Ana Laela Fatikhatul Choiriyah

## PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI PENGADILAN AGAMA: SUATU STUDI HUKUM NORMATIF

## SHARIA BANKING DISPUTE SETTLEMENT THROUGH RELIGOUS COURTS:
A NORMATIVE LAW STUDY
Ana Laela Fatikhatul Choiriyah 1
1 Faculty of Law University of Jember, Jember, Indonesia E-mail: analaela.fatikhatul99@gmail.com

## ABSTRAK
Perbankan syariah merupakan kegiatan usaha perekonomian yang diharapkan menjadi solusi  alternatif  bagi  upaya  optimalisasi  potensi  sumber  daya  ekonomi  masyarakat, terutama bagi masyarakat muslim yang telah lama meragukan kehalalan sistem bunga dalam  perbankan  konvensional  yang  pada  gilirannya  dapat  mengeliminasi  segala bentuk  praktik  kegiatan  usaha  ekonomi  ribawi.  Secara  yuridis  formal,  pengakuan terhadap  prinsip  ekonomi  syariah  telah  dimasukkan  ke  dalam  UU  No.  3  Tahun  2006 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menegaskan bahwa,  pengadilan  dalam  tugas  dan  wewenangnya  dapat  memutuskan  perkara Ekonomi Syariah, sedangkan persoalan penyelesaian sengketa ekonomi syariah relatif masih  baru  dan  belum  dikenal  banyak  dalam  dunia  hukum.  Artikel  ini  bertujuan mengulas  mengenai  kesiapan  hakim  Pengadilan  Agama  dalam  penyelesaian  sengketa Ekonomi  Syariah  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis-normatif  ,  konseptual  dan pendekatan undang-undang.
Kata Kunci: Sengketa, Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama.

## ABSTRACT
Islamic  banking  is  an  economic  business  activity  that  is  expected  to  be  an  alternative solution  for  efforts  to  optimize  the  potential  of  the  community's  economic  resources, especially  for  Muslim  communities  who  have  long  doubted  the  interest  system  in conventional  banking,  which  can  eliminate  all  forms  of  usury  economic  business practices,  formally  juridical  recognition  of  economic  principles.  Sharia  has  been included in Law no. 3 of 2006 as an amendment to Law No. 7 of 1989, which confirms that the Court in its duties and authorities can decide Sharia Economic cases, while the issue  of  sharia  economic  disputes  is  relatively  new  and  not  widely known  in  the  legal world.  This  article  aims  to  to  review  the  readiness  of  Religious  Court  judges  in settlement  of  Sharia  Economic  disputes  using  a  juridical-normative,  conceptual  and legal approach.
Keywords: Disputes, Sharia Economics, Religious Courts.
Ana Laela Fatikhatul Choiriyah

## PENDAHULUAN
Gagasan  adanya  lembaga  Keuangan Syari’ah  (LKS)  yang  berpotensi  berdasarkan pada prinsip syariat Islam berkaitan erat dengan gagasan  terbentuknya  suatu  sistem  ekonomi Islam. Konsep ekonomi Islam secara Internasional muncul  pada  dasawarsa  tahun  70- an,  ketika  pertama  kali  diselenggarakan konferensi  internasional  tentang  ekonomi  Islam di Makkah pada tahun 1976. Di antara pemikir- pemikir  sistem  ekonomi  Islam  tersebut terdapat pola kecenderungan yang berbeda-beda, pemikir yang  cenderung  kepada  aspek  teoretis,  dengan memberikan alternative pada tataran konsep dan pemikir  yang  kecenderungannya  pada  aspek pragmatis  yaitu  dengan  cara  mendirikan lembaga-lembaga  ekonomi  dan  keuangan  yang beroperasi  berdasarkan  prinsip  syari’ah,  salah satu  diantaranya  adalah  mendirikan  lembaga- lembaga keuangan syariah.
Di  dalam  perkembangannya,  kelompok pragmatis inilah justru lebih tampak keberhasilannya ketimbang pada aspek konsepsi,  karena memang  jauh  sebelum adanya gagasan  ekonomi  Islam  telah  diawai  dengan suatu upaya untuk mendirikan bank-bank Islam. Sehingga kemudian lembaga keuangan syari’ah yang  lain  pun  bermunculan  salah  satunya dengan  lahirnya Islamic  development  bank (IDB) pada  tahun  1975  yang  bertujuan  untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Negara-
negara  anggota  dan  masyarakat  muslim  pada umumnya.
Pesatnya  laju  perkembangan  lembaga keuangan  syari’ah  ini  karena  lembaga  ini memiliki keistimewaan yaitu yang melekat pada konsep (buil  in  concept) dengan  orientasi  pada kebersamaan.  Orientasi  kebersamaan  inilah yang  menjadikan  lembaga  keuangan  syari’ah mampu  tampil  sebagai  alternatif  pengganti sistem  bunga  yang  selama  ini  hukumnya  (halal atau haram). Namun demikian sebagai lembaga yang eksistensinya lebih baru daripada lembaga keuangan konvensional (Hasbi Hasan, 2010)
Penerapan  Hukum  Islam  dalam  kegiatan perbankan/  keuangan  atau  kegiatan  ekonomi lainnya  bukanlah  pekerjaan  yang  sederhana. Dalam  konteks  seperti  di  atas,  studi  mengenai hukum Perbankan syariah atau hukum keuangan syariah  menjadi  suatu  studi  yang  menarik  dan menantang  untuk  dunia  hukum  di  Indonesia dimana  hukum  positif  (hukum  yang  berlaku) dinegara  Indonesia  berbeda  dengan  yang berlaku dengan hukum agama (Islam). Indonesia  bukan  negara  Islam  dan  oleh karenanya  pemberlakuan  Hukum  Islam  tidak diberlakukan  secara  otomatis  dalam  kehidupan sosial  kemasyarakatan  kita.  Pemberlakuan hukum agama (Islam) harus melalui proses yang disebut  sebagai  proses  “positivisasi”  hukum Islam.  Dalam  hal  ini,  hukum  syariah  diterima oleh  negara  dalam  peraturan  perundang-
undangan  positif  yang  berlaku  secara  nasional.
Oleh  karena itu,  bank  syariah  yang  didirikan  di negara  yang  sistem  hukumnya  dipinjam  atau berasal  dari  hukum  barat,  seperti  Indonesia, harus mengikuti tidak saja hukum syari’ah, tapi juga  semua  hukum  nasional  yang  secara langsung  atau  tidak  langsung  mengatur  bank syariah.
Aspek hukum Perbankan syariah, khususnya di Indonesia merupakan bidang yang baru  dibidang  ilmu  hukum  dan  masih  memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ilmu  hukum  dimasa  mendatang.  Interaksi  yang intense antara  hukum  nasional  dan  Hukum Islam  telah  menjadikan  bidang  ilmu  ini  sangat menantang  dari  aspek  hukum  maupun  dari aspek  politik.  Perkembangan  dari  peraturan perundang-undangan  dan  regulasi  di  bidang Perbankan  dan  keuangan  syariah  belum  diikuti secara  memadai  oleh  studi  ilmu  hukum. Interaksi  antara  hukum  nasional  dan  Hukum Islam  tersebut  telah  menjadikan  bidang  ilmu hukum  ini  menarik  untuk  didalami.  Setelah sekian  lama  adanya  dominasi  hukum  barat sebagai  sumber-sumber  hukum  nasional  kini kita  ditantang  untuk  melihat  Hukum  Islam sebagai  salah  satu  sumber  hukum  utama  dalam menciptakan  salah  satu  hukum  yang  sangat penting  yaitu  hukum  perbankan  dan  keuangan syariah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif mencakup  beberapa  bagian,  di  antaranya: penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan  hukum  dan  sejarah  hukum. Pendekatan      yang  digunakan  dalam  penelitian ini meliputi pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan.  Bahan  hukum  yang digunakan  terdiri  dari    bahan  hukum  primer, sekunder dan non hukum. Bahan hukum primer terdiri    atas  UU  No.  3  Tahun  2006  sebagai perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 , UU No 21  Tahun  2008  dan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  93/PUU-X/2012,  Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor 5  Tahun  2016,  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2016 Bahan  hukum  sekunder  berupa  buku,  jurnal, dan  karya  tulis  ilmiah  hukum.  Bahan  non hukum  berupa  buku  non  hukum  dan  informasi yang diakses melalui internet.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1)  Kesiapan  Peradilan  Agama  dalam Penyeelsaian Sengketa Ekonomi Syariah
Format  hasil  penelitian  dan  pembahasan tidak  dipisahkan.  Untuk  naskah  yang  memiliki tabel,  grafik  atau  gambar,  dijelaskan  sesuai kebutuhan, dengan keterangan gambar diletakkan di atasnya.
Vol. 04, No. 02, (Agustus, 2021), pp. 75-88.
Ana Laela Fatikhatul Choiriyah
Pada  prinsipnya  penegakan  hukum  hanya dilakukan  oleh  kekuasaan  kehakiman  ( yudisial power) yang secara konstitusional lazim disebut dengan  badan  yudikatif.  Tinjauan  pokok Undang-undang  nomor  14  tahun  1970  Tentang Pokok-pokok kekuasaan kehakiman menyatakan hal sebagai berikut: (1)” Pengadilan tidak  boleh  menolak  untuk  memeriksa  dan mengadili  suatu  perkara  yang  diajukan  dengan dalih  bahwa  hukum  tidak  atau  kurang  jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili.  Ketentuan  pasal  14  ini  dalam  ilmu hukum  dikenal  dengan  istilah ius  curia  novit artinya hakim dianggap tahu hukum. Sedangkan penjelasan  pasal  14  berbunyi  :  (1)  hakim sebagai  orang  pengadilan  dianggap  memahami hukum  pencari  keadilan  yang  datang  padanya untuk  memohon  keadilan  yang  datang  padanya untuk  memohon  keadilan.  Menurut  Bambang Hermanto (2014), keberadaan peradilan perdata bertujuan  untuk  menyelesaikan  perkara  yang timbul  di  antara  anggota  masyarakat  perkara yang terjadi memiliki bentuk yang beragam, ada yang  berkenaan  dengan  pengingkaran  atau pemecahan perjanjian (breach of contract).
Pada masa reformasi, perubahan signifikan  menyangkut  kewenangan  peradilan agama,  secara  konstitusional  diperoleh  melalui UU  No.  3  Tahun  2006  sebagai  perubahan  atas UU No. 7 Tahun 1989. Pasal 2 Uu No. 3 tahun 2006  menegaskan”  peradilan  Agama  adalah salah  satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman  bagi rakyat  pencari  keadilan  yang  beragama  Islam
mengenai perkara tertentu” pasal 49 menjelaskan  kewenangan  tersebut  mencakup perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah  wakaf,  zakat infaq,  shodaqoh  dan  ekonomi  syariah.  Dengan demikian  titik  penambahan  kewenangan  baru tersebut  adalah  zakat,  infaq  dan  ekonomi syariah (Bambang Hermanto, 2014).
Kewenangan  tersebut  sejalan  dengan perkembangan  hukum  dan  kebutuhan  hukum masyarakat  khususnya  masyarakat  muslim. Eugien Ehrlich dalam Soerjono Soekanto (1985) menyatakan,  hukum  yang  baik  adalah  hukum yang  sesuai  dengan  hukum  yang  hidup  di masyarakat”.  Ia juga menyatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat,  dalam istilah  antropologi  dikenal  sebagai  pola-pola kebudayaan ( culture pattern ).
Keberadaan  Peradilan  Agama  sebagai sebuah legal structure , berbanding lurus dengan kewenangan  sebagai legal  substance .  sehingga jika  structure-nya  kuat  tetapi  legal  substance- nya  tidak  kuat.  Hal  ini  seperti  yang  dijadikan alasan  oleh  anggota  DPR  ketika  mengesahkan kewenangan  ekonomi  syariah  dalam  UU  No.  3 Tahun  2006,  dimana  pertimbangan  utamanya adalah  bahwa  ekonomi  syariah  adalah  bidang perdata  yang  secara  sosiologis  merupakan kebutuhan umat Islam.
Kehadiran  undang-undang  nomor  3  tahun 2006  tentang  peradilan  agama  pada  mulanya telah  menepis  banyak  anggapan  sebelum disahkannya  undang-undang  nomor  21  tahun
Vol. 04, No. 02, (Agustus, 2021), pp. 75-88.
Ana Laela Fatikhatul Choiriyah
2008  tentang  perbankan  syariah,  dimana  dalam rapat  pembahasan  RUU  Bank  Syariah  di  DPR, Pemerintah  meminta  agar  sengketa  bisnis  bank syariah  tidak  ditangani  oleh  Peradilan  Agama tetapi oleh peradilan umum. Alasannya penyelesaian  sengketa  bisnis  syariah  oleh peradilan  agama  dianggap  tidak  familier.  Akan tetapi disisi lain , berdasarkan pasal 1851, 1855 dan  1858  KUH  Perdata,  penjelasan  pasal  3  UU Nomor  14  tahun  1970  serta  UU  nomor  3  tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian  sengketa,  justru  menunjukkan terbukanya kemungkinan para pihak menyelesaikan  sengketa  dengan  menggunakan lembaga selain dari lembaga peradilan yang ada, seperti arbitrase dan perdamaian( islah).
Hal  ini  dapat  dibenarkan  oleh  berbagai alasan  karena  Pengadilan  yang  selama  ini dianggap  sebagai the  first  and  last  resort dalam  penyelesaian  sengketa  ternyata  masih dipandang  oleh  sebagai  kalangan  hanya menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial, belum mampu merangkul kepentingan  bersama,  cenderung  menimbulkan masalah  baru,  lambat  dalam  penyelesainya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif,  menimbulkan antagonism diantara pihak  yang  bersengketa,  serta  banyak  terjadi pelanggaran  dalam  pelaksanaannya.  Bahkan dipandang  kurang  menguntungkan  dalam  dunia bisnis  sehingga  dibutuhkan  institusi  baru  yang dipandang lebih efisien dan efektif.
Dengan  pertumbuhan  Ekonomi  Syariah yang menggembirakan di Indonesia menyebabkan Mahkamah Agung terus berinovasi  dalam  meningkatkan  SDM  para penegak  hukum  dibawah  naungannya.  Namun, adanya perbedaan tugas dan wewenang mengenai penyelesaian sengketa di dalam pasal Pasal  55  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU  Perbankan Syariah menimbulkan kontradiktif.
Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian  hukum  bagi  pemohon,  seperti dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 55 UU  perbankan  syariah  menyebutkan  : (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan  oleh  pengadilan  dalam  lingkungan Peradilan Agama. (2)  Dalam  hal  para  pihak telah  memperjanjikan  penyelesaian  sengketa selain  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1), penyelesaian  sengketa  dilakukan  sesuai  dengan isi Akad. (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.
Pasal  55  ayat  (1)  dan  ayat  (2)-nya  dinilai kontradiktif  karena  ayat  (1)  secara  tegas mengatur  jika  terjadi  sengketa  dalam  praktik perbankan syariah harus merupakan kewenangan  pengadilan  agama.  Sementara dalam  ayat  (2)-nya  membuka  ruang  para  pihak yang terikat akad untuk memilih peradilan mana pun  jika  terjadi  sengketa  praktik  perbankan syariah.  “Itu  sangat  jelas  sekali,  Pasal  55  ayat (2) tidak ada kepastian hukum yang bertentangan  dengan  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD
Vol. 04, No. 02, (Agustus, 2021), pp. 75-88.
Ana Laela Fatikhatul Choiriyah
1945,”  tegasnya.  Ketentuan  Pasal  55  ayat  (3) UU  Perbankan  Syariah  tidak  perlu  ada  apabila tidak  ada  ayat  (2)-nya.  Karena  itu,  agar mencerminkan  adanya  kepastian  hukum,  maka seharusnya  Pasal  55  ayat  (2)  harus  dinyatakan bertentangan  dengan  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD 1945  dan  harus  dinyatakan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  (hukum  online, 2021).
Dengan  adanya  ketidakpastian  mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut Mahkamah  Konstitusi  mengeluarkan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  93/PUU-X/2012 hal  ini  berawal  dari  seorang  bernama  Dadang Achmad  (Direktur  CV.  Benua  Enginering Consultant)  mengajukan  uji  materiil  pasal  55 ayat  (2)  dan  (3)  Undang-undang  No.  21  Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah  terhadap  pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi  pada  tanggal  19  Oktober  2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan  Nomor322/PAN.MK/2012  dan telah  dicatat  dalam  Buku  Registrasi  Perkara Konstitusi  pada  tanggal  24  September  2012 dengan No.93/PUU-X/2012.10 Persyaratan standing juga  dapat  dikatakan  terpenuhi  karena penggugat atau pemohon mempunyai kepentingan nyata dan secara hukum dilindungi.
Mengenai legal  standing pemohon  juga dinyatakan  oleh  Majelis  Hakim  Mahkamah Konstitusi bahwa pemohon adalah perseorangan warga  negara  Indonesia  yang  merupakan
nasabah  Bank  Muamalat  Cabang  Bogor  yang telah melakukan akad sebagaimana akta Notaris No.  34  tertanggal  9  Juli  2009  dan  diperbaharui dengan akad pembiayaan Al-Musyarakah (tentang  perpanjangan  jangka  waktu  dan perubahan jaminan) dengan No. 14 tertanggal 8 Maret  2010  yang  dibuat  di  hadapan  Catur Virgo,  SH.  Notaris  di  Jakarta.  Pemohon mengajukan  dua  orang  ahli  yang  bernama  Ija Suntana dan Dedi Ismatullah, dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 20 Desember 2012 dan satu orang  saksi  bernama  Muhammad  Ikbal  yang telah  didengar  keterangannya  di  bawah  sumpah dalam persidangan tanggal 29 Januari 2013.
Terhadap  pertimbangan  hukum  yang diberikan  oleh  Ahli  dan  Saksi  dari  Pemohon, Pemerintah,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR), dan  terakhir  Ahli  dari  Mahkamah.  Keterangan yang  mendukung  agar  Mahkamah  Konstitusi mengabulkan permohonan dari pemohon berasal dari pertimbangan hukum oleh Ahli dan Saksi  dari  Pemohon  bersama  Ahli  dari Mahkamah.  Sedangkan  Pemerintah  bersama DPR  tidak  mendukung  hal  tersebut  karena menurut  Pemerintah  dan  juga  DPR  ketentuan dalam  penjelasan  pasal  55  ayat  (2)  dan  (3) Undang-undang  Perbankan  Syariah  telah sesuai sepanjang tidak bertentangan
Dengan prinsip syariah sehingga dianggap telah  memberikan  kepastian  hukum  dan  tidak bertentangan  dengan  pasal  28D  ayat  (1)  UUD 1945.  Namun  Ahli  dan  Saksi  dari  Pemohon
Vol. 04, No. 02, (Agustus, 2021), pp. 75-88.
Ana Laela Fatikhatul Choiriyah
bersama Ahli dari Mahkamah menganggap pada praktiknya  tidak  seperti  itu,  dengan  dibukanya pilihan forum penyelesaian mulai dari pengadilan agama, basyarnas, hingga pengadilan  negeri.  Para  pihak  yang  kalah  bisa membawanya  ke  pengadilan  lainnya  sehingga sering  kali  terjadi  timpang  tindih  kewenangan peradilan. Mahkamah Konstitusi menilai ketentuan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang- undang  Perbankan  Syariah  tidak  memberi kepastian hukum.
Berdasarkan  kenyataan  yang  demikian, walaupun  Mahkamah  tidak  mengadili  perkara konkret,  telah  cukup  bukti  bahwa  ketentuan Penjelasan pasal 55 ayat (2) telah menimbulkan ketidakpastian  hukum  yang  adil  dan  hilangnya hak  konstitusional  nasabah  untuk  mendapatkan kepastian  hukum  yang  adil  dalam  penyelesaian sengketa perbankan syariah (Pasal 28D ayat (1) UUD  1945)  yang  bertentangan  dengan  prinsip- prinsip  konstitusi  (Gala  Perdana  Putra  Lubis). Terhadap penilaian, fakta dan hukum sebagaimana  diuraikan  di  atas,  Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan permohonan  Pemohon  untuk  sebagian,  yaitu Penjelasan  Pasal  55  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah  bertentangan  dengan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan  pemuatan  putusan  ini  dalam Berita  Negara  Republik  Indonesia  sebagaimana
mestinya  dan  menolak  permohonan  Pemohon untuk  selain  dan  selebihnya.  Terhadap  putusan Mahkamah  ini,  Hakim  Konstitusi  Hamdan Zoelva, Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi memiliki  alasan  berbeda  ( concurring  opinion ) dan  Hakim  Konstitusi  Muhammad  Alim memiliki pendapat berbeda ( dissenting opinion ). Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi  tersebut  Mahkamah  Agung  terus berusaha  memperkaya  SDM  Hakim  Pengadilan Agama  terkhusus  hakim  Ekonomi  Syariah dengan  mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun 2016  tentang  Sertifikasi  Hakim  Ekonomi Syariah  dimana  dijelaskan  dalam  pasal  1 Sertifikasi  Hakim  Ekonomi  Syariah  adalah proses    pemberian  sertifikat  hakim  yang  telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi,  integritas  dan  pelatihan  menjadi hakim  ekonomi  syariah.  Hakim  Ekonomi Syariah  adalah  hakim  peradilan  agama  yang telah  bersertifikat  dan  diangkat  oleh  Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Perkara  ekonomi  syariah  harus  diadili oleh  hakim  ekonomi  syariah  yang  bersertifikat dan  diangkat  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia.  Yang  bertujuan  untuk Sertifikasi  hakim  ekonomi  syariah  bertujuan untuk  meningkatkan  efektivitas  penanganan perkara-perkara  ekonomi  syariah  di  Pengadilan Agama/Mahkamah  Syar’iyah  sebagai  bagian dari upaya penegakkan hukum ekonomi syariah yang memenuhi rasa keadilan.
Vol. 04, No. 02, (Agustus, 2021), pp. 75-88.
Ana Laela Fatikhatul Choiriyah
Sedangkan  mengenai  sertifikasi  hakim ekonomi  syariah  sebagaimana  dinyatakan  Pasal 4  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  2016,  meliputi:  a. kewenangan  hakim  bersertifikat  b.  tahapan seleksi  c.  pelatihan;  d.  pengangkatan  dan penempatan. pengawasan dan evaluatif,  insentif dan  disinsentif;  dan  g.  pendanaan.    Sedangkan perkara ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada  Pasal  1  ayat  (1)  meliputi:  a.  bank  syariah, b. lembaga keuangan mikro syariah, c. asuransi syariah,  d.  reasuransi  syariah,  e.  reksadana syariah  f.  obligasi  syariah  dan  surat  berharga berjangka  menengah  syariah,  g.  sekuritas syariah,  h.  pembiayaan  syariah,  i.  pegadaian syariah,  j.  dana  pensiun  lembaga  keuangan syariah,  dan  k.  bisnis  syariah.  Ketentuan sebagaimana  dimaksud,  termasuk  tetapi  tidak terbatas  pada  praktik  transaksi  lainnya  yang berdasarkan pada prinsip syariah.
Selanjutnya, Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun 2016 menyatakan, untuk dapat diangkat menjadi hakim  ekonomi    harus  memenuhi  kriteria sebagai  berikut:  a.  persyaratan  administrasi,  b. persyaratan kompetensi, c. persyaratan integritas,  d.  mengikuti  pelatihan;  dan  e. dinyatakan  lulus  oleh  Tim  Seleksi.  Sedangkan mengenai  kebutuhan  hakim  ekonomi  syariah Mahkamah  Agung  menetapkan  jumlah  hakim ekonomi  syariah  sesuai  dengan  kebutuhan. Penetapan jumlah hakim sebagaimana dimaksud didasarkan  analisis  kebutuhan  hakim  ekonomi
syariah  oleh  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia.
Para hakim yang telah memenuhi persyaratan  dan  dinyatakan  lulus  oleh  Tim Seleksi,  akan  mengikuti  pelatihan  selama  dua belas  hari  dengan  menggunakan  kurikulum, materi  ajar,  serta  metode  yang  disiapkan  oleh Tim  Khusus  dan  Pusdiklat  Teknis  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia.  Tim  pengajarnya terdiri  dari  berbagai  lembaga  seperti:  OJK,  BI Akademisi dan praktisi yang kompeten. Saat ini MA  telah  melakukan  kerjasama  dengan berbagai  lembaga  seperti  OJK  dan  BI  dalam rangka meningkatkan kompetensi hakim ekonomi  syariah.  Para  hakim  yang  telah  lulus kemudian  diangkat  sebagai  hakim  ekonomi syariah  oleh  ketua  Mahkamah  Agung.  Para hakim  ini  nantinya  akan  ditempatkan  di pengadilan agama dan mempunyai kewenangan khusus menyelesaikan ekonomi syariah. Kinerja Hakim  Ekonomi  Syariah  nantinya  akan  terus dievaluasi. Hal ini  akan dijadikan sebagai dasar untuk menentapkan insentif ataupun disinsentif. Insentif yang diberikan dapat berupa pembiayaan seminar, pelatihan lanjutan ataupun pertemuan-pertemuan  ekonomi  syariah,  baik untuk  skala  nasional  maupun  internasional. Sedangkan  disinsentif  dapat  berupa  pencabutan SK  pengangkatan  sebagai  hakim  ekonomi syariah.
Dengan adanya PERMA Sertifikasi Hakim  Ekonomi  Syariah  tersebut,  diharapkan penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  bisa
Vol. 04, No. 02, (Agustus, 2021), pp. 75-88.
Ana Laela Fatikhatul Choiriyah
diselesaikan oleh para hakim yang qualified dan teruji  kemampuannya  sehingga  keraguan  di kalangan pelaku industri ekonomi dan keuangan syariah  menjadi  sirna,  berubah  menjadi  suatu kepercayaan  ( trust ).  Perlu  diakui  bahwa kepercayaan tidak akan muncul dengan seketika. Namun, dengan berjalannya waktu dan melalui  proses  dan  usaha  yang  sungguh- sungguh seperti dengan dikeluarkannya PERMA  maka  kepercayaan  mulai  dibangun oleh  MA  dengan  sertifikasi  hakim  ekonomi syariah (business-law.binus.ac.id, 2016).
Dengan adanya sertifikasi syariah
Mahkamah Agung juga mengeluarkan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor  14  Tahun  2016  Tentang  Tata Cara  Penyelesaian  Perkara  Ekonomi  Syariah dimana  dijelaskan  bahwa  Perkara  ekonomi syariah  dapat  diajukan  dalam  bentuk  gugatan sederhana  atau  gugatan  dengan  acara  biasa. Sedangkan  tata  cara  pemeriksaan  dengan  acara sederhana  dijelaskan  Gugatan  dalam  perkara ekonomi  syariah  dapat  diajukan  secara  lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik.
Pemeriksaan  perkara  dengan  acara  sederhana adalah  pemeriksaan  terhadap  perkara  ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah). Pemeriksaan  perkara  sebagaimana  dimaksud mengacu  pada  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-hal
yang  diatur  secara  khusus  dalam  Peraturan Mahkamah Agung ini.
Sedangkan  tata  cara  pemeriksaan  perkara dengan  acara  biasa  Pemeriksaan  terhadap perkara  ekonomi  syariah  dilakukan  dengan berpedoman    pada    hukum    acara  yang  berlaku kecuali  yang  telah  diatur  secara  khusus  dalam Peraturan  Mahkamah  Agung  ini.  Pemeriksaan terhadap  perkara  ekonomi  syariah  dapat dilakukan  dengan  bantuan teknologi  informasi., Perkara  ekonomi  syariah  harus  sudah  diputus berdasarkan  tenggang  waktu  sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Penyelesaian Perkara  di  Pengadilan  Tingkat  Pertama  dan Tingkat  Banding  pada  4  (empat)  Lingkungan Peradilan.
2) Penyelesaian Sengketa Keuangan Syariah Dengan Menggunakan Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo
Format  hasil  penelitian  dan  pembahasan tidak  dipisahkan.  Untuk  naskah  yang  memiliki tabel,  grafik  atau  gambar,  dijelaskan  sesuai kebutuhan, dengan keterangan gambar diletakkan di atasnya.
Teori  Progresif    Satjipto  Rahardjo,  beliau yang  mengonstruksikan  masyarakat  adalah tatanan  normatif  tercipta  dari  sebuah  proses interaksi  antar  sosial  dan  kearifan  nilai  sosial. Ada sembilan teori hukum progresif yang beliau tawarkan (Nuhadi), yaitu:
a. Hukum  pada  dasarnya  menolak  tradisi analytical
jurisprudence atau
Vol. 04, No. 02, (Agustus, 2021), pp. 75-88.
Ana Laela Fatikhatul Choiriyah
rechtsdogmatiek dan  bermacam-macam pemahaman aliran misalnya legal realisme, freirechtslehre , sociological jurisprudence , interresenjuris-prudenz seperti di Jerman, teori hukum alam dan critical legal studies ;
b. Hukum pada dasarnya menolak pemahaman  bahwa  ketertiban  ( order ) hanya  berlaku  pada  institusi  kenegaraan dan kekuasaan;
c. Hukum progresif pada dasarnya ditujukan  dalam  melindungi  rakyat menuju  kepada  keadilan  ideal  dalam hukum;
d. Hukum pada dasarnya menolak teknologi  sebagai  landasan  teori  hukum karena tidak bernurani;
e. Hukum  pada  dasarnya  suatu  institusi yang  bertujuan  mengantarkan  manusia kepada  kehidupan  yang  adil,  sejahtera dan kebahagiaan;
f. Hukum  progresif  pada  dasarnya  hukum yang  pro  rakyat  dan  hukum  yang  pro keadilan;
g. Dasar  asumsi  dalam  hukum  progresif adalah  hukum  untuk  manusia,  untuk masyarakat  yang  lebih  luas  dan  lebih besar. Jika ada masalah pelik dan besar,
maka  hukumlah  yang  ditinjau  dan diperbaiki, bukan sebaliknya.
h. Hukum  bukanlah  suatu  institusi  yang bersifat  absolut  dan  final  melainkan
selalu  bergantung  pada  manusia  melihat dan menggunakannya.
i. Hukum dalam prosesnya selalu berada di depan  ( Law  as  a  process,  Law  in  the making ).  Dalam  hal  ini  cara  berhukum secara progresif memerlukan empati dan keberanian.  Cara  berhukum  secara progresif  memberikan  porsi  yang  cukup banyak  untuk  membuat  kreativitas- kreativitas baru yang tentunya berdasarkan atas keadilan dan kebutuhan masyarakat akan hukum tersebut.
Dari kesembilan konsep hukum progresif  tersebut  jika  di  lapangan  para penegak  hukum  dapat  menjalankan  satu persatu  maka  di  Indonesia  dirasa  dpat memenuhi  rasa  keadilan  bagi  para  pencari keadilan,  dimana  para  penegak  hukum  di dalam  memutuskan  dalam  sebuah  perkara akan  melibatkan  rasa  empati  ,  keberanian, nilai  nilai  dan  isi  muatan  dalam  Undang- undang.  Pendapat  Noer  Jameel,  bahwa keadilan itu yang diciptakan bukan keadilan menurut  teks  undang-undang  akan  tetapi keadilan  yang  sebenarnya  muncul  dari tingkat  kecerdasan  serta  kearifan  berpikir penegak hukum dalam hal ini seorang hakim (Noor Jamel, 2014).
Berdasarkan  9  (Sembilan)  konsep tersebut  di  atas,  hukum  progresif  hendak mengembalikan  hukum  kepada  jalur  yang seharusnya  ( on  the  right  track )  dan  untuk itulah Satjipto Rahardjo berpendapat
Vol. 04, No. 02, (Agustus, 2021), pp. 75-88.
Ana Laela Fatikhatul Choiriyah
diperlukan terobosan-terobosan hukum
( legal  breakthrough ,  bukan legal  breaking ) atau terobosan besar dalam proses pembentukan dan penegakan hukum. Dalam praktiknya,  penerapan  hukum  progresif terdapat  kelemahan.  Para  penegak  hukum yang  juga  manusia  dalam  menerapkan hukum progresif telah banyak menimbulkan kerugian  pula  karena  tidak  ada  kontrol  atau pengendali  yang  dapat  digunakan  sebagai indikator  atau  pedoman  (Noer  Jameel, 2014).
Para  penegak  hukum  dan  aparat penegak hukum dalam praktiknya kemudian lepas  kontrol  dan  menggunakan  celah  yang untuk memenangkan kemauan atau kehendaknya  tanpa  memperhatikan  nurani. Contoh yang terjadi pada praktik penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah pasca berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun  2008  ( selanjutnya  ditulis  UU Perbankan  Syariah ).  Pihak  Bank  Syariah dengan mendasarkan pada bagian penjelasan Pasal  55  UU  Perbankan  Syariah  telah menetapkan secara sepihak tempat penyelesaian sengketa tanpa memperhatikan rasa  keadilan,  nilai  rasa  dan  jiwa  dari  pihak nasabah  bank  syariah  yang  menginginkan penerapan prinsip syariah dalam melaksanakan transaksi ekonominya. Dalam hal  ini  pihak  nasabah  berkehendak  agar tempat penyelesaian sengketa melalui Pengadilan  Agama  atau  Basyarnas  namun
pihak  bank  syariah  menghendaki  tempat penyelesaian di Pengadilan Negeri.
Permasalahan  yang  terjadi  dalam operasionalisasi  bank  syariah  pada  akhirnya mendorong  masyarakat  yang  dirugikan melakukan judicial review atas UU Perbankan  Syariah  tersebut  dan  akhirnya pada  tanggal  29  Agustus  2013  telah  ada Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 93/PUU-X/2012.  Berdasarkan  kasus  dalam praktik  perbankan  syariah  ini,  tampak bahwa  penyelesaian  permasalahan  hukum tidak  cukup  hanya  diselesaikan  dengan aturan  semata,  perlu  upaya  sinergisitas antara struktur penegak hukum dan lembaga hukumnya, substansi dan budaya hukumnya. Dalam  hal  ini  penerapan  budaya  hukum tercermin  dari  penerapan  nilai-nilai  yang dikehendaki  para  pihak  dalam  hal  ini Putusan  Mahkaham  Konsitusi  memutuskan untuk  menghapuskan  bagian  penjelasan Pasal  55  UU  Perbankan  Syariah  demi keadilan  dan  penyelesaian  berdasarkan interpretasi histori bahwa kompetensi penyelesaian  sengketa  hukum  ekonomi syariah ada pada Pengadilan Agama.
Penerapan  hukum  progresif,  belum dapat  memberikan  rasa  keadilan  bagi sebagian  masyarakat  karena  dalam  hukum progresif  terdapat  kelemahan  yang  tentunya harus  dicarikan  solusi  dan  penyempurnaan untuk  perbaikan  di  masa  yang  akan  datang. Dalam  penerapannya,  hukum  progresif  juga
Vol. 04, No. 02, (Agustus, 2021), pp. 75-88.
Ana Laela Fatikhatul Choiriyah
tetap  berlandaskan  pada  hukum  yang  ada. Namun dalam hal ini hukum yang dimaknai secara  luas.  Bahkan  memperhatikan  nilai- nilai  yang  berkembang  dalam  masyarakat yang dapat digali pula dari nilai-nilai dalam sila-sila  Pancasila.  Dalam  penerapannya juga  diperlukan  keberanian  dan  kecerdasan serta  kearifan  bagi  pihak  yang  akan mengambil keputusannya dan menetapkannya  (Dewi  Nurul  Mestjari, 2013).
Dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, yang digunakan bukan saja perjanjian  (akad  syariah)  yang  ada,  namun politik  hukum,  sosiologi  hukum,  filsafat hukum  bahkan  psikologi  hukum  juga diterapkan dalam rangka memberikan jawaban  atas  permasalahan  yang  dihadapi masyarakat  pemerhati  dan  peminat  hukum ekonomi  syariah.  Turiman,  berdasarkan konsep paradigma Pancasila bertawaf menjelaskan,  bahwa  Sila  Ke  satu  menjadi nur  cahaya  yang  menyinari  keempat  sila lainnya,  yaitu  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, sebagai  yang  mewakili  “ God  Spo t”  titik Tuhan/Kecerdasan Spiritual ( Spiritual Quentient (SQ),  menerangi  Manusia  yang
berperikemanusiaan yang. Spiritual Quentient (SQ)  merupakan  kemampuan manusia  dalam  memahami  arti  ( meaning ) dan  nilai  ( value )  terbaik  dalam  kehidupan serta tujuan ( vision ) yang mendasar terhadap hal-hal dalam hidup dan kehidupan manusia
sebagai khalifah di bumi. Spiritual Quentient (SQ) menjawab pertanyaan paling mendasar:  “Siapa  saya”?.  “Untuk  apa  saya dilahirkan?” dan “Mau kemana saya setelah dilahirkan  kedunia  ini?”  adil  dan  beradab sebagai yang mewakili kecerdasan pancaindra/Artificial  Quentient  (AQ).  Bagi manusia-manusia  yang  menempati  negara yang dinamakan negara kebangsaan
Indonesia yang menjunjung persatuan, yaitu Persatuan Indone-sia, sebagai yang mewakili  Kecerdasan  Intelektual/Intelectual Quentient  (IQ),  dalam  bingkai  kerakyatan yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan sebagai yang mewakili kecerdasan  emosional/ Emotional Quentient (EQ). Dalam mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat  Indonesia  sebagai  bentuk  kecerdasan kreativitas  atau  Creativity  Quentient  (CQ), sehingga  saat  menterjemahkan  isi  yang  ada dalam  peraturan  dan  perundang-undangan yang ada dan tidak dibenarkan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah, nilai Ketuhanan dan keluhuran, kemanusian, persatuan, kerakyatan dan keadilan.
Berdasarkan  Pasal  49  huruf  (i)  UU 3/2006 tentang kekuasaan kehakiman, maka penyelesaian  sengketa  keuangan  syariah secara  litigasi  dilakukan  oleh  Pengadilan Agama.  Adapun  penyelesaian  sengketa keuangan  syariah  secara  non-litigasi  dapat dilakukan  melalui  Arbitrase  atau  Alternatif
Vol. 04, No. 02, (Agustus, 2021), pp. 75-88.
Ana Laela Fatikhatul Choiriyah
Penyelesaian Sengketa yang meliputi konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi atau  penilaian  ahli  sebagaimana  diatur  UU 30/1999.  Oleh  karena  keuangan  syariah berjalan  berdasarkan  prinsip  syariah,  maka lembaga  arbitrase  yang  digunakan  adalah
Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Dalam rangka mendukung penguatan kerangka hukum dalam pengembangan  pasar  modal  syariah,  perlu dibentuk satu regulasi khusus berupa undang -  undang  keuangan  syariah  yang  di dalamnya  mengatur  secara  komprehensif dari  ketentuan  umum  hingga  penyelesaian sengketa  dengan  memberikan  kewenangan kepada Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa secara litigasi. Dalam regulasi  tersebut  juga  diatur  mengenai penyelesaian  sengketa  keuangan  syariah secara  non-litigasi  dengan  memberikan kewenangan kepada Badan Arbitrase Syariah  Nasional  (BASYARNAS)  sebagai lembaga  penyelesai  sengketanya.  Dengan demikian,  persoalan  kekosongan  hukum mengenai  penyelesaian  sengketa  keuangan syariah  mendapat  kepastian  hukum,  inilah yang  disebut  dengan win-win  solution , sebagai  bentuk  aplikasi  solusi  teori  hukum progresif  dalam  menyelesaikan  sengketa keuangan syariah.

## SIMPULAN
Tugas dan wewenang Pengadilan Agama  dijelaskan  dalam  Pasal  49  huruf  (i)
UU  3/2006  tentang  kekuasaan  kehakiman, maka penyelesaian sengketa keuangan syariah secara litigasi dilakukan oleh Pengadilan  Agama  dimana  dalam  hal  ini Mahkamah Agung terus berusaha memperbaiki SDM para hakim yang bertugas memeriksa  dan  memutus  sengketa  ekonomi syariah,  dilihat  dari  keseriusan  Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  5  Tahun  2016  dan  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  14  Tahun  2016.  Sementara,    dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah berawal  terdapat  tumpang  tindih  antara undang-undang satu dengan peraturan undang-undang  yang  lainnya  memunculkan dinamika  konflik  para  pencari  keadilan. Konflik  tersebut  berdampak  pada  adanya pihak  yang      merasa  dirugikan  dengan peraturan tentang tugas dan wewenang dalam penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah. Namun  dinamika  yang  berpotensi  terjadinya konflik  disahuti  oleh  Mahkamah  Konstitusi dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.  Putusan  ini  menunjukkan Hakim  Mahkamah Konstitusi berpikir hukum progresif  dimana telah memberikan kejelasan terkait  tugas  dan  wewenang  penyelesaian perkara  ekonomi  syariah  dengan  bertujuan agar tidak terjadi kembali permasalahan yang sama  dikemudian  hari.  Jika  sudah  terdapat kejelasan mengenai tugas wewenang
Vol. 04, No. 02, (Agustus, 2021), pp. 75-88.
Ana Laela Fatikhatul Choiriyah
penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut  maka  saat  ini  tugas  Mahkamah Agung  untuk  terus  berinovasi  dan  terus
meningkatkan SDM Hakim Ekonomi
Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Hasan, Hasbi, 2010, Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah :Gramatika, Jakarta.
Soekanto, Soerjono , 1985, Prespektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat : Rajawali, Jakarta. Hermanto, Bambang, 2014, Hukum Perbankan Syariah : Kuakaba, Yogyakarta.

## JURNAL
Nuhadi,  “Teori  Hukum  Progresif  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Bisnis  Keuangan  Syariah”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan , Volume 14, Nomor 2, Juli-Desember.
Mustjari Dewi Nurul, 2013, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, Vol. 20 No 2 Desember.
Gala  Perdana  Putra  Lubis,  “Analisis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.93/Puu-X/2012  Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia”.
Noer  Jameel,  2014  ,“Hakim  Progresif,  Mengurai  Benang  Kusut  Ketidak  tertiban  Masyarakat  di Indonesia ” , Academia.edu.
INTERNET:
https://www.hukumonline.comnasabah-bank-persoalkan-uu-perbankan-syariah.com di akses 09/06/2021, pukul 19: 03
https://business-law.binus.ac.id/2016/09/28/sertifikasi-hakim-ekonomi-syariah/  di  akses  tanggal  11 Juni 2021 Pukul 12:16

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016.