## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

## Salman Alfarisi, Sujianto, dan Meyzi Heriyanto
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru
Abstract: Implementation of Local Regulation About Village Owned Enterprise (BUM- Des). The purpose of this study is to find out how the Implementation of Regional Regulation Number 18 Year 2007 About BUMDEs in Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Siak Regen- cy and any factors that hinder it. The research method used is qualitative descriptive method. The informants in this study are the companion from the sub-district, village head, village secretary, BPD, BUMDes board and some people. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. The result of the research shows the implementation of Perda on BUMDes in Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Siak Regency has not run optimally. BUMDes which is expected to be the motor of the economy in the village has not been able to maximize the po- tential of the village to develop its business units. Factors that impede the implementation of local regulations on BUMDes are the most prominent is the low competence of the less professional implementers in the management of BUMDes and the participation of the community is still low to contribute to advancing BUMDes.

## Keywords: BUMDes, Implementation, public policy
Abstrak: Implementasi Peraturan Daerah Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No- mor 18 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) di Kampung Rempak Keca- matan Sabak Auh Kabupaten Siak dan faktor apa saja yang menghambatnya. Metode peneli- tian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pendamping dari kecamatan, kepala desa, sekertaris desa, BPD, pengurus BUMDes dan beberapa orang masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan implementasi Perda tentang BUMDes di Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak belum berjalan dengan optimal. BUMDes yang diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian di desa belum mampu memaksimalkan po- tensi yang dimiliki desa untuk mengembangkan unit usaha yang dimiliki. Faktor yang mengham- bat implementasi perda tentang BUMDes yang paling menonjol adalah  rendahnya kompentensi para pelaksana yang kurang profesional dalam pengelolaan BUMDes dan partisipasi masyarakat yang masih rendah untuk ikut berkontribusi memajukan BUMDes.
Kata kunci: BUMDes,  Implementasi, kebijakan publik
PENDAHULUAN Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangu- nan desa harus dilakukan secara terarah, dinamis dan berkelanjutan. Melihat kedudu- kannya yang penting dalam pencapaian pem- bangunan nasional ataupun lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia tentunya  desa harus dikelola den-
gan terencana dan pengembangan dilakukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masya- rakat tempatan. Keberhasilan pembangunan suatu negara  tentunya harus disertai dengan kebijakan yang mampu mewujudkan tujuan tersebut. Artinya program-program yang di- jalankan pemerintah harus berorientasi ter- hadap masyarakat yang kebanyakan basis- nya berada didesa. Pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya dan aparatur yang ada. Kondisi sumber daya
alam di Indonesia sudah tidak perlu diragu- kan akan kekayaannya tinggal bagaimana pengelolaannya yang menjadi tugas pemer- intah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah sebagai pelayan masyarakat ha- rus berupaya menerapkan kebijakan yang efektif dan berpihak kepada rakyat. Se- jauh ini, upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di- pedesaan tentunya sudah dilakukan, hanya saja belum optimal dampak yang dirasakan masyarakat terutama didaerah pedesaan yang kebanyakan masih tertinggal. Salah satu upaya tersebut  misalnya bagaimana meningkatkan perekonomian desa melalui kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUM- Des) melalui Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang telah diganti pengaturan tersend- iri tentang desa melalui  Undang-Undang No.6 tahun 2014. Menurut UU desa tahun 2014, dimana hasil usaha BUMDes digu- nakan untuk pengembangan usaha, pemban- gunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan untuk masyarakat miskin. Pemerin- tah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten) men- dorong pengembangan BUMDes dengan memberi akses modal, pendampingan tek- nis dan akses pasar, serta memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan SDA di desa. Ketertinggalan pembangunan,ekonomi dan kesejahteraan masyarakat  dipedesaan merupakan sebuah persoalan yang harus dipecahkan melalui kebijakan. Kabupaten Siak menjadi salah satu kabupaten/ kota yang telah melaksanakan kebijakan tentang BUMDes sejak diterbitkannya  Peraturan Daerah No. 18 tahun  2007 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam per- da ini disebutkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemer- intahan desa dalam upaya memperkuat per- ekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan BUMDes di desa dimaksudkan menampung seluruh kegiatan perekonomian yang ditu- jukan untuk peningkatan pendapatan ma- syarakat, terutama kegiatan perekonomian
yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat.
Ciri kegiatan perekonomian pedesaan di Indonesia umumnya adalah pertanian, perkebunan dan hasil laut. Demikian pula kegiatan perekonomian pedesaaan di kabu- paten Siak, mayoritas pencaharian masyara- katnya adalah bertani dan berkebun. Dari sini tentunya pemerintah, melalui kebijakan pembentukan BUMDes diharapkan mampu menumbuh kembangkan usaha perekono- mian masyarakat yang sesuai dengan po- tensi dan kondisi sosial budaya masyarakat tempatan. Sebagai sebuah badan usaha yang didirikan pemerintah desa dan  masyarakat desa melalui musyawarah, kepengurusanya BUMDEs terpisah dari pemerintah desa. BUMDes dibentuk untuk menggali potensi wirausaha yang ada disekitarnya. Pengelo- laan yang melibatkan masyarakat dengan kretirea mempunyai jiwa wirausaha dan persyaratan tertentu lainnya menjadi daya tarik tersendiri dengan harapan BUMDes nantinya akan meningkatkan pendapatan asli desa dan peningkatan perekonomian masyarakat di tempatnya beroperasi. Dalam pelaksanaan BUMDes dan pemerintah desa harus melibatkan masyarakat, tidak hanya itu tetapi bagaimana pemerintah desa dapat memberdayakan semua potensi yang dimil- iki untuk dimamfaatkan demi kepentingan masyarakat. Dilain sisi tentunya masyara- kat harus proaktif untuk peduli dan teribat dalam usaha ini. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 18 tahun 2007 tentang badan usaha milik desa di se- butkan bahwa BUMDes dibentuk dengan tujuan (1) memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa;(2) Me- majukan perekonomian Desa;(3) Mening- katkan kesejahteraan masyarakat Desa;(4) Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;(5) Meningkatkan pengelolaan aset - aset Desa yang ada. BUMDes Rempak Maju Jaya Kam- pung Rempak  Kecamatan Sabak Auh Kabu- paten Siak adalah salah satu BUMDes yang termasuk paling awal dibentuk di Kabupat- en Siak yakni sejak 2010 tiga tahun setelah
perda tersebut diberlakukan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rempak Maju Jaya di kampung  Rempak Kecamatan Sabak Auh sejauh ini hanya mengelola  pelayanan jasa dana usaha simpan pinjam, yang sebelum- nya program dari pemerintah provinsi yang saat ini dibawah kendali BUMDes. Dalam pelaksanaan usaha simpan pinjam ini, ken- dala utamanya adalah banyaknya masyara- kat yang macet dalam pembayaran dan pada akhirnya menjadi persoalan BUMDes. Per- soalan klasik ini memang menjadi momok bagi hampir seluruh BUMDes yang ada di Kabupaten Siak. Artinya BUMDes perlu melakukan upaya dan usaha-usaha lain yang mampu meningkatkan pemasukan bagi BUMDes yang juga akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Persoalan seperti yang telah dise- butkan sebelumnya yaitu minimnya ke- mampuan BUMDes untuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi lain yang ada di desa/ kampong perlu segera dipecah- kan untuk mewujudkan tujuan pembentu- kan BUMDes sebagaimana yang diamanat- kan Perda No. 18 Tahun 2007. Pengelolaan BUMDes  membutuhkan kerja keras pemer- intah dan partisipasi aktif masyarakat  men- jadi hal sangat krusial dalam upaya kema- juan BUMDes. Sejauh ini BUMDes seperti yang ada di kampong Rempak sama sekali belum menunjukan perkembangan yang di- harapkan sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya. Berdasarkan fenomena tersebut, maka pertanyaan penelitian adalah bagaimana implementasi Perda No. 18 Ta- hun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak James Anderson (dalam Winarno, 2014:21) menjelaskan kebijakan merupak- an suatu arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah. Keberhasilan implementasi ke- bijakan menurut Merillee  Grindle (dalam Agustino, 2014) dipengaruhi oleh tingkat implementability- nya itu sendiri yang ter- diri atas isi kebijakan ( content  of  policy)
dan lingkungan kebijakan ( context of policy . Isi kebijakan diukur dari kepentingan yang mempengaruhi, tipe mamfaat yang dihasil- kan, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber daya yang dikerahkan. Sedangkan lingkungan kebijakan ditentukan oleh Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa; serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap.
Penelitian ini bertujuan untuk men- getahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Rem- pak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dan apa faktor-faktor yang menghambat Im- plementasi perda tersebut.
METODE Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Informan dalam peneli- tian ini adalah pendamping dari kecamatan, kepala desa, sekertaris desa, BPD dan be- berapa orang masyarakat. Tehnik pengump- ulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Tehnik analisis melalui prosedur penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL
Isi Kebijakan Variabel Isi kebijakan berkaitan den- gan isi/ konten kebijakan yang diimplemen- tasikan. Berbicara mengenai konten ten- tunya adalah point-point dari isi kebijakan itu sendiri. Ini berarti dalam penelitian ini adalah point-point yang tercantum dalam Perda Kabupatten Siak No. 18 tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM- Des). Dalam tahap implemetasinya bisa saja terjadi penafsiran yang berbeda. Pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan disebutkan dengan cukup jelas pada konten kebijakan berikut peran yang dimainkannya. Dilihat dari konten kebijakan, jelas masyarakat desa dan pemerintah desa adalah target grup sekaligus pelaksana dari kebijakan ini. Se- lain itu dalam implementasinya masyara-

## Salman Alfarisi, Implentasi Peraturan Daerah
kat desa dan pemerintah desa adalah aktor penting untuk melaksanakan kebijakan ini. Pemerintah desa sebagai aktor yang berper- an penting mulai dari proses pendirian hing- ga saat ini akan terus berupaya menjaga dan mengembangkan BUMDes yang ada karena dampak positif keberadaan BUMDes. Ber- dasarkan keterangan informan pendirian BUMDes sejatinya adalah untuk kepentin- gan bersama antara pemerintah kampung dan seluruh elemen masyarakat. Kebijakaan ini merupakan usaha dari pemerintah ber- sama pemerintah kampung untuk mewu- judkan kesejahteraan masyarakat sebagai harapan untuk mewujudkan cita-cita sesuai dengan amanah undang-undang. Manfaat keberadaan BUMDes yang  dapat dirasakan oleh sebagian  masyarakat dikampong Rem- pak khususnya yang telah menjadi nasabah di BUMDes Rempak Maju Jaya. Masyara- kat dapat melakukan peminjaman modal us- aha dengan syarat-syarat tertentu yang pada akhirnya meringankan beban masyarakat dalam modal usaha. Keuntungan BUMDes yang diperoleh juga akan dipergunakan se- bagai pemasukan pendapatan asli desa dan dimamfaatkan untuk kepentingan dan keg- iatan sosial kemasyarakatan di desa Berdasarkan keterangan informan par- tisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan sebagai subjek pembangunan dipedesaan. Pemberdayaan masyarakat menjadi isu sen- tral penguatan BUMDes di pedesaan. Ses- uai dengan tujuan pendirian BUMDes yang diharapkan menjadi motor penggerak per- ekonomian desa yang masih menjadi klise bagi BUMDes Rempak Maju Jaya samapai hari ini. Lemahnya kekuatan dan kesiapan BUMDes untuk membawa perubahan dan perbaikan ekonomi desa tidak lepas dari peran pemerintah khususnya pemerintahan didesa. Penggalian potensi desa perlu di- lakukan secara cermat untuk mendapatkan jenis usaha lokal yang sesuai, mengingat sampai saat ini belum ada unit usaha lain yang mampu dibangun oleh BUMDes selain simpan pinjam yang dalam prakteknya ban- yak mengalami kendala seperti pembayaran kredit yang macet oleh masyarakat. Konsis-
tensi dan upaya berkelanjutan serta perbai- kan-perbaikan melalui pembinaan perlu di- lakukan untuk memberdayakan masyarakat dan penggalian potensi desa dilkukan den- gan cermat. Sebagaimana mana diketahui pengam- bilan keputusan dalam penentuan pendirian BUMDes dilakukan  melalui musyawarah mulai dari pendirian adalah inisiatif pemer- intah desa, Lembaga kemasyarakatan desa, BPD, dan tokoh masyarakat sasuai dengan peraturan perda yang berlaku. Dalam pelak- sanaannya pengurus tentu dituntut untuk mampu mengembangkan usaha dan me- lebarkan sayapnya dengan selalu berkoordi- nasi dengan pemerintah desa. Dalam pelak- sanaan program pengurus BUMDes akan selalu berkoordinasi dengan penghulu kam- pung sebagai kepala pemerintahan di desa. Dalam prakteknya koordinasi dan komu- nikasi kurang berjalan dengan baik karena perbedaan cara pandang antara kepala desa dan pengurus BUMDes. Adapun pelaksana program BUMDes. diserahkan kepada pen- gurus yang dipilih sesuai dengan kretria yang telah ditentukan. Susunan organisasi kepengurusan BUMDes Rempak Maju Jaya terdiri atas Komisaris, Direksi dan Penga- was. Komisaris (Penasehat) didalam kepen- gurusan BUMDes langsung dijabat Kepala Desa. Jika melihat kebelakang sejak disah- kannya perda tersebut memang belum ada upaya yang optimum dan hanya sedikit desa yang berinisiatif mengambil peluang untuk mendirikan BUMDes termasuk BUMDes Rempak Maju Jaya. Dari segi finansial ke - beradaan BUMDes memang sudah terbantu dengan adanya peralihan program UED SP yang saat ini dikelola langsung oleh BUM- Des. Persoalan yang belum terselesaikan adalah soal rendahnya kompentensi dan jiwa wirausaha yang dimiliki oleh SDM di Kam- pung Rempak. BUMDes sejauh ini masih mengandalkan warisan program pemerintah provinsi berupa simpan pinjam tersebut.
Lingkungan Kebijakan Dalam pendekatan sistem yang diper- kenalkan David Easton kebijakan akan se-
cara terus menerus berinteraksi dengan ling- kungan dan dalam keadaan saling mempen- garuhi. Dengan demikian lingkungan kebi- jakan sangat berpengaruh terhadap kinerja sebuah kebijakan apakah akan berhasil atau menemui kegagalan. Melihat kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terli- bat dalam Implementasi kebijakan tentang BUMDes di Kampung Rempak Kabupaten Siak adalah seluruh elemen masyarakat desa yang terlibat bersama pengurus BUMDes dibawah koordinasi pemerintah desa. Sesuai dengan aturan seharusnya Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan mene- tapkan norma, standar, prosedur dan krite- ria BUMDes. Gubernur melakukan sosia- lisasi, bimbingan teknis standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pem- binaan manajemen BUMDes di Provinsi. Bupati/Walikota melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi,  upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di per- desaan. Serta BPD sebagai mitra kerja ke- pala desa dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melaku- kan pengawasan atas pengelolaan BUMDes. Selain itu Inspektorat Kabupaten/Kota dapat melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes. Pada praktek dilapangan menurut keterangan informan lebih banyak bergan- tung pada bagaimana komunikasi yang ter- jalain antar pengurus dan pemerintah desa serta partisipasi masyarakat.
Kepala kampung  tentunya memiliki peran yang besar dalam upaya mensejahtra- kan masyarakat didesa yang ia pimpin salah satunya melalui usaha memajukan BUMDes yang telah dilakukan sejak 2010. Sejauh ini pada kenyataannya BUMDes di desa Rem- pak belum berkembang dengan baik yang sama halnya dengan sebagian besar BUM- Des yang berada di Kabupaten Siak. Karakteristik masyarakat dipedesaan dikampung Rempak masih menunjukan semangat kekeluargaan. Hal negatif yang tidak bisa dihindari koordinasi yang terjadi antar pemerintah desa dan pengurus BUM-
Des cendrung tidak profesional. BUMDes yang tidak maju salah salah satu sebabnya adalah pengurus yang kurang berkompent- en yang tetap dipertahankan dengan alasan belaskasih. Sehingga ia akan terpilih kem- bali setelah masa jabatannya habis seperti yang terjadi saat ini. Kampung Rempak termasuk desa yang cukup tanggap dalam Implementasi Perda Kabupaten Siak No. 18 Tahun 2007. Terhitung 3 (tiga) tahun se- jak berlakunya PERDA, pemerintah Kam- pung  Rempak telah meresmikan pendirian BUMDes Maju Jaya. Mayoritas BUMDEs dikabupaten Siak baru perdiri pada tahun 2015 ketika berlakunya UU Desa No. 6 Tahun 2014. Peningkatan pemberian hak otonomi bagi pemerintahan desa semakin memperkuat peran pemerintah desa dalam pengelolaan pemerintahan untuk mewujud- kan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan memeperkuat ekonomi desa melalui penguatan kedudukan BUMDes pada setiap desa.

## PEMBAHASAN Implementasi Perda Tentang BUMDes
Sebagaimana telah diketahui Per- da Kabupaten No. 18 tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah cukup lama berlaku. Sampai dengan saat ini sudah hampir seluruh desa telah memiliki BUMDes. Yakni hingga akhir 2016 sudah tercatat 122 BUMDes yang telah berdiri pada seluruh desa di Kabupaten Siak. BUM- Des Rempak Maju Jaya Kampung Rempak adalah salah satu BUMDes yang termasuk paling awal berdiri di Kabupaten Siak. Pem- bentukan BUMDes berdasarkan usulan dan musyawarah antara pemerintah desa dan masyarakat. Kegiatan mencapai maksud dan tujuan ini akan lebih menguras tenaga dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama yang optimal antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.
Pemerintah desa sebagai aktor pent- ing yang berperan dalam pembentukan dan suksesi pelaksanaan pencapaian tujuan BUMDes memilki andil yang cukup besar. Pemerintah desa memilki peran penting
dalam membangun partisipasi masyarakat sebagai basis pembangunan di pedesaan. BUMDes adalah salah satu badan usaha yang pengelolaannya membutuhkan par- tisipasi masyarakat, atau lebih tepatnya kerjasama pemerintah bersama masyara- kat. Dalam upaya menciptakan partisipasi masyarakat, Maskun (dalam Awang, 2006) mengemukakan bahwa partisipasi masyara- kat dapat tercipta apabila dapat dihidup- kan sifat saling percaya antara perangkat pemerintah dengan lembaga-lembaga atau anggota masyarakat. Dalam konteks eko- nomi desa, semakin besar derajat kebebasan desa dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangga desa, maka sifat saling per- caya dapat diciptakan, karena adanya saling kontrol dari masyarakat desa sebagai pihak yang memilih dan memberikan kepercay- aannya kepada pemerintah desa untuk men- jalankan tugas pemerintahan dan kegiatan pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat desa yang dipim- pinnya. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes Rempak Maju Jaya juga dinilai rendah. Hal ini dibuktikan dengan minimnya minat masyarakat untuk meny- impan uang di BUMDes. Masyarakat mena- bung dan mendaftar sebagai nasabah hanya sebagai salah satu syarat untuk mendapat- kan pinjaman dari BUMDes. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam implementasi Perda Kabupaten Siak No. 18 tahun 2007, dalam tatanan pelaksanaannya lebih banyak menuntut peran dari pemerintah desa dan partisipasi masyarakatnya. Jika melihat ke- belakang pendirian BUMDes dihampir selu- ruh desa di kabupaten siak juga tidak lepas dari adanya program pemerintah daerah yaitu Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP) sebagai cikal bakal BUMDes. Hal ini juga berlaku pada BUMDes Rem- pak Maju Jaya Kampung Rempak Keca- matan Sabak Auh Kabupaten Siak. Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP) merupakan perwujudan dari upaya Pemerin- tah Provinsi Riau melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS/132/III/2005 tanggal 31 Maret 2005 tentang pelaksa-
naan program pemberdayaan Desa (PPD). Program pemberdayaan Desa (PPD) adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat me- lalui pemberian Dana Usaha Desa. Penang- gulangan kemiskinan dengan menitik berat- kan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Kampung Rempak Kecamatan Sa- bak Auh adalah satu dari banyak desa yang ada di Kabupaten Siak yang mendapat dana sharing Program Pemeberdayaan Desa (PPD). Usaha Ekonomi Desa Simpan Pin- jam (UED-SP) Kampung Rempak dibentuk pada tahun  2007 dengan mendapatkan dana sharing dari pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota sebesar Rp 500.000.000, - (Lima Ratus Juta Rupiah). Dana inilah yang digunakan untuk pengembangan usaha ekonomi masyarakat dipedesaan, dimana masyarakat diberikan kemudahan berupa pinjaman (kredit) dengan syarat dan keten- tuan tertentu. Setelah berjalan selama lebih kurang tiga tahun, melalui fasilitasi  Perda Kabupaten Siak No. 18 tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan atas inisiatif pemerintah desa dan masyara- kat maka pada tahun 2010 UED-SP dialih- kan menjadi dibawah naungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rempak  Maju Jaya sebagai hasil musyawarah dengan pengesa- han ketetapan Peraturan Desa No. 02 Tahun 2010 Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Konsekwensi dari perubahan ini tentunya pengelolaan akan menjadi tanggung jawab  penuh dari penge- lola BUMDes yang terpilih bersama pemer- intah desa yang pengawasannya dilakukan masyarakat secara langsung. Artinya keber- hasilan pencapaian tujuan BUMDes akan sangat  ditentukan  oleh  kreatifitas  desa  dan tingkat partisipasi masyarakatnya. Inisiatif pendirian BUMDes berasal dari pemerintah dan masyarakat setempat yang harus ikut berpartisipasi dalam pembentukannya untuk
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 3, Juli 2017 : 279-287
pembangunan desa. Inti dari partisipasi ma- syarakat di dalam pembangunan desa telah dinyatakan oleh Awang (2006:62) bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah keikutsertaan masyarakat dalam segala kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemamfaatan sampai pemeli- haraan dan pengawasan yang diselenggara- kan di desa dengan cara memberikan sum- bangan baik berbentuk materil seperti uang, barang dan tenaga, maupun dalam bentuk spiritual seperti pemikiran dan gagasan. Melihat dari kondisi yang ada, Imple- mentasi Perda tentang BUMDes ini memang telah mengakomodir partisipasi dan kepent- ingan masyarakat. dimulai dari pendirian yang melibatkan musyawarah bersama ma- syarakat sampai dengan pertanggungjawa- ban pengelolaan keuangan BUMDes juga disampaikan kepada masyarakat. BUM- Des Rempak Maju Jaya yang merupakan BUMDes yang berada Kampung Rempak Kabupaten Siak, berdiri sejak 2010. Hing- ga saat ini BUMDes Rempak Maju Jaya hanya memiliki satu unit usaha  yaitu sim- pan pinjam bagi  masyarakat khususnya dalam modal dan pengembangan usaha. Sebagaimana diuraikan sebelumnya ang- garan yang di BUMDes Rempak Maju Jaya merupakan anggaran yang didapatkan dari dana sharing pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota ditambah keuntungan yang diperoleh semenjak 2007 hingga saat ini. Artinya BUMDes yang ada masih bergan- tung pada jenis usaha simpan pinjam yang dalam pelaksanaannya masih menghadapi permasalahan klasik usaha simpan pinjam yaitu sering terjadi kredit macet/ tunggakan oleh masyarakatnya sendiri. Sebagai satu- satunya usaha yang dijalankan BUMDes tentu ini menjadi persoalan serius. Persoalan ini tentunya juga akan semakin mengham- bat tercapainya maksud tujuan pendirian BUMDes. Pendirian Badan Usaha Milik Desa sendiri menurut Perda Kab. Siak No. 18 tahun 2007 adalah memiliki tujuan yaitu memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa, Memajukan pereko- nomian desa, meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa, memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan me- ningkatkan pengelolaan aset-aset desa yang ada sehingga dapat berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian Desa. Praktek dilapangan menunjukan pengembangan BUMDes sulit untuk dilaku- kan mengingat keterbatasan kemampuan pengurus, perhatian pemerintah setempat dan masyarakat sehingga hanya usaha sim- pan pinjam yang digeluti yang pada prak- teknya juga banyak mengalami kendala yang umumnya terjadi pada usaha simpan pinjam yakninya kredit macat. Pemerintah perlu mendorong keberhasilan implemen- tasi BUMDes dengan program pembinaan secara berkelanjutan mengingat telah disah- kannya UU No.6 tahun 2014 yang mem- pertegas pentingnya BUMDes yang men- gamanahkan pada Bab X pasal 90 bahwa Pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupat- en) mendorong pengembangan BUMDes dengan memberi akses modal, pendampin- gan teknis dan akses pasar, serta mempriori- taskan BUMDes dalam pengelolaan SDA di desa.

## Faktor yamh menghambat Implenmen- tasi perda tentang BUMDes
Kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk memecahkan persoalan tentu harus mengintervensi lingkungan kebijakan den- gan sedemikian rupa sesuai dengan desain yang diharapkan dari kenapa kebijakan tersebut dirumuskan. Dalam tahap imple- mentasinya dilapangan tentunya persoalan- persoalan yang muncul akan lebih kom- pleks dari pada dalam perumusan kebijakan mengingat berebenturannya berbagai ke- pentingan dalam proses implementasi kebi- jakan. Demikian halnya dengan Implemen- tasi peraturan daerah Kabupaten Siak No,18 tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kampung Rempak Ke- camatan Sabak Auh Kabupaten Siak men- emui beberapa hambatan dalam prakteknya. Sebagaimana diuraikan sebelumnya BUMDes Rempak Maju Jaya berdiri se- jak 2010. Modal yang digunakan BUM-
Des Rempak Maju Jaya merupakan ang- garan yang didapatkan dari dana sharing pemerintah provinisi bersama kabupaten/ kota ditambah keuntungan yang diperoleh semenjak 2008 melaui program UED SP. Artinya BUMDes yang ada masih bergan- tung pada jenis usaha simpan pinjam yang dalam pelaksanaannya sering terjadi kredit macet/ tunggakan oleh masyarakat pemam- faat pinjaman. Pendirian Badan Usaha Mi- lik Desa yang bertujuan yaitu memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa, memajukan perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memberikan pelayanan terhadap ke- butuhan masyarakat dan meningkatkan pen- gelolaan aset-aset desa yang ada sehingga dapat berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa belum terlaksana seb- agaimana mestinya. Adapun faktor-faktor yang menghambat Implementasi Perda Kab. Siak No. 18 Tahun 2017 tentang BUMDes di Kampung Rempak Kecamakatan Sabak Auh Kabupaten Siak berdasarkan berdasar- kan pengamatan dan data dilapangan selama penulis melakukan penelitian diantaranya yang paling menonjol adalah rendahnya kompetensi SDM, dan minimnya partisipasi masyarakat.
Sudah diketahui secara jamak ma- salah faktor SDM menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk kemajuan organisasi. Organisasi akan berkembang jika sumber daya manusia yang dimiliki bisa diandalkan demikian juga berlaku sebaliknya. Kompen- tensi SDM  yang unggul menjadi prasyarat kemajuan tersebut. Sebagaimana keban- yakan perdesaan, kampung Rempak juga memilki kelemahan dalam hal kompentensi sumber daya manusia yang dimiliki khu- susnya para pelaksana. Para pelaksana yang dipercayakan dalam pelaksanaan program BUMDes belum mampu mengembangkan usaha sebagaimana yang diharapkan. Per- syaratan untuk menjadi pengurus BUMDes yang diperbaharui dan dipilih setiap 3 tahun sekali melalui surat keputusan kepala desa pun tidak terlalu menjanjikan akan diperoleh SDM yang mumpuni. Mayoritas pengurus
BUMDes di Kampung Rempak adalah pen- gurus yang lama yang sudah pernah terpilih sebelumnya dan dipertahankan dengan per- timbangan tertentu yang mengenyamping- kan sejauh mana sejauh mana kontribusi pengurus terhadap pengembangan BUMDes yang saat ini masih belum terlihat. Selain itu rendahnya kompentensi SDM yang sesuai dengan sebanar-benarnya kebutuhan BUM- Des yang berorientasi keuntungan adalah lemahnya jiwa berwirausaha yang dimiliki. Keberanian mengambil resiko mutlak harus dimiliki oleh seorang wirausaha tentunya dengan pertimbangan yang terukur. Seman- gat inilah yang belum terasah pada para pen- gurus BUMDes Kampung Rempak sehingga yang terjadi kemudian adalah masih minim- nya kontribusi BUMDes sebagaimana yang diharapkan. Lemahnya semangat wirausaha ini juga semakin ditopang oleh rendahnya kemauan untuk melakukan perubahan yang ditandai dengan para pengelola yang lebih nyaman dengan kondisi yang sudah berjalan dan cendrung berkarakter senang melaku- kan pekerjaan yang sifatnya rutinitas. Selain kompetensi pelaksana yang perlu ditingkatkan, salah satu sebab yang dominan dalam keberhasilan pembangunan dipedesaan adalah partisipasi masyarakat yang tinggi. Masyarakat harus diberday- akan seoptimal mugkin oleh pemerintah desa untuk mewujudkan kesejahteraan ber- sama. Sebagaimana diketahui, dalam tahap implementasi kebijakan akan terjadi ber- bagai penafsiran yang harus disinergikan oleh para implementor dari tingkatan atas sampai tingkatan bawah. Perda Kabupat- en Siak No.18 tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah dilaksanakan di Kampung Rempak Keca- matan sabak auh sebagaiamana penelitian ini dilakukan telah  melibatkan masyarakat sebagai basis untuk diberdayakan dengan kemudahan mendapatkan pinjaman dalam program simpan pinjam. Namun partisipasi masyarakat untuk membesarkan BUMDes masih kurang khususnya keengganan ma- syarakat untuk menyimpan uang mereka di BUMDes, dan menjadi anggota terke-
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 3, Juli 2017 : 279-287
san dipaksakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan pinjaman. Terlepas dari ber- bagai pertimbangan masyarakat untuk me- nyimpan setidaknya ini mengindikasikan masih lemahnya partisipasi masyarakat untuk ikut membesarkan BUMDes. Se- lain itu dalam pelaksaan pinjaman modal usaha terkadang pengelola BUMDes harus dihadapkan dengan macetnya pembayaran oleh sebagian masyarakat. Dalam anggapan masyarakat, setempat BUMDes adalah mi- lik pemerintah desa dan orang-orang yang ditunjuk sebagai pengurus BUMDesa, arti- nya masyarakat merasa kurang memilki dan kurang diberdayakan dalam pengelolaan BUMDes. Anggapan ini muncul karena ke- tika masyarakat menyampaikan saran dan pendapatnya cenderung diabaikan. Secara keseluruhan Implementasi Perda Kabupaten Siak no. 18 tahun 2007 tentang BUMDes di  Kampung Rempak Ke- camatan Sabak Auh mengalami hambatan dalam pelaksanaanyya. Paling tidak secara garis besar ketiga faktor yang telah dijelas- kan diatas adalah yang paling dominan mempengaruhi implementasi perda tersebut sehingga belum terimplementasi dengan op- timal.
SIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pem- bahasan mengenai implementasi peraturan
daerah Kabupaten Siak No.18 tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM- Des) di Kampung Rempak Kecamatan Sa- bak Auh Kabupaten Siak dapat ditarik kes- impulan implementasinya belum berjalan dengan optimal. BUMDes yang diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian di desa belum mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki desa untuk mengembangkan unit usaha yang dimiliki. Faktor yang meng- hambat implementasi perda tentang BUM- Des yang paling menonjol adalah  rendahn- ya kompentensi para pelaksana yang kurang profesional dalam pengelolaan BUMDes dan masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta memajukan BUMDes.
DAFTAR RUJUKAN Agustino, Leo, 2014. Dasar-Dasar  Kebi - jakan Publik , Bandung : CV. Alfabeta. Awang, Azam, 2010, Implementasi Pember - dayaan  Pemerintah  Desa, Yogyakar- ta: Pustaka Pelajar.
_____, 2006, Otonomi Desa & Partisipasi Masyarakat, Pekanbaru : Alaf Riau.
Winarno, Budi, 2014. Teori dan Proses Ke - bijakan Publik : Teori, Proses dan Stu - di Kasus, Yogyakarta : Center of Aca- demic Publishing Service (CAPS).

## Salman Alfarisi, Implentasi Peraturan Daerah