## TINJAUAN YURIDIS, KRIMINOLOGIS DAN EMPIRIS KASUS PENCURIAN MAYAT DI PURBALINGGA DAN CILACAP

## Dwi Andona Sabatian
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Email: dwiandonasabatian@ymail.com
ABSTRAK P encurian mayat dilakukan karena adanya motif tidak wajar yang timbul dari diri pelaku. Tujuannya adalah untuk memperdalam ilmu hitam atau menguasai kekuatan tertentu. Kondisi kejiwaan yang sehat memungkinkan untuk dikenakan pidana bagi pelakunya. Namun, ada pengecualian pidana terhadap orang yang mempunyai gangguan kejiwaan dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Menggunakan jenis data primer dan data sekunder.  Teknik  pengumpulan  data yang digunakan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam kasus tindak pidana   pencurian   mayat   yang   terjadi   di   Purbalingga   dan   Cilacap   terdapat perbedaan dalam proses penegakan hukum bagi pelakunya.
Kata kunci : Pencurian mayat, penegakan hukum, pertanggung jawaban pidana.
ABSTRACT
C orpse thievery conducted because of the morbid m otives emerge from the doer. The purpose is to deepen the black magic or mastering some particular strength. A healthy mental condition enables the punishment for the doer. However, there are exceptions to the people who have psychiatric disorders in law enforcement processes. This research uses empirical juridical descriptive approach. Uses primary data and secondary data type. Data collection techniques uses interviews, observation, and literature study. By using qualitative data analysis. Based on the results  of  research  and  discussion that  has been  done,  it  can  be  concluded  that there are differences in the law enforcement process for the culprit on the case of corpse thievery crime occurred in Purbalingga and Cilacap.
Keywords : Corpse thievery, law enforcement, criminal liability.
Pendahuluan Indonesia sebagai Negara Hukum mengatur masyarakatnya untuk patuh terhadap hukum. Dasar pokok dari segala ketentuan hukum pidana disebut asas legalitas , yang maksudnya sama dengan maksud Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “ tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas suatu kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan ”. Jadi dalam hal kita hendak mengatakan apakah suatu perbuatan  itu merupakan  tindak  pidana  atau  bukan,  kita  harus  berpegang  pada  ketentuan, apakah  perbuatan  itu  telah  diatur  oleh  undang-undang  sebagai  tindak  pidana. Untuk hal ini harus terlebih dahulu ada sesuatu ketentuan yang menyatakan bahwa perbuatan itu meruakan tindak pidana. 1 Hubungan antara orang dan perbuatan sangat erat, tidak mungkin ada suatu tindak pidana tanpa pembuatnya karena timbulnya suatu tindak pidana disebabkan oleh adanya orang yang
1 M. Sudradjat Bassar, 1986, Tindak-tindak Pidana Tertentu , Bandung: Remadja Karya, hal. 4.
berbuat. Kedua faktor ini penting untuk kepentingan penjatuhan hukuman,  oleh  karena  tidak setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana akan dijatuhi hukuman, kecuali orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. 2
Pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan    lapangan pekerjaan    yang    memadai    dari    pemerintah    untuk masyarakatnya, khususnya bagi masyarakat dengan keterbatasan keterampilan dan tingkat   pendidikan   yang   rendah. Hal ini memaksa sebagian masyarakat melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang banyak terjadi adalah tindak pidana pencurian. Perbuatan ini  dilakukan  sebagian  orang  sebagai  jalan  terakhir untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.
Sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, setiap pelaku tindak pidana pencurian dapat dikenakan hukuman atas perbuatannya. Pasal 362 KUHP tentang Pencurian menyebutkan, “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud  untuk dimiliki secara  melawan  hukum,  diancam  karena  pencurian, dengan  pidana  penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah” . Dari banyaknya kasus pencurian, pada umumnya barang komersil yang menjadi sasarannya, namun  tidak  hanya  barang-barang  tersebut  yang  selalu  menjadi sasaran pencurian. Ada beberapa motif tidak wajar yang membuat seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Pada tahun 2003, Purbalingga dihebohkan oleh kasus pencurian mayat yang dilakukan oleh Sumanto. Sumanto dikenal sebagai kanibal setelah mencuri mayat nenek bernama Rinah yang kemudian memakan daging jenazah itu. Hal ini dilakukannya untuk memperdalam ilmu agar menjadi kebal dan mendapat ketenangan batin. 3 Pencurian mayat ini dilakukan Sumanto di Pemakaman Umum Dusun   Srengseng,   Desa   Majatengah,   Kecamatan   Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
Kejadian yang hampir sama terjadi pada tahun 2013 di Kabupaten Cilacap. Resi Rokhis Suhana, seorang residivis kasus pencurian sepeda motor yang telah dua kali masuk penjara melakukan pencurian mayat bayi kembar di Pemakaman Umum Cikento, Kelurahan Gunung Simping, Kecamatan Cilacap Tengah dan mayat wanita di Pemakaman Umum Sabuk Janur, Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan  Cilacap  Utara.  Hal  ini  dia  lakukan  sebagai  ritual syarat  memiliki kemampuan untuk terbang. 4
Terdapat persamaan antara kedua kasus di atas, yakni pelaku pencurian mayat tersebut mempunyai motif untuk memperdalam suatu ilmu hitam atau kekuatan tertentu. Di zaman yang modern ini masih banyak warga kita yang masih mempercayai ilmu hitam, bisa jadi karena memang adanya bisikan gaib atau gangguan kejiwaan yang mempengaruhinya. Namun, ada pengecualian pidana terhadap orang yang mempunyai gangguan kejiwaan.
Salah satu ciri dari hampir semua sistem hukum adalah bahwa pertanggungan jawab  pribadi terhadap  perbuatan  pidana  yang  telah  dilakukan  selalu  dikaitkan pada  keadaan-keadaan tertentu  dari  mentalnya.  Keadaan-keadaan  tertentu  ini dalam bentuk negatif dirumuskan orang sebagai kondisi-kondisi memaafkan . Maksudnya adalah, dirumuskan dengan menyebutkan keadaan-keadaan sebagai alasan-alasan menghapuskan pengenaan pidana, dan inilah yang dimaksud dengan “dalam  bentuk  negatif” itu.  Sebagai  salah  satu  sistem  hukum  adalah sisitem hukum pidana tertulis kita, yang mengenai hal ini dalam Pasal 44 KUHP juga secara negatif merumuskan keadaan yang menghapuskan pengenaan pidana itu disebabkan karena dipandang terdakwa tidak mampu bertanggung jawab. Dalam Pasal 44 KUHP dikatakan bahwa “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya
2 Ibid .,
3 Tempo.co, Rabu, 25 Juli 2012, 19:57 WIB: Sumanto Kanibal Masih Dikurung dalam Kamar ,  dalam http://m.tempo.co/read/news/2012/07/25/058419277/Sumanto-Kanibal-Masih-Dikurung- dalam-Kamar di- unduh Minggu, 11 Mei 2014 pukul 13:44.
4 Kompas.com, Minggu, 15 Desember 2013, 17:49 WIB: Polisi Cilacap Tangkap Pencuri Mayat , dalam http://regional. kompas.com/read/2013/12/15/1749231/Polisi.Cilacap.Tangkap.Pencuri.M ayat diunduh Rabu, 7 Mei 2014 pukul 23:26.
disebabkan karena jiwanya cacad dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka tidak dipidana” . 5

## Pembahasan
1.  Tindak Pidana Pencurian Mayat dalam Perspektif Yuridis Penyelesaian kasus tindak pidana pencurian mayat dalam perspektif yuridis merupakan penyelesaian kasus yang mana penyelesaiannya dilihat dari sudut pandang peraturan perundang- undangan. Berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia, pelaku tindak pidana pencurian dapat dikenakan Pasal 362-367 KUHP tentang Pencurian. Berdasarkan   peraturan   perundang-undangan   yang   berlaku,   kasus   tindak pidana pencurian mayat melanggar beberapa pasal, antara lain: (a) Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. (b) Pasal 180 KUHP. (c) Pasal 179 KUHP.
2.  Proses Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pencurian Mayat di Purbalingga dan Cilacap a.  Proses Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pencurian Mayat di Purbalingga Berawal dari penemuan warga atas terbongkarnya kuburan dan hilangnya mayat Ny. Rinah di Pemakaman Umum Dusun Srengseng, Desa Majatengah, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, masyarakat sekitar merasa resah dengan adanya kejadian tersebut. Agar proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian masyarakat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang di wilayah kerja Polsek Kemangkon. Tidak lama dari penemuan kasus tersebut, warga sekitar mencurigai Sumanto sebagai pelaku pencurian mayat karena perilakunya yang aneh dengan mendatangi kuburan di malam hari dengan membawa cangkul. Berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat, kemudian pihak yang berwenang dari kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut.
Dalam proses penyelidikan, pihak yang berwenang dari kepolisian mencari kebenaran yang terjadi di lapangan untuk mengetahui jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pencurian mayat. Sedangkan proses penyidikan dilakukan untuk  mengumpulkan bukti-bukti  serta  mengetahui  motif  pelaku  dalam melakukan perbuatan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, banyak fakta yang diperoleh sehingga Sumanto semakin diyakini sebagai tertuduh. Hal ini diperkuat adanya keterangan saksi dan ketika penggeledahan di rumah Sumanto terdapat barang bukti berupa tulang belulang dari mayat yang dicurinya. Sehingga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Dengan adanya hal ini, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di lingkungan Desa Kemangkon, maka Sumanto ditangkap dan ditahan oleh pihak yang berwenang dari kepolisian untuk proses selanjutnya.
Setelah  dilakukan  penahanan  di  kepolisian,  kemudian  kasus  ini dilimpahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan terhadap perbuatan yang  dilakukan Sumanto.  Dalam  proses  penuntutan,  penuntut  umum melimpahkan   perkara   pidana kepada   pengadilan   yang   berwenang   untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Agar hakim dapat memeriksa perkara tersebut maka dibuatlah surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum.
Sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, terdapat unsur subyektif yang menjelaskan “dengan maksud untuk menguasai benda  tersebut  secara  melawan  hukum”,  dan  selanjutnya  terdapat unsur obyektif yang menjelaskan “barang siapa”, “mengambil”, “sesuatu benda”, yang  sebagian  atau
5 Mr.  Roeslan  Saleh,  1982, Pikiran-pikiran  Tentang  Pertanggungan  Jawab  Pidana ,  Jakarta: Gahlia Indonesia, hal.
20.
seluruhnya  kepunyaan  orang  lain”,  dan  “dilakukan  dengan  cara    membongkar”. Terdakwa  Sumanto  yang  mempunyai  maksud  memiliki benda berupa mayat Ny. Rinah dengan cara mengambil dan merusak atau membongkar kuburan dari Ny. Rinah yang bukan merupakan kepunyaan dari terdakwa Sumanto untuk kepentingan pribadinya secara melawan hukum.
Perbuatan terdakwa Sumanto secara melawan hukum dapat dijatuhi pidana. Namun belum jelas kondisi kejiwaan terdakwa Sumanto mampu bertanggungan jawab atau tidak mampu bertanggung jawab. Dalam hal ini dengan bukti surat laporan hasil pemeriksaan psikologi oleh Polda Jawa Tengah Dinas Psikologi dan surat keterangan ahli kedokteran jiwa RSU Banyumas berkesimpulan bahwa dinyatakan tidak diketemukan adanya ganguan jiwa pada diri terdakwa dan terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga dapat dijatuhi pidana.
Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor: 31/Pid.B/2003/PN.Pbg yang tercantum di atas, penulis sependapat dengan hal tersebut, sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa perbuatan Sumanto yang dilakukan dengan membongkar kuburan dan mengambil mayat dari dalam kuburan yang kemudian memakan sebagian daging mayat serta mengambil beberapa bagian  dari  mayat tersebut   untuk   dijadikan   jimat,   maka   dengan   ini   perbuatan Sumanto   telah memenuhi unsur tindak pidana pencurian untuk dapat dipidana. Dengan demikian seluruh unsur tindak pidana pencurian, baik unsur subyektif   maupun unsur   obyektif   telah   terpenuhi,   maka   terdakwa   harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN”, yakni dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
b.  Proses Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pencurian Mayat di Cilacap Di atas telah dijelaskan proses penegakan hukum terhadap kasus pencurian mayat di Purbalingga. Selanjutnya akan dijelaskan proses penegakan hukum terhadap kasus pencurian mayat di Cilacap yang dilakukan oleh terdakwa Resi Rokhis Suhana. Kasus pencurian mayat ini berawal dari hilangnya mayat bayi kembar di Pemakaman Umum Cikento, Kelurahan Gunung Simping, Kecamatan Cilacap Tengah dan mayat wanita di Pemakaman Umum Sabuk Janur, Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara.
Pada   dasarnya   proses   penegakan   hukum   bagi   pelaku   tindak   pidana pencurian mayat di Purbalingga dan di Cilacap itu sama. Karena perbuatan yang dilakukan  oleh kedua   pelaku  ini   sama-sama   mengambil  mayat   dari   dalam kuburan.  Pasal   yang dikenakan  terhadap  pelaku  tindak  pencurian  mayat  di Cilacap, yaitu:, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP , Subsider Pasal 179 KUHP, Lebih Subsider Pasal 180 KUHP. Namun terdapat perbedaan pertangungan jawab pidana antara pelaku pencurian mayat di Purbalingga dan di Cilacap. Karena Sumanto sebagai pelaku pencurian mayat  di  Purbalingga mempunyai kondisi kejiwaan yang sehat maka Sumanto dapat dipidana dengan pasal yang sudah ditentukan di atas. Berbeda halnya dengan Resi Rokhis Suhana yang tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatanya dikarenakan terganggu jiwanya. Hal ini terbukti ketika pelaku memberikan keterangan yang tidak akurat dan mengeluarkan kata-kata yang tidak masuk akal. Karena alasan tersebut pelaku dibawa ke RSUD Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaannya. Di RSUD Banyumas pelaku menunjukan sikap yang aneh dan mengelurkan kata-kata yang tidak jelas maksud dan artinya.
Sehingga dinyatakan pelaku tersebut mengalami gangguan jiwa 6 Karena pelaku mengalami gangguan kejiwaan, proses penyidikan juga diberhentikan. Berdasarkan SP 3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan) Nomor B/887/III/2014/Res Clp,
6 Polres Cilacap, Kronologi Kasus Pengerusakan dan Pencurian Bagian Tubuh Jenazah.
penyidikan diberhentikan karena tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, dan demi hukum pelaku mengalami gangguan jiwa sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas bagian jiwa nomor: 440/1010/XII/2013. 7 Dengan demikian karena pelaku mengalami ganguan jiwa, maka yang bersangkutan tidak dapat diteruskan proses  penegakan hukumnya sampai ke pengadilan.

## 3.  Pandangan Masyarakat Sekitar Tentang Pencurian Mayat di Purbalingga dan Cilacap
Dalam memperoleh gambaran mengenai pandangan masyarakat sekitar tentang pencurian mayat di Purbalingga dan Cilacap, maka penulis melakukan wawancara  terhadap  beberapa warga  sekitar  tempat  kediaman  pelaku  tindak pidana pencurian mayat.
Tindak   pidana   pencurian   mayat   oleh   Sumanto   yang   dilakukan   di Pemakaman Umum Dusun Srengseng, Desa Majatengah, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga menuai berbagai pendapat dari masyarakat sekitar di wilayah Purbalingga. Sebagian besar masyarakat menginginkan agar Sumanto mendapat hukuman seberat-beratnya atas  perilakunya tersebut, karena  dianggap meresahkan warga sekitar. Pendapat yang sama juga terlontar dari beberapa warga di Cilacap sebagai narasumber. Pada dasarnya narasumber merasa bahwa perilaku yang dilakukan Resi Rokhis Suhana telah mencoreng nama baik warga Cilacap, sehingga perlulah bagi pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya.
Warga mengharapkan agar pelaku tindak pidana pencurian mayat tersebut dapat dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena perilaku tersebut meresahkan warga dan melanggar norma agama, norma adat dan norma susila. Selain itu perlu bagi pelaku untuk direhabilitasi di panti sosial agar mendapatkan pemulihan pikiran dan kondisi kejiwaannya untuk  menyadari dan bertanggung jawab atas diri sendiri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya, dan memulihkan kembali kemauan dan kemampuan agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
4.  Kajian Kriminologis Tentang Pencurian Mayat Secara umum krimonologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, tujuannya ialah memahami gejala kejahatan di tengah pergaulan hidup bersama manusia, menggali sebab-musababnya, dan mencari atau menyusun konsep-konsep penanggulangan kejahatan yang meliputi perbaikan narapidana dan upaya mencegah atau mengurangi kejahatan yang mungkin akan timbul. 8
Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. 9
Keberadaan   kriminologi   sebagai   ilmu   pengetahuan   yang   mempelajari kejahatan tidak dapat dilepaskan dari hukum pidana. Terdapat perbedaan antara kriminologi dengan hukum pidana. Perbedaan tersebut terletak pada obyeknya, yaitu obyek utama hukum pidana ialah menunjuk kepada apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku, sedangkan perhatian kriminologi tertuju kepada manusia yang melanggar hukum pidana dan lingkungan manusia-manusia tersebut. Akan tetapi, perbedaan ini tidak begitu sederhana sebab ada suatu hubungan saling bergantung atau ada interaksi antara hukum pidana dan kriminologi. 10
Berdasarkan penjelasan beberapa ahli tentang kriminologi, penulis sependapat dengan Indah Sri Utari yang menjelaskan bahwa kriminologi sebagai ilmu  pengetahuan  tentang
7 SP 3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan) Nomor B/887/III/2014/Res Clp.
8 Soedjono Dirdjosisworo, 1984, Sosio Kriminologi , Bandung: Sinar Baru, hal. 16.
9 Teguh Prasetyo, 2010, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana , Bandung: Nusa Media, hal. 14. 10  Indah Sri Utari, 2012, Aliran dan Teori dalam Kriminologi , Yogyakarta: Thafa Media, hal. 20.
kejahatan yang tidak dapat lepas dari hukum pidana yang tertuju kepada manusia yang melanggar hukum pidana. Selain  itu  penulis juga mempunyai pendapat yang sama dengan Soedjono Dirdjosisworo yang mengatakan bahwa dengan mempelajari kriminologi dapat memahami gejala kejahatan  yang  timbul  di  lingkungan  masyarakat  sekaligus  mengetahui upaya untuk mencegah atau mengurangi kejahatan yang mungkin timbul.
Penulis   menyimpulkan   bahwa   perbuatan   pelaku   melakukan   pencurian mayat karena didasarkan beberapa alasan, antara lain: (a) Karena faktor penyakit. (b) Karena keinginan menguasai ilmu hitam (gaib). (c)  Karena faktor ekonomi. Pada   dasarnya   hal   tersebut dapat   ditanggulangi   dengan   cara   memberikan pekerjaan yang layak terhadap pelaku sehingga mempunyai penghasilan tetap untuk  memenuhi  kebutuhannya  serta  memberikan pengetahuan  tentang  agama yang tidak memperbolehkan manusia untuk tidak mempercayai ilmu hitam.

## Penutup
1.  Kesimpulan Dalam perspektif yuridis kasus tindak pidana pencurian mayat merupakan perbuatan melawan hukum yang mana pelakunya dapat dipidana. Dalam hal ini pelaku yang telah memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana tersebut dapat dihukum dengan pasal berlapis, sesuai dengan ketentuan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, Pasal 180 KUHP, dan Pasal 179 KUHP. Dalam kasus tindak pidana pencurian mayat yang terjadi di Purbalingga dan Cilacap  terdapat  perbedaan  dalam  proses penegakan  hukum  bagi  pelakunya. Proses  penegakan  hukum  bagi  Sumanto  telah  terpenuhi seluruh  unsur  tindak pidana pencurian, baik unsur subyektif maupun unsur obyektif. Termasuk dalam kondisi tidak mengalami gangguan jiwa pelaku melakukan tindak pidana tersebut, sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan psikologi oleh Polda Jawa Tengah Dinas Psikologi tertanggal 22 Januari 2003 dan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa dari RSU Banyumas tertanggal 5 Februari 2003, maka terdakwa harus dinyatakan tidak mengalami gangguan jiwa dan mampu bertanggung jawab dan terbukti melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan yang Memberatkan”, yakni dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sesuai dengan Putusan Negeri Purbalingga Nomor: 31/Pid.B/2003/PN.Pbg.
Sementara itu, Resi Rokhis Suhana melakukan hal tersebut dengan kondisi jiwa yang terganggu (gila), sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas bagian jiwa nomor: 440/1010/XII/2013.. Berdasarkan hal tersebut, proses penyidikan diberhentikan. Sesuai SP 3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan) Nomor B/887/III/2014/Res Clp, penyidikan diberhentikan karena tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, dan demi hukum perilaku Resi Rokhis Suhana yang terganggu jiwanya dianggap tidak mampu bertanggung jawab  atas  perbuatan  yang dilakukannya. Dengan  demikian proses penegakan  hukum  bagi Resi  Rokhis  Suhana  diberhentikan  hanya  sampai  di kepolisian dan tidak dilanjutkan ke kejaksaan hingga diputus oleh pengadilan.
Masyarakat  mengharapkan  agar  pelaku  tindak  pidana  pencurian  mayat dapat   dihukum sesuai   dengan  peraturan  perundang-undangan  yang   berlaku, karena pelaku telah meresahkan warga dan melanggar norma agama, norma adat dan norma susila. Selain itu perlu bagi pelaku untuk direhabiltasi di panti sosial agar mendapatkan pemulihan pikiran sehingga kondisi kejiwaan pelaku kembali normal agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar di  lingkungan masyarakat.
Kajian kriminologis terhadap kasus pencurian mayat dapat dilihat dengan adanya gejala yang timbul dari pelaku sehingga melakukan perbuatan tersebut yaitu karena faktor penyakit, karena keinginan menguasai ilmu hitam (gaib), dan karena  faktor  ekonomi.  Pada  dasarnya  hal tersebut  dapat  ditanggulangi  dengan cara memberikan pekerjaan yang layak terhadap pelaku sehingga mempunyai penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhannya serta memberikan
pengetahuan tentang agama yang tidak memperbolehkan manusia untuk tidak mempercayai ilmu hitam.
2.  Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis juga akan merumuskan beberapa saran, sebagai berikut: (1) Kepada masyarakat diharapkan untuk lebih meningkatkan  kewaspadaan  terhadap daerah  tempat  tinggal   dan   lingkungan sekitar dengan cara menjaga dan mengawasi orang atau oknum yang bertingkah laku tidak wajar guna kenyamanan lingkungan tersebut serta diharapkan untuk menghindari ilmu yang berhubungan dengan ilmu hitam. (2) Kepada lembaga penegak hukum hendaknya meningkatkan kinerja dengan memberi perhatian khusus terhadap pelaku tindak pidana yang berlaku menyimpang serta diharapkan untuk lebih mewaspadai kemungkinan adanya kasus tindak pidana yang serupa dan tergolong tidak wajar.
Daftar Pustaka Bassar, M. Sudradjat, 1986, Tindak-tindak Pidana Tertentu , Bandung: Remadja Karya Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, Sosio Kriminologi , Bandung: Sinar Baru
M Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada Prasetyo,  Teguh,  2010, Kriminalisasi  dalam  Hukum  Pidana ,  Bandung:  Nusa Media Saebani, Beni Ahmad, 2009, Metode Penelitian Hukum , Bandung: Pustaka Setia. Saleh, Roeslan, 1982, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungan Jawab Pidana, Jakarta: Gahlia Indonesia
Soekanto,   Soerjono,   1986, Pengantar   Penelitian   Hukum ,   Jakarta:   Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
Utari, Indah Sri, 2012, Aliran dan Teori dalam Kriminologi , Yogyakarta: Thafa Media