How to cite: Dini  Pratiningtyas  (2022)  Program  Indonesia  Pintar  Dan  Pengeluaran  Pendidikan  Pada  Keluarga  Dengan  Anak Disabilitas, (7) 09. Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i9.15119 E-ISSN: 2548-1398
Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 09, September 2022

## PROGRAM INDONESIA PINTAR DAN PENGELUARAN PENDIDIKAN PADA KELUARGA DENGAN ANAK DISABILITAS

## Dini Pratiningtyas
Departemen  Ilmu  Ekonomi,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas  Indonesia, Indonesia
Email: dinipratiningtyas@gmail.com

## Abstrak
Rendahnya partisipasi sekolah pada anak disabilitas masih menjadi permasalahan di  tingkat  global  maupun  nasional.  Salah  satu  faktor  yang  menghambat  anak disabilitas  untuk  mengakses  layanan  pendidikan  adalah  keterbatasan  anggaran pendidikan  di  rumah  tangga.  Sejak  tahun  2014,  pemerintah  Indonesia  telah melaksanakan Program Indonesia Pintar yang bertujuan meningkatkan partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan dasar dan menengah pada keluarga miskin. Belum banyak penelitian yang menyoroti manfaat program ini bagi keluarga dengan anak penyandang  disabilitas  di  Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui hubungan  antara  Program  Indonesia  Pintar  dan  pengeluaran  pendidikan  rumah tangga  pada  keluarga  dengan  anak  usia  sekolah  dan  disabilitas  dengan menggunakan  data  SUSENAS  BPS  2018  yang  meliputi  1.051  rumah  tangga  di Indonesia. Hasil pengujian Ordinal Least Square (OLS) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pengeluaran pendidikan per anak sekolah antara keluarga  yang  menerima  Program  Indonesia  Pintar  dan  yang  tidak.  Hasil  ini menyiratkan  bahwa  pemerintah  perlu  merancang  sebuah  program  khusus  untuk meringankan  kendala  anggaran  pendidikan  pada  keluarga  dengan  anak-anak disabilitas  sehingga  partisipasi  sekolah  anak-anak  dari  kelompok  ini  dapat meningkat,  dan  kemiskinan  yang  berhubungan  dengan  status  disabilitas  dapat dikurangi.
Kata  kunci: Anak  Disabilitas,  Bantuan  Tunai  Bersyarat,  Kemiskinan,  Program Indonesia Pintar.

## Abstract
The school participation rate for children with disabilities is still a problem at the global and national levels. One factor that hinders access to education for disabled children  is  the  educational  budget  constraint  of  families  with  disabled  children. Since  2014  the  Government  of  Indonesia  has  implemented  Program  Indonesia
Program to increase school participation at the primary and secondary education levels of low-income families. There are not many studies that highlight the benefits of this program for families with children with disabilities in Indonesia. This study examines the relationship between Program Indonesia Pintar and the households' education  expenditure  of  families  with  school-aged  and  disabled  children  by applying cross section data of 1,051 households in Indonesia from the SUSENAS BPS  2018.  The  Ordinary  Least  Square  (OLS)  test  indicates  that  there  is  no significant  difference  in  the  education  expenditure  per  schooled  child  between families that receive Program Indonesia Pintar and those that do not. These results imply that the government  has to  design a specific program to relieve education budget constraints of the families with disabled children so that school participation of children with disabilities can increase, and poverty that has been associated with disability status can be alleviated.
Keywords:  Children  with  Disabilities,  Conditional  Cash  Transfer,  Poverty,  Program Indonesia Pintar.

## Pendahuluan
Education  for  All menjadi  salah  satu  permasalahan  global  yang  hingga  saat  ini belum terselesaikan. “ Inclusive and quality education for all ” merupakan salah satu target dalam Sustainable Development Goals dengan tujuan menghilangkan disparitas gender dalam  pendidikan  dan  memastikan  akses  yang  setara  terhadap  semua  tingkatan pendidikan dan pelatihan bagi mereka yang rentan, termasuk yang memiliki disabilitas, masyarakat adat dan anak-anak yang berada dalam kondisi rentan. Kelompok disabilitas termasuk  ke  dalam  kelompok  yang  mengalami  eksklusi  dari  pendidikan  lebih  besar dibanding yang lain.
Status disabilitas sangat erat kaitannya dengan kemiskinan dan marginalisasi. Di negara berkembang, status disabilitas ditemukan sangat berkorelasi dengan kemiskinan (Filmer, 2008; Bank L & Pollack, 2014; Pinilia, 2015; Bella & Dartanto, 2016). Selain itu,  beberapa  temuan  juga  menyatakan  bahwa  anak  penyandang  disabilitas  memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk bersekolah, periode lama sekolah yang lebih pendek, serta  kemungkinan  putus  sekolah  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  anak  tanpa disabilitas (Harjanto, et al., 2017; Mizunoya, et al., 2018; UNESCO, 2018).
Banyak  faktor  yang  membuat  anak  disabilitas  mengalami  kesulitan  menikmati layanan  pendidikan,  salah  satunya  adanya  keterbatasan  anggaran  pendidikan  dalam rumah tangga. Keluarga dengan ekonomi terbatas yang memiliki beberapa anak seringkali mengutamakan  anak  tanpa  disabilitas  untuk  mendapatkan  pendidikan  dengan  asumsi bahwa pendidikan akan menjadi kurang penting untuk anak dengan disabilitas, sehingga anak  disabilitas  memiliki  kesempatan  bersekolah  lebih  kecil  dibandingkan  saudaranya yang tanpa disabilitas (UNICEF, 2013). Bagi anak disabilitas anggaran yang dibutuhkan untuk  pendidikan  memang  jauh  lebih  besar  dibandingkan  anak  tanpa  disabilitas. Tambahan biaya tersebut biasanya digunakan untuk menyiapkan guru terlatih, kelas yang
lebih kecil, atau peralatan khusus (Gruber, 2011). Sehingga tidak mengherankan terjadi kendala  anggaran  pendidikan  yang  sering  dijumpai  pada  rumah  tangga  yang  berada  di kelompok  miskin  dan  rentan  miskin  untuk  menyekolahkan  anak  mereka  dengan disabilitas.
Untuk  melindungi  hak-hak  penyandang  disabilitas,  khususnya  dalam  layanan pendidikan, pemerintah  Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang  Penyandang  Disabilitas,  yang  mana  pada  pasal  10  dengan  jelas  tertulis  bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu serta mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Kemudian untuk memfasilitasi hal tersebut, pemerintah memberikan dua pilihan.  Anak disabilitas usia sekolah diberikan kesempatan untuk memutuskan akan menempuh pendidikan di sekolah regular (inklusi) ataupun  di  Sekolah  Luar  Biasa  (SLB).  Untuk  SLB  diatur  dalam  dalam  UU  Nomor  20 tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Sayangnya,  masih  sangat  terbatasnya jumlah  SLB  di  tiap  provinsi  semakin  memperbesar  hambatan  anak  disabilitas  untuk menempuh pendidikan. Dari 2209 SLB yang ada di tahun 2019, hanya 320 yang berstatus sebagai sekolah negeri (Penyusun, 2019), sehingga keluarga dengan anak disabilitas harus memasukkan anaknya di SLB swasta dengan biaya yang lebih mahal.
Pemerintah telah menyediakan bantuan pendidikan dari sisi penawaran yang mana telah menyediakan anggaran khusus untuk anak-anak disabilitas yang bersekolah di SLB. Selain  mendapatkan  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS),  SLB  juga  menerima bantuan yang anggarannya dikelola oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan  Khusus  (Dit.  PKLK)  seperti  Bantuan  Belajar  Anak  Berkebutuhan  Khusus (ABK)  dan  Bantuan  Operasional  Pendidikan.  Namun,  anggaran  tersebut  semakin menurun sejak tahun 2018. Di tahun 2018, proporsi alokasi anggaran untuk Pembinaan Pendidikan Khusus sangat  minim  yaitu hanya 2,08% dari total  anggaran  yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang nilainya sebesar Rp39,43 triliun.
Salah  satu  bantuan  pemerintah  yang  diberikan  dibidang  pendidikan  dari  sisi permintaaan  adalah  Program  Indonesia  Pintar  (PIP).  Secara  umum,  dengan  adanya program  ini  diharapkan  dapat  meringankan  hambatan  dalam  anggaran  pendidikan sehingga  peserta  didik  yang  sebelumnya  putus  sekolah  dapat  kembali  melanjutkan pendidikannya. Dalam kurun waktu 2014–2018 pemerintah telah mengalokasi anggaran PIP sebesar Rp42,83 triliun dan pada 2018 dengan jumlah sasaran penerima PIP mencapai 18,74  juta  siswa  dengan  total  anggaran  Rp9,71  triliun  (Tim  Redaksi,  2019).  Meskipun tidak secara khusus menjadi target prioritas dalam program ini tetapi berdasarkan kajian dari Zamjani, et al. (2019) menyatakan bahwa keluarga dan sekolah yang memiliki anak disabilitas merasakan dampak positif dengan adanya PIP.
PIP  sendiri  masuk  ke  dalam  kategori  Bantuan  Tunai  Bersyarat  (BTB),  dimana penerima  bantuan  ini  harus  mendaftarkan  dirinya  ke  pendidikan  formal/informal. Penelitian yang berhubungan langsung dengan BTB dan PIP juga telah banyak dilakukan. Namun,  penelitian-penelitian  terdahulu  lebih  banyak  menyoroti  permasalahan persyaratan,  proses  dan  administrasi  program  (Herlinawati,  et  al.,  2018).  Studi  yang mencoba  mengaitkan  manfaat  PIP  pada  anak  disabilitas  sangat  terbatas,  salah  satunya
adalah  studi  yang  di  lakukan  oleh  Zamjani,  et  al.  (2019)  dengan  metode  kualitatif  dan dilakukan hanya pada enam wilayah di Indonesia.
Penelitian ini mencoba memberikan kontribusi dengan menggunakan pengujian secara  empiris  untuk  mengetahui  hubungan  Program  Indonesia  Pintar  terhadap pengeluaran  pendidikan  pada  keluarga  yang  memiliki  anak  disabilitas  di  Indonesia dengan menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan sampel yang lebih luas serta menambahkan karakteristik rumah tangga.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  data  cross-sectional  berupa  data  mikro  dari  Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (SUSENAS MSBP) dan modul Konsumsi/Pengeluaran yang dilaksanakan pada bulan September 2018 dengan unit analisis rumah tangga yang memiliki anak disabilitas usia sekolah (7-21 tahun).
Berdasarkan data SUSENAS tersebut, terdapat 74.019 sampel rumah tangga yang kemudian diseleksi berdasarkan kriteria sampel rumah tangga yang memiliki setidaknya satu orang anak disabilitas usia sekolah dan memiliki pengeluaran pendidikan lebih dari Rp0.,- Setelah seleksi, diperoleh 1.051 unit rumah tangga sebagai sampel penelitian.
Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada studi Sari & Tanaka (2019) yaitu menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) untuk melihat hubungan antara status penerima PIP terhadap pengeluaran pendidikan per anak sekolah dalam rumah tangga. Model regresi yang digunakan disajikan sebagai berikut dimana i adalah unit analisa rumah tangga:
𝒍𝒏𝒆𝒅𝒖𝒄𝒆𝒙𝒑𝒆𝒏𝒅_𝒔𝒄𝒉𝒐𝒐𝒍𝒄𝒉𝒊𝒍𝒅 𝒊 = 𝜷 𝟎 +   𝜷 𝟏 𝒅𝒑𝒊𝒑 𝒊 + 𝜷 𝟐 𝒅𝒑𝒌𝒉 + 𝜷 𝟑 𝒍𝒏𝒄𝒂𝒑_𝒆𝒙𝒑𝒆𝒏𝒅 𝒊 + 𝜷 𝟒 𝒅𝒆𝒅𝒖𝒄_𝒉𝒆𝒂𝒅 𝒊 + 𝜷 𝟓 𝒅𝒋𝒐𝒃_𝒉𝒆𝒂𝒅 𝒊 + 𝜷 𝟔 𝒏𝒖𝒎𝒔𝒊𝒃𝒍𝒊𝒏𝒈 𝒊 + 𝜷 𝟕 𝒅𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏 𝒊 + 𝜷 𝟖 𝒑𝒊𝒑_𝒄𝒂𝒑𝒆𝒙𝒑𝒆𝒏𝒅 𝒊 + 𝜷 𝟗 𝒅𝒓𝒆𝒈𝒊𝒐𝒏 𝒊 + 𝜺 𝒊 …............................................................ (1)
Variabel  terikat  dalam  penelitian  ini  adalah  pengeluaran  pendidikan  per  anak sekolah yang disajikan dalam bentuk logaritma (lneducexpend_schoolchild). Kemudian variabel  bebas  utamanya  adalah  dummy  status  penerima  PIP  (dpip,  1=  rumah  tangga penerima PIP).
Adapun variabel bebas lainnya yang digunakan untuk kontrol dalam penelitian ini adalah dummy status penerima bantuan PKH (dpkh, 1= rumah tangga penerima PKH), total  pengeluaran  per  kapita  yang  dinyatakan  dalam  logaritma  natural  (lncap_expend), dummy  tingkat  pendidikan  tertinggi  yang  ditamatkan  kepala  rumah  tangga-KRT (deduc_head, 1= pendidikan tertinggi adalah SMA ke atas), dummy status bekerja kepala rumah  tangga  (djob_head,  1=  bekerja),  jumlah  saudara  yang  dimiliki  (numsibling), dummy  perkotaan/  pedesaan  (durban  1=perkotaan),  dummy  regional  wilayah  Indonsia Barat/Timur (dregion 1=barat).
Hipotesis  penelitian  ini  adalah  bahwa  status  sebagai  penerima  PIP  memiliki hubungan positif dalam meningkatkan pengeluaran pendidikan rumah tangga. Sementara itu,  hipotesis  untuk  masing-masing  variabel  kontrol  dijelaskan  sebagai  berikut.  Rumah tangga  penerima  PKH  yang  diharapkan  menghasilkan  hubungan  yang  positif  dengan
pengeluran pendidikan. Sasmito (2021) menemukan bahwa terdapat dampak signifikan antara pemberian PKH terhadap total pengeluaran pendidikan.
Total  pengeluaran  rumah  tangga  mempunyai  hubungan  positif  pada  total pengeluaran  rumah  tangga  terhadap  pengeluaran  pendidikan  di  rumah  tangga  tersebut. Dengan  asumsi  bahwa  pendidikan  merupakan  barang  normal,  maka  peningkatan pendapatan rumah tangga akan menyebabkan peningkatan pengeluaran untuk pendidikan dalam rumah tangga tersebut.
Peneliti mengharapkan hasil positif dan signifikan pendidikan KRT serta wilayah rumah tangga, dimana KRT yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi akan memiliki konsumsi  yang  lebih  banyak  pada  pendidikan  (Wuryandari,  2015;  Phon,  2018). Kemudian pada penelitian Phon (2018) menemukan bahwa rumah tangga yang berada di perkotaan  menganggap  pentingnya  les  privat  sehingga  pengeluaran  pendidikannya menjadi lebih tinggi dibanding rumah tangga yang tinggal di pedesaan.
Sedangkan untuk status bekerja KRT serta jumlah saudara yang ada dalam rumah tangga  diharapkan  adanya  hasil  yang  negatif.  Dimana  semakin  banyak  jumlah  saudara maka akan semakin sedikit pengeluaran pendidikan rumah tangga (Ayu, 2020; Rizk & Abou-Ali, 2016). Pada studi Wuryandari (2015) ditemukan bahwa rumah tangga dengan kepala  keluarga  yang  tidak  bekerja  memiliki  presentase  pengeluaran  pendidikan  yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepala keluarga yang memiliki pekerjaan.
Ditambahkan  pula  variabel  interaksi  antara  dummy  penerima  PIP  dan  total pengeluaran  rumah  tangga  perkapita  yang  diharapkan  memiliki  hubungan  yang signifikan. Terakhir, penulis memasukkan dummy regional untuk melihat ketimpangan pengeluaran pendidikan di masing-masing regional dengan membagi Indonesia menjadi regional  Barat  mencakup  pulau  Sumatera,  Jawa,  serta  Bali,  sedangkan  regional  Timur adalah wilayah di luar tiga pulau tersebut.

## Hasil dan Pembahasan Analisis Deskriptif
Pengeluaran pendidikan rumah tangga yang disajikan merupakan pengeluaran per siswa. Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata presentase pengeluaran pendidikan per siswa dalam  rumah  tangga  yaitu  12,75%,  dengan  maksimumnya  16,62%  dan  minimumnya adalah  8,61%.  Sementara  itu  untuk  kondisi  ekonomi  rumah  tangga  total  pengeluaran rumah  tangga  per  kapita  pada  tahun  2018  memiliki  rata-rata  sebesar  16,07%  dengan minimum adalah  14,53% dan maksimumnya 18,25% dengan standar deviasi 0,640.
Tabel 1 Statistik Deskriptif Data Penelitian Variabel Rata-rata  Standar deviasi  Min Max lneducexpend_schoolchild (%)  12.754 1.143 8.613 16.622 dpip* (1=menerima pip) 0.226 0.419 0 1
dpkh* (1=menerima pkh) 0.226 0.419 0 1 lncap_expend (%) 16.066 0.633 14.531 18.246 deduc_head* (1=jenjang pendidikan >SMA) 0.0856 0.280 0 1 djob_head* (1=bekerja) 0.940 0.237 0 1 numsibling (jumlah anak) 1.603 1.277 0 7 durban* (1=perkotaan) 0.450 0.498 0 1 pip_capexpend (%) 3.571 6.608 0 17.582 dregion* (1=barat) 0.499 0.500 0 1

## Sumber: olahan penulis
Pada  karakteritik  demografi  menunjukkan  jumlah  saudara  yang  dimiliki  dalam rumah  tangga  paling  banyak  adalah  7  orang  dan  minimumnya  0  atau  tidak  memiliki saudara, dengan standar deviasi sebesar 1,29.
Berdasarkan  data  SUSENAS  bulan  September  2018  dapat  dilihat  beberapa  hal seperti sebaran anak disabilitas berdasarkan pulau tempat tinggal, kelompok pendapatan, dan kelas yang sedang diikuti saat ini.
Gambar 1 menunjukkan sebaran sampel anak disabilitas usia sekolah berdasarkan pulau tempat tinggal, terlihat tiga pulau terbesar yang memiliki jumlah anak disabilitas usia sekolah adalah pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi.
Gambar 1. Sebaran Anak Disabilitas Menurut Pulau Yang Ditinggali Sumber: olahan penulis
Kemudian  Gambar  2  memperlihatkan  sebaran  rumah  tangga  penerima  PIP berdasarkan  kelompok  pendapatan.  Hal  yang  menarik  adalah  terdapat  indikasi  bahwa keluarga dengan anak disabilitas yang berada di kelompok non-miskin juga mendapatkan bantuan PIP. Proporsi rumah tangga non-miskin yang menerima PIP sebesar 36,55% dari total penerima PIP pada tahun 2018.
Gambar 2. Sebaran rumah tangga penerima PIP Berdasarkan Kelompok Pendapatan Sumber: olahan penulis
Lebih  jauh  pada  tabel  4  dapat  dilihat  bahwa  dari  ketiga  kelompok  pendapatan (Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia, 2019), jumlah keluarga non- miskin yang memiliki anak disabilitas sebanyak 608 rumah tangga dan memiliki rata-rata pengeluaran pendidikan per anak sekolah dan total pengeluaran per kapita masing-masing sebesar Rp295.878,- dan Rp16.200.000,-. Pada rumah tangga miskin dan rentan miskin pengeluaran pendidikan per anak sekolah rata-rata sebesar Rp300.806,- dan Rp420.129,- . Sedangkan untuk rata-rata total pengeluaran per kapita pada kelompok miskin dan rentan miskin sebesar Rp4.112.957,- dan Rp6.590.446,-.
Apabila dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok miskin (terdiri dari rumah tangga miskin dan rentan miskin) dan kelompok non-miskin, maka rata-rata pengeluaran pendidikan  rumah  tangga  untuk  kelompok  miskin  adalah  sebesar  Rp360.467,-  dan pengeluaran pendidikan untuk rumah tangga non-miskin adalah Rp925.878,-

## Tabel 2
Deskriptif Pengeluaran Pendidikan Per Anak Sekolah dan Total Pengeluaran Per Kapita Berdasarkan Kelompok Pendapatan Variables Observasi Rata-rata 1. Miskin 161 300.805,70 2. Rentan miskin 282 420.128,60 3. Non-miskin 608 925.877,90 1. Miskin 161 4.112.957 2. Rentan miskin 282 6.590.446 3. Non-miskin 608 16.200.000 Sumber: olahan penulis
Untuk melihat apakah perbedaan rata-rata pengeluaran pendidikan rumah tangga antara kelompok miskin dan non-miskin dilakukan uji t-test yang disajikan pada tabel 8 Hasil  uji  t-test  menunjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan  signifikan  antara  rata-rata pengeluaran rumah tangga pendidikan  pengeluaran pendidikan per anak sekolah antara kelompok rumah tangga miskin (miskin dan rentan miskin) dengan non miskin.
Pada  gambar  3  ditunjukkan  bahwa  rumah  tangga  penerima  PIP  dari  kelompok anak  disabilitas  paling  besar  berada  pada  jenjang  pendidikan  Sekolah  Dasar/sederajat yaitu sebesar 57.58%.
Sementara  pada  tabel  5  memperlihatkan  bahwa  lebih  dari  50%  rumah  tangga dengan anak disabilitas yang menjadi penerima bantuan PIP juga menerima bantuan PKH. Bantuan  PKH  sendiri  ditujukan  kepada  kelompok  rumah  tangga  miskin  dan  rentan miskin, sehingga besar kemungkinan rumah tangga yang mendapatkan bantuan PIP juga mendapatkan bantuan PKH.
Gambar 3. Sebaran Anak Disabilitas Yang Menerima Bantuan PIP Berdasarkan Jenjang Pendidikan Sumber: olahan penulis
Selanjutnya tabel 3 menunjukkan bahwa lebih banyak rumah tangga yang berada di  wilayah  pedesaan  yaitu  sebanyak  578  rumah  tangga  (atau  55%  dari  total  sampel). Rumah tangga  yang tinggal di pedesaan  memiliki rata-rata pengeluaran pendidikan per anak sekolah dan total pengeluaran per kapita masing-masing sebesar Rp393.994,- dan Rp9.456.994,-.
Apabila dilakukan uji t-test untuk rata-rata pengeluaran pendidikan rumah tangga di  perkotaan  dan  pedeaan  terlihat  adanya  perbedaan  yang  signifikan  antara  rata-rata pengeluaran  pendidikan  antara  rumah  tangga  yang  tinggal  di  daerah  perkotaan  dan pedesaan.

## Tabel 3
Tabulasi Silang Rumah Tangga Dengan Anak Disabilitas Sebagai Penerima PIP dan PKH Tahun 2018 Bantuan PIP Bantuan PKH Total Non-Penerima Penerima Non-Penerima 717 (88,19%) 96 (11,81%) 813 (100%) Penerima 96 142 238 (40,34%) (59,66%) (100%) Total 813 238 1.051 (77,35%) (22,65%) (100%) Sumber: olahan penulis
Tabel 4
Deskriptif Pengeluaran Pendidikan per-Anak Sekolah dan Total Pengeluaran Per-
Kapita Berdasarkan Wilayah Tempat Tinggal Variables Obs. Rata-rata Pengeluaran pendidikan/anak sekolah 1. Perkotaan 473 1.061.546 2. Pedesaan 578 393.993,90 Total pengeluaran/kapita 1. Perkotaan 473 14.600.000 2. Pedesaan 578 9.456.994

## Sumber: olahan penulis
Berdasarkan lokasi regional Barat dan Timur Indonesia, rumah tangga di bagian Barat  Indonesia  memiliki  rata-rata  pengeluaran  pendidikan  per  anak  sekolah  dan  total pengeluaran  per  kapita  masing-masing  sebesar  Rp846.776,-  dan  Rp12.400.000,-. Sedangkan,  rumah  tangga  di  bagian  Timur  Indonesia  memiliki  rata-rata  pengeluaran pendidikan per anak sekolah dan total pengeluaran per kapita yang lebih rendah, masing- masing sebesar Rp542.362,- dan Rp11.100.000,- (lihat tabel 7).
Lebih jauh lagi apabila dilakukan uji t-test antara rata-rata pengeluaran pendidikan rumah tangga di  Barat dan Timur Indonesia diperoleh hasil  yang menunjukkan adanya perbedaan  signifikan  antara  rata-rata  pengeluaran  pendidikan  di  Barat  dan  Timur Indonesia (lihat tabel 10)

## Tabel 5
Deskriptif Pengeluaran Pendidikan per-Anak Sekolah dan Total Pengeluaran Per- Kapita Berdasarkan Regional Variables Obs. Rata-rata Pengeluaran pendidikan/anak sekolah 1. Regional Barat 525 846.776,30 2. Regional Timur 526 542.361,50 Total pengeluaran/kapita 1. Regional Barat 525 12.400.000 2. Regional Timur 526 11.100.000 Sumber: olahan penulis
Berdasarkan analisa deskriptif dan uji t-test yang dilakukan di atas, untuk analisa inferensial  dengan  menggunakan  persamaan  regresi  (1)  akan  dimasukkan  tiga  variabel dummy sebagai  variabel  independen,  yaitu:  (i)  variabel dummy wilayah  perkotaan- pedesaan, (ii) variabel dummy regional; dan (iii) variabel dummy status miskin.
Tabel 6 Hasil Uji T-test Pada Variabel Pengeluaran Pendidikan Per-Anak Sekolah dan Wilayah Perkotaan/Pedesaan Group Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 0 578 12.406  0.041 1.004 12.324 12.488 1 473 13.178  0.053 1.158 13.073 13.283 combined 1.051 12.753  0.035 1.142 12.684 12.822 diff -0.771  0.066 -0.902 -0.640 diff = mean(0) - mean(1) t =  -11.565 Ho: diff = 0 Satterthwaite's degrees of freedom =   1049 Ha: diff < 0 Ha: diff != 0 Ha: diff > 0 Pr(T < t) = 0.0000 Pr(|T| > |t|) = 0.0000 Pr(T > t) = 1.0000 Sumber: olahan penulis Tabel 7 Hasil Uji T-test Pada Variabel Pengeluaran Pendidikan Per-Anak Sekolah dan Regional Group Obs Mean  Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 0 526 12.560 0.048 1.118 12.464 12.656 1 525 12.947 0.049 1.135 12.849 13.044 combined 1.051 12.753 0.035 1.142 12.684 12.822 diff -0.386  0.069 -0.522 -0.250 diff = mean(0) - mean(1) t =  -5.562 Ho: diff = 0 Satterthwaite's degrees of freedom =   1049 Ha: diff < 0 Ha: diff != 0 Ha: diff > 0 Pr(T < t) = 0.0000 Pr(|T| > |t|) = 0.0000 Pr(T > t) = 1.0000 Sumber: olahan penulis Tabel 8 Hasil Uji T-test Pada Variabel Pengeluaran Pendidikan Per-Anak Sekolah dan Status Miskin Group Obs Mean  Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 0 608 13.050  0.046 1.135 12.960 13.141 1 443 12.346  0.048 1.021 12.251 12.441 combined 1.051 12.753  0.035 1.142 12.684 12.822 diff 0.704  0.068 0.571 0.838 diff = mean(0) - mean(1) t =  10.3618 Ho: diff = 0 Satterthwaite's degrees of freedom =   1049 Ha: diff < 0 Ha: diff != 0 Ha: diff > 0 Pr(T < t) = 1.0000 Pr(|T| > |t|) = 0.0000 Pr(T > t) = 0.0000

## Sumber: olahan penulis

## Analisis Inferensial
Hasil regresi antara status penerima PIP terhadap pengeluaran pendidikan rumah tangga dengan menggunakan OLS pada persamaan 1 dan hasil estimasi disajikan dalam tabel 9.
Pada  kolom  (1)  sampai  dengan  (4)  di  tabel  11  terlihat  bahwa  status  sebagai penerima PIP tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap pengeluaran pendidikan per  anak  sekolah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat  perbedaan  rata-rata pengeluaran pendidikan antara keluarga yang memiliki anak disabilitas usia sekolah yang menerima PIP dengan keluarga yang tidak menerima PIP.
Analisis dari hasil yang tidak signifikan ini diduga karena besaran dana PIP tidak cukup besar sehingga tidak membuat perbedaan pengeluaran pendidikan per anak sekolah antara rumah tangga yang mendapat bantuan PIP dan yang tidak menerima. Mengingat dana  untuk  biaya  personal  dan  pendidikan  anak  disabilitas  lebih  tinggi  dibandingkan dengan anak tanpa disabilitas.

## Tabel 9
Hubungan PIP terhadap Total Pengeluaran Pendidikan Per Anak Sekolah Dalam Rumah Tangga Variabel (1) (2) (3) (4) dpip 0.07 2.97 3.05 -0.01 (0.08) (2.14) (2.16) (0.12) dpkh 0.09 0.08 0.09 0.11 (0.08) (0.08) (0.08) (0.08) lncap_expend 0.61*** 0.64*** 0.63*** 0.63*** (0.06) (0.07) (0.07) (0.09) deduc_head 0.29** 0.28** 0.30** 0.31** (0.13) (0.13) (0.13) (0.13) djob_head -0.12 -0.12 -0.10 -0.10 (0.15) (0.15) (0.14) (0.14) numsibling -0.10*** -0.09*** -0.09*** -0.09*** (0.03) (0.03) (0.02) (0.02) durban 0.53*** 0.52*** 0.48*** 0.49*** (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) pip_capexpend -0.18 -0.19 (0.14) (0.14) dregion 0.21*** 0.20*** (0.06) (0.06) dpoor 0.03 (0.10) pip_poor 0.12
(0.15) Constant 2.98*** 2.50** 2.50** 2.44* (1.02) (1.11) (1.11) (1.45) Observations 1,051 1,051 1,051 1,051 R-squared 0.25 0.25 0.26 0.26
Sumber: olahan penulis
Jika dilihat dari gambar 3 di atas diketahui bahwa proporsi anak disabilitas yang menerima bantuan PIP dalam penelitian ini sebagian besar berada di jenjang pendidikan Sekolah Dasar  yaitu sebesar 57,58%, dimana besaran dana PIP  dapat  dikatakan terlalu kecil, hanya sebesar Rp450.000,- per tahun per peserta didik.
Menurut  penelitian  Chasson,  Harris,  &  Neely  (2007)  justru  di  usia-usia  awal seperti usia sekolah dasar inilah anak disabilitas lebih membutuhkan biaya yang tinggi. Hal  ini  terkait  dengan  intervensi/terapi  pada  anak  usia  sekolah  dasar  yang  akan bermanfaat  untuk  usia  selanjutnya.  Selain  itu  pada  usia  sekolah  dasar  anak  disabilitas lebih membutuhkan guru pendamping dalam proses belajar mengajar agar hasil belajar lebih maksimal dibandingkan anak pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang lebih mandiri dalam belajar. Biaya untuk guru pendamping ini tidaklah murah dan tidak semua sekolah  reguler  menyediakan.  Hal  ini  menyebabkan  pengeluaran  pendidikan  pada  usia awal pendidikan relatif lebih besar dibandingkan dengan usia pendidikan menengah.
Selain  itu,  pengeluaran  pendidikan  untuk  anak  akan  semakin  meningkat  ketika pendapatan  keluarga  juga  meningkat  dengan  asumsi  bahwa  pendidikan  adalah  barang normal (Tilak, 2002; Wuryandari, 2015; Rizk & Abou-Ali, 2016; Phon, 2018; Ayu, 2020). Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien pengeluaran pendidikan rumah tangga per kapita yang  positif  signifikan  di  semua  estimasi.  Artinya  ketika  terjadi  peningkatan  1%  total pengeluaran rumah tangga perkapita maka akan meningkatkan konsumsi pendidikan per anak sekolah sebesar 0,63% dalam rumah tangga tersebut (kolom 3).
Untuk  melihat  hubungan  antara  status  penerima  PIP  dengan  pendapatan  rumah tangga, dimasukkan variabel interaksi antara dummy penerima PIP dan total pengeluaran per  kapita  rumah  tangga  (variabel  pip_capexpend  pada  kolom  3).  Hasil  regresi menunjukkan  variabel  interaksi  tidak  signifikan,  artinya  hubungan  antara  pengeluaran pendidikan rumah tangga dengan status penerima PIP tidak berbeda dengan perubahan pengeluaran per kapita rumah tangga.
Kemudian untuk menangkap respon yang berbeda di setiap kelompok pendapatan rumah tangga, dengan membagi kelompok pendapatan rumah tangga menjadi 2 kelompok yaitu  rumah  tangga  miskin  dan  rentan  miskin  (dummy  poor=  1)  dan  rumah  tangga nonmiskin (dummy poor= 0) – pada kolom (4). Ada pun variabel interaksi antara dummy penerima PIP dan status pendapatan adalah variabel pip_poor. Hasil regresi menunjukkan bahwa berdasarkan kelompok pendapatan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada pengeluaran pendidikan pada rumah yang menerima PIP maupun tidak.
Berdasarkan hasil estimasi ditunjukkan bahwa koefisien pendidikan kepala rumah tangga memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pengeluaran pendidikan
per siswa di semua estimasi, sehingga jenjang pendidikan kepala keluarga dapat menjadi faktor  penting  dalam  rumah  tangga  dalam  belanja  pendidikan.  Dapat  diartikan  terjadi perbedaan yang signifikan antara kepala rumah tangga yang memiliki pendidikan terakhir lebih  tinggi  dari  jenjang  SMA  terhadap  konsumsi  pendidikan  per  anak  sekolah dibandingkan rumah tangga yang kepala keluarganya hanya lulusan SMA ke bawah.
Proksi ukuran rumah tangga di dalam penelitian ini menggunakan jumlah saudara yang  dimiliki  oleh  anak  disabilitas  di  dalam  keluarga.  Hasil  estimasi  menunjukkan pengaruh  negatif  yang  signifikan  terhadap  pengeluaran  pendidikan.  Dengan  adanya tambahan  1  orang  saudara  maka  akan  menurunkan  pengeluaran  pendidikan  per  anak sekolah di dalam rumah tangga sebesar 9% (kolom 3).
Selanjutnya berdasarkan letak wilayah rumah tangga, didapatkan koefisien yang signifikan positif. Hal ini berarti pengeluaran pendidikan rumah tangga yang tinggal di perkotaan lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga yang berada di pedesaan.
Berdasarkan regional wilayah, terdapat perbedaan signifikan antara pengeluaran pendidikan rumah tangga di wilayah Barat dan Timur Indonesia, dimana rumah  tangga yang  berada  di  regional  Barat  mengeluarkan  konsumsi  pendidikan  lebih  besar  21% dibandingkan rumah tangga yang berada di bagian Timur.

## Kesimpulan
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  pada  rumah  tangga  di  Indonesia  pada  tahun 2018,  tidak  terdapat  hubungan  positif  yang  signifikan  antara  status  penerima  Program Indonesia Pintar (PIP) dan pengeluaran pendidikan bagi keluarga dengan anak disabilitas. Dugaan  bahwa  besaran  dana  PIP  yang  terlalu  kecil  tidak  memberikan  dampak  pada pengeluaran  pendidikan  rumah  tangga.  Meskipun  demikian,  peningkatan  pengeluaran pendidikan terkait dengan peningkatan pengeluaran rumah tangga perkapita, dan faktor- faktor seperti pendidikan kepala keluarga, jumlah saudara, wilayah tempat tinggal, dan regional  juga  berkontribusi.  Perbandingan  antara  keluarga  miskin  dan  nonmiskin  tidak menunjukkan perbedaan signifikan dalam pengeluaran pendidikan anak disabilitas yang menerima  PIP.  Saran  untuk  pemerintah  mencakup  evaluasi  dana  PIP,  perancangan program  bantuan  pendidikan  khusus  untuk  anak  disabilitas,  dan  perhatian  terhadap ketepatan sasaran PIP. Keterbatasan penelitian melibatkan penggunaan data cross section tahun 2018, dan disarankan penelitian selanjutnya melibatkan data terbaru serta metode analisis  yang  lebih  spesifik  seperti  Propensity  Score  Matching.  Selain  itu,  disarankan untuk memasukkan data bantuan pendidikan dari sisi penawaran guna memperkaya hasil penelitian.

## BIBLIOGRAFI
Al-Samarrai, S., Fasih, T., Hasan, A., & Syukriyah, D. (2014). Assessing the Role of the School Operational Grant Program (BOS) in Improving Education Outcomes in Indonesia . Jakarta: World Bank Indonesia.
Ayu,  P.  P.  (2020). Pengeluaran  Pemerintah  Daerah  dan  Rumah  Tangga  untuk Pendidikan menurut Kelompok Pendapatan: Studi Empiris di Pendidikan Dasar di Indonesia . Depok: Universitas Indonesia.
Bank  L,  M.,  &  Pollack,  S.  (2014).  The  Economic  Costs  of  Exclusion  and  Gains  of Inclusion  of  People  with  Disabilities:  Evidence  from  Low  and  Middle  Income Countries.
Becker, G. (1964). Human Capital: A Theoritical and Empirical Analysis, with Special Reference to Eduation . Chicago and London: The University of Chicago Press.
Becker, G., & Tomes, N. (1986). Human Capital and the Rise and fall of Families. Journal of Labor Economics, 1-39.
Bella,  A.,  &  Dartanto,  T.  (2016).  A  Bad  Luck:  People  with  Disabilities  (PWD)  and Poverty in Indonesia. Jakarta: LMFE FEB-UI.
Chasson, G. S., Harris, G. E., & Neely, W. J. (2007). Cost Comparison of Early Intensive Behavioral Intervention and Special Education for Children with Autism. Journal of Child and Family Studies, 401-413.
Filmer,  D.  (2008).  Disability,  poverty,  and  Schooling  in  Developing  Countries:  Result From 14 Household Surveys. The Worldbank Economic Review , 141-163.
Gruber,  J.  (2011). Public  Finance  and  Public  Policy  Third  Edition .  USA:  Worth Publisher.
Harjanto,  H.,  Pudjianto,  B.,  Astuti,  M.,  Murni,  R.,  Husmiati,  &  Syawi,  M.  (2017). Pengaruh  Peran  Keluarga  Terhadap  Pemenuhan  Hak  Penyandang  Disabilitas Berat. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
Herlinawati, Heriyati, E., Sudiyono, & Susanto, A. B. (2018). Kajian Program Indonesia Pintar (PIP): Strategi Penjangkauan Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk Mengikuti Pendidikan  melalui  Program  Indonesia  Pintar  (PIP ).  Jakarta:  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Holmemo, C., Acosta, P., George, T., Palacios, R. J., Pinxten, J., Sen, S., & Tiwari, S. (2020).  Berinvestasi  Pada  Manusia:  Perlindungan  Sosial  Untuk  Visi  Indonesia 2045. Jakarta: World Bank Indonesia.
Jhon, E. (2019). Retrieved from Scope=Equility for disabled person: https://www.scope.org.uk/news-and-stories/life-costs-more-for-disabled- children-and-their-families/
Kemdikbud.  (2017). Permendikbud  Nomor  26  Tahun  2017  tentang  Petunjuk  Teknis Bantuan Operasional Sekolah . Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Kemdikbud.
Kemdikbud.  (2018a). Permendikbud  Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Petunjuk  Teknis Bantuan Operasional Sekolah . Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Kemdikbud.
Kemdikbud. (2018b). Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah PKLK untuk Bantuan Belajar  Anak  Berkebutuhan  Khusus  Tahun  Anggaran  2018 .  Jakarta:  Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
Kemdikbud. (2018c). Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah PKLK untuk Bantuan Operasional  Pendidikan  (BOP)  Tahun  Anggaran  2018 .  Jakarta:  Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
Kemdikbud. (2018d). Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru . Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Kemdikbud.
Kemdikbud. (2018e). Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 . Jakarta: Kemdikbud
Kemdikbud.  (2019). Permendikbud  Nomor  3  Tahun  2019  tentang  Petunjuk  Teknis Bantuan Operasional Sekolah . Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Kemdikbud.
Kemdikbud.  (2020a). Permendikbud  Nomor  8  Tahun  2020  tentang  Petunjuk  Teknis Bantuan Operasional Sekolah . Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Kemdikbud.
Kemdikbud.  (2020b). Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar : Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Kemdikbud.
Kemdikbud.  (2021). Permendikbud  Nomor  6  Tahun  2021  tentang  Petunjuk  Teknis Bantuan Operasional Sekolah . Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Kemdikbud.
Melnychuk, M., & Solmi, F. (2017). Family Finances and Disability: The Cost of Rising Children with Disabilities . London: the Department of Health’s Policy Research.
Mitra, S., Palmer, M., Kim, H., Mont, D., & Groce, N. (2017). Extra costs of living with a  disability:  A  review  and  agenda  for  research. Disability  and  Health  Journal , 475-484.
Mizunoya, S., Mitra, S., & Yamasaki, I. (2018). Disability and School Attendace In 15 Low-And-Middle-Income Countries. World Development.
OECD. (2019). PISA 2018 Results-Country Note: Indonesia . Paris: OECD Publishing.
Phon,  S.  (2018).  Determinants  of  Household  Expenditure  on  Education  in  Cambodia:
Focusing on Children of Disadvantaged Backgrounds. Journal of Economics and Sustainable Development .
Penyusun, T. (2019). Surat Keputusan Penerima Bantuan Belajar Tahun 2019. Jakarta:
Dirjen Dikdasmen-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pinilia, M. R. (2015). Disability and Poverty: Two Related Condition, A Review of the Literature. Revista Medica Journal.
Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tentang Penyandang Disabilitas. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Rizk, R., & Abou-Ali, H. (2016). Out of Pocket Education Expenditure and Household Budget: Evidence from Arab Countries . Giza: Economic Research Forum
Sari, N. P., & Tanaka, R. (2019). The Effect of School Operational Assistance Program on Investment in Education by Households: Evidence from Indonesia. Economics and Finance in Indonesia , 65, 149–168.
Sasmito,  Y.  (2021).  Evaluasi  Dampak  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  terhadap Pengeluaran  Rumah  Tangga  untuk  Pendidikan  di  Pulau  Jawa. Jurnal  Ekonomi Kuantitatif Terapan , 75-95.
Tilak, J. (2002). Determinants of Household Expenditure on Education in Rural India . New Delhi: National Council of Applied Economic Research.
Tim Redaksi. (2019, Mei). Jendela Pendidikan dan Kebudayaan . Media Komunikasi dan Inspirasi, pp. 1-34.
UNESCO.  (2018).  Education  and  Disability:  Analysis  of  data  from  49  Countries. UNESCO.
UNICEF. (2013). Children and Young People with Disabilities.
UNICEF. (2019). Cash Transfer Programme for Children with Disabilities . Damascus: UNICEF.
Wuryandari,  R.  D.  (2015).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pengeluaran  Makanan, Pendidikan,  dan  Kesehatan  Rumah  Tangga  Indonesia. Jurnal  Kependudukan Indonesia , 27-42.
Zamjani, I. (2019). Inklusivitas Program Indonesia Pintar: Studi Kasus Pelaksanaannya Bagi  Anak  Berkebutuhan  Khusus  di  Lima  Daerah. Jurnal  Pendidikan  dan Kebudayaan , 15-32.
Copyright holder:
Dini Pratiningtyas (2022)

## First publication right:

## Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: