## El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman
P-ISSN: 2087-7854, E-ISSN: 2656-3126 https://jurnal.staibsllg.ac.id/index.php/el-ghiroh DOI: https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v20i02.381 Volume 20 No 2, September 2022, pp. 235-250

## INTEGRASI SOSIAL DALAM MASYARAKAT BERAGAMA SEBAGAI MEDIASI KONFLIK SOSIAL
Wawan Sopiyan, Rahmat Hidayat, Rini Setiawati, Fais Nurul Hadi
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bumi Silampari Lubuklinggau, Indonesia,
Charles Darwin University Australia, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Indonesia
Institis Agama Islam (IAI) An Nur Lampung, Indonesia,
wawansopiyanpasundan@gmail.com, hidayatrahmat677@gmail.com, rinisetiawati@radenintan.ac.id, faisnurul.hadi@cdu.edu.au
Abstrak Article History Received  :28-08-2022 Revised   :10-09-2022 Accepted :24-09-2022
Relating        to        harmonization      and social      in    the  religious  community  will always  get  special  attention.  Especially  if a  change  and  progress  is  a  common  goal as  a  result  of  the  hard  work  of  people living side by side with one another. Aware of  the  appearance  of  a  conflict  and  there will  also  be  integration  in  the  religious community which is likened to two sides of a  coin.  Where  a  conflict  is  a  natural process  in  people's  lives.  But  in  these changes  it  is  not  particularly  the  conflict will be placed on the negative side always. This  is  why  a  religious  social  life  fosters the  integration  and  progress  of  a civilization  of  human  life.  And  religious leaders are required to be able to maintain conflict  in  society  in  a  positive  and supportive  direction.  Then  a  social
Keywords : Social Integration,
Conflict and Religious Harmony

## Pendahuluan
Dalam  kajian  sosiologi-antropologi,  ketika  sebuah  hal  yang baru atau peradaban baru masuk ke dalam struktur masyarakat sosial di luar dari masyarakat setempat maka harus melalui berbagai proses adaptasi pada lingkungan sosial tersebut (Dadang Kahmad 2002; 74). Sebagai bentuk konsekuensi logis pada tataran kehidupan dewasa ini, konflik  atau  perselisihan  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  sosial khususnya masyarakat agama memang membutuhkan perhatian yang khusus  di  dalam  proses  penanganan.  Terlebih  lagi  bila  kita  melihat kajian  dalam  beragama,  sesungguhnya  kehidupan  sosial  dan  pesan- pesan yang dibawa oleh agama atau dakwah merupakan pesan  yang berisi  tentang  kemanusiaan,  kedamaian,  toleransi,  solidaritas  yang secara komprehensif menjadi sebuah nilai yang perlu dijaga.
Sebagai  sebuah  proses  di  dalam  memenuhi  kebutuhan  yang dimulai  dari  tingkatan  individu  sampai  pada  masyarakat,  adalah merupakan sebuah upaya pemenuhan yang akan diperjuangkan oleh masing-masing individu ataupun masyarakat tersebut. Dalam hal ini ini  Cooley  membahasnya  dengan  mengungkapkan  sebuah  kajian berupa community atau  masyarakat setempat. Dalam  pandangannya masyarakat  setempat  memiliki  identitas  komunitas,  Pertama,  para anggota  kelompok  yang  saling  berdekatan  secara  fisik  satu  dengan yang lainnya. Kedua, dengan jumlah anggotanya yang kecil. Ketiga, harmonisasi hubungan yang terjadi antara anggota dalam kelompok, dan  Keempat,  nilai  keakraban  sebagai  relasi  sosial  (Soerjono Soekanto 1982; 138).
Sebagai  masyarakat  plural  dan  upaya  menghadapi  kondisi perubahan  yang  semakin  cepat  dan  kompleks,  maka  seharusnya konsep  agama  bukanlah  dijadikan  sebagai  second  opinion  atau strategi  cadangan.  Melainkan  kompleksnya  permasalahan  atau konflik dimasyarakat secara total maka keberadaan konsep agamalah yang  seharusnya  dijadikan  sebagai  acuan.  Kemudian  ditambah  lagi
engineering related to integration is aimed at promoting peace and religious harmony.  With  great  hope  that  this  social integration  process  will  be  able  to minimize  the  increase  in  issues  of separatism,  terrorism  and    religious radicalization  that  can  damage  religious harmony.
bila kita hendak menghadapi sebuah permasalahan atau konflik sosial dalam masyarakat upaya yang terbaik adalah melakukan pencegahan dan mewaspadai akan lahirnya konflik-konflik baru yang khususnya pada  masyarakat  beragama.  Dalam  hal  tersebut  sangat  tepat  bila rasanya  sebuah  integrasi  sosial  yang  terjadi  dalam  masyarakat beragama dan menjadi sebuah nilai kerukunan hidup umat beragama dijadikan  sebagai  dasar  dan  landasan  dalam  pengintegrasian  nilai- nilai agama (Rini Setiawati 2007).
Sejauh  ini  agama  dan  masyarakat  sangat  erat  di  dalam mengajarkan  yang  namanya  kaidah  moral,  tatanan  kehidupan  yang luhur  dan  beradab  dalam  pembangunan  akhlak.  Bentuk-bentuk kerusuhan, perselisihan  ataupun berbagai  macam pertentangan  yang lahir dan muncul di dalam masyarakat haruslah untuk segera dijauhi dan  mencarikan  jalan  penyelesaian  dengan  mengutamakan perdamaian, keadilan, dan persamaan melalui musyawarah (Betty R Seharf  1995;  30).  Inilah  yang  dinamakan  nilai  solidaritas  dan sentimen masyarakat yang dapat memberikan ketentraman atau rasa damai. Dalam  Koentjaraningrat  nilai-nilai  solidaritas  di  dalam  masyarakat pedesaan  menjadi  nilai  sakral  dan  menjadi  sebuah  dasar  kebutuhan umum dibandingkan dengan kebutuhan individu. Koentjaraningratpun menyebutkan bahwasanya nilai solidaritas yang terbangun merupakan jerih payah masyarakat secara umum, gotong- royong,  kerja  bakti  dan  menjadi  sebagai  nilai-nilai  fundamental  di dalam  kehidupan  masyarakat  (Koentjaraningrat  1967).  Dan  hal tersebut  terdeskripsikan  di  dalam  tujuan  bersama  sebagai  pemenuh dari  kebutuhan  masing-masing  individu  dalam  masyarakat.  Atau dalam  Ferdinand  Tonnies  ia  menyebutkan  Ciri-ciri  masyarakat pedesaan dengan bahasa Gemeinschaft (Ferdinan Tonnies 1960).
Maka  sudah  menjadi  kesepakatan  atau  konsensus  masyarakat bahwa  urgensitas  religius  atau  agama  memiliki  sisi  yang  sangat penting  di  dalam  kehidupan  masyarakat.  hal  tersebut  dikarenakan agama memiliki  nilai-nilai  yang sangat  paradigmatik  dan  signifikan terkait  dengan  realitas  personal  atau  individual  dan  unsur  vital sebagai  realitas  sosial.  Sebagai  masyarakat  yang  religius  atau beragama ajaran-ajaran sumber kebenaran yang diyakini,
dipedomani,  dipegang  akan  selalu  berupaya  untuk  difahami  bagi setiap  pemeluknya  dan  merealisasikan  nilai-nilai  tersebut  dalam kehidupan sosial. Hal ini ini merupakan intisari dari nilai-nilai yang
terkandung  di  dalam  ajaran  agama,  baik  tentang  kebersamaan, persatuan sebagai bentuk membangun masyarakat yang bermartabat.

## Metodologi Penelitian
Penulis  menggunakan  jenis  penelitian  library  research (kepustakaan),  yaitu  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan metode  pengumpulan  data  pustaka.  Abdul  Rahman  Sholeh menyatakan  bahwa  penelitian  library  research  (Kepustakaan)  ialah penelitian yang mengunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan  menempatkan  fasilitas  yang  ada  di  perpus,  seperti  buku, majalah,  dokumen,  catatan  kisah-kisah  sejarah.2  Atau  penelitian kepustakaan  murni  yang  terkait  dengan  obyek  penelitian.  Adapun dalam kaitannya dengan hal ini, penulis paparkan prosedur penelitian yang  tersusun  sebagai  berikut  :  Pertama,  :  Pendekatan  Penelitian. Karena  yang  diteliti  adalah  teks  tertulis  yang  berupa  korpus  (data yang  dipakai  sebagai  sumber  bahan  penelitian),  maka  pendekatan yang  digunakan  berdasarkan  penelitian  kepustakaan  (library research).  Studi  kepustakaan  (library  research)  adalah  serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data  pustaka, membaca  dan  mencatat  serta  mengolah  bahan  penelitiannya.  Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber
perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model pendekataan content analysis (kajian isi), penelitian ini bersifat pembahasan yang mendalam  terhadap  isi  suatu  informasi  tertulis  atau  tercetak  dalam media  massa.  Analisis  ini  biasanya  digunakan  pada  penelitian kualitatif.content analysis (kajian isi) secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain  analisis  isi  juga  digunakan  untuk  mendeskripsikan  pendekatan analisis  khusus.  Syamsul  Ma‟arif  menyatakan  bahwa  content analysis(kajian  isi)  adalah  teknik  apapun  yang  digunakan  untuk menarik  kesimpulan  melalui  usaha  menemukan  karakteristik  pesan, dan  dilakukan  secara  objektif  dan  sistemtis.Content  analysis  dapat juga  digunakan  untuk  menganalisis  semua  bentuk  komunikasi,  baik surat  kabar,  berita  radio,iklan  televisi  maupun  semua  bahan-bahan dokumentasi yang lain. Kedua, Sumber data. Pada dasarnya, sumber data  penelitian  adalah  bahan-bahan  tulisan  dan  non-tulisan.  Dalam hal ini, sumbur data tertulis cukup signifikan dijadikan rujukan dalam penelitian  ini,  terutama  untuk  pembahasan.  Dalam  penelitian
kepustakaan  (library  research)  ini,  sumber  data  yang  merupakan bahan  tertulis  terdiri  atas  sumber  data  primer  dan  sumber  data sekunder  sebagai  berikut  ;  1.  Sumber  data  primer  Sumber  data primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  subyek  penelitian sebagai sumber  informasi  yang  dicari. Data  ini  disebut  juga  dengan data tangan pertama. Atau data yang langsung yang berkaitan dengan objek riset.  2.  Sumber  data  sekunder  Adapun  sumber  data  sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.

## Pembahasan

## Konflik dan Integrasi Sosial
Landasan dasar perihal konsep yang berpengaruh dalam hal ini adalah kecenderungan tentang adanya kemampuan lokal atau sebuah metode  di  dalam  memecahkan  permasalahan.  Dalam  pandangan Irwan  Abdullah,  setidaknya  terdapat  dua  hal  yang  menjadi  fokus dalam pembahasan ini; Pertama, masih minimnya pengembangan di dalam  ilmu  pengetahuan  yang  membahas  permasalahan  masyarakat di dalam mengatasi konflik. Yang di dalam catatan etnografi berbagai suku  menunjukkan  sensitifitas  terkait  tentang  kesukuannya  atau ancaman  pada  sukunya.  Kedua,  belum  banyaknya  cara  untuk mengetahui  sebuah  permasalahan  konflik  disuatu  tempat.  Maka kesulitan yang demikian akan semakin mempersulit publik di dalam memperhatikan dan berupaya untuk menyelesaikan suatu permasalahan  didaerah  tersebut.  Secara  substansi  upaya  di  dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik seyogyanya memang harus  diketahui  atau  dipahami  secara  publik  dan  umum  (Irwan Abdullah 2008).
Jadi dalam  membahas dua  konsep tentang  integrasi sosial  dan konflik,  secara  kajian  kebahasaan  keduanya  digunakan  selalu beriringan.  Atau  satu  permasalahan  adalah  kebalikan  dari permasalahan  yang  lain.  Konflik  merupakan  permasalahan  yang bersifat  langsung,  disadari  secara  individu  ataupun  kelompok  di dalam  upaya  mencapai  tujuan  bersama  (Ahmad  Fedyani  Saifiddi 1986;  7).  Ada  hal  penting  di  dalam  konflik  bahwa  kekalahan  dari lawan  merupakan  anggapan  yang  penting  di  dalam  objek  sebuah konflik dari pada ada tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian konflik.  Maka  dengan  hadirnya  agama  di  Tengah  majemuknya masyarakat  dapat  menjadi  sebuah  pemersatu  dan  sebagai  pemecah
belah  bila  dipergunakan  dengan  tidak  bijaksana.  Karena  pada  suatu sisi agama dapat menjadi sebuah ikatan yang dapat mencapai tujuan baik individu ataupun kolektif masyarakat (Elizabeth K Nottingham 1993;  42).  Dari  analisis  di  atas  dapat  kita  tarik  garis  lurus bahwasanya  agama  dapat  menjadi  upaya  pemersatu  sosial  dan  juga adanya  efek  kohesi  sosial  atau  pemecah  belah  (Thomas  F  O’dea 1987; 139).
Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Muhammad  Sholeh  Isre bahwasanya  konflik  adalah  suatu  keadaan  bagi  kelompok  yang dengan  identitas  jelas  terlibat  dalam  pertentangan  secara  sadar dengan  kelompok-kelompok  lainnya.  Hal  tersebut  terjadi  karena masing- masing kelompok tersebut berupaya mempertahankan klaim terhadap  sumber  daya,  kekuasaan  apapun  status  yang  secara prosesnya  terbatas  dan  ditandai  dengan  upaya  untuk  mencederai, mengeliminasi  menetral dari keeksistensian lawan (Moh. Soleh Isre 2003;  2).  Dalam  hal  ini  dikatakan  bahwasanya  konflik  juga merupakan  sebuah  nilai  dari  interaksi  sosial.  yang  dimana  bentuk- bentuk  interaksi  sosial  dapat  dibedakan  dari  beberapa  hal:  Pertama, kerjasama  (corperatiori),  Kedua,  persaingan  (Competition)  dan Ketiga,  pertentangan  atau  pertikaian  (conflit)  (Soerjono  Soekanto 1982; 76).
Dapat  ditambahkan  ada  beberapa  unsur  yang  dapat mempertajam konflik di antaranya: a) Konflik ideologis, merupakan suatu  dasar  konflik  atas  ketidak  senangan  atau  ketidak  puasan terhadap  nilai-nilai  sosial  yang  dimiliki  atau  dianut  oleh  salah  satu kelompok  lain  diluar  dari  kelompoknya.  Yang  dimana  konflik  ini merupakan  konflik  tendensi  antar  kelompok  atau  golongan.  b) Stratifikasi  atau  mobilitas  sosial  yang  berubah.  Berupa  perubahan- perubahan  kontak  sosial  ataupun  komunikasi  sosial  yang  berubah sejak  awal  sampai  masa  ke  depan  di  antara  individu  ataupun kelompok  kelompok  yang  mempercayai  dasar-dasar  awal  dan kelompok  tersebut  tidaklah  banyak  menerima  yang  namanya perubahan. c) Dikotomi beragama atau agama dengan politik. Suatu upaya atau perjuangan di dalam bidang politik sebagai sebuah upaya di dalam mengisi kekosongan pasca kolonial yang dimana substansi isinya adalah  mencampur  adukkan urusan  perbedaan  agama  dengan berbagai  kepentingan  politik  yang  hendak  dicapai.  Dan  d) Pertumbuhan atau kambing  hitam. Berupaya  untuk mencari  mangsa yang  secara  intensitas  tidaklah  memiliki  keterkaitan  di  dalam
permasalahan  yang  sedang  dihadapi oleh  masing-masing  kelompok. Atau  impactnya  masyarakat  atau  kelompok  belum  dapat  menerima perubahan  dan  perbedaan  yang  secara  cepat  (Tago,  Mahli  Zainudin 2017).
Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Talcott  Parson bahwasanya  integrasi  sosial  di  dalam  kajian  sosiologi  merupakan sebuah  paradigma  fungsionalisme  struktural.  Yang  dimana  secara substansi dan hakikat masyarakat diikat dalam sebuah keseimbangan atau  ekuilibrium  (George  Ritzer  1992;  258).  Dan  pembagian  yang dibangun dalam  dua aspek  yang Pertama,  Pengendalian konflik  dan penyimpangan sosial dalam tatanan kehidupan dan Kedua, Penyatuan dalam  unsur-unsur  masyarakat. Sebuah  integrasi  sosial  di  dalam masyarakat  memang  tidak  akan  pernah  lepas  dari  yang  namanya konflik. Yang itu dapat berpisah dari fenomena sosial dan perubahan. Dalam  Ralf  Dehrendrof  mengatakan  bahwasanya  konflik  adalah Sebuah fenomena sosial yang selalu hadir (inherent omni presence). Dimana  sebuah  konflik  tidaklah  harus  selalu  diselesaikan  dengan cara kekuasaan dan hegemoni. Artinya berbagai konflik yang muncul dimasyarakat hadirnya negara adalah diperuntukkan untuk mediasi di dalam  proses  penanganan  konflik  agar  dapat  diterima  oleh  seluruh kalangan. Terdapat dua tawaran yang disajikan dalam prosesi  teoritis konflik di antaranya; a) Membangun  konsensus  yang mempertemukan  kepentingan  kepentingan  dari  kelompok  atau golongan  yang  bertikai  ke  dalam  sebuah  wadah  kekuasaan  yang diperuntukkan  untuk  mengurangi  permasalahan,  pertentangan  dan pertikaian (Maswadi Rauf 2005; 15). b) Pengupayaan dan penguatan nilai-nilai  kebersamaan  yang  terjadi  antara  kelompok-kelompok ataupun  golongan  golongan  dengan  disebut  “Kontrak  moral”  di dalam masyarakat majemuk (Biku Parekh 2008; 87).
Dalam sebuah siklus pertentangan, ataupun pertikaian mungkin akan  berjalan  dan  dan  berlangsung  selama-lamanya.  Dan  terkadang pada  suatu  ketika  pertikaian  dan  pertentangan  tersebut  akan menemukan  jalan  keluar  dan  penyelesaian.  Terkait  kasus  yang pertama  bisa  jadi  sebuah  konflik  yang  muncul  mungkin  saja  dalam proses  penyelesaian  akan  dapat  diterima  untuk  sementara  waktu. Yang dimana  dalam  kasus  ini  menandakan  bahwasanya  solusi  yang dicapai belum tentu adalah sebuah kepuasan dari kedua belah pihak yang  bertikai.  Keadaan  yang  tercipta  dari  konflik  akan  membangun interaksi  sosial  di  antara  sesama  masyarakat,  adapun  bentuk  dari
interaksi  sosial  tersebut  di  antaranya  adalah  permulaan  suatu kerjasama yang  kemudian  bertransformasi  menjadi  persaingan  yang mencuat  dan  menjadi  sebuah  pertikaian  yang  pada  akhirnya  akan sampai kepada titik akomodasi.
Gillin  (Soerjono  Soekanto  1982;  78)  dalam  argumennya berupaya  merekonstruksi  pembagian  proses  sosial  yang  timbul diakibatkan  adanya  sebuah  interaksi  sosial.  Penggolongan  ataupun pengklasifikasian  yang  dilakukan  Gillin  berupaya  mencari  ciri  khas yang berbeda dengan argumentasi yang pernah ada. Dua hal yang ia bahas,  di  antaranya:  Pertama,  Asosiatif.  Sebuah  upaya  yang dilakukan  dalam  proses  penggabungan  atau  pengkaitan  satu  unsur dengan unsur- unsur yang lainnya. Terdapat tiga hal di dalam proses asosiatif  seperti  yang  diungkapkan  gillin  (proses  asimilasi,  proses akomodasi  dan  proses  akuntansi).  Kedua,  Disosiatif.  Iyalah merupakan suatu cara atau metode di dalam melerai persaingan yang di  dalamnya  banyak  mencakup  pertentangan  kontroversi  ataupun pertikaian.
Terkait  tentang  integrasi  sosial  yang  dikomparasikan  dalam pembahasan  konflik  sejatinya  dalam  pandangan  para  sosiolog, konflik  merupakan  sebuah  kontrol  di  dalam  perjalanan  organisasi kemasyarakatan ataupun personal individual. Dikarenakan pandangan  tersebut  mengkaitkan  bahwasanya  konflik  tidaklah selamanya merugikan akan tetapi dilain sisi merupakan suatu kondisi yang  harus  dipertahankan  oleh  organisasi  untuk  mengkompromikan konflik  tersebut  yang  diintegrasikan  ke  dalam  perkembangan  suatu kaidah  bersosial.  Jadi  pada  intinya  ketika  para  sosiolog  membahas terkait  tentang  integrasi  sosial  dan  konflik,  maka  upaya  untuk meniadakan konflik sebenarnya adalah suatu hal yang mustahil (Rini Setiawati 2007; 13).
Maka,  terkait  dengan  integrasi  sosial  ataupun  politik  dalam pandangan Robenson ada beberapa kriteria ataupun saran yang patut kita  gunakan  di  dalam  upaya  meraih  ataupun  sebagai  mediator  di tengah-tengah  konflik  yang  sedang  berjalan.  Upaya  tersebut dilakukan  sebagai  proses  untuk  meredakan  pertikaian  yang  terjadi antara berbagai pihak yang berkonflik titik dan di antaranya adalah: Pertama,  Adanya  toleransi  umum  (relatifvision  kontekstual).  Upaya ini dilakukan  berdasarkan  dengan  nilai-nilai yang  terdapat  di  dalam masyarakat. Dengan  dasar  anggapan bahwasanya  nilai-nilai  konteks yang  terdapat  disebuah  masyarakat  sudahlah  menurut  dengan
gagasan  yang  menjadi  kesepahaman  bersama  masyarakat  tersebut. Maka dengan munculnya hal tersebut dirasa dapat memperkecil yang namanya  miskomunikasi  antar  masyarakat.  Kedua,  Upaya  untuk menumbuhkan  mekanisme  sosial.  Pertumbuhan  bentuk-bentuk integrasi  sosial  di  dalam  masyarakat  yang  majemuk  dan  bukan sinkretisme  yang  juga  merupakan  sebuah  nilai  dasar  sosial  yang berbeda-beda  di  dalam  masyarakat.  Selagi  konsep  tersebut  dapat menjaga  dan  mensinkronisasikan  agar  fungsi  masyarakat  tetap berjalan  stabil.  Ketiga,  Penekanan  persamaan.  Upaya  ini  dilakukan sebagai  bentuk  persamaan  persepsi  kebersamaan  yang  dimiliki  oleh masyarakat.  Artinya  lebih  banyak  menelisik  terkait  tentang  hal-hal yang  bersama  beriringan  dibandingkan  untuk  mengungkap perbedaan-perbedaan  yang  ada  di  dalam  tubuh  masyarakat.  Dan keempat,  Inklusivitas  keyakinan.  Hal  ini  merupakan  deskripsi bahwasanya  keyanikan  atau  agama  yang  dianut  oleh  masyarakat dengan pola-pola yang  berbeda ada dan  memiliki tingkat  kerumitan yang  berbeda  Sebagai  proses  komitmen  dalam  beragama.  Artinya polarisasi  yang  sedemikian  rupa  akan  mengakibatkan  munculnya para individu atau personal dari masyarakat dengan “tipe campuran” yang  dimana  tipe  tersebut  dapat  menjadi  perantara  di  dalam kehidupan sosial (Rolland Robenson 1995; 207-208).
Artinya  dalam  upaya  pencegahan  dan  meminimalisir  konflik sebagai bentuk reinterpretasi menciptakan integrasi sosial sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Rolland  sesungguhnya  dapat diupayakan  dan  dapat  diaplikasikan  dalam  kehidupan  sosial.  Hal tersebut  bukan  tanpa  suatu  sebab,  karena  dari  empat  konsep  atau metode  yang  Rolland  ungkap  adalah  merupakan  konsep-konsep kearifan  yang  sesungguhnya  dimiliki  oleh  masyarakat  itu  sendiri. Dan  yang  terpenting  adalah  bagaimana  nilai-nilai  ataupun  kearifan tersebut disesuaikan dengan struktur ataupun kontur dari masyarakat. Dengan  tidak  mengedepankan  perbedaan  akan  tetapi  lebih  condong pada pencocokan persamaan di antara masyarakat sosial.
Atha  Mudzhar  (Atha’  Mudzhar  2002)  dalam  bukunya mengungkapkan  munculnya  kebiasaan  konflik  biasanya  diakibatkan oleh  empat  hal  seperti;  a)  facilitation  contact  Atau  konteks pendukung,  b)  Roots  of  conflict  (akar  konflik),  c)  Sumbu  dan  d) Pemicu. Jadi, secara analisis ada berbagai prosesi sampai  terjadinya konflik,  di  antaranya  adalah  terkait  tentang  perbedaan  atau perselisihan ideologi stratifikasi sosial dan politik. Sedangkan dengan
lahirnya  integrasi  sosial  faktor  utama  yang  mempengaruhi  adalah adanya  sebuah  nilai  kesadaran  kebersamaan  masyarakat  di  dalam kebudayaan.  Artikulasi  budaya  dan  sistem  sosial  janganlah  di institusionalisasikan  secara  langsung.  Terintegrasi  ke  dalam  nilai- nilai  sosial  tanpa  adanya  campur  tangan  dan  lebih  diutamakan pemurnian tanpa gangguan (Tago, Mahli Zainudin 2017; 88).
Dengan  duduknya  sebuah  konsep  integrasi  sosial  dirasa  dapat menjadi  sebuah  penyatuan  unsur-unsur  masyarakat.  Penyatuan kelompok dan golongan tertentu dengan persamaan tanpa perbedaan dengan  artian  sebuah  konsep  menerima  hal  yang  baru  dalam masyarakat  lokal  dengan  konsep  adaptasi  (Ahmad  Fedyani  Saifiddi 1986;  7).  Maka  dari  itulah  sebenarnya  sebuah  landasan  dasar  dari integrasi  sosial  dan  konflik  menjadi  unsur  yang  saling  digunakan beriringan.  Atau  kebalikan  akan  nilai  yang  diterapkan  dalam kehidupan masyarakat sosial.

## Kekuatan Integrasi Konflik Sosial
Perbedaan  tatanan  dan  kehidupan  masyarakat  secara  hakikat adalah  sebuah  kepastian.  Dimana  masing-masing  masyarakat  sesuai dengan  nilainya  menempatkan  sentimennya  sebagai  golongan  atau kelompok  tertentu,  dengan  demikian  maka  nilai  ego-sectoral  akan selalu  berada  di  depan.  Bahasa  lainya  ialah  pluralis  yang  menjadi unsur  terkecil  dalam  kehidupan  yang  majemuk  dari  sebuah  sistem sosial  masyarakat.  Realita  ini  pasti  akan  selalu  muncul  kedalam permukaan interaksi sosial serta menjadi sebuah nilai yang pasti.
Hakikat  dan  nilai  pluralitas  dalam  masyarakat  sesungguhnya terjadi  dalam  dua  interaksi  dan  korelasi  sosial,  di  antaranya  (Depag RI  2003;  61);  Pertama,  pluralitas  sebuah  nilai  sosial  yang  vertikal. Sebuah  strata  sosial  yang  menilai  dari  aspek  kehidupan  dan perbedaan pranata antara masyarakat dan pemerintah, atau perbedaan ekonomi  (Maza,  Rina  El,  Yuyun  Yunarti,  Nazeri  2022),  sosial  dan pendidikan  (Utama  et  al.  2022).  Kedua,  sebuah  nilai  horisontal. Kemajemukan  masyarakat  menjadi  sebuah  nilai  dan  potensi  yang memang  berbera,  dan  perbedaan  tersebut  dengan  mendasar  terkait dengan agama, etnik, suku atau ras (Amar 2014).
Potensi  perbedaan  dan  pluralitasnya  masyarakat  merupakan sebuah nilai dan aset serta berkontribusi dalam penciptaan persingan positif dan sehat. Tergantung bagaimana pemanfaatan perbedaan dan kemajemukan  tersbut  sebagai  sebuah  nilai  yang  bukan  menjadi
perpecahan dan konflik  sosial. Dalam  dasar ini  yang di  kedepankan bukanlah  untuk  mencari  penghilangan  perbedaan  yang  menjadi kearifan  dari  sebuah  masyrakat.  Akan  tetapi  pemaksimalan, pengolahan  dan  manajemen  yang  baik  serta  mengakomodir segalanya  menjadi  coorperation  serta  competition  (Rini  Setiawati 2007; 15).
Secara  urgensi,  pluralitas  atau  masyarakat  plural  ialah merupakan  sebuah  realitas  sosial  dan  terbentuk  atas  dasar  adanya perbedaan  di  dalam  masyarakat.  Bentuk,  rupa,  sistem,  tatanan masyarakat  memiliki  dasar  dan  kliem  yang  berbeda  dengan masyarakat  lainya,  dan  inilah  yang  menjadi  dasar  potensi pembangunan masyarakat yang lengkap. Struktural masyarakat yang membentuk  bangunan  atas  konsepsi  heterogenitas  walaupun kehidupan  masyarakat  tersebut  berada  di  tengah  nilai  homogen. Inilah dasar lainya yang menerangkan bahwa jenjang masyarakat dan pluralitas  dilahirkan  dengan  tujuan  untuk  menjembatani  perbedaan menjadi persamaan, keterbatasan menjadi ketersediaan menerima dan pembaharuan keengganan menjadi sebuah nilai kemauan masyarakat. Maka tak ayalnya sebuah ideologi sosial pun akan memiliki konteks dan konten di dalam kemajemukan yang berdeda dan bertingkat satu dan  lainya.  Sehingga  sebagai  upaya  di  dalam  menjawab  perbedaan pandangan  tentang  agama  misalnya,  pluralitas  tersebut  memiliki kriteria yang mesti dilakukan. Seperti; Pertama, unsur terkecil dalam kehidupan  yang  majemuk  dari  sebuah  sistem  sosial  masyarakat. Realita  ini  pasti  akan  selalu  muncul  kedalam  permukaan  interaksi sosial serta menjadi sebuah nilai yang pasti.
Hakikat  dan  nilai  pluralitas  dalam  masyarakat  sesungguhnya terjadi  dalam  dua  interaksi  dan  korelasi  sosial,  di  antaranya  (Depag RI  2003;  61);  Pertama,  pluralitas  sebuah  nilai  sosial  yang  vertikal. Sebuah  strata  sosial  yang  menilai  dari  aspek  kehidupan  dan perbedaan pranata antara masyarakat dan pemerintah, atau perbedaan ekonomi  (Maza,  Rina  El,  Yuyun  Yunarti,  Nazeri  2022),  sosial  dan pendidikan  (Utama  et  al.  2022).  Kedua,  sebuah  nilai  horisontal. Kemajemukan  masyarakat  menjadi  sebuah  nilai  dan  potensi  yang memang  berbera,  dan  perbedaan  tersebut  dengan  mendasar  terkait dengan agama, etnik, suku atau ras (Amar 2014).
Potensi  perbedaan  dan  pluralitasnya  masyarakat  merupakan sebuah nilai dan aset serta berkontribusi dalam penciptaan persingan positif dan sehat. Tergantung bagaimana pemanfaatan perbedaan dan
kemajemukan  tersbut  sebagai  sebuah  nilai  yang  bukan  menjadi perpecahan dan konflik  sosial. Dalam  dasar ini  yang di  kedepankan bukanlah  untuk  mencari  penghilangan  perbedaan  yang  menjadi kearifan  dari  sebuah  masyrakat.  Akan  tetapi  pemaksimalan, pengolahan  dan  manajemen  yang  baik  serta  mengakomodir segalanya  menjadi  coorperation  serta  competition  (Rini  Setiawati 2007; 15).
Secara  urgensi,  pluralitas  atau  masyarakat  plural  ialah merupakan  sebuah  realitas  sosial  dan  terbentuk  atas  dasar  adanya perbedaan  di  dalam  masyarakat.  Bentuk,  rupa,  sistem,  tatanan masyarakat  memiliki  dasar  dan  kliem  yang  berbeda  dengan masyarakat  lainya,  dan  inilah  yang  menjadi  dasar  potensi pembangunan masyarakat yang lengkap. Struktural masyarakat yang membentuk  bangunan  atas  konsepsi  heterogenitas  walaupun kehidupan  masyarakat  tersebut  berada  di  tengah  nilai  homogen. Inilah dasar lainya yang menerangkan bahwa jenjang masyarakat dan pluralitas  dilahirkan  dengan  tujuan  untuk  menjembatani  perbedaan menjadi persamaan, keterbatasan menjadi ketersediaan menerima dan pembaharuan keengganan menjadi sebuah nilai kemauan masyarakat. Maka tak ayalnya sebuah ideologi sosial pun akan memiliki konteks dan konten di dalam kemajemukan yang berdeda dan bertingkat satu dan  lainya.  Sehingga  sebagai  upaya  di  dalam  menjawab  perbedaan pandangan  tentang  agama  misalnya,  pluralitas  tersebut  memiliki kriteria yang mesti dilakukan. Seperti; Pertama, kesepahaman hidup bersama (Parsudi Suparlan dalam Rolland Robenson 1995; 7).
Bagi para penganut dan pengikut agama, isi kajian dan kaidah yang  diajarkan  oleh  agama  akan  semaksimal  mungkin  ditaati  dan dijalankan  oleh  yang  meyakininya.  Dengan  hakikat  tersebut bahwasanya agama bukanlah hanya dijadikan sebagai nilai pemenuh kebutuhan dan eksistensi semata. Akan tetapi sebagai petunjuk yang harus  diyakini  kebenaran  dan  dipedomani,  dijalankan  bagi  setiap pemeluknya.
Dalam  perjalanan  dan  sejarahnya,  agama  menjadi  sebuah maghnet  bagi  setiap  pemeluknya  untuk  mempertahankan  eksistensi agamanya  masing-masing.  Bila  ini  tidak  dicermati  dan  ditangkap secara bijaksana, maka agama akan berdampak negatif dan berimbas pada perpecahan (AW. Wijaya 1986; 174). Hal yang dapat ditangkap ialah  agama  akan  berpotensi  sebagai  nilai  integrasi  sosial  dan  juga
dapat  berdampak  negatif  di  dalam  konflik  sosial.  Kemudian keyakinan akan keutamaan ekspansi agamanya merupakan kewajiban utama  yang  tidak  dapat  ditawar  dengan  mengesampingkan kebersamaan dengan agama lain akan berakibat fatal. Klaim tentang agama yang diyakini secara konstitusi dan agama adalah dibenarkan, namun  dalam  tataran  berbangsa,  bermasyarakat  dan  bernegara  bila agama  dipaksakan  untuk  sosial  larut  dan  ikut  dalam  keyakinan  kita bukanlah  sebuah  konsep  yang  dapat  disandarkan  pada  semuanya. Ditambah  lagi  bila  bentuk  agama  atau  keyakinan  agama  sangat tertutup sampai fanatik dengan tidak terbuka pada hal-hal luaran, hal inipun merupakan pemicu konflik dan ancaman akan utuhnya tatanan masyarakat (Ignas Kleden 1984; 9).
Dorongan-dorongan yang memicu semakin melebarnya konflik ialah  dikarenakan  adanya  persaingan  antar  agama  yang  bercorak emosional.  Hal  tersebut  biasanya  lebih  banyak  muncul  pada golongan  ataupun  komunitas  yang  eksklusif  dan  cenderung minoritas. Inilah yang kemudian akan berdampak pada kecenderungan  bertutup  diri  dengan  saling  berperasangka  lintas kelompok  atau  golongan. Kecondongan  lainya  bilamana  sebuah konflik  dan  perselisihan  antara  umat  beragama  akan  semakin meruncing  dan  tajam  bila  isu  dan  permasalahan  agama  diperkuat dengan  unsur  sara  atau  kesukuan  dengan  balutan  politik,  ekonomi dan  sosial  budaya.  Landasan  ini  diperkuat  dengan  sebuah  argumen bahwa  setiap  pemeluk  agama  dengan  pengetahuan  kebudayaannya akan  kembali  mengaktifkan  bagian  tertentu  dalam  ajaran  agama. Yang  kemudian  dasar  dan  landasan  ini  dijadikan  sebagai  acuan  di dalam pembenaran anggapan yang ia anggap benar dalam dogma dan agama  yang  disangkakan  (Rolland  Robenson  1995;  6).  Dasar  ini bukanlah sebuah nilai yang tak beralasan, karena agama merupakan sebuah  sistem  nilai  yang  terdalam  dalam  kebudayaan  dan  sangat bersangkutan dengan masyarakat.
Adaptasi  dan  sosialisasi  ajaran  agama  di  dalam  tugas  sucinya sering  terjebak  pada  aspek  tindakan  yang  dilakukan  oleh pemeluknya.  Dan  ini  sangatlah  bertentangan  dengan  landasan  dasar ajaran  agama  tersebut.  Indikasi  dan  acuan  ini  bukanlah mendeskripsikan bahwasanya kegagalan agama di dalam membumikan  ajaran  kebudian,  kedamaian  dan  keluhurannya.  Akan tetapi yang menjadi problemnya  ialah para pemeluk agamalah  yang dirasa  belum  memahami  secara  keseluruhan  isi  dan  kandungan  dari
ajaran agamanya. Pemaknaan ajaran  agama yang dirasa belum pada tataran aplikasi sesuai dengan tuntunan dan aturan agama yang suci. Uraian  tersebut  patutlah  kita  telaah  dan  fahami  secara  mendalam terkait  dengan  sisi  dan  dimensi  agama  dalam  kehidupan,  seperti;  a) Agama adalah sebuah rekayasa dan fenomena sosial. Artinya agama akan  merubah  tatanan  masyarakat  yang  menjadikan  nilai-nilainya harus  mampu  diaplikasikan  sesuai  dengan  ketentuan  dan  tuntunan suci.  b)  Agama  adalah  keyakinan.  Artinya  bagi  setiap  pemeluk agama  adalah  ia  meyakini  secara  keseluruhan  konteks  dan  konten agamanya dan agama-agama yang lain (Afan Ghaffar 2000; 23).

## Simpulan
Masyarakat  beragama  sebagai  sebuah  nilai  kemajemukan  dan sosial pasti memiliki nilai-nilai dasar yang dijadikan sebagai pijakan dalam hidup. Terlebih ketika kita menyoal tentang konsep dan dasar kajian  beragama,  ada  hubungan  yang  harus  dijalankan  dalam fungsinya  masing-masing.  Begitupun  ketika  kita  membahas persoalan  integrasi  sosial  dan  konflik  di  dalam  beragama,  yang dimana  keduanya  merupakan  dua  sisi  mata  uang  yang  tidak  akan terlepas  dari  satu  dengan  yang  lainya.  Konflik  merupakan  sebuah gejala sosial yang sering kali terjadi dalam lini kehidupan masyarakat sosial  dan  tak  ubahnya  dalam  beragama.  Karena  perubahan, pergeseran  dan  kemajuan  pastilah  akan  diiringi  dengan  yang namanya  konflik.  Namun  dalam  sisi  ini  tidaklah  konflik  akan selalu  berimbas  negative dalam perubahan. Terlebih secara hakikat yang  namanya  kemajuan  pastilah  akan  menemukan  dan  bertemu dengan  perbedaan.  Oleh  sebabnya  integrasi  sosial  yang  merupakan netralitas di dalam mengeneralisir sebuah konflik beragama menjadi nilai fundamental dan kesadaran sosial yang terintegrasikan atas rasa persaudaraan sebagai bentuk perwujudan kesadaran hidup bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Afan Ghaffar. 2000. Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ahmad  Fedyani  Saifiddi.  1986. Konflik  Dan  Integrasi  Perbedaan Faham Dalam Agama Islam . Jakarta Indonesia: CV Rajawali. Amar,  Isrofil. 2014.  “Studi  Normatif Pendidikan Islam Multikultural.” Islamica: Jurnal Studi Keislaman 4(2):320.
Atha’ Mudzhar. 2002. Pendekatan Studi  Islam . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
AW.  Wijaya,  ed.  1986. Manusia  Indonesia,  Individu,  Keluarga  dan Masyarakat . Jakarta Indonesia: Akademia PT. Presindo. Betty  R  Seharf.  1995. Kajian  Sosiologi  Agama .  Yogyakarta:  PT. Tiara Wacana.
Biku  Parekh.  2008. A  New  Politics  of  Identity .  New  York:  Palgrave Macmillan. Dadang Kahmad. 2002. Sosiologi Agama . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Depag RI. 2003. Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia . Jakarta Indonesia: Puslitbang Kehidupan Bernegara.
Elizabeth  K  Nottingham.  1993. Agama  Dan  Masyarakat;  Suatu Pengantar Sosiologi . Jakarta Indonesia: Rajawali Press. Ferdinan  Tonnies,  Charles  P.  Loomis.  1960. Gemeinschaft  and Gesellschaft  (Sociology) .  New  York:  Bamers  and  College Outlines series.
George Ritzer. 1992. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Paradigma Ganda . Jakarta Indonesia: Rajawali Press.
Ignas  Kleden,  Sudajmoko.  1984. Sebuah  Pisikologi  Pembahasan dalam Etika . Jakarta Indonesia: LP3ES. Irwan Abdullah. 2008. Agama Dan Kearifan Lokal Dalam Tantangan Global . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Koentjaraningrat. 1967. Beberapa Pokok Antropologi Sosial . Jakarta: Dian Rakyat.
Maswadi  Rauf.  2005. Konsensus  Politik Sebuah  Oenjajagan Politik . Jakarta  Indonesia:  Direktorat  Jendral  Pendidikan  Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
Maza,  Rina  El,  Yuyun  Yunarti,  Nazeri,  Rahmat  Hidayat.  2022. “Sharia  Economic  Law  Regulation  on  The  Development  of Sharia Financial Institutions in Indonesia .” Journal of Social Work and Science Education 3(2):154–67. Moh. Soleh Isre. 2003. Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer .
Jakarta Indonesia: Depag RI.
Rini  Setiawati.  2007.  “Konflik  integrasi  dalam  masyarakat beragama.”  bina  al-ummah;  Jurnal  ilmu  dakwah  dan pengembangan komunitas 2(1).
Rolland  Robenson.  1995.  Agama  dalam  Analisa  dan  Reinterpretasi Sosiologi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Soerjono  Soekanto.  1982.  Sosiologi  Suatu  Pengantar.  Jakarta
Indonesia: Raja Grafindo Persada.
Tago, Mahli Zainudin, Shonhaji. 2017. “Agama Dan Integrasi Sosial Dalam Pemikiran Clifford Geertz.” Kalam 7(1):79.
Thomas F O’dea. 1987. Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal.
Jakarta Indonesia: Rajawali Press.
Utama,  Esen  Pramudya,  Nina  Ayu,  Puspita  Sari,  Yuli  Habibah,  dan
Rahmat  Hidayat.  2022.  “Edukatif :  Jurnal  Ilmu  Pendidikan Transformasi  Pendidikan  Berorientasi  Kewirausahaan  pada Perguruan Tinggi Islam Swasta Provinsi Lampung.” 4(2):2491– 2500.