PROGRAM DAN KEGIATAN HUMAS SEKRETARIAT DAERAH ACEH DALAM MENJALANKAN HUBUNGAN MEDIA

## Eva Hazmaini
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh eva.hazmaini@gmail.com

## Abstract
This  article  discusses  the  programs  and  public  relations  activities  of  Humas Sekretariat Daerah Aceh  in carrying out relations with the media that are related to one another. PR programs and activities undertaken to build a positive image of government. The conceptual used is Public Relations within Government agencies according to Cutlip & Center. The method used in this paper is qualitative with a descriptive approach. The results of this study indicate that the efforts made by PR with  the  media  through  various  formal  and  informal  programs  such  as  coffee morning, press releases, press conferences, hospitality with media leaders and so forth. Thus the relationship that exists between PR and the media can run well so that  it  can  facilitate  the  Public  Relations  in  publishing  news  about  the  Aceh government.
Keywords: Public Relations, Media Relations, PR Government

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  program  dan  kegiatan  Humas  Sekretariat  Daerah Aceh  dalam  menjalankan  hubungan  dengan  media  yang  memiliki  keterkaitan antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Program  dan  kegiatan  Humas  yang  dilakukan untuk membangun citra positif pemerintahan. Konseptual yang digunakan adalah Humas  dalam  lembaga  Pemerintahan  menurut  Cutlip  &  Center.  Metode  yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  upaya  yang  dilakukan  Humas  dengan  media melalui  berbagai  program  formal  dan  informal  seperti coffe  morning,  press release, konferensi  pers,  silaturrahmi  dengan  pimpinan  media  dan  lain sebagainya. Dengan  demikian  hubungan  yang  terjalin  antara  Humas  dengan media  dapat  berjalan  dengan  baik  sehingga  dapat  mempermudah  Humas  dalam memublikasikan pemberitaan mengenai pemerintah Aceh.
Kata Kunci: Humas, Hubungan media, humas pemerintahan

## Eva Hazmaini

## A. Pendahuluan
Hubungan  Media  ( Media  relations )  selalu  menjadi  hal  terpenting  dalam aktivitas  Humas  dan  praktisi public  relations ,  karena  setiap  kegiatan  Humas pastinya  selalu  menyangkut  tentang  campur  tangan  media.  Jadi,  bisa  dikatakan bahwa pekerjaan Humas adalah pekerjaan media. 1
Dalam menjalankan hubungan Humas dan media tentunya terjadi hubungan pasang  dan  surut.  Media  bisa  saja  memberikan  keuntungan  publikasi  kepada pemerintahan,  namun  terkadang  juga  bisa  gagal  dan  berefek  kepada  pihak pemerintahan.  Meski  demikian,  menjalin  hubungan  baik  dengan  media merupakan  salah  satu  tugas  untuk  membangun  citra  baik  pemerintahan. 2
Sebagaimana definisi Humas dari Webster’s New World Dictionary yang dikutip oleh Frazier Moore, yaitu
“Hubungan  dengan  masyarakat  luas,  seperti  melalui  publisitas,  khususnya fungsi-fungsi  koperasi,  organisasi,  dan  sebagainya  yang  berhubungan dengan usaha untuk menciptakan opini publik dan citra yang menyenangkan untuk dirinya sendiri.” 3
Biro  Humas  Sekretariat  Daerah  Aceh  dalam  menjalankan  tugasnya  tidak terlepas  dari  media  massa.  Humas  selalu  mengirimkan  rilis  sebagai  transparansi kerja pemerintahan kepada media. Hal ini dimaksudkan agar media memuat berita mengenai  pemerintahan  sesuai  dengan  apa  yang  Humas  inginkan.  Namun  pada kenyataannya tidak semua berjalan mulus seperti yang diharapkan Humas. Media pastinya  memiliki  selera  sendiri  dalam  menyajikan  berita.  Ketika  Humas mengirimkan  rilis  berupa  suatu  kegiatan  pemerintahan  kepada  media,  media memiliki  hak  untuk  merubah  sesuai  keinginan  mereka.  Bisa  jadi  rilis  tersebut dimuat  sebagai  berita,  bisa  jadi  justru  masuk  ke  tong  sampah  redaksi.  Hal  ini sebagaimana  dikatakan  oleh  kasubbag  Peliputan  dan  Media  Massa  bahwa  ada
1 Dedy  Riyadin  Saputro, Aktivitas  Humas  Dalam  Menjalankan  Media  Relation, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), hal. 2
2 Dedy  Riyadin  Saputro, Aktivitas  Humas  Dalam  Menjalankan  Media  Relation, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), hal. 1
3 Frazier Moore, HUMAS Membangun Citra Dengan Komunikasi , (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 6
media yang bisa diajak bekerjasama namun ada pula media yang tidak bisa diajak untuk bekerjasama. 4
Humas  juga  memerlukan  media  yang  berperan  penting  dalam melaksanakan  tujuan  tersebut.  Perkembangan  media  massa  yang  semakin  maju membuat  aktivitas  Humas  semakin  lebih  mudah.  Komunikasi  jangkauan  luas media  massa  bisa  memberikan  informasi  dalam  jangkauan  besar  dalam  waktu bersamaan.
Dalam  hal  ini,  media  juga  berfungsi  sebagai  corong  suara  rakyat.  Media sebagai  alat  yang  bisa  menyuarakan  pikiran  dan  gagasan  rakyat.  Hal  ini sebagaimana  yang  tercantum  pada  elemen  ke  enam  dalam Sembilan  Elemen Jurnalisme oleh  Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, yaitu memantau kekuasaan dan menyambung  lidah  yang  tertindas. 5 Dengan  demikian,  maka  Humas  dan  media sama-sama berperan aktif sebagai alat penyampaian pesan kepada masyarakat.
Sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Belinda  Devi  Larasanti  Siswanto, Marshall McLuhan mengatakan bahwa media itu “The Extension of Man” (media itu  perluasan  manusia).  Bisa  dikatakan  media  adalah  kepanjangan  tangan  dari manusia,  apa  yang  diinginkan  oleh  manusia  dapat  diperpanjang  jangkauannya oleh  media,  terlebih  lagi  oleh  media  hibrida  yang  dapat  menerobos  ruang  dan waktu untuk dapat mengaksesnya. 6
Berbeda  dengan Public  Relations, bagi  wartawan  dan  pekerja  media lainnya,  yang  menjadi  penekanan  penting  dari  sebuah  pemberitaan  adalah keakuratan  sebuah  berita.  Dalam  pandangan  mereka,  masyarakat  harus mendapatkan berita yang sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Masyarakat mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  informasi  seperti  apa  yang  seharusnya mereka  dapatkan.  Sebuah  berita  tidak  boleh  membohongi  masyarakat.  Tuntutan wartawan ini jelas  sekali sangat  bertentangan dengan apa  yang dikehendaki  oleh Public  Relation. Penyampaian  berita  yang  faktual,  akurat  dan  apa  adanya,  jelas
4 Hasil wawancara dengan Kasubbag Peliputan dan Media Massa, M. Gade., ST
5 Bill Kovach & Tom Rosenstiel, Sembilan Elemen Jurnalisme, ( Jakarta:Yayasan Pantau, 2006), hal. 141
6 Belinda  Devi  Larasati  Siswanto&  Firda  Zulivia  Abraham,  Peran  Humas  Pemerintah Sebagai Fasilitator Komunikasi Pada Biro Humas Pemprov Kalimantan Selatan, Jurnal Penelitian Komunikasi (Online), Juni (2016),  Diakses 20 September 2018

## Eva Hazmaini
bukanlah cara untuk membangun citra, terlebih ketika perusahaan atau organisasi ini  sedang  mengalami  suatu  permasalahan  atau  mengalami  konflik.  Pemberitaan tentang  konflik  atau  permasalahan  yang  terjadi  dalam  suatu  perusahaan  secara jujur dan apa adanya jelas merusak citra perusahaan tersebut.
Jika  permasalahan  ini  dibiarkan,  maka  akan  menghambat  proses pencapaian  tujuan  dari  Humas  dalam  melaksanakan  tugasnya,  khususnya  yang terkait  dengan  media.  Humas  ingin  agar  media  selalu  bekerja  sama  dalam pembangunan  dan  pemerintahan,  sehingga  masyarakat  mendapatkan  informasi yang berimbang.
Untuk itu, penggunaan strategi  yang baik  oleh Humas untuk  membangun hubungan baik dengan para wartawan merupakan kegiatan yang penting. Dengan hubungan baik yang terbentuk antara Humas Sekretariat Daerah Aceh dan jurnalis media,  akan  diikuti  oleh  jumlah  berita  positif  tentang  pemerintahan  yang jumlahnya  lebih  banyak  dari  berita  negatif  pada  setiap  bulannya.  Berita  yang disajikan  merupakan  realitas  simbolik,  realitas  yangkalimat,  yang  tersusun sistematis, terstruktur. 7
Dengan  menyadari  pentingnya  peran  media  terhadap  aktivitas  Humas Sekretariat  Daerah  Aceh,  maka  peneliti  ingin  mengetahui  lebih  rinci  tentang hubungan yang dibangun Humas dengan media, sehingga menimbulkan simbiosis mutualisme.Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  maka  pertanyaan  yang  dijawab dalam  penelitian  ini  adalah:  apa  saja  program  dan  kegiatan  Humas  Sekretariat Daerah Aceh dalam Menjalankan hubungan media.

## B. Konseptual
1. Humas Pada Lembaga Pemerinntahan
Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun dan Peraturan Pemerintan Nomor 41 Tahun  2007  mengamanatkan  adanya  pemisahan  tugas  antara  Humas  dengan
7 Nugrahaning  Esa  Pratiwi  dkk,  Aktivitas Media  relations Humas  Setda  KotaSalatiga Dalam Membentuk Berita Positif,Jurnal Komunikasi ASPIKOM (Online), Vol.2, No.5, Juli (2015) 602013604@student.uksw.edu Diakses 20 September 2018
urusan informasi dan komunikasi. Humas yang merupakan bagian dari sekretariat tidak  melaksanakan  urusan  komunikasi  dan  informatika.  Urusan  ini  harus dilaksanakan oleh lembaga teknis. Tetapi, di beberapa pemerintah daerah, humas masih  melaksanakan  urusan  komunikasi  dan  informatika,  seperti  pelayanan internet,  penyebarluasan  informasi,  pelayanan  informasi  yang  termasuk  dalam Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008,  serta  pengadaan  dan  pemeliharaan sarana  komunikasi.  Padahal,  berdasarkan  PP  Nomor  38  Tahun  2007  dan  PP Nomor  2007,  tugas-tugas  tersebut  harus  dilaksanakan  oleh  lembaga  teknis  yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika.
Reputasi, keburuntungan, bahkan eksistensi lanjutan suatu instansi/lembaga,  dapat  bergantung  dari  keberhasilan  humas  menafsirkan  target publik  untuk  mendukung  tujuan  dan  kebijakan  dari  instansi  tersebut.  Seorang pejabat humas menyajikan review tersebut sebgaimana halnya seorang konsultan atau  seorang  penasehat.  Selain  itu,  humas  juga  membangun  dan  memelihara hubungan positif dengan publik.
Humas pemerintahan pada dasarnya tidak bersifat politis. Bagian humas di  institusi  pemerintah  dibentuk  untuk  mempublikasikan  atau  mempromasikan kebijakan-kebijakan mereka. Memberi informasi secara teratur tentang kebijakan, rencana-rencana  serta  hasil-hasil  kerja  institusi  serta  memberikan  pengertian kepada  masyarakat  tentang  peraturan  dan  perundangan-perundangan  dan  segala sesuatunya  yang  berpengaruh  terhadap  kehidupan  masyarakat.  Selain  keluar, humas  pemerintahan  dan  politik  juga  memungkinkan  untuk  memberi  masukan dan  saran  bagi  para  pejabat  tentang  segala  informasi  yang  diperlukan  dan  reaksi atau  kemungkinan  reaksi  masyarakat  akan  kebijakan  institusi,  baik  yang  sedang dilaksanakan, akan dilaksanakan, ataupun yang sedang diusulkan. Seiring dengan tuntutan  transparansi  dari  masyarakat  luas  sebagai  publik  pemerintah  secara umum telah diterima sejak lama. 8
Sesuai peranannya sebagai pengabdi untuk kepentingan umum, sebagai mediator  antara  pimpinan  dengan  publik,  dan  sebagai  dokumentator,  maka
8 Betty Wahyu Nilla Sari , Humas Pemerintahan , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) hal. 81-
program Humas dititik beratkan pada: Program Pelayanan, Program Mediator dan Program Dokumentator.
Mengenai  kedudukan  Humas  dalam  lembaga  Pemerintahan,  Cutlip  & Center, mengatakan bahwa idealnya humas dimasukkan dalam staf inti, langsung berada  di  bawah  pimpinan  ( decision  makers ),  atau top  managers ,  supaya  lebih mampu  dalam  menjalankan  tugasnya.  Dengan  posisi  itu,  ia  dapat  mengetahui langsung  latar  belakang  dari  suatu  keputusan  yang  diambil  oleh  pimpinan lembaga,  sehingga  ia  langsung  mendapat  bahan  informasi  untuk  disampaikan kepada  publik  yang  bersangkutan.  Sebagaimana  diketahui,  Humas  di  dalam menjalankan  fungsinya  mengemban  tugas  guna  melayani  kepentingan  publik, yang  pada  akhirnya  membangun  citra  kantor  atau  organisasi  di  mana  Humas  itu berada. Humas Pemerintah mempunyai peran penting dalam membuka ruang bagi publik  untuk  mendapatkan  akses  informasi  publik,  sehingga  Humas  Pemerintah memposisikan  sebagai  gerbang  informasi  bagi  masyarakat  dan  media.  Hal  ini berarti  humas  pemerintahan  bertugas  menjalankan  kegiatan  kebijakan  dan pelayanan  publik  dengan  memberikan  berbagai  informasi  tentang  kebijakan pemerintahan yang mengikat rakyat atau masyarakat. 9
Pemerintah  dan  masyarakat  harus  melakukan  komunikasi  yang harmonis.  Komunikasi  dua  arah  sangatlah  diperlukan  dalam  menunjang  setiap kegiatan pembangunan. Disamping media, pelaku komunikasi juga dituntut untuk memiliki  skil  khusus  sehingga  setiap  pesan  dengan  mudah  dimengerti  oleh masyarakat. 10
Humas  pemerintah  pada  dasarnya  tidak  bersifat  politis,  humas pemerintahan  dibentuk  untuk  mempublikasikan  atau  mempromosikan  kebijakan- kebijakan  pemerintahan,  memberi  informasi  secara  teratur  tentang  kebijakan, rencana-rencana  tentang  peraturan  dan  perundangundangan,  dan  segala sesuatunya  yang  berpengaruh  kepada  kehidupan  masyarakat  (Ardianto,  2009).
9 Amiruddin  Z,  Fungsi  Humas  Pemerintah  Kota  Binjai  Dalam  Penyebaran  Informasi Kebijakan  Publik,  Jurnal    Penelitian  Komunikasi  dan  Pembangunan,    Vol.17,No.2,  Desember (2016),amir010@kominfo.go.id  Diakses  20 September 2018
10 Nurdin,  T.  Z.  (2018).  Komunikasi  pembangunan  masyarakat;  sebuah  model  Audit sosial multistakeholder. Jurnal Peurawi , .
Humas  instansi  pemerintahan  yang  memiliki  karakteristik  yang  berbeda dibandingkan  humas  pada  umumnya,  membutuhkan  dasar  hukum  yang  jelas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Terlebih, efek dari kinerja humas instansi  pemerintah  sangat  luas  dan  tidak  terbatas  kepada  sekelompok  publik tertentu  (Wahyu  Nilla  Sari,  2012).  Perbedaan  tersebut  terletak  pada  orientasi pelaksanaan pekerjaan yang tidak berusaha memperoeh keuntungan berupa materi tetapi pada kepuasan masyarakat akan kinerja pemerintah. 11

## 2. Hubungannya Media
Public  Relations sabagai  fungsi  komunikasi  dalam  organisasi  dan  sebagai profesi,  saat  ini  telah  berkembang  cukup  baik  di  Indonesia.  Fungsi  PR  yakni menyampaikan  informasi  kepada  khalayak,  telah  dilakukan  oleh  berbagai  pihak sejak  awal  Indonesia  merdeka.  Hal  ini  terlihat  pada  pengumuman  kemerdekaan Republik  Indonesia  yang  telah  dideklarasikan  oleh  Proklamator  Soekarno-Hatta yang  kemudian  bisa  tersebar  ke  seluruh  penjuru  daerah  di  Indonesia  bahkan  ke luar  negeri.  Media  yang  melakukan  fungsi  PR  ini  antara  lain  adalah  Radio Republik  Indonesia.  Sedangkan  PR  sebagai  profesi  mulai  dikenalkan  oleh perusahaan-perusahaan  Belanda  yang  diambilalih  oleh  pemerintah  Indonesia, seperti  perusahaan  penerbangan  Garuda  serta  perusahaan-perusahaan  minyak asing.  PR  dan  perusahaan  minyak  asing    menjalankan  fungsi  untuk  melakukan pendekatan  dan  negosiasi  kepada  pemerintah  Indonesia  yang  berkaitan  dengan perjanjian kerjasama penambangan minyak di wilayah RI. 12
Jadi,  pada dasarnya  Indonesia sudah  memiliki  PR pada masa kemerdekaan Republik Indonesia. Waktu itu seseorang yang bertugas sebagai PR menggunakan media  radio  sebagai  alat  menyampaikan  pesan  kemerdekaan  kepada  seluruh masyarakat Indonesia maupun mancanegara.
11 Nugrahaning  Esa  Pratiwi  dkk,  Aktivitas  Media  Relations  Humas  Setda  KotaSalatiga Dalam  Membentuk  Berita  Positif,Jurnal  Komunikasi  ASPIKOM  (Online),  Vol.2,  No.5,  Juli , Diakses 20 September 2018
12 Diah  Wardhani, MEDIA  RELATIONS  Sarana  Membangun  Reputasi  Organisasi, (Yogyakarta: Graha Illmu, 2013) hal. 2

## Eva Hazmaini
Perkembangan  fungsi  dan  praktik  PR  Indonesia,  tidak  terlampau  pesat. Namun  secara  bertahap,  dungsi  dan  peranan  PR  mulai  diterapkan  di  banyak organisasi  baik  pemerintah  maupun  swasta,  organisasi  profit  dan  non  profit. Peranan  PR  di  lembaga-lembaga  tersebut  bervariasi,  mulai  yang technical supporting sampai  dengan  strategis  di  jajaran top  level manajemen.  Fungsi  dan peranan  PR  yang  bervariatif  tersebut  dikaitkan  dengan  jenis  serta  kebutuhan organisasi masing-masing serta pemahan pihak manajemen terhadap penting atau tidaknya fungsi dan peranan PR. Semakin luasnya pemahaman pimpinan/manajemen terhadap fungsi dan peranan PR, maka kedudukan  PR juga semakin  baik  dan  strategis,  atau  sebaliknya  semakin  berkurangnya  pemahaman pimpinan/manajemen  terhadap  PR,  maka  fungsi  dan  peranan  PR  di  organisasi tersebut semakin tidak penting. 13
Dalam  hal  ini,  jelas  bahwa  pemahaman  pemimpin  tentang  pentingnya  PR sangat berpengaruh terhadap baik tidaknya pelayanan yang diberikan. Hal ini juga berdampak  pada  kinerja  pemerintahan  dan  citra  instansi  yang  terbentuk  di masyarakat.
Aktivitas  PR  yang  paling  sering  dilakukan  adalah  Media  Relations,  yakni menjalani hubungan baik dengan pihak media massa yang dalam hal ini diwakili oleh para wartawan/jurnalis. Saat organisasi berkeinginan adanya publikasi, maka pimpinan  akan  menugaskan  PR  untuk  menghubungi  media  dan  mengundang mereka  saat  acara  yang  dimaksud  diselenggarakan.  PR  sesungguhnya  perlu berinisiatif  untuk  membuat  program media  relations secara  rutin  pertahunnya. Pada  umumnya, media  relations yang  dilakukan  atau  ditugaskan  perusahaan kepada  PR  hanya  terbatas  pada  mengundang  media  di  saat  tertentu.  Hubungan lembaga dan media pun hanya sebatas pada saat acara-acara seremonial. Kondisi ini  menimbulkan  kesan  media,  bahwa  mereka  sering  hanya  dimanfaatkan  pada saat-saat tertentu saja. Kesan negatif ini pun melahirkan sikap antipasti media. Hal itu  tercermin  dalam  penerimaan  mereka  saat  menerima  undangan  seremoni  dan siaran  pers  dari  perusahaan.  Mereka  kemudian  jarang  sekali  membaca  dengan
13 Diah  Wardhani, MEDIA  RELATIONS  Sarana  Membangun  Reputasi  Organisasi, (Yogyakarta: Graha Illmu, 2013) hal. 2
seksama undangan serta siaran pers tersebut. Tak jarang, para redaktur kemudian membuang undangan serta siaran pers ke keranjang sampah. Bahkan yang paling menyedihakan adalah, bila para redaktur menyampaikan “doktrin” agar wartawan di  bawah  tanggung  jawabnya  tidak  perlu  menomorsatukanundangan  perusahaan atau siaran pers yang diberikan, kecuali penugasan dari redaksi masing-masing. 14
Dalam  pekerjaan  seorang Public  Relations ,  media  massa  mempunyai peranan yang sangat besar dalam memengaruhi masyarakat, baik pengaruh positif maupun  negatif.  Seorang Public  Relations dapat  menggunakan  media  massa dalam memengaruhi masyarakat untuk membangun citra yang positif dari seorang individu,  organisasi,  perusahaan,  bahkan  negara.  Sebaliknya,  seorang Public Relations dapat  menggunakan  media  massa  untuk  memengaruhi  masyarakat dalam  membangun  opini  publik,  bahkan  membangun  citra  negatif  dari  seorang organisasi,  perusahaan,  bahkan  negara.  Bak  dua  sisi  dari  satu  keping  mata  uang yang tidak dapat dipisahkan, di satu sisi media massa mempunyai peranan untuk membangun  citra  positif  dalam  diri  seseorang,  organisasi,  perusahaan,  bahkan negara. Tapi di sisi lain media massa juga mampu membangun citra negatif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi atau institusi maupun dalam suatu negara.
Peranan  media  massa  inilah  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  seorang Public Relations. Tugas seorang Public Relations utnuk membangun nama baik dan citra positif  perusahaan  kepada  masyarakat  tidak  mungkin  bisa  dilakukan  secara manual  atau  dengan  komunikasi  secara  langsung.  Cara  ini  jelas  tidak  efektif, membutuhkan waktu yang sangat lama dan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu,  dibutuhkan  cara  pendekatan  yang  lebih  massif  untuk  menjangkau  khalayak dalam jumlah yang banyak.

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dan  tinjau  dari  sifatnya penelitian  ini  termasuk deskriptif .  Tujuannya  adalah  untuk  menggambarkan  dan menjelaskan tentang program dan kegiatan Humas sekretariat daerah Aceh dalam
14 Diah  Wardhani, MEDIA  RELATIONS  Sarana  Membangun  Reputasi  Organisasi, (Yogyakarta: Graha Illmu, 2013) hal. 2-

## Eva Hazmaini
menjalankan  hubungan  media  dan  pemberitaan.Sesuai  dengan  objek  penelitian, maka  penelitian  ini  akan  mendapatkan  data  dari  pemerintah  Humas  Sekretariat Daerah  Aceh  dan  media.  Data  penelitian  ini  yang  diperoleh  melalui:  observasi dengan  cara  melakukan  tinjauan  langsung  ke  lapangan  dengan  melihat  aktivitas dari  Humas  Sekretariat  daerah  Aceh,  melakukan  wawancara  mendalam  dengan Humas terkait dan pengumpulan data dokumnetasi dari dokumen-dokumen terkait penelitian  ini.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  Analisis Sebelum  di  Lapangan,  teknik  analisi  data  selama  di  lapangan  dan  Analisis  Data Selama di Lapangan Model Spradley.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Sejarah Kecamatan Biro Humas Sekretariat Daerah Aceh
Biro  Humas  Sekretariat  Daerah  aceh  tercatat  telah  terbentuk  pada  tahun dengan  nama  Biro  Hukum  dan  Humas  Sekretariat  Daerah  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pada awalnya Biro Humas Sekretariat Daerah Aceh merupakan  satu  bagian  dari  Biro  Hukum.  Namun,  pada  tahun  2013  dalam peraturan  Gubernur  No.  66  Tahun  2013  Biro  Humas  menjadi  Sekertariat  yang berdiri sendiri. Adapun tugas dan fungsi pokok Biro Humas adalah unit organisasi dalam  Sekretariat  Daerah  Aceh  adalah  melakukan  fungsi  manajemen  bidang komunikasi  dan  informasi  serta  tugas-tugas  kehumasan  Pemerintah  Aceh  dan sebagai juru bicara Gubernur.
Tidak banyak data yang tertulis mengenai Biro Humas Sekretariat Daerah Aceh  Aceh  baik  dari  Qanun  maupun  dari  Peraturan  Gubernur  atau  Dinas Kepustakaan dan ke Arsipan Aceh. Meskipun demikian,  Biro Humas Sekretariat Daerah  Aceh  Aceh  telah  mendapatkan  berbagai  macam  prestasi  salah  satunya adalah sebagai juara terbaik I dalam kategori pelayanan informasi melalui internet pemerintah  provinsi/kabupaten/kota  Anugerah  Media  Humas  2016  yang diselenggarakan  oleh  Badan  Koordinasi  Hubungan  Masyarakat  Kementrian Komunikasi dan Informatika di Bandung. Berdasarkan peraturan Gubernur Aceh nomor  97  tahun  2016  tentang    kedudukan,  susunan  organisasi,  tugas,  fungsi  dan
tata kerja Sekretariat Daerah Aceh, tugas dan  fungsi  Biro  Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Sekretariat Daerah Aceh sebagai berikut.
Biro  Hubungan  Masyarakat  dan  Protokol  mempunyai  tugas  menyiapkan  bahan pembinaan,  petunjuk  teknis  dan  koordinasi  di  bidang  Humas,  media  massa, pengelolaan informasi, publikasi, analisis dan protokol.

## 2. Program kerja Humas Sekretariat Daerah Aceh
Setiap  instansi  profit  maupun  non  profit  tentunya  selalu  memiliki  program yang  diunggulkan  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Program  merupakan rancangan  usaha  yang  akan  dijalankan.  Sama  halnya  dengan  Biro  Humas Sekretariat Daerah Aceh  yang memiliki program kerja unggulan dalam mencapai suatu tujuan.
Merujuk pada Qanun Aceh nomor 13 tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan  perangkat  Aceh  dan  Peraturan  Gubernur  Aceh  nomor  97  tahun  2016, tentang  kedudukan,  susunan  organisasi,  tugas,  fungsi,  dan  tata  kerja  Sekretariat Daerah  Aceh.  Program  dan  Kegiatan  Biro  Hubungan  Masyarakat  dan  Media Massa sebanyak enam program di antaranya Meningkatkan hubungan baik antara Pemerintah  Aceh  dengan  masyarakat,  Meningkatkan  hubungan  baik  Pemerintah Aceh  dengan  media  massa,  Meningkatkan  pengelolaan  informasi  pemerintah Aceh, Meningkatkan publikasi kegiatan Pemerintah Aceh, Meningkatkan analisis dan kajian isu strategis pemerintah Aceh, Meningkatkan pelayanan keprotokolan. Dalam  penelitian  ini,  peneliti  memfokuskan  diri  pada  Bagian  Hubungan Masyarakat  dan  Media  Massa,  serta  lebih  melihat  kepada  program  dan  kegiatan yang dilakukan pada bagian Peliputan dan Media Massa.
Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pemerintah Aceh tahun anggaran  2018,  program  dan  kegiatan  Bagian  Humas  dan  Media  Massa yaitu:Program Pengembangan Kerjasama Informasi dengan Media Massa dengan berbagai  kegiatan  seperti  Pembinaan  dan  Pengembangan  Hubungan  dengan  Pers dan  Masyarakat,  Kegiatan  Pengelolaan  Sistem  Informasi  Pemerintah  Aceh, Kegiatan  Koordinasi  Penyusunan  Naskah  dan  Makalah  Pimpinan,  Kegiatan Pelayanan Informasi, Publikasi dan Aspirasi Masyarakat.

## Eva Hazmaini
Program  dan  kegiatan  Biro  Humas  Sekretariat  Daerah  Aceh  tersebut tentunya melalui proses penerapan, dan pelaksaan serta siapa saja yang bergelut di dalamnya.  Dalam  mengimplmentasikan  program  dan  kegiatan  yang  dilakukan oleh  Biro  Humas  dan  Protokol,  Humas  membaginya  sesuai  bagian  dan  tugas masing-masing.  Saifullah  Abdulgani,  selaku  Kabag.  Humas  dan  Media  Massa mengatakan bahwa penerapan program  yang ada dilakukan sesuai dengan bagian dan tugasnya masing-masing.
Dalam  menjalankan  hubungan  baik  dengan  media  massa,  seluruh  Biro Humas  Sekretariat  Daerah  Aceh  melakukan  tugas  tersebut  biasanya  melalui silaturahmi  yang  dilakukan  setiap  harinya.  Yang  lebih  aktif  dalam  melakukan kunjungan media biasanya Kepala Biro, Kepala Bagian dan juga para Kasubbang, namun  juga tidak menutup kemungkinan bagi  para staf lainnya, sebab hubungan di antara keduanya tentu tidak hanya sebatas pekerjaan saja.
Biasanya  Humas  Sekretariat  Daerah  Aceh  melakukan  Pertemuan Rutin/ Media  gathering/Coffe  Morning dengan  pimpinan  media,  wartawan  baik cetak,  online,  radio,  televisi,  dan  media  sosial  baik  lokal,  nasional  maupun internasional  dan  juga  Kerjasama  pemberitaan  dengan  Media  Massa,  cetak  dan elektronik, baik nasional maupun internasional.

## 3. Manfaat  Program  Sekretariat  Daerah  Aceh  Bagi  Pemerintah  dan Masyarakat
Mengenai  manfaat  dan  keuntungan  bagi  Humas  dalam  menjalankan hubungan  baik  dengan  media  tentunya  memiliki  dampak  yang  sangat  besar  bagi Humas.  Setiap  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pimpinan  daerah,  Humas  selalu mengirimkan  tiga  orang  stafnya  untuk  meliput  kegiatan  tersebut,  terdiri  dari seorang  petugas  rilis,  petugas  fotografer  dan  juga  vidografer.  Nantinya  Humas Sekretariat  Daerah  Aceh  akan  mengolah  hasil  liputan  tersebut  sebagai  rilis kegiatan kepada semua media baik cetak, elektronik maupun media sosial mereka sendiri.
Setiap  rilis  Humas  yang  dikirimkan  ke  media  tentunya  akan  menjadi pertimbangan di redaksi media. Semakin sering media mempublikasikan rilis dari Humas  maka  ini  memberikan  keuntungan  kepada  Humas  berupa  penyebaran
informasi  yang baik dan mudah. Humas memang memiliki media sosial maupun website sebagai wadah penyebaran informasi dengan alamat web https://humas.acehprov.go.id/,  Humas  juga  memiliki  media  sosial  seperti Instagram, twitter, facebook dan juga grup Whatsapp, namun tanpa campur tangan dan kerjasama dengan media, Humas tidak mampu menjangkau seluruh kalangan.
Dari  pihak  media  sendiri  merasa  belum  ada  keuntungan  yang dirasakan.Media  hanya  mendapatkan  pemberitaan  saja  tidak  lebih  dari  itu.Media menginginkan kerjasama yang dilakukan antara Humas dengan media tidak hanya sekedar  memeberikan  informasi  yang  baik  mengenai  pemerintahan  namun  juga membuka peluang kerjasama dalam bisnis. 15
Hal  ini  menandakan  bahwa  Humas  masih  harus  melakukan  evaluasi  kerja dalam  membangun  hubungan  baik  dengan  media.  Humas  harus  lebih  proaktif dalam  meningkatkan  hubungan  kemitraan  dan  juga  memfasilitasi  media  untuk bisa  berkomunikasi  langsung  dengan  pimpinan  daerah  yang  dirasa  perlu  dalam proses  verifikasi  pemberitaan.  Jika  pemberitaan  yang  dikirimkan  Humas merupakan  informasi  yang  harus  diketahui  oleh  publik  secara  luas,  sedangkan media sulit dalam melakukan verifikasi kepada pemerintah terkait maka bisa jadi media memilih untuk tidak memberitakannya.

## E. Kesimpulan
Upaya yang dilakukan Humas Sekretariat Daerah Aceh diantaranya melalui program  yang  dijalankan  melalui  berbagai  kegiatan,  baik  formal  maupun informal.  Kegiatan  formal  seperti  melakukan  pelatihan  bagi  media, coffee morning bersama pimpinan daerah, buka puasa bersama , press release , konferensi pers  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan    kegiatan  informal  yang  dilakukan  berupa silaturahmi  dengan  pimpinan  media  maupun  wartawan  yang  dilakukan  secara rutin  hampir  setiap  hari,  selain  itu  juga  komunikasi  dan  diskusi  melalui social media seperti Whatsapp sebagai alat komunikasi.
Dengan  kerjasama  tersebut  tentunya  mempermudah  Humas  Sekretariat daerah  Aceh  untuk  mempublikasikan  pemberitaan  mengenai  pemerintah  daerah,
15 Wawancara dengan Juli Amin (Redakur Habadily.com), Pada 23 Januari 2019.

## Eva Hazmaini
sebab  hanya  media  yang  memiliki  alat  lengkap  sebagai  penyebaran  informasi dengan  cepat  dan  luas.  Meski  demikian,  ternyata  sebagian  media  justru  merasa tidak memiliki manfaat lebih yang didapatkan selain hanya pemberitaan saja.
Memang tak bisa dipungkiri, setiap hubungan yang terjalin selalu bagaikan ombak  di  bibir  pantai,  selalu  pasang  dan  surut.  Begitu  pula  dengan  dengan hubungan  yang terjadi antara kedua profesi  tersebut.  Tentunya  ada kendala  yang selalu  muncul  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  Humas  sebagai  pintu informasi pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin Z, Fungsi Humas Pemerintah Kota Binjai Dalam Penyebaran Informasi Kebijakan Publik, Jurnal  Penelitian Komunikasi dan Pembangunan,  Vol.17,No.2, Desember  (2016),amir010@kominfo.go.id Diakses  20 September 2018 Belinda Devi Larasati Siswanto& Firda Zulivia Abraham, Peran Humas
Pemerintah Sebagai Fasilitator Komunikasi Pada Biro Humas Pemprov Kalimantan Selatan, Jurnal Penelitian Komunikasi (Online), Juni (2016),
belindadevi@yahoo.co.id Diakses 20 September 2018
Betty Wahyu Nilla Sari , Humas Pemerintahan , Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012
Bill Kovach & Tom Rosenstiel, Sembilan Elemen Jurnalisme, Jakarta:Yayasan Pantau.  2006.
Dedy Riyadin Saputro, Aktivitas Humas Dalam Menjalankan Media Relation,
Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
Diah  Wardhani, MEDIA  RELATIONS  Sarana  Membangun  Reputasi  Organisasi,
Yogyakarta: Graha Illmu. 2013.
Moore Frazier, HUMAS Membangun Citra Dengan Komunikasi , Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. 2004.
Nugrahaning  Esa  Pratiwi  dkk,  Aktivitas Media  relations Humas  Setda KotaSalatiga  Dalam  Membentuk  Berita  Positif,Jurnal  Komunikasi ASPIKOM (Online), Vol.2, No.5, Juli (2015)
602013604@student.uksw.eduDiakses 20 September 2018
Nurdin, T. Z. (2018). Komunikasi pembangunan masyarakat; sebuah model Audit sosial multistakeholder. Jurnal Peurawi , .