## PAMPAS: Journal Of Criminal Law

## Bentuk Pidana Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian
Surian Rahma Prayoga, Sahuri Lasmadi, M. Rapik Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence:  yoga18.madridista@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pelanggaran lalu  lintas  yang  menyebabkan  kematian  berdasarkan  Analisis Putusan  Nomor  58/Pid.Sus/2020PN  Mbn  dan  Putusan  Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PT Jmb. Adapun rumusan masalah dalam penulisan  ini,  yaitu:    1)  Bagaimanakah  pertanggungjawaban pidana anak pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kematian?, dan 2) Apa dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor  58/Pid.Sus/2020PN  Mbn.  Dalam  penulisan  ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan undang-undang ( statute approach ), pendekatan kasus ( case approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual  approach ).  Bahan  hukum  yang  penulis  gunakan adalah  Bahan  Hukum  Primer,  Bahan  Hukum  Sekunder  dan Bahan Hukum Tersier. Hasil dari penelitian  ini 1) Berdasarkan fakta  di  persidangan  bahwa  pelaku  anak  dalam  keadaan terpaksa untuk mengikuti perintah dari orang tuanya, sehingga tidak  dapat  menolak  untuk  terus  menjalankan  kendaraan sebagaimana  perintah  yang  diberikan  oleh  orang  tuanya tersebut. Middelijke Daderschap (Perbuatan dengan perantara) adalah  seseorang  yang  berkehendak  melakukan  suatu  delict tidak  melakukannya  sendiri,  akan  tetapi  menyuruh  orang  lain melakukannya,  dalam  perbuatan  tersebut  harus  memenuhi syarat penting, yaitu orang yang di suruh itu harus orang yang tidak  bisa  dipertanggungjawabkan  menurut  KUHP,    2)  Dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Mbn. yaitu sesuai dengan dengan Pasal  55  ayat 1 yaitu tindak pidana  penyertaan  ( deelneming )  dan  putusan  ini  juga mengandung  unsur  pertanggungjawaban  pidana  pengganti ( vicarious liability ).
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Pelanggaran Lalu Lintas, Pertimbangan hakim

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2024-02-17
Accepted: 2024-02-27 Publish: 2024-02-27
KEYWORDS: Criminal  Liability, Child,  Traffic  Violation,  Judge's Consideration.

## ABSTRACT
The purpose of this study is to find out how the criminal liability of children as perpetrators of traffic violations that cause death based  on  the  Analysis  of  Decision  Number  58/Pid.Sus/2020PN
Mbn  and  Decision  Number  1/Pid.Sus-Anak/2020/PT  Jmb.  The formulation of the problem in this writing, namely: 1) How is the criminal  responsibility  of  children  perpetrators  of  traffic violations that cause death?, and 2) What is the basis for the judge's  consideration  in  Decision  Number  58/Pid.Sus/2020PN Mbn. In writing this thesis, the author uses normative juridical research  methods  using  a  statute  approach,  a  case  approach and a conceptual approach. The legal materials that the author uses are Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials and
Tertiary  Legal  Materials.  Results  of  research  on  this  thesis  1) Based on the facts at trial that the child perpetrator is forced to follow orders from his parents, so he cannot refuse to continue running  the  vehicle  as  instructed  by  his  parents.  Middelijke Daderschap (An act with an intermediary) is a person who wants to do a delict not to do it himself, but to tell others to do it, in that  act  must  meet  an  important  condition,  namely  that  the person  told  must  be  a  person  who  cannot  be  accounted  for according  to  the  Criminal  Code,  2)  The  basis  for  the  judge's consideration in Decision Number 58 / Pid.Sus/2020/PN Mbn. is in accordance with Pasal  55  ayat 1, namely the criminal act of participation  (deelneming)  and  this  decision  also  contains elements of vicarious liability.

## A. PENDAHULUAN
Keberadaan    hukum    dalam    suatu    negara    untuk    memberikan    kepastian hukum, memberikan   persamaan   hak,   melaksanakan   demokrasi,   serta   menjamin hak-hak manusia   yang   diatur   oleh   peraturan  masing-masing   negara. 1 Tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur setiap tahun terjadinya peningkatan  dan  mengakibatkan  timbulnya  permasalahan  yang  baru  didalam penegakan  hukum  untuk  menentukan  sanksi  atas  pertanggungjawaban  oleh  anak tersebut. 2 Dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau  Wali  berkewajiban  dan  bertanggungjawab  terhadap  penyelenggaraan Perlindungan Anak. Maka secara garis besar bahwa perlindungan anak, dimana orang tua sebagai lingkup terkecil yang berpengaruh kepada tumbuh berkembangnya anak. 3 Dalam konteks Asas Vicarious Liability (Pertanggungjawaban Pidana Pengganti) bagi  orang  tua  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  dapat  dilakukan  dalam bentuk pengalihan pertanggungjawaban pidana. Mekanisme, bentuk dan pelaksanaan pengalihan  pertanggungjawaban  pidana  tersebut  perlu  diatur  sedemikian  rupa, sehingga pengalihan pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya dilihat semata-mata sebagai pintu maaf bagi anak.
Seperti  yang  terjadi  pada  Putusan  Nomor  58/Pid.Sus/2020PN  Mbn  dimana Hakim dalam menjatuhkan hukuman menggunakan teori pertanggungjawaban pidana pengganti (Vicarious Liability). Dalam kasus pelanggaran lalu lintas tersebut terdakwa
1 Akman, Sahuri Lasmadi, Dessy Rakhmawati, “ Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang melakukan Tindak Pidana Pelacuran di Indonesia”, Jurnal PAMPAS journal of criminal, Vol.4 no.1, (Februari, 2023), Hlm.74. https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/issue/view/1627.
2 Jefferson  B.  Pangemanan,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia”, Lex et Socientatis , Vol 3 No. 1, 2015, hlm. 101.
3 Haris Supriyadi, “Penerapan Asas Vicarious Liability Terhadap Orang Tua Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak”, Badamai Law Journal , Vol 3 No. 1. 2018, hlm 46.
Sodri bin Sabai bukanlah pelaku utama, tapi dia merupakan orang tua dari pelaku utama yang  bernama  Masro  Hadi  bin  Sodri.  Bahwa,  pada  putusan  Pengadilan  Negeri  Muara Bulian  Nomor  58/Pid.Sus/2020/PN.Mbn  terhadap  terdakwa  Sodri  bin  Sabai,  Majelis Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban pidana,  baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,  maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan alasan:
1. Sodri bin Sabai merupakan orang tua dari Anak;
2. Perbuatan Sodri bin Sabai meresahkan masyarakat;
3. Sodri  bin  Sabai  secara  sadar  menyuruh  Anak  Masro  Hadi  bin  Sodri  yang belum memiliki SIM untuk mengemudikan kendaraan tersebut;
4. Sodri  bin  Sabai  tetap  menyuruh  Anak  mengemudikan  kendaraan  dengan kondisi jalan yang sedang banjir;
5. Sodri bin Sabai tidak mempertimbangkan keselamatan orang lain.
Pada  Putusan  lain/Putusan  Anak  Nomor  :  1/Pid.Sus-Anak/2020/PT  Jmb. anaknya  Masro  Hadi  bin  Sodri  sebagai  pelaku  utama  dalam  tindak  pidana  tersebut, Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak Masro Hadi Bin Sodri berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Jambi di Muara Bulian selama 1 (satu) tahun dan pidana  pelatihan  kerja  pengganti  denda  di  Lembaga  Permasyarakatan  Khusus  Anak Jambi di Muara Bulian selama 3 (tiga) bulan.
Penelitian ini dilakukan untuk Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana anak pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kematian? Apa dasar pertimbangan hakim  pada  Putusan  Nomor  58/Pid.Sus/2020PN  Mbn.  Landasan  teori  yang  penulis gunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu:  Teori  pertanggungjawaban  pidana  dan  Teori Deelneming .  Teori  pertanggungjawaban  pidana  adalah  setiap  orang  yang  melakukan tindak pidana/melawan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, maka  orang  tersebut  haruslah  mempertanggungjawabkan  perbuatan  dengan kesalahannya. Adapun unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana:
1. Mampu bertanggungjawab
2. Adanya kesalahan dengan sengaja atau kelalaian
3. Tidak adanya alasan penghapusan pidana Selanjutnya teori tindak pidana penyertaan ( Deelneming ) dalam pasal 55 KUHP diklasifikasikan menjadi 4 (empat) bagian yaitu, pembuat pelaksana ( pleger ), pembuat penyuruh ( doen plegen ), pembuat peserta ( medepleger ), pembuat pembantu ( uitlokker ).
Penyertaan  atau Deelneming adalah  pengertian  yang  meliputi  semua  bentuk  turut serta/terlibatnya  seseorang  baik  secara  praktis  maupun  fisik  dengan  melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. 4

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. 5 Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang
4 Ike  Indra  Agus  Setyowati,  “Pembantuan  Dan  Penyertaan  ( Deelneming )  Dalam  Kasus  Pemerkosaan Anak”, Media luris , Vol 1 No.2, 2018, hlm. 284.
5 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, Cet.  17, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 13.
( statute approach ), pendekatan kasus ( case approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual  approach ).  Penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum:  bahan  hukum primer yaitu: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Putusan  Pengadilan.  Bahan  hukum sekunder  yaitu:  bahan  hukum  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer.  Bahan hukum tersier yaitu: bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

## C. PEMBAHASAN
1. Pertanggungjawaban  Pidana  Anak  Pelaku  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Yang Menyebabkan Kematian (Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PT Jmb) Pertanggungjawaban  (pidana)  berdasarkan  kesalahan  terutama  dibatasi  pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ( dolus ). Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat  perkecualian  ( eksepsional )  apabila  ditentukan  secara  tegas  oleh  undang- undang.  Sedangkan  pertanggungjawaban  terhadap  akibat-akibat  tertentu  dari  suatu tindak  pidana  yang  oleh  undang-undang  diperberat  ancaman  pidananya,  hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi konsep tidak menganut doktrin “ Erfolgshaftung ” (doktrin “menanggung akibat”) secara murni, tetapi tetap diorientasikan pada asas kesalahan. 6 Setiap perbuatan tindak pidana, pelakunya wajib  dikenakan  pidana,  dan  pidana  yang  dijatuhkan    disesuaikan  dengan  ketentuan yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana.
1. Identitas Terdakwa Nama Lengkap Tempat Lahir Umur/Tanggal Lahir Jenis Kelamin Kebangsaan Tempat Tinggal Agama Pekerjaan Anak tidak ditahan. : Masro Hadi bin Sodri : Muara Madras : 18 Tahun / 14  Desember 2001 : Laki-laki : Indonesia :Desa Muara Madras, Keluharan Muara Madras Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin : Islam
: Pelajar
2. Isi Dakwaan Bahwa Anak MASRO HADI BIN SODRI (berdasarkan akta Kelahiran Nomor 477.1/1378/Tam/2005 tanggal 28 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Catatan  Sipil  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten  Merangin,  masih berumur  17  Tahun)  bersama  saksi  SODRI  BIN  SABA’I  (tersangka  dalam  berkas perkara terpisah) bertindak bersama- sama maupun sendiri pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember Tahun 2018, bertempat di Jalan AMD- Simp. Belakang Pasar Keramat  Tinggi  Rt.  10  Kel.  Pasar  Baru  Kec.  Muara  Bulian  Kab.  Batanghari,  atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan,  dan  yang  turut  serta melakukan  perbuatan,  mengemudikan  kendaraan  bermotor  yang  karena
6 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Cet. 2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm, 86.
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Anak korban HANNI BIN HERMAN, AQNAN BIN ARMAN dan RAHMATUL ANNISA BIN TURHANUS meninggal  dunia,  perbuatan  anak  MASRO  HADI  BIN  SODRI  perbuatan  tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 04.00 Wib saksi  Sodri  Bin  Saba’i  berangkat  dari  Kab.  Merangin  menuju  Sungai  Lilin-  Prov. Sumatera  Selatan  untuk  menjemput  Anak  Masro  Hadi  Bin  Sodri  dan  Anak  korban HANNI  BIN  HERMAN,  AQNAN  BIN  ARMAN  serta  RAHMATUL  ANNISA  BIN TURHANUS dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ran Mitsubishi Triton BH 8012 F, selanjutnya setelah tiba saksi Sodri Bin Saba’i bersama- sama Anak Masro Hadi Bin Sodri dan Anak korban HANNI BIN HERMAN, AQNAN BIN ARMAN serta RAHMATUL ANNISA BIN TURHANUS pada pukul 08.00 Wib langsung berangkat kembali menuju Kab.  Merangin  dari  Sungai  Lilin-  Prov.  Sumatera  Selatan  menuju  Kab.  Merangin, selanjutnya  saksi  Sodri  Bin  Saba’i  yang  mengantuk  karena  kelelahan  lalu memberhentikan mobil yang dikendarainya tersebut di SPBU Simp. Dawas C2 Kab. Musi Banyu Asin kemudian saksi Sodri Bin Saba’i menyuruh Anak Masro Hadi Bin Sodri untuk bergantian mengendarai mobil tersebut namun, namun Anak Masro Hadi Bin Sodri yang seharusnya mengetahui bahwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) malah menyetujuinya dan mengendarai mobil tersebut hingga tiba di Simpang 4 AMD Kec. Muara Bulian saksi Sodri Bin Saba’i mengarahkan agar Anak Masro Hadi berbelok kearah kiri menuju ke arah Muara Tembesi yang kemudian di setujui oleh Anak Masro Hadi lalu tidak lama kemudian terdapat jalan yang tergenang air lalu Anak Masro Hadi mengetahui hal tersebut mengatakan kepada saksi Sodri Bin Saba’i “BANJIR PAK” kemudian saksi Sodri Bin Saba’i menyuruh untuk terus melewati jalan yang tergenang air tersebut dan disetujui oleh Anak Masro Hadi selanjutnya saat melewati jalan tersebut mobil yang dikendarai oleh Anak Masro Hadi tiba- tiba mati dan terseret oleh arus air dan air mulai masuk kedalam mobil, selanjutnya saksi Sodri Bin Saba’i bersama Anak Masro Hadi berusaha untuk membuka pintu mobil namun tidak berhasil hingga akhirnya air memenuhi mobil bagian dalam, kemudian warga sekitar  datang  untuk  menyelamatkan  saksi  Sodri  Bin  Saba’i  bersama  Anak  Masro Hadi  Bin  Sodri  dan  Anak  korban  HANNI  BIN  HERMAN,  AQNAN  BIN  ARMAN  serta RAHMATUL ANNISA BIN TURHANUS yang berada didalam mobil yang saat itu dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri;
Bahwa  akibat  kelalaian  Anak  Masro  Hadi  Bin  Sobri  dalam  mengemudikan kendaraan 1 (satu) unit mobil Ran Mitsubishi Triton BH 8012 F telah mengakibatkan anak  korban  HANNI,  anak  korban  RAHMATUL  ANNISA  serta  anak  korban  AQNAN meninggal  dunia  sesuai  dengan  Visum  et  Repertum  masing-masing  Nomor 350/3304/RSUD/VER/XII/2018;  Nomor  350/3305/RSUD/VER/XII/2018;  Nomor 350/3306/RSUD/VER/XII/2018;  tanggal  12  Desember  2018  yang  ditandatangani oleh dr. Desy Febriwati selaku Dokter yang memeriksa pada RSUD Haji Abdoel Madjid Batoe;
Perbuatan  Anak  Masro  Hadi  Bin  Sodri  tersebut  sebagaimana  diatur  dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Dengan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa,  maka  Jaksa  Penuntut  Umur Kejaksaan Negeri Muara Bulian  mengajukan tuntutan berupa:
a. Menyatakan  Anak  Masro  Hadi  Bin  Sodri  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh melakukan,  dan  yang  turut  serta  melakukan  perbuatan,  Mengemudikan Kendaraan  Bermotor  yang  Karena  Kelalaianya  Mengakibatkan  Kecelakaan  lalu Lintas  yang  Mengakibatkan  orang  Lain  Meninggal  Dunia,  sebagaimana  diatur
dalam Pasal 310 ayat (4) Undang- undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Masro Hadi Bin Sodri berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Jambi di Muara Bulian selama 1 (satu) tahun dan pidana pelatihan kerja pengganti denda di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Jambi di Muara Bulian selama 3 (tiga) bulan;
c. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak;
d. Menyatakan barang bukti berupa:
1) 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi TRITON (plat merah) BH 8012 F dengan nomor rangka MMBJNKL30JH078191 dan nomor mesin 4D56UAH4223;
2) 1  (satu)  lembar  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  Mitsubishi  TRITON  (plat merah) BH 8012 F;
Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Sodri Bin Sabai;
Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
4. Putusan Hakim Dilandasi pertimbangan fakta hukum, fakta persidangan dan faktor sosiologis terdakwa pelaku anak itu sendiri, maka hakim Pengadilan Tinggi Jambi menjatuhkan putusan berupa:
a. Menyatakan Anak Masro Hadi Bin Sodri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
b. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus “ALYATAMA” Jambi;
c. Memerintahkan Anak ditahan;
d. Menetapkanbarangbuktiberupa:
a) 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi TRITON (plat merah) BH 8012 F dengan nomor rangka MMBJNKL30JH078191 dan nomor mesin 4D56UAH4223;
b) 1  (satu)  lembar  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  Mitsubishi  TRITON  (plat merah) BH 8012 F; Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Sodri Bin Sabai; Membebankan  kepada  Anak  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp  6.000,00
(enam ribu rupiah).
Berdasarkan  Putusan  Nomor  :  1  /  Pid.Sus-Anak  /  2020/  PT  Jmb  hakim menjatuhkan    pidana  terdakwa  anak  penjara  selama  5  (lima)  bulan  dan  pelatihan kerja  selama  2  (dua)  bulan  di  Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak  Yang  Memerlukan Perlindungan  Khusus  “ALYATAMA”  Jambi.  Jika  dilihat  dari  sudut  pandang  tindak pidana  penyertaan  ( Deelneming ),  maka  oleh  beberapa  sarjana  telah  dilakukan perincian yang terbagi menjadi tiga, antara lain:
1. Pelaku ( daders );
2. Pembujuk ( uitlokkers );
3. Yang membantu melakukan ( medeplichtigers ).
Dari ketiga rincian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Masro bin Sodri berposisi  sebagai  orang  yang  membantu  melakukan,  sementara  pelaku  sekaligus pelaku  utamanya  adalah  Sodri  bin  Sabai.  Menurut  ajaran Middelijke  Daderschap (Perbuatan dengan perantara) adalah seseorang yang berkehendak melakukan suatu
delict tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain melakukannya. 7 Akan tetapi dalam perbuatan tersebut harus memenuhi syarat penting, yaitu orang yang  disuruh  itu  harus  orang  yang  tidak  bisa  di  pertanggungjawabkan  menurut KUHP, misalnya :
1. Orang yang menurut Pasal 44 jiwanya dihinggapi oleh suatu penyakit jiwa atau yang jiwanya tidak tumbuh dengan sempurna;
2. Apabila  orang  yang  disuruh  itu,  jadi  “perbuatan  dengan  perantaraan  tidak langsung” (Onmiddelijke  Dader) berada  dalam  keadaan  “dipaksa” (overmacht) , sebagaimana diatur dalam Pasal 48;
3. Apabila Onmiddelijke Dader itu disuruh melakukan suatu tugas negara yang tidak syah (onbevoegd gegeven ambtelijk bevel).
Telah  tergambar  jelas  berdasarkan  fakta  di  persidangan  bahwa  Masro  bin Sodri yang merupakan anak kandung dari Sodri bin Sabaai merupakan seorang anak dibawah umur dengan pertumbuhan jiwa yang belum sempurna sehingga belum bisa menentukan perbuatannya sendiri secara sempurna. Selain itu juga, dapat di tarik kesimpulan  berdasarkan  fakta  persidangan  diatas  bahwa  Masro  bin  Sodri  dalam keadaan terpaksa untuk mengikuti perintah dari orang tuanya, sehingga tidak dapat menolak untuk terus menjalankan kendaraan sebagaimana perintah yang diberikan oleh  orang  tuanya  tersebut.Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  Masro  bin  Sodri merupakan omniddelijk dader yang tidak mempunyai unsur oogmerk (kesengajaan sebagai  menjadi  syarat  daripada delict ).  Maka,  dengan  demikian,  Masro  bin  Sodri tidak memiliki unsur kedudukan atau kwalitas (hoedenigheiden qualitetit) yaitu yang menjadi syarat delict, sedangkan unsur tersebut hanya dimiliki oleh Sodri bin Sabaai yang berkedudukan sebagai orang yang menyuruh (moddelijk dader). Sehingga hal tersebut seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk tidak menghukum dan membebaskan Masro bin Sodri dari segala tuntutannya.

## 2. Dasar putusan hakim mengalihkan pertanggungjawaban pidana pada Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020PN Mbn
Berdasarkan  isi  dakwaan  dalam  putusan  nomor  58/Pid.Sus/2020PN  Mbn Bahwa terdakwa SODRI BIN SABA’I bersama- sama Anak MASRO HADI BIN SODRI (dalam  berkas  perkara  penuntutan  terpisah)  bertindak  bersama-  sama  maupun sendiri  pada  hari  Rabu  tanggal  12  Desember  2018  sekira  pukul  15.00  Wib  atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember Tahun 2018, bertempat di Jalan AMD - Simp. Belakang Pasar Keramat Tinggi Rt. 10 Kel. Pasar Baru Kec. Muara Bulian  Kab.  Batanghari,  atau  setidak-tidaknya  pada  suatu  tempat  lain  yang  masih termasuk  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Muara  Bulian  yang  berwenang untuk  memeriksa  dan  mengadili,  mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh
7 Satochid Kartanegara. Hukum Pidana , Cet. 1, hlm. 501.
melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengemudikan kendaraan bermotor  yang  karena  kelalaiannya  mengakibatkan  kecelakaan  lalu  lintas  yang mengakibatkan  Anak  korban  HANNI  BINTI  HERMAN,  AQNAN  BINTI  ARMAN  dan RAHMATUL ANNISA BINTI TURHANUS meninggal dunia, perbuatan terdakwa SODRI BIN SABA’I tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
a. Berawal  pada  hari  Rabu  tanggal  12  Desember  2018  sekira  pukul  04.00  Wib terdakwa Sodri Bin Saba’i yang merupakan orang tua dari anak Masro Hadi Bin Sodri berangkat menuju Sungai Lilin- Prov. Sumatera Selatan untuk menjemput Anak  Masro  Hadi  Bin  Sodri  dan  Anak  korban  HANNI  BINTI  HERMAN,  AQNAN BINTI ARMAN serta RAHMATUL ANNISA BINTI TURHANUS dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ran Mitsubishi Triton BH 8012 F, selanjutnya setelah tiba di Sungai Lilin terdakwa Sodri Bin Saba’i bersama- sama Anak Masro Hadi Bin Sodri dan  Anak  korban  HANNI  BINTI  HERMAN,  AQNAN  BINTI  ARMAN  serta RAHMATUL ANNISA BINTI TURHANUS pada pukul 08.00 Wib langsung berangkat kembali dari Sungai Lilin- Prov. Sumatera Selatan menuju Kab. Merangin, dalam perjalanan  terdakwa  Sodri  Bin  Saba’i  yang  mengantuk  karena  kelelahan  lalu memberhentikan mobil yang dikendarainya tersebut di SPBU Simp. Dawas C2 Kab. Musi Banyu Asin kemudian terdakwa Sodri Bin Saba’i menyuruh Anak Masro Hadi Bin  Sodri  yang  belum  memiliki  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  untuk  bergantian mengendarai  mobil  tersebut  dan  Anak  Masro  Hadi  Bin  Sodri  yang  seharusnya menolak karena tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) justru menyetujuinya dan mengendarai mobil tersebut hingga tiba di Simpang 4 AMD Kec. Muara Bulian, selanjutnya  terdakwa  Sodri  Bin  Saba’i  mengarahkan  agar  Anak  Masro  Hadi berbelok  kearah  kiri  menuju  ke  arah  Muara  Tembesi  yang  kemudian  di  setujui oleh Anak Masro Hadi lalu tidak lama kemudian terdapat jalan yang tergenang air lalu  Anak  Masro  Hadi  mengetahui  hal  tersebut  mengatakan  kepada  terdakwa Sodri  Bin  Saba’i  “BANJIR  PAK”  kemudian  terdakwa  Sodri  Bin  Saba’i  menyuruh untuk terus melewati jalan yang tergenang air tersebut dan disetujui oleh Anak Masro Hadi selanjutnya saat melewati jalan tersebut mobil yang dikendarai oleh Anak Masro Hadi tiba- tiba mati dan terseret oleh arus air dan air mulai masuk kedalam mobil, selanjutnya terdakwa Sodri Bin Saba’i bersama Anak Masro Hadi berusaha untuk membuka pintu mobil namun tidak berhasil hingga akhirnya air memenuhi  mobil  bagian  dalam,  kemudian  warga  sekitar  datang  untuk menyelamatkan terdakwa Sodri Bin Saba’i bersama Anak Masro Hadi Bin Sodri dan  Anak  korban  HANNI  BINTI  HERMAN,  AQNAN  BINTI  ARMAN  serta
RAHMATUL  ANNISA  BIN  TURHANUS  yang  berada  didalam  mobil  yang  saat  itu dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri;
b. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sobri Bin Sabai yang menyuruh anak Masro Hadi  Bin  Sodri  dalam  mengemudikan  kendaraan  1  (satu)  unit  mobil  Ran Mitsubishi Triton BH 8012 F tanpa dilengkapi Surat Izin Mengemudi (SIM) telah mengakibatkan anak korban HANNI, anak korban RAHMATUL ANNISA serta anak korban  AQNAN  meninggal  dunia  sesuai  dengan  Visum  et  Repertum  masing- masing
Nomor:350/3304/RSUD/VER/XII/2018;Nomor:350/3305/RSUD/VER/XII/201 8;Nomor:350/3306/RSUD/VER/XII/2018;  tanggal  12  Desember  2018  yang ditandatangani oleh dr. Desy Febriwati selaku Dokter yang memeriksa pada RSUD Haji Abdoel Madjid Batoe;
Perbuatan  Terdakwa  Sodri  Bin  Saba’i  tersebut  sebagaimana  diatur  dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  Jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana. Dilandasi pertimbangan fakta hukum, fakta persidangan dan faktor  sosiologis  terdakwa  pelaku  tindak  pidana  penyertaan  dalam  kasus pelanggaran  lalu  lintas  yang  menyebabkan  hilangnya  nyawa  orang,  maka  hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian menjatuhkan putusan berupa:
a. Menyatakan  Terdakwa  Sodri  Bin  Sabai  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Menyuruh  Anak  mengemudikan  kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
b. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara selama  2  (tahun)  tahun  dan  denda  sejumlah  Rp12.000.000,00  (dua  belas  juta rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
d. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan.
Dari penjabaran kasus tersebut sangat jelas kelalaian dalam berlalu lintas dan menyebabkan  hilangnya  nyawa  orang  lain,  Terdakwa  dipidana  penjara  selama  2 (tahun) dan denda sejumlah Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan memperhatikan tuntutan jaksa dituntut sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat  (4)  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor:  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
Pada  kasus  tersebut  Terdakwa  Sodri  Bin  Sabai  bukan  pelaku  utama  pada kejadian tersebut dijatuhi hukuman sesuai dengan dakwaan dan tuntuan dari jaksa penuntut  umum,  dengan  Pasal  55    ayat  1  yaitu  tindak  pidana  penyertaan ( deelneming ).
Berdasarkan  fakta  diatas  Terdakwa  memenuhi  unsur  dalam  turut  serta melakukan  tindak  pidana  yang  menyebabkan  hilangnya  nyawa  oarng  lain  dengan menyuruh  secara  sadar  Anak  mengendarai  kendaraan.  Selain  unsur  deelneming putusan  ini  juga  mengandung  unsur  pertanggungjawaban  pidana  pengganti ( vicarious  liability ).  Dari  penjelasan  diatas  penulis    menarik  kesimpulan  bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa Sodri bin Sabai merupakan bentuk awal terjadinya  suatu  tindak  pidana,  dimana  terdakwa  secara  sadar  telah  menyuruh anaknya  yang  bernama  Masro  Hadi  bin  Sodri  untuk  bergantian  mengendarai kendaraan,  dengan  perbuatan  tersebut  tidak  adanya  alasan  pembenar  dan  alasan pemaaf.

## D. SIMPULAN
Pertanggungjawaban Pidana adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung  konsekuensi  atas  perbuatannya  karena  telah  melakukan  suatu kejahatan  yang  merugikan.  Suatu  perbuatan  dapat  dikategorikan  merupakan kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur mensrea dan unsur actusreus. Jika  dilihat  dari  sudut  pandang  tindak  pidana  penyertaan (Deelneming), maka oleh beberapa sarjana telah dilakukan perincian yang terbagi menjadi tiga, antara lain:
a. Pelaku ( daders );
b. Pembujuk ( uitlokkers );
c. Yang membantu melakukan ( medeplichtigers ).
d.
Dari ketiga rincian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Masro bin Sodri berposisi  sebagai  orang  yang  membantu  melakukan,  sementara  pelaku  sekaligus pelaku utamanya adalah Sodri bin Sabai. Telah tergambar jelas berdasarkan fakta di persidangan bahwa Masro bin Sodri yang merupakan anak kandung dari Sodri bin Sabaai  merupakan  seorang  anak  dibawah  umur  dengan  pertumbuhan  jiwa  yang belum  sempurna  sehingga  belum  bisa  menentukan  perbuatannya  sendiri  secara sempurna. Selain itu juga, dapat di tarik kesimpulan berdasarkan fakta persidangan diatas bahwa Masro bin Sodri dalam keadaan terpaksa untuk mengikuti perintah dari orang  tuanya,  sehingga  tidak  dapat  menolak  untuk  terus  menjalankan  kendaraan sebagaimana perintah yang diberikan oleh orang tuanya tersebut.
Dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020PN Mbn. Pada kasus tersebut Terdakwa Sodri Bin Sabai bukan pelaku utama pada kejadian tersebut dijatuhi hukuman sesuai dengan dakwaan dan tuntuan dari jaksa penuntut umum, dengan Pasal 55  ayat 1 yaitu tindak pidana penyertaan ( deelneming ).
Terdakwa memenuhi unsur dalam turut serta melakukan tindak pidana yang menyebabkan  hilangnya  nyawa  oarng  lain  dengan  menyuruh  secara  sadar  Anak mengendarai  kendaraan.  Selain  unsur deelneming putusan  ini  juga  mengandung unsur pertanggungjawaban pidana pengganti ( vicarious liability ).

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, , Cet. 17. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015 Arief,  Barda  Nawawi. Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan Kejahatan , Cet. 2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Prof. Satochid Kartanegara. Hukum Pidana . Cet. 1. Jurnal Haris Supriyadi, “Penerapan Asas Vicarious Liability Terhadap Orang Tua Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak”. Badamai Law Journal , Vol 3 Nomor 1, 2018.
Jefferson B. Pangemanan. “Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. Lex et Socientatis , Vol 3 No. 1, 2015.
Ike  Indra  Agus  Setyowati,  “Pembantuan  Dan  Penyertaan  ( Deelneming )  Dalam  Kasus Pemerkosaan Anak”, Media Iuris , Vol 1, No. 2, 2018.
Akman,  Sahuri  Lasmadi,  Dessy  Rakhmawati,  “  Kebijakan  Hukum  Pidana Terhadap Anak Yang melakukan Tindak Pidana Pelacuran di Indonesia”, Jurnal PAMPAS journal of criminal, Vol.4 no.1,  (Februari, 2023), Hlm.74. https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/issue/view/1627