## Jurnal Restorative Justice
Vol. 7 No. 2, November2023 E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200
KAJIAN YURIDIS PENERAPAN ASAS KEBERLANGSUNGAN USAHA DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG UNTUK MENCEGAH PAILIT

## JURIDICAL STUDY OF THE APPLICATION OF BUSINESS CONTINUITY PRINCIPLES IN POSTPONING DEBT PAYMENT OBLIGATIONS TO PREVENT BANKRUPTCY
Retno Damayanti 1 , Parlin Sahat Ivandamme Pasaribu 2 , Nyulistiowati Suryanti 3 , Deviana Yuanitasari 4 1 Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, Email: retnodamayanti1979@gmail.com 2 Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, Email: ivandammep@gmail.com
3 Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, Email: nyulistiowati@unpad.ac.id
4 Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, Email: deviana.yuanitasari@unpad.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  penerapan  Asas  Keberlangsungan  Usaha  dalam  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  di  Indonesia  selama  tiga  tahun  terakhir.  Asas Keberlangsungan  Usaha  adalah  prinsip  dalam  hukum  kepailitan  yang  memungkinkan perusahaan mengatasi kesulitan keuangan dengan restrukturisasi daripada pailit. Penelitian ini menganalisis prinsip Asas Keberlangsungan Usaha dalam konteks PKPU dan faktor-faktor yang  memengaruhinya,  termasuk  kondisi  keuangan,  prospek  masa  depan,  rencana restrukturisasi,  dukungan  kreditur,  dan  manajemen.  Rekomendasi  praktis  termasuk peningkatan  transparansi,  konsultasi  dengan  ahli  hukum  dan  keuangan,  serta  komunikasi yang  baik  dengan  kreditur.  Penelitian  juga  menyoroti  peran  penelitian  dalam mengaplikasikan  Asas  Keberlangsungan  Usaha  dalam  PKPU.  Diharapkan  Penelitian  ini memberikan  panduan  bagi  perusahaan,  pemerintah,  kreditur,  dan  pihak  terkait  dalam menghadapi tantangan keuangan dan hukum, dengan tujuan menjaga kelangsungan usaha dan keadilan dalam PKPU.
Kata kunci: penundaan, pembayaran, kewajiban, utang, pailit.

## Abstract
This  research  discusses  the  application  of  the  Principle  of  Business  Continuity  in  Debt  Payment Suspension in Indonesia over the last three years. The Principle of Business Continuity is a bankruptcy law principle that allows companies to address financial difficulties through restructuring rather than bankruptcy. This study analyzes the Principle of Business Continuity in the context of Debt Payment Suspension and the influencing factors, including financial conditions, future prospects, restructuring plans, creditor support, and management. Practical recommendations include enhancing transparency, consulting legal and financial experts, and maintaining effective communication with creditors. The research also highlights the role of research in applying the Principle of Business Continuity in Debt
Payment  Suspension.  It  is  expected  that  this  research  will  provide  guidance  for  companies,  the government, creditors, and relevant parties in addressing financial and legal challenges with the aim of preserving business continuity and fairness in Debt Payment Suspension.
Keywords: postponement, payment, obligations, debt, bankruptcy.

## Pendahuluan
Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi global dan Indonesia tidak terkecuali. Banyak perusahaan mengalami tekanan keuangan yang besar akibat penurunan pendapatan, dan beberapa  bahkan  berisiko  mengalami  pailit.  Dalam  konteks  ini,  penerapan asas  keberlangsungan  usaha  menjadi  semakin  penting  untuk  melindungi perusahaan  dari  pailit  yang  dapat  merugikan  ekonomi  nasional.  Pailit merupakan solusi terakhir dalam menangani masalah keuangan perusahaan 1 . Sebelum  mencapai  tahap  ini,  banyak  yurisdiksi  mengizinkan  penundaan kewajiban  pembayaran  utang  sebagai  upaya  untuk  memungkinkan perusahaan memulihkan keuangan 2 .
Keberlangsungan  usaha  suatu  perusahaan  memiliki  dampak  besar pada stabilitas ekonomi dan pasar tenaga kerja. Kegagalan perusahaan besar dapat  berdampak  negatif  pada  berbagai  sektor  ekonomi.  Asas keberlangsungan  usaha  adalah  pertimbangan  kunci  dalam  menentukan apakah  penundaan  pembayaran  utang  harus  diberikan  kepada  perusahaan yang  menghadapi  kesulitan  keuangan 3 .  Ini  melibatkan  pertanyaan  tentang apakah  perusahaan  dapat  terus  beroperasi  dengan  baik  dan  membayar utangnya  di  masa  depan.  Penundaan  pembayaran  utang  juga  harus mempertimbangkan  berbagai  kepentingan,  seperti  kreditur,  pemegang saham,  dan  pekerja.  Kajian  ini  dapat  menggali  bagaimana  hukum mempertimbangkan dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan ini 4 . Pailit  adalah  suatu  kondisi  hukum  di  mana  seorang  debitur  atau perusahaan  tidak  dapat  lagi  memenuhi  kewajiban  keuangan  mereka,
1 Ronald Saija and Kadek Agus Sudiarawan, “Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Debitur Pailit Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19,” Batulis Civil Law Review 2, no. 1 (2021): 66–77, https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.474.
2 Sihabudin  and  Eko  Adhitama,  “Hak  Kreditor  Dengan  Tagihan  Piutang  Tertolak  Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” Arena Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 1 (2023): 84–105.
3 Catur  Irianto,  “Penerapan  Asas  Keberlangsungan  Usaha  Dalam  Penyelesaian  Perkara Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaan  Utang  (PKPU),”  Jurnal  Hukum  Dan Peradilan, n.d., 399–418.
4 Tri  Budiyono,  “Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  Dalam  Masa  Pandemi Covid-19: Antara Solusi Dan Jebakan,” Jurnal Masalah-Masalah Hukum 50, no. 3 (2021): 232–43.
termasuk membayar utang-utang kepada para kreditur 5 . Kepailitan merujuk pada  situasi  di  mana  seorang  debitur  sudah  tidak  dapat  lagi  memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada salah satu atau lebih kreditur yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih 6 . Situasi ini terjadi ketika seorang debitur  memiliki  lebih  dari  satu  pihak  yang  menunggak  dan  berhak menagihnya.  Dalam  konteks  hukum,  pailit  sering  kali  diartikan  sebagai kondisi di mana seorang debitur secara hukum dianggap tidak mampu untuk membayar utang-utangnya yang jatuh tempo kepada para kreditur.
Prinsip ini memungkinkan kreditur yang memiliki jaminan keamanan atas utang mereka untuk mengeksekusi harta milik debitur seolah-olah situasi kepailitan tidak  terjadi, dan ini dilakukan  untuk mendapatkan pembayaran utang mereka dengan prioritas yang lebih tinggi 7 . Di sisi lain, kreditur yang tidak memiliki jaminan keamanan atau yang terlambat dalam mengeksekusi harta milik debitur tidak akan mendapatkan pembayaran utang mereka dari harta debitur tersebut. Namun, debitur juga berpotensi mengalami kerugian akibat tindakan sewenang-wenang dari kreditur yang memiliki hak prioritas, terutama debitur yang memberikan jaminan, karena proses pembagian harta pailit debitur tidak diatur secara jelas, dan tidak ada otoritas yang mengawasi proses ini. Oleh karena itu, tidak jarang kreditur yang memiliki hak prioritas melakukan eksekusi harta debitur tanpa batasan yang jelas.
Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam  tentang  penerapan  Asas  Keberlangsungan  Usaha  dalam  konteks Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia.

## Permasalahan
Dari  konteks  latar  belakang  yang  telah  diuraikan,  teridentifikasi beberapa  permasalahan  yang  membutuhkan  pendekatan  yang  lebih mendalam  dan  analitis.  Oleh  karena  itu,  dalam  lingkup  penelitian  ini,  dua pertanyaan  utama  akan  dirumuskan  sebagai  rumusan  masalah.  Pertama, bagaimana  implementasi  Asas  Keberlangsungan  Usaha  diterapkan  dalam
5 R Besse Kertoningrat, Peter M Marzuki, and M Hadi Shubhan, “Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit,” RechtIdee 16, no. 1 (2021): 37–64.
6 Hasdi  Haryadi,  “Restrukturisasi  Utang  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Kepailitan  Pada Perseroan Terbatas,” SIGn Jurnal Hukum 1, no. 2 (2020): 119–35.
7 Devi Andani and Budi Wiwin Pratiwi, “Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 28, no. 3 (2021): 635– 56, https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art9.
praktik  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)?  Kedua,  dalam upaya meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam menjaga kelangsungan usaha melalui PKPU, apa rekomendasi atau perbaikan yang dapat diajukan?.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  metode yuridis  normatif.  Metode  yuridis  normatif  ini  digunakan  untuk  secara sistematis  menjelaskan  suatu  peraturan  dan  menganalisis  hubungannya dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan 8 .  Penelitian  hukum normatif  ini  juga  dapat  disebut  sebagai  penelitian  hukum  doktrinal,  yang berfokus  pada  analisis  hukum  tertulis  dalam  peraturan  perundang- undangan. 9
Dalam  penelitian  ini,  dua  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  undang-undang  (statute  approach)  dan  pendekatan  kasus  (case approach).  Pendekatan  undang-undang  melibatkan  analisis  mendalam terhadap  peraturan  perundang-undangan  dan  norma-norma  yang  terkait dengan topik hukum yang sedang diteliti 10 . Sementara itu, pendekatan kasus melibatkan evaluasi peristiwa konkret yang memiliki relevansi dengan topik hukum yang sedang diselidiki.

## Pembahasan
Pailit
Pemerintah Republik Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang mengatur  tentang  kepailitan  dan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang. Aturan yang dimaksud adalah Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang- Undang tersebut sebagai acuan peraturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang  proses  kepailitan,  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang,  dan perlindungan terhadap debitur yang menghadapi kesulitan keuangan 11 .
8 I Made Pasek Diantha,  Metodologi Penelitian Hukum  Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
9 Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal (Makassar: Socail Politic Genius (SIGn), 2020).
10 Kadarudin, Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal) (Semarang: Formaci, 2021).
11 Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi and Putu Sekarwangi Saraswati, “Tinjauan Yuridis Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  Dan  PKPU  Mengenai  PKPU
Pailit merupakan tanda bahwa sumber daya yang dimiliki oleh debitur tidak  mencukupi  untuk  memenuhi  semua  kewajiban  keuangan  mereka 12 . Pailit  sebagai  keadaan  di  mana  perusahaan  atau  entitas  bisnis  tidak  lagi memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya secara tepat  waktu 13 .  Ini  dapat  mengarah  pada  kesulitan  dalam  membayar  gaji karyawan, mengelola utang, atau melanjutkan operasi bisnis secara normal.

## Asas Keberlangsungan Usaha
Asas Keberlangsungan Usaha (Going Concern Principle) adalah prinsip akuntansi  dan  keuangan  yang  mengasumsikan  kelanjutan  operasional perusahaan  dalam  jangka  waktu  panjang,  tanpa  niat  konkret  untuk menghentikan  operasi,  menjual  aset  utama,  atau  menghadapi  kondisi  pailit dalam  waktu  dekat 14 .  Prinsip  ini  memiliki  implikasi  penting  dalam penyusunan  laporan  keuangan,  terutama  dalam  menilai  nilai  aset  dan kewajiban, serta mengungkapkan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan 15 .  Asas  ini  mendasarkan  asumsi  bahwa  perusahaan  akan  terus beroperasi dalam jangka waktu yang cukup panjang, biasanya setidaknya 12 bulan setelah tanggal laporan keuangan.
Asas  Keberlangsungan  Usaha  mempengaruhi  penilaian  aset  dan kewajiban  perusahaan.  Aset  tetap  (seperti  tanah,  bangunan,  dan  peralatan) diasumsikan akan digunakan dalam operasi bisnis jangka panjang, sehingga nilainya tidak dinilai berdasarkan nilai likuidasi, melainkan berdasarkan nilai
Dalam Hal Debitur Pailit Dimasa Covid 19,” Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum 12, no. 1 (2021): 60–75.
12 Erwin Simaremare, Merry Tjoanda, and Ronald Saija, “Penerapan Kelangsungan Usaha Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2023): 130–39.
13 Yohanes  Alexander  Kenting  and  Hizkia  Dapot  Parulian,  “Kedudukan  Kreditor  Separatis Terhadap  Rencana  Perdamaian  Dalam  Proses  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,”
ALETHEA: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2022): 91–110,
https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no2.p91-110.
14 Royana  Lumban  Gaol,  Gindo  L  Tobing,  and  Rr  Ani  Wijayanti,  “Penerapan  Asas Kelangsungan  Usaha  Atas  Debitor  Pailit  Dalam  Perkara  Kepailitan,”  To-Ra  Jurnal  Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat 7, no. 1 (2021): 104–16.
15 Maria  Rosalind  and  Retno  Dewi  Pulung  Sari,  “Karakteristik  Sistem  Pre  Project  Selling Perumahan Ditinjau Dari Asas Keseimbangan,” Jurnal Ilmiah Dunia Hukum 7, no. 1 (2022): 22– 34.
yang diharapkan dihasilkan selama masa operasional 16 . Kewajiban yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari satu tahun biasanya dicatat sebagai kewajiban jangka panjang dalam laporan keuangan. Keberlangsungan Usaha mengharuskan  perusahaan  untuk  memberikan  pengungkapan  tambahan dalam  laporan  keuangan  jika  ada  keraguan  signifikan  tentang  kemampuan perusahaan untuk berlanjut sebagai usaha yang berkelanjutan 17 .

## Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
PKPU adalah mekanisme penting dalam hukum kepailitan Indonesia yang memungkinkan perusahaan atau individu yang menghadapi kesulitan keuangan  untuk  memulihkan  kondisi  finansialnya  dan  mencegah  pailit melalui  restrukturisasi  yang  terkendali  dan  adil 18 .  PKPU  merupakan  upaya yang  dapat  dilakukan  oleh  seorang  debitur  yang  menghadapi  kesulitan keuangan  untuk  menghindari  pailit  dengan  mendapatkan  kesepakatan  dari sebagian  besar  krediturnya  untuk  menunda  pembayaran  utang-utangnya dalam jangka waktu tertentu 19 . Tujuan utama PKPU adalah mencegah pailit dengan  mendapatkan  penundaan  pembayaran  utang,  debitur  memiliki kesempatan  untuk  melakukan  restrukturisasi  keuangan,  menjual  aset  yang tidak  produktif,  atau  melakukan  tindakan  lain  untuk  memulihkan  kondisi keuangan perusahaan 20 .
PKPU  juga  bertujuan  untuk  melindungi  hak  kreditur  dalam  proses PKPU,  hak-hak  kreditur  akan  dihormati,  dan  penundaan  pembayaran dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  yang  adil  di  antara  pihak-pihak  yang terlibat 21 .  PKPU  dapat  dimulai  oleh  debitur  yang  mengajukan  permohonan
16 Atika Ismail, “Analisis Alternatif Restruturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi  Covid-19  Melalui  PKPU,  Kepailitan  Dan  Likuidasi,”  Jurnal  Kepastian  Hukum  Dan Keadilan 3, no. 1 (2021): 43–56.
17 Andani  and  Pratiwi,  “Prinsip  Pembuktian  Sederhana  Dalam  Permohonan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”
18 Miswar, Marzuki, and Nelvitia Purba, “Analisis Yuridis Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Debitur Di Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal Ilmiah Metadata 3, no. 3 (2021): 1205–22.
19 Liem Tony Dwi Soelistyo and Dipo Wahjoeono, “Problematika Hukum Proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Oleh Kreditor,”  Maleo Law Journal 6, no. 1 (2022): 95–104.
20 Budiyono,  “Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  Dalam  Masa  Pandemi Covid-19: Antara Solusi Dan Jebakan.”
21 Welfrid Kristian Silalahi, Ramlani Lina Sinaulan, and Marni Emmy Mustofa, “Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran
PKPU  ke  pengadilan  untuk  menyatakan  alasan  dan  bukti  yang  cukup mengenai kesulitan keuangannya. PKPU juga dapat dimulai oleh salah satu kreditur  atau  beberapa  kreditur  yang  memiliki  tagihan  tertentu  dengan ketentuan  permohonan  PKPU  oleh  kreditur  harus  memenuhi  syarat-syarat tertentu yang diatur dalam UU KPU 22 .
Proses  PKPU  berlangsung  di  Pengadilan  Niaga  yang  memiliki yurisdiksi khusus dalam perkara kepailitan dan PKPU. Setelah permohonan diajukan,  pengadilan  akan  memeriksa  seluruh  persyaratan  PKPU  telah terpenuhi,  jika  seluruh  persyaratan  terpenuhi  maka  pengadilan  akan mengeluarkan  keputusan  untuk  memulai  proses  PKPU 23 .  Dalam  PKPU, pengadilan akan menentukan jangka waktu penundaan  pembayaran utang. Jangka  waktu  ini  dapat  diperpanjang  jika  diperlukan.  Selama  penundaan, debitur diwajibkan untuk menyusun rencana restrukturisasi keuangan yang akan  disetujui  oleh  kreditur.  Rencana  restrukturisasi  ini  mencakup  rencana pembayaran utang yang diusulkan, penjualan aset, atau langkah-langkah lain yang akan diambil untuk memperbaiki kondisi keuangan 24 .

## Hubungan Antara Asas Keberlangsungan Usaha dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Asas Keberlangsungan Usaha (Going Concern Principle) dan Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  adalah  dua  konsep  penting  dalam dunia  bisnis  dan  hukum  kepailitan  yang  memiliki  hubungan  erat 25 .  Dalam konteks PKPU, prinsip keberlangsungan usaha menjadi asumsi dasar bahwa debitur  (perusahaan)  masih  memiliki  potensi  untuk  terus  beroperasi  dan memulihkan  kondisi  keuangannya.  PKPU  digunakan  sebagai  alat  untuk
Utang (PKPU) Dengan Dasar Perjanjian Yang Mencantumkan Klausula Arbitrase,”  Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum 01, no. 3 (2023): 235–50.
22 Yalid Yalid, Irawan Harahap, and Riantika Pratiwi, “Konsep Keadilan Voting Dalam Rapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (The Concept of Voting Justice in the Suspension of Debt Payment Obligations Meeting),” Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM) 3, no. 1 (2023): 21–34.
23 Pratiwi and Saraswati, “Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU Mengenai PKPU Dalam Hal Debitur Pailit Dimasa Covid 19.” 24 Ilham Rizki Hutabarat, Marsella, and Sri Hidayani, “Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT.
Bina Karya Sarana Oleh Kreditur (Studi Putusan No. 6/Pdt. Sus- Pailit/2018/PN.Niaga.Medan),”  Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum 4, no. 6 (2022): 79–90, https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1206.
25 Soelistyo  and  Wahjoeono,  “Problematika  Hukum  Proses  Permohonan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Oleh Kreditor.”
mencegah pailit dan memberi debitur kesempatan untuk memulihkan diri. Ini mengikuti  prinsip  bahwa  mempertahankan  operasi  bisnis  dalam  jangka panjang adalah yang terbaik, baik bagi debitur maupun para krediturnya 26 .
Pengadilan  akan  menentukan  jangka  waktu  penundaan  pembayaran utang. Jangka waktu ini harus sesuai dengan prinsip keberlangsungan usaha, yang berarti jangka waktu tersebut harus memberikan debitur cukup waktu untuk  memperbaiki  kondisi  keuangannya  sehingga  dapat  beroperasi  secara berkelanjutan.  Salah  satu  langkah  kunci  dalam  PKPU  adalah  penyusunan rencana restrukturisasi keuangan 27 . Rencana ini mencakup bagaimana debitur akan membayar utang-utangnya kepada kreditur dalam jangka waktu yang ditentukan.  Prinsip  keberlangsungan  usaha  memandu  penyusunan  rencana ini  dengan  mengutamakan  kelangsungan  operasi  bisnis  debitur,  sekaligus memenuhi kewajiban finansial kepada kreditur 28 .
Pengurus  yang  ditunjuk  dalam  PKPU  bertanggung  jawab  untuk mengelola perusahaan selama proses ini. Tugas mereka adalah memastikan bahwa  operasi  bisnis  terus  berjalan  dengan  baik  dan  bahwa  rencana restrukturisasi  mendukung  keberlangsungan  usaha.  Pengadilan  memiliki peran penting dalam memastikan bahwa rencana restrukturisasi dan tindakan yang diambil selama PKPU sesuai dengan prinsip keberlangsungan usaha 29 . Pengadilan  akan  memeriksa  rencana  ini  dan  memastikan  bahwa  rencana tersebut  memungkinkan  debitur  untuk  terus  beroperasi.  Jika  rencana restrukturisasi berhasil dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dan debitur mampu membayar utang-utangnya, maka proses PKPU dapat diakhiri sesuai dengan prinsip keberlangsungan usaha. Namun, jika rencana tersebut tidak berhasil  atau  debitur  tidak  dapat  menjalankannya,  maka  pengadilan  dapat menghentikan PKPU dan mengumumkan pailit debitur.
26 Gaol,  Tobing,  and  Wijayanti,  “Penerapan  Asas  Kelangsungan  Usaha  Atas  Debitor  Pailit Dalam Perkara Kepailitan.”
27 Haryadi,  “Restrukturisasi  Utang  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Kepailitan  Pada  Perseroan Terbatas.”
28 Berlian Pramesthi Cindarbumi and Aam Suryamah, “Kepastian Hukum Pelaksanaan Voting Online Rencana Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2020): 508–22.
29 Simaremare, Tjoanda, and Saija, “Penerapan Kelangsungan Usaha Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”
UU KPU bertujuan untuk mengatur proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan cara yang menghormati hak-hak para pihak yang terlibat, termasuk debitur dan kreditur 30 . UU KPU juga bertujuan untuk memberikan debitur yang menghadapi kesulitan keuangan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi dan memulihkan kondisi keuangan mereka sehingga dapat melanjutkan operasi bisnis. UU KPU mengatur prosedur yang harus diikuti jika seorang debitur dianggap tidak mampu membayar utang- utangnya.  Proses  ini  mencakup  pengajuan  permohonan  kepailitan  oleh debitur  atau  kreditur  yang  berhak,  penetapan  pengadilan  terhadap  status pailit debitur, dan proses pembagian aset debitur kepada para kreditur 31 .
PKPU  adalah  bagian  penting  dari  UU  KPU.  Ini  adalah  proses  yang memungkinkan seorang debitur yang menghadapi kesulitan keuangan untuk mendapatkan  penundaan  pembayaran  utang  dengan  persetujuan  sebagian besar  krediturnya 32 .  Selama  PKPU,  debitur  harus  menyusun  rencana restrukturisasi keuangan yang akan disetujui oleh  para kreditur. Tujuannya adalah untuk memastikan pembayaran utang yang lebih baik dalam jangka waktu  tertentu.  UU  KPU  juga  memberikan  perlindungan  hukum  kepada debitur  yang  menghadapi  kesulitan  keuangan 33 .  Ini  mencakup  penundaan sementara proses penagihan utang, perlindungan aset yang diperlukan untuk kelangsungan usaha, dan hak debitur untuk mengajukan permohonan PKPU.
UU  KPU  memberikan  wewenang  khusus  kepada  Pengadilan  Niaga untuk memproses perkara-perkara kepailitan dan PKPU 34 . Pengadilan Niaga memiliki yurisdiksi khusus dalam menangani kasus-kasus tersebut. UU KPU mengatur bagaimana aset-aset debitur akan dikelola selama proses kepailitan atau PKPU. Ini termasuk penilaian, penjualan, dan pembagian hasil penjualan kepada kreditur. UU KPU juga mengatur peran dan tanggung jawab pengurus
30 Pratiwi and Saraswati, “Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU Mengenai PKPU Dalam Hal Debitur Pailit Dimasa Covid 19.”
31 Silalahi, Sinaulan, and Mustofa, “Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Perkara Permohonan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  Dengan  Dasar  Perjanjian Yang Mencantumkan Klausula Arbitrase.”
32 Cindarbumi  and  Suryamah,  “Kepastian  Hukum  Pelaksanaan  Voting  Online  Rencana Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”
33 Irianto, “Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaan Utang (PKPU).”
34 Kertoningrat,  Marzuki,  and  Shubhan,  “Prinsip  Independensi  Dan  Pertanggung  Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit.”
yang ditunjuk dalam proses PKPU atau kepailitan. Pengurus ini bertanggung jawab  untuk  mengelola  aset  debitur  selama  proses  tersebut.  UU  KPU  juga mencakup  ketentuan-ketentuan  yang  mengacu  pada  prinsip-prinsip kepailitan  internasional,  yang  penting  dalam  menangani  perkara  kepailitan yang melibatkan pihak-pihak di luar negeri 35 .

## Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha dalam Putusan PKPU
Putusan-putusan pengadilan terkait penerapan Asas Keberlangsungan Usaha dalam kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah sangat  penting  karena  mereka  membentuk  preseden  hukum  dan  pedoman bagi  proses  PKPU  di  Indonesia 36 .  Dalam  putusan-putusan  ini,  pengadilan harus  mempertimbangkan  apakah  debitur  memiliki  potensi  untuk  terus beroperasi  dan  memulihkan  kondisi  keuangannya  sesuai  dengan  prinsip keberlangsungan  usaha.  Berikut  beberapa  pertimbangan  putusan  yang menganut Asas Keberlangsungan Usaha yang diterapkan di Indonesia 37 :
1. Pertimbangan asas keberlangsungan usaha
2. Pertimbangan dukungan kreditur
3. Pertimbangan keberlangsungan operasional
4. Pertimbangan rencana restrukturisasi yang masuk akal
5. Pertimbangan potensi membayar utang sebelum jatuh tempo
6. Pertimbangan penilaian per kasus
Analisis Kasus-Kasus yang Terjadi di Indonesia Sepanjang  tahun  2021,  pemerintah  masih  berkutat  untuk  melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Dalam rentang dua belas bulan, beberapa peristiwa ekonomi menjadi topik hangat yang diperbincangkan oleh publik, salah satunya adalah peristiwa kepailitan dan PKPU. Kepailitan dan PKPU  merupakan  langkah  hukum  yang  dapat  diambil  oleh  pelaku  usaha tatkala perputaran roda perusahaan macet 38 . Isu kepailitan dan PKPU menjadi hal menarik di masa pandemi, terutama terkait banyaknya permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga. Tak hanya itu saja, isu kepailitan dan PKPU juga sempat
35 Gaol,  Tobing,  and  Wijayanti,  “Penerapan  Asas  Kelangsungan  Usaha  Atas  Debitor  Pailit Dalam Perkara Kepailitan.”
36 Soelistyo  and  Wahjoeono,  “Problematika  Hukum  Proses  Permohonan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Oleh Kreditor.”
37 Saija  and  Sudiarawan,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Perusahaan  Debitur  Pailit  Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19.”
38 Ismail, “Analisis Alternatif Restruturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan Dan Likuidasi.”
menjadi  topik  utama  saat  kalangan  pengusaha  mengusulkan  kepada pemerintah  melakukan  moratorium  PKPU 39 .  Beberapa  contoh  kasus  PKPU yang telah terjadi di tahun 2021.
1. PKPU Sentul City
Pada tanggal 29 Januari 2021, PT Sentul City, Tbk, sebuah perusahaan yang  beroperasi  di  sektor  properti,  dinyatakan  dalam  status  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU).  Keputusan  ini  diambil  oleh  Majelis hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Pusat) yang dipimpin oleh Hakim Ketua Dulhusin dan didampingi oleh Hakim Anggota, Makmur,  serta  Made  Sukereni,  dalam  putusan  sela.  Status  PKPU  yang diterapkan  terhadap  Sentul  City  adalah  hasil  dari  permohonan  PKPU  yang diajukan oleh PT. Prakasaguna Ciptapratama.
Penting untuk mencatat bahwa status PKPU yang diberlakukan pada Sentul  City  menarik  perhatian  publik  pada  awal  tahun  2021,  karena perusahaan  pengembang  ini  memiliki  sejumlah  konsumen  yang  cukup signifikan.  Proses  PKPU  Sentul  City  berjalan  dengan  baik,  dan  pada  rapat pemungutan  suara  PKPU  yang  diadakan  pada  tanggal  9  Maret,  semua kreditur  separatis  memberikan  persetujuan  penuh,  sementara  97%  kreditur konkuren,  yang  mayoritas  merupakan  konsumen  Sentul  City,  juga memberikan persetujuan terhadap proposal rencana perdamaian yang telah diajukan.

## 2. PKPU Jiwasraya
Selama tahun 2021, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menghadapi tiga permohonan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  yang diajukan oleh pemegang polis sebagai kreditur. Permohonan PKPU pertama, yang diajukan oleh Masrura Muchtar dan Mokhtar Noer Jaya pada tanggal 13 Januari,  memiliki  nomor  perkara  No.  34/Pdt.  Sus-PKPU/2021/PN  Niaga Jkt.Pst. Namun, sebelum keputusan diberikan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pemohon secara resmi mencabut permohonan PKPU tersebut. Hanya dalam  satu  hari,  yaitu  pada  tanggal  14  Januari,  Jiwasraya  menghadapi permohonan PKPU kedua yang diajukan oleh Elfiana Naefer dengan nomor perkara  Nomor  172/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN  Jkt.Pst.  Sayangnya,  majelis hakim memutuskan untuk menolak permohonan PKPU tersebut.
39 Andani  and  Pratiwi,  “Prinsip  Pembuktian  Sederhana  Dalam  Permohonan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”
Tiga bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 14 April, perusahaan milik negara  yang  sedang  mengalami  kesulitan  finansial  ini  menghadapi permohonan  PKPU  ketiga.  Pemegang  polis  atas  nama  Ruth  Theresia  dan Tomy  Yoesman  mengajukan  permohonan  ini  di  Pengadilan  Negeri  Pusat dengan  nomor  perkara  170/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN  Jkt.Pst.  Total  tagihan yang  diajukan  oleh  kedua  pemohon  tersebut  mencapai  sekitar  Rp17  miliar. Namun, putusan tersebut juga ditolak oleh pengadilan. Perlu dicatat bahwa permohonan  PKPU  Jiwasraya  ini  telah  memunculkan  perdebatan  karena kewenangan untuk mengajukan PKPU dan kepailitan seharusnya berada di bawah  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  sesuai  dengan  peraturan  yang  diatur dalam Pasal 223 bersama dengan Pasal 2 ayat 5 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan  dan  PKPU.  Oleh  karena  itu,  dalam  konteks  ini,  pemegang  polis tidak  memiliki hak  langsung untuk mengajukan permohonan PKPU,  sesuai dengan ketentuan tersebut.

## 3. PKPU Garuda Indonesia
Selama tahun 2021, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menghadapi tiga permohonan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  yang diajukan oleh pemegang polis sebagai kreditur. Permohonan PKPU pertama, yang diajukan oleh Masrura Muchtar dan Mokhtar Noer Jaya pada tanggal 13 Januari,  memiliki  nomor  perkara  No.  34/Pdt.  Sus-PKPU/2021/PN  Niaga Jkt.Pst. Namun, sebelum keputusan diberikan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pemohon secara resmi mencabut permohonan PKPU tersebut. Hanya dalam  satu  hari,  yaitu  pada  tanggal  14  Januari,  Jiwasraya  menghadapi permohonan PKPU kedua yang diajukan oleh Elfiana Naefer dengan nomor perkara  Nomor  172/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN  Jkt.Pst.  Sayangnya,  majelis hakim memutuskan untuk menolak permohonan PKPU tersebut.
Tiga bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 14 April, perusahaan milik negara  yang  sedang  mengalami  kesulitan  finansial  ini  menghadapi permohonan  PKPU  ketiga.  Pemegang  polis  atas  nama  Ruth  Theresia  dan Tomy  Yoesman  mengajukan  permohonan  ini  di  Pengadilan  Negeri  Pusat dengan  nomor  perkara  170/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN  Jkt.Pst.  Total  tagihan yang  diajukan  oleh  kedua  pemohon  tersebut  mencapai  sekitar  Rp17  miliar. Namun, putusan tersebut juga ditolak oleh pengadilan. Perlu dicatat bahwa permohonan  PKPU  Jiwasraya  ini  telah  memunculkan  perdebatan  karena kewenangan untuk mengajukan PKPU dan kepailitan seharusnya berada di bawah  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  sesuai  dengan  peraturan  yang  diatur
dalam Pasal 223 bersama dengan Pasal 2 ayat 5 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan  dan  PKPU.  Oleh  karena  itu,  dalam  konteks  ini,  pemegang  polis tidak  memiliki hak  langsung untuk mengajukan permohonan PKPU,  sesuai dengan ketentuan tersebut.

## Dampak Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha
Penerapan  Asas  Keberlangsungan  Usaha  adalah  dasar  yang  penting dalam  penyusunan  laporan  keuangan  yang  adil  dan  informatif  serta  dalam pengambilan keputusan yang berkelanjutan 40 . Ini mencerminkan pandangan realistis  tentang  masa  depan  perusahaan  dan  membantu  pemangku kepentingan  dalam  membuat  keputusan  yang  tepat.  Penerapan  Asas Keberlangsungan  Usaha  (Going  Concern  Principle)  dalam  konteks  keuangan dan  bisnis  memiliki  dampak  signifikan  pada  cara  perusahaan  menilai, melaporkan,  dan  mengelola  kondisi  keuangannya 41 .  Dampaknya  mencakup berbagai  aspek,  termasuk  laporan  keuangan,  pengambilan  keputusan,  dan hubungan dengan pemangku kepentingan.
Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Keberhasilan  Penerapan  Asas Keberlangsungan Usaha
Keseluruhan,  keberhasilan  penerapan  Asas  Keberlangsungan  Usaha adalah  hasil  dari  berbagai  faktor  yang  kompleks,  baik  internal  maupun eksternal.  Perusahaan  perlu  melakukan  evaluasi  menyeluruh  terhadap kondisi keuangan mereka dan memiliki rencana yang kuat untuk mengatasi masalah  yang  mungkin  timbul  agar  dapat  memastikan  kelangsungan operasionalnya 42 .  Keberhasilan  penerapan  Asas  Keberlangsungan  Usaha (Going Concern Principle) dalam sebuah perusahaan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang harus diperhatikan dan dikelola dengan baik 43 . Faktor-faktor ini dapat memengaruhi kemampuan perusahaan untuk berlanjut sebagai usaha
40 Gaol,  Tobing,  and  Wijayanti,  “Penerapan  Asas  Kelangsungan  Usaha  Atas  Debitor  Pailit Dalam Perkara Kepailitan.”
41 Irianto, “Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaan Utang (PKPU).”
42 Kenting  and  Parulian,  “Kedudukan  Kreditor  Separatis  Terhadap  Rencana  Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”
43 Yalid, Harahap, and Pratiwi, “Konsep Keadilan Voting Dalam Rapat Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang  (The  Concept  of  Voting  Justice  in  the  Suspension  of  Debt  Payment Obligations Meeting).”
yang berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan detail dan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan asas keberlangsungan usaha 44 :
1. Kondisi keuangan saat ini
2. Prospek masa depan
3. Rencana restrukturisasi
4. Dukungan kreditur
5. Kepemilikan modal
6. Peraturan dan kebijakan pemerintah
7. Kualitas manajemen
8. Perkembangan industri
9. Pandemi dan krisis ekonomi
10. Tingkat utang

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi Asas Keberlangsungan Usaha dalam praktik Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  (PKPU) adalah suatu keharusan yang  sangat penting  dalam  menjaga  kelangsungan  usaha  perusahaan  yang  mengalami kesulitan  keuangan.  Prinsip  ini  memberikan  perusahaan  kesempatan  untuk mencari solusi restrukturisasi yang memungkinkan kelanjutan operasionalnya, menghindari pailit yang merugikan semua pihak terkait. Rekomendasi dan perbaikan yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam praktik PKPU juga menjadi temuan penting. Untuk  meningkatkan  efektivitas,  perusahaan  harus  lebih  transparan  dalam pengungkapan informasi keuangan dan menjalin komunikasi terbuka dengan kreditur.  Selain  itu,  kolaborasi  dengan  ahli  hukum  dan  keuangan  untuk merancang  rencana  restrukturisasi  yang  kuat  merupakan  langkah  kunci. Regulator  harus  memastikan  proses  PKPU  berjalan  adil  dan  sesuai  dengan kepentingan  semua  pihak.  Penelitian  ini  memberikan  wawasan  penting tentang peran Asas Keberlangsungan Usaha dalam PKPU dan upaya untuk meningkatkan  efektivitas  serta  keadilan  dalam  penanganan  tantangan finansial dan hukum terkait pailit.
Hasil  penelitian  ini  memberikan  pandangan  yang  lebih  mendalam tentang peran Asas Keberlangsungan Usaha dalam PKPU  serta upaya yang
44 Simaremare, Tjoanda, and Saija, “Penerapan Kelangsungan Usaha Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”
dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  keadilan  dalam menghadapi tantangan keuangan dan hukum terkait pailit. Saran-saran untuk membantu  perusahaan  mengatasi  masalah  keuangan  dan  potensi  pailit dengan  bijak.  identifikasi  masalah  keuangan,  buat  rencana  restrukturisasi yang  konkret,  komunikasikan  dengan  kreditur,  kerjasama  dengan  ahli keuangan  dan  hukum,  pertahankan  transparansi,  pertimbangkan  skenario terburuk,  evaluasi  alternatif  seperti  penjualan  bisnis  atau  aset,  dan  ambil pelajaran dari pengalaman untuk memperkuat perusahaan di masa depan.

## Daftar Pustaka
Andani,  Devi,  and  Budi  Wiwin  Pratiwi.  “Prinsip  Pembuktian  Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 28, no. 3 (2021): 635–56. https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art9.
Budiyono,  Tri.  “Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  Dalam Masa Pandemi Covid-19: Antara Solusi Dan Jebakan.” Jurnal Masalah- Masalah Hukum 50, no. 3 (2021): 232–43.
Cindarbumi,  Berlian  Pramesthi,  and  Aam  Suryamah.  “Kepastian  Hukum Pelaksanaan  Voting  Online  Rencana  Perdamaian  Dalam  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2020): 508–22.
Diantha,  I  Made  Pasek.  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
Gaol,  Royana  Lumban,  Gindo  L  Tobing,  and  Rr  Ani  Wijayanti.  “Penerapan Asas  Kelangsungan  Usaha  Atas  Debitor  Pailit  Dalam  Perkara Kepailitan.”  To-Ra  Jurnal  Hukum:  Hukum  Untuk  Mengatur  Dan Melindungi Masyarakat 7, no. 1 (2021): 104–16.
Haryadi, Hasdi. “Restrukturisasi Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Pada Perseroan Terbatas.” SIGn Jurnal Hukum 1, no. 2 (2020): 119–35.
Hutabarat,  Ilham  Rizki,  Marsella,  and  Sri  Hidayani.  “Analisis  Yuridis Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh Kreditur (Studi Putusan No. 6/Pdt. Sus- Pailit/2018/PN.Niaga.Medan).” Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum 4, no. 6 (2022): 79–90.
https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1206.
Irianto, Catur. “Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaan  Utang (PKPU).” Jurnal Hukum Dan Peradilan, n.d., 399–418.
Ismail,  Atika.  “Analisis  Alternatif  Restruturisasi  Utang  Atau  Penutupan Perusahaan  Pada  Pandemi  Covid-19  Melalui  PKPU,  Kepailitan  Dan Likuidasi.” Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan 3, no. 1 (2021): 43– 56.
Kadarudin.  Penelitian  Di  Bidang  Ilmu  Hukum  (Sebuah  Pemahaman  Awal).
Semarang: Formaci, 2021.
Kenting,  Yohanes  Alexander,  and  Hizkia  Dapot  Parulian.  “Kedudukan Kreditor  Separatis  Terhadap  Rencana  Perdamaian  Dalam  Proses Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang.”  ALETHEA:  Jurnal  Ilmu Hukum 5, no. 2 (2022): 91–110.
https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no2.p91-110.
Kertoningrat,  R  Besse,  Peter  M  Marzuki,  and  M  Hadi  Shubhan.  “Prinsip Independensi  Dan  Pertanggung  Jawaban  Kurator  Dalam  Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit.” RechtIdee 16, no. 1 (2021): 37–64.
Miswar,  Marzuki,  and  Nelvitia  Purba.  “Analisis  Yuridis  Permohonan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Oleh  Debitur  Di  Masa Pandemi Covid-19.” Jurnal Ilmiah Metadata 3, no. 3 (2021): 1205–22.
Pratiwi,  Agustina  Ni  Made  Ayu  Darma,  and  Putu  Sekarwangi  Saraswati. “Tinjauan  Yuridis  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2004  Tentang Kepailitan  Dan  PKPU  Mengenai  PKPU  Dalam  Hal  Debitur  Pailit Dimasa Covid 19.” Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum 12, no. 1 (2021): 60–75.
Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal. Makassar: Socail Politic Genius (SIGn), 2020.
Rosalind,  Maria,  and  Retno  Dewi  Pulung  Sari.  “Karakteristik  Sistem  Pre Project  Selling  Perumahan  Ditinjau  Dari  Asas  Keseimbangan.”  Jurnal Ilmiah Dunia Hukum 7, no. 1 (2022): 22–34.
Saija,  Ronald,  and  Kadek  Agus  Sudiarawan.  “Perlindungan  Hukum  Bagi Perusahaan  Debitur  Pailit  Dalam  Menghadapi  Pandemi  Covid  19.”
Batulis Civil Law Review 2, no. 1 (2021): 66–77. https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.474.
Sihabudin,  and  Eko  Adhitama.  “Hak  Kreditor  Dengan  Tagihan  Piutang Tertolak  Dalam  Proses  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang.” Arena Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 1 (2023): 84–105.
Silalahi, Welfrid Kristian, Ramlani Lina Sinaulan, and Marni Emmy Mustofa. “Kewenangan  Pengadilan  Niaga  Dalam  Mengadili  Perkara Permohonan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU) Dengan  Dasar  Perjanjian  Yang  Mencantumkan  Klausula  Arbitrase.” Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum 01, no. 3 (2023): 235–50.
Simaremare,  Erwin,  Merry  Tjoanda,  and  Ronald  Saija.  “Penerapan Kelangsungan Usaha Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2023): 130–39.
Soelistyo,  Liem  Tony  Dwi,  and  Dipo  Wahjoeono.  “Problematika  Hukum Proses  Permohonan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Tetap Oleh Kreditor.” Maleo Law Journal 6, no. 1 (2022): 95–104.
Yalid, Yalid, Irawan Harahap, and Riantika Pratiwi. “Konsep Keadilan Voting Dalam Rapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (The Concept of  Voting  Justice  in  the  Suspension  of  Debt  Payment  Obligations Meeting).” Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM) 3, no. 1 (2023): 21–34.