Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.271-275 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4929.271-275

## PERLINDUNGAN HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP INVESTOR PASAR MODAL ATAS DIBERLAKUKANNYA DELISTING SAHAM OLEH BURSA EFEK INDONESIA
I Dewa Gede Angga Bhasudeva, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar Indonesia anggabhasudeva05@gmail.com budiarthaputu59@gmail.com puspasutariujianti@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan  akibat  hukum  bagi  emitem  yang  sahamnya terkena delisting oleh bursa efek dan menganalisis bagaimana perlindungan hukun  yang diberikan oleh otoritas jasa  keuangan  terhadap  investor  pasar  modal  atas  diberlakukannya delisting saham  oleh  bursa  efek. Perkembangan  pasar  modal  mempengaruhi  kepastian  dan  perlindungan  hukum  terhadap  para  investor. Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  hukum  normatif  yang  menggunakan  pendekatan  konseptual  dan perundang-undangan.  Melihat  dari  hasil  penelitian,  banyak  perusahaan go  public yang  belum  terbuka  atas informasi-informasi yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan OJK sehingga para emiten-emiten ini akan mendapatkan sanksi delisting oleh BEI. Delisting dapat diberikan jika emiten ingin menjadi perusahaan tertutup tetapi  masih  menjadi  perusahaan go  public. Para  pemegang  saham  diberikan  perlindungan  hukum  oleh  OJK yaitu,  bersifat  preventif  yang  dibuktikan  dengan  pembinaan  dan  pengawasan  oleh  OJK,  perlindungan  bersifat represif  dibuktikan  dengan  diberikan  sanksi  administratif  kepada  para  pihak  yang  melanggar  aturan  hukum tentang pasar modal yang berlaku di Indonesia.
Kata kunci : Delisting , Perlindungan Hukum, Otoritas Jasa Keuangan.

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  and  describe  the  legal  consequences  for  issuers  whose  shares  are  delisted  by  the stock  exchange  and  analyze  how  the  legal  protection  provided  by  the  financial  services  authorities  to  capital market investors for the implementation of stock delisting by the stock exchange. Capital market developments affect  legal  certainty  and  protection  for  investors.  This  research  is  included  in  normative  legal  research  that uses a conceptual approach and legislation. Judging from the results of the research, many go public companies have  not  disclosed  information  that  should  be  known  by  the  public  and  the  OJK  so  that  these  issuers  will  be subject  to  delisting  sanctions  by  the  IDX.  Delisting  can  be  granted  if  the  issuer  wants  to  become  a  closed company  but  is  still  a  go  public  company.  Shareholders  are  given  legal  protection  by  the  OJK,  namely, preventive in nature as evidenced by guidance and supervision by the OJK, repressive protection as evidenced by  administrative  sanctions  for  parties  who  violate  the  legal  rules  regarding  the  capital  market  in  force  in Indonesia.
Keywords: Delisting, Legal Protection, Financial Services Authority.

## I. PENDAHULUAN
Tahun 1977 merupakan awal kembalinya pasar modal Indonesia dan terus mengalami perkembangan ke  arah  yang  lebih  baik.  Segala  macam  cara  dilakukan  oleh  bursa  efek  untuk  meningkatkan  jumlah investor.  Pasar  modal  bertujuan  untuk  meningkatkan  taraf  ekonomi  masyarakat,  meningkatkan pembangunan di suatu negara, pemerataan dan untuk membuat ekonomi lebih stabil. Selain itu pasar modal juga bertujuan untuk memberikan pembiayaan modal bagi dunia usaha. (Zulfikri, 2020). Pasar  modal  merupakan  sarana  yang  efektif  untuk  meningkatkan  dan  dapat  mempercepat pembangunan negara. Di Indonesia perkembangan investasi mengalami kemajuan. Investasi memiliki arti  yang  luas  karena  cakupannya  dapat  berupa  investasi  tidak  langsung  dan  langsung.  Sedangkan penanaman modal lebih kepada investasi langsung .(Harjono, 2007).
Keberadaan  pasar  modal  memudahkan  suatu  perusahaan  untuk  mendapatkan  dana  yang diperuntukkan  untuk  membangun  perusahaan  menjadi  lebih  maju  dan  dengan  adanya  penjualan saham  kepada  masyarakat  mengakibatkan  peluang  untuk  masyarakat  bisa  lebih  maju  menjadi  lebih besar. (Rokhmatussa’dyah & Suratman, 2010).
Penawaran umum menurut UU Pasar modal dilakukan oleh emiten. Emiten diartikan sebagai merupakan suatu perusahaan yang mendapatkan dana dari pasar modal. Untuk mendapatkan dana dari pasar  modal  dilakukan  dengan  cara  menjual  kepada  masyarakat  secara  umum,  menerbitkan  saham ataupun baik dengan cara menerbitkan obligasi
Penawaran  umum  merupakan  suatu  usaha  yang  dilakukan  perusahaan  dengan  cara  menjual efek  berdasarkan  aturan  yang  diatur  dalam  UU  pasar  modal  serta  peraturan  pelaksananya.  Status hukum  suatu  perusahaan  mengalami  perubahan  jika  terjadi  pasca  penawaran  umum  yaitu  dari perusahaan privat berubah menjadi perusahaan publik. Dari hal ini akan mengakibatkan konsekuensi.
Konsekuensi  akibat  dari  pencatatan  yaitu  status  perusahaan  berubah  menjadi  perusahaan tercatat.  Hal  ini  mengakibatkan  perusahaan  harus  wajib  dan  mau  mentaati  segala  aturan  yang  telah diatur dan berlaku mengenai perusahaan tercatat. Sebagai perusahaan tercatat jika tidak melaksanakan segala  kewajiban  yang  diberikan  berdasarkan  aturan yang  berlaku  maka  akan  dikenai  sanksi  berupa delisting (pencatatan saham).
Delisting ada  dua  jenis  yaitu, forced  delisting dan voluntary  delisting.  Delisting merupakan dihapusnya  pencatatan  saham  yang  ada  di  bursa. Delisting mengakibatkan  beberapa implikasi,  yang pertama  tidak  dapat  diperdagangkan  lagi  bursa  saham  yang  dimiliki  emiten,  implikasi  yang  kedua mengakibatkan status dari perusahaan yang awalnya perusahaan terbuka berubah menjadi perusahaan tertutup.  Implikasi  terakhir  akan  dirasakan  oleh  investor  itu  sendiri  karena  kurangnya  kabar  dan informasi  dari  emiten  sehingga  tanpa  sepengetahuan  investor  bursa  yang  dimilikinya  tidak  dapat dijual.
Forced  delisting dalam  pengaturan  tidak  mengatur  bahwa  perusahaan  membeli  kembali saham  investor.  Hal  ini  berimbas  pada  perlindungan  terhadap  investor  publik  karena  bursa  yang dimiliki  oleh  investor  tidak  dapat  dijual  kembali  karena  tindakan forced  delisting itu  sendiri  dan investor akan mendapatkan kerugian yang cukup besar.
Kurangnya  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  lembaga  pasar  modal  mengakibatkan kepercayaan  para  investor  berkurang.  OJK  diberikan  kewenangan  untuk  mengatur,  mengawasi kegiatan  di  pasar  modal.  Meskipun  OJK  telah  ada  dan  aturan-aturan  tentang  pasar  modal  telah  ada tetapi  pengaturan  mengenai  investor  masih  kurang  sehingga  perlindungan  terhadap  investor  harus terus  dibenahi.  Sehingga  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  dapat  diuraikan  menjadi  dua  yaitu, bagaimana  akibat  hukum  bagi  emiten  yang  sahamnya  terkena delisting oleh  bursa  efek?  Dan Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap investor pasar modal atas diberlakukannya delisting saham oleh bursa efek?
Beberapa penelitian yang relevan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pertama, penelitian  yang  dilakukan  oleh (Saputra  &  Budiharto,  2016). menyatakan  bahwa  secara umum  perusahaan  yang  dilakukan  forced  delisting  karena  kegagalan  untuk  memenuhi  kriteria kuantitatif yang telah ditetapkan oleh bursa seperti ukuran perusahaan, volume perdagangan, jumlah pemegang  saham  serta  memenuhi  kriteria  yang  lebih  kualitatif  seperti  tata  kelola  perusahaan  dan perlindungan  terhadap  ancaman  kebangkrutan. Kedua, penelitian  yang  dilakukan (Nugraha,  2021) menyatakan bahwa secara umum penghapusan paksa (forced delisting) hamper sama hasilnya dengan proses go private yaitu membuat perusahaan yang pada awalnya merupakan perusahaan yang sifatnya terbuka  menjadi  tertutup  dan  tidak  lagi  dapat  diperdagangkan  di  bursa  saham.  Dalam Black’s  Law Dictionary  go  private adalah  sebuah  proses  berakhirnya  status  perusahaan  terbuka  dikarenakan diakusisi oleh pemegang saham tunggal atau sebuah kelompok kecil.
Ketiga, penelitian  yang  dilakukan (Hasvitasari,  2018) menyatakan  bahwa proses delisting mengakibatkan  perubahan  bentuk  perusahaan  yang  tadinya  merupakan  Perusahaan  Tercatat  menjadi Perusahaan  Terbuka  atau  Perusahaan  Terbuka  yang  sahamnya  tidak  lagi  tercatat  pada  suatu  Bursa. Delisting juga mengakibatkan saham Emiten tidak dapat lagi ditransaksikan di Bursa.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  melakukan  penelitian  ini  adalah  tipe  penelitian  hukum normatif.  Penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  data sekunder  dan  meneliti  bahan-bahan  pustaka  yang  bersangkutan (Soekanto  &  Mamudji,  2013) . Pendekatan masalah yang digunakan yaitu, pendekatan konseptual dan perundang-undangan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Akibat Hukum Bagi Emiten Yang Sahamnya Terkena Delisting Oleh Bursa Efek
Jika perusahaan mengalami keadaan yang dianggap berpengaruh buruk terhadap kelangsungan suatu perusahaan tercatat, baik itu secara hukum maupun keuangan atau finansial maka perusahaan tersebut akan mengalami delisting . Delisting dan relisting diatur dalam peraturan BEJ No. I-I.
Pertimbangan  ekonomi  merupakan  pertimbangan  suatu  perusahaan  yang  ingin  masuk  ke bursa, setiap perusahaan yang ingin masuk ke bursa dituntut untuk terbuka kepada masyarakat yang bertujuan  agar  masyarakat  tau  perkembangan  dari  perusahaan  tersebut,  hal  ini  juga  mempengaruhi citra dari perusahaan itu sendiri.
Bagi  emiten  pencatatan  efek  merupakan  sarana  yang  bagus  untuk  mempromosikan perusahaan  karena  dengan  dilakukannya listing memberikan  pemikiran  bahwa  perusahaan  tersebut telah  relatif  lebih  terbuka  tentang  perusahan  daripada  perusahaan  yang  belum listing. Hal  ini mempermudah  perusahaan  yang  sudah listing untuk  mencari  sumber  modal  dan  dana  untuk memperbesar perusahaan.
Emiten yang sudah go public dihimbau tidak hanya mencari modal dan memperoleh dana saja dan  tidak  mempertimbangkan  bagaimana  kondisi  dari  saham  di  bursa.  Emiten  diharapkan  selalu memantau dan memperhatikan kinerja saham sehingga harga saham di bursa dapat meningkat. Emiten merupakan  perusahaan  yang  menginginkan  perolehan  tambahan  dana  untuk  usahanya  sehingga perusahaan  tersebut  menjual  sahamnya  kepada  publik  agar  memperoleh  dana  tambahan.  Setelah perusahaan  tersebut  berubah  status  dari  perusahaan  tertutup  menjadi  perusahaan  terbuka  karena adanya  suatu  penawaran  umum,  maka  sebagian  saham  atas  perusahaan  tersebut  dimiliki  oleh masyarakat  sehingga  emiten  memiliki  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  agar  sahamnya  dapat diperjualbelikan secara terus menerus dalam pasar modal. (Wulandari, 2017).
Hubungan  kontrak  merupakan  hubungan  yang  terjadi  kepada  emiten  dan  pihak  bursa  efek karen efeknya tercatat di dalam bursa. Dalam kontrak yang dilakukan emiten dengan investor tertera kewajiban-kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  emiten  seperti  memberikan  informasi  mengenai perusahaan, memberikan laporan, serta kesanggupan dari emiten untuk memenuhi segala aturan yang ada dalam kontrak.
Delisting akan  terjadi  jika  kewajiban-kewajiban  yang  seharusnya  ditepati  dan  dilaksanakan yang  ada  dalam  kontrak  tidak  dilaksanakan  oleh  emiten  maka  emiten  yang  bersangkutan  akan  di delisting dari bursa efek dan kontrak yang telah dilakukan akan berakhir sejak emiten tersebut telah di delisting . Bentuk badan hukum perseroan terbuka merupakan badan hukum dari emiten yang menjual efek dan harus berbentuk badan hukum ini, hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam UUPT. OJK sendiri  mewajibkan  semua  perseroan  terbatas  terbuka  untuk  memberikan  informasi  kepada masyarakat terkait dengan keadaan emiten dengan cepat kepada masyarakat.
Sebelum  dilakukan delisting ternyata  ada  berapa  hal  yang  terlebih  dahulu  dilakukan  oleh pihak bursa efek yang bersangkutan seperti memberikan peringatan tertulis yang diberikan hingga tiga kali dihitung sejak pertama kali diberikan, setelah itu jika tidak ada perubahan atau respon juga dari emiten maka akan diberikan suspensi oleh pihak bursa dan jika masih tidak ada respon apa-apa maka sanksi yang diterima adalah delisting.
OJK  tidak  akan  melepaskan  pengawasannya,  apabila  perusahaan  yang  tercatat  di  bursa meminta melakukan permohonan delisting atau forced delisting yang dilakukan dengan sukarela dari bursa  efek.  Perusahaan  yang  sudah delisting tersebut  masih  harus  menepati  kewajibannya  sebagai perusahaan  publik.  Kewajiban-kewajiban  sebagai  perusahaan  publik  termuat  dalam  pasal  86  (1) UUPM.
Sebagai  perusahaan  publik  setelah  di delisting perusahaan  tersebut  masih  harus wajib  untuk terbuka  mengenai  informasi  perusahaan  dan  pelaporan  kepada  OJK  sesuai  dengan  yang  telah tercantum dalam UU pasar modal.
Laporan  tentang  keuangan  secara  berkala  kepada  OJK  ini  diatur  dalam  peraturan  OJK  No. X.K.2. mengenai keterbukaan informasi perusahaan kepada OJK diatur dalam  OJK No. X.K.1 yang keterbukaan informasi ini harus segera disampaikan atau dilaporkan secepat mungkin oleh perusahaan publik kepada bapepam dan kepada masyarakat umum.

## 2. Perlindungan  Hukum  Oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  Terhadap  Investor  Pasar  Modal  Atas Diberlakukannya Delisting Saham Oleh Bursa Efek
OJK  saat  ini  menggantikan  peran  dari  BAPEPAM  termasuk  dalam  hal  pengawasan  dan  pengaturan regulasi pasar modal di Indonesia. OJK merupakan badan otoritas jasa keuangan di bidang fiskal yang ada  di  Indonesia.  Di  indonesia  konsep  perlindungan  hukum  dimaknai  dengan  penghayatan  atas kesadaran  mengenai  perlindungan  bagi  derajat  dan  harga  diri  manusia  yang  didasari  dengan  asas negara hukum pancasila. (Atmadja, 2018).
Untuk  memberikan  rasa  aman  dan  nyaman  bagi  investor  untuk  melakukan  investasi  maka berikanlah perlindungan hukum bagi para investor.
Perlindungan  hukum  ini  diharapkan  bisa  meningkatkan  kepercayaan  dari  investor  untuk berani dan terus melakukan investasi yang nantinya dengan adanya kegiatan investasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi untuk masyarakat itu sendiri.
Pasal  modal  merupakan  sesuatu  hal  yang  dapat  dikatakan  sangat  strategis  dilakukan  untuk mengembangkan  dan  meningkatkan  suatu  perusahaan  dengan  adanya  pasar  modal  ini  para  pebisnis lebih mudah untuk untuk mendapatkan suntikan dana yang bertujuan untuk membangun perusahan ke arah yang lebih maju sehingga laju perekonomian menjadi lebih baik lagi dan stabil serta agar dunia investasi bisa lebih maju lagi.
Untuk  menjamin  kegiatan  dalam  pasar  modal  maka  dibutuhkan  perlindungan  hukum  yang melindungi para pihak dalam kegiatan pasar modal dan mengenai pasar modal telah diatur dalam UU Pasar modal yang bertujuan untuk mengatur dan pemerataan kegiatan di dalam pasar modal.
OJK  yang  merupakan  otoritas  yang  bertugas  untuk  membantu  dan  menegakkan  segala  hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam bidang jasa keuangan di Indonesia selanjutnya perlindungan konsumen ini disebut perlindungan investor.
OJK  berwenang  dalam  bidang  perlindungan  terhadap  para  investor.  Secara  eksplisit perlindungan  konsumen  ini  termuat  dalam  pasal  28,  29  dan  30  UU  OJK  mengatur  tentang perlindungan konsumen dan masyarakat dalam hal industri jasa keuangan.
Perlindungan  hukum  yang  dilakukan  oleh  OJK  yang  bertujuan  untuk  mencegah  atau  sering disebut  preventif  dimuat  dalam  pasal  28  UU  OJK.  Pencegahan-pencegahan  tersebut  yaitu,  pertama memberikan edukasi dan informasi terkait dengan sektor bidang jasa keuangan, produksi dan apa saja layanannya. Kedua jika berpotensi untuk  merugikan  masyarakat maka lembaga  jasa keuangan dapat meminta  untuk  menghentikan  kegiatan  bisnisnya  serta  yang  ketiga  melakukan  tindakan  yang dianggap penting sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam sektor bidang jasa keuangan.
Mengenai  pengaduan  yang  dilakukan  oleh  OJK  terkait  dengan  pengaduan  yang  diajukan konsumen telah diatur dalam pasal 29 UU OJK. Hal ini mengartikan bahwa OJK memberikan bantuan kepada  konsumen  mengenai  pengaduan  yang  diberikan  kepada  perusahaan  sehingga  pengaduan tersebut tidak menjadi terbengkalai.
Bentuk  perlindungan  yang  bisanya  berupa  pemberian  sanksi-sanksi  kepada  pihak  yang melanggar  suatu  aturan  atau  sering  disebut  represif  yang  akan  diberikan  jika  terjadi  suatu  sengketa yang  melibatkan  hak  dari konsumen  dengan  perusahaan  di  bidang  industri  keuangan,  OJK  lah  yang memiliki  wewenang  untuk  melakukan  pembelaan  hukum  yang  bertujuan  untuk  kepentingan konsumen dan bagi masyarakat tentunya.
Pembelaan  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  memerintahkan  perusahaan  yang  diadukan oleh  konsumen  untuk  segera  menyelesaikan  pengaduannya  tersebut,  mengajukan  gugatan  untuk meminta kembali harta benda atau kekayaan yang dimiliki oleh pihak yang dirugikan.
Berkaitan dengan emiten yang sudah di delisting , OJK akan memberikan sanksi bagi emiten yang  tidak  mengikuti  aturan  OJK  seperti  keterbukaan  mengenai  kondisi  dan  informasi  perusahaan yang bertujuan untuk melindungi investor seperti yang tertera dalam pasal 6 No./POJK.04/2017 dan OJK berhak memberikan sanksi administratif bagi pelaku pelanggaran peraturan OJK.
OJK  juga  memberikan  perlindungan  secara  hukum  terhadap  pemegang  saham  suatu  emiten yang  telah  di delisting yaitu,  perusahan  terbuka  yang  bersangkutan  akan  membeli  kembali  saham yang dikeluarkannya, hal ini dijelaskan dalam POJK No. 21/POJK.04/2015.
Perusahaan terbuka juga diwajibkan untuk melakukan dengan jelas atas penerapan terkait tata kelola perusahaan yang dijelaskan dalam laporan tahunan serta menjelaskan apa alasan mengapa tidak menjalankan pedoman tata kelola tersebut.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Akibat hukum  yang akan didapatkan oleh emiten yang telah delisting yaitu, dapat dilihat dari status emiten  yang  karena  telah  di delisting berubah  menjadi  perusahaan  publik.  OJK  tidak  berarti  tidak memperhatikan perusahaan yang telah di delisting . OJK tetap memperhatikan perusahaan yang telah delisting tersebut  karena  perusahaan  tersebut  berubah  status  menjadi  perusahaan  publik  serta  wajib menjalankan  segala  bentuk  kewajibannya  sebagai  perusahaan  publik.  Status  perusahan  publik  bisa berakhir  jika  sudah  melakukan  proses-proses go  privat sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku. Peraturan  bursa  efek  Indonesia  No.  I-1  merupakan  regulasi  atau  peraturan  yang  menjadi  rujukan tentang delisting .
Perlindungan hukum  yang  diberikan kepada pemegang saham emiten yang terkena delisting menurut  UU  pasar  modal  adalah  dan  UU  OJK  yaitu,  secara  preventif  dibuktikan  dengan  adanya edukasi,  pembinaan  serta  pengawasan  dari  pihak  pengawas  yang  berwenang.  Perlindungan  secara represif  dibuktikan  dengan  adanya  pemberian  sanksi  administratif  yang  akan  diberikan  bagi  para pihak  yang  melanggar  ketentuan  hukum  yang  ada  dalam  peraturan  pasar  modal  yang  berlaku.  Bagi pemilik  saham  minoritas  juga  dilindungi,  dibuktikan  dengan  diaturnya  pemegang  saham  minoritas dalam UU Perseroan Terbatas dengan cara memberikan hak-hak tertentu bagi para pemegang saham minoritas.  Dalam  aturannya  OJK  juga  membuat  sebuah  peraturan  bahwa  pembelian  kembali  saham publik  yang  ada  pada  perusahaan  terbuka,  diwajibkan  untuk  membeli  kembali  saham-saham  yang pernah dijual atau dikeluarkan.
2. Saran
Diharapkan untuk pemerintah untuk memperbaharui regulasi mengenai delisting. Untuk mengurangi kebingungan  masyarakat,  para  investor  dan  emiten  diperlukan  suatu  aturan  yang  secara  khusus mengatur  mengenai delisting ini.  Mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  para  investor  pemilik saham delisting untuk diperbaharui juga regulasinya karena semakin baik regulasi yang menyangkut para  investor  maka  jumlah  investor  di  Indonesia  akan  semakin  meningkat  karena  mereka  merasa aman dengan adanya aturan yang melindungi para investor.
Masyarakat serta calon para investor diharapkan lebih hati-hati sebelum melakukan investasi pada  suatu  emiten  sehingga  tidak  terjadi  suatu  hal  yang  tidak  diinginkan.  Lebih  baik  mempelajari terlebih  dahulu  emiten  yang  akan  diinvestasikan  dan  memperhatikan  aspek-aspek  di  terkait  emiten seperti  latar  belakang  emiten,  sejarah  dari  emiten,  perkembangan  emiten  dan  yang  lainnya menyangkut emiten.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja,  I  Dewa  Gede  and  Budiartha,  &  I  Nyoman  Putu.  (2018). Teori-Teori  Hukum .  Setara  Press,  Malang, Indonesia.
Harjono, D. K. (2007). Hukum Penanaman Modal, Tinjauan terhadap Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal . Raja Grafindo Persada ,Jakarta. Hasvitasari, A. (2018). Perlindungan Hukum bagi Investor Akibat Forced Delisting Emitem oleh Bursa Efek Indonesia berdasarkan Huum Pasar Modal Indonesia [Universitas Brawijaya].
Nasution, B., Suhaidi, & Siregar, M. (2018). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Terbuka [Universitas Sumatera Utara].
Nugraha,  A.  W.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  atas  Tindakan  Forced  Delisting  Perusahaan Tercatat oleh Bursa Efek Indonesia. LEX LIBRUM : JURNAL ILMU HUKUM , Vol.7 (2). Rokhmatussa’dyah, A., & Suratman. (2010). Hukum investasi & pasar modal . Sinar Grafika, Jakarta. Saputra,  S.  A.  S.,  &  Budiharto,  P.  P.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  atas  Diberlakukannya Forced  Delisting  oleh  Bursa  Efek  Indonesia  (Studi  Kasus  PT.  Davomas  Abadi  TBK). DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol.5 (3). Soerjono  Soekanto;  Sri  Mamudji.  (2003). Penelitian  hukum  normatif :  suatu  tinjauan  singkat .  Rajawali  Pers, Jakarta. Wulandari, A. (2017). Tanggungjawab Emitem terhadap Pemegang Saham Publik dalam Masa Pra-Delistiing oleh Bursa (Studi Kasus: PT. Asia Natural Resources dan PT. Indo Setu Batu Bara) [Universitas Islam Indonesia].
Zulfikri. (2020). Hukum Pasar Modal . Taman Karya, Pekanbaru.