## Analisis Konsep Gadai dalam Fikih Muamalah di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat
Rizkia Putri Firdhausya, Redi Hadiyanto*
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

## A R T I C L E   I N F O
Article history : Received  : 2/4/2022 Revised  : 3/7/2022 Published  : 7/7/2022
Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.
Volume  : 2 No. : 1 Halaman  : 7 - 16 Terbitan  : Juli 2022

## A B S T R A K
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh transaksi gadai di Desa Mekarmukti, Kabupaten Bandung Barat yaitu menggadaikan tanah sawah kepada dua pihak dengan bentuk penyerahan objek jaminannya yang berbeda yaitu sertifikat tanah sawah dan objek tanah sawah. Metode penelitian yang digunakan analisis deskriptif normatif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data penelitian yang didapatkan melalui data pustaka dan lapangan. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan terkait dengan gadai sawah di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat di analisis berdasarkan teori konsep gadai ( Rahn ). Hasil penelitian ini pertama, gadai merupakan penahanan suatu barang sebagai jaminan apabila yang berutang tidak mampu membayar utangnya. Kedua, rahin melakukan transaksi gadai kepada dua pihak dengan barang jaminan yang pada hakikatnya adalah sama yang membedakan hanya bentuk dari objek penyerahannya yaitu sertifikat tanah sawah dan objek tanah sawah. Ketiga, dalam pelaksanaannya transaksi gadai ini dikategorikan kedalam praktik gadai yang bathil karena tidak memenuhi syarat rahn dalam marhun (barang gadai) sebab hak kepemilikan marhun menjadi tidak sempurna sehingga tidak boleh seorang rahin menggadaikan kembali barang yang sedang dalam penahanan atau jaminan gadai.
Kata Kunci : Gadai ( Rahn ); Fikih Muamalah; Jaminan Sawah.

## A B S T R A C T
This research was motivated by a pawn transaction in Mekarmukti Village, West Bandung Regency, namely pawning rice fields to two parties with different forms of submission of collateral objects, namely rice fields certificates and rice fields objects.  The research method used is normative descriptive analysis with a qualitative approach. The type of research data obtained through library and field data. Sources of data using primary data and secondary data with data collection through observation, interviews and documentation. The data analysis technique used was data reduction, data presentation and conclusions related to the pawning of rice fields in Mekarmukti Village, West Bandung Regency, which were analyzed based on the theory of the concept of pawning ( Rahn ). The results of this study are first, a pawn is the detention of an item as collateral if the debtor is unable to pay his debt. Second, Rahin makes a pawn transaction to two parties with collateral which is essentially the same, the only difference being the form of the object of delivery, namely the certificate of rice field land and the object of rice field land. Third, in its implementation, this pawn transaction is categorized as a false pawning practice because it does not meet the requirements for rahn in marhun (pawned goods) because the ownership rights of marhun are not perfect so that a rahin is not allowed to pawn back goods that are in detention or pledge collateral.
Keywords : Pawn ( Rahn ); Fiqh Muamalah; Field Guarantee.
Rizkia Putri Firdhausya et al . Analisis Konsep Gadai dalam Fikih Muamalah di Desa Mekarmukti Kabupaten,....

## A. Pendahuluan
Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup untuk bermasyarakat. Di dalam hidup manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Meskpun demikian, masing masing individu sudah tentu mempunyai kepentingan yang terkadang sama dan sering pula berbeda.(Machmudin & Gunarsa, 2001)Termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi, manusia tidaklah mungkin  bisa memenuhinya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Muamalah merupakan suatu kegiatan yang terjadi karena adanya interaksi antar sesama manusia (Yohan Sah & Fauziah, 2021). Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT. dalam Q.S Al-Maidah [5] : 2 yang berbunyi:
ِبﺎَﻘِﻌۡﻟٱ ُﺪﯾِﺪَﺷ َ ﱠ�ٱ ﱠنِإ ۖ◌ َ ﱠ�ٱ ْاﻮُﻘﱠﺗٱ َو ۚ ِن َٰوۡﺪُﻌۡﻟٱ َو ِﻢۡﺛِ ۡﻹٱ ﻰَﻠَﻋ ْاﻮُﻧَوﺎَﻌَﺗ  َﻻَو ۖ  ٰىَﻮۡﻘﱠﺘﻟٱ َو  ِّﺮِﺒۡﻟٱ ﻰَﻠَﻋ  ْاﻮُﻧَوﺎَﻌَﺗَو “Dan saling tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa, dan permusuhan, bertaqwalah kepada Allah sesungguh Allah sangat berat siksa- Nya.” (Q.S Al-Maidah [5] : 2) (Departemen Negara RI, 2004).
Syariat Islam memerintahkan umatnya untuk saling tolong menolong baik dalam bentuk utang piutang atau gadai. Tetapi Allah SWT tidak memberikan ujian (kesulitan) itu melebihi kemampuan hamba-Nya. Allah SWT. mengetahui kemampuan seorang hambanya dan tidak memaksakan untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka sanggupi. Oleh sebab itu, dalam syari’at Islam memberikan solusi/jalan keluar dalam permasalahan dalam kehidupan yang mengatur berbagai hukum, salah satunya hukum dalam bermu’amalah. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2] : 283
اﻮُﻤُﺘْﻜَﺗ  َﻻ َو ۗ◌ ُﮫﱠﺑَر َ ﱠ� ِﻖﱠﺘَﯿْﻟَو ُﮫَﺘَﻧﺎَﻣَأ َﻦِﻤُﺗْؤا يِﺬﱠﻟا ِّدَﺆُﯿْﻠَﻓ ﺎًﻀْﻌَﺑ ْﻢُﻜُﻀْﻌَﺑ َﻦِﻣَأ ْنِﺈَﻓ ۖ◌ ٌﺔَﺿﻮُﺒْﻘَﻣ ٌنﺎَھ ِﺮَﻓ ﺎًﺒِﺗﺎَﻛ اوُﺪ ِﺠَﺗ ْﻢَﻟ َو  ٍﺮَﻔَﺳ  ٰﻰَﻠَﻋ ْﻢُﺘْﻨُﻛ ْنِإ َو ٌﻢﯿِﻠَﻋ َنﻮُﻠَﻤْﻌَﺗ ﺎَﻤِﺑ ُ ﱠ� َو ۗ◌ ُﮫُﺒْﻠَﻗ ٌﻢِﺛآ ُﮫﱠﻧِﺈَﻓ ﺎَﮭْﻤُﺘْﻜَﯾ ْﻦَﻣَو ۚ◌ َةَدﺎَﮭﱠﺸﻟا “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hantinya dan Allah Maha Mengentahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 283) . (Departemen Negara RI, 2004).
Rahn termasuk kepada salah satu jenis akad atau perjanjian utang piutang, ketika seseorang yang akan berutang ( rahin ) menggadaikan barangnya ( marhun ) kepada murtahin sebagai jaminan terhadap utang. Maka barang jaminan ( marhun ) tersebut bertujuan sebagai kepercayaan dari orang yang berpiutang. Namun barang jaminan tersebut  tetap menjadi hak milik orang yang menggadaikan barangnya sebagai  jaminan terhadap utangnya itu ( rahin ). Tetapi barang jaminan ( marhun ) tetap dikuasai oleh penerima gadai. (Syafei, 1995) Syariat Islam memerintahkan umatnya untuk saling tolong menolong baik dalam bentuk utang piutang atau gadai. Dalam Islam terdapat hukum yang menjaga kepentingan murtahin (penerimaa gadai) agar tidak dirugikan. Oleh sebab itu, diperbolehkan meminta agunan sebagai jaminan atas utang tersebut. Apabila rahin (pemberi gadai) tidak dapat melunasi pinjamannya maka agunan tersebut dapat dijual, konsep tersebut dalam fikih muamalah dikenal dengan istilah rahn (gadai). (Syafei, 1995).
Kajian dari muamalah salah satunya adalah mengenai Gadai atau Rahn . Muhammad Yusuf Musa berpendapat, bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun pada pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan dari norma yang ada. Islam telah mengaturnya seperti dalam Al-Qur’an, Al-Hadits, kitab-kitab fikih, dan pendapat para ulama yang salah satunya membahas mengenai gadai atau Rahn . (Hendi, 2008). Implementasinya terdapat pada salah satu warga di Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Terdapat kegiatan atau praktik gadai ( rahn ) dimana barang jaminan tersebut digadaikan kepada dua pihak atas pinjaman sejumlah uang untuk modal usaha. Ibu X memiliki sebidang tanah persawahan di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat. Berawal ketika Ibu X
ini membutuhkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) untuk modal usaha membangun dan merenovasi kos-kosan miliknya, maka Ibu X menggadaikan sertifikat tanahnya kepada pihak PT. X  Tbk. sebagai jaminan atas pinjaman sejumlah uang tersebut untuk modal usaha sampai masa perjanjian yang telah ditentukan.
Kemudian selang 3 tahun, Ibu X membutuhkan modal kembali untuk membayar biaya untuk bor air sumur di kos-kosan miliknya maka dengan terpaksa objek tanah tersebut digadaikan kepada salah satu warga di desa tersebut sampai masa perjanjian yang telah ditentukan dengan kesepakatan bahwa objek tanah tersebut boleh dimanfaatkan atau dikelola oleh penerima gadai kedua ( murtahin kedua) tersebut yang merupakan salah satu warga setempat dan status ekonominya lebih baik. Tanah tersebut akan dijadikan sawah yang produktif dan menikmati sendiri hasil panen tersebut oleh penerima gadai. Namun pada saat itu tanah persawahan tersebut masih menjadi barang jaminan atas pinjaman uang Ibu X dengan PT. X Tbk.  Oleh sebab itu, status sebidang tanah milik beliau pada saat ini ada dua pihak pemegang jaminan gadai/kreditor/ murtahin yaitu PT. X Tbk. dan salah satu warga setempat di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat yang penulis sebut Ibu Y.
Ulama fikih mengemukakan bahwa syarat untuk barang jaminan gadai tersebut sama halnya dengan persyaratan dalam objek jual-beli. Salah satunya adalah objek transaksi merupakan hak milik secara sah dan kepemilikannya sempurna. Hal tersebut bertujuan agar barang jaminan dapat dijual oleh murtahin disaat rahin tidak mampu membayar utangnya. Rahn /gadai  dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah dijelaskan. Apabila salah satu rukun atau syarat tersebut  tidak terpenuhi, maka transaksi rahn /gadai tersebut tidak sah atau batal. Barang gadai ( marhun ) adalah sesuatu yang sah dijual maka sah pula untuk digadai, kecuali pada beberapa hal: tidak boleh sesuatu yang bersangkutan dengan hak orang lain; sesuatu yang tidak terpisahkan dari lainnya (Abdurrahman, 2006).
Kitab Madzhabibul Arbaah telah menjelaskan menurut pendapat ulama Syafi’iyah yang mengatakan bahwa:
ِﰲ ُﻖَْﳊا ُﺐِﺣ ﺎَﺻ َﻮُﻫ ُﻦِﻫ ّﺮﻟا ﱠﻻِا ُﻪْﻨَﻋ ُه َﺪَﻳ ُﻊَﻓ ْﺮﺗ َل َو َﻦَِﺗﻬ ْﺮُﻤْﻟا ِﺪَﻳ َﺖَْﲢ ُن ْﻮُﻜَﻳ َن ْﻮُﻫ ْﺮَﻣاْا ّنَا ﻲَﻠَﻋ ٍنْﻮُﻫ ْﺮَﻤْﻟا  ِﺖَﻌَﻔْـﻨَﻣ ِنْﻮُﻫْﺮَﻤْﻟ ِﺑﺎ ِع ﺎَﻔِﺘْﻧ ﻻ اَﺪْﻨِﻋ “Orang yang menggadaikan adalah yang mempunyai hak atas manfaat barang yang digadaikan itu ada dibawah kekuasaan penerima gadai. Kekuasaan atas barang yang digadaikan tidak hilang kecuali mengambil manfaat atas barang gadaian itu” (Abdurrahman, 2006).
Oleh sebab itu, pada dasarnya bahwa barang jaminan untuk digadaikan haruslah dalam kuasa atau kepemilikannya sempurna dan sesuatu yang tidak terpisahkan dari lainnya seperti tanah persawahan dan sertifikatnya.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelurusan terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Nasution, 2003).

## Objek Penelitian
Objek pada penelitian ini bertujuan agar bisa memperoleh data yaitu tanah sawah yang digadaikan milik salah satu warga yang berlokasi di Desa Mekarmukti, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

## Pendekatan Penelitian
Jenis pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian kualitatif menurut Nasution dalam bukunya menyatakan bahwa penelitian kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Mamudji, 2001).
Rizkia Putri Firdhausya et al . Analisis Konsep Gadai dalam Fikih Muamalah di Desa Mekarmukti Kabupaten,....

## Jenis Data Penelitian
Jenis data penelitian ini memuat  jenis data yang digunakan berdasarkan tempat pengambilan data yang diperlukan dalam penelitian, seperti data pustaka ( library research ) atau lapangan ( field research ) . (Eva, 2020)

## Sumber Data Penelitian
Berdasarkan sumber data penelitian maka dibagi menjadi dua, yaitu: Data Primer, Data yang dibuat dengan maksud untuk meyelesaikan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan dan untuk mendapatkan data tersebut peneliti harus menggunakan beberapa instrumen penelitian seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya (Sugiyono, 2013).
Data Sekunder, Data yang sudah ada atau dipublikasikan oleh pihak atau instansi terkait dan langsung dapat digunakan oleh peneliti. (Farida, 2014) Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku, jurnal, karya ilmiah, maupun situs internet yang relevan dengan penelitian ini.
Teknik Pengumpulan Data T eknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: (Muri, 2017). Observasi, Melalui observasi ke lapangan peneliti dapat mendokumentasikan dan memikirkan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatatkan direkam dengan teliti jika itu sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penelitian. Wawancara, Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab antara peneliti dan narasumber secara lisan, agar memperoleh data dan informasi secara langsung yang dilakukan dengan mengambil responden dari pihak penggadai ( rahin ) dan penerima gadai ( murtahin ). Wawancara ini ditujukan kepada pemilik tanah sawah di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat dan penerima gadai ( murtahin ) kedua. Studi Literatur, Literatur ini terdapat dari semua bacaan tentang teori, penelitian, yang berupa berbagai macam jenis dokumen, seperti buku biografi, koran, majalah, jurnal, dsb. Dengan mengetahui beberapa media cetak tersebut, peneliti akan  memiliki banyak informasi tentang latar belakang yang  menjadikannya peka terhadap fenomena yang diteliti (Farida, 2014).
Dokumentasi, Dokumentasi adalah catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang telah disampaikan tentang seseorang atau sekelompok orang, peristiwa yang terjadi di lingkungan sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus pendidikan adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen tersebut dapat berbentuk teks tertulis, artefak, gambar atau foto. Dokumen tertulis juga bisa berupa riwayat hidup, biografi, karya tulis dan cerita (Muri, 2017).

## Teknik Analisis Data
Model atau teknik analisis data pada penelitian ini yaitu teknik analisis interaktif yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman. Analisis data model interaktif ini memiliki tiga komponen atau langkah-langkah yang harus dilalui, yaitu: (Sugiyono, 2013).
Reduksi data: Pada tahap ini penulis mencari informasi mengenai praktik gadai sawah yang berada di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat, kemudian mengaitkannya dengan konsep gadai dalam fikih muamalah, dan juga mencari sumber atau referensi dari buku-buku, jurnal, skripsi dan literatur lainnya yang membahas mengenai konsep gadai dalam fikih muamalah.
Sajian data: Pada tahap ini, penulis mengumpulkan semua data mengenai gadai ( rahn ) khususnya menurut konsep gadai dalam fikih muamalah dan menyajikannya dalam bentuk deskriptif. Penarikan simpulan: Setelah melakukan penelitian dan analisis, maka dapat dihasilkan kesimpulan berupa analisis konsep gadai dalam fikih muamalah terhadap gadai sawah di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat.

## C. Hasil dan Pembahasan
Konsep Gadai Dalam Fikih Muamalah Konsep gadai ( rahn ) dalam fikih muamalah dikenal sebagai praktik utang piutang disertai dengan menahan atau menyimpan suatu barang yang bernilai/berharga sebagai tanggungan atas utang. Barang berharga tersebut dapat dijadikan pembayaran jika rahin tidak bisa membayar utangnya.
Imam Syafi’i berpendapat dan mendefinisikan gadai ( rahn ) sebagai berikut:
ﻪَﺋﺎَﻓَو ِرﱡﺪَﻌَـﺗ َﺪْﻨَﻋ ﺎَﻬْـﻨِﻣ  ِﰱ ْﻮَـﺘْﺴَﻳ ِﻦْﻳَﺪِﺑ ٌﺔَﻘْـﻴِﺛَو ٍْﲔَﻋ ُﻞَﻌَﺟ
“Gadai menjadikan suatu barang yang dapat dijual sebagai bentuk jaminan utang dipenuhi dari harganya, apabila yang berutang tidak mampu membayar utangnya.” (Ash-shiddiq, 1984).
Menurut Imam Syafi’i barang yang dapat dijadikan barang jaminan hanyalah barang yang bersifat materi, bernilai ekonomis, dan dapat diperjualbelikan (Nashirotul Hidayah, 2012).
Ulama Malikiyah berpendapat dan mendefinisikan gadai ( rahn ) adalah sebagai berikut:
ٍمِز  َﻻ ٍﻦْﻳَد  ِﰲ ِﻪِﺑ ﺎَﻘﱠـﺛ َﻮُـﺗ ِﻪِﻜِﻟﺎَﻣ ْﻦِﻣ ُﺬَﺧْﺆُـﻳ ٌلﱠﻮَﻤَﺘُﻣ ٌﺊْﻴَﺷ
“Gadai adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas yang tetap (mengikat)” (Syafei, 1995).
Ulama Malikiyah berpendapat harta yang bisa dijadikan barang jaminan tidak harus secara aktual (fisiknya terlihat/nyata) tetapi bisa juga penyerahannya secara hukum seperti dokumen atau surat berharga. Jika tanah sawah yang akan dijadikan barang jaminan, maka boleh sertifikatnya saja yang diserahkan kepada murtahin (penerima gadai) (Fitria, 2015). Ada pula pendapat atau definisi gadai ( rahn ) menurut para ulama fikih yaitu sebagai berikut: (1) al- Qurthubi rahn adalah “Barang yang ditahan oleh pihak yang memberi utang sebagai bentuk jaminan dari orang yang berutang, sampai pihak yang berutang melunasi utang tersebut.” (Adam, 2017); (2) Ibn Qudamah, rahn adalah “Harta yang digunakan sebagai jaminan atas utang agar pemberi utang dapat menjual barang tersebut apabila pihak yang berutang tidak mampu membayar utangnya.” ; (3) Wahbah al-Zuhaili, akad rahn secara syara’ adalah “Menahan sesuatu disertai hak untuk memanfaatkannya.” (Abdurrahman, 2006); (4) Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari adalah meminjamkan barang yang dapat dijual sebagai jaminan utang, jika penanggung tidak mampu membayar utangnya karena kesulitan. Oleh karena itu, tidak boleh menggadaikan barang wakaf atau ummu al-walad (budak perempuan yang punya anak dituannya). (Zainuddin, 1994); (5) Nasrun Haroen, bahwa ar-rahn merupakan menjadikan barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang dijadikan sebagai pembayaran piutang, baik keseluruhannya ataupun sebagiannya (Shifa Nurul, 2021).
Penulis simpulkan bahwa konsep gadai dalam fikih muamalah adalah suatu kegiatan atau praktik utang piutang yang disertai penyerahan barang berharga/bernilai sebagai jaminan untuk ditahan oleh penerima gadai ( murtahin ). Hal tersebut bertujuan jika peminjam/pemberi gadai ( rahin ) tidak bisa mengembalikan atau membayar utangnya, maka barang jaminan tersebut adalah gantinya.
Praktik Gadai ( Rahn ) Di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat Setiap Setiap manusia akan menghadapi kesulitan yang tak terduga dan pastinya manusia membutuhkan peran manusia lain untuk membantu meringankan kesulitan tersebut. Seperti halnya pada kegiatan gadai bisa menjadi solusi jika ada kebutuhan mendesak. Namun pada kegiatan tersebut terdapat aturan, rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam syariat Islam.
Tetapi masyarakat masih jarang memperhatikan hal tersebut seperti praktik gadai yang terjadi di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat ada seorang pemberi gadai ( rahin ) yang menjaminkan sertifikat tanah persawahan yang dimilikinya dan  juga objek tanah sawahnya kepada penerima gadai ( murtahin ) yang berbeda, hal tersebut mengakibatkan adanya dua pihak pemegang objek gadai.
Ibu X ( Rahin /Debitor) yang meminjam sejumlah uang untuk modal usaha kos-kosan dengan menggadaikan atau menjaminkan sertifikat tanah sawah yang dimilikinya seluas ± 3230 m 2 ( tiga ribu dua ratus tiga puluh meter persegi ). Sertifikat tanah termasuk kedalam jenis surat berharga, karena dalam surat itu menunjukan bukti keaslian kepemilikan tanah sawah tersebut yang telah sah dan tercatat oleh Departemen Dalam Negeri. Oleh sebab itu, sertifikat tanah persawahan dijadikan barang jaminan oleh Ibu X ( rahin ) kepada PT. X  atas pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,-  ( seratus juta rupiah ) untuk modal usaha kos-kosan dengan jangka waktu 60 bulan atau 5 tahun dari tanggal peminjaman. Kemudian terdapat perjanjian tertulis apabila jika pada jangka waktu yang telah ditetukan Ibu X ( rahin ) ini tidak bisa atau belum melunasi utangnya, maka pihak PT. X  berhak melelang atau menjual tanah persawahan yang berlokasi di Desa Mekarmukti,
Rizkia Putri Firdhausya et al . Analisis Konsep Gadai dalam Fikih Muamalah di Desa Mekarmukti Kabupaten,....
Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat tersebut. Apabila terdapat kelebihan dalam penjualaan maka kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada Ibu X ( rahin /debitor) . Selang 3 tahun, diceritakan bahwa Ibu X ( rahin ) memerlukan modal tambahan untuk bor air sumur di kos-kosannya. Kemudian Ibu X ( rahin ) berinisiatif untuk menggadaikan objek tanah persawahannya yang disisi lain pada saat itu sertifikat tanahnya sudah dijaminkan atas pinjaman yang Ibu X ajukan kepada PT. Z terlebih dahulu. Namun dengan alasan terpaksa, Ibu X ( rahin ) berinisiatif untuk menggadaikan objek tanah persawahan tersebut kepada salah satu warga setempat di Desa Mekarmukti yaitu yang penulis sebut Ibu Y. Ibu Y ( Murtahin Kedua/Kreditor Kedua) ini merupakan masyarakat yang memiliki ekonomi lebih baik disekitar daerah tersebut. Ibu X ( rahin ) pun telah mengungkapkan bahwa memang sawah tersebut sebelumnya telah dijaminkan kepada PT. Z atas pinjaman yang diajukan sebelumnya oleh Ibu X.
Setelah berdiskusi maka Ibu Y ( Murtahin Kedua/Kreditor Kedua) bersedia memberikan bantuan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-  ( lima puluh juta rupiah) dengan syarat dan untuk memberikan atau membolehkan bahwa tanah persawahan tersebut untuk dikelola oleh Ibu Y ( Murtahin Kedua/Kreditor Kedua). Kesepakatan ini berlaku hingga Ibu X ( rahin ) dapat mengembalikan pinjamannya dalam jangka waktu 3 tahun. Namun, jika Ibu X ( rahin ) belum bisa melunasi utangnya dalam jangka waktu 3 tahun tersebut maka Ibu X ( rahin ) diperbolehkan untuk melakukan perpanjangan waktu oleh Ibu Y ( Murtahin Kedua/Kreditor Kedua) kemudian objek tanah persawahan tersebut masih tertahan oleh Ibu Y ( Murtahin Kedua/Kreditor Kedua) hingga Ibu X ( rahin ) dapat melunasi seluruh utangnya. Ibu X ( rahin ) mengungkapkan bahwa alasan Ibu Y
( Murtahin Kedua/Kreditor Kedua) bersedia memberikan bantuan pinjaman dan boleh memperpanjang waktu jatuh tempo pembayaran karena saling percaya antara Ibu X dan Ibu Y yang memang sangat dekat dan karena berniat ingin membantu Ibu X ( rahin ) selama Ibu Y ( Murtahin Kedua/Kreditor Kedua) ini sanggup membantu. Maka saat ini tanah sawah milik Ibu X ( Rahin ) tertahan oleh 2 pihak murtahin atau kreditor.
Analisis Konsep Gadai Dalam Fikih Muamalah Terhadap Gadai Sawah di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan keterangan mengenai praktik gadai yang dilakukan oleh Ibu X ( rahin ) di Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat penulis perlu melakukan analisis lebih lanjut di dasarkan kepada teori yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama dan diperkuat oleh dalil naqli (dalil berdasarkan Al-Quran dan hadits) dan juga dalil aqli (dalil berdasarkan pemikiran ulama). Terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan praktik rahn (gadai). Apabila salah satu rukun atau syarat tersebut tidak dipenuhi atau tidak dilakukan maka praktik rahn (gadai) tersebut tidak sah atau bathil . Berdasarkan informasi dan data yang telah penulis dapatkan, jika di analisis menurut dasar hukum dan konsep gadai menurut fikih muamalah, maka;
Menurut jumhur ulama rukun gadai ( rahn ) yang harus dipenuhi ada empat, yaitu terdiri dari: (Adam, 2017): (1) Aqid atau para pihak yang melaksanakan akad, yaitu orang yang menggadaikan ( rahin ) dan yang menerima gadai ( murtahin ); (2) Pada tahap ini terdapat rahin yaitu pihak yang menggadaikan sertifikat dan objek tanah persawahannya yang peneliti samarkan namanya yaitu Ibu X. Kemudian ada dua pihak murtahin, pihak pertama adalah PT. Z, dan pihak kedua adalah yang peneliti samarkan namanya yaitu Ibu Y. Maka dari itu untuk tahap rukun rahn adanya aqid ini telah terpenuhi; (3) Marhun (Barang Jaminan); (4) Terdapat dua barang jaminan atau objek gadai yang digunakan yaitu sertifikat tanah persawahan dan sebidang tanah persawahan. Maka dari itu untuk tahap rukun rahn adanya marhun ini telah terpenuhi; (5) Marhun Bih (Utang);
(6) Marhun Bih atau sesuatu yang dijadikan utang adalah sejumlah uang yang nominalnya berbeda dari setiap murtahin kepada rahin. Maka pada dari itu rukun rahn adanya marhun bih telah terpenuhi; (7) Shigat (Ijab dan Kabul/Perjanjian Penyerahan dan Penerimaan); (8) Terdapat akad atau perjanjian yang diucapkan antara rahin dan murtahin serta terdapat perjanjian hitam putih untuk serah terima antara rahin dan murtahin . Maka dari itu rukun rahn dalam shigat telah terpenuhi. Jika rukun rahn (gadai) yang telah dilakukan maka ada syarat-syarat rahn yang harus dipenuhi dan hal tersebut berkaitan dengan erat dengan rukun rahn itu sendiri yang diungkapkan oleh jumhur ulama, yaitu:
Syarat Aqid (Orang yang berakad), Menurut jumhur ulama Rahin (yang menggadaikan) dan murtahin (yang menerima gadai) harus berakal, sudah baligh, cakap hukum, dewasa dan memiliki kemampuan, tidak dalam paksaan atau tidak terpaksa (Adam, 2017).
Sedangkan menurut ulama Hanafiyah anak kecil yang mumayyiz (bisa membedakan) boleh melakukan perjanjian rahn , dengan syarat perjanjian rahn yang dilaksanakan oleh anak kecil yang sudah mumayyiz ini mendapat persetujuan dari walinya (Shifa Nurul, 2021).
Transaksi yang diteliti antara orang yang berakad ini telah memenuhi syarat yang artinya rahin dan murtahin telah cakap hukum atau menurut ulama cakap hukum ini dapat diartikan telah baligh atau dewasa dan berakal. Syarat Marhun (Barang Jaminan), Menurut ulama fikih, marhun merupakan barang atau benda yang dijadikan jaminan oleh rahin dan memiliki syarat yang harus dipenuhi, yaitu: (Adam, 2017): (1) Barang yang di jaminkan harus ada dan nyata; (2) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, bisa dimiliki, bisa disimpan, dan juga bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya, serta tidak dapat menimbulkan kerusakan; (3) Objek transaksi merupakan hak milik secara sah dan kepemilikannya sempurna; (4) Objek dapat diserahkan saat melakukan transaksi; (5) Barang yang dijaminkan harus tahan lama dan tidak mudah rusak.
Terdapat dua barang atau objek yang dijadikan jaminan pada transaksi gadai disini yaitu sertifikat tanah sawah dan objek tanah sawah itu sendiri. Sawah tersebut memiliki nilai dan manfaat, merupakan barang yang dimiliki oleh rahin secara sah dan bukan milik orang lain. Menurut penulis untuk kondisi objek atau barang jaminan telah sah memenuhi sebagai syarat marhun , tetapi untuk hak kepemilikan menjadi tidak sempurna karena sertifikat sawah tersebut sebelumnya telah diserahkan langsung kepada murtahin pertama yaitu PT. Z kemudian rahin menyerahkan objek tanah sawahnya kepada murtahin kedua yang penulis sebut Ibu Y sebagai jaminan atas pinjaman sejumlah uang. Maka syarat marhun (barang jaminan) ini belum terpenuhi atau tidak sah karena dengan begitu objek jaminan yang digunakan untuk bertransaksi ini hak milik dan kepemilikannya menjadi tidak sempurna.
Menurut Sayyid Sabiq menyatakan bahwa salah satu syarat barang gadai ( marhun ) yaitu sama seperti persyaratan pada objek jual beli. Syarat barang yang diperjual-belikan kepemilikannya harus sempurna atau mendapatkan izin dari pemilik barang. Hal itu bertujuan agar barang jaminan dapat dijual (dieksekusi) oleh murtahin ketika rahin tidak sanggup membayar utangnya (Sayyid, 2006). Hak dalam gadai ( rahn ) yaitu bersifat menyeluruh, gadai ( rahn ) sangat berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan bahwa barang tersebut tertahan oleh suatu hak dan oleh karena itu tertahan pula oleh setiap bagian dari hak tersebut. Alasannya, jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu tetapi dia baru melunasi sebagian dari seluruh utangnya, maka keseluruhan barang masih tetap ditangan penerima gadai ( murtahin ) hingga rahin melunasi seluruh utangnya. Kepemilikan tidak sempurna ( milk an-Naqish ), merupakan kepemilikan atas salah satu unsur harta saja. Bisa berupa kepemilikan atas manfaat tanpa memiliki bendanya, atau kepemilikan atas bendanya tanpa disertai manfaatnya. Milk an-Naqish ada dua bentuk: (Panji Adam, 2018): (1) Kepemilikan atas manfaat tanpa memiliki bendanya.  Kepemilikan manfaat seperti ini diperoleh berdasarkan salah satu dari empat sebab berikut ini:  (a) Ijarah (sewa menyewa); (b) I’arah (berpidahnya kepemilikan manfaat tanpa imbalan); (c) Wakaf ; (d) Wasiat; (2) Kepemilikan atas benda tanpa disertai kepemilikan manfaatnya. Transaksi atau praktik yang dilaksanakan ini adalah gadai, maka dari itu syarat gadai untuk marhun (barang jaminan) ini tidak memenuhi syarat. Syarat Marhun  Bih (Utang), Marhun  bih atau utang pada praktik rahn (gadai) ini dapat dihitung jumlahnya dan dapat diserahkan pada saat pelaksanaan akad. Maka syarat untuk utang atau marhun bih pada transaksi ini telah terpenuhi dan jelas. Syarat Akad atau Shigat (ijab dan kabul), Pelaksanaan akad pada transaksi ini dinyatakan secara verbal dan tulisan yang berisi kesepakatan antara kedua pihak yaitu rahin dan murtahin yang berakad dalam melakukan transaksi gadai tersebut. Maka syarat untuk shiqat pada transaksi ini telah terpenuhi. Berdasarkan analisis tersebut dapat diketahui bahwa syarat untuk marhun atau barang jaminan pada transaksi gadai sawah di Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat ini tidak memenuhi syarat, karena dalam praktiknya Ibu X ( rahin ) menjadikan sertifikat tanah sawah sebagai jaminan atas pinjaman sejumlah uang kepada PT. Z dan objek sawahnya kepada salah satu warga yaitu Ibu Y di Desa
Rizkia Putri Firdhausya et al . Analisis Konsep Gadai dalam Fikih Muamalah di Desa Mekarmukti Kabupaten,....
Mekarmukti. Dalam penjelasan rahn tasjily merupakan suatu jaminan dalam bentuk barang atas utang dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima gadai ( murtahin ) hanya bukti sah kepemilikannya. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Ibu X ( rahin ) menjaminkan sertifikat tanah sawahnya atas pinjaman sejumlah uang kepada PT. Z. Tetapi 3 tahun kemudian objek tanah persawahan tersebut digadaikan kepada pihak lain sebagai jaminan atas pinjaman sejumlah uang yang yaitu Ibu Y ( murtahin/ kreditor kedua). Sebenarnya penyerahan barang jaminan dalam bentuk sah kepemilikan atau sertifikat (surat berharga) tidak memindahkan kepemilikan fisik barang tersebut . Telah dijelaskan bahwa sertifikat tanah merupakan surat berharga karena dalam surat itu menunjukan bukti keaslian kepemilikan tanah persawahan tersebut yang telah sah. Walaupun fisik barang jaminan tersebut ( marhun ) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan ( rahin ), namun tidak seharusnya objek tanah sawah tersebut bisa digadaikan kepada pihak lain karena itu masih dalam satu kesatuan zat barang dan hal ini dapat merugikan pihak murtahin maupun rahin dimasa yang akan datang. Terdapat ta’rif yang disampaikan oleh Wahbah al-Zuhaily:
.ﻲﻋﺮﺷ ﻊﻧﺎﳌ ﻻإ ءاﺪﺘﺑا ﻪﻴﻓ ف ﺮﺼﺘﻟا ﻦﻣ ﻪﺒﺣ ﺎﺻ ﻦﻜﳝو ،ﻪﻨﻣ ﲑﻐﻟا ﻊﻨﳝ ءﻲﺸﻟﺑﺎ صﺎﺼﺘﺧا
“Milik adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya untuk bertransaksi secara langsung di atasnya selama tidak ada halangan syara” (Panji Adam, 2018).
Halangan syara’ (mani) merupakan sesuatu yang membatasi kebebasan pemilik harta tersebut untuk melakukan tasharuf. Kemudian salah satu halangan yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak lain. (Panji Adam, 2018) Sedangkan jika dikaitkan dengan barang jaminan ( marhun ) pada transaksi ini sudah terdapat halangan syara’ yaitu status tanah sawah milik Ibu X telah menjadi barang jaminan atas pinjaman sejumlah uang kepada PT. Z  dan objek tanah sawah tersebut di gadaikan kembali tanpa seizin murtahin pertama. Oleh sebab itu, ketika Ibu X menggadaikan objek tanah sawahnya kepada Ibu Y ( murtahin ) maka hak kepemilikan menjadi tidak sempurna. Seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaily mengenai al-milk an-naqish :
.ﺎﻫﺪﺣو ﺔﻌﻔﻨﳌا وأ ،ﺎﻫﺪﺣو ﲔﻌﻟا ﻚﻠﻣ ﻮﻫ ﺺﻗﺎﻨﻟا ﻚﻠﳌاو
“ Milk naqish (tidak sempurna) adalah memiliki bendanya saja, atau manfaatnya.” (PTM, 2016)
Muhammad Yusuf Musa mengemukakan al-milk an-naqish sebagai berikut:
.ﺔﻌﻔﻨﳌا ﻻ ﲔﳌا ﻚﻠﻣ وأ ،ﻩﲑﻐﻜﻠﻣ ﲔﻌﻟا ﻮﻨﻜﺗ دإ ،ﺎﻫﺪﺣو ﺔﻌﻔﻨﻣا ﻚﻠﻣ ﺺﻗﺎﻨﻟاو
“Hak milk naqish (tidak sempurna) adalah memiliki manfaatnya saja, karena barangnya milik orang lain, atau memiliki barangnya tanpa manfaatnya” (PTM, 2016).
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam transaksi gadai ini penulis menyimpulkan bahwa praktik gadai dengan jaminan tanah sawah atas pinjaman sejumlah uang di Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat yang dilakukan oleh Ibu X ( rahin ) ini tidak diperbolehkan atau bathil karena ada syarat yang ditinggalkan atau tidak terpenuhi. Meskipun yang diserahkan hanya sertifikat tanah persawahannya saja kepada PT. Z, tetapi pada hakikatnya objek sawahnya pun ikut menyatu sebagai barang jaminan ( marhun ). Maka, tidak seharusnya Ibu X ( rahin ) menggadaikan objek persawahannya kepada pihak lain yaitu Ibu Y disaat tanah sawah tersebut telah menjadi barang jaminan ( marhun ) dengan PT. Z.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
Gadai atau ar-rahn adalah suatu praktik utang piutang dengan syarat harus ada barang yang bernilai/berharga untuk ditahan atau dijaminkan kepada penerima gadai ( murtahin ), hal itu bertujuan jika
peminjam ( rahin ) tidak sanggup membayar utangnya maka barang jaminan tersebut sebagai gantinya. Kepemilikan barang jaminan tersebut harus sempurna atau utuh.
Praktik gadai yang dilakukan oleh salah satu warga yang berada di Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat ini pada dasarnya melakukan praktik gadai dengan menjaminkan barang berharga yang dimilikinya secara sah yaitu berupa tanah sawah. Praktik tersebut dilatarbelakangi karena rahin yang memerlukan modal usaha, sehingga rahin menggadaikan tanah sawah dan murtahin menahan sertifikat tanah sawahnya tersebut. Namun 3 tahun kemudian rahin memerlukan modal tambahan untuk usahanya tersebut, maka rahin berinisiatif menggadaikan objek tanah sawah tersebut kepada murtahin lain yang sebelumnya sertifikat tanah sawah tersebut telah ditahan atau menjadi barang jaminan ( marhun ) atas pinjaman sejumlah uang. Sehingga tanah sawah tersebut pada saat ini terdapat dua pihak murtahin yang menahan atau pemegang barang jaminan dengan objek yang berbeda.
Praktik gadai sawah di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat menurut konsep gadai dalam fikih muamalah ini dikategorikan kepada praktik gadai yang bathil. Karena tidak memenuhi syarat rahn dalam marhun (barang jaminan), yaitu menggadaikan objek tanah sawah yang sedang dalam penahanan sebagai barang jaminan ( marhun ) atas pinjaman kepada penerima gadai ( murtahin ) sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan hak kepemilikan barang jaminan menjadi tidak sempurna. Walaupun fisik barang jaminan tersebut ( marhun ) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan ( rahin ), namun tidak seharusnya objek tanah sawah tersebut bisa digadaikan kepada pihak lain karena itu masih dalam satu kesatuan barang dan masih dalam jaminan pinjaman dengan murtahin sebelumnya.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman, A.-J. (2006). Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat II . 3.
Adam, P. (2017). Fikih Muamalah Maliyah . PT. Refika Aditama.
Ash-shiddiq, H. (1984). Pengantar Fikih Muamalah . Bulan Bintang.
Departemen Negara RI. (2004). Al-Qur’an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali . CV Penerbit Jumanatul Ali-Art.
Eva, N. F. (2020). “Pedoman Penulisan Proposal & Skripsi 2020.” Fakultas Syariah UNISBA.
Farida, N. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa (Vol. 1, Issue 1). Cakra Books.
Fitria, N. (2015). Praktik Gadai Sawah Petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang dalam Perspektif Fikih Muamalah . UIN Syarif Hidayatullah.
Hendi, S. (2008). Fikih Muamalah . PT Raja Grafindo Persada.
Machmudin, D. ., & Gunarsa, A. (2001). Pengantar Ilmu Hukum : Sebuah Sketsa . Bandung : Refika Aditam a. Mamudji, S. S. dan S. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) . Rajawali Pers.
Muri, Y. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan . Nashirotul Hidayah, U. (2012). Ketentuan Jual Beli Barang Jaminan Gadai . 18–47.
Nasution. (2003). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif . Tarsito.
Panji Adam. (2018). Fikih Muamalah Adabiyah . PT. Refika Aditama.
PTM, U. (2016). Ketentuan Umum Tentang Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Al-Milkyah). Walisongo Institutional Repository , 21–55.
Sayyid, S. (2006). Fikih Sunnah (5th ed.). Dar al-Fikr.
Shifa Nurul, F. (2021). Tinjauan Akad Rahn Dalam Fikih Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan Sawah (Studi Kasus di Desa Panyocokan Kabupaten Bandung) . Universitas Islam Bandung.
Rizkia Putri Firdhausya et al . Analisis Konsep Gadai dalam Fikih Muamalah di Desa Mekarmukti Kabupaten,....
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan . Alfabeta Bandung.
Syafei, R. (1995). Konsep Gadai Ar-Rahn dalam Fikih Islam antara Nilai Sosial dan Komersial . Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan.
Yohan Sah, & Fauziah, E. (2021). Analisis Fikih Muamalah terhadap Tukar Menukar Nomor Undian Arisan.
Jurnal Riset Ekonomi Syariah , 1 (1), 1–6. https://doi.org/10.29313/jres.v1i1.101
Zainuddin, B. A. A. A.-M. A.-F. (1994). Terjemah Fathul Muin (Jilid I, C). Sinar Baru Algesindo.