## TheJournalish: Social and Government
http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Volume 1 Nomor 3 September 2020: TheJournalish
Hal. 092-099
Kebijakan Work from Home bagi Aparatur Sipil Negara di Masa Pandemi Covid-19
Eki Darmawan 1 , Muhammad Eko Atmojo 2
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji
2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Email Korespondensi: muhammadekoatmojo05@gmail.com

## Abstrak:
Pada  artikel  ini  akan  membahas  mengenai  penerapan  kebijakan wrok  from  home (WFH)  bagi  aparatur  sipil negara  (ASN)  di  Indonesia.  Jika  dilihat  selama  ini  proses  kinerja  ASN  di  Indonesia  lebih  banyak  bersifat konvensional, sehingga jarang sekali bekerja yang bersifat online. Pandemi Covid-19 ini memaksa pemerintah untuk membuat kebijakan baru demi pencegahan penularan Covid-19, salah satu kebijakan yang dibuat adalah tentang Wrok From Home (WFH). Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan bahwa kebijakan WFH yang telah diterapkan  belum  begitu  optimal  karena  ada  berbagai  macam  factor  diantaranya  adalah  belum  meratanya sebaran  infrastruktur  teknologi  informasi,  belum  semua  daerah  mempersiapkan  system  dokumentasi  berbasis teknologi, dan belum semua intansi siap dalam memberikan layanan berbasis aplikasi atau teknologi informasi. Hal  inilah  yang  menyebabkan  kenapa  kebijakan  WFH  belum  begitu  optimal  untuk  dilaksanakan,  walaupun memang  sudah  ada  beberapa  daerah  yang  bisa  mengimplementasikan  kebijakan  ini  dengan  baik  seperti  kota- kota besar di Indonesia.
Kata kunci; Kebijakan, Work From Home, Kinerja, dan Pandemi Covid-19

## Abstract:
This article will discuss the implementation of the work from home (WFH) policy for the state civil  apparatus  (ASN)  in  Indonesia.  If  seen  so  far,  the  performance  process  of  ASN  in Indonesia  is  more  conventional,  so  it  is  rare  to  work  online.  The  Covid-19  pandemic  has forced  the  government  to  make  new  policies  to  prevent  the  spread  of  Covid-19,  one  of  the policies made is about Work from Home (WFH). Based on the results of the analysis carried out,  the  WFH  policy  that  has  been  implemented  has  not  been  optimal  because  there  are various  factors  including  the  uneven  distribution  of  information  technology  infrastructure, not all regions have prepared technology-based documentation systems, and not all agencies are ready to provide application-based services or information technology. This is the reason why  the  WFH  policy  is  not  optimal  to  implement,  even  though  there  are  already  several regions that can implement this policy properly, such as big cities in Indonesia.
Keywords: Policy, Work From Home, Performance, the Covid-19 Pandemic

## Article History :
Received 25-08-2020; Revised 28-08-2020; Accepted 01-09-2020

## PENDAHULUAN
Melihat berjalannya roda pemerintahan tentu berkaitan erat dengan penggeraknya yakni Aparatur  Sipil  Negara  (ASN).  Dalam  pemerintahan,  penyelenggaraan  tugas  pemerintahan dan pembangunan nasional dan daerah sangat tergantung pada Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu ASN, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil  Negara. Namun, jika ditengah masa pandemi  Covid-19  yang saat  ini melanda  seluruh  dunia  termasuk  di  negara  Indonesia,  bagaimana  roda  pemerintahan  dapat berjalan  dan  ASN  dapat  terus  melayani  masyarakat  sesuai  amanat  Undang-undang.  Kita ketahui,  setelah  kasus  pertama  Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19)  ditemukan  pada  akhir Desember  2019  di  Wuhan,  Tiongkok,  World  Health  Organization  (WHO)  pada  11  Maret 2020  secara  resmi  mengumumkan  bahwa  wabah  Covid-19  tersebut  merupakan  sebuah pandemi  global  yang  berdampak  pada  penetapan  status  darurat  kesehatan  internasional ( https://www.who.int , 2020).
Melihat situasi yang cukup kritis tersebut, Pemerintah Indonesia pun tidak tinggal diam dan  merespon  hal  tersebut  dengan  ditetapkannya  beberapa  kebijakan  nasional,  diantaranya adalah  seruan  untuk  bekerja  dari  rumah  atau work  from  home (WFH),  pemberlakuan social distancing dan  pembatasan  sosial  berskala  besar  (PSBB)  (Al-Hamdi  &  Atmojo,  2020). Pengeluaran  kebijakan  tersebut  dilakukan  guna  mempercepat  penanganan  Covid-19.  Selain mengeluarkan  kebijakan  pemerintah  juga  merespon  dengan  beberapa  peraturan  diantaranya adalah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
Selain itu, Presiden juga melakukan gerak cepat dengan menetapkan Covid-19 sebagai bencana berskala nasional, hal ini ditandai dengan penetapan Keputusan Presiden (Keppres) Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana  Non-Alam Peneybaran Corona Virus Disease  2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional (Ihsanuddin, 2020). Dalam penyebaran virus Covid-19 dirasa sangat membahayakan dan dianggap sebagai suatu  bencana darurat  nasional  yang harus segera diatasi  dengan  cepat.  Pada masa pandemi ini  kebijakan-kebijakan  yang  diambil  tertentu  dibuat  khusus  oleh  pemerintah  baik  itu pemerintah  pusat  ataupun  pemerintah  daerah.  Pengambilan  kebijakan  yang  telah  dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah ini sebagai langkah dalam penanganan Covid-19. Penerapan  kebijakan  tersebut  ditujukan  kepada  masyarakat  maupun  Aparatur  Sipil  Negara (ASN).  Untuk  ASN  kebijakan  yang  diberlakukan  adalah  WFH,  dimana  dengan  melakukan kebijakan WFH ini diharapkan masyarakat tetap menerima pelayanan dengan baik.
Kebijakan  WFH  yang  diterapkan  kepada  ASN  merupakan  salah  satu  kebijakan  yang dibuat  oleh  pemerintah  untuk  mengurangi  resiko  penyebaran  Covid-19.  Akan  tetapi  dengan adanya  kebijakan  ini  bukan  berarti  ASN  libur  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat,  melainkan  ASN  tetap  memberikan  pelayanan  dengan  memanfaatkan  teknologi informasi.  Pengambilan  kebijakan  ini  merupakan  salah  satu  langkah  strategis  pemerintah dalam pencegahan penularan Covid-19 semakin meluas. Jika dilihat memang kebijakan WFH sudah bergulir di public sejak tahun 2019, tetapi pada waktu itu banyak sekali pro dan kontra terhadap rencana kebijakan tersebut. Sehingga kebijakan WFH belum bisa dilakukan sesuai dengan  rencana,  pada  tahun  2020  merupakan  moment  yang  tepat  untuk  melaksanakan kebijakan  WFH  bagi  ASN.  Tetapi  pelaksanaan  kebijakan  tersebut  karena  adanya  paksaan yang  disebabkan  oleh  Covid-19.  Sehingga  banyak  sekali  permasalahan  yang  muncul  ketika pelaksanaan kebijakan ini diimplementasikan kepada ASN.
Salah  satu  permasalahan  yang  muncul  dengan  adanya  penerapan  kebijakan  WFH  di saat  pandemic  adalah  masih  banyak  sekali  perusahaan  maupun  instansi  pemerintah  yang belum  siap  dalam  menerapkan  kebijakan  WFH  tersebut  (Purwanto,  2020).  Belum  semua
instanasi  pemerintah mempunyai data yang terintegrasi  sehingga ketika  ASN membutuhkan data  harus  mengambil  dalam  bentuk  fisik  ke  kantor  (Krisyohana,  2020).  Pelayanan  public menjadi  tidak  maksimal  karena  system  yang  ada  belum  mendukung  untuk  pelaksanaan pelayanan  secara  online  (Krisyohana,  2020).  Dari  beberapa  permasalahan  tersebut menunjukkan  bahwa  kebijakan  WFH  belum  sepenuhnya  siap  untuk  diterapkan  bagi  ASN, mengingat banyak sekali keluhan maupun permasalahan yang dialami oleh ASN dan instansi pemerintah. Maka dari itu perlu dilakukan perubahan organisasi dimasa pandemic ini, dimana menurut  Maria  (1998)  dalam  (Muchtar,  2020)  menyatakan  bahkan  perubahan  organisasi merupakan  suatu  kegiatan  yang  menyusun  kembali  perangkat  organisasi  guna  mencapai tujuan  dan  efisensi  serta  efektivitas  dalam  berorganisasi.    Sehingga  perlu  dilakukan  kajian lebih mendalam mengenai kesiapan ASN dalam mengimplementasikan kebijakan WFH.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriftif  kualitatif,  dengan  jenis  penelitian kepustakaan. Penelitian pustaka menurut Zed (2004) dalam (Taufik & Warsono, 2020) adalah serangkaian  kegiatan  uang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka,  membaca dan  mencatat  serta  mengolah  bahan  penelitian.  Model  pelaksanaan  penelitian  ini  lebih menekankan  penggunaan  data-data  skunder  seperti  pencermatan  dari  artikel  maupun  jurnal serta  website  pemerintah.  Adapun  pelaksanaan  penelitian  difokuskan  pada  pelaksanaan penerapan kebijakan WFH bagi ASN selama masa pandemic Covid-19 di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan  Pemerintah  adalah  langkah/keputusan  yang  diambil  oleh  pemerintah terhadap  suatu  permasalahan  untuk  kepentingan  masyarakat.  Istilah  kebijakan  ( policy ) seringkali  penggunaannya  dipertukarkan  dengan  istilah-istilah  lain  seperti  tujuan  ( goals ), program,  keputusan,  Undang-Undang,  KetentuanKetentuan,  usulan-usulan  dan  rancangan besar.  Bagi  para  pembuat  kebijakan  ( policy  makers )  istilah-istilah  tersebut  tidaklah  akan menimbulkan  masalah  apapun  karena  mereka  menggunakan  referensi  yang  sama.  Namun bagi orang-orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan (Darmawan, Septian, & Pratama, 2017).
Dalam  menghadapi  dampak  pandemi  Covid-19  ini,  Pemerintah  mengambil  beberapa kebijakan  yang  telah  diimplementasikan,  salah  satunya  kebijakan  tentang  perubahan anggaran.  Sesuai  dengan  Peraturan      Pemerintah      Pengganti      Undang-Undang  (Perppu) Nomor  1  tahun  2020,  pemerintah  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  tindakan  yang berakibat pengeluaran atas APBN dimana anggaran untuk pengeluaran tersebut masih belum atau  tidak  cukup  tersedia.  Dengan  adanya  kebijakan  yang  telah  diambil  oleh  pemerintah maka ada beberapa konsekuensi yang akan dialami oleh masyarakat secara luas. Mengingat kebijakan  ini  merupakan  kebijakan  baru  yang  tentunya  akan  mempunyai  dampak  pada beberapa  proses  normal  biasanya  dari  sisi  pemerintahan.  Sehingga  hal  tersebut  akan mempengaruhi  kebutuhan  public  dan political  will dari  pemangku  kebijakan  di  instansi pemerintahan serta ASN dalam menjalankan roda pemerintahan.
Penerapan  system  kerja  baru  bagi  ASN  ini  merupakan  sebuah  inovasi  yang  sudah mulai  direncanakan  sejak  tahun  2019,  namun  belum  dilaksanakan  karena  terdapat  pro  dan kontra  dikalangan  masyarakat.  Akan  tetapi  sejak  terjadinya  Covid-19  maka  kebijakan
bekerja dari rumah bagi ASN harus dilakukan, demi pencegahan penularan Covid-19. Selain itu  tujuan  dari  pemberlakuan  WFH  dimasa  pandemic  adalah  untuk  memastikan  semua pelayanan  bisa  berjalan  dengan  baik,  serta  tugas  pokok  dan  fungsi  intansi  tetap  berjalan. Penerapan kebijakan WFH ini didukung dengan Surat Edaran Menteri PANRB No 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid- 19  di  Lingkungan  Instansi  Pemerintah.  Dengan  adanya  aturan  tersebut  maka  pimpinan daerah dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pimpinan Intansi Pemerintah atau  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  harus  melakukan  berbagai  macam  inovasi  untuk tetap memberikan pelayanan public kepada masyarakat.
Berbagai  macam  inovasi  ini  tentu  harus  didukung  oleh  sumber  daya  aparatur  yang kompeten  terutama  dalam  hal  penguasaan  teknologi  informasi.  Mengingat  selama  ini  ASN atau sumber daya aparatur di Indonesia belum pernah melakukan WFH, sehingga kebijakan WFH  ini  merupakan  kebijakan  yang  memaksa  ASN  untuk  mencoba  hl  baru  dalam kehidupannya. Memang pemerintah pusat sudah mempunyai wacana untuk memberlakukan WFH  bagi  ASN  mulai  awal  Januari  2020,  akan  tetapi  hal  ini  mempunyai  berbagai  faktor sehingga  sampai  Bulan  Februari  akhir  belum  bisa  dilaksanakan.  Sejak  terjadinya  Covid-19 barulah  pemerintah  memberlakukan  kebijakan  WFH  dengan  tujuan  mencegah  penularan Codi-19 dan keselamatan para ASN.
Jika  dilihat  semenjak  diberlakukannya  WFH  sampai  hari  ini  memang  masih  banyak sekali  kekurangan  yang  dirasakan,  terutama  dalam  hal  pelayanan  public.  Mengingat  belum semua  OPD  siap  dalam  memberikan  pelayanan  public  secara daring/online .  Tentu  hal  ini kita  sadari  bahwa  memang  belum  semua  pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat bersifat online , masih banyak sekali pelayanan yang sifatnya offline . Walaupun saat ini sudah memasuki  era  revolusi  industry  4.0  intansi  pemerintah  di  Indonesia  belum  semuanya  siap dalam  menerapkan  pelayanan  public  secara online .  Mengingat  untuk  melaksanakan pelayanan secara online maka dibutuhkan kesiapan dari aparaturnya sendiri serta masyarakat. Mengingat  kedua  belah  pihak  ini  merupakan  hal  yang  paling  penting  untuk  mendukung berjalannya  pelayanan  public  secara online .  Pada  kaitannaya  dengan  WFH  yang diberlakukan  sekarang  menurut  (Keith,  Zefanya,  &  Wibisana,  2020)  bahwa  ada  berbagai macam aspek yang harus ditinjau dalam penerapan kebijakan WFH diantaranya pendidikan, indeks prestasi dan kondisi ASN dalam menerapkan teknologi informasi. Dari aspek tersebut (Keith et  al.,  2020)  menyimpulkan bahwa ASN di  Indonesia belum  siap  untuk  menerapkan melaksanakan  kebijakan  WFH,  terutama  dalam  penggunaan  teknologi  informasi  dalam kesehariannya.
Belum  adanya  kesiapan  tersebut  membuat  pelayanan  public  yang  diberikan  kepada masyarakat  akan  mendapatkan  kendala  atau  hambatan.  Terutama  bagi  OPD  yang  belum mempersiapkan  penggunaan  teknologi  informasi  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  public. Mengingat pelayanan public merupakan salah satu komponen terpenting dalam mewujudkan good  governance .  Hal  ini  juga  dinyatakan  oleh  (Wahyuni  &  Maesaroh,  2018)  bahwa pelayanan public juga dapat  menjadi titik  strategis  dalam mewujudkan good governance di pemerintahan.  Selain  itu  (Ibrahim,  2018)  juga  menyatakan  bahwa  kedudukan  masyarakat menjadi semakin penting dan krusial dalam proses penyelenggaraan pelayanan public.
Pada  era  revolusi  industry  4.0  pelayanan  public  memang  seharusnya  sudah  berbasis teknologi  informasi,  sehingga  pelaksanaan  pelayanan  bisa  dilakukan  kapan  saja  dan  dari mana  saja.  Selain  itu  pembangunan  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  berkualitas  dan berdaya  saing  juga  menjadi  kunci  sukses  dalam  menghadapi  tantangan  di  era  digital  ini (Menpan.go.id,  2020).  Maka  salah  satu  wujud  untuk  mendukung  terwujudnya  pelayanan public di era digital tersebut pemerintah pusat telah menginisiasi pembentukan Smart ASN. Konsep  gerakan Smart ASN  ini  merupakan  salah  satu  cara  untuk  mewujudkan  pelayanan public  di  era  revolusi  industry  4.0.  Demi  terwujudnya Smart ASN  yang  handal  maka diperlukan  kompetensi  yang  sangat  mendukung  diantaranya  adalah  dalam  penguasaan teknologi  informasi.  Hal  ini  sudah  tidak  bisa  lagi  dipisahkan  bagi  ASN  di  Indonesia  untuk mulai  hijrah  dalam  penggunaan  teknologi  informasi.  Mengingat  di  era  revolusi  industry ini menurut  Erol  et.al dalam  (Keith  et  al., 2020) bahwa sumber daya  aparatur khususnya  ASN harus mempunyai (1) personnel competencies, (2) interpersonal competencies, (3) action-related competencies, dan (4) domain-related competencies. Konsep Smart ASN  yang  telah  di  gagas  oleh  pemerintah  ini  baru  bisa diimplementasikan pada tahun ini, khususnya sejak adanya Covid-19. Momen Covid-19 ini seharusnya  dijadikan  pemerintah  sebagai  implementasi Smart ASN  sekaligus  serta  menjadi bagian dari reformasi birokrasi dalam hal penggunaan teknologi. Selain itu moment ini juga bisa  dijadikan  oleh  pemerintah  untuk  meningkatkan  pelayanan  public  kepada  masyarakat, khususnya  pelayanan  yang  menggunakan  teknologi  informasi.  Hal  ini  bisa  dijadikan  oleh setiap  OPD  maupun  pemerintah  untuk  membuat  aplikasi-aplikasi  yang  mendukung pelayanan public, seperti e-musrenbang, e-kinerja dan lain sebagainya. Memang jika dilihat dari  sisi  kesiapan  ASN  amupun  masyarakat  dalam  menerapkan  teknologi  informasi  masih belum  sepenuhnya  siap,  hal  ini  juga  dikarenakan  belum  meratanya  infrastruktur  yang mendukung teknologi informasi di Indonesia.
Jika  dilihat  memang  masih  banyak  sekali  permasalahan  di  Indonesia  mengenai kesiapan  pemerintah  khsusunya  ASN  dan  masyarakat  dalam  menggunakan  teknologi informasi.  Padahal  jika  dilihat  dari  sisi  efektivitas  dan  efisiennya  penggunaan  teknologi informasi  sangatlah  efektif  dan  efesien.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  pengertian  efektivitas menurut  menurut  (Effendy,  2017)  bahwa  efektifitas  adalah  komunikasi  yang  prosesnya mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang tepat dan  jumlah  personil  yang  telah  ditentukan.  Jika  dilihat  dari  pengertian  tersebut  maka penggunaan teknologi informasi sangatlah efektif dan efisien, bagi dalam segi waktu, biaya dan  lain  sebagainya.  Akan  tetapi  pada  implementasi  yang  dilakukan  banyak  sekali permasalahan  yang  masih  dihadapi,  apalagi  jika  kita  lihat  perubahan  penerapan  teknologi informasi  ini  seolah  dipaksakan  karena  adanya  Covid-19.  Jikapun  tidak  ada  Covid-19 seyogyanya pemerintah dan ASN belum semuanya siap dalam menjalankan pelayanan public dengan  penggunaan  teknologi  informasi.  Hal  ini  dikarenakan  banyak  factor  baik  dari  sisi infrastruktur maupun dari sisi kesiapan ASN sendiri.
Adanya  Covid-19  ini  hampir  semua  sector  di  Indonesia  beralih  kepada  penggunaan teknologi  informasi,  baik  dari  pelayanan  public  sampai  dengan  pelaksanaan  pendidikan. Peralihan  penggunaan  teknologi  ini  nyatanya  masih  menyisakan  permasalahan  yang  sangat serius  seperti  halnya  yang  termuat  dalam  berita  online  jawapos.com  bahwa  berdasarkan
pernyataan  (Joned,  2020)  seorang  guru  di  daerah  Kabupaten  Nunukan,  Kalimantan  Utara, yang  mengeluhkan  terbatasnya  ketersediaan  listrik  dan  signal  telekomunikasi.  Hal  ini seharusnya  menjadi  perhatian  serius  bagi  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah mengingat  sector  pendidikan  merupakan  salah  satu  sector  yang  paling  penting  dalam bernegara.  Selain  itu  dalam  bidang  pelayanan  public  di  instansi  pemerintah  derah  belum sepenuhnya  berjalan  dengan  baik,  seperti  halnya  kebijakan  system  kerja  bagi  ASN  yang menrapkan  WFH  hal  ini  masih  menyisakan  permasalahan  terutama  dalam  hal  dokumen kinerja, mengingat belum semua instansi pemerintah mengakomodir dokumen dalam bentuk elektronik (Joned, 2020).
Dengan  berbagai  macam  permasalahan  yang  ada  menunjukkan  bahwa  kesiapan pemerintah  dalam  menerapkan  teknologi  informasi  di  dunia  kerja  belum  sepenuhnya  siap. Walapun  ada  beberapa  daerah  yang  memang  sudah  siap  dalam  penerapan  teknologi informasi, akan tetapi masih ada juga daerah yang belum siap sama sekali karena terkendala infrastruktur  penyedia  teknologi  informasi.  Hal  tersebut  juga  dinyatakan  oleh  (Samarah, 2020)  bahwa  tingkat  kesiapan  instansi  pemerintah  dalam  melaksanakan  kebijakan  WFH belum  merata,  ketidakmerataan  tersebut  meliputi  proses  selama  system  kerja  berlangsung, ataupun mengenai sumber daya aparatur dalam hal ini ASN sebagai pelaksana.
Dengan  masih  minimnya  kesiapan  mengenai  penerapan  teknologi  informasi  dalam pelayanan  public  ini  seharusnya  dijadikan  sebagai  pembelajaran  bagi  pemerintah  untuk menyiapkan  transisi  kerja  konvensional  ke  digital  di  masa  mendatang  (Samarah,  2020). Seyogyanya memang di era sekarang sudah banyak sekali perilaku kerja yang menggunakan teknologi  informasi  atau  perubahan  pola  kerja  dari  konvensional  ke  digital.  Maka  dari  itu harus  ada  pelaksanaan  pengembangan  bagi  ASN  untuk  meningkatan  kompetensinya khsusunya  dalam  hal  penggunaan  teknologi  informasi.  Seperti  halnya  yang  dikemukakan oleh  Adi  bahwa  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  pengembangan  kompetensi  bagi  ASN dimasa  pandemic  tidak  boleh  berhenti,  hal  ini  justru  dijadikan  momentum  untuk  menutupi keterbatasan  dalam  penggunaan  teknologi  informasi  (Menpan.go.id,  2020).  Selain  itu  Agus Heruanto  Hadna  dalam  (Dinata,  2020)  menyatakan  bahwa  dalam  meningkatkan  kualitas ASN  di  masa  pandemic  Covid-19  perlu  memperhatikan  beberapa  hal  diantaranya infrastruktur layanan internet yang mumpuni dari Sabang sampai Merauke serta kemampuan ASN dalam mengoprasikannya.
Jadi  untuk  mewujudkan  ASN  menuju digital  government atau  program  pemerintah yang  dikenal  dengan Smart ASN  perlu  banyak  hal  yang  harus  diperbaharui.  Diantaranya mengenai  infrastruktur  dan  keterampilan  atau  kesiapan  ASN  dalam  penggunaan  teknologi informasi.  Jika  kedua  hal  ini  sudah  diimplementasikan  dengan  baik  maka  saya  rasa  ASN akan  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  kepada  masyarakatnya.  Apalagi  jika  dilihat  pada saat  ini  Indonesia  maupun  ASN  menuju  kepada  tatanan  baru  atau new  normal .  Sehingga sangat  wajar  jika  diperlukan  persiapan  yang  matang  untuk  mewujudkna  hal  tersebut. Pandemi  ini  merupakan  moment  terbaik  untuk  mewujudkan smart ASN  atau  ASN  menuju digital government . Walaupun kita tahu bahwa saat ini kebijakan WFH merupakan kebijakan darurat yang harus dilakukan oleh pemerintah demi kesehatan, sehingga banyak sekali ASN yang  belum  begitu  siap  dalam  melaksanakan  tugasnya  dengan  system  teknologi  informasi. Karena  hal  ini  masih  dipengaruhi  oleh  beberapa  hal  seperti  infrastruktur  jaringan,  belum
semua  daerah  menyiapkan  dokumen  dalam  bentuk  digital  serta  belum  semua  ASN  siap dalam penggunaan teknologi informasi tersebut. Akan tetapi, dengan adanya kebijakan WFH ini menjadikan ASN lebih dekat kepada teknologi informasi, sehingga kedepan jika program Smart ASN  diterapkan  oleh  pemerintah  harapannya  sudah  bisa  berjalan  dengan  baik  dan ASN juga sudah siap menjalankannya.

## KESIMPULAN
Covid-19  memaksa  semua  sector  untuk  merubah  kebiasaannya,  salah  satunya  seperti bekerja  dan  lain  sebagainya.  Adanya  Covid-19  ini  akan  sangat  berdampak  serius  bagi pemerintah,  ekonomi  dan  lain  sebagainya,  selain  itu  dengan  adanya  Covid-19  ini  juga berdampak  pada  kinerja  ASN  di  Indonesia.  Salah  satunya  dengan  adanya  kebijakan  WFH bagi  ASN,  hal  ini  dilakukan  guna  mengurangi  resiko  penularan  Covid-19,  sehingga pemerintah  membuat  kebijakan-kebijakan  baru  demi  terjaganya  kesehatan  dan  keselamatan ASN  akan  tetapi  tetap  bisa  berkarya  dan  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat. Kebijakan  WFH  bagi  ASN  ini  berdampak  sangat  serius  terutama  dalam  hal  kinerja, mengingat selama ini system kerja ASN bersifat konvensional, tetapi dengan adanya Covid- 19 harus berubah menjadi online . Pada akhirnya perubahan ritme kinerja ASN menimbulkan banyak  permasalahan  dari  mulai  infrastruktur  sampai  dengan  kesiapan  ASN  dalam menggunakan teknologi informasi.
Selain itu kebijakan WFH yang diterapkan selama pandemic Covid-19 belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan ada beberapa factor yang menyebabkan kebijakan tersebut belum  begitu  optimal  salah  satunya  adalah  belum  meratanya  infrastruktur  jaringan  internet maupun  listrik  di  Indonesia,  sehingga  menyebabkan  kesulitan  akses  dan  kesulitan  dalam penggunaan  teknologi  informasi.  Kedua,  belum  semua  daerah  siap  dalam  hal pendokumentasian  digital,  karena  selama  ini  arsip  kinerja  ASN  maupun  daerah  dilakukan secara  konvensional  atau  manual.  Ketiga,  belum  semua  instansi  siap  dalam  penyediaan layanan  berbasis  teknologi  informasi.  Maka  dari  itu  dari  beberapa  alasan  tersebut  dapat diambilkan  saran  bahwa  adanya  pandemic  Covid-19  ini  harus  dijadikan  sebagai  sebuah momentum  untuk  lebih  dekat  dengan  teknologi  informasi,  baik  dari  instansi  pemerintah dalam  menyediakan  pelayanan  public  maupun  kesiapan  ASN  terhadap  teknologi  informasi. Selain  itu  momentum  ini  juga  bisa  dijadikan  sebagai  momen  yang  tepat  dalam  penyediaan infrastruktur  teknologi  informasi,  sehingga  semua  daerah  terjangkau  dan  bisa  terintegrasi dengan teknologi informasi.

## REFERENSI
Al-Hamdi, R., & Atmojo, M. E. (2020). Covid-19 dalam Perspektif Governance . Yogyakarta: Samudra Biru.
Darmawan,  E.,  Septian,  D.,  &  Pratama,  R.  A.  (2017). Kebijakan  Sektor  Publik .  Tanjung Pinang: UMRAH Perss.
Dinata,  A.  (2020).  Teknologi  Mendukung  Birokrasi  di  Masa  Pandemi.  Retrieved  from Gatra.com website: https://www.gatra.com/detail/news/482995/teknologi/teknologi- mendukung-birokrasi-di-masa-pandemi
Effendy,  A.  A.  (2017).  Analisis  Pengaruh  Peran  Kepemimpinan  Dan  Budaya  Organisasi Terhadap Motivasi Kerja Yang Berdampak Pada Peningkatan Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pt. Putra Cita Nusa). Inovasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen , 4 (1).
Ibrahim, I. (2018). Implementasi Kebijakan DIKLATPIM IV Pola Baru dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Gorontalo. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan
Ilmu Dan Praktek Administrasi , 15 (2). https://doi.org/10.31113/jia.v15i2.175
Ihsanuddin.  (2020).  Presiden  Jokowi  Teken  Keppres  Tetapkan  Wabah  Covid-19  Bencana
Nasional. Retrieved from Kompas.com
website:
https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/18101841/presiden-jokowi-teken-keppres- tetapkan-wabah-covid-19-bencana-nasional
Joned.  (2020).  Pandemi  Covid-19  sebagai  Momentum  New  Normal  Inovasi  Pelayanan Publik. Retrieved
from
jawapos.com website: https://radarsolo.jawapos.com/read/2020/06/01/196836/pandemi-covid-19-sebagai- momentum-new-normal-inovasi-pelayanan-publik
Keith,  B.,  Zefanya,  C.,  &  Wibisana,  R.  (2020).  Meninjau  Kesiapan  ASN  Menjalani Kebijakan Work
From Home. Retrieved from suara.com website: https://www.suara.com/yoursay/2020/06/04/100012/meninjau-kesiapan-asn-menjalani- kebijakan-work-from-home?page=1
Krisyohana, M.  (2020).  Kesiapan Manajemen ASN untuk  WFH. Retrieved from  detikNews website: https://news.detik.com/kolom/d-5049198/kesiapan-manajemen-asn-untuk-wfh Menpan.go.id. (2020). Pandemi Bukan Alasan ASN Tidak Produktif. Retrieved from Humas MenpanRB  website:  https://menpan.go.id/site/berita-terkini/pandemi-bukan-alasan-asn- tidak-produktif
Muchtar,  W.  (2020).  ASN  dan  New  Normal:  Pelaksanaan  kerja  ASN  di  Tengah  Pandemi Covid-19. Retrieved
from
suara.com website: https://www.suara.com/yoursay/2020/06/03/164058/asn-dan-new-normal-pelaksanaan- kerja-asn-di-tengah-pandemi-covid-19
Purwanto, A. (2020). Studi Eksplorasi Dampak Work From Home (WFH) Terhadap Kinerja Guru Selama Pandemi Covid-19. EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling , 2 (1).
Samarah, G. (2020). Melihat  Keberlanjutan Kebijakan WFH dalam Menunjang ASN di  Era Digital.
Retrieved from
suara.com website:
https://www.suara.com/yoursay/2020/06/12/123616/melihat-keberlanjutan-kebijakan- wfh-dalam-menunjang-asn-di-era-digital?page=1
Taufik, & Warsono, H. (2020). Birokrasi Baru untuk Ne Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi  dalam  Pelayanan  Publik  di  Era  Covid-19. DIALOGUE:  Jurnal  Ilmu Administrasi Publik , 2 (1), 1–18.
Wahyuni,  N.,  &  Maesaroh.  (2018).  Analisis  Inovasi  Pelayanan  Di  Kepolisian  Daerah  Jawa Tengah (Studi Kasus Smile Police). Journal of Public Policy and Management Review , 7 (2), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004