Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 9 (2) (2017): 171-185

## Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Persepsi Masyarakat Kelurahan Tigabalata Kecamatan Jorlang Hataran mengenai Usulan Pemekaran Kabupaten Simalungun

## Agung Suharyanto*, Armansyah Matondang, dan Syafruddin Ritonga
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

## Diterima Agustus  2017; Disetujui Oktober 2017; Dipublikasikan Desember 2017

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  Persepsi  Masyarakat  Kelurahan  Tigabalata  Kecamatan  Jorlang  Hataran  Mengenai  Usulan Pemekaran  Wilayah  Kabupaten  Simalungun.  Untuk  mengungkapkan  data  tersebut,  digunakan  metode  deskriptif  yang  bersifat kualitatif  dan  pencarian  data  informasi  secara  akurat  di  lapangan  melalui  teknik  observasi  partisipasi,  wawancara,  dan  studi dokumen  untuk  dapat  membaca  dan  mengkaji  secara  mendalam.  Persepsi  masyarakat  adalah  cara  pandang  dari  sekelompok manusia yang tinggal bersama dalam wilayah tertentu dan memiliki perasaan, pemikiran serta aturan dan mereka memberikan pandangan,  tanggapan  dan  penginderaan  terhadap  hal-hal  atau  peristiwa  yang  terjadi  dilingkungannya  melalui  proses penglihatan atau interpretasi, melalui pengindraan terlebih dahulu. Persepsi masyarakat ini digunakan untuk mengungkap issue hangat tentang usulan pemekaran adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan ke wilayah yang  selama  ini  tidak  terjangkau  dan  menampung  aspirasi  masyarakat  di  wilayah  yang  menginginkan  pelayanan  yang  sama dalam  urusan  pemerintahan.  Di  sisi  lain,  ada  yang  kontra  terhadap  ususlan  pemekaran,  karena  dianggap  sebagai  kendaraan politik dan membuat pengkotak-kotakan serta perpecahan masyarakat. Persepsi masyarakat di kelurahan Tigabalata Kecamatan Jorlang  Hataran,  adalah  apatis  terhadap  pemekaran,  karena  jarak tempuhnya  hanya  40  km  ke  Pematang  Raya  dan kehidupan mereka yang tidak berubah karena mata pencaharian mereka sebagian besar adalah petani padi dan hortikultura. Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Pemekaran Wilayah, Kabupaten Simalungun

## Abstract
This study examines the Community Perception of Tigabalata Sub-District of Jorlang Hataran Regarding the Proposed of Expansion of Simalungun Regency. To disclose the data, qualitative descriptive methods are used and accurate information search in the field through  participant  observation,  interview,  and  document  study  techniques  to  be  able  to  read  and  examine  in  depth.  Public perception is the perspective of a group of humans who live together in a particular area and have feelings, thoughts and rules and they  provide  views,  responses  and  senses  to  things  or  events  occurring  in  their  environment  through  the  process  of  sight  or interpretation, through sensory first. This public perception is used to reveal the warm issues about the proposed division is to realize the welfare of the community, the distribution of development to areas that have not been reached and accommodate the aspirations of  people  in  the  region  who  want  the  same  service  in  government  affairs.  On  the  other  hand,  there  is  a  cons  against  the  ususlan pemekaran,  because  it  is  considered  as  a  political  vehicle  and  make  pengkotak-boxed  and  the  split  society.  The  perception  of  the community in Tigabalata sub-district of Jorlang Hataran sub-district is apathetic to pemekaran, because the distance is only 40 km to Pematang Raya and their life is unchanged because their livelihood is mostly rice farmers and horticulture.
Keywords : Public Perception, Expansion Area, Simalungun Regency
How to Cite : Suharyanto, A., Armansyah M., dan Syafruddin R., (2017). Persepsi Masyarakat Kelurahan Tigabalata  Kecamatan  Jorlang  Hataran  mengenai  Usulan  Pemekaran  Kabupaten  Simalungun, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 9 (2): 177-185
*Corresponding author: E-mail: agungsuharyanto@staff.uma.ac.id p-ISSN 2085-482X e-ISSN 2407-7429

## PENDAHULUAN
Era  reformasi  telah  memberikan  ruang yang  lebih  terbuka  kepada  masyarakat  untuk mengembangkan  dan  membangun  dirinya sendiri.  Otonomi  daerah,  sebagai  salah  satu produk  dari  era  reformasi,  merupakan  strategi untuk  merespon  tuntutan  masyarakat  untuk mengembangkan  dan  membangun  dirinya sendiri.  Hal  ini  memunculkan  berbagai fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah  untuk  membentuk  daerah  otonom baru,  baik  daerah  provinsi  maupun  kabupaten atau  kota.  Keinginan  tersebut  didasari terjadinya  dinamika  di  daerah  itu  sendiri  baik dinamika  sosial,  ekonomi,  politik  maupun budaya.
Sejalan  dengan  banyaknya  keinginan untuk melakukan pembentukan daerah otonom baru,  baik  berupa  pemekaran  maupun peningkatan  status,  khususnya  di  daerah kabupaten  dan  kota  sesuai  dengan  mekanisme pembentukan daerah otonom maka pemerintah telah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah no.129  tahun  2000.  Peraturan  pemerintah tersebut berisi tentang persyaratan Pembentukan dan Kriteria pemekaran, penghapusan  dan  penggabungan  daerah,  yang isinya  antara  lain  menyebutkan  persyaratan, kriteria,  prosedur,  pembiayaan  pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah.
Pembentukan daerah otonom ini, diharapkan  mampu  memanfaatkan  peluang yang  lebih  besar  dalam  mengurus  rumah tangganya  sendiri,  terutama  dalam  kaitannya dengan  sumber-sumber  pendapatan  asli daerah,  sumber  daya  alam  dan  pengelolaan bantuan  pemerintah  pusat  kepada  daerah otonom dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat setempat lebih baik. Seiring dengan pergeseran  model  tersebut,  terjadi  pula pergeseran  dari  penekanan  aspek  sentralisasi kepada penekanan aspek desentralisasi. Sistem pemerintahan  yang  ada  di  era  otonomi  daerah saat  ini  dengan  asas  desentralisasi  merupakan suatu refleksi proses reformasi sosial, ekonomi, politik  maupun  budaya  di  Indonesia  memiliki kecenderungan  dan  pergeseran  pelayanan
publik  dari  wewenang  pemerintah  pusat menjadi  kewenangan  pemerintahan  daerah yang lebih dekat dengan masyarakatnya. Dalam perspektif otonomi  daerah  ini, kekuasaan  akan terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang secara legal konstitusional  tetap  dalam  kerangka  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Seiring  dengan  perkembangan  dinamika di  berbagai  daerah  dan  peraturan  pendukung yang ada, masyarakat Simalungun yang diwakili oleh  beberapa  tokoh  masyarakat  dan  politik juga mengajukan pembentukan daerah otonomi tersendiri.  Hal  ini  terjadi  karena  melihat peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan  daerah  yang  berlaku  saat  ini (Undang-undang  No.32  Tahun  2004  dan Peraturan  Pemerintah  no.129  Tahun  2000), sedemikian  memberikan  kemungkinan  untuk dilakukannya  pemekaran  satu  daerah  otonom menjadi  beberapa  daerah  otonom  baru.  Hal  ini juga  menegaskan  komitmen  Negara  Kesatuan Republik Indonesia ini yang memberikan ruang bagi terpeliharanya warisan sejarah dan kultur dari  sebuah  daerah  seperti  Kabupaten Simalungun  yang  senama  dengan  etnis Simalungun sebagai penduduk aslinya.
Selain dari peraturan perundang- undangan  tersebut,  juga  adanya  wilayah  yang terlalu  luas  dan  banyaknya  kecamatan  untuk dikelola  dalam  satu  wilayah  pemerintahan.  31 (tiga puluh satu) Kecamatan yang terdiri dari di wilayah  Kabupaten  Simalungun  tersebut, dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten dengan pembagian 16 (enambelas) Kecamatan tetap di kabupaten induk dan 15 (limabelas) Kecamatan di kabupaten pemekaran.
Pemekaran Kabupaten  Simalungun  tersebut  menjadi  wajar dengan  harapan  akan  membawa  berbagai keuntungan  bagi  masyarakat,  seperti  fasilitas sosial, ekonomi dan finansial untuk kepentingan  kesejateraan  masyarakat  pada masa depan bagi daerah yang baru dimekarkan.
Kabupaten  induk  Simalungun  yang beribu  kota  di  Pematang  Raya,  terdiri  dari  16 (enambelas)  Kecamatan,  yaitu:  Kecamatan Raya,  Purba,  Haranggaol  Horisan,  Haranggaol, Dolok  Panribuan,  Dolok  Pardamaean,  Girsang
Sipanganbolon, Sidamanik, Pematang
Sidamanik,  Panombean  Panei,  Panei,  Raya Kahean,  Dolok  Silau,  Silimakuta,  Pematang Silimahuta  dan  Jorlang  Hataran. 15  (limabelas) Kecamatan  lainnya  nantinya  di  kabupaten pemekaran  yang  beribukota  di  Perdagangan, yaitu:  Siantar,  Gunung  Maligas,  Gunung  Malela, Tapian  Dolok,  Dolok  Batu  Nanggar,  Bandar Huluan,  Bandar  Masulam,  Pematang  Bandar, Bandar, Bosar Maligas, Ujung Padang, Hutabayu Raja,  Jawa  Maraja  Bahjambi,  Tanah  Jawa  dan Hatonduhan.
Melihat hal ini, maka saya tertarik untuk meneliti  persepsi  masyarakat  Kelurahan Tigabalata Kecamatan Jorlang Hataran terhadap upaya pemekaran Kabupaten Simalungun. Jarak lokasi kelurahan ini ke ibukota Pematang Raya, sekita  40  km.  Masyarakat  Tiga  Balata mempunyai  persepsi  yang  apatis  terhadap usulan pemekaran Kabupaten Simalungun yang apabila  berhasil,  akan  tetap  beribukota Pematang Raya.

## METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian di Kelurahan Tigabalata Kecamatan  Jorlang  Hataran  tentang  persepsi masyarakat  mengenai  pemekaran  wilayah
Kabupaten Simalungun tempat dimana
penelitian  itu  dilakukan,  dengan  pertimbangan bahwa  lokasi  tersebut  sesuai  dengan  rumusan masalah dan jenis penelitian.
Berdasarkan tujuan  penelitian  ini  yaitu, untuk  mengidentifikasi,  mengeksplorasi  dan menganalisis  masyarakat  Kelurahan  Tigabalata Kecamatan
Jorlang
Hataran mengenai pemekaran  wilayah  Kabupaten  Simalungun.
Jenis  penelitian  yang  akan  dilakukan  adalah penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif untuk menganalisis pemekaran wilayah Kabupaten Simalungun.
Menurut  Koentjaraningrat  (1997:  29)
bahwa:  “Penelitian  yang  bersifat  deskriptif menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu,  keadaan,  atau  gejala  atau  kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala  atau frekuensi adanya hubungan atara suatu gejala dengan gejala lain”.
Menurut  Bodgan  &  Taylor  (1975:  5) dalam  Moleong  (2000:  4)  mendefenisikan: “Metodologi kualitatif sebagai prosedur
penelitian  akan  menghasilkan  data  deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang atau pelaku yang diamati”.
Dengan demikian, peneliti tertarik untuk menganalisis  persepsi  masyarakat  Kelurahan Tigabalata Kecamatan Jorlang Hataran mengenai  pemekaran  wilayah  Kabupaten
Simalungun  dengan  menggunakan  metode kualitatif  untuk  mengetahui  dan  mendapatkan data  secara  ilmiah.  Dan  untuk  memahami  dan mendeskripsikannya,  peneliti  menggunakan studi  lapangan  ( field  research) dengan observasi  partisipasi (participant  observer) yaitu  peneliti  langsung  ke  lapangan  untuk melakukan pengamatan pada subjek penelitian.
Instrumen  pengumpul  data  terbagi menjadi  dua  yakni  untuk  data  primer  dengan menggunakan  wawancara  langsung  kepada masyarakat  Kelurahan  Tigabalata  Kecamatan Jorlang  Hataran.  Wawancara  ini  dilakukan dengan indepht  interview yaitu  metode pengumpulan data melalui wawancara
langsung  yang  dilakukan  secara  mendalam kepada  sumber  data.  Adapun  untuk  data sekunder  dari  telaah  berbagai  literatur  yang relevan dengan penelitian.
Untuk  mendapatkan  hasil  yang  akurat dan  untuk  kebenaran  data  maka  penelitian harus  memiliki  teknik  pengumpulan  data, setidaknya  ada  tiga  teknik  pengumpulan  data yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Observasi  atau  pengamatan  secara langsung  yang  dilakukan  untuk  mengamati suatu  gejala  sosial  tertentu  di  lokasi  penelitian yang  meliputi  keadaan,  kegiatan,  peristiwa, perilaku  yang  melibatkan  informan  dan pastinya berhubungan dengan persepsi masyarakat  Kelurahan  Tiga  Balata  Kecamatan Jorlang Hataran pemekaran wilayah Kabupaten Simalungun.  Hal  ini  dilakukan  agar  dapat menghasilkan data sesuai realitas dan valid.
Teknik  wawancara  dilakukan  peneliti diawali  terlebih  dahulu  dengan  interview.  Hal ini dilakukan di awal pertemuan dengan tujuan untuk  membangun  hubungan  interpersonal antara peneliti dengan informan, karena dengan membangun  hubungan  interpersonal  maka akan terjalin rasa kepercayaan dan keterbukaan dalam  perbincangan  pada  saat  wawancara.
Kemudian  inisial  interview  juga  bertujuan untuk  memperoleh  informasi  lebih  mendalam tentang informan dan juga untuk memberitahu kepada  informan  mengenai  sistem  wawancara yang akan dilakukan.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan adalah,  pertama  adalah  dengan  reduksi  data (Data Reduction), yaitu data yang diperoleh dari lapangan  jumlahnya  cukup  banyak,  untuk  itu perlu  dicatat  secara  teliti  dan  rinci.  Sebab semakin  lama  penelitian  semakin  banyak jumlah  data  dan  akan  semakin  kompleks  dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data atau merangkum data dengan  memilih  hal-hal  pokok,  memfokuskan pada  hal-hal  penting,  dicari  tema  dan  polanya dan  membuang  yang  tidak  perlu.  Dengan demikian  data  yang  telah  direduksi  akan memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas  dan mempermudah  peneliti  untuk  pengumpulan data selanjutnya.
Kedua  adalah  penyajian  data (Data Display) .  Menurut  Miles  dan  Huberman  (2002) dalam  Sugiyono  (2009:341)  bahwa:  “Apabila data  telah  direduksi  maka  langkah  selanjutnya adalah  menyajikan  data.  Dalam  penelitian kualitatif,  yang  paling  sering  digunakan  untuk penyajian  data  adalah  data  teks  yang  bersifat naratif”. Dengan menyajikan data kualitatif dan menentukan  jenis  serta  bentuk  data  yang dimaksudkan  ke  dalam  uraian  singkat,  bagan, hubungan antar kategori, sehingga lebih mudah dipahami.
Langkah  ketiga  dalam  analisis  data kualitatif  adalah  penarikan  kesimpulan  dari himpunan  seluruh  data  selama  penelitian. Kesimpulan  merupakan  tinjauan  terhadap catatan  yang  telah  dilakukan  di  lapangan. Kesimpulan  dalam  penelitian  kualitatif  yang diharapkan  adalah  temuan  baru  yang sebelumnya  belum  pernah  ada.  Temuan  dapat berupa  deskripsi  atau  gambaran  suatu  objek yang  sebelumnya  masih  remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Tinjauan ulang  pada  pencatatan  di  lapangan  ataupun kesimpulan yang dapat di tinjau sebagai makna yang  muncul  dari  data  yang  harus  di  uji kebenarannya.
Keempat  adalah  teknik  pencermatan kesahihan  data,  yaitu  ini  dilakukan member check berkenaan  dengan  temuan-temuan  pada akhir  penelitian  kemudian  dilakukan  penilaian akhir  oleh  konsultan  dengan  terlebih  dahulu diseminarkan dan didiskusikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kecamatan  Jorlang  Hataran,  adalah  satu dari  30  kecamatan,  plus  9  kecamatan  hasil pemekaran,  serta  17  kelurahan  dan  294 desa/Nagori dengan luas areal 109,25 KM2 dari 4.386,60  Km2  luas  seluruh  kabupaten Simalungun.    Kecamatan  Jorlang  hataran terletak  pada  ketinggian:  600  M.  diatas permukaan  laut.  Pada  masa-masa  hangatnya issue  pemekaran  sekitar  tahun  2007,  kabarnya arealnya di perluas dengan masuknya beberapa nagori  dari  kecamatan  tetangga  seperti  dari kecamatan Siantar.
Ada 13 Huta/Kelurahan di Kecamatan Jorlang
Hataran yaitu: No  Huta/Kelurahan Kabupaten Provinsi 1  Bah  Birong Ulu Simalungun  Sumatera Utara 2  Bah  Sampuran Simalungun  Sumatera Utara 3  Dipar  Hataran Simalungun  Sumatera Utara 4  Dolok  Marlawan Simalungun  Sumatera Utara 5  Dolok  Parriasan Simalungun  Sumatera Utara 6  Jorlang Hataran Simalungun  Sumatera Utara 7  Kasindir Simalungun  Sumatera Utara 8  Pagar  Pinang Simalungun  Sumatera Utara 9  Panombean  Huta  Urung Simalungun  Sumatera Utara 10  Parmonangan Simalungun  Sumatera Utara 11  Pinang  Ratus Simalungun  Sumatera Utara 12  Sibunga  Bunga Simalungun  Sumatera Utara 13  Tiga  Balata Simalungun  Sumatera Utara Desa Tiga Balata, Pusat pemerintahannya sendiri  di  pusatkan  di  Tiga Balata,  dengan  luas 12.08.06.1008  dan Batas-batas wilayah: Sebelah  Utara  Kecamatan  Siantar;  Sebelah Selatan Kecamatan Dolok Pangaribuan; Sebelah Barat Kecamatan Sidamanik; dan Sebelah Timur Kecamatan Tanah Jawa
Jumlah  penduduk  daerah  penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel Jumlah Penduduk Kelurahan Tiga Balata No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 1. Laki-laki 1599 49,44 2. Perempuan 1635 50,55 Jumlah 3.234 100 Sumber: Profil Kelurahan  Tiga  Balata  Tahun 2017
Berdasarkan  tabel  tersebut,  diketahui bahwa    di  Kelurahan  Tiga  Balata  jumlah penduduk  wanita  lebih  banyak  daripada  laki- laki yaitu 50,55% dibandingkan laki-laki hanya 49,44% dari jumlah penduduk.
Tabel  Distribusi  Penduduk  Menurut
Umur di Kelurahan Tiga Balata No Umur (Tahun) Jumlah Jiwa Persentase 1. 0-6 341 2. 7-12 391 12,09 3. 13-15 275 8,5 4. 16-18 265 8,19 5. 19-21 181 5,59 6. 22-45 950 29,37 7. >46 831 25,69 Jumlah 3234 100 Sumber: Profil Kelurahan  Tiga  Balata  Tahun 2017
Berdasarkan  Tabel  tersebut  diketahui bahwa jumlah penduduk  Kelurahan Tiga Balata paling banyak pada kelompok umur 22-45 yaitu 950  jiwa  atau  29,37%,  sedangkan  yang  paling sedikit  adalah  yang  berada    pada  kelompok umur 19-21 yaitu 181 jiwa atau 5,59%.
Tabel 8. Data  Penduduk Yang Drop Out/
Putus  Sekolah No Drop Out/Putus Sekolah Jumlah 1. SD 121 2. SMP sederajat 146 3. SMU sederajat 203 Total 470 Sumber: Profil Kelurahan tahun 2017
Dari  tabel  tersebut  dapat  dilihat  jumlah penduduk yang drop out/ putus sekolah adalah pada  jenjang  SMU  sederajat,  hal  ini  disebakan oleh  kenakalan  remaja  itu  sendiri  ataupun kurangnya biaya pendidikan dari keluarga yang bersangkutan.
Tabel 9. Distribusi Penduduk Menurut Pekerjaan di Kelurahan Tiga Balata No Uraian Jumlah (KK) 1. Petani 522 2. Pegawai 219 3, Lain-lain 102 843 Sumber: Profil Kelurahan tahun 2017
Berdasarkan  tabel  tersebut,  dapat diketahui  bahwa  pekerjaan  yang  paling dominan  di  Kelurahan  Tiga  Balata  adalah sebagai petani yaitu 522 KK atau 61,92%.
Tiga  Balata,  sebagai  kelurahan  sekaligus Ibukota kecamatan dilengkapi dengan berbagai sarana dan pra sarana, Pendidikan dari TK, SD, SMP  hingga  SMU  (SMA  dan  SMK),  bahkan  SD plus Tigabalata adalah salah satu Sekolah dasar yang  berstandar  international  (SBI)  di  Kab. Simalungun.    Kesehatan  dengan  Puskesmas, Klinik  yang dilengakapi Doter tetap, Bidan dan Perawat,Jaringan Telokomunikasi yang lengkap, Kantor Pos, Sarana Sosial seperti tempat Ibadah Gereja  dan  Mesjid,  Sarana  Pertanian  dengan Irigasi  yang  sudah  dibangun  bahkan  sejak zaman belanda dulu.
Secara  umum  pemekaran  daerah  di Indonesia  sering  terkait  dengan  retorika yang  selalu  menyebutkan  alasan  Pemekaran wilayah  untuk  mendekatkan  pemerintah dengan  rakyat,  bahwa  akan  menguntungkan secara  ekonomis  dan  itu  adalah  kehendak rakyat untuk  memiliki  daerah  sendiri. Kabupaten  baru  akan  memiliki  birokrasi sendiri dengan anggaran yang akan dialokasikan  menurut  prioritas  –  prioritas sendiri  yang  menjanjikan  kemakmuran  bagi warga masyarakat di daerah yang dimekarkan. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintahan daerah  dalam  memperpendek  rentang kendali pemerintahan sehingga meningkatkan efektifitas  penyelenggaraan  pemerintah  dan pengelolaan pembangunan Pemekaran Simalungun memang masih ditunda pembahasannya  dan  akan  dilanjutkan  oleh DPR  RI  yang  baru Periode  2014-2019.
Pemekaran kabupaten Simalungun
memang  masih  ditunda  pembahasannya  dan akan dilanjutkan oleh DPR RI yang baru periode 2014-2019.  Banyak  pro  dan  kontra  dalam pemekaran  Kabupaten  Simalungun  tersebut, misalnya  saja  yang  menamakan  dirinya  TPS dengan alasan permainan politik saja, memecah
Simalungun
dan lain-lain dengan mengkambinghitamkan kinerja Bupati sekarang yang  sedang  menjabat.  Akan  tetapi  apabila dilihat  tujuan  awal  bahwa  adanya  pemekaran adalah untuk Peningkatan pelayanan Administrasi terhadap Masyarakat dan Syaratnya  adalah  berdasarkan  PP  nomor  78 tahun 2007. Alasan pemekaran Kabupaten Simalungun  diatas  menunjukkan  bahwa semua alasan pemekaran dari para tokoh
masyarakat  nyaris  seragam  yaitu  bertujuan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat. Pemekaran Simalungun Hataran akan membawa  kemakmuran  bagi  masyarakat, pembangunan akan  meningkat,  pelayanan masyarakat akan lebih baik. Dengan terbentuknya  daerah  otonom  baru,  secara teoritis  wilayah  administrasi  pemerintahan akan  semakin  mengecil,  sehingga  memberikan kesempatan  yang  besar  bagi  setiap  komponen masdyarakat  untuk  terlibat  secara  langsung dalam menentukan arah dan kebijakan daerah. Dengan  demikian  tujuan  akhir  dari  pemekaran tersebut  dapat  tercapai  yaitu  meningkatkan pelayanan  kepada  masyarakat,  percepatan pertumbuhan  kehidupan  demokrasi,  dan percepatan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah.
Masyarakat melihat  adanya  potensi wilayah  daerah  yang  dimekarkan.  Masyarakat juga  beranggapan  dengan  adanya  pemekaran Simalungun  nantinya  akan  meningkatkan pelayanan publik dan percepatan pembangunan. Harapan  ini juga yang diinginkan  oleh  elit  politik  lokal  pendukung pemekaran  Simalungun  Hataran  baik  level daerah  maupun  pusat.  Banyak pro  dan kontra  dalam upaya  pemekaran  Kabupaten Simalungun  tersebut,  misalnya  saja  yang menamakan  dirinya  TPS  dengan  alasan Permainan politik
saja, memecah
Simalungun dan lain-lain dengan mengkambinghitamkan kinerja Bupati sekarang  yang  sedang  menjabat.  Akan tetapi apabila  dilihat  tujuan  awal  bahwa  adanya pemekaran adalah untuk  Peningkatan pelayanan  Administrasi  terhadap  Masyarakat dan  Syaratnya  adalah  berdasarkan  PP  nomor 78 tahun 2007. Ada beberapa pendapat yang mengungkapkan  bahwa  pemekaran  wilayah Simalungun  Hataran  nantinya dapat  segera mewujudkan kemakmuran bagi rakyat, tentunya  bertujuan  sangat  baik  karena  untuk percepatan  pemerataan  pembangunan  dan memudahkan masyarakat menuju kesejahteraan,  temasuk  dalam  hal  pelayanan oleh pemerintah daerah.
Kabupaten Simalungun  layak  dimekarkan  apabila  dilihat dari  jumlah  penduduk  dan  letak  geografisnya dan merupakan  wujud  dari  aspirasi  bersama di  semua  lapisan  masyarakat,  sehingga mempercepat pembangunan secara merata dan menyentuh kepentingan masyarakat.
Pemekaran adalah murni  aspirasi masyarakat,  karena  pemekaran  bukan  untuk kepentingan  pribadi,  atau  golongan  namun untuk  memajukan  pembangunan  dibidang infrastruktur,  budaya  dan  pendidikan  yang berguna  bagi  masyarakat  banyak.  Dengan adanya  pemekaran  Simalungun,  di  sana  akan lebih  diserap  banyak  pengangguran  menjadi Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS).  Pemekaran adalah  membuat  proses  demokrasi  lebih  cepat terjadi tujuan pemekaran adalah untuk  mensejahterahkan rakyat melalui
pemerataan  pembangunan  baik  infratruktur dan  pemekaran  juga  akan  mempercepat perkembangan ekonomi yang semakin cepat.
Ada  juga  yang  berpendapat  bahwa pemekaran  wilayah  kabupaten  simalungun menjadi dua itu tidak pas, karena hanya sebagai kendaraan  politik  bagi  elit-elit  politik  saja. Dengan  menjual  isu  pemekaran  daerah  secara tidak  sistematis  di  masa  Pemilukada  saat  ini menunjukkan  bagaimana  masa  depan  daerah dan  masyarakatnya,  dipertaruhkan  oleh  para politisi  atau  calon  bupati  yang  mungkin sebagian  kurang  berwawasan  kenegaraan dan tidak mempunyai  kompetensi  atau
keahlian  yang  cukup  untuk  menentukan  suatu daerah  layak  atau tidak  untuk  dimekarkan. Di sisi  lain,  pemekaran  Kabupaten  Simalungun tersebut  akan  menyebabkan  kesenjangan sosial. Pemekaran hanya akan menyebabkan pengkotak-kotakan
sosial masyarakat  dengan  pemisahan  etnis  dan agama. Untuk agama dan etnis tertentu, berada di  wilayah-wilayah  tertentu,  karena  sebetulnya Indonesia adalah multikultural. Masyarakat Kelurahan Tigabalata
Kecamatan  Jorlang  Hataran,  agak  lain  dengan masyarakat  di  daerah  lain,  karena  bersifat apatis  terhadap  pemekaran yang  terus  santer digaungkan.  Bagi  mereka,  hal  tersebut  tidak begitu berpengaruh  terhadap  pendapatan  dan penghasilan  sehari-hari,  karena  jarak  ke Pematang  Raya  sejauh  40  Km.  Terutama  juga karena  lebih  dari  60  %  adalah  petani,  baik petani  yang  bercocok  tanam  padi  maupun tanaman  holtikultura,  tentu  tidak  terpengaruh dengan  pemekaran.  Selain  itu  juga  kelurahan Tiga  Balata  bearda  di  kecamatan  Jorlang Hataran dan berada tetap beribu kota Pematang Raya.
Bagi masyarakat yang berstatus Pegawai Negeri  Sipil  dan  bekerja  di  Pemerintahan Kabupaten  Simalungun,  berpendapat  bahwa dengan  adanya  pemekaran  ataupun  tidak, mereka juga tetap berada di pemerintahan. Jika terjadi pemekaran menjadi dua kabupaten yang beribukota  Pematang  Raya  dan  Pematang Bandar,  tidak  begitu  menjadi  masalah  oleh karena persoalan jarak.
Misalnya,  Imelda  Tambunan,  ST.,  M.Si., seorang  Pegawai  Negeri  Sipil    (PNS)  Pemkab Simalungun  (32  tahun),  yang  berdomisili  di Kelurahan  Tiga  Balata,  mengungkapkan  bahwa dirinya  tidak  begitu  berpengaruh  terhadap pendapatan dan penghasilan sehari-harisebagai seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS),  makanya tidak  terlalu  berpendapat  ketika  diwawancarai mengenai pemekaran.
Pendapat  tersebut  di  atas  menjadi  agak berbeda  dengan  Agus  Salim  Damanik  (56 tahun),  yang  merupakan  pemilik  kios  toko kelontong  yang  berada  di  pinggir  jalan  lintas Medan  –  Danau  Toba.  Dari  sisi  pendapatan untuk  kehidupan  sehari-hari,  pendapatannya
sama  saja,  walaupun  ada  pemekarana kabupaten  Simalungun.  Beliau  juga  tidak khawatir karena untuk permasalahan pengurusan  surat-surat  tidak  begitu  jauh karena  berjarak  40  km  dari  Tiga  Balata  ke Pematang Raya.
Haji  Idris  Siregar  (74  tahun),  adalah seorang  tokoh  masyarakat  di  Kecamatan Jorlang Hataran, yang tidak begitu risau apakah pemekaran  itu  berhasil  ataukah  tidak,  karena Kecamatan  Jorlang  Hataran  tetap  menjadi bagian  dari  Kabupaten  Induk  yang  beribukota Pematang  Raya.Selain  iti,  juga  tidak  begitu berpengaruh terhadap pendapatan dan penghasilan sehari-hari.
Haji  Salim  Siregar  (57  tahun)  Tokoh Masyarakat di Kecamatan Jorlang Hataran, juga tidak  begitu  risau  apakah  pemekaran  itu berhasil  ataukah  tidak,  karena  Kecamatan Jorlang  Hataran  tetap  menjadi  bagian  dari Kabupaten  Induk  yang  beribukota  Pematang Raya.  Selain  itu,  juga  tidak  begitu  berpengaruh terhadap  pendapatan  dan  penghasilan  sehari- hari  sebagai  petani  hortikultura.  Hal  ini  juga sama seperti yang diungkapkan oleh Agus Salim Damanik  (56  tahun)  Tokoh  Masyarakat  di Kecamatan Jorlang Hataran

## SIMPULAN
Beragam  pendapat  dari  masyarakat mengenai usulan pemekaran wilayah Kabupaten  Simalungun,  yaitu  ada  yang  pro pemekaran (terutama dari masyarakat Simalungun Bawah), kontra pemekaran
(masyarakat  Simalungun  Atas)  dan  apatis (terutama  di  beberapa  kecamatan  yang jaraknya  tidak  terlalu  jauh  dari  ibu  kota kabupaten).  Motivasi  pemekaran  Kabupaten Simalungun  menjadi  dua  yaitu  Simalungun Bawah (Hataran) dan Simalungun Atas (Induk) adalah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat,  pemerataan  pembangunan  ke wilayah  yang  selama  ini  tidak  terjangkau  dan menampung  aspirasi  masyarakat  di  wilayah yang  menginginkan  pelayanan  yang  sama dalam urusan pemerintahan. Persepsi masyarakat di kelurahan Tigabalata Kecamatan Jorlang  Hataran, adalah  apatis  terhadap  usulan
pemekaran  wilayah  Kabupaten  Simalungun. Penyebabnya  adalah  karena  jarak  tempuhnya hanya  40  km  ke  Pematang  Raya  dan  mereka beranggapan,  bahwa  kehidupan  ekonomi  tidak berubah  karena  sebagian  besar  masyarakat bermata  pencaharian  mereka  sebagai  petani padi dan hortkultura.

## DAFTAR PUSTAKA
Susanto,  A.B.,  dkk.  (2010).  Reinvensi  Pembangunan Ekonomi Daerah,       Bagaimana Membangun Kesejahteraan  Daerah.  Jakarta.  Erlangga.  PT. Gelora Aksara Pratama.
Bungin,  B,  2001.  Metodologi  Penelitian  Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya: Airlangga University Press.
_____________, 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Budiarjo,  M,  1991, Aneka  pemikiran  Tentang  Kuasa dan Wibawa , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Haloho, M. 2006. Orientasi Pemilih Etnik Jawa Dalam Pilkadasung  Tahun  2005  Di  Kota  Medan (Tesis).  Medan.  Program  Pasca  Sarjana UNIMED.
Harriss, J, dkk diterjemahkan oleh Arya Wisesa, 2005,
Politisasi  Demokrasi:  Politik  Lokal  Baru, Demos, Jakarta Haryanto, 1990, Elit, Massa Dan Konflik , Pusat Antar Universitas-Studi sosial, UGM, Yogyakarta. Ihromi, T.O. 1981. Pokok-pokok Antropologi Budaya.
Jakarta: Gramedia.
Imawan,  R,  2003,  “ Catatan  Kritis  Pelaksanaan Otonomi  Tingkat  Desa  di  Bali”, dalam  Karim (ed)  (2003) Kompleksitas  Persoalan  Otonomi Daerah  di  Indonesia ,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Irtanto,  2008, Dinamika  Politik  Lokal  Era  Otonomi Daerah , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Jalaluddin  R,  2003. Psikologi  Komunikasi .  Remaja Rosdakarya: Bandung. Makmuri Muchlas.2008. Perilaku Organisasi.Yogyakarta .Gadjah Mada University Press Khairin,  Sukri,  2005, Etnis  Alas  dalam  Otonomi daerah:  Kajian  Aktualisasi  Identitas  Kelompok melalui  Pemekaran  Desa  di  Kabupaten  Aceh Tenggara, Tesis,  Program  Studi  Antropologi
Sosial Pascasarjana UNIMED. Kusmanto, H., (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan  Partisipasi  Politik Masyarakat,
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA , 1 (1): 41-47.
Koentjaraningrat,  1961, Metode-Metode  Antropologi dalam Penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan  di  Indonesia ,  Jakarta:  Penerbit
Universitas.
______________. 1987. Sejarah Antropologi I. Jakarta: Ul Press.
______________. 1990. Sejarah Antropologi II. Jakarta: U1 Press.
______________.  1992.  Beberapa  Pokok  Antropologi Sosial. Jakarta: Dian Rakyat.
_______________,  1981.  Sejarah  Teori  Antropologi  I. Jakarta: U1 Press
_______________,  1997,  Metode-Metode  Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia
Kriyantono, R. 2006, Teknis Praktis Riset Komunikasi . Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Liliweri,  Alo,  WS,  2001,  Gatra-Gatra  Komunikasi Antar  Budaya,  Yogyakarta,  Penerbit  Pustaka Pelajar. 2001,
Lubis,  E,  1996, Peran  Serta  Masyarakat  Dalam Mendukung  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  di Kabupaten  Simalungun  (Skripsi) ,  Universitas Negeri Medan.
_______________,  2014,  Studi  Antropologi  Pemekaran Wilayah  Kabupaten  Simalungun,  Universitas Negeri Medan
Mansoben, J.R., tt., Sistem  Politik  Tradisional di  Irian Jaya , Jakarta: LUPI_RUL Series. Mas’oed,  M  dan  Colin  M.A.,  2006, Perbandingan Sistem  Politik ,  Gadjah  Mada  University Press, Yogyakarta
Meleong,  J.L.,  2000,  Memahami  Penelitian  Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
___________.,  2000, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ;
Rosda Karya, Bandung
Nurhasim,  M.  (ed.),  2005, Konflik  Antar  Elit  Politik Lokal  dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah , Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Poerwadarrninta,  WJS,  1985, Kamus  Umum  Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka. Priyono, H., 2000, Anthony Giddens: Suatu Pengantar , Jakarta; KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) Ritzer, G. dan Douglas J.G., 2008, Teori Sosiologi: Dari
Teori  Sosiologi  Klasik  Sampai  Perkembangan Mutakhir ,  terjemahan  Nurhadi.  Yogyakarta; Kreasi Wacana.
Sangti, B., 1977. Sejarah Batak , Balige: Karl Sianipar Company.
Saragih,  S.,  2008. Orang  Simalungun ,  Depok:  CV Citama Vigora.
Simanjuntak,  B.A.  2002.  Konfliks  Status  dan Kekuasaan  Ratak  Toba.,  Yogyakarta.  Jendela Sihaloho, Misran, 2006.
Simorangkir,  A.K.,  2009,  Gejolak  Batubara:  Studi Antropologi  Tentang  Konflik  Pembentukan Kabupaten  Batubara.  Tesis  Program  Studi Antropologi  Sosial  Sekolah  Pascasarjana Universitas Negeri Medan.
Sinar,  T.L.,  1973,  Sari  Sedjarah  Serdang  (Jilid  III), Medan: Ikatan Keluarga Serdang. Siswanto,   S.,  (2005). Hukum  Pemerintahan  Daerah Di  Indonesia .  Jakarta. PT. Sinar Grafika.
Spradley,  J,  1997, Metode  Etnografi ,  Yogyakarta: Tiara Wacana.
Sugiyono.  2009. Metode  Penelitian  Pendidikan (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  R&D) . Bandung: Alfabeta.
Suharyanto, A., (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa  dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA , 2 (2): 166-175
Susi  S  dan  Adelita  L.,  (2015).  Partisipasi  Politik Perempuan  pada  Partai  Keadilan  Sejahtera Kota Medan, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA , 3 (1): 1- 3.
Tampubolon,  Hotmaria,  2010, Pengaruh  Pemekaran Wilayah  terhadap  Persaingan  Politik  Antar
Kelompok  Etnis  Nias  di  Kabupaten  Nias Selatan,  Provinsi  Sumatera  Utara ,  Tesis, Program Studi Antropologi Sosial Pascasarjana UNIMED. Tideman, J, 1922, Simeloengoen: Het Land Der Timoer bataks in zijn ontwikling tot Een Deel Van het Culturgebied  van  de  Ooskust  van  Sumatera , Leiden: Stamdruskkerij Louis H. Beehrer. Walgito, B., 2002. Pengantar Psikologi Umum .Yogyakarta.Andi Offset Undang Undang Nomor 22/1999, Tentang Pemerintahan Daerah Undang Undang Nomor 32/2004, Tentang Pemerintahan Daerah, CV. Eko Jaya, Jakarta. Varma,  S.P,  2001, Teori  Politik  Modern ,  Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.