## Research Article
Kejahatan Biodiversitas dan Urgensi Peran Hukum Pidana dalam Sektor Agraria
Pidari Sinaga 1 , Yusriyadi 2 , Ana Silviana 3 , Zico Junius Fernando 4* 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
4 Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
* zjfernando@unib.ac.id

## ABSTRACT
In the era of globalization and rapid economic growth, pressure on the environment and biodiversity is increasing,  especially  in  the  agrarian  sector.  This  study  explores  the  forms  of  crimes  against biodiversity in the agrarian context and the effectiveness of criminal law enforcement as a means of protection. The focus of this study is on practices that threaten biodiversity, such as land use without regard to ecological principles, excessive use of pesticides and herbicides, and land conversion from natural ecosystems to monoculture agriculture that has the potential to damage habitats and reduce the genetic  quality  of  local  plants.  This  study  is  a  study  that  adopts  normative  legal  research  methods, using a multidimensional  approach, including legislation,  conceptual, comparative, and futuristic. The results  of  this  study  indicate  that  although  laws  in  many countries  have  established  a  framework  for biodiversity  protection,  there  are  still  gaps  in  effective  implementation  and  enforcement.  Limited resources, lack of awareness, and conflicts of interest are often obstacles to protecting biodiversity in the agrarian sector. Recommendations from this study include increasing cross-sectoral cooperation, developing the capacity of law enforcement, and using a more holistic approach in land use planning that takes ecological interests into account.
Keywords:  Biodiversity;  Environmental  Crime;  Criminal  Law;  Agrarian  Sector;  Law Enforcement.

## ABSTRAK
Di  era  globalisasi  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  cepat,  tekanan  terhadap  lingkungan  hidup  dan biodiversitas  semakin  meningkat,  khususnya  dalam  sektor  agraria.  Penelitian  ini  mengeksplorasi bentuk-bentuk  kejahatan  terhadap  biodiversitas  dalam  konteks  agraria  dan  efektivitas  penegakan hukum  pidana  sebagai  sarana  perlindungan.  Fokus  penelitian  ini  adalah  pada  praktik-praktik  yang mengancam  keberagaman  hayati,  seperti  penggunaan  lahan  tanpa  memperhatikan  prinsip  ekologi, penggunaan pestisida dan herbisida berlebihan, serta konversi lahan dari ekosistem alami ke pertanian monokultur  yang  berpotensi  merusak  habitat  dan  menurunkan  kualitas  genetik  tanaman  lokal. Penelitian  ini  merupakan  studi  yang  mengadopsi  metode  penelitian  hukum  normatif,  menggunakan pendekatan  multidimensional,  termasuk  perundang-undangan,  konseptual,  komparatif,  dan  futuristik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang di banyak negara telah menetapkan kerangka kerja untuk perlindungan biodiversitas, masih terdapat kesenjangan dalam implementasi dan penegakan  hukum  yang  efektif.  Keterbatasan  sumber  daya,  kurangnya  kesadaran,  dan  konflik kepentingan  seringkali  menjadi  hambatan  dalam  melindungi  biodiversitas  di  sektor  agraria. Rekomendasi dari studi ini termasuk peningkatan kerjasama lintas sektoral, pengembangan kapasitas penegak  hukum,  serta  penggunaan  pendekatan  yang  lebih  holistik  dalam  perencanaan  penggunaan lahan yang mempertimbangkan kepentingan ekologis.
Kata  kunci : Biodiversitas;  Kejahatan  Lingkungan;  Hukum  Pidana;  Sektor  Agraria;  Penegakan Hukum.

## A. PENDAHULUAN
Penurunan yang signifikan dalam keanekaragaman  hayati  global  terus  menjadi perhatian serius, mencapai penurunan sekitar 69 persen  secara  rata-rata  dari  tahun  1970  hingga 2018 (Butchart et al, 2010). Tidak terkecuali bagi Indonesia,  yang  juga  menghadapi  tantangan serupa.  Penurunan  angka  keanekaragaman hayati  di  Indonesia  merupakan  masalah  yang serius dan kompleks. Salah satu penyebab utama adalah  deforestasi  dan  konversi  lahan. Deforestasi  untuk  pembukaan  lahan  pertanian, perkebunan  kelapa  sawit,  dan  pemukiman manusia  menyebabkan  hilangnya  habitat  alami bagi  banyak  spesies.  Selain  itu,  perubahan  iklim global  juga  berkontribusi  signifikan  terhadap penurunan  keanekaragaman  hayati.  Perubahan pola  cuaca,  suhu,  dan  curah  hujan  akibat perubahan  iklim  mempengaruhi  ekosistem  dan spesies  yang  bergantung  padanya.  Eksploitasi berlebihan, seperti penangkapan ikan yang tidak terkendali dan perburuan liar, turut mempercepat penurunan  populasi  spesies.  Faktor-faktor  ini, bersama  dengan  polusi  dan  fragmentasi  habitat, menciptakan tekanan besar pada keanekaragaman hayati Indonesia, yang terkenal sebagai  salah  satu  negara  dengan  biodiversitas terkaya  di  dunia.  Upaya  konservasi  dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengatasi masalah  ini  dan  melindungi  kekayaan  hayati Indonesia.  Dalam  upaya  untuk  lebih  memahami dan  mengukur  status  serta  tren  populasi
keanekaragaman  hayati,  penyusunan  Indeks Biodiversitas  Indonesia  menjadi  langkah  penting (Ridhwan,  2012).  Dengan  indeks  ini,  kita  dapat menganalisis perubahan dalam populasi berbagai spesies  dan  merancang  tindakan  perlindungan dan  pelestarian  yang  lebih  terarah.  Laporan Living Planet 2022 yang  disusun  oleh  organisasi konservasi World  Wide  Fund  for  Nature  (WWF) menyoroti  penurunan  yang  mengkhawatirkan  ini. Melalui  Living  Planet  Index,  WWF  telah  berhasil mencatat penurunan rata-rata sebesar 69 persen dalam  populasi  spesies  yang  mencerminkan keberagaman  hayati  dunia  dari  tahun  1970 hingga  2018.  Angka  penurunan  ini  diperoleh melalui  pemantauan  lebih  dari  5.230  spesies  di seluruh  dunia.  Dengan  demikian,  penurunan keanekaragaman hayati global menjadi peringatan  akan  pentingnya  tindakan  yang  lebih serius  dan  berkelanjutan  untuk  melestarikan kehidupan liar di planet ini (Pandu, 2023).
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan  dan  perlindungan  lingkungan, masalah konflik agraria di Indonesia mendapatkan sorotan khusus, terutama mengingat laporannya yang mengalami peningkatan  pada  tahun  2022.  Konflik  ini,  yang mencakup permasalahan penggunaan lahan dan hak  atas  tanah,  tidak  hanya  berdampak  pada kestabilan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  lokal, tetapi  juga  memiliki  implikasi  penting  terhadap pelestarian  biodiversitas.  Fokus  utama  dari konflik-konflik  ini  sering  kali  berkisar  pada pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  interaksi
antara  kebutuhan  manusia  dengan  kelestarian lingkungan (Fakultas Hukum Universitas Indonesia,  2023).  Oleh  karena  itu,  pemahaman yang  mendalam  tentang  dinamika  konflik  agraria dan  pengaruhnya  terhadap  ekosistem  adalah penting  untuk  merumuskan  solusi  yang  efektif dan  berkelanjutan  (Hayati  et  al,  2021).  Hal  ini
mendorong kebutuhan mendesak untuk mengeksplorasi  strategi  dan  kebijakan  yang dapat menyeimbangkan kepentingan
pembangunan  dengan  pelestarian  alam,  yang keduanya sama pentingnya untuk keberlangsungan  hidup  dan  kesejahteraan masyarakat (Risdiarto, 2017).

## Gambar 1. Jumlah Kasus Konflik Agraria di Indonesia Berdasarkan Sektor (2022)
Gambar  yang  ditampilkan  menunjukkan jumlah  kasus  konflik  agraria  di  Indonesia berdasarkan sektor pada tahun 2022 (Muhamad, 2023).  Dari  data  tersebut,  terlihat  bahwa  sektor perkebunan  mencatat  jumlah  kasus  tertinggi dengan  99  kasus.  Ini  menunjukkan  bahwa aktivitas  perkebunan,  yang  melibatkan  konversi lahan  dan  perubahan  penggunaan  tanah  secara besar-besaran, seringkali menjadi sumber utama konflik  agraria  di  Indonesia.  Sektor  infrastruktur menempati posisi kedua dengan 32 kasus, yang mencerminkan  banyaknya  konflik  yang  terjadi akibat  pembangunan  infrastruktur  seperti  jalan,
jembatan,  dan  fasilitas  umum  lainnya.  Sektor properti berada di posisi ketiga dengan 26 kasus, menunjukkan  konflik  yang  muncul  dari pembangunan perumahan dan komersial. Sektor pertambangan  dan  kehutanan  masing-masing mencatat 21 dan 20 kasus, menunjukkan bahwa eksploitasi  sumber  daya  alam  juga  menjadi sumber  konflik  agraria  yang  signifikan.  Kasus konflik yang lebih sedikit terjadi di sektor fasilitas militer  (6  kasus),  pertanian  (4  kasus),  dan pesisir/pulau  kecil  (4  kasus).  Terlihat  bahwa konversi  lahan  untuk  perkebunan dan pembangunan  infrastruktur  adalah  penyebab
utama  konflik  agraria  di  Indonesia  pada  tahun 2022. Upaya untuk menyelesaikan konflik agraria perlu  difokuskan  pada  penanganan  isu-isu  di sektor-sektor  ini,  dengan  memperhatikan keseimbangan  antara  pembangunan  ekonomi dan hak-hak masyarakat lokal atas tanah.
Analisis  terhadap  laporan  Konsorsium Pembaruan  Agraria  (KPA)  yang  mencatat  212 konflik  agraria  di  Indonesia  pada  tahun  2022, menunjukkan  peningkatan  sebesar  2,36%  dari tahun  sebelumnya,  mengungkapkan  aspek penting  dalam  kaitannya  dengan  pengelolaan lahan dan pelestarian biodiversitas. Konflik-konflik ini, yang terutama berpusat di sektor perkebunan, tidak hanya menimbulkan masalah sosial dengan mempengaruhi  346.402  kepala  keluarga  di  459 desa/kota,  tetapi  juga  menandakan  adanya tekanan berat pada ekosistem dan habitat alami. Pengembangan  perkebunan  yang  seringkali melibatkan  konversi  lahan  dari  hutan  atau  area alami  menjadi  lahan  pertanian  atau  perkebunan, secara  langsung  mengancam  biodiversitas (Sawitri  et  al.,  2020).  Kehilangan  habitat  dan fragmentasi  ekosistem  yang  diakibatkannya berdampak  negatif  pada  spesies  endemik  dan mengganggu fungsi ekologis vital seperti polinasi dan siklus nutrien (Haddad et al., 2015). Dampak sosial  dari  konflik  agraria  ini  juga  menunjukkan betapa pentingnya kejelasan dan keadilan dalam pengelolaan  hak  atas  tanah.  Konflik  sering  kali berakar  pada  ketidakjelasan  hak  milik, penggunaan lahan, dan pengakuan atas hak-hak masyarakat  lokal,  yang  pada  gilirannya
menghambat  upaya  pelestarian  biodiversitas (Amalina,  2022).  Masyarakat  yang  terlibat  dalam konflik  memiliki  kapasitas  terbatas  untuk berpartisipasi  dalam  upaya  konservasi,  dan  ini berpotensi  mengurangi  efektivitas  inisiatif perlindungan lingkungan.
Biodiversitas, atau keanekaragaman hayati, merupakan elemen kunci dari keseimbangan  ekologis  planet  kita  dan  esensial bagi  kelangsungan  hidup  manusia  (McNeely, 2003).  Biodiversitas  tidak  hanya  penting  dari sudut  pandang  lingkungan,  tetapi  juga  memiliki nilai  ekonomi,  kesehatan,  dan  sosial  yang signifikan  (Slootweg,  2005).  Namun,  di  tengah percepatan  eksploitasi  sumber  daya  alam  untuk memenuhi  kebutuhan  pertumbuhan  penduduk global  dan  ekspansi  ekonomi,  biodiversitas menghadapi ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya (Wargadinata, 2021).
Konflik  agraria  di  Indonesia  menjadi  isu yang  semakin  mendesak,  mengingat  sektor agraria  merupakan  tulang  punggung  produksi pangan  nasional.  Ironisnya,  sektor  ini  juga menjadi  salah  satu  sumber  utama  penurunan biodiversitas,  terutama  melalui  praktik  pertanian yang  tidak  berkelanjutan.  Pada  tahun  2022, sektor perkebunan mencatat jumlah kasus konflik agraria tertinggi, dengan 99 kasus, mencerminkan  tingginya  ketegangan  antara kebutuhan  ekspansi  perkebunan  dan  hak-hak tanah  masyarakat  lokal.  Sektor  infrastruktur  dan properti  juga  berkontribusi  signifikan  terhadap konflik agraria, masing-masing dengan 32 dan 26
kasus,  yang  menunjukkan  besarnya  dampak pembangunan  fisik  terhadap  penguasaan  lahan. Selain  itu,  sektor  pertambangan  dan  kehutanan, yang masing-masing mencatat 21 dan 20 kasus, mengindikasikan bahwa eksploitasi sumber daya alam kerap memicu pertikaian tanah. Sementara itu, konflik di sektor fasilitas militer, pertanian, dan pesisir/pulau  kecil  lebih  sedikit,  namun  tetap memerlukan  perhatian.  Mengatasi  konflik  agraria di  Indonesia  membutuhkan  pendekatan  yang holistik dan berkelanjutan, yang tidak hanya fokus pada  penyelesaian  sengketa  tetapi  juga memastikan  bahwa  praktik  penggunaan  lahan mendukung  konservasi  biodiversitas  dan kesejahteraan  masyarakat  lokal  (Costantini, 2015).  Kejahatan  terhadap  biodiversitas  dalam konteks  agraria  menjadi  semakin  kompleks  dan beragam, mulai dari perusakan habitat yang tidak terkontrol  hingga  perdagangan  ilegal  produk- produk pertanian yang berasal dari spesies yang dilindungi (Maxwell et al, 2016).
Meskipun  ada  pengakuan  internasional dan  nasional  terhadap  pentingnya  melindungi biodiversitas,  seperti  ditandai  oleh  Konvensi Keanekaragaman  Hayati  (CBD)  dan  tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), kesenjangan  yang  signifikan  antara  komitmen kebijakan  dan  pelaksanaannya  tetap  ada. Kesenjangan  ini  terutama  terlihat  dalam  sektor agraria di Indonesia, di mana sering terjadi konflik antara  kepentingan  konservasi  lingkungan  dan pembangunan  agraria.  Kegiatan  agraria,  seperti perluasan  lahan  pertanian  dan  perkebunan,
sering  kali  mengakibatkan  deforestasi  dan degradasi  habitat  alami  yang  mengancam biodiversitas.  Meskipun  regulasi  agraria  telah diatur dalam berbagai undang-undang, implementasinya  sering  kali  terbentur  oleh kurangnya  penegakan  hukum,  korupsi,  dan lemahnya  koordinasi  antar  lembaga  pemerintah (Johnston,  2001).  Hukum  pidana  memiliki  peran strategis  dalam  mengatasi  masalah  ini,  namun sering  kali  menghadapi  tantangan  dalam penegakan  yang  efektif  karena  kendala  sumber daya,  kesadaran  hukum  yang  rendah,  dan prioritas penegakan yang bersaing. Penelitian ini bertujuan  untuk  mendalami  dan  menganalisis secara  kritis  bagaimana  hukum  pidana  dapat berkontribusi  dalam  mengatasi  kejahatan terhadap  biodiversitas  di  sektor  agraria.  Melalui latar belakang inilah, penelitian ini mencoba untuk menjembatani  antara  hukum  pidana  dan  praktik perlindungan  biodiversitas,  serta  menyediakan rekomendasi  yang  dapat  menginformasikan pembuat  kebijakan,  praktisi  hukum,  dan komunitas pertanian untuk memperkuat penegakan  hukum  dan  praktek  pertanian  yang berkelanjutan.
Sektor  agraria  berkelanjutan  mengacu pada praktik pengelolaan lahan dan sumber daya alam  yang  mempertimbangkan  keseimbangan antara  kebutuhan  ekonomi,  sosial,  dan lingkungan. Ini mencakup strategi untuk menjaga produktivitas lahan jangka panjang, meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem,  dan  mendukung  kesejahteraan
masyarakat  lokal.  Pertanian  yang  berkelanjutan, di sisi lain, menekankan  praktik-praktik pertanian yang  tidak  merusak  lingkungan,  seperti penggunaan pupuk organik,  rotasi tanaman,  dan teknik  konservasi  tanah  yang  bertujuan  menjaga kesuburan  tanah  dan  keanekaragaman  hayati. Sementara  itu,  "lahan  pertanian  pangan berkelanjutan" berfokus pada ketersediaan lahan yang  dikhususkan  untuk  produksi  pangan  yang berkelanjutan,  dengan  orientasi  pada  ketahanan pangan  dan  pemenuhan  kebutuhan  nutrisi populasi.  Istilah  ini  menekankan  pada  upaya untuk  memastikan  bahwa  lahan  pertanian digunakan  secara  efisien  dan  produktif  untuk memenuhi  kebutuhan  pangan  saat  ini  tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu,  dalam  karya  ini,  penggunaan  istilah "berkelanjutan"  mengacu  pada  upaya  untuk mencapai keseimbangan ekologis dan keberlanjutan  jangka  panjang  di  sektor  agraria dan  pertanian,  bukan  hanya  dalam  konteks ketahanan pangan semata.
Biodiversitas, atau keanekaragaman hayati,  mencakup  variasi  kehidupan  di  semua tingkat  organisasi  biologis,  mulai  dari  genetik, spesies,  hingga  ekosistem.  Dalam  konteks operasional,  biodiversitas  dapat  didefinisikan sebagai  variasi  genetik  di  dalam  dan  di  antara populasi  spesies,  keanekaragaman  spesies dalam  suatu  ekosistem,  dan  variasi  ekosistem dalam  suatu  wilayah  geografis  tertentu.  Untuk keperluan  kajian  ini,  fokusnya  adalah  pada
keanekaragaman  spesies  dan  ekosistem, terutama  yang  terancam  oleh  kegiatan  agraria dan  pembangunan  berkelanjutan.  Ini  termasuk hutan  hujan  tropis,  lahan  basah,  dan  terumbu karang yang berperan penting dalam mempertahankan  keseimbangan  ekologi  dan menyediakan  layanan  ekosistem  yang  vital  bagi kehidupan  manusia.  Definisi  operasional  ini membantu  mengarahkan  analisis  terhadap dampak  negatif  aktivitas  agraria  dan  pentingnya perlindungan serta konservasi biodiversitas dalam kerangka hukum dan kebijakan yang ada.
Penelitian ini berfokus pada tiga isu utama yang  saling  terkait  dinamika  kejahatan biodiversitas  dalam  sektor  agraria,  fungsi  hukum pidana  dalam  perlindungan  biodiversitas,  dan strategi  menuju  penegakan  hukum  yang  lebih efektif.  Kejahatan  terhadap  biodiversitas  dalam sektor  agraria  merupakan  masalah  yang kompleks  dan  semakin  mengkhawatirkan. Aktivitas seperti perambahan hutan, penebangan liar,  dan  penggunaan  lahan  yang  tidak berkelanjutan  telah  menyebabkan  penurunan keanekaragaman  hayati  yang  signifikan.  Di  sisi lain, hukum pidana memiliki peran penting dalam upaya melindungi biodiversitas, namun efektivitasnya  masih  menjadi  tanda  tanya  besar. Banyak  kasus  pelanggaran  yang  tidak ditindaklanjuti  dengan  sanksi  yang  memadai, menunjukkan  adanya  celah  dalam  penegakan hukum  dan  kebijakan  yang  ada.  Analisis  celah (Gap  Analysis)  menunjukkan  bahwa  meskipun telah  ada  berbagai  regulasi  yang  bertujuan
melindungi  biodiversitas,  implementasinya  di lapangan  masih  jauh  dari  optimal.  Beberapa masalah  utama  yang  diidentifikasi  termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan  sumber  daya,  serta  lemahnya pengawasan  dan  penegakan  hukum.  Selain  itu, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam  menjaga  biodiversitas  juga  menjadi kendala  signifikan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi  dan  mengatasi  permasalahan tersebut  dengan  merumuskan  strategi  dan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam perlindungan biodiversitas. Melalui pendekatan yang komprehensif,  diharapkan  penelitian  ini  dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan sistem  hukum  yang  lebih  kuat  dan  responsif terhadap  ancaman  terhadap  keanekaragaman hayati di sektor agraria.
Penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk mendukung analisis dan rekomendasi yang diberikan.  Pertama,  teori  kausalitas  digunakan untuk  menunjukkan  hubungan  sebab-akibat antara  praktik  agraria  yang  tidak  berkelanjutan dan  kerusakan  biodiversitas.  Teori  ini  membantu menjelaskan  bagaimana  tindakan  seperti deforestasi,  penggunaan  pestisida  berbahaya, dan  fragmentasi  habitat  secara  langsung menyebabkan hilangnya keanekaragaman  hayati dan  kerusakan  ekosistem.  Kedua,  teori  hukum pembangunan  dari  Mochtar  Kusumaatmadja diterapkan  untuk  menegaskan  bahwa  hukum harus  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mencapai
tujuan  pembangunan  yang  berkelanjutan.  Dalam konteks  ini,  teori  tersebut  mendukung  perlunya penegakan  hukum  yang  tegas  dan  sanksi  yang memadai  untuk  melindungi  lingkungan  dan sumber  daya  alam.  Ketiga,  konsep  pengelolaan lahan berkelanjutan diintegrasikan untuk menekankan  pentingnya  praktik  agraria  yang ramah  lingkungan  dan  berkelanjutan,  yang  tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi tetapi juga menjaga  keseimbangan  ekologis.  Keempat, pendekatan  holistik  dan  multidisiplin  diadopsi untuk  memastikan  bahwa  berbagai  aspek, termasuk  kebijakan,  teknologi,  pendidikan,  dan kerjasama  internasional,  bekerja  secara  sinergis dalam melindungi biodiversitas. Dengan demikian,  tulisan  ini  menggabungkan  teori kausalitas,  hukum  pembangunan,  pengelolaan lahan  berkelanjutan,  dan  pendekatan  holistik untuk menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif dalam upaya melindungi keanekaragaman hayati dalam sektor agraria.
Biodiversitas  dan  urgensi  peran  hukum pidana  dalam  sektor  agraria  telah  menjadi  fokus berbagai  penelitian  sebelumnya  yang  diterbitkan di  jurnal  nasional  terakreditasi  dan  jurnal internasional.  Penelitian  oleh  Harianto  (2022)  di Jurnal  Tora:  Hukum  Untuk  Mengatur  dan Melindungi  Masyarakat  menyoroti  mengenai kejahatan  bioterorisme  berfokus  pada  ancaman teror  yang  berbahaya  dan  sulit  dideteksi  serta dampaknya  terhadap  hak  asasi  manusia, mengkaji  tindakan  bioterorisme  dalam  perspektif Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
Terorisme  (Hariyanto,  2022).  Penelitian  oleh Ryan Akbar Fitriadi  (2021) di Jurnal Syntax Idea mengenai  penegakan  hukum  pidana  di  bidang lingkungan hidup berfokus pada pertanggungjawaban  dan  sistem  pemidanaan dalam  tindak  pidana  lingkungan  hidup  berbasis konservasi,  menemukan  kelemahan  norma  dan sanksi  dalam  UUPPLH  Nomor  32  Tahun  2009 yang  tidak  jelas  dalam  tujuan  pemidanaan, sehingga sering kali mengacu pada KUHP tanpa menyentuh  tujuan  hukum  lingkungan  yaitu pemanfaatan  dan  pelestarian  sumber  daya  alam (Fitriadi,  2021).  Penelitian  oleh  Arvin  Asta Nugraha,  I  Gusti  Ayu  Ketut  Rachmi  Handayani, dan Fatma Ulfatun Najicha (2021) di Jurnal Tora: Hukum  Untuk  Mengatur  dan  Melindungi Masyarakat  mengenai  peran  hukum  lingkungan dalam  mencegah  kerusakan  dan  pencemaran lingkungan  hidup  berfokus  pada  pentingnya hukum lingkungan sebagai alat untuk mengendalikan aktivitas manusia dalam memanfaatkan  sumber  daya  alam  agar  tidak menyebabkan  pencemaran  dan  kerusakan lingkungan  (Nugraha,  Handayani,  &  Najicha, 2021).  Penelitian  oleh  Reece  Walters  Diane Solomon Westerhuis (2013) di Jurnal Crime, Law and Social Change membahas isu-isu lingkungan yang  terus  menarik  perhatian  internasional, menjadikan  hukum  lingkungan  sebagai  area yurisprudensi  yang  tumbuh  paling  cepat. Perkembangan ini memicu peningkatan pelanggaran  dan  kejahatan  lingkungan.  Proses yudisial terhadap kejahatan lingkungan
berkembang  pesat  di  berbagai  yurisdiksi.  Sejak 1979,  Australia  memimpin  dalam  pemrosesan kejahatan  lingkungan  melalui  Pengadilan  Tanah dan  Lingkungan  New  South  Wales  (NSW  LEC). Artikel  ini  menganalisis  bagaimana  keadilan lingkungan  diadministrasikan  melalui  struktur pengadilan  yang  ada  dan  perubahannya  sejak pengadilan  tersebut  berdiri  (Walters,  & Westerhuis, 2013) Penelitian oleh Judge Anthony Lucky  (2018)  di  Journal  of  International  Wildlife Law  &  Policy  membahas  tentang  bagaimana pengadilan berperan dalam mempromosikan dan melindungi  keanekaragaman  hayati.  Artikel  ini mengeksplorasi  berbagai  cara  pengadilan  dapat memberikan  kontribusi  signifikan  terhadap konservasi  keanekaragaman  hayati  melalui keputusan hukum yang mendukung perlindungan spesies,  habitat,  dan  ekosistem  yang  terancam (Lucky, 2018).
Sebaliknya,  penelitian  ini  berfokus  pada kejahatan  biodiversitas  dalam  sektor  agraria, menyoroti  ancaman  terhadap  lingkungan  akibat penggunaan  lahan  yang  tidak  ekologis, penggunaan  pestisida  berlebihan,  dan  konversi lahan menjadi pertanian monokultur. Penelitian ini menekankan  bahwa  meskipun  ada  kerangka hukum untuk perlindungan biodiversitas, implementasi  dan  penegakan  hukum  masih kurang  efektif.  Rekomendasinya  mencakup peningkatan kerjasama lintas sektoral, pengembangan  kapasitas  penegak  hukum,  dan pendekatan holistik dalam perencanaan penggunaan  lahan.  Dengan  demikian,  penelitian
ini  menawarkan  kebaruan  dengan  pendekatan yang  lebih  holistik,  menggabungkan  teori  hukum pidana,  ekologi  hukum,  dan  kepatuhan  hukum untuk memberikan rekomendasi yang lebih efektif dalam  perlindungan  biodiversitas  di  sektor agraria.  Penelitian  ini  tidak  hanya  melengkapi literatur  yang  ada  tetapi  juga  memberikan  solusi praktis  yang  dapat  diimplementasikan  untuk mengatasi  kejahatan  biodiversitas  di  sektor agraria di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  studi  yang mengadopsi  metode  penelitian  hukum  normatif (Salim, Utami, & Fernando, 2022). Menggunakan pendekatan multidimensional, termasuk perundang-undangan,  konseptual,  komparatif, dan  futuristik  (Fernando,  2023).  Dalam  konteks hukum  pidana,  penelitian  ini  secara  cermat mengidentifikasi  dan  menganalisis  berbagai undang-undang,  peraturan,  dan  ketentuan  yang berkaitan dengan kejahatan terhadap biodiversitas  dalam  sektor  agraria.  Selain  itu, penelitian  ini  juga  menganalisis  konsep-konsep dasar dalam hukum pidana yang relevan dengan isu-isu  biodiversitas. Sifat  penelitian  ini  adalah preskriptif, yang berarti bahwa selain menjelaskan kondisi  hukum  yang  ada,  penelitian  ini  juga memiliki  dimensi  preskriptif,  yaitu  memberikan rekomendasi  atau  saran  perbaikan  terhadap kerangka  hukum  yang  ada  untuk  meningkatkan perlindungan  biodiversitas  (Putra  et  al,  2023). Analisis  isi  (content  analysis)  digunakan  untuk
menguraikan  dan  mengkategorikan  data  yang telah  dikumpulkan,  sehingga  memungkinkan peneliti  untuk  mengidentifikasi  pola,  perbedaan, dan kesamaan dalam hukum pidana yang berlaku di  berbagai  yurisdiksi  (Herlambang,  Fernando,  & Rahmasari,  2022). Selain  itu,  pendekatan komparatif  digunakan  untuk  membandingkan hukum  pidana  yang  berlaku  di  beberapa  negara atau  wilayah  yang  memiliki  keragaman  dalam masalah  biodiversitas  dan  sektor  agraria.  Hal  ini membantu  dalam  pemahaman  yang  lebih mendalam tentang perbedaan pendekatan hukum dalam  melindungi  biodiversitas  di  berbagai konteks. Terakhir, pendekatan futuristik digunakan  untuk  merumuskan  pandangan  masa depan  tentang  bagaimana  hukum  pidana  dalam sektor  agraria  dapat  diperbaiki  atau  ditingkatkan untuk  menghadapi  tantangan  yang  akan  datang dalam  pelestarian  biodiversitas.  Ini  melibatkan pertimbangan tentang perubahan iklim, perubahan  teknologi,  dan  evolusi  tantangan hukum  yang  mungkin  timbul  di  masa  depan. Dengan  menggunakan  metode  penelitian  yang beragam  ini,  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  wawasan  yang  mendalam  tentang peran  hukum  pidana  dalam  melindungi biodiversitas  dalam  sektor  agraria  dan menghasilkan  rekomendasi  yang  berharga  untuk perbaikan atau pengembangan hukum yang lebih efektif  dalam  menghadapi  tantangan  pelestarian biodiversitas.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Dinamika Kejahatan Biodiversitas dalam Sektor Agraria
Pembangunan  dan  pelestarian  lingkungan hidup saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain,  baik  dalam  aspek  manfaat  maupun  dalam dampak  sampingan  yang  timbul.  Pemerintah Indonesia,  sebagai  otoritas  utama  dalam pengelolaan  lingkungan,  telah  berupaya  untuk meminimalisir  dampak  negatif  ini  guna menciptakan lingkungan yang sehat dan kondusif. Dalam  rangka  mencapai  tujuan  ini,  salah  satu langkah  yang  telah  diambil  adalah  dengan mengesahkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati dan  Ekosistemnya.  UU  ini  dirancang  untuk melindungi  sumber  daya  alam  dan  ekosistem  di Indonesia,  tetapi  dalam  praktiknya,  masih terdapat  tantangan  dalam  implementasi  dan efektivitasnya dalam menangani isu-isu lingkungan (Najemi, & Usman, 2018).
Ditambah  dinamika  kejahatan  terhadap biodiversitas  dalam  sektor  agraria  adalah  topik yang  sangat  kompleks  dan  multidimensi. Kejahatan terhadap biodiversitas, atau kerusakan terhadap  keanekaragaman  hayati,  sering  kali terjadi  dalam  konteks  sektor  agraria  yang mencakup  penggunaan  lahan  untuk  pertanian, perkebunan, dan kegiatan terkait lainnya.
Pertama,  salah  satu  bentuk  kejahatan terhadap  biodiversitas  dalam  sektor  agraria adalah  deforestasi  yang  tidak  terkendali. Deforestasi,  yang  seringkali  dilakukan  untuk
membuka  lahan  bagi  kegiatan  pertanian  atau perkebunan,  mengakibatkan  hilangnya  habitat bagi banyak spesies flora dan fauna (Paramudita, Hertati,  &  Syafrialdi,  2020).  Hal  ini  tidak  hanya mengurangi  keanekaragaman  hayati  tetapi  juga mengganggu keseimbangan ekosistem. Misalnya, penggundulan hutan di Amazon dan di Indonesia untuk perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan  penurunan  populasi  spesies tertentu  dan  mengganggu  rantai  makanan. Kedua,  penggunaan  pestisida  dan  bahan  kimia lain  dalam  pertanian  juga  berkontribusi  terhadap kerusakan  biodiversitas (Firmansyah, & Subowo, 2012).  Pestisida  yang  digunakan  untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman sering  kali  memiliki  efek  toksik  pada  organisme lain  yang  tidak  ditargetkan,  termasuk  serangga penyerbuk  seperti  lebah  dan  kupu-kupu.  Hal  ini dapat  mengurangi  populasi  serangga  penyerbuk yang  penting  untuk  reproduksi  banyak  tanaman dan  bunga,  serta  mengganggu  keseimbangan ekologis  (Hashimi,  Hashimi,  &  Ryan,  2020). Ketiga,  konversi  lahan  menjadi  area  pertanian sering  kali  menyebabkan  fragmentasi  habitat. Fragmentasi  ini  dapat  membatasi  pergerakan spesies  liar,  mengurangi  kesempatan  mereka untuk  mencari  makan,  berkembang  biak,  dan berinteraksi  dengan  spesies  lain,  yang  pada gilirannya  mengurangi  keanekaragaman  genetik dan  resiliensi  ekosistem  (Krauss  et  al,  2010). Analisis  mendalam  terhadap  dinamika  ini menunjukkan  bahwa  solusi  untuk  masalah  ini harus  bersifat  multidisiplin  dan  melibatkan
berbagai  pemangku  kepentingan.  Perlunya pendekatan  yang  lebih  berkelanjutan  dalam sektor  agraria,  seperti  praktik  pertanian berkelanjutan,  reboisasi,  dan  penggunaan pestisida  organik,  sangat  penting  untuk  menjaga biodiversitas.  Selain  itu,  kebijakan  dan  regulasi yang lebih ketat terhadap pembukaan lahan  dan penggunaan  bahan  kimia  di  sektor  pertanian dapat membantu dalam perlindungan biodiversitas.
Analisis  terhadap  dinamika  kejahatan terhadap  biodiversitas  dalam  sektor  agraria menyoroti  beberapa  aspek  penting  yang  harus diperhatikan.  Salah  satunya  adalah  dampak perubahan  iklim  yang  dipercepat  oleh  praktik agraria  yang  tidak  berkelanjutan.  Praktik-praktik seperti  deforestasi  untuk  pembukaan  lahan pertanian,  pembakaran  hutan  untuk  perkebunan, dan  penggunaan  bahan  kimia  berlebihan  dalam pertanian  konvensional  berkontribusi  signifikan terhadap  emisi  gas  rumah  kaca.  Deforestasi, misalnya,  mengurangi  kemampuan  hutan  untuk menyerap  karbon  dioksida  dari  atmosfer, sementara  pembakaran  hutan  secara  langsung melepaskan  sejumlah  besar  karbon  ke  udara. Selain itu, penggunaan pupuk kimia dan pestisida tidak hanya mencemari tanah dan air, tetapi juga menghasilkan  nitrous  oxide,  gas  rumah  kaca yang  sangat  kuat.  Akibatnya,  perubahan  iklim semakin cepat terjadi, menyebabkan suhu global meningkat,  pola  cuaca  menjadi  tidak  menentu, dan  frekuensi  serta  intensitas  bencana  alam meningkat. Praktik agraria yang tidak
berkelanjutan ini tidak hanya merusak lingkungan tetapi  juga  mengancam  keberlanjutan  produksi pangan  dan  kesejahteraan  masyarakat  yang bergantung pada sektor agraria. Perubahan iklim, seperti peningkatan suhu global, perubahan pola curah  hujan,  dan  kejadian  ekstrem  iklim, berdampak signifikan pada distribusi spesies dan ekosistem (Pecl et al, 2017). Spesies yang tidak mampu  beradaptasi  atau  bermigrasi  untuk menemukan  kondisi  yang  lebih  sesuai  menjadi rentan  dan  dapat  mengalami  penurunan  atau punah.  Oleh  karena  itu,  strategi  adaptasi terhadap  perubahan  iklim  harus  menjadi  bagian integral  dari  upaya  pelestarian  biodiversitas. Dalam  kajian  ini,  penting  untuk  menjelaskan kategori perbuatan kejahatan yang menjadi fokus, yaitu  kejahatan  lingkungan  yang  berdampak langsung  pada  biodiversitas  dalam  konteks agraria.  Kejahatan  lingkungan  ini  mencakup tindakan-tindakan  seperti  perambahan  hutan ilegal  untuk  membuka  lahan  pertanian, pembalakan  liar  untuk  perkebunan,  serta pembakaran  hutan  untuk  alih  fungsi  lahan. Tindakan-tindakan  ini  tidak  hanya  menyebabkan degradasi  lingkungan  tetapi  juga  mempercepat hilangnya  spesies  yang  tidak  dapat  beradaptasi dengan  cepat  terhadap  perubahan  drastis  di habitat mereka.
Dalam sektor agraria, aktivitas-aktivitas ilegal ini  sering  kali  didorong  oleh  kebutuhan  untuk memperluas  lahan  pertanian  atau  perkebunan, yang  pada  akhirnya  mengakibatkan  kerusakan besar  pada  ekosistem  alami  dan  mengancam
biodiversitas.  Misalnya,  pembukaan  lahan  untuk perkebunan  kelapa  sawit  sering  kali  melibatkan pembakaran  hutan,  yang  tidak  hanya  merusak habitat tetapi juga memicu perubahan iklim lokal. Kejahatan  agraria  seperti  ini  memperparah kerentanan spesies terhadap perubahan iklim dan degradasi habitat (Mawdsley, O’malley, & Ojima, 2009).
Selain  itu,  kehilangan  keanekaragaman genetik  dalam  tanaman  pertanian  juga  menjadi perhatian.  Praktik  penanaman  monokultur  yang luas  mengurangi  keanekaragaman  genetik tanaman,  membuatnya  lebih  rentan  terhadap penyakit dan perubahan lingkungan.
Menggunakan  varietas  tanaman  lokal  dan tradisional yang lebih tahan terhadap kondisi lokal dapat membantu
dalam
menjaga keanekaragaman  genetik  (van  Dooren,  2009). Pendidikan  dan  kesadaran  masyarakat  juga memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini.  Peningkatan  kesadaran  tentang  pentingnya biodiversitas  dan  dampak  negatif  praktik  agraria yang  tidak  berkelanjutan  dapat  membantu masyarakat  mengadopsi  teknik  pertanian  yang lebih  ramah  lingkungan.  Teknologi  dan  inovasi dalam  pertanian  berkelanjutan,  seperti  sistem irigasi  yang  efisien  dan  penggunaan  teknologi drone  untuk  pemantauan  tanaman,  dapat membantu  mengurangi  dampak  negatif  terhadap biodiversitas  (Librán-Embid  et  al,  2020).  Selain itu,  keterlibatan  sektor  swasta  dan  kebijakan pemerintah  sangat  penting  dalam  mendorong praktik  berkelanjutan.  Insentif  untuk  pertanian
berkelanjutan,  regulasi  yang  ketat  terhadap deforestasi,  dan  dukungan  untuk  riset  dan pengembangan dalam teknologi pertanian ramah lingkungan  dapat  mempercepat  transisi  ke pertanian  yang  lebih  berkelanjutan.  Kerjasama internasional  juga  menjadi  faktor  kunci  dalam mengatasi  masalah  kehilangan  biodiversitas  ini. Masalah ini bersifat global dan memerlukan solusi global. Kerjasama internasional, melalui perjanjian,  konvensi,  dan  kerjasama  riset,  dapat berperan  penting  dalam  mempromosikan tindakan  berkelanjutan  di  tingkat  global. Contohnya  adalah  Konvensi  Keanekaragaman Hayati  ( Convention  on  Biological  Diversity )  yang bertujuan  untuk  memajukan  upaya  pelestarian biodiversitas  secara  global  (Chandra,  &  Idrisova, 2011).
Pendekatan komprehensif yang melibatkan kebijakan,  teknologi,  pendidikan,  dan  kerjasama internasional  menjadi  kunci  dalam  mengatasi tantangan kejahatan terhadap biodiversitas dalam sektor  agraria.  Hal  ini  membutuhkan  komitmen dan  tindakan  bersama  dari  semua  pemangku kepentingan  untuk  mencapai  tujuan  pelestarian biodiversitas dan pembangunan berkelanjutan.
Beberapa  negara  telah  menunjukkan kemajuan  luar  biasa  dalam  melindungi biodiversitas  melalui  hukum  dan  kebijakan  yang mereka  adopsi.  Di  Kanada,  melalui Canada National Parks Act , taman nasional yang banyak dan  beragam  habitat  dilindungi,  menawarkan perlindungan bagi spesies seperti beruang, bison, dan serigala, dengan sanksi yang meliputi denda
dan  hukuman  penjara  untuk  pelanggaran  serius (Pascual  et  al,  2021).  China,  dengan Wildlife Protection  Law dan The  Judicial  Interpretation , melindungi  tumbuhan  dan  satwa  liar,  termasuk sanksi  berat  seperti  hukuman  penjara  minimal sepuluh  tahun  untuk  pembunuhan  spesies serangga  yang  dilindungi  (Fang  et  al,  2022). Norwegia  mengedepankan  perlindungan  semua mamalia  terestrial  dan  lainnya  melalui Nature Diversity  Act ,  dengan  penekanan  pada  spesies prioritas  (Daugstad,  2011).  Zimbabwe,  melalui Zimbabwe  National  Parks dan Wildlife  Act , menetapkan  area  konservasi  yang  luas  (Kock, 1996).  Tanzania,  dengan Wildlife  Conservation Act ,  mengalokasikan  sepertiga  wilayahnya  untuk konservasi, menerapkan penegakan hukum yang ketat.  Namibia,  salah  satu  negara  pertama  di Afrika yang memasukkan perlindungan lingkungan  ke  dalam  konstitusi,  menciptakan konservasi  komunal  (Gargallo,  2015).  Semua negara  ini  menunjukkan  pendekatan  unik  dan berkomitmen  dalam  melindungi  biodiversitas, meskipun  detail  spesifik  sanksi  tidak  selalu disebutkan dalam setiap kasus.
Dibandingkan  dengan  Indonesia,  yang memiliki  Undang-Undang  Konservasi  Sumber Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya  (UU No.  5 Tahun 1990), masih terdapat berbagai tantangan dalam  implementasinya.  Meskipun  undang- undang  ini  telah  mencakup  perlindungan terhadap  satwa  dan  tumbuhan  yang  dilindungi, penegakan hukum sering kali lemah  dan korupsi menjadi  hambatan  besar.  Berbeda  dengan
negara-negara  seperti  Kanada  dan  China  yang menerapkan  sanksi  berat  dan  memiliki  sistem penegakan  hukum  yang  lebih  efektif,  Indonesia perlu  memperkuat  penegakan  hukum  dan memastikan  bahwa  sanksi  yang  dijatuhkan memberikan  efek  jera  yang  nyata.  Selain  itu, Indonesia  dapat  belajar  dari  Namibia  dalam mengintegrasikan  perlindungan  lingkungan  ke dalam  konstitusi  dan  mengembangkan  model konservasi komunal yang melibatkan masyarakat lokal  secara  aktif.  Dengan  mempelajari  dan mengadopsi  praktik  terbaik  dari  negara-negara lain,  Indonesia  dapat  meningkatkan  efektivitas kebijakan  dan  hukum  dalam  melindungi biodiversitasnya.

## 2. Fungsi Hukum Pidana dalam Perlindungan Biodiversitas
Peran dan efektivitas hukum pidana dalam perlindungan biodiversitas menjadi sangat krusial mengingat  dinamika  kejahatan  biodiversitas dalam  sektor  agraria.  Menggunakan  teori kausalitas, manusia dapat memahami bagaimana tindakan  ilegal  di  sektor  agraria,  seperti deforestasi  untuk  pembukaan  lahan  pertanian, pembalakan  liar,  dan  pembakaran  hutan,  secara langsung  menyebabkan  kerusakan  lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati. Kejahatan-kejahatan  ini  merusak  habitat  alami, mengganggu  ekosistem,  dan  mempercepat punahnya spesies yang tidak mampu beradaptasi dengan cepat. Dalam konteks ini, teori kausalitas menunjukkan  hubungan  sebab-akibat  yang  jelas antara  praktik  agraria  yang  tidak  berkelanjutan
dan  penurunan  biodiversitas.  Peristiwa  pidana yang  timbul  dari  tindakan-tindakan  ini,  seperti perusakan  habitat  kritis  dan  perdagangan  satwa liar,  memperkuat  urgensi  peran  hukum  pidana dalam mengatasi masalah ini. Penegakan hukum pidana  yang  tegas  dapat  memberikan  efek  jera kepada pelaku kejahatan lingkungan, memastikan bahwa  mereka  bertanggung  jawab  atas kerusakan  yang  mereka  sebabkan.  Selain  itu, hukum pidana dapat berfungsi sebagai alat untuk mempromosikan praktik agraria yang berkelanjutan  dengan  menetapkan  standar  dan sanksi  yang  jelas  bagi  pelanggaran.  Efektivitas hukum  pidana  dalam  perlindungan  biodiversitas tergantung pada keberhasilan dalam mengidentifikasi,  menyelidiki,  dan  mengadili kejahatan lingkungan, serta koordinasi yang baik antara  berbagai  lembaga  penegak  hukum  dan pemerintahan.
Peran  hukum  pidana  dalam  perlindungan biodiversitas  adalah  sangat  penting  dan efektivitasnya  dapat  memiliki  dampak  signifikan dalam  pelestarian  keanekaragaman  hayati  (Li  et al,  2021).  Hukum  pidana  dapat  menawarkan kerangka  kerja  untuk  pencegahan,  penindakan, dan  pemberian  sanksi  terhadap  kegiatan  yang merusak  biodiversitas  (Rées,  2001).  Berikut adalah  beberapa  aspek  kunci  dalam  peran  dan efektivitas hukum pidana dalam konteks ini: a. Pencegahan dan Penindakan
Peran  hukum  pidana  dalam  perlindungan biodiversitas  sangat  penting  karena  memberikan kerangka  kerja  hukum  yang  dapat  mencegah,
menindak,  dan  memberikan  sanksi  terhadap tindakan  yang  merusak  keanekaragaman  hayati, terutama dalam sektor agraria. Salah satu aspek kunci  dari  peran  ini  adalah  dalam  pencegahan dan  penindakan  terhadap  tindakan  yang merugikan  biodiversitas  akibat  praktik  agraria yang tidak berkelanjutan. Misalnya, hukum pidana dapat  digunakan  untuk  mencegah  perambahan hutan  ilegal  yang  sering  dilakukan  untuk membuka  lahan  pertanian  atau  perkebunan.  Di banyak  negara,  ada  undang-undang  yang melarang  perambahan  hutan  ilegal  dan memberikan  sanksi  berat  bagi  pelaku  yang tertangkap.  Contoh  kasusnya  adalah  ketika individu  atau  kelompok  secara  ilegal  membuka hutan untuk ditanami kelapa sawit atau tanaman komersial  lainnya.  Hukum  pidana  yang  ketat memainkan  peran  penting  dalam  mengintimidasi pelaku  potensial  dan  mengurangi  tingkat deforestasi  ilegal.  Selain  itu,  hukum  pidana  juga dapat  digunakan  untuk  mengatasi  perdagangan kayu ilegal dan perusakan habitat alami. Sebagai contoh, Konvensi tentang Perdagangan Internasional  dalam  Satwa  Liar  yang  Terancam Punah  (CITES)  adalah  perjanjian  internasional yang  mengatur  perdagangan  spesies-spesies yang  terancam  punah  (Phelps  et  al,  2010). Negara-negara  yang  merupakan  anggota  CITES mengadopsi  undang-undang  pidana  untuk melaksanakan ketentuan perjanjian ini. Pelanggaran  terhadap  undang-undang  ini  dapat mengakibatkan  sanksi  pidana,  termasuk  denda besar atau penjara. Dalam hal perusakan habitat
yang  sering  terjadi  akibat  pembalakan  liar  di sektor agraria, hukum pidana juga dapat berperan penting.  Misalnya,  undang-undang  pidana  dapat melarang  pembalakan  liar  atau  penghancuran habitat alami yang penting bagi keanekaragaman hayati.  Ketika  individu  atau  perusahaan melanggar undang-undang ini dengan menebang hutan  secara  ilegal  atau  merusak  ekosistem penting untuk membuka lahan pertanian, mereka dapat  dituntut  secara  pidana.  Dengan  adanya hukum pidana yang ketat dan efektif, masyarakat memiliki  alat  hukum  yang  kuat  untuk  melindungi biodiversitas  di  sektor  agraria.  Dalam  hal  ini, hukum  pidana  berperan  sebagai  penjaga  dan penegak yang dapat mencegah tindakan merusak lingkungan  dan  menghukum  mereka  yang melanggar  undang-undang  tersebut.  Ini  adalah salah satu pilar penting dalam  upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan keberlanjutan praktik agraria di seluruh dunia (Phelps et al, 2010). b. Pemberian Sanksi
Pemberian  sanksi  dalam  kerangka  hukum pidana  memegang  peran  sentral  dalam melindungi biodiversitas. Hukum pidana menyediakan  mekanisme  untuk  menghukum pelaku  yang  terbukti  melakukan  tindakan  yang merusak  keanekaragaman  hayati  (Bragadóttir, 2023).  Sanksi  ini  mencakup  berbagai  bentuk, seperti  denda,  penjara,  atau  kadang-kadang kedua-duanya, dan bertujuan  untuk menciptakan efek  jera  serta  memberikan  sinyal  bahwa tindakan  tersebut  tidak  dapat  diterima  dalam masyarakat.  Peran  hukum  pidana  dalam
perlindungan biodiversitas sangat penting karena memberikan  kerangka  kerja  hukum  yang  dapat mencegah,  menindak,  dan  memberikan  sanksi terhadap tindakan yang merusak keanekaragaman  hayati,  terutama  dalam  sektor agraria.  Salah  satu  aspek  kunci  dari  peran  ini adalah  dalam  pencegahan  dan  penindakan terhadap  tindakan  yang  merugikan  biodiversitas akibat  praktik  agraria  yang  tidak  berkelanjutan. Misalnya,  hukum  pidana  dapat  digunakan  untuk mencegah  perambahan  hutan  ilegal  yang  sering dilakukan  untuk  membuka  lahan  pertanian  atau perkebunan.  Di  banyak  negara,  ada  undang- undang yang melarang  perambahan  hutan ilegal dan  memberikan  sanksi  berat  bagi  pelaku  yang tertangkap.  Sebagai  contoh,  dalam  kasus perambahan  hutan  ilegal  untuk  perkebunan kelapa  sawit,  pelaku  yang  tertangkap  dapat dikenai  sanksi  pidana  berupa  denda  besar dan/atau  penjara.  Denda  tersebut  dapat mencakup  jumlah  yang  signifikan  untuk menghukum  pelaku  dan  mengurangi  insentif ekonomi  untuk  melakukan  perambahan  ilegal. Selain  itu,  ancaman  penjara  dapat  menjadi deterrensi  yang  kuat,  karena  dapat  mengancam kebebasan  individu  yang  terlibat  dalam  tindakan tersebut.  Pada  tingkat  internasional,  Konvensi tentang Perdagangan Internasional dalam Satwa Liar  yang  Terancam  Punah  (CITES)  juga menyediakan kerangka hukum yang memungkinkan negara-negara anggota memberlakukan sanksi pidana terhadap pelanggaran  perjanjian  ini.  Ini  mencakup  sanksi
yang  dapat  diberlakukan  terhadap  individu  atau perusahaan  yang  terlibat  dalam  perdagangan spesies  yang  terancam  punah  tanpa  izin  yang sesuai.  Dalam  hal  perusakan  habitat,  undang- undang  pidana  juga  dapat  memberikan  sanksi kepada  mereka  yang  melakukan  tindakan merusak  lingkungan.  Misalnya,  pembalakan  liar yang  merusak  hutan  primer  dan  mengancam ekosistem  penting  dapat  dikenai  denda  yang signifikan  untuk  mengganti  kerusakan  yang disebabkan  atau  untuk  mendukung  upaya restorasi,  serta  ancaman  penjara  bagi  pelaku yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Pemberian  sanksi  pidana  ini  bukan  hanya  untuk membalas  tindakan  yang  merusak,  tetapi  juga untuk  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku  dan masyarakat  secara  umum.  Dengan  adanya sanksi  yang  tegas,  masyarakat  menjadi  lebih sadar  akan  pentingnya  melindungi  biodiversitas dan akan berpikir dua kali sebelum terlibat dalam tindakan  yang  dapat  merusak  alam.  Dalam konteks sektor agraria, penerapan hukum pidana yang  ketat  dapat  mencegah  tindakan-tindakan seperti  pembakaran  hutan  untuk  pembukaan lahan  baru,  penggunaan  bahan  kimia  yang merusak  lingkungan,  dan  pembalakan  liar. Dengan  demikian,  pemberian  sanksi  dalam kerangka  hukum  pidana  adalah  salah  satu  cara efektif  untuk  menjaga  keanekaragaman  hayati dan melindungi lingkungan hidup. Ini memastikan bahwa  praktik  agraria  dilakukan  secara berkelanjutan,  mengurangi  dampak  negatif terhadap  biodiversitas,  dan  mendukung  upaya
konservasi  di  tingkat  nasional  dan  internasional. Karakteristik yang membedakan antara ancaman sanksi  pidana  dengan  sanksi  hukum  lainnya, seperti  sanksi  administratif  atau  perdata,  terletak pada beberapa aspek utama:

## 1) Efek Jera
Sanksi  pidana,  seperti  penjara  dan  denda besar,  memiliki  efek  jera  yang  lebih  kuat dibandingkan  sanksi  administratif  (seperti peringatan atau penalti kecil) atau sanksi perdata (seperti  ganti  rugi).  Ancaman  kehilangan kebebasan  pribadi  melalui  hukuman  penjara memberikan tekanan psikologis yang lebih besar kepada  pelaku,  mendorong  mereka  untuk  tidak mengulangi perbuatan tersebut.
2) Stigma Sosial
Sanksi  pidana  membawa  stigma  sosial yang  signifikan.  Pelaku  yang  dihukum  pidana sering  kali  menghadapi  dampak  sosial  yang berat,  seperti  kehilangan  reputasi  dan  peluang kerja, yang tidak sekeras dampaknya dibandingkan  dengan  pelanggaran  yang  hanya dikenai sanksi administratif atau perdata.
3) Penegakan dan Kepastian Hukum
Hukum pidana memberikan kerangka kerja yang  lebih  tegas  dan  pasti  dalam  penegakan hukum.  Proses  pidana  yang  melibatkan penyelidikan,  penuntutan,  dan  pengadilan memberikan  jaminan  bahwa  pelanggaran  tidak akan  diabaikan.  Sebaliknya,  sanksi  administratif atau perdata mungkin lebih mudah dinegosiasikan atau diabaikan.
4) Perlindungan  Publik  Hukum  pidana  bertujuan melindungi  kepentingan  publik  secara  lebih luas.
Pelanggaran yang merusak lingkungan dan biodiversitas  adalah  ancaman  bagi  masyarakat luas,  dan  hukum  pidana  menegaskan  bahwa pelanggaran tersebut tidak dapat diterima karena merugikan kepentingan umum.
Peran  hukum  pidana  dalam  perlindungan biodiversitas  sangat  penting  karena  memberikan kerangka  kerja  hukum  yang  dapat  mencegah, menindak,  dan  memberikan  sanksi  terhadap tindakan  yang  merusak  keanekaragaman  hayati, terutama dalam sektor agraria. Salah satu aspek kunci  dari  peran  ini  adalah  dalam  pencegahan dan  penindakan  terhadap  tindakan  yang merugikan  biodiversitas  akibat  praktik  agraria yang tidak berkelanjutan. Misalnya, hukum pidana dapat  digunakan  untuk  mencegah  perambahan hutan  ilegal  yang  sering  dilakukan  untuk membuka  lahan  pertanian  atau  perkebunan.  Di banyak  negara,  ada  undang-undang  yang melarang  perambahan  hutan  ilegal  dan memberikan  sanksi  berat  bagi  pelaku  yang tertangkap.  Dalam  konteks  sektor  agraria, penerapan  hukum  pidana  yang  ketat  dapat mencegah tindakan-tindakan seperti pembakaran hutan untuk pembukaan lahan baru, penggunaan bahan  kimia  yang  merusak  lingkungan,  dan pembalakan  liar.  Dengan  demikian,  pemberian sanksi  dalam  kerangka  hukum  pidana  adalah salah  satu  cara  efektif  untuk  menjaga keanekaragaman hayati dan melindungi
lingkungan  hidup.  Ini  memastikan  bahwa  praktik agraria dilakukan secara berkelanjutan, mengurangi dampak negatif terhadap biodiversitas,  dan  mendukung  upaya  konservasi di tingkat nasional dan internasional.
c. Perlindungan Spesies dan Habitat
Hukum  pidana  memainkan  peran  penting dalam  perlindungan  spesies  dan  habitat  di seluruh  dunia.  Melalui  kerangka  hukum  ini, pemerintah memiliki wewenang untuk mengambil langkah-langkah  konkrit  dalam  pelestarian keanekaragaman  hayati  (Snape,  1997).  Salah satu  langkah  utama  yang  dapat  diambil  melalui hukum pidana adalah penetapan dan perlindungan  area  konservasi.  Pemerintah  dapat mengidentifikasi  dan  mendeklarasikan  kawasan konservasi  yang  memiliki  nilai  ekologis  yang tinggi,  seperti  taman  nasional,  cagar  alam,  atau hutan  lindung.  Undang-undang  pidana  dapat diterapkan  untuk  melarang  aktivitas  yang merusak di dalam atau di sekitar area konservasi ini. Contohnya adalah melarang perburuan ilegal, pertambangan  ilegal,  atau  perusakan  habitat alami  yang  ada  di  dalam  kawasan  konservasi. Perlindungan spesies yang terancam punah juga telah diatur melalui hukum pidana. Hukum Pidana dapat  melarang  perburuan,  penangkapan,  atau perdagangan spesies yang terancam punah atau dilindungi.  Contoh  kasusnya  adalah  ketika individu  atau  organisasi  terlibat  dalam perdagangan  gading  gajah,  yang  merupakan spesies  yang  dilindungi.  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1990
menetapkan  sanksi  pidana  terhadap  penjualan gading gajah. Pasal 21 ayat (1) dan (2) melarang tindakan  seperti  menangkap,  membunuh, memiliki,  mengangkut,  dan  memperdagangkan satwa  yang  dilindungi,  termasuk  gajah  dan gadingnya.  Pelanggaran  terhadap  pasal  ini dihukum  dengan  penjara  maksimal  5  tahun dan/atau  denda  hingga  Rp  100.000.000,00, berdasarkan Pasal 40 ayat (2). Tindak pidana ini dikategorikan  sebagai  kejahatan  menurut  Pasal 40  ayat  (5),  menegaskan  bahwa  pelanggaran tersebut  dianggap  serius  oleh  hukum  Indonesia. Penilaian terhadap sanksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun 1990, khususnya terkait penjualan gading gajah,  memerlukan  analisis  yang  komprehensif untuk menentukan apakah sanksi tersebut cukup menimbulkan efek jera. Pasal 21 ayat (1) dan (2) melarang tindakan seperti menangkap, membunuh, memiliki, mengangkut, dan memperdagangkan  satwa  yang  dilindungi, termasuk  gajah  dan  gadingnya.  Pelanggaran terhadap  pasal  ini  dihukum  dengan  penjara maksimal  5  tahun  dan/atau  denda  hingga  Rp 100.000.000,00,  berdasarkan  Pasal  40  ayat  (2). Meskipun hukum ini menunjukkan niat yang kuat untuk  melindungi  satwa  yang  dilindungi, efektivitasnya dalam menimbulkan efek jera dapat dipertanyakan.  Pertama,  tingkat  kepatuhan  dan penegakan  hukum  memainkan  peran  penting. Jika  penegakan  hukum  lemah  atau  korupsi merajalela,  sanksi  tersebut  mungkin  tidak  cukup menimbulkan  efek  jera.  Kedua,  perbandingan
antara  denda  yang  dikenakan  dan  potensi keuntungan dari perdagangan gading gajah perlu dipertimbangkan.  Jika  denda  maksimum  Rp 100.000.000,00 tidak sebanding dengan keuntungan  yang  bisa  diperoleh  dari  penjualan gading  di  pasar  gelap,  maka  hukuman  ini mungkin  tidak  efektif  dalam  menghalangi  pelaku potensial. Oleh karena itu, meskipun sanksi yang ada  sudah  menunjukkan  langkah  yang  baik, peningkatan  dalam  hal  penegakan  hukum  dan penyesuaian  besaran  denda  agar  sebanding dengan  potensi  keuntungan  ilegal  mungkin diperlukan  untuk  meningkatkan  efek  jera  dan melindungi  biodiversitas  secara  lebih  efektif. Dengan  mengenakan  sanksi  pidana,  pemerintah dapat menekan perdagangan ilegal tersebut  dan memberikan  perlindungan  hukum  yang  kuat kepada spesies yang terancam punah. Selain itu, hukum  pidana  juga  dapat  digunakan  untuk mengatur aktivitas yang diperbolehkan di habitat- habitat  kritis.  Misalnya,  hukum  pidana  dapat membatasi aktivitas pertanian atau pembangunan di daerah rawa yang penting bagi keanekaragaman  hayati.  Ini  membantu  dalam menjaga  ekosistem  yang  rentan  dan  mencegah kerusakan  yang  dapat  memengaruhi  spesies yang  tinggal  di  sana.  Dengan  adanya  kerangka hukum  pidana  yang  kuat,  pemerintah  memiliki alat  yang  efektif  untuk  melindungi  spesies  dan habitat  yang  penting  bagi  keanekaragaman hayati. Perlindungan ini tidak hanya menguntungkan  alam,  tetapi  juga  manusia, karena  keberlanjutan  ekosistem  adalah  kunci
untuk  menjaga  keseimbangan  lingkungan  dan penyediaan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia.
d. Penegakan Hukum Internasional Hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan perjanjian internasional yang berkaitan dengan perlindungan biodiversitas, seperti Konvensi tentang Perdagangan  Internasional  dalam  Satwa  Liar yang  Terancam  Punah  (CITES).  CITES  adalah salah  satu  contoh  perjanjian  internasional  yang mengatur  perdagangan  spesies-spesies  hewan dan  tumbuhan  yang  terancam  punah  atau dilindungi (CITES, 2023). Dalam konteks CITES, hukum  pidana  dapat  digunakan  oleh  negara- negara  anggota  untuk  menghukum  pelaku  yang terlibat  dalam  perdagangan  ilegal  spesies  yang dilindungi.  Pemerintah  dapat  mengadopsi undang-undang  pidana  yang  khusus  untuk melaksanakan ketentuan CITES dan memberikan sanksi  kepada  individu  atau  perusahaan  yang terlibat  dalam  perdagangan  ilegal  ini.  Contoh konkret  adalah  ketika  seseorang  mencoba  untuk menyelundupkan  kulit  harimau  yang  dilindungi melalui  perbatasan  internasional  tanpa  izin  atau dokumen yang sah sesuai dengan CITES. Dalam hal  ini,  hukum  pidana  dapat  diterapkan  untuk menghukum  pelaku  dengan  denda  besar  atau penjara.  Selain  itu,  hukum  pidana  juga  dapat digunakan  untuk  menghukum  pelanggaran terhadap  perjanjian  internasional  lainnya  yang berkaitan  dengan  perlindungan  biodiversitas. Contohnya  adalah  ketika  sebuah  negara
melanggar perjanjian internasional yang mengatur  penggunaan  lahan  atau  eksploitasi sumber  daya  alam  yang  dapat  merusak  habitat dan  spesies  yang  terancam  punah.  Dengan adanya  kerangka  hukum  pidana  yang memungkinkan penegakan perjanjian internasional, negara-negara dapat bekerja sama untuk  melindungi  biodiversitas  secara  global.  Ini membantu  dalam  mengatasi  tantangan  lintas batas dan memastikan bahwa perdagangan ilegal atau tindakan merusak terhadap keanekaragaman  hayati  dapat  dicegah  dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

## 3. Menuju Penegakan Hukum yang Lebih
Efektif: Strategi dan Rekomendasi
Pengelolaan  agraria  yang  bertanggung jawab  merupakan  kunci  penting  dalam  upaya perlindungan  biodiversitas  (Wright,  Lake,  & Dolman,  2012).  Agraria,  yang  berkaitan  dengan penggunaan  dan  pengelolaan  tanah,  memiliki peran  langsung  dan  signifikan  dalam  pelestarian habitat  alami  serta  spesies  yang  hidup  di dalamnya  (Gonthier  et  al,  2014).  Berikut  ini adalah  strategi  dan  rekomendasi  untuk mengintegrasikan  aspek  agraria  dalam  upaya penegakan  hukum  yang  lebih  efektif  dalam perlindungan biodiversitas:
a. Reformasi Kebijakan Agraria untuk Konservasi Biodiversitas
Reformasi kebijakan agraria yang mencakup pembatasan konversi hutan, perlindungan  area  berkeanekaragaman  hayati tinggi,  pengembangan  sistem  zonasi,  pemberian
insentif  ekonomi,  dan  kolaborasi  dengan pemangku  kepentingan  adalah  langkah  penting dalam  menjaga  keanekaragaman  hayati  dan ekosistem alam. Salah satu langkah kunci adalah membatasi  konversi  hutan  menjadi  lahan pertanian atau perkebunan dengan mengidentifikasi  daerah-daerah  yang  memiliki keanekaragaman  hayati  tinggi  dan  melarang konversi hutan di daerah tersebut. Hutan-hutan ini berperan  sebagai  habitat  alami  bagi  berbagai spesies  flora  dan  fauna,  sehingga  harus  dijaga dan  dilestarikan.  Selain  itu,  reformasi  ini  juga harus  mencakup  pengakuan  dan  perlindungan area  yang  memiliki  keanekaragaman  hayati tinggi,  seperti  taman  nasional,  cagar  alam,  atau hutan  lindung.  Melalui  perlindungan  hukum  dan fisik, area-area ini harus dijaga dari aktivitas yang dapat  merusak  biodiversitas,  seperti  penjarahan kayu  atau  perburuan  ilegal.  Dalam  rangka pengaturan  penggunaan  lahan  yang  lebih berkelanjutan, perlu dikembangkan sistem zonasi yang  memisahkan  area  untuk  berbagai keperluan,  seperti  pertanian,  pemukiman,  dan konservasi.  Daerah  dengan  keanekaragaman hayati  tinggi  harus  ditempatkan  dalam  zona konservasi  yang  ketat,  sementara  area  untuk pertanian  atau  pemukiman  harus  terbatas  dan diatur  dengan  ketat  (Gurran,  Gilbert,  &  Phibbs, 2015)  Dalam  konteks  hukum,  perlindungan keanekaragaman hayati dapat dipandu oleh teori hukum  pembangunan  yang  dikemukakan  oleh Mochtar  Kusumaatmadja.  Teori  ini  menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat
untuk  mengatur  masyarakat  tetapi  juga  sebagai sarana  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu implementasi dari teori  ini  adalah  melalui  pengaturan  yang  ketat terhadap konversi hutan menjadi lahan pertanian atau  perkebunan.  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya,  misalnya,  dapat diperkuat  dengan  peraturan  tambahan  yang secara  spesifik  melarang  konversi  hutan  di daerah dengan keanekaragaman hayati tinggi. Ini perlu  diiringi  dengan  penegakan  hukum  yang efektif, termasuk sanksi pidana bagi pelanggaran, untuk  memastikan  kepatuhan.  Perlindungan hukum  dan  fisik  terhadap  area  yang  memiliki keanekaragaman  hayati  tinggi  juga  harus ditegaskan  dalam  undang-undang.  Misalnya, melalui  peraturan  yang  melarang  aktivitas  yang merusak  di  taman  nasional,  cagar  alam,  atau hutan  lindung,  dan  memastikan  adanya  patroli rutin serta pemantauan untuk mencegah aktivitas ilegal  seperti  penjarahan  kayu  atau  perburuan ilegal.  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan  juga  dapat  diperkuat  dengan peraturan yang lebih detail mengenai perlindungan kawasan konservasi. Sistem zonasi yang memisahkan area untuk berbagai keperluan dapat  diterapkan  melalui  peraturan  daerah  yang sesuai  dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW).  Daerah  yang  diidentifikasi  sebagai memiliki  keanekaragaman  hayati  tinggi  harus dimasukkan  ke  dalam  zona  konservasi  yang ketat,  yang  diatur  oleh  hukum  untuk  mencegah
konversi  atau  pembangunan  yang  merusak. Peraturan  zonasi  ini  harus  disusun  dengan mempertimbangkan  masukan  dari  berbagai pemangku  kepentingan,  termasuk  ilmuwan, pengelola  kawasan  konservasi,  dan  masyarakat lokal. Pada titik ini, keterpaduan kebijakan antara Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan (KLHK)  serta  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (ATR/BPN) menjadi sangat krusial dalam upaya perlindungan keanekaragaman  hayati  dan  pengelolaan  lahan yang  berkelanjutan.  Kolaborasi  yang  efektif antara  kedua  kementerian  ini  diperlukan  untuk menciptakan  sinergi  dalam  regulasi  dan implementasi  kebijakan  yang  berhubungan dengan konservasi hutan dan penggunaan lahan. Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan bertanggung  jawab  atas  pengelolaan  kawasan hutan, termasuk taman nasional, cagar alam, dan hutan  lindung,  yang  merupakan  habitat  penting bagi banyak spesies flora dan fauna. Di sisi lain, Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengatur perencanaan dan penggunaan  lahan  di  luar  kawasan  hutan,  yang mencakup  lahan  pertanian,  perkebunan,  dan pemukiman.  Keterpaduan  kebijakan  diperlukan untuk  memastikan  bahwa  area  dengan keanekaragaman hayati tinggi yang berada di luar kawasan  hutan  juga  mendapatkan  perlindungan yang  memadai  melalui  perencanaan  tata  ruang yang  berkelanjutan.  Kedua  kementerian  perlu berkoordinasi  dalam  penyusunan  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  yang  memasukkan
prinsip-prinsip konservasi keanekaragaman hayati.  Zonasi  yang  memisahkan  area  untuk konservasi,  pertanian,  dan  pemukiman  harus dirancang secara komprehensif dengan mempertimbangkan data ekologis dan lingkungan.  Daerah  dengan  keanekaragaman hayati  tinggi  harus  ditempatkan  dalam  zona konservasi  yang  ketat,  yang  diatur  oleh  hukum untuk  mencegah  konversi  atau  pembangunan yang  merusak.  Penegakan  hukum  yang  kuat memerlukan  koordinasi  antara  aparat  penegak hukum  dari  KLHK  dan  ATR/BPN  untuk memastikan bahwa aturan yang ada diimplementasikan secara efektif dan pelanggaran  terhadap  peraturan  lingkungan  dan tata ruang  dapat ditindak dengan tegas. Dengan demikian,  sinergi  antara  KLHK  dan  ATR/BPN sangat  penting  untuk  mencapai  tujuan perlindungan  keanekaragaman  hayati  dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan.
b. Pengelolaan Lahan Berkelanjutan
Pengelolaan  lahan  berkelanjutan  adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan  penggunaan  lahan  sambil menjaga  keseimbangan  ekologis,  sosial,  dan ekonomi.  Ini  melibatkan  serangkaian  praktik  dan kebijakan yang memastikan bahwa sumber daya alam  dimanfaatkan  secara  efisien  dan bertanggung  jawab,  tanpa  mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Salah satu aspek utama dari pengelolaan lahan berkelanjutan  adalah  perencanaan  tata  ruang
yang  baik,  yang  melibatkan  identifikasi  dan pemetaan  area  dengan  keanekaragaman  hayati tinggi,  kawasan  konservasi,  lahan  pertanian, pemukiman,  dan  area  lain  sesuai  fungsinya. Pengelolaan  lahan  berkelanjutan  adalah  kunci dalam  menjaga  keanekaragaman  hayati  dan lingkungan yang sehat. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan ini  adalah mendorong praktik pertanian  berkelanjutan  yang  ramah  lingkungan. Salah satu contoh  praktik ini adalah  agroforestri, yang  menggabungkan  keanekaragaman  hayati dalam  sistem  pertanian  (Fahad  et  al,  2022). Dalam  agroforestri,  tanaman  pohon  ditanam bersamaan  dengan  tanaman  pertanian  untuk memberikan  perlindungan  dari  erosi  tanah, meningkatkan  kualitas  tanah,  dan  mendukung keberlanjutan  ekosistem.  Hal  ini  membantu menjaga keanekaragaman hayati dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.  Selain  itu,  pengelolaan  lahan berkelanjutan juga berarti mengurangi penggunaan  pestisida  dan  bahan  kimia berbahaya  bagi  lingkungan.  Penggunaan berlebihan  dari  zat-zat  ini  dapat  merusak ekosistem,  termasuk  populasi  serangga  yang penting  untuk  penyerbukan  tanaman.  Sebagai alternatif, metode pengendalian hama yang lebih ramah  lingkungan,  seperti  penggunaan  predator alami  atau  teknik  pertanian  organik,  dapat diterapkan.  Hal  ini  membantu  menjaga keseimbangan  ekosistem  dan  meminimalkan dampak  negatif  terhadap  keanekaragaman hayati.  Pengelolaan  lahan  berkelanjutan  bukan
hanya  tentang  memenuhi  kebutuhan  pertanian, tetapi  juga  tentang  menjaga  keseimbangan ekologi dan pelestarian lingkungan alam. Dengan menerapkan  praktik  pertanian  berkelanjutan  dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, kita  dapat  melindungi  keanekaragaman  hayati sambil  mendukung  ketahanan  pangan  yang berkelanjutan.
c. Penegakan  Hukum  Terhadap  Penggunaan Lahan Ilegal
Penegakan  hukum  terhadap  penggunaan lahan  ilegal  adalah  langkah  yang  krusial  dalam melindungi keanekaragaman hayati dan memastikan penggunaan lahan yang berkelanjutan.  Salah  satu  pendekatan  efektif dalam  penegakan  hukum  ini  adalah  dengan memperketat  pengawasan  dan  mengadopsi teknologi canggih, seperti pemetaan satelit, untuk memonitor dan mendeteksi aktivitas penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan aturan (Wang et al,  2017).  Pemetaan  satelit  memungkinkan pemantauan  yang  akurat  dan  real-time  atas perubahan  penggunaan lahan. Dengan teknologi ini,  petugas  penegak  hukum  dapat  dengan mudah  mengidentifikasi  penebangan  hutan  liar, perubahan  penggunaan  lahan  yang  tidak  sah, atau  konversi  lahan  hutan  menjadi  lahan pertanian  tanpa  izin.  Data  yang  dikumpulkan melalui  pemetaan  satelit  dapat  digunakan sebagai bukti dalam pengadilan dan memperkuat penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran.  Selain itu,  penting  juga  untuk  meningkatkan  kerjasama antara  pihak  berwenang,  pemerintah,  dan
lembaga pengawas lingkungan dalam mengawasi penggunaan  lahan.  Ini  mencakup  pelatihan petugas penegak hukum untuk mengenali tanda- tanda pelanggaran dan memberikan mereka  alat yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tegas.  Sanksi  yang  tegas  dan  efektif  juga  harus diterapkan  terhadap  pelaku  penggunaan  lahan ilegal.  Hal  ini  mencakup  denda  yang  signifikan, konfiskasi  aset  yang  digunakan  dalam pelanggaran, atau penuntutan hukum yang dapat mengakibatkan  hukuman  penjara  bagi  pelaku. Sanksi  yang  tegas  dapat  menjadi  faktor penghambat yang kuat bagi individu  atau entitas yang  ingin  melanggar  peraturan  penggunaan lahan.  Dengan  memperketat  penegakan  hukum terhadap  penggunaan  lahan  ilegal  dan menggabungkan  teknologi  pemantauan  yang canggih,  kita  dapat  melindungi  keanekaragaman hayati  dan  memastikan  bahwa  lahan  digunakan secara  berkelanjutan  sesuai  dengan  peraturan yang  berlaku.  Ini  adalah  langkah  penting  dalam upaya  untuk  melestarikan  alam  dan  mencegah kerusakan lingkungan.
d. Perlindungan Hak Masyarakat Lokal dan Adat Perlindungan  hak  masyarakat  lokal  dan masyarakat  adat  atas  tanah  dan  sumber  daya alam  adalah  prinsip  penting  dalam  menjaga keanekaragaman  hayati  dan  menjalankan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya
sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Masyarakat  adat sering  kali  memiliki  pengetahuan  mendalam tentang  ekosistem  lokal  dan  praktik  pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, yang telah teruji  selama  berabad-abad.  Pengakuan  hukum terhadap  hak-hak  mereka  memastikan  bahwa mereka  dapat  terus  melestarikan  tanah  dan sumber  daya  alam  dengan  cara  yang  menjaga keanekaragaman  hayati  dan  ekosistem  yang sehat.  Masyarakat  lokal  dan  masyarakat  adat seringkali  memiliki  pengetahuan  tradisional  yang sangat berharga tentang ekosistem setempat dan cara-cara berkelanjutan dalam memanfaatkannya (Garnett et al, 2018). Penting untuk mengakui dan melindungi  hak-hak  mereka  terhadap  tanah  dan sumber daya alam yang mereka gunakan secara tradisional. Ini dapat mencakup hak kepemilikan, hak  akses,  dan  hak  pengambilan  keputusan terkait  sumber  daya  alam  yang  ada  di  wilayah mereka.  Perlindungan  ini  tidak  hanya  berfungsi untuk  menjaga  kesejahteraan  masyarakat  lokal dan masyarakat adat, tetapi juga sebagai strategi untuk  melestarikan  keanekaragaman  hayati. Selain  mengakui  hak-hak  mereka,  penting  juga untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan lahan dan  konservasi  biodiversitas.  Ini  dapat  dilakukan melalui  konsultasi,  partisipasi  aktif  dalam perencanaan  penggunaan  lahan,  dan  pemberian wewenang  kepada  masyarakat  lokal  untuk mengelola sumber daya alam di wilayah mereka.
Dengan  melibatkan  mereka,  kita  dapat memanfaatkan  pengetahuan  tradisional  mereka untuk  mendukung  praktik  berkelanjutan  dan menjaga  ekosistem  yang  lebih  seimbang. Pendekatan ini tidak hanya memberikan manfaat sosial  dan  budaya  kepada  masyarakat  lokal  dan masyarakat  adat,  tetapi  juga  berkontribusi  positif terhadap  pelestarian  keanekaragaman  hayati. Dengan  menjaga  hubungan  harmonis  antara manusia  dan  alam,  kita  dapat  mencapai  tujuan konservasi  biodiversitas  sambil  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  lokal  dan  masyarakat adat.
e. Pendidikan  dan  Kesadaran  Publik  tentang Biodiversitas dan Agraria
Pendidikan  dan  kesadaran  publik  tentang biodiversitas  dan  pengelolaan  lahan  yang berkelanjutan adalah kunci dalam upaya menjaga keanekaragaman  hayati  dan  mencapai  tujuan pelestarian lingkungan. Melalui berbagai program pendidikan dan kampanye kesadaran, masyarakat dapat memperlihatkan hubungan erat antara pengelolaan lahan yang berkelanjutan dan perlindungan  biodiversitas  (Solh  et  al,  2003). Salah  satu  aspek  penting  dari  pendidikan  ini adalah  mengedukasi  masyarakat  tentang pentingnya  ekosistem  dan  bagaimana  praktik pengelolaan  lahan  yang  buruk  dapat  merusak keanekaragaman  hayati.  Program  ini  harus mencakup informasi tentang peran penting hutan, lahan  basah,  dan  ekosistem  lainnya  dalam menjaga  keseimbangan  lingkungan.  Selain  itu, harus  ditekankan  bahwa  praktik-praktik  seperti
deforestasi,  pertanian  yang  merusak,  atau pembangunan  yang  tidak  terkendali  dapat membahayakan  kehidupan  flora  dan  fauna. Penting  juga  untuk  mengajak  masyarakat  umum untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  praktik pengelolaan  lahan  yang  mendukung  pelestarian biodiversitas. Ini dapat melibatkan mereka dalam penanaman  pohon,  kampanye  pengurangan sampah, atau kegiatan ekowisata yang bertujuan untuk  memberikan  pendapatan  tambahan  bagi masyarakat  lokal  sambil  menjaga  lingkungan alam.  Selain  itu,  penggunaan  media  sosial, seminar,  workshop,  dan  pameran  adalah  alat yang  efektif  dalam  meningkatkan  kesadaran publik tentang masalah ini. Kampanye kesadaran dapat menggugah rasa tanggung jawab terhadap lingkungan  dan  memotivasi  individu  untuk mengambil  tindakan  positif  dalam  mendukung pelestarian  biodiversitas.  Dengan  mengedukasi masyarakat dan melibatkan mereka dalam praktik pengelolaan lahan yang berkelanjutan, kita dapat menciptakan kesadaran yang lebih besar tentang perlindungan  biodiversitas  dan  pentingnya menjaga  keseimbangan  ekosistem.  Ini  adalah langkah penting dalam menjaga keanekaragaman hayati untuk generasi mendatang.
f. Kerjasama Lintas Sektor
Kerjasama lintas sektor antara agraria dan lingkungan  merupakan  pilar  utama  dalam menjaga  keseimbangan  antara  keberlanjutan pertanian  dan  pelestarian  biodiversitas.  Dalam upaya  mencapai  tujuan  tersebut,  sejumlah langkah strategis perlu diterapkan. Pertama, perlu
dilakukan  koordinasi  yang  erat antara departemen  atau  lembaga  pemerintah  yang mengawasi  sektor  agraria  dan  lingkungan (Scherr,  &  McNeely,  2007).  Pembentukan  tim kerja  bersama  atau  forum  dialog  dapat  menjadi wadah  yang  efektif  untuk  pertukaran  informasi dan  koordinasi  kebijakan  yang  efisien.  Kedua, pemerintah  perlu  mengembangkan  kebijakan agraria  yang  holistik  dan  selaras  dengan  tujuan konservasi  biodiversitas.  Hal  ini  mencakup pengakuan terhadap pentingnya mempertimbangkan  keanekaragaman  hayati dalam  perencanaan  penggunaan  lahan  dan pembangunan  infrastruktur.  Kebijakan  tersebut juga  harus  mendorong  praktik  pertanian berkelanjutan  yang  mendukung  pelestarian lingkungan.  Selanjutnya,  pemerintah  dapat memberikan  insentif  ekonomi  kepada  sektor agraria  yang  berperan  aktif  dalam  pelestarian biodiversitas. Program subsidi atau penghargaan bagi  praktik-praktik  berkelanjutan,  seperti penggunaan  teknik  pertanian  yang  ramah lingkungan,  dapat  mendorong  perubahan  positif dalam  sektor  ini.  Peran  swasta  juga  sangat penting  dalam  kerjasama  lintas  sektor  ini. Perusahaan  pertanian  dan  industri  terkait  harus berkomitmen  untuk  mematuhi  praktik-praktik berkelanjutan  dan  bertanggung  jawab  atas dampak  lingkungan  yang  dihasilkan  oleh operasional  mereka.  Kemitraan  antara  sektor swasta dan organisasi lingkungan  dapat menjadi langkah  strategis  dalam  mencapai  tujuan bersama.  Selain  itu,  pelatihan  dan  pendidikan
tentang  praktik  pertanian  berkelanjutan  dan pelestarian  biodiversitas  harus  tersedia  bagi petani  dan  pemangku  kepentingan  di  sektor agraria.  Hal  ini  akan  meningkatkan  pemahaman mereka tentang pentingnya pelestarian lingkungan.  Terakhir,  penelitian  ilmiah  dan pemantauan  terhadap  dampak  kebijakan  agraria terhadap  biodiversitas  harus  dilakukan  secara berkelanjutan.  Data  yang  dikumpulkan  dapat menjadi  dasar  untuk  mengidentifikasi  kebijakan yang  efektif  dan  berdampak  positif  pada lingkungan. Dengan mengintegrasikan kebijakan, praktik,  dan  sumber  daya  antara  sektor  agraria dan lingkungan, kita dapat menjaga keseimbangan  yang  penting  antara  memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga ekosistem yang sehat  bagi  semua  makhluk  hidup.  Kerjasama lintas  sektor  adalah  landasan  yang  kokoh  dalam upaya  menjaga  keberlanjutan  dan  pelestarian alam.
Integrasi  aspek  agraria  dalam  upaya perlindungan biodiversitas memungkinkan penciptaan  pendekatan  yang  lebih  holistik  dan efektif.  Dengan  mempertimbangkan  penggunaan dan pengelolaan lahan dalam konteks pelestarian keanekaragaman hayati, dapat tercipta keseimbangan  antara  pembangunan  dan konservasi,  yang  penting  untuk  keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.

## D. SIMPULAN
Studi ini mengungkapkan kompleksitas dan multidimensi  dinamika  kejahatan  terhadap
biodiversitas dalam sektor agraria dan menyoroti peran penting hukum pidana dalam melindunginya.  Kerusakan  biodiversitas  sering terjadi  akibat  praktik  agraria  yang  tidak berkelanjutan,  seperti  deforestasi  yang  tidak terkendali, penggunaan pestisida berbahaya, dan fragmentasi habitat, yang semuanya mengganggu  keseimbangan  ekosistem  dan mengurangi  keanekaragaman  hayati.  Peran hukum  pidana  dalam  mengatasi  masalah  ini sangat  krusial,  memberikan  kerangka  kerja hukum  untuk  mencegah,  menindak,  dan memberikan  sanksi  terhadap  tindakan  yang merusak keanekaragaman hayati. Hukum pidana tidak  hanya  menawarkan  alat  untuk  penegakan peraturan dan sanksi bagi  pelanggar, tetapi juga membantu  meningkatkan  kesadaran  publik tentang  pentingnya  pelestarian  biodiversitas. Selain itu, pengelolaan agraria yang bertanggung jawab  dan  berkelanjutan  merupakan  kunci penting  dalam  upaya  perlindungan  biodiversitas, mengintegrasikan aspek agraria dalam pendekatan  yang  lebih  holistik  dan  efektif.  Ini termasuk  reformasi  kebijakan  agraria  untuk konservasi  biodiversitas,  pengelolaan  lahan berkelanjutan,  penegakan  hukum  terhadap penggunaan  lahan  ilegal,  perlindungan  hak masyarakat lokal dan adat, serta pendidikan dan kesadaran  publik  tentang  biodiversitas  dan agraria.  Kesimpulannya,  untuk  mencapai keseimbangan  antara  pembangunan  dan konservasi  yang  penting  untuk  keberlanjutan lingkungan  dan  ekonomi,  diperlukan  pendekatan
terpadu  yang  melibatkan  kebijakan,  teknologi, pendidikan,  dan  kerjasama  internasional  dalam upaya  melindungi  biodiversitas  dan  sektor agraria.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Amalina,  Nasya  N.  (2022).  Eksistensi  Hukum dalam  Penerapan  Prinsip  Ekowisata Berbasis  Masyarakat  sebagai  Upaya Pelestarian  Keanekaragaman  Hayati  di Indonesia. Jurnal  Hukum  Lex  Generalis , Vol.3,(No.11),pp.912–929.
https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i11.335
Bragadóttir,  Ragnheiður.  (2023).  Protecting  the Environment  with  Criminal  Law. Nordisk Tidsskrift  for  Kriminalvidenskab ,  Vol.  110,
(No.1),pp.5–25.
https://doi.org/10.7146/ntfk.v110i1.136734 Butchart,Stuart HM., Walpole, Matt., Collen, Ben., van Strien, Arco., Scharlemann, Jörn PW., Almond,Rosamunde  EA.,  Baillie,  Jonathan EM., Bomhard,
Bastian., Brown,
Claire., Bruno,  John.,  Carpenter,  Kent  E.,
Carr, Geneviève M., Janice Chanson., Anna M Chenery., Jorge Csirke.,  Nick  C  Davidson.,  Frank
Dentener.,  Matt  Foster.,  Alessandro
Galli., James N Galloway., Piero Genovesi., Richard D Gregory., Marc
Hockings.,   Valerie  Kapos., Jean-Francois Lamarque., Fiona  Leverington., Jonathan Loh., Melodie A
McGeoch., Louise
McRae., Anahit
Minasyan., Monica Hernández  Morcillo., Thomasina  E  E Oldfield., Daniel  Pauly., Suhel  Quader., Carmen  Revenga.,  John  R  Sauer.,
Benjamin  Skolnik., Dian  Spear., Damon
Stanwell-Smith., Simon  N  Stuart., Andy
Symes., Megan Tierney.,Tristan D Tyrrell., Jean-Christophe  Vié., &  Watson,
Reg. (2010). Global Biodiversity: Indicators of Recent Declines. Science , Vol. 328, (No. 5982),pp.1164–1168.
DOI: 10.1126/science.1187512.
Chandra,  Alvin.,  &  Idrisova,  Anastasiya.  (2011). Convention  on  Biological  Diversity:  a review  of  national  challenges  and opportunities for implementation.
Biodiversity  and  Conservation ,  Vol.20,
(No.14),pp.3295–3316.
https://doi.org/10.1007/s10531-011-0141-x
Costantini,  D.  (2015).  Land-Use  Changes  and Agriculture in The Tropics: Pesticides as an Overlooked  Threat  to  Wildlife. Biodiversity and Conservation , Vol.24, (No.7), pp.1837– 1839.  https://doi.org/10.1007/s10531-015- 0878-8
Daugstad, K. (2011). The Participatory Dimension in  Nature  Conservation  Processes: Examples  of  Ideology  and  Practice  from Norway. The  European  Landscape Convention ,pp.67–79. https://doi.org/10.1007/978-90-481-9932- 7_4
Fahad,  Shah.,  Chavan,  Sangram  Bhanudas.,
Chichaghare,  Akash  Ravindra.,  Uthappa, Appanderanda  Ramani.,  Kumar,  Manish., Kakade,  Vijaysinha.,  Pradhan,  Aliza., Jinger,  Dinesh.,  Rawale,  Gauri.,  Yadav, Dinesh  Kumar.,  Kumar,  Vikas.,  Farooq, Taimoor  Hassan.,  Ali,  Baber.,  Sawant, Aksay  Vijay.,  Saud,  Shah.,  Chen, Shouyue.,  &  Poczai,  Peter.  (2022). Agroforestry  Systems  for  Soil  Health Improvement and Maintenance.
Sustainability ,  Vol.14,  (No.22),  pp.1–25. https://doi.org/10.3390/su142214877
Fang,  Guirong.,  Liu,  Hong.,  Wu,  Ka.,  Wei,
Tongqien.,  &  Wang,  Qing.  (2022). Changing  Legislative  Thinking  in  China  to Better  Protect  Wild  Animals  and  Human Health. Conservation  Biology ,  Vol.36,
(No.1),pp.1–10.
https://doi.org/10.1111/COBI.13837
Firmansyah,  M.  Anang.,  &  Subowo.  (2012).
Dampak  Kebakaran  Lahan  Terhadap Kesuburan Fisik, Kimia, dan Biologi Tanah Serta  Alternatif  Penanggulangan  Dan Pemanfaatannya. Jurnal  Sumberdaya
Lahan ,Vol.6,(No.2),pp.89–100.
http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.p hp/jsl/ article/view/6393
Fitriadi,  Ryan  A.  (2021).  Penegakan  Hukum Pidana  Dibidang  Lingkungan  Hidup:
Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan  Hidup. Syntax  Idea ,  Vol.3,
(No.7),pp.1716–1734.
https://doi.org/10.46799/syntax-
idea.v3i7.1374
Gargallo,  E.  (2015).  Conservation  on  Contested Lands:  The  Case  of  Namibia’s  Communal Cconservancies. Journal  of  Contemporary
African  Studies ,  Vol.33,  (No.2),  pp.213– 231.https://doi.org/10.1080/02589001.2015 .1065575
Garnett,  Stephen  T.,  Burgess,  Neil  D.,  Fa,  Julia E., Fernández-Llamazares, Álvaro., Molnár, Zsolt., Robinson, Cathy J., Watson, James  E  M.,  Zander,  Kerstin  K.,  Austin, Beau.,  Brondizio,  Eduardo  S.,  Collier,  Neil French., Duncan, Tom., Ellis, Erle., Geyle,
Heyley.,  Jackson,  Micha  V,  Jonas,  Harry.,
Malmer,  Pernilla.,  McGowan,  Ben., Sivongxay,  Amphone.,  &  Leiper,  Ian. (2018).  A  Spatial  Overview  of  The  Global Importance  of  Indigenous  Lands  for Conservation. Nature  Sustainability ,  Vol.1,
(No.7),pp.369–374.
https://doi.org/10.1038/s41893-018-0100-6
Gonthier,  David  J.,  Ennis,  Katherine  K.,  Farinas,
Serge., Hsieh, Hsun-Yi., Iverson, Aaron L., Batáry, Peter., Rudolphi, Jorgen., Tscharntke,  Teja.,  Cardinale,  Brandley  J.,
&  Perfecto,  Ivette.  (2014).  Biodiversity Conservation  in  Agriculture  Requires  a Multi-Scale  Approach. Proceedings  of  the Royal  Society  B:  Biological  Sciences ,
Vol.281,(No.1791),pp.9–14. https://doi.org/10.1098/rspb. 2014.1358
Gurran,  Nicole.,  Gilbert,  Catherine.,  &  Phibbs,
Peter.  (2015).  Sustainable  Development
Control? Zoning and Land Use Regulations for  Urban  Form,  Biodiversity  Conservation and  Green  Design  in  Australia. Journal  of Environmental  Planning  and  Management , Vol.58,(No.11),pp.1877–1902. https://doi.org/10.1080/09640568.2014.967 386
Haddad, Nick M., Brudvig, Lars A., Clobert, Jean.,
Davies, Kendi F., Gonzalez, Andrew., Holt, Robert  D.,  Lovejoy,  Thomas  E.,  Sexton, Joseph O., Austin, Mike P., Collins, Cathy D.,  Cook,  William  M.,  Damschen,  Ellen  I., Ewers,  Robert  M.,  Foster,  Brian  L., Jenkins,  Clinton  N.,  King,  Andrew  J., Laurance,  William  F.,  Levey,  Douglas  J., Margules,  Chris  R.,  Melbourne,  Brett  A., Nicholls, AO., Orrock, John L., Song, Dan- Xia., & Townshend, John R. (2015). Habitat Fragmentation  and  Its  Lasting  Impact  on Earth’s  Ecosystems. Science  Advances , Vol.1,(No.2),pp.1–26.
https://doi.org/10.1126/SCIADV.1500052/S UPPL_FILE/E1500052_SM.PDF
Hariyanto. (2022). Kejahatan Bioterorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Hukum  To-Ra :  Hukum  Untuk  Mengatur
Dan Melindungi Masyarakat , Vol.8, (No.2), pp.190–200.
https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.147
Hashimi, Mohammad Hanif., Hashimi, Rahmatullah., & Ryan, Qasimullah. (2020).
Toxic  Effects  of  Pesticides  on  Humans, Plants,  Animals,  Pollinators  and  Beneficial
Organisms. Asian Plant Research Journal , Vol.5,(No.4),pp.37–47. https://doi.org/10.9734/aprj/2020/v5i430114 Hayati,  Ai.,  Rahayu,  Ajeng  Sri.,  Puspita,  Bella.,
Sari,  Evita.,  Putri,  Maylinda.,  &  Setiawan,
Zefry. (2021). Pemanfaatan Sumber Modal Dalam  Membuka  Peluang  Bisnis  Untuk Pemenuhan  Kebutuhan  Keuangan  Rumah
Tangga. Dedikasi  PKM ,  Vol.2,  (No.3), pp.312–317.
https://doi.org/10.32493/dedikasipkm.v2i3.1
0727
Herlambang.,  Fernando,  Zico  Junius.,  & Rahmasari,  Helda.  (2022).  Kejahatan Memperkaya  Diri  Sendiri  Secara  Melawan Hukum  (Illicit  Enrichment)  Dan  Aparatur Sipil  Negara:  Sebuah  Kajian  Kritis. RechtsVinding ,Vol.11,(No.2),pp.247–264. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/re chtsvinding.v11i2
Johnston,  S.  (2001).  The  Convention  on
Biological Diversity: Ten Years on and The
Strategic  Plan. Journal  of  International Wildlife  Law  &  Policy ,  Johnston Vol.4, (No.2),pp.147–158.  https://doi.org/10.1080/ 13880290109353979
Kock, Michael D. (1996). Zimbabwe: A Model for the  Sustainable  Use  of  Wildlife  and  The Development  of  Innovative  Wildlife
Management Practices. The Exploitation of
Mammal Populations , pp.229–249.
https://doi.org/10.1007/978-94-009-1525- 1_13
Krauss, Jochen., Bommarco, Riccardo., Guardiola,  Moises.,  Heikkinen,  Risto  K.,
Helm,  Aveliina.,  Kuussaari,  Mikko., Lindborg,  Regina.,  Öckinger,  Erik.,  Pärtel, Meelis.,  Pino,  Joan.,  Pöyry,  Juha., Raatikainen,  Katja  M.,  Sang,  Anu., Stefanescu,  Constanti.,  Teder,  Tilt.,  Zobel, Martin., & Steffan-Dewenter, Ingolf. (2010). Habitat  Fragmentation  Causes  Immediate and  Time-Delayed  Biodiversity  Loss  at Different  Trophic  Levels. Ecology  Letters , Vol.13,(No.5),pp.597–605. https://doi.org/10.1111/j.1461- 0248.2010.01457.x
Li,  Xiushan.,  Wang,  Yu.,  Luo,  Youqing.,  Wen,
Junbao., Li, Houhun., Gottschalk, Eckhard., Settele,  Joseph.,  &  Schweiger,  Oliver. (2021).  Opportunities  to  Improve  China’s Biodiversity  Protection  Laws. Nature Ecology & Evolution , Vol.5, (No.6), pp.726– 732.  https://doi.org/10.1038/s41559-021- 01422-2
Librán-Embid,  Felipe.,  Klaus,  Felix.,  Tscharntke,
Teja.,  &  Grass,  Ingo.  (2020).  Unmanned Aerial  Vehicles  for  Biodiversity-Friendly Agricultural  Landscapes  -  A  Systematic Review. Science of The Total Environment , Vol.732,pp.1–10.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139 204
Lucky,  Judge  A.  (2018).  Diversity  in  Judgments:
The  Role  of  the  Courts  in  Promoting Biodiversity. Journal of International Wildlife
Law  &  Policy ,  Vol.21 , (No.1),  pp.1–10. https://doi.org/10.1080/13880292.2018.1439 702
Mawdsley,  Jonathan  R.,  O’malley,  Robin.,  & Ojima,  Dennis  S.  (2009).  A  Review  of Climate-Change  Adaptation  Strategies  for Wildlife  Management  and  Biodiversity Conservation. Conservation Biology , Vol.23,(No.5),pp.1080–1089. https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2009. 01264.x
Maxwell,  Sean  L.,  Fuller,  Richard  A.,  Brooks,
Thomas  M.,  &  Watson,  James  E.  M.
(2016). Biodiversity: The Ravages of Guns, Nets  and  Bulldozers. Nature ,  Vol.536,
(No.7615),pp.143–145. https://doi.org/10.1038/ 536143a
McNeely,  Jeffrey.  A.  (2003).  Biodiversity,  War, and  Tropical  Forests. Journal  of Sustainable  Forestry ,  Vol.16,  (No.3–4), pp.1–20. https://doi.org/10.1300/J091v16n03_01
Najemi,  Andi.,  &  Usman.  (2018).  Penegakan
Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan
Ekosistemnya Di Wilayah Hukum Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur. Jurnal Inovatif ,  Vol.XI,  (No.IV),  pp.25–49. https://online- journal.unja.ac.id/jimih/article/view/ 13202
Nugraha,  Arvin  Asta.,  Handayani,  I  Gusti  Ayu Ketut  Rachmi.,  &  Najicha,  Fatma  Ulfatun. (2021).  Peran  Hukum  Lingkungan  Dalam
Mencegah  Kerusakan  Dan  Pencemaran Lingkungan  Hidup. Jurnal  Hukum  To-Ra : Hukum  Untuk  Mengatur  Dan  Melindungi Masyarakat ,Vol.7,(No.2),pp.283–298. https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8
Paramudita,  Beby  Jaga.,  Hertati,  Rini.,  &
Syafrialdi.  (2020).  Studi  Biodiversitas  Ikan Di  Perairan  Sungai  Batanghari  Desa Bedaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten  Tebo  Provinsi  Jambi. SEMAH Jurnal  Pengelolaan  Sumberdaya  Perairan , Vol.4,(No.2),pp.103–114.  https://doi.org/10.
36355/semahjpsp.v4i2.458
Pascual,  Maria.,  Wingard,  James.,  Bhatri,  Naila.,
Rydannykh,  Alyona.,  &  Phelps,  Jacob. (2021).  Building  a  Global  Taxonomy  of Wildlife  Offenses. Conservation  Biology , Vol.35,(No.6),pp.1903–1912. https://doi.org/10.1111/COBI.13761
Pecl, Greta T., Araújo, Miguel B., Bell, Johann D.,
Blanchard,  Julia.,  Bonebrake,  Timothy  C., Chen, I- Ching., Clark, Timothy D., Colwell, Robert  K.,  Danielsen,  Finn.,  Evengård, Birgitta.,  Falconi,  Lorena.,  Ferrier,  Simon., Frusher,  Stewart.,  Garcia,  Raquel  A., Griffis,  Roger  B.,  Hobday,  Alistair  J., Janion-Scheepers,  Charlene.,  Jarzyna, Marta  A.,  Jennings,  Sarah.,  Lenoir, Jonathan., \linnetved, Hlif I., Martin, Victoria Y.,  Mccormack,  Phillipa  C.,  Mcdonald,
Jann., Mitchell, Nicola J., Mustonen, Tero., Pabdolfi,  John  M.,  &  Williams,  Stephen  E.
(2017).  Biodiversity  Redistribution  Under
Climate  Change:  Impacts  on  Ecosystems and Human Well-Being. Science , Vol. 355, (No.6332),pp.1–22.
https://doi.org/10.1126/science.aai9214
Phelps,  Jacob.,  Webb,  Edward  L.,  Bickford, David.,  Nijman,  Vincent.,  &  Sodhi,  Navjot
S.  (2010).  Boosting  CITES. Science ,
Vol.330,(No.6012),pp.1752–1753.
DOI:10.2307/40986569
Putra,  Panca  Sarjana.,  Fernando,  Zico  Junius.,
Nunna,  Bhanu  Prakash.,  &  Anggriawan,
Rizaldy.  (2023).  Judicial  Transformation:
Integration  of  AI  Judges  in  Innovating Indonesia’s  Criminal  Justice  System. Kosmik  Hukum ,  Vol.23,  (No.3),  pp.233–
247. https://doi.org/10.30595/kosmik hukum.v23i3.18711
Rées,  H.  Du.  (2001).  Can  Criminal  Law  Protect the Environment? Journal  of Scandinavian Studies  in  Criminology  and  Crime Prevention ,Vol.2,(No.2),pp.109–126. https://doi.org/10.1080/14043850 1753737606
Ridhwan,  M.  (2012).  Tingkat  Keanekaragaman
Hayati  dan  Pemanfaatannya  di  Indonesia. Jurnal  Biology  Education ,  Vol.1,  (No.1),
pp.1–17.
https://doi.org/10.32672/jbe.v1i1.157
Risdiarto,  D.  (2017).  Kebijakan  Dan  Strategi Pembangunan Hukum Dalam Memperkuat Ketahanan  Nasional. Jurnal  Penelitian Hukum  De  Jure ,  Vol.17,  (No.2),  pp.177– 193.https://doi.org/10.30641/dejure.2017.
v17.177-193
Salim, Agus., Utami, Ria Anggraeni., & Fernando,
Zico  Junius.  (2022).  Green  Victimology: Sebuah  Konsep  Perlindungan  Korban  dan
Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. Bina Hukum Lingkungan , Vol. 7,
(No.11),pp.60–79.
https://doi.org/10.24970/BHL.V7I1.302
Sawitri, Budi., Amanah, Siti., Saleh, Amirrudin., &
Hubeis,  Aida  Vitayala  S.  (2020). Membangun  Kapasitas  Petani  Lahan Marjinal  di  Perbatasan  Darat  Indonesia (Kasus  di  Belu,  Nusa  Tenggara  Timur). Agriekstensia ,  Vol.19,  (No.1),  pp.8–17. https://doi.org/10.34145/agriekstensia.v19i 1.420
Scherr,  Sarah  J.,  &  McNeely,  Jeffrey  A.  (2007).
Biodiversity  Conservation  and  Agricultural Sustainability: Towards a New Paradigm of Ecoagriculture  Landscapes. Philosophical Transactions  of  the  Royal  Society  B: Biological  Sciences ,  Vol.363,  (No.1491), pp.477–494.
https://doi.org/10.1098/RSTB.2007.2165 Slootweg,  R.  (2005).  Biodiversity  Assessment Framework:  Making  Biodiversity  Part  of Corporate  Social  Responsibility. Impact Assessment and Project Appraisal , Vol.23,
(No.1),pp.37–46.
https://doi.org/10.3152/1471546057817657
42
Snape,  W.  (1997).  Biodiversity  and  The  Law.
Ecology ,Vol.78,p.324.
https://api.semanticscholar.org/CorpusID:8 5211968
Solh,  Mahmoud.,  Amri,  Ahmaed.,  Ngaido,
Tidiane.,  &  Valkoun,  Jan.  (2003).  Policy and  Education  Reform  Needs  for Conservation  of  Dryland  Biodiversity.
Journal  of  Arid  Environments ,  Vol.54,
(No.1),pp.5–13. https://doi.org/10.1006/JARE.2001.0896 van  Dooren,  T.  (2009).  Banking  Seed:  Use  and
Value  in  the  Conservation  of  Agricultural Diversity. Science  as  Culture ,  Vol.18,
(No.4),pp.373–395.  https://doi.org/10.1080/ 09505430902873975
Walters, Reece., & Westerhuis, Diane Solomon.
(2013). Green Crime and the Role of Environmental Courts. Crime, Law and Social Change , Vol.59,(No.3),pp.279–290. https://doi.org/10.1007/S10611-013-9415-4
Wang,  Rumin.,  Peng,  Mingjun.,  Wu,  Xizi.,  Xu, Xin.,  &  Zhu,  Bo.  (2017).  An  Optimal Allocation  Method  of  Law  Enforcement Monitoring  Based  on  the  Saptio-Temporal
Evolution  of  Land  Use. 2017  25th International Conference on Geoinformatics ,pp.1–6.
https://doi.org/10.1109/GEOINFORMATIC
S.2017.8090934
Wargadinata,  Ella  L.  (2021).  Kompleksitas
Hubungan Kependudukan Dan
Lingkungan. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan Widya  Praja ,  Vol.47,  (No.1),  pp.1–23. https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1456
Wright, Hugh L., Lake, Iain R., & Dolman, Paul M.
(2012).  Agriculture-A  Key  Element  for Conservation  in  The  Developing  World. Conservation Letters , Vol.5, (No.1), pp.11– 19.https://doi.org/10.1111/j.1755-263X. 2011.00208.x

## SUMBER ONLINE
CITES.  (2023).  What  is  CITES?  Retrieved  from https://cites.org/eng/disc/what.php
Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia.  (2023).
Pembangunan  Berkelanjutan.  Retrieved from  https://law.ui.ac.id/profil/fasilitas/pem bangunan-berkelanjutan/
Fernando,  Zico  Junius.  (2023).  Robot  Lawyer:
Inovasi  Penegakan  Hukum  Masa  Depan.
Retrieced  from  http://www.puslatkumtara. id/2023/05/robot-lawyer-inovasi-penegakan- hukum.html
Muhamad,  N.  (2023).  Ada  212  Konflik  Agraria pada 2022, Ternayak di Sektor Perkebunan. Retrieved from https://databoks.katadata.co. id/datapublish/2023/11/06/ada-212-konflik- agraria-pada-2022-terbanyak-di-sektor- perkebunan
Pandu,  P.  (2023).  Data  Indeks  Biodiversitas Indonesia  Bantu  Analisis  Status  dan  Tren Populasi.  Retrieved  from  https://www. kompas.id/baca/humaniora/2023/01/10/data -indeks-biodiversitas-indonesia-bantu- analisis-status-dan-tren-populasi

## UNDANG-UNDANG
Pasal  18B  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang
Kehutanan