Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 3, September 2022 : 927 - 938

## Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Minahasa Selatan
The Performance of the Tourism Office in Preparing the Government Agency Performance Accountability Report (GAPAR) of South Minahasa Regency
Pundy Zaghena (1) , Michael Mamentu (2) , Elfie Mingkid (2)
1) Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado 2) Staff Pengajar dan Peneliti pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado *Penulis untuk korespondensi: zaghenapundy@gmail.com
Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id
: Selasa, 07 Juni 2022
Disetujui diterbitkan
: Rabu, 28 September 2022

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  performance  of  the  Tourism  Office  in  preparing  the  Government  Agency Performance Accountability Report (GAPAR) of South Minahasa Regency. The location of the research implementation is the Tourism Office of South Minahasa Regency. This study uses a descriptive qualitative type, which describes the actual situation of the object that is the research problem, the opinion of the informant about the object and then relates it to the existing  phenomena  to  produce  conclusions.  Selection  of  informants  using  purposive  sampling  technique  and  taken  as many as 7 people. Data collection techniques in this study are through observation, interviews, documentation. Checking the validity of the data uses triangulation to test the credibility. Data analysis techniques in this study are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that based on performance indicators there are still  obstacles  in  the  process  of  preparing  GAPAR  at  the  South  Minahasa  Regional  Secretariat,  namely  obstacles  to coordination and communication/information that are less effective, limited human resources and equipment, no SOP for preparing  GAPAR  in  each  section.  and  there  is no  support  from  parties  who have  the authority  to  provide  rewards  and sanctions,  if  the  performance  appraisal  process  has  been  carried  out  by  taking  into  account  the  existing  indicators,  the implementation will run well without any significant obstacles.
Keywords : performance; quality; cooperation; resource; management

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kinerja  Dinas  Pariwisata  dalam  penyusunan  Laporan  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  Kabupaten  Minahasa  Selatan.  Lokasi  pelaksanaan  penelitian  adalah  Dinas Pariwisata  Kabupaten  Minahasa  Selatan.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  kualitatif  deskriptif,  yaitu  menggambarkan keadaan  yang  sebenarnya  terhadap  objek  yang  menjadi  masalah  penelitian,  pendapat  informan  tentang  objek  dan kemudian  dihubungkan  dengan  fenomena  yang  ada  untuk  menghasilkan  kesimpulan.  Pemilihan  informan  menggunakan teknik purposive sampling dan diambil sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi,  wawancara,  dokumentasi.  Pemeriksaan  keabsahan  data  menggunakan  cara  triangulasi  untuk  melakukan  uji kredibilitas. Teknik analisis data dalam penelitian ini yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian  menunjukkan  berdasarkan  indikator  kinerja  masih  terdapat  hambatan  pada  proses  penyusunan  LAKIP  di Sekretariat  Daerah  Minahasa  Selatan,  yaitu  ditemuinya  hambatan-hambatan  akan  koordinasi  dan  komunikasi/informasi yang kurang efektif, sumber daya pegawai dan peralatan yang terbatas, belum tersedianya SOP penyusunan LAKIP di tiap bagian  dan  belum  adanya  dukungan  dari  pihak-pihak  yang  memiliki  wewenang  kekuasaan  dengan  memberikan penghargaan  dan  sanksi,  jika  proses  penilaian  kinerja  sudah  dilaksanakan  dengan  memperhatikan  indikator  yang  ada, maka pelaksanaannya akan berjalan dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti.
Kata kunci : kinerja; kualitas; kerjasama; sumber daya; manajemen
Kinerja Dinas Pariwisata dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas..…………......…(Pundy Zaghena, Michael Mamentu, Elfie Mingkid)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Prasyaratan  utama  untuk  mewujudkan aspirasi  masyarakat  dalam  mencapai  tujuan  dan cita-cita pembangunan ialah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good govermance) dan  terbuka (open  government) . Oleh  karena  itu,  memerlukan  pengembangan sistem pertanggungjawaban yang nyata, tepat, dan jelas  sehingga  penyelenggaraan  pemerintah  demi kemakmuran  rakyat  dapat  berdayaguna,  berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.
Pada  praktiknya, pengelolaan  pemerintahan yang  baik  merupakan  bentuk  pengelolaan  negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat  yang  dimana  segala  bentuk  kegiatan  yang dilaksanakan diperlukannya transparansi.
Pengukuran kinerja juga memberikan dampak  positif  pada  munculnya  transparansi informasi  dalam  kalangan  instansi  pemerintah, sesuai  dengan  mandat  Undang-Undang  Pasal  3 Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  Korupsi,  Kolusi, dan  Nepotisme  disebutkan  “Bahwa  asas-asas umum  penyelenggaraan  negara  harus  mencakup asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, keterbukaan,  profesionalitas  dan  akuntabilitas”. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa akuntabilitas  merupakan  poin  yang  krusial  demi terbentuknya penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap masyarakat.
Pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) sekaligus sebagai pemenuhan  tuntutan  publik  atas  akuntabilitas kinerja  pemerintah  dapat  diwujudkan  dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (SAKIP)  yang  diberlakukan  sejak dikeluarkannya  Instruksi  Presiden  Nomor  7 Tahun  1999  yang  diperbaharui  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah. seperti yang tertuang dalam Peraturan
Presiden Nomor 29  Tahun 2014 bahwa penyelenggaraan  SAKIP  mencangkup  6  (enam) unsur,  yakni  rencana  strategis,  perjanjian  kinerja, pengukuran  kinerja,  pengelolaan  data  kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja dengan sasaran:
1. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
2. Terwujudnya  partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
3. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (SAKIP)  inilah  yang  kemudian menghasilkan  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  sebagai output dan sebagai  tujuan  akhir  dari  pelaporan  berbasis kinerja,  sehingga  dalam  pengambilan  keputusan di  masa  mendatang  dapat  dilaksanakan  dengan lebih baik.
Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah yang menjadi bahan untuk monitoring dan  evaluasi  sistem  akuntabilitas  kenerja  pada instansi  pemerintah  yang  dilaksanakan  setiap akhir  tahun  anggaran.  LAKIP  disusun  untuk pertangunggungjawaban keberhasilan dan kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam mencapai  sasaran  dan  tujuan  yang  telah ditetapkan.  LAKIP  kabupaten  akan  disampaikan kepada  Bupati  yang  selanjutnya  akan  diteruskan kepada  Gubernur  kemudian  diteruskan  lagi kepada  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Sipil Negara  Republik  Indonesia  sebagai  bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat.
Keharusan  untuk  menyusun  LAKIP  ini mendorong  pemerintah  daerah  untuk  melakukan suatu  perbaikan  atas  kinerja  dan  performa  yang ditampilkan dalam memberikan pelayanan publik, karena  LAKIP  mengharuskan  sistem  manajemen pemerintahan  yang  berbasis  kinerja.  Pengukuran kinerja  dinilai  penting  sebab  dengan  adanya  hal ini,  pemerintah  dapat  mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam mengelola Sumber Daya Negara dan  membuat  kebijakan  bagi  pelaksanaan kegiatan  negara.  Pertanggungjawaban  kinerja pemerintah  saat  ini  dinilai  lebih  mempunyai akuntabilitas  publik  dengan  adanya  LAKIP. Tujuan  akhir  dari  pelaporan  berbasis  kinerja  ini adalah  agar  pengambilan  keputusan  di  masa mendatang dapat dilaksanakan dengan lebih bijak, efektif, dan efisien.
Untuk  memberikan  dasar  pijakan  yang jelas,  penyusunan  LAKIP  Kabupaten  Minahasa Selatan  mengacu  dan  berpedoman  pada  landasan hukum:
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 3, September 2022 : 927 - 938
1. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999 tentang  Penyelenggaraan Negara  yang  Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2003 tentang  Pembentukan  Kota  Tomohon  dan Kabupaten  Minahasa  Selatan  di  Propinsi Sulawesi  Utara  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2003  Nomor  30,  tambahan lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4273);
3. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014 Nomor  224,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
Sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah, terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  9
Tahun  2015  tentang  perubahan  kedua  atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  28, Nomor 5679);
4. Peraturan  Presiden  Nomor  29  Tahun  2014 tentang  sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah;
5. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  53 Tahun  2014  Tentang  Petunjuk  Teknis Perjanjian  Kinerja,  Pelaporan  Kinerja  dan Tata  Cara  Reviu  Atas  Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah.
Batas  pengajuan  LAKIP  yakni  tanggal  31 Maret tahun berjalan atau dapat terhitung 3 (tiga) bulan  setelah  tahun  anggaran  akhir.  Penyusunan LAKIP  Kabupaten  Minahasa  Selatan  dilakukan oleh Bagian Organisasi Setdakab Minsel khususnya pada Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.  dalam menyusun  LAKIP  tentu  melalui beberapa  tahapan  yang  harus  dilakukan,  berikut adalah  tahapan/SOP  dalam  proses  penyusunan LAKIP:
Gambar  1.  SOP  Penyusunan  LAKIP  Kabupaten Minahasa Selatan
Sumber:  SOP  Penyusunan  LAKIP  Kabupaten Minahasa Selatan pada Bagian Organisasi 2022.
Setelah  mengeluarkan  surat  permintaaan data  kepada  perangkat  daerah  selanjutnya  setiap perangkat  daerah  tersebut  memasukkan  data  ke Bagian  Organissai  kemudian  diproses  dan dicocokkan  sesuai  dengan  format  penyusuanaan LAKIP  Kabupaten.  Pengumpulan  data  oleh perangkat  darah  diberikan  batas  waktu  12  Hari, namun  pada  kenyataanya  pengumpulan  tidak sesuai  dengan  waktu  yang  ditentukan  karena membutuhkan waktu berbulan-bulan. Pengumpulan  data  LAKIP  sesuai  Batas  waktu selama 3 tahun terakhir pada Bagian Organisasi.
Banyak  perangkat  daerah  yang  tidak mengindahkan surat yang pertama, oleh karena itu dibuat  surat  kedua  dan  ketiga,  sehingga  Bagian Organisasi  telah  mengeluarkan  surat  permintaan data hingga 3 kali. Bagian Organisaasi memberikan  rentang  waktu  1  minggu  setelah batas  waktu  pemasukan  data  terakhir  dalam penyampaian  surat  permintaan  data  kedua  dan ketiga.
Pelaksanaan  penyusunan  LAKIP  menjadi tidak  maksimal  dikarenakan  adanya  beberapa masalah  yang  muncul.  Masalah-masalah  tersebut yakni:
1. Pengumpulan  data  yang  dilakukan  oleh perangkat  daerah tidak  sesuai target, realisasi dan capaian kinerja yang telah ditetapkan;
2. Belum  adanya  kesesuaian  antara  indikator kinerja utama kabupaten dan indikator kinerja utama perangkat daerah;
3. Waktu  pengumpulan  data  yang  dibutuhkan oleh  perangkat  daerah  tidak  sesuai  dengan batasan waktu yang telah ditentukan.
Proses  pengumpulan  data  dan  pengolahan data  dari  perangkat  daerah  sangat  berpengaruh pada  tingkat  keberhasilan  penyusunan  LAKIP Kabupaten. Acuan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan  LAKIP  adalah  Indikator  Kinerja Utama  (IKU)  yang  berisikan  program  kegiatan yang  harus  dilakukan  oleh  perangkat  daerah  dan akan  dinilai.  Indikator  Kinerja  Utama  adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis  organisasi.  Tujuan  penetapan  indikator kinerja  utama  yaitu  untuk  memperoleh  informasi kinerja  yang  penting  dan  diperlukan  dalam menyelenggaran  menajemen  kinerja  secara  baik, selain itu  untuk  memperoleh  ukuran  keberhasilan dari pencapaian waktu tujuan dan sasaran stretegis
Kinerja Dinas Pariwisata dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas..…………......…(Pundy Zaghena, Michael Mamentu, Elfie Mingkid)
organisasi  yang  digunakan  untuk  perbuatan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
LAKIP  Kabupaten  terdiri  dari  beberapa IKU  perangkat  daerah,  adapun  sebanyak  30 perangkat  daerah  di  Kabupaten  Minahasa  dan seluruhnya wajib mengumpulkan LAKIP masing- masing,  akan  tetapi  dari  30  perangkat  daerah hanya  20  dinas/badan  dan  3  bagian  pada Sekretariat  Daerah  yang  IKU  tersebut  akan dimasukkan  ke  dalam  LAKIP  Kabupaten.  Oleh karena itu IKU yang ada pada 20 dinas/badan dan 3 bagian sangat berpengaruh terhadap penyusunan LAKIP  Kabupaten,  namun  proses  pengumpulan data dan pengolahan data dari 20 dinas/badan dan 3  bagian  tersebut  masih  terkendala  oleh keterlambatan  pengumpulan  data  dan  tidak lengkapnya data yang dikumpulkan, salah satunya yakni Dinas Pariwisata.
Pengumpulan  data  dari  Dinas  Pariwisata belum  sesuai  dengan  batasan  waktu  yang  telah ditentukan  dan  masih  ada  yang  perlu  diperbaiki karena  masih  terdapat  ketidaksesuaian  target, realisasi dan capaian kinerja yang telah ditetapkan.  Hal  ini  mengakibatkan  LAKIP Kabupaten Minahasa Selatan menjadi tidak akurat dan tidak akuntabel.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian maka dirumuskan masalah penelitian adalah
“Bagaimana  Kinerja  Dinas  Pariwisata  dalam
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Minahasa Selatan?”

## Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  yaitu  untuk  mengetahui kinerja  Dinas  Pariwisata  dalam  penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Minahasa
Selatan.

## Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:
1. Tataran  konsep,  kajian  ini  bermanfaat  guna mengembangkan
referensi sekaligus
sumbangan pemikiran bagi pustakawan kampus Universitas Sam Ratulangi.
2. Secara praktis, diharapkan dapat menjelaskan peran  sekaligus  sebagai  masukan  pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Lokasi  yang  akan  dijadikan  sebagai  tempat pelaksanaan  penelitian  adalah  Dinas  Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan.

## Desain Penelitian
Desain  penelitian  merupakan  semua  proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan  penelitian  yang  mencakup  proses- proses:
1. Identifikasi dan pemilihan masalah penelitian; 2. Pemilihan kerangka konseptual untuk masalah  penelitian  serta  hubungan-hubungan dengan penelitian sebelumnya;
3. Memformulasikan masalah penelitian termasuk  membuat  spesifikasi  dari  tujuan, luas jangkauan, dan hipotesis untuk diuji;
4. Membangun penyelidikan dan percobaan;
5. Memilih serta memberi isi terhadap pengukuran variabel;
6. Memilih  prosedur  dan  teknik  sampling  yang digunakan;
7. Menyusun alat serta teknik untuk mengumpulkan data;
8. Membuat coding dan  mengadakan editing serta processing data;
9. Menganalisis data;
10. Pelaporan  hasil  penelitian,  termasuk  proses penelitian, diskusi serta implementasi data.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  desain penelitian  merupakan  suatu  proses  yang  sangat berguna  terutama  untuk  memberikan  pegangan yang  jelas  kepada  peneliti  dalam  menentukan langkah-langkah penelitian.

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  kualitatif deskriptif,  yaitu  menggambarkan  keadaan  yang sebenarnya terhadap objek yang menjadi masalah penelitian,  pendapat  informan  tentang  objek  dan kemudian  dihubungkan  dengan  fenomena  yang ada untuk menghasilkan kesimpulan.
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 3, September 2022 : 927 - 938

## Informan Penelitian
Informan  penelitian yaitu  pihak-pihak  yang memiliki informasi mengenai situasi serta kondisi terkait  dengan  permasalahan  yang  diteliti. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive  sampling, berdasarkan  atas  banyaknya infromasi yang dimiliki serta tingkat pengetahuan mengenai  permasalahan  yang  dijadikan  topik penelitian, selain itu berdasarkan pada keterlibatan  informan  dengan  fenomena  yang diteliti.  Informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang yaitu:
Pada Dinas Pariwisata
1. Kepala Dinas Pariwisata (1 informan)
2. Sekretaris Dinas Pariwisata (1 informan)
3. Kepala  Sub  Bagian  Perencanaan  Dinas Pariwisata (1 informan)
4. Staf  (1 informan)
Pada Sekretariat Daerah
1. Kepala Bagian Organisasi (1 informan)
2. Kepala  Sub  Bagian  Kinerja  dan  Reformasi Birokrasi (1 informan)
3. Staf  (1 informan)

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  tiga  teknik pengumpulan data yaitu:
1. Observasi
Observasi  merupakan  salah  satu  cara  untuk mengumpulkan  data  primer.  Observasi  adalah cara  yang  terarah,  sistematis  dan  selektif  untuk mengamati  dan  mendengarkan  interaksi  atau fenomena  yang  terjadi  dengan  cara  turun  secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data dari informan.
2. Wawancara
Wawancara  telah  menjadi  ciri  khas  dari budaya  sebagi  cara  untuk  melakukan  mediasi. Wawancara adalah sebuah negosiasi yang tertulis yang  menempatkan  kekuatan,  jenis,  ras  dan potongan kelas. Penulis menggunakan wawancara untuk  teknik  pengumpulan  data  dikarenakan wawancara  lebih  memudahkan  peneliti  mencari informasi yang nantinya diperoleh dari informan. 3. Dokumentasi Dokumentasi yakni
mengumpulkan
dokumen-dokumen  kualitatif  (seperti  koran, makalah,  laporan  kantor)  ataupun  dokumen pribadi  (seperti  jurnal  pribadi,  buku  harian,  surat dan email ).  Kategori  terakhir  dari  data  kualitatif adalah  berupa  audio  dan  visual.  Data  ini  bisa
berupa  foto, videotape ,  atau  segala  jenis  suara ataupun bunyi.
Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian  adalah  data-data  yang  menyangkut tentang masalah penelitian, kamera untuk mengambil foto dan alat perekam untuk merekam dalam proses wawancara.

## Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Validitas  merupakan  pemeriksaan  terhadap akurasi hasil penelitian melalui prosedur-prosedur tertentu, sementara reliabilitas kualitatif menunjukkan  bahwa  pendekatan  yang  digunakan peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti lain dalam  proyek  yang  berbeda.  Pemeriksaan keabsahan  data  menggunakan  cara  triangulasi untuk  melakukan  uji  kredibilitas.  Triangulasi adalah  validasi  silang  kualitatif.  Menilai  data sesuai  dengan  konvergensi  beberapa  sumber  data atau  beberapa  teknik  pengumpulan  data.  Dengan demikian  terdapat  triangulasi  sumber,  triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data terbagi menjadi 3 (tiga) jenis:
1. Reduksi  Data,  yaitu  meringkas  dan  memilih potongan  data  dan  informasi  penting  yang relevan  dan  mendukung  objek  studi  yang membuang barang yang tidak perlu.
2. Penyajian Data, hasil penelitian yang dikumpulkan  akan  dipaparkan  dari  uraian singkat, tabel, grafik, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.
3. Penarikan  Kesimpulan,  yaitu  peyajian  awal yang  masih  bersifat  sementara  dan  akan berubah  jika  tidak  ditemukan  bukti  kuat  dan mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya.  Tetapi  jika  kesimpulan  yang diajukan  pada  tahap  awal,  didukung  oleh bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali  di  lapangan  untuk  mengumpulkan data,  kesimpulan  tersebut  mengemukakan kesimpulan yang dapat dipercaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kinerja Dinas Pariwisata dalam Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Minahasa
Kinerja Dinas Pariwisata dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas..…………......…(Pundy Zaghena, Michael Mamentu, Elfie Mingkid)
Selatan  dengan  menggunakan  teori  kinerja organisasi  dapat  dilihat dalam  6  (enam) indikator yaitu  kualitas  kerja,  kerjasama  dengan  orang  lain dalam  bekerja,  ketepatan  waktu,  komitmen  kerja, karakteristik  sumber  daya,  dan  karakteristik manajemen.
Berdasarkan data dan hasil penelitian, pada dasarnya  proses  penyusunan  LAKIP  mengikuti tahapan sesuai dengan ketentuan yang ada, mulai dari  permintaan  data,  pengumpulan  data  dan pengolahan  data,  tetapi  proses  penyusunan LAKIP belum sesuai target yang ditetapkan masih terjadi.  Hal  ini  lebih  disebabkan  kurang/tidak tersedianya data yang dibutuhkan/diminta, akibatnya  masih  banyak  data  yang  dimasukan  ke Bagian  Organisasi  yang  belum  sesuai  dengan format  permintaan.  Apalagi  jika  data  yang diminta  tidak  sesuai  dengan  tupoksi  penyusun  di dinas akibatnya data yang dimasukan asal-asalan, bahkan  ada  bidang  yang  tidak  dimasukan  sama sekali. Sebagai contoh jika dari Bagian Organisasi meminta  Daftar  Realisasi  Anggaran  teknis  yang dimiliki  dinas,  masih  banyak  yang  memasukkan Realisasi Anggaran administrasi, akibatnya laporan  ini  harus  dikembalikan  karena  tidak  bisa dipakai.  Padahal  salah  satu  fungsi  LAKIP  adalah sebagai  bahan  evaluasi  dan  akuntabilitas  kinerja Pemerintah  Daerah  oleh  Pemerintah  Pusat.  Jika data yang diberikan salah, maka Pemerintah Pusat juga pasti akan salah dalam mengambil kebijakan.
Kesalahan  pemasukan  data  lebih  banyak disebabkan  karena  ketidakpahaman  penyusun terhadap  data  yang  diminta  dan  kurangnya komunikasi antara pimpinan bagian/bidang dengan penyusunan pihak terkait. Oleh karena itu perlu  meningkatkan  komunikasi  antara  penyusun dengan  Bagian  Organisasi  agar  tidak  terjadi kesalahan  dalam  pemasukan  data.  Komunikasi merupakan  salah  satu  unsur  yang  menentukan keberhasilan suatu organisasi.
Menurut Silalahi (2011), komunikasi merupakan proses yang menghubungkan berbagai komponen  dari  organisasi  secara  bersama  baik secara  vertikal  maupun  horizontal  dan  diagonal. Menurut  Leonard  D.  White  dalam  Syafiie  dan Welasari  (2015),  koordinasi  adalah  penyesuaian diri  dari  masing-masing  bagian,  dan  usaha menggerakkan  serta  mengoperasikan  bagian- bagian  pada  waktu  yang  cocok,  sehingga  dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada
keseluruhan  hasil.  Lebih  lanjut  George  Terry dalam  Syafiie  dan  Welasari  (2015)  menegaskan bahwa  unsur-unsur  koordinasi  adalah  usaha sinkronisasi  yang  teratur,  pengaturan  waktu  yang terpimpin,  harmonis,  dan  tujuan  yang  ditetapkan. Hal  ini  mengandung  arti  bahwa  dengan koordinasi, maka akan ada penyelarasan kerjasama antar  bidang  terkait  sehingga  memiliki kesamaan  fungsi  dan  pandangan  terkait  dengan pekerjaan  yang  harus  diselesaikan  sehingga harmonisasi  hubungan  antar  pimpinan,  bagian serta  petugas  dapat  tercipta  bagi  tercapainya tujuan.
Pada  satu  sisi  ada  juga  kesalahan  yang sebenarnya  sudah  diketahui  oleh  penyusun,  tapi masih  bersikap  masa  bodoh  karena  sudah  dikejar waktu.  Sehingga  apa  yang  sudah  dimasukan  ke Bagian  Organisasi  dengan  alasan  nanti  bisa diperbaiki  kalau  terdapat  kesalahan.  Kesalahan pemasukan  data  ini,  bukan  hanya  pada  saat memasukan  data  mentah,  tapi  juga  pada  saat pengolahan  data.  Banyak  Dinas  yang  dengan langsung memasukan data mentah tanpa mengolahnya lebih dahulu, sehingga menyulitkan penyusunan di bagian organisasi.
Keadaan  tersebut  menunjukkan  kurangnya komitmen  terhadap  tugas  dan  tanggung  jawab yang  diemban.  Padahal  yang  diharapkan  dalam organisasi  adalah  seorang  pegawai  memiliki kemampuan  bekerja  dan  berusaha  dengan  teliti, cermat  dan  tidak  menunda  pekerjaan,  karena sebaik  apapun  Standar  Operasional  Prosedur (SOP)  yang  ditetapkan  oleh  instansi  tetapi  tanpa adanya  komitmen,  maka  pekerjaan  tersebut  tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan.
Data  memiliki  fungsi  yang  sangat  penting dan menentukan bagi kinerja instansi pemerintah. Data  dijadikan  sebagai  sumber  informasi  bahkan menjadi  komponen  utama  bagi  kelancaran  kerja instansi  pemerintah  karena  dengan  data  maka keputusan  dapat  diambil.  Ketersediaan  data  akan sangat  menentukan  kinerja  penyelenggaraan pemerintahan, utamanya ketika adanya permintaan  data  dalam  rangka  penyusunan LAKIP.
Penyusunan  LAKIP  tingkat  Kabupaten berasal  dari  seluruh  daerah,  namun  jika  masih harus  mengolah  semua  data  yang  masuk  tentu akan memakan waktu yang lama dan tenaga yang banyak  sebab  pengolahan  data  mulai  dari  tingkat paling  bawah  sangat  penting.  Jogiyanto  (2005),
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 3, September 2022 : 927 - 938
menjelaskan  bahwa  pengolahan  data  adalah manipulasi  dari  data  ke  dalam  bentuk  yang  lebih berguna dan lebih berarti, berupa suatu informasi. Dengan adanya pengolahan data sejak awal, akan membuat  distribusi  beban  kerja  menjadi  lebih merata  dan  tidak  hanya  terpusat  di  Bagian Organisasi  yang  tentunya  dapat  mempercepat proses penyusunan LAKIP.
Tidak  bisa  dipungkiri,  walaupun  data  yang diminta  sudah  sesuai  dengan  tupoksi,  namun masih  terdapat  beberapa  data  yang  masih  harus dikumpulkan  dari  luar  kantor  bahkan  sampai  ke kecamatan,  hal  ini  berakibat  penyusunan  LAKIP menjadi  lambat,  seperti  sudah  menjadi  rahasia umum  bahwa  banyak  kantor  kecamatan  di Minahasa Selatan administrasinya belum tersusun dengan  baik,  kebanyakan  pengumpulan  data hanya  dilakukan  ketika  ada  permintaan,  dan belum ada laporan rutin yang menyajikan seluruh aspek  pembangunan  di  kecamatan.  Hal  ini diperparah lagi dengan belum diolahnya data yang diminta pada kecamatan. Staf kecamatan kebanyakan  memasukan  data  mentah  hasil  dari lapangan, padahal pengolahan data ini membutuhkan  sumber  daya  yang  tidak  sedikit. Untuk  kelancaran  penyusunan  data  di  waktu mendatang, sebaiknya diseluruh kecamatan sudah menyediakan  data-data  yang  selalu  diminta, bukan  hanya  untuk  penyusunan  LAKIP  tapi  juga untuk kepentingan laporan-laporan lain.
Jika  dikaitkan  dengan  penyebab  adanya data  yang  salah  walaupun  sudah  diketahui  oleh penyusun,  dengan  alasan  sudah  dikejar  waktu, maka salah satu permasalahan yang timbul adalah terlalu  singkatnya  waktu  yang  diberikan  untuk penyusunan  LAKIP.  Selama  ini  tenggang  waktu yang  diberikan  oleh  Bagian  Organisasi  adalah selama  satu  minggu,  sebagaimana  tercantum dalam SOP penyusunan LAKIP.
Sebagian  besar  penyusun  yang  merasa waktu ini terlalu singkat, karena banyak data yang dikumpulkan  dari  luar  kantor  bahkan  sampai  di kecamatan.  Beberapa  menganggap  dua  minggu adalah waktu yang tepat untuk menyusun LAKIP, sementara  yang  lainnya  meminta  waktu  satu bulan.  Bagian  Organisasi  sendiri  mulai  meminta data  pada  minggu  ke  tiga  bulan  Januari  dengan asumsi  bahwa  pada  saat  itu  kegiatan  perkantoran sudah  berjalan  dengan  efisien  selepas  libur  natal dan  tahun  baru.  Jika  waktu  yang  diberikan  untuk penyusuan  di  perangkat  daerah  diberikan  selama
satu  bulan,  maka  data  akan  masuk  pada  minggu ke  tiga  bulan  Februari,  jika  pengolahan  data memakan  waktu  satu  bulan  dan  kegiatan  reviu oleh  inpekstorat  memakan  waktu  dua  minggu, maka  dipastikan  penyerahan  LAKIP  kepada Gubernur  akan  terlambat.  Untuk  itu  tenggang waktu  yang  paling  baik  adalah  selama  dua minggu,  sehingga  masih  cukup  waktu  untuk mengolah dan mereviu LAKIP sebelum diserahkan  ke  Gubernur.  Alternatif  lain  untuk memberikan  waktu  yang  cukup  kepada  penyusun data  di  bagian  adalah  dengan  memajukan  waktu permintaan  data  menjadi  minggu  ke  dua  bulan Januari.
Pada  dasarnya  waktu  yang  ditetapkan seminggu  untuk  penyusunan  LAKIP  dapat terealisasi apabila keseluruhan data yang dibutuhkan telah tersedia, permasalahannya ketika ada  permintaan  data  pada  masing-masing  bagian, data  belum  tersedia,  sehingga  membutuhkan waktu  yang  panjang  untuk  mempersiapkan  dan mengumpulkan  data  yang  dimaksud.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  manajemen  waktu  tidak diberlakukan.  Manajemen  waktu  merupakan proses pengendalian waktu berdasarkan rangkaian kegiatan  yang  telah  direncanakan  berdasarkan pertimbangan  yang  matang  terkait  dengan kemungkinan yang terjadi dikemudian hari.
Waktu  yang  tersedia  perlu  dikelola  dengan baik,  tepat  dan  efisien  berdasarkan  kebutuhan, hanya  saja  banyak  orang  yang  kurang  mampu menggunakan  waktu  dengan  efektif  dan  efisien, bahkan lalai. Hal ini juga dapat disebabkan karena tidak  ada  manajemen  waktu  yang  dijadikan panduan  dalam  menyelesaikan  suatu  pekerjaan, sehingga menyulitkan untuk meningkatkan kinerja. Namun demikian manajemen waktu perlu juga  didukung  dengan  keterampilan,  alat  dan teknik  untuk  mengatur  waktu  penyelesaian  tugas pekerjaan.
LAKIP  merupakan  dasar  untuk  melakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah  dan  penilaian  serta  perumusan  kebijakan. Untuk  pelaksanaan  evaluasi  atas  laporan  LAKIP dilakukan secara berjenjang, mulai dari inspektorat  kabupaten  hingga  tingkat  provinsi yang  dilaksanakan  bersama  Biro  Organisasi sampai  dengan  evaluasi  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  melalui  Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Republik  Indonesi.  Evaluasi  adalah  suatu  upaya
Kinerja Dinas Pariwisata dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas..…………......…(Pundy Zaghena, Michael Mamentu, Elfie Mingkid)
mengukur  secara  objektif  terhadap  pencapaian hasil yang telah dirancang dari suatu aktivitas atau program  yang  telah  dilaksanakan  sebelumnya, yang  mana  hasil  penilaian  yang  dilakukan menjadi  umpan  balik  bagi  aktivitas  perencanaan baru  yang  akan  dilakukan  berkenaan  dengan aktivitas yang sama di masa depan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa  jauh  masalah  telah  terselesaikan,  tetapi juga  menyumbang  pada  klarifikasi  dan  kritik terhadap  nilai-nilai  yang  mendasari  kebijakan, membantu  dalam  penyesuaian  dan  perumusan kembali masalah (Dunn, 1998). Dalam melaksanakan  evaluasi,  pihak  evaluator  memilik data  pembanding  untuk  melihat  apakah  laporan yang  disajikan  pemerintah  daerah  sudah  sesuai atau  belum.  Pada  saat  evaluasi  ini,  sering ditemukan  data  yang  disajikan  masih  salah  atau tidak  masuk  akal  dalam  penyajian, misalnya  data kunjungan  wisatawan  dengan  objek  wisata, sehingga dapat dipastikan terdapat salah satu data yang  tidak  sesuai  dengan  kenyataan  yang sebenarnya. Data-data seperti ini sangat menyulitkan  Bagian  Organisasi  karena  harus mengumpulkan  dan  membandingkan  data  dari dua  sumber  data  yang  berbeda,  dengan  waktu evaluasi  yang  biasanya  hanya  satu  minggu,  tentu sangat  sulit  untuk  dikerjakan,  terlebih  jika  data yang  salah  banyak  jumlahnya.  Hal  yang  sering terjadi  pada  Bagian  Organisasi  harus  lembur sampai  pagi  untuk  mengolah  dan  mensinkronkan data  dari  beberapa  sumber,  karenanya  sangat diperlukan integritas dari penyusun LAKIP Dinas terlebih  khusus  Dinas  Pariwisata  agar  memberi data yang sesuai kenyataan di lapangan.
Pada saat sekarang perkembangan ilmu dan teknologi sangat pesat dan jika tidak diikuti maka kita  akan  tertinggal.  Pentingnya  ketersediaan waktu  dan  sumberdaya  yang  cukup  memadai untuk  mengimplemetasikan  suatu  kebijakan. Kualitas  sumber  daya  manusia  berkaitan  dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi  di  bidangnya,  sedangkan  kuantitas berkaitan  dengan  jumlah  sumber  daya  manusia apakah  sudah  cukup  untuk  melingkupi  seluruh kelompok  sasaran.  Pemanfatan  teknologi  untuk membantu pekerjaan penyusunan  LAKIP,  mutlak dilakukan  agar  dapat  menambah  efektivitas penyusunan  laporan.  Penggunaan  komputer, sudah  menjadi  hal  yang  wajib  dilakukan  oleh seluruh  penyusun  LAKIP,  namun  kenyataannya
masih  ada  penyusun  LAKIP  yang  belum menguasai penggunaan komputer, terutama aplikasi Microsoft  Excel yang  selalu  digunakan untuk  pengolahan  data.  Bahkan  untuk  aturan pengetikan angka, masih banyak yang salah. Oleh karena  itu  sangat  penting  agar  kedepannya  perlu dimasukan  persyaratan  menguasai  penggunaan komputer  untuk  penerimaan  pegawai  PNS ataupun THL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
Sudah  menjadi  permasalahan  klasik  di hampir  seluruh  kantor  pemerintah,  tentang kurangnya  staf  PNS  yang  membantu  pekerjaan, sehingga  banyak  kantor  yang  mengangkat  THL untuk  membantu  pekerjaan  PNS,  namun  sering ditemui  banyak  THL  yang  diangkat  atas  dasar nepotisme  dan  tidak  sesuai  dengan  kualifikasi pekerjaan  yang  sebenarnya.  Akibatnya  banyak THL  yang  menjadi  besar  kepala  karena  merasa dilindungi  oleh  pihak  yang  memasukannya menjadi  THL,  sehingga  ketika  diminta  bantuan oleh  penyusun  LAKIP,  banyak  yang  sering mengabaikan,  dan  kalaupun  ada,  THL  ini  tidak bisa  diharapkan  kinerjanya  karena  memang  tidak sesuai  dengan  kualifikasi  pekerjaan.  Kedepannya pengangkatan THL sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan  dan  harus  dilakukan  tes  kompetensi agar  yang  lulus  menjadi  THL  benar-benar mempunyai kualifikasi yang mumpuni.
Sebagai  penyusun  LAKIP  tentunya  yang bersangkutan  menguasai  apa  isi  dari  laporan tersebut.  Sehingga  jika  diperlukan  konfirmasi, penyusun  LAKIP  akan  lebih  cepat  mengerti  dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada. Tapi banyak dari penyusun LAKIP saat akan membawa  laporan  hanya  menugaskan  pihak  lain untuk  membawa  laporan  tersebut  ke  Bagian Organisasi,  padahal  saat  laporan  tersebut  masuk akan  langsung  diperiksa  dan  dievaluasi,  sehingga ketika  ada  yang  perlu  dikonfirmasikan  akan menyulitkan  Bagian  Organisasi  karena  yang membawa  laporan  tidak  tahu  apa-apa.  Selain  itu jika ada yang kekeliruan dan kemudian dijelaskan kepada  yang  membawa  laporan,  belum  tentu pihak  yang  membawa  laporan  tersebut  mampu untuk  menjelaskan  hal  yang  diminta  kepada penyusun  LAKIP  di  Dinas,  akhirnya  perbaikan laporan  yang  sebetulnya  hanya  perlu  dilakukan satu  kali  menjadi  harus  berkali-kali,  dan  hal  ini tentu akan sangat menggangu konsentrasi dari tim penyusun di Bagian Organisasi.
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 3, September 2022 : 927 - 938
Pada  bagian  akhir  fokus  permasalahan  ini disampaikan  faktor  yang  mempengaruhi  proses penyusunan  LAKIP,  yaitu  belum  dilakukannya penilaian  atas  hasil  kerja,  baik  oleh  atasan langsung  maupun  oleh  Bupati.  Sebagai    Kepala Daerah  maka  Bupati  mempunyai  hak  untuk mengangkat dan memberhentikan jabatan seseorang.  Pengangkatan  dan  pemberhentian  ini akan  sangat  mempengaruhi  kedudukan  dan tingkat pendapatan dari seseorang. Dengan kinerja yang baik maka akan mendapatkan penilaian yang baik yang akhirnya akan menempatkan seseorang pada  jabatan  yang  lebih  baik.  Menurut  Hasibuan (2012),  penilaian  kinerja  adalah  aktivitas  bagi para  manajer  untuk  melakukan  evaluasi  terhadap tingkah  laku  berprestasi  para  karyawan  yang dilanjutkan  dengan  menentukan  kebijaksanaan kedepannya. Hal yang berkaitan dengan penilaian kinerja  seperti  penilaian  loyalitas,  kejujuran, leadership , teamwork ,  dedikasi  dan  partisipasi. Adapun manfaat penilaian kinerja yaitu:
1. Memberikan  informasi  mengenai  hasil  yang diinginkan dari suatu pekerjaan.
2. Mencegah  adanya  kesalahan  komunikasi terkait kualitas kerja yang diharapkan.
3. Menciptakan peningkatan produktivitas pegawai  dikarenakan  adanya feedback atau reward bagi pegawai yang berprestasi.
4. Menghargai setiap kontribusi.
5. Menciptakan  komunikasi  dua  arah  antara atasan dan bawahan.
Jika  dikaitkan  dengan  penelitian  terdahulu yang  dilakukan  oleh  Nurtesha  (2013),  dalam penelitianya  yang  berjudul  Analisis  Laporan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintahan Dinas  Kebudayaan,  Pariwisata,  Pemuda  dan Olahraga Tahun 2013 oleh Pemerintah Kabupaten Kubu  Raya,  maka  yang  membedakan  penelitian ini  dengan  penelitian  terdahulu  adalah  perbedaan tempat  penelitian,  perbedaan  waktu  untuk melakukan penelitian, dan perbedaan narasumber, yang  tentunya  dengan  informan  yang  berbeda, pasti  berbeda  pula  cara  pikir  dan  sudut pandangnya.  Inti  dari  permasalahan  penelitian terdahulu  adalah  belum  digunakan  sepenuhnya peraturan  tentang  penyusunan  LAKIP  yang  telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8  Tahun  2006  tentang  Pelaporan  Keuangan  dan Kinerja  Instansi  Pemerintah  tapi  masih  juga menggunakan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  108 Tahun 2001 tentang tata cara pertanggungjawaban
kepala  daerah.  Masalah  yang  dihadapi  dalam Penyusunan  LAKIP  di  Kabupaten  Kubu  Raya adalah  masih  terdapat  laporan  yang  disajikan dalam  LAKIP  terpisah  dengan laporan  keuangan, belum  terintegrasi  dengan  laporan  keuangan, tingkat  keberhasilan  penyusunan  LAKIP  yang belum  maksimal,  dan  OPD  yang  menyerahkan laporan  yang  belum  diolah,  dan  laporan  dengan data  yang  kurang  lengkap,  sedangkan  inti  dari permasalahan  penelitian  ini,  adalah  bagaimana proses  penyusunan  LAKIP  di  Dinas  Pariwisata Kabupaten  Minahasa  Selatan  yang  belum  sesuai target  yang  ditetapkan.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh banyak  faktor,  seperti  banyak  data  yang  salah dikarenakan penyusun LAKIP bagian yang belum paham,  waktu  penyusunan  terlalu  pendek, kurangnya  staf,  LAKIP  tidak  menjadi  prioritas, staf  yang  tidak  menguasai  IT,  dan  data  yang berasal dari luar kantor, penyusun data yang tidak membawa langsung data LAKIP, sehingga sangat sulit  melakukan  koordinasi  dan  konfirmasi  atas data  yang  dimasukan.  Kemudian  terdapat  juga beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja penyusunan LAKIP, seperti pemberian penghargaan  berupa  honor  ataupun  kenaikan jabatan, kerjasama tim, SDM penyusun, perlengkapan  kantor,  rasa  tanggung  jawab terhadap  pekerjaan  (komitmen  kerja),  penilaian atas hasil kerja baik oleh atasan langsung maupun oleh Bupati.
Sedangkan  yang  menjadi  persamaan  antara penelitian  ini  dan  penelitian  terdahulu  adalah mengambil  permasalahan  yang  sama  tentang akuntabilitas  LAKIP,  khususnya  pada  proses penyusunan  laporan,  dan  menggunakan  metode penelitian kualitatif.
Berdasarkan  data  dan  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  proses  penyusunan  LAKIP di  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Minahasa  Selatan terhadap  LAKIP  Kabupaten  Minahasa  Selatan belum  terlaksana  sesuai  target  yang  ditetapkan. Walaupun  tahapan  dalam  penyusunan  LAKIP dilaksanakan  mulai  dari  penyelenggaraan  rapat koordinasi  persiapan,  penyiapan  data  kinerja  dan data  pendukung  LAKIP  setiap  bidang/bagian, pengumpulan  data  kinerja  dan  data  pendukung dari bidang/bagian, reviu LAKIP oleh Inspektorat Daerah  sampai  pada  penyusunan  dokumen LAKIP.  Tetapi  karena  data  tidak/belum  tersedia pada  dinas  menyebabkan  waktu  penyusunan menjadi  terkendala.  Hal  ini  lebih  diakibatkan
Kinerja Dinas Pariwisata dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas..…………......…(Pundy Zaghena, Michael Mamentu, Elfie Mingkid)
karena  tidak/kurang  tersedianya  data  yang dibutuhkan  sesuai  format  pada  masing-masing bagian sehingga berakibat pada pengumpulan data yang  tidak  sesuai  target  dan  berdampak  pada perampungan  dokumen  LAKIP,  padahal  data harus  dipersiapkan  sejak  awal  terutama  setelah tahun  anggaran  berakhir.  Masa  waktu  tiga  bulan mulai dari bulan Januari sampai dengan 31 Maret tidak digunakan secara efektif dan efisien. Hal ini mengakibatkan  kemoloran  waktu  penyelesaian LAKIP untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari  seluruh  personil  yang  terlibat  dalam penyusunan  LAKIP,  agar  penyusunan  LAKIP bisa selesai sesuai dengan yang diharapkan.
Jika  melihat  proses  penyusunan  LAKIP  di atas, terlihat cukup sederhana untuk dilaksanakan, namun pada pelaksanaanya terdapat banyak faktor yang menghambat, sehingga hasil yang diharapkan tidak bisa maksimal. Dalam penyusunan  LAKIP,  permasalahan  yang  muncul terkait  dengan  sumber  daya  adalah  sumber  daya manusia  yang  kurang  memadai,  baik  dari  segi latar  belakang  pendidikan,  jumlah  personil maupun  kompetensi  karena  belum  pernah mengikuti  bimbingan  teknis  dan  pelatihan penyusunan LAKIP. Kemudian terdapat permasalahan  lain  yaitu  kurangnya  koordinasi antara  penyusun  LAKIP  di  tiap  bagian  dengan rekan  kantor  yang  lain,  penyusun  seringkali bekerja sendiri. Koordinasi hanya dilakukan pada akhir  penyusunan,  saat  akan  menandatangani berkas.  Akibatnya  jika  data  yang  diolah  salah, maka  akan  terjadi  pengulangan  pekerjaan,  yang mana hal ini sebetulnya tidak perlu dilakukan jika sudah  dikoordinasikan  sejak  awal.  Koordinasi sendiri  menurut  Handoko  (2011),  adalah  proses pengintegrasian  tujuan-tujuan  dan  kegiatan- kegiatan  pada  satuan-satuan  yang  terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi  untuk  mencapai  tujuan  organisasi secara efisien.
Sedangkan  tujuan  dari  koordinasi  sendiri yaitu:
1. Sebagai pencegah konflik dan kontradiksi
2. Sebagai pencegah persaingan yang tidak sehat
3. Sebagai pencegah pemborosan
4. Sebagai  pencegah  kekosongan  ruang  dan waktu,
5. Sebagai pencegah adanya perbedaan pendekatan dan pelaksanaan.
Masalah  koordinasi  dapat  disebabkan  oleh beberapa  faktor,  diantaranya  Kepala  Dinas  yang sering  melaksanakan  tugas  luar,  Kepala  Dinas yang  kurang  peduli  dengan  penyusunan  LAKIP atau juga Kepala Dinas yang tidak paham tentang pentingnya  LAKIP.  Demikian  juga  dengan ketidakpedulian rekan yang ada di kantor. Banyak ditemui  bahwa  ada  pegawai  yang  hanya  bekerja jika  pekerjaan  tersebut  menghasilkan  tambahan uang,  jika  tidak  maka  tidak  akan  membantu penyusunan  LAKIP,  kalaupun  membantu  lebih dikarenakan  saat  itu  tidak  ada  pekerjaan  lain untuk dilakukan.
Untuk  hambatan  mengenai  masih  banyak atasan yang memberikan perintah tanpa melakukan monitoring  terhadap  apa yang diperintahkan  dan  tidak  adanya  penilaian  atasan. Jika  pimpinan  selalu  melakukan  monitoring  atas kinerja  bawahannya,  maka  dipastikan  hasil  kerja bawahan  akan  sesuai  dengan  keinginan  atasan. Berhasil  atau  tidaknya  suatu  pekerjaan  yang dikerjakan  oleh  bawahan,  maka  atasan  wajib memberikan  penilaian  atas  hasil  kerja  bawahan, terlepas  dari  baik  atau  buruknya  pekerjaan bawahan.  Dengan  melakukan  penilaian  atas kinerja  bawahan  maka  akan  menimbulkan kepedulian  bawahan  atas  pekerjaanya  karena merasa diperhatikan.
Standar operasional prosedur (SOP) merupakan  perkembangan  dari  tuntutan  internal akan  kepastian  waktu,  sumber  daya  serta kebutuhan  penyeragaman  dalam  organisasi  kerja yang  kompleks  dan  luas.  Menurut  Permenpan No.PER/21/M-PAN/11/2008,  Tentang  Pedoman Penyusunan  Standar  Operational  Prosedur  (SOP) Administrasi  Pemerintahan  menyebutkan  bahwa SOP mempunyai manfaat bagi organisasi yaitu:
1. Sebagai  standarisasi  cara  yang  dilakukan pegawai  dalam  menyelesaikan  pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian.
2. SOP  membantu  staf  menjadi  lebih  mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan  pimpinan  dalam  pelaksanaan proses sehari-hari.
3. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan  tanggung  jawab  khusus dalam melaksanakan tugas.
4. Menciptakan  ukuran  standar  kinerja  yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 3, September 2022 : 927 - 938
memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan.
5. Menciptakan  bahan-bahan  pelatihan  yang dapat  membantu  pegawai  baru  untuk  cepat melakukan tugasnya.
6. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi
efisien dan dikelola dengan baik. 7. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari.
8. Menghindari  tumpang  tindih  pelaksanaan tugas pemberian pelayanan.
9. Membantu  penelusuran  terhadap  kesalahan- kesalahan  prosedural  dalam  memberikan pelayanan.  Menjamin  proses  pelayanan  tetap berjalan dalam berbagai situasi.
Penyusun  LAKIP  di  tingkat  dinas  bekerja hanya  berdasarkan  perintah  atasan  dan  juga pengalaman  dalam  penyusunan  tahun  sebelum, hal ini tentu akan menyulitkan penyusun juga tim penyusun  di  Bagian  Organisasi  jika  sewaktu- waktu  terjadi  pergantian  personil  penyusun LAKIP  di  dinas.  Seperti  diketahui  bahwa  tingkat rotasi pegawai di kantor pemerintah sangat tinggi. Bukan  tidak  mungkin  pada  saat  penyusunan terjadi  pergantian  personil  dan  biasanya  pegawai yang  dimutasikan tidak akan  peduli  lagi  terhadap pekerjaan  di  kantor  sebelumnya  karena  sudah bukan  lagi  tanggung  jawab  personil  tersebut,  hal ini juga  akan  mengakibatkan  penyusunan  LAKIP harus  dimulai  lagi  dari  awal,  naman  tidak  akan terjadi  jika  ada  SOP  sudah  jelas  serta  tugas  yang telah  diperinci  dan  ditempatkan  dalam  urutan yang benar adalah kunci efektivitas implementasi kebijakan.
Dalam  hal  penyusunan  LAKIP,  terjadinya fragmentasi tidak  dapat  dihindarkan karena  harus melibatkan  seluruh  perangkat  daerah  yang  ada. Sulitnya  melakukan  koordinasi  disebabkan  tidak adanya  penghargaan  dan  sanksi  terhadap  para pelaksana  kebijakan,  bekerja  hanya  berdasarkan kemauan.  Sanksi  yang  hanya  berupa  teguran tanpa  adanya  tindakan  nyata  seperti  pencopotan jabatan  atapun  pengurangan  tunjangan,  hanya membuat  para  penyusun  LAKIP  kurang  peduli terhadap  kewajiban  pekerjaan.  Hal  ini  bisa didapatkan  jika  pemberian  penghargaan  dan sanksi  diberlakukan  kepada  para  penyusun LAKIP  termasuk  juga  atasan,  karena  atasan bertanggung  jawab  langsung  atas  baik  buruknya kinerja bawahan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan penjabaran hasil penelitian dan pembahasan  maka  dapat  disimpulkan  beberapa hal yakni:
1. Kualitas Kerja
Proses  penyusunan  LAKIP  di  Dinas Pariwisata  Kabupaten  Minahasa  Selatan  sudah mengikuti  tahapan  sesuai  dengan  ketentuan  yang ada,  mulai  dari  permintaan  data,  pengumpulan data dan pengolahan data, namun hasilnya belum sesuai  dengan  target  yang  ditetapkan.  Hal  ini dipengaruhi  oleh  kurang  tersedianya  data  yang sesuai  format  serta  tidak  adanya  penilaian  atas hasil kerja.
2. Kerjasama dengan orang lain dalam bekerja Banyak  penyusun  LAKIP  Bagian  yang malas untuk  melakukan konsultasi  terkait permasalahan  penyusunan  ke  Bagian  Organisasi, sehingga  komunikasi  tidak  berjalan  dengan  baik yang  mengakibatkan  informasi  tidak  bisa  sampai kepada  penerima  dengan  tepat.  Tidak  semua penyusun  langsung  mengerti  dengan  permintaan data  yang  dimaksud.  Banyak  yang  bahkan  tidak tahu  sama  sekali  bagaimana  mencari  data  yang diminta.  Meskipun  demikian  masih  adanya  sifat tidak  peduli  untuk  mencari  tahu  bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut.
3. Ketepatan Waktu Penyusun  LAKIP  di  tingkat  perangkat daerah bekerja hanya berdasarkan perintah atasan dan  juga  pengalaman  dalam  penyusunan  tahun sebelumnya.  Tentu  saja  hal  ini  akan  menyulitkan penyusun  dan  juga  menyulitkan  tim  penyusun  di Bagian  Organisasi,  jika  sewaktu-waktu  terjadi pergantian personil penyusun LAKIP di perangkat daerah.  Seperti  diketahui  bahwa  tingkat  rotasi pegawai  di  kantor  pemerintah  sangat  tinggi, bukan  tidak  mungkin  pada  saat  penyusunan terjadi  pergantian  personil.  Umumnya  pegawai yang  dimutasikan tidak akan  peduli  lagi  terhadap pekerjaan  di  kantor  sebelum  karena  sudah  bukan lagi  tanggung  jawab  yang  seharusnya  dikerjakan, sehingga dapat mengakibatkan penyusunan LAKIP  harus  dimulai  lagi  dari  awal,  namun  hal ini dapat dicegah apabila terdapat SOP yang jelas pada perangkat daerah.
4. Komitmen Kerja Adanya penandatanganan perjanjian kinerja pada  dinas  dan  perangkat  daerah  dirasa  belum
Kinerja Dinas Pariwisata dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas..…………......…(Pundy Zaghena, Michael Mamentu, Elfie Mingkid)
terlaksana  dengan  maksimal,  padahal  diharapkan mampu  menjadi  pemacu  dinas  dan  perangkat daerah  lainnnya  dalam  merealisasi  target  dari program  kegiatan  yang  telah  ditentukan.  Dinas dan perangkat daerah lainnya belum memaksimalkan  dan  memfokuskan  anggaran terhadap  program  kegiatan  yang  menjadi  fokus dalam penunjang visi dan misi Bupati.
5. Karakteristik Sumber Daya
Hambatan  yang  muncul  berkaitan  dengan masalah  sumber  daya  manusia  dan  peralatan. Sumber  daya  mencakup  sumber  daya  manusia, anggaran,  fasilitas,  informasi  dan  kewenangan. Jika sumber daya anggaran yang disediakan hanya sedikit,  maka  hasilnya  menjadi  tidak  maksimal. Peningkatan  kinerja  tidak  akan  berhasil  tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup dalam kualitas dan kuantitas. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan  kinerja,  sebab  tanpa  sumber  daya manusia  yang  handal,  peningkatan  kinerja  akan berjalan  lambat.  Dalam  penyusunan  LAKIP  ini permasalahan yang muncul terkait dengan sumber daya  adalah  sumber  daya  manusia  yang  kurang memadai, baik dari segi latar belakang pendidikan, jumlah personil maupun kompetensi.
6. Karakteristik Manajemen
Penyusunan  LAKIP  harus  melibatkan seluruh  perangkat  daerah  yang  ada.  Sulitnya melakukan  koordinasi  disebabkan  tidak  adanya penghargaan  dan  sanksi  terhadap  para  pelaksana kebijakan.  Bekerja  hanya  berdasarkan  kemauan sendiri,  sedangkan  sanksi  yang  hanya  berupa teguran  tanpa  adanya  tindakan  nyata  seperti pencopotan jabatan atapun pengurangan tunjangan, hanya membuat para penyusun LAKIP kurang  peduli  terhadap  kewajiban  pekerjaan.  Hal ini  bisa  didapatkan  jika  pemberian  penghargaan dan  sanski  diberlakukan  kepada  para  penyusun LAKIP  termasuk  juga  atasan,  karena  atasan bertanggung  jawab  langsung  terhadap  baik buruknya kinerja bawahan.

## Saran
1. Proses  penyusunan  LAKIP  pada  Dinas
Pariwisata  harus  dilakukan  secara  sistematis dan berkesinambungan dengan
cara
meningkatkan  koordinasi  dan  komunikasi, meningkatkan  sumber  daya  pegawai  dan peralatan,  serta  dilakukannya  penilaian  atas hasil kerja.
2. Pelaksanaan  kinerja  akan  ditunjang  oleh anggaran  pada  program  kegiatan  yang memadai  oleh karena iitu pemerataan anggaran  harus  terfokus  pada  setiap  program kegitan yang menjadi fokus pada visi dan misi Bupati  agar  semuanya  dapat  terelaisasi dengan  baik  dan  sesuai  dengan  yang diharapkan.
3. Untuk mengatasi hambatan yang muncul pada proses penyusunan LAKIP, maka perlu dibuat SOP  penyusunan  LAKIP  di  setiap  dinas  dan meningkatkan  fungsi  pengawasan  dari  pihak yang  memiliki  wewenang  dan  kekuasaan dengan  cara  memberikan  penghargaan  dan saksi  yang  tegas  kepada  dinas  dan  perangkat daerah bahkan kepada pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA
Handoko,  H.  2011. Manajemen  Personalia  dan Sumber Daya Manusia . Bpfe. Yogyakarta
Hasibuan,  M.  2012. Organisasi  Dan  Motivasi: Dasar  Peningkatan  Produktivitas .  Bumi Aksara. Jakarta
Jogiyanto.  2005. Analisis  dan  Desain  Sistem Informasi . Andi. Yogyakarta.
Nurtesha  P.B.  2013.  Analisis  Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Kebudayaan, Pariwiisata, Pemuda Dan
Olahraga  Kabuupaten  Kubu  Raya. Jurnal Akuntansi Maranata . Program Studi Akuntansi.  Fakultas  Ekonomi.  Universitas Kristen Maranatha.
Silalahi,  U.  2011. Asas-Asas  Manajemen .  Refika Aditama. Bandung
Syafiie, I.K, dan Welasari. 2015. Ilmu Adminnistrasi . Pustaka Belajar. Yogyakarta.