## Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan
Volume 11, Nomor 1, Mei 2022, Hal 41-52 http://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekosains P-ISSN: 2302-8408; e-ISSN: 2655-6480

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara
Dewi Mahrani Rangkuty a* ,  Mohammad Yusuf a ,  Rothsalina Agustia Pasaribu a
a Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Panca Budi
* Korespondensi: dewimahrani@dosen.pancabudi.ac.id

## Abstract
The study aims to test the influence of local native income, balanced funds, and regional spending on the human development index. The method used is multiple linear analysis. This type of quantitative research uses secondary data on local government  financial  statements  that  have  been  audited  by  the  CPC  and statistical  data  from  www.bps.go.id.  The  study  sample  criteria  cover  all  33 Regencies  /  Cities  of  North  Sumatra  in  2018-2019  with  SPSS  version  20.  The results showed that the original income of the region, the balance fund affected the  human  development  index.  In  comparison,  regional  spending  did  not significantly  affect  the  human  development  index.  Simultaneously  the  original income  of  the  region,  balanced  funds,  and  provincial  spending  are  jointly influential on the human development index of North Sumatra province. Every government in North Sumatra province is expected to increase investment in the physical  form  further  so  that  fixed  assets  increase  every  year.  With  increased means, it can support the economic welfare of the community.
Keywords:

## Abstrak
Penelitian  bertujuan  menguji  pengaruh  pendapatan  asli  daerah,  dana perimbangan  dan  belanja  daerah  terhadap  indeks  pembangunan  manusia. Metode  yang  digunakan  adalah  analisis  linear  berganda.  Jenis  penelitian kuantitatif  menggunakan  data  sekunder  laporan  keuangan  pemerintah  daerah yang telah diaudit oleh BPK dan data statistik dari www.bps.go.id. Kriteria sampel penelitian meliputi seluruh 33 Kabupaten/Kota Sumatera Utara tahun 2018-2019 dengan  SPSS  versi  20.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pendapatan  asli daerah, dana perimbangan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan  belanja  daerah  tidak  berpengaruh  signifikan  terhdap  indeks pembangunan  manusia.  Secara  simultan  pendapatan  asli  daerah,  dana perimbangan  dan  belanja  daerah  berpengaruh  secara  bersama-sama  terhadap indek  pembangunan  manusia  provinsi  Sumatera  Utara.  Setiap  pemerintah  di provinsi Sumatera Utara diharapkan lebih meningkatkan investasi dalam bentuk fisik  sehingga aset tetap tiap tahun meningkat, sehingga dengan adanya sarana yang meningkat maka dapat mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kata Kunci :
Kode Klasifikasi JEL: O15; R58; R11

## PENDAHULUAN
Pendapatan  Asli  Daerah  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  adalah  hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (BPPRD, 2022) yang diperoleh  dari  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang dipisahkan  serta  lain-lain.  Agar  hal  ini  dapat  dicapai  tentunya  harus  dilakukan  langkah- langkah  yang  ditindak  lanjuti.  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  memiliki  peran  yang  cukup penting  (Kemenkeu  DJPK,  2014)  dalam  untuk  melakukan  aktivitas  pemerintahan, menentukan  kemampuan  daerah  dan  program-program  pembangunan  yang  akan dilaksanakan.

## Info Artikel
Diterima: 15 Desember 2021
Disetujui: 2 April 2022
Terbit daring:
4 Mei 2022
DOI: -
Sitasi: Rangkuty, D. M., Yusuf,  M. & Pasaribu, R. A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Indeks
Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara. Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan, 11(1), 41-52. Balance Fund; Human Development Index; Income; Regional Spending
Belanja Daerah; Dana Perimbangan; Indeks Pembangunan Manusia; Pendapatan Asli Daerah
Tetapi, dalam kenyataanya masih banyak daerah yang memiliki struktur kontribusi PAD relatif  lebih  rendah  (Nasir,  2019)  terhadap  total  penerimaan  daerah.  Namun,  sebaliknya sebagian  penerimaan  pendapatan  terbesar  justru  berasal  dari  instansi  lebih  tinggi  atau pemerintah pusat, hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan yang masih sangat besar dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Kegiatan pembiayaan pembangunan daerah ini  digali  dari  sumber  kemampuan  keuangan  sendiri  dan  diharapkan  dengan  prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan.
Dengan  kata  lain,  pemerintah  daerah  dimotivasi  agar  meningkatkan  kemampuan, potensinya  seoptimal  mungkin  dalam  membelanjakan  urusan  rumah  tangganya  sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial yang ada didaerah tersebut. Selain itu Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Rawung, 2016) yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan  Desentralisasi.  Jumlah  Dana  Perimbangan  ditetapkan  setiap  tahun  anggaran dalam  APBN,  dana  perimbangan  juga  sebagai  kontribusi  terbesar  diatur  didalam  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 agar pemerintahan dapat mengatur dan mengelola keuangan serta mencapai target kemandirian untuk mengelola otonom daerah.
Pada  umumnya  kabupaten/kota  Provinsi  Sumatera  Utara  bersumber  dari  APBD, demikian halnya dengan pembangunan yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, dimana  Pendapatan  Asli  Daerah  (Reza,  2018)  untuk  jangka  panjang  diharapkan  mampu menjadi sumber pembiayaan daerah sehingga mampu membiayai sendiri pembangunan yang ada  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Utara  agar  dampaknya  dapat  mengurangi ketergantungan dari bantuan pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Namun sejauh ini peranan dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan cukup baik di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, jika dilihat dari Ringkasan Laporan Realisasi dibawah ini dalam 5 (lima) Tahun kebelakang.
Gambar di bawah memberikan potret rasio Pendapatan Asli Daerah (Simbolon & Elviani, 2017) dan Dana Perimbangan terhadap total pendapatan seluruh pemda yang dikelompokan pada  masing-masing  Provinsi  di  Indonesia.  Menggambarkan  secara  agregat  (Provinsi, Kabupaten dan Kota), Sumatera Utara sendiri rata-rata rasio Pendapatan Asli Daerah total pendapatan hanya mencapai 20% dan rata- rata rasio dana perimbangan atau dana transfer mencapai 80%.
Realisasi  anggaran  pendapatan  asli  daerah  (Dalimunthe,  2017)  yang  menurun menunjukkan  bahwa  penyerapan  anggaran  pendapatan  asli  daerah  yang  rendah  sehingga menyebabkan  rendahnya  pendapatan  yang  diperoleh  oleh  pemerintah  daerah.  Hal  ini tentunya menjadi permasalahan bagi pemerintah daerah karena menurunnya jumlah uang kas daerah dalam rangka merealisasikan program pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.

## Gambar 1. Persentase Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan pada 33
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 s/d 2020
Sumber: (BPS, 2021)
111.8 94.99 99.59 97.57 94.12
99.62
108.21 88.25 81.08 79.14 0 20 40 60 80 100 120 85 90 95 100 105 110 115 2016 2017 2018 2019
2020 Dana Perimbangan % Pendapatan Asli Daerah %
Dana  Perimbangan  yang  di  peroleh  dari  pusat  melalui  Dana  Alokasis  Umum,  Dana Alokasi  Khusus  dan  lainnya.  Besarnya  pembagian  anggaran  yang  dialokasikan  tersebut mencerminkan  keberpihakan  pemerintah  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  hal  ini menggambarkan bahwasannya masih tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat yang dapat dilihat dari dana perimbangan yang diperoleh. Tentunya tujuan dari pengalokasian dana terbit yaitu pemerataan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Utara (BPPRD, 2022). Perkembangan  kesejahteraan  masyarakat  dapat  dikatakan  sebagai  hal  yang  penting  pada proses  perencanaan  pembangunan.  Terdapat  beberapa  indikator  yang  digunakan  dalam mengamati  kesejahteraan  masyarakat.  Pembangunan  manusia  sebagai  proses  dalam memperluas beragam pilihan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dari sisi pendidikan, kesehatan dan daya beli.

## Gambar 2. Persentase Belanja Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia pada 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 s/d 2020
Sumber: (BPS, 2021)
Pembangunan manusia (Rahman, 2016) menjadi tugas pemerintah daerah terkait sesuai dengan  anggaran  yang  dimiliki  dan  pembuatan  perencanaan  pembangunan  yang  sesuai dengan  kebutuhan  dalam  prioritas  pembangunan  yang  dibutuhkan.  IPM  mencakup  tiga komponen  yang  dianggap  mendasar  bagi  manusia  dan  secara  operasional  mudah  dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah peluang hidup ( longevity ), pengetahuan ( knowledge ) dan hidup layak ( living standards ).
Beberapa  daerah  di  Sumatera  Utara  masih  tertinggal  baik  dari  segi  akses  pendidikan, kesehatan  sehingga  indikator  harapan  hidup  yang  tidak  berimbang  diantara  beberapa  kota dan kabupaten. Hal ini tentunya menjadi suatu permasalahan bagi pemerintah daerah yang dapat menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan ekonomi secara merata sesuai amanat undang- undang otonomi daerah. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia yaitu Tingkat Kemandirian Daerah.
Adapun menurunnya realisasi belanja daerah menunjukkan bahwa daerah tidak mampu menyerap  anggaran  dalam  rangka  merealisasikan  program  peningkatkan  kesejahteraan masyarakat  sehingga  proses  pembangunan  yang  ada  di  daerah  Provinsi  Sumatera  Utara terhambat.

## TINJAUAN LITERATUR

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  penerimaan  yang  diperoleh  dari  sumber-sumber pendapatan  di  dalam  daerah  tertentu,  yang  dipungut  berdasarkan  Undang-undang  yang berlaku bertujuan untuk memberikan kelulasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagai  perwujuduan  kemampuan  melaksanakan ekonomi  sendiri.  Pendapatan  Asli  Daerah  ini  sendiri  perlu  ditingkatkan  agar  dapat
70 70.57 71.18 71.74
71.77
94.1 96.52 92.18 92.54 81.25 70 75 80 85 90 95 100 69 69.5 70 70.5 71 71.5 72 2016 2017 2018 2019
2020 Belanja Daerah % Indeks Pembangunan Manusia %
meningkatkan  kemandirian  otonomi  daerah  yang  luas  dan  bertanggung  jawab  dengan menanggung  sebagian  beban  belanja  yang  diperlukan  dari  penerimaan  daerah  tersebut. Menurut Undang- undang nomor 23 tahun 2014 yang berisi tentang “Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dalam  menggali  pendanaan  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagai  perwujudan  asas desantralisasi”.
Kemampuan  daerah  dalam  mengelola  Pendapatan  Asli  Daerah  sangat  erat  kaitannya dengan  peningkatan  kemandirian  daerah.  “Semakin  tinggi  kemampuan  daerah  dalam menghasilkan  PAD,  maka  semakin  besar  pula  diskresi  daerah  untuk  menggunakan  PAD tersebut  sesuai  dengan  aspirasi,  kebutuhan, dan  prioritas  pembangunan  daerah”.  Menurut (Mahmudi, 2010). Dari definisi diatas dapat disimpulkan pula bahwa Pendapatan Asli Daerah sangat penting peran dan pengaruhnya terhadap pembiayaan dan pendanaan daerah sendiri agar  terciptanya  tingkat pengelolaan  keuangan  daerah  yang sehat dan  tingkat  kemandirian yang baik.

## Dana Perimbangan
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada  daerah  (otonom)  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana  Perimbangan  ditetapkan  setiap  tahun  anggaran  dalam  APBN. Dana  perimbangan  adalah  dana  yang bersumber  dari pendapatan APBN  yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang  bertujuan  untuk  menciptakan  keseimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah. Menurut (Darise, 2011).
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  perimbangan  keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan yang terdiri atas 3 (tiga) jenis sumber dana, merupakan pendanaan pelaksanaan Desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan  satu  dengan  yang  lain  karena  masing-masing  jenis  Dana  Perimbangan  tersebut saling mengisi dan melengkapi.

## Belanja Daerah
Anggaran  menyangkut  rencana  kegiatan  baik  yang  bersifat  rutin  maupun  kegiatan pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri  dari  berbagai  macam  jenis  kegiatan  maka  diperlukan  rencana  keuangan  yang  akan dijalankan  pada  masa  mendatang  (biasanya  satu  tahun).  Rencana  keuangan  ini  disebut anggaran  negara  (APBN).  Anggaran  penfapatan  dan  belanja  itu  disusun  setiap  tahun  dan digunakan  sebagai  pedoman  batas  penggunaan  sekaligus  merupakan  program  kerja pemerintah  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  umum  pemerintahan  dan  pembangunan disegala bidang. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. (Darise, 2011).
Berkembangnya  fungsi-fungsi  pemerintah  di  daerah  membukt  ikan  bahwa  peranan Pemerintah  Propinsi  untuk  mendorong  pembangunan  semakin  nyata,  maka  untuk mendukung kegiatannya Pemerintah Propinsi perlu memupuk pembentukan modal, terutama dari pajak, retribusi dan pendapatan lainnya dengan merencanakan pembangunannya secara sistematis  menurut  kebutuhannya.  Kebijaksanaan  daerah  terhadap  pendapatan  dan pengeluaran  daerah  direncanakan  dalam  anggaran,  menurut  para  ahli  ekonomi  bahwa anggaran dapat diartikan suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya adalah satu  tahun.  Anggaran  menjadi  suatu  rencana  pembelanjaan  yang  merupakan  suatu  dasar untuk pengambilan  keputusan pengeluaran  dan  pengawasan  selanjutnya  atas  pengeluaran- pengeluaran.  Dari  pendapat  diatas  dapat  diambil  suatu  rumusan  bahwa  anggaran  adalah rencana yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk angka dari uang dan merupakan dasar untuk pengambilan keputusan penerimaan, pengeluaran dan pengawasan dalam waktu ke waktu.

## Indeks Pembangunan Manusia
Pembangunan manusia adalah tugas pemerintah daerah terkait sesuai dengan anggaran yang dimiliki  dan  pembuatan  perencanaan  pembangunan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dalam prioritas  pembangunan  yang  dibutuhkan.  IPM  mencakup  tiga  komponen  yang  dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah peluang  hidup  ( longevity ),  pengetahuan  ( knowledge )  dan  hidup  layak  ( living  standards ). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada paritas daya beli ( purchasing power parity ).

## Kerangka Konseptual
Penelitian ini merupakan suatu kajian dari berbagai konsep teori dan kajian penelitian yang terlebih dahulu. Dengan adanya kebijakan Undang-Undang terbaru tentang otonomi daerah yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelengaraan otonomi daerah. Oleh karena itu diharapkan pemerintah  daerah  harus  siap  mengatur  keuangan  serta  mampu  mengali,  dan  membiayai sendiri  segala  keperluan  dan  kegiatan  daerahnya  .dana  bisa  bersumber  dari  penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan potensi-potensi yang ada di daerah tersebut, kemudian dilihat pula seberapa pengaruhnya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang diterima dari pusat  apakah  berpengaruh  positif  dan  negatif  terhadap  indeks  kesejahteraan  masyarakat provinsi tersebut dan apa dampaknya terhadap tingkat Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Utara tersebut apakah Tingkat Kemandirian Semakin Tinggi atau sebaliknya. Kerangka Konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 3. Kerangka Konseptual
Sumber: Penulis 2021

## METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih dengan penelitian ini  maka  akan  dibangun  suatu  teori  yang  berfungsi  untuk  menjelaskan,  meramalkan  dan mengontrol suatu gejala (Rusiadi & Hidayat, 2013).
Pendapatan Asli Daerah (X 1 )
Dana Perimbangan (X 2 )
Belanja Daerah
(X 3 ) Indeks Pembangunan Manusia (Y)
Jenis data penelitian menggunakan data sekunder laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK dan data statistik dari www.bps.go.id meliputi 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dimulai dari tahun 2018-2019.
Teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  model  regresi  linier  berganda dengan bantuan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 20. Menurut metode  analisis  yang  digunakan  adalah  model  regresi  linier  berganda  menurut  (Sugiyono, 2014)  bahwa  Analisis  regresi  linier  berganda  bermaksud  meramalkan  bagaimana  keadaan (naik  turunnya)  variabel  dependen  (kriterium),  bila  dua  atau  lebih  variable  independen sebagai  faktor  prediator  dimanipulasi  (dinaik  turunkan  nilainya).  Jadi  analisis  regresi berganda  (Ajija,  Shochrul  Rohmatul,  2011)  akan  dilakukan  bila  jumlah  variabel independennya minimal 2.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  memberikan  gambaran  mengenai  nilai  minimum,  maksimum,  rata-rata dan standar deviasi variabel yang digunakan dalam penelitian.
Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation PAD 66 26,54895 31,45328 28,9822 1,2186 DAPER 66 27,73554 31,87346 30,2817 0,8149 BelanjaDaerah 66 21,23090 32,49638 30,6166 1,4512 IPM 66 26,94138 32,00511 30,2389 0,9332 Valid N (listwise) 66

## Sumber: Data Olahan, 2021
Tabel di atas menunjukkan jumlah data (N) yang digunakan dalam penelitian sebanyak 66 sampel,  nilai  terendah,  tertinggi,  nilai  rata-rata(mean)  dan  standar  deviasi  dari  masing- masing variabel yang diteliti. Berdasarkan pengujian statistik deskriptif variable pendapatan asli  daerah  memiliki  nilai  minimum  sebesar  26,55  nilai  maksimum  sebesar  31,45pada sedangkan,  nilai mean (rata-rata)  sebesar  28,98dengan  standar  deviasi  sebesar  1,2186. Pengujian  statistik  deskriptif  variabel  dana  perimbangan  memiliki  nilai  minimum  sebesar 27,73  dan  nilai  maksimum  sebesar 31,87  sedangkan  nilai mean (rata-rata)  sebesar  30,328 dengan standar deviasi 0,8149. Pengujian statistik deskriptif variabel belanja daerah memiliki minimum sebesar 21,23dan nilai maksimum sebesar 32,50, sedangkan nilai mean (rata-rata) sebesar 30,6422 dengan standar deviasi 1,4512. Pengujian statistik deskriptif variabel indek pembangunan manusia memiliki nilai minimum sebesar 26,94 dan nilai maksimum sebesar 32,00 sedangkan nilai mean (rata-rata) sebesar 30,23 dengan standar deviasi 0,9332.

## Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau  residual  memiliki  distribusi  normal  (Ajija,  Shochrul  Rohmatul,  2011).  Untuk  melihat normalitas  residual  dilakukan  dengan  melihat  analisis  grafik  yaitu  dengan  melihat  grafik histogram  yang  membandingkan  antara  data  observasi  dengan  distribusi  yang  mendekati normal  dan  normal probability  plot yang  dibandingkan  dengan  distribusi  kumulatif  dari distribusi normal.

## Gambar 4. Uji Grafik Histogram
Sumber: Data Olahan, 2021
Berdasarkan Gambar dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal yang ditunjukkan dengan pola distribusi grafik histogram simetris dan tidak menceng kekiri maupun kekanan.
Gambar 5. Uji  Normalitas P-P Plot Sumber: Data Olahan, 2021
Berdasarkan  Gambar  grafik  normal probability  plot menunjukkan  bahwa  titik-ptitik menyebar mendekati garis diagonal. Maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

## Uji Multikolinearitas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya (Widarjono, 2014) tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.
Uji  multikolonieritas  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara  (Supranto,  2009)  yaitu  dengan melihat nilai tolerance dan VIF( Variance Infaltion Factor ). Jika tolerance < 0,10 : terjadi gejala multikolonieritas
48 Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan, Volume 11, Nomor 1, Mei 2022, Hal 41 - 52
Jika tolerance > 0,10 : tidak terjadi gejala multikolonieritas Jika VIF > 10 : terjadi gejala multikolonieritas Jika VIF < 10 : tidak terjadi gejala multikolonieritas
Tabel 2. Uji MultikolinieritasCoefficientsa Model Collinearity Statistics Tolerance VIF PAD 0,576 1,735 1 DAPER 0,567 1,763 BelanjaDaerah 0,978 1,022 a. Dependent Variable: IPM

## Sumber: Data Olahan, 2021
Berdasarkan Tabel uji multikolonieritas menunjukkan bahwa Variabel pendapatan asli daerah dengan  nilai tolerance 0,576  lebih  besar dari  0,10  dan  nilai  VIF  1,735lebih  kecil  dari 10. Variabel dana perimbangan dengan nilai tolerance 0,567 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF 1,763 lebih kecil dari 10. Variabel belanja daerah dengan nilai tolerance 0,978 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF 1,022lebih kecil dari 10.
Karena nilai tolerance yang diperoleh untuk setiap variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF  yang  diperoleh  untuk  setiap  variabel  lebih  kecil  dari  10,  maka  artinya  data  variabel pendapatan  asli  daerah,  dana  perimbangan  dan  belanja  daerah  tidak  terjadi  gejala multikolonieritas.

## Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji (Gujarati, 2007) apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. pada penelitian ini, uji  autokorelasi dilakukan dengan menguji nilai durbin-watson (DW).
Tabel 3. Uji Durbin-WatsonModel Summaryb Model Durbin-Watson 1 1,648

## b. Dependent Variable: IPM Sumber: Data Olahan, 2021
Berdasarkan teori menyatakan bahwa untuk menentukan uji ini dapat dipakai menggunakan durbin watson yaitu dengan cara melihat dl<dw<4-du, dimana k=3 adalah variabel bebas dan n= 66 adalah jumlah sampel sehingga dihasilkan bahwa nilai dl sebesar 1,5079, dw  sebesar 1,648  dan  nilai  du  sebesar  1,6974  atau  4-1,6974  adalah  sebesar  2,3026  sehingga 1,5079<1,648<2,3026 yang  diartikan bahwa data ini tidak terjadi autokorelasi.

## Uji Heterokedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan  variabel  dari  residual  suatu  pengamatan  kepengamatan  yang  lain.  Model regresi  yang  baik  adalah  tidak terjadi  heteroskedastisitas. Uji  heteroskedastisitas  dilakukan dengan menggunakan grafik scaterrplot dari uji gletser.
Gambar 6. Grafik Scaterrplot Sumber: Data Olahan, 2021
Berdasarkan Gambar grafik scaterrplot menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka nol (0) pada sumbu Y dan berkumpul disatu tempat, sehingga dari grafik scatterplot dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Model Penelitian
Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis linear berganda. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :
Tabel 4. Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta (Constant) -3,207 0,878 PAD 0,189 0,023 0,247 1 DAPER 0,921 0,035 0,804 BelanjaDaerah 0,002 0,015 0,004 a. Dependent Variable: IPM Sumber: Data Olahan, 2021
Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini berdasarkan Tabel 1.4 adalah sebagai berikut:
IPM = -3,207+ 0,189 PAD +0,921 DAPER + 0,002 Belanja Daerah
[1] Berdasarkan persamaan model regresi linear berganda di atas, maka dapat diartikan bahwa Nilai  Konstanta  regresi  sebesar  -3,207apabila  X1,  X2,  X3  dianggap  nol,  maka  indeks pembangunan  manusia  adalah  sebesar  -3,207.  Nilai  satuan  regresi  pendapatan  asli  daerah sebesar  0,189  X1  menyatakan  bahwa  setiap  kenaikan  pendapatan  asli  daerah satu-satuan  , maka  indeks  pembangunan  manusia  akan  mengalami  kenaikan  sebesar  0,189 satuan.  Nilai satuan regresi dana perimbangan sebesar 0,921X2 menyatakan bahwa setiap kenaikan dana perimbangan  satu-satuan  ,  maka  indeks  pembanguna  manusia  akan  mengalami  kenaikan sebesar 0,921satuan.
Uji Parsial (Uji t)
Tabel 5.
Uji t Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) -3,207 0,878 -3,651 0,001 PAD 0,189 0,023 0,247 8,089 0,000 1 DAPER 0,921 0,035 0,804 26,132 0,000 BelanjaDaerah 0,002 0,015 0,004 ,155 0,878

## Dependent Variable: IPM Sumber: Data Olahan, 2021
Pengujian hipotesis secara parsial (Uji t) untuk pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia diperoleh nilai siginifikan 0,000< 0,05yang berarti H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya ukuran pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusiadaerah Provinsi Sumatera Utara.
Pengujian  hipotesis  secara  parsial  (Uji  t)  untuk  dana  perimbangan  terhadap  indeks pembangunan manusia diperolehnilai siginifikan 0,000<0,05 yang berarti H0 ditolak dan Ha diterima.  Artinya  dana  perimbangan  berpengaruh  terhadap  indeks  pembangunan  manusia daerah Provinsi Sumatera Utara.
Pengujian  hipotesis  secara  parsial  (Uji  t)  untuk  belanja  daerah  terhadap  indeks pembangunan manusia diperoleh nilai siginifikan 0,878> 0,05yang berarti H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya belanja daerah tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia daerah Provinsi Sumatera Utara.

## Uji Simultan (Uji F)
Uji  F  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  setiap  variabel  independensecara  simultan  / bersama-sama  berpengaruh  terhadap  variabel  dependen  dapat  dilihat  dari  persamaan persamaan pertama sebagai berikut:

## Tabel 6.
Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan ANOVAa Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. Regression 54,723 3 18,241 599,725  0,000b 1 Residual 1,886 62 0,030 Total 56,609 65 Dependent Variable: IPM Predictors: (Constant), BelanjaDaerah, PAD, DAPER

## Sumber: Data Olahan, 2021
Pada Tabel 4.8, uji signifikan secara simultan/uji F menghasilkan F hitung sebesar 599,725 dengan derajat bebas 1 (df1) = k-1 = 4-1=3, dan derajat bebas 4 (df3) = n-k = 66-4=62, dimana n= jumlah sampel, k = jumlah variabel, nilai f tabel pada taraf kepercayaan signifikan 0,05 adalah 2,75 dengan demikian, F hitung = 599,725> F tabel = 2,75 dengan tingkat signifikan 0,000. Maka H1 diterima dan H0 ditolak artinya pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara.

## Koefisien Determinasi
Tabel 7. Koefisien Determinasi Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square 1 0,983a 0,967 0,965 Predictors: (Constant), BelanjaDaerah, PAD, DAPER Dependent Variable: IPM
Sumber: Data Olahan, 2021
Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat nilai Adjusted R Square sebesar 0,965 atau 96,5%. Hal ini berarti variabel pendapatan asli daerah,dana perimbangan, belanja daerah dan tingkat kemandirian hanya menjelaskan variasi variabel indeks pembangunan manusia sebesar 96,5% dan sisanya 3,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel penelitian ini.

## Pembahasan
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Hasil penelitian nilai siginifikan 0,000 < 0,05yang berarti H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya pendapatan  asli  daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  indeks  pembangunan  manusia Provinsi Sumatera Utara.
Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berhak diakui pemerintah daerah dimana pemerintah daerah memiliki wewenang mengelola sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya. Hubungan antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah Provinsi  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa  semakin  tingginya  dana  perimbangan  dan pendapatan  asli  daerah  yang  diterima  dari  pemerintah  akan  menunjukkan  tingginya ketergantungan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi di setiap daerahnya.

## Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia
Hasil penelitian nilai siginifikan 0,000 < 0,05yang berarti H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara.
Dengan adanya dana perimbangan diharapkan pemerintah di setiap Provinsi di Indonesia dapat menggunakan sumber pendanaan tersebut untuk kegiatan dan proyek pemerintah yang konstruktif  dan  produktif  sehingga  dari  kegiatan  tersebut  diharapkan  dapat  menghasilkan income  yang  lebih  besar.  Dana  perimbangan  untuk  kegiatan  pembangunan  daerah  dapat meningkatkanpendapatan asli daerah sehingga menyebabkan kinerja keuangan pemerintah disetiap Provinsi di Indonesia meningkat juga.

## Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indek Pembangunan Manusia
Hasil penelitian nilai siginifikan 0,878 > 0,05yang berarti H0 diterima dan Haditolak. Artinya belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara.
Adanya kewenangan yang diberikan daerah untuk mengurusi rumah tangganya sendiri termasuk  dalam  penyususan  anggaran  yang  diatur  dalam  UU  No.  32/2004,  memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah agar mengelola pembangunan daerahnya sesuai dengan proporsional  daerah  masing-masing.  Anggaran  Belanja  Daerah  akan  mempunyai  peran  riil dalam  peningkatan  kualitas  layanan  publik  dan  sekaligus  menjadi  stimulus  bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik.

## SIMPULAN
Setelah melakukan uji data maka Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, (1). Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap indeks  pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara. (2). Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap indeks  pembangunan  manusia  Provinsi  Sumatera  Utara.  (3).  Belanja  daerah  tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara. (4). Pendapatan  asli  daerah,  dana  perimbangan  dan  belanja  daerah  berpengaruh  signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara.

## DAFTAR RUJUKAN
Ajija,  Shochrul  Rohmatul,  D.  (2011).  Cara  Cerdas  Menguasai  Eviews.  In  Jakarta  (1st  Ed.).  Salemba Empat.
Bpprd.  (2022).  Pendapatan  Asli  Daerah.  Badan  Pengelola  Pajak  Dan  Retribusi  Daerah  Provinsi. Https://Bpprd.Sumutprov.Go.Id/Website/Story/Read-Realisasi/Pendapatan-Asli- Daerah#:~:Text=Pendapatan Asli Daerah Adalah Hak,Undang-Undang Nomor 23 Tahun Bps. (2021). Sumatera Utara Dalam Angka. Bps Provinsi Sumatera Utara. Https://Sumut.Bps.Go.Id/Publication/2021/02/26/E93c46a1e30092ec491ec8a9/Provinsi- Sumatera-Utara-Dalam-Angka-2021.Html
Dalimunthe, D. R. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Pada Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara  [Universitas  Muhammadiyah  Sumatera  Utara]. Http://Repository.Umsu.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/11695/Skripsi  Dhea  Ramadhani Dalimunthe.Pdf?Sequence=1&Isallowed=Y
Darise. (2011). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua. Ykpn.
Gujarati,  D.  N.  (2007).  Dasar-Dasar  Ekonometrika  Jilid  1  (3rd  Ed.).  Erlangga. Https://Www.Belbuk.Com/Dasardasar-Ekonometrika-Jilid-1-Edisi-3-P-8235.Html Kemenkeu  Djpk.  (2014).  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Kementerian  Keuangan  Ri.
Https://Djpk.Kemenkeu.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2018/08/Pendapatan-Daerah.Pdf Mahmudi. (2010). Pengelolaan Deuangan Daerah Pedoman Untuk Eksekutif Dan Legislatif. Nasir,  M.  S.  (2019).  Analisis  Sumber-Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  Setelah  Satu  Dekadeotonomi
Daerah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 2(1), 30 – 45. Https://Ejournal.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dinamika_Pembangunan/Article/View/22844
Rahman.  (2016).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad)  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia (Ipm) Di Kabupaten Jeneponto (Perspektif Ekonomi Islam) [Uin Makassar]. Http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/6181/1/Rahman.Pdf Rawung, N. (2016). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Pencatatannya Pada Dinas Pendapatan Kota Manado. Jurnal Emba, 4(1), 1 – 7. Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Emba/Article/View/11650/11242
Reza, M. (2018). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi  Di Sumatera Utara Tahun  2012 – 2014 [Universitas Sumatera Utara].
Rusiadi,  R.,  &  Hidayat,  R.  (2013).  Metode  Penelitian,  Manajemen,  Akuntansi  Dan  Ekonomi Pembangunan. Konsep, Kasus Dan Aplikasi Spss, Eviews, Amos Dan Lisrel. Medan: Usu Press. Simbolon,  R.,  &  Elviani,  S.  (2017).  Analisis  Potensi  Pendapatan  Asli  Daerah  Sebagai  Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Xv(1), 1 – 18. Https://Ideas.Repec.Org/P/Osf/Inarxi/8z5vp.Html
Sugiyono, P. . (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Alfabeta. Supranto, J. (2009). Statistik Teori Dan Aplikasi Jilid 1 (7th Ed.). Erlangga. Widarjono, A. (2014). Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews (1st Ed.). Upp Stim Ykpn Yogyakarta.