How to cite: Fernando D’lomo, Richard C, Adam (2022) Perlindungan Hukum Bagi Debitor Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang di Ambil Paksa Oleh Juru Tagih (Debt Collector) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2087 K/Pdt/2020), (7) 11, https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.12427 E-ISSN: 2548-1398
Published by:
Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 11, November 2022

## PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  DEBITOR  TERHADAP  OBJEK  JAMINAN FIDUSIA YANG DI AMBIL PAKSA OLEH JURU TAGIH (DEBT COLLECTOR)

## Fernando D’lomo, Richard C, Adam
Universitas Tarumanagara, Indonesia E-mail: Fernando.205190228@stu.untar.ac.id, richardmakumba@yahoo.com

## Pendahuluan
Perbankan  dan  lembaga  pembiayaan  Indonesia  dalam  melakukan  usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, fungsi utamanya adalah  sebagai  penghimpun  dan  pengatur  dana  masyarakat  dan  bertujuan  menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Primasari, 2019). Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan tersebut sangat berperan bagi masyarakat, sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  tidak  semua  orang  dalam  masyarakat  mempunyai  cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu lembaga pembiayaan sangatlah membantu menjalankan roda perekonomian negara ini (Wijaya, 2018). Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman  modal  dari  lembaga  keuangan  (baik  bank  maupun  bukan  bank)  mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman/tambahan  modal  (berupa  kredit)  tersebut  baik  untuk  jangka  panjang  maupun jangka pendek (Aziz & Wicaksono, 2017).
Lembaga  jaminan  yang  dikenal  dalam  sistem  hukum  jaminan  di  Indonesia  salah satunya adalah lembaga jaminan Fidusia (Heriawanto, 2019). Lembaga jaminan fidusia di atur  oleh  Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia.  Fidusia  yang  berarti  penyerahan  hak  milik  atas  dasar  kepercayaan  memberikan kedudukan kepada debitor untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik (Usman, 2021).
Pengertian  Fidusia  berdasarkan  Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 Ayat (1) adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya di  alihkan  tersebut  tetap  dalam  pengusaaan  pemilik  benda  (Pramana,  2022).  Pengertian Jaminan Fidusia berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 Ayat (2) adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan  Pemberi  Fidusia,  sebagai  agunan  bagi  pelunasan  utang  tertentu,  yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya (jaminan  fidusia)  (Soegianto  et  al.,  2019).  Pemberian  jaminan  Fidusia  ini  merupakan perjanjian yang bersifat accessoir dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan  Pasal  6-huruf  b  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  1999 Tentang Jaminan Fidusia dan harus dibuat dengan suatu akta notaris  yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia (Sidauruk et al., 2020). Pasal 11 jo Pasal 13 jo Pasal 15 Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  menentukan  bahwa benda (yang ada di wilayah negara RI atau di luar negara RI) yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang permohonan pendaftarannya diajukan  oleh  Penerima  Fidusia  dengan  memperhatikan  syarat-syarat  sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 dan atas dikabulkannya permohonan pendaftaran tersebut, maka kepada, penerima fidusia diberikan sertifikat Jaminan Fidusia yang memakai irah-irah"Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa"  yang  tanggalnya  sama  dengan  tinggal diterimanya permohonan pendaftaran Fidusia (registration of titles) (Sihombing, 2016).
Tujuan dari pada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitor melalui hasil  penjualan  benda-benda  tertentu  milik  debitor  atau  pihak  ketiga  pemberi  jaminan (Prasetyawati & Hanoraga, 2015). Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian yang muncul karena adanya perjanjian kredit pembiayaan (perjanjian pokok) (Ahyani, 2014). Jika Debitor tidak mampu untuk membayarkan hutang nya kepada kreditor (lembaga pembiayaan) maka kreditor dapat mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan barang jaminan yang telah debitor  jaminkan  kepada  kreditor  dengan  cara  kreditor  bisa  mengadakan  lelang  terhadap objek jaminan tersebut yang telah di eksekusi oleh kreditor dari debitor Jika debitor sudah terbukti tidak mampu membayarkan hutangnya kepada kreditor maka lembaga pembiayaan menguasai objek jaminan fidusia dan lembaga pembiayaan tidak melakukan lelang terhadap objek  jaminan  fidusia  tersebut  yang  sesuai  dengan  Undang-  Undang  Republik  Indonesia Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
Berkaitan  dengan  topik  penelitian  ini,  Kreditor  dan  Debitor  mempunyai  hubungan hukum,  yang  dimana  Kreditor  dan  Debitor  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum  oleh negara  sesuai  dengan  tugas  negara  dalam  alinea  4  Undang-  Undang  Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi kreditor tidak bisa melakukan eksekusi jaminan fidusia secara paksa kepada Debitor. Konsep perlindungan hukum atas suatu kepentingan tertentu, merupakan  manifestasi  dari  prasyarat  untuk  masuk  dalam  phase  “welfare  state”  (Negara kesejahteraan).  Fenomena  Negara  kesejahteraan  (welfare  state)  merupakan  fenomena penting  di  akhir  abad  ke-19  dengan  gagasan  bahwa  negara  didorong  untuk  semakin
meningkatkan perannya dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk  masalah-masalah  perekonomian  yang  dalam  tradisi  liberalisme  sebelumnya cenderung dianggap sebagai urusan masyarakat sendiri (Danyathi, 2016).
Fakta nya secara nyata,  eksekusi jaminan fidusia  yang terjadi  di  masyarakat  sudah banyak lembaga pembiayaan yang menyewa juru tagih (debt collector) untuk mengeksekusi jaminan fidusia secara sepihak dengan cara mengambil paksa. Hal ini bertentangan dengan Pasal  28  G  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menjelaskan,  bahwa  “Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman  dan  perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu yang merupakan hak asasi. Hal ini menunjukkan bahwa, hadirnya Undang- Undang Republik Indonesia  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  jaminan  fidusia  dengan  maksud  agar  menjamin keamanan dan memberikan kepastian hukum serta hak perlindungan diri pribadi sebagai hak yang  di  akui  UUD  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Agar  eksekusi  jaminan  fidusia  dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kepastian hukum serta menjamin keamanan debitor, Undang- Undang Jaminan Fidusia mengatur tentang eksekusi jaminan fidusia yang terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Jaminan Fidusia. Pada saat ini yang banyak terjadi adalah masih banyak perusahaan pembiayaan yang melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa yang dalam hal ini biasanya dilakukan oleh debt collector, keberadaan  debt  collector  sangat  meresahkan  masyarakat  dan  telah  menimbulkan  banyak permasalahan  baru.  Walaupun  telah  dikeluarkan  Peraturan  Kapolri  Republik  Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa satu-satunya pihak yang berhak menarik kendaraan kredit bermasalah adalah kepolisian atas keputusan  pengadilan,  namun  masih  banyak  perusahaan  pembiayaan  yang  masih  tidak mengindahkan  Peraturan  Kapolri  tersebut  (Candera  et  al.,  2021).  Terkadang,  hidup  ini pasang surut, mungkin saja tidak bisa membayarkan utangnya, sebagaimana yang di alami dalam kasus yang saya teliti. Dia tidak bisa membayar telat, lalu kemudian ada beberapa juru tagih (Debt Collector)  yang mengambil paksa objek fidusia nya tersebut. Padahal menurut Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  NO.18/PUU-XVII/2019  Eksekusi Jaminan Fidusia Tidak Boleh Di lakukan Sendiri oleh penerima fidusia (Kreditur) Melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri dan Mahkamah Konstitusi telah  memberi  keseimbangan  posisi  hukum  antara  debitor  dan  kreditur  serta  menghindari timbulnya  kesewenang-wenangan  dalam  eksekusi  jaminan  fidusia  tersebut.  Tetapi  dalam kasus yang saya teliti, mengapa bisa terjadi penarikan objek fidusianya tersebut secara paksa. Tetapi  dalam  kasus  yang  saya  angkat,  mengapa  bisa  terjadi  penarikan  objek  fidusianya tersebut secara paksa, padahal sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia NO.18/PUU-XVII/2019.
Sebelum  penelitian  ini  dibuat,  terdapat  beberapa  penelitian  sebelumnya  mengenai perlindungan atas data pribadi. Adapun peneliti menemui beberapa penelitian serupa yang
terdiri  dari  Penelitian  yang  di  lakukan  oleh  Elisa  Rosadi  (2018)  dengan  perbedaan permasalahan  yang  dibahas  mengenai  kewenangan  Debt  Collector  mengambil  alih  objek jaminan fidusia dan proses pengambil alihan objek fidusia oleh Debt Collector. Sedangkan peneliti membahas mengenai perlindungan hukum terhadap debitor yang jaminan fidusianya berupa kendaraan yang diambil paksa oleh juru tagih (debt collector) berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  Juncto  Putusan  Mahkamah Konstitusi  NO.18/PUU-XVII/2019.
Penelitian yang di lakukan oleh Muidhurrohman (2020) dengan permasalahan yang dibahas mengenai penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian pembiayaan dan fidusia. Sedangkan peneliti membahas mengenai perlindungan hukum terhadap debitor yang jaminan fidusianya berupa kendaraan yang diambil paksa oleh juru tagih (debt collector) berdasarkan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi  NO.18/PUU-XVII/2019.
Penelitian  yang  di  lakukan  oleh  Riska  Rahmadani  (2023)  dengan  membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur fidusia dan proses pelaksanaan pemenuhan piutang  kredur  fidusia.  Sedangkan  peneliti  membahas  mengenai  perlindungan  hukum terhadap debitor  yang jaminan fidusianya berupa kendaraan  yang diambil  paksa oleh juru tagih (debt collector) berdasarkan  Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi  NO.18/PUU-XVII/2019.
Setelah melakukan penelaah lebih dalam terhadap tiga penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan ketiga penelitian tersebut.  Dengan  kesimpulan  tersebut,  penelitian  ini  tetap  dapat  dilakukan  oleh  peneliti karena  mengandung  unsur  kebaruan  yang  dapat  digunakan  untuk  menambah  wawasan kelimuan pada bidang ilmu hukum perlindungan hukum terhadap debitor.
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, terdapat dua rumusan permasalahan yang  ingin  peneliti  kemukakan  sebagai  pokok  pembahasan,  yaitu:  (a)  Bagaimana perlindungan hukum bagi debitor terhadap objek jaminan fidusia yang di ambil paksa oleh juru tagih (debt collector) berdasarkan  Undang- Undang  No.42 Tahun 1999 tentang Fidusia Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi  NO.18/PUU-XVII/2019? (b) Bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi debitor terhadap objek jaminan fidusia yang di ambil paksa oleh juru tagih ( debt collector) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2087 K/Pdt/2020? Adapun tujuan penelitian yang peneliti kemukaan sebagai dasar pembahasan untuk menjawab  pertanyaan  dari  rumusan  masalah  sebelumnya.  Tujuan  penelitian  tersebut terbaginmenjadi 2 (dua), yaitu: (a) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitor di tinjau  dari  putusan  MK  NO.18/PUU-XVII/2019.  (b)  Untuk  mengetahui  penerapan perlindungan hukum bagi terhadap objek jaminan fidusia yang di ambil paksa oleh juru tagih ( debt collector ) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2087 K/Pdt/2020.
Sedangkan  manfaat  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  pemahaman  baru  dan juga  menjadi  referensi nn yang  dapat  dipergunakan  dalam  penelitian  karya  ilmiah  maupun penelitian lain yang n berhubungan dengan topik atau permasalahan n penelitian ini.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian i yang  digunakan  merupakan  jenis  penelitian  hukum i normatif. Spesifikasi  dari  penelitian  ini  adalah  deskriptif.  Jenis i data i yang  digunakan  dalam i penelitian i ini  merupakan  jenis  data  sekunder.  Penelitian  ini  terbagi  atas  beberapa  bahan hukum, yaitu:
1. Bahan i hukum i primer
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penilitan ini adalah:
a. Undang-Undang . Dasar . Negara . Republik . Indonesia . 1945;
b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
c. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia;
d. Peraturan  Kapolri  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2011  Tentang  Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
e. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2009  Tentang  Lembaga Pembiayaan
2. Bahan hukum sekunder
Bahan n hukum i sekunder
merupakan .. bahan n hukum yang mendukung bahan n hukum n primer.  Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini terdiri dari:
a. Buku;
b. Artikel;
c. Jurnal Hukum;
d. Berita online ; dan
e. Pendapat ahli (ahli hukum maupun politik)
b. Bahan I hukum I tersier
Teknik pengumpulan data pada penelitian proposal skripsi ini menggunakan teknik studi  pustaka  yang  merupakan  sebuah  teknik  untuk  mengumpulkan  data  dengan  cara melakukan  sebuah  penelaahan  terhadap  literatur  seperti:  buku,  catatan,  sertapberbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti ataupun diselesaikan ( Nazir, 1988) . Pendekatan  pada  penelitian  ini  melalui  pendekatan  Undang-Undang  ( Statue  Approch ). Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  proposal  skripsi  ini  adalah  menggunakan  teknik analsisi data kualitatif (Muhaimin, 2020).

## Hasil dan Pembahasan
A. Identitas para pihak
Di dalam penelitan saya, ada 2 pihak yang berperkara , Pihak pertama yaitu Bambang Hery Syahputra, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir 25 Mei 1969, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jln. Air Bersih Gg. Keluarga, No.10  Kel.  Sudirejo  I,  Kec.  Medan  Kota,  Medan.  Pihak  kedua  yaitu  PT  Clipan  Finance Indonesia Tbk, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, No.24 – B, Lingk. XI, Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. PT Clipan Finance Indonesia Tbk (“Perseroan”) pertama kali didirikan dengan nama PT Clipan Leasing Corporation berdasarkan Akta No. 47 pada 15 Januari 1982  yang dibuat  dihadapan  Kartini Muljadi,  S.H., Notaris di  Jakarta. Tepatnya pada 17 Mei 1990, Perseroan melakukan perubahan nama dari semula PT Clipan Leasing Corporation menjadi PT Clipan Finance Indonesia yang mana perubahan tersebut mengacu pada Akta No. 56 tanggal 17 Mei 1990 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri  Kehakiman Republik Indonesia No. C2.3418.HT.01.04.th  90 tanggal  5 Juli 1990. Dalam rangka memperkuat posisi Perseroan di industri pembiayaan nasional, maka pada 27 Agustus 1990 Perseroan resmi melakukan penawaran saham perdana di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang kini bernama Bursa Efek Indonesia (BEI). Atas aksi korporasi tersebut, Perseroan tercatat  sebagai  perusahaan  pembiayaan  pertama  yang  go  public  di  Indonesia.  Seiring perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka, Perseroan kembali berganti nama menjadi  PT  Clipan  Finance  Indonesia  Tbk,  melalui  keputusan  Rapat  Umum  Pemegang Saham  Luar  Biasa  No.  147  tanggal  30  Agustus  1996  juncto  Akta  Perubahan  Terhadap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 190 tanggal 23 Januari 1997 yang mana kedua akta tersebut dibuat di hadapan Singgih Susilo, SH, Notaris di Jakarta. Sebagai perusahaan pembiayaan yang telah beroperasi selama lebih dari 4 (empat) dekade di Tanah Air, Perseroan memiliki semangat dan komitmen kuat untuk selalu menjaga reputasi dan citra positif  yang  sudah  terbentuk  sampai  saat  ini.  Selain  itu,  Perseroan  juga  terus  berupaya memperkuat  struktur  permodalan  agar  senantiasa  dapat  menyediakan  berbagai  produk dan/atau  layanan  yang  inovatif  dan  unggul  kepada  debitur,  seperti:  pembiayaan  investasi, pembiayaan  modal  kerja,  pembiayaan  multiguna,  dan  sewa  operasi.  PT  Clipan  Finance Indonesia Tbk, Mempunyai kantor yang berkedudukan di Wisma Slipi, Lantai 6 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.12 Jakarta Barat 11480 Indonesia. Dalam menjalankan bisnisnya, PT Clipan Finance  Indonesia  Tbk  mempunyai  struktur  kepemimpinan  yang  mempunyai  tugas  untuk menjalankan  bisnisnya  .  Struktur  kepemimpinan  PT  Clipan  Finance  Indonesia  Tbk  yang sedang menjabat, yaitu :
1. Direktur Utama (Harjanto Tjitohardjojo)
2. Direktur (Engelbert Rorong, Jr, Jahja Anwar, Yimmy Weddianto)
3. Komisaris Utama (Roosniati Salihin)
4. Komisaris (Mu’min Ali Gunawan)
5. Komisaris Independen (Lukman Abdullah)
PT  Clipan  Finance  Indonesia  Tbk  juga  mempunyai  visi  dan  misi.  Misi  PT  Clipan Finance Indonesia adalah Menjadi perusahaan pembiayaan terkemuka yang mengedepankan nilai  tambah  bagi  pemangku  kepentingan  dan  berperan  aktif  dalam  pertumbuhan  industri pembiayaan nasional. Sedangkan misi Pt Clipan Finance Indonesia diantaranya :
1. Menyediakan produk dan jasa keuangan yang inovatif didukung sumber daya manusia yang handal dan teknologi terkini.
2. Mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan yang sehat dan berkelanjutan.
3. Menjalankan  perusahaan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang baik.

## B. Hubungan para pihak
Syarat  mengenai  isi  surat  gugat  terdapat  di  dalam  Pasal  8  No.  3  Rv  mengharuskan gugatan pada pokoknya yang memuat Identitas Para Pihak, baik penggugat dan tergugat atau sering di sebut juga Persona Standi In Judicio. Yang pada umumnya, meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, agama dan tempat tinggal, serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang di ajukan ke pengadilan. Di dalam penelitian saya, pihak yang berperkara, Bambang Hery Syahputra, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir 25 Mei  1969,  kewarganegaraan  Indonesia,  Agama  Islam,  pekerjaan  wiraswasta,  beralamat  di Jln. Air Bersih Gg. Keluarga, No.10 Kel. Sudirejo I, Kec. Medan Kota, Medan ;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dr. Ibnu Affan, SH, M.Hum, Muhammad, SH, dan Saipul Anwar, SH, Advokat - Penasihat Hukum - Konsultan Hukum, dari Law Firm Ibnu -  Wijaya  &  Partners,  yang  beralamat  di  Jalan  Singa  No.  175  Kelurahan  Pandau  Hulu  I Kecamatan  Medan  Kota,  Medan,  Telp.  (061)  415  6023,  Hp.  081  260  73512,  berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Juli 2018, selanjutnya disebut PENGGUGAT ;
PT Clipan Finance Indonesia Tbk, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, No.24 – B, Lingk. XI, Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan; iwakili oleh Kuasanya Teguh Wilyono, SH, Romei Natarida Siboro, SH, Arnold K. Samosir dan Moses Datulur Pasaribu,  yang bekerja dan bertindak untuk  dan atas nama PT. Clipan Finance  Indonesia,  Tbk,  yang  berkedudukan  di  nama  PT.  Clipan  Finance  Indonesia,  Tbk, yang berkedudukan di Wisma Slipi Lantai 6, Jalan Let Jend. S. Parman Kav.12, Jakarta Barat 11480 Cq PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk Cabang Medan yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No.24 B Lingk XI/Kel. Sekip, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT ;
C. Kasus posisi
Perkara  ini  melibatkan,  Penggugat  yang  bernama  Bambang  Hery  Syahputra  dan Tergugat yaitu PT Clipan Finance Indonesia Tbk (“Perseroan”). Penggugat membeli 3 (tiga) unit kendaraan bermotor dari pihak Tergugat( PT Clipan Finance Indonesia Tbk).  3 unit itu adalah:
1. Mobil  Truck Merk Mitsubishi,  Jenis  FM 517 HS  (4x2) BOX Th 2010,  Tahun Pembuatan 2010, warna orange, Nomor Rangka MHMFM517AAK003089, Nomor Mesin 6D16F49852, Nomor  Polisi  BK  8118  II,  atas  nama  PRIMAKAS  JAYA  ,  dengan  harga  sebesar  Rp. 499.000.00,-    uang  muka  sebesar  Rp.  124.900.000,-,  nilai  pokok  pembiayaan  sebesar  Rp. 374.100.000,-, jumlah angsuran sebesar Rp. 13.510.000,- per-bulan, jangka waktu angsuran selama 36 bulan sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pembiayaan konsumen Nomor : 80300631311 yang ditandatangani pada tanggal 11 April 2013;
2. Mobil Truck Merk Mitsubishi, Jenis FU 416 T Tronton BAK Th 1997, Tahun Pembuatan 1997, warna kuning, Nomor Rangka FU 416T540015, Nomor Mesin 8DC10391031, Nomor Polisi BK 8976 BG, atas nama RUDY, dengan harga sebesar Rp. 418.000.000,-, uang muka sebesar  Rp.  104.500.000,-,  nilai  pokok  pembiayaan  sebesar  Rp.  313.500.000,-,  jumlah angsuran  sebesar  Rp.  11.455.000,-  per-bulan,  jangka  waktu  angsuran  selama  36  bulan sebagaimana  dinyatakan  dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen  Nomor  :  80300891311 yang ditandatangani pada tanggal 08 Mei 2013;
3. Mobil  Truck Merk Mitsubishi,  Jenis  FM 515 HS  (4x2) BOX Th 2011,  Tahun Pembuatan 2011,  warna  orange,  Nomor  Rangka  MHMFM517ABK004283,  Nomor  Mesin 6D16G24328,  Nomor  Polisi  BK  8118  CJ,  atas  nama  CV.  METRO  ANGKUTAN NUSANTARA, dengan harga Rp. 522.000.000,-, uang muka sebesar Rp. 130.750.000,-, nilai pokok  pembiayaan  sebesar  Rp.  391.250.000,-,  jumlah  angsuran  sebesar  Rp.  14.130.000,- per-bulan, jangka waktu angsuran selama 36 bulan sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pembiayaan  konsumen  Nomor  :  80302111311  yang  ditandatangi  pada  tanggal  1  Oktober 2013
Penggugat  dan  Tergugat  mempunyai  hubungan  yang  baik,  tidak  ada  masalah,  dan Penggugat membayar angsuran unit mobil-mobil itu selalu tepat waktu, lebih dari 20 (dua puluh) bulan, cicilan unit mobil-mobil tersebut sudah berjalan. Tergugat menunjukkan itikad tidak baik dan membuat masalah, kepada Penggugat, Tergugat melawan hukum dengan cara melakukan penarikan terhadap unit mobil-mobil tersebut secara paksa dan dilakukan secara sengaja.  Tergugat  melakukan  penarikan  kepada  unit-unit  mobil  tersebut  dengan  melalui pihak ketiga yaitu juru tagih (debt collector) dan mobil dicegat ditengah jalan. Tergugat tidak memberitahukan  kepada  Penggugat  bahwa  mobil  nya  dilakukan  penarikan.  Kronologi Penarikan paksa mobil-mobil penggugat oleh terguggat adalah sebagai berikut :
1. Pada  tanggal  23  Januari  2015  di  Jalan  Arengka  Pekan  Baru  Provinsi  Riau,  Terjadi penarikan  Mobil  Mitsubishi  BK  8976  BG.  Pada  saat  itu  seorang  sopir  bernama Mismuliadi sedang beristirahat dan dia parkir mobil tersebut. Sesudah ia beristirahat dan ingin kembali ke mobil, mobil tersebut sudah tidak ada dan telah diambil oleh Tergugat. Yang ada di sopir hanya kunci mobil dan STNK mobil. Penggugat membayarkan cicilan mobil tersebut pada tanggal 07 Januari 2015, yang dimana seharusnya cicilan tersebut dibayar  8  Juli  2014.  Terjadinya  penarikan  mobil  tersebut  karena  penggugat  telah menunggak cicilan  selama 5 (lima) bulan. Pada tanggal 23 Januari 2015, di pagi harinya,
pada  saat  penarikan  mobil  terjadi,  penggugat  telah  melakukan  pembayaran  cicilan sekaligus sebanyak 6 (enam) bulan terhitung cicilan ke-16 bulan Agustus 2014 sampai dengan cicilan ke-21 bulan Januari 2015. Namun tanggal 23 Januari 2015, pada sore hari ketika sedang dalam perjalanan di daerah Pekan Baru, Provinsi Riau, Tergugat menarik secara  paksa  mobil  truck  Mitsubishi  BK  8976  BG.  Penguggat  telah  melakukan pembayaran  secara  lunas  terhadap  tunggakan  nya  selama  6(enam)  bulan  dari  bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Januari 2015. Akan tetapi Tergugat tetap melakukan penarikan  kendaraan.  Agar  penguggat  mendapatkan  kembali  kendaraan  yang  telah  di tarik,  Tergugat  meminta  penggugat  membayarkan  secara  sekaligus  tunggakannya. Penggugat membayar sekaligus cicilan sebanyak 12(dua belas) bulan terhitung cicilan ke-22  dari  Februari  2015  sampai  dengan  cicilan  ke-33  yaitu  bulan  Januari  2016, pembayaran  dilakukan  pada  tanggal  28  September  2015.  Tergugat  tidak  memberikan kendaraan tersebut kepada penggugat
2. Pada  tanggal  10  Oktober  2015  di  daerah  jambi,  Mustafa  yang  seorang  sopir  sedang mengemudikan mobil. Namun tiba-tiba segerembol orang yang tak di kenal menghadang dan  melemparkan  batu  ke  kaca  mobil  dan  mengenai  sopir  sehingga  sopir  mengalami luka dan dengan terpaksa sopir itu berhenti. Kemudian mobil Mitsubishi BK 8118 CJ , di ambil oleh gerembolan itu setelah menunjukkan surat kuasa dari PT. Clipan Finance Indonesia  tanpa  ada  tanda  terima.  Penarikan  mobil  tersebut  terjadi  karena  Penggugat baru  membayar  pada  tanggal  07  Januari  2015,  yang  dimana  seharus  nya  jatuh  tempo pada tanggal 01 Juli 2014 untuk cicilan ke-10, penggugat menunggak cicilan selama 5 (lima) bulan. Pada tanggal 29 April 2015, penggugat baru membayarkan tunggakannya. Dan pada cicilan ke-11 penggugat kembali menunggak selama 8(delapan) bulan yang seharusnya  jatuh  tempo  pada  tanggal  01  Agustus  2014.  Untuk  menutupi  tunggakan tesebut, Penggugat tidak hanya membayar tunggakan yang 8 (delapan) bulan saja, akan tetapi  juga  melakukan  pembayaran  sekaligus  sebanyak  22(dua  puluh  dua  )  bulan terhitung cicilan ke -11 yang jatuh tempo pada tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan cicilan  ke-32  yang  seharusnya  jatuh  tempo  pada  tanggal  01  Mei  2016.  Pembayaran dilakukan  pada  tanggal  29  April  2015.  Pada  tanggal  10  Oktober  2015,  ketika  mobil dalam perjalanan di daerah jambi, Tergugat menarik secara paksa mobil truck Mitsubishi BK 8118 CJ , padahal Penggugat telah membayarkan cicilan mobil tersebut hingga bulan Januari 2016 atau sampai dengan cicilan ke-32 sehingga dengan demikian sangat jelas bahwa tindakan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum 3.  Pada  tanggal  23  Oktober  2015  di  daerah  jambi  terjadi  penarikan  paksa  mobil Mitsubishi  BK  8118  II.  Mobil  sedang  di  parkir  oleh  sopir  yang  bernama  Mahrun. Kemudian mobi itu secara paksa di ambil oleh beberapa orang yang bermodalkan surat kuasa dari PT. Clipan Finance Indonesia tanpa ada tanda terima dan sopir disuruh pulang begitu saja. Penguggat menunggak pembayaran cicilan selama 5 (lima) yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 11 Juli 2014, tetapi baru di bayar Penggugat pada tanggal 07
Januari  2015  untuk  cicilan  ke-16,  karena  itu,  mobil  tersebut  terjadi  penarikan.  Sejak kejadian  itu  Penggugat  kecewa  terhadap  Tergugat  yang  tetap  menarik  mobil-mobil penggugat,  Meskipun  Penggugat  telah  beritikad  baik  melakukan  pembayaran  cicilan sekaligus
Berdasarkan  peristiwa-peristiwa  tersebut,  terlihat  jelas  bahwa  pihak  Tergugat  telah melakukan  penarikan  mobil-mobil  secara  paksa  dengan  menggunakan debt  collector dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena penarikan mobil-mobil secara paksa tersebut, Penggugat diancam Pasal 368 KUHPidana. Perjanjian pembiayaan yang telah dibuat  oleh  Penggugat  dan  Tergugat  perjanjian  tersebut  adalah  perjanjian  dibawah  tangan dan tidak dibuat dengan Akta Notaris dan juga tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia ,  sehingga  tidak  memiliki  kekuatan  eksekutorial.  Penarikan  paksa  yang  dilakukan  oleh Tergugat  terhadap  mobil-mobil  Penggugat  yang  dilakukan  oleh  Tergugat  dengan menggunakan debt  collector ,  tanpa  menunjukkan  sertipikat  fidusia  adalah  perbuatan melawan  hukum.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor:130/PMK.010/2012  Tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan. Apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya yaitu pembayaran atas beban cicilan, pihak leasing tidak berhak menarik dan mengambil kendaraan konsumen secara paksa. Dan berdasarkan peraturan menteri keuangan tersebut,  pihak  perusahaan  wajib  mendaftarkan  fidusia  paling  lambat  30  hari,  dan  apabila tidak di daftarkan oleh pihak leasing maka usahanya terancam di bekukan. Penarikan paksa oleh debt collector melanggar Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Apabila  debitor  lalai  dalam  kewajibannya  untuk membayar  hutang, Leasing tidak  berhak  menarik  kendaraan  tersebut,  karena  yang  berhak melakukan eksekusi adalah Ketua Pengadilan. Bahwa secara materiil penggugat mengalami kerugian  ,  yang  dimana  diperkirakan  truck  tersebut  mencapai  keuntungan  bersih  sebesar 1.000.000(satu juta rupiah) setiap hari dan setiap bulan sekitar 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya. Total kerugian penguggat adalah sebagai berikut :
1. Mobil  Mitsubishi  BK  8118  II  tidak  beroperasi  sejak  tanggal  23  Oktober  2015  yang diperkirakan sampai perkara ini diputus bulan Desember 2018 atau sekitar 38 bulan yaitu 38  x  Rp.  30.000.000,-  =  Rp.  1.140.000.000,-  (satu  milyar  seratus  empat  puluh  juta rupiah);
2. Mobil  Mitsubishi  BK  8976  BG  tidak  beroperasi  sejak  tanggal  23  Januari  2015  yang diperkirakan sampai perkara ini diputus pada bulan Desember 2018 atau sekitar 48 bulan yaitu 48 x Rp. 30.000.000,- = Rp. 1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);
3. Mobil  Mitsubishi  BK  8118  CJ  tidak  beroperasi  sejak  tanggal  10  Oktober  2015  yang diperkirakan sampai perkara ini diputus bulan Desember 2018 atau sekitar 38 bulan yaitu 38  x  Rp.  30.000.000,-  =  Rp.  1.140.000.000,-  (satu  milyar  seratus  empat  puluh  juta rupiah)
Kendaraan-kendaraan  yang  telah  di  ambil  paksa  oleh  Tergugat  mengakibatkan kerugian  finansial  kepada  Penguggat.  Di  perkiraan  harga  rata-rata  per-unit  adalah  sebesar Rp.  500.000.000,-  (lima  ratus  juta  rupiah)  sehingga  kerugian  penggugat  untuk  3  unit kendaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) maka keseluruhan kerugian materil  yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 5.220.000.000,- (lima milyar dua  ratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dengan  perhitungan  (Rp.  1.140.000.000,-  +  Rp. 1.440.000.000,- + Rp. 1.140.000.000,- + Rp. 1.500.000.000,-) = Rp. 5.220.000.000,- (lima milyar dua ratus dua puluh juta rupiah). Penggugat juga mengalami kerugian immateril yang berupa  jatuhnya  harga  diri  penggugat  yang  mengakibatkan  hilangnya  relasi  kepercayaan relasi  pada  Penggugat,  dan  Penggugat  akibat  peristiwa  ini  mengalami  struk  ringan  dan diopname beberapa bulan di rumah sakit. Penggugat menghukum tergugat untuk mengganti rugi kerugian yang di alami oleh Tergugat, dengan rincian sebagai berikut;
1. Kerugian materil = Rp. 5.220.000.000,-
2. Bunga = Rp. 5.481.000.000,-
3. Denda = Rp. 5.481.000.000,-
4. Pengganti biaya-biaya = Rp. 2.500.000.000,-
5. Kerugian immateril = Rp. 30.000.000.000,-
Jumlah = Rp. 48.682.000.000,- (empat puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah)
Penguggat khawatir jika Tergugat tidak bersedia menjalankan putusan dalam perkara aquo, maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom)  sebesar  Rp.  10.000.000,-  (sepuluh  juta  rupiah)  per-hari  sejak  putusan  ini diucapkan sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap. Dengan uraian dan dalil yang di ucapkan  oleh  pihak  Penggugat  maka  dengan  hormat  kepada  Yang  Mulia  Majelis  Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengeluarkan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menyatakan  Tergugat  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum (onrechtmatige daad);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 48.682.000.000,- (empat puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) secara tunai dengan rincian sebagai berikut.
Kerugian materil = Rp. 5.220.000.000,- Bunga = Rp. 5.481.000.000,- Denda = Rp. 5.481.000.000,- Pengganti biaya-biaya = Rp. 2.500.000.000,- Kerugian immateril = Rp. 30.000.000.000,-
Jumlah = Rp. 48.682.000.000,- (empat puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah)
4. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  uang  paksa (dwangsoom) sebesar  Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-hari jika Tergugat tidak bertanggung jawab atau lalai  dalam melaksanakan putusan sejak putusan  ini diucapkan sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan putusan perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verset, banding atau kasasi;
6. Membebankan biaya  yang timbul dalam perkara ini  kepada Tergugat;  SUBSIDAIR, Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

## D. Pertimbangan hukum
Dalam  pertimbangan  hukumnya,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Medan,  dengan nomor 474/Pdt.G/2018/PN, maksud dan tujuan Penggugat yang pada intinya adalah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Karena kendaraan penggugat di tarik paksa oleh Tergugat  yang  terjadi  pada  Pada  tanggal  23  Januari  2015  di  Jalan  Arengka  Pekan  Baru Provinsi Riau, Terjadi penarikan Mobil Mitsubishi BK 8976 BG. Pada saat itu seorang sopir bernama Mismuliadi sedang beristirahat dan dia parkir mobil tersebut. Sesudah ia beristirahat dan ingin kembali ke mobil, mobil tersebut sudah tidak ada dan telah diambil oleh Tergugat. Yang  ada  di  sopir  hanya  kunci  mobil  dan  STNK  mobil.  Penggugat  membayarkan  cicilan mobil  tersebut  pada  tanggal  07  Januari  2015,  yang  dimana  seharusnya  cicilan  tersebut dibayar 8 Juli 2014. Terjadinya penarikan mobil tersebut karena penggugat telah menunggak cicilan    selama  5  (lima)  bulan.  Pada  tanggal  23  Januari  2015,  di  pagi  harinya,  pada  saat penarikan mobil terjadi, penggugat telah melakukan pembayaran cicilan sekaligus sebanyak 6  (enam)  bulan  terhitung  cicilan  ke-16  bulan  Agustus  2014  sampai  dengan  cicilan  ke-21 bulan  Januari  2015.  Namun  tanggal  23  Januari  2015,  pada  sore  hari  ketika  sedang  dalam perjalanan di daerah Pekan Baru, Provinsi Riau, Tergugat menarik secara paksa mobil truck Mitsubishi  BK  8976  BG.  Penguggat  telah  melakukan  pembayaran  secara  lunas  terhadap tunggakan nya selama 6(enam) bulan dari bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Januari 2015.  Akan  tetapi  Tergugat  tetap  melakukan  penarikan  kendaraan.  Agar  penguggat mendapatkan  kembali  kendaraan  yang  telah  di  tarik,  Tergugat  meminta  penggugat membayarkan  secara  sekaligus  tunggakannya.  Penggugat  membayar  sekaligus  cicilan sebanyak  12(dua  belas)  bulan  terhitung  cicilan  ke-22  dari  Februari  2015  sampai  dengan cicilan ke-33 yaitu bulan Januari 2016, pembayaran dilakukan pada tanggal 28 September 2015. Tergugat tidak memberikan kendaraan tersebut kepada penggugat . Pada tanggal 10 Oktober 2015 di  daerah jambi,  Mustafa  yang seorang sopir sedang mengemudikan mobil. Namun tiba-tiba segerembol orang yang tak di kenal menghadang dan melemparkan batu ke kaca mobil dan mengenai sopir sehingga sopir mengalami luka dan dengan terpaksa sopir itu berhenti.  Kemudian  mobil  Mitsubishi  BK  8118 CJ  ,  di  ambil  oleh  gerembolan  itu  setelah
menunjukkan  surat  kuasa  dari  PT.  Clipan  Finance  Indonesia  tanpa  ada  tanda  terima. Penarikan mobil tersebut terjadi karena Penggugat baru membayar pada tanggal 07 Januari 2015, yang dimana seharus nya jatuh tempo pada tanggal 01 Juli 2014 untuk cicilan ke-10, penggugat menunggak cicilan selama 5 (lima) bulan. Pada tanggal 29 April 2015, penggugat baru membayarkan tunggakannya. Dan pada cicilan ke-11 penggugat kembali menunggak selama 8(delapan) bulan yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 01 Agustus 2014. Untuk menutupi tunggakan tesebut, Penggugat tidak hanya membayar tunggakan yang 8 (delapan) bulan saja, akan tetapi juga melakukan pembayaran sekaligus sebanyak 22(dua puluh dua ) bulan terhitung cicilan ke -11 yang jatuh tempo pada tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan cicilan ke-32 yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 01 Mei 2016. Pembayaran dilakukan pada tanggal 29 April 2015. Pada tanggal 10 Oktober 2015, ketika mobil dalam perjalanan di daerah jambi, Tergugat menarik secara paksa mobil truck Mitsubishi BK 8118 CJ, padahal Penggugat telah membayarkan cicilan mobil tersebut hingga bulan Januari 2016 atau sampai dengan cicilan ke-32 sehingga dengan demikian sangat jelas bahwa tindakan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Pada tanggal 23 Oktober 2015 di daerah jambi terjadi penarikan paksa mobil Mitsubishi BK 8118 II. Mobil sedang di parkir oleh sopir yang bernama Mahrun. Kemudian mobi itu secara paksa di ambil oleh beberapa orang yang bermodalkan surat kuasa dari PT. Clipan Finance Indonesia tanpa ada tanda terima dan sopir disuruh pulang begitu saja.  Penguggat  menunggak  pembayaran  cicilan  selama  5  (lima)  yang  seharusnya  jatuh tempo  pada  tanggal  11  Juli  2014,  tetapi  baru  di  bayar  Penggugat  pada  tanggal  07  Januari 2015  untuk  cicilan  ke-16,  karena  itu,  mobil  tersebut  terjadi  penarikan.  Sejak  kejadian  itu Penggugat kecewa terhadap Tergugat yang tetap menarik mobil-mobil penggugat, Meskipun Penggugat telah beritikad baik melakukan pembayaran cicilan sekaligus.
E. Amar Putusan
1. Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Nomor 474/Pdt.G/2018/Pn Mdn, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Perkara Nomor 474/Pdt.G/2018/Pn   Mdn,

## M E N G A D I L I
Dalam Eksepsi : -
Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara :
a. Menyatakan Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) ;
b. 2.  Menghukum  Tergugat  untuk  mengembalikan  sisa  penjualan  mobil  kepada Penggugat sebesar Rp. 987.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), dan menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp .177.660.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh
ribu  rupiah)  dan  menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  kepada  Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
c. 3.  Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  ongkos  perkara  sejumlah  Rp.536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu
Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Medan pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh kami, SRI WAHYUNI BATUBARA, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, AIMAFNI ARLI, SH, MH dan SYAFRIL P BATUBARA, SH, MH,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  yang  ditunjuk  berdasarkan  Surat  Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 474/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 1 Agustus 2018, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Hj. SYAFRIDA HAFNI, SH, MH, selaku Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Perkara Nomor 209/Pdt/2019/PT Mdn
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Perkara Nomor 209/Pdt.G/2019/PT  Mdn,

## M E N G A D I L I
a. Menerima permohonan banding dari pembanding semula Tergugat
b. Memperbaiki  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor  474/Pdt.G/2018/PN  Mdn tanggal  26  Desember  2018,  sekedar  menganai  redaksi  amarnya  sehingga  sebagai berikut

## Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
Dalam Pokok Perkara :
a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
b. Menyatakan Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad);
c. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa penjualan mobil kepada penggugat sebesar  Rp.987.  000.000,-  (sembilan  ratus  delapan  puluh  tujuh  juta  rupiah),  dan menghukum  Tergugat  untuk  membayar  bunga  kepada  Penggugat    selama  3  (tiga) tahun  sebesar  Rp  .177.660.000,-  (seratus  tujuh  puluh  tujuh  juta  enam  ratus  enam puluh  ribu  rupiah)  dan  menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
d. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  ongkos  perkara  sejumlah  Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
e. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 oleh kami : Linton Sirait, S.H,.M.H., sebagai Hakim Ketua, H.Erwan Munawar S.H,.M.H., dan Agung Wibowo, SH., M.Hum,. masing-masing Hakim  Tinggi  pada  Pengadilan  Tinggi  Medan  sebagai  Hakim-Hakim  Anggota,  putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019, oleh  Hakim  Ketua  Majelis  dengan  didampingi  kedua  Hakim  Anggota  serta  dibantu  Tahi Purba, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ataupun Kuasa Hukumnya masingmasing;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2087 K/Pdt/2020

## M E N G A D I L I
a. Menolak  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi  PT  CLIPAN  FINANCE INDONESIA, Tbk tersebut.
b. Menghukum Pemohon  Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Demikian  diputuskan  dalam  rapat  musyawarah  Majelis  Hakim  pada  hari  Kamis, tanggal  3  September  2020  oleh  Dr.  H.  Panji  Widagdo,  S.H.,  M.H.,  Hakim  Agung  yang ditetapkan  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung  sebagai  Ketua  Majelis,  Dr.  Pri  Pambudi  Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakimhakim Agung sebagai Hakim Anggota dan  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  itu  juga  oleh  Ketua  Majelis dengan  dihadiri  Para  Hakim  Anggota  tersebut  dan  Unggul  Prayudho  Satriyo,  S.H.,  M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

## Pembahasan
1. Perlindungan hukum bagi debitor terhadap objek jaminan fidusia yang di ambil paksa oleh juru tagih (debt collector) berdasarkan  Undang- Undang  No.42 Tahun 1999  tentang  Fidusia  Juncto  Putusan  Mahkamah  Konstitusi    NO.18/PUU- XVII/2019
Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia mengatur tentang jaminan  fidusia,  termasuk  pengertian  fidusia,  pengertian  jaminan  fidusia,  pendaftaran fidusia,  eksekusi  jaminan  fidusia,  dan  penghapusan  fidusia.  Pemberi  fidusia  adalah debitor,  sedangkan  penerima  fidusia  adalah  kreditor.  Undang-undang  ini  memberikan kepastian hukum bagi pemberi fidusia dan penerima fidusia.
Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak  yang dapat  berwujud atau  tidak  berwujud,  serta  benda  tidak  bergerak  seperti  bangunan  yang  tidak  dapat
dibebani hak tanggungan. Pada penelitian ini, objek jaminan fidusia yang diambil paksa oleh juru tagih adalah kendaraan bermotor dan benda bergerak berwujud.
Pemberi  fidusia  adalah  orang  yang  membutuhkan  dana  cepat  dan  meminjam uang  kepada  lembaga  pembiayaan  untuk  membayar  utang  yang  sudah  jatuh  tempo. Undang-undang  ini  diundangkan  pada  tanggal  30  September  1999  oleh  Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie.
Undang-undang ini lahir karena adanya kebutuhan dunia usaha akan tersedianya dana, yang perlu diimbangi dengan ketentuan hukum yang jelas dan lengkap mengenai lembaga jaminan. Sebelum undang-undang ini, jaminan fidusia masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan.
Juru  tagih  (debt  collector)  merupakan  pihak  ketiga  yang  digunakan  lembaga pembiayaan  untuk  menagih  utang  debitor.  Namun,  terkadang  debt  collector  ini  tidak mentaati aturan dalam penagihan utang. Peraturan Bank Indonesia dan OJK mengatur peran dan tindakan debt collector.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  No.  18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus melalui pengadilan dan tidak boleh dilakukan  sendiri  oleh  penerima  fidusia  (kreditor).  Meskipun  demikian,  dalam  kasus yang  diteliti,  terjadi  penarikan  paksa  objek  fidusia,  meskipun  sudah  ada  putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini menimbulkan kerancuan mengenai kategori lelang yang harus dilakukan.
Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada masalah kekerasan dan pelanggaran yang  dilakukan  oleh  debt  collector  dalam  pengambilan  objek  fidusia.  Debt  collector sering  menggunakan  kekerasan,  ancaman,  dan  teror  terhadap  pemberi  fidusia,  yang seharusnya tidak diperbolehkan. Terdapat juga penagihan utang oleh debt collector tanpa memiliki sertifikat debt collector dan tanpa sertifikat jaminan fidusia.
Secara  keseluruhan,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  perbedaan  antara apa  yang  seharusnya  dilakukan  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dengan praktik yang terjadi dalam penarikan paksa objek fidusia.
2. penerapan perlindungan hukum bagi debitor terhadap objek jaminan fidusia yang di  ambil  paksa  oleh  juru  tagih  (debt  collector)  berdasarkan  Putusan  Mahkamah Agung Nomor 2087 K/Pdt/2020
Dalam  penerapan  perlindungan  hukum  bagi  debitor,  terdapat  beberapa hambatan  yang  dapat  muncul  dalam  putusan  pengadilan,  terutama  terkait  dengan lembaga  pembiayaan  yang  salah  menginterpretasikan  Pasal-pasal  dalam  Undang- Undang Jaminan Fidusia. Hal ini sering kali mengakibatkan penyalahgunaan kekuatan eksekutorial oleh pihak ketiga seperti debt collector.
Pelanggaran  terhadap  berbagai  pasal  dalam  KUHP,  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen,  dan  peraturan  lainnya  seringkali  dilakukan  oleh  lembaga pembiayaan dalam proses eksekusi jaminan fidusia. Kendaraan kredit yang bermasalah
seringkali direbut secara paksa oleh debt collector, tanpa melibatkan kepolisian seperti yang diatur dalam Peraturan Kapolri.
Kompleksitas peraturan dan regulasi terkait Jaminan Fidusia sering kali menjadi hambatan dalam penerapan hukum oleh pengadilan. Kurangnya sumber daya manusia dan  teknologi  yang  memadai  juga  mempengaruhi  kemampuan  pengadilan  dalam menangani kasus-kasus terkait perlindungan hukum debitor. Diperlukan koordinasi yang efektif antara pengadilan dan lembaga pemerintah terkait untuk menyelesaikan kasus- kasus tersebut dengan efisien dan efektif.
Untuk mengatasi  hambatan-hambatan ini, diperlukan upaya untuk  memangkas birokrasi, memperkuat kapasitas dan sumber daya pengadilan, serta meningkatkan kerja sama  antara  lembaga  pemerintah  terkait.  Edukasi  kepada  masyarakat  juga  perlu ditingkatkan,  terutama  di  daerah-daerah  terpencil  dan  transmigrasi,  agar  kesadaran hukum meningkat dan kasus-kasus serupa dapat berkurang. Selain itu, pemerintah juga perlu memperluas pembangunan hukum ke seluruh wilayah Indonesia untuk mencapai kesetaraan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

## Kesimpulan
Perlindungan hukum bagi debitor terhadap objek jaminan fidusia yang  diambil paksa oleh juru tagih (debt collector), seharusnya jumlah kasusnya sudah semakin menurun dari tahun  ke  tahun  bukan  semakin  berkembang  dari  tahun  ke  tahun.  Memang  benar  Undang- Undang Republik Indonesi Nomor 42 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 Ayat (2) dalam hal ini  Lembaga  Pembiayaan  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan hukum  tetap.  Akan tetapi  perlu di  ingat  juga bahwa Putusan MK NO.18/PUU-XVII/2019  telah diputus oleh Yang Mulia, Hakim ketua yaitu Prof. Dr. Anwar Usman.  Eksekusi Jaminan Fidusia Tidak Boleh Di lakukan Sendiri oleh penerima fidusia (Kreditur) Melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri.
Hal  ini  dapat  menyebabkan  kesulitan  dalam  menegakkan  hukum  dan  memastikan kepatuhan  lembaga  pembiayaan  untuk  mentaat  aturan  tentang  eksekusi  Jamiann  Fidusia. Pengaturan Jaminan Fidusia ini sering kali melibatkan berbagai peraturan dan regulasi yang kompleks.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  hambatan  dalam  penerapan  aturan  tersebut  oleh pengadilan.  Terkadang,  interpretasi  yang  berbeda  mengenai  ketentuan-ketentuan  tersebut juga  dapat  muncul,  yang  dapat  menyulitkan  pengadilan  dalam  membuat  keputusan  yang konsisten. Pengadilan seringkali menghadapi keterbatasan kapasitas dan sumber daya yang mempengaruhi  kemampuan  mereka  untuk  menangani  kasus-kasus  terkait  perlindungan hukum terhadap debitor yang objek jaminan fidusianya di ambil secara paksa. Ribuan atau bahkan ratusan ribu jumlah kasus yang kompleks dapat membebani pengadilan, terutama jika sumber daya manusia dan teknologi yang diperlukan tidak memadai.

## BIBLIOGRAFI
Ahyani, S. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia. Jurnal Wawasan Yuridika , 24 (1), 308–319.
Aziz,  A.,  &  Wicaksono,  E.  (2017).  Analisis  skema  alternatif  kredit  program  untuk  usaha mikro, kecil, dan menengah. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik , 7 (2), 143–157.
Candera,  A.,  Mochtar,  D.  A.,  Indrayanti,  K.  W.,  &  AZ,  M.  G.  (2021).  Eksekusi  Objek Jaminan Fidusia oleh Kreditur (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). Bhirawa Law Journal , 2 (2), 111–121.
Danyathi,  A.  P.  L.  (2016).  Eksistensi  Perguruan  Tinggi  Asing  Di  Indonesia  Pasca Pemberlakuan Undang-Undang no. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Kertha Patrika. J. Ilm. Fak. Huk. Univ. Udayana , 71 , 167.
Heriawanto, B. K. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum , 27 (1), 54–67.
Mayce, S. V., Ramadani, R. R., Cahyani, R. N., & Anataya, T. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Melalui E-Commerce:(Studi Kasus  Pembelian Melalui Sosial Media Tik Tok). PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan) , 2 (1), 1–11.
Muhaimin,  M.  (2020).  Penetapan  Tersangka  Tidak  Ada  Batas  Waktu. Jurnal  Penelitian Hukum De Jure , 20 (2), 275–288.
Muidhurrohman,  M.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Debitur  Dalam  Perjanjian Pembiayaan dan Fidusia (Studi Kasus di FIF Pasuruan). Dinamika , 26 (13), 1570–1579.
Pramana,  P.  C.  (2022). Efektivitas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun 1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  Dimasa  Pandemi  Covid  19  (Studi  Kasus  Pada  PT. Federal International Finance Cab. Denpasar) . UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR.
Prasetyawati,  N.,  &  Hanoraga,  T.  (2015).  Jaminan  Kebendaan  dan  Jaminan  Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang. Jurnal Sosial Humaniora (JSH) , 8 (1), 120–134.
Primasari,  I.  K.  (2019).  Implementasi  Prinsip  Kehati-hatian  dalam  Pembankan:  Caution Implementation Principles In Banking. Jurnal Investasi , 5 (1), 69–78.
Rosadi, E. (2018). Skripsi Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Pengambil Alihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debt Collector Legal Protection for Debtors Against The
Taking Of Objects Of Fiduciary Collateral By Debt Collectors .
Sidauruk,  S.,  Setyowati,  R.  K.,  &  Kusumadewi,  Y.  (2020).  Penyelesaian  Wanprestasi  di Dalam  Perjanjian  Dengan  Jaminan  Fidusia  Berdasarkan  Kasus  Putusan  Pengadilan Negeri  Bengkayang  Nomor  10/Pdt.  G/BPSK/2015/PN.  Bek. Krisna  Law , 2 (2),  189– 200.
Sihombing, D. R. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Wanprestasi Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara , 6 (1).
Soegianto,  S.,  RS,  D.  S.,  &  Junaidi,  M.  (2019).  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Dalam  Kajian Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia. Jurnal  Ius Constituendum , 4 (2), 207–219.
Usman, R. (2021). Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 28 (1), 139–162.
Wijaya, H. T. (2018). Akibat Hukum Peralihan Kredit Motor Dalam Pembiayaan Konsumen. Jurnal Hukum Magnum Opus , 1 (1), 266139.

## Copyright holder:
Fernando D’lomo, Richard C, Adam (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: