Qonitah Annur Aziza, Aprilia Trisanti, Kiki Aristyanti Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Email: qonita0306@gmail.com, apriliatrisanti77@gmail.com, karistiyanti@yahoo.co.id

## Abstrak
Notaris  berkewajiban  untuk  merahasiakan  segala  perbuatan  hukum  yang dituangkan  dalam  isi  akta  dan  segala  keterangan  yang  diberikan  kepada  notaris dalam  pembuatan  akta  tersebut.  ditunjuknya  notaris  menjadi  saksi  dalam  suatu perkara  menyebabkan  kewajiban  ingkar  ini  banyak  dilanggar.  Dibutuhkannya perlindungan  hukum  yang  kuat  dari  Majelis  Kehormatan  Notaris  (MKN)  agar para  penyidik  dan  penuntut  umum  tidak  semena-mena.  Rumusan  masalah  yang diambil  penulis  adalah  penormaan  kewajiban  ingkar  notaris  berdasarkan  UUJN. Dan penerapan juga sanksi dari kewajiban ingkar notaris dalam masyarakat.Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  menjelaskan  lebih  dalam  mengenai norma-norma  kewajiban  ingkar  dalam  UUJN  dan  penerapannya  dalam masyarakat  dengan  adanya  izin  dari  MKN.Penulisan  jurnal  ini  menggunakan metode  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  dengan  mengkaji  norma-norma  hukum yang  ada  dalam  peraturan  perundang-undangan,  teori-teori  hukum  dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach) dan  pendekatan  konseptual  (conseptual  approach).  Berdasarkan  hasil  penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu notaris memiliki kewajiban ingkar yang harus ditaati dan diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat  (1)  huruf  f  UUJN-P.  Kewajiban  ingkar  ini  memiliki  batasan  yang  diatur dalam UUJN pada Pasal 66 ayat (1) mengenai notaris yang ditunjuk menjadi saksi dapat berbicara tetang aktanya dengan adanya persetujuan izin dari MKN. Namun juga perlu diketahui jika kewajiban ingkar dilanggar tanpa izin maka notaris dapat dikenakan  sanksi  administrasi  berupa  pemberhentian  jabatan,  sanksi  perdata berupa ganti kerugian dan sanksi pidana berupa hukuman penjara.
Kata  Kunci:  Notaris; Kewajiban  Ingkar; Akta; Majelis  Kehormatan.

## Abstract
The notary is obliged to keep all legal deeds outlined in the contents of the deed and all information given to the notary in making the deed. the appointment of a notary as a witness in a case causes the violation of this obligation to be violated a  lot.  Strong  legal  protection  is  needed  from  the  Honorary  Board  of  Notaries (MKN) so that investigators and prosecutors are not arbitrary. The formulation of the problem taken by the author is the normalization of notary liability based on UUJN.  And  the  application  of  sanctions  from  the  notary  obligation  in  the community.The writing of this thesis uses a normative juridical research method, namely by reviewing the legal norms contained in legislation, legal theories and jurisprudence  related  to  the  issues  discussed.  This  research  approach  uses  a statute  approach  and  a  conceptual  approach.  The  purpose  of  this  study  is  to explain more deeply about the norms of denial obligations in the UUJN and their application in the community with the existence of permission from MKN. Based on  the  results  of  the  study,  the  author  obtained  answers  to  existing  problems, namely the notary has a broken obligation that must be obeyed and regulated in

## Penormaan dan Pelaksanaan Kewajiban Ingkar Notaris
Article  4  paragraph  (2)  and  Article  16  paragraph  (1)  letter  f  UUJN-P.  This breach  obligation  has  a  limit  set  out  in  UUJN  in  Article  66  paragraph  (1) concerning  a  notary  appointed  as  a  witness  can  talk  about  the  deed  with  the approval  of  the  permit  from  MKN.  But  it  also  needs  to  be  known  if  the  broken obligation  is  violated  without  permission,  the  notary  may  be  subject  to administrative sanctions in the form of termination of employment, civil sanctions in  the  form  of  compensation  and  criminal  sanctions  in  the  form  of  prison sentences.
Keywords : Notary; Obligations of Warriors; Deed; Honorary Board of Notaries.

## A. PENDAHULUAN
Notaris  memiliki  kewajiban untuk  membuat  akta  otentiksesuai dengan  ketentuan  Undang-Undang Jabatan  Notaris  yang  dalam  hal  ini pembuatan  akta  tidak  lepas  dari keikutsertaan para pihak, yang Notaris sendiri tidak dapat menjamin kebenarannya 100% (seratus persen). Akta  otentik  adalah  bukti  tertulis yang  dibuat  oleh  Pejabat  Umum  dan bentuk  dari  bukti  tertulis  tersebut harus  diatur  oleh  Undang-Undang 1 . Akta  yang  dibuat  dihadapan  atau oleh  Notaris  mempunyai  kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat serta mempunyai daya eksekusi. 2 Suatu  akta  adalah  otentik, bukan  karena  penetapan  undang- undang,  akan  tetapi  karena  dibuat oleh  atau  dihadapan  seorang  pejabat umum.Pejabat yang berwenang merupakan  tempat  pejabat  yang
1 Yana Indrawati, Doddy Ridwandono,  Mohammad  Irwan  Afandi, “Permodelan Pengetahuan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Akta Otentik  Di  Indonesia  Berbasis  OWL”,
Perspektif Hukum, Vol. 10 No. 1, Mei 2010, hal. 49.
2 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia  Tafsir  Tematik  terhadap  UU  no.
30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris , Bandung, Refika Aditama, 2008, hal.9.
diberikan  hak  dan  kekuasaan  untuk membuat akta otentik. 3
Sebelum
menjalankan
tugasnya  Notaris  harus  melakukan sumpah  atau  janji  jabatan  terlebih dahulu. Sumpah
merupakan persyaratan formal yang harus dijalani sebelum memulai
menjalankan tugasnya sesuai Pasal 4 ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P)  juncto  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
(UUJN);
“Saya bersumpah/berjanji: bahwa  saya  akan  patuh  dan setia kepada
Negara  Republik  Indonesia, Pancasila dan Undang- Undang Dasar
Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  Undang-Undang
tentang Jabatan
Notaris seria peraturan perundang-undangan lainnya.
3 Sulhan, Irwansyah Lubis, dan Anhar Syahnel , Profesi Notaris  Dan  Pejabat Pembuat Akta Tanah , Jakarta, Mitra Wacana Media, 2018, hal.29.
bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah,jujur,  saksama, mandiri,
dan tidak berpihak.
bahwa  saya  akan  menjaga sikap,  tingkah  laku  saya,  dan  akan menjalankan   kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi,
kehormatan,  martabat,  dan tanggung jawabsaya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang
diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa  saya  untuk  dapat diangkat  dalam  jabatan  ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau  dalih  apa  pun,  tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan  sesuatu  kepada siapa pun." Dalam melindungi kepercayaan dan kepentingan masyarakat maka Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala perbuatan
hukum  yang  dituangkan  dalam  isi akta  dan  segala  keterangan  yang diberikan  kepada  Notaris  dalam
pembuatan  akta  tersebut. 4 .Instrumen untuk  ingkar  bagi  Notaris  ditegasan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang  dirumuskan  dalam  Pasal  16 ayat  (1)  huruf  e  UUJN  dan  huruf  f
UUJN-P, bahwa Notaris berkewajiban    “merahasiakan  segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya  dan  segala  keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai  dengan  sumpah/janji  jabatan, kecuali  undang-undang  menentukan lain”.
Kewajiban  ingkar  ini  mutlak harus  dilakukan  dan  dijalankan  oleh Notaris.  Dapat  dilakukan  dengan batasan  sepanjang  Notaris  diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya  untuk  meminta  pernyataan atau keterangan dari Notaris berkaitan  dengan  akta  yang  telah atau  pernah  dibuat  oleh  atau  di hadapan  notaris  yang  bersangkutan. 5
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  54 UUJN  yang  merumuskan  “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau
memberitahukan  isi  akta,  Grosse
4 Ni  Luh  Putu  Sri  Purnama  Dewi,  I Dewa  Gde  Atmadja,  dan    I  Gede  Yusa, “Hak  Ingkar  Notaris  Sebagai  Wujud PerlindunganHukum”, Jurnal  Ilmiah  Prodi Megister  Kenotariatan ,  Denpasar,  2017- 2018, hal.151.
5 Habib Adjie, Op. Cit., hal. 89.
Akta,  Salinan  akta  dan  kutipan  akta kepada  orang  yang  berkepentingan langsung  pada  akta,  ahli  waris  atau orang  yang  mempunyai  hak,  kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”
Permohonan  untuk  meminta
keterangan Notaris atas suatu laporan,  menurut  Pasal  66  UUJN, Notaris  yang  akan  dipanggil  oleh Kepolisian,  Kejaksaan  atau  Hakim
maka instansi tersebut wajib meminta  persetujuan  dari  Majelis Kehormatan  Notaris  (MKN). 6 Seperti yang terdapat pada Pasal 322 KUHP
tentang membongkar rahasia, terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran membocorkan  rahasia  sedangkan karena jabatannya wajib
merahasiakan  maka  terhadap  orang tersebut  dapat  dijatuhi  sanksi  pidana penjara atau denda.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian adalah
penelitian  yuridis  normatif.  Konsep ini memandang hukum identik dengan  norma-norma  tertulis  yang dibuat dan diundangkan oleh
6 Habib Adjie, Op.Cit. , hal.24.
lembaga atau pejabat yang berwenang.  Dan  juga  memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang  bersifat  mandiri,  tertutup  dan terlepas  dari  kehidupan  masyarakat yang  nyata, 7 yang  berkaitan  dengan penormaan  kewajiban  ingkar  notaris berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris serta penerapan  dan  sanksi  kewajiban ingkar notaris.
Pendekatan  yang  digunakan di  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan perundang-undangan ( StatuteApproach ) yang memfokuskan  pada  berbagai  aturan hukum  dengan  menelaah  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan dengan  penormaan  kewajiban  ingkar notaris  berdasarkan  Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris serta penerapan  dan  sanksi  kewajiban ingkar notaris dan pendekatan konseptual  ( conceptual  approach ) yang dalam hal ini akan melihat dari berbagai literatur-literatur yang memberikan  sudut  pandang  analisa penyelesaian  permasalahan  dalam penelitian  hukum  dilihat  dari  aspek
7 Ronny Hanitijo Soemitro,
Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta,  Ghalia  Indonesia,  1998,
hal.13-14.
konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, dan dapat
dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan  yang  berkaitan  dengan penormaan  kewajiban  ingkar  notaris berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris serta
penerapan  dan  sanksi  kewajiban ingkar notaris.

## B. PEMBAHASAN
Penormaan Kewajiban Ingkar

## Notaris Berdasarkan UUJN
Tugas  jabatan  Notaris  adalah menuangkan keinginan atau tindakan para  pihak  dalam  akta  otentik, dengan  mempertahankan  ketentuan hukum yang berlaku. Mengkonstantir hubungan  antara  para  pihak  dalam bentuk  tertulis  dan  format  tertentu, sehingga dapat mewujudkan hubungan  hukum  di  antara  subjek- subjek  hukum  yang  bersifat  perdata juga merupakan tugas jabatan Notaris. 8 Dalam  menjalankan  tugas
jabatannya
Notaris memiliki kewajiban yang wajib dilakukan, jika dilanggar  atau  tidak  dilakukan  maka akan  dikenakan  sanksi.  Tentang
8 Hartanti  Sulihandari  dan  Nisya Rifiani, Prinsip-Prinsip  Dasar  Profesi Notaris, Jakarta, Dunia Cerdas, 2013, hal.16.
kewajiban  Notaris  ini  tercantum dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a sampai  dengan  n  UUJN-P,  yang lebih  cenderung  berkaitan  dengan pembuatan akta.
Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f UUJN-P  tentang  Notaris  yang  wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai  akta  kecuali  undang- undang  menentukan  lain.  Dengan demikian  batasannya  hanya  undang- undang  yang  dapat  memerintahkan Notaris  untuk  membuka  rahasia  isi akta tersebut. Ketentuan ini merupakan  kewajiban  ingkar  yang diberikan oleh UUJN kepada Notaris.  Notaris  sebagai  jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya. Walaupun Pasal 1909 KUHPerdata mewajibkan setiap
orang  yang  cakap  untuk  menjadi saksi, dan untuk memberikan kesaksian dimuka pengadilan.
Namun  ketentuan  ini  tidak  berlaku terhadap  mereka  yang  berdasarakan ketentuan-ketentuan perundang- undangan  tidak  diperbolehkan  untuk berbicara.  Adapun  yang  menjadi dasar  untuk  kewajiban  ingkar  bagi jabatan-jabatan  kepercayaan  terletak
pada  kepentingan  masyarakat,  agar apabila seseorang yang berada dalam kesulitan, dapat menghubungi seseorang kepercayaan untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkannya dibidang juridis tanpa merugikan baginya.
Bagi Notaris tidak ada aturan tentang kewajiban memberikan kesaksian,  yakni  mengenai  isi  akta- aktanya. Sumpah jabatan Notaris dan
Pasal 16 UUJN-P mewajibkan Notaris untuk tidak bicara, sekalipun dimuka  pengadilan  artinya  tidak diperbolehkan  untuk  memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam  aktanya.  Notaris  memiliki kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan  diri  Notaris,  tapi  untuk kepentingan  para  pihak  yang  telah mempercayakan kepada Notaris, bahwa  Notaris  dipercaya  oleh  para pihak  mampu  meyimpan  semua keterangan  atau  pernyataan  para pihak yang penuh diberikan dihadapan  Notaris  yang  berkaitan dalam  pembuatan  akta.  Notaris  yang tidak mampu menjalankan kewajiban ingkarnya,
artinya tidak merahasiakan isi akta dan keterangan lain  yang  menjadi  kewajibannya
serta  pelaksanaan  tugas  jabatan Notaris  yang  telah  ada,  maka  akan dikenakan  sanksi  berupa  sanksi administratif, pidana maupun
perdata. Diwajibkan merahasiakan sesuatu,  namun  hanyalah  semata- mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya  sebagai  demikian.  Bila seseorang  Notaris  diminta  menjadi saksi  tentang  akta  yang  dibuat dihadapnnya, cukup apabila mengatakan bahwa akta yang dijadikan  bukti  itu  betul  memang dibuat  dihadapannya.  Lebih  dari  itu apabila Notaris sudah mulai membuka  tentang  isi  akta,  tentang cerita  persiapan  sebelum  pembuatan akta, tentang cerita persiapan sebelum  pembuatan  akta,  itu  sudah membuka rahasia yang akan diancam dengan hukuman.
Kewajiban    merahasiakan menjadi  keistimewaan  sendiri  bagi jabatan  Notaris  sekaligus  masalah dalam  suatu  perkara  Notaris  yang bersangkutan dipanggil untuk dimintai  keterangan  sebagai  saksi dikepolisian  maupun  di  pengadilan.
Pembatasan diperlukan untuk
menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan jabatan
dan sebagai bentuk persamaan
kedudukan  di  mata  hukum.  Hukum di Indonesia memberikan perlindungan terhadap
jabatan
Notaris  melalui  kewajiban  ingkar untuk  memastikan  bahwa  setiap orang  yang  melaksanakan  perintah jabatan  tidak  bisa  dihukum  secara tergesa-gesa.
Seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya  dalam  Pasal  16  ayat  (1) huruf  f  dijelaskan  bahwa  notaris wajib  merahasiakan  isi  akta  kecuali undang-undang  menentukan  lain. Dalam hal ini notaris dapat
mengenyamoingkan kewajiban
ingkar atau dapat dikatakan memiliki pembatasan bagi notaris untuk menjadi saksi atau ahli saksi mengenai akta yang dibuatnya dihadapan  pihak  yang  berwenang sesuai  dengan  rumusan  “....kecuali undang-undang  merumuskan  lain...”. Konsekuensi  logis  dari  eksepsional
ini adalah Notaris harus
mengesampingkan  kewajiban  ingkar untuk  membantu  jalannya  proses penegakkan hukum. 9
9 Calvin Oktafiano Adinugraha, “ Kajian  Kritis  Hak  Ingkar  Notaris ”,  Jurnal Ilmiah Privat Law, Solo, 2015, hal.8.
Sesuai  dengan  Pasal  66  ayat (1)  dirumuskan  “Untuk  kepentingan proses  peradilan,  penyidik,  penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan
notaris, berwenang:
a. mengambil  fotokopi  Minuta Akta dan/atau surat-surat yang  dilekatkan  pada  Minuta Akta  atau  Protokol  Notaris dalam  penyimpanan  notaris; danmemanggil  Notaris  untuk hadir dalam pemeriksaan yang  berkaitan  dengan  Akta atau  Protokol  Notaris  yang berada  dalam  penyampaian Notaris....”.
Dalam  mejalankan  tugasnya MKN dibantu oleh Majelis
Pemeriksa  dan  sekertariat  MKN. Untuk  melaksanakan  pemeriksaan, Majelis
Pemeriksa berwenang melakukan  pemanggilan  terhadap Notaris berdasarkan adanya permohonan  dari  penyidik,  penuntut umum,  atau  hakim.  Pemanggilan terhadap  Notaris  melalui  surat  yang ditandatangani  oleh  Ketua  MKNW (Pasal 24 Permenkumham).
Dengan demikian, bagian dari sumpah/janji  jabatan  notaris  yang berisi bahwa Notaris akan
merahasiakan isi akta dan keterangan yang  diperoleh  dalam  pelaksanaan jabatan  notaris  dan  dikaitkan  dengan ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f UUJN-P karena ditempatkan sebagai kewajiban ingkar notaris dapat disebut  sebagai  suatu  kewajiban ingkar  ( verschoningsplicht )  notaris.
Namun juga tetap adanya pembatasan  sebagi  bentuk  keadilan bagi semua pihak dengan adanya izin dari MKN selaku badan hukum yang mengawasi  jabatan  Notaris  pada pelaksanaannya.
Penerapan  dan  Sanksi  Kewajiban Ingkar Notaris.
Dalam tatanan hukum
(kenotariatan)  yang  benar  mengenai akta  Notaris  dan  Notaris,  jika  suatu akta  Notaris  dipermasalahkan  oleh para pihak, maka: 10
1. Para pihak datang kembali ke Notaris  untuk  membuat  akta pembatalan atas akta tersebut, dan  dengan  demikian  akta yang  dibatalkan  sudah  tidak mengikat lagi para pihak, dan para pihak menanggung
10 Habib  Adjie, Sanksi  Perdata  dan Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai Pejabat  Publik ,  Bandung,  Refika  Aditama, 2017, hal.58.
segala akibat dari pembatalan tersebut.
2. Jika  para  pihak  tidak  sepakat untuk membatalkan akta bersangkutan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, dengan gugatan untuk  mendegradasikan  akta notaris  menjadi  akta  dibawah tangan. Setelah didegradasikan  maka  hakim yang memeriksa gugatan dapat  memberikan  penafsiran tersendiri  atas  akta  Notaris tersebut apakah tetap mengikat  para  pihak  atau dibatalkan? Hal ini
tergantung  pembuktian  dan penilaian hakim.
Sebagai  pejabat  umum  yang profesional, Notaris harus memegang sumpah  jabatannya  untuk  tidak memberikan  isi  aktanya.  Namun,  di sisi  lain  Notaris  harus  berdiri  pada kepentingan  Negara  yang  mana mengacu  pada  kepentingan  publik. Dalam merahasiakan isi akta, Notaris harus memperoleh perlindungan hukum manakala Notaris yang bersangkutan harus membuka isi akta yang dibuatnya kepada lembaga yang
berwenang sesuai dengan kapasitasnya. Berkaitan  dengan  kewajiban Notaris  tersebut  diatas,  bilamana seorang notaris berkewajiban menurut hukum untuk bicara sebagai saksi,  yaitu  pada  saat  Notaris
dipanggil  oleh  pihak  kepolisian  atau pengadilan guna memberikan kesaksian.  Seorang  Notaris  yang dipanggil  untuk  menjadi  saksi  atau memberikan kesaksian dimuka pengadilan, baik
didalam persidangan  perkara  perdata  maupun di  dalam  perkara  pidana,  menurut hukum  Notaris  berkewajiban  untuk tetap  menjaga  rahasia  mengenai aktanya.
Telah dirumuskan dalam
Pasal  26  Permen  Nomor  7  tahun
2016  tentang  Majelis  Kehormatan Notaris ditentukan bahwa Pengambilan  minuta  akta  dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris dilakukan
dalam hal:
a. adanya  dugaan  tindak  pidana yang berkaitan dengan minuta  akta  dan/atau  surat- surat  yang  dilekatkan  pada minuta  akta  atau  protokol
Notaris  dalam  penyimpanan Notaris;
b. belum  gugur  hak  menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang
undangan  di  bidang  hukum pidana; c. adanya penyangkalan
keabsahan tanda tangan darisalah  satu  pihak  atau lebih;
d. adanya  dugaan  pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau
e. adanya dugaan Notaris
melakukan pemunduran tanggal ( antidatum ).
Sanksi-sanksi merupakan bagian  penutup  yang  penting  di dalam  hukum,  adanya  sanksi-sanksi tersebut  dimaksudkan  agar  Notaris dapat  bertindak  benar  sehingga produk  Notaris  berupa  akta  otentik yang dapat
memberikan
perlindungan  dan  kepastian  hukum kepada para pihak yang membutuhkannya.
Sanksi juga
merupakan  alat  pemaksa,  selain hukuman, juga untuk ketetapan yang
ditentukan  dalam  peraturan  atau perjanjian. 11
Menurut  Philipus  M.Hadjon, sanksi  merupakan  alat  kekuasaan yang  bersifat  hukum  publik  yang digunakan  oleh  penguasa  sebagai reaksi  terhadap  ketidakpatuhan  pada norma  hukum  administrasi.  Dengan demikian unsur-unsur sanksi, yaitu: 12
a. Sebagai alat kekuasaan
b. Bersifat hukum publik.
c. Digunakan oleh penguasa.
d. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.
Pembebanan sanksi di
Indonesia tidak hanya terdapat dalam bentuk  undang-undang,  tetapi  bisa dalam  bentuk  peraturan  lain,  seperti keputusan  menteri  ataupun  bentuk lain  dibawah  undang-undang.  Sanksi ini  selalu  ada  pada  aturan-aturan hukum yang dikualifikasikan sebagai aturan hukum yang memaksa.
Ketidaktaan atau pelanggaran
terhadap  suatu kewajiban  yang tercantum  dalam  aturan  hukum mengakibatkan terjadinya ketidakteraturan yang tidak diinginkan,  hal  ini  sesuai  dengan fungsi  sanksi  yang  dipakai  untuk
11 Ibid, hal.89 12 Ibid.
penegakan  hukum  yang  biasanya apabila  kewajiban  atau  larangan- larangan  yang  ada  pada  ketentuan yang telah diatur dilanggar.
UUJN yang mengatur jabatan Notaris berisikan ketentuan- ketentuan  yang  bersifat  memaksa atau  merupakan  suatu  aturan  hukum yang  imperatif  untuk  ditegakkan terhadap Notaris yang telah
melakukan pelanggaran dalan
menjalankan tugas jabatannya. 13
Dalam  UUJN,  ada  2  bentuk  sanksi, yaitu:
1. Sebagaimana  yang  tersebut dalam  Pasal  84  UUJN,  yaitu jika  Notaris  melanggar  (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  16  ayat  (1)  huruf  j  dan l,  Pasal  41,  Pasal  44,  Pasal 48,  Pasal  49,  Pasal  50,  Pasal 51 dan Pasal 52.
Jika ketentuan sebagaimana dalam pasal
tersebut  tidak  dipenuhi  maka akta yang bersangkutan hanya  mempunyai  kekuatan pembuktian  sebagai  akta  di bawah  tangan  atau  akta
13 Ibid, hal.91.
menjadi  batal  demi  hukum, dan dengan hal tersebut dapat dijadikan  alasan  para  pihak yang tercantum
akta menderita  kerugian  untuk menuntut  penggantian  biaya, ganti  rugi,  dan  bunga  kepada Notaris.  Tuntutan  para  pihak terhadap  Notaris  merupakan akibat  yang  akan  diterima jika  akta  yang  bersangkutan hanya  mempunyai  kekuatan pembuktian  seabagai  akta  di bawah  tangan  atau  akta menjadi  batal  demi  hukum.
Sanksi disini dapat
dikategorikan  sebagai  sanksi perdata.
2. Sebagaimana  yang  tersebut
dalam  Pasal  85  UUJN,  yaitu jika Notaris melanggar ketentuan  Pasal  7,  Pasal  16 ayat  (1)  huruf  a  sampai  n, Pasal  17,  Pasal  20,  Pasal  27, Pasal  32,  Pasal  37,  Pasal  54, Pasal  58,  Pasal  59,  dan/atau Pasal  63  maka  Notaris  dapat dijatuhi sanksi berupa:
a) Teguran lisan;
b) Teguran tertulis;
c) Pemberhentian
sementara;
d) Pemberhentian
dengan hormat; dan
e) Pemberhentian  tidak hormat.
Sanksi  pidana  tidak  diatur secara  jelas  dalam  UUJN,  namun dalam  penjatuhan  sanksi  pidana terhadap  Notaris  dapat  dilakukan sepanjang memenuhi rumusan pelanggaran  yang  tersebut  dalam UUJN,  kode  etik  jabatan  Notaris, juga  harus  memenuhi  unsur-unsur dalam  KUHP. 14 Sanksi  pidana  dapat diberikan  kepada Notaris  salah satunya adalah apabila Notaris membuka rahasia yang wajib disimpannya dalam menjalankan
jabatan Notaris.
Apabila seorang notaris membuka  rahasia  jabatan  yang  di telah  dipercayakan  padanya,  maka kepadanya dapat juga diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 322 KUHP.  Dari  penjelasan  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  seorang  notaris harus  mempertahankan  kewajiban ingkarnya
untuk
menjaga kerahasiaan  akta  yang  dibuatnya selama  hal  tersebut  tidak  berkaitan
14 Dahlil  Marjon,  “Aplikasi  Kode Etik  Hak  Ingkar  Notaris  Sebagai  Saksi Dalam  Perkara  Perdata  dan  Pidana” ,  Jurnal Notariil, Vol.1, No.1, Padang, 2016, h.90.
dengan para pihak yang
berkepentingan  atau  karena  undang- undang  menentukan  lain  seperti  saat notaris diminta sebagai saksi dimuka pengadilan.
Pelaksanaan kewajiban ingkar
Notaris  yang  berkaitan  dengan tindak pidana
Notaris sebagai pejabat umum  wajib  merahasiakan  isi  akta seperti  telah  diatur  dalam  Pasal  16 ayat (1) huruf F UUJN-P. Kemudian dalam  kode  etik  jabatan  notaris  juga mewajibkan  notaris  untuk  selalu bertindak  jujur,  adil,  tidak  berpihak dan  menjalankan  ketentuan  Undang- Undang  dan  sumpah  jabatan  notaris. Informasi tertentu tidak boleh dibuka atau harus dirahasiakan karena beberapa alasan yaitu :
1. Rahasia  yang  muncul  dari hubungan antara bank dengan nasabah  yang  dikenal  dengan rahasia bank.
2. Rahasia  yang  muncul  dari hubungan antara notaris dengan klien.
3. Rahasia  yang  muncul  dari hubungan antara advokat
dengan pasien.
4. Rahasia  yang  muncul  dari hubungan antara dokter dengan klien. Seorang Notaris dalam praktik sering dimintai untuk bersaksi  dalam  kasus-kasus  seperti pemalsuan yang merupakan perbuatan  hukum  pidana.  Dalam ilmu  hukum  tindakan  pemalsuan dibagi atas 2 hal, yaitu 15 :
1. Pemalsuan  hukum  materiil,
seperti: tulisan atau
tandatangan dalam akta Notaris  dipalsukan  setelah akta  tersebut  dibuat  oleh
Notaris. 2. Pemalsuan hukum intelektual, seperti: keterangan yang terdapat dalam akta Notaris
merupakan  keterangan  yang tidak benar.
Notaris  ketika  dipanggil  oleh Penyidik  untuk  dimintai  keterangan terkait  perkara  pidana  tetap  tidak dapat mengabaikan sumpah jabatannya.  Penting  bagi  penyidik dan notaris untuk memahami sumpah jabatan  yang  melekat  pada  notaris.
15 Alfi  Afandi, Hukum  Waris  Hukum Keluarga  Hukum  Pembuktian ,  Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hal.200.
Sehingga  notaris  dapat  memberikan keterangan  menganai  akta  yang dibuatnya tanpa mengabaikan kewajiban ingkarnya. Kewajiban merahasiakan  ini  memiliki  dasar yang  bersifat  hukum  publik  yang sangat  kuat,  mungkin  bisa  saja seorang individu diuntungkan karena kewajiban  ini  tetapi  tetap  saja
kewajiban merahasiakan ini dibebankan untuk melindungi
kepentingan para pihak 16 .
Undang-Undang  mewajibkan setiap  orang  yang  cakap  untuk menjadi saksi dan  memberikan  kesaksian  dimuka pengadilan, baik dalam proses perdata  maupun  proses  pidana. Sebelum berlakunya Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1970 tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Kekuasaan  kehakiman,  istilah  hak ingkar  merupakan  terjemahan  dari verschonningsrecht , akan tetapi istilah  tersebut  dalam  Pasal  28 Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 1970, menyatakan bahwa pihak yang diadili mempunyai hak ingkar
terhadap Hakimyang mengadili perkaranya. Hak ingkar ialah
16 G.H.S.  Lumbun  Tobin, Peraturan Jabatan  Notaris ,  Jakarta,  Erlangga,  1999, hal.124.
seperangkat  hak terhadap yang diadili  untuk  mengajukan  keberatan yang  disertai  alasan-alasan  terhadap seorang  Hakim  yang  akan  mengadili perkaranya.
Hak ingkar tidak lagi dihubungkan dengan hak dari seorang  saksi,melainkan  merupakan hak  dari  yang  diadili  dan  ditujukan kepada  Hakim  yang  mengadilinya 17 . Hak ingkar merupakan suatu pengecualian  dari  prinsip  umum bahwa  setiap  orang  yang  dipanggil menjadi  saksi  wajib  memberikan kesaksian. Dalam pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata  menyatakan,  semua orang  yang  cakap  untuk  menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian  di  muka  Hakim.Namun dapatlah  meminta  dibebaskan  dari kewajibannya memberikan kesaksian.Serta  segala  siapa  yang karena  kedudukannya,  pekerjaannya atau  jabatannya  menurut  Undang- Undang,  diwajibkan  merahasiakan sesuatu,  namun  hanyalah  semata- mata mengenai hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian. Pasal 170 KUHAP memberikan kesempatan kepada
17 Ibid., hal.114.
Notaris  untuk  meminta  dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan  sebagai  saksi,  yaitu tentang  hal  yang  telah  dipercayakan kepadanya.Penilaian  apakah  alasan tersebut  sah  atau  tidak  ditentukan oleh  hakim.Kewajiban  yang  timbul karena  permohonannya  ditolak  oleh
Hakim dengan sendirinya menimbulkan konflik dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan  isi  akta.Apabila  hakim menolak permintaan dibebaskan tersebut,  maka  dengan  sendirinya lahirlah kewajiban bagi notaris untuk memberikan  keterangan  kesaksian. Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  1971  menjelaskan  bahwa
hendaknya Hakim harus mempertimbangkan dalam
menolakpermintaan  Notaris  berarti hak  dari  Notaris  tersebut  telah dikurangi.  Maka  dari  itu  kesaksian dari  Notaris  hanya  diminta  sebagai upaya  terakhir  untuk  melengkapi pembuktian.
Aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana  menggunakan  dasar  Undang- Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, dan KUHP untuk
melakukan  prosedur  hukum  seperti penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyidikan maupun penuntutan.  Saat  notaris  dipanggil untuk menjadi saksi terkait akta yang telah  dibuatnya  di  sisi  lain  notaris wajib menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya  itu  berdasarkan  UUJN. Dalam  hal  ini  notaris  bahkan berperan  sebagai  saksi  oleh  penegak hukum  yang  berdasar  pada  semua orang  memiliki  kedudukan  sama dimuka  pengadilan  dimana  harus memberikan  kesaksiannya.  Hal  ini tentu  menjadi  problem  bagi  notaris karena  adanya  kebenturan  norma antara  Pasal  66  ayat  (3)  UUJN dengan Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945.
Mengacu pada Sumpah Jabatan  dan  kewajiban  notaris  untuk merahasiakan isi akta, apabila notaris dipanggil  oleh  pihak  Kepolisian untuk  dijadikan  saksi  atas  akta  yang telah  dibuatnya  maka  notaris  tidak wajib  hadir  untuk  menjadi  saksi kecuali  telah  di  setujui  oleh  Majelis Pengawas Daerah atau Majelis Pengawas  Notaris.  Peristiwa  seperti ini  yang  kemudian  dirasa  tidak  adil menurut hukum sehingga Mahkamah
Konstitusi  mengeluarkan  putusan Nomor49/PUU-X/2012 , yairu, memutuskan mengakhiri atau meniadakan kewenanganMajelis Pengawas  Daerah  (MPD)  yang tercantum  pada  Pasal  66  ayat (1)UUJN  seolah-olah  tidak  ada perlindungan  hukum  bagi  Notaris dalammenjalankan  tugas  jabatannya. Mahkamah  Konstitusi  memutuskan bahwa  frasa  dengan  persetujuan
MajelisPengawas Daerah dalam Pasal  66  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 30 Tahun2004 tentang Jabatan Notaris tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sertatidak
mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
Dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  49/PUU-X/2012 tersebut  untuk  kepentingan  proses peradilan,  penyidik,  penuntut  umum dan hakim berwenang untuk mengambil fotokopi minuta akta atau surat-surat  yang  dilekatkan  pada minuta  akta  atau  protokol  notaris dalam penyimpangan notaris, memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan akta  yang  dibuatnya  tanpa  harus dengan  adanya  persetujuan  dari Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)
sudah tidak mempunyai kewenangan apapun  yang  berkaitan  dengan  Pasal 66  ayat  (1)UUJN,  sehingga  jika penyidik, penuntut umum, dan hakim akan  melaksanakan  ketentuan  yang tersebut  dalam  Pasal  66  ayat  (1) UUJN terhadapNotaris, maka Notaris harus  berhadapan  langsung  dengan Penyidik,  Penuntut  Umum,  dan hakim.  Untuk  melindungi  kewajiban ingkar  Notaris  atau  kewajiban  untuk menjaga  kerahasiaan  isi  akta  maka dalam  hal  ini  aparat  penegak  hukum harus  mendapat  izin  dari  Majelis Kehormatan
Notaris untuk melindungi kewajiban notaris
tersebut  karena  berkaitan  dengan sumpah jabatan.
Pasca  putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  49/PUUX/2012 pada  tanggal  28  Mei  2013  terdapat ada tambahan yaitu Pasal 66 ayat (3) yang  mengatur  mengenai  apabila para  Penegak  Hukum  antara  lain Penyidik  Polri  dan  jaksa  ingin memanggil  notaris  untuk  diperiksa dalam proses peradilan harus dengan persetujuan dari Majelis Kehormatan. Selanjutnya
berdasarkan  Pasal  27  Peraturan Menteri Hukum dan HAM RINomor 7  Tahun  2016  tentang  Majelis
Kehormatan Notaris menyatakan bahwa  Majelis  Kehormatan  Notaris memberikan persetujuan kepada Penyidik,  Penuntut  Umum,  dan Hakim  untuk  kepentingan  proses peradilan  dalam  memanggil  notaris, dilakukan dengan cara:
f.  Adanya  dugaan  tindak pidana berkaitan dengan minuta aktadan/atau surat-surat notaris dalam penyimpanan notaris. g.  Belum  gugur  hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang- undangan di bidang hukum pidana. h.  Adanya  penyangkalan keabsahan  tanda  tangan dari  salah  satu  pihak atau lebih. i. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta. j. Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal. Dalam praktik seringkali
notaris  dijadikan  atau  didudukkan sebagai  Tergugat  oleh  pihak  yang lainnya, yang merasa bahwa tindakan hukum  yang  tersebut  dalam  akta dikategorikan  sebagai  tindakan  atau perbuatan hukum notaris atau
perbuatan hukum notaris bersamasama  pihak  lainnya  yang juga tersebut dalam akta, dimana dari perbuatan  hukum  notaris  tersebut dianggap membawa kerugian terhadap pihak lain 18 .Sedangkan syarat  notaris  dapat  disebut  sebagai ikut terlibat dan ikut
bertanggungjawab  dengan  peserta lainnya di dalam mewujudkan tindak pidana.  Ada  2  syarat  yaitu  subjektif dan obyektif, syarat subjektif
tergolong menjadi dua yaitu 19 :
1) adanya hubungan batin
(kesengajaan)  dengan  tindak  pidana yang  hendak  diwujudkan,  artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana.
2) Adanya hubungan batin
(kesengajaan)  seperti  mengetahui antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang diberbuat oleh peserta lainnya.
18 Ghansham  Anand  dan  Agus  Yudha Hernoko, “Upaya Tuntutan Hak Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Akta Notaris Yang Cacat Yuridis”, Perspektif  Hukum,, Vol.  16  No.  2,
November 2016, hal.153. 19 Hilda Sophia Wiradireja, “Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan  Akta  Yang  Didasarkan  Pada
Keterangan  Palsu  Dihubungkan  Dengan UUJN”, Jurnal  Wawasan  Hukum, Vol.  32, No.1, Februari 2015, hal.64.
Selanjutnya syarat objektifnya 20 adalah perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya  tindak  pidana,  atau dengan  kata  lain  wujud  perbuatan
orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau  kecil,  terhadap  terwujudnya
tindak pidana. Untuk dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana, seorang notaris harus memenuhi unsur-unsur sebagai
berikut:
a. Melakukan  tindak  pidana. Dalam hal ini, seorang notaris diduga melakukan tindak pidana  yang  menyebabkan terbitnya  akta  notaris  yang didasarkan  pada  keterangan palsu;
b. Memiliki  kemampuan  untuk
bertanggung jawab,
seseorang dapat diminta pertanggungjawaban di bawah  hukum  pidana  apabila orang tersebut dianggap
mampu  bertanggung  jawab.
Artinya seorang notaris dapat diminta  pertanggungjawaban pidana jika ia memiliki kemampuan untuk
bertanggung jawab, dan
apabila ia berkehendak,
mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya  tindak  pidana tersebut;
c. Dengan kesengajaan atau kealpaan. Tindak pidana yang dilakukan  seorang  notaris dalam  kasus  pembuatan  akta yang didasarkan pada keterangan palsu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Untuk dapat diminta  pertanggungjawaban pidana,  seorang  notaris  harus mempunyai  kesalahan,  baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kealpaan. Dalam kasus kealpaan misalkan para pihak memberikan keterangan palsu yang  tidak  diketahui  oleh notaris  (kecurangan  ada  pada para pihak). Sedangkan dalam kasus kesengajaan notaris berarti dengan kesadaran melakukan
pemalsuan  akta  dan  atas perbuatannya  tersebut  notaris sadar  bahwa  itu  salah  tetapi tetap  dilakukan  (kecurangan
ada  pada  notaris  dan  para pihak);
d. Tidak  ada  alasan  pemaaf. Seorang notaris dapat diminta pertanggung-jawaban  pidana
jika tidak ada alasan pemaaf. Pertanggungjawaban  pidana
(criminal  responsibility). “Jefferson menjelaskan: criminal  responsibility
is largely
founded on
moralculpability ” , yaitu pertanggungjawaban pidana umumnya bersumber dari pertanggungjawaban  moral.    Dari pendapatan Jefferson tersebut bermakna tentang pertanggungjawaban  pidana  Notaris
erat  kaitannya  dengan  pembuatan akta.  Dengan  kata  lain,  dalam  setiap pembuatan akta, Notaris harus bertanggung  jawab baik secara hukum  dan  moral  terhadap  substansi dari setiap akta yang di buatnya 21 .
Pasal 56 KUHP menyebutkan ada  2  (dua)  golongan  siapa  yang dipidana  sebagai  pembantu  suatu kejahatan, yaitu mereka yang sengaja
memberi kesempatan untuk
21 Muhammad, Sanksi Pidana Terhadap  Notaris  Yang  Melakukan  Tindak Pidana  Pemalsuan  Akta  Otentik ,  Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta , 2018, hal. 9.
melakukan  kejahatan  dan  mereka yang memberi bantuan untuk seseorang melakukan kejahatan.
Pasal 266 ayat (1) KUHP menyatakan: “barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu  hal  yang  kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu,  dengan  maksud  untuk  memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian  itu  dapat  menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)
tahun”.
Perlindungan  Hukum  Terhadap Notaris Yang Membuka Isi
(Rahasia) Akta
Perlindungan  hukum  adalah suatu  perlindungan  yang  diberikan kepada subyek oleh perangkat hukum,  baik  yang  sifatnya  preventif maupun  represif,  baik  yang  tertulis maupun  yang  tidak  tertulis  yang dirasa dapat memberikan rasa keadilan, ketertiban, kepastian,
kemanfaatan, dan kedamaian.
Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang berwenang untuk membuat akta yang memuat  kebenaran  formal  sesuai
dengan  apa  yang  diberitahukan  para pihak kepada Notaris.
Perlindungan hukum terhadap Notaris,  baik  hal  itu  sebagai  saksi, tersangka, maupun terdakwa berdasarkan  UUJN-P  hal  ini  diatur secara khusus pada Pasal 66 ayat (3). Tetapi  Pasal  tersebut  telah  diputus oleh  Makhamah  Konstitusi  karena dinilai bertentangan dengan
UUDNRI  1945  dan  tidak  memiliki kekuatan hukum mengukat. Sehingga
Notaris wajib untuk mempergunakan
Hak dan Kewajiban Ingkarnya apabila dipanggil oleh pengadilan.Namun  berbeda  apabila seorang terkait dengan kasus Korupsi,  maka  penggunaan  Hak  dan Kewajiban  ingkar  tersebut  menjadi tidak berlaku. Apabila seorang notaris terbukti dengan sadar membantu  sesorang  untuk  membuat akta  yang  akan  digunakan  untuk melancarkan perbuatan korupsi.
Maka  dalam  hal  ini  seorang  Notaris tidak  dapat  menggunakan  Hak  dan Kewajiban ingkarnya.
Memidanakan  Notaris  tanpa melakukan pemeriksaan yang mendalam  dengan  mencari  unsur kesalahan  dan  kesengajaan  Notaris merupakan  suatu  tindakan  yang
tanpa  dasar  hukum  yang  tidak  dapat dipertanggungjawabkan.  Miasalkan notaris  dituduh  memalsukan  akta yang  dibuatnya  atau  memalsukan dokumen palsu seolah-olah dokumen itu  asli  maka  berdasrkan  ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP, pemalsuan surattersebut  dilakukan  dalam  akta- akta  berdasarkan  Pasal  264  ayat  (1) angka  1  KUHP.  Keterangan  dan keinginan para pihak yang diutarakan dihadapan  Notaris  adalah  bahan dasar  bagi  Notaris  untuk  membuat akta  sesuai  keinginan  para  pihak tersebut.  Kalaupun  ada  keterangan yang  dipalsukan  dan  dituangkan dalam akta otentik itu bukan kesalahan  notaris  karena  dalam  hal ini  notaris  hanya  menulis  sesuai keinginan  para  pihak  dan  disesuaian dengan dokumen yang telah diberikan.  Untuk  menjamin  keaslian keterangan  dan  dokumen  tersebut maka para pihaklah yang bertanggungjawab,  hal  semacam  ini juga  sudah  dijelaskan  di  dalam  akta yang dibuat oleh notaris.
Jika  hanya  karena  hal  seperti di  atas  telah  menjadikan  Notaris sebagai terpidana, hal ini menunjukkan  ada  pihak  yang  tidak mengerti  kedudukan  Notaris  dalam
sistem  hukum  Nasional.  Dalam perkara  pidana  yang  diatur  dalam Pasal 183 KUHAP, dijelaskan bahwa Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabiladengan  sekurang-kurangnya dua  alat  bukti  yang  sah  dan  telah memperoleh  keyakinanbahwa  suatu tindakan  pidana  benar-benar  terjadi dan dilakukan oleh terdakwa. 22 .
Notaris sebagai pejabat
umum  yang  profesional  memiliki kewajiban ingkar untuk tidak memberitahukan  isi  akta  kepada pihak  yang  tidak  berkepentingan. Akan tetapi disisi lain demi terselesainya  proses  peradilan  demi kepentingan  umum,  notaris  bisa mengesampingkan
kewajiban
tersebut  guna  menghasilkan  putusan pengadilan  yang  adil.  Di  dalam menentukan batasan –  batasan kewajiban  ingkar  dalam  proses persidangan  notaris  tetap  tidak  bisa menjabarkan  isi  akta  yang  dibuatnya kecuali  apabila  terdapat  kepentingan yang  lebih  penting  atau  peraturan perundang-undangan menentukan
22 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP, Penyidikan  dan  Penuntutan ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2006, hal.110.
lain,  yang  mengharuskan  notaris mengesampingkan kewajibannya.
Perlindungan hukum terhadap notaris  yang  ikut  diperiksa  dalam proses  persidangan  yaitu  Majelis Pengawas Notaris akan ikut mendampingi selama proses persidangan berlangsung
sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  66 UUJN,  tetapi  Majelis  Pengawas Notaris  tidak  dapat  memberikan perlindungan  apapun  kepada  notaris yang terbukti bersalah dalam menjalankan jabatannya.
Sedangkan  bagaimana  apabila ternyata notaris turut serta
melakukan kesalahan dalam jabatannya, seperti akta yang dibuatnya mengandung unsur kelalaian atau kesengajaan
memberikan keterangan palsu.
Menurut  Habib  Adjie,  meskipun
Undang-Undang Jabatan Notaris
tidak menyebutkan adanya penerapan  sanksi  pemidanaan,  tetapi jika  suatu  tindakan  hukum  terhadap pelanggaran  yang  dilakukan  oleh Notaris tersebut, maka setelah dijatuhi  sanksi  administrative  atau kode  etik  profesi  jabatan  notaris  dan sanksi  keperdataan,  kemudian  dapat
ditarik  dan  dikualifikasikan  sebagai suatu  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  Notaris  yang  menerangkan adanya  bukti  keterlibatan  secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta otentik 23 .
Berdasarkan  prinsip  persamaan  di muka  hukum,  setiap  orang  memiliki kedudukan  yang  sama  di  muka hukum, sehingga tidak ada pengecualian bagi siapapun termasuk pejabat  pemerintah  atau  orang-orang tertentu terhadap hukum yang mengatur warganegara secara keseluruhan. Yurisprudensi Mahkamah Agung  (Putusan  Mahkamah  Agung No.  702  K/Sip/1973,  tanggal  5 September 1973)
menyatakan:
“Fungsi  dari  Notaris  yaitu  untuk mencatat  atau  menuliskan  apa-apa yang  dikehendaki  dan  dikemukakan oleh  para  pihak  yang  menghadap notaries tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaries untuk menyelidiki  secara  materil  apa-apa (hal-hal)  yang  dikemukakan  oleh penghadap  di hadapan  notaries
tersebut”,  Sehingga  apabila  terjadi
23 Habib Adjie,
Meneropong Khazanah  Notaris  dan  PPAT  I  ndonesia,
Kumpulan  Tulisan  Tentang  Notaris  dan
PPAT, Surabaya,  PT  Citra  Aditya  Bakti, 2008, hal. 25.
masalah hokum dalam aspek materialnya  seharusnya  dilakukan penyidikan  terlebih  dahulu  terhadap para pihak yang sengaja memberikan dokumen  palsu  kepada  notaris,  dan bukan sebaliknya notaris yang dipersalahkan. 24
Pemberian sanksi pidana terhadap  Notaris  dapat  dilakukan dengan batasan, yaitu jika 25 :
1. Notaris dengan kesadaran, sengaja, dan sepakat untuk melakukan  tindak  pidana  bersama- sama  dengan  kliennya  dalam  proses pembuatan  akta  otentik.  Meliputi tindakan hukum dari Notaris terhadap  aspek  formal  (kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap) ;
2.  Tindakan  hukum  Notaris  dalam pembuatan  akta  tidak  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku  di  dalam UUJN; dan
3. Tindakan Notaris dinilai melanggar  kode  etik  dan  sumpah jabatan  oleh  pihak  yang  berwenang dalam hal ini adalah MPN.

## KESIMPULAN
24 Ibid, hal.75.
25 Nur  Cahyanti  dan    Sri  Endah Wahyuningsih,  “Sanksi  Terhadap  Notaris Yang  Melakukan  Tindak  Pidana”, Jurnal Akta, Vol 5 No 1, 2018, hal.5.
Notaris  dalam  menjalankan
tugasnya sesuai dengan UUJN memiliki  kewajiban  ingkar  demi melindungi  dan  merahasiakan  isi akta  yang  dibuat.  Kewajiban  ingkar ini  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (2) UUJN  dan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f UUJN,  juga  Pasal  54  UUJN  tentang pemberian salinan akta kepada pihak yang  berwenang.  Namun  Notaris juga  memiliki  pengecualian  pada Pasal 66 ayat (1) UUJN yaitu tentang pemberian  izin  dari  MKN.  Yang dapat  dikatakan  sebagai  batasan kewajiban ingkar yang dapat digunakan sebagai perlindungan notaris saat menjadi saksi di pengadilan.
Penerapan
mengenai kewajiban  ingkar  Notaris  ketika dalam  prakteknya  seorang  Notaris melanggar kewajibannya maka dapat dikenakan  sanksi  berupa  sanksi administrasi,  sanksi  perdata  dan sanksi pidana.
Notaris  ketika  dipanggil  oleh Penyidik  untuk  dimintai  keterangan terkait  perkara  pidana  tetap  tidak dapat mengabaikan sumpah jabatannya.  Penting  bagi  penyidik dan notaris untuk memahami sumpah
jabatan  yang  melekat  pada  notaris. Sehingga  notaris  dapat  memberikan keterangan  menganai  akta  yang dibuatnya tanpa mengabaikan kewajiban ingkarnya. Kewajiban merahasiakan  ini  memiliki  dasar yang  bersifat  hukum  publik  yang sangat  kuat,  mungkin  bisa  saja seorang individu diuntungkan karena kewajiban  ini  tetapi  tetap  saja kewajiban merahasiakan ini dibebankan untuk melindungi kepentingan  para  pihak.  Namun dalam keadaan notaris terbukti bersalah    melakukan  tindak  pidana maka notaris harus mengikuti prosedur  dari  penyidik  kepolisian dan  penyidik  juga  harus  mengikuti aturan  dalam  UUJN  untuk  meminta izin  kepada  MKN  dalam  memeriksa notaris terkait akta yang dibuatnya.

## SARAN
Perlunya  pemahaman  bagi Notaris tentang menjalankan kewajiban  ingkar  selalu  pejabat kepercayaan  dalam  menjadi  saksi untuk  suatu  perkara.  Notaris  masih sangat  perlu  untuk  lebih  berhati-hati dalam menjalankan jabatan kepercayaannya, disini Notaris
bersikap  netral  dan  tetap  harus melindungi kedudukan para pihak.
Juga bagi semua aparat penegak  hukum  dalam  menjalankan tugasnya  tentang  meminta  Notaris menjadi saksi hendaknya tidak mengesampingkan UUJN karena bagaimanapun  UUJN  merupakan dasar  aturan  bagi  Notaris.  Perlunya pemahaman  bagi  aparat  penegak
hukum juga akan bedanya
penyelesaian  masalah  bagi  jabatan Notaris  dimana  Notaris  memiliki organisasi sendiri yang lebih
berwenang  untuk  memberi  sanksi bagi Notaris.

## DAFTAR BACAAN
a. Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Hukum Acara
Perdata (RBg/HIR).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  35  Tahun  1999 Tentang Perubahan   Atas  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1970
Tentang Ketentuan-  Ketentuan Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  (Ln Tahun 1970 No. 74, Tln.No.   2951).
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2004  Nomor  117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432). Undang-Undang
Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang Perubahan   Atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang  Jabatan  Notaris.(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 549).
Peraturan  Menteri  Hukum Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  7 Tahun 2016 Tentang   Majelis Kehormatan  Notaris.  (Berita  Negara Republik Indonesia Tahun   2016 Nomor 180).
b. Buku
Adjie,  Habib.  2008. Hukum Notaris  Indonesia  Tafsir  Tematik terhadap  UU  No.  30  Tahun  2004 Tentang  Jabatan  Notaris .  Bandung.
Refika Aditama.
---------.  2008. SanksiPerdata dan  Admirtistritif  Terhadap  Notaris Sebagai  Pejabat  Publik .  Bandung. Refika Aditama.
Afandi,  Alfi,  2004. Hukum
Waris Hukum Keluarga Hukum
Pembuktian . Jakarta.Rineka Cipta.
Harahap,  M.  Yahya.  2006. Pembahasan Permasalahan dan
Penerapan  KUHAP,  Penyidikan  dan Penuntutan . Jakarta. Sinar Grafika.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo.
1998. Metodologi  Penelitian  Hukum dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia Indonesia.
Sulihandari, Hartanti dan Nisya  Rifiani.  2013. Prinsip-Prinsip Dasar  Profesi  Notaris. Jakarta.
Dunia Cerdas.
Sulhan. et  al .  2018. Profesi
Notaris  Dan  pejabat  Pembuat  Akta Tanah . Jakarta. Mitra Wacana Media.
Tedjosaputro,  Liliana.  2003.
Etika  Profesi  dan  Profesi  Hukum. Semarang. CV. Aneka Ilmu.
Tobing, G.H.S Lumban.
1999. Peraturan  Jabatan  Notaris. Jakarta. Erlangga.
c. Jurnal
Adinugraha,
Calvin
Oktafiano.  2015.  Kajian  Kritis  Hak
Ingkar Notaris Dalam  Menjaga Kerahasiaan Akta Terhadap
Ketentuan Yang Menggugurkan Hak
Ingkar. Jurnal  Ilmiah  Privat  Law.
Edisi 07:115-126.
Anand Ghansham, Agus Yudha Hernoko, 2016, Upaya
Tuntutan Hak Yang Dapat Dilakukan Oleh  Pihak  Yang  Berkepentingan Terhadap  Akta  Notaris  Yang  Cacat Yuridis, Perspektif  Hukum,, Vol.  16 No. 2.
Cahyanti  Nurdan    Sri  Endah Wahyuningsih, 2018, Sanksi
Terhadap  Notaris  Yang  Melakukan Tindak  Pidana, Jurnal  Akta, Vol  5 No 1.
Dewi,  Ni  Luh  Putu  Sri Purnama. et  al .  2017-2018.    Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud PerlindunganHukum. Jurnal  Ilmiah
Prodi  Megister  Kenotariatan .  145- 156.
Indrawati Yana, Doddy Ridwandono, Mohammad Irwan Afandi, 2010, Permodelan
Pengetahuan  Peraturan  Perundang- Undangan Mengenai Akta Otentik Di Indonesia  Berbasis  OWL, Perspektif Hukum, Vol. 10 No. 1.
Marjon, Dahlil. 2016. Aplikasi  Kode  Etik  Hak  Ingkar Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara
Perdata  Dan  Pidana. Jurnal  Notariil . 1(1): 88-101.
Pancapuri, Azisia. et al. 2016.
Perlindungan  Hukum  Bagi  Notaris Dalam Proses  Penyidikan  Terhadap Notaris  Yang  Diduga  Melakukan
Tindak Pidana Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  49/PUU-X/2012    (Studi  Di Kantor  Polisi  Resort  Kota  Malang). Jurnal  Mahasiswa  Prodi  Megister
Kenotariatan. 1-22.
Wiradireja  Hilda  Sophia,  2015,
Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang
Didasarkan  Pada  Keterangan  Palsu Dihubungkan  Dengan  UUJN, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No.1.

## d. Skripsi
Muhammad,  2018, Sanksi Pidana  Terhadap  Notaris  Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan  Akta  Otentik ,  Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta.