Departemen Politik Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio Yustisia No. 1, Yogyakarta 55281 Email: mahpudinapud3@gmail.com

## Hak Warganegara Yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pendidikan Indonesia
Mahpudin* 1 1 Departemen Politik Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

## JURNAL TRANSFORMATIVE
Vol. 6 No. 2 Tahun 2020 DOI: 10.21776/ub.transformative.2020.006.02.2
Abstract. This paper discusses the zoning system policy that is reaping a lot of polemics in the society.  The  zoning  system  policy  is  a  government  regulation  related  to  the  process  of accepting new students by considering the distance between the domicile of students' homes and schools. The purpose of the government to implement this policy is to solve the problem of education quality gap. The results of the study revealed that the zoning system policy failed to address the problem of education quality gaps because of the government's stuttering in defining the root causes. The zoning system policy only fiddles with the distribution of students rather than addressing school facilities and teacher quality which is still a problem in the world of education. The government should make the zoning policy as a downstream policy rather than upstream. Therefore, it is necessary to redefine the problem as an alternative to virtue. Where the disparity in education facilities and teacher distribution is not evenly distributed, it must be the government's top priority.
Keywords: Zoning Policy; Education Quality Gaps; Policy Analysis
Abstrak. Tulisan ini membahas kebijakan sistem zonasi yang menuai banyak polemik di tengah masyarakat. Kebijakan sistem zonasi merupakan aturan pemerintah terkait proses penerimaan siswa  baru  dengan  mempertimbangkan  jarak  tempuh  antara  domisili  rumah  siswa  dengan sekolah. Tujuan pemerintah menerapkan kebijakan ini untuk mengatasi masalah kesenjangan mutu pendidikan. Hasil penelitian mengungkap bahwa kebijakan sistem zonasi gagal mengatasi masalah kesenjangan  mutu  pendidikan  karena  kegagapan pemerintah  dalam mendefinisikan akar  permasalahan.  Kebijakan  sistem  zonasi  hanya  mengotak-atik  distribusi  siswa  bukan mengatasi fasilitas sekolah dan kualitas guru yang masih menjadi permasalahan dalam dunia pendidikan.  Pemerintah  seharusnya  menjadikan  kebijakan  zonasi  sebagai  kebijakan  dihilir bukan  dihulu.  Karena  itu,  perlu  dilakukan  redefinisi  masalah  sebagai  alternatif  kebajikan. Dimana kesenjangan fasilitas pendidikan dan distribusi guru yang belum merata harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Kata Kunci: Kebijakan Zonasi; Kesenjangan Mutu Pendidikan; Analisis Kebijakan
Received: 27/04/2020           Revised: 11/06/2020             Accepted: 01/07/2020

## PENDAHULUAN
ebijakan  sistem  zonasi  dalam  pendidikan  di  Indonesia  setiap  tahun menuai  polemik  di  tengah  masyarakat  terutama  menjelang penerimaan  siswa  baru.  Kebijakan  sistem  zonasi  pertama  kali diterapkan  pada  tahun  2017  pada  masa  pemerintahan  Jokowi  dibawah  kendali Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemendikbud),  Muhadjir  Effendy (kemendikbud.go.id, 2018). Kebijakan sistem zonasi yang masih berlaku hingga tahun ini  nampaknya  akan  tetap  dipertahankan  oleh  pemerintah.  Semangat  untuk memperbaiki sistem dan kualitas pendidikan di Indonesia lewat kebijakan ini justru menimbulkan masalah mulai dari terabaikannya hak warganegara untuk menentukan sekolah  tujuan  yang  diinginkan  hingga  regulasi  yang  tidak  akomodatif  terhadap konteks permasalahan yang beragam di tengah masyarakat.
Merujuk pada UUD 1945 Pasal 31 menyebut bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan layanan pendidikan  yang  berkeadilan  dan  inklusif  kepada  seluruh  warganegara  tanpa pengecualian. Begitu pentingnya pendidikan tehadap kemajuan suatu bangsa, UUD 1945 secara tersurat mengamanahkan pemerintah untuk menganggarkan sekurang- kurangnya 20 persen  dari  dana APBN untuk bidang pendidikan.  Hal ini tentu tidak lepas dari fungsi pendidikan yang sangat vital dan strategis bagi kemajuan sebuah bangsa. Kualitas pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja dan  pembangunan  manusia.  Karenanya  negara  akan  berupaya  maksimal  untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Namun,  pendidikan di Indonesia masih menemukan sejumlah persoalan, yang paling  kentara  terkait  dengan  ketimpangan  mutu  dan  akses  pendidikan. Ketimpangan mutu pendidikan dapat dilihat dari  hadirnya dikotomi antara sekolah favorit dan non-favorit. Sekolah favorit menawarkan sejumlah fasilitas dan kualitas pembelajaran yang sangat memadai terhadap siswa. Sekolah ini biasanya mendapat julukan  sebagai  Sekolah  Berstandar  Internasional  (SBI)  dan  Sekolah  Berstandar Nasional  (SBN).  Hadirnya  sekolah  favorit  ini  menjadi  incaran  para  siswa  meskipun harus  bersaing  ketat.  Adanya  perasaan  akan  jaminan  mendapat  pendidikan  yang
K
berkualitas  telah  memperbesar  permintaan  publik  akan  sekolah  yang  bemutu (Pangastuti, 2015).
Permasalahan  mulai  muncul  dimana  sekolah  favorit  pada  umumnya  berbiaya mahal  sehingga  persaingan  untuk  memperebutkan  akses  terhadap  pendidikan sebagain  besar  hanya  menjadi  arena  kompetisi  bagi  warganegara  yang  memiliki latarbelakang  ekonomi  menengah  ke  atas.  Hal  ini  secara  tidak  langsung  menutup akses  bagi  warganegara  kelas  ekonomi  menengah  ke  bawah  untuk  merebut kesempatan  pendidikan  karena  terbentur  oleh  kemampuan  finansial.  Keinginan untuk menimba pengetahuan di sekolah favorit menjadi luntur dan terpaksa harus menerima kenyataan masuk sekolah non-favorit. Mutu pendidikan yang rendah dan fasilitas sarana penunjang pembelajaran yang kurang memadai di sekolah non-favorit menjadi alasan sepinya minat siswa untuk menimba pengetahuan di sekolah ini.
Berdasarkan data PISA pada tahun 2009, Indonesia termasuk negara dengan ketimpangan antar sekolah yang relatif tinggi berkisar 49% (Zhang, et al ., 2015: 42-45). Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat masalah keadilan akses pendidikan di tengah masyarakat. Hasil penelitian Aditomo & Felicia (2018) mengafirmasi adanya masalah kesenjangan pendidikan di Indoneisa. Mereka sampai pada dua kesimpulan: Pertama, terdapat  ketimpangan  antar  sekolah  yang  menekankan  pada  kualitas  pendidikan yang berbeda. Kedua, kesenjangan antar siswa yang menitikberatkan pada problem keadilan  atas  akses  terhadap  pendidikan  karena  hambatan  finansial.  Kesenjangan terhadap mutu sekolah menjadi problem yang sangat krusial karena akan berakibat pada kualitas hasil belajar siswa dimana siswa yang belajar di sekolah yang memiliki standar  mutu  pendidikan  yang  tinggi  jauh  lebih  berkembang  dan  memiliki  tingkat literasi yang tinggi dibandingkan siswa yang sekolah dengan mutu pendidikan yang rendah. Sementara, sekolah yang memiliki mutu pendidikan tinggi hanya dinikmati oleh  kalangan  masyarakat  dengan  status  sosial-ekonomi  yang  tinggi.  Dengan  kata lain, siswa yang berlatar belakang status sosial-ekonomi rendah mengalami double disadvantages yaitu ketidakmampuan mereka bersaing berebut sekolah favorit dan kesulitan  mereka  mengaktualisasikan  diri  karena  sekolah  kurang  memadai  dalam mendukung pengembangan kapasitas siswa.
Untuk  mengatasi  problem  ketimpangan  pendidikan,  Kemendikbud,  Muhadjir Effendy  mengeluarkan  kebijakan  zonasi  pada  saat  masa  penerimaan  peserta  didik baru  (PPDB).  Kebijakan  ini  dilegalkan  lewat  Permendikbud  Nomor    51  tahun  2018 tentang  penerimaan  peserta  didik  baru  tahun  ajaran  2019/2020.  Kebijakan  sistem zonasi  merupakan  aturan  terkait  proses  penerimaaan  siswa  baru  di  sekolah  pada jenjang sekolah dasar (SD) dan menengah (SMP dan SMA). Sistem ini menetapkan jarak  (zona)  dari  rumah  atau  tempat  domisili  siswa  terhadap  sekolah  sebagai indikator  diterima  atau  ditolaknya  siswa  di  sekolah  tersebut.  Dalam  kebijakan tersebut disebutkan bahwa terdapat tiga jalur penerimaan perserta didik baru yaitu: jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua/wali. Jalur zonasi menjadi menarik sebab pemerintah mewajibkan sekolah untuk menerima peserta didik dari jalur zonasi sebanyak 90 persen dari jumlah daya tampung sekolah.
Terdapat  beberapa  kajian  yang  membahas  tentang  kebijakan  sistem  zonasi. Namun dari literatur yang berhasil  penulis himpun, kajian tentang kebijakan sistem zonasi didominasi oleh analisis  implementasi  kebijakan. Konsekuensinya,  kebijakan sistem  zonasi  ditempatkan  sebagai  produk  kebijakan  yang  sudah  final  untuk kemudian dianalisa perihal pelaksanaan kebijakan tersebut secara empiris. Perdana (2019)  dalam  risetnya  tentang  implementasi  pelaksanaan  kebijakan  zonasi, mengambil Provinsi Sulawesi Tengah sebagai lokus kajian. Hasil riset  mengungkap bahwa  kebijakan  sistem  zonasi  di  daerah  tersebut  dapat  dikatakan  berhasil  dalam mengatasi  kesenjangan  akses  dan  mutu  pendidikan  dengan  merujuk  pada tersebarnya siswa yang sekolah berdasarkan kedekatan jarak antara rumah siswa ke sekolah sehingga tidak ada lagi dikotomi antara sekolah unggulan dan non unggulan.
Sementara Purwanti, et al ., (2019) mendapati temuan yang berbeda. Kebijakan sistem zonasi di Kota Bandung gagal dalam merealisasikan tujuan pemerintah untuk mengatasi masalah kesenjangan akses dan mutu pendidikan. Hasil riset mengungkap bahwa  dikotomi  antara  sekolah  favorit  dan  non-favorit  masih  eksis  di  tengah masyakat. Hal tersebut bukan saja karena persepsi masyarakat yang belum berubah tentang label sekolah favorit dan non-favorit tetapi juga dikarenakan oleh kehadiran kebijakan turunan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kota Bandung yang tumpang tindih  dan  tidak  konsisten  serta  ketidakmampuan  pemerintah  daerah  sebagai
lembaga yang berwenang penuh terhadap pengelolaan sekolah dasar dan menengah dalam menyediakan fasilitas sekolah yang berkualitas.
Singkatnya,  kebijakan  zonasi  tidak  memberikan  kontribusi  yang  signifikan dalam  menyelesaikan  persoalan  pendidikan,  justru  yang  nampak  malah memunculkan  permasalahan  baru.  Misalnya,  kebingungan  masyarakat  dan  siswa khususnya  di  Kota  Bandung  dalam  menyikapi  kebijakan  zonasi  karena  adanya kebijakan yang inkonsisten. Pada tahun 2017, pemerintah Kota Bandung menerapkan sistem zonasi melalui Perwal No 553/2017 yang mengatur bahwa kuota penerimaan siswa  baru  beradarkan  zonasi  berkisar  40-50  persen.  Tetapi  kemudian  pada  tahun 2018,  melalui  Perwal  tersebut  diganti  dengan  Perwal  no,  456/2018  dimana  kuota penerimaan siswa baru berdasarkan zonasi berubah menjadi 100 persen. Kondisi ini memicu protes dari masyarakat karena kebijakan turunan terkait sistem zonasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung tidak memberikan sedikit pun peluang kepada  siswa  untuk  melamar  di  sekolah  yang  dingginkan  dengan  jalur  yang  lain karena terbentur oleh pertimbangan jarak tempuh rumah ke sekolah. Artinya, hanya siswa yang berdomisili di lingkaran zonasi yang akan mendapatkan akses terhadap sekolah yang berada di zonasi tersebut.
Nampaknya, kebijakan sistem zonasi belum sepenuhnya dipahami secara utuh oleh pemerintah di daerah. Hal ini terlihat dari lahirnya kebijakan turunan di tingkat daerah terkait sistem zonasi yang beragam dan justru memicu permasalahan baru. Tidak  hanya  pada  kasus  di  Kota  Bandung,  Khadowmi  (2019)  juga  mengungkap temuan serupa di Kabupaten Lampung Tengah bahwa salah satu faktor penghambat pelaksanaan penerimaan siswa baru karena ketidaksiapan pemerintah daerah yang ditandai  dengan  belum  dibentuknya  peraturan  daerah  mengenai  sistem  zonasi sebagai aturan turunan dari Permendikbud No. 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB). Selain itu, belum optimalnya sosialisasi pemerintah pusat kepada daerah dan masyarakat soal penerapan sistem zonasi serta kondisi fasilitas sarana  dan  prasarana  sekolah  yang  belum  merata  di  setiap  wilayah,  juga  menjadi faktor lain yang menghambat proses pelaksanaan penerimaan siswa baru.
Penerapan  sistem  zonasi  sebanarnya  menuai  pro  dan  kontra  (Safarah, et  al , 2018; Wahyuni, 2018; Ula dan Lestari; 2018). Pihak yang setuju terhadap sistem zonasi
dilandasi  oleh  beberapa  alasan. Pertama, kebijakan  zonasi  dapat  menciptakan kesetaraan dan keadilan kepada masyarakat dalam mengakses pendidikan. Karena kebijakan  ini  untuk  menghapus  dikotomi  antara  sekolah  favorit  dan  non  favorit. Kedua, pertimbangan jarak  sebagai penentu utama proses penerimaan siswa baru selain  dapat  mendekatkan  kontrol  orang  tua  terhadap  siswa,  juga  dinilai  dapat mengurangi  kemacetan  terutama  di  kota.  Sementara  pihak  yang  kontra  menilai bahwa; pertama, kebijakan sistem zonasi belum tepat diterapkan di Indonesia karena belum  didukung  oleh  fasilitas  sekolah  yang  merata. Kedua, pertimbangan  jarak sebagai  penentu  utama  penerimaan  siswa  sulit  diterapkan  karena  jumlah  lulusan sekolah tidak sebanding dengan ketersedian sekolah di semua daerah. Implikasinya, beberapa sekolah mengalami kekurangan calon siswa, sementara sekolah lain jumlah pendaftaran  calon  siswa  melebihi  kuota  zonasi  karena  berada  di  wilayah  padat penduduk.
Apabila  ditelaah  kembali,  kajian  literatur  yang  ada  menempatkan  kebijakan zonasi sebagai produk kebijakan yang sudah final sehingga analisis mengarah pada implementasi  dan  evaluasi  kebijakan  yang  berujung  pada  kesimpulan  apakah kebijakan  tersebut  sudah  berhasil  atau  gagal  dalam  praktik  di  lapangan.  Padahal, sebuah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah belum tentu telah sesuai dalam menjawab persoalan publik. Karena itu mempertanyakan kembali kebijakan yang sudah ada menjadi penting. Apakah betul kebijakan tertentu sudah tepat atau justru malah menimbulkan persoalan baru alih-alih dapat mengatasi problem publik. Banyaknya persoalan terkait sistem zonasi sebagaimana yang telah disinggung oleh penelitian-penelitian  sebelumnya  memperkuat  argumen  bahwa  bisa  jadi  kebijakan tersebut  memang  sudah  salah  dari  awal  sehingga  ketika  kebijakan  tersebut diimplementasikan sudah pasti menemukan kegagalan.
Oleh  sebab  itu,  tulisan  ini  berusaha  mengisi  gap  penelitian  yang  ada  dengan mengkonstruksi  model  kebijakan  alternatif  untuk  mengatasi  problem  kebijakan sistem zonasi. Penulis berargumen bahwa polemik kebijakan sistem zonasi yang tak kunjung berhasil dalam mengatasi masalah kesenjangan akses dan mutu pendidikan disebabkan  kegagapan  pemerintah  dalam  mendefinisikan  dan  merumuskan  akar masalah sehingga produk kebijakan yang dihasilkan juga bermasalah. Penelitian ini
secara khusus akan membahas apakah sistem zonasi merupakan produk kebijakan pemerintah yang tepat dalam mengatasi problem pendidikan di Indonesia. Mengapa sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat dan apa konsep kebijakan yang  dapat  ditawarkan  untuk  mengatasi  masalah  pendidikan  di  Indonesia.  Untuk menjawab  pertanyaan  tersebut,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  analisis untuk kebijakan ( policy  for )  dengan spesifik analisa pada konten atau isi kebijakan ( content of policy ).
Model  analisa  terhadap  konten  (substansi)  kebijakan  dianggap  lebih  relevan tatkala kita melihat bahwa kebijakan yang sudah ada belum mampu menyelesaikan masalah. Sebagaimana diungkap oleh Howlett, et  al (Santoso, 2010) bahwa model analisis konten (substansi) kebijakan berorientasi pada penyelesain masalah. Hal ini berangkat dari argumen bahwa sangat besar kemungkinan pemerintah melakukan kesalahan  dalam  mengangkat  permasalahan  sehingga  perlu  ada  diskusi  dan perdebatan  baru  dalam  rangka  melakukan  redefinisi  ulang  permasalahan  untuk kemudian dirumuskan kebijakan lain sesuai dengan definisi permasalahan yang telah disepakati.
Produk kebijakan yang berkualitas menjadi penting untuk mengatasi persoalan publik.  Hadirnya  negara  tidak  lepas  dari  fungsinya  mengatur  warganegara  agar tercipta  keteraturan  dan  harmoni  di  tengah  masyarakat  yang  memiliki  beragam kepentingan.  Fungsi  regulatif  ini  harus  mencerminkan  kebutuhan  warganegara sehingga  dalam  proses  pengambilan  keputusan  politik  dan  formulasi  kebijakan, negara  dituntut  mengedepankan  aspek  regulasi  yang  akomodatif,  inklusif  dan representatif. Karena itu model pendekatan yang dipakai negara dalam mengelola sebuah  kebijakan  akan  sangat  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  dan  kegagalan negara dalam mewujudkan tuntutan tesebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  analisis deskriptif  terkait  kebijakan  sistem  zonasi  yang  diatur  dalam  Permendikbud  No  51 tahun 2018. Creswell (2014) menyebut bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah proses riset dan pemahaman metodologi yang mengkaji suatu fenomena sosial dan
masalah manusia. Pengumpulan data menggunakan jenis data sekunder melalui studi literatur baik berupa bahan bacaan seperti buku  dan jurnal maupun informasi dari media online yang dianggap relevan terkait dengan konteks kebijakan sistem zonasi. Data sekunder yang diperoleh kemudian oleh oleh peneliti dipilah dan dicek untuk memperkuat keabsahan data sehingga hanya data yang akurat dan ilmiah yang akan dipakai dalam menganalisa tulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem Zonasi: Pergeseran Model Governance Dari Market Ke State
Kebijakan  sistem  zonasi  mencerminkan  adanya  pergeseran  paradigma governance .  Awalnya,  sistem  pendidikan  di  Indonesia  dalam  hal  penerimaan  siswa dikendalikan oleh makanisme market. Hal ini ditandai dengan adanya kewenangan sekolah  untuk  menentukan  desain  dan  manajemen  dalam  melayani  proses penerimaan  siswa  baru.  Logika  yang  muncul  dari  model  market  adalah  hadirnya kompetisi melalui dimensi supply (penawaran) dan demand (permintaan) (Donahue, 2002).  Implikasinya,  model  market  dapat  memunculkan  konflik.  Dengan  kata  lain, perspektif  market  sesungguhnya  merayakan  kompetisi  dan  konflik,  sehingga kegaduhan  market  adalah  sebuah  keniscayaan.  Tantangannya  adalah  bagaimana mengeolala kompetisi sehingga kegaduhan tidak banyak memberikan ekses negatif yang berlebih terhadap publik. Peran pemerintah menjadi penting dalam mengatasi kegaduhan  akibat  kegagalan  kebijakan  publik  yang  tidak  bisa  diatasi  oleh  model market.  Singkatnya, market  governance adalah  bentuk  dari  proses  formulasi  dan implementasi kebijakan pemerintah yang menggunakan paradigma atau perspektif market dalam mengelola urusan publik (Osborn & Gaebler: 1993). Menurut Donahue (2002)  karakteristik  kebijakan  publik  dengan  model  market  seperti:  terdapat akuntabilitas yang  intensif fari penyedia layanan, rentan terhadap persaingan, dan mendorong munculnya inovasi.
Dalam  konteks  ini,  sekolah  berperan  sebagai supply yaitu  penyedia  layanan pendidikan kepada publik. Sementara publik dalam hal ini siswa berada pada posisi sebagai demand yang  membutuhkan  pelayanan  pendidikan  yang  disediakan  oleh sekolah.  Kompetisi  antar  sekolah  dalam  berebut demand tidak  bisa  terhindarkan.
Karena  itu  sekolah  dituntut  untuk  memberikan values pelayanan  pendidikan  yang terbaik  sehingga  menjadi  referensi  siswa  untuk  memilih  sekolah  tersebut. Konsekuensinya,  setiap  sekolah  akan  berlomba-lomba  memberikan  pelayanan terbaik.
Tidak  hanya  kompetisi  antar  sekolah,  model  market  membuat  para  siswa berkompetisi untuk mendapatkan sekolah terbaik (Bintoro, 2018) . Kompetisi dapat terlihat menjelang tahun ajaran baru. Calon siswa harus melewati sejumlah aturan seleksi mulai dari persyaratan adminstratif hingga ujian untuk dapat dinyatakan lolos dan  diterima  di  sekolah  yang  diinginkan  (Badrulael,  2015).  Permintaan  akan kesempatan  masuk  sekolah  yang  tinggi  seringkali  tidak  diimbangi  oleh  akses  dan mutu  sekolah  yang  memadai.  Ketidakseimbangan  ini  kerap  mengorbankan  siswa sebagai  warganegara  untuk  terpaksa  menerima  kenyataan  tidak  mendapatkan sekolah  yang  mereka  inginkan  dengan  beragam  faktor,  seperti  ketidakmampuan ekonomi dan akses sekolah yang tidak memungkinkan (Aditomo dan Felicia, 2018).
Penerapan  kebijakan  pendidikan  menggunakan  model  market  dalam perkembangnya  memunculkan  problem.  Sebagaimana  yang  telah  dikemukakan sebelumnya bahwa sistem market menghendaki hadirnya persaingan dan ini menjadi sebuah keniscayaan. Dalam persaingan tentu tidak bisa dinafikan akan hadirnya dua kemungkinan:  menang  ( success )  dan  kalah  ( failure ).  Ini  pula  yang  terjadi  dalam pendidikan  di  Indonesia,  terdapat  sekolah  yang  memiliki  kualitas  pendidikan  yang sangat baik tetapi di lain pihak tidak sedikit sekolah dengan kualitas pendidikan yang rendah.  Kesenjangan  kualitas  sekolah  akibat  mekanisme  market  ini  kemudian menghasilkan  klasifikasi  sekolah  sebagaimana  yang  termaktub  dalam  Undang- Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  (  UU  Sisdiknas)  No  20  tahun  2003  yaitu:  1) sekolah formal dasar; 2) sekolah formal mandiri (sekolah standar nasional); 3) sekolah bertaraf internasional.
Tipe  yang  pertama  jelas  menunjukkan  kondisi  sekolah  yang  belum  berhasil (untuk tidak dikatakan gagal) dalam memenangkan kompetisi. Kualitas pendidikan yang dimiliki sekolah ini relatif masih rendah dan lemah dengan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai. Tipe yang kedua termasuk pertengahan, artinya kualitas  pendidikan  di  sekolah  tersebut  lebih  baik  dibanding  tipe  yang  pertama.
Sementara tipe yang terakhir mengindikasikan sekolah dengan kualitas nomor satu dan dapat dikatakan berhasil mengikuti arus kompetisi pasar. Klasifikasi sekolah ini selain dapat dibaca adanya kesenjangan dalam kualitas pendidikan, juga menjelaskan adanya  perbedaan  kesempatan  publik  untuk  mengakses  pendidikan.  Sekolah  tipe ketiga  umumnya  berbiaya  mahal  sehingga  hanya  mampu  dinikmati  oleh  kalangan kelas  ekonomi  menengah  ke  atas.  Sebaliknya,  bagi  warganegara  dengan  kelas ekonomi  menengah-kebawah  hanya  menikmati  tipe  sekolah  pertama  dan  kedua. Artinya  kompetisi  dari  mekanisme  pasar  ini  juga  terjadi  di  pusaran society .  Isu diskriminasi dalam dunia pendidikan menjadi persoalan.
Pengelolaan  pendidikan  dalam  hal  penerimaan  siswa  baru  yang  lebih menekankan  pada  perspektif  pasar  ini  telah  memunculkan  kritik.  Kompetisi  pasar hanya menghasilkan klasterisasi dalam dunia pendidikan dan hal ini dianggap tidak sesuai  dengan  semangat  UUD  1945  yang  menghendaki  adanya  sistem  pendidikan yang  inklusif  berdasarkan  pada  kesetaraan  dan  keadilan  bagi  warganegara  untuk mendapatkan  pendidikan.  Mekanisme  pasar  hanya  menguntungkan  kelompok society yang memiliki status sosial dan ekonomi yang mumpuni dengan mengekslusi dan mendiskriminasi kelompok society yang lain (Aditomo & Felicia: 2018). Tuntutan untuk  menghapuskan  kategorisasi  sistem  pendidikan  mengalir  deras  dari  berbagai elemen society mulai dari organisasi masyarakat sipil, kalangan intelektual dan aktivis pendidikan.  Secara  spesifik  mereka  menuntut  pemerintah    membatalkan  Pasal  50 ayat 3 Undang-Undang Sisdiknas yang mengatur tentang Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional  (RSBI)  karena  menjadi  lahan  transaksi  keuangan  dalam  dunia pendidikan, menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam pendidikan. Semangat untuk  menghilangkan  kategorisasi  pendidikan  ini  kemudian  dikabulkan  oleh Mahkamah  Konstitusi  (MK)  pada  tahun  2013  sehingga  kastanisasi  sekolah  menjadi tidak  relevan  lagi  dimana  semua  sekolah  dianggap  memiliki  status  yang  sama (Suhaeri, 2013).
Meskipun  kategorisasi  sekolah  telah  dihapus,  tetapi  secara  empiris  tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap permasalahan ketimpangan mutu dan akses pendidikan. Keputusan MK cenderung hanya menghapus status label sekolah tanpa  ada  perubahan  yang  berarti  terkait  sistem  dan  pengelolaan  manajemen
pendidikan.  Hasilnya,  sekolah-sekolah  yang  sedari  awal  memiliki  status  sebagai sekolah  RSBI  dan  SBI  kendati  status  tersebut  tersebut  dihapus,  tetap  saja  masih menjadi  sekolah  favorit  yang  berbiaya  mahal  dan  secara  eksklusif  hanya  dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat ekonomi mapan. Artinya kastanisasi pendidikan secara implisit masih melekat dalam pendidikan di Indonesia.
Berangkat  dari  persolan  ini,  Kemendikbud  mulai  merancang  desain  untuk mengelola ketimpangan mutu dan akses pendidikan. Puncaknya, pada tahun 2017, Kemendikbud  dibawah  kepemimpinan  Mohadjir  Effendy  mengeluarkan  kebijakan sistem zonasi dalam mengelola pendidikan di Indonesia melalui Permendikbud No 17 tahun  2017  yang  kemudian  mengalami  beberapa  kali  perubahan,  yang  terbaru Permendikbud  Nomor  51  tahun  2018.  Sistem  zonasi  ini  menempatkan  proses penerimaan  siswa  di  sekolah  menggunakan  perspektif state yang  semula kewenangan  tersebut  diserahkan  sepenuhnya  kepada  sekolah  dengan  perspektif market. Kebijakan zonasi ini menekankan pada jarak antara sekolah dengan rumah siswa  sebagai  pertimbangan  untuk  diterima  di  sekolah.  Dalam  kebijakan  tersebut mengatur  bahwa  terdapat  tiga  jalur  penerimaan  perserta  didik  baru  yaitu:  jalur zonasi,  jalur  prestasi,  dan  jalur  perpindahan  orang  tua/wali.  Jalur  zonasi  menjadi menarik sebab pemerintah mewajibkan sekolah untuk menerima peserta didik dari jalur zonasi sebanyak 90 persen dari jumlah daya tampung sekolah.
Hadirnya kebijakan sistem zonasi yang menempatkan kewenangan pemerintah untuk  mengatur  sistem  penerimaan  siswa  ini  menjelaskan  bahwa  terdapat pergeseran  model governance dalam  dunia  pendidikan.  Model governance yang awalnya berjalan atas dasar perspektif market yang memberikan kebebasan kepada sekolah  untuk  mengelola  sistem  penerimaan  peserta  didik  melalui  mekanisme kompetisi,  berubah  menjadi  model  state-based governance yang  menempatkan pemerintah  sebagai  institusi  yang  mengontrol  kebijakan  pendidikan  di  Indonesia. Sekolah tidak lagi memliki kewenangan mengatur pelayanan pendidikan dalam hal penerimaan siswa baru sehingga mau tidak mau harus mengikuti aturan pemerintah yang birokratis, administratif dan sentralistik. Apakah kebijakan zonasi efektif dalam mengatasi  masalah  ketimpangan  pendidikan  di  Indonesia  menjadi  pertanyaan penting untuk ditelaah lebih dalam.

## Polemik Kebijakan Zonasi: Hak Warganegara Yang Terampas
Kebijakan sistem zonasi sudah berlangsung selama tiga tahun sejak tahun 2017. Namun  dalam  implementasi  kebijakan  tersebut  masih  menemukan  permasalahan yang  bersifat  substantif.  Alih-alih  dapat  mengatasi  masalah  terkait  ketimpangan mutu pendidikan, penerapan sistem zonasi malah membuka permasalahan baru dan menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat.  Banyak media menyoroti berbagai temuan  kasus  terkait  pelaksanaan  sistem  zonasi  yang  menimbulkan  polemik  di berbagai daerah. Dari berbagai polemik yang muncul setidaknya tergolong dalam dua hal: masalah prosedur (teknis kebijakan) dan masalah substansial (menyangkut hak warganegara).
Masalah  prosedur  (teknis  kebijakan)  dari  diterapkannya  kebijakan  zonasi  ini memicu kegamangan karena keberadaan sekolah yang tidak merata di suatu wilayah menyebabkan calon siswa tidak terakomodasi karena tidak bisa mendaftar di sekolah yang bersangkutan lantaran kuota yang tersedia sudah penuh. Sementara beberapa sekolah di wilayah lain justru kekurangan siswa karena jarak yang jauh dengan alamat siswa  sehingga  tidak  masuk  dalam  persyaratan  ( www.pikiran-rakyat.com ,  2019). Masalah tidak terakomodasinya calon siswa tidak lepas dari kelemahan sistem zonasi yang  menjadikan  jarak  antara  sekolah  dan  rumah  sebagai  pertimbangan  diterima atau  tidaknya  calon  siswa  tanpa  mempertimbangkan  komposisi  jumlah  penduduk berdasarkan sebaran demografis setiap wilayah. Sekolah yang memiliki calon siswa dalam jumlah besar berasal dari kondisi demografi yang padat. Sebaliknya, sekolah yang sepi peminat berada pada wilayah yang jarang penduduk. Artinya sistem zonasi dapat  dikatakan  gagal  dalam  menjawab  divergensi  konteks  yang  ada  di  tengah masyarakat secara empiris.
Tidak hanya itu, beberapa calon siswa juga tidak bisa mendaftar di sekolah yang mereka  impikan  karena  terbentur  oleh  jarak  sekalipun  siswa  tersebut  memiliki prestasi.  Tempat  tinggal  yang  jauh  dari  lokasi  sekolah  membuat  banyak  siswa terpaksa sekolah di tempat lain yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Hal ini tentu telah  melanggar  hak  warganegara  dalam  menentukan  pilihan  terkait  pendidikan. Untuk  mengakali  aturan  zonasi,  tidak  sedikit  orang  tua  yang  memanipulasi  surat keterangan kependudukan agar tetap masuk dalam zonasi dan diterima di sekolah
yang  dimaksud  (metro.tempo.co,  2019).  Selain  itu,  banyak  orang  tua  yang  sudah merencanakan  untuk  memiliki  hunian  rumah  di  wilayah  yang  bedekatan  dengan sekolah  yang  diinginkan.  Hal  ini  terkonfirmasi  dari  hasil  riset  yang  dilakukan  oleh Rumah.com  pada  tahun  2019  menunjukan  bahwa  sebanyak  47  %    masyarakat cenderung memilih wilayah hunian yang memiliki jarak dekat dengan fasilitas sekolah (www.news.okezone.com, 2019).
Permasalahan yang timbul dari sistem zonasi menegaskan bahwa negara telah memaksa  warganegara  dalam  hal  ini  siswa  untuk  memilih  sekolah  yang  sudah disediakan  oleh  pemerintah.  Sehingga  pilihan  untuk  menentukan  sekolah  yang dianggap terbaik sesuai dengan kehendak siswa tidak menjadi perhatian. Ikhwal ini yang kemudian menjadi permasalahan substansial dari sistem zonasi, dimana siswa cenderung  diperlakukan  sebagai  objek  dalam  pembangunan  negara.  Negara merampas hak warganya untuk mendapatkan akses sekolah yang memiliki kualitas terbaik.  Atas  nama  pemerataan,  hak  warganegara  harus  direbut  negara.  Seolah negara  mengetahui  mana  yang  terbaik  untuk  warganya  dengan  menggeneralisasi keberagaman.
Meskipun siswa dapat memilih sekolah swasta sebagai alternatif pilihan sebab kebijakan sistem zonasi hanya berlaku bagi sekolah negeri. Namun problemnya, tidak semua  sekolah  swasta  dengan  status  unggul  (favorit)  tersedia  di  setiap  daerah. Direktur  Center  for  Regulation  and  Development  Analysis  (CERDAS),  Indra Charismiadji (Gatra.com, 2019) menyebut bahwa hanya beberapa sekolah swasta saja yang  tercatat  memiliki  mutu  pendidikan  yag  bagus.  Pada  banyak  wilayah,  justru sekolah  swasta  jauh  lebih  memprihatinkan  dibandingkan  sekolah  negeri  milik pemerintah. Berbanding terbalik dengan kondisi di luar negeri, sekolah swasta jauh lebih unggul dari sekolah milik pemerintah. Sebab di negara lain, sekolah negeri tanpa dipungut  biaya  dan  diperuntukkan  bagi  siswa  yang  berasal  dari  keluarga  tidak mampu.  Sementara  sekolah  swasta  berbayar  karena  diperuntukkan  bagi  keluarga mampu.  Selain  itu,  masyarakat  Indonesa    umumnya  lebih  memilih  sekolah  negeri dibandingkan sekolah swasta karena dianggap lebih terjamin.
Meskipun  kebijakan  zonasi  tidak  diperuntukkan  bagi  sekolah  swasta,  namun penerapan kebijakan ini juga berdampak pada sekolah swasta. Bagi sekolah swasta
yang  sudah  bagus  dan  mapan,  sistem  zonasi  tidak  akan  berpengaruh  terhadap keberlangsungan sekolah, karena pada dasarnya sekolah ini diminati banyak orang. Namun,  bagi  sekolah  swasta  yang  belum  mapan  (masih  merintis-berkembang), kebijakan sistem zonasi menjadi ancaman yang nyata. Stereotip yang melekat antara sekolah  negeri  dan  sekolah  swasta  patut  disadari  masih  berkembang  di  tengah masyarakat. Sistem zonasi membuat orang lebih memilih sekolah negeri di banding swasta apalagi sekolah swasta yang ada di daerah tersebut belum mapan.
Beberapa kasus sekolah swasta pada berbagai daerah di Indonesia terancam gulung  tikar  karena  sepinya  minat  siswa.  Sebagai  contoh,  pada  masa  penerimaan siswa baru tahun 2019, di Provinsi Bandar Lampung terdapat 43 sekolah swasta yang akan  berkompetisi  berebut  siswa.  Namun,  sebanyak  20  sekolah  swasta  terancam gulung  tikar  karena  tidak  kebagian  murid  ( lampung.tribunnews.com ,  2019).  Di Jakarta,  SD  Yayasan  Kasih  Ananda  II  terpaksa  harus  menutup  operasional  sekolah pada tahun 2017 karena tidak seimbangnya antara pemasukan dana yang diperoleh dari  iuran  pendidikan  yang  dibayarkan  siswa  dengan  pengeluaran  operasional pelayanan pendidikan ( metro.tempo.co , 2017). Kasus SMP BPSK 3 sebagai salah satu sekolah  swasta  di  Bekasi,  saat  penerimaan  peserta  didik  baru  pada  tahun  ajaran 2019/2020 hanya terdapat dua siswa yang mendaftar. Keseluruhan siswa di sekolah tersebut  berjumlah  19  orang  ( megapolitan.kompas.com ,  2019).  Kasus  serupa  juga banyak terjadi di daerah lain.
Satu hal yang tidak kalah penting untuk dibahas adalah bahwa sistem zonasi ini secara  empiris  tidak  berkorelasi  terhadap  perbaikan  kualitas  pendidikan.  Sebab pemerintah  tidak  banyak  mengatur  lebih  jauh  dan  komprehensif  bagaimana memperbaiki  kualitas  pendidikan.  Zonasi  hanya  mengutak-atik  kesempatan warganegara mendapatkan akses pendidikan dengan pertimbangan jarak. Padahal yang seharusnya dikelola adalah kualitas sistem pembelajaran dan pendidikan bukan pada zonasi lokasi sekolahnya. Zonasi sekolah yang diterapkan saat ini tidak mungkin mendapatkan protes dari publik  jika setiap sekolah yang tersedia memiliki  kualitas dan standar pendidikan yang bagus dan relatif sama. Artinya, protes publik mencuat ke  permukaan  sebab  ada  kekhawatiran  akan  tidak  terjaminnya  pendidikan  yang
bermutu. Dengan kata lain, ada  kegagapan negara dalam mengatasi persoalan isu pendidikan yang sesungguhnya dihadapi.
Pada dasarnya sekolah dapat dikatakan unggul dengan mutu pendidikan yang mumpuni paling tidak didukung oleh tiga faktor, yaitu: kualitas guru, fasilitas sekolah, dan input siswa. Kebijakan sistem zonasi hanya menargetkan salah satu faktor saja yaitu input sekolah. Logika yang digunakan pemerintah adalah sistem zonasi sebagai strategi supaya siswa lebih beragam dan merata di setiap sekolah di suatu wilayah. Hal ini tentu menjadi upaya yang sia-sia jika faktor lainnya tidak mendapat perhatian serius  untuk  dibenahi,  yaitu  terkait  kualitas  guru  dan  keberadaan  fasilitas  sekolah. Keberadaan siswa yang sudah beragam sebagai akibat zonasi menjadi sia-sia apabila kesenjangan  kualitas  pendidikan  antar  sekolah  masih  ada.  Sebagaimana  diketahui, sekolah-sekolah  di  Indonesia    belum  memiliki  standar  sekolah  yang  jelas,  misalnya sekolah belum memiliki ruang kelas yang nyaman dan kondusif untuk belajar, tidak memiliki fasilitas dan saranan penunjang pembelajaran seperti: ruang laboratorium, dan masih mengalami kekurangan guru.
Potret fasilitas dan kualitas guru yang masih rendah terkonfirmasi dari berbagai data yang penulis peroleh. Merujuk pada data UNESCO dalam GEM (Global Education Monitoring) Report pada tahun 2016, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada posisi  ke  10  dari  14  negara  berkembang.  Sementara  terkait  dengan  kualitas  guru berada pada posisi ke 14 dari 14 negara berkembang di dunia. Data lain mengungkap bahwa Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) pada tahun 2015 menunjukkan kompetensi guru  di  Indonesia  rendah  dengan  rata-rata  nasional  hanya  48,94.  Padahal  Standar Kompetensi  Minimal  (SKM)  yang  ditargetkan  seharusnya  mencapai  angka  55 (Maulipaksi, 2016).
Data dari BPS terkait potret pendidikan di Indonesia tahun 2018 menunjukkan bahwa  fasilitas  pendidikan  Indonesia  dalam  kondisi  yang  memprihatinkan.  Kondisi ruangan kelas pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK dalam keadaan rusak. Kondisi ruangan kelas yang baik masih dibawah angka 5o persen. Selain itu, data dari BPS  juga  menunjukkan  bahwa  tidak  semua  sekolah  di  Indonesia  memiliki perpustakaan.  Padahal  ketersediaan  perpustakaan  sangat  penting  sebagai  sarana penunjang belajar bagi siswa.
Tabel 1: Kondisi Ruang Kelas
Sumber: BPS, 2018
Tabel 2: Ketersediaan Perpustakaan
Level Pendidkan Sekolah Negeri Sekolah Swasta Sekolah Negeri+Swasta Jumlah  Presentase  Jumlah  Presentase  Jumlah  Presentase 1 2 3 4 5 6 7 SD 94.550 71,64 9.386 57,69 103.936 70,11 SMP 19.293 83,06 10.737 68,25 30.030 77.08 SMA 6.118 90,88 4.744 70,15 10.862 80,49 SMK 2.890 82,13 5.961 58,49 8.851 64,56
Sumber: BPS, 2018
Data ini mempertegas bahwa faktor fasilitas pendidikan dan kualitas guru masih menjadi  permasalahan  di  Indonesia.  Point  yang  hendak  penulis  sampaikan  adalah bahwa  pemerintah  gagal  dalam  mendefinisikan  masalah.  Kebijakan  sistem  zonasi hanya mengatur tentang distribusi siswa terkait  penempatan sekolah namun tidak berhasil menyentuh permasalahan yang substansial yaitu bagaimana meningkatkan fasilitas  pendidikan  dan  memperbaiki  kulitas  guru.  Dengan  kata  lain,  yang  harus
Level
Pendidikan Kondisi Kelas Tahun Ajaran 2016/2017 Kondisi Kelas Tahun Ajaran 2017/2018 Baik  Kerusakan Kecil/Sedan g Kerusaka n Parah Baik  Kerusakan Kecil/Sedan g Kerusaka n Parah 1 2 3 4 5 6 7 SD 25,74 63,95 10,31 26,41 63,59 10,00 SMP 28,73 62,57 8,71 29,70 61,46 8,84 SMA 45,66 50,00 4,34 44,79 50,84 4,36 SMK 45,66 50,77 3,57 46,67 50,44 2,89
menjadi concern perhatian  pemerintah  sebenarnya  adalah  soal  urusan  kualitas pendidikan  di  sekolah-sekolah  bukan  siswanya.  Sekali  lagi,  sistem  zonasi  tidak berkorelasi  secara  positif  terhadap  perbaikan  kualitas  pendidikan  dan  mengatasi kesenjangan  di  dunia  pendidikan.  Permasalahan  tersebut  akan  terus  membayangi negara  Indonesia  selama  pemerintah  tidak  melakukan  banyak  hal  dan  intervensi terkait peningakatan mutu pendidikan. Anggapan sistem zonasi dengan sendirinya akan membuat pemerataan kualitas pendidikan seperti api jauh dari panggang.
Selain  itu,  proses  penerimaan  siswa  dengan  pertimbangan  jarak  dapat mengurangi  kompetensi  siswa  untuk  belajar  (Nurlailiyah,  2019).  Alasannya,  siswa mudah diterima di sekolah hanya karena jarak yang berdekatan dengan sekolah yang bersangkutan  tanpa  harus  melalui  proses  seleksi  dan  uji  kompetensi.  Padahal sebelum  kebijakan  zonasi  diterapkan,  seleksi  penerimaan  siswa  berdasarkan  pada nilai  dan  standar  tertentu  sehingga  siswa  akan  bersaing  dengan  siswa  lain  dan berusaha  semaksimal  mungkin  agar  dapat  diterima  di  sekolah  yang  diinginkan. Misalnya ketika siswa duduk di jenjang SMP akan berusaha memanfaatkan peluang belajarnya dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai terbaik supaya ketika lulus  dan  ingin  mendaftar  ke  jenjang  pendidikan  selanjutnya  (SMA)  mendapatkan kemudahan.  Namun  sejak  sistem  penerimaan  siswa  menggunakan  zonasi,  siswa secara otomatis  diterima  sejauh  sesuai  dengan  jarak  dari  rumah  ke  sekolah  bukan karena  kompetensi  siswa.  Akibatnya  persaingan  dalam  berebut  sekolah  bergeser menjadi soal siapa yang paling dekat dan presisi antara tempat domisili siswa dengan jarak ke sekolah.
Pergeseran model market governance ke state dalam proses penerimaan siswa di sekolah pada dasarnya harus mengatasi kegagalan logika market dalam mengelola sekolah  yang  kalah  dalam  arena  persaingan,  sehingga  negara  hadir  untuk memberikan  stimulus  dan  rangsangan  kepada  sekolah  agar  kualitas  pendidikan  di setiap sekolah yang berkompetisi relatif seimbang. Namun alih-alih mengelola supply dalam  hal  ini  mengelola  sekolah  agar  memiliki  kualitas  pendidikan  yang  setara, pemerintah jutru tersesat dengan mengintervensi demand yaitu warga negara yang memerlukan pendidikan. Pemerintah mengotak-atik demand sehingga luput bahwa permasalahannya ada pada supply .
Besar  kemungkinan  negara  berusaha  menutupi  kegagalannya  mengatasi masalah  pemerataan  kualitas  pendidikan  dengan  menerapkan  sistem  zonasi sehingga  terkesan  kualitas  pendidikan  yang  jomplang  antar  sekolah  akan  dengan sendirinya terjadi pemerataan setelah diberlakukannya zonanisasi. Padahal sekolah tetap berada pada posisi yang sama yang berdampak hanyalah urusan demand -nya saja terkait kesempatan masuk sekolah favorit dan non-favorit. Oleh karena itu tidak heran jika penerapan sistem zonasi ini pada akhirnya memunculkan banyak riak-riak kekecewaan publik. Yang lebih penting pendidikan merupakan salah satu pelayanan dasar dan merupakan hak warganegara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Tentu tidak saja hanya soal akses terhadap sekolah tetapi juga terkait kualitas pendidikan. Penerapan sistem zonasi selama ini justru bersebrangan dengan hak warga negara dalam memperoleh pendidikan di mana pun ia tinggal tanpa ada pembatasan. Karena itu perumusan kebijakan terkait pendidikan yang dikeluaraan oleh pemerintah harus menyentuh akar permasalahan.

## Redefinisi Masalah: Menggagas Alternatif Kabijakan
Pada pembahasan sebelumnya telah disinggung bahwa berbagai permasalahan yang  muncul  akibat  kebijakan  sistem  zonasi  dikarenakan  kekeliruan  pemerintah dalam mendefiniskan dan merumuskan masalah. Sehingga penting untuk melakukan redefinisi masalah sebagai alternatif kebijakan. Analisis konten (substansi) kebijakan menjadi penting untuk digunakan guna melakukan redefinis permasalahan kebijakan. Hal  ini  dikarenakan  analisis  konten  (substansi)  menawarkan  konsep  perumusan kebijakan  yang  sudah  ada  namun  belum  mampu  menyelesaikan  masalah. Sebagaimana  diungkap  oleh  Howlett, et  al (Santoso,  2010)  bahwa  model  analisis konten  (substansi)  kebijakan  berorientasi  pada  penyelesain  masalah.  Hal  ini berangkat dari argumen bahwa sangat besar kemungkinan pemerintah melakukan kesalahan  dalam  mengangkat  permasalahan  sehingga  perlu  ada  diskusi  dan perdebatan  baru  dalam  rangka  melakukan  redefinisi  ulang  permasalahan  untuk kemudian dirumuskan kebijakan lain sesuai dengan definisi permasalahan yang telah disepakati.
Kebijakan sistem zonasi yang digagas oleh pemerintah apabila merunut pada modelling analisis substansi kebijakan, maka dapat disederhanakan sebagai berikut:
Bagan 2: Urutan Analisa Substansi Kebijakan Sistem Zonasi
Dari  bagan  diatas  telihat  bahwa  problem  publik  yang  sedang  dihadapi masyarakat  adalah  terkait  dengan  kesenjangan  akses  dan  mutu  sekolah  yang kemudian  diikuti  oleh  hadirnya  dikotomi  antara  sekolah  favorit  dan  non-favorit. Dalam  merespon  isu  publik  tersebut,  pemerintah  memiliki  pandangan  bahwa masalah  utama  yang  menyebabkan  kesenjangan  mutu  pendidikan  adalah  karena persebaran  siswa  di  setiap  sekolah  di  daerah  tidak  merata  (Kemendikbud.go.id, 2018). Mayoritas siswa lebih memilih sekolah favorit dengan mutu pendidikan yang bagus dan fasilitas pendukung belajar yang memadai sehingga murid merasa terjamin menimba pengetahuan di sekolah favorit.
Konsekuensinya,  sedikit  sekali  siswa  yang  mau  masuk  ke  sekolah  yang terkategori  non-favorit  yang  ditandai  dengan  fasilitas,  sarana  dan  prasarana pendidikan minim serta kompetensi guru yang rendah. Kondisi ini menurut kacamata pemerintah menyebabkan kualitas pendidikan tidak merata karena persebaran siswa tidak terdistribusi secara merata di setiap sekolah. Sejumlah siswa yang terpusat pada satu  atau  beberapa  sekolah  saja  hanya  cenderung  memusatkan  mutu  pendidikan pada beberapa titik saja di suatu wilayah. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan zonasi dengan tujuan mendistribusikan persebaran siswa di setiap sekolah. Asumsinya, semakin terdistribusi siswa, kesenjangan mutu pendidikan dapat diatasi (Kemendikbud.go.id, 2018).
Logika berfikir pemerintah menurut penulis keliru karena pada akhirnya belum mampu  mengatasi  akar  permasalahan.  Berbagai  problem  yang  ditemukan  akibat kebijakan  sistem  zonasi  dan  belum  berhasilnya  pengentasan  masalah  kesenjangan
ISU
Kesenjangan Mutu Pendidikan (Dikotomi Sekolah
Favorit dan non Favorit

## PROBLEM
Distribusi Siswa yang Tidak Merata di Setiap Sekolah

## KEBIJAKAN
Menyamaratakan
Siswa dengan
Kebijakan Sistem
Zonasi
pendidikan  sebagaimana  yang  telah  disinggung  sebelumnya  mempertegas  bahwa pemerintah  gagap  dalam  mendefinisikan  masalah.  Karena  itu,  perlu  kiranya  kita mendiskusikan  kembali  apa  sesungguhnya  akar  permasalahannya.  Untuk kepentingan ini, perlu meredifinisi masalah sebagai alternatif kebijakan. Perhatikan bagan berikut:
Bagan 3: Urutan Alternatif Analisa Substansi Kebijakan Sistem Zonasi
Alternatif  kebijakan  yang  ditawarkan  penulis  adalah  pemerintah  perlu menyadari bahwa akar dari permasalahan kesenjangan mutu pendidikan disebabkan karena kualitas dan kompetensi guru di beberapa sekolah masih rendah (Maulipkasi, 2016) dan fasilitas sarana dan prasarana penunjang belajar masih minim (BPS, 2018) sebagaimana  berdasar  pada  data  yang  telah  dipaparkan  pada  pembahasan sebelumnya.  Oleh  karena  itu,    kebijakan  yang  seharusnya  dikeluarkan  oleh pemerintah  adalah  hal-hal  yang  secara  spesifik  menyangkut:  pertama,  perbaikan fasilitas  sekolah;  kedua,  program  tertentu  yang  dapat  meningkatkan  kompetensi guru.
Kebijakan  soal  perbaikan  fasilitas  sekolah  misalnya  pemerintah  dapat mengakali  dari  pintu  politik  anggaran.  Kebijakan  politik  anggaran  dalam  upaya mendorong peningkatan mutu pendidikan pernah dilakukan di India dan termasuk menjadi  salah  satu  strategi  yang  efektif  dalam  meminimalisir  tingkat  kesenjangan pendidikan  (Tilak,  1979).  Pada  kasus  Indonesia,  selama  ini  skema  pembagian anggaran  dari  pemerintah  kepada  tiap  sekolah  menekankan  pada  proses perencanaan anggaran berupa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBPS) secara bertingkat dimulai  dari perencanaan tingkat sekolah, perencanaan tingkat  kabupaten/kota,  perencanaan  tingkat  provinsi.  Sekolah  mempunyai kewenangan  dalam  mengelola  dan  menggunakan  keuangan  yang  diperoleh  dari
ISU Kesenjangan Mutu
Pendidikan
(Dikotomi Sekolah Favorit dan non
Favorit

## PROBLEM
Kompetensi Guru Rendah Dan Fasilitas Sekolah
Minim

## KEBIJAKAN
Menata dan Memperbaiki
Fasilitas Sekolah dan Meningkatkan Kompetensi Guru
pemerintah  sesuai  dengan  kebutuhan  rumah  tangga  sekolah  seperti  melengkapi fasilitas  sekolah,  membiayai  proses  belajar  mengajar  dan  meningkatkan kesejahteraan  guru.  Meskipun  wewenang  penggunaan  anggaran  ada  di  sekolah, tetapi penentuan berapa besaran dana yang akan diterima sekolah ditentukan oleh pemerintah.  Pasalnya,  selama  ini  pertimbangan  pemerintah  dalam  menentukan besaran anggaran pendidikan untuk  masing-masing sekolah tidak detail dan akurat berdasarkan kompleksitas dan divergensi permasalahan yang dialami setiap sekolah. Tiap sekolah dianggap sama.
Terkait  upaya  perbaikan  dan  peningkatan  fasilitas,  sarana  dan  prasarana sekolah,  pemerintah  harus  memprioritaskan  sekolah  dengan  fasilitas  dan infrastruktur skeolah yang masih minim. Artinya, perlu ada perlakuan yang berbeda ( affirmative policy ). Sebab selama ini sekolah masih dianggap sama oleh pemerintah. Dalam hal skema pembagian BOS (Bantuan Operasional Sekolah) misalnya, apabila merujuk pada Permendikbud No 1 tahun 2018, pemerintah menggunakan indikator jumlah  siswa  di  sekolah  yang  bersangkutan  sebagai  pertimbangan  dalam menentukan besaran dana BOS yang diterima tiap sekolah. Artinya, semakin banyak siswa,  semakin  besar  bantuan  dana  pemerintah  yang  diterima  sekolah.  Pada akhirnya,  sekolah  berlomba-lomba  mencari  siswa  sebanyak-banyaknya  tanpa memepertimbangkan kualitas pendidikan.
Selain itu, skema tersebut tentu merugikan sekolah yang hanya memiliki jumlah siswa  yang  sedikit.  Pointnya  adalah  pemerintah  dalam  kaitan  pengalokasian anggaran harus memprioritaskan kebutuhan sekolah dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas  serta ketersediaan fasilitas pendidikan. Sekolah yang sudah mempunyai  sarana  penunjang  pendidikan  yang  lengkap  tidak  perlu  terlampau mendapatkan intervensi pemerintah yang sangat besar dalam hal pemberian dana, justru dana ini bisa dialokasikan untuk sekolah yang masih tertinggal.
Selain  kebijakan  mengenai  peningkatan  dan  perbaikan  fasilitas  pendidikan, aspek kompetensi guru juga perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Tidak dapat terbantahkan bahwa guru merupakan sumber yang paling penting dalam pendidikan. Guru yang berkualitas sangat diperlukan dalam setiap kelas sebagai inti dari proses pembelajaran  (Boyd, et  al ,  2008).  Guru  dapat  mempengaruhi  peningkatan  siswa
secara signifikan. Guru yang berkualitas lebih efektif dalam menghasilkan pencapaian siswa dibandingkan dengan guru dengan kualitas rendah (Kane, Rockoff, & Staiger, 2007). Upaya pemerintah dalam mengingkatkan kompetensi guru melalui sertifikasi guru.  Namun  dalam  praktik  di  lapangan,  banyak  kajian  yang  melakukan  evaluasi terhadap  kebijakan  sertifikasi  guru  yang  tidak  efektif  dan  efisien  sehingga  tidak banyak  memberikan  kontribusi  bagi  peningkatan  kompetensi  dan  profesionalisme guru. Sertifikasi guru lebih banyak dilihat untuk memperoleh kesejahteraan materil ( profit ),  sementara  mutu  pembelajaran  kurang  mendapat  perhatian  serius (Kurniawan, 2011; Kartowagiran, 2011; Fauzi, 2016).
Pemerintah  dapat  berlajar  dari  pengalaman  Kota  New  York,  Amerika  Serikat dalam mengatasi ketimpangan kualitas guru di setiap sekolah. Pemerintah New York menerapkan kebijakan yang menekankan pada sejumlah aturan dan prosedur yang ketat  terkait  rekrutmen  dan  seleksi  guru  sesuai  dengan  kebutuhan  sekolah  yang bersangkutan. Pemerintah New York juga melakukan penyortiran dan mengeliminasi guru  yang  kurang  kompeten  untuk  kemudian  diberikan  pelatihan  dan  bimibingan khusus  oleh  pemerintah  dibantu  oleh  kepala  sekolah  yang  bersangkutan.  Peran kepala  sekolah  menjadi  penting  karena  ia  yang  lebih  mengetahui  kelemahan  dan kekuatan guru di sekolah tersebut (Boyd, 2008).
Terkait  dengan  peningkatan  kompetensi  guru,  distribusi  guru  secara  berkala dapat menjadi alternatif dalam mengatasi kesenjangan mutu pendidikan. Skemanya, guru  (tenaga  pendidik)  yang  terpusat  pada  sekolah  yang  mapan  dialihkan  untuk mengajar di sekolah yang masih minim standar kualitas guru. Harapannya, kehadiran mereka  dapat  memberi  warna  baru  yang  mampu  berkontribusi  pada  peningkatan kualitas  pembelajaran  dan  menstimulus  perkembangan  siswa.  Peran  pemerintah menjadi sangat penting dalam mengatur distribusi persebaran guru ini. Asumsinya, semakin tersebar guru-guru yang memiliki kompetensi baik di setiap sekolah secara merata  maka  semakin  besar  kemungkinan  untuk  mengurangi  kesenjangan  mutu pendidikan.
Pada  dasarnya  skema  ini  sempat  diwacanakan  oleh  pemerintah  setelah penerapan  sistem  zonasi  sudah  rapih  untuk  jangka  waktu  yang  belum  ditentukan (News.detik.com,  2019).  Problemnya  adalah  justru  logika  yang  dipakai  terbalik.
Pemerintah  menerapkan  sistem  zonasi  terlebih  dahulu  sehingga  persebaran  siswa merata  di  tiap-tiap  sekolah  kemudian  selanjutnya  melakukan  zonasi  guru. Seharusnya, pemerintah menata dan memperbaiki fasilitas sarana prasarana sekolah dan  meningkatkan  kompetensi  guru  terlebih  dahulu  setelah  hal  ini  tercapai selanjutnya  melakukan  redistribusi  siswa  melalui  zonasi.  Sebab  ketika  rata-rata kualitas  pendidikan  tiap  sekolah  relatif  setara,  siswa  akan  merasa  terjamin  sebab dimana pun  ia sekolah akan mendapatkan hak pendidikan  yang sama. Singkatnya, kebijakan  zonasi  seharusnya  dijadikan  sebagai  kebijakan  di  hilir  bukan  di  hulu. Sebagaimana dapat dilihat pada bagan berikut.
Bagan 4: Alternatif Kebijakan dalam Mengatasi Kesenjangan Kualitas Pendidkan
Indikator Mutu Pendidikan
Kebijakan
Out Put
Sekolah dapat dikatakan unggul dengan mutu pendidikan yang mumpuni paling tidak didukung oleh tiga faktor, yaitu: kualitas guru, fasilitas sekolah, dan input siswa. Kebijakan sistem zonasi hanya menargetkan salah satu faktor saja yaitu input sekolah tanpa menyentuh aspek permasalahan terkait fasilitas sekolah yang masih minim dan kompetensi guru yang masih rendah  dan kerberadaan guru yang berkualitas tidak merata di setiap sekolah. Karena itu, dalam rangka mengatasi masalah kesenjangan mutu  pendidikan,  pemerintah  harus  melakukan  tiga  hal  secara  berurutan  dan bertahap: pertama, menata dan memperbaiki fasilitas sekolah; Kedua, meningkatkan kompetensi guru salah satunya dengan melakukan distribusi guru. Setelah dua hal ini
Fasilitas Sekolah Kompetensi Guru Input Siswa Menata dan memper- baiki Fasilitas Sekolah
Distribusi guru yang berkualitas dan
kompeten pada tiap sekolah
Zonasi Siswa
Pemerataan Kualitas
Pendidikan
berhasil, selanjutnya pemerintah melakukan langkah yang ketiga, yaitu menerapkan zonasi siswa. Dengan kata lain, kebijakan sistem  zonasi perlu ditempatkan sebagai kebijakan di hilir bukan di hulu.

## KESIMPULAN
Kebijakan  sistem  zonasi  menimbulkan  polemik  di  tengah  masyarakat  karena telah merampas hak warga negara (siswa) dalam menentukan pilihan sekolah yang diinginkan.  Karena  siswa  merasa  tidak  mendapat  jaminan  pendidikan  yang berkualitas akibat sistem penerimaan siswa yang berasarkan pada zonanisasi. Selain itu,  kebijakan  ini  tidak  serta  merta  dapat  mengatasi  persoalan  kesenjangan  mutu pendidikan  di  Indonesia.  Sistem  zonasi  hanya  mengotak-atik  distribusi  persebaran siswa, sedangkan kondisi fasilitas sekolah yang masih minim dan kualitas guru yang masih  rendah  belum  tersentuh  secara  maksimal  oleh  pemerintah.  Fakta  tersebut lantas menyebabkan kebijakan zonasi alih-alih dapat mengatasi masalah kesenjangan mutu pendidikan, justru pada pelakasanaanya menimbulkan masalah baru.
Untuk  menganalisa  ihwal  ini,  analisis  konten  (substansi)  kebijakan  dipilih dengan argumen bahwa kebijakan zonasi yang tertuang dalam Permendikbud No 51 tahun 2018 secara substansi sudah bermasalah. Hal ini tidak lepas karena kegagapan pemerintah  dalam  mendefiniskan  akar  permasalahan  terkait  kesenjangan  mutu pendidikan  sehingga  polemik  yang  terjadi  di  masyarakat  menjadi  sebuah keniscayaan. Karena itu, perlu ada redefinisi masalah dengan alternatif kebijakan baru yaitu pemerintah perlu menata dan memperbaiki fasilitas sekolah dan meningkatkan kompetensi  guru  terlebih  dalu,  baru  kemudian  menerapkan  sistem  zonasi. Singkatnya, sistem zonasi harus dijadikan sebagai kebijakan hilir bukan hulu.
Sebagai sebuah rekomendasi kebijakan, terkait upaya mengatasi kesenjangan fasilitas  sekolah,  pemerintah  dapat  memulai  dengan  politik  anggaran  dengan memperlakukan sekolah secara berbeda sesuai dengan kondisi  di lapangan. Sekolah yang sudah mapan tidak perlu terlampau mendapat bantuan dana pendidikan. Dana tersebut harus dialihkan kepada sekolah yang masih terbelakang. Semantara terkait dengan masalah kesenjangan kualitas guru, pemerintah harus menekankan sejumlah aturan  dan  prosedur  yang  ketat  terkait  rekrutmen  dan  seleksi  calon  guru  sesuai
dengan  kebutuhan  sekolah  yang  bersangkutan.  Selain  itu,  skema  distribusi  guru secara  berkala  dapat  menjadi  alternatif  dalam  mengatasi  kesenjangan  mutu pendidikan.  Bagaimana  pun,  apa  yang  telah  direkomendasikan  oleh  penulis  pada dasarnya  hanya  satu  solusi  yang  dapat  diambil  oleh  pemerintah  dalam  mengatasi masalah  kesenjangan  akses  dan  kualitas  pendidikan.  Sebab,  untuk  menata pendidikan  diperlukan seperangkat instrumen besar untuk menyelesaikan masalah pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditomo  &  Felicia.  (2018).  Ketimpangan  Mutu  dan  Akses  Pendidikan  di  Indonesia:
Potret Berdasarkan Survei PISA 2015. Kilas Balik, 17.
Bintoro, R.F.A. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah  Dalam  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (Ppdb)  Tingkat  Sma  Tahun Ajaran 2017/2018 Di Kota Samarinda. Jurnal Riset Pembangunan , Vol 1, No 1.
Badan Pusat Statistik (BPS). (2018). Potret Pendidikan Indonesia: Statistik Pendidikan 2018. Online. Diakses dari www.bps.go.id .
Badrulael, M. Yusuf. (2015). Komparasi Keunggulan Prestasi Akademik Siswa Antara Sekolah  Unggulan  dan  Madrasah  Unggulan. UIN  Syarif  Hidayatullah,  Jakarta: Skripsi.
Boyd, D., Lankford, H., Loeb, S., Rockoff, J., & Wyckoff, J. (2008). The Narrowing Gap in  New  York  City  Teacher  Qualifications  and  Its  Implications  for  Student Achievement  in  High-Poverty  Schools. Journal  of  Policy  Analysis  and Management, 27 (4), 793-818. Retrieved from www.jstor.org/stable/30163563
Creswell,  John.  (2014).  Penelitian  Kualitatif  &  Desain  Riset.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Donahue, J., & Nye, J. (Eds.). (2002). Market-Based Governance: Supply Side, Demand Side,  Upside,  and  Downside .  Washington,  D.C.:  Brookings  Institution  Press. Retrieved from www.jstor.org/stable/10.7864/j.ctvc16p58
Dunn, William. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya Fauzi,  Imron.  (2016).  Analisis  Sistem  Sertifikasi  Guru  dalam  Problematika  Kekinian.
Jurnal Pendidikan Islam , Vol 9, No 1.
Gatra.com. (2019). Mutu Sekolah Negeri di Indonesia Lebih Baik dari Swasta. Online.
Diakses dari https://www.gatra.com/detail/news/461330/milenial/mutu- sekolah-negeri-di-indonesia-lebih-baik-dari-swasta
Hooghe,  Liesbeth,  and  Gary  Marks.  (2001).  Multi-Level Governance and  European Integration. Oxford: Rowman & Littlefield Publishers.
Kartowagiran,  Badrun.  (2011).  Kinerja  Guru  Profesional  (Guru  Pasca  Sertifikasi).
Cakrawala Pendidikan, th XXX, No 3
Kemendikbud.go.id. (2018). Kemendikbud: Sistem Zonasi Mempercepat Pemerataan
di Sekotor Pendidikan. Online. Diakses dari
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/06/kemendikbud-sistem-zonasi- mempercepat-pemerataan-di-sektor-pendidikan
Khadowmi, Reza Eka. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah. Skripsi. Lampung: Universitas Lampung.
Kurniawan, Bachtiar. D. (2011). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Rangka Meningkatkan  Profesionalitas  Guru  di  Kota  Yogyakarta. Jurnal  Studi Pemerintahan , Vol 2, No 2.
Lampung.Tribunnews.com.  (2019).  Tak  Kebagian  Murid,  20  SMA  Swasta  di  Bandar
Lampung Terancam Gulung Tikar. Online: https://lampung.tribunnews.com/2019/07/02/tak-kebagian-murid-20-sma-

## swasta-di-bandar-lampung-terancam-gulung-tikar
Loorbach,  Derk.  (2009).  Transition  Management  for  Sustainable  Development:  A Prescriptive,  Complexity ‐ Based Governance Framework. Governance .  23.  161  - 183. 10.1111/j.1468-0491.2009.01471.x.
Maulipaksi,  Desliana.  2016.  7  Provinsi  Raih  Nilai  Terbaik  Uji  Kompetensi  Guru  2015. Online. Diakses dari http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/01/7-provinsi- raih-nilai-terbaik-uji-kompetensiguru-2015.
Megapolitan.kompas.com. (2019). Adu Klaim Polemik Sekolah Swasta dengan Dinas
Pendidikan Kota Bekasi?. Online. Diakses dari
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/17
/06100931/adu-klaim-
polemik-sekolah-swasta-dengan-dinas-pendidikan-kota-bekasi?page=all
Metro.tempo.co.  (2017).  Yayasan  Bangkrut  SD  Kasih  Ananda  II  di  Jakarta  Timur Ditutup.  Online: https://metro.tempo.co/read/894321/yayasan-bangkrut-sd- kasih-ananda-ii-di-jakarta-timur-ditutup
Metro.tempo.co,  (2019).  Efek  Zonasi  PPDB,  Banyak  Warga  Memanipulasi  Domisili Anaknya.  Online.  Diakses  dari https://metro.tempo.co/read/1216204/efek- zonasi-ppdb-banyak-warga-memanipulasi-domisili-anaknya
News.detik.com, (2019). Setelah Siswa, Kini Guru Juga Kena Sistem Zonasi. Online. Diakses dari https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4629487/setelah- siswa-kini-guru-juga-kena-sistem-zonasi
News.okezone.com.  (2019).  Jalur  Zonasi,  Tren  Pindah  Rumah  Ke  Sekolah  Favorit Meningkat. Online. Diakses dari: https://news.okezone.com/read /2019/06/30/65/2072804/jalur-zonasi-tren-pindah-rumah-ke-sekolah-favorit- meningkat.
Nurlailiyah,  Aris.  (2019).  Analisis  Kebijakan  Sistem  Zonasi  Terhadap  Perilaku  Siswa SMP di Yogyakarta. Realita , Volume 17, No 1, 13-21.
Osborne,  David  &  T.  Gaebler.  (1992).  Reinventing  Goverment:  How  The Interpreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector. United State: PLUME Pangastuti,  C.  Andon.  (2015).  Analisis  Ketimpangan  Kualitas  dan  Kuantitas  Calon Peserta Didik Baru SMA Negeri Kota Yogyakarta.
Perdana,  Novrian  Perdana.  (2019).  Implementasi  PPDB  Zonasi  Dalam  Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan. Journal Pendidikan Glasser, Vol 3 (1). Peters, B. Guy dan John Pierre. (1998). Governance without Government: Rethinking Public  Administration.  Dalam  Journal  of  Public  Administration  Research  and Theory: J-PART, Vol. 8, No. 2, April 1998, hal. 223-243.
Pikiran-rakyat.com. (2019). Akibat Sistem Zonasi, Semua Sekolah Belum Capai Kuota. Online.  Diakses  dari: https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-01314179/ akibat-sistem-zonasi-semua-sekolah-belum-capai-kuota.
Purwanti, Dian, dkk. (2019). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi Di Kota Bandung. Jurnal Governansi , Vol 5, No 1.
Saifullah.  (2014).  Konsep  Pendidikan  Jerman  Dan  Australia  (Kajian  Komparatif  Dan Aplikatif Terhadap Mutu Pendidikan Indonesia). Jurnal Ilmiah Peuradeun , Vol 2, No 2.
Safarah, Azizah, A dan Wibowo, Udik Budi. (2018). Program Zonasi di Sekolah Dasar Sebagai  Upaya  Pemerataan  Kualitas  Pendidikan  Di  Indonesia. Lentera Pendidikan , Vol 21, No 2.
Santoso, Purwo. (2010). Modul Pembelajaran, Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada: Research Center for Politics and Government.
Suhaeri. (2013). Putusan Mahkamah Konstitusi Menghapus Rintisan Sekolah Bertaraf
Internasional dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah. Jurnal Konstitusi , Vol 10, No 2 Tilak,  J.  (1979).  Inequality  in  Education  in  India. Indian  Journal  of  Industrial Relations, 14 (3), 417-436. Retrieved from www.jstor.org/stable/27765728
Ula, Dani M dan Lestari, Irvan. (2019). Imbas Sistem Zonasi Bagi Sekolah Favorit Dan Masyarakat.  Prosiding  Seminar  Nasional  Pendidikan  dan  Pembelajaran  2019: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Wahyuni,  Dinar.  (2018).  Pro  Kontra  Sistem  Zonasi  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru Tahun Ajaran 2018/2019. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis , Vol, 10, No 14.
Winarno,  Budi.  (2007).  Kebijakan  Publik:  Teori  dan  Proses.  Yogyakarta:  Media Pressindo.
Zhang,  L.,  Khan,  G.,  &  Tahirsylaj,  A.  (2015).  Student  performance,  school differentiation,  and  world  cultures:  Evidence  from  PISA  2009.  International Journal of Educational Development, 42, 43 – 53.