Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## URGENSI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM MENARIK INVESTOR ASING KE INDONESIA
Azharuddin, Aventina Evanias Saroengoe, Kuning Hendra Syahputra, Elvira Pakpahan
Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia aventsarungu@gmail.com, kuning.hendraputra@gmail.com, elvirapakpahan@unprimdn.ac.id

## Abstract
The  role  of  foreign  investment  is  very  much  needed  by  the  Indonesian  state  during  a  pandemic  like now  and  there  are  also  many  people  who  need  jobs.  Descriptive  research  method,  technique  of collecting data using primary, secondary, and tertiary data. The review of the data used is qualitative. Foreign investors are needed to be able to help the wheels of the Indonesian economy because these funds can be used to finance the business sector and improve facilities and infrastructure as well as create  new  jobs.  The  constraints  that  occur  are  the  many  overlapping  regulations  and  also  the insufficient skilled workforce. Efforts to attract the interest of foreign investors to spur the growth of the  national  economy  with  ease  of  licensing,  fair  arrangements  between  workers/laborers  and companies, as well as legal guarantees.

## Keywords: Foreign Investors, Workers/Laborers, Licensing
 Alamat korespondensi:
Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia elvirapakpahan@unprimdn.ac.id
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Undang-  Undang  Sapu  Jagat  atau  omnibus  law  merupakan  suatu  pengaturan  yang  subyeknya berbeda dimana bertujuan untuk mengoreksi, memangkas atau berpotensi mencabut berbagai undang- undang  yang  berbeda.  Dapat  diartikan  bahwa,  strategi  atau  gagasan  pembuatan  pedoman  dengan menyatukan beberapa asas dengan berbagai substansi administrasi menjadi satu pedoman dalam satu undang-undang merupakan definisi dari Omnibus Law 1 .
Banyaknya  undang-  undang  yang  tumpang  tindih  di  Indonesia  ini  yang  dapat  dilihat  dalam pasal  14  UU  Ketenagakerjaan  dituliskan  bahwa  lembaga  pelatihan  kerja  menjadi  pengawasan pemerintah  kabupaten/kota,  tetapi  untuk perizinan  berusaha  diatur  dalam  keputusan  menteri.  Hal  ini yang membuat terlalu banyak peraturan yang harus diterapkan, sehingga dalam UU Cipta Kerja coba untuk diselesaikan. Dalam Omnibus Law sendiri, ada tiga undang-undang atau dapat disebut UU yang telah diproklamirkan, mengingat UU tentang Cipta Kerja yang dapat disingkat menjadi UU Ciptaker, UU  mengenai  Ketentuan  dan  Fasilitas  Perpajakan  dengan  tujuan  Penguatan  Perekonomian,  dan  UU mengenai  Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor  Keuangan.  Dari  ketiga  UU  tersebut,  UU  Ciptaker adalah  pembahasan  yang  sedang  sangat  hangat  dibicarakan  dan  bahkan  mendapat  penolakan  dari berbagai  lapisan  masyarakat  di  Indonesia.  Publik  memandang  otoritas  publik  tidak  lugas dan  terlalu terburu-buru dalam mengesahkan undang-undang. Pembicaraan hukum yang dilakukan bahkan belum ada  setahun.  Dan  juga  ada  beberapa  pasal  kontroversial  yang  dinilai  serikat  buruh  hanya mementingkan investor 2 .
Tanpa  inklusi  daerah  yang  luas,  cara  penyusunan  UU  Ciptaker  dengan  memakai  metode Omnibus  law  tidak  menggambarkan  standar  atau  standar  pembuatan  undang-undang  yang  layak. Karena  pedoman  tersebut  tidak  menggambarkan  adanya  pembatasan  bagi  masyarakat  yang  ingin memberikan kontribusi dalam pengembangan undang-undang dan pedoman 3 .
Presiden  Joko  Widodo  menanggapi  isu-isu  yang  menyebar  mengenai  UU  Ciptaker  dengan menjelaskan  pemerintah  mempercepat  pembicaraan  mengenai  Omnibus  Law  Cipta  Lapangan  Kerja dikarenakan  landasan  hukum  tersebut  menjadi  suatu  hal  yang  penting  untuk  masyarakat.  “Pertama, penduduk dengan usia yang baru akan bekerja kurang lebih 2,9 juta penduduk, para pemuda dimana memasuki dunia kerja setiap tahunnya. Jadi persyaratan untuk posisi baru sangatlah penting, apalagi di masa virus corona pengangguran mencapai 6,9 juta dan pekerja yang harus merasakan akibat dari adanya  pandemi  virus  Corona  mencapai  3,5  juta  jiwa  dan  sekitar  87%  masyarakat  yang  bekerja hanyalah  mencapai  pendidikan  SMA  dan  bahkan  kurang  dari  itu,  yang  mana  masyarakat  hanya lulusan  sekolah  dasar  sebanyak  39%.  Untuk  itu  penting  mendukung  pembentukan  lapangan  kerja, terutama  pada  bidang  padat  karya.  Kesimpulannya,  UU  Ciptaker  berarti  memberikan  sebanyak- banyaknya  lowongan  pekerjaan  yang  dapat  diharapkan  secara  wajar  bagi  pencari  kerja  dan pengangguran”, kata Jokowi 4 .
Adanya  misinformasi  yang  terjadi  di  masyarakat  mengenai  UU  Ciptaker  ini  dikarenakan pemerintah kurang mengedukasi masyarakat mengenai tujuan dan Manfaat UU Ciptaker tersebut bagi masyarakat  dan  juga  bagi  negara.  jika  meneliti  undang-  undang  ini  lebih  dalam  maka  masyarakat dapat  mengetahui  bahwa  undang- undang  ini  sangat  menguntungkan  bagi  Indonesia  terutama  dalam menarik investor.
UU  Ciptaker  memiliki  beberapa  kelompok,  salah  satunya  tentang  ketenagakerjaan.  bagian ketenagakerjaan,  otoritas  publik  mencoba  untuk  memadukan  ketiga  undang-undang  tersebut  agar menjadi  satu  langkah  yang  sama  agar  dapat  memberikan  ruang  agar  dapat  menyaksikan  pedoman yang  telah  dilaksanakan  tanpa  harus  merasa  khawatir  akan  adanya  pengaturan  yang  saling  tidak
1 Wikipedia. Undang-  Undang  Sapu  Jagat. Available  from https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_sapu_jagat . (Diakses 27 Oktober 2020).
2 Kompas.com. mengenal  Apa  Itu  Omnibus  Law  RUU  Cipta  Kerja  Dan  Isi  Lengkapnya. Available  form https://money.kompas.com/read/2020/10/05/102200626/mengenal-apa-itu-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-dan-isi- lengkapnya?page=all . (Diakses 27 Oktober 2020)
3 Mia  Kusuma  Fitriana.  (2015).  Peranan  Politik  Hukum  dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia sebagai  Sarana  Mewujudkan  Tujuan  Negara  (  Laws  And  Regulations  In  Indonesia  As  The  Means  Of  Realizing  The Country ’ S Goal ). Jurnal Legislasi Indonesia. 12(02),1–27.
4 CNBC  Indonesia.  S imak,  Ini  Dia  Pernyataan  Lengkap  JokowiSoal  UU  Cipta  Kerja. Available  from https://www.cnbcindonesia.com/news/20201009182029-4-193286/simak-ini-dia-pernyataan-lengkap-jokowi-soal- uu- cipta-kerja. (Diakses 28 Oktober 2020) .
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
sinkron dan membuat kerugian para investor itu sendiri 5 .
Untuk  sampai  pada  tujuan  mensejahterakan  Indonesia,  kemakmuran  rakyat,  dan  berkeadilan perlunya negara agar mengupayakan hal-hal untuk memenuhi pilihan pemenuhan hak penduduk untuk bekerja  dan  penghidupan  yang  baik  bagi  umat  manusia  melalui  penciptaan  lapangan  kerja  tertuang dalam Undang-Unndang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai ketenagakerjaan bagian menimbang huruf (E).
Indonesia  butuh  agar  dapat  meraih  investor  supaya  berkeinginan  menanamkan  modalnya  di Indonesia  karena  negara  membutuhkan  pemasukan  untuk  pembangunan.  Dengan  disahkannya  UU Cipta  kerja  diharapkan  bisa  meraih  atensi  investor  agar  menyuntikkan  modalnya  dikarenakan kemudahan  dan  dukungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  melalui  UU  Cipta  Kerja.  Meskipun  UU Ciptaker  ini  lahir  membawa  banyak  kericuhan  tetapi  di  sisi  lain  Undang-  Undang  ini  sangat  penting untuk menarik investor.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  dipakai  untuk  eksplorasi  ini  adalah  metode  yuridis  normatif. Pemeriksaan ini diarahkan pada sumber informasi dan komposisi tertulis, bahan dasar hukum dengan menganalisis  lebih  mendalam  tentang  spekulasi,  ide,  dan  informasi  opsional  yang  diperlukan. Penelitian kepustakaan dibantu dengan melalui siklus sedikit demi sedikit untuk mendapatkan pilihan pengumpulan  data,  setelah  itu  dilanjutkan  dengan  menelaah  sumber-sumber  informasi  yang  telah terkumpul. Jenis sumber informasi akan diubah menjadi jenis laporan penelitian kepustakaan.
Penelitian  ini  menggunakan  sifat  deskriptif,  menyiratkan  bahwa  penelitian  ini  berencana  untuk menggambarkan  peristiwa-peristiwa  yang  terkait  dengan  penelitian  tersebut.  Pemeriksaan  dengan sifat  deskriptif  menggambarkan  judul  dan  selanjutnya  masalah  yang  diidentifikasi  dengan  judul melalui studi penulisan yang diidentikkan dengan omnibus law.
Penggunaan sumber bahan hukum dalam penelitian ini merupakan data primer, sekunder, tersier. Data  primer  yang  digunakan  adalah  bakal  hukum  yang  sifatnya  autoratif,  artinya  bakal  hukum  yang mempunyai otoritas seperti undang- undang cipta kerja yang menjadi dasar kami untuk meneliti. Data sekunder  yang  dimaksud  seperti  buku-  buku,  artikel,  jurnal,  dan  hasil  penelitian.  Data  tersier  yang digunakan berupa kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.
Analisis  data  kualitatif  adalah  analisis  data  yang  digunakan  untuk  meneliti  mengacu  pada  data kata- kata yang berbicara tentang norma, hukum dan tinjauan pustaka, kemudian mengumpulkan dan menganalisis semua data secara komprehensif yang dapat dikembangkan menjadi teori.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Investasi  asing  atau  penanaman  modal  asing  (PMA)  mampu  memberikan  efek  yang  baik  bagi pembangunan  di  suatu  negara,  adanya  investasi  asing  sangat  membantu  mempercepat  pertumbuhan ekonomi  di  Indonesia.  Investasi  asing  menjadi  salah  satu  tujuan  utama  bagi  peningkatan  jalannya perekonomian dan mempercepat pembangungan. Investasi asing memiliki peran dalam pembangunan daerah agar pembangunan sarana dan prasarana di daerah dapat stabil, besarnya investasi asing yang digunakan  dapat  mempengaruhi  peningkatan  pendapatan  bruto  suatu  daerah.  Investasi  asing  hadir untuk  memberikan  keuntungan  dan  kepeduliannya  agar  permasalahan  Ekonomi  di  Indonesia  dapat diatasi. Rendahnya perekonomian Indonesia di masa- masa krisis maka pemerintah berbenah diri dan berusaha  mendapatkan  dana  dari  luar  negeri  agar  dapat  mengubah  kondisi  tersebut  dengan  adanya dana dari investasi asing dan perubahan yang signifikan 6 .
Investasi  asing  memberikan  hal  positif  dalam  menyelesaikan  permasalahan  modal  yang dibutuhkan dalam pembangungan. Investasi asing menjadi hal utama untuk menghasilkan dana yang diperlukan  dalam  pemerataan  pembangunan  dalam  krisis  ekonomi,  dikarenakan  investasi  asing memberikan khasiat yang besar untuk pengguna modal, teknologi, skill, ataupun keahlian menggarap dana ekonomi yang dimilikinya. Pemerintah sangat mengangankan investasi asing mampu membantu
5 Jurnal  Gaya. UU  Cipta  Kerja  Jangan  Picu  Phk  Baru .  Available  from Https://Jurnalgaya.Pikiran- Rakyat.Com/Entertainment/Pr-80804247/Uu-Cipta-Kerja-Jangan-Sampai-Picu-Phk-Baru. (Diakses 30 Oktober 2020).
6 Violita,  Insainul,  Elvira,  Michelle,  Michael,  dan  Daniel.  Peranan  Investasi    Asing  Dalam  Percepatan  Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Jatiswara, 35(3), 2579-3071.  Doi: 10.29303/jatiswara.v35i3.266.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
menghadapi dari krisis yang melanda 7 .
Otoritas  publik  telah  mengajukan  upaya  yang  berbeda  untuk  mendukung  spekulasi  yang diperluas, namun di tengah era revolusi industri ke empat, pengaturan berbeda yang telah diambil oleh otoritas  publik  untuk  memperbaiki  lingkungan  usaha  belum  menarik  pendukung  keuangan  untuk memasukkan  sumber  daya  ke  Indonesia.  Salah  satu  alasan  mengapa  para  investor  enggan menanamkan modalnya yaitu karena sulitnya berusaha di indonesia.
Penguraian  sejauh  perijinan  berusaha  menjadi  esensi  utama  dalam  diterbitkannya  Peraturan Pemerintah  Nomoor  91  Tahun  2017,  yang  membawa  lompatan  pengaturan  ke  depan  berupa  UU Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Administrasi  Perizinan  Berbadan  Hukum  Secara  Elektronik,  yang selanjutnya disebut Online Single Submission (OSS) 8 . Tetapi, dalam kenyataannya adanya PP Nomor 24  Tahun  2018,  yang  memberikan  kemudahan  melalui  OSS  tetap  saja  menemukan  kendala,  dengan hasil yang kurang memuaskan dan belum dapat memenuhi harapan.
Melalui  indeks  kemudahan  berusaha  ( Ease  of  Doing  Business /EoDB)  Indonesia-kemudian dipergunakan  dalam  hal  menentukan  reaksi  pelaku  bisnis  dalam  segala  bentuk  penanda,  termasuk perizinan,  pedoman,  administrasi  publik,  izin  masuk,  dan  jaminan  kepastian  hukum,  yang  dapat dilihat melalui peringkat Ease of Doing Business pada tahun 2019 sampai dengan 2020 yaitu dari 10 indikator  EoDB  tabel  1  yang  tercatat  di  atas  memperlihatkan  bahwa  posisi Starting  a  Bussiness Indonesia pada  tahun  2020  yang  mengalami  penurunan  yang  semula  di  posisi  ke  134,  turun  6 peringkat  dan  menjadi  posisi  ke  140.  Adanya  OSS  untuk  proses  pembuatan  izin  usaha  yang dikoordinasikan  melalui  media  elektronik,  yang  menghadirkan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  yang dilakukan  pemerintah  Indonesia  di  tahun  2019. Registering  Property merupakan  pointer  yang  juga posisinya  semakin  berkurang,  di  tahun  sebelumnya  ada  di  posisi  100,  menjadi  posisi  106  karena mengalami penurunan 6 peringkat. Hal tersebut pun terjadi pada pointer Getting Credit yang sudah di posisi  44,  kemudian  berada  di  posisi  48.  Kemudian  yang  mengalami  penurunan  adalah  pointer Resolving Insolvency yang sebelumnya berada di peringkat 36 turun peringkat 38. Walaupun banyak yang  mengalami  penurunan  tetapi  ada  juga  yang  posisinya  meningkat  yang  adalah Enforcing Contracts; Protecting Minority  Investors;  Dealing  with  Construction  permits;  Paying  Taxes; dan. pointer Getting  Electricity dan  juga Trading  across  Borders merupakan  pointer  yang  bahkan peringkatnya tidak bergeser. Dilihat dari akumulasi skor pada setiap pointer, hasil yang didapat adalah posisi  EoDB  Indonesia  pada  tahun  2019  dan  2020  jika  dibandingkan  dengan  posisi  saat  ini  hampir sama, yaitu pada posisi 73 9 .
Untuk kawasan  Asia  tenggara,  peringkat  Ease  of  Doing  Business  Rank  dan  Starting  a Business yaitu di posisi pertama ada Singapura, kemudian di posisi selanjutnya ada Malaysia, Thailand, Brunei, Vietnam,  dan  Kemudian  Indonesia 10 .  Alasan  dari  adanya  hambatan  besar  yang dialami  saat  investor mau  menaruh  modalnya  di  wilayah  Indonesia  adalah  kerumitan  dari  keadaan  peraturan  yang  ada menurut World bank (2019). Banyaknya peraturan-peraturan dari kementerian maupun daerah sering sekali tidak terhubung antara kebijakan yang satu dan kebijakan lainnya. Jika masalah peraturan yang tumpang tindih tersebut tidak segera ditangani, maka Indonesia akan terus mengalami kesulitan dalam proses penanaman modal terutama untuk investor asing.
Untuk  itu  perlu  membuat  strategi  yang  tepat  untuk  dapat  melakukan  perubahan  iklim  investasi Indonesia  menjadi  lebih  baik.  Untuk  itu  pemerintah  menerbitkan  Undang-  Undang  Cipta  Kerja sebagai solusi dari permasalahan- permasalahan yang dihadapi dalam memulai usaha, sehingga dapat mengundang  para  investor  asing  untuk  menanamkan  modal  nya  ke  dalam  negeri,  terutama  di  masa krisis  akibat  pandemi  covid-19  yang  membuat  banyak  pelaku  bisnis  mengalami  penurunan pendapatan.
Tujuan dari pembentukan undang- undang ini tertuang dalam Pasal 3 UU Ciptaker No. 11 Tahun 2020.  Untuk  terwujudnya  tujuan  tersebut,  dibentuk  UU  yang  di  dalamnya  terdapat  pengaturan  baru
7 Henry Faizal Noor. (2014). investasi, Pengelolaan keuangan dan Pengembangan Ekonomi Rakyat . Jakarta: Mitra Wacana Media, p.49.
8 Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor    24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara Elektronik.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018  Nomor  90,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 6215.
9 The World Bank. Ease of Doing Business Rangkings . Available from https://www. Doingbusiness.org/en/rangkings . (diakses 10 Februari 2021).
10 Ibid.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pada  pasal-  pasal  yang  termasuk  klaster  UU  yang  diubah  dengan  cara  mengubah,  menghapus,  dan menetapkan  UU  tersebut,  seperti  perubahan  pada  pasal-  pasal  yang  ada  dalam  undang-  undang pennanaman modal. Sebelumnya pada UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 menetapkan syarat penanaman  modal  asing  hanya  ada  2  (dua)  kategori  bidang  usaha  yang  tidak  dperbolehkan  bagi investor  asing  menanamkan  modalnya,  namun  dalam  Undang-  Undang  Cipta  Kerja  kategori  nya bertambah,  penambahan  kategori  tersebut  dapat  dilihat  di  pasal  12  bagian  kelima  Penyederhanaan Persyaratan  Investasi  Pada  Sektor  Tertentu.  Kemudian  untuk  pasal  12  ayat  (3),  (4),  (5)  yang  ada dalam  UU  Penanaman  Modal  dihapus  dalam  UU  Ciptaker  sehingga  pengaturannya  menjadi  lebih sederhana.
Pada UU Penanaman Modal pihak yang berwenang adalah Pemerintah, kemudian hal itu  beralih kepada Pemerintah Pusat. Dalam pasal 13 UU Penanaman Modal terjadi perubahan yang di dalamnya memuat penyediaan dan pelatihan bagi masyarakat dalam menghadapi persaingan usaha. Pemerintah memfasilitasi investor asing yang ingin menanamkan modalnya  pada bidang- bidang usaha termasuk pariwisata,  syarat  menimpa  sarana  yang  diperkenankan  dengan  mengikuti  ketentuan  peraturan  UU perpajakan 11 .
Untuk mendorong peningkatan investasi asing di Indonesia, pemerintah juga membarui sebagian ketetapan  yang  ada  dalam  UU  Ketenagakerjaan  untuk  melindungi  hak-  hak  para  pekerja  maupun pengusaha,  agar  dapat  saling  bekerja  sama  dengan  baik  sehingga  tercipta  ruang  lingkup  kerja  yang sehat.
Hal- hal yang dibahas dalam klaster ketenaga kerjaan yaitu: 1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Menggambarkan  pemufakatan  diantara  pekerja  dan  pengusaha  dalam  pengadaan  ikatan  kerja dengan waktu yang  ditentukan  atau  suatu  pekerjaan  tertentu 12 . Syarat  PKWT  ini  di dalam  Undang- Unndang No.11 Tahun 2020 TentangCipta Kerja mengalami perubahan yang tertulis dalam Pasal 59, yaitu  dimana  3  tahun  adalah  waktu  paling  lama  yang  ditetapkan  dalam  Undang-  Undang Ketenagakerjaan  dalam  penyelesaian  pekerjaan,  tetapi  ketentuan  tersebut  dihapus  dalam  UU  Cipta Kerja.
Penghapusan  jangka  waktu  tersebut  dapat  membuat  adanya  kesalahpahaman  karena  dapat ditafsirkan  adanya  kewenangan  secara  utuh  yang  dimiliki  perusahaan  swasta  dalam  menetapkan jangka  waktu.  Waktu  3  tahun  yang  ditetapkan  pada  undang-  undang  sebelumnya  sebenarnya  sudah bagus agar para buruh memiliki rentang batasan waktu dalam bekerja.
Adanya  penambahan  pada  pasal  61yaitu  berupa  pasal  61  huruf  A  yang  dapat  disimpulkan memberikan  keuntungan  bagi  pekerja/buruh  karena  perusahaan  harus  memberi  upah/kompensasi secara  langsung dalam bentuk uang akibat dari setiap putusan kerja yang diputuskan secara sepihak, para  buruh  dapat  memanfaatkan  hal  ini  agar  perusahaan  tidak  semena-  mena  dalam  mengambil keputusan  dan  dapat  mencegah  terjadinya  pengangguran  yang  membludak.  Pengaturan  jumlah  upah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 13 . 2.  Alih Daya Perjanjian Kerja (Outsourching)
Wajib mengisyaratkan adanya pemindahan pengamanan hak- hak untuk para pekerja/buruh jika terjadi perubahan perusahaan alih daya dan selama obyek pekerjaan nya masih ada. Di penerapannya, pengertian  penting  dari  alih  daya  adalah  pertukaran  sebagian  atau  keseluruhan  pekerjaan  dan  atau wewenang  ke  berbagai  kelompok  untuk  membantu  strategi  dalam  pemakaian  jasa  alih  daya  baik individu, organisasi, divisi atau unit di dalam perusahaan 14 .
Sebelumnya  Undang-  Undang  Ketenagakerjaan  mengatur  kesepakatan  tentang  pemborongan pekerjaan serta penyediaan jasa pekerja/buruh diatur dalam pasal 64-66. Namun, dalam UU Ciptaker menghapus  ketentuan  pasal  64-66  lewat  pasal  81  serta  19  Undang-  Undang  Cipta  Kerja.  Haiyani Rumondang,  mengklarifikasi  bahwa  pembatalan  itu  berakhir  sebab  pemerintah  tidak  mau sampai  ke ranah  pengaturan  bisnis.  Hal-hal  yang  mengenai  perlindungan  dan  perjanjian  kerja  saja  yang  ingin
11 Abel,  Adi,  Aziz,  Desi,  Dominggus,  Joseph,  Bantianon,  (2021). Investasi  Asing  Dan  Tenaga  Kerja  Asing  Di  Indonesia Berdasarkan Undang- Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
12 Telaumbanua, D. (2019). Hukum Ketenagakerjaan. Yokyakarta : CV Budi Utama.
13 Nuralfiani, (2020). Perbandingan Regulasi ketenagakerjaan Dan Undang- Undang Cipta Kerja. An-Nizam , 1858-2222.
14 Ibid.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dikontrol oleh pemerintah 15 . 3. Tenaga Kerja Asing (TKA)
Berdasarkan UU Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 13 (tiga belas) menjelaskan bahwa TKA adalah orang asing yang memegang visa untuk dapat bekerja di wilayah Indonesia.
Lapangan  kerja  selalu  menjadi  permasalahan  dalam  masyarakat  Indonesia.  Ditambah  lagi kesempatan kerja yang semakin menjadi sempit membuat masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah  lebih  suka  menjadi  buruh  migran.  Seharusnya  pemerintah  dapat  menyediakan  lapangan pekerjaan  bagi  masyarakat  Indonesia  agar  memperoleh  pekerjaan  yang  memadai  seperti  yang diamanatkan  Undang-  Undang  Dasar.  Sebenarnya  sebuah  ironi  besar  ketika  angka  pengangguran  di masyarakat  terbilang  tinggi,  dan  terbukanya  keleluasaan  untuk  tenaga  kerja  asing  dapat  bekerja  di Indonesia.  Tetapi  malah  pemerintah  menerbitkan  Undang-  Undang  Cipta  Kerja  yang  menurut masyarakat kembali memberikan kemudahan untuk masuknya TKA bekerja di Indonesia 16 . Padahal, untuk menghindari pemanfaatan TKA yang terlalu banyak, pemerintah mengatur posisi- posisi yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja asing dan selanjutnya memberikan batasan-batasan agar ada  lowongan  pekerjaan  bagi  penduduk  Indonesia  itu  sendiri.  Pasal  42  dan  43  UU  Ciptaker  telah dijelaskan syarat dan ketentuan untuk pengusaha  yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing. Dari beberapa  pasal  yang  ada  diatas,  dapat  dikatakan  bahwa  Undang-  Undang  Cipta  Kerja  memberikan kemudahan  yang  semakin  besar  bagi  tenaga  kerja  asing  adalah  tidak  tepat  karena  pemerintah menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi para pekerja asing untuk dapat bekerja di Indonesia.
4. Pengupahan
Yang  menjadi  tujuan  para  pekerja/buruh  adalah  menerima  hasil  ataupun  bayaran  yang  layak untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  dirinya  dan  keluarganya,  gaji  ataupun  bayaran  yang  baik  dapat berpengaruh  besar  dalam  memperluas  kegunaan  kerja  buruh  atau  pekerja 17 .  untuk  dapat memenuhinya  maka  perlu  memasukkan  variabel  produktivitas  dalam  pengaturan  penetapan pembayaran  tenaga  kerja/buruh.  Salah  satu  faktor  efisiensi  yang  dipakai  dalam  penilaian  standar kemanfaatan  tenaga  kerja  ialah  penetapan  jangka  waktu  pekerjaan  yang  efektif.  Adanya  kerangka pengupahan ini, jauh terasa lebih masuk akal 18 .
Teori  tentang  pembatalan  UMR  tidak  tepat,  menyiratkan  bahwa  sebenarnya  ada  pasal-pasal tambahan  yang  diidentikkan  dengan  ganti  rugi  dalam  jangka  waktu  yang  berlaku  yang  diterapkan. Bagaimanapun  juga,  sebagai  jaminan  ganti  rugi  bagi  buruh,  batal  karena  dianggap  sebagai penyesuaian terhadap perubahan pasal yang lalu.
5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PHK  memiliki  pengertian  mengakhiri  jalinan  kerja  dikarenakan hal-  hal khusus yang  kemudian membuat  hubungan  hak  serta  kewajiban  diantara  pekerja  dan pemberi  kerja  berakhir.  Pemutusan  ini pada  dasarnya  mengakhiri  hubungan  kerja  diantara  pekerja  sebagai  bawahan  dan  pemberi  kerja sebagai atasan.
Dalam  UU  Cipta  Kerja,  terdapat  pasal  154A  ayat  (1)  perihal  alasan  yang  diizinkan  dalam melaksanakan PHK yang dirasakan tidak melindungi pekerja/buruh. Ada sebagian unsur yang terlihat memberatkan  para  pekerja/buruh  seperti  karena  perusahaan  bangkrut  atau  terjadinya  peleburan perusahaan, tetapi hal itu dilakukan semata-mata karena perusahaan tidak dalam kondisi yang mampu untuk  mempertahankan  pekerja,  sehingga  PHK  menjadi  pilihan.  Tetapi  jika  pekerja  di  PHK  karena alasan pailit, pengupahan dan hak-hak lain yang belum diperoleh pekerja/buruh merupakan kewajiban yang dititikberatkan pada angsuran, ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 95 ayat (1) UU Ciptaker.
6. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
Ini  merupakan  hal  yang  baru  dalam  Undang-  Undang,  yang  bahkan  tidak  ada  dalam  Undang- undang  ketenaga  kerjaan.  JKP  adalah  rencana  lain  yang  diidentikkan  dengan  keamanan  kerja  yang
15 Hukum Online. Perbedaan Pemborongan Kerja Dengan Penyediaan Jasa Pekerja. Available from https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57749322e840f/perbedaan-pemborongan-pekerjaan-dengan- penyediaan-jasa-pekerja/ (diakses 15 Mei 2021).
16 Hanifah,  I.  (2021)  Peluang  Tenaga Kerja Asing  Untuk  Bekerja Di  Indonesia  Berdasarkan  Rancangan  Undang-  Undang Cipta Kerja. De le gata, 6(1), 2477-653X I. doi: 10.305096/delegate.v6il.5536, p. 158-173.
17 Hunaeni,  A.  (2020).  Hukum  Pengupahan  Undang-  Undang  Cipta  Kerja  (UUCK)  Dan  Keinginan  Semua  Pihak  Dalam Hubungan Industrial. Jurnal Mimbar Justisia Universitas Suryakancana. 6(2), 102-128. Doi: 10.35194/jhmj.v6i2.1177.
18 Ibid.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
tidak  mengurangi  keuntungan  dari  beberapa  jaminan  sosial  yang  dikelola  pemerintah  lainnya.  JKP diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  no.  37  Tahun  2021  tentang  Penyelennggaraan  Program  Jaminan Sosial  Nasional,  yang  dikelola  Pemerintah  yang  merupakan  jaminan  bagi  pekerja/buruh  yang kehilangan jabatannya karena Berakhirnya Usaha (PHK).
.

## IV. KESIMPULAN
Atas  dasar  pembahasan  dan  penelitian  yang  telah  kami  rampungkan,  dengan  ini  dapat disimpulkan  bahwa  negara  Indonesia  saat  menghadapi  Wabah  virus  corona  ini  menghadapi kekurangan  pemasukan  dari  sektor  usaha  yang  ada  di  masyarakat  sehingga  Indonesia  sangat membutuhkan  Investasi  dari  luar  atau  dari  investor  asing  agar  memenuhi  kebutuhan  pembangunan dan  meningkatkan  kegiatan  ekonomi  masyarakat.  Namun,  adanya  kendala  yang  membuat  investor asing enggan untuk menanamkan modal nya di indonesia dikarenakan banyaknya peraturan- peraturan yang  ada  di  Indonesia  yang  tumpang  tindih  sehingga  perizinan  penanaman  modal  menjadi  rumit. Untuk itu pemerintah mengeluarkan Undang- Undang Cipta Kerja di tengah krisis yang melanda ini agar cepat mendapat dana untuk segera mengatasi permasalahan ekonomi yang ada. Undang- Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan perizinan bagi Investor asing agar mau menanamkan modalnya, tetapi  UU  ini  juga  tidak  menghilangkan  hak-hak  warga  Indonesia  sendiri  untuk  mendapatkan pekerjaan  dan  dilindungi  oleh  negara.  Undang-  Undang  ini  memberikan  keseimbangan  hak  dan kewajiban bagi seluruh karyawan/buruh dan juga pengusaha.

## REFERENSI

## Buku
Henry,  N.  (2014). Investasi,  pengelolaan  keuangan  dan  pengembangan  ekonomi  rakyat. Jakarta: Mitra Wacana Media. Rahayu, D. (2019). Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. Telaumbanua, D. (2019). Hukum Ketenagakrjaan. Yogyakarta: CV Budi Utama.

## Jurnal
Nuralfiani. (2020). Perbandingan Regulasi KetenagakerjaanDalam Undang- Undang Ketenagakerjaan Dan Undang- Undang Cipta Kerja . An-Nizam, 1858-2222 .
Febrianto,  R.,  &  Herawati,  R.  (2021).  Perlindungan  Bagi  Pekerja  Atas  Tindakan  Pemutusan Hubungan  Kerja  (PHK)  Secara  Sepihak. Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia,3(1). doi  : 10.14710/jphi.v3i1.109-120.
Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja. De le gata, 6(1), 2477-263x I. doi: 10.305096/delegate.v6il.5536, p. 158-173.
Hunaeni,  A.  (2020).  Hukum  Pengupahan  Undang-  Undang  Cipta  Kerja  (UUCK)  Dan  Keinginan Semua  Pihak  Dalam  Hubungan  Industrial. Jurnal  Mimbar  Justisia  Universitas  Suryakancana, 6(2). 102-128. Doi: 10.35194/jhmj.v6i2.1177.
Mia  Kusuma  Fitriana.  (2015).  Peranan  Politik  Hukum  dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  di  Indonesia  sebagai  Sarana  Mewujudkan  Tujuan  Negara  (  Laws  And  Regulations  In Indonesia  As  The  Means  Of  Realizing  The  Country  ’  S  Goal  ).  Jurnal  Legislasi  Indonesia. 12(02),1–27.
Mayasari, I. (2020). Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia . Jurnal Rechts Vinding, 9(1). doi: 10.33331/rechtsvinding.v9i1.401.
Suriadinata,  V.  (2019).  Penyusunan  Undang-  Undang  Di  bidang  Investasi  :  Kajian  pembentukan Omnibus Law Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 4(1). Doi: 10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132. Violita, Insainul, Elvira, Michelle, Michael,  dan Daniel. Peranan Investasi  Asing Dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.
Jatiswara, 35(3), 2579-3071. Doi:
10.29303/jatiswara.v35i3.266.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## Tesis atau Disertasi
Abel,  Ardi,  Azis, Desi,  Dominggus,  Joseph,  Bantianon,  (2020).  Investasi  Asing  Dan  Tenaga  Kerja Asing  Di  Indonesia  Berdasarkan  Undang-  Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja. Universitas Pamulang.

## Online/World Wide Web:
Kompas.com. mengenal Apa Itu Omnibus Law RUU Cipta Kerja Dan Isi Lengkapnya. Available form https://money.kompas.com/read/2020/10/05/102200626/mengenal-apa-itu-omnibus-law-ruu-cipta- kerja-dan-isi-lengkapnya?page=all . (Diakses 27 Oktober 2020). Jurnal  Gaya. UU  Cipta  Kerja  Jangan  Picu  Phk  Baru .  Available  from Https://Jurnalgaya.Pikiran- Rakyat.Com/Entertainment/Pr-80804247/Uu-Cipta-Kerja-Jangan-Sampai-Picu-Phk-Baru. (Diakses 30 Oktober 2020).
Hukum  Online.  Perbedaan  Pemborongan  Kerja  Dengan  Penyediaan  Jasa  Pekerja.  Available      from https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57749322e840f/perbedaan-pemborongan- pekerjaan-dengan-penyediaan-jasa-pekerja/ (diakses 15 Mei 2021).
CNBC  Indonesia.  S imak,  Ini  Dia  Pernyataan  Lengkap  JokowiSoal  UU  Cipta Kerja. Available  from https://www.cnbcindonesia.com/news/20201009182029-4-193286/simak-ini-dia-pernyataan- lengkap-jokowi-soal- uu-cipta-kerja. (Diakses 28 Oktober 2020). The  World  Bank. Ease  of  Doing  Business  Rangkings .  Available  from https://www. Doingbusiness.org/en/rangkings . (diakses 10 Februari 2021). Wikipedia. Undang-  Undang  Sapu  Jagat. Available  from https://id.wikipedia.org/wiki/Undang- Undang_sapu_jagat . (Diakses 27 Oktober 2020).

## Peraturan perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan,  Lembaran  negara  Republik Indonesia Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.