Dar El Ilmi : Jurnal Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora|P-ISSN 2303- 3487 | E-ISSN 2550-0953 Vol. 11 No. 1 April 2024 | Hal 104-121

## PELECEHAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHP
Khozinatul Asrori, Moh. Ahmadi STAI Darussalam Nganjuk Jawa Timur Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang asrorikhozinatul87@gmail.com ahmadimuhammad1925@gmail.com

## Abstract
Sexual harassment is a serious problem that damages the dignity and well-being of individuals in society. This article aims to examine and compare the perspectives of Islamic  law  and  the  Criminal  Code  (KUHP)  related  to  sexual  harassment.  By analyzing  the  views  of  Islamic  law  and  the  Criminal  Code,  the  author  seeks  a deeper  understanding  of  how  the  two  legal  systems  address  the  problem  of  sexual harassment, including its definition, classification and legal consequences. Through a  comparative approach ,  the  author  also  attempts  to  highlight  the  differences  and similarities  between  the  perspectives  of  Islamic  law  and  the  Criminal  Code  in dealing with sexual harassment, as well as the implications for prevention and law enforcement  efforts.  It  is  hoped  that  the  results  of  this  study  will  provide  broader insight into the protection of victims of sexual harassment and the steps that can be taken to combat this phenomenon within the applicable legal framework.
Keywords: Islamic Law, Criminal Code, Sexual Harassment

## Abstrak
Pelecehan  seksual  merupakan  permasalahan  serius  yang  merusak  martabat dan kesejahteraan individu dalam masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan  membandingkan  perspektif  hukum  Islam  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan pelecehan seksual. Dengan menganalisis pandangan hukum  Islam  dan  KUHP,  penulis  mencari  pemahaman  yang  lebih  mendalam tentang  bagaimana  kedua  sistem  hukum  tersebut  mengatasi  masalah  pelecehan seksual,  termasuk  definisi,  klasifikasi,  dan  konsekuensi  hukumnya.  Melalui pendekatan  perbandingan,  penulis  juga  berupaya  untuk  menyoroti  perbedaan  dan kesamaan  antara  perspektif  hukum  Islam  dan  KUHP  dalam  menangani  pelecehan seksual,  serta  implikasinya  dalam  upaya  pencegahan  dan  penegakan  hukum.  Hasil kajian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  wawasan  yang  lebih  luas  tentang perlindungan  terhadap  korban  pelecehan  seksual  dan  langkah-langkah  yang  dapat diambil untuk memerangi fenomena ini dalam kerangka hukum yang berlaku.
Kata kunci: Hukum Islam, KUHP, Pelecehan Seksual

## PENDAHULUAN
Manusia sering dianggap sebagai makhluk yang cenderung hidup secara berkelompok  atau  dalam  masyarakat.  Akibatnya,  gejala  sosial  seperti pelecehan  sering  muncul  dalam  interaksi  manusia.  Pelecehan  seksual merupakan masalah yang  mencakup reaksi yang kompleks terhadap gender, yang melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia seperti moralitas, agama, keyakinan, dan faktor-faktor lainnya. 1
Pelecehan  adalah  perbuatan  yang  menyimpang,  perbuatan  yang membuat  seseorang  terlibat  pada  hubungan  seksual,  yakni  menjadikan seseorang menjadi objek yang tidak diinginkannya. 2 Pelecehan seksual dapat terjadi  melalui  tindakan-tindakan  yang  tidak  pantas,  seperti  menyentuh bagian  tubuh  yang  sensitif,  atau  melalui  kata-kata  dan  pernyataan  yang bersifat  tidak  senonoh.  Namun,  pada  kenyataannya,  korban  sering  kali merasa tidak nyaman dengan perlakuan tersebut.
Pelecehan  seksual  sangat  luas jangkauannya  yakni;  main mata,  cubitan, humor  porno,  colekan,  tepukan  atau  sentuhan  di  bagian  tubuh  tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming  atau  ancaman,  ajakan  melakukan  hubungan  seksual  bahkan sampai perkosaan. 3
Jika diperhatikan dengan seksama, korban pelecehan seksual cenderung lebih  banyak  dari  kalangan  perempuan,  mungkin  karena  pandangan  bahwa perempuan  dianggap  sebagai  individu  yang  lebih  lemah  dan  sering  kali berada  di  bawah  kendali  kaum  laki-laki.  Namun,  ada  pandangan  lain  yang menyatakan  bahwa  pelecehan  seksual  tidak  hanya  terjadi  pada  perempuan, tetapi  juga  pada  laki-laki,  sesuai  dengan  argumen  Beauvais. 4 Namun, menurut  pandangan  Khaeruddin,  yang  lebih  umum  menjadi  korban pelecehan  seksual  adalah  perempuan. 5 Hal  ini  menunjukkan  bahwa
1 Dina Listiorini, “Mengkaji Ulang Teori Kepanikan Moral dalam Situasi Kepanikan Moral Seksual di Era Digital,” Jurnal Komunikatif 11, no. 2 (2022): 150–64, https://doi.org/10.33508/jk.v11i2.4306.
2 Rohan  Colier, Pelecehan  Seksual  Hubungan  Dominasi  Masyarakat  dan  Minoritas ,  Cet  Ke-1 (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998). 4.
3 Angelique  Pongoh,  Johannis  Mallo,  dan  James  Siwu,  “Pola  Kekerasan  Pada  Korban  Kejahatan Seksual Yang Meninggal Dan di Periksa di RSPU Prof. Dr. R . D. Kandou Manado,” e-CliniC 1, no. 2 (2013), https://doi.org/10.35790/ecl.1.2.2013.3298.
4 Xavier Fonseca, Stephan Lukosch, dan Frances Brazier, “Social cohesion revisited: a new definition and how to characterize it,” Innovation: The European Journal of Social Science Research 32, no. 2
(2019): 231–53, https://doi.org/10.1080/13511610.2018.1497480.
5 Faisal  et  al.,  “Perempuan  Sebagai  Korban  Kekerasan  Seksual:  Apakah  Hukum  Sudah  Cukup Memberikan  Keadilan?,” Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 3 (2020): 3, https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1001.
pelecehan  seksual  terjadi  karena  dominasi  dan  posisi  yang  kuat  dari  kaum laki-laki dalam masyarakat, sementara perempuan sering kali dianggap hanya sebagai obyek untuk memuaskan hasrat seksual semata.
Selain  itu,  perempuan  yang  menjadi  korban  pelecehan  seksual  tidak hanya  terbatas  pada  perempuan  yang  secara  fisik  normal.  Dalam  beberapa kasus,  pelecehan  seksual  juga  sering  dialami  oleh  perempuan  penyandang cacat. Penyandang cacat, sesuai dengan definisi dalam Undang-Undang No. 4  Tahun  1997,  merujuk  kepada  individu  yang  memiliki  kelainan  fisik dan/atau  mental  yang  dapat  menghambat  atau  menghalangi  mereka  dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara layak. 6
Para  penyandang  cacat  dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga  kategori utama,  yaitu:  (a)  Penyandang  cacat  fisik,  yang  mengalami  hambatan  fisik dalam  melakukan  aktivitas  sehari-hari,  (b)  Penyandang  cacat  mental,  yang mengalami  hambatan  mental  atau  psikologis  yang  memengaruhi  fungsi kognitif  dan emosional  mereka,  dan  (c)  Penyandang  cacat  fisik  dan  mental, yang mengalami hambatan baik fisik maupun mental. 7
Tentang  perilaku  pelecehan  seksual  ini  belum  diatur  secara  tegas  di dalam  hukum  Islam,  karena  pembahasannya  belum  ada  dalam  Al-qur’an maupun hadist, dengan demikian ketentuan hukum tentang pelecehan seksual ini masih menjadi ijtihad para ulama. 8
Hukuman  yang  diterapkan  dalam  kasus  pelecehan  seksual  biasanya berbentuk  Ta’zir.  Bentuk-bentuk  hukuman  tersebut  dapat  mencakup hukuman  mati,  cambuk,  denda,  pencemaran  nama  baik,  dan  lain-lain. Hukuman  Ta’zir  yang  dijatuhkan  terhadap  pelaku  pelecehan  seksual  harus sesuai dengan jenis pelecehan seksual yang dilakukan, dan hukuman tersebut dijalankan demi kemaslahatan umum. Hal ini karena pelecehan seksual, pada dasarnya,  melibatkan  pertimbangan  mengenai  akhlak  seseorang,  baik  atau buruknya. 9
6 Adinda Cahya Maghfirah, Kurniati, dan Abd. Rahman, “Kekerasan Seksual dalam Tinjauan Hukum Islam,” Jurnal Cakrawala Ilmiah 15, no. 2 (2023): 26–32.
7 Peraturan  Pemerintah  RI, Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  4  Tahun  19977  Tentang Penyandang Cacat , 1997, www.bphn.go.id.
8 Muhammad  Rifqi  Afrizal  et  al.,  “Pelecehan  Seksual  Dalam  Al-Qur’an,” Jurnal  Tafsere 10,  no.  2 (2022): 154–68, https://doi.org/10.24252/jt.v10i2.35565.
9 Akmal dan Nairazi AZ, “Uqubat Ta’zir Jarimah Pelecehan Seksual dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014  di  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Langsa  (Prespektif  Fiqih  Kontemporer),” Legalite :  Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam 5, no. 2 (2021): 110–29, https://doi.org/10.32505/legalite.v5i2.2799.
Al-Qur'an  memang  mengkaji  secara  khusus  tentang  zina,  yaitu  bentuk pelecehan  seksual  yang  terang-terangan.  Namun,  dalam  ajaran  Islam,  juga dijelaskan  bahwa  tindakan-tindakan  seperti  berciuman  atau  menyentuh anggota  tubuh  seorang  perempuan,  serta  memandang  dengan  nafsu,  juga tidak  diperbolehkan  karena  dapat  membawa  pada  perbuatan  zina.  Hal  ini tercermin dalam Surat Al-Isra' ayat 32. 10 Adapun jika ketidaksengajaan maka hal  itu tidaklah  berdosa, tapi  pandangan selanjutnya  apabila  disertai  dengan syahwat atau nafsu seksual maka tidak diperbolehkan.
Hukum  Islam  memberikan  panduan  yang  luas  untuk  menghadapi masalah  pelecehan  seksual,  meskipun  tidak  ada  hukuman  yang  spesifik seperti  dalam  kasus  zina.  Konsep  hukuman  ta’zir  memungkinkan  penguasa atau  hakim  untuk  menentukan  hukuman  sesuai  dengan  kebijaksanaan  dan keadilan  dalam  kasus-kasus  di  mana  tidak  ada  ketentuan  hukum  yang spesifik.
Dalam konteks pelecehan seksual, hukum Islam menekankan pentingnya menjaga  kehormatan  dan  martabat  individu  serta  masyarakat  secara keseluruhan.  Meskipun  tidak  ada  hukuman  yang  ditetapkan  secara  khusus dalam teks agama, prinsip-prinsip umum keadilan dan kemanusiaan menjadi dasar bagi penegakan hukum dalam Islam.
Hukuman  ta’zir  dapat  mencakup  berbagai  bentuk,  termasuk  hukuman fisik,  hukuman  denda,  atau  hukuman  lain  yang  dianggap  sesuai  oleh penguasa  atau  hakim  berdasarkan  keadaan  kasus  dan  nilai-nilai  keadilan dalam Islam. Penerapan hukuman ta’zir haruslah dilakukan dengan hati-hati, mempertimbangkan  kepentingan  semua  pihak  yang  terlibat,  serta memastikan bahwa keadilan benar-benar terwujud.
Selain  hukuman  dari  otoritas  sekuler,  dalam  masyarakat  Islam tradisional,  seringkali  juga  ada  konsekuensi  sosial  dan  moral  bagi  pelaku pelecehan seksual. Masyarakat dapat menolak atau mengucilkan pelaku, dan ini  juga  merupakan  bagian  dari  mekanisme  penegakan  norma-norma  sosial dalam masyarakat Muslim.
Penting  untuk  dicatat  bahwa  penegakan  hukum  dalam  Islam  harus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, adil, dan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan  serta  nilai-nilai  Islam  yang  mendorong  perlindungan  terhadap hak-hak individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
10 Ali Akbar, Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam (Jakarta: Ghali Indonesia, 1982). 5.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  tipe library  research ,  di  mana  seluruh  data dikumpulkan  dari  sumber-sumber  tertulis  seperti  buku  dan  artikel  yang relevan.  Dalam  penelitian  ini,  data  yang  digunakan  adalah jurnal  dan  buku- buku yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

## PEMBAHASAN

## A. Pengertian Pelecehan Seksual
Istilah  "pelecehan  seksual"  mulai  dikenal  luas  pada  tahun  1970- an,  dan  semakin  populer  di  Inggris  pada  tahun  1980-an.  Peningkatan partisipasi  perempuan  dalam  dunia  kerja  dianggap  sebagai  salah  satu faktor  yang  mendorong  meningkatnya  kesadaran  akan  masalah  ini. Perubahan sosial ini, sambil memberi kekuatan kepada perempuan, juga dapat  memicu  tindakan  pelecehan  seksual  sebagai  cara  untuk mengendalikan  atau  mendominasi  mereka  yang  merasa  terancam.  Ini mencerminkan  dinamika  kekuasaan  dalam  masyarakat  yang  dapat menghasilkan  perilaku  yang  merugikan  bagi  individu  yang  lebih lemah. 11
Tingkat  pelecehan  seksual  bisa  meningkat  seiring  dengan perubahan struktur sosial dan kekuasaan. 12 Namun, ada upaya yang kuat untuk  mengatasi  masalah  ini  dengan  meningkatkan  kesadaran  tentang isu-isu  gender,  memperjuangkan  kesetaraan,  dan  meningkatkan perlindungan  hukum  bagi  korban.  Meskipun  tantangan  ini  masih  ada, langkah-langkah telah diambil untuk melindungi individu dari pelecehan seksual  dan  memperjuangkan  kesetaraan  gender  di  berbagai  bidang kehidupan.
Pelecehan  seksual  adalah  masalah  yang  serius  dan  perlu penanganan  serius  dari  masyarakat  dan  pemerintah  untuk  memastikan bahwa  semua  individu  dapat  hidup  tanpa  takut  akan  kekerasan  atau diskriminasi berbasis gender. 13
11 Colier, Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas .
12 Sefia  Esa  Puspita,  Vinda  Olivia,  dan  Virna  Muhdelifa,  “Feminisme  Radikal :  Hubungan  Antara Pakaian  Dengan  Tingginya  Tingkat  Pelecehan  Seksual  Pada  Wanita,” Jurnal  Riset  Rumpun  Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora 2, no. 2 (2023): 80–92, https://doi.org/10.55606/jurrish.v2i2.1262.
13 Muhammad Rosyid Ridho, Moh. Riza Taufiqul Hakim, dan Uswatul Khasanah, “Diskriminasi Laki- Laki  Sebagai  Korban  Kekerasan  Seksual  Perspektif  Kesetaraan  Gender,” Jurnal  Hukum  dan Kemanusiaan 16, no. 1 (2022): 21–42, https://doi.org/10.15575/adliya.v16i1.18021.
Pelecehan  seksual  dapat  dirasakan  sebagai  perilaku  intimidasi karena  melibatkan  paksaan  terhadap  seseorang  untuk  terlibat  dalam aktivitas  seksual  atau  menjadikan  mereka  sebagai  objek  perhatian seksual  tanpa  persetujuan  mereka.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, kata pelecehan seksual terdiri dari dua kata, yaitu "pelecehan" dan  "seksual".  Kata  "pelecehan"  berasal  dari  kata  "leceh",  yang  berarti merendahkan atau menghina, yang mencerminkan pengalaman perasaan tak berharga. 14
Istilah  "seksual"  berasal  dari  kata  "seks",  yang  sering  kali diinterpretasikan  sebagai  jenis  kelamin  biologis,  yakni  laki-laki  dan perempuan.  Oleh  karena  itu, "seksual"  sebagai  kata  sifat mengacu  pada atribut  atau  karakteristik  yang  terkait  dengan  jenis  kelamin  atau  seks, serta  segala  hal  yang  berkaitan  dengan aktivitas  seksual antara  laki-laki dan perempuan, termasuk hal-hal yang melibatkan hasrat atau dorongan seksual. 15
Dengan  demikian,  pelecehan  seksual  adalah  gabungan  dua  kata yang  menggambarkan  tindakan  merendahkan  atau  menghina  kaum perempuan.  Secara  lebih  spesifik,  pelecehan  seksual  adalah  tindakan yang  merendahkan  suatu  hal  yang  berhubungan  dengan  hubungan seksual  antara  lawan  jenis  dan  melibatkan  hasrat  atau  dorongan seksual. 16 Pengertian  pelecehan  seksual  sangat  bervariasi,  tetapi  intinya adalah  tindakan  yang  tidak  menyenangkan  bagi  korban  karena  bersifat intimidasi,  menghina,  atau  tidak  menghargai,  dengan  membuat  mereka sebagai objek pelampiasan seksual.
Pelecehan  seksual  tidak  hanya  menargetkan  wanita  muda  yang dianggap memiliki daya tarik fisik yang tinggi, tetapi juga bisa menimpa wanita paruh baya yang mungkin memiliki kekurangan fisik. Seringkali, pelaku  pelecehan  seksual  tidak  mempedulikan  fisik  atau  usia  korban, melainkan  semata-mata  berfokus  pada  bagaimana  mereka  dapat memuaskan nafsu seksual mereka. 17
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pelecehan  seksual  bukanlah  hanya tentang  daya  tarik  fisik  atau  usia  korban,  tetapi  lebih  tentang  dorongan
14 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa INdonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).
15 Rifqi Afrizal et al., “Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur’an.”
16 Lola Utama Sitompul et al., “Definisi Sexual Harassment Berdasarkan Jenis Kelamin di Kalangan Mahasiswa,” SOSIOGLOBAL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi 7, no. 2 (2023): 130–47.
17 Ridho,  Hakim,  dan  Khasanah,  “Diskriminasi  Laki-Laki  Sebagai  Korban  Kekerasan  Seksual Perspektif Kesetaraan Gender.”
kuasa  dan  kontrol  yang  dimiliki  oleh  pelaku. 18 Mereka  mengejar kepuasan  pribadi  tanpa  memperdulikan  kehormatan  atau  martabat korban,  dan  ini  merupakan  perilaku  yang  sangat  merugikan  dan  tidak dapat diterima dalam masyarakat yang beradab. Oleh karena itu, penting bagi  kita  semua  untuk  terus  mengedepankan  kesadaran  tentang pentingnya  menghormati  dan  melindungi  hak-hak  individu  dari  segala bentuk pelecehan seksual.

## B. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual
Ada  beberapa  bentuk  pelecehan  seksual  yang  berdasarkan tingkatannya antara lain adalah:
1. Gender  Harassment adalah  tindakan  atau  pernyataan  yang merendahkan  seseorang  berdasarkan  jenis  kelaminnya  ( seksis ). Bentuk-bentuknya  meliputi:  cerita  porno  atau  lelucon  yang  tidak pantas;  kata-kata  kasar  dan  seksual  yang  ditujukan  kepada seseorang;  rayuan  atau  komentar  yang  tidak  senonoh  tentang penampilan, tubuh, atau kehidupan seseorang; perilaku mengintip atau  melihat  dengan  cara  yang  tidak  pantas;  menunjukkan, menggunakan,  atau  menyebarkan  materi  tidak  senonoh  seperti gambar, buku, atau video porno; memperlakukan seseorang secara berbeda  karena  jenis  kelaminnya,  seperti  membedakan  perlakuan atau  mengabaikan  seseorang  berdasarkan  jenis  kelamin;  serta mengeluarkan pernyataan yang merendahkan tentang pilihan karir perempuan. 19
2. Seduction  Behavior adalah  tindakan  atau  permintaan  yang  tidak pantas  secara  seksual  atau  merendahkan  tanpa  ancaman  yang jelas. 20 Bentuk-bentuknya  meliputi:  pembicaraan  tentang  hal-hal pribadi  atau  seksual;  upaya  merayu  seseorang;  memberikan perhatian  secara  seksual;  usaha  untuk  membangun  hubungan romantis;  ajakan  untuk  melakukan  tindakan  tidak  senonoh  atau cabul; mengganggu privasi seseorang dengan sengaja; menjadikan seseorang sasaran sindiran dalam pembicaraan seksual;
18 Khaeruddin, Pelecehan  Seksual  Terhadap  Istri (Yogyakarta:  Pusat  Penelitian  Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1999). 3
19 Rohmatul  Anam  et  al.,  “Hukuman  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  Di  Kampus Dalam  Perspektif  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam,” Ma’mal:  Jurnal  Laboratorium  Syariah  dan Hukum 3, no. 6 (2022): 549–70, https://doi.org/10.15642/mal.v3i6.153.
20 Anam et al.
menggunakan  kata-kata  kasar  yang  mengganggu  secara  seksual; dan menyebarkan gosip seksual tentang seseorang.
3. Sexual  Bribery adalah  ajakan  untuk  melakukan  tindakan  seksual tertentu  yang  disertai  dengan  janji  imbalan  tertentu,  seperti kenaikan gaji atau promosi jabatan. 21 Bentuk-bentuknya termasuk: memberikan suap secara halus dengan menjanjikan imbalan untuk melakukan  tindakan  seksual  tertentu,  seperti  pelukan,  sentuhan, ciuman,  atau  belaian;  secara  terang-terangan  menawarkan  hadiah sebagai  imbalan  untuk  memuaskan  keinginan  seksual  seseorang; menggunakan  janji  atau  hadiah  sebagai  pemaksaan  untuk melakukan  tindakan  seksual;  dan  memberikan  hadiah  nyata kepada  seseorang  sebagai  imbalan  atas  layanan  seksual  yang diberikan.
4. Sexual  Coercion atau  Ancaman  Seksual  adalah  bentuk  tekanan untuk  melakukan  aktivitas  seksual  dengan  menggunakan ancaman,  baik  secara  halus  maupun  langsung.  Ini  dapat  meliputi berbagai  situasi,  seperti  memberikan  hukuman  tersirat  kepada seseorang  yang  menolak  permintaan  seksual,  mengancam  secara terang-terangan  agar  seseorang  melakukan  tindakan  seksual, memaksa  seseorang  melakukan  aktivitas  seksual  dengan memanfaatkan rasa takut atau kecemasan mereka, dan
menyebabkan  dampak  negatif  bagi  seseorang  yang  menolak tindakan  seksual.  Ini  semua  merupakan  bentuk  pelecehan  seksual yang  tidak  dapat  diterima  dan  seringkali  melanggar  hak  asasi manusia. 22

## C. Bentuk-bentuk pelecehan seksual dalam KUHP
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  istilah "Pelecehan  Seksual"  memang  tidak  secara  langsung  ditemukan.  Hal  ini disebabkan  oleh  sifat  pelecehan  seksual  yang  umum  dan  bervariasi sehingga  sulit  untuk  merumuskannya  dalam  satu  istilah  yang  khusus.
21 Fira  Maya  Shilfa  dan  Junifer  Dame  Panjaitan,  “Paradigma  Baru  Hukum  Perlindungan  Anak  dari Kekerasan Seksual Pasca Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023,” COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3, no. 08 (2023): 3197–3208, https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1119.
22 Maya Shilfa dan Dame Panjaitan.
Meskipun  demikian,  terdapat  beberapa  kriteria  dalam  KUHP  yang mengacu pada berbagai tindakan kejahatan seksual.
Meskipun  istilah  "pelecehan  seksual"  tidak  secara  langsung disebutkan dalam KUHP, tindakan-tindakan yang dijelaskan dalam pasal- pasal  tersebut  dapat  dianggap  sebagai  bentuk  pelecehan  seksual berdasarkan definisi umum dan norma hukum yang berlaku.
Pelecehan  Seksual  diatur  dalam  Bab  XIV  KUHP  tentang Kejahatan  Kesusilaan.  Setidaknya  terdapat  18  variasi  kejahatan  seksual dalam Bab ini, dari pasal 281 sampai pasal 299. Dari 18 variasi kejahatan seksual  tersebut  kesemuanya  dapat  dibagi  menjadi  tiga  macam  menurut garis besarnya, yaitu, perzinahan, pemerkosaan, dan perbuatan cabul.
Terjadi  perbedaan  definisi  perzinahan  dalam  KUHP  dan  fikih. Dalam  fikih,  zina  dengan  sangat  jelas  didefinisikan  sebagai  hubungan badan  yang  dilakukan  oleh  laki-laki  dan  perempuan  dengan  tanpa hubungan  perkawinan  yang  sah.  Hal  ini  berbeda  dengan  KUHP  dimana zina  didefinisikan  sebagai  persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan laki-laki atau perempuan yang telah kawin pula. 23
Perbedaan  mendasar  definisi  perzinahan  antara  KUHP  dan  fikih Islam  menimbulkan  konsekuensi  hukum  yang  kompleks.  Menurut KUHP,  perzinahan  terjadi  ketika  persetubuhan  terjadi  antara  individu yang  sudah  menikah  dengan  orang  lain,  sementara  fikih  Islam menetapkan perzinahan sebagai hubungan badan tanpa ikatan pernikahan yang  sah.  Dalam  konteks  ini,  hubungan  seksual  antara  individu  yang belum  menikah,  jika  dilakukan  dengan  kesepakatan  dan  persetujuan, tidak akan dianggap sebagai perzinahan menurut definisi KUHP. Namun, penting  untuk  diingat  bahwa  definisi  hukum  ini  tidak  selalu mencerminkan pandangan moral atau agama. Meskipun hukum mungkin menganggap perzinahan sebagai kejahatan tanpa korban dalam beberapa situasi,  pandangan  moral  dan  agama  mungkin  masih  menekankan pentingnya  kesetiaan  dalam  hubungan  seksual  dan  menilai  perzinahan sebagai  pelanggaran  terhadap  nilai-nilai  etika  dan  agama.  Oleh  karena itu,  meskipun  perzinahan  mungkin  tidak  melibatkan  korban  menurut hukum,  pandangan  sosial  dan  moral  tetap  menganggapnya  sebagai
23 Rienaldy  Nata  dan  Wismar  Ain,  “Perbandingan  Zinah  (Overspel)  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Zinah (Hubungan Luar Kawin) dalam Hukum Islam,” Lex Jurnalica 12, no. 1 (2015).
masalah  serius  dalam  konteks  hubungan  antarpribadi  dan  kehidupan sosial.
Definisi  perzinahan  yang  membatasi  definisi  secara  ketat  seperti itu  dalam  KUHP  dan  fikih  Islam  menjadi  sumber  masalah  yang  dalam bagi kehidupan masyarakat. Zina tidak hanya dipandang sebagai masalah individu,  tetapi  juga  memiliki  dampak  sosial  yang  besar.  Sering  kali, masyarakat bereaksi dengan tindakan hakim sendiri terhadap pelaku zina, yang dipicu oleh kegelisahan mereka terhadap keadaan tersebut.
Tindakan  hakim  sendiri  ini  bisa  disebabkan  oleh  kekhawatiran akan  terganggunya  tatanan  sosial  dan  moral.  Kehadiran  perilaku  zina dianggap dapat merusak struktur sosial yang ada, mempertaruhkan nilai- nilai  moral,  dan  bahkan  mengancam  keberadaan  asas  Islam  dalam masyarakat.
Dalam  konteks  ini,  tatanan  sosial  tidak  hanya  kehilangan  nilai- nilai moral, tetapi juga jauh dari prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, tindakan  hakim  sendiri  oleh  masyarakat  terhadap  pelaku  zina  dapat dipandang  sebagai  upaya  untuk  mempertahankan  nilai-nilai  moral  dan keberadaan  asas  agama  dalam  kehidupan  sosial  mereka . Meskipun demikian,  penting  untuk  dicatat  bahwa  tindakan  semacam  itu  seringkali melanggar prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang berlaku secara luas.
Perbedaan antara definisi perkosaan dalam fikih Islam dan dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tidak  terlalu  signifikan. Dalam KUHP, perkosaan diatur dalam Pasal 285 dengan definisi sebagai tindakan  "kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  yang  memaksa  seorang wanita  untuk  berhubungan  seks  di  luar  pernikahan".  Ancaman  pidana untuk pelaku perkosaan bisa mencapai hukuman penjara paling lama dua belas tahun. 24
Sementara  itu,  dalam  fikih  Islam,  perkosaan  juga  diperlakukan dengan  sangat  ketat,  dengan  mengakui  tindakan  tersebut  sebagai kejahatan yang tidak dapat ditoleransi, baik dari perspektif kemanusiaan maupun Islam. 25
24 Fitria  Noviatur  Rizki  dan  Zainal  Arifin,  “Pemerkosaan  Dalam  Rumah  Tangga  (Marital  Rape) Perbandingan  Hukum  Positif  Indonesia,  Timur  Tengah,  Dan  Fikih,” Bidayah:  Studi  Ilmu-Ilmu Keislaman 14, no. 2 (2023): 239–57, https://doi.org/10.47498/bidayah.v14i2.2210.
25 Inggit  Arifah  Khumaera,  Hannani,  dan  Ali  Rusdi,  “Analisis  Fiqhi  Jinayah  terhadap  Perlindungan Hukum  Bagi  Perempuan  dan  Anak  Korban  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga,” Delictum:  Jurnal Hukum Pidana Islam , 2022, 1–19.
Meskipun terdapat perbedaan mungkin dalam aspek detail antara hukum  positif  dan  hukum  Islam,  kedua  sistem  hukum  tersebut  sepakat bahwa perkosaan adalah kejahatan yang serius dan harus ditindak dengan tegas.  Keduanya  menekankan  pentingnya  melindungi  korban  perkosaan dan menghukum pelaku dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, meskipun ada perbedaan kecil dalam definisi dan detail pelaksanaan,  kedua  sistem  hukum  tersebut  sama-sama  menekankan ketidak dapatan mentolerir tindakan pemerkosaan dalam masyarakat.
Pelecehan  seksual  mempunyai  bentuk  yang  beragam  dan  benar- benar terjadi di banyak lapisan masyarakat kita. Penggolongan pelecehan seksual  dalam  berbagai  bentuk  ini,  merupakan  cerminan  dari  apa  yang telah terjadi di lapangan.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur 18 jenis kejahatan seksual dalam Bab XVI "Kejahatan Terhadap Kesusilaan." Ini termasuk  pelanggaran  seperti  perzinahan,  perkosaan,  pornografi,  dan tindakan  cabul  terhadap  orang  yang  belum  dewasa.  Penyimpangan  ini diatur  dengan  ketat  dalam  hukum  untuk  menjaga  kesusilaan  dan melindungi  korban  kejahatan  seksual.  Pasal-pasal  tersebut  memberikan landasan  hukum  yang  jelas  dan  tegas  untuk  menindak  pelaku  dan mencegah terjadinya kejahatan seksual dalam masyarakat.
Komnas  Perempuan  mengklasifikasikan  kekerasan  seksual menjadi  15  jenis  berbeda.  Mulai  dari  perkosaan,  intimidasi  seksual, pelecehan  seksual,  hingga  praktik  perdagangan  dan  eksploitasi  seksual. Tak hanya itu, pemaksaan perkawinan, kehamilan, aborsi, dan sterilisasi juga  termasuk  dalam  kategori  kekerasan  seksual  yang  diidentifikasi. Praktik-praktik  ini  sering  kali  dipertontonkan  melalui  kontrol  seksual yang  diterapkan  melalui  aturan  yang  diskriminatif  atas  dasar  moralitas dan  agama.  Selain  itu,  tindakan-tindakan  yang  mencakup  penyiksaan seksual,  penghukuman  tidak  manusiawi,  dan  praktik  tradisi  yang membahayakan  perempuan  juga  dimasukkan  dalam  daftar  tersebut. Klasifikasi  ini  membantu  dalam  mengidentifikasi  dan  mengkategorikan berbagai  bentuk  kekerasan  seksual  yang  berbeda,  serta  memberikan pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  ruang  lingkup  dan  kompleksitas masalah tersebut. 26
26 Komisi Nasional Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual , Occupational Medicine , vol. 53, 2017.
Daftar  tersebut  hanya  mencakup  beberapa  bentuk  umum  dari pelecehan  seksual  yang  sering  terjadi.  Namun,  pelecehan  seksual  bisa mengambil  berbagai  bentuk  yang  baru  dan  bervariasi,  dan  memahami realitas ini penting dalam upaya untuk menghadapinya. 27
Dengan  mengakui  bahwa  daftar  tersebut  tidaklah  eksklusif,  kita dapat lebih memahami kompleksitas pelecehan seksual dan terus belajar tentang berbagai bentuknya yang mungkin terjadi. Hal ini memungkinkan kita  untuk  lebih  efektif  dalam  upaya  pencegahan,  deteksi,  dan penanganan  terhadap  pelecehan  seksual.  Upaya  ini  dapat  meliputi pendidikan  tentang  perilaku  yang  tidak  pantas,  peningkatan  kesadaran masyarakat,  dan  implementasi  kebijakan  yang  lebih  baik  di  berbagai sektor, seperti pendidikan, tempat kerja, dan hukum. Dengan pendekatan yang  holistik  dan  proaktif,  kita  dapat  bekerja  sama  untuk  memerangi pelecehan  seksual  dan  menciptakan  lingkungan  yang  lebih  aman  dan menghormati untuk semua orang.

## D. Pelecehan seksual menurut Hukum Islam
Islam  sangat  memperhatikan  dan  melindungi  kehormatan  serta kesucian  yang  melekat  pada  manusia.  Pihak  yang  dengan  sengaja merendahkan kehormatan tersebut dapat dikenakan hukuman yang berat. Konsekuensi hukum yang ditetapkan dalam Islam telah dipertimbangkan dari  beberapa  aspek  yang  terhimpun  dalam  konsep Masail  al-Khamsah , yang  mencakup  lima  aspek  pokok  kehidupan  manusia:  keselamatan agama,  jiwa,  akal,  kehormatan,  dan  keturunan,  serta  keberlangsungan harta benda.
Sebagai  hasilnya,  pelaku  pelanggaran  terhadap  kehormatan seseorang  dalam  Islam  dapat  dikenakan  sanksi  yang  meliputi  qishash (pembalasan  yang  setara),  had  (hukuman  yang  telah  ditetapkan),  atau diyat  (pembayaran  kompensasi  kepada  korban  atau  keluarganya).  Ini menunjukkan  pentingnya  melindungi  martabat  dan  kehormatan  individu dalam  kerangka  hukum  Islam,  serta  memberikan  penegasan  terhadap nilai-nilai etika dan moral dalam masyarakat. 28
27 Nanang  Sambas  dan  Dian  Andriasari, Kriminologi  Prespektif  Hukum  Pidana (Jakarta:  Sinar Grafika, 2019).
28 Aroma  Elmina  Martha,  Suparman  Marzuki,  dan  Eko  Prasetyo, Pelecehan  Seksual :  Pergumulan Antara  Tradisi  Hukum  dan  Kekuasaan (Yogyakarta:  Penerbit  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Indonesia, 1995).
Sehingga wajar saja jika perbuatan asusila seperti zina, homoseks, dan  sebagainya  diharamkan  dalam  Islam.  Karena  selain  merusak kehormatan  si  pelaku,  juga  merusak  tatanan  sosial  yang  sudah  ada sekaligus merusak kehormatan keturunannya kelak 29 . Permasalahan zina dalam  Islam  sudah  sangat  jelas.  Zina  yang  dideskripsikan  sebagai hubungan badan antara laki-laki dan perempuan dengan tanpa hubungan pernikahan  yang  sah  serta  dilakukan  dengan  sadar  dan  tanpa  syubhat. 30
Konsekuensi  hukumnya  pun  sudah  sangat  jelas,  jika  si  pelaku  adalah seorang  yang  masih  perawan  atau  perjaka  maka  wajib  baginya  had,  jika pelaku  merupakan  orang  yang  sudah  bersuami  atau  beristri  maka  wajib baginya rajam. 31
Dalam  hukum  Islam,  pemerkosaan  atau  pelecehan  seksual, khususnya dalam kasus yang melibatkan paksaan, dikategorikan sebagai zina  dengan  paksaan  ( al-wath’  bi  al-ikrah ).  Dalam  kasus  ini,  karena terjadi paksaan, tidak dikenakan hukuman had bagi korban yang dipaksa. Sebaliknya,  hukuman  had  hanya  berlaku  bagi  pelaku  yang  melakukan pemaksaan. 32
Konsep  zina  dalam  Islam  mencakup  hubungan  seksual  yang dilakukan  antara  laki-laki  dan  perempuan  tanpa  ikatan  pernikahan  yang sah. Oleh karena itu, dalam konteks ini, tidak ada konsep " marital rape " (suami  memperkosa  istri)  yang  dikenal  dalam  hukum  Islam.  Namun demikian,  penting  untuk  dicatat  bahwa  meskipun  tidak  ada  konsep " marital  rape "  dalam  hukum  Islam,  Islam  menekankan  pentingnya perlindungan  dan  kesejahteraan  perempuan  dalam  pernikahan. 33 Suami diperintahkan  untuk memperlakukan  istri  dengan  baik  dan  menghormati hak-hak mereka, termasuk hak atas keselamatan dan kehormatan seksual. Oleh karena itu, setiap tindakan pemaksaan atau pelecehan seksual yang dilakukan  oleh  suami  terhadap  istri  dapat  dianggap  sebagai  pelanggaran
29 Hauzaemah  Tahido  Yanggo,  “Penyimpangan  Seksual  (LGBT)  dalam  Pandangan  Hukum  Islam,”
Misykat 03, no. 02 (2018): 1–28.
30 Imam Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.). 324.
31 Abi Ishaq As-Syairazi, al-Muhaddzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafii (Surabaya: Al-Hidayah, n.d.). 26.
32 Faisal  Nawi  Nasution,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pemidanaan  Anak  Pelaku  Pemerkosaan Dalam  Hukum  Positif,” SALAM:  Jurnal  Sosial  dan  Budaya  Syar-i 4,  no.  2  (2016):  153–202, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7872.
33 Didi Maslan, “Harmonisasi Konsep Poligami dengan Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama: Refleksi atas  Nilai-Nilai  Keseimbangan  dan  Keadilan,” Book  Chapter  of  Proceedings  Journey-Liaison Academia  and  Society 2,  no.  1  (2023):  77–92,  https://www.j-las.lemkomindo.org/index.php/BCoPJ- LAS/article/view/634.
terhadap  nilai-nilai  Islam  dan  dapat  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan hukum Islam yang berlaku. 34
Oleh  karena  itu  definisi  pelecehan  seksual,  dalam  hal  ini perkosaan,  dalam  fikih  tidak  bisa  masuk  dalam  hubungan  suami  istri. Namun  dalam  beberapa  kasus  bisa  masuk.  Seperti  perlakuan  seks  yang menyimpang,  seperti  masokis,  anal  seks, oral  seks,  dan  lain  sebagainya. Hal ini karena memang suami bisa mengeksploitasi alat kelamin istri dan dari  tinjauan  hukum  sah-sah  saja,  akan  tetapi  tidak  dalam  moral  dan budaya suatu masyarakat. 35
Pelaku pelecehan seksual sebagaimana pelaku zina wajib dijatuhi had tapi tentu saja hanya berlaku pada pelaku, bukan korban. Hanya saja terdapat  sebagian  pendapat  yang  memasukan  pelecehan  seksual  dalam kategori Hirabah. Hal ini dikeranakan pelaku merupakan penjahat bengis yang  telah  merampas  martabat  seseorang,  sehingga  dia  masuk  dalam kategori perampok  dan baginya hukuman yang sangat berat. 36 Hukuman yang berat bagi pelaku ini bisa berupa bermacam bentuk hukuman yang biasa didapatkan pelaku kejahatan.
Jeratan  hukuman  bagi  pelaku  pelecehan  seksual  ini  tentu  sangat berarti  dan  memang  layak  bagi  mereka.  Karena  mereka  adalah  pelaku kriminal  yang  telah  berani  mengusik  dan  menghancurkan  kehidupan orang  lain.  Sehingga  mau  tidak  mau  hukuman  tersebut  harus  mereka terima. Agar terjadi efek jera bagi mereka.

## KESIMPULAN
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tidak ditemukan  istilah  Pelecehan  Seksual.  Tidak  ditemukannya  istilah  Pelecehan seksual  ini  dikarenakan  sifatnya  yang  umum  dan  bervariasi  sehingga  bisa bermacam-macam  bentuknya.  Hanya  saja  terdapat  beberapa  kriteria  yang kesemuanya itu merujuk pada kejahatan seksual.
Pelecehan  Seksual  diatur  dalam  Bab  XIV  KUHP  tentang  Kejahatan Kesusilaan. Setidaknya terdapat 18 variasi kejahatan seksual dalam Bab ini, dari  pasal  281  sampai  pasal  299.  Dari  18  variasi  kejahatan  seksual  tersebut
34 Eki  Resa  Firiski,  “Pemaksaan  Hubungan  Seksual  Suami  Istri  Perspektif  Maqāṣid  Sharī’ah.,” SHAKHSIYAH BURHANIYAH Jurnal Penelitian … 6, no. 1 (2021): 49–72, http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/ShakhsiyahBurhaniyah/article/view/1559.
35 M. Quraish Shihab, Perempuan (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2018). 420.
36 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2009). 14.
kesemuanya dapat dibagi menjadi tiga macam menurut garis besarnya, yaitu, perzinahan, perkosaan, dan perbuatan cabul.
Islam  sangat  menjaga  kehormatan  dan  kesucian  yang  melekat  pada manusia. Pihak lain yang dengan sengaja merendahkan kehormatan tersebut dapat dijerat dengan hukuman yang berat. Konsekuensi hukum yang tercipta dari sini merupakan formulasi yang sudah ditinjau dari beberapa aspek yang dihimpun  dalam  Mashail  al-Khamsa,  yaitu  lima  pokok  kehidupan  manusia yang terdiri dari keselamatan agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, dan terpeliharanya harta benda
Terjadi perbedaan definisi perzinahan dalam KUHP dan fikih. Dalam fikih,  zina  dengan  sengat  jelas  didefinisikan  sebagai  hubungan  badan  yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan tanpa hubungan perkawinan yang  sah.  Hal  ini  berbeda  dengan  KUHP  dimana  zina  didefinisikan  sebagai persetubuhan yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, Ali. Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam . Jakarta: Ghali Indonesia, 1982.
Akmal,  dan  Nairazi  AZ.  “Uqubat  Ta’zir  Jarimah  Pelecehan  Seksual  dalam Qanun  Aceh  No.  6  Tahun  2014  di  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Langsa (Prespektif  Fiqih  Kontemporer).” Legalite :  Jurnal  Perundang Undangan  dan  Hukum  Pidana  Islam 5,  no.  2  (2021):  110–29. https://doi.org/10.32505/legalite.v5i2.2799.
Anam,  Rohmatul,  Tazkia  Amelia  Fauzi,  Tutut  Dwi  Setyorini,  dan  Elva Imeldatur  Rohmah.  “Hukuman  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual  Di  Kampus  Dalam  Perspektif  Hukum  Positif  Dan  Hukum Islam.” Ma’mal:  Jurnal  Laboratorium  Syariah  dan  Hukum 3,  no.  6
(2022): 549–70. https://doi.org/10.15642/mal.v3i6.153.
As-Syairazi, Abi Ishaq. al-Muhaddzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafii . Surabaya: Al-Hidayah, n.d.
Colier,  Rohan. Pelecehan  Seksual  Hubungan  Dominasi  Masyarakat  dan Minoritas . Cet Ke-1. Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998.
Depdikbud. Kamus Besar Bahasa INdonesia . Jakarta: Balai Pustaka, 1996. Faisal,  Mardania  Ghazali,  Mahmud  Hi.  Umar,  dan  Muhammad  Mufti  M.
Djafar.  “Perempuan  Sebagai  Korban  Kekerasan  Seksual:  Apakah Hukum  Sudah  Cukup  Memberikan  Keadilan?” Jurnal  Hukum  & Pembangunan 50, no. 3 (2020): 3. https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1001.
Firiski,  Eki  Resa.  “Pemaksaan  Hubungan  Seksual  Suami  Istri  Perspektif
Maqāṣid Sharī’ah.” SHAKHSIYAH BURHANIYAH Jurnal Penelitian … 6, no. 1 (2021): 49–72. http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/ShakhsiyahBurhaniyah/article/vi ew/1559.
Fonseca,  Xavier,  Stephan  Lukosch,  dan  Frances  Brazier.  “Social  cohesion revisited: a new definition and how to characterize it.” Innovation: The European Journal of Social Science Research 32, no. 2 (2019): 231–53. https://doi.org/10.1080/13511610.2018.1497480.
Khaeruddin. Pelecehan Seksual Terhadap Istri . Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1999.
Khumaera,  Inggit  Arifah,  Hannani,  dan  Ali  Rusdi.  “Analisis  Fiqhi  Jinayah terhadap  Perlindungan  Hukum  Bagi  Perempuan  dan  Anak  Korban Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga.” Delictum:  Jurnal  Hukum  Pidana Islam , 2022, 1–19.
Listiorini,  Dina.  “Mengkaji  Ulang  Teori  Kepanikan  Moral  dalam  Situasi Kepanikan Moral Seksual di Era Digital.” Jurnal Komunikatif 11, no. 2
(2022): 150–64. https://doi.org/10.33508/jk.v11i2.4306.
Maghfirah, Adinda Cahya, Kurniati, dan Abd. Rahman. “Kekerasan Seksual dalam  Tinjauan  Hukum  Islam.” Jurnal  Cakrawala  Ilmiah 15,  no.  2 (2023): 26–32.
Martha,  Aroma  Elmina,  Suparman  Marzuki,  dan  Eko  Prasetyo. Pelecehan
Seksual :  Pergumulan  Antara  Tradisi  Hukum  dan  Kekuasaan . Yogyakarta:  Penerbit  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Indonesia, 1995.
Maslan,  Didi.  “Harmonisasi  Konsep  Poligami  dengan  Prinsip-Prinsip Moderasi  Beragama:  Refleksi  atas  Nilai-Nilai  Keseimbangan  dan
Keadilan.” Book  Chapter  of  Proceedings  Journey-Liaison  Academia and Society 2, no. 1 (2023): 77–92. https://www.j-
las.lemkomindo.org/index.php/BCoPJ-LAS/article/view/634.
Maya  Shilfa,  Fira,  dan  Junifer  Dame  Panjaitan.  “Paradigma  Baru  Hukum Perlindungan  Anak  dari  Kekerasan  Seksual  Pasca  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  Nomor  1  Tahun  2023.” COMSERVA :  Jurnal Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat 3,  no.  08  (2023):  3197–3208. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1119. Munajat,  Makhrus. Hukum  Pidana  Islam  di  Indonesia .  Yogyakarta:  Teras, 2009.
Nasution, Faisal Nawi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemidanaan Anak
Pelaku  Pemerkosaan  Dalam  Hukum  Positif.” SALAM:  Jurnal  Sosial dan Budaya Syar-i 4, no. 2 (2016): 153–202. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7872.
Nata,  Rienaldy,  dan  Wismar  Ain.  “Perbandingan  Zinah  (Overspel)  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Zinah  (Hubungan Luar Kawin) dalam Hukum Islam.” Lex Jurnalica 12, no. 1 (2015).
Peraturan Pemerintah RI. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 19977 Tentang Penyandang Cacat , 1997. www.bphn.go.id.
Perempuan,  Komisi  Nasional. 15  Bentuk  Kekerasan  Seksual . Occupational Medicine . Vol. 53, 2017.
Pongoh, Angelique, Johannis Mallo, dan James Siwu. “Pola Kekerasan Pada Korban  Kejahatan  Seksual  Yang  Meninggal  Dan  di  Periksa  di  RSPU Prof.  Dr.  R  .  D.  Kandou  Manado.” e-CliniC 1,  no.  2  (2013).
https://doi.org/10.35790/ecl.1.2.2013.3298.
Puspita,  Sefia  Esa,  Vinda  Olivia,  dan  Virna  Muhdelifa.  “Feminisme Radikal :  Hubungan  Antara  Pakaian  Dengan  Tingginya  Tingkat Pelecehan  Seksual  Pada  Wanita.” Jurnal  Riset  Rumpun  Ilmu  Sosial,
Politik dan Humaniora 2, no. 2 (2023): 80–92. https://doi.org/10.55606/jurrish.v2i2.1262.
Ridho,  Muhammad  Rosyid,  Moh.  Riza  Taufiqul  Hakim,  dan  Uswatul Khasanah. “Diskriminasi Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif  Kesetaraan  Gender.” Jurnal  Hukum  dan  Kemanusiaan 16,
no. 1 (2022): 21–42. https://doi.org/10.15575/adliya.v16i1.18021. Rifqi Afrizal, Muhammad, Ryan Sauqi, Tsani Mubarok Bih, dan Tadzkirotul Ulum. “Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur’an.” Jurnal Tafsere 10, no. 2
(2022): 154–68. https://doi.org/10.24252/jt.v10i2.35565.

## Rizki,  Fitria  Noviatur,  dan  Zainal  Arifin.  “Pemerkosaan  Dalam  Rumah
Tangga  (Marital  Rape)  Perbandingan  Hukum  Positif  Indonesia,  Timur Tengah,  Dan  Fikih.” Bidayah:  Studi  Ilmu-Ilmu  Keislaman 14,  no.  2
(2023): 239–57. https://doi.org/10.47498/bidayah.v14i2.2210.
Rusyd,  Imam  Ibn. Bidayah  al-Mujtahid  wa  Nihayah  al-Muqtashid .  Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
Sambas,  Nanang,  dan  Dian  Andriasari. Kriminologi  Prespektif  Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Shihab, M. Quraish. Perempuan . Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2018. Sitompul, Lola Utama, Luh Putu Sendratari, Santana Sembiring, dan I Gusti
Made  Arya  Suta  Wirawan.  “Definisi  Sexual  Harassment  Berdasarkan Jenis  Kelamin  di  Kalangan  Mahasiswa.” SOSIOGLOBAL:  Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi 7, no. 2 (2023): 130–47. Yanggo,  Hauzaemah  Tahido.  “Penyimpangan  Seksual  (LGBT)  dalam Pandangan Hukum Islam.” Misykat 03, no. 02 (2018): 1–28.