## JIUBJ Jurnal Ilmiah
Universitas Batanghari Jambi
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 23, 1 (2023): 882-886 DOI: 10.33087/jiubj.v23i1.2804 http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah

## Analisis Hukum terhadap Hukuman Kebiri Bagi pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2020
Sonya Airini Batubara, Cindy Cynthia Leoni, Ferry Salim, Frans Deo Fanny Sinaga Universitas Prima Indonesia
Correspondence email: sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id, cindyleoni13@gmail.com, fferi475@gmail.com, Fransdeosinaga319@gmail.com
Abstrak. Kebiri  kimia  dilakukan dengan  menyuntikan  ke  tubuh  seseorang  yang  berisis  senyawa kimia  berupa anti-androgen  agar  produksi  hormon  testosterone  mengalami  penurunan,  sehingga  hasrat  seksual  menurun. Dalam  dunia  kedokteran,  hormon  testosteron  merupakan  hormon  yang  sangat  berfungsi  bagi  seksualitas  pria, jika senyawa kimia tersebut masuk ke alat vital pria, maka senyawa membendung kelenjar otak sehingga tidak lagi  menghasilkan  hormone  testosterone,  dan  dapat  menurunkan  libido.  Pelaku  hukuman  kebiri  pertama  di Indonesia adalah Muhammad Aris berusia 20 tahun dan sudah memperkosa Sembilan anak dibawah umur. Aris dijatuhi  hukuman  kurungan  selama  12  tahun  pada  tanggal  2  Mei  2019.  Dengan  adanya  peristiwa  tersebut peneliti  tertari  mengutip  judul  Analisis  Hukum  terhadap  Hukuman  Kebiri  Bagi  Pelaku  Kekerasan  Seksual Terhadap  Anak  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.70  tahun  2020.  Perumusan  masalah  Bagaimana penerapan  kaism  atau  hukuman  kebiri  di  Indonesia  dalam  tindak  pidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak berdasarkan  PP/70/2020  terkait  Cara  Pelaksanaan  Kebiri  Kimia,  Penempatan  Alat  Pendeteksi  Elektronik, Penyembuhan  dan  Pengumuman Identitas  Pelaku  Kekerasan  Seksual terhadap anak? Bagaimanakah  Presfektif Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dalam  hukum  kebiri  terhadap  predator  kekerasaan  seksual  anak  berdasarkan PP/70/2020  terkait  Cara  Pelaksanaan  Kebiri  Kimia,  Penempatan  Alat  Pendeteteksi  Elektronik,  Penyembuhan dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap anak. Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah  teori  perlindungan  hukum  perlindungan  hukum.  Penelitian  yang  dilakukan  Library  Research,  dengan metode  deduktif  induktif,  yang  mana  diambil  kesimpulan  tepat.  Berdasarkan  penelitian  ini  dilakukan,  maka dikatahui  kebiri  kimia  yaitu  dengan  menyuntikkan  ke  tubuh  manusia  sehingga  membuat  nafsunya  menjadi berkurang atau  bahkan  hilang.  Perbuatan tersebut  tentu  melanggar kodrat manusia  dan  membuat pelaku  justru menjadi tersiksa. Tujuan hukum kebiri adalah untuk perlindungan dari kekejaman yang dilakukan oleh predato kekerasan seksual anak. Sahnya hukuman tersebut dianggap tidak ada sisi kemanusiaan karena telah melakukan penyiksaan kepada pelaku. Ahli hukum, ahli kesehatan, dan aktivis HAM mendukung Undang-Undang tersebut dikarenakan, Kekerasan seskual semakin berbahaya, maka dibuat hukum khusus.

## Kata kunci : kebiri; anak; kekerasan seksual
Abstract. Chemical castraction is done by injecting a person’s body containing chemical compuds in the form of anti-androgens so that production of the hormone testosterone decreases, so that sexual desire decreases. In the medical  world,  the  hormone  testosterone  is  a  hormone  that  is  very  functional  for  male  sexuality,  if  these chemical  compounds  enter  the  male  vital  organs,  the  compunds  block  the  braind  grlands  so  that  no  longer produce  testosterone,  and  can  reduce  libido.  The  perpetrator  of  the  first  castraction  sentence  in  Indonesia  is Muhammad Aris he is 20 years old and has raped nine minors. Aris was sentenced to imprisonment for 12 years on  May  2,  2019.  With  this  incident,  researchers  are  interested  in  citing  the  Legal  Analysis  of  Sentce  of Castraction  for  Perpetrators  of  Violence  Againts  Children  Based  on  Government  Regulation  No.  70  of  2020. Formulation  of  the  problem  How  to  apply  caism  or  castraction  punishment  in  Indonesia  in  acts  of  violence Criminal  acts  of  Violence  Againts  Children  based  on  PP/70/2020  related  to  Chemical  Castraction  Methods, Placement  of  Electronic  Detection  Devices,  Healing and Identity Development of  Sexual  Perpetrators against children? The Perspective of Human Rights (HAM) in the law of castraction against predators of child sexual violence  based  on  PP/70/2020  regarding  Methods  of  Implementing  Chemical  Castraction,  Placement  of Electronic Detection Devices, Healing, and Announcement of the Identity of Perpessstrators of Violence against children.  The  theory  used  in  this  paper  is  the  theory  of  legal  protection  of  legal  legal  protection.  Research conducted  by  Library  Research,  using  the  inductive  deductive  method,  the  concludions  drawn  are  correct. Based on the research conducted, it is known that chemical castration is by injecting it into the human body to reduce  or  even  lose  lust.  These  actions  certainly  violate  human  nature  and  make  the  perpetrators  actually
Sonya Airini Batubara, Cindy Cynthia Leoni, Ferry Salim, Frans Deo Fanny Sinaga., Analisis Hukum terhadap Hukuman  Kebiri  Bagi  pelaku  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  70 tahun 2020
become termonted. The  validity  of  the  sentence  is  considered to  have  no humanity because  it  has  violated  the perpetrator. Legal expert, helath expert, and human rights activist support the law because sexual.

## Keywords: Castracted; Child; Sexsual Violence

## PENDAHULUAN
Perdebatan  mengenai  pengamanan  insan dibawah  umur  (anak)  dibahas  secara  terus- menerus,  dikarenakan  anak  adalah  penerus generasi bangsa maka Negara harus melindunginya agar anak tersebut dapat menggapai  apa  yang  diinginkan  atau  dicapai (Gultom, 2014). Kapasitas utuh dalam pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia, mengarah  kepada  kebutuhan  masyarakat  yang terpenuhi  atau  kemakmuran  didasarkan  pada Dasar  Negara  dan  UUD’45.  Usaha  dalam melindungi  penerus  bangsa  diawali  secepat mungkin,  supaya  anak  semaksimal  mungkin dalam  membangun  bangsa  dan  negara.  Predator anak  semakin  merajalela  setiap  tahunnya (Nashriana,  2011).  Beberapa  kasus  predator anak menyembunyikan penyimpangannya tersebut  terhadap  keluarganya.  Predator  anak tersebut  menggunakan  ketidaktahuan  anak dibawah  umur  yang  digunakan  pelaku  untuk menyalurkan libido. Berhubungan dengan kekerasan  seksual  anak,  disisi  Undang-undang tersebut  ada  KUHP  atau  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana,  dan  juga  UU/17/2016  yang merupakan  Pergantian  kedua  dari  UU/23/2002 terkait “Perlindungan Anak”. Peraturan Pemerintah/70/2020, Pasal  1  (2)  tindakan  kebiri kimia  atau  kasim  merupakan  penyuntikan senyawa  kimia  kepada  predator  kekerasan maupun  melakukan  pengancaman  anak  untuk melakukan  hubungan  seksual,  dan  dapat mimucu objek dari tindakan tersebut, mengakibatkan kecacatan fisik, kehilangan akal, penyakit  yang  diakibatkan  virus  seksual,  alat vital  tidak  dapat  berreproduksi,  korban  sampai meninggal  dunia,  menurunkan  libido,  dan diserai  pemulihan  (Fitriyani,  2022).  Jika sebelumnya dalam Undang-undang/17/2016 hanya  mengatur  mengenai  sanksi  kebiri  kimia tanpa  adanya  tata  cara  pelaksanaannya  yang seperti apa, maka dalam Peraturan Pemerintah/70/2020  mengatur  prosedur  kebiri kimia  mulai  dari  bagaimana  tahapan  awal,  dan siapa yang berhak melakukannya.
Secara umum, kasim dilaksanakan dengan menyuntikan  ke  tubuh  seseorang  yang  berisi senyawa  kimia  (anti-androgen)  supaya  hormon testosterone  mengalami  penurunan,  sehingga
hasrat seksual menurun. Dalam dunia kedokteran,  hormon  testosteron  merupakan hormone  yang  sangat  berfungsi  bagi  seksualitas pria,  jika  senyawa  kimia  tersebut  masuk  ke  alat vital  pria,  maka  senyawa  membendung  kelenjar otak  sehingga  tidak  lagi  bisa  menghasilkan hormone  testosterone,  dan  dapat  menurunkan libido. Peraturan tersebut diatur kepada predator kekerasan  seksual  anak  dengan  hukuman  yang berat,  supaya  pelaku  tidak  lagi  mengulangi perbuatannya.  Akan  tetapi,  predator  kekerasan seksual  anak  masih  berlanjut  hingga  saat  ini, bahkan setiap tahunnya kasus tersebut meningkat  secara  cepat.  Penyebab  lonjakan tersebut  karena  para  pelaku  kejahatan,  tidak ditindak dengan hukuman berat. Dalam kasusnya, ada pelaku predator kekerasan seksual anak  dihukum  secara  ringan  dengan  kurungan kurang  dari  1  tahun.  Anak  bisa  menjadi  bahan suatu  tindakan  yang  diluar  dari  pedoman perilaku  yang  sudah  ditetapkan.  Perlakuan tersebut bisa dilakukan orang  tua ataupun sanak saudara yang dekat dengan anak bahkan oknum- oknum  yang  berada  di  luar  lingkungan. Tindakan  tersebut  dapat  berasal  keluarga  yang kurang harmonis, dituntut lebih berprestasi pada area  lembaga  pendidikan,  hingga  dilingkungan masyarakat. Kita harus cermat terhadap lingkungan sekitar, karena tanpa disadari banyak tindak  kejahatan.  Kejahatan  tersebut  bisa dilakukan  oleh  anak  dibawah  umur.  Anak dibawah  umur  menjadi  sasaran  bagi  pelaku predator  kekerasan  seksual  anak,  karena  anak tidak  paham  dengan  apa  yang  pelaku  tersebut lakukan  dan  anak  tersebut  tidak  ada  keberanian dalam  penolakan,  sehingga  pelaku  menyalurkan libidonya.
Pelaku  hukuman  kasim  pertama  di Indonesia  adalah  Muhammad  Aris  berusia  20 tahun,  yang  berasal  dari  Kabupaten  Mojokerto. Pekerjaan  Aris  adalah  tukang  las  dan  sudah memperkosa Sembilan anak dibawah umur yang berjenis  kelamin  perempuan  di  Mojokerto.  Aris dijatuhi  hukuman  kurungan  selama  12  tahun pada  tanggal  2  Mei  2019  oleh  PN  Mojokerto. Dengan  adanya  peristiwa  kejadian  dalam penerapan  hukum  terhadap  pelaku  kekerasan seksusal terhadap anak, dan begitu banyak  anak menjadi korban predator anak menurut
Sonya Airini Batubara, Cindy Cynthia Leoni, Ferry Salim, Frans Deo Fanny Sinaga., Analisis Hukum terhadap Hukuman  Kebiri  Bagi  pelaku  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  70 tahun 2020
penjabaran  di  atas  peneliti  tertarik  mengutip judul Analisis Hukum terhadap Hukuman Kebiri Bagi  Pelaku  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.70  tahun 2020.

## METODE
Salah  satu  struktur  grandmethode  bisa digunakan  pada  observasi  karya  tulis  ilmiah, adalah Library  Research ,  artinya  karya  tulis ilmiah  berpedoman  terhadap  pustaka: Field Research , adalah observasi berdasarkan lapangan; Bibliographic Research , adalah observasi hanya focus pada teori. Pada observasi ini  memakai  kepustakaan  yang  disebut  sebagai Legal Research Instruction. Data bersifat primer adalah  kumpulan  materi  didapat  dari  sumber yang  telah  diteliti.  Data  Primer  yang  digunakan adalah:  KUHP;  UU/17/2016  terkait  perubahan kedua  dari  UU/23/2020  terkait  Perlindungan Anak;  dan  PP/70/2020  terkait  Cara  Pelaksanaan Kebiri  Kimia,  Penempatan  Alat  Pendeteksi Elektronik,  Penyembuhan  dan  Pengumuman Identitas  Pelaku  Predator  anak.  Data  bersifat sekunder  yaitu  materi  observasi  yang  bersifat mengikat  seperti  buku  hukum  dan  artikel. Teknik  observasi  didapat  melalui  sumber  yang telah ada teknik ini disebut Data Sekunder yaitu melalui  buku-buku,  artikel,  karya  tulis  ilmiah, buku  rujukan,  dan  lain  sebagainya.  Pengamatan data pada observasi ini ialah data kualitatif, yang artinya data ini ditemukan berdasarkan kata  dan kalimat-kalimat karya ilmiah.

## HASIL
Penerapan  kasim  atau  hukuman  kebiri  di Indonesia  dalam  tindak  pidana  kekerasan seksual  terhadap  anak  berdasarkan  PP/70/020 terkait  Cara  Pelaksanaan  Kebiri  Kimia,
Penempatan Alat Pendeteksi Elektronik,
Penyembuhan dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasaan Terhadap Anak
Hukum tindak  pidana  ialah  solusi mencegah  tindakan  kekejaman  yang  dibuat dengan  hukuman.  Ini  berpengaruh  pada  etik, moral  kemanusiaan  maupun  keyakinan  dan keperluan  kelompok  tertentu  (Prasetyo,  T. 2013).  Karena  adanya  kasus  kebiri  yang menggemparkan  Indonesia,  maka  Pemerintah membuat Perpu/1/2016 dalam keadaan mendesak. Lalu dikaji kembali menjadi UU/17/2016.  Dalam  perjalannya  sebelum  sah menjadi Undang-Undang banyak ketidakseimbangan yaitu ada yang menentang da
nada  yang  setuju. Undang-undang  Nomor  1 tahun 2016 dalam perubahan kedua UU/23/2003 terkait  Perlindungan  Anak  dalam  Pasal  81  dan Pasal  82  kemudian  diubah  dalam  ketentuan pasal  76D  UU/35/2014  atas  perubahan  pertama Undang-Undang/23/2002  tentang  perlindungan anak,  yaitu  :  “Larangan  dalam  tindakan melakukan kekejaman bahkan sampai mengancam  secara  paksa  anak  berbuat  hal  tak senonoh dengannya maupun orang lain.
Target  pelaksanaan  sanksi  kebiri  tersebut bertujuan  sebagai  perlindungan  anak  dibawah umur  agar  terhindar  dari  predator  anak. Peraturan  tersebut  juga  menerbitkan  Pasal  81A (4), Pasal 82A UU/1/16 dalam perubahan kedua, UU/23/2002  terkait  Perlindungan  Anak,  ayat  3 sebagaimana bunyi Pasal 3 Peratuan Pemerintah nomot  70  tahun  2020  disebutkan:  “Pelaksanaan kasim,  penempatan  alat  pendeteksi  elektronik, bahkan  pemulihan  dikerjakan  oleh  orang  yang berkompeten susuai arahan penuntut umum.”
Pengadilan  memvonis  Aris  12  tahun kurungan,  membayar  ganti  rugi  sebesar  seratus juta  Rupiah,  subsidi  enam  bulan  dan  kebiri kimia sebagai hukuman akhir.  Adapun Undang- Undang yang dilanggar Aris adalah diPasal 76 D juncto,  UU/23/2002,  diPasal  81  (2)  tentang perlindungan  anak  dan  UU/17/2016.  Penjelasan pada  tindakan  kasim  diPasal  1  (2)  PP/70/202 ialah  suntikan  senyawa  kimia  kepada  predator kekerasan  maupun  pengancaman  secara  paksa terhadap  anak  untuk  melakukan  hubungan seksual,  dan  dapat  mimucu  objek  dari  tindakan tersebut, mengakibatkan kecacatan fisik, kehilangan akal, penyakit yang diakibatkan virus seksual,  alat  vital  tidak  dapat  berreproduksi, korban  sampai  meninggal  dunia,  menurunkan libido, dan diserai pemulihan. Adapun ketentuan BAB  II  yang  tercantum  pada  PP  No.  70  tahun 2020, yaitu:
1. Pasal 2 ayat 1 berbunyi, “Pelaksanaan kasim, penempatan alat pendeteksi elektronik, bahkan  pemulihan  diterapkan  pada  pelaku kejahatan seksual.”
2. Pasal  3  berbunyi,  “Pemberlakuan  kebiri dikerjakan oleh orang yang berkompeten.”
3. Pasal 4 berbunyi, “Kasim tidak diberlakukan bagi pelaku anak”
Penerapan  Informasi  identitas  pelaku predator anak, yaitu:
1. Lembaga  yang  menangani  menyampaikan pemberitahuan  kepada  penuntut  hingga  14 hari  sebelum  orang  yang  melakukan  tindak
Sonya Airini Batubara, Cindy Cynthia Leoni, Ferry Salim, Frans Deo Fanny Sinaga., Analisis Hukum terhadap Hukuman  Kebiri  Bagi  pelaku  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  70 tahun 2020
pidana melaksanakan hukuman yang ditetapkan hakim.
2. Informasi identitas pelaku paling lama 7 hari setelah pelaku menjalani pidana pokok.
3. Pengumuman  melalui  media  elektronik maupun cetak, dan website kejaksaan.
4. Pelaku anak tidak dikenakan pidana tambahan.
Selain  penerapan  kebiri  kimia,  pelaku juga  wajib direhabilitasi. Dalam Pasal 18 PP 70 tahun  2020  rehabilitasi  yang  dilakukan  adalah rehabilitasi  sosial,  rehabilitasi  medic,  dan rehabilitasi psikiatri.
1. Rehabilitasi sosial  merupakan  kegiatan pemulihan terhadap pelaku berupa pemulihan fisik, mental dan sosial.
2. Rehabilitasi medic merupakan kegiatan untuk pemulihan  fungsi  tubuh  yang  mengalami masalah, seperti kelumpuhan yang dikibatkan oleh  stroke,  patah  tulang,  saraf  terjepit,  dan cedera.
3. Rehabilitasi  psikiatri  merupakan  kegiatan untuk pemulihan kesehatan jiwa.
Presfektif  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dalam hukuman  kebiri  terhadap  predator  kekerasan seksual  anak  berdasarkan  PP/70/2020  terkait Cara  Pelaksanaan  Kebiri  Kimia,  Penempatan Alat Pendeteteksi Elektronik, Penyembuhan dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap anak?
Hak  Asasi  Manusia  atau  HAM  memiliki arti  yaitu  kewenangan  hukum  yang  tidak berpengaruh  terhadap  gender  maupun  strata social (Lararenjana, E. 2022). UU/39/1999 pada Pasal 1 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan sesama manusia saling menghormati,  menjunjung  tinggi,  dan  dapat perlindungan  hukum  dari  Negara,  pemerintah sebagai  mahluk  ciptaan  Tuhan.  Tujuan  tersebut HAM  ialah  menjadi  perlindungan  setiap  orang dalam  menjalani  hidup,  kelayakan  dalam kebebasan, serta keamanan (Azra 2003). Tujuan lainnya ialah untuk perlindungan dari kekejaman.  Pemberlakuan  sanksi  kasim  kepada predator  anak  yang  diatur  pada  Peraturan Pemerintah/70/2020.  Terjadi  pro  dan  kontra pada Undang-Undang tersebut. Ahli hukum, ahli kesehatan  dan  aktivis  HAM  mendukung Undang-Undang tersebut dikarenakan, kekerasan  seksual  semakin  berbahaya (extra ordinary crime) maka dibuat hukum khusus.
Kontranya  adalah,  hukuman  itu  tidak sesuai  dalam  kesepakatan  internasional  HAM. Negara melarang menghukum dengan merendahkan derajat manusia. Pemberian sanksi kebiri  kimia  juga  masih  dalam  perdebatan karena  belum  diketahui  apakah  benar-benar mengurangi  bahkan  menanggulangi  predator seksual.  Ada  yang  kurang  setuju  dengan hukuman  itu  dikarenakan  bisa  berakibat  fatal pada  tubuh  dan  kebiri  kimia  bersifat  tidak permanen.  Sahnya  hukuman  kebiri  kimia dianggap tidak ada rasa sisi kemanusiaan karena telah  melakukan  penyiksaan  pada  predator seksual.  Dalam  revolusi  hukuman  pidana  ialah hukuman  pidana  memiliki  rasa  kemanusiaan, oleh  karenanya  harus  sejahtera  bukannya penyiksaan social-welfare dan human  right  for all.
Pada  hukum  hak  asasi  manusia  jika  tidak ada  siksaan  adalah  bentuk  HAM  pokok (coreright) hal ini ada di Pasal 5 dalam deklarasi pernyataan  umum  tentang  hak  manusia  yang artinya  tidak  ada  satu  pun  manusia  yang  dapat disiksa  atau  dihukum  dalam  kekejam,  tidak  ada sisi kemanusiaan bahkan merendahkan manusia. Bahkan  Ikatan  Dokter  Indonesia  atau  IDI  tidak menyetujui  dalam  tanggung  jawab  pelaksanaan kasim  bagi  predator  seksual  di  bawah  umur. Ikatan Dokter Indonesia menganggap melanggar janji  di  dunia  kedokteran  dan  bukan  indikasi medis.  Penyiksaan  terkait  Undang-Undang HAM,  ialah  suatu  tindakan  karena  adanya  niat, yang  mengakibatkan  kesakitan  hebat  di  aspek fisik,  ataupun  jiwa.  Penjabaran  hukuman tersebut berpengaruh pada karakter jelek, hingga hilangnya  gairah  serta  emosi  yang  berlebihan, ahli kesehatan tidak menyetujui hukum tersebut. Menurutnya  dapat  menimbulkan  keagresifan predator  seksual,  bahkan  apakah  pelaku  dapat mengulanginyanya kembali atau tidak perbuatan tersebut dikarenakan masih  ada ingatan  seksual, sekalipun  berkurangnya  hormone  testosteron pelaku.

## SIMPULAN
Penerapan  kebiri  kimia  masih  jarang diberlakukan  dikarenakan  hambatan  pada  pola pikir  dalam  masyarakat  yang  menganggap kekerasan  seksual  tersebut  adalah  aib  keluarga. Karena  kejahatan  seksual  atau  predator  anak semakin merajalela dan mengkhawatirkan, maka pemerintah dan presiden mengeluarkan Peraturan  Pemerintah  No  70  Tahun  2020. Perspekktif  HAM  pada  hukuman  kebiri  masih
Sonya Airini Batubara, Cindy Cynthia Leoni, Ferry Salim, Frans Deo Fanny Sinaga., Analisis Hukum terhadap Hukuman  Kebiri  Bagi  pelaku  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  70 tahun 2020
dianggap  perdebatan  di  dalam  masyarakat maupun  pemerintah.  Namun  begitu  peraturan tetap dijalankan yang telah ditetapkan berdasarkan  perbuatannya  terhadap  pelaku sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  No  70 Tahun  2020.  Adapun  saran  dari  penelitian  ini adalan  Sebaiknya  penerapan  hukum  kebiri  di Indonesia lebih sering diberlakukan dan lembaga yang menangani  hukum  kebiri harus lebih tegas terhadap  penerapan  hukum  kebiri  agar  pelaku berhenti  dari  perbuatannya,  karena  membuat korban menjadi trauma bahkan hingga meninggal  dunia.  Walaupun  kebiri  kimia diberlakukan  sebaiknya  penerapan  hukum  ini dikaji  kembali  oleh  lembaga  pemerintah, dikarenakan kebiri kimia bersifat permanen atau seumur  hidup.  Pelaku  tidak  lagi  merasakan hasrat  seksual  dan  membuat  psikologis  pelaku menjadi terganggu.

## DAFTAR PUSTAKA
Fitriyani, A. 2022, Diakses dari
https://www.antaranews.com/berita/56661
1/wapres-menghormati-keputusan
Hukuman  Kebiri  Sudah  Tepatkah?  idi- tolak-eksekusi-
Gultom,  M.  2014. Perlindungan  Hukum
Terhadap
Anak dan Perempuan . Bandung: PT Refika Aditama. Keputusan Menteri kesehatan Nomor 378/Menkes/SK/IV/2008 Tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit.
Lararenjana,  E.  2022. Mengenal  Tujuan  HAM Beserta Sejarah dan Fungsinya. Nashriana.  2011. Perlindungan  Hukum  Pidana Bagi Anak Di Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Prasetyo,  T.  2013. Hukum  Pidana .  Jakarta:
Rajawali Pers.
Peraturan  Pemerintah  Indonesia  Nomor  70
Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan  Tindakan  Kebiri  Kimia, Pemasangan  Alat  Pendeteksi  Elektronik, Rehabilitasi  dan  Pengumuman  Identitas Pelaku  Kekerasan  Seksual  Terhadap Anak. Putusan PN Mojokerto nomor
69/Pid.sus/2019/PN.Mjk. 2019 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.