## PENGUATAN PERAN PEMERINTAH MELALUI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA

## Oleh
Moh. Nizar *) , Astiwi Inayah *) , Aman Toto Dwijono *)
*) Staf Pengajar Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung

## ABSTRACT
The lack  of employments in the home  country  has been  the main reason why some Indonesian  people  choose  to  work  abroad  as  an  Indonesian  migrant  worker  or  Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Unfortunately, most of them are not skilled, in other words, they do not  possess  adequate  skills  needed  for  work.  However,  they  play  a  significant  role  in supporting their family economy and in contributing to foreign exchange earnings, although it  is  not  comparable  to  what  the  country  gives  to  them.  Within  the  framework  of improvement  to  the  issue,  Law  No.  18  of  2017  on  the  Protection  of  Indonesian  Migrant Workers has been implemented, which adopted Law No. 39 of 2004 on the Placement and Protection  of  Indonesian  Migrant  Workers  Abroad.  In  the  new  Law,  there  are  five  main changes  in  the  pattern  of  protection,  which  include  decentralization  of  protection  of  the Indonesian  migrant  workers,  significant  roles  of  Labor  Attache,  PJTKI  with  only  two functions  (agent  transfer  and  marketing),  the  Indonesian  migrant  workers’  insurance  by government, and sanctions for violators of the law. Therefore, the spirit of the Law 18/2017 is  to  protect  Indonesian  migrant  workers  and  their  family  in  avoidance  of  humanitarian crimes  they  have  been  vulnerable  to  face  from  the  departure  process  to  the  destination country.
Keywords: role of government, legal protection, Indonesian migrant workers.

## PENDAHULUAN
Malaysia  sejak  lama  menjadi  negara  tujuan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI), berdasarkan  data  Menkumham  jumlah  mereka  mencapai  2,7  juta  orang  (Putra,  2017). Melihat  angka  tersebut  tidak  mengherankan  jika  jumlah    migran  Indonesia  di  Malaysia sebagai pendatang terbesar (68.9 persen) setelah Nepal (9.9 persen), India (6.9 persen), dan Myanmar  (4.6  persen)  (Vijayakumari  Kanapathy, Migrant  Workers  in  Malaysia:  An Overview, Kuala  Lumpur,  6-7  December    2006).  Bagi  pemerintah  Indonesia,  keberadaan TKI  adalah berkah dari segi pemasukan devisa negara. Hal ini sebagaimana mengacu data Bank Indonesia bahwa total remitansi TKI pada tahun 2015 mencapai Rp119 triliun, tahun 2016  mencapai  US$7,47  miliar  atau  setara  Rp97,5  triliun,  tahun  2017  berdasarkan  data
BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tercatat sebanyak Rp 57,61 triliun (Sitorus, 2017) .
Sumbangan terbesar  kiriman  migran di  atas  mayoritas dari Malaysia—pertahun  rata- rata  sebesar  US$  1,2  miliar  (Yunita,  2017).    Namun  besarnya  kontribusi  TKI  dalam menopang  pertumbuhan  ekonomi  tidak  sebanding  dengan  perlindungan  yang  meraka dapatkan  di  negara  pengguna.  Dalam  konteks  ini,  meskipun  pemerintah  Indonesia  telah membentuk Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia ( BNP2TKI ) tapi karena lemahnya pengelolaan perusahaan pengirim tenaga kerja membuat permasalahan  TKI  menjadi  rumit  dan  kompleks.  Apalagi  jumlah  Pelaksana  Penempatan Tenaga  Kerja  Indonesia  Swasta  (PPTKIS)  yang  tersebar  di  berbagai  daerah  jumlahnya mencapai  545 agen, namun selain itu masih banyak ditemukan agen-agen illegal.
Beberapa  malapraktik  yang  sering  dilakukan  para  agen  pengirim  tenaga  kerja  yaitu melakukan pemalsuan dokuman, monopoli biaya tinggi, kontrak tidak lengkap, rekruitmen tanpa  izin  yang  valid  dan    hingga  perekrutan  pekerja  di  bawah  umur.  Hal  tersebut  secara leluasa  dapat  mereka  lakukan  karena  mendapatkan  kewenangan  yang  cukup  luas  mulai sejak  perekrutan,  penandatangan  kontrak,  pelatihan  TKI  pra-keberangkatan,  penempatan, repatriasi, hingga penanganan TKI yang bermasalah.
Di negara penerima, kebanyakan TKI bekerja di sektor domestik dengan keterampilan terbatas.  Misalnya  menjadi  buruh  bangunan,  pembantu  rumah,  penjaga  kedai  atau  toko, perkebunan,  dan  beberapa  sektor  lainnya  yang  minim  keterampilan.  Namun  mengingat banyak  para  TKI  berangkat  ke  negara  tujuan  melalui  jalur  non  resmi,  hal  itu  membuat perlindungan hukum terhadap  mereka ketika menghadapi kemalangan di negara pengguna atau menjadi korban perdagangan orang membuat pemerintah Indonesia tidak dapat berbuat banyak.
Beragam permasalahan TKI illegal di atas sebenarnya tidak terlepas dari permasalahan pengiriman TKI sejak dari kampung halaman, bahwa sejak awal keberangkatan hingga tiba ke  negara  tujuan  sudah    terjebak  dalam  permainan  antarcalo.  Para  calo  dengan  modal jaringan  lintas  negera  dengan  mudah  mampu  meyakinkan  masyarakat  setempat  untuk mengurusi keberangkatan bekerja di luar negeri. Hal ini karena semberautnya pengelolaan perusahaan  pengirim  tenaga  kerja  di  dalam  negeri.  Selain  itu,  keberangkatan  calon  TKI melalui  jalur  resmi  dianggap  terlalu  mahal  serta  melalui  proses  penempatan  yang  cukup lama serta dituntut harus mengikuti mengikuti kegiatan pelatihan sebelum dikirim ke negara tujuan.  Berangkat  dari  permasalahan  tersebut,  maka  Komite  Pekerja  Migran  Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta agar pemerintah Indonesia mengambilalih kewenangan perekrutan tenaga  kerja  Indonesia  yang  selama  ini  dipegang  oleh  agen  atau  Pelaksana  Penempatan Tenaga  Kerja  Indonesia  Swasta  (PPTKIS).  Pentingnya  peran  pemerintah  ini  dimaksudkan untuk membenahi berbagai persoalan yang selama ini menumpuk di hulu. Dengan kata lain, jika pemerintah Indonesia hendak membenahi permasalahan TKI maka yang harus dibenahi pertama  adalah  memperbaiki  sistem  di  hulu,  dalam  konteks  ini  perlu  adanya  kebijakan konkrit  terhadap  perlindungan  hukum  terhadap  TKI  mulai  sejak  pemberangkatan  hingga penempatan di luar negeri.
Terkait  dengan  hal  tersebut,  maka  muncullah UU  Nomor  18  Tahun  2017  tentang Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  menggantikan  UU  Nomor  39  Tahun  2004  tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. UU ini dimaksudkan untuk  memperbaiki  kelemahan  yang  ada  dalam  UU  39/2004.  Melalui  UU  baru  ini  peran pemerintah  menjadi  lebih  besar  dibandingkan  peran  swasta,  hal  ini  untuk  mencegah terjadinya  tindakan  yang  tidak  manusiawi  terhadap  TKI  sebagai  akibat  absennya  peran
negara.  Dengan  disahkannya  UU  18/2017  merupakan  harapan  baru  bagi  pekerja  migran Indonesia dan anggota keluarganya agar tercegah dari tindak kejahatan kemanusian seperti perdagangan  manusia,  perbudakan  dan  kerja  paksa,  kekerasan,  dan  perlakuan-perlakuan lainnya yang melanggar hak asasi manusia.

## KERANGKA KONSEPTUAL

## Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan  bahwa,  ”Tenaga  kerja  adalah  setiap  orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.  Pengertian  tenaga  kerja  dalam  undang-undang  tersebut  menyempurnakan pengertian  tenaga  kerja  dalam  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1969  Tentang  Pokok- Pokok Tenaga Kerja yang memberikan pengertian “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu  melakukan  pekerjaan  baik  di  dalam  maupun  di  luar  hubungan  kerja  guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.
Berdasarkan  Pasal  1  Undang-Undang  No.  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri,  “Tenaga  Kerja  Indonesia  adalah setiap  warga  negara  Indonesia  yang  memenuhi  syarat  untuk  bekerja  di  luar  negeri  dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”.
Sedangkan  menurut  Pasal  1  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Republik  Indonesia  Nomor  KEP.104A/MEN/2002  tentang  Penempatan  Tenaga  Kerja  di luar negeri, “Tenaga Kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia”.
Menurut  Soepomo  (1985)  yang  dimaksud  dengan  pekerja  yaitu:  “tiap  orang  yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun luar hubungan kerja yang secara kurang  tepat  oleh  sementara  orang  disebut  buruh  bebas“.  Secara  khusus  Khakim  (2003) memberikan pengertian buruh atau pegawai diantaranya yakni:
1. bekerja pada atau untuk majikan atau perusahaan.
2. imbalan kerjanya dibayar oleh majikan atau perusahaan.
3. secara resmi terang-terangan dan kontinu mengadakan hubungan kerja dengan majikan atau perusahaan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu lamanya.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Indonesia adalah  setiap  warga  negara  Indonesia  yang  bekerja  di  luar  negeri  dalam  jangka  waktu tertentu  berdasarkan  perjanjian  kerja  antara  Tenaga  Kerja  Indonesia  dengan  Perusahaan Industri yang ada di luar negeri dengan menerima upah.

## Perjanjian Kerja Tenaga Kerja Indonesia
Berdasarkan  Pasal  1  angka  14  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  Perjanjian  kerja  adalah  perjanjian  antara  pekerja  dengan  pengusaha  atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”. Sedangkan perjanjian  kerja  menurut  Undang-Undang  No.  39  Tahun  2004  Pasal  1  angka  10  tentang Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri,  “Perjanjian  kerja
adalah  perjanjian  tertulis  antara  Tenaga  Kerja  Indonesia  dengan  pengguna  yang  memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak”.
Menurut  Pasal  1601a  KUHPerdata,  yang  dimaksudkan  dengan  perjanjian  kerja adalah perjanjian kerja perburuhan, “Perjanjian perburuhan adalah suatu perjanjian dimana pihak  yang  satu  mengikatkan  diri untuk di bawah  perintah  pihak  yang  lain, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.
Perjanjian kerja yang diatur dalam Bab 7A Buku III KUHPerdata, mula-mula bersifat hukum  privat,  namun  dalam  perkembangannya  banyak  ketentuan-ketentuan  yang  tidak berlaku lagi dan diganti dengan peraturan baru yang bersifat publik.
Perjanjian kerja dalam Bab 7A Buku III KUHPerdata  mngenal sifat umum, artinya tidak  membedakan  lapangan  perusahaannya  maupun  orang-orang  yang  mengadakan perjanjian kerja. Namun sistem umum ini ada pengecualiannya yaitu perjanjian kerja tidak berlaku  lagi  bagi  pegawai  negeri.  Menurut  Husni  (2007)  perjanjian  kerja  adalah:  “suatu perjanjian  yang  diadakan  oleh  buruh  dan  majikan,  dimana  buruh  menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada  majikan dengan  menerima  upah dan dimana  majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah”.
Selanjutnya lebih lengkap lagi Wiwoho (1987) berpendapat: “bahwa yang dimaksud dengan  perjanjian  kerja  adalah  hubungan  hukum  antara  seseorang  yang  bertindak  sebagai pekerja atau buruh dengan seseorang yang bertindak sebagai majikan, atau perjanjian orang perorangan pada suatu pihak dengan lain pihak sebagai majikan, untuk melaksanakan suatu pekerjaan  dengan  mendapat  upah”.  Perjanjian  kerja  harus  memenuhi  syarat  sahnya perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  1320  KUHPerdata  yaitu:  sepakat  mereka  yang mengikatkan  dirinya,  kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan,  suatu  hal  tertentu,  suatu sebab yang halal.
Menurut  Djumialdji  (2001)  bahwa  dalam  perjanjian  kerja  dibuat  atas  dasar  sebagai berikut:  kemauan  bebas  kedua  belah  pihak.  Kemauan  bebas  kedua  belah  pihak  disebut kesepakatan  bagi  yang  mengikatkan  dirinya,  maksudnya  bahwa  pihak-pihak  yang mengadakan perjanjian kerja harus setuju atau sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan.

## Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia
Pada  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  secara  yuridis memberikan  perlindungan  bahwa  setiap tenaga  kerja  mempunyai hak  dan  kewajiban  yang sama  untuk  memilih,  mendapatkan  atau  pindah  pekerjaan  dan  memperoleh  penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Sedangkan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang No. 13  Tahun  2003  menjelaskan  bahwa  setiap  pekerja  atau  buruh  berhak  memperoleh perlindungan  atas  keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  moral  dan  kesusilaan,  dan  perlakuan yang sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  manusia serta  nilai-nilai agama. Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang  No.  39  Tahun  2004  menjelaskan  bahwa  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia  adalah  segala  upaya  melindungi  kepentingan  calon  Tenaga  Kerja  Indonesia maupun Tenaga Kerja Indonesia dalam mewujudkan terjadinya pemenuhan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
Lingkup perlindungan terhadap pekerja atau buruh menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sebagai berikut. Perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak dan penyandang cacat.
Menurut  Asikin  (2008)  perlindungan  hukum  Tenaga  Kerja  Indonesia  menjadi  tiga macam  yaitu:  Perlindungan  ekonomis,  Yaitu  suatu  jenis  perlindungan  yang  berkaitan
dengan  usaha-usaha  untuk  memberikan  kepada  pekerja  suatu  penghasilan  yang  cukup memenuhi  keperluan  sehari-hari  baginya  serta  keluarganya,  termasuk  dalam  hal  pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan ini disebut jaminan sosial.  Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan memperkem- bangkan  peri  kehidupannya  sebagai  manusia  pada  umumnya  dan  sebagai  anggota masyarakat dan anggota keluarga atau yang biasa disebut kesehatan kerja.
Perlindungan  teknis  yaitu  suatu  jenis  perlindungan  yang  berkaitan  dengan  usaha- usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat- pesawat atau alat-alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Perlindungan  jenis  ini  disebut  dengan  keselamatan  kerja.  Fungsi  perlindungan  hukum adalah untuk memenuhi hak asasi pekerja secara adil bagi pemerintah dan pengusaha agar terhindar dari sikap melanggar hukum dan sewenang-wenang. Perlindungan hukum dibagi menjadi  dua  yaitu  1.  Perlindungan  hukum  preventif.  Perlindungan  prenventif  tidak  saja dimaksudkan  untuk  mencegah  terjadinya  hal-hal  yang  tidak  diinginkan,  akan  tetapi  juga dimaksudkan  untuk  membekali  Tenaga  Kerja  Indonesia  dengan  pengetahuan-pengetahuan mengenai  peraturan-peraturan  di  tempat  Tenaga  Kerja  Indonesia  bekerja.  Sehingga  jika terjadi  sesuatu  hal  yang  tidak  diinginkan,  maka  Tenaga  Kerja  Indonesia  tersebut  dapat mengambil tindakan yang tepat. Tindakan perlindungan preventif dilaksanakan secara terus- menerus tanpa mengenal batas waktu dan tempat.
Perlindungan hukum represif Perlindungan represif yang dilakukan oleh Perwakilan RI  adalah  tindakan  yang  dilakukan  setelah  adanya  tindakan  aparat  setempat  misalnya  : pengawasan  oleh  aparat  setempat,  penangkapan,  penahanan,  pemanggilan  proses  hukum, permintaan informasi, interogasi dll. Tindakan Perwakilan selanjutnya adalah  memberikan bantuan  hukum  dan  bantuan-bantuan  kekonsuleran  lainnya  agar  Tenaga  Kerja  Indonesia yang  bersangkutan  diperlakukan  secara  adil  sesuai  dengan  hak-haknya.  Kedua  macam perlindungan  hukum  tersebut  pada  umumnya  dituangkan  kedalam  perjanjian  kerja  yang berupa  hak  dan  kewajiban  para  pihak  serta  cara  penyelesaian  jika  terjadi  perselisihan dikemudian  hari  diantara  para  pihak  tersebut.  Perlindungan  hukum  yang  dimaksud  adalah suatu  bentuk  upaya  hukum  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap  Tenaga  Kerja Indonesia  yang  bekerja  di  luar  negeri.  Dalam  bidang  hukum  publik  dapat  berupa perlindungan hukum preventif dalam arti rakyat diberi kesempatan untuk ajukan keberatan, sebelum  suatu  keputusan  pemerintah  mendapat  bentuk  yang  definitif,  tujuannya  untuk mencegah sengketa. Terdapat juga perlindungan hukum represif di mana ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Perlindungan  hukum  terhadap  TKI  dilaksanakan  mulai  dari  pra  penempatan,  masa penempatan sampai dengan purna penempatan. Pra penempatan adalah kegiatan:
1)   pengurus Surat Izin Pengerahan (SIP);
2)   perekrutan dan seleksi;
3)   pendidikan dan pelatihan kerja;
4)   pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
5)   pengurusan dokumen;
6)   uji kompetensi;
7)   pembekalan akhir pemberangkatan (PAP)
8)   pembuatan perjanjian kerja;
9)   masa tunggu di perusahaan, dan
10) pembiayaan.
Berdasarkan  perlindungan  hukum  terhadap  TKI  baik  pada  pra  penempatan,  masa penempatan  dan  purna  penempatan  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  berdasarkan  analisis merupakan  bentuk  perlindungan  hukum  dari  aspek  hukum  administrasi  dan  aspek  hukum pidana.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  ketentuan  dalam  Undang-undang  No.  39  Tahun  2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

## Aspek Perlindungan Hukum Administrasi
Aspek  perlindungan  hukum  administrasi  di  sini  adalah  meliputi  pembinaan administratif,  pengawasan  administratif  dan  sanksi  administratif.  Pembinaan  Administratif diatur dalam Pasal 86 s/d Pasal 91, sedangkan Pengawasan Administratif diatur dalam Pasal 92 dan 93, dan sanki administratif di atur dalam Pasal 100 Undang-undang No. 39 Tahun 2004 yaitu:
Pasal 86:
(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan  yang berkenaan dengan penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.
(2) Dalam  melakukan  pembinaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Pemerintah dapat  mengikutsertakan  pelaksana  penempatan  TKI  swasta,  organisasi  dan/atau masyarakat.
(3) Pembinaan  sebagaimana  dimaksuda  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dilaksanakan  secara terpadu dan terkoordinasi.
Pasal 87:
Pembinaan  oleh  Pemerintah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  86,  dilakukan  dalam bidang:
a. informasi;
b. sumber daya manusia dan
c. perlindungan TKI.
Pasal 88
Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, dilakukan dengan :
a. membentuk  sistem  dan  jaringan  informasi  yang  terpadu  mengenai  pasar  kerja  luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat;
b. memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan TKI di luar negeri termasuk risiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKI di luar negeri.

## Pasal 89
Pembinaan  oleh  Pemerintah  dalam  bidang  sumber  daya  manusia  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, dilakukan dengan:
a. meningkakan  kualitas  keahlian  dan/atau  keterampilan  kerja  calon  TKI/TKI  yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing;
b. membentuk  dan  mengembangkan  pelatihan  kerja  yang  sesuai  dengan  standar  dan persyaratan yang ditetapkan.

## Pasal 90
Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, dilakukan dengan:
a. memberikan  bimbingan  dan  advokasi  bagi  TKI  mulai  dari  pra  penempatan,  masa penempatan dan purna penempatan;
b. memfasilitasi  penyelesaian  perselisihan  atau  sengketa  calon  TKI/TKI  dengan Pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI;
c. menyusun dan mengumumkan daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
d. melakukan kerja  sama internasional dalam rangka  perlindungan TKI  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 91 :
1) Pemerintah  dapat  memberikan  penghargaan  kepada  orang  atau  lembaga  yang  telah berjasa dalam pembinaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri;
2) Penghargaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  diberikan  dalam  bentuk piagam, uang, dan/atau bentuk lainnya.
Pasal 92:
1) Pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  penempatan  dan  perlindungan  TKI  di  luar negeri dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
2) Pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  penempatan  dan  perlindungan  TKI  di  luar negeri dilaksanakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
3) Pelaksanaan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  penempatan  dan  perlindungan TKI  di  luar  negeri  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  diatur  lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 93:
1) Instansi  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  ketenagakerjaan  pada  pemerintah provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/kota  wajib  melaporkan  hasil  pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang  ada  di  daerahnya  sesuai  dengan  tugas,  fungsi  dan  wewenangnya  kepada Menteri.
2) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Sanksi administratif dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Lur Negeri, dalam Pasal 100 ayat (2) menyebutkan bahwa : Sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI;
c. pencabutan izin;
d. pembatalan keberangkatan calon TKI; dan/atau
e. pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri.

## Aspek Perlindungan Hukum Pidana
Aspek hukum pidana dalam kaitannya dengan sanksi pidana dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri adalah asas kepastian  hukum  (legalitas),  asas  pencegahan  dan  asas  pengendalian.  Asas  legalitas ( principle  of  legality) ,  yang  di  dalamnya  terkandung  asas  kepastian  hukum  dan  kejelasan serta  ketajaman  dalam  merumuskan  peraturan  dalam  hukum  pidana,  khususnya  sepanjang berkaitan dengan perumusan pasal dan sanksi yang perlu dijatuhkan agar si pelaku mentaati
normanya.  Asas  pencegahan  ( The  Precautionary  principle), yaitu  apabila  terjadi  bahaya atau  ancaman  terjadinya  pelanggaran  yang  serius  dan irreversible, maka kekurangsempurnaan  suber  daya  manusia  dapat  dijadikan  alasan  untuk  menunda  dan memperbaiki sistem penempatan TKI ke Luar Negeri.
Asas  pengendalian  ( principle  of  restraint) yang  juga  merupakan  salah  satu  syarat kriminalisasi, yang menyatakan bahwa sanksi pidana hendaknya baru dimanfaatkan bahwa sanksi –sanksi perdata dan administrasi dan sarana-sarana lain ternyata tidak tepat dan tidak efektif untuk menangani tindak pidana tertentu. Dalam hukum pidana dalam hal ini dikenal asas subsidiaritas atau ultima ratio principle atau ultimum remedium.
Aspek  hukum  pidana  dalam  Undang-undang  No.  39  Tahun  2004  Tentang Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  di  Luar  Negeri,  diatur  dalam  Bab  XIII  Pasal  102  s/d 104.
Pasal 102:
(1)  Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  2  (dua)  tahun  dan  paling  lama  10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap orang yang:
a. menempatkan  warga  negara  Indonesia  untuk  bekerja  di  luar  negeri  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
b. menempatkan TKI tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau
c. menempatkan  calon  TKI  pada  jabatan  atau  tempat  pekerjaan  yang  bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
(2)  Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  tindak  pidana kejahatan.
Pasal 103:
(1)  Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun  dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang:
a. mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
b. mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
c. melakukan  perekrutan  calon  TKI  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
d. menempatkan  TKI  yang  tidak  lulus  dalam  uji  kompetensi  kerja  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
e. menempatkan TKI tidak memeuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
f. menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;
g. menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  68;  atau  memperlakukan  calon  TKI  secara  tidak  wajar  dan tidak manusiawi selama masa di penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).
(2)  Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejaha- tan.
Pasal 104
(1)  Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dn/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), setiap orang yang:
a. menempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 24;
b. menempatkan  TKI  di  luar  negeri  untuk  kepentingan  perusahaan  sendiri  tanpa  izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
c. mempekerjakan  calon  TKI  yang  sedang  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
d. menempatkan  TKI  di  Luar  Negeri  yang  tidak  memiliki  KTKLN  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64; atau
e. tidak  memberangkatkan  TKI  ke  luar  negeri  yang  telah  memenuhi  persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
(2)  Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  tindak  pidana pelanggaran.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  dapat  dikatehui  bahwa  tindak  pidana  pidana sebagaimana  di  atas  adalah  berupa  kejahatan  (Pasal  102  dan  103)  dan  pelanggaran  (Pasal 104).  Kejahatan  sebagaimana  Pasal  102  dan  103  dan  Pelanggaran  sebagaimana  Pasal  104 Undang-undang  No.  39  Tahun  2004  ditujukan  kepada  setiap  orang  terutama  ditujukan kepada PJTKI yang merupakan pelaksana penempatan TKI ke luar negeri .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  menguraikan fakta-fakta  yang  tampak  sebagaimana  adanya.  Dalam  penelitian  ini,  data  dikumpulkan melalui telaah studi pustaka dari berbagai literatur baik berupa buku, berita online, maupun jurnal  yang  relevan  dengan  topik  penelitian.  Setelah  data  berhasil  dikumpulkan,  untuk menguji validitas dan reliabilitas data peneliti melakukan kaji ulang atau cross check data secara  jelas  dari  berbagai  sumber  lain  guna  menarik  suatu  kesimpulan  yang  mantap diperlukan berbagai sudut pandang berbeda.

## PEMBAHASAN

## Penguatan Peran Pemerintah Pusat dan Daerah
Sebagai upaya untuk melindungi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, pemerintah  Indonesia  membuat regulasi  mengenai  ketenagakerjaan,  yaitu Undang-Undang Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (TKI)  di  Luar  Negeri  serta  aturan  terbaru,  yaitu  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2017 tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI).  UU  ini  merupakan  revisi  atas  UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Hal ini dikarenakan UU 39/2004  yang  dinilai  masih  minim  dalam  mengatur  soal  perlindungan  TKI.  UU  39/2004 dinilai  lebih  banyak  berbicara  soal  penempatan  TKI.  Inisiatif  revisi  UU  ini  adalah  bentuk komitmen  pemerintah  untuk  melindungi  TKI.  Terdapat  lima  hal  pokok  perubahan  pola perlindungan TKI dari UU lama ke UU yang baru, yakni: desentralisasi perlindungan TKI;
peran  besar  Atase  Ketenagakerjaan;  PJTKI  hanya  memiliki  dua  fungsi  (fungsi transfer agency serta  fungsi  pemasaran);  asuransi  TKI  ditangani  pemerintah;  serta  adanya  sanksi bagi pelanggar UU (Kanigoro, 2018).
Kelebihan  UU  18/2017  dibandingkan  UU  sebelumnya  adalah  adanya  desentralisasi perlindungan  TKI,  dimana  pemerintah  daerah  dituntut  dan  diberi  peran  besar  untuk mengurus  dan  melindungi  TKI  sejak  perekrutan.  Hal  ini  diwujudnyatakan  dengan pembangunan pelayanan satu atap pelayanan TKI di seluruh kabupaten dan kota, terutama di kantong-kantong TKI. Pada tahun 2016 dan 2017, Kemnaker dan pemerintah daerah telah membangun  11  kantor  pelayanan  satu  atap  di  daerah  kantong-kantong  TKI  seperti  di Mataman,  Lombok  Timur  (Nusa  Tenggara  Barat),  Indaramayu  (Jawa  Barat)  dan  Nusa Tenggara Timur (NTT).
Selain  keterlibatan  pemerintah  daerah  adalah  juga  membangunan Desa  Migran Produktif (Desmigratif) . Salah satu unsur penting dalam program  Desmigratif ini adalah siapa  pun  yang  ingin  bekerja  di  luar  negeri  harus  didaftar  dan  diproses  di  desa  setempat. Kewenangan desa ini sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU 18/2017, yaitu; a) menerima dan  memberikan  informasi  migrasi  kepada  masyarakat;  b)  melakukan  verifikasi  data  dan pencatatan  calon  pekerja  migran  Indonesia;  c)  memfasilitasi  pemenuhan  persyaratan administrasi  kependudukan  calon  pekerja  migran  Indonesia;  d)  melakukan  pemantauan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia; dan e) melakukan pemberdayaan kepada calon pekerja migran, pekerja migran dan anggota keluarganya.
Sejak tahun 2016 sampai 2018, Kemnaker bersama kementerian terkait lainnya telah membangun 400 Desa Migran Produktif (Desmigratif) sebagaimana realisasi dari Pasal 42 UU  tersebut.  Sampai  saat  ini  pemerintah  telah  membangun  pelayanan  satu  atap  secara kelembagaan di sejumlah propinsi, kabupaten/ kota.
UU  18/2017  memberikan  peran  besar  kepada  Atase  Ketenagakerjaan  (Atnaker)  di negara-negara  penempatan  TKI.  Hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  32  yang menyatakan  bahwa  pemerintah  pusat  dapat  menghentikan  dan/atau  melarang  penempatan Pekerja Migran Indonesia atau TKI untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri dengan  pertimbangan  (a)  keamanan;  (b)  pelindungan  hak  asasi  manusia;  (c)  pemerataan kesempatan  kerja;  dan/atau,  (d)  kepentingan  ketersediaan  tenaga  kerja  sesuai  dengan kebutuhan nasional. Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, pemerintah pusat memperhatikan saran dan pertimbangan Perwakilan  Republik  Indonesia  (Atnaker-red),  kementerian/lembaga,  Perusahaan Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,  dan  masyarakat.  Dalam  UU  18/2017,  fungsi Perusahaan  Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Swasta  (PPTKIS)  atau  Perusahaan Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PPMI)  hanya  dua,  yakni  fungsi transfer  agency (seperti mengurus visa dan tiket pesawat untuk calon TKI) serta fungsi pemasaran (misalnya mencari job order ).

## Penguatan Peran Kelembagaan Terkait
Untuk  pekerja  migran  Indonesia  bukan  lagi  asuransi  swasta,  tetapi  BPJS Ketenagakerjaan (Pasal 29 UU 18/2017). TKI yang dilindungi BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan manfaat, seperti anak-anak TKI atau calon TKI yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja akan mendapat beasiswa pendidikan sampai selesai strata satu (S1). Bagi anak-anak  TKI  atau  calon  TKI  yang  meninggal  dunia  yang  tidak  mau  bersekolah,  maka akan  diberikan  pendidikan  dan  pelatihan  kerja.  Selain  itu,  ahli  waris  TKI  atau  calon  TKI
yang  meninggal  dunia  karena  kecelakaan  kerja  akan  mendapatkan  santunan  senilai  Rp 85.000.000,-.
Kelebihan lain UU 18/2017 adalah adanya sanksi pidananya berat, walaupun memakai asas  minimal,  dimana  hukumannya  maksimal  10  tahun  dan  denda  Rp  15  miliar  bagi perorangan atau pejabat pemerintah yang melakukan penempatan PMI di luar negeri (Pasal 81 – 83 UU 18/2017). Salah satu hal penting yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  adalah  mempertegas pengaturan  fungsi  dan  wewenang  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  dan  Badan Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (BNP2TKI).  Undang- undang ini mengamanatkan pembuatan 28 peraturan pelaksana atau peraturan turunan, salah satunya mengenai fungsi dan kewenangan BP2TKI.
Dalam melaksanakan perannya untuk melindungi TKI di luar negeri, BNP2TKI adalah operator  dalam  pengurusan  TKI  sedangkan  Kemnaker  adalah  regulator.  Tugas  dan wewenang BNP2TKI misalnya adalah dalam hal penindakan penampungan TKI ilegal serta menindak  perusahaan  penempatan  TKI  swasta  (PPTKIS)  yang  melakukan  kesalahan.  Hal ini  dipertegas  dalam  UU  No.  18  Tahun  2017.  Pasal  46  ayat  (2)  UU  18  Tahun  2017 menyatakan  bahwa  tugas  pelindungan  PMI  dilaksanakan  oleh  Badan  yang  dibentuk  oleh Presiden (ayat 1). Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Badan yang diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri (ayat 2). Ketentuan ini berbeda dengan Pasal 94 ayat (3) UU 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan  Perlindungan  TKI  di  Luar  Negeri  yang  menyatakan  bahwa  BNP2TKI  merupakan lembaga  non  departemen  yang  bertanggung  jawab  kepada  Presiden  dan  berkedudukan  di Ibukota Negara. Ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU 18 Tahun 2017 tersebut akan dijabarkan lebih  lengkap  dan  rinci  dalam  Peraturan  Menteri  yang  sedang  dibuat.  Peraturan  Menteri yang  sedang  dibuat  tersebut  akan  mengatur  tentang  perencanaan,  organisasi  BNP2TKI, pelaksanaan dan pengontrolan atau pengawasan.
Untuk  melaksanakan  ketentuan  dalam  Pasal  92  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri,  Presiden  Joko  Widodo  pada  13  Februari  2015  telah  menandatangani  Peraturan Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Pelaksanaan  Pengawasan  Terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
Dalam  PP  ini  disebutkan  bahwa  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilakukan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang dilaksanakan oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS),  perusahaan  untuk  kepentingan  sendiri,  dan  TKI  yang  bekerja  di  luar  negeri secara perseorangan.
Pada  tahun  2014,  Kadin  membentuk  Satgas  untuk  melakukan  pengawasan  dan perlindungan  TKI  di  luar  negeri.    Tugas  dan  fungsi  utamanya  adalah  untuk    memberikan pengawasan  serta  perlindungan  kepada  para  tenaga  kerja  Indonesia  di  luar  negeri.  Hal  ini disebabkan masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh TKI di luar negeri, terutama yang  dialami  oleh  puluhan  ribu  TKI  ilegal  yang  berangkat  tanpa  izin  sejak  kebijakan moratorium diterapkan pada 2006.
Selain bertugas untuk  mengawasi TKI  ilegal, Satgas  yang dibentuk itu juga bertugas untuk  mengawal  kebijakan-kebijakan  pemerintah  dan  pelaksana  penempatan  swasta  yang tidak  berpihak  pada  TKI.  Satgas  berupaya  menyusun  berbagai  rekomendasi,  termasuk naskah-naskah usulan peraturan di bidang tata laksana penempatan dan perlindungan TKI. Selain itu, satgas juga  melakukan diskusi intensif dengan  berbagai  instansi  terkait lainnya
dalam  pelaksanaan,  pengiriman  tenaga  kerja  ke  luar  negeri,  baik  pra  penempatan  sampai pada pemulangan TKI.
Kementrian  Ketenagakerjaan  telah  mencabut  izin  operasional  45  perusahaan Pelaksana  Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Swasta  (PPTKIS)  atau  yang  sebelumnya dikenal  sebagai  Perusahaan  Jasa  Tenaga  Kerja  Indonesia  (PJTKI).  Pencabutan  tersebut bagian  dari  hasil  evaluasi  dan  pengawasan  rutin  yang  dilakukan  Kemnaker,  baik pengawasan administratif, inspeksi lapangan terkait sarana dan prasarana penampungan dan pelatihan,  maupun  investigasi  atas  pelanggaran.  Dari  jumlah  tersebut,  14  di  antaranya dicabut  karena  mengirim  TKI  tidak  sesuai  ketentuan  (unprosedural),  tiga  PPTKIS dinyatakan  tidak  memenuhi  syarat  perpanjangan,  satu  PPTKIS  terlibat  tindak  pidana perdagangan  orang  (TPPO),  23  tidak  melakukan  perpanjangan  izin,  serta  empat  PPTKIS mengundurkan diri (Hardum, 2017).
Pencabutan ini merupakan bagian dari upaya melindungi TKI dan calon TKI dari hal- hal yang merugikan TKI. Kasus pengiriman TKI unprosedural dilakukan oleh PPTKIS yang mengirimkan  tenaga  kerja  domestik  (pembantu  rumah  tangga)  ke  negara-negara  kawasan Timur  Tengah.  Padahal,  sejak  Mei  2015  telah  diterbitkan  Keputusan  Menteri  Ketenaga- kerjaan  Nomor  260/2015  tentang  Penghentian  dan  Pelarangan  Penempatan  Tenaga  Kerja Indonesia  pada  Pengguna  Perseorangan  di  Negara-Negara  Kawasan  Timur  Tengah (Hardum, 2017).
PPTKIS  yang  dicabut  izinnya  terkait  masalah  sarana  dan  prasarana  disebabkan  oleh tempat  penampungan  untuk  calon  TKI  yang  tidak  memenuhi  syarat  yang  ditentukan  atau sarana pelatihannya tidak memenuhi standar untuk meningkatkan keterampilan calon TKI. Dengan  pencabutan  izin  tersebut,  Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Atase Ketenagakerjaan RI di luar negeri, serta Kedutaan Besar RI diminta untuk tidak melayani perizinan pengiriman TKI dari PPTKIS tersebut.
Selain mencabut izin terhadap 45 PPTKIS, Kemnaker juga memberikan skorsing tiga bulan  kepada  199  PPTKIS.  Skorsing  diberikan  kepada  PPTKIS  yang  ketahuan  tidak mendaftarkan TKI yang dikirim ke luar negeri ke Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri  pada  BNP2TKI.  Tidak  masuknya  TKI  ke  Sisko  TKLN  menyulitkan  pemerintah melakukan  pengawasan  dan  perlindungan  kepada  TKI.  Selama  masa  skorsing,  PPTKIS tidak  boleh  beroperasi.  PPTKIS  yang  terkena  skorsing  diberi  kesempatan  melakukan verifikasi dan penjelasan. Jika ternyata bisa menunjukkan bukti legalitas TKI yang dikirim, maka  skorsing  akan  dicabut.  Jika  tidak  bisa  melakukan  pembuktian,  maka  skorsing ditingkatkan menjadi pencabutan izin (Hardum, 2017).
Pemerintah  Indonesia  menolak  pemberlakuan  skema  direct  hiring  terkait  pengiriman pekerja migran sektor informal ke Malaysia yang diberlakukan pemerintah Malaysia sejak 1 Januari  2018.  Skema  direct  hiring    dinilai  tidak  sesuai  dengan  aturan  di  Indonesia  karena pengguna/majikan  berpotensi  berhubungan  langsung  dengan  PPTKIS  tanpa  melalui agensi/mitra  usaha.  Sedangkan  aturan  di  Indonesia  mengharuskan  pengiriman  pekerja migran melalui PPTKIS. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan  pelarangan  kepada  PPTKIS  untuk  melakukan  direct  hiring  pekerja  migran Indonesia (PMI) sektor informal ke Malaysia (Novarina, 2018).
Pemerintah Malaysia tidak pernah mengkonsultasikan penerapan skema baru tersebut. Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Indonesia  mengajak  Pemerintah  Malaysia  duduk  bersama membahas  program  direct  hiring  sekaligus  memperbarui  nota  kesepahaman  penempatan PMI  di  sektor  informal  yang  sudah  berakhir  pada  31  Mei  2016.  Indonesia  meminta kejelasan  kebijakan  direct  hiring  ini  sekaligus  mendesak  pemerintah  Malaysia  untuk
membahas  perjanjian  bilateral  baru  yang  akan  jadi  payung  hukum  bagi  penempatan  dan perlindungan PMI di Malaysia (Novarina, 2018).
Tujuan  Pemerintah  Malaysia  meluncurkan  program  direct  hiring  untuk  mengurangi biaya penempatan PMI dengan menghapus peran agensi. Namun program direct hiring yang diterapkan Malaysia dinilai belum jelas dari segi mekanisme perlindungan dan penempatan terhadap pekerja  migran. Skema ini  juga  belum diketahui apakah sejalan dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, terdapat  juga  pandangan  yang  menyatakan  bahwa  skema  pengiriman  itu  bertentangan dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara  Penilaian  dan Penetapan Mitra Usaha dan Pengguna Perseorangan, khususnya Pasal 2 yang menyebutkan PPTKIS  yang  melaksanakan  penempatan  TKI  di  luar  negeri  pada  pengguna  perseorangan harus melalui mitra usaha di negara tujuan penempatan.

## Membuat Regulasi dan Supervisi
Selanjutnya,    dalam  kaitannya  dengan  sanksi  pidana  dalam  UU  No.  39  Tahun  2004 Tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  di  Luar  Negeri  adalah  asas  kepastian  hukum (legalitas),  asas  pencegahan,  dan  asas  pengendalian.  Asas  legalitas  ( principle  of  legality ), yang  di  dalamnya  terkandung  asas  kepastian  hukum  dan  kejelasan  serta  ketajaman  dalam merumuskan  peraturan  dalam  hukum  pidana,  khususnya  sepanjang  berkaitan  dengan perumusan pasal dan sanksi yang perlu dijatuhkan agar si pelaku mentaati normanya. Asas pencegahan  ( The  Precautionary  principle ),  yaitu  apabila  terjadi  bahaya  atau  ancaman terjadinya pelanggaran yang serius dan irreversible , maka kekurang-sempurnaan suber daya manusia  dapat dijadikan  alasan untuk  menunda  dan  memperbaiki  sistem penempatan  TKI ke Luar Negeri.
Asas  pengendalian  ( principle  of  restraint )  yang  juga  merupakan  salah  satu  syarat kriminalisasi, yang menyatakan bahwa sanksi pidana hendaknya baru dimanfaatkan bahwa sanksi –sanksi perdata dan administrasi dan sarana-sarana lain ternyata tidak tepat dan tidak efektif untuk menangani tindak pidana tertentu. Dalam hukum pidana dalam hal ini dikenal asas subsidiaritas atau ultima ratio principle atau ultimum remedium .
Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan salah satu solusi untuk  mengatasi  minimnya  kesempatan  kerja  di  dalam  negeri.  Namun,  ironisnya  tidak semua  TKI  masuk  ke  negara  tujuan  melalui  jalur  resmi  atau  legal,  hal  ini  menyebabkan mereka  sulit  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  dan  bahkan  rentan  menjadi  korban perdagangan manusia ( human trafficking ).
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  5  UU  No.  18  Tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja Migran Indonesia (PMI), disebutkan bahwa “Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala  upaya  untuk  melindungi  kepentingan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dan/atau Pekerja  Migran  Indonesia  dan  keluarganya  dalam  mewujudkan  terjaminnya  pemenuhan haknya  dalam  keseluruhan  kegiatan  sebelum  bekerja,  selama  bekerja,  dan  setelah  bekerja dalam  aspek  hukum,  ekonomi,  dan  sosial”.  Pelindungan  Sebelum  Bekerja  adalah keseluruhan  aktivitas  untuk  memberikan  pelindungan  sejak  pendaftaran  sampai pemberangkatan  (ayat  6). Pelindungan  Selama Bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di  luar  negeri  (ayat  7).  Pelindungan  Setelah  Bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif (ayat 8). Fungsi perlindungan hukum adalah untuk memenuhi hak asasi
pekerja  secara  adil  bagi  pemerintah  dan  pengusaha  agar  terhindar  dari  sikap  melanggar hukum dan sewenang-wenang.
Peran negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada TKI atau PMI dilakukan melalui dua cara, yaitu membuat regulasi dan supervisi (pengawasan). Dalam menjalankan fungsi  regulasi,  negara  turun  tangan  langsung  dengan  membuat  regulasi  yang  mengatur mengenai  ketenaga-kerjaan.  Aturan-aturan  tersebut  adalah Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri  serta  aturan  terbaru,  yaitu Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selain membuat Undang-undang Nomor 18 Tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI),  pemerintah  juga berupaya  untuk  menyusun  peraturan  turunan  yang  diamanatkan  oleh  UU  ini.  Undang- undang  ini  mengamanatkan  pembuatan  28  peraturan  pelaksana  atau  peraturan  turunan, salah satunya mengenai fungsi dan kewenangan BP2TKI.
UU Nomor 18 Tahun 2017 merupakan revisi atas UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan  TKI  di  Luar  Negeri.  Hal  ini  dikarenakan  UU  39/2004  yang  dinilai  masih minim dalam mengatur soal perlindungan TKI. UU 39/2004 dinilai lebih banyak berbicara soal  penempatan  TKI.  Inisiatif  revisi  UU  ini  adalah  bentuk  komitmen  pemerintah  untuk melindungi TKI. Terdapat lima hal pokok perubahan pola perlindungan TKI dari UU lama ke  UU  yang  baru,  yakni:  desentralisasi  perlindungan  TKI;  peran  besar  Atase  Ketenaga- kerjaan; PJTKI hanya memiliki dua fungsi (fungsi transfer agency serta fungsi pemasaran); asuransi TKI ditangani pemerintah; serta adanya sanksi bagi pelanggar UU.
Dalam menjalankan fungsi supervisi, negara berperan untuk melakukan pengawasan di  bidang  ketenagakerjaan,  yaitu  pengawasan  dalam  Masa  Pra  Penempatan,  Masa Penempatan  dan  Pasca  penempatan.  Presiden  telah  menandatangani  Peraturan  Pemerintah (PP)  Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Pelaksanaan  Pengawasan  Terhadap  Penyelenggaraan Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  di  Luar  Negeri.  Dalam  PP  ini  disebutkan  bahwa pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  penempatan  dan  perlindungan  TKI  di  luar  negeri dilakukan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang dilaksanakan  oleh  Pelaksana  Penempatan  TKI  Swasta  (PPTKIS),  perusahaan  untuk kepentingan sendiri, dan TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan. Menurut PP ini,  Pengawas  Ketenagakerjaan  pada  Unit  Kerja  Pengawasan  Ketenagakerjaan  pada Kementerian  Tenaga  Kerja  melakukan  pengawasan  skala  nasional.  Adapun  di  tingkat provinsi,  melakukan  pengawasan  skala  provinsi.  Dan  pada  kabupaten/kota,  melakukan pengawasan pada skala tingkat kabupaten/kota.
Selain hal tersebut, pengawasan dan perlindungan TKI di luar negeri juga dilakukan oleh  Kamar  Dagang  dan  Industri  Indonesia  (Kadin)  dengan  membentuk  satuan  tugas (Satgas).  Selain  bertugas  untuk  mengawasi  TKI  ilegal,  Satgas  yang  dibentuk  itu  juga bertugas  untuk  mengawal  kebijakan-kebijakan  pemerintah  dan  pelaksana  penempatan swasta  yang  tidak  berpihak  pada  TKI. Satgas  berupaya  menyusun  berbagai  rekomendasi, termasuk  naskah-naskah  usulan  peraturan  di  bidang  tata  laksana  penempatan  dan perlindungan  TKI.  Selain  itu,  satgas  juga  melakukan  diskusi  intensif  dengan  berbagai instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, baik pra penempatan sampai pada pemulangan TKI.
Sebagai  bagian  dari  upaya  pengawasan  dan  perlindungan,  pada  2017  Kementrian Ketenagakerjaan  telah  mencabut  izin  operasional  45  perusahaan  Pelaksana  Penempatan Tenaga  Kerja  Indonesia  Swasta  (PPTKIS)  atau  yang  sebelumnya  dikenal  sebagai Perusahaan  Jasa  Tenaga  Kerja  Indonesia  (PJTKI).  Pencabutan  tersebut  bagian  dari  hasil
evaluasi  dan  pengawasan  rutin  yang  dilakukan  Kemnaker,  baik  pengawasan  administratif, inspeksi  lapangan  terkait  sarana  dan  prasarana  penampungan  dan  pelatihan,  maupun investigasi atas pelanggaran.
Selain  upaya-upaya  di  atas,  pada  2018  pemerintah  Indonesia  telah  menolak pemberlakuan  skema direct  hiring terkait  pengiriman  pekerja  migran  sektor  informal  ke Malaysia  yang  diberlakukan  pemerintah  Malaysia  sejak  1  Januari  2018.  Skema direct hiring tersebut  dinilai  tidak  sesuai  dengan  aturan  di  Indonesia  karena  pengguna/majikan berpotensi  berhubungan  langsung  dengan  PPTKIS  tanpa  melalui  agensi/mitra  usaha. Sedangkan aturan di Indonesia mengharuskan pengiriman pekerja migran melalui PPTKIS. Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  pemerintah  Indonesia  menerbitkan  kebijakan  pelarangan kepada  PPTKIS  untuk  melakukan  direct  hiring  pekerja  migran  Indonesia  (PMI)  sektor informal ke Malaysia.
Perlindungan hukum terhadap TKI baik pada pra penempatan, masa penempatan, dan purna  penempatan  merupakan  bentuk perlindungan  hukum dari aspek  hukum  administrasi dan aspek hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam UU No. 39 Tahun 2004 maupun UU No. 18 Tahun 2017. Aspek perlindungan hukum administrasi di sini meliputi pembinaan  administratif,  pengawasan  administratif,  dan  sanksi  administratif.  Pembinaan administratif diatur dalam Pasal 86 s/d Pasal 91, sedangkan pengawasan administratif diatur dalam Pasal 92 dan 93, dan sanki administratif di atur dalam Pasal 100 Undang-undang No. 39 Tahun 2004. Dalam UU No. 18 Tahun 2017, pembinaan administratif diatur dalam Pasal 75,  sedangkan  pengawasan  administratif  diatur  dalam  Pasal  76,  dan  sanki  administratif diatur dalam Pasal 74.
Aspek hukum pidana dalam kaitannya dengan sanksi pidana dalam UU No. 39 Tahun 2004  Tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  di  Luar  Negeri  adalah  asas  kepastian hukum  (legalitas),  asas  pencegahan,  dan  asas  pengendalian.  Aspek  hukum  pidana  dalam Undang-undang  No.  39  Tahun  2004  Tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  di  Luar Negeri diatur dalam Bab XIII Pasal 102 s/d 104. Sementara ketentuan pidana dalam UU No. 18 Tahun 2017 diatur dalam BAB XI Pasal 79 hingga 87.

## KESIMPULAN
Realitas  akan  keterbatasan  lapangan  pekerjaan  di  dalam  negeri  menjadikan pengiriman  tenaga  kerja  ke  luar  negeri  masih  dianggap  sebagai  solusi  peningkatkan kesejahteran masyarakat serta potensi pemasukan devisa bagi negara. Meskipun demikian, besarnya  peran  buruh  migran  ini  tidak  sebanding  dengan  apa  yang  pemerintah  berikan terhadap  mereka  selama  ini.  Dalam  konteks  ini,  khususnya  bagi  para  buruh  migran  yang berangkat keluar negeri melalui jalur-jalur pemberangkatan yang illegal  negara tidak bisa berbuat  banyak  ketika  mereka  menghadapi  permasalahan  di  negara  pengguna.  Sementara itu, aktor-aktor  yang selama ini mengambil manfaat dari proses pengiriman ke luar negeri tidak bertanggung jawab dan juga tidak tersentuh hukum. Dihadapkan pada kenyataan ini, pemerintah  melalui  Pasal  1  ayat  5  UU  No.  18  Tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja Migran Indonesia (PMI) hadir dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada calon buruh  migran  Indonesia  sejak  proses  keberangkatan  hingga  kepulangan  kembali  ke  tanah air. Hadirnya peran negara dalam tata kelola buruh migran dimaksudkan untuk memastikan agar calon buruh migran Indonesia yang hendak melamar kerja di luar negeri terhindar dari modus-modus penipuan serta krimininalisasi di negara tujuan.
Namun, mengingat akar permasalahan yang dihadapi buruh migran Indonesia selama ini sudah terjadi sejak di dalam negeri, maka penanganan melalui jalur-jalur hukum setiap kali terjadi pelanggaran terhadap pekerja  migran  harus dilakukan sesuai  dengan  ketetapan perundang-undangan  yang  berlaku.  Dengan  kata  lain,  kelahiran  panjang  undang-undang perlindungan hukum terhadap buruh migran Indonesia jangan hanya sebatas regulasi belaka. Karena  fakta  di  lapangan  menunjukkan  tidak  semua  buruh  migran  Indonesia  yang  sudah tinggal  di  negara  penempatan  bebas  dari  masalah,  kasus  seperti  keterlambatan  gaji, perdangan  manusia,  tindak  kriminal,  kekerasan,  hingga  pembunuhan  masih  kerap  dialami pekerja  migran Indonesia di luar  negari. Demikian pula halnya,  para  oknum  yang  sesuka- suka memberangkatkan TKI secara ilegal tidak lagi diberikan kekeluasan untuk melakukan rekruitmen  karena  sudah  menjadi  fakta  umum  bahwa  mereka  tidak  pernah  bertanggung jawab ketika orang-orang yang diberangkatkan itu mendapatkan masalah di negara tujuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asikin, Z. (2008). Dasar-dasar hukum perburuhan . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Djumialdji, F. X. Perjanjian kerja . Jakarta: Bumi Aksara.
Hardum, S. E. (2017). Kemnaker cabut izin 45 perusahaan penyalur TKI, 199 diskorsing . Diakses  tanggal  2  Agustus  2018.  Sumber:  https://www.beritasatu.com/ekonomi- karier/409047-kemnaker-cabut-izin-45-perusahaan-penyalur-tki-199-diskorsing.html
Husni, L. (2007). Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia , Jakarta: PT. Rajawali Pers.
Kanapathy,  V.  (2006). Migrant  workers  in  Malaysia:  an  overview .  In  country  paper prepared  for workshop on East Asian Cooperation Framework for Migrant Labour, Kuala Lumpur.
Kanigoro.  (2018). Ini  lima  perubahan  dalam  pelayanan  TKI  menurut  UU  yang  baru . Diakses tanggal 2 Agustus 2018. Sumber: https://www.kanigoro.com/berita/ini-lima- perubahan-dalam-pelayanan-tki-menurut-uu-yang-baru
Khakim, A. (2003). Pengnatar hukum ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Novarina, A. (2018). Indonesia tolak skema perekrutan pekerja migran Malaysia . Diakses tanggal 2 Agustus 2018. Sumber:
https://www.antaranews.com/berita/676662/indonesia-tolak-skema-perekrutan- pekerja-migran-malaysia
Putra,  A.  (2017). Ada  2,7  juta  TKI  di  Malaysia,  menkumham:  ini  jumlah  terbesar  dari seluruh dunia . Diakses pada tanggal 5 Februari 2018. Sumber: https://news.okezone.com/read/2017/11/22/340/1818240/ada-2-7-juta-tki-di- malaysia-menkumham-ini-jumlah-terbesar-dari-seluruh-dunia
Sitorus,  R.  (2017). Tenaga  kerja  Indonesia:  TKI  pahlawan  devisa  dan  problematikanya . Diakses pada 5 Februari 2018. Sumber:
https://industri.bisnis.com/read/20170127/12/623388/tenaga-kerja-indonesia-tki- pahlawan-devisa-dan-problematikanya
Soepomo, I. (1985). Pengantar hukum perburuhan , Djambatan:Jakarta.
Wiwoho, S. (1987). Hukum perjanjian kerja laut . Jakarta: PT Bina Aksara: Jakarta.
Yunita, N. W. (2017). TKI kirim uang ke RI Rp 57,6 T, dari Malaysia terbanyak . Diakses tanggal 5 Februari 2018. Sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d- 3665084/tki-kirim-uang-ke-ri-rp-576-t-dari-malaysia-terbanyak

## Undang-Undang dan Peraturan Lainnya
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor KEP.104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Pelaksanaan  Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Pokok-Pokok Tenaga Kerja.
Undang-Undang  No. 39 Tahun  2004 tentang  Penempatan dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia (PMI).