## Gorontalo

## Law Review
Volume 5 -  NO. 2 – Oktober 2022
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## IMPLEMENTASI  PENGAWASAN PELAKSANAAN FUNGSI ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KEAGAMAAN
Erni Dwita Silambi Universitas Musamus erni@unmus.ac.id
Lily Bauw Universitas Cenderawasih bauwlily2948@gmail.com
Rosnida rosnidash12@gmail.com
universitas Cokrominoto Makassar
Enni Eka kusumawayi
universitas  fajar Ennyekakusumawaty@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  untuk  menganalisis    implementasi  pengawsan  pelaksanaan fungsi organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan. Sedangkan yang menjadi tujuan dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  tenteng  pengawasan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  maupun  masyarakat  dalam  pelaksanaan  fungsi  organisasai kemasyarakatan bidang keagamaan.
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif untuk dapat  mengkaji norma yang terkait  dengan  masalah  pengawasan  pelaksanaan  fungsi  organisasi  kemasyarakatan  di bidang  keagamaan  dengan  mengkaji  aturan-aturan  yang  ada  dan  juga    membaca  jurnal- jurnal  yang  berkaitan  dengan  pengawasan  ormas    kemudian  dideskripsikan  dalam  bentuk narasi.
Hasil  penelitian  ini  adalah  pelaksanaan  pengawasan  belum  berjalan  secara  optimal  karena pelaksanaan  pengawasan  hanya  melalui  evaluasi  dan  monitoring    dokumen  pada pendaftaran ormas dan juga  laporan tahunan dari ormas, belum dibentuknya tim terpadu di beberapa  daerah  dan  juga  belum  bekerjanya  tim  terpadu  karena    tidak  didukung  oleh anggaran.

## Kata Kunci: Impelementasi; pengawasan; organisasi kemasyarakatan

## Abstract
This study aims to analyze the implementation of the supervision of the implementation of the functions  of  community  organizations  in  the  religious  field.  Meanwhile,  the  purpose  of  this research  is  to  find  out  and  analyze  the  supervision  carried  out  by  the  government  and  the community in the implementation of the functions of community organizations in the religious field.
The  method  used  is  normative  legal  research  to  be  able  to  examine  norms  related  to  the problem of supervising the implementation of the functions of community organizations in the religious field by reviewing existing rules and also reading journals related to the supervision of mass organizations and then described in the form of narratives.
The  results  of  this  study  are  that  the  implementation  of  supervision  has  not  run  optimally because  the  implementation  of  supervision  is  only  through  evaluation  and  monitoring  of documents  on  the  registration  of  mass  organizations  and  also  annual  reports  from  mass organizations,  an  integrated  team  has  not  been  formed  in  several  regions  and  also  an integrated team has not worked because it is not supported by the budget.

## Keywords: Implementation; supervision; community organization

## 1. Pendahuluan
Sebagai bentuk perlindungan negara maka organisasi kemasyarakatan sudah diatur dalam UUD NRI tahun 1945 yakni dalam pasal 28 E ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.
Beberapa  organisasi  masyarakat  dalam  bidang  sosial  keagamaan,  seperti Persyerikatan  Muhammadiyah,  Nahdlatul  Ulama  (NU),  Persatuan  Islam  (Persis)  juga dibentuk pada era sebelum kemerdekaan dan menjadi instrumen perjuangan kemerdekaan dan  pemberdayaan  masyarakat(Prandy  Arthayoga  Louk  Fanggi,  2018).  Peran  dan  rekam jejak  ormas  yang  telah  berjuang  secara  ikhlas  dan  sukarela  tersebut  mengandung  nilai sejarah  dan  merupakan  aset  bangsa  yang  sangat  penting  bagi  perjalanan  bangsa  dan negara(Mohammad Rifa"i, 2019).
Dinamika  perkembangan  ormas  dan  perubahan  dalam  sistem  pemerintahan membawa paradigma  baru dalam tata  kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Pertumbuhan  jumlah  ormas, sebaran  dan  jenis kegiatan  ormas  dalam  kehidupan  demokrasi  makin menuntut  peran,  fungsi  dan  tanggung jawab  ormas  untuk  berpartisipasi  dalam  upaya  mewujudkan  cita-cita  nasional  bangsa Indonesia,  serta  menjaga  dan  memelihara  keutuhan  dan  kedaulatan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia(Rochim & Andri, 2018).
Harapan  dari  Undang-  Undang    Nomor  17  tahun  2013  tentang  organisasi kemasyarakatan  agar  organisasi  kemasyarakatan  yang  ada    dapat  berpartisiasi  dalam pembangunan    guna  mewujudkan  apa  yang  menjadi  tujuan  dari  Negara.  hal  itu dicantumkan  dalam    bagian  menimbang  huruf  (c)  yakni    “ sebagai  wadah  dalam menjalankan  kebebasan  berserikat,  berkumpul  dan  mengeluarkan  pendapat,  Organisasi kemasyarakatan  berpartisipasi  dalam  pembangunan  untuk  mewujudkan  tujuan  nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila” (Triwahyuningsih, 2017)
Merujuk dari apa yang terkandung dalam  Undang-Undang Ormas tersebut maka hal tersebut  seolah-olah  bertentangan  dengan  apa  yang  terjadi  selama  ini      dimana    sering terlihat aktivitas dari  ormas yang justru meresahkan masyarakat khususnya ormas bidang keagamaan pada tanggal 6 Desember 2016 sebuah ibadah jelang hari raya Natal di gedung sasana  budaya  ganesha  (sabuga),  Kota  Bandung,  Jawa  Barat  ditolak  sejumlah  organisasi berbasis  agama.  Tak  berselang  lama,  berikutnya  pada  tanggal  17  januari  2017  ormas Gerakan  Masyarakat  Bawah  Indonesia  (GMBI)  terlibat  bentrok  dengan  salah  satu  ormas berlatar  agama  Front  Pembela  Islam  (FPI),  sejumlah  orang  terluka  dan  menimbulkan kerusakan di Kota Bandung.(Prandy Arthayoga Louk FanggI, 2018)
Setara  Institute  menyatakan  bahwa  pada  tahun  2020    Pelanggaran  Kebebasan Beragama  Terbanyak  Dilakukan  Aktor  Non-Negara  yakni  sebanyak  422  tindakan pelanggaran kebebasan beragama terjadi di Indonesia  dan dari jumlah tersebut, sebanyak 184  tindakan  dilakukan  oleh  aktor  non-negara,  seperti  kelompok  warga,  individu,  dan organisasi kemasyarakatan (ormas). Pelanggaran kebebasan beragama yang paling banyak dilakukan  oleh  aktor  non-negara  berupa  intoleransi,  yakni  62  tindakan.  Lalu,  ada  32 tindakan  pelaporan  penodaan  agama,  17  tindakan  penolakan  mendirikan  tempat  ibadah, dan 8 tindakan pelarangan aktivitas ibadah yang dilakukan aktor non-negara(Riyo, 2020). Dengan adanya kasus-kasus yang terjadi di masyarakat  menunjukan bahwa masih banyak Ormas  Keagamaan  yang  belum  sepenuhnya  menjalankan  fungsinya  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan.  Sebenarnya  di  dalam  Undang-Undang  Ormas  Nomor  17 Tahun  2013  telah  tersedia  instrumen  hukum  berupa  pengawasan  yang  berfungsi  untuk menjaga  agar  Ormas  tetap  pada  jalur  yang  berdasarkan  pada  ketentuan  Undang-Undang dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, Salah satu instrumen tersebut  adalah pengawasan Ormas oleh Pemerintah.(Muh.Qomarul Huda, 2021) Keterlibatan pemerintah dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi ormas sebagai salah satu wadah untuk memberikan kebebasan  berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat  merupakan  perwujudan  dari    pasal  28  I  ayat  (4)  UUD  NRI    tahun  1945    yang
berbunyi  “  perlindungan  dan  pemajuan,  penegakan  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pementah”.
Kemudian  dalam  Pasal  71  UU  Nomor  39  tahun  1999    tentang  Hak  Asasi  manusia yakni  “  pemer intah  wajib  dan  bertanggungjawab   menghormati,  melindungi,  menega  kkan dan memajukan hak asasi manusia yang telah diatur dalam Undang-undang HAM, Undang- Undang  lain  dan  hukum  internasional  tentang  hak  asasi  manusia  yang  diterima  oleh Negara Republik Indonesia”.
Pengawasan terhadap ormas diatur dalam   Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor  56  Tahun  2017  Tentang  Pengawasan  Organisasi  Kemasyarakatan  Di Lingkungan  Kementerian  Dalam  Negeri  Dan  Pemerintah  Daerah.  Pengawasan  terhadap Ormas  sendiri  terdiri  atas  dua  yakni,  Pengawasan  Internal  dan  Pengawasan  Eksternal. Pengawasan  secara  internal  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  sedangkan  Pengawasan  secara  eksternal  dilakukan  oleh  masyarakat,  Menteri, gubernur dan bupati/wali kota. Hal ini sesuai dengan  Pasal 3 Peraturan menteri ini. Dan salah  satu  bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  adalah  pengaduan(Suci Hermiken, 2022).
Koordinasi  yang  intensif  diantara  instansi  yang  berwenang  khususnya  dalam pemberian  rekomendasi/penerbitan  surat  keterangan  melapor  dari  ormas  yang  terbentuk sangat  penting  sebagai  bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  .  karena dengan  adanya  koordinasi  yang  baik  diharapakan  dapat  mencegah  sedini  mungkin terjadinya potensi konflik  antar ormas dapat dicegah(Jeanever Trivosa Ratumbanua, 2021).
Dalam  Pasal  2  dijelaskan  tujuan  dari  peraturan  menteri  mengenai  pengawasan terhadap Ormas adalah untuk:
1. Menjamin aktivitas Ormas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas; dan
3. Menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas atau Ormas yang didirikan oleh warga asing.
Pengawasan  oleh  Pemerintah  dan/atau  Pemerintah  Daerah  dilakukan  secara terencana dan sistematis, baik sebelum maupun sesudah terjadi pengaduan masyarakat14. Pelaksanaan  pengawasan  dilaksanakan  melalui  monitoring  dan  evaluasi  oleh  tim terpadu15. Dalam penjelasan PP Nomor 56 Tahun 2016 disebutkan yang dimaksud dengan “monitoring dan evaluasi” adalah deteksi dini, peringatan dini, dan pencegahan dini (Yunus, 2014).
Banyak penelitian-penelitian yang telah membahas tentang tentang ormas   seperti yang  ditulis  oleh    Sholihah    (2016),    yang    membahas      mengenai  pengawasan  dan mekanisme  pembubaran    ormas,  serta  upaya  preventif  menangkal  ormas  anti    Pancasila. Kemudian  penelitian  Maasum(Maasum,  2017)  berfokus  pada  bentuk  Peraturan  Ormas  di Indonesia    dan   Implementasi    Hukum    terhadap    Ormas   yang     bertentangan        dengan Pancasila    di    Indonesia.     Penelitian     lain     dilakukan     Sianipar,     Mulyono      dan Indrayati(Agnes et al., 2017),   mempertanyakan    bagaimana  perlindungan  hukum  UU No  17  Tahun   2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap  hak   dan   kebebasan berserikat,   berkumpul,   dan    mengeluarkan pendapat yang telah dijamin oleh UU  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.    Wibowo    dan    Harefa(Wibowo,  Penelitian,  2015) melakukan      kajian          dengan          melihat          urgensi          pengawasan            organisasi kemasyarakatan  oleh  pemerintah.  Kajian    ini  menemukan  bahwa  di  satu  sisi  keberadaan ormas  memberikan   kontribusi   yang   tidak   kecil   dalam   pembangunan,  namun  di sisi    lain    masih    banyak      organisasi    masyarakat    yang    bertindak    anarkis    dan menganggu  dalam  lingkungan  masyarakat;  untuk   itu  seluruh  ketentuan  operasional dalam   rangka   implementasi  UU  Ormas  harus  sudah  tersedia;  hal-  hal  substansial yang perlu  diatur  dalam  pengawasan    ormas  oleh  Pemerintah.  Namun  yang  menulis  tentang ormas  dibidang  keagamaan  masih  sangat  kurang  sehingga  penelitian  ini  diharapkan menjadi  salah  satu  tulisan  yang  dapat  memberikan  masukan-masukan  untuk perkembangan pengawasan ormas bidang keagamaan yang ada di Indonesia.
Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah mekanisme pengawasan terhadap  Ormas  oleh  pemerintah  telah  difungsikan  ,dalam  rangka  untuk  meminimalisir kemungkinan adanya Ormas Keagamaan yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan fungsinya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative (Irwansyah dkk, 2020) yang  dilakukan  untuk  mengidentifikasi  dan  mendeskripsikan  pengawasan  terhadap
pelaksanaan fungsi ormas bidang keagamaan .
Untuk  itu,  jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normative  (Dwita, Pangerang,  Patittingi,  &  Azisa  Nur,  2022)  yang  menekankan  pada  objek  penelitian  pada pengawasan  terhadap  pelaksanaan  fungsi  ormas  bidang  keagamaan  penelitian  ini. Selanjutnya,  dalam  upaya  memahami  secara  lebih  utuh  permasalahan  hukum  yang  akan dikaji dalam penelitian ini.
Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak yang menjadi bagian dari hak asasi manusia (HAM). Jaminan bagi hak tersebut  terdapat  dalam instrumen-instrumen  HAM  yang  berlaku  secara  universal  maupun  dalam  instrumen  yang berlaku  dalam  lingkup  regional.  Instrumen-instrumen  tersebut  antara  lain Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Convenant on civil and Political Rights
(ICCPR)(Rulyan Giatmiko, 2020)
Selain  dijamin  melalui  instrumen-instrumen  internasional  yang  berlaku  secara universal, kebebasan berserikat dan berkumpul juga dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Yakni  pada  Pasal  28  E  ayat  ( 3)      yang  berbunyi  “  setiap  orang  berhak  atas  kebebasan berserikat,  berkumpul  dan  mengeluarkan  pendapat.  Dengan  dituangkannnya  jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dalam pasal tersebut berarti Pemerintah  Indonesia  telah  membuka  dengan  selebar-lebarnya  ruang  bagi  setiap  warga negaranya  untuk  berserikat,  berkumpul  dan  mengeluarkan  pendapat,baik  secara  lisan ataupun  tulisan,  meskipun  ketentuan  pelaksanaannya  dapat  diatur  lebih  lanjut  dengan undang-undang.
Definisi Organisasi Kemasyarakatan ditetapkan dalam ketentuan umum Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 mengenai Ketentuan Umum menjelaskan bahwa yang  dimaksud  dengan  Organisasi  Kemasyarakatan  adalah  “…Organisasi  yang  di  dirikan berdasarkan  kesamaan  aspirasi,  kehendak,  kebutuhan,  kepentingan,  kegiatan  dan  tujuan untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  demi  tercapainya  tujuan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila.(Farida Patitingi, 2003) ” Sesuai  dengan  Pasal  1    diatur  bahwa  Masyarakat  bebas  untuk  berserikat  dengan berdasarkan  enam  pilar  dasar  yaitu  kesamaan  aspirasi,  kehendak,  kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan
Oleh  karena  itu organisasi  apappun  yang   didirikan  pada  dasarnya  didirikan  berdasarkan lingkup  enam  pilar  dasar  tersebut  dan  hal  ini  dijamin  dan  dilindungi  Undang-Undang Ormas .Kemudian asas Ormas diatur pula dalam Pasal 2 : “Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
Pancasila  merupakan  dasar  dan  falsafah  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara.  Oleh  karena  itu  setiap  warga  Negara,  baik  secara  individu maupun kolektif, termasuk Ormas wajib menjadikan Pancasila sebagai jiwa dan semangat dalam menjalankan  Ormas.
Baik  Undang-Undang    maupun  PP  yang  mengatur  tentang    Ormas  tidak  dijelaskan  scara rinci tentang pengertian dari organisasi kemasyarakatan  bidang keagamaan tetapi  dalam UU    No.13  tahun  2017  tentang  ormas  yakni  pada    Pasal  7    hanya  mengatur    adanya pembidangan  Organisasi  Kemasyarakatan,  yang    harus  berdasarkan  pada  AD/ART  yang dimiliki oleh masing-masing ormas bidang keagamaan yang berdasarkan pada sifat, tujuan dan fungsi  dari ormas(Prandy Arthayoga Louk Fanggi, 2018).
Partisipasi  Ormas  keagamaan  dalam  pembangunan  nasional    yakni  untuk memberikan    bimbingan  keagamaan  kepada  masyarakat,    juga  sebagai  wadah  untuk meningkatkan kerjasama dan kemitraan baik antara pemerintah pusat , pemerintah daerah dan  tokoh  agama.  Diharapkan  ormas  yang  ada  dapat  meningkatkan  pemahaman, penghayatan,  pengamalan  dan  pengembangan  nilai-nilai  keagamaan,  sehingga  agama berfungsi dan berperan sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan serta dapat meningkatkan kerukunan umat beragama.
Agar    pengawasan  Ormas  pada  umumnya  maupun  Ormas  Keagamaan  pada khususnya  dapat  berjalan  sesuai  dengan    harapan  Permendagri  Nomor  56  Tahun  2017 maka  perlu  dilakukan  pengawasan  secara  berkala  yang    dilaksanakan  oleh  Tim  Terpadu baik ditingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat pusat, yang mana dengan dijalankannya Pengawasan  oleh  Tim  terpadu  diharapkan  mampu  meminimalisir  fenomena  Ormas Kegamaan  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  dan  untuk mewujudkan    tercapainya  tujuan  dari  pengawasan  itu  sendiri  yakni  :  aktivitas  Ormas Keagamaan  dapat  berjalan  secara  efektif  dan  efisien  sesuai  dengan  rencana  dan  program kerja serta ketentuan perundang-undangan; dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas
Ormas  Keagamaan;  dan  menjamin  terlaksananya  fungsi  dan  tujuan  Ormas  Keagamaan, yang  mana  fungsi  dari  Ormas  Kegamaaan  itu  sendiri  adalah  Fungsi  sebagai  wadah Kebebasan berserikat,berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan fungsi Partisipasi dalam Pembangunan.
Kontribusi  Ormas  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  maupun  pembangunan sangat  besar  hal  ini  dapat  dilihat    sejak  masa  perjuangan  kemerdekaan  hingga  sekarang. Tetapi    kita  tidak  dapat  menutup  mata  bahwa    Ormas  dalam  menjalankan  aktivitasnya justru  menimbulkan  keresahan  dalam  masyarakat  dan  ormas  ini  yang  kemudian menimbulkan pandangan-pandangan  negative dalam masyarakat.
Adanya  konflik  antara  GKI  Yasmin    dengan  forum  ulama  dan  ormas  Islam  se-kota Bogor  yang  melarang  pendirian  rumah  ibadat    yang  kemudian  kasus  ini  sampai  pada tingkat  mahkamah  agung  dan  MA  memutuskan  bahwa  pembekuan  surat  ijin  ditolak. Sealama  proses  hukum  berlangsung  kedua    situasi    memanas  karena  pintu  gerbang  di gembok sehingga jemaat melaukan ibadah di Trotoar sehingga ini mendapatkan tantangan keras dari Forum Komunikasi Muslim Indonesia hingga mereka beberapa kali ricuh.
Bentrok  antar  organisasi  kemasyarakatan  (ormas)  Islam  dengan  jemaat  gereja  Huria Kristen  Batak  Protestan  (HKBP)  Pondok  Timur  Indah  yang  terjadi  pada tanggal  1  Agustus 2010 karena diangggap  jemaat melakukan ibadah tanpa adanya surat izin.
Kasus-kasus  yang  terjadi  dalam  masyarakat  menunjukkan  bahwa  masih  banyak ormas yang melakukan tindakan-tindakan anarkis yang hanya mengedepankan emosi dan melakukan  tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan  perturan    perundang-undangan  dan  juga bukti  bahwa  Negara  kita  masih  sering  main  hakim  sendiri.    Dengan  masih  terjadinya bentrokan-  bentrokan  dalam  masyarakat  belu  tersebut,  menurut  Anggota  Komisi  A  DPRD DKI, Abdul Aziz, menunjukkan bahwa  pengawasan dan pembinaan terhadap Ormas belum maksimal  dan  efektif  dan  ini  menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab    serta    kewajiban pemerintah  provinsi  untuk  meningkatkan  pembinaan  ke  semua  ormas.  Segala  tindakan yang dilakukan oleh kelompok massa harusnya bisa dideteksi jika pola pembinaan berjalan dengan baik.
Salah  satu  bagian  penting  dari  pengawasan  Ormas  adalah  menyangkut  proses pembekuan  ormas  yang  dianggap    radikal.  penindakan  terhadap  ormas  radikal  sesuai dengan Pasal 61   UU No. 17 Tahun 2013 dianggap prosesnya terlalu panjang   dan belum optimal  karena  dianggap  lambat  dan  berbelit  dan  membutuhkan  prosedur  yang  panjang Karena  didalam    aturan  tersebut  ormas  yang  melakukan  pelanggaran  harus  ditegur  dulu sebanyak  dua  kali.  Jika  masih  melanggar  akan  dibekukan.  Jika  tetap  melanggar,  baru dibubarkan  dan  pembubarannyapun  membutuhkan  waktu  yang    lama  karena    harus melalui pertimbangan  Mahkamah Agung. Jika pembubaran diusulkan pemerintah daerah, harus  dengan  persetujuan  menteri  dalam  negeri.  Proses  ini  kemudian  menjadi  persoalan karena  sebelum sanksi  pembekuan atau  pembubaran  terlebih  dahulu  harus  ada    teguran satu,  dua    dan  tiga    dan  setiap  teguran  membutuhkan  waktu  30  hari  jadi  jika    ormas sekarang  melakukan  kesalahan,  lalu  besok  tidak  melakukan  lagi,  menjadi  sulit  untuk diambil tindakan. Hal ini yang menyebabkan masyarakat merasa pemerintah tidak berbuat apa-apa  dengan  adanya  ormas-ormas  radikal  yang  ada  saat  ini.  Sebabnya,  peraturan hukum  untuk  penindakan  ormas  itu  memang  lambat  dan  terlalu  panjang.  Padahal peraturan  hukum  itulah  yang  menjadi  pegangan  pemerintah.  Dengan  adanya  UU  No.  17 Tahun  2013  bukan  hanya    mengawasi  Ormas    yang  terdaftar  tapi  juga  mengatur  ormas- ormas yang tidak terdaftar, karena pada UU sebelumnya tidak mengatur tindakan terhadap ormas  yang  tidak  terdaftar,  sehingga  jika  ada  ormas  semacam  ini  bertindak  radikal, pemerintah tak bisa berbuat apa-apa.
Sanksi bagi ormas yang melanggar aturan perundang-undangan adaah  pembekuan dan  pembubaran  dengan  tata  cara  diatur  yang  diatur  dalam  UU  no.17  tahun  2013  yaitu sanksi  apabila  Organisasi  Kemasyarakatan  melakukan  tindakan  yang  mengganggu ketertiban,  keamanan  dan  kenyamanan,  menerima  dan  memberi  bantuan  kepada  pihak asing  tanpa  persetujuan  pemerintah  dan  merugikan  kepentingan  bangsa  dan  negara diberikan  sanksi  tindakan  pembekuan  dan  pembubaran,  pengaturan  hanya  lebih  rinci dimulai  dengan  teguran  secara  tertulis,  mengakui  kesalahan  dan  berjanji  tidak mengulanginya  dalam  waktu  3  bulan  jika  memenuhi  syarat  tersebut  dapat  melakukan kegiatan  kembali10  Artinya  hukuman  beratnya  hanya  pembekuan/pembubaran  yang diawali dengan teguran tertulis yang harus memperbaiki kesalahan saja. Pengawasan  oleh  Pemerintah  sesunguhnya  hadir  dalam  rangka  untuk  menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas. Hal tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  56  Tahun  2017  (Permendagri  Nomor  56  Tahun
2017) Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri  dan  Pemerintah  Daerah.  Dalam  Pasal  2  dijelaskan  tujuan  dari  peraturan  menteri mengenai pengawasan terhadap Ormas adalah untuk:
1. Menjamin aktivitas Ormas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas; dan
3. Menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas atau Ormas yang didirikan oleh warga asing.
Pengawasan  oleh  Pemerintah  dan/atau  Pemerintah  Daerah  dilakukan  secara terencana dan sistematis, baik sebelum maupun sesudah terjadi pengaduan masyarakat70 fungsi  Pendataan,  Pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  Ormas  selama  ini  merupakan kewenangan  dari  Badan  Kesatuan  bangsa  dan  Politik  (Kesbangpol)  dibawah  koordinasi Bidang  Hubungan  Antar  lembaga  dan  dilaksanakan  oleh  Sub  Bidang  Organisasi  Politik, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
Selama  ini  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  menurut  penulis  belum optimal  karena  pengawsan  hanya  dilakukan  pada  saat  pendaftaran  ormas    selebihnya bentuk  pengawasan  secara  berkala  tidak  berjalan.  Pengawasan  juga  hanya  dilihat  dari laporan tahunan  dan apabila ormas tidak memberikan laporan maka sanksinya tidak ada Pengawasan  melalui    pendaftaran  menurut  penulis    tidak  efektif  dalam  rangka memenuhi  tujuan  pengawasan  Ormas.  Pelaporan  kegiatan  Ormas  lewat  dokumen  laporan perkembangan  Ormas  dinilai  tidak  dapat  mengantisipasi  aktivitas-aktivitas  Ormas dilapangan  seandainya  terdapat  aktivitas  yang  meresahkan  dan  melanggar  ketentuan perundang-undangan .
Adanya  beberapa  daerah  yang  belum  membentuk  tim  terpadu  sesuai  dengan  aturan perundang-undangan juga menjadi salah satu kendala dalam pengawasan ormas yang ada dimasyarakat  dan juga tidak  bekerjanya tim terpadu yang dibentuk karena tidak didukung oleh anggaran.
Pengawasan  oleh  Pemerintah  dan/atau  Pemerintah  Daerah  harus    dilakukan  secara terencana,  sistematis  dan  berkesinambungan.  Ormas  yang  melakukan  tindakan-tindakan anarkis  maupun  yang  radikal  harus  tetap  diawasi    apalagi  bila  dalam  tahap peringatan.Pemberian  sanksi  yang  tegas  bagi  ormas  yang  tidak  memberikan  laporan tahunan  harus  diberikan  sanksi  tegas  dan  harus  diatur  dalam  peraturan  daerah  maupun peraturan provinsi sebagai turunan dari UU  ormas. Prosedur dan mekanisme pelaksanaan monitoring,  evaluasi  perlu  diatur    dengan  jelas  dalam  peraturan-peraturan  operasional sehingga aktivitas  yang dilaksanakan oleh Ormas Keagamaan dapat berjalan secara efektif dan  efisien  sesuai  dengan  rencana  dan  program  kerja  serta  ketentuan  perundang- undangan;  dapat  meningkatkan  kinerja  dan  akuntabilitas  Ormas  Keagamaan;  dan menjamin  terlaksananya  fungsi  dan  tujuan  Ormas  Keagamaan,  yang  mana  fungsi  dari Ormas Kegamaaan itu sendiri adalah Fungsi sebagai wadah Kebebasan
berserikat,berkumpul  dan  mengeluarkan  pendapat  dan  fungsi  Partisipasi  dalam Pembangunan .

## 3. Kesimpulan
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  maupun  pemerintah  terhadap pelaksanaan  fungsi  ormas  dibidang  keagamaan  belum  berjalan  secara  optimal  karena dibeberapa  daerah  belum  dibentuk  Tim  terpadu  sebagai  pelaksana  dari  pengawsan    dan juga  mekanisme  dan  prosedur  pengawsaan  hanya  melalui  evalusi  dan  monitoring pendaftaran  ormas    dan  juga  melalui  laporan  tahunan    sehingga  perlu  adanya  aturan operasional di setiap daerah  baik kabupaten maupun provinsi  dalam bentuk perda untuk menjadi aturan operasional dalam melaksanakan pengawasan agar lebih optimal.
4. Penutup
Buku
Agnes,  V.,  Yuridis,  T.,  Hukum,  P.,  Asasi,  H.,  Dalam,  M.,  Sianipar,  V.  A.,  …  Indrayati,  R. (2017).  Tinjauan  Yuridis  Perlindungan  Hukum  Hak  Asasi Manusia  Tentang  Organisasi Kemasyarakatan The Juridical Review Of Human Rights Law Protection In Law Number 17  Year  2013  About  Community  Organization  Pendahuluan. Lentera  Hukum , 1 (1),  66 – 77. Dwita,  S.  E.,  Pangerang,  M.,  Patittingi,  F.,  &  Azisa  Nur.  (2022).  Academic  Journal  Of Interdisciplinary Studies Ajis. Academic Journal Of Interdisciplinary Studies , 11 (1), 293 –
302. Https://Doi.Org/10.36941/Ajis.2021.V10n6r
Farida  Patitingi.  (2003).  Peranan  Hukum  Adat  Dalam  Pembinaan  Hukum  Nasional  Dalam Era Globalisasi. Ilmiah Hukum Amanah Gappa , 146.
Irwansyah  Dkk.  (2020). Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode  Dan  Praktek  Penulisan  Artikel .
Yokyakarta: Mitra Buana Media.
Jeanever  Trivosa  Ratumbanua.  (2021).  Sanksi  Hukum  Akibat  Tidak  Melaksanakan Kewajiban  Dan  Mematuhi  Larangan  Sebagai  Organisasi  Kemasyarakatan1. Lex Administratum , Ix (3), 174 – 200. Diambil Dari Http://Www.Abdiinsani.Unram.Ac.Id/Index.Php/Jurnal/Article/View/376%0ahttps://Kns. Cnki.Net/Kcms/Detail/11.1991.N.20210906.1730.014.Html%0ahttps://Embiss.Com/I ndex.Php/Embiss/Article/View/68
Maasum,  M.  (2017).  Penerapan  Sanksi  Terhadap  Ormas  Yang  Bertentangan  Dengan  Nilai- Nilai Pancasila Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Lex Crimen , Vi (5), 5 – 12.
Mohammad  Rifa"I.  (2019).  Penerapan  Kebijakan  Resentralisasi  Perizinan  Organisasi Kemasyarakatan  Di  Kota  Depok  Provinsi  Jawa  Barat. J-3p  Jurnal  Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan , 4 (1), 13 – 32. Diambil Dari Http://Ejournal.Ipdn.Ac.Id/Jpdpp/Article/Download/845/532 Muh.Qomarul Huda, M. S. (2021). Respon Ormas Keagamaan Kota Kediri Terhadap Ideologi Mantan Anggota Hizbut Tahrir Indonesia. Empirisma Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam , 30 (2), 177 – 190. Prandy  Arthayoga  Louk  Fanggi.  (2018). ااااا Tinjauan  Yuridis  Pengawasan  Pemerintah Terhadap  Pelaksanaan  Fungsi  Organisasi  Kemasyarakatan  Bidang  Keagamaan  Oleh Prandy Arthayoga Louk Fanggi B 111 11 301 Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2018. Hasanuddin.
Riyo, S. (2020). Peran Ormas Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa  Rambipuji,  Kecamatan  Rambipuji,  Kabupaten  Jember. Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan Politik Universitas Muhammadyah Jember , 21 (2), 27.
Rochim,  A.,  &  Andri,  M.  (2018).  Peran  Organisasi  Masyarakat  Sebagai  Mitra  Dan  Kontrol Pemerintah Terhadap Hak-Hak Demokrasi Berdasarkan Uu No 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi  Kemasyarakatan. Jurnal  Yusticia  Fakultas  Hukum  Universitas  Darul  ‘Ulum Jomban , 7 (1), 1 – 14. Diambil Dari
Http://Ejournal.Undar.Ac.Id/Index.Php/Yusticia/Article/View/130
Rulyan Giatmiko. (2020). Dinamika Hukum Volume 11, No.2, Juli 2020. Dinamika Hukum ,
11 (2), 189 – 203.
Suci  Hermiken.  (2022).  Peran  Badan  Kesatuan  Bangsa  Dan  Politik  Kota  Sungai  Penuh Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik Organisasi Kemasyarakatan. Jan Maha , 4 (1), 1 – 10.
Triwahyuningsih. (2017). Pengaturan Hukum Ormas Asing Di Indonesia. Prosiding Konfrensi Nasional Kewarganegaraan Iii , (17), 295 – 301. Yokyakarta: Universitas Ahmad Dahlan. Wibowo,  C.,  Penelitian,  B.,  Kementrian,  B.  P.  P.,  &  Negeri,  D.  (2015).  Oleh  Pemerintah Urgency  Of  Community  Supervision Organization By  Government. Jurnal  Bina  Praja  | ,
7 (1), 1 – 20.
Yunus,  F.  M.  (2014).  Konflik  Agama  Di  Indonesia  Problem  Dan  Solusi  Pemecahannya. Substantia , 16 (2), 217 – 228.
Farida  Patitingi.  (2003).  Peranan  Hukum  Adat  Dalam  Pembinaan  Hukum  Nasional  Dalam Era Globalisasi. Ilmiah Hukum Amanah Gappa , 146. Irwansyah  Dkk.  (2020). Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode  Dan  Praktek  Penulisan  Artikel . Yokyakarta: Mitra Buana Media.
Jeanever  Trivosa  Ratumbanua.  (2021).  Sanksi  Hukum  Akibat  Tidak  Melaksanakan Kewajiban  Dan  Mematuhi  Larangan  Sebagai  Organisasi  Kemasyarakatan1. Lex Administratum , Ix (3), 174 – 200.Diambildari Http://Www.Abdiinsani.Unram.Ac.Id/Index.Php/Jurnal/Article/View/376%0ahttps:// Kns.Cnki.Net/Kcms/Detail/11.1991.N.20210906.1730.014.Html%0ahttps://Embiss.Co
m/Index.Php/Embiss/Article/View/68
Mohammad  Rifa"I.  (2019).  Penerapan  Kebijakan  Resentralisasi  Perizinan  Organisasi Kemasyarakatan  Di  Kota  Depok  Provinsi  Jawa  Barat. J-3p  Jurnal  Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan , 4 (1), 13 – 32. Diambil Dari Http://Ejournal.Ipdn.Ac.Id/Jpdpp/Article/Download/845/532 Muh.Qomarul Huda, M. S. (2021). Respon Ormas Keagamaan Kota Kediri Terhadap Ideologi Mantan Anggota Hizbut Tahrir Indonesia. Empirisma Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan
Islam , 30 (2), 177 – 190. Prandy  Arthayoga  Louk  Fanggi.  (2018). ااااا Tinjauan  Yuridis  Pengawasan  Pemerintah Terhadap  Pelaksanaan  Fungsi  Organisasi  Kemasyarakatan  Bidang  Keagamaan  Oleh
Prandy Arthayoga Louk Fanggi B 111 11 301 Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2018. Hasanuddin.
Riyo, S. (2020). Peran Ormas Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Di
Desa  Rambipuji,  Kecamatan  Rambipuji,  Kabupaten  Jember. Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan Politik Universitas Muhammadyah Jember , 21 (2), 27.
Rochim,  A.,  &  Andri,  M.  (2018).  Peran  Organisasi  Masyarakat  Sebagai  Mitra  Dan  Kontrol Pemerintah Terhadap Hak-Hak Demokrasi Berdasarkan Uu No 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi  Kemasyarakatan. Jurnal  Yu sticia  Fakultas  Hukum  Universitas  Darul  ‘Ulum Jomban , 7 (1), 1 – 14. Diambil Dari Http://Ejournal.Undar.Ac.Id/Index.Php/Yusticia/Article/View/130
Rulyan Giatmiko. (2020). Dinamika Hukum Volume 11, No.2, Juli 2020. Dinamika Hukum , 11 (2), 189 – 203.
Suci  Hermiken.  (2022).  Peran  Badan  Kesatuan  Bangsa  Dan  Politik  Kota  Sungai  Penuh Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik Organisasi Kemasyarakatan. Jan Maha , 4 (1),
1 – 10.
Triwahyuningsih. (2017). Pengaturan Hukum Ormas Asing Di Indonesia. Prosiding Konfrensi Nasional Kewarganegaraan Iii , (17), 295 – 301. Yokyakarta: Universitas Ahmad Dahlan. Yunus,  F.  M.  (2014).  Konflik  Agama  Di  Indonesia  Problem  Dan  Solusi  Pemecahannya.
Substantia , 16 (2), 217 – 228.