## KEADILAN DISTRIBUTIF ATAS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINANBAGI KELUARGA MUSLIM DI INDONESIA

## Siah Khosyi’ah
Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. Raya A. H. Nasution No. 105 Bandung Jawa Barat Email: skhosyiah@gmail.com

## Abstrak
Pembagian  harta  bersama  pasca  putusnya  perkawinan,  baik  putus  perkawinan karena  perceraian  maupun  karena  meninggal  dunia,  merupakan  hal  yang  baru dalam  wacana  hukum  Islam  (fikih),  hal  ini  disebabkan  karena  konsep  harta bersama  tidak  dikenal  dalam  kitab-kitab  fikih  klasik  karya  ulama-ulama  mazhab pada  masanya,  yang  senantiasa  dijadikan  rujukan  dalam  pengambilan  hukum hingga  masa  sekarang.  Di  Indonesia,  pembagian  harta  bersama  diatur  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  96  dan  97  yang  menetapkan  tentang  aturan ditribusi/pembagian harta bersama bagi suami istri yang putus perkawinan akibat perceraian  maupun  kematian.    Pasal97  Kompilasi  Hukum  Islam  tersebut sebenarnya  memberikan  gambaran  fleksibilitas  pembagian  atas  harta  bersama termasuk  pada  kasus-kasus  tertentu  karena  pasal  tersebut  bersifat  mengatur ( regelen )  bukan  memaksa  ( dwigen ),  sehingga  pembagian  tersebut  tidak  mutlak dibagi  dua  sama  rata  antara  suami  istri,dan  secara  kasuistik  ketentuan  dalam pasaltersebut dapat dikesampingkan.
Kata kunci: harta  bawaan,  harta  bersama,  harta  perkawinan,keadilan distributif, pembagian harta

## Abstract
The  division  of  marital  joint  property  after  the  breakup  of  marriage,  whether dropping out of marriage due to divorce or due to death, is a new thing in Islamic jurisprudence ( fiqh ). This is because the concept of mutual treasure is not known in the books of classical Islamic jurisprudence of Muslim scholars of the schools at their times, in which their work are always made as referral in the legal cases up to the present days. In Indonesia, the distribution of common property is regulated in the Compilation of Islamic Laws Articles 96 and 97, which stipulate the rules of  distribution  of  joint  property  for  married  couples  whose  married  are  off  as  a result of divorce or death. Article 97 of the Compilation of Islamic Law actually provides  an  overview  of  the  flexibility  of  the  distribution  of  common  marital property,  including  in  certain  cases  because  the  article  is  regulating  ( regelen ) rather than forcing ( dwigen ), so that the division is not absolutely divided equally between husband and wife, and casuistically the provisions of that article may be disregarded.
Keywords : marriage  portion,  joint  property,  marital  property,  distributive justice, wealth allotment

## A. Pendahuluan.
Secara  operasional  perkawinan merupakan  sarana  untuk  membangun keluarga  dalam  suatu  struktur  yang bersifat  khusus.Masing-masing  individu dalam  keluarga  itu  satu  sama  lain mempunyai  ikatan  baik  lewat  hubungan darah  maupun  lewat  perkawinan.  Ikatan tersebut membawa pengaruh pada saling berharap  ( mutual  expectation )  yang sesuai dengan ajaran agama, dikukuhkan dengan  kekuatan  hukum  dan  secara individual  mempunyai  ikatan  batin sehingga memunculkan hak dan kewajiban  dalam  sebuah  keluarga  yang dibentuk dalam suatu perkawinan.
Dasar  sebuah  keluarga  dalam Islam  adalah  perkawinan  dan  adanya ikatan  darah.Islam  mengakui  nilai-nilai sebuah  hubungan  antara  laki-laki  dan perempuan sehingga menganjurkan pernikahan.Itulah  sebabnya  Islam  tidak menganjurkan selibat (hidup
tidak menikah).Anjuran  pernikahan  dalam
Islam  memiliki  tujuan  yang  jelas  dan menghargai sebuah lembaga perkawinan agar  setiap  orang  memperoleh  kepuasan parasaan,  sebagai  bentuk  mekanisme untuk mengurangi ketegangan, membiakkan  keturunan  dan  kedudukan sosial  seseorang  secara  absah,  serta memperkuat pendekatan dalam keluarga dan solidaritas kelompok.
Hak  dan  kewajiban  keluarga tidaklah  sekedar  ditentukan  oleh  ikatan darah  maupun  hubungan  perkawinan saja  akan  tetapi  keduanya  saling mempengaruhi, bahkan hak dan kewajiban  dalam  suatu  keluarga  tidak sekedar  merupakan  hak  privat  dari keluarga  itu  sendiri  tetapi  bersandar pada  masyarakat  sekitarnya,  itulah sebabnya  rasa  saling  harap  dalam  suatu keluarga tidak saja dikukuhkan institusinya oleh hubungan kekeluargaan saja, tetapi berkaitan dengan keanggotaan  masyarakat  besar  dalam sebuat sistem sosial yang besar pula. Hadirnya Islam membawa perubahan pandangan tentang pernikahan  karena    pernikahan  dalam Islam merupakan akad yang menghalalkan  kedua  belah  pihak  antara antara  laki-laki  dan  perempuan  untuk hidup bersama mencapai tujuan perkawinan yaitu saki>nah ,
mawaddah dan rah}mah .  Sehingga  bisa dipahami pernikahan sebagai akad untuk beribadah  kepada  Allah,  akad  untuk menegakkan  syariat  Allah,  akad  untuk membangun,  meniti  hari-hari  dalam kebersamaan  rumah  tangga  dengan tujuan  tersebut.  Pernikahan  berarti  akad untuk saling melindungi dan akad  untuk tidak  melakukan pelanggaran dan saling menyakiti hati dan perasaan. Konsep ini sejalan dengan surat al-Nisa ayat 20-21:
!"  #$% &  !"   '( #)&*  +,-.
#&  #/  #01 ) 20 ( *   !"   45 #*6  &   !  781  9  :81 ;:( #<=> ) 21 (
“Dan  jika  kamu  ingin  mengganti isterimu  dengan  isteri  yang  lain, sedang  kamu  telah  memberikan kepada seseorang di antara mereka  harta  yang  banyak,  maka janganlah kamu mengambil
kembali  dari  padanya  barang sedikitpun.  Apakah  kamu  akan mengambilnya  kembali  dengan jalan  tuduhan  yang  dusta  dan dengan  (menanggung)  dosa  yang nyata.  Bagaimana  kamu  akan mengambilnya  kembali,  padahal sebagian  kamu  telah  bergaul (bercampur)  dengan  yang  lain sebagai  suami-isteri,  dan  mereka (isteri-isterimu)  telah  mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”
Mujahid  dan  ‘Ikrimah  memahami kalimat mi>s\a>qan  ghali>z}a adalah ‘aqd  al-
nika>h} , 1 penafsiran  tersebut  didukung dengan adanya hadis yang berbunyi:
? @"1 ,-AB  !"(
Islam memandang pernikahan bukan  sebagai  sarana  untuk  mencapai kenikmatan lahiriah semata,  tetapi bagian  dari  pemenuhan  naluri  yang didasarkan  pada  aturan  Allah  (bernilai ibadah).  Tujuannya  sangat  jelas,  yaitu membentuk  keluarga  yang saki>nah (tenang), mawaddah (penuh  cinta),  dan rah}mah (kasih  sayang)  QS.  Al-Rum  ayat
: 21
#C  DE  ,  F  G=!     H  , I  + #JK #L+A &1 M8C 0F A&DF N+EH OAPF @H Q RFS
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan  untukmu  isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung  dan  merasa  tenteram kepadanya,  dan  dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya  pada  yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda  bagi  kaum  yang berpikir.”
Dengan  begitu,  pernikahan  akan mampu  memberikan  kontribusi  bagi kesatabilan dan ketentraman masyarakat, karena  kaum  laki-laki  dan  perempuan dapat  memenuhi  naluri  seksualnya secara  benar  dan  sah.  Lebih  dari  itu, pernikahan  dalam  Islam  adalah  bagian dari  proses  keberlangsungan  generasi manusia secara universal, QS. al-Hujurat ayat 13:
N5S  ,  5&P=!  +  T+&F  0UH  H ;6 N5  +  A(8F  MV*  #1A8%  5&=8C WX! W=Y +=F + 5P  +=F &Y
“Hai manusia, sesungguhnya Kami  menciptakan  kamu  dari seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan  dan  menjadikan  kamu berbangsa-bangsa  dan  bersuku- suku  supaya  kamu  saling  kenal- mengenal.Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi  Allah  ialah  orang  yang paling taqwa di antara kamu.Sesungguhnya  Allah  Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” Tujuan  pernikahan  dalam  Islam tersebut  berdampak  pada  pentingnya ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi ketika orang mau
melangsungkan pernikahan sebagai bentuk  perjanjian  diantara  Allah  dan manusia  serta  antara  manusia  yang terlibat  didalamnya,  tentu  saja  agar perjanjian itu bisa kuat maka dibutuhkan syarat-syarat tertentu.
Perkawinan  tidak  saja  mempunyai akibat hukum terhadap diri pribadi mereka yang  melangsungkan  pernikahan  dan terhadap anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan  tersebut  akan  tetapi  memiliki akibat  hukum  terhadap  harta  suami  istri, hubungan hukum  kekeluargaan  dan kekayaan sangat erat kaitannya  satu sama lainnya. Hubungan hukum dalam kekeluargaan menentukan hubungan hukum  dalam  dalam  harta  perkawinan tidak  lain  merupakan  hukum  kekayaan keluarga. 2
Dalam  setiap  perkawinan  harta kekayaan  yang  dimiliki  suami  istri  baik diperoleh sebelum terjadinya perkawinan  atau  sesudah  terjadinya perkawinan  yang  dikenal  dengan  harta bawaan  dan  harta  bersama  dapat diperhitungkan  sebagai  hak  yang  dapat dipergunakan  untuk  kepentingan  rumah tangganya  dengan  persetujuan  kedua belah  pihak,  sekalipun  dalam  harta bawaan masing-masing berhak mengusai  sepanjang  para  pihak  tidak
menentukan  lain.  Dalam  hukum  Islam masing-masing suami istri berhak memiliki  harta  secara  perorangan  dalam batas  yang  dikuasainya  dan  tidak  dapat diganggu oleh pihak lain misalnya suami istri  menerima  warisan,  hibah  atau wasiat  tanpa  ikut  sertanya  pihak  lain, dan  harta  bawaan  tersebut  menjadi  hak masing-masing  baik  suami  maupun istri. 3
Jika  merujuk  pada  Pasal  42  dan Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan di  atas  maka  secara  tegas  hanya  ada hubungan hukum perdata dengan ibunya sehingga  akibat  hukum  yang  lebih  jauh dalam hak kebendaan dalam
perkawinan  seperti  yang  diatur  dalam Pasal  65  ayat  (1)  poin  c  yang mengatakan  “Istri  mempunyai  hak  yang sama  atas  harta  bersama  yang  terjadi sejak berlangsungnya perkawinan” perkawinan  yang  dimaksud  dalam  pasal tersebut  adalah  perkawinan  yang  diatur menurut  undang-undang  yang  berlaku. Lebih  lanjut  dalam  Kompilasi  Hukum Islam tentang pengaturan harta kekayaan terdapat  dalam  Pasal-Pasal  85,  86,  87, 88,  89,  90,  91,  92,  93,  94,  95,  96  dan Pasal  97.  Perkawinan  yang  tidak  dicatat berdampak  pada  hilangnya  hak  tuntutan atas  harta  bersama  jika  perkawinan ersebut  putus  baik  karena  perceraian atau  karena  kematian,  hak  menuntut nafkah  ataupun  harta  waris  ketika  salah satu  pihak  meninggal  dunia,  harta bersama yang diperoleh akibat perkawinan  yang  tidak  dicatat  hanya dikuasai  oleh  masing-masing  yang menghasilkannya  karena  tidak  ada  harta gonogini  atau  harta  bersama  yang dihasilkannya dari pernikahan yang sah.

## B. Harta dalam Perkawinan
1. Harta Bawaan
Harta  bawaan  merupakan  harta asal 4 yang diperoleh seseorang, suami atau  istri  dalam  kekuasaannnya  dan menjadi  haknya  masing-masing  baik
diperoleh  sebelum  perkawinan  atau sesudah perkawinan melalui pengalihan  hak  misalnya,    istri  atau suami setelah menikah ia
mendapatkan  harta dari  hasil  warisan orang  tuanya,  mendapatkan  hibah, mendapatkan  harta  dari  wasiat,  jual beli, tukar menukar dan lain-lainnya.
Sayuti  Thalib  menggambarkan tentang  harta  suami  istri  yang diperoleh  dalam  perkawinan  dengan melihat dari beberapa  hal :
1) Dilihat dari harta asal usul suami istri, ia menggolongkan pada tiga macam: a) Harta  masing-masing  suami istri  yang  telah  dimilikinya sebelum  mereka  kawin  baik berasal  dari  warisan,  hibah atau  usaha  mereka  sendiri- sendiri  atau  dapat  disebut sebagai harta bawaan
b) Harta  masing-masing  suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan,tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik perorangan  atau  bersama- sama tetapi merupakan hibah,  wasiat  atau  warisan untuk masing-masing. c) Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas  usaha  mereka  berdua atau  usaha  salah  seorang dari  mereka  atau  disebut harta pencaharian.
2) Dilihat  dari  sudut  penggunaan, maka  harta  tersebut  digunakan
untuk:
a) Pembiayaan  untuk  rumah tangga, keluarga dan  belanja sekolah anak- anak.
b) Harta kekayaan yang lain.
3) Dilihat dari ketentuan asalnya:
a) Pada  dasarnya  harta  suami dan  istri  terpisah,  baik  harta bawaannya  masing-masing atau  harta  yang  diperoleh oleh  masing-masing  suami istri  atas  usahanya  sendiri- sendiri  maupun  harta  yang diperoleh  oleh  salah  seorang dari  mereka  karena  hadiah atau  hibah  atau  warisan sesudah mereka terikat dalam perkawinan b) Sebagai  dasar  dasar  atas pendirian tersebut dapat dipergunakan  surat al-Nisa>’
ayat  32  yang  maksudnya
“bagi  laki-laki  ada  harta kekayaan perolehan dari hasil  usahanya  dan  bagi perempuan ada harta kekayaan dari hasil usahanya sendiri”. c) Begitupun  alasan  penguat yang lain dalam surat al-Nisa ayat 29 yang artinya “Jangan kamu campurkan harta kamu diantara kamu dengan batil”.
d) Terpisahnya harta suami istri itu  memberikan  hak  yang sama  bagi  istri  dan  si  suami mengatur  hartanya  sesuai
dengan kebijaksanaannya masing-masing. 5 Seorang yang tidak terikat dengan  perkawinan  maka  semua penghasilannya  merupakan  bagian dari  harta  pribadinya  akan  tetapi  jika seseorang  terikat  dengan  perkawinan maka  penghasilan  akan  bergeser sesuai  dengan  munculnya  hak  dan kewajiban sebagai suami istri. Penghasilan dari harta asal istri secara mutlak  dipandang  sebagai  harta  asal karena  istri  tidak  dibebani  memberi nafkah  suami  akan  tetapi  sebagai partner dalam mencari nafkah sementara harta asal suami merupakan  modal  untuk  mencari
nafkah  bagi  keluarganya  karena kewajiban  suami  adalah  memberi nafkah termasuk kepada istrinya, oleh karenanya penghasilan dari harta asal suami  tidak  dipandang  sebagai  harta asal melainkan sebagai harta bersama. 6 Konsep  tersebut  sejalan dengan apa yang terdapat dalam surat al-Nisa ayat 34:
+=F  M+:(  Z  [D\&F  ;=Y  A+A*  C\NF Y  0:81 ]A  , APE Z  781 ;= Z  ^_=F  W@<(.  W@*  @`+aF( +,-A<8(  +,-Ab A(c  d +'F +=F eE. f(  +,-A1Ng  hC:iF  I  +,-Nj- =Y A_   '( &8k 5 +=F +  #' +,0 #X5 l=Y
“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan,  oleh  karena  Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan  sebagian  dari harta mereka.” Ayat tersebut merupakan gambaran bahwa Allah telah menetapkan  fungsi  dan  kewajiban masing-masing. Dengan
menempatkan kata qawwa>mu>n dalam teks tersebut yang diartikan pemimpin  dan  penanggung  jawab atas  para  perempuan  maksudnya adalah  secara  umum  laki-laki  dalam konteks  ayat  ini  adalah  suami  telah menafkahkan  sebagian  dari  harta mereka  untuk  membayar  mahar  dan biaya  hidup  untuk  anak  dan  istrinya, biaya tersebut bisa jadi dari penghasilan suami sebelum terjadinya
perkawinan  atau  harta  asal  suami sebagai modal untuk mencari nafkah.
Lafaz al-rija>l merupakan  bentuk jama'  dari  kata rajulun yang  sebagian besar  ulama  tafsir  mengartikannnya dengan suami walaupun rajul artinya laki-laki.Dalam  teks  ayat  tersebut bukan  lelaki  secara  umum  karena konsideran  ayat  tersebut  ditegaskan lebih  lanjut  dengan  lafaz bima> anfaqu> min  amwa>lihim ,  karena  mereka  para suami  menafkahkan  sebagian  harta mereka  untuk  istri  mereka. 7 Bentuk kata anfaqu merupakan  bentuk fi’il ma>d}i> tetapi bermakna mud}a>ri’ menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada istri merupakan suatu kebiasaan  dan  kenyataan  dalam masyarakat  secara  umum  sejak  dulu hingga  kini  kondisi  tersebut  masih berlaku.
2. Harta Bersama
Harta bersama 8 merupakan harta  dari  hasil  usaha  bersama  yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung sampai putusnya
perkawinan,  baik  karena  perceraian atau  karena    kematian.  Dalam  surat al-Nisa>’ ayat 32 Allah berfirman:
AD5 +m  W^a  C\N=F W^a [D\&=F nD5 +m ....
“Dan bagi orang laki-laki  ada bagian  dari  apa  yang  mereka usahakan dan bagi para perempuan  juga  ada  bagian dari apa yang mereka usahakan. ” Kata iktasabu> dan iktasabna diartikan dengan “yang mereka usahakan”, terambil dari kata kasaba penambahan huruf ta' sehingga menjadi iktasaba ,yang menurut  Quraish  Shihab  berarti  ada kesungguhan  dan  usaha  ekstra  ,  dan jika  dikaitkan  dengan  turunnya  ayat
ini  tentang  harapan  istri  Nabi  SAW. Ummu Salamah  yang  berkata kepada
Rasulullah “bahwa  sesungguhnya laki-laki  berjihad  mengangkat senjata melawan musuh sedangkan perempuan  tidak  demikian  dan  kami juga  sebagai  perempuan  mendapat sebagian dari bagian laki-laki” menunjukkan  bahwa  setiap  orang baik  laki-laki  maupun  perempuan memperoleh  anugrah  Allah  dalam kehidupan  dunia  sebagai  imbalan usahanya  atau  atas  dasar  hak-haknya oleh karena itu mengharapkan sesuatu tanpa hak  merupakan sesuatu yang  kurang  adil. 9 Dari  kalimat tersebut dapat dipahami bahwa terpenuhinya  hak  dan  kewajiban antara  suami  istri  sesuai  dengan potensi  yang  terdapat  dalam  diri masing-masing  suami  istri  karena usahanya sehingga diperolehnya sesuatu termasuk harta benda merupakan suatu yang harus
diperhitungkan.
Pada  umumnya  di  Indonesia rumah  tangga  (keluarga)  memiliki empat macan harta:
1) Harta  yang  diperoleh  sebelum perkawinan,  sebagai  hasil  usaha masing-masing, yang di Sumatera  disebut  dengan  harta pembujangan,  di  Bali  disebut dengan harta guna kaya. Menurut
UU  Nomor  1  Tahun  1974,  harta ini  ditetapkan  dalam  penguasaan dan pengawasan masing-masing.
2) Harta  yang  dibawa  saat  mereka menikah, diberikan kepada kedua mempelai, mungkin berupa modal  usaha  atau  perabot  rumah tangga atau rumah tempat tinggal suami  istri.  Di  Minangkabau disebut dengan harta asal.
3) Harta  yang  diperoleh  selama perkawinan  berlangsung,  tetapi karena  hibah  atau  warisan  dari orangtua  mereka  atau  keluarga.
Di  jawa  Tengah,  Jawa timur dan
Yogyakarta  disebut  dengan  harta gawan,di  Jakarta  disebut  dengan barang  usaha,  di  Banten  disebut dengan  barang  suhu,  di  Aceh disebut  dengan  haraenta  tuha,  di Dayak  Ngayu  disebut  dengan pinibit, dan Minangkabau disebut dengan pusaka tinggi.
4) Harta  yang  diperoleh  selama perkawinan  atas  usaha  bersama atau  usaha  salah  seorang  disebut dengan harta pencaharian. 10
Adanya  harta  bersama  dalam sebuah  perkawinan  itu  sesungguhnya tidak  menutup  kemungkinan  adanya harta  milik  masing-masing  suami istri,  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam Pasal  86  dijelaskan  bahwa,  “Pada dasarnya  tidak  ada  percampuran antara  harta  suami  dan  harta  istri karena  perkawinan,  harta  istri  tetap menjadi  hak  isrti  dan  dikuasai  penuh olehnya,  demikian  juga  harta  suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh  oleh  suami”.  Pada  Pasal  87 ayat (1)dijelaskan:“Harta bawaan dari masing-masing  suami  dan  istri  dan harta  yang  diperoleh  masing-masing sebagai  hadiah  atau  warisan  adalah dibawah  penguasaannnya  masing- masing, sepanjang para pihak menentukan  lain  dalam  perjanjian perkawinan;ayat  (2):“Suami  dan  istri menpunyai  hak  sepenuhnya  untuk melakukan  perbuatan  hukum  atas harta  masing-masing  berupa  hibah, hadiah, sadaqah atau lainnya.”
Penentuan harta bersama dalam ikatan  perkawinan  sangat  penting untuk  menetapkan  bagian  masing- masing suami  istri atas  harta tersebut apalagi  jika  kemungkinan  kelak pasangan  suami  istri  tersebut  tidak lagi terikat dalam perkawinan apakah karena perceraian atau karena kematian.Dalam  hukum  kewarisan pembagian  ini  sangat  diperlukan untuk  menentukan  harta-harta  yang dapat  dikategorikan  sebagai  harta
peninggalan  yang  kemudian  akan menjadi  harta  waris  orang  yang meninggal.
Surat al-Nisa>’ ayat  32  di  atas secara rinci tidak memberikan ketentuan yang jelas mengenai berapa bagian  masing-masing  suami  atau istri  dari  harta  bersama  tersebut,  hal ini karena fleksibilitaskandungan makna  al-Qur’an  dalam  menentukan bagiannya disesuaikan dengan kondisi  perolehan masing-masing usahanya atau bisa jadi ini merupakan lapangan  ijtihad  yang  ketetapan penentuan bagiannya diserahkan kepada  manusia  dalam  hal  ini  hakim sebagai penegak hukum.
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal  96  dijelaskan  bahwa  “Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama  menjadi  hak  pasangan  yang hidup  lebih  lama”  dan  pada  Pasal  97 dijelaskan  bahwa  “janda  atau  duda cerai  hidup  masing-masing  berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Kalimat sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan  menunjukkan  bahwa  ada ketentuan-ketentuan  pembagian  lain yang  bukan  dibagi  dua  melainkan ditentukan  berdasarkan  kesepakatan bersama  sesuai  dengan  kondisi  yang berpengaruh terhadap perolehan harta tersebut. Sayuthi Thalib menyamakan perjanjian  dalam  harta  kekayaan tersebut  dengan  syirkah  pada  bentuk usaha  sehingga  pembagian  harta bersama  dapat  ditentukan  bersama sesuai  dengan  kesepakatan  dalam perjanjian. 11
Harta  bersama  dapat  berupa harta benda yang berwujud atau tidak berwujud, harta yang berwujud meliputi  harta  bergerak  atau  harta tidak bergerak dan surat-surat berharga, sementara harta  tidak berwujud  berupa  hak  dan  kewajiban. Wiryono  Prodjodikoro  menjelaskan
tentang harta bergerak tersebut
meliputi  hak  memetik  hasil  atau  hak memakai,  hak  atas  uang  bunga  yang harus dibayar selama hidup seseorang, saham-saham dari
perseroan, tanda-tanda pinjaman suatu  negara  baik  negara  sendiri maupun  negara  asing  dan  hak menuntut    ke  pengadilan  tentang penyerahan  barang  bergerak  atau tentang  pembayaran  utang  terhadap benda bergerak. 12 Yusuf Musa menjelaskan  tentang  harta  kekayaan yang  bukan  berbentuk  benda  dengan berbagai cakupan yakni: 1) Hak  kekayaan  akan  tetapi  jika dinilai  tidak  dapat  terwujud seperti benda akan tetapi
memiliki ikatan yang kuat dengan  benda  tersebut  sehingga dinilai  sebagai  harta  kekayaan, misalnya  hak  seseorang  untuk melewati  jalan  raya  yang  dilalui umum  atau  hak  memperoleh pengairan dalam sebuah pertanian. 2) Hak  kebendaan  akan  tetapi  ada kaitannya dengan pribadi pewaris, seperti mencabut kembali pembarisn kepada orang lain, hak khiyar atas jual beli dan,
3) Hak  yang  tidak  berwujud  benda tapi ada kaitannya dengan seseorang  misalnya  hak  ibu
untuk menyusui anaknya. 13
Dalam hukum adat harta perkawinan  atau  harta  bersama  tidak dinilai  sebagai  milik  pribadi  atau milik suami istri melainkan dipandang  sebagai  milik  keluarga, dimana anak-anak atau keturunannnya  memiliki  kedudukan yang  dominan,  hal  tersebut  dapat dibuktikan  dengan  cara  pandang mereka  dalam  menempatkan  anak sebagai  ahli  waris  utama  dan  tidak menempatkan janda atau duda
sebagai  ahli  waris  melainkan  hanya memiliki  hak  pakai  selama  mereka
masih hidup, kondisi ini menunjukkkan bahwa suami atau isrti tidak diberikan perlindungan terhadap keberadaan  harta  asal  masing-masing termasuk  juga  kewajibannya  yang mungkin  saja  kewajiban  suami  istri yang  kapasitasnya  sebagai  pribadi maupun  keluarga  Hukum  adat  baru mengenal  adanya  pemisahan  harta baik harta bawaan atau harta bersama jika  terjadi  perceraian  atau  kematian diikuti perkawinan yang baru. 14
Dalam tataran aplikasi di masyarakat  masih  adanya  anggapan yang  mengabaikan  tentang  bagian dari  harta  bersama  antara  suami  istri kondisi  ini  sangat  dimungkinkan karena  pengaruh  kuat  dari  kebiasaan masyarakat  yang  berlangsung  terus menerus  atau  kurangnya  pemahaman terhadap  penyelesaian  hukum  Waris
Islam dengan kelompok ahli warisnya atau kemungkinan kurangnya kesadaran  terhadap  hakekat  harta sebagai  titipan  Allah  yang  senantiasa akan  kembali  kepada-Nya.  Sebagai fakta  Otje  Salman  mengemukakan beberapa alasan  yang didasarkan dari hasil penelitiannya:
1) Janda  (suami  atau  istri  yang meninggal)  memandang  bahwa harta bersama adalah  hasil  usaha dia  dengan  suami/istrinya  (yang meninggal),  sehingga  pemilik harta  bersama  itu  adalah  dirinya dengan suami/istri tersebut. Dengan meninggalnya istri/suami  tersebut  maka  harta bersama tersebut tinggal didirinya tersebut.
2) Adanya  anggapan  bahwa  harta bersama  secara  utuh  merupakan bagian  dari  harta  peninggalan dan  kalau  itu  dibagikan  suatu hukum waris sesuai hukum waris Islam  maka  janda  akan  dapat bagian  yang  kecilpadahal  dia memandang dirinyalah yang mendapat bagian lebih
besarkarena  itu  diperoleh  dari hasil  usahanya.  Sebagai  reaksi terhadap  ketidak  adilan  hukum waris  Islam  terhadap  dirinya maka janda menaran harta bersama untuk tidak dibagikan.
3) Adanya  anggapan  bahwa  harta bersama  secara  utuh  merupakan bagian  dari  harta  peninggalan dan  janda  bukan  merupakan  ahli waris  tetapi  memiliki  hak  untuk menikmati atas hasil harta bersama selama dia masih hidup.
4) Adanya  anggapan  bahwa  ahli waris  utama  anak-anak  mereka maka  jika  ada  anak-anak  tidak saja  harta  bersama  yang  belum dibagi tetapi harta asal simatipun tidak akan dibagikan. Pembagian waris  baru  akan  dilakukan  jika suami istri  telah  meninggal
dunia. 15 C. Ijtihad  dalam  Penerapan  Harta

## Bersama
Fenomena terciptanya harta bersama dalam perkawinan yang berkembang di dalam masyarakat Muslim  Indonesia  sangat  beragam, mulai  dari  suami  yang  mendominasi, atau juga  isteri  yang  mengambil  banyak peran,  bahkan  sangat  mungkin  suami telah  membelanjakan  harta  bersama tanpa  sepengetahuan  isteri  (misalnya karena  suami  berselingkuh).  Dalam kasus  lain  dapat  sebaliknya,  yaitu  isteri telah  membelanjakan  harta  bersama tanpa  sepengetahuan  suami  (misalnya karena  isteri  yang  berselingkuh/ nusyuz ). Dalam  suasana  seperti  ini,  penerapan Pasal  97  KHI  bukan  lagi  harta  mati. Lebih-lebih  Surah al-Nisa>’ ayat  32  yang menjadi  landasan  filosofis  perumusan harta  bersama  dalam  perkawinan  sama sekali tidak memberikan ketentuan yang jelas  mengenai  kadar/bagian    masing- masing  suami  atau  isteri  dari  harta bersama  tersebut.    Hal  ini  karena fleksibilitas-kelenturan Al-Qur’an dalam
menentukan  bagian  suami  dan  isteri yang tentunya disesuaikan dengan peran dan  kontribusi    masing-masing  pihak, suami  dan  isteri  dalam  mendapatkan harta kekayaan bersama.
Karena  itu,  urusan  ini  menjadi ruang  dan    lapangan  ijtihad  yang ketetapan penentuan bagiannya diserahkan  kepada  manusia,    dalam  hal ini  adalah  hakim  sebagai  penegak hukum  dan  keadilan.  Dalam  Kompilasi Hukum  Islam  Pasal  96  KHI  dijelaskan bahwa “Apabila terjadi cerai mati, maka separoh  harta  bersama  menjadi  hak pasangan  yang  hidup  lebih  lama”. Sedangkan pada Pasal 97 KHI dijelaskan bahwa “janda atau duda cerai hidup  masing-masing  berhak  seperdua dari  harta  bersama  sepanjang  tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Kalimat sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan menunjukkan  bahwa  ada  ketentuan- ketentuan  pembagian  lain  yang  bukan dibagi dua melainkan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan kondisi yang berpengaruh terhadap perolehan harta tersebut. Sayuthi  Thalib  menyamakan  perjanjian dalam  harta  kekayaan  tersebut  dengan syirkah  pada  bentuk  usaha  sehingga pembagian harta bersama dapat ditentukan bersama sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. 16
Pasal 97 KHI tersebut, sebenarnya sudah  memberikan  gambaran  yang  jelas tentang    fleksibilitas    dalam  pembagian harta    bersama,    terutama    padakasus- kasus    tertentu,  sebab  pasal  tersebut sifatnya  mengatur  ( regelen )    bukan memaksa ( dwingen ) sehingga
pembagian tersebut tidak mutlak demikian.  Karena  itu,    secara  kasuistik ketentuan tersebut dapat dikesampingkan. Ungkapan tersebut sejalan  dengan    kaedah  fikih  yang berbunyi: al-as}lbaqa>’u ma>ka>na ‘ala>ma>ka>na ma> lam yakun
ma>yughayyiruhu . Jika  hal  ini  dikaitkan dengan  rumusan  yang  terdapat  pada Pasal  97  KHI,  yang  pada  asalnya  harta bersama  antara  duda  dengan  janda  itu mendapat  bagian sepikul  segendong (separoh  bagian),  maka  bisa  jadi  akan mengalami  perubahan,    jika  dalam kasus-kasus  tertentu  itu  ada  unsur  yang mengubahnya.
Berkenaan dengan penerapan hukum  ( tat}bi>q al-ah}ka>m )  dalam  perkara harta  bersama  di  Pengadilan  Agama, para  penegak  hukum,  demi  tegaknya hukum  dan  keadilan  bagi  para  pihak pencari  keadilan  dapat  menggunakan metode  diskresi,  yaitu:    kebijaksanaan memutuskan  sesuatu  tidak  berdasarkan ketentuan-ketentuan  peraturan,  undang- undang  atau  hukum  yang  berlaku  tetapi atas  dasar  kebijaksanaan,  pertimbangan atau  keadilan. 17 Dalam  literatur  hukum Islam metode diskresi ini identik dengan metode  ijtihad , yaitu:  sebagai  jalan untuk  mendapatkan  beberapa  ketentuan hukum  dari  dalil  sebagai  landasan pokoknya.  Disamping  itu  bisa  dijadikan pula  sebagai  suatu  metode  untuk memberikan  kepastian  hukum  yang muncul  akibat  adanya  tuntutan  dan kepentingan dalam bermuamalah. 18
Seandainya  saja  majelis  hakim Pengadilan  Agama  dalam  memutuskan pembagian  harta  bersama  dalam  kasus cerai hidup menggunakan aturan syirkah abdan dan  hukum  adat,  juga  metoda diskresi  atau  ijtihad  dengan  pendekatan kaidah-kaidah istinba>t}  al-ah}ka>m yang lahir  lebih  dulu  dibanding  metoda diskresidalam hukum nasional, bukanlah suatu    yang  tabu  apalagi  dikatakan melakukan pelanggaran hukum.
Buktinya,  eksepsi  dari  ketentuan  Pasal 97  KHI  telah  banyak  dilakukan  oleh beberapa  Pengadilan  Agama    dan Mahkamah  Agung.    Di  antara  putusan- putusan itu adalah:
1. Putusan PengadilanTinggiAgama Bandung dengan PutusanNomor: 248/Pdt.G/2010/PTA Bdg, telah
membatalkan  Putusaan  Pengadilan
Agama Cimahi dengan Nomor Putusan,  96/Pdt.G/2010/PA  Cmhi yang  memberikan  harta  bersama setengah(1/2)  masing-masing  antara janda  dengan  duda.  Putusan  PTA tersebut  memberikan  harta  bersama 1/3  untuk  duda  dan  2/3  untuk janda.dengan  beberapa  pertimbangan kemaslahatan  yang  digalidarisebab- sebab  dan  alasan  hukum  dalam perkara banding yang diajukan.
2. Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor: 226K/AG/2010 yang telah mengukuhkan  putusan  Pengadilan Agama Bantuldengan NomorPutusan:  229/Pdt.G/2009/PA Btl.  Yang  memberikan  bagian  harta bersama  3/4  bagi  termohon  kasasi yang dulu sebagai penggugat/
terbanding,  danbagian  1/4  bagi pemohon  kasasi  yang  dulu  sebagai tergugat dan pembanding. Padatingkat  banding  hartabersama dibagi dua. Akantetapiputusan PengadilanTinggi Agama Yogyakarta Nomor: 34/Pdt.G/2009/PTA Ygk. Tertanggal 18  November  2009  telah  dibatalkan oleh  Mahkamah  Agung  dengan nomor di atas. Dengan pertimbangan telah melakukan KDRT yang berdampak  pada  kekerasan  fisik  dan psikis bagi termohon kasasi.
3. Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor: 266K/AG/2010  yang  memberikan bagian  kepada  duda  1/5  bagiandan 4/5 untuk janda, dengan pertimbangan bahwa mantan suaminya  tidak  punya  pekerjaan tetap  dan  memiliki  moral  yang kurang  baik  karena  suka  mabok sehingga  dinilai  penghasilan  harta perkawinan didominasi dari penghasilan isteri. Putusan PTA dan putusan Mahkamah  Agung  tersebut  memberikan ilustrasi yang sesuai dengan maksud teks nas}s} surah  al-Nisa’  ayat  32  di  atas,
bahwa  harta  bersama  pembagiannya sangat fleksibel disesuaikan dengan rasa keadilan  dan  kemashlahatan.Putusan PTA  dan  Mahkamah  Agung  diatas  jika dikaji  dalam  metodologi  hukum  Islam (ushul  fikih)  dapat  dikembangkan  pada aspek  lain,  jika  yang  dijadikan  landasan pertimbangan  hukum  oleh  hakim  dalam putusan tersebut menyangkut pelanggaran moral agama dan kesusilaan yang berakibat pada hilangnya hak harta bersama
separoh bagian dari pasangannya masing-masing suami isteri.  Pengembangan  tersebut  misalnya, tidak saja pada perilaku pasangan suami isteri  yang  mabok,  kekerasan  dalam rumah  tangga  (KDRT),  baik  kekerasan fisik  maupun  psikis.  Akan  tetapi  bisa juga  menyentuh  aspek  lain,  misalnya salah  satu  pihak nusyu>z ,  berbuat  zina,
dan safi>h (boros).
Putusan  PTA  dan  MA  tersebut bisa  dijadilan  hukum asal atas  alasan dan  pertimbangan  hukum  lain  yang sama ‘illat hukumnya  sebagai  bentuk analogi (kias). Hal tersebut bisa dibenarkan  sepanjang ‘illat hukum mengarahkan  adanya  kesamaan. ‘Illat hukum tersebut misalnya:
a. Kekerasan  rumah  tangga,  pemabok, pemadat, zina (perselingkuhan), semuanya sama-sama merupakan tindak pidana kejahatan yang merusak moral agama dan kesusilaan.
b. Sama-sama merusak hubungan silaturrahmi.
c. Sama-sama berdampak pada terganggunya
psykologis
pasangannya.
d. Sama-sama  tidak  memelihara  dan menjaga agama ( h}ifz} al-di>n ) menjaga kehormatan ( h}ifz} al-‘ird} ) Dalam  kajian  ushul  fikih  hukum asal  bisa  berupa  nass,  ijma  atau  ijtihad para ulama. Putusan  hakim  baik di PTA maupun  MA  dapat  dinilai  sebagai bentuk  ijtihad  oleh  karenanya  bisa dijadikan  hukum  asal,  apalagi  putusan hakim tersebut telah  mempunyai hukum
tetap,  yang  dinilai  sebagai  hukum tertulis.  Sedangkan ‘illat yang  dapat dijadikan persamaannya adalah keserasian  atau  kesamaan  yng  dapat dinilai  oleh  hakim  sebagai  bentuk  yang mengandung  kemaslahatan,  sekalipun tidak  ada  dalil  syara’  yang  mendukung maupun  yang  menyanggahnya.Sebagai contoh  dalam  kasus  yang  lain  misalnya, sahnya  perceraian  menurut  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  harus  dilakukan  di  hadapan sidang pengadilan.Ketentuan ini dipandang  membawa  banyak  maslahat. Bentuk qiyas seperti ini karena ‘illat -nya dikenal  dengan al-Muna>sib  al-Mursal . Dikalangan ushuliyyun dikenal  dengan istilah istis}la>h} atau al-Mas}lah}ah}  al- Mursalah . 19
Ketentuan  bagi  rata  (50%  :  50%) harta bersama dalam Pasal 97 KHI untuk masing-masing  suami-isteri  belum  tentu memenuhi  rasa  keadilan.Karena  itulah untuk  dapat  memenuhi  rasa  keadilan bagi para pihak, tentunya harus mengedepankan  aspek  kemanfaatan  dan keadilan,  di  samping  aspek  kepastian hukum  dan  keseimbangan,  apakah  yang bersangkutan memiliki komitmen menjaga  keharmonisan  keluarga  dalam mewujudkan  tujuan  perkawinan  yang saki>nah , mawaddah , dan rah}mah ? Apakah juga yang bersangkutan memiliki  komitmen  untuk  menjaga keutuhan dan keberkahan harta kekayaan  yang  menjadi  harta  bersama dalam  perkawinan?  Karena  itu,  dalam beberapa  kasus  yang  nyata-nyata    tidak memenuhi komitmen seperti itu, sejatinya  pembagian  harta  bersama memperhatikan keadilan distributif, yang berbasis keseimbangan proporsional.
Dengan  demikian  para  hakim berpeluang  besar,  bahkan  sejatinya melakukan  diskresi  dalam  memutuskan perkara sesuai  dengan ‘illat hukum dan latarbelakang yang menyertainya. Dalam keadaan  demikian,  perubahan  putusan
hukum  yang  progresif,  termasuk  dalam memutuskan  perkara  “harta  bersama” tidak  dapat  terhindarkan.  Hal  ini  sesuai dengan      kaidah  fikih  yang  berbunyi: “ al-h}ukm yadu>ru ma’a ‘illatihi wuju>dan wa ‘adaman ”,  yang juga diperkuat oleh pendapat      Ibnu  Qayyim  al-Jauziyah, bahwa hukum bisa berubah dikarenakan  perubahan  waktu,  tempat dan  suasana  ( taghayyuru  al-fatwa>  bi taghayyuri  al-azma>n  wa  al-kimnah  wa al-ah}wa>l wa al-‘awa>’id ). 20
Dalam  konteks    kasus  perceraian dan pembagian harta bersama, penjelasan    berikut  ini  diharapkan dapat membantu pemahaman dalam mengukur dimensi    keadilandistributif    terkat dengan  pembagian  harta  bersama  dalam perkawinan,  serta  sebagai  tolak  ukur terhadap nilai kepastian dankemanfaatan dalam putusan hakim Pengadilan Agama. Dalamsebuah ilustrasi
dideskripsikan bahwaseorang suami
yang  bekerja  keras  dengan  sepenuh  hati untuk  memenuhi  kebutuhan  rumah tangganyaternyata harus menderita, depresi,  akibat perselingkuhan isterinya yang  berakhir  di  mejahijau  dan  diputus bersalah dengan hukuman pidana penjara.  Padahal  mereka  berdua,  suami- isteri  tersebut  sudah  bertahun-tahun membina  dan membangun  bahtera rumah  tangga  denganpenuh  suka  dan dukayang    dijalani  bersama.  Tetapi godaan  demi  godaan  duniawidan  nafsu serakah,  akhirnya  membuat  isteri  goyah pertahanannya, terjebak dan terjerumus scandal-affair bersama mantan pacarnya. Timbullah malapetaka yang berakhir
denganputusnyaperkawinan. Persoalan gugatan pembagianharta bersama  pun  muncul  ke  pengadilan berbarengan
dengan terjadinya
perceraian.Apabila dalam perkara
inihakim terikat dengan  bunyi  peraturan perundang-undangan  semata (spreekbuis van  de  wet,  bouche  de  la  hoi) ,  maka perkara harta bersama tersebut
akandiputus  dengan  bagian  yang  sama antara  suami  dengan  isteri  secara seimbang. Tetapi apabila hakimmemahami  konsep  dasar  harta bersama  tidak  bisa  dilepaskan  dari bentukkerjasama dalam membangun dan mempertahankan
rumah tangga, makapembagian  harta  bersama  tersebut harus dibagi secara proporsional, seimbangdengan  pelaksanaan  tugas  dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga sertabesarnya peran masing-masing dalam  menghasilkan  harta  bersama.  Di sini  makna  keadilan  distributif  tidak selalu  dengan  pembagian  yang  sama rata,  tetapi  justru    keadilan  dapat terwujud  dengan  mempertimbangkan komitmen dan keseriusan dalam membangun rumah tangga yang harmoni,  disamping  besaran  kontribusi antara usaha dengan hasil, dan kewajiban  dengan  hak  yang  dilakukan kedua belah pihak.

## D. Penutup
Harta bersama dalam hukum Islam
(fikih) merupakan hal yang baru, karena dalam kitab-kitab fikih tidak
mengakomodir  tentang  harta  bersama dalam  perkawinan,  Al-Quran  surat  al-
Nisa’  ayat  32  dinilai  sebagai  dasar hukum  adanya  harta  bersama  dalam perkawinan, dengan kontekstidak memberikan  persentase    bagian  secara jelas.Hal tersebut berguna untuk memberikan fleksibilitas dalam membagi  harta  bersama  sesuai  dengan kondisi  yang dikehendaki  sesuai dengan rasa  keadilan.Kompilasi  Hukum  Islam Pasal  96  dan  97  menggambarkan separoh  harta  bersama  bagi  pasangan yang  masih  hidup  dan  pada  Pasal  97 separoh  harta  bersama  bagi  pasangan yang putus perkawinannya karena perceraian  sepanjang  tidak  ditentukan lain  dalam  perjanjian,  pasal  tersebut merupakan pasal dalam rangka penerapan  hukum  secara  umum  agar masalah harta bersama memiliki
kepastian hukum. Akan tetapi penerapan tersebut  bersifat  tidak  memaksa  pada kasus-kasus  tertentu  karena  ada  unsur yang  mengubahnya  sesuai  dengan  rasa keadilan  dan  kemanfaatan,  Dengan demikian  separoh  harta  bersama  bisa
berubah  sebagaimana  hakim  boleh berijtihad melakukan upaya hukum yang melatar  belakanginya  ( al-h}ukm  yadu>ru ma’a ‘illatihi wuju>dan wa ‘adaman ).
Catatan Akhir:
1 Muh}ammad‘Ali>  al-S{a>bu>ni>, Tafsi>r A<ya>t  al-Ah}ka>m,  (Beirut:  Da>r al-Kutub  al- ‘Alamiyah, 1999),  hlm. 332.
2 J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan ,
(Bandung: Citra Adytia Bakti, 1991), hlm. 5.
3 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan  Islam ,  (Yogyakarta:  UII-Press, 1996), hlm. 61.
4 Dibeberapa daerah di Jawa barat harta asal  dikenal  dengan  berbagai  sebutan,  di Leuwiliang,  Jasinga,  Cianjur,dan  Bekasi  disebut dengan  harta babawa. Di  Cianjur,  Bandung,
Cisarua,  Depok,  Cilengsi,  Citeureup,  Banjar, Ciamis,  Saruni  Kecamatan  Pandeglang  disebut dengan sampakan .  Di  Teluk  Jambe  dan Karawang disebut dengan warisan .Di Ratu jaya, Pondok  Terong,  Bandung  dan  Karawang  Wetan disebut  dengan  harta  bawaan.  Di  Kecamatan Talagasari,  Batujaya,  Cilamaya,  Kecamatan Karawang  Kabupaten  Karawang  disebut  dengan barang pokok. Di pelawad Kecamatan Karawang disebut  dengan babawaan .Di  Kecamatan  Teluk Jambe  dikenal  dengan raja  kaya .  Di  Saruni,
Pandeglang,  kebayan,  Pagerbatu,  Raraton  Cilaja kecamatan  pandeglang  disebut  dengan harta sulur . Di Cianjur Wanagiri Pasireuih Kecamatan Saketi Pandeglang, Kecamatan Memes,Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Labuan,Kabupaten  Pandeglang  disebut  dengan harta  pusaka atau  harta Tuturunan. Lihat  Lihat Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 60-61.
5 Sayiti Thalib , Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 79-81.
6 Otje Salman, Hukum Waris Islam (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 12.
7 M.  Quraish  Shihab ,  Tafsir  al- Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2014),  hlm. 424 . 8 Sebagaimana  harta  asal  maka  harta bersama  juga  dikenal  dengan  beberapa  sebutan di  Leuwiliang,  Depok,  Banjar,  Cikoneng  dan Pandeglang  disebut  dengan harta  gono-gini .  Di Cisarua,  Bandung,  Kecamatan  Pandeglang Cijakan, Kadupandak Kecamatan Bojong pandeglang, Wanagiri Kecamatan Saketi
Pandeglang, Menes, Kecamatan Labuan
Pandeglang  disebut  dengan kaya  reujeung Di Cilengsi  Kecamatan  Teluik  Jambe-Karawang disebut  dengan tepung  kaya .  Di  Bandung,
Cianjur disebut dengan campur kaya . Di Lemah Abang,  Lohbener,  Kepandean,  Karang  anyar Kecamatan Indramayu, Larangan, legok, Sindangkerta    kecamatan  Lohbener,  Cilamaya, Muara,  tegal  Waru  Karawang,  disebut  dengan sakaya atau pakaya . Di Kecamatan Kertasmaya, Kecamatan  Jati  Barang,  Kecamatan  Juntunyuat Inrdamayu  disebut  dengan bareng  sakaya ,  di Teluk  Buyung,  Batujaya  Karawang  disebut dengan saguna  sakaya .  Di  Singaraja  kecamatan Inrdamayu  disebut  dengan bareng  molah ,  di Kecamatan    Teluk  Jambe  Kabupaten  Karawang terdapat  istilah tumpang  kaya untuk  harta bersamain  istilah tumpang  kaya ini  terdapat dalam  bentuk  perkawinan nyalindung  kagelung da manggih kaya. Lihat M. Quraish Shihab, ibid. 9 M. Quraish Shihab, ibid , hlm. 418.
10 Muhibin  dan  Abdul  Wahid, Hukum Kewarisan  Islam  sebagai  Pembaruan  Hukum Positif  di  Indonesia (Jakarta:  Sinar  Grafika,
2009), hlm. 58. 11 Sayuti Thalib , Hukum Kekeluargaan , hlm. 81. 12 Wiryono Prodjodikoro, Hukum Waris  di  Indonesia (Bandung:  Sumur  Bandung, 1986), hlm. 195.
13 Yu>su>f Mu>sa>, Al-Tirkah wa al-Mi>ras\ fi> al-Isla>m (Kairo: Da>r al-Ma’a>rif , 1060 H), hlm. 96.
14 Otje  Salman ,  Hukum  Waris ,  hlm.
14.
15 Ibid. , hlm. 24. 16 Sayuti Thalib , Hukum Kekeluargaan , hlm. 81.
17 Puspa,  Yan  Pramadya, Kamus Hukum (Semarang: Aneka Ilmu,2004), hlm.84.
18 Muhammad  Ma’shum, Ilmu  Ushul Fiqh (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h1m. 140.
19 Muhammad Abu> Zahrah, Us}u>l al- Fiqh , (Beirut: Da>r al-Fikr al-‘Arabi, 1958), hlm. 241.
20 Ibn Qayyim al-Jauziyah, ‘I’la>m al- Muwaqi’i>n (Beirut: Da>r al-Fikri,  t.t.), hlm.14.

## DAFTAR PUSTAKA
Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam .Yogyakarta:
UII-Press, 1996.
Jauziyah,  Ibn  Qayyim  al-. ‘I’la>m  al- Muwaqi’i>n .Beirut: Da>r al-Fikr,
t.th.
Ma’shum, Muhammad. Ilmu Ushul Fiqh. Jombang: Darul Hikmah,2008. Muhibin,  dan  Abdul  Wahid. Hukum Kewarisan     Islam            Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia. Jakarta:  Sinar  Grafika,
2009.
Mu>sa>,  Yu>su>f . Al-Tirkat  wa  al-Mi>ras\  fi> al-Isla>m .  Kairo: Da>r  al-Ma'a>rif , 1960.
Prodjodikoro,Wiryono. Hukum  Waris  di Indonesia .Bandung: Sumur Bandung, 1986.
Puspa,  Yan  Pramadya. Kamus  Hukum .
Semarang: Aneka Ilmu,2004.
S{a>bu>ni>,  Muh}ammad  ‘A<li>  al.- Tafsi>r A<ya>t  al-Ah}ka>m. Beirut: Da>r al- Kutub al-‘Alamiyah, 1999.
Salman,Otje. Hukum Waris Islam . Bandung: Refika Aditama, 2001. Satrio,  J. Hukum  Harta  Perkawinan .
Citra  Adytia  Bakti,  Bandung, 1991. Shihab, M. Quraish. Tafsir al- Misbah .Jakarta: Lentera Hati, 2014. Suparman, Eman. Hukum Waris Indonesia  dalam  Perspektif  Islam, Adat  dan  BW .  Bandung:  Refika
Aditama, 2005. Thalib , Sayiti. Hukum Kekeluargaan Indonesia . Jakarta: UI Press, 1981.
Zahrah,  Muhammad Abu> . Us}u>l al-Fiqh. Beirut: Da>r al-Fikr al-‘Arabi, 1958.