Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4 (2), 2022: 123-144 ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i2.7004
email correspondence: elfirdausy2015@gmail.com Available online at: http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 Copyright (c) 2022 by Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law

## Peran Platform Digital dalam Sertifikasi Halal UMKM Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja di Era Pandemi Covid-19

## Dwi Hidayatul Firdaus, Teguh Setyobudi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
Abstrak:
Penelitian  ini  berangkat  dari  realitas  empiris  keberadaan platform  digital  (Go  Food,  Grab  Food  dan  Shopee  Food)  dan perannya  dalam  sertifikasi  halal  produk  UMKM  di  Indonesia. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  jenis penelitian  lapangan,  yang  mengandalkan  data  primer  dan sekunder  yang  diperoleh  melalui  wawancara  dan  studi dokumen.  Data  tersebut  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif. Adapun  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  di  atas  dapat ditarik  dua  kesimpulan,  yaitu  pertama.  Platform  digital  (Go Food,  Grab  Food  dan  Shopee  Food)  secara  faktual  dalam ketentuan  yang  tertera  di  websitenya  tidak  menjadikan kehalalan  produk  menjadi  syarat  bagi  UMKM  untuk  bermitra dengannya,  sehingga  dapat  dikatakan  tidak  berperan  dalam upaya percepatan. sertifikasi halal produk UMKM di Indonesia, kedua,  ada  beberapa  peran  yang  dapat  diambil  oleh  platform digital  (Go  Food,  Grab  Food  dan  Shopee  Food)  untuk membantu percepatan sertifikasi halal produk UMKM, yaitu: (1) kampanye,  sosialisasi  dan  edukasi  tentang  urgensi  sertifikasi halal produk UMKM, (2) fasilitasi aspek pembiayaan sertifikasi halal  produk  UMKM  melalui  dana  CSR,  (3)  menjadikan  halal produk  UMKM  sebagai  mitra.  (This  research  departs  from  the empirical reality of the existence of digital platforms  (Go Food, Grab Food and Shopee Food) and their role in halal certification of  MSME  products  in  Indonesia.  The  method  used  in  this research  consists  of  the  type  of  field  research,  which  relies  on primary  and  secondary  data  obtained  through  interviews  and document  studies.  These  data  were  analyzed  descriptively qualitatively. As for the research that has been done above, two conclusions  can  be  drawn,  namely  first.  Digital  platforms  (Go Food,  Grab  Food  and  Shopee  Food)  factually  in  the  provisions
Dwi Hidayatul Firdaus, Teguh Setyobudi
124
listed on their website do not make product halal a condition for MSMEs to partner with them, so it can be said that they do not play a role in efforts to accelerate the halal certification of MSME products in Indonesia, secondly, there are several roles that can be taken by digital platforms (Go Food, Grab Food and Shopee Food)  to  help  accelerate  the  halal  certification  of  MSME products, namely: (1) campaigns, socialization and education on the urgency of MSME product halal certification, (2) facilitation in  the  financing  aspect  of  MSME  product  halal  certification through  CSR  funds,  (3)  make  the  halal  products  of  MSMEs  as partners.)
Kata Kunci :
Platform Digital, Sertifikasi Halal, UMKM

## Pendahuluan
Covid-19 1 yang  melanda  di  belahan  dunia  termasuk  juga  di Indonesia  telah  merubah  seluruh  tatanan  kehidupan  masyarakat disemua aspek. Pekerjaan, pendidikan sampai pemenuhan kebutuhan sehari-hari  semua  dilakukan  dari  dalam  rumah  dengan  media teknologi  (daring).  Kegiatan  daring  (dalam  jaringan)  ini  yang  pada awalnya  terasa  berat  bagi  sebagian  orang  lambat  laun  menjadi  satu kebiasaan  yang  biasa  dan  menjadikan  orang  yang  awalnya  buta teknologi menjadi melek teknologi.
Dalam hal pemenuhan memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan,  minum,  belanja  dan  lain-lain,  orang  lebih  banyak melakukannya  dari  rumah  dengan  memesan  pada  platform  digital seperti Go Food maupun GrabFood ataupun shoope food 2 yang bisa diakses  kapan  pun  dengan  syarat  ada  perangkat  yang  dipakai (handphone, laptop, wi-fee dan data). Tinggal duduk manis di rumah, makanan  maupun  minuman  yang  dipesan  akan  diproses  mitra  Go
1 Yi Chi Wu, Ching Sung Chen, and Yu Jiun Chan, “The Outbreak of COVID- 19:  An  Overview,” Journal  of  the  Chinese  Medical  Association 83,  no.  3  (2020):  217–20, https://doi.org/10.1097/JCMA.0000000000000270., 7 2 Maria  Oktaviani,  Dharma  Nurhalim,  Adnres,  and  Erni  Hernawati,  “An Analysis  of  Go-Food,  Grabfood,  and  Shopeefood  Utilization  to  Improve  Customer Loyalty  on  Home-Based  Business  Owners  in  Tangerang  City,” Primanomics:  Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 19, no. 3 (2021): 1–10., 4
Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja di Era Pandemi Covid-19
Food  dan  Grab  Food  yang  kebanyakan  adalah  UMKM  dan  akan diantar oleh driver ke lokasi kita.
Dengan adanya pandemi covid-19 dan pemberlakuan kebijakan dan  aturan pembatasan-pembatasan dalam bertatap  muka ditunjang dengan  fasilitas  teknologi  yang  sudah  bisa  diakses  oleh  semua kalangan,  UMKM  yang  bermitra  dengan  Go  Jek  dan  Grab  seakan mendapat durian runtuh dan peluang besar untuk bisa menawarkan produknya  dan  tetap  bisa  berjualan.  Dan  ini  terbukti  dengan kenaikan sampai 80 % para UMKM yang bermitra di platform Gojek dengan program digitalisasi UMKM. 3
Jika  dilihat  dari  animo masyarakat  pelaku  UMKM  yang  mulai terbuka dengan teknologi dan ingin menjadi mitra dari GoJek, ini juga menjadi  tantangan  untuk  memberikan  kenyamanan  dan  kepastian produk  halal  yang  diolah  dari  UMKM  tersebut.  Apalagi  Indonesia dengan Negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan 209,1  Juta  Jiwa 4 ,  proses  pemesanan  makanan  dan  minuman membutuhkan  keterjaminan  kehalalan  dari  produknya.  Apalagi kebutuhan  pangan  yang  menjadi  kebutuhan  dasar    ( dharuriyyah ) dalam  melangsungkan  kehidupannya  di  saat  kondisi  pandemic Covid-19 ini.
Keberadaan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang Cipta  Kerja  memberikan  angin  segar  bagi  UMKM  dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam berusaha. Pertumbuhan UMKM  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk meningkatkan  investasi  dan  menciptakan  lapangan  kerja.  Upaya tersebut  tertuang  dalam  UU  Cipta  Kerja  di  atas  dan  Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Pembinaan, Perlindungan, dan Penguatan Koperasi Kecil dan Menengah. 5 Kemudahan yang didapat UMKM  salah  satunya  adalah  pengurusan  sertifikasi  halal  apalagi
3 https://www.gojek.com/id-id/, diakses 6 April 2021
4 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara- dengan-penduduk- muslim-terbesar-dunia, diakses tanggal 6 April 2021
5 Rajanner P. Simarmata Otti Ilham Khair, Catur Widiatmoko, “ANALISIS UU CIPTA  KERJA  DAN  KEMUDAHAN  BERUSAHA  BAGI  UMKM,” Syntax  Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia 7, no. 2 (2022): 1–12, 909

## Dwi Hidayatul Firdaus, Teguh Setyobudi
126
yang  mengajukan  adalah  UMK  yaitu  dengan  menggratiskan  dalam mengurus sertifikasi halalnya . 6
Selain  itu,  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal Kementerian  Agama  Republik  Indonesia  juga  memberikan kemudahan  dalam  layanan  sertifikasi  halal  sampai  tingkat  daerah dengan membentuk Satuan Tugas Layanan Sertifikasi 7 tingkat daerah melalui  diterbitkannya  Keputusan  Kepala  Badan  Penyelenggara Jaminan  Produk  Halal  Nomor  12  Tahun  2020  Tentang  Prosedur Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah.
Satuan tugas layanan sertifikasi halal tersebut merupakan salah satu  bentuk  kehadiran  negara  dalam  melakukan  percepatan sertifikasi  halal  itu  sendiri.  Sebab  Bagi  masyarakat  muslim, mengonsumsi produk halal adalah bagian dari perintah agama yang dinilai  ibadah,  hal  ini  sudah  dijelaskan  dalam  banyak  teks-  teks  al- Qur’an  maupun  al-Hadits.  Dalam  konteks  kenegaraan,  beragama adalah  hak  konstitusional  warganegara,  negara  dalam  konteks  ini berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warganegara dalam  menjalankan  perintah  agama  yang  dipeluknya,  termasuk ketersediaan  produk  halal  bagi  warga  negara  muslim  Indonesia. Umat Islam pada satu sisi kedudukannya sebagai warga negara yang berhak  atas  perlindungan  dalam  mengekspresikan  kewajiban agamanya,  dan  pada  sisi  lain  sebagai  konsumen,  juga  berhak  atas perlindungan terhadap hak- haknya yang diakui oleh hukum. 8
Berangkat  dari  urgensi  tersertifikasi  halal  di  atas,  maka kampanye  terhadap  penyelenggaraan  jaminan  produk  halal  penting untuk terus dilakukan , 9 dan melibatkan seluruh elemen di negara ini termasuk  di  dalamnya  adalah  platform  digital  yang  menyediakan akses  makanan  produk  UMKM  yang  menjadi  mitra  platform  digital
6 Musataklima Musataklima, “Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises:  Between  Ease  of  Doing  Business  and  Assurance  of  Consumer  Spiritual Rights,” De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah 13, no. 1 (2021): 32–52., 33
7 https://kemenag.go.id/read/percepat-sertifikasi-halal-umk-sekjen-peran- satgas-halal-daerah-akan-diperkuat-zeo08 , diakses pada tanggal 14 September 2022
8 May  Lim  Charity,  “Jaminan  Produk  Halal  Di  Indonesia,” Jurnal  Legislasi Indonesia 14, no. 1 (2017): 99–108., 99
9 Yuli  Agustina  et  al.,  “Pentingnya  Penyuluhan  Sertifikasi  Jaminan  Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM),” Jurnal Graha Pengabdian 1, no. 2 (2019): 139–50., 140
Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Era Pandemi Covid-19
tersebut,  oleh  karena  itu,  dirasa  perlu  untuk  dilakukan  penelitian tentang  peran  dari  platform  digital  ini  dalam  mendukung  dan memfasilitasi  proses  sertifikasi  UMKM  guna  mendukung  program pemerintah  yang  mengampanyekan  Produk  Halal  di  Indonesia. Untuk  itu,  peneliti  menentukan  judul  penelitian  ini  dengan  Peran Platform  Digital  Dalam  Sertifikasi  Halal  UMKM  Pasca  Ditetapkan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  Di  Era Pandemi Covid-19.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  terdapat  dua persoalan  yang  dikaji  secara  mendalam  dalam  tulisan  ini,  yaitu:  (a) Bagaimana  peran  platform  digital  (  Go  Food,  Grab  Food  dan ShopeeFood)  dalam  mendukung  program  sertifikasi  halal  produk makanan  dan  minuman  pada  mitranya  masing-masing,  (b)  peran- peram apa saja yang dapat diambil  oleh platform digital ( Go Food, Grab  Food  dan  Shopee  Food)  usaha  percepatan  sertifikasi  produk UMKM mitranya.

## Metode
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan ( field-research ) yaitu penelitian  yang  dilakukan  dengan  menelusuri  fenomena  praktis  di lapangan.  Untuk  itu,  dalam  penelitian  ini,  sumber  datanya didasarkan  pada  data  faktual  yang  ada  di  lapangan.  Ini  dilakukan bertujuan  untuk  melengkapi  informasi  data  tentang  UMKM  yang bermitra dengan  platform digital ( Go Food, Grab Food dan Shopee Food).
Penelitian ini bersumber pada data-data yang menunjang dalam proses penelitian dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: pertama, Data  Primer,  yaitu  data  yang  digunakan  untuk  menganalisis  dan menjawab  pokok  masalah  dalam  penelitian  ini,  secara  langsung merujuk kepada data-data faktual  yang ada di Platform digital  ( Go Food,  Grab  Food  dan  Shopee  Food)    dan  mitra  UMKM, kedua, Data Sekunder, adalah data yang mempunyai korelasi dengan data primer dan  dapat  menunjang  pemahaman  dan  analisa  yang  meliputi peraturan  perundang-  undangan,  peraturan  Bank  Indonesia,  karya ilmiah,  baik  berupa  penelitian  hukum,  tesis  maupun  disertasi,  hasil penelitian dan buku-buku yang terkait dengan obyek penelitian.

## Dwi Hidayatul Firdaus, Teguh Setyobudi
Data-data  di  atas  dikumpulkan  melalui  dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik dokumentasi yaitu mengoleksi data yang  ada  dan  tersebar  pada  literatur  (manuskrip,  buku,  jurnal,  dan data  lain  yang  relevan)  yang  memiliki  hubungan  pada  objek penelitian.  Dari  literatur  tersebut  bisa  dikumpulkan  dan dikemukakan  beberapa  teori  yang  menjadi  variabel  kealamiahan penelitian ini. Adapun wawancara yaitu proses penggalian informasi kepada  informan  yang  terpercaya  dengan  tujuan  untuk  mendukung pemahaman objek kajian penelitian yang objektif sesuai dengan data- data  penelitian  di  lapangan.  Sedangkan  observasi,  adalah pengamatan atas objek dan data penelitian dengan pancaindra. Proses ini  dilakukan  dengan  cara  merekam,  menghitung,  mengukur,  dan mencatat objek penelitian.
Terhadap  data  yang  telah  dikumpulkan  di  atas,  selanjutnya dilakukan  Analisa  secara  deskriptif-analisis  dengan  metode  berpikir induktif, yaitu dimulai dengan fakta-fakta khusus yaitu berupa uraian platform  digital  (  Go  Food,  Grab  Food  dan  Shopee  Food)  dalam mendukung  sertifikasi  halal  produk-produk  UMKM  yang  bermitra dengan  aplikasi  platform  digital  (  Go  Food,  Grab  Food  dan  Shopee Food)    yang  selanjutnya  di  generalisir  untuk  menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.

## Konsep Jaminan Produk Halal dan Sertifikasi Halal
Secara bahasa kata halal dalam al-Qur’an mempunyai arti yang dibolehkan. Menurut al- Jurjānī, kata halāl berasal dari akar kata لحلا yang  artinya  “terbuka”  ( حتفلا ).  Sedangkan  arti  halal  secara  istilah memiliki  arti  setiap  sesuatu  yang  tidak  dikenakan  sanksi penggunaannya  atau  sesuatu  perbuatan  yang  dibebaskan  syariat untuk  dilakukan. 10 Menurut  Abi  Ja’far  al- Ṭ abārī  (224-310  H),  kata
halāl  ( حلا للا )  berarti  terlepas  atau  terbebas.  Mu ḥ ammad  ibn  Ali  al- Shaukanī mengungkapkan pendapatnya, dengan menyatakan bahwa halal  karena  telah  terlepas  dan  terurainya  simpul  tali  atau  ikatan
10 John L. Esposito, Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern , terj. Eva (Bandung: Mizan, 2002), 143
Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Era Pandemi Covid-19
larangan  yang  mencegah. 11 68  Sedangkan  ensiklopedi  hukum  Islam menyatakan  bahwa  kata  halal  merupakan  segala  sesuatu  yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara’. 12
Regulasi Sertifikasi Halal Kemajuan  teknologi  telah  menciptakan  aneka  produk  olahan yang  kehalalannya  diragukan.  Akibatnya  kehalalan  dan  keharaman sebuah produk seringkali tidak jelas karena bercampur aduk dengan bahan  yang  diragukan  kehalalannya.  Untuk  itu  diperlukan  regulasi yang  jelas  perihal  perlindungan  konsumen  muslim  atas  kehalalan suatu  produk  olahan  pangan  dan  salah  satu  kebijakan  pemerintah adalah menerapkan sertifikasi halal. Sesuai dengan Pasal  4 Undang- Undang  No.  33  Tahun  2014  Jaminan  Produk  Halal  (UU  JPH) menjelaskan  bahwa  produk  yang  masuk,  beredar,  dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
Sertifikat  Halal  MUI  adalah  fatwa  tertulis  Majelis  Ulama Indonesia  yang  menyatakan  kehalalan  suatu  produk  sesuai  dengan syariat  Islam.  Sertifikat  Halal  MUI  ini  merupakan  syarat  untuk mendapatkan  ijin  pencantuman  label  halal  pada  kemasan  produk dari  instansi  pemerintah  yang  berwenang.79  Pemegang  otoritas menerbitkan  sertifikasi  produk  halal  sebelumnya  adalah  MUI  yang secara  teknis  ditangani  oleh  Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat- obatan,  dan  Kosmetika  (LPPOM),  namun  saat  ini  sudah  sudah dialihkan  pada  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal (BPJPH). 13 Peralihan  wewenang  termaktub  dalam  UU  JPH. Adapun perbedaan  sertifikasi  sebelum  dan  sesudah  terbitnya  UU  JPH tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah : 14
11 Muchtar Ali, “The Concept of Halal Food in Sharia Perspective and Product Responsibility of Halal Industr,” Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah 16, no. 2 (2016): 291–306, https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459., 292
12 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam , Cet. ke-1 (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), 505-506 13 Hayyun  Durrotul  Faridah,  “Halal  Certification  in  Indonesia;  History, Development,  and  Implementation,” Journal  of  Halal  Product  and  Research 2,  no.  2
(2019): 68, https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78., 73
14 Faridah..., 74
Dwi Hidayatul Firdaus, Teguh Setyobudi
130
Tabel 1: Regulasi Sertifikasi Halal Sebelum UU JPH Setelah UU JPH Sertifikasi bersifat voluntary Sertifikasi bersifat mandatory Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) sebagai  lembaga  utama  yang berwenang dalam proses sertifikasi halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)  sebagai  lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal Sertifikasi  dilakukan oleh lembaga non- pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat Sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Pemerintah di bawah Kementerian Agama LPPOM  MUI  sebagai  lembaga yang  melakukan  audit  atau pemeriksaan produk halal Lembaga  Pemeriksa  Halal (LPH)  sebagai  lembaga  yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal Sertifikat berlaku 2 tahun Sertifikat berlaku 4 tahun Belum memiliki legitimasi hukum yang kuat Telah memiliki jaminan kepastian  hukum  yang  kuat. Terdapat  sanksi  baik  pidana maupun  denda  bagi  pelaku usaha  yang  tidak  menjaga kehalalan  produk  yang  telah tersertifikasi halal Auditor halal bisa berasal dari latar pendidikan yang kurang sesuai dengan bidang audit. Auditor harus berasal dari latar belakang  keilmuan  yang  sesuai yaitu  biologi,  farmasi,  pangan, biokimia,  teknik  industri,  dan kimia Alur sertifikasi singkat : Pelaku Usaha → LPPOM MUI → MUI Alur sertifikasi lebih panjang : Pelaku Usaha → BPJPH → LPH → BPJPH → MUI
Sumber: diolah berdasarkan kreasi penulis dari data sekunder
Seiring  pengesahan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang Cipta Kerja ( Omnibus Law Cipta Kerja ), secara factual ternyata berdampak  terhadap  banyak  undang-undang  yang  lain,  salah
Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Era Pandemi Covid-19
satunya  adalah  UUJPH.  Adapun  aspek-aspek  yang  diubah  dalam Undang-Undang  No.  33  Tahun  2014  oleh  Undang-Undang  No.  11 Tahun  2020,  adalah:  perubahan  redaksi  tanpa  implikasi  terhadap norma(Pasal 41 (1), pasal 56, Pasal 48 (1)), mengubah pendelegasian ketentuan dari peraturan menteri ke peraturan pemerintah ( Pasal 16, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28 (5), Pasal 29 (4) Pasal 40, Pasal 41 (2), pasal 55,  Pasal  48  (2)  pasal  42  (4)),  memperluas  peran  serta  masyarakat dalam  Penyelenggaraan  Jaminan  produk  Halal  (Pasal  53), membebaskan  biaya  sertifikasi  halal  bagi  Pelaku  Usaha  Kecil  dan Mikro (Pasal 44), durasi waktu 1(satu) hari penerbitan perpanjangan sertifikat bagi  pelaku usaha yang tidak mengubah komposisi  bahan (pasal  42 (3),  pemangkasan  durasi  7  (tuju)  hari  penerbitan  sertifikat halal  sejak  fatwa  halal  keluar  menjadi  1(1)  hari  (pasal  35), memangkas  waktu  siding  fatwa  halal  dari  30  (tiga  puluh)  hari menjadi 3 (tiga) hari sejak hasil pemeriksaan LPH diterima (Pasal 33), penyerahan hasil  pemeriksaan  LPH  diubah  yang  awalnya  langsung ke  BPJPH  dialihkan  langsung  ke  MUI  dengan  tembusan  BPJPH (Pasal  32),  penetapan  waktu  proses  pengujian  kehalalan  selama  15 (lima belas) hari (Pasal 31), pemangkasan waktu penetapan LPH dari paling  lama  5  (lima)  hari  menjadi  paling  lama  1  (satu)  hari  kerja, (Pasal  30),  penentuan  1  (satu)  waktu  verifikasi  permohonan sertifikasi halal (Pasal 29), penyelia halal bagi kegiatan Usaha Mikro dan  Kecil  bisa  berasal  dari  Organisasi  Kemasyarakatan  (Pasal  28), pemangkasan  persyaratan  auditor  halal  (Pasal  14),  pemangkasan persyaratan  pendirian  LPH  dan  membuka  peluang  LPH  untuk didirikan  oleh  perguruan  tinggi  swasta  di  bawah  naungan keagamaan  Islam  berbadan  hukum  atau  yayasan,  serta  solusi  kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Pengawas Obar dan  Makanan  jika  tidak  terdapat  LPH  di  suatu  daerah  (pasal  13), Pemangkasan  bentuk  Kerja  sama  BPJPH  dengan  MUI  hanya  dalam Penetapan kehalalan produk, (Pasal 10).
Selain  hal  di  atas,  terdapat  dua  Pasal  sisipan,  salah  satunya adalah  Pasal  4A  yang  menegasikan  Pasal  4  Omnibus  Law  Cipta Kerja, Pasal 4A tersebut menyatakan bahwa (1) untuk pelaku usaha mikro dan kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil,  (2)  pernyataan  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  sebagaimana
Dwi Hidayatul Firdaus, Teguh Setyobudi
132
dimaksud  pada  ayat  (1)  berdasarkan  halal  yang  ditetapkan  oleh BPJPH.
Merujuk  pada  Pasal  4A  di  atas,  kewajiban  sertifikasi  halal produk  tidak  berlaku  secara  absolut  kepada  semua  produk  yang diciptakan  pelaku  usaha,  terkhusus  pelaku  usaha  Mikro  dan  Kecil yang  memenuhi  kriteria. 15 Kewajiban  sertifikasi  halal  terhadap produk  yang  diciptakan  oleh  Pelaku  Usha  Mikro  dan  Kecil  sangat ditentukan  dari  pernyataannya,  atau  sangat  ditentukan  adanya deklarasi  terkait  produk  yang  diciptakannya,  apakah  mau dinyatakan  halal  atau  tidak.  Pada  saat  pelaku  mikro  menyatakan produknya  halal  dalam  labelnya,  maka  kewajiban  untuk  sertifikasi halal berlaku, begitu juga sebaliknya, jika tidak dinyatakan demikian, maka kewajiban sertifikasi halal tidak berlaku.
Adapun  setelah  dibentuk  BPJPH,  alur  sertifikasi  sedikit mengalami perubahan seperti yang dipaparkan pada Gambar 4. Alur sertifikasi  BPJPH  sebagai  berikut; 16 1)  Pelaku  usaha  membuat
15 Usaha  Mikro  adalah  usaha  produktif  milik  orang  perorangan  dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kriteria Usaha Mikro adalah  sebagai  berikut:  a.  memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp50.000.000,00 (lima  puluh  juta  rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha;  atau  b. memiliki  hasil  penjualan  tahunan  paling  banyak  Rp300.000.000,00  (tiga  ratus  juta rupiah).  Usaha  Kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan  atau  bukan  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dari  Usaha  Menengah  atau  Usaha Besar, Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari  Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  atau  memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp300.000.000,00  (tiga  ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah.  Kriteria  ini  sudah  dihapus  melalui  Undang-Undang  Cipta  Kerja. Adapaun kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Undang-Undang Cipta Kerja  Pasal  6  (1)  Kriteria  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  dapat  memuat  modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif  dan  disinsentif,  penerapan  teknologi  ramah  lingkungan,  kandungan  lokal, atau  jumlah  tenaga  kerja  sesuai  dengan  kriteria  setiap  sektor  usaha,  dan  ketentuan lebih  lanjut  mengenai  kriteria  Usaha  Mikro  Kecil,  dan  Menengah  ini  akan  jelaskan dalam Peraturan Pemerintah.
16 Faridah,  “Halal  Certification  in  Indonesia;  History,  Development,  and Implementation.”, 75
Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Era Pandemi Covid-19
permohonan  untuk  sertifikasi  dan  melampirkan  berkas  persyaratan, 2) BPJPH akan melakukan verifikasi dokumen persyaratan yang telah dilampirkan,  3)  Melakukan  audit  dan  pemeriksaan  produk  yang dilakukan oleh LPH, 4) Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa. 5) Mengeluarkan sertifikat halal jika sudah lolos audit. Hal tersebut dalam dilihat pada tabel di bawah:
Gambar 1: Alur pengajuan sertifikasi halal
Peran  Platform  Digital  dalam  Sertifikasi  Halal  UMKM  Pasca Ditetapkan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta Kerja di Era Pandemi Covid-19
Jasa ojek online mulai muncul di Indonesia tahun 2000 an. Salah satunya  adalah  PT  Aplikasi  Karya  Anak  Bangsa  yang  membawahi nama  PT  Gojek  Indonesia  dengan  menawarkan  layanan  ojek berdasarkan  aplikasi.  Sejarah  singkat  perusahaan  Gojek  dan perkembangannya di Indonesia mulai di tahun 2000. Walaupun pada waktu  itu  sistemnya  belum  berbentuk  aplikasi,  tetapi  masyarakat mulai terbantu. Dari yang awalnya hanya menyediakan fitur terbatas, sampai sekarang dengan fitur lengkap dan variatif.
Sejarah  Gojek  Indonesia  mulai  beroperasi  di  Indonesia (khususnya  DKI  Jakarta)  pada  tahun  2011 17 .  Pada  waktu  itu kemunculan  Gojek  memunculkan  berbagai  reaksi,  baik  yang  pro
17 Henry  Brown  Nathalia  and  Irwansyah  Irwansyah,  “Aplikasi  Transportasi Online  GO-JEK  Bentuk  Dari  Konstruksi  Sosial  Teknologi  Dalam  Media  Baru,”
Mediator: Jurnal Komunikasi 11, no. 2 (2018): 227–35,
https://doi.org/10.29313/mediator.v11i2.3737., 233

## Dwi Hidayatul Firdaus, Teguh Setyobudi
maupun kontra. Tetapi kemudian masyarakat mulai merasa terbantu dengan  kehadiran  Gojek  untuk  menembus  kemacetan  kota  Jakarta. Antusiasme  dan  kepercayaan  masyarakat  sampai  sekarang  terbukti dengan  50  juta  kali  unduhan,  baik  di  Google  App  Store  maupun Apple App Store.
Nadiem Makarim yang saat itu masih bekerja sebagai manajer editor Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku merasa kesulitan  menghadapi  kemacetan  kota  Jakarta.  Dari  situ  Nadiem berusaha untuk mencari solusi. Yaitu mencari alat transportasi darat yang  bisa  menembus  padatnya  jalanan  kota  Jakarta.  Berdasarkan pengalaman  pribadinya  menggunakan  ojek  tradisional,  akhirnya Nadiem  mendapat  titik  terang.  Yaitu  membuat  ojek  tradisional menjadi  berbasis  online.  Selain  mempertimbangkan  dari  sisi konsumen,  Nadiem  juga  berusaha  meningkatkan  kesejahteraan  para driver.  Jika  driver  ojek  tradisional  hanya  menunggu  penumpang, maka dengan bantuan teknologi mereka bisa mencari   konsumen.
Gojek  Indonesia  secara  resmi  diluncurkan  pada  13  Oktober 2010. Karena sistemnya masih sederhana dan jumlah driver hanya 20, maka  cara  pemesanan  pun  masih  dilakukan  melalui  call  center  (24 jam).  Tahun  2014  aplikasi  Gojek  Indonesia  disempurnakan  agar driver  dan  penumpang  lebih  mudah  melakukan  transaksi.  Hal  ini didukung dengan adanya tawaran dana investasi besar yang diterima oleh  Nadiem  Makarim.  Pada  Januari  2015  Gojek  Indonesia meluncurkan aplikasi  yang bisa diinstal  di smartphone. Program ini ternyata  disambut  positif  oleh  masyarakat  luas.  Selain  lebih  mudah memesan Gojek, pelanggan juga dimanjakan dengan tarif yang murah meriah.
Grab  didirikan  oleh  Anthony  Than  dan  Hoi  Ling  Tan  yang berasal  dari  Malaysia  pada  tahun  2012  dan  berkantor  pusat  di Singapura.  PT  Grab  pertama  kali  didirikan  dengan  nama  PT  Grab Taxi. Perusahaan yang bersala dari Singapura tersebut, saat ini sudah menyebar  di  Asia  Tenggara,  yakni  Singapura,  Malaysia,  Indonesia, Thailand,  Filipina,  dan  Vietnam.  PT  Grab  Indonesia  adalah  sebagai cabang  perusahaan  dari  PT  Grab  yang  berasal  dari  Singapura. Perusahaan  ini  masuk  ke  Indonesia  dengan  nama  Grab  Taxi,
Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Era Pandemi Covid-19
kemudian  pada  tahun  2016  berubah  menjadi  Grab  dengan  jumlah layanan yang semakin banyak. 18
Adapun PT Grab Indonesia adalah sebagai cabang perusahaan dari  PT Grab yang berasal  dari Singapura. Perusahaan ini  masuk ke Indonesia  dengan  nama  Grab  Taxi,  kemudian  pada  tahun  2016 berubah menjadi Grab dengan jumlah layanan yang semakin banyak. Grab  mulai  memasuki  kota-  kota  besar  di  Indonesia  sekitar pertengahan  tahun  2016  dengan  jumlah  580.000  driver  di  Asia Tenggara  dan  diunduh  dalam  30.000.000  perangkat.  Beberapa  kota tersebut  antara  lain  Jakarta,  Bandung,  Bogor,  Depok  Tangerang, Bekasi, Surabaya, Jogja, dan Bali. 19 Grab masuk ke kota Jakarta sejak tahun  2016.  Kantor  pusat  Grab  Indonesia  saat  ini  berada  di Jakarta.Kantor Pusat tersebut berwenang untuk melayani pendaftaran driver dan training penggunaan aplikasi driver bagi pengemudi baru. Hingga tahun 2018, Grab bertahan dan mampu bersaing dengan jasa angkutan online lainnya. 20
PT    Shopee    Internasional    Indonesia    siap    bersaing    dengan perusahaan    yang  mempunyai    fitur    serupa    seperti  goofooddan grabfooddi    aplikasi    lain    lalu    mulai  menjalankan  operasionalnya pada  bulan  April  2020.  Pada  saat  itu,  ShopeeFoodhanya  melayani pembelian  makanan  beku,  minuman  ringan,  aneka  kue,  serta makanan  olahan  saja.    Namun,    pada    awal    tahun    2021    ini, ShopeeFoodmulai    melayani    pemesanan  makanan-minuman    yang bekerjasama    dengan    berbagai    macam    industri  food    and
18 Sartika  Nanda  Lestari  Anastasya  Riris  Edelia,  Rinitami  Njatrijani, “Tanggung  Jawab  Pt  Grab  Indonesia  Terhadap  Kerugian  Dalam  Proses Pengangkutan  Barang  Melalui  Layanan  Grab  Express,” DIPONEGORO  LAW JOURNAL 8, no. 2 (2019): 825–35., 827 19 ELVIAN  SUDIRMAN,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pengguna  Jasa Transportasi Online Di Kota Makassar (Studi Pengguna Jasa Grab Motor (Grabbike) Di  Lingkungan  Fakultas  Ilmu  Sosial  Unm),” Tomalebbhi:  Jurnal  Pemikiran  ,  Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 5, no. 1 (2018): 107–15., 117 20 Anastasya  Riris  Edelia,  Rinitami  Njatrijani,  “Tanggung  Jawab  Pt  Grab Indonesia Terhadap Kerugian Dalam Proses Pengangkutan Barang Melalui Layanan Grab Express.”…, 828

## Dwi Hidayatul Firdaus, Teguh Setyobudi
136
beveragedan  menarik  banyak  mitra  driveruntuk  mengantarkannya kepada konsumen. 21
Melihat  peran  platform  digital  di  atas  upaya  percepatan sertifikasi  halal  di  Indonesia,  dapat  dilihat  dari  ketentuan  dan persyaratan yang menjadi kebijakan dari masing-masing platform di atas.  Shopee  Indonesia  sebagai e-commerce terbesar  di  Asia  Tenggara memperluas  layanannya  melalui  Shopee  Food.  Shopee  Food  adalah layanan  pesan  antar  makanan  yang  dapat  dipesan  melalui  aplikasi Shopee.  Dengan  ratusan  ribu  pilihan merchant ,  yang  dapat  dipilih menu  favorit  dari merchant terdekat  dengan  menyalakan  fitur  lokasi. Kualitas  makanan  Shopee  Food  sudah  terjamin  dengan  kehadiran mitra Shopee Food yang siap mengantar makanan dengan cepat dan sigap. Tak hanya itu, konsumen juga bisa menikmati banyak promo dan  gratis  ongkir  yang  ada  setiap  hari.  Karena  keuntungan  yang dimilikinya,  kini  Shopee  Food  menjadi  pilihan  banyak  orang  untuk pesan makanan dari rumah. 22
Shopee  (Food)  dalam  kebijakannya  membuat  beberapa makanan dan minuman yang dilarang dan dibatasi untuk diedarkan dan  diperjualbelikan  diaplikasinya.  Barang  tersebut  adalah:  (a) minuman keras atau beralkohol, (b) Segala jenis obat-obatan maupun zat-zat  lain  yang  dilarang  ataupun  dibatasi  peredarannya  menurut ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, dan Undang-Undang Kesehatan di Republik Indonesia. Termasuk  pula  dalam  ketentuan  ini  adalah  obat  keras,  obat-obatan yang  memerlukan  resep  dokter,  obat  bius,  obat  pelangsing  dan sejenisnya, atau obat yang tidak memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM),  (c)  Kosmetik  yang  tidak memiliki izin edar resmi dan kosmetik bekas. 23
Adapun  Makanan  yang  dilarang  demi  untuk  keselamatan konsumen,  pelaku  usaha  tidak  boleh  mendaftarkan  makanan  dan
21 Vania Izella and Simbolon Remista, “PENGARUH PROMO SHOPEEFOOD TERHADAP  MINAT  BELI  PENGGUNA  SHOPEE  (Di  Daerah  Tangerang  Selatan),” Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia , 2021, 46–58., 47 22 https://shopee.co.id/m/shopeefood?smtt=9&stm_medium=organic&stm_s ource=google-rw , diakses pada tanggal 15 Oktober 2022
23 https://help.shopee.co.id/portal/article/71189?source=4&previousPage=ot her%20articles , diakses pada tanggal 15 September 2022
Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Era Pandemi Covid-19
barang terkait makanan sebagai berikut: (a) makanan minuman yang membahayakan  keselamatan  penggunanya,  ataupun  yang  tidak mempunyai  izin  edar  dari  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan (BPOM);  (b)  Daftar  yang  mengandung  klaim  obat-obatan  -  yaitu, klaim bahwa  barang  tersebut  dimaksudkan  untuk  digunakan  dalam diagnosis,  penyembuhan,  peringanan,  perawatan,  atau  pencegahan penyakit pada manusia dan/atau binatang, kontrasepsi, anestesi atau mencegah maupun mengganggu fungsi fisiologis normal, baik secara permanen  atau  pun  sementara,  dan  baik  dengan  cara  mengakhiri, mengurangi  atau  menunda,  atau  meningkatkan  atau  mempercepat jalannya  fungsi  tersebut  atau  dengan  cara  lain  apapun  (misalnya, obat-obatan  farmasi,  lensa  kontak,  suplemen  makanan  dengan pelabelan  yang  salah);  (c)  makanan  yang  berbahaya-Makanan  yang mengandung  zat  terlarang  atau  zat  yang  melebihi  proporsi  yang diizinkan, makanan yang tercemar tanpa sepenuhnya memberi  tahu Pembeli pada saat penjualan tentang sifat transaksi; (d) produk susu non-pasteurisasi;  (e)  Jamur  liar;  dan,  (f)  makanan  lainnya  yang berbahaya bagi kesehatan manusia.
Adapun  makanan  yang  tidak  termasuk  ke  dalam  kategori Makanan  yang  Dilarang  di  atas  harus  mematuhi  standar  minimum dan pedoman berikut ini: (a)  tanggal kedaluwarsa – semua makanan harus  diberi  label  tanggal  kedaluwarsa  atau  "gunakan  sebelum" dengan  jelas  dan  benar.  Makanan  yang  sudah  kedaluwarsa  tidak boleh didaftarkan; (b) Wadah tertutup – semua makanan dan produk terkait  yang  dijual  di  Situs  harus  dikemas  atau  ditutup  untuk memastikan  Pembeli  dapat  mengidentifikasi  bukti  adanya  sabotase atau  cacat;  dan,  (c)  Makanan  yang  mudah  rusak  -  Pengguna  yang mendaftarkan  barang  yang  mudah  rusak  harus  menuliskan  secara jelas  pada  bagian  deskripsi  barang  langkah-langkah  yang  akan mereka  Ambil  untuk  memastikan  barang  tersebut  dikemas  dengan baik.  Kebijakan  terkait  dengan  Go  Food  terdapat disclaimer yang menyatakan bahwa Go Food tidak menjamin bahwa seluruh produk termasuk  isi  dari  makanan  atau  minuman  yang  dipersiapkan  oleh Mitra Usaha adalah halal atau tidak mengandung babi atau alkohol. Penampilan  logo  halal  atau  pernyataan  halal  di  Layanan  GoFood, Aplikasi  Gojek  aplikasi/situs  yang  relevan  lainnya  adalah  sesuai dengan  informasi  yang  diberikan  oleh  Mitra  Usaha.  Aplikasi Gojek   tidak  bertanggung  jawab  atas  informasi  yang  menyesatkan

## Dwi Hidayatul Firdaus, Teguh Setyobudi
atau  tidak  benar  terkait  dengan  penampilan  logo  atau  pernyataan halal  tersebut.  Aplikasi  Gojek tidak  bertanggung  jawab  atas  ulasan, komentar  atau  komplain  apapun  yang  ditampilkan  dalam  kolom komentar  atau  ulasan  pada  Aplikasi  Gojek aplikasi/  situs  yang relevan lainnya. Aplikasi Gojek tidak bertanggung jawab atas konten apapun yang ditayangkan di halaman Mitra Usaha. 24
Pada  aplikasi  Go  Food  yang  disediakan  oleh  Gojek  Indonesia, untuk  menjadi  mitra  dapat  berasal  dari  perseorangan  ataupun perusahaan  yang  berbadan  hukum.  Adapun  persyaratan  untuk menjadi mitra yang berasal dari perusahaan berbadan hukum adalah: (a)  surat  izin  usaha  yang  terdiri  dari  SIUP/TDUP/Tanda  Daftar Yayasan.  Jika  perusahaan  didirikan  sebelum  tahun  2007,  mohon lampirkan  Akta  Penyesuaian  terhadap  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 2007, (b) Akta Pendirian Usaha eKTP untuk WNI atau Paspor dan  KITAS  yang  masih  berlaku  untuk  WNA,  (c)  Identitas  Direktur Perusahaan  yang  Masih  Berlaku,  (d)  Alamat  Surat  Menyurat Perusahaan, (e) NPWP Perusahaan, (f) Foto Halaman  Pertama Buku Tabungan  atau  Atau  halaman  internet  banking  yang  menunjukkan nama  bank,  nomor  rekening,  dan  nama  pemilik  rekening,  dan  (g) Surat  Pernyataan  Otorisasi  Wajib  dilampirkan  jika  nama  pemilik rekening tidak sama dengan nama perusahaan sesuai Akte (Template Surat Pernyataan Otorisasi dapat diunduh di sini). 25
Adapun pernyaratan untuk menjadi mitra Grab Food adalah: 26
(a)  Foto  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  asli  yang  masih  berlaku  dan terbaca.  Jika  KTP  dalam  kondisi  rusak  atau  buram,  lampirkan dokumen  tambahan,  seperti  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM),  paspor, atau  Kartu  Keluarga  (KK).  Foto  diri  dengan  memegang  KTP  harus terlihat jelas, (b) Foto Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) asli, (c) Foto daftar  menu  restoran  lengkap  dengan  harga  yang  akan  ditampilkan di aplikasi Grab. Foto Makanan sesuai dengan menu. Foto makanan bisa  lebih  dari  satu  (b)  Foto  tampak  luar  restoran.  Pastikan  restoran terlihat jelas dan tidak terpotong lengkap dengan tulisan nama resto
24 https://www.gojek.com/id-id/terms-and-condition/gofood/ , diakses pada tanggal 15 September 2022 25 https://campaign.gobiz.co.id/daftar-gofood-perusahaan/ ,  diakses  pada tanggal 15 September 2022
26 https://www.grab.com/id/merchant/food/ ,  diakses  pada  tanggal  12
September 2022
Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Era Pandemi Covid-19
di  spanduk,  stiker,  atau  kertas  jelas.  Outlet  rumahan  perlu melampirkan foto pemilik dengan banner usaha. Foto tampak dalam restoran.  Pastikan  terlihat  kasir,  meja  makan,  atau  dapur.  Outlet rumahan  wajib  memperlihatkan  foto  pemilik  resto  dengan  produk makanan  yang  dijual  di  dalam  dapur,.  Wajah  pemilik  resto  harus sesuai  dengan  foto  di  KTP  dan  pastikan  wajah  pemilik  toko  dan produk makanan menghadap ke kamera dan tampak jelas. Foto logo restoran  jika  ada.  Foto  buku  tabungan  atau  tampilan  e-banking. Pastikan  nomor  rekening  terlihat  jelas.  Lampirkan  surat  kuasa  jika pemilik  rekening  berbeda  dengan  penanggung  jawab  utama  usaha. Format surat kuasa.
Berdasarkan  data-data  di  atas,  maka  terlihat  jelas  bahwa kehalalan  produk  bukan  merupakan  syarat  untuk  menjadi  mitra aplikasi  di  atas.  Hal  ini  juga  diperkuat  melalui  data  hasil interview yang  pihak  UMKM  dengan  menyebarkan  angket  yang  disebar  di  5 (lima)  Kecamatan  di  Kota  Malang  yang  bermitra  dengan  aplikasi  di atas menginformasikan bahwa seratus persen responden menyatakan bahwa  tidak  ada  persyaratan  melampirkan  sertifikat  halal  jika  ingin mendaftar  menjadi  mitra  aplikasi  di  atas.  Bahkan  pada  aplikasi  Go Food  terdapat  pernyataan  yang  tegas  bahwa  jika  ada  mitra  yang menyatakan  produknya  halal,  pihak  aplikasi  tidak  bertanggung jawab  dengan  hal  tersebut.  Berdasarkan  hal  ini  dapat  disimpulkan bahwa  aplikasi-aplikasi  di  atas  tidak  berperan  sama  sekali  terhadap usaha-usaha percepatan sertifikasi UKMKM di Indonesia.
Kealpaan  platform  digital  di  atas  terhadap  usaha  percepatan sertifikasi  halal  UMKM  disebabkan  mereka  hanya  mitra  dan  bukan merupakan pelaku usaha makanan yang merupakan subyek hukum yang  memiliki  kewajiban  hukum  untuk  melakukan  sertifikasi  halal produk  atau  layanannya  sebagaimana  dimandatkan  dalam  Pasal  4 UU  JPH  maupun  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  bahwa  produk  yang masuk,  beredar,  dan  diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  wajib bersertifikat  halal.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  produk  dalam Pasal  di  atas  adalah  barang  dan/atau  jasa  yang  terkait  dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk  rekayasa  genetik,  serta  barang  gunaan  yang  dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
Platform-platform  di  atas  merupakan  perusahaan  aplikasi sebagaimana dijelaskan dalam laman websitenya yang

## Dwi Hidayatul Firdaus, Teguh Setyobudi
mempertemukan  konsumen  dengan  produk  yang  disediakan  oleh pihak  ketiga  yang  merupakan  mitra  dari  platform  digital  di  atas. Subyek hukum yang menyandang kewajiban sertifikasi halal dengan demikian adalah mitra dari platform digital tersebut yang mayoritas berlatar belakang UMKM.
Terhadap  produk  UMKM  sebenarnya  terdapat  kemudahan dalam  proses  sertifikasi  halal  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal 4A  Omnibus  Law  yang  menyatakan  bahwa  (1)  untuk  pelaku  usaha mikro dan kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal  4 didasarkan pada pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil,  (2)  pernyataan  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  berdasarkan  halal  yang  ditetapkan  oleh BPJPH. Selain itu, dalam pembiayaannya juga dapat difasilitasi pihak lain. Hal  ini  ditegaskan dalam  Pasal  44 yang menyatakan bahwa (1) Biaya  Sertifikasi  Halal  dibebankan  kepada  Pelaku  Usaha  yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal, (2) Dalam hal permohonan Sertifikasi  Halal  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diajukan  oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, tidak dikenai biaya.
Fasilitasi  terhadap  sertifikasi  produk  UMKM  tersebut  dapat dilakukan oleh  pihak lain berupa fasilitasi  oleh: a. pemerintah pusat melalui  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara;  b.  pemerintah daerah  melalui  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah;  c. perusahaan; d. lembaga sosial; e. lembaga keagamaan; f. asosiasi; atau g. Komunitas. Kemudian dalam hal biaya sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil difasilitasi oleh pihak lain: a. biaya sertifikasi halal  dibebankan  pada  anggaran  pihak  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan;  dan  b.  fasilitasi  biaya  sertifikasi halal ditetapkan dalam keputusan pihak.
Namun  walau  bukan  merupakan  pelaku  usaha  penyedia produk  yang  harus  sertifikasi  halal,  akan  tetapi  hanya  perusahaan teknologi. Platform-platform digital di atas dapat berkontribusi positif terhadap  usaha  percepatan  sertifikasi  produk  UMKM.  Peran  yang dapat diambil adalah: pertama, kampanye dan edukator akan urgensi sertifikasi  halal  produk.  Dengan  luasnya  jangkauan  teknologi  yang dimiliki.  Platform-platform  digital  memiliki  peran  yang  signifikan dalam  menyebarkan  informasi-informasi  terkait  sertifikasi  halal. Sebab  berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  produk  UMKM  tidak bersertifikat karena: (1) Belum memahami pentingnya sertifikasi halal
Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Era Pandemi Covid-19
dan dampaknya pada UKM; (2) Pelaku UKM belum memahami cara mengajukan  sertifikat  halal  atas  produknya;  (3)  Pelaku  UKM  belum mengerti  kegunaan  sertifikasi  halal  sehingga  memilih  untuk menunda  pengurusannya;  dan  (4)  Pelaku  UKM  menganggap  proses pengajuan  sertifikasi  halal  sangat  rumit.  Pelaku  UKM  memiliki motivasi  yang  kuat  untuk  mengembangkan  usahanya  yang  lebih berkualitas  termasuk  jaminan  produk  halal,  agar  pemasaran  bisa berkembang  ke  wilayah  yang  lebih  luas,  dan  dapat  di  pasarkan  di outlet yang selalu menuntut adanya jaminan kualitas produk. Namun karena  keterbatasan  kemampuan  yang  mereka  miliki,  menyebabkan upaya peningkatan kualitas produk khususnya produk halal menjadi terhenti.
Kedua ,  bertindak  sebagai  fasilitator  pada  aspek  pembiayaan sertifikasi  UMKM.  Sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas  bahwa dalam pembiayaan sertifikasi UMKM dapat difasilitasi  pihak ketiga, salah  satunya  adalah  perusahaan.  Platform-platform  digital merupakan  perusahaan  teknologi  yang  tidak  hanya  dalam  skala nasional  akan  tetapi  juga  internasional.  Di  dalamnya  terdapat Corporate  Social  Responsblity (CSR)  di  mana  perusahaan  secara sukarela  memutuskan  untuk  berkontribusi  pada  masyarakat  dan lingkungan.  CSR  adalah  investasi,  dari  sisi  ekonomi,  kegiatan  CSR terbukti  dapat  menurunkan  biaya,  risiko,  membangun  keunggulan kompetitif,  meningkatkan  reputasi,  legitimasi  dan  menciptakan sinergi serta menghindari tekanan dari para stakeholder . 27
Dengan  fasilitasi  atau  kemitraan  pembiayaan  sertifikasi  halal dari dana CSR di atas, maka dapat dipastikan produk-produk UMKM dapat  berdaya  saing.  Produk-produknya  mendapat  legitimasi kehalalannya  dan  reputasinya  juga  menjadi  baik  dipasar. Merealisasikan fasilitasi pembiayaan sertifikasi  halal UMKM di atas, pemerintah  harus  mengeluarkan  kebijakan  untuk  mendorong penggunaan dana CSR tersebut.
Ketiga ,  menjadikan  kehalalan  produk  sebagai  salah  satu  syarat menjadi  mitra.  Ketika  usaha  kampanye  sosialisasi,  edukasi  dan
27 Eviatiwi  Kusumaningtyas  Sugiyanto,  Sri  Yuni  Widowati,  and  Ratna Wijayanti, “Pola Pengelolaan Program Csr Untuk Meningkatkan Daya Saing Umkm,”
Jurnal Dinamika Sosial Budaya 19, no. 2 (2018): 240,
https://doi.org/10.26623/jdsb.v19i2.985., 243

## Dwi Hidayatul Firdaus, Teguh Setyobudi
fasilitasi  pembiayaan  UMKM  telah  diambil  ataupun  tidak,  maka peran selanjutnya yang dapat diambil oleh Platform-platform digital adalah menjadikan kehalalan produk dari mitra sebagai syarat untuk bergabung.  Selain  itu  juga  dapat  melakukan  monitoring  terhadap keaslian  dari  sertifikat  halalnya.  Jika  hal  ini  dilakukan,  maka  dapat membantu  penerapan  dan  pencapaian  upaya  sertifikasi  halal sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  31  Peraturan  Menteri  Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal, bahwa  (1)  Penahapan  kewajiban  bersertifikat  halal  bagi  Produk makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)  huruf  a  dimulai  dari  tanggal  17  Oktober  2019  sampai  dengan tanggal 17 Oktober 2024.
Platform-platform  digital  di  atas  memiliki  kekuatan  untuk melakukan  hal  di  atas,  sebab  sebagai  salah  satu  contoh,  Go  Food dalam Laporan Sustainability 2020 nya bisa dilihat bahwa mitra usaha GoFood  900.000  (96%  UMKM), 28 orientasi  dalam  pengembangan UMKM  menjadi  objek  mendukung  pengembangan  pertumbuhan mitra  UMKM  Go  Jek  dengan  data  yang  dipublis  dalam  Laporan Sustainability  2020  nya  menyatakan  bahwa  83%  dari  mitra  usaha GoFood  mengalami  peningkatan  volume  transaksi  dan  47%  mitra mengalami  peningkatan  omzet  setelah  bergabung  dengan  GoFood. 29 Sedangkan mitra merchant Grab sebesar lebih dari 78.000 mitra. 30
Secara hukum, memang peran-peran di atas bukan merupakan kewajiban  hukum,  akan  tetapi  merupakan  kewajiban  moral,  sebab mereka  berkontribusi  terhadap  peredaran  produk  tersebut  di masyarakat secara luas dan masif hingga sampai kepada konsumen. Selain  itu  berdasarkan  hasil  penelitian  didapatkan  informasi  bahwa GoFood  berpengaruh  positif  terhadap  peningkatan  penjualan. Kontribusi  positif  ini,  harus  disertai  dengan  kewajiban  moral  untuk hanya  mengedarkan  produk-produk  halal  di  masyarakat.  Ke  depan penting  untuk  dikeluarkan  ketentuan  bahwa  terhadap  kewajiban kepada  penyedia  aplikasi  untuk  hanya  bermitra  dengan  produk UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal, sebagai bentuk tanggung
28 https://www.gojek.com/id-id/merchant/ ,  diakses  pada  tanggal  15 Seotember 2022 29 Laporan Sustainability Gojek 2020, 27
30 Laporan Dampak Sosial Grab 2019/2020, 7
Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Era Pandemi Covid-19
jawab  moral  dari  ikut  sertanya  mereka  dalam  peredaran  produk tersebut.

## Penutup
Dari  hasil  penelitian yang telah dilakukan di atas, maka dapat ditarik  dua  kesimpulan,  yaitu pertama. Platform  digital  (  Go  Food, Grab  Food  dan  Shopee  Food)  secara  faktual  dalam  ketentuan  yang dicantumkan  dalam  websitenya  tidak  menjadikan  kehalalan  produk sebagai syarat UMKM bermitra dengannya, sehingga dapat dikatakan tidak  berperan  dalam  usaha  percepatan  sertifikasi  halal  produk UMKM  di  Indonesia, kedua, terdapat  beberapa  peran  yang  dapat diambil oleh Platform digital ( Go Food, Grab Food dan Shopee Food) membantu  mempercepat  sertifikasi  halal  produk  UMKM,  yaitu:  (1) kampanye,  sosialisasi  dan  edukasi  urgensi  sertifikasi  halal  produk UMKM, (2) fasilitasi pada aspek pembiayaan sertifikasi halal produk UMKM melalui dana CSR, (3) menjadikan kehalalan produk UMKM sebagai mitranya.

## Daftar Pustaka
Abdul Azis Dahlan. Ensiklopedi Hukum Islam . Cet. ke-1. Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996.
Agustina,  Yuli, Heri  Pratikto,  Madziatul  Churiyah,  and  Buyung  Adi
Dharma.  “Pentingnya  Penyuluhan  Sertifikasi  Jaminan  Produk Halal  Untuk  Usaha  Kecil  Menengah  (UKM).” Jurnal  Graha Pengabdian 1, no. 2 (2019): 139–50.
Ali, Muchtar. “The Concept of Halal Food in Sharia Perspective and Product  Responsibility  of  Halal  Industr.” Ahkam:  Jurnal  Ilmu Syariah 16, no. 2 (2016): 291–306. https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459.
Anastasya  Riris  Edelia,  Rinitami  Njatrijani,  Sartika  Nanda  Lestari.
“Tanggung Jawab Pt Grab Indonesia Terhadap Kerugian Dalam
Proses  Pengangkutan  Barang  Melalui  Layanan  Grab  Express.” DIPONEGORO LAW JOURNAL 8, no. 2 (2019): 825–35. ELVIAN  SUDIRMAN.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pengguna  Jasa Transportasi  Online  Di  Kota  Makassar  (Studi  Pengguna  Jasa
Grab  Motor  (Grabbike)  Di  Lingkungan  Fakultas  Ilmu  Sosial
Unm).” Tomalebbhi:  Jurnal  Pemikiran  ,  Penelitian  Hukum,
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 5, no. 1 (2018): 107–15. Faridah, Hayyun Durrotul. “Halal Certification in Indonesia; History,
Dwi Hidayatul Firdaus, Teguh Setyobudi
Development, and Implementation.” Journal of Halal Product and
Research 2, no. 2 (2019): 68. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2- issue.2.68-78.
Izella,  Vania,  and  Simbolon  Remista.  “PENGARUH  PROMO SHOPEEFOOD  TERHADAP  MINAT  BELI  PENGGUNA
SHOPEE  (Di  Daerah  Tangerang  Selatan).” Fakultas  Ekonomi Universitas Advent Indonesia , 2021, 46–58. John  L.  Esposito. Ensiklopedi  Oxford,  Dunia  Islam  Modern .  Terj.  Eva. Bandung: Mizan, 2002.
May  Lim  Charity.  “Jaminan  Produk  Halal  Di  Indonesia.” Jurnal
Legislasi Indonesia 14, no. 1 (2017): 99–108.
Musataklima,  Musataklima.  “Self-Declare  Halal  Products  for  Small and  Micro  Enterprises:  Between  Ease  of  Doing  Business  and Assurance of Consumer Spiritual Rights.” De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah 13, no. 1 (2021): 32–52.
Nathalia,  Henry  Brown,  and  Irwansyah  Irwansyah.  “Aplikasi
Transportasi  Online  GO-JEK  Bentuk  Dari  Konstruksi  Sosial Teknologi  Dalam  Media  Baru.” Mediator:  Jurnal  Komunikasi 11, no. 2 (2018): 227–35. https://doi.org/10.29313/mediator.v11i2.3737. Oktaviani,  Maria,  Dharma  Nurhalim,  Adnres,  and  Erni  Hernawati.
“An Analysis of Go-Food, Grabfood, and Shopeefood Utilization to Improve Customer Loyalty on Home-Based Business Owners in  Tangerang  City.” Primanomics:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis 19, no. 3 (2021): 1–10.
Otti  Ilham  Khair,  Catur  Widiatmoko,  Rajanner  P.  Simarmata.
“ANALISIS  UU  CIPTA  KERJA  DAN  KEMUDAHAN
BERUSAHA  BAGI  UMKM.” Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah Indonesia 7, no. 2 (2022): 1–12.
Sugiyanto, Eviatiwi  Kusumaningtyas, Sri  Yuni  Widowati,  and Ratna Wijayanti. “Pola Pengelolaan Program Csr Untuk Meningkatkan
Daya  Saing  Umkm.” Jurnal  Dinamika  Sosial  Budaya 19,  no.  2
(2018): 240. https://doi.org/10.26623/jdsb.v19i2.985.
Wu, Yi Chi, Ching Sung Chen, and Yu Jiun Chan. “The Outbreak of
COVID-19:  An  Overview.” Journal  of  the  Chinese  Medical Association 83, no. 3 (2020): 217–20. https://doi.org/10.1097/JCMA.0000000000000270.