Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PLAGIARISME KARYA ILMIAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT DI PERGURUAN TINGGI
Emilio Fransantoso
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia
emilio@gmail.com
Naskah diterima: 30 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 30 Juni 2023

## Abstract
Plagiarism is an act intentionally or unintentionally in obtaining or trying to obtain credit or value for a scientific work, by quoting part or all of another party's scientific works and/or works  that  are  recognized  as  scientific  works,  without  stating  the  source  accurately  and adequately. In practice, although some have received sanctions, however, there is no uniformity in determining plagiarism, so each university has its own policy. The problem in this research is how is law enforcement against plagiarism of scientific work as an effort to prevent and deal with plagiarism in universities? The research method used is normative juridical. The results of the research show that law enforcement against plagiarism of scientific work as an effort to prevent and deal with plagiarism in tertiary institutions has not been implemented properly. This  is  due  to  multiple  interpretations  of  Article  10  paragraph  (3)  of  the  Regulation  of  the Minister  of  Education,  Culture,  Research  and  Technology  Number  39  of  2021  concerning Academic  Integrity  in  Producing  Scientific  Work,  due  to  the  indecisiveness  of  the  phrase "partially",  thus  making  universities  in  Indonesia  ultimately  has  its  own  policy  related  to scientific writing that can be categorized as plagiarism.
Keywords: Law Enforcement, Plagiarism, Scientific Work.
* Alamat korespondensi: Universitas Pelita Harapan E-mail: emilio@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Hak  Cipta  merupakan  bagian  dari  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  yang  dilindungi  oleh negara. Di Indonesia Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana Undang-Undang ini telah menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Hukum Hak Cipta bertujuan untuk melindungi ciptaan-ciptaan para Pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programer komputer dan sebagainya. Hak-hak para pencipta  ini  perlu  dilindungi  dari  perbuatan  orang  lain  yang  tanpa  izin  mengumumkan  atau memperbanyak karya ciptanya. 1 Salah satu bentuk hak cipta adalah sebuah karya tulis ilmiah. Menulis  karya  ilmiah  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dilepaskan  dari  kehidupan akademik.  Berbagai  bentuk  tulisan  akademik  menjadi  hal  yang  perlu  dipahami  oleh  setiap akademisi, mengingat karya tulis yang dibuat menjadi refleksi pemahaman dari setiap bidang ilmu yang dipelajari. Penulisan karya tulis ilmiah memerlukan prasyarat, baik formal maupun materiil. Persyaratan  formal  menyangkut  kebiasaan  yang  harus  diikuti  dalam  penulisan,  sedangkan persyaratan  materiil  menyangkut  isi  tulisan.  Tujuan  dari  pemenuhan  prasyarat  itu  adalah  untuk menghindari dari plagiarisme sebagai pelanggaran hak cipta. 2
Plagiarisme adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh  karya  dan/atau  karya  ilmiah  pihak  lain  yang  diakui  sebagai  karya  ilmiahnya,  tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. 3 Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tidak disebutkan secara eksplisit terkait dengan plagiarisme. Namun demikian, khusus untuk penulisan karya ilmiah, telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan:
“Penggunaan,  pengambilan,  Penggandaan,  dan/atau  pengubahan  suatu  Ciptaan  dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.”
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka syarat mencantumkan sumber adalah sebuah syarat mutlak untuk dapat terbebas dari tindak pelanggaran. Artinya, jika tidak dicantumkan sumbernya, pasal ini otomatis mengkategorikan tindakan itu sebagai pelanggaran hak cipta, sekalipun dalam sanksi pidana tidak disebut secara eksplisit tentang ancaman sanksi jika terjadi pelanggaran atas Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sanksi terhadap pelaku yang terbukti melakukan plagiat, telah diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya  Ilmiah,  yaitu  dari  yang  paling  ringan  berupa  teguran,  hingga  sanksi  terberat,  yaitu pembatalan  ijazah  apabila  mahasiswa  telah  lulus  dari  suatu  program.  Hal  tersebut  seperti  yang terjadi dalam kasus dugaan plagiarisme di program doktoral Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
Dalam kasus tersebut, dugaan plagiarisme di UNJ mengemuka setelah tim Evaluasi Kinerja Akademik  (EKA)  Kementerian  Riset  dan  Teknologi  (Kemenristek  Dikti),  menemukan  indikasi plagiarisme pada disertasi lima pejabat Sulawesi Tenggara yang mendapatkan gelar doktor di UNJ pada 9 September 2016 lalu. 4 Salah satu dari lima pejabat tersebut adalah Nur Alam, Gubernur
1 Tim Lindsey et al., Hak Kekayaan Intelektual , Bandung: Alumni, 2011, hlm. 96.
2 Henry Soelistyo, Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika, Yogyakarta: PT Kanisius, 2011, hlm. 3.
3 Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
4 BBC, “Indonesia”, http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41161834 ., diakses pada tanggal 21 Juni 2023.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
nonaktif  Sulawesi  Tenggara  yang  juga  merupakan  tersangka  korupsi  kasus  penyalahgunaan wewenang  pemberian  izin  pertambangan  nikel  periode  tahun  2009-2014.  Atas  adanya  kasus tersebut,  Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Profesor Djaali, dicopot dari jabatannya oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir.
Kasus plagiat lainnya adalah yang terjadi pada Universitas Kristen Maranatha yang terletak di  Bandung,  Jawa  Barat.  Dalam  kasus  tersebut,  Yayasan  Perguruan  Tinggi  Kristen  Maranatha memutuskan memberhentikan sementara Rektor Universitas Kristen Marantha, Dr. dr. Felix Kasim, M.Kes.,  menurut  Yayasan  Perguruan  Tinggi  Kristen  Maranatha,  Rektor  Universitas  Kristen Marantha,  Dr.  dr.  Felix  Kasim,  M.Kes.,  diduga  telah  melakukan  plagiarisme  terhadap  sejumlah karya ilmiah mahasiswanya. Dugaan plagiat tersebut dibenarkan oleh sejumlah pihak dan beberapa mahasiswa juga sudah mengetahui hal tersebut. Salah satunya adalah karya seorang mahasiswa, Andini D Anjani, berjudul Studi Kasus Program Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Kota Banjar. Oleh Rektor Universitas Kristen Marantha, Dr. dr. Felix Kasim, M.Kes., dikutip untuk dijadikan makalah  pada  sebuah  acara  di  Yogyakarta  yang  diterjemahkan  dalam  bahasa  Inggris.  Rektor Universitas  Kristen  Marantha,  Dr.  dr.  Felix  Kasim,  M.Kes.,  mengubah  judul  skripsi  Andini  itu menjadi A Case Study Free Basic Health Services in Banjar City West Java , sedangkan Andini telah lulus dari Universitas Kristen Marantha dan kini mengabdi sebagai dokter di Banjar. 5

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  pada  dasarnya  merupakan  penelitian  yuridis  normatif,  oleh  karena  sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah normatif yang berupa asas-asas hukum dan sistem hukum. Penelitian  normatif  dalam  penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  menguraikan  atau menggambarkan  secara  rinci,  sistematis,  menyeluruh  dan  mendalam  tentang  penegakan  hukum terhadap plagiarisme karya ilmiah sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan plagiat.
Penelitian ini bersifat deskriptif karena menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku  dan  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  dalam  praktek  pelaksanaannya  yang  berkaitan dengan permasalahan akan diteliti. Data yang diperoleh akan dianalisis secara analisis kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Plagiarisme adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh  karya  dan/atau  karya  ilmiah  pihak  lain  yang  diakui  sebagai  karya  ilmiahnya,  tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Sanksi terhadap pelaku yang terbukti melakukan plagiat,  telah  diatur  dalam  Pasal  17  Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, yaitu dari yang paling ringan berupa teguran, hingga sanksi terberat, yaitu pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.
Kepastian hukum dalam Negara Hukum Pancasila, dengan prinsip bahwa asas teori hukum kita positivisme hukum, tidak lepas dari konsep due process of law yang substantive adalah suatu persyaratan  yuridis  yang  menyatakan  bahwa  pembuatan  suatu  peraturan  hukum  tidak  boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan terhadap manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang. 6 Oleh karena itu, doktrin due process yang substantif pada prinsipnya tidak lain dari suatu kriteria terhadap wajar tidaknya suatu kebijaksanaan atau tindakan pemerintah
5 Tribun News, “Diduga Plagiat Rektor Maranatha Dicopot”,
http://www.tribunnews.com/regional/2014/02/08/diduga-plagiat-rektor-maranatha-dicopot .,  diakses  pada tanggal 21 Juni 2023.
6 Ibid., hlm. 78.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
atau  parlemen  yang  menyangkut  dengan  hak-hak  dasar  manusia.  Sebagaimana  diketahui  bahwa perlindungan terhadap hak-hak rakyat dalam suatu negara merupakan inti dari suatu negara hukum atau Negara yang berdasarkan kepada Pancasila.
Melalui due  process  of  law yang substantive ,  maka  kepastian  hukum  dapat  tercipta. Kepastian hukum dalam penegakan hukum administrasi terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  Nomor  39  Tahun  2021  tentang  Integritas  Akademik  Dalam Menghasilkan  Karya  Ilmiah  terdapat  dalam  Pasal  17  oleh  karena  ketentuan  ini  merupakan ketentuan sanksi terhadap pelaku yang terbukti melakukan plagiat.
Pelaksanaan undang-undang menjadi terkendala dalam penegakan hukumnya, khususnya Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang  Integritas  Akademik  Dalam  Menghasilkan  Karya  Ilmiah,  sehingga  kepastian  hukum menjadi sirna kehilangan auranya. Aura hukum terletak pada bahasa hukum dalam undang-undang yang  seharusnya  jelas,  misalnya  ketentuan  tentang  pemberian  sanksi  administrasi  sebagaimana diatur dalam Pasal 17 mengikuti apa yang ditentukan dalam Pasal 9 jo Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
Dalam pelaksanaannya, penerapan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya  Ilmiah  tidak  semudah  itu.  Hal  tersebut  dikarenakan  tidak  ada  pengaturan  yang  jelas  dan eksplisit  terkait  dengan  batas  kesamaan  (plagiarisme),  sehingga  tingkatan  pemberian  sanksi terhadap pelaku yang terbukti melakukan plagiarisme menjadi multi tafsir.
Dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor  39  Tahun  2021  tentang  Integritas  Akademik  Dalam  Menghasilkan  Karya  Ilmiah menyatakan:
“Plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan perbuatan:
a.   mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
b.   menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan
c.   mengambil  sebagian  atau  seluruh  karya  atau  gagasan  milik  sendiri  yang  telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.”
Frasa “sebagian” menimbulkan banyak penafsiran, oleh karena tidak ada batasan minimal khusus  dan  juga  tingkatan  sejauh  mana  karya  tulis  tersebut  dianggap  sebagai  plagiat,  sehingga batasan  plagiat  suatu  karya  tulis  akan  bersifat  subjektif  yang  justru  akan  menimbulkan permasalahan hukum baru, yaitu adanya sengketa atas ketidakterimaan pihak yang disebut sebagai plagiator. Dengan adanya multi tafsir atas penggunaan frasa “sebagian” yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021  tentang  Integritas  Akademik  Dalam  Menghasilkan  Karya  Ilmiah,  sehingga  menimbulkan ketidakpastian  hukum  dalam  penegakan  hukum  administrasi  terhadap  pelaku  yang  terbukti melakukan  plagiat,  menimbulkan  implikasi  hukum  dari Pasal  17  Peraturan  Menteri  Pendidikan, Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  Nomor  39  Tahun  2021  tentang  Integritas  Akademik  Dalam Menghasilkan  Karya  Ilmiah  tersebut.  Dengan  menggunakan  pengertian  kepastian  hukum  dari Satjipto Rahardjo bahwa kepastian hukum itu adalah kepastian bukan dari peraturan perundang- undangan dan adanya kepatuhan masyarakat terhadap hukum, maka implikasinya ialah:
1. Terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah. Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah menyatakan:
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
(1)  Pelanggaran  terhadap  Integritas  Akademik  dalam  menghasilkan  Karya  Ilmiah sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  yang  dilakukan  oleh  Mahasiswa  dikenai sanksi administratif berupa:
a.   pengurangan nilai atas Karya Ilmiah;
b.   penundaan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
c.   pembatalan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
d.   pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh Mahasiswa;
e.   pemberhentian dari status sebagai Mahasiswa; atau
f.   pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi.”
(2)  Pelanggaran  terhadap  Integritas  Akademik  dalam  menghasilkan  Karya  Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang dilakukan oleh Dosen dikenai sanksi administratif berupa:
a.   penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 (tiga) tahun;
b.   penurunan jabatan akademik satu tingkat; dan/atau
c.  pemberhentian dari jabatan Dosen.
(3)  Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
Secara normatif, pengaturan pemberian sanksi terhadap pelaku yang terbukti melakukan plagiat sudah sangat baik. Namun dalam implementasinya, pengaturan tersebut justru menimbulkan polemik baru, oleh karena Pasal 9 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah yang mengatur  tentang  mekanisme  pemberian  tingkatan  sanksi  terhadap  pelaku  yang  terbukti  melakukan plagiat,  memiliki  multi  tafsir  yang  bersifat  subjektif,  sehingga  menimbulkan  ketidakpastian  hukum terhadap Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
Adanya multi tafsir atas penggunaan frasa “sebagian” yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  Nomor  39  Tahun  2021  tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, membuat perguruan tinggi di Indonesia dapat membuat  pengaturan  sendiri  tentang  tingkatan  plagiasi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  17  ayat  (3) Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  Nomor  39  Tahun  2021  tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
Sebagai  contoh  kasus  dugaan  plagiarisme  yang  telah  mendapatkan  sanksi  administrasi  juga telah terjadi di beberapa universitas di Indonesia, seperti halnya kasus dugaan plagiarisme di program doktoral  Universitas  Negeri  Jakarta  (UNJ).  Dalam  kasus  tersebut,  dugaan  plagiarisme  di  UNJ mengemuka  setelah  tim  Evaluasi  Kinerja  Akademik  (EKA)  Kementerian  Riset  dan  Teknologi (Kemenristek Dikti), menemukan indikasi plagiarisme pada disertasi lima pejabat Sulawesi Tenggara yang  mendapatkan  gelar  doktor  di  UNJ  pada  9  September  2016  lalu. 7 Salah  satu  dari  lima  pejabat tersebut  adalah  Nur  Alam,  Gubernur  nonaktif  Sulawesi  Tenggara  yang  juga  merupakan  tersangka korupsi  kasus  penyalahgunaan  wewenang  pemberian  izin  pertambangan  nikel  periode  tahun  2009- 2014. Atas adanya kasus tersebut, Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Profesor Djaali, dicopot dari jabatannya oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir.
Kasus plagiat lainnya adalah yang terjadi pada Universitas Kristen Maranatha yang terletak di Bandung,  Jawa  Barat.  Dalam  kasus  tersebut,  Yayasan  Perguruan  Tinggi  Kristen  Maranatha memutuskan memberhentikan sementara Rektor Universitas Kristen Marantha, Dr. dr. Felix Kasim, M.Kes., menurut Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha, Rektor Universitas Kristen Marantha, Dr.  dr.  Felix  Kasim,  M.Kes.,  diduga  telah  melakukan  plagiarisme  terhadap  sejumlah  karya  ilmiah mahasiswanya. Dugaan plagiat tersebut dibenarkan oleh sejumlah pihak dan beberapa mahasiswa juga
7 BBC, “Indonesia”, http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41161834 ., diakses pada tanggal 21 Juni 2023.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
sudah  mengetahui  hal  tersebut.  Salah  satunya  adalah  karya  seorang  mahasiswa,  Andini  D  Anjani, berjudul  Studi  Kasus  Program  Pelayanan  Kesehatan  Dasar  Gratis  di  Kota  Banjar.  Oleh  Rektor Universitas  Kristen  Marantha,  Dr.  dr.  Felix  Kasim,  M.Kes.,  dikutip  untuk  dijadikan  makalah  pada sebuah  acara  di  Yogyakarta  yang  diterjemahkan  dalam  bahasa  Inggris.  Rektor  Universitas  Kristen Marantha, Dr. dr. Felix Kasim, M.Kes., mengubah judul skripsi Andini itu menjadi A Case Study Free Basic Health Services in Banjar City West Java , sedangkan Andini telah lulus dari Universitas Kristen Marantha dan kini mengabdi sebagai dokter di Banjar. 8
Selain contoh di atas terkait dengan sanksi administrasi yang sudah dijatuhkan kepada pelaku plagiarisme,  pihak  perguruan  tinggi  juga  telah  melakukan  upaya  preventif  mencegah  terjadinya plagiasi, misalnya pada Universitas Brawijaya yang memiliki kebijakan setiap karya ilmiah mahasiswa wajib  melewati  pemeriksaan  plagiasi  yang  dilakukan  oleh  Tim  Pelaksana  Deteksi  Plagiasi  Fakultas Hukum dengan ketentuan tingkat kesamaan di bawah 5%, mahasiswa sudah bisa mendapatkan Surat Keterangan Deteksi Plagiasi. 9 Berbeda halnya dengan kebijakan yang diselenggarakan oleh Universitas Parahyangan  Bandung  yang  memiliki  kebijakan  setiap  karya  ilmiah  mahasiswa  wajib  melewati pemeriksaan plagiasi dengan ketentuan tingkat kesamaan maksimal 10%, maka mahasiswa mempunyai hak untuk mendaftarkan sidang.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dapat  dinyatakan  bahwa  ketentuan  hukum  dalam  hal plagiarisme,  tidak  secara  eksplisit  diatur  dalam  tingkat  undang-undang,  padahal  plagiarisme  karya ilmiah  merupakan  tindak  kejahatan  yang  sangat  serius,  karena  terkait  dengan  hasil  cipta  seseorang. Walaupun hingga saat ini tidak ada satupun kasus plagiarisme sampai pada tingkat pengadilan, namun demikian, pada kenyataannya, praktik plagiarisme masih sering terjadi di Indonesia. Selain daripada itu, tidak ada pula kebijakan perguruan tinggi terkait dengan tingkatan pemberian sanksi administrasi.
Hal tersebut dikarenakan hanya ada 2 (dua) pilihan bagi mahasiswa yang melewati pemeriksaan plagiasi,  yaitu  apabila  pemeriksaan  plagiasi  di  bawah  5%  pada  Universitas  Brawijaya,  maka  karya ilmiah tersebut dianggap bukan sebagai plagiasi, walaupun terdapat kalimat-kalimat dalam karya ilmiah tersebut  yang  tidak  mencantumkan  sumbernya,  yang  seharusnya  mendapatkan  sanksi  administrasi, sebagaimana prinsip keadilan korektif yang disampaikan oleh Aristoteles, bahwa jika suatu kejahatan dilakukan,  maka  hukuman  yang  sepantasnya  perlu  diberikan  pada  si  pelaku.  Keadilan  korektif merupakan keadilan yang terfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. 10
Artinya adalah berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, ketika  terbukti  adanya  plagiarisme  dalam  suatu  karya  ilmiah,  maka  berdasarkan  prinsip  keadilan korektif, sanksi administrasi atas pelanggaran tersebut tetap harus diberikan kepada mahasiswa, sekecil apapun  plagiat  karya  ilmiah  tersebut  terbukti.  Namun  demikian,  pada  kenyataannya,  saat  ini  sangat dimungkinkan  terjadinya  multi  tafsir  terhadap  Pasal  10  ayat  (3)  Peraturan  Menteri  Pendidikan, Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  Nomor  39  Tahun  2021  tentang  Integritas  Akademik  Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, karena ketidaktegasan frasa “sebagian”.
Berdasarkan  hal  tersebut,  hal  ini  mengakibatkan  berkurangnya  rasa  keadilan  dan  kepastian hukum dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, sehingga menimbulkan
8 Tribun News, “Diduga Plagiat Rektor Maranatha Dicopot”,
http://www.tribunnews.com/regional/2014/02/08/diduga-plagiat-rektor-maranatha-dicopot .,  diakses  pada tanggal 21 Juni 2023.
9 Universitas Brawijaya, “Deteksi Plagiasi”, http://hukum.ub.ac.id/deteksi-plagiasi-2/ ., diakses pada tanggal 21 Juni 2023.
10 Bernard  L.  Tanya, Teori  Hukum,  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi, Yogyakarta:  Genta Publishing,  2011,  hlm.  42—43.  Lihat:  Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Hakim  Barkatullah, Ilmu  Hukum  dan Filsafat Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 37.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pula tidak adanya keadilan di dalamnya. Keadilan di sini adalah terhadap mahasiswa yang lolos dari pelacakan  plagiasi  dan  terbukti  pemeriksaan  mencapai  nilai  0%,  sedangkan  bagi  mahasiswa  yang terbukti  dalam  pemeriksaan  diketahui  mencapai  nilai  3%  atau  5%,  tidak  mendapatkan  sanksi administrasi, walaupun terbukti melakukan plagiasi. Perlu untuk dipahami bahwa berbicara kepastian hukum juga harus berbicara keadilan. Mengapa demikian? Kepastian hukum memang bukan keadilan demikian  keadilan  bukan  juga  kepastian  hukum.  Namun  kepastian  hukum  harus  mengakomodasi keadilan, karena keadilan dapat terwujud, salah satunya melalui kepastian hukum. 11
2. Terhadap Pemerintah dan Perguruan Tinggi di Indonesia.
Pemerintah memiliki kewajiban untuk meminimalisir terjadinya plagiarisme karya tulis ilmiah. Oleh  karena  itu,  melalui  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nasional,  diterbitkan  Peraturan Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan Penanggulangan  Plagiat  di  Perguruan  Tinggi  yang  kemudian  diganti  dengan  Peraturan  Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dengan tujuan agar para pelaku plagiarisme dapat diberikan sanksi administrasi  baik  teguran  hingga  pembatalan  ijazah.  Namun  demikian,  ketentuan  tersebut  memiliki celah hukum yang mengakibatkan multi tafsir dalam penerapannya.
Hal tersebut tentunya berimplikasi kepada perguruan tinggi di Indonesia yang pada akhirnya membuat kebijakan sendiri terkait dengan karya tulis ilmiah yang dapat dikategorikan sebagai plagiat, sebagaimana yang terjadi pada Universitas Brawijaya yang memiliki kebijakan tingkat kesamaan karya tulis  ilmiah  di  bawah  5%,  sedangkan  pada  Universitas  Parahyangan  Bandung  memiliki  kebijakan tingkat kesamaan karya tulis ilmiah maksimal 10%.
Adanya frasa “sebagian” pada Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah  membuat  perguruan  tinggi  di  Indonesia  tidak  memiliki  panduan  hukum  yang  baku  dalam penegakan hukum administrasi pelaku plagiarisme karya tulis ilmiah, khususnya pemberian tingkatan sanksi administrasi bagi pelaku plagiarisme.
Secara normatif, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun  2021  tentang  Integritas  Akademik  Dalam  Menghasilkan  Karya  Ilmiah  sudah  sangat  baik pengaturannya, namun tidak sempurna dalam pelaksanaannya. Dengan adanya frasa “sebagian” pada Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah yang membuat perguruan tinggi di  Indonesia  memiliki  penafsiran  yang  berbeda-beda  dalam  penegakan  hukum  administrasi  pelaku plagiarisme  karya  tulis  ilmiah,  mencerminkan  sikap  pemerintah  yang  belum  taat  akan  amanat  yang diberikan  oleh  undang-undang,  karena  jika  pemerintah  berpegang  teguh  terhadap  amanat  yang diberikan oleh undang-undang, maka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah telah mencerminkan atau bahkan mewujudkan kepastian hukum.
Dalam upaya agar pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dapat tercapai, maka perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dengan memberikan batas bawah terhadap penggunaan karya milik orang lain tanpa menyebut sumber  secara  tepat,  sehingga  dalam  pelaksanaannya  tercapai  kepastian  hukum  dalam  penegakan hukum administrasi bagi pelaku plagiarisme.
11 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 18.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## IV. KESIMPULAN
Penegakan  hukum  terhadap  plagiarisme  karya  ilmiah  sebagai  upaya  pencegahan  dan penanggulangan  plagiat  di  perguruan  tinggi  belum  terlaksana  dengan  baik.  Hal  tersebut  disebabkan adanya multi tafsir terhadap Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  Nomor  39  Tahun  2021  tentang  Integritas  Akademik  Dalam  Menghasilkan  Karya  Ilmiah, karena ketidaktegasan frasa “sebagian”, sehingga membuat perguruan tinggi di Indonesia pada akhirnya memiliki kebijakan sendiri terkait dengan karya tulis ilmiah yang dapat dikategorikan sebagai plagiat. Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  revisi  terhadap  Pasal  10  ayat  (3)  Peraturan  Menteri  Pendidikan, Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  Nomor  39  Tahun  2021  tentang  Integritas  Akademik  Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dengan memberikan batas bawah terhadap penggunaan karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat, sehingga dalam pelaksanaannya tercapai kepastian hukum dalam penegakan hukum administrasi bagi pelaku plagiarisme.

## REFERENSI
Lindsey, Tim et al., Hak Kekayaan Intelektual , Bandung: Alumni, 2011. Prasetyo, Teguh dan Abdul Hakim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
Purwati, Ani, Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek , Jakarta: CV. Jakad Media Publishing, 2020. Rahardjo,Satjipto, Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing,
2009.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif-Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Jakarta: Rajawali Press, 2007.
Soelistyo, Henry, Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika, Yogyakarta: PT Kanisius, 2011. Tanya, Bernard L., Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2010  Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  Nomor  39  Tahun  2021  tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

## Internet:
BBC, “Indonesia”, http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41161834 ., diakses pada tanggal 21 Juni 2023.
Tribun News, “Diduga Plagiat Rektor Maranatha Dicopot”,
http://www.tribunnews.com/regional/2014/02/08/diduga-plagiat-rektor-maranatha-dicopot ., diakses pada tanggal 21 Juni 2023.
Universitas  Brawijaya,  “Deteksi  Plagiasi”, http://hukum.ub.ac.id/deteksi-plagiasi-2/ .,  diakses  pada tanggal 21 Juni 2023.