## PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN TAMBANG GOLONGAN C
KA. Azizi Noviansyah 1
Okta Janan Riansyah 2
1) Program Studi Teknik Eksplorasi Produksi Migas,  Politeknik Akamigas Palembang.

## Abstract
Dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan daerah kabupaten lahat No. 32 Tahun 2006 tentang pertambangan bahan galian tambang golongan C, menerapkan bahwa barang siapa yang dengan  sengaja  melanggar  peraturan  daerah  tersebut,  dinyatakan  tersangka  maka  terhadapnya  akan dikenaka  sanksi  sebagai  akibat  pelanggaran  norma  peraturan  daerah.  Hambatan  yang  terjadi  dalam penerapa sanksi terhadap peraturan kabupaten lahat No. 32 Tahun 2006 tentang bahan galian tambang golongan C dikarenakan : keberadaan para penambang tradisional oleh masyarakat setempat yang telah bersifat  turun  –  temurun,  ketidak  mengertian  masyarakat  ataupun  pihak  pemerintah  itu  sendiri  yang kurang  mensosialisasi  peraturan,  serta  masih  banyaknya  oknum  aparat  pemerintah,  baik  sipil  maupun militer yang terlibat atau melibatkan diri dari pada kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin.

## Keyword: Sanksi, tambang, bahan galian
1. Pendahuluan
Didalam  sistem  Perundang  -  Undangan  Indonesia, sudah  ada  ketentuan  yang  mengatur  mengenai pertambangan, setelah
3,5 tahun negosiasi dikeluarkanlah Rancangan Undang-Undang
Pertambanga  Mineral  dan  Batubara  (UU  RI  No.4  Th. 2009)  yang  baru  disahkan  pada  12  Januari  2009  dan sebelumnya  pada  16  Desember  2008  telah  disetujui bersama antara DPR dan Pemerintah.
Lahirnya  Undang  –  Undang  Minerba  mengubah wajah  baru  dunia  pertambangan  di  Indonesia.  Menurut pasal  173  ayat  (1)  tentang  ketentuan  penutupan menyatakan  bahwa  “Pada  saat  Undang  –  Undang  ini berlaku,  Undang  –  Undang  Nomor  11  Tahun  1967 Tentang  Ketentuan  –  Ketentuan  Pokok  Pertambangan (Lmebaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1967 Nomor  2,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 2831) dicabut dan dinyatakan “semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan  pelaksana  dari  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  1967  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Pertambangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1967  Nomor  22,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  2831)  dinyatakan  masih berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan dalam undang-undang ini.
Kepastian  hukum  pertambangan  sangat  diperlukan karena menyangkut kebutuhan  kepentingan umum yang merupakan kepentingan sebagian besar bangsa
Indonesia,  dalam  rangka  untuk  menjalankan  Undang- Undang  no.4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan Mineral  dan  Batubara.  Dalam  hal  ini  faktor  pengaturan melalui  sarana  berupa  penerapan  hukum,  terutama hukum  pidana  tidak  dapat  ditinggalkan.  Hukum  Pidana sebagai  hukum  publik  mengatur  hubungan  antara individu  dengan  masyarakat  dan  Negara,  serta membatasi berbagai kepentingan dengan jalan menentukan  larangan  dan  keharusan  guna  tercapainya ketertiban hukum dalam masyarakat. Peraturan- peraturan  yang  mengandung  larangan  dan  keharusan disebut norma.
Adapun  Objek  penelitian  adalah  perumusan  norma sanksi pidana peraturan daerah (PERDA)  No. 32 Tahun 2006 tentang usaha pertambangan bahan galian tambang golongan  C  di  kabupaten  Lahat.  PERDA  yang  dibuat oleh  Pemerintah  daerah  mempunyai  kekuatan  mengikat setelah  diundangkan  dalam  lembaran  daerah.  Oleh karena  itu  dapat  dipaksakan  penegakannya.  Penegakan terhadap  peraturan  daerah  harus  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  itu  sendiri.  Penegakan  peraturan daerah pada gilirannya meningkatkan wibawa pemerintah itu sendiri.
2. Metodologi Penelitian
2.1. Study Kepustakaan (Library Research)
Dalam usaha untuk memperoleh data sekunder guna menyusun  kerangka  teoritis  maupun  konsepsional
2) Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah, Palembang, Indonesia.
dengan  mengkaji  bahan  hukum  primer  maupun  bahan hukum sekunder relevan.

## 2.2. Penelitian Lapangan (Field Research)
Dalam  usaha  memperoleh  data  primer  dengan  cara melakukan  wawancara  secara  langsung  dengan  Dinas Pertambangan  di  Kabupaten  Lahat  dan  dengan  orang yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
Teknik  pengolahan  data  dengan  menerapkan  cara konten analisis terhadap data tekstular dan mempergunakan metode kualitatif terhadap bahan-bahan yang  dikumpulkan  dari  lapangan  untuk  kemudian dikonstruksikan kedalam suatu kesimpulan.
3. Dasar Teori
3.1. Pengertian Tambang secara umum
Kata  “Tambang”  dapat  diartikan  menggali  atau “menggali  sesuatu”  yang  dalam  bahasa  Inggris  disebut “Dig”  .Dalam  arti  luas,  bahan  galian  industry  adalah bahan tambang, kecuali bahan bakar, biji logam, dan air yang  digali  dan  dapat  digunakan  secara  langsung  tanpa atau  sedikit  melalui  proses  pengelolaan  terlebih  dahulu. Dalam  hukum  pertambangan  bahan  galian  disebutkan sebagai segala bantuan, biji, batubara, dan granit, unsur- unsur  hara,  mineral,  yang  merupakan  endapan  alam. Dalam  undang-undang  Nomor  11  Tahun  1967  Tentang Pokok-pokok  pertambangan  menentukan  pengertian bahan galian yaitu, “unsur-unsur kimia, mineral-mineral, biji-bijian  segala  macam  batuan,  termasuk  batu-batu mulia yang merupakan endapan alam.

## 3.2. Pengertian Hukum Pertambangan
Hukum pertambangan adalah ketentuan khusus yang mengatur  hak  menambang  (bagian  dari  tanah  yang mengandung  logam  berharga  didalam  tanah  atau bebatuan) menurut aturan yang telah ditetapkan. Kaidah hukum  pertambangan  dibedakan  menjadi  2  macam, yaitu  hukum  pertambangan  tertulis  dan  hukum pertambangan  tidak  tertulis.  Hukum  pertambangan tertulis  merupakan  kaidah-kaidah  hukum  yang  terdapat didalam  peraturan  perundang-undagan,  traktat  dan yurisprudensi.  Hukum  pertambangan  tidak  tertulis merupakan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  hidup  dan berkembang di  masyarakat. Bentuknya tidak terulis dan bersifat  lokal,  artinya  hanya  berlaku  dalam  masyarakat setempat.

## 3.3. Bahan Galian dan Penggolongannya
Bahan  galian  atau  bahan  tambang  yaitu  unsur-unsur kimia,  mineral-mineral,  biji-biji,  dan  segala  macam batuan  termasuk  batuan-batuan  mulia  yang  merupakan endapan alam. Didalamnya termasuk bahan galian padat seperti  emas,  perak,  atau  bahan  galian  cair  seperti minyak  bumi.  Termasuk  bahan  galian  berupa  gas  alam terdiri  atau  senyawa  minyak  termasuk  juga  didalam pengertian bahan galian atau bahan tambang.
Bahan  galian  digolongkan  pada  3  (tiga)  golongan, penggolangan  bahan  galian  dirumuskan  dalam  pasal  3, Undang-undang  Nomor  11  Tahun  1967  Tentang ketentuan-ketentuan
pokok
pertambangan, penggolongan tersebut berupa :
a. Golongan Bahan Galian Strategis
b. Golongan Bahan Galian Vitual
c. Golongan  Bahan  Galian  yang  tidak  termasuk dalam golongan A (Strategis) dan B (Vital)
3.4    Teori-teori Pemidanaan
3.4.1 Pengertian Pemidanaan
Sebagai  ahli  hukum  pidana  berpendapat  bahwa hukum  pidana  adalah  sebuah  persoalan  yang  murni hukum.  Bagian  yang  paling  penting  dalam  KUHP adalah  sistem  pemindaannya.  Sistem  pemindaan  adalah susunan (pidana) dan pemindaan.

## 3.4.2 Tujuan Pemindaan
Teori-teori  yang  berkaitan  dengan  tujuan  pemindaan, sebagai berikut :
a. Teori Absolute Pemindaan ditujukan sebagai  suatu pembalasan atau suatu tindak pidana, pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian alasan pembenaran  pidana  terletak  pada  ada  atau  terjadinya tindak  pidana  itu  sendiri.  Dalam  teori  tersebut,  pidana dijatuhkan untuk memperbaiki, mendidik, dan memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana.
b. Teori Relatif Nisbi
Menurut  teori  ini  memidana  bukanlah  untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan, pembalasan hanya  dikenakan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pelaku tindak pidana. Dasar  pembenaran  adanya  pidana  terletak  pada tujuannya,  pidana  ini  dikenakan  bukan  karena  orang melakukan  tindak  pidana  melainkan  supaya  jangan melakukan tindak pidana.
c. Teori Gabungan Merupakan  gabungan  dari  teori  absolute  dan  teori relative  nisbi,  yaitu  suatu  tindak  pidana  harus  diikuti dengan  pidana  dan  pengenaan  pidana  itu  harus melindungi  kepentingan  masyarakat  dan  mendidik pelaku  tindak  pidana  agar  dapat  melihat  kembali kemasyarakat,  selain  itu  pidana  juga  ditujukan  untuk memberikan pembalasan atas terjadinya tindak pidana.

## 3.5.  Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana 3.5.1 Jenis Sanksi Pidana
Sanksi  pidana  adalah  jenis  sanksi  yang  pada  saat ini  masih  digunakan  dalam  sistem  hukum  Indonesia, bahkan  sanksi  pidana  cenderung  menjadi  saksi  yang hampir  selalu  ada  didalam  undang-undang.  Sanksi Pidana  adalah  semua  reaksi  terhadap  pelanggaran hukum  yang  telah  ditentukan  oleh  undang-undang,
dimulai  dari  penahanan  tersangka  dan  penuntutan terdakwa  sampai  pada  penjatuhan  vonis  oleh  hakim. Dalam  sistem  hukum  pidana  Indonesia,  dikenal beberapa  jenis  sanksi  pidana.  Yaitu  jenis-jenis  sanksi seperti  yang  tercantum  dalam  pasal  10  KUHP.  Jenis sanksi pidana dalam KUHP adalah : 1. Pidana pokok yang terdiri dari :
a. Pidana mati
b. Pidana penjara
c. Pidana kurungan
d. Pidana denda
e. Pidana tutupan
2. Pidana tambang yang terdiri dari :
a. Pencabutan hak-hak tertentu
b. Perampasan barang-barang tertentu
c. Pengumuman putusan hakim
Urutan-urutan tersebut menunjukan berat ringannya  sanksi  pidana.  Urutan  jenis  sanksi  tersebut sekaligus  menunjukan  kualifikasi  jenis  tindak  pidana. Kualifikasi  tindak  pidana,  maksudnya  adalah  mengenai kejahatan  atau  pelanggaran.  Didalam  KUHP  tindak pidana  digolongkan  menjadi  dua,  yaitu  kejahatan  yang diatur dalam buku II dan pelanggaran yang diatur dalam buku III. Dalam kaitan dengan perumusan sanksi, untuk kejahatan  pada  umumnya  diancam  dengan  pidana penjara  atau  denda,  dan  yang  paling  berat  diancam dengan  pidana  mati.  Sedangkan  untuk  pelanggaran pidana pada umumnya diancam dengan pidana kurungan atau denda.
Dalam  rangka  upaya  pembaharuan  hukum  pidana, tim  perancang  KUHP  Nasional  Indonesia,  telah melakukan re-evaluasi terhadap  sistem pemindaan  yang dianut KUHP selama ini. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang  telah  menyusun  dan  menetapkan  jenis dan  macam  sanksi  baik  dalam  bentuk  pidana  dan tindakan.  Jenis  dan  macam  pidana  menurut  pasal  60 terdiri  dari  pidana  pokok  dan  tindakan.  Pidana  pokok tersebut disusun sebagai berikut :
1. Pidana Pokok:
a. Pidana penjara
b. Pidana tutupan
c. Pidana pengawasan
d. Pidana denda
e. Pidana kerja social
2. Pidana tambahan:
a. Pencabutan hak-hak tertentu
b. Perampasan barang tertentu dan atau tagihan
c. Pengumuman putusan hakim
d. Pembayaran ganti rugi
e. Pemenuhan kewajiban adat
3. Tindakan Tindakan didalam rancangan KUHP Nasional oleh tim  penyusun  KUHP  Nasional  diperluas  dan  beragam dibandingkan dengan selama ini masih dianut. Tindakan
didalam rancangan KUHP Nasional dirumuskan didalam pasal 94, dengan komposisi sebagai berikut :
a. Perawatan dirumah sakit
b. Penyerahan kepada pemerintah
c. Penyerahan kepada seseorang.
Selain  tindakan  pidana  yang  dirumuskan  seperti diatas,  ada  beberapa  macam  tindakan  yang  dapat dijatuhkan  secara  bersamaan  dengan  pidana  pokok. Tindakan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pencabutan surat izin mengemudi
2. Perampasan  keuntungan  yang  diperoleh  dari  tindak pidana
3. Perbaikan akibat tindak pidana
4. Latihan kerja
5. Rehabilitasi
6. Perawatan di lembaga.
Sanksi  pidana  terhadap  pelanggaran  izin  kuasa pertambangan  berdasarkan  peraturan  daerah  kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 tentang usaha pertambangan  bahan  galian  tambang  golongan  C  pasal 28 :
(1) Setiap  orang/badan  yang  melanggar  ketentuan dalam  peraturan  daerah  ini  diancam  pidana kurungan  paling  lama  3  (tiga)  bulan  atau  denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
(2) Tindak  pidana  yang  dimaksudkan  pada  ayat  (1) adalah pelanggaran.
4. Pembahasan
4.1. Penerapan Sanksi terhadap pelanggaran peraturan  daerah  kabupaten  Lahat  Nomor  32 Tahun  2006  Tentang  usaha  pertambangan bahan galian tambang golongan C
Dalam kaitannya dengan penerapan sanksi, KUHP hanya  memungkinka  penerapan  sanksi  saja.  Karena dalam  KUHP  tidak  dikenal  sanksi  tindakan.  Sanksi pidana  yang  dikenakan  hanya  berkisar  pada  jenis-jenis pidana  pokok  dan  pidana  tambahan.  Dibandingkan dengan jenis pidana lain, pidana perampasan kemerdekaan  seperti  pidana  penjara  dan  pidana kurungan  cenderung  lebih  sering  digunakan  dalam putusan hakim.
Pasal 33 ayat (3) Undang  – Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  menegaskan  bahwa bumi  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan untuk  sebesar-besarnya  demi  kemakmuran  rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan sumber daya alam  yang  tak  terbarukan,  pengelolaannya  perlu dilakukan  seoptimal  mungkin,  efisien,  transparan, berkelanjutan,  dan  berwawasan  lingkungan  serta
berkeadilan agar  memperoleh  manfaat  sebesar-besarnya untuk kemakmura rakyat secara berkelanjutan.
Sejalan  dengan  diundangkannya  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral dan  Batubara,  perlu  melakukan  penataan  kembali pengaturan  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  usaha pertambangan yang meliputi pengusahaan pertambangan yang  diberikan  dalam  bentuk  izin  usaha  pertambanga, Izin usaha pertambangan khusus, dan izin pertambangan rakyat.  Dinamika  lingkungan  hidup  yang  berbeda termasuk  diterapkannya  otonomi  daerah  merupakan konteks  yang  melatar  belakangi  lahirnya  sejumlah perubahan  Undang-Undang  Mineral  dn  Batubara  yang baru (disahkan pada 12 Januari 2009 dan sebelum pada 16  Desember  2008  telah  disetujui  bersama  antara  DPR dan  Pemerintah).  Jika  dibandingkan  dengan  UU  No.11 Tahun  1967  yang  menjadi  dasar  peraturan  pokok peraturan  daerah  kabupaten  Lahat  Nomor  32  Tentang usaha Pertambangan bahan galian tambang golongan C, Undang-Undang  Minerba  memang  telah  membuat beberapa  perbaikan  yang  cukup  mendasar.  Dengan adanya  perubahan  yang  cukup  mendasar  maka  sangat dibutuhkan  perubahan  peraturan  daerah  yang  terbaru untuk  mengikuti  peraturan  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  2009  Tentang  Mineral  dan  Batubara  karena peraturan  daerah  yang  lama  masih  memakai  peraturan pokok pertambangan.
Hukum  pidana  sebagai  hukum  politik  mengatur hubungan  antara  individu  dengan  masyarakat  dan Negara,  serta  membatasi  berbagai  kepentingan  dengan jalan  menentukan  larangan  dan  keharusan  guna tercapainya  ketertiban  hukum  dalam  masyarakat. Peraturan  –  peraturan  yang  mengandung  larangan  dan keharusan  disebut  norma.  Inti  norma  adalah  ketentuan mengenai  sikap  tindak  yang  harus  diambil  oleh  setiap orang dalam bertingkah laku  atau berbuat.  Norma  tidak hanya  terdapat  didalam  hukum  pidana,  akan  tetapi  juga terdapat didalam hukum lainnya, seperti hukum perdata, hukum administrasi Negara, keagamaan, moral dan lain- lain yang pada umumnya ada sanksi bila melanggar.
Keistimewaan norma hukum  pidana justru terletak pada  sifatnya  yang  memaksa,  dengan  sanksinya  yang berupa  ancaman  hukuman.  Peraturan  daerah  kabupaten Lahat  Nomor  32  Tahun  2006  Tentang  usaha pertambangan  bahan  galian  tambang  golongan  C, dirumuskan  dan  disusun  bertujuan  untuk  mencegah pelanggaran  izin  kuasa  pertambangan  dan  mengayomi seluruh  masyarakat  di  kabupaten  Lahat.  Jadi  isi peraturan  daerah  tersebut  mengikat  setiap  orang  atau badan  hukum  yang  ada  di  Kabupaten  Lahat.  Dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan daerah Kabupaten  Lahat  No.  32  Tahun  2006  Tentang Pertambangan  bahan  galian  tambang  golongan  C. menerapkan  bahwa  barang  siapa  yang  dengan  sengaja melanggar  peraturan  daerah  tersebut,  dinyatakan tersangka  maka  terhadapnya  akan  dikenakan  sanksi
sebagai  akibat  pelanggaran  norma  peraturan  daerah. Sejauh  ini  hanya  sanksi  kurungan  dan  denda  yang diterapkan  sedangkan  untuk  pencabutan  izin  belum pernah  diterapkan.  Dalam  perkara  pelanggaran  izin kuasa pertambangan bahan galian tambang golongan C, sanksi  yang  dikenakan  adalah  sanksi  kurungan  atau denda  paling  banyak  25.000.000,-  (dua  puluh  lima  juta rupiah).  Peraturan  daerah  tersebut  menggunakan  sistem alternative, yaitu pidana kurungan atau denda jadi hakim dapat  memilih  salah  satu  dari  dua  jenis  sanksi  yang diancamkan.  Pidana  denda  tersebut  dapat  digantikan dengan pidana kurungan apabila terpidana tersebut dapat digantikan  dengan  pidana  kurungan  apabila  tidak  dapat membayarnya.
4.2. Hambatan  Penerapan  Sanksi  Pidana  terhadap Pelanggaran
Izin Kuasa Pertambangan
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006
Dalam melaksanakan peraturan-peraturan itu sering sekali  kita  mengalami  kendala-kendala  yang  muncul kepermukaan didalam lingkungan masyarakat. Kendala- kendala  itu  terjadi  dikarenakan  ketidak  mengertian masyarakat  ataupun  dari  pihak  pemerintah  itu  sendiri yang  kurang  mensosialisasi  suatu  peraturan.  Di  Dinas Pertambangan  Kabupaten  Lahat  sendiri  mempunyai beberapa  kesulitan  atau  hambatan  dalam  penerapan sanksi yang berupa pelanggaran izin diantaranya sebagai berikut :
1. Keberadaan  para  penambang  tradisional  oleh masyarakat  setempat  yang  telah  bersifat  turun- temurun. Hal  ini disebabkan  keberadaan  masyarakat bawah  yang  tidak  memiliki  akses  kepada  sumber daya  ekonomi  lain  karena  keterbatasan  pendidikan, keahlian, dan ketrampilan yang dimilikinya.
2. Ketidak  mengertian  masyarakat  ataupun  dari  pihak pemerintah  itu  sendiri  yang  kurang  mensosialisasi peraturan.  Yang  disebabkan  lemahnya  dalam penegakan hukum dan pengawasan kepada masyarakat  dikarenakan  masih  kurangnya  pegawai didinas pertambangan Lahat sendiri.
3. Masih  banyaknya  oknum  aparat  pemerintah,  baik sipil  maupun  militer,  yang  terlibat  atau  melibatkan diri  pada  kegiatan  pertambangan  yang  tidak memiliki  izin.  Hal  ini  disebabkan  karena  adanya kekuasaan yang ada dipihak yang tidak bertanggung jawab  yang  merasa  mereka  dapat  menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.
Mengingat  banyaknya  pelanggaran  di  bidang pertambangan  yang  dilakukan  oleh  perseorangan, sekelompok  orang  atau  perusahaan,  berbadan  hukum yang  didalam  operasinya  tidak  memiliki  izin  dari instansi  pemerintah  sesuai  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Dengan  demikian  izin rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perorangan,  sekelompok  orang,  atau  perusahaan  oleh
instansi pemerintah diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat dikategorikan sebagai  pelanggaran  tanpa  izin.  Gejolak  sosial  baik antara  perusahaan  resmi  dengan  pelaku  pertambangan tanpa  izin  maupun  diantaranya  sesamanya  adalah dampak  negatife  lain  dari  keberadaan  pertambangan yang tidak memiliki izin. Oleh karena itu melalui inpres Republik  Indonesia  No.  3  Tahun  2000,  di  instruksikan kepada  Jaksa  Agung,  kapolri,  Para  Gubernur  dan  Para Bupati/Walikota agar melakukan upaya penanggulangan masalah  penertiban  dan  penghentian  segala  bentuk kegiatan pertambangan tanpa izin, secara fungsional dan menyeluruh  sesuai  tugas  dan  kewenangan  masing- masing.
Kejahatan  atau  pelanggaran  merupakan  salah  satu bentuk dari perilaku yang menyimpang, yang selalu ada dan  melekat  pada  setiap  bentuk  masyarakat.  Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman  terhadap  norma-norma  social  yang  mendasari kehidupan  atau  keteraturan  social,  dapat  menimbulkan ketegangan  individual  maupun  ketegangan-ketegangan social  merupakan  ancaman  riil  atau  potensian  bagi berlangsungnya  ketertiban  social.  Kejahatan  atau pelanggaran disamping merupakan masalah kemanusiaan  juga  merupakan  masalah  social.  Terhadap masalah  kemanusiaan  dan  masalah  kemasyarakatan yang  tertua  ini  banyak  usaha-usaha  pencegahan  dan pengendalian  kejahatan  itu  ialah  menggunakan  hukum pidana dengan sanksi yang berupa pidana.
Sanksi  pidana  harus  dipandang  sebagai  salah  satu unsur  esensial,  bila  kita  melihat  hukum  sebagai  kaidah. Hampir semua juris berpandangan dogmatic, memandang  hukum  sebagai  kaidah  bersanksi  yang didukung  oleh  otoritas  tertinggi  dalam  masyarakat. Hukum merupakan pedoman manusia dalam bertingkah laku  tentang  apa  yang  harus  dilakukan,  apa  yang  tidak boleh dilakukan atau dilarang. Dengan kata lain, hukum merupakan  pengayom  atau  pelindung  bagi  setiap  orang baik  bagi  orang  perorangan  maupun  sebagai  anggota masyarakat  dari  serangan  atau  gangguan  dari  manapun datangnya. Disamping itu hukum juga berfungsi sebagai alat  untuk  memaksa  seluruh  anggota  masyarakat  untuk mematuhinya dan menjaga keutuhan masyarakat. Disini hukum  dianggap  sarana  pengendalian  social.  Fungsi primer  dari  hukum  pidana  ialah  menanggulangi kejahatan  dengan  sanksinya  berupa  pidana,  yang  sifat pada umumnya lebih tajam dari pada sanksi dari cabang hukum  lainnya.  Peraturan  daerah  kabupaten  Lahat Nomor  32  Tahun  2006  Tentang  usaha  pertambangan bahan  galian  tambang  golongan  C,  dirumuskan  dan disusun bertujuan untuk mengayomi seluruh kepentingan  pihak-pihak  yang  berkaitan  dengan  usaha pertambangan  bahan  galian  tambang  golongan  C  di kabupaten  Lahat.  Diharapkan  dengan  adanya  peraturan daerah  ini  maka  kegiatan  usaha  pertambangan  akan lebih  teratur  dan  terorganisir  sehingga  tidak  ada  pihak
yang  merasa  dirugikan  dengan  adanya  kegiatan  usaha pertambangan  bahan  galian  tambang  golongan  C.  baik dari  pihak  pengusaha  maupun  pihak  masyarakat  yang ada disekitar kegiatan usaha tersebut.
Fungsi  sanksi  terhadap  pelanggaran  izin  kuasa pertambangan,  seperti  yang  tercantum  dalam  peraturan daerah  nomor  32  Tahun  2006  Tentang  usaha pertambangan  bahan  galian  tambang  golongan  C,  pada prinsipnya  adalah  untuk  mencegah  dan  memberantas pelanggaran  izin  kuasa  pertambangan  di  kabupaten Lahat.  Bagi  pelaku  sendiri  sanksi  yang  diberikan  dapat membuat  jera  sehingga  tidak  terulang  lagi  pelanggaran karena sanksi yang ada dalam peraturan daerah tersebut cukup menakuti-nakuti para pelaku.
5. Kesimpulan
1. Dalam  penerapan  sanksi  terhadap  pelanggaran peraturan  daerah  kabupaten  Lahat  No.32  Tahun 2006 Tentang Pertambangan Bahan Galian Tambang  Golongan  C.  menerapkan  bahwa  barang siapa  yang  dengan  sengaja  melanggar  peraturan daerah  tersebut,  dinyatakan  tersangka  maka terhadapnya  akan  dikenakan  sanksi  sebagai  akibat pelanggaran  norma  peraturan  daerah.  Sejauh  ini hanya  sanksi  kurungan  dan  denda  yang  diterapkan sedangkan  untuk  pencabutan  izin  belum  pernah diterapkan.
2. Hambatan  penerapan  sanksi  terhadap  peraturan kabupaten Lahat No.32 Tahun 2006 Tentang Bahan galian tambang golongan C. dikarenakan, keberadaan  para  penambang  tradisional  oleh masyarakat  setempat  yang  telah  bersifat  turun- temurun,  ketidak  mengertian  masyarakat  ataupun dari  pihak  pemerintah  itu  sendiri  yang  kurang mensosialisasi  peraturan,  serta  masih  banyaknya oknum aparat pemerintah, baik sipil maupun militer yang terlibat atau melibatkan diri dari pada kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin.

## Daftar Pustaka
Achmad  Ali,  1996,  Menguak  Tabir  Hukum,  Chandra Pratama, Jakarta.
Aidil  Bachari,  2005,  Operasi  Tambang  Terbuka, Djambatan, Jakarta.
A. Candara Wulan, 1995, Masalah Masalah Pertambangan  Dalam  Perdagangan,  Rajawali, Jakarta.
Andi  Hamzah,  1983,  Sistem  Pidana  dan  Pemindaan  di Indonesia, Pradya Paramit, Jakarta.
Adrian  Sutedi,  2011,  Hukum  Pertambangan,  Sinar Grafika, Jakarta.
Balindt  Heben,  1999,  The  Industrial  Mineral  Handy Book, Division Metal Buletin PLC, London.
Barda  Nawawi  Arief  dalam  Sholehuddin,  2002,  Sistem Sanksi  dalam  Peraturan  Hukum  Pidana,  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Direktorat  Jendral  Hukum  dan  Perundang-undangan,
1999-2000,  Rancangan  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana.
Djajadiningrat,  1999,  Himpunan  Peraturan  Perundang- Undangan  Dibidang  Pertambanga,  Departemen
Pertambangan dan Energi.
Ensiklopedia  Indonesia,  1987,  P.N.  Balai  Pustaka,
Jakarta.
Muftafa  Abdulah  dan  Ruben  Achmad,  1986,  Intisari
Hukum Pidana, Galia Indonesia, Jakarta.
Muladi dan Bada Nawawi, 1992, Teori-teori Hukum dan Kebijaksanaan Pidana, Alumni Bandug. Peraturan dengan Kab Lahat No, 32 Tahun 2009 Raduman  F.S  Sumbayak,  1992,  Beberapa  Pemikiran
Kearah Pemantapan
Penegakan
Hukum, IND/HILL, Co. Roelan Saleh, 1982,
Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban  Pidana,  Galia  Indonesia,
Jakarta.
R.  Soenarto  Soerodibroto,  S.H.,  KUHP  dan  KUHAP, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sahetapy  dalam  Djoko  Prakoso,  1984,  Masalah Pemberian  Pidana  dalam  Teori  dan  Praktek Peradilan, Galia Indonesia, Jakarta.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintah Daerah.
Sumber:  www.  Metro  News.com,  Rabu  8  Desember 2011.