## KOMUNIKASI DIALOG MERAWAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA
M. Yusuf Asry
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta
Abstrak Kerukunan umat beragama yang dinamis dan produktif tentu sangat didambakan semua orang melalui  interaksi dan kerjasama untuk pembangunan yang produktif bagi keselamatan, kesejahteraan lahir-batin dan kebahagiaan hidup bersama. Suatu bangsa akan rukun seandainya berpegang teguh pada firman Tuhan yang mengajarkan kasih sayang, kerukunan dan kedamaian, serta berpegang erat pada kensensus nasional “Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945” yang diikuti sikap tolerans yang penuh kesadaran atas realitas kemajemukan. Namun dalam perjalanan sejarah bangsa telah terjadi benturan hingga konflik terutama antara umat Islam dengan umat Kristiani (Kristen dan Katolik) dalam intensitas yang dinilai  menonjol pada pase pertama pasca pemberontakan Gerakan 30 September 1965 (1967-1968), dan pase kedua menjelang tumbangnya rezim Orde Baru dan memasuki awal Orde Reformasi (1976-2000). Komunikasi  membangun dan merawat kerukunan umat beragama terus dilakukan, dan beberapa produknya telah nyata, tetapi beberapa prinsip mengalami kegagalan, sehingga kerukunan umat beragama di Indonesia yang dinilai pihak luar dapat dijadikan contoh model kerukunan global, namun senyatannya ialah rukun dalam kesemuan.
Kita belum puas dengan kerukunan yang ada, sehingga diperlukan langkah besar ke depan yng harus diam- bil, dan itu tidak lain ialah   mengembangkan komunikasi dialog yang sejati membangun toleransi yang berpegang teguh pada akidah dan syariat agama masing-masing, serta konsensus Nasional bangsa Indonesia “Pancasila dan UUD RI 1945”.
Kata kunci: Komunikasi, dialog, kerukunan, toleransi, umat beragama.
K e mana-pun kita pergi di pelosok bumi ini akan bertemu dengan masyarakat dan bangsa yang majemuk. Majemuk dalam beberapa hal den- gan  intensitas yang berbeda. Kemajemukan tersebut nampak dalam realitas etnis, bahasa, tradisi atau adat istiadat, seni budaya dan agama. Itu semua merupak- an  pemberian  Tuhan,  mau  tidak  mau  manusia  harus menerimanya sebagai kenyataan.
Masyarakat yang majemuk (plural soceity) laksana sebuah taman yang kaya dengan berbagai macam ta- manan sehingga melahirkan keindahan. Tentunya kein - dahan itu dengan adanya keserasian dalam perbedaan di antara jenis dan warna-warni tanaman. Masalahnya bagaimana membuat dan merawat taman itu agar lebih indah dan nyaman, serta bermanfaat bagi semua yang berada di taman itu. Demikian pula kemajemukan umat beragama itu indah jika terdapat warna-warni perbedan agama. Dengan kata lain hidup manusia yang selamat, sejahtera dan bahagia (SSB).
Dalam kehidupan ini kerukunan sangat penting, dan
harus disadari ia  bukan “barang jadi”, melainkan ha- rus diupayakan, dan sifatnya dinamis. Karena itu per- lu pemeliharaan  dan pemantapan kerukunan sebagai suatu kewajiban bagi pemerintah, pemuka agama dan umat beragama itu sendiri. Upaya membangun kehidu- pan keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan dan ken- egaraan pada  kondisi yang rukun mutlak untuk diwu- judkan. Jika diabaikan akan dapat berakibat fatal bagi hidup manusia dan kemanusiaan, sekaligus mengan- cam keberadaan suatu umat, bangsa dan negara.
Dalam konteks Indonesia sebagai salah satu dari 17 negara yang paling majemuk di dunia, faktor keruku- nan umat beragama mutlak dibutuhkan. Bagi Indonesia kerukunan beragama telah dinyatakan sebagai bagian dari  kerukunan  nasional.  Tidak  berlebihan  jika  di - katakan, bahwa tidak ada kerukunan tanpa kerukunan antaraumat beragama. Tidak ada kerukunan antarumat beragama tanpa komunikasi dialog yang mampu mem- buahkan kerjasama dan toleransi.
Begitu penting masalah kerukunan untuk kedamaian,
maka komunikasi dialog merupakan jalan menuju si- kap tolerans dan kerjasama antarumat beragama. Per- tanyannya ialah bagaimana peran komunikasi dialog dalam merawawat keukunan umat beragama di Indo- nesia? Apa kaitan kode etik panyiaran agama dengan kerukunan antarumat beragama yang semu di Indone- sia? Tulisan ini mencoba menyajikan terkait hal tersebut berdasarkan bahan berbagai hasil kajian, temuan pene- litian dan pengalaman penulis selama 37 tahun meng- abdi dan bekecimpung di bidang sosial dan hubungan antarumat beragama.

## Satu Bangsa, Majemuk Penduduk
Dengan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia secara resmi menjadi satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Bangsa Indonesi yang berpenduduk majemuk. Majemuk dalam etnis, ada istiadat, budaya, bahasa dan agama. Indonesia  sebagai  masyarakat ma- jemuk (serba ganda, plural societies) nampak dari ban- yak suku (multiethnic),  banyak budaya (multiculture) dan banyak kepercayaan, keyakinan atau agama (mul- tireligious).
Salah satu bukti kemajemukan penduduk Indonesia dilaporkan bahwa penduduk Indonesia terdiri dari lebih 740 suku bangsa atau etnis, 583 bahasa dan dialek dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa. Selain itu terdapat pemeluk agama yang beragam pula seperti Hindu, Buddha, Khonghucu, Islam, Kristen dan Kaolik, dan beratus agama dan kepercayaan lokal yang menjadi bagian dari kebudayaan (Dody S Truna, Pen - didikan Agama Islam Berwawasan Mutikulturalisme, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Ja- karta, 2010, hal. 1).
Kemajemukan masyarakat Indonesia digambarkan dalam sebuah istilah pertama sekali diperkenalkan ta- hun 1970 oleh Dr. A. Mukti Ali pakar Ilmu Perband- ingan Agama dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) saat ini menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Jogyakarta. Indonesia  kata beliau merupakan masyarakat majemuk (serba ganda, plural societies). Lebih lanjut A. Mukti Ali menyatakan, bahwa bangsa Indonesia adalah hidup dalam “plural soceity” (mayara- kat serbaganda): ganda kepercayaannya, kebudayaan- nya, aspirasi politiknya, agamanya dan sebagainya (Dr. A. Muti Ali, Kuliah Agama Islam, Nida, Jogyakarta, 1970, hal. 17).
Sebelum agama-agama besar dunia masuk ke Indone- sia telah ada kepercayaan masyarakat kepada kekuatan ghaib Yang Maha Agung, dan ritual yang berhubungan dengan kepecayaan tersebut, kemudian lahir animisme, dinamisme dan sejenisnya (Dr. A. Mukti Ali, Ilmu Per-
bandingan Agama, Nida, Jogyakarta, 1965, hal. 25). Selain itu hingga saat ini terdapat banyak muncul ke- percayaan dan agama lokal Nusantara. Hasil penelitian Jeshoa Project dari Amerika Serikat mencatat adanya 137 agama lokal.
Agama besar dunia yang masuk ke Nusantara diawali oleh agama Hindu dari India, agama Buddha dari In- dia, Agama Khonghucu dari China, Agama Islam dari Timur Tengah dan India, agama Katolik dan selanjut - nya agama Kristen dari belahan dunia barat. Selain itu juga masuk agama dalam komunitas kecil seperti agama Sikh dari India, agama Bahai dari Persia, agama Tao dan Laotse dari China, agama Shinto dan agama Tenrekyo dari Jepang.
Kedatangan agama Hindu dan Budha membanwa pengaruh besar bagi penduduk di kepulauan Nusantara ini. Rasa kelompok manjadi berkurang sehingga men- jadi dominan dua kelompok besar yaitu Hindu dan Bud- dha. Relasi kedua agama tersebut pada masa itu cukup baik. Misalnya Jawa bagian utara diperintah oleh raja keturuan Wangsa Sanjaya beragama Hindu. Sedangkan di daerah selatan diprintah oleh raja keturunan Wangsa Sailendra yang beragama Buddha. Hubungan kedua kerajaan tersebut terjalin baik yang diperkuat dengan tali perkawinan antara keluarga kerajaan, dan telah bi- asa saling menghadiri undangan dalam acara perayaan keagamaan.
Islam datang menyusul setelah Hindu dan Buddha membawa pengaruh dan perubahan yang mendasar pada tatanan masyarakat. Masyarakat dengan cepat menerima Islam sehingga secara kuantitas mangalami perkembangan yang sangat pesat, terutama oleh prinsip ajaran bahwa manusia adalah sama. Derajat manusia berbeda di hadapan Tuhan hanya dalam ketakwaannya (Qs Al Hujurat, 49: 13). Islam memberikan kebebasan kepada tiap orang memilih agama yang dikehendaki sesuai pilihan hatinya masing-masing. Disamping itu didukung oleh watak pedagang muslim sekaligus peny- iar Islam yang ramah dan mudah bergaul dengan siapa- pun juga,  Pendekatan dakwah dengan menggunakan kearifan lokal. Di sinilah letak kekuatan penyiaran Is- lam sehingga menarik perhatian  masyarakat.
Selanjutnya masuk agama Katolik dan Kristen. Ke- datangan kedua agama ini bersamaan dengan misi pen- jajah dari negara-negara Eropa dan Barat masuk ke In- donesia. Karenanya wajar juga di antaranya penyebar agama  terkait dengan penjajah. Sebab itu kedua agama ini lambat diterima oleh masyarakat tidak seperti pen- galaman Hindu, Buddha dan Islam. Namun lambat laun setelah muncul adanya tokoh pergerakan yang beraga- ma Kristen dan Katolik, maka persepsi itu-pun men-
galami perubahan. Itulah bagian dari realita kehidupan kegamaan sehingga masyarakat Indonesia pantas dise- but dengan masyarakat religius atau masyarakat yang beketuhanan.
Kemajemukan agama, etnis, dan budaya diyakini merupakan khasanah kekayaan bangsa yang harus di- syukuri sebagai anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ti - dak ada sikap lain kecuali menerima dan mengelolanya dengan baik sehingga membuat hidup sosial semakin dinamis dan produktif bagi kehidupan  bersama, Indo- nesia semakin besar dan kaya, serta suatu potensi yang mampu memajukan bangsa ini dengan kemajemukan tersebut.
Seorang intelektual muslim Nurcholis Majid men- gatakan, bahwa:
Pluritas masyarakat Indonesia di berbagai aspek telah menjadi kekayaan tersendiri, yang sebenarnya mem- buat bangsa ini besar. Kekayaan ini adalah pesona yang dapat dinikmati, jika dapat dijaga dengan sebaik-bai- knya, tidak dirusak dan dikorbankan oleh kepentingan egoisme sektoral. Perbedaan seharusnya menjadi aspek mendasar yang mempertemukan persatuan” (Nurcho- lis Majid dalam  Abdul Wahid, Membangun Visi Baru Bangsa, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2002, hal. 45).
Namun di sisi lain kemajemukan dan perbedaan tersebut memiliki potensi rawan benturan dan konflik oleh karena berbagai kepentingan, fanatik keagamaan yang  sempit, dan pengaruh kekuatan politik. Di tengah masyarakat sering sekali ditemukan  berbagai ketidak- harmonisan, baik dalam relasi politik, budaya, dan ke- masyarakatan maupun agama. Kasus yang terjadi ialah konflik  antarmasyarakat  dan  antarnegara  dengan  ma - syarakat.
Atas pertimbangan tersebut, maka kerukunan ma- syarakat, khususnya kerukunan umat beragama men- jadi sesuatu yang penting, bahkan mutlak untuk diwu- judkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Kerukunan, Toleransi dan Umat Beragama Istilah kerukunan dalam relasi umat beragama mulai populir setelah pertama sekali diucapkan oleh K. H. M. Dahlan Menteri Agama RI pada Pidato Pembukaan Musyawarah Antarumat Beragama di Gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Jakarta pada tanggal 30 Nopember 1967.
Kata rukun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan: tiang, asas, sendi atau dasar (Ka- mus Bsar Bahasa Indonesia, Tim Pustaka Phonix, Ja - karta, 2012, hal. 772). Menurut Sahibi Naim secara
etimologis berasal dari bahasa Arab “ruknun”, bentuk jamaknya “arkan”  berati tiang, dasar, sila. Munjid Loice Ma’luf menggambarkan rukun itu sebagai “suatu bangunan sederhana yang terdiri dari berbagai unsur”. Kesatuan unsur tersebut tidak akan terwujud sempurna jika ada di antara unsur tersebut yang tidak berfungsi (Sahibi Naim, Kerukunan Antarumat Beragama, Gu- nung Agung, Jakarta, 1983, hal. 52 Sedangkan pengertian kerukunan merupakan ialah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan, dan setiap unsur tersebut saling menguatkan. Misalnya sebutan rukun Islam terdiri dari lima rukun dan rukun iman terdiri dari enam rukun, dan Pancasila terdiri atas lima sila sebagai satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan satu dengan yang lain menjadi dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia. Pada prinsipnya umat beragama akan rukun jika secara terbuka men- gakui dan menerima keberadaan agama lain yang ber- beda dengan agama yang dianut. Dengan kata lain ada toleransi.
Umat dari bahasa Arab amma-yaummu berarti menu- ju, menumpu dan meneladani. Dari akar yang sama lahir kata “um” barart ibu dan imam yaitu pemimpin. Jadi ibu maupun pemimpin dapat dijadikan teladan, tumpuan dan harapan tiap anggota keluarga. Demikian pula pemimpin menjadi ikutan masyarakat. Umat juga berarti penganut atau pengikut suatu agama. Dalam Al Quran kata umat nenunjukkan himpunan pengikut Nabi Muhammasad saw (ummatan wasathan, Qs, 2: 143) (Ensiklopedi Ptaktis: Kerukunan Umat Beragama, Perdana Bekerjasama LPKUB, Medan, 2012, hal. 592). Beragama berasal dari kata agama dalam bahasa Sansekerta terdiri atas dua suku kata “a” tidak, gama “kacau”. Jadi agama berati tidak kacau, karena berisi aturan dan ajaran yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia sebagai pedoman menjalani hidup dan kehidu- pan untuk hidup tertib, teratur rukun damai.
Kerukunan hidup karena ada toleransi. Toleransi be - rasal dari bahasa Latin “tolerare” yang memiliki arti ganda: 1) membawa, memegang, 2) menanggung, me- nyebarkan, menahan, membetahkan, dan membiarkan. 3) memelihara, mempertahankan supaya hidup, meng- hidupi (Prof. Dr. M. Ridwan Lubis, dkk., 2004: 20). Dalam toleransi terdapat sejumlah unsur positif sep- erti keterbukaan, kejujuran, kesabaran dan ketahanan, dan kebersamaan melalui perjumpaan satu dengan yang  lain.  Toleransi  merupakan  sikap  dan  tindakan yang menghormati dan menghargai orang lain. Den- gan demikian dalam toleransi terdapat wawasan yang positif dari perbedaan, dan membangun kehidupan bersama. Sedangkan pemikiran negatif harus dijauh-
kan seperti sikap berpura-pura dan penghianatan atas kebersamaan. Dari pengertian tersebut toleransi berarti sikap membiarkan perbedaan untuk saling bertahan hidup dalm susana rukun dan damai.
Dalam kerukunan terdapat relasi timbal-balik yang serba saling, seperti saling menerima perbedaan tanpa saling melemahkan, saling percaya atas kejujuran sesa- ma, saling menghormati keyakinan diri dan orang lain, saling menghargai pelaksanaan keyakinan orang lain, dan saling memberi makna yang sama atas  sesuatu un- tuk kebersamaan.
Jadi umat beragama ialah komunitas manusia yang mempercayai Tuhan, dan menjadi pemeluk ajaran suatu agama  dari  Tuhan  tersebut.  Dari  sinilah  lahir  istilah yang dikaitkan dengan agama, seperti: umat Islam, umat Kristen, umat Katolik, umat Hindu, Umat Buddha dan umat Khonghucu. Kerukunan umat beragama berarti penganut agama yang hidup bersama dan bekerjasama secara tolerans berdasarkan ajaran Tuhan. Dengan kata lain rukun berarti hidup damai baik intern maupun an- trumat beragama yang dibangun di atas toleransi.
Toleransi (tasamuh) sebagaimana dikemukakan oleh Umar Hayim yaitu:
Pemberian kebebasan kepada sesama manusia untuk menjalankan  keyakinannya atau mengatur hidupnya, dan menentukan  nasibnya, tidak melanggar dan ti- dak bertentangan dengan syarat terciptanya ketertiban dan  perdamaian”  (Umar  Hasyim,  Toleransi  dan  Ke - merdekaan dalam Islam, Bina Ilmu, Surabaya, 1979, hal. 20-25).
Berdasarkan definisi tersebut di atas, aspek toleransi atau tasamuh melipui: 1) menerima dan mengakui hak setiap orang, 2) menerima dan menghormati perbedaan keyakinan, 3) membiarkan orang lain mengamalkan ajaran agama dan epercayaan yang diyakini, 4)  me- megang prinsip “setuju dalam perbedaan”,  5) Semua aspek tersebut dilakukan dengan kesadaran dan keju- juran. Itulah bagian dari realitas kehidupan masyarakat Indonesia sehingga disebut masyarakat religius dan tol- erans.

## Majemuk Rentan Konflik Perlu Pengaturan
Stuasi dan kondisilah menyebabkan kerukunan itu bersifat dinamis. Ia  sangat tergantung pada stuasi dan kondisi yang terjadi pada waktu tertentu. Suatu waktu kerukunan umat beragama dapat menguat atau me- lemah hingga terjadi konflik. Karena itu kerukunan ha - rus dibangun dan dirawat. Dengan kata lai kerukunan itu harus diupayakan.
Kemajemukan yang tidak fungsional (disfungsional) akan  terjadi  benturan,  konflik  hingga  peperangan  di
kalangan umat beragama. Memang kemajemukan itu berpeluang muncul konflik. Faktor penyebabnya antara lain: 1) Fanatisme keagamaan yang sempit, seperti han- ya pada agamanya saja terdapat kebenaran, sedangkan agama lain salah yang harus dibenarkan. 2) Prasangka negatif pada pemeluk agama lain dengan menilainya serba salah yang harus dienyahkan. 3) Penguatan umat sendiri dengan cara mengalahkan atau melemahkan umat lain. 4) Intervensi terhadap ajaran atau kegiatan umat beragama lain. 5) Pengembangan ajaran sesat, si- kap ekstrim dan eksklusif yang mengancam keberadaan umat beragama, baik internal maupun eksternal. 6) Pe- nyatuan etnis dengan agama yang menimbulkan spirit sukuisme sempit.
Konflik internal umat beragama Islam seperti Syiah dengan Sunni di negara Irak dan Yaman, Katolik den- gan  Kristen  di  Irlandia  Utara.  Konflik  antarumat  be - ragama, seperti Islam dengan Katolik di Filipina Se- latan, Islam dan Hindu di Kasmir, konflik antara etnis Rohingya yang Muslim denga etnis  dengan etnis Ra- khine yang Buddhis, pemerinyah Myanmar tidak men- gakui Rohingya sebagai warga negara sehingga terjadi pengusiran.
Belajar dari pengalaman Indonesia terkait fenomena konflik antarumat beragama, dan secara khusus antara Kristiani dan Islam nampak dalam intensitas yang me- nonjol terjadi pada tahun 1967, tepatnya pasca pembe- rontakan Gerakan 30 September 1965.  Pada awal masa pemerintahan Orde Baru muncul kasus Islam dan Kris- tiani, seperti peristiwa Meulabouh, Aceh (1967), Ujung Pandang (Makassarar) Sulawesi (1967), dan Slipi Ja- karta.
Dalam buku Mencari Modus Vivendi Antar Umat Beragama di Indonesia oleh Moh. Natsir seorang to- koh Muslim kelas dunia dari Indonsia, mantan perdana Menteri pertama negara Indonesia menjelaskan panjang lebar tentang relasi Islam Kristiani pasca tahun 1965 (Hussein Umar, 1967: 3-25). Pada waktu itu kegiatan issi Kristen/Katolik di Indonesia nampak nampak men- galami peningkatan pasca meletusnya pemberontakn Komunis  G 30 S/PKI (30 September 1965). Keluarga orang-orang komunis yang diangkap dan umat Islam yang miskin meruupakan sasaran missionaris. Puluhan ribu orang  pindah agma dari Islam. Pada tahun 967 kegiatan missi tersebut semakin dirasakan oleh umat Islam dengan  didirikannya gereja-gereja dan sekolah Kristen di lingkungan umat Islam. Menurut Penulis secara logika wajar karena pertumbuhan umat Kri- siani yang cepat sehingga memerlukan sarana. Namun karena faktor cara dan perizinan timbul masalah.  telah menimbulkan suatu pristiwa yang tidak diinginkan, ter-
jadi pengrusakan gereja di Meolaboh Aceh (Juni 967), pengrusakan gereja di Ujung Pandang/Makassr (Okto- ber 1967) dan pengruskan sekolah Kristen di Palmerah Slipi, Jakata.
Pristiwa tersebut terjadi karena usul dan tuntutan umat Islam kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan pemerintah tidak mendapat sambutan yang positif. Mantan Menteri Agama K.H. Sifuddiuhri pada waktu itu telah menegaskan kepada Dijen Kristen dan Kato- lik untuk beusaha mengatasi pristiwa-pristiwa tersebut, dan mencegah terulangnya pristiwa-pristiwa serupa di daerah lain.
Dalam rangka menjaga keserasian dalam pelaksanaan penyebaran agama di Indonesia pemerintah pada tang- gal 30 Nopember 1967 menyelenggarkan Musyawarah Antar Agama di Jakarta. Moh. Natsir sekembali dari misi muhibah selama kurang lebih dua bulan di Timur Tengah didatangi wartawan Sinar Harapan yang berafi - liasi pada Kristen. J. Lasut menanyakan terkait berita pengrusakan gereja-gereja di Makssar. Dengan spontan Moh. Natsir menjelaskan bahwa kejadian itu meupakan suatu ekses. Begitu pula pada kegiatan-kegiatan meng- kristenkan orang-orang Islam adalah satu ekses.
Pancasia menentukan adanya kebebasan menganut agama Islam, Kristen., Katolik , Hindu dan Buddha. Ini bukan berarti mengkristenkan orang Islam sesuai den- gan Pancasila. Kalau toh mau berlomba-lomba akan menyiarkan agama masing-masing itu silakan lakukan di kalangan bangsa Indonesia yang belum menganut sesutu agma. Demikian oleh Moh. Natsir.
Platform Pancasila menghendaki adanya saling harga menghargaai di antara golongan-golongan agama. Jika orang Islam dikristenkan bertentangan dengan prin- sip tersebut. Pengrusakan gereja-gereja tentu melukai hati umat Kristen. Namun jangan dilihat persoalan itu dengan suatu symptomstic approach dengan sekedar melayani gejala yang kelihatan. Natsir mengibaratkan seorang yang terkena sakit malara, kepalanya panas. Lalu diberi kompres dengan es, tidak akan menghilng- kan penyakit malaria itu. Harus dicari sebab hakiki dari penyakit itu sendiri, karena panas kepala hanya suatu gejala dari orang yng sakit malaria. Islam memiliki kode yang positif tentang toleransi sesama beragama yang tidak perlu dikhawatirkan oleh orang yang berag- ma lain. Identitas orang Islam jangan diganggu.
Pernyataan Bersama. Dalam rapat terbuka dan tertu- tup, pihak pemerintah mengajukan suatu rumusan, ber- bunyi:
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kami peserta dri golongan Islam, golongn Kristen Protestan, Katolik, golongan Hidu Bali dan golongan
Buddha dalam musyawarah yang berlangsung tanggal 30 Nopember 1097 di Jakarta.
Sesudah menperhatikan bahwa perkembangan di ta- nah air dewasa ini perihal kehidupan umat beragama yang telah menimbulkan kekhawatiran mengarah kepa- da perpecahan serta dapat berakibat retaknya kesatuan nasional.
Bahwa perpepecahan demikian itu niscaya akan merugikan perjuangan dan pembinaan  Orde Baru yang juga menjadi aspirai umat beragama di Indonesia. Bah- wa perpecahan tersebut langsung atau tidak langsung pasti memberikan peluang kepada musuh-musuh umat khususnya dalam usaha-usaha membangkitan kontra- diksi dan antagonisme umat golongan. Sesudah men- imbang:
Perlu segera diatasi  segala persoalan yang telah tim- bul perihal khidupan umat beragama di tanah air, dan segera dipulihkannya suasana tenteram yang sehat, sebagaimana dicantumkan dalam pasal 29 Undang- Undang Daar 1945 yakni: 1) Negara berdasarkan Ketu- hanan Yang Maha Esa . 2) Negara menjamin kemerdekaan tip-tiap pen- duduk untuk memeluk gmny masing-masing dan untuk beribadt menurut agamanya  dan kepercayaannya itu.
Pidato Pj Prisiden pada Pembukaan Musyawarah Antara Golongan  Agama tanggal 30 Nopember 197 menganjurkan kepada Pemerintah Pusat untuk mem- bentuk BADAN KONSULTASI ANTAR AGAM yang bertugas: a) Membantu Pemerintah Pusat untuk me- nyarankan usaha-usaha penyelesaian masalah-masalah yang timul dalam kehidupan umat beragama. b) ........
........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ (Belum ada persetujuan/kata sepakat antara golongan Islam dan Kristen/Katolik). c) Membantu Pemerintah Pusat dalam mengupayakan segala upaya yang bertu- juan terciptanya saling pengertian dan saling menghor- mati antara sesama umat beragama.
Rumusan tersebut ditolak keseluruhannya oleh pi- hak Krisnten/Katolik. Dalam kalausul b pihak Kristen/ Katolik tidak menyetujuinya antara lain menyatakan “tidak menjadikan umat telah beragama sebagai sasa- ran penyebaran agama masing-masing (Modus Viven- di, 1967: 17). Musywarah itu-pun gagal.
Sejak saat itu komunikasi antar umat Islam dan Kris- tiani tidak seperti yang diharapkan, bahkan genderang konflik Islam versus Kristiani seakan dimulai.  Upaya perbaikan relasi atau mencari titik temu selalu kandas di tengah jalan. Musyawarah Antarumat Beragama ta- hun 1967 yang difasilitasi pemerintah (Kementerian
Agama RI) telah mengakomodasi usulan lahirnya kode etik penyiaran agama. Semua perwakilan penganut agama sudah menyatakan sepakat atas rumusan yang ada, kecuali perwakilan umat Kristen dan Katolik me- nolak point rumusan “tidak menyiarkan agama kepada orang yang telah beragama”. Rasanya tidak berlebihan berangkat dari realitas tersebut sesungguhnya relasi Is- lam dan Kristiani menjadi rukun semu.
Namun Menteri Agama K. H. M. Dahlan bersaama Menteri dalam Negeri Amir Mahmud mengeluarkan Keputusan Bersama No. 01/BER/Mdn-Mag/1969 ten- tang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin  Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk- pemeluknya. Namun sejalan dengan perubahan dalam tata kelola pemerintahan, maka SKB tersebut dinilai terdapat kekurangan. Di antaranya: 1) syarat-syarat pendirian rumah ibadat dalam SKB tidak jelas. 2) Tidak jelas pelayanan terukur oleh pemerintah, 3) Kurang ko- munikasi antara pihak-pihak yang hendak mendirikan rumah ibadat dengan umat beragama dan peleuk-peme- luk agama di sekitar lokasi rumah ibadat yang hendak dibangun. 4) Adanya  Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, maka SKB terkait perlu diempurnakan.
Setelah 11 kali pertemuan wakil-wakil majelis- majelis agama membahas  draft Penyempurnaan SKB oleh wakil majelis-majelis agama bersama pemerintah, dan terakhir tanggal 21 Maret 2006 akhinya disepakati dan ditandatangani oleh Menteri Agama Muhammad M. Basyuni dan Menteri Dalam Negeri Moh. Ma’ruf No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksaan Tugas  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberday- aan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Dengan ditetapkannya Peraturan Bersama ini, maka SKB tahun 1969 tentang pendirian rumah ibadat tidak berlaku lagi.
Sebelumnya pada saat Menteri Agama Tarmizi Taher pernah menggagas penyusunan Rencana Undang-Un- dang Kerukunan Beragama di Indonesia. Namun juga mendapat penolakan termasuk dari Dr. A.A. Yewangoe Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Alasannya bahwa agama dan relasi-relasi antarmanusia semestinya bersifat manusiawi, berlaku secara spontan dan tidak dibatasi oleh berbagai aturan dan pembatasan (A. A. Yewangoe, Agama dan Kerukunan, BPK Gu- nung Mulia, Jakarta, 2006, hal. 43). Gagasan dan atau usulan itu-pun juga kandas.
Sebenarnya yang diatur bukan ajaran agamanya, kare- na itu merupakan urusan masing-masing agama, tetapi
relasi antarumat beragama yang dalam interaksi yang dapat menimbulkan konflik sehingga perlu pengaturan. Misalnya, jika seorang pengaut agama berkunjung ke rumah orang lain agama dalam rangka silaturahim atau hubungan sosial tidak ada masalah. Namun jika yang berkunjung itu membawa makanan, pakaian, buku-bu- ku keagamaan dengan tujuan memurtadkan orang yang dikunjungi malalui bujuk rayu atau memanfaatkan ke- miskinan seseorang tentu tidak akan membuat rukun, justeru akan menimbulkan konflik, bahkan bertentan - gan dengan ajaran Tuhan yang berkeadaban. Secara diam-diam Kementerian Agama melalui Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pernah mempersiapkan draft RUU terkait dengan kerukunan dengan pertimbangan jika suatu saat diperlukan telah tersedia draft yang diajukan. Sayang, langkah ini-pun kecium pihak luar sehingga mendapat respons peno- lakan.  Akhirnya dinyatakan tidak ada, yang sesung- guhnya ada, dan telah tersusun draft naskahnya. Draft ini ditunjukkan oleh seorang peneliti teman penulis dangan catatan rahasia (RHS). Selanjutnya atas inisi- atif DPR RI dibuat RUU terkait agama dan kerukunan, penulis sendiri dan kawan-kawan lain pernah dimintai masukan dengan mengambil tempat di salah satu ruan- gan Gedung Bayt Al Quran Taman Miniatur Indonesia Indah (TMII). RUU ini telah dibahas di DPR RI, tetapi nasipnya juga kandas atau “gugur sebelum lahir”.
Atas inisiatif pemikiran yang berilian dari kawan- kawan di Puslitbang Kehidupan Keagamaan, dan penu- lis salah seorang yang menguatkan perlunya  penyia- pan konsep tentang RUU itu, jika suatu saat diperlukan oleh Menteri Agama atau pemerintah. Beberapa kali usulan dirumuskan bersama Saudara Akmal Salim Ru- hama, dan disampaikan untuk memperoleh tanggapan dari Menteri Agama Surya Dharma Ali, tetapi tidak ada respons. Akhirnya diupayakan penelitian dengan tema tentang Urgensi Pengaturan Hubungan Antarumat Be- ragama pada tahun 2014.
Penulis sendiri mendapat tugas penelitian dimaksud di Ambon, Maluku. Hasil penelitian dari seluruh daerah yang meliputi pertimbangan komunitas keenam agama dan dan mencerminkan kewilayahan Indonesia bagian barat, tengah dan timur Indonesia secara keseluruhan cukup mengagetkan, ternyata hampir seluruh nara sum- ber menyetujui adanya pengaturan hubungan antarumat beragama.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebagai pelanjut Menteri Agama Surya Dharma Ali dengan semangat baru yang menggebu-gebu merencanakan adanya Undang-Udang Perlindungan Umat Beraga- ma. Dalam media massa diungkapan rencana terse-
but akan disiapkan dalam waktu enam. Namun dalam pembahasan mengenai ide tersebut bersama yang di- undang  mewakili dari semua penganut agama- agama sebagaimana dimuat dalam Harian Republika, Para wakil dari agama-agama ernya belum sepaham, bukan lagi hanya dari wakil Kristen dan Katolik saja seperti yang terjadi pada tahun 1967, tetapi bertambah dari perwakilan agama Buddha. Namun hingga tulisan ini dibuat usaha tersebut nampak terus bergulir, tetapi hasilnya apakah akan gagal lagi “wallahu a’lam”. Sebuah realita sosial dipenghujung pemerintahan Orde Baru, sama seperti di awal terjadi lagi fenome- na konflik antarumat beragama, terutama antara Islam dengan Kristen dan Katolik. Misalnya kasus di Jati Ba- rang Jawa Barat (1975), Simpang Kanan Aceh (1979), Purwakarta Jawa Barat (1979), Surabaya (1976 dan, Si- tubondo (1976) Jawa Timur, Tasikmalaya dan Rengas - dengklok di Jawa Barat, Ketapang di Jakarta, Kupang di  Nusa  Tenggara  Timur,  Ambon  di  Maluku  (1998), Poso  Sulawesi Tengah  (1990),  Maluku  Utara  (2000), Sambas Kalimantan Barat dan Sampit di Kalimantan Tengah. Kasus itu bersekala kecil terjadi didaerah may - oritas  muslim, sedang yang kasus uang relatif besar yang menelan kerusakan berat dan banyak korban jiwa justeru di daerah yang besar atau ralatif banyak atau pernah besar jumlah pemeluk Kristen/Katolik seperti di Kupang, Ambon dan Poso.
Sekalipun konflik-konflik tersebut sulit disebut kon - flik  agama,  tetapi  tidak  dapat  disangkal  terdapat  nu - ansa-nuansa keagamaan. Nampak penyebabnya ialah kesenjangan sosial dan ekonomi serta perebutan kekua- saan.  Tetapi  pada  kenyataan  terjadi  perusakan  rumah ibadat dan fasilitas keagamaan. Kenyataan kasus-kasus serupa secara sporadis muncul sewaktu-waktu hingga sekarang, terutama terkait dengan pendirian dan sekitar rumah ibadat.
Patut disyukuri bahwa di Indonesia konflik bersekala besar seperti di Kupang, Ambon dan Poso sejauh ini tidak ada lagi, mudah-mudahan selanjutnya tidak akan ada  lagi.  Sekalipun  konflik  hubungan  antarumat  be - ragama dan hubungan internal umat beragama sesung- guhnya jauh dari berakhir.
Gagalnya penyusunan RUU Kerukunan Beragama bukan berari pemerintah berhenti berupaya untuk keru- kunan umat beragama. Menteri Agama Tarmizi Taher yang mengusulkan adanya Undang-Ungang terkait dengan kerukunan ternyata kandas, tetapi baliau tidak tinggal diam. Beliau mendirikan Lembaga Pengkajian Keukunan Umat Beragama (LPKUB) di Jogyakarta (Oktober 1993) dengan Perwakilannya untuk kawasan Indonesia Timur di Ambon (12 Oktober 1996) dan un -
tuk kawasan Indonesia barat di Medan (18 Nopember 1996) juga menyusun sebuah buku yang diberi judul “Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama”. Buku ini berisi pemikiran teologis dari para pemuka agama terkait dengan kerukunan dalam perspektif Is- lam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Buku tersebut sebagai acuan membangun kerukunan cukup baik, tetapi bagaimana sosialisanya dan penga- malannya menjadi persoalan sendiri hingga saat ini. Jika terjadi konflik sesungguhnya bukan karena ajaran Tuhan, bukan karena tidak ada pedoman, tetapi lebih pada pengikut agama yang tidak memahami ajaran Tu - han, dan patuh pada pedoman yang dibuat oleh para pemuka agama sendiri.
Dari uraian di atas bahwa kemajemukan itu berpo- tensi rawan konflik. Konflik bukan karena faktor ajaran Tuhan, tetapi oleh pemikiran dan pemahaman penganut agama yang dipengaruhi berbagai kepentingan. Jadi konflik berkaitan dengan relasi interaksi antarpenganut agama, dan inilah yang perlu diatur. Pengaturan sebagai manifestasi ajaran Tuhan untuk terciptanya kerukunan dan kedamaian merupakan suatu keniscayaan.
Trilogi dan Upaya Merawat Kerukunan Relasi atau hubungan hidup beragama yang ideal ialah kerukunan yang otentik, dinamis dan produktif. Kerukunan yang otentik berarti yang murni atau sejati keluar dari hati yang tulus dan suci. Rukun yang sejati jauh dari kontravensi. Bukan rukun namanya jika ter- dapat unsur paksaaan. Juga bukan rukun namanya jika semu, karena itu palsu. Ketika saling berhadapan beda agama nampak rukun, begitu kembali dan berada pada komunitasnya yang terjadi lain cerita. Pada penampilan ia, sedang di dalam hati tidak. Jika ada peluang atau pemicunya meledak secara  tiba-tiba (contravention).
Kerukunan yang dinamis berarti rukun dalam inter- aksi kerjasama satu dengan yang lain. Berarti ada ko- munkasi. Rukun tanpa interaksi kerjasama tidak dapat disebut rukun, karena tanpa komunikasi. Komunikasi di sini salain menyampaikan dan menerima pesan satu dengan yang lain. Jadi dalam rukun itu  terbangun relasi kerjasama membangun suatu kehidupan bersama yang sejahtera dan damai. Jadi kerukunan yang dikehendaki bukan rukun semu, basa-basi atau pura-pura.
Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kerukunan umat beragama diawali dari istilah yang disampaikan dalam Pidato Menteri Agama K. H. M. Dahlan pada forum Musyawarah Antrumat Beragama untuk mencari solusi dari konflik yang terjadi antara umat Islam dan Kristen/Katolik pada tahun 1967.
Ekskalasi  konflik  pada  waktu  itu  sangat  mengkha -
watirkan  kehidupan  masyarakat dan bangsa.  Soeharto Presiden RI menyatakan:
Secara jujur dan dengan hati terbuka, kita harus berani mengakui, bahwa musyawarah antarumat be- ragama ini justeru diadakan oleh karena timbulnya ber- bagai gejala di beberapa daerah yang mengarah pada pertentangan-pertentangan agama (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama, Jakarta, 2012, hal.6-7).
Faktor penyebabnya diisyaratkan adanya salah pengertian, mungkin oleh kegiatan pecah belah per- satuan dan adu domba antarsuku, golongan dan agama yang dilakukan oleh  gerakan politik sisa-sisa G 30 S/ PKI.
Presiden Soeharto melanjutkan: Pemerintah tidak akan menghalang-halangi suatu pe- nyebaran agama. Akan tetapi, hendaknya penyebaran agama tersebut ditujukan kepada mereka yang belum beragama yang masih terdapat di Indonesia, agar men- jadi pemeluk-pemeluk agama yang yakin. Penyebaran agama tidak ditujukan semata-mata untuk memper- banyak pengikut, apalagi apabila cara-cara penyebaran agama tersebut dapat menimbulkan kesan bagi ma- syarakat pemeluk agama yang lain, seolah-olah ditu- jukan kepada orang-orang yang telah memeluk agama tersebut (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Aga- ma RI,  2012: 7).
Dari pidatonya itu Presiden Soeharto memberikan paling tidak dua pokok pikiran, yaitu: (1) Perlunya dibentuk Badan Kontak/Komunikasi Antaragama. (2) Perlunya tata cara atau kode etik penyiaran agama, yang berisi “tidak menjadikan umat yang sudah be- ragama sebagai sasaran penyebaran agama lain”. Forum Musyawarah menerima usulan yang pertama, sedangkan usulan kedua ditolak oleh beberapa pemuka agama (Kristen/Katolik). Upaya pembentukaan Badan Kontak Antaragama yang diupayakan oleh Menteri Agama K.H. Ahmad Dahlan dilanjutkan oleh Menteri Agama A. Mukti Ali dan Alamsyah Ratu Perwiraneg- ara.
Menteri Agama A. Mukti Ali memperkenalkan teori kerukunan umat beragama yang ideal dikenal yaitu: “setuju dalam perbedaan” (agree indisagreement). Be- liau juga merupakan pelopor komunikasi dialog anta- rumat beragama di Indenesia sehingga terjadi marak hingga sekarang ini.
Baru pada waktu Menteri Agama dijabat oleh Alam- syah Ratu Perwiranegara berhasil terbntuk Badan Kontak Antar Agama dalam pertemuan wakil-wakil majelis agama dan pejabat Kementerian Agama yang
sebelumnya digagas oleh K. H. M. Dahlan. Pada saat Menteri Agama Alamsyah inilah juga disepakati Pedo- man Dasar tentang Wadah Musyawarah Antarumat Be- ragama oleh wakil-wakil majeis-majelis agama.  Badan ini dibentuk dengan Surat Kepuusan  Menteri Agama No. 35 Tahun 1980.  Jadi terbentuknya wadah ini me - merlukan proses dan waktu 13 tahun (1967-1980). Hal ini menunjukkan untuk sebuh kerukunan ternyata ti- dahklah mudah, sekalipun secara normatif pesan Tuhan dalam masing-masing agama  mengajarkan komuni- kasi, dialog dan kerukunan. Pada saat Menteri Agama Alamsyah juga berhasil dirumuskan Trilogi Kerukunan Umat Beragama yaitu:   1) Kerukunan Intern Umat Beragama. 2) Kerukunan Antarumat Beragama dan 3) Kerukunan Antarumat Beragama dengan Pemerintah (Alamsyah Ratu Perwiranegara, Pembinaan Keru- kuan Hidup Umat Beragama, Kemenerian Agama, Ja- karta, 1982, hal. 12).
Menteri Agama H. Munawir Sjazali, MA mem- perkuat tiga kerukunan umat beragama, dan dikem- bangkan kemitraan dengan semua umat beragama secara bersama-sama bertanggung jawab meletakkan landasan spiritual, moral dan etik dalam pembangunan nasional. Bahkan pada saat Menteri Agama M. Maftuh M. Basyuni berhasil dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi dan seluruh ka- bupaten/kota.
Pembentukan FKUB ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pe- doman Pelaksanaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Dae- rah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Selain itu juga memperkuat trilogi kerukunan umat beragama.

## Kerukunan Intern Umat Beragama
Kerukunan intern umat beragama merupakan komu- nikasi dan relasi  pergaulan antar sesama penganut aga- ma. Tiap agama berkembang aliran, paham dan mazhab atau  sekte.  Tiap  orang  mengikatkan  diri  pada  paham keagamaan yang dianutnya.
Keragaman pemahaman keagamaan  melahirkan ciri atau identitas diri yang berbeda dari yang lain. Per- bedaan itulah menjadi peluang sering  saling menilai pahamnya yang benar, dan inilah sebuah realitas yang wajar dan tidak dapat dihindarkan selama tidak meny- alahkan yang lain. Karena itu perselisihan antarpribadi dengan pribadi penganut agama bukan disebakan oleh ajaran dasar agama, melainkan oleh penafsiran dari penagnut agama yang melahirkan perbedaan aliran atau
mazhab. Berbicara aliran atau mazhab dalam agama-agama umumnya, dan  penganut Islam khususnya disebabkan oleh pemahaman keagamaan. Perbedaan pemahaman itu sebenarnya suatu hal yang wajar-wajar saja. Yang tidak wajar menyikapi perbedaan itu secara berlebihan. Dalam pandangan umum para ulama Islam menyadari selama perbedaan itu dalam soal khilafiyah (furuiyyah) harus disikapi dengan sikap saling tolerans sehingga komunikasi dan kerukunan tetap terjaga. Rasulullah berpesn “ikhilaafu ummtiy rahmah” (perbedaan di an- tara umatku itu rahmat).
Kerukunan intern umat Islam harus terus dipayakan dan dimantapkan, karena perbedaan tersebut suatu hal yang mustahil dapat dihilangkan, apalagi berkenaan dengan keyakinan yang menyatu dalam kehidupan pribadi seseorang. Bagaimana menghadapi perbe- daan intern umat Islam? Ada yang bermazhab seperti Nahdlatul Ulama (NU), Al Jamiyatul Washliyah, Per- satuan Tarbiayah Islamiyah (PERTI), Jamiaatul Khair, Mathla’ul Anwar dan Persatuan Umat Islam (PUI), dan ada yang tidak bermazhab seperti ormas Islam Al Irsyad, Muhammadiyah, Persatuan Islam dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).  Di kalangan yang bermazhab ada yang membolehkan tiap anggotanya memilih dan mengamalkan salah satu dari empat atau lima mazhab (mazhab Syafii, Hanbali, Maliki, Hanafi dan Zhahiri), dan ada yang menyatakan bermazhab tetapi dalam praktiknya hanya berpegang pada satu mazhab, seperti hanya mazhab Syafii saja sebagaimana yang mentradisi pada  ormas Islam Nahdlatul Ulama, dan ada yang memberikan pilihan mazhab kepada ang- gotanya seperti pada ormas Islam PUI.
Relasi sesama muslim  sebagai suatu umat yang ber- hubungan satu dengan yang lain, sekalipun ada yang bermazhab dan ada yang tidak bermazhab, dan ada yang bermazhab dalam praktiknya hanya mengiku- ti salah satu mazhab saja. Ibarat satu tubuh, di mana semua anggota tubuh saling berhubungan satu dengan yang lain. Sebuah Sabda Rasulullah saw yang diriway- atkan oleh Muslim dan Ahmad dinyatakan:
Seorang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan satu tubuh, apabila salah satu anggota tubuh itu terlu- ka, maka seluruh anggota tubuh merasakan demamnya (HR Muslim dan Ahmad).
Jika seorang muslim menderita kelaparan, maka muslim lain akan merasakan penderitaannya. Begitu pula jika seorang muslim teraniaya, maka orang Is- lam lain akan merasakan sakitnya. Hal ini menunjuk- kan bahwa ajaran Islam sangat peduli terhadap sesa- ma, dan menekankan betapa pentingnya kebersamaan
dan persaudaraan. Semakin banyak persamaan, maka semakin kuat persaudaraan. Dengan demikian terban- gun apa yang dinamakan dengan ukhuwah Islamiyah. Persamaan melahirkan hubungan keakraban, dan dari sini tumbuh kepedulian sehingga derita yang dialami seseorang akan dirasakan orang lain. Karena itu per- suadaraan dalam Islam sangat penting sebagaimana dinyatakan Allah swt, “Innamal mu’nuuna ikhwatun”, artinya “sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara” (Qs Hujurat, 49: 10).
Secara umum rasa cinta kasih dalam agama lahir dari kesamaan iman menjadi dasar pergaulan di kalangan umat Islam. Atas dasar keimanan itu, seorang muslim memandang orang lain seperti pada dirinya sendiri. Sabda  Rasulullah  saw,  “Tidak  beriman  seseorang  di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seb- agaimana ia mencintai dirinya sendiri” (HR Bukhari dan Anas).
Namun kecintaan sesama bukanlah terhindar dari ad- anya perbedaan. Perbedaan biasa muncul di kalangan umat Islam karena pemahaman keagamaan yang bersi- fat cabang (furuiyyah), bukan pada soal yang mendasar atau pokok  (ushululiyah). Perbedaan pendapat dan pa- ham merupakan hal yang wajar  atau lumrah dalam ma- syarakat. Namun perbedaan tersebut harus disikapi juga dengan wajar sebagai konsekwensi manusia memiliki akal pikiran. Sebuah interpretasi sangat terkait dengan berbagai faktor, seperti: lingkungan budaya, pengeta- huan, kecerdasan, dan pengalaman. Bagaimana-pun perbedaan akan melahirkan manfaat besar, antara lain (1) dinamika hidup beragama dan bermasyarakat se- makin beragam, (2) kualitas pendapat dan kehidupan semakin mengalami peningkatan, 3) sikap dan tindakan keagamaan semakin berwawasan.
Seyogyanya perbedaan dipahami dan dihormati den- gan adanya kualitas pemahaman dan dinamika kehidu- pan tersebut. Semakin tinggi pemahaman keislaman, maka akan semakin tinggi penghormatan akan perbe- daan. Dengan demikian perbedaan tidak harus melahir- kan pertentangan atau permusuhan.
Kerukunan intern harus dibina dan dipelihara dengan prinsip: “sama-sama berpegang kepada A Quran dan Al hadits serta toleransi dalam perbedaan aliran atau mazhab.  Dengan demikian akan menumbuhkan ke- mantapan kerukunan intern umat beragama yang ter- cermin dalam pergaualan sesama seiman dan muslim majadi harmonis, nampak dalam kesatuan dan persat- uan intern suatu agama terpelihara, mampun berpikir positif menghadap perbedaan intern umat beragama, dan akan mampu mencari titik temu dalam perbedaan. Sesuai sabda Rasululllah bahwa perbedaan pendapat di
antara umatku adalah rahmat.
Kerukunan Antarumat Beragama Tiap  umat  beragama  tentu  meyakini  kerukunan merupakan sarana utama dan yang diutamakan dalam kehidupan bersama. Kerukanan antarumat beragama akan terwujud jika terdapat sikap yang tolerans. Per- bedaan ajaran agama masalah prinsip dan ciri khas, karena itu agama tidak dapat disamakan dan disatukan (sinkretisme). Namun untuk menjaga hubungan yang rukun dalam perbedaan harus terus diupayakan dengan mempertemukan agama-agama tersebut dalam suatu masyarakat yang majemuk atau suatu bangsa melalui konsensus atau kesepakatan-kepakan bersama.
Islam diurunkan untuk manusia dengan segala ke- majemukkannya. Islam mengajarkan berhubungan dengan siapa-pun juga. Di era sekarang hubungan an- tarpemeluk agama yang berbeda tidak dapat dihindar- kan. Hubungan dalam koridor kemanusiaan dan sosial (muammalah). Dalam relasi antarumat beragama hen- daknya seorang muslim menjaga keyakinan akidah. Meyakini Islam agama yang diredhoi Allah. Karena itu tiak dibenarkan saling tukar keyakinan, tetapi toleran pada masing-masing keyakinan.
Hubunan muslim dengan non muslim dikaitkan den- gan kondisi yang ada. Relasi dengan non muslim ter- buka untuk kerjasama. Jika dalam relasi tersebut orang Islam teraniaya dan tidak berdaya, maka wajib meny- elamatkan diri dan harta yang dimilikinya, dan jika juga tidak selamat, maka sebagaimana dilakukan Rasulullah saw dapat saja melakukan “hijrah”. Adapun orang non muslim ditengah umat Islam harus dijamin hak-haknya sehingga dapat hidup aman dan tenteram. Dan inilah yang dipraktikkan dalam sejarah Islam. Misalnya  ketik umat Islam menguasai Mesir orang Kristen Koptik dil- indungi keberadaannya hingga sekarang eksis di tengah mayoritas muslim, tanpa dipaksa pindah agama atau pindah tempat tinggalnya.
Dalam hubungan umat Islam dengan non muslim ter- dapat prinsip-prinsip toleransi yang disebutkan dalam Al Quran, antara lain:
“Tidak ada paksaan dalam (memeluk suatu) agama, karena telah jelas mana yang benar dan mana yang salah, Qs Al Baqarah, 2: 256).
“Katakanlah (Muhammad) telah datang kebenaran dari Tuhnmu,  karena  iu  barang  siapa  yang  mau  beri - manlah, barang siapa yng tidak mau, biarkanlah” (Qs Al Kahfi, 18: 29).
“Dan  apabila  Tuhanmu  menghendaki,  orang  yang ada di muka bumi ini akan beriman seluruhnya. Apak- ah engkau hendak memaksa mereka supaya menjadi
orang-orang yang beriman” (Qs Yunus, 10: 99). “Tuhan tidak melarang kamu berbuat kebaikan dan bersikap jujur terhadap orang-orang yang tidak mem- erangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampungmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang- orang yang jujur” (Qs Al Mumthanah, 60: 8) “Sesungguhnya Kami telah memberi jalan kepada se- seorang untuk mengikuti jalan (yang lurus). Adalanya ia (orang itu) bersyukur, adakalanya ia menolak jalan yang lurus itu” (Qs Al Insan, 76: 3).
Dari firman Allah tersebut di atas menegaskan dila - rang melakukan pemaksaan dalam memasuki agama apa-pun juga, baik secara halus maupun secara terang- terangan.  Tiap orang memiliki hak pilih menganut suatu agama dan beribadat menurut keyakinannya. Tidak ada gunanya memaksa orang untuk menjadi muslim.  Islam tidak melarang seseorang berhubungan dengan orang yang tidak seiman selama tidak memusuhi Islam.
Dalam konteks Indonesia bangsa ini memiliki kon- sensus nasional yang mengikat seluruh warga, terma- suk umat beragama yaitu “Pancasila” dan “Undang Undang Dasar RI 1945”. Dengan mengacu kepada dua konsensus  tersebut akan terjaga persatuan dan kes- atuan bangsa, serta terpilihara kerukunan antarumat beragama. Kerukunan umat beragama sebagaimana telah dikemukakan terdiri dari tiga macam yang biasa disebut trilogi kerukunan. Upaya yang dapat dilakukan untuk memantapkan kerukunan antara umat beragama, antara lain, yaitu melakukan pembinaan kerukunan an- tarumat beragama, memegang teguh dan melaksanakan kode etik penyiaran agama yang disepakati para pemu- ka  agama,  dan  mengindentifikasi  masalah-masalah yang dapat menimbulkan gangguan relasi antarumat beragama, serta merumuskan solusinya.
Kerukunan Antarumat Beragama dengan Pemerin- tah Dalam catatan sejarah ancaman bahaya dapat terjadi akibat relasi pemerintah dan umat beragama yang tidak harmonis. Misalnya di Turki pada masa Presiden Ke - mal Ataturk berkuasa memaksa semua penduduk yng nota bene muslim harus mengikuti paham sekuler. Pada saat Spanyol dikuasai oleh pemerintahan Katolik, maka semua orang Islam yang pernah berjaya selama 700 ta- hun di daerah itu lenyap dengan berbagai bentuk ke- kerasan dengan pilihan masuk ke Katolik akan selamat, atau meninggalkan Spanyol, dan atau menghadapi maut atau kematian.  Demikian pula saat ini betapa pedihnya nasib yang dialami oleh etnis Rohingya  yang beraga- ma Islam atas ancaman kekejaman rasialisme dari etnis Rakhine yang beragama Buddha dibawah rezim junta
militer Myanmar. Mereka tidak mendapat perlindungan dari pemerinah dan perangkat keamanannya, tergusur dan terisolasi dalam kamp-kamp pengungsi, diusir dari negeri kelahirannya, dan tidak diakui sebagai warga negera oleh pemerintah Myanmar (Republika, 20 Mei 2015: 22).
Pada dasarnya ketidak harmonisan antaraumat be- ragama dengan pemerintah disebabkan tiga hal: 1) Perbedaan agama antara pemerintah dengan umat be- ragama (politik). Pemerintah membuat kebijakan yang merugikan umat suatu agama yang berbeda dengan pemerintah. Selanjutnya menganak emaskan penganut agama yang sama dengan penguasa. 2) Pemisahan aga- ma dari negara (syncritisme).  Sinkretis agama melang- gar toleransi antara pemerintah dan umat beragama. 3) Kebijakan negara yang merugikan hak-hak beragama (polecy). Misalnya pada masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia melalui Undang-Undang terkait pemer- intah daerah menghilangkan struktur kepemimpinan tradisional yang berakibat terjadi krisis peran pemuka agama yang berdampak pada krisis kepemimpinan dalam masyarakat.
Hubungan umat Islam pemerintah banyak ditemukan ayat Al Quran dan Al hadits dan praktik Rasulullah saw. Pemerintah sesungguhnya pemimpin ialah orang yang terpilih dalam memberkan arahan sekaligus pelayanan serta perlindungan kepada orang yang dipimpinnya dengan makdud memperoleh kemaslahatan bersama. Di antara pemimpin atau pemerintah itu ialah Presiden kepala negara, menteri, rektor dan dekan di perguruan tinggi, pejabat diberbagai instansi (eksekutif),  Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusywaran Rakyat (legislatif), jaksa dan hakim (yudikatif). Mareka itulah yang disebut dengan “umara”. Sedangkan pemimpin dalam agama mulai da’i dari imam, ustadz, dai/muba- ligh yang memberikan pencerahan bagi umat bergama disebut dengan “ulama”, karena ilmu dan takwanya. Rasululullah saw dalam hadis riwayat Ibnu Umar me- nytakan wajib mentaati pemerintah melalui kebijakan dan peraturan yang dibuatnya, baik disenangi atau-pun tidak. Karena pemerintah telah disumpah untuk melak- sanakan tugas dan membuat aturan yang arif bijaksana tidak melanggar syariat Islam. Demikian pula umat harusnya percaya dan taat kepada pemerintah karena ia telah dipilih dan diangkat oleh umat juga. Misalnya Ahok Wakil Gubernur DKI yang non Muslim menjadi Gubernur karena gebernur terpilih manjadi Presiden RI yaitu Jokowi. Umat Islam harus taat kepadanya karena ia terpilih yang dipilih dan diangkat oleh umat.
Umat beragama hendaknya mentaati pemerin- tah dan melaksanakan peraturan yang dibuatnya tanpa
“reserve” (sam’an wa tha’atan). Ketataan itu berlaku terhadat peraturan, baik sesuai kemauan maupun berla- wanan, berat atau ringan selama perintah dan peraturan itu dalam lingkungan perkara-perkara yang dihalalkan oleh syara’, dan yang dibuat untuk kemaslahatan ber- sama. Dalam hadis dari Ibnu Umar, ditegaskan oleh Rasulullah selama tidak memerintahkan berbuat mak- siat. Karena tidak boleh taat kepada makhluk dengan maksiat kepada Khaliq. Menurut Fathurrahman dalam mengomentari hadits tersebut, bahwa mentaati pengua- sa atau pemimpin  yang memerintahkan kemaksiatan tersebut adalah haram, dan tidak mentaatinya adalah wajib (Drs. Fathurrhman, Al Haditsun Nabawy, Menara Kudus, Yogyakatr, 1971, hal. 128).
Di antara ayat dan hadis terkait hubungan umat Islam dengan pemerintah/pemimpin/penguasa (umara), seb- agai berikut:
“Hai orang-orang yang beriman! Taatilaj Allah dan taatilh Rasul (Muhammad saw) dan ulil amri (peme- gang kekuasaan) di antara kmu” (Qs An Nisa’, 4: 59) “(Ketaatan kepada pemerintah/pemimpin, pen.)  se- lama ia tidak memerintahkan untuk melaksanakan kemaksiatan”(maa lam yukmaru bima’shiyatin”, Mut- tafaqun ‘alaih”).
Warta dari Abdullah bin Umar, saya mendengar Ra- sulullah saw bersabda, “kamu semua adalah pemimpin, dan kamu semua  bertanggung jawab kepada yang dip- impinnya. Imam adalah pemimimpin dan bertanggung jawab kepada makmumnya,  laki-laki (suami) pemi- mimpin bertanggung jawab kepada wanita (isterinya). Wanita pemimpin rumah tangga suaminya dan ia ber- tanggung jawamwab kepada yang dipimpinnya, buruh pememelihara harta majikannya ia bertanggung jawab kepada peeliharaannya (Hadits Muttafaqun ‘alaih).
Dari apa yang dimuat pada sebagian ayat dan hadis yang iekemukakan di atas, dikrtahui bahwa umat Islam yang memilih dan mengangkat pemimpin, maka wajid taat pemeimpin yang dipilih dan diakui selama tidak menyuruh berbuat maksiat atau yang betentangan den- gan syariat. Demikian pula pemerintah yang terpilih harus melaksanakan amanah kepemimpinan yang di- percayakan kepadanya, karena ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya, bukan hanya pada yang dipim- pinnya, bahkan kepada Allah swt..
Jadi, jika ulama dan umara saling kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan, sebagaai wujud pelak- sanaan tugasnya sesuai syariat dan untuk kemaslahatan bersama, maka akan terwujud masyarakat maju, se- jahtera dan berkeadaban serta rukun dan damai.

## Merawat Kerukunan Melalui Peraturan
Pada 21 Maret 2013 Puslitbang Kehidupan Ke- agamaan menyelenggarakan peringatan 7 tahun la- hirnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedo - man Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beraga- ma, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Tema Seminar “PBM No. 9  dan  8  Tahun  2006:  Implementasi  dan  Problemati - kanya  Kini” diselenggarakan di Hotel  Merlynn Park, Jakarta. Bertindak sebagai pembicara pada seminar tersebut: Prof. Dr. H. Atho Mudhar, MA (salah seorang dari dua Wakil Pemerintah Tim Majelis-Majelis Agama (MUI,  PGI,  KWI,  PAISADA,  WALUBI  dan  MATA - KIN), Dr. Richard Daulay (PGI), H.Muhammad M. Basyuni, mentan Meteri Agama, yang melegalisasi Ke- sepakatan para wakil majelis-majelis agama, dan  Pen- ulis menyampaikan makalah dengan judul “Mengawal Sosialisasi dan Implementasi PBM 2006 dari Perspe- ktif Kelitbangan”. Tulisan ini naskah penuis itu yang disesuaikan.
Sebagaimana kita ketahui PBM 2006 ditanda tangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tang- gal 21 Maret 2006. Sosialisasi telah dilakukan, utaman- ya oleh Kemenetrian Dalam Negeri dan Kementerian Agama dan jajarannya di daerah, Pemerintah Daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pihak lainnya.
Pertanyaan yang muncul, bagaimana sosialisasi dan implementasi PBM? Dalam hal ini sesuai tugas pokok dan fungsi, dari sisi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama melalui Puslitbang Kehidupan Keagamaan telah melakukan penelitian dan pengem- bangan (litbang) tentang PBM 2006. Tulisan mengung - kapkan dalam hal merawat PBM 2006 dari perspektif kelitbangan terkait dengan sosialisasi dan implementa- sinya.
Sosialisasi Peraturan Kerukunan Segera setelah diterbitkan PBM 2006 diikuti sosial- isasinya untuk diimplementasikan oleh kepala daerah/ wakil kepala daerah, kantor kementerian agama di dae- rah, FKUB provinsi dan kabupaten/kota, camat, lurah/ kepala desa, ormas keagamaan dan masyarakat.
Sejauhmana keberhasilan atau efektivitas sosia- lisasi PBM, dilakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif pada tahun 2007 dengan judul, Efektivitas Sosialisasi  PBM  No.  9  dan  8  Tahun  2006.  Populasi penelitian ini adalah eks peserta sosialisasi PBM di 13 kabupatan/kota pada 13 provinsi sebanyak 650 orang dengan sampel 260 orang.
Di antara hasilnya bahwa manfaat sosialisasi PBM berpengaruh secara nyata terhadap keukunan umat beragama sebesar 17,4%. Prosentase pengaruh terse- but meskipun  masih relatif kecil tetapi menunjukkan bahwa desiminasi informasi tentang PBM, keberadaan peraturan terkait  PBM (Peraturan Gubernur), peran pemerintah daerah, dan majelis agama dalam FKUB, serta FKUB yang dinamis dapat memberi kostribusi positif menciptakan kondisi kerukunan umat beragama (Kustini, Ed., 2009: 64).
Keberhasilan sosialisasi tersebut didukung oleh ker- jasama antara Kementerian Dalam Negeri dan Kemen- terian Agama dalam sosilasi PBM, dukungan majelis- majelis agama (MUI, PGI, KWI, PHDI, WALUBI dan MATAKIN), adanya program dan sumberdaya di pusat, fasilitator sosialisasi, kearifan lokal, peran pemuka aga- ma dan tokoh masyarakat, adanya forum kerukunan se- jenis FKUB di berberbagai daerah.
Di samping itu terdapat hambatan, antara lain: so- sialisasi masih terbatas pada kelompok masyarakat tertentu, fasilitator sosialisasi kurang variatif dalam penggunaan metode belajar, durasi waktu kurang, pada waktu itu belum semua provinsi mempunyai peraturan gubernur sesuai PBM, dan beberapa daerah yang me- miliki sejenis FKUB dari segi organisasi tidak sesui PBM (Kustini, Ed., 2009: 68 dan 72).

## Peran FKUB dalam Pelaksanaan Peraturan
Jika pada tahun 2007 dilakukan penelitian tentang Efektivitas sosialisasi PBM, maka tahun  2009 diada- kan penelitian tentang Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pelasanaan PBM (Pasal 8 terkait pembentukan FKUB, pasal 9 berkenaan dengan pelak- sanaan tugas FKUB provinsi dan kabupaten/kota, dan pasal 10 tentang keanggotan FKUB).
Sasaran penelitian pada 12 FKUB, yaitu 6 FKUB provinsi dan masing-masing sebuah FKUB kabupaten/ kota di daerah. Dari penelitian ini ditemukan, antara lain: Semua provinsi telah terbentuk FKUB, sedangkan di kabupaten/kota juga hampir semua terbentuk. Proses pembentukan FKUB kebanyakan telah sesuai PBM yaitu melalui musyawarah pemuka agama dan tokoh masyarakat yang difasilitasi oleh kantor kementerian agama, dan di daerah dan/atau pemerintah daerah. Na- mun disadari masih terdapat yang kurang sesuai karena pertimbangan  kemaslahatan dan toleransi.
Dari FKUB yang diteliti pada dasarnya telah melak- sanakan tugas sebagaimana dimuat dalam PBM, yaitu menyelenggarakan dialog antarpemuka agama, me- nampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat, dan sosialisasi peraturan perungdang-
undangan terkait kerukunan. Sekalipun belum cukup intensif karena umumnya dilaksanakan bersamaan dengan acara sosialisasi perturan perundang-undangan, dan materinya-pun masih terbatas  tentang PBM. Keanggotaan FKUB umumnya sesuai peraturan ke- cuali pada FKUB tertentu dalam struktur kepengurusan adanya menambahkan bendahara dan wakil bendahara yang tidak dimuat dalam PBM, dengan pertimbangan untuk mengurusi keuangan dan untuk mencerminkan keterwakilan tiap agama, seperti yang terdapat pada FKUB Provinsi Sumatera Utara, dan juga ada yang ikut dalam partai politik. Bahkan pada FKUB Provinsi Jawa Timur, selain terdapat bendahara juga ada pembidan - gan, yaitu: bidang pemeliharaan, pemberdayaan dan pendirian rumah ibadat.
Namun dari segi jumlah sama untuk FKUB provinsi 21 orang dan FKUB kabupaten/kota 17 orang sesuai PBM, kecuali di Poso berjumlah 100 orang, karena melanjutkan satgas yang dibentuk pada waktu terjadi kerusuhan, dengan struktur terdapat seksi Humas, Lit- bang dan Sosial Kemasyarakatan. Para anggotanya juga terdiri atas unsur kemendagri,  kemenag, TNI dan POLRI, dan ormas-ormas keagamaan. Namun ada juga yang tidak mencapai jumlah seperti dalam PBM, seb- agai contoh kengurusan FKUB Provinsi Bali hanya 13 orang dari yang seharunya 21 orang.
FKUB yang tergolong maju atau berperan lebih adalah karena dukungan pemerintah darah, baik dana dan sarana maupun dukungan sosial dan kebijakan yang menginginkan daerahnya rukun serta semangat toleransi antarpengurus. Sedangkan hambatan antara lain: keterbatasan dana, kurang jelas job discribtion pengurus, keterbatasan waktu, belum ada sekretriat yang kondusif.

## Gambaran tentang Pendirian Rumah Ibadat
Pada tahun 2010 dilakukan penelitian terkait substan- si ketiga dari PBM yaitu rumah ibadat, dengan judul, Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia. Lokus penelitian ini 7 lokasi pada 7 provinsi, yang mencerminkan komu- nitas agama dan kawasan Indonesia (barat, tengah dan timur). Kegiatan ini fokus pada pendirian rumah ibadah yang diterima dan yang ditolak setelah diberlakukan- nya PBM tanggal 21 Maret 2006.
Dalam penelitian ini sesuai kriteria yang digu- nakan dan kasusnya yang diteliti berjumlah 28 rumah ibadat, yang terdiri dari 11 masjid/mushalla, 8 gereja Kristen, 5 gereja Katolik, 3 pura, dan 1 vihara. Rumah ibadat yang diterima pendiriannya termasuk renovasi sebanyak 11 buah, terdiri dari: 2 masjid, 2 gereja Kris- ten, 3 gereja Katolik, 3 pura, 1 vihara. Sedangkan yang
ditolak sebanyak 17 buah, yang terdiri dari: 9 masjid/ mushalla, 6 gereja Kristen, 2 gereja Katolik dan 1 vi- hara. Sedangkan pura tidak ada yang ditolak.
Dari temuan penelitian (M. Yusuf Asry, Ed., 2011: vviv-xxvi, 139-140) menunjukkan, bahwa setelah ber - lakunya PBM, pendirian rumah ibadat pada semua ko- munitas agama ada yang diterima, tetapi lebih banyak yang ditolak ( 11=  % : 17=   %). Kesulitan/penolakan rumah ibadat Islam juteru lebih banyak dari gereja Kristen, Katolik, pura dan vihara. Yang jelas kasus yang sama dialami oleh semua komunitas agama pada dae- rah tertentu  ditengah suatu umat beragama mayoritas. Pendirian rumah ibadat yang mendapat penolakan disebabkan oleh: tidak terpenuhi sesuai aturan dalam PBM seperti tidak mencukupi pengguna rumah ibadat 90 orang dan dukungan masyarakat setempat 60 orang, tidak memili IMB, ketidaksiapan atas pendirian rumah ibadat agama lain di lingkungan suatu umat agama mayoritas, kekhawatiran akan terjadi penyiaran agama yang mengarah pada pemurtadan, dan persaingan anta- raliran/paham keagamaan, serta kepentingan non aga- ma (ekonomi dan politik).
Alasan pendirian rumah ibadat diterima dengan damai, antara lain: terpenuhi persyaratan dalam PBM dan peraturan daerah, terjalinnya komunikasi antarpe- muka agama, dan pendekatan budaya/kearifan lokal. Upaya mengatasi penyelesaian masalah terkait rumah ibadat: kembali kepada aturan PBM atau melalui ke- arifan lokal (adat/budya/konsensus), dan/atau sekaligus melaksanakan kedua pendekatan tersebut.

## Perselisihan Terkait Pendirian, Penertiban dan Penutupan Rumah Ibadat
Pada tahun 2011 dilakukan penelitian terkait PBM, yaitu pasal 21 dan 22 tentang “Penyelesaian Pesrselisi- han”. Lokus penelitian dengan mempertimbangkan adanya kasus perselisihan pendirian, penertiban dan penutupan rumah ibadat, yang mencerminkan komuni- tas agama, meliputi kawasan Indonesia (barat, tengah dan timur) yang terdiri dari 7 kabupaten/kota pada 7 provinsi.
Di antara temuan penelitian menunjukkan bahwa perselisihan di seputar rumah ibadat (penertiban dan penutupan) merupakan masalah rumit atau kompleks, baik dalam pendirian rumah ibadat yang baru maupun pengurusan izin sementara. Sebab utama peselisihan, dari ranah regulasi tidak terpenuhi sebagian persyaratan dalam PBM, tidak menunjukkan  kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh, site plan bangunan berlebihan, pe- manfaatan rumah tinggal sebagai tempat ibadat semen- tara tanpa izin sementara, dan  tanpa IMB. Dari ranah
sosial budaya ialah karena  terbatasnya relasi dan ko- munikasi antarpemuka agama. Ranah agama karena ad- anya spirit penyiaran agama yang dikhawatirkan terjadi pemurtadan.
Selain itu peran sebagian pemerintah daerah  lam- ban dalam menyelesaikan perselisihan rumah ibadat karena ada yang terpengaruh sentimen keagamaan, termasuk FKUB ada yang kurang mandiri dan belum efektif menjalankan tugasnya, dan kurang informasi, data tentang rumah/gedung/pertokoan yang digunakan sebagai tempat kegiatan peribatan adanya di kantor Polsek kerana alasan pengamanan (KUA dan Kemenag tidak punya data), karena rasa terancam atas perkem- bangan suatu agama bagi penganut agama lainnya (pseudo-intoleransi), dan karena kepentingan ekonomi, kasus perselisihan karena “cacat hukum” seperti  kasus GKI Yasmin, serta mushalla diberlakukan persyaratan pendirian rumah ibadat  seperti masjid.
Penyelesaian perselisihan umumnya berhasil diatasi melalui dialog, musyawarah dan kesepakatan lingkun- gan yang melibatkan  pemuka agama, tokoh adat/ma- syarakat dan aparat desa/kelurahan. Kasus penutupan rumah ibadat oleh pemerintah daerah adalah karena cacat hukum, dan pertibangan keamanan, bahkan ada komunitas agama yang menutup rumah ibadatnya karena tidak sesuai PBM. Terdapat tumpang tindih an - tara keputusan gubernur dengan PBM terkait pendirian rumah ibadat, seperti yang ditemukan di Bali  tempat ibadat dimasukkan pula musalla, langgar, surau, kape- la, pos pelayanan iman (Kep. Gubernur No. 33 Tahun 2003 tentang Prosedur dan Ketentuan-ketentuan Pem- bangunan  Tempat-tempat  Ibadat  di  Wilayah  Provinsi Bali.
Respon masyarakat terhadap upaya penyelesaian perselisihan rumah ibadat yang dimediasi pemerintah nasih rendah, apatis karena ada yang merasa tidak puas, dan ada pula yang mendukung.

## Respons Pemuka Agama Terhadap Peraturan Kerukunan
Pada tahun 2012 dilakukan penelitia “Respon Pemu- ka Agama terhadap Kebijakan Pemerintah bidang ke- agamaAn”. Salah satu dari substansi penelitian ini ialah Sikap Pemuka Agama terhadap PBM No. 9 dan 8 tahun 2006. Lokus penelitian ini di 8 lokasi. Penelitian ini mengungkap: pelaksanaan PBM, sikap pemuka agama terhadap PBM, faktor yang mendorong dan mengham- bat, serta saran pemuka agama kepada pemerintah. Dari temuan lapangan menunjukkan bahwa secara umum pemahaman  pemerintah daerah dan pengurus rumah ibadat masih minim sehingga bertambah kom-
pleks permasalahan yang dihadapi FKUB yang beraki- bat keputusan yang diambil lebih kepada mengakomo- dir kepentingan kelompok.
Di beberapa daerah penelitian, FKUB berperan dalam sosialisasi PBM, bahkan berperan sebagai mediator antarkelompok agama yang bermasalah. Kelemahan PBM adalah tidak memiliki sanksi atas pelanggaran, sehingga ada yang mennyarankan PBM dijadikan un- dang-undang seperti yang dikemukakan pemuka agama dari Provinsi Banten. Sosilisasi dan implementasi PBM belum  sepenuhnya sesuai harapan dengan masih ad- anya pelanggaran karena ketidak-tahuan, dan belum menjangkau scara luas dalam masyarakat.
Sebagai catatan, lahirnya PBM bukan hanya dikawal dengan litbang oleh Puslitbang kehidupan Keagamaan, tetapi juga memberi konntribusi, jika kurang pas dise- but juga perintis kelahiran PBM, karena sejak tahun 2002 dan 2005 telah dilakukan penelitian “Pengem- bangan Wadah Kerukuan dan Ketahanan Masyarakat Lokal di Berbagai daerah”. Sayangnya dokumen hasil penelitian tahun 2002 belum ditemukan pada waktu menulis makalah ini, sedangkan hasil penelitian tahun 2005 mengungkapkan sejumlah temuan.
Penelitian ini menggunakan metode riset aksi. Lokus penelitian di 10 wilayah kecamatan. Enam dari 10 keca- matan, masyarakat menghendaki pembentukan forum kerukunan yang difasilitasi langsung oleh peneliti, dan wakil pemerintah daerah. Forum kerukunan yang ter- bentuk pada waktu itu ialah dengan berbagai nama, yai- tu: Forum Komunikasi Antarumat Beragama (FKAUB) di Pulau Panjang Dhamasraya, Sumatera Barat dan di Kecamatan Arga Makmur, Bengkulu Utara, Bengkulu. Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di Ke- camatan Lembar,  Lombok barat, NTB, di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, di Ke - camatan Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di Kecamatan Amaniban, Tengah Timur Tengah, Nusa Tenggara Timur setuju membentuk forum kerukunan, melalui sistem formatur. Pada empat kecamatan lokasi riset aksi tidak terbentuk (Mursyid Ali, Ed., 2006).
Bahkan di lapangan  ditemukan forum kerukunan, seperti: Forum Komunikasi Pemuka Antaragama (PKPA) di Sumatera Utara, Badan Kejasama Antaru- mat Beragama (BKSAUA) di Sulawesi Utara,  Badan Musyawarah Adat Reajang Lebong Bengkulu,  dan Dewan Adat Dayak di Kalimantan Selatan (M. Atho Mudzhar dalam Mursyid Ali, Ed., 2006 iii). Dari beberapa hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan, secara nasional implementasi perturn kerukunn umat beragam telah terlaksana, dan berkon- tribusi terhadap pemeliharaan kerukunan umat beraga-
ma melalui sosialisasi. Pengawalan terhadap sosial- isasi dan implementasi pertutn tersebut dari perpektif kelitbangan yang dilakukan oleh Kementerian Agama melalui Puslitbang Kehidupan Keagamaan, bahkan turut memberi andil untuk lahirnya PBM berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya (tahun 2002 dan 2005).
Banyak hasil litbang itu yang ditindak lanjuti melalui kebijakan Menteri Agama. Demikian pula pada tataran praktis di antara hasil pengembangan sebagai tindak lanjut hasil penelitian ialah menghasilkan buku saku Sosialisasi PBM dan tanya jawabnya, sebagai Edisi Tanya Jawab yang Disempurnakan dicetak tahun 2012, berikut Buku Panduan Desiminasi PBM. Pada hakikatnya PBM merupakan produk majelis- majelis agama (MUI, PGI, KWI, PHDI dan WALUBI) yang yang kemudian ditanda tangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri menjadi pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah, dan selanjutnya diimplementasikan oleh masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan ormas keagamaan. Secara nasional PBM telah berkonstribusi besar bagi tercipta dan terpeliharanya kerukunan umat baeragama di era reformasi yang diwarnai suasana kebebasan dan keterbukaan ini. Adanya kasus terutama di seputar rumah ibadat hanya kecil jumlah di bandingkah jum- lah rumah ibadat seluruhnya, tetapi yang sedikit itulah melalui “blow up” media massa menjadi isu nasional, bahkan internasional sehingga seakan bangsa ini dari toleran manjadi intoleran, mudah marah dan suka berdarah-darah. Inilah masalah aktual yang mendasar saat ini, di samping kurang memahami substansi PBM yang terlihat dari adanya pelanggaran, pendapat gang- guan kerukunan karena PBM, dan masih ada wacana untuk pencambutannya.
Langkah solusi ke depan ialah bagaimana menerima, memahami dan mengimlementasikan PBM dengan tu- lus hati, demi kerukunan yang didukung oleh kerifan lokal, dan pendekatan komunikasi budaya/adat. Sesuai sementara apirasi masyarakat/pemuka agama dalam penelitian ialah perlu peningkatan sosialisasi dan im- plementasi peraturan terkeit kerukunan beragama se- cara intensif yang menjangkau barbagai lapisan ma- syarakat, dan yang memiliki sanksi hukum bagi yang melanggarnya.

## Dasar Kebijaksanaan
Keragaman dalam agama sebagai suatu kenyataan diakui pemelukannya oleh Pemerintah. Dalam Penjela- san Undang-Undang No. 1 PNPS Tahun 1965 disebut - kan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk
Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu (Confusius).Pengakuan tersebut bukan sebagai agama resmi negara, tetapi adanya agama-aga- ma itu dipeluk oleh penduduk Indonesia. Keenam agama yang diakui pemeluknya di Indone- sia sebagaimana tersebut di atas mendapat jaminan dan bantuan serta perlindungan dari Pemerintah dan Negara Indonesia. Hak agama-agama .ini menurut Penjelasan Undang-Undang  No.  1  PNPS  Tahun  1965  yaitu  :  1) mendapat jaminan seperti tersebut dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945, 2 )  mendapat bantuan/ fasilitas lainnya untuk kepentingan pengembangan agama tersebut, 3) mendapat perlindungan dari perbuatan tindak pidana penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Sedangkan hak agama-agama di luar agama Islam, Kristen, Kato- lik, Hindu dan Buddha adalah 1) dibiarkan adanya, 2) berhak atas jaminan seperti tersebut dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Hal ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembinaan kehidupan beragama di Indonesia didasar- kan pada Pancasila, UUD 1945, Ketetapan Majlis Per- musya-waratan Rakyat (MPR), Undang-Undang No. 1 PNPS Tahun 1965 dan sejumlah ketentuan lainnya. Pancasila dengan sila pertamanya “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung makna penting bagi kehidu- pan agama dalam Negara Republik Indonesia, yaitu meletakkan dasar moral di atas Negara dan Pemerintah, memastikan adanya ke : satuan dan persatuan nasional dalam keragaman agama.
Arti penting agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termuat dalam landasan konstitusional Neg- ara Republik Indonesia, UUD 1945. Dalam Pembu- kaan UUD 1945 dinyatakan bahwa kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Dalam batang tubuh UUD tersebut Bab XI tentang Agama Pasal 29 dinyatakan bahwa (1) Negara ber-dasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agaman- ya dan kepercayaannya itu.
Jaminan negara terhadap kehidupan agama terdapat dalam berbagai ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR), antara lain yang memuat rumusan tu- juan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan suatu masyarakat   adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Salah satu bidang spiri-
tual adalah agama. Oleh karena itu pembangunan dan pembinaan agama adalah merupa-kan bagian dari usa- ha mencari keutuhan hidup manusia, baik perseorangan maupun bersama-sama.
Dengan  Undang-Undang  No.  1  PNPS Tahun  1965, Negara dan Pemerintah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap agama dari segala usaha peny- alahgunaan dan penodaan serta sekaligus menetapkan bentuk sanksinya. Pembina dari umat beragama terdiri dari pemerintah, pemuka agama, pimpinan organisasi keagamaan dan organisasi lain yang sifat dan bentuk kegiatannya berhubungan masalah agama.

## Bentuk Kebijakan
Kebijaksanaan Pemerintah tentang kehidupan beraga- ma terdapat dalam bentuk peraturan perundang-undan- gan dan bentuk-bentuk formal lainnya seperti amanat/ pidato pengarahan Presiden/Mandataris dan Menteri Agama, Ketentuan-ketentuan pokok yang ditetapkan Menteri Agama adalah dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama.
Kebijaksanaan Pemerintah tentang pembinaan ke- hidupan beragama tertuang dalam peraturan perundang- undangan dan bentuk formal lainnya cukup banyak. Sedang dalam tulisan ini hanya dikemukakan beberapa materi kebijaksanaan dan diambil intisarinya saja. Bila di perlukan informasi lebih lanjut dapat ditelusuri ke- pada sumber aslinya. Kebijaksanaan Pemerintah yang dikemukakan di sini, yaitu : masalah kebebasan beraga- ma, masalah akidah, pelak-sanaan ibadah, tempat iba- dah, fasilitas kehidupan beragama, dakwah/khotbah/ ceramah agama, perayaan hari-hari besar keagamaan, kerukunan hidup beragama, penodaan agama, aliran kepercayaan dan pendidikan agama.

## Agama dan Negara
Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pan- casila dan UUD 1945 bukan negara sekuler dan juga bukan negara teokrasi. Dalam negara Pancasila ke- beradaan dan kedudukan agama mendapat perhatian sebagaimana terwujud dalam Pancasila, Pasal 29 UUD 1945 dan GBHN tentang agama. Namun, pemerintah tidak mencampuri masalah akidah agama.
Munawir Sadzali MA selaku Menteri Agama dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa dalam mem- berikan pembinaan, bimbingan dan pelayanan kehidu- pan beragama, Pemerintah tidak mencampuri masalah
akidah dan kehidupan intern masing-masing agama dan pemeluknya. Pemerintah hanya dan perlu mengatur ke- hidupan ektern umat beragama, yaitu dalam hu-bungan kenegaraan dan hubungan antar pemeluk agama, baik yang bersamaan maupun berbeda agama dari warga negara Republik Indonesia. (Munawir Syadzali, MA. dalam BP 7 Pusat, 1986 : 215).
Kebebasan Beragama Dalam Penjelasan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pan- casila disebutkan bahwa kemerdekaan tiap-tiap pen- duduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan bribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kemerdekaan tersebut dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945. Kebebasan agama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi diantara hak-hak asasi manu- sia, karena kebebasan beragama itu langsung bersum- ber kepada martabat manusia sebagai makhluk cipta- aan tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau bukan pemberian golongan. Agama dan ke- percayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan dan memang agama  dan  kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha Esa itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya.
Soeharto, selaku Presiden Republik Indonesia dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa Pemerintah be r kewajiban menjaga agar pelaksanaan hak kebebasan beragama dan menjalankan ibadah, sekalipun meru- pakan hak asasi setiap orang agar tidak terjadi saling bertubrukan sehingga menimbulkan keresahan dan mengurangi kebebasan itu sendiri (Pedoman Keruku- nan, 1989: 31) Kebebasan beragama tidak membenarkan untuk men- jadikan orang yang telah beragama dijadikan sasaran da’wah agama lain. Penyiaran agama tidak dibenarkan untuk :
- Ditujukan terhadap orang atau orang-orang yang telah memeluk sesuatu agama yang lain.
- Dilakukan dengan mengguna-kan bujukan/pembe- rian materiil, uang, pakaian, makanan, minuman, obat- obatan dan lain-lain agar supaya orang tertarik meme- luk sesuatu agama.
- Dilakukan  dengan  cara-cara  penyebaran  pamflet, buletin, majalah, buku-buku dan sebagainya di daerah- daerah/di rumah-rumah kediaman seseorang/umat be- ragama lain.
- Dilakukan dengan cara-cara masuk/keluar dari rumah ke rumah orang yang telah memeluk agama lain
dengan dalih apapun (Surat keputusan Menteri Agama No. 70 Tahun 1978).
Komunikasi Dialog, Kerukunan dan Pembangunan Ketidak-rukunan Umat Beragama dari sisi keagamaan sebagaimana ditemukan dari hasil penelitian, dan per- nah disampaikan oleh Menteri Agama Muhammad M. Basuni disebabkan oleh 11 faktor, yaitu: 1). Pendirian rumah ibadat, 2) penyiaran agama, 3) penodaan agama, 4. Kegiatan kelompok semplan,  5) bantuan keagamaan dari luar negeri, 6)  perkawinan antarpemeluk agama yang berbeda, 7) pengangkatan anak untuk  perpindah- an agama, 8) pendidikan agama, 9)  perayaan hari besar keagamaan, 10)  perawatan dan pemakaman jenazah, 10), dan 11) transparansi informasi keagamaan ( Mu- hammad M. Basuni, “Kebijakan dan Strategi Keruku- nan Umat Beragama”, Badan Litbang dan Diklat Ke- menterian Agama,RI, Jakarta, 2006, hal. 6).
Pendirian rumah ibadat tanpa mempertimbangkan stuasi dan kondisi lingkungan umat beragama setem- pat. Izin dari pemerintah tidak ada. Penyiaran agama oleh suatu penganut agama kepada orang beragama lain dengan tujuan agar terjadi perpindahan agama (mur- tad).
Penodanaan agama melalui penafsiran ajaran agama yang bersifat pelecehan. Aliran sempalan paham dan kegiatan menyimpang dari ajaran agama induknya yang menjadi keyakinan umumnya suatu penganut agama (mainstreams).
Perkawinan beda agama dengan motif untuk pin- dah agama dalam keadaan terpaksa, baik dalam waktu pendek maupun panjang. Bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia, baik berupa tenaga penyiar agama maupun bantuan dana yang menggang- gu dan menimbulkan kompetisi tidak sehat antarumat beragama akibat intervensi asing.
Perayaan hari-hari besar keagaaan yang tidak mem- pertimbangkan kondisi, stuasi dan lokasi tertentu, serta ajaran masing-masing agama. Media  jejaring sosial yang sering digunakan untuk melecehkan keyakinan agama tertentu. Mislahnya  kegiatan semantara orang yang memperlihatkan “islamofobia” dan membuat, bahkan mengadakan sayembara karikatur Nabi Mu- hammad dengan dalih kebebasan berekspresi di neg- ra-negara Eropa dan Barat yang nota bene beragama Kristen/Katolik, tanpa memperhatikan ajaran Islam mengenai hal tersebut.
Adanya situs anti Islam yang mempropagandakan ke- bencian kepada agama Islam dan umat Islam. Namun ada sisi berkah yang dapat diambil, seperti meningkat- nya keingintahuan non muslim mengenal Islam. Hasil
studinya cukup mengkhawatirkan kaum Islamofobia, karena yang diinginkan orang tidak masuk Islam dan orang Islam agar meninggalkan keislamannnya, justeru yang terjadi sebaliknya umat Islam secara umum sema- kin berkualitas dalam mempertahankan dan membela Islam dengan terus menebar Islam sebagai rahmat bagi umat manusia “rahmatan lil’aalamien”, dan sebaliknya nyatanya orang non muslim berbondong-bondong men- gucapkan dua kalimah syahadat, alias masuk Islam. Dalam membangun suatu masyarakat, bangsa dan negara, faktor kerukunan merupakan prasyarat. Suatu hal yang tidak mungkin membangun dalam masyarakat yang berkonflik atau kacau (chaos). Apalagi konflik di - dasarkan pada agama sangat sensitif berkaitan dengan sentimen emosional, dan tiap orang mudah dimobilisa- si, dan rela berkorban hingga jiwa sekalipun. Faktor yang mengahambat kerukunan umat beraga- ma, antara lain: 1) Kerukunan dengan cara melebur- kan ajaran agama-agama sehingga menjadi satu dan sama. Dengan demikian tidak ada lagi ciri khas yang membedakan satu dengan agama yang lain. Dengan demikian bukan terjadi kerukunan tetapi justeru ben- turan  dan  konflik.  2)  Kerukunan  dijadikan  alat  men - gahadapi atiesme. Namun begitu tujuan telah tercapai, maka muncul persaingan antaragama sehingga terjadi konflik. Jika ada musuh bersama bersatu. Jika musuh telah tiada, maka mencari musuh dari teman, bahkan dari kalangan diri sendiri. 3) Kerukunan yang masing- masing pemeluk agama mementingkan bungkus lahiri- yah agamanya daripada  isi ilahiyahnya. 4) Kerukunan yang mengambil sikap isolasi, bergaul hanya dengan seagama atau seiman. Pada hal hidup memerlukan ker- jasama, apalagi dalam membangun bangsa dan negara. 5) Kerukunan melalui dialog yang tergesa-gesa tanpa mengenal esensinya yang sejati, tetapi lebih kepada po- lemik, adu bukti, saling mengalahkan.
Kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia men- dorong adanya pembinaan kerukunan umat beragama sebagai suatu keharusan. Dengan kondisi rukun dapat diwujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesa, serta dapat dilakukan pembangungan dalam seluruh as- pek kehidupan. Adalah mustahil  membangun ditengah masyarakat yang konflik. Di sinilah letak urgensi dan pentingnya kerukunan umat beragama. Dengan kata lain kerukunan menjadi prasyarat untuk suatu pemban- gunan.
Dalam dialog selain mengembangkan toleransi seb- agaimana telah dikemukakan di atas juga komunikasi dialog. Menurut A. Muki Ali bahwa dialog yang pro- fesional akan mampu melahirkan kerukunan dan keda- maian. Beliau mempepelopori dialog antar cendiawan
agama sejak tahun 1970. Dialog berbeda degan diskusi yag sarat dengan de- bat untuk mencari solusi dari suatu masalah. Dialog berarti dual logos yitu dua ide pemikiran.  Dau yang setara dan terbuka untuk saling memberikan ide (En- siklopedi Praktis, Kerukunan Umat Beragama, 2012: 160). Dialog tidak mungkin berlangsung jika salah satu pihak menutup diri yang membuat proses komunikasi tidak berjalan efektif. Rasa cinta menjadi roh dialog. Itulah sebabnya Islam melarang pemakasaan keyaki- nan dalam bentuk apapun, seperti membujuk seseorang dengan iming-iming benda, materi, pekerjaan dan ja- batan yang dapAt diketegorikan sebagai pemaksaan agama. Penyaiaran agama dalam Islam ialah mengetuk hati nurani yang tulus, membuka pemahaman yang se- cara naluriah yang dibenarkan oleh kata hati.
Pendekatan dalam dialog didasarkan pada kerendahan hati,  karena: Pertama, dialog tidak boleh melukai hati orang lain. Hati yang luka akan meradang, dan dapat membalasnya juga dengan melukai hati orang lain. Akibatnya maksud dialog saling memahami, mengerti dan bekerjasama akan terhambat, bahkan akan men- galami kegagalan.
Kedua, dialog harus mengakui sesuatu yang absolut yang tidak dapat dipaksakan kepada orang lain. Dalam hal ini diperlukan keterbukaan dan saling menghargai. Sebab itulah seorang muslim dilarang saling bantah- bantahan (jidal) dengn Ahli Kitab, dan tentunya juga penganut agama lain. Sebaliknya dialog dilakukan se- cara baik (ihsan). Firman Allah swt:
Dan jangan kamu berdebat denga ahli kitab, melain- kan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah, ‘kami kami telah beriman kepada kitab-kitab) yang diturunk- an kepada kami dan yang diturunkan kepadamu, dan hanya kepadanyalh kmi berserah diri (Qs Al Ankabut, 46). Ketiga, dialog bukan polemik atau perdebatan teori- tis tentang masalah keagamaan, melainkan komunikasi dengan segenap hati, pikiran dan tindakan. Keempat, dialog bukan membela agama atau kepercayaan yang dianut, tetapi belajar semakin dewasa menerima kabai- kan dari orang lain. Dilaog juga  bukan menarik orang lain untuk pindah agama.
Dengan sikap rendah hati dan tulus akan menembuh- kan cakrawala pemahaman yang luas para pihak yang berdialog. Dalam dialog posisi para pihak ialah setara, terbuka, berjiwa besar atas  kemungkinan terjadi perbe- daan yang bertentangan satu dengan yang lain.
Dialog ialah komunikasi timbal balik (dua arah) di antara dua atau lebih subyek yang setara. Dialog antara
interaksi antarumat beragama di Indonesia sebagaima- na telah disebutkan dimulai tahun 1970-an. Dialog ialah perbincangan antara dua orang atau lebih untuk membahas sesuatu hal atau kasus yang bersikap terbu- ka dan komunikatif (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012: 187).
Pada saat A. Mukti Ali menjadi Rektor IAIN Sunan Kalijaga Jogyakarta telah menyelenggarakan dialog- dialog kecil dan informal antara sejumlah cendikiawan berbagai aliran dan keyakinan. Dalam kursus up gard- ing dosen-dosen IAIN dari seluruh Indonesia pada mata kuliah Perbandingan Agama mengundang para sarjana-sarjana Hindu, Buddha, Kristen dan Katolik agar mereka dengan leluasa dapat memberikan infor- masi “first hand” mengenai agamanya masing-masing. Dan hasilnya kentara dengan jelas dalam sikap dosen- dosen yang mengikuti up garding tersebut yaittu: ter- buka, dapat bergaul dengan lancar, tidak kikuk lagi kalau berhadapan dengan orang-orang yang berlainan agama  (Dick  Hartoko,  “Tanda-tanda  Zaman”  dalam Basis, April 1973 XXII-7, Kanisius, Yogyakarta, 1973, hal. 193).
Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hans Kung seorang teolog dan pastor asal Swiss menyatakan, “Tak  ada  perdamaian  antarbangsa  tanpa  perdamaian antaragama”. Singkatnya “tidak ada perdamaian du- nia tanpa perdamaian agama”. “Tidak ada perdamaian antaragama tanpa dialog antaragama. Tidak ada dialog antaragama tanpa penelitian terhadap fondasi teologis” (Hans Kung, Jalan Dialog Kung dalam Perspektif Mus- lim, CRCS, Jogyakarta,  T.Th), hal. 25 dan 47).
Di Indonesia ada seorang tokoh yang sangat konsen dengan perdamaian dunia, kebangsaan dan agama. Hanya sayangnya kurang dikaji dan disosialisasikan, dan belum disosialisasikan ketiga ide besar tersubut dengan baik.  Sekitar tahun 1996 terdapat sebuah ben- del besar yang berisi gagasan tersebut  disampaikan ke Kantor Wakil Presiden RI yang diteruskan ke Penulis yang pada waktu itu bertugas sebagai Pembantu Asisten Wakil Presiden Bidang Sosial dan Agama dibawah Asisten Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat (H. Sosilo).  Beliau juga komitman ide perdamain du- nia dan agama hingga sebuah universitas yang beliau dirikan juga dikaitkan dengan agama, yaitu “Universi- tas Prof. Dr. Moestop (Beragama). Inilah ide besar dari tokoh tersebut.
Siapakah tokoh tersebut?. Tidak lain ialah Prof. Dr. Moestopo yang juga seorang mantan Jenderal TNI dan Pahlawan Nasional, serta pendiri Fakultas Jurnalistik yang kini menjadi Fakultas Ilmu Komunikasi. Namun disayangkan selain pendidikan tinggi nampak diperlu-
kan sebuah gerakan tersendiri, jika tidak ide tersebut akan tenggelam dalam riak-riuhnya zaman.
Dari uraian di atas nampak bahwa betapa penting ko- mukasi dialog yang mampu mencairkan suasana yang kondusif memperluas wawasan yang diikuti toleransi. Dan sekaligus modal kerjasama keseharian dan institu- sional untuk mencapai tujuan bersama dan perdamaian dunia.
Upaya membangun dan memelihara kerukunan an- tarumat beragama dan perdamaian dunia diawali den- gan komuniksi dialog denganbeberap kententuan:
- Melihat agama lain harus dari perspektif ajaran aga- ma itu sendiri.
- Membangun persaudaraan yang memperlihatkan saling menghormati satu dengan yang lain.
- Mengupayakan konsensus praktis atau kesepakatan mengenai konsep-konsep nilai dan cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi agama yang bersifat umum.
- Mencari titik temu antaragama yang dapat dikem- bangkan untuk membina kerukunan dan perdamain.
- Mengembangkan kerjasama umat beragama yang tolerans dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara.
- Mengkomunikasikan hasil komunikasi dialog dan kerjasama umat masing-masing kepada yang lain se- hingga akan berkembang semangat kerukunan dan per- damaian yang saling pengertian dan saling menghor- mati satu dengan yang lain.
Penutup Sebagai penutup di sini dapat disimpulkan dan disa- rankan sebagai berikut:
Peran komunikasi dialog dalam merawat kerukunan umat beragama telah digaungkan di Indonesia sejak ahun 1970-an, hasilnya yang monumental antara lain dalam hal wadah komunikasi ialah terbentuknya Wa- dah Musyawarah Antarumat Beragama, dan sejak ta- hun 2006 terbentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tiap Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Dalam subtansi disepakati oleh wakil-wakil dari majelis-majelis agama antara lain yang diberi dasar hukum pemberlakuannya dengan Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Ngeri No. 9 dan 8 tahun 2006. Sedangkan pemerintah dalam hal ini Kementeri- an Agama menerbitkan sejumlah peraturan antara lain terkait penyiaran agama dan bantuan luar negeri yang ditingkatkan menjadi Surat Kepuusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun ..... Pengem- bangan kerukunan menjadi trilogi, meliputi: kerukunan intern umat beragama, kerukunan antarumat beragama,
dan kerukunan antarumat beragama dengan pemerin- tah. Substansi kerukunan antarumat beragama yang ter- kendala sejak tahun 1970-an hingga sekarang ialah terkait kode etik panyiran agama dan Undang-Undang Perlindungan Umat Bragama dan/atau sejenis. Di sini- lah kerukunan di Indonesia  nampak masih semu, dan konflik  berpeluang  terus  terjadi  tanpa  penyelesaian yang tuntas, dan ini berbahaya bagi umat beragama dan NKRI.
Akhirnya disarankan kepada pemerintah dan legis- latif bersama pemuka wakil umat beragama seharus- nya dapat mewujudkan adanya Undang-Undang ter- kait dengan kerukunan umat beragama yang mengatur hubungan interaksi, komunikasi, dialog dan kerjasama umat beragama.
Kerukunan intern umat beragama dalam kemajemu- kan aliran dan mzahab atau sekte hendaknya semua pihak kembali kepada sumber dasar agama yaitu kitab suci dengan pendekatan perbedaan itu rahmat Tuhan. Umat Islam akan rukun seandainya kembali beragama kepada Al Quran dan Sunnah Rasulullah saw serta si- kap tasamuh (tolerans) sesuai koridor akidah dan syar- iat Islam.

## Daftar Pustaka
Ali, A. Mukti., Prof. Dr., Ilmu Perbandingan Agama, Nida, Jogyakarta, 1964. -------,Kuliah Agama Islam, Nida, Jogyakarta, 1970. Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Pokok- Pokok Kebijaksanaan Menteri Agama dalam Pembinaan Kehidupan Beragama, I dan II, Proyek Penelitian Keagamaan, Jakarta, (Buku I Tahun 1984 dan Buku II Tahun 1986/ 1987). Badan Penelitian dan Pengembangan, pendidikan dan Latihan, Kementerian Agama RI, Sosialisasi PBM dan Tanya Jawabnya (Edisi Tanya Jawab yang Disempurnakan, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012.
Bagian Proyek Perencanaan Peraturan Perundangan Keagamaan, Peraturan Perundangan tentang Pembinaan dan Pengembangan Kehidupan Be- ragama, Kementerian Agama Rl, Jakarta, 1986. BP 7 Pusat, Ketetapan-ketetapan Majlis Permusy- awaratan  Rakyat  Republik  Indonesia        Tahun 1988, Jakarta, 1988.
Basyuni, Muhammad M., “Kebijakan dan Strategi Kerukunan Umat Beragama”, Makalah Disam- paikan pada Kursus Singkat Angkatan (KSA) XIV Lemhannas RI, 29 Mei 2009, Badan Lit- bang dan Diklat Kementerian Agam RI, Jakarta
2009.
Fatchurrahman, Drs., Al Haditsun Nabawy, Menara Kudus, Yogyakarta, 1971.
Fisher,  B.  Aubrey,  Toeri-Teori  Komunikasi,  Ramja Karya, Bandung, 1996.
Harahap, Ahmad Rifai, Dkk., (Editor), Ensiklopedi Praktis, Kerukunan Umat Beragama, Perdana bekerjasama LPKUB, Medan, 2011. Kementerian Agama RI, Ensikolpedi Islam di Indone- sia, Jakata, 1993.
Kustini (Ed.), Efektivitas Sosialisasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2009. ------,Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9 dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006, Puslitbang Ke - hidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2010. Lubis, Ridwan, M., Prof., Dr., dkk., Buku Penuntun Kerukunan Hidup Umat Beragama, LPKUB Medan Bekerjasama Citapusaka, Bandung,
2004.
Majelis Ulama Indonesia, Kerukunan Beragama dari Perspekif Negara, HAM dan Agama-Agama, Ja- karta, 1996.
Martiam, Najiah., MA., Jalan Dialog Hans Kung dan Perpekif Muslim,  CRCS Universitas Gadjah- mada, Jogyakarta, (t. Tahun).
Mursyid Ali (Ed.), Pengembangan Wadah Kerukunan dan Ketahanan   Masyarakat Lokal di Berbagai Daerah, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2006.
Naim, Sahibi, Kerukunan Antar Umat Beragama, Gu- nung Agung, Jakarta,  1983.
Puslitbang Kehidupan Kegamaan, Komfilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama, Edisi ke 11, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012. Proyek Pembinaan Kerukunan Beragama, Buku Pedo- man Dasar Kerukunan Hidup Beragama 1988- 1989, Departemen Agama RI, Jakarta, 1989. Proyek Perencanaan Peraturan Perundangan Ke- agamaan, Pola Kebijaksanaan Pemerintah di Bidang Agama dan Pembangunan Nasional, Ke- menterian Agama RI, Jakarta, 1980. -------,“Kerukunan Hidup dan Aktualisasi Ajaran Aga-
ma  dan  Kepercayaan  Terhadap    Tuhan  Yang Maha Esa Menjamin Kesatuan dan Persatuan Bangsa Indonesia dalam Membangunan Ma- syarakat Pancasila”, dalam buku Materi Pe- nyegaran Penatar Bidang P4, BP7 Pusat, Jakarta, 1986.
Ratu Prawiranegara, Alamsyah, Pembinaan Kehidupan Beragama di Indonesia, I dan II, Jakarta, 1981. Rasyidi, M., Prof., Dr., Kebebasan Beragama, Media Dakwah, Jakarta,1979.
Suryana AF, Toto, Drs., M. Pd., Pendidikan Agama Is - lam untuk Perguruan Tinggi, Tiga Mutiara, Bandung, 1997. Syadzali, Munawir, MA, “Kebijaksanaan, Strategi dan Sistem Pembinaan Kehidupan Beragama di In- donesia”, dalam buku Materi Penyegaran Pena- tar Bidang P-4, Jakarta, 1986.
-------,Kiprah  Pembangunan  Agama  Menuju  Tinggal Landas, Biro Hukum dan Humas Kementerian Agama, Jakarta, 1986.
Tim  Peneliti  Puslitbang  Kehidupan  Keagamaan, Perselisihan  Terkait  Pendirian,  Penertiban,  dan Penutupan Rumah Ibadat di Indonesia, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Ja- karta, 2011.
-------,Respon Pemuka Agama terhadap Kebijakan Pemerintah Bidang Keagamaan: Sikap Pemu- ka Agama terhadap SKB Menag, Jagung dan Mendagri  No.  3 Tahun  2008,  No.  Kep.  033/A/ JA/6/2008  dan  No.  199  Tahun  2008,  serta PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012.
Tim Pustaka Phonix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2012.
Truna, Dody S., Dr., Pendidikan Agama Islam Berwa - wasan Multikulturalisme, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2011. Yeangoe, A.A. Dr., Agama dan Kerukunan, BPK Gu- nung Mulia, Jakarta, 2006.

## Jurnal:
Hartoko, Dick, “Kerukunan Hidup Antarumat Beraga- ma,” BASIS, Jogyakarta, April 1973, hal. 201- 207.
Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kemenerian Agama RI,  Rukun,  Jakarta, Vol. 7 Nopember 2011.