
Melangsungkan pernikahan bagi seorang anak yang belum mencapai usia yang  diizinkan  dalam  perundang-undangan  dapat  dianggap  sebagai  bentuk eksploitasi terhadap anak tersebut. Tindakan ini seolah-olah mencabut hak masa kanak-kanak  mereka,  memaksa  mereka  untuk  merenungkan  dan  menghadapi aspek-aspek kehidupan yang seharusnya masih di luar jangkauan pengalaman mereka pada masa anak-anak.
Namun  kondisi  anak  yang  mengajukan  dispensasi  nikah  di  Pengadilan Agama Ponorogo memiliki pertimbangan tersendiri dari Hakim. Artinya, Hakim akan  menilai  bagaimana  unsur  keterpaksaan,  kondisi  fisik,  kesiapan  calon pasangan  yang  akan  menikah,  dan  tidak  adanya  paksaan  dalam  pernikahan, sehingga  diharapkan  dengan  pertimbangan  tersebut  ketika  nanti  permohonan dispensasi nikah dikabulkan dan mereka menikah dapat menjalankan kehidupan rumah tangga  dengan baik. Selain itu, anak yang mengajukan dispensasi nikah juga  rata-rata  sudah  tidak  bersekolah  sehingga  tidak  mengganggu  hak  anak untuk memperoleh mendidikan, tersebab sudah menjadi pilihan tersendiri dari anak untuk tidak bersekolah dan memilih untuk menikah. Selain itu tentu dari Majelis  Hakim  sudah  mempertimbangkan  pilihan  terbaik  untuk  kepentingan anak.
Prinsip  kepentingan  terbaik  bagi  anak  berasal  dari  Pasal  3  Ayat  (1) Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa Bangsa yan g menyatakan bahwa “dalam semua  tindakan  mengenai  anak  yang  dilakukan  oleh  lembaga  lembaga kesejahteraan  sosial  negara  atau  swasta,  pengadilan  hukum,  penguasa administratif  atau  badan  legislatif,  kepentingan  terbaik  anak  harus  menjadi pertimbangan utama“. Dimana semua tindakan yang dilakukan harus berpihak dan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
Apabila  pemohon  dispensasi  nikah  sudah  berusia  diatas  delapan  belas tahun, maka hal tersebut tidak menjadi masalah terkait Hak Asasi Manusia, sebab menikah  adalah  hak  setiap  orang  dan  perkawinan  yang  sah  dapat  dilakukan hanya atas kehendak bebas dari kedua belah pihak. Pasal 10 Undang-Undang No 39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  menyebutkan: (1)  Setiap  orang  berhak
membentuk  suatu  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan yang sah. (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon  suami  dan  calon  istri  yang  bersangkutan,  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.

## C. KESIMPULAN
Pengajuan Dispensasi nikah dan pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo perspektif maqashid syariah dapat disimpulkan menjadi tiga pembahasan. Sebab pertama karena adanya pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Hal ini sesuai dengan tujuan maqashid syariah dalam tingkatan daruriyah untuk memelihara jiwa (hifz al-nafs), perlindungan terhadap akal (hifz al- ‘aql) , dan memelihara keturunan (hifz al-nasl) . Alasan kedua, tekanan ekonomi pada orang  tua  yang  mendorong  mereka  untuk  segera  menikahkan  anak  guna mendukung keuangan keluarga. Alasan ini masuk ke tingkatan hajiyah, karena menyagkut kebutuhan hidup manusia. Ketiga, terdapat faktor pendidikan, remaja yang  tidak  bersekolah  atau  menolak  melanjutkan  pendidikan  cenderung menjalin  hubungan  dekat  dengan  lawan  jenis  dan  akhirnya  dinikahkan.  Jika alasan  pengajuan  dispensasi  nikah  hanya  karena  sudah  tidak  bersekolah  dan ingin  menikah  maka  hal  ini  masuk  ke  tingkatan hajiyah. Namun  kondisi  ini berbeda  jika  telah  menjalin  hubungan  yang  cukup  dekat  dengan  lawan  jenis, apalagi sudah sering bersama dan dikhawatirkan terjadi perbuatan yang tidak diinginkan  sehingga  mensegerakan  untuk  menikah.  Alasan  tersebut  masuk  ke tingkatan daruriyah untuk  menjaga  agama  ( hifz  al-din ),  supaya  terhindar  dari perbuatan zina.
Pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo masih terdapat yang  mengajukan  pada  usia  di  bawah  18  delapan  belas  tahun,  artinya  masih dalam kategori anak. Pernikahan anak sebenarnya akan menyebabkan hak-hak anak  menjadi  terlanggar  sebab  merupakan  bentuk  eksploitasi  anak.  Namun kondisi yang terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo, pengajuan dispensasi nikah berada pada kondisi yang mendesak dan sudah mendapat pertimbangan seperti kondisi fisik, kesiapan untuk menikah, dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain.
Sehingga  hal  ini  tidak  ada  pelanggaran  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo.

## REFERENSI
Abdillah, Masykuri. “ Islam Dan Hak Asasi Manusia: Penegakan Dan Problem HAM Di  Indonesia. ” MIQOT:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Keislaman 38,  no.  2  (December 2014). https://doi.org/10.30821/miqot.v38i2.68.
Adinugraha,  Hendri  Hermawan,  and  Mashudi  Mashudi. “ Al-Maslahah  Al- Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam. ” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 4, no. 01 (March 2018): 63. https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140.
Anshori,  Teguh. “ Analisis  Usia  Ideal  Perkawinan  Dalam  Perspektif  Maqasid Syari ’ ah. ” Al-Syakhsiyyah:  Journal  of  Law  &  Family  Studies 1,  no.  1  (June 2019). https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i1.1827.
Bapakhala,  Hamid. “ Perkawinan  Di  Bawah  Umur  Di  Kecamatan  Leihitu  Pasca Penerapan  Perubahan  Undang-Undang  Perkawinan  Perspektif  Maqashid Syari ’ ah. ” IAIN Ambon., 2022.
Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama. “ Data  Dispensasi  Kawin  Seluruh Indonesia Tahun 2021. ” Pusat Data Badilag, 2022.
——— . “ Data  Dispensasi  Kawin  Seluruh  Indonesia  Tahun  2022. ” Pusat  Data Badilag, 2023.
——— . “ Rekap  Data  Jenis  Perkara  Dispensasi  Kawin  Tahun  2022  Wilayah Hukum PTA SURABAYA. ” http://kinsatker.badilag.net, 2023.
Gushairi. “ Problematika  Dispensasi  Kawin  Di  Pengadilan  Agama. ” badilag.mahkamahagung.go.id, 2019.
Hasanah,  Rizkiyah. “ PENETAPAN  DISPENSASI  KAWIN  AKIBAT  HAMIL  PRA- NIKAH DITINJAU DARI ASPEK MAQASHID SYARI ’ AH. ” AKTUALITA 1, no. 1 (2018): 295 – 311.
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.
“ Hasil Penyelarasan Naskah Akademik: Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina. ” Badan Pembinaan Hukum Nasional . Jakarta: BPHN, 2019.
Kementerian  Koordinator  Bidang  Pembangunan  Manusia  Dan  Kebudayaan.
“ Mendesak! Jawa Timur Darurat Perkawinan
Anak. ” www.kemenkopmk.go.id, 2023.
Khallâf, Abd al-Wahhâb. ‘ Ilm Ushûl Fiqh . Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978.
Mubasyaroh. “ Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. ” YUDISIA :  Jurnal  Pemikiran  Hukum  Dan  Hukum  Islam 7,  no.  2 (2016). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161.
Mustofa, Ali. “ LAFAZ NIKAH MENURUT IMAM SYAFI ’ I PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH. ” AL-MA ’ LUMAT :  JURNAL  ILMU-ILMU  KEISLAMAN 1,  no.  2 (August 21, 2023): 52 – 62. https://doi.org/10.56184/jam.v1i2.376.
Muzaiyanah,  and  Anies  Shahita  Aulia  Arafah. “ Dispensasi  Nikah  Setelah Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Perspektif  Maqashid  Syariah. ” Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif 1, no. 2 (2021): 159 – 92.
OKTAVIANTI,  IBDARIA. “ PENERIMAAN  DISPENSASI  KAWIN  DI  PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG KELAS II TAHUN 2020-2022 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH. ” UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu., 2023.
Pramono,  Suwito  Eko,  Inaya  Sari  Melati,  and  Edi  Kurniawan. “ Fenomena Pernikahan  Dini  Di  Kota  Semarang:  Antara  Seks  Bebas  Hingga  Faktor Pengetahuan. ” Jurnal Riptek ( 13, no. 2 (2019). https://doi.org/https://doi.org/10.35475/riptek.v13i2.63.
Putri,  Retno. “ PERSEPSI  PERKAWINAN  USIA  DINI  DAN  PEMBERDAYAAN GENDER  (STUDI  KASUS  DESA  PANCAWATI  KECAMATAN  CARINGIN KABUPATEN  BOGOR). ” Sosioglobal :  Jurnal  Pemikiran  Dan  Penelitian Sosiologi 13, no. 1 (2018): 1 – 16.
Ratnasari,  Dwi,  Norma  Yuni  Kartika,  and  Ellyn  Normelani. “ INDIKATOR  YANG MEMPENGARUHI  PERNIKAHAN  DINI  DI  PROVINSI  KALIMANTAN SELATAN. ” Jurnal  Geografika  (Geografi  Lingkungan  Lahan  Basah) 2,  no.  1 (June 30, 2021): 35. https://doi.org/10.20527/jgp.v2i1.3169.
Saleh,  Abdul  Mun ’ im. Hubungan  Kerja  Usul  Al-Fiqh  Dan  Al-Qawa ’ id  Al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam . Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012.
Sholikhah, Siska Mar ’ atus. “ DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH  (STUDI  PADA  MASYARAKAT  KECAMATAN  PUDAK  KABUPATEN PONOROGO). ” IAIN Ponorogo, 2023.
Sinombor,  Sonya  Hellen. “ Tak  Cukup  Mengubah  Batas  Usia  Perkawinan. ” Kompas.com, 2023.
Syahri,  Akhmad,  and  Lailia  Anis  Afifah. “ Fenomena  Hamil  Di  Luar  Nikah  Di Kalangan  Remaja  Ditinjau  Dalam  Perspektif  Pendidikan  Islam. ” ATTARBIYAH 27 (December 2018): 1.
https://doi.org/10.18326/tarbiyah.v27i0.1-18.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fikih . Jilid II. Jakarta: Kencana, 2011.
Tirang,  Yutriana,  and  Iskandar  Ladamay. “ Pernikahan  Dini  Akibat  Pergaulan Bebas Remaja. ” In Prosiding Seminar NasionalPendidikan Dan Pembelajaran Bagi Guru Dan Dosen . Malang: Universitas Kanjuruhan Malang, 2019.
Ulfah, Isnatin. “ Ratusan Siswa Di Ponorogo Hamil Di Luar Nikah, Benarkah? Mari Cek Faktanya!! - Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. ” iainponorogo.ac.id,
2023.
UNICEF. “ Convention on the Rights of the Child Text, ” n.d.
Yelinarambe,  Jenny,  Ris  Artalina  Tambulon,  and  Khoirul  Kholik  Nasution.
“ SOSIALISASI  DAMPAK  MEDIA  SOSIAL  TERHADAP  PERNIKAHAN  DINI  DI SMP NEGERI 7 PADANGSIDIMPUAN. ” Jurnal Nuali 2, no. 3 (2023): 8 – 13.