Dalam menyelenggarakan roda pemerintahan,  negara  mempunyai  kewajiban untuk  menjaga  kepentingan  rakyat,  baik kesejahteraan, keamanan, maupun pertahanan. Pemerintah otomatis membutuhkan  dana  yang  tidak  sedikit  untuk memenuhi  kepentingan  tersebut.  Salah  satu sumber pendapatan penting untuk membiayai pengeluaran negara dan membantu kesenjangan  ekonomi  ialah  dana  yang dihimpun  dari  rakyat  melalui  pemungutan dana atas hak kepemilikan sebuah objek yang dikenal  dengan  pajak.  Berdasarkan  data realisasi  penerimaan  pajak,  pencapaian realisasi  selama  15  tahun  terakhir  belum mencapai target yang ditetapkan. Tahun 2020 realisasi  penerimaan  pajak  jauh  dari  target yakni  diperkirakan  terdapat  selisih  19,6% target  yang  seharusnya  dicapai.  Pencapaian tersebut  jauh  menurun  dibandingkan  dua tahun  terakhir  dan  tahun-tahun  sebelumnya. Hal  ini  disebabkan  oleh  pandemi  covid-19 melanda  Indonesia.  Sedangkan  tahun  2021, realisasi  penerimaan  pajak  mencapai  Rp 1.277,5  triliun,  naik  19,2%,  dibandingkan
capaian  tahun  2020.  Menteri  Keuangan dalam  Konferensi  Pers  APBN  KITA  2021, mengatakan bahwa “Realisasi tersebut telah menunjukkan  penerimaan  yang  semakin pulih  dari  adanya  tekanan  Covid-19 dibandingkan tahun
2020” (kemenkeu.go.id, 2022). Partisipasi  pembayar  pajak  sangat dibutuhkan
untuk membiayai pembangunan.  Jika  ditinjau  dari  jumlah wajib  pajak  (WP)  selama  tahun  2002 hingga  2021,  jumlah  WP  terdaftar  terus mengalami  peningkatan,  yaitu  mendekati 50  juta.  Ini  suatu  kenaikan  yang  tetap tinggi.  Berdasarkan  data  Kemenkeu  yang disampaikan  Sri  Mulyani,  jumlah  WP  di Indonesia  pada  2002  sebanyak  2,59  juta. Kemudian meningkat 10,65 juta pada 2008. Setelah  itu,  jumlah  WP  konsisten  naik hingga  mencapai  49,82  juta  pada  2021. Khusus untuk WP OP, pada 2002 sebanyak 1,67  juta  dan  jumlah  WP  OP  terdaftar mencapai 1,82% terhadap jumlah penduduk bekerja  di  Indonesia.  Persentase  tersebut konsisten mengalami kenaikan setiap

## Persepsi Kepatuhan Perpajakan yang Dipengaruhi oleh Keadilan
Prosedural , Keadilan Distributif , dan Keadilan Retributif
LISA AMELIA HERMAN 1* ; DITA MARETHA RISSI 2 ; SYAFIRA RAMADHEA JR 3
Politeknik Negeri Padang Jl. Kampus, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25164 E-mail : lisaamelia@pnp.ac.id (korespondensi)
Submit : 2022-11-30 Review : 2022-12-15 Publish :  2023-01-26
Abstract : Taxes are the most reliable source of income to finance government spending. The government  is  more  free  to  use  tax  proceeds  to  finance  various  needs  compared  to  other financing sources. The fact that hurts today is that the government in Indonesia has even faced many problems by financing the deficit in recent years. Many citizens continue to avoid taxes. Consequently,  taxpayer  compliance  with  applicable  tax  laws  is  the  main  objective  of  the government.  Therefore,  an  understanding  of  the  driving  factors  of  tax  compliance  is  an important topic to be studied scientifically. This research is intended to look at the influence of social psychological factors, namely procedural justice, distributive justice and retributive justice  on  tax  compliance  to  107  non-employee  mandatory  taxes  in  the  city  of  Padang. Primary  data  was  collected  through  questionnaires  and  analyzed  with  multiple  linear regression.  The  results  show  that  the  three  variables  each  of  procedural  justice,  distributive justice  and  retributive  justice  have  an  effect  on  tax  compliance.  The  Directorate  General  of Taxes expects its commitment to improve a good image in the eyes of the public so that it will lead  to  increased  trust  in  tax  management.  So  that  tax  compliance  can  be  enforced  and complied with voluntarily.
Keywords: Tax Compliance, Justice, Procedural, Distributive, Retributif
Persepsi Kepatuhan Perpajakan yang Dipengaruhi oleh Keadilan Prosedural , Keadilan Distributif , dan Keadilan Retributif (Lisa Amelia Herman; Dita Maretha Rissi; Syafira Ramadhea JR)
152
tahunnya.  Tahun  2021,  ada  45,43  juta  WP OP  yang  terdaftar.  Jumlah  tersebut  tercatat mencapai 34,66% terhadap jumlah penduduk bekerja  sebanyak  131,06  juta.  Naiknya  rasio jumlah  WP  OP  terhadap  jumlah  penduduk bekerja merupakan  kenaikan  yang  luar  biasa dan  merupakan  fenomena  adanya  kesadaran warga negara (https://news.ddtc.co.id, 2022). Kenyataannya  masih  banyak  masyarakat yang tidak menyadari bahwa pajak merupakan  kewajiban  yang  harus  ditaati. Masalah  tersebut  harus  diimbangi  dengan besarnya target pajak yang harus dicapai oleh aparat  perpajakan.  Untuk  itu,  diperlukan kesadaran dari dalam diri warga negara untuk membayar pajak.
Kepatuhan  pajak  merupakan  dilema sosial  demi  kepentingan  pribadi  jangka pendek  dalam  meminimalkan  pembayaran pajak  dimana  hal  ini  jelas  bertentangan dengan  kepentingan  jangka  panjang  dalam menyediakan  cukup  dana  untuk  pembelian barang publik. Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi  memang  sangat  diharapkan  namun memastikan  kepatuhan  pajak  yang  tinggi tersebut sangat sulit. Untuk mengatasi dilema sosial  ini  dan  memastikan  kepatuhan  pajak yang tinggi antar warga negara, otoritas pajak mengandalkan dua ukuran, yaitu pemeriksaan  (audit)  dan  tindakan  terkait kepercayaan  seperti  prosedur  yang  adil (Gangl  et  al.,  2015).  Hilangnya  rasa  percaya (atau  persepsi  buruk)  terhadap  pemerintah dianggap  penyebab  rendahnya  kepatuhan masyarakat terhadap kewenangan pemerintah dibidang  perpajakan  (Gangl  et  al.,  2015). Tingginya  angka  korupsi,  amburadulnya kualitas pelayanan publik, kegaduhan sejumlah elit politik diruang publik merupakan  fenomena  dalam  pembentukan persepsi  publik  yang  negatif  terhadap pemerintah.
Sistem perpajakan di Indonesia saat ini mempraktekkan Self  Assesment  System (SAS) memberdayakan  pembayar  pajak menilai, menentukan, dan membayar kewajiban  pajak  mereka  sesuai  dengan peraturan  pajak.  Sistem  ini  mendorong pembayar  pajak  lebih  transparan  dan bertanggung jawab dalam perhitungan
pajaknya. Meski demikian, beberapa pembayar pajak mungkin bisa memanipulasi  masalah  keuangan  mereka untuk mengurangi kebutuhan mereka membayar pajak atau membuatnya menjadi nol  (Murphy,  2003).  Hal  ini  akan memberikan  peluang  kepada  WP  untuk berperilaku tidak patuh. Penghindaran pajak digambarkan  sebagai  pembayar  pajak  yang menyatakan  urusan  pajak  mereka  secara kreatif  sesuai  dengan  aturan  dan  peraturan untuk  menurunkan  kewajiban  pajak  dan tindakan  ini  legal  di  Indonesia  dari  sudut pandang administrator pajak. Otoritas pajak memainkan peran mendasar dalam memastikan kepatuhan pajak antara pembayar  pajak  yang  mematuhi  peraturan dan ketentuan pajak ((Sinnasamy,  Bidin, & Ismail, 2015).
Persepsi  WP  bahwa  uang  pajak digunakan oleh Pemerintah secara transparan  dan  akuntabilitas  mendorong kepatuhan. WP memenuhi kewajiban pembayaran pajak bila uang pajak nantinya diperuntukkan untuk membiayai pemerintahan  dan  pembangunan  yang bersih  dan  berwibawa (good  governance) . Penerapan  perlakuan  perpajakan  yang  adil terhadap  WP  mendorong  kepatuhan  karena hal  tersebut  menciptakan  persaingan  yang sehat  dalam  dunia  usaha.  Sebaliknya perlakukan  perpajakan  yang  diskriminasi justru  mengakibatkan  rendahnya  kepatuhan (Faizal  et  al.,  2017a).  Hukuman  pajak  saja tidak  dapat  menjelaskan  alasan  pembayar pajak mematuhi undang-undang perpajakan. Selain faktor "ekonomi" seperti pemeriksaan dan temuan, faktor "psikologis"  seperti  motivasi  untuk  patuh, sikap  WP  terhadap  negara,  pemerintah  dan perpajakan,  transparansi  dan  pelaksanaan UU  perpajakan,  norma  pribadi  dan  sosial, dan persepsi keadilan terbukti mempengaruhi  kepatuhan  pajak  (Kirchler, 2007 dalam (Gangl et al., 2015). Pendekatan  psikologis  sosial  memberikan pemahaman  yang  lebih  baik  tentang perilaku  pembayar  pajak.  Pendekatan psikologi  mengasumsikan  bahwa  seorang individu  tidak  mandiri,  egois,  dan  hanya
Persepsi Kepatuhan Perpajakan yang Dipengaruhi oleh Keadilan Prosedural , Keadilan Distributif , dan Keadilan Retributif (Lisa Amelia Herman; Dita Maretha Rissi; Syafira Ramadhea JR)
Vol. 6, No. 1, Januari 2023
153
memaksimalkan  utilitas,  tetapi  mereka  juga berinteraksi  dengan  manusia  lain  sesuai dengan  sikap,  keyakinan,  norma,  dan  peran (Damayanti et al., 2015). Faktor pertimbangan  keadilan  sosial  dan  faktor psikologis  sosial  memainkan  peran  utama dalam meningkatkan atau menurunkan tingkat  kepatuhan  pajak  (Mahangila  & Holland, 2015a).
Ketidakpatuhan  terjadi  karena  persepsi keadilan  yang  memengaruhi  tindakan  (Saad, 2012). Dimana para pembayar pajak berpikir bahwa individu dengan posisi atau pendapatan  ekonomi  yang  sama  harus dikenakan  pajak  di  tingkat  yang  sama.  WP dengan penghasilan, kekayaan, dan kewajiban  yang  sama  harus  dikenakan  pajak dengan tarif yang sama (Faizal et al., 2017a). Relevansi keadilan terhadap perilaku perpajakan  dikemukakan  oleh  (Wenzel, 2002a), pelaksanaan prosedur layanan perpajakan yang berbeda antara satu individu dengan  individu  lainnya,  serta  manfaat  yang diterima  antar  individu  atas  barang  publik merupakan sebuah faktor penting pembentuk tax morale . Berbagai aspek keadilan ditemukan  berhubungan  dengan  kepatuhan pajak, menunjukkan persepsi keadilan masyarakat terhadap instansi pemerintah dan sistem  perpajakan  berpengaruh  signifikan pada tax morale (Tyler, 2006).
Keadilan  distributif  memperhatikan pertukaran sumber daya berdasarkan manfaat yang  diterima  dengan  biaya  keluar  untuk membayar  pajak.  Jika  pada  individu  tertentu beban  pajak  dianggap  lebih  berat  jika dibandingkan  dengan  individu  lain  yang sebanding  karena  manfaat  atas  pajak  yang mereka  bayar  dirasakan  berbeda,  maka kepatuhan  pajak  cenderung  menurun  pada individu  yang  menganggap  beban  pajaknya lebih  berat  (Juan et  al. 1994).  Keadilan retributif  berkaitan  dengan  keadilan  atas pelanggaran  yang dilakukan dan sanksi yang diberikan.  Sanksi  maupun  hukuman  yang diberikan  kepada  para  pelaku  haruslah  adil, dimana  terjadi  kesesuaian  tingkatan  sanksi yang  diberikan  atas  sifat  pelanggaran  yang dilakukan. Kegiatan pemeriksaan pajak yang dianggap  mengganggu  WP  dan  hukuman
yang  tidak  adil  dikatakan  membangkitkan sikap  negatif  terhadap  otoritas  pajak (Wenzel,  2002a).  Pada slippery  slope framework sanksi/denda  dibuat  secara spesifik  atas  tindakan  tertentu  sehingga  hal tersebut  dapat  mengurungkan  niat  pelaku untuk  melakukan  tindak  pidana  pajak (Kirchler et al ., 2008).
Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks jika dilihat dari  banyak  perspektif.  Kepatuhan  pajak (tax compliance) adalah melaporkan penghasilan  sesuai  dengan  peraturan  pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan membayar  pajak  tepat  waktu. Wajib  pajak merespon  keadilan  terhadap  kepatuhan WP dalam  melaksanakan  kewajibannya  untuk membayar  pajak.  Budiarsana et  al. ,  (2016) memperoleh  hasil  pengaruh  yang  parsial keadilan distributif terhadap kepatuhan WP hotel  dan  restoran.  WP  cenderung  lebih patuh dalam membayar kewajiban pajaknya. Semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi pajak yang akan dibayarkan. Tindakan  pencegahan  melalui  pengawasan yang  ketat  dan  administrasi  perpajakan menimbulkan kecenderungan untuk mengurangi tax evasion dan mendorong tax complience ((Gangl,  Torgler,  Kirchler,  & Hofmann, 2014). Sebagai antisipasi kepatuhan  pajak  yang  lebih  rendah, pemerintah lebih berfokus pada pendekatan untuk  menciptakan  efek  jera  dengan memberikan  sanksi  dan  denda  administrasi ((Mangoting  et  al.,  2015).  Jika  pembayar pajak  diperlakukan  dengan  baik  dan  adil oleh  otoritas  pajak,  mereka  akan  mau bekerja  sama  dan  lebih  cenderung  untuk mematuhi  keputusan  yang  dibuat  oleh otoritas pajak (Murphy, 2003). Ketidakadilan mempengaruhi perilaku penghindaran pajak dan ketidakadilan yang sering  terjadi  dianggap  sebagai  motif menghindari pajak.
Keadilan  adalah  konflik  antara  teori kemampuan  untuk  membayar  dan  teori manfaat  ((Meşca,  2013).  Kedua  teori kompatibel  dengan  prinsip-prinsip  ekuitas horizontal  dan  vertikal.  Orang  dengan kemampuan  membayar  yang  sama  harus
Persepsi Kepatuhan Perpajakan yang Dipengaruhi oleh Keadilan Prosedural , Keadilan Distributif , dan Keadilan Retributif (Lisa Amelia Herman; Dita Maretha Rissi; Syafira Ramadhea JR)
154
membayar  jumlah  yang  sama  (ekuitas kemampuan  membayar  horisontal).   Subjek pajak  dengan  kemampuan  membayar  lebih tinggi  harus  membayar  jumlah  yang  lebih tinggi (ekuitas kemampuan membayar secara vertikal). Orang-orang yang akan memperoleh  manfaat  yang  sama  dari penggunaan  pajak  yang  direncanakan  oleh pemerintah  pada  akhirnya  harus  membayar jumlah yang sama (ekuitas manfaat horizontal). Orang yang akan meraup untung lebih  besar  harus  membayar  lebih  banyak (ekuitas  manfaat  vertikal).  Prinsip  keadilan menekankan  bahwa  individu  harus  dikenai pajak  sesuai  kemampuan  mereka.  Dalam keadilan horisontal, individu dengan penghasilan  sama  harus  dikenai  pajak dengan  tarif  yang  sama  atau  dikenai kewajiban  pajak  yang  sama.  Keadilan vertikal  membedakan  individu  dari  posisi pendapatan yang berbeda (Murphy, 2003).
Kerangka konseptual untuk pertimbangan  keadilan  menyarankan  untuk membedakan  tiga  bidang  keadilan  dalam psikologi sosial: (a) keadilan distributif, yang mengacu pada pertukaran sumber daya, baik manfaat maupun biaya, (b) keadilan prosedural,  yang  mengacu  pada  proses distribusi  sumber  daya,  dan  (c)  keadilan retributif,  yang  mengacu  pada  ketepatan sanksi yang dirasakan dalam kasus melanggar norma (Wenzel, 2002a).
Keadilan  prosedural  mengacu  pada persepsi  layanan  atau  perlakuan  yang diterima oleh individu dari pihak berwenang (Murphy, 2003). Keadilan prosedural berkaitan  dengan  penerapan  aturan  yang konsisten, mamastikan pengambilan keputusan yang akurat dan proses yang tidak memihak,  proses  banding  yang  jelas  dan partisipatif  serta  pertimbangan  etis  dalam pengambilan keputusan (Mahangila & Holland,  2015a).  Perilaku  kepatuhan  pajak didorong oleh persepsi WP terhadap pemerintah.  Kalau  layanan  pajak  berbayar dan  umum  yang  diberikan  oleh  pemerintah sama,  pembayar  pajak  mungkin  cenderung mematuhi undang-undang perpajakan dan ini memiliki  efek  positif  pada  kepatuhan  pajak (Damayanti et al., 2015). Keadilan
prosedural  dapat  memprediksi  tingkat kepatuhan pembayar pajak di Indonesia dan Australia (Wenzel, 2002a). Keadilan perpajakan  dipandang  dari  sisi  prosedural, jika  prosedur  dalam  sistem  perpajakan tidak  adil,  maka  para  wajib  pajak  akan lebih enggan untuk melakukan pembayaran pajak  (Hartner  et  al.,  2008).  Keadilan prosedural berkaitan dengan proses pengambilan  keputusan  publik.  (Doyle, Gallery,  &  Coyle,  2009)  mengatakan bahwa  keadilan  prosedural  memainkan peran  penting  dalam  keputusan  untuk mematuhi undang-undang pajak.
Keadilan  distributif  memperhatikan pertukaran sumber daya berdasarkan manfaat yang diterima dengan biaya keluar untuk  membayar  pajak.  Jika  pada  individu tertentu  beban  pajak  dianggap  lebih  berat jika  dibandingkan  dengan  individu  lain yang  sebanding  karena  manfaat  atas  pajak yang  mereka  bayar  dirasakan  berbeda, maka  kepatuhan  pajak  cenderung  menurun pada  individu  yang  menganggap  beban pajaknya  lebih  berat  (Wenzel,  2002b). Sebagian  besar  penelitian  menemukan keadilan distributif berdampak pada kepatuhan pajak. WP menghindari pembayaran pajak bila mereka percaya ada ketidakadilan  dalam  hubungan  pertukaran antara  pembayar  pajak  dan  pemerintah  (P Verboon  &  Van  Dijke,  2011).  Pembayar pajak  tidak  menerima  pertukaran  publik dari  pemerintah  sehingga  mereka  percaya ketidakadilan  terjadi  pada  situasi  yang sama.
Keadilan  retributif  berkaitan  dengan keadilan  atas  pelanggaran  yang  dilakukan dan  sanksi  yang  diberikan.  Sanksi  maupun hukuman  yang  diberikan  kepada  para pelaku  haruslah  adil,  dimana  terjadi kesesuaian  tingkatan  sanksi  yang  diberikan atas  sifat  pelanggaran  yang  dilakukan. Kegiatan pemeriksaan pajak yang dianggap mengganggu  WP  dan  hukuman  yang  tidak adil dikatakan membangkitkan sikap negatif  terhadap  otoritas  pajak  (Wenzel, 2002b).  Pada slippery  slope  framework, sanksi/denda  dibuat  secara  spesifik  atas tindakan  tertentu  sehingga  hal  tersebut
Persepsi Kepatuhan Perpajakan yang Dipengaruhi oleh Keadilan Prosedural , Keadilan Distributif , dan Keadilan Retributif (Lisa Amelia Herman; Dita Maretha Rissi; Syafira Ramadhea JR)
Vol. 6, No. 1, Januari 2023
dapat  mengurungkan  niat  pelaku  untuk melakukan tindak pidana pajak (Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, 2008).
(Gangl  et  al.,  2015)  mengelaborasi teori  kekuasaan (power) dan  kepercayaan (trust) dan  dinamika  keduanya  dalam kepatuhan  pajak.  Hal  ini  dilatarbelakangi oleh bagaimana otoritas pajak dapat mengubah,  meningkatkan  dan  berkomitmen menciptakan iklim kooperatif dan kerja sama sukarela dalam dilema sosial pembayar pajak dalam menegakkan iklim kepatuhan perpajakan.  (Mahangila  &  Holland,  2015a) mengkaji  apakah  hukuman  pajak  (keadilan retributif)  dalam  mendorong  pemenuhan pajak  membebankan  pendapatan  perusahaan atau  tidak,  apakah  implementasi  keadilan prosedural  dalam  menjatuhkan  denda  pajak penghasilan  badan  dapat  meningkatkan kepatuhan  atau  tidak  dan  memoderasi hubungan  antara  kepatuhan  pajak  dan keadilan retributif. Hasil penelitiannya mengungkapkan  bahwa  persepsi  keadilan prosedural  dan  retributif  secara  signifikan berkorelasi  positif  dengan  pemenuhan  pajak. persepsi  keadilan  prosedural  dan  retributif secara  signifikan  meningkatkan  kepatuhan. Selain itu, persepsi tentang keadilan prosedural  memoderasi  hubungan  antara keadilan  retributif  dan  kepatuhan  pajak. Dengan  demikian,  hipotesis  yang  diajukan Ssebagai berikut:
H1 :   Keadilan prosedural ( procedural
justice ) berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.
H3 :   Keadilan distributif ( distributive
justice ) berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.
H4 :   Keadilan  retributif  ( retributive  justice ) berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

## METODE
Penelitian  ini  mengambil  objek  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  (WP  OP)  Non- Karyawan  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama Padang  Wilayah  Sumbar  dan  Jambi  dengan cakupan wilayah penelitian Kota Padang dan sekitarnya. Dipilih sebagai populasi dikarenakan WP OP non-karyawan memiliki
kesempatan  yang  lebih  besar  untuk menghindari  pajak  dengan  memanfaatkan peluang sistem pajak self assesment system . Pengambilan sampel nonprobability sampling dengan  metode purposive dan convenience  sampling. Ukuran  sampel dihitung  menggunakan  rumus  Lameshow (1997) karena jumlah populasi yang sangat besar  dan  tidak  diketahui  jumlah  pastinya serta  adanya  kesulitan  untuk  memperoleh alamat  responden,  waktu  yang  sangat terbatas,  jumlah  peneliti  yang  hanya  tiga orang  dan  tidak  semua  populasi  memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.  Selain  itu,  populasi  yang dituju  terlalu  besar  dengan  jumlah  yang berubah-ubah.  Dari  hasil  perhitungan, maka  diperoleh  hasil  jumlah  sampel minimal  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian ini adalah 96 orang dibulatkan menjadi 100 responden. Berikut rumus Lemeshow:
Keterangan: n = Jumlah sampel z = Nilai standar = 1.96 p = Maksimal estimasi = 50% = 0.5 d = alpha (0,10) atau sampling error = 10%
Data  berupa  data  primer  melalui penyebaran  kuesioner  secara  langsung kepada  responden.  Pengukuran  kuesioner menggunakan  skala  likert  1  –  5  dimana setiap variabelnya diukur dengan menggunakan  beberapa  indikator  yang kemudian dikembangkan menjadi beberapa item pernyataan. Untuk variabel kepatuhan perpajakan  (KWP=Y)  ada  empat  (4) indikator,  variabel  keadilan  prosedural (KP=X 1 )  sebanyak  enam  (6)  indikator, variabel  keadilan  distributif  (KD=X 2 ) sebanyak  sepuluh  (10)  indikator  dan variabel keadilan retributif (KR=X 3 ) sebanyak  enam  (6)  indikator.  Instrumen penelitian  sudah  diuji  reabilitas  dan validitasnya  sehingga  reliabel  dan  valid digunakan untuk mengukur variabel.
Beberapa pengujian yang dilaksanakan  meliputi  pengujian  asumsi klasik,  analisis  deskriptif,  Uji  F,  koefisien
Persepsi Kepatuhan Perpajakan yang Dipengaruhi oleh Keadilan Prosedural , Keadilan Distributif , dan Keadilan Retributif (Lisa Amelia Herman; Dita Maretha Rissi; Syafira Ramadhea JR)
156
determinasi (R2) dan uji hipotesis. Pengujian hipotesis digunakan analisis statistik Multiple  Regression  yang  dimaksudkan untuk melihat pengaruh keadilan prosedural, keadilan  distributif  dan  keadilan  retributif terhadap  kepatuhan  perpajakan.  Bentuk persamaan regresi sebagai berikut:

## Y= a+β1x1+β2x2+β3x3+β4x4+β5x5+ε
Dimana: X1  = Keadilan Prosedural (KP) X2  = Keadilan Distributif (KD) X3  = Keadilan Retributif (KR) ɛ = Disturbance Error

## HASIL
Hasil analisis deskriptif 107
responden, berdasarkan kualifikasi pendidikan  diperoleh  responden  terbanyak berpendidikan Strata 1 / Diploma 4, sebanyak 62  orang  (58%).  Dari  segi  jenis  kelamin terbanyak  responden  perempuan,  sebesar  70 orang  (65%).  Dari  segi  masa  kerja, responden terbanyak dengan masa kerja > 10 tahun,  yaitu  51  orang  (47%).  Statistik deskriptif seperti tabel 1 dibawah menunjukkan  variabel  KWP  memiliki  nilai rata-rata 33,21 dengan standar deviasi 3,207. Variabel  KP  dengan  nilai  rata-rata  36,43 de- ngan  standar  deviasi  4,337,  variabel  KD memiliki nilai rata-rata 32,93 dengan standar deviasi 2,475 dan variabel KR memiliki nilai rata-rata 25,09 dengan standar deviasi 2,440.
Semua  pernyataan  kuesioner  telah diuji  validitas  dan  reliabiliasnya.  Untuk melihat  validitas  dari  masing-masing  item kuesioner  digunakan Corrected  Item-Total Correlation. Jika  r hitung besar  dari  r tabel maka dikatakan  valid.  Dimana  nilai  r tabel untuk n=107  dan  df=n-2  (107–2=105)  pada signifikansi  α=0,05  adalah  0,18998.  Nilai Corrected  Item-Total  Colleration untuk masing-masing  item  variabel  KWP,  KP,  KD dan  KR  semuanya  di  atas  r tabel sehingga disimpulkan  bahwa  seluruh  item  pernyataan adalah  valid.  Nilai cronbach’s  alpha dari variabel  KWP,  KP,  KD  dan  KR  besar  dari 0,70  sehingga  item  pernyataan  kuesioner (setelah  dilakukan  uji  validitas)  dinyatakan reliabel.
Sebelum  data  diolah  dengan  regresi
linear berganda dilakukan uji asumsi klasik untuk  memperoleh  keyakinan  bahwa  data yang  diperoleh  beserta  variabel  penelitian layak  untuk  diolah  lebih  lanjut.  Hasil pengujian  normalitas  diperoleh  nilai Test Statistic Kolmogorov-Smirnov (KS) sebesar 0,764 dengan signifikansi 0,200. Data yang digunakan  terdistribusi  normal  dan  bisa dilanjutkan  untuk  diteliti  lebih  lanjut, karena nilai signifikan dari uji normalitas > α 0,05. Untuk melihat adanya korelasi antar variabel bebas dilakukan pengujian multikolonearitas  yang  dilihat  melalui  nilai Variance  Inflantion  Factor (VIF).  Hasil nilai  VIF  untuk  masing-masing  variabel bebas kurang dari 10 menunjukkan variabel bebas  dalam  model  regresi  tidak  saling berkorelasi.  Nilai tolerance  value untuk masing-masing variabel bebas berada diatas 0,10.  Ini  menunjukkan  tidak  adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model  regresi  dan  disimpulkan  tidak terdapat  masalah  multikolinearitas  diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang  dibentuk.  Untuk  mendeteksi  adanya heteroskedastisitas  dilakukan  uji  glejser. Pengujian diperoleh nilai signifikansi untuk masing-masing  variabel  bebas  berada  di atas α 5%, disimpulkan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. Tabel dibawah  menunjukkan  hasil  pengujian asumsi klasik.
Hasil pengujian regresi linear berganda menunjukkan nilai Fhitung sebesar 29,997 signifikan pada  0,000. Nilai F tabel dengan n=107, k=4, df 1 =k-1 (4-1=3), df 2 =n-k-1 (107-4-1=102) dan  α=0,05 adalah  2,691.  Jadi tabel hitung F F  dengan nilai  signifikansi  0.000  <  0.05,  Sehingga model  regresi  sudah  fix,  dan  dapat digunakan  untuk  memprediksi  variabel- variabel  penelitian.  Dengan  demikian, keadilan prosedural, keadilan distributif dan keadilan retributif secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.  Dari  tampilan  output model summary pada  tabel  dibawah,  besarnya Adjusted  R  Square (R 2 )  adalah  0,451. Kontribusi  variabel  keadilan  prosedural, keadilan  distributif,  dan  keadilan  retributif
Persepsi Kepatuhan Perpajakan yang Dipengaruhi oleh Keadilan Prosedural , Keadilan Distributif , dan Keadilan Retributif (Lisa Amelia Herman; Dita Maretha Rissi; Syafira Ramadhea JR)
157
sebesar 45,1% mempengaruhi variabel kepatuhan  perpajakan.  Sedangkan  54,9% ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.
Tabel 1.  Hasil Uji F dan Koefisien Determinasi No. Keterangan Indikator Nilai 1. Uji F F Hitung F Tabel 29,997 2,691 2. Koefisien Determinasi Adjusted R Square 0,451 Sumber : Data primer yang diolah, 2022 Hasil pengujian koefisien regresi linear berganda menunjukkan nilai konstanta sebesar  8,826,  mengindikasikan  bahwa  jika variabel  independen  yaitu  KP,  KD  dan  KR adalah  nol  maka  nilai  KWP  sebesar konstanta 8,826. Koefisien KP sebesar 0,245 berarti setiap peningkatan keadilan prosedural satu satuan mengakibatkan peningkatan  kepatuhan  perpajakan  sebesar 0,245  satuan.  Koefisien  KD  sebesar  0,645 berarti  setiap  peningkatan  keadilan  distibutif satu  satuan  mengakibatkan  peningkatan kepatuhan  perpajakan  sebesar  0,645  satuan. Sedangkan  koefisien  KR  sebesar  -0,230 berarti  setiap  peningkatan  keadilan  retributif satu satuan mengakibatkan penurunan kepatuhan  perpajakan  sebesar  0,230  satuan. Hasil pengujian koefisien regresi membentuk model regresi sebagai berikut:
Y = 8,826 - 0,245 X 1 + 0,645 X 2 - 0,230 X 3
Uji  t  dilakukan  untuk  mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap  variabel  dependen  secara  parsial. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan  nilai  t hitung dan  t tabel . Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel atau nilai sig  <  α  0,05.  Nilai  t tabel pada  α  0,05  adalah 1,6598. Untuk variabel KP, nilai t hitung adalah 3,952  dan  nilai  sig  0,000,  sehingga  t hitung > t tabel yaitu 3,952 > 1,6598 atau nilai sig 0,000 <  α  0,05.  Nilai  koefisien  regresi  β  dari variabel  KP  bernilai  positif  yaitu  0,245. Disimpulkan keadilan prosedural berpengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap
kepatuhan  perpajakan.  Sehingga  hipotesis pertama  diterima . Semakin  tinggi  keadilan prosedural maka semakin meningkat kepatuhan perpajakan.
Pengujian  hipotesis  kedua  untuk variabel KD dengan nilai t hitung adalah 5,412 dan  nilai  sig  adalah  0,000.  Dikatakan bahwa  t hitung >  t tabel yaitu  5,412  >  1,6598 atau nilai sig 0,000 < α 0,05. Nilai koefisien regresi  β  dari  variabel  KD  bernilai  positif yaitu 0,645. Disimpulkan keadilan distributif  berpengaruh  signifikan  positif terhadap  kepatuhan  perpajakan.  Sehingga hipotesis  kedua  diterima . Semakin  tinggi keadilan distributif maka semakin meningkat kepatuhan perpajakan.
Pengujian  hipotesis  ketiga  untuk  variabel KR  dengan  nilai  t hitung adalah  2,114  dan nilai  sig  adalah  0,000.  Dikatakan  bahwa t hitung > t tabel yaitu 2,114 > 1,6598 atau nilai sig 0,037 < α 0,05. Nilai koefisien regresi β dari  variabel  KR  bernilai  positif  yaitu 0,230.  Disimpulkan  keadilan  retributif berpengaruh  signifikan  positif  terhadap kepatuhan  perpajakan.  Sehingga  hipotesis ketiga  diterima . Semakin  tinggi  keadilan retributif maka semakin meningkat kepatuhan perpajakan.
Tabel 2.  Hasil Uji Koefisien Regresi Linear Berganda
Coefficients a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity
Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1  (Constant)  8.826 3.468 2.545  .012 KP .245 .062 .331  3.952  .000 .739  1.353 KD .645 .119 .498  5.412  .000 .612  1.635 KR .230 .109 .175  2.114  .037 .755  1.324 a. Dependent Variable: KWP
Sumber  :  Data  primer  yang  diolah,  2022

## EMBAHASAN
Kepatuhan perpajakan jika dilihat dari psikologi sosial, mengaitkan dengan berbagai  faktor  non  ekonomi  seperti kepercayaan  wajib  pajak  pada  pihak  yang berwenang. Tentang bagaimana wajib pajak memandang  cara  dan  legitimasi  otoritas pajak  memperlakukan  pembayar  pajak. Dengan  demikian,  perspektif  ini  berfokus pada  kepatuhan  sukarela  (Gobena  &  van Dijke,  2016).  Dengan  demikian,  keadilan prosedural, keadilan distributif dan keadilan retributif  merupakan  faktor  yang  akan
Persepsi Kepatuhan Perpajakan yang Dipengaruhi oleh Keadilan Prosedural , Keadilan Distributif , dan Keadilan Retributif (Lisa Amelia Herman; Dita Maretha Rissi; Syafira Ramadhea JR)
158
membentuk kepatuhan sukarela wajib pajak.
Keadilan prosedural menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Layanan dan/atau pendekatan kepercayaan direkomendasikan dalam administrasi  perpajakan  untuk  meningkatkan kepatuhan  pajak  (Gangl  et  al.,  2015). Keadilan  prosedural  berdampak  positif  pada kepatuhan pajak. Pembayar pajak lebih patuh ketika  mereka  percaya  bahwa  petugas  pajak melayani mereka dengan adil dan menghormati keadilan (Herman et al., 2019). Jika  seseorang  merasa  bahwa  otoritas menjalankan  prosedur  yang  adil  dan  ada keadilan, mereka cenderung lebih mempercayai  otoritas  dan  menyesuaikan dengan  apapun  keputusan  yang  dibuat  oleh otoritas  pajak  (Murphy,  2004).  Untuk mendorong kepatuhan perlu memiliki keseimbangan  antara  perlakuan  hormat, menumbuhkan  kepercayaan  dalam  sistem pajak  dan  menarik  hati  nurani  (pendekatan akomodatif)  dan  strategi  penegakan  sanksi untuk  pencegahan  (pendekatan deterrence ) (Doyle et al., 2009).
Keadilan  prosedural  berkaitan  dengan pengambilan  keputusan  dan  perlakuan  yang diterima individu dari pengambilan keputusan  otoritas.  Individu  yang  merasa diperlakukan dengan adil oleh pihak berwenang  yang  memiliki  otoritas  yang  sah dan  karena  itu  mereka  merasa  berhak  untuk mematuhi, tanpa memandang hasil keputusan oleh  otoritas  pajak.  Keadilan  prosedural memainkan  peran  penting  dalam  keputusan untuk  mematuhi  undang-undang  pajak  dan konsisten  dengan  pendekatan  akomodatif untuk  mendorong  kepatuhan  (Herman  et  al., 2019). Dengan meningkatnya keadilan dalam layanan  perpajakan  pada  kantor  DJP  maka dengan sendirinya wajib pajak akan terdorong  secara  sukarela  melaksanakan kewajiban pajaknya.
Keadilan  prosedural  (yaitu,  keadilan yang  dirasakan  dari  proses  pengambilan keputusan  dan  prosedur)  Biasanya,  prosedur dianggap  lebih  adil  ketika  diterapkan  secara konsisten dari waktu ke waktu dan di seluruh individu  atau  kelompok  yang  terpengaruh; ketika prosedur diterapkan secara akurat dan
tidak  termotivasi  oleh  kepentingan  pribadi otoritas dan ketika prosedur memungkinkan mereka  yang  terkena  dampak dapat menyuarakan  pendapat  mereka.  Studi empiris  menunjukkan  bahwa  otoritas  yang memberlakukan prosedur secara adil mendapatkan lebih  banyak  keuntungan  dan tanggapan positif dari  wajib pajak daripada otoritas  yang  memberlakukan  prosedur dalam  cara  yang  tidak  adil.  Salah  satu bentuk  tanggapan  keadilan  prosedural adalah  kepatuhan  sukarela  dari  pembayar pajak kepada otoritas pajak. Dalam konteks administrasi perpajakan, fiskus yang dipandang  wajib  pajak  memberlakukan prosedur  pengambilan  keputusan  dengan cara  yang  adil  telah  terbukti  menikmati kepatuhan  pajak  yang  lebih  sukarela daripada  otoritas  yang  dianggap  tidak  adil (Gobena & van Dijke, 2016).
Wajib  pajak  akan  meningkatkan perilaku  kepatuhan  pajaknya  jika  mereka merasa  otoritas  pajak  berhasil  melakukan yang  baik  dan  perlakuan  yang  adil  dalam kegiatan dan prosedur perpajakan. Perlakuan  adil  lebih  penting  daripada keuntungan  yang  adil  atau  hukuman  adil yang  diterima  oleh  wajib  pajak  untuk meningkatkan  kepatuhan  pajak.  Persepsi keadilan  ini  juga  akan  meningkatkan kepercayaan  pada  otoritas  pajak  dimana faktor ini juga dapat meningkatkan perilaku kepatuhan pajak (Faizal et al., 2017b).
Demikian  halnya  dengan  keadilan distributif  juga  berpengaruh  signifikan terhadap  kepatuhan  pajak.  Peningkatan persepsi adil yang dirasakan WP dalam hal sebandingnya  antara  jumlah  pajak  yang dibayarkan  dengan  manfaat  pajak  yang diterima  akan  meningkatkan  keinginan mereka untuk sukarela mematuhi ketentuan perpajakan  dan  meminimalisir  niat  untuk melakukan  pelanggaran  pajak  (Herman  et al., 2019).
Berkenaan dengan keadilan distributif, perbandingan dibuat pada individu, kelompok, dan tingkat masyarakat.  Pada  tingkat  individu,  wajib pajak memperhatikan keadilan hasil mereka,  dan  mereka  ingin  diperlakukan
Persepsi Kepatuhan Perpajakan yang Dipengaruhi oleh Keadilan Prosedural , Keadilan Distributif , dan Keadilan Retributif (Lisa Amelia Herman; Dita Maretha Rissi; Syafira Ramadhea JR)
Vol. 6, No. 1, Januari 2023
relatif  terhadap  jasa,  upaya,  dan  kebutuhan mereka. Jika beban pajak individu lebih berat dibandingkan  dengan  individu  lain  yang sebanding,  kepatuhan  pajak  cenderung menurun.  Di  tingkat  kelompok,  wajib  pajak memperhatikan  keadilan  hasil/pendapatan dari  kelompok  dan  menginginkan  perlakuan yang  adil  dari  kelompok  mereka  relatif terhadap  pendapatan  kelompok  yang  lain. Jika  kelompok  tertentu  menganggap  beban pajaknya lebih berat daripada kelompok lain, ketidakpatuhan  pajak  cenderung  meningkat dalam  kelompok  ini.  Jika  sistem  pajak dianggap  tidak  adil,  ketidakpatuhan  pajak cenderung  meningkat,  sedangkan  sistem yang  dirasakan  adil  dapat  meningkatkan kepercayaan  dan  akibatnya  meningkatkan kepatuhan sukarela (Wenzel, 2002a).
Keadilan  retributif  juga  menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.  Persepsi  WP  atas  keadilan  penerapan sanksi,  denda  bunga  atau  pidana  atas ketidakpatuhan  pada  peraturan  pajak  akan mendorong  WP  membiasakan  untuk  patuh pada  peraturan  pajak.  Dengan  melihat  atau bahkan  merasakan  sendiri  hukuman  pajak yang  diberikan  maka  akan  mendorong mereka  untuk  patuh  demi  menghindari hukuman tersebut. Dengan demikian, mereka mempersepsikan  bahwa  hukuman  tersebut telah diterapkan dengan adil. Semakin tinggi keadilan  prosedural  dan  keadilan  distributif akan semakin meningkatkan kepatuhan pajak (Herman  et  al.,  2019).  Keadilan  retributif penting bagi semua pembayar pajak (Mahangila  &  Holland,  2015b).  Tidak  adil bagi WP  yang patuh ketika yang tidak patuh tidak  dihukum,  tetapi  baik  pembayar  pajak yang  tidak  patuh  dan  WP  yang  patuh mengharapkan  hukuman  pajak  yang  adil (Wenzel, 2002a).
Sulit untuk menetapkan hukuman pajak yang  tepat  karena  hukuman  pajak  yang ringan  mungkin  adil  tetapi  tidak  dapat mencegah  ketidakpatuhan  pajak  namun hukuman pajak yang berat dapat menghalangi  ketidakpatuhan  pajak  tetapi mungkin  tidak  adil  (Verboon  &  van  Dijke, 2011).  Tetapi  hukuman  pajak  yang  berat dapat meningkatkan kepatuhan pajak dengan
tuntutan  pihak  yang  berwenang  ketika penganut  mempercayai  proses  otoritas untuk  menerapkan  hukuman  pajak.  Sejalan dengan  penelitian  Verboon  &  Goslinga (2009) yang menemukan keadilan prosedural, keadilan distributif dan keadilan retributif  berhubungan  positif  signifikan dengan  kepatuhan  pajak  di  kalangan pengusaha. Fakta bahwa keadilan distributif dan prosedural memiliki efek istimewa dan menekankan  pentingnya  kepatuhan  pajak. Karena  keadilan  prosedural  dan  keadilan distributif  mempengaruhi  cara  pengusaha berfikir tentang kepatuhan pajak.
Wajib  Pajak  harus  diperlakukan dengan  lebih  bermartabat  dan  rasa  hormat dalam  semua  aspek  interaksi  mereka dengan  otoritas  pajak  sebagai  badan  sektor publik  (Doyle  et  al.,  2009).  Semua  proses harus  menunjukkan  kepada  WP  bahwa sistem  pajak  memiliki  integritas  dan merangkum prinsip-prinsip keadilan. Petugas pajak harus dilatih untuk memasukkan  prinsip-prinsip  keadilan  ke dalam  interaksi  mereka  dengan  pembayar pajak,  baik  tertulis,  elektronik  atau  lisan. Adopsi prinsip-prinsip keadilan interpersonal  dalam  komunikasi  tertulis dengan  pembayar  pajak  akan  nampak konsisten dengan komitmen yang diumumkan  secara  terbuka  untuk  menjadi lebih  kooperatif  dan  pendekatan  yang berfokus  pada  pelanggan  demi  kepatuhan. Namun, pengawasan harus dilakukan untuk menghindari  adopsi  prinsip  keadilan  hanya untuk  memanipulasi  perasaan  pembayar pajak  bahwa  otoritas  pajak  memiliki  lebih banyak  legitimasi,  sehingga  mempengaruhi kepatuhan dalam cara yang dibuat-buat.

## SIMPULAN
Tujuan  penelitian  untuk  menganalisis pengaruh  keadilan  prosedural,  keadilan distributif  dan  keadilan  retributif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Penelitian  ini mengungkapkan bahwa keadilan prosedural berpengaruh  signifikan  positif  terhadap kepatuhan  pajak.  Pembayar  pajak  lebih patuh ketika mereka percaya bahwa petugas pajak  melayani  mereka  dengan  adil  dan
Persepsi Kepatuhan Perpajakan yang Dipengaruhi oleh Keadilan Prosedural , Keadilan Distributif , dan Keadilan Retributif (Lisa Amelia Herman; Dita Maretha Rissi; Syafira Ramadhea JR)
160
menghormati  keadilan.  Demikian  halnya dengan  keadilan  distributif juga  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Peningkatan persepsi adil yang dirasakan WP dalam  hal  sebandingnya  antara  jumlah  pajak yang dibayarkan dengan manfaat pajak  yang mereka terima akan meningkatkan keinginan mereka  untuk  sukarela  mematuhi  ketentuan perpajakan  dan  meminimalisir  niat  untuk melakukan  pelanggaran  pajak.  Keadilan retributif  berpengaruh  terhadap  kepatuhan pajak.  Ini  berarti  bahwa  persepsi  WP  atas keadilan penerapan sanksi, denda bunga atau pidana  atas  ketidakpatuhan  pada  peraturan pajak  dapat  mendorong  WP  membiasakan untuk patuh pada peraturan pajak.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui  pemerintah  dan  lembaga  hukum sebagai  pihak  yang  memiliki  kekuasaan (power) ,  diharapkan  komitmennya  untuk membuat  suatu  perubahan  yang  dapat meningkatkan  citra  baik  dimata  masyarakat sehingga berujung pada peningkatan kepercayaan (trust) dalam pengelolaan pajak. Dengan  demikian,  kepatuhan  pajak  dapat ditegakkan  dan  dipatuhi  secara  sukarela sehingga  terbangun  kerjasama  yang  baik antara DJP dengan pembayar pajak. Dikarenakan  adanya  keterbatasan  dalam penelitian  ini,  perlu  dilakukan  penelitian lanjutan  sehingga  kelak  hasilnya  dapat  lebih bermanfaat  untuk  pihak-pihak  yang  terkait. Diharapkan  kepada  peneliti  selanjutnya untuk memasukkan efek layanan di lapangan untuk  menentukan  dampak  positif  dari soft factor terhadap kepatuhan pajak.
Ucapan Terima Kasih ( Acknowledgement ) Terima kasih kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik  Negeri  Padang  atas  bantuan  dana yang  diberikan  untuk  kegiatan  penelitian melalui dana DIPA PNP Tahun 2022.

## DAFTAR RUJUKAN
Damayanti,  T.  W.,  Sutrisno,  Subekti,  I.,  & Baridwan,  Z.  (2015).  Trust  and Uncertainty  Orientation:  An  Efforts to  Create  Tax  Compliance in  Social
Psychology  Framework. Procedia
-  Social  and  Behavioral  Sciences ,
211 (September), 938–944. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.20
15.11.124
Doyle, E., Gallery, K., & Coyle, M. (2009). Procedural  justice  principles  and tax  compliance  in  Ireland:  a preliminary  exploration  in  the context of reminder letters. Journal of Finance and
Management  in  Public  Services , 8 (1), 49–62. http://www.cipfa.org/-
/media/files/policy and guidance/the journal of finance and management in public services/vol 8 no 1/jour_vol8_no1_d.pdf
Faizal,  S.  M.,  Palil,  M.  R.,  Maelah,  R.,  & Ramli,  R.  (2017a).  Perception  on justice,  trust  and  tax  compliance behavior  in  Malaysia. Kasetsart Journal  of  Social  Sciences , 38 (3), 226–232.
https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.
10.003
Faizal,  S.  M.,  Palil,  M.  R.,  Maelah,  R.,  & Ramli,  R.  (2017b).  Perception  on justice,  trust  and  tax  compliance behavior  in  Malaysia. Kasetsart Journal  of  Social  Sciences , 38 (3), 226–232.
https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016. 10.003
Gangl,  K.,  Hofmann,  E.,  &  Kirchler,  E. (2015).  New  Ideas  in  Psychology Tax  authorities  ’  interaction  with taxpayers :  A  conception  of compliance  in  social  dilemmas  by power  and  trust. New  Ideas  in Psychology , 37 , 13–23.
https://doi.org/10.1016/j.newideap sych.2014.12.001
Gangl,  K.,  Torgler,  B.,  Kirchler,  E.,  & Hofmann,  E.  (2014).  Effects  of supervision  on  tax  compliance: Evidence  from  a  field  experiment
Persepsi Kepatuhan Perpajakan yang Dipengaruhi oleh Keadilan Prosedural , Keadilan Distributif , dan Keadilan Retributif (Lisa Amelia Herman; Dita Maretha Rissi; Syafira Ramadhea JR)
161
in  Austria. Economics  Letters , 123 (3),
37–382. https://doi.org/10.1016/j.econlet.201
4.03.027
Gobena,  L.  B.,  &  van  Dijke,  M.  (2016). Power, justice, and trust: A moderated mediation analysis of tax compliance among Ethiopian business owners. Journal of Economic  Psychology , 52 ,  24–37. https://doi.org/10.1016/j.joep.2015.1
1.004
Hartner,  M.,  Rechberger,  S.,  Kirchler,  E.,  & Schabmann,  A.  (2008).  Procedural Fairness  and  Tax  Compliance.
Economic  Analysis  and  Policy ,
38 (1),
137–152. https://doi.org/10.1016/S0313-
5926(08)50010-5
Herman,  L.  A.,  Dewi,  A. S., & Dewi, M. K. (2019).  Perilaku  Kepatuhan  Wajib Pajak  Yang  Dipersepsikan  Melalui faktor  Deterrence,  Keadilan  Dan Norma  Sosial. Benefita , 4 (1),  146–
161. https://ejournal.lldikti10.id/index.ph p/benefita/article/view/3873
Kirchler,  E.,  Hoelzl,  E.,  &  Wahl,  I.  (2008). Enforced versus voluntary tax compliance:  The  “slippery  slope” framework. Journal  of  Economic Psychology , 29 (2), 210–225.
Mahangila,  D.  N.,  &  Holland,  K.  (2015a).
Analysis of Procedural and
Retributive Justice in Tax
Compliance. ORSEA  Journal , 5 (1), 113–160.
Mahangila,  D.  N.,  &  Holland,  K.  (2015b).
Analysis of Procedural and
Retributive Justice in Tax Compliance. In Analysis of
Procedural  and  Retributive  Justice in Tax Compliance (Vol. 5, Issue 1). http://ssrn.com/abstract=2833521Ele
ctroniccopyavailableat:https://ssrn. com/abstract=2833521
Mangoting, Y., Sukoharsono, E. G., Rosidi,
& Nurkholis. (2015). Developing a Model  of  Tax  Compliance  from Social Contract Perspective: Mitigating the Tax Evasion.
Procedia  -  Social  and  Behavioral Sciences , 211 (September),  966–
971.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.20 15.11.128
Meşca, S. L. (2013). The Dynamics of Tax Compliance. Procedia - Social and Behavioral  Sciences , 92 (Lumen),
535–539.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.20 13.08.714
Murphy,  K.  (2003).  Procedural  justice  and tax compliance. Australian Journal of Social Issues , 38 (379–408).
Murphy, K. (2004). PROCEDURAL

## JUSTICE
AND TAX COMPLIANCE WORKING PAPER  No  56  February  2004.
Taxation , 56 .
Saad,  N.  (2012).  Tax  Non-Compliance
Behaviour: Taxpayers View.
Procedia  -  Social  and  Behavioral Sciences , 65 (ICIBSoS),  344–351. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.20 12.11.132
Sinnasamy, P., Bidin, Z., & Ismail, S. S. S. (2015). A Proposed Model of Non- compliance  Behaviour  on  Excise
Duty: A Moderating Effects of Tax Agents. Procedia  -  Social  and Behavioral Sciences , 211 (September), 299–305. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.20
15.11.038
Tyler, T. R. (2006). Psychological perspectives  on  legitimacy  and legitimation. Annual  Review  of
Persepsi Kepatuhan Perpajakan yang Dipengaruhi oleh Keadilan Prosedural , Keadilan Distributif , dan Keadilan Retributif (Lisa Amelia Herman; Dita Maretha Rissi; Syafira Ramadhea JR)
162
Psychology , 57 , 375–400.
https://doi.org/http://doi.org/10.1146 /annurev.psych.57.102904.190038
Verboon, P., & Van Dijke, M. (2011). When do severe sanctions enhance compliance?  The  role  of  procedural fairness. Journal of Economic
Psychology , 32 (120–130).
Verboon, P., &  van Dijke, M. (2011).  When do severe sanctions enhance compliance?  The  role  of  procedural fairness. Journal of Economic
Psychology , 32 (1), 120–130.
https://doi.org/10.1016/j.joep.2010.0 9.007
Wenzel,  M.  (2002a).  Tax  Compliance  and the  Psychology  of  Justice:  Mapping the  Field. Taxing  Democracy ,  41– 70.
Wenzel, M. (2002b). The impact of outcome orientation  and  justice  concerns  on tax compliance: The role of taxpayers’  identity. Journal  of
Applied Psychology , 87 (4), 629.