## Journal of Political Issues
Volume 4, Nomor 2, Januari 2023, pp. 89-98 ISSN:2685-7766
Dipublikasi oleh Journal of  Political Issues. Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA

## Penghidupan Berkelanjutan dan Dinamika Batasan Penghidupan Masyarakat Miskin Perkotaan di Wilayah Kampung Tambora Jakarta
Agung Yudhistira Nugroho 1* , Bahjatul Murtasidin 2
1 Program Studi Hubungan Internasional, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 14350, Jakarta- Indonesia
2 Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung,  33121, Bangka-Indonesia
Info Artikel Dikirim: Des 01, 2022 Diterima: Jan 19, 2023 Dipublikasi: Jan 31, 2023

## Kata Kunci:
Mata Pencaharian Berkelanjutan; Migrasi; Pandemi

## Koresponden:
Agung Yudhistira Nugroho
Program Studi Hubungan Internasional,  Universitas  17 Agustus 1945 Jakarta
Email: aijn_agung@yahoo.com

## Sitasi Cantuman:
Nugroho,  A.  Y.,  &  Murtasidin, B. (2023).
Penghidupan Berkelanjutan  dan  Dinamika Batasan Penghidupan Masyarakat Miskin Perkotaan di Wilayah  Kampung  Tambora Jakarta. Journal  of  Political
Issues. 4(2); 89-98 . https://doi.org/10.33019/jpi.v4i 2.89
DOI: https://doi.org/10.33019/jpi.v4i 2.89
Lisensi:

## Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract  Jakarta’s  widespread  internal  migration  also  complicate  efforts  to  provide  its citizens with the care they needed. Pandemic exacerbates the social vulnerabilities of the urban people and increasingly shows the inequality that exists in the city. The question that this paper tried to answer is “To what extent the urban poor could access their entitlements to sustainable livelihood?”.  To help enhance our understanding on how urban poor access their rights and entitlements to sustainable livelihoods, sustainable livelihood framework is to be combined with demographic analysis approaches. Data collecting and  field research was the elements of analytical methods that’s used to understand the dynamic of the urban people livelihood. Poor people stood at the centre and were seen to build their livelihood strategies on a set of vital resources. People found ways to make ends meet and got on with their  lives.  In  the  case  of  urban  poor  in  Jakarta,  it  is  important  to  note,  that  while  the sustainable  livelihood  model  stresses  that  poor  people  are  the  experts  on  their  own conditions, it is condescending to assume that all of the people’s livelihood strategies are inherently  right.  Many  urban  poor  households  lack  access  to  information,  broader overviews, and a knowledge of prior experiences outside their own area which mean that they may make mistakes and adopt livelihood strategies which are unsatisfactory at best or doomed to failure at worse.
Abstrak Migrasi  internal  yang  meluas  di  Jakarta  juga  mempersulit  upaya  untuk menyediakan  layanan  kesehatan  yang  dibutuhkan  warganya.  Pandemi  memperparah kerentanan sosial masyarakat perkotaan dan semakin menunjukkan ketimpangan yang ada di kota. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam makalah ini adalah "Sejauh mana masyarakat miskin  kota  dapat  mengakses  hak  mereka  untuk  mendapatkan  penghidupan  yang berkelanjutan?".    Untuk  membantu  meningkatkan  pemahaman  kita  tentang  bagaimana masyarakat  miskin  kota  mengakses  hak  dan  hak  mereka  atas  penghidupan  yang berkelanjutan,  kerangka  kerja  penghidupan  berkelanjutan  dikombinasikan  dengan pendekatan  analisis  demografi.  Pengumpulan  data  dan  penelitian  lapangan  merupakan elemen-elemen  dari  metode  analisis  yang  digunakan  untuk  memahami  dinamika penghidupan  masyarakat  perkotaan.  Masyarakat  miskin  berada  di  tengah  dan  terlihat membangun  strategi  penghidupan  mereka  di  atas  seperangkat  sumber  daya  yang  vital. Orang-orang  menemukan  cara  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  dan  melanjutkan  hidup mereka. Dalam kasus masyarakat miskin perkotaan di Jakarta, penting untuk dicatat bahwa meskipun model penghidupan berkelanjutan menekankan bahwa masyarakat miskin adalah ahli  dalam  kondisi  mereka  sendiri,  namun  sangat  merendahkan  jika  kita  mengasumsikan bahwa semua strategi penghidupan yang dilakukan oleh masyarakat adalah benar. Banyak rumah tangga miskin di perkotaan tidak memiliki akses terhadap informasi, pandangan yang lebih luas, dan pengetahuan tentang pengalaman di luar wilayah mereka, sehingga mereka dapat melakukan kesalahan dan mengadopsi strategi penghidupan yang kurang memuaskan atau bahkan gagal.

## Tentang:
Agung  Yudhistira  Nugroho ,  menyelesaikan  studi  S-2  di  Magister  Hubungan Internasional,  Universitas  Gadjah  Mada,   pada  tahun  2014,  saat  ini  sebagai  Dosen  di Program Studi Hubungan Internasional, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
Bahjatul  Murtasidin ,  menyelesaikan  studi  S-2  di  Magister  Ilmu  Politik  Universitas Bangka  Belitung,   pada  tahun  2016,  saat  ini  sebagai  Dosen  di  Jurusan  Ilmu  Politik, Universitas Bangka Belitung.

## PENDAHULUAN
Sejak awal tahun 2020, Pandemi Covid-19 telah menyebar ke banyak negara di dunia. Hal ini berdampak  pada  kehidupan  masyarakat  di    banyak  kota,  dan  Jakarta,  sebagai  ibu  kota Indonesia,  tidak  terkecuali.  Sebagai  kota  terpadat  di  Indonesia,  Jakarta  menjadi  salah  satu episentrum  pandemi  Covid-19.  Jakarta  merupakan  wilayah  metropolitan  dan  berpenduduk kurang lebih 10.504.100 juta jiwa menurut sensus tahun 2020 ( Badan Pusat Statistik Jakarta, 2020 ),  menjadikannya  sebagai  kota  metropolitan  terbesar  kedua  di  dunia.  Jakarta  juga merupakan  kota  yang    sangat  padat  penduduknya  dibandingkan  dengan  wilayah  lain  di Indonesia.
Fakta  Jakarta  menjadi  episentrum  pandemi  telah  menarik  banyak  diskusi  tentang kerentanan kota, ketahanan penduduk kota, kesiapan pemerintah, sistem kesehatan masyarakat dan  sebagainya  ( Sparrow  et.al.  ,  2020 ; Suryahadi  et.al.,  2020 ; Martinez,  &  Masron,  2020 ). Tantangan Pemerintah Jakarta mencegah  penyebaran pandemi di masyarakat  dengan fasilitas perawatan  kesehatan  yang  kurang  memadai  dan  ditambah  banyak  daerah  kumuh  membuat tantangan pemerintah kota semakin besar ( Sparrow et.al., 2020 ). Migrasi internal Jakarta yang meluas juga memperumit upaya untuk memberikan perawatan dan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan  warganya.  Pandemi  juga  memperparah  kerentanan  sosial  masyarakat  perkotaan dan semakin menunjukkan ketimpangan yang ada di kota.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  Jakarta  memang  menjadi  pusat  kegiatan  ekonomi  yang membuat  masyarakat  Indonesia  di  luar  Jakarta  ingin  mendapatkan  akses  terhadap  kegiatan ekonomi yang ada, sehingga terjadi urbanisasi  yang pesat.  Meskipun pertumbuhan ekonomi yang pesat  dapat  dilihat sebagai  suatu  peluang bagi  perkembangan kota, akan tetapi   proses pembangunan  Jakarta  dirasa  belum  memungkinkan    untuk  melayani  tingginya  kebutuhan masyarakat,  khususnya  di  bidang  kesehatan  dan  pendidikan  ( Sparrow  et.al.,  2020 )  . Diproyeksikan bahwa penduduk perkotaan di Jakarta akan melampaui penduduk pedesaan di sekitaran wilayah Jakarta, peningkatan penduduk ini dapat  mencapai  60 persen pada tahun 2025, serta sekitar 20 sampai 25 persen penduduk Jakarta tinggal di wilayah perkampungan ( United  Nations  Human  Settlements  Programme,  2003 ).  Istilah  Kampung  digunakan  oleh warga Jakarta untuk menunjukkan lingkungan yang lebih miskin yang berada di dalam kota. Namun,  karena  kampung  bukanlah  entitas  administratif,  tidak  ada  data  resmi  yang menunjukkan  keakuratan  jumlah  penduduk  Jakarta  yang  tinggal  di  wilayah  perkampungan. Dengan  Jakarta  menjadi melting pot kegiatan  sosial-ekonomi  penduduk  kota,  masyarakat miskin kota yang tinggal di kampung-kampung  mulai tersingkir. Pada saat yang sama, harga tanah yang tinggi dan ketersediaan wilayah mulai berkurang terutama untuk perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah, menciptakan pemukiman ilegal baru dan permukiman liar yang kumuh.
Melihat  dinamika  sosial  diatas  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengevaluasi status mata pencaharian masyarakat miskin kota di salah satu perkampungan terpadat di Jakarta dalam  kaitannya  dengan  akses  mereka  pada  kegiatan  sosial  dan  ekonomi  di  kota  tersebut. Pertanyaan yang coba dijawab  adalah “Sejauh mana kaum miskin kota dapat mengakses hak mereka atas penghidupan yang layak dan berkesinambungan?” diikuti oleh sub-pertanyaan: (1) Jenis  risiko  dan  kerentanan  apa  yang  dihadapi  kaum  miskin  kota?;  dan  (2)  Bagaimana masyarakat mendapatkan penghasilan yang layak dan berkesinambungan terkait posisi mereka sebagai warga kota yang di atur oleh pemerintah?. Untuk memahami dinamika penghidupan kaum miskin perkotaan yang ada, pendekatan yang digunakan meliputi kerangka penghidupan berkelanjutan, penghidupan, dan pendekatan hak atas kota. Terkait pula  membahas masalah informalitas  perkotaan  di  Jakarta,  penghidupan  masyarakat  miskin  perkotaan,  dan  upaya pemerintah  untuk  meningkatkan  penghidupan  masyarakat  miskin  perkotaan.  Analisis  ini mencakup  aset  dan  konteks  kerentanan  masyarakat  miskin  perkotaan  serta  strategi penghidupan  masyarakat  miskin  perkotaan  dalam  mendapatkan  hak-hak  mereka  atas
penghidupan berkelanjutan. Akhirnya, penelitian ini meringkas terkait status mata pencaharian miskin  perkotaan  yang  tidak  berkelanjutan  dan  masalah  ketidaksetaraan  hak  yang  dihadapi kaum miskin perkotaan, serta berkontribusi dengan memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait pembangunan perkotaan yang menempatkan masyarakat pada pusatnya.

## KERANGKA TEORITIS Kerangka Penghidupan Berkelanjutan
Kerangka Kerangka Penghidupan Berkelanjutan menempatkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi  penghidupan  masyarakat  dan  keterkaitan  di  antara  mereka  ( DfiD,  1999 ). Kerangka  ini  berpusat  pada  manusia  dan  bertujuan  untuk  membantu  para  pemangku kepentingan  menilai  dalam  perdebatan  yang  terstruktur  dan  koheren  tentang  banyak  faktor yang memengaruhi penghidupan, kepentingan, dan cara mereka berinteraksi dengan perspektif yang berbeda ( DfiD, 1999 ). Dengan demikian, kerangka ini akan berguna untuk merencanakan atau mengeksplorasi kegiatan pembangunan yang akan membantu dalam mengidentifikasi poin yang tepat untuk mendukung penghidupan yang layak.
Meskipun  kerangka  penghidupan  berkelanjutan  ditempatkan  untuk  mengeksplorasi kehidupan  di  pedesaan,  tetapi  kerangka  tersebut  dapat  pula  diterapkan  dalam  menganalisa dinamika  penghidupan  di  perkotaan.  Farrington,  et.al  ( 2002 )  berpendapat  bahwa  kerangka tersebut  memberikan  dasar  yang  sistematis  untuk  mengidentifikasi  bagaimana  masyarakat dalam  mengelola  aset  terkait    konteks  kerentanan  dan  kerangka  kelembagaan  yang  dapat diterapkan di  daerah  perkotaan. Namun,  situasi   ini hanya akan terwujud jika pembangunan perkotaan  sejalan  dengan  aspirasi  penghidupan  masyarakat  miskin.  Seperti  pendapat Farrington et.al ( 2002 ) dasar pemikiran dalam  menggunakan kerangka tersebut untuk  menilai penghidupan masyarakat miskin perkotaan adalah:
1) kerangka tersebut mengakui sifat multifaset kemiskinan;
2) kerangka kerja tersebut mengakui bahwa masyarakat miskin mengembangkan portofolio penghidupan yang beragam dan berubah-ubah  terkait  persepsi mereka tentang kerentanan kemiskinan;
3) kerangka tersebut memanfaatkan dan mengisi kembali aset modal; dan
4) kerangka tersebut memiliki strategi penghidupan yang difasilitasi oleh serangkaian kebijakan, institusi, dan proses (PIP).
Dengan kata lain, kerangka tersebut dapat diimplementasikan dengan cara yang sama seperti dalam konteks penghidupan pedesaan dengan sedikit perbedaan pada beberapa indikator yang mempengaruhi penghidupan.
Selain  itu,  kerangka  penghidupan  berkelanjutan  mengadopsi  perspektif  yang  berbeda dalam  memahami  kemiskinan  dan  bagaimana  mengintervensi  untuk  memperbaiki  kondisi masyarakat  miskin  ( Meikle,  et.al.,  2001 ).  Pendekatan  penghidupan  berkelanjutan  untuk pengentasan kemiskinan adalah pendekatan yang mengakui bahwa kemiskinan adalah kondisi ketidakamanan  dan  bukan  hanya  kekurangan  pendapatan.  Dengan  demikian,  indikator kerangka  penghidupan  berkelanjutan  pada  penghidupan  perkotaan  dapat  dikelompokkan sebagai berikut menurut Meikle et.al., ( 2001 ) dan Farrington et.al ( 2002 ):
1. Konteks kerentanan, didefinisikan sebagai ketidakamanan kesejahteraan individu atau komunitas dalam menghadapi perubahan lingkungan seperti ekologi, sosial, ekonomi, politik  dalam  bentuk  kejutan  mendadak,  tren  jangka  panjang,  atau  siklus  musiman ( Meikle,  et  .al.,  2001 ).  Kerentanan  kemudian  dikategorikan  menjadi  dua  dimensi: pertama, skala respons terhadap guncangan eksternal dan kedua, seberapa cepat mata pencaharian setiap rumah tangga pulih dari guncangan.
2. Aset,  adalah  kemampuan  untuk  menghindari  atau  mengurangi  kerentanan  yang dikategorikan  ke  dalam  lima  modal:  manusia,  sosial,  alam,  keuangan,  dan  fisik.
Penghidupan perkotaan tidak hanya bergantung pada aset awal yang tersedia tetapi juga pada kapasitas untuk mengelolanya dan mentransformasikannya untuk kebutuhan dasar masyarakat miskin kota.
3. Strategi penghidupan, dibentuk oleh kombinasi aset yang tersedia, faktor kontekstual perkotaan  yang  menentukan  ketersediaan  aset  ini,  baik  laki-laki  atau  perempuan. Masyarakat  miskin kota menjalankan berbagai pola kegiatan yang bersama-sama yang merupakan strategi penghidupan mereka. Namun, dalam konteks masyarakat  miskin perkotaan,  banyak  rumah  tangga  di  perkotaan  dianggap oportunistik ,  diversifikasi sumber  pendapatan  mereka,  terlebih  pada  portofolio  kegiatan  (seperti  pekerjaan berupah formal, perdagangan informal dan kegiatan jasa) ( Farrington et.al , 2002 ). Oleh karena  itu,  strategi  penghidupan  seorang  individu  kurang  lebih  rentan  terhadap perubahan tak terduga yang dapat memengaruhi basis aset mereka.
4. Hasil penghidupan, adalah hasil dari keberhasilan atau kegagalan masyarakat  dalam mengubah  aset  menjadi  pendapatan  dan/atau  layanan  dasar  yang  mereka  butuhkan melalui berbagai strategi.

## Gambar 1 Diagram Penghidupan Perkotaan Berkelanjutan

## Mata Pencaharian dan Hak Atas Pendekatan Kota
Untuk membantu meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana masyarakat miskin kota mengakses  hak  dan  keberhakan  mereka  atas  penghidupan  berkelanjutan,  kerangka penghidupan berkelanjutan perlu digabungkan dengan pendekatan lain. Oleh karena itu, untuk lebih  menekankan  penilaian  tentang  bagaimana,  mengapa,  dan  oleh  siapa  hak-hak  tersebut dapat  ditolak  bagi  masyarakat  miskin,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  mata pencaharian  dan  hak  atas  kota.  Ketika  dikombinasikan  dengan  analisis  penghidupan berkelanjutan,  pendekatan  berbasis  penghidupan  dapat  meningkatkan  pemahaman  tentang redistribusi  keseluruhan  pendapatan  dikota  Jakarta.  Oleh  karena  itu,  menggabungkan pendekatan-pendekatan tersebut dapat meningkatkan wawasan pertukaran antara pertumbuhan dan pemerataan yang umumnya harus dihadapi oleh masyarakat miskin perkotaan.
Perlu digaris bawahi bahwa pendekatan penghidupan sangat berfokus pada bagaimana masyarakat mengatur kehidupan mereka, lebih pada peluang dan agensi ( De Haan, 2012 ). Mata
pencaharian  mencakup  strategi  yang  kompleks,  kontekstual,  beragam  dan  dinamis  yang dikembangkan oleh setiap rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya ( Gaillard et al., 2009 ). Pendekatan  ini  didorong  oleh  kebutuhan  untuk  mengembangkan  kebijakan  pengentasan kemiskinan  yang  lebih  efektif  dengan  menggunakan  metode  yang  lebih  partisipatif  yang menekankan  pada  kehidupan  dan  kebutuhan  sehari-hari  masyarakat  miskin  kota  ( De  Haan, 2012 ). Pendekatan penghidupan juga mengkaji dalam konteks yang lebih luas, yaitu bagaimana masyarakat    miskin  kota  mengatur  strategi  penghidupan  mereka.  Dengan  menggunakan pendekatan  ini,  akan  memungkinkan  untuk  mengevaluasi  strategi  penghidupan  masyarakat miskin perkotaan karena pendekatan ini mengakui bahwa strategi tersebut sangat bergantung pada  struktur  perkotaan  yang  diatur  oleh  institusi.  Seperti  yang  dinyatakan  De  Haan  ( 2012 ) bahwa  hal  ini  penting  untuk  dipertimbangkan  karena  akan  memungkinkan  untuk  melihat peluang dan kendala yang akan memungkinkan atau menghalangi masyarakat  miskin untuk mengatur strategi penghidupan yang efektif.
Pendekatan hak atas kota merupakan elemen vital lain dari penghidupan berkelanjutan. Saat  ini,  di  hampir  setiap  kota  di  dunia,  hak  milik  pemilik  lebih  besar  daripada  hak  pakai penduduk perkotaan, dan nilai tukar properti menentukan bagaimana nilai itu digunakan akan jauh lebih banyak daripada nilai kegunaannya ( Purcell, 2014 ). Pendekatan yang disampaikan oleh Henri Lefebvre tentang hak semua penduduk perkotaan, terlepas dari kewarganegaraan, etnis, kemampuan, jenis kelamin dan sebagainya untuk berpartisipasi dalam membentuk kota ( Harvey,  2003 ).  Hak  atas  kota  muncul  antara  lain  karena  perjuangan  kelas  pekerja  untuk mendapatkan  kembali  cara  hidup  yang  berkesinambungan  tidak  dilandasi  oleh  mekanisme pertukaran  pasar  dan  perencanaan  rasionalis  ( King,  2018 ).  Hak  atas  kota  dengan  demikian menantang hubungan kekuasaan yang ada dalam dari sistem kapitalis yang mana mendorong pembangunan kota dan produksi ruang kota, termasuk hubungan sosial, politik dan ekonomi ( Mitchell,  2003 ).  Pendekatan  ini  menandai  kegigihan  kaum  miskin  kota  untuk  memutuskan bangkit  dan  merebut  kembali  ruang  di  kota  yang  memungkinkan  pembahasan  lebih  luas tentang  bagaimana  strategi  kaum  miskin  kota  dalam  merebut  kembali  hak-hak  mereka  atas kota.  Ketika  masyarakat    mengembangkan  kemampuan  untuk  mengelola  kota  untuk  diri mereka  sendiri,  maka  mereka  memberi  bentuk  pada  mata  pencaharian  di  perkotaan  dan menegaskan nilai pakai di atas nilai tukar, pola konsumerisme, interaksi yang tidak dibatasi, kebebasan dalam beraktivitas, dan penempatan pekerjaan yang layak.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Keterbatasan Mata Pencaharian Masyarakat Miskin Perkotaan di Jakarta
1. Dinamika Sosial Masyarakat Urban di Kampung Miskin Tambora
Kampung  kumuh  adalah  tempat  tinggal  masyarakat  miskin  kota  di  pemukiman  yang  tidak terencana dengan kondisi tidak layak dan fasilitas yang tidak memadai. Permukiman semacam ini kadang dianggap sebagai  pangkal  dari berbagai  kerusakan lingkungan dan juga merusak keindahan  ibu  kota  Indonesia.  Dengan  perkiraan  populasi  yang  kira-kira  sama  dengan  lima kota terbesar di Indonesia, Jakarta memiliki proporsi pertumbuhan tertinggi kedua (53 persen) karena migrasi ( McCarthy, 2003 ). Pertumbuhan perkotaan akibat migrasi pada kenyataannya, lebih  tinggi  daripada  yang  diindikasikan  secara  resmi,  karena  persentasenya  tidak memperhitungkan migrasi musiman, dimana banyak migran musiman menghabiskan sepuluh bulan dalam setahun di kota. Permukiman kampong kumuh dipahami sebagai kondisi peralihan yang  akan  memudar  seiring  dengan  perkembangan  ekonomi.  Namun,  seperti  pendapat McCarthy  ( 2003 )  bahwa  pembangunan  ekonomi  telah  menyebabkan  urbanisasi  yang  tidak terkendali  dan  telah  menciptakan  kesenjangan  ekonomi  yang  sangat  besar.  Kondisi  ini kemudian  mengakibatkan  defisit  perumahan,  infrastruktur  yang  tidak  memadai,  dan permukiman  daerah  pinggiran  yang  berkembang  pesat.  Dengan  demikian,  pembangunan ekonomi tidak serta merta dapat memberantas permukiman kampong kumuh.
Meskipun wilayah perkampungan kumuh telah menciptakan interaksi sosial yang unik dan memberdayakan antara komunitas, tradisi, dan identitas, hal ini juga menantang cara hidup untuk menyesuaikan diri dalam ruang terbatas. Salah satu Kampung terpadat di Jakarta terletak di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Daerah ini memiliki lingkungan yang tidak layak dan kualitas hidup yang buruk. Dengan jumlah penduduk sekitar 260.100 jiwa dan luas wilayah dalam lima kilometer persegi (5,4 km2), Kampung Tambora terkenal dengan industri garmen rumahan  yang  menjadi    mata  pencaharian  warganya  ( Lirenzsa,  et.al,  2020 ).  Kampung  ini termasuk kawasan strategis untuk perdagangan, industri kecil, serta jasa. Selain itu wilayah ini juga didominasi oleh perumahan padat, lingkungan kumuh, dan kondisi sosial ekonomi yang beragam.  Padatnya  area  ini  menhjadi  sulit  untuk  diatur  kembali    infrastrukturnya.  Rumah- rumah di kawasan kumuh ini memiliki tingkat yang sampai empat lantai di beberapa tempat untuk  mengatasi  kekurangan  lahan  mereka.  Seperti  yang  dijelaskan  Brown  ( 2013 )  bahwa meskipun  rumah  lantai  dasar  dibangun  dengan  baik,  bangunan  diatasnya  dibuat    menjadi semakin seadanya, dengan dinding dan lantai yang terbuat dari kayu dan besi tua. Bahkan tidak ada  sinar  matahari  yang  bisa  menerangi  area  tersebut,  sinar  matahari  sangat  sedikit  karena lorong-lorong  sempit  dan  terhalang  gedung-gedung  tinggi.  Di  daerah  padat  inilah  wilayah tersebut  perumahan  dibangan  seadanya  dan  tidak  mengindahkan  kelayakan  posisi  dalam lingkungan ( Brown, 2013 ).

## 2. Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat Miskin Perkotaan di Kampung Tambora, Jakarta
Penghidupan masyarakat miskin kota sebagian besar ditentukan oleh peluang dan kendala di mana  mereka  tinggal.  Oleh  karena  itu,  untuk  memahami  sifat  penghidupan  perkotaan  yang berkelanjutan,  perlu  untuk  memahami  indikator-indikator  yang  melekat  pada  penghidupan miskin  perkotaan.  Penelitian  ini  kemudian  akan  melihat  secara  khusus  aspek  kerentanan masyarakat  miskin  perkotaan,  beberapa  aset  yang  mereka  miliki,  dan  strategi  penghidupan yang  mereka  lakukan  dengan  tujuan  untuk  mengevaluasi  peluang  dan  hambatan  bagi penghidupan berkelanjutan mereka.

## Kerentanan
Analisis  kerentanan  tidak  hanya  melibatkan  identifikasi  kemungkinan  ancaman  terhadap kesejahteraan masyarakat miskin kota, tetapi juga memerlukan penilaian terhadap ketahanan masyarakat miskin kota dalam memanfaatkan peluang, melawan, atau pulih dari efek negatif ( Mar'iyah, 2019 ). Oleh karena itu, kerentanan terkait erat dengan akses dan kontrol atas aset. Dalam konteks masyarakat yang tinggal di Kampung Tambora, mereka rentan terhadap kerentanan status hukum seperti pekerjaan informal dan  layanan sosial yang tidak memadai. Mereka yang bekerja secara  informal umumnya tidak memiliki hak-hak sebagai tenaga kerja. Dengan  demikian,  masyarakat  miskin  perkotaan  rentan  terhadap  pengangguran  dan  rentan terhadap kondisi kerja yang tidak terlindungi dengan upah atas pekerjaan mereka secara tidak layak  dan  kondisi  lingkungan  yang    tidak  sehat  dan  tidak  aman  ( Mitchell,  2009 ).  Sebagian besar  penduduk  Kampung  Tambora  adalah  pendatang  dari  Kalimantan  yang  datang  dengan bekal  keterampilan  menjahit  sebagai  sarana  penghidupan  ( Lirenzsa,  et.al,  2020 ).  Warga Kampung Tambora menerapkan metode mengintegrasikan industri garmen ke rumah mereka, sebagai bentuk kegiatan ekonomi informal. Di kawasan ini terdapat gang yang terdiri dari 41 rumah, satu masjid, dan beberapa usaha rumahan informal seperti warung makan tradisional, toko,  dan  bengkel  mesin  jahit.  Namun,  karena  ruang  yang  terbatas,  semua  rumah  saling berhimpitan dan aktivitas kerja mengganggu lingkungan sekitar ( Lirenzsa, et.al, 2020 ). Selain  itu,  masyarakat  miskin  kota  di  Kampung  Tambora  juga  harus  hidup  dengan pelayanan  sosial  yang  tidak  memadai.  Masyarakat  miskin  perkotaan  tinggal  di  tanah  yang ditempati secara ilegal atau permukiman informal karena tidak memiliki hak kepemilikan yang
sah ( Marx, et.al, 2013 ). Dengan demikian, mereka mengalami kualitas perumahan yang buruk dan  menghadapi  ancaman  penggusuran.  Lingkungan  hidup  yang  buruk  juga  seringkali membahayakan kehidupan dan kesehatan masyarakat miskin perkotaan. Hal ini menciptakan kerentanan lebih lanjut  karena mereka terpaksa tinggal  dan bekerja di daerah marjinal  yang tidak  memiliki  alternatif.  Di  wilayah  terpadat  Kampung  Tambora,  masyarakat  membangun rumah di atas jalan dan gang, sehingga tidak ada sinar matahari dan penerangan hanya berasal dari tabung neon dan bola lampu seadanya. Udara pengap dan jalur-jalur berbau sampah dan kotoran.  Seperti  yang  disampaikan  Brown  ( 2013 )  bahwa  salah  satu  warga  yang  tinggal  dan bekerja di wilayah tersebut mengatakan bahwa mereka bahkan tidak memiliki kamar mandi di rumahnya  dan  harus  membayar  Rp  1.000  untuk  menggunakan  toilet  umum.  Bahkan  ketika mereka memiliki lingkungan hidup yang buruk, kaum miskin kota memilih untuk tetap tinggal di daerah tersebut karena mereka tidak memiliki tempat lain untuk pindah.
Tidak adanya legalitas status hukum juga dapat membatasi akses ke permukiman formal dan  layanan  sosial  dasar.  Banyak  masyarakat  miskin  kota  rentan  terhadap  razia  dari  Dinas Sosial  dan  juga  didenda  ataupun  mendapat  hukuman  karena  penyalahgunaan  penggunaan fasilitas umum secara illegal ( Suryahadi, et.al, 2018 ). Penduduk informal yang tidak terdaftar dapat  dicabut  haknya  dan  dikecualikan  dari  pengambilan  keputusan  politik  dan  tidak  dapat diikutsertakan dalam kebijakan yang pada dasarnya bergantung pada mata pencaharian mereka seperti jaminan ketenagakerjaan ataupun asuransi kesehatan. Disisi lain banyak warga Jakarta berpendapat bahwa penggusuran adalah tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki daerah kumuh kota yang terkenal buruk dan untuk mencegah banjir musiman ( Suryahadi, et.al, 2018 ).. Banyak juga yang berpendapat penggusuran dibenarkan karena banyak warga kampung kumuh yang  tidak  memiliki  sertifikat  hak  milik  atas  tanah  yang  mereka  tempati.  Namun  demikian, menilai aspek kerentanan memungkinkan kita untuk mengetahui dinamika penduduk perkotaan dan masyarakat miskin kota dalam konteks kesenjangan sosial dan ekonomi perkotaan di ibu kota Indonesia.

## Aktiva Masyarakat Miskin Tambora
Terlepas dari kurangnya aset yang dimiliki oleh masyarakat miskin perkotaan, salah satu yang  dapat  diidentifikasi  dan  mempengaruhi  hasil  penghidupan  mereka  adalah  aset  modal. Banyak  dari  para  pendatang  yang  datang  ke  Jakarta  mencari  pendapatan  dan  kesejahteraan yang  lebih  stabil  dibandingkan  ketika  mereka  tinggal  di  wilayah  mereka  sebelumnya.  Tak berbeda dengan warga Tambora. Masyarakat Tambora memenuhi mata pencahariannya dalam bentuk  industri  garmen  rumahan,  melalui  fleksibilitas  yang  ditawarkan  dengan menggabungkan  kegiatan  rumah  tangga  dan  bekerja  di  tempat  yang  sama.  Hal  ini  memberi mereka aset pendapatan finansial.
Munculnya industri garmen rumahan di Tambora diprakarsai oleh beberapa komunitas yang  kemudian  mendorong  warga  lain  untuk  menjadikan  rumah-rumah  mereka  sebagai industri garmen rumahan. Sementara sebagian besar ekonomi rumah tangga di Jakarta muncul untuk  menciptakan  mata  pencaharian  berkelanjutan  yang  selaras  dengan  berbagai  sektor formal,  industri  garmen  rumahan  di  Tambora  memiliki  hubungan  timbal  balik  untuk menciptakan  keberlanjutan  di  sektor  industri  pakaian.  Banyak  industri  rumahan  yang berkoordinasi  dengan  Mal-Mal  atau  toko-toko  pakaian  besar    di  daerah-daerah  yang memberikan  penghasilan  yang  lebih  stabil  bagi  masyarakat  miskin  kota.  Selain  itu,  industri garmen  rumahan  memiliki  karakteristik  serupa,  yaitu  tidak  hanya  mengikat  secara  ekonomi tetapi  juga  menciptakan  fleksibilitas  jaringan  dan  morfologi  spasial  dalam  satu  kawasan. Meskipun  sebagian  masyarakat  telah  tinggal  di  Kampung  Tambora  secara  turun-temurun, sebagian lainnya merupakan pekerja migran yang tinggal hanya beberapa bulan karena menilai kawasan tersebut sebagai pusat kegiatan ekonomi bagi mereka. Aset lain sangat kurang tetapi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut memilih untuk tinggal karena mereka merasa itu layak  untuk  bisnis  dan  adanya  anggapan  atas  ketidak  pasti  mereka  akan  mendapatkan
pendapatan yang sama jika mereka pindah dari daerah tersebut atau kembali ke wilayah mereka sebelumnya.

## Strategi Mata Pencaharian Masyarakat Miskin Tambora
Sebagai  sarana  mencari  penghasilan,  masyarakat  miskin  kota  di  Kampung  Tambora memanfaatkan keterampilannya untuk mendirikan industri garmen rumahan. Keberadaannya didukung  oleh  sentra  garmen  terpadu    seperti  Mangga  Dua,  Tanah  Abang,  dan  Senen  yang menyediakan pakaian kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu, dengan fleksibilitas bekerja dan  tinggal  dalam  satu  ruang,  industri  garmen  rumahan  Tambora  diklasifikasikan  sebagai usaha  pertumbuhan  rumahan.  Meskipun  dapat  menimbulkan  masalah  lain  dari  kegiatan ekonomi  informal  seperti  masalah  biaya,  sumber  daya,  dan  keterbatasan  ruang.  Namun demikian, usaha rumahan merupakan salah satu strategi untuk menghasilkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan pada skala lingkungan Kampung Tambora. Usaha berbasis rumahan dapat  membantu  menciptakan  fleksibilitas  dalam  mengontrol  penggunaan  listrik,  air,  dan sumber daya lainnya.
Masyarakat miskin secara esensial akan membangun strategi penghidupan mereka di atas seperangkat sumber daya vital yang ada. Di kawasan Tambora, masyarakat yang telah tinggal seumur hidup mereka di kawasan tersebut bahkan turun-temurun berhasil beradaptasi dengan kondisi yang mereka miliki. Laki-laki bekerja untuk usaha pemasangan pompa air atau menjadi pekerja kasar dan perempuan menjalankan warung makan atau terlibat dalam industri rumahan. Terkait  dengan  masalah  kebersihan  dan  kesehatan  di  daerah  tersebut,  masyarakat  kampong kumuh  Tambora  beradaptasi  dengan  mendapatkan  air  bersih  dengan  membeli  dari  masjid setempat. Masyarakat ini menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan dan melanjutkan hidup mereka.

## SIMPULAN
Dalam studi kasus masyarakat miskin kota di Tambora model penghidupan berkelanjutan yang  menekankan  bahwa  masyarakat  miskin  memahami  kondisi  mereka  sendiri.  Pada kenyataannya banyak rumah tangga miskin perkotaan tidak memiliki akses terhadap informasi, pandangan yang lebih luas terkait dengan kaidah kelayakan, dan pemahaman tentang apabila bekerja  diluar  daerah  mereka  mereka  akan  gagal.  Hal  inilah  yang  tampak  pada  masyarakat miskin  kota  di  Tambora.  Strategi  beradaptasi  dan  bertahan  di  lingkungan  yang  tidak  sehat dengan layanan yang tidak memadai  membuat  mereka lebih rentan terhadap kondisi  krusial lainnya seperti  risiko  kesehatan dan keamanan, sehingga gagal  mencapai  penghidupan yang diinginkan.  Namun,  karena  tidak  adanya  pilihan  lain,  mereka  berhasil  beradaptasi  dengan menerapkan  strategi  penghidupan  yang  mungkin  tidak  berkelanjutan  untuk  penghidupan mereka.  Kondisi  penghidupan  mereka  bahkan  lebih  buruk  karena  pemerintah  tidak memberikan  prioritas  kepada  masyarakat  miskin  kota  dan  dikecualikan  dari  proses pengambilan keputusan partisipatif ketika jiwa mereka terancam.
Elemen  kunci  dari  paradigma  "Pembangunan  Manusia  Berkelanjutan"  saat  ini  adalah gagasan  pemberdayaan,  membantu  masyarakat  miskin  membantu  diri  mereka  sendiri.  Ini sangat penting ketika para pembuat kebijakan berusaha memberikan dukungan pada strategi kelangsungan  hidup  masyarakat  miskin.  Jelas  bahwa  pembuat  kebijakan  dalam  hal  ini Pemerintah tidak bisa memberikan dukungan menyeluruh untuk semua strategi bertahan hidup, dan  dalam  beberapa  kasus  harus  memberikan    alternative  yang  lain  yang  bisa  diterima masyarakat. Ini berarti bahwa untuk mengurangi ketimpangan dalam akses, kita perlu melihat berbagai pilihan-pilihan yang dimungkinkan untuk bisa mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Jakarta. (2020). Retrieved from https://jakarta.bps.go.id/.
Brown, A. (2012). The dark of day: life in a Jakarta urban slum . unicef.org. Retrieved October 10,  2023,  from http://unicefindonesia.blogspot.com/2013/03/the-dark-of-day-life-in- jakarta-urban.html
De Haan, L. (2012). The livelihood approach: a critical exploration. Erdkunde, 66(4) , 345–357. https://doi.org/10.3112/erdkunde.2012.04.05
DfID. (1999). Sustainable Livelihoods Guidance Sheets . London: DFID.
Farrington, J., Ramasut, T., & Walker, J. (2002). Sustainable Livelihoods Approaches in Urban Area:  General  Lessons  with  Illustrations  from  Indian  Case  Studies .  London:  Overseas Development Institute. https://cdn.odi.org/media/documents/2706.pdf
Gaillard, J., Maceda, E. A., Stasiak, E., Le Berre, I., & Espaldon, M. V. O. (2009). Sustainable Livelihoods and People’s Vulnerability in The Face of Coastal Hazards. Journal of Coastal Conservation, 13(2–3) , 119–129. https://doi.org/10.1007/s11852-009-0054-y
Harvey,  D.  (2003).  The  Right  to  The  City. International  Journal  of  Urban  and  Regional Research, 27(4) , 939–941. https://doi.org/10.1111/j.0309-1317.2003.00492.x
King, L. A. (20120). Henri Lefebvre and the Right to the City in Meagher. In S. M. Meagher, S. Noll, & J. S. Biehl (Eds.), Routledge Handbook of Philosophy of the City (1st ed., pp. 76–86). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315681597-7
Lirenzsa, F., Ellisa, E., & Paramitha, A. (2020). Spatial negotiations in domestic space of the home-based  garment  industry  in  Kampung  Tambora,  Jakarta. IOP  Conference  Series: Earth  and  Environmental  Science,  447(1) ,  012032. https://doi.org/10.1088/1755- 1315/447/1/012032
Mar’iyah,  C.  (2020).  Redevelopment  of  Slum  Area  in  Jakarta:  Case  Study  The  Impact  of Gender  Inequality  on  The  Sustainable  Livelihood  Assets  Post  Resettlement  from Kampung  to  Modern  Apartment  Style. Proceedings  of  the  Proceedings  of  the  5th International Conference on Social and Political Sciences , ICSPS 2019, 12th November 2019, Jakarta, Indonesia. https://doi.org/10.4108/eai.12-11-2019.2293533
Martinez,  R.,  &  Masron,  I.  N.  (2020).  Jakarta:  A  city  of  cities. Cities,  106 ,  102868. https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102868
Marx, B., Stoker, T., & Suri, T. (2013). The Economics of Slums in the Developing World. Journal of Economic Perspectives, 27(4), 187–210. https://doi.org/10.1257/jep.27.4.187
McCarthy, P.( 2003). The case of Jakarta, Indonesia . In University College London & United Nations Human Settlements Programme, Understanding slums : case studies for the global report  on  human  settlements .  UN-HABITAT  ;  Development  Planning  Unit  University College London. https://www.ucl.ac.uk/dpu-projects/Global_Report/pdfs/Jakarta.pdf
Meikle, S., Ramasut, T., & Walker, J. (2000). Sustainable Urban Livelihoods: Concepts and Implications for Policy (Working Paper No. 112). London: University College London. https://www.ucl.ac.uk/dpu-
projects/drivers_urb_change/urb_society/pdf_liveli_vulnera/DPU_Meikle_Sustainable_ Urban%20Livelihoods.pdf
Mitchell, D. (2003) The Right to the City: Social Justice and the Fight for Public Space . New York:  Guilford. https://erikafontanez.files.wordpress.com/2017/09/mitchell-the-right-to- the-city.pdf
Mitchell,  D.,  &  Heynen,  N.  (2009).  The  Geography  of  Survival  and  the  Right  to  the  City: Speculations on Surveillance, Legal Innovation, and the Criminalization of Intervention. Urban Geography, 30(6) , 611–632. https://doi.org/10.2747/0272-3638.30.6.611
Purcell,  M.  (2014).  Possible  Worlds:  Henri  Lefebvre  and  the  Right  to  the  City. Journal  of Urban Affairs, 36(1) , 141–154. https://doi.org/10.1111/juaf.12034
Sparrow, R., Dartanto, T., & Hartwig, R. (2020). Indonesia Under the New Normal: Challenges and  the  Way  Ahead. Bulletin  of  Indonesian  Economic  Studies,  56(3 ),  269–299. https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1854079
Suryahadi,  A.,  &  Marlina,  C.  (2018).  Understanding  Metropolitan  Poverty:  The  Profile  of Poverty in Jabodetabek Area. In smeru.or.id . The SMERU Research Institute. Retrieved October 7, 2022, from
https://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_povjabodetabek.pdf
Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty:  An  Estimation  for  Indonesia.  In smeru.or.id .  The  SMERU  Research  Institute. Retrieved October 7, 2022, from
https://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_covid19impact_draft.pdf
United Nations Human Settlements Programme. (2003). Global Report on Human Settlements 2003:  The  Challenge  of  Slums,  Earthscan.  In unhabitat.org (HV4028.C48).  London: Earthscan Publications Ltd. Retrieved October
6, 2022, from
https://unhabitat.org/sites/default/files/download-manager- files/The%20Challenge%20of%20Slums%20- %20Global%20Report%20on%20Human%20Settlements%202003.pdf