## JIEFeS

## Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian

## Alifah Nur Fajrina
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta alifahfajrina@gmail.com
Farhan Rafi Putra Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta farhan.suhartoo@gmail.com

## Annisa Suci Sisillia
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sucisisillia1998@gmail.com
Received: August 6, 2020 | Accepted: August 8, 2020 | Published: August 10, 2020

## Abstract
As an Islamic financial instrument, zakat has a very important and strategic role. The status of zakat as an obligation for Muslims, making zakat has great potential. The magnitude of this potential needs to be optimized so that the goals and wisdom of zakat can be realized. However, it is still recognized  that  the  potential  described  has  not  been  realized  fully,  with  various  obstacles encountered.  This  study  examines  theoretically  related  patterns  and  mechanisms  of  zakat management, both in terms of the sharia perspective and the implementation perspective in amil zakat institutions, and their impact on the economy. The results of the study explained that the effective management of zakat will make the contribution of zakat in the economy more optimal. Among  the  roles  of  zakat  as  a  fiscal  instrument  in  Islam,  it  is  also  an  instrument  of  income redistribution. The role of zakat which is effective will contribute to overcoming various economic problems  such  as  poverty,  income  inequality,  to  unemployment.  Where  through  the  zakat instrument a fair income distribution will be realized, so that it will increase the purchasing power of  the  people  at  the  lower  economic  level,  as  well  as  increase  the  production  capacity  for entrepreneurs, as a result of increasing people's purchasing power.
Keywords : Zakat; Management Implementation; Zakah Impact; Economy

## Abstrak
Sebagai instrumen keuangan Islam, zakat memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Status zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam, menjadikan zakat memiliki potensi yang besar. Besarnya potensi tersebut perlu dioptimalkan agar tujuan dan hikmah zakat dapat terealisasi. Namun, masih diakui  bahwa  potensi  yang  tergambar  belum  dapat  terealisasi  sepenuhnya,  dengan  berbagai kendala yang dihadapi. Kajian ini mengkaji secara teoritis terkait pola dan mekanisme pengelolaan zakat, baik ditinjau dari perspektif syariah maupun perspektif implementatif di lembaga amil zakat, serta dampaknya dalam perekonomian. Hasil kajian menjabarkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif akan menjadikan kontribusi zakat dalam perekonomian lebih optimal. Diantaranya peran zakat sebagai instrumen fiskal dalam Islam, juga merupakan instrumen redistribusi pendapatan. Peran  zakat  yang  efektif  akan  berkontribusi  dalam  mengatasi  berbagai  permasalahan  ekonomi seperti  kemiskinan,  kesenjangan  pendapatan,  hingga  pengangguran.  Dimana  melalui  instrumen zakat akan terwujud distribusi pendapatan yang berkeadilan, sehingga akan meningkatkan daya beli  masyarakat  pada  tingkat  ekonomi  bawah,  juga  meningkatkan  kapasitas  produksi  bagi  para pengusaha, sebagai dampak dari peningkatan daya beli masyarakat.
Kata kunci: Zakat; Implementasi Pengelolaan; Implikasi Zakat; Perekonomian

## JIEFeS

## PENDAHULUAN
Dalam sistem ekonomi Islam, zakat termasuk salah satu sumber utama dana sosial untuk membantu kaum dhuafa. Zakat merupakan salah satu ibadah dalam Islam  yang  termasuk  dalam  rukun  Islam  ketiga  dan  bagian  penting  dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim  yang  memenuhi  ketentuan  dan  syarat-syarat  tertentu.  Perintah  wajib membayar  zakat  sudah  tertera  secara  jelas  dalam  al-quran  dan  hadits.  Hal tersebut  membuktikan bahwa  zakat  merupakan  hal  yang  sangat penting  dalam kehidupan perekonomian. Dimana zakat bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan  kesejahteraan  masyarakat.  Selain  itu,  zakat  juga  juga  dapat  membersihkan harta  dan  mensucikan  jiwa  pemilik  harta  dengan  mengeluarkan  sebagiannya untuk zakat.
Zakat  bersifat  wajib  dan  memiliki  unsur  paksaan  ( mandatory ).  Artinya, Seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikan  atau  tidak  mau  menunaikannya,  penguasa  yang  diwakili  oleh  para petugas  zakat,  wajib  memaksanya  (Fadhilah  &  Widiastuti,  2018).  Zakat  yang dihimpun  oleh  Islam  adalah  bagi  orang-orang  yang  mampu  dan  besarnya  zakat tergantung  pada  nisabnya.  Zakat  didistribusikan  kepada  golongan  masyarakat yang  termasuk  dalam  delapan  asnaf,  diantaranya  fakir,  miskin,  amil,  mualaf, hamba sahaya, gharimin , fi sabilillah , dan ibnu sabil (Qardhawi, 2011).
Dalam  perjalanan  sejarahnya,  zakat  di  berbagai  negara  memiliki  pola pengelolaan  yang  berbeda-beda.  Di  zaman  Nabi  Muhammad  SAW  dan kekhalifahan  Islam,  zakat  dipungut  oleh  negara.  setelah  runtuhnya  khilafah Islamiyah.  Banyak  negara  berpenduduk  mayoritas  Islam  tidak  campur  tangan dalam  memungut  dan  mendistribusikan zakat,  termasuk  Indonesia.  Di  kalangan ulama dan umat Islam juga terdapat perbedaan pendapat mengenai pemungutan zakat yang dilakukan oleh negara hingga dewasa ini. Namun, secara umum para ulama  menilai  bahwa  zakat  merupakan  salah  satu  instrumen  keuangan  publik yang perlu dioptimalkan (BI, 2016).
Keuangan  publik  merupakan  suatu  kegiatan  ekonomi  yang  penting  untuk keberlangsungan  hidup  bernegara.    Tanpa  adanya  pengaturan  keuangan  publik Islam  yang  baik  maka  negara  sebagai  institusi  publik  tidak  akan  menjalankan fungsinya  dengan  baik.  Sistem  keuangan  publik  Islam  memiliki  fungsi  untuk menjaga  tingkat  alokasi  sumber  daya  ekonomi  pada  tingkat  yang  minimum dengan  menargetkan  terpenuhinya  kebutuhan  dasar  ekonomi  masyarakat golongan bawah. Tingkat aktivitas ekonomi minimum dibuktikan dengan tingkat permintaan yang tidak sampai pada tingkat under-consumption. Disinilah terlihat pentingnya peran Pemerintah/Negara dalam menjaga tingkat alokasi sumber daya ekonomi.  Pengentasan  kemiskinan  dan  keberpihakan  kepada  kaum  lemah

## JIEFeS
merupakan salah satu misi ekonomi Islam. Misi ini tercermin dalam setiap cabang- cabang ilmu dan praktik ekonomi Islam seperti di bidang perbankan, keuangan, bisnis,  dan  sebagainya.  Termasuk  di  dalamnya  adalah  dalam  kebijakan  fiskal negara dalam hal ini adalah keuangan publik (Rini et al., 2017).
Dalam perjalanan sejarah Islam, berdasarkan perolehannya, sumber-sumber pendapatan negara tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yakni yang bersifat rutin  ( dawriyyah )  seperti  zakat  dan  pendapatan  insidental  ( ghayr  dawriyyah ). Kewajiban  zakat  telah  ditegaskan  dalam  syariat  Islam  yang  tertuang  dalam kerangka rukun Islam yang lima dimana zakat menduduki posisi rukun yang ketiga. Hal ini memberikan gambaran yang jelas bahwa dasar hukum zakat dalam Islam adalah syariat Islam, sehingga kewajiban zakat sifatnya melekat bagi setiap muslim yang  memenuhi  syarat-syarat  menunaikan  zakat  sebagaimana  dijelaskan  dalam Al-Quran dan Sunnah (Chapra, 2001). Dengan kata lain, instrumen kebijakan fiskal pada  waktu  itu  salah  satunya  adalah  zakat.  Instrumen  zakat,  pada  dasarnya mengarah  pada  kepentingan  yang  sama  yaitu  kepentingan  masyarakat  dhuafa, selain penyediaan fasilitas publik lainnya.
Zakat mempunyai kedudukan utama dalam kebijakan fiskal dan keuangan publik pada masa awal Islam. Disamping sebagai sumber pendapatan negara Islam yang utama pada waktu itu, zakat juga mampu menunjang pengeluaran negara baik dalam bentuk government expenditure maupun government transfer . Zakat juga  mampu  mempengaruhi  kebijakan  ekonomi  pemerintah  Islam  untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama kaum lemah (Rini et al., 2017).
Dalam  struktur  kebijakan  fiskal  konvensional,  zakat  belum  menjadi salah  satu  instrumen.  Pelaksanaan  zakat  selama  ini  lebih  merupakan  kegiatan masyarakat yang ingin mencucikan hartanya. Pengumpulan dan pendistribusiannya  dilakukan  secara  tradisional  dan  bersifat end  to  end distribution . Hasilnya, zakat dibuat tidak berdaya menghadapi tingkat kemiskinan yang melanda negara-negara muslim termasuk di Indonesia.
Sekitar  pertengahan  tahun  1990-an,  di  Indonesia  muncul  lembaga- lembaga  amil  zakat  yang  mempunyai  semangat  untuk  memperbaiki  jalur pengumpulan dan distribusi zakat agar berjalan sebagaimana mestinya (Soekarni &  Muhammad,  2008).  Pemerintah  pun  mengeluarkan  perangkat  perundang- undangan  berupa  UU  Nomor  38  tahun  1999  tentang  pengelolaan  zakat,  dan diperbaharui  melalui  UU  No.  23  Tahun  2011. Lembaga-lembaga  zakat  pun bermunculan.  Manajemen  dan  jaringan  lembaga-lembaga  itu  diperbaiki  dan semakin  baik  sehingga  dapat  menjadi  suatu  gerakan  tersendiri  dalam pemberdayaan ekonomi umat.
Namun  demikian  potensi  zakat  yang  sebenarnya  belum  dapat  digali secara  maksimal  karena  zakat  masih  dianggap  sebagai  sumbangan  sukarela ( voluntary  donation )  dan  negara  tidak  dapat  memaksa  para  wajib  zakat  untuk

## JIEFeS
membayarkannya  (Rohim,  2019).  Padahal  jika  potensi  tersebut  lebih dioptimalkan, peran dan kontribusi zakat terhadap masalah ekonomi akan lebih signifikan.  Selain  itu,  dengan  mengembalikan  zakat  ke  dalam  kebijakan  fiskal, potensi zakat yang sebenarnya akan dapat lebih dimaksimalkan.
Kedudukan  zakat  dalam  kebijakan  fiskal  masih  perlu  dikaji  secara  lebih mendalam.  Salah  satunya  adalah  dengan  melakukan  penelusuran  sejarah masyarakat muslim sejak masa Rasulullah SAW sampai sekarang. Penelusuran ini bertujuan  untuk  melihat  lebih  dekat  kedudukan  zakat  dalam  kebijakan  fiskal Negara  Islam  awal,  yaitu  era  Rasulullah  SAW,  Khulafa  ar-Rasyidin,  dan  periode- periode  berikutnya.  Sehingga  akan  dapat  dijabarkan  pola  implementasi pengelolaan zakat dan implikasinya terhadap perekonomian.

## TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Zakat
Zakat  berarti  menumbuhkan,  mensucikan,  memperbaiki  yang  berarti pembersihan  diri  dari  apa  yang  didapatkan  setelah  pelaksanaan  kewajiban membayar  zakat.  Kata  zakat  itu  sendiri  menunjukkan  bahwa  harta  yang dibelanjakan secara tidak bijaksana, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang  lain  akan  menimbulkan  keburukan  di  masyarakat  dengan  cara menggalakkan  industri  –  industri  yang  tidak  produktif  dan  mewah  sehingga melahirkan pertentangan dan perbedaan kelas. Hanya apabila harta dibelanjakan untuk hal – hal yang baik saja dapat menumbuhkan dan mensucikan masyarakat dari  keburukan  dengan  mendorong  pembangunan  industri  yang  sehat, bermanfaat,  dan  produktif.  Kata  zakat  seperti  yang  dijelaskan  tersebut membentuk dua fungsi yang penting (Hafidhuddin, 2010).
Pertama, zakat akan mensucikan jiwa orang yang membayarnya dari sifat serakah  dan  sebaliknya  mendorong  untuk  berderma  dan  membelanjakan  harta untuk hal – hal yang baik. Kedua, zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik  dan  sehat.  Zakat  mencegah  segala  pengaruh  yang  menyebabkan terhambatnya  pertumbuhan  ekonomi,  sebaliknya  mendorong  tercapainya kemajuan ekonomi.
Menurut Jumairi dan Wijaya (2011: 123) zakat dalam terminologi syariah diartikan  sebagai  kewajiban  atas  harta  atau  kewajiban  atas  sejumlah  harta tertentu  untuk  kelompok  tertentu  dan  dalam  waktu  tertentu.  Kewajiban  atas sejumlah harta tertentu, berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah  memenuhi  batas  nisabnya.  Kelompok  tertentu  adalah  mustahik  yang terangkum dalam delapan asnaf.

## JIEFeS
Waktu  untuk  mengeluarkan  zakat  adalah  ketika  sudah  berlalu  setahun (haul)  untuk  zakat  emas,  perak,  perdagangan  dll,  ketika  panen  untuk  hasil tanaman,  ketika  memperolehnya  untuk  barang  temuan  ( rikaz ) dan  ketika bulan Ramadhan sampai sebelum shalat 'Id untuk zakat fitrah. Islam telah mengajarkan hal ini kepada umat muslim untuk melaksanakan amalan zakat. Islam memandang bahwa kewajiban zakat dibebankan kepada mereka yang kaya.
Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan bagi seluruh umat Islam, dimana kewajibannya itu ditentukan dengan jelas dan tegas baik di dalam ayat-ayat al-quran, hadits maupun hasil ijma’ . Karena sifatnya yang wajib tersebut,  maka  orang  yang  mengingkari  dan  tidak  melaksanakan  kewajiban berzakat sudah dianggap sebagai seorang kafir dan keluar dari Islam (Qardhawi, 2011). Ada beberapa hal yang menjadi ciri khas yang membedakan zakat di dalam Islam dengan zakat yang ada di dalam agama-agama lain.
1. Zakat  dalam  Islam bukan hanya  merupakan  suatu  kebajikan  dan  perbuatan baik, tetapi merupakan salat satu fondamen (rukun) Islam yang utama. Orang yang  tidak  mau  membayar  zakat  dinilai  fasik  dan  orang  yang  mengingkari zakat  wajib  disebut  kafir.  Zakat  bukan  hanya  merupakan  kewajiban  secara ikhlas atau sedekah tak mengikat, tapi merupakan kewajiban bila dipandang dari segi moral dan agama adalah suatu yang mutlak dilaksanakan.
2. Zakat merupakan hak fakir miskin di dalam kekayaan orang-orang kaya. Hak itu diterapkan  langsung oleh  pemilik  kekayaan  yang  sebenarnya  yaitu  Allah SWT.
3. Zakat merupakan kewajiban yang sudah ditentukan, yang oleh agama sudah ditentukan  nisab,  besar,  batas-batas,  syarat-syarat,  waktu  dan  cara pembayarannya sejelas-jelasnya.
4. Kewajiban  membayar  zakat  tidak  hanya  diserahkan  kepada  seseorang,  tapi juga harus disertai campur tangan dan menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal memungut dan mendistribusikannya, yaitu melalui para amil.
5. Negara mempunyai kewenangan memberi pelajaran atau menghukum siapa saja yang tidak bersedia membayar kewajibannya.
6. Zakat merupakan sarana ibadah bagi seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah serta membersihkan diri dan kekayaannya.
7. Sasaran  zakat  adalah  orang-orang  yang  ditentukan,  tidak  boleh  diserahkan kepada orang yang tidak berhak.
8. Zakat  bertujuan  untuk  selama-lamanya,  mencari  penyebab  kemiskinan  itu dan mengusahakan agar orang-orang miskin itu mampu memperbaiki sendiri kehidupan mereka.
9. Zakat harus mampu mencapai tujuannya, baik tujuan spriritual, moral, sosial dan politik.

## JIEFeS
Dari beberapa ciri khas zakat di atas, jelaslah bahwa zakat di dalam Islam merupakan suatu sistem baru yang berbeda dengan anjuran-anjuran dalam agama lain  tentang  kewajiban  manusia  untuk  saling  berbagi,  dan  tidak  kikir.  Zakat berbeda  dari  pajak  dan  upeti  dan  pajak  yang  dipungut  justru  dari  orang-orang miskin untuk diberikan orang-orang kaya yang berbeda dalam tampuk kekuasaan.
Al-quran  telah  menjelaskan  penentuan  alokasi  zakat,  siapa  yang  berhak menerimanya, tetapi tidak dijelaskan apakah yang zakat itu harus diterima dalam bentuk  uang,  barang-barang  konsumsi  atau  modal  kerja.  Hal  ini  menimbulkan pemikiran para ekonom, sehingga melahirkan ide agar zakat memberikan dampak yang  lebih  baik  bagi  para  penerima.  Sehingga  zakat  yang  diberikan  dapat  lebih mengarah pada zakat produktif (Waluya, 2017).
Beberapa ahli ekonomi Islam menganggap zakat merupakan sejenis pajak karena  zakat  memenuhi  beberapa  persyaratan  perpajakan.  Sumbangan  yang memenuhi  persyaratan  di  bawah  ini  oleh  para  ahli  ekonomi  dianggap  sebagai pajak, yaitu:
1. Pembayaran yang diwajibkan;
2. Tidak ada balasan atau imbalan; dan
3. Diwajibkan kepada seluruh masyarakat suatu negara (Fajarudin, 2019). Zakat memenuhi persyaratan pertama dan kedua, sedangkan persyaratan ketiga  tidak  memenuhi.  Pajak  pemerintah  merupakan  beban  yang  tidak  disukai banyak  orang.    Sebaliknya,  zakat  merupakan  tanggung  jawab  agama  yang dilaksanakan dengan penuh semangat untuk mencari ridha Allah.
Dalam pendistribusiannya, zakat disalurkan kepada delapan golongan yang telah  disebutkan  secara  eksplisit  di  dalam  al-quran.  Delapan  golongan  tersebut dijabarkan oleh para ulama, diantaranya menurut ulama salaf dari mazhab syafi’I sebagai berikut (Sabiq, 2009):
1. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha; atau mempunyai usaha  atau  harta  yang  kurang  dari  seperdua  kecukupannya,  dan  tidak  ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya. Untuk bagian fakir, setengah bagiannya diberikan kepada mereka yang berperang di jalan Allah, setengah bagiannya  lagi  diberikan  kepada  fakir  yang  tidak  ikut  serta  dalam  perang seperti mereka yang menderita sakit lumpuh dan orang yang tidak bisa ikut berperang  berdasarkan  alasan  syar’i.    Bagian  miskin,  setengah  diberikan kepada mereka yang menderita sakit dan tidak bisa berusaha, setengahnya lagi kepada mereka yang meminta-minta dan meminta makanan.
2. Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya  atau  lebih,  tetapi  tidak  sampai  mencukupi.  Yang  dimaksud dengan  kecukupan,  cukup  menurut umur  biasa  62  tahun, maka  mencukupi dalam  masa  tersebut  dinamakan  “kaya”,  ia  tidak  boleh  diberi  zakat,  ini dinamakan  kaya  dengan  harta.  Adapun  kaya  dengan  usaha,  seperti  orang

## JIEFeS
yang  mempunyai  penghasilan  tertentu  tiap  hari  atau  tiap  bulan,  maka kecukupannya dihitung setiap hari atau setiap bulan. Bagian miskin, setengah diberikan  kepada  mereka  yang  menderita  sakit  dan  tidak  bisa  berusaha, setengahnya  lagi  kepada  mereka  yang  meminta-minta  dan  meminta makanan.
3. ‘Amil  adalah  semua  orang  yang  bekerja  mengurus  zakat,  sedang  dia  tidak mendapat upah selain dari zakat itu. Bagian amil zakat dilihat dari usahanya dan prestasinya dalam memungut zakat secara amanah dan ‘ iffah . Kemudian diberikan  bagian  zakat  sesuai  dengan  tugas  yang  telah  dijalankannya,  dan sesuai  dengan  usahanya  di  dalam  pengumpulan  zakat,    ataupun  sejumlah yang  diberikan  oleh  imam,  berpedoman atas  kerja  yang dilakukan olehnya, atau  sebesar  biaya  pulang  pergi  selama  mengurusnya.    Menurut  Imam  al- Mawardi, Allah menentukan gaji mereka berasal dari uang zakat, agar tidak ada lagi selain zakat yang diambil dari para muzakki (pembayar zakat). Jatah mereka  diberikan  kepada  mereka  dan  besarnya  sesuai  gaji  orang-orang selevel dengan mereka. Jika jatah mereka lebih banyak daripada orang-orang yang selevel dengan mereka, kelebihannya diberikan kepada penerima zakat yang  lain.  Jika  jatah  mereka  lebih  sedikit  daripada  gaji  orang-orang  yang selevel dengan mereka, kekurangannya diambilkan dari uang zakat menurut salah satu pendapat, atau diambilkan dari bait al-mâl (kas negara) menurut pendapat yang lain.
4. Muallaf adalah (a) orang yang baru masuk Islam, sedang imannya belum kuat. (b)  Orang  Islam  yang  berpengaruh  dalam  kaumnya  yang  masih  kafir,  dan diharapkan kalau dia diberi zakat, orang lain dari kaumnya akan masuk Islam. (c)  Orang  Islam  yang  berpengaruh  terhadap  kafir  kalau  dia  diberi  zakat, sehingga  umat  muslim  akan  terpelihara dari  kejahatan  kafir  yang  di  bawah pengaruhnya. (d) Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.
5. Hamba  sahaya  yang  dijanjikan  oleh  tuannya  bahwa  dia  boleh  menebus dirinya,  hamba  itu  diberi  zakat  sekedar  untuk  memerdekakan  dirinya. Menurut Imam Syafi’i dan Abu Hanifah, jatah budak diberikan kepada budak mukatib (budak dalam masa pembebasan dengan membayar sejumlah uang kepada tuannya). Mereka diberi sejumlah uang untuk membebaskan dirinya dari tuannya. Imam Malik berkata, “zakat untuk jatah budak digunakan untuk membebaskan budak.”
6. Sedang besar zakat yang diberikan kepada gharimin (kelompok yang memiliki hutang)  ialah  sejumlah  hutangnya  asalkan  untuk  kebaikan  dan  bukan berlebih-lebihan, bahkan untuk kebutuhan yang sangat mendesak. Golongan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: (a) Orang yang berutang karena mendamaikan  antara  dua  orang/pihak  yang  berselisih.  (b)  Orang  yang berutang untuk kepentingan dirinya sendiri pada keperluan yang mubah atau

## JIEFeS
yang  tidak  mubah,  tetapi  dia  sudah  tobat.  (c)  Orang  yang  berutang  karena menjamin utang orang lain, sedang dia dan yang dijaminnya itu tidak dapat membayar utang itu. Dari pembagian ini, maka yang poin (b) dan (c) diberi zakat kalau dia tidak kuasa membayar utangnya, tetapi yang poin (a) diberi zakat, sekalipun dia kaya.
7. Fi  sabilillah    adalah  tentara  yang  membantu  dengan  kehendaknya  sendiri, sedang dia tidak mendapat gaji dan tidak pula mendapat bahagian dari harta yang  disediakan  untuk  keperluan  peperangan  dalam  barisan  bala  tentara. Orang  ini  diberi  zakat,  meskipun  dia  kaya,  sebanyak  keperluannya  untuk masuk  ke  medan  perang,  seperti  belanja,  membeli  senjata,  kuda,  dan  alat peperangan lainnya.
8. Sedang  besar  zakat  yang  diberikan  kepada  ibnu  sabil  (orang  yang  sedang dalam perjalanan) ialah sejumlah biaya yang dapat dipakai untuk pulang ke kampung halamannya.

## B. Potensi Zakat di Indonesia
Secara yuridis formal keberadaan zakat diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan untuk membantu golongan fakir dan miskin. Untuk mendorong terlaksananya undang-undang ini pemerintah telah memfasilitasi  melalui  Baznas  yang  bertugas  untuk  mengelola  zakat,  infaq,  dan sedekah.  Melihat  dari  sebagian  besar  penduduk  Indonesia  yang  mayoritas menganut  agama  Islam,  maka  sesungguhnya  zakat  merupakan  sektor  ekonomi yang memiliki potensi untuk dikembangkan.
Zakat merupakan suatu aktivitas yang bertujuan duniawi dan terlebih juga ukhrawi. Distribusi pendapatan yang lebih merata, ekonomi yang lebih stabil dan alokasi  sumber  daya  yang  lebih  berpihak  pada  pemenuhan  kebutuhan  hidup rakyat banyak, semua itu adalah dampak duniawi dari kegiatan zakat. Demikian juga  zakat  berkaitan  dengan  pahala,  yaitu  dimensi  kehidupan  akhirat  (Rohim, 2018).
Disamping  itu  dampak  untuk  pengeluaran-pengeluaran  lainnya  seperti infaq, sadaqah dan wakaf, tercermin pada ayat berikut ini:
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan) oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang tumbuh tujuh tangkai, pada  tiap-tiap  tangkai  seratus  biji,  Allah  melipatgandakan  (pahala)  bagi  siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S Al Baqarah [2]: 261).
Pengembangan  potensi  zakat  diperlukan  untuk  mengoptimalkan  peran zakat  dalam  perekonomian  sebuah  negara,  terutama  untuk  mengatasi  masalah kemiskinan,  ketimpangan  pendapatan,  dan  pengangguran.  Penghimpunan potensi  zakat  dan  pendistribusian  yang  bersifat  produktif  akan  menggairahkan

## JIEFeS
kembali perekonomian negara. Bahkan untuk Indonesia, optimalisasi peran zakat akan bisa menggerakkan sektor riil terutama usaha kecil menengah dan pertanian.
Faktor penting yang juga menjadi pendukung utama dalam mewujudkan zakat  sebagai  pilar  perekonomian  adalah  wujudnya  pelembagaan  zakat  yang amanah,  profesional,  dan  mandiri.  Sebab,  penanganan  keseluruhan  terhadap zakat tidak mungkin dilakukan tanpa sebuah lembaga yang jelas.
Perkembangan  pengelolaan  zakat  khususnya  di  Indonesia  telah memperlihatkan sebuah kemajuan yang berarti, sejak dikeluarkannya UU No. 23 Tahun  2011.  Peraturan  pemerintah  terhadap  lembaga  pengelolaan  zakat  juga telah  menimbulkan  gairah  baru  dalam  menjalankan  optimalisasi  zakat. Dikeluarkanya  UU  dan  Peraturan  Pemerintah  terhadap  pengelolaan  zakat merupakan angin segar terhadap pengembangan potensi zakat di masa datang. Respon  terhadap  kebijakan  ini  haruslah  disikapi  dengan  kesiapan  secara menyeluruh terhadap sistem zakat. Kesiapan institusi zakat, profesional terhadap pengelolaan dan akuntabilitas dalam pelaporan, serta dasar syariah sebagai wujud pengelolaan adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan.
Setiap tahun, penghimpunan zakat nasional mengalami pertumbuhan rata- rata 30,55 persen. Pada 2016, zakat yang berhasil dihimpun organisasi pengelola zakat baik Baznas maupun LAZ adalah sebesar Rp 5.017,29 miliar, dan meningkat menjadi Rp 6.224,37 miliar pada 2017 dan Rp8,1 miliar pada 2018. Di tahun 2019, potensi  zakat  di  seluruh  Indonesia  diperkirakan  mencapai  Rp233,6  T.  Di  antara provinsi  lainnya  di  Indonesia,  Jawa  barat  merupakan  salah  satu  provinsi  yang memiliki potensi zakat tertinggi yakni sebesar Rp26,845 M (Puskas Baznas, 2019b).
Meskipun  pada  saat  ini  potensi  zakat  tersebut  belum  terealisasi,  Baznas berusaha  menyalurkan dana  zakat  yang  terkumpul  melalui  beberapa  program pemberdayaan  di  beberapa  bidang  seperti  keagamaan,  ekonomi,  sosial,  dan pendidikan.  Penyaluran  zakat-nya  pun  sesuai  dengan  delapan  asnaf.  Pada kenyataannya, dana zakat yang berhasil dihimpun dari masyarakat masih jauh dari potensi  yang  sebenarnya.  Sebagai  perbandingan,  dana  zakat  yang  berhasil dikumpulkan oleh  lembaga-lembaga pengumpul  zakat  baru  mencapai  beberapa puluh  milyar.  Itu  pun  bercampur  dengan  infak,  hibah,  dan  wakaf.  Potensi  yang sangat  besar  itu  akan  dapat  dicapai  dan  disalurkan  kalau  pelaksanaannya dilakukan oleh negara melalui departemen teknis pelaksana.
Zakat  mempunyai  potensi  untuk  turut  membantu  pencapaian  sasaran pembangunan  nasional.  Dana  zakat  yang  sangat  besar  sebenarnya  cukup berpotensi  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  jika  disalurkan  secara terprogram dalam rencana pembangunan nasional. Dalam periode tertentu, suatu negara  membuat  rencana  pembangunan  di  berbagai  bidang  sekaligus perencanaan anggarannya. Potensi zakat yang cukup besar dan sasaran distribusi zakat yang jelas seharusnya dapat sejalan dengan rencana pembangunan nasional

## JIEFeS
tersebut.  Agar  dana  zakat  dapat  disalurkan  secara  tepat,  efisien  dan  efektif sehingga  mencapai  tujuan  zakat  itu  sendiri  seperti  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat.  Pengumpulan  dan  pendistribusian  zakat  yang  terpisah-pisah,  baik disalurkan  sendiri  maupun  melalui  berbagai charity membuat  misi  zakat  agak tersendat. Harus diakui bahwa berbagai lembaga OPZ telah berbuat banyak dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dan telah banyak hasil yang dapat dipetik.  Namun,  hasil  itu  dapat  ditingkatkan  kalau  pengumpulan  dan pengelolaannya itu dilakukan oleh negara melalui perangkat perangkatnya.

## PEMBAHASAN
A. Zakat sebagai Pengeluaran Negara
Kebijakan  pemerintah  dalam  pengelolaan  pengeluaran  keuangan  negara tercermin dalam anggaran pendapatan dan beelanja negara (APBN) yang setiap tahun direncanakan dan disusun. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat  perencanaan  penerimaan  dan  pengeluaran  negara  selama  satu  tahun anggaran (1 Januari-31 Desember). APBN merupakan instrumen dalam mengatur pendapatan  dan  pengeluaran  negara  dalam  rangka  membiayai  pelaksanaan kegiatan  pemerintah  dan  pembangunan,  mencapai  pertumbuhan  ekonomi, meningkatkan  pendapatan  nasioanl,  mencapai  stabilitas  perekonomian,  dan menentukan  arah  serta  prioritas  pembangunan  secara  umum.  APBN  memiliki fungsi  antara  lain  otoritasi,  perencanaan,  pengawasan,  alokasi,  distribusi,  dan stabilisasi.  Semua  penerimaan  yang  masuk  kas  negara  dan  pengeluaran  yang menjadi kewajiban negara dimasukan ke dalam APBN untuk satu tahun anggaran. Surplus  penerimaan  negara  dapat  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran anggran negara pada tahun berikutnya. (Priyono, 2017)
Dalam catatan sejarah islam, tidak dikenal istilah APBN, tetapi ketiadaan tata  tidak  berati  menghilangkan  makna dan  aplikasi  yang  sesungguhnya.  Dalam Islam  terdapat  suatu  konsep  yang  mewujud  dalam  bentuk  lembaga  yang  tak terpisahkan  dalam  struktur  pemerintahan  untuk  mengatur  penerimaan  dan pengeluaran negara yang dikenal dengan baitul mal . Baitul mal dalam pengertian ini,  telah  dipraktikan  dalam  sejarah  Islam  sejak  masa  Rasulllah  SAW,  kemudian diteruskan oleh para khalifah sesudahnya. Gagasan konsep baitul mal yang ideal disusun dengan merujuk pada ketentuan syariah, baik dalam hal sumber-sumber pendapatan maupun dalam hal pengelolaan pengeluaraanya. (Priyono, 2017)
Pengelolaan  zakat  oleh  negara  dalam  beberapa  tinjauan  para  ulama ternyata  memiliki  dampak  positif  yang  lebih  besar  dibandingkan  bila  zakat disalurkan  sendiri-sendiri  oleh  muzaki.  Walaupun  menyalurkan  zakat  secara langsung  memang  sah  ditinjau  dari  hukum  syariah,  tetapi  menyalurkan  zakat melalui lembaga pengelola zakat  yang  ditunjuk  yang  didirikan  oleh  negara  akan jauh lebih efektif daripada menyalurkannya secara orang per orang.

## JIEFeS
Ada  beberapa  keuntungan  yang  bisa  didapatkan  dengan  menyalurkan zakat  kepada  lembaga  pengelola  zakat  yang  tidak  akan  diperoleh  dengan membayarkan secara langsung oleh muzaki kepada mustahik, yaitu:
1. Menjamin kepastian dan disiplin muzaki dalam membayar zakat
2. Untuk menjaga perasaan rendah diri pada mustahik.
3. Memperlihatkan syiar Islam
4. Untuk  mencapai  efisiensi  dan  efektifitas,  serta  sasaran  yang  tepat  dalam penggunaan dana zakat menurut skala prioritas
5. Dapat digunakan untuk kemaslahatan umat Islam secara umum Jika  zakat  diserahkan  secara  langsung  dari  muzaki  kepada  mustahik,
meskipun  secara  hukum  syariah  adalah  sah,  akan  tetapi  disamping  akan terabaikanya  hal-hal  di  atas,  juga  hikmah  dan  fungsi  zakat,  terutama  yang berkaitan  dengan  kesejahteraan  umat  secara  umum,  akan  sulit  diwujudkan.  Di samping  keutamaan  yang  telah  disebutkan,  penyerahan  zakat  kepda  petugas zakat merupakan hal yang biasa dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan  para  sahabat  sesudahnya.  Bahkan  para  ulama  sesudahnya  pun  tetap mewajibkan penyerahan pengurusan dan pengeolaan zakat kepada petugas.
Mengenai  metode  pendistribusian  zakat,  Abu  ‘Ubaid  dalam  kitabnya  al- Amwal memaparkan bahwa penyerahan zakat harta kepada para penguasa dan kemudian  membagikanya  secara  langsung  merupakan  pendapat  yang  harus dianut dan diaplikasikan (Chaniago, 2015). Hal ini khusus berlaku hanya pada zakat emas dan perak. Hal ini sebagaimana hadits yang berbunyi sebagai berikut:
Dari  Ibnu  Umar,  ia  berkata,  “Selama  para  pemimpin  itu  masih menegakkan shalat, maka serahkanlah zakat harta itu kepada mereka.”
Dari  Ibnu  Umar,  ia  berkata,  “Serahkanlah  zakat  harta  itu  kepada para orang yang telah dilantik Allah sebagai pemimpin di kalangan kalian. Barangsiapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Barangsiapa yang melakukan kejahatan dosa, maka dosanya tetap akan kembali kepada dirinya sendiri juga.”
Dalam kitabnya Abu ‘Ubaid berkata bahwa seluruh dana zakat dibagikan secara  merata  kepada  seluruh  asnaf  apabila  mampu  untuk  dilakukan.  Cara pembagian  seperti  ini  diwajibkan  kepada  pemimpin  jika  harta  kaum  muslimin melimpah ruah, sebagaimana hadits berikut:
Dari  Ibrahim,  ia  berkata,  “Apabila  zakat  harta  itu  banyak,  maka bagikanlah  secara  merata  di  antara  asnaf  yang  delapan.  Apabila  harta zakat itu sedikit, maka berikanlah kepada satu asnaf saja.”
Adapun tentang pembagian hanya kepada sebagian asnaf saja, maka hal ini dibolehkan berdasarkan kepada hadits yang telah diriwayatkan dari Rasulullah, ketika  beliau  menerangkan  tentang  zakat.  Dalam  hadits  tersebut,  beliau  hanya menyebutkan satu golongan saja yaitu golongan fakir.

## JIEFeS
Dengan demikian, seorang pemimpin diberikan kebebasan memilih antara membagikan zakat harta secara merata kepada seluruh asnaf yang delapan atau hanya  memberikannya  kepada  sebagian  asnaf  saja,  apabila  yang  demikian  itu berdasarkan  kepada  ijtihad  kemaslahatan,  tidak  ada  unsur  nepotisme  dan  jauh dari  penyelewengan  kebenaran.  Demikian  juga  selain  pemimpin,  bahkan  ia memiliki kebebasan memilih yang lebih luas.
Dalam konteks pendistribusian zakat di Indonesia, terdapat beberapa hal yang  perlu  diperhatikan  agar  pendistribusian  dapat  dijalankan  secara  efektif. Pertama , dengan cara memaksimalkan potensi amil zakat baik dari segi kuantitas dan  kualitasnya.  Tentu  saja  distribusi  yang  efektif  haruslah  dimulai  dari  teknik pengumpulan  yang  efektif.  Amil  zakat  seharusnya  dibagi  tugasnya  dari  tingkat terendah  ke  tingkat  tertinggi.  Amil  dapat  mengumpulkan  zakat  dari  tingkat  RT terlebih  dahulu  dan  menyalurkannya  di  antara  lingkungan  RT  tersebut  terlebih dahulu.  Jika  di  lingkungan  RT  tersebut  sudah  tidak  ada  lagi  mustahiq,  maka disalurkan ke tingkat RW dan seterusnya (Canggih, 2017).
Seorang  amil  juga  harus  lebih  aktif  dalam  pengumpulan  dan  penyaluran dana  zakat,  jangan  sampai  para  muzakki  dan  mustahiq  yang  berinisiatif  sendiri untuk  memberi  dan  meminta  dana  zakat.  Cara  ini  lebih  efektif  dan  lebih  tepat sasaran  karena  resiko  pemalsuan  identitas  para  mustahiq  dapat  diminimalisir karena  pendataan  yang  jelas  dan  akurat  dari  lingkungan  yang  mudah  didata terlebih dahulu dalam hal ini RT.
Kedua , dukungan dari muzakki dan mustahiq itu sendiri sangat diperlukan agar  zakat  dapat  diterima  dan  disalurkan  sebagaimana  mestinya  serta  efektif. Ulama  dan  cendikiawan  muslim  pun  juga  berperan  dalam  mengedukasi masyarakat  dalam  membangun  kesadaran  seberapa  pentingnya  zakat  dalam kehidupan ekonomi masyarakat Islam.
Ketiga ,  semua  hal  di  atas  tidak  dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya kecuali ada  dukungan  dari pemerintah dengan  membuat  regulasi  tentang  zakat yang  lebih  jelas, baik  dari  segi  pengumpulan  serta  penyalurannya dalam  sistem perundang-undangan Indonesia yang sah.

## B. Zakat dan Ekonomi Makro
Berdasarkan kemampuan membayar zakat, masyarakat muslim dapat kita kelompokkan  menjadi  tiga  golongan; pertama ,  golongan  masyarakat  muzakki yaitu  golongan  masyarakat  pembayar  zakat. Kedua ,  golongan  masyarakat  non- mustahik  dan  non-muzakki  yaitu  golongan  yang  bukan  penerima  ataupun pembayar zakat (golongan middle income ). Ketiga, golongan masyarakat mustahik yaitu  golongan  masyarakat  penerima  zakat.  Terkait  pembagian  tersebut,  zakat harus didistribusikan secara proporsional dengan standar pemenuhan kebutuhan hidup  mustahik.  Tepenuhinya  kebutuhan  hidup  minimal  diharapkan  menjamin

## JIEFeS
seluruh masyarakat Islam dapat menjalankan secara leluasa segala kewajibannya sebagai  hamba  Allah,  tanpa  perlu  ada  hambatan-hambatan  yang  mungkin memang  di  luar  kemampuannya.  Zakat  memungkinkan  perekonomian  terus berjalan pada tingkat yang minimum (Nasution, 2006).
Dalam  analisa  makro  ekonomi,  kegiatan  belanja  (konsumsi)  merupakan variabel yang sangat positif bagi kinerja perekonomian ( economic growth ). Ketika perekonomian  mengalami  stagnasi,  seperti  terjadi  penurunan  tingkat  konsumsi atau  bahkan  sampai  pada  situasi underconsumption ,  kebijakan  utama  yang diambil adalah bagaimana dapat menggerakkan ekonomi dengan  meningkatkan daya  beli  masyarakat.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  kemampuan  daya  beli masyarakat menjadi sasaran utama dari setiap kebijakan ekonomi (Puskas Baznas, 2019a).
Implementasi  konsep  dan  sistem  zakat  akan  dapat  mengurangi pengangguran  dalam  perekonomian  melalui  tiga  mekanisme.  Pertama, implementasi  zakat  itu  sendiri  membutuhkan  tenaga  kerja.  Kedua,  perubahan golongan  mustahik  yang  awalnya  tidak  memiliki  akses  pada  ekonomi  menjadi golongan  yang  lebih  baik  secara  ekonomi,  yang  tentu  saja  meningkatkan  angka partisipasi  tenaga  kerja.  Ketiga, multiplier  effect dari  munculnya  usaha/industri pendukung yang akan menambah lapangan kerja. Dengan kata lain dengan konsep dan  sistem  zakat  dapat  membantu  mengurangi  pengangguran  dalam perekonomian  sehingga  daya  beli  masyarakat  tetap  stabil  (Azharsyah  Ibrahim, 2011).
Umer  Chapra  menyatakan  bahwa  zakat  adalah  sebuah  langkah kemandirian sosial yang diambil dengan dukungan penuh agama untuk membantu orang-orang miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Selain itu, zakat juga harus memberikan pengaruh yang bermanfaat bagi negara, misalnya sebagai sumber investasi. Redistribusi zakat dari semua kekayaan akan mendorong  pembayar  zakat untuk  mencari pendapatan  dari  harta  mereka agar dapat  membayar  zakat  tanpa  mengurangi  harta  tersebut.  Dalam  Islam, penimbunan  harta  dilarang,  sehingga  meningkatkan  investasi  yang  berarti menyumbangkan kemakmuran (Chapra, 2001).

## C. Zakat sebagai Instrumen Fiskal
Kebijakan  fiskal  atau  yang  sering  disebut  sebagai  “politik  fiskal”  ( fiscal policy ) bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran  belanja  negara  dengan  maksud  untuk  mempengaruhi  jalannya perekonomian.  Anggaran  belanja  negara  terdiri  dari  penerimaan  dan pengeluaran.  Kebijakan  fiskal  adalah  kebijakan  yang  diambil  pemerintah  untuk membelanjakan  pendapatannya  dalam  merealisasikan  tujuan-tujuan  ekonomi. Adapun  dalam  Islam  kebijakan  fiskal  dan  anggaran  ini  bertujuan  untuk

## JIEFeS
mengembangkan  suatu  masyarakat  yang  didasarkan  atas  distribusi  kekayaan berimbang dengan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama.
Upaya  pengintegrasian  zakat  ke  dalam  kebijakan  fiskal  negara  adalah dengan melakukan rekonstruksi sejarah terhadap pelaksanaan zakat pada masa awal Islam. Pada masa awal Islam, zakat merupakan ’pungutan’ wajib yang ditarik dari  masyarakat  untuk  membiayai  pengeluaran  negara  pada  waktu  itu.  Dalam perkembangannya,  zakat  mengalami  kestatisan  karena  terlanjur  dibakukan sehingga  tidak  dapat  beradaptasi  dengan  perkembangan  perekonomian  umat. Akibatnya, untuk pembiayaan kebutuhan negara ditariklah pajak dari masyarakat karena bersifat dinamis dan dapat diatur pelembagaannya oleh pemerintah sesuai dengan  tujuan-tujuan  pembangunan  ekonomi  yang  telah  disusun  pemerintah. Pengembalian  zakat  ke khittah awalnya  ini  dapat  dilakukan  dengan  keberanian merumuskan kembali konsep zakat dalam Islam (Nuruddin, 2006).
Dengan  terintegrasinya  zakat  ke  dalam  kebijakan  fiskal  tersebut,  maka pemerintah dapat menetapkan kebijakan fiskal yang sama-sama menguntungkan, baik  bagi  umat  Islam  maupun  bagi  negara.  Hal  ini  pada  gilirannya  akan menyebabkan  pergeseran  berbagai  ketentuan  dalam  hukum  zakat  tradisional. Pengaruh kebijakan fiskal modern terhadap hukum zakat terjadi pada subyek dan obyek, tarif dan sasaran pendistribusian zakat. Subyek zakat dalam kebijakan fiskal juga  termasuk  badan  hukum  di  samping  perorangan.  Sedangkan  pengaruh kebijakan  fiskal  terhadap  obyek  zakat  adalah  bahwa  jenis  kekayaan  yang dikeluarkan zakatnya tidak terbatas pada jenis-jenis harta yang telah ditentukan oleh  Rasulullah  SAW  saja,  tetapi  juga  meliputi  berbagai  jenis  kekayaan  lainnya menurut  kebijakan  pemerintah.  Pengaruh  kebijakan  fiskal lainnya  adalah dalam hal tarif atau prosentase (rasio) dan nisab zakat menjadi tidak tetap (baku). Tarif yang  ditetapkan  mungkin  saja  berupa  tarif  proporsional,  tarif  agresif,  dan  tarif progresif  sesuai  dengan  kebijakan  fiskal  yang  akan  dicapai  oleh  pemerintah. Sedangkan  pengaruh  terhadap  sasaran  pendistribusian  zakat  adalah  perluasan makna  asnaf  delapan  yang  telah  ditetapkan  dalam  al-quran.  Perluasan  makna tersebut  bertujuan  untuk  terpenuhinya  pengeluaran  pemerintah  dalam  rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.
Selain  itu,  zakat  juga  berperan  sebagai  salah  satu  instrumen  redistribusi pendapatan  dan  kekayaan.  Distribusi  pendapatan  dalam  Islam  merupakan penyaluran  harta  yang  ada,  baik  yang  dimiliki  oleh  pribadi  atau  umum  (publik) kepada  pihak  yang  berhak  menerima  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  sesuai  dengan  yang  ada  dalam  Islam.  Fokus  dari distribusi  pendapatan dalam  Islam  adalah  proses  pendistribusiannya  dan bukan output dari distribusi tersebut (Brodjonegoro, 2012). Ada dua peran zakat dalam meningkatkan keadilan distribusi pendapatan:

## JIEFeS
1. Zakat berfungsi untuk mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi ( disposable income ) oleh kelompok masyarakat kaya (muzakki). Oleh karena itu,  pengimplementasian  zakat  diharapkan  akan  mampu  mengerem  tingkat konsumsi  orang  kaya.  Hal  ini  pada  gilirannya  akan  memiliki  dampak  yang positif, yaitu menurunnya dampak meningkatkan harga-harga komoditas.
2. Zakat  berfungsi  sebagai  media  transfer  pendapatan  sehingga  mampu meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Dalam hal ini diharapkan dengan menerima  zakat,  maka  segmen  masyarakat  miskin  akan  meningkat  daya belinya sehingga mampu berinteraksi dengan segmen masyarakat kaya.
Selain kedua peran tersebut, zakat juga dapat berperan sebagai penstabil
otomatis ( automatic stabilizers ). Ketika perekonomian dalam masa ekspansi atau boom , kebutuhan untuk mencairkan dana zakat akan berkurang atau dengan kata lain  pencairan  dana  zakat  lebih  sedikit  karena  pada  masa  itu  lapangan  kerja meningkat  dan  pendapatan  masyarakat  juga  meningkat,  sehingga  jumlah mustahik  berkurang.  Pada  masa  ekspansi  ini  zakat  berperan  sebagai  instrumen anti  inflasi  otomatis,  karena  ekspansi  ekonomi  cenderung  mendorong peningkatan pendapatan dan pada gilirannya mendorong permintaan agregat dan inflasi.  Sebaliknya,  pada  masa  resesi,  kebutuhan  untuk  pencairan  dana  zakat meningkat  karena  pada  masa  itu  lapangan  kerja  berkurang,  pendapatan masyarakat  menurun,  sehingga  distribusi  penyaluran/penerimaan  zakat  yang lebih tinggi kepada orang miskin. Dengan kata lain, dana zakat pada masa resesi mampu menciptakan efek ekspansif bagi perekonomian (Brodjonegoro, 2012).

## D. Implikasi Zakat terhadap Perekonomian
Pengaruh  zakat  dalam perekonomian  dapat  meningkatkan  kapasitas dan daya beli mustahik, mendorong investasi dengan pengurangan akumulasi modal yang  tidak  produktif,  sehingga  secara  keseluruhan  akan  meningkatkan produktifitas  perusahaan  yang  berimbas  pada  penyerapan  tenaga  kerja  serta pendapatan Negara dari pajak perusahaan. Dalam konteks pengelolaan zakat yang dilakukan  oleh  Baznas,  zakat  disalurkan  dalam  bentuk  bantuan  konsumtif  dan bantuan  produktif.  Dari  segi bantuan  konsumtif  diharapkan  akan  meningkatkan konsumsi  mustahik  secara  keseluruhan.  Sedangkan  dari  segi  bantuan  produktif diharapkan  akan  meningkatkan  kapasitas  produksi  mustahik  dan  pada  akhirnya akan  meningkatkan  output  nasional  yang  tergambar  dalam  Produk  Domestik Bruto (PDB) (Puskas, 2018).
Secara  ekonomi,  zakat  membentuk  suatu  perilaku  kepada  para  pelaku ekonomi  yaitu  konsumen  dan  produsen.  Zakat  memiliki  peran  yang  sangat signifikan  dalam  perilaku  konsumsi  dan  produksi.  Fungsi  harta  sebagai  pokok kehidupan  memiliki  pengaruh  pada  perilaku  manusia  dalam  produksi  dan konsumsi  dari  masing-masing  harta  yang  dimiliki.  Pokok  kehidupan  bermakna bahwa harta yang dimiliki itu dapat menjamin berlangsungnya kehidupan secara

## JIEFeS
luas  yang  bukan  hanya  terfokus  secara  pribadi.  Dalam  sistem  ekonomi  Islam perilaku  manusia  dalam  menyikapi  harta  itu,  dengan  memaknai  bahwa  harta bukanlah  tujuan  melainkan  hanya  alat  untuk  menumpukkan  pahala  demi tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu Islam memang memandang bahwa  segala  yang  ada  di  dunia  ini  adalah  milik  Allah  SWT.  Sehingga  apa  yang dimiliki manusia itu hanyalah amanah. Dan nilai amanah itu yang akan menuntut manusia untuk menyikapi harta dengan baik dan benar.
Di  sisi  lain,  zakat  merupakan  instrumen  dalam  Islam  yang  efektif  dalam mengentaskan kemiskinan. Sehingga salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah mensosialisasikan  kepada  umat  Islam  tentang  perhitungan  zakat  dengan  benar dan  mengajar  umat  Islam  menunaikan  kewajibannya  tersebut.  Sehingga Pemerintah  harus  berupaya  memberikan  mekanisme  pembayaran  yang  mudah secara memadai dan optimal, meningkatkan transparansi, dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat muslim di Indonesia. Oleh karena itu, zakat sangat berpotensi di Indonesia.
Dalam hal mengenai zakat dan ekonomi tentu akan sangat erat diantara keduanya. Zakat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, karena  zakat  didistribusikan  kepada  masyarakat  golongan  mustahik,  yang  akan terjadi hubungan harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Disisi lain zakat merupakan income bagi kelompok masyarakat dhuafa yang membuat kelompok tersebut  dapat  memiliki  daya  beli  ( purchasing  power ).  Dengan  kata  lain, purchasing power yang dimiliki kelompok dhuafa dari distribusi zakat, mendorong kelompok masyarakat ini tidak tersisih dari aktivitas ekonomi dan selalu memiliki akses  pasar  untuk  mendapatkan  sumber  daya  ekonomi  yang  menjadi kebutuhannya.
Dari  aspek  ekonomi,  zakat  bermanfaat  untuk  menghindari  penumpukan harta pada segelintir orang, mendistribusikan harta secara lebih adil dan merata, menyejahterakan kaum lemah dan diharapkan menghasilkan tata ekonomi yang harmoni  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  baik.  Selain  itu  ada  dimensi  spiritual sebagai  tujuan,  yaitu  penjagaan  keimanan  umat  atau  masyarakat  secara  luas maupun  penjagaan  aliran  sumber  daya  ekonomi  atau  distribusi  kekayaan  dan pendapatan dan pendapatan sektor keuangan publik dan sosial pada hakikatnya bertujuan  menyediakan  kebutuhan  dasar  umat  atau  masyarakat  agar  mereka dapat  menunaikan  kewajibannya  kepada  Tuhan  (menjaga  keimanan).  Dalam konteks keseluruhan sistem ekonomi Islam, zakat memiliki peran sebagai berikut.
(Juhro & dkk, 2019)
1. Memenuhi  kebutuhan  dasar  masyarakat,  seperti  memenuhi  kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan.
2. Mendukung  kemandirian,  untuk  melatih  keterampilan  kerja,  mengatasi pengangguran  dan  meningkatkan  pendidikan  atau  keahlian  (kompetensi) sehingga mampu bekerja dan mendapatkan penghasilan.

## JIEFeS
3. Mendukung  pengembangan  ekonomi  melalui  dukungan  bisnis  pada  level sosial  dan  semi  komersial,  untuk  pengembangan  kewirausahaan, memberikan modal usaha, asistensi usaha dan penguatan usaha.
4. Memenuhi kebutuhan sekunder yang penting, untuk melakukan pembelaan hukum,  pelestarian  lingkungan,  dakwah  dan  advokasi  untuk  mengurangi kemiskinan dan menolong orang miskin.
Dalam  pemberdayaan  ekonomi,  kedudukan  zakat  adalah  menumbuhkan dan mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil terutama pada level sosial. Hal tersebut akan meningkatkan frekuensi perputaran arus barang dan jasa yang memberikan efek ganda secara luas akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi makro.  Zakat  akan  dapat  memberikan  dampak  yang  lebih  luas  dan  menyentuh semua  aspek  kehidupan,  apabila  pendistribusian  zakat  lebih  diarahkan  pada kegiatan yang bersifat produktif.
Para ulama seperti Imam Syafi’i, an-Nasa’i, dan lainnya menyatakan bahwa jika mustahik zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya dia diberi modal  usaha  yang  memungkinkannya  memperoleh  keuntungan  yang  dapat memenuhi kebutuhan pokoknya (Hafidhuddin, 2005). Demikian juga jika mustahik tersebut memiliki ketrampilan tertentu, maka akan diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaannya. Jika mustahik tidak bekerja dan tidak memiliki keterampilan  tertentu,  menurut  Imam  Syamsuddin  ar-Ramli,  mustahik  akan diberikan  jaminan  hidup  dari  zakat,  misalnya  dengan  cara  ikut  menanamkan modal (dari uang zakat tersebut) pada usaha tertentu, sehingga mustahik tersebut memiliki penghasilan dari perputaran zakat itu.
Dalam Kitab Fiqih Zakat (Qardawi, 2000), bahwa tujuan dan dampak zakat bagi si penerima (mustahik) antara lain:
1. Zakat  akan  membebaskan  si  penerima  dari  kebutuhan,  sehingga  dapat merasa  hidup  tentram  dan  dapat  meningkatkan  khusyu  ibadat  kepada Tuhannya.
2. Zakat  menghilangkan  sifat  dengki  dan  benci.  Karena  sifat  ini  akan melemahkan  produktifitas.  Islam  tidak  memerangi  penyakit  ini  dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari  masyarakat  melalui  mekanisme  zakat,  dan  menggantikannya  dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.
Adapun  tiga  hal  penting  yang  harus  mendapatkan  penekanan  upaya meningkatkan efektifitas dan kemanfaatan pendistribusian zakat, yaitu: Pertama , prioritas  target  distribusi  zakat.  Distribusi  zakat  sudah  ditentukan  hanya  untuk delapan ashnaf. Hal tersebut dijelaskan bahwa fakir dan miskin sebagai kelompok pertama  dan  kedua  dalam  daftar  penerimaan  zakat,  dikarenakan  menunjukkan bahwa mengatasi masalah kemiskinan merupakan tujuan utama zakat.

## JIEFeS
Kedua , bentuk pendistribusian zakat yang sesuai. Kadar zakat untuk fakir miskin  tidak  ditentukan  menurut  besarnya  dana  zakat  yang  terkumpul.  Hal  ini karena tujuan zakat adalah memberikan tingkat hidup yang layak sebagai seorang Muslim  dengan  cara  memampukan  mustahik  untuk  menghidupi  dirinya  sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya.
Ketiga ,  menyesuaikan  dengan  kondisi  lokal  dan  perkembangan  terkini. Lembaga zakat perlu untuk memikirkan bentuk pendayagunaan zakat yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal serta perkembangan pemikiran tentang  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat.  Sebagai  misal,  dalam  kondisi bencana alam, distribusi zakat semestinya tidak hanya dalam bentuk cash transfer namun juga bisa dalam bentuk cash for work .
Agar pendistribusian dana zakat tepat sasaran yakni membangun ekonomi masyarakat supaya pada masa-masa yang akan datang tidak lagi menjadi orang- orang  yang  berhak  menerima  zakat  (mustahik),  melainkan  berubah  menjadi orang-orang  yang  berkewajiban  mengeluarkan  zakat  (muzakki),  maka  dilakukan program  amil  zakat  yang  dikembangkan  dengan  program  Zakat  Community Development (ZCD) yakni pengembangan komunitas secara komprehensif dengan mengintegrasikan  aspek  ekonomi  dan  aspek  sosial  (pendidikan,  kesehatan, agama,  lingkungan,  dan  aspek  sosial  lainnya)  yang  pendanaan  utamanya bersumber dari zakat, infaq, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri (BAZNAS, 2013)
Motif konsumsi dalam Islam pada dasarnya adalah mashlahah, kebutuhan dan  kewajiban.  Aktivitas  konsumsi  juga  bertujuan  dalam  meningkatkan  ibadah dan  keimanan  kepada  Allah  SWT.  Dalam  membahas  perilaku  konsumsi  dari individu  muslim,  karakteristik  zakat  sudah  terlihat  memiliki  pengaruh  positif terhadap  angka  konsumsi.  Karena  angka  konsumsi  sangat  bergantung  dengan distribusi zakat. Semakin banyak para mustahik yang menerima distribusi zakat, maka  daya  beli  mustahik  menjadi  meningkat  dan  angka  konsumsi  mengalami peningkatan pula. Jadi dapat dikatakan bahwa pembahasan zakat dan kaitannya dengan  makro  ekonomi  tidak dapat  dipisahkan  dari  fungsi  utama  zakat  sebagai variabel  untuk  peningkatan  sisi  permintaan  dari  sistem  ekonomi  (Sakti,  2007). Pengaruh zakat terhadap konsumsi didasarkan pada empat faktor yaitu:
1. Adanya  perbedaan  nilai  marginal  prospensity  to  consume  antara  golongan kaya dengan golongan miskin.
2. Jumlah golongan miskin sebagai penerima zakat cukup banyak,
3. Besarnya dana zakat yang disalurkan kepada golongan miskin, dan
4. Metode  pendistribusian  zakat  yang  digunakan  seperti  bantuan  uang  tunai atau barang (barang konsumsi atau barang modal). Pengaruh zakat terhadap konsumsi agregat dapat dijelaskan melalui fungsi konsumsi makro.
Fungsi konsumsi makro Islami diturunkan dari fungsi konsumsi mikro dua agen  dalam  ekonomi  pada  masyarakat  muslim  yaitu  pembayar  zakat  (muzakki) dan  penerima  zakat  (mustahik).  Melalui  golongan  masyarakat  penerima

## JIEFeS
(mustahik)  dan  pembayar  (muzakki),  zakat  memiliki  peran  dalam  mendorong kinerja  ekonomi.  Menurut  Kahft,  zakat  yang  diterima  oleh  mustahik  akan meningkatkan  konsumsinya  yang  tentu  kemudian  meningkatkan  agregat permintaan  secara  makro.  Sementara  itu,  pada  pihak  muzakki,  zakat  akan meningkatkan rasio simpanan mereka, dengan asumsi bahwa tiap individu akan mempertahankan tingkat kekayaannya.
Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi, produksi merupakan kegiatan menciptakan  kekayaan  dengan  pemanfaatan  sumber  alam  oleh  manusia. Berproduksi  lazim  diartikan  menciptakan  nilai  barang  atau  menambah  nilai terhadap sesuatu produk, barang dan jasa yang diproduksi itu haruslah hanya yang dibolehkan  dan  menguntungkan  (yakni  halal  dan  baik)  menurut  Islam  (Haneef, 2010).
Pada sisi produksi, zakat pada hakikatnya menjaga transaksi di pasar agar barang  hasil produksi  terus  dapat diserap  oleh  pasar.  Lebih lanjut  Monzer  Kahf (1999), mengungkapkan bahwa zakat memiliki pengaruh yang positif pada tingkat tabungan  dan  investasi.  Peningkatan  tabungan  akibat  peningkatan  pendapatan akan  menyebabkan  tingkat  investasi  juga  meningkat.  Karena  jika  tidak diinvestasikan, angka tabungan yg terus meningkat tersebut, jika sampai nishab akan dikenakan zakat. Jadi banyak yg melakukan investasi dari dana tabungannya agar hartanya tidak mencapai nishab. Metode untuk menginvestasikan tabungan adalah  qard  al-hasan  yang  sangat  dianjurkan  oleh  Islam.  Anjuran  ini  menjadi motivasi  tersendiri  bagi  masyarakat  Muslim  untuk  meminjamkan  harta  dan kekayaannya kepada produsen.
Disamping  itu  kahf  juga  mengungkapkan  bahwa  zakat  cenderung mengurangi atau menurunkan resiko kredit macet, karena salah satu alokasi dana zakat  adalah  menolong  orang  yg  terlilit  hutang.  Sehingga  secara  riil  zakat  juga kemudian menekan tingkat pengangguran.

## SIMPULAN
Zakat merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi sangat besar.  Diperlukan  upaya  optimalisasi  pengelolaan  zakat  agar  dapat  mencapai realisasi potensi yang diharapkan. Optimalisasi pengelolaan zakat tersebut akan menjadikan  zakat  berperan  lebih  optimal  dalam  mengatasi  berbagai permasalahan  ekonomi.  Seperti  masalah  kemiskinan,  kesenjangan,  hingga pengangguran. Dengan begitu zakat dapat lebih dioptimalkan sebagai instrumen redistribusi pendapatan, serta instrumen fiskal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.
Berdasarkan  penjabaran  tersebut,  penulis  merekomendasikan  agar  para pengelola zakat dapat menjalankan pola manajemen zakat yang lebih efektif untuk

## JIEFeS
mengoptimalkan  realisasi  potensi  zakat.  Selain  itu,  peran  Pemerintah  sangat diperlukan  untuk  menjadikan  zakat  sebagai  instrumen  fiskal  serta  sebagai instrumen redistribusi pendapatan yang berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Azharsyah  Ibrahim.  (2011).  Maksimalisasi  Zakat  Sebagai  Salah  Satu Komponen  Fiskal  Dalam  Sistem  Ekonomi  Islam. Jurisprudensi:  Jurnal Syariah . BI, D. E. dan K. S. (2016). Usaha Mikro Islami . Bank Indonesia.
Canggih,  C.  (2017).  Potensi  dan  Realisasi  Dana  Zakat  Indonesia. Al  Uqud: Journal of Islamic Economics , 1 (1), 14–26.
Chaniago,  S.  (2015).  Pemberdayaan  Zakat  dalam  Mengentaskan Kemiskinan. Jurnal Hukum Islam , 13 (1), 47–56. Chapra, U. (2001). Masa Depan Ilmu Ekonomi . Gema Insani Press. Fadhilah, F., & Widiastuti, T. (2018). Pengaruh Pelatihan Dan Modal Bergulir Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Jawa Timur Terhadap Pendapatan Usaha  Mustahiq. Al-Uqud :  Journal  of  Islamic  Economics , 2 (2),  183. https://doi.org/10.26740/al-uqud.v2n2.p183-197
Fajarudin,  I.  (2019).  Kontribusi  Zakat  sebagai  Pendapatan  Negara  dan Instrumen Penerimaan Pajak. Studi Interpretif , 2 (1), 25–38.
Hafidhuddin, D. (2010). Zakat dalam  Perekonomian Modern (2010th ed.).
Gema Insani Press.
Nasution,  M.  E.  (2006).  Zakat  dan  Wakaf  sebagai  Pilar  dalam  Sistem Perekonomian Nasional. Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 2 (3), 1–14.
Nuruddin. (2006). Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal . Rajawali Press. Priyono,  S.  (2017).  Zakat  Sebagai  Instrumen  Dalam  Kebijakan  Fiskal. Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam , 125–142. Puskas.  (2018). Kemiskinan  Masyarakat  Pesisir  Indonesia  dan  Program Pemberdayaan Zakat . Baznas. Puskas  Baznas.  (2019a). Pengaruh  Zakat  terhadap  Perekonomian  Makro Indonesia .
Puskas Baznas. (2019b). Zakat Outlook 2019 (Issue December 2018). Qardhawi, Y. (2011). Hukum Zakat . Litera Antarnusa.
Rini,  N.,  Huda,  N.,  Putra,  P.,  &  Mardoni,  Y.  (2017).  PERAN  DANA  ZAKAT DALAM MENGURANGI KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN KEMISKINAN. Ekuitas:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan , 1 (February), 108–127. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2013.v17.i1.2230 Rohim, A. N. (2018). Maximizing Utility And Distributing Income Equitably : Islamic Economics Journal , 4 (2), 155–180.
Rohim,  A.  N.  (2019).  Optimalisasi  Penghimpunan  Zakat  Melalui  Digital

## JIEFeS
Fundraising. Al-Balagh :  Jurnal  Dakwah  Dan  Komunikasi , 4 (1),  59–90. https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1556
Sabiq, S. (2009). Fiqih Sunnah . Pena Pundi Aksara.
Soekarni, & Muhammad. (2008). Investasi Syariah, implementasi, Konsep, dan Pernyataan Empirik . Kreasi Wacana.
Waluya,  A.  H.  (2017).  FIKIH  ZAKAT  SIMPANAN  DI  BANK  DAN  HUKUM- HUKUMNYA. Al-Uqud : Journal of Islamic Economics , 1 (2), 156–182.