## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Politeia, 14 (2) (2022): 98-109 ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online) Available online https://jurnal.usu.ac.id/index.php/politeia
Mewujudkan Politik Simpatik dengan Meningkatkan Pendidikan Karakter (Tinjauan dari Perspektif Filsafat Politik Armada Riyanto)
Hyronimus Ario Dominggus * , Pius Pandor *
1 Program Studi Magister Filsafat,  Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, 65146
2 Dosen Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, 65416

## Submitted : 19 Januari 2022 Revision : 15 Mei 2022 Accepted : 15 Juni 2022

## Abstrak
Penelitian  studi  ini  memiliki  tujuan  menelaah  pendidikan  karakter  sebagai  fondasi  atau  titik  tolak terwujudnya politik simpatik . Politik simpatik dalam hal ini merujuk pada bagaimana kekuasaan itu diolah  dengan  baik.  Dewasa  ini  politik  seperti  itu  sedang  mengalami  degradasi.  Fenomena banyaknya kasus korupsi,  sikap apatis dan intoleransi  di lingkaran para pejabat atau pemimpinan negara  mencerminkan  s ituasi  melemahnya  “roh”  politik simpatik  tersebut.  Tentu  saja  ada  begitu banyak  asumsi  yang  menggarisbawahi  alasan  dibalik  fenomena  itu  muncul.  Menurut  penulis peningkatan pendidikan karakter mendesak untuk diimplementasikan. Pendidikan karakter sedapat mungkin  dikenal  dan  didalami  setiap  masyarakat,  terutama  generasi  muda.  Riset  ini  dilakukan dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  yakni  studi  pustaka  dengan  pendekatan fenomenologis  dan  ditinjau  dari  perspektif  Filsafat  Politik  Armada  Riyanto.  Dari  riset  ini,  penulis menemukan  titik  dasar  apa  yang  menjadi  penopang  keberhasilan  sebuah  politik  simpatik  yakni melalui pendidikan karakter. Melalui mutu Pendidikan karakter yang baik dan efesien, anak bangsa akan mampu mengaktualkan semangat politik simpatik ini.
Kata Kunci: Politik simpatik, Pendidikan karakter, sekolah, masyarakat

## Abstract
This  study  aims  to  examine  character  education  as  the  foundation  or  starting  point  for  the  realization  of sympathetic  politics.  Sympathetic  politics  in this  case  refers  to  how  power  is  managed  properly.  Today  such politics is undergoing degradation. The phenomenon of many cases of corruption, apathy, and intolerance in the circles of state officials or leaders reflects the weakening situation of the sympathetic political "spirit". Of course, there are so many assumptions that underline the  reasons  behind the phenomenon. According to the writer, character education improvement is urgent to be implemented. As much as possible, character education has to be known and explored by every society, especially the younger generation. This research was conducted using a qualitative research method, namely a literature study with a phenomenological approach and viewed from the perspective of Armada Riyanto's Political Philosophy. From this research, the writer found the basic point of what supports the success of sympathetic politics, namely through character education. Through the quality of good and efficient character education, the nation's citizens will be able to actualize this sympathetic political spirit.
Keyword : Sympathetic politics, character education, school, community
How     to    Cite: Dominggus, H. A & Pius Pandor  (2022).  Mewujudkan Politik  Simpatik dengan  Meningkatkan Pendidikan Karakter (Tinjauan dari Perspektif Filsafat Politik Armada Riyanto . Politeia : Jurnal Ilmu Politik , 14 (2): 98-109. *Corresponding author:
E-mail: hyronidominggussmm@gmail.com

## PENDAHULUAN
Bangsa  Indonesia  tidak  pernah terluput  dari  berbagai  macam  krisis moral.    Tidak  jarang  media  masa mengabarkan peristiwa-peristiwa seputar  pembunuhan,  pemerkosaan, penggunaan  narkoba,  intoleransi  dan korupsi.  Kasus  korupsi  misalnya menjadi kasus yang sering disoroti. Di barisan eksekutif, Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) menetapkan  Menteri  Sosial  Juliari  P
Batubara  sebagai  tersangka  dugaan suap  pengadaan  bantuan  sosial penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial  (Kemensos)  sekitar  Rp  8,2 miliar  (Aditya  2020).  Pada  tanggal  25
September  2021,  kali  ini  datang  dari barisan legislatif, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Azis Syamsuddin (Wakil Ketua  DPR)  sebagai  tersangka  dalam kasus  dugaan  korupsi  pemberian hadiah  terkait  penanganan  perkara yang ditangani oleh KPK di Kabupaten  Lampung  Tengah  (Kamil, 2021).
Potret  korupsi,  intimidasi,  dan krisis  moral  lainnya  menunjukkan lemahnya  sikap  simpatik.    Sikap invidualistis  atau  “egoku” dalam  hal ini mendominasi sehingga “yang lain” dianggap  tidak  ada.  Orang  yang korupsi  sangat  jelas  tidak  menaruh simpatik
pada
kepentingan sesamanya.  Tindakan  seperti  ini mereduksi  makna  manusia  yang dalam  kodratnya  memiliki  cetusan sosialitas,  relasi  dirinya  sebagai pribadi  (aku)  dengan  manusia  yang lain.  Padahal  cetusan  dari  kodratnya ini adalah apa yang menjadi persoalan orang  lain  menjadi  persoalan  kita bersama, kecemasan orang lain adalah kecemasanku  juga  (Armada  Riyanto, 2014).  Refleksi  kritis  selanjutnya
adalah bahwa sikap-sikap tak bermoral  itu  mengaburkan  makna kehadiran orang lain sebagai representasi  dari  keberadaanku  yang tidak sendirian. Peristiwa-peristiwa yang terbilang krusial ini tentu saja muncul dengan berbagai macam motif. Dalam kasus  korupsi  misalnya,  melerupnya nilai-nilai sosial memungkinkan kepentingan individu menjadi prioritas utama dibandingkan kepentingan  umum  (Pope,  2008). Selain  itu  kepemilikan  harta  benda pribadi  menjadi  etika  pribadi  yang mendasari  prilaku  sosial  sebagian besar  orang.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  motif  mementingkan  diri sendiri begitu kuat sehingga tidak ada ruang  bagi  kepenting  bersama.  Lebih dramatis  lagi  ketika  korupsi  ini merajalela  di  tengah  dunia  dan khususnya Indonesia saat ini memerangi  covid-19.  Demikian  juga munculnya kasus intoleransi menandakan kepentingan “kelompok”  sendiri  menj adi  prioritas utama.  Rasa  simpatik  memudar ditelan egoisme pribadi dan kelompok.  Di  sini  sangat  jelas  ruang zona  isolatif  diciptakan  bagi  mereka yang  berbeda  paham,  keyakinan bahkan  yang  tidak  diperhitungkan (Armada Riyanto, 2018).
Krisis moral ini sangat menggangu  tatanan  hidup  bersama.
Tidak  hanya  membumi  di  kalangan masyarakat  tetapi  juga  menjerat  para penampuk kekuasaan.
Sejatinya dalam  konteks  hidup  bersama,  rasa simpati sangat perlu dimiliki. Seorang pemimpin  sudah  pada  tempatnya mengabdikan  diri  untuk  kepentingan bersama  bukan  kepentingan  pribadi. Demikian  juga  dalam  membangun toleransi,  rasa  simpati  menjadi
dorongan  yang  kuat  untuk  bisa menjalin  relasi  yang  harmonis.  Di sinilah wajah politik simpatik muncul. Politik  simpatik  dalam  arti  ini  adalah politik yang mengedepankan kemanusiawian  (Armada  Riyanto, 2011). Bagaimana mengatasi krisis moral  yang  masih  begitu  kuat membumi  di  Indonesia?  Apa  strategi yang memungkinkan
manusia Indonesia  dan  khususnya  para pemimpin  memiliki  jiwa  politik simpatik?  Dalam  kaca  mata  penulis, salah  satu  usaha  yang  dapat meningkatkan  jiwa  politik  simpatik adalah  melalui  peningkatan  mutu pendidikan karakter. Mengapa pendidikan karakter? Dalam membangun  suatu  masyarakat  yang berkarakter  baik  dan  kuat,  sangat perlu  memiliki  pendidikan  karakter (Pasandaran,  2017).  Artinya  bahwa mewujudkan suatu masyarakat bangsa  dan  negara  yang  kuat,  tidak hanya  cukup  dengan  menumbuhkan kemampuan  berpikir  tanpa  memiliki jiwa  karakter.  Asumsi  dasar  inilah yang  memungkinkan  tesis  bahwa politik simpatik akan berkembang bila didukung  pendidikan  karakter  yang memadai  dan  efektif.  Untuk  itu, tujuan utama setiap lembaga pendidikan  di  Indonesia  sejatinya adalah mampu secara holistik mengembangkan pribadi yang
berkarakter  terpuji,    yang  sudah  siap secara  personal  dan  sosial  memasuki dunianya  (Zuchdi,  Prasetya,  and Masruri,  2010).  Memang  sejauh  ini pemerintah terus berusaha mendorong guru dan tenaga kependidikan  untuk  menanamkan dan  menumbuhkan  revolusi  mental melalui pendidikan karakter.
Penelitian berkaitan dengan pendidikan karakter ini sudah banyak digarap  baik  dalam  bentuk  buku maupun  artikel.  Munawar  Noor menggarap  penelitiannya  dengan judul  Pendidikan  Karakter:  Merawat Nurani  Kebangsaan  (Noor  2018). Noor menekankan bahwa pendidikan karakter  menjadi  medium  dalam merawat  nurani  bangsa.  Alasannya bahwa  pendidikan  karakter  memiliki tujuan untuk menghormati kebudayaan  dan  persatuan  yang  ada di  Indonesia  saat  ini.    Irwansyah Suwahyu  juga  melakukan  penelitian dengan  judul  Pendidikan  Karakter Dalam  Konsep  Pemikiran  Pendidikan Ki  Hajar  Dewantara  (Suwahyu  2019).
Dengan  bertolak  dari  gagasan  Ki Hajar Dewantara, Suwahyu menyimpulkan bahwa Tripusat Pendidikan  (peran  keluarga,  sekolah dan  masyarakat)  dijadikan  sebagai acuan  dasar  sekaligu  rambu-rambu pembentukan karakter dan mentalitas anak. Ketiga hal inilah menjadi tempat para individu dapat berkembang. Penelitian-penelitian di atas secara  umum  telah  menggambarkan bagaimana  pendidikan  karakter  itu diimplementasikan dalam kehidupan. Pada  penelitina  ini,  dengan  bertolak dari pendekatan fenomenologis, penulis lebih menekankan bagaimana politik  simpatik  dalam  tatanan  hidup bersama mendapat ruang dan tempatnya.  Politik  simpatik  dapat tercapai  jika  didukung  dengan meningkatkan mutu pendidikan karakter  baik  secara  formal  maupun non-formal.
Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini  pertama-tama  akan  menjabarkan Panorama  politik  simpatik  dalam perspektif Armada Riyanto. Bagian ini menerangkan  secara  garis  besar  arti
dan  makna  politik  simpatik.  Pada bagian  kedua  akan  diuraikan  konsep pendidikan  karakter  dan  bagaimana pengimplementasiannya di Indonesia . Dalam  bagian  ini  juga,  penulis menguraikan data-data yang menyinggung perkembangan pendidikan  karakter  di  Indonesia.  Di bagian ketiga, akan diuraikan keterkaitan  antara  peningkatan  mutu pendidikan  dengan  politik  simpatik. Tesis  yang  muncul  adalah  politik simpatik akan terwujud jika didukung dengan  pendidikan  karakter  yang baik.  Penelitian  ini  sangat  aktual terutama  dalam  konteks  tatanan hidup bersama masyarakat Indonesia.
Rasa simpatik sejatinya selalu ditanam agar kelak anak-anak bangsa dapat  mengaktulisasikannya  dalam kehidupan  bersama  terutama  sebagai seorang pemimpin.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  digarap  dengan metode  penelitian  kualitatif  (studi pustaka)
dan pendekatan fenomenologis.    Penelitian  kualitatif dalam  hal  ini  memiliki  karakteristik deskriptif  yakni  menjabarkan  suatu obyek,  fenomena  atau  setting  sosial yang  akan dimasukkan dalam tulisan yang  bersifat  naratif  (Albi  Anggito and  Setiawan  2018).  Metode  dengan pendekatan  fenomenologi  merujuk pada penelitian yang berbasis pengalaman keseharian hidup
manusia  (Armada  Riyanto  2020). Studi  fenomenologi  dalam  hal  ini digunakan  dalam  menggali  dan menjabarkan  pengalaman  kultural, religius  spiritual,  konflik  sosial- politik,  pergulatan  minoritas  dan seterusnya.  Selain  itu,  penelitian  ini juga  ditinjau  dari  perspektif  Filsafat Politik  Armada  Riyanto.  Yang  akan
digarap  dalam  tulisan  ini  pertama- tama  melihat  peristiwa  sebagai sebuah  fenomena  yang  terjadi  dalam kehidupan  bersama.  Pada  tempat kedua  akan  diuraikan  secara  filosofis makna  dibalik  peristiwa  tersebut berdasarkan  referensi  atau  sumber kualitatif (kepustakaan) berupa  buku, catatan atau juga berdasarkan penelitian  terdahulu.  Tentu  saja  pada bagian  ini,  rujukan  utama  adalah tulisan Armada Riyanto.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Panorama  Politik  Simpatik  dalam Perspektif Armada Riyanto
Term politik simpatik ini penulis temukan  dalam  uraian  Armada Riyanto  dalam  bukunya  Berfilsafat Politik.  Ia  menjabarkan  bahwa  dalam rana  tata  hidup  bersama,  dikenal politik  simpatik.  Membaca  politik simpatik  pertama-tama  tidak  terlepas dari  ruang  politik  itu  sendiri.  Politik dipahami sebagai perkara pengelolaan  tata  hidup  bersama  dan menjadikan polis (negara)  layak  huni, manusiawi, dan baik (Armada Riyanto 2011).  Politik dalam artian ini bukan menggambarkan masalah eksploitasi  publik,  melainkan  sebagai “medium”  yang  terbilang  ampuh menuju  masyarakat  sejahtera.  Hal tersebut  bisa  terjadi  bilamana  politik itu  diintensikan  untuk  kepentingan publik (umum/masyarakat)(Sukmana dkk, 2015).
Oleh  karena  menyangkut  tata hidup  bersama,  wajah  politik  juga dengan sendirinya menghadirkan rasa simpatik.  Memang  demikian  dalam politik  yang in  se hadir  untuk mengayomi dan sekaligus mensejahterakan  masyarakat,  dengan
sendirinya  pula  membentuk  rasa simpatik.  Sejalan  dengan  Riyanto, Fransiskus  Sales  Lega  menerangkan bahwa politik pada dasarnya
diupayakan  untuk  memajukan  atau meningkatkan    kualitas    kehidupan manusia,    baik    secara  individual maupun sosial (Lega 2016).
Konsekuensinya  jelas  bahwa  proses berpolitik  mengarahkan  pandangan pada  prinsi  politik bonum  commune demi  kepentingan  bersama  bukan pribadi. Dengan  demikian  tujuan politik tidak lain kalau tidak membuat manusia  menjadi  semakin  mausiawi. Berproses  dalam  dunia  politik  berarti mengasah  diri  untuk  menyelamatkan dan menghidupkan sesama manusia.
Politik  simpatik  dalam  konteks ini  tidak  dikaitkan  pertama-tama dengan  penampilan  simpatik  para politikus  dengan  kata  dan  janji mereka, melainkan bagaimana sebuah kekuasaan yang mengatasi tata hidup personal dikemas,
dikelola, diefektifkan  (Armada  Riyanto  2011). Dalam  hal  ini  tidak  dimaksudkan politik  simpatik  menyentuh  sejauh mana  kata-kata  atau  janji  (terutama saat kampanye) dibungkus sedemikian  rupa  untuk  menarik simpatik rakyat. Yang mau
ditekankan  dalam  konteks  ini  jauh dari  sekedar  persoalan  seberapa banyak  kata  yang  manis  dan  indah diucapkan.  Kekuasaan  dikatakan simpatik,  ketika  etika  kehidupan efektif,  prinsip-prinsip  kemanusiaan dibela,  keadilan  dilantukan  dalam puisi  dan  lagu,  dipraktekkan  dalam ketegasan,  dibela  dalam  cara-cara yang meyakinkan. Dan kekuasaan itu hadir tatkala manusia adalah preferensinya,  bukan  yang  lain (Armada  Riyanto,  2011).  Asumsi  ini dipertegas  bahwa  kekuasaan  harus
dimanfaatkan sedemikian rupa untuk melayani, bukan untuk mendominasi, apapun  komitmen  pribadinya  (Runi 2003).
Potret  politik  simpatik  sejatinya muncul dalam tataran hidup bersama. Jelas  orientasi  atau  tujuannya  adalah untuk  menghadirkan  nilai-nilai  yang mengangkat harkat dan martabat diri sebagai  manusia.  Dengan  asumsi seperti  ini,  dapat  dimengeri  bahwa wajah kekuasaan dikatakan  simpatik muncul  ketika  mengabdi  manusia, bila  kekuasaan  yang  tidak  represif, bila  kekuasaan  tidak  menutup  diri dari  kritik-kritik  konstruktif,  bila kekuasaan tidak tirani, bila kekuasaan mengedepankan
prinsip-prinsip demokrasi  dan  kebebasan  manusiawi (Armada  Riyanto  2011).  Gambaran intimidasi,
intoleransi, bahkan korupsi  tidak  mendapat  ruang  dalam wajah  kekuasan  simpatik  ini.  Politik simpatik  tidak  mengenal  gambaran yang  mengabaikan  moralitas  ini.
Korupsi misalnya jelas-jelas menyalahgunakan  kekuasaan  dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.  Lebih  lagi  para  koruptor menjerat pejabat-pejabat yang berkecimpung  dalam  sektor  publik  - politisi, pegawai negeri yang memanfaatkan kekuasaan dan wewenang  sosial  untuk  memperkaya diri (Pope 2008). Mementingkan kesejahteraan bersama  dan  kepeduliaan  terhadap orang  lain  menjadi  karakteristik politik  simpatik.  Terkait  hal  ini Kymlicka  menawarkan  pentingnya memiliki  keutamaan  Civilitas  yakni sikap respek terhadap sesame
(Kymlicka  2001).  Mengakui  yang  lain merupakan  jalan  untuk  memecahkan otonomi  yang  egoistis  dan  tertutup. Hal  ini  berlaku  bagi  para  penampuk
kekuasaan.  Tanpa  berlandas  asumsi dasar  ini  wajah  politik  akan  selalu kabur, jauh dari harapan. Korupsi dan krisis moral lainnya tidak menjadikan suasana hidup bersama aman.
Dengan  kata  lain  dimensi  altruisme (sikap  peduli  terhadap  sesama) mendapat  tempatnya.  Itulah  hakikat dunia politik.
Politik  simpatik  dalam  hal  ini juga  menilik  aneka  pergumulan pengalaman kesaharian. Dalam konteks Indonesia misalnya, pergumulan  tahun  1928  muncul gerakan  bersama  yang  kemudian mencetuskan sumpah
pemuda. Peristiwa  tersebut  menggambarkan pergumulan  di  mana  tata  nilai  dan perjuangan  melampuai  sekat-sekat primordialisme  agama,  budaya,  suku dan  ras.  Asumsi  dasar  ini  hendak mengatakan  bahwa  bukan  “egoku” yang mendominasi kehidupan bersama,  tetapi  rasa  simpatik  dengan menerima,  menolong  dan  mencintai orang  lain.  Politik  untuk  kepentingan bersama  (baca:  negara  dan  bangsa) memang  menjadi  inti  dari  semua proses  dan  dinamika  kehidupan politik.
Uraian  di  atas  dengan  demikian menjabarkan  politik  simpatik  sebagai sebuah seni dan instrument kehidupan  yang  sejatinya  makin memanusiawikan  manusia  dalam makna  yang  sedalam  dan  seluas- luasnya. Inilah gambaran ideal politik itu sendiri, bukan menafikkan realitas kesejahteraan sesama manusia.

## Konsep Pendidikan Karakter
Setelah  menjabarkan  panorama politik  simpatik  dalam  kaca  mata Armada  Riyanto,  pada  poin  ini penulis  akan  menerangkan  konsep pendidikan
karakter
dan
implementasinya dalam pendirikan di Indonesia. Pendidikan karakter secara umum  dimengerti  sebagai  suatu usaha  atau  daya  juang  manusia dengan  kesadaran  dan  terencana dalam mendidik dan memberdayakan potensi  peserta  didik  dalam  rangka membentuk karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang berguna  bagi  diri  sendiri  dan lingkungannya  (Siti  Nur  Aidah  and KBM 2020). Mustoip (2018) menguraikan  pendidikan  karakter sebagai  sebuah  usaha  sadar  untuk menanamkan dan menumbuh- kembangkan nilai-nilai kebaikan yang tearah  pada  tujuan  memanusiakan manusia, untuk memperbaiki karakter dan  melatih  intelektual  peserta  didik, supaya  tercipta  generasi  berilmu  dan berkarakter  yang  dapat  memberikan daya  guna  bagi  lingkungan  sekitar.
Sementara itu, Lickona mengkonsepkan  pendidikan  karakter sebagai  bentuk  pendidikan  yang mengasah  kepribadian  seseorang melalui  pendidikan  budi  pekerti,  di mana  hasilnya  teraktualisasi  dalam tindakan  nyata,  yakni  tingkah  laku yang  baik,  jujur,  bertanggung  jawab, menghargai  dan  mengakui  hak-  hak orang lain, berkarakter kerja keras dan sebagianya (Lickona 1991).
Merujuk pada pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan salah satu bentuk usaha dalam membangun dan memberdayakan  manusia  melalui pendidikan  budi  pekerti.  Kata  kunci yang  muncul  adalah  memanusiakan manusia.  Ini  merupakan  fokus pendidikan  karakter.  Dengan  kata lain,  pendidikan  karakter  menjadi medium  untuk  membentuk  manusia yang  berkarakter  sehingga  mampu
hidup dengan baik. Karena merupakan  usaha  manusia,  maka Pendidikan  karakter  ini  sangat penting  dalam  kehidupan  bersama. Tidak  menutup  kemungkinan  bahwa manusia-manusia yang memiliki karakter  jujur,  bertanggung  jawab, toleran  dan  sebagainya  akan  muncul.
Manusia  yang  berkarakter  pada akhirnya dapat menciptakan tatatanan hidup bersama yang baik Selain  pengertian,  pendidikan karakter  juga  memiliki  tujuan  yang jelas. Dalam hal ini tujuan pendidikan karakter  adalah  untuk  membentuk penyempurnaan  diri  individu  yang bersifat  kontiunitas  serta  melatih kemampuan  diri  menuju  ke  arah hidup  yang  lebih  baik  (Juliardi  2016).
Hal ini menegaskan bahwa pendidikan karakter bertujuan membentuk  individu  atau  pribadi menjadi  pelaku  perubahan  bagi dirinya  sendiri  dan  masyarakat  yang melingkupinya  dengan  menunjukkan perilaku  yang  berasaskan  keutamaan.
Pendidikan karaktek
dengan demikian  bersifat  holistik  ingin membentuk  inidividu  yang  tidak hanya memiliki kecakapan intelektual, berbudi baik, namun juga mesti dapat menjadi  agen  perubahan  bagi  diri sendiri dan bagi masyarakat.
Pendidikan  Karakter  dalam  Konteks Indonesia:
Salah satu indikator keberhasilan sebuah  bangsa  ditentukan  juga  oleh kualitas  sumber  daya  manusianya (SDM)  yang  memadai  (Rachmah, 2013).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa betapa  pentingnya  peran  manusia dalam memajukan kehidupan bangsa. Kualitas  dalam  hal  ini  tidak  hanya mengurus perkara pembentukan
intelektual yang memadai, tetapi juga pendidikan karakter.
Fenomena  krisis  moral  bisa terjadi karena lemahnya SDM
terutama  pendidikan  karakternya. Untuk  itu,  dalam  konteks  ini pendidikan  karakter  masih  sangat relevan  dalam  mengatasi  krisis tersebut  (Iriany  2014).  Ini  merupakan panorama  masalah  sosial  yang terbilang  krusial  dan  fase  kritis  yang belum  dapat  diatasi  secara  tuntas. Tidak luput para elite pemerintah juga terjerat di dalamnya.
Pendidikan karakter akan memberi  landasan  bagi  seseorang untuk  memberi  pertimbangan  moral mengenai  apa  yang  baik  dan  benar. Pertimbangan  moral  itu  tentu  saja akan menjadi fondasi yang mendorong seseorang bersikap terhadap  sesuatu,  dan  sekaligus memacu  untuk  bertindak  atau  tidak bertindak (Pasandaran 2017). Dalam konteks Indonesia, Pendidikan  karakter  tidak  terlepas dari konsep Pancasila sebagai falsafah dan  pandangan  hidup  bersama.
Merujuk pada nilai-nilai dasar Pancasila,  dapat  diafirmasi  bahwa tujuan  pendidikan  karakter  adalah membentuk  dan  membangun  bangsa yang  tangguh,  berjiwa  kompetitif,
memiliki akhlak yang mulia, bermoral, bertoleran,
bergotongroyong,  berjiwa  patriotik, berkembang  dinamis,  berfokus  pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya  dijiwai  oleh  iman  dan taqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa berdasarkan  Pancasila  (Gunawan 2012).  Karena  itu,  tidak  salah  semua lapisan berusaha semaksimal mungkin meningkatkan mutu pendidikan  karakter  ini.  Mengingat tujuannya  yang  sangat  baik  ini,
pemerintah  terus  menerus  mencari metode yang pas dan kontekstual agar pendidikan  karakter  sejalan  dengan cita-cita luhur bangsa.
Hingga saat ini pemerintah terus menerus  mengedepankan  pendidikan karakter.  Kementerian  Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dalam hal ini berusaha mencari cara agar pendidikan karakter tetap terumuskan dalam sistem pendidikan di  Indonesia.  Pancasila  sekali  lagi dijadikan  sebagai  tolok  ukur  dalam pengimplementasian pendidikan karakter ini. Kemendiknes menggarisbawahi  tujuan  pendidikan karakter di Indonesia yakni menumbuh  dan  mengembangkan nilai-nilai  yang  membentuk  karakter bangsa yaitu Pancasila yang meliputi: Pertama, mengembangkan  potensi peserta didik supaya menjadi manusia berhati  baik,  berpikiran  baik  dan berprilaku  baik. Kedua, membangun dan  mewujudkan  bangsa  yang berkarakter Pancasila. Ketiga, mengembangkan sekaligus mengatualisasikan potensi masyarakat  negara  supaya  memiliki sikap  percaya  diri,  bangga  pada bangsa  dan  negara  sendiri  serta mencintai umat manusia (Kemendiknas 2011). Dalam masa pemerintahan
Presiden Jokowi, pendidikan karakter juga  sangat  diperhatikan.  Hal  ini sangat  Nampak  dengan  ditetapkan dan  diterbitkan  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  87  Tahun 2017  Tentang  Penguatan  Pendidikan Karakter  (Yasonna  H.  Laoly,  2017). Ada  beberapa  poin  yang  perlu digarisbawahi dari peraturan tersebut. Pertama, penguatan pendidikan karakter  sangat  perlu  ditingkatkan dalam  rangka  mewujudkan  sekaligu
menghidupkan  karateristik    bangsa yang  berbudaya  melalui  penguatan nilai-nilai.  Nilai-nilai  ini  bisa  terfokus pada nilai religius, kejujuran, semangat  toleransi, kedisiplinan yang kuat, bekerja keras pantang menyerah,  kreatif,  mandiri,  memilki jiwa  demokratis,  rasa  ingin  tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai  prestasi,  komunikatif, cinta  damai,  gemar  membaca,  peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Kedua , penguatan pendidikan  karakter  ini  merupakan tanggung  jawab  bersama  dalam lingkungan  keluarga,  sekolah  sebagai satuan pendidikan, dan juga masyarakat. Pendidikan  karakter  dewasa  ini diklaim  sebagai  salah  satu  cara penting  dan  ampuh  dalam  mengatasi krisis moral dalam kehidupan bersama.  Pemerintah  pun  terus berusaha  memetakan  pendidikan karakter  sebaik  mungkin.  Salah  satu usaha  penerapannya  adalah  melalui sistem pendidikan.  Dunia pendidikan dalam hal ini masih menjadi medium untuk  mengusahakan  pendidikan karakter tersebut (Dianti 2014). Sangat diharapkan bahwa  sistem pendidikan mulai  dari  Pendidikan  Usia  Dini hingga Perguruan Tinggi, pendidikan karakter  tetap  berjalan  bersama. Modelnya  tidak  hanya  terfokus  pada tataran  teoritis  tetapi  lebih  banyak pada tindakan-tindakan praktis.
Mewujudkan  Politik  Simpatik dengan Meningkatkan Mutu Pendidikan Karakter Penulis  mengafirmasi  bahwa dengan  bertolak  dari  fenomena  krisis moral yang terus mendera, pendidikan karakter menjadi
“medium” yang  diterapkan  dalam
kehidupan
bersama. Hal ini mengindikasikan  bahwa  pendidikan karakater  memberikan  penekanan pada pengembangan
karakter manusia  menjadi  manusia  yang  lebih baik.  Dalam  hal  ini  pendidikan karakter dimengerti sebagai gambaran aktivitas  manusia  yang  di  dalamnya memiliki  suatu  tindakan  dengan tujuan  mendidik  (Doni  Kusuma  A 2007).
Pendidikan  karakter  ini  tentu saja  sangat  membantu  pembentukan karakter  manusia  Indonesia  dalam segala  bidang  kehidupan.  Satu  di antaranya  adalah  dimensi  politik. Mengingat  semua  orang  memiliki peluang  berkecimpung  dalam  dunia politik  atau  menjadi  pemimpin,  jelas pendidikan
karakter sangat
diperlukan. Hal ini juga bertolak dari kenyataan bahwa potret wajah politik di  Indonesia  kerap  dinodai  subyek yang  menggumulinya. Korupsi, sikap apatis  dan  diskriminatif  merupakan pano rama “pelecehan” dunia perpolitikan.  Kasus  seperti  korupsi dan diskriminatif jelas hanya menguntungkan  kepentingan  pribadi dan kelompoknya sendiri.
Dampaknya  sangat  terasa  di  mana kesejahteraan  rakyat  hanya  menjadi konsumsi  publik  yang  tidak  kunjung tiba.
Potret “kebrutalan” dalam dunia politik  mengindikasikan  lemahnya pendidikan  karakter  dalam  diri subyek  atau  orang  yang  berpolitik tersebut.
Kekuatan ego yang
cenderung memuaskan dahaga masih sangat  kuat  terasa.  Padahal  dalam kehidupan bersama para subyek yang berpolitik  terutama  para  penampuk kekuasaan  sejatinya  menjadi  grada terdepan
dalam
mewujudkan kebaikan  bersama.  Hal  ini  dapat
terwujud  jika  semua  komponen menjalin  kerja  sama  dan  bahu- membahu  dalam  usaha  membangun kehidupan  yang  baik.  Kesejahteraan dalam  konteks  ini  tentu  tidak  saja dalam  perkara  memenuhi  kebutuhan ekonomi  setiap  manusia,  tetapi menyangkut seluruh kebutuhan hidup manusia (Namang, 2020) . Terkait hal ini Pandor menawarkan  beberapa  metode  yang digunakan dalam pendidikan karakter (Pandor  2014). Pertama ,  melalui pengajaran.  Supaya  individu  mampu membentuk  karakter,  perlu  diberi pengajaran. Hal ini memungkinkan ia memilih  orientasi  berkaitan  dengan nilai-nilai  mana  saja  yang  harus dihidupkan,
dan sekaligus mengeliminir  apa  saja  yang  ditolak pemenuhannya. Kedua ,  keteladanan. Seorang  individu  akan  menjadi pribadi  yang  berkarakter  juga  dapat didukung  dengan  keteladanan  yang berkarakter  baik  terutama  dari mereka  yang  dianggap  lebih  dewasa dan berpengalaman.
Ketiga , menentukan  prioritas.  Dalam  hal  ini prioritas  terhadap  nilai  pendidikan karakter harus diformulasikan dengan jelas  dan  dikenal  oleh  semua  orang yang berpartisipasi di dalamnya, baik sebagai  individu  maupun  sebagai lembaga. Keempat ,  praksis  prioritas. Yang  ditekankan  di  sini  menyangkut bukti  pelaksanaan  prioritas  nilai pendidikan
karakter tersebut. Sangatlah perlu diperhatikan evaluasi dan  klarifikasi  atas  prioritas  yang telah  ditentukan.  Tujuannya  supaya pelaksanaan  pendidikan  karakter dapat  dengan  sungguh  membawa dampak  terhadap  perkembangan karakter  seseorang. Kelima ,  refleksi. Refleksi menjadi sarana untuk menarik makna dari apa yang menjadi
prioritas. Dalam hal ini karakter yang ingin  ditumbuh-kembangkan  oleh lembaga atau institusi perlu mendapatkan “ruang” untuk
merefleksikan  secara  kritis  dan sekaligus berkesinambungan.
Pentingnya  pendidikan  karakter dalam  kaca  mata  penulis  sangat membantu menumbuhkan jiwa politik simpatik.  Dalam  uraian  sebelumnya dikatakan  bahwa  politik  simpatik mengandaikan adanya semangat mementingkan  kehidupan  bersama dan nilai-nilai
kemanusiaan diprioritaskan,  maka  tidak  heran  jika pendidikan  karakter  diakui  sebagai salah satu sarana membentuk karakter tersebut  sejak  dini.  Penanaman  nilai- nilai  seperti  nilai  religious,  kejujuran, toleransi, kepedulian, semangat kebangsaan, kekuatan  cinta tanah air,
dan bertanggung jawab harus menjiwai model
atau sistem pendidikan  di  Indonesia.  Semuanya ditanam  sejak  usia  dini  dan  bersifat kontuinitas.  Intinya  sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya bahwa pendidikan karakter seperti ini bertujuan untuk membentuk individu sebagai  pelaku  perubahan  baik  bagi dirinya  maupun  sesamanya.  Dengan demikian  pribadi  yang  matang  dan integral  secara  penuh  atau  holistic biasanya  terwujud  dalam  perilaku tekun,  rajin,  jujur,  berani,  mampu bertanggung  jawab,  memiliki  daya juang,  kesetiaan,  kerendahan  hati yang  mendalam,  ataupun  mampu bekerja sama (Pandor 2020).
Semangat  bersimpatik,  belarasa, peduli, toleransi masih perlu ditingkatkan dalam proses pendidikan di Indonesia ini. Aktivitas pendidikan  yang  cenderung  formal dan kaku perlahan-lahan diubah pada hal-hal  praktis  sekaligus  mendasar
dalam  kehidupan  real  peserta  didik. Dengan  adanya  program  pemerintah Full  day  school yang  terbentuk  dalam sistem KBM (Kegiatan Belajar Mengajar)  yang  dimulai  sejak  2017, harapan besarnya pendidikan karakter  di  Indonesia  pun  semakin bermutu  dan  memiliki  daya  serap yang tinggi bagi generasi muda.

## KESIMPULAN
Politik yang berkarakter simpatik menjadi  bagian  hakiki  dalam  tatanan hidup  bersama.  Politik  seperti  ini merujuk  pada  bagaimana  tata  kelola kekuasaan  itu  dijalankan.  Kekuasaan berciri  simpatik  muncul  ketika  etika kehidupan  efektif,  prinsip-prinsip kemanusiaan dibela, keadilan disyairkan dalam nada-nada lagu dan puisi,  dipraktekkan  dalam  ketegasan, dibela dalam cara-cara yang meyakinkan.  Inilah  wajah  politik simpatik yang hadir untuk mensejahterakan manusia dalam kehidupan bersama. Halnya  berbeda  ketika  potret korupsi, diskriminasi, intoleransi membumi  dan  mengakar  dalam kehidupan  Bersama.  Para  elite  politik atau  penampuk  kekuasaan  kerap  kali menjadi  aktor  tindakan  seperti  itu. Jelas  sekali  fenomena  tersebut  tidak mencirikan  wajah  politik  simpatik. Semua  itu  menggambarkan  sikap egois atau mementingkan diri sendiri.
Berhadapan  dengan  kenyataan ini,  peningkatan  mutu  pendidikan karakter  menjadi  salah  satu  fondasi dasar  mengatasi  krisis  seperti  ini.
Penulis mengafirmasi bahwa pendidikan  karakter  yang  baik  akan mewujudkan  politik  simpatik  dalam tatanan  hidup  Bersama.  Semua lapisan
masyarakat bersama pemerintah  dengan  demikian  perlu
bahu-membahu mempromosikan pendidikan  karakter  ini  terutama dalam sistem pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya,  Nicholas  Ryan.  2020.  “Mensos
Juliari  Diduga  Terima  Suap  Rp  17
Miliar  Untuk  K eperluan  Pribadi.” Kom. 2020. https://nasional.kompas.com/read /2020/12/06/06084861/mensos-
juliari-diduga-terima-suap-rp-17- miliar-untuk-keperluan-pribadi. Albi  Anggito,  and  Johan  Setiawan.  2018.
Metodologi Penelitian Kualitatif . Sukabumi: CV Jejak. Armada  Riyanto.  2011. Berfilsafat  Politik .
Yogyakarta: Kanisius. ——— . 2014. Katalositas Dialogal . Yogyakarta: Kanisius. ——— . 2018. Relasionalitas Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen . Yogyakarta: Kanisius.
——— .  2020. Metodologi,  Pemantik  Dan Anatomi  Riset  Filosofis  Teologis . Malang: STFT Widya Sasana. Dianti, Puspa. 2014. “Integrasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mengembangkan  Karakter  Siswa.” Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Sosial 23  (1): 58 – 68.
https://doi.org/10.30997/jsh.v9i1.4
82.
Doni  Kusuma  A.  2007. Pendidikan Karakter . Jakarta: Grasindo.
Gunawan, Heri.  2012. Pendidikan  Karakter Konsep  Dan  Implementasi .  Bandung:
Alfabeta.
Iriany,  Ieke  Sartika.  2014.  “Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Revitalisasi
Jati  Diri  B angsa.” Jurnal  Pendidikan UNIGA 8 (1): 54 – 85. https://journal.uniga.ac.id/index.p hp/JP/article/view/71. Juliardi, Budi.  2016.  “Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Kewarganegaraan.”
Jurnal  Bhineka  Tunggal  Ika 2  No.  2 (1). https://doi.org/10.22219/jch.v1i1.1 0457.
Kamil, Irfan. 2021. “ Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya  Harta  Rp  10 0  Miliar.”  2021. https://nasional.kompas.com/read /2021/09/25/06475071/jadi- tersangka-suap-wakil-ketua-dpr- azis-syamsuddin-punya-harta-rp- 100.
Kemendiknas.  2011. Pedoman  Pelaksanaan Pendidikan  Karakter .  Jakarta:  Pusat
Kurikulum Perbukuan. Kymlicka,  Will.  2001. Politics  In  The Vernacular: Nationalism, Multiculturalism  and  Citizenship .
New York: Oxford University Press.
Lega,  Fransiskus  Sales.  2016. “Filsafat
Politik Kant Dan Relevansinya Bagi
Perlindungan  Martabat  Manusia.”
Jurnal  Pendidikan  Dan  Kebudayaan MISSIO 8 (1): 20 – 40. https://www.ejournal.stkipsantupa ulus.ac.id/index.php/jpkm/article /view/36/38.
Lickona,  Tomas.  1991. Educating  for Character . New York: Bantam Book. Namang, Raimundus Bulet. 2020. “Negara  Dan  Warga  Negara Perspektif Aristoteles.” Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 4 (2): 247. https://doi.org/10.38043/jids.v4i2. 2449. Noor,  Munawar.  2018.  “Pendidikan Karakter: Merawat Nurani Kebangsaa n.” Mimbar  Administrasi 14 (1): 18 – 31. http://jurnal.untagsmg.ac.id/index .php/mia/article/view/904.
Pandor,  Pius.  2014. Seni  Merawat  Jiwa . Jakarta: Obor.
———.  2020.  “Pendidikan  Karakter Sebagai  Solusi  Atas  Fenomena MCdonalisasi  Pendidikan  Dalam Era  Revolus i  Industri  4.0.” Psiko- Edukasi 18 (1): 1 – 17. Pasandaran, Sjamsi. 2017. “Politik Pendidikan Karakter: Refleksi

## Praksis  Pendidikan  Karakter  Di
Indonesia.”  Jurnal  Civic  Education:
Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan. 2017. https://doi.org/10.36412/ce.v1i2.4 97.
Pope,  Jeremy.  2008. Strategi  Memberantas Korupsi  (Edisi  Ringkas) .  Jakarta: Transparency International Indonesia  (The  Coalition  Against Corruption).
Rachmah,  Huriah.  2013.  “Nilai -Nilai Dalam Pendidikan Karakter Bangsa Yang.” E-Jurnal  Widya  Non-Eksakta
1.
Runi,  Hariantati.  2003.  “Etika  Polit ik Dalam  Negara  Demokrasi  Oleh: Runi  Hariantati.” Demokrasi no  1:
57 – 68. Siti  Nur  Aidah,  and  Tim  Penerbit  KBM.
2020. Pembelajaran Pendidikan Karakter . Bantul: KBM Indonesia. Sukmana,  Oman,  Luthfi  J.  Kurniawan, Abdussalama,  and  Masduki.  2015. Negara  Kesejahteraan  Dan  Pelayanan Sosial . Malang: Intras Publishing. Suwahyu ,  Irwansyah.  2019.  “Pendidikan Karakter  Dalam  Konsep  Pemikiran Pendidikan  Ki  Hajar  Dewantara.”
INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif  Kependidikan 23  (2):  192 –
204. https://doi.org/10.24090/insania.v 23i2.2290.
Yasonna  H.  Laoly.  2017.  “Lembaran Negara  Republi k  Indonesia.”  2017. https://peraturan.go.id/common/ dokumen/ln/2017/ps87-2017.pdf.
Zuchdi, Darmiyati, Zuhdan Kun Prasetya,  and  Muhsinatun  Siasah Masruri.  2010. Model  Pendidikan Karakter Terintegrasi Dalam Pemebelajaran  Dan  Pengembangan Kultur  Sekolah .  Yogyakarta:  UNY Press.