Adil Berpoligami: Analisis Hukum Keluarga Islam Di Indonesia
Fatimah Zuhrah  email: fatimahzuhrah@yahoo.com
Abstract
Polygamy  is  a  necessity  in  Islam.  The  basic  principle  of  polygamy  is  the  element  of justice. One of the factors shows justice in clothing, food, planks and mu'amalah between his wife. The justice of love and affection will not be able to be fair. So a husband keeps himself, not too much with one of his wives. This can be seen in the historical fact that prophets, companions, tabi'in and many Muslims who practice polygamy, so that a man capable  of  doing  justice  in  polygamy  is  a  man  who  has  goodness  in  goodness,  this  is personal and common to the wider community.As for people who argue that polygamy is forbidden because it sees the impossibility of justice in polygamy. The polygamic justice in Islam is limited in three ways, the first is the number, the second is the livelihood and the third is justice between the wives. In principle, the two verses above consider that the principle of marriage is polygamy and an exception to monogamy. But by the rule that al- ashlu dâ'iman yuqoddamu al-istitsnâ '. The point is that istitsn 'always takes precedence over principle, because the exception is reinforcement.
Keywords: Justice, Polygamy
Abstrak
Poligami  merupakan  keniscayaan  yang  ada  dalam  Islam.  Prinsip  dasar  ber poligami adalah unsur keadilan. Salah satu faktor menunjukan keadilan dalam sandang,  pangan,  papan  dan  mu‟amalah  antara  isteri-  nya.  Adapun  keadilan yang bersifat cinta dan kasih sayang tidak akan mungkin mampu adil. Sehinga seorang suami tetap menjaga diri, jangan sampai terlalu berlebihan dengan salah satu  istrinya.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  fakta  sejarah  bahwa  nabi,  sahabat, tabi‟in  dan  banyak  orang  Islam  yang  melakukan  poligami,  sehingga  seorang lelaki yang mampu berbuat adil dalam poligami itu adalah lelaki yang memiliki kebaikan  di  atas  kebaikan,  hal  ini  bersifat  khusus  secara  personal  dan  secara umum bagi masyarakat luas. Adapun orang yang berpendapat bahwa poligami dilarang  karena  memandang  kemustahilan  keadilan  dalam  poligami.  Keadilan berpoligami dalam Islam dibatasi  dalam tiga hal,  yang pertama adalah jumlah, yang kedua adalah nafkah dan yang ketiga adalah keadilan antara isteri. Secara prinsip sesungguhnya dua ayat  di atas memandang bahwa prinsip perkawinan adalah  poligami  dan  pengecualian  bagi  monogami.  Akan  tetapi  secara  kaidah bahwa al-ashlu  dâ‟iman  yuqoddamu  al-istitsnâ‟ .  Maksudnya  adalah istitsnâ ‟  selalu didahulukan dari pada prinsip, karena memang pengecualian adalah penguatan. Kata Kunci: Keadilan, Poligami
A. Pendahuluan Sayyid  Qutub  dalam  bukunya  mengomentari  bahwa  poligami merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam rukhsoh, dan rukhsoh ini dapat
 Peneliti pada LP2M UIN Sumatera Utara
dilakukan  hanya  apabila  dalam  keadaan dhorurot 118 atau  terpaksa  dan  benar- benar  mendesak  saja.  Kebolehannya  disyaratkan  harus  bisa  berbuat  adil terhadap istri-istri. Tentang masalah adil ini Allah telah menyindir fenomena ini dalam Al-Qur‟an, yaitu pada surat An-Nisa‟ Ayat 129.
َتْنَأاىُعيِطَتْسَتْنَل َوِإَفاىُقاتَت َواىُحِلْصُتْنِإ َوِتَقالَعُمْلاَكاَهو ُرَذَتَفِلْيَمْل الاُكاىُليِمَتلاَفْمُتْص َزَح ْىَل َوِءاَسِّنلاَنْيَباىُلِدْعًمي ِح َرا ًرىُفَغَناَكَهاللاان ا
Artinya: “ dan kamu sekali-kali tidak akan berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingit berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan janganlah kamu mengadakan  perbaikan  dan  memelihara  diri  (dari  kecurangan),  maka  sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang” 119
Mayoritas  ulama‟  berpendapat  bahwa  adil  dalam  konteks  ayat  ini adalah dalam kebutuhan materi. Sementara dalam masalah immateri, perlakuan tidak  adil  tersebut  bisa  di  tolerir. 120 Ayat  129  ini  merupakan  penjelas  dari  Q.S. An-Nisa‟  ayat  3  tentang  subjektifnya  tolak  ukur  sebuah  rasa  keadilan  bagi seorang suami terhadap istri-istrinya. Idealnya, kebolehan berpoligami haruslah dikaitkan  dengan  syarat  adil  tidaknya  suami.  Namun  pada  tahapan  praktis syarat itu sangat sulit terwujud. Perlakuan tidak adil pasti terjadi di antara istri- istri.
Sementara  dengan  adanya  permasalahan  sulitnya  berlaku  adil  dalam berpoligami  tersebut,  tidak  bisa  juga  dikatakan  bahwa  pintu  poligami  sudah terkunci  rapat-rapat  dan  dilarang,  sebab,  tidak  tertutup  kemungkinan  ada maslahah dan  kebutuhan  untuk  melakukan  poligami.  Bisa  jadi maslahah 121 yang ditimbulkan lebih besar dari kekhawatiran adanya mafsadah 122 .
118 Darurat  (Ar:  ad-darurah:  berasal  dari  kata darra,  yadumu dan darran =  merusak memberi  mudarat).  Keadaan  sangat  merusak  atau  sangat  memaksa;  kebutuhan  yang  amat mendesak dan amat berbahaya apabila tidak dipenuhi. Menurut Ibnu Nujaim (w.970 H /1563 M) ahli fikih Mazhab Hanafi, darurat berarti sampainya seseorang kepada suatu batas, yang apabila tidak  melakukan  sesuatu  perbuatan  yang  dilarang  akan  dapat  mencelakakan  dirinya.  Fukaha Mazhab  Maliki  mendefenisikan  darurat  sebagai  suatu  kekhawatiran  atas  kebinasaan  diri,  baik berdasarkan keyakinan maupun berdasarkan dugaan yang kuat. Darurat tidak terujud kecuali ada suatu  keadaan  yang  memaksa  untuk  melkukan  yang  diharamkan  agar  terpelihara  diri  dari kebinasaan,  sperti  haus  dan  lapar  yang  berlebihan  atau  sakit  yang  membawa  kematian.  Yusuf Qasim, ulam kontemporer Mesir berpendapat bahwa kebinasaan itu tidak hanya terhadap diri atau jiwa seseorang tetapi juga terhadap harta. Abdul Azis Dahlan (et al), Ensiklopedi.., , jilid. 1, h. 260.
119 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h.43.
120 Abu  Yasid(ed), Fiqh  Realitas  Respon  Ma‟had  „Ali  Terhadap  Wacana  Hukum  Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005), h. 353.
121 Maslahat  (Al-maslahah).  Manfaat  atau  sutu  pekerjaan  yang  mengandung  manfaat. Istilah  ini  dikemukakan  ulama  ushul  fikih  dalam  membahas  metode  yang  dipergunakan  saat melkukaan istinbat h  (menetapkan  hukum  berdasarkan  dalil-dalil  yang  terdapat  pada  nas). Beberapa  definisi  maslahat  yang  dikemukakan  ulama  ushul  fikih  pada  hakikatnya  mengandung pengertian  yang  sama.  Imam  al-Ghazali  (ahli  fikih  Mazhab  Syafi‟i)  mengemukakan  pengertian maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan- tujuan  syarak.  Ia  memandang  bahwa  suatu  kemaslahatan  harus  sejalan  dengan  tujuan  syarak, sekalipun  bertentangan  dengan  tujuan-tujuan  manusia.  Alasannya,  kemaslahatan  manusia  tidak selamanya  didasarkan kepada kehendak syarak, tetapi sering didasarkan hawa nafsu. Misalnya di zaman Jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan karena menurut mereka hal tersebut  mengandung  kemaslahatan  dan  sesuai  dengan  adat  istiadat  mereka.  Menurut  Imam  al- Ghazali, hal tersebut tdak benar karena yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan seharusnya  adalah  kehendak  dan  tujuan  syarak,  bukan  kehendak  dan  tujuan  manusia.  Tujuan syarak  yang  harus  dipelihara  tersebut  ada  lima  bentuk,  yaitu  memelihara  agama,  jiwa,  akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya bertujuan
HukumIslam tidak mungkin akan mengabaikan maslahah tersebut hanya demi menjaga kepentingan individu semata. Karena prinsip hukum Islam tetap mendahulukan  pada masalahat  al-ammah dari  pada  masalah  pribadi.  Kajian  ini lebih  lanjut  akan  melihat  bagaimana  keadilan  berpoligami  berdasarkan  pada hukum keluarga Islam di Indonesia.

## B. Pembahasan

## 1.Poligami dalam Hukum Keluarga Islam
Menurut para fukoha penetapan hukum poligami merupakan salah satu hukum keluarga Islam disandarkan pada firman Allah (Alquran) dan sabda Nabi Muhammad  Saw.  Baik  Alquran  dan  Hadis  tidak  melarang  adanya  praktik poligami,  tetapi tidak juga mewajibkan poligami. Berdasarkan kemampuan atas penafsiran Alquran dan hadis tersebut, maka para ulama menjelaskan kebolehan poligami  dengan  persyaratan-persyaratan  tertentu.  Tetapi  jika  persyaratan  ini tidak bisa dipenuhi oleh laki-laki yang ingin berpoligami, maka hukum keluarga Islam  menegaskan  bahwa  seorang  suami  hanya  dapt  melakukan  monogami, yakni menikahi seorang istri saja.
Tujuan  disyariatkannya  hukum  Islam    adalah  untuk  kemaslahatan manusia.  Dengan  prinsip  seperti  ini  menjelaskan  juga  bahwa  disyariatkannya poligami  juga  untuk  kemaslahatan  manusia.   Pensyariatan poligami  adalah bertujuan    untuk  mewujudkan  keluarga  yang  baik,  bukan  semata-mata  untuk menyenangkan  kepentingan  suami  saja.  Dari  prinsip  ini  juga  dapat  dipahami bahwa  jika  poligami  itu  tidak  dapat  mewujudkan  kemaslahatan  sebuah keluarga, maka poligami tidaklah bolehdilakukan. Hal ini sebagaimana termuat dalam Q.S. An-Nisa‟: 3)
                                                                                                                                                                                                         Artinya:  Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  terhadap  (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan
memelihara  kelima  aspek  tujuan  syarak  tersebut,  maka  perbuatannya  dinamakan  maslahat. Disamping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudaratan  yang berkaitan dengan kelima spek tujuan syarak tersebut  juga dinamakan maslahat. Dalam kaitan ini, Imam Asy-Syatibi (ahli ushul  fikih  Mazhab  Maliki)  mengatakan  tidak  dibedakan  antara  kemaslahatan  dunia  dan kemaslahatan  akhirat,  karena  apabila  kedua  kemaslahatan  tersebut  bertujuan  untuk  memelihara kelima  tujuan  syarak  diatas,  maka  keduanya  termasuk  dalam  konsep  maslahat.  Karenanya menurut  Imam  Asy-Syatibi,  kemaslahatan  dunia  yang  dicapai  seorang  hamba  Allah  SWT    harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat. Lihat Abd. Azis Dahlan..(et al), Ensiklopedi, h. 1143-1144. 122 Mafsadat artinya  Sesuatu yang  membawa  madarah  (mudarat,  bahaya,  bencana  aatau kerusakan) atas agama jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Menurut istilah keagamaan, berarti lawan  makna  dari  istilah  maslahat.  Kata  mafsadat  adalah  bentuk  lain  dari  kata  fasid.  Secara etimologi,  kedua  kata  tersebut  mengandung  dua  pengertian  :  Bermakna  sama  dengan  kata mudarat;  dan  Sumber  atau  sebab  kerusakan.  Maslahat  pada  dasarnya  membawa  manfaat  dan menghilangkan mudarat, sebaliknya mafsadat membawa bahaya atau sesuatu yang merusak, dan Permasalahan  maslahat  dan  mafsadat  tidak  terlepas  dari  maqasid  asy-syari‟ah  (tujuan  tujuan syariat), sebab apabila terlepas dari tujuan-tujuan syarak berati sudah tidak sejalan lagi dengan nas (teks keagamaan) yang menjadi landasan syarak. Ibid ., jilid 3, h. 1038-1039.
dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 123
Quraish  Shibab  dalam  tafsirnya  menggarisbawahi  bahwa  ayat  ini  tidak membuat  peraturan  tentang  poligami,  karena  poligami  telah  dikenal  dan dilaksanakan  oleh  penganut  berbagai  syariat  agama  serta  adat  istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan  itupun  merupakan  pintu  kecil  yang  hanya  dilalui  oleh  yang  sangat  amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. 124
Lebih  lanjut  menurutnya  pembahasan  poligami  dalam  pandangan Alquran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, baik atau buruk, tetapi harus dilihat  dari  sudut  pandang  penetapan  hukum  dalam  aneka  kondisi  yang mungkin  terjadi.  Sehingga  wajar  bagi  satu  perundangan  apalagi  agama  Islam yang  bersifat  universal  dan  berlaku  untuk  setiap  waktu  dan  tempat  untuk mempersiapkan  ketetapan  hukum  yang  boleh  jadi  terjadi  pada  satu  ketika walaupun  kejadian  itu  baru  merupakan  kemungkinan.  Bukankah  kenyataan menunjukkan  bahwa  jumlah  lelaki  lebih  sedikit  dari  kaum  wanita?  Bukankah peperangan yang hingga kini tidak dapat dicegah, sehingga korban lelaki lebih banyak dari wanita? Bukankah penyakit parah dan kemandulan bisa terjadi bagi wanita? Apakah jalan keluar yang dapat dilakukan? Poligami ketika itu adalah jalan  keluar  yang  paling  tepat.  Namun  perlu  diingat  bahwa  ini  bukan merupakan  anjuran  apalagi  kewajiban.  Ayat  ini  hanya  memberi  wadah  bagi mereka  yang  menginginkan  ketika  menghadapi  kondisi  atau  permasalahan seperti kasus-kasus di atas. 125
2.Keadilan Berpoligami dalam Hukum Keluarga Islam a. Defenisi Keadilan
Adil:  al-„adl  berarti  mempersamakan  sesuatu  dengan  yang  lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak  berat  sebelah  dan  tidak  berbeda  satu  sama  lain.  Adil  juga  berarti,
berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Keadilan lebih dititikberatkan pada pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ibn
Qudamah  (ahli  fikih  Mazhab  Hanbali)  mengatakan  bahwa  keadilan semata-mata karena takut kepada Allah Swt. Jika keadilan telah tercapai, maka itu merupakan dalil yang kuat dalam Islam selama belum ada dalil lain yang menentangnya.
Dalam  Alquran  termkeadilan  dapat  diucapkan  dengan al-„adâlah dan al-wasth .  Termtersebutmerupakan  rangkaian  maknabahwauntuk menciptakan al-„adâlah harusditopang oleh al-wasath yaknitengah- tengah/perpaduan  antara  semuabentukkeadilan.  Allah  Swt  menurunkan syariatnyadalamrangkamenyeimbangkanstrukturkehidupanmanusia,menegakanke adilandalamkehidupanmanusia.Tidakadasatupunsyariat AllahSwtyangtidakmengindikasikankeadilandidalamnya. 126
123 Departemen  Agama  RI, Al-Quran  dan  Terjemahnya  Dengan  Transliterasi  Arab-Latin (Rumy) , (Semarang, Asy-Syifa, 2001), h. 165. 124 M.Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Jilid 2, (Jakarta, Lentera Hati, 2002), h. 410 , 125 Ibid ., h. 411.
126 Abdul Azis Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam , jil. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 25
Dalam menilai arti adil itu, tidak ada kesepakatan mengenai arti keadilan yang dapat dijadikan definisi. Banyak teori tentang keadilan yang dikembangkan oleh para ahli filsafat hukum. Dari teori keadilan yang dikembangkan Plato dan Aristoteles,  hingga  teori  keadilan  yang  kontemporer  yang  dikembangkan  oleh Rawls  dan  Hart.  Dari  semua  teori  tersebut,  tidak  ada  kesamaan  tentang pengertian adil.
Dalam  perspektif  Plato,keadilan  berarti  kebaikan  yangtidakdapat dijelaskan  denganargumentasirasional,  dan  menjaga  diri  dalambatas-batas yang ditentukan. SedangkanbagiAriestoteles memandang keadilandapatberarti distribusi yangmendudukkanmanusia pada tempatnya, danberartipula korektif yang dapatmemberikangantirugipadakesalahanataukejahatanhukum, antara keadilan  distributifdankorektif  menuntut  adanyaperlakuanyang  sama dalampengadilan.Keadilan bagi Plato menekankanaspekmoralitas sedangkan bagiAristotelesmenekankan pada aspekkepentinganhukum. Sementara  John  Rawl  menyebutkan  keadilan  sebagai fairness ,  suatu teori  keadilan  yang  menggeneralisir  dan  mengangkat  konsepsi  tradisional tentang  kontrak  sosial  ke  level  abstraksi  yang  lebih  tinggi.  Menurutnya keadilan  adalah  kebajikan  utama  dalam  institusi  sosial,  sebagaimana kebenaran  dalam  sistem  pemikiran.  Suatu  teori  betapapun  elegan  dan ekonomisnya  harus  ditolak  atau  direvisi  jika  ia  tidak  benar,  demikian  juga hukum  dan  intitusi,  tidak  peduli  betapapun  efisien  dan  rapinya,  harus direformasi  atau  dihapuskan  jika  tidak  adil.  Setiap  orang  memiliki kehormatan  yang  berdasar  pada  keadilan,  sehingga  seluruh  masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya  kebebasan  bagi  sejumlah  orang  dapat  dibenarkan  oleh  hal  lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang  dipaksakan  pada  segelintir  orang  diperberat  oleh  sebagian  besar keuntungan  yang  dinikmati  banyak  orang.  Karena  itu  dalam  masyarakat yang  adil  kebebasan  warganegara  dianggap  mapan,  hak-hak  yang  dijamin oleh  keadilan  tidak  tunduk  pada  tawar  menawar    politik  atau  kalkulasi kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang mengizinkan kita untuk menerima teori  yang  salah  adalah  karena  tidak  adanya  teori  yang  lebih  baik,  secara analogis,  ketidakadilan  bisa  dibiarkan  hanya  ketika  ia  butuh  menghindari ketidakadilan  yang  lebih  besar.  Sebagai  kebajikan  utama  umat  manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat. 127
Selanjutnya Muslehuddin dalam bukunya menyatakan bahwa dalam Islam keadilan  sama  dengan  suatu  keyakinan  suci,  suatu  kewajiban  yang  dibebankan kepada  manusia  untuk  dilaksanakan  dengan  sungguh-sungguh  dan  jujur.  Ini untuk mengidentifikasikan kepentingan-kepentingan seseorang dengan orang lain dan  melaksanakan  keyakinan  itu  dengan  segala  kesungguhan  seolah-olah merupakan ketakwaan. Tidak boleh ada unsur subyektif dalam defenisi keadilan. Apa  yang  dianjurkan  oleh  Islam  adalah  sikap  berfikir  yang  reflektif  dan pendekatan  yang  obyektif  terhadap  masalah  yang  dihadapi.  Karena  itu  keadilan
127 John  Rawl, Teori  Keadilan  Dasar-dasar  Filsafat  Politik  untuk  Mewujudkan  Kesejahteraan Sosial dalam Negara , (Terj Uzair Fauzan), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, h. 3-4.
adalah  kualitas  yang  berlaku  secara  adil  secara  moral  dan  rahmat  dalam memberikan kepada setiap manusia akan haknya. 128
Lebih lanjut menurutnya bahwa keadilan dalam Islam merupakan keadilan yang paling tinggi dibandingkan dengan system keadilan yang lain, baik Yunani, Romawi  maupun  hukum  manusia  lainnya.  Maka  keadilan  Islam  mencari  motif yang  paling  dalam.  Perbuatan  itu  ditentukan  oleh  niat  adalah  sabda  Rasulullah SAW dan kita berbuat seolah-olah dihadapan Allah yang lebih dekat kepada kita dibandingkan  dengan  urat  leher  kita  sendiri  dan  mengetahui  apa  yang  tersirat dalam  hati  kita.  Sarakhsi  mengatakan  memberikan  keadilan  merupakan  langkah takwa  yang  paling  mulia.  Menurut  Kasani,  keadilan  merupakan  salah  satu ketakwaaan yang paling baik dan salah satu kewajiban yang paling penting setelah iman  kepada  Allah.  Keadilan  dalam  Islam  merupakan  perpaduan  yang menyenangkan  antara  hukum  dan  moralitas.  Islam  tidak  bermaksud  untuk menghancurkan  kebebasan  individu  tetapi  mengontrolnya  demi  kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri, dan karenanya juga melindungi kepentingannya yang sah. 129
Berlaku adil sangat terkait  dengan  hak dan  kewajiban. Hak  yang  dimiliki oleh  seseorang,  termasuk  hak  asasi,  wajib  diperlakukan  secara  adil.  Hak  dan kewajiban terkait pula dengan amanah, sementara amanah wajib diberikan kepada yang  berhak  menerimanya.  Oleh  karena  itu  hukum  berdasarkan  amanah  harus ditetapkan secara adil tanpa dibarengi rasa kebencian dan sifat negative lainnya.
Keadilan ini sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Q.S.: 4: 58
                                                                                                                                                                   Artinya:  Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang berhak  menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila  menetapkan  hukum  di  antara manusia  supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi pengajaran  yang  sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha mendengar lagi Maha melihat.
Selanjutnya dalam Q.S.5:8 yang berbunyi:
                                                                                                                                                                                                           
Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali- kali  kebencianmu  terhadap  sesuatu  kaum,  mendorong  kamu  untuk  Berlaku  tidak  adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Termkeadilan  yang  dikemukakan  pada  filosof  di  atas  pada umumnyaberkonotasidalampenetapanhukumatau kebijaksanaanpenguasa.Akantetapi,keadilandalamhukumIslammeliputipelbaga
128 M.Muslehuddin, Filsafat  Hukum  Islam  dan  Pemikiran  Orientalis ,  (Yudian  Wahyudi Asmin, Pen), (Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 1991), h. 79.
129 Ibid ., h. 81.
iaspek.Prinsipkeadilanketikadimaknaisebagaiprinsipmoderasi.Keadilan bagiIslamadalahkeadilanyang wasath: mampumemadukan  keadilan  hukum dankeadilanmoralitas.  Jadi  keadilan  Islammerupakankeadilan  yang  mutlak danuniversal,karena  ditopang  oleh  wahyu  danprinsip-prinsip  hukum  yang fundamental. 130 Keadilan  dalam  Islam  menjadi  suatu  prinsip  yang  harus ditegakkan,  karena  keadilan  adalah  memberikan  keseimbangan  antara  sisi-sisi dengan memberi masing-masing haknya tanpa dikurangi atau lebihkan.
Al-Râzi  dalam  tafsirnya,  ”Sesungguhnya  yang  paling  adil  untuk kelangsungan  sesuatu  adalah  yang  berada  di  tengah.  Karena  hukum ketetapannya  akan  menyentuh  seluruh  aspek  secara  sama  dan  seimbang”. Dengan  pernyataan  al-Râzi  ini  dalam  konteks  hukum,  hukum  akan  tetap memiliki fleksibilitas tinggi dalam kehidupan manusia baik dalam menghadapi perubahan  zaman  ataupun  tempat  ketika  hukum  tersebut  adil.  Tetapi  ketika keadilan  telah  hilang  dalam  sebuah  hukum  maka  pasti  akan  menimbulkan masalah dalam kehidupan manusia. 131

## b. Keadilan Dalam Berpoligami
Mengenai  keadilan  dalam  berpoligami,  adalah  hal  yang  sulit  untuk dilakukan  oleh  seorang  suami  terhadap  istrinya.  Sehingga  dalam  ayat  lainnya Allah mewanti-wanti keadilan seorang suami yang melakukan poligami. Hal ini sebagaimana  termuat  dalam,  dalam  surat  An-Nisa`  ayat  129,  Allah  SWT berfirman:
                                                                                                                                                                                  Artinya : Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun  kamu  sangat  ingin  berbuat  demikian,  karena  itu  janganlah  kamu  terlalu cenderung  (kepada  yang  kamu  cintai),  sehingga  kamu  biarkan  yang  lain  terkatung- katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan  dan memelihara  diri  (dari  kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 132
Dalam  menafsirkan  ayat  terakhir  para  mufassir  memiliki  makna  dan intrepetasi  yang  berbeda.  Al-Zamakhsyari    mengatakan  bahwa  tuntutan kemampuan  berbuat  adil  terhadap  para  isteri  sesuai  dengan  kemampuan maksimal,  sebab  memaksakan  diri  dalam  melakukan  sesuatu  di  atas kemampuannya  termasuk  perbuatan  zhalim.  Bagaimanapun  usaha  untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan kemampuan membagi di bidang non-materi. Karena itu, Allah melarang untuk condong  kepada  salah  satu  yang  mengakibatkan  yang  lain  menjadi  terlantar. Dengan  kata  lain  beliau  menegaskan,  harus  ada  upaya  maksimal  dari  seorang suami untuk dapat berbuat adil kepada para isterinya ketikaberpoligami. 133 Quraish Shihab menyatakan bahwa keadilan yang disyaratkan oleh ayat yang  membolehkan  poligami  itu  adalah  keadilan  dalam  bidang  material.
130 M.Muslehuddin, Filsafat Hukum..ibid., h. 83.
131 Fachruddin al-Razi, Tafsir al-Razi , http.www.altfsir.com
132 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya.. h. 210.
133 Abu Qosim Mahmud bin Ahmad al-Zamakhsyary, Tafsir al-Zamakhsyari , Juz 1, (Beirut:
Daar al-Araby, 1407 H), 466.
Keadilan  yang  dimaksud  oleh  ayat  ini  adalah  keadilan  di  bidang  immaterial (cinta).  Itu  sebabnya  hati  yang  berpoligami  dilarang  memperturutkan  hatinya dan berkelebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai. 134
Persyaratan  adil  dalam  berpoligami  sebagaimana  disebutkan  pada  ayat tersebut  diartikan  adil  secara  kuantitatif,  yaitu  adil  dalam  hal-hal  yang bersifat lahiriyah,  seperti  pakaian,  tempat  tinggal  dan  giliran.  Keadilan  kuantitatif tersebut tampak dalam aturan-aturan fikih mengenai poligami, misalnya tentang pembagian  rezeki  secara  merata  diantara  istri-  istri  yang  dikawini,  pembagian jatah hari (giliran),dan sebagainya.
Adapun keadilan kualitatif seperti cinta dan kasih sayang tidaklah wajib. Mempersamakan  hak  atas  kebutuhan  seksual  dan  kasih  sayang  diantara  istri- istri    yang  dikawini,  bukanlah  kewajiban  bagi  orang-orang  yang  berpoligami karena sebagai manusia orang tidak akan mampu berbagi keadilan dalam kasih sayang. Kasih sayang sangat bersifat naluriah (insting). Bisa saja hati seseorang hanya  terpaut  dengan  istri  yang  A  atau  nafsu  seksualnya  bisa  bangkit  kalau bergaul  dengan  istri  yang  B,  dan  ini  semua  lepas  dari  control  akal  keadilan manusia. Hal ini menurut ahli fikih merupakan kebenaran dari firman Allah swt yang artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri- isteri(mu).  Oleh  ulama  fikih  ayat  ini  ditafsirkan  sebagai  ketidaknyamanan manusia untuk berbuat adil dalam hal kasih sayang  dan cinta. Dalam pengertian lain, tidak mungkin mencapai keadilan dalam kasih sayang dan cinta. Untuk itu ulama fikih tidak memasukkan perasaan kasih sayang dan cinta sebagai kaegori keadilan yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang berpoligami. 135
Terkait  dengan  keadilan  terhadap  istri,  maka  keadilan  di  sini  adalah keadilan  secara  materi,  sehingga  seorang  yang  ingin  berpoligami  dia  mampu memberikan nafkah yang adil kepada isterinya. Secara filosofis sebenarnya dapat dipahami  seorang  lelaki  dituntut  untuk  memiliki  kemampuan  secara  materi dalam  rangka  menjalankan  syariat  ini,  bukan  malah  pesimistis  dengan  konsep poligami  ini.  Namun  jika  memang  kemampuan  di  sini  kurang,  bahkan  untuk seorang  isteripun  masih  kurang  menjadi  suatu  persoalan,  yang  pada  akhirnya memunculkan kemudaratan.
Menurut  Zaitunah  Subhan  bahwa  QS  an-Nisa  ayat  129  tersebut  dapat menjadi  salah  satu  bukti  bagaimana  konsep  keadilan  dalam  berpoligami  itu sangat  sulit  diterapkan,  apalagi  dalam  masalah  cinta  dan  perasaan.  Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi sendiri juga mengakui bahwa hatinya lebih cenderung ke Aisyah ketimbang istrinya yang lain. Sehingga saat itu Nabi juga pernah mengatakan bagaimana beratnya mengontrol perasaannya terhadap istri- istrinya.  “Sesungguhnya  Rasulullah  itu  adalah  bisa  membagi  dan  berbuat  adil. Beliau  bersabda  ya  Allah  inlah  yang  dapat  aku  lakukan  dalam  cara  membagi, dan  Engkau  maha  mengetahui  apa  yang  tidak  aku  mengerti  dan  Allah  Maha mengetahui hati beliau”
Lebih  lanjut  menurutnya  bahwa  teks-teks  hadis  poligami  sebenarnya mengarah  pada  kritik,  pelurusan  dan  pengembalian  pada  prinsip  keadilan, namun anehnya jarang sekali dimunculkan oleh orang-orang yang pro poligami,
134 Quraish  Shihab, Wawasan  Alquran  Tafsir Tematik  atas Pelbagain  Persoalan  Umat ,  Mizan, Jakarta, 2007, h. 266.
135 Tutik  Hamidah, Fiqh  Perempuan  Berwawasan  Keadilan  Gender ,  UIN-  MALIKI  Perss, Malang, 2011, h. 122-123.
seperti hadis tentang sikap rasul yang sangat keras dan tegas menolak poligami yang akan dilakukan oleh Ali bin Abi Tholib. 136
Dalam penyimpangan asas monogami,  arti  adil menjadi sangat penting, karena  ia  merupakan  tolak  ukur  diperbolehkannya  penyimpangan  dari  asas monogami. Bahkan, ketidakadilan dalam penyimpangan asas monogamai, dapat mengakibatkan  seseorang  berbuat  aniaya,  dan  dalam  hukum  Islam,  perbuatan aniaya tidak dibenarkan, dan karenanya merupakan dosa.
MenurutWahbahal-ZuhaylîbahwaperintahAllahditujukan bukankarenaesensinya,sebabAllahtidakmendapatkeuntungandariketaatandanti dakpulamendapatkankemudaratandariperbuatanmaksiatmanusia.Namunketaata ntersebuthanyalahsebagaijalanuntukmemperluasperilakudancarapendidikanyan g dapatmembawakebaikanbagiindividudan masyarakat. 137
c.Keadilan Berpoligami dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia
Hukum  keluarga  Islam  yang  dimaksud  adalah  kaidah-kaidah  dan undang-undang  yang  terdapat  dalam  undang-undang  hukum  keluarga  yang berlaku dan dipedomani dan hidup serta berkembang dalam masyarakat muslim Indonesia ( the living law ). Produk hukum keluarga  Islam tersebut termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum perkawinan yang termuat dalam UU NO. 1 tahun 1974 serta hukum keluarga Islam klasik.
Terkait pembahasan mengenai jaminan berlaku adil bagi suami yang akan melakukan  poligami,  maka  Undang-Undang  No.  1  tahun  1974  tentang Perkawinan  tidak  menjelaskan  pembagian  keadilan  tersebut  secara  detil,  hanya disebutkan  bahwa  “ada  atau  tidak  adanya  jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku adil  terhadap  isteri-isteri  dan  anak-anak  mereka  dengan  pernyataan  atau  janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.”
Ada  atau  tidak  adanya  kemampuan  suami  untuk  menjamin  keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak maka berdasarkan beberapa berkas perkara izin poligami  di  Pengadilan  Agama  menunjukkan  bahwa  “bentuk  yang  ditetapkan Pengadilan Agama untuk itu” terlihat dalam:
a) Adanya  persetujuan  dan  tidak  merasa  keberatan  oleh  istri  untuk suaminya menikah kedua kalinya secara lisan maupun tertulis sesuai dengan surat pernyataan yang telah ditandatanganinya di atas kertas bermaterai.  Hal  ini    cukup  dibuktikan  dengan  Surat  pernyataan bersedia dimadu yang dibuat dan ditandatangani oleh istri. b) Adanya  kemampuan  untuk  menikah  lagi  didasarkan  dari penghasilan  dan  gaji  suami  yang  didapat  dibuktikan  dengan  Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh tempat bekerja suami. c) Adanya  daftar  Harta  Kekayaan  suami  dan  istri  sebelumnya/  harta gono  gini  yang  dibuktikan  dengan  surat  pernyataan  tentang  harta- harta  yang  diperoleh  suami  dengan  istri  sebelumnya  selama pernikahan.
d) Adanya  surat  keterangan  berlaku  adil  yang  dibuat  dan ditandatangani oleh suami.
136 Zaitunah  Subhan, Alquran  dan  Perempuan:  Menuju  Kesetaraan  Gender  dalam  Penafsiran , (Kencana, Jakarta, 2015), h. 151.
137 M.  Samson  Fajar, Keadilan  dalam  Hukum  Islam  (Tinjauan  Multidisipliner  dalam  Kasus Poligami , jurnal al-Adalah (Jurnal Hukum Islam), IAIN Raden Intan Lampung, Vol XII, No. 1 Juni 2014. Hal. 35.
Sementara  term  keadilan  berpoligami  dalam  hukum  keluarga  Islam Indonesia lainnya termuat dalam Pasal55 KHI yang menyatakan bahwa: a) Ayat (1). Beristerilebihsatuorangpadawaktubersamaan,terbatashanyasamp aiempatisteri. b) Ayat  (2).  Syarat  utama  beristeri  lebih  dari  seorang,  suami  harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
c) Ayat  (3).  Apabila  syarat  utama  yang  disebut  pada  ayat  (2)  tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dariseorang.
Dengan demikian, dalam hal suami akan beristeri lebih dari satu orang, maka  pertama-tama  harus  diperhatikan  dan  dijadikan  alasan  utama  adalah: Pertama ,  syarat  dan  prosedur  yang  ditentukan  undang-undang. Kedua ,  harus diperhatikan ketentuan agama. Ketiga harus pula  diperhatikan ketentuan moral. Sehingga  hukum  agama  dan  hukum  negara  harus  berjalan  bersamaan,  tanpa harus  dipertentangkan  satu  dengan  lainnya.  Sebagai  contoh  terhadap  seorang yang  agamanya  melarang  poligami,  maka  ia  tidak  dapat  berpoligami berdasarkan  Undang-Undang  Perkawinan.  Hal  ini  disebabkan  karena  sahnya perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agamanya masing masing. Dengan demikian,  dalam  agama  yang  melarang  poligami,  tentunya  perkawinan kedua/poligami tersebut  menjadi tidak  sah  secara agamanya. Penjelasan mengenai perbedaan dan persamaan poligami dalam Undang-
Undang No. 1 tahun 1974 dan KHI dibandingkan dengan hukum Keluarga Islam di atas tidaklah cukup bisa menjawab seluruh aspek kehidupan keluarga dalam masyarakat  Muslim  di  Indonesia,  dan  disinilah  letaknya  pentingnya keberadaaan  hukum  Islam  dalam  konteksnya  yang  sangat  luas,  tidak  hanya dalam  bentuk  hukum  tertulis  ( codified  law )  yang  jumlah  dan  ruang  lingkupnya amat-sangat terbatas, akan tetapi juga harus dihormati keberadaan hukum yang hidup  ( living  law )  di  tengah  masyarakat  Muslim 138 itu  sendiri  meskipun  dalam kategori hukum tidak tertulis dalam kaitan ini kitab-kitab fikih para ahli hukum Islam.

## C. Kesimpulan
Dalam konteks hukum keluarga Islam Indonesia, keadilan berpoligami menjadi  suatu  prinsip  yang  harus      ditegakkan,  karena  keadilan  berpoligami adalah  memberikan  keseimbangan  antara  sisi-sisi  dengan  memberi  masing- masing haknya tanpa dikurangi atau lebihkan.
Hukum  akan  tetap  memiliki  fleksibilitas  tinggi  dalam  kehidupan manusia  baik  dalam  menghadapi  perubahan  zaman  ataupun  tempat  ketika hukum  tersebut  adil.  Tetapi  ketika  keadilan  telah  hilang  dalam  sebuah hukum maka pasti akan menimbulkan masalah dalam kehidupan   manusia.
Persyaratan adil dalam berpoligami sebagaimana disebutkan pada ayat tersebut  diartikan  adil  secara  kuantitatif,  yaitu  adil  dalam  hal-hal  yang bersifat lahiriyah,  seperti  pakaian,  tempat  tinggal  dan  giliran.  Keadilan  kuantitatif tersebut tampak dalam aturan-aturan fikih mengenai poligami, misalnya tentang pembagian  rezeki  secara  merata  diantara  istri-  istri  yang  dikawini,  pembagian jatah hari (giliran),dan sebagainya. Adapun keadilan kualitatif seperti cinta dan
138 M. Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di dunia Islam , Rajagrafindo Persada, 2005, h. 211.