Mintarti,  Nalfaridas  Baharuddin  (2023) Pencegahan  Intoleransi  Kehidupan  Beragama  di  Kalangan  Umat Islam Melalui Praktik Pendidikan Muhammadiyah, (7) 10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10 Oktober 2022

## PENCEGAHAN  INTOLERANSI  KEHIDUPAN  BERAGAMA  DI  KALANGAN UMAT ISLAM MELALUI PRAKTIK PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH

## Mintarti, Nalfaridas Baharuddin
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman Email: mintarti@unsoed.ac.id, nalfaridas.baharuddin@unsoed.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan tentang praktik pendidikan di sekolah Muhammadiyah,  dalam  menumbuhkan  sikap  toleran  sebagai  bentuk  pencegahan terhadap  timbulnya  konflik  internal  di  kalangan  umat  Islam.  Penelitian  ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian adalah  di  Purwokerto,  Jawa  Tengah,  dengan  mengambil  kasus  di  SMA Muhammadiyah 1. Informan penelitian ada 22 orang yang terdiri atas siswa, guru, manajemen sekolah, orang tua, alumni, dan pengurus yayasan. Pengumpulan data dilakukan  melalui  wawancara  mendalam,  observasi,  dan  dokumentasi.  Data dianalisis  dengan  model  analisis  interaktif  yang  prosesnya  meliputi  reduksi  data, sajian  data,  dan  verifikasi/kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan,  di  tengah ekspektasi masyarakat Indonesia yang tinggi terhadap sekolah berbasis agama Islam sebagai  “bengkel”  yang  dapat  memperbaiki  moral  anak  didik,  SMA Muhammadiyah  1  Purwokerto  menjalankan  proses  pendidikannya  dengan menerapkan kurikulum yang memberi porsi dan durasi waktu lebih banyak untuk mata  pelajaran  agama.  Melalui  kurikulum  dan  interaksi  dalam  kehidupan  sehari- hari  antar-siswa  yang  berbeda  afiliasi  kelompok  aliran  pemikirannya,  praktik pendidikan  agama  yang  dijalankannya  berkontribusi  dalam  menumbuhkan  nilai- nilai  dan  sikap  toleran.  Tumbuhnya  sikap  toleran  sekaligus  merupakan  upaya pencegahan intoleransi dalam kehidupan beragama di kalangan umat Islam.
Kata Kunci: Praktik Pendidikan; Intoleransi; Kehidupan Beragama; Muhammadiyah.

## Abstract
This study aims to discuss the practice of education in Muhammadiyah schools, in fostering  a  tolerant  attitude  as  a  form  of  prevention  against  the  emergence  of internal  conflicts  among  Muslims.  This  research  uses  qualitative  methods  with  a case study approach. The location of the study was in Purwokerto, Central Java, by taking  a  case  at  SMA  Muhammadiyah  1.  There  were  22  research  informants consisting  of  students,  teachers,  school  management,  parents,  alumni,  and foundation  administrators.  Data  collection  was  conducted  through  in-depth interviews, observation, and documentation. Data is analyzed with an interactive analysis  model  whose  process  includes  data  reduction,  data  presentation,  and verification/conclusion. The results showed that in the midst of high expectations of
Indonesian society for Islamic faith-based schools as "workshops" that can improve the  morale  of  students,  SMA  Muhammadiyah  1  Purwokerto  runs  its  educational process by implementing a curriculum that provides more portions and duration of time  for  religious  subjects.  Through  the  curriculum  and  interactions  in  daily life between  students  with  different  school  of  thought  affiliations,  the  practice  of religious  education  contributes  to  fostering  tolerant  values  and  attitudes.  The growth of tolerance is also an effort to prevent intolerance in religious life among Muslims.
Keywords: Educational Practice; Intolerance; Religious Life; Muhammadiyah.

## Pendahuluan
Sejak peristiwa teror 11 September 2001 di Amerika Serikat yang menyentak dunia, ketakutan terhadap Islam menjadi fenomena yang dengan mudah ditemukan di berbagai belahan  dunia,  khususnya  dunia  Barat.  Fenomena  yang  biasa  dikenal  dengan  istilah islamophobia  ini  adalah  bentuk  ketakutan  berupa  kecemasan  yang  dialami  seseorang maupun kelompok sosial terhadap Islam dan orang-orang Muslim yang bersumber dari pandangan  yang  tertutup  tentang  Islam  serta  disertai  prasangka  bahwa  Islam  sebagai agama yang “inferior” tidak pantas untuk berpengaruh terhadap nilai-nilai yang telah ada di masyarakat.
Secara  historis,  islamophobia  dapat  ditelusur  melalui  sejarah  panjang  hubungan antara dunia Islam dan Barat yang sempat menorehkan luka pedih Perang Salib berabad- abad  yang  lalu  (Husaini,  2005).  Fenomena  ini  kemudian  menguat  sejalan  dengan berkembangnya tesis tentang clashes of civilizations dari F. Fukuyama dan S. Huntington yang membenturkan antara Barat dengan Islam (Alshammari, 2013).
Dampak  dari  sikap  takut  berlebihan  ini  sangat  beragam.  Diskriminasi  adalah dampak  yang  paling  dirasakan  oleh  kaum  muslimin.  Sejumlah  kejadian  di  beberapa negara  di  Eropa  mununjukkan  hal  tersebut.    Sebagai contoh,  pernyataan  yang menjadi headline sebuah media online menyebutkan: 'People grab our veils, call us terrorists and want us dead' (http://www.telegraph.co.uk. 6 Mei 2014). Contoh tersebut menunjukkan adanya diskriminasi. Data lain menyatakan bahwa Perancis (66%) adalah negara dengan tingkat diskriminasi paling tinggi, disusul Belgia (60%), Swedia (58%), Denmark (54%), Belanda (51%), dan Inggris (50%).
Di  Perancis,  imigran  perempuan  muslim  maghribi  mengalami  posisi  paling  sulit karena adanya diskriminasi yang bertubi-tubi, khususnya dalam hal pencarian pekerjaan (Ismoyo, 2016). Ketakutan dan kecurigaan berlebihan terhadap Islam dan kaum muslim itu  diperkuat  oleh  pemberitaan  media  yang  seringkali  bersikap  berat  sebelah  dan memojokkan  umat  Islam,  sehingga  seolah-olah  setiap  kejadian  yang  berkaitan  dengan radikalisme dan terorisme dilakukan oleh orang Islam.
Di tengah kemajuan teknologi informasi, daya jangkau pemberitaan media menjadi semakin  luas.  Akibatnya,  sikap  media  yang  semacam  itu  bukan  hanya  menghinggapi masyarakat Barat yang mayoritas Kristen melainkan juga di negeri-negeri berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia. Sejak peristiwa bom Bali tahun 2002 yang menelan
ratusan  korban  jiwa,  setiap  kali  terjadi  peristiwa  terorisme  di  Indonesia  orang  akan berasumsi  bahwa  pelakunya  pasti  kelompok  “Islam  radikal”.  Gencarnya  upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh negara, sedikit banyak juga merupakan imbas dari islamophobia tersebut.
Pengejaran dan penangkapan terhadap yang dicurigai sebagai “teroris” selalu tertuju pada kelompok-kelompok Islam. Meskipun sejumlah ilmuwan menulis bahwa “ancaman Islam”  itu  adalah  mitos  dan  secara  terminologis  “terorisme  Islam”  sendiri  merupakan istilah  yang  ambigu  karena  sifatnya  yang  kontradiktif  serta  ilusif  bahkan  merupakan fatamorgana  Arnakim  (2010);  Atmaja  (2016);  Rosdiawan  (2014),  hal  itu  tidak  banyak merubah realitas akan rasa takut masyarakat yang berlebihan terhadap Islam. Hal tersebut diperparah  oleh  tindakan  sebagian  orang  yang  memanfaatkan  suasana  psikologis masyarakat itu melalui penggunaan agama dalam politik identitas (Bagir & Kewargaan, 2011).
Situasi  tersebut  tidak  secara  otomatis  membuat  hubungan  antarpemeluk  agama menjadi  renggang.  Namun  suasana  psikologis  itu  rawan  terhadap  perpecahan  yang dengan sedikit provokasi akan mudah meledak. Padahal sebagaimana diketahui Indonesia merupakan negara yang plural dan multikultur. Jumlah etnik dan subetnik yang ada di Indonesia  ada  sebesar  1072  dengan  11  etnik  memiliki  warga  di  atas  satu  persen (Wirutomo,  2012).  Di  negeri  ini  hidup  dan  berkembang  pula  enam  agama  resmi yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Jika ditambah dengan agama- agama  adat  yang  tersebar  di  seluruh  pelosok  Nusantara,  maka  makin  lengkaplah heterogenitas yang ada dalam masyarakat Indonesia.
Keanekaragaman budaya dan agama itu dapat menjadi faktor integratif, namun juga dapat menimbulkan gesekan-gesekan yang dapat berujung pada konflik antar-kelompok, golongan, atau agama. Penggunaan agama dalam politik identitas dapat menjadi faktor yang  makin  memperburuk  keadaan.  Sebuah  hasil  penelitian  menunjukkan,  selama periode 2003−2007 telah terjadi sebanyak 333 insiden konflik terkait isu keagamaan di 10 provinsi. Dalam periode yang sama, insiden kekerasan yang terkait isu keagamaan itu telah  berdampak  pada  korban  manusia  sebanyak  233  orang  (7  orang  tewas,  178  orang luka, dan 48 orang mengungsi), serta kerusakan properti dengan jumlah sedikitnya 104 bangunan (79 rumah, 11 rumah ibadah, dan 14 bangunan lainnya).
Dari 76 insiden kekerasan yang terjadi, 41 insiden (53,9 %) terkait dengan isu moral dan 21 insiden (27,6 %) lainnya terkait dengan isu sektarian atau konflik internal umat beragama (Ali & Hidayatulloh, 2016). Suasana ini masih terus berlanjut pascapemilihan umum tahun 2014 yang memenangkan Joko Widodo sebagai presiden. Sikap curiga dan “ketakutan” terhadap Islam dan kaum muslim dapat dirasakan melalui berbagai wacana yang muncul dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang mengindikasikan adanya islamophobia  itu  (https://nasional.tempo.co/read/1062929/,  21  Februari  2018; http://nasional.republika.co.id/, 19 Februari 2018; https://nasional.tempo.co/read/1062369/, 20 Februari 2018; https://www.dream.co.id. 30 Maret 2017).
Di  kalangan  umat  Islam  sendiri,  hal  tersebut  berdampak  tidak  menguntungkan khususnya  dalam  hal  hubungan  antarkelompok  atau  organisasi  yang  ada  dalam masyarakat.  Islam  yang  dianut  oleh  207.176.162  orang  (87,18%)  dari  total  penduduk Indonesia  memiliki  banyak  wajah.  Jika  dipetakan,  di  Indonesia  terdapat  12  ragam pemikiran Islam. Ragam pemikiran tersebut terwakili dalam organisasi-organisasi Islam yang  jumlahnya  mencapai  ratusan  ribu  (Wirutomo,  2012);(Nata,  2001).  Adanya  sikap takut  berlebihan  terhadap  Islam  dapat  menimbulkan  sikap  saling  curiga  di  antara kelompok-kelompok dengan berbagai ragam pemikiran tersebut.
Suasana itu mencapai puncaknya saat pilkada DKI Jakarta tahun 2016 yang sangat terasa nuansa politik identitasnya. Agama, dalam hal ini Islam seolah menjadi identitas yang  membedakan  antara  “kami”  dan  “mereka”.  Saling  tuding  dan  sindir  bahwa  satu kelompok  beraliran  radikal  dan  dekat  dengan  “teroris”,  atau  kelompok  lain  sebagai sinkretis, syirik, dan terlalu akomodatif, merupakan hal yang kerap mengemuka. Ini dapat dilihat dengan mudah melalui komentar netizen di media sosial.
Meskipun dalam kenyataannya sebagian besar mereka sama-sama beragama Islam, masyarakat seolah terbelah menjadi dua; mereka yang “pro-Islam” dan yang “anti-Islam”. Di  dunia  nyata,  hal  tersebut  antara  lain  muncul  dalam  beberapa  peristiwa  seperti pembakaran masjid Muhammadiyah di Biuren, Aceh dan pembubaran kegiatan pengajian di
Karimunjawa, Jepara oleh sekelompok massa NU
(https://nasional.tempo.co/read/1025943,  18  Oktober  2017;  http://www.ngelmu.id/, [9/3/2018]).
Situasi  tersebut  makin  kompleks  mengingat  bahwa  perbedaan  pemikiran antarkelompok  Islam  di  Indonesia  sebenarnya  telah  berlangsung  bertahun-tahun  dan kerap  menimbulkan  benturan.  Sebagai  contoh,  perbedaan  dalam  hal-hal  kecil  yang bersifat ritual telah menjadi faktor yang biasa memicu pertengkaran khususnya di daerah pedesaan. Oleh karena itu tidak mengherankan jika data yang tersaji di atas menunjukkan adanya konflik sektarian di internal umat beragama yang jumlahnya mencapai 21 insiden (27, 6%).
Selain konflik yang merupakan ekses dari pilkada DKI Jakarta yang sarat dengan nuansa  politik identitas,  sejumlah  kejadian  di  berbagai  daerah menunjukkan  terjadinya pertentangan internal di tubuh umat Islam. Beberapa yang dapat disebut adalah konflik Sunni-Syiah  di  Sampang,  Madura  (http://m.okezone.com,  31  Desember  2011),  dan konflik  antara  NU,  Ahmadiyah,  dan  FPI  yang  berturut-turut  terjadi  di  Pandeglang, Banten,  Temanggung,  Jawa  Tengah,  serta  Pasuruan,  Jawa  Timur,  semuanya  di  tahun 2011 (http://m.antaranews.com, 5 Maret 2011).
Padahal dalam setiap agama terdapat beberapa dimensi, yang semuanya berpotensi menimbulkan konflik. Glock dan Stark menyebutkan bahwa setiap agama paling tidak terdiri atas lima dimensi, yaitu ritual, mistikal, ideologikal, intelektual, dan sosial (Azizy & Sosial, 2000). Semakin banyak wajah dalam suatu agama maka akan semakin besar pula potensi timbulnya perbedaan pendapat yang dapat memicu konflik sosial.
Sikap intoleran terhadap kelompok-kelompok yang berbeda khususnya di kalangan umat Islam itu merupakan problem yang harus dicarikan solusinya. Sikap ini merupakan
ancaman  serius  yang  membahayakan  NKRI  (Muhaemin  &  Sanusi,  2019).  Akan  tetapi untuk  mencari  solusi  bukan  perkara  mudah  mengingat  ada  kelompok  atau  aliran pemikiran  yang  sangat  kuat  klaimnya  terhadap  kebenaran  yang  mereka  yakini.  Klaim kebenaran (truth claim)  merupakan  komponen  penting  dalam  agama,  namun  sekaligus merupakan sumber perbedaan dari interpretasi keagamaan itu sendiri (Charles, 2008).
Studi  tentang  intoleransi  kehidupan  umat  beragama  menunjukkan  fokus  yang beragam.  Arliman  (2018)  mengambil  fokus  kearifan  lokal  sebagai  salah  satu  upaya menangkal  intoleransi.  Sementara  Effendi  (2020)  menunjukkan  tentang  proses pendidikan di pondok pesantren dalam merespon wacana intoleransi dan terorisme. Pada sisi lain, Haryani (2019) menggambarkan tentang penyebab intoleransi yang disebutnya karena faktor pemahaman agama yang rigid dan statis.
Berbeda dengan studi-studi tersebut, artikel ini akan mendiskusikan tentang upaya pemcegahan intoleransi melalui proses pendidikan yang berlangsung di sekolah berbasis agama Islam. Menurut perspektif struktural fungsional, lembaga pendidikan antara lain berfungsi  melakukan  sosialisasi  agar  tercipta  tertib  sosial.  Sosialisasi  nilai-nilai  yang diinginkan  oleh  masyarakat  yang  dilakukan  di  sekolah  akan  membuat  generasi  muda mengetahui tentang perannya dalam masyarakat (Zainuddin, 2008);(Durkheim, 1973).
Baik  buruk  suatu  masyarakat  juga  ditentukan  oleh  nilai-nilai  yang  diajarkan  di sekolah. Jika sekolah mengajarkan nilai-nilai toleransi, kebersamaan, dan persatuan maka akan  lahir  generasi  yang  menghargai  keanekaragaman  dan  mencintai  persatuan.  Pada gilirannya hal ini akan mendorong terciptanya integrasi sosial yang merupakan prasyarat bagi  lahirnya  tertib  sosial.  Sebaliknya,  jika  praktik  pendidikan  di  sekolah  justru mendorong  timbulnya  sikap  eksklusif  dan  sektarian  maka  masyarakat  akan  semakin tersekat-sekat ke dalam kotak-kotak pemikiran yang sulit berbaur satu sama lain.
Sekolah berbasis agama Islam yang dikelola Muhammadiyah merupakan salah satu sekolah yang tersebar luas di seluruh pelosok Indonesia. Sejak didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan  di  Yogyakarta  pada  8  Dzulhijjah 1330  H/18  November  1912,  Muhammadiyah telah  berkomitmen  untuk  memajukan  pendidikan.  Tujuan  pendidikannya  adalah terwujudnya manusia muslim, berakhlak, cakap, percaya pada diri sendiri, berguna bagi masyarakat  dan  negara  (Iskandar  &  Zubaidah,  2014).  Permasalahannya adalah  apakah sekolah  tersebut  telah  mengajarkan  nilai-nilai  toleransi  dalam  proses  pendidikannya, sejalan dengan visi organisasi yang membawahinya yang mengusung jargon kemajuan dan  kemoderenan?  Bagaimana  praktik  pendidikan  di  sekolah  Muhammadiyah,  dalam menumbuhkan sikap toleran sebagai bentuk pencegahan terhadap konflik internal umat Islam?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus. Lokasi penelitian adalah di Purwokerto, Jawa Tengah dengan mengambil kasus di SMA Muhammadiyah 1. Sekolah ini merupakan salah satu dari lima sekolah swasta berbasis agama  yang  ada  di  Purwokerto.  Pemilihan  SMA  Muhammadiyah  1  sebagai  lokasi penelitian  dilakukan  secara  purposif  dengan  pertimbangan:  (1)  Merupakan  sekolah
berbasis Islam yang paling mapan dibandingkan dengan sekolah lain sejenis yang ada di Purwokerto. Kemapanannya antara lain dilihat dari usianya yang telah lebih dari 60 tahun, sehingga  kultur  sekolah  telah  relatif  terbentuk.  (2)  Seluruh  komponen  sekolah  yang dibutuhkan  untuk  penelitian  ini  cukup  tersedia.  (3)  Eksistensinya  sebagai  sekolah berbasis agama Islam masih cukup diperhitungkan oleh masyarakat.
Informan  yang  terlibat  dalam  penelitian  ini  berjumlah  22  orang  yang  terdiri  atas seluruh komponen sekolah yaitu siswa, guru, manajemen sekolah, orang tua, alumni, dan pengurus  yayasan.  Para  informan  ditentukan  secara  purposif  dengan  kriteria:  (1) Memiliki  pengetahuan  tentang  masalah  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini,  (2) Memiliki kemungkinan mempraktikkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari.
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  mendalam,  observasi,  dan dokumentasi.  Wawancara  dilakukan  dengan  merujuk  pada  pedoman  wawancara  yang telah  disusun.  Wawancara  berlangsung  di  sejumlah  tempat  sesuai  dengan  kesepakatan yang  dibuat  oleh  peneliti  dengan  para  informan.  Sementara  itu,  observasi  dilakukan dengan  cara  masuk  ke  beberapa  ruang  kelas  khususnya  pada  mata  pelajaran  yang berkaitan dengan agama. Pengamatan terutama ditujukan kepada isi materi pelajaran dan cara  guru  menyampaikannya,  interaksi  antara  guru  dengan  siswa,  dan  interaksi  antar- siswa itu sendiri. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumentasi baik berupa foto, video, maupun dokumen tertulis sebagai data pendukung.
Data dianalisis dengan model analisis interaktif yakni sebuah proses analisis data yang  terdiri  atas  aktivitas-aktivitas  pengumpulan  data,  reduksi  data,  sajian  data,  dan verifikasi/kesimpulan. Semua kegiatan tersebut bersifat simultan dan timbal balik. Setiap kegiatan bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri dan sekali jadi, melainkan dapat berulang  sesuai  kebutuhan.  Analisis  berhenti  dilakukan  apabila  peneliti  menganggap bahwa data telah bersifat jenuh atau berpola sama (Miles & Huberman, 1994).

## Hasil dan Pembahasan

## Menumbuhkan  Keterbukaan  dan  Toleransi  Kehidupan  Beragama  di  Kalangan Umat Islam
SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto, Jawa Tengah berdiri pada tanggal 1 Agustus 1956.  Sekolah  ini  termasuk  generasi  pertama  SMA-SMA  yang  didirikan  di  Indonesia. Hal  ini  merujuk  pada  pernyataan  Baswedan  (2015)  yang  menyebutkan  bahwa  pada periode 1950an pemerintah melakukan usaha serius untuk mendirikan sekolah menengah atas (SMA) di semua kabupaten di Indonesia. SMA ini merupakan salah satu dari lima sekolah  swasta  berbasis  agama  yang  ada  di  Purwokerto,  Kabupaten  Banyumas,  Jawa Tengah.  Selain  sekolah  berbasis  Islam,  di  Purwokerto  juga  terdapat  sekolah  berbasis agama Nasrani (Kristen dan Katolik). Sekolah yang berbasis Islam, selain yang dikelola Muhammadiyah ada juga yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan Al-Irsyad Al- Islamiyah.
Hingga awal tahun ajaran 2015/2016 di SMA tersebut tercatat 323 siswa dengan rincian 167 laki-laki dan 156 perempuan. Dalam kurun waktu lima tahun, jumlah siswa tersebut  secara  umum  mengalami  penurunan  sebagai  imbas  dari  kebijakan  pemerintah
yang  lebih  mengutamakan  sekolah  kejuruan.  Banyak  lulusan  SMP  lebih  terserap  ke sekolah  kejuruan.  Statusnya  sebagai  sekolah  swasta  juga  membuat  yang  masuk  ke sekolah ini bukan merupakan siswa berkualifikasi terbaik. Sebagian besar lulusan SMP yang terbaik lebih memilih sekolah-sekolah negeri yang sebagian di antaranya dianggap masyarakat sebagai “sekolah favorit”.
Namun demikian, label sebagai sekolah Islam masih menjadi daya tarik bagi para orang  tua  yang  menginginkan  anak-anaknya  mendapat  pendidikan  agama  yang  lebih baik. Ciri yang khas dari sekolah jenis ini adalah jumlah jam pelajaran agamanya yang lebih  banyak  jika  dibandingkan  dengan  di  sekolah-sekolah  negeri  dan  sekolah  swasta umum lainnya. Di sekolah ini, mata pelajaran agama dirinci ke dalam sub-mata pelajaran yang terdiri atas Ibadah, Tarikh, Al Quran dan Hadits, Akhlak, dan Kemuhammadiyahan. Dengan demikian, pembahasan materinya relatif lebih dalam.
Sejumlah informan yang diwawancarai baik dari kalangan siswa maupun orang tua menyatakan  bahwa  salah  satu  alasan  bersekolah  di  SMA  itu  adalah  karena  lebih banyaknya jam pelajaran agama. Mereka berasumsi bahwa belajar agama akan membantu mengarahkan  anak  berperilaku  lebih  baik.  Hal  inilah  yang  membuat  sekolah  ini  tidak pernah kekurangan peserta didik. Informan lain dari kalangan orang tua murid bahkan mengatakan  bahwa  di  antara  SMA-SMA  swasta  di  Purwokerto,  yang  paling  tinggi kualitasnya adalah SMA Muhammadiyah 1 (Wawancara dengan S, orang tua siswa).
Secara sosial ekonomi latar belakang para siswa berbeda-beda. Dari segi pekerjaan orang  tua,  sebagian  besar  mereka  bekerja  di  sektor  swasta.  Di  luar  itu,  ada  juga  yang berprofesi  sebagai  PNS.  Di  sekolah  ini  terdapat  siswa  yang  orang  tuanya  berprofesi sebagai  dokter,  namun  ada  pula  anak  janda  tidak  mampu  yang  seringkali  kesulitan membayar  uang  sekolah.  Bagi  sekolah  Muhammadiyah,  realitas  ini  menjadi  sebuah keniscayaan  mengingat  sejarah  berdirinya  Muhammadiyah  yang  dari  awal memproklamirkan  diri  sebagai  gerakan  dakwah  yang  ingin  memberantas  kebodohan masyarakat melalui pendidikan.
Seorang  informan  mengatakan  bahwa  sekolah  Muhammadiyah  didirikan  bukan dengan  tujuan  bisnis,  melainkan  sebagai  bentuk  pelayanan  kepada  masyarakat  yang membutuhkan  pendidikan  agama.  Berikut  ini  penuturannya:  “Muhammadiyah  itu  kan berangkat dari masyarakat. Sekolah itu didirikan oleh orang-orang  yang ingin ada pendidikan agama. Bukan sebagai sebuah ajang bisnis untuk mendapatkan  income. Itu tidak sama sekali”. (Wawancara dengan SD, Pengurus Yayasan).
Sebagai  sekolah  swasta  yang  membiayai  operasional  pendidikaannya  sendiri, sekolah ini kadang mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat dari masih kurangnya kesadaran  sebagian  orang  tua  siswa  membayar  biaya  sekolah.  Namun  demikian,  hal tersebut  tidak  membuatnya  mundur.  Usia  yang  mencapai  lebih  dari  60  tahun membuktikan  eksistensinya.  Dengan  segala  kekurangan  dan  kendala  yang  dihadapi, sekolah ini masih menjadi sekolah yang cukup diminati masyarakat setempat.
Sementara dari sisi asal daerah, data menunjukkan bahwa para siswa sebagian besar berasal  dari  dalam  kota  Purwokerto  dan  kecamatan-kecamatan  di  sekitarnya.  Sisanya berasal  dari  kabupaten  dan  provinsi  lain.  Asal  SMP  mereka  pun  bervariasi.  Namun
demikian sebagian besar berasal dari sekolah negeri, sedangkan di urutan kedua adalah yang  berasal  dari  SMP  Muhammadiyah  dan  sisanya  dari  SMP-SMP  swasta  lainnya. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan asal daerah dan asal sekolah siswa:

## Tabel 1 Asal Daerah Siswa
No. Asal Daerah Tahun Ajaran 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Jml % Jml % Jml % 1. Dalam kota - - 58 55,77 49 41,88 2. Kecamatan lain - - 41 39,42 62 52,99 3. Kabupaten lain - - 5 4,81 4 3,42 4. Luar provinsi - - 0 0 2 1,71 Jumlah - - 104 100 117 100
Sumber: Laporan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2013/2014,
2014/2015, 2015/2016, data diolah.

## Tabel 2 Asal Sekolah Siswa
No. Asal Sekolah Tahun Ajaran 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Jml % Jml % Jml % 1. SMP/MTs negeri 57 46,34 46 44,23 64 54,70 2. SMP/MTs Muh. 32 26,02 31 29,81 34 29,06 3. SMP/MTs swasta lainnya 34 27,64 27 25,96 19 16,24 Jumlah 123 100 104 100 117 100
Sumber: Laporan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, data diolah.
Berdasarkan data di atas, SMA Muhammadiyah 1 merupakan sekolah yang terbuka. Setiap siswa apapun latar belakang sosial ekonominya, dapat menjadi siswa di sekolah itu. Jika dilihat dari asal sekolahnya yang sebagian besar (lebih dari 70%) bukan berasal dari SMP Muhammadiyah, makin mempertegas keterbukaan sekolah ini dalam menerima murid. Realitas ini juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia bahkan di tempat yang mayoritas penduduknya nonmuslim sekalipun.
Ini  antara  lain  dapat  dilihat  di  provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT)  dan  Papua. SMA Muhammadiyah 1 Ende misalnya, pada tahun 2007 jumlah siswa non-muslimnya mencapai  dua  per  tiga  dari  total  siswa.  Demikian  pula  dengan  yang  terjadi  di  Serui, Kabupaten  Yapen  Waropen,  Papua  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Kristen Protestan.  Mayoritas  siswa  SMP  Muhammadiyah  di  kota  itu  juga  menganut  agama Kristen Protestan (Mu’thi, Mulkhan, Marihandono, & Tjahjopurnomo, 2015).
Fakta tersebut menjadi menarik di tengah realitas masyarakat Indonesia yang sangat heterogen dan plural. Meskipun untuk kasus SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto semua siswanya  beragama  Islam,  bukan  berarti  keragaman  itu  tidak  dapat  ditangkap. Sebagaimana  diketahui,  di  kalangan  umat  Islam  terdapat  banyak  wajah  dan  sangat bervariasi  pemahaman  keagamaannya.  Sebuah  pemetaan  tentang  Islam  di  Indonesia menunjukkan adanya 12 ragam pemikiran. Jika ditarik dalam dua kutub maka di satu sisi ada  Islam  fundamentalis  yang  digambarkan  sebagai  mereka  yang  memiliki  sikap  dan
pandangan yang radikal, militan, berpikiran sempit, bersemangat secara berlebihan, atau ingin mencapai tujuan dengan cara-cara kekerasan.
Di sisi lain ada pula yang disebut dengan Islam inklusif-pluralis yakni pandangan yang  menganggap  agama-agama  lain  yang  ada  di  dunia  ini  sebagai  mengandung kebenaran  dan  dapat  memberikan  manfaat  serta  keselamatan  bagi  penganutnya (Wirutomo, 2012). Selain Muhammadiyah sendiri, beberapa organisasi Islam yang sudah dikenal termasuk oleh masyarakat Purwokerto adalah Nahdlatul Ulama (NU), Al-Irsyad Al-Islamiyyah,  Persatuan  Islam  (Persis),  dan  Lembaga  Dakwah  Islamiyah  Indonesia (LDII).
Dalam kehidupan sosial, hal yang mudah diamati dari ragam pemikiran Islam yang tercermin  dalam  organisasi-organisasi  ini  adalah  praktik  beribadah  serta  tradisi-tradisi yang  menyertainya.  Perbedaan  dalam  bacaan  salat,  perbedaan  pemahaman  tentang peringatan hari-hari besar Islam, penentuan awal bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri adalah beberapa contoh praktis dari ragam pemikiran Islam itu. Perbedaan-perbedaan ini seringkali  menjadi  debat  tak  berkesudahan  di  antara  para  pengikut  aliran  pemikiran tersebut.
Perasaan  yang  menganggap  pemikirannya  sendiri  yang  benar  tidak  jarang menimbulkan riak-riak konflik. Hal ini karena munculnya identifikasi diri antara “kita” di sini dengan “mereka” di sana. Jika hal ini ditambah dengan konteks islamophobia yang berdampak  terhadap  situasi  sosial  politik  yang  ada  di  Indonesia,  realitas  perbedaan tersebut menjadi semakin kompleks dan tajam.
Realitas  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  itu  juga  tercermin  dalam  kehidupan sehari-hari di sekolah. Sebagai bagian dari warga masyarakat, siswa menyerap nilai-nilai dan budaya yang berkembang di dalam masyarakatnya. Mereka melihat, merasakan, dan mengalami  sendiri  segala  sesuatu  yang  terjadi  di  lingkungan  sekitarnya.  Perasaan berafiliasi ke dalam suatu organisasi Islam dengan ragam pemikirannya itu pun menjadi tak terhindarkan. Meskipun di Indonesia terdapat ratusan ribu organisasi Islam, organisasi dengan jumlah massa terbesar adalah NU.
Organisasi  Islam  yang  dikenal  inklusif  dan  sangat  adaptif  terhadap  tradisi  serta budaya lokal ini diikuti oleh mayoritas masyarakat muslim Indonesia. Pemikirannya yang tidak menentang budaya dan tradisi yang sudah ada menjadikannya lebih mudah diterima oleh masyarakat hingga ke daerah pedesaan. Arus besar pemikiran organisasi ini biasanya berhadapan dengan organisasi-organisasi lain yang mengusung ide-ide puritanisme yang bersikap kritis terhadap tradisi dan budaya lokal seperti halnya Muhammadiyah. Bahkan masyarakat seringkali menggeneralisir bahwa perbedaan antarorganisasi dan pemikiran keislaman yang ada di Indonesia hanya ada antara NU dengan Muhammadiyah.
SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto sebagai sekolah dengan siswa yang beragam latar belakang sosial ekonominya pun mengalami situasi yang tidak jauh berbeda dengan yang berkembang di masyarakat. Hal paling mudah yang dapat diamati adalah dalam hal bacaan salat. Dalam sebuah observasi yang dilakukan di salah satu kelas X dengan mata pelajaran Fikih Ibadah, guru menyuruh siswa untuk maju satu per satu menghafalkan doa salat seperti yang biasa dipakai di lingkungan Muhammadiyah.
Namun beberapa siswa yang belum mendapat giliran untuk maju ke depan justru sibuk  menghafalkan  doa  yang  biasa  mereka  baca  dalam  ibadah  mereka  sehari-hari  di rumah,  yang  umum  dilafalkan  oleh  muslim  dari  kalangan  NU.  Mereka  melakukan  itu setelah merasa sulit menghafalkan doa shalat yang diajarkan oleh guru, yang bagi mereka terasa kurang familiar (Observasi. 18 November 2015). Situasi ini terkonfirmasi melalui sebuah  observasi  di  kelas  X  yang  lain.  Pada  saat  ditanya  siapa  yang  berasal  dari  atau berafiliasi  ke  NU,  sebagian  besar  siswa  di  kelas  itu  menjawab  dengan  mengangkat tangannya. Jumlahnya melebihi mereka yang mengaku dari Muhammadiyah (Observasi, 3 Januari 2016).
Realitas bahwa siswa tidak hanya berasal dari kalangan Muhammadiyah, bahkan justru banyak yang berasal dari lingkungan NU yang dalam kehidupan masyarakat sering berada dalam posisi berhadap-hadapan dengan Muhammadiyah, membuka peluang bagi diajarkannya  nilai-nilai  toleransi.  Melalui  perbedaan-perbedaan  yang  langsung  dialami oleh para siswa, guru lebih mudah memberi pemahaman tentang beravariasinya ragam pemikiran  umat  Islam.  Hal  ini  juga  ditunjang  oleh  kurikulum  melalui  materi  mata pelajaran  agama  yang  beragam.  Mata  pelajaran  agama  yang  mendukung  di  antaranya adalah Fikih Ibadah dan Kemuhammadiyahan.
Dalam  mata  pelajaran  Fikih  Ibadah  misalnya,  terdapat  materi  dengan  judul “Perbedaan Faham dalam Islam” sedangkan mata pelajaran Kemuhammadiyahan yang bertujuan  memberi  pengetahuan  dan  pemahaman  kepada  siswa  tentang  seluk  beluk Muhammadiyah, di dalamnya antara lain menjelaskan tentang posisi Muhammadiyah di antara organisasi-organisasi lain yang ada di Indonesia. Pemberian tema-tema pelajaran seperti  itu  dapat  membuka  wawasan  siswa  tentang  realitas  keberagaman  masyarakat Islam  Indonesia.  Meskipun  dari  pihak  sekolah  berharap  para  siswanya  dapat  menjadi kader-kader Muhammadiyah, harapan itu bersifat longgar.
Artinya, tidak ada paksaan bagi siswa untuk menjadi anggota dari organisasi yang menaungi sekolahnya. Pernyataan informan berikut ini menunjukkan hal tersebut: “Yang penting  kita  sudah  menyampaikan,  ini  lho  Muhammadiyah.  Minimal  mereka  tahu sehingga  diharapkan  dalam  masyarakat  mereka  menjadi  lebih  dewasa  dan  toleran. Walaupun tidak aktif di Muhammadiyah, mereka menyukai dan tidak mempermasalahkan Muhammadiyah.  Tapi banyak juga yang mungkin mereka keturunan NU  kemudian  masuk  Ikatan  Pelajar  Muhammadiyah,  akhirnya  jadi  Muhammadiyah”. (Wawancara dengan MY, Guru Agama).
Selain  melalui  mata  pelajaran  yang  diberikan  di  dalam  kelas  dan  keterlibatan dengan  organisasi  pelajar  Muhammadiyah,  interaksi  sosial  sehari-hari  yang  terjadi  di sekolah  dengan  sesama  siswa  yang  berbeda-beda  latar  belakang  organisasi  dan  aliran pemikirannya  juga  merupakan  ajang  tersemaikannya  nilai-nilai  toleransi.  Pengalaman alumnus  berikut  ini  menunjukkan  hal  tersebut:  “Dulu  teman  saya  kebanyakan  orang- orang NU. Ada yang moderat dan kemudian menjadi Muhammadiyah yang mantap, tapi ada  juga  yang  sampai  sekarang  tetap  saja  jadi  orang  NU.  Tapi  saya  akrab  saja,  tidak masalah. Begitu juga dia. Kita ibadahnya seperti Muhammadiyah dan dia pun tidak benci kepada almamaternya” (Wawancara dengan BS, Alumnus tahun 1976).
Fakta-fakta di lapangan ini tentu tidak dapat digeneralisasi yang dapat berlaku untuk semua  situasi.  Namun  demikian  setidaknya  hal  itu  menunjukkan  bahwa  proses pendidikan di sekolah Muhammadiyah ikut mendorong tumbuhnya sikap dan nilai-nilai toleransi di antara kelompok-kelompok dan aliran pemikiran yang berbeda.

## Pendidikan Muhammadiyah di Tengah Ekspektasi Masyarakat terhadap Sekolah Islam
Sejak  didirikan  Muhammadiyah  telah menempatkan  pendidikan  sebagai  kegiatan utamanya.  Bahkan  sebelum  resmi  berdiri,  Ahmad  Dahlan  pada  1911  telah  mendirikan sekolah agama yang khas yang diberi nama Sekolah Muhammadiyah. Di sekolah ini, di samping belajar agama, murid juga belajar huruf Latin, berhitung, ilmu bumi, ilmu tubuh manusia,  sejarah,  dan  lain-lain.  Perhatiannya  yang  besar  terhadap  bidang  pendidikan dilatarbelakangi oleh kondisi umat Islam ketika itu yang terbelakang karena kebodohan.
Menurutnya,  masyarakat  Islam  belum  menjalankan  sistem  pengajaran  dan pendidikan  yang  sesuai  dengan  tuntutan  kemajuan  jaman.  Oleh  karena  itu,  sekolah, madrasah,  dan  pesantren  adalah  instrumen  dan  media  promosi  kebaikan  hidup, penyempurnaan budi dan akal yang terus disempurnakan sesuai jaman dan perkembangan ilmu. Langkah pembaruan yang ditempuhnya adalah memasukkan mata pelajaran umum ke dalam pendidikan di lembaga pendidikan Islam, dan mengajarkan agama di sekolah- sekolah Muhamadiyah.
Dalam perkembangan selanjutnya pun pendidikan tetap menjadi hal penting yang diutamakan  oleh  Muhammadiyah.  Dengan  rumusan  tujuan  umum  organisasi “menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang  sebenar-benarnya”,  Muhammadiyah  menempatkan  pendidikan  sebagai  salah satu hal khusus yang menjadi salah satu tujuan awal didirikannya organisasi keagamaan ini. “Memperbarui  sistem  pendidikan  Islam  secara  modern  sesuai  dengan  kehendak  dan kemajuan  jaman”,  itulah  kalimat  yang  menjadi  salah  satu  tujuan  awal  berdirinya Muhammadiyah.
Budaya organisasi yang kemudian melekat di dalamnya yakni tradisi amal saleh, pengabdian,  keikhlasan,  kesahajaan,  dan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  gerakan  Islam, membuat  makin  kokohnya  semangat  warga  Muhammadiyah  untuk  berjuang  di  bidang pendidikan (Mu’ti & Haq, 2009);(Mu’thi et al., 2015). Tradisi yang berkembang di dalam Muhammadiyah membuat gerak organisasi keagamaan ini mandiri dan tidak tergantung kepada bantuan pihak lain terutama pemerintah.
Dalam  bidang  pendidikan,  sekolah-sekolah  Muhammadiyah  dapat  hidup  dan berkembang  dengan  cara  membiayai  diri  sendiri  melalui  dana  yang  bersumber  dari anggota,  simpatisan,  serta  masyarakat  umum  secara  swadaya.  Kemandirian  itu  secara historis  dapat  dilacak  melalui  data  yang  terhimpun  pada  tahun  1930-an.  Data  tersebut menyebutkan  bahwa  sampai  memasuki  tahun  1932,  jumlah  sekolah-sekolah Muhammadiyah mencapai 688, mulai dari sekolah guru hingga Taman Kanak-Kanak Dari  total  sekolah  Muhammadiyah  itu,  yang  mendapat  subsidi  pemerintah  hanya sekitar 9,4% (65 sekolah) dan selebihnya 90,6% (623 sekolah) dikelola secara mandiri
(Suara Muhammadiyah No.22/Tahun ke- 97, 16-30 November 2012). Meski kemandirian itu seringkali berdampak terhadap rendahnya kesejahteraan guru, tradisi untuk beramal saleh dan mengabdi dengan ikhlas membuat sekolah-sekolah ini dapat tetap bertahan.
Dalam perkembangannya, terbukti bahwa tajdid pendidikan ala Muhammadiyah ini kemudian  menjadi  kiblat  pendidikan  Islam  moderen  di  Indonesia  (Ali,  2010).  Kini  di Indonesia telah berdiri sebanyak 12.689 SMA, terdiri atas 6.355 SMA negeri dan 6.334 SMA  swasta  yang  tersebar  di  34  provinsi,  di  samping  sekolah-sekolah  dari  jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama (Kemendikbud, 2015). Capaian ini tentu tidak lepas dari peran Muhammadiyah sebagai organisasi yang sangat lekat dengan pendidikan.
Dalam  masyarakat  yang  mempercayai  ajaran  agama  sebagai  penuntun  dalam berperilaku, sekolah berbasis agama dipersepsikan sebagai wadah yang dapat membentuk dan memperbaiki moral anak. Bahkan tidak jarang sekolah semacam ini dianggap sebagai “bengkel”  bagi  anak-anak  yang  mengalami  “kerusakan  moral”.  Sebagai  bagian  dari organisasi  Muhammadiyah,  SMA  ini  tidak  dapat  lepas  dari  tujuan  dan  budaya  yang melekat dalam organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia ini.
Untuk  itu  maka  sekolah  ini  merumuskan  visi  dan  misinya  sebagai  berikut: “Terwujudnya  Generasi  Muslim  yang  Kuat  dalam  Iman  dan  Takwa  (IMTAK),  Maju dalam  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  (IPTEK),  dan  Konsisten  dalam  Bersyukur, Semangat  Berprestasi,  dan  Berkarakter  Islami”.  Visi  tersebut  dijabarkan  dalam  misi sebagai berikut: (1) Memberi penguatan iman dan takwa serta penanaman karakter Islami dalam rangka menyiapkan calon kader persyarikatan, umat, dan kader bangsa masa depan yang menguasai Iptek dan bahasa internasional. (2) Meningkatkan kepedulian terhadap misi  dakwah  persyarikatan  dengan  mendorong,  memberdayakan  warga  sekolah  untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan persyarikatan baik secara personal maupun lembaga. (3) Mengupayakan kehidupan warga sekolah yang Islami, dinamis, demokratis, mandiri, kompetitif.
Di tengah ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap posisinya sebagai “bengkel” yang  dapat  memperbaiki  moral  anak,  sekolah  Muhammadiyah  ini  menjalankan  proses pendidikannya dengan menerapkan kurikulum yang memadukan mata pelajaran umum dengan  mata  pelajaran  agama.  Sebagai  sekolah  yang  berada  di  bawah  pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, SMA ini berkewajiban mengikuti kurikulum nasional dan segala aturan yang dibuat oleh pemerintah.
Namun  demikian,  sekolah juga  diperbolehkan  menerapkan  kurikulum  dan aturan khusus  yang  hanya  berlaku  di  lingkungan  Muhammadiyah  sebagai  organisasi  yang menaunginya. Kurikulum yang berasal dari pemerintah itu berupa mata pelajaran-mata pelajaran  umum  seperti  sains,  ilmu  pengetahuan  sosial,  bahasa,  dan  matematika sedangkan  kurikulum  khusus  adalah  serangkaian  mata  pelajaran  agama  yang  hanya berlaku di lingkungan sekolah-sekolah Muhammadiyah.
Kurikulum nasional juga mewajibkan mata pelajaran agama. Namun untuk sekolah negeri dan sekolah umum lain yang tidak berbasis agama, mata pelajaran itu diberikan hanya 2 jam pelajaran per minggu dengan durasi 45 menit untuk satu jam pelajaran atau
90 menit dalam satu pekan. Keterbatasan jumlah jam pelajaran itu membuat pembahasan masing-masing topik yang diajarkan hanya diberikan secara singkat dan tidak rinci.
Keterbatasan  jumlah  jam  pelajaran  tersebut  oleh  sebagian  orang  tua  dianggap kurang dapat membekali siswa menghadapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks dan penuh dengan dekadensi moral sebagai efek dari perubahan sosial yang cepat. Situasi ini  membuat  masyarakat  kehilangan  nilai-nilai  dan  norma  yang  semula  diyakini  dapat menuntun generasi muda ke arah perilaku yang baik.
Berbagai  perilaku  negatif  yang  dilakukan  oleh  remaja  seperti  pornografi,  aborsi ilegal,  prostitusi  online,  seks  bebas,  dan  bentuk-bentuk  kenakalan  remaja  yang  lain Anisah (2016);  Hertanti (2013); Susanti dan Handoyo; (2015) Setyawati dan Suwarti, membuat orang tua khawatir akan daya tahan anak-anak mereka terhadap situasi sosial yang negatif tersebut. Dalam konteks ini, agama dipandang sebagai benteng yang dapat melindungi anak-anak muda itu dari godaan untuk berperilaku buruk. Untuk itulah maka sekolah yang menawarkan kurikulum pendidikan agama yang lebih banyak, masih tetap diminati dan menjadi alternatif pendidikan bagi anak-anak.

## Praktik Pendidikan Islam; Mempersatukan Umat, Mengikis Islamophobia
Seperti yang dapat ditangkap melalui pemaparan di atas, SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto  merupakan  sekolah  yang  terbuka,  baik  dari  sisi  latar  belakang  ekonomi, sosial,  maupun  afiliasi  organisasi  keagamaan  dari  para  siswanya.  Dari  sisi  ini,  dapat dikatakan  bahwa  sekolah ini  relatif  plural  sehingga  hampir  seperti miniatur  Indonesia. Oleh  karena  itu,  praktik  pendidikannya  harus  diarahkan  kepada  tumbuhnya  sikap toleransi agar tercipta kehidupan sekolah yang harmonis.
Hal  ini  penting  sebagai  proses  pembelajaran  bagi  siswa  ketika  hidup  di  tengah masyarakat.  Melalui  apa  yang  disebut  dengan  hubungan  yang  bersifat  cross-cutting affiliation  antar-golongan  atau  kelompok  yang  berbeda,  sekolah  dapat  berkontribusi menumbuhkan  integrasi  fungsional.  Sikap  toleran  merupakan  modal  bagi  tumbuhnya integrasi sosial fungsional itu. Inilah yang secara sosiologis merupakan salah satu fungsi dari  sekolah.  Dalam  masyarakat  Indonesia  yang  multikultur  dan  plural  integrasi  sosial merupakan sesuatu yang harus terus dijaga dan diperjuangkan.
Untuk  itu  sikap  toleran  di  antara  berbagai  kelompok  atau  golongan  adalah  suatu keniscayaan.  Dalam  hal  ini,  sekolah  Muhammadiyah  dapat  menjadi  “rumah  bersama” bagi semua kelompok, golongan, dan aliran pemikiran yang ada di kalangan umat Islam (Jati, 2014). Jika dalam konteks demokrasi negara dianggap sebagai satu-satunya institusi yang  dapat  menyulap  intoleransi  menjadi  toleransi  melalui  peraturan  yang  dibuatnya Zaini  (2010),  maka  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  institusi  pendidikan  juga dapat  berkontribusi  di  dalam  proses  menumbuhkan  nilai-nilai  dan  sikap  toleran  ini sekaligus mencegah tumbuhnya intoleransi.
Namun demikian, berdasarkan observasi di lapangan tampak bahwa, dari tiga model pengajaran  dalam  praktik  pendidikan  Islam  yakni  “in  the  wall”,  “at  the  wall”,  dan “beyond the wall” model, yang paling dominan digunakan adalah “in the wall” model. Dalam model ini siswa hanya belajar agama mereka sendiri tanpa mengaitkannya dengan
agama  lain.  Sedangkan  dua  yang  lainnya,  selain  belajar  agamanya  sendiri  juga mengaitkannya  dengan  agama  lain  dan  membantu  siswa  untuk  bekerjasama  dengan orang-orang  dari  agama  lain  itu  untuk menciptakan  kedamaian,  keadilan,  dan  harmoni (Nuryatno, 2011).
Jika diterapkan dalam pola relasi antar-kelompok aliran pemikiran yang ada dalam Islam,  maka  model  pembelajaran  yang  bersifat  “in  the  wall”  ini  hanya  mengajarkan materi dari sudut pandang kelompok yang mengajarkan itu. Dalam konteks yang terjadi di SMA Muhammadiyah 1 maka itu berarti guru hanya mengajarkan materi yang dianut oleh Muhammadiyah. Memang benar bahwa di dalam materi ajar yang disampaikan oleh guru  terdapat  topik  tentang  “Perbedaan  Faham  dalam  Islam”,  tetapi  model pembelajarannya kurang memberi kesempatan kepada murid untuk mendiskusikannya. Akibatnya,  topik  tersebut  hanya  berhenti  sebagai  pengetahuan  yang  kurang  dipahami siswa secara lebih dalam.
Padahal jika merujuk kepada praktik pendidikan yang dilakukan oleh K.H. Ahmad Dahlan  lebih  dari  satu  abad  yang  lalu,  model  pendidikan  di  sekolah  Muhammadiyah seharusnya tidak bersifat indoktrinatif melainkan terbuka dan dialogis. Sejarah mencatat bahwa  K.H.  Ahmad  Dahlan  sendiri  juga  berdiskusi  secara  terbuka  tentang  Islam  dan Kristen  (Mu’ti  &  Haq,  2009).  Di  samping  itu,  beliau  juga  melakukan  pembaharuan metode  pendidikan  Islam.  Kutipan  berikut  ini  menunjukkan  secara  lebih  jelas pembaharuan yang dilakukannya:
Dalam  mengajarkan  agama,  Ahmad  Dahlan  membuka  wawasan  dengan  metode tanya  jawab  dan  kebebasan  mengajukan pertanyaan.  Pembaharuan  dua  arah  ini  sangat berbeda dengan pendidikan tradisional yang hanya satu arah. Murid dipandang sebagai subyek  belajar  yang  leluasa  mengajukan  pertanyaan  dan  berdialog  dengan  gurunya. Pembaharuan  metode  pendididikan  yang  lainnya  adalah  pendekatan  integratif  dan multidisiplin  dalam  menjelaskan  ajaran  agama.  Ahmad  Dahlan  berusaha  menjelaskan dengan ilmu-ilmu modern sehingga dapat memberikan perspektif   luas bagi murid- muridnya. Agama bukanlah doktrin yang harus diterima secara dogmatik.
Beragama secara dogmatik adalah proses pembodohan dan pangkal konservatisme yang  anti  modernitas.  Ahmad  Dahlan  mengkritik  keras  taklid  buta.  Selain  karena bertentangan dengan   ajaran  Islam,  taklid  akan  membuat  Islam  hidup  dalam keterbelakangan. Pengajaran model “di dalam tembok” yang diterapkan seperti di sekolah Muhammadiyah tersebut memiliki kelemahan, terlebih dalam masyarakat Indonesia yang plural  dan  multikultur.  Hal  ini  membuat  pemahaman  antarkelompok  aliran  pemikiran atau organisasi menjadi sulit untuk dibangun.
Namun untuk merubahnya juga bukan perkara mudah mengingat bahwa hampir di semua  lembaga  pendidikan  Islam  di  Indonesia  praktik  dan  metode  pembelajaran  yang diterapkan cenderung ke arah model ini. Diperlukan upaya dan kemauan dari berbagai pihak, khususnya penyelenggara pendidikan maupun pemerintah untuk memperbaikinya. Meskipun  sulit,  hal  itu  tidak  berarti  mustahil  untuk  dilakukan.  Khusus  untuk  kasus  di SMA Muhammadiyah 1 masih ada celah untuk mengajarkan dan memahamkan kepada siswa tentang realitas plural yang ada di kalangan umat Islam. Optimalisasi pembelajaran
agama  khususnya  pada  topik  tentang  “Perbedaan  Faham  dalam  Islam”  masih  dapat dilakukan.
Di  samping  itu  seperti  yang  telah  dilakukan  oleh  pendiri  Muhammadiyah, pendekatan  integratif  dan  multidisiplin  dalam  menjelaskan  ajaran  agama  juga  sangat mungkin untuk dilakukan. Dalam hal ini, keterlibatan guru-guru lain yang tidak mengajar mata  pelajaran  agama  menjadi  penting.  Mata  pelajaran  seperti  Sosiologi,  Sejarah,  dan Pendidikan Kewarganegaraan, dapat menjadi media untuk membantu menjelaskan topik- topik yang berkaitan dengan toleransi yang telah diajarkan oleh guru agama.
Melalui  cara  ini  siswa  diajak  untuk  belajar  dan  memahami  banyaknya  aliran pemikiran dalam Islam serta realitas masyarakat muslim Indonesia yang heterogen. Oleh karena itu, bersikap toleran terhadap kelompok atau aliran yang tidak sepaham dengan yang mereka yakini merupakan suatu keharusan. Rekomendasi yang sama juga ditujukan kepada  sekolah-sekolah  Islam  di  luar  Muhammadiyah.  Lembaga  pendidikan  tersebut perlu  untuk  membuka  diri  terhadap  kelompok  lain  dan  memperbaiki  metode pembelajaran agamanya. Jika hal ini dilakukan maka akan berdampak pada terciptanya kerukunan di internal umat Islam.
Saling  memahami  dan  toleran  terhadap  keberadaan  kelompok  lain  di  tubuh  umat Islam  sendiri,  akan  membawa  persatuan  umat  Islam  yang  sangat  diperlukan  di  tengah terpaan  isu  islamophobia  yang  melanda  berbagai  belahan  dunia.  Sikap  terbuka  ini sekaligus akan membuat lembaga pendidikan Islam dapat maju dan berkembang.
Ini  sejalan  dengan  pemikiran  K.H.  Ahmad  Dahlan,  bahwa  agar  dapat  bersaing dengan  perkembangan  jaman,  lembaga  pendidikan  Islam  harus  menempuh  langkah- langkah sebagai berikut: (1) Mempelajari dan memahami Al-Quran, (2) Penggunaan akal dan  hati,  (3)  Terbuka  terhadap  perubahan.  Perbedaan  agama,  etnis,  dan  budaya  tidak menjadi  penghalang  untuk  mempelajari  gagasan  baru  yang  bermanfaat  (Mu’thi,  dkk., 2015).  Pada  gilirannya,  keterbukaan  dan toleransi  yang  dipraktikkan  di  kalangan  umat Islam  ini  dapat  menjadi  modal  bagi  tumbuhnya  sikap  serupa  terhadap  kelompok  atau agama lain.

## Kesimpulan
Di  tengah  ekspektasi  masyarakat  Indonesia  yang  tinggi  terhadap  posisi  sekolah berbasis agama Islam sebagai “bengkel” yang dapat memperbaiki moral anak didik, SMA Muhammadiyah  1  Purwokerto  menjalankan  proses  pendidikannya  dengan menerapkan kurikulum  yang  memberi  porsi  dan  durasi  waktu  lebih  banyak  untuk  mata  pelajaran agama.  Melalui  kurikulum  dan  interaksi  dalam  kehidupan  sehari-hari  antarsiswa  yang berbeda  afiliasi  kelompok  aliran  pemikirannya,  praktik  pendidikan  agama  yang dijalankannya berpotensi untuk berkontribusi dalam menumbuhkan nilai-nilai dan sikap toleran di kalangan umat Islam.

## BIBLIOGRAFI
Ali, Ahmad Haidlor, & Hidayatulloh, M. Taufik. (2016). Relasi Antar Umat Beragama di Berbagai Daerah . Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian ….
Alshammari,  Dalal.  (2013).  Islamophobia. International  Journal  of  Humanities  and Social Science , 3 (15), 177–180.
Anisah, Nur. (2016). Efek tayangan pornografi di internet pada perilaku remaja di desa suka  maju  kecamatan  tenggarong  seberang. Jurnal  Ilmu  Komunikasi  Universitas Mulawarman , 4 (1), 115–124.
Arnakim, Lili Yulyadi. (2010). ISLAMOPHOBIA: MYTH OF ISLAMIC THREAT IN INDONESIA,  2001-2004. SEJARAH:  Journal  of  the  Department  of  History , 18 (18).
Atmaja,  Dwi  Surya.  (2016).  The  So-Called  “Islamic  Terrorism”:  A  Tale  of  the Ambiguous Terminology. Al-Albab , 5 (1), 105–122.
Azizy, Ahmad Qodri A. Islam, & Sosial, Permasalahan. (2000). Mencari Jalan Keluar.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
Bagir, Zainal Abidin, & Kewargaan, Pluralisme. (2011). Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia. Bandung-Yogyakarta: Mizan Dan CRCS .
Charles,  Kimball.  (2008). When  religion  becomes  evil:  Five  warning  signs .  Harper Collins, SFO: San Francisco, CA, USA.
Durkheim,  Emile.  (1973).  1.  Bibliography"  Comprehensive  Bibliography  of  Emile Durkheim (1858-1917)," in: Harry Alpert, Emile Durkheim and his Sociology. New York, Columbia University Press, and London, PS King & Son, Ltd., 1939, pp. 217- 224. Classical Approaches to the Study of Religion: Aims, Methods and Theories of Research , 2 , 49.
Effendi, Muhamad Ridwan. (2020). Mitigasi Intoleransi dan Radikalisme Beragama di Pondok Pesantren Melalui Pendekatan Pembelajaran Inklusif. Paedagogie: Jurnal Pendidikan Dan Studi ISlam , 1 (01), 54–77.
Hertanti,  Andrie.  (2013). ABORSI  (Studi  Deskriptif  Tentang  Proses  Pengambilan Keputusan  Aborsi  Ilegal  yang  Dilakukan  oleh  Remaja  Putri  di  Kota  Surabaya) . UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Husaini,  Adian.  (2005). Wajah  peradaban  Barat:  dari  hegemoni  Kristen  ke  dominasi sekular-liberal . Gema Insani.
Iskandar, Engku, & Zubaidah, Siti. (2014). Sejarah Pendidikan Islam. Bandung: Remaja Rosdakarya .
Ismoyo,  Petsy  Jessy.  (2016).  Islamofobia  di  Prancis:  diskriminasi  perempuan  muslim maghribi. Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial , 5 (2).
Jati, Wasisto Raharjo. (2014). Toleransi Beragama Dalam Pendidikan Multikulturalismesiswa  Sma  Katolik  Sang  Timur  Yogyakarta. Jurnal  Cakrawala Pendidikan , 33 (1).
Miles,  Matthew  B.,  &  Huberman,  A.  Michael.  (1994). Qualitative  data  analysis:  An expanded sourcebook . sage.
Mu’thi,  Abdul,  Mulkhan,  Abdul  Munir,  Marihandono,  Djoko,  &  Tjahjopurnomo,  R. (2015). KH Ahmad Dahlan (1868-1923) . Museum Kebangkitan Nasional.
Mu’ti,  Abdul,  &  Haq,  Fajar  Riza  Ul.  (2009). Kristen  Muhammadiyah:  konvergensi Muslim dan Kristen dalam pendidikan . Al-Wasat Publishing House.
Muhaemin, Enjang, & Sanusi, Irfan. (2019). Intoleransi Keagamaan dalam Framing Surat Kabar Kompas. Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi , 3 (1), 17–34.
Nata, Abuddin. (2001). Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .
Nuryatno,  M.  Agus.  (2011).  Islamic  education  in  a  pluralistic  society. Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies , 49 (2), 411–431.
Rosdiawan,  Ridwan.  (2014). The  narrative  characteristics  of  Islamic  terrorism discourses .
Susanti,  Iis.  (2015).  Perilaku  Menyimpang  Dikalangan  Remaja  Pada  Masyarakat Karangmojo Plandaan Jombang. Paradigma , 3 (2).
Wirutomo, Paulus. (2012). Sistem Sosial Indonesia .
Zaini, Zaini. (2010). PENGUATAN PENDIDIKAN TOLERANSI SEJAK USIA DINI (Menanamkan Nilai-nilai Toleransi Dalam Pluralisme Beragama Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kabupaten Tulungagung Tahun 2010). TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama , 2 (1), 16–30.
Zainuddin, Maliki. (2008). Sosiologi Pendidikan. Yogyakarta: Gadjah Mada University .
Copyright holder:
Mintarti, Nalfaridas Baharuddin (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: