Jurnal Analisa Sosiologi Oktober 2023, 12 (3): 792-812

## SMART  CITY  DAN  (RE)PRODUKSI
RUANG:  ANALISIS  IMPLEMENTASI SMART CITY DI BALI DAN

## YOGYAKARTA
Ambar Sari Dewi 1 , Agus Saputro 2

## Abstract
Smart city is the is the integration of technology infrastructure, development strategies for social/human capital, and a network of stakeholders to ensure the city’s interest. It is implemented to help government overcome urbanisation problems. However, the massive  use  of  ICT  in  smart  city  raises  questions  on  production  of  space  in  urban areas. Thus, this research aims to examine how production of space occurs in smart cities  in  Indonesia,  namely  in  Badung  (Bali),  Sleman,  and  Bantul  Regencies (Yogyakarta).  Using  qualitative  multiple-case  studies,  this  research  characterised smart cities studied as proposed by Giffinger and Gudrun and analyzes them in the Lefebvrian’s  concept  of  production  of  space.  Data  was  collected  in  two  stages: observation  of  smart  city  services  on  the  official  website  and  semi-structured interviews with smart city users in the three cities studied. The results show that the three  official  websites  provide  smart  city  services,  although  further  development  is required. Although, informants in this study knew about the program, their use of the services is limited due to technical obstacles, lack of interest, and lack of socialization of the services. As conclusion, the implementation of smart cities in three cities is still at the normative and top-down policy level. Hence, citizen might not understand or need these services. Regarding the production of space in smart cities, this research concludes that it occurs in spatial space and representational space. Therefore, the right  to  the  city  in  the  production  of  space  to  live  and  solve  the  city's  social  and economic problems is crucial.

## Keywords: Production of Space, City, Smart city, Yogyakarta, Bali

## Abstrak
Smart  city adalah  tata  kelola  kota  yang  mengintegrasikan  infrastruktur  teknologi, strategi  pengembangan  modal  sosial/manusia,  dan  jaringan  pemangku  kepentingan untuk menjamin kepentingan kota. Smart city diterapkan untuk membantu pemerintah mengatasi permasalahan urbanisasi. Namun, masifnya penggunaan TIK di kota pintar menimbulkan  pertanyaan  mengenai  produksi  ruang  di  kawasan  perkotaan.  Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana produksi ruang terjadi di smart  city di  Indonesia,  yaitu  di  Kabupaten  Badung  (Bali),  Sleman,  dan  Bantul (Yogyakarta).  Dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  studi  kasus  ganda, penelitian ini mengelompokkan kota pintar berdasarkan karakteristik smart city yang ditawarkan  oleh  Giffinger  dan  Gudrun,  kemudian  menganalisisnya  dalam  konsep produksi  ruang  Lefebvrian.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  dua  tahap  yaitu observasi  layanan smart  city di  website  resmi  dan  wawancara  semi  terstruktur terhadap pengguna smart city di tiga kota yang diteliti. Hasilnya menunjukkan bahwa
ketiga  situs  resmi  tersebut  telah  menyediakan  layanan smart  city, meskipun  masih diperlukan  pengembangan  lebih  lanjut.  Meskipun  informan  dalam  penelitian  ini mengetahui tentang program ini, namun penggunaan layanan tersebut masih terbatas karena  kendala  teknis,  kurangnya  minat  pengguna,  dan  kurangnya  sosialisasi mengenai layanan tersebut. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan smart city di tiga kota tersebut masih berada pada level kebijakan normatif dan  bersifat top-down .  Oleh  karena  itu,  masyarakat  mungkin  tidak  memahami  atau bahkan membutuhkan layanan ini. Terkait produksi ruang di smart city , penelitian ini menyimpulkan  hal  ini  terjadi  pada  ruang  spasial  dan  ruang  representasional.  Oleh karena  itu,  hak  atas  kota  dalam  produksi  ruang  bagi  warga  kota  untuk  hidup  dan menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi kota menjadi sangat penting.
Kata  Kunci:  Produksi Ruang, Kota, Kota Pintar, Yogyakarta, Bali

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  pesat    dianggap mampu  membantu  sekaligus  mendorong  tata  kelola  kota  yang  efektif  untuk menghadapi  tantangan  urbanisasi.  Tak  heran,  muncul  gagasan  kota  pintar  yang dibahas secara luas dan bahkan diadopsi oleh para pembuat kebijakan. Konsep smart city muncul sebagai sebuah strategi inovasi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul akibat meningkatnya jumlah penduduk perkotaan. Dalam hal ini, kota pintar  adalah  ekosistem  multi-pemangku  kepentingan  yang  melibatkan  kolaborasi banyak  aktor  dalam  suatu  kerangka  kerja  untuk  menghasilkan  dan  memberikan layanan yang diinginkan.
Seiring perkembangan waktu, konsep smart city juga mengalami perkembangan dan  perubahan.  Anastasiu  (2019)  mengelompokkan  study  mengenai smart  city menjadi  dua  berdasarkan  basis  pengembangan smart  city tersebut,  yaitu  berbasis teknologi  dan  berbasis  manusia/komunitas  di  perkotaan  tersebut.  Istilah smart  city yang  berbasis  teknologi  merujuk  pada  bagaimana  pengembang  dan  perencana  kota memusatkan perhatian pada teknologi, inovasi dan globalisasi (Gibson et al. , 2002). Beberapa istilah dalam kelompok ini meliputi: kota informasi (Hepworth, 1987), kota teknopolis (Smilor et al. , 1989), dan kota intelejen (Heng & Low, 1993). Sementara itu,  istilah smart  city yang  memusatkan  perhatian  pada  manusia  atau  komunitas  di perkotaan  tersebut  meyakini  bahwa  aspek  humanis  dalam  pengembangan  kota, termasuk  masalah  kesenjangan  digital,  aksesibilitas,  partisipasi  masyarakat, pendidikan dan kualitas hidup, penting diperhatikan (Chourabi et al. , 2012). Dengan kata  lain,  kota  ramah  manusia  adalah  tujuan  utama  pengembangan  smart  city  yang memberikan porsi terbesar pada manusia atau komunitas di perkotaan untuk menjadi bagian dalam setiap solusi atas masalah (Brynskov et al. , 2014; De Lange & De Waal,
2017;  Foth  &  Brynskov,  2016;  Oliveira  &  Campolargo,  2015;  Ratti  &  Townsend, 2011).
Di Indonesia, studi mengenai smart city telah dilakukan dalam area pengambilan keputusan  (Mayangsari  &  Novani,  2015),  city  branding  (Amrullah  et  al.,  2022; Pramuningrum & Ali, 2017), tantangan pengembangan smart city (Utomo & Hariadi, 2016),  evaluasi smart  city menggunakan  parameter e-government (Anindra  et  al.,
2018), bahkan pengembangan pariwisata berbasis olah raga (Hidayat  &  Danardani, 2023).  Misalnya,  Utomo  dan  Hariadi  (2016)  menemukan  beberapa  tantangan  yang dapat  menghambat  pengembangan  kota  pintar.  Tantangan  tersebut  adalah infrastruktur  teknologi  informasi,  ketersediaan  informasi  dan  data;  privasi  dan keamanan;  investasi  di  bidang  informasi  dan  teknologi,  adaptasi  sosial,  dan pengembangan aplikasi (Eko Wahyudi Utomo & Hariadi, 2016).
Penelitian mengenai  evaluasi implementasi smart  city di 15 kota di  Indonesia dilakukan oleh Anindra dkk. (2018). Studi ini juga menemukan bahwa keberhasilan implementasi program kota pintar disumbang oleh kepemimpinan yang kuat dan cetak biru  program  yang  baik.  Studi  ini  menyimpulkan  bahwa  meskipun  e-government memainkan  peran  penting  dalam  tata  kelola  yang  cerdas,  namun  keberhasilan implementasi  program  kota  pintar  tidak  dapat  dicapai  hanya  dengan  berfokus  pada aspek teknologi. Integrasi teknologi, manusia, dan tata kelola sangat penting bagi kota untuk  berkinerja lebih baik.  Selanjutnya, Pramuningrum and Ali  (2017)  melakukan penelitian  bagaimana  Humas  Kota  Bandung  men-branding  kota  tersebut  melalui program  smart  governance  berdasarkan  enam  karakteristik smart  city ,  yaitu smart people,  smart  governance,  smart  economy,  smart  mobility,  smart  environment, dan smart  living .  Karakteristik  tersebut  diterapkan  oleh  Kantor  Humas  dengan menggunakan  komunikasi offline dan online yang  terintegrasi,  seperti  publikasi, pelibatan masyarakat, dan acara khusus untuk internal dan eksternal.
Di ranah praktis, sejak tahun 2017 pemerintah Indonesia telah mencanangkan strategi  implementasi smart  city melalui  Gerakan  Nasional  100  Smart  City  melalui lima kementerian dan lembaga nasional (Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Dewan Staf Kepresidenan). Sebagai pilot project , 24 wilayah perkotaan dipilih sebagai proyek percontohan berdasarkan kesediaan  mereka  untuk  melakukan  manuver  keuangan  di  level  daerah  untuk mendukung  program.  Kesediaan  manuver  keuangan  ini  penting  karena  penciptaan
kota pintar memerlukan modal finansial yang besar untuk investasi teknologi. Dalam perkembangannya, jumlah kabupaten/kota di Indonesia yang menerapkan smart city di  terus  bertambah.  Hingga  akhir  2022,  tercatat  200  kabupaten/kota  telah berpartisipasi  dalam  gerakan smart  city yang  dilakukan  oleh  Kominfo  tahun  2017 (Nurshafira,  2022).  Jumlah  ini  ditargetkan  terus  meningkat  pada  2023  mengingat pengguna  internet  Indonesia  pada  tahun  2022  mencapai  210  juta  orang  atau  setara 77% jumlah penduduk Indonesia (Aptika, 2022).
Namun  demikian,  optimisme  atas  peningkatan  jumlah smart  city tidak  serta merta  dibarengi  dengan  peningkatan  dalam  bidang  lain  seperti  kapasitas  pengelola smart  city atau  kebermanfaataan  system  informasi/aplikasi.  Henry  Lefebvre  (2014) menyatakan kritik atas makin maraknya pendekatan teknokratik dan birokratis dalam pengembangan  kota.  Dalam  sebuah  esainya,  Lefebvre  (2014)  menyesalkan kemerosotan relasi social dan imajinasi dan realitas atas praktik social, yang terjadi akibat  dua  pendekatan  tersebut.  Menurutnya,  kota  dan  isinya  tidak  hanya  memiliki hak untuk mendapatkan akses atas informasi dan data atau akses untuk menggunakan layanan  atau  teknologi  tertentu.  Lebih  dari  itu,  kota  dan  isinya  berhak  untuk memproduksi,  mengelola,  bahkan  memiliki  semua  hal  tersebut  sebagai  bagian  dari pemberdayaan  politk  dan  ekonomi  untuk  mencapai  keuntungan  kolektif  dan memperkuat relasi social.
Jauh sebelum smart city berkembang melalui pendekatan teknokratik-birokratis,
Lefebvre telah menyampaikan pemikirannya mengenai bagaimana kota menjadi ruang tumbuh  bersama  melalui  produksi  ruang  (Lefebvre  &  Nicholson-Smith,  1991). Gagasan ini lahir dari kegelisahannya atas perkembangan kota-kota di Prancis pada tahun  70-an.  Filsuf  kelahiran  Prancis  ini  memandang  ruang  sebagai  bentuk    alat produksi, sebuah gagasan yang dilandasi dari pemikiran Karl Marx mengenai moda produksi  ( mode  of  production )  yang  bergerak  atas  nama  kapitalisme  pada  tahun 1800an.
Dalam  bukunya The  Production  of  Space ,  Lefebvre  menawarkan  dua  konsep utama  untuk  memahami  proses  produksi  ruang  yang  terjadi  dalam  masyarakat. Konsep  pertama  dalam  produksi  ruang  merupakan  konsep  triadik  yang  meliputi: praktik spasial  ( spatial practise ),  representasi  ruang ( representation  of  space ), dan ruang representasional ( representational space ) (Lefebvre & Nicholson-Smith, 1991). Konsep  triadik  produksi  ruang  tersebut  terjadi  dalam  dimensi  pengalaman (experience)  produksi  ruang  yang  merupakan  dialetika  trinitas  manusia  (Schmid,
2008).  Dimensi  pengalaman  tersebut  adalah percevied  space,  conceived  space ,  dan lived space.
Meskipun  terbatas,  konsep  triadik  produksi  ruang  telah  digunakan  dalam beberapa penelitian tentang kota-kota di Indonesia (Aji & Kausan, 2020; Prawesti et al., 2021). Aji & Kausan (2020) melihat bagaimana sebuah komunitas di Semarang, yaitu  Komunitas  Satoe  Atap  di  Kelurahan  Karang  Kidul,  Kecamatan  Semarang Tengah, Kota Semarang menjadi ruang alternatif bagi kelompok masyarakat marjinal (anak  jalanan  dan  masyarakat  miskin)  walaupun  menghadapi  sejumlah  tantangan. Berlatar belakang transisi Semarang menuju modernitas memberikan gambaran yang kontras,  penelitian  ini  menjelaskan  persaingan  antara  pemodal  (hotel  dan  mal  ritel) dengan  masyarakat  marjinal  untuk  mendapatkan  ruang  telah  menyebabkan masyarakat marjinal makin terpinggirkan.
Penelitian  lain  mengenai  produksi  ruang  juga  terjadi  di  kawasan  kumuh Pancuran, Salatiga Jawa Tengah melalui Zero Point sebagai solusi krisis ruang terbuka hijau  (Prawesti dkk., 2021). Dalam penelitian ini, Prawesti dkk (2023) menjelaskan Zero  Point sebagai  sebuah  metode  pemanfaatan  ruang  terbuka  non-hijau  sebagai ruang  sosial  kawasan  kumuh  di  Pancuran. Zero  Point saat  ini  digunakan  sebagai tempat bermain anak-anak, tempat peristirahatan wisatawan yang masuk ke kawasan, dan lokasi berfoto. Ruang sosial yang tercipta di Zero Point merupakan hasil proses aktivitas bermain anak-anak yang akhirnya menjadikan tempat ini hidup. Dalam hal ini, Prawesti dkk (2021) memandang Zero Point sebagai bukti kemamampuan warga dalam mengubah kawasan kumuh Pancuran menjadi kawasan perkampungan modern yang tertata dan unggul.
Berangkat  dari  gagasan  Lefebvre  tersebut,  penelitian  ini  memetakan  dan membandingkan  implementasi smart  city di  tiga  kota,  yaitu  Kabupaten  Badung Provinsi Bali, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  untuk  mengetahui  bagaimana  ruang  kota  diproduksi  dan  reproduksi. Produksi  dan  reproduksi  ruang  kota  diteliti  dengan  menelusuri  system informasi/aplikasi smart  city di website resmi  berdasarkan  dimensi smart  city yang ditawarkan oleh Giffinger and Gudrun (2010) dan dimensi produksi ruang (Lefebvre, 1991).
Berdasarkan  tinjauan  pustaka  mengenai  implementasi smart  city di  Indonesia tampak  bahwa  pengembangan smart  city masih  menghadapi  sejumlah  tantangan,
meskipun peluang pengembangannya makin meluas. Minimnya analisis implementasi smart  city dengan  menggunakan  konsep  ruang  produksi  menunjukkan  kebaruan penelitian ini dalam ranah kajian sosiologi perkotaan dan smart city . Dalam penelitian ini,  penerapan smart  city yang  menitikberatkan  pada  pengembangan  sistem informasi/aplikasi  berbasis  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  menyisakan sejumlah  pertanyaan  tentang  bagaimana  ruang  kota  diproduksi  dan  direproduksi. Sejalan  dengan  lensa  Lefebvrian, smart  city adalah  upaya  dekonstruksi,  di  mana teknologi  dan  informasi  digunakan  dan  diproduksi  oleh  penduduknya  sebagai  alat untuk menggunakan hak mereka atas kota dan/atau merupakan produk dari hak-hak tersebut. Wacana yang berpusat pada masyarakat ini menganut gagasan bahwa warga negara  memiliki tacit  knowledge tentang  ruang  fisik  dan  sosial,  yang  dikumpulkan dari pengalaman hidup mereka (Foth & Brynskov, 2016). Gagasan dan pengetahuan ini  melegitimasi  hak  untuk  mengelola  diri  sendiri,  sebuah  hak  yang  tertanam  dan berakar dalam masyarakat dalam kedaulatan/hak atas kota (Purcell, 2014), yang oleh Lefebvre disebut sebagai hak atas kota atau right to the city .
Secara metodologis, penelitian ini berkontribusi memberikan kebaruan melalui penerapan  pendekatan  kualitatif  multi  kasus  ( multiple  case  studies) dengan menganalisis bagaimana produksi ruang terjadi dalam penerapan smart city di 3 kota. Jenis  penelitian  multi  kasus  dipilih  karena  karakteristik  masing-masing  kota  yang berbeda  merupakan  sumber  data  yang  kaya.  Misalnya,  Kabupaten  Badung  meraih penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai kota pintar yang memenuhi syarat dalam program Gerakan Menuju 100 Kota Cerdas pada tahun 2017. Sementara itu, Kabupaten Sleman yang terdaftar dalam program Gerakan Menuju 100 Kota  Cerdas  tahun  2017.  Sedangkan  Kabupaten  Bantul  termasuk  salah  satu  yang berhasil  dalam  menerapkan e-government untuk  mendukung  kinerja  pemerintah hingga  di  level  pedesaan.  Dengan  demikian,  hasil  dan  kesimpulan  penelitian diharapkan  dapat  memberikan  analisis  komprehensif  atas  penerapan smart  city dan perspektif baru dalam study sosiologi perkotaan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  menerapkan  jenis penelitian multi kasus ( multiple case study ) (Yin, 2013). Penelitian multi kasus dipilih agar  peneliti  dapat  mengeksplorasi  kompleksitas  penerapan smart  city dengan melakukan analisis komparatif di tiga kota yang diteliti. Selain itu, analisis multi kasus dapat  membantu  peneliti  untuk  mengurangi  bias  tunggal  yang  acap  muncul  dalam penelitian  kasus  tunggal  (Creswell,  2008;  Yin,  2013).  Adapun  prosedur  penelitian lebih lengkap dapat dilihat di Diagram 1 berikut ini:
Diagram 1: Prosedur penelitian. (Tim peneliti, 2023)
Penelitian ini memandang konsep smart city sebagai sekumpulan karakteristik sebagaimana  ditawarkan  oleh  Giffinger  &  Gudrun  (2010).  Karakteristik  smart  ini penting untuk memahami alasan utama di balik munculnya konsep smart city , yaitu inovasi strategis untuk mengatasi masalah ekonomi-sosial-politik yang muncul akibat urbanisasi. Pilihan ini sejalan dengan Albino et al. (2015) yang mendefinisikan kota pintar  sebagai  pola  tata  kelola  di  skala  kota  dengan  mengintegrasikan  kehadiran infrastruktur teknologi, strategi berorientasi pembangunan untuk modal sosial/manusia, dan jaringan pemangku kepentingan untuk menegakkan kepentingan publik kota. Oleh karena itu, smart city dalam penelitian ini adalah tata kelola kota yang meng integrasi kan infrastruktur teknologi, strategi pengembangan modal sosial/manusia,  dan  jaringan  pemangku  kepentingan  untuk  menjamin  kepentingan kota.
Lokasi  penelitian  ini  adalah  Kabupaten  Badung,  Kabupaten  Sleman,  dan
Kabupaten Bantul yang telah mengadopsi dan menerapkan layanan smart city , dengan pertimbangan  yang  telah  dijelaskan  pada  bagian  pendahuluan.      Oleh  karena  itu, sebelum  melakukan  pengumpulan  data,  peneliti  mengajukan  perijinan  penelitian melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga kepada Pemkab Bantul, Pemkab Sleman, Diskominfo Bantul dan Sleman. Selain itu, peneliti bekerja sama dengan LPPM Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar  dalam  proses  pengajuan  ijin  penelitian  di  kepada  KMHDI  Badung  dan Ketua Peradah Badung Kabupaten Badung Bali.
Data  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  dalam  dua  tahap.  Pengumpulan  data tahap pertama dilakukan dengan menelusuri layanan dan aplikasi smart city di ketiga kabupaten tersebut dengan mengamati website, mencoba menggunakan aplikasi yang tersedia, dan membuat catatan atas layanan tersebut. Tahap kedua adalah wawancara mendalam  dengan  pengguna  sistem  informasi/aplikasi smart  city di  Kabupaten Bantul,  Sleman,  dan  Badung  untuk  mengetahui  respon  mereka  atas  sistem informasi/aplikasi smart city . Wawancara dilakukan secara semi-struktur dengan total informan berjumlah 30 orang dari ke tiga kabupaten yang dipilih berdasarkan kriteria: 1.  berdomisili  di  kabupaten  yang  diteliti  dan,  2.  pernah  menggunakan  sistem informasi/aplikasi smart city . Durasi wawancara dengan warga di Kabupaten Bantul dan Sleman rata-rata berlangsung selama 30-45 menit dan FGD di Kabupaten Badung berlangsung antara 60-90 menit.
Seluruh data, baik dari penelusuran website pemerintah di tiga kabupaten dan hasil wawancara, kemudian ditranskrip, diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data Miles and Huberman (1994), yaitu reduksi data, penyajian data, dan  penarikan  kesimpulan  (lihat  Diagram  1).  Pada  tahap  reduksi  data,  koding dilakukan dalam dua tahap sebagaimana tampak pada Diagram 1. Proses koding data dilakukan  dengan  menggunakan software analisis  data  qualitatif  NVivo  10.
Selanjutnya  pada  tahap  penyajian  data,  penelitian  ini  membuat  tabel  komparasi karakteristik  smart  city    dan  respon  pengguna  sistem  informasi/aplikasi smart  city . Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menganalisis data-data yang telah dikategorisasikan  tersebut  dengan  konsep  produksi  ruang  (Lefebvre,  1991).  Ada  3 poin penting dalam analisis teoritis data temuan, yakni smart city sebagai reproduksi dipahami dalam praktik spasial, representasi ruang, dan ruang representasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Karakteristik Smart city  Kabupaten Badung, Bali
Pemerintah Kota Badung telah mengadopsi dan menerapkan konsep smart city dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Kota  Badung  telah  meraih penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai kota pintar yang memenuhi syarat dalam program Gerakan Menuju 100 Kota Cerdas pada tahun 2017 dan pada tahun 2020, penerapan kota pintar di Badung telah mencapai tingkat dampak, ditunjukkan dengan ketersediaan internet gratis di kawasan perkampungan di Badung. Pada  tahun  2021,  Badung  telah  menjadi  pilot  project  percepatan smart  city di Indonesia.
Kabupaten Badung mengimplementasikan smart city dengan mengembangkan 36 aplikasi smart city yang bekerja pada smart governance, smart environment, smart mobilitas,  smart  people,  smart  economy,  smart  living. Seluruh  system informasi/aplikasi tersebut tersedia pada website resmi Kabupaten Badung smart city.
Berdasarkan hasil penelusuran, penggunaan aplikasi smart city Badung lebih banyak dipusatkan  untuk  mempermudah  urusan  administratif  instansi  terkait/pemerintah Kabupaten Badung.
Gambar 1. Tampilan website resmi Pemerintah Kabupaten Badung
Gambar 2. Tampilan tangkapan layar Aplikasi smart city  Kab. Badung
Hasil  FGD  dengan  masyarakat  Kabupaten  Badung  menunjukkan  bahwa mereka  hanya  sekilas  mendengar  tentang  aplikasi Badung  Smart  City melalui Whatsapp grup. Oleh karena itu, tak heran jika mereka hanya mengetahui beberapa layanan system informasi/aplikasi yang dianggap penting, seperti, system informasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) dan Bago (aplikasi transportasi online) (lihat Tabel  1).  Menurut  hasil  FGD,  rendahnya  pengetahuan  dan  penggunaan  system informasi/aplikasi smart city ini disebabkan karena minimnya sosialisasi dari Pemkab
Badung.
Namun  demikian,  Pemkab  Badung  terus  berupaya  untuk  memberikan pelayanan  yang  cepat,  tepat  dan  mudah  kepada  masyarakat.  Salah  satunya  adalah dengan menyediakan dan mengembangkan infrastruktur penunjang utama smart city . Pemkab  Badung  telah  memasang  jaringan  internet  nirkabel  dan  CCTV  di  seluruh banjar,  perkantoran,  sekolah-sekolah  dan  beberapa  tempat  strategis  di  Kabupaten Badung. Berdasarkan informasi dari peserta FGD, pemasangan wifi di setiap banjar sudah  merata  dan  pemanfaatannya  sudah  optimal.  Sebaliknya,  pemasangan  CCTV masih terbatas di lingkungan  instansi negeri maupun swasta.

## Karakteristik smart city Kabupaten Sleman, Yogyakarta
Pengembangan dan penerapan konsep smart city di Kabupaten Sleman sudah dimulai  sejak  tahun  2016  dengan  menuangkan Smart  Regency ke  dalam  visi Kabupaten  Sleman.  Berbagai  prestasi  telah  diraih  oleh  Kabupaten  Sleman  dalam pelaksanaan smart  city dan  berbagai  keuntungan  juga  didapatkan  oleh  Pemkab Sleman  dari  pelaksanaan  program  ini.  Misalnya,  penerapan smart  city di  Sleman menunjukkan  peningkatan  PAD  melalui  aplikasi  e-retribusi  (Jawapost,  28  Februari 2021).  Pada  14  Desember  2021,  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika (Kemenkominfo)  memberikan  dua  penghargaan  kepada  Pemerintah  Kabupaten (Pemkab)  Sleman,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY)  secara  bersamaan  karena berhasil membuat master plan dan mengimplementasikan program smart city .
Gambar 3. Aplikasi Smart city  Kabupaten Sleman
Berdasarkan penelusuran website  Kabupaten Sleman, website resmi tersebut dapat  dikatakan  cukup  variatif,  inovatif,  tampilannya  menarik,  dan  fungsional. Penelusuran  di  website  Kabupaten  Sleman  juga  menunjukkan  variasi  dan  inovasi dalam  menyajikan  sistem  informasi/aplikasi  smart  city.  Kabupaten  Sleman  telah mengembangkan 39 layanan smart yang bersifat publik dan 42  layanan smart yang bersifat internal.
Berdasarkan hasil wawancara, diketaui bahwa masyarakat Sleman mengakses website yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Sleman untuk berbagai keperluan, misalnya CCTV Monitoring dan GPS Tracking , Registrasi Pasien melalui e-Pasien ,
dan Traffic monitoring . Sistem informasi/aplikasi yang digunakan oleh warga.
Berkaitan  dengan  pemanfaatan  website,  warga  menyatakan  masih  belum merasakan efektifitasnya. Informan yang diwawancara menyatakan hanya mengetahui sebagian  kecil  dari  layanan smart  city yang  tersedia  di  website  Pemerintah  Daerah Kabupaten Sleman. Menurut mereka,hal ini disebabkan karena sosialisasi yang belum cukup/tidak efektif, sehingga masyarakat tidak memakai secara berkala.

## Karakteristik Smart City  Kabupaten Bantul, Yogyakarta
Smart city  di kabupaten Bantul dilaksanakan berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kabupaten  Bantul  Tahun  2016- 2021  (Bantul,  2021)  dan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD) Kabupaten  Bantul  Tahun  2006-2025  (Bantul,  2005).  Program  ini  dicanangkan  agar tercipta  keselarasan  program  kerja  pemerintah  dengan  visi  dan  misi  pembangunan daerah.  Adapun  visi smart  city Kabupaten  Bantul  Tahun  2020-2025  adalah terwujudnya: masyarakat  Kabupaten  Bantul  yang  sehat,  cerdas,  dan  sejahtera, berdasarkan  nilai-nilai  keagamaan,  kemanusiaan,  dan  kebangsaan  dalam  wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan misi adalah “ mewujudkan Bantul  yang  berdaya  saing,  informatif,  komunikatif,  akuntabel  dan  transparan didukung kolaborasi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik” .
Gambar 4 . Tampilan tangkapan layar
Bantulpedia versi desktop dan aplikasi Android.
Gambar 5.
Tampilan tangkapan layar website mi Pemerintah Kab. Bantul
Sebagaimana Kabupaten Badung dan Kabupaten Sleman, sistem informasi/aplikasi smart city di Kabupaten Bantul dikembangkan untuk memenuhi 6 dimensi smart city . Namun demikian, berdasarkan hasil penelusuran di website resmi pemerintah Kabupaten Bantul, hanya empat dimensi smart city yang ditemukan dalam penelusuran tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  diketahui  bahwa  Sebagian  besar  masyarakat Kabupaten  Bantul  pernah  mengakses  dan  menggunakan  layanan website yang tersedia.  Adapun  jenis  system  informasi/aplikasi smart  city yang  paling  sering digunakan  oleh  warga  dapat  dilihat  di  Tabel  1.  Profil  pengguna  layanan  website Kabupaten Bantul didominasi oleh para mahasiswa dan pekerja yang berusia sekitar 19-26 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa baru sebagian masyarakat yang telah mengetahui dan menggunakan layanan smart city Kabupaten Bantul.
Pengguna  layanan  website  Kabupaten  Bantul  menilai  bahwa  penggunaan layanan website sudah cukup baik dan efektif, karena telah memudahkan masyarakat untuk  menyelesaikan  berbagai  urusan  yang  terkait  dengan  layanan  perekonomian, mobilitas,  tata  kelola,  lingkungan,   kesehatan,  serta  pendidikan.  Pengguna  juga menilai  bahwa  layanan website Kabupaten  Bantul  sudah  sangat  bermanfaat  dan mudah  diakses,  karena  Kabupaten  Bantul  menerapkan  sistem  website  satu  pintu dengan  satu  domain  yaitu  bantulkab.go.id.  Namun,  masih  perlu  penanganan  dan pengembangan  lebih  lanjut,  karena  website  ini  sering  mengalami error ,  khususnya ketika banyak pengguna layanan yang mengakses secara bersamaan.

## Pembahasan
Implementasi Smart City: Cerita Tiga Kota
Gerakan Nasional 100 Smart Cities tahun 2017 diawali dengan pemilihan 25 kota percontohan berdasarkan 3 hal, yaitu kesiapan teknologi komunikasi dan informasi, ketersediaan  anggaran,  dan  kesiapan  sumber  daya  manusianya.    Penggunaan  dan pemanfaatan  TIK  telah  diterima  sebagai  sebuah  kesepakatan  luas  untuk  membantu kota memanfaatkan sumber daya mereka dengan lebih baik.  Tidak dapat dipungkiri bahwa solusi berbasis TIK merupakan salah satu sumber daya dan pendekatan untuk tata kelola kota yang bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan suatu  kota  (Neirotti et  al. , 2014).  Dengan demikian, TIK menjadi salah
satu  indicator  utama  untuk  membedakan  kota  yang  ‘ smart’ dan ‘tidak smart’ .  Ini menyiratkan  bahwa  kota-kota  yang  dilengkapi  dengan  sistem  TIK  belum  tentu menjadi kota yang lebih baik, dan bahwa jumlah inisiatif "pintar" yang diluncurkan oleh    kabupaten/kota  bukanlah  indikator    kinerja,  melainkan  output  yang mencerminkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup warga.
Penelitian ini menegaskan pemikiran di atas bahwa TIK adalah tulang punggung penerapan  konsep smart  city di  Kabupaten  Badung,  Kabupaten  Sleman,  dan Kabupaten Bantul. Hal ini tampak dari banyaknya aplikasi/layanan system informasi manajemen, baik yang dikembangkan untuk warga maupun untuk peningkatan kinerja pegawai pemerintah daerah tersebut. Dikembangkan untuk memudahkan warga dalam mendapatkan pelayanan  dari pemerintah, jenis pelayanan yang dapat  diperoleh dari aplikasi  tersebut  terentang  mulai  dari  pendaftaran  sekolah,  pengajuan  ijin  usaha, hingga pemantauan lalulintas melalui CCTV .
Mengaitkan  temuan  ini  dengan  karakteristik smart  city yang  diusulkan  oleh Gifinger dan Gudrun (2010), penelitian ini meyakini bahwa ke tiga kabupaten dapat dianggap  memenuhi  syarat  sebagai smart  city .  Berdasarkan  hasil  perbandingan karakteristik smart  city sebagaimana  tampak  di  tabel  1,  Kabupaten  Sleman  dan Kabupaten Badung dapat dikatakan telah memenuhi seluruh karakteristik smart city , disusul Kabupaten Bantul. Meskipun secara umum ke tiga kabupaten tersebut telah memenuhi syarat smart city , berdasarkan hasil perbandingan tersebut, tampak bahwa Kabupaten  Bantul  masih  memerlukan  pengembangan  yang  lebih  serius  agar  dapat memenuhi karakteristik smart city .
Namun  demikian,  hasil  wawancara  dengan  para  informan  dalam  penelitian  ini menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan smart city masih terbatas sehingga aspek sosial dalam pengembangan system informasi/aplikasi smart city di ketiga kota masih belum memenuhi harapan warga. Belum optimalnya pemanfaatan layanan smart city ini disebabkan karena kendala teknis, minimnya minat, dan kurangnya sosialisasi atas layanan tersebut.

## Tabel 1. Komparasi smart city di tiga kota
Aspek smart city Kab. Badung Kab. Sleman Kab. Bantul A. Dimensi smart city  di website resmi pemerintah kabupaten Smart economy Ada Ada Ada Smart mobility Ada Ada Tidak ada Smart governance Ada Ada Ada Smart Living- quality Ada Ada Ada Smart people Ada Ada Ada Smart environment Ada Ada Tidak ada B. Aspek pengetahuan  dan pemanfaatan smart city Pengetahuan atas system informasi /aplikasi smart city Masyarakat sudah mengetahui adanya sistem informasi/aplikasi smart city Jenis layanan yang digunakan 1. Aplikasi Layanan Pendidikan (PPDB). 2. Aplikasi layanan transportasi online (BAGO). 1. Layanan CCTV Monitoring dan GPS Tracking, 2. Layanan Kesehatan: Registrasi Pasien melalui e- Pasien, 3. Layanan pemantauan lalulintas: Traffic monitoring 1. Layanan Perdagangan dan Perindustrian: penerbitan sertifikasi IUMK, layanan e-surat,
seperti pengurusan SIP (Surat Izin Perawat) ke DPMPT Kabupaten Bantul,
2. pelayanan kesehatan:
(Health Care DGS
(bantulkab.go.id), Rawat Jalan Sore – RSUD Panembahan Senopati
(bantulkab.go.id), Informasi Bed Kosong – RSUD, 3. Pelayanan Pendidikan: SIAP PPDB Online untuk mendaftar sekolah dan perpusda.bantulkab.go.id untuk mencari referensi buku. User experience • Sangat membantu masyarakat. • Disediakan wifi di setiap banjar • Tampilan website menarik, sudah memenuhi fungsi dasar website pemerintah • Layanan website pemerintah cukup efektif dan membantu masyarakat.
• Mudah diakses melalui satu domain.
• Sistem/server
mengalami eror ketika overload pengunjung/user Tantangan dalam pemanfaatan system informasi/aplikasi smart city Sosialisasi kepada warga dilakukan secara lebih massif untuk pemanfaatan system informasi/aplikasi smart city  yang lebih optimal
Sumber: Data diolah
Smart City sebagai Ruang Sosial: “(Social) Space Is A (Social) Product.”
Selama ini kota selalu dimaknai sebagai ruang fisik yang menarik, yang membuat orang berbondong-bondong untuk datang untuk menikmati sarana-prasarana fasilitas kota. Perkembangan TIK memungkinan ruang fisik tersebut berpindah ke ruang-ruang digital.  Dalam  penelitian  ini,  implementasi smart  city berbasis  TIK  menawarkan ruang sosial baru bagi warga kota.
Sebagai  ruang  sosial  baru,  implementasi smart  city dibentuk  oleh  tindakan  dan pengalaman  sosial    individual  maupun  kolektif,  dalam  menggunakan  dan memanfaatkan  (di  antaranya)  aplikasi  TIK.  Produksi  ruang  sosial  dalam smart  city diwujudkan  melalui  persepsi  atas  pengelolaan  kota  yang  efektif  ( perceived  space ), yang  dituangkan  dalam  serangkaian  sistem  informasi/aplikasi  berbasis  TIK ( conceived  space )  dan  digunakan  oleh  warga  kota  dalam  kehidupan  sehari-hari mereka ( live space ). Dengan demikian, produksi ruang sosial adalah proses yang terus menerus  terjadi  dalam  kota.  Inilah  dialektika  produksi  ruang  sosial  yang, mengutip Lefebvre,
every  society  —  and  hence  every  mode  of  production  with  all  its  subvariants  .  .  . produces a space, its own space. (Lefebvre & Nicholson-Smith, 1991, p. 33).
Pembahasan  produksi  dan  reproduksi  ruang  dalam  implementasi smart  city memerlukan  pemahaman  tentang  konsep  triadic  produksi  ruang.  Secara  singkat, konsep  triadic  produksi  ruang  sosial  adalah  dialektika  praktik  spasial,  representasi ruang,  dan  ruang  representasional.  Praktik  sosial  merujuk  pada  produksi  dan reproduksi  hubungan  spasial  untuk  memastikan  keberlangsungan  dan  derajat ikatan/hubungan sosial atas ruang (fisik atau material). Selanjutnya, representasi ruang terikat pada terikat pada hubungan-hubungan produksi dan 'tatanan' yang diterapkan oleh  hubungan-hubungan  tersebut.  Oleh  karenanya,  representasi  ruang  berkaitan dengan  pengetahuan,  tanda-tanda,  kode-kode,  dan  hubungan-hubungan  'frontal'. Representasi  ruang  merupakan  ruang  yag  dikonsepsikan  oleh  para  ilmuwan, perencana kota, atau pengembang smart city . Terakhir, ruang representational adalah ruang  hidup  ( lived  space )  yang  berkaitan  dengan  symbol-simbol  atau  citra.  Dalam ruang  representasional,  symbol  dan  citra  saling  berinteraksi  dalam  hubungan  nyata yang bersifat dialektis (Lefebvre & Nicholson-Smith, 1991; Pamungkas, 2016).
Menggunakan  konsep triadic produksi  ruang,  produksi  ruang  dalam  penerapan smart  city 3 kabupaten terjadi  dalam praktik spatial dan ruang representasi. Hal  ini terlihat dari layanan-layanan yang ditawarkan dalam smart city sebagaimana disajikan
dalam Tabel.1. Misalnya, praktik spatial dalam layanan CCTV Monitoring dan GPS Tracking ,  menunjukkan  bagaimana  derajat  kohesifitas  sosial  dalam  berlalu  lintas dipantau  oleh  perencana  dan  pengembang  smart  city.  Layanan  ini  tidak  hanya memberikan  gambaran  terkait  kondisi  lalu  lintas  perkotaan  secara  langsung,  tetapi juga menertibkan transportasi perkotaan dari pelanggaran berkendara melalui e-tilang berdasarkan  pantauan  CCTV.  Contoh  lain  dapat  dilihat  dari  manfaat  layanan Registrasi Pasien saat pandemic Covid-19 lalu. Beberapa rumah sakit mengalami over load pasien, dan pasien kesusahan untuk mencari informasi rumah sakit yang masih dpat  melayani. Registrasi  Pasien ini,  menyajikan  informasi  ketersediaan  ruang layanan  kesehatan  pada  rumah  sakit,  dapat  diakses  secara online sehingga  ini memudahkan orang yang ingin mengakses layanan.

## Proses Produksi Ruang Sosial dalam Kebijakan Smart City
Sebagai  ruang  tumbuh  bersama,  kota  terus  menerus  melakukan  produksi  dan reproduksi (Lefebvre, 1991). Produksi dan reproduksi ruang ini terjadi dalam jalinan dan  dialektika  antara  ruang  spasial,  representasi  ruang,  dan  ruang  representasional dengan  persepsi  dan  konsep  ruang.  Keseluruhan  jalinan  dan  dialektika  tersebut menjadikan kota sebagai ruang tumbuh, dinamis dan hidup (Setiawan, 2017). Menurut Lefebvre,  praktik  spasial  pada  akhirnya  akan  didominasi  oleh  representasi  ruang. Representasi ruang merupakan ruang yang dikonsepsikan oleh elit-elit sosial seperti perencana kota dan artitek (Douglas J Goodman, 2008).
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  produksi  ruang  di  tiga  kabupaten tersebut  terjadi  dalam  dimensi  ruang  spasial  dan  representasi  ruang.  Representasi ruang  adalah  ruang  konseptual,  yaitu  ruang  di  mana  ilmuwan,  perencana,  urbanis, teknokrat,  dan  insinyur  sosial,  mengidentifikasi  apa  yang  dijalani  dan  apa  yang dirasakan  ( perceived )  dengan  apa  yang  dikandung  ( conceived ).  Dengan  kata  lain, smart city menjadi sesuatu yang dipersepsikan dan dikonsep oleh para penggagasnya (Pamungkas, 2016; Setiawan, 2017). Hal ini ditunjukkan dengan beragam jenis dan jumlah system informasi/aplikasi smart city yang ditemukan di website resmi ketiga kabupaten  tersebut,  misalnya  di  website  Kabupaten  Sleman  terdapat  39  sistem informasi  manajemen  untuk  pelayanan  warga  dan  42  sistem  informasi  manajemen untuk pegawai. Kabupaten Badung memiliki 36 sistem informasi manajemen untuk warga  dan  30  sistem  informasi  manajemen  untuk  pegawai,  sedangkan  Kabupaten Bantul yang hanya memiliki 1 aplikasi berbasis android.

## Hak Atas Kota dan Partisipasi Masyarakat dalam Ruang Representasional
Tidak  dapat  dipungkiri,  TIK  memberikan  manfaat  yang  sangat  signifikan  bagi pengelolaan  kota.  Namun  demikian,  berbagai  riset  akademis  membuktikan  bahwa penggunaan  TIK  pada  saat  bersamaan  menciptakan  kesenjangan  digital  ( digital divide ).  Situasi  ini  menimbulkan  kegelisahan  di  kalangan  akademisi,  di  antaranya Henry  Lefebvre.  Kegelisahan  Lefebvre  atas  perkembangan  kota  yang  semakin teknokratis-birokrat mengantarkannya pada gagasan tentang hak atas kota ( right to the city ) (Harvey, 2015; Lefebvre & Nicholson-Smith, 1991).
Hak  atas  kota  atau right  to  city adalah  deklarasi  niat  kolektif  untuk  berjuang melawan  homogenisasi  urbanisasi.  Ini  adalah  komitmen  untuk  menjadi  aktif  dan bergerak menuju demokratisasi ruang kota, untuk mengapropriasi kembali produksi ruang  dari  rezim  hegemonic  yang  dominan  di  kota-kota  kontemporer  kapitalisme neoliberal.    (Lefebvre et  al. ,  1996).  Mengutip  Purcell  (2014),  bagi  Lefebvre,  kota bukan sekadar ruang material objektif kota, melainkan konstruksi mental, pengalaman hidup  dalam  kehidupan  sehari-hari,  dan  merupakan  elemen  penyusun  kehidupan sosial, yang mencakup “semua aspek kehidupan perkotaan”. Dalam neoliberalisme, ruang  dinilai  terutama  berdasarkan  nilai  tukarnya,  di  mana  kepemilikan  serta keuntungan pribadi diprioritaskan di atas semua hak dan klaim lainnya (Harvey, 2015; Lefebvre & Nicholson-Smith, 1991).
Pengembangan TIK sebagai bentuk pengejawantahan gagasan smart city dalam penelitian ini dapat dimaknai sebagai wujud ide dan gagasan para pengembang system tersebut,  perencana  kota,  dan  pemerintah.  Namun,  sebagai  ruang  hidup  yang bertumbuh  dan  dinamis,  penerapan smart  city mengandalkan  keterlibatan  seluruh elemen dalam kota, mulai dari para penggagas (perencana kota, pengembang sistem informasi), pelaksana (pemerintah), hingga pengguna (warga). Fakta bahwa masih ada warga  yang  belum  mengetahui  sistem  informasi  tertentu  atau  mengalami  kesulitan dalam menggunakannya, setidaknya menjadi bukti bahwa dialektika produksi ruang dalam penerapan smart city di tiga kabupaten tersebut masih belum terjadi.
Terkait  kebijakan  mempercantik  kota  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  dalam penelitian yang dilakukan oleh  (Nabila, t.t.),  (Maela dkk., t.t.) menunjukkan bahwa mengimplementasikan  rasionalitas  negara  berdampak  pada  ruang  yang  digunakan tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  dari  pengguna.  Masyarakat  dikendalikan  melalui alternatif kebijakan dan formalisasi. Hal ini juga terjadi dengan program smart city .
Meski ada klaim keberhasilan dari pemerintah melalui berbagai penghargaan, s mart city sebagai  program  pemerintah  dalam  produksi  ruang  tidak  berjalan  dengan  baik. Program  ini  seakan  hanya  sekedar  rasionalitas  negara  dan  formalitas,  yang  belum tentu dipahami dan dibutuhkan oleh masyarakat.
Dalam pelaksanaan proyek smart city di tiga kabupaten yang diteliti, masyarakat dapat dikatakan menjadi objek kebijakan. Ini terlihat dari gagasan dan layanan smart city yang  tidak  dipahami  oleh  masyarakat.  Hal  ini  menyebabkan  tingkat  partisipasi masyarakat  dalam  menggunakan  layanan  program  yang  dapat  dikatakan  masih rendah. Meskipun ada klaim misalnya di Sleman, terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah karena kebijakan smart city masyarakat sadar membayar retribusi, akan tetapi pada layanan lain masih  minim peminat  (Safutra, 2021). Padahal tingkat  partisipasi ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan smart city .
Sedangkan dalam hal ruang representasi dalam kasus smart city ini seperti halnya yang  diutarakan  oleh  Lafebvre,  bahwa  ruang  representasional  sirna  menjadi representasi ruang karena dominasi elit (Douglas J Goodman, 2008). Masyarakat tidak diberikan  kesempatan  dalam  merepresentasikan  kota,  dalam smart  city kota  adalah representasi  pemerintah.  Dari  temuan  peneliti  masyarakat  tidak  dilibatkan  dalam perencanaan program, dan sejauh ini evaluasi sifatnya masih internal tidak melibatkan pengguna  dalam  hal  ini  masyarakat.  Sehingga  cukup  jelas  masyarakat  posisinya sebagai objek dalam produksi ruang smart city.

## Aspek Sosio-Ekonomi dalam Praktik Smart City
Lafebvre  berpendapat  bahwa  ruang  dapat  memainkan  beragam  peran  dalam sosio-ekonomi (Douglas J Goodman, 2008). Pertama , ruang menjalankan peran salah satu dari begitu banyak kekuatan produksi (kekuatan yang lebih tradisional contohnya adalah  pabrik,  alat  dan  mesin).  Dalam  hal  ini, smart  city sebagai  ruang  sosial  baru menawarkan  kecanggihan  TIK  yang  disematkan  dalam  kota  membuat  kekuatan produksi semakin kuat, misal fitur marketplace online dan Peta UMKM dalam layanan smart city . Kedua, ruang itu sendiri menjadi komoditas yang dapat dikonsumsi. Smart city menuntut dibeberapa public space terkoneksi dengan internet (wifi) , misal taman kota atau di banjar-banjar di Badung. Ini menjadi daya tarik tersendiri kota dikonsumsi melalui sarana yang ditawarkan. Ketiga, ruang secara politis menjadi kontrol sistem. Misal  layanan CCTV  Monitoring dan GPS  Tracking dalam  smart  city,  sarana informasi  untuk  sistem  transportasi  dan  berkontrikusi  dalam  pemberlakuan  tilang
elektronik. Keempat, ruang memperkuat hubungan produktif dan hak milik. Smart city memudahkan  komunitas  untuk  saling  berinteraksi  dalam  dunia  digital  untuk  lebih produktif.  Keterbukaan  saran  dan  kritik  dalam  aplikasi  layanan smart  city juga menuntut berbagai pihak untuk lebih produktif dalam pelayanan. Kelima, ruang bisa berbentuk  supratruktur.  Hadirnya smart  city ,  ruang  menjadi  sesuatu  yang  tidak selamanya fisik, ada ruang digital dimana tidak meninggalkan fungsi ruangnya bahkan ruang  digital  ini  justru  lebih  kuat.  Misalnya  tentang  Registrasi  Pasien  dalam smart city . Informasi layanan rumah sakit hadir tidak dalam ruang fisik, akantetapi digital.
Bahkan  fungsinya  kadang  lebih  optimal  belajar  dari  pengalaman  Covid-19  lalu, tentang layanan informasi rumah sakit tersaji secara online .
Keterkaitan smart  city sebagai  ruang  yang  berperan  dalam  sosio-ekonomi  di atas,  secara  tidak  langsung  menggambarkan  keterkaitan  dengan  kapitalisasi  dan komersialisasi.  Kapitalisasi  dan  komersialisasi  ini  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah maupun swasta dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan. Misalnya kemudahan terkait  pembayaran  pajak,  retribusi  pengurusan  persuratan  dan  promosi  kota (pariwisata  dalam)  layanan smart  city tentu  berkontribusi  dalam  peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudahan pedagang bertemu dalam layanan smart economy, marketplace  misalnya  tentu  orang  akan  mendapatkan  keuntungan  secara komersial.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  produksi  ruang  terjadi dalam penerapan smart city dengan memetakan karakteristik penerapan smart city di Kabupaten Badung (Bali), Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul (Yogyakarta). Berdasarkan  hasil  penelusuran  system  informasi  dan  aplikasi smart  city di  ke  tiga kabupaten  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa website resmi  pemerintah  telah dilengkapi  dengan  berbagai  aplikasi  berbasis  sistem  informasi.  Sistem  informasi tersebut dibagi menjadi dua, yaitu sistem informasi untuk layanan publik dan sistem informasi  untuk  administrasi  internal.  Dari ke tiga website yang diteliti, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Badung memiliki fitur dan jenis layanan yang lebih lengkap dibandingkan  Kabupaten  Bantul.    Meskipun  website  Kabupaten  Bantul  juga  telah diperkaya  dengan  fitur  dan  aplikasi  penunjang smart  city ,  namun  sebagian  besar kontennya masih berisi jargon tentang smart city . Dari sisi pengguna, penelitian ini
menemukan bahwa hampir seluruh informan yang diwawancarai mengetahui adanya smart city di kabupaten mereka. Namun, hanya sedikit yang telah menggunakannya. Salah satu alasannya adalah kurangnya sosialisasi pemerintah kepada warga mengenai aplikasi/layanan tersebut.
Sejalan  dengan  pemikiran  Lefebvre,  penelitian  ini  memandang  pentingnya  hak atas kota dalam proses produksi ruang social di mana warga tumbuh dan hidup ( lived ). Dalam hal ini, aspek nilai guna ruang kota harus menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan  mengenai  bagaimana  ruang  kota  diproduksi.  Beberapa  ide  untuk menegakkan  hak  atas  kota,  antara  lain:  pengelolaan  partisipatif  (Anastasiu,  2019; Setiawan,  2017),  memperkuat  komunikasi  dan  inisiatif  akar  rumput  (Galič  & Schuilenburg,  2020),  dan  memperluas  gagasan  tentang  citizenship  dan  prioritas layanan public (Kitchin et al. , 2019).

## DAFTAR PUSTAKA
Aji, A. P., & Kausan, B. Y. (2020). Komunitas Satoe Atap: Produksi Ruang Sosial Bagi  Anak  Jalanan  Di  Kawasan  Simpang  Lima  Semarang. Jurnal  Analisa Sosiologi , 9 . https://doi.org/10.20961/jas.v9i0.39816
Albino,  V.,  Berardi,  U.,  &  Dangelico,  R.  M.  (2015).  Smart  cities:  Definitions, dimensions, performance, and initiatives. Journal of urban technology, 22 (1), 3-21.
Anastasiu, I. (2019). Unpacking the smart city through the lens of the right to the city: A taxonomy as a way forward in participatory city-making. The hackable city: Digital media and collaborative city-making in the network society , 239-260. Bantul, P. K. (2005). Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2025 . Bantul, Yogyakarta: Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
Bantul, P. K. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026 No 6/2021 . Bantul,, Yogyakarta: Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul. Brynskov, M., Bermúdez, J. C. C., Fernandez, M., Korsgaard, H., Mulder, I., Piskorek, K., . . . de Waal, M. (2014). Urban interaction design: Towards city making. Urban IxD Booksprint (96).
Chourabi,  H.,  Nam,  T.,  Walker,  S.,  Gil-Garcia,  J.  R.,  Mellouli,  S.,  Nahon,  K.,  .  .  . Scholl, H. J.  (2012). Understanding  smart  cities: An integrative framework. Paper presented at the 2012 45th Hawaii international conference on system sciences.
Creswell, J. W. (2008). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions : Sage Publications. Inc.
De  Lange,  M.,  &  De  Waal,  M.  (2017).  Owning  the  city:  New  media  and  citizen engagement in urban design Urban land use (pp. 109-130): Apple Academic Press.
Foth, M., & Brynskov, M. (2016). Participatory action research for civic engagement. Civic media: Technology, design, practice , 563-580. Galič, M., & Schuilenburg, M. (2020). Reclaiming the smart city: Toward a new right to the city. Handbook of smart cities , 1-18.
Gibson, C. L., Zhao, J., Lovrich, N. P., & Gaffney, M. J. (2002). Social integration, individual perceptions of collective efficacy, and fear of crime in three cities. Justice quarterly, 19 (3), 537-564.
Harvey, D. (2015). The right to the city The city reader (pp. 314-322): Routledge. Heng, T. M., & Low, L. (1993). The intelligent city: Singapore achieving the next lap: Practitoners forum. Technology Analysis & Strategic Management, 5 (2), 187- 202.
Hepworth,  M.  E.  (1987).  The  information  city. Cities,  4 (3),  253-262. doi:https://doi.org/10.1016/0264-2751(87)90033-3
Kitchin, R., Cardullo, P., & Di Feliciantonio, C. (2019). Citizenship, justice, and the right to the smart city The right to the smart city (pp. 1-24): Emerald Publishing Limited.
Lefebvre, H., Kofman, E., & Lebas, E. (1996). Writings on cities . Cambridge, Mass, USA: Blackwell Publishers Cambridge, Mass, USA.
Lefebvre,  H.,  &  Nicholson-Smith,  D.  (1991). The  production  of  space (Vol.  142): Oxford Blackwell.
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.  (1994). Qualitative  data  analysis:  An  expanded sourcebook (2nd ed) . Thousand Oaks, California: Sage Publications. Neirotti,  P.,  De  Marco,  A.,  Cagliano,  A.  C.,  Mangano,  G.,  &  Scorrano,  F.  (2014). Current trends in Smart City initiatives: Some stylised facts. Cities, 38 , 25-36. Oliveira,  Á.,  &  Campolargo,  M.  (2015). From  smart  cities  to  human  smart  cities. Paper presented at the 2015 48th Hawaii International Conference on System Sciences.
Pamungkas,  A.  S.  (2016).  Produksi  ruang  dan  revolusi  kaum  urban  menurut  Henri Lefebvre. Lembar Kebudayaan Indoprogress, LKIP Edisi, 31 . Purcell, M. (2014). Possible worlds: Henri Lefebvre and the right to the city. Journal of urban affairs, 36 (1), 141-154.
Ratti, C., & Townsend, A. (2011). The Social Nexus. The best way to harness a city’s potential for creativity and innovation is to jack people into the network and get out of the way. Scientific American, New York . Setiawan, A. (2017). Produksi Ruang Sosial sebagai Konsep Pengembangan Ruang Perkotaan Kajian atas Teori Ruang Henry Lefebvre. Haluan Sastra Budaya, 33 (11), 10-20961.
Smilor,  R.  W.,  Gibson,  D.  V.,  &  Kozmetsky,  G.  (1989).  Creating  the  technopolis: High-technology  development  in  Austin,  Texas. Journal  of  business Venturing, 4 (1), 49-67. Yin, R. K. (2013). Case study research: Design and methods : Sage publications.