Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman Vol.3 No.1 Juni 2017 P-ISSN 2442-8566

## PENERAPAN TEORI KEMANFAATAN HUKUM (UTILITARIANISME) DALAM KEBIJAKAN PEMBATASAN USIA PERNIKAHAN
Ainullah STAI Miftahul Ulum Pamekasan Email: ainullah261086@gmail.com
Abstract
After the revision of Law No.1 of 1974 to Law No.16 of 2019, the minimum age for marriage has changed to 19 years for both men and women. Of course, this change is filled with pros and cons. There are those who have too high a viewpoint and can fertilize an under-handed marriage (sirri), others have a less high opinion because the age of maturity is no longer at the age of 19 years. By starting  from  the  phenomenon  of  the  current  age  limitation  discourse,  the author wants to examine in depth the policy by using the theory of legal utility of utilitarianism in legal philosophy as a test material. Utilitarianism is one of the  schools  of  legal  philosophy  initiated  by  Jeremy  Bentham.  According  to Bentham, the purpose of law is to provide the greatest benefit and happiness to as many members of the community as possible. So, the concept puts benefit as  the  main  goal  of  law.  The  measure  is  the  greatest  happiness  for  as  many people as possible. The assessment of whether this law is good or bad, fair or not really depends on whether the law is able to give happiness to humans or not.  Benefit  is  defined  as  happiness  (happiness).  The  conclusion  is  that  the policy relevance of limiting the age of marriage as stipulated in Law no. 16 of 2019 with the principle of benefit in the philosophy of utilitarianism is closely related. This is because the policy does not want to hamper someone's desire to get married. But the restriction rests on the reason that entering the world of marriage requires maturity and mental maturity. This can only be done if the government sets a age limit for men and women to marry.
Key words: legal philosophy, utilitarianism, age of marriage

## Abstrak
Setelah adanya revisi UU No.1 tahun 1974 menjadi UU No.16 tahun 2019 maka batas minimal usia perkawinan berubah menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki atau perempuan.  Perubahan  ini  tentu  juga  diwarnai  pro-kontra.  Ada  yang
berpandangan terlalu tinggi dan dapat menyuburkan perkawinan bawah tangan (sirri), ada yang berpendapat kurang tinggi dengan alasan usia kematangan saat ini sudah tidak lagi di usia 19 tahun. Dengan bertolak dari fenomena diskursus batasan  usia  dewasa  ini,  penulis  ingin  mengkaji  secara  mendalam  terhadap kebijakan  tersebut  dengan  menggunakan  teori  kemanfaatan  hukum  aliran utilitarianisme  dalam  filsafat  hukum  sebagai  bahan  pengujinya.  Aliran utilitarianisme  adalah  salah  satu  madzhab  filsafat  hokum  yang  digagas  oleh Jeremy  Bentham.  Menurut  Bentham,  tujuan  hukum  adalah  memberikan kemanfaatan  dan  kebahagiaan  terbesar  kepada  sebanyak-banyaknya  warga masyarakat.  Jadi,  konsepnya  meletakkan  kemanfaatan  sebagai  tujuan  utama hukum.  Ukurannya  adalah  kebahagian  yang  sebesar-besarnya  bagi  sebanyak- banyaknya  orang.  Penilaian  baik-buruk,  adil  atau  tidaknya  hukum  ini  sangat tergantung  apakah  hukum  mampu  memberikan  kebahagian  kepada  manusia atau  tidak.  Kemanfaatan  diartikan  sama  sebagai  kebahagiaan (happiness) . Kesimpulan yang didapat adalah Bahwa relevansi kebijakan pemberian batasan usia  nikah  sebagaimana  tertuang  di  dalam  UU  No.  16  Tahun  2019  dengan prinsip  kemanfaatan  dalam  filsafat  hukum  aliran  utilitarianisme  sangat  erat kaitannya.  Hal  ini  dikarenakan  kebijakan  tersebut  sama  sekali  tidak  ingin menghambat  keinginan  seseorang  untuk  menikah.  Tapi  pembatasan  tersebut bertumpu pada alasan bahwa untuk memasuki dunia perkawinan dibutuhkan kedewasaan dan kematangan jiwa. Hal ini hanya dapat dilakukan jika pemerintah menetapkan batasan usia nikah bagi laki-laki dan perempuan.
Kata kunci: filsafat hukum, utilitarianisme, usia pernikahan

## PENDAHULUAN
Filsafat hukum merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang sangat layak  dijadikan  acuan  pengkajian  hukum.  Karena  seiring  dengan perkembangannya, filsafat hukum telah mampu memberikan jawaban terhadap berbagai kebuntuan yang terjadi dalam diskursus ilmu perundang-undangan dan ilmu hukum itu sendiri. Disamping itu filsafat hukum juga dapat dijadikan dasar pemikiran  kritis  oleh  para  praktisi  hukum,  agar  hukum  dapat  betul-betul berperan sebagaimana fungsi yang sebenarnya. Hukum tidak hanya dijadikan alat  rekayasa  perubahan  sosial,  tapi  lebih  dari  itu,  hukum  harus  mampu memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat.
Diantara cabang aliran dalam filsafat hukum adalah aliran utilitarianisme. Aliran utilitarianisme yang sudah digagas oleh filsuf Jeremy Bentham (serta John
Stuart Mill dan jugaRudolf von Jhering) merupakan bentuk reaksi terhadap teori hukum alam pada abad ke 18 dan 19. Bentham mengkritik teori hukum alam karena  beranggapan  bahwa  hukum  alam  kabur  dan  tidak  tetap.  Bentham mennawarkankan  gerakan  periodikal  mulai  dari  yang  abstrak,  sampai  kepada yang konkret, materialis, dan juga mendasar. 1
Menurut  Bentham,  fungsi  hukum  adalah  untuk  memberikan  nilai kemanfaatan  dan  kebahagiaan  terbesar  terhadap  sebanyak-banyaknya masyarakat.  Jadi,  konsepnya  adalah  meletakkan  kemanfaatan  sebagai  fungsi utama  hukum.  Ukurannya  adalah  kebahagian  yang  sebesar-besarnya  bagi sebanyak-banyaknya orang. Dengan begitu maka, penilaian baik dan buruk, adil dan  tidaknya  hukum  sangat  tergantung  pada  sejauh  mana  ia  mampu memberikan  kebahagian  kepada  masyarakat.  Kemanfaatan  diartikan  olehnya sama sebagai kebahagiaan (happiness) .
Terlepas  dari  kritik  terhadap  pemikiran  Bentham  di  atas,  ajaran utilitarianisme ini sangat cocok untuk dijadikan acuan oleh pembuat undang- undang,  agar  nantinya,  undang-undang  tersebut  dapat  memberikan kemanfaatan  yang  luas.  Namun  sayangnya,  penelitian  yang  secara  khusus mengenai terapan pemikiran Bentham dalam kebijakan pembatasan usia nikah belum pernah dilakukan.
Usia menikah sangat erat kaitannya dengan kedewasaan. Seseorang baru dapat  melangsungkan  pernikahan  apabila  dia  dewasa.  Baik  dewasa  secara biologis,  sosiologis,  maupun  secara  yuridis.  Ada  yang  menganggap  titik  usia menikah yang ditulis di dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 (hasil perubahan dari UU No. 1 Tahun 1974) saat ini masih belum dapat dianggap dewasa. Apalagi oleh golongan materialis, yang menambah kedewasaan secara ekonomi ke dalam tiga unsur di atas. mereka berpendapat, batasan usia menikah di dalam undang- undang  tersebut  masih  belum  dewasa  secara  finansial  (baca:  ekonomi).  Para aktifis gender banyak yang berpendapat bahwa usia kematangan saat ini sudah tidak lagi di usia 19 tahun.
Dengan  bertolak  dari  fenomena  diskursus  batasan  usia  dewasa  ini, penulis  ingin  melakukan  kajian  terhadap  kebijakan  yang  tertuang  dalam  UU Nomor 16 Tahun 2019 tersebut yaitu tentang batas minimum usia menikah bagi laki-laki dan perempuan kaitannya dengan konsep kemanfaatan hukum ajaran
1 W.  Friedman, T eori dan  Filsafat  Hukum  ;  Idealisme  Filosofis  dan  Problema  Keadilan , diterjemahkan dari Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990, hlm  111.
aliran utilitarianisme dalam filsafat hukum.
Memperhatikan apa yang menjadi permasalahan di atas, maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif atau biasa disebut normologi legal approach, karena dalam penelitian ini data yang akan dipakai terutama data sekunder atau data yang berasal dari bahan pustaka. Selain itu, metode penelitian normatif ini dipakai karena pusat perhatian dalam penelitian ini adalah bahan pustaka khususnya UU tentang Perkawinan. Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan maupun  fakta  yang  ada  secara  rinci,  sistematis,  dan  menyeluruh  mengenai penerapan teori kemanfaatan hukum ajaran madzhab Utilitarianisme di dalam pembatasan  usia  nikah.  Bersifat analitis Karena  dari  hasil  penelitian  ini  akan dilakukan analisis mengenai penerapan sebuah teori terhadap Undang-undang, yaitu teori utilitarianisme dan UU No. 16 Tahun 2019.

## Dasar Pemikiran Batas Usia Nikah
Jeremy Bentham lahir di London pada tahun 1748. Ia hidup pada masa perubahan sosial, ekonomi dan politik yang masif, dia juga ikut menyaksikan terjadinya revolusi di Perancis dan juga Amerika, itu yang membuatnya bangkit dengan teorinya. Ia banyak diwarnai oleh filsuf David Hume dengan teorinya bahwa  sesuatu  yang  berguna  pasti  akan  dapat  memberikan  kebahagiaan. Menurut Bentham inti dari kebahagiaan adalah kenikmatan juga kehidupan yang bebas dari kesengsaraan 2 .
Hemat  penulis,  pemikiran  filsuf  kelahiran  London  ini  sangat  pantas untuk dijadikan rumusan dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai setiap kali menentukan kebijakan perundang-undangan. Karena tidak mustahil, hukum yang  tidak  berorientasi  pada  kemaslahatan  (baca:  kebahagiaan)  akan  menjadi hukum yang unmarketable , tidak akan berjalan karena tidak sesuai dengan kodrat menusia yaitu mencari ketenangan (baca: kebahagiaan).
Teori dasar dari ajaran Bentham dapat dijelaskan bahwa, tujuan hukum adalah dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada masing-masing individu, kemudian  kepada  orang  banyak. ”the  greatest  happiness  of  the  greatest  number” (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang).
Teori ini harus diterapkan secara kuantitatif, karena menurutnya kualitas kesenangan  seseorang  selalu  sama.  Dan  untuk  mewujudkan  kebahagiaan
2 H.R Otje Salman, S, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah) , Bandung : PT. Refika Aditama, 2010, hlm 44.
masyarakat maka Undang-undang harus mencapai empat tujuan: (1) to provide subsistence (memberi  nafkah);  (2) to  Provide  abundance (memberikan  nafkah makanan  yang  berlimpah);  (3) to  provide  security (memberi  perlindungan);  dan
(4) to attain equity (mencapai persamaan). 3
Empat indikator itulah yang menjadi tolak ukur dari hukum yang baik. Dalam hal penelitian ini, penulis akan bertolak dari konsep ajaran Bentham dan empat  indikator  di  atas  –  tentunya  dengan  memperhatikan  beberapa  kritik terhadapnya – sebagai ‘pisau uji’ dalam penentuan kebijakan batasan minimum usia menikah di Indonesia.
Undang-undang  yang  dapat  memberikan  kebahagiaan  pada  sebagian besar  masyarakat  akan  dinilai  sebagai  undang-undang  yang  bagus.  Kemudian Bentham berpendapat bahwa negara dan hukum  hanyalah sebagai alat untuk mencapai kemanfaatan yang hakiki yaitu kebahagiaan untuk mayoritas rakyat. 4
Ajaran/madzhab  Bentham  yang  bersifat  individualis  ini  tetap memperioritaskan  kepentingan  masyarakat,  agar  kepentingan  masing-masing idividu  tidak  bertabrakan  maka  harus  dibatasi  dan  terhindar  dari homo  homini lupus . Menurut Bentham agar setiap individu mempunyai sikap simpati kepada individu  lainnya  sehingga  akan  lahir  kebahagiaan  individu  dan  selanjutnya kebahagiaan masyarakat akan terwujud. 5
Dalam  hal  pencapaian  kebahagiaan  dalam  setiap  individu,  Bentham mengklasifikasikannya ke dalam tiga hal berikut: 6
1. Hedonisme kuantitatif yaitu kebahagiaan yang bersifat jasmaniyah dan penginderaan.
2. Summun bonum kesenangan  yang  bersifat  materialistik,  bersifat fisik dan tidak mengakui kebahagiaan spritual.
3. Kalkulus hedonistik (hedonistik calculus) bahwa kebahagiaan bisa diukur dan dinilai. Seseorang dapat memilih kesenangan dengan jalan  menggunakan kalkulus  hedonistik sebagai  dasar keputusannya.  Adapun  kriteria  kalkulus  ini  yakni:  intensitas kesenangan, lamanya kesenangan itu dirasakan, kepastian juga
3 Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari
Klasik sampai Postmoderenisme) , Jogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm 159.
4 Ibid , hlm  115.
5 Muh. Erwin, Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum , Jakarta : Rajawali Press,
2011, hlm 179.
6 H.R Otje Salman, Op. Cit, hlm 117.
ketidakpastian  yang  dijamin  oleh  kesenangan,  keakraban  dan juga  jauh  dekatnya  kesenangan  dengan  waktu,  adanya kemungkinan bahwa  kesenangan akan mengakibatkan adanya kesenangan  tambahan  serta  kemurnian  tentang  tidak  adanya unsur yang menyakitkan, dan kemungkinan berbagi kesenangan dengan orang lain.
Mengomentari  tiga  klasifikasi  yang  dikemukakan  Bentham  di  atas, penulis menganggap bahwa hanya golongan yang ke tiga yang dapat dijadikan acuan ideal dalam menentukan sudut pandang kemanfaatan hukum. Dan dari sudut pandang inilah penulis akan melihat manfaat kebijakan pembatasan usia menikah sebagaimana tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2019.
Pemberian batasan usia nikah merupakan hasil ijtihad para pendahulu, termasuk  para  pendiri  bangsa  untuk  mewujudkan  perkawinan  yang  sesuai dengan  tuntunan  agama,  yaitu  membina  rumah  tangga  yang  bahagia.  Tujuan mulia ini tentunya harus didukung dengan seperangkat aturan yang  mengikat sehingga mampu mencapai cita-cita perkawinan. Diantara aturan itu adalah UU No. 1 tahun 1974 dan perubahannya yaitu UU No. 16 tahun 2019, yang diantara isinya adalah memberikan batasan minimal usia menikah.
Sejak dulu, pembatasan tersebut merupakan salah satu sebab dari tidak segera  diundangkannya  UU  No.  1  tahun  1974  ini. karena  batasan  usia  nikah termasuk  sub  bahasan  yang  banyak  menyita  waktu  dalam  musyawarah perumusannya. Bahkan undang-undang ini sudah diwacanakan mulai sebelum Indonesia merdeka.
Ada yang mengusulkan 18 tahun (laki-laki) dan 15 tahun (perempuan) sebagaimana  tertuang  dalam  rancangan  undang-undang  ini,  ada  yang mengusulkan  21  tahun  (laki-laki)  dan  18  tahun  (perempuan)  sebagaimana diusulkan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) pada tahun 1950.
Setelah  rezim  berganti  ke  Soeharto,  gerakan  perempuan  kembali membahasnya. Pada tanggal 19 dan 24 Pebruari 1973, beberapa tokoh Kowani menemui  DPR.  Mereka  menyetujui  keinginan  perempuan  bahwa  batasan mnimal  usia  pernikahan  adalah  21  tahun  bagi  laki-laki  dan  18  tahun  bagi perempuan 7 .
Namun  tepat  pada  hari  ibu,  tanggal  22  Desember  1973  DPR  sudah
7 A. Wasit Aulawi, Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 46.
ketok palu dan menetapkan batasan usia nikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Kemudian pada Januari 1974 RUU ini resmi menjadi UU Pernikahan.
Tentu  UU  Pernikahan  menyisakan  kekecewaan  terutama  di  kalangan aktifis perempuan karena pemerintah dinilai tidak konsisten dengan apa yang disepakati  sebelumnya.  Oleh  karena  itu,  sampai  pada  tahun  2015  kemaren, melalui Yayasan Kesehatan Perempuan mengajukan uji materiil terhadap UU ini  dan  mengajukan  kenaikan  terhadap  usia  nikah  perempuan  kepada Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Walaupun  pada  ahirnya  MK  tetap  menolak permohonan  itu  dan  berpendapat  bahwa  UU  Perkawinan  1974  sudah konstitusional, tanpa memerlukan revisi lagi.
Kemelut  perdebatan  batasan  usia  nikah  di  atas,  tentu  memiliki  motif yang  tersimpan.  Yaitu  karena  didasari  oleh  kesamaan  pikiran  bahwa  untuk menghadapi  dunia  pernikahan,  seseorang  harus  betul-betul  dewasa  sehingga dapat  mengarungi  dunia  rumah  tangga  dengan  sukses  dan  bahagia.  Dengan demikian tujuan pernikahan akan tercapai.
Mereka, yang mengusulkan berbagai angka usia sebelum undang-undang ini diketok, adalah orang yang sama pemikirannya, sama-sama ingin kebahagiaan dalam  berumah  tangga  dicapai  oleh  pasangan  yang  sudah  menikah.  Bukan karena tendensi lain.
Hanya  saja,  tingkat  kematangan  atau  kedewasaan  seseorang  itu  yang berbeda-beda dan bersifat subjektif sehingga melahirkan angka perkiraan yang berda-beda pula.
Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974  tentang Perkawinan Bab 2 pasal  7  ayat  1  berbunyi  “Perkawinan  hanya  diijinkan  jika  pihak  pria  sudah mencapai  umur  19  tahun  (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak  wanita  sudah mencapai umur  16 (enambelas) tahun”.
Selanjutnya  dalam    Peraturan  Menteri  Agama  No.11  tahun  2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 “Apabila seorang calon suami belum mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun  dan  seorang  calon  isteri  belum mencapai  umur  16  (enambelas)  tahun,  harus  mendapat  dispensasi  dari pengadilan”.
Pasal-pasal tersebut diatas sangat jelas sekali hampir tidak ada alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 (sembilan belas)  tahun dan untuk wanita 16 (enambelas) tahun. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya  masih ada syarat yang harus
ditempuh oleh calon pengantin, yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah, hal  itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang  Pencatatan  nikah  Bab  IV  pasal  7  “Apabila  seorang  calon  mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua”.
Setelah  terbitnya  UU  No.  16  tahun  2016  batasan  usia  minimal perkawinan direvisi menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Di bawah ini adalah batas usia pernikahan di sebagian negara-negara muslim yang merupakan hasil studi komperatif Tahir Mahmood dalam buku Personal law in Islamic Cauntries ( History, Text and Comparetive Analysis ): 8 Negara Pria Wanita Aljazair 21 18 Bangladesh 21 18 Indonesia 21 21 Tunisia 19 17 Mesir 18 16 Irak 18 18 Libanon 18 17 Libya 18 16 Malaysia 18 16 Maroko 18 16 Pakistan 18 16 Somalia 18 18 Yaman Selatan 18 16 Suriah 18 17 Turki 17 15 Jordania 16 15 Yaman Utara 15 15
Tabel di atas menunjukan kepada kita bahwa dalam menentukan batasan
8 Dikutip  dari http://kua-rancah.blogspot.co.id/2012/07/batas-usia-pernikahan- dalam-undang.html . Tanggal 20 Nopember 2020 Jam 09.54
usia  pernikahan,  para  ulama  di  negara-negara  muslim    bersepakat  untuk memberikan batasan  pernikahan setelah baligh, walaupun dalam rentang yang tidak  sama  dan  bervariasi,  karena  di  dalam  disiplin  ilmu  fiqh,  baligh  apabila dikaitkan dengan usia berkisar, laki-laki kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan wanita antara 9 (sembilan) tahun.
Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana apabila yang laki-laki masih dibawah 19 tahun atau wanita masih dibawah 16 tahun akan melangsungkankan pernikahan?.  Hal  ini  mungkin  saja  didorong  oleh  berbagai  hal  antara  lain: khawatir ke perzinahan, sudah sangat akrab, sudah tidak bisa dipisahkan, sudah cukup  cakap  dan  mampu  baik  dari  segi  materi  serta  fisik  atau  bahkan  sudah ‘kecelakaan’.
Baik Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974  atau UU No. 16 tahun 2019 ternyata memberikan langkah alternative yang dapat ditempuh, hal ini bisa terlihat dari  pasal 7 ayat (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan. Bagi umat Islam tentu orang tua/wali calon pengantin harus mengajukan ijin dispensasi nikah kepada Pengadilan  Agama  atau  Mahkamah  Syar’iyah  kabupaten  di  daerah  calon pengantin tinggal. Setelah ijin keluar baru akad nikah bisa dilaksanakan.
Ijin  tersebut  kemudian  akan  menjadi  dasar  bagi  PPN/Penghulu  serta akan mencantumkannya dalam lembaran NB daftar pemeriksaan nikah poin II Calon Suami No 16 baris 33,34 dan poin III Calon Isteri No.16 baris 71,72. Dengan  demikian  pernikahan  yang  masih  dibawah  umur  atas  ijin pengadilan  menjadi sah dan berkekuatan hukum.
Selanjutnya dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Bab  I  Ketentuan  Umum  pasal  1  ayat  (1)  anak  adalah  seseorang  yang  telah berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ayat  (2)  Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskrimninasi.
Jika  kita  lihat  sebagian  pasal  pada  UU  No.  1  tahun  1974  tentang Perkawinan dan Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak diatas,  tentu  ada  hal  yang  perlu  diberikan  elaborasi  dan  aspirasi,  terutama menyangkut  batasan  anak  dan  batasan  nikah,  karena  kedua  ukuran  tersebut masih bisa menimbulkan perdebatan yang panjang.
Di  satu  sisi  ia  masih  tergolong  anak-anak  (tidak  dewasa)  tapi  disi
lain    mampu  untuk  menikah.  Hal  ini  menjadi  penting  untuk  ditindaklanjuti terutama oleh para pemangku kepentingan dan mungkin para akademisi, ulama, legislatif atau siapapun di Republik ini. Karena orang tua/wali membutuhkan kejelasan  dan  perlindungan  hukum  dalam  membahagiakan  anaknya,  serta PPN/Penghulu membutuhkan  ketenangan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayanan prima kepada masyarakat, apalagi dalam UU Perlindungan Anak Bab XII tercantum ketentuan pidana.

## Utilitarianisme dan Batasan Usia Nikah
Aliran  utilitarianisme  telah  ikut  andil  memberikan  pemikiran  hukum, dalam hal ini hukum di Indonesia. Aliran yang disebarkan oleh J. Banthem yang menjelaskan bahwa tujuan dari hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan kepada  orang  banyak.  Kemanfaatan  diartikan  sama  dengan  kebahagiaan (happiness) .  Jadi  baik-buruk  atau  adil-tidaknya  suatu  hukum,  dapa  dilihat  dari sejauh mana ia dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Kebahagiaan ini  semestinya  dapat  dirasakan  oleh  masing-masing  individu,  atau  bila  tidak mungkin, maka oleh sebagian besar masyarakat.
Sebenarnya,  ajaran  Bantham  ini  hampir  mirip  dengan  Positivisme Hukum, mengingat bahwa ahir dari orientasi hokum versi Banthem ini adalah ketertiman  masyarakat,  disamping  memberikan  manfaat  kebada  sebanyak- banyaknya  orang.  Ini  berarti  hukum  merupakan  cerminan  perintah  penguasa juga, bukan pencerminan dari rasio semata.
Dengan demikian, maka relevansi aliran ini dengan batasan usia nikah sangatlah  erat.  Kita  dapat  mengkaji  batasan  usia  nikah  itu  lebih  kepada bermanfaat (baca: memberikan kebahagiaan) atau justru menjadi ancaman bagi masyarakat.  Kalau  tujuan  para  perumusnya  sudah  jelas,  sebagaimana  penulis sampaikan di atas, yaitu demi kelangsungan pernikahan yang sukses dibutuhkan kedewasaan dari calon pengantinnya. Dengan demikian maka pembatasan usia nikah mutlak dibutuhkan.
Pertanyaannya, apakah pembatasan ini akan memunculkan kebahagiaan atau  justru  ancaman  bagi  masyarakat?  jawabannya  jelas  lebih  banyak memunculkan  kebahagiaan.  Karena  bagi  yang  masih  belum  mencapai  usia sebagaimana diatur, calon pengantin tetap dapat melangsungkan pernikahannya dengan berbagai alternatif yang disediakan; dispensasi pengadilan atau ijin dari orang tua.
Sebagaimana telah dibahas di awal bahwa yang akan dijadikan ‘pisau uji’
dalam penelitian ini adalah kemanfaatan yang tersirat dalam pembatasan usia nikah harus mengandung motifasi kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang. Dalam aliran filsafat ini, penulis dapat menyimpulkan adanya 2 (dua) indikator yang memungkinkan kebahagiaan (happiness) seseorang itu muncul; tercapainya keinginan dan Terlindunginya Hak Asasi Manusia.
1. Tercapainya Keinginan
Sulit  dipungkiri,  bahwa  siapapun  pasti  merasa  bangga  dan  bahagia (happy) ketika dia mampu mencapai apa yang diinginkan. Misal, seseorang yang ingin  menjadi  dokter akan  merasa  bangga  saat  ia  lulus  pendidikan  dan  resmi menjadi  dokter.  Begitu juga  seseorang  yang  ingin menikah,  atau  menikahkan anaknya akan merasa bahagia pula saat keinginan tersebut tercapai.
Sebagaimana  kita  tahu  bahwa,  Allah  dalam  menciptakan  makhluknya selalu berpasang-pasangan. Manusia yang menjadi makhluk ciptaan Allah yang paling  sempurna  juga  diciptakan  berpasangan.  Hal  ini,  merupakan  indikator bahwa  berpasang-pasangnya  manusia  juga  salah  satu suunatullah . Berpasangannya anatar manusia satu dengan yang lainnya ini selanjutnya disebut sebagai  pernikahan.  Pernikahan  inilah  yang  membedakan  antara  manusia dengan makhluk yang lainnya.
Pernikahan  merupakan  salah  satu  kebutuhan  dasar  umat  manusia. Bukan  hanya  kebutuhan  biologis  tapi  juga  sosiologis.  Orang  yang  sudah menikah akan lebih dihargai oleh masyarakat. dan emosinya akan lebih stabil daripada yang belum menikah.
Oleh karena nikah ini adalah kebutuhan dasar, maka UU Perkawinan ini telah  menjadi  fasilitas  yang  dapat  dijadikan  dasar  bagi  seseorang  untuk melangsungkan  pernikahan.  Dengan  demikian  maka  adanya  UU  no  1  tahun 1974  tentang  perkawinan  ini  sangatlah  bermanfaat.  Dan  sangat  wajar  jika kehadiran  UU  ini  disambut  dengan  kebahagiaan (happiness) oleh  masyarakat. karena sesuai dengan kebutuhan dasar mereka.
Sedangkan  yang  berkaitan  dengan  pengaturan  usia  pernikahan, pemerintah  juga  telah  menetapkan  aturan  alternatif  bagi  mereka  yang  belum mencapai batas minimal usia nikah dan bagi mereka yang belum sampai usia 21 tahun.
Pendek kata, seseorang tetap dapat melangsugkan pernikahan walaupun belum mencapai usia 21 tahun dengan catatan mengurusi administrasi tambahan yang berupa dispensasi pengadilan atau ijin dari orang tua. Dengan demikian maka  pernikahan  yang  dilangsungkan  telah  menjadi  sah  dan  berkekuatan
hukum.
Kesimpulannya,  unsur  pertama  dari  aliran  utilitarianisme  dalam kebijakan batas usia nikah sudah terpenuhi. Karena dengan berbagai alternatif yang ditawarkan dalam  Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah, orang yang ingin menikah tetap dapat melangsungkannya. Jika demikian tentu happiness itu dapat mereka capai.

## Kesimpulan
Bahwa relevansi kebijakan pemberian batasan usia nikah sebagaimana tertuang di dalam UU No. 16 Tahun 2019 dengan prinsip kemanfaatan dalam filsafat hukum aliran utilitarianisme sangat erat kaitannya. Hal ini dikarenakan kebijakan  tersebut  sama  sekali  tidak  ingin  menghambat  keinginan  seseorang untuk menikah. Tapi pembatasan tersebut bertumpu pada alasan bahwa untuk memasuki dunia perkawinan dibutuhkan kedewasaan dan kematangan jiwa. Hal ini hanya dapat dilakukan jika pemerintah menetapkan batasan usia nikah bagi laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, UU No 16 Tahun 2019 hususnya tentang  kebijakan  pembatasan  usia  menikah  sudah  mengimplementasikan prinsip kemanfaatan yang dikonsepsikan oleh aliran utilitarianisme.

## Daftar pustaka
Friedman W., T .eori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan , diterjemahkan  dari  buku  aslinya Legal  Theory oleh  Muhamad  Arifin,
Disunting  oleh  Achmad  Nasir  Budiman  dan  Suleman  Saqib,  Jakarta  : Rajawali, 1990.
Salman,  H.R  Otje  S, Filsafat  Hukum  (Perkembangan  &  Dinamika  Masalah) , Bandung : PT. Refika Aditama, 2010.
Rhiti,  Hyronimus, Filsafat  Hukum  ;  Edisi  lengkap  (Dari  Klasik  sampai Postmoderenisme) , Jogyakarta : Penerbit Universitas  Atma Jaya Yogyakarta,
2011.
Erwin, Muh., Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Jakarta : Rajawali Press, 2011.
Aulawi A. Wasit, Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.