Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman Vol.5 No.2 Desember 2019: P-ISSN 2442-8566 E-ISSN 2685-9181

## PERANAN ADVOKAT DALAM MEWUJUDKAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM BIDANG KEWARISAN

## Mohammad Ramli
STAI Miftahul Ulum Pamekasan Email: madaniinsancemerlang@gmail.com

## Abstract
In matters of inheritance between religious people, Islam has determined in the Law  which  establishes  the  authority  of  the  Court.  This  authority  has  been approved in a limited way in the Religious Court Law. The problem that often occurs is that the advocate as the attorney of the plaintiff (the Client) does not follow these provisions and instead addresses the District Court on the basis of Unlawful Acts. In general, clients do not know about the endorsement. When this happens, the role of the advocate will be canceled by the role of the religious court  and  deciding  the  case  of  inheritance  between  Muslims  (Islamic personaliatas)
Keywords : advocate, Religious Court, Inheritance
Pendahuluan
Lembaga  peradilan  dalam  suatu  negara  merupakan  hal  yang  sangat strategis  dan  menentukan,  kerena  lembaga  peradilan  bertindak  untuk menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  dan  memberikan sanksi  pada  anggota  masyarakat  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Di Indonesia dalam rangka memperkuat prinsip  kekuasaan  lembaga  peradilan  yang  merdeka  dan  mandiri  dalam memerankan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945  kemudian  dalam  pelaksanaanya  dibentuk Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa, “terdapat tiga lingkungan peradilan yang disebut sebagai peradilan khusus yaitu lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Peradilan Agama merupakan salah satu peradilan yang bersifat khusus, yang mempunyai kewenangan khusus yang ditujukan kepada umat Islam dengan ruang  lingkup  kewenangan  yang  khusus    baik  mengenai  perkaranya  maupun para  pencari  keadilannya  ( justiciabel ).” 1 Kompetensi  absolut  Peradilan  Agama
1 Abdul  Ghofur  Anhori, Peradilan  Agama  di  Indonesia  Pasca  UU  No.3  Tahun  2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan), UII Press, Yogyakarta, 2007, 1
dinyatakan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu bahwa Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang  (a)  Perkawinan,  (b)  kewarisan,  wasiat  dan  hibah  yang  dilakukan berdasarkan hukum Islam (c) wakaf dan shadaqah. Kewenangan ini diperluas pada  bidang  ekonomi  syariah  yaitu  dengan  disahkannya  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Bidang hukum kewarisan diatur dalam Pasal 49 ayat (3) yang  menyatakan  bahwa  ruang  lingkup  hukum  kewarisan  yang  menjadi kewenangan  Pengadilan  Agama  adalah  “penentuan  siapa-siapa  yang  berhak menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing  ahli  waris  dan  melaksanakan  pembagian  harta  peninggalan tersebut.”
Di Indonesia bidang hukum kewarisan masih berlaku pluralisme hukum, yaitu  terdapat  tiga  sistem  hukum  yang  berlaku  secara  berdampingan  yaitu hukum waris Barat (selanjutnya disebut KUH Perdata), hukum waris adat dan hukum waris Islam. Demikian juga dalam hukum acara dalam perkara warisan di  Indonesia  hingga  saat  ini  masih  berlaku  dualisme  badan  peradilan  yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenal adanya pilihan hukum (selanjutnya disebut opsi hukum) dalam perkara waris.Hak opsi adalah hak untuk menentukan hukum apa yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Opsi hukum tersebut memberikan konsekuensi terhadap pengadilan mana yang akan mengadili suatu perkara waris.
Landasan  hukum  positif  penerapan  hukum  kewarisan  Islam  juga semakin  kokoh  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Penjelasan  Umum    Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2006  yang  menganulir    hak  opsi  di  atas  sehingga apabila pihak-pihak yang mengajukan perkara kewarisan beragama Islam maka secara  otomatis  akan  menjadi  kewenangan  Pengadilan  Agama  dan    dalam mengadili dan memutuskan perkara kewarisan tersebut akan mendasarkan pada hukum  waris  Islam.  Hal  ini  berarti  Pengadilan  Negeri  tidak  berwenang  lagi menerima dan mengadili perkara kewarisan antar orang yang beragama Islam. Pendapat  yang  berbeda  menyatakan    ketidaksetujuannya  dengan penghapusan  opsi  hukum  kewenangan  Pengadilan  Negeri  dalam  perkara kewarisan  antar  orang  Islam.  Dalam  hubungannya  dengan  kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara kewarisan, profesi advokat sangatlah penting karena advokat adalah pihak yang menentukan arah dari perkara setelah tercapai kesepakatan dengan klien.
Dalam praktik terkadang advokat enggan atau malas untuk berperkara di Pengadilan Agama dalam perkara kewarisan. Hal ini nampak dari beberapa putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  yang  membatalkan  putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi karena dinilai telah membuat putusan
yang  bukan  merupakan  kompetensi  Pengadilan.  Rata-rata  advokat mengaburkan  perkara  yang  sebenarnya  yaitu  perkara  pewarisan  antar  orang Islam  yang  sebenarnya  merupakan  kewenangan  Pengadilan  Agama,  namun kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri dengan perkara perbuatan melawan hukum, yang notabene memang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.
Kewenangan Peradilan Agama Dalam Perkara Kewarisan Perubahan  besar  dalam  kewenangan  Pengadilan  Agama    dalam menangani perkara waris adalah pada 20 Maret 2006 yaitu dengan disahkannya Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Pertama  Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah satu perubahan yang mendasar dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut adalah perluasan kewenangan Peradilan Agama.
Perluasan  kewenangan  Peradilan  Agama  tidak  bisa  lepas  dari  fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam sehingga menjadi faktor pendorong berkembangannya hukum Islam di Indonesia terutama dalam bidang  muamalah.  Di  dalam  Undang-Undang  Peradilan  Agama  yang  baru terdapat beberapa hal pokok yang mengalami perubahan, yaitu :
1. Pengadilan  Agama  berwenang  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.  Dengan  demikian  terdapat  perluasan  kewenangan  Pengadilan Agama  dari  sebelimnya  khususnya  dalam  bidang  ekonomi  syariah. Penyelesaian  sengketa  tidak  hanya  dibatasi  di  bidang  perbankan  syariah melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Pengertian dari “antara orang-orang  yang  beragama  Islam”  adalah  termasuk  orang  atau  badan hukum  yang  dengan  sendirinya  menundukan  diri  dengan  sukarela  kepada hukum  Islam  mengenai  hal-hal  yang  menjadi  kewenangan  Pengadilan Agama.
2. Pada  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  dinyatakan  bahwa kewenangan Pengadilan Agama adalah mengenai perkara perdata tertentu. Artinya  bahwa  Pengadilan  Agama  hanyalah  mengadili  perkara  antar perorangan  saja.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  istilah “perkara  perdata  tertentu”  dirubah  menjadi  “perkara  tertentu”  sehingga kompetensi  Pengadilan  Agama  tidak  hanya  pada  perkara  perdata  saja. Misalnya kewenangan Pengadilan Agama di Nangroe Aceh Darussalam yang memberlakukan  hukum  Islam    sehingga  sebagai  badan  peradilan  khusus berwenang mengadili perkara perdata dan pidana.
3. Mengenai  sengketa  milik  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  50  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi sengketa  mengenai  hak milik  atau keperdataan  lain  dalam  perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang
menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan  Peradilan  Umum”.  Pasal  ini  memerintahkan  agar  terhadap sebagian  atau  seluruh  obyek  perkara  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Agama yang  dinyatakan  oleh  Tergugat  dalam  jawabannya  di  persidangan  sebagai miliknya pribadi maka tanpa dilakukan pemeriksaan selanjutnya, Pengadilan Agama harus menyatakan obyek tersebut sebagai sengketa milik, oleh karena itu harus diselesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri.
Pengadilan  Agama  tidak  dapat    terus  melakukan  pemeriksaan terhadap obyek perkara yang dinyatakan sebagai sengketa hak milik tersebut sebagaimana Pasal 50 yang menyatakan “penyelesaian objek yang menjadi sengketa  dimaksud  tidak  berarti  menghentikan  proses  peradilan  di Pengadilan Agama atas objek yang tidak menjadi sengketa”. Dari ini pasal tersebut nampak jelas bahwa Pengadilan Agama dapat terus memeriksa dan mengadili sengketa yang tidak terkait dengan sengketa hak milik. Sebaliknya apabila objek dinyatakan sebagai sengketa hak milik maka harus dikeluarkan dari  pemeriksaan  perkara  pada  Pengadilan  Agama  dan  terlebih  dahulu diajukan  ke  Pengadilan  Negeri  untuk  memperoleh  suatu  putusan  tentang status objek tersebut (aanhanging).
Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang telah memberikan kebijakan yang sangat simple dan praktis sehingga penyelesaian suatu perkara yang di dalamnya terdapat objek yang  terkait  dengan  sengketa  hak  milik  atau  keperdataan  lain,  dapat diselesaikan bersama-sama dengan objek yang tidak terkait dengan sengketa hak  milik,  tanpa  terlebih  dahulu  menunggu  pemeriksaan  dari  Pengadilan Negeri tentang status objek perkara. Hal ini diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan “Apabila terjadi sengketa  hak  milik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yang  subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus  oleh  Pengadilan  Agama  bersama-sama  perkara  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”.
Pasal  50  ayat  (1)  tersebut  memerintahkan  Pengadilan  Agama meneruskan  pemeriksaan  terhadap  objek  perkara  meskipun  ada  bantahan tergugat bahwa sebagian atau seluruh objek perkara masih terkait dengan hak milik.  Hakim  melalui  pemeriksaan  di  persidangan  pada  tahap  pembuktian akan  menilai  apakah  benar  objek  perkara  yang  terkait  sengketa  hak  milik. Apabila terbukti maka Pengadilan Agama di dalam diktum putusannya harus menyatakan tidak dapat diterima ( neit ont vanklijke verklaard).
4. Selain perubahan atas kewenangan perkara juga mengalami perubahan dalam hak  opsi  khususnya  dalam  bidang  hukum  waris.  Dalam  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bagi orang Islam yang berperkara kewarisan masih dapat  memilih  apakah  akan  menyelesaikan  di  Pengadilan  Agama  dengan
menerapkan hukum Islam atau akan menerapkan hukum waris adat/KUH Perdata  yang  merupakan  kewenangan  Pengadilan  Negeri.  Dengan  adanya Undang-Undang Peradilan Agama maka hak opsi tersebut dicabut sehingga apabila  antara  orang  Islam  ingin  mengajukan  perkara  waris  ke  pengadilan maka otomatis akan menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama. Dengan demikian  maka  kewenangan  yang  diberikan  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 2006 eksistensi Pengadilan Agama semakin maju dan kokoh di dalam mengadili dan memutus perkara sengketa waris bagi pencari keadilan yang beragama Islam.
Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebenarnya telah ditegaskan  bahwa  perkara  kewarisan  antar  orang  yang  beragama  Islam merupakan  kewenangan  dari  Pengadilan  Agama.    Dari  Penjelasan  Umum Undang-Undang  tersebut  masih  membuka  adanya  opsi  hukum  kewarisan. Sebenarnya  bidang  kewarisan  merupakan  kewenangan  mutlak  Pengadilan Agama, namun mengingat kenyataan setelah tahun 1937  yaitu “tahun ditariknya kewenangan  Peradilan  Agama  dan  memindahkannya  ke  Pengadilan  Negeri menimbulkan  dualisme  kesadaran  hukum.” 2 Dalam  pembahasan  RUU Peradilan Agama di DPR, pemerintah dan DPR sepakat untuk menghilangkan pertentangan  antara  hukum  Islam  dan  hukum  adat.  Hasil  dari  kesepakatan tersebut maka opsi hukum harus terjadi di luar pengadilan (sebelum berperkara).
Namun dengan adanya perubahan kewenangan tersebut di atas nampak jelas  bahwa  semua  perkara  waris  Islam  mutlak  menjadi  kewenangan  dari Pengadilan Agama. Konsekwensi logisnya bahwa semua perkara yang berkait dengan  kewarisan  Islam  yaitu  tentang  penentuan  ahli  waris,  penentuan peninggalan  ( tirkah), penentuan  bagian  masing-masing  ahli  waris  serta pelaksanaan  pembagian  harta  peninggalan,  mutlak  menjadi  kewenangan Pengadilan  Agama.  Realitanya  walaupun  Undang-Undang  telah  menyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan pengadilan satu-satunya yang berwenang menyelesaikan perkara kewarisan Islam, namun dalam kenyataannya sebagian masyarakat masih mengajukan perkara kewarisannya ke Pengadilan Negeri, yang notabene nantinya tidak menerapkan hukum waris Islam.
Perbedaan  pendapat  tentang  berwenang  tidaknya  Pengadilan  Negeri dalam  perkara  kewarisan  orang  Islam  pasca  berlakunya  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dapat ditinjau dari pendekatan asas hukum, teori hukum ataupun hukum formil. Asas hukum yang dapat digunakan adalah lex specialis derogat  legi  generali .  Asas  ini  menyatakan  bahwa  hukum  yang  bersifat  khusus mengalahkan  hukum  yang  bersifat  umum.    Dengan  asas  tersebut  maka
2 Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia , Gema  Insani Press, Jakarta, 1996, 100.
Pengadilan  Negeri  dikategorikan  sebagai  peradilan  yang  bersifat  umum  dan Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang bersifat khusus. Ditinjau dari asas hukum, penyelesaian konflik kewenangan mengadili perkara  warisan  orang  Islam,  Pengadilan  Agama  merupakan  pengadilan  yang bersifat khusus. Undang-Undang Peradilan Agama adalah undang-undang yang bersifat khusus karena memang khusus diperuntukan bagi orang yang beragama Islam. Sebaliknya Pengadilan Negeri disediakan bagi semua jenis perkara pidana dan perdata dengan mengindahkan agama para pencari keadilan. Dengan asas hukum tersebut maka Pengadilan Agama menyisihkan kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara kewarisan.
Berdasarkan sifatnya, hukum dapat digolongkan dalam hukum imperatif dan  hukum  fakultatif.    Hukum  imperatif  adalah  hukum  yang  memaksa  dan secara a priori harus ditaati, sedangkan hukum fakultatif adalah hukum yang tidak harus mengikat atau dapat dipilih. Dari sisi pendekatan hukum formil, Sudikno Mertokusumo  menyatakan  bahwa  hukum  acara  bukanlah  merupakan  hukum pelengkap dari hukum materiil melainkan keduanya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Tidak mungkin hukum perdata materiil berdiri sendiri lepas sama sekali dari hukum perdata materiil. Tidak ada gunanya ada hukum perdata  materiil  apabila  tidak  dapat  dilaksanakan  atau  direalisir  dan  untuk realisasinya  itu  diperlukan  hukum  acara  perdata.  Sebaliknya  hukum  acara perdata sebagai upaya untuk menjamin dilaksanakannya hukum perdata materiil. Akan tetapi hukum perdata materiil tidak mungkin ditegakan tanpa hukum acara perdata.  Hukum  perdata  materiil  hanya  dapat  dipertahankan  dan  ditegakan melalui peradilan dalam hukum acara perdata. 3
Pembagian waris yang sudah menjadi sengketa dan harus diajukan ke pengadilan  maka  hal  tersebut  termasuk  dalam  hukum  formil.  Star  Busmann menyatakan  bahwa  “hukum  acara  perdata  pada  asasnya  bersifat  mengikat. 4 Kekuatan  mengikat  suatu  ketentuan  hukum  formil  telah  ditentukan  oleh pembuat  Undang-Undang.  Dengan  demikian  kedudukan  Peradilan  Agama sebagai  institusi  penegak  hukum  dalam  negara  hukum  Republik  Indonesia haruslah  memiliki  status  dan  kedudukan  yang  kuat.  Kuatnya  status  dan kedudukan Peradilan Agama akan memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan, termasuk dalam mengadili perkara kewarisan orang Islam.
3 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Yogyakarta, Liberty, 1985, hlm. 5
4 Starr  Busman,  Mr.  C.M.  Hoofstukken  van  Burgerlijke  Rechtvoeredering,  Harleem,  de Erven F Bohn, 1984, pp 18 dalam Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Yogyakarta, Liberty, 1985, hlm. 6
Peranan Advokat  Dalam Mewujudkan Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Bidang Kewarisan
Undang-Undang  Dasar  1945  menyatakan  secara  tegas  bahwa  negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara  hukum menuntut antara lain jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum ( equality before the law ). Oleh karena itu Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab  merupakan  hal  penting,  disamping  lembaga  peradilan  dan  instansi penegak  hukum  lainnya  seperti  kepolisian  dan  kejaksaan.  Peranan  advokat sebagai  penegak  hukum  mempunyai  kedudukan  yang  setara  dengan  penegak hukum yang lain. 5
Melalui  jasa  hukum  yang  diberikan,  advokat  menjalankan  tugas profesinya  demi  tegaknya  keadilan  berdasarkan  hukum  untuk  kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sisem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga dibutuhkan di luar jalur profesi peradilan. Kebutuhan jasa hukum advokat di luar  proses  peradilan  pada  saat  ini  semakin  meningkat  sejalan  dengan berkembangnya  kebutuhan  hukum  masyarakat  terutama  dalam  memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa.
Dalam  suatu  negara  hukum,  kehadiran  advokat  bukan  hanya  semata- mata membela hak-hak dari terdakwa (dalam hukum pidana) tetapi lebih pada peradilan  yang  adil.  Advokat  sering  juga  disebut  sebagai  pengacara, lawyer ataupun pokrol. Advokat adalah profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakan hukum dan dalam melaksanakan profesinya dilindungi oleh  undang-undang.  Undang-undang  advokat  mengartikan  advokat  sebagai orang  yang  berprofesi  memberi  jasa  hukum,  baik  di  dalam  maupun  di  luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Bentuk  jasa  hukum  yang  dapat  diberikan  oleh  advokat  berupa  konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan  melakukan  tindakan  hukum  lain  untuk  kepentingan  hukum  klien.  Dari bentuk pelayanan di atas dapat disimpulkan bahwa jasa advokat adalah bersifat luas karena meliputi bidang ligitasi (proses di pengadilan) maupun non ligitasi (di luar pengadilan).
5 Rosdalina,  Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Agama, Jurnal Politik Profetik ,Volume 6 Nomor 2, 2015, 120.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  disahkan pada tanggal 6 Maret 2003. Undang-Undang  Advokat merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang lahir setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Berlakunya Undang-Undang Advokat merupakan perkembangan yang sangat positif dalam penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan Undang- Undang  Advokat,    profesi  advokat  diakui  eksistensinya    sebagai  salah  satu penegak  hukum  disamping    polisi,  jaksa  dan  hakim.  Sebenarnya  cikal  bakal profesi  advokat  secara  formal  telah  diakui  sejak  jaman  penjajahan  Hindia Belanda yaitu sejak adanya Landraad . Landraad adalah lembaga peradilan untuk golongan  pribumi  berdasarkan Staatblad 1847  Nomor  23  yang  diberlakukan pada  1  Mei  1848. 6 Namun  demikian  pengakuan  keberadaan  profesi  advokat tidak diatur secara khusus dan sistematis dalam aturan setingkat undang-undang melainkan hanya diatur secara sporadis pada pasal-pasal peraturan perundang- udangan  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Hindia  Belanda  ataupun  aturan setelah  kemerdekaan  misalnya  pada  masa  Orde  Lama  maupun  Orde  Baru. Akibatnya  profesi  advokat  sering  dipandang  sebelah  mata  oleh  masyarakat dibandingkan dengan profesi penegak hukum yang lain.
Advokat  merupakan  salah  satu  elemen  penting  dalam  penegakan hukum. Advokat yang menghubungkan kepentingan hukum masyarakat ketika berhadapan dengan negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, “ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat memberikan status setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.” 7 Secara umum dalam sistem kehakiman  di  Indonesia,  hakim  ditempatkan  sebagai  pihak  yang  mewakili kepentingan  negara,  jaksa  dan  kepolisian  mewakili  kepentingan  pemerintah, sedangkan  advokat  menjaga  dan  mewakili  kepentingan  masyarakat.  Dalam undang-undang advokat dijelaskan  bahwa dalam usaha mewujudkan prinsip- prinsip negara hukum dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi  advokat  sebagai  profesi  yang  bebas,  mandiri  dan  bertanggung  jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum  misalnya kepolisian dan kejaksaan.
Melalui  jasa  hukum  yang  diberikan,  advokat  menjalankan  profesinya demi  tegaknya  keadilan  berdasarkan  hukum  untuk  kepentingan  masyarakat pencari keadilan termasuk memberdayakan masyarakat agar menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur dari sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan  pada  saat  ini  semakin  meningkat,  sejalan  dengan  semakin
6 Kelik Pramudya, Panduan Praktis Menjadi Advokat , PT Buku Seru, Jakarta, 2011, 3.
7 Jimly Asshiddiqie, Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum , bahan Orasi Hukum pada Acara “pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012, Bandung, 19 Januari 2008.
berkembangnya  kebutuhan  masyarakat  terutama  dalam  kehidupan  yang semakin  terbuka  dalam  pergaulan  antar  bangsa.  Melalui  pemberian  jasa konsultasi,  negoisasi  maupun  dalam  pembuatan  kontrak-kontrak  dagang, profesi  advokat  diharapkan  memberi  sumbangan  bagi  pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum, misalnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Dalam  memperjuangkan  kepentingan  kliennya  seorang  advokat melaksanakan tugasnya menerima honorarium. Profesi advokat berbeda dengan seorang  pebisnis  yang  mencari  profit  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan. Ontologi profesi advokat adalah mengutamakan pemahaman bahwa profesi advokat dalam lingkup kegiatan etis yang  bernilai  adanya  kedudukan  profesi  terhormat,  adanya  pemahaman keilmuan  serta  tindakan-tindakan  yang  dapat  diukur  secara  moral.  Hal  yang penting dalam diri seorang advokat adalah independensi. 8 Dengan independensi advokat  dapat  terlaksana  sebagai  implementasi  dari  profesionalisme  advokat yang tidak cenderung melaksanakan tugas profesinya hanya karena dibayar klien. Hal  ini  disebabkan  profesi  advokat  harus  menjaga  citra  dan  martabat kehormatan profesi serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi,  yang  pelaksanaannya  diawasi  oleh  Dewan  kehormatan  sebagai  suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  advokat  tidak  lagi identik  dengan  pelayanan  terhadap  klien  di  persidangan  atau  suatu  sengketa. Seorang  klien  baik  perorangan  maupun  badan  hukum  atau  lembaga  lain biasanya  menunjuk  seorang  advokat  untuk  mengurus  segala  sesuatu  yang berkenaan  dengan  hukum,  pada  perkembangannya  juga  dapat  mengurus perizinan yang ada sangkut pautnya dengan hukum.
Menurut  Oemar  Seno  Adji,  “peraturan-peraturan  profesi  pada umumnya mengandung hak-hak yang fundamental dan mempunyai peraturan- peraturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan profesi.” 9 Secara umum terdapat empat norma yang mempunyai peranan penting di dalam hukum yaitu:
1. Kemanusiaan Norma  kesusilaan    berkait  dengan  penegakan  hukum  yaitu  manusia senantiasa  diperlakukan  sebagai  manusia.  Dengan  norma  kesusilaan diharapkan seorang advokat memiliki keluhuran pribadi.
2. Keadilan
Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum yaitu memberikan kepada orang  lain  sesuai  dengan  haknya.  Keadilan  bersifat  relatif  sehingga  dalam
8 Syafruddin  Makmur,  Peran  Advokat  Dalam  Penegakan  Hukum  Ekonomi  di  Indonesia,
Salam:Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum , UIN Jakarta, 2017,  61.
9 Oemar Seno Adji, Profesi Advokat , Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991, 15.
memberikan penilaian antara orang yang satu dengan orang yang lain akan suatu hal maka tidak tertutup kemungkinan akan mempunyai penilaian yang berbeda
3. Kepatutan
Kepatutan merupakan nilai-nilai di dalam masyarakat terhadap sesuatu hal yang  dianggap  baik  dan  layak.  Untuk  menentukan  norma  kepatutan  ini penilaiannya tergantung pada masyarakat.
4. Kejujuran
Seluruh  penegak  hukum  termasuk  advokat  harus  bersikap  jujur  dalam mengurus  atau  menangani  hukum  dan  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat yang mencari keadilan. Salah satu realisasi dari norma kejujuran adalah  menjauhkan  diri  dari  perbuatan-perbuatan  yang  curang  dalam mengurus perkara.
Selanjutnya  Oemar  Soeno  Adji  menyatakan  bahwa  advokat  memiliki kewajiban-kewajiban yang membebani profesi advokat, yaitu:
1. Harus memiliki kepribadian yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa  dan  dalam  melaksanakan  tugasnya  harus  menjunjung  tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sumpah jabatan, tidak diskriminatif  dan sebagainya;
2. Tuntutan  kewajiban  yang  berhubungan  dengan  klien  antara  lain dalam mengurus perkara mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan pribadi, tidak membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak  perlu,  mengarahkan  perkara  klien  sesuai  dengan  perundang- undangan dan sebagainya;
3. Dalam  hubungannya  dengan  teman  sejawat,  misalnya  kewajiban untuk  tidak  menarik  klien  dari  teman  sejawat,  menjelek-jelekkan teman sejawat untuk kepentingan pribadi dan sebagainya.
4. Dalam  bertindak  dan  menangani  perkara,  advokat  tidak diperkenankan menambah catatan-catatan pada berkas di dalam/di luar sidang meskipun hanya bersifat “ ad informandum ” dan tidak boleh menghubungi saksi-saksi lawan dalam perkara yang bersangkutan; 10 Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Advokat  tidak  ada  perbedaan antara pengacara dan advokat. Pada awalnya seorang advokat dapat beracara di seluruh  wilayah  Indonesia,  sedangkan  pengacara  wilayahnya  hanya  sebatas propinsi dalam wilayah dimana bertugas dan berkedudukan.
Argumentasi  tentang  keharusan  adanya  advokat  di  dalam  masyarakat timbul  “karena  di  dalam  masyarakat  tidak  banyak justisiable yang  memiliki pengetahuan  yang  memadai  tentang  hukum  sehingga  dalam  berperkara
10 Oemar Seno Adji, Profesi Advokat , Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991, ….15.
Vol.5 No.2. Desember 2019 | 156
meminta  bantuan  kepada  advokat.” 11 Sebagian  masyarakat  yang  lain memandang pengadilan sebagai suatu lembaga yang menakutkan atau anggapan bahwa  berperkara  pengadilan  adalah  proses  yang  berbelit-belit  dan  rumit sehingga  sebagian  masyarakat  tersebut  alergi  ketika  berhubungan  dengan pengadilan.  Dengan  demikian  dalam  perkara  perdata  peranan  advokat merupakan hal yang penting dalam rangka menjadi kuasa tergugat/penggugat/pemohon dalam persidangan di pengadilan.
Di samping sisi positif tersebut, terdapat peran advokat yang terkadang merugikan  kepada    pemberi  kuasa  ataupun  kelancaran  terhadap  proses  di pengadilan, yaitu antara lain:
1. Persetujuan tentang pemberian kuasa antara advokat dengan klien, yang  tertuang  dalam  surat  kuasa,  batasannya  tidak  jelas  sehingga terkadang  advokat  melakukan  tindakan  yang  berlebihan.  Pada umumnya  ini  terjadi  karena  klien  tidak  membaca  ataupun memahami isi surat kuasa, yang merupakan tanda adanya kontrak antara advokat dengan klien.
2. Advokat  merupakan  wakil  atau  kuasa  dari  klien  sehingga  ada sebagian  advokat  yang  kurang  teliti  mendengarkan  paparan  klien tentang  duduk  perkaranya  sehingga  tidak  tertutup  kemungkinan dalam menjalankan tugasnya memberikan keterangan yang salah dan atas kesalahan tersebut kan  merugikan terhadap klien;
3. Dalam  penggunaan  jasa  advokat  di  Pengadilan  tidak  selamanya jalannya  perkara akan  sesuai  dengan  prinsip  sederhana,  cepat  dan biasa ringan. Terkadang advokat dengan sengaja membuat perkara berlarut-larut dan berkepanjangan. Atau selalu menganjurkan pada klien untuk melakukan upaya hukum ketika perkaranya kalah. Kedua hal tersebut yang menyebabkan terjadinya penumpukan perkara baik di tingkat banding ataupun kasasi.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa profesi advokat sangat berperan dalam proses sebelum ataupun ketika proses perkara di persidangan. Advokat  adalah  pihak  yang  mengarahkan  penyelesaian  perkara  dan  pada umumnya klien hanya menyetujui apa yang menjadi arahan dari advokat. Arahan ini  sangat  penting  bagi  kelanjutan  perkara  seorang  klien,  misalnya  dalam menentukan suatu perkara akan diajukan ke pengadilan tertentu sesuai dengan keinginan dari advokat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  Afdol,  tentang  pemanfaatan  Pengadilan Agama  dalam  mengadili  perkara    kewarisan  antara  orang  Islam  sangatlah dipengaruhi oleh tiga hal yaitu politik hukum, peraturan hukum dan kesadaran
11 E.  Sumaryono, Etika  Profesi  Hukum,  Norma-Norma  Bagi  Penegak  Hukum ,  Kanisius, Yogyakarta, 1995, 156.
157 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
hukum. 12 Berkait dengan  profesi advokat dalam beracara di pengadilan maka kesadaran hukum advokat menentukan ke pengadilan manakah suatu perkara kewarisan akan diajukan.
Selama  rentang  tahun  1989-1995  (setelah  berlakunya  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama),  perkara kewarisan yang diperiksa  di  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Agama  mayoritas  telah menggunakan  jasa  pengacara.    Di  Pengadilan  Negeri  Surabaya  yang menggunakan jasa pengacara sebanyak 94 perkara sedangkan yang tidak menggunakan jasa pengacara sebanyak 19 perkara. Perkara kewarisan di Pengadilan Agama yang menggunakan jasa Pengacara pada kurun waktu yang  sama  sebanyak  22  perkara  dan  yang  tidak  menggunakan  jasa pengacara hanya 3 perkara. Penggunaan jasa advokat di pengadilan yang lain, juga tidak jauh berbeda di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di  Jember,  Madiun,  Malang,  dan  Pamekasan.  Di  lima kabupaten/kotamadya tersebut secara kuantitas masyarakat lebih banyak yang menggunakan kuasa pengacara dibandingkan dengan hadir sendiri ke pengadilan. 13
Realita di atas menunjukan bahwa advokat sebagai kuasa/wakil. Dengan demikian peran advokat sangatlah besar dalam menentukan ke pengadilan mana perkara  akan  diajukan  atau  bergantung  pada  kemauan  dari  advokat.    Dalam praktik tidak tertutup kemungkinan seorang  advokat cenderung menghindari Pengadilan  Agama  dan    mengajukan  perkara  kewarisan  orang  Islam    ke Pengadilan Negeri.
Seorang  advokat  sebagai  penegak  hukum  wajib  memahami  dan mengikuti  segala  perundang-undangan  yang  berlaku  sehingga  dalam menjalankan  kuasanya  juga  harus  mengikuti  segala  prosedur  beracara  di pengadilan termasuk memahami kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara kewarisan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Idealnya seorang  advokat  harus  mengikuti  ketentuan  tentang  kewenangan  Pengadilan Agama  tersebut  dan  bukan  untuk  menghindarinya  sehingga  lebih  memilih mengajukan kewenangan perkara kewarisan ke Pengadilan Negeri dengan alasan perbuatan melawan hukum.
Dari  sisi  hukum  acara  mengajukan  perkara  kewarisan  dengan  dasar perbuatan melawan hukum menurut penulis merupakan tindakan yang sah-sah saja. Namun apabila dikaitkan dengan nilai keadilan dan kepatutan dari seorang advokat, hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan karena dengan mengajukan
12 Afdol, Landasan  Hukum  Positif  Pemberlakuan  Hukum  Islam  dan  Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam , Airlangga University Press, Surabaya, 2003, 57.
13 Afdol,  Pilihan  Hukum  Masyarakat  Berkaitan  Dengan  Kewenangan  Pengadilan  Agama Dalam Perkara Warisan Sebagai Dampak Pilihan Hukum, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, 155.
perkara  waris  ke  Pengadilan  Negeri  berarti  mengajukan  ke  pengadilan  yang sebenarnya tidak berwenang. Konsekuensinya perkara tersebut pada tahap awal hakim  Pengadilan  Negeri  akan  menolak  perkara  dengan  alasan  bukan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri. Apabila ini terjadi berarti advokat harus  memulai  dari  proses  pendaftaran  perkara  lagi  ke  Pengadilan  Agama sehingga tidak sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Tindakan advokat tersebut sudah merugikan klien baik dari sisi waktu dan biaya.
Pasal  58  dan  96  RV  ( Wetboek  van  Burgerlijk  Rechtvordering) mengatur tentang    tindakan  advokat  yang  merugikan  terhadap  klien.  Pasal  58  RV menyatakan  bahwa “Para advokat dan pengacara yang dalam pelayananannya melampaui  batas  wewenang  mereka  dapat  ditunjuk  untuk  membayar  seluruh atau  sebagian  biaya,  bahkan  dapat  dijatuhi  hukuman  ganti  rugi  apabila  ada alasan-alasan untuk itu”. Sedangkan Pasal 96 RV mengatur  tentang biaya dari akte-akte proses perkara yang batal atau berkelebihan, yang dapat dituntut pada seorang  advokat.  Kedua  pasal  tersebut  tidak  diatur  dalam  Undang-Undang Advokat.  Malahan  dalam  Pasal  16  dinyatakan  bahwa  advokat  tidak  dapat dituntut  baik  secara  perdata  ataupun  pidana  dalam  menjalankan  profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Pasal 16 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi kepada  advokat  yang  telah  melakukan  kesalahan  sehingga  mengakibatkan kerugian kepada klien.
Masyarakat pengguna jasa advokat pada umumnya mereka yang tidak memiliki  pengetahuan  hukum  yang  memadai  sehingga  menggunakan  kuasa dalam  mempertahankan  hak-haknya.  Sebaliknya  advokat  secara  umum  telah memahami  hukum  baik  hukum  materiil  maupun  hukum  acara.  Dengan demikian apabila seorang advokat acuh tak acuh ataupun mengabaikan prosedur hukum  yang  seharusnya  ditempuh  maka  berarti  terdapat  kesenjangan  antara kepentingan  klien  dengan  tindakan  advokat.    Idealnya  advokat  memberi perlindungan  khusus  pada  klien  termasuk  dalam  menjalankan  kuasa  yaitu dengan mengajukan perkara sesuai dengan kewenangan pengadilan.
Penutup
Dalam menjalankan fungsi dan peranannya sebagai kuasa dan disebut sebagai profesi yang mulia ( officium nobile ) maka seorang advokat harus menggunakan aturan  perundang-undangan  sehingga  dalam  mengajukan  perkara  kewarisan antar  orang  Islam  harus    mengajukan  perkara  sebagaimana  kompetensi peradilan  yakni  Peradilan  Agama  dan  tidak  mengajukan  perkara  dengan dasar/alasan  perbuatan  melawan  hukum  yang  notabene  merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Pengajuan perkara kewarisan yang disamarkan sebagai  perbuatan  melawan  hukum  secara  yuridis  akan  dibatalkan  oleh Pengadilan Tinggi ataupun Mahkamah Agung, dengan putusan bahwa perkara tersebut  merupakan  kewenangan  Pengadilan  Agama.  Apabila  hal  ini  terjadi
maka  akan  memberikan  kerugian  baik  kepada  pihak-pihak  yang  berperkara, pengadilan ataupun kepada perkembangan hukum.

## Daftar Bacaan
Adji, Oemar Seno, Profesi Advokat , Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991.
Afdol, Landasan  Hukum  Positif  Pemberlakuan  Hukum  Islam  dan  Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam , Airlangga University Press, Surabaya, 2003.
Afdol, Pilihan Hukum Masyarakat Berkaitan Dengan Kewenangan Pengadilan Agama  Dalam  Perkara  Warisan  Sebagai  Dampak  Pilihan  Hukum, Disertasi, Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Universitas  Diponegoro, Semarang, 2002. Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No.3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan), UII Press, Yogyakarta, 2007.
Anshori, Abdul Ghofur, Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No.3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan), UII Press, Yogyakarta, 2007.
Arifin, Busthanul, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia , Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
Asshiddiqie, Jimly, Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum , bahan Orasi Hukum pada Acara “pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012, Bandung, 19 Januari 2008.
E.  Sumaryono, Etika  Profesi  Hukum,  Norma-Norma  Bagi  Penegak  Hukum , Kanisius, Yogyakarta, 1995.
Makmur, Syafruddin, Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Ekonomi di Indonesia, Salam:Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum , UIN Jakarta, 2017
Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia , Yogyakarta, Liberty,
1985.
Pramudya, Kelik, Panduan Praktis Menjadi Advokat , PT Buku Seru, Jakarta, 2011.
Rosdalina,  Peran  Advokat  Dalam  Penegakan  Hukum  di  Pengadilan  Agama,
Jurnal Politik Profetik ,Volume 6 Nomor 2, 2015
Star  Busman,  Mr.  C.M.  Hoofstukken  van  Burgerlijke  Rechtvoeredering, Harleem, de Erven F Bohn, 1984, pp 18 dalam Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Yogyakarta, Liberty, 1985.