## Wajah Hukum

## Proses Pelaksanaan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana pada Tahap Penyidikan, Penuntutan dan Putusan Pengadilan

## M. Novrianto, Indrajaya
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Correspondence: Indrajaya.palembang@gmail.com; mnovriantonovrianto28@gmail.com
Abstrak. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak belumlah maksimal, dimana undang-undang hanya memberikan  perlindungan  berupa  penjatuhan  sanksi  kurungan  terhadap  pelaku  kejahatan,  sementara  hak-hak yang  mendasar  pada  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  belum  diperhatikan  dengan  serius.  Bentuk perlindungan  yang  dimaksud  ialah  bentuk  perlindungan  setelah  terjadinya  suatu  tindak  pidana  yang menimbulkan efek langsung kepada korban, salah satunya ialah pemberian hak restitusi, Pemberian hak restitusi merupakan sebagai bentuk ganti kerugian terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana,  metode penelitan yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif untuk mendapatkan hasil yang deskriftif.
Kata Kunci : Restitusi, Anak, Korban.
Abstract. The form of protection given to children is not optimal, where the law only provides protection in the form of imposing prison sanctions on perpetrators of crimes, while the fundamental rights of children who are victims of crime have not been taken seriously. The form of protection in question is a form of protection after the  occurrence  of  a  crime  that  has  a  direct  effect  on  the  victim,  one  of  which  is  the  granting  of  the  right  of restitution. The granting of the right of restitution is a form of compensation for children who are victims of a crime. qualitative in nature to obtain descriptive results.
Keywords: Restitution, Children, Victims.

## PENDAHULUAN
Anak  tumbuh  dan  berkembang  sepanjang  hidupnya  dan  tidak  lepas  dari  pengaruh  sosial  dan lingkungan  tempat  ia  tumbuh  dan  berkembang.  Pengaruh  lingkungan  dapat  bervariasi  dari  positif hingga  negatif.  Tentu  saja,  anak  yang  sedang  tumbuh  cenderung  lebih  ingin  tahu.  Lingkungan  yang buruk membuat anak menjadi buruk. Oleh karena itu sering kita jumpai banyak anak yang tersangkut masalah  hukum  atau  berhadapan  dengan  hukum,  baik  anak  sebagai  korban  kejahatan  maupun  anak sebagai pelaku kejahatan.
Bahwa  dalam  kehidupan  sehari-hari  anak  selalu  menjadi  korban  tindak  pidana,  namun  pada kenyataannya  meskipun  diatur  dalam  undang-undang  perlindungan  anak  menjelaskan  bahwa  segala kegiatan  untuk  menjamin  anak  dan  hak-haknya  untuk  kelangsungan  hidup  yang  optimal  dan  untuk melindungi, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta  dilindungi  dari  kekerasan  dan  diskriminasi. 1 Bentuk  perlindungan  terhadap  kejahatan  terhadap anak belum maksimal, dimana undang-undang ini hanya memberikan perlindungan berupa penjatuhan sanksi  pidana  terhadap  pelaku  kejahatan,  sedangkan  hak  anak  sebagai  korban  terabaikan. 2 Bentuk perlindungan  yang  dimaksud  adalah  bentuk  perlindungan  setelah  terjadi  tindak  pidana  yang menimbulkan akibat atau dampak langsung terhadap korban, salah satu diantaranya hak Restitusi. 3 Perlindungan  yang  tidak  maksimal  ini  tidak  hanya  pada  saat  proses  penegakan  hukum,  tetapi juga  setelah  pelaku  kejahatan  terhadap  anak  telah  divonis,  korban  seringkali  diabaikan. 4 Hal  ini
1 Bagong  Suyanto. “MasalahPendidikan  dan  Anak  Korban  Kekerasan”. (Yogyakarta:Suluh Media.2008),h.2.
2 Achmad Murtadho, “Pemenuhan Santunan Anak Korban Tindak Pidana Kecabulan” Jurnal Hak Asasi Manusia  Vol11, No.3 tahun 2020.h.445-466.
3 Sapti Prihatmini, Fanny Tanuwijaya, dkk, “Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual” Universitas Jember Repository, Vol. 14 No. 1 Juni :  Fakultas Hukum Universitas Jember, 2009,h.109.
4 Emilda Firdaus, Sukamarriko Andrikasmi dan Zulkarnaini. “Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan”. Pekanbaru:Alaf Riau.2016 h.15.
menunjukkan bahwa tidak ada upaya serius yang dapat dilakukan untuk lebih memperhatikan korban anak.
Dalam  kurun  waktu  6  tahun  terkahir  kasus  kekerasan  anak  diindonesia  mengalami  fluktuasi. Dari  banyaknya  kasus  kekerasan  terhadap  anak  dari  tahun  2018  –  2023  dapat  dilihat  dari  table dibawah ini 5 :
Tabel I. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia Pada Tahun 2018 – 2023.
PROVINSI 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Aceh 478 451 438 654 780 31 Bali 160 141 61 279 342 4 Bangka Belitung 118 127 139 155 187 11 Banten 296 359 338 742 1005 57 Bengkulu 287 114 104 178 212 37 Yogyakarta 398 468 534 1067 1225 60 Jakarta 615 550 462 1208 1348 68 Gorontalo 178 161 132 340 228 76 Jambi 258 291 218 365 332 28 Jawa Barat 559 560 872 1566 1819 90 Jawa Tengah 1536 1189 1335 1930 2111 179 Jawa Timur 1388 1438 1397 1818 2136 99 Kalimantan Barat 212 259 361 509 582 26 Kalimantan Selatan 229 201 182 345 532 26 Kalimantan Tengah 156 122 93 168 275 23 Kalimantan Timur 364 430 398 520 885 35 Kalimantan Utara 126 143 132 190 252 0 Kepulauan Riau 209 194 337 361 511 21 Lampung 221 335 384 653 567 75 Maluku 128 94 182 332 363 15 Maluku Utara 81 80 87 272 387 19 Nusa Tenggara Barat 192 332 463 1039 912 75 Nusa Tenggara Timur 239 171 298 743 1146 49 Papua 97 93 73 238 385 8 Papua Barat 150 104 116 200 277 7 Riau 473 515 284 718 772 36 Sulawesi Barat 115 116 25 22 114 2 Sulawesi Selatan 981 1024 937 1259 1211 45 Sulawesi Tengah 261 272 197 530 607 18 Sulawesi Tenggara 122 105 171 261 365 30 Sulawesi Utara 372 176 334 450 787 46 Sumatera Barat 398 612 310 754 680 80 Sumatera Selatan 386 196 246 366 406 86 Sumatera Utara 1208 862 772 1321 1309 142 JUMLAH 12991 12285 12412 21553 25050 1604
Sumber : kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Berbagai  upaya  dapat  dilakukan  untuk  melindungi  kepentingan  terbaik  bagi  anak  antara  lain dengan  memantau  Peraturan  Pemerintah  nomor  43  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  restitusi  bagi anak  korban  tindak  pidana  sebagai  bentuk  implementasi  dari  Pasal  71D  ayat  2  UU  Perlindungan Anak, tentu diharapkan juga demikian keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi anak korban perbuatan  pidana.  Dengan  lahirnya  PP  Nomor  43  Tahun  2017,  sudah  selangkah  lebih  maju memastikan  bahwa  anak  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Kemudian,  untuk  melakukan  upaya tersebut  dapat  berjalan  sesuai  dengan  apa  yang  diupayakan,  tentunya  dibutuhkan  peran  aktif  pengak hukum dan masyarakat untuk melindungi anak-anak. 6
Meskipun  telah  ada  peraturan  terkait  yang  menyatakan  kewajiban  pelaku  untuk  membayar ganti rugi kepada korban, namun dalam praktiknya putusan pengadilan dengan memberikan ganti rugi
5 https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan.
6 https://www . wartaekspres.com/kpai-anak-korban-tindak-pidana-berhak-mendapat-restitution/.
kepada  korban,  khususnya  korban  anak-anak,  jarang  dilaksanakan.  Berdasarkan  penelusuran  penulis dalam Direktorat Putusan Mahkamah Agung, ditemukan putusan tentang tindak pidana terhadap anak di  Indonesia  dari  tahun  2018  –  2022  sebanyak  3.007.286  putusan,  tetapi  yang  memuat  diberikanya Restitusi  kepada  anak  sebagi  korban  tindak  pidana  penulis  temukan  hanya  ada  5  putusan  yaitu  : Perkara No 65/Pid.Sus/2018/PNWat; Perkara No 85/Pid.Sus/2018/PNSoe; Perkara No 258/Pid.Sus/2019/PNWtp;  Perkara  No  26/Pid.Sus/2020/PNWsb;  Perkara  No  101/PID/2020/PTKPG. Berdasarkan  pemikiran  yang  beranjak  dari  pemahaman  penulis,  maka  permasalahan  yang  akan dibahas  dalam  penulisan  jurnal  ini  adalah  Bagaimana  Proses  Pelaksanaan  Pemberian  Hak  Restitusi Bagi  Anak  Yang  Menjadi  Korban  Tindak  Pidana  Pada  Tahap  Penyidikan,  Penuntutan  Dan  Putusan Pengadilan.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  yaitu  sebuah prosedur  penelitian  untuk  menemukan  susatu  kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari persfektif  normatif. 7 Penelitian  dalam  penulisan  ini  merupakan  segala  bentuk  penelitian  hukum dengan mempelajari bahan pustaka, dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam hukum dan norma yang ada di masyarakat. 8

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Proses Pelaksanaan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana
Pemberian restitusi kepada anak korban tindak pidana harus dilakukan secara tepat, tidak salah sasaran  dan  tidak  boleh  disalahgunakan.  Restitusi  harus  diberikan  dan  diterima  oleh  anak  korban tindak pidana atau korban sesuai dengan kerugian dan keadaan anak korban tindak pidana. Peraturan pemerintah ini juga mengatur tentang tata cara pengajuan dan pemberian restitusi kepada anak korban tindak  pidana,  dengan  harapan  dapat  memperjelas  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  korban untuk  meminta  restitusi  yang  telah  dilakukan  sejak  kasus  dibuka.  atau  tahap  penuntutan.  Selain  itu, untuk memperjelas bahwa penyidik dan penuntut dapat membantu anak yang menjadi korban tindak pidana dan korban untuk memperoleh hak restitusi.
Pokok-pokok  bahasan  dalam  PP  No43  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  pemberian  Restitusi Bagi  Anak  Korban  Tindak  Pidana  menyatakan  setiap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  yang menjadi  anak  korban  ekspoilitasi,  anak  yang  menjadi  korban  pornografi,  anak  yang  menjadi  korban penculikan,  penjualan  dan  atau  perdagangan,  anak  yang  menjadi  anak  korban  kekerasan  fisik  serta anak yang menjadi korban kejahatan seksual berhak memperoleh hak restitusi ini.
Dalam pemberian Restitusi kepada anak korban tindak pidana yang sudah disebutkan diatas ada bentuk restitusi yaitu Pertama : ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; Kedua : ganti kerugian atas penderitaan  sebagai  akibat  tindak  pidana,  Ketiga  :  penggantian  biaya  perawatan  medis  dan/atau psikologis.
Jumlah besaran ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku ditentukan oleh hakim yang memeriksa. Namun  hingga  saat  ini,  belum  ditentukan  apakah  penetapan  besaran  ganti  rugi  tersebut  dapat dilakukan upaya hukum banding atau tidak.
Untuk  mendapatkan  ganti  kerugian  yang  dialami  oleh  anak  korban  tindak  pidana  ada  sebuah prosedur  permohonan  restitusi  yang  dilalui  yaitu  permohonan  pengajuan  restitusi  dilakukan  oleh pihak  korban,  yaitu  orang  tua  atau  wali  dari  anak  korban,  yang  diberi  kuasa  khusus  oleh  orang  tua anak  korban.  Pada  peroses  mengajukan  permohonan  restitusi  ini  dapat  pula  diajukan  oleh  Lembaga secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia ke pengadilan. Pengajuan permohonan restitusi kepada  pengadilan  ini  diajukan  sebelum  adanya  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap, jadi diajukan pada tahap penyidikan atau penuntutan.
Dalam  melakukan  pengajuan  permohonan  restitusi  anak  korban  tindak  pidana  harus  memuat tentang  :  Pertama  :  Identitas  pemohon  yang  mengajaukan,  dimana  pada  identitas  tersebut  harus dilengkapipula dengan fotocopy identitas anak yang korban tersebut; Kedua : Identitas Pelaku; Ketiga
7 Johnny  Ibrahim,  “ Teori  dan  Metodologi  Penulisan  Hukum  Normatif” ,  (Surabaya:  Bayu  Media Publishing, 2005), hlm. 57.
8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian hukum normatif” (ikhtisar singkat), (Rajawali  Pers, Jakarta, 2011). hlm. 24.
: Kronologis atau Uraian tentang peristiwa pidana yang dialami anak korban tindak pidana; Keempat: Uraian kerugiaan yang dialami/diderita oleh  anak korban secara fisik mapaun pisikis, dimana  uraian ini harus dilengkapi bukti-bukti keterangan yang sah; Kelima : Besaran nominal jumlah kerugian yang dialami anak korban tindak pidana.
Yang  dimaksud  dengan  identitas  pemohon  itu  meliputi  adanya  nama  lengkap,  jenis  kelamin, tempat  dan  tanggal  lahir,  status  perkawinan,  profesi  dan  alamat.  Identitas  pemohon  juga  harus  diisi dan  diberikan  penjelasan  tentang  hubungan  antara  pemohon  dengan  anak  korban  tindak  pidana. Kemudian mengenai identitas anak yang menjadi korban tindak pidana juga harus dibuktikan dengan melampirkan fotocopy akte kelahiran anak korban tindak pidana, ijazah.
Adapun  Mengenai  bukti  kerugian  yang  sah  yaitu  mengenai  ganti  kerugian  kehilangan kekayaan,  penderitaan  akibat  tindak  pidana  dan  penggantian  biaya  perawatan  medis  dan  psikologis wajib  melampirkan  berkas-berkas  pada  permohonan  apabila  tidak  dilampirkannya  berkas  tersebut maka akan menjadi sulit untuk menghitung besaran jumlah kerugian yang dimohonkan, apabila tidak adanya  bukti  dari  kerugian  yang  dialami  tersebut  maka  yang  diajukan  hanyalah  kerugian-kerugian immaterial saja.
Selain hal-hal tersebut di atas, ada beberapa hal lain yang harus disertakan dalam permohonan restitusi,  yaitu  Jika  anak  korban  tindak  pidana  meninggal  dunia,  wajib  melampirkan  fotokopi  surat kematian  yang  dilegalisasi  oleh  instansi  yang  berwenang;  dan  Bukti  surat  kuasa  khusus  jika permohonan diajukan oleh kuasa orang tua, wali dan anak korban tindak pidana.
Pada proses permohonan restitusi menjelaskan bahwa penyidik  harus memberitahukan kepada korban pada tahap penyidikan tentang hak anak korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, pihak korban memiliki waktu maksimal tiga hari untuk mengajukan permohana restitusi.
Selain  itu,  penyidik  melakukan  pengecekan  kelengkapan  berkas  permohonan  restitusi  paling lambat  tujuh  (7)  hari  setelah  tanggal  pengajuan  permohonan  restitusi  diterima.  Jika  terdapat kekurangan  dalam  kelengkapan  dalam  pengajuan  permohonan,  penyidik  akan  menginformasikan kepada  pihak  pemohon  agar  dapat  dilengkapi  permohonannya  tersebut.  Dalam  hal  ini,  waktu pemohon  menyelesaikan  perbaikan  kekurangan  dalam  kelengkapan  permohonan  adalah  tiga  hari setelah  menerima  pemberitahuan.  Jika  tidak  dilengkapi,  pemohon  akan  dianggap  tidak  mengajukan permohonan restitusi.
Bahwa Penyidik dapat meminta penilaian besarnya usul permohonan restitusi kepada Lembaga LPSK.  Hal  ini  hanya  dapat  diminta  oleh  penyidik  setelah  permohonan  restitusi  pemohon  yang diajuakn  telah  dinyatakan  lengkap.  jika  LPSK  menyampaikan  hasil  penilaian  jumlah  permintaan permohonan  restitusi  berdasarkan  dokumen  yang  disampaikan  oleh  penyidik  selambat-lambatnya tujuh  hari  setelah  permohonan  penilaian  telah  diterima.  Selanjutnya,  permohonan  restitusi  yang dinyatakan  lengkap,  penyidik  mengirimkan  berkas  permohanan  yang  terlampir  berkas  perkara  ke jaksa penuntut umum.
Dalam  hal  permohonan  restitusi  dalam  tahap  penuntutan,  penuntut  umum  memberitahukan kepada korban tentang hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya sebelum dan/atau selama persidangan. Jika pelaku adalah anak, maka penuntut umum akan menanyakan tentang hak anak korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi selama proses diversi.
Waktu permohonan pengajuan restitusi dan permohonan  ketidak lengkapan berkas pada tahap penuntutan  sama  dengan  tahap  penyidikan  waktu  yang  diberikan  dalam  melakukan  permohonan restitusi.  Selanjutnya  apabila  permohonan  tersebut  dianggap  lengkap,  maka  jaksa  penuntut  umum yang  di  bawah  dakwaannya  harus  memasukkan  permohonan  restitusi  sesuai  dengan  fakta-fakta persidangan  yang  didukung  dengan  alat  bukti.  Berikut  alur  sekema  mengenai  proses  pengajuan permohonan restitusi :
Dari  skema  di  atas  dapat  diuraikan  bagaimana  proses  pengajuan  permohonan  restitusi  yang diajukan  oleh  pihak  korban  pada  tahap  penyidikan  atau  penuntutan.  Kemudian  pada  tahap  penyidik, penyidik  memberitahukan  kepada  pihak  korban  tentang  hak  anak  korban  tindak  pidana  untuk mendapatkan  restitusi  serta  bagaimana  tata  cara  pengajuan  permohonan  restitusi.  Pengajukan permohonan  restitusi  yang  dilakukan  oleh  pihak  korban  paling  lama  3  (tiga)  hari  setelah pemberitahuan  yang  dilakuakan  oleh  penyidik  mengenai  hak  Anak  yang  menjadi  korban  tindak pidana  yaitu  hak  restitusi.  Selanjutnya  penyidik  memeriksa  kelengkapan  berkas-berkas  pengajuan permohonan  Restitusi  yang  dilakukan  pihak  korban  dalam  kurun  waktu  paling  lama  7  (tujuh)  hari sejak  tanggal  pengajuan  permohonan  Restitusi  bagi  Anak  korban  tindak  pidana  tersebut  diterima. Dalam  hal  pengajuan  permohonan  restitusi  terdapat  kekuranglengkapan  berkas  pengajuan permohonan  Restitusi  penyidik  akan  menginformasikan  kepada  pihak  korban  untuk  melengkapi permohonan  tersebut.  Pemohon/pihak  korban  harus  melengkapi  permohonan  dalam  waktu  paling lama  3  (tiga)  hari  terhitung  sejak  tanggal  diterimanya  pemberitahuan  harus  melengkapi  berkas pengajuan  permohonan  restitusi  tersebut.  Permohonan  restitusi  yang  telah  dinyatakan  telah  lengkap, penyidik  mengirimkan  permohonan  restitusi  yang  dilampirkan  dalam  berkas  perkara  kepada  jaksa penuntut umum.
Selanjutnya  pada  tahap  penuntutan,  jaksa  penuntut  umum  memberitahukan  kepada pemohon/pihak  korban  tentang  hak-hak  anak  korban  tindak  pidana  untuk  memperoleh  restitusi  dan tata  cara penyerahan hak-hak tersebut sebelum dan/atau selama persidangan. Pemohon/Pihak  korban mengajukan  permohonan  Restitusi  dalam  tahap  penuntutan  paling  lama  3  (tiga)  hari  setelah pemberitahuan  hak  Anak  korban  tindak  pidana  oleh  jaksa  penuntut  umum,  Jaksa  Penuntut  umum memeriksa  kelengkapan  berkas-berkas  pengajuan  permohonan  Restitusi  dalam  kurun  waktu  paling lama  3  (tiga)  hari  sejak  tanggal  pengajuan  permohonan  Restitusi  bagi  Anak  korban  tindak  pidana diterima.  Dalam  hal  pengajuan  permohonan  restitusi  terdapat  kekuranglengkapan  berkas  pengajuan permohonan  Restitusi  jaksa  penuntut  umum  akan  menginformasikan/memberitahukan  kepada  pihak korban/pemohon  untuk  segera  melengkapi  permohonan  tersebut.  Pemohon/pihak  korban  harus melengkapi  permohonan  restitusi  dalam  waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari  sejak  terhitung  tanggal diterimanya pemberitahuan harus melengkapi berkas permohonan restitusi. Dalam hal pemohon/pihak korban tersebut tidak melengkapi berkas-berkas permohonan  restitusi dalam kurun  waktu yang telah diberitahukan  oleh  jaksa  penuntu  umum,  maka  pemohon/pihak  korban  dianggap  tidak  mengajukan permohonan  Restitusi  tersebut.  Jaksa  penuntut  umum  didalam  tuntutannya  akan  mencantumkan permohonan Restitusi yang dimohonkan oleh pemohon/pihak korban sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti.
Pasal 6 menyebutkan selain melalui tahap penyidikan dan penuntutan,  pengajuan permohonan restitusi  juga  dapat  diajukan  oleh  pemohon/phak  korban  setelah  putusan  pengadilan  berkekuatan hukum  tetap.  Permohonan  yang  dilakukan  pemohon/pihak  korban  dapat  diajukan  melalui  LPSK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 5 UU LPSK bahwa LPSK dapat melakukan pengajuan permohonan restitusi setelah putusan pengadilan untuk selanjutnya mendapatkan penetapan
dari pengadilan. Permohonan restitusi diajukan oleh pemohon/pihak korban ke LPSK dan selanjutnya LPSK akan memeriksa bagaimana dengan kelengkapan berkas-berkas dari pemohon/pihak korban.
Hasil  dari  pemeriksaan  permohonan  restitusi  yang  diajukan  oleh  pemohon/pihak  korban  akan ditetapkan  kemudian  dalam  keputusan  LPSK,  beserta  pertimbangan-pertimbangan  substantifnya. Selanjutnya  hasil  penilaian  ini  akan  disampaikan  oleh  LPSK  kepada  pengadilan  yang  berwenang. Selanjutnya, pengadilan akan memeriksa dan memutus permohonan restitusi dalam waktu paling lama 30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  diterimanya  permohonan  tersebut.  Mekanisme  ini  dapat memberikan  kesempatan  lain  kepada  korban  untuk  menuntut  hak-haknya  yang  sebelumnya  tidak terpenuhi pada tahap penuntutan dan penyidikan.
Dari sekema diatas dapat diuraikan bagaimana tata cara Pemberian Restitusi yang di dalamnya diatur  sebagai  berikut:  Pertama  :  Panitera  mengirim  salinan  putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap dan yang memuat tentang pemberian restitusi kepada Jaksa Penuntut Umum; Kedua: Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya putusan, Jaksa  Penuntut Umum harus memberitahukan serta membuat berita  acara  mengenai  pelaksanana  putusan  pengadilan  kepada  pelaku  dan  pemohon/pihak  korban mengenai  pemberian  restitusi;  ketiga  :  Pelaku  wajib  memberikan  gantirugi/restitusi  kepada pemohon/pihak  korban  dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  diterimanya  salinan  putusan  yang dituangkan  dalam  Berita  Acara  Pelaksanaan  Putusan.  Jika  pelakunya  adalah  anak-anak,  orang  tua akan  menanggung  kerugiannya;  Keempat:  Setelah  pelaku  memberikan  gantirugi/restitusi  kepada pemohon/pihak  korban,  ia  wajib  melapor  ke  pengadilan  dan  kejaksaan;  kelima:  Selanjutnya, Pengadilan  mengumumkan  pelaksanaan  pemberian  restitusi  baik  melalui  media  elektronik  maupun non elektronik.

## SIMPULAN
Pemberian  restitusi  kepada  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  ini  bersifat  yang  sangat prosedural.  Artinya  penegakan  hukum  mengenai  restitusi  hanya  terbatas  pada  peraturan  perundang- undangan,  sehingga  pemberian  restitusi  bukan  merupakan  suatu  hal  yang  mendasar  bagi  anak  yang menjadi korban tindak pidana. Karena pada saat proses pengajuan permohonan restitusi tersebut pihak korban  harus  terlebih  dahulu  untuk  mengajukan  permohonannya,  Selanjutnya,  restitusi  merupakan hak  korban  untuk  mengajukan  permohonan  restitusi  dan  itu  merupakan  kewenangan  korban  untuk mengajukan permohonan atau tidak. Hak tersebut tidak bersifat mendasar dikarenakan harus diajukan terlebih dahulu dan permohonan restitusi yang diajukan oleh korban sulit bagi pelaku kejahatan ingin membayar  restitusi  tersebut  kepada  korban.  Penulis  berkesimpulan  bahwa  restitusi  tidak  dapat dikatakan sebagai hak, karena jika restitusi adalah hak, seharusnya diberikan tanpa harus memintanya terlebih dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Bagong  Suyanto. “MasalahPendidikan  dan  Anak  Korban  Kekerasan”. (Yogyakarta:Suluh Media.2008).
Emilda Firdaus, Sukamarriko Andrikasmi dan Zulkarnaini. “Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan”. Pekanbaru:Alaf Riau.2016. Johnny  Ibrahim,  “ Teori  dan  Metodologi  Penulisan  Hukum  Normatif” ,Surabaya:  Bayu  Media Publishing, 2005.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, “Penelitian hukum normatif” (ikhtisar  singkat),Rajawali  Pers, Jakarta, 2011.

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131.

## Jurnal
Achmad  Murtadho, “Pemenuhan  Santunan  Anak  Korban  Tindak  Pidana  Kecabulan” Jurnal  Hak Asasi Manusia  Vol11, No.3 tahun 2020.
Sapti  Prihatmini,  Fanny  Tanuwijaya,  dkk, “Pengajuan  dan  Pemberian  Hak  Restitusi  Bagi  Anak Korban  Kejahatan  Seksual” Universitas  Jember  Repository,Vol.  14  No.  1  Juni  :Fakultas Hukum Universitas Jember, 2009.

## Website
https://www.wartaekspres.com/kpai-anak-korban-tindak-pidana-berhak mendapat-restitution. https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan.