## Pengantar Redaksi
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena perkenannya Jurnal Tunas Agraria Edisi Januari 2021 dapat diterbitkan. Edisi ini mengangkat tema tentang Reforma Agraria, Pendaftaran Tanah,  Pengadaan Tanah, dan Pengukuran.
Naskah Pertama , evaluasi pelaksanaan redistribusi tanah eks kawasan hutan di Kabupaten Musi Rawas.  Mekanisme pelepasan/perubahan status kawasan hutan di Kabupaten Musi Rawas dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu pengukuhan kawasan hutan dan penyelesaian penguasaan tanah  dalam  kawasan  hutan  (tim  inver).  Pengukuhan  kawasan  hutan  dan  pelaksanaan redistribusi  tanah  tersebut  dilaksanakan  sesuai  prosedur.  Namun  masih  ada  kendala  pada pelepasan kawasan hutan yang baru sampai pada tahap berita acara tata batas, revisi Rencana Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  sedang  berjalan,  dan  beberapa  kekurangan  kelengkapan administrasi yang seharusnya bisa diselesaikan dengan tepat dengan koordinasi yang baik antara stakeholder yang terlibat.
Kedua ,  problematika  keabsahan  jual  beli  tanah  di  bawah  tangan  tanah  di  kawasan transmigrasi.  Perbuatan  hukum  mengenai  jual  beli  tanah  menurut  PP  Nomor  24  Tahun  1997 tentang  Pendaftaran  Tanah  harus  dibuktikan  dengan  akta  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun, masyarakat di Desa Harapan Jaya dalam transaksi jual beli hak atas tanah khususnya tanah transmigrasi tidak menggunakan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT atau lebih dikenal dengan istilah jual beli tanah di bawah tangan. Hal ini dikarenakan biayanya tidak terlalu banyak dan prosesnya sangat mudah, selain itu minimnya pengetahuan tentang tata cara jual beli tanah serta masih tingginya rasa saling percaya yang terjadi di masyarakat. Jual beli tersebut sah menurut hukum adat namun tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
Ketiga , problematika dan solusi pada pengadaan tanah jalur kereta api bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA).  Problematika  yang ditemui  antara  lain  adanya  Peserta  PTSL  2019 yang sertipikatnya  terbit setelah IPL menginginkan  alas  bukti hak untuk  ganti kerugian menggunakan  sertipikat  program  PTSL.  Hal  tersebut  berkaitan  dengan  besaran  nilai  ganti kerugian yang akan diterima oleh masyarakat. Masalah kedua, terdapat ketidakjelasan informasi terkait pembayaran uang ganti kerugian yang didanai oleh LMAN. Terdapat proses dalam review dan verifikasi memiliki SOP tersendiri di luar ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dimana  dokumen  yang  lolos  dari review belum  tentu  lolos  verifikasi.  Solusi  yang  ditawarkan adalah melakukan pendekatan   persuasif   terhadap masyarakat   berupa  pemberian informasi-
informasi penting terkait dengan pengadaan tanah dan PTSL; serta adanya 1 (satu) aturan yang mengatur pengadaan tanah yang pendanaanya melalui LMAN baik terhadap waktu pelaksanaan dan mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah.
Keempat , evaluasi digitalisasi arsip pertanahan dan peta bidang tanah terintegrasi menuju pelayanan online. Upaya  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karanganyar  dalam  mewujudkan pelayanan online dilakukan melalui digitalisasi arsip pertanahan. Tidak semua digitalisasi arsip pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dilaksanakan sesuai dengan aturan yang  ditetapkan.  Digitalisasi  dilakukan  sebagai  pekerjaan  sampingan,  yakni  sebatas  langkah untuk menaikkan progress dashboard capaian PTSL. Namun demikian, dengan digitalisasi ini setidaknya  dapat  meminimalisir  permasalahan  terkait  pencarian  arsip  pertanahan.  Upaya digitalisasi data pertanahan belum mampu mengintegrasikan arsip pertanahan digital dengan Peta Bidang Tanah guna menuju pelayanan online .
Kelima , analisis perubahan bidang tanah terdaftar akibat gempa bumi dan likuifaksi Palu tahun  2018.  Deformasi  akibat  gempa  bumi  maupun  likuifaksi  di  Palu  pada  tahun  2018 berdampak pada perubahan bentuk bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar.  Mayoritas  bidang  tanah  di  area  likuifaksi  tidak  bisa  diidentifikasi  batas  bidang tanahnya  secara  kadastral,  dengan  nilai  rata-rata  perbedaan  posisi  secara  lateral  7,016  m  di Balaroa dan 4,273 m di Petobo. Berdasarkan kondisi tersebut, kemungkinan yang bisa dilakukan adalah  rekonstruksi  atau  pengukuran  ulang  di  wilayah  yang  tidak  terlalu  parah  dan  relokasi hunian terhadap area dengan tingkat keparahan tinggi.
Keenam ,  pengembangan  aplikasi  SANTRI  PTSL untuk  percepatan  pengumpulan  data yuridis di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Kampar.  Aplikasi  SANTRI  PTSL  yang diimplementasikan  dapat  mengoptimalkan  SDM  yang  ada  dan  menghemat  waktu  dalam penyelesaian kegiatan PTSL. Aplikasi ini layak digunakan setelah dilakukanya pengembangan dan  penyederhanaan  blanko  permohonan  disesuaikan  dengan  standar  yang  ada  pada  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Kampar.  Selain  itu  juga  mampu  mengintegrasikan  data  fisik  dan  data yuridis untuk mempermudah pengadministrasian pertanahan.
Ketujuh ,  merancang  konsolidasi  tanah  untuk  menyelesaikan  konflik  tanah  tutupan. Perampasan  tanah  milik  masyarakat  yang  terjadi  pada  masa  pemerintah  penjajahan  masih meninggalkan dampaknya hingga saat ini. Di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul terdapat tanah tutupan  yang hingga saat ini belum menemukan jalan keluarnya. Sejak dibentuknya  Gugus  Tugas  Reforma  Agraria  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (GTRA  DIY),  tanah tutupan  diusulkan  sebagai  tanah  objek  reforma  agraria.  Mekanisme  yang  ditawarkan  adalah
konsolidasi  tanah  yang  tidak  hanya  dapat  menyelesaikan  masalah  tanah  tutupan  itu  sendiri dengan legalisasi aset, tetapi ditindaklanjuti dengan pemberian akses dan penataan akses/aset yang sudah ada.
Kedelapan ,  pemanfaatan  Aplikasi  SIAP  dalam  kegiatan  PTSL di  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Tebo.  SIAP  yang  telah  disesuaikan  dengan  kondisi  yang  ada  di  Kabupaten  Tebo mampu  membantu  perekaman  data  yuridis  sebanyak  14-15  berkas/jam  atau  kurang  lebih  4 menit/berkas.  Terdapat  3  kategori  utama  sebagai  faktor  pendukung  dan  penghambat penggunaan SIAP yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta biaya/anggaran.
Kesembilan , membangun sistem informasi penggunaan tanah berbasis bidang tanah. Kantor Pertanahan  Kabupaten  Sukoharjo  menjalankan  program  PTSL  sekaligus  proyek  kabupaten lengkap  dan  berusaha  menata  peta-peta  yang  telah  ada  untuk  dijadikan  peta  tunggal.  Sistem informasi  penggunaan  tanah  mempermudah  proses  identifikasi  penggunaan  tanah  berbasis bidang  serta  informasi  lain  terkait  obyek  dan  subyek  bidang-bidang  tanah.  Selain  itu,  dapat digunakan  sebagai  alat  monitoring  dan  evaluasi  perubahan  penggunaan  tanah,    mengatasi keterbatasan  SDM  dalam  pelaksanaan  survei  penggunaan  tanah  dan  pemilikan  tanah, mempermudah  pengelolaan  dan  identifikasi  informasi  mengenai  penggunaan  bidang-bidang tanah, dapat di akses dengan jaringan internet, hal ini memungkinkan adanya sinkronisasi data dan informasi antar instansi mengenai perubahan data penggunaan tanah aktual.
Semoga edisi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta mampu merangsang diskusi dan  memberikan  alternatif  solusi  terhadap  masalah  Tata  Ruang  dan  Pertanahan.  Selamat Membaca.
Yogyakarta, Januari 2021
Redaksi