## Jurnal Sains dan Teknologi
Volume 12 Number 3, Tahun 2023, pp. 857-864 P-ISSN: 2303-3142 E-ISSN: 2548-8570 Open Access: https://doi.org/10.23887/jstundiksha.v12i3.73937

## SIDARLIN:  Evaluasi  Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik pada Disdukcapil Kabupaten Sumba Timur
Ardiyanto Dapadeda 1* , Andi Wahju Rahardjo Emanuel 2
1,2 Magister Informatika, Universitas Atma Jaya, Yogyakarya, Indonesia

## A B S T R A K
Penelitian ini merinci permasalahan utama yang melibatkan kurangnya kepuasan dan pemanfaatan aplikasi SIDARLIN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)  Kabupaten  Sumba  Timur.  Masalah  utama  yang  diidentifikasi mencakup  kesalahan  penggunaan  aplikasi,  keterbatasan  perangkat,  dan kekurangan  sumber  daya  manusia.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas SIDARLIN digunakan oleh masyarakat dan Disdukcapil Kabupaten Sumba Timur dalam implementasi E-Government . Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang menghambat pemanfaatan aplikasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang relevan dengan topik  penelitian.  Analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif  untuk  memberikan gambaran  yang  komprehensif  tentang  situasi  yang  dihadapi  oleh  SIDARLIN  di tingkat  lokal.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penggunaan  SIDARLIN  di Disdukcapil  Kabupaten  Sumba  Timur  tidak  memuaskan.  Aplikasi  ini  tidak memberikan layanan publik sesuai harapan dan menghadapi sejumlah masalah, termasuk  kesalahan  penggunaan,  keterbatasan  perangkat,  dan  kekurangan sumber  daya  manusia.  Berdasarkan  data  Disdukcapil,  hanya  sekitar  0.5%  dari total  penduduk  yang  menggunakan  aplikasi  SIDARLIN  setiap  tahun, mencerminkan adopsi yang rendah dan menunjukkan kekurangan yang signifikan dalam  implementasi  SIDARLIN.  Implikasi  dari  penelitian  ini  menggarisbawahi urgensi perbaikan aplikasi SIDARLIN dan perlunya peningkatan pemahaman serta partisipasi  masyarakat  dalam mengadopsi  layanan E-Government .  Rekomendasi perbaikan teknis pada SIDARLIN, peningkatan pelatihan untuk pengguna dan staf Disdukcapil,  serta  kampanye  penyuluhan  kepada  masyarakat  dapat  menjadi langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas dan adopsi aplikasi E- Government di tingkat lokal.

## A B S T R A C T
This study details the main problems involving the lack of satisfaction and utilization of the SIDARLIN application at the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) of East Sumba Regency. Key issues identified include misuse of the app,  device  limitations,  and  lack  of  human  resources.  The  purpose  of  this  study  is  to  evaluate  the  extent  to  which  the effectiveness of SIDARLIN is used by the community and Disdukcapil of East Sumba Regency in the implementation of E- Government. In addition, this study aims to identify barriers that hinder the utilization of such applications. This research uses a qualitative approach, with data collection carried out through literature studies relevant to the research topic. Data analysis was conducted descriptively to provide a comprehensive picture of the situation faced by SIDARLIN at the local level. The results showed that the use of SIDARLIN in Disdukcapil East Sumba Regency was not satisfactory. The app did not deliver public services as expected and faced a number of issues, including misuse, device limitations, and lack of human resources. Based on Disdukcapil data, only about 0.5% of the total population uses the SIDARLIN application each year, reflecting low adoption and showing significant shortcomings in SIDARLIN implementation. The implications of this study underscore  the  urgency  of  improving  the  SIDARLIN  application  and  the  need  to  increase  public  understanding  and participation  in  adopting  E-Government  services.  Technical  improvement  recommendations  on  SIDARLIN,  improved training  for  Disdukcapil  users  and  staff,  and  community  outreach  campaigns  can  be  concrete  steps  to  increase  the effectiveness and adoption of E-Government applications at the local level.

## 1. PENDAHULUAN
Masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah. Selain menyediakan pelayanan, tanggung jawab pemerintah juga meliputi pembangunan dan perlindungan. Keyakinan masyarakat pada pemerintah menurun karena banyak layanan publik saat ini tidak memenuhi harapan (Marzuki, 2020; Nurul et al., 2021; Shafira  &  Kurniasiwi,  2021) .  Banyak  orang  menghadapi  kesulitan  mendapatkan  informasi,  prosedur pelayanan yang rumit, dan keterbatasan sarana dan prasarana (Eko et al., 2023; Mayowan, 2016; Nurul et

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received July 28, 2023 Accepted October 13, 2023 Available online October 25, 2023
Kata Kunci: E-Government , Disdukcapil, Pelayanan Publik
Keywords: E-Government, Disdukcapil ,  Public Service
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
al., 2021) . Untuk menjadi lebih efektif dan efisien, masyarakat membutuhkan sistem pelayanan modern yang  berbasis  digital.  Oleh  karena  itu,  penerapan  digitalisasi  dan  penggunaan  teknologi  informasi  dan komunikasi  sebagai  bagian  dari  tata  kelola  yang  baik.  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun  2003  mendukung  penerapan  E-Government  sebagai  kebijakan  dan  strategi  nasional (Eko  et  al., 2023; Maria et al., 2022; Rahmadi et al., 2019) .
E-Government  adalah  cara  baru  bagi  pemerintah  untuk  meningkatkan  layanan  publik  melalui penggunaan  teknologi  informasi,  terutama  internet (Antoni  et  al.,  2021;  B.  Irawan,  2017) .  Pemanfaatan teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  menjalankan  pemerintahan  secara  efisien  dan  memberikan layanan  yang  transparan  dan  memuaskan  bagi  masyarakat.  Selain  itu,  E-Government  adalah  aplikasi teknologi elektronik dan layanan web yang  bertujuan  untuk menyediakan,  bertukar, dan meningkatkan layanan pemerintah kepada warga negara dan bisnis dengan tujuan meningkatkan produktivitas sambil mengurangi biaya (Jalma et al., 2019; Pamungkas et al., 2020; Tui et al., 2022) . Definisi E-Government adalah Tindakan yang bertujuan memperluas penggunaan teknologi elektronik dalam mengelola Pemerintahan untuk  menyediakan  informasi  dan  layanan  kepada  masyarakat (Choirunnisa  et  al.,  2023;  E.  P.  Irawan, 2017) . Implementasi E-Government diharapkan dapat mengubah semua aktivitas pemerintahan menjadi proses elektronik, mempermudah tugas kebijakan dan pelayanan (Deswanto et al., 2021; Purba et al., 2019) . Secara  sederhana,  E-Government  adalah  penyelenggaraan  Pemerintahan  dengan  pemanfaatan  inovasi teknologi  berbasis  elektronik.  Tujuan  dari  E-Government  adalah  untuk  meningkatkan  hubungan masyarakat dan pemerintah. Di Indonesia, berbagai tingkatan pemerintah, baik pusat maupun daerah, telah menerapkannya (Jalma  et  al.,  2019;  Pamungkas  et  al.,  2020;  Shafira  &  Kurniasiwi,  2021) .  Contohnya Layanan publik seperti Disdukcapil Kab. Sumba Timur meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran Online (SIDARLIN) pada 2 Agustus 2022, dengan dukungan dari Bupati Kabupaten Sumba Timur. SIDARLIN adalah aplikasi online yang membantu orang mendaftar dan mengajukan dokumen kependudukan yaitu : Kartu Keluarga, E-KTP, akta kelahiran, akta kematian, surat pindah, dan Kartu Identitas Anak. Mereka juga dapat mencetak dokumen tanpa harus pergi ke kantor Dukcapil.
Lembaga pemerintahan saat ini harus bergantung pada teknologi informasi untuk meningkatakan palayanan publik yang lebih efisien dan efektif (Nur, 2014; Pamadi et al., 2022; Wirawan, 2020) . Penelitian ini berfokus pada mengevaluasi hasil implementasi E-Government melalui SIDARLIN pada Disdukcapil Kab. Sumba  Timur.  Namun,  masih  terdapat  beberapa  hambatan  dalam  penggunaan  SIDARLIN.  Faktor-faktor termasuk  sinyal  yang  tidak  stabil  di  wilayah  Kabupaten  Sumba  Timur  serta  keterbatasan  sumber  daya manusia  dan  perangkat  seperti  laptop  dan  handphone.  Selain  itu,  versi  mobile  aplikasi  SIDARLIN  tidak tersedia  di  Playstore  dan  Appstore.  Pengguna  handphone  menghadapi  kesulitan  mengaksesnya  melalui website Disdukcapil menggunakan Google Chrome. Hal ini dapat membingungkan masyarakat yang belum terbiasa  dengan  metode  ini.  Dalam  situasi  ini,  masalah  dari  latar  belakang  di  atas  dirumuskan  sebagai fasilitas Internet yang tidak merata dan buruk, kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan minimnya prasarana  dan  sarana  pendukung.  Jadi,  fokus  penelitian  ini  adalah  apakah  aplikasi  SIDARLIN  telah memenuhi fungsi dan tujuan yang diharapkan?Apa saja hambatan yang menghalangi pemanfaatan aplikasi SIDARLIN?  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  seberapa  efektif  masyarakat  dan Disdukcapil Kab. Sumba Timur menggunakan aplikasi SIDARLIN untuk menerapkan E-Government. Studi ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah menerapkan E-Government.
Studi-studi  sebelumnya  mengenai  E-Government  telah  banyak  dilakukan,  seperti  kasus  : Implementasi Electronic Government: Studi Kasus pada Aplikasi SILPa KAMI di Pemerintah Kota Cimahi; Efektivitas  Implementasi  E-Budgeting  Dalam  Mewujudkan  Good  Governance  Dengan  Model  CIPP  (Studi Kasus Pada Kota Surabaya); Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; Implementasi E-Government Pada Pemerintah Daerah; Implementasi E- Government  Dalam  Pelayanan  Publik  Pada  Dinas  Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Bone; Implementasi E-Government Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang (Amrozi et al., 2022; Deswanto et al., 2021; Kurniawan et al., 2022; Noviyanti et al., 2021; Rafiqi & Selviyanti, 2021) . Penelitian-penelitian sebelumnya ini fokus pada aplikasi seperti SILPa KAMI, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Platform SOBAT DUKCAPIL, dan juga membahas implementasi E-Government secara umum di tingkat Pemerintah Daerah. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pendekatan yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan E-Government melalui Aplikasi Sistem Informasi  Pendaftaran  Online  (SIDARLIN)  di  Disdukcapil  Kab.  Sumba  Timur.  Studi  ini  mengevaluasi pengaruh aplikasi SIDARLIN terhadap kinerja Disdukcapil dalam penggunaan teknologi informasi karena aplikasi ini baru diluncurkan satu tahun lalu.

## 2. METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara menyeluruh berbagai  fenomena  yang  berkaitan  dengan  subjek  penelitian,  seperti  perilaku,  persepsi,  motivasi,  dan tindakan. Ini dilakukan dengan mendeskripsikan fenomena dengan kata-kata dan menggunakan konteks alamiah (Eko  et  al.,  2023;  Herman  &  Fanida,  2023) .  Data  dikumpulkan  melalui  studi  literatur,  dengan mengumpulkan informasi dari sumber, seperti jurnal, buku, dan sumber lain yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Sebaliknya, analisis data menggunakan pendekatan deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk  mengumpulkan  literatur  dan  jurnal  yang  relevan  dengan  topik  penelitian (Arianto,  2021;  Kosali, 2021) . Penelitian ini menggunakan referensi dari laporan dan arsip disdukcapil Kabupaten Sumba Timur, yang dianalisis secara kualitatif, sebagai sumber pustaka (Eko et al., 2023; Ridoh & Putra, 2021) . Tujuan dari  penelitian  kualitatif  adalah  untuk  menjelaskan  data  yang  dikumpulkan  melalui  pendekatan pengumpulan  data  yang  sesuai  dengan  karakteristik  penelitian  kualitatif.  Identifikasi  masalah,  studi literatur, analisis dan pengolahan data, hasil, dan penarikan kesimpulan adalah semua metode kuantitatif yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Data  sekunder  diperoleh  dari  arsip  dan  laporan  Disdukcapil Kabupaten Sumba Timur, serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian (Arianto, 2021; Herman & Fanida, 2023) . Gambar 1 menunjukkan alur penelitian.
Gambar 1 . Website DISDUKCAPIL Kab. Sumba Timur

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur, serta tugas dan fungsinya, serta Peraturan Bupati Sumba  Timur  Nomor  43  Tahun  2016  tentang  Kedudukan,  Organisasi,  Tugas,  Fungsi,  dan  Tata  Kerja Disdukcapil  Kabupaten  Sumba  Timur (Djoh,  2018;  Kulandima  et  al.,  2021) .  Selain  itu,  tanggung  jawab Disdukcapil  Kabupaten  Sumba  Timur  adalah  menetapkan  kebijakan  teknis  untuk  adminduk  dan  capil, menerapkan  kebijakan  tersebut,  melakukan  evaluasi  dan  pelaporan,  dan  melakukan  administrasi  dinas sesuai  dengan  tanggung  jawabnya.  Jenis  pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  Disdukcapil  Kabupaten Sumba Timur adalah sebagai berikut: Pelayanan pendaftaran penduduk, yang mencakup pembuatan e-KTP, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Aanak, Akta Kelahiran dan Akta Kematian; Pelayanan pencatatan sipil, yang mencakup  pencatatan  sipil  bagi  pasangan  yang  menikah  untuk  memperoleh  status  hukum  negara;  dan Pelayanan pengaduan masyarakat dan pemberian informasi.
Dokumen  kependudukan,  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil, berfungsi sebagai bukti legal dari layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Stella & Rohman, 2019; Tornado & Rokhim, 2023) . Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan belum mencapai target nasional karena letak geografis dan populasi 261.130 warga Kabupaten Sumba Timur. Karena itu, untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur mengembangkan SIDARLIN, sebuah sistem aplikasi berbasis web.
Tujuan adanya SIDARLIN mencangkup beberapa hal yaitu: 1) Tersedianya sistem layanan  online dan    terintegrasiemberi  kemudahan  kepada  masyarakat  untuk  mengurus  dokumen  kependudukan  dan
pencatatan sipil secara cepat dan hemat biaya. 2) Meminimalisir pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan  sipil  melalui  Calo/Pungli  dan  antrian  yang  lama.  3)  Pemberdayaan  pemerintahan Desa/Kelurahan melalui layanan administrasi kependudukan  di  kantor Desa/Kelurahan.
Aplikasi SIDARLIN dibuat oleh Disdukcapil Kabupaten Sumba Timur untuk membantu masyarakat dan  petugas  Disdukcapil  mengelola  administrasi  kependudukan.  Aplikasi  ini  meningkatkan  kinerja Disdukcapil dalam mengelola dokumen administrasi kependudukan dan memungkinkan masyarakat untuk melakukannya dari mana dan kapan saja dengan koneksi internet. Sepanjang semester I (Januari hingga Juni 2023), 1.360 orang telah menggunakan Aplikasi SIDARLIN, menurut data dari Disdukcapil Kabupaten Sumba Timur. Anda dapat
mengakses
aplikasi
SIDARLIN
melalui
URL:
https://dukcapilonline.sumbatimurkab.go.id.  Standar  prosedur  operasional  Sistem  Pendaftaran  Online (SIDARLIN)  Disdukcapil  Kab.  Sumba  Timur  pada Gambar  2 . Tabel  2 menunjukkan  peningkatan  kinerja setelah penggunaan aplikasi SIDARLIN, yang mengubah pelayanan publik di Kabupaten Sumba Timur.
Gambar 2 . Alur Proses Aplikasi SIDARLIN
Tabel 1. Penjelasan Alur Proses Aplikasi SIDARLIN
Proses Keterangan Waktu Mulai Pengguna layanan masuk aplikasi web, daftar user /login user ,
pilih jenis layanan sesuai kebutuhan dan mengupload berkas sesuai persyaratan - Verifikasi Berkas Operator  Menerima  dan  melakukan  verifikasi  kesesuaian berkas  permohonan  dengan  persyaratan,  jika  sesuai dilanjutkan    untuk  diinput    namun  apabila  tidak  sesuai dikembalikan  kepada  pemohon  untuk  diperbaiki  dan dilengkapi sesuai aturan yang berlaku 5 Menit Berkas Terverifikasi Petugas  Melakukan  verifikasi  dokumen  secara  elektronik untuk  diajukan  penandatanganan  secara  elektronik  kepada Kepala Dinas 5 Menit Penandatanganan Kepala Dinas Secara Elektronik Kepala  Dinas  Menyetujui  permohonan  dan  menandatangani secara   elektronik 2 Menit Upload Hasil Petugas  Mengupload  hasil  layanan  sesuai  kebutuhan pemohon  dan  memberitahukan  kepada  pengguna  layanan bahwa dokumen siap dicetak 5 Menit Selesai User melakukan  pencetakan  dokumen  sesuai  kebutuhan pemohonan yang telah di tandatangani secara elektronik 1 - 24 jam Tergantung jaringan

## Tabel 2. Kondisi Sebelum dan Sesudah Implementasi Aplikasi SIDARLIN
Kondisi Sebelum Implentasi Kondisi Setelah Implementasi
Lamanya  waktu  yang  dibutuhkan  untuk menyelesaikan dan melaporkan dokumen kependudukan Pemrosesan dan pelaporan dokumen kependudukan cukup cepat Antrian mayarakat yang lama dan menumpuk saat mengurus dokumen kependudukan secara offline. Berkurangnya  jumlah  antrian  masyarakat  saat mengurus dokumen kependudukan secara offline
Tumpang tindihnya tugas dan fungsi  pengurusan  dokumen  kependudukan  oleh setiap  seksi  di  bidang  pengelolaan  informasi administrasi kependudukan DISDUKCAPIL Pelayanan  yang  diberikan  oleh  setiap  seksi  di bidang pengelolaan informasi administrasi kepada pendududkan DISDUKCAPIL tidak terbatas Lambatnya  penanganan  pengaduan  masalah terkait dokumen kependudukan Penanganan pengaduan masalah  terkait dokumen kependudukan lebih responsif
Namun, dalam pengimplementasian aplikasi SIDARLIN pada Disdukcapil Kab. Sumba Timur, masih mengalami berbagai kendala dan hambatan  seperti: 1) Jaringan internet pada Kabupaten Sumba Timur yang kurang baik, kurang stabil dan belum merata kesseluruh wilayah pedesaan. Hal inilah yang menjadi kendala utama masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan secara online. Jika terjadi gangguan pada  jaringan,  maka  penginputan  data  juga  terhambat,  mengakibatkan  gangguan,  penundaan,  bahkan kegagalan dalam proses pengurusan dokumen kependudukan yang mengakibatkan lamanya waktu bahkan kegagalan dalam memasukkan data ke dalam sistem. 2) Implementasi aplikasi SIDARLIN dalam layanan kurang optimal karena banyaknya masyarakat yang belum terbiasa dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Akibatnya, mereka lebih memilih datang langsung ke kantor Disdukcapil Kabupaten Sumba Timur untuk melakukan pengurusan dokumen secara tatap muka. 3) Waktu operasional pelayanan aplikasi SIDARLIN terbatas, hanya berlangsung dari jam 08.00 hingga 15.00 WITA sesuai dengan jam kerja. Jika ada permintaan  setelah  jam  kerja,  akan  ditangani  oleh  petugas  pada  hari  berikutnya.  Pembatasan  waktu operasional  dalam  layanan  online  mengakibatkan  keterbatasan  bagi  masyarakat  dalam  memilih  waktu untuk mengurus dokumen kependudukan. Hanya ada satu tenaga Operator yang bertanggung jawab dalam proses  pendaftaran  dan  permohonan  dokumen  kependudukan.  4)  Hanya  ada  satu  orang  pegawai  di Disdukcapil  yang  memiliki  pemahaman  mendalam  tentang  layanan  teknologi  informasi  pada  aplikasi SIDARLIN, meskipun ada beberapa pegawai lain di sana. Hal ini menyebabkan penumpukan permintaan karena  banyaknya  masyarakat  yang  ingin  mendapatkan  panduan  tentang  proses  pengurusan  dokumen kependudukan secara online. Pegawai yang kurang paham tentang sistem pelayanan aplikasi SIDARLIN di Disdukcapil  mendelegasikan  tugas  kepada  mereka  yang  benar-benar  menguasai  sistem  tersebut.  5) Rendahnya  Kesadaran  Masyarakat  untuk  memiliki  dokumen  kependudukan  dikarenakan  Kurangnya sosialisasi  kepada  masyarakat  akan  arti  pentingnya  dokumen  kependudukan.  6)  Kurangnya  Sarana Prasarana pendukung layanan administrasi kependudukan & Pencatatan Sipil dikarenakan Anggaran yang belum memadai sebagai penunjang pelayanan administrasi kependudukan.

## Pembahasan
Penelitian  ini  merinci  sejumlah  kendala  yang  dihadapi  dalam  implementasi  Sistem  Informasi Administrasi  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (SIDARLIN)  di  lingkungan  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  (Disdukcapil)  Kabupaten  Sumba  Timur.  Dalam  upaya  meningkatkan  efektivitas  dan pemanfaatan  aplikasi  E-Government  tersebut,  Pemerintah  Kabupaten  Sumba  Timur  perlu  mengambil langkah-langkah  strategis  yang  mendalam  dan  berfokus  pada  aspek-aspek  kunci.  Salah  satu  tantangan utama  yang  dihadapi  adalah  kurangnya  kepuasan  dan  pemanfaatan  SIDARLIN  oleh  masyarakat,  yang tercermin dari tingkat penggunaan yang rendah, sekitar 0.5% dari total penduduk Kabupaten Sumba Timur setiap tahun. Sebagai respons atas kendala tersebut, strategi sosialisasi menjadi langkah krusial. Sosialisasi dapat  dilakukan  melalui  pendekatan  multi-channel,  termasuk  distribusi  brosur,  pemasangan  banner, spanduk, baliho, serta penyelenggaraan pelatihan langsung di lapangan. Informasi mengenai SIDARLIN juga perlu dipromosikan melalui akun media sosial resmi Disdukcapil dan situs web resmi Kabupaten Sumba Timur. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai cara menggunakan SIDARLIN,  memperkuat  partisipasi  mereka  dalam  pemanfaatan  aplikasi,  dan  mengatasi  kurangnya kesadaran akan manfaat SIDARLIN (Kosali, 2021; Shafira & Kurniasiwi, 2021) .
Peningkatan kualitas aplikasi SIDARLIN menjadi hal yang sangat penting. Diperlukan pembaruan dan inovasi yang berkesinambungan untuk menjawab tuntutan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.  Pembaruan  aplikasi  harus  tidak  hanya  berfokus  pada  penambahan  fitur,  tetapi  juga  pada peningkatan antarmuka pengguna agar lebih intuitif dan mudah digunakan (Eko et al., 2023; I. A. Amrouni
et al., 2019) . Upaya ini memerlukan kolaborasi erat antara tim pengembang aplikasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat yang menjadi pengguna utama SIDARLIN.
Masalah keterbatasan perangkat dan kekurangan sumber daya manusia menjadi hambatan nyata yang  perlu  diatasi.  Pelatihan  kinerja  bagi  sumber  daya  manusia,  khususnya  pegawai  dan  operator Disdukcapil,  menjadi  solusi  terpenting.  Program  pelatihan  harus  mencakup  panduan  teknis  dalam penggunaan SIDARLIN serta strategi peningkatan pelayanan publik secara efisien melalui aplikasi tersebut. Diperlukan  juga  pemantauan  dan  evaluasi  secara  berkala  terhadap  kinerja  pegawai  untuk  memastikan penerapan  SIDARLIN  berjalan  sesuai  dengan  harapan  dan  memberikan  manfaat  maksimal  bagi masyarakat (Pamadi et al., 2022; Wirawan, 2020) .
Alokasi anggaran untuk operasional SIDARLIN perlu diperhatikan dengan serius. Anggaran yang memadai akan memastikan kelancaran operasional aplikasi, pembaruan rutin, dan pelaksanaan program pelatihan kinerja. Keberlanjutan SIDARLIN sebagai alat yang efektif dalam pelayanan publik tidak hanya bergantung  pada  kemampuan  teknis  aplikasi,  tetapi  juga  pada  dukungan  finansial  yang  memadai  dari pemerintah daerah.
Peran strategis E-Government dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik.  Implementasi  SIDARLIN  dapat  menjadi  langkah  awal  bagi  Pemerintah  Kabupaten  Sumba  Timur untuk  mengoptimalkan  pelayanan  publik  secara  keseluruhan.  E-Government  memungkinkan  proses administrasi dan pelayanan publik dilakukan secara online, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan dalam  proses  manual.  Dengan  SIDARLIN,  data  dan  informasi  dapat  diakses  dengan  lebih  efektif  dan terintegrasi,  meningkatkan  koordinasi  dan  kolaborasi  antar  unit  pemerintah (I.  A.  Amrouni  et  al.,  2019; Pamungkas et al., 2020) .
Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam E-Government melalui SIDARLIN untuk meningkatkan transparansi  dan  efisiensi  internal  dalam  pelayanan  publik.  Center  Management  System  (CMS),  Risk Management  Information  System  (RMIS),  Document  Management  System  (DMS),  dan  Interactive Government  Information  System  (IGIS)  adalah  alat  yang  dapat  diterapkan  oleh  Disdukcapil  Kabupaten Sumba  Timur.  Melalui  aplikasi  teknologi  ini,  informasi  dapat  dikelola  secara  terpusat,  risiko  dapat diidentifikasi dan dikelola, dokumen dapat diatur dan diakses dengan lebih transparan, dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dapat ditingkatkan (Arianto, 2021; Pamungkas et al., 2020).
Dengan  mempertimbangkan  implementasi  E-Government  di  suatu  daerah,  dapat  disimpulkan bahwa evaluasi penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan Disdukcapil Kab. Sumba Timur melalui Aplikasi SIDARLIN ini, sangat penting untuk mengevaluasi seberapa efektif dan efisien implementasi E-Government dalam meningkatkan pelayanan publik serta dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat dan lembaga pemerintah. Selain itu, dapat memberikan pemahaman yang  lebih  baik  tentang  manfaat  dan  tantangan  penerapan  E-Government,  khususnya  tentang  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Sumba  Timur.  Salah  satu  manfaat  penerapan  Aplikasi SIDARLIN  adalah  potensi  meningkatkan  transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi  masyarakat  dalam proses  administrasi  kependudukan.  Oleh  karena  itu,  ini  dapat  menjadi  acuan  penting  bagi  pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat.
Disdukcapil  Kab.  Sumba  Timur  harus  merancang  dan  membuat  aplikasi  SIDARLIN  berbasis Android yang tersedia di Appstore dan Playstore. Aplikasi ini harus dibuat sehingga pengguna hanya perlu mendowloadnya dan langsung terkoneksi dengan akun pengguna di smartphone mereka, sehingga lebih efisien dalam penggunaan. untuk mengintegrasikan situs web Disdukcapil Kab. Sumba Timur dengan situs web kabupaten itu sendiri, serta mengintegrasikan aplikasi SIDARLIN dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.  untuk  mencapai  tujuan  integrasi  pelayanan  publik  digital  dari  Disdukcapil  Kab.  Sumba Timur.

## 4. SIMPULAN
Implementasi SIDARLIN di Disdukcapil Kabupaten Sumba Timur menghadapi kendala, termasuk rendahnya kepuasan dan pemanfaatan oleh masyarakat. Strategi sosialisasi, peningkatan kualitas aplikasi, pelatihan  sumber  daya  manusia,  dan  alokasi  anggaran  yang  memadai  diperlukan  untuk  mengatasi tantangan  ini.  E-Government  melalui  SIDARLIN  dianggap  sebagai  langkah  awal  untuk  meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Kesimpulan ini menggarisbawahi pentingnya integrasi layanan publik digital untuk meningkatkan administrasi kependudukan di daerah tersebut.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Amrozi, Y., Devi, E. C., & Rosida, L. A. (2022). Implementasi E-Government Pelayanan Publik Pada Aplikasi E-Kios Implementation E-Government Of Public Services On E-Kios Application. Application. Jurnal
Kebijakan Publik , 13 (3), 310 – 316. https://doi.org/10.31258/jkp.v13i3.8015.
Antoni, D., Herdiansyah, M. I., Akbar, M., & Sumitro, A. (2021). Pengembangan Infrastruktur Jaringan Untuk Meningkatkan  Pelayanan  Publik  di  Kota  Palembang. Jurnal  Media  Informatika  Budidarma , 5 (4),
1652 – 1659. https://doi.org/10.30865/mib.v5i4.3318.
Arianto,  F.  P.  (2021).  Perancanan  Sistem  Informasi  E-Document  Sebagai  Implementasi  E-Government.
Jurnal Informatika Dan Rekayasa
Perangkat Lunak (JATIKA) , 2 (1), 144 – 150. https://doi.org/10.33365/jatika.v2i1.736.
Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. (2023). Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial , 3 (1), 71 – 95. https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.401. Deswanto, R., Ningsih, S. A., Ilmu, M., Universitas, P., & Buton, M. (2021). Implementasi E-Government Pada
Pemerintah Daerah. JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan , 2 (2), 43 – 50. https://doi.org/10.35326/jsip.v2i2.1525.
Djoh, D. A. (2018). Dampak Modernisasi Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Tani di Desa Kambata Tana Kabupaten  Sumba  Timur. Jurnal  Ekonomi  Pertanian  Dan  Agribisnis , 2 (4),  332 – 339. https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2018.002.04.8.
Eko, M., Kusuma, A., & Wardoyo, B. (2023). Implementasi E-Government Pada Platform Karirhub. Jurnal Kebijakan Publik , 14 (2), 131 – 139. https://doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8188. Herman, B. S., & Fanida, E. H. (2023). Implementasi Electronic Government Pada Aplikasi Sistem Informasi Guru  Tulungagung  Belajar  (Sigutajar)  Di  Dinas  Pendidikan,  Pemuda  Dan  Olahraga  Kabupaten Tulungagung. Publika , 11 , 2477 – 2490. https://doi.org/10.26740/publika.v11n4.p.
I.  A.  Amrouni,  K.,  A.  Arshah,  R.,  &  J.  Kadi,  A.  (2019).  A  Systematic  Review:  Factors  Affecting  Employees’ Adoption of E-government  Using an Integration  of UTAUT &  TTF Theories. KnE Social Sciences , 2019 , 54 – 65. https://doi.org/10.18502/kss.v3i22.5044.
Irawan, B. (2017). Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik.
Jurnal Paradigma (JP) , 2 (1), 174 – 201. https://doi.org/10.30872/jp.v2i1.351.
Irawan, E. P. (2017). Pemanfaatan Website Pada Aktivitas Cyber PR dalam Mendukung e-Government di Pemerintah  Kota  Tangerang  Selatan. JURNAL  IPTEKKOM  (Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  &  Teknologi Informasi) , 19 (2), 163 – 177. https://doi.org/10.17933/iptekkom.19.2.2017.163-177.
Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan  Publik  di  Nagari  Tanjung  Haro  Sikabu-kabu  Padang  Panjang. Publik  (Jurnal  Ilmu Administrasi) , 8 (1), 24 – 37. https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.2019. Kosali, A. Y. (2021). Pengaruh Implementasi Electronic Government (E- Government) Dalam Meningkatkan Kualitas  Pelayanan  Pada  Kelurahan  Plaju  Ulu  Kecamatan  Plaju  Kota  Palembang. Jurnal  Ilmiah Manajemen , 10 (1), 1 – 21. https://doi.org/10.58437/mim.v10i1.51.
Kulandima, U. R. P., Kurniawati, L., & Indrayani, E. (2021). Implementasi Kebijakan Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan Di Kelurahan Matawai Kecamatan Kota  Waingapu  Kabupaten  Sumba  Timur  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur. VISIONER:  Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia , 13 (2), 233 – 246. https://doi.org/10.54783/jv.v13i2.429. Kurniawan, I. A., Yusman, D., Kultsum, G. U., & Junianto, A. (2022). Implementasi E-Government Pada Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Tangerang  (Studi  Kasus  Platform  Sobat  Dukcapil). Sawala Jurnal Administrasi Negara , 10 (2), 256 – 265. https://doi.org/10.30656/sawala.v10i2.5476. Maria,  A.,  Hariyati,  S.,  Nurayuni,  I.,  Syarifatus,  I.,  &  Rina,  A.  (2022).  Implementasi  E-Government  Dalam Pelayanan  Publik  (  Studi  Kasus  Penyelenggaraan  Pelayanan  KTP  Elektronik  di  Kecamatan Pulomerak  ). Jurnal  Manajemen  Dan  Ilmu  Administrasi  Publik , 4 (2),  203 – 208. https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i3.360.
Marzuki,  A.  (2020).  Peningkatan  Layanan  Publik  dan  Biaya  Operasional  Perkantoran  KUA:  Sejarah, Pengelolaan  dan  Implikasi  Terhadap  Layanan  KUA. Jurnal  Bimas  Islam , 13 (1),  183 – 199. https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.192.
Mayowan,  Y.  (2016).  Penerapan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  desa  (studi  kasus  di  kabupaten
Lamongan). Profit: Jurnal Administrasi Bisnis , 10 (1), 14 – 23. https://doi.org/10.21776/ub.profit.2016.010.01.2.
Noviyanti, N. M., Raka, A. A. G., Ayu, A. A., & Larantika, D. (2021). Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Implementasi E - Government dalam Proses Pelaporan Surat Pemberita- huan Pajak Daerah di  Kabupaten  Badung  berbasis  elektronik  dalam  meningkatkan  kualitas  layanan  publik  secara efektif  dan  efisien  (  PAD  ). Public  Inspiration:  Jurnal  Administrasi  Publik , 6 (2),  85 – 96. https://doi.org/10.22225/pi.6.2.2021.85-96. Nur, E. (2014). Penerapan e-government publik pada setiap skpd berbasis pelayanan di kota palu. Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik , 18 (3). https://doi.org/10.33299/jpkop.18.3.331.
Nurul, W. D., Ramdani, R., Nasir, M., & Sudirman, F. A. (2021). Implementasi Aplikasi SiCANTIK pada Dinas PMPTSP  Kota  Kendari :  Tinjauan  E -Government. PAMARENDA :  Public  Administration  and Government Journal , 1 (1), 1 – 11. https://doi.org/10.52423/pamarenda.v1i1.19305. Pamadi, J. D. P., Dewi, D. S. K., & Dj, E. W. (2022). Evaluasi Implementasi E-Government Di Kantor Imigrasi Kelas Ii Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Ponorogo. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan ,
8 (4), 756 – 768. https://doi.org/10.25157/moderat.v8i4.2855.
Pamungkas, A. R., Nugroho, L. E., & Sulistyo, S. (2020). Evaluasi Faktor Kegagalan Sistem Informasi Pada Kesiapan  Penerapan  E- Government :  Studi  Literatur  Evaluation  Of  Information  System  Failure Factors  On  Readiness  Of  E- Government  Implementation :  A  Lite rature  Review. JIKO  (Jurnal Informatika Dan Komputer) , 3 (3), 143 – 152. https://doi.org/10.33387/jiko. Purba,  J.  F.,  Tarigan,  U.,  Nasution,  I.,  &  Suharyanto,  A.  (2019).  Implementation  of  the  Population Administration information  system in electronic Resident card management. PERSPEKTIF , 8 (2), 77 – 83. https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2.2597. Rafiqi,  I.,  &  Selviyanti,  N.  H.  (2021).  Efektivitas  Implementasi  E-Budgeting  Dalam  Mewujudkan  Good Governance Dengan Model CIPP (Studi Kasus Pada Kota Surabaya). Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business , 1 (2), 115 – 138. https://doi.org/10.28944/assyarikah.v1i2.381.
Rahmadi, A. N., Jibril, M., & Muhammad, A. (2019). Implementasi E-Government Kota Probolinggo ( Studi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ) Implementation Of E-Government In Probolinggo ( Study Of Presidential Regulation Number 95 Of 2018  Concerning  Elect. JIANA  (Jurnal  Ilmu  Administrasi  Negara) , 19 (3),  179 – 189. https://doi.org/10.46730/jiana.v19i3.8002.
Ridoh, A., & Putra, Y. I. (2021). Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Dokumen Layanan Publik Berbasis  Web  untuk  Mempermudah  Masyarakat  Memperoleh  Informasi  pada  Pemerintah Kabupaten Bungo. Jurnal Basicedu , 5 (5), 4227 – 4235.
https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i5.1525.
Shafira,  A.,  &  Kurniasiwi,  A.  (2021).  Implementasi  E-Government  Dalam  Upaya  Peningkatan  Pelayanan Berbasis  Online  Di  Kabupaten  Kulon  Progo. Jurnal  Caraka  Prabu , 5 (1),  52 – 68. https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.457.
Stella, M., & Rohman, A. (2019). Strategi Pelayanan Administrasi E-KTP Dalam Kajian Kepuasan Pelayanan (Studi  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Malang). Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu Politik (JISIP) , 8 (2), 12 – 19. https://doi.org/10.33366/jisip.v8i2.1608.
Tornado, H. A., & Rokhim, A. (2023). Pelayanan Prima Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya , 24 (1), 40 – 48. https://doi.org/10.31293/ddk.v24i1.7223.
Tui,  F.  P.,  Ilato,  R.,  &  Katili,  A.  Y.  (2022).  Inovasi  Pelayanan  Publik  Melalui  E-Government  Di  Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo. Publik. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi
Dan Pelayanan Publik , 9 (2), 254 – 263.
https://doi.org/10.37606/publik.v9i2.338.
Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer
di Indonesia. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan , 1 (1), 1 – 16. https://doi.org/10.18196/jphk.1101.