Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517

## Pendidikan, Isu HAM, dan Gender Disparities
Yadi Heryadi 1 , Satiri 2 , Suherman 3 , Sholih 4
Universitas Setia Budhi Rangkasbitung 1
SMAN 1 Jawilan 2
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 3,4
Alamat e-mail  : heryadi.yadi07@gmail.com , satiriari72@gmail.com ,
prof.suherman14@gmail.com , sholih@untirta.ac.id

## Abstrak
Pendidikan,  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  dan  ketidaksetaraan  gender  adalah  tiga  isu  penting yang saling terkait dalam konteks pembangunan sosial dan kemanusiaan di Indonesia. Makalah ini menyajikan analisis tentang hubungan antara ketiga isu tersebut serta upaya untuk mengatasi tantangan  yang  terkait.  Pada  bagian  pendidikan,  makalah  ini  membahas  gambaran  umum tentang  sistem  pendidikan  Indonesia,  menyoroti  tantangan  aksesibilitas,  kekurangan  sumber daya,  hambatan  bahasa,  dan  disparitas  kualitas  pendidikan.  Kemudian,  analisis  dilakukan terhadap  isu  HAM  dalam  konteks  pendidikan,  termasuk  hak  atas  pendidikan  yang  layak  dan upaya untuk mempromosikan hak-hak tersebut melalui kebijakan dan inisiatif pemerintah serta masyarakat.  Selanjutnya,  makalah  membahas  ketidaksetaraan  gender  dalam  pendidikan, menyoroti hambatan akses, disparitas dalam kesempatan pendidikan, serta upaya pemberdayaan perempuan melalui pendidikan. Berbagai studi kasus dan tindakan sukses juga disajikan untuk mengilustrasikan  upaya  nyata  dalam  mengatasi  tantangan-tantangan  ini.  Dengan  menganalisis ketiga isu ini secara holistik, makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik  tentang  kompleksitas  dan  interkoneksi  antara  pendidikan,  isu  HAM,  dan  ketidaksetaraan gender,  serta  untuk  mengidentifikasi  strategi  yang  efektif  dalam  meningkatkan  akses  dan kualitas  pendidikan  bagi  semua  warga  Indonesia,  tanpa  memandang  jenis  kelamin,  latar belakang sosial, atau keberagaman lainnya.
Kata Kunci: Pendidikan, Isu HAM, Gender Disparities.

## Abstract
Education,  Human  Rights  (HAM),  and  gender  inequality  are  three  important  issues  that  are interrelated  in  the  context  of  social  and  humanitarian  development  in  Indonesia.  This  paper
Yadi Heryadi 1 , Satiri 2 , Suherman 3 , Sholih 4 Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
presents an analysis of the relationship between these three issues as well as efforts to overcome related challenges. In the education section, this paper discusses an overview of the Indonesian education  system,  highlighting  the  challenges  of  accessibility,  lack  of  resources,  language barriers, and  disparities  in  education  quality.  Then,  an  analysis  is  carried  out  on  human  rights issues  in  the  context  of  education,  including  the  right  to  adequate  education  and  efforts  to promote  these  rights  through  government  and  community  policies  and  initiatives.  Next,  the paper  discusses  gender  inequality  in  education,  highlighting  barriers  to  access,  disparities  in educational  opportunities,  as  well  as  efforts  to  empower  women  through  education.  Various case  studies  and  successful  actions  are  also  presented  to  illustrate  concrete  efforts  in overcoming  these  challenges.  By  analyzing  these  three  issues  holistically,  this  paper  aims  to provide  a  better  understanding  of  the  complexity  and  interconnection  between  education, human  rights  issues,  and  gender  inequality,  as  well  as  to  identify  effective  strategies  in improving access and quality of education for all Indonesian citizens, regardless of age. gender, social background, or other diversity.
Keywords: Education, Human Rights Issues, Gender Disparities.

## PENDAHULUAN
Sistem  pendidikan  Indonesia  memiliki  tantangan  seperti  aksesibilitas  yang  tidak  merata, kekurangan  sumber  daya,  dan  disparitas  kualitas  pendidikan  antara  daerah  perkotaan  dan pedesaan.  Salah  satunya  adanya  Hak  atas  pendidikan  yang  layak  adalah  hak  asasi  manusia. Dengan  ini  harusnya  pemerintah  dan  masyarakat  perlu  memastikan  bahwa  semua  warga memiliki  kesempatan  yang  setara  untuk  mendapatkan  pendidikan  berkualitas.  Kemudian adanya  ketidaksetaraan  gender  dalam  pendidikan.  Perempuan  sering  menghadapi  hambatan akses dan kesempatan pendidikan yang tidak setara dengan laki-laki. Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan adalah langkah penting.
Selain  itu  HAM  mencakup  hak  atas  pendidikan,  kesehatan,  dan  kebebasan  berpendapat. Pemerintah  harus  memastikan  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  ini.  Ketidaksetaraan gender  terjadi  dalam  berbagai  aspek,  termasuk  pendidikan.  Upaya  pemberdayaan  perempuan melalui pendidikan harus diperkuat. Pendidikan memiliki peran krusial dalam pemenuhan hak
Yadi Heryadi 1 , Satiri 2 , Suherman 3 , Sholih 4 Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
asasi  manusia  (HAM),  terutama  hak atas  pendidikan  yang  layak.  Pendidikan  yang  merata  dan inklusif memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan.  Ini  mencakup  anak-anak,  remaja,  dan  orang  dewasa  dari  berbagai  latar  belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Hak atas pendidikan yang layak berarti bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi.
Perlu  kita  sadari  juga  bahwa  pendidikan  adalah  fondasi  bagi  pemahaman  tentang  hak- hak  asasi  manusia  lainnya.  Tanpa  pendidikan,  individu  mungkin  tidak  menyadari  hak-hak mereka atau bagaimana melindunginya. Pendidikan mengajarkan nilai-nilai seperti kesetaraan, keadilan,  dan  martabat  manusia,  yang  merupakan  prinsip-prinsip  HAM.  Pendidikan memberdayakan  individu  untuk  mengambil  peran  aktif  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu dengan  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  diperoleh  melalui  pendidikan,  seseorang  dapat berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan  dan  memperjuangkan  hak-haknya.  Pendidikan juga  membantu  mengurangi  ketidaksetaraan  dan  memperkuat  posisi  individu  yang  rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas. Pendidikan melindungi individu dari penindasan  dan  eksploitasi.  Dengan  memahami  hak-hak  mereka,  individu  dapat  melawan pelanggaran  HAM  dan  meminta  perlindungan  hukum.  Pendidikan  juga  mengajarkan  tentang tanggung jawab dan kewajiban terhadap hak-hak orang lai

## METODE
Dalam  artikel  ilmiah  ini,  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  Analisis  Literatur.  Analisis literatur ini melibatakan makalah, Jurnal, dan penelitian yang membahas pendidikan, HAM dan ketidakseteraan  gender  di  indonesia.  Pengumpulan  data  dilakukan melalui  Studi Kepustakaan, yaitu  metode  yang  menggunakan  studi  literatur  terhadap  berbagai  bahan  hukum,  termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan sekunder lanjutan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk  mengkaji  dan  mengaitkan  bahan  hukum  dengan  isu  dan  permasalahan  yang  diteliti. Setelah  data  terkumpul,  peneliti  menerapkan  Metode  Analisis  Data  Kualitatif.  Data  sekunder yang  terkumpul  dianalisis  mulai  dari  konten  materi,  penjelasan  dalam  data  sekunder,  hingga literatur terkait. Analisis ini bertujuan untuk menghubungkan data dengan isu dan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.
Yadi Heryadi 1 , Satiri 2 , Suherman 3 , Sholih 4 Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum tentang Sistem Pendidikan
Sistem pendidikan Indonesia mencakup berbagai tingkatan, mulai dari pendidikan anak usia  dini  hingga  pendidikan  tinggi.  Berikut  ini  adalah  uraian  mengenai  beberapa  aspek  utama dalam gambaran umum tentang sistem pendidikan di Indonesia: 1) Tingkat Pendidikan: Sistem pendidikan Indonesia terdiri dari beberapa tingkat, termasuk pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah,  dan  pendidikan  tinggi.  Setiap  tingkat  memiliki kurikulum  dan  struktur  pendidikan  yang  berbeda.  2)  Kurikulum:  Kurikulum  pendidikan  di Indonesia diatur oleh pemerintah pusat dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Kurikulum ini mencakup  berbagai  mata  pelajaran,  seperti  bahasa  Indonesia,  matematika,  ilmu  pengetahuan alam,  ilmu  pengetahuan  sosial,  bahasa  Inggris,  dan  agama.  Selain  itu,  terdapat  juga  mata pelajaran  tambahan  yang  disesuaikan  dengan  tingkat  pendidikan  masing-masing.  3)  Sekolah Negeri dan Swasta: Sistem pendidikan Indonesia terdiri dari sekolah negeri (milik pemerintah) dan  sekolah  swasta  (milik  masyarakat  atau  lembaga  swasta).  Sekolah  negeri  umumnya mendapatkan pendanaan dari pemerintah dan seringkali memiliki biaya pendidikan  yang lebih terjangkau, sementara sekolah swasta biasanya memungut biaya pendidikan  yang  lebih tinggi, 4)  Tenaga  pendidik  di  Indonesia  terdiri  dari  guru-guru  yang  dipekerjakan  oleh  pemerintah maupun  oleh  sekolah  swasta.  Mereka  harus  memiliki  kualifikasi  yang  sesuai  dengan  standar yang  ditetapkan  oleh  pemerintah,  termasuk  pendidikan  formal  dan  sertifikasi  sebagai  guru.  5) Fasilitas dan Infrastruktur: Fasilitas pendidikan di Indonesia bervariasi, tergantung pada lokasi dan status sekolah. Sekolah-sekolah di perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih baik, seperti ruang kelas yang nyaman, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga. Namun, di daerah pedesaan atau terpencil, fasilitas tersebut mungkin terbatas. 6) Aksesibilitas: Meskipun pemerintah  telah  berupaya  meningkatkan  aksesibilitas  pendidikan  di  seluruh  negeri,  masih terdapat  tantangan  dalam  hal  akses  terhadap  pendidikan  di  daerah  pedesaan,  pulau-pulau terpencil, dan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Pendidikan  di  Indonesia  memiliki  sejumlah  aspek  yang  menarik  perhatian.  Kebijakan pendidikan  Indonesia  didesain  untuk  mempromosikan  inklusivitas  dengan  memberikan  akses
Yadi Heryadi 1 , Satiri 2 , Suherman 3 , Sholih 4 Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
kepada  siswa  minoritas  untuk  menghadiri  sekolah  umum,  serta  mengintegrasikan  materi multikultural  dalam  kurikulum,  sambil  tetap  mempertahankan  karakteristik  budaya  Indonesia yang  khas  (Dahris  Siregar  et  al.,  2023).  Namun,  pendidikan  kejuruan  di  Indonesia  masih menghadapi  berbagai  kendala,  seperti  fasilitas  yang  tidak  memadai,  kurangnya  pelatihan  bagi guru-guru,  dan  minimnya  dukungan  dari  industri.  Untuk  mengatasi  tantangan  tersebut, diperlukan  regulasi  yang  jelas  mengenai  peran  industri  agar  dapat  meningkatkan  kompetensi lulusan  dan  memperbaiki  prospek  pekerjaan  mereka  (Suharno  et  al.,  2020).  Selain  itu, pendidikan  bahasa  Inggris  di  Indonesia  juga  menemui  tantangan  besar,  terutama  karena keberagaman kebijakan pendidikan, ideologi, dan nilai-nilai sosial budaya yang mempengaruhi praktik dan penelitian di dalamnya (Altuzarra, 2021). Implementasi kebijakan pendidikan yang efektif  membutuhkan  penetapan  tujuan  yang  rinci,  program  tindakan  yang  komprehensif,  dan dana  yang  cukup  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  untuk  semua  (Shudueva  et  al.,  2023). Sementara  itu,  pendidikan  geografi  di  Indonesia  berusaha  mempromosikan  keberlanjutan dengan  memadukan  dimensi  lingkungan,  sosial,  dan  ekonomi  dalam  pembelajaran,  serta memanfaatkan  metode  pembelajaran  di  luar  ruangan  dan  kearifan  lokal  (Sibarani  &  Sinamo, 2020).  Selain  itu,  perbedaan  antara  pendidikan  di  Indonesia  dan  di  Jepang  sangat  mencolok dalam  beberapa  aspek  kunci,  termasuk  pendidikan  internasional,  pendidikan  karakter,  etika, disiplin, dan ragam bidang studi (Sulton, 2020). Kendati demikian, perhatian juga terfokus pada pendidikan  bahasa  Indonesia  di  sekolah-sekolah  Australia  yang  mengalami  penurunan, sementara  pendidikan  tinggi  di  Indonesia  menawarkan  pengembalian  investasi  yang  tinggi meskipun  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  untuk  mengimbangi  biaya  pendidikan (Septiono, 2023). Di samping itu, upaya pendidikan kewirausahaan di Indonesia, khususnya di Pulau  Jawa,  menekankan  pentingnya  mentoring  untuk  meningkatkan  keterlibatan  siswa, sementara mahasiswa internasional di Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk adaptasi  budaya  dan  perbedaan  sistem  pendidikan  serta  kesehatan  (Nurman  et  al.,  2022). Dengan demikian, pendidikan di Indonesia adalah bidang yang dinamis dan kompleks, dengan tantangan  dan  potensi  yang  perlu  diperhatikan  secara  serius.  Gambaran  umum  tentang  sistem pendidikan  ini  memberikan  pemahaman  dasar  tentang  struktur,  kurikulum,  tenaga  pendidik, fasilitas,  dan  aksesibilitas  pendidikan  di  Indonesia.  Dengan  memahami  aspek-aspek  ini,  kita
Yadi Heryadi 1 , Satiri 2 , Suherman 3 , Sholih 4 Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
dapat  mengevaluasi  tantangan  dan  peluang  dalam  meningkatkan  kualitas  pendidikan  bagi semua anak di Indonesia.

## Tantangan dan Kesempatan dalam Pendidikan di Indonesia
Pendidikan di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi, tetapi juga memberikan peluang untuk perbaikan yang signifikan. Berikut adalah uraian tentang tantangan dan  kesempatan  dalam  pendidikan  di  Indonesia.  Tantangan:  1)  Aksesibilitas:  meskipun  upaya untuk  meningkatkan  aksesibilitas  pendidikan  telah  dilakukan,  masih  terdapat  daerah-daerah terpencil  dan  masyarakat  marginal  yang  kesulitan  dalam  mengakses  pendidikan  yang berkualitas.  2)  Kualitas  Pendidikan,  meskipun  terdapat  berbagai  sekolah  dan  lembaga pendidikan di Indonesia, kualitas pendidikan sering kali tidak merata di seluruh negeri. Banyak sekolah di daerah pedesaan atau terpencil menghadapi tantangan dalam menyediakan kurikulum yang  berkualitas,  guru  yang  terlatih  dengan  baik,  dan  fasilitas  yang  memadai.  3)  Disparitas Sosial-Ekonomi,  antara  wilayah-wilayah  perkotaan  dan  pedesaan  memengaruhi  akses  dan kualitas  pendidikan.  Anak-anak  dari  keluarga  miskin  cenderung  menghadapi  kesulitan  dalam mengakses pendidikan yang berkualitas karena keterbatasan sumber daya. 4)  Tenaga Pendidik, masih terdapat kekurangan tenaga pendidik yang berkualitas, terutama di daerah terpencil. Hal ini  dapat  memengaruhi  kualitas  pengajaran  dan  pembelajaran  di  sekolah.  5)  Keterbatasan Infrastruktur,  fasilitas  pendidikan  yang  kurang  memadai,  seperti  ruang  kelas  yang  sempit, fasilitas  olahraga  yang  minim,  dan  laboratorium  yang  tidak  lengkap,  merupakan  tantangan utama dalam menyediakan lingkungan belajar yang kondusif.
Kesempatan:  1)  Teknologi  Pendidikan,  kemajuan  teknologi  memberikan  peluang  untuk meningkatkan  akses  dan  kualitas  pendidikan.  Pemanfaatan  teknologi  seperti  pembelajaran daring  dan  aplikasi  pembelajaran  dapat  membantu  mengatasi  kendala  geografis  dan meningkatkan interaktifitas dalam pembelajaran. 2)  Program Pemberdayaan Masyarakat, berbagai  program  pemberdayaan  masyarakat  dapat  membantu  meningkatkan  kesadaran  akan pentingnya  pendidikan  dan  mengatasi  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  dalam mengakses  pendidikan.  3)  Reformasi  Kurikulum,  pendidikan  yang  berfokus  pada pengembangan  keterampilan  abad  ke-21,  seperti  keterampilan  berpikir  kritis,  kreativitas,  dan
Yadi Heryadi 1 , Satiri 2 , Suherman 3 , Sholih 4 Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
kolaborasi,  dapat  meningkatkan  relevansi  pendidikan  dengan  kebutuhan  masa  kini  dan  masa depan.

## Kekurangan Sumber Daya dalam Pendidikan
Kekurangan  sumber  daya  dalam  pendidikan  merupakan  salah  satu  tantangan  utama  yang dihadapi  oleh  sistem  pendidikan  di  Indonesia.  Berikut  adalah  beberapa  aspek  kekurangan sumber  daya  dalam  pendidikan:  1)  Bahan  Ajar,  banyak  sekolah  di  Indonesia  menghadapi kekurangan buku teks dan bahan ajar lainnya yang mutakhir dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.  Hal  ini  dapat  memengaruhi  kualitas  pembelajaran  siswa.  2)  Tenaga  Pendidik,  masih terdapat  kekurangan  guru  yang  berkualitas  dan  terlatih  dengan  baik,  terutama  di  daerah terpencil.  Kekurangan  ini  dapat  memengaruhi  efektivitas  pengajaran  dan  pembelajaran  di sekolah.  3)  Fasilitas  Fisik,  banyak  sekolah  di  Indonesia,  terutama  di  daerah  pedesaan  atau terpencil, menghadapi kekurangan infrastruktur dan fasilitas fisik  yang memadai. Ruang kelas yang sempit, fasilitas sanitasi yang buruk, dan laboratorium yang tidak lengkap adalah contoh dari  kekurangan  ini.  4)  Teknologi  Pendidikan,  akses  terhadap  teknologi  pendidikan,  seperti komputer  dan  internet,  masih  terbatas  di  beberapa  sekolah.  Hal  ini  dapat  menghambat penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran.
Tantangan  dalam  menerapkan  teknologi  blockchain  di  pendidikan  mencakup  masalah terkait  hukum  perlindungan  data,  skalabilitas,  dan  adopsi  pasar  serta  inovasi  (Prakoso  et  al., 2023). Demikian pula, pendidikan tinggi selama pandemi COVID-19 telah mengidentifikasi 28 tantangan  dan  24  peluang,  yang  dikategorikan  ke  dalam  enam  area  analisis  sumber  daya (Ferdinan Manuel, 2021). Dengan demikian, penerapan blockchain dalam pendidikan terhambat oleh  regulasi,  teknis,  dan  tantangan  terkait  pasar,  sementara  pandemi  telah  membawa  lanskap tantangan  dan  peluang  yang  kompleks  dalam  pendidikan  tinggi  di  berbagai  domain  sumber daya.
Pendidikan Buddha di dunia postmodern menawarkan sejumlah peluang dan tantangan yang  harus  diatasi  dan  dioptimalkan  secara  strategis  (Morfi  et  al.,  2023).  Demikian  pula, lanskap pendidikan yang lebih luas menampilkan tantangan dan peluang yang tak terpisahkan, dengan tantangan sering berasal dari kompetisi antar sekolah dan peluang muncul dari inisiatif
Yadi Heryadi 1 , Satiri 2 , Suherman 3 , Sholih 4 Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
pemimpin  visioner  yang  mencari  perubahan  transformatif  (Syahputra  Al  Idrus  et  al.,  2023). Akibatnya, pendidikan Buddha dan pendidikan umum menghadapi tantangan dan peluang yang kompleks  dan  saling  terkait,  yang  memerlukan  pendekatan  komprehensif  untuk  menavigasi persaingan dan memanfaatkan inovasi yang dipimpin oleh kepemimpinan.
Sistem  pendidikan  tinggi  di  India  menghadapi  tantangan  kritis  dalam  meningkatkan transparansi,  akuntabilitas,  dan  memedefinisikan  peran  perguruan  tinggi  untuk  memenuhi tuntutan  milenium  baru  (Liu  et  al.,  2020).  Secara  bersamaan,  integrasi  teknologi  pendidikan untuk  pembangunan  berkelanjutan  terhalang  oleh  akses  teknologi  yang  terbatas,  kurangnya literasi digital, dan potensi memperburuk ketidaksetaraan sosial-ekonomi yang ada (Huet et al., 2020). Mengatasi isu-isu multifaset ini memerlukan strategi komprehensif untuk meningkatkan transparansi  dan  akuntabilitas  institusional,  sambil  juga  memajukan  adopsi  teknologi  dan literasi digital untuk mendorong hasil pendidikan yang adil dan berkelanjutan. Untuk mengatasi kekurangan  sumber  daya  dalam  pendidikan,  diperlukan  langkah-langkah  seperti  peningkatan alokasi  anggaran  untuk  pendidikan,  peningkatan  pelatihan  guru,  penyediaan  bahan  ajar  yang berkualitas, dan peningkatan infrastruktur pendidikan.

## Hambatan Bahasa dalam Pendidikan
Hambatan bahasa dalam pendidikan menjadi salah satu tantangan  yang perlu diatasi, terutama dalam  konteks  Indonesia  yang  memiliki  beragam  bahasa  daerah.  Berikut  adalah  beberapa hambatan bahasa dalam pendidikan: 1)  Bahasa Pengantar, penggunaan bahasa pengantar  yang tidak dikuasai oleh siswa dapat menghambat pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Hal ini  dapat  mengakibatkan  rendahnya  prestasi  akademik  siswa,    2)  kurangnya  materi pembelajaran  dalam  bahasa  local.  3)  Komunikasi,  bahasa  yang  tidak  dikuasai  oleh  siswa  juga dapat  menjadi  hambatan  dalam  komunikasi  dengan  guru  dan  teman  sekelas,  menghambat interaksi  sosial  dan  pembelajaran  kolaboratif.  Untuk  mengatasi  hambatan  bahasa  dalam pendidikan,  diperlukan  upaya  seperti  penyediaan  materi  pembelajaran  dalam  bahasa  yang dikenali  oleh  siswa,  pelatihan  bahasa  bagi  guru,  dan  promosi  multibahasa  dan  budaya  dalam lingkungan pendidikan.
Yadi Heryadi 1 , Satiri 2 , Suherman 3 , Sholih 4 Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517

## Isu Hak Asasi Manusia (HAM)
Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  merujuk  pada  hak-hak  dasar  yang  melekat  pada  setiap individu secara alami dan universal, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau  status  sosial.  Hak-hak  ini  termasuk  hak  atas  kebebasan,  keadilan,  kesejahteraan,  dan martabat  manusia.  Pentingnya  HAM  terletak  pada  perlindungan  dan  penghormatan  terhadap kehidupan,  kebebasan,  dan  martabat  setiap  individu,  serta  menciptakan  masyarakat  yang  adil, beradab,  dan  berkeadilan.  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (Komnas  HAM)  memiliki posisi  dan  peran  yang  khas  dalam  kerangka  konstitusi  Indonesia,  dengan  tujuan  untuk memperkuat  perlindungan  dan  penegakan  hak  asasi  manusia  melalui  kemitraan  kolaboratif dengan  masyarakat  (Hasdiana,  2018).  Selain  itu,  materi  pendidikan  hak  asasi  manusia  dari Viktif  HAM  menunjukkan  validitas  dan  efektivitas  yang  signifikan  dalam  mencapai  tujuan pembelajaran  untuk  pendidikan  hak  asasi  manusia  (Hawa  et  al.,  2021).  Dengan  demikian, Komnas  HAM,  dengan  status  dan  fungsi  khususnya  dalam  kerangka  konstitusi  Indonesia, berupaya  untuk  meningkatkan  perlindungan  dan  penegakan  hak  asasi  manusia  melalui keterlibatan  masyarakat,  sementara  sumber  daya  instruksional  dari  Viktif  HAM  berperan sebagai alat berharga untuk mencapai tujuan pendidikan hak asasi manusia.
Komnas  HAM  memegang  peran  penting  dalam  perlindungan  dan  kemajuan  hak  asasi manusia  di  Indonesia,  yang  membutuhkan  dukungan  pemerintah  yang  lebih  besar  dan kesadaran  publik  untuk  pelaksanaan  tugasnya  yang  optimal  (Li  (Michael)  &  Wong,  2023). Meskipun memiliki fungsi sentral dalam kerangka hak asasi manusia negara tersebut, Komnas HAM  menghadapi  tantangan  terhadap  independensinya  akibat  pengaruh  pemerintah  dan ketergantungan  pada  perspektif  Pancasila,  Konstitusi,  dan  Kebudayaan  (Ashar  Hasanuddin, 2021).  Dengan  demikian,  meskipun  Komnas  HAM  tetap  berperan  dalam  menjaga  hak  asasi manusia, efektivitasnya bergantung pada  dukungan pemerintah  yang lebih kuat dan kesadaran publik, di tengah kekhawatiran akan independensinya yang dipengaruhi oleh faktor pemerintah dan  ideologis.  Untuk  meningkatkan  perlindungan  dan  penegakan  hak  asasi  manusia  di Indonesia, penting untuk memperkuat Komnas HAM dan meningkatkan koordinasinya dengan Komnas  Perempuan  dan  KPAI  (Bramantyo  et  al.,  2023).  Mengingat  otoritasnya  untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia, Komnas HAM menekankan perlunya penyelidikan
Yadi Heryadi 1 , Satiri 2 , Suherman 3 , Sholih 4 Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
yang tepat waktu untuk mencegah pelanggaran di masa depan, menyoroti pentingnya kolaborasi yang  diperkuat  dengan  Komnas  Perempuan  dan  KPAI  untuk  memperkuat  perlindungan  dan penerapan hak asasi manusia di seluruh negeri.

## Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia
Pendidikan  dianggap  sebagai  hak  asasi  manusia  yang  fundamental  karena  memiliki peran penting dalam menjamin pemenuhan hak-hak lainnya. Pendidikan memberikan akses ke pengetahuan, keterampilan, dan peluang yang diperlukan untuk meraih potensi penuh individu. Hak  atas  pendidikan  dijamin  oleh  berbagai  instrumen  HAM  internasional,  seperti  Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  dan  Konvensi  tentang  Hak-Hak  Anak.  Isu-isu  HAM  dalam Konteks Pendidikan di Indonesia, 1)  Diskriminasi  terhadap  kelompok-kelompok  minoritas, seperti etnis, agama, dan gender, dapat terjadi dalam akses dan pelayanan pendidikan. 2) Hak- hak  anak,  termasuk  hak  atas  pendidikan,  perlindungan  dari  kekerasan,  dan  hak  untuk berpartisipasi  dalam  proses  pendidikan,  masih  sering  kali  diabaikan  atau  dilanggar.  3) Kesenjangan  akses  pendidikan  antara  wilayah  perkotaan  dan  pedesaan,  serta  antara  kelompok sosioekonomi, merupakan tantangan serius dalam mewujudkan hak atas pendidikan bagi semua individu.  4)  Kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi,  termasuk  di  dalam  ruang  lingkungan pendidikan, masih terkadang dibatasi atau ditekan.

## Inisiatif Pemerintah dan Masyarakat dalam Mempromosikan HAM melalui Pendidikan
Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mempromosikan HAM melalui pendidikan,  antara  lain:  1)  Penyusunan  Kebijakan:  Pemerintah  telah  mengeluarkan  kebijakan- kebijakan  untuk  memastikan  pemenuhan  hak-hak  pendidikan,  termasuk  kebijakan  tentang pendidikan inklusif, akses pendidikan bagi anak-anak difabel, dan perlindungan terhadap anak- anak  dari  kekerasan.  2)  Program  Pendidikan:  Berbagai  program  pendidikan  telah  diluncurkan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia  Pintar  (KIP),  dan  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS).  3)  Kampanye  Kesadaran: Masyarakat  sipil,  LSM,  dan  lembaga  swadaya  masyarakat  turut  berperan  dalam mengkampanyekan  pentingnya  HAM  dalam  pendidikan,  termasuk  melalui  penyuluhan,
Yadi Heryadi 1 , Satiri 2 , Suherman 3 , Sholih 4 Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
pelatihan, dan advokasi. Melalui upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan pemenuhan hak asasi manusia dalam pendidikan dapat diperkuat dan ditingkatkan di Indonesia, sehingga  setiap  individu  memiliki  akses  yang  adil  dan  setara  terhadap  pendidikan  yang berkualitas.

## Ketidaksetaraan Gender
Ketidaksetaraan  gender  menjadi  hambatan  signifikan  bagi  pembangunan  ekonomi berkelanjutan,  terutama  dalam  jangka  panjang,  dengan  penekanan  akademis  khusus  pada pengaruh  perempuan  terhadap  pilihan  fertilitas  dan  investasi  dalam  modal  manusia  (Arsani  et al., 2023). Selain itu, disparitas gender dapat muncul secara independen dari diskriminasi antar- grup, berasal dari perbedaan dalam bagaimana individu, yang dikategorikan sebagai mirip laki- laki  atau  mirip  perempuan,  bereaksi  terhadap  penilaian  eksternal  terhadap  harga  diri  mereka (Amalia & von Korflesch, 2021). Akibatnya, ketidaksetaraan gender tidak hanya menghambat kemajuan ekonomi jangka panjang, tetapi juga menegaskan pentingnya peran perempuan dalam keputusan  fertilitas  dan  investasi  dalam  modal  manusia,  sambil  menyoroti  potensi  adanya disparitas  berdasarkan  respons  yang  berbeda  terhadap  persepsi  masyarakat  tentang  penilaian harga diri, terlepas dari diskriminasi antar-grup.
Penilaian  atas  ketidaksetaraan  gender,  yang  mencakup  aspek  seperti  kompetensi pendapatan,  berkorelasi  dengan  insiden  pembunuhan  gender-spesifik  di  berbagai  negara (Rogers et al., 2020: 101). Selain itu, di India, disparitas gender secara signifikan memengaruhi kemampuan  kognitif  pada  masa  tua,  dengan  perempuan  di  negara  bagian  yang  ditandai  oleh diskriminasi tinggi, seperti Bihar, menunjukkan kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki,  dengan  asosiasi  ditemukan  dalam  pendidikan,  pernikahan  dini,  keterlibatan  dalam pasar tenaga kerja, dan keterlibatan dalam aktivitas sosial (Lee et al., 2020: 659). Oleh karena itu, ketidaksetaraan gender, yang diukur  dengan metrik seperti kompetensi pendapatan, terkait dengan  kejadian  pembunuhan  gender-spesifik  secara  global,  sementara  di  India,  hal  ini  secara signifikan  memengaruhi  fungsi  kognitif  pada  masa  tua,  terutama  di  antara  perempuan  yang tinggal  di  daerah  yang  ditandai  oleh  diskriminasi  yang  luas,  dan  berkorelasi  dengan  berbagai faktor  sosial-ekonomi,  termasuk  pencapaian  pendidikan,  pernikahan  dini,  partisipasi  dalam
Yadi Heryadi 1 , Satiri 2 , Suherman 3 , Sholih 4 Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
pasar tenaga kerja, dan keterlibatan dalam interaksi sosial. Kesetaraan gender dalam pendidikan berkontribusi  pada  pertumbuhan  ekonomi  di  negara-negara  berkembang,  sementara  kehadiran perempuan  di  parlemen  menunjukkan  hubungan  positif  dengan  pertumbuhan  di  semua  negara berkembang, tetapi hubungan negatif di negara-negara di  Afrika sub-Sahara (Amaia Altuzarra et  al.,  2021:  2).  Bab  ini  menyediakan  istilah  dan  kerangka  kerja  kunci  untuk  memahami ketidaksetaraan  gender,  menekankan  pentingnya  lensa  feminis  dalam  upaya  keadilan  sosial. (A.M.  Bibeau  et  al.,  2020:  8).  Ketidaksetaraan  gender  dalam  pendidikan  merujuk  pada perbedaan  perlakuan,  akses,  dan  kesempatan  antara  perempuan  dan  laki-laki  dalam mendapatkan  pendidikan  yang  berkualitas.  Meskipun  prinsip  kesetaraan  gender  diakui  secara luas,  masih  terdapat  berbagai  hambatan dan  diskriminasi  yang  menghalangi  perempuan  untuk meraih  potensi  penuh  mereka  dalam  dunia  pendidikan.  Akses  pendidikan  bagi  perempuan seringkali  menjadi  tantangan,  terutama  di  daerah-daerah  dengan  budaya  yang  masih  patriarkis atau di mana norma-norma sosial menempatkan perempuan dalam peran yang terbatas. Faktor- faktor  seperti  kemiskinan,  jarak  geografis,  praktik  pernikahan  dini,  dan  stereotip  gender  dapat menghambat  perempuan  untuk  mengakses  pendidikan  yang  berkualitas,  United  Nations Educational,  Scientific  and  Cultural  Organization,  UNESCO  (2020).  Disparitas  gender  dalam kesempatan  pendidikan  mencakup  berbagai  aspek,  termasuk:    Akses  ke  sekolah,  Perempuan seringkali  menghadapi  hambatan  dalam  mengakses  sekolah,  terutama  pada  tingkat  sekolah menengah  dan  tinggi.  2)  Ketersediaan  fasilitas:  Sekolah-sekolah  di  daerah  pedesaan  atau terpencil seringkali kurang menyediakan fasilitas yang memadai bagi perempuan, seperti toilet yang aman dan privasi yang memadai. 3) Peran dan harapan sosial: Norma-norma sosial yang menempatkan  perempuan  dalam  peran  rumah  tangga  dan  merawat  anak  dapat  mengurangi kesempatan mereka untuk mengejar pendidikan lebih lanjut. Upaya Pemberdayaan Perempuan melalui  Pendidikan,  pendidikan  memiliki  peran  penting  dalam  pemberdayaan  perempuan. Beberapa  upaya  untuk  memberdayakan  perempuan  melalui  pendidikan  antara  lain:  1) Kampanye  Kesadaran:  Kampanye-kampanye  yang  meningkatkan  kesadaran  akan  pentingnya pendidikan  bagi  perempuan  dan  mengatasi  stereotip  gender.  2)  Program  beasiswa,  Program beasiswa khusus untuk perempuan dapat membantu meningkatkan akses mereka ke pendidikan tinggi.  3)  Pelatihan  Keterampilan:  Pelatihan  keterampilan  dan  pendidikan  nonformal  dapat
Yadi Heryadi 1 , Satiri 2 , Suherman 3 , Sholih 4 Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
membantu  perempuan  memperoleh  keterampilan  yang  diperlukan  untuk  meningkatkan keberdayaan  ekonomi  mereka,  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi. (2021).  Isu-isu  Lain  yang  Terkait  dengan  Ketidaksetaraan  Gender  dalam  Pendidikan:  Selain akses  dan  kesempatan,  terdapat  isu-isu  lain  yang  terkait  dengan  ketidaksetaraan  gender  dalam pendidikan, seperti: 1) Kekerasan Gender: Kekerasan terhadap perempuan dan gadis, termasuk pelecehan  seksual  di  sekolah,  dapat  menjadi  hambatan  serius  dalam  pendidikan  mereka.  2)
Kurangnya  Perwakilan:  Kurangnya  perwakilan  perempuan  dalam  bidang-bidang  studi tertentu, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat membatasi pilihan karier perempuan di masa  depan.  3)  Perlakuan  Diskriminatif:  Perlakuan  diskriminatif  terhadap  perempuan  dalam proses  pendidikan,  seperti  pemilihan  kurikulum  yang  berorientasi  pada  stereotip  gender,  juga merupakan  isu  yang  perlu  diperhatikan,  Mahajan,  G.,  &  Lahoti,  R.  (Eds.).  (2020).  Dengan mengatasi berbagai isu dan hambatan terkait dengan ketidaksetaraan gender dalam pendidikan, diharapkan  perempuan  dapat  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  meraih  pendidikan  yang berkualitas dan berkontribusi secara positif dalam pembangunan sosial dan ekonomi.
Salah satu contoh program pendidikan yang sukses adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  di  Indonesia.  PAUD  merupakan  bagian  penting  dari  sistem  pendidikan  di  Indonesia yang  bertujuan  untuk  memberikan  pendidikan  awal  bagi  anak-anak  usia  dini  untuk mempersiapkan mereka secara optimal dalam memasuki pendidikan dasar. Studi menunjukkan bahwa  PAUD  yang  berkualitas  dapat  memberikan  dampak  positif  dalam  pengembangan kognitif,  sosial,  emosional,  dan  motorik  anak-anak,  Kemdikbudristek  (2020).  Tindakan  yang Efektif  dalam  Mengatasi  Tantangan  Pendidikan,  Isu  HAM,  dan  Ketidaksetaraan  Gender:  1) Penguatan  akses  pendidikan  bagi  semua  individu,  termasuk  perempuan  dan  kelompok minoritas.  2)  Peningkatan  kualitas  pendidikan  melalui  pelatihan  guru,  peningkatan  fasilitas pendidikan,  dan  reformasi  kurikulum.  3)Pengembangan  program-program  pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, seperti pelatihan keterampilan dan program beasiswa khusus 4) Implementasi  kebijakan  dan  program-program  perlindungan  HAM  di  lingkungan  pendidikan, termasuk  pencegahan  kekerasan  dan  diskriminasi.  5)Mendorong  partisipasi  aktif  masyarakat dalam  memperjuangkan  hak-hak  pendidikan  dan  HAM  melalui  kampanye  kesadaran  dan advokasi, UNICEF (2019).
Yadi Heryadi 1 , Satiri 2 , Suherman 3 , Sholih 4 Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517

## KESIMPULAN
Isu-isu  seperti  ketidaksetaraan  gender,  tantangan  pendidikan,  dan  hak  asasi  manusia  (HAM) menjadi  fokus  utama  untuk  diperhatikan.  Dari  uraian  sebelumnya,  kita  dapat  menyimpulkan bahwa meskipun telah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi  masalah-masalah  ini,  masih  terdapat  banyak  tantangan  yang  perlu  dihadapi. Ketidaksetaraan  gender  dalam  akses  pendidikan,  disparitas  kualitas  dalam  sistem  pendidikan, dan  pelanggaran  terhadap  HAM  masih  menjadi  isu  yang  relevan  dan  perlu  mendapatkan perhatian  serius.  Dengan  demikian,  diperlukan  pendekatan  holistik  yang  melibatkan  berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan  masyarakat  umum,  untuk  mengatasi  tantangan  ini.  Langkah-langkah  strategis  seperti pembentukan kebijakan yang inklusif, peningkatan investasi dalam pendidikan yang berkualitas untuk semua, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran HAM dapat membantu memperbaiki  situasi.  Selain  itu,  perlu  adanya  upaya  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan advokasi masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan dan perlindungan HAM,  sehingga  masyarakat  dapat  bersama-sama  bergerak  menuju  pembangunan  sosial  yang lebih adil dan berkelanjutan..

## DAFTAR PUSTAKA
Altuzarra,  A.  (2021).  Is  Gender  Inequality  a  Barrier  to  Economic  Growth ?  A  Panel  Data
Analysis of Developing Countries.
Amalia,  R.  T.,  &  von  Korflesch,  H.  F.  O.  (2021).  Entrepreneurship  education  in  Indonesian higher  education:  mapping  literature  from  the  Country’s  perspective.  In Entrepreneurship Education (Vol. 4, Issue 3). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/s41959-021-00053-9
Arsani,  A.  M.,  Kataoka,  M.,  &  Fahmi,  M.  (2023).  Ethnicity  and  the  return  to  education  in Indonesia. Journal of Socioeconomics and Development, 6(1), 6–20.
Ashar  Hasanuddin.  (2021).  Assessing  The  National  Human  Rights  Commission’s  (Komnas
Yadi Heryadi 1 , Satiri 2 , Suherman 3 , Sholih 4 Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
Ham)  Independence In Indonesia’s Statement System. Jurnal Al Tasyri’Iyyah, 1(2), 75–85. https://doi.org/10.24252/jat.vi.28536
Bramantyo,  R.  Y.,  Rahman,  I.,  &  Windradi,  F.  (2023).  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia
Sebagai  State  Auxiliary  Agencies  Pada  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia. MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 38. https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.355
Dahris Siregar, Grassela E Br Ginting, Hadirin Nduru, Sri Wenti Buulolo, Firman Yanus Hulu,
Agustus  Nduru,  Indrawan  Jaya  Zalukhu,  Sonitehe  Halawa,  Water  Ade  Putra,  & Jeremia  G  Aritonang.  (2023).  Law  Enforcement  of  Human  Rights  (HAM)  in
Indonesia. Jurnal Smart Hukum (JSH), 1(3), 389–395.
https://doi.org/10.55299/jsh.v1i3.387
Ferdinan Manuel, E. (2021). Law Riview Keindependensian Komnas HAM (the fourth branch of  the  government);  Perspektif  Pancasila,  Konstitusi,  dan  Budaya.  PUSKAPSI  Law
Review, 1(2), 146. https://doi.org/10.19184/puskapsi.v1i2.27036 Hasdiana, U. (2018). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. Analytical Biochemistry, 11(1), 1–5. http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-
1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-
7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/073526 89.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/
Hawa, N. N.,  Zakaria, S. Z. S., Razman,  M. R., & Majid, N. A. (2021). Geography education for  promoting  sustainability  in  Indonesia.  Sustainability  (Switzerland),  13(8),  1–15. https://doi.org/10.3390/su13084340
Huet, S., Gargiulo, F., & Pratto, F. (2020). Erratum: Can gender inequality be created without inter-group  discrimination?  (PLoS  ONE  (2020)  15:8  (e0236840)  DOI: 10.1371/journal.pone.0236840). PLoS ONE, 15(12 December), 244926. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0244926
Li (Michael), Z., & Wong, K. K. (2023). Challenges and Opportunities: Dance Education in the Digital Era. Lecture Notes in Educational Technology, 1(4), 29–48.
Yadi Heryadi 1 , Satiri 2 , Suherman 3 , Sholih 4 Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
https://doi.org/10.1007/978-981-19-9315-2_2
Liu,  C.,  Blinka,  M.,  Fabius,  C.,  &  Howard,  V.  (2020).  Session  5935  (  Symposium  ).  4,  659– 660.
Morfi,  R.  F.,  Arfiani,  A.,  &  Amsari,  F.  (2023).  Efektifitas  Pemberian  Hasil  Rekomendasi Penyelidikan Komnas HAM Terhadap Dugaan Pelanggaran HAM Kepada Lembaga Negara. Lareh Law Review, 1(1), 34–46. https://doi.org/10.25077/llr.1.1.34-46.2023 Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of Pluralism Education in Indonesia:
A  Qualitative  Study.  Journal  of  Ethnic  and  Cultural  Studies,  9(3),  106–120. https://doi.org/10.29333/ejecs/1207
Prakoso,  A.  F.,  Andriansyah,  E.  H.,  Rafsanjani,  M.  A.,  Nurlaili,  E.  I.,  &  Arif,  A.  (2023).
Education  in  Indonesia  (Merdeka  Curriculum)  and  Japan  Curriculum :  What’s  the Difference? Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di
Bidang Pendidikan, Pengajaran
Dan Pembelajaran, 9(1), 162. https://doi.org/10.33394/jk.v9i1.6992
Septiono,  A.  (2023).  Reformulation  of  the  Institutional  Functions  and  Authorities  of  the National  Commission  on  Human  Rights.  Journal  Philosophy  of  Law,  3(7),  74. https://doi.org/10.56444/jpl.v3i7.4212
Shudueva,  Z.,  Budnikov,  D.,  &  Akhmadov,  A.  (2023).  Problems  and  opportunities  for introducing educational technologies for the sustainable development of the quality of education. E3S Web of Conferences, 451.
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345106010
Sibarani,  S.,  &  Sinamo,  N.  (2020).  Implementation  of  Educational  Policy  in  Indonesia.  KnE
Social Sciences, 2020, 433–440. https://doi.org/10.18502/kss.v4i14.7900
Sulton, I. M. D. & A. (2020). Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah. 4(2), 192–201.
Syahputra  Al  Idrus,  Y.,  Rusadi  Abdullah,  I.,  &  Dwi  Cahyani,  T.  (2023).  Efektifitas Pembentukan  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Tingkat  ASEAN  Oleh  Asean Intern-Governmental  Commision  On  Human  Rights  (AICHR).  COMSERVA Indonesian  Jurnal  of  Community  Services  and  Development,  2(11),  2835–2847. https://doi.org/10.59141/comserva.v2i11.689