Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2023 p-ISSN: 2656-8918 e-ISSN: 2684-8317 DOI: 10.31539/jomb.v5i1.6079

## PERANAN SEKTOR PERTANIAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Indra Hartini 1 , Iskandar Malian 2 , Emila Sholiha 3
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Serelo Lahat 1,2,3
indrahartini164@gmail.com 1 , Iskandar1996@gmail.com 2 , Emilasholiha1@gmail.com 3

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  agar  memudahkan  pemerintah  daerah  dalam  perencanaan  dan pengambilan kebijakan pembangunan wilayah kecamatan di Kabupaten Lahat sehingga akan  mampu  mempertahankan  dan  meningkatkan  peranan  sektor  pertanian  dalam perekonomian  wilayah.  Metode  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kuantitatif.  Secara kualitatif adalah merupakan penjelasan atau uraian-uraian verbal. Sedangkan kuantitatif adalah  pembahasan  secara  deskriptif  dengan  menggunakan  rumus  rasio  keuangan. Hasil  perhitungan  rata-rata  total  pendapatan  yang  di  peroleh  petani  padi  sawah  per periode produksi (4 bulan ) Rp.2.974.062,13 per hektar, maka besar pendapatan petani padi  sawah  setiap  bulannya  adalah  sebesar  Rp.743.515,53.  Hasil  perhitungan rentabilitas  ekonomi  atau  return  assed  (ROA)  adalah  rata-rata  sebesar  75,80%  untuk tiap hektarnya sekali panen. Simpulan pada penelitian ini adalah, a) tingkat pendapatan petani padi di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat belum layak berdasarkan upah minimum (UMR) di Kabupaten Lahat. Dengan demikian hipotesis yang di ajukan dapat di terima; b) kemampuan petani padi sawah Kecamatan Kota Agung Kabupatan Lahat untuk  mendapatkan  keuntungan  usaha  tani  melalui  semua  kemampuan  dan  sumber yang  ada,  menunjukan  keadaan  yang  sangat  baik  sehingga  hasil  usaha  tani  yang dihasilkan dapat layak sesuai dengan keinginan para petani.
Kata Kunci : Sektor Pertanian dalam Perencanaan Pembangunan

## ABSTRACT
The  aim  of  the  research  is  to  facilitate  local  governments  in  planning  and  making development  policies  for  sub-districts  in  Lahat  Regency  so  that  they  will  be  able  to maintain and increase the role of the agricultural sector in the regional economy. This research method is descriptive quantitative. Qualitatively, it is an explanation or verbal descriptions.  While  quantitative  is  a  descriptive  discussion  using  the  formula  of financial ratios. The results of calculating the average total income earned by lowland rice farmers per production period (4 months) is IDR 2,974,062.13 per hectare, so the amount of income for lowland rice farmers each month is IDR 743,515.53. The results of  calculating  economic  profitability  or  return  assed  (ROA)  is  an  average  of  75.80% for each hectare once harvested. The conclusions in this study are, a) the income level of  rice  farmers  in  Kota  Agung  District,  Lahat  Regency  is  not  feasible  based  on  the minimum  wage  (UMR)  in  Lahat  Regency.  Thus  the  hypothesis  proposed  can  be accepted; b) the ability of paddy rice farmers in Kota Agung District, Lahat Regency to benefit  from  farming  through  all  available  capabilities  and  resources,  shows  a  very good  condition  so  that  the  resulting  farming  results  can  be  appropriate  according  to the wishes of the farmers.
Keywords : Agricultural Sector in Development Planning

## PENDAHULUAN
Pembangunan  ekonomi  daerah  merupakan  suatu  proses  di  mana  pemerintah daerah  dan  masyarakat  mengelola  sumber  daya  yang  ada  dan  membentuk  suatu  pola kemitraan  antara  pemerintah  daerah  dan  sektor  swasta  untuk  menciptakan  suatu lapangan  kerja  baru  dan  merangsang  perkembangan  ekonomi  dalam  wilayah  tersebut. Pembangunan  ekonomi  daerah  ini  mempunyai  peran  penting  di  dalam  keberhasilan pembangunan  di  tingkat  nasional  karena  keberhasilan  pembangunan  di  tingkat  daerah akan turut menentukan keberhasilan pembangunan di tingkat nasional.
Kabupaten  Lahat  sebagai  daerah  otonom,  pemerintahannya  dituntut  untuk dapat mengenali sumber daya dan kondisi wilayahnya sehingga dapat mengoptimalkan kekayaan  alam  dalam  sektor  pertanian  yang  dimiliki  untuk  mendukung  perekonomian daerah  dan  nasional.  Keberadaan  potensi  pertanian  yang  dimiliki  di  Kabupaten  Lahat tidak terlepas dari potensi di tingkat wilayah yang lingkupnya lebih kecil atau dalam hal ini adalah wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Kota Agung  Kabupaten Lahat.
Kecamatan merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota,  yang terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Keberadaan wilayah suatu kabupaten pada hakekatnya tersusun dari wilayah kecamatan-kecamatan. Oleh  karena  itu,  yang  menjadi  sentra  perencanaan  pembangunan  adalah  kecamatan, dengan  mewujudkan  perencanaan  pembangunan  yang  utuh  sehingga  perencanaan  di tingkat kabupaten dapat dilaksanakan secara keseluruhan.
Pembangunan  wilayah  kecamatan  di  Kabupaten  Lahat  perlu  dilaksanakan guna  mencapai  pertumbuhan  wilayah  dan  keseimbangan  antar  wilayah  dengan mengoptimalkan  penggunaan  sumber  daya  yang  ada  mulai  dari  sumber  daya  alam, manusia  maupun  budaya  di  wilayah  tersebut,  dan  pembangunan  wilayah  merupakan desentralisasi  fungsi  dimana  terdapat  pendistribusian  kegiatan.  Seiring  dengan bergulirnya otonomi daerah, masing-masing kecamatan di Kabupaten Lahat mempunyai suatu  kesempatan  yang  sangat  terbuka  untuk  mengembangkan  sumber-sumber pendapatan  baru  melalui  pemanfaatan  potensi  sumber  daya  alam  yang  tersedia  di wilayahnya  sebagai  upaya  untuk  dapat  memajukan  sektor  pertanian  dalam pembangunan daerahnya dan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Salah  satu  pengoptimalan  sumber  daya  guna  menunjang  pembangunan wilayah  kecamatan  dapat  dilakukan  dengan  mengidentifikasi  komoditi-komoditi
pertanian  sehingga  strategi  pembangunan  wilayah  kecamatan  di  Kabupaten  Lahat  di sektor pertanian dapat diarahkan pada prioritas pengembangan komoditi pertanian basis yang  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  dan  keseimbangan  wilayah  kecamatan. Penentuan  prioritas  pengembangan  komoditi  pertanian  basis  akan  memudahkan pemerintah  daerah  dalam  perencanaan  dan  pengambilan  kebijakan  pembangunan wilayah  kecamatan  di  Kabupaten  Lahat  sehingga  akan  mampu  mempertahankan  dan meningkatkan peranan sektor pertanian dalam perekonomian wilayah. Kontribusi sektor pertanian  di  Kabupaten  Lahat  ditentukan  oleh  lima  sub  sektor  pertanian,  yaitu  sub sektor  tanaman  bahan  makanan,  tanaman  perkebunan,  peternakan,  perikanan,  dan kehutanan. Masing-masing sub sektor tersebut menghasilkan berbagai macam komoditi yang dimiliki oleh Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat.
Potensi pertanian yang dimiliki di Kabupaten Lahat tidak terlepas dari potensi di  tingkat  wilayah  utamanya  kecamatan  Kota  Agung  sehingga  perlu  adanya pengoptimalan sumber daya, dalam hal ini adalah komoditi-komoditi pertanian. Dengan mengenali  potensi  sektor  pertanian  ditinjau  dari  komoditi-  komoditi  yang  dihasilkan, dapat  diketahui  komoditi-komoditi  pertanian  basis  yang  dapat  diprioritaskan  untuk dikembangkan  sehingga  pengembangan  dalam  sektor  pertanian  dan  penetapan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lahat dalam pembangunan wilayah kecamatan berbasis komoditi pertanian di masa mendatang dapat lebih terarah dan efisien.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  dilakukan  kajian  guna  mengetahui dan  mengidentifikasi  peranan  sektor  pertanian  dalam  perencanaan  pembangunan ekonomi di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat.

## KAJIAN TEORI

## Pembangunan
Menurut Suryana (2000), keberhasilan suatu usaha pembangunan dipengaruhi oleh  beberapa  faktor.  Dari  pengalaman  pembangunan  Negara-negara  yang  sekarang sudah  maju,  keberhasilan  pembangunan  pada  dasarnya  dipengaruhi  oleh  dua  unsur pokok  yaitu  unsur  ekonomi  (sumber  daya  alam,  sumber  daya  manusia,  pembentukan modal dan teknologi) dan non ekonomik (politik, sosial, budaya dan kebiasaan).
Pada umumnya pembangunan itu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  kearah  yang  lebih  baik  dan  merata,  sehingga  dapat  meningkatkan  taraf
hidup  dan  kualitas  hidup  masyarakat  yang  bersangkutan  dengan  kesenjangan pendapatan  dan  kesejahteraan  yang  relatif  kecil.  Akan  tetapi  kenyataannya  berbicara lain  dimana  pemerataan  dan  kesenjangan  tersebut  berbeda-beda  (Ropingi,  2002).  Tiga tujuan pembangunan yang secara universal diterima sebagai prioritas dan mutlak untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar manusia di negara-negara sedang berkembang khususnya  yaitu  ketahanan  pangan  ( food  security ),  penghapusan  kemiskinan  atau peningkatan  kualitas  hidup  manusia  ( poverty  eradication atau people  livelihood improvement ),  dan  pembangunan  desa  berkelanjutan  ( sustainable  rural  development ). Ketiga prioritas tujuan pembangunan tersebut saling berkaitan. Ketahanan pangan saling pengaruh  mempengaruhi  dengan  kemiskinan  maupun  dengan  membangun  desa (Simatupang, 2004).

## Pembangunan Ekonomi
Menurut  Suryana  (2000),  beberapa  ekonomi  membedakan  pengertian pembangunan  ekonomi  ( economic  development )  dengan  pertumbuhan  ekonomi ( economic  growth )  dengan  mengartikan  istilah  pembangunan  ekonomi  sebagai peningkatan  pendapatan  per  kapita  masyarakat  yaitu  tingkat  pertambahan  GDP  atau GNP pada suatu tahun tertentu adalah melebihi tingkat pertambahan penduduk, atau
Perkembangan GDP atau GNP yang terjadi dalam suatu Negara dibarengi oleh perombakan  dan  modernisasi  struktur  ekonominya  ( transformasi  struktural ).  Usaha- usaha  pembangunan  yang  sedang  giat  dilaksanakan  oleh  negara-negara  sedang berkembang  ( developing  countries )  di  dunia  pada  umumnya  berorientasi  kepada bagaimana memperbaiki atau mengangkat tingkat hidup ( level of living ) masyarakat di negara-negara  tersebut  agar  mereka  bisa  hidup  seperti  masyarakat  di  negara-negara maju. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu jawaban yang seakan-akan menjadi semacam  kunci  keberhasilan  suatu  negara  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  warga negaranya (Suryana, 2000).
Pembangunan  ekonomi  adalah  usaha-usaha  untuk  meningkatkan  taraf  hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Jadi  tujuan  pembangunan  ekonomi  di  samping  untuk  menaikkan  pendapatan  nasional riil  juga  untuk  meningkatkan  produksi.  Pada  umumnya  dapat  dikatakan  bahwa  tingkat output  pada  suatu  saat  tertentu  ditentukan  oleh  tersedianya  atau  digunakannya  baik
sumber daya alam maupun sumber daya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar dan kerangka  kehidupan  ekonomi  atau  sistem  perekonomian  serta  sikap  dari  output  itu sendiri (Simatupang, 2004).

## Pembangunan Daerah
Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,  menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara  optimal  juga  diarahkan  untuk  lebih  mengembangkan  dan  menyesuaikan  laju pertumbuhan  antardaerah,  antara  daerah  perkotaan  dan  daerah  pedesaan  (Suyatno, 2000).
Masalah  pokok  dalam  pembangunan  daerah  adalah  terletak  pada  penekanan terhadap  kebijakan-kebijakan  pembangunan  yang  didasarkan  pada  kekhasan  daerah yang  bersangkutan  ( endogenous  development )  dengan  menggunakan  potensi  sumber daya  manusia,  kelembagaan,  dan  sumber  daya  fisik  secara  (daerah).  Orientasi  ini mengarahkan  kita  kepada  pengambilan  inisiatif-inisiatif  yang  berasal  dari  daerah tersebut  dalam  proses  pembangunan  untuk  menciptakan  kesempatan  kerja  baru  dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Ropingi, 2002).
Proses pembangunan  yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat dimulai dari  aktivitas  pemilihan  komoditi  dan  jasa  serta  keahlian  dan  cara-cara  produksi  yang dimiliki  oleh  masyarakat  setempat  sebagai  potensi  untuk  dikembangkan  dan  menjadi prime  mover  dari  kegiatan  masyarakat  tersebut.  Oleh  karena  itu,  diharapkan  bahwa penciptaan  nilai  tambah  mulai  dari  sisi  bahan  baku  hingga  sisi  produknya.  Pada gilirannya  diharapkan  bahwa  penciptaan  nilai  tambah  tersebut  mampu  meningkatkan pendapatan masyarakat setempat (Simatupang, 2004).

## Otonomi Daerah
Otonomi daerah adalah  hak,  wewenang, dan kewajiban  daerah otonom  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintah  dan  kepentingan  masyarakat setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-  undangan.  Sejalan  dengan  adanya Undang-Undang  Otonomi  Daerah  tersebut  maka  sudah  menjadi  kewajiban  pemerintah daerah  untuk  menangani  potensi  wilayah  yang  berada  dalam  ruang  lingkup
pemerintahannya (Simatupang, 2004).
Pelaksanaan  otonomi  daerah  menuntut  tiap  daerah  agar  bias  melakukan optimalisasi  semua  sumber  dayanya.  Oleh  karena  itu,  tiap  daerah  harus  bisa  cermat dalam  memberdayakan  potensi  alam  daerah  setempat  supaya  lebih  berdaya  guna  dan berhasil  guna  dalam  rangka  meningkatkan  pendapatan  daerah.  Daerah  memiliki keunggulan tertentu yang berbeda dengan daerah lain sehingga daerah perlu melakukan antisipasi dengan menentukan apa  yang menjadi basis ekonomi dan kemungkinan bisa dikembangkan pada masa yang akan datang (Suyatno, 2000).
Otonomi  daerah  berarti  memindahkan  sebagian  besar  kewenangan  yang tadinya  berada  di  pemerintah  pusat  diserahkan  kepada  daerah  otonom,  sehingga pemerintah  daerah  otonom  dapat  lebih  cepat  dalam  merespon  tuntutan  masyarakat daerah  sesuai  dengan  kemampuan  yang  dimiliki.  Karena  kewenangan  membuat kebijakan  (PERDA)  sepenuhnya  menjadi  wewenang  daerah  otonom,  maka  dengan otonomi  daerah  pelaksanaan  tugas  umum  pemerintahan  dan  pembangunan  akan  dapat berjalan  lebih  cepat  dan  lebih  berkualitas.  Keberhasilan  pelaksanaan  otonomi  daerah sangat  tergantung  pada  kemampuan  keuangan  daerah  (PAD),  sumber  daya  manusia yang dimiliki daerah, serta kemampuan daerah untuk mengembangkan segenap potensi yang  ada  di  daerah  otonom.  Terpusatnya  SDM  berkualitas  di  kota-kota  besar  dapat didistribusikan  ke daerah  seiring  dengan  pelaksanaan  otonomi  daerah, karena  kegiatan pembangunan akan bergeser dari pusat ke daerah (Ropingi, 2002).
Searah  dengan  pelaksanaan  kebijakan  otonomi  daerah,  Pemerintah  Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan berperan aktif dalam upaya  meningkatkan ketahanan  pangan  di  wilayah  kerjanya.  Partisipasi  tersebut  dengan  memperhatikan beberapa  azas  berikut  ini,  mengembangkan  keunggulan  komparatif  yang  dimiliki  oleh masing-masing  daerah  sesuai  dengan  potensi  sumber  daya  spesifik  yang  dimilikinya, serta disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat.
Menerapkan  kebijakan  yang  terbuka  dalam  arti  menselaraskan  kebijakan ketahanan  pangan  nasional,  mendorong  terjadinya  perdagangan  antar  daerahm, mendorong terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan (Sudaryanto & Erizal, 2002).

## Pembangunan Pertanian
Pembangunan  pertanian  dapat  diartikan  sebagai  proses  yang  ditujukan  untuk
selalu  menambah  produk  pertanian  untuk  tiap  konsumen  sekaligus  mempertinggi pendapatan  dan  produktivitas  usaha  petani  dengan  jalan  menambah  modal  dan  skill untuk memperbesar campur tangan manusia di dalam perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Penambahan produksi, pendapatan maupun produktivitas ini berlangsung terus, sebab apabila tidak, berarti pembangunan terhenti (Sudaryanto & Erizal, 2002).
Pembangunan di sektor pertanian dalam arti luas akan terus di tingkat dengan tujuan  meningkatkan  produksi  dan  memantapkan  swasembada  pangan,  meningkatkan pendapatan  para  petani,  memperluas  kesempatan  kerja,  memenuhi  kebutuhan  industri akan  bahan  baku  dan  untuk  meningkatkan  ekspor.  Dalam  rangka  mendukung  semakin terwujudnya  keseimbangan  antar  industri  dan  pertanian  dalam  struktur  ekonomi nasional, usaha pembangunan dan pengembangan sector industri, terutama agroindustri. Iklim  usaha  yang  lebih  mendorong  partisipasi  swasta  dalam  kegiatan  pembangunan akan diusahakan melalui pemberian informasi dan kemudahan (Simatupang, 2004).
Pembangunan  pertanian  merupakan  bagian  integral  dari  pembangunan nasional, karenanya visi dan misi pembangunan pertanian dirumuskan dalam kerangka dan mengacu pada pencapaian visi dan misi pembangunan nasional.Visi pembangunan pertanian  adalah  terwujudnya  pertanian  yang  modern,  tangguh  dan  efisien  menuju masyarakat  Indonesia  yang  sejahtera.  Misi  pembangunan  adalah  menggerakkan berbagai  upaya  untuk  memanfaatkan  sumber  daya  pertanian  secara  optimal  dan menerapkan  teknologi  tepat  serta  spesifik  lokasi  dalam  rangka  membangun  pertanian yang  berdaya  saing  tinggi  dan  berkelanjutan,  dan,  memberdayakan  masyarakat pertanian menuju wiraswasta agribisnis  yang mandiri, maju, dan sejahtera (Sudaryanto & Erizal, 2002).

## Peran Sektor Pertanian dalam Pembangunan Ekonomi
Kedudukan  sektor  pertanian  dalam  tatanan  perekonomian  nasional  kembali memegang  peranan  cukup  penting.Pada  sektor  perekonomian  lainnya  mengalami penurunan  akibat  krisis  ekonomi  dan  moneter  yang  terjadi  selama  beberapa  tahun terakhir.  Kondisi  seperti  ini  memberikan  kenyataan  bahwa  sektor  pertanian  masih merupakan  bagian  dari  sumber  daya  pembangunan  yang  potensial  untuk  dijadikan sebagai  sektor  strategis  perencanaan  pembangunan  nasional  maupun  perencanaan pembangunan  ditingkat  regional  atau  daerah  saat  ini  dan  kedepan,  melalui  program
pembangunan jangka pendek, menengah, maupun dalam program pembangunan jangka panjang (Suyatno, 2000).
Konsep  dasar  dari  pentingnya  pertanian  sebagai  sektor  pemimpin  di  dalam pembangunan  ekonomi  dapat  dilihat  dalam  pernyataan  (Simatupang,  2004)  sebagai berikut  sektor  andalan  perekonomian  adalah  yang  memiliki  ketangguhan  dan ketangguhan tinggi. Sektor andalan merupakan tulang punggung ( backbone ) dan mesin penggerak perekonomian ( engine of growth ) sehingga dapat pula disebut sebagai sektor kunci atau  sektor  pemimpin  ( leading sector ) perekonomian  nasional. Menurut  mereka, ada  lima  syarat  yang  harus  dilihat  sebagai  Kriteria  dalam  mengevaluasi  pertanian sebagai  sektor  kunci  dalam  perekonomian  nasional.  Kelima  syarat  tersebut  adalah strategis, tangguh, artikulatif, progresif, dan responsif.
Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena sebagian besar anggota masyarakat di negara-negara miskin menggantungkan hidupnya pada  sektor  tersebut.  Jika  para  perencana  dengan  sungguh-sungguh  memperhatikan kesejahteraan  masyarakatnya,  maka  satu-satunya  cara  adalah  dengan  meningkatkan kesejahteraan  sebagian  besar  anggota  masyarakatnya  yang  hidup  di  sektor  pertanian (Suyatno, 2000).

## Teori Ekonomi Basis
Teori  basis  ekspor  ( export  base  theory )  adalah  merupakan  bentuk  model pendapatan  regional  yang  paling  sederhana.  Teori  ini  sebenarnya  tidak  dapat digolongkan  sebagai  bagian  dari  ekonomi  makro  inter-regional,  karena  teori  ini menyederhanakan  suatu  sistem  regional  menjadi  dua  bagian,  yakni  daerah  yang bersangkutan  dan  daerah-daerah  selebihnya.  Walaupun  teori  basis  mengandung kelemahan–kelemahan.  Namun  sudah  banyak  studi  empiris  yang  dilakukan  dalam rangka  usaha  memisah-misahkan  sektor-sektor  basis  dari  sektor-sektor  bukan  basis suatu  daerah.  Analisa  basis  ( base  analysis )  sesungguhnya  adalah  berkenaan  dengan identifikasi pendapatan basis.
Teori  ekonomi  basis  menyatakan  bahwa  faktor  penentu  utama  pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari  suatu  daerah.  Proses  produksi  di  sektor  industri  suatu  daerah  yang  menggunakan sumber  daya  produksi  lokal,  termasuk  tenaga  kerja  dan  bahan  baku,  dan  outputnya
diekspor akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, dan penciptaan peluang kerja di daerah tersebut (Suyatno, 2000).
Inti dari model basis ekonomi ( economic base model ) adalah bahwa arah dan pertumbuhan  suatu  wilayah  ditentukan  oleh  ekspor  wilayah  tersebut.  Ekspor  tersebut berupa  barang-barang  dan  jasa,  termasuk  tenaga  kerja,  akan  tetapi  juga  berupa pengeluaran orang asing yang berada di wilayah tersebut terhadap barang- barang tidak bergerak  ( immobile ),  seperti  yang  berhubungan  dengan  aspek  geografi,  iklim, peninggalan  sejarah,  atau  daerah  pariwisata.  Sektor  industri  yang  bersifat  seperti  ini disebut sektor basis. Untuk mengetahui apakah suatu sektor merupakan sektor basis atau non  basis  dapat  digunakan  beberapa  metode,  yaitu  metode  pengukuran  langsung  dan metode pengukuran tidak langsung.
Metode  pengukuran  langsung  dapat  dengan  survei  langsung  untuk mengidentifikasi  sektor  mana  yang  merupakan  sektor  basis.  Metode  ini  dapat menentukan sektor basis dengan tepat. Akan tetapi metode ini dapat memerlukan biaya, waktu  dan  tenaga  kerja  yang  banyak.Mengingat  hal  tersebut  di  atas,  maka  sebagian besar pakar ekonomi wilayah menggunakan metode pengukuran tidak langsung.
Beberapa  metode  pengukuran  tidak  langsung  yaitu,  metode  melalui pendekatan  asumsi,  Metode Location  Quotient ,  Metode  kombinasi  (1)  dan  (2),  dan Metode  kebutuhan  minimum  (Suyatno,  2000).  Teori  ekonomi  basis  mendasarkan pandangannya  bahwa  laju  pertumbuhan  ekonomi  suatu  wilayah  ditentukan  oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Dalam pengertian ekonomi regional, ekspor  adalah  menjual  produk  atau  jasa  ke  luar  wilayah  baik  ke  wilayah  lain  dalam Negara itu maupun ke luar negeri. Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non basis. Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat exogenous artinya tidak  terikat  pada  kondisi  internal  perekonomian  wilayah  dan  sekaligus  berfungsi mendorong  tumbuhnya  jenis  pekerjaan  lainnya.  Itulah  sebabnya  dikatakan  basis. Sedangkan  kegiatan  non  basis  adalah  kegiatan  yang  bersifat  endogenous  artinya pertumbuhannya  tergantung  kepada  kondisi  perekonomian  wilayah  secara  keseuruhan sehingga  kegiatan  non  basis  sering  disebut  dengan  pekerjaan  ( service )  yaitu  kegiatan untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  di  daerah  itu  sendiri  (Sudaryanto  &  Erizal, 2002).

## Kelayakan Usaha Tani
Kelayakan  adalah  penelitian  yang  dilakukan  untuk  mnentukan  apakah  usaha tani  yang  akan  djalankan  akan  memberikan  manfaat  yang  lebih  besar  dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Dengan kata lain kelayakan dapat diartikan bahwa usaha yang dijalankan akan memberikan keuntungan finansial dan non finansial sesuai dengan  tujuan  yang  mereka  inginkan.  Layak  disini  diartikan  juga  akan  memberikan keuntungan tidak hanya  bagi petani melainkan bagi daerah tersebut. Menurut Soeharto & Patong (1983), usaha tani adalah organisasi dari alam, tenaga kerja, dan modal serta pengelolaan  atau  manajemen  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  produksi  dilapangan pertanian  Usaha  tani  pada  setiap  daerah  berbeda-beda  sesuai  dengan  perbedaan  alam, ekonomi  dan  sosial  budaya  yang  terdapat  pada  daerah  yang  bersangkutan.  Walaupun ada perbedaan usaha tani dari suatu daerah dengan daerah lainnya, namun secara umum masih  digolongkan  dalam  usaha  tani  yang  berpendapatan  rendah,  sehingga  tingkat kesejahteraan hidup dari golongan masyarakat tani masih rendah.
Usaha tani sesungguhnya tidak sekedar hanya terbatas pada pengambilan hasil, melainkan benar- benar merupakan usaha produksi dimana berlangsung pendayagunaan tanah, investasi, tenaga kerja, manajemen dan faktor - faktor produksi lainnya.
Rendahnya pendapatan usaha tani id Indonesia, secara umum dipengaruhi oleh kecilnya  penguasaan  lahan  usaha  tani  dan  pemakai  sarana  produksi,  belum  tersedia teknologi pilihan yang tepat untuk dipakai oleh petani, dan masih kurangnya perangsang produksi bagi petani (Soekartawi, 2000).
Kecilnya  lahan  usaha  tani  menghambat  usaha  peningkatan  produksi  dan pendapatan petani. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Daniel (2002) bahwa tanah yang sempit merupakan kelemahan yang cukup besar bagi petani dengan kata lain, usaha tani pada  tanah  yang  sempit  kurang  dapat  memberikan  keuntungan  yang  cukup  bagi  para petani dan keluarganya untuk hidup layak.
Pada usaha tani padi sawah, usaha meningkatkan produksi dikenal dengan pola intensifikasi.  Intensifikasi  yang  dimaksud  adalah  peningkatan  produksi  sumber  daya lahan melalui  penggunaan  teknologi  dalamn rangka  meningkatkan  pemanfataan sarana produksi, meliputi pengaturan air irigasi, penggunaan bibit unggul, pupuk dan pestisida serta serta pengolakan tanah. Usaha peningkatan produksi usaha tani padi sawah sangat perlu dilakukan mengigat kebutuhan beras akan terus meningkat seiring.
Dilain pihak tantangan yang dihadapi yakni terjadinya perubahan fungsi lahan dari  lahan  pertanian  dan  non  pertanian.  Menurut  Soekartawi,  (2000)  di  Indonesia diperkirakan  105.000  Ha  lahan  setiap  tahun  berubah  menjadi  tempat  mendirikan bangunan,  baik  perumahan,  pabrik,  jalan  maupun  bangunan  lainnya.  Sehingga permintaan padi pada masa datang akan sangat tergantung pada pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi suatu Negara.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan  data yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  obsevasi,  wawancara,  dan  dokumentasi. sumber data yang diperlukan dalam penetitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data yang  terkumpul  dari  petani  padi  sawah  sesuai  jumlah  sampel  penelitian  diedit  serta ditabulasi  menjadi  satu  kesatuan  berdasarkan  komponen-komponen  yang  akan dianalisis  secara  kualitatif  dan  kuantitatif.  Secara  kualitatif  adalah  merupakan penjelasan  atau  uraian-uraian  verbal. Sedangkan  kuantitatif adalah  pembahasan  secara deskriptif dengan menggunakan rumus rasio keuangan sebagai berikut:
Besarnya Pendapatan (ƞ) = TR — TC
Penjelasan dari persamaan di atas yaitu, a) simbol ƞ adalah pendapatan bersih usaha  tani  padi  sawah;  b)  TR  adalah  total  penerimaan  usaha  tani padi  sawah;  c)  TC adalah  total  biaya  usaha  tani  padi  sawah.  Rumus  tersebut  digunakan  mengetahui besarnya tingkat pendapatan  usaha tani pada sawah dalam berusaha tani. Rumus berikut adalah rentabilitas  Ekonomi  digunakan untuk mengetahui efisiensi penggunaan modal atau  untuk  mengukur  keuntungan  usaha  tani  dalam  kaitannya  dengan  investasi  yang digunakan.
Jika  ratio  ini  mempunyai  nilai  rendah,  berarti  pelaksanaan  agribisnis  belum efisien.

## HASIL PENELITIAN

## Pendidikan
Pendidikan  seseorang  erat  kaitannya  dengan  cara  berfikir  dan  sangat mempengaruhi kemampuan serta keterampilan petani dalam mengelolah usaha taninya. Semakin  tinggi  pendidikan  yang  di  miliki  petani  maka  akan  lebih  muda  menerima adopsi teknologi baru  yang berkaitan dengan usaha taninya. Dalam penelitian ini  yang menjadi responden yaitu petani padi sawah, bila di tinjau dari tingkat pendidikan maka sebagian  besar  responden  hanya  berpendidikan  sekolah  dasar  (SD),  kemudian  di  susul oleh  yang  berpendidikan  SLTP  dan  SLTA.  Untuk  lebih  jelasnya,  tingkat  pendidikan responden dapat di lihat pada tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1.

## Tingkat Pendidikan Responden Petani Padi Sawah di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat
No Tingkat Pendidikan Jumlah petani (%) 1. SD 7 46.67 2. SLTP/Sederajat 6 40.00 3. SLTA/Sederajat 2 13.33 JUMLAH 15 100
Berdasarkan Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam  penilitian  ini  berpendidikan  sekolah  dasar  (SD)  yaiu  sebanyak  7  petani  atau sebesar 46,67% kemudian yang berpendidikan SLTP/Sederajat sebanyak 6 petani atau sebesar  40,00%  dan  yang  berpendidikan  SLTA/Sederajat  sebanyak  2  petani  atau sebesar 13,33%.

## Luas Lahan
Lahan  yang  di  usahakan  merupakan  faktor  utama  yang  mempengaruhi produksi  dalam  setiap usaha  tani,  sekaligus  merupakan  bagian  yang  terpenting  dari semua kegiatan  usaha tani.  Semakin  luas lahan yang di usahakan akan semakin tinggi pula produksi fisik  yang di peroleh. Untuk lebih jelasnya,  luas  lahan dapat lihat pada tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2.
Luas Lahan yang di Usahakan Responden Petani padi Sawah Kecamatan Kota Agung Kabupaten
Lahat Tahun 2019 No Luas lahan Jumlah Petani (%) 1. > 0-1 11 73,33
2. > 1-2 4 26’67 3. > 2-3 0 0,00 Jumlah 15 100
Pada tabel 2 dapat di kemukakan bahwa luas lahan yang di usahakan oleh petani yang  di  jadikan  responden  untuk  usaha  tani  sebesar  dari  0  Ha  sampai  dengan  1  Ha sebanyak  11  petani  atau  sebesar  73,33%  dan  untuk  petani  atau  sebesar  60,00%  dan produksi  beras  besar  dari  1.452  kg  sampai  dengan  2.178  kg  sebanyak  4  petani  atau sebesar 26,67%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa total produksi beras dengan luasdengan luas lahan panen adalah 16,90 Ha adalah sebesar 18.4004,10 kg dan bila di rata-ratakan per  hektarnya  adalah  sebesar  1.089  kg.  Hal  ini  berarti  bahwa  setiap  satu  kali  panen petani padi sawah maka akan memperoleh produksi dalam bentuk beras rata-rata adalan 1.089 kg untuk tiap hektarnya.

## Produksi
Produksi  adalah  proses  penggunaan  faktor-faktor  produksi  dengan  maksud untuk menciptakan faedah untuk memenuhi kebutuhan. Pengertian tersebut memberikan penekanan  bahwa  produksi  merupakan  proses,  yakni  bagaimana  mengkombinasikan berbagai  unsur  produksi  untuk  menciptakan  faedah  dalam  memenuhi  kebutuhan. Mengenai hasil produksi yang di hasilkan oleh petani padi sawah sekali panen dapat di jelaskan pada tabel 3 dibawah ini:
Tabel 3.
Produksi Beras yang di Hasilkan pada Saat Panen oleh Petani Padi Sawah di Kecamatan Kota
Agung Kabupaten Lahat Tahun 2019 No Produksi Beras (kg) Jumlah Petani (%) 1. > 0-726 2 13.33 2. > 726-1.452 9 60.00 3. > 1.452-2.178 4 26.67 Jumlah 15 100
Pada tabel 3 dapat di kemukakan bahwa produksi beras besar dari 0 kg sampai dengan 726 kg sebanyak 2 petani atau sebesar 13.33%, untuk produksi beras besar dari 726 kg sampai dengan 1.452 kg sebanyak 9 petani atau sebesar 60,100% dan produksi beras  besar  dari  1.452  kg  sampai  dengan  2.178  kg  sebanyak  4  petani  atau  sebesar 26,67%.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  total  produksi  beras  dengan  luas  lahan
panen  adalah  16,90  Ha  adalah  sebesar  18.404,10  kg  dan  bila  di  rata-ratakan  per hektarnya adalah sebesar 1.089 kg untuk tiap hektarnya.

## Penerimaan
Penerimaan  adalah  perkalian  antara  produksi  yang  di  peroleh  dengan  harga jual. Mengenai penerimaan  yang di peroleh oleh  petani padi sawah sekali  panen  dapat dijelaskan pada tabel 4 sebagai berikut:
Tabel 4.
Penerimaan yang Dihasilkan pada Saat Panen oleh Petani Padi Sawah di Kecamatan Kota Agung
Kabupaten Lahat 2019 No Total Penerimaan (RP) Jumlah petani (%) 1 > 0-4.719.000 2 13,33 2 > 4.719.000 - 9.438.000 10 66,67 3 > 9.438.000 - 14.157.000 3 20,00 Jumlah 15 100
Pada  tabel  4  dapat  di  kemukakan  bahwa  total  penerimaan  besar  dari  RP.0 sampai  dengan  Rp.4.719.000  sebanyak  2  petani  atausebesar13,33%,untuk  total penerimaan  besar  dari  Rp.  4.719.000  sampai  dengan  petani  atau  sebesar  26,67% sedangkan luas lahan besar dari 2 Ha sampai dengan Rp. 9.438.000 sebanyak 10 petani atau sebesar 66,67% dan total penerimaan besar dari Rp. 9.438.000 sampai dengan Rp. 14.157.000 sebanyak 3 petani atau sebesar 20,00%.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  total  penerimaan  adalah  sebesar  Rp. 108.246.600,00 dengan luas lahan adalah 16,90 Ha dan bila dirata-ratakan per hektarnya adalah sebesar Rp. 6.405.124,26. Hal ini berarti bahwa setiap satu kali panen petani padi sawah  akan  memperoleh  penerimaan  rata-rata  sebesar  Rp.  6.405.124,26  untuk  tiap hektarnya.

## Biaya
Biaya  usaha  tani  padi  sawah  diklasifikasikan  dalam  dua  jenis  pembiayaan yakni  biaya  Variabel  dan  Biaya  tetap,  dalam  hubungan  dengan  biaya  usaha  tani  maka total biaya (total cost) adalah penjumlahan antara biaya tetap (fixed cost) dengan biaya tetap  (variabel  cost)  yang  mana  di  klasifikasikan  menjadi  2  (dua)  yaitu,  a)  biaya  tetap ( fixed  cost )  usaha  tani  adalah  biaya  yang  relatif  tetap  jumlahnya,  dan  tidak  tergantung pada  produksi  yang  di  hasilkan.  Misalnya  pajak  tanah  dan  sewa  lahan  serta  biaya
penyusutan alat; b) biaya tidak tetap ( variabel cost ) usaha tani adalah biaya yang besar kecilnya  dipengaruhi  produksi  yang  dihasilkan,  misalnya  penggunaan  saprodik  dan tenaga  kerja.  Mengenai  total  biaya  yang  di  keluarkan  oleh  petani  padi  sekali  panen  di jelaskan pada tabel 5 dibawah ini:
Tabel 5.
Total Biaya yang Dikeluarkan oleh Petani Padi Sawah di Kecamatan Kota Agung Kabupaten
Lahat 2019 No Total Penerimaan (RP) Jumlah Petani (%) 1 > 0 - 2.379.000 2 13.33 2 > 2.379.000 - 4.758.000 9 60.00 3 > 4.758.000 – 7.137.000 4 26.67 Jumlah 15 100
Pada  tabel  5  dapat  di  kemukakan  bahwa,  total  biaya  besar  dari  Rp.  0  sampai dengan Rp2.379.000 sebanyak 2 petani atau sebesar 13.33% untuk total biaya besar dari Rp2.379.000  sampai  dengan  Rp4.758.000  sebanyak  9  petani  atau  sebesar  60,00%  dan total biaya besar dari Rp4.758.000 sampai dengan Rp7.137.000 sebanyak 4 petani atau sebesar  26,67%.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  total  biaya  adalah  sebesar Rp50.261.650  dengan luas  lahan  adalah  16,90  Ha dan  bila dirata-ratakan perhektarnya adalah sebesar Rp2.974.062,13. Hal ini berarti bahwa setiap satu kali panen, petani padi sawah akan mengeluarkan biaya rata-rata sebesar Rp2,974,062,13 untuk tiap hektarnya.

## Pendapatan
Pendapatan  usaha  tani  di  definisikan  sebagai  selisih  antara  total  penerimaan yang  diperoleh  dengan  total  biaya  produksi  yang  telah  dikeluarkan.  Jika  diselisih tersebut  positif.  Maka  usaha  tani  tersebut  memperoleh  keuntungan.  Sedangkan  jika selisih tersebut negatif. Maka usaha tani tersebut mengalami kerugian. Dan jika selisih tersebut nol (total biaya sama dengan total penerimaan) maka usaha tani tersebut tidak memperoleh keunungan maupun tidak mengalami kerugian. Yang di sebut keadaan titik potong.  Hasil  analisa  data  tentang  perhitungan  pendapatan  usaha  tani  akan  diberikan pada tabel 6 sebagai berikut :
Tabel 6.
Hasil Analisis Usaha Tani Padi Sawah (Per Ha per MT) oleh Petani Padi Sawah di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat Tahun 2019 No. Uraian Nilai ( Rp/Ha/MT ) 1. Produksi Beras 1.089 kg/ha/MT Rp. 5.881,6568 /kg 6.405.1 24,26 2. Harga Beras Rata-rata
3. Total Penerimaan (1x2) 4. Biaya Produksi : 100.000,00 a. Biaya tetap : 600.000,00 - Pajak lahan (i) 86.246,56 + - Sewa lahan (ii) - Penyusutan Alat (iii) 1.486.246,56 Jumlah biaya tetap (i+ii+iii) b. Biaya Variabel : 123.248,52 - Benih (i) 326.568,05 - Pupuk (ii) 90.000.00 - Pestisida (iii) 2.150.000,00 + - Tenaga Kerja (iv) 2.644.816,57 + Jumlah biaya variabel (i+ii+iii+iv) 3.431.0
Total Biaya (4a+4b)
62,13 _ 5. Pendapatan usaha tani (3-
4) 2.974.0
62,13 6. Rata-rata Biaya Varibel (AVC) : Yaitu total biaya variabel di bagi total produksi beras/kg/MT (4b/1) Rp.2.428,67 kg/ha/MT
Sumber : Data Diolah, 2020

## PEMBAHASAN
Hasil Analisis Usaha Tani Padi Sawah (Per Ha per MT) oleh Petani Padi Sawah di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat Tahun 2019
Berdasarkan data  yang terdapat pada tabel 6, dapat di lihat baha dengan  total biaya produksi Rata- rata sebesar Rp.3.431.062,13 /Ha/MT yang terdiri atas biaya tetap sebesar  Rp.  1.486.246,56/Ha/MT  dan  biaya  variabel  sebesar  Rp.2.644.816,57/Ha/MT.
Maka  di  peroleh  hasil  produksi  beras  rata-rata  Rp.5.881.65,68/kg  sehingga  di  peroleh total  penerimaan  rata-rata  sebesar  Rp6.405.124,26/Ha/MT.  Maka  pendapatan  rata  rata usaha  tani  yang  di  peroleh  sebesar  Rp2.974.062,13/Ha/MT.  Total  rata-rata  pendapatan yang  di  peroleh  petani  padi  sawah  per  periode  produksi  (4  bulan)  sebesar Rp.2.974.062.13  per  hektar,  maka  besar  pendapatan  petani  padi  sawah  setiap  bulanya adalah  sebesar  Rp.743.515,53.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  tingkat  pendapatan  petani pada Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat di atas upah minimum provinsi (UMP) di  Kabupaten  Lahat  yakni  sebesar  RP.655.000,00  per  bulan.  Sehingga  bila  di presentasikan maka tingkat pendapatan petani padi sawah mencapai 113,51% dari upah minimum profinsi (UMP) sehingga layak untuk tetap di usahakan.

## Analisis Rentabilitas Ekonomi atau Return on Assed (ROA)
Rentabilitas  ekonomi  adalah  perbandingan  antara  laba  usaha  tani  dengan modal  sendiri  dan  modal  asing  yang  di  gunakan  untuk  menghasilkan  laba  dan  di nyatakan  presentase  (Riyanto,  2001).  Rentabilitas  ekonomi  digunakan  untuk mengetahui  efisiensi  penggunaan  modal  atau  untuk  mengukur  keuntungan  usaha  tani dalam  kaitannya  dengan  infestasi  yang  digunakan  (Sampoerna  University,  2022). Mengenai hasil perhitungan rentabilitas ekonomi atau returnon assed Lahat sekali panen menunjukan bahwa rata-rata sebesar 75,80% untuk tiap hektarnya, artinya setiap modal produksi  rata-rata  sebesar  Rp.100,00  yang  di  gunakan  oleh  petani  padi  sawah,maka akan  mandapatkan  keuntungan  rata-rata  sebesar  Rp.75,80  untuk  tiap  hektarnya  sekali panen .

## SIMPULAN
Simpulan  pada  penelitian  ini  adalah,  a)  tingkat  pendapatan  petani  padi  di Kecamatan  Kota  Agung  Kabupaten  Lahat  di  atas  belum  layak  berdasarkan  upah minimum  provinsi  (UMP)  di  Kabupaten  Lahat;  b)  kemampuan  petani  padi  sawah Kecamatan  Kota  Agung  Kabupaten  Lahat  untuk  mendapatkan  keuntungan  usaha  tani melalui  semua  kemampuan  dan  sumber  yang  ada,  menunjukan  keadaan  yang  sangat baik sehingga hasil usaha tani yang dihasilkan dapat layak sesuai dengan keinginan para petani.

## DAFTAR PUSTAKA
Daniel,  G. (2000). Emotional  Intelligence (Kecerdasan  Emosional) .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Umum
Riyanto, B. (2001). Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan . Yogyakarta: BPFE Ropingi,  R.  (2002). Identifikasi  Komponen  Pertumbuhan  Sektor  Pertanian .  Surakarta:
Pradya Paramitha
Samporna  University.  (2022). Rasio  Rentabilitas:  Arti,  Jenis,  Manfaat,  &  Cara Menghitung . https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/rasio-rentabilitas-arti- jenis-manfaat-dan-cara-menghitung/
Simatupang,  L.  R.  (2004). Asas-asas  Penelitian  Behavioral ,  (3 rd ed.).  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Soeharto,  S.,  &  Patong,  D.  (1983). Sendi-Sendi  Pokok  Ilmu  Usaha  Tani .  Makasar: Universitas Hasanudin
Soekartawi, S. (2000). Pengantar Agroindustri . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Sudaryanto, T., & Erizal, J. (2002). Intensifikasi Pertanian . Jakarta: Swadaya Suryana, S. (2000). Ekonomi Pembangunan: Problematikan dan Pendekatan , (1 st ed.).
Jakarta: Salemba Empat
Suyatno, S. (2000). Analisis  Ekonomi Basis Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi .  Jakarta:
Gramedia