## TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MELILIAN KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM

## Umi Purwanti
Staf Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sjakhyakirti Email: umi_purwanti@unisti.ac.id

## ABSTRACT
Transparency is one of the principles that can guarantee access or freedom for all people to obtain information about the administration and management carried out by the government. With the principle of transparency, it is hoped that the Melilian Village government, Gelumbang District, will manage the Village Fund transparently and involve the  Village  community.  This  study  aims  to  describe  the  management  of  Village  Funds  and  the  mechanisms  for managing Village Funds carried out by the Melilian Village Government, Gelumbang District, Muara Enim Regency. The method used in this research is descriptive qualitative method. Data collection techniques in this study include, observation, interviews and documentation. The results showed that the management of the Village Fund carried out by the Melilian Village government, Gelumbang District, was in accordance with the applicable laws and regulations and involved the community from the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages to  the  delivery  of  development  results.  Based  on  the  transparency  indicator,  it  shows  that  there  is  availability  of document  accessibility  as  well  as  completeness, clarity  and  convenience  for the  public  to  access information as  a whole with the installation of billboards and information boards at several points. This study concludes that Melilian Village, Gelumbang Subdistrict, has carried out the process of the Village Fund management mechanism in stages by involving several related elements including the people of Melilian Village, Gelumbang District.
Keywords: Transparency, Village Fund, Village Government

## ABSTRAK
Transparansi  merupakan  salah  satu  prinsip  yang  dapat  menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi  seluruh  masyarakat untuk  memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaraan  dan pengelolaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Dengan adanya prinsip transparansi diharapkan pemerintah Desa Melilian Kecamatan Gelumbang melakukan pengelolaan Dana Desa dengan transparan serta melibatkan masyarakat Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan  Dana  Desa  dan  mekanisme  pengelolaan  Dana  Desa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Desa  Melilian Kecamatan  Gelumbang  Kabupaten  Muara  Enim.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pengelolaaan  Dana  Desa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Desa  Melilian Kecamatan  Gelumbang  sudah  sesuai  dengan  peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku  serta  melibatkan masyarakat  mulai  dari  tahapan  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban sampai  dengan  penyerahan  hasil  pembangunan.  Berdasarkan  indikator  transparansi  menunjukan  bahwa  adanya ketersediaan  aksesibilitas  dokumen  serta  adanya  kelengkapan,  kejelasan  dan  kemudahan  bagi  masyarakat  untuk mengakses informasi secara menyeluruh dengan adanya pemasangan baliho dan papan informasi di beberapa titik. Penelitian ini  menyimpulkan  bahwa  Desa Melilian  Kecamatan  Gelumbang  sudah  menjalankan  proses  mekanisme pengelolaan  Dana  Desa  secara  bertahap  dengan  melibatkan  beberapa  unsur  terkait  termasuk  masyarakat  Desa Melilian Kecamatan Gelumbang.
Kata Kunci: Transparansi, Dana Desa, Pemerintah Desa

## A. PENDAHULUAN
Pelaksanaan pemerintahan yang baik ( good governance ) merupakan salah satu proses yang diterapkan  dalam  sebuah  organisasi,  baik organisasi swasta maupun pemerintahan untuk
menentukan  keputusan  dan  kebijakan  dalam sebuah lingkup organisasi. Tatalaksana pemerintahan yang baik, walaupun tidak dapat menjamin  sepenuhnya  segala  sesuatu  akan menjadi  sempurna  namun,  apabila  dipatuhi
jelas  dapat  mengurangi  penyalahgunaan kekuasaan  dan  korupsi.  Untuk  mewujudkan tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  tentunya diperlukan  sepuluh  prinsip-prinsip good governance .  Salah  satunya  adalah  prinsip transparansi.
Transparansi merupakan salah satu prinsip yang  dapat  menjamin  akses  atau  kebebasan bagi  seluruh  masyarakat  untuk  memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah, seperti  informasi  tentang  kebijakan,  proses pembuatan  dan  pelaksanaannya,  serta  hasil- hasil  yang  akan  dicapai.  Transparansi  adalah adanya  kebijakan  terbuka  bagi  seluruh pengawasan.  Sedangkan  yang  dimaksud dengan  informasi  adalah  adanya  informasi mengenai  setiap  aspek  kebijakan  pemerintah yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat (Krina, 2003).
Transparansi  dapat  mengatasi  munculnya monopoli  kekuasaan  pembuat  kebijakan. Dengan  adanya  transparansi, cheks and balance akan  dapat  difungsikan  dengan  baik. Menurut Moore (2008) transparansi juga dapat mengurangi  tingkat  penyimpangan  anggaran, seperti  korupsi.  Sehingga  upaya  untuk meningkatkan efisiensi dalam
penyelenggaraan pemerintah mudah diwujudkan. Transparansi keuangan dalam
pemerintahan  desa  menjadi  aspek  utama penentu  keberhasilan  dalam  pembangunan desa.  Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  No  60  Tahun 2014  Pasal  2  Tentang  Dana  Desa  dikelola secara  tertib,  taat  pada  ketentuan  peraturan perundang-undangan,  efisiensi,  ekonomis, efektif,  transparan,  dan  bertanggung  jawab dengan  memperhatikan  rasa  keadilan  dan kepatutan  serta  mengutamakan  kepentingan masyarakat setempat.
Pemerintah  desa  merupakan  lingkup  yang terkecil dalam sebuah pemerintahan  Republik Indonesia, oleh karena itu kepala desa maupun perangkat  desa  harus  dapat  memahami  tugas pokok  dan  fungsi  (tupoksi)  dalam  upaya meningkatkan kinerja pemerintah desa. Dengan  adanya  kinerja  yang  baik  dalam pemerintah  desa  program-program  yang direncanakan  oleh  pemerintah  desa  dapat
dijalankan secara efektif dan efisien. Pemerintah  desa  juga  memiliki  peran  penting dalam  pembagunan  desa.  Oleh  karena  itu transparansi  dalam  pengelolaan  dana  desa harus  dijalankan  secara  maksimal,  sehingga tujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat  dapat  terwujud  (Miftahuddin, 2018:2).
Berdasarkan  penjelasan  Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  (APBN).  Setiap  desa  akan mengelola  tambahan  anggaran  berupa  Dana Desa  yang  akan  diterima  secara  bertahap. Dengan  adanya  Dana  Desa  dapat  menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan semakin bertambah. Dengan bertambahnya pendapatan desa  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.
Namun  dengan  adanya  Dana  Desa  juga dapat  memunculkan  permasalahan  yang  baru dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa diharapakan  dapat  mengelola  dana  desa dengan  baik  sebagaimana  yang  telah  di jelaskan dalam peraturan perundang-undangan bahwasanya dana desa dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab  dengan  memperhatikan  rasa  keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Miftahuddin, 2018:2).
Berdasarkan  hasil  observasi  awal  yang dilakukan  di  Desa  Melilian  Kecamatan Gelumbang  merupakan  sebuah  desa  yang cukup  jauh  dari  pusat  kota,  oleh  karena  itu tidak  semua  masyarakat  Desa  Melilian Kecamatan  Gelumbang  memahami  apa  itu transparansi,  walaupun  pemerintah  Desa Melilian Kecamatan Gelumbang sudah memahami  apa  itu  transparansi,  akan  tetapi, masyarakat sendiri masih memahami transparansi  itu  dengan  pemahaman  mereka sendiri  bahwa  Dana  Desa  di  desa  tersebut sudah  transparansi  dalam  pengelolaannya. Adapun  karakteristik  dan  kondisi  sosial masyarakat Desa Melilian Kecamatan Gelumbang  jika  melihat  dari  segi  persatuan masyarakat  masih  terbilang  tinggi  dalam partisipasi  melakukan  musyawarah  untuk pembangunan  desa  dan  juga  sikap  gotong- royong yang masih kuat.
Berdasarkan pengamatan yang saya
lakukan  dengan menggunakan indikator transparansi bahwa  adanya  ketersediaan aksesibilitas  dokumen  seperti  dokumen  buku APBK dan buku realisasi anggaran Dana Desa yang  bisa  didapatkan  di  Kantor  Pemerintah Desa dan juga dirumah Kepala Desa yang telah tersusun  rapi  agar  mudah  untuk  diakses  oleh masyarakat.  Kemudian  adanya  kejelasan, keterbukaan serta kemudahan bagi masyarakat untuk  dapat  mengakses  informasi  tentang rincian anggaran Dana Desa dan juga hasil dari pembangunan  dengan  adanya  pemasangan baliho  di  beberapa  titik  yang  dilakukan  oleh pemerintah Desa Melilian Kecamatan Gelumbang.
Desa  Melilian  Kecamatan  Gelumbang menerima Dana Desa sejak tahun 2015. Dana Desa  yang  telah  diterima  sejak  Tahun  2015 tersebut  digunakan  untuk  empat  (4)  bidang yaitu  meliputi,  pemberdayaan  masyarakat, pembinaan  masyarakat,  pembinaan  sarana sosial dan prasarana (pembangunan).
Oleh  karena  itu  perlu  kiranya  untuk melakukan  penelitian  di  Desa  Melilian Kecamatan  Gelumbang  untuk  melihat  proses mekanisme dan transparansi pengelolaan Dana Desa.  Transparansi  dalam  pengelolaan  Dana Desa  sangat  dibutuhkan  untuk  mendukung pembangunan dan perkembangan desa menjadi lebih baik, Berdasarkan uraian diatas, maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  yang  berjudul  “Transparansi Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Melilian Kecamatan  Gelumbang  Kabupaten  Muara Enim.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka dapat  dirumuskan  fokus  dalam  penelitian  ini yaitu sebagai berikut :
1. Bagaimana  Mekanisme  pengelolaan  Dana Desa  di  Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim?
2. Bagaimana transparansi pengelolaan Dana Desa  di  Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim?

## B. KAJIAN PUSTAKA Teori Transparansi
Menurut  Ratminto  (Anggraini,  2013:4) menyatakan, bahwa transparansi dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah  dimengerti  oleh  seluruh  masyarakat. Transparansi  dapat  menjamin  akses  atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh
informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan  pelaksanaannya  serta  hasil  yang  dicapai dari  kebijakan  tersebut  (Rahmanurrasjid, 2008:85).  Transparansi  dibangun  berdasarkan kebebasan arus informasi. Proses dan informasi, secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi.
Transparansi  merupakan  suatu  tindakan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat dalam mengakses informasi. Sehingga dengan adanya transparansi dapat membangun kepercayaan masyarakat melalui adanya akses yang  memadai  untuk  mendapatkan  informasi yang  fakta  dan  akurat.  Keterbukaan  atau transparansi dapat  di artikan sebagai tindakan yang  memungkinkan  suatu  persoalan  dapat menjadi jelas, serta mudah untuk difahami oleh kalangan  masyarakat  dan  dapat  dibuktikan kebenarannya sehingga tidak ada lagi permasalahan (Mulyaningsih: 2019: 6).

## Indikator Transparansi
Adapun  indikator  transparansi  dalam model pengukuran pelaksanaan Good Governance menurut Kristianten (Mulyaningsih:  2019:  7)  transparansi  dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu : 1. Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen
2. Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi
3. Adanya keterbukaan proses
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

## Prinsip-Prinsip Transparansi
Humanitarian  Forum  Indonesia  (Irfan, 2017:18) mengemukakan ada enam (6) prinsip dalam transparansi yaitu sebagai berikut :
1. Adanya  informasi  yang  mudah  dipahami serta  dapat  diakses  mengenai  informasi dana, cara pelaksanaan, proses pelaksanaan,  serta  bentuk  bantuan  atau program.
2. Adanya  informasi  yang  dipublikasikan serta  adanya  media  yang  mengakses informasi  mengenai  proses  kegiatan  dan detail keuangan
3. Adanya  laporan  berkala  yang  disertai dokumen atau bukti mengenai pendayagunaan  sumberdaya  alam  dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum/publik.
4. Adanya laporan tahunan mengenai keuangan serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan  oleh  desa  dan  disertai  dengan dokumen atau bukti.
5. Adanya  Website  atau  media  yang digunakan dalam mempublikasikan
kegiatan yang dilakukan dalam organisasi desa
6. Adanya  Pedoman  dalam  melakukan penyebaran informasi.

## Pemerintahan Desa
Desa  merupakan  organisasi  pemerintahan terendah  dan  merupakan  suatu  organisasi pemerintahan yang secara langsung brhubungan  dengan  masyarakat.  Pemerintah Desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah Desa  merujuk pada  perangkat  desa  yang  terdiri  dari  Kepala Desa  dan  perangkat  desa  lainnya,  yang merupakan  bagian  integral  dari  aparatur Pemerintahan Indonesia (Taliziduhu,1983:50).
Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Dalam
pembangunan desa peran pemerintah  desa  sangat  penting  baik  dalam pembangunan  desa  maupun  pemberdayaan masyarakat,  sebagaimana  kita  ketahui  bahwa masyarakat  yang  lebih  mengetahui  apa  yang mereka  butuhkan  sampai  masyarakat  tersebut merasa  bahwa  hidupnya  sudah  terjamin,  adil, aman, dan sejahtera baik dari segi
perekonomian  maupun  pambangunan.  Ada beberapa  peran  pemerintah  desa  sebagai pelaksana pemerintah yaitu sebagai berikut : 1. Pengelolaan keuangan desa
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
3. Menggerakkan  pasrtisipasi  masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.
4. Pemberdayaan masyarakat desa

## Pengelolaan Keuangan Desa
Keuangan desa dapat didefinisikan sebagai semua  hak  dan  kewajiban  desa  yang  dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan  milik  desa  berhubung  dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tesebut (Soleh, 2015:3). Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun  2014  tentang  pengelolaan  keuangan desa  merupakan  keseluruhan  kegiatan  yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa. 1. Dalam  perencanaan  pembangunan  desa harus  diselenggarakan  dengan  melibatkan masyarakat  desa  dalam musyawarah perencanaan  pembangunan  desa.  Jika melihat dari segi
dokumentatif perencanaan  dan  pembangunan  desa tertuang  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes)  yang hanya  berlaku  selama  enam  tahun  dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) yang berlaku satu  tahun.  Rencana  Kerja  Pemerintah Desa merupakan rencana program kegiatan desa  yang  dijadikan  sebagai  acuan  dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa.
2. Pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa meliputi  beberapa  prinsip  yang  harus dipenuhi  yaitu  seluruh  penerimaan  dan pengeluaran  desa  harus  dilaksanakan melaui Rekening Kas Desa, untuk mencegah terjadinya penyelewengan keuangan  desa  pelaksanaan  kegiatan  desa harus  disertai  dengan  dokumen  sebagai bukti.
3. Penatausahaan  keuagan  desa  merupakan kegiatan  pencatatan  yang  dilakukan  oleh Bendahara  desa.  Kemudian  Bendahara diwajibkan  untuk  melakukan  pencatatan terhadap seluruh transaksi baik pengeluaran maupun penerimaan.
4. Pelaporan  memiliki  beberapa  Indikator yaitu:  kepala  desa  menyampaikan  laporan realisasi  pelaksanaan  APBDes  kepada Bupati/walikota,
Laporan
semester pertama  dilaporkan  paling  lambat  akhir bulan  Juli  tahun  berjalan,  Laporan  akhir tahun  dilaporkan  paling  lambat  bulan Januari tahun berikutnya.
5. Pertanggungjawaban, Indikator pertanggungjawaban meliputi, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa  kepada  bupati/walikota  sebagai pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan APBDes  terdiri  dari  pendapatan,  belanja serta  pembiayaan,  kemudian  laporan pertanggungjawaban  disampaikan  kepada masyarakat secara tertulis maupun melalui media  yang  dapat  diakses  dan  mudah dijangkau.

## Dana Desa
Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  Pasal  1  Tentang  Desa.  Dana  Desa “merupakan  dana  yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  yang  diperuntuhkan  bagi  Desa  yang ditransfer  melalui  Anggran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten/Kota  dan digunakan untuk membiayai seluruh penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan  baik”.  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Pasal  2  Tentang  Desa. Dana  Desa  harus  dikelola  secara  tertib,  taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan  dan  bertanggungjawab  dengan memperhatikan  rasa  keadilan  dan  kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  jenis  penelitian  deskriptif, penelitian  ini  bertujuan  dapat  memberikan gambaran  secara terarah dan  jelas baik secara lisan  maupun  tulisan  yang  didapatkan  dari hasil pengamatan perilaku yang diamati secara sistematis  yang  berkaitan  dengan  objek penelitian  dengan  memberikan  data  dan informasi  yang  akurat.  Informan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Bendahara Desa
4. Tokoh Masyarakat
5. Masyarakat

## Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi,  dalam  penelitian  ini  peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melihat kegiatan  yang dilakukan oleh pemerintah desa  dalam  melakukan  pengelolaan  dana desa.
2. Wawancara
3. Dokumentasi, dengan cara mengumpulkan  berbagai  pengetahuan baik  itu  dari  buku  yang  tersedia  di  desa Melilian  Kecamatan  Gelumbang  maupun jurnal penelitian yang dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian  data  yang  dapat  dikumpulkan dari  buku  laporan  tahunan,  browsur informasi, papan informasi, baliho, RPJMK,  APBDes,  maupun  RKPDes terkait  dengan  transparansi  pengelolaan dana  desa  di  desa  Melilian  Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

## Teknik Analisis Data
Menurut  Miles  dan  Huberman  kegiatan analisis  terdiri  dari  tiga  alur  kegiatan  yang terdiri  secara  bersamaan  yaitu  reduksi  data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Silalahi,2000:339).

## D. DATA DAN HASIL PENELITIAN
Mekanisme Pengelolaan Dana Desa di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang

## Kabupaten Muara Enim
Mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Melilian  Kecamatan  Gelumbang  pada  tahun 2019  diawali  dengan  melakukan  perencanaan APBK  desa  yang  diajukan  kepada  pihak kecamatan  dan  di  sampaikan  kepada  pihak DPM  atau  keuangan  daearah,  kemudian setelah  di  cek  kebenaran  dokumen  APBK maka dana itu dikeluarkan melalui rekomendasi  DPM  kepada  dinas  keuangan maka dinas keuangan akan melimpahkan dana tersebut  kepada  Bank  BPD  yang  terletak  di Desa Lembak.
Mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah Desa Melilian
Kecamatan Gelumbang  pada  tahun  anggaran  2019  yaitu setelah  dana  tersebut  dikeluarkan  oleh  pihak Bank maka  Desa  Melilian Kecamatan
Gelumbang Melakukan pra musyawarah untuk membahas
perencanaan dan proses pelaksanaan  pembangunan  desa  pada  tahun 2019  yang  akan  dilakukan  di  Desa  Melilian Kecamatan  Gelumbang.  Pencairan  anggaran Dana Desa pada tahun 2019 dilakukan secara bertahap  adapun  tahapan  yang  pertama  yaitu berjumlah  40%,  tahapan  kedua  berjumlah 40%, kemudian tahapan ketiga berjumlah 20%. Oleh  karena  itu  dana  yang  dicairkan  40% pertama  menjadi  modal  apa  yang  perlu dibangun  maka  itu  yang  didahulukan  untuk pelakanaan pembangunan desa.
Berdasarkan  hasil  penelitian  disimpulkan bahwa  mekanisme  pengelolaan  dana  desa  di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang diawali dengan  adanya  pembentukan  Tim  Pelaksana Kegiatan  (TPK)  desa  kemudian  melakukan tahapan-tahapan  yang  harus  diikuti  sebelum melakukan  pembangunan.  Dalam  melakukan perencanaan pemerintah Desa Melilian Kecamatan  Gelumbang  selalu  melibatkan masyarakat  untuk  memberikan  saran  dan masukan untuk pembangunan desa.
1. Perencanaan
Dalam  proses  perencanaan  pembangunan Desa  Melilian  Kecamatan  Gelumbang  sudah tertuang  didalam  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Rencana Kerja  Pembangunan  Desa  (RPJMDes)  akan
menjadi  petunjuk  dalam  pembangunan  Desa Melilian Kecamatan Gelumbang dalam jangka waktu satu tahun berjalan. Berdasarkan dalam peraturan  desa,  Rencana  Kerja  Pembangunan Desa  (RKPDes)  akan  menjadi  dokumen  yang utama dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan  bahwa  perencanaan  pelaksanaan pembangunan  Desa  Melilian  Kecamatan Gelumbang  sudah  melibatkan  beberapa  unsur yang terkait terutama dari kalangan masyarakat untuk melakukan musyawarah pra pembangunan  agar  sesuai  dengan  prioritas yang dibutuhkan masyarakat. Tujuan melakukan musyawarah yaitu agar pembangunan  sesuai  dengan  apa  yang  telah disepakati  bersama  sehingga  pembangunan dapat  berjalan  secara  efektif  dan  efisien. Berikut adalah siklus dari  musyawarah dalam perencanaan  pembangunan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  Desa  Melilian  Kecamatan Gelumbang.
Pertama  dilakukan,  Musyawarah  Dusun (Musdus) karena musyawarah yang dilakukan di  dusun  dapat  menentukan  kebutuhan  dari masyarakat  masing-masing  desa.  Kemudian tahapan kedua dilakukan dengan  mengadakan Musyawarah  Desa  (Musdes)  di  dalam musyawarah ini membahas dan mengumpulkan  laporan  dari  masing-masing dusun mengenai arah pembangunan, kemudian pembahasan  dilanjutkan  dengan  melihat kembali Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDes) untuk digunakan didalam penyusunan Rencana Kerja
Pembangunan  Desa  (RKPDes).  Sedangkan tahapan yang terakhir mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang),  musyawarah  ini  merupakan forum tertingi yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk membahas dan membuat keputusan rancanangan RKPDes.

## 2. Pelaksanaan
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor  49  Tahun  2016 menjelaskan  tentang  tata  cara  pengalokasian, penyaluran,  penggunaan,  pemantauan  dan evaluasi  Dana  Desa.  Proses  penyaluran  dana desa  diawali  dengan  pemindahan  buku
Rekening  Kas  Umum  Negara  (RKUN) kedalam  Rekening  Kas  Umum  Daerah (RKUD)  kemudian  selanjutnya  melakukan pemindahan  dari  buku  Rekening  Kas  Daerah (RKD)  menjadi  buku  Rekening  Kas  Desa (RKD).  Sedangkan  pencairan  dana  desa  di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang dilakukan  dengan  dua  (2)  cara  yaitu  melalui transfer dan cash. Dalam melakukan pembelian bahan-bahan material untuk pembangunan  pembayaran  melalui  ditransfer, kemudian  dana  cash  hanya  digunakan  untuk upah  tukang  yang  kita  sediakan  di  bendahara desa.
Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa  Desa  Melilian  Kecamatan  Gelumbang Kabupaten  Muara  Enim  melakukan  seluruh penerimaan dan pengeluaran untuk pembangunan  desa  hanya  menggunakan rekening  kas  desa.  Selanjutnya  pengambilan uang  secara  cash  hanya  dilakukan  untuk beberapa  keperluan  seperti  untuk  ongkos tukang.  Kemudian  dengan  adanya  sistem pengelolaan  keuangan  desa  secara  terarah dapat  terciptanya  tatalaksana  pemerintahan yang baik ( Good Governance ). Dengan adanya sitem pengelolaan keuangan yang baik tersebut akan  lebih  memungkinkan  transparansi  itu akan terjamin adanya.

## 3. Penatausahaan
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  (Permendagri) Pasal  35  menjelaskan  bahwa  Penatausahaan dilakukan  oleh  bendahara  Desa.  Dalam melakukan  penatausahaan  Bendahara  desa berkewajiban  melakukan  pencatatan  setiap penerimaan  dan  pengeluaran  dana  serta melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan secara  tertib  dan  disertai  dengan  bukti-bukti. Bendahara  desa  juga  memiliki  kewajiban mempertanggungjawabkan uang tersebut melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut akan disampaikan  setiap  bulannya  kepada  kepala desa  dan  paling  lambat  tanggal  10  bulan berikutnya.
Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa  penatausahaan  yang  dilakukan  oleh
pemerintah Desa Melilian Kecamatan Gelumbang dilakukan secara bertahap dengan pengambilan  dana  secara  merata  untuk  setiap pembangunan  desa  meliputi,  pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  dan pembinaan  masyarakat  desa.  Pemerintah  desa memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam melakukan  pencatatan  baik  itu  penerimaan maupun  pengeluaran  dan  juga  melakukan penutupan  buka  pada  setiap  akhir  bulannya, yang dibuat secara terperinci di dalam buku kas umum,  buku  bank,  dan  buku  pemasukan. Dengan  adanya  pencatatan  yang  baik  akan memudahkan pemerintah desa dalam melakukan pelaporan. Pencatatan juga di buat secara  tertulis  guna  untuk  menjadi  cadangan jika  ada  masalah  dalam  proses  komputer. Maka,  untuk  penatausahaan  Dana  Desa dilakukan  dengan  sistem  keuangan  desa  yang saling  terhubung  dengan  Rekening  Kas  Desa (RKD). Kemudian setiap pengambilan maupun pengeluran dan pemasukan dana baik itu dana yang  sudah  ditransfer  atau  penarikan  secara tunai harus disertai dengan bukti sebagai Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

## 4. Pelaporan
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  (Permendagri) Nomor  113  Tahun  2014  tentang  pengelolaan keuangan desa. Kepala desa memiliki kewajiban  untuk  menyampaikan  laporan realisasi  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDes)  kepada  Bupati /Walikota  berupa  laporan.  Laporan  semester pertama yang  berupa laporan  realisasi Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes) kemudian laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut disampaikan paling  lambat  pada  akhir  bulan  Juli  tahun berjalan.  Sedangkan  laporan  semester  akhir tahun  diisampaikan  paling  lambat  pada  akhir bulan Januari pada tahun berikutnya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa  bentuk  pelaporan  yang  dilakukan  oleh pemerintah Desa Melilian Kecamatan Gelumbang  dilakukan  secara  bertahap  mulai
dari sebelum pembangunan 0% sampai dengan hasil  pembangunan  100%.  Kemudian  dalam setiap  pencairan  Dana  Desa  pemerintah  desa harus  melampirkan  buku  laporan  realisasi Dana  Desa.  Kemudian  laporan  realisasi  Dana Desa  juga  dicantumkan  didalam  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Desa  (APBDes), untuk  disampaikan  kepada  DPM  melalui camat.

## 5. Pertanggungjawaban
Dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama  dalam  pengelolaan  Dana  Desa  tentu harus adanya pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  oleh pemerintah desa terutama pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang terkait. Pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh pemerintah desa yaitu harus membuat laporan tentang  pengelolaan  Dana  Desa.  Prinsip tatalaksana  pemerintah  yang  baik  ( good governance) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada satu pihak atau pihak pemerintah saja, akan tetapi harus disampaikan kepada seluruh masyarakat  desa  dengan  harapan  tidak  ada terjadinya perselisihan antar pihak masyarakat dan pemerintah desa.
Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa  pertanggungjawaban  yang  dilakukan oleh  pemerintah  Desa  Melilian  Kecamatan Gelumbang  terkait  dengan  pengelolaan  Dana Desa yaitu pemerintah desa telah mempersiapkan  dokumen-dokumen  tentang rincian  dan  realisasi  penggunaan  maupun pengelolaan Dana Desa. Kemudian dokumen- dokumen tersebut disampaikan kepada pemerintah  pihak-pihak  yang  terkait  baik kepada pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten/kota.
Pertanggungjawaban  juga  harus  disampaikan kepada masyarakat secara jujur, jelas, dan adil seperti adanya papan informasi maupun baliho tentang  penyelenggaraan  pembangunan  desa untuk  mencegah  terjadinya  kecurigaan  dan perselisihan didalam masyarakat dan pemerintah  desa.  Maka  dapat  disimpulkan bahwa  mekanisme  pengelolaan  Dana  Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Melilian Kecamatan Gelumbang sudah terapkan dengan baik  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang-
undangan  maupun  ketentuan-ketentuan  yang belaku.  Kemudian  proses  pengelolaan  Dana Desa  pemerintah  Desa  Melilian  Kecamatan Gelumbang juga sudah melibatkan masyarakat yang  dimulai  dari  tahapan  prencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan tahapan pertanggungjawaban.
Transparansi  Pengelolaan  Dana  Desa  di Desa  Melilian  Kecamatan  Gelumbang Kabupaten Muara Enim.
1. Adanya Ketersediaan Aksesibilitas Dokumen Indikator yang pertama yaitu dapat diukur dengan  adanya  ketersediaan  aksesibilitas dokumen untuk meghindari terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan dalam proses pengelolaan Dana Desa. Ketersediaan aksesibilitas  dokumen  diharapkan  juga  dapat memudahkan masyarakat desa untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan kegiatan  pembangunan  desa  yang  dilakukan oleh  pemerintah  desa.  Dari  hasil  penelitian diketahui  bahwa  pemerintah  desa  selalu menyediakan  dokumen  dalam  bentuk  buku yaitu  buku  tentang  realisasi  anggaran  yang tertuang didalam APBDes setiap tahunnya, dan buku  tersebut  sudah  dituangkan  ke  dalam baliho  untuk  di  pasang  di  desa  supaya masyarakat  mengetahui  kemana  anggaran  itu dihabiskan.
2. Adanya  Kejelasan  dan  Kemudahan  Akses Informasi
Indikator yang kedua dapat diukur dengan adanya  kejelasan  dan  kelengkapan  informasi yang disediakan oleh pemerintah desa menjadi hal  yang  sangat  penting  untuk  diketahui  oleh masyarakat. Kemudian pemerintah desa harus dapat  memberikan  informasi  yang  jelas mengenai proses pelaksanaan pengelolan Dana Desa  dengan  cara  melakukan  pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Dari hasil  penelitian  diketahui  bahwa  warga  selalu mendapat informasi dari  Kepala Desa tentang kapan,  dimana  dan  pembangunan  apa  yang akan  dilakukan,    terkadang  masyarakat  dan perangkat desa ikut serta dalam pembangunan sampai  selesai.  Setelah  pembangunan  selesai, di dalam rapat hasil pembangunan diumumkan oleh perangkat desa termasuk tentang anggarannya.
3. Adanya Keterbukaan Proses
Indikator  ketiga  dapat  diukur  berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 2 tentang keterbukaan informasi menyatakan  bahwa  badan  publik  termasuk pemerintah  desa  berkewajiban  menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat desa mempunyai  hak  untuk  mengetahui  proses pengelolaan  Dana  Desa  secara  menyeluruh. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perangkat  Desa  telah  menyediakan  informasi tentang  pembangunan  desa  dengan  baik,  baik itu  melalui  baliho  maupun  papan  informasi. Informasi tersebut sudah disertai dengan total anggaran.
4. Adanya Kerangka Regulasi Yang
Menjamin
Indikator  yang  keempat  dapat  diukur dengan  adanya  kerangka  regulasi  yang menjamin  transparansi,  pengelolaan  Dana Desa  pada  dasarnya  sudah  diatur  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Kemudian selain regulasi dan pertanggungjawaban  pemerintah  desa  juga harus  membuat  laporan  rincian  anggaran beserta  dokumen  pendukung  dalam  setiap kegiatan proses pembangunan yang dilaksanakan  dengan  disertai  dokumen.  Dari hasil  penelitian  diketahui  bahwa  sudah memiliki  kerangka  yang  jelas  dan  sudah transparansi dalam pengelolaan. Hal ini terlihat dari masyarakat diikutsertakan dalam kegiatan musyawarah pembangunan desa dari perencanaan hingga ke serah terima pembangunan.
Berdasarkan  beberapa  indikator  diatas dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintah  Desa Melilian Kecamatan Gelumbang sudah menerapakan  keempat  indikator  transparansi tersebut  serta  melakukan  tranparansi  dengan melibatkan sejumlah masyarakat yang dimulai dari proses perencanaan pembangunan sampai dengan  penerimaan  dan  penyerahan  hasil pembangunan.  Pemerintah  desa  melakukan transparansi  dengan  melakukan  musyawarah bersama masyarakat dan tokoh-tokoh yang lain untuk membahas pembangunan apa yang akan dilaksanakan  dengan  anggaran  yang  telah
dicairkan  oleh  pemerintah  baik  itu  dana  yang bersumber dari APBN maupun APBDes. Akan tetapi dalam musyawarah maupun pengawasan tersebut hanya diwakilkan oleh ketua seksi saja seperti, ibu PKK, ketua Linmas, ketua Karang Taruna,  ketua  Ibu  pengajian,  ketua  pemuda, ketua ibu kader. Kemudian perwakilan tersebut yang menyampaikan keluh kesah atau aspirasi dari masyarakat yang berada dibawah pimpinannya.  Kemudian  pemerintah  desa memberikan informasi mengenai
pembangunan tersebut melalui papan informasi  maupun  baliho  dengan  jujur  dan benar sesuai dengan kenyataan.
Dari  beberapa  pemaparan  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  berdasarkan  Undang- undang  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang Keterbukaan  Informasi  Publik,  Desa  Melilian Kecamatan  Gelumbang  sudah  menerapkan prinsip  transparansi  walaupun  belum  berjalan 100%  namun,  transparansi  sudah  dilakukan 75%  dengan  mengikutsertakan  masyarakat dalam  kegiatan  musyawarah  mulai  dari perencanaan pembangunan desa sampai dengan  serah  terima  hasil  pembangunan masyarakat juga diikut sertakan.
Usaha pemerintah Desa Melilian Kecamatan  Gelumbang  dalam  memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat desa tentang  penyelenggaraan  pemerintahan  baik itu  informasi  mengenai  perencanaan  sampai dengan  hasil  kegiatan  yang  telah  dilakukan masih dilakukan secara manual. Penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan dengan  adanya  papan  informasi  dan  baliho yang memberikan penjelasan secara terperinci agar masyarakat mudah memahaminya. Namun,  pada  masa  modern  ini  Desa  Melilian Kecamatan  Gelumbang  belum  menggunkan teknologi  seperti,  belum  tersediannya website yang  dapat  memberikan  informasi  secara menyeluruh  kepada  masyarakat  yang  berada diluar  Desa  Melilian  Kecamatan  Gelumbang serta  masyarakat  yang  ingin  mengakses informasi  tentang  pengelolaan  dan  kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa Melilian Kecamatan Gelumbang.

## E. PENUTUP
Kesimpulan
1. Mekanisme  pengelolaan  Dana  Desa  di Desa  Melilian  Kecamatan  Gelumbang Kabupaten  Muara  Enim  sudah  dilakukan berdasarkan  Undang-undang  Nomor  113 Tahun  2014.  Hal  ini  terlihat  baik  pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan maupun pertanggungjawaban.
2. Dalam  proses  pengelolaan  Dana  Desa pemerintah juga sudah melibatkan masyarakat Desa.
3. Desa  Melilian  Kecamatan  Gelumbang sudah transparan. Kemudian dalam pengelolaan  keuangan  Dana  Desa  sudah sesuai  dengan  perundang-undangan  yang dilakukan dengan transparansi.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin Rahmanurrasjid,  skripsi.  “ Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan
Pemerintahan  Yang  Baik  Di  Daerah” .
Semarang:  2008.  (Diakses  pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 13:41).
Arista Widiyanti skripsi :  “ Akuntabilitas  Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana
Desa  (Studi  Pada  Desa  Sumberejo  Dan Desa  Kandung  Di  Kecamatan  Winogan Kabupaten Pasuruan)”. Fakultas Ekonomi Universitas  Islam  Negeri (UIN)  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang. 2017.
Dwi  Ristya  Anggraini.  2013. Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan  Anggaran  Dana  BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII. Surabaya. , Vol 1, No 2,  Agustus.  ISSN  :  2303-34IX (Diakses pada  tanggal  9  Oktober  2019  pukul 15:30).

## I  Wayan  Irvan  M,  skripsi  :  “
Penerapan Transparansi  Pengelolaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa,  Studi Kasus  Desa  Sidoharjo  Kecamatan  Way Panji  Kabupaten  Lampung  Selatan” . Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik Uiversitas Lampung. 2017
Lalolo Krina. L. 2003, Indikator & Alat Ukur Prinsip  Akuntabilitas,  Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good  Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan  Nasional.  LAN  dan BPKP.2003, Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta:LAN RI.
Lutfiyah  dan  Fitrah  M.  2017, Metodelogi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan  Kelas  &  Studi  Kasus. Jawa
Barat : Cv Jejak. Miftahuddin,  skripsi:  “ Akuntabilitas  Dan Transparansi
Pemerintah
Desa

## Terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa”.
Fakultas  Ekonomi  Universitas  Islam Indonesia, Yogyakarta 2018.
Moore Barrington. 2008, Instrumen Penilaian Mandiri  Dalam  Pelayanan  Publik Di Provinsi  Daerah  Istimewa  Jogjakarta , Magister Administrasi Publik Universitas  Gadjah  Mada  ;  Centre  for Policy Studies, Partnership for Governance Reform.
Peraturan  lengkap  desa.  Undang-Undang Rebublik Indonesia Nomor.  6  Tahun 2014. Jakarta. Sinar Grafika
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  RI Nomor  60  Tahun  2014  Sebagaimana Telah  Diubah  Dengan  PP  No  22 Tahun 2015 Dan PP No 8 Tahun 2016 Tentang Dana  Desa  Yang  Besumber  Dari Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Negara. 2014 : Jakarta.

## Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor
113  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan
Keuangan Desa
Undang-undang  Nomor  14  Tahun  2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Rochmansja  Heru  dan  Soleh  C,  2015.
Pengelolaan Keuangan Desa . Bandung:
Fokusmedia.
Sugiyono.
2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . Bandung : PT Alfabet.