## IN-DEPTH STUDY : HUKUM ISLAM TENTANG PENGALIHAN

## AKAD DALAM PEMBIAYAAN MULTIJASA
Virastuti Apriliyani 1 , Nurma Khusna Khanifa 2 , M. Elfan Kaukab 3
1,2 Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Sains Al- Qur’an, Wonosobo
3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al- Qur’an, Wonosobo nurmakhusna@unsiq.ac.id, elfan@unsiq.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  bagaimana pengalihan akad  dalam pembiayaan multijasa dan menjelaskan bagaimana  analisis  Hukum  Islam  tentang  pengalihan  akad dalam  pembiayaan  multijasa  di  KSPPS  Marhamah  Wonosobo. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dan berjenis  penelitian  lapangan  ( field  research ).  Sumber  data  yang digunakan  adalah  sumber  data  primer  dan  sumber  data sekunder.  Untuk  mendapatkan  data  yang  valid,  penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi non partisipan  dengan  cara  mendatangi  langsung  ke  kantor  KSPPS Marhamah  Wonosobo  dan  wawancara  kepada  Customer Service, Manajer Legal, dan DPS KSPPS Marhamah Wonosobo. Berdasarkan  penelitian,  tujuan  KSPPS  Marhamah  Wonosobo dalam  pengalihan  akad  dalam  pembiayaan  multijasa  adalah untuk  mengatasi  pembiayaan  bermasalah  yang  telah  jatuh tempo dan masih terdapat sisa pokok pembiayaan dengan cara penagihan  intensif  dan  melakukan  restrukturisasi  pembiayaan dengan  melakukan  pengalihan  akad  dalam  pembiayaan multijasa  dengan  akad  ijarah.  Kasus  ini  juga  dianalisis  dengan Hukum Islam yaitu Fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang  Pembiayaan  Multijasa  dan  Fatwa  DSN  MUI
No.112/DSN-MUI/2017 tentang Akad Ijarah. Perihal
meminimalisir  resiko  pembiayaan  bermasalah  yang  dilakukan adalah  dialihkan  menjadi  akad rahn  tasjily berdasarkan  Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily.
Kata Kunci : Pembiayaan Multijasa, Pengalihan Akad, Hukum Islam

## A. Latar Belakang
Keberadaaan lem baga keuangan syari’ah sudah lama dinantikan oleh kebanyakan  penduduk  Indonesia,  terutama  umat  Islam  Indonesia.  Umat Islam  Indonesia  mengharapkan  layanan  jasa  keuangan  serta  perbankan sesuai syari’at Islam, khususnya ber hubungan dengan pelanggaran praktik riba,  jauh  dari  aktivitas  spekulatif  seperti  perjudian,  ketidakjelasan, pelanggaran  prinsip  keadilan  bertransaksi,  dan  keharusan  penyaluran pembiayaan  serta  investasi  dalam  aktivitas  usaha  yang  etis  serta  benar secara syari’ah. Lembaga keuangan syariah yang tidak termasuk  golongan bank  syari ’ah  dan  non b ank  syari’ah semacam  Baitul  Mal  wa  Tamwil (BMT). 1
Keuangan  mikro  syariah  dalam  praktiknya  merupakan  bagian  yang tidak  dapat  dipisahkan  dari  gerakan  keuangan  mikro  di  Indonesia. Lembaga  keuangan  mikro  semacam  BMT  ataupun  saat  kini  dikenal Koperasi  Simpan  Pinjam  Pembiayaan  Syariah  (KSPPS)  institusi  keuangan mikro syariah berbasis koperasi, serupa KSPPS beroperasi bersumber pada Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasian  serta peraturan terkait koperasi syariah. KSPPS di masyarakat luas masih dikenal dengan  istilah  popular  sebagai  BMT.  Tetapi  istilah  BMT  sudah  tertulis  di dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  ini  menggunakan  istilah KSPPS.  Sebelumnya  memakai  ketentuan  lama,  yang  dikenal  dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). 2
KSPPS Marhamah Wonosobo adalah salah satu koperasi yang sudah berkembang  yang  berbadan  hukum  No.13825/BH/KWK.11/III/98  Tgl  31 Maret  1998,  berada  dilokasi  yang  stategis  yaitu  berada  dipusat  kota  yang beralamat  Jl.  T.  Jogonegoro  Wonosobo,  menjadi  salah  satu  alternatif pembiayaan  masyarakat  di  sekitar  daerah  kota  di  kabupaten  Wonosobo. Pembiayaan  dalam  KSPPS  Marhamah  Wonosobo  terdapat  5  akad
1 Neni  Sri  Imaniyati, Aspek-Aspek  Hukum  BMT  (Baitul  Mal  Wat Tamwil), (Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 2018), hlm. 173.
2 Darsono  dkk, Peta  Keuangan  Mikro  Syariah  Indonesia, (Jakarta:  Tazkia Publishing, 2018), hlm. 224-225.
pembiayaan  yaitu  akad  murabahah,  mudharabah,  musyarakah,  ijarah  dan rahn  tasjily.  Tetapi  pada  tanggal  1  Januari  2020  KSPPS  Marhamah Wonosobo  menetapkan  aturan  bahwa  pembiayaan  menggunakan pembiayaan  multijasa  dengan  akad  ijarah.  Pembiayaan  multijasa  dengan akad  ijarah  merupakan  produk  pembiayaan  yang  memberikan  kebutuhan serbaguna  yang  bersifat  manfaat  yang  dibutuhkan  oleh  nasabah  dengan akad ijarah.
Pada  pembiayaan  multijasa  dengan  akad  ijarah  ini  dalam  pemberian pembiayaan  bisa  beresiko  terjadi  pembiayaan  macet.  Kredit  macet  dapat diakibatkan  oleh  (1)  musibah  ataupun  kondisi  darurat  diluar  kemampuan manusia  (2)  usaha  debitur  yang  memburuk,  banyak  pesaing  susah berkembang,  kesulitan  manajerial,  (3)  praktik  KKN  (Korupsi,  Kolusi, Nepotisme)  debitur  serta  kreditur  (4)  debitur  tidak  memiliki  keinginan untuk melakukan tanggung jawabnya. 3
Dalam  melaksanakan  pembiayaan  supaya  tidak  timbul  pembiayaan bermasalah maka perlu menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati- hatian  pada  penyaluran  kredit  perbankan  secara  tertulis  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan Pasal 8 Ayat (1). Pasal  8  ayat  (1)  berbunyi:  Dalam  memberikan  kredit  atau  pembiayaan berlandaskan  prinsip  syariah,  bank  umum  wajib  memiliki  keyakinan berdasarkan  analisis  mendalam  atas  itikad  dan  kemampuan  serta kesanggupan  nasabah  debitur  untuk  melunasi  hutangnya  atau mengembalikan  pembiayaan  yang  di  maksud  sesuai  yang  dip erjanjikan.” Penjelasan  dalam  pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa  kredit  atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan bank mengandung risiko,  kemudian  dalam  pelaksanaannya  bank  perlu  memperhatikan  asas- asas  perkreditan  atau  pembiayaan  berlandaskan  prinsip  syariah  yang sehat. 4
3 Iswi Hariyani, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet, (Jakarta: PT Elex Media Komputerindo, 2010), hlm. 39.
4 Iswi Hariyani, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet, (Jakarta: PT Elex Media Komputerindo, 2010), hlm. 33.
Untuk menghindari kredit bermasalah dengan melakukan penyelamatan  kredit  melalui  tindakan  restrukturisasi, 5 sebagaimana dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  7  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI) No.18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit  Usaha  Syariah  dalam  rangka  membantu  nasabah  agar  dapat menyelesaikan  kewajibannya.  Restrukturisasi  dapat  dilakukan  antara  lain (a) penjadwalan kembali ( rescheduling ), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut  pembayaran  dan  jangka  waktunya,  (b)  Persyaratan  kembali ( Reconditioning ),  yaitu  perubahan  sebagian  atau  syarat  kredit,  yang  tidak terbatas  pada  perubahan  jadwal  pembayaran,  jangka  waktu,  persyaratan lainnya  yang  tidak  menyangkut  perubahan  maksimum  saldo  kredit.  (c) penataan kembali ( restructuring ) yaitu penyusunan ulang seluruh kewajiban nasabahtidak  terbatas  pada rescheduling dan reconditioning ,  antara  lain penambahan dana fasilitas pembiayaan dan konversi akad pembiayaan. jika upaya penyelamatan kredit tetap tidak berhasil, maka bank menempuh cara penghapusan kredit macet ( write off ).
Jika  dalam  pembiayaan  multijasa  yang  bermasalah  dan  jatuh  tempo, sudah  dilakukan  penagihan  intensif  mulai  dari  menghubungi  via  telepon hingga  memberikan  teguran  kemudian  pada  akhirnya  nasabah  beritikad baik  untuk  melunasi  sisa  pembiayaannya,  maka  pihak  KSPPS  Marhamah akan melakukan rescheduling sekaligus restrukturisasi menetapkan aturan dengan  pengalihan  akad  dalam  pembiayaan  multijasa  dengan  akad  ijarah menjadi rahn tasjily yaitu dengan memperpanjang jangka waktu angsuran sesuai kesepakatan. Urgensi dalam pengalihan akad ini adalah mengurangi pembiayaan  bermasalah  pada  pembiayaan  multijasa  diharapkan  nasabah dapat  mengangsur  secara  rutin  dan  tidak  memberatkan  nasabah  ketika sudah  di  alihkan  akadnya.  Selain  itu  nasabah  yang  masuk  kategori kolektabilitas  macet  ketika  dialihkan  maka  menjadi  kolektabilitas  lancar
5 Darsono  dkk, Peta  Keuangan  Mikro  Syariah  Indonesia, (Jakarta:  Tazkia Publishing, 2018), hlm. 263.
sehingga  dapat  menstabilkan  pendapatan,  memperkecil  rasio  kerugian KSPPS Marhamah Wonosobo. 6
Dengan  pengalihan  akad  ini  maka  KSPPS  Marhamah  Wonosobo dapat  mengantisipasi  kenaikan  tingkat  NPF  terbukti  bahwa  tingkat  NPF KSPPS  Marhamah  Wonosobo  berhasil  80%.  Hal  ini  membuktikan  bahwa KSPPS  Marhamah  berhasil  mengendalikan  tingkat  NPF  sehingga  KSPPS Marhamah  tergolong  lembaga  keuangan  yang  sehat.  Jika  bagi  nasabah adalah dapat mempermudah nasabah untuk melunasi sisa pembiayaannya. 7
Tabel 1
Pembiayaan Multijasa di KSPPS Marhamah Wonosobo secara global
Pembiayaan Multijasa yang Pembiayaan Multijasa Dialihkan Menjadi Rahn Tasjily 302 Orang 150 Orang
Sumber:  Data  Sekunder  diolah  tahun  2021,  KSPPS  Marhamah
Wonosobo
Dari  data  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  semakin  banyaknya  pembiayaan yang  disalurkan  maka  semakin  banyak  pula  pembiayaan  yang  beresiko menjadi  pembiayaan    bermasalah  pada  KSPPS  Marhamah  Wonosobo. Dengan  demikian  begitu  pentingnya  pengalihan  akad  dalam  pembiayaan multijasa dengan akad ijarah menjadi rahn tasjily agar pembiayaan masalah tersebut dapat diatasi.
Dimana suatu lembaga keuangan dapat dikatakan sehat apabila rasio NPF atau pembiayaan bermasalah tidak boleh melebihi angka 5%.  Namun jika  persentase  ini  tidak  bisa  dikatakan  bagus  apabila  rasio  NPF  pada KSPPS  masih  melewati  angka  5%,  jika  keadaan  ini  terus  dibiarkan  akan tidak  mungkin  bahwa  suatu  saat  akan  mengakibatkan  pendapatan  KSPPS menjadi berkurang sehingga berisiko bangkrut.
6 Lintang  (Costumer  Service  KSPPS  Marhamah  Wonosobo),  wawancara, KSPPS Marhamah Wonosobo, 8Januari 2021.
7 Tejo  Muryono  (Manager  Legal  KSPPS  Marhamah  Wonosobo),  Wawancara, KSPPS Marhamah Wonosobo, 11Januari 2021.
KSPPS  Marhamah  Wonosobo  dalam  menyelesaikan  pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan multijasa dengan dilakukannya rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali) dan restructuring (penataan  kembali)  dengan  melakukan  pengalihan  akad pembiayaan multijasa dengan akad ijarah menjadi rahn tasjily pada anggota yang  masih  prospektif    dengan  melakukan  permohonan  untuk  meminta perpanjangan  jangka  waktu  kepada  KSPPS  Marhamah  Wonosobo  karena hasil  usaha  yang  menurun  sehingga  keberatan  dalam  mengangsur pembiayaan  yang  telah  jatuh  tempo  dan  terdapat  sisa  pokok  pembiayaan sehingga KSPPS Marhamah menyepakati permintaan perpanjangan jangka waktu  oleh  anggota  dengan  tujuan  tolong  menolong  dan  meringankan anggota dalam menyelesaikan pembiayaan dengan memperpanjang jangka waktu  pembiayaan.  Restrukturisasi  utang  debitur  dapat  kita  temui  dalam QS. Al-Baqarah ayat 280:

## َناَك نِإ َو
َنوُمَلْعَت ْمُتنُك نِإ ۖ ْمُكَّل  ٌرْيَخ اوُقَّدَصَت نَأ َو ۚ ٍة َرَسْيَم  ٰىَلِإ ٌة َرِظَنَف ٍة َرْسُع وُذ
“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.  Dan  menyedekahkan  (sebagian  atau  semua  utang)  itu  lebih  baik bagimu jika kamu mengetahui ”. 8
Dalam  hadis  yang  menjelaskan  apabila  seorang  anggota  mengalami kesulitan  membayar  utangnya,  maka  kepada  anggota  yang  bersangkutan diberikan  kelapangan  untuk  membayar  utangnya  kepada  KSPPS Marhamah. Hadis tersebut berbunyi sebagai berikut:
َةَداَبُع  ِنْب ِديِل َوْلا ِنْب َةَداَبُع  ْنَع َة َر ْزَح يِبَأ ٍدِهاَجُم ِنْب  َبوُقْعَي  ْنَع َليِعَمْسِإ ُنْب ُمِتاَح اَنَثَّدَح ْب ِتِماَّصلا  ِن َناَكَف اوُكِلْهَي  ْنَأ َلْبَق  ِراَصْنَ ْلْا  ْنِم ِ يَحْلا اَذَه يِف َمْلِعْلا ُبُلْطَن يِبَأ َو اَنَأ ُتْج َرَخَلاَق
ِرَسَيْلا اَبَأ اَنيِقَل  ْنَم ُل َّوَأ
ِض ُهَعَم ُهَل ٌم َلَُغ ُهَعَم َو َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ ِلوُس َر  َب ِحاَص
ٌةَد ْرُب  ِرَسَيْلا يِبَأ ىَلَع َو  ٍفُحُص  ْنِم ٌةَماَم
ِبَأ ُهَل َلاَقَف َّي ِرِفاَعَم َو ٌةَد ْرُب ِهِم َلَُغ ىَلَع َو َّي ِرِفاَعَم َو
َلاَق ٍبَضَغ  ْنِم ًةَعْفَس  َكِهْج َو يِف ى َرَأ يِ نِإ  ِ مَع اَي ي ٌلاَم ِ يِما َرَحْلا ٍن َلَُف ِنْبا ِن َلَُف ىَلَع يِل َناَك ْلَجَأ
ٌنْبا َّيَلَع َج َرَخَف  َلَ اوُلاَق  َوُه َّمَث  ُتْلُقَف  ُتْمَّلَسَف ُهَلْهَأ  ُتْيَتَأَف
8 Wangsawidjaja, Pembiayaan  Bank  Syariah ,  (Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama, 2012), hlm.401
َكوُبَأ َنْيَأ ُهَل  ُتْلُقَف  ٌرْفَج ُهَل َتْنَأ َنْيَأ  ُتْمِلَع ْدَقَف َّيَلِإ ْجُرْخا  ُتْلُقَف يِ مُأ َةَكي ِرَأ َلَخَدَف  َكَت ْوَص َعِمَس َلاَق
َح اَم  ُتْلُقَف َج َرَخَف
َثِ دَحُأ  ْنَأ ِ َّاللَّ َو  ُتيِشَخ  َكُبِذْكَأ  َلَ َّمُث  َكُثِ دَحُأ ِ َّاللَّ َو اَنَأ َلاَق يِ نِم  َتْأَبَتْخا  ْنَأ ىَلَع  َكَلَم
َك َِّاللَّ َو  ُتْنُك َو َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ َلوُس َر  َب ِحاَص  َتْنُك َو َكَفِلْخُأَف َكَدِعَأ  ْنَأ َو َكَبِذْكَأَف
ُتْلُق َلاَق ا ًرِسْعُم
ِتَفي ِحَصِب ىَتَأَف َلاَق ِ َّاللَّ َلاَق ِ َّللَّآ  ُتْلُق ِ َّاللَّ َلاَق ِ َّللَّآ  ُتْلُق ِ َّاللَّ َلاَق ِ َّللَّآ
ًءاَضَق  َتْدَج َو  ْنِإ َلاَقَف ِهِدَيِب اَهاَحَمَف ِه
ِنْيَتاَه َّيَنْيَع  ُرَصَب ُدَهْشَأَف ٍ ل ِح يِف  َتْنَأ  َّلَِإ َو يِن ِضْقاَف
ِنْيَتاَه َّيَنُذُأ ُعْمَس َو ِهْيَنْيَع ىَلَع ِهْيَعَبْصِإ َعَض َو َو
ُس َر ِهِبْلَق ِطاَنَم ىَلِإ  َراَشَأ َو اَذَه يِبْلَق ُهاَع َو َو
ُلوُقَي  َوُه َو َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ َلو
ْوَأ ا ًرِسْعُم  َرَظْنَأ  ْنَم
ِظ ىِف ُ َّاللَّ ُهَّلَظَأ ُهْنَع َعَض َو ِهِ ل )ملسم هاور(
“ Telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dari Ya'qub bin Mujahid Abu Hazrah  dari  Ubadah  bin  Al  Walid  bin  Ubadah  bin  Ash  Shamit  berkata:  Aku  dan ayahku  pergi  menuntut  ilmu  di  perkampungan  Anshar  ini  sebelum  mereka meninggal.  Orang  yang  pertama  kali  kami  temui  adalah  Abu  Al  Yasar,  sahabat Rasulullah  Shallallahu  'alaihi  wa  Salam,  ia  bersama  seorang  budak  miliknya,  ia membawa sekumpulan lembaran, Abu Al Yasar mengenakan selimut Ma'afiri dan budaknya  juga  mengenakan  selimut  Ma'afiri.  Ayahku  berkata  padanya:  Hai pamanku,  sesungguhnya  aku  melihat  tanda  bekas  marah  di  wajahmu.  Ia  berkata: Benar. Fulan bin fulan memiliki hutang padaku, aku mendatangi keluarganya, aku mengucapkan salam lalu aku mengucapkan kata-kata lalu ia mereka berkata: Tidak. Kemudian  seorang  anak  berperut  buncit  keluar,  aku  bertanya:  Mana  ayahmu?  Ia berkata:  Ia  mendengar  suaramu.  Selanjutnya  ibuku,  Arikah,  masuk  lalu  aku berkata:  Keluarlah  kemari,  aku  sudah  tahu  dimana  kamu  berada.  Aku  bertanya: Kenapa  kau  bersembunyi  dariku?  Ia  menjawab:  Aku,  demi  Allah,  akan menceritakan padamu, aku tidak bohong, demi Allah, aku takut bercerita kepadamu lalu aku berdusta dan aku berjanji padamu lalu aku pungkiri. Kau adalah sahabat Rasulullah  Shallallahu  'alaihi  wa  Salam  dan  aku,  demi  Allah,  sedang  susah.  Aku mengucapkan: Allah. Ia menyahut: Allah. Aku mengucapkan: Allah. Ia menyahut: Allah. Aku mengucapkan: Allah. Ia menyahut: Allah. Lalu ia mengambil lembaran kemudian  dihapus  dengan  tangannya,  ia  berkata:  Bila  kau  punya  uang,  lunasilah dan bila tidak punya kau bebas. Penglihatan kedua mataku ini -ia meletakkan jari- jarinya  ke  kedua  matanya-  pendengaran  kedua  telingaku  ini  dan  difahami  oleh hatiku  ini  -ia  menunjuk  ke  tempat  hatinya-  menyaksikan  Rasulullah  Shallallahu 'alaihi  wa  Salam  bersabda:  "Barangsiapa  menangguhkan  orang  susah  atau
membebaskannya  dari  (hutang)  nya,  Allah  akan  menaunginya  dalam  naungan- Nya ” ( HR Muslim no.3006) 9
Berdasarkan  ayat  dan  hadis  tersebut  maka  prosedur  pelaksanaan pembiayaan  bermasalah  dilakukan  dengan  tahap  restrukturisasi  yaitu pengalihan  akad  untuk  memberi  tangguh  sampai  anggota  berkelapangan atau  menyedekahkan  sebagian  utang  anggota  melalui  sistim  hapus  tagih pada  pembiayaan  macet  sesuai  dengan  syariat  Islam.  Pada  dasarnya  akad ijarah  merupakan  akad tijarah dan  rahn  tasjily  merupakan  akad tabarru ’ . Akad tijarah adalah  akad  yang  dilakukan  untuk  mencari  keuntungan, karena  itu  bersifat  komersil.  Contohnya  akad jual  beli  dan sewa menyewa (ijarah). Berbeda dengan akad tabarru adalah akad tolong menolong sesama yang  diniatkan  untuk  mengharap  ridho  Allah  semata.  Contoh  dari  akad tabarru ’ antara  lain, qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi’ah, hibah, waqaf dan lain-lain. Meskipun akad tijarah berorientasi bisnis untuk menghasilkan profit,  namun  akad  tijarah  ini  dapat  diubah  menjadi  akad tabarru’ apabila pihak yang haknya tertahan ikhlas melakukannya. Sebaliknya akad tabarru’ tidak  boleh  diubah  menjadi  akad tijarah . 10 Maka  pengalihan  akad  dalam pembiayaan  multijasa  dengan  akad  ijarah  menjadi  rahn  tasjily  boleh dilakukan.

## B. Literatur Review

## Pengertian Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah
Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atau suatu barang dalam  waktu  tertentu  dengan  pembayaran  sewa  ( ujrah ),  tanpa  diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan Ijarah atas jasa adalah ijarah dimana obyek ijarah adalah manfaat yang bukan berasal dari  asset  berwujud.  Transaksi  atas  jasa  dikenal  dengan  istilah  ijarah multijasa.  Dalam  transaksi  multijsa,  bank  melakukan  akad  ijarah  dengan pihak  pemasok  dan  melakukan  akad  ijarah  lebih  lanjut  dengan  nasabah.
9 Shahih:  [Shahiih  Sunan  Ibni  Majah  (no.  1963), Sunan Ibni  Majah (II/808,  no.
2419) 10 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007), hlm. 15.
Akad  yang  digunakan  pada  multijasa  harus  berupa  Ijarah  dan  Kafalah. Apabila  multijasa  dengan  akad  ijarah,  maka  harus  mengikuti  semua ketentuan  ijarah.  Dalam  pembiayaan  ijarah,  Bank  Syariah  memperoleh fee dari imbalan jasa ( ujrah ) sesuai dengan kesepakatan awal, yang dinyatakan dalam  bentuk  nominal,  bukan  dalam  bentuk  persentase.  Pembiayaan multijasa  adalah  penyediaan  dana  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan dengan  itu,  berupa  transaksi  multijasa  dengan  menggunakan  akad  ijarah berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antara  bank  dengan  nasabah pembiayaan, yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi utang/ kewajibannya sesuai akad. 11

## Pengertian Rahn Tasjily
Rahn  tasjily  disebut  juga  dengan rahn  ta’mini, rahn  rasmi ,  atau rahn hukmi adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa  yang  diserahkan  kepada  penerima  jaminan  ( murtahin )  hanya  bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan ( marhun ) tetap berada dalam  penguasaan  dan  pemanfaatan  pemberi  jaminan  ( rahin ). 12 Secara bahasa,  rahn  berarti tsubut  wa  dawam (tetap  dan  lama).  Sedangkan  secara istilah, rahn berarti menjadikan sebuah barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tak bisa membayar utang. Hal ini berarti rahn  sama  artinya  dengan  jaminan( borg) ,  yakni  sesuatu  yang  digadaikan oleh  orang  yang  berutang  dan  sewaktu-waktu  bisa  disita  apabila  pihak yang berutang tersebut tidak bisa membayar utangnya. Makna yang hampir mirip  tentang  rahn  dikemukakan  oleh  Ibn  Qudamah.  Dengan  mengutip pendapat ulama Hanabilah, Ibn Qudamah mengartikan rahn dengan harta yang  dijadikan  sebagai  jaminan  utang  untuk  dijadikan  sebagai  harga pembayar  apabila  pihak  yang  berutang  tidak  dapat  membayar  utangnya kepada  pihak  pemberi  pinjaman.  Hal  ini  berarti  bahwa  rahn  dapat dijadikan  sebagai  alat  tukar  atau  bahkan  pengganti  bagi  pihak  yang meminjam uang atau barang. Dalam menjalankan rahn terdapat lima unsur
11 Djoko  Mujiono, Buku  Pintar  Akuntansi  Perbankan  dan  Lembaga  Keuangan Syariah, (Yogyakarta: ANDI, 2014). hlm. 280-282.
12 Fatwa  DSN  MUI  No:  68/DSN-MUI/III/2008  tentang  Rahn  Tasjily(Online). Tersedia di dsnmui.or.id/entri/rahntasjily. Diakses 15 Januari 2021
yang pasti ada, yaitu rahin, murtahin, ijab wa qabul, marhun, dan marhun bih. Rahin adalah  orang  yang  menggadaikan  hartanya  dengan  menerima pinjaman (marhun bih ),  sedangkan  murtahin  adalah  orang  yang  menerima gadai dengan menerima harta gadai ( marhun ). Marhun adalah barang yang dijadikan  jaminan  oleh  pihak rahin ,  sedangkan marhun  bih adalah  utang yang diberikan oleh murtahin kepada rahin . 13

## Dasar Hukum Pengalihan Akad dalam Pembiayaan Multijasa
Pengalihan dalam KBBI adalah pengubahan, pemindahan, penggantian,  pengubahan,  pembaruan. 14 Atau  disebut  juga  konversi  yang artinya  perubahan  dari  satu  sistem  ke  sistem  lain.  Sehingga  pengalihan akad  dalam  pembiayaan  multijasa  bermasalah  adalah  membuat  akad  baru bagi  nasabah  yang  tidak  bisa  menyelesaikan/  melunasi  pembiayaan  sesuai waktu yang telah ditentukan tetapi ia masih prospektif. Dengan melakukan pengalihan  akad  maka  ada  akad  baru  yang  akan  dipakai  yaitu  akad  rahn tasjily,  dan  hal  tersebut  menimbulkan  konsekuensi  hukum  yang  berbeda. KSPPS Marhamah  Wonosobo dalam menyelesaikan pembiayaan
bermasalah dalam pembiayaan multijasa dengan dilakukannya rescheduling
(penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali) dan restructuring (penataan  kembali)  dengan  melakukan  pengalihan  akad pembiayaan multijasa dengan akad ijarah menjadi rahn tasjilypada anggota yang  berkarakter  baik  dan  memiliki  komitmen  untuk  menyelesaikan kewajibannya,  usaha  yang  dijalankan  nasabah  masih  berjalan  meskipun dalam  kondisi  yang  menurun.  Karena  anggota  melakukan  permohonan untuk  meminta  perpanjangan  jangka  waktu  kepada  KSPPS  Marhamah Wonosobo  karena  hasil  usaha  yang  menurun  sehingga  keberatan  dalam mengangsur  pembiayaan  yang  telah  jatuh  tempo  dan  terdapat  sisa  pokok pembiayaan  sehingga  KSPPS  Marhamah  menyepakati  permintaan perpanjangan  jangka  waktu  oleh  anggota  dengan  tujuan  tolong  menolong dan  meringankan  anggota  dalam  menyelesaikan  pembiayaan  dengan
13 Yadi  Janwari, Lembaga Keuangan Syariah (Bandung:  PT.Remaja  Rosdakarya, 2015), hlm. 102-104.
14 KamusBesar Bahasa Indonesia. (Online). Tersedia di kbbi.kemedikbud.go.id/entri/pengalihan . Diakses 15 Januari 2021.
memperpanjang  jangka  waktu  pembiayaan.  Restrukturisasi  utang  debitur dapat kita temui dalam QS. Al-Baqarah ayat 280:
َنوُمَلْعَت ْمُتنُك نِإ ۖ ْمُكَّل  ٌرْيَخ اوُقَّدَصَت نَأ َو ۚ ٍة َرَسْيَم  ٰىَلِإ ٌة َرِظَنَف ٍة َرْسُع وُذ َناَك نِإ َو
“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.  Dan  menyedekahkan  (sebagian  atau  semua  utang)  itu  lebih  baik bagimu jika kamu mengetahui ”. 15
Dalam  hadis  yang  menjelaskan  apabila  seorang  anggota  mengalami kesulitan  membayar  utangnya,  maka  kepada  anggota  yang  bersangkutan diberikan  kelapangan  untuk  membayar  utangnya  kepada  KSPPS Marhamah. Hadis tersebut berbunyi sebagai berikut:
َةَداَبُع  ِنْب ِديِل َوْلا ِنْب َةَداَبُع  ْنَع َة َر ْزَح يِبَأ ٍدِهاَجُم ِنْب  َبوُقْعَي  ْنَع َليِعَمْسِإ ُنْب ُمِتاَح اَنَثَّدَح ْب ِتِماَّصلا  ِن َناَكَف اوُكِلْهَي  ْنَأ َلْبَق  ِراَصْنَ ْلْا  ْنِم ِ يَحْلا اَذَه يِف َمْلِعْلا ُبُلْطَن يِبَأ َو اَنَأ ُتْج َرَخَلاَق ِرَسَيْلا اَبَأ اَنيِقَل  ْنَم ُل َّوَأ
ِض ُهَعَم ُهَل ٌم َلَُغ ُهَعَم َو َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ ِلوُس َر  َب ِحاَص
ٌةَد ْرُب  ِرَسَيْلا يِبَأ ىَلَع َو  ٍفُحُص  ْنِم ٌةَماَم
ِبَأ ُهَل َلاَقَف َّي ِرِفاَعَم َو ٌةَد ْرُب ِهِم َلَُغ ىَلَع َو َّي ِرِفاَعَم َو
َلاَق ٍبَضَغ  ْنِم ًةَعْفَس  َكِهْج َو يِف ى َرَأ يِ نِإ  ِ مَع اَي ي
ٌلاَم ِ يِما َرَحْلا ٍن َلَُف ِنْبا ِن َلَُف ىَلَع يِل َناَك ْلَجَأ
ٌنْبا َّيَلَع َج َرَخَف  َلَ اوُلاَق  َوُه َّمَث  ُتْلُقَف  ُتْمَّلَسَف ُهَلْهَأ  ُتْيَتَأَف َكوُبَأ َنْيَأ ُهَل  ُتْلُقَف  ٌرْفَج ُهَل َج َرَخَف  َتْنَأ َنْيَأ  ُتْمِلَع ْدَقَف َّيَلِإ ْجُرْخا  ُتْلُقَف يِ مُأ َةَكي ِرَأ َلَخَدَف  َكَت ْوَص َعِمَس َلاَق َح اَم  ُتْلُقَف
َثِ دَحُأ  ْنَأ ِ َّاللَّ َو  ُتيِشَخ  َكُبِذْكَأ  َلَ َّمُث  َكُثِ دَحُأ ِ َّاللَّ َو اَنَأ َلاَق يِ نِم  َتْأَبَتْخا  ْنَأ ىَلَع  َكَلَم
َك ْنَأ َو  َكَبِذْكَأَف ِ َّاللَّ َو  ُتْنُك َو َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ َلوُس َر  َب ِحاَص  َتْنُك َو َكَفِلْخُأَف َكَدِعَأ
ِ َّاللَّ َلاَق ِ َّللَّآ  ُتْلُق َلاَق ا ًرِسْعُم
ِتَفي ِحَصِب ىَتَأَف َلاَق ِ َّاللَّ َلاَق ِ َّللَّآ  ُتْلُق ِ َّاللَّ َلاَق ِ َّللَّآ  ُتْلُق
َتْنَأ  َّلَِإ َو يِن ِضْقاَف ًءاَضَق  َتْدَج َو  ْنِإ َلاَقَف ِهِدَيِب اَهاَحَمَف ِه
ِنْيَتاَه َّيَنْيَع  ُرَصَب ُدَهْشَأَف ٍ ل ِح يِف
َراَشَأ َو اَذَه يِبْلَق ُهاَع َو َو ِنْيَتاَه َّيَنُذُأ ُعْمَس َو ِهْيَنْيَع ىَلَع ِهْيَعَبْصِإ َعَض َو َو
ُس َر ِهِبْلَق ِطاَنَم ىَلِإ ُلوُقَي  َوُه َو َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ َلو
ِظ ىِف ُ َّاللَّ ُهَّلَظَأ ُهْنَع َعَض َو  ْوَأ ا ًرِسْعُم  َرَظْنَأ  ْنَم
ِهِ ل
)ملسم هاور(
“ Telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dari Ya'qub bin Mujahid Abu Hazrah  dari  Ubadah  bin  Al  Walid  bin  Ubadah  bin  Ash  Shamit  berkata:  Aku  dan ayahku  pergi  menuntut  ilmu  di  perkampungan  Anshar  ini  sebelum  mereka meninggal.  Orang  yang  pertama  kali  kami  temui  adalah  Abu  Al  Yasar,  sahabat Rasulullah  Shallallahu  'alaihi  wa  Salam,  ia  bersama  seorang  budak  miliknya,  ia membawa sekumpulan lembaran, Abu Al Yasar mengenakan selimut Ma'afiri dan
15 Wangsawidjaja, Pembiayaan  Bank  Syariah ,  (Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama, 2012), hlm.401
budaknya  juga  mengenakan  selimut  Ma'afiri.  Ayahku  berkata  padanya:  Hai pamanku,  sesungguhnya  aku  melihat  tanda  bekas  marah  di  wajahmu.  Ia  berkata: Benar. Fulan bin fulan memiliki hutang padaku, aku mendatangi keluarganya, aku mengucapkan salam lalu aku mengucapkan kata-kata lalu ia mereka berkata: Tidak. Kemudian  seorang  anak  berperut  buncit  keluar,  aku  bertanya:  Mana  ayahmu?  Ia berkata:  Ia  mendengar  suaramu.  Selanjutnya  ibuku,  Arikah,  masuk  lalu  aku berkata:  Keluarlah  kemari,  aku  sudah  tahu  dimana  kamu  berada.  Aku  bertanya: Kenapa  kau  bersembunyi  dariku?  Ia  menjawab:  Aku,  demi  Allah,  akan menceritakan padamu, aku tidak bohong, demi Allah, aku takut bercerita kepadamu lalu aku berdusta dan aku berjanji padamu lalu aku pungkiri. Kau adalah sahabat Rasulullah  Shallallahu  'alaihi  wa  Salam  dan  aku,  demi  Allah,  sedang  susah.  Aku mengucapkan: Allah. Ia menyahut: Allah. Aku mengucapkan: Allah. Ia menyahut: Allah. Aku mengucapkan: Allah. Ia menyahut: Allah. Lalu ia mengambil lembaran kemudian  dihapus  dengan  tangannya,  ia  berkata:  Bila  kau  punya  uang,  lunasilah dan bila tidak punya kau bebas. Penglihatan kedua mataku ini -ia meletakkan jari- jarinya  ke  kedua  matanya-  pendengaran  kedua  telingaku  ini  dan  difahami  oleh hatiku  ini  -ia  menunjuk  ke  tempat  hatinya-  menyaksikan  Rasulullah  Shallallahu 'alaihi  wa  Salam  bersabda:  "Barangsiapa  menangguhkan  orang  susah  atau membebaskannya  dari  (hutang)  nya,  Allah  akan  menaunginya  dalam  naungan- Nya ” ( HR Muslim no.3006) 16
Berdasarkan  ayat  dan  hadis  tersebut  maka  prosedur  pelaksanaan pembiayaan  bermasalah  dilakukan  dengan  tahap  restrukturisasi  yaitu pengalihan  akad  untuk  memberi  tangguh  sampai  anggota  berkelapangan atau  menyedekahkan  sebagian  utang  anggota  melalui  sistem  hapus  tagih pada pembiayaan macet sesuai dengan syariat Islam.

## C. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  ( field  research ),  artinya data-data  yang  dijadikan  rujukan  dalam  penelitian  ini  adalah  fakta  di lapangan  yang  berkaitan  langsung  dengan  objek  penelitian  yaitu  KSPPS
16 Shahih:  [Shahiih  Sunan  Ibni  Majah  (no.  1963), Sunan Ibni Majah (II/808,  no.
2419)
Marhamah  Wonosobo.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berbagai data telah terkumpul baik melalui metode  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi,  maka  sudah  sekiranya data  dianalisis  supaya  memperoleh  hasil  yang  tepat  dan  benar.  Adapun analisis  yang  akan  digunakan  oleh  peneliti  yakni  metode  data  kualitatif dalam  artian  tidak  menggunakan  data  berdasarkan  angka,  melainkan dengan  deskriptif  analisis  yakni  suatu  metode  analisis  yang  menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data. Dalam menganalisis dan  meneliti,  penulis  menggunakan  analisis  yang  bersifat  kualitatif,  yaitu dengan cara memilih dan memilah substansi dari buku yang telah ada dan berkaitan langsung dengan masalah pokok bahasan,

## D. Hasil dan Pembahasan

## 1. Pengalihan Akad dalam Pembiayaan Multijasa di KSPPS Marhamah Wonosobo
Pengalihan  akad  dalam  pembiayaan  multijasa  dilakukan  karena adanya  permohonan  dari  anggota  yang  meminta  perpanjangan  jangka waktu  dalam  pembiayaannya  yang  telah  jatuh  tempo  dan  masih  terdapat sisa pinjaman tetapi masih prospektif. Pengalihan akad ini merupakan cara yang paling efektif agar pembiayaan pada anggota yang bermasalah dapat teratasi  sehingga  dapat  mengurangi  resiko  naiknya  tingkat  NPF (pembiayaan  bermasalah)  pada  KSPPS  Marhamah  Wonosobo.  Ada beberapa  mekanisme  yang  dilakukan  dalam  mengantisipasi  permbiayaan bermasalah yang dilakukan KSPPS Marhamah Wonosobo yaitu:

## 1) Penagihan Intensif
Penagihan  intensif  dilakukan  dengan  cara  telepon  atau  whatsapp anggota  karena  telah  menunggak  pembiayaan,  apabila  tetap  tidak membayar  maka  admin  pembiayaan  akan  memantau  saldo  di  rekening tabungan  anggota  dan  melakukan  pemotongan  tabungan  sejumlah angsuran saat jatuh tempo. Apabila tabungan anggota telah habis, maka AO akan  menegur  anggota  dengan  menelpon  anggota  tersebut  agar  segera membayar angsuran. Namun apabila anggota masih belum juga membayar maka AO akan mendatangi rumah anggota untuk melakukan peneguran.
Pada  tahap  ini  masih  berupa  upaya  agar  mendapatkan  kesempatan pertama  untuk  tetap  mengedepankan  itikad  baik  nasabah.  Karena  syarat minimal  untuk  melakukan  pembinaan  pembiayaan  bermasalah  adalah masih  adanya  itikad  baik  anggota  dan  aktifitas  usaha  anggota  masih berjalan.  Setalah  upaya  preventif  berupa  penagihan  dilakukan  tetapi pembiayaan  tetap  bermasalah  maka  KSPPS  akan  melakukan  upaya penyelamatan  pembiayaan.  Penyelamatan  pembiayaan  adalah upaya  bank yang  dilakukan  terhadap  nasabah  yang  masih  mempunyai  itikad  baik, masih  mempunyai  prospek  usaha,  kinerja  dan  kemampuan  untuk meminimalisir  kerugian  bank.  Penyelamatan  pembiayaan  bermasalah  ini sesuai  dengan  peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  13/9/PBI/2011  tanggal  8 Februari  2011  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 10.18/PBI/2008  tentang  Rekstukturisasi  Pembiayaan  bagi  Bank  Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang  dilakukan  Bank  dalam  rangka  membantu  nasabah  agar  dapat menyelesaikan  kewajibannya.  Dalam  tahap  pemberian  peringatan  yang sudah  dijelaskan  di  atas,  memungkinkan  anggota  bersifat  kooperatif sehingga  bisa  dilakukan  proses  aktivitas  penyelamatan  pembiayaan  yang berupa restrukturisasi ( rescheduling, reconditioning atau restructuring ).

## 2) Proses Restrukturisasi
Apabila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan yang dilakukan oleh AO  dipandang  usaha  anggota  masih  dapat  bertahan,  maka  bank  akan melakukan restrukturisasi dengan melakukan pertama dengan Penjadwalan  Kembali  ( Rescheduling )  yaitu  suatu  tindakan  dengan  cara melakukan  perubahan  terhadap  jangka  waktu  pembayaran  atau  jatuh tempo. KSPPS Marhamah Wonosobo akan melakukan perubahan ketentuan pembiayaan  yang  hanya  menyangkut  jadwal  pembayaran  atau  jangka waktunya,  sehingga  nasabah  yang  terlambat  membayar  angsuran pembiayaannya  diberi  jangka  waktu  tertentu  untuk  membayar  dengan ketentuan  yang  telah  ditetapkan.  Penyelesaian  dengan  cara  penjadwalan kembali  oleh  KSPPS  Marhamah  Wonosobo  sesuai  dengan  permintaan anggota tesebut. Kedua dengan  Persyaratan Kembali ( Reconditioning ) yaitu perubahan  sebagian  atau  seluruh  syarat  pembiayaan  sepanjang  tak menambah  sisa  pokok  kewajiban  nasabah  yang  harus  dibayarkan  kepada
KSPPS.  Perubahan  antara  lain  meliputi  perubahan  sebagian  atau  seluruh persyaratan  pembiayaan  nasabah  melalui  perubahan  jumlah  angsuran, jadwal  pembayaran,  jangka  waktu,  pemberian  keringanan  atau potongansesuai  kemampuan  dan condition  of  economy (kondisi  ekonomi) anggota.  Ketiga  dengan  Penataan  Kembali  ( Restructuring )  yaitu  tindakan KSPPS  Marhamah  Wonosobo  kepada  anggota  dengan  cara  mengkonversi akad  pembiayaan.  Perubahan  syarat  pembiyaan  antara  lain  dengan penambahan  dana  bank,  konversi  akad  pembiayaan,  dan  disertai penjadwalan dan persyaratan kembali pembiayaan. Penanganan pembiayaan  bermasalah  melalui  upaya  restrukturisasi  hanya  dapat dilakukan  terhadap  pembiayaan  bermasalah  dengan  kategori  non performing  financing  (NPF)  yaitu  untuk  pembiayaan  bermasalah  dengan kolektabilitas  kurang  lancar  dan  diragukan.  Pelaksanaannya  harus berdasarkan  permohonan  tertulis  dari  nasabah  dan  didukung  dengan analisa  terhadap  usaha  dan  kemampuan  membayar  yang  tertuang  dalam nota  analisa  sebagai  dasar  pengambilan  putusan  restrukturisasi.  Dalam restrukturisasi  dapat  dilakukan  pengalihan  akad  dalam  pembiayaan multijasa yang bermasalah selanjutnya ditindak lanjuti oleh KSPPS dengan cara dialihkan menjadi rahn tasjily jika nasabah dapat membayar angsuran atau karena nasabah tersebut benar-benar tidak bisa membayar angsuran. 17 Disepakatinya  pengalihan  akad  dalam  pembiayaan  multijasa  maka  terjadi perubahan  akad  dalam  rukun  dan  syarat  dalam  pembiayaan  multijasa menjadi  rahn  tasjily  Dalam  Islam  akad  dinyatakan  sah  apabila  memenuhi rukun dan syarat dalam akad. Adapun rukun ijarah menurut jumhur ulama terdiri  dari  dua  orang  yang  melakukan  akad  ( mu’jir dan musta’jir ), sighat (ijab  qobul),  ujrah  dan  manfaah. 18 Pelaksanaaan  rukun  dan  syarat  ijarah  di KSPPS Marhamah sebagai berikut:
a. Dua orang yang melakukan akad ( mu’jir dan musta’jir )
17 Tejo Muryono (Manager Legal KSPPS Marhamah Wonosobo), Wawancara, KSPPS Marhamah Wonosobo, 11 Januari 2021.
18 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah , (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015). hlm.89.
KSPPS  Marhamah  dalam  melakukan  akad, mu’jir harus  menyertakan fotocopy  KTP  sehingga  diketahui  bahwa mu’ jir telah  mencapai  umur baligh dan  mengetahui  apa  yang  dilakukan  (berakal  sehat). Musta’jir orang yang menyewakan jasa atas pekerjaan kepada mu’jir yaitu KSPPS Marhamah Wonosobo. Dalam hal ini maka mu’jir dan musta’jir dianggap cakap.
b. Sighat (ijab qobul)
Kesepakatan yang dilakukan mu’jir dan musta’jir dituangkan dalam akad perjanjian tertulis kedua belah pihak yang telah disepakati bersama.
c. Ujrah (upah)
Ujrah disepakati sebelum dilakukannya akad pembiayaan sebelum dana diberikan dan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.
d. Ma’qud alaih (objek manfa’ah )
KSPPS  Marhamah  menggunakan  akad ijarah ala’  al ‘amal yaitu  manfaat atas pekerjaan sehingga manfaat yang digunakan adalah pekerjaan atau jasa yang diperbolehkan oleh syara ’.
Dilihat  dari  syarat  dan  rukun  akad  ijarah  di  KSPPS  Marhamah Wonosobo  telah  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Setelah  pembiayaan multijasa dengan akad ijarah dialihkan menjadi rahn tasjily maka akad yang dilakukan  harus  memenuhi  syarat  dan  rukun  rahn.  Sedangkan  dalam syarat dan rukun rahn adalah sebagai berikut:
a. Sighat (ijab qobul)
Perjanjian  yang  telah  disepakati  antara  anggota  ( rahin )  dan  KSPPS Marhamah  Wonosobo  ( murtahin )  dalam  akad  tertulis  yaitu  akad  rahn tasjily  yang  terdiri  atas  ketentuan  dalam  pasal-pasal  yang  mengikat kedua belah pihak.
b. Al-aqidain (dua orang yang melakukan akad)
Rahin adalah  pihak  yang  menggadaikan  telah baligh ,  berakal  dan rusyd (kemampuan  mengatur)  yang  telah  melakukan  transaksi  dengan  KPPS Marhamah Wonosobo yang menimbulkan akibat hukum sehingga rahin dianggap cakap. Sedangkan murtahin adalah pihak yang menerima gadai dalam hal ini adalah KSPPS Marhamah yaitu manajer yang bertransaksi dengan rahin atau anggota nasabah.
c. Al-marhun (barang yang digadaikan)
Barang  yang  dapat  diserahterimakan  oleh rahin ,  milik rahin secara  sah, jelas, tidak bersatu dengan harta lain, harta tetap atau dapat dipindahkan apabila  barang  yang  tidak  dapat  diperjual  belikan,  tidak  dapat digadaikan.  Di  KSPPS  Marhamah  Wonosobo  yang  diserahkan rahin kepada murtahin dalam bentuk bukti kepemilikannya saja.
d. Marhun bih (utang)
Setelah  dilakukan  pengalihan  akad  maka  anggota  tidak  mendapatkan dana melainkan melanjutkan angsuran baru dari sisa pokok pembiayaan multijasa  dengan  menggadaikan  bukti  kepemilikan rahin (anggota) kepada murtahin (KSPPS Marhamah Wonosobo)
Perubahan dalam syarat dan rukun akad dalam pembiayaan multijasa menjadi  rahn  tasjily  terletak  pada ma’uqud alaih dan marhun bih atau  objek pada akad tersebut yaitu yang pada awalnya objek manfa’ah atas pekerjaan atau  jasa  yang  telah  dilakukan  menjadi  menggadaikan  bukti  kepemilikan kepada  KSPPS  Marhamah  Wonosobo.  Begitu  pula  setelah  dilakukan pengalihan  akad  dapat  diketahui  bahwa  syarat  dan  rukun  dalam pembiayaan  multijasa  dengan  akad  ijarah  dan  rahn  tasjily  di  KSPPS Marhamah  Wonosobo  dalam  praktiknya  telah  sesuai  dengan  prinsip syariah. 19
Isi  dari  pasal-pasal  dalam  akad  pembiayaan  multijasa  dengan  akad rahn ini terdapat persamaan secara redaksional dan pembahasan mengenai pasal-pasalnya. Perubahan isi dari ikrar akad dalam pembiayaan multijasa menjadi  rahn  tasjily  terdapat  dalam  pasal  1  yang  menjelaskan  mengenai akad  pembiayaan  yang  digunakan  yaitu  definisi  akad  dijelaskan  bahwa akad  yang  pertama  kali  dilakukan  menggunakan  pembiayaan  multijasa dengan  akad  ijarah  yaitu  akad  sewa  atas  pekerjaan  (jasa)  dari  pihak pertama  (KSPPS  Marhamah)  kepada  pihak  kedua  (anggota).  Kemudian setelah dialihkan menjadi akad rahn tasjily menjadi menggadaikan jaminan berupa  bukti  kepemilikan  milik murtahin (anggota)  kepada rahin (KSPPS Marhamah).
19 Drs.Soeparyo  M.Ag.  (DPS  KSPPS  Marhamah  Wonosobo),  Wawancara, KSPPS Marhamah Wonosobo, 22 Januari 2021.
Perubahan  ikrar  juga  terdapat  pada  pasal  3  mengenai  jangka  waktu yang merupakan perpanjangan jangka waktu dalam pembiayaan multijasa yang  telah  jatuh  tempo  dan  dianggap  telah  berakhir  kemudian diperpanjang  dalam  akad  rahn  tasjily,  sehingga  terjadilah  perubahan jumlah  angsuran  berdasarkan  perpanjangan  jangka  waktu  dari  akad pembiayaan  multijasa  dari  sisa  pokok  pembiayaan  yang  ada  dan  itu diperbolehkan secara syar’i .
Selain  itu  dalam  pasal  8  mengenai  ketentuan  jaminan  dalam  akad pembiayaan  multijasa  dijelaskan  bahwa  1)  pihak  kedua  menjamin  bahwa jaminan  tidak  sengketa,  2)  apabila  jaminan  mengalami  rusak  atau  hilang, maka  harus  mengganti,  memperbaikai  atau  menambah  barang  yang dijaminkan, 3) selama masih barang jaminan, pihak kedua wajib mengurus perpanjangan  hak  atas  jaminan,  4)  pihak  kedua  berjanji  tidak  melakukan penjaminan ulang.
Sedangkan dalam akad rahn tasjily dalam pasal 7 dijelaskan mengenai ketentuan  barang  gadai  ( marhun )  yang  dijelaskan  bahwa  pihak  kedua (anggota)  1)  Memelihara  dan  merawat  barang  gadai,  2)  tidak menggadaikannya  lagi,  3)  apabila  marhun  mengalami  kerusakan,  hilang, tidak  dapat  dipergunakan  maka  pihak  kedua  wajib  memperbaiki  atau mengganti barang gadai yang sejenis atau sama nilainya setelah mendapat persetujuan  tertulis  dari  Pihak  Pertama,  4)  menanggung  seluruh  kerugian yang  dialami  pihak  pertama  apabila  karena  kesengajaan  atau  kelalaiannya barang  gadai  tidak  dapat  digunakan  atau  nilai  jualnya  tidak  mencukupi untuk  melunasi  total  kewajiban  Pihak  Kedua  kepada  Pihak  Pertama. Sehingga  dapat  dipahami  perbedaan  ketentuan  dalam  ikrar  akad  dalam pembiayaan  multijasa  dan  rahn  tasjily  adalah  terdapat  pada  ketentuan jaminan pada pembiayaan multijasa menjadi ketentuan barang gadai dalam akad rahn tasjily. 20
20 Tejo Muryono (Manager Legal KSPPS Marhamah Wonosobo), Wawancara,
KSPPS Marhamah Wonosobo, 11 Januari 2021.

## 2. Analisis Hukum Islam tentang Pengalihan Akad dalam Pembiayaan Multijasa di KSPPS Marhamah Wonosobo
KSPPS  Marhamah  Wonosobo  dalam  melakukan  pengalihan  akad dalam  pembiayaan  multijasa  dengan  akad  ijarah  menjadi  rahn  tasjily hukumnya  boleh  karena  hukum  asal  muamalah  seperti  sewa-menyewa, gadai  (ijarah  maupun  rahn  tasjily)  diperbolehkan  kecuali  ada  dalil  yang mengharamkannya.  Hal  ini  didasarkan  pada  kaidah  fiqhiyah  yang berbunyi:
ٍلْيِلَدِب َّلَِإ ُةَحاَبِ ْلْا َو ُّل ِحْلا ِتَلََماَعُمْلا يِف ِط ْوُرُّشلا يِف ُلْصَلْْا
“ Pada  dasarnya  segala  bentuk  muamalah  boleh  dilakukan  kecuali  ada  dalil  yang mengharamkanny ”.
Dalam  kaidah  fiqhiyah  ini  dapat  kita  pahami  bahwa  muamalah hukum  asalnya  adalah  diperbolehkan  kecuali  ada  dalil  yang  melarangnya atau  akad  ini  tidak bertentangan  dengan  dalil-dalil umum  yang  telah  ada, maka  transaksi  ini mubah (diperbolehkan),maka  seseorang  tidak diperkenankan  melarang  suatu  persyaratan  yang  disepakati  pelaku  akad mu’âmalah  kecuali  jika  memang  ada  dalil  yang  menunjukkan  larangan terhadap  persyaratan  tersebut.Dalam  hal  ini,  perlu  kita  pahami  bahwa hukum  suatu  persyaratan  tergantung  pada  hukum  pokok  perkaranya. Apabila hukum asal suatu perkara dilarang maka hukum asal menetapkan syarat juga dilarang. Dan jika hukum asal suatu perkara halal maka hukum asal  menetapkan  syarat  juga  halal.  Para  fuqahâ’  telah  menjelaskan  bahwa mu’âmalah, baik jual beli, sewa menyewa, dan semisalnya hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Begitu pula  dengan  pengalihan  akad  pembiayaan  multijasa  dengan  akad  ijarah menjadi  rahn  tasjily  di  KSPPS  Marhamah  Wonosobo,  diperbolehkan  asal tidak melanggar aturan yang ada atau dalil yang mengharamkannya.
Pengalihan  akad  dalam  pembiayaan  multijasa  di  KSPPS  Marhamah Wonosobo  berdasarkan  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  pihak  KSPPS Marhamah Wonosobo berdasarkan Hukum Islam  yang diikuti Fatwa DSN MUI  No.44/DSN-MUI/VIII/2004  Tentang  Pembiayaan  Multijasa,  yaitu
terdapat  dua  pilihan  akad  yaitu  akad  ijarah  dan  akad  kafalah,  maka  yang digunakan  KSPPS  Marhamah  yaitu  akad  ijarah.  Yang  kedua  yaitu  Fatwa DSN-MUI  No.112/DSN-MUI/2017  Tentang  Akad  Ijarah  dalam  keputusan kedua ketentuan terkait hukum dan bentuk ijarah nomer satu terdapat akad ijarah ‘ala  al  a’yan  dan  ‘ala  al - a’mal/  ‘ala  al -asykhash,  muntahiya  bit  tamlik, maushufah  fi  al-dzimmah,  tasyghiliyyah yang  digunakan  KSPPS  Marhamah adalah akad ijarah ‘ala al - a’mal yaitu menyewakan pekerjaan atas jasa yang diperbolehkan  menurut  syariah  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Berdasarkan aturan yang ditetapkan untuk meminimalisir pembiayaan  bermasalah  akibat  terjadinya wanprestasi oleh  anggota  pada pembiayaan  multijasa  dengan  akad  ijarah  maka  KSPPS  Marhamah Wonosobo  menetapkan  aturan  bahwa  pengalihan  akad  yang  tepat dilakukan  adalah menjadi  akad  rahn  tasjily.  Berdasarkan  Fatwa  DSN  MUI No:68/DSN-MUI/III/2008  Tentang  Rahn  Tasjily  pada  ketentuan  khusus point  b  menyebutkan  bahwa  penyerahan  barang  jaminan  dalam  bentuk bukti  sah  kepemilikan  atau  sertifikat  tersebut  tidak  memindahkan kepemilikan  kepada murtahin .  Maka  setelah  dilakukan  pengalihan  akad menjadi  akad  rahn  tasjily  maka  akan  dikenakan  biaya  pemeliharaan, penyimpanan  dan  pemeliharaan  yang  harus  disepakati  pada  awal pembiayaan ujrah nya  terlebih  dahulu  atas  pengamanan  jaminan  yang penuh resiko, sehingga akad yang paling tepat untuk dialihkan adalah akad rahn tasjily. 21
Menurut Ulama Hanafiah sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Durr al Mukhtar wa Radd al-Mukhtar ,  menjelaskan  tentang ibra  istifa’  penundaan waktu  dan  pembayaran  hutang  yaitu  memberikan  kesepakatan  atau keringanan  (al-maisarah)  kepada  madin  perihal  kewajibannya  dalam bentuk perpanjangan jangka waktu pembayaran angsuran, cicilan. Sebagai contoh  angsuran  yang  seharusnya  dibayar  1  tahun  menjadi  2  tahun. Perpanjangan  jangka  waktu  tersebut  tanggungannya  menjadi  ringan.
21 Tejo Muryono (Manager Legal KSPPS Marhamah Wonosobo), Wawancara, KSPPS Marhamah Wonosobo, 11 Januari 2021.
Sebagaimana  pula  prosedur  pengalihan  akad  ini  bertujuan  meringankan anggota dalam melanjutkan pembiyaannya. 22
Alasan mengenai pengalihan akad pembiyaan multijasa dengan akad ijarah  menjadi  rahn  tasjily  dengan  tidak  menggunakan  akad  pembiayaan lain  yang  terdapat  di  KSPPS  Marhamah  Wonosobo  karena  dalam pembiayaan  multijasa  yang  telah  disepakati  diawal  pembiayaan  anggota telah  menerima  dana  dan  KSPPS Marhamah  telah  memperoleh ujrah yang telah  disepakati  diawal  pembiayaan,  maka  pekerjaan  telah  dilakukan  dan tidak  dapat  menggunakan  akad  ijarah  lagi  karena  dalam  akad  ijarah  dana sudah  berada  di  anggota  tersebut  masih  terdapat  sisa  pokok  pembiayaan. Sedangkan  apabila  dialihkan  menjadimudharabah  dan  musyarakah  tidak tepat. Mudharabah yaitu  kerjasama  atas  suatu  usaha  atas  pihak  pertama ( shahibul al-mal /bank syariah) yang menyediakan seluruh modal (100%) dan pihak  kedua  ( mudharib /nasabah)  selaku  pengelola  dan  membagi keuntungan  sesuai  kesepakatan.  Sedangkan  musyarakah  merupakan penanaman dana dari pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka pada  suatu  usaha  tertentu,  dengan  pembagian  keuntungan  berdasarkan nisbah yang telah disepakati, dan kerugian ditanggung pemilik modal. 23
Dari  penjelasannya  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  akad mudharabah dan musyarakah merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil  atas  usaha  dimana  para  pihak  bersepakat  untuk  mendapatkan keuntungan  sesuai  prosentase  ( nisbah ),  sedangkan  anggota  dalam melakukan pembiayaan di KSPPS Marhamah denganmelakukan pekerjaan bukan  atas  suatu  usaha  hanya  mencarikan  dana  saja  kepada  nasabah,  jadi apabila dialihkan menjadi mudharabah ataupun musyarakah tidaklah tepat. Apabila dialihkan menjadi akad murabahah yang merupakan akad jual beli adalah  suatu  perjanjian  antara  bank  dengan  nasabah  dalam  bentuk pembelian  atas  suatu  barang  yang  dibutuhkan  oleh  nasabah  dengan memperoleh keuntungan ( margin ). Sedangkan KSPPS Marhamahmelakukan
22 Wahbah  al-Zuhaili, al-Faqih  al-Islami,  Vol.VI ,  (Damaskus:  Dar  al-Fikr,  204), hlm 4.387-4.388.
23 Drs.Soeparyo  M.Ag.  (DPS  KSPPS  Marhamah  Wonosobo),  Wawancara, KSPPS Marhamah Wonosobo, 22 Januari 2021.
perjanjian  dengan  anggota  tidak  terdapat  barang  yang  dibeli  untuk diperoleh keuntungan( margin ). 24
Pada  dasarnya  akad  ijarah  merupakan  akad tijarah dan  rahn  tasjily merupakan  akad tabarru’ .  Akad  tijarah  adalah  akad  yang  dilakukan  untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contohnya akad jual beli dan  sewa  menyewa  (ijarah).  Berbeda  dengan  akad tabarru adalah  akad tolong  menolong  sesama  yang  diniatkan  untuk  mengharap  ridho  Allah semata.  Contoh  dari  akad tabarru’ antara  lain, qard,  rahn,  hiwalah,  wakalah, kafa lah, wadi’ah, hibah, waqa f . Meskipun akad tijarah berorientasi bisnis untuk menghasilkan  profit,  namun  akad tijarah ini  dapat  diubah  menjadi  akad tabarru’ apabila  pihak  yang  haknya  tertahan  ikhlas  melakukannya. Sebaliknya  akad tabarru’ tidak  boleh  diubah  menjadi  akad tijarah . 25 Maka pengalihan  akad  dalam pembiayaan  multijasa  dengan  akad  ijarah  menjadi rahn tasjily boleh dilakukan.
KSPPS  Marhamah  Wonosobo  dalam  menyelesaikan  pembiayaan bermasalah  dalam  pembiayaan  multijasa  dengan  dilakukannya rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali) dan restructuring (penataan  kembali)  dengan  melakukan  pengalihan  akad pembiayaan multijasa dengan akad ijarah menjadi rahn tasjily pada anggota yang  masih  prospektifkarena  anggota  melakukan  permohonan  untuk meminta perpanjangan jangka waktu kepada KSPPS Marhamah Wonosobo karena  hasil  usaha  yang  menurun  sehingga  keberatan  dalam  mengangsur pembiayaanyang  telah  jatuh  tempo  dan  terdapat  sisa  pokok  pembiayaan sehingga KSPPS Marhamah menyepakati permintaan perpanjangan jangka waktu  oleh  anggota  dengan  tujuan  tolong  menolong  dan  meringankan anggota dalam menyelesaikan pembiayaan dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan.
Perubahan  ikrar  akad  terdapat  pada  pasal  3  mengenai  jangka  waktu yang merupakan perpanjangan jangka waktu dalam pembiayaan multijasa
24 Drs.Soeparyo  M.Ag.  (DPS  KSPPS  Marhamah  Wonosobo),  Wawancara, KSPPS Marhamah Wonosobo, 22 Januari 2021.
25 Sunarto  Zulkifli, Panduan  Praktis  Transaksi  Perbankan  Syariah (Jakarta  : Zikrul Hakim, 2007), hlm. 15.
yang  telah  jatuh  tempo  dan  dianggap  telah  berakhir  kemudian diperpanjang  dalam  akad  rahn  tasjily  yang  disebut  juga  dengan restrukturisasi.  Restrukturisasi  utang  debitur  dapat  kita  temui  dalam  QS. Al-Baqarah ayat 280

## ْنِا َو
َن ْوُمَلْعَت ْمُتْنُك  ْنِا ْمُكَّل  ٌرْيَخ ا ْوُقَّدَصَت  ْنَا َو ۗ ٍة َرَسْيَم ىٰلِا ٌة َرِظَنَف ٍة َرْسُع  ْوُذ َناَك
“D an jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.  Dan  menyedekahkan  (sebagian  atau  semua  utang)  itu  lebih  baik bagimu jika kamu mengetahui ” . 26
Dalam  hadis  yang  menjelaskan  apabila  seorang  debitur  mengalami kesulitan  membayar  utangnya,  maka  kepada  debitur  yang  bersangkutan diberikan  kelapangan  untuk  membayar  utangnya  kepada  kreditur.  Hadis tersebut berbunyi sebagai berikut:
َةَداَبُع  ِنْب ِديِل َوْلا ِنْب َةَداَبُع  ْنَع َة َر ْزَح يِبَأ ٍدِهاَجُم ِنْب  َبوُقْعَي  ْنَع َليِعَمْسِإ ُنْب ُمِتاَح اَنَثَّدَح ِتِماَّصلا  ِنْب
َمْلِعْلا ُبُلْطَن يِبَأ َو اَنَأ ُتْج َرَخَلاَق
َناَكَف اوُكِلْهَي  ْنَأ َلْبَق  ِراَصْنَ ْلْا  ْنِم ِ يَحْلا اَذَه يِف
ِرَسَيْلا اَبَأ اَنيِقَل  ْنَم ُل َّوَأ
َّلَص ِ َّاللَّ ِلوُس َر  َب ِحاَص
ٌةَد ْرُب  ِرَسَيْلا يِبَأ ىَلَع َو  ٍفُحُص  ْنِم ٌةَماَم ِض ُهَعَم ُهَل ٌم َلَُغ ُهَعَم َو َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ى
َعَم َو ِبَأ ُهَل َلاَقَف َّي ِرِفاَعَم َو ٌةَد ْرُب ِهِم َلَُغ ىَلَع َو َّي ِرِفا َلاَق ٍبَضَغ  ْنِم ًةَعْفَس  َكِهْج َو يِف ى َرَأ يِ نِإ  ِ مَع اَي ي َجَأ وُلاَق  َوُه َّمَث  ُتْلُقَف  ُتْمَّلَسَف ُهَلْهَأ  ُتْيَتَأَف ٌلاَم ِ يِما َرَحْلا ٍن َلَُف ِنْبا ِن َلَُف ىَلَع يِل َناَك ْل ٌنْبا َّيَلَع َج َرَخَف  َلَ ا َكوُبَأ َنْيَأ ُهَل  ُتْلُقَف  ٌرْفَج ُهَل ِإ ْج ُرْخا  ُتْلُقَف يِ مُأ َةَكي ِرَأ َلَخَدَف  َكَت ْوَص َعِمَس َلاَق َتْنَأ َنْيَأ  ُتْمِلَع ْدَقَف َّيَل ِ َّاللَّ َو اَنَأ َلاَق يِ نِم  َتْأَبَتْخا  ْنَأ ىَلَع  َكَلَمَح اَم  ُتْلُقَف َج َرَخَف َكَثِ دَحُأ  ْنَأ ِ َّاللَّ َو  ُتيِشَخ  َكُبِذْكَأ  َلَ َّمُث  َكُثِ دَحُأ
َِّاللَّ َلوُس َر  َب ِحاَص  َتْنُك َو  َكَفِلْخُأَف  َكَدِعَأ  ْنَأ َو  َكَبِذْكَأَف ُتْلُق َلاَق ا ًرِسْعُم ِ َّاللَّ َو  ُتْنُك َو َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص
ِ َّللَّآ  ُتْلُق ِ َّاللَّ َلاَق ِ َّللَّآ ِتَفي ِحَصِب ىَتَأَف َلاَق ِ َّاللَّ َلاَق ِ َّللَّآ  ُتْلُق ِ َّاللَّ َلاَق
ًءاَضَق  َتْدَج َو  ْنِإ َلاَقَف ِهِدَيِب اَهاَحَمَف ِه
ِإَو يِن ِضْقاَف
َه َّيَنُذُأ ُعْمَس َو ِهْيَنْيَع ىَلَع ِهْيَعَبْصِإ َعَض َو َو ِنْيَتاَه َّيَنْيَع  ُرَصَب ُدَهْشَأَف ٍ ل ِح يِف  َتْنَأ  َّلَ
ِنْيَتا
ُس َر ِهِبْلَق ِطاَنَم ىَلِإ  َراَشَأ َو اَذَه يِبْلَق ُهاَع َو َو ُلوُقَي  َوُه َو َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ َلو
ْوَأ ا ًرِسْعُم  َرَظْنَأ  ْنَم
ِهِ لِظ ىِف ُ َّاللَّ ُهَّلَظَأ ُهْنَع َعَض َو )ملسم هاور( 26 Wangsawidjaja, Pembiayaan  Bank  Syariah ,  (Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama, 2012), hlm.401
“ Telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dari Ya'qub bin Mujahid Abu Hazrah  dari  Ubadah  bin  Al  Walid  bin  Ubadah  bin  Ash  Shamit  berkata:  Aku  dan ayahku  pergi  menuntut  ilmu  di  perkampungan  Anshar  ini  sebelum  mereka meninggal.  Orang  yang  pertama  kali  kami  temui  adalah  Abu  Al  Yasar,  sahabat Rasulullah  Shallallahu  'alaihi  wa  Salam,  ia  bersama  seorang  budak  miliknya,  ia membawa sekumpulan lembaran, Abu Al Yasar mengenakan selimut Ma'afiri dan budaknya  juga  mengenakan  selimut  Ma'afiri.  Ayahku  berkata  padanya:  Hai pamanku,  sesungguhnya  aku  melihat  tanda  bekas  marah  di  wajahmu.  Ia  berkata: Benar. Fulan bin fulan memiliki hutang padaku, aku mendatangi keluarganya, aku mengucapkan salam lalu aku mengucapkan kata-kata lalu ia mereka berkata: Tidak. Kemudian  seorang  anak  berperut  buncit  keluar,  aku  bertanya:  Mana  ayahmu?  Ia berkata:  Ia  mendengar  suaramu.  Selanjutnya  ibuku,  Arikah,  masuk  lalu  aku berkata:  Keluarlah  kemari,  aku  sudah  tahu  dimana  kamu  berada.  Aku  bertanya: Kenapa  kau  bersembunyi  dariku?  Ia  menjawab:  Aku,  demi  Allah,  akan menceritakan padamu, aku tidak bohong, demi Allah, aku takut bercerita kepadamu lalu aku berdusta dan aku berjanji padamu lalu aku pungkiri. Kau adalah sahabat Rasulullah  Shallallahu  'alaihi  wa  Salam  dan  aku,  demi  Allah,  sedang  susah.  Aku mengucapkan: Allah. Ia menyahut: Allah. Aku mengucapkan: Allah. Ia menyahut: Allah. Aku mengucapkan: Allah. Ia menyahut: Allah. Lalu ia mengambil lembaran kemudian  dihapus  dengan  tangannya,  ia  berkata:  Bila  kau  punya  uang,  lunasilah dan bila tidak punya kau bebas. Penglihatan kedua mataku ini -ia meletakkan jari- jarinya  ke  kedua  matanya-  pendengaran  kedua  telingaku  ini  dan  difahami  oleh hatiku  ini  -ia  menunjuk  ke  tempat  hatinya-  menyaksikan  Rasulullah  Shallallahu 'alaihi  wa  Salam  bersabda:  "Barangsiapa  menangguhkan  orang  susah  atau membebaskannya  dari  (hutang)  nya,  Allah  akan  menaunginya  dalam  naungan- Nya ” ( HR Muslim no.3006) 27
Berdasarkan  ayat  dan  hadis  tersebut  maka  prosedur  pelaksanaan pembiayaan  bermasalah  dilakukan  dengan  tahap  restrukturisasi  yaitu memberi  tangguh  sampai  anggota  berkelapangan  atau  menyedekahkan sebagian utang anggota melalui sistim hapus tagih pada pembiayaan macet
27 Shahih: [Shahiih Sunan Ibni Majah (no. 1963), Sunan Ibni Majah (II/808, no.
2419)
sesuai  dengan  syariat  Islam.  Jaminan  yang  terdapat  di  KSPSS  Marhamah Wonosobo  berupa  BPKB  maupun  Sertifikat  tanah  (SKMHT).  Perubahan ikrar  akad  dalam  pembiayaan  multijasa  terdapat  pula  dalam  pasal  8 mengenai  ketentuan  jaminan,  menjadi  akad  rahn  tasjily  dalam  pasal  7 mengenai ketentuan barang gadai. Maka dalam akad pembiayaan multijasa dengan  akad  ijarah  di  KSPPS  Marhamah  dengan  menggunakan  jaminan tidak  sesuai  dengan  Fatwa  DSN  MUI  No/112/DSN-MUI/IX/2017  bahwa Akad  Ijarah  tidak  menyatakan  adanya  agunan  terhadap  pembiayaan berdasarkan  akad  tersebut,  namun  mengingat  penyaluran  dana  oleh  bank syariah  berdasarkan  akad  tersebut  juga  harus  layak,  maka  bank  wajib berpedoman  kepada  ketentuan  Pasal  23  UU  Perbankan  Syariah.  Dalam pasal  23  tersebut  antara  lain  ditegaskan  bahwa  bank  wajib  melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha calon nasabah penerima fasilitas.
Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 23 UU Perbankan Syariah antara lain ditegaskan bahwa dalam melakukan penilaian terhadap agunan, bank syariah  atau  UUS  harus  menilai  barang,  proyek  atau  hak  tagih  yang dibiayai  dengan  fasilitas  pembiayaan  yang  bersangkutan  dan  barang  lain, surat  berharga  atau  garansi  risiko  yang  ditambahkan  sebagai  agunan tambahan,  apakah  sudah  cukup  memadai  sehingga  apabila  nasabah penerima  fasilitas  tidak  dapat  melunasi  kewajibannya,  agunan  tersebut dapat  digunakan  untuk  menanggung  pembayaran  kembali  pembiayaan bank  syariah  atau  UUS  yang  bersangkutan.  Berdasarkan  uraian  di  atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan ijarah, berdasarkan ketentuan pasal 23  UU  Perbankan  Syariah  tentang  kelayakan  Penyaluran  Dana,  adanya agunan tambahan pada dasarnya diwajibkan. 28
Sehingga  menurut  peneliti  adanya  jaminan  dalam  pembiayaan multijasa  dengan  akad  ijarah  yang  ditetapkan  dalam  akad  ijarah  sah  saja seperti yang dijelaskan dalam kaidah fiqh berikut ini:
ِدِساَفَمْلا ُء ْرَد
ِحِلاَصَمْلا ِبْلَج  ْنِم ىَل ْوَأ
28 Wangsawidjaja, Pembiayaan  Bank  Syariah ,  (Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama, 2012), hlm. 214.
“ Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan . ”
Dari  kaidah  fikih  diatas  dapat  dipahami  bahwa  kebijakan  KSPPS Marhamah  Wonosobo  dengan  adanya  jaminan dalam  pembiayaan  dengan tujuan  mengutamakan  kemaslahatan  dari  kemudharatan  karena  dengan adanya  jaminan  bagi  KSPPS  Marhamah  Wonosobo  sebagai  pengganti penyelesaian  apabila  terjadi  masalah  akibat  dari  anggota  yang  tidak melunasi  pembiayannya  sehingga  jaminan  sebagai  pengganti  kerugian. selain  itu  dengan  jaminan  maka  anggota  yang  memiliki  utang  dengan KSPPS  Marhamah  Wonosobo  akan  memiliki  rasa  tanggung  jawab  untuk melunasi  pembiayaannya.  Selain  itu  KSPPS  Marhamah  menjaga  bukti kepemilikan dengan baik agar terciptanya kemaslahatan bersama.
Dalam fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily menjelaskan  bahwa  adanya  jaminan  dalam  bukti  sah  kepemilikan diperbolehkan.  Jadi,  dari  segi  jaminan  akad  rahn  boleh  adanya  jaminan dalam  pembiayaannya.  Pengalihan  akad  dalam  pembiayaan  multijasa menjadi rahn tasjily yang pada awalnya terdapat jaminan pada akad ijarah ketika  dialihkan akan menjadi  barang  gadai  ( al-marhun )  yang  tetap berada di KSPPS Marhamah hingga pembiayaan dapat dilunasi. hal ini dilakukan untuk melakukan prinsip kehati-hatian apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh anggota. Dalam Al- Qur’an QS. Al -Baqarah ayat 283:
ِ دَؤُيْلَف اًضْعَب مُكُضْعَب َنِمَأ  ْنِإَف ۖ ٌةَضوُبْقَّم ٌنَٰه ِرَف اًبِتاَك ۟اوُد ِجَت ْمَل َو  ٍرَفَس  ٰىَلَع ْمُتنُك نِإ َو
ٱ ىِذَّل ٱ َن ِمُت ْؤ ُهَتَن َٰمَأ ۥ ِقَّتَيْل َو ٱ ََّللَّ ُهَّب َر ۥۗ ۟اوُمُتْكَت  َلَ َو ٱ َةَد َٰهَّشل ۚ ُهَّنِإَف اَهْمُتْكَي نَم َو ۥ ٌمِثاَء ُهُبْلَق ۥۗ َو ٱ َُّللَّ ٌميِلَع َنوُلَمْعَت اَمِب
“ Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka  hendaklah  ada  barang  jaminan  yang  dipegang.  Tetapi,  jika  sebagian  kamu mempercayai  sebagian  yang  lain,  hendaklah  yang  kamu  percayai  itu  menunaikan amanahnya  (uangnya)  dan  hendaklah  dia  bertakwa  kepada  Allah,  Tuhannya.  dan janganlah  kamu  (para  saksi)  menyembunyikan  persaksian.  Dan  barangsiapa  yang
menyembunyikannya,  maka  sesungguhnya  ia  adalah  orang  yang  berdosa  hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah :283) 29
Dari ayat dan kaidah maupun UU Perbankan Syariah tersebut dapat kita  pahami  bahwa  adanya  agunan  dalam  pembiayaan  multijasa  dengan akad  ijarah  dan  rahn  tasjily  di  KSPPS  Marhamah  sebagai  barang  jaminan boleh  dilakukan  berdasarkan  prinsip  syariah.  Adapun  manfaat  yang langsung didapat oleh bank adalah biaya yang harus dibayar oleh nasabah untuk  pemeliharaan  dan  pengamanan  bukti  jaminan  yang  penuh  risiko. Risiko  yang  ada  pada  implementasi  rahn  pada  perbankan  syariah  adalah risiko tidak terbayarnya hutang nasabah ( wanprestasi ) dan risiko penurunan nilai asset atau turunya harga jual dari suatu asset.
Terdapat  perubahan ikrar  akad  dalam  pembiayaan  multijasa  dengan akad  ijarah  dalam  pasal  2  mengenai  pokok  akad  dalam  pembiayaan multijasa  mengenai ujrah dan  total  kewajiban  pembiayaan  dan juga  dalam pasal  2  mengenai  pokok  akad  dalam  akad  rahn  tasjily  mengenai  biaya penyimpanan  ( ujrah )  dan  perubahan  total  kewajiban  karena  adanya perpanjangan  jangka  waktu. Ujrah disepakati  terlebih  dahulu  sebelum dilakukannya akad pembiayaan multijasa.
Penetapkan  ujrah  merupakan  syarat  dan  rukun  ijarah  yang  wajib dipenuhi. Pada praktiknya ujrah yang ditetapkan KSPPS Marhamah sebesar 2,5%  dari  total  kewajiban  pembiayaan.Ketentuan ujrah diatur  dalam  fatwa DSN No.112/DSN-MUI/2017 tentang Akad Ijarah, dalam keputusan nomer
8  mengenai  ketentuan  terkait ujrah point  2  dijelaskan  kualitas ujrah harus jelas  baik  berupa  angka  nominal,  prosentase  tertentu  atau  rumus  yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.Dibebankannya  ujrah  pada  seseorang  yang  telah  melakukan pekerjaannya harus segera dibayarkan seperti dalam hadis berikut ini:
29 Departemen  Agama  RI , Al- Qur’an dan Terjemahnya ,  (Bandung:  Diponegoro,
2010), hlm. 49.
َق ُه َرْجَأ  َري ِجَ ْلْا اوُطْعَأ َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ ُلوُس َر َلاَق َلاَق  َرَمُع ِنْب ِ َّاللَّ ِدْبَع  ْنَع َّف ِجَي  ْنَأ َلْب
)يناربطلاو ةجام نبإ هاور( .ُهُق َرَع
“ Dari  Abdullah  bin  Umar  ia  berkata:  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wa  sallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." ” 30
Berdasarkan  hadis  diatas  dapat  dipahami  bahwa  terdapat  jasa  yang diberikan  sehingga  diwajibkan  segera  membayar ujrah (upah).  Artinya KSPPS  Marhamah  Wonosobo  telah  melakukan  suatu  pekerjaan  atas penyediaan  dana  bagi  anggota  yang  butuh  diupayakan  sehingga  anggota segera membayar ujrah kepada pihak KSPPS Marhamah Wonosobo. Begitu pula  ketika  sudah  dialihkan  akadnya  menjadi  rahn  tasjily  maka  dasar hukum  yang  digunakan  berdasarkan  akad  rahn  tasjily. Ujrah dalam  akad rahn tasjily sesuai dengan Fatwa DSN MUI no.68/DSN-MUI/III/2008 dalam ketentuan khusus point e murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan  penyimpanan  barang marhun (berupa  bukti  sah  kepemilikan  atau sertifikat)  yang  ditanggung  rahin  berdasarkan  ijarah.  Sehingga,  pada praktiknya ujrah pada akad rahn tasjily berdasarkan sisa pokok pembiayaan dengan ujrah 2,5% per bulan telahsesuai dengan fatwa tersebut. Oleh sebab itu terjadi perubahan ikrar akad dalam pasal 2 mengenai pokok akad yang ditetapkannya ujrah 2,5%  dalam  pembiayaan  multijasa  dan  pasal  2  dalam rahn  tasjily  di  KSPPS  Marhamah  Wonosobo  telahsesuai  dengan  prinsip syariah.

## E. Simpulan
Pengalihan  akad  dalam  pembiayaan  multijasa  di  KSPPS  Marhamah Wonosobo adalah salah alternative yang dilakukan oleh KSPPS Marhamah Wonosobo  berdasarkan  aturan  yang  di  tetapkan  KSPPS  Marhamah Wonosobo  untuk  mengatasi  pembiayaan  bermasalah  pada  pembiayan multijasa  dengan  cara  penagihan  intensif  dan  melakukan  restrukturisasi
30 Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Yazid  al-Qazwini  Ibnu  Majah, Sunan  Ibnu Majah , (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 436.
pembiayaan  ( rescheduling,  reconditioning,  restructuring )  dengan  melakukan pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa dengan akad ijarah menj adi rahn  tasjily.  Pengalihan  akad  dilakukan  karena  adanya  permohonan perpanjangan  jangka  waktu  oleh  anggota  karena  pembiayaannya  telah jatuh  tempo  dan  masih  terdapat  sisa  pokok  pembiayaan  tetapi  dengan kriteria  anggota  tersebut  memiliki  trek  rekor  baik  dan  masih  prospektif. Dengan pengalihan akad ini dapat mempermudah anggota dalam melunasi pembiayaannya  dan  juga  memperkecil  risiko  yang  dialami  KSPPS Marhamah Wonosobo.
Analisis  Hukum  Islam  tentang  pengalihan  akad  dalam  pembiayaan multijasa di KSPPS Marhamah adalah hukumnya boleh karena hukum asal muamalah  seperti  sewa-menyewa,  gadai  (ijarah  maupun  rahn  tasjily) diperbolehkan  kecuali  ada  dalil  yang  mengharamkannya.  Begitu  pula dengan pengalihan akad pembiayaan multijasa dengan akad ijarah menjadi rahn  tasjily  di  KSPPS  Marhamah  Wonosobo,  diperbolehkan  asal  tidak melanggar aturan yang ada atau dalil yang mengharamkannya. Pengalihan akad  dalam  pembiayaan  multijasa  di  KSPPS  Marhamah  Wonosobo berdasarkan  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  pihak  KSPPS  Marhamah Wonosobo  berdasarkan  Hukum  Islam  dengan  diikuti  Fatwa  DSN  MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004  Tentang  Pembiayaan  Multijasa.  Yang  kedua yaitu  Fatwa  DSN-MUI  No.112/DSN-MUI/2017  Tentang  Akad  Ijarah Berdasarkan  aturan  yang  ditetapkan  untuk  meminimalisir  pembiayaan bermasalah  akibat  terjadinya wanprestasi oleh  anggota  pada  pembiayaan multijasa  dengan  akad  ijarah  maka  KSPPS  Marhamah  Wonosobo menetapkan  aturan  bahwa  pengalihan  akad  yang  tepat  dilakukan  adalah menjadi  akad  rahn  tasjily.  Berdasarkan  Fatwa  DSN  MUI  No:68/DSN- MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily

## Daftar Pustaka
Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ismail  al-Bukhari, Shahih  al-Bukhari  I ,
Jakarta: Almahira, 2011.
Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Yazid  al-Qazwini  Ibnu  Majah, Sunan  Ibnu
Majah , Jakarta: Almahira, 2013.
Anggito,  Abi,  Johan  Setiawan, Metode  penelitian  Kualitatif ,  Sukabumi:  CV Jejak, 2018.
Arief, Lutfi al, Bulughul Five in One , Jakarta: PT Mizan Publika, 2012.
Darsono  dkk, Peta  Keuangan  Mikro  Syariah  Indonesia ,  Jakarta:  Tazkia Publishing, 2018.
Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya , Bandung: Diponegoro, 2010.
Fatwa  DSN  MUI  No:  68/DSN-MUI/III/2008  tentang  Rahn  Tasjily  (Online).
Tersedia di dsnmui.or.id/entri/rahntasjily . Diakses 15 Januari 2021
Hana  Ekawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Akad Pembiayaan Murabahah  Menjadi  Akad  Pembiayaan  Mudharabah  Pada  Nasabah Bermasalah  di  BMT  MUDA  Surabaya” ,  Skripsi  Fakultas  Syariah  dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.
Hariyani, Iswi, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet , Jakarta: PT Elex
Media Komputerindo, 2010
http://pengusahamuslim.com/192-apakah-akad
-sudah-dianggap-sah-dengan- adanya-serah-terima-barang.html , diakses 15 Januari 2021 14:49 WIB.
Imaniyati,  Neni  Sri, Aspek-Aspek  Hukum  BMT  (Baitul  Mal  Wat  Tamwil) ,
Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 2018.
Imran  Hafizh  Abi  Abdillah  Muhammad  Ismail  Bukhari, Shahih  Bukhari , Riyadh, Baitul Afkar, 1998.
Janwari, Yadi, Lembaga Keuangan Syariah ,Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Online). Tersedia di kbbi.kemedikbud.go.id/entri/pengalihan. Diakses 15 Januari 2021
Mardani, Hukum Bisnis Syariah , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
Margono, Metode Penelitian Pendidikan , Jakarta, Rineka Cipta, 2004.
Mas’ud, Machfudz & Farah Faida , Fiqh Tekstual dan Kontekstual kajian berbagai masalah keislaman , Wonosobo: Media Kreasi, 2016.
Muawanah, “Analisis  Risiko  Pada  Pengalihan  Akad  P embiayaan  di  Bank Syariah” ,  Jurnal  Syariah  dan  Hukum  Islam  Vol  2,  No.3,  November 2017.
Mujiono,  Djoko, Buku  Pintar  Akuntansi  Perbankan  dan  Lembaga  Keuangan Syariah , Yogyakarta: ANDI, 2014.
Rosyadi, Imron, Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan,
Prosedur Pembebanan, dan Ekseskui) , Jakarta: Kencana, 2017.
Rizka  Kurnia  Anggriani, “Studi  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN) Terhadap Aplikasi Konversi Akad Pada Nasabah Yang Tidak Prospektif Di BMT  UGT  Sidogiri  Cabang  Waru  Sidoarjo” .  Skripsi  Fakultas  Syariah dan  Ekonomi  Islam,  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Ampel Surabaya, 2014.
Sari,  Nilam, Kontrak  (Akad)  dan  Implementasinya  pada  Perbankan  Syariah  di
Indonesia, Banda Aceh: PeNA, 2015.
Siti  Zulaikah, “Analisi  Hukum  Islam  Terhadap  Konversi  Akad  M udharabah Menjadi  Qard  di  KS PS  BMT  Surya  Melati  Gubug  Grobogan” ,  Skripsi Fakultas  Syariah  dan  Hukum,  Universitas  Islam  Negeri  Walisongo Semarang, 2017.
Subadi,  Eka  Jaya, Restrukturisasi  Kredit  Macet  Perbankan, Yogyakarta: Nusamedia, 2019.
Suharsimi,  Arikunto, prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktis ,  Jakarta: Renika Cipta, 1991.
Sukandi,  Muh  Sjarief, Terjemah  Bulughul  Maram ,  Bandung:  PT.  al-Amin, 1996.
Soemitra,  Soemitra, Hukum  Ekonomi  Syariah  dan  Fiqh  Muamalah ,  Medan: Kencana, 2019.
Syafei, Rachmat, Fiqh Muamalah , Bandung: Pustaka Setia 1, 2001.
Ubaidillah  S.E.,  M.E.I, “Pembiayaan  Bermasalah  Pada  Bank  Syariah :  Strategi Penanganan  dan  Penyelesaiannya” .  Jurnal  Ekonomi  Islam  Vol.6  No.2 Juli-Desember 2018.
Usman,  Rachmadi, Produk  dan  Akad  dalam  Perbankan  Syariah ,  Banjarmasin: Citra Aditya Bakti, 2009.
Wangsawidjaja, Pembiayaan  Bank  Syariah ,  Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka
Utama, 2012.
www.bmtmarhamah.com diakses 15 Januari 2021 14:49 WIB.
Zulkifli, Sunarto, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah , Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.
Wawancara
Lintang  (Customer  Service  KSPPS  Marhamah  Wonosobo),  Wawancara,
KSPPS Marhamah Wonosobo, 8 Januari 2021.
Tejo  Muryono  (Manajer  Legal  KSPPS  Marhamah  Wonosobo),  Wawancara,
KSPPS Marhamah Wonosobo, 11 Januari 2021.
Drs.Soeparyo  M.Ag.  (DPS  KSPPS  Marhamah  Wonosobo),  Wawancara, KSPPS Marhamah, 22 Januari 2021.