Cultural Economic Spectrum Of Village Credit In Bali (Case Study LPD Of Penglatan Village, Buleleng District)
Spektrum Ekonomi Budaya Lembaga Perkreditan Desa Di Bali (Studi LPD Desa Penglatan Kecamatan Buleleng)
I Gusti Made Dharma Hartawan dharmahartawan74@gmail.com

## ABSTRAK
Sebagai  modal  sosial, Tri  Hita  Karana masih  relevan  sebagai  sarana  penilai  sekaligus  sebagai  sarana  penghukum yang kompatibel bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. Dikatakan demikian karena Tri Hita Karana bersifat laten yang dibungkus oleh budaya dalam menggerakkan sumber daya ekonomi. Pendekatan kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dipadukan dengan pendekatan kuantitatif. Kajian bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi Tri Hita Karana dalam pembangunan di Desa Penglatan Kabupaten Buleleng Bali.  Hasil  menunjukkan  bahwa Tri  Hita  Karana sebagai  modal  sosial  sangat  mengakar  dalam  menggerakkan aktivitas  warga  desa.  Sisi  lain,  rata-rata  20%  keuntungan  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD)  per  tahunnya diperuntukkan bagi pembangunan desa. Bentuknya beragam seperti pembangunan Balai Desa, perbaikan tempat ibadah bagi umat Hindu di mana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) itu bermukim. Dengan kata lain Tri Hita Karana sebagai institusi sosial sanggup meningkatkan kemakmuran desa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebermanfaatan bersama secara ekonomi dengan cara menjaga hubungan antara manusia, lingkungan dan Tuhan secara harmoni.
Kata kunci : modal sosial, Tri Hita Karana , Lembaga Perkreditan Desa

## ABSTRACT
As social capital, Tri Hita Karana is still relevant as an assessment tool as well as a compatible punishment tool for Village  Credit  Institutions  (LPD)  in  Bali.  It  is  said  that  because  Tri  Hita  Karana  is  latent,  wrapped  up  in  culture  in mobilizing  economic  resources.  This  study  approach  uses  a  qualitative  descriptive  method  combined  with  a quantitative  approach.  The  study  aims  to  find  out  and  understand  how  Tri  Hita  Karana  is  implemented  in development in Penglatan Village, Buleleng Regency, Bali. The results show that Tri Hita Karana as social capital is deeply rooted in driving the activities of village residents. On the other hand, an average of 20% of Village Credit Institution (LPD) profits per year are allocated for village development. It takes various forms, such as building a Village  Hall,  improving  places  of  worship  for  Hindus  where  the  Village  Credit  Institution  (LPD)  resides.  In  other words, Tri Hita Karana as a social institution is able to increase village prosperity by upholding the values of mutual economic benefit by maintaining the relationship between humans, the environment and God in harmony.
Keywords : social capital, Tri Hita Karana, Village Credit Institutions

## 1. Pendahuluan
Sebagai  tiga  sumber  kemakmuran  di  Bali, Tri  Hita  Karana (selaras  di  antara  manusia, lingkungan,  dan  Tuhan)  dengan  harmoni  sebagai  cirinya  sangat  mengakar  digunakan  dalam mengurangi ketidakpastian dalam berekonomi (Peter, 2015). Dengan begitu dapat dikatakan, Tri Hita Karana telah menjadi panduan bersama dalam mengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Ini penting karena keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Penglatan Kecamatan Buleleng merupakan lembaga keuangan milik warga desa.
Hal ini dikuatkan oleh hasil wawancara dengan Bapak Made Astawa bagian Tata Usaha LPD Penglatan yang mengatakan sumbangsih LPD bagi Desa Penglatan tercermin dari kinerja keuangan berbasis Budaya Tri Hita Karana. Misal untuk menjaga hubungan baik dengan Tuhan ( parahyangan ), 20% dari laba LPD peruntukkannya untuk pembagunan pura yang sepenuhnya dikelola  oleh  Desa  adat  Penglatan.  Selanjutnya  dalam  konsep  hubungan  antar  manusia ( pawongan ),  LPD  berkontribusi  mendistribusikan  10%  labanya  untuk  kemakmuran pegawainya. Untuk palemahan (hubungan dengan lingkungan) LPD mengalokasikan dana 5% untuk  modal  sosial  dengan  wujud  pelaksanaan manusa  yadnya (upacara  terkait  lingkungan) sebagai  bentuk  tanggungjawab  sosial  LPD  kepada  lingkungan.  Ini  dilakukan  agar  LPD senantiasa  berusaha  dan  berupaya  memelihara  lingkungan  yang  bersih,  rapi  dan  asri  yang
sanggup menimbulkan rasa tenang dan tentram dalam diri karyawan dan warga desa sehingga pelayanan kepada warga menjadi optimal. Fenomena tersebut menguatkan bahwa bahwa Tri Hita Karana sanggup menciptakan budaya kejujuran (Anantawikrama, 2014), keterbukaan, dan akurat yang sanggup memberikan aliran modal bagi pembangunan desa (Dwirandra, 2012).

## 2. Tinjauan Pustaka
Buku  ekonomi  Hindu  (Hartawan,  dkk.,  2019)  menyatakan  orientasi  masyarakat  Hindu yang  bermukim  di  Bali  berpijak  pada dresta yang  dimaknai  sebagai  tata  krama  dalam menjalankan hidup yang disesuaikan dengan desa kala patra (tempat, waktu, dan keadaan). Sebab itu nilai-nilai kearifan lokal di mana manusia itu lahir, hidup, dan bermukim berpotensi sebagai  instrumen  dalam  mengelola  sumber  daya  yang  sanggup  mengurangi  ketidakpastian dalam berekonomi (North, 1991; Williamson, 2000). Hartawan, dkk., (2023) menyebutkan ada empat spektrum ekonomi budaya yang diurai sebagai berikut.
Pertama, nilai sumber daya yang kerap dihadapkan dengan besaran harga dan biaya yang  berbeda-beda.  Karena  itu  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD)  selalu  ditantang  dalam memproduksi  nilai  sumber  daya  yang  optimal.  Dapat  diartikan  jumlah  sumber  daya  relatif terbatas bila dibandingkan dengan yang diminta dengan dua indikator, yaitu: harga dan biaya relatif sumber daya (Sugiyanto dan Fikri, 2016).
Kedua,  inovasi  sebagai  substitusi  yang  cerdas  bagi  keberlangsungan  nilai  ekonomi  dan sosial. Caranya dengan menaikkan nilai ekonomi dari ekonomi agraris menuju ekonomi barang dan jasa yang berujung pada experience economy (Pine dan Gilmore, 1998). Ketiga, d alam  berekonomi,  umat  Hindu  di  Bali  berpijak  pada dresta yang  dimaknai sebagai  tata  krama  dalam  menjalankan  hidup  yang  disesuaikan  dengan desa  kala  patra (tempat,  waktu  dan  keadaan)  (Sudiana,  dkk.,  2016).  Sebab  itu  nilai-nilai  dasar  kehidupan masyarakat berfungsi sebagai instrumen ekonomi (Ismail, dkk., 2014). Ada empat dresta ( catur dresta ), yakni sastra dresta yang berpijak pada nilai-nilai Tri Hita Karana yang disematkan ke dalam  rangkaian  upacara  keagamaan  ( kuna  dresta )  yang  dikuatkan  oleh  pandangan  hidup bersama  sebagai  entitas  Bali  karena  memberi  manfaat  bersama  ( loka  dresta )  yang  tunduk kepada tata  lungguh (aturan  main)  dalam  berekonomi  ( desa  dresta ).  Secara  teoritis catur dresta masuk  kategori  modal  sosial  yang  didefinisikan  Putnam  (1995)  sebagai  modal  sosial memiliki jaringan, norma dan kepercayaan yang memudahkan warga dalam berkoordinasi dan bekerjasama guna memperoleh manfaat bersama. Sedangkan Fukuyama (1995) berpendapat modal sosial menjadi makin kuat bila berlaku norma saling balas membantu dan kerjasama. Tri Hita  Karana sebagai  tiga  sumber  kemakmuran  (Peter,  2015)  mencakup  tiga  elemen,  yakni aktivitas ekonomi harus selaras dengan manusia, lingkungan dan sang pencipta.
Keempat, ketahanan ekonomi berpola budaya sebagai mekanisme pertahanan diri agar tidak tercerabut dari akar budaya setempat. Secara teori hal ini menguatkan ekonomi insklusi yang lahir dari bawah. Yusgiantoro (2014) mendefinisikan ketahanan ekonomi sebagai kondisi ekonomi  dalam  menghadapi  hambatan,  gangguan,  tantangan,  dan  ancaman  sebagai  suatu kemampuan dalam memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis guna mewujudkan kemakmuran bersama yang diukur dengan penguatan aktivitas ekonomi dalam menggunakan sumber daya sebagai bentuk pertahanan ekonomi yang kokoh.

## 3. Metode Penelitian
Untuk  mengetahui  dan  memahami  bagaimana  implementasi Tri  Hita  Karana pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Penglatan Kecamatan Buleleng Provinsi Bali maka kerangka konsep penelitian disuguhkan sebagai berikut.

## Gambar 1
Kerangka Konsep Spektrum Ekonomi Budaya Lembaga Perkreditan Desa
Konsep  penelitian  di  awali  dari  keadaan  warga  Desa  Penglatan  yang  dihadapkan dengan  keterbatasan  sumber  daya  ekonomi.  Keadaan  ini  menyadarkan  warga  untuk senantiasa  berusaha  dan  berupaya  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Membuka  Lembaga Perkreditan  Desa  (LPD)  merupakan  langkah  maju  dalam  membangun  ekonomi  desa.  Agar pengelolaan  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD)  tidak  terasing  dengan  budaya  masyarakat setempat, maka nilai-nilai Tri Hita Karana dipilih dan disematkan sebagai konsep pengelolaan dan  pemanfaatan  LPD  bagi  kesejahteraan  bersama.  Sebagai  bentuk  tanggungjawab  sosial tentu  pilihan  ini  tunduk  kepada  aturan  main  LPD  secara  formal  yang  dikuatkan  oleh pendekatan budaya sebagai aturan main secara informal.
Agar implementasi Tri Hita Karana pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tetap berada dalam kaidah ilmiah, maka pendekatan kajian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang dipadukan  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Elaborasi  di  antara  keduanya  dikuatkan  dengan teori ekonomi budaya yang dilengkapi oleh teori yang menguatkan temuan penelitian. Tentu kelayakan informasi yang bersumber dari para informan kunci menjadi sangat penting. Untuk itu penentuan informan kunci ditentukan dengan metode purposive sampling , yakni informan adalah  seseorang  yang  memiliki  informasi  akurat  terkait  kajian  yang  diteliti  seperti  Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Penglatan, kepala Desa Penglatan, dan tokoh masyarakat.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Sebagai sarana penilai yang kompatibel bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Penglatan Kecamatan  Buleleng,  spektrum  ekonomi  budaya  menekankan  pada  pentingnya  distribusi pendapatan  berkeadilan  berbasis Tri  Hita  Karana (wawancara;  Made  Astawa  selaku  Tata Usaha LPD Penglatan dan Wayan Susila selaku tokoh masyarakat, 2024). Pernyataan ini sinkron dengan Peraturan Daerah Tingkat 1 Bali No. 3 tahun 2007 di mana fungsi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai wadah kekayaan desa dan pengelolaannya diarahkan kepada usaha-usaha peningkatan taraf hidup warga desa untuk menunjang pembangunan desa adat di mana LPD itu bermukim. Detailnya dijabarkan sebagai berikut.
Pertama, Tri  Hita  Karana menuntun  nilai  sumber  daya  Lembaga  Perkreditan  Desa (LPD)  Penglatan  diarahkan  untuk  perbaikan  maupun  pembangunan  tempat  suci.  Rata-rata peningkatan dana tanggungjawab sosial sebesar 10% per tahunnya. Hal ini sangat membantu warga,  mengapa?  Karena  awalnya  masyarakat  dikenakan  iuran  untuk  perbaikan  maupun pembangunan tempat suci, kini waga terbantukan oleh aliran modal dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Dapat dikatakan, Tri Hita Karana merawat hubungan sosial antara manusia dengan lingkungan  dan  sang  pencipta.  Artinya  makin  tinggi  nilai  sumber  daya  yang  diproduksi  oleh
Nilai-Nilai Kearifan
Lokal Tri Hita Karana Keterbatasan Sumber Daya Ekonomi Desa Tanggungjawab sosial LPD Pemanfaatan Sumber Daya Desa
Sumber kemakmuran desa
Aturan LPD sebagai institusi formal Tiga elemen Tri Hita Karana sebagai instrumen dalam mengelola LPD
Lembaga Perkreditan Desa (LPD) maka implementasi Tri Hita Karana makin mengakar. Dengan kata lain, nilai sumber daya memperkuat implementasi Tri Hita Karana . Kedua, Tri Hita Karana memperkuat inovasi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) seperti ikut  serta  di  dalam  pembangunan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES)  Desa  Penglatan. Keterlibatannya  sebagian  besar  secara non-financial ,  yakni  memberikan  gagasan  dan memfasilitasi  pelatihan  manajemen.  Untuk  keberadaan  Usaha  Kecil  Menengah  (UKM)  warga Desa  Penglatan  yang  sebagian  besar  bergerak  bidang  produksi  Dodol,  Lembaga  Perkreditan Desa  (LPD)  membantu  bidang financial .  Jadi  inovasi  Lembaga  Prekreditan  Desa  (LPD)  dapat dikatakan  berperan  sebagai  patron-klien  bagi  bertumbuhkembangnya  UMK  Desa  Penglatan. Artinya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dipercaya penuh oleh warga sebagai bantalan usaha ke arah yang lebih baik.
Ketiga, Tri Hita Karana sebagai modal sosial disematkan ke dalam rangkaian upacara keagamaan.  Sebagai  aturan  main  informal,  nilai-nilai Tri  Hita  Karana diendapkan  dan disalurkan melalui ritual, pentas budaya, seperti tarian, gambelan dan seni budaya lainnya. Ini dilakukan agar nilai-nilai Tri Hita Karana membumi di masyarakat. Penguatan nilai-nilai Tri Hita Karana diikat oleh adat dan tradisi berupa awig-awig (aturan main). Artinya konsep Tri Hita Karana membingkai setiap aktivitas warga dalam berekonomi yang dikuatkan oleh pandangan bersama  sebagai  entitas  Hindu.  Hal  ini  diyakini  memperkokoh  keberadaan  Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai pengerak roda perekonomian.
Keempat, Tri Hita Karana sebagai mekanisme pertahanan diri dalam berekonomi. Ini dilakukan untuk meredam dan mengantisipasi pengaruh luar yang berefek negatif bagi warga desa.  Misal,  awig-awig  dilarang  berburu  burung  dan  membuang  sampah  ke  sungai.  Dengan kata  lain, Tri  Hita  Karana bertugas  menjaga  lingkungan  agar  tetap  asri  dan  mencengah tergerusnya nilai-nilai budaya yang telah turun temurun diwarisi oleh leluhur. Pendeknya Tri Hita Karana sanggup mengurangi ketidakpastian dalam berekonomi.
Keseluruhan penjelasan spektrum ekonomi budaya di atas mengindikasikan bahwa Tri Hita Karana berfungsi sebagai sistem tata kelola dan tata laksana yang bertugas mengurangi ketidakpastian dalam berekonomi yang berbasis kepada kemakmuran bersama.

## 5. Penutup
Kesimpulannya, Tri  Hita  Karana sebagai  sistem  tata  kelola  dan  tata  laksana  bersifat laten  yang  menuntun  setiap  aktivitas  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD)  memproduksi  nilai sumber daya dengan cara merangkul pandangan hidup bersama yang berpijak pada hubungan antara  manusia,  lingkungan  dan  Tuhan  dengan  harmoni  sebagai  cirinya.  Oleh  karena  itu spektrum  ekonomi  budaya  layak  dikatakan  sebagai  sarana  penilai  yang  kompatibel  bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang berorientasi kepada kemakmuran bersama.
Sebagai  lembaga  keuangan  desa  tentu  kiprah  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD) mendapat sorotan tajam bagi kalangan kampus untuk diteliti lebih baik dan lebih dalam lagi. Untuk itu kajian sprektrum ekonomi budaya sebagai instrumen penilai penting digodok dan di uji kembali dengan pendekatan yang lebih komprehensif.

## Daftar Pustaka
Anantawikrama,T.  A.  2012.  “Kebangkrutan  Lembaga  Perkreditan  Desa  (Kajian  Kritis  di  Desa Pakraman  Bontihing,  Kecamatan  Kubutambahan,  Buleleng,  Bali)”.  Disertasi,  Program Doktor  Ilmu  Akuntansi  Pascasarjana  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Brawijaya Malang.
Dwirandra,  A.A.N.B.  2012.  “Rekonstruksi  Metoda  Penilaian  Aset  dengan  Filosofi  Tri  Hita Karana”.  Disertasi  Program  Doktor  Ilmu  Akuntansi  Pasca  Sarjana  Fakultas  Ekonomi  Dan Bisnis Universitas Brawijaya.
Fukuyama, F. 1995. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. London: Hamish Hamilton. Stren Bussiness Magazine. Vol: 4. No.1. Hartawan,  I  Gusti  Made  Dharma,  Murjana  Yasa,  Suryadinatha  Gorda,  Supriyadinata  Gorda, 2019. Ekonomi Hindu: Catur Dresta Ide Pengatur Ketahanan Ekonomi Budaya. Nilacakra,
Bali.
Hartawan, I Gusti Made Dharma, Suryadinatha Gorda, Sri Kasih, Ni Luh 2023. Ekonomi Budaya: Ketahanan Ekonomi Desa Bali Aga. Nilacakra.
Ismail,  Munawar.  Santosa,  Budi.  Yustika,  Erani,  Ahmad.  2014.  Sistem  Ekonomi  Indonesia.
Tafsiran Pancasila dan UUD 1945. Jakarta: Erlangga.
North, Douglas C. 1991. Institutions . Journal of Economic Perspectives. Vol: 5. Num. 1. Pages 97-112.
Peter, Hendrick Jan. 2015. Tri Hita Karana. The Uniqueness of Bali . Udayana University Press.
Pine,  B.  Joseph.  Gilmore,  James  H.  1998. The  Experience  Economy.  Article. Harvard  business review.
Putnam,  R.D.  1995. Turning  In,  Turning  Out:  The  Strange  Disappearance  of  Social  Capital  in America. Political Science and Politics 28.
Sudiana,  I  Gusti  Ngurah.  Windia,  Wayan  P.  Relin,  D.E.  2016.  Prajuru  Desa  Pakraman Rohaniawan Hindu dan Hukum. Bali: Swasta Nulus.
Sugiyanto,  Catur.  Fikri,  Saiful,  Hafidh,  Ahmad,  Aula.  2016.  Ekonomi  Sumber  Daya  Alam. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Williamson, Oliver E. 2000. The New Institutional Economics . Jurnal of Economic Literature. Vol: 38. No.3.pp 595-613.
Yusgiantoro,  Purnomo.  2014.  Ekonomi  Pertahanan.  Teori  dan  Praktik.  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.