## PROSES LITERASI HUKUM ADAT KAMPUNG TARUNG NUSA TENGGARA TIMUR : UPAYA PENGAKUAN EKSISTENSI

## Miranda Risang Ayu Palar, Lailani Sungkar
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung, Jawa Barat 40265 lailani@unpad.ac.id

## Abstract
Legal means to obtain the recognition of indigenous communities in Indonesia are still scattered in  a  number  of  different  regulations.  Law  on  Village  2014  also  obligates  the  government  to arrange  the  system  to  conduct  legal  acknowledgements  for  Adat  Villages.  Tarung  Village  is  a traditional village which situated in West Sumba Regency. The Members are still living in their own customary laws and embracing their local spiritual belief system as a living culture. Until recently, their village haven’t yet enjoyed the formal ackonwledgement they deserve as a united indigenous  community  nor  as  Adat  Village.  A  number  of  mechanisms  to  obtain  the acknowledgment  require  particular  processes  of  identification  and  validation.  This  research  is an initial effort to undertake the processes. In addition, it also aims to conduct a defensive legal protection  by  documenting  the  customary  laws  with  interview  method.  The  result  displays  the legal  means  to  gain  the  existential  acknowledgement  which  had  been  undertaken  by  the custodians of The Village and the Local Government.
Keywords: tarung village; the united of indigenous community; village, defensive protection

## Abstrak
Mekanisme  dan  bentuk  hukum  untuk  memperoleh  pengakuan  masyarakat  hukum  adat  di Indonesia masih tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. UU Desa Tahun 2014 juga  memerintahkan  untuk  melakukan  penataan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  dengan menetapkannya  menjadi  Desa  Adat.  Kampung  Tarung  terletak  di  Kabupaten  Sumba  Barat merupakan  suatu  wilayah  yang  masyarakatnya  masih  hidup  dengan  hukum  adat  dan  memiliki kepercayaan  tersendiri,  namun  hingga  saat  ini  belum  mendapat  pengakuan  sebagai  kesatuan masyarakat hukum adat ataupun desa adat. Beberapa mekanisme untuk mendapatkan pengakuan formil bagi masyarakat adat menghendaki adanya proses identifikasi dan validasi. Penelitian ini merupakan  upaya  pendahuluan  dari  proses  tersebut  dengan  mendokumentasikan  sejumlah hukum  dan  kebiasaan  Adat  di  Kampung  Tarung  melalui  metode  wawancara.  Hasil  penelitian menunjukan  upaya  yuridis  pengakuan  eksistensi  yang  telah  dilakukan  para  pemimpin  adat  dan Pemerintah Daerah.
Kata kunci: kampung tarung; kesatuan masyarakat hukum adat; desa; perlindungan difensif

## A. Pendahuluan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945)
mengakui satuan pemerintahan yang bersifat khusus  atau  istimewa,  serta  eksistensi  dan kesatuan  mayarakat  hukum  adat  dengan segala hak kebudayaannya melalui beberapa
pasal, antara lain Pasal 18B, Pasal 28c Ayat (1),  Pasal  28i  Ayat  (3),  dan  Pasal  32. Meskipun demikian, pengaturan lebih lanjut mengenai  hal  ini,  khususnya  mengenai kesatuan  masyarakat  hukum  adat,  masih banyak meninggalkan persoalan.
Dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan dituliskan bahwa:
“Dalam  territoir  Negara  Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbestuurende landschappen dan volksgemeenschappen ,  seperti  desa  di Jawa  dan  Bali,  negeri  di  Minangkabau, dusun  dan  marga  di  Palembang  dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai  susunan  asli,  dan  oleh karenanya  dapat  dianggap  sebagai daerah  yang  bersifat  istimewa.  Negara Republik Indonesia menghormati
kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut  dan  segala  peraturan  negara yang  mengenai  daerah-daerah  itu  akan mengingati  hak-hak  asal-usul  daerah tersebut.”
Banyak  terminologi  yang  saling  terkait mengenai  objek  dari  pengakuan  dan penghormatan terhadap keistimewaan, kekhususan daerah, serta masyarakat berikut adat dan hak-hak kebudayaannya.
Pemerintahan  asli  Indonesia  sesungguhnya memang  banyak  coraknya,  misalnya:  Desa,
Huta, Nagari, Gampong,
dll (Koesoemaatmadja, 1979). Pengaturan mengenai
masyarakat hukum  adat  masih  tersebar  dalam  beberapa peraturan  perundang-undangan  (Warman, 2012).  Mekanisme  untuk  mendapatkan penetapan  juga  masih  layak  diperdebatkan, demikian  pula  dengan  bentuk  hukum  untuk penetapan  tersebut.  Belum  selesai  dengan persoalan penetapan sebagai kesatuan masyarakat  hukum  adat,  Pasal  96  UU  Desa juga  memerintahkan  untuk  melakukan penataan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat dan menetapkannya menjadi Desa Adat.
Kenyataannya,  di  Indonesia  masih  ada masyarakat  adat  yang  belum  ditetapkan ataupun  membingungkan  statusnya  sebagai kesatuan  masyarakat  hukum  adat.  Hal  ini terjadi  pada  Kampung  Tarung.  Kampung Tarung adalah suatu wilayah yang terletak di Kelurahan  Sobawawi,  Kecamatan  Loli, Kabupaten  Sumba  Barat,  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  Indonesia.  Masyarakat Kampung  Tarung  masih  hidup  dengan hukum  dan  tata-cara  adat  dan  memiliki
kepercayaan  tersendiri,  karenanya  sering disebut juga sebagai Kampung Adat.
Wignjosoebroto  membedakan  istilah masyarakat  adat  dan  masyarakat  hukum adat,  yang dijelaskan melalui  tabel  berikut  : (Hantoro, 2016)
Tabel 1. Perbandingan Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat Masyarakat Adat
Masyarakat Hukum Adat Satuan manusia se – identitas Satuan manusia se – wilayah (terirori) Hidup secara de facto Hidup secara de jure Berbasis budaya Berbasis politik Independen dari struktur negara Bagian dari fungsi dalam struktur negara
Jika  menggunakan  ciri  ini,  ketika masyarakat  Kampung  Tarung  tidak  hidup secara de  jure dan  hanya  berbasis  budaya, maka  mereka  hanya  dikatakan  sebagai masyarakat  adat  dan  belum  dapat  diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.
Rato-Rato  (sebutan  bagi  kepala-kepala kabisu  atau  suku  di  Sumba)  di  Kampung Tarung,  khususnya  Rato  Rumata  Tarung sebagai  Rato  yang  memiliki  kedudukan tertinggi  secara  spiritual,  memahami  bahwa dasar pertimbangan dari norma adat Marapu Sumba  yang  telah  berusia  ratusan  tahun harus  berjalan  harmonis  dengan  peraturan perundang-undangan  nasional  yang  kini positif  berlaku.  Oleh  sebab  itu,  penegakan norma-norma  adat  di  wilayah  Tarung ditujukan  untuk  menghormati,  melindungi, menegakkan  dan  memenuhi  Hak-Hak  Asasi Masyarakat  Hukum  Adat  Marapu  di  Sumba Barat,  khususnya  wilayah  Loli,  sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.
Pengakuan  formal  melalui  hukum nasional harus berdampak pada wibawa dan kewenangan  kepemimpinan  adat,  baik menurut  adat  Marapu  Sumba  Barat  maupun menurut  hukum  nasional,  sehingga  secara substansial  maupun  mandatoris  keberadaan mereka  dapat  memiliki  alas  hak  atau legal standing sesuai dengan peraturan
perundang-undangan  nasional  yang  positif berlaku.
Beberapa mekanisme untuk
mendapatkan pengakuan formil bagi masyarakat adat menghendaki adanya proses identifikasi  dan  validasi  untuk  memenuhi persyaratan  dalam  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD 1945. Meskipun terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bentuk  hukum  dan  mekanisme  pengakuan tehadap  kesatuan  masyarakat  hukum  adat, namun  peraturan  terakhir  dan  terdetail terdapat  dalam  Permendagri  Nomor  52 Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pengakuan dan  Perlindungan  Masyarakat  Hukum  Adat dan Peraturan pelaksana dari UU Desa 2014, yaitu  Peraturan  Pemerintah    Nomor  43 Tahun  2014  dan  perubahannya  yaitu Peraturan  Pemertintah  Nomor    47  Tahun 2015.
Pada  setiap  mekanisme  dalam  aturan- aturan  tersebut,  baik  untuk  mendapat pengakuan  sebagai  kesatuan  masyarakat hukum  adat  maupun  untuk  penetapan  desa adat, harus ada proses identifikasi. Identifikasi memerlukan bukti-bukti tertulis, sehingga salah satu upaya krusial yang harus dilakukan  adalah  melakukan  proses  literasi hukum  adat  yang  selama  ini  berkembang dan ditransmisikan berdasarkan tradisi lisan.
Di samping itu, dalam hukum kekayaan intelektual  komunal  dikenal  juga  istilah perlindungan  defensif,  yang  semata-mata bertujuan  untuk  mempertahankan  hak  yang sudah  ada.  Berbeda  dari  perlindungan  hak kekayaan intelektual individual yang menciptakan  hak-hak  baru  melalui  proses pendaftaran  atau  registrasi,  perlindungan defensif hak-hak kekayaan intelektual komunal  bermodal  utama  dokumentasi (Palar,  2016).  Perlindungan  defensif  ini dilakukan  dengan  cara  mendeklarasikan kembali  obyek  beserta  hak-hak  yang  sudah melekat  pada  obyek  tersebut  melalui  basis data  virtual  yang  resmi,  yang  dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.  Dokumentasi  juga  menegaskan kembali  hubungan  hukum  antara  obyek dengan  komunitas  pemegang  hak  atau kustodiannya. Pembukaan akses yang
meluas  terhadap  isi  dokumentasi  ini  akan mencegah  penyalahgunaan  yang  potensial dilakukan oleh pihak ketiga.
Bahan identifikasi terhadap pengakuan  eksistensi  kesatuan  masyarakat hukum  adat  menurut  peraturan  perundang- undangan  adalah  pembuktian  hak  asal-usul dan  syarat  atau  kriteria  dari  masyarakat hukum  adat  tersebut.  Hak  asal-usul  itu sendiri jenisnya antara lain yang menyangkut struktur kelembagaan, pengangkatan pimpinan,
dan penyelenggaraan  urusan.    (Sujatmo,  2005). Sedangkan  syarat  atau  kriteria  ‘masyarakat hukum  adat’ menurut Pasal  97 ayat (2) UU Desa  2014  adalah  paling  kurang  memenuhi salah  satu  atau  gabungan  unsur  berikut: masyarakat yang warganya memiliki perasaan  bersama  dalam  kelompok;  pranata pemerintahan  adat;  harta kekayaan dan/atau benda  adat;  dan/atau  perangkat  norma hukum adat.
Hal-hal yang dikemukakan di atas akan menjadi  panduan  dalam  penggalian  data pada  penelitian  ini.  Permasalahan  utama dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  norma-norma  adat  yang berlaku  di  Kampung  Tarung,  yang bersifat tidak tertulis, khususnya hal-hal yang  diperlukan  sebagai  bahan-bahan identifikasi ?
2. Bagaimana upaya yuridis para pemimpin  adat  Kampung  Tarung  dan Pemerintah Daerah terhadap  pengakuan eksistensi  kesatuan  masyarakat  hukum adat Kampung Tarung?
Dokumentasi  dari  norma-norma  adat inilah yang dimaksud sebagai proses literasi dalam  penelitian  ini.  Proses  ini  diharapkan dapat menjadi pelengkap data atau persyaratan  atau  bahan  identifikasi  dalam upaya  menemukan  landasan  hukum  yang tepat bagi Kampung Tarung.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian empiris  yang  bersifat  yuridis  antropologis, dengan  cara  menggali  norma-norma  yang tidak  tertulis  tetapi  hidup  dan  mengikat dalam  masyarakat  adat  Kampung  Tarung.
Penggalian  dilakukan  melalui  narasumber utama,  yakni  para  pemimpin  adat  di Kampung  Tarung  yang  disebut  para  Rato. Obyek  penelitian  ini  dipahami  dengan pendekatan kualitatif. Data-data yang digali, dikumpulkan  dan  dianalisis  merupakan  data yang  bersifat  non  numerikal.  Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam  ( in-depth  interviews ).  Hasil wawancara  diformulasikan  dalam  bentuk pencatatan.  Formula  yang  telah  dicatat kemudian  dianalisis  keterkaitannya  dengan peraturan perundang-undangan.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Profil Kampung  Adat Tarung
Kabupaten  Sumba  Barat  memiliki  luas wilaya  daratan  2.183,18  Km2  dengan jumlah penduduk 99.882 Jiwa (Kemendagri, 2017).  Dalam  wilayahnya  terdapat  6 Kecamatan,  11  Kelurahan  dan  63  Desa, dengan  sebaran  sebagi  berikut  (BPS  Kab. Sumba Barat, 2017) :
Tabel 2. Sebaran Jumlah Desa dan
Kelurahan di Kecamatan di Wilayah Kabupaten Sumba Barat Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan Desa Kelurahan 2015 2015 Lamboya 11 0 Wanokaka 14 0 Laboya Barat 4 0 Loli 9 5 Kota Waikabubak 7 6 Tana Righu 18 0 Total Sumba Barat 63 11
Di  tengah  banyaknya  jumlah  desa  di Sumba  Barat,  bahkan  di  Kecamatan  Loli pun terdapat 9 Desa, Kampung Adat Tarung justru  terletak  di  Kelurahan  Sobawawi, Kecamatan  Loli.  Hal  ini  menjadi  daya  tarik tersendiri  sebab  Kampung  Tarung  dapat dikatakan sebagai warisan jaman megalitikum  dengan  segala  adat-istiadatnya yang  masih  dengan  teguh  dijalankan, meskipun terletak di tengah wilayah kota.
Di  Kampung  Tarung  terdapat  sekitar 102  rumah  panggung  yang  dibangun melingkari  bukit  dan  dihuni  sekitar  400 keluarga. Dalam satu rumah panggung yang berukuran  sekitar  15  meter  x  15  meter dihuni  3-4  keluarga.  Di  tengah  bangunan melingkar  tersebut  terdapat  17  kubur  batu berbentuk  seperti  meja.  Bangunan  di  sana dibangun tanpa alat dan metode pertukangan modern namun rumah adat Sumba atau uma (rumah)  merupakan  bentuk  bangunan  adat dengan arsitektur vernacular pencakar langit (Liputan 6, 2016).
Kepercayaan lokal mayarakat Kampung Tarung  adalah  Marapu.  Kampung  Tarung menjadi  perwujudan  wajah  asli  budaya Sumba  dan  menjadi  salah  satu  destinasi yang selalu masuk dalam daftar penjelajahan wisatawan  di  Sumba  Barat  (Liputan  6, 2016).  Jumlah  warga  Tarung  sekitar  1.530 jiwa  dengan  mata  pencarian  sebagai  petani, perajin  tenun  ikat,  dan  pegawai  negeri  sipil (Liputan 6, 2016).
Pelataran  di  tengah  lingkaran  bangunan rumah-rumah menjadi tempat untuk menggelar  ritual  adat  tahunan  Wulla  Poddu atau  bulan  suci.  Wulla  Poddu  digelar  setiap Oktober  sampai  November,  tergantung posisi  bulan.  Di  pelataran  itu,  setiap  malam selama  Wulla  Poddu,  digelar  musik,  tarian adat,  ritual  berburu  ke  hutan  secara tradisional.
2. Perasaan Bersama Dalam Kelompok Bushar  Muhammad,  menyitir  ajaran
“ beslissingenleer ”  Ter  Haar,  menyatakan bahwa Hukum Adat itu adalah “keseluruhan peraturan  yang  menjelma  dalam  keputusan- keputusan  para  fungsionaris  hukum  (dalam arti luas), yang mempunyai wibawa ( macht ), serta pengaruh ( invloed ), dan yang pelaksanaannya  berlaku  dengan  serta-merta (spontan) dan dipatuhi sepenuh hati (Muhammad,  1986).  Uraian  Ter  Haar tersebut  terwujud  nyata  pada  keputusan- keputusan  pemimpin  adat  Tarung  yang berpengaruh, disegani dan dijalankan dengan  sepenuh  hati  baik  pada  masa-masa sejahtera  hingga  masa-masa  sulit  yang mereka hadapi.
Ratusan tahun sebelum Indonesia berdiri,  masyarakat  Tarung  merupakan masyarakat  adat  yang  mandiri,  namun berbagai  pergantian  kebijakan  pemerintah menunjukkan  pasang  surut  politik  hukum pemerintahan daerah di Indonesia yang turut andil  dalam  mengganggu  kesejahteraan  dan kemandirian mereka. Beberapa aturan negara  yang  kaku  justru  seperti  menjadi ‘paksaan’  bagi  mereka,  misalnya  dalam pengisian  kolom  agama  dalam  dokumen- dokumen  kependudukan.  Hingga  2015,  hal ini  seolah  menjadi  masalah  besar  bagi Pemerintah  untuk  memberikan  pelayanan, misalnya pelayanan pemerintah berupa beras untuk  masyarakat  miskin,  kartu  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,  bantuan  tunai  langsung,  dan lainnya (Kompas, 2016).
Masyarakat Tarung sejak awal bertahan  dan  sejahtera  dengan  pengelolaan tanah-tanah  ulayat,  aset-aset  adat  berupa ternak  dan  benda-benda  pusaka  dengan sistem  barter,  hingga  mereka  mengenal sistem uang.  Sistem  keuangan modern telah menjadikan  masyarakat  Tarung  miskin hanya  karena  aset  tanah,  rumah  dan kekayaan  budaya  mereka  yang  sangat  besar tidak  memiliki  nilai  tukar  yang  sepadan. Mereka kemudian harus berpuas diri dengan memiliki  sedikit  uang  tunai  atau  bahkan tidak sama sekali. Dengan demikian, Tarung seolah  bertarung  dalam  tradisi  leluhur  dan desakan kemajuan kota (Kompas, 2016).
Kepatuhan  pada  adat  dan  semangat untuk  memperjuangkan  kesejahteraan  serta hak-hak  konstitusional  masyarakat  adat membuat  para  pemimpin  Tarung  menyadari kebutuhan  akan  pengakuan  resmi  bagi masyarakat  Tarung.  Ini  adalah  kebutuhan preservasi  ekspresi  budaya  tradisional  yang bersifat  spiritual  dan  sakral,  yang  langsung berhubungan  dengan  makna  hidup  dan keseimbangan mental masyarakat Tarung.
Dalam  konteks  tersebut  di  atas,  ritual- ritual  adat  seharusnya  memang  dapat  terus hidup  berdasarkan  hukum  dan  kebiasaan adat  yang  tidak  tertulis,  karena  hal  itu merupakan  hak-hak  tradisional  yang  telah diakui  keberadaannya  dalam  UUD  1945.
Mereka  berharap  dapat  lebih  leluasa  untuk merevitalisasi  kembali  kemandirian  original mereka berdasarkan kedaulatan nilai mereka sendiri.  Kedaulatan  nilai  ini  bisa  berwujud pemberdayaan kembali sistem barter adat di antara  mereka,  mengkomodifikasi  beberapa kekayaan  tradisional  mereka  dengan  cara yang  tidak  melanggar  ketentuan-ketentuan adat,  atau  menjalin  kerja  sama  institusional dengan pihak luar.
Kesadaran  untuk  membentuk  kesatuan hukum  secara de  jure ini  menghasilkan sebuah  kesepakatan  bersama  yang  mereka jadikan aturan dasar tertulis. Kesepakatan ini selesai  dibentuk  pada  November  2015 dengan nama Aturan Dasar Ikatan
Masyarakat  Adat  Marapu  Loli,  Sumba Barat,  Nusa  Tenggara  Timur,  yang  berisi sebagian  hukum  dan  tata  cara  adat  serta kelembagaan adat. Aturan dasar ini menjadi bukti bahwa masyarakat Tarung benar-benar memiliki ‘perasaan bersama dalam kelompok’  yang  menjadi  kriteria  pertama untuk  dapat  dikatakan  sebagai  kesatuan masyarakat hukum adat.
Perasaan  bersama  dalam  kelompok yang  telah  teruji  selama  ratusan  tahun bahkah  harus  diuji  kembali  oleh  musibah teraktual  yang  terjadi  pada  7  Oktober  2017. Kampung Tarung terbakar. Namun demikian, masyarakat segera menanggulangi musibah  ini  dan  pada  minggu  akhir  bulan Oktober  2017,  keadaan  telah  pulih  kembali dan  mereka  pun  siap  memasuki  Wulla Poddu di tahun 2017 meskipun masih dalam keadaan  berduka.  Hal  ini  bisa  dijadikan bukti adanya ‘perasaan bersama dalam suatu kelompok’ tersebut.
3. Literasi Pranata Pemerintahan, Harta  Kekayaan  dan  Perangkat Norma Hukum Adat
Setelah  penyelenggaran  Wulla  Poddu pada bulan Oktober sampai November 2015 di  Kampung  Tarung,  Rato  Rumata  Lado Regi  Tera  telah  berhasil  menyelesaikan proses literasi sebagian hukum dan tata cara adat  di  sana.  Proses  ini    berkaitan  dengan kelembagaan  adat.  Proses  literasi  ini  selesai pada  tanggal  20  November  2015  dengan judul  Aturan  Dasar  Ikatan  Masyarakat  Adat
Marapu  Loli,  Sumba  Barat,  Nusa  Tenggara Timur.
Rato  Rumata  dan  para  Rato  di bawahnya sepakat bahwa penguatan lembaga  adat  harus  berasaskan  Pancasila, keadilan,  kesetaraan  antara  umat  beragama dan kepercayaan, kejujuran dan keterbukaan,  toleransi,  kepastian  hukum, penjagaan wibawa dan martabat Masyarakat Adat Marapu, asas-asas  dalam Hukum Adat Marapu,  kebiasaan  Adat  Marapu  yang tercermin dalam penyelenggaraan kehidupan sehari-hari  meskipun  tidak  tertulis,  serta tanggung
jawab Negara
yang diselenggarakan oleh Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah.
Detail  dari  Aturan  Dasar  ini  mengatur tentang  hak-hak  dan  kewajiban  Masyarakat Adat  Marapu  di  Loli,  serta  pengelolaan  dan pelaksanaan  hak-hak  Masyarakat  tersebut terhadap potensi-potensi dan kekayaan alam dan  kekayaan  budaya,  termasuk  ritual-ritual adat,  yang  berasal,  hidup  atau  memiliki kaitan  erat  dengan  warisan  leluhur  yang terapat  di  Kampung  Tarung.  Berikut  adalah beberapa  hal  yang  menjadi  isi  dari  Aturan Dasar tersebut:
a. Keanggotaan
Keanggotaan Masyarakat Kampung Tarung bersifat sukarela, sehingga anggotanya terikat jika secara sadar memilih untuk berpartisipasi dalam sistem kemasyarakatan  atau  ritual-ritual yang diselenggarakan berdasarkan tatanan hukum dan  tata-cara  Marapu.  Seorang  Rato  yang menjadi  anggota  sekaligus  Pengurus  Ikatan Masyarakat  Adat  Marapu  Sumba  harus selalu bertindak sebagai wakil dari suku atau kabisunya.  Pendapat  yang  diberikannya tidak  boleh  bertentangan  dengan  aspirasi anggota-anggota  suku  atau  kabisu  yang diwakilinya.
b. Sistem Kelembagaan
Sistem kelembagaan  dideklarasikan kembali dengan alasan-alasan sebagai berikut:
1) Penghormatan,
perlindungan,
penegakan  dan  pemajuan  hak-hak  dan kewajiban  adat  sesuai  dengan  hukum nasional Indonesia
2) Membantu  Pemerintah  Daerah  dalam merumuskan, melaksanakan, dan menegakkan hak-hak tradisional Masyakat  Hukum  Adat  yang  dijamin Konstitusi;
3) Menjalankan sistem susunan asli
Masyarakat Hukum Adat;
4) Dikelola  atas  dasar  komitmen  moral dan spiritual para Rato untuk mempertahankan dan melestarikan warisan  budaya  Sumba,  dengan  sistem manajemen  tradisional  yang  bersifat nirlaba;
5) Dapat membentuk lembaga lain
berdasarkan  struktur  organisasi  modern untuk  mengelola  kekayaan  Adat  yang diembannya untuk kesejahteraan masyarakat.
c. Struktur Kepengurusan Struktur Kepengurusan Masyarakat Adat Kampung Tarung, terdiri dari: 1) Musyawarah  Tertinggi,  yakni  forum yang terdiri dari Dewan Penasehat/Pembina dan Dewan Pelaksana,  yang diketuai bersama-sama oleh  Ketua  Dewan  Penasehat/Dewan Pembina dan Ketua Dewan Pelaksana;
2) Dewan  Pelaksana,  yang  terdiri  dari Ketua  Dewan  Pelaksana,  Wakil  KetuaI Dewan  Pelaksana  yang  membidangi masalah-masalah  Adat,  Wakil  Ketua  II membidangi hubungan eksternal dengan  Pemerintah  Daerah,  Sekretaris, Bendahara  dan  Kepala-Kepala  Suku serta Kabisu.
Pengurus  Masyarakat  Adat  Marapu dapat  diajukan  oleh  masing-masing  suku atau  kabisu.  Kepengurusan  ini  disesuaikan dengan  tradisi  pengembanan  jabatan  Rato dalam  suatu  suku  dan  kabisu,  yang  pada dasarnya berlangsung seumur hidup, kecuali jika  Pengurus  tersebut  mengalami  kondisi tidak  terduga  yang  menyebabkannya  tidak dapat lagi duduk sebagai Pengurus. Meskipun  kedudukan  seorang  Pengurus Ikatan  Masyarakat  Adat  Marapu  Loli  di dalam tuba -nya mengharuskan ia memegang kedudukan  sebagai  kepala tuba seumur hidup,  ia  dapat  mengundurkan  diri  dari
posisinya sebagai pengurus atas kemauannya sendiri.
d.   Tugas dan Kewenangan Dalam menjalankan hak dan
kewajibannya,  Pengurus  harus  menjaga integritas,
obyektivitas, serta kemandiriannya  agar  tidak  menimbulkan konflik kepentingan. Tugas dan kewenangan Pengurus  Masyarakat  Adat  Marapu  Loli adalah:
1) Menyusun  kembali  kegiatan-kegiatan adat yang telah hidup dalam Masyarakat  Adat  terkait  secara  reguler dan/atau berdasarkan kebutuhan;
2) Menetapkan  rangkaian  kegiatan  adat sesuai dengan upaya pelestarian lingkungan  atas  tanah  dan  hutan  Adat, misalnya: kewajiban menyebarkan bibit pada masa perburuan di hutan adat, dll.;
3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan  hukum  dan  kebiasaan  adat dalam kehidupan sehari-sehari;
4) Memberikan rekomendasi kepada
Pemerintah Daerah menyangkut pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  ritual adat dan kegiatan-kegiatan khusus lain;
5) Menetapkan  tata-cara  melaksanakan ritual adat ;
6) Melakukan  hal-hal  yang  terkait  dengan prosedur  administratif  untuk  mengurus akta  kelahiran,  pernikahan,  kematian, dan  akta-akta  kependudukan  penting lain yang dibutuhkan untuk pembuktian atas  peristiwa-peristiwa  kependudukan yang  telah  dianggap  sah  secara  Hukum Adat Marapu Sumba;
7) Mengelola hak-hak atas tanah dan hutan Ulayat  Masyarakat  Adat,  termasuk: penetapan  tapal  batas,  penetapan  status tanah, penetapan dan pengaturan wilayah perburuan, termasuk perburuan yang termasuk dalam ritual adat;
8) Melakukan  mediasi  atau  penyelesaian sengketa  adat  di  luar  pengadilan  (non litigasi);
9) Memberikan pertanggungjawaban kepada  seluruh  anggota  Masyarakat Ada  tsecara  reguler  sepengetahuan Pemerintah Daerah setempat;
10) Melakukan evaluasi kegiatan.
e.   Mekanisme  Pengambilan  Keputusan dalam Tata-Cara Adat
Mekanisme  pengambilan  keputusan dalam  tata-cara  Adat  di  Kampung  Tarung berakar dari gotong-royong organis tradisional.  Berikut  adalah  beberapa  istilah mekanisme  pengambilan  keputusan  antara lain ; 1) Kabuburawa Kamalimaso (Musyawarah  Mufakat) adalah  rapat tertinggi  yang  dihadiri  oleh  seluruh Rato,  untuk  memutuskan  masalah  yang tidak dapat diselesaikan sendiri, merugikan  suku  atau  kabisu  atau  yang memerlukan  kesepakatan  dari  seluruh pimpinan.
2) Pakasana merupakan pertemuan terbatas  di  dalam  Ikatan  Masyarakat Adat  Marapu  di  Loli  atau  di  dalam suatu suku atau kabisu untuk membahas teknis  pelaksanaan  ritual  adat  maupun kegiatan Adat lainnya, misalnya: perencanaan  membangun  rumah  adat, pesta adat, perkawinan adat, dll,
f. Harta,  Pendapatan,  Pembiayaan dan Akuntabilitas
Masyarakat  Tarung  memilik  hak ulayat  yang  meliputi  hak  atas  tanah  adat  di wilayah  Kampung  Tarung  sendiri,  hak  atas tanah  adat  di  bawah  kaki  bukit  Kampung Tarung  (Kebun  Pamali),  hak  atas  hamparan tanah  adat  di  kawasan  Loli,  Waikabubak (Kebun),  termasuk  juga  sawah  Pamali, sawah komunitas, serta hutan adat. Selain itu masyaraat  Tarung  juga  memiliki  dan mengelola benda-benda pusaka yang menjadi kekayaannya. Kebijakan mengenai jenis-jenis pendapatan, pembiayaan dan
pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan berdasarkan  musyawarah.  Dalam  konteks ini, para Rato sadar bahwa masuknya sistem perekonomian  modern  dengan  uang  sebagai sarana pertukaran dan penilaian barang serta bank  sebagai  lembaga  pengelola  uang, mengharuskan kebijakan pengelolaan kekayaan adat dimodifikasi. Pengelolaan  ini harus  memenuhi  persyaratan  mendasar untuk  menjadikan  segala  bentuk  transaksi dilakukan secara tertulis, dengan mekanisme
pertanggungjawaban  yang  terbuka  dan transparan.
Menurut  Aturan  Dasar  Lembaga  Adat Marapu  Loli,  jenis-jenis  pendapatan  yang akan dikelola adalah:
1. Bantuan  Pemerintah  Daerah  dan/atau Pemerintah Pusat maupun lembaga non Pemerintah;
2. Hibah dari institusi dan/atau perorangan;
3. Pembagian  hasil  pendapatan (benefit sharing) dari  hasil  penggunaan  yang bersifat  komersial  dari  Pengetahuan Tradisional  dan/atau  Ekspresi  Budaya Tradisional  Marapu  oleh  pihak  ketiga, baik  dari  dalam  maupun  luar  negeri, dalam  bentuk  moneter  maupun  non moneter;
4. Ganti  rugi  atau  kompensasi  atas eksploitasi  tidak  sah  dari  tanah  Adat, hutan  Adat,  maupun  kekayaan  Adat lainnya yang telah diputus oleh Pengadilan  atau  lembaga  non  litigasi lainnya;
5. Pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.
g. Program
Pemberdayaan
dan

## Pelatihan
Masyarakat  Kampung  Tarung  juga berusaha untuk  mengambil  langkah-langkah yang  efisien  dan  efektif  agar  masyarakat memiliki  pemahaman  komprehensif  tentang hak-hak  Masyarakat  Adat  Marapu  dan Hukum serta Kebiasaan Adatnya.
h. Pelanggaran Adat
Pelanggaran Adat merupakan
klasifikasi  tindakan  yang  masih  hidup  di Kampung  Tarung.  Akibat  hukum  dari pelanggaran  adat  ini  masih  disegani  dan bahkan  ditakuti.    Denda  dan  sanksi  adat menjadi  faktor  pemberi  efek  jera  yang seringkali lebih diutamakan dari pada sanksi dalam  hukum  positif  nasional.  Sanksi  Adat sendiri berlaku terhadap pelanggaran Hukum  atau  Kebiasaan  Adat  Marapu,  yang umumnya  tidak  tertulis,  namun  dibuktikan dengan persaksian warga Kampung. Sebagian sanksi bersifat pidana.
Dalam  khazanah  hukum  adat  tidak tertulis  di  Kampung  Tarung,  tindakan-
tindakan yang merupakan Pelanggaran Adat adalah pembunuhan, perampokan dan pencurian,  penipuan,  pencemaran  nama baik,  pemerkosaan;  dan  perusakan  benda bergerak, tidak bergerak, dan/atau
lingkungan di wilayah ulayat.
i. Penjatuhan Sanksi Adat
Pemerintah seyogyanya  mengakui dan menjamin  keberlangsungan  penyelesaian sengketa  menurut  Hukum  dan  Kebiasaan Adat  Marapu  di  luar  Pengadilan  sebagai upaya non litigasi untuk meringankan beban Pengadilan secara lebih aspiratif, efektif dan efisien. Hal ini disebabkan kenyataan bahwa sejumlah  penyelesaian  sengketa  adat  lebih efisien  dan  efektif  jika  dilakukan  menurut Hukum  dan  Kebiasaan  Adat  Marapu. Penyelesaian  ini  sering  merupakan  pilihan pertama dalam suatu Suku atau Kabisu.
Penjatuhan  sanksi  adat  dilakukan berdasarkan  keputusan  dalam  Musyawarah Tertinggi  Ikatan  Masyarakat  Adat  Marapu Sumba  Barat  (Lolina)  Sanksi  Adat  dapat berbentuk  sanksi  material  berupa  uang, barang,  hewan,  dan/atau  kutukan  adat. Penjatuhan Sanksi Adat berupa kutukan adat merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) setelah semua upaya, baik secara sosial maupun hukum, yang dilaksanakan di dalam  maupun  di  luar  Pengadilan  menurut Hukum Nasional tuntas diupayakan. Penjatuhan  kutukan  adat  ini  hanya  dapat dilakukan berdasarkan kewenangan dan tata- cara  Hukum  dan  Kebiasaan  Adat  Marapu yang  berlaku  dalam  Suku  atau  Kabisu terkait. Jika dianggap perlu, upaya penyelesaian Sengketa Adat dapat diselesaikan  secara  adat  bersama-sama dengan penyelesaian menurut hukum nasional.
4. Upaya  Menemukan  Bentuk  Hukum bagi  Eksistensi  Kampung  Adat Tarung
Bushar  Muhammad  mengutip pendapat  Ter  Haar  yang  bersaksi tentang  persekutuan  hukum  adat  yang telah  ada  dan  berciri  memiliki  tata- susunan  yang  tetap  dan  kekal;  tidak ada mempunyai pikiran akan membubarkan  diri  dan  mempunyai
pengurus  dan  harta  benda,  milik keduniaan dan milik gaib (Muhammad,  1986).  Bahkan  ketika Van Vollenhoven dalam bukunya yang diterjemahkan  oleh  Ateng  Syafrudin, mempersaksikan  bahwa:  (Syafrudin,
1985) “Ketika  sebuah  kapal  berbendera tiga  warna  memasuki  daerah Indonesia  tahun  1596  daerah  itu dalam  arti  hukum  tata  negara tidak  merupakan  tanah  kosong dan  tandus,  melainkan  penuh dengan
lembaga-lembaga
pengaturan masyarakat dan pemerintahan  yang  dikuasai  atau berkekuasaan atas suku-suku bangsa,  kesatuan  perkampungan, republik-republik,  dan  kerajaan- kerajaan.”
Masyarakat  Tarung  merupakan  salah satu  dari  lembaga-lembaga  pengaturan masyarakat yang dimaksud.
Ketika  membahas  mengenai  sistem rumah tangga daerah, Bagir Manan mengatakan  bahwa  isi  rumah  tangga  daerah dalam  sistem  rumah  tangga  formal  tidak merupakan sesuatu yang diberikan ( toekennen ),  tetapi  sesuatu  yang  dibiarkan tumbuh  ( toelaten )  dan  kemudian  diberi pengakuan  ( erkennen )  (Manan,  1991). Selain  itu,  Bagir  Manan  juga  mengatakan bahwa  Indonesia,  yang  secara  struktural, usianya  lebih  muda  dari  berbagai  struktur pemerintahan  asli  ini,  maka  negara  bukan membentuk, melainkan mengakui dan memberi  ruang.  Hal  ini  dapat  pula dikontekskan  pada  eksistensi  masyarakat hukum adat  yang tidak bisa dikonstruksikan seolah  pemerintah  membentuk  atau  mereka dibebani  dengan  mekanisme  idntifikasi  atau pembuktian.  Mereka  hanya  memerlukan pengakuan,  perlindungan  hak  dan  ruang untuk menjalankan adat kepercayaannya.
Seperti telah disinggung dalam pendahuluan,
pengakuan
kesatuan masyarakat  hukum  adat  dan  mekanismenya hingga  saat  ini  masih  tersebar  di  beberapa peraturan perundang-undangan. Namun
demikian  hadirnya  UU  Desa  2014  menjadi landasan  hukum  terbaru  di  level  undang- undang  yang  mengatur  mengenai  penataan kesatuan  masyarakat  hukum  adat  untuk ditetapkan menjadi desa adat.
Berdasarkan praktik yang berkembang saat  ini,  terdapat  beberapa  bentuk  regulasi yang digunakan sebagai pengakuan terharap eksistensi  kesatuan masyarakat hukum  adat, antara  lain  Perda  Pengaturan  tentang Keberadaan  dan  Hak-Hak  Masyarakat Hukum  Adat,  Perda  Penetapan  dan  Perda Pembentukan  Desa  Adat.  Beberapa  bentuk regulasi tersebut merupakan alternatif bentuk  hukum  untuk  pengakuan  eksistensi masyarakat  hukum  adat.  Namun  demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat menempuh  upaya  yuridis  tersendiri  dengan mengeluarkan  Keputusan  Bupati  tentang Pembentukan  Lembaga  Adat  Kampung Situs  Tarung.  Bentuk  hukum  yang  dipilih adalah  keputusan  bupati,  bukan  peraturan daerah.
Pada  tanggal  20  Oktober  2017,  Bupati Kabupaten  Sumba  Barat  yang  baru  terpilih setelah  Pemilihan  Umum  2015,  Drs. Agustinus  Niga  Dapawole  mengeluarkan Keputusan  Bupati  Sumba  Barat  Nomor KEP/HK/588/2017  tentang  Pembentukan Lembaga  Adat  Kampung  Situs  Tarung, Kelurahan  Sobawawi,  Kecamatan  Loli, Kabupaten  Sumba  Barat,  Tahun  Anggaran 2017.  Meskipun  tindakan  ini  lebih  dipicu oleh terjadinya kebakaran besar di Kampung Tarung ada tanggal  7  Oktober 2017, namun secara  yuridis,  hal  ini  dapat  dilihat  sebagai tanggapan  atas  hasil  upaya  literasi  Aturan Dasar Ikatan Masyarakat Adat Marapu Loli, Sumba  Barat,  Nusa  Tenggara  Timur  pada tanggal 20 November 2015.
Diktum dari Keputusan tersebut mendeklarasikan  pembentukan  Lembaga Adat di Tarung dengan nama Lembaga Adat Kampung Situs Tarung, Kelurahan Sobawawi,  Kecamatan  Loli,  Kabupaten Sumba  Barat  Tahun  Anggaran2017.  Dalam keputusan tersebut,
Lembaga Adat
Kampung Situs Tarung ini mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
a. Melaksanakan  ritual  adat  atau  budaya secara rutin di dalam kawasan
Kampung Situs Tarung;
b. Mempertahankan kekhasan atau keunikan dan keaslian adat atau budaya sebagaimana  yang  harus  dimiliki  oleh sebuah  Kampung  Situs  Peninggalan Sejarah dan Purbakala;
c. Menginventarisir, memelihara dan mengawasi Cagar Budaya dan bertanggung  jawab  atas  keberadaan benda-benda Cagar Budaya yang berada  di  dalam  maupun  di  luar Kampung Situs.
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya  Keputusan  ini  dibebankan pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  Kabupaten  Sumba  Barat  Tahun Anggaran 2017.
Banyak  hal  menarik  yang  dapat dicermati  dari  Keputusan  Bupati  ini,  antara lain :
Pertama ,  nama  Keputusan  Bupati  ini menggunakan  terminologi  ‘pembentukan’. Kesatuan  masyarakat  hukum  adat  atau lembaga adat di Tarung bukan baru dibentuk pada  tahun  2017,  namun  sudah  ratusan tahun  yang  lalu,  sehingga  yang  diperlukan adalah ‘pengakuan’ melalui ‘penetapan’
Kedua ,  pada  konsiderans  mengingat  yang memuat dasar hukum, Keputusan Bupati ini tidak  merujuk  pada  UU  Desa,  Peraturan Pemerintah  pelakasana  UU  Desa  atau bahkan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
Ketiga , apa  yang dikemukakan pada bagian tugas dan kewenangan hanya berisi kewajiban bagi masyarakat kampung Tarung dan  masih  seputar  pemeliharaan  kawasan, benda-benda dan kewajiban untuk menjalankan  ritual-ritual  adat.  Keputusan bupati  tersebut  belum  menyentuh  hal-hal yang  sifatnya  pemenuhan  hak  dasar, pemberdayaan ekonomi, dll.
Keempat ,  pernyataan  pada  diktum  ketiga adalah  mengenai  segala  biaya  yang  muncul dibebankan  pada  anggaran  daerah  2017. Apakah  hal  ini  berarti  keputusan  Bupati hanya  berlaku  untuk  tahun  anggaran  2017
dan  tidak  dianggap  sebagai  dasar  hukum bagi eksistensi Kampung Tarung?
Kekhawatiran tentang hal keempat di atas ternyata terjadi. Dalam sebuah program bantuan  dari  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  (Kemendikbud)  yang  bertajuk “Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat dan  Revitalisasi  Desa  Adat  tahun  2017”, Kampung  Tarung  turut  mengirim  proposal untuk  mendapatkan  bantuan    tersebut. Ketiadaan status  hukum  sebagai  ‘desa adat’ atau  kesatuan  masyarakat  hukum  adat membuat  posisi  lembaga  adat  Tarung dipersamakan  dengan  komunitas  budaya, dan pihak Kemendikbud menyarankan untuk membuat  akta  notaris  tentang  ‘Pendirian Lembaga  Adat  Kampung  Situs  Tarung’. Akta notaris dibuat pada 13 Desember 2017, berisi  klausul-klausul  selayaknya  lembaga hukum  privat  seperti harta  yang dipisahkan, ketentuan tentang struktur organisasi hingga kepailitan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin  sebuah  entitas  publik  yang sejatinya  hanya  memerlukan  ‘pengakuan’, dipersamakan  dengan  entitas  privat  yang baru dibentuk melalui akta notaris.
Pemerintah  dan  Masyarakat  Kampung Tarung  perlu  menyadari  dan  memahami bahwa  eksistensi  entitas  adat  di  Kampung Tarung  merupakan  warisan  budaya  yang telah  ada  sejak  lama,  bukan  bentukan  baru apalagi  jika  dikatakan  baru  terbentuk  di tahun  2017.  Hal  yang  perlu  diperjuangkan adalah  bentuk  hukum  sebagai  pengakuan eksistensi  tersebut,  yang  jika  dikaitkan dengan  persoalan  nomenklatur  saat  ini adalah  apakah  sebagai  masyarakat  hukum adat  atau  sebagai  desa  adat  dan  keduanya dikukuhkan  melalui  peraturan  Daerah. Upaya  pengakuan  eksitensi  ini  menjadi pangkal dari usaha-usaha pelestarian lainnya baik cagar budaya maupun warisan adat  tak benda  yang  akan  berujung  pada  kekayaan intelektual komunal.

## D.   Simpulan
Mekanisme
untuk memperoleh pengakuan  sebagai  kesatuan  masyarakat hukum  adat  atau  desa  adat,  menghendaki adanya  proses  identifikasi  dan  validasi.
Proses  ini  dimulai  dengan  meliterasi  atau mendokumentasikan  hal-hal  yang  menjadi identitas  utama  atau  kriteria  masyarakat hukum adat. Idealnya, proses ini dilanjutkan dengan  pengakuan  tertulis  dari  Pemerintah Daerah  sebagai  bukti  keberadaan  lembaga Adat  Marapu  sebagai  kustodian  utama. Pengakuan tertulis Pemerintah Daerah dapat dipandang  sebagai  dasar  bagi  upaya  inklusi sosial  yang  berkelanjutan,  sehingga  norma- norma, kearifan dan ekspresi-ekspresi tersebut  dapat  menjadi  sumber  daya  budaya andalan yang tumbuh dari dalam masyarakat hukum adat di Kampung Tarung sendiri.
Para  pemimpin  adat  Kampung  Tarung telah  memulai  proses  literasi  ini  dengan mengeluarkan Aturan Dasar Ikatan Masyarakat  Adat  Marapu  di  tahun  2015. Kemudian di tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten  Sumba  Barat  mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor KEP/HK/588/2017  tentang  Pembentukan Lembaga Adat Kampung Situs Tarung. Pada
Desember  2017  para  Rato  di  Kampung Tarung  juga  telah  membuat  Akta  Notaris tentang  Pendirian  Lembaga  Adat  Situs Tarung  sebagai  syarat  untuk  mengikuti program bantuan revitalisasi rumah adat dari Kemendikbud.
Keputusan  Bupati  Sumba  Barat  dapat dilihat  sebagai  upaya  positif  Pemerintah Daerah  untuk  mengakui  secara  formal eksistensi  Lembaga  Adat,  meskipun  masih banyak yang dapat dipertanyakan dan belum menyinggung  detail  mengenai  hukum  adat dan tata-cara adat dalam Aturan Dasar versi komunitas  2015.  Demikian  pula  dengan legalisasi lembaga adat melalui akta notaris, tetap  merupakan  usaha  dari  para  peminpin Adat  Tarung  untuk  terus  mengupayakan yang  terbaik  bagi  masyarakatnya.  Hal  ini menjadikan Kabupaten Sumba Barat sebagai salah  satu  daerah  yang  telah  berani mengambil  langkah  yuridis  untuk  menjaga aset  budaya,  yakni  dengan  mengakui eksistensi  masyarakat  hukum  adat  selaku kustodian warisan budaya sesuai dengan hak asasi dan hak konstitusionalnya.
Ke  depan,  diperlukan  penelitian lanjutan  untuk  menentukan  langkah  lebih
lanjut  dari  Keputusan  Bupati  dan  akta notaris tentang Pembentukan/Pendirian Lembaga Adat Kampung Situs Tarung, serta merumuskan  bentuk  hukum  yang  tepat  dan memberi  manfaat  optimal  bagi  masyarakat Kampung Adat Tarung. Jika pemerintah jeli serta  mampu  mengembangkan  potensi  yang ada,  eksistensi  masyarakat  adat  Tarung merupakan aset yang sangat membanggakan.  Peran  pemerintah  dapat menjadi solusi, bukan hanya untuk kesejahteraan  masyarakat  Tarung,  namun juga  untuk  menjadi  bagian  dari  kebanggaan Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA
Hantoro,  N.M.  (2016) Penetapan  Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat Sebagai Bentuk Pengakuan Negara dan
Implikasinya .  In  Fuad,  F  (Eds). Negara dan  Masyarakat  Hukum  Adat .    Jakarta: Pusat  Penelitian  Badan  Keahlian  DPR RI dan Dian Rakyat.
Koesoemahatmadja,R.D.H. (1979). Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan  Daerah  Di  Indonesia ,
Bandung : Bina Cipta.
Manan,  B.  (1991),  Suatu  Kajian Ulang  Atas  UU  No.  5  Tahun 1974, Majalah  Projustitia No.  2 Tahun IX, April. Muhammad,B.  (1986) Asas-Asas  Hukum Adat, Suatu Pengantar , Jakarta:Pradnya Paramita.
Palar,  M.R.A.  Ciarolla,  C.  Wendland,  W.
(2016).  In Documentation  of  TK  and TCEs : the IP Dimension, WIPO-Group of  15  Workshop  on  Genetic  Resources, Traditional Knowledge, Traditional Cultural  Expressions’,    Power  Points
Presentation,  Workshop  on  Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional  Knowledge  and  Traditional Cutlural  Expresions  for  the  Group  of 15. Algeria : WIPO.
Syafrudin, A. (1985) Bahan Bacaan Ringkas Hukum Pemerintahan di Daerah , Bandung:Unpad.
Sujamto.  (2005).  Daerah  Istimewa  Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. In Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (p 288).  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo
Persada.
Warman  K.  Peta  Perundang-undangan tentang  Pengakuan  Hak  Masyarakat Hukum Adat. Retrieved from http://procurement-
notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id =39284 http://www.kemendagri.go.id/pages/profil- daerah/kabupaten/id/53/name/nusa tenggaratimur/detail/5312/sumba-barat
https://sumbabaratkab.bps.go.id/dynamictabl e/2016/08/05/9/banyaknya-desa- kelurahan-menurut-kecamatan-di- kabupaten-sumba-barat-2015.html https://travel.kompas.com/read/2016/05/25/1 54500727/Kampung.Adat.Tarung.Berta han.di.Era.Modern.
https://www.liputan6.com/regional/read/312 2218/keindahan-kampung-adat-tarung- di-sumba-barat-tinggal-kenangan
https://www.liputan6.com/regional/read/312 2218/keindahan-kampung-adat-tarung- di-sumba-barat-tinggal-kenangan