## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 1, April 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/

## Penerapan Unsur Tindak Pidana Aborsi Oleh Penyidik Berdasarkan Alat Bukti Yang Digunakan
Fitriati 1* , Joko Hendro Lesmono 2
1,2 Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: fitriati0130@gmail.com Info Artikel Abstrak Direvisi, 18/03/2023 Sanksi  pidana  terhadap  wanita  yang  menggugurkan  kandungannya  tercantum pada  Pasal  75  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan unsur tindak pidana aborsi oleh penyidik pada  Satreskrim  Polresta  Padang  dengan  penggunaan  alat  bukti  berupa keterangan  saksi,  keterangan  ahli  dan  surat.  Surat  berupa  rekaman  medis, dokumen  terkait  lainnya  dan  keterangan  ahli  berupa  penjelasan  dari  ahli kefarmasian  mengenai  jenis  obat  yang  digunakan  dan  akibat  dari  penggunaan obat tersebut. Pada alat bukti Keterangan Saksi, Penyidik memperoleh informasi terkait cara dilakukan aborsi. Keterangan Ahli yaitu Ahli medis atau ahli forensik dapat memberikan keterangan apakah aborsi tersebut ilegal atau tidak. Serta ahli kefarmasiaan yang menerangkan tentang indikasi obat yang digunakan. Sulitnya membuka rahasia medis  Pasien yang enggan memberikan keterangan atau alat bukti  yang  memadai  kepada  penyidik,  karena  takut  atau  karena  faktor-faktor pribadi.  Aborsi  sering  dilakukan  secara  diam-diam,  dan  bukti  fisik  mungkin terbatas  atau  sulit  diakses.  Hukum  dan  regulasi  yang  rumit,  setiap  yurisdiksi memiliki  hukum  yang  berbeda  terkait  aborsi,  dan  hal  ini  dapat  mempengaruhi cara penyidik mengumpulkan dan menggunakan bukti dalam penyidikan. Pada beberapa  kasus,  penyidik  mungkin  menghadapi  keterbatasan  teknologi  dalam mengumpulkan bukti, terutama jika mereka harus mengandalkan rekaman medis atau perangkat lainnya.
Diterima, 23/04/2024
Dipublikasi, 28/04/2024 Kata Kunci:
Aborsi; Penyidikan; Tindak Pidana; Alat Bukti
Abstract
Keywords: Abortion; Investigation; Crime; Evidence Criminal sanctions against women who terminate their pregnancy are listed in Article  75  paragraph  (1)  of  Law  Number  36  of  2009  concerning  Health.  This research  is  a  legal  research  with  descriptive  analytical  specifications.  The application  of  the  elements  of  the  crime  of  abortion  by  investigators  at  the
Padang Police Criminal Investigation Unit with the use of evidence in the form of witness testimony, expert testimony and letters. Letters in the form of medical records,  other  related  documents  and  expert  testimony  in  the  form  of explanations from pharmaceutical experts regarding the types of drugs used and the  consequences  of  using  these  drugs.  In  the  Witness  Statement  evidence, Investigators obtained information related to how the abortion was performed. Expert  Testimony  is  a  medical  expert  or  forensic  expert  who  can  provide information  whether  the  abortion  is  illegal  or  not.  As  well  as  pharmaceutical experts who explain the indications of the drugs used. The difficulty of disclosing medical  secrets  Patients  are  reluctant  to  provide  adequate  information  or evidence  to  investigators,  due  to  fear  or  personal  factors.  Abortions  are  often performed in secret, and physical evidence may be limited or difficult to access. Complicated laws and regulations Each jurisdiction has different laws regarding abortion,  and  this  can  affect  how  investigators  collect  and  use  evidence  in  an investigation. In some cases, investigators may face technological limitations in gathering evidence, especially if they have to rely on medical records or other evidence.

## PENDAHULUAN
Istilah Aborsi disebut juga dengan istilah Abortus Provocatus . Abortus provocatus adalah pengguguran  kandungan  yang  disengaja,  terjadi  karena  adanya  perbuatan  manusia  yang berusaha  menggugurkan  kandungan  yang  tidak  diinginkan,  meliputi abortus  provocatus medicinalis dan abortus  provocatus  criminalis.  Abortus  provocatus dan abortus  provocatus medicinalis yaitu  pengguguran  kandungan  yang  dilakukan  berdasarkan  alasan  atau pertimbangan  medis. 1 Sedangkan  tindakan  aborsi  yang  dilakukan  secara  ilegal  atau  tidak berdasarkan indikasi medis disebut dengan abortus provocatus criminalis . 2
Sanksi pidana terhadap wanita yang menggugurkan kandungannya tercantum pada Pasal 347 KUHPidana. Pasal 347 KUHPidana ini lebih berat dari Pasal 346 KUHPidana. Apabila dikaji lebih lanjut, pengguguran kandungan yang tercantum dalam pasal ini kurang lengkap, seharusnya ditambahkan dalam rangka penyelamatan jiwa ibu dan atau janin, tidak dikenakan sanksi  pidana,  agar  selaras  dengan  Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia  Nomor  4  Tahun 2011 tentang disiplin professional dokter dan dokter gigi lampiran BAB II angka 15 antara lain menyatakan    bahwa  Dokter  akan  dikenakan  palanggaran  disiplin  apabila  tidak  melakukan tindakan gawat darurat dalam rangka penyelamatan jiwa.
Berdasarkan  Pasal  75  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan,  perbuatan  aborsi  itu  dilarang.  Larangan  bagi  setiap  orang  melakukan  aborsi. Pengecualian larangan ini diatur dalam Pasal 75 ayat (2) yaitu berdasarkan:
(a)  Indikasi  kedaruratan  medis  yang  dideteksi  sejak  usia  dini  kehamilan,  baik  yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
(b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psiko- logis bagi korban perkosaan.
Tindakan  aborsi  ini  hanya  dapat  dilakukan  setelah  melalui  konseling  dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang (Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  Tentang  Kesehatan.  Peraturan  pelaksanaan  ketentuan  ini  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Aborsi yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan jenis aborsi provocatus  therapeuticus ,  yaitu  pengakhiran  kehamilan  dengan  sengaja  dari  luar, biasanya dilakukan untuk menolong nyawa ibu oleh dokter karena kehamilan membahayakan nyawa  si  ibu.  Jenis  aborsi  ini  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  karena  telah dikecualikan dari larangan aborsi dalam UU Kesehatan. 3
Petugas kesehatan sangat berhati-hati ketika melakukan aborsi, termasuk untuk korban perkosaan.  Ini  untuk  mencegah  timbulnya  tuduhan,  penyelidikan,  dan  tuntutan  hukum  di kemudian  hari.  Petugas  kesehatan  biasanya  meminta  persetujuan  hakim  untuk  melegalkan aborsi  yang  dapat  memakan  waktu  lebih  lama  dari  usia  kehamilan.  Selain  itu,  korban
1 Febry  dan  Paulinus, Implementasi  tindakan  Aborsi  Berdasarkan  Kehamilan  Akibat  Perkosaan ,  Kanisius, Yogyakarta, 2019,  hlm. 3.
2 Agustina, Aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan dan KUHP , Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. 4, No. 2, hlm. 86.
3 Anjen Dianawati, Pendidikan dan Seks untuk Remaja , Kawan Pustaka, Jakarta, 2003, hlm 89
perempuan cenderung enggan melakukan aborsi secara legal  karena malu atau takut dengan stigma negatif dari publik. Akibatnya, perempuan korban perkosaan yang terpaksa melakukan aborsi mendatangi klinik aborsi ilegal untuk menggugurkan kandungannya. 4
Bukti  didalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  sesuatu  yang  menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; atau tanda 5 . Sedangkan yang dimaksud alat bukti adalah  segala  sesuatu  hal  maupun  benda  yang  ada  hubungan  dan  kaitannya  dengan  suatu kejadian  atau  peristiwa  tertentu.  Soebekti  mendefinisikan  bukti  sebagai  sesuatu  untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. sedangkan alat bukti, alat pembuktian, upaya  pembuktian  ( Bewisjemiddle) adalah  alat-alat  yang  dipergunakan  untuk  dipakai membuktikan  dalil-dalil  suatu  pihak  dimuka  pengadilan.  Misalnya,  bukti-bukti  tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah. 6
Penyidikan  aborsi ilegal yang  dilakukan  Satreskrim  Polresta  Padang  yaitu  terhadap tindak pidana dengan  sengaja melakukan  Aborsi tidak sesuai  dengan  ketentuan  yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Rumah Kosan seorang  perempuan  berinisial  C  beralamat  di  daerah  Jati  Adabiah  Kec.  Padang  Timur  Kota Padang.  Adapun  caranya  Tersangka    AHS  dan  Tersangka  ND  melakukan  tindak  pidana tersebut  adalah  pada  awalnya  Tersangka  AHS  akan  menggugurkan  kandungan  mendatangi Apotek milik saksi I dan Saksi S dan mengatakan kepada Saksi I bahwa ingin menggugurkan kandungannya,  dan  kemudian  saksi  I  pun  akan  langsung  menanyakan  tentang  usia janin/kandungan  yang  akan  digugurkan  tersebut,  setelah  mengetahui  umur  dari kandungan/janin yang akan digugurkan tersebut, Saksi I pun langsung memberikan 1 (Satu) paket  yang  berisikan  obat  penggugur  kandungan  dan  orang  yang  akan  mengugurkan kandungan tersebut akan membayar sebanyak Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu) Rupiah.
Kemudian  setelah  berhasil  membeli  obat  penggugur  kandungan  tersebut,  Tersangka AHS  pun  mempergunakan  obat  penggugur  kandungan  tersebut  sesuai  dengan  tatacara penggunaan sebagaimana yang telah diberitahukan sebelumnya oleh Saksi I, namun  terdapat perbedaan  tatacara  penggunaan  obat  penggugur  kandungan  tersebut  Saksi  I  mengarahkan Tersangka  AHS  untuk  awalnya  memasukkan  2  (Dua)  tablet  Cytotec  di  dalam  kemaluannya kemudian  meminum  2  (Dua)  Tablet  Cytotec,  setelah  itu  barulah  Tersangka  AHS  meminum obat-obat lainnya yang terdapat pada paket kandungan tersebut.
Dalam  perkara  ini,  adapun  Tersangka  ND  berperan  sebagai  orang  yang  menguburkan Kandungan/Janin  yang  telah  digugurkan  tersebut,  yang  mana  janin  /kandungan  yang  telah berhasil digugurkan oleh Tersangka AHS tersebut dikuburkan di pekarangan belakang rumah dari  nenek  Tersangka  ND  di  Kelurahan  Binuang  Kampuang  Dalam  Kecamatan  Pauh  Kota Padang. Adapun pasal yang dilanggar, yaitu Pasal 75 ayat 1 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman pidana penjara 10 tahun. Pada penyidikan ini penyidik menemui permasalahan  dalam  penggunaan  alat  bukti  untuk  memenuhi  unsur  tindak  pidana  tersebut. Permasalahan  yang  dibahas  penerapan  unsur  tindak  pidana  aborsi  oleh  penyidik  pada Satreskrim Polresta Padang berdasarkan alat alat bukti yang digunakan dan kendalanya.
4 Suhayati & Saputra, Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi, Jurnal Masalah masalah hukum, Vol. XII, No. 19, hlm. 3.
5 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm 324
6 Soebekti dan R Tjitrosoudibjo, Kamus Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta,  1980, hlm 21.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi penelitian adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data  sekunder  dan  data  primer.  Data  sekunder  diperoleh  dari  studi  dokumen,  data  primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penerapan  Unsur  Tindak  Pidana  Aborsi  Oleh  Penyidik  Pada  Satreskrim  Polresta Padang Berdasarkan Alat Alat Bukti Yang Digunakan
Penerapan unsur tindak pidana aborsi memerlukan kerja sama antara penyidik, jaksa, dan sistem peradilan untuk memastikan bahwa pelanggar hukum dihukum sesuai dengan undang- undang yang berlaku. Penerapan unsur tindak pidana aborsi oleh penyidik merupakan proses yang melibatkan penegakan hukum terhadap kasus aborsi ilegal. Unsur tindak pidana aborsi bervariasi berdasarkan hukum negara masing-masing, tetapi dalam banyak yurisdiksi, unsur- unsur umumnya mencakup:
Pertama,  unsur  Tindakan  Melakukan  Aborsi:  Penyidik  harus  membuktikan  bahwa seseorang  telah  melakukan  tindakan  aborsi,  yang  sering  kali  melibatkan  penghentian kehamilan  yang  tidak  sah  menurut  hukum.  Kedua,  Tindakan  Tanpa  Izin  atau  Persetujuan: Dalam banyak kasus, aborsi ilegal melibatkan tindakan tanpa izin atau persetujuan yang sah, seperti izin medis atau persetujuan dari individu yang terlibat. Ketiga, Batas Waktu: Beberapa yurisdiksi  memiliki  batas  waktu  tertentu  untuk  melakukan  aborsi  secara  legal.  Jika  aborsi dilakukan di luar batas waktu ini, itu dapat dianggap ilegal. Keempat, Tujuan yang Tidak Sah: Dalam  beberapa  kasus,  tindak  pidana  aborsi  mungkin  terkait  dengan  tujuan  yang  tidak  sah, seperti melakukan aborsi karena jenis kelamin janin atau alasan diskriminatif lainnya.
Penyidik  akan  mengumpulkan  bukti,  seperti  rekaman  medis,  keterangan  saksi,  dan dokumen terkait lainnya, untuk mendukung dakwaan tindak pidana aborsi. Setelah bukti-bukti ini  dikumpulkan,  penyidik  akan  mengajukan  kasus  kepada  jaksa  penuntut  untuk  memulai proses hukum lebih lanjut, yang mungkin melibatkan pengadilan dan penentuan hukuman jika terdakwa dinyatakan bersalah.
Penting untuk diingat bahwa proses penegakan hukum berbeda di setiap yurisdiksi, dan peraturan hukum dapat bervariasi. Oleh karena itu, penting untuk mengacu pada hukum yang berlaku di negara atau wilayah tertentu ketika membahas penerapan unsur tindak pidana aborsi. Dalam  penerapan  unsur  tindak  pidana  aborsi  oleh  penyidik,  penggunaan  alat  bukti  sangat penting untuk mengumpulkan informasi yang cukup guna membangun kasus. Beberapa alat bukti yang biasanya digunakan dalam penyidikan tindak pidana aborsi meliputi:
Pertama,  yaitu  alat  bukti  Keterangan  Saksi:  Penyidik  akan  mendengarkan  keterangan saksi-saksi  yang  memiliki  informasi  terkait  aborsi  yang  dilakukan.  Saksi-saksi  ini  bisa termasuk petugas medis, saksi mata, atau orang yang terlibat dalam tindakan tersebut. Kedua menggunakan  alat  bukti  Dokumen  Medis:  Dokumen  medis  seperti  rekam  medis,  hasil pemeriksaan,  dan  catatan  medis  dapat  menjadi  alat  bukti  penting  untuk  menguatkan  kasus aborsi ilegal. Ketiga, alat bukti yang digunakan yaitu Barang Bukti: Barang bukti fisik seperti instrumen  medis  yang  digunakan  dalam  prosedur  aborsi,  jaringan  janin,  atau  bahan-bahan terkait lainnya dapat digunakan sebagai bukti fisik. Keempat, Komunikasi Elektronik: Jika ada pesan teks,  email,  atau percakapan telepon  yang mengindikasikan rencana  atau pelaksanaan
aborsi ilegal, ini juga bisa menjadi bukti yang relevan. Selanjutnya kelima menggunakan Hasil Otopsi:  Jika  kematian  terjadi  akibat  aborsi  ilegal,  hasil  otopsi  dapat  digunakan  sebagai  alat bukti untuk menentukan penyebab kematian. Alat bukti keenam yakni Keterangan Ahli: Ahli medis  atau  ahli  forensik  dapat  memberikan  keterangan  ahli  tentang  kasus  aborsi,  termasuk apakah aborsi tersebut ilegal atau tidak.
Pengumpulan dan penggunaan alat bukti harus mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan hak-hak individu yang terlibat dalam kasus tersebut. Penggunaan alat bukti yang sah dan relevan  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa  keadilan  tercapai  dalam  penanganan kasus aborsi ilegal.  Dalam  Pasal  194  Undang  Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  terdapat  beberapa  unsur,  yakni  pertama  unsur  ”Setiap  orang”.  Dalam  unsur  ini, penggunaan alat bukti yang digunakan yakni berupa keterangan saksi yakni keterangan saksi oleh saksi F dan Saksi H menerangkan bahwa Setelah dilakukannya Interogasi singkat terhadap Saksi  I  dan  Saksi  W  tersebut,  diketahui  bahwa  Praktik  jual  beli  obat  penggugur  kandungan tersebut  telah  berjalan  sejak  tahun  2018,  yang  mana  salah  satu  dari  orang  yang  pernah menggunakan obat penggugur kandungan tersebut adalah tersangka AHS dan tersangka FS.
Kemudian  keterangan  saksi  oleh  saksi  I  dan  Saksi  W  menerangkan  bahwa  benar  di apotek  Indah  Farma  tersebut  para  Saksi  melakukan  praktik  jual  beli  obat  penggugur kandungan,  yang  mana  diantara  beberapa  pembeli  dari  obat  penggugur  kandungan  tersebut adalah  tersangka  AHS  dan  tersangka  FS.  Kemudian  keterangan  saksi  oleh  tersangka  AHS menerangkan  bahwa  benar  telah  membeli  1  (Satu)  paket  obat  penggugur  kandungan  dan keterangan saksi yang diberikan oleh Tersangka ND menjelaskan bahwa adapun pada saat itu setelah tersangka AHS berhasil menggugurkan kandungan/janin tesebut, Tersangka ND yang pada  saat  itu  menguburkan  Kandungan  /  janin  tersebut  yang  mana  pada  saat  itu janin/kandungan  tersebut  dikuburkan  di  Binuang  Kelurahan  Binuang  Kampuang  Dalam Kecamatan Pauh Kota Padang.
Kemudian  unsur  “yang  dengan  sengaja”,  dimana  fakta-fakta  yang  dapat  diungkap, berdasarkan  alat  bukti  sebagai  berikut:  pertama,  Saksi  F  dan  Saksi  H  menerangkan  bahwa praktik jual beli obat penggugur kandungan yang dilakukan oleh Saksi I dan Saksi  W sejak tahun 2018, serta adapun pada saat dilakukannya penangkapan terhadap para tersangka sedang terjadi transaksi jual beli terhadap 1 (satu) paket obat penggugur kandungan antara Saksi pgl I dan Saksi G. Kedua, Saksi I dan Saksi S menerangkan bahwa adapun praktik jual beli terhadap obat penggugur kandungan tersebut telah dilakukan oleh Saksi I dan Saksi W sejak tahun 2018, yang mana Praktik jual beli tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari apoteker dan asisten apoteker  serta  dalam  pelaksanaannya,  para  tersangka  tidak  mengharuskan  si  Pembeli  untuk membeli dengan resep dokter dalam pembelian obat penggugur kandungan tersebut. Ketiga, Tersangka AHS menerangkan bahwa benar pada hari dan tanggal yang ia dan temannya C telah membeli 1 (Satu) Paket obat penggugur kandungan.
Selanjutnya  yaitu  unsur  “melakukan  aborsi”,  Fakta-fakta  yang  dapat  diungkap, Berdasarkan  alat  bukti  sebagai  berikut:  Pertama,  Saksi  F  dan  Saksi  H  menerangkan  bahwa Saksi  I  juga  berperan  sebagai  orang  yang  mengarahkan/  memberitahu  tentang  tata  cara penggunaan  obat  penggugur  kandungan  tersebut,  serta  Saksi  I  juga  selalu  meminta  agar  si pembeli dari obat penggugur kandungan tersebut untuk selalu melaporkan perkembangan/reaksi dari penggunaan obat penggugur kandungan tersebut. Kedua, Saksi I dan Saksi W menerangkan bahwa adapun obat/sediaan farmasi yang dibeli oleh tersangka AHS dan
tersangka  FS  tersebut  merupakan  yang  dipergunakan  untuk  sebagai  obat  penggugur kandungan.  Ketiga,  Tersangka  AHS  menerangkan  bahwa  caranya  Tersangka  AHS mempergunakan obat penggugur kandungan tersebut adalah awalnya 2 (dua) tablet CYTOTEC dimasukkan  kedalam  kemaluan,  sedangkan  obat  lainnya  2  (dua)  tablet  CYTOTEC,  2  tablet METHERGIN,  2  (dua)  kapsul  MENSES  dan  1  saset  carian  MENSES  dikonsumsi  dengan diminum.  Setelah  paham,  tersangka  langsung  menggunakan  dan  mengkonsumsi  obat-obat tersebut sesuai petunjuk. Kemudian beberapa jam setelah itu, Tersangka merasa mual, sesak BAB  dan  dari  kemaluannya  keluar  lendir  yang  cukup  banyak.    Sekira  jam  10.30  WIB, tersangka ND datang ke Kosan Jati, dengan membawakan air hangat dan menemani tersangka AHS. Sekira jam 14.00 WIB, Tersangka merasakan sakit yang luar biasa pada perut, kemudian tersangka pergi ke WC dan jongkok, beberapa saat setelah itu keluarlah janin dari kemaluan tersangka yang berukuran + 20cm dalam keadaan mati/meninggal dan berlumuran darah.
Tersangka ND menerangkan bahwa Tersangka telah menguburkan kandungan/janin dari tersangka  AHS,  yang  mana  Kandungan/janin  tersebut  merupakan  Kandungan/Janin  dari tersangka AHS yang telah digugurkan dengan menggunakan obat penggugur kandungan yang dibeli  oleh  tersangka  AHS.  Selanjutnya  pada  Pasal  55  ayat  (1)  angka  ke-1  KUH-Pidana, terdapat beberapa unsur yakni: pertama unsur “barang siapa”.  Unsur pasal “ Barang  Siapa ” pada pasal 55 ayat (1) angka Ke-1 KUHp-Pidana, telah dibahas dan memiliki pembahasan yang sama dengan unsur pasal “ Setiap Orang ” pada pembahasan unsur pasal 196 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).
Kedua  yakni  unsur  “Yang  Melakukan,  Yang  Menyuruh  Melakukan,  dan  Yang  Turut Serta Melakukan Perbuatan”, Fakta-fakta yang dapat diungkap  Berdasarkan alat bukti sebagai berikut: Pertama, Saksi menerangkan bahwa benar dalam pelaksanaan penguguran kandungan / janin tersebut masing- masing dari Tersangka dibantu oleh pasangannya yang mana dalam hal  ini  adalah  Tersangka  lain  yang  berperan  sebagai  orang  yang  menguburkan  Janin  / kandungan yang telah digugurkan tersebut, serta memberikan uang pembelian terhadap obat penggugur kandungan tersebut;
Kemudian  pada  Pasal  56  KUHPidana,  terdapat  beberapa  unsur,  diantaranya,  unsur “Barang Siapa”, Unsur pasal "Barang Siapa" pada pasal 55 ayat (1) angka Ke-1 KUHP-Pidana, telah dibahas dan memiliki pembahasan yang sama dengan unsur pasal "Setiap Orang" pada pembahasan Unsur pasal 196 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Kemudian unsur “Yang Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan". Fakta-fakta  yang  dapat  diungkap  berdasarkan  alat  bukti  sebagai  berikut:  Pertama,  Saksi menerangkan bahwa benar Pada hari Saksi beserta Tim tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 03:00  WIB,  Saksi  bersama  tim  melintasi  Jalan  Ksatria  Kelurahan  Ganting  Parak  Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang, pada saat Saksi beserta Tim melintasi Jalan Ksatria, Saksi beserta Tim  melihat seorang laki-laki sedang melakukan transaksi beli obat di Apotik Indah Farma, setelah itu laki-laki tersebut selesai beli obat dan menuju kendaraannya, Saksi bersama  rekan  lainnya  langsung  menghampiri  laki-laki  tersebut  dan  langsung  menanyakan kepada laki-laki tersebut obat apa yang dibeli, laki-laki tersebut langsung memperlihatkan 1 (satu)  bungkus  plastik  yang  berisikan  4  (empat)  tablet  Cytotec,  2  (dua)  tablet  Methergin,  2 (dua) kapsul Menses dan 1 (satu) cairan Menses, Saksi mempertanyakan obat untuk apa itu, laki-laki  tersebut  mengatakan  obat  untuk  menggugurkan  kandungan  dan  setelah  itu  Saksi tanyakan membeli menggunakan resep dokter, laki-laki tersebut berkata tidak, kemudian Saksi
bersama  rekan  lainya  langsung  mengamankan  laki-laki  tersebut  berserta  obatnya  dan  Saksi beserta  tim  langsung  menuju  ke  Apotik  Indah  Farma  dan  menemui  pemilik  Apotik.  Saksi langsung mengakui telah menjual obat tersebut tanpa resep dokter.
Berdasarkan  kasus  diatas,  tersangka  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  “sebagai  orang  yang  melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  ikut serta  dalam  melakukan  perbuatan  yaitu  dengan  sengaja  melakukan  aborsi  yang  tidak  sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 75 ayat (2) Undang- undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Oleh karena berdasarkan penggunaan alat bukti tersebut, terdakwa terbukti telah melakukan tindakan kriminal.

## Kendala Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Aborsi Oleh Penyidik Pada Satreskrim Polresta Padang Berdasarkan Alat Alat  Bukti  Yang Digunakan
Kasus  aborsi  masih  banyak  terjadi  dan  apabila  jika  melihat  fakta  di  lapangan  masih banyak  kasus  aborsi  yang  tidak  ditindak  lanjuti  oleh  pihak  kepolisian  karena  merupakan kejahatan  yang  dilakukan  secara  terselubung  ( hidden  crime ).  Alasan  kenapa  tidak  ditindak lanjuti  karena  kejahatan  yang  dilakukan  tidak  terdapat  cukup  bukti  untuk  menangkap  para pelaku  aborsi.  Sehingga  pihak  Kepolisian  tidak  mengetahuinya,  jika  barang  buktinya ditemukan  seperti  jasad  janin  yang  menjadikan  pelaku  sulit  ditelusuri  mengingat  terkendala barang  bukti  yang  sudah  membusuk  Ketika  ditemukan  yang  berdampak  pada  sulitnya dilakukan  identifikasi  terhadap  janin  tersebut,  hal  ini  yang  menambah  daftar  kendala  pada kepolisian dalam menyelesaikan kasus aborsi di Kota Padang.
Berdasarkan wawancara dengan penyidik Satreskrim Polresta Padang yang telah penulis laksanakan,  maka  dapat  penulis  simpulkan  beberapa  permasalahan  yang  terjadi  pada  proses penyidikan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  aborsi  kriminal  di  wilayah  hukum  Satreskrim Polresta Padang: 7 Yang menjadi permasalahan pertama yaitu kurangnya kemampuan Petugas Penyidik.  Pelatihan  dan  pembelajaran  dalam  proses  penyidikan  secara  professional  belum terlaksana dengan baik di Polresta Padang, sehingga kemampuan penyidik dalam memahami dan  mendalami  tentang  metode  dan  cara  pelaksanaan  penyidikan  relatif  kurang.  Dimana penerapan  metode  dan  strategi  yang  hampir  sama  untuk  semua  jenis  tidak  pidana  sering dilakukan,  hal  ini  tentunya  yang  membuat  tidak  diporolehnya  hasil  penyidikan  secara maksimal.  Kemudian,  Sulitnya  mencari  saksi  juga  menjadi  permasalahan  dalam  proses penyidikan.  Yang  menjadi  hambatan  yaitu  saksi  yang  tidak  mau  memberikan  keterangan, karena kasus ini merupakan kasus delik biasa atau delik bukan aduan maka sedikit sulit untuk menuntaskan kasus ini hingga keakarnya, karena mereka mengetahui masalah ini enggan untuk melaporkannya  kepada  pihak  yang  berwajib.  Aparat  penegak  hukum  mengalami  kegagalan mengungkapkan berbagai kasus hanya karena keengganan saksi untuk memberikan informasi kepada  mereka  atau  saksi  tidak  mau  terlibat  dan  tidak  mau  menampakkan  diri  karena  takut diintimidasi.
Biasanya  dalam  kasus  aborsi  yang  menjadi  saksi  adalah  orang  terdekat  tersangka, misalnya keluarga atau teman dekat tersangka yang melakukan aborsi. Saksi merasa malu dan kasihan kepada tersangka sehingga saksi memilih diam dan tidak mau memberikan keterangan atau tidak mau dirinya diketahui dalam proses kasus tersebut. Pertama, tidak sahnya Alat Bukti:
7 Wawancara dengan Ikhsan penyidik pada Satreskrim Polresta Padang tanggal 12 Oktober 2023
Alat bukti yang tidak sah atau tidak diperoleh secara sah dapat menjadi permasalahan serius. Ini bisa terjadi jika alat bukti diperoleh melalui penangkapan ilegal, penyitaan tanpa izin, atau pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Kedua,  Keaslian  Alat  Bukti:  Pertanyaan  mengenai  keaslian alat  bukti  sering  muncul.  Bukti  bisa  diubah  atau  dimanipulasi,  yang  dapat  meragukan keabsahannya di pengadilan. Ketiga, Ketidaklengkapan Alat Bukti: Dalam beberapa kasus, alat bukti mungkin tidak cukup untuk membuktikan unsur tindak pidana. Ini dapat mengakibatkan penolakan  atau  pembebasan  terdakwa.  Keempat,  Kehilangan  atau  Kerusakan  Alat  Bukti: Terkadang alat bukti dapat hilang atau rusak selama penyelidikan atau persidangan, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk membuktikan tindak pidana. Kelima, Alat Bukti Elektronik: Dalam era teknologi informasi, alat bukti elektronik seperti pesan teks atau data digital dapat menimbulkan tantangan tambahan dalam hal autentikasi dan integritas. Keenam, Privasi dan Hak Asasi Manusia: Penggunaan alat bukti juga harus memperhatikan hak privasi individu dan hak  asasi  manusia.  Pengumpulan  bukti  yang  melanggar  hak-hak  ini  dapat  menimbulkan permasalahan hukum.
Penggunaan  alat  bukti  yang  sah,  diperoleh  dengan  cara  yang  sah,  dan  diperlakukan dengan  adil  adalah  prinsip  penting  dalam  sistem  peradilan  untuk  memastikan  keadilan  dan keabsahan proses hukum. Penggunaan alat bukti dalam penerapan unsur tindak pidana aborsi oleh  penyidik  bisa  menghadapi  beberapa  kendala,  termasuk:  (1)  Kerahasiaan  Pasien: Seringkali, kasus aborsi melibatkan pasien yang ingin menjaga kerahasiaan tentang tindakan mereka. Pasien mungkin enggan memberikan keterangan atau alat bukti yang memadai kepada penyidik, karena takut atau karena faktor-faktor pribadi. (2) Keterbatasan Bukti Fisik: Aborsi sering dilakukan secara diam-diam, dan bukti fisik mungkin terbatas atau sulit diakses. Ini bisa menjadi kendala dalam memastikan adanya tindakan aborsi ilegal. (3) Kebijakan Rumah Sakit: Beberapa  rumah  sakit  atau  fasilitas  medis  mungkin  memiliki  kebijakan  ketat  dalam mengungkapkan  informasi  atau  bukti  terkait  aborsi  kepada  penyidik,  terutama  jika  itu melibatkan  pelanggaran  privasi  pasien.  (4)  Saksi  dan  Keterangan:  Menemukan  saksi  yang bersedia  memberikan  keterangan  dalam  kasus  aborsi  juga  bisa  sulit,  terutama  jika  mereka terlibat dalam tindakan ilegal tersebut dan takut akan konsekuensinya. (5) Hukum dan Regulasi yang Rumit: Setiap yurisdiksi memiliki hukum yang berbeda terkait aborsi, dan hal ini dapat mempengaruhi cara penyidik mengumpulkan dan menggunakan bukti dalam penyelidikan. (6) Keaslian Alat Bukti: Verifikasi keaslian alat bukti, seperti dokumen medis atau hasil tes, juga bisa menjadi tantangan. (7) Keterbatasan Teknologi: Dalam beberapa kasus, penyidik mungkin menghadapi keterbatasan teknologi dalam mengumpulkan bukti, terutama jika mereka harus mengandalkan rekaman medis atau perangkat lainnya

## KESIMPULAN
Pengumpulan  dan  penggunaan  alat  bukti  dalam  kasus  aborsi  ilegal  dilakukan  dengan pendekatan yang hati-hati dari pihak kepolisian untuk memastikan bahwa hukum dan hak asasi manusia  dihormati  dalam  proses penyidikan.  Kebijakan  publik  yang  mendukung  penegakan hukum  terkait  tindak  pidana  aborsi,  termasuk  undang-undang  yang  jelas  dan  tegas  serta memberikan konsultasi dengan ahli hukum. Konsultasi dengan ahli hukum untuk memastikan bahwa proses penyidikan dan penggunaan bukti berada dalam batas hukum yang benar.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, Aborsi  dalam  Undang-Undang  Kesehatan  dan  KUHP ,  Jurnal Ilmiah  Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. 4, No. 2
Anjen Dianawati, Pendidikan dan Seks untuk Remaja , Kawan Pustaka, Jakarta, 2003
Febry dan Paulinus, Implementasi tindakan Aborsi Berdasarkan Kehamilan Akibat Perkosaan , Kanisius, Yogyakarta, 2019.
Suhayati & Saputra, Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi, Jurnal Masalah masalah hukum, Vol. XII, No. 19
Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 1994 Soebekti dan R Tjitrosoudibjo, Kamus Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta,  1980 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi