## LEMBAGA KEAGAMAAN, PANCASILA DAN STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI
Ismail Marzuki Universitas Nurul Jadid Email: ismail.mz2805@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini membahas tentang sikap agama terhadap perilaku korup, tinjauan  Filsafat Hukum Islam terhadap kejahatan korupsi dan peran yang dapat dilakukan oleh lembaga keagamaan dalam upaya memberantas korupsi. Mengingat lembaga keagamaan selama ini  masih  selalu  fokus  terhadap  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  ibadah mahdlah dan mengabaikan  persoalan-persoalan  konkret  yang  dihadapi  bangsa,  seperti  korupsi.  Di samping  itu,  dalam  penelitian  ini  juga  disinggung  tentang  konsep  dan  strategi pemberantasan korupsi dalam kacamata Pancasila karena Pancasila di samping sebagai budaya  bangsa,  di  mana  setiap  tindak-tanduk  masyarakat  harus  mencerminkan  nilai- nilai Pancasila, juga sebagai falsafah bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang mestinya dapat dijadikan sebagai alat dalam memerangi masalah korupsi.
Kata kunci :   Peran Lembaga Keagamaan, Pancasila, Strategi Pemberantasan Korupsi

## Abstract
This study discusses religious attitudes toward corrupt behaviour , philosphy of Islamic law  reviews  about  corruption  and  the  role  that  can  be  done  by  religion  institution for eradicating corruption. Religion institution in present time always focus about mahdlah matters  and  overlook  the  country  vivid  problems,  like  corruption.  In  the  other  hand, concepts  and  strategies  to  eradicate  corruption  from  Pancasila  point  of  view  are mentioned  because  beside  Pancasila  as  nation  culture  whereas  source  of  public behaviour,  also  as  nation’s  philosophy  that  makes  Pancasila  become  a  fundamental law, which should become tool for fighting corruption.
Keywords : The  Role  Of Religion  Institution,  Pancasila,  Strategy  for  Eradicating Corruption.

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Indonesia  merupakan  negara  yang  plural,  kaya  akan  budaya,  bahasa,  suku  dan sebagainya.  Keanekaragaman  tersebut  tidak  kemudian  membuat  bangsa  Indonesia menjadi  bangsa  yang  tercerai-berai,  melainkan  mampu  hidup  berdampingan  secara harmonis. Keharmonisan ini dibuktikan dengan perilaku masyarakat yang santun, saling menghormati, dan tolong menolong terhadap kelompok masyarakat yang lain.
Perilaku  bangsa  Indonesia  yang  demikian  menggambarkan  bahwa  bangsa  ini sangat  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  moral-religius.  Penghormatan  terhadap  nilai-nilai moral tersebut tercermin dalam ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Nilai moral- ketuhanan  yang  tertuang  dalam  sila  pertama  mengamanatkan  bahwa  moral  bangsa Indonesia merupakan manifestasi dari ajaran Tuhan. Sila kedua yang berisi tentang nilai moral-kemanusiaan membawa pesan bahwa moral bangsa Indonesia sangat menghargai dan  menghormati  hak  asasi  manusia.  Begitu  juga  dengan  nilai  moral-persatuan  dalam sila  ketiga,  yang  sangat  menjunjung  tinggi  persatuan  bagi  seluruh  bangsa  Indonesia. Selanjutnya,  sila  keempat  merupakan  pernyataan  tentang  nilai  moral-permusyawaratan yang  mengajarkan  kepada  bangsa  Indonesia  tentang  pentingnya  menghargai  dan memperlakukan  manusia/rakyat/warga  negara  sebagai  pribadi  yang  juga  memiliki derajat  dan  kedudukan  yang  sama.  Diakhiri  dengan  moral-keadilan  dalam  sila  kelima yang  berisi  tentang  pentingnya  mengatur  hubungan  antar  warga  negara  dengan kekuasaan demi tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa  seyogyanya  membumi  dalam  setiap  perilaku masyarakat Indonesia. Tetapi realita di lapangan masih sangat jauh, ibarat api jauh dari panggang.  Berbagai  perilaku  amoral  seringkali  tampil  menghiasi  berbagai  media,  baik media  elektronik  maupun  media  massa.  Pemberitaan  media  yang  selalu  istiqomah tampil dan tak kunjung usai adalah masalah utama bangsa ini yaitu persoalan korupsi. Korupsi  merupakan  masalah  yang  sangat  serius,  baik  dengan  frekuensinya  yang  kecil terlebih  yang  besar.  Karena  dampak  atau  akibat  yang  ditimbulkan  sangat  mengganggu tidak hanya terhadap perekonomian nasional, tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya tidak terealisasinya infrastruktur yang memadai, pembangunan sarana-prasarana menjadi terganggu, harga kebutuhan sandang, pangan dan papan tidak seimbang, dan sebagainya.
Secara  yuridis-normatif,  korupsi  dikategorikan  sebagai  kejahatan  luar  biasa ( extra-ordinary  crime ), 1 sehingga  pencegahan  dan  penyelesaiannya  pun  membutuhkan upaya-upaya  dan  langkah-langkah  yang  luar  biasa  pula.  Berbagai  upaya  dan  langkah melalui  jalur  litigasi  sudah  dilakukan,  tetapi  hasil  yang  dicapai  masih  belum  optimal. Artinya,  meskipun  sudah  banyak  orang  yang  diputuskan  bersalah  karena  korupsi  oleh pengadilan  dengan  dikenakan  sanksi  pidana  penjara  dan  denda,  tetapi  kehidupan
1 Penjelasan  atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
korupsi  justru  semakin  tumbuh  subur  di  masyarakat.  Padahal  esensi  adanya penyelesaian  korupsi  melalui  pidana  adalah  untuk  menjerakan  pelaku  dan  mencegah orang  lain  agar  tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Meski  demikian,  upaya penyelesaian  tindak  pidana  korupsi  melalui  jalur  litigasi  tidak  boleh  berhenti  atau dihentikan, melainkan perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan dengan berbagai jenis pidana  yang  dinilai  dapat  menjerakan  pelaku  korupsi.  Karena  tanpa  adanya pertanggungjawaban pidana, maka bukan tidak mungkin perilaku koruptif akan semakin menjamur, disebabkan adanya pembiaran oleh negara terhadap pelaku korupsi.
Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  korupsi  tidak  akan  selesai  jika  hanya mengandalkan jalur litigasi semata, melainkan perlu disandingkan dengan upaya-upaya non-litigasi.  Tujuan  utama  dari  penggunaan  jalur  non-litigasi  dalam  perkara  korupsi yang  dihadapi  bangsa  Indonesia  adalah  untuk  memberikan  kesadaran  hukum  akan bahaya  korupsi  bagi  masa  depan  bangsa,  dengan  tidak  hanya  mengatakan  “ say  no korupsi ”,  tetapi  dalam  berperilaku  juga  tidak  boleh  koruptif.  Dengan  kata  lain,  jalur non-litigasi  merupakan  upaya  pencegahan  bagi  masyarakat  untuk  tidak  berperilaku koruptif.
Salah  satu  bentuk  upaya  non-litigasi  dalam  memberantas  tindak  pidana  korupsi adalah  melalui  peran  lembaga  atau  institusi  keagamaan  dan  penghayatan  serta pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam membina dan membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  peran  institusi  keagamaan  dalam  perang  melawan  tindak  pidana korupsi ?
2. Bagaimana upaya memberantas perilaku koruptif perspektif Pancasila ?

## B. PEMBAHASAN
1. Peran Institusi Keagamaan Melawan Korupsi
a. Sikap Agama Terhadap Korupsi
Abdullah  bin  Umar  pernah  mengatakan  bahwa  Rasulullah  SAW  melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap ( la’ana Rasulullah SAW ar-rasyiya  wa  al-murtasyiya ). 2 Pemberi  suap  ( ar-rasyi )  biasanya  adalah  orang yang memiliki maksud untuk memuluskan suatu perkara yang salah menjadi tidak salah  dan  yang  tidak  berhak  menjadi  berhak.  Sementara  penerima  suap  ( al- murtasyi )  umumnya  merupakan  pihak  yang  memiliki  wewenang  atau  kekuasaan untuk  merencanakan  atau  memeriksa  atau  menyelesaikan  perkara  yang menyangkut  kepentingan  ar-rasyi,  akan  tetapi  ia  menyalahgunakan  wewenang tersebut. Pendek kata, risywah (suap-menyuap) adalah suatu pemberian  jasa atau barang maupun sejenisnya kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya atau demi menghindarkan kewajiban yang semestinya ditunaikan atau ditanggungnya.
Lalu  bagaimana  dengan  perantara  suap  antara ar-rasyi dan al-murtasyi , yang  dikenal  dengan  sebutan ar-raisyi ?  Kendati  mekanisme  suap-menyuap  bisa terjadi  tanpa  adanya  pihak  perantara,  namun  peranan  pihak  perantara  tidak  bisa diabaikan  begitu  saja,  mengingat  perantara  biasanya  adalah  orang/pihak  yang memiliki  kedekatan  khusus  dengan  pemilik  wewenang  atau  kekuasaan.  Dalam hadits  yang  lain Rasulullah SAW  bersabda  bahwa Allah  melaknat pemberi suap, penerima  suap  dan  perantara  suap  di  antara  keduanya  dalam  masalah  hukum ( la’anallahu ar-rasyiya wa al-murtasyiya wa ar-raisyi fi al-hukmi ). 3 Dalam hadist kedua  ini  terdapat  tambahan  diakhir  yaitu fi  al-hukmi ,  artinya  laknat  Allah  dan Rasul-Nya hanya bagi mereka yang terlibat proses suap-menyuap dalam masalah hukum.  Pembatasan  risywah  dalam  bidang  hukum  bukan  berarti  menafikan risywah dalam aspek yang lainnya seperti politik, sosial dan sebagainya.
Sudah  menjadi  mafhum,  bahwa setiap daging  yang tumbuh dari  harta hasil kejahatan  (harta  haram),  maka  api  neraka  lebih  berhak  atas  daging  tersebut.  Hal ini  menyiratkan  bahwa  segala  upaya  untuk  menguasai  atau  memiliki  harta orang lain  melalui  cara-cara  jahat  (antara  lain;  seperti  penggelapan,  pengkhianatan,
2 Abu  ‘Isa  Muhammad  ibn  ‘Isa  ibn  Tsaurat  al-Turmuzi, Sunan  al-  Turmuzi  (Jami’  al-Shahih) , Indonesia: Dahlan, t.t., kitab ahkam, no. 1257, juz 2, hal. 397. Abu Hasan mengatakan bahwa hadits ini shohih hasan.
3 HR.  Ahmad,  hadits  ini  dijadikan  sebagai  salah  satu  rujukan  dalam  Musyawarah  Nasional  VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi’ul Akhir/ 25-29 Juli 2000 M, yang membahas  tentang  Suap  ( Risywah ),  Korupsi  ( Ghulul )  dan  Hadiah  kepada  Pejabat,  hadist  ini  kemudian terhimpun dalam Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, hlm, 367.
penipuan, dan pemerasan atas harta kekayaan  negara  yang  merupakan  salah satu unsur,  sifat,  atau  karakter  dari  tindak  pidana  korupsi),  tidak  pernah  dibenarkan dalam ajaran agama Islam dan kelak di akhirat neraka adalah tempat terbaiknya.
Selain  itu,  Rasulullah  juga  pernah  memberikan  deskripsi  nyata  mengenai seseorang  yang  memohon  kepada  Tuhan,  tetapi  ditolak.  Deskripsi  tersebut terpotret secara rinci sebagai berikut;
“Bahwa  ada  seorang  laki-laki  yang  dalam  sebuah  perjalanan  panjang, sehingga  terlihat  kusut  dan  kotor  sekali  rambutnya,  tiba-tiba  ia  menengadahkan tangannya  ke  langit  seraya  berkata:  “ya  rabb..  ya  rabb..”,  padahal  dibalik permohonannya  itu,  ia  senang  makan  makanan  haram,  minum  dengan  minuman yang  haram,  pakaiannya  diperoleh  dari  barang  haram,  dan  perutnya  pun kenyang dengan barang haram. Maka Nabi  SAW menanggapi  peristiwa tersebut dengan  sabdanya;  “bagaimana  mungkin  permohonannya  dapat  terkabul sementara ia senang akan hal-hal yang haram? ” 4
Sikap Rasulullah SAW yang demikian, karena secara dogmatis Allah SWT memiliki sifat yang Maha Baik dan senang terhadap hal-hal yang baik ( innallaha ta’aala thoyyibun laa yaqbalu illa thoyyiban ). 5

## b. Korupsi dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam
Ajaran  Islam  membawa  misi  yang  orientasinya  adalah  membahagiakan semua makhluk, tidak hanya bagi penganutnya saja, tetapi juga bagi seluruh alam semesta. Orientasi  ini  tercermin dalam kalamullah QS;  Al-Anbiya’ ayat 107 ( wa maa  arsalnaaka  illaa  rahmatan  lil-‘aalamiin ),  bahwa  Allah  tidak  mengutus Muhammad  sebagai  pembawa  risalah  Allah  yakni  Islam,  melainkan  untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.
Rahmat  bagi  semesta  alam  dapat  diartikan  sebagai  kemaslahatan  bagi seluruh  makhluk.  Kemaslahatan  secara  filosofis  merupakan  sikap  yang  terus- menerus diupayakan untuk tidak  melanggar  lima (5) prinsip dalam  hukum  islam, yaitu  menjaga  agama  ( hifdz  al-din ),  menjaga  jiwa  ( hifdz  al-nafs ),  menjaga
4 Ismail Marzuki, Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Hukum Pidana Islam, dipublikasikan di Jurnal Wajah Hukum, Vol. 1 No. 1, Oktober 2017, hlm. 5.
5 Imam  Yahya  bin  Syarf  ad-Din  an-Nawawi, Matan  Al-Arba’in  An-Nawawiyah ,  Maktabah: Syaikh Salim ibn Sa’ad Nabhani, t.t, hlm. 17.
keturunan ( hifdz al-nasl ), menjaga akal ( hifdz al-aql ), dan menjaga harta ( hifdz al- maal ).
Kelima prinsip di atas populer di kalangan ahli hukum islam dengan sebutan al-maqashid  asy-syari’ah .  Abdul  Wahab  Khallaf  mengatakan  bahwa  maksud umum  disyariatkannya  hukum  islam  ( al-maqashid  asy-syari’ah )  adalah  untuk merealisasikan  kemaslahatan  umat  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  lima  (5) prinsip  yang  telah  disebutkan  di  atas,  baik  yang  bersifat  primer  ( dharuriyyat ), sekunder ( hajiyyat ), maupun tersier ( tahsiniyyat ). 6
Sementara  korupsi  adalah  bentuk  penyimpangan  terhadap  kelima  prinsip tersebut. Secara rinci bentuk-bentuk penyimpangannya ialah sebagai berikut:
1) Penyimpangan  korupsi  dalam hifdz  al-din ;  Kendati  korupsi  tidak  memiliki korelasi  langsung  dengan  agama  yang  dianut  seseorang, tetapi  penggunaan sandi-sandi  yang  bernuansa  religius  dalam  melakukan  aksi  tindak  pidana korupsi sangat  merusak reputasi agama  itu sendiri, seperti  istilah  liqo’ dan juz. Liqo’ dipahami sebagai bentuk persetujuan atau kesepakatan, sementara juz  dipahami  sebagai  pengganti  dari  mata  uang  tertentu.  Sejatinya,  inilah yang  dimaksud  dengan  penistaan  terhadap  agama,  di  mana  seseorang melakukan  kejahatan  (terlebih  kejahatan  yang  bersifat extra-ordinary crime ), namun ia berlindung dibalik payung agama.
2) Penyimpangan  korupsi  dalam hifdz  al-nafs ;  konsekuensi  logis  bagi  pelaku korupsi  adalah  penderitaan  atau  nestapa  baik  secara  fisik  maupun  sosial.
Secara  fisik,  ia  harus  siap  menempati  dinginnya  tempat  dibalik  jeruji  besi.
Selain  itu,  reputasi  diri  dan  keluarganya  di  tengah-tengah  masyarakat  akan tercemar, sehingga kemungkinan masyarakat untuk memberikan posisi atau tempat-tempat  penting  di  lingkungan  masyarakat  sulit  untuk  dicapai kembali.
3) Penyimpangan  korupsi  dalam hifdz  al-nasl ;  dapat  dikatakan  bahwa  semua orang  tua  menginginkan  kehidupan  keluarganya,  terutama  anak keturunannya  layak  dan  tercukupi.  Mencukupi  kebutuhan  keluarga, terutama  anak  dengan  materi  yang  diperoleh  dari  hasil  korupsi,  sudah barang tentu sangat merugikan. Hal ini karena  cepat ataupun lambat petaka
6 Abd Wahab Khallaf, Ilm Ushul al-Fiqh , Kairo: Dar al-Qalam, 1990, hlm. 198.
buruk,  adzab  dan  hinaan/celaan  akan  menimpanya.  Sudah  dijelaskan  pada bagian  sebelumnya  bahwa  setiap  daging  yang  diberi  asupan  makanan haram, maka neraka adalah tempat terbaiknya. Oleh karena itu, setiap orang yang  menyakini  sabda  Rasulullah  tersebut  tentu  tidak  akan  berani membawa, memberi, dan menyuapkan nafkah haram kepada istri dan anak- anaknya,  karena  hakikatnya  ia  sedang  menyuapkan  api  neraka  kepada keluarganya. 7
4) Penyimpangan  korupsi  dalam hifdz  al-aql ;  di  antara  unsur  yang  melekat pada  kejahatan  korupsi  adalah  adanya  penipuan,  penggelapan,  penyuapan, dan pengkhianatan di dalamnya. Akal yang terbiasa dihuni oleh unsur-unsur tersebut  sangat  berbahaya  dan  membahayakan  orang  lain.  Dengan  akal busuknya,  ia  dapat  dengan  mudah  memperdaya  rakyat  dan  tanpa disadarinya,  ia  sebenarnya  juga  telah  mempersiapkan  dirinya  jatuh  dalam kehinaan.
5) Penyimpangan  korupsi  dalam hifdz  al-maal ;  agama  secara  eksplisit mengajarkan laa ta’kuluu amwaalakum bainakum bil bathil 8 yang bermakna larangan  untuk  memakan  harta  dengan  cara  yang  bathil.  Kalimat laa ta’kuluu menurut  pakar  tafsir  Indonesia  Prof.  Dr.  Quraish  Shihab  tidak sekedar  bermakna  “memakan”  dalam  arti  memasukkan  sesuatu  ke  dalam mulut  kemudian  menelannya,  tetapi  juga  bermakna  “melakukan  aktivitas atau  cara  memperoleh”. 9 Dengan  demikian,  dapat  dipahami  bahwa  segala kegiatan  yang  dilakukan  seseorang  untuk  memperoleh  harta  dengan  cara yang batil, hukumnya haram, termasuk korupsi.
c. Peran Institusi/Lembaga Keagamaan Dalam Memberantas Korupsi
Keshalehan sebagai wujud perilaku orang beragama seyogyanya tidak hanya terpancar  di  masjid-masjid  atau  tempat-tempat  ibadah  lainnya,  melainkan  juga harus  menjelma  dalam  kehidupan  nyata  sehari-hari.  Ibadah  bukan  saja  mencari jalan  bagaimana  cara  mendekat  pada  Tuhan,  tetapi  juga  tentang  bagaimana
7 Muhammad  Wildan  Fawaid,  Pengaruh  Harta  Halal  dan  Haram  Pada  Umat,  dipublikasikan  di Jurnal Masharif al-Syari’ah, Vol. 1 No. 2, November 2016, hlm. 69.
8 QS: An-Nisa’ ayat 29.
9 Ismail Marzuki, Melumpuhkan.., hlm. 2.
menerjemahkan  pesan  Tuhan  agar  membumi  di  tengah-tengah  kehidupan masyarakat. Sehingga muncul istilah keshalehan individual dan keshalehan sosial yang merupakan manifestasi dari ibadah yang sesungguhnya.
Ibadah  secara  ta’rif  adalah  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  seseorang  untuk melawan  hawa  nafsu  demi  mengagungkan  Tuhannya. 10 Jika  seorang  muslim misalnya dalam shalat selalu mengucapkan kalimat takbir (Allahu Akbar), hal itu hakikatnya  merupakan  pesan  agar  dalam  segala  aspek  kehidupannya  ia  selalu mengecilkan  apapun  selain  Allah  dan  hanya  mengagungkan  Allah  sebagai  Dzat yang  Maha  Segalanya.  Sebaliknya,  bukan  mengagungkan  kekayaan,  jabatan, pangkat dan kekuasaan yang sedang diamanahkan kepadanya.
Dilihat dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa korupsi merupakan masalah  moral.  Sebagai  masalah  moral,  maka  agama  tentu  memiliki  andil  besar. Andil  ataupun  peran  besar  dari  agama  akan  semakin  kuat  pengaruhnya  terhadap masyarakat  manakala  dipelopori  oleh  institusi-institusi  atau  lembaga-lembaga keagamaan yang ada di masyarakat.
Selama  ini,  lembaga-lembaga  keagamaan  lebih  banyak  memainkan perannya  dalam  aspek  ibadah  mahdloh ( mahdloh  oriented ),  dari  pada  ibadah sosial  (seperti  persoalan-persoalan  nyata  yang  dihadapi  bangsa,  yang  meliputi; persoalan  lingkungan,  politik,  ekonomi,  termasuk  masalah  korupsi).  Padahal esensi  adanya  lembaga  keagamaan  tidak  hanya  menjadi  pusat  penyelesaian masalah-masalah ibadah mahdloh semata, melainkan juga menjadi sumber/instrumen/rujukan  dalam  menyelesaikan  berbagai  persoalan  sosial  yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara.
Beberapa  peran  yang  dapat  dilakukan  oleh  lembaga-lembaga  keagamaan ialah sebagai berikut;
1) Membentuk  unit  khusus  yang  memiliki  konsen  terhadap  pemberantasan korupsi  di  setiap  lembaga  keagamaan  yang  ada,  baik  lembaga  keagamaan milik pemerintah (seperti lembaga Penyuluh Agama, MUI dan sebagainya), maupun  lembaga  keagamaan  yang  memang  dibentuk  oleh  masyarakat (seperti NU, Muhammdiyah, dan sebagainya).
10 A.  Rahman  Ritonga  dan  Zainuddin, Fiqh  Ibadah ,  Cet.  Ke-2,  Jakarta:  Gaya  Media  Pratama, 2002, hlm. 3.
2) Menjalin  kerja  sama  dengan  berbagai  institusi,  baik  dengan  institusi pemerintah  maupun  swasta  untuk  secara  berkala  diberi  kesempatan melakukan  sosialisasi  tentang  spirit  anti-korupsi  kepada  seluruh  pegawai atau karyawan yang bekerja di dalamnya.
3) Mengingat  korupsi  juga  menjamur  tidak  hanya  di  kalangan  masyarakat elitis, tetapi  juga di kalangan  masyarakat menengah ke bawah, maka tokoh agama  yang bernaung di berbagai  lembaga keagamaan perlu  merubah gaya dakwah  dari  yang  hanya  sekedar  menyampaikan  materi  berkaitan  dengan ibadah  mahdlah,  menjadi  materi-materi  yang  berisi  tentang  pentingnya menjaga diri, keluarga dan sanak saudara dari memakan harta haram (seperti korupsi).
4) Melakukan  ultimatum  berupa  dikeluarkannya  fatwa  yang  berisi  tentang betapa  “najis”  dan  haramnya  harta  yang  diperoleh  dari  hasil  kejahatan korupsi,  dan  sekaligus  anjuran  kepada  seluruh  tokoh  agama  dan  tokoh masyarakat  agar  tidak  ikut  mengkremasi  jenazah  koruptor,  seperti memandikan, mengkafani, menshalati dan menguburkannya. Hal ini pernah dilakukan  oleh  Rasulullah  SAW  yang  enggan  menshalati  salah  seorang sahabat yang wafat dalam perang khaibar karena telah  menggelapkan harta rampasan perang. 11
5) Melakukan gerakan anti-korupsi secara massif di tengah-tengah masyarakat yang didampingi oleh para tokoh agama agar tidak memberikan kedudukan atau posisi-posisi penting kepada para koruptor di lingkungannya. Hal ini di samping  sebagai  bentuk  dukungan  masyarakat  kepada  pemerintah  dalam melakukan  langkah-langkah  preventif  terjadinya  kejahatan  korupsi,  juga sebagai  upaya  menjerakan  pelaku  korupsi,  bahwa  di  samping  sanksi pengadilan yang telah ia jalani, ia juga layak mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat berupa pengucilan.

## 2. Upaya Memberantas Perilaku Koruptif Perspektif Pancasila
11 Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  PP  Muhammadiyah,  Tim  Kerja  Gerakan  Nasional  Pemberantasan Korupsi  PBNU  dan  Kemitraan  Bagi  Pembaruan  Tata  Pemerintahan, Telaah  Fiqih  Korupsi  dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), Koruptor Itu Kafir , Cet. Ke-1, Jakarta: PT. Mizan Publika, 2010, hlm. 138
a. Pancasila; Budaya Nusantara Yang Religius-Humanis
Keinginan  untuk  merubah  Pancasila  sebagai  satu-satunya  ideologi  bangsa Indonesia  oleh  oknum-oknum  tertentu  dari  dahulu  hingga  sekarang  tidak  pernah mampu  diwujudkan,  karena  memang  di  samping  tidak  ada  ideologi  lain  yang mampu  menandingi  Pancasila,  ia  juga  lahir  dari  rahim  masyarakat  nusantara. Artinya,  tindak-tanduk  masyarakat  nusantara  telah  tercermin  dalam  nilai-nilai yang  terkandung  dalam  Pancasila  sejak  zaman  dahulu. 12 Nilai-nilai  tersebut meliputi nilai religiusitas, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan (demokratis) dan nilai keadilan.
Secara  historis,  nilai-nilai  Pancasila  di  atas  terpotret  secara  jelas  dalam kebiasaan  masyarakat  nusantara  terdahulu,  seperti  kebiasaan  Raja  Mulawarman yang  mengadakan  kenduri  dan  memberi  sedekah  kepada  para  Brahmana,  dan sebagai  tanda  terima  kasihnya,  para  Brahmana  membangunkan yupa untuk  Raja Mulawarman.  Perilaku  keduanya  diyakini  sebagai  perilaku  mulia,  saling mengasihi dan saling memberi. Nilai Ketuhanan tampak dari kebiasaan raja  yang mengadakan  kenduri,  sementara  nilai  sosial  tercermin  dalam  perilaku  raja  dan Brahmana tersebut. 13
Pun  demikian,  nilai-nilai  yang  berorientasi  pada  kesejahteraan  masyarakat nampak  dari  upaya  penguasa  kerajaan  Sriwijaya  yang  mengintegrasikan  seluruh olahan produksi masyarakat ke dalam satu pintu semacam koperasi di era modern, sehingga  sangat  membantu  masyarakat  dalam  hal  memasarkan  barang produksinya. Bahkan pada masa ini telah berdiri sebuah universitas agama Budha yang sangat maju, karena banyak pengembara dari negara lain yang belajar agama di tempat ini. Hal ini semakin menguatkan sisi religiusitas masyarakat nusantara. 14
Kehidupan  beragama  masyarakat  nusantara  terlihat  tumbuh  dengan semangat  kehidupan  yang  bertoleransi  tatkala  dua  agama  besar  yakni  agama Hindu dan agama Budha hidup dengan humanis  dan damai secara berdampingan pada  masa  kerajaan  Majapahit. 15 Pun  demikian,  semangat  dan  nilai  persatuan yang melekat dalam setiap sanubari rakyat indonesia terbukti dengan perlawanan
12 Effendy Suryana dan Kaswan, Pancasila dan Ketahanan jati Diri Bangsa; Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi , Cet. Ke-1, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015, hlm. 23.
13 Ibid ., hlm. 24-25.
14 Ibid ., hlm. 25-26.
15 Ibid ., hlm. 28.
mereka  terhadap  para  penjajah.  Berbagai  bentuk  perlawanan  terhadap  penjajah diberbagai  daerah  yang  dilancarkan  masyarakat  pribumi  awalnya  tidak membuahkan  hasil  karena  perlawanan  tersebut  sifatnya  sporadis,  sehingga kemudian  muncul  gerakan-gerakan  pemuda  seperti  Boedi  Oetomo,  Sarekat Dagang Islam, Partai Nasional Indonesia (PNI), dan sebagainya yang gerakannya menitikberatkan  pada  kesatuan  bangsa,  alhasil  mampu  menumbuhkan  semangat bangsa  indonesia  untuk  merdeka  dan  berhasil  merebut  tanah  air  bangsa  dari tangan penjajah dengan semangat persatuan. 16
Hingga  saat  ini,  nilai  religius,  nilai  budaya,  dan  nilai  adat-istiadat  di  atas masih  dipegang  teguh  oleh  bangsa  Indonesia.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa Pancasila  di  samping  sebagai  ideologi  bangsa  indonesia,  juga  menjadi  pedoman hidup  ( way  of  life )  bangsa.  Dengan  kata  lain,  Pancasila  merupakan  budaya nusantara yang penuh dengan semangat dan nilai-nilai religius dan nilai-nilai yang humanis.
b. Korupsi Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Pancasila
Kebiasaan  masyarakat  nusantara  berupa  “saling  memberi”  satu  sama  lain masih  terasa  sangat  kental  sampai  kini,  masyarakat  jawa  menyebutnya  dengan istilah “ ewuh perkewuh ”. 17 Sikap demikian di satu sisi memiliki nilai yang positif, tetapi  di  sisi  lain  dapat  menjadi  bumerang  bagi  masa  depan  bangsa.  Secara dogmatis, pemberian seseorang atas orang lain tidak memiliki sisi negatif, karena Tuhan  memang  memerintahkan  hamba-Nya  untuk  senang  bersedekah,  berinfaq, dan  sebagainya,  bahkan  Tuhan  sendiri  memiliki  sifat  sebagai  Dzat  Yang  Maha Pemberi. Tetapi jika pemberian itu dimaksudkan untuk melanggar hak orang lain atau  membuat  orang  lain  tidak  mendapatkan  haknya,  maka  pemberian  semacam itu bernilai buruk. Misalnya; di ranah birokratis, kebiasaan saling memberi ( ewuh perkewuh )  antar  masyarakat  dengan  pejabat  ternyata  memberi  andil  besar terjadinya  kejahatan  korupsi,  seperti  penyuapan,  gratifikasi  dan  sebagainya. Dengan kata lain, secara kultural korupsi merupakan masalah sosial.
16 Ibid ., hlm. 30-33.
17 Widi Nugrahaningsih dan Indah Wahyu Utami, Pancasila Sebagai Sumber Hukum Bagi Anti Korupsi dan Menjunjung Hak Asasi Manusia, dipublikasikan pada Jurnal “Serambi Hukum”, Vol. 08 No. 02, Agustus 2014-Januari 2015, hlm. 191.
Lebih  dari  itu,  korupsi  dalam  berbagai  bentuknya,  di  samping  tidak  hanya sekedar  menjadi  virus  berbahaya  bagi  kehidupan  bangsa  Indonesia,  tetapi  juga sangat  bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila  sebagai ideologi  bangsa  Indonesia.  Pertentangan  tersebut  dapat  dibuktikan  dalam  uraian berikut:
1) Pertentangan  korupsi  dengan  nilai  Ketuhanan;  ajaran  langit  menegaskan bahwa  seseorang  tidak  diperkenankan  mengganggu  hak  orang  lain,  baik harta,  nyawa,  kasab  (pekerjaannya),  dan  sebagaianya  demi  mencapai hasratnya  untuk  memiliki  materi  berlimpah.  Korupsi  tidak  hanya  merusak tatanan kehidupan orang lain secara individual, tetapi dapat merusak seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
2) Pertentangan korupsi dengan nilai  Kemanusiaan; manusia dalam perspektif Pancasila  tidak  dipandang  sebagai  makhluk  individu  sebagaimana  paham yang  dianut  ideologi  liberalism,  tidak  juga  ditafsirkan  sebagai  makhluk sosial  sebagaimana  pandangan  kelompok  penganut  paham  komunisme. Tetapi  dalam  kacamata  Pancasila,  manusia  dipandang  sebagai  makhluk yang  seutuhnya,  yakni  sebagai  makhluk  individu  sekaligus  makhluk sosial. 18 Artinya, manusia (rakyat Indonesia) memiliki hak kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, bekerja dan sebagainya, tetapi kebebasan tersebut dibatasi  selama  tidak  melanggar  hak  orang  lain.  Oleh  karena  itu, pengamalan  makna  “kebebasan”  yang  dilakukan  oleh  para  koruptor  tidak sesuai  dengan  makna  sila  kedua  dalam  Pancasila.  Terlebih  di  dalam  sila kedua  terdapat  frase  “adil”  dan  “beradab”.  Adil  yang  dipahami  sebagai sikap  mau  memberikan  kepada  orang  lain  apa  yang  menjadi  haknya, 19 merupakan sikap yang tidak dimiliki oleh koruptor. Sementara beradab yang berakar kata dari “adab”  memiliki pengertian sebagai sikap  mau  mengakui bahwa hak dan kedudukan yang melekat pada seseorang telah sesuai dengan harkat  dan  martabat  yang  telah  ditentukan  Tuhan.  Sikap  inipun  luput  dari dalam  diri  seorang  koruptor,  karena  ia  cenderung  selalu  iri  akan  harta dan/atau jabatan yang dimiliki orang lain.
18 A. Gunawan Setiardja, Filsafat Pancasila Bagian I , Cet. Ke- XII, Semarang: Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 26.
19 Ibid ., hlm. 27.
3) Pertentangan  korupsi  dengan  nilai  Persatuan;  korupsi  tidak  hanya  dapat merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat memecah belah persatuan dan kesatuan  bangsa.  Dana  kesehatan,  dana  pendidikan,  termasuk  dana perbaikan  infrastruktur  yang  dikorup  oleh  oknum  tertentu  dapat mengakibatkan  terjadinya  kecemburuan  sosial,  pada  akhirnya  juga berdampak  pada  ketimpangan  dalam  rangka  pemenuhan  hak-hak  dasar warga negara, baik antar masyarakat kota dengan masyarakat desa, maupun antar masyarakat di pulau Jawa dengan  masyarakat-masyarakat  lain di  luar pulau Jawa.
4) Pertentangan korupsi dengan nilai Demokratis; sikap demokratis hakikatnya merupakan  sikap  yang  sangat  menjunjung  tinggi  kebebasan  yang bertanggungjawab. 20 Seseorang  dapat  secara  bebas  mengeskpresikan kehendaknya,  seperti  berpendapat,  berserikat  dan  berkumpul,  tetapi  tetap harus  dijalankan  dengan  penuh  tanggungjawab.  Kendaraan  politik  semisal parpol  yang  digunakan  sebagai  sarana  mengeskpresikan  diri  dalam menyatakan pendapat dan berserikat tidak diperkenankan digunakan sebagai sarana  untuk  mendapatkan  kekuasaan  semata  dan  menyalahgunakan kekuasaan  tersebut  dengan  salah  satunya  mengabaikan  kesejahteraan konstituen  (pemilihnya),  karena  parpol  hakikatnya  tempat  menampung aspirasi  masyarakat  dan  kekuasaan  yang  diperoleh  merupakan  amanah rakyat yang harus digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, seseorang  dapat  dikatakan  sebagai  demokrat  sejati  manakala  ia  memiliki sikap  rendah  hati,  mempunyai  kemampuan  untuk  menempatkan  diri  pada tempatnya dan mampu menyadari bahwa dirinya dapat keliru dan orang lain dapat benar.
5) Pertentangan  korupsi  dengan  nilai  Keadilan;  keadilan  dapat  dikatakan menjadi  syarat  mutlak  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  karena keadilan  dapat  mencegah  keresahan  dan  kekacauan  yang  terjadi  di  tengah- tengah  masyarakat,  dan  dapat  mengusahakan  serta  menjaga  keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dapat dibayangkan  bagaimana akibat yang akan timbul  dikemudian  hari  jika  prinsip  keadilan  ini  dilanggar  oleh  oknum
20 Ibid ., hlm. 41.
pejabat  tertentu,  misalnya  hakim  tidak  memberikan  putusan  yang  adil karena  menerima  suap  dari  salah  satu  pihak  yang  berperkara,  maka  tidak hanya  kekacauan  yang  terjadi,  tetapi  kepercayaan  masyarakat  terhadap penegakah hukum yang adil akan sirna.
c. Langkah atau Strategi Memberantas Korupsi Perspektif Pancasila
Sudah  waktunya  merevitalisasi  spirit  Pancasila  dalam  diri  setiap  warga negara demi memerangi kejahatan korupsi di tubuh bangsa ini, sehingga Pancasila tidak hanya sekedar melekat dalam ingatan kita tanpa memiliki pengaruh apa-apa, tetapi  harus  selalu  menghiasi  tindak-tanduk  perilaku  kita  sebagai  warga  negara. Lebih  jauh,  Pancasila  dilahirkan  melalui  pertarungan  pemikiran  dan  kepentingan dari  berbagai  kelompok  saat  itu,  namun  ia  kemudian  lahir  dengan  semangat persatuan  dalam  perbedaan  demi  terwujudnya  kehidupan  bangsa  yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur .
Untuk  menjadi  bangsa  sebagaimana  disebutkan  di  atas,  berbagai  hambatan dan  permasalahan  dari  yang  kecil  hingga  yang  sangat  pelik  seperti  korupsi  pasti menghadang  dan  harus  diselesaikan.  Pancasila  yang  memang  lahir  untuk dijadikan sebagai landasan pembangunan kehidupan bangsa tentu dapat dijadikan sebagai alat untuk memberantas kejahatan korupsi di negeri ini.
Beberapa  strategi  yang  dapat  dilakukan  dalam  upaya  pemberantasan kejahatan korupsi berdasarkan nilai-nilai Pancasila ialah sebagai berikut:
1) Menyelesaikan  masalah  korupsi  tidak  bisa  diberikan  kepada  lembaga  yang dikenal  oleh  masyarakat  sebagai  institusi  dan  penegak  hukum  di  dalamnya korup.  Oleh  karena  itu,  negeri  ini  membutuhkan  institusi  dan  penegak hukum  yang  khusus  menangani  persoalan  korupsi,  seperti  KPK  dan Pengadilan  Tipikor.  Aparat  penegak  hukum  didua  instansi  tersebut, utamanya  para  hakim  harus  diseleksi  secara  ketat  tentang  kapabilitas, integritas, dan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi, bahkan untuk dapat  menduduki  posisi  sebagai  penegak  hukum  kejahatan  korupsi  mulai dari  penyidik  hingga  hakim  haruslah  aparat  penegak  hukum  terbaik  di negeri  ini  yang  terkenal  dalam  menjalankan  proses  peradilan  hanya berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.
2) Untuk  memberantas  korupsi,  bangsa  ini  membutuhkan  aparat  penegak hukum  yang  memegang  teguh  prinsip  keadilan  dan  keadaban.  Artinya, aparat penegak hukum yang independen dan berani menolak berbagai upaya intervensi  dari  pihak  manapun,  termasuk  penguasa.  Karena  sebagaimana telah  disampaikan  dalam  uraian  sebelumnya  bahwa  ketika  aparat  penegak hukum  adil  dan  beradab,  maka  ia  tidak  akan  mudah  tergiur  godaan  materi sebagai  salah  satu  upaya  mengintervensi  keputusannya,  sehingga  akan menghukum bersalah orang yang memang bersalah.
3) Bangsa Indonesia harus bersinergi dalam kesatuan demi terbebasnya negeri ini  dari  penyakit  korupsi.  Prinsip  kesadaran  bersama  dalam  memberantas korupsi  menjadi  tolak  ukur  bahwa  seluruh  elemen  bangsa  menolak keberadaan  korupsi  di  negeri  ini.  Dengan  kata  lain,  untuk  memerangi korupsi tidak cukup hanya dengan berpangku tangan kepada aparat penegak hukum, tetapi rakyat dan seluruh elemen sosial lainnya di samping memiliki kesadaran akan bahaya korupsi, juga harus aktif melakukan kontrol dan/atau pengawasan  terhadap  jalannya  pemerintahan,  mulai  dari  perencanaan anggaran, hingga tercapai dan tidaknya target yang dituju pemerintah. Yang juga  tidak  kalah  pentingnya  adalah  bagaimana  membentuk  psikologi masyarakat,  khususnya  anak-anak  generasi  bangsa  untuk  sangat  membenci perilaku  korup  dalam  berbagai  bentuknya,  misalnya  dengan  membuat aplikasi game yang isinya adalah menyiksa pelaku korupsi.
4) Demokrasi  yang  dijalankan  bangsa  Indonesia  merupakan  demokrasi  yang sangat  menjunjung  tinggi  kedaulatan  rakyat  yang  dijiwai  oleh volgeist -nya sendiri,  yakni  nilai-nilai  Pancasila.  Dalam  demokrasi  yang  berdasarkan nilai-nilai  Pancasila  terkandung  jaminan  keselarasan  antara  kepentingan individu  dan  kepentingan  publik,  sehingga  dapat  mencegah  terjadinya tindakan-tindakan  diskriminatif  oleh  yang  kuat  terhadap  yang  lemah,  baik melalui  saluran  ekonomi  maupun  politik.  Lebih  jauh,  demokrasi  Pancasila juga mengandung sikap dasar bahwa kepentingan dan keselamatan bersama harus  didudukkan  di  atas  kepentingan  individu  maupun  kelompok. 21
Artinya, tidak mungkin terjadi korupsi jika demokrasi ini diamalkan dengan
21 Ibid ., hlm. 48.
baik  dalam  berbagai  segi  kehidupan  bangsa.  Oleh  karena  itu,  penting diadakannya  sosialisasi  Pancasila  dalam  setiap  wadah  aspirasi  masyarakat, baik yang berbentuk partai politik, lembaga swadaya masyarakat, lembaga- lembaga  birokrasi  pemerintah,  dan  sebagainya,  dengan  tujuan  untuk menanamkan spirit kesabaran untuk tunduk pada kepentingan bersama demi mewujudkan demokrasi Pancasila di negeri ini.
5) Demi  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  indonesia,  maka penegakan  hukum  yang  berat  terhadap  pelaku  kejahatan  korupsi  harus dilakukan  demi  menjerakan  pelaku.  Di  samping  itu,  pengawasan  terhadap jalannya  masa  pemidanaan  pelaku  koruptor  di  rumah  tahanan  penting dilakukan  secara  berkala  dan  berkelanjutan.  Artinya  antara  vonis  berat  dan pengawasan  terhadap  koruptor  harus  seimbang,  sehingga  tidak  terjadi  lagi peristiwa  seperti  rumah  tahanan  yang  memiliki  fasilitas  mewah,  koruptor memiliki rumah mewah di sekitar lapas, dan sebagainya.

## C. SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  penelitian  yang  diuraikan  di  atas,  dapat  diambil  suatu kesimpulan bahwa:
1. Lembaga keagamaan memiliki peran/andil yang cukup besar dalam memberantas korupsi.  Peran  tersebut  dapat  diwujudkan  antara  lain  melalui;  pembentukan  unit khusus  yang  konsen  terhadap  pemberantasan  korupsi  di  setiap  lembaga keagamaan, menjalin kerja sama dengan instansi lain untuk melakukan sosialisasi bahaya korupsi, merubah gaya dakwah yang tidak sekedar menyampaikan hal-hal seputar ibadah mahdlah tetapi lebih kepada penyampaian materi akan pentingnya menjaga  diri,  keluarga  dan  sanak  saudara  dari  memakan  harta  haram, mengeluarkan  fatwa  tentang  najis  dan  haramnya  harta  yang  diperoleh  dari  hasil korupsi sekaligus anjuran kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk tidak mengkremasi  jenazah  koruptor  dan  mengucilkan  para  koruptor  di  tengah-tengah masyarakat.
2. Adapun strategi memberantas korupsi dalam perspektif Pancasila dapat dilakukan antara  lain  melalui;  menempatkan  aparat  penegak  hukum  terbaik  di  kursi-kursi penting  dalam  lembaga-lembaga  anti  korupsi,  menumbuhkan  kesadaran  akan
bahaya  korupsi di seluruh elemen  masyarakat misalnya  melalui pembuatan game yang isinya menyiksa pelaku korupsi serta pelibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan  terhadap  jalannya  pemerintahan,  melakukan  sosialiasi  tentang pengamalan  nilai-nilai  Pancasila  di  setiap  wadah  aspirasi  masyarakat  dan memberikan  vonis  hukuman  berat  terhadap  pelaku  korupsi  yang  disertai pengawasan terhadap jalannya masa pemidanaan para koruptor secara berkala dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Kitab Suci Al-Qur’an.
al-Turmuzi,  Abu  ‘Isa  Muhammad  ibn  ‘Isa  ibn  Tsaurat. t.th. Sunan  al-  Turmuzi  (Jami’ al-Shahih) , Indonesia: Dahlan, kitab ahkam, no. 1257, juz 2, hal. 397. Abu Hasan mengatakan bahwa hadits ini shohih hasan
an-Nawawi,  Imam  Yahya  bin  Syarf  ad-Din.  t.tt. Matan  Al-Arba’in  An-Nawawiyah ,

## Maktabah: Syaikh Salim ibn Sa’ad Nabhani
Danil,  Elwi.  2012. Korupsi:  Konsep,  Tindak  Pidana,  dan  Pemberantasannya ,  Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
HR.  Ahmad,  hadits  ini  dijadikan  sebagai  salah  satu  rujukan  dalam  Musyawarah Nasional  VI  Majelis  Ulama  Indonesia  yang  berlangsung  pada  tanggal  23-27 Rabi’ul  Akhir/  25-29  Juli  2000  M,  yang  membahas  tentang  Suap  (Risywah),
Korupsi  (Ghulul)  dan  Hadiah  kepada  Pejabat,  hadist  ini  kemudian  terhimpun dalam Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Khallaf, Abd Wahab. 1990. Ilm Ushul al-Fiqh , Kairo: Dar al-Qalam
Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  PP  Muhammadiyah,  Tim  Kerja  Gerakan  Nasional Pemberantasan  Korupsi  PBNU  dan  Kemitraan  Bagi  Pembaruan  Tata Pemerintahan. 2010. Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), Koruptor Itu Kafir , Cet. Ke-1, Jakarta: PT. Mizan Publika
Ritonga, A. Rahman dan Zainuddin. 2002. Fiqh Ibadah, Cet. Ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama.
Ruslan,  Idrus,  “Reorientasi  Fungsi  Lembaga-Lembaga  Keagamaan  Dalam Meningkatkan  Perilaku  Umat  Beragama  Yang  Inklusif  (Studi  Terhadap  MUI, PGI,  PHDI,  dan  Walubi  Provinsi  Lampung)”,  Pusat  Penelitian  dan  Penerbitan Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (LP2M)  IAIN  Raden Intan Lampung, 2014.
Setiardja,  A.  Gunawan.  2002.  Filsafat  Pancasila  Bagian  I,  Cet.  Ke-  XII,  Semarang: Universitas Diponegoro.
Suryana,  Effendy  dan  Kaswan.  2015.  Pancasila  dan  Ketahanan  jati  Diri  Bangsa;
Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, Cet. Ke-1, Bandung: PT. Refika Aditama.

## Jurnal:
Fawaid,  Muhammad  Wildan,  “Pengaruh  Harta  Halal  dan  Haram  Pada  Umat”, Jurnal Masharif al-Syari’ah , Vol. 1 No. 2 November 2016
Marzuki,  Ismail,  “Melumpuhkan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dengan  Hukum Pidana Islam”, Jurnal Wajah Hukum , Vol. 1 No. 1 Oktober 2017
Nugrahaningsih,  Widi  dan  Indah  Wahyu  Utami,  “Pancasila  Sebagai  Sumber  Hukum Bagi Anti Korupsi dan Menjunjung Hak Asasi Manusia”, Jurnal Serambi Hukum , Vol. 08 No. 02 Agustus 2014-Januari 2015

## Peraturan Perundang-undangan:
Republik  Indonesia,  Penjelasan  atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.