## PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PERATURAN DESA
Oleh :
Musfianawati, S.H., M.H.

## Abstracts
Poverty  is  a  problem  experienced  by  almost  all  developing  countries,  especially  countries which  amounts  to  a  large  population.  For  Indonesia,  poverty  is  a  national  problem,  so  the government is attempting to solve the problem of poverty with various programs. However, in general, the results of the program can not be said to be significant, because in many places, the number of poor people is increasing. Problems with various characteristics of poverty is not  easily  solved  without  the  involvement  of  all  elements.  Because,  the  primary  key  of  the efforts to reduce poverty in the region is the establishment, as well as the institutionalization of  network  communication,  coordination  and  cooperation  of  the  three  pillars  in  the  area: local government, community and care groups (NGOs, private sector, universities, religious / community  leaders,  and  the  press  ).  The  problems  of  poverty  can  only  be  addressed  if  the three components on mutual cooperation in the spirit of togetherness, and participate to find alternative  solutions.  The  role  of  village  heads  in  rural  building  into  a  central  point  and become  very  large,  because  the  village  has  been  given  the  authority  to  set  their  own communities to be able to be independent. This is a big change in the history of governance. Significant  changes  occurred  at  the  time  of  the  enactment  of  Law  No.  6  in  2014,  about  the village, which give rise to various development policies and poverty reduction patterns. Act No. 6 of 2014 on village mengamanahkan a very significant role to the figure of the village head. The village head as the government has considerable authority in determining policy in the  village,  it  is  supposed  that  the  welfare  of  rural  communities  depends  on  the  role  of  a village  head.  In  the  welfare  of  the  community,  the  village  chief  can  use  his  role  to  make policies in writing as outlined in the village regulations.

## I. PENDAHULUAN
Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai landasan konstitusi bangsa
Indonesia mengamanahkan tentang Pemerintah  Daerah  menyatakan  bahwa Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia dibagi  atas  daerah-daerah  propinsi  dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota.  Dalam  pelaksanaan  pemerintahan baik propinsi maupun kabupaten dan kota diatur  dengan  peraturan  Perundangan- Undangan.
Tujuan
pengaturan pemerintahan adalah bagaian dari mencapai tujuan terbentuknya pemerintahan  yaitu  sebagaimana  yang telah  diamanahkan  dalam  pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  tahun  1945  yaitu untuk  membentuk  suatu  pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial. 1
Sebagaimana  amanah  UUD  1945 bahwa tujuan utama terbentuknya pemerintahan Indonesia adalah melindungi  segenap  bangsa  Indonesia.
1 Pembukaan  UUD  NKRI  1945,  (Pustaka  Tanah Air,Bandung, 2011)
Negara  Indonesia  adalah  negara  kesatuan yang  di  dalamnya  ada  berbagai  macam suku-suku, agama, bahasa, pulau dan latar belakang  budaya  yang  berbeda,  namun demikian  sebagaimana  amanah  UUD NKRI  1945,  negara  dalam  hal  ini pelaksana pemerintah dalam menjalankan fungsi  pemerintahan  harus  mengacu  pada makna  perlindungan.  Terbaginya  wilayah di  negara  Indonesia  selain  pulau  yang terpisah  Indonesia  terbagi  juga  atas wilayah  desa-desa  yang  keberadaan  ada sebelum  Indonesia  merdeka.  Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  Tentang  Desa  merupakah  amanah Konstitusi  yang  harus  ditegakkan.  Di dalam  undang-undang  ini  menyatakan bahwa  Pemerintah  Desa  adalah  Kepala Desa. Satu kalimat yang implementasinya sangat  dalam  dan  luas.  Bagaimana  tidak, suatu  pemerintahan  yang  meletakkan seluruh  harapan  masyarakat  yang  tinggal di desa itu di tumpukan hanya kepada satu orang  yaitu  kepala  desa.  Oleh  karena  itu baik  dan  buruknya  suatu  desa,  sejahtera atau tidak masyarakat desa semuanya ada di tangan Kepala Desa. Ini adalah amanah yang  sangat  luar  biasa  yang  akan dipertanggung  jawabkan  bukan  hanya kepada  masyarakat  desa  dan  pemerintah daerah tetapi juga akan dipertanggungjawabkan kepada Allah
SWT  di  kehidupan  yang  akan  datang (Akhirat).
Bagaimana  seorang  kepala  desa akan mampu melaksanakan sebuah amanah  Undang-Undang  tentunya  harus memahami apa yang menjadi masalah dan apa  saja  potensi  desa  yang  dipimpinnya kemudian  melaksanakan  dengan  tidak melanggar  ketentuan  dalam  tata  urutan perundangan-undangan yang ada di negara  Indonesia. Bila  ada permasalahan di  desa  yang  tidak  diatur  di  peraturan- peraturan  yang  ada,  sebagaiman  tata urutan  perundang-undangan  bahwa  posisi peraturan Desa adalah  menjadi salah satu tata urutan di  perundang-undangan, maka bila terjadi hal-hal  yang  tidak diatur  pada peraturan  yang  ada,  kepala  desa  berhak mengajukan rancangan peraturan Desa.

## II. PERMASALAHAN
Berdasarkan    uraian  yang  telah disebutkan  pada  latar  belakang  di  atas, permasalahan  yang  akan  dikaji  pada tulisan  ini  adalah      Bagaimana  Peraturan Desa  Mampu  mengikat  tanggungjawab pemerintahan  Desa  dan  aparatnya  dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat?

## III. PEMBAHASAN
Peraturan Desa Yang Mampu Mengikat Tanggungjawab
Pemerintahan  Desa  Dan  Aparatnya
Dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan
Masyarakat
Dalam  membahas  tentang  persoalan kepala  desa  sebagai  kepala  pemerintahan di  desa  dan  peraturan  desa  semestinya harus  dipahami  terlebih  dulu  sumber hukum  yang  ada  di  negara  Indonesia . Apakah  yang  dimaksud  dengan  “sumber hukum”  Dalam  bahasa  Inggris,  sumber hukum  itu  disebut source  of  law . Perkataan    “sumber    hukum”    itu sebenarnya    berbeda  dari  perkataan “dasar  hukum”,  “landasan    hukum”, ataupun  “payung  hukum”.  Dasar  hukum ataupun  landasan  hukum    adalah legal basis atau legal    ground ,    yaitu  norma hukum  yang  mendasari  suatu  tindakan atau  perbuatan   hukum  tertentu  sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan  secara  hukum.  Sedangkan, perkataan    “sumber  hukum”    lebih menunjuk    kepada    pengertian  tempat dari  mana  asal-muasal    suatu  nilai  atau norma  tertentu  berasal 2 .  Dalam  Pasal  1 Ketetapan  MPR  No.  III/MPR/  2000 ditentukan    bahw 3 :  (1)  Sumber    hukum adalah    sumber  yang  dijadikan    bahan untuk  penyusunan  peraturan  perundang- undangan;  (2) Sumber hukum terdiri atas
2 Jimlly  Assidiqqi, Pengantar  Hukum  Tata Negara ,  (Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan Mahkamah  Konstitusi  RI,  Jakarta,  2006)  ,  Hal. 151-153
3 Ketetapan  MPR  No.  III/MPR/2000  tentang Sumber  Hukum  dan  Tata  Urutan    Peraturan Perundang-undangan,  tanggal    18  Agustus, 2000.    Lihat  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat RI, Himpunan  Ketetapan  MPRS  dan  MPR Tahun  1960  s/d  2002 ,  (Sekretariat  Jenderal MPR-RI, Jakarta, 2002).
sumber  hukum  tertulis  dan  sumber hukum  tidak  tertulis;  (3)  Sumber  hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana      yang    tertulis      dalam Pembukaan      UUD    1945,  yaitu Ketuhanan      Yang    Maha    Esa, Kemanusiaan      Yang  Adil  dan  Beradab, Persatuan    Indonesia,    dan  Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/ perwakilan, serta
dengan mewujudkan hukum dan konstitusi negara  itu  akan  menjadi  tidak  stabil, sehingga dapat menyebabkan terjadinya    kemerosotan  kewibawaan undang-undang  dasar itu sendiri.
Akan  tetapi,  dalam  pandangan Hans  Kelsen  dalam  bukunya    “ General Theory    of    Law    and    State ”,    istilah sumber    hukum    itu  ( sources    of  law ) dapat  mengandung  banyak    pengertian, karena    sifatnya    yang figurative    and highly    ambiguous . Pertama ,    yang lazimnya    dipahami  sebagai sources  of law ada  2  (dua)  macam,  yaitu custom dan statute .  Oleh  karena  itu, sources  of law biasa  dipahami  sebagai a  method  of creating  law,  custom,  and  legislation , yaitu customary  and  statutory  creation of  law. Kedua , sources  of  law juga dapat  dikaitkan  dengan  cara  untuk menilai  alasan  atau the  reason  for  the validity  of  law .  Semua  norma  yang lebih  tinggi  merupakan  sumber  hukum
bagi  norma  hukum    yang  lebih  rendah. Oleh  karena    itu,  pengertian    sumber hukum    ( sources    of  law )  itu  identik dengan  hukum  itu  sendiri  ( the  source of  law  is  always  itself  law ). Ketiga , sources    of  law juga    dipakai    untuk hal-hal  yang  bersifat  nonjuridis,  seperti norma  moral,  etika,  prinsip-prinsip politik,  ataupun  pendapat    para  ahli, dan  sebagainya      yang      dapat mempengaruhi        pembentukan  suatu norma  hukum,  sehingga  dapat  pula disebut  sebagai  sumber  hukum  atau the sources  of  the  law .  Nilai      dan      norma agama   dapat   pula   dikatakan menjadi sumber yang penting bagi terbentuknya      nilai  dan  norma  etika dalam kehidupan bermasyarakat, sementara  nilai-nilai    dan  norma  etika itu  menjadi  sumber  bagi    proses terbentuknya    norma    hukum    yang dikukuhkan  atau  dipositifkan    oleh kekuasaan    negara.  Dalam  dinamika kehidupan    bermasyarakat,    ketiga  jenis nilai  dan  norma    itu  pada  pokoknya sama-sama    berfungsi    sebagai  sarana pengendalian    dan  sekaligus    sistem referensi  mengenai perilaku  ideal dalam setiap  tatanan  sosial  ( social  order ).
Sebab,  jika  ketiga  jenis  norma  tersebut saling  menunjang,  maka  ketiga  sistem referensi  perilaku  itu  dapat  bekerja
secara simultan  dan saling  mendukung. 4
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  Tentang  Desa  mengisyaratkan bahwa salah satu  hak kepala desa adalah mengajukan  rancangan  Peraturan  Desa,
begitu juga tentang
Badan
Permusyawaratan  Desa    mempunyai fungsi  membahas  dan  menyepakati Rancangan  Peraturan  Desa  bersama Kepala  Desa. 5 Ada  beberapa  pengertian berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  Tentang  Desa  yang  harus dipahami  sebelum  lebih  lanjut  sebelum membahas  tentang  prosedur  Penetapan Peraturan  Desa  .  Yang  dimaksud  Desa, adalah kesatuan masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam  sistem  pemerintahan  Negara
Kesatuan
Republik Indonesia.
Pemerintahan desa yang dimaksud adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat  setempat dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang  dimaksud  dengan  Pemerintah  Desa adalah  Kepala  Desa  atau  yang  disebut
4 Jimlly Assiddiqie, Ibid , Hal.153
5 Pasal  55  UU  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa.
dengan  nama  lain  dibantu  perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.
Badan
Permusyawaratan Desa atau yang disebut  dengan  nama  lain  adalah lembaga  yang  melaksanakan  fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan  wakil  dari  penduduk  desa berdasarkan  keterwakilan  wilayah  dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah  Desa  atau  yang  disebut dengan  nama  lain  adalah  musyawarah antara  Badan  Permusyawaratan  Desa, Pemerintah  Desa,  dan  unsur  masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati  hal  yang  bersifat  strategis. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala  Desa setelah  dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan  Desa.  Pembangunan Desa  adalah  upaya  peningkatan  kualitas hidup  dan  kehidupan  untuk  sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  adalah upaya  mengembangkan  kemandirian  dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,  serta  memanfaatkan  sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,  kegiatan,  dan  pendampingan yang  sesuai  dengan  esensi  masalah  dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa 6 .
Negara  Indonesia  adalah  negara hukum, maka dalam pelaksanaan pemerintahannya harus mendasarkan pada hukum yang ada. Dalam Penjelasan Undang-Undang  Dasar  1945  dikatakan bahwa  “Negara  Indonesia  berdasar  atas hukum  ( rechstaat )  tidak  berdasar  atas kekuasaan  belaka  ( machstaat )  oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan  aktifitasnya  atas  dasar kekuasaan belaka, tetapi harus
berdasarkan pada hukum. 7 Prinsip yang
seharusnya ditanamkan  dalam  penetapan  suatu peraturan dalam negara hukum, utamanya  tentang  peraturan  desa  adalah prinsip  ketuhanan,  kemanusian  dan keadilan.  Keyakinan  bahwa  Allah  itu Maha Esa dan Maha Kuasa menyebabkan  berkembangnya  doktrin persamaan  kemanusiaan  atau  paham egalitarianisme dalam kehidupan bermasyarakat.  Semuanya  relatif  atau nisbi, kecuali Tuhan semata yang bersifat Maha  Kuasa  dan  Maha  Mutlak.  Dalam pandangan  „ tauhid ‟,  setiap  manusia adalah ‘Khalifah  Allah’ ,  maka  setiap orang, adalah pemimpin yang mempunyai tanggungjawab  di  bidangnya  masing- masing.  Itulah  sebabnya  diperlukan
6 Ibid, Hal 4-7
7 C.S.T. Kansil, Hukum Antar Tata Pemerintahan ,
(Erlangga, Jakarta, 1986) Hal. 27-28
permusyawaratan  antar  manusia  untuk mengambil keputusan-keputusan mengenai  kepentingan  bersama  menjadi sesuatu  yang  bisa  dilaksanakan.  Konsep musyawarah  dianggap  sangat  sentral artinya dalam ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan publik. 8
Dengan keyakinan akan Tuhan Yang Maha  Esa  itulah  maka  setiap  manusia Indonesia sudah seharusnya hanya memutlakkan  Tuhan  Yang  Maha  Esa. Peri kehidupan bangsa Indonesia hendaklah bersifat egaliter, dimana setiap orang dianggap sama hak dan kedudukannya di mata Tuhan, dan dengan begitu  juga  sama  hak  dan  kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Karena adanya prinsip egalitarianisme itu, kitapun memerlukan mekanisme permusyawaratan,  sistem  perwakilan, prosedur pemilihan atau ‘bay­at’ terhadap  para  wakil  rakyat    yaitu  kepala desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa sebagai ‘ulil-amri ‟  yang  membuat peraturan  Desa  yang  akan  mengikat dalam  kehidupan  bersama  di  desa. Setelah  ditetapkan  melalui  prosedur musyawarah,  maka  semua  keputusan  itu mengikat  sebagai  hukum  yang  harus ditempatkan  dalam  kedudukan  tersendiri
8 Jimlly  Assiddiqie, Konstitusi&  Konstitusional Indonesia , (Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Pusat  Studi    Hukum  Tata  Negara  Fakultas hukum  Universitas  Indonesia,  Jakarta,  2004), Hal 73
sesuai dengan prinsip „supremasi hukum‟.  Dengan  perkataan  lain,  dalam sistem konstitusional kita, paham Kedaulatan Tuhan itu diwujudkan melalui  prinsip  Kedaulatan  Rakyat  dan sekaligus Kedaulatan Hukum.
Paradigma baru
dalam pembangunan  desa  pada  prinsipnya mengandung  tiga  spirit. Pertama ,  spirit otonomi daerah, yang mendorong tumbuh  dan  berkembangnya  prakarsa lokal. Kedua , spirit  good  governance yang mendorong terciptanya tata pemerintahan  yang  baik.  Dan, ketiga , prinsip people  empowerment ,  yang memberikan  power  kepada  masyarakat melalui  proses  pemampuan,  pemberian tanggung jawab  yang jelas dan pelibatan secara  proporsional  dalam  pengelolaan pembangunan. Ketiga spirit ini menggeser  filosofi  yang  selama  ini  ada, yaitu dari “membangun daerah” menjadi “daerah membangun”, dan “membangun masyarakat” menjadi “masyarakat membangun”.  Artinya,  antara  desa  dan masyarakat  harus  terjalin  kebersamaan dan  kerjasama  yang  baik  agar  terlahir suatu kebijakan yang berpihak.
Salah  satu  materi  penting  yang diatur  dalam  Undang-Undang    nomor    6 tahun  2014  Tentang    Desa  adalah  peran kepala  desa  dalam  menetapkan  Peraturan Desa,  maka  harus  dipahami  bagaimana semestinya  Peraturan  Desa  ini  mampu
mengikat  semua  pihak  yang  harus memerankan  perannya  sesuai  amanah peraturan. Kewajiban kepala desa diantaranya adalah meningkatkan kesejahteran  masyarakat,  terkait  dengan kewajiban  menigkatkan  kesejahteraan masyarakat  desa,  kepala  desa  dapat menggunakan  haknya  untuk  menuangkan segala  hal  yang  belum  diatur  oleh peraturan  yang  ada,  kepala  desa  dapat mengajukan  rancangan  peraturan  desa terkait dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena sesunggungnya peran kepala desa sebagai pemerintah mepunyai kewajiban  dasar  sesuai  dengan  konstitusi Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  adalah  melindungi segenap  warga  negaranya.  Warga  negara yang  dimaksud  adalah  warga  desa,  dan hak  warga  yang  ada  di  desa  yang  paling utama adalah perlindungan dalam hal hak asasi  manusia.  Hak  apa  saja  yang mestinya diperoleh, Undang-Undang dasar  Negara  Kesatuan  Indonesia  telah mengamanahkan  dalam  Pasal  28,  yaitu Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  seni  dan budaya,  demi  meningkatkan  kualitas hidupnya  dan  demi  kesejahteraan  umat manusia.
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang sama  dihadapan  hukum.  Setiap  orang berhak  untuk  bekerja  serta  mendapat imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dan layak dalam hubungan kerja. Setiap orang berhak  atas  status  kewarganegaraan. Setiap  orang  bebas  memeluk  agama  dan beribadat  menurut  agamanya,  memilih pendidikan  dan  pengajaran,  memilih pekerjaan,  memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.  Setiap  orang  berhak  untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan  segala  jenis  saluran  yang tersedia.  Setiap  orang  berhak  atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau tidak  berbuat  sesuatu  yang  merupakan hak  asasi.  Setiap  orang  berhak  untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan  derajat  martabat  manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara  lain.  Setiap  orang  berhak  hidup
sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat tinggal,  dan  medapatkan  lingkungan hidup  baik  dan  sehat  serta  berhak memperoleh  pelayanan  kesehatan.  Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan  khusus  untuk  memperoleh kesempatan dan manfaat  yang sama  guna mencapai persamaan dan keadilan.  Setiap orang  berhak  atas  jaminan  sosial  yang memungkinkan  pengembangan  dirinya secara  utuh  sebagai  manusia  yang bermartabat. Setiap orang berhak mempunyai  hak  milik  pribadi  dan  hak milik  tersebut  tidak  boleh  diambil  alih secara  sewenang-wenang  oleh  siapa  pun. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat,  berbangsa, dan bernegara.
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk kepada  pembatasan  yang  ditetapkan dengan  undang-undang  dengan  maksud semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan serta  penghormatan  atas  hak  kebebasan orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 9 Jadi  dalam  menetapkan peraturan  desa  yang  menjadi  acuan  dasar adalah  tentang  Hak  asasi  Manusia,  Lalu
9 UUD NKRI 1945, Pasal 28
apa  sajakah  yang  mesti  diatur  agar peraturan  Desa  tersebut  bisa  menjadi dasar  aturan  sebuah  sistem,  artinya walaupun  kepala  desa  yang  menetapkan aturan  itu  sudah  tidak  menjabat  menjadi kepala  desa,  peraturan  tersebut  tetap dijalankan  oleh  kepala  desa  yang  akan menggantikan.
Dengan  adanya  paradigma  baru yang  dipicu  oleh  Undang-Undang  nomor 6  tahun  2014  Tentang  Desa,  memberikan peluang besar bagi desa dalam pembangunan desanya, dengan menempatkan  masyarakat  sebagai  pelaku utama  pembangunan  tersebut.  Artinya, pemerintah  daerah  tidak  lagi  sebagai provider  dan  pelaksana,  melainkan  lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan. Guna memenuhi  hak-hak  sosial  masyarakat, pemdes perlu mendorong dan menumbuh- kembangkan  kelembagaan  partisipatif masyarakat berupa Hak
Sosial Masyarakat Pemdes  perlu  menjamin pemenuhan  akses  pelayanan  sosial  dasar, seperti  kesehatan,  pendidikan,  air  bersih, serta kebutuhan sosial lainnya . Hak Ekonomi Masyarakat Pemdes perlu meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap sumber-sumber  pendapatan  masyarakat untuk  memenuhi  kehidupannya  secara layak dan manusiawi, penciptaan lapangan  kerja . Hak  Politik  Masyarakat
Pemdes  wajib  memberikan  ruang  yang seluas-luasnya  pada  masyarakat  untuk dilibatkan  dalam  proses  pengambilan kebijakan  publik  khususnya  di  desa. Untuk  mendukung  semua  ini  tentu pemdes  perlu  menyediakan  sarana  dan prasarana, regulasi, regulasi yang dimaksud adalah peraturan-peraturan yang  ada  di  desa.  Fasilitas  yang  cukup memadai  sesuai  aspirasi  dan  kemampuan pembiayaan  desa.  Harapan  kita  semua  ke depan, penanggulangan kemiskinan ditangani  langsung  oleh  Pemdes  dan pemda. Meski disadari, masalah pembiayaan menjadi sangat mendasar dan urgen,  sehingga  dibutuhkan  desa  dan daerah yang mampu memainkan perannya untuk  memfasilitasi  dengan  pihak-pihak lain.  Selain  peran  di atas,  peran pemerintah  daerah    juga  mempunyai peran  mendasar  dalam  penanggulangan kemiskinan,  antara  lain, pertama ,  pemda sebagai  fasilitator,  yaitu  menciptakan kondisi  yang  kondusif  bagi  pelaksanaan pembangunan. Kedua ,  pemda  sebagai regulator,  yaitu  menyiapkan  arah  dan kebijakan. Ketiga , pemda sebagai dinamisator, yaitu menggerakkan partisipasi  semua  unsur  yang  ada  di masyarakat. Keempat ,  pemda  sebagai koordinator, yaitu mengintegrasikan program-program berbasis penang- gulangan kemiskinan, melalui mekanisme perencanaan  partisipatif.    Perlu  diingat
bahwa  penangulangan  kemiskinan  adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat,  provinsi/daerah,  kelompok  peduli maupun masyarakat sendiri. 10
Dalam  menyusun  suatu  peraturan yang  harus  diketahui  adalah  memahami asas, A. Hamid S. Attamimi mengemukakan bahwa bagi pembentukan peraturan  perundang-undangan  Indonesia yang  patut,  asas-asas  tersebut  secara berurutan  adalah  cita  hukum,  asas  negara berdasar atas hukum dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi. 11
Didalam  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor 12  tahun  2011 Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan menyatakan bahwa  Jenis  dan  hierarki  Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: 12
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
10 http://www.p2kp.org,  Diunduh  tanggal  7  Juli 2015 jam 05.30 WIB
11 Widodo  Ekatjahjana, Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan, Dasar-Dasar Dan Tehnik Penyusunannya(, PT Citra Aditya Bakti, Bandung , 2008)  Hal.28-29
12 Undang-Undang    no  12  tahun  2011  Tentang Pembentukan  Peraturan  perundang-Undangan,
Pasal 7.
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Jenis
Peraturan Perundang- undangan  selain  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  7  ayat  (1)  mencakup peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  Mahkamah  Agung,  Mahkamah Konstitusi,  Badan  Pemeriksa  Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri,  badan,  lembaga,  atau  komisi yang  setingkat  yang  dibentuk  dengan Undang-Undang  atau  Pemerintah  atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi,
Gubernur,  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
Bupati/
Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.  Peraturan  Perundang-undangan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diakui  keberadaannya  dan  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang diperintahkan  oleh  Peraturan  Perundang- undangan  yang lebih tinggi  atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 13
Pembahasan dan pengesahan Peraturan  Desa  selain  mendasarkan  pada Peraturan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal
13 Ibid , Pasal 8
69  menjelaskan  bahwa, 14 Jenis  peraturan di  Desa  terdiri  atas  Peraturan  Desa, peraturan  bersama  Kepala  Desa,  dan peraturan Kepala Desa. Peraturan Peraturan sebagaimana dimaksud dilarang bertentangan
dengan kepentingan  umum  dan/atau  ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih  tinggi.  Peraturan  Desa  ditetapkan oleh  Kepala  Desa  setelah  dibahas  dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Desa,  pungutan, tata  ruang,  dan  organisasi  Pemerintah Desa.  Rancangan  Peraturan  Desa  harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/ Walikota  sebelum  ditetapkan  menjadi Peraturan  Desa  Peraturan  sebagaimana dimaksud  dilarang  bertentangan  dengan kepentingan  umum  dan/atau  ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih  tinggi.  Hasil  evaluasi  diserahkan oleh  Bupati/  Walikota  paling  lama          20 (dua  puluh)  hari  kerja  terhitung  sejak diterimanya  rancangan  peraturan  tersebut oleh Bupati/Walikota. Dalam hal Bupati/Walikota  telah  memberikan  hasil evaluasi  paling  lama  20  (dua  puluh)  hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut Kepala Desa wajib  memperbaikinya.  Kepala  Desa
14 Pasal  69  UU  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa
diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari  sejak  diterimanya  hasil  evaluasi untuk  melakukan  koreksi.  Dalam  hal Bupati/Walikota  tidak  memberikan  hasil evaluasi dalam batas paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
Rancangan  Peraturan  Desa  wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa. 15 Indonesia  adalah  negara  hukum yang  demokrasi,    hal  ini  tercantum  di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar negara  kesatuan  republik  Indonesia  tahun 1945 yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan  perwakilan,  selanjutnya didalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia  Tahun  1945,  Bagian  Umum Bab  II  Tentang  Pokok-Pokok  Pikiran Dalam  Pembukaan  pada  nomor  3  di jelaskan  :  ”Pokok-Pokok  yang  ketiga yang  terkandung  dalam  “pembukaan” ialah  negara  yang  berkedaulatan  rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena  itu  sistem  negara  yang  terbentuk dalam  Undang-Undang  Dasar  harus berdasar  atas  kedaulatan  rakyat  dan berdasar atas permusyawaratan
perwakilan”. 16 Arti bahwa sebuah peraturan  desa  harus  dikonsultasikan kepada  masyarakat  desa,  semestinya menggunakan media yang dapat dijangkau  oleh  masyarakat.  Di  jaman  era tehnologi  dan  inforasi  yang  sudah berkembang  sekarang  ini  media  yang dapat    digunakan  adalah  internet,  bisa juga  menggunakan  media  pertemuan masyarakat  Rukun  tetangga  dan  rukun warga  serta  melibatkan  keterwakilan tokoh-tokoh.  Tokoh  yang  diaksud  adalah dari  masyarakat  yang  paham  tentang pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya  yang  keterkaitan  dengan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat. Termasuk adalah  keterlibatan  wakil perempuan, masyarakat miskin dan masyarakat  peduli.  Karena  pada  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa  menyatakan  bahwa  Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap  Rancangan  Peraturan  Desa, maka  kalau  melihat  yang  membahas peraturan desa adalah
Badan Permusyawaratan  Desa  maka  masyarakat dapat memberikan masukan  kepada Badan  Permusyawaratan  Desa.  Mekanise yang  dapat  dilakukan  adalah  masyarakat di tingkat basis Rukun Tetangga mengadakan musyawarah untuk
16 Widodo  Eka  Tjahjana, Lembaga  Kepresidenan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ,
(Pustaka Sutra,  Bandung 2008) Hal.23-24
membahas tentang rencana peraturan desa dengan  memberikan  masukan-masukan beberapa  hal  mengenai  potensi  dan masalah  yang  ada  di  Rukun  tetangga tersebut  tentang    Peraturan  Desa  dan peraturan  Kepala  Desa  diundangkan dalam  Lembaran  Desa  dan  Berita  Desa oleh  sekretaris  Desa.  Dalam  pelaksanaan Peraturan  Desa  Kepala  Desa  menetapkan Peraturan  Kepala  Desa  sebagai  aturan pelaksanaannya.
Dalam  penyusunan  suatu  peraturan yang  paling  utama  dalah  mendasarkan pada  filosofi  maksud  dibentuknya  suatu peraturan, itikad para pihak yang menyusun  peraturan  adalah  hal  yang pertama harus ditanamkan. Karena peraturan  desa  merupakan  salah  satu produk  perundang-undangan  maka  cita- cita  hukum  diharapkan  bisa  terwujud,  ini merupakan  salah  satu  tugas    dalam formalitas hukum yaitu legal idealism. 17

## IV. PENUTUP
Dari uraian di atas dapat disimpulkan Peraturan Desa adalah peraturan  yang  disusun  oleh  kepala  desa bersama  badan  permusyawaran  Desa melalui  hasil  dari  masukan-masukan  dari lembaga  kemasyarakat    maupun  tokoh dan  masyarakat  yang  ada  di  desa.
17 Dominikus  Rato, Filsafat  Hukum,    mencari, menemukan  dan  memahami  hukum ,  (Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2010), Hal.36
Peraturan desa disusun mengenai pembangunan  jangka  menengah  Desa, rencana kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan  Belanja    Desa  dan  laporan pertanggung-jawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Dan hal lain yang belum di atur  dalam  tata  urutan  perundang- undangan. Dalam mewujudkan desa yang
mandiri dan berdaulat untuk kesejahteraan  seluruh  masyarakat  terkait dengan  terpenuhinya  kebutuhan  dasar masyarakat,    maka  semestinya  seorang kepala  desa  yang  mempunyai  kekuasaan penuh  di  desa  adalah  seorang  yang bertakwa  kepada  Allah,  orang  yang amanah, terpercaya dan orang yang peduli kepada  sesama  manusia.  Kesejahteraan masyarakat  di  desa  tergantung  semua pada sosok siapa kepala desanya.
Utamanya  masyarakat  miskin  yang  perlu bantuan  pemberdayaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku/Makalah/Internet
C.S.T.  Kansil,  1986, Hukum  Antar  Tata Pemerintahan ,  Jakarta, Erlangga
Dominikus  Rato,  2010, Filsafat  Hukum,
Mencari,
Menemukan Dan
Memahami
Hukum , Laksbang Justitia, Yogyakarta
Jimly  Assiddiqie,    2006, Pengantar
Hukum  Tata  Negara ,  Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah    Konstitusi RI, Jakarta,
Jimly  Assiddiqie,  2004 Konstitusi  &
Konstitusional
Indonesia , Mahkamah  Konstitusi,  Indonesia dan  Pusat  Studi      Hukum  Tata Negara  Fakultas  hukum  Universitas Indonesia,  Jakarta,
Widodo  Ekatjahjana,  2008, Lembaga Kepresidenan Dalam Sisitem Ketata Negaraan  Indonesia ,  Pustaka  Sutra,
Bandung
Widodo  Ekatjahjana,  2008, Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, dasar-dasar dan tehnik
penyusunannya ,  PT  Citra  Aditya Bakti, Bandung , 2008,

## UUD NKRI 1945
Undang-Undang  no 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan  Peraturan  perundang- undangan
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa;
Ketetapan MPR No. III/MPR/2000,
2002 Tentang  Sumber  Hukum  dan
Tata Urutan Peraturan  Perundang- undangan ,  tanggal    18    Agustus,
2000.      Sekretariat    Jenderal    MPR-
RI, Jakarta;
http://www.p2kp.org,  Diunduh  tanggal  7
Juli 2015 jam 05.30 WIB.

## BIODATA PENULIS
Musfianawati,  S.H.,  M.H. adalah Dosen
Tetap  pada  Fakultas  Hukum  Universitas Islam  Jember.  Memperoleh  gelar  Sarjana Hukum  dari  Fakultas  Hukum  Universitas Islam Jember (UIJ) dan memperoleh gelar Magister  Hukum  (M.H.)  dari  Fakultas Hukum Universitas Jember.