## ANALISIS PELELANGAN BARANG JAMINAN DI PT PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH JEMBER TAHUN 2020
Oleh:
Zainal Arifin 1 , Sitti Zubaidah 2
Dosen Tetap IAI Al-Qodiri Jember dan Mahasiswa Tarbiyah IAI Al-Qodiri Jember Jay_arifin15@yahoo.com 1 , Ulfa_15@yahoo.com 2

## Abstrak
Perusahaan  umum    pegadaian  sampai  saat  ini  merupakan  satu-satunya  lembaga formal di  indonesia berdasarkan hukum  di  perbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk jasa gadai. Namun dalam perkembangannya selalu ada nasabah yang tidak mampu menebus barang yang di gadaikan. Barang yang digadaikan dijual oleh pegadaian syariah dengan cara dilelang. Oleh karena itu pegadaian syariah terdapat suatu pelelangan barang gadai yang merupakan suatu penyitaan barang milik rahn yang tidak mampu menebusnya dalam jangka waktu tertentu atau dalam jangka waktu jatuh tempo yang sudah ditentukan yaitu 120 hari. Lelang dalam penggolongannyapun tidaklah mudah, tidak terlepas dengan permasalahan seperti  kesulitan mencari nasabah yang mempunyai  barang jaminan yang akan  dilelang,  barang  yang  tidak  laku  karena  penwaran  barang  yang  lebih  rendah  dari pinjaman  maupun  barang  dengan  taksiran  terlalu  tinggi.  Dan  pada  akhirnya  pihak pegadaian syariah yang menanggung semuanya dalam mengalami kerugian
Kata Kunci: Pelalangan Barang, Pegadaian

## A. PENDAHULUAN
Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat mencukupi  dengan uang yang dimiliki. Untuk keperluan yang sangat  penting maka terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Namun  jika  dana  yang  dibutuhkan  relatif  kecil  tidak  jadi  masalah,  karena  banyak  tersedia sumber dana yang murah dan  cepat mulai  dari pinjaman ketetangga, tukang ijon, sampai ke pinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya. 1
Namun berbeda halnya jika kebutuhan dana tersebut dalam jumlah yang sangat besar dan dalam waktu yang cepat, maka hal tersebut akan sulit dipenuhi jika harus meminjam kepada tetangga  atau  masyarakat  sekitar  apalagi  jika  mengajukan  kepada  pihak  perbankan.  Butuh waktu  yang  lama  dan  belum  tentu  di  terima  oleh  pihak  perbangkan.  karena  perbankan mempunyai persyaratan-persyaratan yang lebih dari pada pegadaian syariah.
1 Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003), h. 245
Untuk mengatasi  kesulitan seperti hal  di  atas dimana kebutuhan dana dapat  dipenuhi tanpa  kehilangan  barang-barang  berharga,  maka  masyarakat  dapat  meminjamkan  barang- barangnya  kelembaga  tertentu.  Barang  yang  digadaikan  pada  waktu  tertentu  dapat  ditebus kembali setelah melunasi pinjamannya. Kegiatan mengadaikan barang-barang berharga untuk memperoleh  sejumlah  uang    dan  dapat  ditebus  kembali  setelah  jangka  waktu  tertentu  yang disebut dengan usaha gadai
Dengan  usaha  gadai  masyarakat  tidak  perlu  takut  kehilangan  barang-barang berharganya karna pihak pegadaian tidak mempuyai hak untuk menggunakan barang tersebut. Dan jumlah uang yang diinginkan bisa disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Jika barang  yang  digadaiakan  mempunyai  nilai  jual  tinggi  maka  jumlah  uang  yang  didapat  akan terbilang banyak. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian
Pegadaian  syariah  dalam  oprasionalnya  berpegang  kepada  prinsip  syariah. 2 Terbukti dengan adanya fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperolehkan, 3 dan  fatwa  DSN  MUI  NO  26/DSN-MUI/III/2002  tentang  gadai emas.
Apabila  konsumen  sudah  tidak  mampu  melunasi  pinjaman  sampai  waktu  yang  telah ditentukan  dalam  akad,  maka  pegadaian  syariah  diperbolehkan  untuk  melakukan  pelelangan barang jaminan. Hal itu sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai  kepercayaan  dari  suatu  utang  untuk  dipenuhi  harganya,  bila  yang  berutang  tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Maka barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualanya kepada orang yang adil dan terpercaya.
Dalam  proses  pelelangan  barang  terjadi  jual  beli  sistem  lelang.  Jual  beli  adalah  suatu bentuk  perjanjian  antara  penjual  dan  pembeli  yang  terikat  dengan  hak  dan  kewajiban. Sedangkan, lelang dapat diartikan suatu cara penjualan di depan orang banyak dengan tawaran yang beratas-atas atau menaik-naikan secara terang-terangan, dan mengunggulkan penawaran yang  tertinggi.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  jual  beli  sistem  lelang  adalah  suatu perjanjian  jual  beli  dengan  cara  lelang  (penjual  dimuka  umum)  yang  dilakukan  secara penawaran  yang berjenjang naik, berjenjang turun dan dengan cara tertulis. 4
Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda, namun tetap memiliki kesamaan dalam rukun dan syarat-syartnya. Sebagai mana diatur dalam
2 Andri Soemitra, Bank Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta:Kencan 2010), h. 388.
3 DSN MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah (Jakarta: DSN MUI Bank Indonesia, 2006), h. 153
4 Aiyub, Ahmad, Fiqih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Jakarta:Kiswah,2004), h. 5
jual beli secara umum. Oleh karena itu, ayat yang berhubungan dengan jual beli yang digunakan sebagai dasar hukum jual beli lelang, antara lain sebagai yang ditegaskan Allah SWT dalam firmannya:
امآ انيِذَّلا ااهُّ ياأ ايَ
الَاو ۚ ْمُكْنِم ٍضاارا ت ْناع ًةارااِتِ انوُكات ْناأ  َّلَِإ ِلِطاابْلِبِ ْمُكانْ يا ب ْمُكالااوْماأ اوُلُكْاتَ  الَ اوُن اًميِحار ْمُكِب انااك اَّللَّا َّنِإ ۚ ْمُكاسُفْ ناأ اوُلُ تْقا ت
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan pemiagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.(QS An-Nisa’:29). 5
Dari ayat tersebut, dapat diketahui jual beli secara lelang telah ada dan berkembang sejak  masa  Rasulullah  saw  masih  hidup  dan  telah  dilaksanakan  secara  terang-terangan  di depan umum untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pihak penawar yang membeli sesuatu barang yang di lelang.
Prosedur  pelelangan,  disetiap  unit  pegadaian  pasti  mempunyai  peraturan-peraturan yang berlaku, sama halnya dengan unit pegadaian syariah A. Yani jember. Sebelum terjadi proses  pegadaian  barang,  di  unit  pegadaian  syarian  A.  Yani  jember  ini  mempunyai peraturan-peraturan yang harus dilalui, salahsatunya cabang pegadaian syariah memberikan batasan  waktu  kepada  nasabah  untuk  menebus  barangnya  kembali,  jika  nasabah  tidak menebus barang sampai batas waktu yang ditentukan maka barang tersebut disita oleh pihak unit pegadaian, maka barang tersebut akan dilelangkan oleh pihak pegadaian.
Barang  sitaan  tersebut  akan  dijual  kembali  oleh  cabang  pegadaian  syariah  A.  Yani Jember dengan menggunakan dua tahap, yang pertama barang tersebut akan dijual dikantor unit  pegadaian  dan  ditawarkan  kepada  nasabah  yang  berminat  untuk  membeli  barang tersebut. Kedua, jika barang yang dijual dikantor cabang pegadaian syariah A. Yani Jember masih tersisa, maka keseluruhan barang tersebut akan dijual di toko-toko sesuai item barang tersebut. Seperti toko emas, toko elektronik, showroom, dan lain sebagainya.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  ada  dua  fokus  penelitain  artikel  ini;  1. proses pelelangan barang jaminan pada pegadaian Syariah Cabang Jember. 2. implementasi pelelangan barang jaminan pada pegadaian syariah cabang Jember.
5 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Hidayah Al-Qur’an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka (Banten:Kalim, 2011), h. 84.

## B. LANDASAN TEORI

## 1. Pegadaian Syari’ah
Istilah pegadaian dalam  fiqih islam  sisebut  dengan ar-rahn. Secara etimologis ar- rahn adalah  berati stubut (tetap)  dan  dawam  (kekal  terus  menerus).  Adapun  secara etimologis ar-rahn adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya itu dilunasi  (dikembalilkan)  atau  dibayarkan  harganya  jika  tidak  dapat  mengembalikannya. 6 Dalam pengertian lain ar-rahn adalah suatu jenis perjanjian untuk  menahan suatu  barang sebagai tanggungan utang. 7
Menurut Sayyid Sabiq, rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara’ sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang  atau  ia  bisa  mengambil  sebagian  dari  manfaat  barang  itu.  Hal  ini  merupakan pengertian secara praktis, bahwa setiap orang yang mengutangkan sesuatu biasanya meminta jaminan  dari  pihak  yang  berutang,  baik  jaminan  berupa  barang  bergerak  maupun  barang berupa benda tidak bergerak. 8
Penulis  mengemukakan  definisi rahn gadai  menurut  ulama’  mazhab,  diantaranya sebagai berikut: 9
1) Menurut syariah rahn adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
2) Menurut  hanabilah, rahn adalah  suatu  benda  yang  dijadikan  kepercayaan  suatu  utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila berutang tidak sanggup membayarnya.
3) Menurut malikiyah, rahn adalah suatu yang bernilai harta (muata- mawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).
Pengertian  gadai  yang  ada  dalam  syariah  islam  agak  berbeda  dengan  pengertian gadai  yang ada dalam  hukum  positif. Pengertian gadai  dalam  hukum  positif sebagaimana yang  tercantum  dalam  kitab  undang-undang  hukum  perdata  (KUH  Perdata)  sebagai berikut: 10
Gadai  adalah  suatu  hak  yang  diperoleh  seseorang  berpiutang  atas  suatu  barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya yang memberi kekuasaan kepada yang berpiutang untuk mengambil pelunasan
6 Abdul Muhammad bin ath-Thayyar At Al., Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4mazhab, (Yokyakarta: Maktabah Al-Habif, 2008), h. 173-174.
7 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah , (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2008), h. 1
8 Sayyid Sabiq, Fiqif Sunnah, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1403 H/ 1983 M,Jilid III), h. 182
9 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah , op. Cit., h. 2.
10 Mardani, Aspek Lembaga Keuangan Syariah , (Jakarta: kencana, 2015) h. 173
dari  barang  tersebut  secara  didahulukan  dari  pada  orang-orang  yang  berpiutang  lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana yang harus didahulukan. 11
Selain  berbeda  dengan  KUH  perdata,  pengertian  gadai  menurut  syariah  islam  juga berbeda  dengan  gadai  menurut  ketentuan  hukum  adat. 12 Menurut  ketentuan  hukum  adat, gadai  adalah  penyerahan  tanah  untuk  menerima  pembayaran  sejumlah  uang  secara  tunai, dengan ketentuan yang menggadaikan tetap berhak atas pengambilan tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.
Dalam  beberapa  pengertian  gadai  di  atas,  maka  dapat  dikemukakan  bahwa  gadai menurut  ketentuan  syariah  islam  adalah  kombinasi  pengertian  gadai  yang  terdapat  dalam KUH Perdata dan hukum adat, terutama sekali menyangkut objek perjanjian gadai menurut syariah islam meliputi barang yang mempunyai nilai harta, dan tidak dipersoalkan apakah dia merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak.
a. Dasar hukum pegadaian syariah
Gadai hukumnya mubah berdasarkan dalil dari al-qur’an, hadis dan ijma’. Dasar gadai dari al-qur’an adalah firman allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 283:
اوُدِاتِ ْالَاو ٍرافاس ٰىالاع ْمُتْ نُك ْنِإاو انِماأ ْنِإاف ۖ ٌةاضوُبْقام ٌنااهِراف اًبِتااك
ِ داؤُ يْلا ف اًضْعا ب ْمُكُضْعا ب انُِتُْؤا يِذَّلا ُهاتا نااماأ
ا ت ااِبِ َُّللَّااو ۗ ُهُبْلا ق ٌِثِآ ُهَّنِإاف ااهْمُتْكاي ْناماو ۚ اةادااهَّشلا اوُمُتْكات  الَاو ۗ ُهَّبار اَّللَّا ِقَّتا يْلاو ٌميِلاع انوُلامْع
Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis,  maka  hendaklah  ada  barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya;  dan  janganlah  kamu  (para  saksi  )  menyembunyikan  persaksian. Dan.  Barang  siapa  yang  menyembunyikanya,  maka  sesungguhnya  ialah orang  yang  berdosa  hatinya;  dan  Allah  Maha  Mengetahui  apa  yang  kamu kerjakan. 13
Dasar dari hadis di antaranya hadis yang bersumber dari aisyah r.a.: ِم اًعْرِد ُهاناهاراو ٍلاجاأ  الَِإ  ٍيِدوُها ي ْنِم اًمااعاط ىااتَْشا امَّلاساو ِهْيالاع َُّللَّا ىَّلاص َِّبَِّنلا َّناأ
ْن ٍديِداح 11 Ibid., 173
12 Ibid., 173
13 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemah Qs Al-Bagarah ayat 283, (Bandung: PT. Sygma, 2007) h. 49
“sesungguhnya rasulullah SAW membeli makanan dari orang yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya kepadanya” (HR. Bukhari-Muslim).
Dasar  dari  ijma’  yakni  bahwa  kaum  muslimin  sepakat  dibolehkannya  gadai secara  syariat  ketika  bepergian  ( safar )  dan  ketika  dirumahnya  (tidak  bepergian) kecuali mujahid yang berpendapat gadai hanya berlaku ketika bepergian berdasarkan ayat tersebut. Akan tetapi, pendapat mujahid ini dibantah dengan argumentasi hadis di atas. Disamping itu, penyebutan saraf (bepergian) dalam ayat tersebut keluar dari yang umum (kebiasaan).
Selain itu, secara praktik dasar hukum gadai syariah di indonesia telah diatur dalam:
1) Bab IV  pasal 372 hingga pasal 412 kompilasi hukum ekonomi syariah.
2) Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn.
3) Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas.
4) Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III 2008 tentang rahn tas-jily.
5) Fatwa  DSN-MUI  No.  77/DSN-MUI/V/  2010  tentang  jual  beli  emas  secara  tidak tunai.
b. Rukun dan syarat rahn
1) Rukun orang yang ber-akad:
a) Yang berutang ( rahin )
b) Yang berpiutang/pemilik modal ( murtahin )
c) Sighat (ijab qabul)
d) Harta yang di-rahn-kan ( marhun )
e) Pinjaman ( marhun bih ) 14
f) Syarat rahn 15
a) Akad tidak mengandung syarat fisik/bathil, seperti murtahin bisa diserahkan baik materi maupun  manfaatnya  (dipegang  atau  (pemiliki  modal)  mensyaratkan marhun  ( barang jaminan) dapat dimanfaatkan tanpa batas.
b) Marhun  bih (pinjaman)  merupakan  hak  yang  wajib  dikembalikan  kepada murtahin , pinjaman itu bisa dilunasi dengan barang yang di -rahn -kan, dan pinjaman itu jelas.
c) Marhun barang atau harta yang di -rahn -kan bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, tidak berkait dengan hak orang lain, dikuasi secara hukum).
14 Veithzal Rivai Bank And Financial Institution Managemen (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 1344-1345.
15 Ibid, h. 1344-1345
d) Jumlah  maksimum  dana rahn dan  nilai  likuidasi  barang  yang  di- rahn -kan  serta jangka waktu rahn yang ditetapkan dalam prosedur.
e) Rahin selama masa penyimpanan di bebani jasa penyimpanan atas barang jaminan untuk pengganti.  Biaya  asuransi,  biaya  perawatan  barang  selama  penyimpanan,  biaya keamanan,  biaya  pengelolaan,  biaya  administrasi,  biaya  komonikasi  bisnis,  biaya investsi gedung.
2. Barang Jaminan
c. Pengertian barang jaminan
Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak antara lain: 16
1) Barang-barang perhiasan, yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, baik perhiasan intan, mutiara;
2) Barang-barang elektronik: laptop, TV, kulkas, radio, tape recorder, radeo kaset;
3) Kendaraan: sepeda, sepeda motor, mobil;
4) Barang-barang rumah tangga
5) Mesin: mesin jahit, mesin motor kapal;
6) Tekstil;
7) Barang-barang  lain  yang  dianggap  bernilai  seperti  surat-surat  berhak  baik  dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya
d. Kesepakatan terhadap barang jaminan
Dalam fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn yasjily ditegaskan antara  lain  tentang  barang  jaminan  ( marhun )  dapat  dijual  paksa  atau  di  eksekusi langsung, baik melalui lelang atau dijual dipihak lain sesuai prinsip syariah. Rahn (orang yang menggadaikan atau menjaminkan) memberikan wewenang kepada murtahin atau penerima gadai, untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi rahin wanprestasi atau  tidak  dapat  melunasi  hutangnya.  Dalam  fatwa  DSN  itu  tidak  ada  pengesahan bagaimana pengikatan marhun (jaminan atau aguna) tersebut secara hukum, agar dapat dilaksanakan eksekusinya apabila debitur wansprestasi.
Penulis juga tidak menemukan prosedur dan tatacara yang mengatur secara rinci mengenai  jenis  pengikatan  barang  yang  dijadikan  jaminan  utang  ( rahn )  dalam ketentuan  syariah.  Dalam  surah  albaqarah  (2)  ayat  283  dan  sunah  mengenai  barang yang dijadikan jaminan utang ( rahn ) dalam ketentuan syariah. Dalam surah albaqarah
16 Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Depok: Kencana, 2017), H. 423
(2)  ayat  283  dan  sunah  mengenai  barang  yang  dijadikan  jaminan,  utang  harus diserahkan dan dikuasai oleh pemberi pinjaman ( marhun ).
ا ِ داؤُ يْلا ف اًضْعا ب ْمُكُضْعا ب انِماأ ْنِإاف ۖ ٌةاضوُبْقام ٌنااهِراف اًبِتااك اوُدِاتِ ْالَاو ٍرافاس ٰىالاع ْمُتْ نُك ْنِإاو انُِتُْؤا يِذَّل
ُهاتا نااماأ ا ت ااِبِ َُّللَّااو ۗ ُهُبْلا ق ٌِثِآ ُهَّنِإاف ااهْمُتْكاي ْناماو ۚ اةادااهَّشلا اوُمُتْكات  الَاو ۗ ُهَّبار اَّللَّا ِقَّتا يْلاو
ٌميِلاع انوُلامْع
Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya;  dan  janganlah  kamu  (para  saksi)  menyembunyikan persaksian.  Dan  barangsiapa  yang  menyembunyikannya,  maka  sesungguhnya  ia  adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al- Baqarah : 283)
Berdasarkan pemahaman  terhadap ayat dan sunah serta fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) tersebut dari sisi hukum, dan agar rahn tersebut dapat berfungsi sebagai jaminan utang, maka terhadap rahn harus dilakukan pengikatan oleh murtahin . apabila pengikat rahn tersebut  belum diatur oprasionalnya berdasarkan prinsip syariah atau dalam suatu kompilasi fiqih muamalah yang menjadi hukum positif, maka berdasarkan kaidah fiqih “pada dasarnya, sumua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”, LKS (Lembaga  Keuangan  Syariah)  termasuk  bank  syariah  dapat  melakukan  pengikatan rahn sesuai  ketentuan  konvensional  mengenai  lembaga  jaminan  sebagai  hukum  positif  yang berlaku.
Pengikat barang aguna ( rahn ) tersebut dapat dilakukan berdasarkan UU No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (UUHT),  UU  No.  42  tahun  1999  tentang  bangunan  fidusia  ataupun  gadai  sebagai  mana dimaksud  dalam  pasal  1150  KUH  perdata,  maupun  berdasarkan  UU  No.  9  tahun  2006 tentang  resi  gudang  sebagaiman  telah  diubah  dengan  UU  No.  9  tahun  2011,  tentang  dari jenis dan sifat barang aguna tersebut. 17

## 2. Hak hak yang tidak  boleh dilakukan terhadap terhadap barang jaminan
Menurut  Imam Hambali, Maliki, Syafi’i. Selain ulama Hana billah, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan karena barang itu  bukan  miliknya  secara  penuh.  Hak  pemegang  barang  jaminan  terhadap  barang  itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi uang nya, barulah ia menjual barng itu untuk melunasi piutangnya, dan
17 A. Wangsawidjaja, pembiayaan bank syariah, h. 290
apabila  adakelebihan  dalam  penjualan  tersebut,  maka  wajib  dikembalikan  kepada pemiliknya.  Apabila  pemilik  barang  mengizinkan  pemegang  agunan  memanfaat  barang agunan  tersebut  maka  sebagian  ulama  hanafiah  membolehkannya,  sedangkan  sebagai ulam’ lainnya (Hambali, Maliki, dan Syafi’i) tidak membolehkannya. Tidak boleh karena apabila barang jaminan itu dimanfaat pemegang aguna, maka hal itu masuk dalam kategori riba yang dilarang oleh syara’. Disamping itu, ridho dan izin dalam hal ini cenderung dalam keadaan terpaksa karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan di pinjam itu. 18 Dalam  fatwa  DSN  No.  68/DSN-MUI/III/2008  tentang rahn  tasjily ditegaskan bahwa  pemanfaatan  barang marhun oleh rahin harus  dalam  batas  kewajaran  sesuai kesepakatan. Berdasarkan fatwa tersebut pemanfaatan barang agunan adalah oleh debitur sendiri atau oleh pemilik agunan, karena fisik barang aguna dikuasai oleh rahn atau pemilik barang agunan.
a. Penjualan barang jaminan setelah jatuh tempo
Dalam tradisi arab dahulu,  jika orang yang menggadaikan barang tidak mampu mengembalikan pinjaman maka barang gadaiannya ( ar-rahn ) keluar dari miliknya dan dikuasai  oleh  penerima  gadai.  Kemudian  islam  membatalkan  cara  tersebut  dan melarangnya, sebagaimana hadis dari muawiyah bin abdullah bin ja’far:
“bahwa seseorang menggadaikan sebuah rumah dimadinah untuk waktu tertentu. Kemudian  masanya  lewat.  Lalu  yang  menerima  gadai  menyatakan:  ‘ini  menjadi rumahku.’  Kemudian  rasulullah  bersabda  ‘janganlah  ia  (pemegang  gadai)  menutup hak  barang  gadai  dari  pemiliknya,  yang  menggadaikan.  Ia  berhak  memperoleh bagiannya dan dia berkewajiban membayar kerugiannya.” (HR. Ad-daruquthni). 19
Jika  sudah  jatuh  tempo,  orang  yang  menggadaikan  barang  berkewajiban menulanasi utangnya jika ia tidak melunasinya dan ia tidak mengizinkan barangnya dijualan  untuk  pelunasan  utang  tersebut,  maka  hakim  berhak  memaksanya  untuk melunasi  atau  menjual  barang  gadaian  tersebut.  Jika  hakim  telah  menjual  barang tersebut kemudian terdapat kelebihan dari kewajiban membayar, maka kelebihan itu menjadi milik orang yang menggadaikan, dan jika masih belum tertutup, maka yang menggadaikan berkewajiban menutup sisanya. 20
Sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa dalam fatwa DSN No. 68/DSN- MUI/III/2008  tentang rahn  tasjily ditegaskan  apabiala rahin wanprestasi  atau  tidak
18 Sayyid Sabiq, fiqhus sunnah, Darul Fath, Jilid 4, h. 188-190.
19 Ibid, 190.
20 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh, PT Bank Muamalat Indonesia, h. 106-123.
Vol 2 No 1 September 2020
dapat  melunasi  utangnya, marhun dapat  dijual  paksa/diekseksekusi  langsung  baik melalui “lelang” atau “dijual” kepihak lain sesuai prinsip syariah. Rahin memberikan wewenang  kepada murtahin untuk  mengeksekusi  barang  tersebut  apabila  terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya 21
b. Musnahnya barang jaminan
Para  ulama’  berbeda  pendapat  tentang  siapa  yang  bertanggung  jawab  ketika barang yang diagunkan atau yang digadaikan ( rahn ) rusak atau musnah. Imam syafi’i, ahmad,  abusur,  dan  kebanyakan  ahli  hadis,  menyatakan  bahwa  pemegang  gadai sebagai  pemegang  amanah  tidak  dapat  mengambil  tanggung  jawab  atas  hilangnya tanggungannya. Mereka berpendapat demikian sebagai mana hadis rasulullah SAW: “barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya karena hasil/keuntungan (dari  barang  jaminan)  dan  resiko/kerugian  (yang  timbul  atas  barang  itu)  menjadi tanggung jawabnya.” (HR. Al-hakim, Al- baihaki, dan ibn hibban dari abu hurairah) sedangkan imam abu hanifah dan jumhur fuqaha kuffa berpendapat bahwa kerusakan atau kehilangan barang gadai ditanggung oleh penerima gadai. Alasan mereka adalah bahwa barang tersebut  merupakan jaminan atas utang sehingga jika barang tersebut musnah,  kewajiban  melunasi  utang  juga  menjadi  hilang  dengan  musnahnya  barang tersebut. Besarnya tanggungan terhadap barang gadai yang hilang atau rusak adalah harga terendah atau dengan harga utang. Tapi ada juga yang berpendapat tanggungan tersebut sebesar harganya. 22

## 3. Pengertian Lelang
Lelang  berasal  dari  bahasa  belanda,  yaitu vendu, sedangkan  dalam  bahasa  inggris desebut dengan istilah auction. 23 Istilah lainnya merupakan terjemahan dari bahasa belanda openbare  verkooping,  openbare  veiling, atau openbare  verkopingen, yang berati “lelang” atau “penjualan dimuka umum” .
Menurut  kamus  besar  bahasa  indonesia,  pengertian  stilah  lelang.  Lelang  adalah penjualan  dihadapan  orang  banyak  (dengan  tawaran  yang  atas-mengatasi)  dipimpin  oleh pejabat lelang. Sedangkan melelamg adalah menjual dari cara lelang. 24
21 A. Wangsawidjaja, pembiayaan bank syariah, h. 292
22 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid 4, h. 362.
23 Salim H.S, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 237
24 Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, kamus besar bahasa indonesia. (jakarta: departemen pendidikan dan kebudayaan, 1998), h. 510
Sementara  itu  dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia,  memberikan  pengertian istilah “melangkah” atau memper Lelangkan sebagai berikut:
Melelang atau memperluangkan adalah:
1) Menjual dengan jalan lelang.
2) Memberikan barang untuk dijual dengan barang lelang.
3) Memborongkan pekerjaan. 25
Kemudian  dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia,  diberikan  pengertian  istilah “pelelangan”.  Pelelangan  adalah  penjualan  dengan  jalan  lelang.  Selanjutnya pelelangan adalah proses secara pembuatan melelang (melelangkan). 26
Dari  berbagai  pengertian  diatas,  diketahui  bahwa  istilah  lelang  tidak  hanya berupa  bentuk  penjualan  barang-barang  dimuka  umum  secara  tawar-menawar dihadapan juru lelang, melainkan juga termasuk pemborongan pekerjaan, yang lazim dinamakan dengan “tender”. Secara singkatnya lelang adalah penjualan barag-barang dimuka umum dihadapan juru lelang.
Lelang  atau  penjualan  umum  dengan  cara  jual  beli  barang  dilakukan  secara terbuka  untuk  umum,  penawaran  harga  secara  tertulis  atau  lisan  yang  semakin meningkat  atau  menurun  untuk  mencapai  harga  tertinggi,  sebelumnya  diadakan pengumuman lelang dalam media masa (misalnya surat kabar) dan untuk jangka waktu tertentu untuk dilakukan di hadapan pejabat lelang atau balai lelang.

## C. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penlitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  deskriptif dengan  jenis  penelitian field  research (penelitian  lapangan).  Penentuan  subyek  penelitian menggunakan  teknik  purposive.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teknik  observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif model interaktif miles dan huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan  kesimpulan.  Keabsahan  data  diuji  dengan  menggunakan  teknik  trianggulasi  sumber  dan teknik atau metode.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Proses pelelangan barang jaminan di pegadaian syariah A. Yani Jember
Proses  pelelangan  barang  jaminan  di  pegadaian  pada  dasarnya  sama.  Dan  dalam setiap  proses  pelelangan  dalam  suatu  lembaga  pegadaian  atau  perbankan  pasti  terjadi
25 Ibid, 510.
26 Ibid, 511.
masalah yang menjadi masalah yaitu selalu nasabah menghilang dalam proses pelelangan barang jaminan dan nantinya pihak pegadaian yang menambai kekurangan dalam pelunasan penebusan barang jaminan.
Dan sebelum melakukan lelang barang jaminan, pihak pegadaian memberikan jangka waktu yaitu empat bulan, dan setelah melebihi empat bulan pihak pegadaian menghubungi nasabah  terlebih  dahulu  dengan  cara  sms,  telfon  dan  sampai  mendatangangi  ke  rumah nasabah  dan  pihak  pegadaian  memberi  waktu  kepada  nasabah  selama  satu  minggu,  jika sudah lebih selama satu minggu, maka barang jaminanpun dilelang.
Keadaan  lapangan  tersebut  sesuai  dengan  tulisan  khaerul  umam,  bahwa  dalam pegadaian  syariah,  apabila rahn (nasabah)  tidakmampu  membayar  setelah  di  perpanjang masa pembayaran uang pinjamannya ( mrtahin bih ) dan tidak melakukan perpanjangan gadai lagi,  ataupun  saat  jatuh  tempo  empat  bulan  pertaman rahn (nasabah)  menyatakan  tidak sanggup  untuk  membayar  perpanjangan  uang  pinjaman  ( marhun  bih )  dan  berkeinginan untuk di lelang, barang jaminan ( marhun bih ) akan di lelang. Sebelom melakukan penjualan atau  pelelangan,  pihak  pegadaian  syariah  akan  memberitahukan  terlebih  dahulu  kepada rahin (nasabah),  baik  melalui  kontak  langsung  (melalui  tefon  atau  HP)  maupun  tidak langsung (melalui surat).
Penjelasan dari buku khairul umam pengenai proses lelang barang jaminan tersebut sama dengan di lapangan bahwa sebelum melakukan pelelangan barang jaminan, nasabah di beri waktu selama empat bulan dan jika nasabah tidak sanggup memperpanjang pelunasan barang jaminan maka barang jaminan akan di lelang oleh pihak pegadaian syariah jember. Namun sebelum di lelang nasabah juga diberi waktu selama satu minggu, jika dalam waktu satu minggu nasabah tidak membayarnya maka pihak pegadaian akan segera melelangnya.
2. Implementasi Pelelangan Barang Jaminan di Pegadaian Syariah A. Yani Jember
Implementasi lelang barang jaminan di pegadaian syariah jember, yaitu tentang pelaksanaan  di  pegadaian  tidak  ada  tawar  menawar  karena  harga  sudah  ditentuka  dari pusat  jika  barang  yang  dilelang  itu  berupa  emas,  apabila  barang  itu  berupa  elektronik maka  ada  yang  namanya  penawaran  karena  yang  menentukan  harganya  dari  pihak pegadaian itu sendiri.
Dalam  pelaksanaan  pelelangan  barang  jaminan  terjadi  penawaran  lelang, pemenang lelang, pembayaran dan penyetoran serta penyerahan dokumen kepemilikan barang.
Penawaran  lelang  di  pegadaian  syariah  jember  dilakukan  secara  umum  dan terbuka. Dan harga sudah ditentukan dari pusat, harga juga mengalami perubahan pada
setiap harinya, lelang di pegadaian syariah jember melakukan  penawaran harga lelang semaksimal  mungkin,  dan  jika  barang  lelang  terjual  maka  pihak  pegadaian  hanya mengambil  pokok,ijroh  dan  biaya  lelang.  Jika  ada  kelebihan,  makan  kelebihannya  itu dikembalikan kepada nasabah dan jika ada kekurangan maka pihak pegadaian yang akan menambahi kekurangannya.
Dalam buku recmadi usman di jelaskan, penelitian yang dilakukan berdasarkan vendu  reglement,  lelang  ditinjau  dari  sudut  cara  penewaran  yang  dilakukan,  maka dikenal:
a. Lelang tertulis, yaitu lelang dengan penawaran harga di lakukan secara tertulis dalam sampel tettutup.
b. Lelang terbuka, yaitu lelang dengan penawaran harga dilakukan langsung secara lisan dengan penawaran semakin meningkat atau menurun.
c. Lelang kombinasi tertulis dilanjutkan dengan terbuka atau dilanjutkan dengan tertulis, yaitu penawaran yang mula-mula dilakukan secara tertulis atau terbuka dan jiak belum mencapai harga yang diinginkan dilanjutkan dengan terbuka atau sebaliknya.
Penjelasan  tersebut  juga  didialogkan  dengan  buku  yang  dikembangkan  oleh khairul umam, yang dikemukakan oleh kasmir sebagai berikut:
Bahwa bagi nasabah yang tidak dapat membayar pinjamannya, barang jaminannya akan  dilelang  secara  terbuka  kepada  masyarakat  luas.  Hasil  penjualan  atau  pelelangan tersebut diberitahukan kepada nasabah. Seandainyauang hasil penjualan atau pelelangan setelah  dikurangi  pinjaman  dan  biaya-biaya  lainnya  masih  lebih,  akan  dikembalikan kepada nasabah.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  teori  yang  ada,  recmadi  usman  dan  kasmir  tersebut dapat  diketahui  bahwa  penawaran  lelang  dilakukan  secara  umum  atau  terbuka  yaitu, lelang  dengan  penawaran  harga  dilakukan  langsung  secara  lisan  dengan  penawaran semakin meningkat atau menurun. Dan jika ada kelebihan dari penjualan barang jaminan lelang maka dikembalikan kepada nasabah.
Ataupun  juga  pemenang  lelang  dalam  mengikuti  pelelangan  merupakan penawaran tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit sebagai pembeli. Di dalam pegadaian syariah jember, ada 2 faktor pemenang lelang yaitu, jika barang jaminan yang di  lelang berupa emas, maka tidak ada pemenang lelang karena sudah mengikuti harga dari pusat. Jika mengambil penawaran yang pertama atau pemenang lelang maka harga sudah tidak sesuai dengan harga pusat lagi. Dan jika barang yang dilelang itu berupa barang  elektronik  maka  yang  di  cari  penawaran  yang  lebih  tinggi.  Pembayaran  dan
penyerahan  dokumen  kepemilikan  barang  dilakukan  pada  saat  lelang  telah  selesai. Pembayaran dilakukan secara tunai atau kredit dan paling lama 5 hari setelah pelelanagan.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT
a. Kesimpulan
1. Proses  pelelangan  barang  jaminan  di  pegadaian  syariah  cabang  jember,  dilakukan  secara terbuka atau umum, lelang dilakukan karna nasabah tidak mengambil atau tidak melunasi barang jaminan yang sudah melebihi jangka waktu jatuh tempo yaitu selama empat bulan. Sebelum  melakukan  proses  pelelangan  pihak  pegadaian  syariah  akan  memberi  taukan kepada nasabah melalui sms atau telfon. Dan memberi jangka waktu selama satu minggu, apabila nasabah tidak datang atau mengimformasikan kepada pihak pegadaian maka barang tersebut terpaksa akan di lelang untuk melunasi hutangnya. Apabila ada kelebihan dari hasil penjualan lelangnya maka kelebihannya akan dikembalikan kepada nasabah.
2. Implementasi pelelangan barang jaminan di pegadaian syariah, jadwal pelaksanaan lelang di pegadaian  syariah  pada  tanggal  3,13  dan  23.  Dalam  pelaksanaan  lelang  terdapat  juga penawaran barang jaminan kepada juru lelang. Jika berupa emas yang di lelang maka harga sudah ditentukan oleh pusat dan mengikuti harga pasar, apabila barang yang di lelang berupa elektronik dan sepeda motor maka yang menentukan harga adalah pihak pegadaian syariah jember. Jika barang tersebut masih ada sisa pada saat pelelangan, maka keseluruhan barang tersebut  akan  dijual  di  toko-toko  sesuai item barang  tersebut.  Seperti  toko  emas,  toko elektronik, showroom dan lain sebagainya.
b. Saran Tindak Lanjut
1. Dalam proses pelelangan barang jaminan di pegadaian syariah cabang jember, harus teliti dalam mentaksir ulang agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan harga supaya tidak merugikan satu sama lain.
2. Dalam  pelaksanaan  lelang  barang  jaminan,  sistem  yang  harus  diterapkan  oleh  pihak pegadaian  syariah  cabang  jember  demi  tercapainya  kesinambungan  maka  dilakukan secara adil mengenai barang yang di tawarkan di pelelangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Aiyub. 2004. Fiqih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif , jakarta: kiswah alfabeta.
Wangsawidjaja, A. 2012 Pembiayaan Bank Syaria Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Ali, Zainuddin. 2008. Hukum Gadai Syariah , Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I.
Anshari, Abdul ghafur Penerapan Prinsip Syariah., Loc. Cit.
H.S, Salim . 2014. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Hal Alma, Buchari dan Doni. Juni Priansa. 2009. Manajemen Bisnis Syariah. Bandung Alfabeta.
HS, Salim. 2012. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
J. Lexy Moleong. 2008. Metodelogi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosda Karya. Kasmir. 2003. Lembaga Keuangan Lainnya . Jakarta: PT Raja Grafindo.
Muhammad, Abdul. bin ath-Thayyar At Al., 2008. Ensiklopedia Fiqh Muamalah   dalam Pandangan 4mazhab, Yokyakarta: Maktabah Al-Habif.
MUI, DSN. 2006. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Jakarta: DSN MUI Bank Indonesia. Rivai, Veithzal . 2007. Bank And Financial Institution Managemen. jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid . Jilid 4 Sabiq, Sayyid. Fiqif Sunnah, 1403 H/ 1983 M. Beirut: Dar Al-Fikr. Jilid III.
Sabiq, Sayyid. Fiqhus Sunnah . Darul Fath. Jilid 4
Soemitra, Andri. 2010. Bank Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta:Kencan.
Soemitra, Andri. 2017. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah . Depok: Kencana.
Sugiyono, 2017. metode penelitian kualitatif . bandung: alfabeta cv Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D . Bandung: alfabeta Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, 1998. kamus besar bahasa indonesia. jakarta: departemen pendidikan dan kebudayaan.