## ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI (PK) OLEH JAKSA DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA
Ahmad Fauzi
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Abstrak Abstract Peninjauan  kembali  oleh  Jaksa dalam perkara pidana merupakan paradoks yang terjadi  dalam  sistem  hukum pidana,  dimana  praktek  hukum tersebut  bertentangan  dengan nilai dan norma hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP.  Tetapi  dalam  praktek peninjauan  kembali  seringkali dilakukan  oleh  jaksa  dengan alasan ada yurisprudensi pengadilan yang memutus perkara  tersebut,  akibatnya hukum  tidak  mencerminkan keadilan  dan  kepastian  bahkan cenderung menabrak kepentingan  hukum  terpidana dan  ahli  warisnya.  Pengajuan peninjauan  kembali  adalah semata-mata  demi  kepentingan terpidana  dan  ahli  warisnya, hukum  dan  undang-undang tidak  memberikan  wewenang kepada  jaksa  untuk  melakukan peninjauan  kembali,  bahwa peninjauan kembali yang dilakukan  oleh  jaksa  bukan merupakan  penemuan  hukum melainkan  hanya  merupakan penafsiran hukum.
Reconsideration by the prosecutor in a  criminal  case  is  a  paradox  that occurs in the criminal justice system, where the practice of law is contrary to the values and norms of law as set out  in  the  Criminal  Code.  But  in practice  is  often  performed  by a review  of  the  prosecution  on  the grounds there is jurisprudence of the court  deciding  the  case,  the  legal consequences  do  not  reflect  fairness and certainty even tend to hit a legal interest  convict  and  his  heirs. Proposal review is solely for the sake of the convict and his heirs, the law and  the  law  does  not  authorize  the prosecutor  to  conduct  the  review, that  the  review  carried  out  by  the prosecutor  is  not  a  discovery  of  the law but only an interpretation of the law.
Kata Kunci : Peninjauan Kembali, Jaksa, Hukum Acara Pidana, Keadilan dan kepastian Hukum

## JURNAL ILMU HUKUM

## A. Pendahuluan
Istilah sistem peradilan pidana dalam berbagai referensi digunakan sebagai  padanan  dari criminal  justice  system .  Definisi criminal  justice system dalam Black’s Law  Dictionary disebutkan  sebagai  “ The  system typically  has  three  components:  law enforcement  (police,  sheriffs, marshals),  the  judicial  process  (judges,  prosecutors, defense  lawyers), and  corrections  (prison  officials,  probation  officers,  paroleofficers) ” 1 . Pengertian  tersebut  lebih  menekankan  pada  “komponen”  dalam  sistem penegakan hukum, yang terdiri dari polisi, jaksa penuntut umum, hakim, advokat dan lembaga pemasyarakatan. Di samping itu pengertian di atas juga  menekankan  kepada fungsi  komponen  untuk ”menegakkan  hukum pidana”,  yaitu  fungsi  penyidikan, proses  peradilan  dan  pelaksanaan pidananya. Sedangkan  menurut  Muladi  sistem  peradilan  pidana  adalah merupakan  suatu  jaringan (network) peradilan  yang  menggunakan hukum  pidana  sebagai  sarana utamanya,  baik hukum  pidana  materiil, hukum  pidana  formil  maupun  hukum pelaksanaan  pidana.  Pengertian yang dikemukakan Muladi tersebut, di samping memberi penekanan pada suatu ”jaringan” peradilan, juga menekankan adanya penggunaan hukum pidana  oleh  jaringan  dalam  melaksanakan  tugasnya  secara menyeluruh, baik  hukum  pidana  substantif,  hukum  acara  pidana  maupun  hukum penitensier untuk mencapai tujuan jaringan tersebut 2 .
Berkaitan  dengan  pengertian sistem  peradilan  pidana  tersebut, maka  tujuan  dari  sistem  pidana  itu  sendiri  harus  melibatkan empat komponen  dalam  sistem  peradilan  pidana  (kepolisian,  kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan  dapat  membentuk suatu ” integrated  criminal  justice  system ”. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka menurut Mardjono Reksodipoetro diperkirakan akan terdapat tiga kerugian, yaitu :
1 Bryan  A.  Garner, Black’s  Law  Dictionary ,  Seventh  Edition,  West Group,  St. Paul, Minn, 1999, hlm. 381
2 Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 4
1. Kesukaran  dalam  menilai  sendiri  keberhasilan  atau  kegagalan masing masing instansi,
2. Sehubungan  dengan  tugas  mereka  bersama kesulitan  dalam memecahkan  sendiri  masalah-masalah  pokok  masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana).
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka  setiap  instansi  tidak  terlalu  memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.
Dalam suatu sistem peradilan pidana seseorang terpidana dijamin haknya  untuk  mendapatkan  pembelaan dan  melakukan  pembelaan  sejak tahap  penyidikan  hingga tahap  pengajuan  peninjauan  kembali  ke Mahkamah  Agung,  bahkan upaya  hukum  guna  membela  hak-hak terpidana merupakan  hak  yang  vital  dan  dijamin  dalam  Hak  Asasi Manusia.  Upaya  hukum  tersebut  dalam proses  hukum  pidana  mendapat tempat  yang  istimewa  karena  hal  ini  merupakan  suatu  proses  yang menyatu yang tidak terpisahkan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana. Mengapa  hal  ini  menjadi  penting?  karena  hal  ini  menunjukan  adanya sebab akibat dari suatu proses peradilan pidana.
Upaya  hukum  dalam  hal  membela  hak-hak  terpidana  dilakukan guna  menjamin  adanya  perhargaan  terhadap  hak  asasi  manusia  dan penegakan supremasi hukum ( rule of law ) dengan sebaik-baiknya, karena upaya  hukum  bagi  seorang  dilakukan  guna  kepentingan pembelaan.  Hal ini  diungkapkan M.  Trapman  yang  menyatakan  bahwa  ; “Terdakwa mempunyai  pertimbangan  yang  subjektif  dalam  posisi  yang  subjektif, Penuntut umum  mempunyai  pertimbangan  yang  subjektif  dalam  posisi yang  objektif,  sedangkan  hakim  memiliki  pertimbangan  objektif  dalam posisi yang objektif” 3 .
Kondisi sebagaimana  tersebut  diatas  sekiranya  patut  menjadi catatan  kita  bersama,  karena  dewasa  ini  penerapan  asas-asas hukum dalam dunia peradilan pidana saat ini sangat jauh sekali terhadap makna dan esensi dari keadilan itu sendiri, kritik kerap kali muncul dari berbagai kalangan  karena  hukum  dan  sistem  peradilan  pidana  yang  sejatinya
3 Van Bemmelen, Lerboek van Het Nederland Strafprocesrecht , Herziene Druk, hlm 132.
muncul  sebagai  gerbong  keadilan  seeakan  kehilangan makna  karena hukum dan sistem peradilan gagal membendung kemajuan sosial, dalam hal ini dapatlah dikatakan bahwa sistem peradilan pidana-lah justru yang menjadi tembok besar dalam menciptakan keadilan dalam hukum pidana itu sendiri, sehingga hukum jauh dari nilai eksistensinya yaitu keadilan itu sendiri 4 .
Keadilan sebagai  eksistensi  hukum  dalam  peradilan  pidana merupakan elemen penting dalam kaitannya dengan HAM, karena bicara keadilan dalam sudut pandang HAM maka nilai HAM merupakan norma moral dan sarana bagi hukum untuk menciptakan cita-citanya melindungi semua  umat  manusia  dari  penyalahgunaan  dan  pemberlakuan  kekuatan tirani di bidang hukum, ekonomi, sosial dan politik yang berlaku di tingkat nasional  maupun  internasional 5 . Hal  ini  dikarenakan  pelanggaran  atas hak-hak terdakwa merupakan issu yang umum kita dengar belakangan ini, hal ini terjadi mana kala seorang pejabat di bidang hukum menggunakan kewenangannnya  terlalu  berlebihan  untuk  menciptakan  keadilan  dengan cara  memberikan  ketidakadilan,  dan  di  Indonesia  kondisi  ini  umum terjadi  sehingga  penyelenggaraan  sistem  peradilan  pidana  sangat  jauh sekali  dari  cita-cita  KUHAP  itu  sendiri  yaitu  untuk  menjamin  kebenaran sesuai dengan kemanusiaan.
Suatu  putusan  pengadilan  dapat  dikatakan  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap  ( in  kracht  van  gewijsde ),  dalam  hukum  acara pidana  yang  sekarang  berlaku (KUHAP)  maupun  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang- undang  Hukum  Acara  Pidana,  sama  sekali  tidak mengaturnya.  Namun
4 Albert W Alschuler, Law Without Value, The Life, Works and Legacy Of Justice Home , University of Chicago Press,Chicago, 2000, hlm 8.
5 Karakteristik  inilah  yang  kemudian  yang  menjadi  pembeda  antara  Hak  asasi manusia  sebagai  hak  yang  diberikan  oleh  tuhan  kepada  manusia  dengan yang  yang  di berikan secara hukum (legal right), sehingganya Hak asasi manusia itu bersifat universal dimana  manusia  sama  kedudukannya.  Hal  tersebut    secara  tegas  di  ungkapkan  dalam Universal  Declaration  of  Human  Right    ditekankan  tidak  adanya  perbedaan  manusia berdasarkan pada  race,  colour,  sex,  language,  religion,  political  or  other  opinion, national or social origin property, birth, or other status. Lihat Universal Declaration of Human Right, Dalam Human Right : A Compilation of International Instrument, bagian Introducing
dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03Tahun 1983 tentang  Tambahan  Pedoman  Pelaksanaan  KUHAP,  disebutkan  bahwa putusan  pengadilan  baru  dinyatakan  telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap apabila tenggang waktu untuk berfikir telah dilampaui 7 (tujuh) hari setelah  putusan pengadilan  tingkat  pertama  dan  14  (empat  belas)  hari setelah putusan pengadilan tingkat banding.
Berkaitan  dengan pengertian  peninjauan  kembali  memang  tidak ada definisi khusus yang memberikan pengertian tersebut, Andi Hamzah memberikan pengertian peninjauan kembali adalah sebagai hak terpidana untuk  meminta  memperbaiki  keputusan pengadilan  yang telah  menjadi tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya 6 . Sedangkan Adami Chazawi menyatakan peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa untuk melawan putusan pemidanaan yang telah tetap dan hanya boleh diajukan oleh terpidana  atau ahli warisnya 7 . Sedangkan  menurut  ketentuan Pasal  263  ayat  (1)  KUHAP,  jika diurai ketentuan pasal tersebut memiliki unsur yang sangat limitatif yaitu  :
1. putusan pengadilan yang dimintakan peninjauan kembali telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. bukan merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan
3. diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.
Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 263 (2) diatur mengenai syarat pengajuan peninjauan kembali yaitu :
1. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan  hukum  atau  tuntutan  penuntut  umum  tidak  dapat diterima  atau terhadap  perkara  itu  diterapkan  ketentuan  pidana yang lebih ringan.
2. apabila  dalam  pelbagai  putusan,  terdapat  pernyataan  bahwa sesuatu  telah terbukti,  akan  tetapi  hal  atau  keadaan  sebagai  dasar dan  alasan  putusan yang  dinyatakan  telah  terbukti  itu,  ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain
6 A.  Hamzah  dan  Irdan  Dahlan,  , Upaya  Hukum  Dalam  Perkara  Pidana ,  Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 4
7 Adami  Chazawi, Lembaga  Peninjauan  Kembali  (PK)  Perkara  Pidana, Penegakan Hukum  dalam  Penyimpangan  Praktik  &  Peradilan  Sesat ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

## 3. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata
Dari  penjelasan  berkaitan  dengan  definisi  peninjauan  kembali tersebut, dapatlah di tarik kesimpulan bahwa Peninjauan Kembali adalah hak  terpidana  dan  ahli warisnya  untuk  melakukan  upaya  hukum  luar biasa. Tetapi  kini  dalam  praktek hukum  acara  pidana  kita  bisa  temukan adanya,  praktek  hukum pengajuan  peninjauan  kembali  oleh  jaksa merupakan  kekeliruan  hukum  yang  nyata,  dimana  pengajuan  peninjuan kembali  tersebut  bertentangan  dengan  nilai  dan  norma  hukum  terutama yang  termaktub  dalam  KUHAP.  Praktek  dan  penerapan  peninjauan kembali oleh jaksa ini menunjukan adanya “ kesenjangan hukum yang amat antara  aspek  norma  dan  aspek perilaku  dalam  hukum formil yakni hukum acara pidana,” kesenjangan tersebut manakala terjadi  ketika  aturan-aturan  hukum  dalam  hukum  formil menjadi landasan  hukum  dalam  melakukan  praktek  hukum  itu  sendiri,  sehingga terbuka  kemungkinan  praktek  hukum  itu bertentangan  dengan  hukum dan nilai keadilan.
Dalam prakteknya peninjauan kembali oleh jaksa tentu saja sangat tidak menguntungkan bagi terpidana dan ahli warisnya, dan hal tersebut tentu  saja  berpotensi  melanggar  hak  asasi  terpidana  dan  ahli  warisnya. Dalam  posisi  ini  jelaslah  bahwa  hukum yang  dilakukan  oleh  penguasa (jaksa  sebagai  alat  negara) hanya  melindungi    kepentingan negara saja, tetapi mengabaikan kepentingan masyarakat sehingga tujuan pelaksanaan hukum pidana yang adil tidak akan tercapai.
Kondisi  ini  merupakan  “paradoks”  tersendiri  dalam  penerapan hukum pidana di Indonesia, dimana harusnya posisi negara dan rakyatnya harus  sama  dan  sejajar  serta  berimbang  sesuai  dengan  doktrin equality before  the  law. Sehingga  keadilan  akan  bisa  tercipta  bagi  kedua  belah pihak. Aristoteles mengemukakan  bahwa “suatu  keadilan  akan  tercapai, apabila terdapat keseimbangan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan  hubungan  hukum.” Berpijak  pada  pendapat  Aristoteles tersebut  harusnya  hukum pidana bisa  memberikan  perlindungan  yang
seimbang  bagi negara  dan  rakyatnya sehingga  kepentingan  kedua  belah pihak bisa dilindungi.
Atas  realitas  praktek  hukum  perburuhan  yang  tidak  adil  tersebut menunjukan adanya suatu gejala hukum yang dalam pandangan Yehezkel Dror  disebut  sebagai “ketertinggalan” atau (concept  of  lag), dalam penjelasannya  bahwa “ketertinggalan“  (lag) hukum  itu  akan  terjadi, apabila  hukum    itu  secara  nyata  telah  tidak  memenuhi  kebutuhan  yang timbul  sebagai  akibat  perubahan  sosial  yang  telah  terjadi,  artinya  bahwa hukum  tidak  memperhatikan perkembangan  dan  dinamika  sosial  yang dalam  hal  ini  keadilan  dalam  perlindungan  dalam  hukum pidana  antara negara dan rakyatnya.
Kenyataan  mengenai  tertinggalnya  hukum  dibelakang  masalah yang  diaturnya,  sering  dikatakan  sebagai  ciri  hukum  yang  khas.  Tetapi ketertinggalan ini akan betul-betul menimbulkan suatu persoalan hukum apabila  ada  jarak  yang  saling  memisahkan  antara  peraturan formil sebagaimana  diatur  dalam  KUHAP  dan  praktek  hukum  peninjauan kembali  oleh  Jaksa saling  memiliki  pertentangan  yang  amat nyata  yaitu berupa pertentangan hukum dalam praktek hukum yang tidak adil.

## B. Permasalahan
Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  kedudukan  hukum  peninjauan  kembali  oleh  Jaksa dalam hukum acara pidana?
2. Bagaimana  penerapan dan  akibat  hukum  terhadap  peninjauan kembali oleh Jaksa dalam hukum acara pidana?
3. Bagaimana jalan keluar terhadap pembatasan terhadap peninjauan kembali oleh Jaksa dalam hukum acara pidana?

## C. Metode  Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  bersifat deskriptif  analisis  yaitu  dengan  menggambarkan  dan  menganalisis  data
yang  diperoleh  berupa  data  sekunder  dan  didukung  oleh  data  primer mengenai  berbagai  masalah  yang  berkaitan  dengan  aspek  hukum penerapan hukum pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa dalam hukum acara pidana Indonesia.
Sesuai  dengan  bidang  kajian  ilmu  hukum  maka  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif 8 dengan  menitik beratkan  pada  studi  kepustakaan. Sebagai  penelitian  yuridis  berbasis normatif,  maka  penelitian  ini  berbasis  pada  analisis  terhadap  norma hukum,  baik  hukum  dalam  arti law  as  it  is  written  in  the  books (dalam aturan perundang-undangan) maupun hukum dalam arti decided by judge thought  judicial  process (putusan-putusan  pengadilan) 9 .  Dengan demikian,  obyek  yang  dianalisis  adalah  norma  hukum,  baik  dalam peraturan perundang-undangan maupun yang sudah kongkrit ditetapkan oleh hakim dalam kasus yang diputus di pengadilan.
Penelitian  ini  mempergunakan  bahan-bahan  hukum 10 baik  bahan hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan yang  mengikat  dalam bentuk  norma  atau  kaidah  dasar sebagaimana dimuat dalam UUD 45, UU Putusan Pengadilan/Arbritase dan Perjanjian- Perjanjian  Internasional berbentuk  Konvensi.  Bahan  hukum  sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa  hasil-hasil  penelitian,  tulisan  para  ahli  hukum  dan  jurnal  yang didapat  melalui  kepustakaan  yang  berkaitan  dengan  penerapan peninjauan  kembali. Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan  hukum memberikan  petunjuk  dan  informasi  terhadap  bahan  hukum  primer  dan sekunder yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.
Teknik  pengumpulan  data  mempergunakan  tahapan  penelitian berupa  penelitian  kepustakaan  ( library  research ),  penelitian  virtual ( virtual  research ),  Penelitian  kepustakaan  yaitu  studi  dokumen  dan
8 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan Singkat ,  Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 34-35 dan 41.
9 Ronald Dworkin, Legal Research , Spring, Daedalus, 1973, hlm.250.
10 Lihat  Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 52
observasi,  penelitian  ini  diarahkan  terutama  pada  bahan-bahan  dan peraturan  perundang-undangan  dan  putusan  pengadilan  yang  berkaitan dengan  penerapan  pengajuan  peninjauan  kembali  oleh  jaksa  dalam hukum acara pidana.
Penelitian  virtual  ( virtual  research ) 11 dilakukan  melalui  media teknologi  informasi  khususnya  untuk  memperoleh  data  sekunder  yang hanya dapat diperoleh melalui situs di internet seperti westlaw . Penelitian ini  dilakukan  untuk  melengkapi  dan  sekaligus  menunjang  penelitian kepustakaan khususnya berkaitan dengan aktualitas bahan kepustakaan.
Setelah  dilakukan  pengumpulan  data  selanjutnya  data  akan dianalisa secara kualitatif, artinya data kepustakaan dan hasil wawancara dianalisis  secara  mendalam,  holistic  dan  komprehensif.  Penggunaan metode  analisis  secara  kualitatif  didasarkan  pada  pertimbangan,  yaitu pertama,  data  yang  dianalisis  beraneka  ragam,  memiliki  sifat  dasar  yang berbeda  antara  satu  dengan yang  lainnya,  serta  tidak  mudah  untuk dikuantitatifkan.  Kedua,  sifat  dasar  data  yang  dianalisis  adalah menyeluruh  ( comprehensive )  dan  merupakan  satu  kesatuan  yang  bulat ( holistic ).  Hal  ini  ditandai  dengan  keanekaragaman  datanya  serta memerlukan informasi yang mendalam ( indepth informationi ).

## D. Pembahasan
1. Kedudukan  hukum  peninjauan  kembali  oleh  Jaksa  dalam hukum acara pidana
Sebagaimana diketahui  bersama  fungsi  hukum  acara  pidana  adalah untuk  mencari  dan  mendapatkan  atau  setidak-tidaknya  mendekati kebenaran yang  selengkap-lengkapnya  dari  suatu  perkara  tindak  pidana sehingga  penerapan  hukum  pidana  dapat  dengan  tepat  dan  jujur kepada seorang  atau  kelompok  yang  melakukan  perbuatan  pidana itu 12 ,  lebih
11 Cnossen C. dan Sith Veronica M. “ Developing Legal Research Methodology to Meet the Challenge of New Technologies ”, sebagaimana yang dimuat dalam The Journal of Information, Law and Technology (JILT) , Volume 2, 1997.
12 Daliyo, Pengantar Hukum Indonesia , Prehallindo, Jakarta,  2001, hlm 221
tegas lagi  Van  Bemellen  menyatakan  fungsi  hukum  acara  pidana adalah untuk  mencari  kebenaran, pemberian  kepastian  oleh  hakim, dan pelaksanaan  putusan 13 .  Secara garis  besar pemberian  kepastian  hukum menjadi  tumpuan  utama  dalam  pelaksanaan  hukum  acara  pidana  itu sendiri, sehingga  keputusan  hakim  yang  akan  diambil  merupakan keputusan  yang  tepat yang  kemudian  akan  dilakukan  pelaksanaan (eksekusi)  oleh  jaksa  sehingga  tercipta  suatu  ketertiban,  ketenteraman,
kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat 14 .
Dalam penerapannya prosedur hukum acara pidana seringkali tidak sesuai  dengan  rasa  kepastian  dan  keadilan  dari  masyarakat  itu  sendiri, khususnya dari tersangka/terpidana. atas rasa kurang puas terhadap rasa keadilan  dan  kepastian  hukum  bagi  tersangka/terpidana hukum  acara telah pidana  telah memberikan  mekanisme  sejak  dari  masa  penyidikan hingga upaya  hukum  luar  biasa.  Jika  tidak  puas terhadap  tindakan penyidik  pada masa  penyidikan  dipersilahkan  untuk  melakukan  upaya hukum  pra  peradilan,  jika  tidak  puas  dengan  putusan  hakim  tingkat pertama dipersilahkan melakukan upaya banding dan kasasi, dan jika hal tersebut  juga  dirasa  kurang  memberikan rasa keadilan  dan  kepastikan dapat melakukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali (PK).
Sebagaimana  diketahui berkaitan  dengan pengaturan  Peninjuan Kembali  (PK)  sudah  diatur  secara  limitatif  dalam ketentuan pasal  263, 264,  265,  266,  267,  268  KUHAP  dan  dengan  syarat  harus  memenuhi ketentuan  dan  syarat-syarat  dalam  Pasal  263  KUHAP. Dari  semua ketentuan  pasal-pasal  ini  dapatlah  ditarik  kesimpulan  bahwa  PK merupakan  upaya  hukum  luar  biasa  yang  diberikan  undang-undang kepada  terpidana  atau  ahli  warisnya  yang  menjadi  korban  ketidakadilan dari  pelaksanaan  hukuman  pidana  itu  sendiri,  dengan  sendirinya pengajuan  peninjauan  kembali  ini  tidak dapat diberikan  kepada  negara yang  dipresentasikan  oleh  jaksa, karena  secara  prinsip  negara  tidak
13 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika, 2006, Jakarta, Hlm 8-9 14 ibid
menjadi korban dalam pelaksanaan hukum pidana, tetapi terpidana atau ahli warisnya.
Merujuk  pada  mekanisme hukum  acara  pidana  dimana  dalam ketentuan  pasal  1 angka  12  KUHAP  yang  menyatakan  “upaya  hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan  berupa  perlawanan  atau  banding  atau  kasasi  atau  hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta  menurut cara  yang diatur  dalam  undang-undang  ini. Dalam ketentuan  lain  yaitu dalam  ketentuan  Pasal  263  yang dinyatakan “terhadap  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  putusan  tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala macam tuntutan, Terpidana dan  ahli  warisnya  dapat  mengajukan  permintaan  Peninjauan  kembali kepada Mahkamah Agung. Serta Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia  Nomor  :  M.01.  PW.07.03  tahun  1982  tentang  pedoman pelaksanaan  hukum  acara  pidana  dengan  jelas  dinyatakan  bahwa pelaksanaan atas  hak  Peninjauan  Kembali  hanya  ditujukan  kepada terpidana  atau  ahli  warisnya  dalam  ketentuan-ketentuan  itu  disebut sebagai  “pemohon” (merujuk  sebagaimana  ketentuan  Pasal  264  (1),  264 (4),  265 (2),  263  (3), 265 (4),  266  (2)  huruf  a,  266  (2)  huruf  b,  dan 268 (2)). Dari kesemua ketentuan pasal sebagaimana tersebut jika ditafsirkan maka  akan  sangat  jelas  makna  dari  peninjuan  kembali  itu  adalah merupakan hak terpidana atau ahli warisnya bukan hak dari jaksa sebagai penuntut umum.
Dalam prakteknya peninjauan kembali  seringkali  dilakukan  oleh jaksa  bukan  oleh  terdakwa  atau  ahli  warisnya,  praktik  hukum  ini merupakan  gejala  kekeliruan  peradilan (rechtelijke  dwaling) yang  dalam implementasinya merupakan suatu cara yang melanggar atau menerobos aturan-aturan  hukum itu  sendiri  dalam  hal  ini  adalah  aturan  dalam hukum  acara  pidana. Tindakan  hukum  ini  merupakan  kesewenang- wenangan  hukum  dengan  cara  melakukan  penafsiran  hukum  terhadap ketentuan  pasal  263  KUHAP,  sehingga ketika  pasal  ini  dilakukan
penafsiran  maka analogi hukumnya  adalah  hak  terpidana  dan  ahli warisnya sebagai korban ketidakadilan dari pelaksanaan hukum pidana itu sendiri  dirampas  oleh  negara,  sehingga  dalam  proses  acara  pemeriksaan Peninjauan  Kembali  nantinya  negara  akan  berhadapan  dengan  negara yang diwakili oleh jaksa.
Penafsiran  hukum  yang  seperti  ini  bukan  saja  menimbulkan kekeliruan  peradilan (rechtelijke  dwaling) karena  bertentangan  dengan aturan KUHAP itu sendiri, serta menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal yaitu interpretatio cessat in clarris . Prinsip ini  menegaskan  bahwa  suatu tekstual  atau  kata-kata  dari  aturan  atau undang-undang  telah  terang  dan  jelas  maka  tidaklah  perlukan  lagi penafsiran.  Akibatnya  jika  dilakukan  penafsiran  terhadap suatu  tekstual atau  kata-kata dari  aturan  hukum  yang  sudah  terang  dan  jelas tersebut akan  terjadi penafsiran  yang  menghancurkan  atau interpretatio  est perversio dari  suatu  tekstual  atau  kata-kata  tersebut. Seharusnya  makna dari  teksual  atau  kata-kata  dari  undang-undang  itu  harus  ditafsirkan berdasarkan  undang-undang  itu  sendiri  atau  dengan  kata  lain  harus dilakukan penafsiran strictissima interpretatio .
Dalam  prakteknya  selain  penafsiran  hukum  yang  keliru  terhadap ketentuan  pasal  263  KUHAP  juga  seringkali  jaksa  melakukan  penafsiran terhadap  ketentuan  pasal  24  (1)  Undang-undang  No. 48 Tahun  2009, terhadap  ketentuan  pasal  ini jika  ditelaah  secara  yuridis  penafsiran  dari ketentuan ini pun dengan jelas menyatakan pihak yang menyatakan untuk mengajukan  Peninjauan  Kembali  adalah  bukan  Jaksa tetapi  terpidana atau  ahli  warisnya.  Hal  tersebut  dinyatakan  dalam  pasal  24  (2)  yang menyebutkan  pihak-pihak  adalah  merupakan  norma lex  generalis (perkara pada umumnya) sementara PK perkara pidana diatur khusus ( lex specialis ) dalam  pasal  263  (1)  KUHAP  sehingga  berlaku (lex  specialis derogat legi generalis ).
Patutlah  menjadi  perhatian  bahwa  apa  yang  dilakukan  oleh  jaksa berkaitan  dengan  pengajuan  peninjauan  kembali  bukanlah  merupakan
suatu  terobosan  hukum  atau  bahkan  bukanlah  penemuan  hukum  yang dilakukan oleh jaksa itu sendiri, bahwa suatu keadaan atau suatu syarat- syarat  tertentu  hakim  bisa  saja  menggali  dan  melakukan  penafsiran, demikian  juga  dengan  jaksa  dan  advokat  dan  juga  para  ahli  hukum diperkenankan  untuk  melakukan  penafsiran  hukum.  Dalam  konteks penafsiran  hukum ini, penggalian  bisa  dilakukan  terhadap  norma  yang sudah ada atau menggali dari kasus atau peristiwa yang sedang ditangani. Tentu  saja  penafsiran  tersebut  harus  berkaitan  dengan  keadaan  khusus, yakni  apabila  suatu  perkara  tidak  ada  dasar  hukumnya  atau  dasar hukumnya ada tetapi kurang jelas dalam rangka penerapannya.
Penafsiran  hukum  sebagaimana  tersebut  diatas  juga  dalam penerapannya,  khususnya  dalam  perkara  tindak  pidana harus menggunakan  cara-cara  dan  syarat  yang  sangat  ketat  dan  tidak  boleh menyimpang  dari  KUHAP,  hal  ini  dikarenakan  dalam setiap perkara tindak  pidana  selalu  dibatasi  oleh  asas  legalitas  sebagai  pijakan  hukum dari adanya suatu perbuatan melawan hukum. Beranjak dari pemikiran ini dapatlah  disimpulkan  bahwa  pengajuan  peninjaun  kembali  oleh  jaksa bukanlah  merupakan  penafsiran  atau  terobosan  hukum  karena  rumusan ketentuan pasal 263 (1) sudah jelas dan terang sehingga sifatnya tertutup tidak  boleh  ditafsirkan    lagi. Selain  itu  juga  tidak  ada  alasan  yuridis berkaitan  dengan  pengajuan  peninjauan  kembali  oleh  Jaksa  sehingga dengan  sendirinya  Jaksa  telah  keluar  dari  cara-cara  yang  lazim  dalam melakukan  penafsiran  sehingga  dengan  sendirinya  jaksa  melakukan  hal yang memang bukan wewenang hukumnya.
Jelaslah apa yang dilakukan oleh Jaksa berkaitan dengan pengajuan Peninjauan  kembali  merupakan  pelanggaran  terhadap  ajaran  legisme hukum,  Jhon  Austin  dalam  pemikirannya  tentang  teori  perintah (Command  Theory) menyatakan  dengan  tegas  bahwa  perintah  undang- undang  haruslah  dilakukan  dan  karenanya  tidak  dapat  dilakukan penyimpangan (deviation) tanpa  mengabaikan  prinsip-prinsip keadilan. Oleh  karena  itu  pelaksanaan  isi  undang-undang  ini  merupakan  bentuk
keamanan dan kepastian hukum sebagaimana sebagaimana dikemukakan dalam positivisme hukum 15 .

## 2. Penerapan dan akibat hukum terhadap peninjauan kembali oleh Jaksa dalam hukum acara pidana.
Dalam beberapa kasus peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa dapat  ditemui  bahwa  pengajuan  peninjauan  kembali  berlandaskan  pada adanya  putusan  Mahkamah  Agung  mengenai  pengajuan  peninjauan kembali  oleh  Jaksa,  walaupun  hal  tersebut  secara  serta tidak  memiliki dasar hukum yang pasti karena hukum acara pidana Indonesia khususnya KUHAP  tidak  mengadopsi  asas stare  decisis atau  asas  preseden  yang umum  diadopsi  di  negara common  law yang  menyatakan  putusan pengadilan  yang  terdahulu  menjadi  sumber  hukum  untuk  memutus perkara  berikutnya. Tetapi  hal  ini  dilakukan  guna kepraktisan  beracara, keseragaman putusan dan konsistesi putusan peradilan.
Patutlah  di  pahami  bahwa  Indonesia  mempunyai  tradisi  hukum kontinental  yang  mendasarkan  hakim  dalam  memutus  berdasarkan perundang-undangan,  namun  dengan  perkembangan  pergaulan internasional  (globalisasi)  terjadi  interaksi  sistem  hukum  kontinental dengan Anglo Saxon , karenanya peranan putusan hakim juga memegang peran penting dalam  pembaharuan hukum nasional 16 . Dalam pandangan Mochtar  Kusumaatmadja  sekalipun  sistem  hukum  Indonesia menitikberatkan  pada  perundang-undangan,  namun  juga  mempunyai pemikiran  bahwa  peran  putusan  pengadilan  juga  memegang  peran penting  dalam  pembaharuan  hukum.  Karena  pembaharuan  yang  teratur demikian  dapat  dibantu  oleh  perundang-undangan  atau  keputusan
15 Friedmann, W, Legal Theory, Penerbit Universal Law Publishing Co. Pvt.Ltd, FifthEdition, Second Indian Reprint, New Delhi, 2002, Hlm 193
16 Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan
Perubahan , LP3ES, Jakarta, 1990, hlm 78-117
pengadilan  atau  kombinasi  dari  kedua-duanya 17 ,  oleh  karena  itu pentingnya  peran  putusan  pengadilan  karena  ada  dua  kemungkinan putusan hakim yaitu putusan pengadilan sebagai hukum in concreto atau putusan pengadilan menjadi hukum yang in abstracto ,
Dalam pelaksanaannya ada beberapa kriteria-kriteria suatu putusan pengadilan dapat menjadi yurisprudensi yakni : 18
(1). Putusan pengadilan  dapat  diambil  alih  untuk  pembentuk  undang- undang.  Aturan  hukum  yang  lahir  dari  putusan  hakim  menjadi materi  muatan  undang-undang.  Apakah  dengan  demikian  sifat hukum dari putusan hakim akan hilang? Sama sekali tidak. Namun di  sini  akan  berlaku  prinsip  preferensi  yang  wajib  dipatuhi  hakim, yaitu  ketentuan  bahwa  undang-undang  “ prevail ”  terhadap  hukum tidak  tertulis,  termasuk  putusan  hakim  (diatur  dalam  undang- undang). Prinsip preferensi ini juga berlaku apabila ternyata undang- undang  baru  bertentangan  atau  mengatur  secara  berbeda  dengan putusan  hakim.  Perbedaan  tersebut  mengandung  hal-hal  yang bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  yang  diterima  secara  umum dalam  masyarakat;  bertentangan  dengan  ketertiban  umum  atau berisi alasan atau pertimbangan yang tidak atau kurang masuk akal atau kurang layak ( unreasonable ).
(2). Putusan  hakim  diikuti  dalam  praktek  hukum.  Hal  ini  sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum yang berbeda: (a) Tradisi  hukum common  law/Anglo  Saxon yang  diikuti  sistem
” precedent ”. Putusan hakim adalah hukum yang mengikat/ binding  law untuk  kasus-kasus  serupa  di  kemudian hari.  Dengan  demikian,  putusan  tersebut  akan  berlaku  umum terhadap setiap orang yang menghadapi persoalan hukum yang serupa dengan putusan hakim yang bersangkutan. Kalau sudah berlaku  pada  setiap  orang,  berarti  putusan  itu  telah  berubah atau  diterima  sebagai  kaidah  umum,  yang  menjadi  salah  satu ciri  hukum  dalam  arti  abstrak.  Lebih  jauh,  seperti  di  Inggris, putusan-putusan tersebut berkembang menjadi “ common law ”, semacam Hukum Adat di Indonesia 19 . Di Indonesia, meskipun ada teori keputusan ( beslissingen leer ) Ter Haar , tidak pernah ada  kepastian,  benarkah  Hukum  Adat  berasal  dari  putusan fungsionaris adat (hakim adat), atau hukum yang semata-mata
17 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis , 2006, hlm 19.
18 Bagir  Manan, Menegakkan  Hukum:  Suatu  Pencarian ,    Asosiasi  Advokat Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 174-175.
19 Baca  Otje  Salman, Rekonstruksi  Hukum  Adat  Kontemporer:  Telaah  Kritis Terhadap  Hukum  Adat  Sebagai  Hukum  yang  Hidup  Dalam  Masyarakat,  Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Mochtar Kusumaatmadja , Alumni, Bandung, 1999, hlm. 176-177.
tumbuh  dari  pergaulan  masyarakat  yang  kemudian diterima sebagai  hukum,  seperti  hukum  kebiasaan  pada  tradisi  hukum continental ( common law acts ).
(b) Tradisi  Sistem  Hukum  Kontinental.  Pada  asasnya,  sistem hukum  Kontinental  tidak  menjalankan  sistem precedent .  Saat ini  sistem precedent hanya  berlaku  untuk  putusan  Mahkamah Uni  Eropa.  Pengadilan  anggota  Uni  Eropa  wajib  mengikuti putusan-putusan  Mahkamah  Uni  Eropa.  Untuk  hal-hal  lain, kekuatan  mengikat  putusan  hakim  hanya  menggikat  secara persuasive  ( non  binding )  terhadap  kasus  serupa  yang  datang kemudian.  Namun dalam  praktek,  telah  menjadi  kelaziman bahwa hakim, terutama hakim tingkat lebih rendah, mengikuti putusan  terdahulu  dari  badan  peradilan  tingkat  lebih  tinggi, terutama Mahkamah Agung. 20
Terhadap  penjelasan  dan  pengertian  yurisprudensi  diatas  harusnya dipahami  secara  terbatas, hal  ini  berkaitan  dengan  adanya  batasan  dari asas stare  deceis  et  non  quieta  movere tersebut  bukan  hanya  berpijak untuk  guna  kepraktisan  beracara,  keseragaman  putusan  dan  konsistesi putusan peradilan saja, tetapi apakah kemudian putusan-putusan tersebut benar-benar  berdasarkan  asas-asas  hukum  dan  prinsip-prinsip  hukum yang  berlaku.  Atau  kondisi  sebaliknya  putusan  tersebut  justru mengabaikan  asas  dan  prinsip  hukum  yang  berlaku  sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan aspek keadilan yang tidak tumbuh bersama dalam realitas kesadaran hukum itu sendiri 21 .
Putusan pengadilan sebagaimana  digambarkan  di  atas,  hanya didasarkan pada kebenaran yang bersifat mekanis legalistis saja dan tidak didasarkan  atas  fakta  sesungguhnya  atau  kesetiaan  terhadap  realitas objektif (fidelity  to  objective  reality) ,  yakni  :  adanya  kesesuaian  antara pernyataan tentang fakta atau pertimbangan (judgement) dengan situasi yang  dilukiskan  oleh  pertimbangan  itu. Kondisi  ini  menjadi  perhatian seorang  pakar  hukum  yakni Oliver  Wendell  Holmes mengemukakan
20 Baca  Sudikno  Mertokusumo  dan  A.  Pitlo, Bab-Bab  Tentang  Penemuan Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan I, 1993 hlm. 9.
21 Opcit dalam Friedmann, W, Hlm 292.
perlunya  pertimbangan  kebenaran  faktual  ( korespondensi) dari  suatu putusan hakim 22 .
Fakta  ini  tentu  saja  menarik  untuk  dianalisa,  apakah  kemudian putusan  yang  dijadikan dasar  untuk  pengajuan  peninjauan  kembali  oleh jaksa  merupakan  yurisprudensi  pengadilan  yang  memang  sesuai  dengan kaidan  dan  prinsip  hukum? apakah  kemudian  putusan  tersebut  telah memenuhi  unsur rule  of  law ?  Hal  tersebut  tentunya  bertolak  belakang dengan  kondisi  yang  sebenarnya,  bahwa  dalam  penerapannya  justru pengajuan  peninjauan  kembali  oleh  jaksa  tersebut  bertentangan  dengan prinsip-prinsip  dan  kaidah  KUHAP  maka  dengan  sendirinya  putusan pengadilan  yang  memeriksa  dan  mejatuhkan  hukuman  atas  perkara tersebut merupakan bukan putusan yang adil dan tidak sesuai dengan rule of law . pertanyaan besarnya kemudian apakah putusan yang bertentangan dengan prinsip dan kaidah hukum bisa menjadi yurisprudensi?  tentu saja tidak,  karena  putusan  yang  tidak  adil  adalah  hukum  yang  buruk  dan bukan hukum.
Realitas  hukum  ini  merupakan  ciri  khas  dari  penerapan  hukum  itu sendiri,  gejala  ini  umum  dikenal  sebagai logical  fallacy atau  kesesatan logika/sesat  pikir  dalam  penerapan  hukum, Sumaryono  memberikan pengertian sesat berfikir sebagai proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah dan menyesatkan, suatu gejala berfikir yang salah yang disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa relevansinya 23 , Surajiyo  lebih  tepat  lagi  memberikan  pengertian  sebagai kesesatan penalaran dapat terjadi pada siapa saja, bukan karena kesesatan terhdap  fakta-fakta  saja  tetapi  dari  bentuk  penarikan  kesimpulan  yang sesat karena tidak dari premis-premis yang menjadi acuannya 24 . Jelaslah bahwa penerapan peninjauan kembali oleh jaksa merupakan langkah yang
22 Titus, Smith dan Nolan, Persoalan-Persoalan Filsafat, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1984, Hlm 238
23 Sumaryono, Dasar-dasarLogika , Kanisius, Jakarta, 1999, hlm 9
24 Surajiyo, et all, Dasar-dasar Logika , Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm 105
keliru  dan  mengarah  pada  sesat  logika  dalam  penerapan  hukum acara pidana di Indonesia.
3. Jalan  keluar  terhadap  pembatasan  terhadap  peninjauan kembali oleh Jaksa dalam hukum acara pidana
Pembahasan  mengenai  penegakan  hukum  pidana  pada  prinsipnya hanya berbicara pada dua aspek saja yaitu faktor efektifitas dan keadilan dari berjalannya sistem peradilan pidana, sistem peradilan pidana berjalan efektif  jika sistem  yang  berjalan  mulai  dari  tahap  penyidikan  hingga putusan  berjalan  dengan  baik.  Dalam  proses  berjalannya  sistem  hukum pidana, aspek keadilan bisa dinilai dari ketelitian, kecermatan dan upaya negara (Polisi, Jaksa, Hakim dan Lapas) untuk taat dan tertib hukum serta menjunjung tinggi supremasi hukum ( rule of law ).
Hal  tersebut  dilakukan  demi  tercapainya  tujuan  hukum  itu  sendiri yaitu keadilan, keadilan dalam suatu proses sistem peradilan pidana hanya berpijak  pada  enam  unsur sebagaimana  dinyatakan  oleh Konovsky  dan Folger yaitu 25 :
1. Konsistensi  penerapan  standat-standar  (aturan  hukum)  kepada siapapun dan sepanjang waktu
2. Proses penegakan hukum tidak bias oleh kepentingan pribadi
3. Akurasi  keputusan  hukum  yang  diputuskan  berdasarkan  informasi dan fakta (alat bukti) yang mencukupi.
4. Dapat  dikoreksi,  artinya  dapat  diperdebatkan  dan dibanding (mekanisme perlawanan hukum berupa Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)
5. Representasi semua hal yang terlibat di dalamnya (tangggung jawab hukum dan moral bagi aparat yang terlibat di dalamnya)
6. Terpenuhinya  standar  etika  dari  semua  elemen  yang  terlibat  di dalamnya.
25 Konovsky, M.A and Folger, R, The Effect Of Proseddural, Social Accounts and Bennefits  Level  Of  Victims  Lay  Off    Reaction ,  Jurnal  of  Applied  Psychology,  1991,  hlm 630
Oleh  karenanya  apabila  keenam  unsur  diatas  terpenuhi  maka  akan menciptakan  keadilan  prosedural,  yang  akan  berakibat  pada  terciptanya sistem peradilan pidana yang legitisasi dan berwibawa 26 .
Berkaitan dengan hal ini, justru faktor inilah yang menjadi “catatan kritis” bagi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana itu sendiri, banyak fakta yang menunjukan bahwa keputusan-keputusan hukum yang sifatnya negatif dari penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana  diterima  oleh  persepsi  masyarakat  dan  persepsi  masyarakat mengganggap  keputusan  hukum  tersebut  adalah  keputusan  hukum  yang proseduran  dan  bersifat adil. 27 Seperti  halnya  pengajuan  peninjaun kembali oleh jaksa, secara prinsip hal tersebut bertentangan dengan asas dan  norma  hukum  terutama  KUHAP,  tetapi  ketika  hal  tersebut  sudah diajukan  dan  menjadi  keputusan  yang  tetap  (menjadi  yurisprudensi) masyarakat secara umum menerima hal tersebut sebagai keadilan.
Padahal  jika  diteliti  secara  yuridis,  kondisi  sebaliknya  justru mencerminkan  tercorengnya  rasa  keadilan  dari  masyarakat  itu  sendiri. Menurut Archibal  Kaiser kondisi  yang  biasanya  terjadi  dan  menjadi pelanggaran dari keadilan prosedural adalah 28 :
1. Keputusan hakim yang salah
2. Investigasi polisi yang salah
3. Advokat yang tidak berkompeten
4. Persepsi yang salah dari jaksa penuntut umum
5. Kesalahan dari asumsi faktual dari terdakwa
6. Bukti yang tidak mencukupi
7. Tekanan dari masyarakat terhadap terdakwa
8. Pengakuan yang salah
26 Bias,  R.J  and  Moag,  J.S, Interactional  Justice  :  Comunication  Criteria  of Fairnes, Research On Negotiation in Organization, Murdoc University, 1986, hlm 43.
27 Fondascararo,  M, Toward  A  Synthesis  of    Law  And  Sosial  Science  :  Due Process and Procedural Justice In The Context Of  National Health Care Reform , Online Lexix-Nexis Law Reform Library, November 12, 2001.
28 H.  Archibal  Kaiser, When  Justice  Is  Mirage  :  A  Premier  on  Wrongful Conviction , University of Cape Breton, 1991, hlm 34
9. Salah interpretasi terhadap alat bukti 10. Bias yudisial 11. Prestasi yang buruk penegakan hukum di tingkat bading
12. Kesulitan menemukan bukti-bukti yang baru (novum)
Akibat  dari  munculnya  ketentuan-ketentuan  di atas  kemudian memunculkan “perkosaan  terhadap  keadilan” yang  merampas  hak-hak individu  dan masyarakat  oleh  negara  yang  direpresentasikan  oleh  aparat penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Kondisi ini menunjukan adanya kelemahan negara ketika tanggung jawab hukumnya terhadap individu berkaitan dengan hak-haknya di hadapan hukum, oleh karenanya  kondisi  ini  harus  dihentikan  dengan  mekanisme  hukum  yang ada.
Sebagai  solusi  hukum  untuk  menghentikan  praktek  peninjauan kembali  oleh  Jaksa  dalam  hukum  acara  pidana,  seharusnya  Mahkamah Agung  mengeluarkan  suatu  surat  edaran  yang  menyatakan  bahwa  Jaksa tidak  diperkenankan  melakukan  peninjauan  kembali,  hal  ini  menjadi penting sebagai batasan bagi jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali dalam perkara pidana. Meskipun surat edaran sifatnya tidak mengikat dan tidak memiliki dasar legalitas formil, tapi mampu menjadi pijakan hukum dalam  mengatur  dan  membatasi  hakim  dalam  memeriksa  dan  memutus perkara peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa.
Surat  edaran  mahkamah  Agung  yang  membatasi  dan  melarang peninjauan kembali oleh jaksa menjadi suatu aturan yang sifatnya untuk membatasi adanya perilaku penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dari Jaksa berkaitan dengan peninjauan kembali suatu perkara, karenanya surat Edaran Mahkamah Agung ini akan menjadi kondifikasi tertulis yang dalam  penjabarannya  panduan  bagi  suatu Jaksa,  Hakim  dan  Advokat dalam  menjalankan  etos  moral  sehingga  tercipta  perilaku  yang  rasional dalam pengajuan kembali oleh Jaksa.

## E. Penutup
Kesimpulan :
1. Pengajuan  peninjauan  kembali  adalah  semata-mata  demi kepentingan terpidana dan ahli warisnya
2. Hukum  dan  undang-undang  tidak  memberikan  wewenang  kepada jaksa untuk melakukan peninjauan kembali
3. Peninjauan  kembali  yang  dilakukan  oleh  jaksa bukan  merupakan penemuan hukum melainkan hanya merupakan penafsiran hukum.
4. Pengajuan  peninjauan  kembali  oleh  jaksa  merupakan  bentuk kekeliruan  pengadilan  yang  mengindikasikan  kepada  adanya  sesat logika dalam praktek hukum pidana di Indonesia
Saran :
1. Mahkamah Agung harus mengeluarkan surat edaran yang berisikan larangan dan pembatasan bagi jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali.
2. Melakukan uji materiil dan pembatalan bagi perkara-perkara yang diajukan peninjauan kembali oleh jaksa.
3. Melakukan revisi KUHAP berkaitan dengan pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa.

## F. Daftar Pustaka
A.  Hamzah  dan  Irdan  Dahlan,, Upaya  Hukum  Dalam  Perkara  Pidana , Bina Aksara, Jakarta, 1987.
Adami  Chazawi, Lembaga  Peninjauan  Kembali  (PK)  Perkara  Pidana, Penegakan Hukum dalam  Penyimpangan  Praktik  &  Peradilan Sesat , Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Albert  W  Alschuler,  Law  Without  Value,  The  Life,  Works  and  Legacy  Of Justice Home, (University of chicago press, 2000).
Andi  Hamzah,  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia,  (Sinar  Grafika, 2006, Jakarta).
Bagir  Manan,  Menegakkan  Hukum:  Suatu  Pencarian,  (Jakarta:  Asosiasi Advokat Indonesia, 2009).
Bias, R.J and Moag, J.S, Interactional Justice : Comunication Criteria of Fairnes,  Research  On  Negotiation  in  Organization, (Murdoc University, 1986).
Bryan  A.  Garner,  1999,  Black’s  Law  Dictionary,  Seventh  Edition, (West Group, St. Paul, Minn,.
Cnossen  C.  dan  Sith  Veronica  M.  “ Developing  Legal  Research Methodology  to  Meet  the  Challenge  of  New  Technologies ”, The Journal  of  Information,  Law  and  Technology  (JILT) ,  Volume  2, 1997.
Daliyo, Pengantar hukum Indonesia, (Prehallindo, Jakarta,  2001).
Daniel  S.  Lev,  Hukum  dan  Politik  di  Indonesia:  Kesinambungan  dan Perubahan, (Jakarta: LP3ES, 1990).
Fondascararo, M, Toward A Synthesis of  Law And Sosial Science : Due Process  and  Procedural    Justice  In  The  Context  Of    National Health  Care  Reform ,  Online  Lexix-Nexis  Law  Reform  Library, November 12, 2001.
Friedmann,  W,  Legal  Theory,    (Penerbit  Universal  Law  Publishing  Co. Pvt.Ltd, FifthEdition, Second Indian Reprint, New Delhi, 2002).
H.  Archibal  Kaiser, When  Justice  Is  Mirage  :  A  Premier  on  Wrongful Conviction , (University of Cape Breton, 1991).
Konovsky, M.A and Folger, R, The Effect Of Proseddural, Social Accounts and  Bennefits Level  Of  Victims  Lay  Off    Reaction ,  (Jurnal  of Applied Psychology, 1991).
Mochtar  Kusumaatmadja,  Konsep-Konsep  Hukum  dalam  Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis, (2006).
Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana , (Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
Otje  Salman, Rekonstruksi  Hukum  Adat  Kontemporer:  Telaah  Kritis Terhadap  Hukum  Adat  Sebagai  Hukum  yang  Hidup  Dalam Masyarakat,  Kumpulan  Karya  Tulis  Menghormati  70  Tahun Mochtar Kusumaatmadja , (Bandung, Alumni, 1999).
Ronald Dworkin, Legal Research , Spring: (Daedalus, 1973).
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta: Rajawali, 1985).
Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  UI-Press,
1986).
Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan I, 1993,). Sumaryono, Dasar-dasar logika, (Kanisius, Jakarta, 1999).
Surajiyo et all, Dasar-dasar logika, (bumi aksara, jakarta, 2009).
Titus,  Smith  dan  Nolan,  Dalam  PERSOALAN-PERSOALAN  FILSAFAT, (Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1984).
Universal  Declaration  of  Human  Right,  Dalam  Human  Right  :  A Compilation of International Instrument, bagian Introducing.
Van  Bemmelen,  Lerboek  van  Het  Nederland  Strafprocesrecht,(Herziene Druk).