## ANALISIS PERSAINGAN ANTAR TOKO OLEH-OLEH DI YOGYAKARTA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
Berlyana Putri 1 , Rosalinda Elsina Latumahina 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: berlyanap20@gmail.com 1 , rosalindael@untag-sby.ac.id 2

## Abstact
Business activities that can lead to business competition between actors in the field of business can create a broad market and create a democratic market so as to give rise to increasingly fierce business competition.  Trade competition  is  carried  out  to  win  the  hearts  of buyers. Trade on-screen characters attempt to offer alluring items, both in concerning cost, quality and advantage. Of course, the  company  competes  with  other  competitors  to  be  identified,  monitored  and  tricked  in  order  to obtain and maintain customer loyalty. Business competition carried out by the perpetrators is getting tighter. In this case the Head of Regional Office VII of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU)  sensed  unfair  business  competition  behavior  related  to  the  sale  of  souvenirs  located  in  the Special Region of Yogyakarta, indications of unfair business competition practices were in the form of closed agreements between shops selling souvenirs to visitors who want to travel in Yogyakarta. The indication  is  that  there  is  a  business  entity  that  prohibits  suppliers  from  supplying  goods  to  other business  entities  and  threatens  suppliers.  This  study  aims  to  analyze  the  suitability  of  the  form  of sanctions  imposed  by  the  KPPU  on  souvenir  shops  that  violate  them.  The inquire about strategy utilized in  this ponder is  the standardizing juridical  law investigate strategy with  a statutory  approach  and  a  conceptual  approach.  The comes  about of  this ponder KPPU can force these regulatory sanctions in total or then again. In any case, within the common clarification of Law no. 5 of 1999 expressed that the Commission is as it were authorized to force authoritative sanctions, whereas the  court  is  authorized  to force criminal  sanctions.  A case dealt with by KPPU can at that point be handed over to examiners and so can be sentenced to a criminal sentence.
Keywords: Business Competition, Gift Shopd, Unlawful Acts.

## Abstak
Kegiatan bisnis yang dapat menimbulkan persaingan usaha  antar si  pelaku dalam bidang usahanya yang  berpengaruh  dalam menciptakan  pasar yang  luas  serta memunculkan  pasar  yang  demokratis sehingga  menimbulkan  adanya  persaingan  usaha  yang  semakin  ketat. Persaingan dalam  usaha perlu dijalankan sebagai upaya menarik minat konsumen. Para pelaksana usaha berupaya merekomendasikan produk dan jasa yang menarik,  baik dari segi harga,  mutu dan fasilitas yang  ditawarkan.  Perusahaam  saling  bersaing dengan  menggunakan para  pelaksana  usaha  pesaing untuk membantu mengelompokkan dan mendapatkan pelanggan tetap yang loyal dan tidak mudah goyah ke tempat lain . Proses persaingan antar pelaksana usaha akan berlangsung secara ketat. Dalam hal  ini Ketua kantor daerah VII  Komisi  Pengawas  Persaingan perjuangan (KPPU)  mengendus persaingan usaha yang tidak sehat pada penjualan oleh-oleh di kawasan Yogyakarta sebagai pertanda praktik persaingan bisnis yang tidak kompetitif berupa perjanjian tertutup antar toko yang menjual oleh-oleh  pada  wisatawan  di  Yogyakarta.  Indikasi  ditemukan  pada  badan  usaha  yang  melarang supplier untuk memasok barang ke usaha lain dan mengancam supplier. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  kesesuaian  bentuk  pemberian  hukuman  yang  akan  diberikan  oleh  Lembaga  yang berwenang  yakni  KPPU  kepada  pelaksana  usaha  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran.  Metode penelitian  menggunakan  konsep  hukum  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU memiliki peranan dalam  pemberian  hukuman  adminstratif  dalam  bentuk  kumulatif  ataupun  alternatif.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
namun pada penerangan awam UU  No  5 Tahun  1999  menjelaskan  bahwa  wewenang  komisi  pada sanksi  adminstratid  dan  sanksi  pidana  berhak  diberikan  oleh  pengadilan  selaku  Lembaga  yang berwenang.  Permasalahan  yang  tidak  dapat  diselesaikan  oleh  Lembaga  komisi  diserahkan  kepada penyidik  untuk  dilakukan  penyeldidikan  lebih  lanjut  yang  mengacu  pada  ketentuan  tertentu  . Suatu perkara yg ditangani oleh KPPU dapat lalu diserahkan kepada penyidik serta karenanya dapat dijatuhi pidana .
Kata Kunci : Persaingan Usaha, Toko oleh-oleh, Perbuatan Melawan Hukum.

## PENDAHULUAN
Hukum penting untuk ditegakkan karena fungsinya mengatur kehidupan masyarakat, tidak  hanya  ketertiban  namun  dalam  perekonomian  hukum  memiliki  peran.  Terhadap perekonomian hukum memiliki peran penting untuk mencegah konflik yang berkaitan dengan sumber  daya  ekonomi.  Hukum  memiliki  peran  dalam  perwujudan  kesejahteraan  sosial. Melihat dari sudut pandang ideologis Indonesia yaitu Ideologis Pancasila yang memiliki nilai- nilai keadilan yang harus ditegakan serta sebuah kesejahteraan yang ditujukan untuk seluruh warga  negaranya.  Untuk  menjawab  dari  hal  tersebut  maka  pemimpin  negara  Indonesia menerapkan  Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  setiap  kegiatan  kenegaraan  berjalan sesuai  aturan  hukum.  Segala  aturan  dibuat  untuk  ditegakkan  dalam  kehidupan bermasyarakat.
Kegiatan  bisnis  dapat  menimbulkan  perasaan  bagi  sipelaku  usaha  untuk  bersaing didalam  bidang  usahanya.  Kegiatan  itu  membuat  sipelaku  usaha  berusaha  menjadi  yang terbaik dalam lingkup persaingan. Persaingan yang timbul akan menjadi tepat bila dilakukan secara sehat atau sportif. Dengan persaingan yang sportif dapat menciptakan pasar yang luas serta  memunculkan  perekonomian  yang  demokratis.  Pemerintah  juga  turut  berkontribusi dengan membagikan peluang bagi para pelaksana usaha dengan kapasitas yang sama untuk berkontribusi sebagai bentuk partisipasi, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum punya andil dalam pembangunan perekonomian. Dapat dipahami bahwa hukum memiliki peran penting terhadap pembangunan.
Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  (yang  kemudian  disebut  sebagai  UU  Antimonopoli) menjadi sebuah panduan pasti untuk pelaku usaha yang menjalankan usahanya. Dikarenakan banyak perbuatan yang bisa membuat kerugian bagi pelaku usaha lain hanya karena semata ingin mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga mengorbankan pelaku usaha lain demi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
melancarkan usahanya, maka dari itu UU Antimonopoli sangat mutlak dibutuhkan di negara Indonesia.
Kegiatan  perdagangan  ekonomi  secara  pasti  dapat  menggerakkan  roda perekonomian,  melihat  kondisi  saat  ini  peningkatan  harga  dan  banyaknya  permintaan lapangan  kerja  membuat  perekonomian  terus  bergerak  lebih  pesat.  Apabila  roda perekonomian  bergerak  dengan  ritme  yang  baik,  maka  keuntungan  juga  dapat  dirasakan pelaku usaha. Akan tetapi tidak hanya keuntungan saja yang akan didapat, dalam melakukan perdagangan  terdapat  usaha  yang  besar  dan  banyaknya  masalah  yang  timbul  dari pelaksanaan  perdagangan.  Penerapan  Hukum  Ekonomi  di  Indonesia  salah  satunya  adalah Hukum Persaingan Usaha. Tujuan ini dikarenakan Indonesia menggunakan prinsip demokrasi ekonomi  dalam  berkegiatan,  sehingga  butuh  keadilan  bagi  setiap  pelaku  usaha  yang menjalankannya.
Ketua kantor daerah VII Komisi
Pengawas
Persaingan perjuangan (KPPU) mengendus sikap persaingan perjuangan tidak sehat terkait penjualan sang- oleh yg berada di daerah Yogyakarta, tanda praktik  persaingan usaha tidak sehat  itu  berupa perjanjian  tertutup  antar  toko yg menjual sang-oleh pada para  pengunjung yg hendak berwisata di Yogyakarta. Indikasinya terdapat seorang badan usaha yang melaranag supplier memasok barang ke badan perjuangan lain, badan perjuangan tersebut mengancam tidak akan mendapatkan barang supplier Jika memasok
barang ke daerah lain.
Badan perjuangan ini besar dan memiliki banyak cabang, hal ini dapat memicu badan usaha tersebut  untuk  bersikap  semena-mena  kepada  supplier  karena  telah  menganggap mempunyai kekuasaan diwilayah tersebut.
KPPU hendak mendalami adanya kasus persaingan usaha tidak sehat ini, meskipun hal ini bukan merupakan distributor level satu, KPPU dapat memastikan bahwa badan usaha itu bukan  pelaku  usaha  kecil  yang  dikecualikan  dalam  UU  Antimonopoli.  KPPU  akan  mencari tambahan  minimal  satu  alat  bukti  agar  memperkuat  dugaan  tersebut  terkait  persaingan usaha tidak sehat, dan saat ini KPPU telah menyimpan bukti berupa dokumen, untuk bukti lain yang digunakan meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan dari pelaku tersebut. KPPU menilai pelanggaran
prinsip
persaingan perjuangan di daerah Yogyakarta serta Jawa
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Tengah harus diproses agar menyebabkan dampak jera serta menaikkan pemahaman dari p emangku kepentingan akan pentingnya persaingan perjuangan tidak sehat.
Pada  masalah  ini  tentu  sangat  berbanding  terbalik  dengan  ketentuan  yang  ada didalam UU Antimonopoli, yang memuat kegiatan-kegiatan persaingan usaha yang tidak baik akan berdampak pada kegiatan monopoli. Dari segi ekonom memaknai monopoli merupakan suatu  sistem  pasar  yang  dalam  satu  pasar  hanya  terdiri atas satu penjual  atau  produen.  Dari  presepsi  rakyat,  memaknai  monopoli  sebagai  adanya satu penjual dengan kemampuan buat menguasai  perdagangan  untuk  pemasaran  dari produk atau jasa yang diperjual belikan.
Pada  dasarnya,  pengertian  dari  monopoli  merupakan  suatu  kondisi  dengan  kriteria sebagai berikut:
1. Tidak terdapat lebih dari satu pembuat atau penjual,
2. Tidak  ada  pembaruan  produk  dari  sisi  produsen  dan  tidak  ditemukan  persaingan produk baru dari produsen lain
3. Terdapat kendala yang bersifat alamiah, teknis serta atura
Jika  melihat  berdasarkan  beberapa  kriteria  diatas  maka terdapat beberapa faktor yg bisa menyebabkan kompetisi perjuangan yang tidak baik diantaranya merupakan
(1) kebijaksanaan perdagangan
(2) anugerah hak monopoli sang pemerintah
(3) kebijaksanaan investasi
(4) kebijaksanaan pajak
(5) serta pengaturan harga oleh pemerintah.
Berdasarkan  Undang-Undang No 5 Tahun  1999 wacana regulasi  dan  penataan monopoli terdiri atas 2 kelompok antara lain:
a. gerombolan pasal dengan karakteristik rule of reason dan b. kelompok pasal yang memiliki karakteristik perse illegal .
Rule of reason memiliki pengertian dalam implementasi bisnis, para pelaku usaha (baik dalam pengaturan,  latihan,  dan  menentukan  skala  prioritas)  secara  alami tidak  diberikan perizinan. Akan  tetapi  penyimpangan  pada  pasal yang memiliki rule  of  reason memerlukan tinjauan dan verifikasi lebih lanjut yang dilakukan oleh badan khusus yang telah dibentuk oleh KPPU untuk mengawasi regulasi dari monopoli yang dapat berimbas pada persaingan yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
kurang baik. Kemudian pada kelompok dengan karakteristik perse illegal (atau sebutan lain violation maupun offense ) artinya pelaku usaha diberikan larangan dengan jelas untuk tidak melakukan praktik yang memonopoli dan tidak lagi memiliki ruang gerak untuk menerapkan prinsip memonopoli.

## METODE PENELITIAN
Penulis menerapakan metode penelitian hukum normative (normative law research) atau  yuridis  normative  dengan  pendekatan  yang  dipergunakan  sebagai  alat  penelitian  ini dengan  pendekatan  Undang-Undang  (statute  approach) serta pendekatan  konseptual (conceptual  approach). Bahan  yang  dipergunakan  bersumber  dari bahan hukum utama, sekunder serta tersier.  Materi  hukum primer artinya materi  hukum yang bersifat  autoritatif atau memiliki pengaruh. Materi primer terdiri dari aturan Undang- Undang, selebaran pembuatan Undang-Undang, ataupun putusan pengadilan. Dalam hal ini, bahan aturan primer yang dipergunakan oleh peneliti antara lain :
a. Undang-Undang No 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33)
b. Undang-Undang No 5 Pasal 15 ayat (1)
Bahan  aturan  sekunder  meliputi  buku-buku  hukum,  kamus  hukum,  ensiklopedia hukum, jurnal aturan, disertasi aturan, tesis aturan, skripsi hukum, komentar undang-undang dan  tafsir  hukum  perihal  putusan  hakim  pengadilan  dengan  menggunakan  prinsip berdasarkan pendapat para ahli. Bahan hukum tersier terdiri dari Black Law Dictionary , dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Perjanjian yang Dilarang Dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia
a. Oligopoli
Berdasarkan  definisi  secara  ekonomi,  oligopoli adalah  tatanan  pasar  yang  hanya terdiri atas beberapa perusahaan. Masing-masing perusahaan dalam pasar tersebut memiliki  wewenang  untuk  mengondisikan  ditribusi  harga  di  pasar.  Selain  itu, perusahaan dengan wewenang dan kedudukan yang lebih besar memiliki pengaruh atas  perilaku  perusahaan  yang  tingkatannya  lebih  rendah.  Pasal  4  UU
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Antimonopoli adalah pasal yang diinterpretasikan dengan pendekatan rule of reason , dimana perusahaan berwenang tidak memberikan laranagan secara langsung kepada pelaku niaga untuk melakukan kesepakatan jual beli maupun produksi berupa barang atau  jasa  yang  bersifat  tidak  kompetitif.  Secara  umum,  praktik  oligopoly  dapat berakibat pada monopoli dan persaingan yang sehat di lingkungan pasar. Sehingga, akan  berpengaruh  terhadap  penentuan  harga,  jumlah  produksi,  dan  kinerja perusahaan yang berubah akibat oligopoly.

## b. Perjanjian Penetapan Harga
Perjanjian  penetapan  harga  merupakan  upaya  yang  dilakukan  untuk  memeroleh keuntungan  secara  besar  dengan  menggunakan  penetapan  harga  yang  melibatkan pelaku  usaha  dengan  menghilangkan  persaingan  harga  produk  sehingga  berakibat pada  berlebihnya  konsumen  dan  peralihan  konsumen  pada  pelaku  usaha  lain. Perjanjian penetapan harga yang dihentikan oleh UU Antimonopoli diatur pada Pasal 5 UU  Antimonopoli  mengenai  penetapan  harga,  diskriminasi hargam pengaturan jual rugi dan pengaturan harga jual balik. Pada pasal 5 ayat 1 UU Antimonopoli menyatakan bahwa:
“Pelaku usaha tidak diperkenankan  melakukan perjanian  dengan  pesaingnya  dalam menyepakati  harga  dari  suatu  produk  yang  ditujukan  untuk  konsumen  pada lingkungan pasar yang sama”
Pemberlakuan pasal 1 berkaitan dengan penetapan harga memiliki pengecualian yang tercantum dalam pasal 5 ayat 2.

## c. Perjanjian Diskriminasi Harga
Perjanjian diskriminasi harga ialah kesepakatan  yang  terjadi  antara  pelaksana  usaha satu  dengan  pelaksana  lainnya  apabila  produk  yang  ditawarkan  sama  untuk didistribusikan  pada  konsumen  dengan  label  harga  yang  berbeda,  Sehingga, konsumen dapat memiliki produk yang sama namun dengan harga yang berbeda. Berdasarkan  pasal  6  UU  Antimonopoli  memeberikan  larangan  pada  setiap perjanjian diskriminasi harga tanpa memperhatikan kondisi yang sedang terjadi. Berikut merupakan bunyi pasal 6 UU Antimonopoli:
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
“Pelaksana  usaha  tidak  diperkenankan  melangsungkan  kesepakatan  yang mengakibatkan  pembeli  melakukan  pembayaran  dengan  menggunakan  harga  yang berbeda dari harga yang seharusnya dibayarkan dari pembeli lain pada produk yang sama” Jika mengacu  pada  Pasal  6  UU  Antimonopoli, subordinat harga  ini tidak diperkenankan berdasarkan per se illegal.

## d. Predatory Pricing
Predatory  pricing  merupakan  bentuk  taktik  dengan  berdasarkan  pelaksana  usaha dalam  mendistribusikan  barang  dengan  mengacu  pada  standar  harga  utama terendah. Predatory pricing ditujukan guna mengeluarkan pelaku bisnis pesaing asal dan mencegah munculnya pelaksana usaha yang dapat menjadi pesaing dalam pasar yang  sama.  Keberhasilan  taktik  ini  dapat  dilihat  dari  kemampuan  pelaksana  bisnis dalam  mengeluarkan  pebisnis  lama  dan  menaikkan  harga  dengan  memaksimalkan keuntungan. Berdasarkan pasal 7 UU antimonopoli tidak memperbolehkan pelaksana usaha  melakukan  kesepaktan  dengan pelaksana  usaha  lain  dalam penetapan harga dibawah  standar  pasar  yang  dapat  menimbulkan  persaingan  yang  tidak  kompetitif. Ketetntuan  yang  digunakan  untuk  mengatur predatory  pricing diatur  dengan pendektan rule  of  reason dengan  ketentuan  bahwa  selama  pelaksanaannya  tidak memicu kompetisi yang tidak baik maupun pelaksana usaha mempunyai dasar yang jelas
.

## e. Resale Price Maintanance
Berdasarkan bunyi Pasal 8 UU Antimonopoli yang menyatakan bahwa:
“Pelaksana  usaha  tidak  diperkenankan  menghasilkan  perjanjian dengan  pelaksana usaha  lain  yang  berkenaan  dengan  ketentuan  berupa  akseptor  barang  tidak  dapat menyalurkan atau memenuhi pasokan produk yang diterima dengan harga dibawah ketentuan harga yang telah disepakati untuk mencegah upaya kompetisi perdagangan yang tidak baik.”
Ketetapan yang mendasari tentang resale price maintenance pada UU Antimonopoli diterjemahkan  secara rule  of  reason dan  dipahamai  sebagai  bentuk  perijinan  untuk pelaksana  usaha  menyepakati  akseptor  barang  tidak  akan  mendistribusikan  barang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
dengan  ketentuan  yang  tidak  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah  disetujui  guna mengurangi terjadinya kemungkinan proses bisnis yang tidak kompetitif.

## f. Pembagian Wilayah
Kesepakatan  pembagian  wialayah  merupakan  bentuk  kesepakatan  yang  terjadi dengan melibatkan pelaksana usaha untuk menentukan cakupan pemasaran antara satu  sama  lain  sebagai  upaya  pendayagunaan  pada  pengguna  yang  tidak  memiliki preferensi dari segi produk maupun harga.
Pasal 9 UU mengenai Antimonopoli yang tidak mengijinkan pembagian kawasan yang berbunyi:
“Pelaksana  usaha  tidak  diperbolehkan  mencapai  kesepakatan  dengan  pelaksana usaha  lain  yang berkaitan dengan  pembagian  kawasan  pemasaran terhadapa  suatu produk yang dapat berdampak pada praktik kompetisi usaha yang tidak baik.”

## g. Pemboikotan
Kesepakatan  yang  berkaitan  dengan  pemboikotan  merupakan  aktivitas  yang berkaitan dengan upaya pengecualian pelaksana bisnis lain yang berasal dari kawasan yang  sama  untuk  mencegah  terjadinya  persaingan  pasar  dengan  tujuan  untuk memeroleh keuntungan perusahaan yang terlibat dalam kesepakatan tersebut.
Undan-Undang  Antimonopoli  dikategorikan  dalam  kesepakatan  pemboikotan  yang dihentikan  dan  diatur  dalam  Pasal  10  ayat  1  dan  2  pada  Undang-Undang Antimonopoli. Pasal ini menjadi dasar dalam pengaturan kesepakatan secara per se illegal, dimana pelaksana usaha yang melakukan pemboikotan akan berakibat pada pemberian sanksi atau hukuman.

## h. Kartel
Kartel  dapat  disebut  sebagai  kesepakatanyang  melibatkan  pelaksana  usaha  dalam proses  pengawasan  saat  produksi,  penjualan,  maupun  labelisari  harga  terhadap komoditas  dari  suatu  perusahaan  tertentu.  Pada  Pasal  11  Undang-Undang Antimonopoli  menjelaskan  bahaw  kartel  dapat  terjadi  apabila  pelaksana  usaha membentuk  perjanjian  menggunakan  pesaingnya  dengan  tujuan  memberikan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
pengaruh pada fluktuasi harga dengan memanfaatkan regulasi pada pemasaran suatu bara  yang  berakibat  pada  kompetisi  dalam  hal  kesepakatan  penetapan  harga, perjanjian pembagian kawasan, maupun pada kesepakatan restriksi hasil. Selain itu, kartel yang terjadi dari segi konsumen memiliki arti bahwasannya kesepakatan harga dari kesepakatan alokasi daerh dan bad rigging.

## i. Trust
Undang-Undang  No. 5 Tahun  1999  yang  menjelaskan  mengenai  trust adalah bentuk kesepakatan yang dilarang. Pada pasal 12 Undang-Undang Antimonopoli berbunyi: “Pelaksana  usaha  tidak  diperkenankan  membentu k  kesepakatan  dengan  pelaksana usaha pesaing guna menjalin hubungan dalam menginisasi suatu industri yang lebih berkembang sebagai upaya menjaga keberlangsungan anggota dari masaing-masing industri guna mengendalikan produksi serta pemasaran dari suatu produk yang dapat berakibat pada pelaksaanaan monopoli yang tidak kompetitif.”
Pasal  ini  menggunakan  bentuk  pendekatan rule  of  season dimana  trust  dapat diberhentikan apabila dalam pelaksanannya memicu terjadinya kompetisi usaha yang tidak baik atau sebagai bentuk sentralisasi pada kemampuan yang berdampak buruk bagi warga nantinya.

## j. Oligopsoni
Oligopsoni artinya model  pasar  yang  mayoritas  berisikan  konsumen  yang  memiliki kuasa  dalam  melakukan  pembelian  atas  suatu  produk.  Sistem  pasar  tersebut menyerupai  sistem  oligopoly  namun  pada  sistem  oligopsoni  lebih  menitikberatkan pada  kondisi  input.  Penyimpangan  yang  berdampak  pada  pelaksana  usaha  dapat mempengaruhi kondisi pasar. Undang-Undang Antimonopoli menjelaskan mengenai kesepaktan oligopsony dalam pasal 13 ayat 1 yaitu:
“ Pelaksana  usaha  tidak  diperkenankan  melangsungkan  kesepakatan  dengan pelaksana usaha lain yang berkaitan dalam penguasaan pembelian maupun perolehan suplai  produk  guna  mengendalikan  harga  produk  pada  kawasan  tertentu  yang berakibat pada kompetisi usaha yang tidak baik. ”
k. Integrasi Vertikal
Integrasi vertikal memiliki pengertian bentuk aktivitas yang dijalankankan saat suatu industri  menjalankan  kolaborasi  dengan  industri  lain  yang  terletak  dalam  satu kedudukan yang berbeda dalam proses produksi, dengan menjalankan lebih dari satu kegiatan  yang  tidak  berhubungan  kedudukannya  dalam  satu  lini  proses  produksi. Berdasarkan  Undang-Undang  No 5 Tahun  1999 dikaitakan  dengan  integrasi  vertikal dalam regulasi kelompok kesepakatan yang diberhentikan.

## Perjanjian Tertutup Sebagai Perbuatan Melawan Hukum
Seperti yang telah dijelaskan diatas, perjanjian tertutup atau disebut dengan exclusive dealing  adalah  bentuk  kontrak  yang  dilakukan  dengan  melibatkan  pelaksana  usaha  satu dengan pelaksana usaha lain yang memiliki perbedaan kedudukan dalan suatu tingkatan.
Bentuk  kondisi  telah  disetujui  ialah  bentuk  pendistribusian  atau  berupa  persewaan dari  produk  yang  dapat  dijalankan  apabila  konsumen  telah  melangsungkan  pembelian tersebut. Perjanjian ini kerap kali dirancang dengan tujuan mengatur kondisi persaingan antar brand  ataupun  menjaga  regulasi  pemasaran  yang  berdampak  pada  peningkatan  kekuatan pasar meski pada kondisi sesungguhnya persaingan yang terjadi berlangsung dengan ketat.
Berdasrarkan  hasil  pemaparan  mengenai  regulasi  ihwal  berupa  perjanjian  tertutup diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai perjanjian tersebut yang memiliki arti bahwa perbuatan melanggar hukum dengan mengacu pada kondisi dan syarat tertentu berlangsung atas  pengaruh  dari  KPPU  dalam  penyusunan  rancangan  pedoman  yang  berkaitan  dengan ketentuan pasal 15 Undang – Undang Antimonopoli.
Ketentuan  dalam  pasal  15  Undang-Undang  Antimonopoli  dapat  digunakan  sebagai acuan dalam pembuktian mengenai pemenuhan berdasarkan kriteria yang meliputi:
1. Perjanjian  tertutup  yang  diterapkan  harus  meliputi  besaran  perdagangan  secara substansi maupun yang berpotensi untuk menjalankan hal tersebut;
2. Perjanjian tertutup hendaknya dijalankan oleh pelaksana usaha dengan kemampuan pasara  yang  memiliki  kemungkinan  untuk  berkembang  sebagai  dampak  dari pengerapan strategi perjanjian yang dilangsungkan;
3. Tying  agreement pada  barang  yang  berhubungan  dengan  kesepakatan  diharuskan memiliki perbedaan dengan barang utamanya;
4. Pelaksana usaha yang menjalankan tying agreement memiliki kapasitas pasar dengan taraf  signifikasi  yang  tinggi  sehingga  mampu  menekan  konsumen  untuk  membeli produk yang terikat.
Berdasarkan  empat  poin  yang  tertera  diatas,  sebagai  rancangan  yang  digunakan sebagai pedoman telah dijelaskan bahwa tolak ukur kapasitas pasar telah ditentukan dengan mengacu  pada  pasal  4  Undang-Undang  Antimonopoli  yakni  keberadaan  pangsa  10%  atau lebih dari kesepaktan tertutup antar para pelaksana usaha. Pada pelaksana usaha yang tidak mengacu  dan  mengabaikan  kesepakatan  yang  telah  disepakati,  dapat  diberlakukan pemberian sanksi kepada yang melanggar. Pemberian sanksi kepada pelanggar berupa:
1. Tindakan  Administratif  berupa  proses  pemecahan  terhadap  permasalahan  dalam kondisi administrasi dengan mengacu pada ketentuan komisi penyelesaian. Tindakan ini  dilakukan  akibat  adanya  pelanggaran  oleh  pelaksana  bisnis  yang  sifatnya merugikan.  Tindakan  ini  meliputi  penetapan  pembatalan  perjanjian  tertutup  pada pelaksana usaha yang telah terbukti memicu monopoli, kompetisi usaha yang tidak baik, dan lain-lain yang sifatnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Tindakan ini, akan berakibat pada pembayaran ganti rugi yang ditimbulkan dan denda oaling sedikit sebesar satu milyar rupiah dan paling banyak sebesar dua puluh lima milyar rupiah bagi yang melakukan pelanggaran.
2. Pidana Pokok merupakan bentuk hukuman pidana yang diberikan oleh Pengadilan dan dilaksanakan  oleh  Kepolisisan  atau  kejaksaan  kepada  pelaksana  usaha  yang  telah terbukti  melanggar  aturan.  Sanksi  yang  diberikan  bersifat  memberikan  dampak sengsara bagi pelaku. Pidan yang diberikan berupa sanksi hukuman penjara dengan kurun waktu lima bulan atau denda dengan nominal paling sedikit sebesar 1 milyar rupiah dan paling banyak sebesat dua puluh lima milyar rupiah bagi pelaksana usaha yang melakukan pelanggaran.
3. Pidana Tambahan adalah bentuk pemberian sanksi pidana yang kurang lebih memiliki kesamaan dengan  pidana  pokok.  Pemberian pidana  ini  didasarkan  atas keuputusan dari Lembaga yang berwenang yakni Pengadilan. Mengacu pada rancangan pedoman pelaksanaannya  yakni  pada  pasal  15  Undang-Undang  Antimonopoli  menetapkan bahwa pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, pelarangan pelaksana usaha
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
untuk berada dalam jabatan direksi ataupun komisaris sedikitnya dalam kurun waktu dua tahun dan paling lama selama lima tahun.

## Sanksi Terhadap Perjanjian Yang Dilarang Berdasarkan UU Antimonopoli Nomor 5 a. Sanksi Administratif
Sanksi  administratif  adalah  bentuk  tindakan  yang  dijalankan  oleh  KPPU  terhadap pelaksana usaha yang melanggar Undang-Undang No 5. Tahun 1999. Pemberian atas sanksi administrative kepada pelanggar telah diatur dalam Pasal 47 yang berisi:
1) Penetapan pembatalan kesepakatan seperti yang telah tertera pada Pasal 4 sampai dengan 13, kemudian Pasal 15 serta pada Pasal 16;
2) Perintah untuk menyudahi integrasi vertikal seperti yang dimaksud dalam Pasal 14;
3) Perintah untuk membatalkan penyalahgunaan posisi dominan;
4) Penetapan  pelepasan  atas  pembauran  atau  penyatuan  badan  usaha  dan  prosesi pengalihan saham seperti yang terdapat dalam Pasal 28;
5) Penetapan penyelesaian ganti rugi;
6) Pengenaan denda dengan nominal  minimum Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan maksimum sebesat Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).
KPPU dapat memberikan sanksi adminsitratif dalam bentuk kumulatif maupun dalam bentuk  alternatif.  Segala  bentuk  ketetapan  dalam  pemberian  hukuman  diberikan  atas pertimbangan  dari  Lembaga  yang  berwenang  dengan  memperhatikan  kondisi  dan  syarat- syarat atas masing-masing permasalahan. Meskipun demikian, sampai dengan tahun 20008 masih  dijumpai  ketidakjelasan  mengenai  sanksi  tersebut.  Untuk  itu,  KPPU  mengeluarkan hukum mengenai teknis yang lebih jelas terkait proses hukuman dan pembayaran ganti rugi.
Peraturan teknis lanjutan telah tercantum dengan jelas dalam Keputusan KPPU Nomor 252/KPPU/Kep/VII/2008 perihal pedoman pelaksanaan Ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada tanggal 31 Bulan Juli Tahun 2008. Meski pemberian sanksi berupa denda telah tertulis dalam pasal 47 UU No 5 Tahun 1999, akan tetapi pada pasal tersebut tidak mencantumkan jumlah pasti yang harus diambil oleh KPPU. Dalam proses perhitungan kerugian  secara  ekonomi  yang  disebabkan  oleh  pelanggaran  undang-undang  masih memerlukan  beberapa  pertimbangan  dan  perlu  didasari  dari  segi  kehati-hatian.  Jika  tidak
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
ditemukan kriterian perhitungan yang sesuai, maka KPPU tidak dapat memberikan penetapan hukuman  yang  sempurna  kepada  pelaku  pelanggaran,  sehingga  pelaksana  usaha  yang melanggar akan memeroleh hukuman yang tidak sebandingan dengan perbuatannya dalam melanggar hukum tersebut. Untuk itu, lahirlah ketetapan peraturan KPPU No 4 Tahun 2009 yang menjelaskan mengenai penentuan nilai yang digunakan sebagai acuan bago pemutusan pemberian  hukuman.  Pada  pasal  tersebut,  telah  tercantum  lampiran  yang  berisikan  angka peraturan KPPU berupa nilai dasar denda yang didasari oleh tiga hal meliputi proporsi nilai jual  dengan  taraf  pelanggaran  yang  dikali  dengan  tahun  terjadinya  pelanggaran, pertimbangan keadaan yang berkaitan dengan permasalahan, serta setiap jenis pelanggaran dapat ditentukan tingkat pelanggarannya dengan menyesuaikan perkara pada masing-masing permasalahan.  Kriteria  penjualan  maksimal  ditunjukkan  dalam  bentuk  presentase  yang dihitung sejumlah 10% dari asal penjualan.
Penentuan rasio nilai penjualan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengatasi  permasalahan  atas  berbagai  faktor  dilakukan  dengan  menelompokkan  dalam bentuk skala tertinggi hingga skala terendah. Pertimbangan yang digunakan dalam penentuan skala  meliputi  ukuran perusahaan,  jenis  pelanggaran,  jenis  pangsa  pasar  yang  menlakukan penyatuan  pelaksana  usaha,  kondisi  geografis,  dan  cakupan  luasan  pelanggaran  yang dilakukan.  Dengan  mengacu  pada  penentuan  rasio  tersebut,  dapat  menjelaskan  bahwa kesepaktan  harga  perlu  dilakukan  secara  horizontal,  dilakukan  pengalokasian  pasar  dan rstriksi  produksi,  serta  konspirasi  mengenai  penawaran  yang  dilakukan  secara  rahasia termasuk dalam pelanggaran yang sifatnya serius pada proses persaingan usaha yang dapat diberikan  hukuman  berat.  Proses  penjualan  yang  melanggar  memiliki  nilai  tertinggi  dalam skala proporsi tersebut.

## b. Sanksi Pidana Pokok
Penjelasan mengenai sankasi pidana pokok dapat ditemukan dalam pasal 48 Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  yang  menjelaskan  bahwa  pemberian  denda  minimal  Rp. 25.000.000.000  (dua puluh  lima  miliar  rupiah) dan  maksimal  Rp.  100.000.000.000  (seratus miliar  rupiah).  Pidana  tersebut  dapat  diubah  dengan  pemberian  pidana  berupa  hukaman penjara dala kurun waktu paling sedikit 6 (enam) bulan. Pemberian sanksi ini dilakukan oleh pengadilan selaku Lembaga yang berwenag dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Dilakukan  pelanggaran  berdasarkan  ketentuan  yang  mengacu  pada  Pasal  4,  pasal  9 sampai  dengan  pasal  14,  pasal  16  sampai  pasal  19,  pasal  25,  pasal  27,  serta  pasal  28. Pelaku diberikan ancaman pidana dengan nominal minimum sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua  puluh  lima  miliar  rupiah)  dan  nominal  maksimum  sebesar  Rp.  100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) atau pidana penjara pengganti denda dengan kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan.
2. Terjadi pelanggaran berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Pasal 5 sampai pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai dengan pasal 24 dan pada pasal 26. Pelaku diberikan ancaman pidana  berupa  denda  paling  sedikit  Rp.  5.000.000.000  (lima  miliar  rupiah)  dan  paling tinggi  sebesar  Rp.  25.000.000.000  (dua  puluh  lima  miliar  rupiah)  atau  pidana  penjara pengganti denda selama 5 (lima) bulan.
3. Dilakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah terdapat pada  Pasal 41. Bentuk ancaman  pidana  yang  diberikan  berupa  denda  dengan  nilai  minimal  sebesar  Rp. 1.000.000.000  (satu  miliar  rupiah) dan  nilai  maksimal  sebesar  Rp.  5.000.000.000  (lima miliar  rupiah)  atau  pidana  hukuman  penjara  sebagai  bentuk  pengganti  atas  nominal denda yaitu paling lama selama 3 bulan.

## c. Sanksi Pidana Tambahan
Pemberian sanksi pidan tambahan dilakukan dengan mengacu pada pasal 49 Undang- Undang No 5 Tahun 1999 yang menentukan bahwa pidana tambahan dapat diberikan kepada para pelaksana usaha dalam bentuk:
1) Pencabutan izin usaha; atau
2) Pemberian larangan untuk menduduki jabatan direksi maupun komisaris dalam waktu paling sedikit 2 tahun kepada pelaksana usaha yang telah terbukti melanggar undang- undang tersebut.
3) Pemutusan kegiatan atau tindakan tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap pihak lain yang memiliki hubungan.

## KESIMPULAN
Perjanjian tertutup atau exclusive dealing ialah konvensi yang melibatkan keberadaan pelaksana usaha satu dengan yang lain yang berada dalam tingkatan yang berbeda. Kondisi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
yang  telah  ditetapkan  adalah  bentuk  distribusi  ataupun  proses  sewa  produk  yang  dapat dilakukan  apabila  pembeli  melakukan  pembayaran.  Perjanjian  tertutup  tergolong  dalam bentuk perbuatan melawan hukum. Atas dasar pelanggaran hukum yang dilakukan ini maka KPPU memiliki  wewenang  untuk  memberikan sanksi administratif baik  secara  kumulatif maupun alternatif. Pengambilan keputusan atas hukuman yang hendak diberikan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan syarat-syarat yang telah menjadi ketentuan dalam pengelompokan  jenis  pelanggaran  yang  dilakukan.  Pada  tahun  2008,  hukuman  atas pelanggaran masih bersifat tidak jelas dan dikeluarkanlah keputusan lanjutan yang menjadi acuan  secara  teknis  dalam  pemberian  denda  maupun  pemberian  ganti  atas  kerugian  yang dialami. Peraturan tersebut ditulis dalam Keputusan KPPU No 252/KPPU/Kep/VII/2008 berisi panduan pelaksanaan ketentuan pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang secara resmi dikeluarkan pada tangga 31 Bulan Juli Tahun 2008. Sehingga pelaksana usaha mampu  menerima  denda  yang  sebanding  dengan  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan. Penjelasan secara umum mengenai Undang-Undang No 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Lembaga  Komisi  memiliki  wewenang  atas  hukuman  administratif  dan  hukuman  pidana diberikan oleh Lembaga pengadilan.
Permasalahan yang dapat diatasi oleh KPPU juga dapat ditindaklanjuti oleh penyidik untuk diberikan putusan hukuman pidana yang berkaitan dengan hal-hal berikut, meliputi :
1. Pelaksana  usaha  yang  tidak  melaksanakan  hasil  putusan  yang  diberikan  oleh  komisi terkait yang berupa sanksi secara adminstratif. (Pasal 44 Ayat 4)
2. Pelaksana  usaha  yang  tidak  kooperatif  dalam  proses  penyelidikan  atau  proses pemeriksaan, dan menghambat kerja penyelidikan. (Pasal 41 ayat 2).
Apabila ditemukan pelaksana usaha yang melakukan kedua poin diatas, maka Lembaga komisi berhak untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan bantuan penyidik hukum. Keputusan  yang  diberikan  oleh  Lembaga  komisi  adalah  bentuk  permulaan  yang  dapat dijadikan bukti oleh penyidik dalam melakukan penyelidikan lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA
Yani, A. dan G. Widjaja,2000. Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli .Jakarta: Rajagrafindo Persada,
h.1.
Widayati. 2018. Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indinesia yang Demokratis. Jurnal Hukum Ransendental ,1 (1) : 511
Suhasril dan M. T. Makarao, 2010.Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia. Bogor : Ghalia Indonesia, h. 22 Hermasnyah.  2008.Pokok -Pokok  Hukum  Persaingan  Usaha  di  Indonesia (Jakarta:  Kencana, 2008)