## Upaya Peluncutan Senjata Nuklir Korea Utara Oleh Amerika Serikat
2016 - 2019
Mohammad Jody Kusuma* 1 , Sylvia Octa Putri 2
1, 2 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipati Ukur No.112-116, Bandung, Indonesia
e-mail: * 1 kusumajody@gmail.com ; sylvia.octa.putri@email.unikom.ac.id

## Abstract
This study aims to analyze the United States attempt to denuclearization North Korea. North Korea's nuclear program has come to the attention of the United States since it withdrawal from the Non-Proliferation Treaty (NPT) in 2003. Since North Korea's withdrawal from the NPT, the United States has provided various denuclearization programs toward North Korean. The concept of security dilemma is used to analyze the problem of the dilemma owned by the United States and North Korea in taking its policies.
The method used in this research is qualitative method. Most of the data is obtained from the results of literature studies both from books, scientific works in other forms as well as searching online data.
In  this  study  data  was  obtained  about  the  United  States  efforts  in  North  Korea's denuclearization.  The  United  States  uses  a  policy  called  Maximum  Pressure  and  Engagement  to denuclearize North Korea. Under this policy there is pressure effort which consist of a threat, sanction and military provocation and also an engagement which consist negotiations between the United States of America and North Korea.
Keywords : North Korea, USA, Nuclear

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa upaya pelucutan senjata nuklir Korea Utara oleh Amerika Serikat. Program nuklir Korea Utara menjadi perhatian dari Amerika Serikat sejak keluar dari Perjanjian Non Proliferasi Nuklir / Non Proliferation Treaty (NPT) pada tahun 2003. Sejak keluarnya Korea Utara dari NPT, Amerika Serikat telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pelucutan senjata nuklir Korea Utara. Konsep security dilemma digunakan untuk menganalisa situasi dilema yang dimiliki oleh Amerika Serikat maupun Korea Utara dalam mengambil kebijakan.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  Sebagian  besar  data didapatkan  dari  hasil  studi  kepustakaan  baik  dari  buku,  karya  ilmiah  dalam  bentuk  lain  maupun penulusuran data online.
Dalam penelitian ini diperoleh data mengenai upaya Amerika Serikat dalam pelucutan senjata nuklir  Korea  Utara.  Amerika  Serikat  menggunakan  kebijakan Maximum  Pressure  and  Engagement untuk  melakukan  pelucutan  senjata  nuklir  Korea  Utara.  Dalam  kebijakan  tersebut  terdapat  upaya pressure berupa ancaman, sanksi dan provokasi militer dan juga upaya engagement yang terdiri dari perundingan antara Amerika Serikat dan Korea Utara.
Kata Kunci: Korea Utara, Amerika Serikat, Nuklir

## 1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang
Hubungan  Internasional  merupakan segala  bentuk  hubungan  antar  negara. Dalam  hubungan  internasional,  negara memainkan peran penting karena memiliki akses terhadap arena internasional. Dalam pelaksanaan  hubungan  antar  negara  di arena  internasional  yang  dijalin  oleh  dua negara  atau  lebih  bisa  menjadi  kerjasama atau  konflik.  Ketika  negara  meningkatkan kapasitas  milternya,  dalam  hubungan internasional dapat dianggap sebagai upaya untuk pertahanan negara ataupun dianggap untuk  menyerang  sehingga  menyebabkan paradoks disebut security dilemma (Jackson dan Sorensen, 2013: 7).
Keamanan  nasional  adalah  hal  yang penting untuk keberlangsungan kedaulatan negara.  Negara  dituntut  untuk  mampu melindungi  dirinya  sendiri  dari  berbagai ancaman (Yani, Montratama dan Wahyudin, 2017: 5).  Dalam isu keamanan nasional,  satu  ancaman  yang  nyata  adalah senjata  pemusnah  massal  / Weapons  of
Mass
Destruction (WMD). Dalam perkembangannya  terdapat  tiga  kategori umum  untuk  senjata  pemusnah  massal, yaitu,  senjata  nuklir,  senjata  kimia,  dan senjata  biologi.  Senjata  pemusnah  massal dibedakan dari senjata konvensional karena potensi  mematikan  yang  besar.  Ketika senjata  nuklir  ditembakan  dengan  rudal balistik  / ballistic  missile ,  senjata  tersebut bisa  ditembakan  dari  teritori  negara pengirim  dan  membuat  kerusakan  yang besar di teritori negara lain. Alasan tersebut menjadikan  nuklir  yang  berada  di  Asia Timur  milik  Korea  Utara  bisa  dianggap ancaman  oleh  Amerika  Serikat  (AS) (Goldstein dan Pevehouse, 2012: 149).
Korea Utara memiliki program senjata nuklir  dan  rudal  yang  aktif  dan  semakin
berkembang  dari  tahun  ke  tahun. Berdasarkan  data  dari Arms  Control Association , hingga bulan Juni 2018, Korea Utara  diperkirakan  memiliki  bahan  yang cukup  untuk  mengembangkan  sekitar  60 senjata  nuklir.  Korea  Utara  sendiri  telah menarik diri dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir  / Non  Proliferation  Treaty (NPT) nuklir pada tahun 2003 (https://www.armscontrol.org/factsheets/n orthkoreaprofile  diakses  pada  1  Maret 2019). Amerika  Serikat  tidak  setuju  dengan pengembangan senjata nuklir Korea Utara. Amerika Serikat menunjukkan ketidaksetujuannya  dengan  berbagai  cara.
Presiden  George  Bush  menyampaikan bahwa  Korea  Utara  adalah axis  of  evil . Tidak  lama  setelah  cap axis  of  evil diberikan  pada  Korea  Utara,  pada  bulan Desember  tahun  2002,  Korea  Utara mengumumkan akan mengaktifkan kembali  fasilitas  nuklir  di  Yongbyon  dan mengusir  pengawas  Badan  energi  Atorn Internasional / International Atomic Energy Agency (IAEA) dari Korea Utara (https://www.iaea.org/newscenter/pressrel eases/iaea-inspectors-leave-north-korea diakses pada 7 Maret 2019).
Pada  Januari  2003  Korea  Utara menarik  diri  dari  NPT.  Amerika  Serikat menunjukan  ketidaksetujuannya  dengan mendirikan  sebuah  rezim  yang  disebut Proliferation  security  initiative (PSI). Meskipun  Amerika  Serikat  menyatakan ketidak  setujuannya,  namun  Korea  Utara tetap  melakukan  pengembangkan  senjata nuklir.  Pada  bulan  Oktober  2006  untuk pertama kalinya Korea Utara melakukan uji coba senjata nuklir (https://edition.cnn.com/2013/10/29/world/ asia/north-korea-nuclear-timeline---fast- facts/index.html  diakses  pada  1  Maret 2019).
Pada  Mei  tahun  2009  Korea  Utara melakukan  uji  coba  senjata  nuklir keduanya.  Presiden  Barack  Obama menyebut  uji  coba  senjata  nuklir  tersebut sebagai  ancaman  bagi  Amerika  Serikat. Pada tahun 2013, Kim Jong Un, melakukan uji  coba  nuklir  pertamanya  sebagai pemimpin Korea Utara dan merupakan uji coba  nuklir  Korea  Utara  yang  ke  tiga.
Amerika Serikat merespon dengan menyimpan  pertahanan  rudal  di  Korea
Selatan (https://www.washingtonpost.com/news/w orldviews/wp/2017/04/14/a-timeline-of- north-koreas-five-nuclear-tests-and-how- the-u-s-has- responded/?noredirect=on&utm_term=.f3a 31c481f14 diakses pada 11 Maret).
Pada  6  Januari  2016,  Korea  Utara melakukan  uji  coba  nuklir  keempatnya. Presiden Obama merespon dengan menjatuhkan  sanksi Executive  Order 13722.  Pada  dokumen  tersebut  dituliskan bahwa  semua  kegiatan  ekonomi  yang  ada di  Amerika  serikat  yang  memiliki hubungan dengan Pemerintah Korea Utara diblokir (https://www.treasury.gov/resource- center/sanctions/Programs/pages/nkorea.as px diakses pada 3 Maret 2019).
Pada  tahun  2017  Amerika  Serikat memiliki pemimpin baru, Presiden Donald Trump.  Pada National  Security  Strategi (NSS)  yang  baru,  Trump  menyatakan bahwa  nuklir  Korea  Utara  menimbulkan ancaman global dan untuk itu membutuhkan respons global. Trump juga menyampaikan komitmennya untuk bekerjasama  secara  militer  dengan  Korea Selatan  (https://www.whitehouse.gov/wp- content/uploads/2017/12/NSS-Final-12- 18-2017-0905.pdf  diakses  pada  3  Maret 2019).
Dalam  perjalanannya  Trump  sudah menjatuhkan  sanksi  yang  termuan  dalam
Executive  Order 13810.  Dalam  dokumen pemberian  sanksi  tersebut  dijelaskan bahwa  penyebab  pemberian  sanksi  adalah uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara pada  2  September  2017  dan  peluncuran rudal antar benua / intercontinental ballistic missile launches (https://www.treasury.gov/resource- center/sanctions/Programs/pages/nkorea.as px diakses pada 3 Maret 2019).
Pada  awal  2018,  Korea  Utara melakukan  pertemuan  antara  Presiden  AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim  Jong  Un  yang  disebut Trump–Kim Sumit .  Pertemuan  tersebut  adalah  pertama kalinya  seorang  pemimpin  AS  dan  Korea Utara bertemu.
Dari rangkaian pelucutan senjata diatas kita bisa melihat pola hubungan aksi reaksi antar  dua  negara.  Apa  yang  bisa  diambil dari  pola  ini  adalah  bagaimana  kedua negara  tersebut  bertindak  rasional  dengan berlandaskan  pada  pandangan Security Dilemma.  Security  Dilemma adalah keadaan dimana suatu negara memutuskan untuk  meningkatkan  keamanan  negaranya (Korea  Utara  dengan  nuklirnya),  namun disaat  bersamaan  akan  menurunkan keamanan negara lain (anggapan ancaman keamanan negara oleh Amerika Serikat).
Tema hubungan antar negara Amerika Serikat dan Korea Utara sebelumnya sudah diteliti oleh Zaki Haryadi dalam penelitian “Kebijakan  Luar  Negeri  Amerika  Serikat Terhadap  Program  Pengembangan  Nuklir Korea Utara” Adapun perbedaan penelitian tersebut  dengan  penelitian  ini  adalah terletak dari tahun penelitian dan teori yang dipakai  untuk  mengnalisa  fenomena tersebut (https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=br owse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-s1- 2007-zakiharyad-6732&q=korea%20utara diakses pada 12 Maret 2019).
Hubungan antara Amerika Serikat dan Korea  Utara  juga  diteliti  oleh  Lamsinar Septian  berjudul  “Cyber  Warfare  Antara Amerika  Serikat  Dan  Korea  Utara  Dalam Kasus  Film  The  Interview  Oleh  Sony Pictures  Entertainment”.  Perbedaannya penelitian  tersebut  dimaksudkan  untuk mendeskripsikan  cyber  warfare  antara Amerika  Serikat  dan  Korea  Utara  dalam kasus film The Interview (https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=br owse&op=read&id=jbptunikompp-gdl- lamsinarse-39360&q=korea%20utara diakses pada 12 Maret 2019).
Setelah melakukan
pencarian mendasar  mengenai  senjata  nuklir,  Korea Utara, dan Amerika Serikat, peneliti merasa ada  keterkaitan  diantara  ketiganya  dan dengan  demikian  peneliti  memilih  judul “Upaya  Pelucutan  Senjata  Nuklir  Korea Utara Oleh Amerika Serikat 2016 - 2019”.

## 1.2. Rumusan Masalah
Adapun  rumusan  masalah  dalam penelitian ini adalah:
1. Apa  kepentingan  Amerika  Serikat dalam  pelucutan  senjata  nuklir Korea Utara?
2. Bagaimanan kebijakan yang diambil  oleh  Amerika  Serikat dalam  pelucutan  senjata  nuklir Korea Utara?
3. Bagaimana  respon  Korea  Utara terhadap pilihan kebijakan Amerika Serikat  dalam  pelucutan  senjata nuklir Korea Utara?

## 1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1  Maksud Penelitian Secara  garis  besar  maksud  dari penelitian  karya  ilmiah  ini  adalah  untuk mengetahui  bagaimana  upaya  pelucutan senjata  Nuklir  Korea  Utara  oleh  Amerika Serikat 2016 – 2019.

## 1.3.2  Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian karya ilmiah ini antara lain untuk:
1. Mengetahui  kepentingan  Amerika Serikat  dalam  pelucutan  senjata nuklir Korea Utara.
2. Menganalisa kebijakan yang diambil  oleh  Amerika  Serikat dalam  pelucutan  senjata  nuklir Korea Utara.
3. Menganalisa  respon  Korea  Utara terhadap kebijakan Amerika Serikat dalam  pelucutan  senjata  nuklir Korea Utara.

## 1.4. Kegunaan Penelitian 1.4.1 Kegunaan Teoritis
Kegunaan  karya  ilmiah  ini  adalah untuk  menjadi  bahan  tambahan  informasi bagi  peneliti  maupun  pembaca  mengenai pelucutan  senjata  nuklir,  Korea  Utara, Amerika  Serikat  dan Security  Dilemma . Karya  ilmiah  ini  diharapkan  dapat memperkaya  wawasan  dalam  kajian  Studi Keamanan  Internasional,  Diplomasi  dan Negosiasi, Dinamika Politik Internasional, dan  Analisa  Politik  Luar  Negeri.  Karya ilmiah ini juga diharapkan bisa menambah wawasan mengenai hubungan internasional yang  terjadi  dan  dampaknya  bagi  suatu negara.

## 1.4.2  Kegunaan Praktis
Kegunaan Penelitian ini ialah diharapkan  dapat  menambah  wawasan tentang Hubungan Internasional dan dapat digunakan oleh mahasiswa, dosen, peneliti, dan masyarakat pada umumnya. Karya tulis ilmiah  ini  diharapkan  bisa  menambah pengetahuan  mengenai  senjata  nuklir dalam  perspektif  hubungan  internasional serta  bagaimana  negara  mengarahkan usaha  dan  upyanya  untuk  mempengaruhi terhadap kebijakan negara lain.

## 2. Kajian  Pustaka  dan  Kerangka

## Pemikiran
2.1    Kajian Pustaka
2.1.1   Politik Luar Negeri
Politik luar negeri didasarkan pada upayanya  untuk  memenuhi  kepentingan nasional.  Politik  luar  negeri  sendiri berisikan  strategi  dan  taktik  yang digunakan  dalam  interaksi  dengan  negara lain.  Politik  luar  negeri  dapat  menjadi panduan  bagi  negara-negara  yang  ingin bersahabat atau bermusuhan dengan negara tersebut.  Dalam  pelaksanaannya  politik luar  negeri  bisa  berupa  sikap,  arah,  atau strategi  untuk  memenuhi  kepentingan nasional (Hudson, 2008: 56).
Politik  luar  negeri  cenderung dimaknai  sebagai  sebuah  identitas  yang menjadi karakteristik pembeda satu negara dengan  negara  lainnya.  Politik  luar  negeri adalah pandangan secara luas yang dipakai sebuah negara tentang cara pandang negara tersebut terhadap dunia. Politik luar negeri adalah wawasan internasional, oleh karena itu  politim  luar  negeri  cenderung  bersifat tetap (Priangani, 2014: 3).

## 2.1.1.1 Kebijakan Luar Negeri
Kebijakan  luar  negeri  merupakan perangkat  yang  berisikan  panduan,  arah, cita–cita,  nilai,  tindakan,  sikap,  strategi, metode serta sasaran
untuk
mempertahankan,  mengamankan,  dan mencapai  kepentingan  nasional  di  dalam dunia  internasional.  Kebijakan  luar  negeri merupakan  dasar  untuk  mencapai  suatu kepentingan  baik  mengenai  kepentingan dalam  negeri  dan  luar  negeri  serta menentukan  keterlibatan  suatu  negara
dalam  isu  hubungan  intrenasional  tertentu (Jackson dan Sorensen, 2013: 439).
Kebijakan luar negeri bisa dianggap strategi atau turunan dari politik luar negeri yang  diterapkan  dengan  berbagai  cara tergantung  pada  keinginan,  gaya  dan pendekatan  dari  pemerintahan.  Dalam mengambil  kebijakan  yang  terdiri  dari pilihan  –  pilihan,  pengambil  kebijakan harus  mempertimbangkan  berbagai  faktor baik  secara  ekonmi,  politik,  dan  sumber daya yang dimiliki. Kebijakan luar negeri, dengan  demikian  akan  bergantung  pada landasan bersar berupa politik luar negeri.

## 2.1.2 Kepentingan Nasional
Kepentingan nasional adalah tujuan dan  faktor  penentu  dalam  merumuskan kebijakan  luar  negeri  suatu  negara. Kepentingan nasional terdiri dari kebutuhan negara seperti kebutuhan untuk militer  seperti  pertahanan  dan  keamanan dan  kebutuhan  ekonomi.  Kepentingan nasional  sangat  penting  untuk  dipahami agar  bisa  menjelaskan  perilaku  dari  suatu negera.  Konsep  kepentingan  nasional merupakan  dasar  untuk  menjelaskan perilaku  politik  luar  negeri  suatu  negara (Perwita & Yani, 2005: 35).
Kepentingan  nasional  merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara sehubungan dengan hal yang dicita- citakan.  Dalam  hubungan  internasional kepentingan nasional yang cenderung sama diantara  semua  negara  adalah  keamanan yang mencakup kelangsungan hidup warga negara  dan  kebutuhan  wilayahnya  (Rudy, 2002: 116).
2.1.3 Denuclearization Dalam Hubungan Internasional
Istilah denuclearization
/ denuklirisasi  /  pelucutan  senjata  khusus ditujukan dalam isu nuklir di Semenanjung Korea.  Istilah  jarang  digunakan  para  ahli
dan  diplomat  untuk  membicarakan  isu program  senjata  nuklir  di  Afrika  Selatan, Irak  atau  Libya.  Istilah  pelucutan  senjata sendiri  muncul  ketika  pada  tahun  1992, Korea Selatan dan Korea Utara menandatangani sebuah deklarasi bersama denuklirisasi Semenanjung Korea.
Kata  "denuklirisasi"  sendiri  masih digunakan  dalam  isu  Korea  Utara  karena adanya  Deklarasi  Bersama  dimana  disitu tertulis  komitmen  Korea  Utara  untuk meninggalkan  senjata  nuklirnya  setelah Korea  Utara  menarik  diri  dari  NPT  pada tahun
2003 (https://www.nytimes.com/2018/04/04/opi nion/avoid-nuclear-war- denuclearization.html diakses 8 Mei 2019).

## 2.1.4 Security Dilemma
Security Dilemma adalah situasi di mana  tindakan  yang  diambil  oleh  negara untuk  meningkatkan  keamanan  negaranya sendiri  menimbulkan  reaksi  dari  negara- negara lain, yang mengakibatkan penurunan ataupun peningkatan keamanan negara. Security  Dilemma adalah  sumber konflik  yang  paling  sering  terjadi  dalam hubungan  internasional.  Seperti  diketahui dalam  konteks  hubungan  internasional tidak terdapat lembaga yang berada diatas negara  dan  sebagai  konsekuensinya  setiap negara  harus  menjaga  keamanan  dan kelangsungan  hidupnya  sendiri.  Karena alasan  tersebut  meningkatkan  keamanan menjadi  tujuan  utama  negara  (Synder, 2002; 155).
Mengurangi  keamanan  negara  lain tidak secara otomatis menempatkan negara dalam  dilema,  tetapi  karena  struktur  yang anarkis, negara-negara lain akan mengikuti, jika  satu  negara  meningkatkan  kapasitas militernya. negara tidak dapat mengetahui apakah  negara  lain  yang  meningkatkan kapasitas  militernya  akan  menggunakan untuk melakukan serangan. Karena alasan
tersebut  negara  akan  memilih  untuk meningkatkan  kemampuan  militernya sendiri untuk membangun kembali keseimbangan  atau  bahkan  negara  akan melancarkan  serangan  pendahuluan.  Jika negara memilih
meingkatkan keamanannya,  hasilnya  mungkin  akan terjadi  spiral  keamanan.  Spiral  keamanan ialah  fenomena  aksi-reaksi  antara  dua negara  dalam  perlombaan  persenjataan dengan  masing-masing  negara  akan menanggapi setiap peningkatan pertahanan oleh negara lain yang menyebabkan kedua negara menigkatkan kekuatan militer lebih banyak  lagi.  Sedangkan  jika  negara memilih  untuk  melancarkan  serangan pendahuluan  maka  konflik  militer  akan terjadi.

## 2.2 Kerangka Pemikiran
Dalam hubungan internasional, kebijakan  suatu  negara  dan  respon  negara lainnya  menjadi  kajian  yang  penting diteliti.  Hubungan  Amerika  Serikat  dan Korea Utara yang bermusuhan sejak lama dalam  beberapa  tahun  terakhir  dipertegas oleh  enam  uji  coba  nuklir  Korea  Utara. Korea  Utara  menarik  perhatian  Amerika Serikat  ketika  berusaha  mengembangkan nuklirnya pada tahun 2002 dan dikhawatirkan  swnjata  tersebut  akan diberikan terhadap pihak lain. Hal ini yang menyebabkan  Amerika  Serikat  berniat untuk melucuti senjata nuklir Korea Utara dikarenakan akan mengancam kepentingan nasional Amerika Serikat.
Secara konseptual, keamanan menjadi penting untuk diperhatikan, baik keamanan negara dari dalam maupun dalam menjaga stabilitas keamanan internasional. Munculnya  teknologi  senjata  nuklir dianggap  sebagai  ancaman  terhadap kemanan  internasional  dengan  menlihat dampak yang ditimbulkan. Pengembangan
senjata  nuklir  oleh  Korea  Utara  dapat mengancam keamanan negara-negara tetangganya bahkan Amerika Serikat.
Pada  tahun  2013,  Kim  Jong  Un, pemimpin Korea Utara yang baru berkuasa, melakukan  uji  coba  nuklir  pertamanya sebagai  pemimpin.  Sebagai  tanggapan, Amerika  Serikat  memindahkan  beberapa peralatan  pertahanan  rudal  dan  pembom siluman  berkemampuan  nuklir  ke  Korea Selatan.
Pada  bulan  Januari  tahun  2017, Amerika  Serikat  memiliki  presiden  baru, Donald  Trump.  Dalam  penelitian  ini  akan dikaji bagaimana pilihan yang dimiliki oleh Amerika  Serikat  dalam  upaya  pelucutan senjata nuklir Korea Utara. Dalam keadaan yang dimana kebijakan yang diambil oleh kedua  belah  pihak  akan  berdampak  pada pihak  lainnya,  penulis  menggunakan  teori Security Dilemma . Teori Security dilemma digunakan untuk menelaah bagaimana aksi – reaksi antara Amerika Serikat dan Korea Utara.

## 3.    Metode Penelitian
Desain  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  desain penelitian  kualitatif  menggunakan  metode pendekatan  deskrptif.  Tujuan  penggunaan desain  penelitian  kualitatif  adlah  untuk menemukan  pola  yang  bersifat  interaktif, menggambarkan  realitas  yang  kompleks dan  memperoleh  pemahaman  makna (Ikbar, 2014: 18).
Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  melakukan wawancara  dengan  narasumber  yang dipilih  secara  sistematis  serta  melakukan studi  dokumen,  studi  kepustakaan  dengan sumber – sumber dari buku – buku, jurnal, internet  dan  sumber  kepustakaan  lainnya yang  berhubungan  dengan  kebijakan Amerika  Serikat,  upaya  pelucutan  nuklir
Korea  Utara  maupun  teori Security Dilemma .  Dengan  demikian  didapatkan sumber primer berupa hasil wawancara dan sumber sekunder dari hasil studi dokumen. Penelitian  ini  dilakukan  pada  tahun  2019. Penelitian  ini  dilaksanakan  dalam  kurun waktu enam bulan dimulai dari bulan Maret 2019 hingga bulan Juli 2019.

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Gambaran Objek Penelitian
4.1.1 Amerika Serikat
4.1.1.1  Pandangan  Amerika  Serikat terhadap Isu Nuklir
Amerika  Serikat  menjadi  negara senjata nuklir pertama di dunia pada tahun 1945, dan satu-satunya negara yang pernah menggunakan  senjata  nuklir  di  masa perang.  Hingga  saat  ini,  Amerika  Serikat memiliki  kekuatan  senjata  nuklir  sekitar 4.000  hulu  ledak  di  berbagai  tempat. Karena peran sentralnya dalam pengembangan  senjata  nuklir,  Amerika
Serikat  memiliki  "tanggung  jawab  moral" untuk  memimpin  upaya  global  mencari perdamaian  dan  keamanan  dunia  tanpa senjata  nuklir.  Upaya  Amerika  Serikat untuk  proliferasi  nuklir  bisa  dilihat  dari bagaimana  Amerika  Serikat  menjadi kekuatan pendorong di belakang NPT dan rezim nonproliferasi lainnya.
Secara  umum  pandangan  Amerika Serikat  mengenai  isu  nuklir  bisa  dilihat pada National  Strategy  for  Countering Weapons  of  Mass  Destruction  Terrorism . Adapun  secara  spesifik  amerika  serikat melakukan  hal  hal  berikut  dalam mendhadapi isu nuklir
a. Menghentikan akses terhadap bahan  dan  peralatan  pemusnah massal
b. Mendeteksi rencana pengembangan senjata pemusnah massal
c. Bersama  –  sama  dengan  negara mitra mendorong proliferasi nuklir
d. Memperkuat  Pertahanan  Nasional Amerika  Serikat  melawan  senjata pemusnah massal (National Strategy  for  Countering  Weapons of  Mass  Destruction  Terrorism,
2018: 12) Selain melalui National Strategy for Countering  Weapons  of  Mass  Destruction Terrorism ,  Amerika  Serikat  mendorong
NPT.  Melalui  NPT,  Amerika  Serikat melihatkan bagaimana pandangannya secara  umum  terhadap  isu  nuklir  yaitu bahwa  hanya  boleh  ada  lima  negara  yang memiliki  senjata  nuklir.  Kelima  negraa tersebut  adalah  Amerika  Serikat,  Rusia, Inggris, Prancis dan Cina. Amerika Serikat mengharapkan  agar  tidak  ada  lagi  negara diluar  kelima  negra  tersebut  untuk mengembangkan  senjata  nuklir  dan  untuk mencegahnya  Amerika  Seikat  mendorong agar  negara  nuklir  tidak  membocorkan informasi mengenai senjata nuklir.

## 4.1.2 Korea Utara
4.1.2.1 Program Nuklir Korea Utara
Krisis  nuklir  Korea  Utara  dimulai pertama kali saat Korea Utara menarik diri dari NPT pada tahun 2003. Tindakan Korea Utara  menarik  diri  dari  NPT  jelas menimbulkan  reaksi  dunia,  khususnya Amerika Serikat. Jauh sebelum krisis nuklir dimulai,  pengembangan  teknologi  nuklir Korea  Utara  berawal  sejak  berakhirnya Perang  Korea  pada  tahun  1950  hingga 1953.  Keberpihakan  Korea  Utara  dengan Blok Timur, membuat Korea Utara merasa terancam  dari  serangan  nuklir  yang mungkin dilancarkan oleh Amerika Serikat. Ancaman  tersebut  memaksa  Korea  Utara untuk mengembangkan nuklir untuk alasan pertahanan diri (Pinkston, 2008: 5).
Program  nuklir  Korea  Utara dibangun  atas  bantuan  Uni  Soviet.
Dibawah  kerangka  perjanjian  Uni  Soviet- Korea  Utara  tahun  1959.  Terdapat  lima motif  dasar  pengembangan  nuklir  Korea Utara, yaitu:
a. Melawan ancaman nuklir AS. b. Untuk mendapatkan jaminan
keamanan c. Memperoleh  pengaruh  diplomatik dari negara lain (Mazaar, 1995: 19). Sementara Kim Jong Un menjelaskan  bahwa  motif  pengembangan nuklir Korea Utara dilandasi oleh beberapa poin yaitu:
a. Terinspirasi oleh gagasan Juche dan Songun  dimana  militer  memiliki prioritas khusus.
b. Adanya  ancaman  serangan  militer konvensional dan senjata pemusnah massal dari negara lain.
c. Memepertahankan  warisan  penting para  leluhur  berupa  partai  dan rakyat yang tidak terkalahkan Dari  perspektif  korea  Utara,
memiliki  senjata  nuklir  adalah  hal  yang masuk  akal  karena  senjata  tersebut  bisa menjadi alat untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, yaitu:
a. Keselamatan rejim
b. Nuklir sebagai kebanggan nasional.
c. Legitimasi  pemerintahan  domestik dan martabat dalam Kancah Politik Internasional.
d. Menanggulangi  perbbedaan  yang besar  dengan  kekuatan  militer konvensional.
e. Merusak aliansi Korea Selatan-AS
f. (https://www.heritage.org/insider/s ummer-2018-insider/why-does- north-korea-want-nukes diakses pada 24 Juni 2019).

## 4.1.3  Dinamika  Hubungan  Amerika Serikat dan Korea Utara
Hubungan  Korea  Utara  -  Amerika Serikat  yang  tidak  baik  dimulai  sejak
Perang Korea dan beberapa tahun terakhir dipertegas  dengan  enam  uji  coba  senjata nuklir  Korea  Utara.  Amerika  Serikat  dan Korea sudah memiliki hubungan kerjasama sejak  abad  ke  19.  Hubungan  AS-Korea berlanjut  hingga  1905,  ketika  Jepang mengambil alih kepemimpinan atas Korea. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Semenanjung  Korea  dibagi  menjadi  dua zona pendudukan, dengan Amerika Serikat di Selatan dan Uni Soviet di Utara. Harapan awal  untuk  Korea  yang  bersatu  dan merdeka  tidak  terwujud,  dan  pada  tahun 1948  dua  negara  terpisah  didirikan  yaitu Korea Selatan dan Korea Utara.
Pada 25 Juni 1950, pasukan Korea Utara  menyerbu  Korea  Selatan.  Dipimpin oleh Amerika Serikat, koalisi PBB dari 16 negara menjadi sekutu dari Korea Selatan. Korea  Utara  sendiri  dibantu  oleh  Cina. Perang  Korea  terus  berlanjut  hing gagencatan  senjata  pada  27  Juli  1953. Amerika  Serikat  mendukung  penyatuan kembali  secara  damai  Korea  dengan persyaratan yang dapat diterima oleh rakyat Korea
Dari segi ekonomi, Amerika Serikat memberlakukan  embargo  ekonomi  total Korea Utara pada 1950 ketika Korea Utara menyerang  Korea  Selatan.  Selama  tahun- tahun berikutnya, memang beberapa sanksi AS  berkurang,  namun  beberapa  sanksi yang  lain  diterapkan.  Baru-baru  ini, Executive Order 13810 ditandatangani oleh Presiden Trump pada tanggal 21 September 2017,  setelah  uji  coba  nuklir  Korea  Utara bulan September 2017.
Secara diplomatik Amerika Serikat dan Korea Utara tidak memiliki hubungan diplomatik.  Untuk  layanan  konsuler terbatas  kepada  warga  Amerika  Serikat, biasanya  melalui  perwakilan  Khusus Amerika  Serikat  untuk  Korea  Utara Stephen Biegun ataupun melalui Kedutaan Besar Swedia di Korea Utara. Korea Utara
sendiri  tidak  memiliki  kedutaan  di Washington, DC, tetapi memiliki perwakilan  di  Amerika  Serikat  melalui perwakilannya  di  Perserikatan  Bangsa Bangsa di New York (https://www.state.gov/u-s-relations-with- north-korea/ diakses pada 2 Juli 2019).

## 4.2 Pembahasan

## 4.2.1  Kepentingan  Amerika  Serikat
Dalam  Pelucutan  Senjata  Nuklir  Korea Utara
Pada  tahun  2016  Donald  Trump mengumumkan  untuk  menjadi  kandidat presiden  Amerika  Serikat  dari  partai Republik. Dalam pengumumannya sebagai salah satu kandidat, Donald Trump sempat menyinggung  beberapa  isu  hubungan internasional  Amerika  Serikat.  Saat  itu Donald Trump mengatakan bahwa Amerika  Serikat  berada  dalam  masalah yang serius karena saat ini Amerika Serikat tidak menjadi negara pemenang lagi dalam konteks  hubungan  internasional.  Donald Trump  merujuk  pada  persaingan  ekonomi dengan  Cina  dan  Jepang  dan  semakin tingginya  pengembangan  senjata  nuklir. Oleh sebab itu, Donald Trump mengkampanyekan America  First sebagai bentuk upaya menjadikan Amerika Serikat sebagai  pemenang  dalam  hubungan internasional  dalam  artian  mendapatkan perjanjian–perjanjian yang menguntungkan bagi Amerika Serikat.
America  First adalah  strategi nasional  Amerika  yang  didasarkan  pada prinsip-prinsip  dan  kepentingan  nasional AS. America First adalah strategi realisme yang  lebih  mengutamakan  hasil. America First didasarkan  pada  pandangan  bahwa perdamaian  dan  kemakmuran  bergantung pada  negara-negara  yang  kuat  dan berdaulat  yang  menghormati  warganya  di dalam  negeri  dan  bekerja  sama  untuk
memajukan  perdamaian  di  luar  negeri.
(National Security Strategy: 2)
Oleh sebab diatas kita bisa melihat bagaimana
perubahan kepentingan Amerika Serikat dibawah Presiden Trump terhadap Korea Utara. Peneliti menyajikan kepentingan  nasional  Amerika  Serikat terhadap  negara  Korea  Utara  dalam  lima poin utama, yaitu:
a. Amerika  Serikat  Mencegah  Korea Utara  untuk  Menggunakan  Senjata Nuklir.  Hal  yang  paling  penting bagi  Amerika  Serikat  tentu  saja adalah keamanan negara dan warga negara  didalamnya.  Oleh  sebab  itu Amerika Serikat harus memastikan apapun yang terjadi di Korea Utara,
senjata nuklir tidak pernah digunakan.  Dalam  hal  ini  Amerika Serikat  harus  mampu  mengetahui secara pasti kekuatan senjata nuklir dan  rudal  milik  Korea  Utara.
Amerika  Serikat  terus  mendorong agar Korea Utara bersedia menerima perwakilan Badan Atom
Internasional / International Atomic Energy  Agency (IAEA)  untuk memverifikasi  data  senjata  nuklir Korea Utara.
b. Menghentikan  Program  Senjata Nuklir  dan  Rudal  Korea  Utara. Amerika  Serikat  adalah  negara pendorong  berdirinya  Penjanjian Non  Proliferasi  Nuklir  /  Non Proliferation Treaty (NPT). Sebagai negara yang mendorong berdirinya NPT,  Amerika  Serikat  tidak  setuju dengan  kepemilikan  senjata  nuklir
Korea Utara. Bagi Amerika Serikat negara  yang  bisa  memiliki  senjata nuklir adalah negara yang berdasarkan  NPT  diperbolehkan,
yaitu Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris dan Prancis.
c. Menjaga Keamanan Nasional Amerika  Serikat.  Bagi  Amerika Serikat  senjata  nuklir  Korea  Utara adalah ancaman nyata bagi kemananan nasional. Setelah hubungan permusushan yang dimulai  sejak  Perang  Korea  pada tahun  1950,  Korea  Utara  sejak  era Kim  Il  Sung  hingga  Kim  Jong  Un selalu mengancam untuk menggunakan  senjata  nuklir.  Hal tersebut tentu saja menjadi ancaman bagi  negara  Amerika  Serikat  yang berdiri diatas prinsip keamanan dan kebebasan.
d. Menjaga Keamanan Sekutu
Amerika  Serikat  di  Asia  Timur. Seperti  diketahui  bahwa  Amerika Serikat  memiliki  sekutu  yang berdekatan  dengan  Korea  Utara, yaitu  Jepang  dan  Korea  Selatan. Aliansi  AS-Jepang  telah  lama menjadi  jangkar  keamanan  AS  di Asia.  Negara  sekutu  lainnya  yang penting  adalah  Korea  Selatan. Korea  Selatan  adalah  salah  satu mitra  strategis  dan  ekonomi terpenting Amerika Serikat di Asia.
e. Hegemoni  Amerika  Serikat  di Kawasan  Asia  Timur.  Dalam  hal keamanan,  Korea  Utara  menjadi negara  yang  sangat  mengganggu hegemoni Amerika Serikat di Asia Timur.  Korea  Utara,  dengan  uji coba  senjata  nuklir  dan  rudal, menjadikan  wilayah  Asia  Timur kompleks secara bidang politik dan keamanan.

## 4.2.2  Kebijakan  yang  diambil  oleh Amerika Serikat dan Pelucutan Senjata Nuklir Korea Utara
Presiden  Trump  menyusun  sebuah kebijakan  untuk  isu  nuklir  Korea  Utara Maximum  Pressure  and  Engagement .
Sebuah strategi yang bertumpu dari tekanan –  tekanan  terhadap  Korea  Utara.  Tekanan yang dilakukan bisa dimulai dari kata – kata ancaman,  sanksi,  latihan  militer  dan lainnya.  Sedangkan  Engagement  adalah proses  selanjutnya  dari  strategi  tersebut. Engagement  bisa  dimulai  dengan  menarik Korea  Utara  terhadap  meja  perundingan yang tidak bisa ditolak karena tekanan yang sudak dilakukan diawalnya.
Adapun kebijakan Presiden Trump, menekankan  bahwa  tidak  akan  ada Engagement  dengan  Korea  Utara  jika Korea  Utara  sendiri  belum  merasakan tekanan yang kuat dari berbagai pihak. Inti dari
Engagement sendiri adalah denuklirisasi  Korea  Utara.  Hal  tersebut berarti
pelucutan senjata secara menyeluruh dengan posisi Amerika Serikat tetap tidak menerima Korea Utara sebagai negara nuklir.
Adapun terjadinya pertemuan  haruslah  juga  mendapatkan perhatian  dari  berbagai  pihak  seperti Organisasi internasional dan negara sekutu Korea Utara, Cina.

## 4.2.2.1 Pressure
Dalam  melihat  tekanan  yang dilakukan oleh Amerika Serikat kita harus melihat  serangkaian  ancaman  yang dilancarkan  oleh  Presiden  Donald  Trump melalui  pidato  hingga  Tweet  Presiden Trump.  Pada  Agustus  2017  Presiden Trump mengancam dengan akan memberikan Fire  and  fury .  Lebih  lanjut dalam pertemuan Sidang Umum Perserikatan  Bangsa  –  Bangsa  bulan September 2017, Presiden Trump mengancam  menggunakan  kata Totally Destroy North Korea . Serangkaian ancaman  yang  dikeluarkan  oleh  Presiden Trump menjadikan Korea Utara sadar akan posisi  Presiden  Trump  dalam  isu  senjata nuklir.
Bentuk  lain  dari  tekanan  yang dilakukan  oleh  Amerika  Serikat  adalah penjatuhan  sanksi  terhadap  Korea  Utara. Pada 21 September 2017, Presiden Donald Trump  mengeluarkan Executive  Order 13810 yang  merupakan  sanksi  ekonomi terhadap Korea Utara . Selanjutnya Amerika  Serikat  juga  melarang  masuknya warga  negara  Korea  Utara  ke  Amerika Serikat. Pemerintahan Trump juga menunjuk  Korea  Utara  sebagai  negara sponsor terorisme,
Selain sanksi dari Amerika Serikat sendiri, Amerika Serikat mendorong sanksi dari  organisasi  internasional  seperti Perserikatan  Bangsa  Bangsa  dan  Uni Eropa.  Amerika  Serikat  juga  mendorong Cina  untuk  memberlakukan  sanksi.  Pada bulan Februari 2017, Cina mengumumkan akan  melarang  semua  impor  batubara selama  tahun  2017.  Cina  juga  telah melarang  ekspor  beberapa  produk  minyak bumi  dan  produk  tekstil  dari  Korea  Utara sesuai dengan sanksi PBB. Selain tekanan ekonomi, Amerika Serikat juga melakukan tekanan  secara  militeristik.  Pada  tahun 2017  saja,  Amerika  Serikat  telah  terlibat dalam  lebih  dari  enam  latihan  militer bersama dengan sekutunya di Asia (https://www.apnews.com/86626d21ea2b4 5c79457a873a747c452  diakses  pada  12 Juli 2019).
Kebijakan Maximum Pressure telah bisa membawa Kim Jong Un ke dalam meja perundingan.  Perundingan  sendiri  bisa dimasukkan  dalam  kategoi Engagement , proses  selanjutnya  dari  strategi  nuklir Amerika Serikat terhadap Korea Utara (https://foreignpolicy.com/2018/02/15/ma ximum-pressure-needs-more-time-trump- pence-united-states-north-korea/  diakses pada 13 Juli 2019)
4.2.2.2 Engagement
Seperti  diketahui  bahwa  proses selanjutnya dari Maximum Pressure adalah Engagement.  Engagement disini  berarti melakukan  pendekatan  dengan  cara diplomasi,  seperti  pertemuan  antar  kepala negara.  Namun  sejarah  mencatat  bahwa pemimpin  Korea  Utara  tidak  pernah melakukan  pertemuan  secara  langsung dengan  Presiden  Amerika  Serikat.  Oleh sebab  itu  perlu  dipastikan  bahwa  konsep maximum pressure harus berhasisl terlebih dahulu sehingga Engagement antara kedua negara ini terjadi.
Pertemuan pertama antara presiden AS dan pemimpin Korea Utara berlangsung pada  12  Juni  2018  di  Singapura.  Presiden Trump  dan  Kim  Jong  Un.  Dalam pertemuan tersebut emimpin kedua negara berkomitmen  untuk  memberikan  jaminan keamanan  kepada  Korea  Utara  dan komitmen untuk denuklirisasi. Trump juga menangguhkan  latihan  militer  bersama dengan Korea Selatan.
Presiden Trump dan Kim Jong Un mengadakan  pertemuan  kedua  pada  27 Februari 2019. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Vietnam. Pada tanggal 29 Februari  pertemuan  selesai  dengan  tanpa kesepakatan. Presiden Amerika
mengatakan  Korea  Utara  ingin  semua sanksi terhadap Korea Utara dicabut, yang tentu tidak bisa dilakukan Amerika Serikat tanpa  adanya  denuklirisasi  dari  Korea Utara.
Serangkaian  proses Engageme nt diatas  adalah  bagaian  dari  kebijakan  luar negeri  Presiden  Trump.  Meskipun  target dari Maximum Pressure (membawa Korea Utara  dalam  meja  perundingab)  telah berhasil, namun tak bisa dipungkiri bahwa hasil akhir berupa denuklirisasi belum bisa tercapai (https://www.pbs.org/wgbh/frontline/articl e/the-u-s-and-north-korea-on-the-brink-a- timeline/ diakses pada 13 Juli 2019).

## 4.2.3  Respon  Korea  Utara  Terhadap
Kebijakan  Amerika  Serikat  dalam Pelucutan Senjata nuklir Korea Utara
Pada  pidato  tahunannya  pada Januari  2017  Kim  Jong  Un  menyatakan bahwa Korea Utara akan terus membangun kemampuan  pertahanan  diri,  termasuk nuklir.  Pidato  tersebut  terbukti  pada  Juli 2017  ketika  Korea  Utara  untuk  pertama kalinya berhasil menguji coba rudal balistik antarbenua  / Inter  Continental  Ballistic Missile (ICBM),  dan  mengumumkan bahwa  rudal  tersebut  mampu  mengenai Alaska.
Pada  Agustus  2017  terjadi  perang kata yang dimulai ketika Presiden Donald Trump melakukan ancaman terhadap Kim Jong Un. Ancaman tersebut mulai dari akan melepaskan fire  and  fury terhadap  Korea Utara, totally  destroy Korea  Utara  hingga menyebut  Kim  Jong  Un  sebagai Little Rocket  Man .    Pemimpin  Korea  Utara membalas  dengan  melabeli  presiden  AS mentally deranged . Bisa dilihat pada posisi ini Korea Utara mampu untuk menanggapi Amerika  Serikat  secara  setimpal  bahkan pada  3  September  2017,  Korea  Utara melakukan uji coba nuklir keenamnya. Pada  pidato  kenegaraannya  tahun 2018  Korea  Utara  tetap  berpegang  pada pengembangan  senjata  nuklir.    Namun ketika bulan April 2018, Cina beserta Uni Eropa,  dan  Dewan  Keamanan  PBB  mulai menarik bantuan dan mengurangi kerjasama  dengan  Korea  Utara  kita  bisa melihat  perubahan  dalam  sikap  Korea Utara.  Pada  bulan  Mei  2018  Korea  Utara meledakkan  fasilitas  nuklir  pyunggyeri yang  merupakan  lokasi  uji  coba  senjata nuklir.  Hal  tersebut  merupakan  langkah serius  menuju  denuklirisasi  Dengan menutup lokasi uji coba nuklir, Pyongyang mengambil  langkah  jauh  melampaui moratorium pengujian
nuklir
(https://www.washingtonpost.com/news/th eworldpost/wp/2018/05/30/north-korea- test- site/?noredirect=on&utm_term=.b43d7add 6ab1 diakses pada 14 Juli 2019).
Pada Juni 2018 Donald Trump dan Kim  Jong  Un  bertemu  di  Singapura  dan menandatangani  dokumen  di  mana pemimpin Korea Utara berkomitmen untuk denuklirisasi.  Pertemuan  ini  dilaksanakan di  Singapura.  Kim  Jong  Un  saat  itu menandatangani pernyataan bersama yang berisikan  jaminan  keamanan  untuk  Korea Utara  dan  denuklirisasi  Semenanjung Korea (https://www.dw.com/en/from-little- rocket-man-to-denuclearization-a- timeline-of-us-north-korea-relations- under-kim-jong-un/a-43729095 diakses pada 14 Juli 2019).
Selanjutnya  juga  Kim  Jong  Un bersedia melakukan pertemuan lanjutan di Vietnam.  Pertemuan  antara  Kim  Jong-un dan  Donald  Trump  dilaksanakan  di Vietnam pada 27–28 Februari 2019. Dalam pertemuan  di  Vietnam  Korea  Utara  ingin dicabut  dari  semua  sanksi.  Namun berdasarkan  penjelasan  dari  Menteri  Luar Negeri  Korea  Utara  Ri  Yong-ho menegaskan bahwa Amerika Serikat hanya berusaha  mencabut  sebagian  dari  lima sanksi  PBB  yang  diberikan  kepada  Korea Utara antara tahun 2016 dan 2017 sehingga tidak tercapai kesepakatan.
Dari  serangkaian  respon  Korea Utara  diatas  bisa  diperhatikan  bagaimana sikap sebelum dan setelah uji coba senjata nuklr  ke  enam.  Sebelum  Uji  coba  senjata nuklir Korea Utara berani membalas segala retorika yang dilayang oleh Presiden Trum. Namun setelah uji coba senjata nuklir yang ke  enam  terdapat  banyaknya  sanksi  yang dibebankan  terhadap  Korea  Utara.  Dari serangkaian  sanksi  yang  bisa  dianggap paling memberatkan adalah mitra
terdekatnya yaitu Cina. Terlihat setelah hal tersebut Korea Utara mulai berusaha untuk menunjukan  niat  dalam  pelucutan  senjata nuklir.  Dimulai  dari  meledakan  fasilitas nuklir  di  Younggyeri  hingga  akhirnya bersedia  melakukan  pertemuan  dengan Presiden Amerika Serikat.
Proses Engegement Presiden
Trump  dengan  Kim  tampaknya  tidak berhasil.  Tujuan  utama  dari  kebijakan trump  tentu  saja  denuklirisasi.  Namun sepertinya  setelah  pertemuan  kedua presiden Trum dan Kim Jong un di Vietnam hal  tersebut  tidak  terjadi.  Adapun  penulis mengasumsikan  adanya  keadaan  Security Dilemma  yang  dihadapi  Korea  Utara mengenai Denuklirisasi.
Kepentingan  Korea  Utara  dalam pengembangan senjata nuklir adalah untuk bahwa senjata nuklir adalah pertahanan dari hostile policy Amerika
Serikat. Berdasarkan  kepentingan  tersebut  bisa diambil catatan bahwa senjata nuklir adalah aksi defensif Korea Utara. Hal tersebut bisa didukung  dengan  kenyataan  bahwa  AS telah  mengancam  akan  menjatuhkan  bom nuklir di Korea Utara selama Perang Korea.
Korea Utara percaya bahwa alasan diperlukannya  senjata  nuklir  dan  rudal adalah untuk memastikan bahwa AS tidak menyerang. Korea Utara merasa bahwa AS akan  menyerang  atau  melakukan  invasi tehadap  negara  dengan  rezim  yang  tidak disukasi,  seperti  yang  terjadi  di  Irak.  Jadi ada alasan defensif yang sah. Terdapat juga kepentingan  yang  lain  seperti  bargaining position, pengaruh kawasan dan kebanggan nasional  namun  pada  intinya  adalah terdapat  campuran  motif  dan  dorongan, ofensif maupun defensif.
Pernyataan  –  pernyataan  dari Presiden  Trump  juga  seperti  memberikan legitimasi dari upaya defensif Korea Utara. Amerika Serikat juga melakukan beberapa upaya  militer  yang  bisa  bermotif  ofensif
maupun  desensive.  Seperti  menyimpan rudal Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD) yang berfungsi untuk menembak  jatuh  rudal  lain,  Meakukan latihan  bersama  militer  dengan  Korea Selatan dan tentu saja kepemilikan senjata nuklir  Amerika  Serikat.  Tentu  saja  hal tersebut menjadikan Korea Utara di bawah ancaman.
Kejadian  diatas  adalah  salah  satu keadaaan  dimana  terjadi security  dilemma anatar  negara.  Seperti  penulis  cantumkan dalam  landasan  teori  bahwa Security Dilemma adalah  situasi  di  mana  tindakan yang diambil oleh negara untuk meningkatkan keamanannya sendiri menimbulkan  reaksi  dari  negara-negara lain,  yang  mengarah  pada  penurunan daripada  peningkatan  keamanan  negara lain,  dalam  hal  ini  peningkatan  kapasitas militer  yang  dilakukan  oleh  Korea  Utara akan  menjadikan  Amerika  Serikat  sedikit lebih tidak aman begitupun sebaliknya.
Tidak
berhasilnya proses Engagement diakibatkan oleh tidak adanya ketidak percayaan. Korea Utara tidak dapat mengetahui  apakah  Amerika  Serikat  akan menggunakan kemampuan militernya yang meningkat untuk serangan di masa depan. Karena  alasan  inilah  Korea  Utara  akan memilih  untuk  meningkatkan  kemampuan militer  mereka  sendiri  untuk  membangun kembali  keseimbangan  kekuasaan.  Pada akhirnya  harus  diterima  bahwa  jaminan keamanan  yang  ditawarkan  oleh  Amerika Serikat tidak sebanding dengan perubahan total  haluan  negara  yang  harus  dilakukan Korea Utara jika melakukan denuklirisasi.

## 5. Kesimpulan Dan Rekomendasi 5.1 Kesimpulan
Dari  pembahasan  yang  telah disampaikan  peneliti  dapat  disimpulkan
bahwa  terdapat  lima  poin  kepentingan Amerika  Serikat  dalam  pelucutan  senjata nuklir Korea utara dari tahun 2016 hingga Februari  2019.  Kelima  poin  tersebut berdasarkan  pada  prinsip–prinsip  negara yang  terangkum  dalam America  First . Primary  interest Amerika  Serikat  adalah menjaga  keamanan  nasional  Amerika Serikat. Secondary  interest Amerika Serikat adalah untuk menjaga hegemoni di kawasan Asia Timur. Dalam hal keamanan, Permanent interest Amerika Serikat adalah menjaga  keamanan  sekutu  di  Asia  Timur. General  Interest Amerika  Serikat  adalah menghentikan  program  nuklir  dan  rudal oleh Non  Nuclear  Weapon  State yang didalamnya termasuk Korea Utara. Spesific interest Amerika  Serikat  adalah  untuk mencegah  Korea  Utara  menggunakan senjata nuklir.
Dalam  upaya  untuk  memenuhi kepentingan  nasional,  Presiden  Donald Trump membentuk sebuah kebijakan yang disebut
Maximum Pressure and Engagement . Sebuah strategi yang berisikan tekanan–tekanan terhadap Korea Utara.  Tekanan  yang  dilakukan  bisa dimulai  dari  kata–kata  ancaman,  sanksi ekonomi,  provokasi  militer  dan  bentuk tekanan  lainnya.  Sedangkan  Engagement adalah  proses  selanjutnya  dari  strategi tersebut. Engagement bisa dimulai dengan menarik Korea Utara ke meja perundingan. Inti  dari  Engagement  sendiri  adalah denuklirisasi Korea Utara.
Hingga  Februari  2019  peneliti menyimpulkan  bahwa Maximum  Pressure and  Engegement Presiden  Trump  dengan Kim  Jong  Un  tampaknya  tidak  berhasil. Tujuan  utama  dari  kebijakan  Trump  tentu saja  denuklirisasi.  Namun  sepertinya setelah  pertemuan  kedua  presiden  Trump dan  Kim  Jong  un  di  Vietnam  hal  tersebut tidak terjadi. Adapun penulis
mengasumsikan  adanya  keadaan Security
Dilemma yang  mempengaruhi  respon Korea  Utara  terhadap  Amerika  Serikat dalam isu denuklirisasi.
Korea Utara percaya bahwa alasan pengembangan  senjata  nuklir  dan  rudal adalah  untuk  memastikan  AS  tidak menyerang. Korea Utara merasa bahwa AS akan  menyerang  tehadap  Korea  Utara. Korea  Utara  juga  memiliki  kepentingan yang  lain  dalam  pengembangan  senjata nuklir seperti bargaining position , pengaruh kawasan dan kebanggan nasional. Pada  intinya  terdapat  campuran  motif dalam  pengembangan  senjata  nuklir, ofensif maupun defensif.
Pernyataan–pernyataan dari Presiden  Trump  juga  seperti  memberikan legitimasi dari upaya defensif Korea Utara. Amerika Serikat juga melakukan beberapa aksi  militer  yang  bisa  bermotif  ofensif maupun desensif. Seperti menyimpan rudal Terminal  High-Altitude  Area  Defense (THAAD)  di  Korea  Selatan  dan  Jepang yang  berfungsi  untuk  menembak  jatuh rudal  lain,  Meakukan  latihan  bersama militer dengan Korea Selatan dan tentu saja kepemilikan  senjata  nuklir  Amerika Serikat. Tentu saja hal tersebut menjadikan Korea Utara di bawah ancaman.
Kejadian  diatas  adalah  salah  satu keadaaan  dimana  terjadi security  dilemma antar  negara.  Seperti  peneliti  cantumkan dalam  landasan  teori  bahwa security dilemma adalah  situasi  di  mana  tindakan yang diambil oleh negara untuk meningkatkan keamanannya sendiri menimbulkan  reaksi  dari  negara-negara lain,  yang  mengarah  pada  penurunan daripada  peningkatan  keamanan  negara lain,  dalam  hal  ini  peningkatan  kapasitas militer  yang  dilakukan  oleh  Korea  Utara akan  menjadikan  Amerika  Serikat  sedikit lebih tidak aman begitupun sebaliknya.
Tidak berhasilnya proses engagement diakibatkan oleh tidak adanya
tidak  adanya  keinginan  untuk  menjadi negara dengan kapasitas militer yang lebih kecil. Korea Utara tidak dapat mengetahui apakah Amerika Serikat akan menggunakan  kemampuan  militernya untuk  kepentingan  ofensif,  begitupun
Amerika Serikat tidak mengetahui motivasi dibalik pengembangan senjata nuklir Korea Utara.  Karena  alasan  inilah  Korea  Utara akan memilih untuk meningkatkan kemampuan  militer  dengan  melakukan pengembangan  nuklir  dan  rudal  untuk tercapainya  keseimbangan  kekuasaan  atau balance  of  power .  Pada  akhirnya,  upaya yang  dilakukan  Amerika  Serikat  untuk melakukan pelucutan senjata nuklir Korea Utara  melalui Maximum  Pressure  and Engagement tidak berhasil karena jaminan keamanan  yang  ditawarkan  oleh  Amerika Serikat tidak sebanding dengan perubahan total  haluan  negara  yang  harus  dilakukan Korea  Utara  jika  melakukan  pelucutan senjata nuklir.

## 5.2 Rekomendasi
Dalam  kajian  mengenai  isu  nuklir penting untuk mengetahui tentang motivasi, doktrin dan strategi Korea Utara dalam  pengembangan  senjata  nuklir. Apakah  Korea  Utara  melihat  program  itu sebagai bagian untuk menangkal invasi dan tekanan  oleh  Amerika  Serikat?  Atau program ofensif yang berpotensi menciptakan konflik antar negara?
Peneliti  beranggapan  bahwa  jika  Korea Utara  memiliki  senjata  nuklir  untuk kepentingan  ofensif  maka  kebijakan Maximum Pressure and Engagement milik presiden  Trump  adalah  cara  yang  tepat untuk  isu  senjata  nuklir  Korea  Utara. Namun  apabila  senjata  nuklir  adalah sebagai bagian dari pertahanan Korea Utara maka  perundingan  dalam  bentuk  apapun tanpa  denuklirisasi  dari  Amerika  Serikat sendiri akan berakhir gagal.
Jika Amerika Serikat ingin
negosiasinya  bisa  menghasilkan  dampak terhadap  Korea  Utara,  maka  Amerika Serikat  harus  mulai  menurunkan  standar. Pelucutan  senjata  nuklir  mungkin  adalah hal  terakhir  yang  akan  dilakukan  Korea Utara, maka dari itu Amerika Serikat harus mengupayakan hal lain dalam perudingan. Amerika  Serikat  bisa  memulai  dengan memaksa  Korea  Utara  menerima  kembali pengawas  dari  Badan  Tenaga  Atom Internasional / International Atomic Energy Agency  (IAEA).  Hal  lain  yang  bisa ditawarkan  juga  adalah  penghentian  uji coba  rudal  di  wilayah  negara  lain. Perpanjangan  Moratorium  fasilitas  nuklir juga  bisa  menjadi  hal  yang  diperjuangkan Amerika Serikat dalam meja perundingan.
Dalam perundingan Amerika
Serikat  juga  harus  segera  memikirkan imbalan  yang  setimpal  bagi  Korea  Utara. Moratorium fasilitas nuklir haruslah segera direspon  dengan  menghilangkan  beberapa sanksi  terhadap  Korea  Utara.  Agar diterimanya IAEA di Korea Utara dan juga berhentinya  uji  coba  rudal  maka  Amerika
Serikat haruslah mampu
untuk memberhentikan  latihan  militer  dengan Korea Selatan dan mencabut THAAD dari Korea Selatan dan Jepang.
Saran  kepada  peneliti  selanjutnya adalah agar lebih mendalami lagi mengenai Korea  Utara.  Dikarenakan  Korea  Utara merupakan negara yang tertutup, diperlukan  usaha  lebih  lagi  mengenai sumber  yang  dapat  dipercaya  dan berimbang.  Tidak  hanya  itu,  pemberitaan media  yang  netral  juga  sama  pentingnya untuk  menambahkan  informasi  dan  juga wawasan mengenai Korea Utara.
Salah satu aspek penting dalam isu senjata nuklir adalah pengembangan rudal. Jika peneliti selanjutnya hendak melakukan penelitian  mengenai  isu  senjata  nuklir  di negara manapun,
maka
peneliti
menyarankan agar memperdalam pembahasan  mengenai  rudal.  Rudal merupakan aspek penting dalam isu senjata nuklir  karena  rudal  sebagai  senjata pengirim adalah jembatan bagi ancaman di satu negera terhdap negara lain.
Hal  teknis  lainnya  yang  perlu diperhatikan  adalah  informan.  Peneliti, diakibatkan  keterbatasan  waktu  tidak sempat  melakukan  wawancara  untuk mendapatkan  sumber  primer.  Untuk peneliti  yang  hendak  meneliti  isu  nuklir lebih  baiknya  mendapatkan  informan  dan melakukan  wawancara  untuk  dijadikan sumber primer.

## Daftar Pustaka
Acuan dari buku: Banyu Perwita, Anak Agung dan Yantan, Mochamad Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Goldstein, Joshua dan Pevehouse, Jon. 2012. International Relations . United States: Pearson.
Hudson, Valerie M. 2008. The History and Evolution of Foreign Policy Analysis . Oxford: Oxford University Press. Ikbar,Yanuar. 2014. Metodologi dan Teori Hubungan Internasional . Bandung: PT. Refika Aditama. Jackson, Robert dan Sorensen, Georg. 2013. Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Mazaar, M. J. 1955. North Korea and the Bomb: A Case Study in Nonpoliferation . London: Macmillan Press.

## Pinkston, Daniel A. 2008. The North
Korean Ballistic Missile Program. USA: Strategic Studies Institute. Priangani, Ade. 2014. Politik Luar Negeri Indonesia . Bandung: FISIP UNPAS Press. Rudy, T. May. 2011. Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global . Bandung:
Revika Aditama.
Yani,  Montratama  dan  Wahyudin.  2017.
Pengantar Studi Keamanan .
Malang:
Acuan artikel dalam Jurnal: 2017 . National Security Strategy of the United States of America . 2018. National Strategy for Countering Weapons of Mass Destruction Terrorism . Allison, Graham. 2010. America’s National Interest . Harvard University. Snyder, Jack; Mansfield, Edward. 2002.
Democratic Transitions, Institutional Strength, and War . International Organization. 56 (2): 297–337. Putra, Zaki Haryadi. 2007. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Program Pengembangan Nuklir Korea Utara. Melalui https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod =browse&op=read&id=jbptunikompp -gdl-s1-2007-zakiharyad- 6732&q=korea%20utara[12/3/2019]. Siboro, Lamsinar Septian. 2018. Cyber Warfare Antara Amerika Serikat Dan Korea Utara Dalam Kasus Film The Interview Oleh Sony Pictures Entertainment. Melalui https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod =browse&op=read&id=jbptunikompp -gdl-lamsinarse- 39360&q=korea%20utara[12/3/2019].
Acuan artikel dalam website:
Arms Control Association. 2018.  Nuclear Weapons: Who Has What at a Glance. Melalui https://www.armscontrol.org/factshe ets/Nuclearweaponswhohaswhat[7/5 /2019] Arms Control Association. 2018. Arms Control and Proliferation Profile: North Korea. Melalui
https://www.armscontrol.org/factsheet s/northkoreaprofile[1/3/2019].
Blumenthal, Daniel. 2018. Give ‘Maximum Pressure’ a Chance. Melalui https://foreignpolicy.com/2018/02/15/ maximum-pressure-needs-more-time- trump-pence-united-states-north- korea/  [13/7/2019]
Boghani, Priyanka. 2019. The U.S. and North Korea On The Brink: A Timeline. Melalui https://www.pbs.org/wgbh/frontline/ article/the-u-s-and-north-korea-on- the-brink-a-timeline/[20/3/2019]. Boghani, Priyanka. 2019. The U.S. and North Korea On The Brink: A Timeline. Melaui https://www.pbs.org/wgbh/frontline/ar ticle/the-u-s-and-north-korea-on-the- brink-a-timeline/  [13/7/2019]. Choe Sang-Hun & Steven Lee Myers. 2012. North Korea Says It Will Launch Satellite Into Orbit. Melalui http://www.nytimes.com/2012/03/17/ world/asia/north-korea-satellite- launch-missile-test.html[11/3/2019]. CNN Library. 2019. North Korea Nuclear Timeline Fast Facts. Melalui https://edition.cnn.com/2013/10/29/w orld/asia/north-korea-nuclear- timeline---fast- facts/index.html[1/3/2019]. Erickson, Amanda. 2017. A timeline of North Korea’s five nuclear tests and how the U.S. has responded. Melaui
https://www.washingtonpost.com/ne ws/worldviews/wp/2017/04/14/a- timeline-of-north-koreas-five- nuclear-tests-and-how-the-u-s-has- responded/?noredirect=on&utm_ter m=.f3a31c481f14[11/3/2019].
Hecker, Siegfried. 2018. Why did Kim Jong Un blow up his nuclear test site?. Melalui https://www.washingtonpost.com/new s/theworldpost/wp/2018/05/30/north- korea-test- site/?noredirect=on&utm_term=.b43d 7add6ab1[14/7/2019]. https://www.apnews.com/86626d21ea2b4 5c79457a873a747c452  [12/7/2019]. https://www.treasury.gov/resource- center/sanctions/Programs/pages/nkor ea.aspx [3/3/2019].
International Atomic Energy Agency. 2002. IAEA Inspectors to leave North Korea. Melalui https://www.iaea.org/newscenter/pre ssreleases/iaea-inspectors-leave- north-korea[7/3/2019]. Klingner. 2018. Why Does North Korea Want Nukes?. Melalui https://www.heritage.org/insider/sum mer-2018-insider/why-does-north- korea-want-nukes[24/6/2019].
Lewis, Jeffrey. 2018. The Word That Could Help the World Avoid Nuclear War. Melalui https://www.nytimes.com/2018/04/04/ opinion/avoid-nuclear-war- denuclearization.html[8/5/2019] Pennington, Matthew. 2017. Trump strategy on NKorea: ‘Maximum pressure and engagement’. Melalui https://www.apnews.com/86626d21ea 2b45c79457a873a747c452 [12/7/2019].
Schumacher, Elizabeth. 2018. From Little Rocket Man to denuclearization: A timeline of US-North Korea relations under Kim Jong Un. Melalui https://www.dw.com/en/from-little- rocket-man-to-denuclearization-a- timeline-of-us-north-korea-relations- under-kim-jong-un/a-43729095 diakses pada [14/7/2019]. U.S. Department of States. 2016. About the U.S. Department of States. Melalui https://www.state.gov/about/about- the-u-s-department-of- state/[22/6/2019].