## MEMAHAMI KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN FRAMING SEBAGAI PRAKSIS PERUBAHAN SOSIAL
Achmad Hamudi Assegaf 1* , Faizin 2 , Tjondroargo Tandio 3
Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia *achmadassegaf@apps.ipb.ac.id
Submitted: 29-12-2021, Revision: 29-05-2022, Accepted: 30-06-2022

## Abstract
Human civilization, especially with its exploitative and unsustainable development activities of the last two centuries, has made environmental issues and climate change an unavoidable discussion for the public. Various ecological issues and crises are increasingly threatening the world, including Indonesia. Along  with  the  development  of  information  technology,  the  internet,  and  digital  media,  discourses related  to  environmental  issues  are  becoming  increasingly  prominent.  However,  environmental communication,  especially  framing,  is  often  misunderstood  as  a  mere  transmission  of  information, persuasion,  or  manipulation.  The  term  'slacktivism'  also  emerged  to  address  the  new  trend  of  lazy activism  that  relies  only  on  clicks  and  social  media  performances.  This  literature  study  which  uses exploratory qualitative  analysis  method aims to comprehend how environmental communication and framing can be applied as praxis to address political-ecological issues. Researchers found that strategic and effective environmental communication is an integral process that is not only able to increase public awareness and understanding but also moves the community to engage more and actively participate in bringing about real and sustainable social change. The use of social media also plays a role in gaining attention, support, and a large-scale and massive network of social-environmental activism.

## Keywords: environmental communication; social media; slacktivism; framing; praxis

## Abstrak
Peradaban  manusia,  khususnya  dengan  aktivitas  pembangunan  dalam  dua  abad  terakhir  yang eksploitatif dan tidak berkelanjutan, telah menjadikan isu lingkungan dan perubahan iklim kini sebagai pembahasan  yang  tidak  bisa  lagi  dihindari.  Berbagai  isu  dan  krisis  lingkungan  semakin  mengancam dunia,  termasuk  Indonesia.  Seiring  perkembangan  teknologi  informasi,  internet,  dan  media  digital, diskursus  terkait  isu  lingkungan  menjadi  semakin  mengemuka.  Namun,  komunikasi  lingkungan, khususnya framing, seringkali  disalahartikan  semata  sebagai  transmisi  informasi,  persuasi,  maupun manipulasi. Bahkan, muncul istilah ' slacktivism ' untuk aktivisme malas yang hanya bermodalkan klik dan performa di media sosial tanpa benar-benar melakukan aksi yang berdampak. Kajian literatur yang menggunakan  metode  analisis  kualitatif  eksploratoris  ini  bertujuan  untuk  memahami  bagaimana komunikasi lingkungan dan framing mampu diterapkan sebagai praksis dalam menyikapi isu-isu politis- ekologis. Peneliti mendapati bahwa komunikasi lingkungan yang strategis dan efektif merupakan proses utuh yang tidak hanya mampu meningkatkan kesadaran khalayak tentang isu lingkungan, tetapi juga menggerakkan masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan perubahan sosial  yang  konkret  dan  berkelanjutan.  Penggunaan  media  sosial  turut  berperan  dalam  menggalang perhatian, dukungan, hingga jaringan aktivisme sosial-lingkungan berskala besar dan masif.
Kata Kunci: komunikasi lingkungan; media sosial; slacktivism; framing; praksis

## PENDAHULUAN
Keberlangsungan  hidup  manusia yang  mencakup  kesehatan,  kesejahteraan, keamanan, hingga kebahagiaan pada dasarnya  senantiasa  bergantung  pada
ekosistem  dan  sumber  daya  alam.  Namun, ketergantungan yang kuat membuat manusia secara terus-menerus mengonsumsi dan  mengeksploitasi sumber daya  alam  secara  berlebihan  dan  tidak
berkelanjutan, serta mencemari dan merusak    ekosistem  lingkungan  atas  nama pembangunan  dan  peradaban  (UNEP 2021).  Sebagian  dari  sekian  banyak  isu lingkungan  yang  merupakan  imbas  dari peradaban dan aktivitas pembangunan yang dilakukan  umat  manusia,  khususnya  sejak dua abad terakhir yaitu pencemaran air dan udara,  deforestasi,  lenyapnya  keragaman hayati,  perubahan  iklim,  peningkatan frekuensi cuaca ekstrim,  kekeringan, kenaikan air laut, hingga ancaman radioaktif  dan  zat-zat  berbahaya  lainnya (Harris 2017).
Salah  satu  contoh  isu  atau  krisis lingkungan yang terkait dengan pembangunan dan aktivitas manusia adalah deforestasi. Berdasarkan data Global Forest Watch  dan  University  of  Maryland  dalam Weisse dan Goldman (2021), tercatat pada 2020  hutan-hutan  tropis  dunia  kehilangan tutupan  pohon  seluas  12.2  juta  hektare. Sementara  itu,  4.2  juta  hektare  dari  area tersebut  merupakan  hutan  tropis  primer yang  krusial  bagi  keragaman  hayati  dan penyimpanan  karbon.  Indonesia  berada  di peringkat keempat dengan tingkat deforestasi hutan primer mencapai 270.057 hektare,  berada  di  atas  Peru  (190.199 hektare),  dan  di  bawah  Bolivia  (275.883 hektare),  Kongo  (490.613  hektare),  dan Brazil  (1.704.090  hektare).  Imbas  atas hilangnya  hutan  primer  tersebut,  menurut Weisse  dan  Goldman  (2021),  adalah terlepasnya 2.64 gigaton emisi karbon atau setara dua kali lipat emisi dari keseluruhan mobil  di  jalanan  Amerika  Serikat  dalam setahun.
Namun,  Kementerian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  RI  (2021),  pada  3 Maret  2021  menyatakan  bahwa  Indonesia berhasil  menurunkan  angka  deforestasi hingga  75.03%  pada  periode  tahun  2019- 2020, sehingga tercatat hanya seluas 115.46 ribu hektare (jauh dari angka laporan Global Forest Watch). Angka tersebut juga diklaim jauh lebih kecil dibandingkan pada periode 2018-2019  yang  mencapai  462.46  ribu
hektare. Pernyataan dengan nada yang sama disampaikan  Presiden  RI  Joko  Widodo (Jokowi) dalam pidatonya di KTT COP 26 pada  1  November  2021  di  Glasgow, Skotlandia. Joko Widodo (2021) mengklaim  bahwa  laju  deforestasi  di
Indonesia  turun  secara  signifikan,  hingga mencapai  titik  terendah  dalam  20  tahun terakir, begitu juga dengan tingkat kebakaran  hutan  yang  turun  hingga  22 persen di tahun 2020. Presiden menekankan bahwa pemerintahannya terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Hal ini langsung dibantah oleh Greenpeace Indonesia (2021), yang menyatakan bahwa deforestasi  di  Indonesia  justru  mengalami peningkatan signifikan, dari yang sebelumnya  2.45  juta  hektare  pada  kurun 2003-2011  naik  menjadi  4.8  juta  hektare pada kurun 2011-2021.Greenpeace menyoroti  bahwa  data  yang  ditampilkan pemerintah  hanyalah  sepenggal,  karena hanya berkisar di tahun 2019-2021, di mana aktivitas pembukaan lahan memang melambat  karena  situasi  pandemi,  bukan karena  upaya  pemerintah.  Greenpeace Indonesia,  sebaliknya,  menyatakan  bahwa pemerintah  tidak  serius  dalam  menangani perubahan iklim.
Isu  deforestasi  di  Indonesia  yang dibahas di atas menunjukkan bahwa bidang komunikasi  lingkungan  menjadi  penting dan  relevan  dalam  kaitannya  dengan pembangunan,  baik  di  Indonesia  maupun global.  Sebab, sebagaimana  menurut Herutomo  dan  Istiyanto  (2021),  bahwa untuk  menjaga  kelestarian  hutan  secara kolaboratif, dibutuhkan komunikasi lingkungan  yang  dapat  menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat .
Komunikasi  lingkungan  menurut Pezzullo dan Cox (2018) merupakan moda ekspresi  konstitutif  dan  pragmatis,  yang artinya  melibatkan  proses  penamaan, pemaknaan, orientasi, dan negosiasi hubungan  ekologis  manusia  di  "dalam" dunia  dan  "dengan"  dunia,  sehingga meliputi hubungan dengan sistem, elemen,
dan  spesies  nonmanusia.  Berdasarkan definisi tersebut,  maka setidaknya ada dua fungsi yang dimiliki komunikasi lingkungan  (Pezzullo  dan  Cox  2018): Pertama,  fungsi  konstitutif:  meliputi  moda interaksi  verbal  dan  nonverbal  yang membentuk, mengarahkan, dan menegosiasikan makna, nilai, dan hubungan.  Melalui  fungsi  ini,  komunikasi lingkungan  berperan  dalam  menciptakan definisi,  perspektif,  perasaan,  hingga keyakinan  tentang  suatu  isu.  Melalui komunikasi konstitutif, aktor bisa menentukan  mana  yang  dianggap  masalah lingkungan,  dan  mana  yang  bukan.  Isu perbedaan  data,  metode,  dan  interpretasi mengenai  kasus  deforestasi  di  Indonesia tersebut  di  atas  bisa  menjadi  contoh bagaimana  masing-masing  aktor  punya pemaknaan  dan  definisi  yang  berbeda  dan perlu dinegosiasikan. Kedua, fungsi pragmatis:  meliputi  moda  interaksi  verbal dan  nonverbal  yang  menyatakan  tujuan instrumental  seperti  berjanji,  menuntut, mendidik, memperingatkan, menolak, mempromosikan, dll. yang intinya ditujukan untuk menciptakan aksi konkret. Melakukan  pendidikan  dan  kampanye lingkungan, demonstrasi, hingga menyatakan  dukungan  terhadap  seorang politisi  untuk  isu  lingkungan  termasuk dalam fungsi pragmatis komunikasi lingkungan. Fungsi komunikasi lingkungan adalah untuk mendefinisikan dan menentukan  masalah  atau  isu  lingkungan yang  sebenarnya  tengah  dihadapi  melalui interaksi  verbal  dan  nonverbal,  sekaligus menentukan  aksi  apa  dan  bagaimana  yang seharusnya  dilakukan  (Pezzullo  dan  Cox 2018).
Dalam  kaitannya  dengan  kasus  di atas,  konsep framing dan  gerakan  sosial dengan  pendekatan  komunikasi  perubahan sosial dapat digunakan untuk mengidentifikasi  masalah,  mencari  solusi, serta  menggalang  aksi  dan  partisipasi publik melalui penelitian maupun pertukaran pesan atau dialog.
Perkembangan  internet,  media  digital,  dan khususnya media sosial, menjadikan konsep framing tidak hanya bisa digunakan oleh  institusi  atau  organisasi,  tetapi  juga setiap  individu  yang  hendak  merancang, membingkai,  dan  menyebarkan  pesan- pesannya  sendiri  untuk  tujuan-tujuan perubahan sosial. Castells (2015)
mengungkapkan bahwa kemunculan internet dan media digital bisa mewujudkan jejaring  masyarakat  yang  berguna  untuk berbagi kegelisahan, keprihatinan, kemarahan,  hingga  harapan  yang  bisa berujung pada suatu gerakan sosial.
Namun, di saat yang sama, fenomena problematis diungkapkan
Cabrera et al. (2017), tentang maraknya tren “ slacktivism ”  atau  aktivisme  malas  di  era media digital, khususnya di kalangan muda. Slacktivism dapat  diartikan  sebagai  aksi- aksi  kepedulian  atau  ekspresi  politis  yang hanya dilakukan di dunia maya yang tidak efektif dan tidak berupaya menantang relasi kuasa ataupun mengatasi penyebab terjadinya masalah-masalah sosial- lingkungan.  Aktivisme  semu  ini  biasanya berupa clicktivism ,  yaitu  ekspresi  simpati dan politik, ataupun sumbangan baik secara langsung ataupun dengan menyumbangkan klik, seperti untuk menyukai unggahan atau membeli  produk  sumbangan.  Permaslahan ini  menjadikan  komunikasi,  khususnya komunikasi lingkungan, seringkali disalahartikan    sebagai  praktik  transmisi dan  diseminasi  pesan-pesan  lingkungan yang tidak mampu menimbulkan perubahan atau dampak yang nyata.
Tidak  bisa  dipungkiri,  kampanye online melalui  internet  dan  media  sosial merupakan fenomena meskipun baru, tetapi telah  marak  digunakan  oleh  organisasi nonprofit dan kelompok-kelompok advokasi  (Chou et  al. 2020).  Meskipun punya  keunggulan  dalam  menjangkau khalayak  yang  lebih  luas,  jenis  kampanye ini  cukup  kontroversial  karena    dianggap lemah atau tidak efektif dalam menciptakan perilaku  yang  penuh  komitmen.  Kendati
demikian,  bukan  tidak  mungkin  bahwa aktivitas  atau  kampanye  virtual  bisa ditransformasi  menjadi  suatu  komitmen perilaku,  bahkan  tindakan  nyata  (Chou et al. 2020).
Melihat berbagai tantangan, dilema, hingga kesalahpahaman tentang komunikasi  lingkungan  seperti  yang  telah dijelaskan  di  atas,  tujuan  penelitian  ini adalah untuk mengkaji sejumlah pemaknaan dan praktik komunikasi lingkungan,  khususnya framing ,  sebagai praksis sosial di era digital. Melalui kajian ini,  penulis  hendak  memahami  bagaimana komunikasi  lingkungan  digunakan  tidak hanya  untuk  penyadaran  kritis,  tetapi  juga untuk menciptakan aksi kolektif.

## METODOLOGI
Penilitian  ini  menggunakan  studi literatur  atau desk  research terhadap literatur dan penelitian terdahulu menggunakan  metode  analisis  kualitatif deskriptif dengan paradigma konstruktivis. Sebagaimana  menurut  Aspers  dan  Corte (2019),  penelitian  kualitatif  merupakan proses berulang-ulang dalam upaya memahami  fenomena  atau  objek  yang dikaji  secara  lebih  dekat  sehingga  bisa memberikan pemahaman baru atau meningkatkan pemahaman komunitas akademik  tentang  fenomena  tersebut. Adapun paradigma konstruktivis atau yang juga sering disebut dengan interpretivisme, menurut  Creswell  dan  Poth  (2018), merupakan suatu pendekatan yang mengakui  adanya  keberagaman  dalam pandangan  dunia  karena  meyakini  bahwa setiap individu mengembangkan pandangan dan pemaknaan subjektif atas pengalaman, persitiwa,  atau  objek.  Sehingga  dalam penelitian, pendekatan konstruktivis mengarahkan  peneliti  untuk  mengkaji kompleksitas
pandangan-pandangan
tersebut
ketimbang berusaha mempersempitnya menjadi kategori- kategori atau gagasan tertentu.
Dalam penelitian ini, peneliti menelusuri  sejumlah  literatur,  mulai  dari buku,  artikel  penelitian,  artikel  tinjauan, hingga  sumber-sumber  dari  media  daring terkait isu lingkungan, komunkasi lingkungan,  serta  penggunaan framing melalui  media  sosial  dalam  gerakan lingkungan. Dari berbagai sumber tersebut, artikel  ini  mencari  beragam  pandangan terkait  praktik  komunikasi  lingkungan  di era  media  digital  dari  beragam  perspektif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam  tentang  perkembangan  praksis komunikasi  lingkungan di  era  internet  dan media digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Komunikasi berperan krusial dalam upaya perlindungan maupun penyelamatan lingkungan, karena pesan-pesan dan penamaan  tidak  hanya  mengarahkan  cara pandang, tetapi juga menentukan tindakan, perlakuan,  hingga  relasi  antara  manusia dengan lingkungan alam (Pezzullo dan Cox 2018).  Teori framing hadir  dari  hubungan antara  media  dengan  dorongan  sosial- budaya terkait yang kemudian membentuk pemahaman, opini, dan keyakinan masyarakat  atau  publik  untuk  melakukan suatu  aksi.  Ranah  media  dan  politik  yang semakin terfragmentasi menjadikan framing semakin  penting  dalam  upaya menanggulangi  krisis  ekologis  melalui edukasi  hingga  aksi  kolektif  (Polk  2020). Upaya  penanggulangan  isu  lingkungan selalu memerlukan frame atau bingkai yang efektif,  karena  selain  berguna  untuk membentuk  pemahaman  yang  jelas  dan jernih  di  tengah  masifnya  berita,  pesan- pesan,  dan  perdebatan  di  media  yang membingungkan,  juga  untuk  menentukan siapa  saja  pihak  atau  aktor  yang  bersalah dan  mesti  dimintai  pertanggungjawaban atas  terjadinya  krisis  lingkungan  (Polk 2020).  Framing  semestinya  diartikan sebagai proses utuh yang mencakup fungsi konstitutif seperti identifikasi, definisi, dan negosiasi  makna,  masalah,  dan  solusi,
hingga  fungsi  pragmatis  dan  strategis seperti perencanaan dan penggalangan aksi kolektif, hingga litigasi.

## Komunikasi Sebagai Proses Dialogis
Komunikasi  lingkungan  bukanlah proses  penyampaian  pesan  satu  arah, melainkan  dua  arah  yang  melibatkan masyarakat sebagai aktor utama perubahan. Seiring  pergeseran  paradigma  komunikasi pembangunan dan perubahan sosial, komunkasi lingkungan dan iklim bukan lagi diartikan sekadar sebagai transmisi informasi  yang  sentralistik  melalui  media untuk mengubah perilaku, persuasi, apalagi manipulasi,  melainkan  proses  interaksi yang  partisipatoris  dan  dialogis  yang ditujukan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat atau publik ( public engagement ) (Polk, 2020).
Komunikasi lingkungan bisa
diejawantahkan
dalam
bentuk ekopedagogik  ( ecopedagogy ) sebagaimana diajukan  Misiaszek  (2020)  yang  merujuk pada  perspektif  Paulo  Freire  (1921-1997) tentang pendidikan untuk perubahan sosial melalui proses komunikasi dialogis. Ekopedagogik  yang  dimaksud  merupakan komunikasi  dialogis  antarsubjek  yang dilakukan untuk mengonstruksi dan mewujudkan utopia sosial-lingkungan ( socio-environmental utopia ), serta mengidentifikasi  hambatan  dan  masalah sosial-lingkungan apa saja yang sedang atau akan  dihadapi.  Pendekatan  komunikasi Freire mendorong masyarakat untuk menjadi  aktor  utama  dalam  perubahan sosial,  dimulai  dengan  stimulasi  untuk menjawab  pertanyaan-pertanyaan  tentang kondisi  sosial-lingkungan  seperti  "siapa yang  diuntungkan?  siapa  yang  dirugikan? dan siapa yang harus bertindak?", "mengapa  perubahan  harus  bertindak  dan melakukan perubahan?",
hingga "bagaimana cara mewujudkan perubahan?" (Fernández-Aballí Altamirano 2020;
Misiaszek  2020).  Selanjutnya,  cita-cita yang  terkonstruksi  serta  masalah  yang
diidentifikasi  bersama  melalui  dialog tersebut merupakan konsensus yang kemudian  diarahkan  untuk  menggalang aksi  kolektif  diiring  refleksi  kritis  yang mampu  mentransformasi  kondisi  sosial- lingkungan menjadi lebih baik. Proses yang utuh  dan  berkesinambungan    antara  aksi dengan  refleksi  kritis  untuk  menciptakan perubahan  sosial  (dan  lingkungan)  inilah yang  dimaksud  Freire  sebagai  praksis ( praxis ) (Misiaszek 2020).
Jika  dilihat  melalui  perspektif ekopedagogik, komunikasi lingkungan mensyaratkan adanya dialog horizontal dan partisipatoris  antarsubjek,  agar  semua pemangku kepentingan bisa saling bertukar pemahaman tentang masalah sosial- lingkungan  berdasarkan  apa  yang  dialami dan  dihadapi  secara  nyata,  sehingga kesadaran, cita-cita, tujuan, dan solusi yang tercipta  menjadi  lebih  relevan  dan  mudah untuk  dipahami      maupun  ditindaklanjuti. Oleh  karena  itu,  pelaku  komunikasi  tidak bisa lagi hanya membenarkan pengetahuan dan  perspektifnya  sendiri  dan  harus mempertimbangkan dan bernegosiasi dengan  berbagai  unsur  dan  pihak  lain dengan  kepentingan,  keyakinan,  nilai,  dan pandangan dunia yang berbeda-beda.
Penelitian  yang  dilakukan  Hurst  & Stern,  (2020)  yang  mengkaji  tentang komunikasi perubahan iklim untuk khalayak  dengan  pandangan  politik  yang berlawanan  (progresif  dan  konservatif), mendapati bahwa untuk melakukan framing yang efektif sehingga mudah dipahami dan diterima  oleh  suatu  pihak  agar  mau melakukan  aksi,  pesan  yang  dirancang harus  mengandung  pesan  moral  sesuai dengan  yang  diyakini  oleh  kelompok tersebut.  Misalnya,  untuk  bisa  mengajak orang-orang konservatif ikut peduli dengan isu  perubahan  iklim,  maka  pesan  dan framing  yang  dibuat  harus  bisa  memuat perspektif moral konservatif dan menyajikannya dalam pesan dan penyampai  pesan  ( messenger )  yang  sesuai (Hurst & Stern, 2020). Hal ini menunjukkan
bahwa  komunikasi  lingkungan,  khususnya framing bukan  lagi  merupakan  persuasi ataupun manipulasi yang bersifat top-down , karena  pada  dasarnya  setiap  pesan  yang dirancang  perlu  melewati  proses  definisi, diskusi,  negosiasi,  dan  penyesuaian  yang berbasis  pada  nilai,  moralitas,  keyakinan, dan perspektif khalayak atau publik.

## Komunikasi Sebagai Aksi
Kesalahpahaman lain tentang komunikasi  lingkungan  di  antaranya  yaitu anggapan bahwa proses komunikasi berhenti  hanya  sampai  pada  penyampaian pesan  dan  informasi,  yang  pada  akhirnya berujung pada perubahan perilaku. Padahal, tujuan komunikasi lingkungan adalah untuk menciptakan aksi kolektif untuk mengubah "dunia"  atau  realitas.  Hal  ini  dibuktikan dalam penelitian Ardhian et al. (2016) yang menggunakan  kerangka  teori  Gerakan Sosial Baru (GSB) yang juga menggunakan konsep framing untuk  mengkaji  peran  dan strategi  organisasi  non  pemerintah  dalam arena  politik  lingkungan  hidup  serta bagaimana organisasi tersebut mmembentuk  wacana,  ide,  dan  gerakan untuk  meyakinkan  kelompok  sasaran. Menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif, penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan  peran  dan  strategi  organisasi non  pemerintah  pada  tingkatan  nasional maupun  lokal  dalam  upaya  menanggapi permasalahan  kebakaran  hutan  dan  lahan yang  terjadi  di  Indonesia.  Pada  tingkatan nasional,  penelitian  dilakukan  di  Jakarta dan Bogor, sementara pada tingkatan lokal, penelitian dilakukan di Jambi.
Hasil  penelitian  Ardhian et  al.
(2016)  mengungkap  bahwa  organisasi pemerintah mampu memanfaatkan keluhan kolektif untuk membangun struktur mobilisasi, framing ,  dan  bentuk-bentuk aksi.  Dengan  cara  berkomunikasi  dan memengaruhi  para  pemangku  kebijakan kunci  secara  langsung,  menggunakan jaringan  advokasi  internasional  untuk meningkatkan  tekanan  politik  terhadap
pemerintah, hingga memobilisasi dukungan elit  dan  mempromosikan  solusi-solusi tandingan.

## Pemanfaatan Media Sosial
Komunikasi lingkungan yang efektif,  khususnya  di  media  digital merupakan penggerak, dan bukan substitusi bagi aksi. Fenomena slacktivism , clicktivism ,  dan  sejenisnya  merupakan gambaran  tentang  bagaimana  simbol- simbol dalam pesan-pesan di media digital telah gagal dimaknai sebagai pengungkapan tentang krisis yang sebenarnya, sehingga bukannya meningkatkan  rasa  urgensi  dan  dorongan untuk  berpartisipasi,  malah  menimbulkan perasaan tenang dan puas hanya lewat klik untuk menyukai unggahan, berbagi utasan, ataupun  memberikan  sedikit  sumbangan secara  daring.  Namun,  fenomena  ini  tidak semestinya dibesar-besarkan dan digeneralisasi seakan-akan mewakili semua komunikasi dan kampanye sosial- lingkungan  daring  yang  terjadi.  Sebab, tidak  sedikit  gerakan  sosial  yang  berhasil memanfaatkan  internet  dan  media  digital sebagai katalisator pergerakannya.
Hasil riset Anam et al. (2020) yang meneliti  efektivitas  media  sosial  dalam gerakan  sosial  penolakan  masyarakat terhadap  proyek  reklamasi  Teluk  Jakarta menunjukkan bahwa media sosial berperan penting  dalam  gerakan  sosial-lingkungan. Menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini melakukan social network analysis (SNA) mengenai percakapan,  tren,  dan  distribusi  isu  di Twitter.  Hasilnya  kemudian  mengungkap bahwa meskipun  cenderung menurun,  tren percakapan  terkait  isu  reklamasi  di  media sosial dalam kurun 2017-2019 tidak pernah sepi.  Percakapan  yang  dipengaruhi  oleh aktivitas dan framing dari organisasi aktivis lingkungan  dan  para  nelayan  tersebut diketahui berpengaruh dalam proses framing isu reklamasi, sehingga mendorong terjadinya  gerakan  sosial-lingkungan  yang
semakin  masif  di  tingkat  akar  rumput.
Penelitian Anam et al., (2020) menunjukkan bahwa dengan strategi komunikasi  lingkungan  dan framing yang tepat,  percakapan  di  media  sosial  bisa ditransformasi  melebih  sekadar  diskusi, perdebatan, dan transmisi  informasi,  tetapi juga  menjadi  media  yang  efektif  untuk meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dan mendorong gerakan sosial-lingkungan akar rumput yang masif.
Pandangan  sinis  dan  pesimistis terhadap  kampanye  dan  aktivisme  melalui media  sosial  yang  banyak  beredar  selama ini,  menurut  Jones  (2015),  telah  gagal dalam menangkap relasi antara penggunaan media sosial dan partisipasi politik. Sebab, menurutnya, media sosial terbukti berdampak dalam bagi aktivitas politik dan sipil  masyarakat,  mulai  dari  konsumsi berita  dan  informasi,  keterlibatan  dalam diskursus sosial-politik, hingga pembentukan  komunitas.  Penelitian  Kwak et  al.  (2018)  bahkan  mengungkap  bahwa dengan  kemunculan  media  digital,  bentuk partisipasi  politik  "tradisional"  seperti  ikut serta dalam pemilihan atau aksi demonstrasi turut  mengalami  penurunan,  sementara masa  depannya  bergantung  pada  persepsi positif  terhadap  bentuk  partisipasi  politik baru, yaitu partisipasi melalui teknologi dan media  digital.  Sehingga,  menurut  Kwak  et al. (2018), setidaknya dengan meningkatkan  partisipasi  politik  melalui media  digital  sebagai  bentuk  partisipasi politik  ambang  batas  rendah  dan  persepsi positif  atasnya,  publik  akan  lebih  dekat menuju  keterlibatan  politik  ( engagement ) yang lebih konkret.

## Komunikasi Untuk Jaringan Gerakan
Melalui  partisipasi,  komunikasi lingkungan  tidak  hanya  bisa  membangun dan memperkuat suatu gerakan, tetapi juga memperluas  jaringan  dan  menggalang kolaborasi  dengan  kelompok,  gerakan, lembaga,  dan  berbagai  pihak  lain  dengan nilai  dan  kepentingan  yang  sama.  Harris
(2017;  74)  menilai  bahwa  jaringan komunikasi baik vertikal maupun horizontal  diperlukan  untuk  menyebarkan pesan-pesan  baik solidaritas maupun perlawanan. Komunikasi vertikal berfungsi untuk  diseminasi  informasi  mengenai masalah-masalah  lingkungan  yang  terjadi dan  untuk  mengorganisasi  aksi  strategis, sementara komunikasi horizontal berfungsi untuk  melestarikan  dialog,  pertukaran opini,  bahkan  perdebatan  antarpartisipan untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi.
Kemajuan  teknologi  informasi  dan komunikasi menjadikan persebaran informasi dan dialog tentang lingkungan ini semakin  mudah  dilakukan.  Begitu  pun aktivisme  lingkungan  di  ruang-ruang  siber seperti  media  sosial  yang  juga  semakin marak.  Setiap  orang  bisa  mengedukasi dirinya sendiri, bertukar pendapat, berdebat,  hingga  membentuk  jaringan advokasi  tanpa  harus  benar-benar  bertemu tatap  muka.  Saat  ada  kebijakan  atau aktivitas pembangunan yang dirasa berdampak  buruk  bagi  lingkungan,  setiap orang  bisa  menyuarakan  protes  sekaligus mengajak  warganet  lain  untuk  ikut menyuarakan  penolakan,  mempopulerkan tagar,  menandatangani  petisi,  yang  pada intinya bisa mengangkat isu-isu lingkungan ke permukaan. Selanjutnya, jaringan komunikasi siber tersebut bisa ditindaklanjuti  dan dikembangkan menjadi gerakan sosial-lingkungan nyata.
Jaringan  aksi  protes  penolakan reklamasi  Teluk  Jakarta,  reklamasi  Teluk Benoa,  pembangunan  pabrik  semen  di Kendeng,  pembangunan  tambang  emas  di Sangihe, dll. merupakan contoh bagaimana suatu  isu  meskipun  terjadi  di  satu  wilayah kecil,  tetapi  bisa  menjadi  perhatian  publik dalam  skala  luas,  baik  nasional  hingga global  berkat  jaringan  aktivisme  di  ruang siber. Selain membuka jalan bagi aktivisme masyarakat  akar  rumput,  komunikasi lingkungan  juga  bisa  menjadi  jalan  bagi semua  pihak  dan  pemangku  kepentingan,
mulai  dari  masyarakat  dengan  pandangan politik berbeda, organisasi nonprofit, sektor swatsa  atau  korporasi,  hingga  pemerintah, untuk  secara  partisipatif  mengidentifikasi masalah,  mendefinisikannya,  bernegosiasi, mencari solusi, hingga berkolaborasi dalam aksi.

## Pembahasan
Pembahasan  dan  tinjauan  dalam kajian  ini  setidaknya  telah  menegaskan bahwa komunikasi lingkungan, sebagaimana  menurut  Pezzullo  dan  Cox (2018),  lebih  dari  sekadar  "berbicara tentang  lingkungan"  dengan  menyoroti kekuatan  ekspresi,  kata-kata,  simbol,  dan wacana  dalam  menciptakan  perubahan sosial dan mentransformasi realitas. Komunikasi  mesti  ditempatkan  sebagai praksis,  yaitu  suatu  pendekatan  yang mampu
(atau bahkan
harus) mengakomodasi  dua  dimensi  dalam  satu kontinuum sekaligus: refleksi-aksi, konstitutif-pragmatis, ideal-material, teoretis-praktis, sehingga isu-isu lingkungan bisa dihadapi dan ditanggulangi secara lebih komprehensif dan responsif.
Gambar 1. Elemen praksis dalam komunikasi lingkungan (Sumber: Hasil Olahan Penulis,
2022)
Pada  dimensi  konstitutif,  refleksi, teoretis,  dan  ideal,  komunikasi  lingkungan dapat ditemui pada ragam upaya dan proses konstruksi  wacana  dan  pertukaran  pesan baik  dalam  skala  interpersonal,  kelompok,
publik,  hingga  massa  yang  bukan  hanya ditujukan  untuk  "mengantarkan"  pesan, melainkan  untuk  mencari  kebenaran, menumbuhkan kesadaran, hingga mencapai konsensus  terkait  isu-isu  lingkungan  yang ada  dengan  tujuan  untuk  melakukan perubahan sosial-lingkungan. Tahapan selanjutnya  ialah  bersifat  lebih  pragmatis, aktif,  teoretis,  dan  material,  yaitu  saat segala pemahaman, kesadaran, dan konsensus terkait lingkungan itu diejawantahkan menjadi  tindakan-tindakan kolektif  instrumental  seperti    membentuk jaringan  dan  menggalang  gerakan  sosial untuk  konservasi,  preservasi,  rehabilitasi, hingga advokasi lingkungan.
Oleh karena itu, tujuan akhir dalam komunikasi  lingkungan  yang  holistik  dan multidimensional  bukan  hanya  untuk menjadikan  individu-individu  atau  massa menjadi  lebih  paham,  sadar,  ataupun berperilaku "ramah lingkungan", melainkan untuk  menciptakan  perubahan  sosial  yang mampu  mengantarkan  suatu  kelompok, komunitas,  atau  masyarakat  beralih  dari ketidaktahuan menuju kesadaran mengenai relasi manusia-alam dan isu-isu lingkungan yang  ada,  kemudian  melalui  kesadaran tersebut  mampu  berpikir  dan  berdikusi kritis untuk mencari solusi atas permasalahan sosial-lingkungan yang dihadapi  bersama,  hingga  pada  akhirnya berkolaborasi  menerapkan  solusi-solusi tersebut  melalui  gerakan  sosial  yang berdampak  nyata  dalam  mewujudkan masyarakat yang tangguh serta membangun relasi  manusia-alam  dan  lingkungan  yang berkelanjutan.

## SIMPULAN
Memahami komunikasi  lingkungan sebagai praksis berarti mengakhiri dikotomi antara aksi dan refleksi. Sebab, sebagaimana  telah  dijelaskan  dalam  teori- teori  dan  hasil-hasil  penelitian  di  atas, komunikasi  lingkungan  bukan  hanya tentang merangkai kata-kata dan menyampaikan  pesan  tentang  lingkungan
secara tertata, melainkan suatu proses utuh dan  holistik  dimulai  dari  penamaan, pemaknaan,  penyadaran  kritis,  negosiasi makna,  hingga  mewujudkan  tindakan, menggalang gerakan, jaringan, dan kolaborasi  yang  tujuan  akhirnya  adalah untuk mewujudkan perbaikan, keberlanjutan, dan harmoni antara kehidupan manusia dengan lingkungannya. Pendekatan partisipatoris menjadikan komunikasi lingkungan dan framing sebagai  proses  dialogis  yang  mampu menjadi  strategi  perubahan  sosial  berbasis pada keterlibatan publik ( public engagement )  sejak  identifikasi  masalah, pencarian  solusi,  hingga  aktualisasi  dalam bentuk  gerakan  akar  rumput  hingga kebijakan. Melalui komunikasi lingkungan yang  strategis  dan  efektif,  perkembangan teknologi dan maraknya aktivisme di ranah siber  dan  media  sosial  tidak  akan  berhenti sampai  pada  wacana  dan  diskusi,  apalagi aktivisme  semu  ( slacktivism ),  tetapi  bisa bertransformasi  menjadi  aksi  dan  gerakan sosial-lingkungan  yang  nyata,  menjangkau lebih  banyak  pihak  secara  luas  dan  masif, untuk  memberikan  dampak  baik  bagi masyarakat dan lingkungannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anam  K,  Kolopaking  LM,  Kinseng  RA.
2020.  The  Effectiveness  of  Social Media Usage within Social Movement to  Reject  the  Reclamation  of  the Jakarta  Bay,  Indonesia. Sodality  J
Sosiol Pedesaan . 8(1):64–81.
doi:10.22500/8202028955.
Ardhian  D,  Adiwibowo  S,  Wahyuni  ES.
2016.  PERAN  DAN  STRATEGI ORGANISASI  NON  PEMERINTAH DALAM ARENA POLITIK
LINGKUNGAN  HIDUP  [Cited  By (since  2016):  1]. Sodality  J  Sosiol Pedesaan .
4(3). doi:10.22500/sodality.v4i3.14429.
Aspers  P,  Corte  U.  2019.  What  is Qualitative  in  Qualitative  Research
[Cited  By  (since  2019):  66]. Qual Sociol . 42(2):139–160. doi:10.1007/s11133-019-9413-7.
Cabrera NL, Matias CE, Montoya R. 2017.
Activism or Slacktivism? The Potential  Pitfalls  of  Social  MEdia  in Contemporary  Student  Activism. J Divers  High  Educ .  10(4):400–415. doi:10.1037/dhe0000061.
Castells M. 2015. Networks of Outrage and Hope:  Social  Movements  in  The Internet  Age .  2nd  Editio.  Cambridge: Polity Press.
Chou EY, Hsu DY, Hernon E. 2020. From slacktivism to activism: Improving the commitment  power  of  e-pledges  for prosocial  causes  [Cited  By  (since 2020): 3]. PLoS One . 15(4). doi:10.1371/journal.pone.0231314.
Creswell  JW,  Poth  CN.  2018. Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches . 4th Ed. Los Angeles, CA: SAGE Publications, Inc.
Fernández-Aballí Altamirano A. 2020. The Importance  of  Paulo  Freire  to Communication for Development and Social  Change.  Di  dalam:  Servaes  J, editor. Handbook  of  Communication for  Development  and  Social  Change . Singapore: Springer Nature Singapore.
hlm 309–326.
Greenpeace Indonesia. 2021 Nov 2. Siaran
Pers: Tanggapan Greenpeace
Indonesia terhadap Isi Pidato Presiden Joko Widodo di Konferensi COP 26 di Glasgow. https://www.greenpeace.org/indonesia /siaran-pers/45514/tanggapan- greenpeace-indonesia-terhadap-isi- pidato-presiden-joko-widodo-di- konferensi-cop-26-glasgow/.
Harris US. 2017. Engaging Communities in
Environmental
Communication. Pacific  Journal  Rev .  23(1):65–79. doi:10.24135/pjr.v23i1.211.
Herutomo C, Istiyanto SB. 2021.
KOMUNIKASI LINGKUNGAN DALAM MENGEMBANGKAN
KELESTARIAN  HUTAN. WACANA J Ilm Ilmu Komun . 20(1). doi:10.32509/wacana.v20i1.1165.
Hurst  K,  Stern  MJ.  2020.  Messaging  for environmental  action:  The  role  of moral  framing  and  message  source [Cited By (since 2020): 13]. J Environ Psychol . 68:101394. doi:10.1016/j.jenvp.2020.101394.
Jones  C.  2015.  Slacktivism  and  the  social benefits  of  social  video:  Sharing  a video to ‘help’ a cause. First Monday ., siap terbit.
Kementerian LHK RI. 2021 Mar 4. Siaran
Pers:  Laju  Deforestasi  Indonesia Turun  75,  03%. Kementeri  Lingkung Hidup  dan  Kehutan  RI .,  siap  terbit. https://www.menlhk.go.id/site/single_ post/3645/laju-deforestasi-indonesia- turun-75-03.
Kwak  N,  Lane  DS,  Weeks  BE,  Kim  DH,
Lee SS, Bachleda S. 2018. Perceptions of  Social  Media  for  Politics:  Testing the Slacktivism Hypothesis [Cited By (since 2018): 15]. Hum Commun Res . 44(2):197–221. doi:10.1093/hcr/hqx008.
Misiaszek  GW.  2020.  Ecopedagogy:
teaching critical literacies of ‘development’,  ‘sustainability’,  and ‘sustainable  development.’ Teach High Educ . 25(5):615–632.
doi:10.1080/13562517.2019.1586668. Pezzullo PC, Cox R. 2018. Environmental Communication and the Public Sphere .  5th  Ed.  Los  Angeles,  CA: SAGE Publications, Inc.
Polk  E.  2020.  Communicating  Climate
Change:  Where  Did  We  Go  Wrong, How  Can  We  Do  Better?  Di  dalam: Servaes  J,  editor. Handbook  of Communication  for  Development  and Social  Change .  Singapore:  Springer. hlm 795–813.
Presiden  RI  Joko  Widodo.  2021  Nov  2. Pidato Presiden Republik Indonesia di KTT  COP  26,  2  November  2021. https://www.presidenri.go.id/transkrip /pidato-presiden-republik-indonesia- di-ktt-cop-26/.
UNEP.  2021.  Making  Peace  With  Nature:
A  scientific  blueprint  to  tackle  the climate,  biodiversity  and  pollution emergencies. Geneva.
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstrea m/handle/20.500.11822/34948/MPN.
pdf. Weisse  M,  Goldman  E.  2021.  Primary Rainforest Destruction Increased 12% from 2019 to 2020. https://research.wri.org/gfr/forest- pulse.