Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i1.6403
Implementasi Kebijakan Pogram
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU ) Kabupaten Wonosobo 2020
Implementasi Kebijakan Pogram Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU ) Kabupaten Wonosobo 2020
Suharto Program Studi Ilmu Politik, Universitas Wahid Hasyim hartoss@gmail.com

## ABSTRAK
Program  pemberdayaan  masyarakat  yaitu  dengan  memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat  bermotifkan  pemandirian  (berdikari),  sehingga  mampu membangkitkan  kemampuan  self-help.  untuk  meningkatkan  kualitas hidup  masyarakat  (modernisasi)  yang  mengacu  pada  cara  berpikir, bersikap,  berperilaku.  Implementasi  Kebijakan  Program,  adalah sebagai  pelaksanaan  / tindakan  pemerintah  untuk  pelaksanaan  suatu program  dalam  rangka  menyelesaikan  permasalahan  yang  ada  di masyarakat  Pelaksanaan  pendekatan  Tridaya  dalam  program  kota tanpa  kumuh  (KOTAKU)  meliputi  :  (1)  pemberdayaan  pemerintah daerah  dan  masyarakat  melalui  pengembangan  kapasitas  dalam bentuk  pelatihan  dan  pendampingan;  (2)  pendayagunaan  fasilitas lingkungan  dengan  peningkatan  kualitas  lingkungan  permukiman melalui  pengadaan  dan  perbaikan  prasarana  dan  sarana  dasar primer  serta  perbaikan  rumah  tidak  layak;  dan  (3)  pemberdayaan ekonomi  masyarakat  yang  dilaksanakan  melalui  chanelling  dengan program lain di bidang Pekerjaan Umum dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan  di  daerah.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui implementasi  kebijakan  pogram  pemberdayaan  masyarakat  dalam mewujudkan  kota  tanpa  kumuh  Kabupaten  Wonosobo  2020.  Untuk mendapatkan  gambaran  yang  menyeluruh  dari  program  tersebut, maka peneliti perlu mengevaluasi kebijakan program KOTAKU (Kota Tanpa  Kumuh)  Kab.  Wonosobo  tahun  2020.  Metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  deskriptif-kualitatif, yaitu  berusaha  menguraikan,  menjelaskan  penyebab  suatu  masalah berdasarkan  data  dan  fakta  yang  ada.  Dapat  dinyatakan  bahwa implementasi  kebijakan  program  pemberdayaan  masyarakat  dalam mewujudkan  KOTAKU  (Kota  Tanpa  Kumuh)  Kabupaten  Wonosobo tahun 2020 dapat  berjalan dengan baik, program-program yang pro poor  (  berpihak  pada  masyarakat  miskin  )  dapat  terukur  dan dikendalikan untuk menuju tercapainya masyarakat berdaya, mandiri dan madani pada masa yang akan datang sesuai visi misi Kabupaten Wonosobo.
Kata  Kunci  :  Implementasi  Kebijakan;  Program  Pemberadayaan Masyarakat; Kota Tanpa Kumuh
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i1.6403
Implementasi Kebijakan Pogram
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU ) Kabupaten Wonosobo 2020

## ABSTRACT
The  community  empowerment  program  is  by  paying  attention  to  all aspects  of  community  life  with  the  aim  of  all  levels  of  society  being self-reliant  (independent),  so  as  to  generate  self-help  abilities.  to improve  people's  quality  of  life  (modernization)  which  refers  to  the way  of  thinking,  behaving,  behaving.  Implementation  of  Program Policies,  is  the  implementation  /  action  of  the  government  for  the implementation of a program in order to solve problems that exist in the  community.  accompaniment;  (2)  utilization  of  environmental facilities  by  improving  the  quality  of  the  residential  environment through  the  procurement  and  improvement  of  primary  basic infrastructure and facilities as well as repairing unfit houses; and (3) community  economic  empowerment  carried  out  through  channeling with other programs in the field of Public Works and various activities carried  out  in  the  regions.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine the  implementation  of  community  empowerment  program  policies  in realizing  a  city  without  slums  in  Wonosobo  Regency  2020.  To  get  a comprehensive  picture  of  the  program,  researchers  need  to  evaluate the  policy  of  the  KOTAKU  (City  Without  Slums)  Kab.  Wonosobo  in 2020.  The  method  used  in  this  research  is  descriptive-qualitative research method, which is trying to describe, explain the causes of a problem  based  on  existing  data  and  facts.  It  can  be  stated  that  the implementation  of  community  empowerment  program  policies  in realizing KOTAKU (City Without Slums) Wonosobo Regency in 2020 can  run  well,  pro-poor  programs  (pro-poor)  can  be  measured  and controlled to achieve an empowered, independent and civil society. in the future according to the vision and mission of Wonosobo Regency.
Keywords:  Policy  Implementation;  Community  Empowerment Program; City Without

## A. PENDAHULUAN.
Pemerintah  daerah  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya memerlukan  perencanaan  pembangunan  jangka  panjang,  jangka  menengah dan  tahunan  yang  substansinya  saling  berkaitan  dan  mampu  menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional  dan  juga  dalam  Undang-Undang  No 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Perencanaan  pembangunan yang  disusun  secara  sinergi  oleh  semua  pemangku  kepentingan  dan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  terutama  kedua
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i1.6403
Implementasi Kebijakan Pogram
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU ) Kabupaten Wonosobo 2020
undang-undang  tersebut  diharapkan  bisa  menjadi  arah  bagi  cita-cita pembangunan beserta strategi dan cara pencapaiannya.
Berdasarkan Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  dokumen  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  adalah  dokumen  perencanaan pembangunan  daerah  untuk  periode  5  (lima)  tahun  yang  merupakan penjabaran  dari  visi,  misi  dan  program  kepala  daerah  yang  berpedoman kepada  RPJP  Daerah  dan  memperhatikan  RPJM  Nasional.  RPJMD  juga memuat  strategi  dan  arah  kebijakan  pembangunan,  kebijakan  umum  dan program  pembangunan  daerah,  indikasi  rencana  program  prioritas  serta indikator kinerja daerah.
RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 ini merupakan tahap ketiga  dari  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025. Berdasarkan Peraturan Daerah No 1  Tahun  2010  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah Kabupaten  Wonosobo  2005-2025,  ditetapkan  visi  pembangunan  adalah “Wonosobo  Asri  dan  Bermartabat”  yang  secara  harfiah  mengandung pengertian  bahwa  Kabupaten  Wonosobo  adalah  wilayah  yang  ASRI  atau Aman,  Sehat,  Rapi  dan  Indah  dengan  masyarakatnya  Bermartabat  atau Bersama Rakyat, Maju, Adil, Rahayu, Tentram, Agamis, Berbudaya,  Amal dan Terpuji.
Undang-undang  (UU)  No.  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan Kawasan  Permukiman  mengamanatkan  bahwa  penyelenggaraan  atas perumahan  dan  kawasan  permukiman  termasuk  pencegahan  kumuh  dan peningkatan kualitas permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah  Daerah,  dan/atau  setiap  orang.  Mengingat  kemampuan pemerintah  secara  rutin  melalui  APBN  dan  APBD  yang  sangat  terbatas dalam  penanganan  perumahan  dan  permukiman  kumuh,  maka  pemerintah mengambil  keputusan  untuk  melaksanakan  penanganan  perumahan  dan permukiman kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i1.6403
Implementasi Kebijakan Pogram
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU ) Kabupaten Wonosobo 2020
Penelitian sejenis tentang implementasi kebijakan program KOTAKU (Kota  Tanpa  Kumuh)  ini  merupakan  tindak  lanjut  penelitian  tentang program  pemerintah  (Pusat  /  Daerah)  yang  terkait  program  dengan pendekatan  pemberdayaan  masyarakat.  Studi  implementasi  sudah  pernah peneliti  lakukan  terkait  dengan  Undang-Undang  Nomer  6  Tahun  2014 tentang Desa, dalam UU Desa ini juga diatur terkait pogram pemberdayaan mayarakat  desa  secara  jelas.  Desa  memiliki  peranan  penting  dalam  rangka ikut  ambil  bagian  mensukseskan  UU  Desa  dengan  pola  pendekatan pemberdayaan  masyarakat,  dan  implementasinya  yang  menjadi  harapan masyarakat desa dalam pembangunan desanya. Adapun dalam penelitian ini lebih  fokus  pada  implementasi  kebijakan  program  pemberdayaan masyarakat  dalam  mewujudkan  kota  tanpa  kumuh  Kabupaten  Wonosobo 2020.
Pelaksanaan  pendekatan  Tridaya  dalam  KOTAKU  meliputi  :  (1) pemberdayaan  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  melalui  pengembangan kapasitas  dalam  bentuk  pelatihan  dan  pendampingan;  (2)  pendayagunaan fasilitas  lingkungan  dengan  peningkatan  kualitas  lingkungan  permukiman melalui  pengadaan  dan  perbaikan  prasarana  dan  sarana  dasar  primer  serta perbaikan  rumah  tidak  layak;  dan  (3)  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat yang  dilaksanakan  melalui chanelling dengan  program  lain  di  bidang Pekerjaan Umum dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di daerah. Untuk mendapatkan  gambaran  tentang  program  pemberdayaan  masyarakat  dalam mewujudkan  kota  tanpa  kumuh  (KOTAKU)  di  Kabupaten  Wonosobo (2019),  maka  peneliti  mengkaji  tentang  implementasi  kebijakan  program tersebut.  Adapun  permasalahan  yang  diteliti  adalah  :  Bagaimanakah implementasi  kebijakan  program  pemberdayaan  masyarakat  dalam mewujudkan kota tanpa kumuh Kabupaten Wonosobo 2020? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pogram pemberdayaan masyarakat  dalam  mewujudkan  kota  tanpa  kumuh  Kabupaten  Wonosobo 2020.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i1.6403
Implementasi Kebijakan Pogram
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU ) Kabupaten Wonosobo 2020

## B. METODE PENELITIAN
Instrumen penelitian ini yang dipakai adalah metode dokumentasi. Di dalam  melaksanakan  metode  dokumentasi,  peneliti  menyelidiki  benda- benda  tertulis  seperti  buku-buku  /  liteatur,  majalah,  dokumen,  peraturan- peraturan,  notulen  rapat,  dan  sebagainya.  Dalam  penelitian  literatur,  maka teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teknik  library  reseach  (penelitian pustaka),  yaitu  dengan  mengambil  data  dari  buku-buku,  artikel,  dan website/internet.  Pengambilan  data  dalam  penelitian    ini    melalui  studi pustaka, sehingga data yang diperoleh adalah data sekunder.
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah desain deskriptif. Tipe  desain  penelitian  deskriptif  ditujukan  untuk  memperoleh  gambaran perihal satu kenyataan atau menguji jalinan pada kenyataan yang sudah ada atau  sudah  berlangsung  pada  subjek.  Didalam  desain  ini,  peneliti  tidak lakukan  manipulasi  perlakuan  atau  penempatan  subjek.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  deskriptif- kualitatif,  yaitu  berusaha  menguraikan,  menjelaskan    penyebab  suatu masalah  berdasarkan  data  dan  fakta  yang  ada.  Analisa  data  Penelitian  ini menggunakan  analisis  data  kualitatif.  Dalam  penelitian  ini  analisis  datanya diperoleh  melalui  interpretasi  dokumentasi  yang  terkumpul,    kemudian dianalisis  secara  deskriptif-kualitatif,  yaitu  mendeskripsikan  suatu  situasi atau area populasi tertentu bersifat faktual secara sistematis dan akurat

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN.

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  DALAM  MEWUJUDKAN  KOTA  TANPA  KUMUH KABUPATEN WONOSOBO 2020.
Konsep kebijakan publik yang diberikan oleh  Anderson (1979), yaitu “Public  Policies  are  those  policies  developed  by  governmental  bodies  and officials”. (“Kebijakan  publik  adalah  kebijakan -kebijakan yang dikembangkan  oleh  badan-badan  dan  pejabat- pejabat  pemerintah”). Woll (dalam Solichin Abdulwahab. 1998) mengartikan kebijakan publik adalah “
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i1.6403
Implementasi Kebijakan Pogram
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU ) Kabupaten Wonosobo 2020
sejumlah  aktivitas  pemerintah  untuk  memecahkan  masalah  dimasyarakat, baik  secara  langsung  maupun  melalui  berbagai  lembaga  yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kebijakan Publik adalah ( What ever government  choose to do or not to do ). Yaitu “Apa yang pemerintah pilih untuk  lakukan  atau  tidak  lakukan  “.  Kebijakan  publik  bisa  meliputi  : pengaturan  perilaku,  mengorganisir  birokrasi,  mendistrbusikan  benefit, memungut pajak, program/proyek kegiatan.
Suatu  kebijakan  selalu  mengandung  setidak-tidaknya  tiga  komponen dasar utama yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang terakhir biasanya belum dijelaskan secara rinci  dan  oleh  karena  itulah  birokrasi  harus  menterjemahkannya  sebagai program-program  aksi  dan  proyek.  Didalam "  cara  " tersebut  terkandung beberapa  komponen  kebijakan  yang    lain  yaitu  siapa  pelaksana  atau implementatornya,  berapa  besar  dan  darimana  dana  diperoleh,  siapa kelompok  sasarannya,  bagaimana  program  dilaksanakan  atau  bagaimana sistem  manajemennya  dan  bagaimana  keberhasilan  atau  kinerja  kebijakan tersebut diukur.
Untuk mengukur efektivitas suatu kebijakan dalam memecahkan suatu masalah  sangat  terkait  dengan  kualitas  substansi  atau  kualitas  isi  dari kebijakan dan kontek implementasi kebijakan tersebut, karena  tujuan suatu kebijakan  diimplementasikan  pada  hakekatnya  untuk  mendapatkan  suatu perubahan  atau  peningkataan  baik  secara  kualitas  maupun  kuantitas  suatu masalah  yang  menjadi  obyek  kebijakan  (Samodra  Wibawa.  1994).  Maka implementasi  kebijkan  program  dapat  berjalan  dengan  baik manakala  daya dukung  kapasitas,  kapabilitas  dan  integritas  dari  semua  pelaku  dalam kebijakan  publik  (aktor-aktor  kebijakan  publik)  berpartisipasi  dan  peduli dalam pelaksanaan program tersebut.
Sosialisasi  politik  dan  komunikasi  politik  antara  pemerintah  dengan masyarakat  dan  sebaliknya  juga  masyarakat  dengan  pemerintah  yang berjalan  dengan  baik  dan  kondusif  sangat  menentukan  kualitas  dalam keberhaslan  implementasi  kebijakan  program  tersebut.  Suatu  proses  dari
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i1.6403
Implementasi Kebijakan Pogram
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU ) Kabupaten Wonosobo 2020
tahapan  awal  sampai  dengan  implementasi  bahkan  sampai  dengan  tahapan evaluasi  sangat  diperlukan  dukungan  dari  masyarakat  luas  maupun stakeholder  atau  aktor/tokoh  utk  mengetahui  dan  memahaminya  dengan agenda  atau  acara  sosialisasi  sebelum  dr  setiap  tahapan  dimulai pelaksanaanya termasuk implementasi kebijakan ini.
Gambaran implementasi kebijakan suatu program berdasarkan isi dan kontek implementasinya menurut Grindle sebagai berikut :
Diagram :  Implementasi Kebijakan Berdasarkan Isi dan Kontek Implementasinya
Sumber : (Grindle dalam Samudra Wibawa, dkk.1994) Isu kemiskinan di Kabupaten Wonosobo hingga saat ini masih belum ditangani secara optimal. Meskipun pada tahun 2015 angka kemiskinan di Kabupaten  Wonosobo  memgalami  penurunan,  tetapi  masih  menempati peringkat  teratas  sebagai  kabupeten  termiskin  di  Jawa  Tengah. Kecenderungan  kemiskinan  di  Kabupaten  Wonosobo  mempunyai  empat
Tujuan Kebijakan Tujuan Yang Ingin Dicapai a. Isi Kebijakan :
1. Kepentingan yg dipengaruhi 2. Tipe manfaat 3. Derajat perubahan yg diharapkan 4. Letak pengambilan keputusan 5. Pelaksanaan Program 6. Sumberdaya yg dilibatkan b. Kontek Implementasi 1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yg terlibat 2. Karakteristik lembaga & penguasa 3. Kepatuhan & daya tanggap
Melaksanakan Kegiatan Dipengaruhi :
Hasil Kebijakan :
1. Dampak pada masyarakat,indivi du dan kelompok 2. Perubahan dan penerimaan oleh masyarakat. Program aksi dan Proyek Individu yg didesain dan dibiayai Program yg dijalankan sesuai yg direncanakan Mengukur Keberhasilan Program
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i1.6403
Implementasi Kebijakan Pogram
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU ) Kabupaten Wonosobo 2020
dimensi  pokok  yaitu:  kurangnya  kesempatan,  rendahnya  kemampuan, kurangnya  jaminan  dan  ketidakberdayaan.  Label  sebagai  kabupaten termiskin  di  Jawa  Tengah  menjadi  tantangan  bagi  pemerintah  Kabupaten Wonosobo  bagaimana  program  pembangunan  2015-2019  harus  benar- benar  difokuskan  kepada  rumah  tangga  miskin.  Belajar  pengalaman program kesejahteraan sebelumnya, banyak OPD yang tidak memanfaatkan  data  terpadu,  sehingga  banyak  sasaran  program  yang kurang  tepat.  Periode  2015-2019,  seluruh  OPD  di  Kabupaten  Wonosobo harus  didesak  untuk  memanfaatkan  basis  data  terpadu  sebagai  referensi sasaran program.
Maka  dalam  pola  pendekatan  pembangunan  Kabupaten  Wonosobo sejak  masa  reformasi,  program  pembangunan  yang  dilaksanakan  dengan pendekatan pemberdyaan masyarakat. Ada program dari Pemerintah Pusat Kementerian  PU  dan  Kemendagri/  Kemendes)  yaitu  P2KP,  PPK,  PNPM Mandiri  Perkotan,  PNPM  Mandiri  Perdesaan  yang  masih  terkenal  dan eksis  lembaga  /wadah  pemberdayaan  masyarakat.  Yaitu  yang  dibangun program  P2KP/  PNPM  Mandiri  Perkotaan  yaitu  BKM  (Badan Keswadayaan  Masyarkat)  dan  juga  ada  UPK  (Unit  Pengelola  Kegiatan/ UPK) yang dibangun oleh program PPK/ PNPM Mandiri Perdesaan. Pada saat  sekarang  untuk  wilayah  perdesaan  sesuai  amanat  UU  Desa  dengan prisip  dasar  pemberdayaan  masyarakat  menjadi  program  Dana  Desa, sedangkan yang wilayah perkotaan menjadi program Kota Tanpa Kumuh / Kotaku (Lap Akhir Krkot Kab Wonosobo 2020).
Pemberdayaan  masyarakat  ( empowerment )  adalah  sebuah  konsep yang  berhubungan  dengan  ‘kekuasaan’  ( power ).  Dalam  tulisan  Robert Chambers, kekuasaan ( power ) diartikan sebagai kontrol terhadap berbagai sumber kekuasaan, termasuk ilmu pengetahuan dan informasi. Karena itu, pemikiran  penting  Chambers  mengenai  pemberdayaan  masyarakat  adalah pengambilalihan  penguasaan  terhadap  ilmu  pengetahuan  dan  informasi, sebagai salah satu sumber kekuasaan yang penting, dari orang luar (peneliti dan  agen  pembangunan)  oleh  masyarakat.  Caranya  dengan  menggali  dan
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i1.6403
Implementasi Kebijakan Pogram
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU ) Kabupaten Wonosobo 2020
menghargai  pengetahuan  dan  teknologi  lokal,  serta  menjadikan  proses pembelajaran sebagai milik masyarakat, bukan milik orang luar. Selain itu, Chambers juga melihat isu kekuasaan dalam konteks pola hubungan antara kelompok  dominan/elite  masyarakat  dengan  kelompok  ‘bawah’,  antara negara-negara miskin (dalam skala komunitas, nasional maupun global).
Pemberdayaan  masyarakat  merupakan  proses  pengembangan hubungan  yang  lebih  setara,  adil,  dan  tanpa  dominasi  di  suatu  komunitas. Pemberdayaan  memerlukan  proses  penyadaran  kritis  masyarakat  tentang hak-hak  dan  kewajibannya.  Pemberdayaan  juga  memerlukan  proses pengembangan kepemimpinan lokal yang egaliter dan memiliki legitimasi pada  rakyatnya.  Proses  untuk  memberi  daya/kekuasaan  ( power )  kepada pihak yang lemah, dan mengurangi kekuasaan ( disempower ) kepada pihak yang  terlalu  berkuasa  sehingga  terjadi  keseimbangan.  Membutuhkan pembagian kekuasaan ( power sharing ) antara kepemimpinan lokal dengan masyarakat  secara  adil.  Pembagian  kekuasaan  yang  adil  berarti  adalah penyelenggaraan  sistem  demokrasi  di  tataran  komunitas  ( community democracy ).  Paling  tidak  itu  yang  saat  ini  dipercaya  oleh  gerakan demokrasi di seluruh dunia.
Perkembangan  tingkat  kemiskinan  di  Kabupaten  Wonosobo mengalami  penurunan  pada  tahun  2014  .  Tingkat  kemiskinan  pada  tahun 2014  sebesar  21,428  %  turun  sebesar  0,56  %  dibandingkan  tahun  2013. Sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut :
Sumber: LP2KD Kab. Wonosobo, 2014
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i1.6403
Implementasi Kebijakan Pogram
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU ) Kabupaten Wonosobo 2020
Gambar : Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Wonosobo Tahun 2010- 2014

## Sumber: LP2KD Kab. Wonosobo, 2014
Gambar : Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Wonosobo Tahun 2010- 2014
Program  pemberdayaan  masyarakat  yaitu  dengan  memperhatikan seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat  dengan  sasaran  seluruh  lapisan masyarakat  bermotifkan  pemandirian  (berdikari),  sehingga  mampu membangkitkan  kemampuan self-help. untuk  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat  (modernisasi)  yang  mengacu  pada  cara  berpikir,  bersikap, berperilaku,  maka  bidang  pemberdayaan  masyarakat  merupakan  titik strategis  yang  harus  diperbarui  dan  diperluas.  Sehingga  esensi pemberdayaan  masyarakat  di  perdesaan  khususnya  adalah  pendayagunaan sumberdaya  (potensi)  lokal,  meningkatkan  partisipasi  dan  kemandirian (berdikari).  Maka  menjadi  penting  peran  dari  kepedulian  smua  fihak  yaitu masyarakat, pemerintah, swasta dan termasuk pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi) untuk menyumbangkan pemikiran, teknologinya ataupun tenaganya dalam membantu masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
Dengan  melihat  teori  atau  konsep  kebijakan  publik  yang  telah diuraikan  tersebut  maka  program  KOTAKU  tentang  Kota  Tanpa  Kumuh merupakan  out  put  kebijakan  publik.  Dan  sekarang  ini  sudah  dilaksanakan tahapan  implentasi  kebijakan  pogram  tersebut  .  Sesuai  dengan  target RPJMN  2015-2020  untuk  pencapaian  target  0%  kawasan  kumuh  maka
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i1.6403
Implementasi Kebijakan Pogram
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU ) Kabupaten Wonosobo 2020
dilaksanakan  Program  KOTAKU  dimana  BKM  (Badan  Keswadayaan Masyarakat)  menjadi  mitra  Pemerintah  Desa/Kelurahan  dalam  penanganan Kawasan Permukiman dan Kawasan Kumuh.
Permukiman  kumuh  yaitu  pemukiman  yang  tidak  layak  huni  karena ketidakteraturan  bangunan,  tingkat  kepadatan  bangunan  yang  tinggi,  dan kualitas  bangunan  serta  sarana  dan  prasarana  yang  tidak  memenuhi  syarat, sedangkan  Perumahan  Kumuh  adalah  perumahan  yang  mengalami penurunan  kualitas  fungsi  sebagai  tempat  hunian.  Adapun  indikator pemukiman  kumuh  yaitu  :  Kondisi  Bangunan  (Keteraturan  Bangunan  & Kepadatan Bangunan), Jalan Lingkungan; Drainase Lingkungan; Penyediaan  Air  Bersih/Minum;,Pengelolaan  Persampahan;  Pengelolaan Limbah Pengamanan Kebakaran; dan Ruang Terbuka Publik.
Pencegahan  dan  peningkatan  kualitas  permukiman  kumuh  telah diamanatkan  UU  No.1  tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman, Selain itu, penanganan permukiman kumuh sudah secara jelas ditargetkan  pada  RPJMN  2020-2024  yang  melanjutkan  target  RPJMN sebelumnya,  dimana  target  besarnya  adalah  terciptanya  Kawasan Perumahan  dan  Permukiman  bebas  kumuh  di  tahun  2024.  Proses penanganan  kumuh  telah  dimulai  tahun  2015,  yang  tadinya  ditargetkan tercapai  dan  tuntas  di  Tahun  2019,  ternyata  belum  selesai  permasalahan kumuhnya.  Sehinggga  di  tahun  2020  ini  dilanjutkan  dengan  untuk menuntaskan secara numerik dari 7 indikator kekumuhan.
Bahwa  persoalan  kumuh,  diyakini  bukan  hanya  berbicara  persoalan fisik  semata-  mata.  Kekumuhan  dalam  paradigma  pembangunan  manusia, adalah  akibat  dari  persoalan  pembangunan  itu  sendiri.  Dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  Dari  sisi  negara,  Kawasan  kumuh  bisa  terjadi akibat  dari  kebijakan  yang  tidak  berpihak  pada  kaum  marjinal,  tidak memberikan asas keadilan dalam menyediakan akses sarana, prasarana serta utilitas  umum  sebagai  sandaran  bagi  permukiman  masyarakat  yang  sehat dan  layak  huni.  Dari  sisi  masyarakat,  berbondong-bondongnya  masyarakat ke  kota  misalnya,  tanpa  didukung  dengan  keahlian  yang  memadai,
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i1.6403
Implementasi Kebijakan Pogram
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU ) Kabupaten Wonosobo 2020
menyebabkan  pilihan  terhadap  tempat  tinggal  menjadi  sempit,  belum  lagi soal  perilaku  masyarakat  yang  kurang  sehat,  juga  bisa  mengakibatkan kawasan  kumuh  timbul.  Program  KOTAKU  adalah  program  yang dilaksanakan secara nasional di 271 Kab/Kota di 34 Provinsi yang menjadi “Platform  kolaborasi”  atau  basis  penanganan  permukiman  kumuh  yang mengintegrasikan  berbagai  sumber  daya  dan  sumber  pendanaan,  termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Jumlah  penduduk  di  Kabupaten  Wonosobo  tahun  2019  adalah 790.481  jiwa  yang  terdiri  dari  400.589  jiwa  laki-laki  dan  389.892  jiwa perempuan. Lebih rinci dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut ini :
Tabel dan Grafik 2.1
(Lap Akhir Krkot Kab Wonosobo 2020)
Dengan melihat tabel dan grafik kependudukan KabupatenWonosobo tersebut dapat dinyatakan bahwa Kabupaten Wonosobo tahun 2019 dengan jumlah  penduduk  terbesar  di  kecamatan  Wonosobo  sebesar  90.148  dengan jumlah penduduk laki-laki 45.442 dan jumlah penduduk perempuan 44.706. Sedangkan  jumlah  penduduk  terkecil  Kecamatan  Kalibawang  dengan penduduk laki-laki 11.422 dan jumlah penduduk perempuan 11.287.
Kabupaten  Wonosobo  dengan  jumlah  penduduk  sebesar  itu merupakan potensi dan kekuatan sebagai sumberdaya tetapi juga harus bisa mnyiapkan  kebutuhan  penduduknya  dan  cara  mengelola  penduduk  atau
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i1.6403
Implementasi Kebijakan Pogram
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU ) Kabupaten Wonosobo 2020
SDM  tersebut  mnjadikan  suatu  kekuatan  daerah  /wilayah.  Dengan pengeloaan  yang  baik  penduduk  besar  menjadikan  modal  capital  tersendiri yang  menjadi  potensi  strategis  dalam  menuju  kesejahteraan  rahyat Kabupaten  Wonosobo.  Maka  dalam  program  KOTAKU  ini  sealain infrastruktur untuk menunjang kegiatan penduduk wonosobo juga dilakukan program  pembedayaan  masyarakat  pada  masyarakat  miskin,  tertingal  dan termarginalisasi  untuk  di  berdayakan  mnjadi  masyarakat  yang  berdaya  dan yang mandiri utk masa mendatang.
Berdasarkan  SK  Bupati  Wonosobo  No  653/  247/  2014,  kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Wonosobo terdiri dari 7 kawasan dengan luas  keseluruhan  70,83  Ha.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  dalam  tabel dan peta berikut ini :
Tabel 3.1 Luasan Permukiman Kumuh Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 NO KAWASAN DESA/ KELURAHAN LUAS KUMUH 1 Jaraksari Jaraksari & Wonosobo Timur 30,31 2 Sambek Sambek 15,07 3 Mlipak Mlipak 13,09 4 Longkrang Wonosobo Timur 0,91 5 Sumberan Barat Wonosobo Barat 4,25 6 Puntuk Wonosobo Barat 4,94 7 Kliwonan Wonosobo Barat 2,26 Jumlah 70,83
Gambar 3.1 Peta Permukiman Kumuh Kabupaten Wonosobo Tahun 2014
(Lap Akhir Krkot Kab Wonosobo 2020)
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i1.6403
Implementasi Kebijakan Pogram
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU ) Kabupaten Wonosobo 2020
Dilihat dari luasan Permukiman Kumuh Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 tersebut dapat dinyatkan bahwa Kabupaten Wonosobo masih memiliki luasan  pemukiman  kumuh  yang  cukup  luas  yaitu  sebesar  70,83  Ha  yang tersebar  di  7  (  tujuh  )  Kawasan  kumuh  Jaraksari,  Sambek,  Mlipak, Longkrang, Sumberan Barat, Punduk, dan Kliwonan.
Rencna  Pencegahan  Dan  Peningkatan  Kualitas  Permukiman  Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Wonosobo
Konsep  penanganan  kumuh  ditekankan  pada  pengurangan  luasan kumuh  melalui  pencegahan  dan  peningkatan  kualitas  permukiman.  Seperti yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  bahwa  luasan  total  kawasan  kumuh kawasan  perkotaan  di  Kabupaten  Wonosobo  adalah  71.813  Ha.  Berdasar pada target nasional 0% kumuh di tahun 2019, maka skenario optimis dalam kurun  waktu  3  tahun  (2017-2019)  maka  target  perkiraan  pengurangan kumuh  secara  umum  adalah  sebesar  35%  per  tahun.  Prioritas  penanganan kawasan  dilakukan  pada  kawasan  yang  memiliki  klasifikasi  kumuh  berat dan  pertimbangan  lain  tinggi.  Secara  diagramatik,  skema  pengurangan adalah sebagai berikut:
(Lap Akhir Krkot Kab Wonosobo 2020)
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i1.6403
Implementasi Kebijakan Pogram
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU ) Kabupaten Wonosobo 2020
Lesson Leanerd & Perspektif Keberlanjutan Program
CSR  Sanitasi  IUWASH  &  Bank  Wonosobo  Di  Sariyoso  Penuntasan Aapek Sanitasi Di Desa Sariyoso Antara CSR Bank Wonosobo Dengan KOTAKU dan IUWASH
Desa  Sariyoso  adalah  sebuah  desa  yang  masih  kental  dengan  budaya rural  atau  perdesaan  tetapi  mulai  dominan  dengan  karakteristik permasalahan  perkotaan  di  tengah-tengah  kehidupan  masyarakatnya.  Desa ini  semakin  unik  karena  secara  sosial,  ekonomi  dan  budaya  wilayah  utara desa yang cenderung lebih berkembang karena dekat dengan pusat kegiatan ekonomi  seperti  terminal  bus,  memiliki  perbedaaan  cukup  nyata  dengan wilayah selatan yang cenderung lebih dekat dengan budaya agraris. Terletak di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, berjarak sekitar 6 km dari pusat  ibukota  kabupaten,  desa  yang  memiliki  luas  wilayah  111  Ha, mememiliki  batas-batas  wilayah  sebagai  berikut:  sebelah  barat  berbatasan dengan  Desa  Bomerto,  sebelah  timur  berbatasan  dengan  Desa  Bejiarum, sebelah utara berbatasan dengan Desa Tlogojati, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bumireso.
Menurut  data  monografi  desa  tahun  2018  jumlah  penduduk  Desa Sariyoso  sebanyak  2131  Jiwa  terdiri  dari  Laki-laki  1071  Jiwa  dan Perempuan 1060 Jiwa. Lima besar besar mata pencaharian penduduk adalah karyawan  swasta,  buruh  harian  lepas,  pelajar  dan  mahasiswa,wiraswasta, dan  pedagang.  Letaknya  yang  sangat  strategis,  dekat  dengan  pusat-pusat kegiatan  ekonomi  juga  menjadi  daya  tarik  bagi  warganya  maupun pendatang  untuk  mengembangkan  kegiatan  di  sector  bisnis  maupun  jasa. Daya  tarik  ekonomi  nampaknya  berpengaruh  pada  angka  pertumbuhan penduduk desa yang terus meningkat dari waktu ke waktu dan berimplikasi pada kebutuhan wilayah pemukiman beserta sarananya.
Dari  perkembangan  penduduk  yang  sangat  pesat  inilah  di  perlukan daya  dukung  dan  penyesuaian  dalam  pembangunan  dan  dapat  mengatasi permasalahan  yang  muncul  dari  perkembangan  suatu  wilayah.  Salah  satu permasalahan  yang  muncul  adalah  permasalahan  lingkungan  terutama  air
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i1.6403
Implementasi Kebijakan Pogram
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU ) Kabupaten Wonosobo 2020
minum, sanitasi dan hygiene di masyarakat terutama di wilayah yang padat penduduk  dengan  kelompok  masyartakat  yang  masuk  kategori  masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah pusat pada saat ini telah mencanangkan program  Sanitasi  Aman  pada  tahun  2020  dimana  dalam  target  tersebut  “ akses  air  minum  perpipaan  harus  seratus  persen,  Nol  persen  untuk  daerah Kumuh dan seratus persen layanan sanit asi “ . program ini merupakan target dari  semua  pihak  termasuk  pemerintah  Kabupaten  Wonosobo  khususnya pemerintah  Desa  Sariyoso  untuk  bersama  sama  mencapai  target  tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang saat ini  sudah  mulai  muncul  (daerah  kumuh)  dan  mengurangi  permasalahan lingkungan yang akan muncul di masa datang.
Secara  pemerintahan,  Desa  Sariyoso  terdiri  dari  12  RT  dan  3  dusun, yaitu  Dusun  Sarijoyo,  Dusun  Sariyoso  dan  Dusun  Trenggiling.  Padatnya pemukiman penduduk berdampak pada masalah sosial, yakni masalah yang banyak dihadapi oleh sebagian besar warganya. Diantaranya adalah masalah kesehatan  lingkungan  yang  berakar  pada  minimnya  sarana  fisik  seperti jamban  keluarga  dan  sumber  air  minum  layak,  serta  perilaku  sehat masyarakat yang masih rendah. Salah satu wilayah  yang memiliki masalah kesehatan  lingkungan  cukup  memprihatinkan  adalah  Dusun  Trenggiling, RW  III.  Hasil  pengkajian  partisipatif  dan  pemicuan  oleh  masyarakat  yang difasilitasi IUWASH berdasar pada Baseline Data 100-0-100 menunjukkan sebagian besar masyarakat masih berperilaku Buang air Besar Sembarangan dan  sisanya  masih  menggunakan  sanitasi  yang  belum  layak.  (Lap  Akhir Krkot Kab. Wonosobo 2020)
Permasalahan Yang Ada :
Di Desa Sariyoso masih banyak warga masyarakat yang masih belum mendapatkan  akses  terhadap  air  minum  dan  sarana  sanitasi  yang  layak khususnya  pada  golongan  masyarakat  yang  berpenghasilan  rendahl  serta menunjukkan  sebagian  besar  keluarga  belum  memiliki  jamban  keluarga yang layak, sumber air minum yang aman serta perilaku hygiene masyarakat masih  rendah.  Permasalahan  ini  yang  harus  segera  di  tangani  karena
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i1.6403
Implementasi Kebijakan Pogram
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU ) Kabupaten Wonosobo 2020
bersentuhan  langsung  dengan  kebutuhan  dasar  masyarakat  dan  sangat berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan.

## Kondisi Eksisting Air Minum Dan Sanitasi
RW  III  Dusun  Trenggiling  seluruhnya  terdiri  dari  184  KK.  Sebagian besar  dari  mereka  memiliki  mata  pencaharian  sebagai  pedagang  kecil, buruh,  petani  dan  profesi  lainnya  yang  masuk  dalam  kelompok berpenghasilan  rendah.  Bagi  warga  dengan  penghasilan  rendah,  kebutuhan akan  sarana  sanitasi  dan  air  minum  yang  aman  dianggap  sebagai  sesuatu yang  sangat  mahal.  Itu  sebabnya  warga  di  RW  03  masih  belum  memiliki akses layanan air minum dan sanitasi yang aman.

## Upaya yang telah dilakukan dan cara mengatasinya
Upaya  agar  terbangunnya  sarana  sanitasi  perkotaan  berupa  jamban individu  dan  komunal  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang  tidak memiliki  akses  sanitasi  di  Dusun  Trenggiling  RW  III  Desa  Sariyoso, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo.
1. Warga Sariyoso sebelumnya sangat sulit untuk diajak hidup sehat, ini bisa  dibuktikan  dengan  masih  banyaknya  masyarakat  yang  BABS terutama  setiap  rumah  hampir  mempunyai  kolam  ikan  dan  disitulah mereka mengalirkan air limbahnya ke kolam ikan.
2. Langkah-langkah  yang  sudah  dilakukan  oleh  IUWASH  dan KOTAKU  adalah  melakukan  sosialisasi  kepada  warga  masyarakat, sehingga  warga  masyarakat  sadar  akan  kesehatan  dan  sanitasi  aman, serta  secara  rutin  melakukan  promosi  terhadap  warga  masyarakat Dusun  Trenggiling  Desa  Sariyoso  dalam  tiap  pertemuan  terkait  cuci tangan pakai sabun dan perilaku hidup bersih dan sehat.
3. Pendampingan  penyusunan  proposal  Bantuan  baik  itu  kepada  CSR maupun  kepada  Dinas  Kesehatan  yang  dalam  hal  ini  ada  program stimulan jamban individu dalam platform kolaboratif
4. Penentuan sasaran penerima program adalah keluarga berpenghasilan rendah  yang  tidak  memiliki  akses  sanitasi  layak  yang  tinggal  di pemukiman  padat  dan  kumuh.  Hal  ini  merupakan  upaya  pemenuhan
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i1.6403
Implementasi Kebijakan Pogram
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU ) Kabupaten Wonosobo 2020
salah  satu  kebutuhan  dasar  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan mutu lingkungan yang sehat dan sejahtera.
Pada  Akhir  bulan  Februari  Pengajuan  Proposal  Bantuan  Dana  CSR dari  Bank  Wonosobo  akhirnya  cair  ke  Desa  Sariyoso  dan  mendapatkan bantuan  sejumlah  10  juta  rupiah  dan  akan  dibuatkan  jamban  bagi  RW  III Dusun Trenggiling dan akan dibangun sejumlah 10 Jamban dengan bantuan akan  diwujudkan  material  semen,  pasir/batu,  besi  dan  pralon  serta  closet bagi yang belum punya. (Lap Akhir Krkot Kab Wonosobo 2020)

## Pembangunan jamban sumber Dana CSR Bank Wonosobo
Pada  tanggal  22  Januari  2020  betempat  di  Hotel  Kresna  telah diselenggarakan  FGD  Strategi  Percepatan  peningkatan  akses  sanitasi  aman kab.Wonosobo  yang  diinisiasi  oleh  IUWASH  dengan  mengundang  OPD, Satgas Sanitasi Kabupaten Wonosobo dan juga masyarakat wilayah hotspot dampingan  IUWASH  yaitu  Desa  Sariyoso,  Desa  Suren  Gede  dan  juga Kelurahan  Kertek.  Di  acara  itu  juga  dipaparkan  kegiatan  masyarakat termasuk  ada  Tim  Monev  Partisipatif  serta  Kelompok  Swadaya Masayarakat (KSM) di Hotspot dalam melakukan kegiatan WASH.
Rencana  tindak  lanjut  dari  kegiatan  diatas  adalah  terbentuknya komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dalam hal ini Lokasi Hotspot dengan  OPD  dan  juga  satgas  sanitasi,  sehingga  dapat  memonitor perkembangan  pembangunan  sarana  sanitasi  di  daerah.  Atas  kesempatan tersebut Desa-desa wilayah Hotspot mendapat informasi terkait sumber dana yang  bisa  diakses  terkait  pembangunan  sarana  sanitasi,  diantaranya  dari Pemda dan juga swasta (CSR). Desa Sariyoso melalui Bapak Nodi Pranowo selaku  Kepala  Desa  menangkap  peluang  yang  disampaikan  Komandan Satgas  Sanitasi  yaitu  Bp.  Wiwid  Wahyu  Hidayat  yang  juga  Komandan Kodim  0707  Kabupaten  Wonosobo  untuk  mengajukan  Proposal  CSR bantuan jamban individu kepada Bank Wonosobo. Pada tanggal 27 Januari 2020  dengan  didampingi  WASH  Facilitator  Kabupten  Wonosobo  Tim Monev  serta  KSM  Bersih  Wangi  Desa  Sariyoso  menyusun  proposal  dan diajukan ke Bank Wonosobo.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i1.6403
Implementasi Kebijakan Pogram
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU ) Kabupaten Wonosobo 2020
Respon Bank Wonosobo sangatlah baik, melalui proses cek verifikasi dan  survey  lapangan  pada  tanggal  13  Februari  2020  oleh  Tim  Bank Wonosobo,  mereka  melihat  secara  langsung  kondisi  masyarakat  Desa Sariyoso  yang  akan  diusulkan  dalam  proposal  pengajuan  bantuan  CSR tersebut.  Disampaikan  pula  mekanisme  pemberian  CSR  adalah  adanya survei  dari  Bank  Wonsobo  ke  Lokasi  untuk  memastikan  bantuan  tepat sasaran dan sesuai dengan proposal yang diajukan.
Hari  Jum’at  tanggal  28  Februari  Tahun  2020  Tim  dari  Bank Wonosobo turun ke  Desa Sariyoso untuk menyerahkan dana Bantuan CSR Pembangunan Jamban Sejumlah 10 Juta rupiah, Penyerahan secara langsung oleh  Direktur  Utama  PD.  Bank  Wonosobo  Bapak  Tri  Hidayat,  SE.  M.Si diterima oleh Kepala Desa Sariyoso, Bp. Nodi Pranowo. Sesuai rencana dari KSM  Bersih  Wangi  akan  membangun  jamban  sejumlah  10  titik  dengan pembagian  per  titik  1  Juta  rupiah,  dan  warga  yang  mendapat  bantuan diwajibkan  untuk  swadaya  berupa  tenaga,  adapun  10  titik/  rumah  yang mendapat bantuan tersebut adalah Tambah Iroham (Rt2/Rw3), Much  Hajat (Rt2/Rw3), Fuad hasan (Rt2/Rw3), Untung (Rt1/Rw3), Rohmad (Rt1/Rw3), Ahmad  Tofiq  (Rt3/  Rw3),  Purwanto  (Rt3/Rw3),  Muadzin  (Rt4/Rw3), Soimun (Rt4/Rw 3) dan Sabihan ( Rt 4/ Rw 3).
Pada  tanggal  14  April  2020  seluruh  Pembangunan  Jamban  bantuan CSR  Bank  Wonosobo  selesai  dibangun,  dan  dalam  perjalanannya menghasilkan  beberapa  swadaya  masyarakat  baik  berupa  material,  tenaga maupun  lahan  yang  digunakan.  Untuk  Pembangunan  jamban individu  total yang  terbangun  sejumlah  8  unit.  Yaitu  Tabah  Iroham,  Muhajad,  Fuad Hasan,  Soimun,  Purwanto,  Sabihan,  Untung  dan  Saryono,  sedangkan  ada tambahan pembuatan jamban secara komunal 3 titik yaitu:
1. Komunal 1 : Rohmad dan Agus Subekti
2. Komunal 2: Ahmad Tofiq, Kuwat Diyono dan Suratman
3. Komunal 3: Muadzin, Yasrudin dan Sujud
Pelaporan  Pembangunan  Jamban  individu  kepada  Bank  Wonosobo sudah  dilakukan  oleh  KSM  Bersih  Wangi  serta  kepada  pihak  Pemerintah
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i1.6403
Implementasi Kebijakan Pogram
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU ) Kabupaten Wonosobo 2020
Desa  Sariyoso  berupa  laporan  keuangan  serta  seluruh  kegiatan  yang mendukung terlaksananya pembangunan jamban individu tersebut.

## D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Implementasi  kebijakan  program  pemberdayaan  masyarakat  dapat terlihat  dalam  pelaksanaan  pendekatan  Tridaya  dalam  program  kota  tanpa kumuh  (KOTAKU)  meliputi  :  (1)  pemberdayaan  pemerintah  daerah  dan masyarakat  melalui  pengembangan  kapasitas  dalam  bentuk  pelatihan  dan pendampingan; (2) pendayagunaan fasilitas lingkungan dengan peningkatan kualitas  lingkungan  permukiman  melalui  pengadaan  dan  perbaikan prasarana  dan  sarana  dasar  primer  serta  perbaikan  rumah  tidak  layak;  dan (3)  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  yang  dilaksanakan  melalui chanelling dengan  program  lain  di  bidang  Pekerjaan  Umum  dan  berbagai kegiatan yang dilaksanakan di daerah. Untuk mendapatkan gamabaran yang menyeluruh  dari  program  tersebut,  maka  peneliti  perlu  mengevaluasi kebijakan  program  KOTAKU  (Kota  Tanpa  Kumuh)  Kabupaten  Wonosobo tahun 2020.
Meningkatkan  kapasitas  pemerintah  daerah/  aparat  dari  tingkat  Desa sampai  Kabupaten  dan  kapasitas  masyarakat  dari  tingkat  basis  samapai masyarakat  pada  umumnya.  Pelatihan-pelatihan  masyarakat  lebih  banyak direncanakan  untuk  menambah  atau  menghasilkan  pendapatan  masyarakat miskin  dalam  meningkatkan  kesejahteraan.  Pelatihan  di  rancang  sesuai dengan  minat  dan  potensi  yang  da  di  masyarakat  sehingga  semuanya  tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
Dalam  program  fasilitas  lingkungan  ini  yaitu  program  dalam  memenuhi kebutuhan  sarana  dan  prasarana  lingkungan  masyarakat.  Pembangunan sarana  dan  prasarana  disesuaikan  kebutuhan  masyarakat  dalam  menunjang kehidupan  sehari-hari  dan  juga  dalam  rangka  meningkatkan  pendapatan masyarakat diwilayah tersebut.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat memang kunci dari kemakmuran dan  kesejahteraan  masyarakat  khususya  yang  pro  poor  (  berpihak  pada
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i1.6403
Implementasi Kebijakan Pogram
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU ) Kabupaten Wonosobo 2020
masyarakat  miskin  ),  namun  tetap  tidak  bisa  berjalan  lancar  dan  berhasil baik/  optimal,  manakala  fasilitas  sarana  prasarana  dalam  menunjang kelancaran fasilitas ekonomi masyarakat tidak diperhatikan dan di perbaiki sehingga  bisa  layak  untuk  perkembangan  ekonomi  masyarakat  lebih berkembang dan maju.

## Rekomendasi
Penguatan  kegiatan  pelatihan-pelatihan  dalam  rangka  meningkatkan kapasitas  masyarakat,  dengan  platform  kolaborasi,  memerlukan  adanya ”Forum  Kolaborasi”  di  setiap  tataran  (desa/kelurahan,  kecamatan, kabupaten)  yang  menjadi  media  sharing  informasi  penanganan  kumuh, kemudian  pelibatan  personil  di  masing – masing  tataran  tersebut  perlu  di SK-kan sesuai dengan tingkatannya. Transfer pengetahuan dan ’penggaransian  persamaan  pemahaman’ antar  pendamping  KOTAKU maupun  pelaku  KOTAKU  di  desa/kelurahan  menjadi  sebuah  keniscayaan dalam  peningkatan  kapasitas  personil,  demikian  juga  dengan  penjadwalan monev berkala untuk mengukur pemahaman dan implementasinya di tingkat lapangan
Pengendalian  pelaporan  kegiatan  KOTAKU  dalam  bentuk  kualitatif maupun  kuantitatif  sesuai  dengan  Milestone  Master  Schedule  KOTAKU, sehingga  asupan  Data  SIM  yang  terkirimkan  (online,  manual)  maupun  QS (manual,  android)  dapat  dibuktikan  dengan  kelengkapan  dokumen  di masing-masing wilayah dampingan.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i1.6403
Implementasi Kebijakan Pogram
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU ) Kabupaten Wonosobo 2020

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahab,  Solichin, Analisis  Kebijakan  Dari  Formulasi  Ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara,Jakarta, 1991
Abdul  wahab.  Solichin  .  1998.  Analisis  Kebiajakan  Publik  dari  formulasi  ke implementasi
Anderson, James, 1979, Publice Policy Making, (second Eds) New York : Holth,
Renehart and
Arikunto,Suharsimi . Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek edisi revisi V . Jakarta , November 2002.
Chambers  ,R.  2010. Provocations  for  Development .  Rugby:  Practical  Action Publishing.
Chambers  ,R.  and  K.Kar.  2008. Handbook  of  Community-led  total  Sanitation . Plan UK and IDS.
Chambers,  R.  2014. Into  the  Unknown:  Explorations  in  Development  Practice .
Rugby: Practical
Action Publishing.
Dunn,  William  N,  1994.  Publik  Policy  Analysis:  An  Introduction,  PrenticeHall
International, Englewood
Cliffs, New Jersey.
Dunn,  William  N.  ,  (2002),  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik  (terjemahan),
Gadjah Mada University
Press, Yogyakarta.
Dye,Thomas R., , 1981. Understanding Publik Policy, Prentice-Hall, Ne Jersey. Fandy Tjiptono, Manajemen  jasa ,  Andi Offset, Yogyakarta, 1996.
Gie,The  Liang,  Keadilan  sebagai  Landasan  bagi  Administrasi  Pemerintahan dalam Negara Republik
Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993.
Guy Beneviste, Birokrasi, Rajawali Pers, Jakarta, 1994
Koenjaraningrat, Metode-metode Penelitia Masyarakat , Gramedia, Jakarta, 1980. Moeloeng,  Lexi  J.(2008), Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung:  PT Rosdakarya
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i1.6403
Implementasi Kebijakan Pogram
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU ) Kabupaten Wonosobo 2020
Mufiz, Ali Pengantar Administrasi Negara , Karunika Jakarta , Uiversitas Terbuka 1985
Nawawi, ,Hadari  (1994), Metode Penelitian Ilmiah , Jakarta:Rineka Cipta Nogi  S.Tangkilisan,  Hessel Kebijakan  Publik  yang  Membumi ,  Lukman  Offset YPAPI, Yogyakarta, 2003.
Nugroho.Ryan. 2003. Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi Siagian,Sondang P.Siagian, Filsafat Administrasi , Gunung Agung ,Jakarta, 1995 Solihin,H.Dadang, Makalah  Lokakarya  Model  Indeks  Pemerintahan  Indikator Governance  dan  Penerapannya  dalam  Mewujudkan  Demokratisasi  di Indonesia , Bappeda Jawa Barat Bandung, 17 April 2007.
Subarsono.  2005.  Analisis  Kebijakan  Publik,  Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Suharto, Edi. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Suharto  Edi, Makalah  Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial    dalam  Pusaran Desentralisasi  dan  Good  Governance ,  Balai  Besar  Pendidikan  dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, 21 Maret 2006.
Sulandro,  Arie Bahan  Paparan Pemetaan  Good  Governance,  Peningkatan Pelayanan Pulik dan Penanggulangan KKN di Propinsi Kepulauan , BPKP Pusat Jakarta-www.kepriprov.go.id, 14 November 2006.
Wayne  Parson,  Public  Policy, Pengantar  Teori  dan  Praktek  Analisis  Kebijakan , Kencana Prenada Media Group,Jakarta, 2006
Westra, Pariara, Ensiklopedia Administrasi , Gunung Agung, Jakarta, 1981.
Wibawa Samodra, dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik , Raja Grafindo Persada,
Jakarta
Wibawa,Samodra  ,  1994,  Kebijakan  Publik  :Proses  dan  Analisis,  Cet.Ke-1, Jakarta: Intermedia
Winarno  Budi,  2008.  Kebijakan  Publik  Teori  &  Proses.  Yogyakarta:  MedPress (Anggota IKAPI)
Winstone, New York --------------------------------------------------------
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i1.6403
Implementasi Kebijakan Pogram
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU ) Kabupaten Wonosobo 2020
Undang-undang  (UU)  No.  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman
Undang-Undang RI Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa Dokumen RPLP dan RP2KP 2019 Lap Akhir Krkot Kab Wonosobo 2020 LP2KD Kab. Wonosobo, 2014
Peta Permukiman Kumuh Kabupaten Wonosobo Tahun 2014
PP  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  UU  Nomor  6  Tahun 2014
Profil Permukiman Kumuh Kabupaten Wonsobo
Rencana  Pembangunan  dan  Pengembangan  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman (PR3KPKP) Kabupaten Wonosobo RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016-2021 SK Kumuh Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 SK No 050/801/ 2014, Walikota Semarang Tahun 2014