## PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN KORBAN ANAK

## Indra Junaidi
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: indrajunaidiadvokat@gmail.com

## ABSTRACT
The Criminal Application of the Crime of Morality with Victims of Minors in Decision Number 154/Pid.Sus/2018/PN.Lbb And Decision Number 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbb is based on Article 81  (2)  of  Law  Number  35  of  2014  concerning  amendments  to  Law  Number  23  of  2002 concerning  Child  Protection.  In  Decision  Number  154/Pid.Sus/2018/PN.Lbb  the  punishment imposed is imprisonment for: 8 (eight) years and 6 (six) months, and a fine of Rp. 10,000,000 (ten million rupiah), provided that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 6 (six) months. Meanwhile, in Decision Number 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbb the Judge applies a  sentence  of  imprisonment  for  7  (seven)  years  and  a  fine  of  Rp.  10,000,000,-  (ten  million rupiah) provided that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 6 (six) months. Judge's Consideration of Crimes of Morality with Minors Victims In Decision Number 154/Pid.Sus/2018/PN.Lbb,  the  thing  that  is  considered  in  the  judge's  consideration  is  the fulfillment of the juridical elements as contained in the indicted article. And Decision Number 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbb  contains  sociological  considerations.  Sociological  considerations that  are  considered  by  the  Judge  are  that  the  Defendant's  actions  violated  the  norms prevailing in society, both legal norms, moral norms and religious norms and the Defendant admitted his actions. Circumstances mitigating the defendant's behavior in court.
Keywords: Crime of Obscenity, Criminal Application, Children

## ABSTRAK
Penerapan Pidana Terhadap  Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Korban Anak Dibawah Umur Pada Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN.Lbb Dan Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbb adalah  berdasarkan  Pasal  81  (2)  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang  perubahan atas undang undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN.Lbb  pidana  yang  dijatuhkan  adalah  Penjara  selama:  8  (delapan)  tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana Denda sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta ruplah), dengan ketentuan apabila pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama  6  (enam)  bulan.  Sedangkan  pada  Putusan  Nomor  49/Pid.Sus/2019/PN.Lbb  Hakim menerapkan  pidana  berupa  pidana  penjara  selama  7  (tujuh)  tahun  dan  pidana  denda  sebesar Rp.  10.000.000,-  (sepuluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan apabila  pidana  denda  tersebut  tidak dibayar  maka  diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  6  (enam)  bulan.  Pertimbangan  Hakim Terhadap  Tindak  Pidana  Kesusilaan  Dengan  Korban  Anak  Dibawah  Umur  Pada  Putusan Nomor  154/Pid.Sus/2018/PN.Lbb  hal  yang  diperhatikan  dalam  pertimbangan  Hakim  adalah terpenuhinya  unsur  yuridis  sebagimana  terdapat  pada  pasal  yang  didakwakan.  Dan    Putusan Nomor  49/Pid.Sus/2019/PN.Lbb  terdapat  pertimbangan  sosiologis.  pertimbangan  sosiologis
yang  diperhatikan  Hakim  adalah  Perbuatan  Terdakwa  melanggar  norma  yang  berlaku  dalam masyarakat,  baik  norma  hukum,  norma  kesusilaan  maupun  norma  agama  dan  Terdakwa mengakui  perbuatannya.  Keadaan  yang  meringankan  Terdakwa  bersikap  sopan  dalam persidangan.
Kata Kunci : Tindak Pidana Pencabulan, Penerapan Pidana, Anak

## PENDAHULUAN
Kejadian  kesalahan  hendak  senantiasa  ditemukan  dalam  kehidupan  satu  hari  hari. Tiap  orang  dalam  kehidupannya  tentu  hendak  senantiasa  memiliki  kemauan  buat  penuhi kebutuhannya, bila keinginan hendak perihal itu tidak terkabul hingga dalam diri orang benak yang  hendak  mencuat  yakni  mau  penuhi  kebutuhannya  itu  meski  dengan  memercayakan seluruh  metode  serta  apalagi  cara-cara  yang  tidak  betul. 1 Bagi  Wirjono  Projodikoro  sesuatu perbuatan  kejahatan  merupakan  pelanggaran  norma-norma  dalam  3  aspek  hukum  lain,  ialah hukum awas, hukum ketatanegaraan, serta hukum aturan upaya penguasa, yang oleh pembuat hukum ditanggapi dengan sesuatu ganjaran kejahatan.
Ketela  societas  ibi  ius,  dimana  terdapat  warga  disana  terdapat  hukum  yang  berarti pula  tiap  warga  mempunyai  cara-cara  berhukum  sendiri  yang  tidak  bisa  dipaksakan sedemikian itu saja dari serta oleh bangsa lain. 2 Bermacam berbagai ketentuan terbuat dengan tujuan  buat  melindungi  sikap  orang  supaya  senantiasa  berakhlaq  baik,  tidak  melakukan kehancuran, dan kemaksiatan. Walaupun pada dasarnya orang itu dilahirkan berkecenderungan kepada  kebaikan,  tetapi  sekali-kali  orang  itu  pula  memiliki  bagian  negatifnya  ialah  senang melakukan  kehancuran.  Alhasil  memunculkan  sebagian  kasus  dengan  sesama  orang  apalagi kepada area di sekelilingnya.
Dalam  membagikan  batasan-batasan  hal  kesalahan  ini  banyak  sarjana-sarjana mengemukakan  pendapatnya  dengan  cara  teoritis  berlainan  satu  serupa  lain,  Bonger  berkata, kalau  kesalahan  itu  merupakan:  “Aksi  yang  amat  anti  sosial  yang  mendapatkan  tentangan dengan  siuman  dari  Negeri  berbentuk  pemberian  beban(  ganjaran  ataupun  aksi). 3 Kesalahan terjalin di tiap ruang serta tempat, durasi serta bangsa. Beliau ialah kejadian kehidupan orang. Upaya  yang  bisa  dicoba  merupakan  menghindari  serta  kurangi  kesalahan  dalam  warga. Kesalahan  amat  berhubungan  dengan  pemidanaan,  karena  mereka  yang  sudah  melaksanakan kesalahan sepatutnya di ajukan pada majelis hukum serta dijatuhi kejahatan yang setimpal. 4 Kesalahan selaku salah satu wujud aksi laris orang  yang amat mudarat warga, sebab mengecam  norma-norma  yang  melandasi  kehidupan  ataupun  keteraturan  sosial  bisa memunculkan  ketegangan  perseorangan,  ataupun  ketegangan-  ketegangan  sosial.  Alibi pengakuan  kepada  keberadaan  kesalahan  itu  sebab,  kesalahan  ialah  wujud  aksi  laris  orang yang  amat  mudarat  warga,  semacam  kesalahan  kesusilaan  yang  mencakup  pemerkosaan, prostitusi,  pelecehan  intim  serta  lain-lain.  Kesalahan  kesusilaan (misdrijven  tegen  de  zeden) ialah  kesalahan  yang  lumayan  menemukan  atensi  digolongan  warga,  nampak  dari  seringnya dikabarkan  perbuatan  kejahatan  perkosaan  serta  prostitusi  di  media-  media  elektronik  serta
1 Wirjono Projodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia , Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 5.
2 Suteki, Desain Hukum di Ruang Sosial , Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 165-166.
3 Hari Saherodji, Pokok-Pokok Kriminologi , Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm. 11.
4 Andi  Hamzah, Suatu  Tinjauan  Ringkas  Sistem  Pemidanaan  di  Indonesia ,  Akademika  Pressindo, Jakarta, 1999, hlm 9.
cap.  Kemajuan  teknologi  yang  begitu  cepat  memunculkan  problema  terkini  untuk  pembuat Hukum  mengenai  gimana  triknya  mencegah  warga  dengan  cara  efisien  serta  berdaya  guna kepada ancaman keberkurangan selaku dampak dari masuknya pemikiran serta Kerutinan adat barat hal kehidupan intim di negeri tiap- tiap. Masuknya pemikiran serta Kerutinan adat barat ke Indonesia, bisa memunculkan permasalahan untuk penguasa dalam usahanya buat menjaga keamanan biasa serta menjaga kedisiplinan biasa dalam warga yang bukan tidak bisa jadi bisa pengaruhi  dengan  cara  minus  upaya  bangsa  Indonesia  dalam  menjaga  daya  tahan  nasional mereka. 5
Perbuatan  kejahatan  kesusilaan  merupakan  seluruh  berbagai  wujud  sikap  yang berkonotasi intim yang dicoba dengan cara sepihak serta tidak diharapkan oleh orang yang jadi target alhasil memunculkan respon minus, rasa malu, marah, tersindir pada diri orang yang jadi korban  pelecehan  intim  itu.  Pelecehan  intim  merupakan  sikap  pendekatan-  pendekatan  yang terpaut  dengan  seks  yang  tidak  di  idamkan,  tercantum  permohonan  buat  melaksanakan  seks, serta sikap yang lain yang dengan cara lisan atau raga merujuk pada seks. 6
Ada  bermacam  wujud  perbuatan  kejahatan  yang  dicoba,  semacam  yang  sudah dituturkan  di  atas.  Prostitusi  masuk  ke  dalam  tipe  perbuatan  kejahatan  kesusilaan  ialah penggolongannya  diatur  dalam  Buku  Hukum  Hukum  Kejahatan  (KUHP)  pada  Ayat  XIV Novel  ke-II  ialah  diawali  dari  artikel  289  hingga  dengan  artikel  296  Buku  Hukum  Hukum Kejahatan,  dalam  artikel  289  Buku  Hukum  Hukum  Kejahatan  menata  hal  kesalahan  kepada kesusilaan lazim, ialah dengan bahaya ganjaran 9 tahun bui. 7
Artikel  64  Bagian  (1)  serta  (3)  Hukum  No  35  Tahun  2014  mengenai  Proteksi  Anak menata mengenai pantangan aksi asusila kepada anak. Dimana bahaya kejahatan kepada aksi itu diatur pada Artikel 82 Bagian (1) ganjaran yang bisa dikenakan 5 (5) sampai 15 (5 simpati) tahun  bui  dengan  kompensasi  sampai  Rp  5.  000.000.000,00  (5  miliyar),  tetapi  bila  prostitusi dicoba oleh orang terdekat korban semacam orang berumur, pengajar, penjaga, serta serupanya hingga pidananya ditambah 1 atau 3 (sepertiga) dari yang itu tadinya.
Perbuatan  kejahatan  intim  dapat  terjalin  pada  siapapun  tidak  lain  anak,  semacam perbuatan kejahatan prostitusi yang dicoba oleh anak kepada anak. Perbuatan kejahatan intim merupakan  seluruh  berbagai  wujud  sikap  yang  berkonotasi  intim  yang  dicoba  dengan  cara sepihak serta tidak diharapkan oleh orang yang jadi target alhasil memunculkan respon minus, rasa  malu,  marah,  tersindir  pada  diri  orang  yang  jadi  korban  pelecehan  intim  itu.  Pelecehan intim  merupakan  sikap  pendekatan-  pendekatan  yang  terpaut  dengan  seks  yang  di  idamkan tercantum permohonan buat melaksanakan seks, serta sikap yang lain yang dengan cara lisan atau raga merujuk pada seks. 8
Bagi Sutanto, kekerasan anak merupakan perlakuan orang berusia ataupun anak yang lebih  berumur  dengan  memakai  kewenangan  ataupun  otoritasnya  kepada  anak  yang  tidak berakal yang sepatutnya mejadi tanggung jawab ataupun pengasuhnya yang berdampak beban, kesenggsaraan,  cacat  ataupun  kematian.  Kekerasan  anak  lebih  bertabiat  selaku  wujud
5 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan , Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.1.
6 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_Seksual Senin, diakses tanggal 3 Juli 2021.
7 Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia , Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 12.
8 Wadong, M. H., Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo,  Jakarta,  2000, hlm 17.
penganiayaan raga dengan adanya ciri ataupun cedera pada badan si anak. 9 Kekerasan kepada anak  merupakan  salah  satu  permasalahan  yang  sangat  berkuasa  serta  banyak  ditemukan dimanapun,  nyaris  di  tiap  tempat  di  semua  provinsi. 10 Kekerasan  kepada  anak  apapun wujudnya,  mulai  dari  penelantaran,  pemanfaatan,  dikriminasi  hingga  pada  perlakuan  yang tidak kemanusiaan hendak terekam dalam alam dasar siuman mereka sampai beranjak berusia apalagi selama hidupnya. 11
Dialog mengenai anak serta perlindungannya tidak hendak sempat menyudahi selama asal  usul  kehidupan,  sebab  anak  merupakan  angkatan  penerus  bangsa  serta  penerus pembangunan,  ialah  angkatan  yang  direncanakan  selaku  poin  eksekutif  pembangunan  yang berkepanjangan  serta  pemegang  kontrol  era  depan  sesuatu  negeri,  tidak  lain  indonesia. Proteksi  anak  Indonesia  berarti  mencegah  kemampuan  pangkal  energi  insani  serta  membuat orang  Indonesia  selengkapnya,  mengarah  warga  yang  seimbang  serta  mampu,  materil kebatinan bersumber pada Pancasila serta UUD 1945. 12
Hukum  Bawah  Negeri  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Artikel  28B  bagian  (2) menata  dengan  cara  jelas  hal  hak  tiap  anak  atas  kesinambungan  hidup,  berkembang  serta bertumbuhnya  dan  berkuasa  atas  proteksi  dari  kekerasan  serta  pembedaan.  Kejelasan  hukum butuh  di  upayakan  untuk  kesinambungan  proteksi  anak  serta  menghindari  kecurangan  yang bawa dampak minus yang tidak di idamkan dalam penerapan aktivitas proteksi anak 13 .
Kenaikan  permasalahan  prostitusi  kepada  anak  yang  lalu  bertambah  meyakinkan kalau  petugas  penegak  hukum  wajib  jelas  melempangkan  hukum  terpaut  permasalahan kekerasan intim yang mengenai anak di dasar baya, alhasil bisa memunculkan dampak kapok untuk  para  pelakon. 14 Buat  itu  aplikasi  ganjaran  kejahatan  yang  cocok  jadi  salah  satu  usaha buat  membagikan  proteksi  untuk  korban  sebab  proteksi  hukum  kepada  korban  haruslah  tiba dari  bermacam  pihak,  alhasil  menjamin  kesehatan  psikologis  paling  utama  serta  pula  raga korban ke depannya. Semacam pada tetapan Tetapan No 154 atau Pid. Sus atau 2018 atau PN. Lbb  dan  Tetapan  No  49  atau  Pid.  Sus  atau  2019  atau  PN.  Lbb  ada  perbandingan  oleh  Juri dalam mempraktikkan kejahatan dengan permasalahan serupa ialah prostitusi kepada anak.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis ,  dengan  metode  pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer.  Data  sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.
9 Sutanto, Kajian Kriminologi Kajahatan Kekerasan Terhadap Wanita , PKBI, Yogyakarta, 2006, hlm 51.
10 Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia , Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 165.
11 Haedar Nasir, Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern , Cetakan Ke-I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm 58.
12 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana  Bagi  Anak Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 1.
13 Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan , Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 222.
14 Khairida,  Syahrizal,  &  Din,  M. Penegakkan  Hukum  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pelecehan Seksual  pada Anak dalam Sistem Peradilan Jinayat ,  Syiah  Kuala Law Jurnal, (2017). 1(2), 169–186. Retrieved from http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/8472 diakses pada tanggal 12 Juli 2021.

## PEMBAHASAN
A. Penerapan  Pidana  Terhadap    Tindak  Pidana  Kesusilaan  Dengan  Korban  Anak Dibawah Umur Pada Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN.Lbb Dan  Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbb.
Ada pula unsur-unsur yang ada dalam Artikel 81 (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Proteksi Anak ialah:
1. Faktor tiap orang;
Hal  Faktor  Tiap  Orang,  Menimbang,  kalau  yang  diartikan  dengan  tiap  orang dalam masalah ini merupakan siapa saja berlaku seperti orang selaku poin hukum yang di  duga  melaksanakan  sesuatu  perbuatan  kejahatan  tanpa  lain  diri  tersangka  Nasrul, pgl.  Cowok  Datuak  yang  dituntut  dan  dimohon  pertanggungjawaban  atas perbuatannya.
Dengan  diajukan  nya  tersangka  ke  sidang  dalam  masalah  ini  bukti  diri  nya selaku  mana  tertera  dengan  cara  nyata  serta  komplit  dalam  pesan  cema  penggugat biasa, perihal mana sudah dibenarkan saksi-saksi serta tersangka serta sepanjang sidang tersangka  bisa  menanggapi  dengan  cara  bagus  serta  mudah  atas  persoalan  yang diajukan  kepadanya,  alhasil  orang  yang  didakwa  melaksanakan  perbuatan  kejahatan begitu juga dalam cema penggugat biasa tidak galat diajukan ke sidang serta tersangka bisa dimohon pertanggungjawaban atas perbuatannya, hingga dengan begitu faktor tiap orang sudah terkabul.
2. Faktor  dengan  terencana  melaksanakan  kecoh  muslihat,  serangkaian  dusta,  ataupun ajak  anak  melaksanakan  persetubuhan  dengannya  ataupun  dengan  orang  lain. Sedangkan hukuman lainnya bagi KUHP pasal 287 dan 292 mengatakan bahwa masa hukuman  terhadap  pelakon  pencabulan  terhadap  anak  maksimal  9  tahun  (pasal  287) dan maksimal 5 tahun (pasal 292) hal ini menunjukan bahwa 53 hukum proteksi anak selaku  lex  specialis  memberikan  ancaman  yang  lebih  besar  dibanding  dengan  yang diatur dalam KUHP. Determinasi itu ada di dalam Artikel 80 bagian (1), (2), serta (3) begitu  juga  itu  di  dasar  ini:  Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam artikel 76C yang bersuara:
1) Tiap  orang  dilarang  menaruh,  membiarkan,  melaksanakan,  memerintahkan melaksanakan,  ataupun  ikut  dan  melaksanakan  kekerasan  kepada  anak.  Dipidana dengan kejahatan bui sangat lama 3 (3) tahun 6 (6) bulan serta atau atau kompensasi paling banyak Rp 72.000.000,00 (7 puluh 2 juta rupiah).
2) Dalam  hal  anak  begitu  juga  dimaksud  dalam  ayat  (1)  cedera  berat,  maka  pelaku dipidana  dengan  pidana  penjara  sangat  lama  5  (5)  tahun  serta  atau  ataupun  denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3) Dalam  hal  anak  begitu  juga  dimaksud  pada  ayat  (2)  mati,  maka  pelaku  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (5  simpati)  tahun  serta  atau  ataupun kompensasi sangat banyak Rp 3.000.000.000, 00 ( tiga miliyar rupiah).
Perbuatan  kejahatan  kekerasan  intim  kepada  anak  ialah  masalah  yang  amat sungguh-sungguh.  Kekerasan  intim  kepada  anak  tidak  cuma  hendak  memunculkan akibat yang dengan cara raga namun pula akibat dengan cara psikologis.
Akibat  dengan  cara  raga  tidak  menginginkan  durasi  yang  sangat  lama  buat mengobatinya,  namun  akibat  dengan  cara  psikologis  umumnya  menginginkan  durasi bertahun-tahun supaya bisa membaik semacam sediakala. Apalagi, terdapat juga yang hingga  hadapi  permasalahan  kebatinan  ataupun  tekanan  mental  apalagi  hingga menyudahi  buat  bunuh  diri  dikarena  tidak  kokoh  menahan  beban  dan  rasa  malu dampak pelecehans intim yang dirasakannya.
kepada  tersangka  Nasrul  Pgl.  Cowok  Datuak  yang  melaksanakan  perbuatan kejahatan prostitusi kepada anak di dasar baya dimohon pertanggungjawaban kejahatan bersumber pada Artikel 81 (2) Hukum R. I. Nomor. 23 Tahun 2002 mengenai Proteksi Anak,  Artikel  332  bagian  (1)  KUHP  serta  Hukum  No  48  Tahun  2009  mengenai Kewenangan  Peradilan  dan  peraturan  lain.  Dalam  perihal  ini  dimintakan pertanggungjawabannya  cocok  dengan  perbuatannya  itu  pada  saat  pada  umumnya kondisi jiwanya:
1. Tidak tersendat oleh penyakit lalu menembus ataupun sedangkan (temporair)
2. Tidak cacat dalam perkembangan (bisu, imbesil)
3. Tidak  tersendat  sebab  kaget,  hynotisme,  kemarahan  yang  meluap,  akibat  dasar siuman atau reflexe, berceloteh sebab meriang.
Tetapan dalam masalah tersebut diatas sudah cocok dengan determinasi bagus hukum  kejahatan  formil  ataupun  hukum  kejahatan  materil  serta  ketentuan  bisa dipidananya  seseorang  tersangka,  perihal  ini  didasarkan  pada  pengecekan  dalam sidang,  dimana  perlengkapan  fakta  yang  diajukan  oleh  Beskal  Penggugat  Biasa, tercantum  di  dalamnya  penjelasan  saksi  yang  silih  berpadanan  ditambah  dengan penjelasan  tersangka  yang  membenarkan  dengan  cara  jujur  aksi  yang  dikerjakannya dan perlengkapan fakta berbentuk pesan hasil Visum yang menguatkan atas kesalahan tersangka.  Tetapi nyatanya  visum  yang dipakai telah amat lama sekali, alhasil diragui keabsahannya.  Aksi  tersangka  pada  kedua  tetapan  itu  bertabiat  melawan  hukum  serta tidak ada alibi pembenar. tersangka pula merupakan orang  yang bagi hukum sanggup bertanggung  jawab  serta  ia  melaksanakan  aksi  dengan  terencana  dan  tidak  terdapat alibi toleran. Alhasil dengan begitu tetapan badan juri  yang membagikan pemidanaan telah pas.
Dalam permasalahan ini Artikel yang didakwakan pada tersangka sudah cocok dimana  korban  hadapi  guncangan  kejiwaan  serta  hancurnya  derajat  dan  era  depan  2 orang  anak  wanita  yang  sedang  dibawah  baya  karena  akibat  sangat  besar  dari  aksi tersangka  yakni  sudah  melenyapkan  kegadisan  dari  kedua  korbannya  yang  sedang  di dasar  baya,  yang  sudah  dibuktikan  oleh  hasil  pesan  Visum  yang  melaporkan  kalau kedua  korban  hadapi  sobekan  epidermis  cewek  dampak  barang  tumpul  yang melaporkan kalau epidermis cewek tidak utuh lagi (tidak gadis). Tidak hanya itu para korban  pula  merasakan  sakit  serta  melilit  pada  perlengkapan  kelaminnya  serta membaik  sehabis  sebagian  hari  dengan  lewat  pemeliharaan  serta  pengobatan  oleh dokter alhasil bisa pula diklaim selaku dampak dari kekerasan intim.
Bersumber  pada  hasil  riset  pengarang  lewat  analisa  hasil  tetapan  serta  materi daftar  pustaka,  fakta-fakta  yang  terbongkar  dipersidangan  cocok  dengan  posisi permasalahan,  penjelasan  saksi,  penjelasan  pakar  ialah  perlengkapan  fakta  yang  legal semacam pesan hasil Visum et Repertum begitu juga dijabarkan diatas, hingga apabila
satu dengan yang yang lain silih dihubungkan, ditemui fakta-fakta yang membuktikan kalau  semua  unsur-  unsur  dari  cema  Beskal  Penggugat  Biasa  sudah  terkabul.  Alhasil dengan  begitu  tetapan  atau  kesimpulan  Badan  Juri  yang  melaporkan  kalau  tersangka sudah  teruji  dengan  cara  legal  serta  memastikan  melaksanakan  perbuatan  kejahatan prostitusi kepada anak dibawah baya yang didakwakan.
Pada  Tetapan  No  154  atau  Pid.  Sus  atau  2018  atau  PN.  Lbb  Juri mempraktikkan  kejahatan  yang  ada  pada  Artikel  76D  juncto  Artikel  81  bagian  (1) Hukum Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Mengenai Pergantian Atas Hukum No 23  Tahun  2002  Mengenai  Proteksi  Anak.  Pada  Bagian  Memeriksa  Juri  melaporkan tersangka teruji dengan cara legal serta memastikan bersalah melaksanakan perbuatan kejahatan  Melaksanakan  Kekerasan  Memforsir  Anak  Melaksanakan  Persetubuhan. Perihal  ini  cocok  Dengan  cema  Primair  dari  Beskal  penggugat  Biasa.  Atas  aksi  itu kejahatan  yang  dijatuhkan  merupakan  Bui  sepanjang:  8  (8)  tahun  serta  6  (6)  bulan, serta  kejahatan  Kompensasi  beberapa  Rp.10.000.000  (10  juta  rupiah),  dengan determinasi  bila  kejahatan  Kompensasi  itu  tidak  dibayar  hingga  ditukar  dengan kejahatan Kurungan sepanjang 6 (6) bulan.
Sebaliknya pada Tetapan No 49 atau Pid. Sus atau 2019 atau PN. Lbb bersumber pada pengecekan peradilan penuhi faktor yang serupa ialah ada pada Artikel 81 bagian (1) Jo  Artikel  76D  Hukum  No  35 tahun  2014  mengenai  Pergantian atas  Hukum  No  23  tahun 2002  mengenai  Proteksi  Anak.  Juri  mempraktikkan  kejahatan  berbentuk  kejahatan  bui sepanjang 7 (7) tahun serta kejahatan kompensasi sebesar Rp.10.000.000,- (10 juta rupiah) dengan  determinasi  bila  kejahatan  kompensasi  itu  tidak  dibayar  hingga  ditukar  dengan kejahatan  kurungan  sepanjang  6  (6)  bulan.  Dari  kedua  tetapan  majelis  hukum  yang ditemukan,  nampak  kejahatan  yang  dijatuhkan  oleh  juri  pula  bermacam-  macam  bagus ganjaran  bui  ataupun  kompensasi  yang  diaplikasikan.  Hendak  namun  tetapan  itu  tidak beraturan walaupun tipe perbuatan pidananya merupakan serupa.
Kejahatan yang diaplikasikan pada hukum proteksi anak bertabiat komulatif, sebab konsepnya  memakai  tutur  “serta”  pada  sanksinya.  Walaupun  kejahatan  kompensasi dicantumnya  jauh  lebih  besar  nilainya  dibanding  dengan  kejahatan  bui,  namun  tidak dimungkinkan  buat  diaplikasikan  dengan  cara  maksimum  kepada  orang  perseorangan, sebab  tiap  tetapan  majelis  hukum  senantiasa  melibatkan  kejahatan  pengganti  kepada peranan melunasi kompensasi  yang dijatuhkan ialah “dengan determinasi bila kompensasi itu  tidak  sanggup  dibayarkan  hingga  ditukar  dengan  kejahatan  kurungan  selaku  pengganti kejahatan  kompensasi”  serta  memandang  watak  kejahatan  kurungan  hingga  maksimum cuma satu tahun yang bisa diaplikasikan.
Penjatuhan  kompensasi  pada  permasalahan  Tetapan  No  154  atau  Pid.  Sus  atau 2018 atau PN. Lbb serta tetapan no 49 atau Pid. Sus atau 2019 atau PN. Lbb yang dimana tersangka  dibebani  kompensasi  sebesar  Rp.10.000.000,-  (10  juta  rupiah)  bersumber  pada pada  Artikel  82  bagian  (1)  jo  Artikel  76E  UURI  No  35  tahun  2014  mengenai  Pergantian Undang  Undang  No  23  tahun  2002  mengenai  Proteksi  Anak.  Pada  Artikel  82  bagian  (1) melaporkan  determinasi  kejahatan  kompensasi  maksimum  Rp.5.000.000.000,-  (5  milyar rupiah).  Bersumber  pada  penjelasan  pada  Artikel  82  bagian  (1)  pengarang  menyangka pembebanan kejahatan kompensasi sangat besar dimana pada faktanya mayoritas tersangka lebih  memilah  menempuh  ganjaran  penganti  kompensasi  dengan  kejahatan  bui  di
bandingkan  melunasi  kompensasi  yang  di  bebani  pada  tersangka.  Penjatuhan  kejahatan kompensasi hendaknya tidak memuat angka yang besar tetapi di samakan dengan ekonomi warga  pada  biasanya  alhasil  kejahatan  kompensasi  bisa  senantiasa  berjalan keefektivitasannya  serta  tidak  cuma  jadi  sesuatu  penjatuhan  ganjaran  yang  pada  biasanya hendak digantikan dengan kejahatan kurungan tanpa mempertimbangkan ubah cedera pada korban.  Penjatuhan  kompensasi  hendaknya,  meski  dikira  kecil  ataupun  sedikit  dalam kisaran  kejahatan  kompensasi  tetapi  kejahatan  kompensasi  itu  senantiasa  dijalani  oleh tersangka ataupun dengan tutur lain senantiasa membagikan ubah cedera pada korban serta penjatuhan ganjaran kompensasi senantiasa dibilang terlaksana.
B. Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Tindak  Pidana  Kesusilaan  Dengan  Korban  Anak Dibawah Umur Pada Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN.Lbb Dan  Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbb
Dengan diajukan nya tersangka ke sidang dalam masalah ini bukti diri nya selaku mana tertera dengan cara nyata serta komplit dalam pesan cema penggugat biasa, perihal mana  sudah  dibenarkan  saksi-saksi  serta tersangka  serta  sepanjang  sidang  tersangka  bisa menanggapi  dengan  cara  bagus  serta  mudah  atas  persoalan  yang  diajukan  kepadanya, alhasil  orang  yang  didakwa  melaksanakan  perbuatan  kejahatan  begitu  juga  dalam  cema penggugat  biasa  tidak  galat  diajukan  ke  sidang  serta  tersangka  bisa  dimohon pertanggungjawaban  atas  perbuatannya,  hingga  dengan  begitu  faktor  tiap  orang  sudah terkabul.
Keadaan  Yang  Dicermati  Dalam  Estimasi  Juri  Dalam  Tetapan  Tetapan  No  154 atau  Pid.  Sus  atau  2018  atau  Pn.  Lbb.  Tidak  hanya  memikirkan  keadaan  yang memudahkan  serta  membebankan  tersangka,  juri  pula  memikirkan  perihal  yang berhubungan  dengan  kekeliruan  yang  dicoba  oleh  tersangka.  Kekeliruan  dipecah  jadi  2 bagian  ialah  kesengajaan  serta  kealpaan.  Dalam  permasalahan  ini  nyata  kalau  tersangka melaksanakan  perbuatannya  dengan  terencana,  oleh  sebab  itu  terpenuhilah  faktor kesalahannya.  Dalam  permasalahan  ini  tindakan  hati  dari  pelakon  dikala  melaksanakan perbuatannya  tidak  dalam  kondisi  dituntut,  terhimpit  ataupun  dalam  akibat  obat-obatan, maksudnya pelakon dengan cara siuman melaksanakan perbuatannya.
Dalam  perihal  ini  juri  tidak  memikirkan  corak  sesungguhnya  dari  pelakon  sebab dalam  kesaksiannya  pelakon  tidak  cuma  membuktikan  perlengkapan  kemaluan  tersangka pada korban tetapi pula luang memasukkan jemari kedalam alat kelamin dari korban yang dapat  saja  tujuan  dari  pelakon  merupakan  mau  memperkosa  korban.  Juri  memikirkan gimana  tersangka  melaksanakan  perbuatannya  itu,  sebab  dengan  mengenali  metode  yang dicoba tersangka itu juri bisa mengenali apa saja yang terjalin alhasil bisa jadi estimasi juri dalam  menjatuhkan  ganjaran  kepada  tersangka.  Dalam  keadaan  yang  memudahkan,  juri memikirkan  umur tersangka  yang  telah  berumur,  serta  didalam  sidang  tersangka  bertabiat bagus.  Dalam  keadaan  yang  membebankan  tersangka,  pengarang  beranggapan  kalau  juri lebih  menitik-beratkan  pada  aksi  tersangka,  ialah  aksi  tersangka  menggelisahkan  warga dimana  anak  yang  sedang  dibawah  baya  selaku  korban  dari  perbuatan  kekerasan  intim. Sehubungan dengan itu, Badan hendak meninjau apakah betul Cema Pengganti Pertama itu sudah  bisa  dibuktikan  dengan  cara  syah  bagi  hukum  serta  memastikan  oleh  Penggugat Biasa ataukah tidak. Mengenai unsur-unsur;
1. Faktor awal tiap orang;
Penafsiran  “tiap  orang”  begitu  juga  determinasi  artikel  82  bagian  1  Hukum Repubik  Indonesia  No  35  Tahun  2014  mengenai  pergantian  atas  Hukum  No.  23  tahun 2002  mengenai  Proteksi  Anak.  tiap  orang  merupakan  serupa  dengan  terminologi  tutur “benda  siapa”.  Jadi  yang  diartikan  dengan“  tiap  orang”  disini  merupakan  tiap  orang ataupun  individu  yang  ialah  subyek  hukum  yang  melaksanakan  sesuatu  aksi  kejahatan ataupun  subyek  pelakon  dari  pada  sesuatu  aksi  kejahatan  yang  bisa  dimintai pertanggungjawaban atas seluruh tindakannya.
Bersumber pada perihal itu hingga jelaslah kalau penafsiran “tiap orang” yang diartikan faktor ke-1 dari artikel yang terdapat Pesan Cema Penggugat Biasa merupakan tersangka Nasrul Pgl. Cowok Datuak. Tetapi, buat memutuskan apakah betul tersangka itu  subyek  pelakon  dari  pada  sesuatu  aksi  kejahatan  dalam  masalah  ini  sedang  butuh dibuktikan  apakah  tersangka  itu  betul  sudah  melaksanakan  sesuatu  susunan  aksi  laris aksi  begitu  juga  yang  didakwakan.  Bila betul  tersangka  melaksanakan  sesuatu  susunan aksi  laris  aksi  yang  penuhi  seluruh  unsur-unsur  dari  artikel  Hukum  hukum  kejahatan yang didakwakan, hingga dengan sendirinya faktor “tiap orang” itu sudah terkabul kalau tersangka merupakan pelakon dari aksi kejahatan dalam masalah ini;
2. Faktor kedua dilarang atau mengancam
Dilarang  melaksanakan  kekerasan  ataupun  bahaya  kekerasan,  memforsir, melaksanakan kecoh muslihat, melaksanakan serangkaian dusta, ataupun ajak Anak buat melaksanakan ataupun membiarkan dicoba aksi asusila kalau hal faktor ke-2 di atas ialah “Dilarang melaksanakan kekerasan ataupun bahaya kekerasan, memforsir, melaksanakan kecoh muslihat, melaksanakan serangkaian dusta, ataupun ajak Anak buat melaksanakan ataupun membiarkan dicoba aksi asusila” Badan hendak memikirkan selaku selanjutnya;
Bersumber pada pertimbangan-pertimbangan itu, Badan beranggapan faktor ke- 2  di  atas  sudah  terkabul  terdapatnya  oleh  susunan  aksi  tersangka.  Pertimbangan- pertimbangan  itu  di  atas,  ialah  dengan  terpenuhinya  faktor  ke-2,  dapatlah  disimpulkan kalau  tersangka  sudah  melaksanakan  susunan  aksi  laris  aksi  begitu  juga  yang  tertera dalam  unsur-unsur  dari  artikel  Hukum  hukum  kejahatan  yang  didakwakan  kepadanya pada  Cema  Pengganti  Pertama,  Alhasil  oleh  sebab  itu  sudah  terkabul  pula  faktor  ke-1 “benda  siapa”  kalau  betul  tersangka  selaku  pelakon  dari  aksi  kejahatan  yang  sudah didakwakan  oleh  Penggugat  Biasa  pada  Cema  Pengganti  Pertama;  permohonan perkataan  tersangka  didepan  sidang  yang  pada  pokoknya  harap  kelapangan  ganjaran sebab  merasa  menyesal  sudah  melaksanakannya  dan  berkomitmen  tidak  hendak mengulanginya  lagi,  Badan  hendak  menentukannya  dalam  amar  tetapan  ini.  Aksi tersangka yang sudah teruji itu bagi hukum merupakan kesalahan. Sebab aksi tersangka sudah  teruji  dengan  cara  legal  bagi  hukum  serta  memastikan,  hingga  kepadanya  wajib diklaim  bersalah  serta  karenanya  itu  telah  adil  pula  dijatuhi  kejahatan  yang  setimpal dengan  kesalahannya,  sebab  selama  pengecekan  di  sidang  pada  durasi  tersangka melaksanakan aksi itu dalam kondisi siuman.
Mengenai  estimasi  pula  dimaksudkan  buat  memandang  penjatuhan  ganjaran oleh  Badan  Juri  atas  penjatahan  cema  yang  dituntutkan  tercantum  tipe  cema  tunggal ataupun  pengganti.  Tujuan  pemidanaan  pada  dikala  ini  bukanlah  sekedar  cuma memidana  orang  yang  bersalah,  hendak  namun  pula  bermaksud  buat  ceria  supaya
tersangka  yang  berhubungan  bisa  insyaf  serta  kembali  pada  jalur  yang  betul  dan  bisa pula  membagikan  proteksi  pada  warga  pada  biasanya  dari  perbuatan-perbuatan  begitu juga  yang  sudah  dicoba  tersangka.  Bersumber  pada  pertimbangan-  pertimbangan  itu, hingga Badan beranggapan sudah pas serta seimbang rasanya kejahatan yang dijatuhkan kepada  diri  tersangka  merupakan  begitu  juga  yang  hendak  didetetapkan  dalam  amar tetapan  ini.  Hasil  atas  era  penahanan  serta  ataupun  penangkapan  yang  sudah  dijalani tersangka  saat  sebelum  perkaranya  diputus  cocok  dengan  determinasi artikel  22  bagian (4) KUHAP hendak dikurangkan segenap dari kejahatan yang dijatuhkan itu. Oleh sebab itu tersangka di kuat dalam narapidana RUTAN, hingga lumayan alibi untuk Badan buat menginstruksikan  pada  tersangka  biar  senantiasa  terletak  dalam  narapidana  sampai tetapan ini memiliki daya hukum senantiasa.
Sebab  nyatanya  kepunyaan  saksi  korban  serta  bukan  selaku  beberapa  barang corpora delictie, hingga Badan beranggapan kalau benda fakta itu haruslah dikembalikan pada  saksi  korban.  tersangka  diklaim  bersalah  serta  dijatuhi  kejahatan,  hingga  cocok dengan  determinasi  artikel  222  bagian  1  KUHAP  pada  tersangka  wajib  pula  dibebani buat  melunasi  beaya  masalah  yang  besarnya  hendak  didetetapkan  dalam  amar  tetapan ini.  Estimasi  dicocokkan  cema  yang  diajukan  beskal,  hingga  juri  menyudahi  kepada tersangka  Cowok  Datuak  teruji  melaksanakan  perbuatan  kejahatan  prostitusi  kepada Nuri berumur 17 tahun 8 bulan, dan tersangka Cowok Datuak sudah membenarkan aksi asusila  yang  dicoba  pada  Nuri.  Estimasi  dari  cema  itu  juri  memandang  gimana  wujud cema  yang  diresmikan  serta  ganjaran  lain  yang  cocok  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Mengenai  peringanan  serta  pemberatan  ganjaran  juri  menimbang  dari kenyataan dikala di sidang sebenarnya tersangka amat kooperati serta jujur dalam sidang berjalan.
Pengumpulan ketetapan amatlah dibutuhkan oleh juri dalam membuat ketetapan yang  hendak  dijatuhkan  pada  tersangka.  Estimasi  juri  dalam  menjatuhkan  tetapan sehabis  cara  pengecekan  serta  sidang  berakhir,  hingga  juri  wajib  mengambil  ketetapan yang  cocok.  Perihal  ini  amat  butuh  buat  menghasilkan  tetapan  yang  sepadan  serta mendekati rasa kesamarataan, bagus itu dari bidang pelakon perbuatan kejahatan, korban perbuatan  kejahatan,  ataupun  warga.  Buat  itu  saat  sebelum  menjatuhkan  ganjaran kejahatan, juri melaksanakan aksi untuk mengamati terlebih dulu mengenai bukti insiden yang  diajukan  kepadanya  dengan  memandang  bukti-  bukti  yang  terdapat  (kenyataan sidang)  serta  diiringi  keyakinannya  sehabis  itu  memikirkan  serta  membagikan  evaluasi atas insiden yang terjalin dan menghubungkannya dengan hukum yang legal. Berikutnya Badan  Juri  mengutip  kesimpulan  dengan  memutuskan  sesuatu  ganjaran  kejahatan kepada aksi yang dicoba tersangka. Ada pula perihal yang jadi dasar-dasar estimasi yang dipakai  oleh  Badan Juri  dalam  memutuskan  masalah  wajib  cocok  kenyataan  kenyataan dalam  sidang.  Pada  kedua  masalah  tidak  terdapat  perihal  estimasi  yang  meringankan untuk tersangka.
Tidak hanya estimasi yuridis diatas Juri pula memikirkan pandangan sosiologis dari aksi tersangka pada putusannya. Pandangan sosiologis merupakan pandangan diluar dari pandangan hukum yang pula wajib dipikirkan Juri. Pandangan sosiologis bisa ialah pandangan  membebankan  serta  memudahkan  yang  ada  pada  aksi  serta  pada  diri tersangka  sendiri.  Pada  Tetapan  No  Tetapan  No  154  atau  Pid.  Sus  atau  2018  atau  Pn.
Lbb ialah terdapatnya kondisi yang membebankan ialah Kalau aksi tersangka lebih dari 1  (satu)  kali  pada  Anak  Saksi  atau  Anak  Korban,  merupakan  telah  membidik  pada pemanfaatan  intim  Anak.  tersangka  dalam  perbuatannya  sudah  menggunakan  kondisi Anak Saksi atau Anak  Korban,  yang bagi. Informasi Sosial Anak Selaku Korban,  pada pokoknya  menerangkan:  Korban  memiliki  energi  pikir  yang  kurang  untuk  anak seusianya. Korban kerap mesem sendiri apabila dimohon menceritakan.
Pada  sidang  tersangka  pula  mengalutkan  pengecekan  konferensi  dan  tidak membenarkan  perbuatannya.  Estimasi  membebankan  dengan  cara  non  yuridis  itu membuat Juri mempraktikkan kejahatan lebih berat.
Berlainan  dengan  estimasi  yang  ada  pada  tetapan  No  tetapan  No  49  atau  Pid. Sus atau 2019 atau Pn.  Lbb ada estimasi sosiologis. estimasi sosiologis  yang dicermati Juri merupakan Aksi tersangka melanggar norma yang legal dalam warga, bagus norma hukum,  norma  kesusilaan  ataupun  norma  agama  serta  tersangka  membenarkan perbuatannya. Kondisi yang memudahkan tersangka berlagak santun dalam persidangan.

## PENUTUP
Hakim  dalam  keputusannya  terhadap tindak  pidana  pencabulan  dengan  korban anak dapat membuat keputusan yang berat sehingga betul betul dapat melindungi kepentingan anak. Agar pembuat kebijakan dapat melakukan perubahan atas ketentuan pidana bagi anak tersebut dengan memasukan pidana tambahan berupa pengganti kerugian bagi anak korban.

## DAFTAR PUSTAKA
Wirjono Projodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia , Refika Aditama, Bandung, 2003
Suteki, Desain Hukum di Ruang Sosial , Thafa Media, Yogyakarta, 2013
Hari Saherodji, Pokok-Pokok Kriminologi , Aksara Baru, Jakarta, 1980
Andi  Hamzah, Suatu  Tinjauan  Ringkas  Sistem  Pemidanaan  di  Indonesia ,  Akademika Pressindo, Jakarta, 1999
P.A.F.  Lamintang  dan  Theo  Lamintang, Delik-Delik  Khusus  Melanggar  Norma  Kesusilaan dan Norma Kepatutan , Sinar Grafika, Jakarta, 2011
Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia , Bina Ilmu, Surabaya, 1987
Wadong, M. H., Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo,  Jakarta,  2000
Sutanto, Kajian  Kriminologi  Kajahatan  Kekerasan  Terhadap  Wanita ,  PKBI,  Yogyakarta, 2006
Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia , Mandar Maju, Bandung, 1995
Haedar  Nasir, Agama  dan  Krisis  Kemanusiaan  Modern ,  Cetakan  Ke-I,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, 1997
Nashriana, Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi  Anak  Di  Indonesia, Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2012.
Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan , Akademika Pressindo, Jakarta, 1993
Khairida,  Syahrizal,  &  Din,  M. Penegakkan  Hukum  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Pelecehan Seksual pada Anak dalam Sistem Peradilan Jinayat , Syiah Kuala Law Jurnal,
(2017). 1(2), 169–186. Retrieved from http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/8472