## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 3 No 3 – Desember 2022 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.3.3.5772.352-357

## JUAL BELI HAK ATAS TANAH BERDASARKAN HUKUM ADAT DI DESA ABIANSEMAL
Dewa Made Yudiartha Prayogi, I Made Suwitra, Ni Gusti Ketut Sri Astiti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Email: madeyudiartha3006@gmail.com , madesuwitra27@gmail.com , notarisppatsriastiti@yahoo.com

## ABSTRAK
Tanah bernilai penting untuk warga-masyarakat memperlangsungkan hidupnya. Di Bali khususnya di desa adat Abiansemal masih ada yang dalam proses jual beli sertifikat tanah terkait dengan peralihan hak, dalam kaitannya dengan  proses  dan  tata  cara  yang  diatur  dalam  pemukiman  Abiansemal  di  desa  biasa.  kekhasan  Sewa  itu diselesaikan di atas tanah di wilayah desa Abiansemal yang biasa. Tulisan disini mengenai atau tentang penjualan serta  pembelian  lahan  menurut common law di  desa  Abiansemal.  Pembahasan  disini  memakai  suatu  mode penyidikan legal  research yang  disertai  proses  hukum/UU  dan  konseptual.  Proses  penjabaran  saat  ini menggunakan  penjabaran  dokumen  serta  hasil legal  research adalah  observasi,  wawancara,  dan  proses dokumenter. Hasil penelitian ini diketahui  bahwa tata cara dan legalitas penjualan serta pembelian kepemilikan lahan yang ditentukan common law Desa Abiansemal diatur di Peraturan Desa Adat Abiansemal dan Peraturan Tata Usaha Negara tentang Pengalihan Hak dan Sewa Tanah di Kawasan Desa Abiansemal. UUPA, yaitu PP No. 24 orang sejak 1997. Tujuanya Pembeli tanah mungkin tidak memiliki uang yang setara dengan nilai tanah yang dinilai  pada  saat  menyelesaikan  penjualan  dan  pembelian.  Dalam  hal  ini  berarti  harga  tanah  belum  dibayar seluruhnya (hanya sebagian) pada saat jual beli tanah. Penjualan masih dianggap selesai karena tidak dibayarnya harga  tanah  yang  disepakati  tidak  menghalangi  peralihan  hak  atas  tanah.  Status  tersebut  adalah  status  hutang antara pihak-pihak  yang  melakukan perjanjian  jual  beli karena uang atau dana  itu diserahkan serta dibayarkan pihak  yang  membeli  ke  pihak  yang  disebut  hutang  yang  membeli  ke  yang  menjual  lahan  tersebut.  Pembeli berhutang kepada Penjual untuk penjualan properti Penjual, tetapi hak milik Tanah.
Kata Kunci : Tanah, Awig-Awig, Desa Adat

## ABSTRACT
Land has an important value for people to survive. In Bali, especially in the traditional village of Abiansemal, there are still those who are in the process of buying and selling land certificates related to the transfer of rights, in relation to the processes and procedures regulated in Abiansemal's settlements in ordinary villages. The lease is settled on land in the usual Abiansemal village area. The article here is about or about the sale and purchase of land according to common law in Abiansemal village. The discussion here uses a legal research investigation mode  that  is  accompanied  by  a  legal  and  conceptual  process.  The  current  translation  process  uses  document elaboration and the results of legal research are observations, interviews, and documentary processes. The results of this study indicate that the procedures and legality of the sale and purchase of land ownership determined by the common law of Abiansemal Village are regulated in the Abiansemal Traditional Village Regulation and the State Administrative Regulation concerning the Transfer of Rights and Land Leases in the Abiansemal Village Area. UUPA, namely PP No. 24 people since 1997. Purpose The purchaser of land may not have money equivalent to the value of the land that was valued at the time of completing the sale and purchase. In this case, it means that the land price has not been paid in full (only partially) at the time of sale and purchase of land. The sale is still considered  complete  because  the  non-payment  of  the  agreed  land  price  does  not  prevent  the  transfer  of  land rights.  This  status  is  the  status  of  debt  between  the  parties  who  entered  into  a  sale  and  purchase  agreement because the money or funds were handed over and paid by the buying party to the so-called debtor who bought the  land.  The  Buyer  is  indebted  to  the  Seller  for  the  sale  of  the  Seller's  property,  but  title  to  the  property  is transferred from the Seller to the Buyer upon completion of the sale Keywords: Land, Awig-Awig, Indigenous Village

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Lahan menggenggam peranan kunci agar hidup warga-masyarakat supaya adanya penghubung makhluk hidup  serta  lahan  pada  sebuah  alam.  Fungsi  lahan  merupakan  permodalan  pertama  serta  di  sebagian besar wilayah Indonesia merupakan modal satu-satunya (Kurniati, 2016). Selain nilai ekonomi, tanah juga  memiliki  nilai  ekonomi.  Karena  tanah  merupakan  faktor  yang  tak  terhindarkan  dalam  era pembangunan nasional dan tegaknya nilai-nilai sosial. Dengan kata lain, seseorang berhak pada lahan bukan  bersifat  selamanya,  tetapi  bangsa  melindungi  serta  menghormatinya.  Dengan  demikian, pengelolaan  tanah  yang  dilindungi  secara  hukum  memerlukan  kepastian  hukum. (Damara,  2015) Common law adalah hukum yang mencerminkan kepribadian dan jiwa suatu bangsa. Beberapa sistem hukum adat masih dianggap relevan dalam membentuk sistem hukum Indonesia.
Penjualan common law ini merupakan tindakan hukum yang jelas dan tegas. Perbuatan hukum secara  tegas  berarti  harus  dilakukan  pada  saat  di  depan  anggota  yang  memiliki  jabatan  serta  telah melihat secara langsung pelaksanaan dalam kata lain pelaksanaan legal action itu. Sebaliknya, sebelum PPAT berarti litigasi berakhir, kas berarti litigasi berakhir. (Andini, 2015)
Dari  segi  hukum,  perbuatan  hukum  pembeli  dan  penjual  di  hadapan  PPAT,  yaitu  penjualan tanah di hadapan PPAT sebagaimana dalam Pasal 1, sudah sesuai dengan hukum. 37(1) dan Pasal 38(1) Peraturan Perundang-undangan Nomor 24 Tahun 1997 mengatur antara lain peralihan hak atas tanah dan pemilikan satuan-satuan rumah tinggal dengan penjualan serta dalam hal legal action lainnya. Suatu hak hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dikeluarkan oleh PPAT yang disetujui sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  dokumen  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 (1) merupakan perbuatan hukum, dia.
Common law tidak mendefinisikan pengabaian keadilan sebagai kinerja penjual atas kewajiban hukum.  Karena  "penjualan  tanah"  sebenarnya  adalah  peralihan  hak  atas  tanah  yang  dijual  kepada pembeli, dan pada saat yang sama pembeli membayar pembeli-penjual dengan harga yang disepakati bersama secara penuh. Oleh karena itu jual beli tanah menurut hukum adat termasuk hak atas tanah” (Harsono, 1981)
Pembeli  yang  telah  memiliki  akta  jual  beli  yang  diterbitkan  oleh  PPAT  sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1 Keputusan No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Kedudukan PPAT. Akta PPAT adalah bukti bahwa tindakan  hukum tertentu telah diambil sehubungan dengan hak  Anda atas properti. Oleh karena itu, pembeli adalah pemilik yang sah dan dapat segera mendaftarkan propertinya ke kantor pendaftaran tanah setempat.
Berkenaan  dengan  uraian  tersebut  Amir  Sjariffudin (Salle,  2007) menjelaskan:  Sebelum berlakunya UUPA, bidang pertanahan dikuasai oleh hukum adat yang merupakan produk hukum tidak tertulis.  Kelahiran  UUPA  bermaksud  mengadakan  pembaharuan  hukum  dari  bentuk  tidak  tertulis menjadi hukum tertulis, dibuat oleh dan dengan otoritas yang berwenang dan diadaptasinya asas-asas dan  karakteristik  hukum  modern  yang  bersumber  dari  hukum  barat.  Pembaruan  tersebut  pada hakekatnya  membawa  konsekuensi  pembaharuan  sistem  yang  melibatkan  pula  komponen  budaya hukum  dalam  proses  operasinya.  Pembaruan  hukum  ini  dengan  sendirinya  menuntut  pembaruan kesadaran hukum (yang merupakan bagian integral budaya hukum), yaitu kesadaran hukum adat yang tidak tertulis ke kesadaran hukum tertulis.
Fenomena jual beli hak atas tanah sesuai dengan hukum adat. Mengingat pentingnya kepastian hukum  dalam  peralihan  hak  atas  tanah  hasil  penjualan  tanah,  maka  UUPA  wajib  mendaftarkan peralihan hak akibat penjualan tersebut.

## I. METODE PENELITIAN
Proses pelaksanaan penelitian terapan merupakan proses regulasi empiris, saat ditujukannya fenomena sosial, regulasi umum dan peran forum atau regulator dalam penerapan norma sosial. Sumber regulasi primer antara lain KUHPerdata, UUPA, Perarem Adat Abiansemal Nomor 1 Tahun 2017 dan 3.PP No. 24 Tahun 1997 serta 4.PP No.37 Tahun 1998. Lokasi ini dipilih penulis untuk mendukung pendataan yang  bertempat  di  Desa  Abiansemal  Kabupaten  Badung,  Bali.  Pendekatan  kasus  ini  pada  suatu penyidikan  menggunakan  prosedur legal  research lain,  atau  bisa  disebut  suatu  bentuk  penelitian sosiologis-hukum dan juga dapat membanggakan penelitian lapangan, yaitu untuk menyelidiki apa yang terjadi pada situasi di masyarakat, berdasarkan peraturan perundang-undangan terpaksa. Hal tersebut lazim  dapat  dikatakan  atau  sering  disebut  dengan  penelitian  non  doktrinal  atau  socio  legal. (Putra,
2021) .  Pada  Dasarnya  data-data  yang  didapat  proses  pencarian  pada  buku,  dokumen  serta  putusan ketetapan  yang  didapat  dan  juga  terjun  secara  langsung  pada  lokasi  yang  akan  diteliti  akan diklasifikasikan  dengan  melakukan  suatu  proses  yang  namanya  kualitatif,  sebuah  penelitian  yang merupakan analisis data naratif serta yang didapat dan dikatakan langsung oleh narasumber yang berupa tulisan dan secara langsung lisan, yang pikirkan dan dijabarkan untuk mengatasi beberapa kontroversi di lokasi yang diteliti tersebut.

## II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Mekanisme Peralihan Hak Atas Tanah menurut Hukum Adat
Munculnya hak milik mendasari munculnya  hubungan hukum antara subjek dan tanah sebagai objek hukum. Pada prinsipnya hak milik dapat berwujud sebagai karya orisinal dan turunan, dengan hak milik asal didasarkan pada common law, tetapi karya turunan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal  19  UU  Dasar  Lahan  Pertanian  (UUPA)  mensyaratkan  pendaftaran  hak  atas  tanah  tertentu. Pendaftaran  ini  merupakan  hak  kadaster  yang  menjamin  kepastian  hukum,  termasuk  perlindungan hukum, pemanfaatan dan keadilan bagi pemilik hak tersebut. Pendaftaran tanah oleh ahli waris dapat didasarkan pada keahlian di bidang hak atas tanah dengan jual beli, hibah, barter, dan perbuatan hukum lainnya  yang  bertujuan  untuk  mengalihkan  hak  atas  tanah.  Warisan  memainkan  peran  yang  sangat penting dalam kehidupan manusia. Hukum waris merupakan bagian dari hukum harta benda, tetapi erat kaitannya dengan hukum keluarga, karena semua hukum waris didasarkan pada hubungan kekerabatan dan perkawinan. Dengan demikian, hukum waris merupakan perpaduan antara hukum harta benda dan hukum keluarga. Masyarakat tradisional Bali menganut sistem keluarga patrilineal, atau patriarki, yang lebih  dikenal  dalam  masyarakat  Bali  dengan  istilah  Purusa  atau  Purusa.  Keputusan  tidak  selalu berdasarkan  garis  keturunan  laki-laki,  terkadang  berdasarkan  garis  keturunan  perempuan,  terutama dalam perkawinan Nyentana, hal ini terjadi ketika tidak ada keturunan laki-laki dalam keluarga.
Dalam konteks ini menjadi jelas bahwa “tanah” dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan “hak atas tanah” adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua ukuran panjang dan lebar. 6 Pengertian “hak atas tanah” seperti dikemukakan oleh Budi Harsono tersebut dapat diuraikan lebih lanjut dengan memperdalam makna dari dua term kunci, yaitu “hak”  dan  “atas  tanah”.  “hak”  (berasal  dari  bahasa  Arab)  mempunyai  arti  bermacam-macam.  Benar sungguh  ada  kekuasaan  untuk  berbuat  sesuatu  karena  telah  ditentukan  oleh  Peraturan  Perundang- Undangan dan sebagainya. Sedangkan “hak atas tanah” berarti permukaan bumi (tanah) dimana tanah dalam hal ini diartikan ruang” (Rashyd, 1987) .
Hak atas tanah menjadi dasar bagi penguasaan dan pemilikan tanah, yang prinsip dan ketentuan dasarnya  diatur  dalam  UUPA.  Sebelum  UUPA  diundangkan  telah  terdapat  dualisme  dalam  sistem hukum  tanah  di  Indonesia.  Menurut  Budi  Harsono,  ada  dua  sistem  hukum  tanah  yang  sama  sekali berbeda : “Sistem pertama disebut dengan hukum tanah barat, peraturan pokoknya diatur dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  hukum  tanah  barat  bersifat  capital  individualisme.  Sistem  kedua adalah sistem hukum tanah adat yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum penduduk asli Indonesia. Sistem ini mempunyai ciri khusus yang bersifat kemasyarakatan”.( Siswanto, 2004) Hal ini dikarenakan mekanisme pewarisan menurut silsilah  Purusa tidak persis  sama dengan silsilah langsung laki-laki, dan perempuan juga dapat menjadi “Sentana Rajeg” sebagai pewaris kepala keluarga  dan  garis  keturunan.  Prinsip-prinsip  keluarga  Khe  Purusa  sama  dengan  yang  dianut  dalam Manawa Dharmasastra, salah satu kitab hukum Hindu. Hal ini tidak terlepas dari agama yang dianut oleh  mayoritas  masyarakat  Bali.  Sistem  keluarga  hukum  ini  disebut  sistem  keluarga  patrilineal,  dan sistem keluarga ini dianut di beberapa daerah seperti Batak, Nias,  Sumba, dll. Dalam hal  pewarisan, prinsip pewarisan hampir sama dengan aturan yang dikenal. Dengan kemajuan teknologi dan informasi, perempuan mulai menuntut persamaan  hak, terutama mengenai warisan. Sebagian perempuan  Hindu Bali menginginkan warisannya dibagi rata antara laki-laki dan perempuan, dan ini dipandang sebagai keadilan, secara hukum perempuan mendapat seperempat, tetapi di Bali perempuan tidak mendapatkan warisan.
Masyarakat  Desa  Adat  Abiansemal  Dauh  Yeh  Cani  juga  mengetahui  cara  penjualan  serta pembelian hak lahan yang sesuai dengan common law desa Abiansemal. Hal itu termasuk pengalihan hak  atas  tanah  melalui  penjualan.  Masyarakat  adat  mengadakan  kontrak  penjualan  yang  hanya  sah secara lisan, dan kinerja mereka di hadapan seorang pemimpin adat dan saksi-saksi yang lebih dari satu anggapannya  sudah  setuju  berdasarkan common  law ,  serta  juga  penjualan  lahan  milik  adat.  percaya
bahwa kontrak penjualan dirancang dengan proses ditulis pada selembar kertas serta para pihak-pihak yang berkepentingan menyetujui nya di hadapan para saksi-saksi yang hadir, kepala desa setempat serta pengrajin daerah tersebut yakni abiansemal dauh yeh cani, yang mengetahuinya.
Menurut masyarakat adat, tata cara jual beli tanah secara adat adalah sebagai berikut: Para pihak dalam kontrak pembelian tanah adat menghadap pemimpin adat dan dua atau lebih saksi  untuk  menyampaikan  kesepakatan  yang  dijanjikan  di  hadapan  pemimpin  adat.  Isi  Kontrak  dan Subjek Kontrak Penjualan Tanah Secara Adat Dihadapan Dua Saksi Pihak yang membeli lahan tersebut diwajibkan  agar  menyerahkan  dana  sesuai  perjanjian  serta  pihak  yang  menjual  meberikan  subjek kontrak  ke pihak yang membeli objek. Pembeli memiliki hak  atas pokok kontrak dan menguasainya secara  turun-temurun,  dan  penjual,  termasuk  ahli  warisnya,  tidak  lagi  memiliki  hak  atas  pokok penjualan.
Pada  suatu  hal  penyerahan  kepemilikan  sesuai  yang  diterangkan  pada  pembahasan  tersebut, kewajiban  atau  tujuan  hukum  juga  wajib  dilakukan.  Tentu  saja,  subjek,  sebagai  pihak  yang  akan memiliki, masih enggan melakukan kewajibannya yakni persyaratan subjek untuk kepemilikan lahan tersebut diberikan pada subjek tersebut berdasarkan UU Agraria, ini tidak jadi atau tidak sah dan tanah itu  tunduk  pada  hak,  itu  menjadi  tanah  negara.  Pembayaran  yang  diterima  dari  pemilik  tidak  dapat dipulihkan sehubungan dengan orang lain yang telah membebaninya lebih lanjut, terutama mereka yang telah dialihkan melalui penjualan.
(Harsono, 1997) Mengingat penting dan strategisnya arti tanah, maka harus ada suatu lembaga yang memiliki otoritas seperti Negara untuk mengelola dan mengatur keberadaan dan peranan tanah. Dalam UU Dasar 1945 hasil Amandemen Keempat pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dimana ketentuannya memberikan kekuasaan pada Negara untuk mengatur pemeliharaan dan penggunaan bumi (tanah) dan air dan kekayaan alam yang ada diseluruh wilayah Indonesia dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Hak  menguasai  Negara  menurut  ketentuan  Pasal  2  ayat  (2)  UUPA,  memberikan  wewenang pada Negara untuk tiga hal:
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
b.  menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang  dengan  bumi  air  dan ruang angkasa
c.  menentukan  dan  mengatur  hubungan  hukum  antara  orang-orang  dan  perbuatan-perbuatan  hukum yang menegenai bumi air dan ruang angkasa.”
Menurut  pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  mendefenisikan Pendaftaran Tanah sebagai berikut:
“Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”
Berikut  adalah  beberapa  temuan  dari  wawancara  dengan  tokoh  masyarakat  desa  adat  di Abiansemal.
Menurut  temuan  wawancara  dengan  Dewa  Yuditiya  Prayoga,  penjualan  tanah  merupakan tindakan  pengalihan  hak  atas  tanah  yang  jelas  dan  tidak  diungkapkan.  Jelas  bahwa  perpindahan kepemilikan yang benar yaitu berdasarkan UU Agraria yakni seorang pemimpin biasa tetapi bertindak dengan  cara  bertanggung  jawab  atas  keseimbangan  serta  legalitas  pindahnya  kepemilikan  agar perjanjian tersebut disaksikan oleh publik. Tunai berarti pemindahan hak dan pembayaran harga secara bersamaan. Oleh karena itu, uang tunai berarti bahwa harga properti dibayar tunai atau sebagian saja (uang  tunai  dihitung  sebagai  uang  tunai).  Jika  pembeli  tidak  membayar  sisanya,  penjual  tidak  dapat menuntut penjualan tanah, tetapi berdasarkan hukum kewajiban.
Pembeli tanah mungkin tidak memiliki uang yang setara dengan nilai tanah yang dinilai pada saat  menyelesaikan  penjualan  dan  pembelian.  Dalam  hal  ini  berarti  harga  tanah  belum  dibayar seluruhnya (hanya sebagian) pada saat jual beli tanah. Penjualan masih dianggap selesai karena tidak dibayarnya  harga  tanah  yang  disepakati  tidak  menghalangi  peralihan  hak  atas  tanah.  Status  tersebut
adalah status hutang antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian jual beli karena uang atau dana itu diserahkan serta dibayarkan pihak yang membeli ke pihak yang disebut hutang yang membeli ke yang menjual lahan tersebut. Pembeli berhutang kepada Penjual untuk penjualan properti Penjual, tetapi hak milik atas properti tersebut dialihkan dari Penjual kepada Pembeli setelah penjualan selesai.
Menurut Dewa Ketut Suparta, Kepala Desa Biasa Desa Abiansemal, ia menjelaskan bahwa tata cara penjualan serta pembelian kepemilikan lahan diatur menurut common law desa Abiansemal serta ada  peraturan  mengenai  hal  tersebut.  Perarem  Abiansemal  No.  1/2017  mengenai  Perarem  Tentang Pengalihan Hak dan Sewa Tanah Di Kawasan Desa Adat Abiansemal. Menurutnya, tata cara yang harus ditempuh jika ingin membeli atau menjual sertifikat tanah di Desa Abiansemal adalah saat membangun rumah atau rumah, jika pembeli bukan dari Desa Adat  Abiansemal, laporkan dulu ke Banjar Prajuru setempat.  dia.  Oleh  karena  itu,  tergantung  dari  lokasi  tanah  yang  akan  dibeli,  perusahaan  harus mematuhi Awig-Awig Desa Adat Abiansemal dan Pararemnya, memakai Desa Adat Kahyangan Tiga dan masuk ke Banjar biasa., tetapi tidak wajib memasuki banjar tradisional saat membeli karang Kendi Tigasana Land (sawah).

## 2. Kekuatan Hukum Jual Beli Hak atas Tanah menurut Hukum Adat
Penjualan tanah disebut penjualan bebas karena kepemilikan tanah berpindah secara permanen dari penjual kepada pembeli. Menurut Van Vollenhoven, definisi lepas adalah:
“Penjualan  tanah  atau  air  adalah  penyerahan  suatu  benda  kepada  pejabat  umum  dengan pembayaran uang pada waktu itu” (Hadikusuma, 1994)
Masyarakat  adat  Indonesia  mengakui  dan  memiliki  hak-hak  yang  masih  berlaku  sampai sekarang, termasuk hukum adat yang dianggap sah dan disetujui masyarakat, dalam banyak kasus oleh hukum  adat.  Perbatasan  dengan  Cara  Pembebasan  Lahan  Bagi  Masyarakat  Adat  tetap\memiliki  dan mengelola perkebunan dan lahan pertanian dengan menggunakan hukum adat. Awalnya, seperti Bali, bercirikan hukum adat dan dikenal dengan istilah menunggu.
Tanah,  serta  Sarana  Milik  Masyarakat  Adat,  dan  Tempat  Perorangan  atau  Kelompok  Adat Melakukan  Tragumi,  atau  Merek  yang  Diakui  dan  Dianggap  Sebagai  Hukum  Yang  Kuat  Menurut Hukum Adat dan Diterapkan dari Generasi ke Generasi sehingga tidak dapat diganggu oleh orang lain.
Dengan  adanya  kiprah  aturan  istinorma  yg  mengatur  mengenai  hak  &  kewajiban  rakyat istinorma  buat  itu  aturan  istinorma  wajib  dijaga,  dilestarikan  &  diakui  pada  kehidupan  sehari-hari terutama  wajib  dilindungi  mengenai  hak-hak  atas  tanah  berdasarkan  aturan  istinorma  pada  masing- masing wilayah yg masih tunduk & taat pada aturan istinorma yang herbi tanah. Dengan adanya letak geografis & latar belakang ekonomi rakyat maka perlu adanya upaya-upaya proteksi aturan, Pemerintah buat  menciptakan  peraturan-peraturan  guna  melindungi  aturan  istinorma  mengenai  hak-hak  rakyat istinorma atas tanah, supaya memenuhi keadilan terhadap rakyat aturan istinorma & pula proteksi aturan bagi  pemegang  hak  istinorma  atas  tanah  ulayat  nir  tanggal  menurut  ketentuan  ayat  2)  pasal  18  UU Dasar NKRI indonesia secara tegas Negara mengakui & menaruh pengakuan & menghormati kesatuan rakyat aturan istinorma termasuk hak-hak tradisionalnya.
Pada  aturan  istinorma,  sistem  yg  digunakan  pada  proses  pembelian  serta  pembayaran kepemilikan lahan merupakan secara langsung jelas & benar adanya adalah perpindahan kepemilikan lahan  dengan  cara  bersamaan  saat  pembayaran  lahan  diserahkan  dari  si  pihak  yang  membeli  kepada pihak  yang  menjual  &  mengenakan  dilakukan  suatu  proses  penjualan  serta  pembelian  kepemilikan lahan pada hadapan orang-orang penting di desa setempat/ketua istinorma, setelah itu jika masih ada agunan bahwa proses penjualan serta pembelian  yang diproses nir bertentangan dengan peraturan yg ada serta kebenaranya menurut proses pembelian serta penjualan lahan yg diambil berdasarkan aturan istinorma  merupakan  permanen  absah  jika  sudah  terpenuhi  kondisi-kondisi  objek,  yaitu  kepemilikan atas lahan tersebut benar adanya menurut proses penjualan serta pembelian pada saat proses transaksi yang  dilakukan  harus  disepakati  dengan  harga  serta  apapun  syarat-syarat  yang  diwajibkan  serta dilarang.
Ketetapan UUPA dengan PP No. 10 Tahun 1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah,  melalui  PP  No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  mengatur  bahwa  hak  atas  tanah dengan jual beli, yang semula hanya dengan adanya pemilik tanah, dengan sendirinya beralih. Jika Anda adalah  seorang  kepala  desa/kepala  adat  dan  tidak  dibuktikan  dengan  kontrak  jual  beli,  peraturan  ini mengatur tentang peralihan hak atas tanah melalui penjualan, pembelian harus dibuktikan dengan akta dan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang.
Berdasarkan hal tersebut di atas, pembeli yang bonafide dilindungi sebagai pemilik hak utama, selama kontrak penjualan dibuat atas dasar common law dan penjualan tersebut diakui oleh pihak-pihak yang  bersangkutan.  Pasal  1338  Ayat  3 KUH Perdata  Beberapa  putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia menjamin perlindungan hukum kepada pembeli yang beritikad baik dalam segala transaksi penjualan yang dilakukan berdasarkan common law.

## III. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Mekanisme penyerahan  sertifikat tanah  common law menggunakan proses yang jelas dan non tunai. Artinya,  perbuatan  itu  harus  dilakukan  dihadapan  pejabat  yang  berwenang  yang  menyaksikan pelaksanaan  atau  pembuatan  perbuatan  itu.  Sebaliknya,  sebelum  PPAT  berarti  litigasi  berakhir,  kas berarti  litigasi  berakhir.  Berdasarkan  Ordonansi  Desa  Adat  Abiansemal  No.  1  Tahun  2017,  No.  1 tentang Pengalihan Hak dan Sewa Atas Tanah kepada Kawasan dalam Kawasan Desa Adat Abiansemal, mekanisme  peralihan  hak  atas  tanah  adalah  dimulai  dengan  pelaporan  kepada  Adat  Prajuru  dan masyarakat setempat. kepala desa. Kemudian lanjutkan ke proses negosiasi. Setelah kesepakatan para pihak, jual beli hak atas tanah adalah sah menurut hukum umum tetapi diatur dalam hukum nasional sesuai dengan UUPA. Hal ini sebelumnya hanya dilakukan dengan kehadiran Kepala Desa/Kepala Adat melalui PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang melakukan peralihan hak atas tanah secara otomatis melalui penjualan yang tidak disahkan oleh kepala desa sawah. Akad jual beli, menurut Peraturan  ini,  adalah  peralihan  hak  atas  tanah  dengan  cara  jual  beli,  pembelian  itu  harus  dibuktikan dengan akta dan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.
Akibat hukum jual beli hak milik atas tanah menurut hukum adat menurut ketentuan Pasal 18 Ayat  2  UU  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Serikat  secara  tegas  mengakui,  mengakui  dan menghormati  masyarakat  hukum  adat,  termasuk  hak-hak  tradisional.  Common  law  dan  national  law saling berkaitan erat dan tidak saling bertentangan. Tanda tangan sahnya suatu penjualan hak atas tanah menurut hukum adat biasanya merupakan bukti tertulis dari kepala desa atau disebut dengan Bendesa di Bali. PPAT kemudian harus membuat kontrak penjualan. Berdasarkan Peraturan Pelaksanaan UUPA, PP No. 24 Tahun 1997. 24 Tahun 1997.

## 2. Saran
Pemerintah  diharapkan  untuk  terus  mendukung  proses  administrasi  untuk  memastikan  bahwa  proses survei tanah dan pemindahan hak atas tanah berlangsung cepat dan, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, bebas masalah di masa mendatang. Masyarakat diharapkan selalu mematuhi aturan baku desa yang tidak boleh dilanggar agar tidak dikenakan sanksi, dan aturan hukum yang berlaku di mana- mana saat melakukan jual beli hak milik atas tanah.

## DAFTAR BACAAN
Andini, S. A. (2015). Jurnal Pelaksanaan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Dalam Jual Beli Tanah . Damara, B. D. (2015). Jurnal Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam hal Terdapat Sertifikat Ganda . Universitas Semarang.
Hadikusuma, H. (1994). Hukum Perjanjian Adat . Citra Aditya Bakti. Harsono, B. (1981). Hukum Agraria Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria, Bagian II, Jilid III . Djambatan. Harsono, B. (1997). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaanya . Djambatan.
Kurniati, N. (2016). Hukum Agraria – Sengketa Pertanahan . PT Refika Aditama.
Putra, I. W. W. S. & I. M. A. M. (2021). Tanggungjawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Kelalaian Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali. Kertha Wicaksana . Rashyd, H. Al. (1987). Sekilas Tentang Jual Beli Tanah Berikut Peraturan-Peraturanya Grahalia . Indonesia. Salle, A. (2007). Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum . Kreasi Total Media. Siswanto, A. (2004). Hukum Persaingan Usaha . Ghalia Indonesia.