Volume 6 Nomor 1 (2024)   801 – 810   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5621

## Implementasi Undang-undang Perkawinan Tentang Pernikahan Dini di KUA Bangkalan Madura
Riza Siptia Wulandari, Muhammad Hipni
Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura
20071110042@student.trunojoyo.ac.id, muhammad.hipni@Trunojoyo.ac.id

## ABSTRACT
Since Law Number 16 of 2019 concerning Marriage was enacted in Indonesia. However, its  implementation  in  the  Bangkalan  district  community  has  been  ongoing,  especially  with regard to laws governing marriage registration and the minimum age of marriage. Cultural, educational, economic, and religious factors are one of the causes of the large number of early marriages in Bangkalan Regency that are still taking place below the predetermined minimum age of marriage, which is 19 years for men and 19 years for women. This research uses qualitative research  methods,  utilizing  primary  and  secondary  data  sources,  document  studies  and interviews  as  data  collection  approaches.  Descriptive  analytical  techniques  are  used  for  data analysis.  The  study  aimed  to  ascertain  the  extent  to  which  the  Office  of  Religious  Affairs  has suppressed the rise in early marriage. The impact of this problem will be examined in a number of  research  issues,  including  the  role  of  the  Office  of  Religious  Affairs  in  minimizing  early marriage in Bangkalan Regency and its consequences. Therefore, the Office of Religious Affairs (KUA) plays a role in reducing cases of early marriage by paying attention to all requirements that must be met by prospective brides, holding weddings, and socializing with the community through counseling and guidance to increase knowledge and understanding of marriage law.
Keyword: Marriage Act, Early-age Marriage, Role KUA

## ABSTRAK
Sejak  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perkawinan  diberlakukan  di Indonesia.  Implementasi  di  masyarakat  kabupaten  Bangkalan  telah  berlangsung,  terutama yang  berkaitan  dengan  undang-undang  yang  mengatur  pencatatan  pernikahan  dan  usia minimum pernikahan. Faktor budaya, pendidikan, ekonomi, dan agama menjadi salah satu penyebab  banyaknya  pernikahan  dini  di  Kabupaten  Bangkalan  yang  masih  berlangsung  di bawah usia minimum pernikahan yang telah ditentukan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun  untuk  perempuan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif, memanfaatkan  sumber  data  primer  dan  sekunder,  studi  dokumen  dan  wawancara  sebagai pendekatan  pengumpulan  data.  Teknik  analitik  deskriptif  digunakan  untuk  analisis  data. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memastikan  sejauh  mana  Kantor  Urusan  Agama  telah meminimalisir  kenaikan  pernikahan  dini.  Dampak  dari  problematika  ini  akan  dikaji  dalam sejumlah  isu  penelitian,  termasuk  peran  Kantor  Urusan  Agama  dalam  meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan dan konsekuensinya. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama  (KUA)  berperan  dalam  mengurangi  kasus  pernikahan  dini  dengan  memperhatikan seluruh persyaratan yang harus dipenuhi calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan, dan  mensosialisasikan  kepada  masyarakat  melalui  penyuluhan  dan  bimbingan  untuk meningkatkan edukasi8 dan pemahaman hukum perkawinan.
Kata Kunci: Undang-undang Perkawinan, Pernikahan dini, Peran KUA

## PENDAHULUAN
Dalam proses perkembangan manusia membutuhkan pasangan hidup yang dapat melahirkan keturunan yang mereka inginkan. Tujuan dari pernikahan yakni, menurut  Pasal  1  Undang-undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974,  adalah  untuk mewujudkan  keluarga  atau  rumah  tangga  yang  kekal  dan  penuh  sukacita berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Archida Maulia & Saptatinignisih, 2020). Ini adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan  istri.  Pernikahan  diusia  muda  adalah  pernikahan  yang  tidak  sesuai  dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi laki-laki dan perempuan hanya bisa menikah jika keduanya berusia di atas 19 tahun (Ton et al., 2020).
Beberapa masyarakat di Madura mengklaim bahwa pernikahan muda adalah hal  biasa  karena  merupakan  kebiasaan  yang  telah  diwariskan  dari  generasi  ke generasi.  Sebagian  besar  kiai  dan  tokoh  masyarakat  di  Kabupaten  Bangkalan mengizinkan  pernikahan  muda  selama  calon  pasangan  telah  mencapai  usia  baligh saat  masih  di  bawah  umur.  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  yang  terbaru menjelaskan bahwa usia legal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.  Namun,  usia  bukanlah  faktor  yang  diabaikan  oleh  masyarakat  kabupaten Bangkalan. Bahkan, pernikahan di usia muda tidak terlalu dihiraukan di Kabupaten Bangkalan Madura dan menikah diusia muda bukan menjadi hal yang tabu, karena masyarakat  dipengaruhi  oleh  sejumlah  faktor,  termasuk  faktor  budaya,  ekonomi, pendidikan,  dan  agama.  Ketika  faktor  ini  terpenuhi  dan  keluarga  menemukan kecocokan  antara  keduanya,  maka  keluarga  langsung  segera  menetapkan  tanggal pernikahan untuk pasangan. Orang Madura percaya bahwa menikah muda bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan, apalagi diperdebatkan karena, telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, sehingga tidak dapat disangkal bahwa pernikahan dini masih banyak  dilakukan  di  kalangan  orang  Madura  (Mustangin,  komunikasi  pribadi,  21 September 2023).
Pernikahan  di  bawah  umur  masih  dilakukan  di  masyarakat  Kabupaten Bangkalan Madura, di mana pernikahan dini adalah hal biasa. Mengingat pernikahan dibawah  umur  masih  dianggap  sebagai  cara  yang  relatif  mudah  terjadinya  sebuah masalah, Kantor Urusan Agama (KUA) dituntut untuk berperan dalam meminimalisir kejadian  pernikahan  di  bawah  umur.  Karena  letaknya  di  tingkat  kecamatan  dan terpapar  langsung  dengan  masyarakat.  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)    merupakan pelaksana  Kementrian  Agama  yang  bertanggung  jawab  dalam  urusan  perkawinan yang  berhadapan  dengan  masyarakat  (Fuadhi,  2019).  Untuk  mengurangi  jumlah pernikahan di bawah umur, Kantor Urusan Agama (KUA) memeriksa apakah calon pengantin  sudah  memenuhi  semua  persyaratan  untuk  melasungkan  sebuah pernikahan, serta memberi arahan dengan cara pembinaa melalui penyuluhan agar dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang UU perkawinan.

## METODE PENELITIAN
Pada tanggal 21 September 2023 di Kabupaten Bangkalan, Madura, penelitian ini  dilakukan.  Latar  belakang  menentukan  lokasi  ini  karena  tingginya  angka pernikahan dini di wilayah Kabupaten Bangkalan Madura. Salah satunya disebabkan karena faktor budaya, di mana orang tua sering menjodohkan anak-anak mereka yang usianya masih belum mencukupi.  Penelitian ini mengutamakan proses komunikasi mendalam  antara  peneliti  dengan  fenomena  yang  dibahas  agar  dapat  lebih memahaminya  melalui  penggunaan  pendekatan  kualitatif  dalam  penelitian  ilmiah. Sumber data, termasuk data primer dan sekunder, data primer dikumpulkan melalui wawancara  langsung  dan  observasi.    Sedangkan  sumber  data  sekunder  melalui sumber data sebelumnya yang telah ada seperti dokumen penting, situs web, buku dan  sebagainya.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan purposive  sampling atau strategi pengambilan sampel sumber data dengan berbagai pertimbangan tertentu. Pertimbangan  tertentu  yakni  mereka  yang  dianggap  paling  mengerti  mengenai fenomena yang ada dan diharapkan bisa memudahkan peneliti dalam mencari situasi sosial  yang  ada.  Kepala  KUA  menjadi  informan  kunci  untuk  penelitian  ini  dimana mereka yang memiliki berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  bahwa  KUA  Kabupaten Bangkalan Madura telah menerapkan peraturan Undang-undang perkawinan tentang pernikahan  dini  yakni  UU  No  16  tahun  2019.  Fakta  di  lapangan  ditemukan  angka pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan cukup tinggi peningkatan antara tahun ke tahun alasannya dapat dilihat dari faktor budaya, faktor agama, faktor ekonomi dan faktor pendidikan yang merupakan penyebab tingginya kasus pernikahan dini.

## Tabel 1. Jumlah Data pernikahan Dini di Bangkalan Madura
NO  TAHUN JUMLAH 1 2018 13 2 2019 28 3 2020 119 4 2021 117 5 2022 134 TOTAL 411 Sumber: Pengadilan Agama Bangkalan, 25 Oktober 2023
Dari  Hasil  Tabel  di  atas  bisa  disimpulkan  bahwasannya  jumlah  pernikahan usia  dini  di  Kabupaten  Bangkalan Madura mengalami  kenaikan angka. Dilihat dari tahun  2018  sampai  tahun  2020  jumlah  data  pernikahan  dini  mengalami  kenaikan yang begitu signifikan. Akan tetapi pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan yakni 117 dibandngkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 119 dan pada tahun 2022 kembali mengalami lonjakan yang cukup tinggi yakni mencapai 134. Total dari jumlah pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan Madura dalam 5 tahun terakhir dari 2018-
Volume 6 Nomor 1 (2024)   801 – 810   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5621
2022 mencapai 411 apabila kita cermati tentunya jumlah pernikahan dini semakin meningkat  setelah  diterapkannya  undamg-undang  perkawinan  No  16  tahun  2019 dimana  batas  minimal  umur  pernikahannya  menjadi  19  tahun  bagi  laki-laki  dan perempuan  dibandingkan  pada  penerapan  undang-undang  terdahulu  No  1  tahun 1974 yakni dimana batas minimal umur pernikahan yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Maka implementasi undang-undang perkawinan terbaru No  16  tahun  2019  masih  belum  cukup  berhasil  untuk  meminimalisir  ternjadinya pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan Madura.

## Pernikahan Usia Dini di Bangkalan Madura
Pernikahan  dini  adalah  pernikahan  di  mana  para  pihak  menikah  sebelum cukup usia sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Undang-undang Perkawinan No.  16/2019  amandemen  UU  No.  1/1974,  yang  sebelumnya  batas  usia  yang diperbolehkan  16  tahun  bagi  wanita  dan  19  tahun  bagi  pria,  setelah  terdapat perubahan  atas  Undang-undang  tersebut  maka  pria  dan  wanita  harus  berusia  19 tahun.  Perubahan  ini  menunjukkan  bahwa  pernikahan  dini  membutuhkan pertimbangan serius dari pemerintah dan berbagai tingkat masyarakat. Ini berlaku untuk  semua  masyarakat.  Seorang  anak  dianggap  belum  dewasa  dari  perspektif hukum  jika  mereka  belum  memenuhi  standar  usia  yang  disebutkan  di  atas (Kurniawati, N., & Sari, 2020).
Pernikahan  dibawah  umur  semakin  banyak  dikarenakan  beberapa  faktor yang  sangat  berpengaruh  yakni  faktor  dari  diri  sendiri,  orang  tua  dan  lingkungan. Fenomena  pernikahan  dini  sudah  menjadi trend dikalangan  remaja,  bukan  hanya terjadi di pedesaan maupun dikota-kota besar. Remaja dengan berbagai motivasi kini menggunakan kejadian ini sebagai trend atau strategi. Saat ini, banyak remaja ingin menikah,  seperti  yang  dilakukan  banyak  orang  tua  di  masa  lalu  ketika  anak-anak mereka  masih  muda.  Pernikahan  di  bawah  umur  dalam  hal  ini  para  remaja diharapkan mempunyai kesiapan dalam menghadapi berbagai persoalan diantaranya kesiapan mental, spiritual, dan hingga materi. Para remaja yang menikah dini belum sepenuhnya    memahami  tentang  pernikahan,  keluarga,  dan  mengatasi  manajemen konflik yang baik untuk mencegah pertengkaran dalam keluarga yang dapat merusak keharmonisan pernikahan (Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, 2021).

## Implementasi  Undang-undang  Perkawinan  tentang  Pernikahan  Dini  di  KUA Bangkalan Madura
Karena  letaknya  di  tingkat  kecamatan  dan  terpapar  langsung  dengan masyarakat,  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  berfungsi  sebagai  kepala  pelaksana Kementrian Agama di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) berperan  dalam  mengurangi  jumlah  pernikahan  di  bawah  umur  dengan memperhatikan  semua  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  calon  pengantin, melangsungkan perkawinan, dan membimbing melalui ceramah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan (Fuadhi, 2019). Dasar  hukum  perkawinan  menurut  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) yang rumusannya
“Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi “Perkawinan menurut  Hukum  Islam  adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau miitsaaqan  ghaliizhan  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya merupakan ibadah”. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan standar peraturan yang harus dipatuhi oleh perkawinan di Indonesia (Luthfia Ayu Azanella, 2022).
Undang-undang  pernikahan  dini  No.  16  Pasal  7  ayat  (1)  tahun  2019,  yang menyatakan  bahwa  pernikahan  hanya  diperbolehkan  jika  pria  dan  wanita  telah mencapai usia 19 tahun, telah diberlakukan di KUA Bangkalan, Madura. Berdasarkan penelitian, sistem yang diterapkan KUA Bangkalan Madura akan menolak otomatis ketika  data  calon  pengantin  tidak  sesuai  dengan  persyaratan  hukum.  Apabila pasangan calon pengantin tersebut ditolak, maka pihak calon pengantin mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat. Setelah permohonan selesai, maka mereka  bisa  melakukan  pendaftaran  pernikahan  dengan  mencantumkan  surat putusan  dispensasi  nikah  yang  diberikan  oleh  Pengadilan  Agama  kepada  Kantor Urusan Agama yang dituju (Umah, 2020).
Ketentuan batas usia pernikahan di sebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan pada Pasal 15 ayat (1) bahwa:
“U ntuk  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah  tangga,  perkawinan  hanya  boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam  Pasal  7  Undang-undang  Nonor  16  tahun  2019  yakni  calon  suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, dan 19 tahun calon istri ”.
Kebijakan tersebut didasarkan untuk pertimbangan kemaslahatan keluarga dan  perkawinan  dalam  berumah  tangga.  Ini  sesuai  dengan  aturan  yang  diuraikan dalam undang-undang perkawinan, yang menyatakan bahwa calon pengantin harus matang  secara  emosional  dan  fisik  untuk  memenuhi  tujuan  pernikahan  yang dimaksudkan,  menghindari  perceraian,  dan  menghasilkan  anak-anak  yang  sangat baik dan sehat. Dalam pengertian ini, Undang-undang Perkawinan menetapkan usia minimum di mana pria dan wanita dapat menikah (Zulkifli, komunikasi pribadi, 21 September 2023).

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini
Beberapa orang di Bangkalan Madura mengklaim bahwa pernikahan muda adalah  hal  yang  biasa  dan  bahkan  telah  menjadi  budaya  karena  kebiasaan  yang diturunkan dari generasi ke generasi. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pernikahan muda termasuk faktor ekonomi, budaya, pendidikan, dan agama.  Dalam masyarakat  Bangkalan,  ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  pernikahan  dini diantaranya:
Volume 6 Nomor 1 (2024)   801 – 810   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5621

## 1. Faktor Budaya
Tidak dapat dipungkiri bahwa peran kiai, atau ulama, dalam pernikahan tidak terlepas atas nilai-nilai prinsip budaya yang ada. Orang Bangkalan memiliki kebiasaan  menjodohkan  anak-anak  mereka  sejak  usia  dini,  bahkan  menjadi pembahasan apakah akan dinikahkan dengan anak saudara yang lain (Mohammad Hipni, 2015). Mereka percaya bahwa seorang wanita harus menikah setelah lulus sekolah atau dalam rentan waktu usia 16 hingga 18 tahun. Jika sudah melebihi umur tersebut dan semua orang akan menyebutnya Ta' paju lakeh. Karena secara sosial  tidak  dapat  diterima  bagi  pihak  perempuan  untuk  menolak  lamaran  dari pihak  laki-laki,  hal  tersebut  adalah  kebiasaan  bagi  pihak  perempuan  untuk menerima  pinangan  setelah  menerima  satu  dari  pihak  laki-laki.  Tampaknya masyarakat  telah  menerima  perilaku  ini  sebagai  norma,  dan  jika  seorang  anak perempuan  menolak,  ada  kekhawatiran  bahwa  dia  tidak  akan  menemukan pasangan.  Pola  pikir  keluarga  perempuan  biasanya  tidak  memiliki  keberanian untuk  menolak  jam,  hari,  dan  bulan  yang  telah  diputuskan  oleh  pihak  laki-laki (Hidayati, 2013).

## 2. Faktor pendidikan
Tingkat pendidikan yang rendah dan kesadaran anak dapat berpengaruh pada  kecenderungan  pernikahan  dini.  Keputusan  orang  tua  untuk  menikahkan anak-anaknya  juga  dipengaruhi  secara  signifikan  oleh  kurangnya  pendidikan mereka. Mereka percaya bahwa karena perempuan hanya akan bekerja sebagai ibu  rumah  tangga  di  masa  depan,  mereka  tidak  perlu  melanjutkan  pendidikan. Ketika  anak  tersebut  putus  sekolah,  maka  orang  tua  langsung  menikahkannya. Remaja  dengan  latar  belakang  pendidikan  tinggi  lebih  kecil  kemungkinannya dibandingkan  mereka  yang  memiliki  latar  belakang  pendidikan  rendah  untuk menikah muda (Husnul Fatimah et al., 2021).

## 3. Faktor ekonomi
Dalam masyarakat Bangkalan Madura, dimana anak perempuan menikah dengan  keluarga/individu  yang  dianggap  mampu  meringankan  beban  orang tuanya,  masalah  ekonomi  sering  menjadi  penyebab  pernikahan  dini.  Salah  satu penyebab  utama  pernikahan  dini,  khususnya  di  masyarakat  Bangkalan  adalah kesulitan  keuangan.  Orang  tua  tidak  mampu  membiayai  anak-anak  mereka  ke sekolah, sehingga menikah muda merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi problematika tersebut (Ramadhan et al., 2021).

## 4. Faktor Agama
Sebagian dari masyarakat Bangkalan Madura mengakui bahwa itu adalah pelanggaran  agama  bagi  seorang  anak  muda  untuk  menjalin  hubungan  dengan lawan jenisnya. Selain itu, tugas orang tua yakni melindungi dan menghentikannya dengan  cara  menikahkan  anak-anaknya.  Orang  tua  menganggap  bahwa keterlibatan mereka dengan seseorang dari lawan jenis merupakan "perzinahan" (SATRIA,  2015).    Kuatnya  keyakinan  masyarakat  Bangkalan  yang  menyebut bahwa daripada anak terjebak dalam lumpur dosa (berbuat zina) maka, lebih baik mereka  dinikahkan  terlebih  jika  diketahui  bahwa  anak  mereka  telah  memiliki
pacar  yang  dalam  kaca  mata  tertentu  takut  dianggap  memiliki  hubungan  yang cukup intim (Prof. Dr. Cecep Sumarna & Dr. Neng Hannah, 2019).

## Dampak Pernikahan Usia Dini
Persepsi masyarakat Bangkalan Madura memiliki beragam pendapat tentang menikah muda. Mereka  berpikir bahwa kehidupan pernikahan lebih menyenangkan. Kekhawatiran  terhadap  anak-anak  mereka  kedepannya  menjadi  "bujangan  yang tidak  laku"  tentunya  meyebabkan  sebagian  anak  muda  ingin  segera  menikah. Sementara ada sejumlah efek negatif dari pernikahan dini, yakni: (Muhammad Adwin Luthfian Noor, 2022).

## 1. Dampak terhadap kesehatan jasmani
Kehamilan gadis remaja sangat berbahaya bagi ibu dan calon anak yang belum lahir. Asupan nutrisi yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri  karena  pada  dasarnya  pertumbuhan  linear  akan  berakhir  pada  usia  18 tahun  selain  itu,  ada  kemungkinan  gangguan  pertumbuhan  karena  asupan  gizi tidak  terpenuhi  untuk  pertumbuhan  bayinya  yang  mengakibatkan  bayinya mengalami gangguan pertumbuhan yang tidak optimal diantaranya berat badan lahir rendah hingga kelahiran premature (Husnul Fatimah et al., 2021).

## 2. Dampak terhadap psikologis
Masa  remaja  adalah  masa  yang  di  tandai  dengan  ketidakstabilan  emosi yang  tidak  menentu.  Gangguan  kesehatan  mental  yang  tidak  stabil  dapat berdampak  negatif  pada  hubungan  pasangan  suami  istri.  Mereka  dapat menyebabkan  banyak  persoalan  dan,  jika  salah  satu  pasangan  tidak  bisa menyelesaikan permasalahannya maka resiko perceraian dapat terjadi.

## 3. Dampak terhadap perkembangan anak
Anak-anak membutuhkan lingkungan rumah yang tenang, harmonis, dan stabil  untuk  merasa  aman  dan  berkembang  secara  maksimal.  Emosi  orang  tua yang  tidak  stabil  akan  berdampak  negatif  pada  bagaimana  mereka  mengasuh anak-anaknya.  Pernikahan  dini  memiliki  lebih  banyak  kelemahan  daripada keuntungan, termasuk kemungkinan stunting anak yang lebih tinggi, sehingga kita harus  mencegahnya.    Secara  agama  sebenarnya  tidak  melarang,  akan  tetapi menikah  muda  banyak  membawa  kerugian  yaitu,  sejumlah  risiko,  termasuk stunting. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang banyak menimbulkan risiko dilarang agama (Budi, 2023).

## 4. Dampak terhadap sikap masyarakat
Keputusan  untuk  menikah  memerlukan  persiapan  yang  matang  tentang perubahan  sosial  tersebut  tentunya  memiliki  beban  dan  tanggung  jawab  yang tidak mudah. Tidak diragukan lagi ada tugas dan beban berat yang melekat pada hal  ini  di  masyarakat.  Perilaku  sosial  yang  ditunjukkan  oleh  pelaku  pernikahan dini  di  Kabupaten  Bangkalan  adalah  kurangnya  kepercayaan  diri  terhadap kemampuannya  berinteraksi  dengan  orang  lain  yang  sudah  lebih  dewasa. Kurangnya  kepercayaan  diri  ini  biasanya  disebabkan  oleh  percakapan  yang
mereka miliki yang didasarkan pada pengalaman yang mereka yang didapatkan ditempat lain (Wadud, komunikasi pribadi, 21 September 2023).

## Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini
Tantangan  yang  dihadapi  oleh  Kantor  Urusan  Agama  dalam  menjalankan tugasnya sebagai penyuluh yang meningkatkan kesadaran akan risiko yang terkait dengan pernikahan dini. Tidak diragukan lagi terkait dengan upaya yang dilakukan dalam meminimalkan pernikahan dini melalui berbagai cara. Kantor Urusan Agama memiliki inisiatif yang diambil untuk mengurangi pernikahan dini, diantaranya:
1. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1/1974 adalah tugas  Penyuluh  KUA  untuk  melaksanakan  tugas  menyebarluaskan  undang- undang  tersebut  dengan  cara  menyelenggarakan  sosialisasi  di  Kantor Desa/Lurah  dan  mengundang  anggota  masyarakat  setempat  untuk  hadir. Tujuan dari diadakanya kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman hukum  terkait  konsekuensi  dari  melanggar  aturan  tersebut,  serta  untuk menambah wawasan publik terkait Undang-undang Republik Indonesia No.
16 tahun 2019, akibatnya  masyarakat dianggap sadar akan hukum yang telah ada  dalam  mengatur  bangsa  ini,  agar  hukum  dapat  menjadi  pedoman  dan mencegah pernikahan dini terjadi lagi.
2. Tujuan  dari  inisiatif  ini  adalah  untuk  mencegah  pergaulan  bebas  dan meningkatkan  kesadaran  akan  dampak  terkait  dengan  pernikahan  dini  di kalangan  remaja.  Lembaga  pendidikan  dan  kesehatan  bekerja  sama  untuk melaksanakan  sosialisasi  kepedulian  terhadap  anak  remaja  terkait pernikahan dini. Ketika upaya ini dilakukan secara teratur dan diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan tentang bahaya dan risiko hubungan seksual dini,  itu  mungkin  sangat  efektif  dalam  mencegah  pergaulan  bebas  dan pernikahan dini.
3. Pendekatan individu pendekatan ini dilakukan dengan melalui pendekatan ke kepala keluarga untuk memberikan bimbingan pemahaman undang-undang dengan  pemahaman  agama  dengan  tujuan  agar  dapat  memahami  dampak yang ditimbulkan pernikahan dini baik secara yuridis maupun religious agar orang  tua  sebagai  kepala  keluarga  memberikan  bimbingan  kepada  anggota keluarga agar dapat meghindari pernikahan dini.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dapat  disimpulkan  dari  data  penelitian  bahwa  perekonomian  dan  tingkat pendidikan masyarakat Bangkalan Madura sudah mulai bangkit dan pernikahan dini masih tetap tinggi disetiap tahunnya.  Pemerintah saat ini menentang pernikahan dini karena  memiliki  lebih  banyak  dampak  negatif  daripada  dampak  positifnya.  Di antaranya adalah bahaya pernikahan dini terhadap perkembangan fisik anak-anak, yang  terganggu  karena  kurangnya  kesiapan  ibu  dan  peningkatan  risiko  stunting. Mereka  merekomendasikan  bahwa  usia  legal  pernikahan  untuk  pria  dan  wanita
Volume 6 Nomor 1 (2024)   801 – 810   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5621
adalah antara 19 dan 25 tahun. KUA Bangkalan Kabupaten Madura telah melakukan beberapa  upaya  untuk  menekan  angka  pernikahan  dini  di  masyarakat.  Upaya tersebut  antara  lain  sosialisasi  hukum  perkawinan,  penyuluhan  hukum  Islam, penyuluhan hukum, dan administrasi yang efisien.
Beberapa saran dibuat sehubungan dengan isu pernikahan muda di kalangan remaja berdasarkan penjelasan hasil di atas yaitu Pendidikan perlu lebih ditingkatkan agar  dapat  menurunkan  pernikahan  dini.  Melalui  pola  pengasuhan  anak  protektif, keluarga  dapat  mengurangi  jumlah  pernikahan  muda  dan  dampak  negatif  dari pernikahan  muda  itu  sendiri.  Untuk  itu,  fungsi  dan  peran  keluarga  harus  lebih ditingkatkan dan dipertimbangkan. Remaja harus menghindari norma-norma sosial yang mungkin dapat membahayakan mereka. Untuk mencegah meningkatnya angka pernikahan dini di masyarakat, orang tua harus selalu mendukung tumbuh kembang anaknya sesuai dengan usianya. Perwakilan pemerintah harus memiliki kemampuan untuk  mengembangkan  inisiatif  untuk  mencegah  kenakalan  remaja  serta  inisiatif yang  dapat  membantu  menurunkan  frekuensi  pernikahan  dini.  Karena  itu,  aparat penegak  hukum  dan  anggota  masyarakat  agar  lebih  peduli  dengan  menjaga lingkungan serta menegakkan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Archida Maulia, T. Y., & Saptatinignisih, R. I. (2020). Implementasi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jurnal Kewarganegaraan , 4 , 11.
Budi, M. (2023). Pernikahan anak mesti kita hindari karena lebih banyak mudaratnya daripada  manfaatnya,  termasuk  berisiko  lebih  tinggi  menghasilkan  anak stunting," katanya. "Memang secara agama tidak dilarang, tetapi perkawinan dini  di  bawah  umur  itu  membawa  kemudaratan, .  DetikNews. https://news.detik.com/berita/d-6810067/maruf-amin-nilai-pencegahan- pernikahan-dini-tak-cukup-hanya-pakai-uu
Elisabeth  Putri  Lahitani  Tampubolon.  (2021).  Permasalahan  Perkawinan  Dini  di
Indonesia. Jurnal  Indonesia  Sosial  Sains , 2 (5  Mei),  738–745. https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279
Fuadhi, H. (2019). Peran kantor urusan agama (kua) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur. Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam , 2 (1), 28–46.
Hidayati,  S.  (2013).  Pelaksanaan  Undang-undang  Perkawinan  (Studi  tentang Perkawinan  di  Bawah  Umur  dan  Perkawinan  Tidak  Tercatat  di  Kabupaten Bangkalan). Harmoni , 12 (2), 88–101.
Husnul Fatimah, S., Dr. Meitria Syahadatina N, dr., M. K., Fauzie Rahman, SKM, M., M. Ardani, S.Sos, M. I. ., Fahrini Yulidasari, SKM, M., Nur Laily, SKM, M. K., Andini Octaviana Putri, SKM, M. K., Zaliha, Karimah, S., Akmal, M. N., & Riana. (2021). Pernikahan Dini & Upaya Pencegahannya (S. Agus Muhammad Ridwan (ed.); 1st ed.).
Kurniawati,  N.,  &  Sari,  K.  I.  P.  (2020).  Determinan  Faktor  Pemicu  Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja. Jurnal Keperawatan , 13 , 12.
Luthfia  Ayu  Azanella,  S.  H.  (2022). Syarat  Nikah  yang  Berlaku  Sesuai  Hukum  di Indonesia . Kompas.Com.
https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/13/080500365/syarat- nikah-yang-berlaku-sesuai-hukum-di-indonesia?page=all
Mohammad Hipni, S. N. (2015). Budaya Tanean Lanjeng Dalam Pernikahan Kerabat Di  Kalangan  Keluarga  Pondok  Pesantren  Bangkalan. Jurnal  Pamator , 8 (1 April), 55–64.
Muhammad  Adwin  Luthfian  Noor,  S.  T.  S.  (2022). Kenali  Dampak  Pernikahan  Dini . Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.  https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1001/kenali-dampak- pernikahan-dini
Prof. Dr. Cecep Sumarna, M. A., & Dr. Neng Hannah, M. A. (2019). Pernikahan Usia Anak Problematika  dan  Upaya  Pencegahannya (M.  M.  Arip  Amin  (ed.);  1st  ed.). MEDIA KALAM.
Ramadhan, M. A., Yazid, F., Luthfiyah, E. S., & Rosdiana. (2021). Edukasi Pernikahan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Islam Dan Permasalahanya Melalui Webinar. Seminar  Nasional  Pengabdian  Masyarakat  LPPM  UMJ ,  1–5. http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat
SATRIA,  I.  (2015). Faktor  Penyebab  Orang  Tua  Menikahkan  Anaknya  Di  Usia  Dini (Studi  Kasus  di  Desa  Kota  Praja  Kecamatan  Air  Manjunto  Kabupaten Mukomuko) . 151 , 1–6.
Ton,  W.  L.,  Santoso,  T.,  &  Zakariya.  (2020).  Implementasi  Batas  Minimal  Usia Perkawinan  Berdasarkan  UU  No  16  Tahun  2019  Tentang  Perkawinan  di Kecamatan Pasangkayu. Jurnal Hukum Keluarga , 150.
Umah,    habibah  nurul.  (2020).  Fenomena  Pernikahan  Dini  Di  Indonesia  Perspektif Hukum-Keluarga Islam. Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam , 5 (2), 107. https://doi.org/https://doi.org/10.52802/wst.v5i2.11. 26 Inna Noor Inayati, “Perkawinan  Anak  Di  Bawah  Umur  Dalam  Perspektif  Hukum,  Ham  Dan Kesehatan.”
Zulfadli. (2023). Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini(Studi  Kasus  Di  Kabupaten  Pangkep). Bustanul  Fuqaha:Jurnal  Bidang Hukum Islam , 4 (1), 75–87. https://journal.stiba.ac.id