Vol. 3, No. 1, Oktober 2019, 1-21
Kebijakan Proteksi  Anak Jalanan di Kota Yogyakarta Menurut Perspektif Maqasid Syariah
Khoirul Ummatin 
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: atinumma@gmail.com

## Abstract
The  problem  of street  children  is  a  social  problem  that  often  occurs  in urban areas. We may often meet many children who are on the streets. Such a scene is influenced by a number of factors that cause children to suffer in life on the streets, such as family financial difficulties or pressure from poverty, parental disharmony, and special problems regarding the relationship  between  children  and  parents.  The  existence  of  street children  is  often  a  problem  for  various  parties  both  from  family, community and government. In overcoming the problem, the Yogyakarta city  government  contributed  to  provide  a  solution  by  issuing  regional regulations  related  to  the  handling  of  street  children,  the  regulation considers many aspects such as replacing repressive approaches or forced withdrawal then becoming a humane (persuasive) approach to achieving mutual  prosperity.  By  referring  to  these  objectives,  it  is  appropriate  to implement  a  policy  that  needs  to  be  based  on  the  concept  of  maqasid sharia which is a study of Islamic law in establishing a law that must be accompanied by goals which are shar'i (human benefit).
Keywords: street children, protection policy, maqasid sharia.

## Abstrak
Masalah anak jalanan merupakan sebuah salah satu masalah sosial yang sering terjadi di perkotaan. Kita mungkin sering menemui banyak anak- anak  yang  berada  di  jalanan,.  Pemandangan  seperti  itu  dipengaruhi
 Pascasarjana Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
beberapa  faktor  yang  menyebabkan  anak-anak  terjeremus  dalam kehidupan di jalanan, seperti kesulitan keuangan keluarga atau tekanan kemiskinan,  ketidakharmonisan  rumah  tangga  orang  tua,  dan  masalah khusus menyangkut hubungan anak dengan orangtua. Keberadaan anak jalanan  sering  kali  menjadi  permasalahan  berbagai  pihak  baik  dari keluarga,  masyarakat  maupun  pemerintah.  Dalam  mengatasi  masalah tersebut  pihak  pemerintah  Kota  Yogyakarta  ikut  andil  memberi  solusi dengan  mengeluarkan  peraturan  daerah  terkait  penanganan  anak jalanan,  peraturan  tersebut  mempertimbangkan  banyak  aspek  seperti mengganti  pedekatan  yang  bersifat  represif  atau  penarikan  paksa kemudian  menjadi  pendekatan  yang  manusiawi  (persuasif)  sehingga mencapai kesejahteraan bersama. Dengan merujuk pada tujuan terebut, selayaknya  mengimplementasikan  sebuah  kebijakan    perlunya  didasari dengan konsep  maqasid syariah yang merupakan sebuah kajian hukum islam  dalam  menetapkan  sebuah  hukum  harus  disertai  tujuan-tujuan yang syar’i (kemaslahatan manusia).
Kata kunci : anak jalanan, kebijakan proteksi, maqasid syariah.

## Pendahuluan
erlindungan anak tidak luput dari perhatian pemerintah di  Indonesia  sebagai  salah  satu  agenda  tujuan pembangunan. Seperti telah deklasikan pada tanggal 20 November  1959  Sidang  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa telah mengesahkan Hak-Hak Anak. Di dalam deklarasi tersebut secara garis memuat 10 asas tentang hak-hak anak seperti semua anak  memiliki  hak  dan  kesempatan  yang  sama  untuk berkembang  sehat  dan  wajar,  mendapatkan  jaminan  sosial, memperoleh  perlindungan  terhadap  segala  bentuk  yang menyia-yiakan  anak,  seperti  penindasan  dan  perbuatan  yang mengarah  kepada  diskriminasi.  Hal  tersebut  menyiratkan bahwa pentingnya semua pihak memiliki kewajiban memberikan yang terbaik bagi anak. 1
1 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 22.
P
Vol. 3, No. 1, Oktober 2019, 1-21
Anak  seharusnya  dilindungi,  untuk  tumbuh  kembang anak  yang  utama  berada  pada  lingkungan  keluarga.  Karena keluarga  lah  anak  mendapatkan  perlindungan,  pemeliharaan dan  kesejahteraan.  Namun  pada  kenyataannya  masih  banyak anak-anak yang  tidak  mendapatkan  hak  perlindungan,  seperti halnya kasus tindak kekerasaan dan penelantaran. Hal tersebut terjadi akibat keluarga tidak mampu lagi melakukan fungsinya dan kurang efektifnya komunikasi yang terjadi antara anak dan orang  tua  serta lingkungan  sosialnya  yang menyebabkan  anak mencari  lingkungannya  sendiri  yang  sesuai  dengan  dirinya seperti di jalanan. 2
Masalah  anak  jalanan  merupakan  sebuah  salah  satu masalah  sosial yang  sering  terjadi  di  perkotaan.  Kita mungkin sering  menemui  banyak  anak-anak  yang  berada  di  jalanan, seperti  di  pertigaan  jalan  atau  diperempatan  jalan,  berada  di pinggiran jembatan jalan, atau bahkan di terminal dan lain-lain. Dari beberapa faktor-faktor yang menyebabkan maraknya anak jalanan yaitu kondisi ekonomi yang sering kali memaksa anak- anak mengambil inisiatif mencari nafkah atau hidup mandiri di jalanan.  Kadang  pula  pengaruh  teman  atau  kerabat  juga  ikut menentukan keputusan untuk hidup di jalanan. 3
Apabila  menggambarkan  kondisi  kehidupan  anak jalanan  tidak  terlepas  dari  marginal,  rentan,  eksploitatif. Marginal karena mereka melakukan pekerjaan yang tidak jelas, kurang dihargai dan tidak menjanjikan prospek di masa depan, memiliki  resiko  yang  harus  ditanggung  akibat  jam  kerja  yang panjang  yang  berdampak  pada  kesehatan  dan  sosial,  karena jalanan  merupakan  tempat  yang  rawan.  Tidak  hanya  itu  anak jalanan juga rawan ekploitatif yang dilakukan oleh preman dan oknum aparat yang tidak bertanggung jawab. 4
2 Edi  Suharto, Pekerjaan  Sosial  di  Indonesia  Sejarah  Dinamika  dan Perkembangan (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011), 190.
3 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak , (Jakarta: Kencana, 2010), 210-211.
4 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, 200.
Keberadaan  anak  jalanan  sendiri  dalam  pandangan masyarakat  dianggap  negatif,  karena  stigma  masyarakat  yang menganggap anak jalanan memiliki perilaku yang menyimpang dengan bersikap yang kasar, arogan, dan penganggu ketertiban di  jalan.Melihat  realitas  yang  terjadi  pada  anak  jalanan,  maka harus  adanya  tindak  untuk  mengatasi  masalah  tersebut  oleh semua lapisan masyarakat. Terlebih dari  itu pihak pemerintahyang  ikut  andil  dalam  mengatasi  masalah  anak jalanan untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagaimana anak pada umumnya yang bersekolah.
Kota  Yogyakarta  yang  merupakan  kota  pelajar  dan budaya  pun  tidak  luput  dari  keberadaan  anak  jalanan. Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri sudah melakukan berbagai macam  cara  untuk  menangani  masalah  anak  jalanan.  Salah satunya  adalah  mengeluarkan  Peraturan  Daerah  No.  6  tahun 2011  tentang  perlindungan  anak  yang  hidup  di  jalan  yang sebelumnya  pemerintah  membuat  rancangan  peraturan penanganan anak jalanan dan gepeng menjadi satu, akan tetapi banyak  pihak  yang  tidak  setuju  terkait  hal  karena  peraturan mengenai  gepeng  dan  anak  jalanan  merupakan  seseuatu  yang berbeda,  dimana  perda  anak  jalanan  lebih  menekankan  pada aspek perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.
Dengan  adanya  kebijakan  peraturan  daerah  tersebut pemerintah  berusaha  melindungi  anak  jalanan,  dimana keberadaan  atau  posisi  anak  jalanan tidak  dipandang sebagai   pelaku  kriminal , melainkan sebagai  subyek  hak  yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Serta Perda tersebut merupakan  terobosan  baru  yang  dilakukan  pemerintah  Kota Yogyakarta  dari  yang  sebelumnya  bersifat  represif  atau penarikan  paksa  kemudian  menjadi  pendekatan  yang manusiawi (persuasif) kepada anak-anak jalanan.

## Pembahasan
Pengertian  anak  jalanan  menurut  Departemen  Sosial merupakan anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di  jalanan  untuk  mencari  nafkah  dan  berkeliaran  di  jalan  dan tempat umum. Definisi ini dapat dipahami bahwa anak jalanan adalah  anak  yang  hidup  di  jalan, dimana  mereka  bekerja atau bermain-main  di  jalanan  sehingga  merampas  hak  yang sesungguhnya mereka dapatkan. 5
Adapun  pengertian  anak  jalanan  menurut  Peraturan Daerah No. 6 tahun 2011 adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagaian waktunya di  jalan  dan  tempat-tempat  umum  yang  meliputi  anak  yang retan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak  yang  bekerja  dan  hidup  di  jalanan  yang  menghabiskan sebagian  besar  waktunya  untuk  melakukan  kegiataan  hidup sehari-hari. 6
Dengan memiliki kriteria sebagai berikut: 7
1. Anak yang rentan bekerja di jalanan karena suatu sebab.
2. Anak yang melakukan aktivitas di jalanan
3. Anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan
4. Jangka  waktu  di  jalanan  lebih  dari  6  jam  per  hari  dan  di hitung untuk 1 bulan yang lalu.
5. Masyarakat dan penguatan lembaga sosial di masyarakat. Faktor  penyebab  munculnya  anak  jalanan  sendiri memiliki  banyak  faktor  yang  membuat  mereka  terjerumus dalam  kehidupan  di  jalanan,  seperti  kesulitan  keuangan keluarga  atau  tekanan  kemiskinan,  ketidakharmonisan  rumah tangga  orang  tua,  dan  masalah  khusus  yang  menyangkut hubungan anak dengan orang tua. Hal tersebut yang memaksa
5 Muhsin  Kalida  dan  Bambang  Sukamto, Jejak  Kaki  Kecil  di  Jalanan , (Yogyakarta: Cakruk Publishing, 2012), 3.
6 Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan  Pasal 1 Ayat 4, 3.
7 Prosedur Penanganan Anak Jalanan di Kota Yogyakarta yang dibuat oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.
anak-anak untuk mengambil inisiatif mencari nafkah atau hidup mandiri di jalanan. Kadang pula pengaruh teman atau kerabat juga ikut andil dalam menentukan keputusan anak untuk hidup di jalanan. 8 Bagi anak jalanan kehidupan di jalanan memberikan daya  tarik  sendiri,  dimana  mereka  mendapatkan  kebebasan, kesetiaan,  dan  dalam  taraf  tertentu  juga  memberikan perlindungan  kepada  anak-anak  yang  minggat  dari  rumah akibat diperlakukan salah. Sehingga semakin lama anak hidup di  jalan,  maka  semakin  sulit  mereka  meninggalkan  dunia  dan kehidupan jalanan tersebut. 9
Secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam ketiga kelompok, sebagai berikut: 10
1. Children  on  the  street ,  yakni  anak-anak  yang  mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, namun masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagaian  penghasilan  mereka  di  jalan  diberikan  kepada orang  tuanya.  Fungsi  anak  jalanan  pada kategori ini  adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya  karena  beban  atau  tekanan  kemiskinan  yang semestinya ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.
2. Children  of  the  street ,  yakni  anak-anak  yang  berpartisipasi penuh  di  jalanan,  baik  secara  sosial  maupun  ekonomi.
Beberapa  di  antara  mereka  masih  mempunyai  hubungan dengan  orang  tuannya,  tetapi  frekuensi  pertemuan  mereka tidak  menentu.  Banyak  di  antara  mereka  adalah  anak-anak yang karena suatu sebab biasanya kekerasan lari atau pergi dari  rumah. Berbagai  penelitian  menunjukkan  bahwa anak- anak  pada  ketegori  ini  sangat  rawan  terhadap  perlakuan salah, baik secara sosial-emosional, fisik maupun seksual.
8 Suyanto, Masalah Sosial Anak... hlm.210-211.
9 Ibid ., hlm. 212.
10 Suyanto, Masalah Sosial Anak, 200-201.
3. Children  from  families  of  the  street ,  yakni  anak-anak  yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Walaupun anak- anak  ini  mempunyai  hubungan  kekeluargaan  cukup  kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat  yang  lain  dengan  segala  resikonya.  Kategori  ini kehidupan  mereka  di  jalanan  sudah  sejak  anak  masih  bayi bahkan masih dalam kandungan. Di Indonesia sendiri, pada kategori  ini  sering  dijumpai  di  berbagai  kolong  jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api, dan sebagainya.
Perlindungan anak jalanan merupakan fokus pembangunan kesejahteraan sosial yang mencakup perlindungan sosial, sehingga model pertolongan kepada anak jalanan  bukan  hanya  terfokus  pada  menghapus  keberadaan anak  turun  ke  jalan,  namun  juga  mempertimbangkan  aspek peningkatan kualitas  hidup  mereka  serta  memperhatikan  hak- hak  dasar  anak  sesuai  dengan  aspirasi  terbaik  mereka, setidaknya  dapat  melindungi  mereka  dari  kondisi  yang eksploitatif  dan  diskriminasi.  Maka  dari  itu  melihat permasalahan anak jalanan yang notabennya kelompok marjinal menjadi keharusan yang harus ditangani baik oleh pemerintah maupun  masyarakat  agar  perkembangan  jumlah  anak  jalanan tidak terus meningkat sehingga anak-anak tersebut mendapatkan  perlindungan  sosial.  salah  satu  upaya  yang dilakukan  pemerintah  Kota  Yogyakarta  yaitu  menerbitkan Perda No. 6 tahun 2016 tentang perlindungan anak yang hidup di jalan. Dalam kebijakan memiliki tujuan untuk mengentaskan anak  dari  kehidupan  di  jalan,  menjamin  pemenuhan  hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta  memebrikan  perlindungan  dari  diskriminasi,  eksploitasi
dan  kekerasan,  demi  terwujudnya  anak  yang  berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. 11
Dalam  menerapkan  kebijakan  ini  pemerintah  Kota Yogyakarta  berusaha  mengupayakan  cara  penanganan  anak jalanan dengan berbagai langkah yang tepat agar masalah anak jalanan  dapat  dikurangi  atau  bahkan  dapat  diatasi.  Dalam prosedur  penanganan  anak  jalanan  Dinas  Sosial  Kota Yogyakarta  tertera  yang  berisi  target  sasaran  yang  dibagi menjadi target langsung  seperti anak yang  turun  ke jalan  baik ikut orang tua maupun personal, anak yang dikaryakan orang lain, anak yang mengamen di jalanan, anak yang jualan koran di jalan,  dan  anak  yang  menyemir  sepatu  dijalan.  Tidak  hanya sasaran  langsung  yang  ditujukan  kepada  anak  jalan,  namun pihak Dinas Sosial juga memiliki sasaran yang tidak langsung, seperti  keluarga,  masyarakat,  lembaga  sosial,  dan  lembaga pendidikan. 12
Adapun dalam perda tersebut menjelaskan bahwa upaya penanganan  anak  jalanan  meliputi  dari  upaya  pencegahan, upaya  penjangkauan,  upaya  pemenuhan  hak  dan  upaya reintegrasi sosial. 13

## 1. Upaya Pencegahan
Upaya  pencegahan  meliputi  kampanye,  edukasi,  dan informasi,  mengembangkan  program  dukunagn  keluarga, mengembangkan  program  penguatan  bagi  anak  yang  rentan atau  beresiko  hidup  di  jalan,  dan  penguatan  LKSA  (Lembaga Kesejahteraan  Sosial    Anak)  dan  lembaga-lembaga  berbasis
11 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan  Pasal 3, hlm. 4.
12 Prosedur  Penanganan  Anak  Jalanan  di  Kota  Yogyakarta  yang dibuat oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.
13 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan  Pasal 6, hlm. 5.
masyarakat lain agar mampu berperan mencegah anak hidup di jalan. 14
Dalam  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat,  salah satu contohnya yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial adalah memasang  papan  himbauan  larangan  dan  denda  untuk  tidak memberikan  memberikan  uang  di  jalan  yang  telah  tersebar  di beberapa  titik  Kota  Yogyakarta.  Pengembangan  program dukungan  keluarga  dilaksanakan  melalui  kegiatan-kegiatan, seperti penguatan dan pemfungsian lembaga-lembaga layanan konseling keluarga, program penguatan/pemberdayaan ekonomi  keluarga,  dan  peningkatan  ketrampilan  pengasuhan bagi  orang  tua  atau  wali.  Pengembangan  program  penguatan bagi  anak  yang  rentan/berisiko  hidup  di  jalan  dilaksanakan melalui  kegiatan-kegiatan,  seperti  penyelenggaraan  sosialisasi pemberian  edukasi  dan informasi  mengenai  bahaya dan  risiko hidup  di  jalan,  dan  penyelenggaraan  kegiatan-kegiatan peningkatan  keterampilan  hidup  ( lifeskill )  bagi  anak,  termasuk keterampilan vokasional, personal dan sosial sesuai dengan usia, minat  dan  kebutuhan  anak.  Kemudian  penguatan  LKSA  dan lembaga-lembaga  berbasis  masyarakat  lain  dilaksanakan melalui: peningkatan kemampuan identifikasi dan penjangkauan  kelompok  keluarga/anak  rentan  atau  berisiko hidup di jalan, dan peningkatan kemampuan penanganan awal terhadap  situasi  kelompok  keluarga/anak  rentan  atau  berisiko hidup di jalan. 15

## 2. Upaya Pengjangkauan
Dalam  upaya  penjangkauan  dalam  penanganan  anak jalanan tersebut pihak Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta membuat  tim  perlindungan  anak  yang  tercantum  pada  perda guna  melaksanakan  upaya  pengjangkuan  yang  meliputi  dinas yang bertugas dan bertanggung jawabnya di bidang sosial, dinas
14 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan  Pasal 7, hlm. 6.
15 Ibid ., Pasal 9-11, hlm. 6-7.
yang bertugas dan bertanggung jawabnya di bidang kesehatan, Kepolisian,  Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  LKSA  (Lembaga Kesejahteraan  Sosial    Anak),  Pekerja  Sosial,  dan  Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak. 16
Dalam  pelaksanaan  pengjangkauan  anak  jalanan  yang dilakukan oleh Dinas Sosial juga dibantu oleh beberapa tim yang tersebar  di  beberapa  titik  Kota  Yogyakarta,  dengan  dibagi menjadi 3 wilayah kerja: 17
a. Tim  I  Wilayah  Utara  (  Kecamatan  Jetis,  Lecamatan
Gedongtengen, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan
Gondokusuman,  dan  Kecamatan  Danurejan)  dengan  22 orang  dengan  melaksanakan  kegiataan  sapaan  dan penjangkauan, pembinaan dan pendampingan.
b. Tim  II  Wilayah  Tengah  (  Kecamatan  Gondomanan, Kecamatan  Kraton,  Kecamatan  Ngampilan,  Kecamatan
Wirobrajan,  Kecamatan  Pakualaman)  dengan  20  orang dengan melaksanakan
kegiataan sapaan dan penjangkauan, pembinaan dan pendampingan.
c. Tim  III  Wilayah  Selatan  (Kecamatan  Mergangsan, Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan  Kotagede)  dengan  23  orang  dengan melaksanakan  kegiataan  sapaan  dan  penjangkauan,
pembinaan dan pendampingan.
Kemudian  terdapat  5  orang  lagi  yang  berada  dalam sekretariat.
Adapun  tahapan  penanganan  anak  ajalanan  yang dilakuakn  setiap  tim  yang  berupa  sapaan  dan  penjangkauan, pembinaan dan pendampingan: 18
a. Sapaan dan Penjangkauan
16 Ibid ., Pasal 12 Ayat 4, hlm. 7-8.
17 Prosedur  Penanganan  Anak  Jalanan  di  Kota  Yogyakarta  yang dibuat oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.
18 Ibid.,
1) Melakukan pengamatan di titik-titik lokasi yang sering digunakan untuk aktivitas jalanan.
2) Kunjungan  dan  membangun  komunikasi  terhadap anak atau pelaku aktivitas jalanan secara rutin.
3) Melakukan  “teror”  psikologis  secara  halus  terhadap pelaku aktivitas jalanan.
4) Melakukan  monitoring  dalam  rangka  “sterilisasi” lokasi yang masih bersih dari aktivitas jalanan.
5) Target:
6) Setiap  titik  aktivitas  jalanan  tersentuh  dan  terjangkau dalam  kegiataan  sapaan  dan  penjangkauan  melalui kunjungan rutin minimal seminggu sekali.
7) Dalam  tiap  kunjungan  terdokumentasikan  dalam bentuk  laporan  untuk  melihat  progress  intensitas perubahan aktivitas jalanan pada titik-titik tersebut.
8) Tersampaikannya  norma  hidup  layak  sehingga menumbuhkan pemikiran bagi anak untuk mengurangi aktivitas di jalanan.
9) Tidak ada “pendatang baru” pada masing-masing titik melalui langkah antisipasi.
b. Pembinaan
1) Melaksanakan  kegiatan  supervisi  bagi  anak  pelaku aktivitas  jalanan  dan  keluarganya  yang  masih  rentan kembali ke jalan.
2) Melakukan  motivasi  dan  pengkondisian  agar  anak pelaku aktivitas jalanan tida beraktivitas di jalanan.
3) Melakukan  kegiatan  supervisi  keluarga  agar  anak pelaku aktivitas jalanan bisa mendapatkan hak-haknya secara optimal.
4) Melaksanakan  langkah-langkah  asesing  penanganan lanjutan bagi anak ( pendidikan formal atau informal, kesehatan,  tumbuh  kembang  anak)  dan  keluarganya
(akses  pemberdayaan  ekonomi,  peran  sosial  dan
program-program lain yang terkait dengan penanganan keluarga anak jalanan).
5) Melaksanakan  kegiataan  penyadaran  masyarakat terkait  aktivitas  jalanan  dan  bentuk  penarikan sumbangan yang tidak sah lainnya melalui sosialisasi di tingkat basis.
Target:
1) Tiap keluarga anak jalanan atau pelaku aktivitas jalanan didampingi oleh 1 orang anggota tim pembinaan.
2) Pendamping harus mampu mengidentifikasi kebutuhan  dasar  obyek  dampingan  dan  melakukan aksesing  pada  program  atau  pihak  lain  yang  bisa memenuhi kebutuhan tindak lanjut tersebut.
3) Pada  obyek  anak  jalanan  orientasi  utama  dari  tim adalah mengembalikan mereka ke kegiatan pendidikan,  sehingga  pendamping  wajib  melakukan aksesing  kepada  lembaga  pendidikan  baik  formal maupun non formal
4) Masing-masing  anggota  tim  pembinaan  melakukan sosialisasi di tingkat basis (semisal RW) terkait dengan masalah NAPZA seminggu sekali.
5) Dalam  tiap  kunjungan  terdokumentasikan  dalam bentuk  laporan  untuk  melihat  progress  perubahan perilaku ekonomi dan sosial dari keluarga tersebut.
c. Pendampingan
1) Malaksanakan  kegiatan  supervisi  bagi  anak  selaku aktivitas  jalanan  dan  keluarganya  yang  sudah  tidak beraktivitas di jalanan
2) Melakukan motivasi dan pengkondisian agar eks anak atau  pelaku  aktivitas  jalanan  konsisten  dalam
memenuhi  aktivitas  kembali  ke  pendidikan  atau berusaha yang memenuhi kaidah sosial.
3) Melakukan komunikasi terhadap stakeholder di mana eks anak atau pelaku aktivitas jalanan atau keluarganya mendapatkan pelayanan lanjutan.
Target:
1) Setiap  obyek  keluarga  yang  tidak  lagi  beraktivitas  di jalanan  atau  pelaku  aktivitas  jalanan  didampingi  1 orang anggota tim.
2) Pendamping  mampu  mengidentifikasi  kebutuhan dasar  obyek  pendampingan  dan  aksesing  pada program atau pihak lain untuk tindaklanjutnya.
3) Pada obyek anak jalanan yang sudah masuk pelayanan pendidikan  formal  atau  non  formal,  pendamping motivatif untuk menjaga komitmen.
4) Pada obyek anak jalanan atau  pelaku aktivitas jalanan yang  sudah  masuk  pada  aktivitas  kegiataan  ekonomi, tim melakukan dampingan usaha motivasi agar sasaran komitmen dengan kegiataan tersebut dan tidak kembali ke kegiataan jalanan.
5) Dalam  tiap kunjungan  terdokumentasi dalam laporan untuk  melihat  progress  perubahan  perilaku  ekonomi dan sosial dari keluarga tersebut.
3. Upaya Pemenuhan Hak
Upaya pemenuhan hak meliputi antara lain:
a. Hak identitas;
b. Hak atas pengasuhan;
c. Hak atas kebutuhan dasar;
d. Hak kesehatan;
e. Hak pendidikan; dan
f. Hak  untuk  mendapatkan  bantuan  dan  perlindungan hukum.
4. Upaya Reintegrasi Sosial
Reintegrasi sosial merupakan proses pengembalian anak kepada  keluarga,  keluarga  pengganti  dan/atau  masyarakat sehingga  anak  dapat  menjalankan  fungsi-fungsi  sosialnya dengan baik sebagaimana anak pada umumnya. Pada upaya ini peran Pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/Kota dan/atau LKSA sangatlah penting dalam melaksanakan upaya reintegrasi sosial  bagi anak  yang  hidup di  jalan.  Dalam  upaya  reintegrasi sosial  anak  yang  hidup  di  jalan  harus  didasarkan  hasil penelusuran  asal  usul  dan  kondisi  keluarga  atau  keluarga pengganti.  Dan  juga  pihak  pemerintah  harus  berkoordinasi dengan pemerintah daerah tempat anak tersebut berasal.
Dalam penanganan anak jalanan saat ini setelah adanya peraturan  daerah  berbeda  dengan  penanganan  sebelumnya yang  berubah  dari  yang  bersifat  represif  atau  penarikan  paksa menjadi  pendekatan  yang  manusiawi  (persuasif)  serta menempatkan  anak  di  dalam  posisi  yang  bermartabat.  Dalam upaya penjangkauan anak yang hidup di jalan tersebut, pekerja sosial memiliki peran yang sangat penting, sedangkan aparat di bidang  ketertiban  umum  atau  satpol  PP  berada  di  posisi belakang  sebagai  pengaman.  Selanjutnya,  penjangkauan dilakukan lebih personal dengan pendekatan pribadi tiap anak, sehingga dapat diketahui secara lebih jelas permasalahan yang dihadapi setiap anak. 19
Berdasarkan  data  jumlah  anak  jalanan  di  Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yakni 2015-2019    mengalami  kenaikan  dan  penurunan  jumlah  anak jalanan,  seperti  pada  tahun  2015  memiliki  berjumlah  497.000 orang,  kemudian  pada    tahun  2016  terlihat  mengalami penurunan  menjadi  212.000,  satu  kemudian  yakni  tahun  2017 mengalami  kenaikan  menjadi  220,000,  selanjutnya  tahun  2018
19 http://dinsos.jogjaprov.go.id/penjangkauan-a4nak-yang-hidup-di- jalan/. diakses pada tanggal 15 Juni 2019 pada pukul 09.35.
Vol. 3, No. 1, Oktober 2019, 1-21
mengalami penurunan menjadi 219,000, namun pada tahun 2019 terlihat adanya kenaikan yang cukup drastis yakni 327,000. 20
Ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  penghambat kebijakan  penanganan  anak  jalanan  di  Kota  Yogyakarta, yakni keterbatasan  anggaran  dana  di  dalam  kebijakan  penanganan anak  jalanan  menyebabkan  pembinaan  anak  jalanan  kurang efektif,  belum  adanya  peranan  perusahaan  swasta  dalam kebijakan penanganan anak jalanan, lingkungan sosial keluarga anak  jalanan  di  Kota  Yogyakarta  menyebabkan  ana  turun  ke jalan, lingkungan ekonomi Kota Yogyakarta menjadi daya tarik anak jalanan dari berbagai daerah. 21
Selain  itu,  apabila  diamati  faktor  lain  yang  menjadi kendala  kebijakan  tersebut  yakni  masih  adanya  masyarakat memiliki  kencenderungan  untuk  memberi  uang  di  jalanan, dimana  sudah  menjadi  kebiasaan  ketika  ada  orang  meminta- minta  di  jalan,  membuat  masyarakat  iba  dan  mudah  untuk diberikan uang. Padahal hal ini menjadikan banyak anak untuk turun ke jalan meminta uang, mereka menganggap tidak usah bersusah  payah  bekerja  untuk  mencari  uang,  karena  dengan meminta  di  jalan  pun  mereka  sudah  bisa  mendapatkan  uang. Akan  tetapi  untuk  mencegah  hal  tersebut  Pemerintah  Kota Yogyakarta  juga  mengeluarkan  Perda  Larangan  Beri  Uang kepada Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis serta  upaya memasang  baliho  atau  papan  imbauan  di  tempat-tempat strategis tentang larangan memberi uang.

## Tinjauan Maqasid syariah
Setelah menjelaskan penanganan anak jalanan berdasarkan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam perda,
20 http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar?id_skpd=5  di akses pada tanggal 15 Juni 2019 pada pukul 09.30 WIB
21 http://ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewFile/8335/8102  di  akses  pada tanggal 16 Juni 2019 pada pukul 07.39 WIB.
kemudian  kebijakan  tersebut  dilihat  dari  pandangan  islam menurut maqasid syariah terkait tujuan  dan agenda penerapan kebijakan  anak  jalanan  di  Kota  Yogyakarta.  Pertama-tama penjabaran terkait pengertian dari maqasid syariah. Di kalangan ulama  ushul  fiqh,  tujuan  sebuah  hukum  biasanya  disebut dengan  maqasid  syariah,  yang  memiliki  tujuan  syar’i  dalam menetapkan  hukum.  Tujuan  hukum  tersebut    dapat  dipahami malalui  penelusuran  terhadap  ayat  Al-qur’an  dan  sunnah Rosulullah. 22 Kemudian  Al-Syatibi  menjabarkan  pengertian mengenai  maqasid  syariah  sebagai  berikut  maqasid  syariah ditinjau dari segi bahasa terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syari’ah. Maqasid adalah bentuk jama’ dari maqasid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syari’ah memiliki arti jalan menuju sumber air atau dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Variasi definisi dari maqasid syariah mengindikasikan  adanya  kaitan  erat  dengan  hikmah,  ‘illat, tujuan atau niat, dan kemaslahatan. 23
Definisi maqasid syariah menurut Al-Ghazali maslahah adalah  sebuah  istilah  yang  pada  intinya  merupakan  keadaan yang  mendatangkan  manfaat  dan  menolak  bahaya  atau kerugian. Yang kami maksudkan dengan maqashid al-syari’ah sebenarnya  bukan  ini,  karena  mendatangkan  menfaat  dan menolak  bahaya  atau  kerugian  adalah  tujuan  dari  makhluk. Kebaikan makhluk adalah ketika menggapai tujuan-tujuannya. Yang kami maksud dengan maqashid al-syari’ah di sini adalah menjaga tujuan syara’. 24
22 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh , ( Jakarta: Amzah, 2011), 304. 23 Asafri  Jaya  Bakri, Konsep  Maqasid  Al- Syari’ah  Menurut Al-Syatibi ,
(Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1996), 61.
24 Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqasid Al- Syari’ah dari Konsep ke Pendekatan , ( Yogyakarta: LKIS Group, 2010), 180-181.
Adapun tujuan syara’ untuk makhluk ada lima, sebagai berikut: 25
1. Melestarikan terhadap agama.
2. Melestarikan terhadap jiwa.
3. Melestarikan terhadap akal.
4. Melestarikan terhadap keluarga.
5. Melestarikan terhadap harta benda.
Kemudian menurut Al-Syatibi dalam mewujudkan dan memelihara  lima  unsur  pokok  tersebut,  adanya  pembagian menjadi  tiga  tingkatan  maqasid  atau  tujuan  syariah,  yaitu: Maqasid  al-Daruriyat (primer)  yakni  tingkat  kebutuhan  yang harus dipenuhi, Maqasid al-Hijiyat (sekunder) yakni kebutuhan yang  bilamana  tidak  diwujudkan  tidak  sampai  mengancam keselamatan akan tetapi akan mengalami kesulitan, dan Maqasid al-Tahsiniyat (tersier) yakni kebutuhan pelengkap bilamana tidak terpenuhi tidak mempengaruhi dan menimbulkan kesulitan. 26
Dalam  dalil-dalil  syara’  mewajibkan  dijalankannya jaminan  hak  manusia  dan  menjadikan  pemerintah  memiliki tanggung  jawab  terhadap  rakyatnya,  dan  juga  mewajibkan pemerintah  untuk  memperhatikan  urusan  semua  orang  yang berada  di  bawah  kekuasaanya,  melindungi,  menjaga  hak,  dan berbuat adil kepada mereka. 27
Dalam sudut pandangan agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah atas kewenangan dan kehendak Allah SWT dengan melalui beberapa proses penciptaanya yang dimensinya sesuai dengan kehendak Allah  Swt.  Kedudukan  anak  dalam  Agama  Islam  ditegaskan dalam Al-qur’an Surah Al-Isra’ ayat 70 yakni:
25 Jaser  Audah, Al-Maqasid  untuk  Pemula ,  (  Yogyakarta:  Suka  Press, 2013), 8. 26 Bakri, Konsep Maqasid Al- Syari’ah , 72.
27 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah , (Jakarta: Amzah, 2009), 15.
“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan Anak -anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.
Penjelasan  Surah  Al-qur’an  tersebut  diikuti  dengan Hadist  Nabi  Muhammad  Saw  yang  artinya  “Semua  anak dilahirkan  atas  kesucian,  sehingga  ia  jelas  bicaranya”.  Maka dapat dilihat  bahwa  dalam  ajaran  Islam  pun  keberadaan  anak menjadi  yang  penting  untuk  dilindungi.  Karena  memiliki peranan  penting  sebagai  generasi  penerus  terdahulu  yang seharusnya menjadi harapan bagi mayarakat di masa yang akan datang.  Sudah  seharusnya  anak  mendapatkan  hak  untuk tumbuh  berkembang  menjadi  sosok  yang  baik,  baik  secara rohani dan jasmani. 28
Dapat  dilihat  perlindungan  anak  dari  sisi  islam merupakan  bagian  penting,  terlebih  anak  yang  termarjinalkan seperti anak jalanan yang kurang mendapatkan akses. Untuk itu penanganan  yang  tertuang  dalam  Perda  No.  6  tahun  2011 tentang  perlindungan anak  yang  hidup di  jalan,  apabila dikaji menurut maqasid syariah menempati pada tingkatan maqasid al- Daruriyat ,  karena  seorang  anak  memiliki  hak  yang  harus dijamin,  dilindungi,  dan  dipenuhi  bukan  hanya  oleh  pihak pemerintah  saja  akan  tetapi  orang  tua,  keluarga,  masyarakat. Dalam  serangkaian  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah dalam  menangani  anak  jalanan,  apabila  upaya  terakhir  telah dijalankan  dirasa  memenuhi  kebutuhan  anak  jalanan,  maka anak tersebut akan dikembalikan lagi kepada keluarganya untuk menjalankan kehidupan sebagaimana semestinya.
28 Tedy Sudrajat, “ Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia ”, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala No. 54 Th. XIII (Agustus,2011), 126. www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6245/5150 (diakses 10 Juni 2019).
Selain itu dalam Perda apabila ditinjau dari sisi maqasid syari’ah demi mencapai sebuah kemaslahahan dapat mencakup sebagai  berikut:  upaya  pencegahan,  penjangkauan,  reintegrasi sosial  termasuk  melindungi  kebutuhan  melestarikan  terhadap keluarga ( hifz al nasl ), dengan melakukan sosialisasi, edukasi dan informasi  kepada  orang  sekitar  anak  seperti  keluarga  untuk pencegahan anak turun ke jalan, serta upaya pemerintah untuk pengembalian  anak  kepada  keluarga  sehingga  anak  bisa menjalani  hak-hak  mereka,  sebagaimana  semestinya  anak merupakan  sebuah  amanah  yang  menjadi  tanggung  jawab sebuah  keluarga  dan  juga  orang  tua  memiliki  tanggung  jawab yang besar untuk menjaga serta mendidik anaknya. Orang tua lah  yang  pertama  membentuk  karakter  anak  dan  melindungi anak  sehingga  kebutuhan  anak  terpenuhi  dan  mendapatkan kesejahteraan. Dan perda ini masuk ke dalam tingkatan khusus, karena untuk melindungi keutuhan keluarga yang sebagaimana semestinya  anak  harus  di  bawah  perlindungan  orang  tua  dan keluarga.  Upaya pemenuhan hak anak termasuk aspek Hifz al- Nafs (perlindungan  jiwa)  yang  mencakup  keselamatan  dan kesehatan anak jalanan yang rentan saat berada di jalan, seperti rentan  sakit  karena  polusi  dan  cuaca  yang  tak  menentu,  dan adanya  kemungkinan  mengalami  kecelakaan  saat  berada  di jalan,  serta  anak  jalanan  berhak  atas  kebutuhan  dasar  mereka yakni sandang, papan, dan tempat tinggal, tidak hanya tinggal di jalanan dikarenakan mencari nafkah.  kemudian aspek Hifz al- aql (pelestarian terhadap akal) dimana  adanya pemenuhan hak pendidikan  anak  yang  seharusnya,  setiap  anak  berhak mendapatkan  kesempatan  yang  sama  untuk  mendapatkan pendidikan  yang  layak,  malah  berbanding  sebaliknya pendidikan anak jalanan terhambat karena turun ke jalan untuk mencari nafkah.

## Penutup
Pandangan  maqasid  syariah  yang  memiliki  tujuan menetapkan hukum untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun  di  akhirat  tertuang  dalam  penetapan  kebijakan masalah  penanganan  anak  jalanan  dimana  Pemerintah mengupayakan solusi terbaik untuk mengentaskan anak jalanan dengan  cara  memenuhi  hak-hak  anak  jalanan  sebagaimana semestinya  dengan  cara  kemanusiawan  (persuasif)  yang sebagaimana  diharapkan  dapat  mengurangi  atau  bahkan mengatasi  jumlah  anak  jalanan  di  Kota  Yogyakarta.  Dengan beberapa upaya seperti, upaya pencegahan, upaya penjangkauan,  upaya  pemenuhan  hak  dan  upaya  reintegrasi sosial.  hal  tersebut  termasuk  ke  dalam  tingkatan maqasid  al- Daruriyat (kemaslahatan  primer)  karena anak  jalanan memiliki hak  yang  sama  seperti  anak  yang  lain  untuk  dilindungi  oleh keluarga, pemerintah dan masyarakat sehingga mereka berhak memperoleh masa depan yang lebih baik.

## Daftar Pustaka
Audah, Jaser. Al-Maqasid untuk Pemula . Yogyakarta: Suka Press,
2013.
Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqasid Al- Syari’ah Menurut Al -Syatibi . Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1996.
Dahlan, Abd. Rahman. Ushul Fiqh . Jakarta: Amzah, 2011.
Jauhar,  Ahmad  Al-Mursi  Husain. Maqashid  Syariah .  Jakarta: Amzah, 2009.
Kalida, Muhsin dan Bambang Sukamto. Jejak Kaki Kecil di Jalanan .
Yogyakarta: Cakruk Publishing, 2012.
Mawardi,  Ahmad  Imam. Fiqh  Minoritas;  Fiqh  Al-Aqalliyat  dan Evolusi  Maqasid  Al- Syari’ah  dari  Konsep  ke  Pendekatan . Yogyakarta: LKIS Group, 2010.
Setyowati  Soemitro,  Irma. Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak . Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
Suyanto, Bagong. Masalah Sosial Anak . Jakarta: Kencana, 2010.
Suharto,  Edi. Pekerjaan  Sosial  di  Indonesia  Sejarah  Dinamika  dan Perkembangan . Yogyakarta: Samudra Biru, 2011 Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.
Prosedur  Penanganan  Anak  Jalanan  di  Kota  Yogyakarta  yang dibuat  oleh  Dinas  Sosial,  Tenaga  Kerja,  dan
Transmigrasi.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002
tentang Perlindungan Anak.

## Website
Edy  Sudrajat,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Anak Sebagai  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Perspektif  Sistem Hukum  Keluarga  di  Indonesia”,  Jurnal  Ilmu  Hukum Universitas  Syiah Kuala No. 54 Th. XIII (Agustus,2011), 126. www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6245/5150 (diakses 10 Juni 2019).
http://dinsos.jogjaprov.go.id/penjangkauan-a4nak-yang-hidup- di-jalan/. diakses pada tanggal 15 Juni 2019 pada pukul 09.35 WIB.
http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar?id_skpd=5 di
akses pada tanggal 15 Juni 2019 pada pukul 09.30 WIB.
http://ejournal-
s1.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewFile/8335/81
02 di akses pada tanggal 16 Juni 2019 pada pukul 07.39
WIB.