Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024

## DIGITALISASI DALAM PEMERINTAHAN: LANGKAH STRATEGIS PASCA PANDEMI COVID-19
Zulfikar Ramadhan 1
1 Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang Email: zulfikarramadhan062@gmail.com

## Abstract
Pandemi  COVID-19  telah  mengungkap  berbagai  kelemahan  dalam  sistem  pemerintahan  di  seluruh dunia,  mendorong  perlunya  transformasi  yang  cepat  dan  efektif.  Digitalisasi  dalam  pemerintahan muncul  sebagai  salah  satu  langkah  strategis  yang  paling  signifikan  untuk  menghadapi  tantangan pasca  pandemi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  peran  digitalisasi  dalam meningkatkan  efisiensi  operasional,  transparansi,  dan  kualitas  pelayanan  publik.  Melalui  analisis studi  kasus  dari  berbagai  negara,  artikel  ini  mengidentifikasi  manfaat  utama  dari  penerapan teknologi  digital,  termasuk  respon  yang  lebih  cepat  terhadap  situasi  darurat,  pemantauan  dan pelaporan yang lebih efektif, serta penyediaan layanan kesehatan dan sosial yang lebih baik. Namun, digitalisasi  juga  menghadapi  berbagai  tantangan,  seperti  keterbatasan  infrastruktur,  keamanan siber, resistensi terhadap perubahan, dan hambatan kebijakan. Artikel ini menawarkan rekomendasi strategis  untuk  mengatasi  tantangan  tersebut,  termasuk  pengembangan  infrastruktur  digital, peningkatan kapasitas SDM, pembaruan kebijakan, dan peningkatan keamanan siber. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif. Dengan komitmen dan  kerjasama  dari  berbagai  pihak,  digitalisasi  dalam  pemerintahan  dapat  menjadi  kunci  untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih tangguh dan responsif di masa depan.
Kata Kunci : Digitalisasi, Pemerintahan, Langkah strategis, Pasca Pandemi Covid-19.

## Abstract
The COVID-19 pandemic has exposed weaknesses in government systems around the world, driving the need for rapid and effective transformation. Digitalization in government has emerged as one of the most significant strategic steps to face post-pandemic challenges. This research aims to explore the  role  of  digitalization  in  improving  operational  efficiency,  transparency  and  quality  of  public services.  Through  analysis  of  case  studies  from  various  countries,  this  article  identifies  the  main benefits  of  adopting  digital  technologies,  including  faster  response  to  emergency  situations,  more effective  monitoring  and  reporting,  and  better  provision  of  health  and  social  services.  However, digitalization  also  faces  various  challenges,  such  as  infrastructure  limitations,  cyber  security, resistance to change, and policy obstacles. This article offers strategic recommendations to overcome these  challenges,  including  developing  digital  infrastructure,  increasing  human  resource  capacity, updating  policies,  and  improving  cybersecurity.  The  method  used  in  this  research  is  the  normative juridical  legal  research  method.  With  commitment  and  cooperation  from  various  parties, digitalization in government can be the key to building a more resilient and responsive government system in the future.
Keywords : Digitalization, Government, Strategic steps, Post Covid-19 Pandemic.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024

## PENDAHULUAN
Pandemi  COVID-19  telah  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap  berbagai aspek  kehidupan,  termasuk  sistem  pemerintahan  di  seluruh  dunia.  Pandemi  adalah  suatu wabah  penyakit  global.  Menurut  World  Health  Organization  (WHO),  pandemi  dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas. Istilah pandemi menurut (KBBI,  2024)  dimaknai  sebagai  wabah  yang  berjangkit  serempak  di  mana-mana  meliputi daerah  geografi  yang  luas.  Dalam  pengertian  yang  paling  klasik,  ketika  sebuah  epidemi menyebar  ke  beberapa  negara  atau  wilayah  dunia.  Wabah  penyakit  yang  masuk  dalam kategori pandemi adalah penyakit menular dan memiliki garis infeksi berkelanjutan. Maka, jika ada kasus terjadi di beberapa negara lainnya selain negara asal, akan tetap digolongkan sebagai  pandemi.  COVID-19  adalah  penyakit  yang  disebabkan  oleh  virus  severe  acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (Muhammad Fahrul Adly, dkk, 2022).
Krisis  kesehatan  global  ini  memaksa  pemerintah  untuk  bertindak  cepat  dan  tepat dalam  mengatasi  berbagai  tantangan  baru  yang  muncul.  Sistem  pemerintahan  yang sebelumnya beroperasi dengan cara konvensional mengalami tekanan yang luar biasa dalam hal respon cepat, penyediaan layanan publik, serta pengelolaan sumber daya dan informasi. Keterbatasan  infrastruktur,  birokrasi  yang  kaku,  dan  kurangnya  koordinasi  menjadi hambatan utama dalam memberikan respon efektif terhadap pandemi. Banyak negara yang menyadari  bahwa  ketidakmampuan  untuk  beradaptasi  dengan  cepat  dapat  menyebabkan kerugian besar, baik dalam hal kesehatan masyarakat maupun stabilitas ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, pandemi ini menjadi pemicu penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan mengubah cara mereka beroperasi.
Pandemi  COVID-19  menunjukkan  bahwa  ketahanan  dan  fleksibilitas  sistem pemerintahan  sangat  krusial  dalam  menghadapi  krisis.  Untuk  itu,  adaptasi  dan  inovasi menjadi  kata  kunci  dalam  upaya  memperbaiki  dan  memperkuat  tata  kelola  pemerintahan pasca pandemi. Pemerintah di berbagai negara dituntut untuk tidak hanya merespon krisis saat  ini,  tetapi  juga  mempersiapkan  diri  untuk  menghadapi  tantangan  di  masa  depan. Digitalisasi menjadi salah satu solusi utama yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan  kualitas  layanan  publik.  Inovasi  teknologi,  seperti  penggunaan  platform  digital  untuk pelayanan publik, pemantauan data real-time, dan pengelolaan sumber daya secara digital,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
memberikan peluang besar untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Selain itu, adaptasi terhadap teknologi baru juga membantu mengurangi kesenjangan digital dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Dengan demikian, adaptasi dan inovasi bukan  hanya  menjadi  respon  terhadap  pandemi,  tetapi  juga  langkah  strategis  untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih tangguh dan responsif.
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  peran  digitalisasi  dalam  pemerintahan  sebagai langkah  strategis  yang  diambil  setelah  pandemi  COVID-19.  Secara  khusus,  artikel  ini  akan membahas manfaat digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan pelayanan publik. Selain itu, artikel ini akan menganalisis berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses digitalisasi, seperti keterbatasan infrastruktur, keamanan siber, dan resistensi terhadap perubahan. Melalui studi kasus dari berbagai negara, artikel ini akan mengidentifikasi  praktik  terbaik  dan  strategi  yang  berhasil  diterapkan  dalam  mengatasi tantangan tersebut. Pada akhirnya, artikel ini akan memberikan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah  strategis  yang  dapat  diambil  oleh  pemerintah  untuk  mendukung  dan mempercepat  proses  digitalisasi  dalam  tata  kelola  pemerintahan.  Ruang  lingkup  artikel  ini mencakup  analisis  konseptual,  evaluasi  kebijakan,  serta  studi  empiris  dari  implementasi digitalisasi di berbagai konteks pemerintahan.

## RUMUSAN MASALAH
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pelaksanaan sistem pemerintahan selama pandemi Covid-19?
2. Tantangan Pemerintah Saat Pandemi Covid-19 dalam Transformasi Digitalisasi?

## TUJUAN PENELITIAN
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  peran  digitalisasi  dalam  pemerintahan sebagai langkah strategis yang diambil setelah pandemi COVID-19. Secara khusus, artikel ini akan  membahas  manfaat  digitalisasi  dalam  meningkatkan  efisiensi  operasional, transparansi, dan pelayanan publik. Selain itu
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah- masalah  yang  ada  di  dalam)  internal  dari  hukum  positif.  Hal  ini  dilakukan  sebagai konsekuensi  dari  adanya  pandangan  bahwa  hukum  merupakan  sebuah  lembaga  yang otonom  yang tidak  mempunyai hubungan  apapun dengan  lembaga-lembaga  sosial  lainnya (Kornelius  Benuf  &  Muhamad  Azhar,  2020).  Oleh  karena  itu  hukum  sebagai  suatu  sistem, mempunyai kemampuan untuk hidup, tumbuh dan berkembang di dalam sistemnya sendiri.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Sistem Pemerintahan Selama Pandemi
Pandemi  Covid-19  yang  melanda  Bangsa  Indonesia  selama  3  (tiga)  tahun  terakhir  ini membuat  banyak  perubahan,  tidak  hanya  dari  segi  ekonomi  maupun  sosial  namun  juga merambah  kepada  tatanan  pemerintahan  yang  saat  ini  harus  menyesuaikan  adaptasi dengan  kebiasaan  baru  ( new  normal ),  hal  ini  diikuti  dengan  adanya  berbagai  instrumen hukum baru dengan menerbitkan berbagai produk peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi dari Indonesia sebuah negara hukum. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut  paham  negara  hukum,  dapat  dilihat  bekerjanya  tiga  prinsip  dasar,  yaitu supremasi  hukum  ( supremacy  of  law ),  kesetaraan  di  hadapan  hukum  ( equality  before  the law ),  dan  penegakan  hukum  dengan  cara  yang  tidak  bertentangan  dengan  hukum  ( due process of law ) (Zulkarnain Ridlwan, 2012).
Wujud  Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  demokratis  tentu  tidak  sebatas  pada pemenuhan  hak  politik,  tetapi  juga  hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya  (Wahyu  Hindiawati, 2024).  Pendapat  ini  didasarkan  pada  cita-cita  Indonesia  untuk  mewujudkan  negara kesejahteraan  (welfare  state)  yang  merupakan  paham  negara  hukum  materiil.  Di  tengah krisis  Pandemi  Covid-19  banyak  menciptakan  tantangan  baru  di  berbagai  bidang  tak terkecuali birokrasi. Menuntut organisasi   birokrasi   untuk   beradaptasi   terhadap   segala perubahan,  karena      birokrasi  merupakan  suatu        instrument  untuk  bekerjanya  suatu administrasi,  Birokrasi  bekerja  berdasarkan  pembagian  kerja  hirarki  kewenangan,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
impersonalitas,  pengaturan  perilaku  dan  kemampuan      teknis      dalam  menjalankan  tugas dan  fungsinya  sebagai      penyelenggara  administrasi  pemerintahan.  Salah  satu  kondisi normal  baru  saat  ini  terjadinya  transformasi  birokrasi  secara  fundamental  dari  birokrasi yang  sebelumnya  menggunakan  cara-cara  manual  terus  berkembanghingga  saat  ini menyesuaikan  dengan  sendirinya  menuju  transformasi  teknologi  informasi  yang  tetap berorientasi  pada  hasil.    Pemanfaatan  teknologi  informasi  membawa  perubahan  positif secara  masif  pada  budaya  dan  cara  pikir  tersendiri  bagi  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN), mengingat  hampir  sebagian besar  sektor pelayanan  merubah  pola pelayanan  yang  saat  ini dilakukan  secara  manual  tatap  muka  bertransformasi  melalui  teknologi  digital  (Khaidar Azmi, dkk, 2024).
Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara  fundamental  menuju  ke  sistem  pemerintahan  yang  demokratis  dan  transparan. Perubahan  yang  tengah  dialami  ini  memberikan  peluang  bagi  penataan  berbagai  segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kepentingan rakyat dapat kembali diletakkan pada  posisi  terdepan.  Namun  didalam  setiap  perubahan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara,  tentu  akan  disertai  oleh  berbagai  bentuk  ketidakpastian.  Oleh  karena  itu Pemerintah  harus  mengupayakan  berbagai strategic  planning diantaranya  perencanaan reformasi  birokrasi,  kelancaran  komunikasi  dengan  lembaga-lembaga  tinggi  negara  dan pemerintah  daerah  serta  mendorong  partisipasi  masyarakat  luas,  agar  ketidakpastian tersebut  tidak  melahirkan  perselisihan  paham  dan  ketegangan  yang  meluas,  serta berpotensi menimbulkan permasalahan baru. Pemerintah juga akan lebih terbuka terhadap derasnya  aliran  ekspresi  aspirasi  rakyat  dan  mampu  menanggapi  secara  cepat  danefektif. Dalam  mewujudkan  pemerintahan  berkelas  dunia,  tentunya  ASN  juga  dituntut  untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Perkembangan  teknologi  informasi  terutama  komputerisasi  dan  media  sosial mempermudah  cara  kerja  birokrasi.    Namun,  di  sisi  lain,  teknologi  tersebut  juga memfasilitasi  masyarakat  untuk  menyampaikan  aspirasinya  dan  menuntut  pelayanan  yang lebih  baik  dari  ASN.  Maka,  ASN  harus  memberikan  pelayanan  masyarakat  dengan meningkatkan SDM yang profesional, tata kelola pemerintahan, dan budaya birokrasi yang berorientasi  kinerja  dan  pelayanan.  Mau  tidak  mau  ASN  harus  selalu open  minded ,  terus
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
melakukan  inovasi,  dan  menyederhanakan  proses  kerja.  ASN  harus  memanfaatkan kemajuan  teknologi,  pengetahuan,  serta  berkolaborasi  dengan  pihak-pihak  terkait. Perubahan  yang  sedang  dijalani  terjadi  pada  saat  dunia  sedang  mengalami  transformasi digital menuju era masyarakat informasi. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta  potensi  pemanfaatannya  secara  luas,  membuka  peluang  bagi  pengaksesan, pengelolaan,  dan  pendayagunaan  informasi  dalam  volume  yang  besar  secara  cepat  dan akurat.  Kenyataan  telah  menunjukkan  bahwa  penggunaan  media  elektronik  merupakan faktor  yang  sangat  penting  dalam  berbagai  transaksi  internasional,  terutama  dalam transaksi perdagangan.  Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut  akan  membawa  bangsa  Indonesia  ke  dalam  jurang  digital divide ,  yaitu keterisolasian  dari  perkembangan  global  karena  tidak  mampu  memanfaatkan  informasi. Oleh karena itu penataan yang tengah dilaksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi.
Perubahan-perubahan  di  atas  menuntut  terbentuknya  pemerintahan  yang  bersih, transparan,  dan  mampu  menjawab  tuntutan  perubahan  secara  efektif.  Pemerintah  harus mampu memenuhi dua modalitas tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat, yaitu  :1. Masyarakat  menuntut  pelayanan publik  yang  memenuhi  kepentingan  masyarakat luas  di  seluruh  wilayah  negara,  dapat  diandalkan  dan  terpercaya,  serta  mudah  dijangkau secara  interaktif,  2.  Masyarakat  menginginkan  agar  asiprasi  mereka  didengar.    Dengan demikian Pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan  negara  (Inas  Tasya  Firdaus,  dkk,  2021).  Pemerintah  Indonesia  selama  pandemi COVID-19  terus  memperbaiki  semua  kebijakan,  terutama        yang        terkait        dengan kesehatan,  perlindungan        sosial,  penanggulangan  bencana,  dan  pemulihan  ekonomi. Berbagai  program  perlindungan  sosial  telah  dilaksanakan  untuk  menghadapi  dampak pandemi  terhadap  masyarakat  rentan  yang  semakin  menderita  kemiskinan.    Selain meningkatkan  perlindungan  sosial,  pandemi  Covid-19  dapat  menjadi  pendorong  bagi pemerintah untuk mempercepat transformasi digital mereka.  Pasalnya, gaya hidup semua lapisan  masyarakat  saat  ini  dipaksa  untuk  beradaptasi  menggunakan  teknologi  informasi berbasis transformasi digital. Pemerintah juga dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang optimal dan kebijakan yang tepat sasaran untuk menyelesaikan masalah dengan cepat.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Kementerian  PPN/Badan      Perencanaan      Pembangunan      Nasional  (PPN/Kementerian Vapenas).

## B. Tantangan Pemerintah Saat Pandemi Covid-19 dalam Transformasi Digitalisasi
Pandemi  COVID-19  memaksa  pemerintah  di  seluruh  dunia  untuk  mempercepat transformasi digital dalam berbagai aspek tata kelola dan pelayanan publik. Namun, proses ini  menghadapi  sejumlah  tantangan  signifikan  yang  harus  diatasi  untuk  memastikan keberhasilan  implementasi  dan  keberlanjutan  inisiatif  digital.  Berikut  adalah  beberapa tantangan  utama  yang  dihadapi  pemerintah  dalam  transformasi  digitalisasi  selama pandemi:
1.  Keterbatasan  Infrastruktur  Digital. Infrastruktur  digital  yang  tidak  merata  menjadi salah  satu  hambatan  terbesar  dalam  transformasi  digital.  Di  banyak  negara,  terutama  di daerah terpencil atau pedesaan, akses terhadap internet yang cepat dan andal masih sangat terbatas.  Hal  ini  berdampak  pada:  1)  Kesulitan dalam  menyediakan  layanan digital  kepada seluruh  lapisan  masyarakat;  2)  Kesenjangan  digital  yang  semakin  lebar  antara  daerah perkotaan dan pedesaan; 3) Tantangan dalam implementasi program pendidikan jarak jauh dan layanan kesehatan digital. Dalam mengatasi keterbatasan Infrastruktur Digital ini maka dibutuhkan suatu solusi untuk mengatasinya. Solusi yang ditawarkan antara lain: 1) Investasi besar-besaran  dalam  pembangunan  infrastruktur  digital,  termasuk  jaringan  internet berkecepatan  tinggi;  2)  Kemitraan  dengan  sektor  swasta  untuk  memperluas  jangkauan infrastruktur digital; 3) Pengembangan inisiatif pemerintah untuk memberikan subsidi akses internet di daerah terpencil.
2. Keamanan Siber dan Perlindungan Data. Peningkatan penggunaan teknologi digital, ancaman  terhadap  keamanan  siber  dan  perlindungan  data  pribadi  menjadi  semakin signifikan.  Serangan  siber  dapat  menyebabkan  kerugian  besar,  baik  dari  segi  finansial maupun kepercayaan publik. Dampak yang bisa ditimbulkan antara lain: 1) Risiko kebocoran data  pribadi  dan  informasi  sensitif;  2)  Potensi  serangan  siber  terhadap  sistem  pemerintah yang dapat mengganggu pelayanan publik; 3) Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan  teknologi  digital.  Sedangkan  solusi  yang  ditawarkan  antara  lain:  1) Implementasi  kebijakan  dan  regulasi  yang  ketat  terkait  keamanan  siber  dan  perlindungan data; 2) Penguatan sistem keamanan siber melalui investasi dalam teknologi dan pelatihan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
tenaga  ahli;  3)  Kerjasama  internasional  untuk  memerangi  ancaman  siber  dan  berbagi informasi tentang ancaman terbaru.
3.  Resistensi  terhadap  Perubahan.  Perubahan  menuju  sistem  digital  sering  kali dihadapi  dengan  resistensi,  baik  dari  kalangan  pegawai  pemerintah  maupun  masyarakat umum.  Hal  ini  dapat  disebabkan  oleh  kurangnya  pemahaman  tentang  manfaat  digitalisasi atau  ketakutan  akan  kehilangan  pekerjaan.  Dampak  yang  ditimbulkan  antara  lain:  1) Lambatnya  adopsi  teknologi  digital  dalam  proses  pemerintahan;  2)  Kurangnya  partisipasi masyarakat dalam program-program digitalisasi. 3) Hambatan dalam pelaksanaan reformasi digital yang efektif. Berikut usulan solusi yang ditawarkan: 1) Program edukasi dan sosialisasi tentang  manfaat  digitalisasi  bagi  pegawai  pemerintah  dan  masyarakat;  2)  Pelatihan  dan pengembangan  kompetensi  digital  bagi  pegawai  pemerintah.  3)  Menciptakan  lingkungan kerja yang mendukung perubahan dan inovasi.
4.  Hambatan  Regulasi  dan  Birokrasi.  Regulasi  yang  kaku  dan  birokrasi  yang  rumit sering  kali  menghambat  proses  digitalisasi.  Peraturan  yang  tidak  fleksibel  dapat menghalangi adopsi teknologi baru dan inovasi dalam pelayanan publik. Hal ini berdampak pada:  1)  Proses  digitalisasi  yang  terhambat  oleh  regulasi  yang  tidak  sesuai  dengan perkembangan  teknologi;  2)  Kesulitan  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  digital  yang inovatif dan efektif; 3) Perubahan yang lambat dalam birokrasi pemerintahan. Berikut solusi yang  diusulkan:  1)  Reformasi  regulasi  untuk  mendukung  fleksibilitas  dan  inovasi  dalam digitalisasi;  2)  Penyederhanaan  proses  birokrasi  untuk  mempercepat  adopsi  teknologi digital;  3)  Pengembangan  kerangka  regulasi  yang  adaptif  dan  responsif  terhadap perkembangan teknologi.
5.  Keterbatasan  Anggaran  dan  Sumber  Daya.  Transformasi  digital  memerlukan investasi  yang  signifikan  dalam  teknologi,  infrastruktur,  dan  pelatihan.  Namun,  banyak pemerintah  menghadapi  keterbatasan  anggaran,  terutama  dalam  situasi  ekonomi  yang tertekan  akibat  pandemi.  Dampak  yang  ditimbulkan  dari  keterbatasan  Anggaran  dan Sumber  Daya  ini  antara  lain:  1)  Terbatasnya  kemampuan  pemerintah  untuk  mendanai proyek-proyek digitalisasi; 2) Keterbatasan dalam pengadaan teknologi dan perangkat yang diperlukan;  3)  Keterlambatan  dalam  implementasi  program-program  digital.  Adapun beberapa  solusi  yang  ditawarkan  adalah  sebagai  berikut:  1)  Optimalisasi  penggunaan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
anggaran  dengan  fokus  pada  proyek-proyek  prioritas;  2)  Mencari  sumber  pendanaan alternatif,  termasuk  kemitraan  dengan  sektor  swasta  dan  bantuan  internasional;  3) Penggunaan  teknologi  yang  hemat  biaya  dan  solusi  inovatif untuk  mengatasi  keterbatasan sumber daya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Digitalisasi  dalam  pemerintahan  selama  pandemi  COVID-19  menawarkan  peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik. Namun, tantangan- tantangan  yang  signifikan  seperti  keterbatasan  infrastruktur,  keamanan  siber,  resistensi terhadap  perubahan,  hambatan  regulasi,  dan  keterbatasan  anggaran  perlu  diatasi  melalui strategi yang efektif dan kolaboratif. Dengan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, transformasi digital dapat menjadi kenyataan yang meningkatkan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Inas  Tasya  Firdaus,  dkk. Transformasi  Birokrasi  Digital  di  Masa  Pandemi  Covid-19  Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemeritahan Indonesia . Vol. 4 No. 2 Bulan September Tahun 2021. Hlm. 234.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2024.
Khaidar, dkk. Transformasi Birokrasi Pasca Pandemi Covid-19 . Jurnal Pendidikan Tambusai. Volume 8 Nomor 1Tahun 2024. Hlm.1904.
Kornelius  Benuf  &  Muhamad  Azhar. Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer . Jurnal Gema Keadilan. Volume 7 Edisi I, Juni 2020. Hlm. 23-24.
Muhammad  Fahrul  Adly,  dkk, Analisis  Dampak  Pandemi  Covid-19  dan  Kebijakan  PSBB Terhadap Pelaku UMKM di Pasar Baru Karawang Kelurahan  Nagaasari .  Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 8, No.4, Maret 2022. Hlm. 278.
Wahyu Hindiawati. Pengaturan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Yang Efektif Pasca  Perubahan  UUD  1945  sebagai  Wujud  Negara  Hukum  Yang  Demokratis . Bureaucracy  Journal:  Indonesia Journal of  Law  and  Social-Political  Governance Vol.  4 No. 1 Januari -April 2024. Hlm. 192.
Zulkarnain  Ridlwan, Negara  Hukum  Indonesia  Kebalikan  Nachtwachterstaat ,  Fiat  Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, Hlm. 148.