## KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORPORASI

## Elisabeth Pudyastiwi, Agoes Djatmiko
Universitas Wijayakusuma Purwokerto
e-mail : epudyastiwi@gmail.com agoesdj01@gmail.com

## ABSTRAK
Peran  korporasi  saat  ini  mendominasi  kehidupan  sehari-hari,  terlebih  dengan meningkatnya  kebutuhan  masyarakat.  Bukan  lagi  negara  yang  menyediakan  kebutuhan,  tetapi korporasi.  Korporasi  dapat  meningkatkan  kekayaan  negara  dan  tenaga  kerja,  namun  revolusi struktur ekonomi dan politik telah menyebabkan kekuatan korporasi yang besar, sehingga negara dapat  dipengaruhi  sesuai  dengan  kepentingannya.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  muncul permasalahan yaitu bagaimana kebijakan formulasi penegakan hukum pidana selama ini terhadap korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana  serta  bagaimana  kebijakan  formulasi  hukum  pidana dalam menghadapi tindak pidana korporasi di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  data  sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang  berkaitan.  Selanjutnya,  data  dianalisis  secara  normatif  kualitatif  dengan  menafsirkan  dan mengkonstruksi  pernyataan  yang  terdapat  dalam  dokumen  dan  perundang-undangan.  Simpulan dari  penelitian  ini  adalah  pengaturan  sanksi  mengenai  tindak  pidana  korporasi  yang  tidak konsisten.  Ketidak  konsistennya  dalam  hal  penetapan  atau  penjatuhan  maksimum  denda  yang dikenakan  terhadap  korporasi,  tidak  adanya  keseragaman  dalam  menentukan  kapan  suatu korporasi  dapat  dikatakan  melakukan  tindak  pidana,  mengenai  siapa  yang  dapat dipertanggungjawabkan atau dituntut dan dijatuhi pidana, serta formulasi jenis pidana yang dapat sikenakan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana.
Kata Kunci : Tindak Pidana Korporasi, Kebijakan Formulasi, Hukum Pidana

## ABSTRACT
The  role  of  corporations  currently  dominates  daily  life,  especially  with  the  increasing needs  of  the  community.  It  is  no  longer  the  state  that  provides  the  needs,  but  corporations. Corporations can increase state wealth and labor, but the revolution in the economic and political structure has resulted in a large corporate power, so that the state can be influenced according to its  interests.  Based  on  this  background,  problems  arise,  namely  how  the  policy  formulation  of criminal law enforcement so far against corporations that commit criminal acts and how the policy formulation of criminal law in dealing with corporate crime in the future. The research method used  in  this  research  is  normative  juridical  using  secondary  data.  Data  collection  is  done  by collecting and analyzing related bibliographic materials. Furthermore, the data were analyzed normatively qualitatively by interpreting and constructing statements contained in documents and legislation. The conclusion of this study is that the inconsistent sanctions arrangements regarding corporate  crime.  The  inconsistency  in  determining  or  imposing  maximum  fines  imposed  on corporations, the absence of uniformity in determining when a corporation can be said to have committed a criminal act, regarding who can be accounted for or prosecuted and sentenced to
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
crime, as well as the formulation of the types of crimes that can be imposed on corporations that commit crimes. criminal act.
Keywords: Corporate Crime, Formulation Policy, Criminal Law

## PENDAHULUAN
Korporasi sudah dikenal dalam dunia bisnis sejak abad yang lalu. Pada awalnya, korporasi merupakan  suatu  wadah  kerjasama  dari  beberapa  orang  yang  mempunyai  modal,  untuk nendapatkan  keuntungan  bersama,  dan  belum  seekslusif  seperti  korporasi  saat  ini.  Korporasi banyak memberikan konstribusi dalam perkembangan suatu negara, terutama dibidang ekonomi, misalnya  pemasukan  negara  dalam  bentuk  pajak  maupun  devisa,  sehingga  dampak  korporasi tampak sangat positif. Namun disisi lain, korporasi juga tak jarang menciptakan dampak negatif, seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen. 1
Revolusi struktur ekonomi dan politik telah menyebabkan kekuatan korporasi menjadi besar dan  negara  terlalu  bergantung  dengan  korporasi.  Perusahaan-perusahaan  raksasa  tidak  hanya memiliki kekayaan yang demikian besar, tetapi juga memiliki kekuatan sosial dan politis, sehingga operasi  atau  kegiatan  perusahaan-perusahaan  tersebut  sangat  mempengaruhi  kehidupan  setiap orang.  Kehiduapan  kerja  serta  kesehatan  dan  keamanan  dari  sebagian  besar  penduduk dikendalikan  oleh  perusahaan-perusahaan  besar.  Telah  terbukti  bahwa  perusahaan-perusahaan multinasional  ( multinational  corporations )  telah  menjalankan  pengaruh  politik  baik  terhadap pemerintah didalam negeri maupun diluar negeri dimana perusahaan itu beroperasi.
Kerugian akibat kejahatan korporasi sering sulit diestimasi karena akibat yang ditimbulkannya berganda-ganda,  sementara  pidana  berupa  penjara  atau  kurungan  dan  denda  pengadilan  sering tidak  mencerminkan  tingkat  kejahatan  yang  telah  mereka  lakukan.  Kejahatan  korporasi  yang biasanya  berbentuk  kejahatan  kerah  putih  ( white  collar  crime ),  yang  umumnya  dilakukan  oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Berdasarkan pengalaman dari berbagai negara  maju  dapat  dikemukakan  bahwa  identifikasi  kejahatan-kejahatan  korporasi  dapat mencakup  tindak  pidana  seperti  pelanggaran  undang-undang  monopoli,  penipuan  melalui komputer,  pembayaran  pajak  dan  cukai,  pelanggaran  ketentuan  harga,  produksi  barang  yang membahayakan  kesehatan,  korupsi,  penyuapan,  pelanggaran  administrasi,  perburuhan,  dan pencemaran lingkungan hidup. 2 Korporasi dapat meningkatkan kekayaan negara dan tenaga kerja, namun revolusi struktur ekonomi dan politik telah menumbuhkan kekuatan korporasi yang besar sehingga negara terlalu tergantung korporasi sehingga negara dapat didikte sesuai kepentingannya. Karena itu korporasi harus memiliki tanggung jawab. Berbagai usaha untuk menuntut tanggung jawab korporasi terus dilakukan, namun penuh hambatan, di antara mereka tidak tersentuh oleh hukum.  Agar  kelemahan  perangkat  hukum  tidak  terulang  lagi,  perlu  dibuat  aturan pertanggungjawaban korporasi yang komprehensif dan mencakup semua kejahatan.
Mengenai  tindak  pidana  korporasi  diatur  didalam  berbagai  macam  undang-undang  khusus diluar KUHP yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang bertujuan agar korporasi  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  yang  menimbulkan  kerugian  dari
1 Setiyono, 2005, Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia) , Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 1
2 Gobert dan Punch, Rethinking The Corporate Crime , http://maswig.blogspot.com, diakses pada tanggal 30 Mei 2019.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
kejahatan korporasi. Aturan-aturan tersebut diformulasikan sedemikian rupa agar dapat menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana, namun ketentuan pidana dalam peraturan perundang- undangan selama ini ditempatkan sebagai ultimum remidium . 3 Tetapi pada tataran praktis bukan pada tataran kebijakan. Sehingga dapat dengan mudah terjadi diskrimanasi didalam penegakan hukum meskipun terbukti melanggar suatu peraturan perundang-undangan, maka pidana terhadap korporasi dapat diabaikan jika putusan pengadilan menyatakan bidang hukum lain berfungsi lebih baik dibandingkan dengan pidana. Dengan kata lain, korporasi memiliki impunity yaitu kekebalan hukum  atas  berbagai  kejahatan  yang  dilakukan  sehingga  meskipun  korporasi  telah  melakukan kejahatan, tidak ada usaha untuk memperosesnya secara maksimal. 4
Ketidak  maksimalnya  aparat  penegak  hukum  dalam  mengambil  tindakan  tegas  terhadap berbagai  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  korporasi  ini  sangat  mengkhawatirkan  karena  dampak kejahatan yang ditimbulkan oleh korporasi sangat besar.  Oleh karena itu, upaya dilakukannya pembaharuan KUHP yang mempertegas pelaku kejahatan bukan hanya orang ( naturalijk person ), tetapi juga badan hukum ( recht person ). Melalui pembaharuan KUHP terbuka kesempatan untuk memperluas jenis kejahatan yang merupakan kejahatan yang juga dapat dilakukan oleh korporasi, memastikan atas perbuatan pidana siapa sajakah suatu korporasi harus bertanggung jawab secara pidana,  serta  memilih  jenis-jenis  pemidanaan  yang  paling  tepat  bagi  korporasi  agar  dapat memberikan  rasa  adil  bagi  korban  serta  menimbulkan  efek  getar  ( deterrent  effect) . 5 Dari  hal tersebut  penulis  mencoba  menganalisisnya  dalam  bentuk  artikel  dengan  judul  “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terkait Dengan Tindak Pidana Korporasi”

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kepustakaan yaitu dengan  menginventarisasi  dan  mengkaji  atau  menganalisis  data  sekunder  yang  berupa  bahan- bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan  atau  norma-norma  positif  di  dalam  sistem  perundang-undangan  yang  mengatur mengenai kehidupan manusia. penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan ( filed research ) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum. 6
Pengumpulan  bahan  hukum  dalam  penelitian  hukum  normatif  adalah  memakai  teknik dokumenter  yaitu  dikumpulkan  telaah  arsip    atau  studi  pustaka  seperti  buku-buku,  makalah, artikel,  Koran  dan  juga  tulisan  para  pakar.  Dalam  penelitian  hukum  normatif,  bahan  pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya yaitu bahan hukum. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan seperti : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup;  3.  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 4. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 5.
3 Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung,  hlm. 223-226.
4 A.H. Semendawai, 2005, Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #6 , ELSAM, Jakarta,  hlm. 3.
5 Ibid , hal. 4-5.
6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat , Rajawali Press, Jakarta, hlm. 23
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Undang-Undang  No.8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang. Sementara itu, bahan hukum sekunder yaitu adalah bahan hukum penunjang atau membantu  bahan  hukum  primer  dalam  penelitian  yang  akan  memperkuat  penjelasan- penjelasannya  seperti:  buku-buku;  tesis;  jurnal;  dan  dokumen  yang  mengulas  tentang  tindak pidana korporasi, khususnya rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).
Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan mengumpulkan  dan  menganalisis  bahan-bahan  kepustakaan  serta  dokumen-dokumen  yang berkaitan.  Data  sekunder  baik  yang  menyangkut  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang  dinyatakan  oleh  responden  secara  tertulis  maupun  lisan  dan  juga  perilakunya  yang  nyata diteliti dan dipelajari sebagi suatu yang utuh. Dan validasi dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan triangulasi, metode penelitian dengan teknik triangulasi digunakan dengan adanya dua asumsi,  yaitu,  pertama,  pada  level  pendekatan,  teknik  triangulasi  digunakan  karena  adanya keinginan  melakukan  penelitian  dengan  menggunakan  dua  metode  sakligus  yakni,  metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Hal ini didasarkan karena masing-masing metode memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu, dan memiliki pendapat dan anggapan yang berbeda dalam memandang dan menanggapi suatu permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.1 Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Saat Ini Terkait Tindak Pidana Korporasi
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  saat  ini  tidak  menganut  atau  mengakui korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana,  namun  perkembangan  hukum  di  luar  KUHP  berupa undang-undang  tindak  pidana  khusus  telah  menganut  prinsip  korporasi  sebagai  subjek  tindak pidana, hal ini tentu saja membawa konsekuensi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi. Perkembangan tersebut juga berpengaruh terhadap perkembangan  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dalam  hal  kejahatan  korporasi.  Peraturan perundang-undangan  yang  menganut  prinsip  korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana,  penulis memfokuskan penelitian pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Perumusan  korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana  terdapat  pada  Pasal  116,  yang menyatakan :
(1). Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :
a. Badan usaha; dan/atau
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
b. Orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
(2). Apabila  tindak  pidana  lingkungan  hidup  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) dilakukan  oleh  orang,  berdasarkan  hubungan  kerja  atau  berdasarkan  hubungan  lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.
Pada rumusan ketentuan di atas terlihat bahwa penyebutan korporasi menggunakan istilah badan  usaha  baik  itu  berupa  badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum,  perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain.

## 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  pada  hakikatnya  merupakan  bentuk perlindungan kepada konsumen pengguna produk barang dan jasa yang dihasilkan korporasi, yang dapat menjadi korban akibat kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Penyebutan pelaku tindak pidana dalam undang-undang ini adalah dengan menggunakan istilah “pelaku usaha”, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan :
“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  Negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian  menyelenggarakan  kegiatan  usaha  dalam berbagai bidang ekonomi”.
Lebih lanjut dalam Pasal 61 ditentukan bahwa :
“Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya”.
Dari  ketentuan  tersebut  terlihat  bahwa  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  telah menentukan bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana. UndangUndang ini memberikan pedoman bagi konsumen dan pelaku usaha agar tercipta suatu hubungan yang berjalan dengan baik dan saling menguntungkan antara pelaku usaha dengan korporasi.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa :
“Korporasi  adalah  sekumpulan  orang  dan  atau  kekayaan  yang  terorganisasi  baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.
Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana diatur secara tegas dalam Pasal 20 ayat (1), di mana ditentukan bahwa :
“Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Dari ketentuan tersebut jelas korporasi dapat dituntut dan dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi secara tegas telah menentukan tindak pidana yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat (2), yang menyatakan :
“Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh  orang-orang  baik  berdasarkan  hubungan  kerja  maupun  hubungan  lain,  bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.
Korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila individu yang melakukan tindak  pidana  korupsi  tersebut  memiliki  hubungan  kerja  ataupun  hubungan  lain  selain hubungan kerja dengan korporasi. Mengenai pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi itu  sendiri  adalah  berupa  pidana  denda  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  20  ayat  (7),  yang menyatakan :
“Pidana  pokok  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  korporasi  hanya  pidana  dengan  denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga)”.
Korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 yang meliputi :
(1). perampasan  barang  bergerak  yang  berwujud  atau  yang  tidak  berwujud  atau  barang tidak  bergerak  yang  digunakan  dan  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi,  termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitupun harga barang yang menggantikan barang tersebut;
(2). pembayaran  uang  pengganti  yang  jumlah  sebanyak-banyaknya  dengan  harta  benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
(3). penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
(4). pencabutan  seluruh  atau  sebagain  hak-hak  tertentu  atau  penghapusan  sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana terdapat dalam Pasal 6 ayat (1), yang menyatakan :
“Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan  Pasal  5  dilakukan  oleh  Korporasi,  pidana  dijatuhkan  terhadap  Korporasi  dan/atau Personil Pengendali Korporasi”.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah  menentukan  korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana  dan  dapat  dijatuhi  sanksi  pidana. Undang-undang ini juga telah menentukan kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2), di mana ditentukan bahwa :
“Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang :

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
(1). dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
(2). dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Koporasi;
(3). dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; atau
(4). dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.”
Dengan  demikian,  korporasi  baru  dapat  dibebani  pertanggungjawaban  pidana  apabila tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pengurus adalah masuk dalam lingkup usahanya, sesuai dengan anggaran dasar korporasi.

## 1.2 Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Korporasi Kedepannya
Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi saat ini masih berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dikarenakan tidak dianutnya prinsip korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP yang berlaku sekarang, karena subjek tindak pidana yang diatur dalam KUHP sekarang hanyalah manusia atau orang perorangan. Pengaturan semacam ini lebih lanjut membawa konsekuensi yuridis berupa hanya orang perorangan saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan korporasi tidak. 7
Seiring dengan perkembangan masyarakat, dirasa sangat perlu untuk menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana agar dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila melakukan kejahatan, agar supaya korporasi dalam menjalankan usahanya tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan merugikan masyarakat umum. Oleh karena itu, pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana berikut pertanggungjawaban pidananya ditempatkan di luar KUHP agar dapat mengakomodir pengaturan seperti tersebut di atas, dan tentu saja dengan tetap mengacu pada KUHP sebagai pedoman umum.
Peraturan perundang-undangan tersebut telah menentukan korporasi tersebut sebagai subjek tindak pidana. Namun demikian, apakah formulasi ketentuan-ketentuan di dalamnya telah dapat dijadikan  dasar  bagi  pembebanan  pertanggungjawaban  pidana  kepada  korporasi,  terutama pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan korporasi. Formulasi pertanggungjawaban  pidana  korporasi  tentu  saja  tidak  cukup  hanya  dengan  menyebutkan korporasi sebagai subjek tindak pidana saja, melainkan juga harus menentukan aturan mengenai sistem pidana dan pemidanaannya, sehingga diperlukan sebuah upaya reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan korporasi di masa yang akan datang.
Reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan korporasi antara lain meliputi ketentuan mengenai : 8
1. Ketentuan mengenai kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi;
7 Abdul Hakim Garuda Nusantara, 2005, Kejahatan Korporasi dalam RUU KUHP , Catatan Forum Grup Disscussion, Bandung, hlm. 3
8 Edi Yunara, 2005, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , PT Citra Aditya Bakti, Bandung,  hlm.
35.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
2. Siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan korporasi;
3. Jenis-jenis  sanksi  yang  sesuai  dengan  subjek  tindak  pidana  berupa  korporasi  yang berorientasi pada pemberian ganti kerugian kepada korban.
Formulasi  mengenai  ketentuan  tersebut  harus  diatur  secara  tegas  untuk  meminimalisir kemungkinan korporasi melepaskan diri dari tanggungjawab atas kejahatan yang dilakukannya. Mustahil memberikan pemenuhan ganti kerugian yang diderita oleh korban oleh korporasi, apabila korporasi yang dimaksud tidak dapat dijerat, dituntut, dan dijatuhi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

## KESIMPULAN
Kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam menegakkan tindak pidana korporasi tidak diatur  dalam  KUHP  yang  sekarang.  KUHP  tidak  menganut  atau  mengakui  korporasi  sebagai subjek tindak pidana, namun perkembangan hukum di luar KUHP berupa undang-undang tindak pidana  khusus  telah  menganut  prinsip  korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana.  Dari  4  (empat) peraturan  perundang-undangan  yang  dibahas  yaitu  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka dapat disimpulkan pengaturan sanksi mengenai tindak pidana korporasi yang terdapat dalam keempat undang-undang tersebut tidak konsisten.
Penerapan penegakan tindak pidana korporasi selama ini, hakim paling sering menjatuhkan pidana  denda,  namun  demikian  kebijakan  legislatif  mengenai  sanksi  pidana  denda  selama  ini kurang  dapat  menunjang  terlaksananya  pidana  denda  secara  efektif  karena  dalam  peraturan perundang-undangan  diluar  KUHP  terdapat  ketidak  konsistenan  mengenai  jumlah  denda  yang dikenakan.  Kebijakan  formulasi  hukum  pidana  dalam  menghadapi  tindak  pidana  korporasi diharapkan lebih seragam dan konsisten dalam penentuan kapan suatu tindak pidana dikatakan sebagai  tindak  pidana  yang  dilakukan  korporasi,  siapa  yang  dapat  dituntut  dan  dijatuhi  pidana dalam kejahatan korporasi, serta jenis-jenis sanksi apa yang sesuai untuk korporasi itu sendiri

## DAFTAR PUSTAKA
A.H.  Semendawai,  2005, Tanggung  Jawab  Pidana  Korporasi  Dalam  RUU  KUHP,  Position  Paper Advokasi RUU KUHP Seri #6 , ELSAM, Jakarta. Garuda Nusantara, Abdul Hakim . 2005. Kejahatan Korporasi dalam RUU KUHP . Catatan Forum Grup Disscussion. Bandung.
Gobert dan Punch, Rethinking The Corporate Crime , http://maswig.blogspot.com, diakses pada tanggal 11 Maret 2021.
Kejahatan Korporasi dan Hak Konstitusional , http://pithoyoadhi.wordpress.com, diakses pada tanggal 12 Maret 2021.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Mangku,  D.  G.  S.  (2018).  Kepemilikan  Wilayah  Enclave  Oecussi  Berdasarkan  Prinsip  Uti  Possidetis Juris. Jurnal Advokasi , 8 (2), 150-164.
Mangku, D. G. S. (2018). Legal Implementation On Land Border Management Between Indonesia And Papua New Guinea According to Stephen B. Jones Theory. Veteran Law Review , 1 (1), 72-86. Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Implementation  Of  Technical  Sub  Committee  Border  Demarcation  And Regulation (TSC-BDR) Agreement Between Indonesia-Timor Leste In The Resolution Of The Land Border Dispute. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan , 8 (3), 405-419.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Mangku, D. G. S. (2020). Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat di Segmen Bidjael Sunan–Oben antara Indonesia dan Timor Leste. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , 5 (2), 252-260.
Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. Perspektif Hukum , 21 (1), 1-15.
Mangku,  D.  G.  S.  (2021).  Roles  and  Actions  That  Should  Be  Taken  by  The  Parties  In  The  War  In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 170-178.
Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel Warning in International Law Perspective. International Journal of Business, Economics and Law , 6 (4).
Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Fulfillment of Labor Rights for Persons with Disabilities in Indonesia. International Journal of Criminology and Sociology , 10 , 272-280. Mangku,  D.  G.  S.,  Triatmodjo,  M.,  &  Purwanto,  H.  (2018). Pengelolaan  Perbatasan  Darat  Antara Indonesia  Dan  Timor  Leste  Di  Wilayah  Enclave  Oecussi (Doctoral  dissertation,  Universitas Gadjah Mada).
Mangku, D. G. S., Yuliartini, N. P. R., Suastika, I. N., & Wirawan, I. G. M. A. S. (2021). The Personal Data Protection of Internet Users in Indonesia. Journal of Southwest Jiaotong University , 56 (1). Nawawi Arief, Barda. 2003. Kapita Selekta Hukum Pidana . Citra Aditya Bakti,.Bandung. Semendawai,  A.H.  2005. Tanggung  Jawab  Pidana  Korporasi  Dalam  RUU  KUHP,  Position  Paper Advokasi RUU KUHP Seri #6 . ELSAM. Jakarta. Setiyono. 2005. Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia) . Bayumedia Publishing. Malang.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat . Rajawali Press. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Yuliartini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). Jurnal IKA , 8 (2).
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2016).  Eksistensi  Pidana  Pengganti  Denda  Untuk  Korporasi  Dalam  Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal IKA , 14 (1).
Yuliartini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. Jurnal Advokasi , 9 (1), 31-43.
Yuliartini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). Veteran Law Review , 2 (2), 30-41.
Yuliartini, N. P. R. (2021). Legal Protection of Women And Children From Violence In The Perspective Of  Regional  Regulation  of  Buleleng  Regency  Number  5  Year  2019. Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (1), 89-96.
Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (3), 145-154.
Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Peran  Dinas  Tenaga  Kerja  Transmigrasi  Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (2), 22-40 Yunara, Edi. 2005. Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi . PT Citra Aditya Bakti. Bandung.