## Pendidikan di Era Otonomi Daerah Pasca Orde Baru
Junaidi
Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Bangkalan, Indonesia Email : Junaidi@darul-hikmah.com

## Abstrak
Seiring  dengan  terjadinya  perubahan  sistem  politik  Indonesia  dari sentralisasi  ke  desentralisasi,  sistem  pengelolaan  pendidikan  pun mengalami perubahan. Secara yuridis, perubahan tersebut tekah dilegalkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semangat desentralisasi  pendidikan  yang  utama  adalah  memberikan  kesempatan lebih  luas  kepada  otoritas  daerah  untuk  melakukan  inovasi  dan memanfaatkan  keunggulan  lokal  dalam  penyelenggaraan  pendidikan.
Meski demikian, di samping banyaknyahal-hal positif yang diperoleh dari desentralisasi  pendidikan,  sejumlah hal  yang  tidak  menguntungkan  pun terjadi.  Oleh  sebab  itu,  perlu  kajian  lebih  lanjut  dan  lebih  mendalam mengenai  efektivitas  penyelenggaraan  pendidikan  dengan  pola desentralisasi.
Kata Kunci : : Pendidikan,  Otonomi Daerah, Orde Baru

## Pendahuluan
Berakhirnya  Era  Orde  Baru  di  Indonesia  membawa  banyak perubahan  pada  tatanan  sosial-politik  di  negara  ini.  Perubahan  tersebut tidak lepas dari semangat untuk terlepas dari sejarah uniformalisme Orde Baru.  Dipahami  bersama,  bahwa  pemerintah  Orde  Baru  atas  nama pembangunan  mengedepankan  tiga  stabilitas  negara,  yaitu  stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan. Demi mempertahankan ketiga stabilitas tersebut  pemerintah  Orde  Baru  melakukan  berbagai  upaya  yang dampaknya  pada  penyeragaman  berbagai  aspek  kehidupan  bangsa, termasuk pendidikan.
Dalam dunia pendidikan,  kita melihat bahwa pemerintah Orde Baru menerapkan  sistem  sentralisasi  ( centralized  system ).  Hal  ini  berimplikasi pada kewenangan mutlak pemerintah pusat dalam pengelolaan berbagai aspek  pendidikan,  antara  lain  berupa  sistem  pendidikan,  kurikulum, sumber  daya  manusia,  pengadaan  media  dan  sumber  belajar,  hingga anggaran  pendidikan.  Walhasil,  pemerintah  daerah  dan  institusi pendidikan  tidak  memiliki  ruang  untuk  berkreasi  dan  berinovasi  untuk mengembangkan pendidikan di lingkungannya masing-masing.
Sistem  sentralisasi  dalam  dunia  pendidikan  di  Indonesia  berakhir seiring  dengan  berakhirnya  Era  Orde  Baru.  Ini  menandakan  betapa pendidikan tidak bisa terlepas dari dunia politik. Era Reformasi membuka lembaran  baru  pengelolaan  pendidikan  di  Indonesia.  Pada  Era  ini,  kita mengenal  sistem  pendidikan  yang  desentralistik  ( decentralized  system ).
Sistem ini mengurangi kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pendidikan,  dan  memberikan  otoritas  lebih  beasr  kepada  pemerintah daerah hingga institusi pendidikan untuk menentukan masa depan anak- anak mereka.
Peralihan sistem ini, pada mulanya disambut dengan antusias, karena di  samping  sebagai  bukti  nyata  keseriusan  pemerintah  pasca  orde  baru untuk  mengelola  negara  secara  bersama-sama  dengan  cara  berbagi kewenangan,  juga  dipandang  memberikan  peluang  para  pemangku otoritas  pendidikan  di  berbagai  jenjang  untuk  berkreasi  dan  melakukan inovasi sesuai dengan kondisi lingkungannya. Dinas pendidikan daerah, yang dulu merupakan Kanwil Departemen Pendidikan, memiliki otoritas lebih  besar  untuk  mengatur  lembaga-lembaga  pendidikan  di  daerahnya dalam berbagai aspeknya. Demikian juga halnya dengan lembaga-lembaga pendidikan, mereka memiliki otoritas yang lebih besar untuk menentukan apa yang harus diajarkan di sekolah-sekolah  mereka.
Namun demikian, belakangan muncul rasa skeptis atas keberhasilan pengelolaan pendidikan dengan pola desentralisasi ini. Berbagai persoalan muncul  sebagai  dampak  diberikan  kewenangan  yang  besar  kepada pemerintah  daerah  untuk  mengelola  pendidikan  di  wilayahnya.  Bahkan Kepala  Balitbang  Kemendikbud  mengemukakan  bahwa “ pelaksanaan otonomi  pendidikan  yang  telah  berlangsung  lima  tahun  lebih  kerap mengalami  banyak  hambatan  dan  permasalahan,  yang  berpotensi mengganggu  efektivitas,  efisiensi,  dan  profesionalisme  pengelolaan pendidikan.” 1 Pernyataan  tersebut  secara  tegas  menunjukkan  bahwa penyelenggaraan otonomi pendidikan membawa sejumlah masalah serius yang  perlu  menjadi  keprihatinan  bersama.  Tulisan  ini  mencoba mengidentifikasi  berbagai  keuntungan  dan  persoalan  yang  dijumpai dengan  diberlakukannya  otonomi  pendidikan.  Di  bagian  akhir  akan disampaikan beberapa poin pemikiran yang perlu didskusikan lebih lanjut.
A. Mengapa Otonomi Pendidikan?
Desentralisasi  bidang  pendidikan,  yang  lazim  juga  disebut  sebagai otonomi pendidikan, sebenarnya bukanlah kebijakan yang diambil tanpa landasan.  Setidaknya  ada  tiga  alasan  utama  mengapa  desentralisasi pendidikan  ini  dilaksanakan  di  Indonesia.  Pertama  adalah  alasan psikologis. Seperti disebutkan di muka, kebijakan sentralisasi pendidikan yang  dilakukan  olehPemerintah  Orde  Baru  menutup  potensi  kreativitas, inovasi dan bahkan kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah. Di samping itu  pemerintah  daerah  pun  hampir  tidak  memiliki  otoritas  terhadap lembaga-lembaga  pendidikan  di  wilayah  mereka.  Kedua  hal  ini  seolah
1 “Kemdikbud kaji ulang konsep otonomi pendidikan” diambil dari Kompas Online edisi 29 Nopember 2011.
http://edukasi.kompas.com/read/2011/11/29/09304757/Kemdikbud.Kaji.Ulang.Konsep.O tonomi.Pendidikan diakses tanggal 16 April 2019
bukan masalah ketika Orde Baru berkuasa, tetapi menjadi persoalan ketika rezim  Orde  Baru  berakhir.  Sistem  pendidikan  yang  sentralistik  diduga telah  menyebabkan  mandulnya  kreativitas  dan  inovasi  para  guru  dan pengelola lembaga-lembaga pendidikan, karena semua rencana dan bahan pelajaran  dibuat  secara  seragam  oleh  pemerintah  pusat.  Demikian  juga, sistem tersebut telah menyebabkan hilangnya berbagai kearifan lokal dan kemampuan  otoritas  pendidikan  dareha  untuk  memaksimalkan  sumber daya  setempat,  karena  mayoritas  keputusan  penting  ditetapkan  oleh pemerintah pusat.
Meski tidak banyak muncul di permukaan ketika orde baru berkuasa, namun hal-hal di atas tetap terpendam dan menjadi keprihatinan banyak praktisi  dan  pemikir  pendidikan.  Mereka  meyakini,  bahwa  meskipun sentralisasi  pendidikan  dalm  batas-batas  tertentu  diperlukan  untuk menjada persatuan, namun dalam beberapa hal menjadi kontra produktif, terutama karena penyeragaman.
Ketika  kekuasaan  Orde  Baru  berakhir  dan  euforia  reformasi menggejala  di  Indonesia,  tuntutan  untuk  menyerahkan  sebagian  (besar) kebijakan, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada otoritas daerah  dan  lembaga  pendidikan  semakin  menguat.  Kritik  terhadap sentralisasi pun semakin terbuka.
Kedua  adalah  alasan  politis.  Ini  berkaitan  erat  dengan  alasan psikologis di atas. Salah satu aspek politik adalah kekuasaan, termasuk di dalamnya  kekuasaan  atau  kewenangan  dalam  pengelolaan  pendidikan. Pada  masa  Orde  Baru,  otoritas  pendidikan  di  daerah  tetap  di  bawah kewenangan pemerintah pusat. Hal ini diwujudkan dengan adanya kantor- kantor  wilayah  departemen  pendidikan  di  setiap  propinsi  dan  kantor departemen pendidikan di setiap kabupaten/kota, yang merupakan bagian dari  struktur  pemerintah.  Struktur  ini  menunjukkan  bahwa  berbagai
kewenangan  pendidikan,  dari  mulai  penetapan  kurikulum  hingga pengangkatan kepala sekolah dan guru merupakan kewenangan pusat.
Seiring  dengan  tuntutan  untuk  pendelegasian  kewenangan  lebih besar  kepada  pemerintah  daerah  dalam  hal  penyelenggaraan pemerintahan,  tuntutan  untuk  memberikan  kewenangan  dalam  bidang pendidikan  pun  tidak  terelakkan.  Pemerintah  daerah  merasa  perlu memiliki  kewenangan  lebih  besar  dalam  hal  kebijakan  dan penyelenggaraan pendidikan.
Ketiga,  alasan  hukum.  Alasan  hukum  di  sini  lebih  merupakan implikasi dari ketentuan yang telah ditetapkan. Karena alasan psikologis dan politis di atas, dipicu dengan berakhirnya kekuasaan Orde Baru, maka lahirlah  Undang-Undang  yang  mengatur  sekaligus  memberi  kekuasaan yang lebih besar pemerintahan daerah. Lahirnya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah secara resmi mengakhiri sistem pemerintahan  sentralistik  yang  memberikan  kekuasaan  teramat  besar kepada  pemimpin  negara.  Undang-Undang  tersebut  kemudian  diganti dengan  Undang-Undang  No.  32  tahun  2004,  yang  kemudian  direvisi dengan UU No. 12 tahun 2008 yang juga mengatur Pemerintahan Daerah.
Beberapa Undang-Undang di atas merupakan landasan diberikannya kewenangan  pengelolaan  pendidikan  kepada  pemerintah  daerah. Kewenangan  itu  diberikan  dengan  pertimbangan  antara  lain  bahwa pemerintah  daerah  lebih  mengetahui  kebutuhan  pendidikan  di  daerah masing-masing,  sehingga  diharapkan  dapat  membuat  program  dan kebijakan  yang  secara  langsung  menyentuh  kebutuhan  pendidikan  di daerah.  Harapan  lebih  lanjutnya  kemudia  adalah  terjadinya  akselerasi pembangunan sektor pendidikan sebagai wahana penyiapan sumber daya manusia Indonesia masa depan.
Ketiga alasan di atas menunjukkan bahwa otonomi daerah, termasuk otonomi  pengelolaan  pendidikan,  bukan  semata-mata  keinginan  pihak
tertentu,  tetapi  lebih  merupakan  kebutuhan  sosiologis  dan  dorongan psikologis  yang  kuat  dari  masyarakat.  Kelahiran  Undang-Undang  yang menjadi  dasar  hukum  penyelenggaraan  otonomi  daerah  lebih merupakanlegalitas yang mengakomodasi berbagai tuntutan di atas.
Ada dua implikasi utama dari pelaksanaan otonomi daerah bidang pendidikan,  yaitu  penyelenggaraan  pendidikan  oleh  daerah  dan pemberlakuan  kurikulum  berbasis  sekolah  (KTSP).  Dalam  hal penyelenggaraan  pendidikan  oleh  daerah,  kementerian  pendidikan  dan kebudayaan  tidak  lagi  memiliki  kantor  wilayah  di  provinsi  dan  kantor departemen  di  kabupaten/kota.  Peran  kantor  wilayah  dan  kantor departemen diambil alih oleh dinas pendidikan yang menjadi bagian dari pemerintahan  daerah.  Implikasi  lebih  lanjut  dari  pemberlakuan  hal  ini adalah  penyaluran  anggaran  pendidikan  lewat  pemerintah  daerah, pengelolaan  lembaga-lembaga  pendidikan  oleh  daerah,  dan  pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan oleh daerah. 2
Dalam hal pemberlakuan kurikulum berbasis sekolah, yang dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), pemerintah pusat memberikan  sebagian  besar  otoritas  pengembangan  kurikulum  kepada masing-masing lembaga pendidikan, dengan mengacu kepada peraturan- peraturan pendidikan yang berlaku. Peraturan-peraturan yang dimaksud antara  lain  UU  No.  20  tahun  2003  tentang  Sisdiknas  dan  Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam hal penyusunan kurikulum  ini  pemerintah  pusat  membuat  model  kurikulum  KTSP  dan menentukan  standar  kompetensi  dari  berbagai  pelajaran  yang  menjadi bagian  penting  dari  kurikulum  tersebut.  Selebihnya  masing-masing lembaga  pendidikan  harus  mengembangkan  sendiri  kurikulum  mereka
2 Tri  Wahyudi  Ramdhan, Sekolah  dan  Masyarakat  Berbasis  Multikultural. dalam  jurnal Edupedia, (2019 vol.4, no.1), 31-40
dengan  mengembangkan  materi  pelajaran  sesuai  dengan  kompetensi, menambahkan  pengalaman  belajar  yang  dianggap  menjadi  kekhasan daerah dan kebutuhan sekolah, serta menyusun standar kompetensi untuk pelajaran  yang  tidak  menjadi  memiliki  standar  nasional,  seperti  bahasa daerah.

## B. Implikasi positif
Pemberlakuan  otonomi  daerah  dalam  bidang  pendidikan  memiliki aspek yang sangat luas dan meliputi berbagai faktor seperti pengelolaan anggaran, pemanfaatan sumder daya manusia, dan pengembangan potensi lokal  lainnya.  Kebijakan  ini  tidak  dapat  dipungkiri  telah  memberikan kesempatan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  lebih  terlibat  dalam pengambilan  berbagai  kebijakan  pendidikan.  Diharapkan  dengan dekatnya  pengambil  keputusan  dengan  institusi  yang  melaksanakan keputusan  tersebut,  maka  kesenjangan  antara  harapan  dan  kenyataan menjadi  kian  sempit.  Dengan  kata  lain,  kebijakan-kebijakan  tentang pendidikan  diharapkan  semakin  memperhatikan  kebutuhan  lembaga- lembaga pendidikan dan para peserta didik, serta semakin aplikatif untuk dilaksanakan.
Ada berbagai dampak positif dari diberlakukannya otonomi daerah dalam hal pendidikan ini. Berbagai dampak positif ini diharapkan dapat memacu  pertumbuhan  pendidikan  nasional,  baik  dalam  hal  kuantitatif maupun  kualitatif.  Secara  kuantitatif,  pertumbuhan  pendidikan  dapat dilihat dari meningkatnya akses dan angka partisipasi pendidikan di tiap jenjangnya.  Sementara  secara  kualitatif,  peningkatan  pendidikan  dapat diukur  dengan  prestasi  dan  kualitas  hasil  pendidikan  yang  dihasilkan. Dengan  pemberian  otoritas  lebih  besar  kepada  pemerintah  daerah,  ada semacam semangat kompetisi di antara para pemegang otoritas pendidikan antara  daerah  untuk  menunjukkan  keberhasilan  mereka  di  bidang
pendidikan.  Beberapa  dampak  positif  pemberlakuan  otonomi  daerah bidang  pendidikan  antara  lain  adalah  kemandirian daerah,  pemanfaatan potensi lokal secara maksimal, dan Lebih peka terhadap kebutuhan lokal.
1. Kemandirian
Dengan pemberian otoritas  kepada daerah untuk mengelola urusan pendidikan,  maka  pemerintah  daerah  dituntut  untuk  mengelola penyenggaraan  pendidikan  mereka  secara  mandiri,  dan  mengurangi ketergantungan  pada  pemerintah  pusat.  Kemandirian  ini  diwujudkan antara  lain  dengan  anggaran  pendidikan  yang  dikelola  oleh  pemerintah daerah. Di samping itu, pemerintah daerah juga diberi keleluasaan untuk memanfaatkan berbagai sumberdaya pendidikan. Sekolah dan guru yang semula menjadi bagian dari pengelolaan Departemen Pendidikan Nasional diserahkan  pengelolaannya  kepada  pemerintah  daerah.  Hal  ini memberikan  kesempatan  sekaligus  juga  tantangan  kepada  pemerintah daerah  untuk  benar-benar  mampu  mengelola  penyelenggaraan pendidikan.
Tantangan  yang  besar  buat  pemerintah  daerah,  terutama  di  masa- masa  transisi  dari  sentralisasi  ke  desentralisasi  adalah  meningkatkan kapasitas, kreativitas dan sensitivitas dalam hal pengelolaan pendidikan. Kapasitas dimaksud di sini adalah kemampuan mengelola kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar. Otoritas pendidikan daerah tentu perlu dibekali  dengan  penguasaan  terhadap  berbagai  aspek  pengelolaan pendidikan  dari  keuangan,  kurikulum,  pengembangan  SDM,  dan hubungan  dengan  para  pemangku  kepentingan  pendidikan  di  daerah. Kreativitas yang  perlu  dimiliki  oleh  otoritas  pendidikan  daerah  ialah berkaitan  bagaimana  pengelolaan  pendidikan  terus  berinovasi  untuk membuat  proses  pendidikan  lebih  mudah  diakses,  lebih  memberikan motivasi bagi siswa, dan dengan hasil yang lebih berkualitas. Di sini, para pemangku  otritas  pendidikan  daerah  diharapkan  memiliki  visi  dan
imaginasi penyelenggaran pendidikan yang accessible , menyenangkan dan berkualitas. Sensitivitas diperlukan untuk mampu melihat kebutuhan dan persoalan  pendidikan  daerah  setempat,  sehingga  mampu  memberikan layanan pendidikan yang benar-benar membumi.
Kapasitas, kreativitas dan sensistivitas dalam pengelolaan pendidikan ini penting untuk memastikan bahwa kewenangan besar yang diberikan kepada  otoritas  pendidikan  daerah  benar-benar  mampu  meningkatkan kualitas  pendidikan.  Implikasi  dari  pemberian  kewenangan  yang  lebih besar ini adalah akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Otoritas yang besar  haruslah  dimanfaatkan  secara  positif  untuk  meningkatkan  akses, partisipasi  dan  kualitas  pendidikan,  bukan  sekedar  sarana  unjuk kekuasaan.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah  dituntut  untuk  dapat mengelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel. 3 Akuntabilitas ini penting sebagai wujud keseimbangan antara kekuasaan dan pertanggung- jawaban.
2. Memaksimalkan Potensi
Setiap daerah memiliki potensi masing-masing dalam hal pendidikan. Berbagai  potensi  tersebut  tidak  terperhatikan  ketika  pengelolaan pendidikan dilangsungkan secara sentralistik, karena terjadi penyeragaman  dalam  berbagai  kebijakan,  pengelolaan  dan  kegiatan pendidikan.  Pemberian  otoritas  pendidikan  yang  lebih  besar  kepada daerah  memberikan  peluang  bagi  setiap  daerah  untuk  mampu memanfaatkan  dan  mengembangkan  potensi  pendidikan  yang  dimiliki. Potensi dimaksud meliputi potensi lembaga, potensi sumberdaya manusia dan potensi kearifan lokal.
3 Muhammad Hasanuddin Buhory, ‘Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam Bidang Pendidikan di Era Otonomi Daerah,’ Jurnal Ilmu Pendidikan (Universitas Negeri Malang) Tahun 34 No. 2, Juli 2007, hal. 115
Dalam hal potensi lembaga, banyak daerah yang memiliki lembaga- lembaga  pendidikan  yang  memiliki  kelebihan-kelebihan  tertentu. Keterlibatan  masyarakat  merupakan  salah  satu  kelebihan  pengelolaan lembaga  pendidikan  yang  dimiliki daerah.  Hal  lain  yang  sering  menjadi keunggulan  sebuah  lembaga  pendidikan  adalah  budaya  sekolah  yang diciptakan.  Budaya  sekolah  merupakan  faktor  penting  bagi  pendidikan karakter siswa.
Potensi  sumberdaya  manusia  meliputi  kepemimpinan,  tenaga pendidik  dan  tenaga  kependidikan.  Salah  satu  tantangan  pengelolaan pendidikan  di  Era  Otonomi  daerah  menurut  Abuddin  Nata  adalah bagaimana melahirkan kepemimpinan baru. 4 Meskipun banyak teori dan pelatihan kepemimpinan, tetapi pemimpin yang seberanya baru akan lahir ketika  dituntut  untuk  mengelola  tanggung  jawab  yang  besar  lengkap dengan  berbagai  permasalahan  yang  melingkupinya.  Di  samping  itu, daerah diberi keleluasaan untuk mengelola potensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang dimilikinya, karena semua tenaga pendidik dan kependidikan  yang  semua  menjadi  bagian  departemen  pendidikan diserahkan kepada daerah masing-masing. Hal ini tentu menguntungkan bagi  daerah-daerah  yang  telah  memiliki  kualitas  sumberdaya  manusia lebih baik dibanding daerah yang lain. Bagi daerah yang kualitas SDMnya belum  memadai  tentu  punya  kesempatan  untuk  memprioritaskan pengembangan  SDM  ini,  sehingga  mampu  mengejar  ketertinggalan  dari daerah lain.
Setiap  daerah  di  Indonesia  kaya  akan  kearifan  lokal  ( local  wisdom ) dengan  berbagai  bentuk  dan  variasinya.  Otonomi  daerah  di  bidang pendidikan memberikan kesempatan bagi para pemangku otoritas untuk
4 Abuddin Nata, ‘Menggagas sistem pendidikan masa depan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah,’ Jurnal Didaktika Islamika (UIN Jakarta), Vol. VI, No. 2, tahun 2004, hal. 12.
memanfaatkan berbagai kearifan lokal tersebut, melestarikannya, bahkan menggali berbagai potensi kearifan lokal yang belum dimanfaatkan. Salah satu bentuk kearifan lokal adalah hubngan antar pemeluk agama di sebuah daerah  yang  multi-iman.  Praktek  kerukunan  yang  sudah  berlangsung bertahun-tahun di masyarakat hendaknya menjadi bagian dari pendidikan di  sekolah,  sehingga  nilai-nilai  kebersamaan  tidak  mudah  luntur  oleh pengaruh dari luar yang mungkin menguatkan keberagamaan seseorang tetapi melunturkan nilai-nilai kebersamaan.
3. Kebutuhan lokal
Pemberian  otoritas  yang  besar  kepada  pemerintah  daerah  untuk mengelola  pendidikan  telah  mendekatkan  pengambil  kebijakan pendidikan  dengan  pelaksana  pendidikan,  yaitu  sekolah  dan  para  guru, dan  konsumen  pendidikan,  yaitu  masyarakat.  Meskipun  pendidikan nasional  memiliki  tujuan 5 yang  sama  dan  karenanya  materi  pendidikan pun  banyak  memiliki  kesamaan,  namun  tidak  dapat  dapat  dipungkiri bahwa setiap daerah memiliki beberapa perbedaan dalam hal kebutuhan pendidikan.  Kekhasan  daerah  akan  kebutuhan  tersebut  antara  lain disebabkan oleh kondisi geografis, pengaruh praktek pendidikan di masa lalu, input pendidikan yang tidak merata dan warisan budaya setempat.
Otoritas  pendidikan  yang  sensitif  akan  berbagai  persoalan pendidikan  akan  mampu  mengidentifikasi  kebutuhan-kebutuhan pendidikan  yang  secara  spesifik  dimiliki  oleh  daerah  maupun  oleh lembaga-lembaga  pendidikan.  Kebutuhan-kebutuhan  tersebut  meliputi kebutuhan sarana-prasarana, pengembangan SDM, materi pendidikan, dan layanan  khusus.  Kemampuan  otoritas  pendidikan  daerah  dalam
5 Menurut UU No. 20 tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang MahaEsa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
memperhatikan  kebutuhan  pendidikan  daerahnya  pada  gilirannya  akan mampu meningkatkan akses, partisipasi dan kualitas pendidikan.

## C. Dampak Negatif
Di  samping  berbagai  manfaat  dari  diberlakukannya  sistem desentralisasi  pendidikan  sebagaimana  tersebut  di  atas,  tidak  dapat dipungkiri  munculnya  persoalan-persoalan  baru  yang  perlu  mendapat perhatian serius. Berikut adalah beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama.
1. Lokalisasi SDM
Kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola SDM pendidikan seringkali  memunculkan  sentimen  kedaerahan  yang  berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari. Kewenangan yang besar kepada daerah  untuk  mengelola  sumber daya  manusia  di  bidang  pendidikan  di daerahnya  menyebabkan  mengecilnya  peluang  perpindahan  tenaga pendidik  dan  tenaga  kependidikan  dari  satu  daerah  ke  daerah  lain, sehingga proses pembauran antar etnis dari berbagai daerah di Indonesia mengalami hambatan. Hal ini mungkin tidak begitu nampak di kota-kota besar yang multi-etnis, namun akan terasa dampaknya di berbagai daerah yang  relatif homogen secara etnis.
Memang lokalisasi ini membuka kesempatan lebih besar kepada para putra  daerah  untuk  terlibat  secara  langsung  dalam  penyelenggaraan pendidikan,  namun  ada  dua  hal  penting  yang  perlu  diperhatikan  ketika terjadi  lokalisasi  SDM  secara  besar-besaran.  Pertama,  kesempatan  siswa dan  guru  untuk  berinteraksi  dengan  orang  dari  daerah  atau  etnis  yang berbeda  menjadi  sangat  sedikit.  Kehadiran  guru-guru  dari  daerah  atau etnis  yang  berbeda  di  sekolah  akan  mendidik  siswa  untuk  mengenal berbagai etnis yang ada di tanah air, sehingga mereka sadar bahwa etnis mereka bukanlah satu-satunya etnis yang ada di tanah air. Kedua, lokalisasi
SDM seringkali berakibat pada kekurangan tenaga pendidik untuk materi tertentu  karena  tingginya  kebutuhan  sekolah-sekolah  di  satu  daerah terhadap tenaga pendidik tersebut. Sementara sumberdaya manusia yang dimiliki sangat tidak memadai. Akibatnya, banyak daerah memaksa tenaga pendidik  yang  ada  untuk  mengajarkan  materi  pelajaran  di  luar  bidang keahliannya guna memenuhi tuntutan atas ketersediaan guru di bidang- bidang tertentu tersebut.
M.  Hidayat  mengidentifikasi  dua  hal  persoalan  penting  dalam  hal SDM yang menyebabkan pendidikan di Era Otonomi Daerah tidak bejalan dengan baik, yaitu guru yang kurang profesional dan pejabat yang tidak kompeten. 6

## 2. Ketidaksiapan daerah
Tidak  semua  daerah  memiliki  sumberdaya  manusia  yang  memiliki kesiapan yang sama untuk mengelola pendidikan secara baik. Ada daerah yang merespon kewenangan yang besar ini dengan berbagai program yang bertujuan untuk memajukan pendidikan di daerahnya, baik dalam bentuk peningkatan kesejahteraan guru, penyediaan sarana dan prasarana inti dan penunjang  yang  memadai,  pembentukan  unit-unit  penunjang penyelenggaraan  pendidikan,  dan  sebagainya.  Namun  demikian,  tidak sedikit  pula  daerah  yang  melihat  pemberian  kewenangan  ini  sebagai peluang  untuk  berbuat  yang  menguntungkan  bagi  peribadi  atau kelompoknya.
Dari  sinilah  muncul  kemungkinan  terjadinya  penyalahgunaan anggaran pendidikan, keberpihakan pada pihak-pihak tertentu yang tidak berorientasi  pada  kualitas,  penerimaan  tenaga  pendidik  dan  tenaga kependidikan  yang  kurang  selektif,  dan  pembuatan  program-program yang  yang  tidak  secara  substansial  menyentuh  kebutuhan  pendidikan.
6 Lihat M. Hidayat, ‘Masalah Mutu Pendidikan di Era Otonomi Daerah’, makalah disampaikan di LPMP Sulawesi Selatan, 16 Nopember 2011.
Meskipun kecurigaan ini perlu dibuktikan secara fakta dan hukum, namun fenomena  yang  sering  ditutup-tutupi  ini  seolah  telah  menjadi  rahasia umum di berbagai daerah.
Di  atas  nampak  ketidaksiapan  daerah  dalam  hal  pengelolaan pendidikan, terutama kemampuan sumberdaya manusia daerah mengelola penyelenggaraan  pendidikan  yang  akuntabel.  Di  samping  itu, ketidaksiapan juga dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas pendidikan di daerah-daerah.  Daerah-daerah  baru  yang  merupakan  pemekaran  dari provinsi atau kabupaten yang sudah lebih dulu ada seringkali masih belum memiliki perangkat, fasilitas dan sarana pendidikan yang memadai.
Efek lebih lanjut dari ketidak siapan daerah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan adalah adanya kesenjangan prestasi belajar siswa  dari  berbagai  daerah.  Sudah  dapat  dipastikan  bahwa  daerah  atau kota yang memiliki pendapatan daerah yang lebih besar, fasilitas, sarana dan parasarana pendidikan yang lebih lengkap, serta sumberdaya manusia yang  lebih  baik  mampu  menyelenggarakan  pendidikan  yang  lebih berkaulitas  serta  hasil  pendidikan  yang  lebih  kompeten.  Sementara sebaliknya daerah-daerah yang memiliki sumber anggaran yang lebih kecil, fasiltas dan sarana yang belum lengkap serta sumberdaya manusia yang belum maksimal, tentu akan sulit mengejar ketertinggalan. Daerah-daerah pada  kelompok  kedua  inilah  yang  dapat  dikatkan  kurang  siap  untuk menyelenggarakan pendidikan secara desentralistik.
3. Berorientasi Nilai dan kelulusan
Pemerintah  pusat  berupaya  meminimalisir  kesenjangan  kualitas pendidikan antar daerah dengan penerapan standar nasional pendidikan 7 dan  penyelenggaraan  ujian  nasional.  Standar  nasional  mengamanatkan adanya  delapan  standar  yang  harus  ditetapkan  oleh  pemerintah  guna
7 Lihat Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dibuat berdasarkan amanat UU No. 20 tahun 2003.
menghindari  kesenjangan  kualitaspendidikan,  yaitustandarisi,standar proses,standarkompetensilulusan,standarpendidikdantenagakependidika n,standarsaranadanprasarana,standarpengelolaan,standarpembiayaan, danstandarpenilaianpendidikan. 8
Di  samping  penetapan  dan  pemberlakuan  berbagai  standar pendidikan di atas, ujian nasional merupakan salah satu perangkat yang diharapkan mampu mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan. Dengan naskah ujian yang dibuat oleh pemerintah pusat, seluruh siswa yang akan menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus mengikuti ujian akhir, dan harus mencapai standar nilai minimum yang  ditetapkan  untuk  dianggap  lulus.  Diharapkan  pemberlakuan  ujian nasional  ini  dapat  memacu  para  pengemban  otoritas  pendidikan  daerah untuk  mampu  meningkatkan  kualitas  pendidikan  di  daerahnya  masing- masing  sehingga  tidak  tertinggal  dari  daerah  lain.  Ukurannya  adalah pemenuhan nilai standar minimum yang ditetapkan. Di sinilah persoalan besar mulai mengintai.
Bagi  sebagian  pemerintah  daerah,  amanat  standar  nasional pendidikan  dan  ujian  nasional  ini  merupakan  tuntutan  untuk meningkatkan  kualitas  pendidikan  di  wilayahnya.  Bagi  sebagian pemerintah  daerah  yang  lain,  pemberlakuan  ujian  nasional  merupakan tuntutan untuk menghasilkan siswa yang memiliki hasil ujian yang berada di atas nilai minimum nasional. Perbedaan dalam memandang persoalan ini  berimplikasi  besar  terhadap  etika  penyelenggaraan  pendidikan.  Jika pandangan  kelompok  yang  pertama  lebih  kepada  penyediaan  layanan pendidikan yang berorientasi kualitas, maka kelompok yang kedua lebih berupaya  bagaimana  memperoleh  nilai  ujian  yang  melebih  standar minimum  yang  ditetapkan,  maka  kemudian  banyak  daerah  yang
8 Untuk penjelasan lebih lanjut tentang berbagai standar tersebut, lihat PP No. 19 tahun 2005.
mencanangkan  lulus  UN  100%  sebagai  target  pencapaian  bidang pendidikan.  Target  yang  ditetapkan  oleh  kepala  daerah  kemudian disosialisasikan oleh dinas pendidikan dan dibebankan kepada para kepala sekolah untuk pencapaiannya.
Banyak kepala sekolah yang menyadari keterbatasan dan rendahnya kulitas pendidikan yang dimiliki sekolahnya, tetapi mereka tetap dituntut untuk  memaksimalkan  jumlah  lulusan  ujian  nasional  dari  lembaga- lembaga  pendidikan  mereka.  Walahsil,  berbagai  cara,  dari  yang  halal hingga yang haram pun dilakukan. Contoh upaya halal yang menganggu proses  pendidikan  adalah  try-out  yang  dilakukan  berulang-ulang  dan pengurangan jumlah jam pelajaran non-UN. Sementara cara haram yang masih ditemukan dalam proses ujian nasional adalah pembocoran naskah ujian  ataupun  kunci  jawabanya  dan  melakukan  kerjasama  dengan  para pengawas ujian dan pengawas indepneden untuk membiarkan terjadinya perilaku curang dan tidak jujur dalam pelaksanaan ujian nasional.
Orientasi nilai ujian nasional yang menjadi tujuan penyelenggaraan pendidikan  daerah  dan  lembaga-lembaga  pendidikan  pada  gilirannya menciderai  bahkan  merusak  mental  penyelenggara  pendidikan  dan terlebih parah lagi mental para siswa. Seolah prinsip menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan menjadi bagian dari proses pendidikan kita.
4. Hilangnya narasi besar pendidikan
Ada satu hal penting yang hilang dari dunia pendidikan kita seiring dengan  berlakunya  desentralissasi  pendidikan,  yaitu  narasi  besar pendidikan nasional. Pada masa lalu, kita sering mendengar nasionalisme dan  patriotisme  sebagai  nilai  yang  harus  ditanamkan  lewat  pendidikan. Lebih  dari  itu,  nasionalisme  dan  patriotisme  tersebut  juga  mewarnai berbagai  kegiatan  lembaga  pendidikan  baik  formal  maupun  non-formal. Karena itu, tidak heran jika ada kurikulum resmi yang berorientasi pada
nasionalisme  dan  patriotisme,  serta  ada  aktivitas  ekstrakurikuler  yang berorientasi pada nasionalisme dan patriotisme.
Pada  masa  orde  baru,  Pendidikan  Pancasila  menjadi  sebuah  narasi besar yang mewarnai hampir seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara. Seluruh  lembaga  formal  pendidikan  dan  lembaga-lembaga  non kependidikan diwarnai dengan semangat internalisasi nilai-nilai Pancasila. Terlepas  dari  hal-hal  negatif  yang  dibawa,  pendidikan  Pancasila  telah menjadi wabah di seluruh Indonesia dan menjadi narasi besar pendidikan nasional.
Dewasa  ini,  pendidikan  kita  kehilangan  narasi  besarnya,  sehingga pendidikan nasional seperti kehilangan kepentingan untuk diperjuangkan bersama.  Pentingnya  narasi  besar  pendidikan  dinyatakan  oleh  Neil Postman  dalam  karya  provokatifnya  “The  End  of  Education.”  Menurut Postman,  pendidikan  memerlukan  sebuah  narasi  bersama  yang menegaskan identitas bersama, kepentingan bersama dan nilai-nilai moral yang  dianut  bersama. 9 Ketiadaan  narasi  besar  yang  menyuarakan kepentingan bersama dalam konteks negara, menyebabkan berkurangnya nilai-nilai  komunalitas  sebagai  bangsa.  Jika  kondisi  ini  dibiarkan  tentu negara ini hanya akan menjadi kumpulan kelompok-kelompok orang yang memiliki dan memperjuangkan kepentingannya masing-masing.
Melihat  fenomena  yang  hadir  di  dunia  pendididikan  dewasa  ini, dengan ketidakjelasannya narasi bersama dalam pendidikan, maka tidak mengherankan  jika  para  penyelenggara  pendidikan,  baik  di  birokrasi pemerintahan,  di  lembaga  pendidikan  negeri  dan  lembaga  pendidikan swasta,  lebih  memprioriatskan  kepentingan  kelompok  kecil  mereka  dan kurang memeperhatikan kepentingan bersama. Masalahnya adalah tidak jelasnya  apa  yang  dimaksud  dengan  kepentingan  bersama  dalam
9 Neil Postman, The End of Education: Redefining the value of school, New York: Alfred A Knopf, 1995.
pendidikan.Di sinilah nampak bahwa pendidikan kita seperti kehilangan nilai-nilai  sejatinya.  Pendidikan  seolah-olah  hanya  dijadikan  sebagai instrumen untuk menciptakan manusia yang cerdas dan berprestasi.
Ada beberapa narasi bersama yang sering dimunculkan saat ini. Di antaranya adalah internasionalisasi pendidikan dan pendidikan karakter. Dua  istilah  tersebut  dewasa  ini  ramai  dibincangkan  dan  dikesankan menjadi  kepentingan  bersama-sama  dalam  hal  pendidikan.  Namun demikian  keduanya  masih  perlu  diuji  lebih  lanjut  kelayakannya  untuk dapat menjadi narasi bersama dalam pendidikan.
D. Diskusi
Politik  dan  pendidikan  adalah  dua  dari  beberapa  tema  yang senantiasa  menarik  minat  banyak  orang  untuk  berdiskusi.  Politik,  meski sebatas  wacana,  sering  menjadi  bahan  diskusi  dari  berbagai  kalangan masyarakat, baik secara formal maupun nonformal. Pendidikan juga sering menjadi bahan diskusi karena penyelenggaraan pendidikan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Jika masing- masing  dari  tema  politik  dan  pendidikan  telah  menjadi  tema  yang senantiasa menarik untuk didiskusikan, maka tentu akan lebih menarik jika kedua  tema  itu  digabungkan.    Tema  Pendidikan  dan  Otonomi  Daerah merupakan  tema  yang  menggabungkan  dua  tema  terpisah  di  atas. Kebijakan  pemerintah  untuk  memberlakukan  sistem  pendidikan  yang desentralistik  telah  melahirkan  berbagai  persoalan  baru  di  dunia pendidikan  sebagaimana  telah  dijelaskan  di  muka.  Melihat  berbagai persoalan di atas, maka perlu didiskusikan lebih lanjut mengenai hal-hal berikut ini.
1. Pentingnya narasi besar
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, ketiadaan narasi bersama dalam pendidikan  telah  menyebabkan  dunia  pendidikan  kehilangan  misi
besarnya.  Saat ini  ketiadaan  narasi itu  seolah-olah tertutupi  oleh  adanya upaya  daerah-daerah  untuk  berkonsentrasi  pada  peningkatan  berbagai aspek  pendidikan.    Namun  pada  gilirannya,  ketiadaan  narasi  bersama dalam pendidikan dapat menurunkan kulitas pendidikan dan runtuhnya nilai-nilai kebangsaan.
Pendidikan yang tidak memiliki narasi bersama, adalah pendidikan yang tidak memperhatikan humanitas manusia. Hal ini karena pendidikan tersebut  lebih  berorientasi  pada  kompetensi  siswa  setelah  belajar,  bukan pada  kualitas  pribadi  siswa  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  Postman berpendapat  bahwa  pendidikan  baru  dapat  dikatakan  bermakna  apabila guru,  orangtua,  dana  para  siswa  memiliki  kesamaan  pandangan  dalam melaksanakan pendidikan, baik formal, nonformal dan informal. 10
Tantangan  besar  dunia  pendidikan  dewasa  ini  adalah  memastikan bahwa pendidikan kita memiliki sebuah narasi besar yang mencerminkan kepentingan  bangsa  dan  negara  secara  umum.  Kepentingan  bangsa  dan negara  yang  merupakan  kepentingan  dan  kepedulian  bersama  dapat diwujudkan  dalam  sebuah  narasi  besar  pendidikan  yang  akan  menjadi rujukan  bagi  berbagai  pihak  penyelenggara  pendidikan  baik  formal, nonformal, maupun informal. Oleh karena itu, rumusan mengenai narasi pendidikan harus diperhatikan secara bersama-sama, sehingga kita tidak terjebak  pada  penyelenggaraan  pendidikan  yang  normatif  dan administratif.
2. Orientasi kualitas bukan formalitas
Ada  dua  fenomena  yang  belakangan  ini  menggejala  di  sekolah- sekolah  di  Indonesia,  yaitu  perhatian  yang  begitu  besar  terhadap  ujian nasional  dan  keinginan  untuk  internasionalisasi  pendidikan.  Bila diperhatikan,  sikap  berbagai  lembaga  pendidikan  terhadap  dua  hal
10 Neil Postman, The End of Education: Redfining the value of school, New York: Alfred A Knopf, 1995.
tersebut  mencerminkan  bahwa  kebanyakan  lembaga  pendidikan berorientasi pada formalitas dan bukan kualitas, meskipun sejatinya ujian nasional dan internasionalisasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas.
Tuntutan  terhadap  sekolah  dan  daerah  untuk  menghasilkan  siswa- siswi  yang  lulus  ujian  nasional  secara  maksimal,  telah  menyebabkan hilangnya orientasi kualitas pada pendidikan nasional. Setiap daerah dan sekolah  seakan  berlomba-lomba  untuk  memperoleh  nilai  ujian  setingi- tingginya sehingga bisa mencapai target jumlah kelulusan siswa. Tuntutan ujian  nasional  dan  implikasinya  pada  siswa  secara  nyata  telah  merubah orientasi  atau  tujuan  pendidikan  di  daerah  dan  sekolah.  Setiap penyelenggaraan ujian nasional, selalu menyisakan cerita tentang upaya- upaya  tidak  halal  yang  dilakukan  siswa  dengan  atau  tanpa  bantuan sekolah.
Ketika  nilai  ujian  nasional  telah  menghantui  pikiran  siswa  dan penyelenggara  pendidikan,  maka  pendidikan  telah  kehilangan  arahnya. Oleh sebab itu perlu dipikirkan cara untuk merubah cara berpikir ( mindset ) terhadap penyelenggaraan pendidikan dari pendidikan yang berorientasi semata-mata  kelulusan  dan  nilai,  menuju  penyelenggaraan  yang berorentasi pada kualitas proses dan hasil pendidikan.
Di  samping  ujian  nasional,  internasionalisasi  pendidikan  juga merupakan hal lain yang menghantui pikiran penyelenggara pendidikan. Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  No.  20  tahun  2003 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah “menyelenggarakan  sekurang -kurangnya  satu  satuan  pendidikan  pada semua jenjang untuk dikembangkan  menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.” 11 Amanat ini membuat pemerintah merumuskan apa yang
11 Lihat UU No. 20 tahun 2003, pasal 50 ayat 3.
disebut  sebagai  Rintisan  Sekolah  Berstandar  Internasional  dan  Sekolah Berstandar Internasional.
Sekolah-sekolah  yang  telah  memiliki  fasilitas  yang  memadai  dan prestasi yang baik dapat membuka kelas-kelas internasional dan menjadi Rintisan  Sekolah  Berstandar  Internasional.  Dengan  berbagai  persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, banyak sekolah  negeri  yang  berupaya  untuk  menjadi  Sekolah  Berstandar Internasional dengan terlebih dahulu menjadi Rintisan Sekolah Berstandar Internasional. Hal menarik yang memicu sekolah sekolah untuk menjadi sekolah  RSBI  adalah  di  samping  meningkatkan  prestise  sekolah,  juga peluang untuk memperoleh dana tambahan baik dari pemerintah sebagai dana  penyiapan  RSBI,  maupun  dari  orangtua  siswa  untuk penyelenggaraan pendidikan.
Fenomena  Sekolah  Berstandar  Internasional  tersebut  menjadi keprihatinan  banyak  pihak,  karena  banyak  sekolah  yang  menjadi  RSBI lebih  memperhatikan  aspek  formalitas,  seperti  ruangan  yang  eksklusif, guru yang bisa berbahasa Inggris dan biaya yang lebih tinggi. Sementara aspek substansialnya seperti kehilangan arah, sehingga muncul pertanyaan mendaasar,  sebenarnya  apa  yang  ingin  dicapai  dengan  sekolah  bertaraf internasional.
3. Pemerataan akses dan sumberdaya
Ketika  Undang-Undang  mengenai  otonomi  daerah  diberlakukan, nampak  bahwa  kesiapan  daerah  untuk  melaksanakan  otonomi  bidang pendidikan  sangat  beragam.  Dua  persoalan  utama  yang  perlu  dicarikan solusinya  adalah  pemerataan  akses  dan  pengembangan  sumber  daya manusia.
Penyediaan  atau  peningkatan  sarana  dan  pra-sarana  pendidikan perlu  terus  ditingkatkan  untuk  dapat  meningkatkan  akses  terhadap pendidikan.  Persoalan  akses  tentu  tidak  mengganggu  penyelenggaraan
pendidikan di kota-kota yang prasarana transportasinya memadai. Namun ia  menjadi  masalah  besar di  daerah-daerah  yang  memiliki  wilayah  yang cukup  luas,  banyak  masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  yang  sulit dijangkau,  dan  prasarana  transportasi  yang  kurang  memadai.  Persoalan geografis  dan  fasilitas  transportasi  sering  menjadi  kendala  utama pemerataan  akses  pendidikan.  Pada  gilirannya  persoalan  akses  ini  juga mempengaruhi  tingkat  partisipasi  pendidikan.  Oleh  karena  itu,  perlu dipikirkan berbagai alternatif bagi daerah-daerah yang memiliki masalah dengan keterbatasan akses, karena berbagai kendala di atas.
Sumberdaya, baik manusia maupun benda, juga perlu mendapatkan perhatian  serius.  Banyak  daerah  yang  melakukan  otonomi  pendidikan tidak didukung oleh sumberdaya pendidikan yang memadai. Keterbatasan sumberdaya  ini  terjadi  sebagai  akibat  dari  tidak  meratanya  penyebaran penduduk, tidak seimbangnya penyebaran ekonomi dan tidak meratanya pembangunan.  Akibatnya  sumberdaya  yang  baik  terkonsentrasi  di  kota- kota besar.
Perlu  ada  pemikiran  dan  upaya  serius  ( affirmative action)  untuk membantu  daerah-darah  yang  memiliki  sumberdaya  yang  kurang memadai. Pemerataan sumberdaya dapat dilakukan dengan menyiapkan generasi  muda  di  berbagai  daerah  untuk  meningkatkan  kapasitas  diri sehingga  mampu  menciptakan  proses  pendidikan  yang  berkualitas.  Di samping itu, perlu juga dibuka peluang untuk mendatangkan sumberdaya dari daerah lain guna membantu percepatan pembangunan pendidikan di daerah-daerah  yang  sumberdayanya  relatif  memadai.  Hal  terakhir  ini memerlukan  campur  tangan  pemerintah  pusat  dan  keterbukaan pemerintah daerah demi pembangunan pendidikan.

## E. Penutup
Berbagai  persoalan  dan  pemikiran  di  atas  menunjukkan  bahwa pendidikan  nasional  Indonesia  sedang  mengalami  dinamika  yang  luar biasa besar. Dinamika ini terjadi karena sebagai negara, Indonesia sedang dalam proses transisi panjang menjadi negara demokrasi. Otonomi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan bagian dari proses transisi tersebut,  sehingga  tidak  mengherankan  apabila  banyak  dijumpai kejanggalan atau anomali dan ketidakpuasan atas apa yang sedang terjadi.
Kunci  keberhasilan  pendidikan  nasional  adalah  penyelenggaraan pendidikan  di  lembaga-lembaga  pendidikan.  Oleh  karenanya  lembaga- lembaga  pendidikan  harus  benar-benar  disiapkan  menjadi  lembaga lembaga  yang  beorientasi  pada  pengembangan  kualitas-kualitas  pribadi siswa,  tidak  hanya  mengembangkan  intelektualitas  dan  berpaku  pada formalitas.  Untuk  itu,  Mochtar  Buchory  pernah  mengemukakan,  bahwa dunia pendidikan kita tidak sekedar memerlukan reformasi seperti yang terjadi di bidang politik dan ekonomi, tetapi ia memerlukan transformasi guna menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter. 12 Oleh karenanya, lanjut Buchory, guru harus dilepaskan dari beban politik dan kepentingan  sepihak  birokrasi,  guru  harus  diberikan  keleluasaan  untuk mendidik karakter siswa. 13
12 Mochtar Buchory, Pendidikan Antisipatoris . Jakarta: Penerbit Kanisius, 2001, hal. 71
13 Mochtar Buchory, Pendidikan Antisipatoris . Jakarta: Penerbit Kanisius, 2001, hal. 71

## Daftar Pustaka
Buchory,  Mochtar  (2001), Pendidikan  Antisipatoris .  Jakarta:  Penerbit Kanisius, 2001, hal. 71
Buhory,  M.  H.  (2007)  ‘Akuntabilitas  Instansi  Pemerintah  dalam  Bidang Pendidikan  di  Era  Otonomi  Daerah,’  Jurnal Ilmu  Pendidikan (Universitas Negeri Malang) Tahun 34 No. 2, Juli 2007, hal. 115
‘Kemdikbud kaji ulang konsep otonomi pendidikan’ Kompas Online edisi 29 Nopember 2011 http://edukasi.kompas.com/read/2011/11/29/09304757/Kemdikb ud.Kaji.Ulang.Konsep.Otonomi.Pendidikan diakses  tanggal  16  April 2019
Hidayat, M. (2011)  ‘Masalah Mutu Pendidikan di Era Otonomi Daerah’, makalah disampaikan di LPMP Sulawesi Selatan, 16 Nopember 2011.
Nata, Abuddin (2004) , ‘Menggagas sistem pendidikan masa depan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah,’ Jurnal Didaktika Islamika (UIN Jakarta), Vol. VI, No. 2, tahun 2004, hal. 12.
Peraturan  Pemerintah  No.  19  tahun  2005  tentang  Standar  Nasional Pendidikan
Postman, Neil (1995), The End of Education: Redefining the value of school, New York: Alfred A Knopf, 1995.
Ramdhan,  T.W.  (2019).  Kurikulum  Pendidikan  Islam  Multikultural (Analisis Tujuan Taksonomi dan Kompetensi Peserta Didik). Journal PIWULANG , 1(2), 121-136
Ramdhan,  T.W.  (2019).  Sekolah  dan  Masyarakat  Berbasis  Multikultural.
Edupedia , 4(1), 31-40
Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  No.  12  tahun  2008  tentang  Revisi  Kedua  atas  Undang- Undang No. 32 tahun 2004.