Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## KONSEPSI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS POLRES MAJENE
Muh. Ikbal Sauqi 1 , Akhdiari Harpa Dj 2 1,2 Universitas Sulawesi Barat Email: ririq.Dije@gmail.com

## ABSTRAK
Permasalahan  yang  diteliti  dalam  tulisan  ini  adalah  Tentang  Bagaimana  penerapan  konsep Restorative justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Majene dan bagaimana pertanggung  jawaban  pidana  terhadap  konsep restorative  justice dalam  kasus  kecelakaan  Lalu  Lintas ddalam wilayah hukum  Polres Majene Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilimiah ini adalah metode  Penelitian gabungan merupakan suatu prosedur untuk pengumpulan data, analisis data, dengan penggunaan  gabungan  secara  sekuensial  metode  kuantitatif  dan  kualitatif  atau  sebaliknya,  dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap masalah utama. melalui pendekatan penelitian hukum normatuf dan penelititan hukum empiris. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan konsep Restorative justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Majene dan bagaimana pertanggung jawaban pidana dalam kasus kecelakaan Lalu Lintas. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan Konsep Restorative Justice ini diharapkan bisa menjadi langkah alternatif bagi kebijakan politik hukum legislasi untuk menyelesaikan masalah dalam hukum pidana.Karena, kebijakan legislasi  yang  pada  prinsipnya  merupakan  kebijakan  menentukan  arah  dan  penguatan  politik  hukum nasional.  Dengan  demikian,  kebijakan  legislasi  tersebut  harus  mencerminkan  nilai-nilai  hukum  yang berkembang  di  dalam  masyarakat.  Dengan  diterapkan  Restorative  Justice  adanya  beberapa  landasan berfikir  sebagaimana  disebutkan  di  atas  maka  sistem  peradilan  pidana  dan  pemidanaan  diharapkan memberikan  arah  yang  tepat  dalam  rangka  memberikan  keadilan  bagi  masyarakat  dengan  tujuan terciptanya kesejahteraan masyarakat
Kata Kunci : Lalu lintas,Tindak Pidana, Restorative Justice

## ABSTRACT
The problems studied in this paper are about how to apply the concept of restorative justice in the case of traffic accidents in the majene police jurisdiction and how to account for the concept of restorative justice in the case of traffic accidents in  the  jurisdiction of  the Majene Police The method used in the writing of this ilimiah work is a joint research method is a procedure for data collection,   Data analysis, by  sequential  use  of  quantitative  and  qualitative  methods  or  vice  versa,  in  gaining  a  deeper understanding of the main problem. through normatuf legal research approaches and empirical legal research. The purpose of this study is to find out and understand how the concept of Restorative justice is implemented in the case of traffic accidents in Majene Police and how criminal accountability in traffic accident cases. Based on the results of the research, it can be concluded that the Concept of Restorative Justice is expected to be an alternative step  for the  political policy of legislation  to solve  problems in criminal law. Because, the policy of legislation that in principle is a policy to determine the direction and strengthen the politics of national law. Thus, the policy of such legislation must reflect the legal values that develop in society. With the implementation of Restorative Justice there are several foundations of thinking as mentioned above, the criminal justice system and prosecution are expected to provide the right direction in order to provide justice for the community with the aim of creating community welfare.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## Keywords : Traffic, Crime, Restorative Justice

## PENDAHULUAN
Transportasi  merupakan  sektor  penting  sebagai  penunjang  pembangunan  ( the promoting sector ) dan pemberi jasa ( sector the servicing ) bagi perkembangan ekonomi. Fasilitas transportasi  harus  disediakan  mendahului  proyek-proyek  pembangunan  lainnya.  Peranan transportasi  tidak  hanya  untuk  melancarkan  arus  barang  dan  mobilitas  manusia namun  juga membantu  tercapainya pengalokasian sumber  sumber ekonomi  secara  optimal.  Berdasarkan Undang-Undang yang utuh yakni dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  menjadi  dasar  pelaksanaan  suatu  system  transportasi  nasional, sesuai  dengan  tujuannya  yaitu  terwujudnya  pelayanan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yang aman, tertib, dan lancerdengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional serta  terwujudnya  penegakan  hukum  dan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  Indonesia, Undang-undang tersebut menggantikan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Sedangkan  menurut  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  43  Tahun  1993  tentang prasarana dan lalu lintas jalan Pasal 93 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang  sedang  bergerak  dengan  atau  tanpa  pemakai  jalan  raya  lainnya,  yang  mengakibatkan adanya korban manusia dan kerugian harta. Dilihat pada Pasal 24 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa :
1. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan wajib:
a. Berperilaku tertib dan mencegah hal – hal yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan dan  keselamatan  lalu  lintas  atau  yang  dapat  menimbukan  kerusakan  jalan  dan  bangunan dijalan,
b. Menempatkan kendaraan atau benda – benda lainnya dijalan sesuai dengan peruntukannya 2. Pengemudi  dan  pemilik  kendaraan  bertanggung  jawab  terhadap  kendaraan  berikut
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## muatannya yang ditinggalkan dijalan
Akibat  hukum  dari  kecelakaan  lalu  lintas  adalah  adanya  pidana  bagi  pembuat  atau penyebab  terjadinya  peristiwa  itu  dan  dapat  pula  disertai  tuntutan  perdata  atas  kerugian material  yang ditimbulkan.  Kebiasaan  dalam  praktek  di  masyarakat, para  pihak  yang  terlibat dalam kecelakaan seringkali melakukan penyelesaian sendiri masalah ganti kerugian tersebut, dengan memberikan ganti kerugian, santunan, bantuan kepada pihak yang dianggap sebagai korban  secara  sukarela,  bahkan  kadang  tidak  mempersalahkan  salah  benarnya.  Kebiasaan tersebut diibaratkan dalam sebuah perdamaian yang mana antara korban dan pelaku bersama- sama  duduk  dalam  satu  pertemuan  untuk  menyelesaikan  masalah.  Perdamaian  sendiri sebenarnya bukanlah bentuk dari restorative justice sesungguhnya. Semua bentuk pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, luka berat bahkan meninggalnya seseorang dapat diterapkan dengan system restorative justice .
Berdasarkan  data  yang  penulis peroleh dari polres  majene  menunjukkan  bahwa  data tahun 2018 Jumlah RJ 98 Kasus, kemudian di tahun 2019 Kasus RJ/ADR berjumlah 91 dan di Tahun 2020 Tercatat  68 RJ/ADR. Berdasarkan data tersebut penulis Tertarik dengan kasus RJ /ADR dimana penulis ingin mengetahui bagaiman proses atau Penerapan Restorative justice di Polres Majene , hal ini Restorative justice adalah system yang paling sering digunakan terhadap pelaku tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas terhadap korban. Proses penyelesaian antar pelaku dan korban dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus melewati    proses pengadilan Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan, Adapun rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan konsep Restorative justice dalam kasus kecelakaan lalu  lintas  di  Polres  Majene?  2.Bagaimana  pertanggung  jawaban  pidana  terhadap  konsep restorative justice dalam kasus kecelakaan Lalu Lintas di Polres Majene?

## METODE PENELITIAN
Metode  atau  jenis    Penelitian  yang  digunakan  dalam  Tulisan  ini  adalah  metode Penelitian  gabungan  merupakan  suatu  prosedur  untuk  pengumpulan  data,  analisis  data, dengan  penggunaan  gabungan  secara  sekuensial  metode  kuantitatif  dan  kualitatif  atau
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
sebaliknya, dalam memperoleh  pemahaman yang lebih mendalam terhadap masalah utama. Penelitian  gabungan  merupakan  suatu  prosedur  untuk  pengumpulan  data,  analisis  data, dengan  penggunaan  gabungan  secara  sekuensial  metode  kuantitatif  dan  kualitatif  atau sebaliknya, dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap masalah utama.

## PEMBAHASAN
4.1  Penerapan konsep Restorative justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Majene Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku,. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas  kesepakatan  bersama  antara  korban  dan  pelaku.  Pihak  korban  dapat  menyampaikan mengenai  kerugian  yang  dideritanya  dan  pelaku  pun  diberi  kesempatan  untuk  menebusnya, melalui  mekanisme  ganti  rugi,  perdamaian,  kerja  sosial,  maupun  kesepakatan  kesepakatan lainnya
Adapun  beberapa  pendapat  mengenai  tentang  Restoratif  Justice  para  ahli mengemukakan :
a. Miriam  Liebman mendefinisikkan  keadilan  restoratif sebagai berikut:  “ Restorative  justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems  such  as  a  school  diclipinary  system)  that  emphasizes  restoring  the  victim  and community  rather  than  punishing  the offender”  (Keadilan  rest ortif  telah  menjadi  suatu istilah  yang  sudah  umum  digunakan  dalam  pendekatan  pemidanaan  (sebagai  sistem pemidanaan  seperti  sistem  sekolah  kedisiplinan)  yang  menekankan  kepada  konsep menempatkan  kembali  korban  dan  lingkungan  kepada  keadaan  semula  dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana)
b. Eva  Achjani  Zulfa ,  keadilan  restoratif  adalah Sebuah  konsep  pemikiran  yang  merespon
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
pengembangan  sistem  peradilan  pidana  dengan  menitikberatkan  pada kebutuhan pelibatan  masyarakat  dan  korban  yang  dirasa  tersisih  dengan  mekanisme  yang  bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.
c. Bagir Manan , Secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.
Secara umum perkara-perkara yang diselesaikan secara damai, para korban menerima ganti kerugian. Dan dalam proses Restorative Justice harus ada tahap atau aturan sehingga tercapai yang dikatakan pendekatan Restorative Justice

## 1. Bentuk Proses Restorative Justice
Keadilan  restorative  memiliki  beberapa bentuk proses sebagaimana diterapkan diberbagai negara, di antaranya:
a. Mediasi pelaku korban ( victim-offender mediation)
b. Pertemuan kelompok keluarga ( family group conferencing)
c. Pertemuan restorative ( restorative conferencing)
d. Dewan peradilan masyarakat ( commnty restorative boards)
e. Lingkaran restortive atau sistem restorative ( rstorative cirles or restorative systems)
2. . Restorative Justice dalam konteks penyedikan dalam perkara kecelakan lalu lintas Polisi  adalah  gatekeeepers  ( gerbang )  dari  sistem  peradilan.  Seperti  dikatakan  Donald Black, perannya sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana, menepatkan polisi berhubungan dengan sebagian besar polisi bekerja reaktif dari pada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana. Dengan bukti-bukti  cukup,  berdasarkan  hukum  acara  pidana  (KUHAP),  Polisi  selaku  penyidik melimpahkan  perkara  ke  kejaksaan  untuk  dilakukan  penuntutan.  Dalam  hal  penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP ( Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) jo. Undang-undang Polri ( Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).
Polri telah mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Dalam  surat  edaran  Nomor:  SE/8/VII/2018  Penerapan  keadilan  restoratif  (Restorative Justice)  dalam  penyelesaian perkara  pidana, ada  beberapa  rujuksn dasar dalam penyelesaian tersebut yaitu
a. Undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
b. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
c. Undang – undang Nomor 25 Tahun2009 Tentang Pelayanan Publik
d. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
e. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
f. Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Imdonesia  Nomor  14  Tahun  2012  tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana .
wilayah  hukum  Polres  Majene  pada  tahun  2020  untuk  dijadikan  bahan  analisis  berdasarkan ketentuan  yang  di  atur  dalam  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor  8  tahun  2018  tentang  penerapan Keadilan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas
Salah  satu  contoh  kasus  penerapan  keadilan  restoratif  dalam  penyelesaian  perkara kecelakaan  lalu  lintas  yang ditangani  oleh penyidik  Unit  Laka  Lantas Satlantas  Polres  Majene, dalam  pemukaan  oleh  KASAT  LANTAS  (  IPTU  MUSLIM  ASLIM)  :  Menjelaskan  maksud dilaksanakanyagelar perkara, selanjutnya mempersilahkan kepada penyidik/penyidik pembantu untuk memaparkan materi gelar perkara
Kemudian paparan oleh PS. KANIT Laka Lantas Polres Majene (BRIPKA HARYADI IDRIS) bahwa tela terjadi tindak pidana kecelakaan Lalu Lintas jalan sebagaimana dengan laporan Polisi Nomor:  LP/08/I/2020  Lantas,  tanggal  24  Januari  2020.  Bahwa  dari  hasil  penyelidikan  atas laporan telah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi baik saksi yang mengetahui ,  melihat  dan  mendengar  ,  dimana  dari  keterangan  beberapa  saksi  didapatkan  keterangan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari jumat tanggal 24 januari 2020 sekitar pkl. 20.45 wita bertempat di jalan poros Majene – Mamuju Lingk. Tamaende Kel. Lamungan Batu Kec. Malunda Kab. Majene  antara Mobil Toyota Avanza No.Pol DC 1370 AH yang dikemudikan oleh Lk. SAHARUDDIN dengan Sepeda Motor Yamaha Vxion No.Pol.DC 3595 BK yang di kendarai oleh Lk SYAM HAERIL ANAM yang mengalami luka – luka dan dirawat di puskesmas Malunda.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Telah dilakukan Olah Tempat Kejadian Perkara di Jalan Poros Majene-Mamuju Lingk. Tamaende Kel. Lamungan Batu Kec. Malunda Kab. Majene.
Bahwa  dari  hasil  olah  tempat  kejadian  dapat  disimpulkan  bahwa  Lk.  SAHARUDDIN Mengemudikan  Mobil  Toyota  Avanza  No.  Pol.  DC  1370  AH  keluar  jalur  hendak  mendahului kendaran lain yang berada di depannya dan tidak memperhatikan kendaraan lain yang  bergerak dari arah depannya sehingga Menyerempet Sepeda Motor Yamaha Vxion No. Pol. DC 3595 BK yang dikendarai oleh Lk. SYAM HAERIL ANAM yang bergerak dari arah berlawanan. Bahwa kedua belah  pihak  telah  bersepakat  untuk  berdamai  dibuktikan  dengan  Surat  Pernyataan  Damai tanggal 27 januari 2020.
BRIPKA HARYADI IDRIS ( KANIT LAKA SAT LANTAS ) Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban serta hasil olah tempat kejadiaan perkara maka pengemudi Mobil Toyota Avanza No. Pol. DC 1370 AH lalai sehingga kecelakan lalu lintas yang menyebakan korban luka ringan  dan  /  atau  kerusakan  kendaraan  dan/  barang.  Bahwa  dari  hasil  olah  Tempat  kejadian pengemudi Mobil Toyota Avansa No. Pol. DC 1370 AH tersebut bergerak keluar jalur kekanan hendak  mendahuli  kendaran  lain  yang  bergerak  di  depannya  dan  tidak  memperlihatkan kendaraan lain yang bergerak dari arah depan atau dari berlawanan.
Bahwa antara pihak Lk. SYAM HAERIL ANAM  sebagai pengendara sepada Motor Yamaha Vxion  No.  Pol  DC  3595  BK  dengan  pihak  Lk.  SAHARUDDIN  sebagai  pengemudi  Mobil  Toyota Avanza  No.Pol.  DC  1370  HA  telah  sepakat  untuk  meyelesaikan  perkara  kecelakaan  lalu  lintas tersebut secara kekeluargaan atau Restoratuve Justice dengan disertai Surat Pernyataan Damai tertanggal 27 Januari 2020
Bahwa untuk itu kasus ini tidak di lanjutkan lagi karena kedua belah pihak sepekat untuk meyelesaikan  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  tersebut  secara  kekeluargan  atau  Restorative Justice yang dinyatakan dengan Surat Pernyatan Damai tertanggal 27  Januari 2020.
BRIGPOL MUH. IQBAL MUTTAQIEN ( BA UNIT LAKA LANTAS ) Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan  terhadap  saksi  dan  saksi  korban  serta  hasil  olah  tempat  kejadian  perkara  maka pengemudi Mobil Toyota Avanza No.Pol. DC 1370 AH. Lalai sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Bahwa  dari  hasil  olah  Tempat  Kejadian,  pengemudi  Mobil  Toyota  Avanza  No.  Pol.  DC 1370 AH tersebut bergerak keluar jalur kekanan hendak mendahului kendaraan lain dan tidak memperhatikan kendaraan lain yang bergerak di depannya dan tidak memperhatikan kendaraan lain yang bergerak dari arah depan atau dari arah berlawanan
Bahwa antar pihak Lk. SYAM HAERIL ANAM sebagai pengendara Sepeda Motor Yamaha Vxion  No.Pol.  DC  3595  BK  dengan  pihak  Lk.  SAHARUDDIN  sebagai  pengemudi  Mobil  Toyota AvanzaNo.Pol.  1370  AH  telah  sepakat  untuk  menyelesaikan  perkara  kecelakaan  lalu  lintas tersebut secara kekeluargaan atau Restorative Justice dengan disertai Surat Pernytaan Damai tertanggal 27 Januari 2020.
Bahwa  untuk  kasus  ini  tidak  dilanjutkan  lagi  karena  kedua  pihak  sepakat  untuk meyelesaikan  perkara  lalu  lintas  tersebut  dengan  cara  kekeluargaan  atau  Restorative  Justice dengan di sertai Surat Pernyataan Damai tertanggal 27 Januari 2020.
4,2 Pertanggung jawaban pidana terhadap dalam kasus kecelakaan Lalu Lintas.

## a. Proses Peradilan Pidana
Ditinjau dari dimensi lain maka sistem peradilan pidana yang berlandaskan KUHAP memiliki asas-asas sebagai berikut:
1. Perlakuan yang sama didepan hukum bagi setiap orang (equality before the law);
2. Praduga tidak bersalah (presumption of innoncent)
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak adanya kehadilan terdakwa didepan persidangan;
6. Peradilan bebas dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan;
7. Peradilan terbuka untuk umum;
8. Pelanggaran  hak-hak  warga  negara  (penangkapan,  penahanan,  pengeledahan  dan penyitaan)  harus  didasarkan  pada  undang-undang  yang  dilakukan  dengan  surat perintah tertulis;
9. Hak  seorang  tersangka  untuk  diberitahu  tentang  persangkaan  dan  dakwaan terhadapnya; dan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
10. Kewajiban pengadilan untuk mengamati pelaksanaan putusannya.

## b. Dasar Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas
Dalam  Undang-undang  No.  14  Tahun  1992  secara  tegas  tidak  di  atur  dalam  bentuk kecelakaan lalu lintas,namun secara tegas dalam peristiwa kecelakaaan lalu lintas pada bagian Keempat Kecelakaan lalu lintas Pasal 27 berbunyi
(1) Pengemudi  kendaraan  bermotor  yang  terlibat  peristiwa  kecelakaan  lalu  lintas  wajib “menghentikan  kendaraannya”  menolong  orang  yang  menjadi  korban  kecelakaan  “kemudian melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia
(2) Apabila  pengemudi  kendaraan  bermotor  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  oleh karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b kepadanya tetap diwajibkan segera melaporkan diri kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia.
Dalam ketentuan ini mengandung bahwa dalam peristiwa tersebut adalah mengutaman pengemudi harus menolong korban. Kemudian dalam pasal 28 pengemudi kendaraan bermotor bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  diderita  oleh  penumpang  dan/atau  pemilik  barang dan/atau  pihak  ketiga,  yang  timbul  karena  kelalaian  atau  kesalahan  pengemudi  dalam mengemudikan  kendaraan  bermotor”  dalam  pasal  inn  dimaksudkan  bahwah  pengemudi bertanggung  jawab  penuh  terhadap  korban  atau  atau  penumpang  dam/atau  orang  ketiga. Kemudian pasal 29 ketentuan yang dimaksud ini adalah “adanya keadaan memaksa yang tidak dapat diekkan atau diluar kemampuan’ disebabkan perilaku korban sendiri atau pihak ketiga” yang disebabkan gerakan orsng dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.
Pasal 30 ini mengatur tentang setiap pengemudi,pemilik, dan/atau pengusaha angkutan umu bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan dan jembatan atau fasilitas lalu lintas yang merupakan  bagian  dari  jalan  itu  yang  diakibatkan  oleh  kendaraan  bermotor  yang dioperasikannya.  Dan  pa sal  31  “apabila  korban  meninggal,pengemudi  dan/atau  pemilik dan/atau  pengusaha  angkutan  umum  waib  memberi  bantuan  kepada  ahli  waris  dari  korban berupa  biaya  pengobatan  dan/atau  biaya  pemakaman”  dan  apabila  terjadi  cedera  terhadap badan atau kesehatan korban, bantuan yang diberikan kepada korban berupa biaya pengobatan.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Sedangkan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  juga  mengatur  beberapa  pertanggung  jawaban  pidana  terhadap  para  pengemudi  dan pengendara  dalam  kecelakaan  lalu  lintas  yang  mengakibatkan  meninggalnya  seseorang. Pertanggung  jawaban  tersebut  diatur  dalam  pasal  310  Undang-Undang  No.  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Pertanggung jawaban pidana dalam Pasal 310 tersebut disebutkan bahwa
(1) Setiap  orang  yang  mengemudikan  Kendaraan  Bermotor  yang  karena  kelalaiannya mengakibatkan  Kecelakaan  Lalu  Lintas  dengan  kerusakan  Kendaraan  dan/atau  barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(2) Setiap  orang  yang  mengemudikan  Kendaraan  Bermotor  yang  karena  kelalaiannya mengakibatkan  Kecelakaan  Lalu  Lintas  dengan  korban  luka  ringan  dan  kerusakan  Kendaraan dan/atau  barang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  229  ayat  (3),  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp2.000.000,00  (dua  juta rupiah).
(3) Setiap  orang  yang  mengemudikan  Kendaraan  Bermotor  yang  karena  kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain  meninggal  dunia,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Sedangkan  itu  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  ada  2  (dua)  Pasal  untuk diterapkannya  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pengendara  yang  mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yaitu
Pasal 359
(1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungapaling lama satu tahun.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## Pasal 360
(2) Barang  siapa  karena  kesalahannya  (kealpaannya)  menyebabkan  orang  lain  luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasa tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa :
a. Konsep Restorative Justice ini diharapkan bisa menjadi langkah alternatif bagi kebijakan politik  hukum  legislasi  untuk  menyelesaikan  masalah  dalam  hukum  pidana.Karena, kebijakan  legislasi  yang  pada  prinsipnya  merupakan  kebijakan  menentukan  arah  dan penguatan politik hukum nasional
b. Masalah  dari  Lalu  Lintas  di  jalan  raya  merupakan  masalah  yang  sering  terjadi  karena adanya beberapa faktor-faktor yang ditimbulkan terutama faktor kurangnya kesadaraan manusia yang menggunakan kendaraan di jalan raya yang tidak terlalu memperhatikan berkendara  dalam  hukum  berlalu  lintas,  di  samping  faktor  sarana/prasarana  dan pengawasan lalu lintas. UndangUndang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bentuk -bentuk pidana yang ditentukan dalam KUHP tersebut adalah : Karena salahnya, sama  dengan  kurang  hati-hati,  lalai  lupa,  amat  kurang  perhatian.  Kelalaian  yang mengakibatkan luka berat atau matinya orang lain terhadap si pelaku yang dapat dijatuhi sanksi pidana. Efektifitas suatu perundang-undangan lalu lintas hanya dapat dilakukan dan diterapkan bila peraturan tersebut sesuai dengan perilaku dan sikap masyarakat dan telah diterima oleh masyarakat
Berdasarkan  kesimpulan diatas,maka penulis  member saran sebagai berikut
a. Penerapan Restorativ Justice dalam penanganan kasus kecelakaan lalulintas yang sifatnya tidak  menimbulkan  dampak  atau  akibat    yang  besar,  Misalnya  dengan  mengakibatkan kematian perlu  pertimbangan untuk menjadi  solusi sebgaimana tujuan  hukum progresif
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
yakni terciptanya harmoni dan mengembalikan kseimbangan dalam hubungan social b. Perlu  koordinasisi  antar  lembaga  dan    sosialisasi  secara  massive  tentang  aturan berlalulintas  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang  undangan  yang  berlaku,  guna terciptanya masyarakat sadar hukum terutama dalam berlalulintas

## DAFTAR PUSTAKA
Albert  Aries,,  Penyelesaian  Perkara  Pencurian  Ringan  dan  Keadilan  Restoratif,  Majalah  Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006)
Eva  Achjani  Zulfa,  2009,  Keadilan  Restoratif,  Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, Jakarta
Kristin Reimer. An Exploration Of The Implementation Of Restorative Justice In An Ontario Public
School
Miriam Liebman, 2007, Restorative justice: How It Works, Jessica Kingsley Publishers, London, Mulyadi, Lilik 2010, Kompilasi Hukum Pidana dalam Prespektif Teoritis dan Praktek Peradilan, CV.
Mandar Maju, Jakarta,
Nasution,M Nur. 2004. Manajemen Transportasi , Jakarta: Ghalia Indonesia Peraturan Perundang-Undangan
Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tanggal: 27 Juli 2018
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan https://www.dkampus.com/2016/03/metode-penelitian-gabungan-mixed-methods-dalam- penelitian/ , dikases pada tanggal 22 Septeber 2021, pukul 23.59 WITA