DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1021
Kaprawi, Kasjim Salenda,
Rahmatiah

## AL-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan
Volume 6 Nomor 1, Juni Tahun 2024 https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about E-ISSN: 2715-5420

## KONTEKSTUALISASI TEOLOGI KEADILAN DALAM POLIGAMI
Kaprawi 1, Kasjim Salenda 1 Rahmatiah 1
1 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia *80100322255@uin-alauddin.ac.id
Kata Kunci :
teologi keadilan,
hukum Islam, poligami.

## Abstrak
Kajian  ini  membahas  teologi  keadilan  dalam  hukum  Islam terkait  poligami.  Teologi  keadilan  mengacu  pada  keadilan berdasarkan nalar agama, di mana keadilan  dianggap mutlak dan secara moral mengikat. Orang beriman diperingatkan agar tidak  membiarkan  kebencian  mengganggu  keadilan,  karena keadilan  dekat  dengan  ketakwaan  dan  kebenaran.  Dalam hukum  Islam,  keadilan  berarti  tidak  memihak,  kesesuaian, keseimbangan,  dan  penghargaan  terhadap  hak  individu. Masalah  utama  yang  dibahas  adalah  kontekstualisasi  teologi keadilan  dalam  hukum  poligami.  Tujuan  kajian  ini  adalah menjelaskan  secara  utuh  kontekstualisasi  tersebut.  Metodologi yang  digunakan  adalah  penelitian  pustaka  dengan  pendekatan deskriptif dan teknik dokumenter, menganalisis data kualitatif dari  buku,  literatur,  artikel,  dan  jurnal.  Data  diuraikan, dikelompokkan,  dan  dianalisis  secara  kritis  untuk mendapatkan kesimpulan konkret. Keywords: theology of justice, Islamic law, polygamy This  study  discusses  the  theology  of  justice  in  Islamic  law concerning polygamy. The theology of justice refers to justice based on  religious  reasoning,  where  justice  is  considered  absolute  and morally  binding.  Believers  are  warned  not  to  let  hatred  disrupt justice, as justice is closely linked to piety and truth. In Islamic law, justice means impartiality, conformity, balance, and respect for  individual  rights.  The  main  issue  addressed  is  the contextualization of the theology of justice in polygamy law. The aim  of  this  study  is  to  provide  a  comprehensive  explanation  of this  contextualization.  The  methodology  used  is  a  literature
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1021 Kaprawi, Kasjim Salenda, Rahmatiah
review with  a  descriptive  approach  and  documentary  techniques, analyzing  qualitative  data  from  books,  literature,  articles,  and journals.  The  data  are  described,  categorized,  and  critically analyzed to derive concrete conclusions.
Article History: Received: 15 Januari 2024 Accepted:
12 Juni 2024

## PENDAHULUAN
Islam  adalah  agama  yang  membawa  rahmat  bagi  seluruh alam  dan  dikenal  sebagai  agama  yang  sempurna.  Kesempurnaan ini  tercermin  dalam  syariatnya  yang  mengatur  berbagai  aspek kehidupan  manusia,  termasuk  ekonomi,  pendidikan,  dan penegakan  hukum  yang  berlandaskan  pada  prinsip  keadilan. Keadilan merupakan salah satu ciri utama  dalam ajaran Islam, di mana  setiap  Muslim  diperintahkan  untuk  berbuat  adil  dalam setiap  tindakan  atau  keputusan  yang  diambil,  baik  dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, maupun kehidupan bernegara.
Dalam  hukum  Islam,  konsep  keadilan  yang  harus  dicapai merujuk  pada  pedoman  pokok  agama,  yaitu  Al-Qur'an  dan Hadits.  Ini  berarti  bahwa  keadilan  dalam  jalur  hukum  harus dimulai  dari  dua  sumber  utama  hukum  Islam  dan  harus  mampu berintegrasi  dengan  prinsip  keadilan  umum  menurut  pandangan manusia.  Tegu  Prasetyo  dan  Abdul  Halim  Barkatullah  dalam "Ilmu  Hukum  &  Filsafat  Hukum"  menekankan  pentingnya keadilan  sebagai  landasan  dalam  setiap  proses  hukum, menunjukkan bahwa "keadilan harus menjadi tujuan utama dalam penerapan  hukum  untuk  memastikan  bahwa  setiap  individu mendapatkan  haknya  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang  telah ditetapkan" (Prasetyo dan Barkatullah 2020)
Keadilan  dalam  hukum  Islam  merupakan  landasan  utama dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Keadilan dijadikan syarat dalam menentukan benar atau salah, serta sah atau batalnya suatu  pelaksanaan  hukum.  Al-Qur'an  menekankan  bahwa persoalan  hukum  harus  selalu  sejalan  dengan  keadilan  dan kebenaran. Nilai-nilai keadilan dan kebenaran ini harus diterapkan
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1021
Kaprawi, Kasjim Salenda,
Rahmatiah
dalam  sikap,  ucapan,  dan  pengambilan  keputusan,  serta  berlaku untuk semua orang, termasuk musuh.
Al-quran  berbicara    mengenai  Keadilan  dan  kebenaran melalui beberapa ayat al-Qur ‟ an, antara lain; QS al-Baqarah 176: َ كِل ٰذ َ ن اِب َ ّٰالل َ ل ز ن َ بٰتِکۡلا ِّؕ قـ حۡلاِب َ نِا و َ نۡيِذ لا ا ۡوُف ل ت ۡخا ىِف َِبٰتِك ۡلا َۡىِف ل َ  قا قِش َ دۡيِع ب Terjemahnya  :  Yang  demikian  itu  karena  Allah  telah menurunkan  Kitab  (al-Qur'an)  dengan  (membawa)  kebenaran, dan  sesungguhnya  orang-orang  yang  berselisih  paham  tentang (kebenaran) Kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh. QS al- Nisā :58 :
َ نِا َ ّٰالل َْمُكُرُمْأ ي َْن ا اوُّد ؤُت َِتٰن ٰم  ْلْا ىٰٰٓلِا َ ا هِلْه ا َا ذِا و َْمُتْم ك ح َ نْي ب َِسا نلا َْن ا َاْوُمُك ْح ت َِلْد عْلاِب َ ۗ َ نِا َ ّٰالل ا مِعِن َْمُكُظِع ي َ هِب َ نِا َ ّٰالل َ نا ك َ اًعْيِم س َاًرْيِص ب
Terjemahnya :   Sungguh,
Allah
menyuruhmu
menyampaikan  amanat  kepada  yang  berhak  menerimanya,  dan apabila  kamu  menetapkan  hukum  di  antara  manusia  hendaknya kamu  menetapkannya  dengan  adil.  Sungguh,  Allah  sebaik-baik yang  memberi  pengajaran  kepadamu.  Sungguh,  Allah  Maha Mendengar, Maha Melihat.
QS al- Nisā: 135:
ا هُّي آٰٰي
َ نْيِذ لا اْوُن مٰا اْوُن ْوُك َ نْيِما و ق َِطْسِقْلاِب َ ءۤا د هُش َِِّٰلِ َْو ل و ىٰٰٓل ع َْمُكِسُفْن ا َِو ا َِنْي دِلا وْلا َ نْيِب رْق  ْلْا و َ ۗ َْنِا َْنُك ي اًّيِن غ َْو ا اًرْيِق ف َُّٰلِا ف ىٰلْو ا َ ا مِهِب َ ل ف اوُعِب ت ت ىٰٰٓو هْلا َْن ا اْوُلِدْع ت َ ۗ َْنِا و آٰ وْل ت َْو ا اْوُضِرْعُت َ نِا ف َ ّٰالل َ نا ك ا مِب َ ن ْوُل مْع ت اًرْيِب خ Terjemahnya  :  Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Jadilah kamu  penegak  keadilan,  menjadi  saksi  karena  Allah,  walaupun terhadap  dirimu  sendiri  atau  terhadap  ibu  bapak  dan  kaum kerabatmu.  Jika  dia  (yang  terdakwa)  kaya  ataupun  miskin,  maka Allah  lebih  tahu  kemaslahatan  (kebaikannya).  Maka  janganlah kamu  mengikuti  hawa  nafsu  karena  ingin  menyimpang  dari kebenaran.  Dan  jika  kamu  memutarbalikkan  (kata-kata)  atau enggan  menjadi  saksi,  maka  ketahuilah Allah  Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.
QS al- Māiidah: 8
ا هُّي آٰٰي
َ نْيِذ لا اْوُن مٰا َاْوُن ْوُك َ نْيِما و ق َِِّٰلِ َ ءۤا د هُش َ ِطْسِقْلاِب َ لْ و َْمُك ن مِرْج ي َُنٰا ن ش َ مْو ق َىٰٰٓل ع َ لْ ا اْوُلِدْع ت َ اْوُلِدْعِا  ۗ َ وُه َُب رْق ا َ ى ٰوْق تلِل اوُق تا و َ ّٰالل َ نِا  ۗ َ ّٰالل َ  رْيِب خ ا مِب َ ن ْوُل مْع ت
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1021
Kaprawi, Kasjim Salenda,
Rahmatiah
Terjemahnya :   Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Jadilah kamu  sebagai  penegak  keadilan  karena  Allah,  (ketika)  menjadi saksi  dengan  adil.  Dan  janganlah  kebencianmu  terhadap  suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena  (adil)  itu  lebih  dekat  kepada  takwa.  Dan  bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
Konsep  keadilan  dalam  hukum  Islam  tercermin  dalam berbagai  konstruksi  pemikiran  hukum  yang  mengatur  hubungan antara  manusia  dengan  Tuhan,  sesama  manusia,  dan  lingkungan. Salah  satu  aspek  hukum  Islam  yang  mempertimbangkan  teologi keadilan adalah hukum poligami, yang hadir untuk menyelesaikan problematika kehidupan umat manusia. Poligami dianggap sebagai solusi  keadilan  bagi  umat  Islam  dalam  situasi  tertentu,  seperti kecenderungan  yang  tidak  terkendali  atau  masalah  mendesak dalam  hubungan  suami  istri  yang  disepakati  membuka  ruang untuk poligami. Namun, sering terjadi kesalahpahaman mengenai konsep  dan  praktik  poligami,  baik  secara  konseptual  maupun praktis,  yang  menimbulkan  pertanyaan  tentang  keadilan  dalam hukum  ini.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  kontekstualisasi  ulang terhadap hukum poligami.
Secara  etimologi,  kata  poligami  berasal  dari  dua  kata Yunani,  "poli"  yang berarti banyak  dan  "gami"  yang  berarti  istri, sehingga  poligami  berarti  beristri  banyak.  Terminologi  poligami merujuk pada seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri, namun  dibatasi  paling  banyak  empat  istri.  Yusuf  Muhammad menjelaskan bahwa poligami adalah suatu sistem pernikahan yang mengizinkan  seseorang  menikahi  lebih  dari  satu  pasangan  dalam waktu yang bersamaan (Muhammad 2017, 67). Dengan demikian, poligami  dalam  Islam  harus  dilihat  melalui  perspektif  keadilan yang sesuai dengan syariat dan kondisi sosial yang ada. Selain itu ada  juga  yang  mengartikan  poligami  adalah  sebuah  ikatan pernikahan  dimana  seorang  pria  (suami)  mempunyai  lebih  dari satu istri dalam waktu bersamaan (Ahmad 2017).
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1021
Kaprawi, Kasjim Salenda,
Rahmatiah

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan kajian pustaka yang menggunakan data  kualitatif  berupa  paparan,  uraian,  dan  tulisan  yang  diambil dari referensi-referensi relevan seperti buku, literatur, artikel, dan jurnal.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif,  yang bertujuan menguraikan informasi dari bahan pustaka yang relevan. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  teknik  dokumenter, di  mana  informasi  diperoleh  dari  berbagai  dokumen  pustaka, kemudian  dianalisis  menggunakan  analisis  isi.  Teknik  ini memungkinkan  peneliti  untuk  mengkaji  perilaku  manusia  atau objek penelitian secara tidak langsung melalui analisis buku, esai, artikel,  majalah,  dan  bentuk  komunikasi  lainnya  yang  dapat dianalisis.  Data  kualitatif  yang  diperoleh  kemudian  disusun  dan dikelompokkan,  sebelum  akhirnya  dianalisis  secara  kritis  untuk merumuskan  kesimpulan  yang  konkret  dan  menjelaskan  temuan secara mendalam.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hakikat Fikih Keadilan dalam Hukum Islam
Keadilan  berasal  dari  kata  "Adi"  dalam  bahasa  Arab لدع , yang berarti "sama". Persamaan ini sering dikaitkan dengan hal-hal yang  bersifat  immaterial.  Kata  'adl  merupakan  bentuk  mashdar dari kata kerja لدع - لدعي - لْدع , yang berakar dari huruf 'ain, dal, dan  lam.  Makna  pokok  dari  akar  kata  ini  adalah  al- istiwa’  (lurus) dan al- i’waj (bengkok). Huruf -huruf ini mengandung makna yang bertolak  belakang,  yaitu  "lurus"  atau  sama  dan  "bengkok"  atau berbeda.  Dari  makna  pertama,  kata  'adl  berarti  menetapkan hukum dengan benar. Seorang yang adil berjalan lurus dan selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda (Hanafi et al. 2010, 2-3).
Keadilan dalam Islam mencakup beberapa makna. Pertama, istilah  keadilan  diartikan  dengan  al-qis ṭ ,  yang  berarti  kewajaran dan pembagian yang adil. Ini mencakup prinsip keseimbangan, di mana  kesesuaian  dan  keseimbangan  di  tengah  perbedaan  tidak
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1021
Kaprawi, Kasjim Salenda,
Rahmatiah
memerlukan  persamaan  dalam  ukuran,  tetapi  lebih  pada  fungsi yang  diharapkan.  Konsep  ini  tercermin  dalam  QS  al-Infitar:6-7, yang  menyebutkan,  "Wahai  manusia,  apa  yang  telah  menipu dirimu  terhadap  Tuhanmu  yang  Maha  Mulia,  yang  telah menciptakanmu, menyempurnakanmu, dan menyeimbangkanmu" (Qur'an 82:6-7).
Kedua,  keadilan  yang  dinisbatkan  kepada  Allah  SwT berkonotasi pemeliharaan kewajiban dan eksistensi. Dalam hal ini, Allah sebagai qā'im bi al -qist (penegak keadilan) memiliki hak atas segala  sesuatu,  sementara  segala  sesuatu  tidak  memiliki  hak apapun  di  sisi-Nya.  Ini  dijelaskan  dalam  QS  Fushshilat/41:46, "Allah  bersaksi  bahwa  tidak  ada  Tuhan  selain  Dia,  dan  malaikat serta  orang-orang  yang  berilmu  juga  bersaksi,  bahwa  Dia  adalah Yang Menegakkan Keadilan" (Qur'an 41:46).
Ketiga, keadilan melibatkan perhatian terhadap hak individu dan  pemberian  hak  tersebut  kepada  pemiliknya.  Konsep  ini diuraikan  dalam  QS  al-An'am:152,  "Dan  janganlah  kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, sampai  dia  dewasa.  Dan  sempurnakanlah  ukuran  dan  timbangan dengan adil" (Qur'an 6:152).
Dalam  perkembangan  selanjutnya,  istilah  keadilan didefinisikan sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar  atau  memberikan  hak  pihak  lain  melalui  cara  yang  tepat (Hanafi et al. 2010, 5).
Teologi keadilan dalam Islam adalah ajaran moral ideal yang ditekankan dalam al-Qur'an. Tuhan memerintahkan agar manusia bersikap  adil  dalam  interaksi  satu  sama  lain  dan  dalam pengambilan  keputusan,  seperti  yang  dinyatakan  dalam  beberapa ayat-Nya.  Misalnya,  dalam  QS  al- Arāf:29,  Allah  berfirman, "Katakanlah,  'Tuhanku  memerintahkan  keadilan.  Berdirilah dengan teguh di setiap tempat ibadah dan berdoalah kepada-Nya dengan  penuh  kesungguhan.'"  (Qur'an  7:29).  Dalam  QS  an- Na ḥ l:90,  Allah  berfirman,  "Sesungguhnya  Allah  memerintahkan kalian untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberikan kepada  kerabat,  dan  Dia  melarang  dari  perbuatan  keji,
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1021
Kaprawi, Kasjim Salenda,
Rahmatiah
kemungkaran, dan penindasan." (Qur'an 16:90). QS Asy-Syura:15 mengajarkan, "Karena itu, serulah (orang-orang) kepada Allah dan tetaplah  teguh  sebagaimana  diperintahkan  kepadamu.  Dan janganlah  mengikuti  hawa  nafsu  mereka,  dan  katakanlah,  'Aku beriman  kepada  apa  yang  diturunkan  Allah  dalam  kitab  ini,  dan aku  diperintahkan  untuk  berlaku  adil  di  antara  kalian.'"  (Qur'an 42:15). QS al- Nisā:58 juga menggarisbawahi, "Sesungguhnya Allah memerintahkan  kalian  untuk  menyerahkan  amanah  kepada  yang berhak  dan  apabila  kalian  memutuskan  di  antara  manusia, hendaklah  kalian  memutuskan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah sebaik-baik pemberi nasihat." (Qur'an 4:58).
Bagi  sebagian  umat  Islam,  keadilan  merupakan  kewajiban yang  harus  dipertahankan  meskipun hal  itu  dapat  merugikan  diri sendiri,  keluarga,  atau  sahabat,  tanpa  membedakan  status  sosial seperti  kaya  atau  miskin.  Wahyu  Tuhan  dianggap  sebagai manifestasi  dari  kebenaran  dan  keadilan  yang  datang  bersama dengan  mizan  (ukuran  keadilan),  sehingga  manusia  diharapkan untuk  menegakkan  keadilan  sebagaimana  mereka  menegakkan kebenaran.  Keadilan  memiliki  nilai  mutlak  dan  moral  yang mengikat,  sehingga  orang-orang  beriman  diingatkan  untuk  tidak membiarkan  kebencian  menyebabkan  mereka  melanggar  batas- batas keadilan atau menyimpang dari ideal keadilan, sebagaimana dinyatakan  dalam  QS  al- Mā’idah:9,  "Wahai  orang -orang  yang beriman,  jadilah  kalian  penegak  keadilan  karena  Allah,  menjadi saksi  dengan  adil.  Janganlah  kebencian  terhadap  suatu  kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan." (Qur'an 5:8).
Prinsip  keadilan  ini  mencakup  berbagai  aspek  hubungan, baik  antar  individu,  dalam  keluarga,  maupun  dalam  masyarakat dan  negara.  Juhaya  S.  Praja  menekankan  bahwa  istilah  keadilan sering kali dikaitkan dengan penetapan hukum atau kebijakan oleh penguasa. Namun, dalam konteks hukum Islam, keadilan meliputi berbagai  aspek  kehidupan,  terutama  dalam  bidang  hukum  dan peradilan (Praja, 1995, 72).
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1021
Kaprawi, Kasjim Salenda,
Rahmatiah

## Kontekstualisasi  Nalar  Fikih  Keadilan  dalam  Hukum Poligami
Poligami  telah  menjadi  bagian  dari  praktik  sosial  sejak zaman  kuno.  Dalam  sejarah  kenabian,  tercatat  bahwa  Nabi Ibrahim  melakukan  poligami  dengan  menikahi  dua  wanita,  Siti Sarah  dan  Siti  Hajar.  Keterangan  tentang  poligami  juga  dapat ditemukan  dalam  berbagai  kitab  suci  seperti  al-Qur'an,  Taurat, Perjanjian  Lama,  Zabur,  serta  dalam  agama  Hindu.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  poligami  merupakan  topik  yang  telah  lama ada dalam berbagai tradisi keagamaan (Suprapto, 1990, 110).
Pembahasan  mengenai  poligami  sering  kali  terkait  dengan hukum  perkawinan  dalam  Islam.  Mengingat  bahwa  pemahaman dan praktik poligami yang dikenal saat ini banyak didasarkan pada ajaran  Islam,  penting  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  secara mendalam  mengapa  Islam  mengizinkan  poligami  dalam  suatu perkawinan  serta  bagaimana  konsep  keadilan  dalam  Islam diterapkan dalam konteks poligami.
Konsep  poligami  sering  kali  dikaitkan  dengan  hukum perkawinan  Islam,  mengingat  bahwa  praktik  poligami  yang dikenal saat ini berlandaskan pada  ajaran Islam. Oleh karena itu, penting  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  secara  mendalam mengapa  Islam  membolehkan  poligami  dalam  suatu  perkawinan serta  bagaimana  konsep  keadilan  diterapkan  dalam  praktik poligami menurut Islam.
Dalam  ajaran  agama  Islam,  poligami  dikenal  berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Al-Nisa: 3:
َْنِا و َْمُتْفِخ َ لْ ا اْوُطِسْقُت َىِف ى ٰمٰت يْلا اْوُحِكْنا ف ا م َ با ط َْمُك ل َ ن م َِءۤا س نلا ىٰنْث م َ ثٰلُث و َ عٰبُر و َ ۗ َِا ف َْن َْمُتْفِخ َ لْ ا اْوُلِدْع ت ًَة دِحا و ف َْو ا ا م َْت ك ل م َْمُكُنا مْي ا َ ۗ َ كِل ٰذ ىٰٰٓنْد ا َ لْ ا َ اْوُلْوُع ت Terjemahan:  "Dan  jika  kamu  khawatir  tidak  akan  mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya),  maka  nikahilah  perempuan  (lain)  yang  kamu senangi:  dua,  tiga  atau  empat.  Tetapi  jika  kamu  khawatir  tidak akan  mampu  berlaku  adil,  maka  (nikahilah)  seorang  saja,  atau
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1021
Kaprawi, Kasjim Salenda,
Rahmatiah
hamba  sahaya  perempuan  yang  kamu  miliki.  Yang  demikian  itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."
Ketentuan  poligami  dalam  Islam  bersumber  pada  hukum ilahi  yang  bersifat  universal  dan  tidak  berubah  seiring  dengan waktu  dan  tempat.  Sebaliknya,  penerapan  hukum  alam  oleh manusia  di  bumi  ini  adalah  hukum  positif.  Thomas  Aquinas menjelaskan  bahwa  hukum  alam  terdiri  dari  dua  asas,  yaitu Principia  Prima  dan  Principia  Secundaria.  Principia  Prima merujuk pada prinsip-prinsip dasar manusia yang bersifat umum, universal,  dan  berlaku  tanpa  batas  ruang  dan  waktu,  sedangkan Principia  Secundaria  adalah  prinsip-prinsip  khusus  yang diturunkan dari Principia Prima.
Pada prinsipnya, hukum Islam mengizinkan poligami dalam suatu perkawinan dengan berbagai persyaratan yang ketat. Penting untuk menekankan bahwa disyariatkannya poligami, seperti halnya ketentuan hukum Islam lainnya, dimaksudkan untuk kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian, seorang laki-laki diperbolehkan melakukan poligami selama ia mampu mewujudkan kemaslahatan. Jika  tidak  mampu,  maka  poligami  menjadi  dilarang.  Persyaratan yang  ditetapkan  oleh  al-Qur'an,  seperti  kewajiban  untuk  berlaku adil,  serta  berbagai  ketentuan  ulama  mengenai  poligami,  harus dipahami  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  dalam pelaksanaannya.
Konsep  poligami  dengan  syarat  ketat  menunjukkan  bahwa menempatkan  tujuan  keadilan  di  atas  tujuan  hukum  lainnya merupakan  hakekat  atau  ontologi  hukum  itu  sendiri.  Hukum dirancang  untuk  menciptakan  ketertiban  dan  kesejahteraan melalui  pengaturan  kepentingan  yang  saling  bertentangan  secara seimbang dan adil.
Allah  swt.  memerintahkan  manusia  untuk  selalu  bersikap adil  dalam  segala  hal,  baik  yang  berkaitan  dengan  hak-Nya maupun  hak-hak  sesama  manusia,  dengan  mengikuti  ketentuan syariat.  Ini  karena  Allah  swt.  mensyariatkan  agamanya  berdasar pada  keadilan  yang  sempurna.  Dalam  hal  ini,  sikap  “adil”  dalam poligami  mencakup  keadilan  dalam  memenuhi  kebutuhan  istri,
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1021
Kaprawi, Kasjim Salenda,
Rahmatiah
seperti  makanan,  pakaian,  tempat  tinggal,  dan  giliran  bermalam. Keadilan yang diperintahkan dalam al-Qur'an adalah keadilan yang dapat  dilakukan,  yaitu  adil  dalam  pembagian  waktu  dan  nafkah. Namun, mengenai keadilan dalam mencintai dan menyayangi, ini dianggap  sebagai  hal  yang  tidak  mungkin  dilakukan  secara sepenuhnya.  Ini  tidak  berarti  bahwa  seseorang  harus  adil  dalam segala hal hingga pada detail terkecil yang berada di luar kapasitas manusia.
Salah  satu  sebab  kesalahpahaman  dalam  masalah  poligami adalah  pengaruh  hawa  nafsu  dan  ketidakpahaman  terhadap agama,  termasuk  kesulitan  dalam  memahami  ayat-ayat  al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan dalam poligami. Misalnya, QS. an- Nisa’ (4): 129 menyebutkan:
َْن ل و ا ْٰٓوُعْيِط تْس ت َْن ا اْوُلِدْع ت َ نْي ب َِءۤا س نلا َْو ل و َْمُتْص ر ح َ ل ف اْوُلْيِم ت َ لُك َْلا َِلْي م ا ه ْوُر ذ ت ف َِة ق ل عُمْلا ك َْنِا و  ۗ اْوُحِلْصُت اْوُق ت ت و َ نِا ف َ ّٰالل َ نا ك اًرْوُف غ اًمْيِح ر
Dalam konteks ayat ini, al-Zamakhsyari menjelaskan bahwa kemampuan  berbuat  adil  terhadap  istri-istri  harus  sesuai  dengan batas  kemampuan  maksimal  seseorang.  Memaksakan  diri  di  luar kapasitas  dianggap  sebagai  tindakan  zalim.  Sementara  itu,  al- Syaukani  menegaskan  bahwa  meskipun  usaha  untuk  berbuat  adil harus  maksimal,  tidak  mungkin  untuk  mencapai  keadilan sepenuhnya  dalam  hal-hal  non-materi,  seperti  perasaan  dan kecenderungan hati. Allah melarang kecenderungan yang ekstrem yang  dapat  menyebabkan  salah  satu  istri  terabaikan.  Dengan demikian,  al-Syaukani  menekankan  pentingnya  usaha  maksimal dalam  keadilan  dalam  poligami,  sebagaimana  dinyatakan  dalam Nailul Author (Libanon: Darul Kitab Ilmiyah, 1655)
Ahli  tafsir  al-Maraghi  berpendapat  bahwa  kebolehan poligami sangat terbatas dan hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat dan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Kaidah fikih  yang  relevan  adalah  “me nolak  yang  berbahaya  harus didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat,” menunjukkan  pentingnya  kehati-hatian  dalam  pelaksanaan
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1021
Kaprawi, Kasjim Salenda, Rahmatiah

## poligami. Ini disarankan dalam (Harun 2018)
Imam  asy- Syafi’i  menjelaskan  bahwa  ayat  QS.  al - Nisa’  (4): 129  mengacu  pada  ketidakmampuan  manusia  untuk  berlaku  adil dalam perasaan dan kecenderungan hati. Allah swt. mengampuni apa  yang  ada  di  dalam  hati  hamba-Nya  dan  menegaskan  agar jangan terlalu condong kepada salah satu istri secara ekstrem, yang dapat  menyalahi  syariat.  Hal  ini  dijelaskan  lebih  lanjut  dalam Sayyid  Qutub,  Fi  Zhilal  al- Qur’an,  Terjemahan:  Di  Bawah Naungan Al- Qur’an, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) Dalam  konteks  poligami,  prinsip  keadilan  yang  ditekankan dalam  ajaran  Islam  melibatkan  aspek-aspek  yang  bisa  diterapkan secara  praktis.  Keadilan  dalam  hal-hal  kuantitatif  seperti pembagian  nafkah  dan  waktu  adalah  hal  yang  bisa  dilakukan. Sebaliknya, keadilan dalam hal-hal kualitatif seperti cinta dan kasih sayang  sangat  sulit  untuk  diukur  dan  diterapkan  secara  adil  di antara istri-istri. Ini bisa menjadikan pelaksanaan poligami tampak mustahil jika hanya berfokus pada aspek emosional tersebut.
Allah swt. menjanjikan dalam QS. al-Baqarah (2): 286:
َ لْ َُف ل كُي َُّٰالل اًسْف ن َ لِْا َا ه عْسُو
“ Allah  tidak  membebani  seseorang  melainkan  sesuai dengan kesanggupannya.”
Ayat  ini  menegaskan  bahwa  beban  yang  diberikan  kepada manusia  adalah  sesuai  dengan  kapasitas  dan  kemampuannya. Dalam  konteks  poligami,  hal  ini  berarti  bahwa  kewajiban  untuk berlaku  adil  haruslah  dalam  batas  kemampuan  manusia.  Namun, jika  seseorang  menjalankan  poligami  semata-mata  untuk memenuhi  hawa  nafsu  atau  untuk  prestise  sosial,  tanpa memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam, maka tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan.
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1021
Kaprawi, Kasjim Salenda,
Rahmatiah

## PENUTUP
Berdasarkan kajian mengenai teologi keadilan dalam qishash dan  poligami  menurut  paradigma  hukum  Islam,  dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam Islam merupakan nilai mutlak dan moral yang harus dipertahankan. Keadilan tidak hanya berarti kesamaan  perlakuan  atau  keseimbangan  dalam  perbedaan,  tetapi juga  mencakup  perhatian  terhadap  hak  individu  dan menempatkan  segala  sesuatu  pada  tempatnya.  Dalam  konteks poligami, keadilan yang dimaksud lebih menekankan pada aspek- aspek material dan terukur seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan pembagian waktu, daripada aspek emosional seperti cinta dan kasih  sayang.  Oleh  karena  itu,  perlu  ada  upaya  untuk meningkatkan  kajian  mengenai  topik  ini  dengan  pendekatan keilmuan  yang  beragam  guna  memperkaya  pemahaman  dan aplikasi hukum Islam dalam praktik kehidupan sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA
A ḥ mad  ibn  Fāris  ibn  Zakariyā.  Mu’jam  Muqāyis  fī  al -Lugah. Beirut: Dār al -Fikr, 1994. Ali,  M.  Daud.  Hukum  Islam:  Peradilan  Agama  dan  Masalahnya. Edited  by  Tjun  Surjaman.  2nd  ed.  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 1994.
Anton- Hermann  Chroust.  “The  Philosophy  of  Law  of  Gustav Radbruch.”  The  Philosophical  Review  53,  no.  1  (January 1944): 1-23.
Azizy, A. Qodry. Peradilan Islam Batasan Ulasan dan Sejarahnya di  Indonesia.  Diktat.  Semarang:  Fakultas  Syariah  IAIN Walisongo, 1982.
Dahlan, Abdul Azis, et al., eds. Ensiklopedi Hukum Islam, vol. 5. 3rd ed. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003. Effendy, Bahtiar. Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia. Jakarta: Paramadina and Yayasan Ibn Sina, 1998.
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1021
Kaprawi, Kasjim Salenda,
Rahmatiah
Hartono,  Sunaryati.  Hukum  Ekonomi  Pembangunan  Indonesia.
Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
Imam  Muhamad  bin  Ali  bin  Muhamad  As-Asy-Syaukani.  Nailul Author. Lebanon: Darul Kitab Ilmiyah, 1655.
John  Finch.  Introduction  to  Legal  Theory.  London:  Sweet  &
Maxwell, 1974.
Juhaja  S.  Praja.  Filsafat  Hukum  Islam.  Bandung:  LPPM
Universitas Islam, 1995.
Khoiruddin  Nasution.  Riba  dan  Poligami;  Sebuah  Studi  atas Pemikiran  Muhammad  Abduh.  Jakarta:  Pustaka  Pelajar,
1996.
Karsayuda,  M.  Perkawinan  Beda  Agama:  Menakar  Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam.
Mustafa,  M.  “Poligami  Dalam  Kajian  Tafsir  Maudhu’I.”
AlBayyinah 3, no. 2 (2019): 190-203.
Muchlis  M.  Hanafi,  et  al.  Hukum,  Keadilan  dan  Hak  Asasi Manusia:  Tafsir  al-Qur ’an  Tematik.  Jakarta:  Lajnah
Pentahshihan Mushaf al- Qur’an, 2010. Mu ḥ ammad  ibn  Mukrim  ibn  ‘Alī  Abu  al -Fa ḍ l  Jāmal  al - Dīn  ibn Man ẓ ūr  al -An ṣ ārī.  Lisan  al - ‘Arab,  vol.  IV.  n.p.:  Dar  al - Ma’arif, 1979.
Quraish,  M.  Shihab.  Membumikan  Al- Qur’an:  Fungsi  dan  Peran Wahyu  dalam  Kehidupan  Masyarakat.  25th  ed.  Bandung: Mizan, 2003.
Qurrotul Ainiyah. Keadilan Gender dalam Islam: Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi’i. Malang: Kelompok Lintas Publishing, 2015.
Ricklefs, M.C. “Islamisasi di Jawa: Abad ke -14 hingga ke-1 8.” In Islam  di  Asia  Tenggara  Perspektif  Sejarah,  edited  by  Tika Noorjaya and Endang Basri Ananda, Jakarta: LP3ES, 1982.