## TINJAUAN HUKUM ATAS MEDIASI DALAM SENGKETA PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
Oleh: Herlina Panggabean Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli E-mail: Linagabe53@gmail.com

## ABSTRAK
Sengketa  pertanahan  dikantor  pertanahan  akhir-akhir  ini  meningkat  dengan  signifikan. Untuk  melakukan  terobosan  dalam  penyelesaian  sengketa  pertanahan  melalui  lembaga mediasi,  dan  sengketa  yang  biasa  diselesaikan  dengan  mediasi  ini  seperti  sengketa  hak waris,  sengketa  pembatsan  tanah,  sengketa  hak  atas  tanah,  kepemilikan  dan  penguasaan atas  tanah.  Lembaga  Mediasi  di  bidang  pertanahan  sekarang  ini  masih  kurang  dipahami oleh masyarkat, untuk itu harus sering dilakukan oleh aparat badan pertanahan nasional, namun didalam pembicaraannya kurang dipopulerkan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian  ini  adalah  :  (1)  apa  latar  belakang  masyarakat  memilih  proses  mediasi  dalam penyelesaian  sengketa  pertanahan  di  kantor  pertanahan,(2)  bagaimana  proses penyelesaian  sengketa  pertanahan  melalui  mediasi  di  kantor  pertanahan  Penelitian  ini bertujuan:(1)  untuk  mengetahui  mengapa  masyarakat  sering  memilih  proses  mediasi dalam  penyelesain  sengketa,(2)  untuk  mengetahui  langkah-langkah  dan  proses penyelesaian  sengketa  pertanahan  yang  diselesaikan  dengan  mediasi.  Metode  dalam penelitian  yang  digunakan  dalam  skripsi  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  yaitu  penelitian yang  memaparkan  berbagai  data  yang  diperoleh  dari  hasil  pengamatan  dan  wawancara, sedangkan  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Metode  analisisdata  dalam  penelitian  ini menggunakan metode trianggulasi dengan tahap-tahap mengumpulkan data, reduksi data, analisis dan penyajian data, dan verifikasi data.

## Kata Kunci:  Mediasi, Sengketa dan Kantor Pertanahan

## 1. PENDAHULUAN
Sengketa  hukum  atas  tanah  tidak dapat  dilepaskan  kaitannya  dengan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia yaitu Negara hukum yang berorientasi kepada kesejahteraaan umum sebagaimana  tersurat  dalam  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun 1945. Tanah  merupakan  salah  satu  sumber daya  alam  yang  penting  untuk kelangsungan  hidup  umat  manusia, hubungan  manusia  dengan  tanah bukan  hanya  sekedar  tempat  hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan  sumber  daya  bagi kelangsungan hidup umat manusia. Bagi  bangsa  Indonesia  tanah  adalah karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan merupakan  kekayaan  nasional,  serta hubungan  antara  bangsa  Indonesia dengan  tanah  bersifat  abadi.  Oleh karena  itu  harus  dikelola  secara cermat  pada  masa  sekarang  maupun untuk masa yang akan datang.
Masalah  tanah  adalah  masalah  yang menyangkut  hak  rakyat  yang  paling dasar.  Tanah  disamping  mempunyai nilai  ekonomis  juga  berfungsi  sosial, oleh  karena  itulah  kepentingan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan guna kepentingan umum. Ini dilakukan dengan pelepasan  hak  atas  tanah  dengan mendapat  ganti  rugi  yang  tidak berupa  uang  semata  akan  tetapi  juga berbentuk tanah atau fasilitas lain.
Secara  filosofis  tanah  sejak  awalnya tidak  diberikan  kepada  perorangan. Jadi tidak benar seorang yang menjual tanah  berarti  menjual  miliknya,  yang benar  dia  hanya  menjual  jasa memelihara  dan  menjaga  tanah selama itu dikuasainya. Hal  tersebut  adalah  benar  apabila dikaji  lebih  dalam  bahwa  tanah disamping mempunyai nilai ekonomis,  juga  mempunyai  nilai sosial  yang  berarti  hak  atas  tanah tidak  mutlak.  Namun  demikian Negara harus menjamin dan menghormati  atas  hak-hak  yang diberikan  atas  tanah  kepada  warga Negaranya yang dijamin oleh undang-
undang.
Dalam  Pasal  16  Undang-Undang
Nomor  5  Tahun  1960  tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau  biasa  disebut  Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat (UUPA) diatur  tentang  hak-hak  atas  tanah yang  dapat  diberikan  kepada  warga negaranya  berupa  yang  paling  utama Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,  Hak  Pakai,  Hak  Sewa,  Hak Membuka Tanah, Hak untuk Memungut  Hasil  Hutan  dan  hak-hak lain  yang  tidak  termasuk  dalam  hak- hak  tersebut  di  atas  akan  ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak
yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UUPA.
Permasalahan  tanah  yang  muncul akhir-akhir  ini,  semakin  kompleks. Pemicunya, tak sebatas aspek ekonomi  saja,  melainkan  sosial  dan budaya bahkan juga agama. Beberapa permasalahan tanah, bisa diselesaikan dengan  baik  oleh  kantor  Pertanahan melalui”  mediasi”.  Mediasi  adalah salah  satu  bagian  dari  alternatif penyelesaian sengketa (APS), disamping  negosiasi,  arbitrase,  dan pengadilan. Sebelum proses mediasi ini berlangsung,  setelah  pihak  BPN menerima  semua  berkas  dari  pihak penggugat pihak BPN terlebih dahulu mempelajari  dan  setelah  itu  para pihak  yang  tergugat  dan  penggugat dikoret  terlebih  dahulu  semua permasalahan  dari  masing-masing pihak yang bersengketa,
Apabila semua itu sudah di dapat baru BPN      menawarkan  solusi  seperti mediasi dalam  penyelesaian sengketa pertanahan.  Dengan  seperti  itu  para pihak  apabila  sudah  menyetujui  baru para pihak yang bersengketa dipertemukan  dan  saat  itu  proses mediasi  dapat  berlangsung  dengan para  pihak  yang  bersengketa  dengan membawa  saksi.  Disamping  itu  juga
BPN hanya 15% berkas sengketa yang masuk  dibagian  seksi  sengketa  yang belum  bisa  diselesaikan  dan  bahkan tidak  berani  menyelesaikan  sengketa tersebut  melalui  lembaga  mediasi, seperti  halnya  sengketa  kepemilikan sertifikat ganda.
Mediasi  adalah  proses  negosiasi pemecahan  masalah  di  mana  pihak ketiga  yang  tidak  memihak  bekerja sama  dengan  para  pihak  yang
bersengketa  membantu  memperoleh kesepakatan memuaskan.
Melihat  kenyataan  tersebut  diatas perlu  adanya  suatu  terobosan  yang harus dilakukan oleh Badan Pertanahan  Nasional  yang  lebih difokuskan kepada penanganan penyelesaian  sengketa  dan  konflik pertanahan  secara  sederhana,  cepat dan biaya ringan. Alasannya,  mediator  itulah  yang memberi  peranan  penting  dalam keberhasilan  suatu  mediasi.  Seorang mediator  harus  mengetahui  secara psikologis kondisi para pihak, sehingga mereka merasa nyaman dan permasalahannya  pun  terselesaikan dengan  nyaman  pula.  Selain  itu, mediator haruslah mempunyai kemampuan  analisis  dan  keahlian menciptakan pendekatan pribadi para pihak  yang  terlibat  sengketa.  Dia harus bisa memahami dan memberikan  reaksi  positif  atas persepsi masing-masing pihak. Tujuannya  membangun  hubungan baik dan kepercayaan. Hampir semua manusia pada awalnya merupakan  anggota  kelompok  sosial yang  dinamakan  keluarga.  Walaupun anggota-anggota  keluarga  tadi  selalu menyebar, pada waktu-waktu tertentu mereka pasti akan berkumpul.  Misalnya  pada  makan pagi  bersama,  siang,  dan  malam. Setiap anggota mempunyai pengalaman-pengalaman masing- masing  dalam  hubungannya  dengan kelompok-kelompok  sosial  lainnya  di luar  rumah.  Bila  mereka  berkumpul, terjadilah tukar-menukar pengalaman di  antara  mereka.  Pada  saat-saat demikian,  yang  terjadi  bukanlah pertukaran pengalaman semata, tetapi para anggota keluarga tersebut mungkin telah mengalami perubahan-
perubahan,  walaupun  sama  sekali tidak disadari.
Manusia  merupakan  makhuk  yang bersegi  jasmani  dan  rohaniah.  Segi rohaniah manusia terdiri dari pikiran dan  perasaan.  Apabila  diserasikan akan  menghasilkan  kehendak  yang kemudian menjadi sikap tindak. Sikap tindak  itulah  yang  kemudian  menjadi landasan  gerak  segi  jasmaniah manusia. Manusia  mempunyai  naluri  untuk senantiasa berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang sinambung  tersebut  menghasilkan pola  pergaulan  yang  dinamakan  pola interaksi  sosial.  Pergaulan  tersebut menghasilkan  pandangan-pandangan mengenai  kebaikan  dan  keburukan. Pandangan-pandangan tersebut merupakan  nilai-nilai  manusia,  yang kemudian sangat berpengaruh terhadap cara dan pola berpikirnya. Berdasarkan pemahaman yang demikian  itu  lembaga  penyelesaian sengketa  melalui  mediasi  perlu  di populerkan, terutama bagi penyelesaian  sengketa  pertanahan. Oleh karena hal ini selain dimungkinkan  pemanfaatannya,  dari tugas  pokok  dan  fungsi  Badan Pertanahan Nasional dapat mencakup penyelesaian  sengketa  dengan  cara demikian.
Identifikasi masalah : Dari uraian di atas, masalah yang akan diteliti dalam penelitian  ini  adalah:1)  Bagaimana jenis  perkara/sengketa  pertanahan yang  diselesaikan  melalui  mediasi  di kantor  pertanahan;  2)Apa  latar belakang  masyarakat  memilih  proses mediasi dalam  penyelesaian sengketa pertanahan  di  kantor  pertanahan;  3) Bagaimana proses penyelesaian sengketa  pertanahan  melalui  mediasi
di  kantor  pertanahan;  4)Bagaimana hambatan atas penyelesaian sengketa atas tanah tersebut.

## 2. KERANGKA TEORISTIK

## 1. Mediasi dalam Interaksi Sosial
Bentuk  umum  proses  sosial  adalah interaksi  sosial  (yang  juga  dapat dinamakan proses sosial), oleh karena interaksi  sosial  merupakan  syarat utama  terjadinya  aktivitas-aktivitas sosial.  Bentuk  lain  dari  proses  sosial hanya  merupakan    bentuk-bentuk khusus  dari  interaksi  sosial.  Interaksi sosial merupakan hubungan- hubungan  sosial  yang  dinamis  yang menyangkut  hubungan  antara  orang- orang  perorangan,  antara  kelompok- kelompok  manusia,  maupun  antara orang  perorangan  dengan  kelompok manusia.  Apabila  dua  orang  bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat itu.
Mereka  saling  menegur,  berjabat tangan,  saling  berbicara  atau  bahkan mungkin berkelahi. Aktivitas-aktivitas semacam  itu  merupakan  bentuk- bentuk  interaksi  sosial.  Walaupun orang-orang  yang  bertemu  muka tersebut  tidak  saling  berbicara  atau tidak  saling  menukar  tanda-tanda, interaksi  sosial  itu  telah  terjadi,  oleh karena  masing-masing  sadar  akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam perasaan  maupun  syaraf  orang-orang yang  bersangkutan,  yang  disebabkan oleh  misalnya  bau  keringat,  minyak wangi suara berjalan dan sebagainya.
Kesemuanya  itu  menimbulkan  kesan di  dalam  pikiran  seseorang,  yang kemudian  menentukan  tindakan  apa yang akan dilakukan.
Interaksi  sosial  antara  kelompok- kelompok  manusia  terjadi  antara kelompok  tersebut  sebagai  kesatuan
dan  biasanya  tidak  menyangkut pribadi  anggotaanggotanya.  Interaksi sosial  antara  kelompok-kelompok sosial  tersebut  tidak  bersifat  pribadi. Interaksi  sosial  antara  kelompok- kelompok  manusia  terjadi  pula  di dalam  masyarakat.  Interaksi  tersebut lebih  mencolok  manakala  terjadi perbenturan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan kelompok. Berlangsungnya suatu proses interaksi  didasarkan  pada  berbagai faktor,  antara  lain,  faktor  imitasi, sugesti,  identifikasi  dan  simpati. Faktor  imitasi  adalah  suatu  proses belajar  dengan  cara  meniru  atau mengikuti  perilaku  orang lain.  Faktor sugesti  adalah  cara  pemberian  suatu pandangan  atau  pengaruh  orang  lain denagn  cara  tertentu  sehingga  orang tersebut  mengikuti  pandangan  atau pengaruh  tersebut  tanpa  berpikir panjang.  Faktor  identifikasi  adalah kecenderungan  atau  keinginan  dalam diri  seseorang  untuk  menjadi  sama dengan  pihak  lain.  Faktor  simpati adalah  perasaan  tertarik  yang  timbul dalam diri seseorang dan membuatnya  merasa  seolah-olah berada dalam keadaan oran lain. Faktor-faktor tersebut dapat bergerak sendiri-sendiri secara terpisah maupun  dalam  keadaan  tergabung. Apabila masing-masing ditinjau secara  lebih  mendalam,  maka  faktor imitasi misalnya, mempunyai peranan yang  sangat  penting  dalam  proses interaksi sosial. Faktor sugesti berlangsungnya apabila  seseoranng  memberi  suatu pandangan  atau  sesuatu  sikap  yang berasal  dari  dirinya  yang  kemudian diterima  oleh  pihak  lain.  Identifikasi sebenarnya merupakan kecenderungan-kecenderungan  atau
keinginan-keinginan dalam diri seseorang  untuk  menjadi  sama dengan  pihak  lain.  Proses  simpati sebenarnya  merupakan  suatu  proses di  mana  seseorang  merasa  tertarik pada  pihak  lain,  di  dalam  proses  ini perasaan  memegang  peranan  yang sangat penting. Hal-hal  tersebut  diatas  merupakan faktor-faktor yang menjadi dasar bagi berlangsungnya proses interaksi sosial.  Dalam  proses  pelaksanaan mediasi dalam  penyelesaian sengketa dapat  memperhatikan  faktor-faktor diatas,  yaitu  dengan  menggunakan faktor imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati,  karena  keempat  faktor tersebut  saling  terkait.  Walaupun  di dalam  kenyataanya  proses  tadi memang  sangat  kompleks,  sehingga kadang-kadang  sulit  mengadakan perbedaan  tegas  antara  faktor-faktor tersebut. Akan tetapi  dapatlah dikatakan  bahwa  imitasi  dan  sugesti terjadi lebih cepat, walaupun pengaruhnya kurang mendalam dibandingkan dengan identifikasi dan simpati yang  secara  relatif  agak  lebih lambat proses berlangsungnya.
2. Pengertian-Pengertian Mediasi Ada  beberapa  penegertian  Mediasi yaitu  :  1)  Mediasi  merupakan  proses negosiasi pemecahan masalah; 2)Mediasi merupakan alternatif penyelesaian  sengketa  tanah  di  luar pengadilan; 3)  Menurut Garry Goopaster memberikan definisi mediasi  sebagai  proses  negosiasi pemecahan  masalah  di  mana  pihak luar  yang  tidak  memihak  (imparsial) bekerja  sama  dengan  pihak-pihak yang  bersengketa  untuk  membantu mereka  memperoleh  kesepakatan perjanjian  yang  memuaskan;  4) Mediasi  merupakan  suatu  proses penyelesaian masalah melalui
negosiasi  dengan  bantuan  pihak  ke tiga atau lebih sering di kenal sebagai seorang mediator yang netral. Arbritase  dan  alternatif  penyelesaian sengketa  yaitu:  a)  Penyelesaian sengketa  atau  beda  pendapat  melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana  dimaksud  pada  (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung  oleh  para  pihak  dalam waktu  paling  lama  14  (empat  belas) hari  dan  hasilnya  dituangkan  dalam suatu kesepakatan tertulis; b)  Dalam hal  sengketa  sebagaimana  dimaksud pada  (2)  tidak  dapat  diselesaikan maka  atas  kesepakatan  tertulis  para pihak  sengketa  diselesaikan  melalui seseorang  atau  melalui  seorang mediator;  c)  Dalam  hal  sengketa sebagaimana  dimaksud  dalam  (2) tidak  dapat  diselesaiakan  maka  atas kesepakatan  tertulis  para  pihak sengketa diselesaiakan melalui seseorang  atau  seorang  meditor;  d) Apabila  para  pihak  tersebut  dalam waktu  14  hari  dengan  bantuan seorang  atau  mediator  tidak  berhasil mencapai  suatu  kesepakatan  atau mediator tidak dapat mempertemukan  kedua  belah  pihak maka  para pihak  dapat  menghubungi lembaga alternatif penyelesaian sengketa  untuk  menunjuk  seorang sebagai mediator. Mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa  tanah  di  luar  pengadilan yang mengutamakan cara-cara musyawarah untuk mencapai mufakat serta mempunyai ciri waktu penyelesian sengketa yang disengketakan, terstuktur, berorientasi  kepada  tugas  dan merupakan  cara  intervensi  yang melibatkan  peran  serta  para  pihak secara  aktif  dengan  menunjuk  pihak ketiga sebagai mediator yang
membantu  tercapainya  hal-hal  yang telah disepakati bersama.
Di  Indonesia  pengertian  mediasi secara lebih konkrit dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI
No.  02  Tahun  2003  tentang  prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan  para  pihak  yang  dengan dibantu oleh mediator ( pasal 1 butir 6).  Mediator  adalah  pihak  yang bersifat  netral  dan  tidak  memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian  sengketa  (pasal  1  butir
5).
Pengertian  mediasi  dalam  Peraturan Mahkamah  Agung  RI  No.02  Tahun
2003  tidak  jauh  berbeda  dengan esensi  mediasi  yang  dikemukakan oleh para ahli resolusi konflik. Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek  penting  yang  mana  mediator proaktif mencari berbagai kemungkinan  penyelesaian  sengketa. Mediator  harus  mampu  menemukan alternatif–alternatif penyelesaian sengketa.  Ia  tidak  hanya  terikat  dan terfokus  pada  apa  yang  dimiliki  oleh para  pihak  dalam  penyelesaian sengketa  mereka.  Mediator  harus mampu  menawarkan  solusi  lain, ketika  para  pihak  tidak  lagi  memiliki alternatif penyelesaian sengketa, atau para pihak sudah mengalami kesulitan  atau  bahkan  berhenti  ( deadlock  )  dalam  penyelesaian sengketa  mereka.  Di  sinilah  peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa. Oleh kerenanya,  mediator  harus  memiliki sejumlah skill yang dapat menfasilitasi  dan  membantu  para pihak  dalam  penyelesaian  sengketa mereka. 3. Prinsip-Prinsip Mediasi Mediasi  memiliki  karakteristik  yang merupakan ciri pokok yang membedakan  dengan  penyelesaian sengketa  yang  lain.  Karakteristik tersebut  dapat  dirumuskan  sebagai berikut:  1)  Dalam  setiap  proses mediasi  terdapat  metode,  dimana para  pihak  atau  perwakilannya  yang dibantu pihak ketiga sebagai mediator berusaha  melakukan  diskusi  dan perundingan  untuk  mendapatkan keputusan  yang  dapat  disetujui  oleh para pihak; 2) Secara singkat mediasi dapat  dianggap  sebagai  sesuatu proses pengambilan keputusan denngan bantuan pihak tertentu 4. Proses Mediasi
Dalam  proses  pelaksanaan  mediasi, mediasi  dibagi  kedalam  tiga  tahap  , yaitu  tahap  pramediasi  Merupakan tahap  awal  di  mana  mediator menyusun  sejumlah  langkah  dan persiapan  sebelum  mediasi  benar- benar dilakukan. Berakhirnya  mediasi  akan  membawa konsekuensi  bagi  para  pihak  sebagai berikut:  1)  Masing-masing  pihak memiliki kebebasan setiap saat untuk menarik  diri  dari  proses  mediasi. Penarikan diri tersebut tidak menghilangkan beberapa konsekuensi yang  timbul,  misalnya  keharusan untuk mengeluarkan biaya atau segala sesuatu  yang  telah  disetujui,  selama berjalanya diskusi-diskusi dalam mediasi;  2)  Jika  mediasi  berjalan dengan sukses, para pihak menandatangani suatu dokumen yang menguraikan  beberapa  persyaratan penyelesaian  sengketa.  Kesepakatan penyelesaian  tidak  tertulis  ( oral statement )  sangat  tidak  disarankan,
karena  hal  itu  akan  menimbulkan perselisihan  yang  baru.  3)  Kadang- kadang  jika  mediasi  tidak  berhasil pada  tahap  pertama,  para  pihak
mungkin  setuju  untuk  menunda mediasi sementara waktu. Selanjutnya, jika mereka ingin melanjutkan atau mengaktifkan kembali  mediasi,  hal  tersebut  akan memberikan  kesempatan  terjadinya diskusi-diskusi  baru,  yang  sebaiknya dilakukan pada titik mana pembicaraan sebelumnya ditunda. 5. Tipologi Mediasi
Mediator  dalam  menjalankan  proses mediasi  memperlihatkan  sejumlah sikap  yang  mencerminkan  tipe mediator.  Sikap  mediator  dapat dianalisis  dari  dua  sisi  dimana mediator  melakukan  suatu  tindakan semata–mata  ingin  membantu  dan mempercepat  proses  penyelesaian sengketa.  Pada  sisi  lain,  tindakan mediator  dalam  melakukan  negosiasi tidak  seluruhnya  dapat  memuaskan para  pihak  yang  bersengketa.  Dari mediator tersebut dapat diidentifikasi tipe-tipe mediator  antara lain: mediator  otoritatif,  mediator  sosial network, dan mediator independen.
6. Pengertian Sengketa Tanah Menurut  BPN  RI  petunjuk  teknik  No. 1/ juknis / pu 2007 tentang pemetaan masalah dan akan masalah pertanahan mengatakan bahwa. Sengketa pertanahan adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapatan  atau  persepsi  orang perorang atau badan hukum, mengenai  status  penguasaan  atau status  kepemilikan  atau  status penggunaannya.  Untuk  itu  sengketa pertanahan  dapat  di  artikan  adalah perselisihan  antara  dua  orang  atau lebih karena perbedaan nilai, kepentingan, maupun persepsi mengenai kepastian status kepemilikan  hak  atas  tanah  tertentu
yang  dapat  diselesaikan  melalui pengadilan atau musyawarah. Simpulan  sengketa  tanah  adalah perselisihan  antara  dua  pihak  atau lebih karena perbedaan nilai, kepentingan, maupun persepsi mengenai kepastian status kepemilikan  hak  atas  tanah  tertentu yang  dapat  diselesaikan  melalui pengadilan atau musyawarah. 3. METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  diterapkan dalam  penelitian  ini  menggunakan penelitian kepustkaan (Library research)  baik  berupa  buku-buku ilmiah.  Dapat  dikutip  pendapat Soerjono Soekanto mengenai penelitian  hukum,  sebagai  berikut  : Penelitian  hukum  pada  dasarnya merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah yang  didasarkan  pada  metode, sistematika  dan  pemikiran  tertentu yaitu  bertujuan  untuk  mempelajari satu  atau  beberapa  gejala  hukum tertentu dengan jalan menganalisanya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam  terhadap  fakta  hukum tersebut  untuk  kemudian  yang ditimbulkan  dalam  gejala  yang bersangkutan. 4. PEMBAHASAN
1. Gambaran  Umum  Lembaga Mediasi Badan  pertanahan  Nasional  Republik Indonesia sebagai lembaga Pemerintah  Non  Kementerian  salah satu  fungsinya  adalah  melakukan pengkajian  dan  penanganan  masalah, sengketa,  perkara,  dan  konflik  di bidang  pertanahan.  oleh  karena  itu, aparatur  pertanahan  baik  dipusat maupun  daerah  dituntut  secara  aktif dalam  menyelesaikan  sengketa  dan
konflik  pertanahan  melalui  mediasi sebagai  prioritas  utama  dengan mengedepankan  netralitas  badan pertanahan nasional sebagai mediator. 2. B.  Jenis-jenis  Sengketa  yang Diselesaikan  Dengan  Jalan Mediasi Penanganan  masalah  pertanahan perlu  dilakukan  secara  sederhana secara sistematis, terpadu, menyeluruh,  terukur,  obyektif  dan tuntas dalam rangka menetapkan atau memutuskan langkah-langkah penyelesaiannya.  Karakteristik  dari masalah  pertanahan  yang  muncul merupakan persoalan tersendiri dalam upaya mencari penyelesaiannya. Dengan  adanya  suatu  penanganan masalah yang sekarang baru digalakkan  oleh  BPN      yaitu  dengan lembaga  mediasi.  yang  diharapkan dengan adanya penyelesaian sengketa dengan  cara  mediasi  ini  dapat mempercepat  penyelesaian  sengketa dan  masyarakat  dapat  merasakan perdamaian  dalam  penyelesaiannya dan  tanpa  adanya  salah  paham  dari kedua belah pihak.
3. Latar  Belakang  Masyarakat Memilih  Mediasi  Penyelesaian Sengketa Strategi  Peningkatan  Penyelesaian Sengketa  pertanahan  merupakan tuntutan  yang  tidak  dapat  ditunda pelaksanaannya, karena masalah sengketa  pertanahan  kian  hari semakin  meningkat  seiring  dengan kompleknya permasalahan yang timbul  sebagai  dampak  ikutan  dari pembangunan  Nasional.    Selain  itu, seiring  dengan  perkembangan  dan kemajuan  masyarakat  dalam  era
Reformasi,  harapan  dan  tuntutan masyarakat  terhadap  peningkatan kinerja  demokrasi  BPN  juga  semakin meningkat sehingga menuntut perubahan etos kerja segenap jajaran BPN  untuk  dapat  memberikan pelayanan  yang  terbaik  kepada masyarakat.

## 4. Proses  Penyelesaian  Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi
Dalam  pelaksanaan  mediasi  di  BPN setiap  permasalahan  yang  masuk semuanya  harus  dengan  prosedur atau  proses  yang  sudah  ditetapkan oleh  BPN.    Dengan  adanya  proses tersebut  diharapkan  semua  sengketa yang  masuk  di  bagian  sengketa konflik dan perkara pertanahan dapat terselesaikan  dengan  baik  dan  dapat memuaskan  semua  pihak  yang bersengketa.
Untuk  itu  BPN  pada  umumnya menetapkan proses yang harus dilalui oleh  semua  pihak  yang  akan menggunakan mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Pengaduan yang masuk atau diterima di loket pengaduan badan pertanahan nasional  Republik  Indonesia  (baik Kanwil  atau  Kantah)  dapat  berupa pengaduan  langsung  maupun  tertulis (surat). Pengaduan tersebut deregister dalam buku register induk, selanjutnya diserahkan kepada kepala badan/  deputi/k  akanwil/  kakantah untuk mendisposisi kepada deputi/direktur/kabid/kasi secara hierarki ke bawah untuk mempelajari kelengkapan administrasi atas pengaduan  yang  dimaksud.  Staf pengolah/kasubsi/kasi melakukan data  yuridis  maupun  data  fisik,  dan bilamana  data  yang  belum  lengkap perlu  melakukan  koordinasi  dengan unit  kerja  terkait.  Dari  data  yuridis
maupun data fisik kemudian dianalisa baik  secara  yuridis,  ekonomi,  dan sosial, kemudian hasil analisa diserahkan  kepada  pimpinan  yang lebih tinggi untuk mendapat petunjuk.

## 5. PENUTUP
Kesimpulan yang dapat diambil dalam hasil  penelitian  ini  adalah:  Badan pertanahan      menamakan  mediasi dengan  sebutan  lembaga  mediasi, yaitu  dibawah  naungan  dari  seksi sengketa, konflik dan perkara. Lembaga mediasi yang diadakan BPN sejajar  dengan  lembaga  mediasi  yang diadakan  oleh  independen.  Yang bertujuan  menyelesaikan  sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak  ketiga  yang  netral  dan imparsial, menggunakan model dalam penyelesaian settlement  mediation,
facilitative  mediation,  transformative mediation  dan  evaluation  mediation dalam  proses  penyelesaian  sengketa pertanahan.
Latar  belakang  masyarakat  memilih proses  mediasi  dalam  penyelesaian sengketa  pertanahan  adalah  dalam proses  pelaksanaan  mediasi  ini  biaya lebih  ringan,  cepat  dan  lebih  mudah, yang paling penting dalam penyelesaian  sengketanya  para  pihak tidak sampai harus adanya pertengkaran  dan  putusan  akhir  dari mediasi jelas.Dalam proses penyelesaian  sengketa  tanah  melalui
mediasi  ada  beberapa  tahap  dan proses  mediasi  itu  ada  beberapa proses  yaitu  pra  mediasi,  memilih strategi  mediasi,  mengumpulkan  dan menganalisis informasi latar belakang masalah,  menyusun  rencana  mediasi dan  membangun  kepercayaan  dan kerjasama diantara para pihak. Dalam pelaksanaan  mediasi  mengandung kelemahan. Kelemahan mediasi terletak  pada  kekuatan  mengikatnya putusan mediasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, Syahrizal. 2009. Mediasi dalam prespektif hukum syariah, hukum  adat,  dan  hukum nasional. Jakarta:  kencana prenada media group. Basrowi, 2005. Pengantar sosiologi .Bogor: Gralia Indonesia. Moeleong,  Lexy.  2002 .  Penelitian Metodologi Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Moeleong,  Lexy.  2006 .  Penelitian Metodologi Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Umam,  Khotibul.  2010 .  Penyelesaian sengketa  diluar  pengadilan.
Yogyakarta: Pustaka Yustisia Sunggono, Bambang.1996. metodologi penelitian  hukum.  PT  raja grafindo persada; Jakarta. Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun 1945