## KERANGKA  HUKUM PENGEMBANGAN USAHA BUMDES MELALUI ANAK  PERUSAHAAN  BUMN  PTMITRA  BUMDES  NUSANTARA (STUDI DI BUMDES AMARTA)
Putri Raodah 1 , Rahmadani 2
1,2, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Indonesia

## History Article

## Article history:
Received Mei 05, 2023 Approved Mei 19, 2023

## ABSTRACT
PT MBN is committed as an aggregator, off-taker,  and executor of operational  supervision  for  BUMDes  in  Indonesia.  BUMDes business development by PT MBN is carried out indirectly through subsidiaries  established  by  BUMDes  and  PT  MBN.  One  of  these subsidiaries is PT MD Sleman Sembada which is a jointly controlled entity  and  an  object  of  control  company.  PT  MBN  gives  reverse dividend  rights  and  does  not  match  the  number  of  shares  to BUMDes. There must be a meeting point between BUMDes goals as specified in Article 3 of Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village Owned Enterprises and the vision and mission of  PT  MBN.  PT  MD  Sleman  Sembada  is  placed  as  a  controlled company  because  all  decision  making  on  the  management  of  the company  is  under  the  full  control  of  PT  MBN  as  the  majority shareholder. Nevertheless, the legal construction of limited liability and the legal independence of PT MD Sleman Sembada must also be  considered  in  efforts  to  develop  a  just  BUMDes  business through PT DM Sleman Sembada.

## ABSTRAK
PT  MBN  berkomitmen  sebagai agregator,  off-taker,  dan  pelaksana supervisi  operasional  bagi  BUMDes  di  Indonesia.  Pengembangan usaha  BUMDes  oleh  PT  MBN  dilakukan  secara  tidak  langung melalui anak perusahaan yang didirikan oleh BUMDes dan PT MBN. Anak  Perusahaan  tersebut  salah  satunya  adalah  PT  MD  Sleman Sembada yang merupakan jointly controlled entities dan perseroan obyek pengendalian. PT MBN memberikan hak dividen terbalik dan tidak  sesuai  jumlah  saham  kepada  BUMDes.  Harus  ada  titik  temu antara  tujuan  BUMDes  sebagai  mana  ditentukan  pada  Pasal  3 Peraturan  Pemerintah  Nomor 11  Tahun 2021  tentang Badan  Usaha Milik  Desa  dengan  visi  misi  PT  MBN.  PT  MD  Sleman  Sembada ditempatkan  sebagai  perseroan  terkendali  karena  semua pengambilan  keputusan  pengurusan  perseroan  berada  pada

## Keywords:
BUMDes, PT Mitra BUMDes Nusantara, Jointly Controlled Entities business development.
JIGE 4 (2) (2023) 790-798

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
kontrol  penuh  PT  MBN  sebagai  pemegang  saham  mayoritas. Kendati  demikian,  konstruksi  hukum  limited  liability  dan kemandirian  hukum  PT  MD  Sleman  Sembada  juga  harus diperhatikan dalam upaya pengembangan usaha BUMDes yang adil melalui PT DM Sleman Sembada.
© 2023 Jurnal Ilmiah Global Education
* Corresponding author email: putriraodah@unram.ac.id

## PENDAHULUAN
Munculnya  Badan  Usaha  Desa  (BUMDes)  merupakan  harapan  besar  bagi  masyarakat  untuk hidup  lebih  sejahtera.  Di  tengah  kebingungan  pemerintah  desa  dalam  memanfaatkan  dana  desa, mendirikan  BUMDes  menjadi  suatu  hal  yang  harus  dilakukan  banyak  pihak.  Idealnya  dengan  adanya BUMDes  ada  dua  hal  yang  harus  diwujudkan  yaitu  kesejahteraan  masyarakat  dan  akuntabilitas pengelolaan  dana  desa.  Melalui  BUMDes  diharapkan  potensi  desa  akan  digali  sehingga  masyarakat memiliki kesempatan untuk lebih berdaya. Selain itu, melalui BUMDes, dana yang dimiliki desa bisa lebih jelas dan terarah.(Kurniasih, D., Setyoko, P. I., Imron, M., & Wijaya, S. S., 2019). Berdasarkan data yang di sampaikan oleh pihak Bulog divisi regional D.I Yogyakarta, sebanyak 74.910 desa di seluruh Indonesia, terdapat 22.000 desa yang memiliki BUMDes dan lebih kurang 4.000 BUMDes aktif. Banyaknya BUMDes yang  tidak  aktif  ini  antara  lain  disebabkan  oleh  tantangan  pengembangan  BUMDes  berupa:(Eri  Nurul Hilal, 2018)
1. Keterbatasan  akses  permodalan  dan  investor  karena  kelembagaan  BUMDes  yang  belum berbadan hukum;
2. Rendahnya kapasitas produksi/skala ekonomi bisnis BUMDes;
3. Akses terhadap pasar yang masih rendah;
4. Keterbatasan pengetahuan mengenai manajemen operasional bisnis/corporate manajemen;
5. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi;
6. Potensi moral hazard dari kepala desa atau penguasa wilayah.
Dibutuhkan  perhatian  yang  serius  untuk  memperkuat  kapasitas  BUMDes  agar  menjadi  badan usaha  milik  pemerintah  yang  dapat  menopang  perekonomian  desa  dan  juga  negara.  Pemerintah  hadir menghadapi tantangan di atas melalui badan usaha milik negara dengan jalan mendirikan anak perusahan bernama  PT  Mitra  BUMDes  Nasantara  (MBN).  Adapun  peran  PT  MBN  adalah  sebagai  agregator,  off- taker, dan pelaksana supervisi operasional untuk BUMDes di Indonesia. (Eri Nurul Hilal, 2018). Mengutip profile PT MBN, perusahaan ini didirikan pada tanggal 4 April 2017 dihadapan notaris Otty H.C Ubayani S.H., dengan Akta nomor 41 dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0018057.AH.01.01 tahun 2017. Lebih lanjut dijelaskan dalam profile perusahaan, PT  MBN  antara  semula  adalah  anak  perusahaan  Perum  Bulog.  Sesuai  keputusan  Kementerian  BUMN, selanjutnya  susunan  pemegang  saham  PT  MBN  dirubah  dengan  melibatkan  beberapa  BUMN  strategis yaitu  Perum  BULOG,  Danareksa,  Pertamina  Retaiil,  PT  Pupuk  Indonesia  Holding  Company  (PPI),  PT Rajawali  Nusantara  Indonesia  (RNI),  PT  Perusahaan  Perdagangan  Indonesia  dan  PT  Perkebunan Nusantara  (PTPN)  III.  Selanjutnya,  PT  MBN  akan  membentuk  anak  perusahaan  di  tingkat  Kabupaten /Kecamatan/ Desa di seluruh Indonesia.
Setelah terbentuknya PT MBN, terdapat pembicaraan antara Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi  (Kemendes  PDTT)  dengan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN), yang  membahas  bahwa  dalam  rangka  optimalisasi  BUMDes,  telah  dibentuk  PT  Mitra  BUM  Desa Nusantara oleh Bulog sebagai Holding BUMDes. Pertemuan tersebut menyepakati arahan dalam bentuk Surat  Pemberitahuan  Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia No. 387/M-PDT-T/SJ/05/2017 ditujukan kepada kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berisi dimungkinkan ada holding PT MBN di tingkat provinsi dan super holding di tingkat nasional.
Sebagai piloting, dilakukan pembentukan PT MBN di Jawa Barat dan seluruh Bank Himbara dan BULOG berperan serbagai inisiator. BULOG juga akan melakukan piloting di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kemendes  kemudian  menerbitkan  surat  bernomor  S778-/M.DPDTT/08/2017  bersifat  segera  dan ditujukan kepada Bupati/Walikota se Indonesia, surat tersebut berisi rekomendasi pembentukan PT Mitra BUMDes  Kabupaten.  Peran  PT  MBN  yaitu  memberikan  pendampingan  dan  pengembangan  BUMDes dalam  dukungan  permodalan, manajemen operasional  usaha,  kompetensi SDM, teknologi dan menekan potensi  moral  hazard.  Unsur-unsur tingkat  daerah  yang  dilibatkan  antara  lain  perusahaan  Daerah,  Bank Milik  Negara,  Bulog  Divisi  Regional,  BUM  Desa/BUM  Desa  Bersama  serta  swasta  daerah.  (Eri  Nurul Hilal, 2018.
Pada  piloting  di  DIY,  Badan  Urusan  Logistik  (BULOG)  Divisi  Regional  Daerah  Istimewa Yogyakarta (DIY) menganalisa tantangan BUMDes saat ini dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain: (Eri Nurul Hilal, 2018)
1. Aspek  Finansial,  yakni  keadaan  economic  of  scale  yang  belum  optimal,  keterbatasan permodalan dan investor, dan kontribusi ekonomi yang tidak signifikan pada ekonomi desa. Potensi kontribusi BUMN pada aspek ini dapat berupa kontribusi modal, fasilitas pinjaman, Corporate Social Responsibility (CSR) dan hibah keuangan;
2. Aspek Pelanggan, dimana bargaining power BUMDes di mata Off Takers masih rendah dan market share bisnis BUMDes masih rendah. Potensi kontribusi BUMN pada aspek ini dapat berupa  integrasi  sumber  daya  dan  informasi  melalui  penyediaan  channel  info  bisnis  (sisi permintaan  dan  penawaran),  pelatihan  marketing  dan  sales  skill  dan  distribusi  produk  dan bahan baku via BUMN;
3. Aspek  Internal  Bisnis,  manajemen  operasional  usaha  BUMDes  yang  masih  terbelakang, pengelolaan  pelanggan  (layanan)  dalam  usaha  belum  optimal,  belum  adanya  inovasi  dan diversifikasi  usaha  seperti  sinergi  antara  BUMDes  dan  lain-lain,  regulasi  dan  aturan  usaha yang masih prematur;
4. Aspek Enablers, pada aspek ini, kapabilitas/kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum  memenuhi  standar,  infrastruktur  dan  teknologi  pendukung  usaha  yang  belum mendukung,  tidak  memiliki  budaya  kerja  dan  organisasi  yang  kuat,  dukungan  masyarakat dan  aparat  pemerintah  yang  belum  optimal  serta  pemahaman  konsep  dan  regulasi  yang rendah.
Sebagai  PIC  pembentukan  PT  Mitra  BUMDes  di  D.I.  Yogyakarta,  Bulog  mendampingi  dan merekomendasikan  BUMDes  yang  sekiranya  bisa  diajak  berkerja  sama,  menghubungkan  dengan Pemerintah  daerah  Kabupaten,  pemerintah  daerah  propinsi.  Bulog  mempertemukan  PT  MBN  dengan Pemmerintah kabupaten Sleman dan sepakat akan mendirikan anak Perusahaan PT MBN di DIY melalui patungan  modal  dengan  BUMDes  Amarta  di  Desa  Pandowoharjo.(Eri  Nurul  Hilal,  2018).  Anak perusahaan  yang  dibentuk adalah PT MD Sleman  Sembada, kepemilikan saham  yaitu PT MBN sebesar 51% dan BUMDesa Amarta 49%. (Eri Nurul Hilal, 2018).
Melihat  komposisi  kepemilikan  saham  tersebut,  jelas  bahwa  PT  MBN  adalah  pemilik  saham mayoritas sehingga sebagai pengendali pada PT MD Sleman Sembada. PT MBN adalah anak perusahaan BUMN, dalam komposisi pemilik sahamnya terdapat BUMN Persero (Perusahaan Perseroan) dan BUMN Perum (Perusahaan Umum). Pada karakteristik masing-masing  BUMN, BUMN Persero memiliki tujuan utama  mengejar  keuntungan  sedangkan  BUMN  Perum  bertujuan  untuk  kemanfaatan  umum  berupa penyediaan  barang  dan/atau  jasa  yang  bermutu  tinggi  dan  sekaligus  mengejar  keuntungan  berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. (Lihat Pasal 1 (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara). Tujuan  BUMDesa adalah melakukan kegiatan pelayanan umum dan memperoleh keuntungan,  dengan  kata  lain  kesejahteraan  masyarakat  secara  keseluruhan  akan  tetap  menjadi  tujuan untama BUMDes bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu. (Lihat Penjelasan Umum Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa).  Tujuan  BUMDes  ini  sama  dengan tujuan BUMN Perum.
Melihat karakteristik masing-masing badan usaha yang menjadi pemegang saham pada PT MBN, kemudian PT MBN diberikan tugas pendampingan dan pengembangan BUMDes sedangkan karakteristik dari  PT  MBN  adalah  perseroan  sebagai  persekutuan  modal  yang  lumrahnya  bertujuan  memperoleh keuntungan. Patut untuk dipertanyakan,  bagaimana  aspek hukum pelaksanaan tugas  pendampingan dan pengembangan usaha BUMDes oleh PT MBN mengingat PT MBN adalah anak cucu perusahaan BUMN berbentuk Perseroan Terbatas yang bertujuan mengejar keuntungan.

## METODE
Penelitian  menggunakan  metode  penelitian  normatif  yang  merupakan  penelitian  yang  berusaha untuk menemukan kaidah hukum, asas hukum dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang telah ditemukan.  (Peter  Mahmud  Marzuki,  2005:35).  Isu  hukum  yang  diteliti  adalah  kerangka  hukum pengembangan usaha BUMDes melalui PT Mitra BUMDes Nusantara dengan fokus studi pada BUMDes Amarta. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji isu hukum adalah pendekatan peraturan perundang- undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Seluruh data dianalisis secara kualitatif sehingga dapat  dijabarkan  secara  jelas.  Untuk  menjawab  rumusan  masalah  yang  telah  diajukan,  data  kemudian diolah secara deduktif. Berawal dari prinsip-prinsip yang bersifat umum sebagaimana terdapat dalam asas, teori,  dan  peraturan  perundang-undangan  kemudian  diderivasi  terhadap  norma  yang  sedang  diteliti. Simpulan ditarik dari suatu permasalahan yang umum terhadap masalah konkret yang dihadapi. Melalui cara uraian yang bersifat deskriptif analitis, kemudian dapat ditarik sebagai kesimpulan serta rekomendasi hasil penelitian. (Budi Nugroho, 2018:36)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
BUMDes  Amarta  berada  di  Desa  Pandowoharjo  didirikan  pada  tanggal  6  Juni  2016  dan ditetapkan  dalam  Peraturan  Desa  Pandowoharjo  Nomor  04  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan Pengelolaan  BUMDes  Amarta  Desa  Pandowoharjo  Kecamatan  Sleman  Kabupaten  Sleman  Yogyakarta. (Herlina Muzana Zain, 2018:3). Inovasi dan produk andalan yang dikembangkan BUMDes Amarta yaitu usaha  pemilahan  sampah  (pupuk  kompos)  dan  toko  desa.  Pada  Desember  2018,  enam  bulan  setelah beroperasi sudah menorahkan omzet Rp. 80 juta perbulan. (Tribun Jogya, 2017). Terdapat beberapa mitra yang  dimiliki  oleh  BUMDes  Amarta  dalam  rangka  melakukan  pengembangan  usaha,  antara  lain akademisi  dari  Fakultas  Pertanian,  Universitas  Pembangunan  Nasional  (UPN)  Veteran  Yogyakarta, Gabungan  Kelompok  Tani  (Gapoktan)  Pandowo  Mulyo,  Rumah  Makan  Jejamuran  serta  PT  Mitra BUMDes  Nusantara  (MBN).  (master  Plan  Desa,  2020).  Kerja  sama  yang  dilakukan  antara  BUMDesa Amarta dengan PT MBN adalah patungan modal untuk mendirikan perusahaan bernama PT MD Sleman Sembada.  Komposisi  kepemilikan  saham  pada  PT  MD  Sleman  Sembada  adalah  PT  MBN  sebesar  51% dan BUMDesa Amarta 49%.
Saham  memberikan  hak  kepada  pemiliknya  antara  lain  untuk  menghadiri  dan  mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi dan menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang perseroan terbatas. (Lihat pasal 52  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  40  tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas)    Setiap  saham  yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (one share one vote), (Lihat pasal 84 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)  mengingat komposisi kepemilikan saham di atas, ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam pengelolaan PT MD Sleman Sembada lebih besar/mayoritas ada pada PT MBN. Menurut biro hukum PT MBN, komposisi kepemilikan saham ini merupakan jalan PT MBN  memberikan  pendampingan  dan  pengembangan  BUMDes  dalam  dukungan  permodalan, manajemen  operasional  usaha,  kompetensi  SDM,  teknologi,  dan  menekan  potensi  moral  hazard.  (Biro Hukum PT Mitra BUMDes Nusantara, 2018).
Sebagai pemegang saham pengendali, PT MBN menjalankan tiga  peran yaitu sebagai agregator, off-taker,  dan  pelaksana  supervisi  operasional  bagi  BUMDes  di  Indonesia.  Tiga  peran  tersebut  masing- masing dijelaskan sebagai berikut: (Biro Hukum PT Mitra BUMDes Nusantara, 2018).
1. Agregator maksudnya  memperbesar  skala  ekonomi  BUMDes,  efisiensi  dalam  pemasaran, produksi  dan  operasional,  pendanaan  yang  lebih  mudah,  memperluas  jaringan  untuk investasi dan pengembangan skala bisnis BUMDes;
2. Off-taker hasil  produksi  BUMDes  maksudnya  menjamin  daya  serap  setiap  produk  pertanian dan  peternakan  dari  BUMDes,  meningkatkan  market  share  dan  optimalisasi  pemasaran produk BUMDes;
3. Supervisi Operasional  melalui  standarisasi  kualitas  produk,  standarisasi  prosedur  dan operasional  BUMDes  sesuai  dengan  bidangnya,  peningkatan  kapabilitas  dan  kompetensi sumber daya manusia, pengembangan good corporate governance dan enablers lainnyan.
PT  MBN  melaksanakan  tugas  pendampingan  dan  pengembangan  BUMDes  melalui  akses  legal perjanjian  kerja  sama  usaha  patungan/joint  venture  mendirikan  perusahaan  bernama  PT  MD  Sleman Sembada. PT MD Sleman  Sembada menjadi anak perusahaan bagi BUMDesa Amarta maupun bagi PT MBN. Dengan demikian, anak perusahaan yang terbentuk dari kerja sama usaha patungan menjadi jointly controlled  entities  atau  entitas  di  bawah  pengendalian  bersama.  Oleh  karena  itu,  anak  perusahaan  yang terbentuk  dari  perjanjian  joint  venture  berimplikasi  pada  kedudukan  anak  perusahaan  sebagai  jointly controlled  entities  atau  badan  usaha  di  bawah  pengendalian  dua  induk  perusahaan.  Sehingga  setiap penetapan  kebijakan  stratejik  pada  anak  perusahaan  harus  melalui  persetujuan  kedua  induk  perusahaan. (Sulistiowati, 2010: 74-75).
Jointly controlled  entities  ini dalam konteks  hukum organisasi perusahaan berada dalam konsep perusahaan  group  (holding  company).  Dikutip  dari  Szumański  dalam  Dominik  Gajewski  2012,  dalam pengertian  hukum,  holding  berarti  hubungan  modal  yang  memungkinkan  induk  perusahaan  untuk mempengaruhi  kegiatan  anak  perusahaan  dengan  memaksa  keputusannya  di  rapat  umum  dan mempengaruhi susunan kepegawaian anak perusahaan. (Gajewski. D, 2013).
Menurut biro hukum PT MBN, pada kebijakan pembagian dividen perseroan, lumrahnya deviden yang  diperoleh pemegang  saham  adalah sebesar sahamnya  namun berdasarkan hasil  rapat terbatas antar menteri, hal tersebut dibalik dari 100% deviden anak perusahaan (PT MD Sleman Sembada) akan dibagi menjadi  70%  BUMDes  dan  30%  Mitra  BUMDes  Nusantara.  Mekanisme  ini  dilakukan  dengan  alasan moral  hazard  dan  kehadiran  PT  MBN  bukan  semata-mata  mencari  keuntungan  tetapi  lebih  pada  untuk menjembatani BUMDes agar menjadi badan usaha yang maju dan bermanfaat bagi masyarakat desa.
Kebijakan  pembagian  dividen  di  atas,  sekilas  nampaknya  cocok  jika  PT  MBN berstatus  sebagai BUMN Perum (Perum MBN bukan PT MBN) karena tujuan utamanya adalah kemanfaatan umum bukan mengejar  keuntungan.  Jadi  apa  bila  PT  MBN  memberikan  100%  keuntungan  perusahaan  kepada BUMDes,  secara  hukum  dibenarkan  berdasarkan  ketentuan  UU  BUMN.  Berhubung  PT  MBN  adalah anak  perusahaan  BUMN  berbadan  hukum  perseroan  terbatas,  tujuan  utamanya  mengejar  keuntungan, nampaknya  kebijakan  pembagian  dividen  ini  secara  normatif  tidak  sejalan  dengan  ketentuan  dalam undang-undang  BUMN.  (Lihat  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha Milik  Negara).  Pada  Undang-undang  Perseroan  terbatas  (UUPT),  memang  tidak  ada  pasal  yang  secara tegas  menentukan  bahwa  tujuan  perseroan  adalah  memperoleh  keuntungan.  UUPT  hanya  menentukan tujuan  perseroan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  ketertiban umum  dan/atau  kesusilaan.  (Lihat  Pasal  2  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas).
UUPT memberikan kebebasan kepada para pemegang saham untuk menentukan tujuan perseroan dengan batasan tertentu. Terkait keuntungan atau dividen, UUPT justru menyerahkan kepada pemegang saham untuk menentukan tata cara pembagian dividen sesuai kesepakat pemegang saham. (Lihat pasal 15 Undang-undang  Nomor  40  tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas).  Dengan  alasan  tersebut,  secara normatif kebijakan pembagian dividen PT MBN sejalan dengan ketentuan UUPT. Kebijakan pembagian dividen ini menjadikan PT MBN seperti berdiri pada dua kaki, disatu sisi sebagai anak perusahaan BUMN berstatus  perseroan,  tujuan  utama  PT  MBN  adalah  mengejar  keuntungan.  Disisi  lain,  PT  MBN  sebagai strategi  perseroan  terbatas  oleh  UUPT  diberikan  kebebasan  untuk  menentukan  mekanisme  pembagian dividen perseroan.
Sebagai mana yang tertera pada profile PT MBN,  terdapat 3 (tiga) Misi Perseroan, yaitu: (Profile PT MBN, 2018)
1. Menjalankan  peran  sebagai  agregator  perdagangan,  industry  pengolahan  dan  penyedia pelayanan jasa untuk menggerakan perekonomian desa;
2. Melakukan  usaha  secara  profesional  dan  bersinergi  dengan  sumber  daya  local  untuk menghasilkan produk dan jasa berkualitas melalui tata kelola usaha yang baik;
3. Memberikan  manfaat  yang  sebesar-besarnya  kepada  pemangku  kepentingan  dengan  cara mensejahterakan masyarakat desa yang berkeadilan.
Misi ketiga PT MBN di atas menyiratkan adanya tujuan perseroan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dan misi tersebut dapat dipastikan berimplikasi pada strategi perusahaan. Ketika para pemegang  saham  menentukan  suatu  kebijakan  strategis  dan  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan.  Maka kebijakan  tersebut  sah-sah  saja.  Kendati  demikian  tetap  ada  kritik  terhadap  PT  MBN  bahwa  kebijakan pembagian dividen tersebut di atas secara normatif belum sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang BUMN.
Mengenai pendampingan dan pengembangan BUMDes aspek sumber daya manusian (SDM) dan pengelolaan  usaha,  menurut  informasi  dari  biro  hukum  PT  MBN,  PT  MBN  melaksanakan  supervisi operasional, kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia pada anak perusahaannya. PT MBN tidak secara  langsung  ikut  menentukan  pengurus  pada  anak  perusahaan.  Pekerja  pada  anak  perusahaan  di Sleman  adalah  warga  desa  setempat,  sehingga  ada  upaya  meningkatkan  jumlah  lapangan  kerja  dan kapasitas sumber daya manusia di desa.
Masing-masing anak perusahaan PT MBN memiliki PIC sebagai partner yang akan membantu PT MBN.  Bulog  DIY  adalah  PIC  untuk  supervisi  operasional  pada  BUMDes  Amarta  (PT  MD  Sleman Sembada). Parameter yang menjadi standar supervisi operasional tentunya dilakukan melalui mekanisme pengambilan  keputusan  pengurusan  perseroan  terbatas.  (Biro  Hukum  PT  Mitra  BUMDes  Nusantara). Menganalisa  keterlibatan  BULOG  dalam  supervisi  operasional  PT  MD  Sleman  Sembada,  BULOG merupakan  pemilik  saham  pada  PT  MBN  sehingga  secara  tidak  langsung  juga  memiliki  kepentingan terhadap bisnis PT MD Sleman Sembada yang merupakan anak perusahaan milik PT MBN. Posisi sebagai pemilik  saham  PT  MBN  merupakan  akses  legal  bagi  BULOG  untuk  melakukan  supervisi  operasional. Arah pendampingan dan pengembangan BUMDesa jika BULOG sebagai PIC adalah sangat dekat dengan tugas BULOG yaitu mendukung ketahanan pangan nasional. (Policy Brief  BPHN). Sesuai dengan bisnis PT MD Sleman Sembada saat ini yaitu peternakan, pertanian dan penjualan barang dagang lainnya.
Hal  kebijakan  atau  SOP  (Standar  Operasional  Prosedure),  baik  secara  acuan  atau  metode penentuan standar diatur oleh PT MBN melalui SK (Surat Keputusan) Direksi. Standar tersebut kemudian disampaikan  kepada  anak  perusahaan  dan  harus  diikuti,  namun  kalaupun  anak  perusahaan  tidak mengikuti,  tidak  bisa  diberikan  sanksi  juga  karena  komitmen  PT  MBN  adalah  melakukan  supervisi operasional bisnis yang dikelola BUMDes. Ketika anak perusahaan ternyata memiliki SOP yang berisi cara yang  lebih  efisin  dan  efektif,  dalam  prakteknya  justru  PT  MBN  mendorong  anak  perusahaan menggunakan  SOP  mereka  sendiri  secara  maksimal.  (Biro  Hukum  PT  Mitra  BUMDes  Nusantara).  PT MBN  memiliki  Rencana  Jangka  Panjang  Perusahaan  (RJPP)  yang  menjadi  pedoman  dalam  mengelola dan  mencapai  misi  perseroan.  Pada  RPJP,  PT  MBN  memiliki  aspek-aspek  yang  dikendalikan  terhadap anak  perusahaannya  (PT  MD  Sleman  Sembada),  yaitu  kebijakan  penentuan  kegiatan  usaha  anak perusahaan  dan  pengembangan  usaha  anak  perusahaan.  Dalam  penentuan  kegiatan  usaha  anak perusahaan, PT MBN memiliki analisis usaha holding perusahaan berdasarkan data potensi desa. Data ini diperoleh PT MBN dari beberapa kementerian antara lain: kemeterian pertanian, kementerian kehutanan, kementerian desa serta dari  kajian tim PT Mitra BUMDes Nusantara. (Biro Hukum PT Mitra BUMDes Nusantara).  Anak  perusahaan  (PT  MD  Sleman  Sembada)  kemudian  wajib  mengajukan  rencana  kerja perusahaan (RKP) kepada PT MBN, jika RKP sesuai dengan RPJP sesuai dengan data potensi desa dan RPJP  PT  MBN,  maka  RKP  PT  MD  Sleman  Sembada  disahkan.  (Biro  Hukum  PT  Mitra  BUMDes Nusantara).
Kepentingan  BUMDesa  Amarta  untuk  mengembangkan  usahanya  melalui  kerja  sama  dengan Joint  Venture  dengan  PT  MBN  dipengaruhi  oleh  komposisi  kepemilikan  saham  pada  PT  MD  Sleman Sembada. Sebagai  pemegang saham  minoritas,  lumrahnya  deviden yang diperoleh sesuai jumlah saham. Berbeda  halnya  yang  berlaku  dalam  kerja  sama  yang  dijalin  oleh  BUMDesa  Amarta  dengan  PT  MBN. Sebagai mana disampaikan di atas, BUMDesa Amarta memperoleh Dividen 70% dan MBN memperoleh 30%. Memperoleh dividen bukanlah hal satu-satunya yang menjadi tujuan. BUMDes juga memiliki tujuan lain yaitu: (Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa)
1. Melakukan  kegiatan  usaha  ekonomi  melalui  pengelolaan  usaha,  serta  pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
2. Melakukan  kegiatan  pelayanan  umum  melalui  penyediaan  barang  dan/atau  jasa  serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
3. Memperoleh  keuntungan  atau  laba  bersih  bagi  peningkatan  pendapatan  asli  Desa  serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
4. Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
5. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.
Komitmen  PT  MBN  adalah  menjadi  penggerak  perekonomian  pedesaan  untuk  memberikan kesejahteraan masyarakat desa yang berkeadilan. Harusnya ada titik temu antara tujuan BUMDes dengan Visi PT MBN. Titik temu tersebut diklaim PT MBN sebagai mana peran yang dilakukannya di atas. Peran yang  dilakukan  oleh  PT  MBN  adalah  peran  yang  secara  tidak  langsung  kepada  BUMDes  yakni  melalui anak  perusahaan  (jointly  controlled  entities).  Dengan  kata  lain,  maksimal  tidaknya  peran  PT  BMN terhadap  pengembangan  usaha  BUMDes  tergangung  pada  pengendalian  terhadap  PT  MD  Sleman Sembada  bermanfaat  atau  tidak  bagi  pengembangan  usaha  BUMDes.  Terkait  hal  tersebut,  terdapat dualitas anak perusahaan yang dilekatkan pada PT MD Sleman Sembada, di satu sisi sebagai perusahaan berbadan  hukum  mandiri  dan  disisi  lain  sebagai  anak  perusahaan  yang  berada  di  bawah  pengendalian induk perusahaan.
Terkait  hal  di  atas,  Sulistyowati  mengistilahkannya  dengan  subyek  pengendalian  dan  obyek pengendalian.  Karakteristik  utama  dari  subyek  pengendalian  ditandai  oleh  adanya  perubahan  dalam organisasi perusahaan yang berhubungan dengan alokasi pengendalian di antara aktor-aktor yang berperan dalam  proses  pengambilan  keputusan  perusahaan,  yaitu  pemegang  saham  dan  direksi.(Sulistiowati, 2013:40). Pada konstruksi ini, PT MBN memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan pada RUPS PT MD Sleman Sembada berikut penentuan direksi yang dapat disesuaikan dengan Visi Misi untuk kemajuan BUMDes Amarta.
Perseroan  menjadi  obyek  pengendalian  ditunjukan  oleh  adanya  fakta  pengendalian  induk terhadap  anak  perusahaan  dari  realitas  bisnis  perusahaan  group  sebagai  suatu  kesatuan  ekonomi perusahaan group yang bersifat hierarki, sebagai mana ditunjukkan oleh tingkat atau hirarki strategi pada suatu  perusahaan  group.  Induk  perusahaan  merumuskan  strategi  perusahaan  group  yang  dijabarkan menjadi  strategi  anak  perusahaan.  Untuk  mendukung  tercapainya  tujuan  kolektif  dari  strategi  korporasi sebagai suatu kesatuan ekonomi, induk perusahaan berusaha mengendalikan dan mengkoordinasikan anak perusahaan  sesuai  dengan  hierarki  anak  perusahaan  dalam  tatanan  manajemen  perusahaan group.(Sulistiowati, 2013:40).  Hal ini  senada dengan  alur pengajuan Rencana Kerja Perusahaan  PT MD Sleman  Sembada  yang  harus  sesuai  dengan  Rencana  Kerja  Jangka  Panjang  (RKJP)  PT  MBN  sebagai mana  disampaikan  di  depan,  di  mana  PT  MBN  yang  menjabarkan  strategi  perusahaan  PT  MD  Sleman Sembada.  Terkait peran secara tidak langsung PT MBN terhadap pengembangan usaha BUMDesa dapat maksimal  dicapai  ketika  PT  MD  Sleman  Sembada  secara  strategis  ditempatkan  sebagai  obyek pengendalian perusahaan induk dalam mencapai tujuannya.
Kendati  demikian,  konstruksi  yuridis  PT  Sleman  Sembada  sebagai  badan  hukum  mandiri  tidak boleh diabaikan. Terdapat konsekuensi yuridis Limited Liability pada PT MD Sleman Sembada. Limited Liability adalah pemegang saham tidak bertanggungjawab melebihi nilai saham pada anak perusahaan atas ketidakmampuan  anak  perusahaan  memenuhi  tanggung  jawab  hukum  kepada  pihak  ketiga  dari  anak perusahaan.(Sulistiowati, 2013:40). Pembebanan tanggung jawab sesuai nilai saham ini akan berbenturan
dengan dominasi yang dilakukan oleh PT MBN terhadap PT MD Sleman Sembada. Diperlukan kepastian hukum  ketika  timbulnya  tanggung  jawab  PT  MD  Sleman  Sembada  kepada  pihak  ketiga  sebagai  akibat kebijakan atau instruksi dari PT MBN.
BUMDes  Amarta  badan  usaha  milik  pemerintah,  begitu  juga  dengan  PT  MBN  dan  PT  MD Sleman Sembada yang merupakan anak cucu dari badan usaha Milik Negara. Mereka mengemban tugas yang  senada  dengan  badan  usaha  milik  negara.  Sebagai  pelaku  ekonomi,  BUMN  tidak  berbeda  dengan swasta. Hanya pemiliknya sebagian besar oleh Negara. Prinsip kehati-hatian seperti profesionalisme harus selalu dikedepankan karena lebih banyak syarat yang harus dipenuhi yang mempengaruhi kinerja BUMN yang membedakannya dengan sektor swasta. Oleh karena itu, Badan Usaha Milik Negara harus mematuhi peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan  dari  sisi  kelembagaan,  BUMN  memiliki  potensi  intervensi penangku kepentingan yang lebih besar dari pada sektor swasta. (Isharyanto, Husodo, J. A., & Madalina, M.  (2021).  Hal  demikian  juga  perlu  diperhatikan  dalam  rangka  pengembangan  bisnis  BUMDes  oleh  PT MBN melalui PT MD Sleman Sembada ini.

## KESIMPULAN
Keranga hukum yang digunakan dalam pengembangan usaha BUMDesa melalui PT MBN adalah kerja sama joint ventura mendirikan anak perusahaan jointly controlled entities atau badan usaha di bawah pengendalian  dua  induk  perusahaan  bernama  PT  MD  Sleman  Sembada.  PT  MBN  pemegang  saham mayoritas dan BUMDes Amarta sebagai pemegang saham minoritas. Berdasarkan komposisi kepemilikan saham,  PT  MBN  mendominasi  pengambilan  keputusan  pengelolaan  PT  MD  Sleman  Sembada. Mekanisme  ini  menjadikan  PT  MBN  berperan  tidak  langsung  dalam  pengembangan  usaha  BUMDes dengan  menentukan  kebijakan  pengelolaan  anak  perusahaan  (PT  MD  Sleman  Sembada)  yang  lebih menguntungkan  BUMDes.  Dominasi  yang  dilakukan  oleh  PT  MBN  tetap  harus  dilakukan  secara bertanggungjawab  mengingat  PT  MD  Sleman  Sembada  sebagai  badan  hukum  mandiri  dan  terdapat prinsip limited liability padanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Budi  Nugroho.  (2018).  Pengalihan  Tanggungjawab  atas  Utang  Bea  Masuk  dari  Importir  Kepada PengusahaPengurusan  Jasa  Kepabeanan.  Ringkasan  Disertasi.  Program  Doktor  Ilmu  Hukum UGM. Yogyakarta;
Gajewski,  D.  (2013).  The  holding  company  as  an  instrument  of  companies'  tax-financial  policy formation. Contemporary Economics, 7(1), 75-n/a. doi:https://doi.org/10.5709/ce.1897-9254.75;
Herlina Muzana Zain. (2018). Efektifitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta;
https://mitrabumdes.co.id/danper.html/21, diakses 20 Maret 2023 , 13:24 PM; https://jogja.tribunnews.com/2017/07/24/enam-bulan-pertama-bumdes-amarta-beromzet-rp-80-juta. diakses 18 Maret 2023, 10:48 PM;
https://www.masterplandesa.com/bumdes/kisah-bumdes-sukses-bumdes-amarta-di-pandowoharjo/ diakses 18 Maret 2022, 11:01 PM;
Isharyanto,  Husodo,  J.  A.,  &  Madalina,  M.  (2021).  The  legal  risk  to  sustainable  role  of  state-owned enterprises  management  in  indonesia. IOP  Conference  Series.Earth  and  Environmental Science, 724(1) doi:https://doi.org/10.1088/1755-1315/724/1/012090;
Kurniasih,  D.,  Setyoko,  P.  I.,  Imron,  M.,  &  Wijaya,  S.  S.  (2019).  The  role  of  stakeholders  in  the accountability  of  village  enterprise  management:  A  public  governance  approach. IOP  Conference Series.Earth  and  Environmental  Science, 255  (1)  doi:  https://doi.org/10.1088/1755- 1315/255/1/012056;
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta Profile Perusahaan PT Mitra BUMDes Nusantara, 2018
Sulistiowati, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Group di Indonesia, 2010, Penerbit Erlangga, Jakarta;
----------- 2013, Tanggung Jawab Hukum pada Perusahaan Group di Indonesia, Erlangga, Jakarta.; Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa; Wawancara terhadap Biro Hukum PT Mitra BUMDes Nusantara pada Rabu tanggal 19 September 2018; Wawancara  terhadap  Eri  Nurul  Hilal,  Kepala  Seksi  Pengembangan  Bisnis  dan  Industri  Hulu  Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional D.I. Yogyakarta;