## POLITIK  & GERAKAN KEBANGSAAN PEMUDA MUSLIM (Studi Terhadap Kiprah GP Ansor Pada Masa Kelahiran hingga Masa Demokrasi Parlementer)
Abdillah Halim Institut Agama Islam Ngawi

## Abstract
This paper examines the politics and national movements of the Ansor Youth Movement during  its  birth  to  the  period  of  parliamentary  democracy.  Politics  and  national movements are politics and movements that are initiated in order to maintain the pillars of nationality, namely the state and legal government, the constitution, social stability, and the preservation of the teachings of Islam ahlussunah waljamaah. The Ansor Youth Movement appears to be consistent with politics and this nationalist movement from the time of its birth to the time of parliamentary democracy, and also to the present. This is strongly influenced by the ideology of the movement and politics of NU as a mentor of the Ansor Youth Movement, which has national, social and religious characteristics at the same time. This also became an important character of the Ansor Youth Movement which eschewed political pragmatism which was only oriented towards power. The Ansor Youth Movement has become an important copy of the political-religious movement of Ahlussunah Waljamaah which emphasizes socio- political stability in order to realize the benefit of the community based on religious or religious values.
Keywords:  Politics  and  the  National  Movement,  Nahdlatul  Ulama,  Ansor Youth Movement

## Abstrak
Tulisan ini menelaah politik dan gerakan kebangsaan Gerakan Pemuda Ansor pada masa kelahiran hingga masa demokrasi parlementer.  Politik dan gerakan kebangsaan adalah politik dan gerakan yang dicetuskan dalam rangka mempertahankan pilar- pilar  kebangsaan,  yaitu  negara  dan  pemerintahan  yang  sah,  konstitusi,  stabilitas sosial, dan kelestarian ajaran Islam ahlussunah waljamaah. Gerakan Pemuda Ansor tampak konsisten dengan politik dan gerakan kebangsaan ini sejak masa kelahiran hingga masa demokrasi parlementer, dan juga hingga masa sekarang. Hal ini sangat dipengaruhi oleh ideologi gerakan dan politik NU sebagai mentor Gerakan Pemuda Ansor,  yang  bercorak  kebangsaan,  kemasyarakatan,  dan  keagamaan  sekaligus.
Ini  pula  yang  kemudian  menjadi  karakter  penting  Gerakan  Pemuda  Ansor  yang menjauhi pragmatisme politik yang hanya berorientasi kepada kekuasaan semata. Gerakan  Pemuda  Ansor  menjadi  eksemplar  penting  gerkan  politik-keagamaan ahlussunah waljamaah yang mementingkan stabilitas sosial politik dalam rangka mewujudkan kemaslahatan masayarakat yang didasari oleh nilai-nilai keagamaan atau relijiusitas.
Kata kunci: Politik dan Gerakan Kebangsaan, Nahdlatul Ulama, Gerakan Pemuda Ansor

## A. PENDAHULUAN
Kebangsaan atau nasionalisme adalah pandangan yang menegaskan bahwa individu atau penduduk harus meletakkan kesetiaan tertinggi mereka kepada negara kebangsaan dan bukan pada ikatan primordial yang lain seperti suku dan agama. Di dalam kebangsaan unit organisasi politik yang paling sah adalah negara kebangsaan. Negara Kebangsaan, meskipun  sebagian  dibentuk  oleh  faktor-faktor  obyektif  seperti  kesamaan  tumpah darah, suku, bahasa, dan yang lain, namun terutama ia dibentuk oleh kemauan bersama untuk  hidup  dan  mengabdi  kepada  satu  ikatan  negara  kebangsaan  tertentu.  Negara Kebangsaan tersebut selanjutnya harus menjadi cita politik paling penting dari seluruh individu,  menjadi  spirit    utama  yang  mampu  mengilhami  dan  menggerakkan  seluruh individu. 89 Paham kebangsaan atau nasionalisme adalah perasaan subyektif sekelompok besar penduduk di mana mereka merasa bahwa cita-cita mereka sebagai individu maupun kelompok akan lebih mudah tercapai jika mereka melebur menjadi satu dalam satu negara kebangsaan. 90 Politik  kebangsaan  dalam  konteks  ini  dipahami  sebagai  segenap  regulasi dan  kebijakan  yang  diupayakan  oleh  negara  untuk  menjamin  kokohnya  sendi-sendi negara bangsa, melindungi eksistensinya dari konflik primordial dan disintegrasi. Akan tetapi, agar pilar negara bangsa tetap kokoh, kelompok-kelompok primordial yang ada dalam negara bangsa juga harus diakomodasi kepentingan dan aspirasinya. Di sini, politik kebangsaan akan terus bergulat pada dua tegangan sekaligus, yakni antara kepentingan untuk  menjaga  integrasi  bangsa  dan  keharusan  memberi  otonomi  kepada  kelompok primordial  dan  daerah. 91 Ketika  pendulum  politik  lebih  bergerak  kencang  ke  arah proyek integrasi nasional maka otonomi kepada ikatan primordial dan daerah akan lebih menyempit. Demikian sebalikanya. Yang musti dilakukan adalah menjaga keseimbangan antara politik integrasi dan politik otonomi. Jika otonomi diabaikan, maka intergrasi juga akan dirongrong oleh potensi disintegrasi, lantaran akumulasi ketidakpuasan kelompok dan daerah kepada negara.
Gerakan  Pemuda  Muslim  kontemporer  dalam  kasus  Indonesia  tampak  pada berkembangkanya  Hizbut Tahrir  Indonesia,  Ikhwanul  Muslimin,  dan  gerakan-gerakan Islam  transnasional  yang  lain.  Mereka  begitu  ideologis  dan  memiliki  perhatian  besar terhadap politik dan isu-isu kebangsaan termasuk isu-isu sosial tentu saja. Perkembangan mereka sering dikaitkan dengan perngaruh dari perubahan tata dunia dan kondisi global, di samping tentu kegigihan mereka dalam mendakwahkan paham dan merekrut anggota. Syamsu Rijal, di antaranya, dengan baik menjelaskan bagaimana kader HTI merekrut
89 Hans Kohn, Nasionalisme; Arti dan Sejarahnya , terj. Sumantri Mertodipuro (Jakarta: PT Pembangunan dan Penerbit Erlangga, 1984), 11-12.
90 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 53.
91 Moh.  Mahfud  MD,  “Perkembangan  Politik  Kebangsaan  dan  Produk  Hukum  Otonomi  Daerah”, dalam Eko Prasetyo, dkk. (ed.), Nasionalisme; Refleksi Kritis Kaum Ilmuwan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 62, 74-75.
Vol. 15, No. 1, Maret 2021
calon  kader  dengan  pendekatan  personal  intensif,  “teman  merekrut  temannya-angota keluarga merekrut anggota keluarga yang lain-tetangga merekut tetangga”, lewat beberapa tahapan poses: cognitive opening (mengintroduksi krisis atau tensi tertentu sehingga calon kader terbuka pikirannya kepada pandangan alternatif), religiuos seeking (pencarian paham dan pandangan baru yang dianggap lebih memuaskan), frame  alignmnent (pengenalan terhadap “kebenaran” perspektif tertentu), dan terakhir, sosialisasi (proses di mana calon kader diikat dalam persaudaraan tertentu agar terjadi interaksi intensif sehingga dakwah dan kaderisasi berjalan lempang dan paripurna). 92 HTI masih kukuh untuk tidak ikut bermain dalam sistem demokrasi elektoral Indonesia dan tetap keras menuntut pendirian kekhalifahan Islam internasional sebagai pengganti negara bangsa yang mereka anggap tidak memiliki legitimasi keagamaan.
Berbeda dengan Ikhwanul Muslimin Indonesia atau dikenal sebagai gerakan tarbiyah. Ia sudah memiliki partai politik yakni PKS. PKS dalam politik sudah sedemikian menjadi pemain  penting  dalam  rangka  mewujudkan  cita  citanya  “mengislamkan  masyarakat Indonesia” lewat jalur stuktur politik negara. PKS dalam pada itu memiliki organ-organ lain  yang  secara  simultan  memainkan  dakwah  di  level  masyarakat.  Dakwah  di  bawah itu  mendukung  penuh  politiknya  di  level  atas,  menyediakan  kader  dan  partisipan. Dakwah tersebut dikemas dalam bentuk halqah, daurah, pengajian, liqa’, rihlah, mabit, dan sebagainya. Kaum muda tetap menjadi target utama mereka. Unit Kerohanian Islam dan Kepengurusan OSIS di SMA, Lembaga Dakwah Kampus dan BEM di Universitas, banyak didominasi oleh kader-kader tarbiyah. PKS tampak memaikan gerakannya dengan meramu antara dakwah, politik, dan layanan sosial. Kaderisasi dan Penarikan simpati masa itupun berlangsung intens di lembaga-lembaga gerakan tarbiyah: Lembaga Pendidikan Islam Al-Hikmah, Lembaga Dakwah Khoiru Ummah, Jaringan Sekolah Islam Terpadu, Bimbingan Belajar Nurul Fikri, Rumah Zakat, Pos Keadilan Peduli Ummah, Bulan Sabit Merah Indonesia, dan Pandu Keadilan. 93
Hadirnya HTI dan PKS dalam negara bangsa Indonesia membawa persoalan pelik. Mereka berkembang seiring dengan dibukanya keran demokrasi, Namun ketika sudah berkembang dan besar ternyata mereka mulai mendesakkan platform politik keagamaan tertentu yang sedikit banyak mengancam substansi demokrasi dan eksistensi negara bangsa, yakni mengentalnya politik identitas dalam platform mereka. Tantangan yang dihadapi semakin berat, tatkala kesadaran keagamaan sebagian masyarakat Indonesia menunjukkan tensi  menaik  akibat  keterbukaan  informasi  global  yang  dalam  banyak  kontennya  diisi oleh sentimen primordial yang dikampanyekan oleh gerakan Islam transnasional. Dari level masyarakat, pemerintah dituntut untuk mengakomodasi aspirasi keagamaan dalam negara  bangsa,  aspirasi  keagamaan  tersebut  cenderung  sektarian.  Sementara  dari  level atas,  semakin  menguat  saja  kekuatan  politik  nasional  yang  juga  mendesakkan  aspirasi yang sama. Menghadapi gelombang politik keagamaan radikal, pemerintahan sekuler di negara muslim menghadapi dilema yang sama, yakni terkait dampak dan konsekwensi yang tidak diduga (unintended consequences) dari kebijakan yang dijalankan dan formula 92 Konsep-konsep  tersebut  dipinjam  oleh  Syamsul  Rijal  dari  John  Lofland  dan  Rodney  Stark  saat menjelaskan  fenomena  Konversi  para  pengikut  Sun  Myung  Moon    serta    Quintan  Wiktorowicz  ketika menganalisa  dakwah  kelompok  Muslim  radikal  Inggris  Al-Muhajirun,  dan  kemudia  dia  pakai  untuk menggambarkan model dakwah dan rekrutmen kader HTI di Makasar, Sulawesi Selatan. Lihat Syamsu Rijal, “CRAFTING HIZBIYIN IN CONTEMPORARY INDONESIA: Da’wah and Recruitment of Hizbut Tahrir Indonesia in South Sulawesi”, Journal of Indonesian Islam , Vol. 05, Number 01, Juni 2011, p. 130-152.
93 Noorhaidi Hasan, “ISLAMIST PARTY, ELECTORAL POLITICS AND DA’WAH MOBILIZATION AMONG YOUTH: The ProsperouPus Justice Party (PKS) in Indonesia”, Journal of Indonesian Islam , Vol. 06, Number 01, Juni 2012, p. 17-47.
untuk mengendalikan mayoritas penduduk. 94 Ada kebutuhan untuk menjalankan aspirasi sekuler dan juga kebutuhan untuk mempertahankan suara mayoritas muslim. Ketika dalam keadaan krisis, aspirasi Islam dapat dipakai sebagai alat untuk mengendalikan penduduk. Namun aspirasi Islam juga dapat menjadi kekuatan yang mengancam eksistensi negara jika negara mendukung aspirasi Islam yang bersifat sektarian dan radikal. Ketika negara sekuler tampak gagal mengatasi krisis, maka mayoritas muslim akan berpaling ke Ideologi politik yang menurut mereka memiliki legitimasi di masa lampau. 95 Tulisan ini hendak menelaah politik dan gerakan kebangsaan Gerakan Pemuda Ansor pada masa kelahiran hingga pada masa demokrasi parlementer. Masa tersebut sengaja dipilih lantaran dapat menggambarkan masa pembentukan karakter politik dan gerakan Gerakan Pemuda Ansor yang kemudian menjadi natur politik dan gerakannya di masa-masa selanjutnya hingga masa kini

## B. SEJARAH DAN GARIS PERJUANGAN GERAKAN PEMUDA ANSOR PADA MASA KELAHIRAN HINGGA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER
Embrio  GP  Ansor  adalah  organisasi  pemuda  bernama  Nahdlatusy  Syubban yang berdiri pada tahun 1930, hasil fusi dari tiga organisasi pemuda yang telah berdiri sebelumnya:  Syubbanul  Wathon,  Ahlul  Wathon,  dan  Da’watusy  Syubban.  Ketiga organisasi tersebut lahir dari situasi krisis akibat kolonialisme Belanda dan memiliki misi yang sama yaitu mencoba mengorganisasi pemuda, membangkitkan kembali kecintaan mereka akan tanah air, dan membangun kesadaran mereka akan pentingnya kemerdekaan dari penjajahan. Ketiganya memiliki dan tidak putus-putusnya mengumandangkan lagu (mars) perjuang yang sama,  Ya Lal Wathon atau Syubbanul Wathon, lagu berbahasa Arab tentang pentingnya nasionalisme dan perlawanan terhadap kolonialisme. 96
Nahdlatusy  Syubban  kemudian  berganti  nama  menjadi  Persatuan  Pemuda  NU (PPNU) pada tahun 1931.  Pada 1934 PPNU berubah nama menjadi Ansor Nahdlatul Ulama. Nama Ansor adalah saran dan pemberian dari KH. Abdul Wahab Chasbullah, Sang  Guru  dari  para  pemuda  NU  ketika  itu,  sebagai  bentuk tabarukan dan tafa’ulan kepada sosok dan kiprah kelompok Hawariyun pada masa Nabi Isa AS dan Sahabat Ansor pada masa Hijrah Nabi SAW sebagai penyokong dan penerus misi kerasulan dalam rangka menjaga agama dan mengatur dunia. Harapannya adalah agar Ansor Nahdlatul Ulama (ANU)  dapat  menjadi  kader  dan  penopang  perjuangan  NU  untuk  mengembangkan dakwah  Islam  ahlussunah  waljaamaah  di  wilayah  Nusantra  dan  memerdekan  bangsa dari  penindasan  bangsa  lain.  Pada  masa-masa  awal  ini,  ANU  berusaha  memperkokoh eksistensinya sebagai lembaga kepemudaan di bawah NU dan pembenahan di internal organisasi. Peran kebangsaannya mulai tercetus lagi ketika masa pendudukan Jepang dan kehadiran Sekutu. Pada masa Jepang para anggota ANU di berbagai daerah bergabung ke organisasi laskar Hizbullah dan di dalamnya memperoleh latihan kemiliteran dari Jepang. Hizbullah inilah yang kemudian secara masif menyambut seruan Jihad dari Hadratusy Syaikh  KH.  Hasyim  Asyari  untuk  menghadang  sekutu.  Pertempuran  sengit  antara Hizbullah dan Sekutu ini kemudian menjadi tonggak penting perjuangan ANU dalam mempertahankan eksistensi NKRI, dan menjadi penanda bahwa komitmen ANU pada
94 Stephen  Vertigans,  “Islam  and  The  Cronstruction  of  Modern  Nationalism:  The  Unintended Consequences of State Sponsored Socialisation”, dalam Gregory H. Franco dan Scott L. Cervantes (ed.), Islam in the 21st Century , (New York: Nova Science Publisher, 2010), 23.
95 Ibid. 96 Choirul Anam, Gerak Langkah Pemuda Ansor, Seputar Sejarah Kelahiran , (Jakarta: PT Duta Aksara Mulia, 2010),  3-24.
Vol. 15, No. 1, Maret 2021
ke-Pemuda-an, Ke-Indonesia-an, dan ke-Agama-an adalah nyata dan mendasar. 97
Pada tanggal  14 Desember 1949 di kantor PB ANU Jalan Bubutan VI/2 Surabaya diadakan  pertemuan  para  mantan  tokoh  ANU,  dihadiri  juga  oleh  mantan  anggota ANU  dan  para  pemuda  dari  Angkatan  Ahlussunah  Waljamaah,  yang  pada  akhirnya menyepakati pembentukan kembali ANU dengan nama baru, yakni Gerakan Pemuda Ansor, serta penunjukan Chamid  Widjaya sebagai ketua umum pertamanya, dengan dua tujuan penting membentengi perjuangan umat Islam dan mempersiapkan kader penerus perjuangan NU. Segera setelah itu, PB GP Ansor mengeluarkan pernyataan sikap politik mendesak  pemerintah  untuk  menghapus  keberadaan  Negara  Djawa  Timur  bikinan Belanda dan menyatakan bahwa Jawa Timur adalah  bagian dari kekuasaan Pemerintahan RI.  Pada era ini, GP Ansor menghidupkan kembali Kepengurusan GP Ansor di Tingkat Wilayah dan Cabang di seluruh Indonesia serta menerbitan majalah bulanan GP Ansor dengan nama Bintang Sembilan atau biasa disingat Be-Es. Terkait dengan peminggiran peran dan posisi politik NU di dalam Masyumi oleh tokoh-tokoh “modernis” terutama sejak penetapan keputusan Muktamar Masyumi ke-4 di Yogyakarta pada 15-19 Desember, GP Ansor adalah satu-satunya faksi di NU yang paling kritis dan vokal menyuarakan aspirasinya  agar  NU  mulai  meninjau  ulang  keikutsertaannya  di  dalam  Masyumi.  Ini antara lain tercermin dari pidato Chamid  Widjaya pada Konferwil Jawa Timur 8 Juni 1950, dengan poin-poin sebagai berikut:
1. Dalam berpolitik, Ansor memakai pedoman yang sama sebagaimana dalam beragama, yaitu selalu dinamis, menitikberatkan pada pemecahan masalah untuk kepentingan masyarakat, sesui dengan perkembangan masyarakat, dan sesuai dengan nilai Islam.
2. Ansor mengambil pelajaran dari para ulama NU yang selalu menjadi korban dari niat baiknya sendiri, mereka melakukan kebaikan yang tidal terbalas dalam Partai Masyumi akibat pengabaian kelompok lain. Oleh karena itu, sejak semula Ansor memilih untuk merdeka dan bebas dari pengaruh siapapun dalam segala tindaknnya.
3. Ansor percaya akan ijtihad politiknya sendiri, meskipun pada soal hukum agama tetap mengikuti madzab dan fatwa ulama.
4. Ansor tetap menganggap NU sebagai organisasi para ulama dan sebagai bapak dan pemimpin  yang akan selalu diikuti langkahnya, terutama dalam soal-soal keagamaan.
5. Hubungan Ansor dan NU adalah ibarat hubungan kaki dan kepala yang tidak dapat saling  melepaskan  diri.  Akan  tetapi,  dalam  kaitannya  dengan  Masyumi  (politik), Ansor mempunyai prinsip dan taktik sendiri. Bagi Ansor, prinsip tidak dapat berubah, sedangkan  taktik  dan  siasat  untuk  menjalankannya  dapat  diubah  sesuai  dengan perubahan masyarakat.
6. Siasat Ansor untuk menjadi organisasi yang bebas dan mandiri dikarenakan saat ini NU sebagai organisasi besar masih membonceng Masyumi dalam perjuangan politiknya. Sehingga terkadang NU terpaksa menjalankan konsepsi politik Masyumi yang tidak selamanya sejalan dengan prinsip politik NU.
7. Meskipun demikian, Ansor memahami bahwa seandainya NU keluar dari Masyumi, maka NU akan mendapat celaan dan makian dari masyarakat, karena dituduh memecah belah persatuan dan kekuatan Islam.
8.  Atas  dasar  pertimbangan  di  atas,  menyikapi  perseteruan  NU  dan  Masyumi,  Ansor bersikap  netral,  berada  di  luar  pagar  permainan  politik  Masyumi  dan  NU.  Ansor memilih  berdiri  di  luar  semua  organisasi,  partai,  atau  gabungan  manapun.  Namun yang harus diingat: pertama, bahwa niat baik NU untuk memelihara persatuan hanya akan menyebabkan kerugian bagi NU semata-mata. Kedua, bahwa kenyataan yang
97 Ibid., 25-65.
terjadi di Masyumi adalah pertentangan abadi (at-tanazu’ al-baqa’) antara dua pihak yang saling memaksakan pikiran dan pendirian masing-masing.
9.  Saat  ini  Ansor  lebih  mengutamakan  perbaikan  organisasi  secara  internal  sebagai persiapan tindakan politik yang lebih luas dan bebas. 98
Memang pada masa itu posisi politik NU dalam Masyumi  seperti tidak dianggap signifikan oleh tokoh-tokoh Masyumi dari kalangan Islam modernis,  sehingga aspirasi dari tokoh-tokoh NU sering mereka abaikan. Posisi menteri agama pun, sebagai simbol otoritas keagamaan dan pertaruhan terakhir NU, diberikan kepada tokoh Muhammadiyah. Ketidakadilan inilah yang mendorong ANU menyokong penuh upaya NU untuk keluar dari Masyumi, hingga akhirnya NU secara resmi keluar dari Masyumi pad 31 Juli 1952 dan membentuk partai sendiri.  Bagi Ansor, politik toleran untuk sementara harus dihindari demi  mewujudkan  keadilan  dan  untuk  mengahadapi  kelompok  atau  partai  lain  yang curang dan tidak jujur, NU sah menggunakan tipu muslihat untuk mengimbangi mereka, yang dalam hal ini perilaku tersebut dibenarkan berdasarkan maksud firman Allah dalam QS Al-Baqarah 194. 99
Setelah menjadi partia sendiri, Partai NU,  ANU mendukung koalisi Partai NU dan PNI dalam kabinet  Ali Sastroamidjoyo yang dilantik pada 31 Juli 1953. Sejarah kemudian  mencatat  ini  sebagai  koalisi  pertama  antara  Islam  dan  nasionalis  tanpa melibatkan  Masyumi.  Koalisi  ini  diserang  oleh  Masyumi  dan  Partai-partai  Islam  yang lain. Menghadapi serangan tersebut, ANU menyatakan pembelaannya terhadap pilihn politi NU, sebagaimana dapat dibaca dalam tulisan redaksi Suara Ansor , sebagai berikut: Dalam program perjuangan Partai NU pasal 2 dikemukakan dengan tegas bahwa NU menghendaki terwujudnya suatu Negara Nasional yang berdasarkan Islam. Dengan ini  mungkin  lawan  politik  NU  telah  mendapatkan  bahan  baru  untuk  memukul  NU dengan  mengemukakan  kata-kata  Nasional  sebagai  senjata  propaganda  yang  memberi nterpretasi atau tafsiran lain daripada definisi yang sebenarnya. Mungkin pula mereka yang tak rela melihat NU maju ke depan ikut memegang tampuk pemerintahan lalu memberi pengertian kepada khalayak ramai bahwa tujuan dan cita-cita perjuangan NU sekarang sudah berbelok haluan dari prinsip aslinya. Kemudian mereka menyamakan ideologi yang dicita-citakan NU sama dengan ideologi partai nasionalis seperti PNI, PIR, PRN, dll. Kata nasional yang dimaksudkan oleh NU adalah perjuangan suatu negara dan bangsa yang di dalamnya mempunyai bahasa sendiri, bendera sendiri, tentara sendiri, Presiden sendiri, Parlemen sendiri, dan UUD sendiri. Itulah negara nasional yang dimaksudkan oleh NU dan yang akan diisi di dalamnya dengan dasar-dasar hukum Islam. Jadi  dengan  penjelasan  di  atas  menjadi  teranglah  bahwa  Negara  yang  dicita- citakan NU tidaklah bertentangan dengan cita-cita umat Islam. Apalagi dalam program perjuangan NU tersebut jelas dikemukakan bahwa negara yang dicita-citakan oleh yaitu Negara Nasional yang berdasarkan Islam.” 100
98 Risalah  Ansor, No.  2,  1950,  5-13,  sebagaimana  dikutip  dalam  Erwien  Kusuma, Yang  Muda Yang Berkiprah  (Gerakan  Pemuda  Ansor  dan  Politik  Indonesia  Masa  Demokrasi  Liberal  hingga  Reformasi  (1950- 2010), (Bogor: Kekal Press, 2012), 46-48.
99 Risalah Ansor, No. 2, 1950, 13-15, sebagaimana dikutip dalam Erwien Kusuma, Yang Muda Yang Berkiprah  (Gerakan  Pemuda  Ansor  dan  Politik  Indonesia  Masa  Demokrasi  Liberal  hingga  Reformasi  (1950- 2010), (Bogor: Kekal Press, 2012), 52..
100 Soara Ansor, Th. I No. 5/6, September-Oktober 1954, Departemen Pendidikan GP  Ansor Cabang Surabaya, halaman 1, mikrofilm koleksi Arsip Nasional RI, bundel 66, sebagaimana dikutip dalam Erwien Kusuma, Yang  Muda Yang  Berkiprah  (Gerakan  Pemuda  Ansor  dan  Politik  Indonesia  Masa  Demokrasi  Liberal hingga Reformasi (1950-2010), (Bogor: Kekal Press, 2012), 58-59.
Vol. 15, No. 1, Maret 2021
Masa tahun 1952 hingga 1955 adalah masa-masa kerjasama yang solid antara Ansor dan NU. Ansor pada rapat Pleno tanggal 15 Maret 1955 mengeluarkan keputusan untuk membentuk  Korps  Mubaligh  untuk  ditugaskan  sebagai  juru  kampanye  Partai  NU  ke daerah-daerah, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan dan Sulawesi. Di dalam kampanyenya, antara lain, Ansor menghimbau umat Islam untuk tidak salah memilih partai, dengan menekankan perbedaan Partai NU dengan Masyumi yang pernah terlibat dalam pemberontakan DI/TII, dan juga dengan PKI yang pernah terlibat pemberontakan pada  peristiwa  Madiun  1948.  Pemilu  29  September  1955  menghasilkan  peningkatan jumlah kursi NU di parlemen yang cukup signifikan, dari 7 kursi menjadi 45 kursi. NU menempati pemenang ketiga dalam pemilu tsb, setelah PNI dan Masyumi. Selain itu, Pada Kongres Ansor ke-3 bulan Desember 1954, Ansor mengeluarkan keputusan yang di antara isinya, adalah mendukung upaya pemerintah untuk merebut kembali Irian Barat dari Belanda dan mendukung upaya-upaya ishlah antara pemerintan Mesir dan gerakan Ikhwanul Muslimin yang  mulai terlibat pertentangan yang keras. Masih terkait dengan politik luar negeri, pada Kongres ke-4 pada 29 Oktober mengeluarkan himbauan agar umat Islam berkonsolidasi untuk membantu Mesir yang diserang Israel dan mendesak pemerintah Indonesia untuk memutuskan huungan diplomatiknya dengan dua negara yang telah menyebu Terusan Suez dan Al-Jazair, yaitu Inggris dan Prancis. 101
Pada  masa  Demorasi  Terpimpin  terjadi  krisis  serius  di  pemerintahan,  adanya ketidakstabilan  politik  yang  menganggu.  Terjadi  pepecahan  di  kabinet,  konflik  di Angkatan Darat, ketidakpercayaan daerah terhadap pemerintahan pusat, pemberontakan di berbagai daerah, dan mulai menguatnya politik PKI yang seolah ingin mendominasi dan memengaruhi semua kebijakan pemerintah. Akan tetapi Ansor tetap setia pada prinsip politik NU, meskipun dengan taktik dan strategi yang berubah-ubah.  Prinsip politik NU-Ansor yang tidak pernah berubah dapat digambarkan dalam empat poin: Pertama, bahwa NKRI sebagai konsensus bersama harus dipertahankan. Kedua, semua anasir yang hendak memberontak kepada pemerintahan yang sah harus dilawan, baik itu dari anasir Islam, komunis, kapitalis, maupun yang lain. Ketiga, bahwa terhadap keburukan yang dilakukan  pemerintah  harus  diupayakan  kritik  dan  perbaikan  yang  dilakukan  secara ma’ruf. Keempat,  bahwa  politik  yang  dilakukan  NU  adalah  dalam  kerangka  menjaga NKRI, melindungi ajaran Islam ahlussunah waljamaah, dan mencapai kemakmuran lahir batin semua masyarakat lepas dari suku, agama, dan golongannya. Maka pada masa ini, politik yang dilakukan Ansor pun, digerakkan oleh prinsip-prinsip tersebut.
Ketika  Masyumi  dan  PSI  menarik  diri  dari  kabinet  Ali  Sastroamidjoyo  sebagai kesepakatan  bersama,    dan  mendukung  Kabinet  Hatta,  Ansor  berkirim  surat  kepada seluruh pengurus cabangnya yang isinya berupa warning akan adanya pihak-pihak yang akan menghancurkan demokrasi dengan menciderai konsensus, dan tidak menghendaki kemajuan  yang  dicapai  NU  dalam  politik  kenegaraan,  dan  mengimbau  para  ulama NU  untuk  melakukan  kosolidasi  para  mantan  pejuang  dari  Hizbullah  dan  Sabillah guna  persiapan  menghadapi  kelompok  yang  mengancam  demokrasi  tersebut.  Upaya penarikan  dukungan  PSI  dan  Masyumi  dari  kabinet  Ali,  dalam  analisa  PNI  dan  NU dianggap siasat saja dari dua partai tersebut untuk meningkatkan pengaruh politik mereka setelah kegagalan mereka dalam Pemilu 1955. Akan tetapi, terhadap rencana Soekarno membentuk kabinet gotong royong yang melibatkan PKI, Ansor dengan tegas menolak rencana tersebut. Ketika situasi berubah tatkala Soekarno menyetujui saran Angkatan Darat untuk mengatasi gejolak politik dengan meberlakukukan negara dalam keadaan darurat
101 Erwien  Kusuma, Yang  Muda Yang  Berkiprah  (Gerakan  Pemuda  Ansor  dan  Politik  Indonesia  Masa Demokrasi Liberal hingga Reformasi (1950-2010), (Bogor: Kekal Press, 2012), 68-77.
perang, Ansor melunakkan diri dan bergabung dalam konstelasi itu. Meskipun menyadari bahwa Demokrasi Terpimpin, yang berakibat pada  menguatnya peran AD dan Soekarno serta  nainya  pengaruh  politik  PKI    adalah  bentuk  penyelesaian ad  hoc dan  berbahaya dalam jangka panjang dan menengah, Ansor memilih berada dalam sistem tersebut dalam rangka penyeimbang dan bentuk antisipasi terhadap menguatnya kelompok kiri. 102
Pada tahun-tahun selanjutnya di masa Demokrasi terpimpin tampak bahwa Ansor mendukung penuh sikap NU yang melakukan politik kompromi dan akomadasi terhadap beragama kebijakan pemerintah. Para pengamat ada yang menilai sikap NU ini sebagai bentuk oportunisme politik yang berkonotasi peyoratif, ada pula yang  menilai bahwa ini merupakan bentuk fragmatisme politik NU yang bersifat positif. NU dianggap bisa secara elastik menempatkan diri pada posisi politik yang cenderung represif. Akomadasi NU berhasil menyelematkan diri dan posisinya sebagai satu-satunya wakil kelompok agama (Islam)  sehingga  dapat  menjadi  penyeimbang  dari  kekuatan  nasionalis  dan  terutama kekuatan PKI yang semakin menaik tajam. Berbeda dengan Masyumi yang telah lemah dan tidak punya posisi tawar lantaran sikap politiknya yang terlampau idelistik. NU tampaknya dapat  menyelamatkan  sisi-sisi  kemaslahatan  lain  dengan  tetap  berkompromi  dengan pemerintah kala itu. Namun dalam akomadasi tersebut NU dan Ansor tetap melakukan warning dan konsolidasi ke dalam terutama untuk membendung pengaruh PKI. Seperti tampak pada pernyataan sikap GP Ansor yang dikeluarkan dalam momentum peringatan sebelas tahun pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, sebagai berikut: 1. Pemberontakan Komunis 1948 ditujukan untuk merebut kekuasaan dengan mengunakan kekerasan.  Selanjutnya  dengan  kekuasaan  tersebut  mereka  akan  menghancurkan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Negara
2. GP Ansor mengajak seluruh umat Islam dan umat yang bertuhan agar mempertebal patriotisme dan mempertajam kewaspadaan terhadap unsur-unsur perusak keselamatan agama, bangsa, dan negara. 103
Pada 1963 Ansor mengeluarkan pernyataan sikap menolak tuntutan CGM (Central Gerakan Mahasiswa Indonesia) kepada Presiden agar memecat Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Prof. Dr. Ir. Tojib Hadiwijaya, membatalkan kewajiban pengajaran mata kuliah agama di Kampus Negeri, dan menolak kehadiran Korps Perdamaian AS. Ansor dengan tegas mendukung Menteri PTIP untuk segera mencanangkan kewajiban adanya  mata  kuliah  agama  di  kampus  umum  karena  hal  tersebut  sejalan  dengan Pancasila dn Piagam Jakarta yang menjiwai UUD ’45. Selain itu, misi kedatangan korps perdamaian AS, menurut Ansor, telah sejalan dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. 104
Perkembangan  selanjutnya  adalah  menguatnya  posisi  politik  PKI  baik  dalam kabinet NASAKOM maupun di tingkat akar rumput. PKI memeroleh simpati yang luar biasa dari kalangan rakyat bawah. Jika di Kabinet, NU menjadi kekuatan penyeimbang PKI, maka para aktivis PKI di bawah menggerakkan aksi massa di berbagai daerah untuk menyerobot  secara  sepihak  tanah  dari  para  kelompok  yang  dianggap  sebagai  sumber kesengsaraan rakyat banyak, yaitu kelompok yang mereka sebut sebagai setan desa dan setan kota. Aksi masa PKI pun tak jarang berupa penyerobotan tanah wakaf milik yayasan pendidikan  NU.  Maka  NU  dengan  Ansor  Banser  sebagai  kekuatan  utama  bangkit melawan aksi PKI ini, jargon PKI “serobot dulu, urusan belakangan” dilawan oleh jargon
102 Ibid. , 80-92. 103 Duta Masyarakat , 18 September 1959, sebagaimana dikutip dalam Erwien Kusuma, Yang Muda Yang Berkiprah, 104.
104 Duta Masyarakat, 27 Maret 1963, sebagaimana dikutip dalam Erwien Kusuma, Yang Muda Yang Berkiprah, 123.
Vol. 15, No. 1, Maret 2021
Ansor “Sikat dulu, urusan belakangan”. Dalam pandangan Ansor, PKI dengan perolehan jumlah masa yang semakin banyak, adalan kekuatan yang berbahaya bagi NKRI karena mengadopsi secara ketat ideologi marxisme-komunisme untuk diwujudkan dengan cara- ara yang jauh dari etika politik, seperti agitasi dan propaganda kasar hingga ke tingkat desa sehingga mengancam ideologi Pancasila dan kohesi sosial.  Aksi sepihak PKI membuka lagi permusuhan lama PKI dan NU pada Peristiwa Madiun. Pada masa ini, keterlibatan Ansor  terbagi  dalam  dua  babak:  Pertama,  keterlibatan  dalam  perselisihan  fisik  dengan PKI  pada tahun 1963- 1965 di berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur; Kedua, keikutsertaan  Ansor  dalam  operasi  militer  menumpas  PKI  dan  sisa  sisa  gerakannya  di berbagai daerah di Jawa Timur pada masa seusai tahun 1965. 105

## C. POLITIK DAN GERAKAN KEBANGSAAN
Teori  mobilisasi  sumber  Daya  digunakan  untuk  menelaah  gerakan  sosial  dan menegaskan bahwa keberhasilan gerakan sosial bergantung pada sumber daya (waktu, uang, ketrampilan, dan sebagainya). Teori ini muncul dan menyedot perhatian para pengamat gerakan  sosial  karena  ia  fokus  pada  faktor  faktor  yang  lebih  bersifat  sosial  ketimbang psikologis. Dalam pada itu, untuk pertama kalinya, pengaruh-pengaruh dari luar gerakan sosial, semisal dukungan dari berbagai organisasi dan lembaga, mulai mendapat perhatian yang memadai. Teori mobilisasi sumber Daya adalah teori penting dalam studi gerakan sosial yang muncul di tahun 1970-an. Ia memusatkan perhatian pada kemampuan pelaku gerakan  sosial  meraih  dan  menggunakan  sumberdaya  serta  memobilisai  orang  untuk mewujudkan  tujuan  gerakan.  Jika  teori  perilaku  kolektif  memandang  gerakan  sosial sebagai gerakan yang menyimpang dan tidak rasional, maka teori mobilisasi sumber daya memandang gerakan sosial sebagai lembaga yang rasional, yang ditumbuhkembangkangkan oleh  aktor  masyarakat  dalam  rangka  mencetuskan  sebuah  aksi  politik.  Dalam  gerakan sosial,  para  aktor  perubahan  sosial  berupaya  memanfaatkan  uang,  pendukung,  media, aliansi dengan pemilik kekuasaan, dan memperbaiki struktur organisasi demi mencapai tujuan mereka.  Teori ini memandang pula bahwa mereka yang terlibat dalam gerakan sosial memperhitungkan dengan cermat segala resiko, manfaat, dan mudarat yang akan mereka dapat ketika bergabung dalam gerakan tersebut.
Teori Mobilisasi Sumber Daya, secara lebih detil, memiliki asumsi sebagai berikut: Pertama,  gerakan  sosial  bersifat  rasional,  respons  adaptif  terhadap  keuntungan  dan kerugian    yang  diderita  akibat  krisis  tertentu;  Kedua,  tujuan  gerakan  ditentukan  oleh konflik  kepentingan  yang  timbul  dari  relasi  kuasa  tertentu;  ketiga,  kekecewaan  yang timbul  akibat  konflik  kepentingan  hampir  merata,  akan  tetapi  bentuk  dan  mobilisasi gerakan tergantung pada pengerahan dalam sum berdaya, pengorganisasian kelompok, dan peluang politik untuk melakukan aksi kolektif; keempat, struktur organisasi gerakan yang terpimpin lebih efektif dalam mobilasi sumberdaya dan melancarkan aksi ketimbang yang tidak terpimpin; dan kelima, keberhasilan gerakan sangat ditentukan oleh faktor taktik dan strategi serta proses politik. 106 Terkait dengan Gerakan Pemuda Ansor, politik dan  gerakannya  bersifat  rasional  dan  merupakan  respons  terhadap  situasi  kebangsaan dan  keumatan  yang  terjadi  ketika  itu.  Namun  tidak  hanya  itu,  respons  tersebut  juga didorong oleh keyakinan dan pemahaman tertentu terhadap ajaran Islam, yakni ajaran Islam ahlussunah waljamaah, terutama terkait dengan politik kebangsaan dan kerakyatan. Selanjutnya, konflik kepentingan antara kelompok NU, Nasionalis, dan kelompok kiri,
105 Erwien Kusuma, Yang Muda Yang Berkiprah, 126-131.
106 J.  Craig  Jenkins,  “RESOURCE  MOBILIZATION THEORY  AND THE  STUDY  OF  SOCIAL MOVEMENTS”, Ann. Rev. Social. 1983., 528.
juga melahirkan respons yang khas dari Gerakan Pemuda Ansor. Respons khas tersebut berupa  upaya  untuk  mengimbangi  kekuatan-kekuatan  yang  ada  sehingga  tidak  ada dominasi  dan  hegemoni  oleh  kelompok  tertentu  di  dalam  lanskap  kekuatan  politik. Terkait  ketidakpuasan  Gerakan  Pemuda  Ansor  terhadap  pemerintah,  ketidakpuasan tersebut  tidak  selalu  diwujudkan  dengan  aktiviisme  yang  bersifat  konfrontatif  kepada penguasa  atau  pemerintah.  Namun  diwujudkan  dengan  upaya  untuk  mengadakan audiensi/pertemuan  dan  sebagainya  di  mana  saran-saran  dari  Gerakan  Pemuda  Ansor disampaikan secara baik-baik kepada pemerintah. Inilah yang menjadi kekhasan gerakan politik  kelompok  ahlussunah  waljamaah,  di  mana  mereka  menempuh  jalur  reformasi secara damai ketimbang reformasi yang jelas memakan ongkos sosial politik yang cukup tinggi.  Kelompok  muslim  aswaja  berpandadangan  bahwa  pemerintah  yang  sah  harus dibela  dan  dihormati,  dan  jika  pemerintah  tersebut  melakukan  kesalahan  maka  upaya perbaikannya harus dilakukan dengan cara-cara yang baik dan konstitusional. Di samping itu  aksi  kolektif  Gerakan  Pemuda  Ansor  juga  lebih  sebagai  upaya  politik  kebangsaan, yakni dalam rangka menjaga NKRI dari rongrongan kekuatan lain, menjaga konstitusi, mempertahankan  stabilitas  sosial,  dan  mengukuhkan  karakter  masyarakat  Indonesia sebagai masyarakat yang relijius.
Teori  mobilisasi  sumber  Daya  menyataan  bahwa  aksi  kolektif  adalah  aksi  yang rasional,  terorganisir,  dan  bertujuan,  yang  bertumpu  pada  upaya-upaya  terencana  dan terukur dalam mengolah isu, menentukan kesepakatan dan tujuan bersama, menciptakan solidaritas, dan menggerakkan masa demi tujuan-tujuan yang telah disepakati tersebut. Di dalam mobilasasi sumber daya, ada tiga elemen penting yang dapat dijelaskan dan menjadi  faktor  penentu  keberhasilan  sebuah  geraka,  yaitu  kesempatan  dan  peluang politik (political opportunity) , pembingkaian ( framing ), dan struktur mobilisasi (mobilizing structure) . Kesempatan atau peluang politik adalah kondisi politk yang memberi ruang bagi munculnya inisiasi pergerakan di level masyarakat, keadaan yang memungkinkan aktor aktor tertentu mengorganisasi masyarakat dan memobilisai kekuatan mereka demi memperjuangkan  aspirasi  tertentu.  Peluang  tersebut  biasanya  muncul  dari  perubahan- bahan penting dalam sistem dan struktur politik sebuah negara atau rezim. Pembingkaian adalah kiat dan siasat dari para aktor menyampaikan pesan ke dalam kode dan simbol khusus dalm bingkai besar tertentu (master frame) agar terjadi pesan tersebut menjadi gema besar (frame resonance) yang dapat memengaruhi dan menggerakkan sebaganya mungkin masa yang menjadi sasarannnya. Struktur mobilisasi adalah bentuk bentuk jaringan dan kegiatan yang dipakai untuk merekrut dan memobilasai anggota. Dalam jaringan dan kegiatan  itulah  para  anggota  saling  mengasah  dan  menajamkankan  visi,  motivasi,  dan aspirasi bersama demi tercetusnya sebuah gerakan dengan target tentu. Jaringang-jarinagn terbut biasanya adalah ikatan-ikatan solidaritas tertentu yang telah ada dan terbangun sebelumnya di tengah-tengah masyarakat. 107
Aktivisme  Islam  adalah  fokus  baru  dalam  studi  terhadap  gerakan  keagamaan, setelah sebelumnya terlampau teirikat pada pendekatan sistem maupun pilihan rasional. Ia fokus pada fenomena gerakan islam sebagai peristiwa mobilasasi masa, di mana banyak orang dari latar belakang yang berbeda dapat disatukan dalam sebuah solidaritas bayangan untuk kemudian dapat digerakkan bersama. Untuk itu, aktivisme islam lebih menekankan unit analisisnya pada kelompok. Di dalam kelompok, pilihan rasional seorang individu tidak dapat lepas dari keterikatan emosial dan kepentinganya sebagai anggota kelompok. Solidararitas  bayangan  muncul  dalam  sebuah  kelompok  ketika  secara  spontan  para
107 Noorhaidi Hasan, Islam Politik di Dunia Kontemporer (Konsep, Genealogi, dan Teori) , (Yogyakarta: Suka Press, 2012),  126-136.
Vol. 15, No. 1, Maret 2021
anggotanya merasa disatukan dalam satu langkah, nasib, dan cita-cita luhur bersama yang dijunjung tinggi.  Kerangka teoritik mobilasai sumber daya dan aktivisme Islam layak digunakan salah satunya demi memberi pendasaran dan penjelasan yang lebih rasional terhadap sejumlah fenomena gerakan sosial keislaman. 108
Charles Tilly  mengatakan  bahwa  tidak  satu  teori  padu  yang  dapat  menjelaskan gerakan sosial. Untuk itu beragam konsep tentang gerakan sosial di atas seperti peluang politik (political opportunity) , pembingkaian ( framing ), dan struktur mobilisasi (mobilizing structure) memandu dan memudahkan para pengkaji politik perseteruan dalam dua aspek. Pertama,  mereka  dapat  menjadi  basis  untuk  menjelaskan  dan  membandingkan  tahap demi  tahap  pertentangan.  Kedua,  mereka  dapat  menjadi  semacam  daftar  pertanyaan guna mengatur penjelasan beragam episode dari pertentangan tersebut. Seperti semacam apa  respons  apar  aktor  terhadap  peluang  politik  yang  ada,  jenis  pembingkaian  seperti apa yang dibentuk, serta sarana mobilasasi yang mana yang digunakan. Konsep-konsep terebut digunakan secara ketat demi menghindari simplifikasi penjelasan bahwa aktivisme islam adalah semata-mata bersumber dari pandangan hidup aktor-aktornya dan untuk secara detil mengetahui dinamika hubungan di internal aktivis maupun hubungan mereka dengan rezim dan organiasai lain. 109
Quintan menjelaskan pengertian aktivisme Islam sebagai penggerakan pertentangan demi meraih kepentingan dan tujuan komunitas muslim tertentu,  di dalamnya mencakup gerakan  dakwah,  gerakan  politik,  gerakan  spiritualitas,  dan  gerakan-gerakan  lain  yang menjadi Islam sebagai simbol, identitas, dan inspirasi. Sebagai contoh, Quintan mencatat bahwa fenomena  demonstrasi/penentangan di berbagai ibu kota negara (Nairobi, Jakarta, dan Kuala Lumpur) terhadap serangan balasan Amerika Ke Afghanistan pada Oktober 2001  pasca  tragedi  peledakan  menara  kembar  WTC  menunjukkan  setidaknya  empat hal umum yang menggambarkan aktivisme islam. Empat hal itu adalah sebagai berikut. Pertama, Demonstrasi berlangsung susai pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat di Masjid. Kedua, sebagian muslim yang bukan anggota seringkali bergabung dalam gerakan besar yang  diorganisasi  organisasi-organisasi  Islam  tertentu  seperti  Ikhwanul  Muslmimin, Hizbut  Tahrir,  PKS,  Majelis  Mujahidin  Indonesia,  dsb.  Ketiga,  dalam  demonstrasi tersebut  mereka  serempak  mengecam  AS  dan  para  sekutunya  serta  kebijakannya  yang dianggap  berstandar  ganda  dan  dikerankai  sebagai  perwujudan  dari  terorisme  yang asli. Keempat, tampak adanya langgam atau alur penentangan yang tetap dan kontinyu dengan memakai sejumlah alat seperti poster, penyampaian petisi dalam banyak bahasa, pembakaran bendera, dan happening art. Keempat hal itu menunjukkan secara gamblang bahwa  dinamika,  proses,  dan  organiasai  aktivisme  Islam,  dalam  banyak  aspek,  dapat ditemui  dalam  gerakan-gerakan  sosial  secara  umum,  dan  karenanya,  memungkinkan penggunaan konsep-konsep dalam teori gerakan sosial yang telah mapan dan dikenal di kalangan ilmuwan, sehingga lebih bisa bersifat komparatif dan teoritis. Selain itu, ini juga menunjukkan bahwa aktivisme Islam sesungguhnya adalah penelitian multidispliner yang lebih  bersifat  sosiologis-rasional  ketimbang    bidang  kajian  fragmentaris  yang  bercorak psikologis-fungsional. 110
108 Ibid. ,  136-141. 109 Charles Tilly, “Sekapur Sirih”, dalam Quintan Wictorowics (ed.), Gerakan Sosial Islam: Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus, terj. Tim Penerjemah Paramadina, (Yogyakarta: Gading Publishing dan Paramadina, 2012), 28-29. 110 Quintan Wiktorowics, “Pendahuluan: Aktivisme Islam dan Teori Gerakan Sosial”, dalam Quintan Wictorowics (ed.), Gerakan Sosial Islam: Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus, terj. Tim Penerjemah Paramadina, (Yogyakarta: Gading Publishing dan Paramadina, 2012), 23-42.

## Politik & Gerakan Kebangsaan Pemuda Muslim
Teori mobilisasi sumber daya menjelaskan bahwa gerakan sosial bukanlah respon sesaat  spontan  terhadap  tekanan  situasi  dengan  tujuan  yang  tidak  jelas,  akan  tetapi merupakan aksi rasional, terorganisasi, dengan maksud yang terukur. Di dalamnya ada upaya mobilasi sumber daya dengan pembagian kerja di antara para aktivitis dalam rangka merekrut anggota, memperkuat solidaritas, dan merencakanan aksi dan tindakan dengan perhitungan yang matang. Aktivisme merupakan kerja profesional para pengelola gerakan untuk merubah ketidakpuasan individual mendadi tuntutan kolektif dengan amplitudo dan magnitude seluas mungkin. Di dalam aktivisme Islam, struktur mobilisasi yang biasa digunakan adalah masjid berikut pranata dan jejaring yang melekat padanya, LSM-LSM Islam (termasuk rumah sakit, yayasan sosial, lembaga pendidikan, dan sebagainya, yang menyediakan patronase sebagai sumber solidaritas), perkumpulan profesi dan mahasiswa, partai politik, dan asosiasi informal organik lain (keluarga, kelompok arisan, persaudaran haji, dan sel-sel rahasia). 111
Aktivisme sangat terkait dengn konsteks politik yang mengitarinya. Peluang dan hambatan  politik  menentukan  pilihan,  taktik,  dan  tindakan  yang  diambil  para  aktor. Keberhasilan para aktor sebagian ditentukan oleh faktor eksternal ini, yakni berupa seberapa besar  akses  formal  dan  informal  mereka  terhadap  lembaga  dan  pembuatan  keputusan politik, taraf akomodasi sistem politik terhadap kelompok lawan, keberadaa kawan dan lawan, stabilitas koalisi rezim, tingkat represivitas rezim, dan kondisi lembaga-lembaga politik. Seberapun besar pengaruh peluang politik ini, tetap saja aktivisme yang tercetus tergantung pada respons dan penafsiran para aktor terhadap hambatan dan peluang yang ada. Quintan mencontohkan ini dengan sikap Hamas yang di suatu saat mengeras dan di saat yang lain melunak lantaran situasi dan konteks politik yang berbeda. 112
Pembingkaian  adalah  proses  produksi  dan  penyebaran  makna.  Ia  terkait  dengan peristiwa proyeksi sang individu sebagai kolektivitas, di mana individu dipersuasi untuk bergerak, di mana makna dihasilkan, dikemas, dan disebarkan oleh para pengelola gerakan melalau proses interaksi diskursif. Ada tiga fungsi pembingkain dalam aktivisme, yakni: untuk menelaah problem, menyarankan preskripsi, dan memberi alasan-alasan rasional bagi individu untuk bergerak dan menginisiasi tindakan bersama. Kemampuan kerangka untuk menggerakkan mobilisasi tergantung pada pendasaran kerangka pada narasi dan budaya lokal-primordial, reputasi para aktor yang melakukan pembingkaian, akomadasi kerangaka terhadap kepentingan individual para anggota, dan koherensi dan korespondensi kerangka dengan realitas sehari-hari.  Beberapa aktivisme Islam, misalnya, menyerbarkan makna bahwa kehidupan berbangsa bernegara yang ideal  diukur dari kesesuainya dengan panduan  syariah.  Kerangka  ini  pun  diarahkan  untuk  menganalisa  bahwa  kemerosotan hidup adalah akibat belaka dari menjamurnya praktik budaya Barat di masyarakat muslim, menegaskan bahwa obat mujarab dari patologi tersebut adalah penegakan aturan-aturan Islam,  dan  terakhir  menunjukkan  bahwa  tuntutan  tentang  penegakkan  syariat  adalah jalan  keluar  yang  masuk  akal.  Perselisihan  di  internal  gerakan  muncul  ketika  masing- masing aktor memiliki framing yang berbeda-beda dan saling berebut hegemoni. Framing gerakan pun juga mengalami kontestasi tertentu dengan framing resmi yang ditegaskan oleh negara untuk menghalau framing sebuah aktivisme Islam. 113
111 Ibid. , 49-56.
112 Ibid., 56-58. 113 Ibid., 59-66.
Vol. 15, No. 1, Maret 2021

## DAFTAR PUSTAKA
Anam, Choirul. Gerak Langkah Pemuda Ansor, Seputar Sejarah Kelahiran . Jakarta: PT Duta Aksara Mulia, 2010.
Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Hasan, Noorhaidi. “Islamist Party, Electoral Politics And Da’wah Mobilization Among Youth: The ProsperouPus Justice Party (PKS) in Indonesia”, Journal of Indonesian Islam , Vol. 06, Number 01, Juni 2012.
Hasan,  Noorhaidi. Islam  Politik  di  Dunia  Kontemporer  (Konsep,  Genealogi,  dan  Teori) . Yogyakarta: Suka Press, 2012.
Jenkins, J. Craig. “Resource Mobilization Theory And The Study Of Social Movements”, Ann. Rev. Social. 1983.
Kohn,  Hans. Nasionalisme;  Arti  dan  Sejarahnya ,  terj.  Sumantri  Mertodipuro.  Jakarta:  PT Pembangunan dan Penerbit Erlangga, 1984.
Kusuma, Erwien. Yang Muda Yang Berkiprah (Gerakan Pemuda Ansor dan Politik Indonesia Masa Demokrasi Liberal hingga Reformasi (1950-2010). Bogor: Kekal Press, 2012.
Mahfud  MD,  Moh.  “Perkembangan  Politik  Kebangsaan  dan  Produk  Hukum  Otonomi Daerah”, dalam Eko Prasetyo, dkk. (ed.), Nasionalisme; Refleksi Kritis Kaum Ilmuwan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Rijal, Syamsu. “Crafting Hizbiyin In Contemporary Indonesia: Da’wah and Recruitment of  Hizbut Tahrir  Indonesia  in  South  Sulawesi”, Journal  of  Indonesian  Islam , Vol.  05, Number 01, Juni 2011.
Risalah Ansor, No. 2, 1950, 13-15, sebagaimana dikutip dalam Erwien Kusuma, Yang Muda Yang Berkiprah (Gerakan Pemuda Ansor dan Politik Indonesia Masa Demokrasi Liberal hingga Reformasi (1950-2010). Bogor: Kekal Press, 2012.
Risalah Ansor, No. 2, 1950, 5-13, sebagaimana dikutip dalam Erwien Kusuma, Yang Muda Yang Berkiprah (Gerakan Pemuda Ansor dan Politik Indonesia Masa Demokrasi Liberal hingga Reformasi (1950-2010). Bogor: Kekal Press, 2012.
Soara Ansor, Th. I No. 5/6, September-Oktober 1954, Departemen Pendidikan GP  Ansor Cabang  Surabaya,  halaman  1,  mikrofilm  koleksi  Arsip  Nasional  RI,  bundel  66, sebagaimana  dikutip  dalam  Erwien  Kusuma, Yang  Muda  Yang  Berkiprah  (Gerakan Pemuda  Ansor  dan  Politik  Indonesia  Masa  Demokrasi  Liberal  hingga  Reformasi  (1950- 2010). Bogor: Kekal Press, 2012.
Tilly, Charles. “Sekapur Sirih”, dalam Quintan Wictorowics (ed.), Gerakan Sosial Islam: Teori, Pendekatan,  dan  Studi  Kasus, terj. Tim  Penerjemah  Paramadina.  Yogyakarta:  Gading Publishing dan Paramadina, 2012.
Vertigans, Stephen. “Islam and The Cronstruction of Modern Nationalism: The Unintended Consequences of State Sponsored Socialisation”, dalam Gregory H. Franco dan Scott L. Cervantes (ed.), Islam in the 21st Century . New York: Nova Science Publisher, 2010.
Wiktorowics, Quintan. “Pendahuluan: Aktivisme Islam dan Teori Gerakan Sosial”, dalam Quintan Wictorowics (ed.), Gerakan Sosial Islam: Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus, terj. Tim Penerjemah Paramadina. Yogyakarta: Gading Publishing dan Paramadina, 2012.