## PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PENCAIRAN DANA NASABAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN
Eri Eka Sukarini,
Shofi Juliastuti
Universitas Wiralodra Email : eri_ekasukarini@yahoo.com, shofijuliastuti10@gmail.com

## ABSTRACT
Banks, especially commercial banks, are not only financial intermediaries from those with surplus  funds  to  those  with  deficit  funds,  but  are  also  the  financial  foundation  of  every country engaged in business activities and the various services provided. Banks serve and launch payment system mechanisms for all sectors of the economy. As a financial institution, bank activities are based on the trust of customers who can be accounted for by the bank. The Bank as an Intermediary institution carries out its business activities based on banking principles and rules, one of which is the Prudential Principle which must be applied. The methodology used in this research is a normative juridical approach, namely by collecting library data by examining library materials or secondary legal materials. In this case, by examining the legal issues contained in Court Decision Number 38/Pdt.G/2017/PN.Idm and Act  Number  10,  1998.  The  precautionary  principle  as  a  form  of  legal  protection  for customers  indirectly  to  anticipate  losses  to  customers.  Which  should  be  implemented properly to maintain customer trust, but in its implementation the precautionary principle has not been applied optimally. This has been encountered in one of the cases where the bank  was  deemed  not  to  have  maximally  implemented  the  prudential  principles.  Proof (validation)  of  the  system,  the  Bank  should  apply  the  precautionary  principle  but  in  its implementation the Bank causes losses to customers and the loss of customer trust in the Bank.
Keywords: Customer Fund, Fund Disbursement, Banking System.

## I. PENDAHULUAN
Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis di dalam  perekonomian  suatu  negara 1 ,  baik  dalam  menyerasikan  maupun  mengembangkan perekonomian  dan  pembangunan  nasional.  Lembaga  perbankan  dimaksudkan  sebagai perantara ( Intermediary ) antara pihak yang mempunyai kelebihan dana ( surplus of funds ) dan pihak yang memerlukan atau kekurangan dana ( luck of funds ) 2 .
1 Muhammad Djumhana, HukumPerbankan di Indonesia , Citra Aditya, Jakarta, 1993, hlm.1.
2 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Jakarta, 2006, hlm. 3.
1. Sebagai lembaga intermediasi ( financial intermediary ), bank mempunyai tiga fungsi utama 3 , yaitu bank sebagai lembaga yang menghimpun dana  ( funding ) masyarakat dalambentuk simpanan, bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana ( lending ) ke masyarakat  dalam  bentuk  kredit  danbank  sebagai  lembaga  yang  melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang.
2. Dengan fungsinya, bank mempertemukan dua pihak yang berbeda kepentingan, baik dalam menghimpun penanaman dana, maupun dalam pelayanan transaksi keuangan dan lalu lintas pembayaran. Dua pihak ini antara lain adalah  hubungan antara bank dan nasabah yang dalam kegiatannya didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan 4 .
3. Kepercayaan sangat penting dalam  kegiatan usaha bank, karena kepecayaan dapat menimbulkan  keyakinan.  Para  pihak  terlebih  dahulu  harus  menumbuhkan kepercayaan di antara mereka, bahwa satu sama lain akan memenuhi janji yang di sepakati atau melaksanakan prestasinya dikemudian hari. Dengan kepercayaan kedua belah  pihak  mengikatkan  dirinya  kepada  kontrak  yang  mempunyai  kekuatan mengikat  sebagai  undang-undang  sebagaimana  di  tentukan  pasal  1338  ayat  (1) KUHPerdata 5 .
4. Begitupun  dengan  kegiatan  penyimpanan  dana,  yaitu  salah  satu  dari  tiga  fungsi utama  bank  yakni  kegiatan  usaha  lembaga  keuangan  dalam  menarik  dan mengumpulkan  dana-dana  dari  masyarakat  dan  menampungnya  dalam  bentuk simpanan, giro, tabungan deposito/ surat berharga lainnya 6 . Pada prinsipnya kegiatan penyimpanan dana tersebut dilandasi oleh kepercayaan, yang mana masyarakat atau nasabah berdasarkan kepercayaannya melakukan kegiatan menyimpan dana dibank berdasarkan  perikatan  atau  kontraktual  yang  mengikat  sebagai  Undang-Undang antara keduanya.
5. Dari  kontraktual  atas  kepercayaan  tersebut,  menjadikan  bank  harus  berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam menjalankan fungsinya bank harus menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan  Asas  dan  Prinsip-prinsip  Perbankan
3 Ibid
4 Permadi Gandapradja, Dasar dan Prinsip Pemhawasan Bank , Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 2
5 Hermansyah , Perwujudan Asas Kepercayaan Dalam Pengaturan Kegiatan Usaha Bank , Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015, hlm. 3.
6 Frianto Pandla, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank , Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 7
yang menjadi dasar hubungan antara bank dan nasabah. Asas dan Prinsip perbankan tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1999 tentang perbankan yang menyatakan  bahwa  Perbankan  Indonesia  dalam  melakukan  usahanya  berasaskan demokrasi  ekonomi  dengan  menggunakan  prinsip  kehati-hatian. 7 Selain  prinsip kehati-hatian  ada  juga  prinsip-prinsip  lainnya  yang  wajib  diterapkan  bank  dalam melaksanakan  kegiatan  usaha  perbankan.  Prinsip-prinsip  lain  tersebut  antara  lain ialah  Prinsip  kepercayaan  atau fiduciary  principle ,  prinsip  kerahasiaan  atau conifideniality principle , dan prinsip mengenal nasalah atau Know how custumer 8 .
6. Prinsip  kehati-hatian  sebagai  salah  satu  prinsip  dalam  kegiatan  usaha  bank  di Indonesia  wajib  diterapkan  atau  di  laksanakan  oleh  bank.  Prinsip  kehati-hatian ( prudential principle ) tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu waspada dan hati  -hati  dalam  menjalankan  usahanya,  dalam  arti  harus  selalu  konsisten  dan  taat dalam  melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  dibidang  perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik 9 .
7. Substansi  mengenai  prinsip  kehati-hatian,  selain  telah  disebutkannya  pada  Pasal  2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga disebutkan secara eksplisit pada Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yakni  “Bank  wajib  memelihara  tingkat  kesehatan  bank  sesuai  dengan  ketentuan kecukupan  modal,  kualitas  aset,  kualitas  manajemen,  likuiditas,  rentabilitas, solvabilitas  dan  aspek  lain  yang  berhubungan  dengan  usaha  bank,  dan  wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”. Ketentuan tersebut menunjukan  bahwa  adanya  rasa  tanggung  jawab  dari  pihak  bank  terhadap  para nasabahnya  dan  ini  bertujuan  agar  ada  rasa  percaya  dan  rasa  aman  dari  nasabah terhadap terhadap bank tersebut.
8. Penerapan Prinsip kehati-hatian diwajibkan oleh bank dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh bank termasuk juga dalam menjalankan kebijakan-kebijakan internal bank. Hal ini dimaksudkan agar bank terhindar dari kendala-kendala serta dampak negatif  dan  menghindari  risiko-risiko  yang  timbul  dari  seluruh  kegiatan  usaha
7 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Perbankan
8 Trisadini P. Usanti dan Dr. Abd. Shomad, Hukum Perbankan, Kencana, Surabaya, 2016, hlm.19.
9 Liabrintika Oktaviani Gunawan, dkk, Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit oleh Bank , Hukum Bisnis Fakultas Hukum, Universitas Udayana, hlm. 2.
bank 10 . S alah  satu  risiko-risiko  bank  adalah  Risiko  Opesional.  Keadaan  ini  akan berdampak buruk pada manajemen dan pengelolaan intern bank, yang nantinya akan mempengaruhi kepercayaan nasabah terhadap bank serta kesehatan dan kinerja dari bank itu sendiri.
9. Disamping dalam kegiatannya didasarkan pada perjanjian, hukum dan kepercayaan serta  perenapan  asas  dan  prinsip-prinsip  bank,  dalam  implementasinya  praktik perbankan  dewasa  ini,  penerapan  prudential  banking  principles  khususnya  yang merupakan  andalan  bagi  upaya  pembinaan  kepercayaan  nasabah  dan  sekaligus sebagai sarana perlindungan masyarakat dalam penyimpanan dana tanpaknya belum secara maksimal  diterapkan 11 .  Hal  ini terbukti  dengan  adanya  salah  satu  peristiwa hukum  yang  terjadi  pada  putusan  Nomor  38/Pdt.G/2017/PN.Idm  yang  diperkuat dengan putusan pidana Nomor 96/Pid.B/2017/Pn.Idm.
10. Uraian singkat peristiwa hukum Pada putusan Nomor  38/Pdt.G/2017/PN.Idm ialah gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang diawali dengan Penggugat yang merupakan pemilik buku Tabungan di BRI Cabang Indramayu dengan Nomor Rekening 0028-01-023059-50-3 dan pemilik Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan nomor kartu ATM 5221 8420 4820 2300 pernah menitipkan Buku Tabungan berikut  Kartu  ATM  Bank  BRI  tersebut  kepada  Tergugat  I  yakni  suami  dari Penggugat yang telah resmi bercerai dengan Akta Cerai Nomor 6169/AC/2016/PA/Im. Tegugat I telah mengambil uang secara tunai di Teller BRI Cabang Indramayu yakni yang bertugas pada saaat itu ialah turut Tergugat I, dengan menggunakan  surat  kuasa  dan  memalsukan  tanda  tangan  Penggugat  serta menggunakan KTP Penggugat yang dipalsukan seolah-olah Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat I yang mengambil dan menerima uang tabungan tersebut 12 .
11. Selain mengambil  uang  secara tunai  di Teller  BRI  Cabang  Indramayu,  Tergugat  I juga telah merubah atau melakukan pergantian terhadap kartu ATM milik Penggugat dengan  tujuan  mempermudah  transaksi  dalam  penarikan  uang  maupun pemindahbukuan atau transfer. Perlu diketahui bahwa dalam melakukan pergantian Kartu ATM milik Penggugat, Tergugat I dibantu oleh Tergugat II yang merupakan
10 Ibid
11 Marulak Pardede , Likuidasi Bank Perlindungan Nasabah , PustakaSinar Harapan, Jakarta, 1998, hlm. 4.
12 Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Idm.
teman dari Tergugat I yang bertindak seolah-olah sebagai istrinya, dengan mengisi Formulir  permohonan  pergantian  kartu  ATM  BRI  dari  tabungan  atas  nama Penggugat  dan  memalsukan  tanda  tangan  Penggugat  pada  kolom  tandatangan pemohon. Pergantian ganti kartu ATM tersebut dilakukan di BRI Cabang Indramayu dengan Customer Servive yang bertugas yakni turut Tergugat II.
12. Setelah proses pergantian kartu ATM tersebut, Tergugat I telah menarik uang secara tunai melalui ATM yang seluruhnya berjumlah Rp 22.430.500,- (dua puluh dua juta empat ratus riga puluh ribu lima ratus rupiah), serta transfer rekening ke rekening lain dengan jumlah Rp. 471.356.430,- (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima  puluh  enam  ribu  empat  ratus  tiga  puluh  rupiah).  Dengan  adanya  perbuatan tersebut  Penggugat  secara  materiil  mengalami  kerugian  dengan  jumlah Rp.568.786.930,-  (lima  ratus  enam  puluh  delapan  juta  tujuh  ratus  delapan  puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah). Dan atas perbuatan tersebut Tergugat I telah dinyatakan bersalah karna melakukan Pemalsuan surat yang telah di Putus pada putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Idm 13 .
13. Tergugat III yakni Kepala Cabang Bank BRI Tbk KC BRI Indramayu beserta turut Tergugat I (Teller yang bertugas pada saat pengambilan uang), dan Turut tergugat II (Customer  Service  yang  bertugas  pada  saat  perubahan  kartu  ATM)  diduga  telah melakukan  kelalaian  atas  ketidaktelitiannya  dan  tidak  profesionalnya  dalam menjalannya  kegiatan  bank  khususnya  dalam  hal  validasi  atau  pengecekan keabsahan dalam melakukan transaksi.
14. Penerapan Prinsip kehati-hatian yang dinyatakan belum dilakukan secara maksimal dalam  peristiwa  hukum  diatas,  menjadikan  timbulnya  dampak  buruk  pada manajemen  dan  pengelolaan  intern  bank.  Kerugian  yang  terjadi  akibat  adanya kegagalan proses dan prosedur bank yakni dalam melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedur termasuk kegiatan check dan control dalam memastikan  kebenaran  dan  ketaatan  (risiko  operasional) 14 yang  terjadi  dalam peristiwa tersebut menjadikan kepercayaan nasabah terhadap bank telah hilang. Bank yang  seharusnya  dapat  memberikan  perlindungan  terhadap  nasabahnya  dengan penerapan  kehati-hatian  dalam  menjalankan  segala  transaksinya  namum  pada
13 Ibid
14 http://carajadikaya.com/risiko-operasional-perbankan/ diunduh pada tanggal 15 Maret 2021
implementasinya  hubungan  atas  kepercayaan  tersebut  dalam  penerapan  prinsip kehati-hatiannya belum dilaksanakan secara maksimal.
15. Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka  peneliti  dalam  hal  ini tertarik  untuk  mengkaji  lebih  dalam  dan  mngadakan  peneliatian  yang  berjudul “ Penerapan  Prinsip  Kehati-hatian  Bank  Dalam  Pencairan  Dana  Nasabah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Perbankan”.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan  hal-hal  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  permasalahan  yang  hendak dikemukakan dalam penulisan  tesis  ini adalah sebagai berikut :
1. Penerapan Prinsip Kehati-hatianBank BRI Pada Putusan Nomor 38/PDT.G/2017/PN.IDM
2. Pertanggungjawaban  Bank  Terhadap  Adanya  Kelalaian  Dalam  Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian

## III. METODE
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan pengumpulan data secara kepustakaan dengan meneliti bahan- bahan  pustaka  atau  bahan-bahan  hukum  sekunder.  Dalam  hal  ini  dengan  mengkai permasalahan  dari  segi  hukum  yang  terdapat  dalam  Putusan  Pengadilan  nomor  Nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Idm dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

## IV. LANDASAN TEORI
Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, maka untuk menyelesaiakan permasalahan tersebut teori yang dipakai sebagai pisau analisis adalah Teori Negara Hukum.
Istilah  negara  hukum  merupakan  terjemahan  dari  istilah  “ rechtsstaat ”.  Istilah  lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah the rule of law , yang juga digunakan untuk  maksud  “negara  hukum”.  Notohamidjojo  menggunakan  kata-kata  “...maka  timbul juga  istilah  negara  hukum  atau rechtsstaat .”  Djokosoetono  mengatakan  bahwa  “negara
hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan democratische rechtsstaat , yang penting dan primair adalah rechtsstaat” 15 .
Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan rechtsstaat atau government of law , sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:  “polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara  Republik  Indonesia  ialah  negara  hukum  ( rechtsstaat,  government  of  law )  tempat keadilan  yang  tertulis  berlaku,  bukanlah  negara  kekuasaan  ( machtsstaat )  tempat  tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang” 16 .
Cita  Negara  Hukum  di  Indonesia  menjadi  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal- pasal  UUD  1945  sebelum  perubahan,  ide  Negara  hukum  itu  tidak  dirumuskan  secara eksplisit,  tetapi  dalam  Penjelasan  ditegaskan  bahwa  Indonesia  menganut  ide “rechtsstaat ‟ .Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Pasal  ini  menghendaki  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  didasarkan  atas  prinsip- prinsip  hukum  untuk  membatasi  kekuasaan  pemerintah  dalam  dan  ini  artinya  kekuasaan negara  melalui  aparatnya  dibatasi  oleh  hukum  ( Rechtsstaat ),  bukan  didasarkan  atas kekuasaan ( Machtsstaat ).
Guna  menjamin  tertib  hukum,  penegakan  hukum,  dan  tujuan  hukum,  fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.
Dalam  hal  kaitannya  dengan  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penulisan  ini, menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah tercantum dalam UUD 1945.  Dalam  pelaksanaan  tujuan  negara  penerapan  negara  hukum  yang  mana  seluruh kegiatan  masyarakat  Indonesia  diatur  oleh  hukum  dengan  memenuhi  syarat-syarat  yang ditentukan,  dalam  kegiatan  perbankanpun  pelaksanaannya  berdasarkan  hukum.  Hukum- hukum  tentang  perbankan  mengatur  secara  jelas  tentang  bagaimana  kegiatan  bank dilakukan, termasuk juga dalam aturan-aturan secara internal yang mengikat sebagai hukum bagi para pihak yang berkepentingan.
15 O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum , Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm. 27.
16 Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 72.
Teori  yang  digunakan  ini,  didukung  juga  dengan  landasan  asas  atau  teori  yang digunakan  yaitu  Dalam  Pasal  2  Undang-Undang  No  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan menetapkan  bahwa  Perbankan  Indonesia  dalam    melaksanakan  kegiatan  usahanya berdasarkan  asas  demokrasi  ekonomi  dan  menggunakan  prinsip  kehati-hatian.  Untuk mempertegas makna asas demokrasi ekonomi ini penjelasan umum dan penjelasan Pasal 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam  Pasal  33  Undang  dasar  1945,  yaitu  perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama berdasarkan asas kekeluragaan.
Teori yang sering dipergunakan di dalam praktek perbankan adalah Prinsip kehati- hatian (Prudential  Regulation,) dalam  hukum  perbankan prudential  regulation dikategorikan  sebagai “a  seamless  web” yang  bertujuan  untuk  mencapai  suatu  system perbankan  yang  sehat  dan  efisien. Prudential  regulation merupakam  aturan  main  yang merupakan kerangka hukum, sosial dan politik. Dalam konsep prudential regulation ukuran sangan ditentukan oleh akibat tindakan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis bank dalam mengelola bisnisnya untuk mencapai suatu bank yang sehat, efisien, tangguh bersaing dan dapat berperan mendukung pembangunan ekonomi nasional.
Untuk  di  Indonesia  sendiri  prinsip  kehati-hatian  bank  pada  bank  yang  selalu memperhatikan prundential  regulation akan  peduli  terhadap  konsekuensi  dan  tindakan jangka  panjangnya,  baik  untuk  kepentingan  bank  yang  dikelolanya  dan  sistem  perbankan secara  keseluruhan 17 .  Prinsip  kehatihatian  telah  diakomodir  dalam  ketentuan  normatif, sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1992  Tentang  Perbankan Pasal 2 berbunyi:
“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan mengunakan prinsip kehati-hatian.”
Pasal 29 Ayat (1),(2),(3), dan (4) Bab V tentang Pembianaandan Pengawasan Bank dari  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-  Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan:
Pasal 29 Ayat (1):
17 Johannes Ibrahim (1). Hubungan Kontraktual Dalam Kontrak Bisnis, Kolerasi antara ranah Hukum Privat Dan Hukum Publik , Bandung: Universitas Pasundan, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Volume 8, number 1, 2007, hlm. 95.

## “Pembinaan dan pengawasaan bank dilakukan oleh Bank Indonesia”
Pasal 29 Ayat (2):
“Bank  Wajib  memelihara  tingkat  kesehatan  bank  sesuai  dengan  kententuan, kecukupan  modal,kualitas  asset,  kualitas  manajemen,  likuiditas,  rentabilitas,  solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank , dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”
Pasal 29 Ayat (3):
“ Dalam  memberikan  Kredit  atau  Pembiayaan  berdasarkan  Prinsip  Syariah  dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yangmempercayakan dananya kepada bank.”
Pasal 29 Ayat (4)
“Untuk  kepentingan  nasabah,  bank  wajib  menyediakan  informasi  mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”
Bank dalam menjalankan aktivitasnya berpegang pada prinsip – prinsip penting, antara lain:

## 1. Prinsip Kepercayaan
Prinsip  kepercayaan  adalah  suatu  asas  yang  melandasi  hubungan  antara  bank  dan nasabah  bank.  Bank  berusaha  dari  dana  masyarakat  yang  disimpan  berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara  dan  mempertahankan  kepercayaan  masyarakat.  Prinsip  kepercayaan diatur  dalam  Pasal  29  ayat  (4)  Undang-Undang  No  10  Tahun  1998  Tentang Perbankan.
2. Prinsip Kehati-hatian ( prudential principle )
Prinsip  kehati-hatian  adalah  suatu  prinsip  yang  menegaskan  bahwa  bank  dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana  kepada  masyarakat  harus  sangat  berhati-hati.  Tujuan  dilakukannya  prinsip kehati-hatian  ini  agar  bank  selalu  dalam  keadaan  sehat  menjalankan  usahanya dengan  baik  dan  mematuhi  ketentuan-ketentuan  dan  norma-norma  hukum  yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
3. Prinsip Kerahasiaan ( secrecy principle )
Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A Undang- Undang  No  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan.  Menurut  Pasal  40  bank  wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam  ketentuan  tersebut  kewajiban  merahasiakan  itu  bukan  tanpa  pengecualian. Kewajiban  merahasiakan  itu  dikecualikan  untuk  dalam  hal-hal  untuk  kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang  dan  Lelang/Panitia  Urusan  Piutang  Negara  (UPLN/PUPN),  untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

## 4. Prinsip Mengenal Nasabah ( know your customer principle )
Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan  mengetahui  identitas  nasabah  memantau  kegiatan  transaksi  nasabah  termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam  menunjang  praktik  lembaga  keuangan,  menghindari  berbagai  kemungkinan lembaga  keuangan  dijadikan  ajang  tindak  kejahatan  dan  aktivitas  ilegal  yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.
Dari  beberapa  Teori  dan  asas  yang  disampaikan,  dalam  hal  kaitannya  dengan penerapan prinsip kehati-hatian yang dianggap belum dilaksanakan secara maksimal yang diperkuat dengan adanya peristiwa hukum yang terjadi, dengan aturan yang telah ditetapkan dan asas serta prinsip yang wajib diterapkan dapat dibuktikan bahwa adanya kelalaian yang terjadi  dalam  peristiwa  hukum  yang  diangkat  dalam  penulisan  ini,  dan  nantinya  dapat diketahui  proses  penyelesaian  dan  pertanggungjawaban  yang  harus  dilakukan  oleh  pihak bank tersebut.

## V. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan Prinsip Kehati-hatianBank BRI Pada Putusan Nomor 38/PDT.G/2017/PN.IDM
Lembaga  keuangan  perbankan  mampu  berperan  aktif  dalam  menjaga kestabilan  perekonomian.  Bukan  sekedar  sebagai  lembaga  perantara  keuangan ( intermediary financial ) dari pihak yang surplus dana ( surplus of fund ) kepada pihak yang defisit dana ( lack of funds ) tetapi lembaga keuangan perbankan khususnya bank umum  merupakan  fondasi  dari  keuangan  setiap  negara.  Salah  satu  pelayanan  jasa yang  bank  adalah  penghimpun  dana  dari  masyarakat  yaitu  berupa  simpanan  giro, deposito,  tabungan  serta  bentuk  lainnya.  Dari  hubungan  tersebut  terlihat  adanya hubungan  yang  sangat  sinergis  antara  bank  dengan  nasabahnya.  Nasabah  yang menggunakan  bank  sebagai  bagian  dari  kehidupan  perekonomiannya,  tentu  dalam hubungannya  menaruh  kepercayaan  yang  tinggi  terhadap  bank.  Oleh  karna  itu sebagai  lembaga  penghimpun  dan  penyalur  dana  masyarakat,  dalam  menjalankan usahanya bank harus berlandaskan pada asas dan prinsip-prinsip perbankan. Salah satu  prinsip  yang  wajib  diterapkan  dalam  usaha  perbankan  adalah  Prinsip  kehati- hatian. Sesuai dengan isi Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, pelaksanaan  prinsip  kehati-hatian  perbankan  didasarkan  pada  fungsi  utama perbankan sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat 18 .
Prinsip kehati-hatian perbankan ( prudent banking principle ) merupakan suatu asas  atau  prinsip  yang  menyatakan  bahwa  bank  atau  lembaga  dalam  menjalankan fungsi  dan  kegiatan  usahanya  wajib  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  ( prudent ) dengan  mengenal  customer  dalam  rangka  melindungi  dana  masyarakat  yang dipercayakan  padanya,  dengan  mengharapkan  kadar  kepercayaan  masyarakat terhadap  lembaga  keuangan  tetap  tinggi,  sehingga  masyarakat  bersedia  dan  tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.
Penerapan  prinsip  Kehati-hatian  Bank  dilakukan  dengan  selalu  konsisten dalam  melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  dibidang  perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik untuk mencegah timbulnya risiko-risiko kerugian dari suatu kebijakan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Prinsip ini  telah  dinormatifkan  dalam  peraturan  perbankan  di  Indonesia  misalnya  dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1992 perbahan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Penormatifan prinsip kehati-hatian dalam UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun
18 Malayu S.P Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan , Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 4.
1998 tentang Perbankan berarti suatu penegasan yang secara implicit bahwa prinsip kehati-hatian  ini  sebagai  salah  satu  asas  terpenting  yang  wajib  diterapkan  dan dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya 19 . Penegasan prinsip kehati-hatian juga diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menegaskan: ”Bank wajib memelihara tingkat kesehatan  bank  sesuai  dengan  ketentuan  kecukupan  modal,  kualitas  aset,  kualitas manajemen,  likuiditas,  rentabilitas,  solvabilitas,  dan  aspek  lain  yang  berhubungan dengan  usaha  bank,  dan  wajib  melakukan  kegiatan  usaha  sesuai  dengan  prinsip kehati-hatian” 20 .
Perlunya  penerapan  prinsip  kehati-hatian  bank  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya,  dalam  hal  penerapannya  seringkali  bank  atau  pihak  bank  lalai  dalam menjalankan prinsip kehati-hatian tersebut, hal ini terdapat dalam salah satu peristiwa hukum yang terjadi pada duduknya perkara putusan nomor 38/PDT.G/2017/PN/Idm.
Pada  duduknya  perkara  putusan  nomor  38/PDT.G/2017/PN/Idm  nasabah (penggugat)  merasa  dirugikan  akibat  adanya  perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukan oleh mantan suaminya (tergugat I) dan temannya (tergugat II) yang telah melakukan  penarikan  uang  secara  berturut  turut  melalui  Teller  Bank  BRI  Cabang Indramayu  (turut  tergugat  I)  dan  telah  melakukan  pergantian  kartu  ATM  milik nasabah melalui Costumer Service turut tergugat II) dengan melakukan pemalsuan tanda tangan serta menggunakan surat kuasa palsu. Perlu diketahui pemalsuan tanda tangan telah terbukti dengan adanya hasil putusan pidana nomor 96/Pid.B/2017/PN.Idm  dengan  terdakwa  adalah  mantan  suami  Penggugat  yakni Tergugat I yang telah terbukti melakukan pemalsuan tanda tangan dengan ancaman pidana 2 tahun penjara.
Dalam kegiatan transaksi yang dilakukan dengan pemalsuan tanda tangan dan menggunakan surat kuasa palsu tersebut, dalam surat gugatan penggugat menyatakan bahwa Turut tergugat I yakni Teller bank BRI Cabang Indramayu, Turut Tergugat II yakni  Costumer  service  Bank  BRI  Cabang  Indramayu  serta  Tergugat  III  yakni Kepala Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KC BRI Indramayu telah
19 Hermansyah, Op.Cit, h. 147
20 Sutan Remy Syahdeini, Perbankan Islam (Dalam Kedudukannya Dalam tata Hukum di Indonesia), Jakarta, Utama Pustaka Grafika), hlm . 172.
melakukan pelanggaran Prinsip Kehati-hatian bank karna dianggap telah melakukan kelalaian,  ketidaktelitian  serta  tidak  profesionalnya  dalam  menjalanjakan  kegiatan transaksi  penarikan  dana  serta  pergantian  kartu  ATM  milik  penggugat  yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.
Berdasarkan prosdur penarikan tunai dalam Buku Pedoman Operasional telah ditentukan sebagai berikut :
1. Menerima slip penarikan, butab dan asli kartu identitas dari nasabah;
2. Memeriksa  kebenaran,  kelengkapan  dan  keabsahan  slip  penarikan.  Identitas nasabah dan mencocokan tanda tangan pada slip penarikan dengan tanda tangan pada tabungan;
3. Melakukan entry data penarikan pada sistem;
4. Mengesahkan dan memvalidasi slip penarikan dan mencetak transaksi pada butab sesuai dengan kewenangan;
5. Mencocokan  kebenaran  tapak  validasi  dengan  data  pada  slip  penarikan  dan membubuhkan paraf pada akhir tapak validasi;
6. Apabila  jumlah  penarikan  diatas  kewenangan  teller,  minta  override  kepada pejabat lebih tinggi sesuai dengan kewenangan;
7. Menandatangani slip penarikan sebagai checker/signer;
8. Menghitung dan menyerahkan uang berikut butab kepada nasabah;
9. Menyimpan  slip  penarikan  sebagai  bukti  pembukuan  untuk  dicocokan  dengan AATR.
Tercantum  juga  dalam  “KETENTUAN  UMUM  TABUNGAN  BRI BRITAMA”  yang  secara  jelas  ada  tercantum  pada  buku  tabungan  BritAma  milik Penggugat.  (Vide  Ketentuan  umum  tabungan  BRI  BritAma  angka  5  bagian penyetoran dan penarikan, bunyi ketentuan tersebut yakni :
5. Setiap penarikan tunai yang diwakilkan hanya dapat dilakukan di Kantor Bank  tempat  membuka  rekening  dengan melampirkan  Surat  Kuasa  dari Penabung  &  copy  kartu  identitas  Penabung  dan  Penerima  Kuasa. Penerima kuasa harus menunjukan asli kartu identitasnya dan asli kartu identitas penabung.”
Dalam  hal  kaitannya  dengan  duduknya  perkara  dalam  putusan  nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Idm, penggugat dalam hal ini telah menitipkan buku tabungannya
sebelumya  kepada  Tergugat  I,  tergugat  I  telah  melakukan  penarikan  secara  tunai melalui Turut Tergugat I, berdasarkan ketentuan umum buku tabungan BRI Britama, penarikan tunai yang diwakilkan harus dilakukan dengan melampirkan surat kuasa dari Penabung dan dalam hal ini Tergugat I telah membuat surat kuasa palsu untuk transaksinya.  Turut  tergugat  I  yakni  merupakan  Teller  BRI  Cabang  Indramayu berdasarkan  ketentuan  prosdur  penarikan  tunai  dalam  Buku  Pedoman  Operasional dianggap  telah  memeuhi  ketentuan  tersebut.  Namun  perlu  diketahui  dalam  hal penarikan  uang  yang  dilakukan  oleh  pihak  lain  dengan  menggunakan  surat  kuasa, dalam  hal  kepastiannya  perlu  adanya  konfirmasi  terlebih  dahulu  kepada  pihak nasabah.
1. Menerima slip penarikan, butab dan asli kartu identitas dari nasabah;
Penarik, yakni tergugat I telah mengisi slip penarikan disertai buku tabungan asli milik Penggugat serta identitas Penggugat.
2. Memeriksa  kebenaran,  kelengkapan  dan  keabsahan  slip  penarikan.  Identitas nasabah dan mencocokan tanda tangan pada slip penarikan dengan tanda tangan pada tabungan;
Pemeriksaan  kebenaran  yang  dilakukan  dengan  disertai  surat  kuasa  dilakukan dengan konfirmasi kepada pihak nasabah, mencocokan tanda tangan pada surat kuasa dengan buku tabungan,  yang dalam hal ini pihak Teller telah lalai dalam pelaksanaannya.
3. Melakukan entry data penarikan pada sistem;
4. Mengesahkan dan memvalidasi slip penarikan dan mencetak transaksi pada butab sesuai dengan kewenangan;
Pengesahan  dan  memvalidasi  slip  hanya  dilakukan  dengan  penyesuaian  tanda tangan dan data slip dengan data dibank, yang dalam hal ini pihak bank lalai dalam pengecekan keabsahannya.
5. Mencocokan  kebenaran  tapak  validasi  dengan  data  pada  slip  penarikan  dan membubuhkan paraf pada akhir tapak validasi;
Tindakan  pembuktian  yang  dilakukan  pihak  bank  yang  dilakukan  dengan  cara tahap, proses, prosedur, sistem, mekanisme dan pengawasan tidak mencapai hasil yang  diinginkan  dan  hal  ini  yang  mengakibatkan  timbulnya  kerugian  bagi nasabah.
6. Apabila  jumlah  penarikan  diatas  kewenangan  teller,  minta  override  kepada pejabat lebih tinggi sesuai dengan kewenangan;
7. Menandatangani slip penarikan sebagai checker/signer;
8. Menghitung dan menyerahkan uang berikut butab kepada nasabah;
9. Menyimpan  slip  penarikan  sebagai  bukti  pembukuan  untuk  dicocokan  dengan AATR.
Bersumber dari beberapa poin diatas, Turut Tergugat I yakni Teller Bank BRI Cabang Indramayu berdasarkan putusan Nomor 38/PDT.G/ 2017/PN.Idm dianggap telah  melakukan  tugas  secara  sesuai  dan berdasarkan  pedoman  Prosedur  yang  ada yang mana penarikan tidak dilakukan oleh pemilik dalam hal ini Penggugat), maka turut  Tergugat  I  meminta  kepada  yang  melakukan  penarikan  untuk  menggunakan mekanisme surat kuasa dengan persyaratan identitas dari pemberi kuasa (Penggugat) dan  penerima  kuasa  (Tergugat  I).  Atas  hal  tersebut,  syarat-syarat  yang  telah ditentukan oleh Tergugat III melalui Turut Tergugat I telah dipenuhi oleh Penggugat maupun  Tergugat  I.  Namun  berdasarkan  implementasinya  penulis  berpendapat bahwa  prosedur  yang  dilakukan  turut  tergugat  I  dan  Tergugat  III  belum  dapat dilakukan  secara  maksimal  karna  sistem  kegiatan  pembuktian  (validasi)  yang dilakukan  tidak  dapat  mencapai  hasil  yang  baik  yang  mana  dalam  kegiatan pembuktian  yang  dilakukan  pihak  bank  menjadikan  lolosnya  tindak  kejahatan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi nasabah.
Perlu diketahui dalam hal adanya pemalsuan surat kuasa dan pemalsuan tanda tangan, terkait keabsahan dari tanda tangan yang digukan Tergugat I dianggap bukan sebagai  wewenang  Bank,  namun  asli  atau  tidaknya  tanda  tangan  yang  digunakan dalam transaksi Tergugat I hanya dapat dibuktikan melalui pihak yang berwenang. Dan hal ini telah terbukti berdasarkan keputusan hakim nomor 96/Pid.B/2017/Pn.Idm  bahwa  Tergugat  I  dinyatakan  terbukti  telah  melakukan pemalsuan tanda tangan atas peristiwa tersebut.
Transaksi  yang  kedua  yakni  pergantian  kartu  ATM  milik  Penggugat (Nasabah).  Berdasarkan  prosedur  penggantian  kartu  ATM  yang  telah  kadarluasa
sebagaimana berdasarkan ketentuan internal dalam Buku Pedoman Operasional telah ditentukan sebagai berikut:
a. Menerima asli butab asli kartu identitas dari nasabah, dan asli kartu ATM yang telah kadarluasa;
b. Mengisi  formulir  pergantian  kartu  ATM  (FR01)  dan  mencocokan  tanda  tangan pada formulir penarikan ATM dengan tanda tangan pada butab;
c. Melakukan verifikasi data yang telah diisi oleh nasabah serta mencocokan data pada sistem;
d. Apabila  kelengkapan  persyaratan  pergantian  kartu  ATM  telah  sesuai  dan memenuhi persyaratan Costumer Service melakukan proses entry data penggatian kartu ATM pada sistem;
e. Meminta persetujuan atasan supervior atau amo) yang sedang menjabat agar kartu ATM  yang  baru  daat  diterbitkan  dengan  membawa  kelengkapan  persyaratan nasabah serta formulir penggatian kartu ATM;
f. Setelah  mendapatkan  persetujuan  atasan  Costumer  Service  melakukan  aktivasi kartu  ATM  yang  baru  dengan  menggunakan  password  Costumer  Service  serta meminta password pada atasan;
g. Setelah  kartu  ATM  yang  baru  telah  aktif  Customer  service  meminta  nasabah untuk meminta pin yang baru;
h. Nasabah menandatangani buku register sebagai bukti bahwa ATM yang baru telah diterima oleh nasabah;
i. Menyimpan  formulir  penggantian  kartu  ATM  untuk  dicocokan  dengan  report harian penerbitan kartu ATM;
Dari beberapa ketentuan Internal diatas, Berdasarkan putusan hakim nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Idm  Turut  Tergugat  II  dianggap  telah  melaksanakan  prosedur dalam hal penggatian kartu ATM yang telah kadarluasa sesuai dengan persyaratan yaitu asli buku tabungan, asli kartu identitas nasabah dan asli kartu ATM yang telah kadarluasa.  Dengan  melakukan  penggantian  kartu  ATM  tersebut,  konfirmasi  yang dilakukan  Turut  Tergugat  II  dilakukan  dengan  menyebutkan  nama  ibu  kandung untuk dicocokan dengan sistem, dan diketahui bahwa hal tersebut cocok.
Namun menurut hasil penelitian penulis berpendapat bahwa Turut Tergugat II dianggap lalai dalam menjalankan Prosedur Operasional, dalam implementasinya pergantian kartu ATM dilakukan oleh pihak lain (Tergugat II) yang mana merupakan bukan  nasabah.  Dalam  hal  syarat-syarat  yang  diajukan adalah  asli  buku  tabungan, asli kartu identitas nasabah dan asli kartu ATM  yang telah kadarluasa, seharusnya dari kegiatan tersebut Tutut Tergugat II dapat mengetahui bahwa kegiatan pergantian kartu  ATM  bukan  dilakukan  oleh  pemilik  nasabah  karna  disitu  tercantum  kartu Identitas  dalam  persyaratannya.  Dalam  hal  konfirmasi  yang  dilakukan  Turut Tergugat II dilakukan dengan menyebutkan nama ibu kandung dan pengecekan data yang diakhiri dengan tanda tangan, Proses pembuktian dari sistem validasi kegiatan perubahan kartu ATM pun dianggap tidak memenuhi hasil yang baik sehingga tindak kejahatan dapat lolos dan menimbulkan kerugian bagi nasabah.
Dari beberapa perstiwa yang terjadi diatas Tutut Tergugat I, Turut Tergugat II  dan  Tergugat  III  dianggap  telah  lalai  dalam  melaksanakan  Prinsip  kehati-hatian Bank karna tidak hati-hati dalam melaksanakan kegiatan perbankan.
Indonesia  adalah  Negara  Hukum,  berdasarkan  Pasal  1  Ayat  (3)  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyatakan  “Negara  Indonesia adalah Negara Hukum”, yang berarti segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia  semua  diatur  oleh  Hukum,  begitupun  sama  halnya  dengan  kegiatan Perbankan, dalam pelaksanaannya semua diatur oleh Hukum.
Prinsip  kehati-hatian  telah  diakomodir  dalam  ketentuan  normatif, sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1992  Tentang Perbankan Pasal 2 dan Pasal 29 Ayat (1),(2),(3), dan (4) Bab V tentang Pembianaan dan  Pengawasan  Bank  dari  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Dalam  hal  kaitannya  dengan  peristiwa  hukum  yang  terjadi  dalam  putusan hakim  nomor  38/Pdt.G/2017/PN.Idm,  penerapan  prinsip  kehati-hatian  Bank  yang harus  diterapkan  berdasarkan  Undang-Undang  yang  berlaku  namun  dalam implementasinya Penerepan Prinsip kehati-hatian dalam peristiwa ini belum secara maksimal diterapkan.
Penerepan  prinsip  kehati-hatian  yang  wajib  diterapkan  untuk  menghindari risiko-risiko bank, namun dengan adanya peristiwa hukum yang terjadi pada putusan Nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Idm beberapa risiko muncul diakibatkan adanya kelalaian pihak bank. Salah satunya yakni Risiko Operasional yakni Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan  dan/atau  tidak  berfungsinya  proses  internal,  kesalahan  manusia, kegagalan  sistem,  dan/atau  adanya  kejadian  eksternal  yang  mempengaruhi operasional  Bank.  Terkait  peristiwa  tersebut  sumber  risiko  yang  muncul  yakni diakibatkan  oleh  sumber  daya  manusia,  proses,  dan  sistem  yang  tidak  dapat memenuhi hasil yang baik dalam hal ini adalah dalam penerapan Standar Operasional Prosedur dan dalam hal pembuktian (validasi) sistem yang akhirnya dapat merugikan nasabah dan hilangnya kepercayaan Nasabah terhadap Bank.
Bank  yang  seharusnya  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  sesuai  dengan  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  perbankan,  namun  dalam Implementasinya  penulis  berpendapat  bahwa  pihak  bank  dianggap  belum  secara maksmilah  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  didalam  dunia  Perbankan  yang mengakibatkan  timbulnya  kerugian  bagi  nasabah  dan  hilangnya  kepercayaan nasabah terhadap Bank.

## B. Pertanggungjawaban  Bank  Terhadap  Adanya  Kelalaian  Dalam  Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian
Bank  merupakan  lembaga  intermediasi,  artinya  kegiatan  utamanya  adalah penghimpun  dana  dan  kegiatan  penyaluran  dana  kepada  masyarakat  dengan mengutamakan kepercayaan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh bank terhadap nasabahnya  dalam  menjalankan  aktivitasnya  yakni  melakukan  setiap  kegiatan penyimpanan dan pengelolaan dana nasabah sesuai dengan hak-hak dan kewajiban hukumnya selaku lembaga penyedia jasa perbankan dengan melakukan pencatatan secara  benar  dan  akurat  baik  secara  elektronik  maupun  secara  manual,  tanpa melakukan  tindakan-tindakan  dan  perbuatan  diluar  itu  yang  mengakibatkan  atau setidaknya dapat mengakibatkan kerugian terhadap nasabah.
Peraturan  perundang-Undangan  di  bidang  perbankan  ketentuan  yang memberikan  perlindungan  hukum  bagi  nasabah  bank  selaku  konsumen  antara  lain
adalah dengan diintrodusirnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu sebagai badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan  penjaminan  atas  simpanan  Nasabah  Penyimpan,  melalui  skim  asuransi, dana  penyangga,  atau  skim  lainnya.  Di  tingkat  teknis  payung  hukum  yang melindungi  nasabah  antara  lain  adanya  pengaturan  mengenai  penyelesaian pengaduan nasabah dan mediasi perbankan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).
Kelalaian  adalah  perbuatan,  dimana  pembuatnya  mengetahui  akan kemungkinan  terjadinya  akibat  yang  merugikan  orang  lain.  Berdasarkan  asas kebebasan  berkontrak  salah  satu  pihak  dengan  persetujuan  pihak  yang  lain  dapat membatasi akibat-akibat yang mungkin timbul atau yang terjadi karena kelalaian.
Secara  sederhana  kelalaian  dapat  dikatakan  merupakan  salah  satu  bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan.Kelalaian  itu  timbul  karena  faktor  orangnya  atau  pelakunya.Dalam pelayanan perbankan faktor penyebab timbulnya kelalaian adalah kurangnya sistem elektronik  yang  bisa  membaca  transaksi  rekening  lama,  atau  kurangnya  ketelitian pegawai bank pada waktu melaksanakan kewajibannya.
Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian apabila memenuhi unsur pokok sebagai berikut :
1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestiny  dilakukan;
2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian;
3. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
4. Adanya kerugian bagi orang lain;
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukanperbuatan dengan kerugian yang timbul
Dalam dunia perbankan bentuk kelalaian dibagi menjadi dua macam yaitu:
a. Kelalaian  dengan  sengaja,  maksud  kelalaian  yang  disengaja  yaitu  kelalaianini dibuat sendiri oleh pelakunya atau dilakukan dengan sudahdirencanakan terlebih dahulu.  Kelalaian  dengan  sengaja  ini  lembagapenjamin  simpanan  tidak bertanggung jawab atas kelalaian bank tersebut.
b. Kelalaian  tidak  sengaja,  maksud  dari  kelalaian  yang  dilakukan  dengan  tidak sengaja tersebut ialah perbuatan yang tidak direncanakan ataudengan sendirinya timbul,  misalnya  adanya  pembobolan  uang  nasabah.  Kelalaian  yang  tidak
sengaja ini lah pihak lembaga penjamin simpanan membantu bank tersebut atas kerugian  nasabahtersebut.  Peran  Lembaga  penjamin  simpanan  ini  membantu bank  mengganti  kerugian  yang  diderita  nasabah  sebesar  100  %  dari  kerugian nasabah.
Pada dasarnya suatu bank yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dan menyebabkan  kerugian  bagi  nasabah  penyimpan  baik  karena  sengaja  atau  karena kelalaian adalah suatu bank yang tidak melaksanakan fungsi kepatuhan aturan bank.
Bank  yang melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi nasabah bank dianggap telah melanggar Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10  Tahun  1998  yang  mengatakan  bank  wajib  menempuh  cara-cara  yang  tidak merugikan  kepentingan  nasabah  yang  mempercayakan  dananya  kepada bank.Pengaturan mengenai akibat hukum dari kelalaian tersebut dipertanggungjawabkan  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yakni  pertanggungjawaban oleh bank dan pertanggungjawaban oleh pegawai bank.
Bank mau bertanggung jawab atas kelalaian apabila memenuhi unsur-unsur yang tertuang:
a. Adanya  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  bank  yang  bertentangandengan ketentuan  dalam  Undang-undang  perbankan  dan  perbuatantersebut  tidak terdapat unsur pembenar.
b. Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  bank  menimbulkan  kerugian  bagi nasabahpenyimpan.
c. Adanya  hubungan  kausal  antara  perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukan oleh bank dengan kerugian yang diderita oleh nasabahpenyimpan.
Dari ketiga unsur tersebut biasanya dilakukan oleh pegawai atau karyawan bank  tersebut,  berdasarkan  Pasal  1603  KUH  Perdata  mengatur  bahwa  setiap karyawan  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  melakukan  pekerjaa  sebaik-baiknya dengan  memperhatikan  kepatutan.  Selanjutnya  didalam  Pasal  1367  KUH  Perdata menyebutkan bahwa bertanggung jawab atas kerugian karena perbuatan melanggar hukum  yang  dilakukan  oleh  karyawan  bank  yang  berada  dibawah  perintah  atau kekuasaanya  mewajibkan  bank  yang  bersangkutan  turut  bertanggungjawab  atas tindakan atau kelalaian karyawan tersebut dan tentu saja pegawai bank dalam batas
kewenangannya  yang  bertindak  lalai  atau  kurang  hati-hati  dan  menimbulkan kerugian  badan  hukum  tetap  terikat  untuk  bertanggung  jawab  secara  pribadi. Karyawan  atau  pegawai  bank  yang  melakukan  kelalaian  sehingga  menyebabkan kerugian  bagi  nasabah  dapat  diberikan  sanksi  mulai  dari  teguran  sampai  dengan diberhentikan dengan tetap terhadapnya diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya.

## VI. PENUTUP

## A. Simpulan
Dari uraian diatas dapatlah dikemukakan bahwa beberapa kesimpulan antara lain sebagaui berikut:
1. Pelaksanaan  penerapan  prinsip  kehati-hatian  Bank  BRI  cabang  Indramayu  pada putusan  nomor  38/Pdt.G/2017/PN.Idm  dianggap  sudah  sesuai  berdasarkan ketentuan  Standar  Operasional  Bank  BRI.  Namun  berdasarkan  hasil  penelitian Penulis  dalam  Implementasinya  kegiatan  transaksi  bank  yang  menimbulkan kerugian  bagi  nasabah  ini  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992  Penerapan prinsip kehati-hatian didunia perbankan belum secara maksimal dapat diterapkan, hal ini dikarenakan  berdasarkan  peristiwa  hukum  yang  tercantum  pada  putusan  nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Idm dalam hal pelaksanaan Standar Operasional Prosedur yang tidak  dijalankan  secara  hati-hati  dan  pelaksanaan  Pembuktian  (validasi)  sistem dianggap  tidak  berjalan  sesuai  harapan  dan  hal  ini  yang  menimbulkan  loloskan kegiatan kejahatan dan timbulkan kerugian bagi nasabah.
2. Pertanggungjawaban  bank  terhadap  adanya  kelalaian  dalam  pelaksanaan  prinsip kehati-hatian  dapat  dilakukan  dengan  pertanggungjawaban  oleh  bank  dan pertanggungjawaban  oleh  pegawai  bank.  Berdasarkan  Pasal  1367  KUH  Perdata menyebutkan bahwa bertanggung jawab atas kerugian karena perbuatan melanggar hukum  yang  dilakukan  oleh  karyawan  bank  yang  berada  dibawah  perintah  atau kekuasaanya  mewajibkan  bank  yang  bersangkutan  turut  bertanggungjawab  atas tindakan atau kelalaian karyawan tersebut dan pertanggung jawaban pegawai bank dalam  batas  kewenangannya  yang  bertindak  lalai  atau  kurang  hati-hati  dan menimbulkan kerugian badan hukum tetap terikat untuk bertanggung jawab secara pribadi yakni dengan adanya pemecatan atau dengan ganti rugi.

## B. Saran
1. Penerapan  Prinsip  kehati-hatian  yang  belum  secara  maksimal  diterapkan  didunia perbankan, khususnya terkait peristiwa hukum  yang terjadi dalam putusan hakim nomor  38/Pdt.G/217/PN.Idm  yang  mana  pelaksanaan  dari  Standar  Operasional Prosedur  tidak  secara  hati-hati  dilakukan  dan  pelaksanaan  kegiatan  pembuktian (validasi)  tidak  dapat  dijalankan  sesuai  dengan  keinginan  dalam  hal  ini  penulis berpendapat  bahwa  pihak  Bank  harus  lebih  secara  maksimal  lagi  dalam menjalankan kegiatan usaha Bank dengan penerapan prinsip kehati-hatian dengan baik dan benar.
2. Pertanggung jawaban bank atas kelalaian terhadap penerapan prinsip kehati-hatian harusnya dapat secara jelas diterangkan dalam peraturan perundang-undangan dan seharusnya pelaksanaan dari pertanggung jawaban ini harus lebih secara maksimal diterapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Frianto Pandla, Manajemen Dana danKesehatan Bank , Rineka Cipta, Jakarta, 2012) Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Jakarta, 2006, hlm. 3.
Malayu S.P Hasibuan, Dasar-DasarPerbankan, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
Marulak  Pardede ,  Likuidasi  Bank  Perlindungan  Nasabah, Pustaka  Sinar  Harapan. Jakarta, 1998.
Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia , Citra Aditya, Jakarta, 1993.
Muhammad  Yamin, Proklamasidan  Konstitusi  Republik  Indonseia ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1982.
O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum , Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970.
Permadi  Gandapradja, Dasardan  Prinsip  Pemhawasan  Bank ,  Jakarta,  PT  Gramedia Pustaka Utama, 2004.
Sutan Remy Syahdeini, Perbankan Islam (Dalam Kedudukannya Dalam tata Hukum di Indonesia), Utama Pustaka Grafiki, Jakarta.
Trisadini P. Usanti dan Dr. Abd. Shomad, Hukum Perbankan , Kencana, Surabaya, 2016.

## B. Jurnal:
Liabrintika Oktaviani Gunawan, dkk, Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian dalam  Pemberian  Kreditoleh  Bank ,  Hukum  Bisnis  Fakultas  Hukum, Universitas Udayana, hlm. 2.
Hermansyah ,  Perwuju  dan  Asas  Kepercayaan  Dalam  Pengaturan  Kegiatan  Usaha Bank , Program Magister Ilmu Hukum, Universitas  Tanjungpura Pontianak, 2015, hlm. 3.
Johannes Ibrahim (1). Hubungan Kontraktual Dalam Kontrak Bisnis, Kolerasi antara ranah  Hukum  Privat  Dan  Hukum  Publik ,  Bandung:  Universitas  Pasundan, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Volume 8, Number 1, 2007, hlm 95.
C. Peraturan Perundang-undangan:
 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Perbankan
 Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 38/Pdt.G/2017/PN.Idm.