PENETAPAN TERSANGKA BARU DALAM LEMBAGA PRAPERADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR : 24/Pid. Pra/2018/PN. JKT.SEL) AJI RAHMADI Universitas Sebelas Maret Surakarta Jl. Ir Sutami No.36 A, Surakarta junojocel@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif  dengan menggunakan  pendekatan kasus (case Approach) yang dititikberatkan pada pertimbangan hakim untuk sampai pada putusannya. Tujuan penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan tersangka baru dalam lembaga praperadilan. ketentuan normatif  mengenai kewenangan lembaga praperadilan pada pokoknya sudah diatur secara limitatif  namun hakim aquo mempunyai pertimbangan lain yaitu perbuatan turut serta dari pihak-pihak lain yang sudah disebut dalam putusan pokok perkara yang telah in kracht, dimana dalam surat dakwaan dan juga putusan telah menjabarkan peran dari pihak-pihak yang dianggap turut serta dalam perbuatan aquo. Sehingga hakim memandang adil bahwa pihak-pihak yang turut serta dalam perbuatan korupsi tersebut juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dalam putusan praperadilan kemudian mengabulkan permohonan untuk menetapkan tersangka baru.
Kata kunci : Praperadilan, Penetapan Tersangka Baru, Pertimbangan Hakim

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki elemen- elemen Rechstaat maupun Rule of  Law menjadi bagian dari prinsip-prinsip negara Indonesia. Bahkan secara tegas rumusan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesa berdasar atas hukum ( Rechstaat), tidak berdasar pada kekuasaan belaka (Machstaat). Rumusan penjelasan tersebut mencerminkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki pembatasan kekuasaan negara oleh hukum 1 . Oleh karena itu, konsekuensi negara Indonesia sebagai negara hukum adalah hak-hak warga negara seyogyanya harus dilindungi oleh hukum dan semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (Equality 1 Hamdan Zoelva, Negara Hukum Dalam Perpektif Pancasila, https://www.hamdanzoelva.wordpress.com/2009/05/30/negara-hu- kum dalamperpektifpancasila/amp/#share=https://hamdanzoelva. wordpress.com/, diakses pada tanggal 16 September 2018.
before the law) . Dalam negara hukum, penegakan hukum dilakukan dengan suatu proses hukum dan prosedur hukum yang berlaku.  Dalam penegakan hukum pidana, maka dilakukan dengan hukum acara pidana (pidana formil), sebagai prosedur menegakkan dan menjalankan hukum pidana materiil. Hal ini tercantum dalam Penjelasan Umum UU No.8 Tahun 1981 yang berbunyi
“....Agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum”.
Operasionalisasi sistem peradilan pidana dalam rangka tercapainya tujuan dari penegakan hukum pidana, karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku
kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Demikian pula dengan sistem peradilan yang erat hubungannya dengan sistem-sistem lain dalam sistem hukum nasional2.
Dewasa ini praperadilan mendapat tempat yang begitu penting dalam hukum acara pidana, bahkan hampir dapat dikatakan setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana kemudian ditetapkan menjadi tersangka, upaya hukum yang pertama dilakukan adalah praperadilan. Tuntutan penggunaan praperadilan semakin menguat di dalam masyarakat yang terindikasi dituduh melakukan tindak pidana. Sebab dalam berbagai kasus-kasus pidana selama ini yang terjadi memperlihatkan bahwa praperadilan menunjukkan adanya perlindungan, tidak hanya menyangkut keadilan, melainkan juga terhadap perlindungan hak asasi manusia.
Perluasan objek praperadilan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK nomor : 21/PUU- XII/2014 yang memperluas kewenangan praperadilan dalam pasal 77 KUHAP dengan menambahkan kewenagan memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Putusan ini juga memperjelas mengenai bukti permulaan yang cukup, dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP dengan memaknai minimal 2 (dua) alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP.
Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks Undang-Undang kedalam peristiwa yang kongkrit, tidak sekedar sustantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang kongkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya 3 . Salah satu kebebasan hakim dalam memutus perkara praperadilan adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutuskan mengabulkan  gugatan praperadilan terkait kasus dugaan korupsi Bank Century yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Putusan dengan Nomor : 24/Pid.Pra/2018/PN. JKT.SEL yang dibacakan oleh hakim tunggal Effendi Muchtar dimana salah satu amar yang dianggap kontroversial adalah menetapkan tersangka baru dalam perkara korupsi Bank Century. Dengan adanya putusan PN. Jakarta Selatan tersebut telah terjadi perluasan objek pra peradilan yang sangat fundamental. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menuangkannya kedalam sebuah makalah dengan judul

## “ PENETAPAN TERSANGKA BARU DALAM LEMBAGA PRAPERADILAN (STUDI KASUS
2 Sudikno Mertokusumo, Kapita Selekta Ilmu Hukum, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2011, hal 19-20.
3 Ery Setyanegara, Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan Substantif), Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, www.jhp.ui.ac.id>home>article>download diakses pada tanggal 18 September 2018.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR : 24/Pid.Pra/2018/PN. JKT. SEL) ” .

## B. RUMUSAN MASALAH
Tulisan ini akan membahas permasalahan (1) Bagaimana pandangan hukum positif Indonesia terkait praperadilan? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 24/ Pid.Pra/2018/PN. JKT.SEL dalam menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi Bank Century?

## C. METODE PENULISAN.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan  pendekatan kasus (case Approach) yang dititikberatkan pada pertimbangan hakim untuk sampai pada putusannya. Tujuan penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan tersangka baru dalam lembaga praperadilan dengan pokok pembahasan adalah mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menetapkan tersangka baru dalam perkara Bank Century.

## D. PEMBAHASAN.

## 1.  Pandangan Hukum Positif Indonesia Terkait Praperadilan.
Indonesia adalah negara hukum, berusaha untuk mempertahankan dan melindungi Hak Asasi Manusi serta menjadi Hak Asasi Manusi sebagai roh dalam produk hukum nasional. Berdasarkan pasal 27 Undang- Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Tujuan lahirnya lembaga praperadilan adalah demi tegaknya hukum dan dilindunginya Hak Asasi Manusia dalam tingkat penyidikan dan penuntutan, lembaga praperadilan dibentuk pada dasarnya untuk menghindari kesewenang- wenangan penegak hukum dalam melaksanakan tugas.
Pada dasarnya sebagai negara yang tetap mempertahankan hukum kolonial, negara Indonesia menganut sistim peradilan pidana inquisitorial. Namun, sejak diberlakukannya UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, sistim peradilan pidana Indonesia memiliki beberapa konsep dan prinsip adversial dalam pengaturanya. Salah satu sistim adversial yang digunakan dalam KUHAP adalah konsep praperadilan yang merupakan konsepsi dari Habeas Corpus Act (1679) yang lahir di Inggris. Secara normatif, objek praperadilan diatur secara limitatif yang terbatas hanya pada pasal 1 angka 10 dan pasal 77 KUHAP. Hal senada juga terdapat dalam ketentuan pasal 9 ayat (4) ICCPR yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memutuskan penundaan mengenai keabsahan penahanannya dan memerintahkan pembebasan apabila penahanan itu tidak sah.
Bahwa hambatan-hambatan dalam praperadilan yang mengakibatkan kurangnya realisasi hak-hak asasi khususnya terkait implementasi habeas corpus
dalam lembaga praperadilan menjadikan lembaga ini dipandang kurang efektif dalam melakukan tindakan pengawasan aparat peradilan. Bahwa mengenai hak Habeas Corpus , gagasan lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak Habeas
Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus
Act memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi ataupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia. Surat perintah habeas corpus ini dikeluarkan oleh pengadilan pada pihak yang sedang menahan (polisi atau jaksa) melalui prosedur yang sederhana langsung dan terbuka sehingga dapat dipergunakan oleh siapapun 4 . Menilik dari gagasan Habeas corpus dihubungkan dengan KUHAP, tercapai tidaknya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia sangat tergantung bagaimana merealisasikan cita-cita KUHAP dalam penyelenggaraan praperadilan, tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 77 s/d 83, 95 s/d 97. Sebab, permohonan praperadilan atas tuntutan nganti kerugian dan rehabilitasi merupakan penyelenggaraan kepentingan perlindungan hak-hak perseorangan yang lebih bersifat administratif dan arbiter 5 . Dasar dibentuknya lembaga Praperadilan dapat dilihat dalam pendoman pelaksanaan KUHAP yang mengatakan: Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksan perkara diperlukan adanya pengurangan- pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasarkan ketentuan yang diatur daldam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka/terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan Praperadilan. Berpijak dari isi pedoman pelaksanaan KUHAP tersebut, jelas, terbentuknya Lembaga Praperadilan adalah sebagai lembaga pengawasan terhadap kinerja lembaga penyidik dan Penuntut Umum dalam pelaksanaan, penangkapan, penahananan, penghentikan penyidikan maupun penghentian penuntutan.
Praperadilan merupakan bagian dari Pengadilan Negeri, dan timbulnya lembaga praperadilan ini sebagai mana Rechter Commissaris di negeri Belanda tidak lain dari perkembangan zaman yang menghendaki hakim mempunyai peran aktif dalam peradilan pidana dan juga untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa. Nasib praperadilan itu
4 Wanda Rara Fareza, Analisis Putusan Hakim Praperadilan Dalam  Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Prap- eradilan Nomor 14/Pid.Pra/2016/PN.Tjk)”, http://digilib.unila. ac.id/26851/3/, diakses pada tanggal 21 September 2018.
5 Iwan Anggoro Warsito, Pemeriksaan Pendahuluan dan Prap- eradilan Pasca Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, Pohon Cahaya, Yogjakarta, 2015, hal 11-12.
ditentukan oleh hakim yang memeriksa 6 . Penetapan status seseorang menjadi tersangka merupakan salah satu bagian dalam tahap penyidikan. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana 7 . Sementara itu, dalam pasal 46 ayat (1) Undang-UndangNomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merumuskan bahwa dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini 8 . Ketentuan Praperadilan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum AcaraPidana (KUHAP) Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih khususnya dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), serta Pasal 124. Ketentuan mengenai praperadilan dalam KUHAP diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 KUHAP yang menyebutkan bahwa 9 :
a.  Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/ atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
b.  Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
c.  Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
Selain ketentuan di KUHAP pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi memperluas obyek praperadilan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/ PUU-XII/2014 yaitu mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.
Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga memperjelas bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup sebagaimana dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP dengan dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dalam ketentuan pasal 184 KUHAP. Dasar pertimbangan MK karena adanya checks and balances atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik yang disebabkan tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan  perolehan alat bukti 10 .
6 O. C. Kaligis dkk, Praktek Praperadilan Dari Waktu ke Waktu, Otto Cornelis Kaligis dan Associates, Jakarta, 2000, hal xxii.
7 Penjelasan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
8 Penjelasan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
9 Soenarto Soerodibroto, KUHP & KUHAP, Dilengkapi Yuris- prudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad. Jakarta, PT. Rajawali Press, Jakarta, 2003, hal. 360.
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Materi  UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum

## 2.  Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 24/Pid.
Pra/2018/PN. JKT.SEL.
Dalam penjatuhan pidana menurut Mackenzie, dikenal salah satunya adalah teori Ratio Decidendi. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Peraturan perundang- undangan merupakan dasar bagi seorang hakim untuk menentukan putusan yang dijatuhkan walaupun hakim itu bukanlah hanya sekedar corong undang-undang ( la bouche de la oi) , tetapi tetap saja peraturan perundang- undangan merupakan pedoman bagi seorang hakim dalam menentukan suatu putusan. Selanjutnya, dalam suatu putusan haruslah dikemukakan pertimbangan- pertimbangan hukum, sehingga seorang hakim sehingga seorang hakim sampai pada putusannya sebagaimana dalam amar putusan (Strachmaat), dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan yang diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan bagi para pihak dalam perkara 11 . Dalam perkara aquo , melalui tangan hakim tunggal praperadilan Effendi Muchtar, putusan  praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor : 24/Pid. Pra/2018/PN. Jkt.Sel memutuskan sebagai berikut :
a.  Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian.
b.  Memerintahkan Termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap  Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa BUDI MULYA) atau melimpahkannya kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
c.  Menolak Permohon Pemohon Praperadilan untuk selain dan selebihnya.
d.  Membebankan biaya perkara kepada Termohon, sebesar NIHIL;
Acara Pidana terhadap UUD 1945. 11 Ahmad Rifai, Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  Dalam  Perspek- tif  Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, hal 110-111.
Bahwa dalam putusan aquo, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut 12 :
“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 4 yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Jkt.Pst. tanggal 16 Juli 2014, atas nama terdakwa BUDI MULYA, terlihat pada dakwaan ( halaman 211 ) “ Bahwa terdakwa BUDI MU- LYA…………..dst………… bersama-sama dengan BOEDIO-
NO selaku Gubernur Bank Indonesia, MIRANDA SWARAY
GOELTOM, selaku Deputy Senior Gubernur BI , SITI CHALIMAH FADJRIAH, Selaku Deputy Gubernur bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Syariah, S. BUDI ROCHADI
( saat ini sudah almarhum ) selaku Deputy Gubernur
Bidang 7 sistim pembayaran, pengedaran uang, BPR dan perkreditan, MULIAMAN DARMANSYAH HADAD , selaku Deputy Gubernur Bidang 5 Kebijakan perbankan/ stabilisa- si sistim keuangan dan selaku Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan ( LPS ) , HARTADI AGUS SARWONO, selaku Deputy Gubernur Bidang 3 Kebjakan Moneter dan ARDHAYADI MITROATMODJO, selaku Deputy Gubernur Bidang 8 Logistik, keuangan , penyelesaian Asset, Sekretar- iat dan KBI serta RADEN PARDEDE, selaku sekretaris Komite Stabilitas Sistim keuangan ( KSSK ) ……………….. dst….. ………” telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai sebagai suatu perbuatan berlanjut , secara melawan hukum yaitu secara bertentan- gan dengan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia, jo. UU No. 3 tahun 2004, tentang perubah- an Undang-Undang ……………..dst……… “;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang diajukan Pemohon yaitu HERI FIRMANSYAH, SH, MHUM. MPA menerangkan bahwa apabila dakwaan yang di jungto-kan dengan Pasal 55 membawa konsekuensi bahwa orang-orang yang disebutkan dalam dakwaan tersebut ha- rus dituntut juga dan diajukan juga sebagai tersangka dan harus dijatuhi pidana, akan tetapi lama pemidanaanya bisa berbeda tergantung peranannya dalam tindak pidana terse- but, seperti apakah ia orang yang melakukan (pleger), turut serta melakukan (medepleger),menyuruh lakukan (doen- pleger) atau dibujuk melakukan (uitlokker) atau membantu melakukan perbuatan pidana (medeplichtige). Menurut ahli adalah merupakan suatu ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya terdakwa dan kelu- arganya yang telah dipidana, apabila hanya seorang saja yang dilakukan penuntutan dan dijatuhi pidana, sementara yang lainnya tidak dan hal tersebut juga merupakan pelang- garan terhadap asas-asas dasar hukum pidana yang diakui secara universal dalam sisitim hukum pidana continental dan Penuntut Umum harus bertangungjawab dan konsekuen kenapa ia memasukkan nama-nama orang tersebut ke dalam dakwaannya dan tidak bisa sebagai formalitas saja dalam menyusun dakwaan yang pasalnya ada turut serta.
Kemudian dalam pertimbangan bagian akhirnya, hakim aquo mempertimbangkan sebagai berikut 13 :
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-per- timbangan tersebut di atas, sepanjang petitum nomor poin
12 Pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN. Jkt.Sel hal. 66. 13 Pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 24/Pid.Pra/2018/PN. Jkt.Sel hal. 76.
3 yaitu memerintahkan Termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas du- gaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, atau melimpahkannya kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan un- tuk melanjutkan dengan Pendakwaan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, karena beralasan hukum, berkeadilan dan berkepastian hukum dan demi perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka harus dikabulkan;
Wewenang hakim praperadilan menurut hukum positif sudah ditentukan secara limitatif namun dalam perkara aquo, hakim telah mempunyai pertimbangan sendiri Dari pandangan hukum positif indonesia, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih khususnya dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), serta Pasal 124 dan putusan MK No. : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan juga Peraturan  Mahkamah Agung (PERMA) No.4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tersebut khususnya Pasal 2 ayat (1) merumuskan bahwa obyek praperadilan adalah: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; penetapan tersangka; penyitaan dan penggeledahan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dengan demikian, mengacu kepada peraturan perundang-undangan di atas, maka putusan praperadilan yang menetapkan tersangka baru tidak termasuk objek pemeriksaan hakim praperadilan.
Bagi sebagian kaum legisme, terhadap perkara aquo seharusnya hakim menolak gugatan kuasa hukum pemohon Praperadilan tersebut karena tidak masuk dalam ranah atau objek praperadilan. Penetapan tersangka baru dalam praperadilan, walaupun merupakan bagian dari penyidikan yang sudah barang tentu merupakan wewenang dari penyidik. Sementara itu, dalam putusan aquo hakim dengan jelas melalui amar putusannya memerintahkan untuk “melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka” yang jelas bukan objek dari praperadilan sehingga konsekuensinya hakim praperadilan tersebut telah melampaui objek kewenangannya. Hakim praperadilan  secara normatif hanya memiliki kewenangan untuk menguji terhadap pelaksanaan upaya paksa sebagaimana ditentukan dalam KUHAP dan putusan MK No. : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bukan mewajibkan penyidik untuk melakukan upaya paksa dengan menetapkan seseorang saksi yang tersebut dalam putusan untuk dijadikan tersangka. Pengujian terhadap upaya paksa harus dimaknai  secara formal administratif bukan dalam pemahaman melakukan pengujian terhadap substansi keabsahan bagaimana memperoleh suatu alat bukti yang menjadi kewenangan dari hakim pengadilan yang sudah memasuki materi perkara.
Apabila suatu perundang-undangan tidak jelas atau tidak lengkap mengatur suatu peristiwa konkrit, hakim
dituntut untuk selalu menemukan hukumnya. Dengan kebebasan atau kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan sebagai berikut :
“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menega- kkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Un- dang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.
Sementara itu, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merumuskan bahwa:
“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.
Ketentuan pasal ini, mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang- undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak  berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan inilah yang dinamakan penemuan hukum 14 . Dalam rangka menemukan hukum, isi ketentuan pasal 10 ayat (1) hendaknya dihubungkan dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yang merumuskan bahwa : “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengiku- ti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut menerangkan bahwa :
“ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.
Penemuan hukum menurut Sudikno Merokusumo merupakan rangkaian kegiatan dalam proses peradilan yang tidak terpisahkan, terjalin utuh, dan mempunyai hubungan satu sama lain. Momentum dimulainya penemuan hukum adalah setelah peristiwa konkritnya dibuktikan atau dikonstatasi, karena pada saat itulah peristiwa konkrit yang dinyatakan terbukti atau ditetapkan sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dicarikan atau diketemukan hukumnya 15 . Dari ketentuan diatas tersirat secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum, agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Selanjutnya, jika dimaknai lebih lanjut, maka ketentuan pasal 5 ayat (1) ini dapat diartikan bahwa oleh karena 14 Ahmad Rifai.  Ibid., Hal. 26.
15 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Edisi Kelima, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 2007, hal 78.
hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim akan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Dikaitkan dengan perkara aquo, penulis berpendapat bahwa ketentuan normatif mengenai kewenangan lembaga praperadilan pada pokoknya sudah diatur secara limitatif namun hakim aquo mempunyai pertimbangan lain yaitu perbuatan turut serta dari pihak-pihak lain yang sudah disebut dalam putusan pokok perkara yang telah in kracht yaitu BUDI MULYA, dimana dalam surat dakwaan dan juga putusan telah menjabarkan peran dari pihak-pihak yang dianggap turut serta dalam perbuatan aquo. Sehingga hakim memandang adil bahwa pihak- pihak yang turut serta dalam perbuatan korupsi tersebut juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dalam putusannya kemudian mengabulkan permohonan untuk menetapkan tersangka baru.

## E. SIMPULAN
Wewenang hakim praperadilan menurut hukum positif sudah ditentukan secara limitatif, dalam pandangan hukum positif indonesia, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih khususnya dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), serta Pasal 124 dan putusan MK No. : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 merumuskan bahwa obyek praperadilan adalah: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; penetapan tersangka; penyitaan dan penggeledahan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, sehingga peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan oleh hakim dalam memutus perkara praperadilan pada pokoknya sudah diatur namun dalam perkara aquo hakim mempunyai pertimbangan terkait asas keadilan dan persamaan hukum untuk menetapkan tersangka baru yang sebenarnya merupakan domain atau kewenangan dari penyidik melalui serangkaian tindakan penyidikan.
Oleh karena lembaga praperadilan sejatinya hanya berwenang menguji terhadap pelaksanaan upaya paksa oleh penyidik dan bukan untuk mewajibkan penyidik melakukan upaya paksa dengan menetapkan tersangka,  apabila dilihat dari ketentuan normatif maka penetapan tersangka baru pada dasarnya telah diluar dari kewenangan hakim praperadilan.  Praperadilan di Indonesia adalah salah satu subsistem yang menjalankan kerja pengawasan horizontal terhadap kerja penyidik dan penuntut dalam sistem peradilan pidana terpadu. Namun terlepas dari putusan aquo dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat dan dianggap segera perlu dilakukan pembaharuan.

## F. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
1.  Otto Cornelis Kaligis, Praktek Praperadilan  Dari Waktu ke Waktu , Otto Cornelis Kaligis dan Associates, Jakarta, 2000.
2.  Sudikno Mertokusumo, Kapita Selekta Ilmu Hukum , Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2011.
3.  --------- Penemuan Hukum Sebuah Pengantar , Edisi Kelima, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 2007.
4.  Ahmad Rifai, Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  Dalam Perspektif   Hukum Progresif , Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
5.  Soenarto Soerodibroto, KUHP & KUHAP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad , Rajawali Press, Jakarta, 2003.
6.  Iwan Anggoro Warsito, Pemeriksaan Pendahuluan dan Praperadilan Pasca Putusan MK No. 21/PUU- XII/2014 , Yogjakarta, Pohon Cahaya, 2015.

## Jurnal
Wanda Rara Fareza, “Analisis Putusan Hakim Praperadilan Dalam  Perkara Tindak Pidana Korupsi” (Studi Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2016/PN.Tjk)”, http://digilib.unila. ac.id/26851/3/, diakses pada tanggal 21 September 2018.

## Internet
1.  Hamdan Zoelva, Negara Hukum Dalam Perpektif Pancasila, https://www.hamdanzoelva. wordpress.com/2009/05/30/negara-hukum dalamperpektifpancasila/amp/#share=https:// hamdanzoelva.wordpress.com/, diakses pada tanggal 16 September 2018.
2.  Wanda Rara Fareza, Analisis Putusan Hakim Praperadilan Dalam  Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2016/PN.Tjk)”, http://digilib.unila. ac.id/26851/3/, diakses pada tanggal 21 September 2018.
3.  Junaedi, “Pesan Pembaharuan Hakim Sarpin”, http/ www.hukumonline.com/baca/berita/lt54f6621/ pesan-pembaharuan-hakim-sarpin-broleh-junaedi- sh-msi-llm, diakses pada tanggal 18 September 2018.
4.  Ery Setyanegara, Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan Substantif), Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, www.jhp. ui.ac.id>home>article>download diakses pada tanggal 18 September 2018
5.  Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 24/Pid.Pra/2018/PN. Jkt.Sel.