Jurnal Maksipreneur, Vol.V, No. 1, Desember  2015 Hal. 93 - 116

## PENGARUH AUDIT INTERNAL DAN AKUNTABILITAS SUMBER DAYA MANUSIATERHADAP PERWUJUDAN GOOD

## GOVERNANCE PADA LEMBAGA SKK MIGAS
Key  words: good  governance,  SKK  Migas,  sumber  daya  manusia,  audit  internal, akuntabilitas.
Latifa h ( lalakuspri@yahoo.com )
Fakultas Ekonomi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Rinto Pudyantoro ( a.rinto.pudyantoro@gmail.com )

## Fakultas Ekonomi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
Abstraksi .. Satuan  Kerja  Khusus  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Hulu  Minyak dan  Gas  Bumi  (SKK  Migas)  adalah  institusi  yang  dibentuk  oleh  pemerintah Republik  Indonesia  melalui  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  9  tahun  2013 tentang  Penyelenggaraan  Pengelolaan  Kegiatan  Usaha  Hulu  Minyak  dan  Gas Bumi.  Tugas  SKK  Migas  ini  adalah  melaksanakan  pengelolaan  kegiatan usaha hulu   minyak   dan   gas   bumi   berdasarkan   kontrak   kerja   sama.    Maksud  dari dibentuknya lembaga ini suapaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi  milik  Negara  dapat  memberikan  manfaat  dan  penerimaan  yang  maksimal bagi  negara  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Berdasarkan  tugas  dan tujuan tersebut, SKK Migas bertanggung jawab kepada negara dan seluruh rakyat Indonesia untuk bekerja dengan baik, jujur, adil, bersih, transparan, dan kompeten demi  tercapainya  tata  kelola  (good  governance)  lembaga  negara  dengan  baik. Untuk  itu,  diperlukan  adanya  pengawasan  internal  (audit  internal)  dan akuntabilitas  dari  sumber  daya  manusianya. Penelitian  ini  mempunyai  tujuan untuk  menguji  pengaruh  audit  internal  dan  akuntabilitas  sumber  daya  manusia terhadap  tercapainya  good  governance  pada  lembaga  SKK  Migas.  Penelitian  ini menggunakan  metode  survei  dengan  populasi  seluruh  jajaran  kepegawaian  SKK Migas. Metode sampling yang digunakan adalah sampling dengan teknik purposive sampling.  Dalam  penelitian  ini  diambil  145  sampel.  Metode  pengumpulan  data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan dengan metode analisis datanya menggunakan regresi berganda. Hasil  dari  penelitian  ini adalah  menerima  kedua  hipotesis  yang  diajukan  yaitu      audit  internal berpengaruh   positif   terhadap   tercapainya    good   governance   di   SKK   Migas. Dan  akuntabilitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap tercapainya good governance di SKK Migas).

## I. PENDAHULUAN
1.1.       Latar Belakang Penelitian
Satuan Kerja Khusus  Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK  Migas)  adalah  institusi  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  Republik  Indonesia melalui  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun  2013  tentang Penyelenggaraan    Pengelolaan  Kegiatan  Usaha  Hulu  Minyak  dan  Gas  Bumi. Pembentukan  lembaga ini     dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak  dan  gas  bumi  milik  negara  dapat  memberikan  manfaat  dan  penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKK Migas menyelenggarakan fungsi:
1.    Memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas  kebijaksanaannya  dalam  hal  penyiapan  dan  penawaran  Wilayah  Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
2.      Melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
3.      Mengkaji  dan  menyampaikan  rencana  pengembangan  lapangan  yang pertama  kali  akan  diproduksikan  dalam  suatu  Wilayah    Kerja    kepada Menteri  Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan
4.      Memberikan  persetujuan  rencana  pengembangan  selain  sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya;
5.      Memberikan  persetujuan  rencana  kerja dan anggaran;
6.     Melaksanakan  monitoring  dan  melaporkan  kepada  Menteri  Energi  dan Sumber Daya Mineral  mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; dan
7.    Menunjuk penjual  minyak  bumi  dan/atau gas bumi bagian negara  yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.
Untuk menjamin terlaksananya tugas- tugas  dan  fungsi  SKK  Migas  dengan baik, akuntabel, dan berkualitas, dalam Perpres No. 9 tahun 2013 disebutkan bahwa dalam  pengendalian,  pengawasan,  dan  evaluasi  terhadap  pengelolaan  kegiatan usaha  hulu  minyak  dan  gas  bumi  oleh  SKK  Migas  dibentuk    Komisi    Pengawas yang    diketuai  oleh  Menteri  ESDM.  Dalam  rangka  membina,  mengkoordinasikan,
dan mengawasi penyelenggaraan tersebut, Menteri ESDM melakukan penataan: (a) Organisasi SKK Migas, (b) Pegawai SKK Miga, (c) Aset SKK Migas.
1.2.      Perumusan  Masalah  Dan Batasan Masalah
SKK  Migas  merupakan  lembaga  negara  yang  mempunyai  tugas  untuk mengelola      sumber      daya      minyak      dan      gas  negara  yang  tujuannya  untuk memaksimalkan  penerimaan  negara  demi  tercapainya  kemakmuran  seluruh  rakyat Indonesia.  Berdasarkan  hal  tersebut,  tanggung  jawab  lembaga    tersebut  sangatlah besar  dan  harus bekerja dengan baik supaya visi dan misi lembaga dapat tercapai. Dengan  adanya  hal  tersebut,  maka  dalam  mengelola  SKK  Migas  diperlukan    tata kelola    organisasi    yang    baik  dan    sistem    pengendalian    yang    baik    pula,  maka seharusnya  SKK  Migas  menerapkan  asas-asas good  governance .  Oleh  karena  itu, penelitian ini akan menitik beratkan pada:
1. Apakah    sistem     pengendalian    internal akan   mempengaruhi   tercapainya good
governance di SKK Migas?
2. Apakah akuntabilitas sumber daya manusia akan mempengaruhi tercapainya good governanc e di SKK Migas

## 1.3. Batasan Masalah
Agar  penelitian  ini  dapat  memberikan  pemahaman  sesuai  dengan  yang diharapkan serta untuk membatasi agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka akan diberikan batasan masalah sebagai berikut:
1.      Variabel  yang  akan  diteliti  adalah  faktor-  faktor      yang      memengaruhi tercapainya good  governance di  SKK  Migas.  Adapun faktor tersebut yaitu audit  internal  dan  akuntabilitas  sumber  daya  manusia  yang  merupakan variabel  independen,  sedangkan      good      governance      di      SKK  Migas merupakan variabel dependennya.
2. Penelitian  ini  akan  menggunakan  metode  sampling  dalam  mencari responden. Sampelnya adalah para pekerja di jajaran lembaga SKK Migas.
1.4. Hipotesis Penelitian
Hipotesis dalam penelitian ini adalah:
1.  Audit   internal   berpengaruh   positif terhadap  tercapainya good  governance di  SKK  Migas.
2.    Akuntabilitas  sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif  terhadap tercapainya good governance di SKK Migas.
1.5.      Tujuan Penelitian
Tujuan      dari      penelitian      ini      adalah  untuk  memperoleh  bukti  empiris apakah  variabel  sistem  pengendalian  internal,  dan  akuntabilitas  sumber  daya manusia berpengaruh positif tehadap tercapainya good governance di SKK Migas.
1.6.      Target Luaran Penelitian
Penelitian    ini    diharapkan    akan  berguna  dalam  memberikan  masukan kepada  pemerintah  dalam  membuat  kebijakan  dan  dalam  mengelola  lembaga- lembaga  yang  mereka  bentuk  dan  khususnya  dapat  memberikan  masukan  kepada lembaga SKK Migas dalam membuat tata kelola lembaga negara yang baik.
Bagi  dunia  pendidikan  semoga  dapat  menjad  tambahan  pengetahuan  demi pengembangan    wawasan    ilmu    pengetahuan.  Selain  itu  dapat  menjadi  bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

## II.     TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 .       Good Governance
OECD  dan  World  Bank  mensinonimkan good      governance dengan penyelenggaraan  manajemen  pembangunan  yang  solid  dan  bertanggung  jawab, sejalan dengan   demokrasi   dan   pasar   yang   efsien, penghindaran salah alokasi dana  dan  investasi  yang  langka,  pencegahan  korupsi  baik  secara  politik  maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal and political framework bagi  tumbuh  kembangnya  aktivitas  kewiraswastaan/kewirausahaan. UNDP memberikan definisi good governance sebagai hubungan yang sinergis dan
konstruktif di antara    negara, sektor   swasta  dan  masyarakat. UNDP  memberikan karakteristik  good  governance,  yaitu: Participation,  Rule  of  Law,  Transparancy, Responsiveness,  Consensus  Orientation,  Equity,  Effectiveness  and  Efficiency, Accountability,  and  Strategic  Vision (LAN dan BPKP, 2000). Pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) telah mengeluarkan Perdoman Good Corporate Governance (GCG) pertama dan disempurnakan pada tahun 2001. Azas good corporate governance , yaitu : transparansi (transparancy) , kemandirian (independence) ,    akuntabilitas (accountability) ,  pertanggungjawaban (responsibility) , kesetaraan dan kewajaran (fairness) .
2.1.1.    Transparansi (Transparency)
Prinsip  dasar : untuk  menjaga  obyektivitas  dalam  menjalankan  bisnis, perusahaan harus    menyediakan    informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah  diakses  dan  dipahami  oleh  pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk  mengungkapkan  tidak  hanya masalah yang disyaratkan oleh  peraturan  perundang-undangan,  tetapi  juga  hal  yang  penting    untuk pengambilan    keputusan    oleh  pemegang  saham,  kreditur  dan  pemangku kepentingan  lainnya.
Dalam  Pedoman  Pokok pelaksanaan, disebutkan bahwa:
1. Perusahaan    harus    menyediakan  informasi  secara  tepat  waktu,  memadai, jelas,  akurat  dan  dapat  diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
2. Informasi yang harus  diungkapkan meliputi,  tetapi  tidak  terbatas  pada,  visi, misi,  sasaran  usaha  dan  strategi  perusahaan,  kondisi  keuangan,  susunan  dan kompensasi    pengurus,      pemegang  saham  pengendali,  kepemilikan  saham oleh  anggota  Direksi  dan  anggota  Dewan  Komisaris  beserta  anggota keluarganya  dalam  perusahaan  dan  perusahaan  lainnya  yang  memiliki benturan  kepentingan,  sistem  manajemen  risiko,  sistem    pengawasan    dan pengendalian  internal,    sistem    dan    pelaksanaan    GCG  serta  tingkat
kepatuhannya,  dan  kejadian  penting    yang    dapat    mempengaruhi  kondisi perusahaan.
3. Prinsip    keterbukaan  yang  dianut  oleh  perusahaan  tidak  mengurangi kewajiban untuk  memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,   rahasia   jabatan, dan hak-hak pribadi.
4. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

## 2.1.2. Akuntabilitas (Accountability)
Prinsip  dasar  :  perusahaan    (termasuk  perguruan  tinggi)  harus  dapat mempertanggung  jawabkan  kinerjanya  secara  transparan  dan  wajar.  Untuk  itu perusahaan harus dikelola secara   benar, terukur dan sesuai  dengan  kepentingan perusahaan  dengan    tetap    memperhitungkan    kepentingan  pemegang  saham  dan pemangku  kepentingan  lain . Akuntabilitas  merupakan  prasyarat  yang  diperlukan untuk  mencapai  kinerja    yang  berkesinambungan.  Dalam    Pedoman    Pokok Pelaksanaan disebutkan :
1.  Perusahaan      harus      menetapkan      rincian  tugas      dan      tanggung      jawab masing-  masing  organ  perusahaan  dan  semua  karyawan  secara  jelas  dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
2.    Perusahaan  harus  meyakini  bahwa  semua  organ  perusahaan  dan  semua karyawan  mempunyai    kompetensi    sesuai    dengan  tugas,  tanggung  jawab, dan perannya dalam    pelaksanaan good governance.
3.      Perusahaan  harus  memiliki  ukuran  kinerja  untuk  semua  jajaran  perusahaan yang      konsisten dengan  nilai-nilai perusahaan,  sasaran  utama  dan  strategi perusahaan,  serta          memiliki          sistem  penghargaan    dan    sanksi (reward and punishment system) .
4.    Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,  setiap  organ  perusahaan dan  semua  karyawan  harus  berpegang  pada  etika  bisnis  dan  pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati .

## 2.1.3. Responsibilitas (Responsibility)
Prinsip  dasar:  perusahaan  (termasuk  perguruan  tinggi)  harus  mematuhi peraturan  perundang-undangan  serta  melaksanakan  tanggung  jawab  terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka  panjang  dan  mendapat  pengakuan  sebagai good  corporate  citizen. Dalam Pedoman Pokok Pelaksanaan disebutkan :
1. Organ  perusahaan  harus  berpegang  pada  prinsip  kehati-hatian  dan memastikan  kepatuhan    terhadap    peraturan  perundang-undangan,    anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws).
2. Perusahaan  harus  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dengan  antara  lain peduli  terhadap  masyarakat  dan  kelestarian    lingkungan    terutama    di  sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

## 2.1.4. Independensi (Independency)
Prinsip      dasar:      Untuk      melancarkan  pelaksanaan  asas  GCG,  perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing - masing organ perusahaan tidak saling mendominasi  dan  tidak  dapat  diintervensi oleh pihak lain. Dalam Pedoman Pokok Pelaksanaan disebutkan :
1.  Masing-masing  organ  perusahaan  harus  menghindari    terjadinya    dominasi oleh pihak  manapun,  tidak  terpengaruh  oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan   dan   dari   segala   pengaruh atau    tekanan,  sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
2.      Masing-masing  organ  perusahaan  harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan   anggaran   dasar   dan   peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung  jawab  antara  satu  dengan yang lain sehingga terwujud system pengendalian internal yang efektif.
2.1.5.  Kesetaraan dan  Kewajaran ( Fairness )
Prinsip    dasar:    dalam    melaksanakan  kegiatannya,  perusahaan  harus senantiasa  memperhatikan  kepentingan  pemegang  saham  dan  pemangku
kepentingan  lainnya  berdasarkan  asas  kesetaraan  dan  kewajaran.  Dalam  Pedoman Pokok Pelaksanaan disebutkan :
1.    Perusahaan  harus  memberikan  kesempatan  kepada  pemangku  kepentingan untuk  memberikan  masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan    serta    membuka  akses    terhadap    informasi    sesuai    dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
2. Perusahaan  harus  memberikan  perlakuan  yang  setara  dan  wajar  kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
3.    Perusahaan  harus  memberikan  kesempatan  yang  sama  dalam  penerimaan karyawan,      berkarir  dan  melaksanakan  tugasnya  secara  profesional  tanpa membedakan suku,  agama,  ras,  jender, dan kondisi fisik.
2.2.       Audit Internal
Menurut  Agoes  (2004)  internal  audit (pemeriksaan intern) yaitu pemeriksaan yang dilakukan      oleh       bagian      internal      audit perusahaan,  baik  terhadap laporan  keuangan  dan  catatan  akuntansi  perusahaan,  maupun  ketaatan        terhadap kebijakan        manajemen  puncak    yang    telah    ditentukan    dan    ketaatan  terhadap peraturan  pemerintah  dan  ketentuan-  ketentuan  dari  ikatan  profesi  yang  berlaku. Peraturan  pemerintah    yang    dimaksudkan    di  sini  misalnya  peraturan  di  bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian,  investasi dan lain  –  lain.  Sedangkan  ketentuan-ketentuan  dari  ikatan  profesi  yaitu  Pernyataan Standar  Akuntansi  Keuangan.      Sedangkan      tujuan      audit      intern  yang dikemukakan oleh Hartanto (1994) adalah sebagai berikut :
1. Meneliti  dan  menilai  apakah  pelaksanaan  pengendalian  intern  di  bidang akuntansi dan operasi cukup dan memenuhi syarat.
2. Menilai  apakah    kebijakan,  rencana    dan  prosedur    yang    telah    ditentukan betul-betul ditaati.
3. Menilai  apakah  aktiva  perusahaan  aman dari    kehilangan    atau    kerusakan dan penyelewengan.
4. Menilai  kecermatan  data  akuntansi  dan  data  lain  dalam  organisasi perusahaan.
5. Menilai   mutu   atau   pelaksanaan   tugas- tugas yang diberikan kepada masing- masing manajemen.
Menurut Mulyadi (2002) fungsi audit internal tertera seperti di bawah ini:
1. Fungsi  internal  audit  adalah  menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efisiensi      pelaksanaan      fungsi      berbagai  unit  organisasi.  Dengan  demikian fungsi dari  pengendalian  intern  adalah  menilai sejauh mana keefektifan suatu instansi yang berfokus  pada bagian   unit-unit kecil di dalamnya.
2. Fungsi audit internal  merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang  terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan dan  kegiatan    lain,    untuk    memberikan    jasa  bagi  manajemen  dalam melaksanakan  tanggung  jawab  mereka.  Dapat  diartikan  bahwa  fungi  audit internal  meliputi  kegiatan      pemeriksaan      segala      kegiatan  dan  tahapannya yang  tidak  terbatas  pada  bagian  keuangan  saja.  Tidak  hanya  sampai  disitu, audit  internal  juga  mencakup  penyelesaian  masalah  jika  terdapat ketidaksesuaian didalamnya, melalui rekomendasi-rekomendasi yang membangun.
3.      Ruang    lingkup    dari    pekerjaan    internal  audit    oleh    SPI  yang    terdapat    di dalam  Standar  Profesi  Akuntan  Internal  yang  dikeluarkan  oleh  Konsorsium Organisasi  Profesi  Audit    Internal  (2004)    yaitu  “fungsi  audit  interen melakukan  evaluasi  dan  memberikan  kontribusi  terhadap  peningkatan  proses pengelolaan  risiko,  pengendalian,  dan governance dengan  pendekatan  yang sistematis,  teratur  dan  menyeluruh”.  Sehingga  maksud  dari  pengertian    ini adalah    pihak    SPI  membantu  instansi  dalam  hal  identifikasi  risiko  yang dimiliki instansi, kemudian memfokuskan diri pada risiko tersebut agar dapat meningkatkan  pengelolaan  risiko  tersebut  dan  melakukan  pengendalian internal.

## 2.3     Penelitian Terdahulu
Pramono  dan  Raharjo  (2012)  melakukan  penelitian  yang  menggunakan sampel  entitas  yang  berstatus  Badan  Layanan  Umum  (BLU).  Mereka  melakukan penelitian  dengan      tujuan      mengetahui      peran      internal  audit  terhadap Good Corporate  Governance  (GCG). Hasil    dari    penelitiannya    adalah  internal    audit berpengaruh  secara  signifikan terhadap  Good Corporate  Governance (GCG).
Prawiro  Hartono  dan  Pancawati  (2013)  melakukan  penelitian  di  RSUD Sleman.  Mereka  meneliti  pengaruh  audit  internal  dan  akuntabilitas  sumber  daya manusia  demi  tercapainya  good  governance  di  RSUD  Sleman.  Sampel  yang digunakan  meliputi seluruh  jajaran  karyawan  RSUD Sleman  dari Kepala  RSUD, kepala    perawat,    kepala  bangsal,  perawat,  kepala  bagian  keuangan,  sampai karyawan  biasa.  Hasil  yang  didapat dari penelitian tersebut mengatakan bahwa audit internal dan akuntabilitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap tercapainya good governance di RSUD Sleman.

## III.    METODE PENELITIAN

## 3.1.   Bahan dan Alat Penelitian
Penelitian ini menggunakan data primer dengan cara memberikan sekumpulan pertanyaan    dalam    bentuk    kuesioner.  Kuesioner  diisi  oleh  seluruh  jajaran kepegawaian  SKK  Migas.  Penelitian  ini  menggunakan  kuesioner  yang dikembangkan oleh Pramono dan  Raharjo (2012)   dan Prawiro Hartono dan Neni (2013).
3.2.   Rencana Sampling
Sampel    dalam    penelitian    ini    adalah  seluruh  jajaran  kepegawaian  SKK Migas.  Pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan      teknik purposive      sampling yang  artinya  mengambil  sampel  menurut  tujuan  yang akan dicapai dalam penelitian ini.
3.3.   Metode Pengumpulan Data
Data    dalam  penelitian    ini    diperoleh    dengan  cara  melakukan  survei  yang memberikan  pertanyaan  –  pertanyaan  yang  tertuang  dalam  kuesioner. Kuesioner  yang  digunakan  dalam  penelitian    ini    menggunakan    kuesioner yang  dikembangkan    oleh    Pramono    dan    Raharjo  (2012)  dan  Prawiro Hartono dan Neni (2013). Kuesioner  dalam  penelitian  ini  menggunakan skala Likert    dengan    lima    pilihan    jawaban,  yaitu  Sangat  Tidak  Setuju  (STS) diberi  nilai 1, Tidak Setuju (TS) diberi nilai 2, Netral (N) diberi nilai 3, Setuju (S) diberi nilai 4, dan Sangat Setuju (SS) diberi nilai 5.

## 3.4.   Devinisi Operasional
Variabel  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  variable  independen  (variabel  yang mempengaruhi)  dan  variable  dependen  (varabel  yang  dipengaruhi).  Variabel independen  penelitian  ini  antara  lain  adalah  audit  internal  dan  akuntabilitas sumber  daya  manusia.  Sedangkan  variabel  dependennya  adalah good governance.
1.  Audit      Internal.      Variabel      independen  yang      digunakan      dalam penelitian   ini adalah    Audit    Internal.    Menurut    PP nomor   23   tahun 2008    tentang    Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  pasal  1  angka  3, pengawasan  intern  adalah  seluruh  proses  kegiatan  audit,  reviw,  evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan  yang  memadai bahwa  kegiatan    telah    dilaksanakan    sesuai  dengan  tolok  ukur  yang  telah ditetapkan  secara  efektif  dan  efisien  untuk  kepentingan    pimpinan    dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.Dalam  profesi  audit  internal tentunya  memiliki  standar  profesi  yang  akan  meningkatkan  kinerja  para auditor. Standar    tersebut    terdiri    dari    s t a n d a r   atribut,  standar  kerja dan  standar  impelementasi.  Fokus  pada  standar  kinerja,  standar  ini  dibagi menjadi  tujuh  elemen,  yaitu  pengelolaan  fungsi  audit  internal,  lingkup penugasan,  perencanaan  penugasan,  pelaksanaan  penugasan,  komunikasi
hasil penugasan, pemantauan tindak lanjut, dan resolusi  penerimaan resiko oleh manajemen.
2.  Akuntabilitas  Sumber  Daya  Manusia.  Muhi  (2011)  dalam  makalahnya membagi  akuntabilitas    ke    dalam    dua  aspek,  aspek  akuntabilitas  dalam penyampaian  laporan  keuanganndan  akuntabilitas  dalam  aspek  sumber daya  manusia.  Dalam  aspek  akuntabilitas  sumber  daya  manusia  dititik beratkan  kepada  peningkatan  kinerja  SDM  dengan  menerapkan  sistem reward  dan  punishment  kepada  karyawan  yang  dikaitkan  dengan kebijakan  kompensasi  yang    berlaku    di  internal  perguruan  tinggi.  Jadi aspek  kesejahteraan  atau  penghargaan  bagi  sumber  daya  manusia  sangat diperhatikan.
3. Good    Governance .  Variabel    dependen  yang      digunakan      dalam penelitian   ini adalah Good  Corporate  Governance. Menurut keputusan Menteri  BUMN  Nomor  :  KEP-117/M-MBU/2002 corporate  governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan  keberhasilan  usaha  dan  akuntabilitas  perusahaan  guna mewujudkan  nilai  pemegang  saham  dalam  jangka  panjang  dengan    tetap memperhatikan  kepentingan stakeholder lainnya,  berlandaskan  peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. GCG memiliki beberapa indikator untuk mengukurnya, yaitu:
a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan  keputusan  dan  keterbukaan  dalam  mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
b. Kemandirian  yaitu  suatu  keadaan  di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak    manapun    yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip   korporasi   yang sehat.
c. Akuntabilitas  yaitu  kejelasan  fungsi,  pelaksanaan  dan  pertanggung jawaban Organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
d. Pertanggung  jawaban    yaitu  kesesuaian    di    dalam    pengelolaan perusahaan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
e. Kewajaran  ( fairness )  yaitu  keadilan  dan  kesetaraan  di  dalam memenuhi    hak-hak stakeholder yang    timbul    berdasarkan  perjanjian dan  peraturan perundang-undangan   yang berlaku.
3.5.     Metode Analisis Data
3.5.1.  Validitas
Validitas  menunjukkan  sejauh  mana  ketepatan  dan  kecermatan  suatu  alat ukur  dalam  melakukan  fungsinya.  Suatu  tes  atau  instrumen  pengukur dikatakan  memiliki  validitas  yang  tinggi  apabila  alat  tersebut  bisa menjalankan  fungsinya  sebagai  alat  ukur  atau  dapat  memberikan  hasil  ukur yang sesuai dengan tujuan dari pengukuran tersebut (Sekaran, 2000). Untuk mengetahui  kevalidannya  penelitian  ini  menggunakan  Uji Pearson  Product Moment . Jika nilai korelasi dari skor tiap butir pertanyaan dengan skor total jawaban  lebih  besar  atau  sama  dengan  nilai  r  tabel  (Tabel Product  Moment Correlation dengan  α =  0,05),  maka pertanyaan tersebut valid.

## 3.5.2.   Reliabilitas
Reliabilitas  menunjukkan  sejauh mana pengukuran dapat memberikan hasil yang   relatif   tidak   berbeda   bila   dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek  yang  sama  (Sekaran,  2000).  Reliabilitas  berkaitan  dengan  akurasi, konsistensi,  dan  stabilitas  alat  ukur.  Instrumen  dapat  dikatakan  reliabel  jika dapat  mengukur  dengan  stabil  dan  konsisten.  Untuk  menguji  reliabilitas instrument  dalam penelitian      ini     menggunakan Cronbach’ coefficient alpha .  Menurut  Hair  et  al  (2010)  bahwa rule  of  thumbs dari  nilai alpha sebesar 0,7 namun nilai 0,6 masih dapat diterima.
3.6.    Uji Asumsi Klasik
Dalam    model    regresi    terdapat  beberapa  asumsi  yang  harus  dipenuhi, asumsi tersebut  antara  lain  :
1)  data distribusi  normal,
2)  tidak  terdapat  autokorelasi  pada  residual dari setiap  variabel penjelas,
3)  homokedastisitas (varians dari residual adalah konstan),
4)  tidak terdapat multikolinearitas.
Untuk  memenuhi  asumsi  –  asumsi  tersebut dilakukan  uji  –  uji  yang dilakukan  dengan menggunakan SPSS   for Windows sebagai berikut:
3.6.1. Uji Normalitas
Uji  statistik  normalitas    yang  digunakan  adalah  uji  non-parametrik Kolmogorov  Smirnov  juga  dapat  digunakan  untuk  menguji  normalitas residual.Apabila  uji  tersebut  menunjukkan  angka  yang  signifikan,  berarti data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2007).
3.6.2.  Uji Autokorelasi
Gujarati  (1995)  menyatakan  bahwa  autokorelasi  muncul  ketika  terdapat korelasi  diantara  beberapa  observasi  yang  berurutan  dalam  waktu  atau ruang,  autokorelasi  juga  muncul      karena      observasi      yang      berurutan sepanjang    waktu    berkaitan    satu    sama    lain,  selain  itu  autokorelasi menyebabkan koefisien regresi tidak efisien meskipun tetap linear dan tidak bias.
3.6.3.  Uji Heteroskedastisitas
Heterokedastisitas      muncul      apabila      varians  dari    residual    tidak memiliki   nilai   konstan (Gujarati,  1995).  Uji  yang  digunakan  adalah Uji Glejser.  Sedangkan        kriteria        yang  digunakan  adalah  jika  nilai  Sig. lebih kecil atau sama dengan 0,05 menunjukkan terjadi heteroskadastisitas, begitu pula sebaliknya.

## 3.6.4.  Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas merujuk pada adanya hubungan  linear  sempurna  diantara beberapa  variabel  penjelas  dalam  suatu  model  regresi  (Ragnar  Frisch dalam    Gujarati,1995).  Uji  yang  digunakan    adalah Variance    Invlation Factor (VIF).  Sebagai rule  of  thumb adalah jika  VIF   melebihi 10 berarti tedapat multikolinieritas.

## 3.7.    Pengujian Model penelitian
Pengukuran goodness of fit digunakan untuk  melihat  ketepatan  suatu  model penelitian  yang  digunakan.  Setidaknya  pengukuran  tersebut  dengan  melakukan  uji statistik t, uji statistik F, dan uji r 2 .

## 3.7.1.  Uji Statistik F
Untuk  memperlihatkan  linearitas garis    regresi    digunakan    uji    F.    Uji ini  merupakan  persyaratan  untuk  menentukan  apakah  garis  regresi  dapat digunakan  untuk  menganalisis  data.  Dengan  bantuan SPSS  for Windows , persamaan garis regresi akan linear jika    nilai    Sig.    kurang    dari    0,05, dan persamaan  garis  akan  tidak  linear  jika  nilai Sig. lebih dari atau sama dengan 0,05.
3.7.2. Uji r 2
Untuk mengukur seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel dependen uji yang digunakan adalah uji r 2 . Nilai r 2 berada  di  antara  0  dan 1.  Jika r 2 mendekati  1  berarti  variabel  independen  mampu  menjelaskan dengan  baik  variable  dependennya.  Akan  tetapi,  bila r 2 mendekati  0  ini berarti  variabel  independen  mempunyai  kemempuan  terbatas  dalam menjelaskan  variabel  dependennya.  Namun  di  sisi  lain  nilai r 2 mempunyai kelemahan.  Kelemahan  tersebut  adalah r 2 bias  terhadap  jumlah  variabel independen  yang  dimasukkan  ke  dalam  model  penelitian.  Oleh  karena  itu harus menggunakan nilai Adjusted r 2 .

## 3.8.    Pengujian Hipotesis
Hipotesis  –  hipotesis  dalam  penelitian  ini  akan  diuji  menggunakan  uji  statistik  t. Uji  ini    akan    menunjukkan    pengaruh    suatu  variabel  independen  terhadap  variabel dependennya. Dengan menggunakan SPSS for windows , apabila nilai Sig. kurang dari atau sama  dengan  0,05  maka  variabel  independen  tersebut  berpengaruh  terhadap  variabel dependennya, begitu pula sebaliknya.

## IV.     HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.    Gambaran Umum Responden
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  memberikan  pertanyaan  dalam  bentuk kuesioner  kepada  jajaran  kepegawaian  SKK  Migas.  Penyebaran  kuesionernya dilakukan  selama    dua    bulan.    Mulai    dari    bulan    Juli  sampai    bulan    Agustus. Kuesioner disampaikan   melalui   email   dan r e s p o n d e n   diminta untuk mengisi kemudian mengirim balik kepada peneliti dengan email juga. Data yang terkumpul sebanyak  174  kuesioner,  akan  tetapi  yang  bisa  diolah  sebesar  145  kuesioner. Sebanyak  29  kuesioner  lainnya  tidak  bisa  diolah  karena  ada  beberapa  pertanyaan yang tidak dijawab atau tidak diisi dengan lengkap.

## 4.2.   Uji Validitas
Dari  tabel  4.1,  dapat  dilihat  bahwa  kesepuluh  item  pertanyaan  mempunyai nilai Pearson  Correlation lebih  besar  dari  0,1371  (nilai  kritis).  Oleh  karena  itu,
dapat disimpulkan bahwa item-item pertanyaan A1-A10 adalah valid.  Selanjutnya, uji  validitas  yang dilakukan adalah uji validitas pada variabel akuntabilitas sumber daya manusia.
Dari  tabel    4.2  di  atas,    dapat    dilihat  bahwa  keempat  item  pertanyaan  tersebut adalah  valid,  karena  mempunyai  nilai Pearson Correlation lebih besar dari 0,1371 nilai kritis.
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas untuk Variabel Item Pertanyaan Pearson Correlation Nilai Kritis Ket C1 0,408 0,1371 Valid C2 0,372 0,1371 Valid C3 0,554 0,1371 Valid C4 0,539 0,1371 Valid C5 0,454 0,1371 Valid C6 0,494 0,1371 Valid C7 0,516 0,1371 Valid C8 0,600 0,1371 Valid C9 0,455 0,1371 Valid C10 0,502 0,1371 Valid C11 0,385 0,1371 Valid C12 0,362 0,1371 Valid C13 0,402 0,1371 Valid C14 0,447 0,1371 Valid C15 0,402 0,1371 Valid C16 0,466 0,1371 Valid C17 0,404 0,1371 Valid C18 0,271 0,1371 Valid C19 0,231 0,1371 Valid C20 0,237 0,1371 Valid C21 0,267 0,1371 Valid C22 0,350 0,1371 Valid
Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan Audit Internal 0,643 Reliabel Akuntabilitas SDM 0,604 Reliabel Perwujudan Good Governance 0,766 Reliabel
Sumber : Data Primer diolah 2015
Dari  tabel    4.3  di  atas,    dapat    dilihat  bahwa  kedua  puluh  dua  item  pertanyaan mempunyai    nilai Pearson  Correlation lebih  besar  dari  0,1371  (nilai  kritis).  Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa item-item pertanyaan C1-C22 adalah valid.

## 4.3.    Uji Reliabilitas
Uji  statistik Cronbach’s  Alpha digunakan untuk  mengukur  reliabilitas suatu  variabel. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau  dapat  diandalkan  dan  tetap  konsisten  jika  dilakukan  dua  kali  pengukuran  atau  lebih pada  kelompok  yang  sama  dengan  alat  ukur  yang  sama.  Variabel  penelitian  dapat dikatakan reliabel apabila Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60 (Hair et al., 2010).
Tabel 4.4

## Hasil Uji Reliabilitas
Sumber : Data Primer diolah 2015
Tabel 4.4 di atas menunjukkan hasil pengujian reliabilitas tiap variabel penelitian. Dari  tabel  tersebut  terlihat  bahwa Cronbach’s  Alpha dari      masing-masing      variabel lebih  besar  dari  0,6,  dengan  demikian  keempat  variabel  dalam  penelitian  ini  adalah reliabel.

## 4.4.    Pengujian Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dari penelitian ini  telah  memenuhi  asumsi  klasik  dan  untuk  memastikan  apakah    interpretasi  yang dihasilkan dari analisis data tidak menyimpang dari yang seharusnya.
4.4.1. Uji Normalitas
Uji normalitas  digunakan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian memiliki sebaran yang normal. Penelitian ini dalam menguji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov  smirnov  (K-S) .  Kemudian  untuk  menerima  atau  menolak  hipotesis menggunakan  cara  dengan  membandingkan  nilai    probabilitas    (p)dengan    tingkat
Variabel Kolmog orov- Smirnov Nilai Sig Sig Status Unstanda r dized residual 1,069 0,203 p>0,05 Normal
signifikansi  (α)  sebesar  0,05.  Jika  nilai  probabilitas  (p)  >  0,05,  maka  data berdistribusi  normal.  Hasil  pengujian  normalitas  dari Kolmogorov- Smirnov secara ringkas ditunjukkan pada tabel 4.5 berikut:
Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas
Sumber: Data Primer diolah 2015
Dari  hasil  perhitungan  uji Kolmogorov-Smirnov ,  dapat  diketahui  bahwa  nilai signifikansi  dari  hasil  uji  statistik  non-  parametrik Kolmogorov-Smirnov menunjukkan  hasil  yang  tidak6  signifikan  ( Asym.  Sig.  2-tailed =  0,203). Nilai unstandardized  residual ternyata  lebih  besar    dari  0,05  (p>0,05), sehingga keseluruhan data tersebut dinyatakan terdistribusi secara normal atau memiliki sebaran data yang normal.
4.4.2. Uji Autokorelasi
Autokorelasi  timbul  apabila  terdapat  korelasi  antara  variabel  pengganggu ( disturbance )  pada  periode  t  dengan disturbance pada    periode    sebelumnya (periode     t-1). Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan menghitung nilai dari uji  statistik Durbin-Watson (D-W).  Kriteria  yang  harus  dipenuhi  adalah sebagai berikut:
 1,65  <  DW  <  2,  35  (tidak  terjadi autokorelasi)
 1,21 < DW < 1,65 atau 2,35 < DW < 2.79 (tidak dapat disimpulkan)
 DW  <  1,21  atau  DW  >  2,79  (terjadi autokorelasi)

## Sumber: Trihendradi (2007)
Dari uji autokorelasi yang telah dilakukan,   nilai Durbin-Watson nya   sebesar 2,266.  Nilai  ini  terletak  antara  1,65  <  DW  <  2,35.  Oleh  karena  itu,  dapat disimpulkan bahwa pada model penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.
Variabel Signifikansi Audit Internal 0,260 Akuntabilitas SDM 0,931

## 4.4.3. Uji Heteroskedastisitas
Heterokedastisitas  muncul  apabila  nilai  variabel  pengganggu  ( disturbance ) mempunyai  varians  yang  berbeda.  Untuk  menguji  hal  tersebut  dilakukan dengan Uji  Glejser . Uji  Glejser dilakukan  dengan  mengabsolutkan  nilai residual  regresi  dan  menggunakan    absolut    tersebut    sebagai  variabel dependen.  Pengujian  melihat  signifikansi  hasil  dari  regresi  dengan  absolut residual  sebagai  variabel  dependen.  Masalah  heterokedastisitas  akan  terjadi bila  masing-  masing  variabel  independen  mempunyai  nilai  Sig.    lebih    kecil dari alpha 0,01   (Ghozali, 2009).
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data Primer diolah 2015
Dari hasil yang ada pada tabel di atas dapat dianalisis bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak signifikan, nilai Sig. dari masing- masing variabel   independen   lebih   besar   dari   nilai alpha  0,01,  penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.
4.4.4. Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  ada  korelasi  di antara  variabel  independen  yang  satu  dengan  yang  lainnya.      Masalah multikolonearitas   terjadi jika korelasi  yang tinggi  antara variabel (variabel independen).  Terjadinya  masalah  multikolinearitas  menyebabkan  daya prediktif  variabel  independen  menjadi  lemah  (berkurang).  Hasil  uji multikolinieritas  dapat  dilihat  dari  besarnya tolerance  value dan Variance Inflation      Factor      (VIF) . Rule      of  thumb dari  nilai tolerance menurut Gujarati  dan  Porter  (2009)  adalah  lebih  besar  dari  0,10  (>0,10).  Sedangkan rule  of  thumb untuk  nilai  VIF      menurut      Gujarati      dan      Porter      (2009) adalah kurang dari 10 (<10).
Variabel Tolerance VIF Audit Internal 0,991 1,009 Akuntabilitas SDM 0,991 1,009 Variabel Unstandardized Coefficient Beta Sig Konstanta 74,960 Audit Internal 0,294 0,020 Akuntabilitas SDM 0,511 0,020

## Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas

## Sumber: Data Primer diolah 2015
Tabel  4.7  di  atas  memperlihatkan  bahwa tolerance  value ketiga  variabel independen   adalah   lebih   dari   0,1,   dan Variance Inflation Factor (VIF) dari  masing-  masing  variabel  independen  kurang  dari  10.  Jadi  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  setiap  variabel  dalam  penelitian  ini  tidak  mengandung multikolinearitas.
4.5 .    Pengujian Goodness of Fit Model Penelitian
Model  persamaan  yang digunakan dalam  penelitian  ini   adalah   linear.   Hal ini dapat  dibuktikan  dengan  melihat  nilai  Sig pada  hasil  uji  F  tabel  ANOVAb. Nilai    Sig  yang  dihasilkan  adalah  0,003,  lebih  kecil  dari alpha 0,05.  Analisis berikutnya  adalah  menentukan  seberapa  besar  kontribusi  variabel-variabel independen    terhadap  variabel  dependen.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan  dengan melihat  nilai r 2 pada  Tabel Summary b  . Dari tabel  tersebut terlihat bahwa nilai r 2 menunjukkan angka 0,079. Hal ini berarti variabel keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi,    mampu    menjelaskan  variabel  dependen  (persepsi  etis  wajib  pajak) sebesar  7,9%,  sedangkan  sisanya  92,1%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak dijelaskan dalam model penelitian ini.
4.6.    Pengujian Hipotesis
Tabel 4.8 Hasil Uji T
Tabel tabel 4.8 menunjukkan bahwa hasil uji t variabel audit internalmemiliki nilai  p  =  0,020.  Oleh  karena  itu  hipotesis  pertama  terdukung,  jadi  hipotesis null berhasil  untuk  ditolak  Hasil    uji    t    di    atas    menunjukkan  bahwa    variabel akuntabilitas   sumber    daya  manusiamemiliki   nilai   p = 0,020   lebih   kecil dari 0,05,  maka   hipotesis null berhasil ditolak. Artinya hipotesis kedua terdukung.

## 4.7    Pembahasan
Hasil  dalam  penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama  H1,  yaitu audit  internal  berpengaruh  terhadap  perwujudan good  governance pada  lembaga SKK   Migas   diterima.   Jadi   apabila pelaksanaan audit internal dalam perusahaan tersebut dilaksanakan dengan baik, maka perusahaan tersebut dapat dengan mudah mencapai tata kelola ( good governance ) yang baik.
Penelitian      ini    juga    menunjukkan  bahwa    hipotesis    yang    kedua    juga diterima. Akuntabilitas sumber daya  manusia berpengaruh  secara positif  terhadap perwujudan  good  governance  pada  lembaga  SKK  Migas.  Berarti,  apabila  sumber daya  manusianya  akuntabel  maka  perwujudan  good  governance  akan  semakin mudah tercapai.

## V.     KESIMPULAN

## 5.1    Kesimpulan
Berdasarkan   hasil   analisis   data   dan pembahasan   yang   telah   dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1.        Audit  internal  berpengaruh  secara  positif  terhadap    tercapainya good governance pada lembaga SKK Migas.
2. Akuntabilitas  sumber  daya    manusia  berpengaruh    secara    positif    terhadap tercapainya good     governance pada lembaga SKK Migas.
5.2    Saran
Dari  hasil  olah  data  yang  dilakukan,  nilai r 2 yang  dihasilkan  sangat  kecil, yaitu 0,079, yang artinya dari kedua variabel independennya   baru   mempengaruhi
sebesar 7,9%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masih banyak lagi variabel yang dapat  mempengaruhi  tercapainya  good  governance  pada  lembaga  SKK  migas. Oleh  karena  itu,  peneliti  menyarankan  bahwa  untuk  penelitian  selanjutnya diharapkan untuk menambah beberapa variabel lagi dalam penelitiannya tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Agoes,  Sukrisno,  2004. Auditing (Pemeriksaan  Akuntan)  Untuk  Kantor Akuntan Publik Edisi Ketiga . Jakarta : FE UI
Bapepam   mengenai Corporate   Governance . 2006. Studi   Penerapan  Prinsip- Prinsip  OECD  2004  Dalam  Peraturan  BAPEPAM  Mengenai  Corporate Governance
Ghozali,  Imam.  2007. Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS.
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gujarati,  Damonar  N.,  1995. Basic  Econometrics  Third  Edition. Singapore:  Mc. Graw Hill.
Hair.    Jr,    Jf.          Black    W.    C,    Babin    B.    J.,  Andersen  R.  E.,  and  Tatham  R, L.,(2010).  “ Data  analysis  Multivariate ”.  8th  Edition.  Person  Education.  Inc. New Jersey.
Hartanto,          D.          1994. Akuntansi          Untuk Usahawan .  Jakarta:  Lembaga Penerbit FE-VI
KNKCG,    2006. Pedoman    Umum    Good Corporate      Governance . http://www.cic- fcgi.org/ news/files/Pedoman_GCG_060906.pdf
LAN    dan    BPKP,    2000. Akuntabilitas    dan Good      Governance .      Lembaga Administrasi
Negara. Jakarta Mardiasmo, 2002, akuntansi sektor publik .Yogyakarta: liberty.
Muhi, Ali H. (2011), ”Membangun Good Governance Pada Perguruan Tinggi Di Indonesia”
Mulyadi.  2002. Auditing .  Jakarta:   Salemba Empat.
Tim Studi Pengkajian Penerapan Prinsip- Prinsip OECD 2004 dalam Peraturan
Republik  Indonesia,  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  9  Tahun  2013  tentang Penyelenggaraan  Pengelolaan  Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.