## Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

## Meysi Ariska
( meysiariska89@gmail.com )

## (Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISP UMRAH)

## Abstrak
Masalah  dari  Implementasi  Peraturan  Kabupaten  Bintan  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Kawasan Tanpa  Rokok  di  Organisasi  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Bintan  yaitu  masih  banyaknya  pegawai yang  merokok  di  kawasan  tanpa  rokok  karena  belum  adanya  sikap  yang  tegas  untuk  pelaku  yang melanggar  Peraturan  Daerah  serta  tingkat  pengawasan  masih  lemah.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  bagaimana  Implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bintan  Nomor  1  Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan, serta untuk mengetahui  kendala-kendala  Implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bintan  Nomor  1  Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Selanjutnya pada kerangka berfikir tetap mengacu pada konsep teori  diatas  dengan  masing-masing  aspek  dan  indikator-indikator  tersebut.  Teori  yang  digunakan peneliti  ialah  implementasi  menurut  Edward  III  (1980  :  10-11)  dengan  empat  faktor  yaitu komunikasi,  sumber  daya,  sikap  pelaksana  dan  struktur  birokrasi.  Jenis  penelitian  yang  digunakan ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, informan penelitian berjumlah 26 orang dan 1 orang key informan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dengan menggunakan (pedoman  wawancara),  observasi  (  daftar  ceklis),  dokumentasi  selanjutnya  analisis  data  yang dilakukan dengan secara kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu reduksi data, penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  implementasi Peraturan  daerah  Kabupaten  Bintan  nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  di Organisasi  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Bintan  :  1.  Komunikasi  sudah  terlaksana  dari  pembinaan dan pengawasan, 2. Sumber daya sudah dibentuk Tim Pemantau KTR dan KTM, 3. Sikap pelaksana masih  belum  menjalankan  tugas  seperti  membentuk  Tim  Pemantau  Pembantu  KTR  dan  KTM,  4. Struktur  birokrasi  yaitu  sudah  tugas  masing-masing  OPD  yang  telah  ditetapkan.  Kesimpulan  dari penelitian menunjukkan bahwa sikap pelaksana masih belum menjalankan tugas dengan pengawasan yang  tegas  terhadap  penerapan  peraturan  daerah  kawasan  tanpa  rokok  sehingga  masih  ada  pegawai yang merokok diruangan kantor dan dikantin. Saran dari penelitian ini perlu adanya grup pengaduan terbuka  misalnya  grup  wa,  line,  bbm  dan  sebagainya  yang  bisa  diakses  semua  masyarakat  sehingga kapan saja dan siapa saja bisa menggunggah bukti pelanggaran tanpa menunjukkan identitas diri.
Kata Kunci : Implementasi, Peraturan, Kawasan Tanpa Rokok.

## Pendahuluan
Kesehatan  adalah  hal  yang  paling penting bagi setiap manusia dan merupakan  hak  asasi  manusia  serta  salah satu  unsur  kesejahteraan  yang  harus diwujudkan oleh pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah  melakukan  upaya  penurunan angka  penyakit  tidak  menular  yang disebabkan  oleh  kebiasaan  merokok dengan  mengeluarkan  Undang-Undang Tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa produk tembakau  merupakan  zat  adiktif  yang peredaran dan konsumsinya harus dikendalikan.  Dalam  pasal  115  ayat  (2) dan pasal 52 Peraturan
Pemerintah  Nomor  109  Tahun 2012  tentang  pengamanan  bahan  yang mengandung  zat  adiktif  berupa  produk tembakau  bagi  kesehatan,  Pemerintah Daerah  wajib  menetapkan  Kawasan
Tanpa
Rokok.
Merokok
dapat
menyebabkan  terganggunya  kesehatan masyarakat  bagi  perokok  maupun  yang tidak  merokok.  Dampak  negatif  dari merokok  pada  kesehatan  telah  lama diketahui dan kanker paru-paru merupakan  penyebab  kematian  nomor satu  di  dunia,  selain  dapat  menyebakan serangan  jantung  yang  sebenarnya  bisa dicegah.  Merokok  sangat  merugikan kesehatan  bagi  perokok  aktif  maupun orang-orang  yang  ada  disekitarnya  yang tidak merokok (perokok pasif).
Dalam  Pasal  4  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang  menegaskan  bahwa  setiap  orang berhak atas kesehatannya. Untukmewujudkan  dan  meningkatkan kesehatan masyarakat maka negara berkewajiban  menyelenggarakan  upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh.
Untuk  menciptakan  dan  menjaga  udara yang  bersih  dan  sehat  sebagaimana  hak setiap manusia maka diperlukan kemauan,  kesadaran,  dan  kemampuan masyarakat  untuk  mencegah  dampak negatif  dari  merokok.  Merokok  sampai saat  ini  masih  menjadi  masalah  nasional yang perlu secara terus menerus diupayakan  penanggulangannya  karena menyangkut  permasalahan  kesehatan. Dari aspek kesehatan, rokok mengandung 4000  zat  kimia  yang  berbahaya  bagi kesehatan  seperti  nikotin  yang  bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinorgenik bahkan  juga  formalin.Pada  tahun  2007, Indonesia  menduduki  peringkat  ke-5 konsumen  rokok  terbesar  setelah  China, Amerika  Serikat,  Rusia,  dan Jepang.  Pada tahun  yang  sama  riset  kesehatan  dasar menyebutkan  bahwa  penduduk  berumur diatas  10  tahun  yang  merokok  sebesar 29,2%  dan  angka  tersebut  meningkat sebesar  34,7%  pada  tahun  2010  untuk kelompok  umur  di  atas  15  tahun. Peningkatan perokok terjadi pada kelompok  umur  15-24  tahun,  dari  17,3% (2007)  menjadi  18,6%  atau  naik  hampir 10%  dalam  kurun  waktu  3  tahun. Peningkatan  juga  terjadi  pada  kelompok umur  produktif  yaitu  25-34  tahun  dari 29,0% (2007) menjadi 31,1% (2010).(Kementrian  Kesehatan  RI,  2011  :
6).
Bahaya  ancaman  asap  rokok  bagi kesehatan  masyarakat  mulai  menjadi fokus    yang  penting  bagi  pemerintah  di beberapa daerah.
Salah satunya Pemerintah  Kabupaten  Bintan  yang  telah memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 1  Tahun  2016  Tentang  Kawasan  Tanpa Rokok  dan  Peraturan  Bupati  Nomor  8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan  Peraturan  Derah  Kabupaten Bintan  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang
Kawasan  Tanpa  Rokok.  Dalam  Peraturan Daerah  Nomor  1  Tahun  2016  Pemerintah
Kabupaten  Bintan  menetapkan  tempat- tempat  yang  termasuk  Kawasan  Tanpa Rokok meliputi: Fasilitas pelayanan kesehatan, Tempat proses belajar mengajar,  Tempat  anak  bermain,  Tempat ibadah,  Angkutan  umum,  Tempat  kerja, dan  Tempat  umum.  Peraturan  Daerah Nomor 1 Tahun 2016 ini tidak bermaksud melarang  orang  untuk  merokok  tetapi mengatur supaya orang tidak merokok di sembarang tempat apabila berada ditempat  umum  atau  tempat  kerja  yang termasuk  kawasan  tanpa  rokok,  maka seseorang dapat merokok tetapi di tempat khusus  merokok  yang  telah  disediakan. Penyediaan tempat khusus morokok wajib dilakukan oleh pimpinan atau
penanggung  jawab  kawasan  tersebut. Prinsip  penetapan  kawasan  tanpa  rokok dalam  Peraturan  Daerah  ini  adalah adanya  kawasan  yang  bebas  dari  asap rokok,  adanya  pembatasan  ruangan  yang bisa digunakan untuk merokok.
Tujuan  dari  Peraturan  Daerah Kabupaten  Bintan  Nomor  1  Tahun  2016 Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  adalah untuk  memberikan  perlindungan  yang efektif  dari  bahaya  asap  rokok  bagi perokok  aktif  maupun  perokok  pasif, memberikan  ruang  dan  lingkungan  yang bersih  dan  sehat  bagi  masyarakat  yang bebas  dari  asap  rokok,  melindungi kesehatan  masyarakat  secara  umum  dari dampak  buruk  merokok  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung,  dan menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula. Dalam
Peraturan  Bupati  Bintan  Nomor  8  Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksana
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bintan Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Kawasan Tanpa Rokok menyebutkan pada Pasal 14 yaitu  setiap  pimpinan  atau  penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (7)  wajib menyediakan tempat khusus untuk
merokok  atau  KTM  (Kawasan  Terbatas Merokok)  sebagaimana  yang  dimaksud pada  Pasal  13  ayat  3  dan  Pasal  14  ayat  3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Ruang  terbuka  atau  ruang  yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersikulasi dengan baik;
b. Terpisah  dari  gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk
beraktivitas;
c. Jauh  dari  pintu  masuk  dan  pintu keluar;
d. Jauh  dari  tempat  orang  berlalu- lalang;
e. Terdapat peringatan Bahaya Merokok;
f. Tidak  boleh  terdapat  iklan/promosi merokok;
g. Tidak  boleh  terdapat  meubelair meliputi kursi, meja, dan sejenisnya;
h. Harus  terdapat  tempat  mematikan rokok.
Pada  umumnya,  ruang  publik adalah  ruang  terbuka  yang  menjadi tempat-tempat pertemuan dan beraktivitas  bersama  di  udara  terbuka. Ruang  publik  diantaranya  tempat  atau kantor-kantor swasta, instansi pemerintah dan  lain  sebagainya.  Kantor  pemerintah merupakan  salah  bentuk  bahwa  ruang publik yang digunakan oleh semua warga negara.  Contohnya:  Kantor  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD).  Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini ikut serta melakukan  pembinaan  dan  pengawasan terhadap  Peraturan  Daerah  Nomor  1 Tahun  2016  Tentang  Kawasan  Tanpa Rokok  di  Kabupaten  Bintan.  OPD Kabupaten Bintan pada saat ini berjumlah 53 dan jumlah pegawai Kabupaten Bintan 5.725 pegawai. (Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017).
Berdasarkan  jumlah  OPD  53  dan 5.725 pegawai masih ada yang melanggar peraturan  daerah  tersebut  karena  tidak adanya  penyediaan  kawasan  terbatas merokok dan
kurangnya pengawasan.Sejak  di  tetapkan  Peraturan Daerah  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Kawasan  Tanpa  Rokok  pada  22  Januari lalu  Bupati  melimpahkan  kewenangan pembinaan  dan  pengawasan  kepada pejabat  yang  ditunjuk  pada  masing- masing  OPD  Kabupaten  Bintan.  Dalam Peraturan  Bupati  Nomor  8  Tahun  2016 pada pasal 19 ayat 4 menyebutkan bahwa Kepala OPD/Unit Kerja melakukan pembinaan  dan  Pengawasan  di  masing- masing  tempat  kerja  yang  menjadi tanggung jawabnya. Adapun Tim
Pemantau  KTR  dan  KTM  Pada  pasal  19 ayat 2 yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melibatkan unsur-unsur dari:
a. Kementerian Agama;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Perhubungan;
d. Dinas  Pendidikan,  Pemuda  dan  Olah Raga;
e. Kepala Dinas UKM, Koperasi Perindustrian dan Perdagangan;
f. Kepala Dinas Tenaga Kerja;
g. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
h. Dinas Sosial;
i. Badan Lingkungan Hidup;
j. Badan Kepegawaian Daerah;
k. Satuan Polisi Pamong Praja. Organisasi Perangkat Daerah
diatas  seperti  Dinas  Pendidikan  sudah tidak  lagi  menjadi  Dinas  Pendidikan Pemuda  dan  Olahraga  karena  Dinas Kebudayaan  Kepemudaan  dan  Olahraga sudah  berdiri  sendiri,  begitu  juga  dengan Dinas  Tenaga  Kerja  yang  sekarang  sudah bergabung  Dengan  Dinas  Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga  Kerja,  serta  Badan  Lingkungan
Hidup  dan  Badan  Kepegawaian  sudah berganti nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Berdasarkan  yang  disebutkan  diatas harusnya sudah membentuk Tim Pemantau  Pembantu  KTR  dan  KTM dimasing-masing OPD dan siap menjalankannya  namun  saat  ini  masih banyak  yang  merokok  dikawasan  tanpa rokok  dan  belum  ada  kawasan  terbatas merokok  dikantor-kantor  OPD  seperti yang  disebutkan  dalam  Pasal  8  ayat  (2) dan (3).
Berdasarkan  hasil  observasi  yang dilakukan, peneliti melihat bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Kawasan  Tanpa  Rokok  belum  maksimal penerapannya  baik  dalam  pembinaannya dan  pengawasannya,  hal ini  dapat  dilihat dari  permasalahan-permasalahan  yang terjadi antara lain :
1. Masih  adanya  pegawai  yang  merokok di kawasan tanpa rokok seperti tempat kerja  (Kantor-Kantor  OPD  Kabupaten Bintan).
2. Tidak  adanya  pengawasan  lebih  lanjut terhadap  perokok  di  kawasan  tanpa rokok.
3. Tidak  adanya  penyediaan  kawasan terbatas  merokok  di  tempat  kerja
(Kantor-Kantor OPD Kabupaten Bintan).
4. Pembinaan  melalui  sosialisasi  hanya baru dilakukan satu kali.
Kabupaten  Bintan  dengan  judul “Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten  Bintan  Nomor  1  Tahun  2016 Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  (Studi  di OPD  Kabupaten  Bintan)”  untuk  pegawai sementara  untuk  masyarakat  itu  sendiri hanya  berupa  sanksi  teguran  lisan, sedangkan  yang  lebih  banyak  ditemukan melanggar  kebanyakan  dari  kalangan masyarakat.
Berdasarkan  studi  literatur  diatas mempunyai  perbedaan  dengan  penelitian yang  peneliti  lakukan  saat  ini  yaitu peneliti melihat dari pelaksananya langsung yaitu dimana OPD yang menjadi penanggungjawab
Peraturan Daerah Kabupaten  Bintan  Nomor  1  Tahun  2016 Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  dengan studi  disetiap  OPD  Kabupaten  Bintan (Dinas/Badan)  sebanyak  25  kawasan sedangkan  studi  literatur  diatas  hanya melihat  dari  studi  rumah  sakit  dan  satu kawasan.

## Kajian Teoritik
Menurut  Mazmanian  dan  Sabatier (dalam  Wahab,  2012:  135)  Implementasi adalah  memahami  apa  yang  senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku  atau  dirumuskan  merupakan fokus  perhatian  implementasi  kebijakan, yakni  kegiatan-kegiatan  yang  timbul sesudah  disahkannya  pedoman-pedoman kebijakan  publik  yang  mencakup  baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya  maupun  untuk menimbulkan  akibat/dampak  nyata  pada masyarakat atau kejadian-kejadian.
Menurut  Grindle  (dalam Anggara,
2012: 531) menyebutkan bahwa implementasi  kebijakan  sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut-paut dengan mekanisme penjabaran
keputusan-keputusan  politik  ke  dalam prosedur-prosedur  rutin  lewat  saluran- saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan  dari  siapa  yang  memperoleh apa dari suatu kebijakan.
Van  Meter  dan  Van  Horn  (dalam Wahab,  2012:  135)  merumuskan  proses implementasi  sebagai  tindakan-tindakan yang  dilakukan  baik  individual  atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan
pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun  (dalam  Dwijowijoto  2003:  171) Implementasi  diperlukan  beberapa  syarat yaitu  kondisi  eksternal,  sumber  daya, perpaduan sumber-sumber yang diperlukan  benar-benar  ada,  kebijakan yang  akan  diimplementasikan  didasari hubungan  kausal  yang  andal,  seberapa banyak  hubungan kausalitas  yang  terjadi, hubungan  saling  ketergantungan  kecil, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan  terhadap  tujuan,  tugas-tugas telah  dirinci  dan  ditempatkan  dalam urutan  yang  benar,  komunikasi  dan koordinasi  yang  sempurna,  pihak-pihak yang  memiliki  wewenang  dan  kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
Implementasi  menurut  Edward  III (1980 : 1) adalah sebagai berikut :
“policy  implementation  as  we  have seen  is  the  stage  of  policy  making between the establishment of a policy such  as  the  passage  of  a  legislative act, the issuing of an executive order, the  handing  down  of  a  judicial decision,  or  the  promulgation  of  a regulatory rule and the consequences of  the  policy  for  the  people  whom  it affects”.
Jadi  implementasi  itu  merupakan tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  untuk  mencapai  tujuan  yang telah  ditetapkan  dalam  suatu  keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah pemerintah  dalam  membuat  kebijakan juga  harus  mengkaji  terlebih  dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan  dampak  yang  buruk  atau tidak  bagi  masyarakat.  Hal  tersebut bertujuan  agar  suatu  kebijakan  tidak bertentangan  dengan  masyarakat  apalagi sampai merugikan masyarakat.
Menurut  Edward  III  (1980:10-11) mengemukakan bahwa implementasi
kebijakan  akan  berhasil  apabila  terdapat empat  faktor  kritis  yang  mendukung, yaitu :
1. Communication
“For  implementation  to  be  effective, thoses  whose  responsibility  it  is  to implement  a  decision  must  know what they are supposed to do. Orders to  implement  policies  must  be transmitted  to  the  appropriate personnel,  and  they  must  be  clear, accurate,  and  consistent.  If  the policies  decisionmakers  wish  to  see implemented are not clearly specified, they may be misunderstood by those at whom they are directed”.
Agar implementasinya efektif, maka  mereka  yang  bertanggungjawab untuk  itu.  Yakni  untuk  menerapkan keputusan harus tahu apa yang seharusnya  mereka  lakukan.  Perintah untuk  menerapkan  kebijakan  kepada orang  yang  tepat,  dan  konsisten.  Jika kebijakan  yang  ingin  diambil  oleh pembuat  keputusan  tidak  jelas,  mereka bisa jadi salah paham dengan orang-orang yang menjadi sasarannya.
2. Resources
“No matter how clear and consistent implementation  orders  are  and  no matter  how  accurately  they  are transmitted, if the personnel responsible  for  carrying  out  policies lack  the  resources  to  do  an  effective job,  implementation  will  not  be effective. Important resources include staff  of  the  proper  size  and  with  the necessary  expertise;  relevant  and adequate  information  on  how  to implement  policies  and  on  the compliance  of  others  involved  in implementation;  the  authority  to ensure that policies are carried out as
they  are  intended;  and  facilities (including buildings, equipment,land,  and  supplies)  in which  or  with  which  to  provide services”.
Tidak  peduli  seberapa  jelas  dan konsistennya  pelaksanaan  perintah  dan tidak  peduli  seberapa  akurat  mereka ditransmisikan, jika orang yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan
kebijakan  tidak  memiliki  sumber  daya untuk  melakukan  pekerjaan  yang  efektif, penerapannya  tidak  akan  efektif.  Sumber daya  penting  mencakup  staff  dengan jumlah  yang  tepat  dan  dengan  keahlian yang diperlukan; kepatuhan yang relevan dengan  pihak  lain  yang  terlibat  dalam pelaksanaan;
wewenang untuk memastikan  kebijakan  dilakukan  sesuai keinginan; dan fasilitas untuk memberikan layanan. 3. Dispositions
“The  dispositions  or  attitudes  of implementors  is  the  third  critical factor in our approach to the study of public  policy  implementation.  If implementation is to proceed effectively, not only must implementors  know  what  to  do  and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. Most  implementors  can  exercise considerable discretion in the implementation  of  policies.  One  of the  reasons  for  this  is  their independence  from  their  nominal superiors who formulate the policies. Another  reason  is  the  complexity  of the  policies  themselves.  The  way  in which  implementors  exercise  their discretion, however, depends in large part  upon  their  dispositions  toward the policies. Their  attitudes, in turn. Will  be  influenced  by  their  views toward the policies per se and by how
they  see  the  policies  effecting  their organizational and personal interest”. Kecenderungan
atau sikap pelaksana  merupakan  faktor  penting ketiga  dalam  pendekatan  kami  terhadap studi  implementasi  kebijakan  publik.  Jika implementasinya  berjalan  efektif,  tidak hanya  pelaksana  yang  tahu  apa  yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan  untuk  meakukannya,  tapi mereka  juga  harus  berkeinginan  untuk melaksanakan sebuah kebijakan. Sebagian besar pelaksana dapat menerapkan kebijaksanaan yang memadai pelaksanaan kebijakan.  Salah  satu  alasannya  adalah independensi  mereka dari sejumlah
atasan mereka yang merumuskan
kebijakan. Alasan lainnya adalah kompleksitas  dari  kebijakan  itu  sendiri. Cara  pelaksana  melaksanakan  mereka, pada  gilirannya,  akan  dipengaruhi  oleh pandanngan  mereka  terhadap  kebijakan yang  didalam  dirinya  dan  bagaimana mereka melihat kebijakan yang
mempengaruhi  kepentingan  organisasi dan pribadi mereka.
4. Bureaucratic Structure
“Even  if  sufficient  resources  to implement  a  policy  exist  and implementors  know  what  to  do  and want  to  do  it,  implementation  may still be thwarted because of deficiencies in bureaucratic structure. Organizational fragmentation  may  hinder the coordination  necessary  to  implement successfully a complex policy requiring  the  cooperation  of  many people,  and  it  may  also  waste  scarce resources,  inhibit  change,  create confusion, lead to policies working at cross-purposes, and result in important functions being overlooked”.
Sekalipun  sumber  daya  yang cukup  untuk  menerapkan  kebijakan  yang ada  dan  pelaksana  tahu  apa  yang  harus dilakukan  dan  ingin  melakukannya, implementasi  masih  dapat  digagalkan karena  kekurangan  struktur  birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat  koordinasi  yang  diperlukan untuk  menerapakan  sebuah  kebijakan yang  kompleks  yang  memerlukan  kerja sama  banyak  orang  dan  mungkin  juga menghabiskan  sumber  daya  langka, menghambat  perubahan,  menciptakan kebingungan,  mengarah  pada  kebijakan yang bekerja sesuai dengan karakterisktik dan mengakibatkan fungsi penting terlewatkan.
1. Kawasan Tanpa Rokok
Salah  satu  ancaman  bahaya  yang berasal  dari  lingkungan  adalah  produk tembakau terutama rokok. Dalam kaitannya  dengan  bidang  kesehatan konsumsi  produk  tembakau  terutama rokok (melalui kegiatan merokok) menjadi masalah tersendiri karena didalam  asap  rokok  terdapat  lebih  dari 4.000  zat  kimia  berbahaya,  diantaranya nikotin,  tar,  dan  karbon  monoksida. Konsumsi  produk  tembakau  terutama rokok  (melalui  kegiatan  merokok)  akan dapat  menimbulkan  akibat  langsung maupun  tidak  langsung  bagi  kesehatan individu  (perokok  aktif)  dan  masyarakat lingkungannya  (perokok  pasif)  karena dapat  mengakibatkan  berbagai  penyakit antara  lain  kanker  paru-paru,  serangan jantung, impotensi, penyakit darah , enfisema,  stroke,  bronchitis  kronik, serta gangguan kehamilan dan janin.
Dalam  rangka  mencegah  akibat konsumsi  produk  tembakau  terutama rokok melalui kegiatan merokok terhadap kesehatan  serta  menghormati  hak  asasi manusia,  maka  perlu  diatur  mengenai penyelenggaraan pengamanan
penggunaan  produk  tembakau  terutama rokok.  Salah  satu  aturan  tersebut  adalah Peraturan  Pemerintah  Nomor  109  Tahun 2012  tentang  Pengamanan  Bahan  Yang Mengandung  Zat  Adiktif  Berupa  Produk Tembakau  Bagi  Kesehatan.  Dalam  Pasal
49 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa penyelenggaraan pengamanan  bahan  yang  mengandung zat  adiktif  berupa  produk  tembakau  bagi kesehatan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
dengan cara mewujudkan  Kawasan  Tanpa  Rokok  di beberapa  tempat,  antara  lain  fasilitas pelayanan  kesehatan,  tempat  proses belajar  mengajar,  tempat  bermain  anak, tempat  ibadah,  angkutan  umum,  tempat kerja, dan tempat umum.  Kawasan Tanpa Rokok  merupakan  ruangan  atau  area yang  dinyatakan  dilarang  untuk  kegiatan merokok  atau  kegiatan  memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

## Penutup
Kesimpulan Implementasi Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2016 Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  terhadap setiap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten  Bintan  masih  banyak  yang melanggar  aturan  tersebut  dapat  dilihat dari  indikator  komunikasi  dan  sumber daya  sementara  dari  indikator  sikap pelaksana dan struktur birokrasi implementasi telah berjalan secara optimal disetiap  OPD  masing-masing.    Adapun faktor  implementasi  menurut  Edward  III (1980:10-11) sebagai berikut :
1. Komunikasi Komunikasi  dalam  Implementasi
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bintan Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Kawasan Tanpa  Rokok  yang  harus  diperhatikan yaitu  dalam  Pembinaan  dan  pengawasan dari  kedua  tersebut  komunikasi  harus berjalan  baik  agar  Pembinaan  dan
pengawasan terlaksana. Peneliti melakukan  wawancara  kepada  setiap OPD  Kabupaten  Bintan  serta  Dinas Kesehatan  yang  menjadi  key  informan. Dari  hasil  wawancara  peneliti  menarik kesimpulan  bahwa  untuk  komunikasi dalam Pembinaan yang dilakukan melalui sosialisasi  sudah  terlaksana  dan  untuk pengawasan  masih  belum  berjalan  serta masih  sangat  lemah  untuk  pengawasan karena tidak ada tindakan yang tegas.
2. Sumber Daya
Sumber  daya  disini  dapat  dilihat dari  sumber  daya  manusia  seperti  sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Nomor  8  Tahun  2016  di  beberapa  OPD yang  menjadi  Tim  Pemantau  KTR  dan KTM.  Setiap  OPD  mempunyai  tugas masing-masing untuk menjalankan Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2016 Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  dan sumber  daya  materil  seperti  anggaran untuk  mendukung  Peraturan  Daerah Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Kawasan Tanpa  Rokok  yaitu  tersedianya  anggaran untuk sosialisasi Peraturan Daerah tersebut.  Namun  untuk  Tim  Pemantau KTR  dan  KTM  yang  telah  ditetapkan dalam  Peraturan  Bupati  Nomor  8  Tahun 2016  masih  belum  menjalankan  tugas- tugas  yang  telah  ditetapkan.  Sementara untuk sumber daya materil yaitu anggaran  untuk  mensosialisasikan  Perda sudah  dilaksanakan  Dinas  Kesehatan yang menjadi leading sektor.
3. Sikap Pelaksana Sikap pelaksana dalam melaksanakan  tugas-tugas  yang  telah ditetapkan sudah melakukan yaitu melalui  sosialisasi  Perda  KTR  disetiap OPD,  kecamatan,  dan  sudah  disiarkan juga  diradio  tetapi  dalam  pengawasan sikap  pelaksana  belum  bertindak  tegas sehingga  masih  banyak  yang  melanggar Perda  KTR  karena  tidak adanya  tindakan yang tegas.

## 4. Struktur Birokrasi
Dalam  penelitian  ini  struktur birokrasi  sudah  jelas.  Didalam  Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2016  Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok sudah  dijelaskan  tugas-tugas  pimpinan atau yang bertanggungjawab atas instansi atau  lembaga  bahwa  harus  menyediakan kawasan  terbatas  merokok  dan  didalam Peraturan  Bupati  Bintan  Nomor  8  Tahun 2016  sudah  ditetapkan  OPD-OPD  yang menjadi  Tim  Pemantau  KTR  dan  KTM serta sudah dibagi tugas dimasing-masing OPD  sesuai  dengan  bidangnya  agar peraturan daerah ini bisa berjalan dengan baik dan tidak ada yang melanggar Perda tersebut.

## Daftar Pustaka
Abdul  Wahab,  Solichin.  2012. Analisis
Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
Anggara,  Sahya.  2012. Ilmu  Administrasi Negara. Bandung: CV. Pustaka Setia Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik. Jakarta: Gramedia
Edward  III,  George  C.  1980. Implementing Public Policy. Congressional
Quarterly Press, Washington.
Mulyadi,  Deddy.  2015. Studi  Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta
Purwanto, Erwan Agus. 2012. Implementasi Kebijakan  Publik. Yogyajakrta:  Gava Media
Subarsono.  2013. Analisis  Kebijakan  Publik.
Yogyakarta: Pustaka Belajar
Sugiyono,  2007. Memahami  Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Tahir,  Arifin.  2014. Kebijakan  Publik  dan Transparansi  Penyelenggaraan  dalam Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta Widodo,  Joko.  2012. Analisis  Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing
Winarno,  Budi.  2014. Kebijakan  Publik. Jakarta: PT. Buku Seru
Torya,  Fick.  2016 .  Implementasi  Peraturan Daerah  Nomor  05  Tahun  2012  Tentang Kawasan  Tanpa  Asap  Rokok  Di  RSUD Taman  Husada  Kota  Bontang. (diakses pada 1 Februari 2017, jam 13:00 WIB)
Purwantiningtias, Lutfiya. 2015.
Implementasi  Peraturan  Daerah  Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan  Tanpa  Asap    Rokok  dan Kawasan Terbatas Merokok (Studi Kasus Kawasan    Terbatas  Merokok  di  Samsat Surabaya  Selatan). (diakses  pada  1 Februari 2017, jam 15:00 WIB)
Igan,  Falentina  Agun.  2016. Implementasi Peraturan  Gubernur  Nomor  1  Tahun 2013  Tentang  Kawasan  Tanpa  Asap Rokok  (Studi  Kasus  Di    Rumah  Sakit Umum  Daerah  Abdul  Wahab  Sjahranie (RSUD AWS) Kota Samarinda). (diakses  pada  2  Februari  2017,  jam
10:00 WIB)

## Dokumen
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang  Kesehatan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  109  Tahun 2012  Tentang  Pengamanan  Bahan Yang  Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bintan Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Kawasan  Tanpa Asap Rokok.
Peraturan  Bupati  Bintan  Nomor  8  Tahun 2016  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bintan Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.
Daftar  nama-nama  Organisasi  Perangkat Daerah Kabupaten Bintan 2017.