## Social Pedagogy: Journal of Social Science Education
https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/social-pedagogy
2722-7138 (print) 2722-7154 (online )
Analisis  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  267  K/Ag/2018  Tentang Sengketa Hibah Harta Bersama dalam Perkawinan
Serli Sulasina a, 1* , Teki Prasetyo Sulaksono b, 2 , Yuli Kurniasih b, 3 abc Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
1 serlysulasina @gmail.com * ; 2 tekisulaksono@gmail.com ; 3 yulikurniasih59@gmail.com
Informasi artikel ABSTRAK Sejarah artikel: Diterima Revisi Dipublikasikan : 8 September 2020 : 2 November 2020 : 5 Desember 2020 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang sengketa hibah harta  bersama  dari  putusan  Mahkamah  Agung  nomor  267 K/Ag/2018.  Harta  kekayaan  merupakan  salah  satu  faktor  yang penting  dalam  perkawinan  karena  dapat  dikatakan  sebagai penggerak suatu kehidupan perkawinan. Suami memiliki kewajiban memberi  nafkah  pada  keluarga,  namun  di  masa  sekarang  wanita hampir sama memiliki kesempatan dalam pergaulan sosial, wanita juga  sering  berperan  dalam  kehidupan  ekonomi  rumah  tangga. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode kepuskaan  yang  termasuk  dalam  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam setiap penulisan hukum, instrumen yang selalu digunakan untuk menjadi jalan penyelesaian masalah adalah instrumen yuridis yang bersumber pada UUD 1945, Pancasila  serta  semua  berbagai  peraturan  perundangan  lain Pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  Perkara  Nomor  267 K/Ag/2018 Tentang sengketa hibah harta bersama sangatlah sejalan dengan  teori  mashlahah,  yakni  sebagaimana  prinsip  maqashid syariah dalam hal menjaga jiwa dan menjaga harta. Dengan adanya putusan tersebut tentu akan memberikan ketenangan jiwa bagi istri sirri  dan  juga  memberikan  harta  yang  sudah  semestinya  menjadi bagian istri sirri dan anaknya.
Kata kunci: Perkawinan Sengketa Hibah Harta Bersama

## ABSTRACT
Keywords: Marriage Dispute grant Wealth with This study attempts to analyze about disputes grant wealth joint of the decisions of the supreme court number 267 K/Ag/2018. Wealth is one  factor  that  important  in  marriage  because  it  will  be  a  life  of marriage.  The  husband  had  the  obligation  to  spend  the,  but  now women  have  similar  opportunities  in,  social  intercourse  she  also often  play  a  role  in  the  household  economy.  This  study  used  a qualitative  approach  with  the  methods  kepuskaan  included  in juridical  normative,  namely  research  focused  to  assess  the application of norms you positive or in law. In any legal writing, an instrument that always used to be a way to solve is the instrument juridical based on UUD 1945, Pancasila and all various legislation another  in  consideration  a  judge  in  judge  number  267  K/Ag/2018 about a row grant wealth with it is in line with the theory mashlahah and the principle of syariah maqashid in defending lives and keep wealth. That the ruling will supply rest for the wife sirri soul and also gives there should be part sirri wife and their children.
Copyright © 2020 (Serli Sulasina, dkk.). All Right Reserved

## Pendahuluan
Istilah perkawinan dalam Islam disebut dengan kata nikah yang artinya melakukan suatu akad  nikah  atau  perjanjian  untuk  mengikatkan  diri antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan  hubungan  kelamin  antara  kedua  belah  pihak  dengan  dasar  sukarela  dan keridhoan, untuk mewujudkan suatu  kebahagiaan hidup  berkeluarga  yang diliputi  rasa kasih sayang dan tentram dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah (Soemiyati, 1999).
Talib dalam Ramulyo (1996) mengungkapkan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.  Sedangkan  menurut  Imam  Syafi’i,  pernikahan  adalah  suatu  akad  yang  dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Ketentuan pada Pasal 1 Undang- Undang  Perkawinan    Nomor    1    Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  ikatan  lahir  batin  antara seorang  pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  kepada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa disebut sebagai perkawinan (Ramulyo, 1996).
Terdapat  dua  harta  dalam  perkawinan,  yaitu  harta  bawaan  dan  harta  bersama.  Harta bersama merupakan harta benda yang didapat selama perkawinan berlangsung. Ada tiga konsep yang mengulas mengenai harta bersama dari perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Hukum Adat. Ketika terjadi perceraian Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  mengatur  bahwa  harta  bersama  akan  dibagi  dua  setengah untuk  suami  dan  setengah  untuk  istri,  sedangkan  menurut  Hukum  Adat  pembagian  harta bersama diatur secara berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lainnya (Sugiswati. 2014).
Wanita  pada  era  sekarang  hampir  sama  memiliki  kesempatan  dalam  pergaulan  sosial, wanita  juga  sering  berperan  dalam  kehidupan  ekonomi  rumah  tangga.  Hal  ini  pastinya  akan membawa  pengaruh  bagi  harta  kekayaan  suatu  perkawinan,  baik  selama  perkawinan berlangsung ataupun jika suatu saat terjadi perceraian. Harta di dalam perkawinan dibedakan atas harta bersama dan harta asal atau bawaan. Hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang  diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan,  adalah  di  bawah  penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

## Metode
Subjek  penelitian  ini  terfokus  pada  tema  tertentu  yaitu  Sengketa  Hibah  Harta  Bersama maka  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  Yuridis.  Adapun  pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, meski pada bagian-bagian tertentu metode  yang lain tetap digunakan. Normatif adalah mendekati masalah  yang diteliti dengan berdasarkan pada hukum Islam yang memberikan corak atau sifat terhadap ajaran Islam (Nata  2011).  Penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Ibrahim 2006).
Sedangkan Yuridis normatif Menurut Soekanto (2001) pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder sebagai  bahan dasar untuk diteliti dengan  cara  mengadakan penelusuran terhadap peraturan- peraturan dan literatur-literatur  yang berkaitan dengan permasalahan  yang diteliti. Penelitian ini  bersifat  deskriptif  kualitatif.  Menurut  Cresswel  (2014)  memberikan  gambaran  mengenai pendekatan  kualitatif  yang  menciptakan  atau  secara  induktif  mengembangkan  teori kontruktivisme  sosial.  Selanjutnya  Bogdan  dan  Tailor  (dalam  Moleong,  2002)  penelitian kualitatif  adalah  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau lisan  dari  oang  atau  perilaku  yang  diamati.  Jika  dihubungkan  dengan  penelitian  ini,  peneliti
berusaha  mendeskripsikan  kondisi,  pendapat  yang  sedang  tumbuh,  proses  yang  sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang.
Suatu  penulisan  yang  menitik  beratkan  pada  penelitian  kepustakaan (Library  Research) yang  mana  penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  kualitatif.  Dalam  hal  ini  peneliti  akan meneliti  pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Agung  dalam  memutus  perkara  Sengketa  Hibah Harta Bersama dengan Nomor Putusan 267 K/Ag/2018.
menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi didalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi seperti dalam  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  267  K/Ag/2018  tentang  Sengketa  Hibah  Harta Bersama. Data merupakan faktor penting  yang menjadi pertimbangan pada setiap penentuan metode  pengumpulan  data.  Bila  dilihat  dari  sumbernya  maka  data  dalam  penelitian  hukum dapat  dikumpulkan  dengan  menggunakan  dua  sumber  data,  yaitu  bahan  hukum  primer  dan bahan hukum sekunder (Ikhsan, 2014) .

## 1. Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini,  metode  pengumpulan  data  yang  di  gunakan  adalah  dokumentasi, teknik  ini  dipakai  untuk  memperoleh  data  yang  tidak  dapat  diperoleh  dengan  metode interview  maupun  observasi.  Dimana  dokumentasi  tersebut  diperoleh  dengan  jalan mempelajari  catatan-catatan,  arsip-arsip  yang  ada  hubungannya  dengan  permasalahan dimana  penelitian  sedang  berlangsung.  Metode  dokumentasi  adalah  mencari  data mengenai  hal-hal  atau  variabel  berupa  catatan,  transkip,  buku,  surat  kabar,  majalah, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 1991). Adapun data yang akan diteliti adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 267 K/Ag/2018 tentang Sengketa Hibaha Harta Bersama.
2. Pengolahan Data Pengolahan  data  adalah  kegiatan  analisis  terhadap  data  dengan  metode  dan  cara-cara tertentu  yang  berlaku  dalam  penelitian.  Pengolahan  data  diawali  dengan  proses pemeriksaan data ( editing), dimana proses ini dilakukan untuk melihat pembenaran data apakah  data  yang  terkumpul  melalui  studi  pustaka,  dokumen  hukum  sudah  dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan. Proses ini dilakukan dengan meneliti kembali catatan informasi mengenai kesempurnaan dan kelengkapan data dengan cara  mengadakan  pengecekan  kembali  kesesuaian  data  yang  diperoleh,  selanjutnya dilakukan proses penandaan data ( coding), sebagai upaya memberikan atau membubuhkan kode tertentu pada data yang telah dikumpulkan berdasarkan kategori data dan disajikan dalam  bentukcatatan  kaki  dan  atau  pedoman  yang  telah  tersedia.  Kemudian  dilanjutkan dengan  penyusunan  atau  sistematisasi  data  ( constructing/sistematizing ),  data  yang dihimpun  dengan  lengkap  dilanjutkan  dengan  klasifikasi  data  berdasarkan  kelompok sumber data dan urutan  masalah, selanjutnya dibuat  sistematisasi  berdasarkan ketentuan hukum positif, sehingga didapat suatu interpretasi yang benar dan memudahkan analisis data.
Saibane  (2008)  menyebutkan  data  yang  telah  dikumpulkan  kemudian  diolah  melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. Editing data  yaitu  pemeriksaan  kembali  semua  data  yang  diperoleh  terutama  dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.
b. Organizing yaitu  mengatur  dan  menyusun  data  sedemikian  rupa  sehingga  dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusanmasalah.
c. Klasifikasi  data  yaitu  mereduksi  data  yang  ada  dengan  cara  menyusun  dan mengklasifikasi data yang diperoleh kedalam pola tertentu atas permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan.
d. Verifikasi  data  yaitu  mengelompokkan  data  dan  memahami  maksud  dari  sumber- sumber data yang diperoleh.
e. Sistematisasi  data  yaitu  menempatkan  data  menurut  kerangka  sistematika  bahasa berdasarkan urutan masalah.

## 3. Metode Analisis Masalah dan Penarikan Kesimpulan
Berkaitan dengan analisis data, penelitian ini menggunakan teknik berfikir deduktif , yaitu teknik analisis data yang bermula dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat umum dikaji  untuk  menghasilkan  kesimpulan  yang  bersifat  khusus.  Setelah  data  terkumpul dengan  lengkap,  kemudian  dilanjutkan  dengan  membuat  analisis  data  dengan  analisa kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Hibah
1. Pengetian Hibah
Secara etimologi kata hibah merupakan bentuk masdar dari kata wahaba, yang berarti pemberian  (Munawir,  1962).  Sedangkan  hibah  menurut  istilah  adalah  akad  yang  pokok persoalannya,  pemberian  harta  milik  orang  lain  di  waktu  ia  masih  hidup  tanpa  imbalan (Syarifuddin, 1985).
Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 mendefinisikan hibah  adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Kedua definisi di atas sedikit berbeda, akan tetapi pada intinya  sama,  yaitu  hibah  merupakan  pemberian  sesuatu  kepada  orang  lain  atas  dasar sukarela tanpa imbalan (Abdulrahman, 1992).
Pemberian hibah seseorang atas harta milik biasanya terhadap penyerahan, maksudnya adalah usaha penyerahan sesuatu kepada orang lain dan usaha-usaha dibatasi oleh sifat yang menjelaskan hakekat hibah itu sendiri. Kemudian kata harta hak milik berarti bahwa yang diserahkan adalah materi dari harta tersebut. Kata "di waktu masih hidup" , mengandung arti bahwa perbuatan pemindahan hak milik itu berlaku semasa hidup. Jadi bila beralih berarti yang  berhak  sudah  mati,  maka  disebut  wasiat,  tanpa  imbalan,  berarti  itu  semata-mata kehendak sepihak tanpa mengharapkan apa-apa (Syarifudin, 1985).
Uraian  diatas  memberikan  penjelasan  bahwa  hibah  merupakan  suatu  perbuatan  yang terpuji  karena  memberikan  harta  dengan  sukarela  tanpa  mengharapkan  balasan,  tidak tergantung dan tidak disertai dengan persyaratan apapun juga. Hibah digolongkan dalam perjanjian cuma-cuma, dalam perkataan dengan cuma-cuma itu ditunjukkan adanya prestis dari  satu  pihak  saja,  sedangkan  pihak  lainnya  tidak  usah  memberikan  kontra  prestisnya sebagai imbalannya, maka perjanjian yang demikian dikatakan perjanjian sepihak. Karena lazimnya bahwa orang yang menyanggupi untuk melakukan suatu prestasi karena ia ingin menerima  kontra  prestasi.  Penghibahan  hanya  dapat  meliputi  barang-barang  yang  sudah ada, penghibahan dari barang-barang yang belum menjadi milik penghibah adalah batal. Hibah berbeda dengan perjanjian jual beli, jika dalam jual beli penjual hams melindungi pihak  pembeli,  maka  dalam  penghibahan  penghibah  tidak  harus  melindungi  penerima hibah,  apabila  ternyata  barang  yang  dihibahkan  bukan  milik  yang  sebenarnya  dari penghibah  maka  penghibah  tidak  wajib  untuk  melindungi  penerima  hibah.  Hal  ini  dapat dimengerti karena perjanjian hibah merupakan perjanjian cuma-cuma yang penerima hibah tidak  akan  dirugikan  dengan  pembatalan  suatu  penghibahan  atau  barang  yang  ternyata bukan  milik  yang  sebenarnya.  Dalam  KUH  Perdata  mengenal  dua  macam  penghibahan yaitu:
a. Penghibahan  formal  ( formate  schenking) yaitu  hibah  dalam  arti  kata  yang  sempit, karena perbuatan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang disebutkan pada Pasal 1666 KUH Perdata saja, di mana pemberian misalnya syarat cuma-cuma.
b. Penghibahan  Materil (Materiele  schenking) yaitu  pemberian  menurut  hakekatnya, misalnya seseorang yang menjual rumahnya dengan harga yang murah. Menurut Pasal 1666 KUH Perdata penghibahan seperti itu tidak termasuk pemberian, tetapi menurut pengertian yang luas hal di atas dapat dikatakansebagai pemberian (Subekti, 1995). Tidak  ada  kemungkinan  untuk  ditarik  kembali  artinya  hibah  merupakan  suatu perjanjian  dan  berdasarkan  Pasal  1338  KUH  Perdata  bahwa  :  "semua  perjanjian  yang dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya". Perjanjian hibah ini tidak ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak dan karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

## 2. Dasar Hukum Hibah
Ayat-ayat al-Qur’an maupun al-Hadist banyak yang menganjurkan penganutnya untuk  berbuat  baik  dengan  cara  tolong-menolong  dan  salah  satu  bentuk  tolong- menolong  adalah  memberikan  harta  kepada  orang  lain  yang  betul-betul membutuhkanya, Allah berfirman dalam al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 2:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia  dan  keridhaan  dari  Tuhannya  dan  apabila  kamu  telah  menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada  sesuatu  kaum  karena  mereka  menghalang-halangi  kamu  dari Masjidilharam,  mendorongmu  berbuat  aniaya  (kepada  mereka).  Dan  tolong- menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan  jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

## Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 180 :
Diwajibkan  atas  kamu,  apabila  seorang  diantara  kamukedatangan  (tanda- tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu- bapak dan karib kerabatanya secara ma‟ruf, (ini adalah) kewajiban atasorang- orang yang bertakwa . (QS. Al- Baqarah: 180).
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer)  dalam  beberapa  pasal terdapat  dasar  hukum  tentang  hibah,  diantaranya  pada  pasal  1666  yang  berbunyi “Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa  dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang  yang  menerima  penyerahan  barang  itu.  Undang-undang  hanya  mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masiih hidup”. Selanjutnya pasal 1667  berbunyi  “penghibahan  hanya  boleh  dilakukan  terhadap  barang-barang  yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencangkup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada”.
Pasal  1668  berbunyi  “penghibah  tidak  boleh  menjanjikan  bahwa  ia  tetap berkuasa  untuk  menggunakan  hak  miliknya  atas  barang  yang  dihibahkan  itu, penghibahan  demikian  sekedar  mengenai  barang  itu  dipandang  sebagai  tidak  sah”.
Pasal  1669  berbunyi  “penghibah  boleh  memperjanjikan  bahwa  ia  tetap  berhak menikmati  atau  memungut  hasil  barang  bergerak  atau  barang  tak  bergerak,  yang dihibahkan atau menggunakan hak itu untuk keperluan orang lain, dalam hal demikian harus diperhatikan ketentuan-ketentuan BAB X buku kedua KUHPerdata”. Pasal 1670 berbunyi “suatu penghibahan adalah batal jikadilakukan dengan membuat syarat bahwa penerima  hibah  akan  melunasi  hutang  atau  beban-beban  lain  disamping  apa  yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan”.
3. Syarat-syarat Hibah
Hibah  merupakan  akad  yang  sifatnya  untuk  mempererat  silahturahmi  antara sesama manusia, namun sebagai tindakan hukum, hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, baik oleh yang memberikan maupun oleh yang menerima hibah. Akibatnya, jika salah satu rukun atau syarat hibah tidak terpenuhi, maka hibah tersebut menjadi tidak sah. Hassanbasri (2001:76) menyebutkan beberapa rukun hibah yaitu:
a. Ada ijab dan Kabul yang menunjukkan ada pemindahan hak milik seseorang (yang menghibahkan) kepada orang lain (yang menerima hibah). Bentuk ijab bisa dengan kata-kata hibah itu sendiri, dengan kata-kata hadiah, atau dengan kata-kata lain yang mengandung arti  pemberian. Terhadap kabul  (penerimaan dari pemberian hibah), para ulama berbeda pendapat.  Imam Maliki dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa harus ada pernyataan menerima (kabul) dari orang yang menerima hadiah, karena kabul itu termasuk rukun. Sedangkan bagi segolongan ulama Mazhab Hanafi, kabul bukan  termasuk  rukun  hibah.  Dengan  demikian, sigat (bentuk)  hibah  itu  cukup dengan ijab (pernyataan pemberian) saja.
b. Ada  orang  yang  menghibahkan  dan  yang  akan  menerima  hibah.  Untuk  itu, disyaratkan  bahwa  yang  diserahkan  itu  benar-benar  milik  penghibah  secara sempurna dan penghibah harus orang yang cakap untuk bertindak menurut hukum. Oleh karena itu, harta orang lain tidak boleh dihibahkan. Demikian pula hibah orang gila atau anak kecil. Syarat lain yang penting bagi penghibah adalah bahwa tindakan hukum itu dilakukan atas kesadaran sendiri, bukan karena ada paksaan dari pihak luar.
c. Ada  harta  yang  akan  dihibahkan,  dengan  syarat  harta  itu  milik  penghibah  secara sempurna  (tidak  bercampur  dengan  milik  orang  lain)  dan  merupakan  harta  yang bermanfaat serta diakui agama. Dengan demikian, jika harta yang akan dihibahkan tidak ada, harta tersebut masih dalam khayalan atau harta yang dihibahkan itu adalah benda-benda yang materinya diharamkan agama, maka hibah tersebut tidak sah. Pasaribu  (1996:35)  syarat-syarat  hibah  agar  perjanjian  hibah  sah  dan  dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Syarat-syarat bagi penghibah
1) Barang  yang  dihibahkan  adalah  milik  si  penghibah;  dengan  demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.
2) Penghibah bukan orang  yang dibatasi  haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.
3) Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal).
4) Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah.
b. Syarat-syarat bagi penerima hibah Bahwa  penerima  hibah  haruslah  orang  yang  benar-benar  ada  pada  waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir, tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak,  kurang  akal,  dewasa.  Dalam  hal  ini  berarti  setiap  orang  dapat
menerima  hibah,  walau    bagaimana    pun    kondisi    fisik    dan      keadaan mentalnya. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi  yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah.
c. Syarat-syarat bagi benda yang dihibahkan
1) Benda tersebut benar-benar ada
2) Benda tersebut mempunyai nilai
3) Benda  tersebut  dapat  dimiliki  zatnya,  diterima  peredarannya  dan pemilikannya dapat dialihkan
4) Benda  yang  dihibahkan  itu  dapat  dipisahkan  dan  diserahkan  kepada penerima hibah.

## Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 177 yang menyatakan :
Bukanlah  menghadapkan  wajahmu  ke  arah  timur  dan  barat  itusuatu kebajikan,  akan  tetapi  Sesungguhnya  kebajikan  itu  ialah  beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitabkitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan  shalat,  dan  menunaikan  zakat;  dan  orang-orang  yang menepati  janjinya  apabila  ia  berjanji,  dan  orang-orang  yang  sabar dalam kesempitan,  penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang  yang  benar  (imannya);  dan  mereka  Itulah  orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah ayat 177)
Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa hibah atau pemberian yang mendatangkan kebaikan adalah mendahulukan kerabat atau ahli waris kemudian orang  lain.  Kompilasi  Hukum  Islam  memuat  substansi  hukum  penghibahan yang terdiri dari 5 Pasal mulai Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 yaitu :
a. Pasal 210 berisi tentang syarat harta yang akan dihibahkan dan orang yang menghibahkan.
b. Pasal 211 berisi tentang hibah orang tua ke anak.
c. Pasal 212 berisi tentang pencabutan atau pembatalan hibah.
d. Pasal  213  berisi  tentang  pemberian  hibah  dari  pemberi  hibah  yang  sudah mendekati  ajalnya.  Pasal  214  berisi  tentang  pembuatan  surat  hibah  bagi Warga Negara Asing.
Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) tersebut disyaratkan selain harus merupakan  hak  penghibah,  penghibah  telah  pula  berumur  21  tahun,  berakal sehat  dan  didasarkan  atas  kesukarelaan  dan  sebanyak-banyaknya  1/3  dari hartanya  (Pasal  210)  Sedangkan  hibah  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  kepada anaknya,  kelak  dapat  diperhitungkan  sebagai  harta  warisan,  apabila  orang tuanya meninggal dunia (Pasal 211). Penarikan   hibah  terhadap  harta  yang telah  dihibahkan  tidak mungkin untuk dilakukan, kecuali hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya (Pasal 213).

## 4. Proses Terjadinya dan Hapusnya Hibah
Setiap orang dapat  menghibahkan apakah itu barang milik sebagai  penghibah kepada siapa yang dikehendaki ketika penghibah daiam keadaan sehat walafiat. Hibah dilakukan  oleh  penghibah  tanpa  pertukaran  apapun  dari  penerima  hibah.  Hibah dilakukan secara sukarela demi kepentingan seseorang atau demi kemaslahatan umat (Sudarsono,  1991).  Pemberi  hibah  yang  telah  berkehendak  secara  sukarela menghibahkan  barang  milik  kepada  penerima  hibah  kemudian    melaksanakan  proses
dalam  tata  cara  dalam  Hukum  Islam  maupun  KUHPerdata  untuk  mensahkan  proses hibah tersebut.
Menurut ketentuan Pasal 1688 KUHPerdata pada dasarnya sesuatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, kecuali:
a. Tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana hibah dilakukan.
b. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atas membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah.
c. Apabila si penerima menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelahnya si penghibah jatuh dalam kemiskinan (Tamakiran, 2000).
Apabila  penuntutan  kembali  dilakukan  oleh  si  pemberi  hibah  dan  dikabulkan maka  semua  perbuatan  si  penerima  hibah  dianggap  batal  (Pasal  1690  KUHPerdata). Menurut Muh. Idris Ramulyo bahwa  tuntutan hukum tidak dapat dilakukan ahli waris si  penghibah,  kecuali  apabila  si  penghibah  semula  telah  diajukan  tuntutan,  ataupun orang  ini  telah  meninggal  dunia  di  dalam  1  (satu)  tahun  setelah  peristiwa  yang dituduhkan  (Ramulyo,  1993).  Perumusan  pasal-pasal  yang  dikehendaki  antara  pihak pemberi hibah dan penerima hibah atas tanah, dalam Akta Kesepakatan Bersama yang menyertai Akta Hibah Tanah/PPAT haruslah tidak saling bertentangan. Mengacu pada prinsip-prinsip  hukum  pada  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya seorang notaris wajib untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak  yang  terkait  dalam  perbuatan  hukum.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mencegah  serta meminimalisir kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari antara pihak pemberi hibah dengan pihak penerima hibah atas tanah (Sutedi, 2006). .

## B. Harta Bersama Perkawinan
Perkawinan   menurut   Pasal  1   Undang-Undang   Nomor   1   Tahun 1974  tentang Perkawinan,  dinyatakan  bahwa  “perkawinan  ialah  ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)    yang    bahagia    dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Menurut Hilman  Hadikusuma,  perkawinan  sama  dengan  perikatan,  karena  dalam  Pasal  26 KUHPerdata dikatakan bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan  perdata  (Hadikusuma,  2007).  Dalam  Islam  sebagai  landasan  pokok  dalam pembentukan  keluarga.  Perkawinan  harus  dilakukan  manusia  untuk  mencapai  tujuan syari’at yakni kemaslahatan dalam kehidupan (Djalil, 2007).
Menurut  Pasal  19  KUHPerdata,  sejak  saat  dilangsungkannya  Perkawinan  maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan.
Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang.  Dalam  kehidupan  sehari-hari  harta  mempunyai  arti  penting  bagi  seseorang karena  dengan  memiliki  harta  dia  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  secara  wajar  dan memperoleh  status  sosial  yang  baik  dalammasyarakat.  Arti  penting  tersebut  tidak  hanya dalam  segi  kegunaan  (aspek  ekonomi)  melainkan  juga  dari  segi  keteraturannya,  tetapi secara  hukum  orang  mungkin  belum  banyak  memahami  aturan  hukum  yang  mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami istri dalam perkawinan. Secara bahasa, harta  bersama  adalah  dua  kata  yang  terdiri  dari  kata  harta  dan  bersama.  Harta  menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan  dandapat  berarti  kekayaan  berwujud  dan  tidak  berwujud  yang  bernilai.  Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.
Kompilasi Hukum Islam memberikan gambaran jelas tentang harta bersama, yang perkawinan  atau syirkah adalah  harta  yang  diperoleh  baik  sendiri-sendiri  atau  bersama- sama  suami  istri  selama  dalam  ikatan  perkawinan  berlangsung,  dan  selanjutnya  disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”. Menurut Abdul Manan, harta  bersama  adalah  harta  yang  diperoleh  selama  ikatan  perkawinan  berlangsung  tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (Manan, 2006).
Menurut Yahya Harahap (2005:278), terdapat beberapa faktor dalam menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak. Faktor-faktor tersebut meliputi:
1) Ditentukan  pada  saat  pembelian  barang  tersebut.  Akan  tetapi  persoalannya  adalah bahwa dalam pembelian harta tersebut tidak mempermasalahkan apakah suami atau istri yang membeli, atau harta tersebut harus terdaftar dengan nama siapa dan dimana harta itu terletak. Lain halnya apabila barang yang dibeli menggunakan harta pribadi suami. Maka barang tersebut bukanlah termasuk harta bersama.
2) Ditentukan  oleh  asal  usul  uang  biaya  pembelian  atau  pembangunan  barang  yang bersangkutan, meskipun barang tersebut dibeli setelah proses perkawinan terhenti.
3) Ditentukan  oleh  keberhasilan  dalam  membuktikan  dalam  persidangan  bahwa  harta sengketa  atau  harta  yang  digugat  benar-benar  diperoleh  selama  perkawinan berlangsung, dan uang yang digunakan untuk membeli harta tersebut bukan berasal dari harta pribadi
Ditentukan oleh pertumbuhan atau perkembangan harta tersebut. Penghasilan yang tumbuh  dari  harta  bersama  sudah  logis  menjadi  harta  bersama.  Akan  tetapi  harta  yang tumbuh  dari  harta  pribadi  sekalipun  apabila  pertumbuhan  harta  tersebut  terjadi  selama perkawinan berlangsung secara otomatis akan menjadi harta bersama dengan sendirinya. Ketentuan  ini  berlaku  sepanjang  suami  istri  tidak  menentukan  lain  dalam  perjanjian perkawinan.
C. Dasar  Hukum  dan  Tinjauan  Maslahah  Terhadap  Pertimbangan  Hakim  dalam Memutuskan  Perkara  Nomor  267  K/Ag/2018  Tentang  Sengketa  Hibah  Harta Bersama
Harta  kekayaan  perkawinan  dibedakan  atas  harta  bersama  dan  harta  bawaan,  hal tersebut  diatur  baik  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  maupun  di  dalam Kompilasi  Hukum  Islam.  Mengenai  pembahasan  harta  bersama  dan  harta  bawaan  dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:
a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
b. Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  isteri  dan  harta  benda  yang  diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Mengenai  kewenangan  bertindak  terhadap  harta  kekayaan  perkawinan  terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan ayat (2) mengenai harta  bawaan  masing-masing,  suami  isteri  mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk  melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
Selanjutnya  di  dalam  KHI  Pasal  85  disebutkan  adanya  harta  bersama  dalam perkawinan  itu  tidak  menutup  kemungkinan  adanya  harta  milik  pribadi  masing-masing suami atau isteri. Pasal  86 KHI menyatakan pada dasarnya tidak  ada percampuran  antara harta  suami  dan  harta  isteri  karena  perkawinan.  Harta  isteri  tetap  menjadi  hak  isteri  dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai
penuh  olehnya,  namun  dalam  Pasal  92  KHI  dikatakan  bahwa  suami  atau  isteri  tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.
Menjalani kehidupan berumah tangga tidak terlepas dari adanya perbuatan hukum antara  pihak  keluarga  dengan  masyarakat.  Diantara  perbuatan  hukum  yang  sering  terjadi yang melibatkan persetujuan suami maupun isteri antara lain seperti jual beli maupun hibah. Berdasarkan  Pasal  171  huruf  g  KHI  menyebutkan  hibah  adalah  pemberian  suatu  benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya  dalam  Pasal  210  KHI  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  orang  yang  telah berumur  sekurang-kurangnya  21  tahun,  berakal  sehat  tanpa  adanya  paksaan  dapat menghibahkan  sebanyak-banyaknya  1/3  harta  bendanya  kepada  orang  lain  atau  lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
Ayat  (2)  menyatakan  harta  benda  yang  dihibahkan  harus  merupakan  hak  dari penghibah. Atas perkara a quo bahwa harta yang dihibahkan sah secara hukum karena harta yang dihibahkan merupakan harta yang merupakan hak dari penghibah dan tidak melebihi 1/3  dari  hak  hartanya.  Karena  terkait  kewenangan  bertindak  terhadap  harta-harta  semasa suami dan isteri masih dalam status perkawinan adalah sebagai berikut:
a) Terhadap  harta  pribadinya,  masing-masing  suami  atau  isteri  dapat  bertindak sendirisendiri tanpa perlu bantuan dari pihak lainnya.
b) Terhadap harta bersama (gono gini) masing-masing isteri atau suami bertindak dengan persetujuan pihak lainnya.
c) Jika  para  pihak  bercerai  hidup,  maka  harta  bersama  (gono  gini)  dibagi  sesuai dengan hukumnya masing-masing, yang umumnya dibagi dua.
Mengenai pokok-pokok hukum harta bersama yang diatur dalam Bab XIII Pasal 85-
97 KHI secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:
a) Harta bersama terpisah dari harta pribadi masing-masing:
1) Harta  pribadi  tetap  menjadi  milik  pribadi  dan  dikuasai  sepenuhnya  oleh pemiliknya (suami isteri).
2) Harta bersama menjadi hak bersama suami isteri dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi.
b) Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan:
1) Sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama,
2) Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari,
3) Juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar.
c) Tanpa  persetujuan  bersama,  suami  isteri  tidak  boleh  mengasingkan  atau memindahkan harta bersama.
d) Hutang untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
e) Dalam perkawinan poligami, wujud harta bersama terpisah antara suami dengan masing-masing isteri.
f) Apabila perkawinan pecah (mati, cerai):
1) Harta bersama dibagi dua,
2) Masing-masing mendapat setengah bagian,
3) Apabila terjadi cerai mati, bagiannya menjadi tirkah,
Imam  Malik  sebagaimana  dinukilkan  oleh  Imam  Syatibi  dalam  kitab  al  I’tisham mendefinisikan  maslahah  mursalah  dengan  suatu  maslahah  yang  sesuai  dengan  tujuan, prinsip  dan dalil-dalil  syara’  yang berfungsi  untuk menghilangkan kesempitan, baik  yang bersifat  dharuriyah  (primer)  maupun  hajjiyah  (sekunder).  Dalam  berargumen  dengan maslahah mursalah beliau memberikan tiga syarat, yaitu:
1) Ada  keselarasan  antar  maslahah  mursalah  yang  dijadikan  sebagai  dasarnya  dengan maqosid  syariah,  dan  tidak  menegasikan  dasar  tersebut  serta  tidak  bertentangan dengan dalil qhat’i. Istilah Maqashid al-syari'ah merupakan salah satu konsep penting
dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqashid al-syari'ah tersebut, para  ahli teori  hukum  menjadikan maqashid  al-syari'ah sebagai  sesuatu  yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad.
2) Adapun  inti  dari  teori  maqashid  al-syari'ah  adalah  untuk  mewujudkan  kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena  penetapan  hukum  dalam  Islam  harus  bermuara  kepada  maslahat.  Perlu diketahui  bahwa  Allah  SWT  sebagai  syari'  (yang  menetapkan  syari'at)  tidak menciptakan  hukum  dan  aturan  begitu  saja.  Akan  tetapi  hukum  dan  aturan  itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat dan semuanya  mengandung  hikmah.  Setiap  masalah  yang  menyimpang  dari  keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.
3) Dapat diterima akal, terjadi sifat-sifat yang selaras dan rasional, serta dapat diterima oleh  kelompok  yang  rasional.  Putusan  nomor  276/K/Ag/2018  baik  secara  filosofis dan  yuridis  dapat  dikatakan  rasional  karena  pertimbangan  hakim  yang  sangat  hati- hati dan memegang teguh rasa keadilan dan kepastian hukum. Bahwa alasan  kasasi yang  menyatakan  Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Bandar  Lampung kurang cermat dalam mempertimbangkan perkara aquo, dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi  Agama  Bandar  Lampung  tidak  cermat  dalam  menerapkan  hukum  dengan pertimbangan  bahwa  Pasal  36  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  juncto  Pasal  92  Kompilasi  Hukum  Islam,  pada  pokoknya  menyatakan bahwa “suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan  harta  bersama”.  Tujuan  secara  filosofis  dari  ketentuan  tersebut sejatinya agar salah satu pihak tidak merugikan hak pihak yang lain. Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan hukum atas harta bersama tanpa persetujuan pihak yang lain, maka segala kerugian akibat perbuatan hukum yang dilakukan tanpa izin tersebut harus dibebankan kepada pihak yang melakukan perbuatan hukum, agar tidak merugikan hak pihak yang lain.
maslahah dapat menghilangkan kesusahan, sehingga jika tidak menggunakannya  menusia  akan  merasa  kesusahan.  Sehingga  hibah  yang  telah dilakukan dapat dipandang sebagai pertanggungjawaban dari seorang bapak terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinannya untuk memberikan nafkah, perlindungan hukum dan keadilan.

## Simpulan
Istilah perkawinan dalam Islam disebut dengan kata nikah yang artinya melakukan suatu akad  nikah  atau  perjanjian  untuk mengikatkan  diri antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan  hubungan  kelamin  antara  kedua  belah  pihak  dengan  dasar  sukarela  dan keridhoan, untuk mewujudkan suatu  kebahagiaan hidup  berkeluarga  yang diliputi  rasa kasih sayang  dan  tentram  dengan  cara-cara  yang  diridhoi  oleh  Allah.  Pemahaman  tentang  hibah menjadi  hal  penting dalam  perkawinan karena rentan akan masalah  yang terjadi dikemudian hari.  sebab  wanita  sekarang  ikut  bekerja  dalam  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga.  Dasar pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 267 K/Ag/2018 Tentang Sengketa Hibah Harta  Bersama  adalah  jumlah  harta  bersama  terbukti  objek  sengketa  hibah  merupakan  harta bersama. Masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta. Kemudian akibat hukum objek sengketa yang dihibahkan. Hal tersebut dipandang sebagai pertanggungjawaban seorang bapak kepada anak  yang dilahirkan  dalam rangka memberikan perlindungan  hukum  dan keadilan. Oleh  karenanya  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  maka  gugatan  para  penggugat  harus
ditolak. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hibah harta bersama sangatlah sejalan dengan teori mashlahah, yakni sebagaimana prinsip maqashid syariah dalam hal menjaga jiwa dan menjaga harta. Dengan adanya putusan tersebut tentu akan memberikan ketenangan jiwa bagi istri sirri dan juga memberikan harta yang sudah semestinya menjadi bagian istri sirri dan anaknya.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Cet, ke-1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 156.
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.188.
Cresswell, JW. (2014). Penelitian Kualitatif dan Metode Riset . Yogyakarta : Pustaka
Pelajar
Djalil , Basiq. Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo , (Jakarta : Qolbun Salim, 2007),
h. 86
Hadikusuma , Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama) , (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 7.
Hassanbasri, Syafiie. Ensiklopedia Islam, Hibah, (Jakarta : Kompas, 2001), h. 76
Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Malang: Bayumedia Publishing, 2006
Ikhsan, Arfan, et. al., Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen , (Bandung: Citapustaka Media, 2014),
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1666-1670
Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia. (Jakarta : Kencana, 2006), h. 108-109
Moleong, L.J. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya
Moh. Idris Ramulyo, 1996, Hukum Perkawinan Islam , (Bumi Aksara, Jakarta, 1996),
Munawir, Ahmad Warson. Kamus Arab Indonesia, (Yogyakarta : Pondok Pesantren Al- Munawir, 1992), h. 1692.
Nata, Abuddin. Studi Islam Komprehensif , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h.
11.
Pasaribu, Suharwadi Chairiumam. Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), h. 35.
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemmen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , edisi kedua, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), h. 342.
Ramulyo, Muh. Idris. Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (BW), (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), h. 59 - 60.
Soerjono. Soekanto. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers,
Jakarta, 2001, h. 13-14
Sabiq, Sayyid. sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin. 1985. Pelaksanaan Hukum Waris dalam Lingkungan Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung), h. 156.
Saebani, Beni Ahmad. Metode Penelitian, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 199.
Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan , Liberty, (Yogyakarta, 1999) h.8
Sudarsono. Hukum Waris dan Sistem Bilateral. (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1991), h. 103
Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 1995), h. 5
Sugiswati , Besse. Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat ”, Volume XIX No. 3 Tahun 2014 Edisi September, artikel ini diakses pada 20 Juni 2019 dari htpp://www.jurnal- perspektif.org
Sutedi, Adrian. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaranny. (Jakarta: Sinar Grafika,
2006), H 55
Syarifudin, Amir, Pelaksana Hukum Waris Islam dalam Lingkungan Minakabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), h. 252.
Tamakiran. Asas-Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum. (Bandung : PT Pionir Java.
2000), h. 56
Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam , Bandung : Citra Umbaran, 2007, hlm. 335