http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya Jayapangus Press ISSN 2615-0913 (E) Vol. 4 No. 1 (2021)
Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Badan Pertanahan Nasional

## Kabupaten Ende

## Hendrikus Haipon
Fakultas Hukum Universitas Flores hendrikushaipon2@gmail.com
Keywords: Abstract Certificate; Proof of Strength The purpose of land registration carried out by the community is to ensure legal certainty as property rights over land owned by every citizen so that if it is claimed by an irresponsible party in  the  future,  it  can  show  the  certificate  in  the  government  as proof of letter. Land registration carried out by the community is  an  obligation  that  must  be  carried  out  by  all  Indonesian citizens who own the land. Land registration has been regulated in the main agrarian law number 5 of 1960 for the sake of legal certainty,  which  is  more  clearly  regulated  in  article  19 paragraph (2). Furthermore, the government issued government  regulation  number  24  of  1997  regarding  land registration.  The  method  of  registration  is  carried  out  in  two ways, namely: the first method is systematic, namely the activity of  registering  land  for  the  first  time  which  is  carried  out simultaneously  which  includes  all  objects  of  land  registration that  have  not  been  registered  in  the  territory  or  part  of  the territory  of  a  village  /  kelurahan  and  the  second  method  is systematic  activities.  land  registration  for  the  first  time regarding one or several objects of land registration within the territory or part of a village / kelurahan, individually or in bulk. Kata Kunci: Abstrak Sertifikat; Bukti Kekuatan Tujuan  pendaftaran  tanah  yang  dilakukan  oleh  masyarakat adalah guna menjamin kepastian hukum sebagai hak milik atas tanah  yang  dimiliki  oleh  setiap  warga  negara  agar  apabila dikemudian hari diklaim oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dapat menujukan sertifikatnya di pemerintah sebagai alat bukti surat. Pendaftaran tanah yang dilakukan oleh masyarakat  merupakan  kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh seluruh  warga  negara  indonesia  yang  memiliki  tanah. Pendaftaran  tanah  telah  diatur  dalam  undang-undang  pokok agraria nomor 5 tahun 1960 demi kepastian hukum yang lebih jelasnya  diatura  dalam  pasal  19  ayat  (2).  Lebih  lanjut pemerintah  mengeluarkan  peraturan  pemerintah  nomor  24
tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah.  Cara  pendaftaran  yang dilakukan  melalui  dua  cara  yaitu  :  cara  pertama  secara sistematis yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang  dilakukan  secara  serentak  yang  meliputi  semua  objek pendaftaran  tanah  yang  belum  didaftar  dalam  wilayah  atau bagian  wilayah  suatu  desa/kelurahan    dan  cara  yang  kedua adalah  secara  sistematis  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk pertama  kali  mengenai  satu  atau  beberapa  objek  pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau masal.

## Pendahuluan
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  19  Ayat  (1)  UUPA,  pemerintah  mengeluarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah  sebagai ketentuan  pelaksana  dari  UUPA.  Kewajiban  untuk  melakukan  pendaftaran  tanah  itu prinsipnya  dibebankan  kepada  pemerintah  dan  pelaksanaannya  dilakukan  secara bertahap,  daerah  demi  daerah  berdasarkan  pertimbangan  ketersediaan  peta  dasar pendaftaran.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  di  Kantor  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  Kabupaten  Ende,  Propinsi  Nusa  Tenggara  Timur,  telah melaksanakan  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  guna pensertifikatan  hak  milik  atas  tanah.  BPN  Kabupaten  Ende  telah  menargetkan penyelenggaraan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  secara  bertahap  setiap tahunnya  di  Kabupaten  Ende  yang  terdiri  dari  21  Kecamatan.  Dalam  melaksanakan PTSL,  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Ende  berhadapan  dengan  masyarakat yang  memiliki  karakteristik  adat  istiadat  yang  masih  sangat  kental.  Oleh  karena keberadaan adat istiadat masih sangat kuat, sebagian besar tanah di wilayah Kabupaten Ende masih berstatus tanah ulayat yang dikuasai oleh suku-suku dan mayoritas hak atas tanah tersebut belum terdaftar di BPN Kabupaten Ende.  Pendaftaran tanah merupakan hal  yang  penting  sebagai  bukti  hak  yang  kuat  terhadap  hak  atas  tanah  untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanah secara sah.
Untuk wilayah Kabupaten Ende masih banyak hak milik atas tanah yang belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ende. Oleh karena itu, pada awal  tahun  2018  BPN  Kabupaten  Ende  memprogramkan  Pelaksanaan  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di 7 (tujuh) Kecamatan yang terdiri dari beberapa kelurahan dan  desa  dengan  jumlah  1250  targetan  pengumpulan  data  fisik  dan  1000  targetan pengumpulan  data  yuridis.  Tabel  dibawah  ini  menggambarkan  sasaran  targetan
pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  di  7  kecamatan  dan Desa/Kelurahan  tersebut  antara  lain  :  kecamatan  Nangapanda  desa  Anaraja  dan Penggajawa.  Kecamatan  Ende  Timur  Kelurahan  Mautapaga,  Kecamatan  Maurole  desa amausambi  dan  niranusa,  kecamatan  Ende  Selatan  kelurahan  Kelurahan  Tanjung, Kelurahan Mbongawani, Kelurahan Paupanda, dan Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ndona  Desa  Manulondo  dan  Desa  Nanganesa  Kecamatan  Weawaria  desa  Mukusaki kecamatan  Ndori  desa  Ratembangga.  Semuanya  baru  dilaksanakan  458  bidang seharusnya 558 bidang.

## Metode
1. Jenis dan pendekatan penelitian
a. Jenis penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian sosiologis atau empiris, yakni meneliti langsung  keadaan  obyektif  di  lapangan  terkait  pelaksanaan  pendaftaran  hak milik  atas  tanah  melalui  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende.
b. Pendekatan penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  Yuridis Sosiologis  artinya  pendekatan  dengan  cara  mempelajari  data  sekunder  dalam bentuk norma atau aturan pendaftaran Hak atas tanah, UUPA, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor  12  Tahun  2017  Tentang  Percepatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran tanah,  dan  juga  data  primer  yang  diperoleh  dari  Badan  Pertanahan  Nasional Kabupaten Ende yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah secara sistematis melalui program nasional agraria.
2. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  :
a. Data  primer,  adalah  data  yang  diperoleh  dari  kondisi  obyektif  yang  diperoleh dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah secara sistematis melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Ende.
b. Data  sekunder,  adalah  data  yang  diperoleh  dari  kepustakaan  yang  memuat tentang teori dan pendapat para ahli serta berbagai aturan yang berkaitan dengan
pelaksanaan  pendaftaran  hak  atas  tanah  secara  sistematis  melalui  Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Ende.
3. Teknik Pengumpulan Data
Agar  bisa  mendapatkan  data  yang  akurat,  maka  peneliti  akan  mengumpulkan  data dengan teknik yaitu :
a) Pengumpulan data primer
Pengumpulan data primer dibuat melalui 2 teknik yaitu :
1) Wawancara ( interview ), yaitu mewawancarai langsung Kepala Kantor Badan Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Ende  yang  di  wakili  Kepala  Tata  Usaha Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende.
2) Pengamatan  (observasi),  yaitu  dengan  mencari  berbagai  berkas  yang berkaitan dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang di laksanakan oleh BPN Kabupaten Ende.
b) Pengumpulan data sekunder
Pengumpulan  data  sekunder  dilaksanakan  dengan  mencari  bahan-bahan kepustakaan seperti teori-teori para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan  dengan  pendaftaran  hak  atas  tanah  secara  sistematis  melalui  program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
4. Analisis data
Agar  memperoleh  hasil  akhir  terhadap  masalah  yang  diteliti  ini,  maka  data  yang telah  diperoleh  dari  hasil  penelitian  lapangan  dan  penelitian  kepustakaan  akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kemudian akan dipaparkan dalam  bentuk laporan secara sistematis, rasional, serta ilmiah.
5. Lokasi penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende.

## Hasil dan Pembahasan
1. Pelaksanaan  Pendaftaran  Hak  Milik  Atas  Tanah  Melalui  Program Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  Oleh  Badan  Pertanahan  Nasional Kabupaten Ende Ada dua cara pendaftaran hak atas tanah.
a. Pendaftaran  tanah  yang  dilakukan  secara  sistematis  yaitu  kegiatan  pendaftaran tanah  untuk  pertama  kali  yang  dilakukan  secara  serentak  yang  meliputi  semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah
suatu  desa/kelurahan.  Pelaksanaan  Pendaftaran  ini  didasarkan  pada  suatu rencana  dan  dilaksanakan  di  wilayah-wilayah  yang  ditetapkan  oleh  Menteri Negara  atau  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional.  Pendaftaran  tanah  secara sistematik  akan  memuat  daftar  isian  yang  mencantumkan  peta  bidang  atau bidang-bidang  tanah  yang  bersangkutan  sebagai  hasil  pengukuran,  yang diumumkan  selama  20  hari  dan  dilakukan  di  Kantor  Desa  atau  Kelurahan dimana  tanah  itu  terletak,  hal  ini  dilakukan  untuk  memberi  kesempatan  pada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan terhadap penertiban sertifikat (Teguh  Sutanto,  2014  :  58-59).  Merujuk  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  Tentang  Pendaftan  Tanah,  Pendaftaran  tanah  secara  sistematis merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  secara  terus menerus,  berkesinambungan,  dan  teratur  meliputi  6  (enam)  hal  yaitu  : pengumpulan,  pengolahan,  pembukuan  penyajian  dan  pemeliharaan  data  fisik dan  data  yuridis  dan  daftar  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan  rumah susun,  termasuk  surat  bukti  hak  bagi  bidang-bidang  tanah  yang  sudah  ada haknya serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
b. Pendaftaran  tanah  secara  sporadik.  Pendaftaran  tanah  secara  sporadik  adalah kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  mengenai  satu  atau  beberapa objek  pendaftaran  tanah  dalam  wilayah  atau  bagian  wilayah  suatu desa/kelurahan secara individual atau masal (Jayadi Setiabudi, 2012 :67).
Dalam  melaksanakan  PTSL,  para  petugas  Badan  Pertanahan  Nasional Kabupaten  Ende  meminta  para  pemilik  bidang  tanah  di  tempat  sasaran  pelaksanaan PTSL untuk memenuhi beberapa syarat agar bisa menjadi peserta PTSL.
Syarat-syarat  tersebut  antara  lain  Dokumen  kependudukan  berupa  Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk.
a. Surat tanah yang bisa berupa leter C, akta jual beli, akta hibah, atau berita acara kesaksian.
b. Tanda batas tanah yang telah terpasang. Namun perlu diingat bahwa tanda batas tanah sudah harus mendapatkan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan.
c. Bukti  Setor  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  dan  Pajak Penghasilan (PPh).
d. Surat  Permohonan  atau  surat  Pernyataan  Peserta.  (Sumber  data  diperoleh  dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende pada tahun 2019)
Pelaksanaan  pendaftaran  hak  milik  atas  tanah  melalui  program  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende yang telah dilaksanakan di Kecamatan Maurole, Kecamatan Nangapanda, Kecamatan Ende Timur, Kecamatan  Ende  Selatan,  Kecamatan  Ndona,  Kecamatan,  Wewaria,  dan  Kecamatan Ndori pada tahun 2018 sebagai berikut :
a. Kecamatan Maurole
Di  kecamatan  Maurole,  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Ende menargetkan pelaksanaan 235 Peta Bidang Tanah (PBT) dengan pembagian 170 targetan  PBT  di  Desa  Mausambi  dan  65  targetan  PBT  di  Desa  Niranusa. Sedangkan untuk Targetan Yuridis, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende menargetkan  165  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  (SHAT)  di  Kecamatan  Maurole dengan  rincian  pembagian  100  targetan  SHAT  di  Desa  Mausambi  dan  65 targetan SHAT di Desa Niranusa sebagai berikut :
N o Desa/ Kelurahan Target PBT Target SHAT Survei Pemetaa n Puldadi s Pemberkasa n 1.  Mausambi 170 100 0 0 0 0 2.  Niranusa 65 65 61 61 55 56 Keterangan :
1) PBT : Peta Bidang Tanah
2) SHAT : Sertifikat Hak Atas Tanah
3) Puldadis : Pengumpulan Data Yuridis
4) Angka 0 (nol) menunjukan bahwa tidak adanya capaian atau progress dari hasil pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis yang dilakukan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende di wilayah tersebut (Sumber data diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende Tahun 2019)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  Di  Desa  Mausambi,  dari  170  Target  Peta Bidang  Tanah  (PBT)  dan  100  Target  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  (SHAT), petugas  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Ende  sama  sekali  tidak mendapatkan  hasil  survei,  pemetaan,  pengumpulan  data  yuridis,  dan pemberkasan.  Sedangkan  di  Desa  Niranusa,  dari  65  target  Peta  Bidang  Tanah, petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende telah melakukan survei di 61  bidang  tanah  dan  telah  dilakukan  pemetaan  dengan  jumlah  61  pemetaan
bidang  tanah.  Untuk  targetan  yuridis  atau  Target  Sertifikat  Hak  atas  Tanah (SHAT),  telah  dilakukan  pengumpulan  data  yuridis  sebanyak  55  dan  56 pemberkasan hak milik atas tanah.
Secara keseluruhan, di Kecamatan Maurole,  BPN Kabupaten Ende telah melaksanakan 61 pemetaan bidang tanah (data fisik) dan mengumpulkan 55 data yuridis hak atas bidang tanah dari jumlah targetan 235 Peta Bidang Tanah (PBT) sebagai  targetan  fisik  dan  165  Sertifikat  Hak  atas  Tanah  (SHAT)  sebagai targetan  yuridis.  Berdasarkan  data  tersebut,  penulis  berpendapat  bahwa  hasil pelaksanaan  PTSL  di  Kecamatan  ini  belum  maksimal  sesuai  dengan  targetan yang  telah  ditentukan  oleh  BPN  Kabupaten  Ende.  Pendapat  penulis berlandaskan  pada  capaian  hasil  pelaksanaan  PTSL  yang  telah  dilakukan  oleh BPN Kabupaten Ende di Kecamatan Maurole pada tahun 2018.
b. Kecamatan Nangapanda
Di  Kecamatan  Nangapanda,  Badan  Pertanahan  Nasional  menargetkan pelaksanaan 120 Peta Bidang Tanah (PBT) dengan pembagian 50 targetan PBT di  Desa  Anaraja  dan  70  targetan  PBT  di  Desa  Penggajawa.  Sedangkan  untuk Targetan Yuridis, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende menargetkan 120 Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  (SHAT)  di  Kecamatan  Nangapanda  dengan  rincian pembagian  50  targetan  SHAT  di  Desa  Anaraja  dan  70  targetan  SHAT  di  Desa Penggajawa.
Setelah  dilaksanakannnya  pendaftaran  hak  milik  atas  tanah  melalui program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  oleh  Badan  Pertanahan Nasional  Kabupaten  Ende  pada  bulan  april  2018,  peneliti  menemukan  hasil pelaksanaan sebagai berikut :
No  Desa Target PBT Target SHAT Survei Pemetaan  Puldadis  Pemberkasa n 1. Penggajawa 70 70 71 70 18 18 2. Anaraja 50 50 49 50 28 28
(Sumber data diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende Tahun 2019)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  di  Desa  Penggajawa,  dari  70  target  Peta Bidang  Tanah,  petugas  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Ende  telah melakukan  survei  di  71  bidang  tanah  dan  telah  dilakukan  pemetaan  dengan jumlah  70  bidang  tanah.  Untuk  targetan  yuridis  atau  Target  sertifikat  hak  atas
tanah,  telah  dilakukan  pengumpulan  data  yuridis  sebanyak  18  dan  18 pemberkasan hak milik atas tanah.
Sedangkan  di  Desa  Anaraja,  dari  50  target  Peta  Bidang  Tanah,  petugas Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Ende  telah  melakukan  survei  di  49 bidang  tanah  dan  telah  dilakukan  pemetaan  dengan  jumlah  50  bidang  tanah. Untuk  targetan  yuridis  atau  Target  sertifikat  hak  atas  tanah,  telah  dilakukan pengumpulan  data  yuridis  sebanyak  28  dan  28  pemberkasan  hak  milik  atas tanah.
Secara  keseluruhan,  di  Kecamatan  Nangapanda,    BPN  Kabupaten  Ende telah melaksanakan 120 pemetaan bidang tanah (data fisik) dan mengumpulkan 46  data  yuridis  hak  atas  bidang  tanah  dari  jumlah  targetan  120  Peta  Bidang Tanah  (PBT)  sebagai  targetan  fisik  dan  120  targetan  Sertifikat  Hak  atas  Tanah (SHAT) sebagai targetan yuridis. Berdasarkan data tersebut, penulis berpendapat bahwa  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Ende  telah  maksimal melaksanakan  pemetaan  bidang  tanah  (fisik)  di  Kecamatan  Nangapanda  pada tahun  2018,  karena  BPN  Kabupaten  Ende  mampu  mencapai  seluruh  targetan Peta Bidang Tanah (PBT) yang telah ditargetkan sebanyak 120 PBT. Sedangkan untuk  capaian  pengumpulan  data  yuridis,  penulis  berpendapat  bahwa  BPN Kabupaten  Ende  belum  maksimal  dalam  mencapai  targetan  yang  telah ditentukan,  sebab  dari  120  targetan  pengumpulan  data  yuridis  di  Kecamatan Nangapanda  pada  tahun  2018,  BPN  Kabupaten  Ende  hanya  mampu mengumpulkan 46 data yuridis bidang tanah. Pendapat penulis ini berlandaskan pada  capaian  hasil  pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  yang telah  dilakukan  oleh  BPN  Kabupaten  Ende  di  Kecamatan  Nangapanda  pada tahun 2018.
c. Kecamatan Ende Timur
Di  Kecamatan  Ende  Timur,  khususnya  Kelurahan  Mautapaga,  Badan Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Ende  menargetkan  pelaksanaan  200  Peta Bidang  Tanah  (PBT)  dan  155  target  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah.  Setelah dilaksanakannnya pendaftaran hak milik atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Ende Mei 2018, peneliti menemukan hasil pelaksanaan sebagai berikut :
Kelurahan Target PBT Target SHAT Survei  Pemetaan  Puldadis Pemberkasa n Mautapaga 200 155 158 158 149 148
(Sumber data diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional Pada Tahun 2019)
Berdasarkan tabel di atas, di Kelurahan Mautapaga, dari 200 target Peta Bidang  Tanah,  petugas  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Ende  telah melakukan  survei  di  158  bidang  tanah  dan  telah  dilakukan  pemetaan  dengan jumlah 158 bidang tanah. Untuk targetan yuridis atau Target  sertifikat  hak atas tanah,  telah  dilakukan  pengumpulan  data  yuridis  sebanyak  149  dan  148 pemberkasan hak milik atas tanah.
Secara  keseluruhan,  di  Kecamatan  Ende  Timur,    BPN  Kabupaten  Ende telah melaksanakan 158 pemetaan bidang tanah (data fisik) dan mengumpulkan 149  data  yuridis  hak  atas  bidang  tanah  dari  jumlah  targetan  200  Peta  Bidang Tanah  (PBT) sebagai  targetan fisik  dan 155 Sertifikat  Hak atas  Tanah (SHAT) sebagai  targetan yuridis. Berdasarkan data tersebut,  penulis berpendapat  bahwa hasil  pelaksanaan  PTSL  di  Kecamatan  ini  belum  maksimal  sesuai  dengan targetan  pelaksanaan  PTSL  yang  telah  ditentukan  oleh  BPN  Kabupaten  Ende pada tahun 2018. Pendapat penulis berlandaskan pada capaian hasil pelaksanaan PTSL  yang  telah  dilakukan  oleh  BPN  Kabupaten  Ende  di  Kecamatan  Ende Timur pada tahun 2018, lalu disesuaikan kembali  dengan jumlah tergetan yang telah  ditentukan  oleh  BPN  Kabupaten  Ende  sebelum  dilaksanakannya  program PTSL di Kecamatan Ende Timur pada tahun 2018.
d. Kecamatan Ende Selatan
Di  Kecamatan  ini,  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Ende menargetkan pelaksanaan 220 Peta Bidang Tanah (PBT) dengan pembagian 150 targetan PBT di Kelurahan Tanjung, 20 targetan PBT di kelurahan Mbongawani, 30  targetan  PBT  di  Kelurahan  Paupanda,  dan  20  targetan  PBT  di  Kelurahan Rukun  Lima.  Sedangkan  untuk  Targetan  Yuridis,  Badan  Pertanahan  Nasional Kabupaten  Ende  menargetkan  195  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  (SHAT)  di Kecamatan  Ende  Selatan  dengan  rincian  pembagian  125  targetan  SHAT  di Kelurahan  Tanjung,  20  targetan  SHAT  di  Kelurahan  Mbongawani,  30  targetan SHAT di Kelurahan Paupanda, dan 20 targetan SHAT di Kelurahan Rukun Lima .
Setelah  dilaksanakannya  pendaftaran  hak  milik  atas  tanah  secara sistematis  melalui  program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  oleh  Badan Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Ende  pada  bulan  Juni  2018,  peneliti menemukan hasil pelaksanaan sebagai berikut :
N o Keluraha n Target PBT Target SHAT Surve i Pemetaa n Puldadis  Pemberkasa n 1.  Paupanda 30 30 0 0 0 0 2.  Rukunlim a 20 20 0 0 0 0 3.  Tanjung 150 125 109 109 108 96 4.  Mbogawa ni 20 20 0 0 0 0
(Sumber data diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional Pada Tahun 2019)
Berdasarkan tabel di atas, dari 4 kelurahan yang berada di dalam Wilayah Kecamatan Ende Selatan, yaitu kelurahan Paupanda, Kelurahan Rukun Lima, Kelurahan Tanjung, dan Kelurahan Mbogawani, 3 kelurahan diantaranya sama  sekali  tidak  memperoleh  hasil  (Kelurahan  Paupanda,  Kelurahan  Rukun Lima,  dan  Kelurahan  Mbongawani).  Sedangkan  Kelurahan  Tanjung,  dari  150 target Peta Bidang Tanah, petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende telah  melakukan  survei  di  109  bidang  tanah  dan  telah  dilakukan  pemetaan dengan  jumlah  109  bidang  tanah.  Untuk  targetan  yuridis  atau  Target  sertifikat hak atas tanah, telah dilakukan pengumpulan data yuridis sebanyak 108 dan 96 pemberkasan hak milik atas tanah.
Secara keseluruhan, di Kecamatan Ende Selatan,  BPN Kabupaten Ende telah melaksanakan 109 pemetaan bidang tanah (data fisik) dan mengumpulkan 108  data  yuridis  hak  atas  bidang  tanah  dari  jumlah  targetan  220  Peta  Bidang Tanah  (PBT) sebagai  targetan fisik  dan 195 Sertifikat  Hak atas  Tanah (SHAT) sebagai  targetan yuridis. Berdasarkan data tersebut,  penulis berpendapat  bahwa hasil  pelaksanaan  PTSL  di  Kecamatan  ini  belum  maksimal  sesuai  dengan targetan yang telah ditentukan oleh BPN Kabupaten Ende.
e. Kecamatan Ndona
Di  Kecamatan  Ndona,  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Ende menargetkan pelaksanaan 200  Peta Bidang Tanah (PBT) dengan pembagian 150 targetan  PBT  di  Desa  Manulondo  dan  50  targetan  PBT  di  Desa  Nanganesa. Sedangkan untuk Targetan Yuridis, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende menargetkan  170  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  (SHAT)  di  Kecamatan  Maurole dengan  rincian  pembagian  120  targetan  SHAT  di  Desa  Manulondo  dan  50 targetan SHAT di Desa Nanganesa.
Setelah  dilaksanakannnya  pendaftaran  hak  milik  atas  tanah  melalui program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  oleh  Badan  Pertanahan Nasional  Kabupaten  Ende  pada  bulan  juli  2018,  peneliti  menemukan  hasil pelaksanaan sebagai berikut :
No  Kelurahan  Target
PBT Target SHAT Survei  Pemetaan  Puldadis Pemberkasa n 1.  Nanganesa 50 50 0 0 0 0 2.  Manulondo 150 120 47 44 41 12
(Sumber data diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende Pada Tahun 2019)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  di  Desa  Nanganesa,  dari  50  Target  Peta Bidang Tanah (PBT) dan 50 Target Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT), petugas Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Ende  sama  sekali  tidak  mendapatkan hasil survei, pemetaan, pengumpulan data yuridis, dan pemberkasan. Sedangkan di  Desa  Manulondo,  dari  150  target  Peta  Bidang  Tanah,  petugas  Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende telah melakukan survei di 47 bidang tanah dan  telah  dilakukan  pemetaan  dengan  jumlah  44  bidang  tanah.  Untuk  targetan yuridis  atau  Target  Sertifikat  Hak  atas  Tanah  (SHAT),  telah  dilakukan pengumpulan  data  yuridis  sebanyak  41  dan  12  pemberkasan  hak  milik  atas tanah.
Secara  keseluruhan,  di  Kecamatan  Ndona,    BPN  Kabupaten  Ende  telah melaksanakan 44 pemetaan bidang tanah (data fisik) dan mengumpulkan 41 data yuridis hak atas bidang tanah dari jumlah targetan 200 Peta Bidang Tanah (PBT) sebagai  targetan  fisik  dan  170  Sertifikat  Hak  atas  Tanah  (SHAT)  sebagai
targetan  yuridis.  Berdasarkan  data  tersebut,  penulis  berpendapat  bahwa  hasil pelaksanaan  PTSL  di  Kecamatan  ini  belum  maksimal  sesuai  dengan  targetan yang telah ditentukan oleh BPN Kabupaten Ende.
f. Kecamatan Wewaria
Setelah  dilaksanakannnya  pendaftaran  hak  milik  atas  tanah  secara sistematis  melalui  program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  oleh  Badan Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Ende  pada  bulan  agustus  2018,  peneliti menemukan hasil pelaksanaan sebagai berikut :
Kelurahan Target PBT Target SHAT Survei  Pemetaan  Puldadis  Pemberkasan Mukusaki 100 70 66 66 57 57
(Sumber data diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional Pada Tahun 2019)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  di  Desa  Mukusaki,    dari  100  target  Peta Bidang  Tanah,  petugas  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Ende  telah melakukan  survei  di  66  bidang  tanah  dan  telah  dilakukan  pemetaan  dengan jumlah  66  bidang  tanah.  Untuk  targetan  yuridis  atau  Target  sertifikat  hak  atas tanah (SHAT), dari 70 target SHAT, petugas Badan Pertanahan Kabupaten Ende telah  melakukan  pengumpulan  data  yuridis  sebanyak  57  dan  57  pemberkasan hak milik atas tanah.
Secara keseluruhan, di Kecamatan Maurole,  BPN Kabupaten Ende telah melaksanakan 66 pemetaan bidang tanah (data fisik) dan mengumpulkan 57 data yuridis hak atas bidang tanah dari jumlah targetan 100 Peta Bidang Tanah (PBT) sebagai targetan fisik dan 70 Sertifikat Hak atas Tanah (SHAT) sebagai targetan yuridis. Berdasarkan data tersebut, penulis berpendapat bahwa hasil pelaksanaan PTSL  di  Kecamatan  ini  belum  maksimal  sesuai  dengan  targetan  yang  telah ditentukan  oleh  BPN  Kabupaten  Ende  pada  tahun  2018.  Pendapat  penulis berlandaskan  pada  capaian  hasil  pelaksanaan  PTSL  yang  telah  dilakukan  oleh BPN Kabupaten Ende di Kecamatan Maurole pada tahun 2018,
g. Kecamatan Ndori
Setelah  dilaksanakannnya  pendaftaran  hak  milik  atas  tanah  secara sistematis  melalui  program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  oleh  Badan Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Ende  pada  bulan  September  2018,  peneliti menemukan hasil pelaksanaan sebagai berikut :
No Kelurahan Target PBT Target SHAT Survei Pemetaan Puldadis  Pemberkasan 1. Ratembangga 175 125 0 0 0 0
(Sumber data diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional Pada Tahun 2019)
Berdasarkan tabel di atas, di Ratembangga, dari 175 Target Peta Bidang Tanah (PBT) dan 125 Target Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT), petugas Badan Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Ende  sama  sekali  tidak  mendapatkan  hasil survei, pemetaan, pengumpulan data yuridis, dan pemberkasan.
Secara  keseluruhan,  di  Kecamatan  Ndori,    BPN  Kabupaten  Ende    tidak mendapatkan  hasil  pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap,  baik pemetaan bidang tanah  maupun pengumpulan data yuridis  dari jumlah targetan 235 Peta Bidang Tanah (PBT) sebagai targetan fisik dan 165 Sertifikat Hak atas Tanah  (SHAT)  sebagai  targetan  yuridis.  Sesuai  dengan  targetan  yang  telah ditentukan  oleh  BPN  Kabupaten  Ende,    penulis  berpendapat  bahwa  hasil pelaksanaan  PTSL  di  Kecamatan  ini  tidak  maksimal.  Pendapat  penulis berlandaskan  pada  capaian  hasil  pelaksanaan  PTSL  yang  telah  dilakukan  oleh BPN Kabupaten Ende di Kecamatan Ndori pada tahun 2018,
Selanjutnya,  Fransiska  selaku  Kepala  Tata  Usaha  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN)  Kabupaten  Ende  saat  diwawancarai  oleh  peneliti  pada  bulan januari  2019  di  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Ende menjelaskan  bahwa,  kegiatan  pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  ini  dilaksanakan  oleh  para  pegawai  Badan  Pertanahan  Nasional Kabupaten  Ende  yang  terdiri  dari  15  Pegawai  Negeri  dan  16  Pegawai Pemerintah  non  Pegawai  Negeri  dengan  menggunakan  sarana  dan  prasarana (alat ukur) yang masih  terbatas. (Sumber data diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende Tahun 2019)
2. Faktor-faktor  penghambat  pelaksanaan  program  pendaftaran  tanah sistematis lengkap oleh badan pertanahan nasional kabupaten ende
a. Faktor Internal
Salah  satu  penyebab  capaian  pelaksanaan  pendaftaran  hak  milik  atas  tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Ende tidak mencapai target disebabkan oleh factor internal Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende sendiri, yaitu :
1) Terbatasnya Jumlah Pegawai
Kepala  Tata  Usaha  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Ende  menjelaskan bahwa saat ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ende memiliki 15 Pegawai  Negeri  dan  16  Pegawai  Pemerintah  non  Pegawai  Negeri.  Menurut Fransisca, jumlah pegawai tersebut masih sangat terbatas. Jumlah tersebut tidak seimbang  jika  dibandingkan  dengan  wilayah  cakupan  kerja  Badan  Pertanahan Nasional  Kabupaten  Ende  yang  sangat  luas.  Sehingga  BPN  Kabupaten  Ende tidak mampu mengakses secara menyeluruh tanah-tanah yang belum didaftarkan di 7 (tujuh) kecamatan yang menjadi sasaran pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Tahun 2018.
2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana
Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, secara internal, selain terbatasnya jumlah  petugas,  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Ende  juga  masih terbatas  dengan  sarana  dan  prasarana.  Sehingga  penulis  berpendapat  bahwa, terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)  Kabupaten  Ende  menjadi  salah  satu  penghambat  bagi  petugas  BPN Kabupaten  Ende  saat  melaksanakan  pendaftaran  tanah  melalui  program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2018.
b. Faktor Eksternal
Selain  faktor  internal,  faktor-faktor  eksternal  juga  menjadi  penghambat capaian  pelaksanaan  program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  menjadi tidak  sesuai  dengan  targetan  yang  telah  direncanakan.  Facktor-faktor  tersebut antara lain :
1) Kurangnya Pemahaman Tentang Pentingnya Sertifikat Tanah
Faktor  Eksternal  pertama  yang  membuat  capaian  hasil  program  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tidak sesuai dengan targetan yang telah direncanakan oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Ende  adalah  tidak  diijinkan  oleh masyarakat untuk dilakukannya identifikasi, pengukuran, hingga pensertifikatan tanah.
Saat Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende mencoba melakukan identifikasi untuk melakukan pemetaan fisik, ternyata masih ada masyarakat dan
kelompok  masyarakat  yang  tidak  mengijinkan  petugas  BPN  Kabupaten  Ende untuk melakukan pensertifikatan tanah. Mereka menganggap bahwa tanah yang berstatus  tanah  ulayat  tidak  bisa  disertifikatkan  sebab  tanah  tersebut  dimiliki secara kolektif oleh seluruh anggota suku.
2) Pemilik Hak Atas Tanah Tidak Memiliki Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)
Kepala  Tata  Usaha  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Ende  menjelaskan bahwa  saat  petugas  BPN  Kabupaten  Ende  melaksanakan  pendataan  terhadap para  calon  peserta  PTSL  di  beberapa  kecamatan  seperti  Kecamatan  Wewaria (Desa Mukusaki), Kecamatan Maurole (Desa Niranusa), dan Kecamatan Ndona (Desa Manulondo) yang menjadi sasaran pelaksanaan PTSL, masih ada pemilik bidang tanah yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (E-KTP). Sehingga, para  petugas  BPN  Kabupaten  Ende  tidak  dapat  melanjutkan  pendaftaran  tanah bagi para pemilik bidang tanah yang belum memiliki E-KTP.
Oleh  karena  itu,  penulis  berpendapat  bahwa  salah  satu  faktor  penghambat pelaksanaan  PTSL  tidak  sesuai  dengan  targetan  yang  telah  ditentukan  oleh Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Ende  disebabkan  karena  kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Kartu Tanda Penduduk (E-KTP).
3) Tidak memiliki Tanda Batas Bidang Tanah
Kepala  Tata  Usaha  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Ende  menjelaskan bahwa,  Saat  melaksanakan  program  PTSL,  para  petugas  BPN  Kabupaten  Ende menemukan  beberapa  bidang  tanah  di  kecamatan  Ende  Selatan  (Kelurahan Tanjung),  Kecamatan  Ndona  (Desa  Manulondo),  dan  Kecamatan  Wewaria (Desa Mukusaki) belum memiliki tanda batas atau patok. Tidak ada tanda batas bidang  tanah  membuat  petugas  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Ende mengalami  kesulitan  pada  saat  melakukan  pengukuran.  Sebab  pemilik  bidang tanah sendiri ada yang tidak memiliki batas bidang tanah yang disebabkan tidak terpasangnya tanda batas atau patok.
Berdasarkan  informasi  tersebut,  Penulis  berpendapat  bahwa  salah  satu  faktor penghambat  pelaksanaan  PTSL  tidak  sesuai  dengan  targetan  yang  telah ditentukan  disebabkan  karena  kurangnya  kesadaran  pemilik  hak  atas  bidang tanah untuk memasang tanda batas bidang tanah.

## 4) Pemilik Bidang Tanah Berdomisili di Tempat Lain
Pemilik  bidang  tanah  berdomisili  ditempat  lain  atau  merantau  dengan  tujuan mencari  lapangan  pekerjaan.  Ketika  petugas  Badan  Pertanahan  Nasional Kabupaten  Ende  turun  ke  beberapa  Kecamatan  seperti  Kecamatan  Maurole (Desa  Niranusa),  Kecamatan  Ndona  (Desa  Manulondo),  dan  Kecamatan Wewaria  (Desa  Mukusaki)  untuk  melakukan  identifikasi  terhadap  tanah  yang belum  terdaftar  di  wilayah  Kecamatan  tersebut,  petugas  BPN  Kabupaten  Ende menemukan  beberapa  bidang  tanah  yang  belum  terdaftar,  namun  pemilik  hak atas bidang tanah tersebut telah bekerja dan berdomisili di daerah lain.  Hal ini membuat petugas BPN Kabupaten Ende tidak dapat melakukan pendataan untuk mendaftarkan tanah tersebut sebab pemilik bidang tanah tidak berada ditempat.
5) Kondisi Geografis
Menurut  Penulis,  salah  satu  kendala  yang  dialami  oleh  petugas  Badan Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Ende  saat  melaksanakan  program  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kondisi geografis wilayah sasaran pelaksanaan PTSL  yang  pada  umumnya  berbukit,  terjal,  dan  berlembah.  Hal  ini  juga  di sampaikan oleh Kepala Tata Usaha Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende yang  menjelaskan  bahwa  para  Petugas  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten Ende  mengalami  kesulitan  saat  melaksanakan  program  PTSL  di  beberapa Kecamatan  yang  berada  di  luar  wilayah  Kota  Ende  yaitu  Kecamatan  Maurole, Kecamatan,  Kecamatan  Ndona,  Kecamatan  Wewaria,  dan  Kecamatan  Ndori. Secara  umum,  kondisi  geografis  di  wilayah-wilayah  Kecamatan  tersebut berbukit, terjal, dan berlembah.

## Kesimpulan
Bahwa  untuk  memnuhi  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  setiap  pemilik  tanah harus  memenuhi  atministrasi  sepeti  Kartu  Keluarga  (KK)  dan  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP), Surat tanah yang bisa berupa leter C, akta jual beli, akta hibah, atau berita acara kesaksian,  Tanda  batas  tanah  yang  telah  terpasang.  Namun  perlu  diingat  bahwa  tanda batas tanah sudah harus mendapatkan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan, Bukti Setor  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  dan  Pajak  Penghasilan (PPh), Surat Permohonan atau surat Pernyataan Peserta.
Pelaksanaan  pendaftaran  hak  atas  tanah  di  Kabupaten  Ende  masih  jauh  dari harapan  yaiti  belum  tercapainya  targetan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  dan tujuan  pasal  2  ayat  (2)  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  12  Tahun  2017  Tentang  Percepatan  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap sesuai dengan program yang sudah di buat.

## Daftar  Pustaka
Efefendi  Bachtiar,  1993, “Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia  dan  Peraturan Pelaksanaannya” , Alumni, Bandung
Harsono  Boedi,1999,” Hukum  Agraria  Indonesia , Sejarah  Pembentukan  Undang- Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya”, Jembatan, Jakarta
Sutedi  Adrian,  2014, Peralihan  Hak  atas  tanah  dan  pendaftarannya ,    Jakarta  .  Sinar Grafika.
Sri Murni Christiana dan Sehandi Kristianus, 2012, “Seputar Hukum Agraria” , Widya Sari Press Salatiga, Salatiga
Sutanto  Teguh,  2014, “Panduan  Praktis  Mengurus  Sertifikat  Tanah  &  Perizinannya”,
Buku Pintar, Yogyakarta
Soerodjo  Irawan,  2003, Kepastian  Hukum  Hak  Atas  Tanah  di  Indonesia”, Arkola, Surabaya
Suardi, 2005, “Hukum Agraria” ,  Badan Penerbit Iblam, Jakarta
Sumardjono W. S. Maria, 2001, “Kebijakan Pertanahan” , Buku Kompas, Jakarta Setiabudi  Jayadi,  2012, “Tata  Cara  Mengurus  Tanah  Rumah  Serta  Segala Perizinannya” , Buku Pintar, Yogyakarta
Santoso  Urip,  2012,  Hukum  Agraria  Kajian  Komprehensif,  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap