Status dan Kedudukan Techplomacy dalam Hukum Internasional (Studi Terhadap TechAmbassador Negara Denmark)

## Mahfyra Shalsabella Hamyda
mahfyra.shalsa@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
The world continues to develop, supported by unstoppable technological developments. Technology companies are taking an  important  role  in  significant  technological  developments. However, behind the technological developments pioneered by these technology companies, it is not balanced with the formation of fast and appropriate regulations. Until now, there is still a clear gap between the state government and technology companies. To solve this problem, Denmark became the first country to do techplomacy, represented by a TechAmbassador who in carrying out their duties using the global mandate method. TechAmbassador is in charge of bridging the government and technology companies. Techplomacy is the responsibility of the Danish Ministry of Foreign Affairs and in practice still uses the traditional diplomacy style. There are similarities and differences between techplomacy and diplomacy stipulated in the Vienna Convention 1961. Keywords: Diplomacy; Techplomacy; TechAmbassador; Vienna Convention 1961.

## Abstrak
Dunia terus berkembang didukung oleh perkembangan teknologi yang tidak dapat dibendung. Perusahaan teknologi mengambil peran penting  dalam  perkembangan  teknologi  yang  signifikan.  Namun, dibalik perkembanga teknologi yang dipelopori oleh perusahaan teknologi tersebut tidak diimbangi dengan pembentukan regulasi yang cepat dan sesuai. Hingga sampai sekarang, masih terlihat jelas jarak antara pemerintah negara dengan perusahaan teknologi. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Denmark menjadi negara pertama yang melakukan techplomacy dengan diwakili dengan seorang TechAmbassador yang dalam melakukan tugasnya menggunakan cara mandate global. TechAmbassador bertugas untuk menjembatani antara pemerintah dengan perusahaan teknologi. Techplomacy menjadi  tanggung  jawab  Kementerian  Luar  Negeri  Denmark  dan dalam praktiknya masih menggunakan gaya diplomasi tradisional. Ada persamaan dan perbedaan antara techplomacy dengan diplomasi yang diatur dalam Konvensi Wina 1961. Kata Kunci: Diplomasi; Techplomacy ; TechAmbassador ; Konvensi
Wina 1961.

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 4, Juli 2021
How to cite: Mahfyra Shalsabella Hamyda, ‘Status dan Kedudukan Techplomacy dalam Hukum Internasional (Studi Terhadap TechAmbassador Negara Denmark’ (2021) Vol. 4 No. 4 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 9 Mei 2021; Diterima  15 Juni 2021; Diterbitkan 1 Juli 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i4.28486 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 1548 Mahfyra Shalsabella: Status dan Kedudukan...

## Pendahuluan
Dunia sudah memasuki era digital yang terus berkembang. Salah satunya adalah pertumbuhan ekosistem digital dan ekonomi digital dimana perusahaan dan para start-up teknologi memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. 1 Berkembangnya teknologi dan semakin besarnya pendapatan yang diterima oleh perusahaan teknologi itu memberikan dampak baik maupun buruk untuk negara dan juga dunia. Dampak yang paling terlihat dari berkembangnya teknologi adalah di bidang ekonomi. Pengaruh yang diberikan perusahaan-perusahaan teknologi tersebut memberikan  dampak  yang  cukup  signifikan  terhadap  jalannya  ekonomi  dunia.
Kesalahan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan teknologi besar akan berdampak pada keseimbangan ekonomi dunia.
Untuk meminimalisir dampak buruk dari perkembangan teknologi yang signifikan dan untuk mengikat perusahaan teknologi besar agar tetap tunduk pada aturan hukum negara, Denmark menjadi negara pertama yang melakukan praktik techplomacy . 2 Techplomacy menjadi  wadah  untuk  bernegosiasi  dan  berdiskusi tentang  masalah-masalah  dalam  dunia  teknologi  yang  menyangkut  perusahaan- perusahaan teknologi dan pemerintah Denmark.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian hukum yang digunakan untuk penelitian ini adalah Doctrinal Research atau Penelitian Doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian- penelitian atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembangnya. 3
1 Ratih  Melati  Eka  Manjari,  ‘Memahami  Diplomasi  Digital,  Diplomasi  Siber,  dan Techplomacy: Apakah Mereka?’, (Forbil News, 2018),  <https://forbil.org/id/article/142/memahami- diplomasi-digital-diplomasi-siber-dan-techplomacy-apakah-mereka>, dikunjungi pada 1 September 2020. 2 Ratih  Melati  Eka  Manjari,  ‘Techplomacy:  Bagaimana  Denmark  Mendisrupsi  Jalannya Diplomasi  di  Era  Digital?’,  (Forbil  News,  2018),  <https://forbil.org/id/article/145/techplomacy- bagaimana-denmark-mendisrupsi-jalannya-diplomasi-di-era-digital>, dikunjungi pada 1 September 2020. 3 Khudzaifah Dimyati, Metodologi Penelitian Hukum ( Buku Pegangan Kuliah) (Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas  Muhammadiyah  Surakarta 2004).[6].

## Pengertian dan Sejarah Techplomacy
Dunia berada di tengah revolusi teknologi yang memberikan perubahan secara fundamental yang akan mengubah beberapa aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi ini mengubah cara kita hidup, bekerja dan berkomunikasi. Revolusi industri keempat memberikan tantangan dan peluang yang cukup signifikan dan menjadikan teknologi sebagai pemain inti dalam perubahan di hampir semua aspek masyarakat. 4
Pada  tahun  1995  Pemerintah  Denmark  membentuk  Information  Society 2000 Committee yang bertujuan untuk meningkatkan usaha dalam pengembangan masyarakat berbasis informasi. Komite tersebut menyimpulkan bahwa pembangunan harus didasarkan pada gabungan antara kekuatan pasar dan keterlibatan sektor publik. Untuk menilai model pengembangan IT, Pemerintah membentuk Digital Denmark  Committee  pada  tahun  1999.  Hasilnya  menyimpulkan  bahwa  sejak inisiasi tersebut diluncurkan, IT  global telah mempengaruhi Denmark secara luas. Sejak saat itu, Denmark terus mengembangkan perkembangan digital di negaranya, termasuk e-government, e-commerce, dan pembentukan “mercusuar” IT, hingga saat ini dimana startup teknologi telah berkembang dengan pesat. 5
Selain itu, pada tahun 2014 kekhawatiran mengenai masalah keamanan dunia maya  telah  muncul  dan  menjadi  jelas  ketika  pemerintah  membentuk National Cyber Security Strategies (NCSSs). Selanjutnya, pada tahun 2017 Kepala Dinas Intelijen Pertahanan Denmark yang bernama Forsvarets Efterretningstjeneste (FE),
Lars Findsen, menilai bahwa ancaman siber terhadap Denmark sangat tinggi, yang secara  mencolok  berupa  serangan  spionase  siber  dari  negara-negara  asing.  Hal ini sangat penting karena pada bulan Juni 2017, Maersk, perusahaan logistik dan transportasi Denmark, mengalami serangan siber NotPetya. 6
Selama dekade terakhir ini, beberapa upaya telah dilakukan untuk mengisi kesenjangan  yang  disebabkan  oleh  lanskap  digital  yang  muncul: Cyber ,  digital,
4 Danish Government, ‘TechVelopment: Approach and Narrative’ (Copenhagen 2019).[2].
5 Ratih Melati Eka Manjari, ‘Techplomacy: Bagaimana Denmark Mendisrupsi Jalannya Di- plomasi di Era Digital’, Loc.Cit.
6 ibid.

## 1550 Mahfyra Shalsabella: Status dan Kedudukan...
online, net, dan e-diplomasi adalah beberapa singkatan yang telah digunakan. Seperti yang dikatakan mantan diplomat Inggris Tom Fletcher: “Di tahun-tahun mendatang, orang mungkin mengatakan bahwa senjata paling ampuh dalam periode abad kedua puluh satu ini bukanlah gas sarin atau bom nuklir, tetapi smartphone”. 7 Pada April 2018, lembaga  DiploFoundation menerbitkan sebuah studi tentang berbagai cara negara diwakili di Silicon Valley. Mereka mengidentifikasi setidaknya tujuh model representasi  yang  berbeda  -  mulai  dari  Konsulat  Jenderal  melalui  Pusat  Inovasi hingga Kantor Duta Teknologi Denmark. Laporan ini diakhiri dengan rekomendasi: “Diploma teknologi menjadi kebutuhan bagi negara-negara di seluruh dunia”. 8
Dalam  menyikapi  perkembangan  teknologi  tersebut,  Denmark  menjadi negara  yang  pro-aktif  dengan  cara  melakukan tech-diplomacy , techplomacy , memprioritaskan  kebijakan  luar  negeri  dan  keamanan  lintas  sektoral  dengan menunjuk Duta Besar Teknologi pertama di dunia dan membentuk perwakilan di  Sillicon Valey,  Kopenhagen  dan  Beijing.  Denmark  menjadi  negara  pertama di dunia yang melakukan praktik techplomacy sejak  pertengahan  tahun  2017. 9
Techplomacy adalah upaya memikirkan kembali konsepsi tradisional diplomasi dan kebijakan luar negeri dalam sebuah era digital yang semakin meningkat. 10
Ide tehcplomacy ini  muncul  dari  pemikiran  Menteri  Luar  Negeri  Denmark setengah tahun sebelum techplomacy dilaksanakan. Berawal dari pembentukan sebuah “tim inovasi” yang beranggotakan kolega yang berpikiran inovatif yang akhirnya memberikan rekomendasi pembahasan tentang masa depan diplomasi. Pembahasan itu terus berkembang hingga di pembahasan bagaimana teknologi digital yang muncul dapat berdampak pada kebijakan luar negeri dan keamanan dunia di tahun-tahun mendatang. 11
7 James A. Kulik, J. D. Fletcher, ‘Effectiveness of Intelligent Tutoring Systems: A Meta-An- alytic Review’, (2016), <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102/0034654315581420>.[6].
8 Tereza Horejsova, Pavlina Ittelson, Jovan Kurbalija, “The Rise of TechPlomacy in the Bay Area” 2018, < https://www.diplomacy.edu/sites/default/files/TechPlomacy_BayArea.pdf>.
9 Danish Government, Loc.Cit.
10 Danish Government, Op.Cit. [3]. 11 Casper Klynge, Mikael Ekmanb and Nikolaj Juncher Waedegaard, ‘Diplomacy in the Dig- ital Age: Lessons from Denmark’s TechPlomacy Initiative’ (2020) 15.[186].
Techplomacy dalam banyak hal dianggap sebagai upaya strategis untuk mengatasi perubahan dalam lingkungan diplomatik. Dengan mandat global dan perwakilan yang tersebar di beberapa wilayah di dunia, techplomacy dianggap sangat inovatif dan sebagai landasan untuk menangani tantangan yang dihadapi dunia berkaitan dengan perkembangan teknologi dan tantangan yang ditimbulkannya melalui pendekatan diplomasi formal. Dalam hal ini, techplomacy dianggap sebagai contoh utama bagaimana Kementerian Luar Negeri Denmark menyesuaikan diri dengan perubahan. 12
Lebih lanjut, techplomacy ini dianggap sebagai kesempatan bagi Denmark untuk lebih memahami dan lebih cepat beradaptasi dalam perkembangan di bidang teknologi, untuk memiliki lebih banyak pengetahuan tentang tantangan dan peluang yang diciptakan oleh perkembangan teknologi untuk otoritas Denmark dan perusahaan swasta. 13

## Legal Frame Techplomacy
Techplomacy  menjadi  produk  diplomasi  publik  di  era  globalisasi  yang menjadikan MNCs sebagai mitra kerjanya. Untuk menjalankan praktik techplomacy ini, Pemerintah Denmark menggunakan beberapa aturan hukum. Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Denmark adalah salah satu dokumen paling sentral untuk Kementerian Luar Negeri Denmark, sebagaimana secara terbuka menjelaskan jalan strategis untuk tahun-tahun mendatang, di samping inisiatif dan kewajiban politik yang ditetapkan oleh Pemerintah Denmark. 14
Sebelum penerbitan Danish Foreign and Security Policy saat ini, Kementerian Luar  Negeri  Denmark  menerbitkan  ulasan  yang  disebut  Danish  Diplomacy  and Defense in Times of Change yang berusaha untuk menggambarkan tantangan dan peluang yang membuat Denmark harus memperhitungkan aspek tertentu
12 Julie Munck Ewert, ‘TOWARDS A THEORY OF DIPLOMACY IN TIMES OF CHANGE The  Case  of  the  Ministry  of  Foreign  Affairs  of  Denmark’  (2018)  <  https://rucforsk.ruc.dk/ws/ files/60981093/Julie_Munck_Ewert.pdf>.[54].
13 ibid.
14 Julie Munck Ewert, Op.Cit. [21].

## 1552 Mahfyra Shalsabella: Status dan Kedudukan...
dalam pembuatan regulasinya di waktu yang akan mendatang. Dalam ulasan tersebut  dijelaskan  bahwa  tujuan  dasar  diplomasi  akan  tetap  sama,  namun  cara kerja perlu disesuaikan karena isu politik luar negeri menjadi lebih beragam dan saling berhubungan, dan seiring dengan masuknya aktor baru. Jawaban atas ulasan tersebut datang dengan diterbitkannya The Strategy for Foreign and Security Policy 2017-2018 yang diterbitkan oleh pemerintah Denmark pada Juni 2017. 15

## Urgensi Techplomacy
Pengangkatan TechAmbassador yang menjadikan penanda awal dijalankannya praktik techplomacy ini mendapatkan beberapa kritikan di Denmark. Kritikan ini berisikan tentang bagaimana Denmark memberikan platform yang tidak penting untuk dialog langsung kepada organisasi yang bukan negara melainkan perusahaan teknologi multi-nasional. 16
Kritik yang diberikan kepada Menteri Luar Negeri Denmark tersebut dibalas dengan penjelasan betapa pentingnya praktik techplomacy ini dijalankan mengingat pengaruh yang diberikan perusahaan teknologi multinasional tersebut terhadap beberapa aspek kehidupan masyarakat. Pengaruh yang diberikan dari perusahaan teknologi ini mempengaruhi aspek prospek karir, kehidupan sosial dan keamanan warga Denmark. 17
Teknologi baru seperti Artificial Intelligence, big data, the internet of things, dan blockchain mempunyai kecepatan yang melampaui batasannya. Di zaman ini, segelintir perusahaan teknologi multinasional yang sukses telah menjadi sangat berpengaruh - sejauh pengaruh ekonomi dan politik mereka yang sesuai atau bahkan melampaui mitra tradisional  kita,  negara-bangsa.  Sebaliknya,  semakin  sulit  bagi  pembuat  kebijakan
15 ibid.
16 Ministry of Foreign Affairs of Denmark ‘Appointment of Denmark’s new tech ambassa- dor’, (Ministry of Foreign Affairs of Denmark, 2017), <https://um.dk/da/udenrigspolitik/udenrig- spolitiske-nyheder/newsdisplaypage/?newsid=e229d83c-0605-41a4-9e63-22f80c98454c>  dikun- jungi pada 10 Desember 2020.
17 Mads Mateusz Jaszczolt Fritzboeger, ‘Techplomacy: Denmark’s bridgeway to Silicon Val- ley’, (Diplo News (online), 2018) <https://www.diplomacy.edu/blog/techplomacy-denmarks-bridge- way-silicon-valley>, dikunjungi pada 10 Desember 2020.
untuk mengikuti dampak teknologi baru. Bagi pemerintah yang hanya mengandalkan hubungan diplomatik tradisional untuk mempromosikan kepentingannya, dan menjaga nilai-nilai di luar negeri tampaknya tidak lagi cukup. 18 TechAmbassador Casper Klynge menyatakan dalam Bussiness Insider bahwa jika kita melihat lebih jauh, keterlibatan dan signifikansi perusahaan ini bagi kita, banyak dari mereka memiliki tingkat pengaruh yang jauh lebih besar daripada kebanyakan negara. 19
Transparansi lebih diperlukan guna menciptakan pengaruh perkembangan teknologi yang baik. Perusahaan teknologi memang perlu memikul tanggung jawab yang lebih tinggi untuk jenis dampak yang mereka timbulkan pada lembaga dan masyarakat di seluruh dunia. Organisasi internasional seperti PBB — serta masyarakat sipil dan lembaga penelitian — perlu memainkan peran penting mereka dalam menghadirkan solusi baru. Dan pemerintah perlu melangkah maju dan menginvestasikan lebih banyak sumber daya dalam mempromosikan pendekatan yang berpusat pada manusia terhadap teknologi, yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi. 20
Peran TechAmbassador diciptakan oleh pemerintah Denmark sebagai tanggapan terhadap dua tren utama. Salah satunya adalah bahwa teknologi sekarang menjadi kekuatan pendorong yang membentuk dunia – dalam hal ini skandal Trump-Rusia, Cambridge Analytica,  dll. Yang  lainnya  adalah  bahwa  sejumlah  kecil  perusahaan teknologi adalah katalis utama untuk perubahan itu – dalam hal ini Facebook. Sekilas, peran TechAmbassador tidak menuju ke ranah politik. Peran dari TechAmbassador ini lebih bersifat eksperimental dan tidak konvensional, pada awalnya tugas utama Klynge adalah melakukan diskusi yang baik dengan perusahaan raksasa teknologi dan menyampaikan tujuannya atas nama pemerintah Denmark. 21
18 Casper  Klynge,  ‘Why  Silicon Valley  Demands  Diplomats’,  ( Techonomy News (online), 2019),  <https://techonomy.com/2019/01/silicon-valley-demands-diplomats/>,  dikunjungi  pada  10 Desember 2020.
19 American Danish Bisniss Council, “Introducing Techplomacy”, (American Danish Bisniss Council), <https://www.usadk.org/news/introducing-techplomacy/>, dikunjungi pada 10 Desember 2020. 20 Casper Klynge, Loc.Cit.
21 Nikolay Nikolov, ‘Denmark hired a tech ambassador. After what happened with Facebook, maybe  every  country  should’,  (Mashable  (online),  2018),  <  https://mashable.com/2018/04/10/ casper-klynge-tech-ambassador-silicon-valley-denmark/ > dikunjungi pada 10 Desember 2020.

## 1554 Mahfyra Shalsabella: Status dan Kedudukan...
Selain itu, salah satu tujuan utama Denmark dalam melakukan Techplomacy ini adalah untuk menginspirasi pemerintah nasional lainnya. Denmark sudah melihat  Jerman,  Prancis,  dan  Slovakia  menunjuk  duta  digital.  Masing-masing memiliki mandat yang berbeda, tetapi semuanya didasarkan pada kesadaran yang sama bahwa kita perlu melibatkan industri dengan cara yang lebih terstruktur. Pada April 2019, Denmark berhasil mempertemukan duta teknologi & dunia maya dari 22 negara di Silicon Valley untuk berdiskusi dengan industri - untuk pertama kalinya. Dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa juga telah meningkatkan pentingnya teknologi dan digitalisasi dalam upaya mereka untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan, pembangunan global dan hak asasi manusia. 22

## Diplomasi Menurut Hukum Internasional dan Konvensi Wina 1961
Secara umum pengertian diplomasi adalah hubungan yang dilakukan antar bangsa untuk melakukan kerjasama dan persahabatan dengan cara pertukaran misi diplomatik termasuk para pejabatnya dan untuk melakukan tugas diplomatik-nya, para pejabat diplomatik tersebut diberikan hak-hak istimewa dan kekebalan yang didasarkan atas aturan-aturan dalam hukum kebiasaan internasional serta perjanjian- perjanjian lainnya yang menyangkut hubungan diplomatik antar negara. 23
Hingga sampai sekarang pengertian hukum diplomatik masih belum berkembang. Para sarjana Hukum Internasional masih belum banyak menuliskan secara  khusus,  karena  pada  hakekatnya  Hukum  Diplomatik  merupakan  bagian dari  Hukum  Internasional  yang  sebagian  sumber  hukum-nya  sama  dengan sumber Hukum Internasional, seperti konvensi-konvensi internasional yang ada.
Namun apa yang ditulis oleh Elleen Denza  mengenai “Diplomatic Law” pada hakekatnya  hanya  menyangkut  komentar  mengenai  Konvensi  Wina  mengenai Hubungan Diplomatik. 24
22 Casper Klynge, Loc .Cit.
23 I  Gede  Pasek  Eka  Wisanjaya,  ‘Hukum  Diplomatik’,  (2013),  <https://docplayer. info/31405520-Buku-ajar-bahan-ajar-hukum-diplomatik-oleh-i-gede-pasek-eka-wisanjaya-sh-mh. html > , dikunjungi pada 13 Desember 2020.
24 I Gede Pasek Eka Wisanjaya, Op.Cit .[1].
Untuk memahami hukum diplomatik kita bisa memahaminya dengan memahami  apa  definisi  dari  diplomasi  itu  sendiri.  Sir  Enest  Satow  menjelaskan bahwa diplomasi adalah “Diplomacy is the application of intelligence and tact to the  conduct  of  official  relations  between  the  Goverments  of  independent  states, extending sometimes also to their relations with vassal States; or more briefly still, the conduct of business between States by peaceful means”. 25
Upaya – upaya publik maupun politik untuk menyusun hukum internasional telah dilakukan dan dengan praktik diplomatik secara multilateral yang terjadi di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa antara tahun 1924-929. Pada tahun 1927 Liga Bangsa-Bangsa telah membentuk Komite Ahli untuk membahasa perkembangan kodifikasi Hukum Internasional dimana telah dilaporkan bahwa dalam subyek hukum diplomatik yang meliputi dari cabang-cabang pergaulan diplomatik antar bangsa haruslah diatur secara internasional. 26 Meskipun gagal mencapai hasil, pekerjaan yang dilakukan kemudian sangat penting dan lengkap sehingga menjadikannya titik awal utama dari konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akhirnya bisa sampai di Konvensi Wina 1961. 27
Konvensi  Wina  memberikan  kerangka  lengkap  untuk  pembentukan, pemeliharaan dan pemutusan hubungan diplomatik atas dasar persetujuan antara Negara-Negara berdaulat merdeka. Ini menentukan fungsi misi diplomatik, formal aturan yang mengatur pengangkatan, deklarasi persona non grata seorang diplomat yang dalam beberapa hal telah melakukan pelanggaran, dan diutamakan di antara kepala misi. Ini menetapkan aturan khusus - hak istimewa dan kekebalan - yang memungkinkan misi diplomatik untuk bertindak tanpa takut akan paksaan atau pelecehan melalui penegakan hukum setempat dan untuk berkomunikasi secara aman dengan pemerintah pengirim mereka. 28
25 Gore - Booth, D. Pakenham, Satow’s Guide to Diplomatik Practice , Fith Edition (Longman Group Ltd. London  1979).[3].
26 I Gede Pasek Eka Wisanjaya, Op.Cit .[6].
27 Richard Langhorne, ‘The Regulation of Diplomatic Practice: The Beginnings to the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961’ 18 < https://www.jstor.org/stable/20097278>.
28 Eileen Denza, ‘Vienna Convention on Diplomatic Relations’, (2009), https://legal.un.org/ avl/pdf/ha/vcdr/vcdr_e.pdf, 2009?, dikunjungi pada 13 Desember 2020.

## 1556 Mahfyra Shalsabella: Status dan Kedudukan...
Diplomatik dilakukan untuk mengeksekusi aturan luar negeri suatu negara. Aturan  luar  negeri  tersebut  dibentuk  oleh  pemerintah  dan  bukan  oleh  pejabat diplomatik. Agar aturan luar negeri tersebut dapat dilakukan, suatu negara mengatur hubungan internasional-nya tidak hanya dengan diskusi dan negosiasi namun juga dengan bentuk lain seperti tekanan kepada pihak lawan. Bukti dari kesuksesan diskusi dan negosiasi tersebut tergantung pada sejauh mana kekuatan nyata, yang sekarang sering disebut dengan hard power . 29 Diplomatik sampai sekarang masih menggunakan sumber hukum diplomatik yang sudah ditetapkan dahulu dengan ditambah  beberapa  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  pelaku  diplomatik.  Pasal  38 Statuta Roma menjelaskan bahwa:
The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:
1.  International convention, whether general or particular, establishing rulesexpressly recognize by the contesting states;
2.  International custom, as evidence of a general practice accepted as law;
3.  The general principles of law recognized by civilized nations;
4.  Subject to the provisions of article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nationa, as subsidiary means for the determination or rules of law”.
Konvensi-konvensi yang disebutkan di atas diantaranya adalah :
1.  The Final Act of the Congress of Vienna (1815) on Diplomatik Ranks;
2.  Vienna Convention on Diplomatik Realtions and Optional Protocols (1961), termasuk didalamnya:
- Vienna Convention of Diplomatik Relations;
- Optional Protocol Concerning acquisition of Nationality;
- Optional Protocol Concerning the Compuklsary Settlement of Disputes.
3.  Vienna Convention on Diplomatik Realtions and Optional Protocols (1963), termasuk didalamnya:
- Vienna Convention on Consular relations; - Optional Protocol Concerning Acquisition of Nationality;
- Optional Protocol Concerning the Compulsary Settlemet of Disputes.
4.  Convention on Special Missions and Optional Protocol (1969): - Convention on Special Missions;
- Optional Protocol Concerning the Compulsary Settlement of Disputes.
5.  Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Person, including Diplomatik Agents (1973);

## 6.  Vienna Convention on the Representation of State in Their Relations with International Organizations of a Universal Character (1975).
Disamping kebiasaan dan perjanjian yang keduanya dapat merupakan sumber pokok dalam hukum diplomatik, masih ada sumber lainnya yang bersifat subsider seperti  prinsip-prinsip  umum  dalam  hukum  yang  diakui  oleh  negara-negara dan keputusan-keputusan mahkamah. Khusus mengenai keputusan mahkamah ini pada hakekatnya  tidak  mempunyai  kekuatan  yang  mengikat  kecuali  bagi  pihak-pihak tertentu terhadap sesuatu kasus. 30
Melalui penjelasan di atas sudah terlihat jelas bahwa pembahasan mengenai diplomatik tidak bisa dijauhkan dari Konvensi Wina 1961 dan aturan-aturan lainnya mengenai diplomatik. Segala tindakan perwakilan diplomat dan jalannya praktik diplomatik  semuanya  harus  berdasarkan  aturan  dalam  Konvensi  Wina  1961. Konvensi  telah  memantapkan  dirinya  sebagai  landasan  hubungan  internasional modern, meskipun ada kebutuhan untuk menerapkan undang-undang nasional di sejumlah negara. 31

## Praktik Pelaksanaan Diplomasi Antar-negara Menurut Konvensi Wina 1961
Praktik diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 dilakukan dengan pengiriman perwakilan oleh negara untuk melakukan tugas kenegaraannya di negara penerima, perwakilan  ini  biasa  disebut  dengan  duta  besar.  Menurut  Shaw, “Diplomatic relations have traditionally been conducted through the medium of ambassadors and their staffs, but with the growth of trade and commercial intercouse the office of consul was established and Expanded” . 32 Tugas duta besar pada umumnya adalah untuk membangun hubungan diplomatik yang baik antara negara pengirim dan negara penerima, dalam hal ini adalah membahas tentang keamanan dunia, politik, ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan teknologi. 33 Adapun maksud dari Konvensi Wina 1961 mengenai tugas dan fungsi perwakilan diplomatik adalah:
30 I Gede Pasek Eka Wisanjaya SH, MH, Op.Cit .[6].
31 Eileen Denza, Op.Cit .[5].
32 Shaw, International Law: Third Edition (Press Syndicate of Cambridge 1995).[463].
33 Jawahir Thontowi, Hukum dan Hubungan Internasional (UI Press 2016).[121].

## 1558 Mahfyra Shalsabella: Status dan Kedudukan...
a.  Mewakili kepentingan negara pengirim di negara penerima;
b.  Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima;
c. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah dari negara penerima;
d.  Memberikan laporan secara berkala tentang kondisi dan perkembangan di bidang ekonomi, militer, ilmu pengetahuan dan lain-lain di negara penerima;
e. Meningkatkan  kerja  sama  kedua  negara  di  berbagai  bidang,  seperti  bidang perdagangan pendidikan dan kebudayaan.
Pengaturan hukum diplomatik yang tertuang dalam Konvensi Wina 1961 merupakan ketentuan-ketentuan  atau  prinsip-prinsip  hukum  internasional  yang  mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum  sebagai  kodifikasi  hukum  kebiasaan  internasional  dan  pengembangan kemajuan hukum internasional. 34
Konvensi Wina 1961 juga mengatur tentang perlindungan dan hak yang dapat diterima oleh perwakilan diplomatik dalam melakukan misi diplomatiknya. Negara penerima memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada para pejabat diplomatik dan konsuler termasuk gedung perwakilannya. Hal ini harus dilakukan dengan  mutlak  oleh  semua  negara  anggota,  terlebih  lagi  sudah  ada  instrumen internasional yang mengatur tentang hal itu. 35 Perlindungan  ini  juga  berlaku terhadap anggota staff pejabat diplomatik, keluarga, serta arsip-arsip dan barang milik pribadi pejabat diplomatik.
Pejabat diplomatik tidak hanya mendapatkan perlindungan dan kekebalan, tetapi  juga  mendapatkan  hak-hak  istimewa  tertentu  yang  hanya  bisa  didapatkan oleh pejabat diplomatik. Hak-hak itu diantaranya adalah:
1. Hak pembebasan dari pajak iuran;
2.  Hak pembebasan dari ketentuan-ketentuan jaminan sosial;
3.  Hak pembebasan dari pelayanan pribadi, pelayanan umum, dan dari kewajiban militer;
4. Hak pembebasan dari pajak dan bea serta pemeriksaan bagasi.
34 Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, Hukum Diplomatik dan Konsuler (Bayumedia Publishing 2008).[6].
35 Gracia E. Siregar, ‘Pengaturan Hukum Internasional Tentang Perlindungan Pejabat Diplo- matik Di Negara Penerima (2020) 2 Lex Et Societatis <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexet- societatis/article/view/28491/27843>.[62].
Di dalam praktik-praktik negara pemberian hak pembebasan ini tetap menggunakan aturan-aturan kebiasaan internasional dan penerapannya berbeda tergantung dari peraturan undang-undang di negara masing masing. Namun Konvensi Wina 1961 masih menjadi dasar hukum utama dalam praktik hak pembebasan tersebut. 36
Techplomacy dalam Hukum Internasional dan Konvensi Wina 1961
Hingga  sekarang,  belum  ada  aturan  yang  jelas  mengenai  kedudukan techplomacy dalam hukum internasional. Pemerintah Denmark hingga sekarang masih terus melakukan evaluasi-evaluasi terkait praktik techplomacy yang mereka lakukan sejauh ini. Namun, techplomacy sudah mendapatkan pengakuannya dalam masyarakat internassional melalui PBB. Dalam hal ini Denmark telah menyampaikan permasalahan hak asasi manusia yang berhubungan dengan teknologi dalam agenda Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa. Selain itu, Denmark melalui techplomacy juga turut berperan aktif dalam mendukung dialog antara Office of the  United  Nations  High  Commissioner  for  Human  Rights  (OHCHR)  dengan indsutri teknologi untuk menignkatkan pemahaman tentang hak asasi manusia.
Secara khusus, Kantor TechAmbassador telah mendukung upaya OHCHR untuk membangun jaringan dan dialog dengan industri teknologi di Silicon Valey dan secara global membahas mengeni resiko hak asasi manusia dan permasalahannya dalam platform digital. 37
Di bawah prinsip-prinsip hukum internasional yang telah lama berdiri yang sekarang  sudah  dikodifikasi  dalam  Pasal  2  Konvensi  Wina  tentang  Hubungan Diplomatik,  pembentukan  hubungan  diplomatik  antar  Negara-negara  dan pembentukan misi diplomatik permanen dilakukan dengan persetujuan bersama. Hak untuk mengirim dan menerima agen diplomatik mengalir dari pengakuan sebagai
36 Hamdan Rif’ai Ginting, Hukum Diplomatik dan Konsuler Buku Ajar untuk Mahasiswa , (USU e-Respitory, 2008).[32].
37 OFFICE OF DENMARK’S TECH AMBASSADOR, ‘Human Rights and Technology’, <https://techamb.um.dk/en/techplomacy/partners/human-rights-and-technology/>, diakses pada 29 Desember 2020.

## 1560 Mahfyra Shalsabella: Status dan Kedudukan...
Negara  berdaulat  dan  sebelumnya  dikenal  sebagai  hak  legasi  ( ius legationis ). 38
Penempatan kantor perwakilan juga tidak bisa sembarang tempat. Sesuai aturan Konvensi Wina 1961, kantor perwakilan diplomatik harus berada di ibu kota negara penerima. Penempatan tersebut tentunya beralasan agar perwakilan diplomatik bisa dengan mudah dan efisien dalam menjalankan tugasnya yang berhubungan dengan negara penerima. 39
Dalam techplomacy perwakilan atau yang biasa disebut dengan TechAmbassador ini bersifat mandat global yang memiliki kantor perwakilan di
Copenhagen,  Silicon Valey  dan  Beijing. TechAmbassador secara  fisik  berada  di Silicon Valey,  namun  representasi  teknologi  bersifat  deteritorialisasi  dengan  tim yang terdiri dari sekitar sepuluh orang yang mencakup Silicon Valey, Eropa dan China. 40 Pada dasarnya dalam techplomacy perwakilan yang sebenarnya hanya berada  dalam  satu  negara  saja  dan  untuk  negara  lain  hanya  diisi  oleh  staf-staf.
Melihat penyebaran kantor perwakilan techplomacy yang tidak selalu berada di ibu kota sangatlah menjelaskan tentang tujuan dan urgensi dari praktik techplomacy yang lebih mengarah kepada hubungan diplomatik yang membahas teknologi dengan mengikutsertakan perusahaan teknologi yang berada di Silicon Valey sebagai partner berdiskusi dan bernegosiasi. Penempatak kantor perwakilan dalam praktik techplomacy yang dijalankan Denmark sedikit banyak memiliki perbedaan dengan apa yang diatur dalam Konvensi Wina 1961.
Pada dasarnya tugas utama perwakilan diplomatik adalah menjadi perwakilan sebuah negara dalam melakukan tugas perlindungan dan negosiasi atas kepentingan negara tersebut. Perkembangan dunia internasional menyebabkan interaksi yang dilakukan dalam  diplomatik tidak hanya mencakup aktor pemerintah saja namun juga aktor non-pemerintah. 41 Tugas perwakilan diplomatik yang berhubungan dengan
38 Sir Ernest Satow, Op .Cit. [71].
39 Gracia Monica Sharon Anis, ‘Implementasi Hukum Diplomatik Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Duta Besar Menurut Konvensi WINA 1961’ (2017) 2 Lex et Societatis, < https://ejour- nal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/15240/14800>.[110].
40 Casper Klynge, Mikael Ekmanb and Nikolaj Juncher Waedegaard, Op.Cit .[189].
41 Faisal Ansari Dwana, Implementasi Fungsi Perwakilan Diplomatik dalam Perlindungan
Warga Negara (Universitas Sumatera Utara 2016).[60].
techplomacy dalam hal menjadi perwakilan suatu negara adalah sebagai perwakilan, melakukan negosiasi, perlindungan dan menjaga hubungan baik antara Pemerintah Denmark dengan perusahaan-perusahaan teknologi. Praktik techplomacy Denmark menugaskan TechAmbassador untuk mewakili kepentingan Denmark dalam urusan teknologi. Hal ini dilakukan dengan cara perlindungan data rakyat Denmark yang dimiliki  oleh  perusahaan-perusahaan  teknologi  tersebut.  Perlindungan  data  yang menjadi  tujuan  utama techplomacy ini  cukup  beralasan  mengingat  sudah  terjadi kasus kebocoran data yang terjadi oleh Cambridge Analytica yang mengambil 87 data pengguna jejarin sosial tanpa persetujuan dari mereka. 42
Aturan  dalam  Konvensi  Wina  1961  belum  mampu  mencakup  praktik techplomacy yang dilakukan oleh Pemerintah Denmark. Ada beberapa pasal dalam Konvensi Wina 1961 yang masih memiliki korelasi yang jelas dengan techplomacy , namun tidak sedikit juga aturan yang belum dapat menjangkau techplomacy . Pada dasarnya techplomacy dan  diplomasi  yang  diatur  dalam  Konvensi  Wina  1961 memiliki  tujuan,  tugas  dan  funsgi  yang  sama. Techplomacy dan diplomasi dala Konvensi Wina 1961 mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memperkenalkan national interest nya dan menjaga hubugan yang baik dengan partner mereka. Hal yang paling membedakan antara techplomacy dan diplomasi dalam Konvensi Wina 1961 adalah tentang pembahasan yang dibawa yang nantinya dapat mempengaruhi jalannya  praktik  diplomasi  tersebut.  Konvensi  Wina  tidak  mengatur  tentang bagaimana prosedur pembukaan perwakilan techplomacy di negara penerima, tidak juga diatur tentang apakah negara penerima tersebut bisa dikatakan sebagai negara penerima melihat dalam melakukan tugasnya TechAmbassador melakukan negosiasi dan  perundingan  lainnya  dengan  perusahaan  teknologi,  bukan  dengan  pemerintah Negara penerima. Selain itu, Konvensi Wina 1961 juga belum mampu menjangkau tentang hak apa yang dapat diterima oleh TechAmbassador beserta staff-nya dalam melaksanakan tugasnya serta kewajiban apa yang harus dilakukan selama berada di kantor perwakilan dan selama melaksanakan tugasnya. Oleh karena belum ada aturan

## 1562 Mahfyra Shalsabella: Status dan Kedudukan...
yang jelas mengenai hal tersebut, maka hingga sampai sekarang TechAmbassador dalam melaksanakan tugasnya di techplomacy hanya berpedoman pada foreign policy yang mereka buat bersama pemerintah Denmark serta aturan-aturan dasar mengenai diplomatik yang diatur dalam Konvensi Wina 1961.
Hukum internasional dan masyarakat internasional tidak bisa lagi menutup mata akan perkembangan dunia yang semakin cepat ini. Dibutuhkan aturan yang jelas untuk meningkatkan efisien dan kejelasan hukum agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan baru. Konvensi Wina 1961 yang dibentuk pada tahun 1961  menjadi  kurang  relevan  jika  dikaitkan  dengan  perkembangan  diplomatik sekarang yang sudah mempunyai berbagai macam ragam. Namun, pembentukan aturan mengenai techplomacy tetap  bisa  didasarkan  pada  Konvensi  Wina  1961 karena pada dasarnya techplomacy juga  merupakan  diplomasi.  Pembentukan aturan baru mengenai techplomacy menjadi semakin penting melihat dampak yang diberika teknologi dan perusahaan-perusahaan teknologi yang dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia.

## Kesimpulan
Denmark  menjadi  negara  pertama  yang  melakukan  praktik techplomacy pada  tahun  2017.  Banyak  alasan  yang  melatarbelakangi  Denmark  untuk  pada akhirnya melakukan techplomacy . Alasan itu diantaranya alah teknologi yang semakin mendominasi dunia, kecerdasan buatan yang nantinya dapat menggeser fungsi dan tugas manusia, serangan siber yang dapat membahayakan kemanan Denmark,  dan  yang  paling  utama  adalah  perusahaan  teknologi  yang  mulai mendominasi dunia dan bahkan sudah menjadi pemeran utama dalam jalannya ekonomi dunia. Permasalahan yang utama adalah perkembangan teknologi yang ada tersebut tidak diimbangi dengan pembentukan regulasi yang cepat dan sesuai. Ada pembatas yang jelas antara pemerintah dengan perusahaan teknologi. Tidak jarang regulasi yang dibuat pemerintah ini berakhir tidak berguna karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada serta tidak sesuai dengan keinginan perusahaan teknologi. Untuk menyelesaikan masalah tersebut
techplomacy berusaha menjadi jembatan antara pemerintah dengan perusahaan teknologi  maupun  sector  swasta  lainnya  untuk  bersama-sama  menyelesaikan persoalan yang ada melalui perundingan dan negosiasi.
Techplomacy dan diplomasi antar negara memiliki kesamaan dan perbedaan.
Techplomacy dan diplomasi antar negara adalah proses perundingan atau negosisasi yang dilakukan untuk mengenalkan dan mencapai kepentingan nasionalnya. Techplomacy dan  diplomasi  antar  negara  sama-sama  memiliki  tujuan  untuk melindungi kepentingan negara dan warga negara dengan cara menjadi perwakilan dan melakukan negosiasi. Yang membedakan antara Techplomacy dan diplomasi antar negara adalah lingkup dan pembahasan mereka. Techplomacy memiliki ruang lingkup tentang teknologi yang membawa mereka untuk bernegosiasi dengan perusahaan-perusahaan teknologi dalam hal ini perusahaan-perusahaan teknologi yang  ada  di  Silicon  Valey,  Beijing  dan  Copenhagen.  Pembahasan Techplomacy juga berpusat pada bagaimana teknologi mempengaruhi aspek kehidupan manusia dan pembahasan tentang perlindungan dan penyelesaian persoalan negara yang berhubungan dengan teknologi. Sedangkan diplomasi antar negara memiliki lingkup yang lebih luas dan umum, tidak spesifik seperti Techplomacy . Perwakilan diplomatik bertugas untuk melakukan negosiasi antar negara, perlindungan serta menjadi  perwakilan  di  negara  penerima.  Pembahasan  diplomasi  antar  negara umumnya  membahas  tentang  politik,  ekonomi,  sosial  budaya,  pendidikan  dan militer atau keamanan.
Techplomacy memiliki beberapa keterkaitan dengan diplomasi antar negara yang berdasarkan Konvensi Wina 1961. Keterkaitan tersebut antara lain dalam hal  tujuan,  pengutusan  perwakilan  dan  membentuk  perwakilan  di  negara  lain dan juga fungsi. Namun Techplomacy juga memiliki banyak ketidak keterkaitan dengan  Diplomasi  antar  negara  yang  diatur  dalam  Konvensi  Wina  1961,  hal itu  berupa  hak  dan  kewajiban  perwakilan,  perlindungan TechAmbassador dan staffnya,  prosedur  pembentukan  perwakilan  di  negara  lain  dan  masih  banyak lagi. Beberapa aturan yang ada dalam Konvensi Wina 1961 masih belum mampu mencangkup Techplomacy .

## Mahfyra Shalsabella: Status dan Kedudukan...

## Daftar Bacaan

## Buku
Ernes t Mason Satow, Diplomatic Practice (Oxford University Press Inc. 2009).
Gore - Booth, D. Pakenham, Satow’s Guide to Diplomatik Practice, Fith Edition , (Longman Group Ltd. 1979).
Hamdan  Rif’ai  Ginting, Hukum Diplomatik dan Konsuler Buku Ajar untuk Mahasiswa (USU e-Respitory 2008).
Jawahir Thontowi, Hukum dan Hubungan Internasional (UI Press 2016).
Khudzaifah  Dimyati, Metodologi Penelitian Hukum ( Buku Pegangan Kuliah) (Sekolah  Pascasarjana  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas Muhammadiyah  2004).
Setyo  Widagdo  dan  Hanif  Nur  Widhiyanti, Hukum Diplomatik dan Konsuler (Bayumedia Publishing 2008).
Shaw, International Law: Third Edition (the Press Syndicate of Cambridge 1995).

## Jurnal/Skripsi
Casper Klynge, Mikael Ekmanb and Nikolaj Juncher Waedegaard, ‘Diplomacy in the Digital Age: Lessons from Denmark’s TechPlomacy Initiative’ (2020) 15.
Faisal  Ansari  Dwana,  Implementasi  Fungsi  Perwakilan  Diplomatik  dalam Perlindungan Warga Negara (skripsi, Universitas Sumatera Utara 2016).
Gracia E. Siregar, ‘Pengaturan Hukum Internasional Tentang Perlindungan Pejabat Diplomatik Di Negara Penerima (2020) VIII Lex Et Societatis.
Gracia Monica Sharon Anis, ‘Implementasi Hukum Diplomatik Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Duta Besar Menurut Konvensi Wina 1961' (2017) V Lex et Societatis.
James  A.  Kulik,  J.  D.  Fletcher,  ‘Effectiveness  of  Intelligent  Tutoring  Systems: A  Meta-Analytic  Review’  (2016)  <https://journals.sagepub.com/doi/ abs/10.3102/0034654315581420>.
Richard Langhorne, ‘The Regulation of Diplomatic Practice: The Beginnings to the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961’, 18.

## Laman
Amer ican Danish Bisniss Council, “Introducing Techplomacy”, (American Danish Bisniss Council), <https://www.usadk.org/news/introducing-techplomacy/>.
Casper  Klynge,  ‘Why  Silicon  Valley  Demands  Diplomats’,  (Techonomy  News (online),  2019),  <https://techonomy.com/2019/01/silicon-valley-demands- diplomats/>.
Danish  Government,  ‘TechVelopment:  Approach  and  Narrative’  (Copenhagen, 2019).
Eileen  Denza,  ‘VIENNA  CONVENTION  ON  DIPLOMATIC  RELATIONS’, (2009), https://legal.un.org/avl/pdf/ha/vcdr/vcdr_e.pdf, 2009?>.
I Gede Pasek Eka Wisanjaya, ‘Hukum Diplomatik’, (2013), < https://docplayer. info/31405520-Buku-ajar-bahan-ajar-hukum-diplomatik-oleh-i-gede-pasek- eka-wisanjaya-sh-mh.html>.
Julie Munck Ewert, ‘TOWARDS A THEORY OF DIPLOMACY IN TIMES OF CHANGE The Case of the Ministry of Foreign Affairs of Denmark’ (2018), < https://rucforsk.ruc.dk/ws/files/60981093/Julie_Munck_Ewert.pdf>.
Mads  Mateusz  Jaszczolt  Fritzboeger,  ‘Techplomacy:  Denmark’s  bridgeway  to Silicon Valley’, (Diplo News (online), 2018), <https://www.diplomacy.edu/ blog/techplomacy-denmarks-bridgeway-silicon-valley>.
Ministry  of  Foreign  Affairs  of  Denmark  ‘Appointment  of  Denmark’s new  tech  ambassador’,  (Ministry  of  Foreign  Affairs  of  Denmark,
2017), <https://um.dk/da/udenrigspolitik/udenrigspolitiske-nyheder/ newsdisplaypage/?newsid=e229d83c-0605-41a4-9e63-22f80c98454c>.
Nikolay Nikolov, ‘Denmark hired a tech ambassador. After what happened with Facebook, maybe every country should’, (Mashable (online) 2018), < https:// mashable.com/2018/04/10/casper-klynge-tech-ambassador-silicon-valley- denmark/>.
OFFICE  OF  DENMARK’S  TECH  AMBASSADOR,  ‘Human  Rights  and Technology’,  https://techamb.um.dk/en/techplomacy/partners/human-rights- and-technology/ .
Ratih Melati Eka Manjari, ‘Memahami Diplomasi Digital, Diplomasi Siber, dan Techplomacy: Apakah Mereka?’, (Forbil News, 2018),  https://forbil.org/id/ article/142/memahami-diplomasi-digital-diplomasi-siber-dan-techplomacy- apakah-mereka>.

## 1566 Mahfyra Shalsabella: Status dan Kedudukan...
Ratih  Melati  Eka  Manjari,  ‘Techplomacy:  Bagaimana  Denmark  Mendisrupsi Jalannya  Diplomasi  di  Era  Digital?’,  (Forbil  News,  2018),  https://forbil. org/id/article/145/techplomacy-bagaimana-denmark-mendisrupsi-jalannya- diplomasi-di-era-digital .
Tereza Horejsova, Pavlina Ittelson, Jovan Kurbalija, “The Rise of TechPlomacy in  the  Bay  Area”  2018,  <  https://www.diplomacy.edu/sites/default/files/ TechPlomacy_BayArea.pdf>.