## DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM ATAS PERKARA PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI BOYOLALI TAHUN 2009- 2013)
Agus Maksum Mulyohadi Pengadilan Negeri Boyolali Agusmaksum_m@yahoo.co.id
Abstract T he judges’ verdict in a criminal case of children in practice occurred disparity. Therefore, the issue of sentencing is not only important for the judges and the judicial process, but also for the legal process as a whole, especially in terms of law enforcement. This study aims to explain the causes, impacts and policy models with disparities criminal convictions in a criminal case of children. Type of research is empirical juridical so that data collection is done through interviews and literature study then analyzed by qualitative data. The results show that: (1) factors that cause disparities criminal in the case of criminal acts with children as the perpetrators areinternal factors, namely from the inside of the judge and the external factors of legal factors or the legislation itself or factors in self-offender /defendant. (2) The criminal disparity in criminal cases with the child as the culprit will impact negatively, namely: a) the convict feel aggrieved against the judge’s decision. If convicted are comparing it to convict others who were sentenced to lighter, b) Convicts who disconnected the lighter will be no presumption that breaking the law is not a scary thing because the punishment is mild and c) Sense of public discontent as a seeker of justice, which in turn leads to loss of public confidence in the the criminal justice system. (3) Model of sentencing policy to reduce the disparity in the criminal case of criminal acts with children as the culprit can be done by making sentencing guidelines.
Keywords: Disparities Criminal, Decision Judge, Criminal Child, Child Rights Protection
Abstrak
P utusan hakim dalam perkara pidana anak pada prakteknya terjadi disparitas pemidanaan. Oleh karena itu, masalah penjatuhan hukuman tidak hanya penting bagi hakim dan proses peradilan, namun juga bagi proses hukum secara keseluruhan terutama dalam hal penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab, dampak dan model kebijakan pemidanaan dengan adaya disparitas pidana dalam perkara pidana anak. Jenis penelitiannya adalah penelitian yuridis empiris sehingga pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam kasus tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya adalah faktor internal, yaitu dari dalam diri hakim itu sendiri dan faktor eksternal, yaitu faktor hukum atau peraturan perundang-undangan sendiri maupun faktor pada diri pelaku/ terdakwa. (2) Terjadinya disparitas pidana dalam kasus tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya akan berdampak negative, yaitu: a) terpidana merasa dirugikan terhadap putusan hakim tersebut. Apabila terpidana tersebut membandingkannya dengan terpidana lain yang dijatuhi hukuman lebih ringan, b) Terpidana yang diputus lebih ringan akan ada anggapan bahwa melanggar hukum bukanlah hal yang menakutkan karena hukumannya ringan dan c) Rasa ketidakpuasan masyarakat sebagai pencari keadilan yang pada akhirnya menyebabkan
hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. (3) Model kebijakan pemidanaan untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana dalam kasus tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya dapat dilakukan dengan cara membuat pedoman pemidanaan.
Kata kunci:  Disparitas Pidana, Putusan Hakim, Perkara Pidana Anak, Perlindungan Hak-Hak Anak

## Pendahuluan
1.  Latar Belakang Tingkat Kejahatan yang dilakukan oleh anak meningkat setiap tahunya, mayoritas kejahatan adalah kejahatan terhadap benda, kesusilaan, dan kejahatan penganiyayaan. Salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan anak adalah kurangnya perhatian oleh orang tua. Orang tua saat ini cenderung mengabaikan kasih sayang, dan lebih memprioritaskan hidupnya untuk mencari penghasilan. Faktor lain yang menyebabkan suburnya kenakalan anak adalah pesatnya teknologi dan komunikasi. Hampir semua anak dewasa ini memiliki gadget, yang mana terbuka kesempatan bagi mereka untuk mengakses ribuan informasi, baik informasi yang bersifat manfaat maupun tidak. Dengan kemampuan selektif yang rendah, sangat terbuka kemungkinan, psikologi anak terpengaruh oleh informasi dari yang mereka dapat dari Gadget. Namun, bagaimanapun Anak merupakan aset penting bagi kemajuan bangsa di masa mendatang, dalam hal ini ada hal yang khusus terhadap pelaku pidana yang masih tergolong anak anak. Anak yang merupakan unsur bangsa di masa depan, harus diberikan perlakuan yang berbeda dengan orang yang sudah dewasa dan matang. Anak dalam hal ini perlu mendapatkan payung hukum berupa peraturan perundang undangan. Hal ini penting dilakukan, usia anak adalah usia yang sangat membutuhkan kesempatan untuk tumbuh secara optimal baik segi fisik maupun mental. Jaminan berupa perlindungan Hukum, adalah upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak, tanpa adanya perlakuan yang sfatnya diskriminatif. 1
Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  adalah  anak  yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui: (1) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; (2) penyediaan sarana dan prasarana khusus; (3) penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini; (4) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; (5) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan (6) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
Tindak Pidana yang mana anak adalah sebagai pelaku, sudah banyak tercatat di Pengadilan. Salah satunya adalah Pengadilan Negeri Boyolali. Adapun perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Boyolali adalah pemerasan, narkotika, penganiyayaan, dan perjudian. Adapun terhadap putusan tersebut, ada perbedaan antara hakim. Perbedaan putusan dapat dilihat dalam  penjatuhan pidana kasus tindak pidana persetubuhan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:
1 Komnas Ham.  2006. “Anak-Anak  Indonesia Yang Teraniaya”. Buletin Wacana , Edisi VII, Tahun  IV, 1-30 November 2006. Hal. 36

## Tabel 1 Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Persetubuhan
No. No. Perkara Dakwaan Putusan 1 174/Pid.B/2010/PN.Bi Persetubuhan 5 tahun penjara  dan denda 60 juta subsidair latihan kerja 30 hari 2 10/Pid.B/2011/PN.Bi Persetubuhan 4 tahun penjara dan denda 60 juta subsidair 1 bulan kurungan 3 54/Pid.B/2011/PN.Bi Persetubuhan 3 tahun penjara dan denda 60 juta subsidair 30 hari latihan kerja 4 86/Pid.B/2011/PN.Bi Persetubuhan 1 tahun dan 6 bulan penjara 5 68/Pid.B/2012/PN.Bi Persetubuhan Dikembalikan ke orang tua 6 170/Pid.B/2013/PN.Bi Persetubuhan Ditempatkan di Panti Sosial selama 1 tahun dan 6 bulan

## Sumber: Dokumentasi Bagian Kepaniteraan Pidana PN Boyolali
Berdasarkan 6 putusan diatas, terlihat perbedaan penjatuhan pidana terhadap pelaku persetubuhan yang dilakukan oleh anak cukup signifikan.  Faktor domain penjatuhan perkara yang berada di tangan Hakim, menyebabkan terjadinya disparitas putusan perkara walaupun dalam kasus yang sejenis.. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perbedaan yang cukup tajam antara hakim yang memutus perkara, meski merujuk kepada peraturan yang sama.
Hakim sebagai penegak hukum memiliki keharusan untuk bebas untuk memihak atau tidak memihak ( impartial judge ). Hal ini dalam rangka menegakan fungsi peradilan yang menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia. Fungsi peradilan ini menjadi tugas hakim dalam mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara ( equally before the law ). 2 Undang-Undang No no 48 tahun 2009 tentang  Kekuasaan Kehakiman menyebut bahwa kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang judicialnya tidaklah mutlak. Keadilan yang ditegakkan oleh Hakim haruslah tetap berdasar koridor nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila. Namun kenyataannya, tidak jarang lahir putusan yang sifatnya kontroversi. Tak jarang pula, ada putusan pidana berat terhadap seroang pelaku tindak pidana, sementara terhadap seorang terpidana lain, dijatuhi hukuman ringan atau bahkan dibebaskan, meskipun pasal yang dilanggar adalah sama. Perbedaan ini disebut sebagai Disparitas.
Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama ( same offence ) dalam prakteknya di pengadilan. 3 Disparitas putusan hakim dalam kasus persetubuhan di Pengadilan Negeri Boyolali terhadap pelaku anak yang satu dengan lain. Ada anak yang dihukum berat, ada yang dikembalikan kepada orang tua.
Ada Berbagai faktor mendasari mucnulnya disparitas putusan tersebut. Putusan Peradilan pada dasarnya merujuk kepada fakta hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk surat dakwaan. Namun pada dasarnya, terjadinya dispartas juga ditentukan sikap, nilai, dan  kepribadian hakim. Pada kenyataanya,  suasana batin memiliki pengaruh hakim dalam mengambil penafsiran hukum, sebagai upaya untuk memberikan putusan terhadap perkara yang ditangani, dalam hal ini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh anak. 4
Disparitas Pidana pada dasarnya menimbulkan problematik dalam penegaka hukum. Disatu sisi merupakan kebebasan hakim dalam mencari  keadilan, yang dijamin oleh Undang
2 Andy Hamzah dan Bambang Waluyo. 1998. Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court) . Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 67
3 Muladi. 1992. Lembaga Pidana Bersyarat , Cet. 2. Semarang: Universitas Diponegoro. Hal. 119
4 Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri. 2013. Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan . Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 88-89
Undang. Namun disatu sisi yang lain, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terlebih ketidakpuasan masyarakat atau pihak pihak yang berperkara sangatlah mungkin terjadi. Yang perlu dilakukan, adalah kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dalam penjatuhan pidana sehingga munculnya disparitas pidana dapat diminimalisir.
2.  B. Rumusan Masalah
a.   faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana
b.   Apa dampak terjadinya disapritas pidana
c.   Bagaimana model kebijakan pemidanaan untuk mengurangi kasus tindak pidana dengan anak

## Hasil dan Pembahasan
1.  Faktor terjadinya Disparitas dalam Putusan Peradilan memberi kedudukan istimewa bagi hakim. Ia bertugas untuk memimpin jalanya persidangan. Dalam memberikan putusan, hakim harus menghimpun dan mengumpulkan keterangan-keterangan dari semua pihak. Namun kedudukan yang penting diimbangi pula tugas yang berat. Tanggung jawab hakim tidak terbatas kepadda Hukum semata, namun menyangkut pula rakyat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tugas yang berat ini, tidak hanya mencerminkan tugas hakim sebagai petugas yang terampil dalam bidang peradilan, namun Hakim adalah wakil Tuhan dalam menyelesaikan segala sengketa yang dihadapinya. 5 Kedudukan Hakim sebagai pemimpin persidangan adalah usaha untuk mencari keadilan. Tugas Hakim tidak hanya mengawal seluruh rangkaian jalanya peradilan, sampai terbitnya putusan, namun jugua menjamin bahwa putusan yang ia buat adalah diwujudkan untuk keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa inilah yang wajib menjadi realisasi tanggung jawabnya.
Bismar Siregar menyebut tugas hakim sebagai penegak hukum adalah dalam rangka law as a tool of engineering dalam era pembangunan Indonesia. Peran ini mewajibkan merumuskan niai-nilai hukum yang hidup dalam kalangan masyarakat yang oleh masyarakat dianggap mengganggu keseimbangan dan patutnya dihukum, namun dalam ketentuan undang-undang tertulis tidak ada aturannya. 6
Tugas dan Perilaku hakim menjadi salah satu tolak ukur dalam penegakan hukum. Peran ini menjadikan Hakim sebagai tokoh sentral dalam penegakan hukum di Peradilan. oleh Karena itu, dalam prosesnya Hakim harus bisa memberikan teladan dalam menjalankan penegakan Hukum, hal ini merupakan tugas peradilan sebagai pelaksana hukum dan lembaga pencari keadilan. Termasuk dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.
Salah satu kasus tindak pidana anak adalah kasus persetubuhan. Kasus persetubuhan yang mana korbanya adalah tergolong anak pula, merupakan sebuah perkara yang harus ditangani dengan arif dan bijaksana. Hal ini kaena persetubuhan merupaka kejahatan kesusilaan yang berpotensi memberikan efek psikologis bagi korban, bahkan bisa sampai menggangu pertumbuhan dan daya kembang anak.
Penanganan terhadap jenis  tindak pidana ini harus ditanggapi secara serius. Sebagaimana yang tercatat di Pengadilan Negeri Boyolali terhadap kasus tersebut. beberapa perkara yang mendapat putusan tetap, pada kenyataanya terjadi perbedaan antara satu kasus dengan kasus yang lainya. Meski pasal yang dijatuhkan adalah sama, namun meningkatnya tindak pidana persetubuhan membuat berpengaruh terhadap putusan Hakim, sehingga menimbulkan disparitas. Faktor yang menyebabkan perbedaan putusan salah satunya disebabkan adanya kondisi kasus yang berbeda yang dihadapkan kepada hakim. Ada pula faktor cara pandang antara satu 5 Rusli Muhammad. 2013. Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial . Yogakarta: UII Press. Hal. 44-45
6 Bismar Siregar. 1996. Rasa Keadilan . Surabaya: Bina Ilmu Offset. Hal. 135
hakim dengan yang lain, yang berujung kepada perbedaan putusan meskipun dengan kasus yang sama. Dengan demikian, ada sebuah perbedaan penilaian terhadap fakta fakta hukum yang berpengaruh terhadap putusan.
Adapun Faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas ini digolongkan menjadi dua hal, yaitu, Pertama , Faktor Internal ialah  faktor yang bersumber dari pribadi hakim yang bersifat otonom serta tidak dapat dipisahkan, ia menyatu dengan atribut seseorang yang disebut sebagai insan peradilan ( human equation ). Kedua, Faktor eksternal, yaitu faktor yang mempengaruhi putusan hakim yang berasal dari luar diri hakim.
Faktor Internal. Penegak Hukum adalah pilar penting dalam sistem peradilan Pidaana sebagai upaya menegakan kedaulatan Hukum. Hakim sebagai salah satu penegak hukum dituntut untuk benar benar bersikap professional dan mengutamakan nilai-nilai keadilan. Meski pada kenyataanya banyak terjadi kealpaan kepada para penegak huku, mulai dari Polisi, Jaksa, Advokat, bahkan Hakim itu sendiri. Mengikuti asumsi Lord Acton bahwa ‘kekuasaan cenderung korup’, hal ini bisa menimpa seorang hakim, Hakim memiliki kuasa yang sangat besar di Peradilan, maka terbuka kemungkinan pula penyelahgunaan wewenang, baik saat memimpin peradilan, maupun dalam memberi putusan. Meskipun tidak menjadi faktor yang tunggal. Ada pula variabel lain, semacam minimnya sumber daya manusia di lemabag peradilan itu sendiri.
Keinginan untuk menciptakan kemandirian penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dalam instruksinya No.KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 01 Juni 1998 menginstruksikan agar para hakim meningkatkan profesionalisme untuk mewujudkan peradilan yang mampu melahirkan putusan berkualitas, yang berisikan nilai pathos (pertimbangan yuridis yang utama), ethos (integritas) sosiologis (sesuai dengan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), serta memiliki sifat logos (dapat diterima oleh akal sehat), untuk terciptanya kemandirian para penyeleggara kehakiman.
Faktor internal erat kaitanya dengan kualitas moralitas hakim itu sendiri. Apabila memilki ketidakcakapan bisa dipastikan, banyak timbul disparitas putusan. Hal ini bisa ditelusuri mulai dari proses rekruitmen, integritas moral yang kurang, termasuk pula tingkat pendidikan/ keahlian. Sebagai bagian untuk mengurangi disparitas pidana, maka yang perlu diperbaiki adalah kualitas moral dari para penegak hukum itu sendiri. Perbaikan secara normative saja dirasa kurang, karena tanpa dukungan integritas dalam bentuk peningkatan kualitas seorang hakim, maka dipastikan materi perundang undangan yang bagus sulit untuk ditegakkan.
Faktor eksternal, merupakan faktor yang determinan terhadap kepribadina seorang hakim dalam memberikan putusan. Faktor eksternal ini dapat dibagikan menjadi beberapa hal  :
Pertama , Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri. Aturan yang mengatur tentang anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keduanya tidak mengatur secara tegas ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana anak. Ketiadaan batas maksimal dan batas minimum memberika keleluasaan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Peluang ini menjadi bisa dimanfaatkan oleh para hakim yang kualitasnya kurang, sehingga berpengaruh kepada putusan.
Kedua , Faktor keadaan pada diri pelaku/terdakwa. Suatu pidana tidak lepas dari motif pelaku. Faktor faktor terbentuknya motfi tersebut pun terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal datang dalam diri pelaku, semisal pelau telah terbiasa melakukan kejahatan, dan bisa menjadikan dirinya puas. Disatu sisi motif kejahatan dalam diri seseorang bisa saja terbentuk dengan faktor eksternal, semisal kondisi lingkungan dan pergaulan.
Terjadinya disparitas penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan pada dasarnya bersifat kasuistis. Hal ini didasarkan kepada : Pertama , Latar Belakang atau motif terdakwa melakukan tindak pidana, Kedua rekam jejak terdakwa dalam melakukan kejahatan
(3) Peran terdakwa dalam kejahatan (4) Tingkat pemahaman terdakwa (5) Cara melakukan tindak pidana antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain  berbeda; dan (6) Jumlah barang bukti.
Tentang terjadinya sebuah disparitas putusan, penelitian Siegfried L. Sporer   and   Jane Goodman – Delahunty yang menemukan  bahwa faktor hukum, terutama bukti, menjadi faktor yang determinan dalam setiap keputusan hakim, adapun faktor diluar itu mencapai kurang dari 10 %. Sebagian besar perbedaan timbul karena variabilitas waktu yang bersifat random tidak dapat digunakan sebagai perbandingan terhadap sikap kekerasan atau kelonggaran terhadap hakim. Beberapa perbedaan dalam putusan hukuman tidak bisa dilepaskan dari faktor manusiawi. Terkadang beberapa putusa, masih terkait dengan Alam pengaruh bawah sadar pada hukuman terkait dengan karakteristik hakim, pelaku, maupun korban. 7
2.  Dampak Terjadinya Disparitas Menurut Anderson terdapat beberapa dampak kebijakan putusan hakim yaitu: 8 a.  Orientasi pada maksud dan tujuan Anak yang ada dalam berhadapan hukum, terkadang menerima stigma buruk dari masyarakat. hal ini dikhawatirkan terhadap perkembangan jiwa anak. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan kemauan Anak bukan merupakan faktor tunggal terjadinya kejahatan, namun karena faktor eksternal, semacam lingkungan, kondisi ekonomi. Justru anak dalam posisi tersebut adalah korban. Dalam hal ini harap diperhatikan, bahwa aparat penegak hukum bisa memberikan pilihan penangana kasus ketika berhadapan dengan hukum semacam diskresi, diversi, maupun keadilan restorative. Penanganan ini dinilai lebih efektif dalam menangani anak, disatu sisi proses hukum tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan anak. Pada dasarnya Peradilan adalah utimum remidium atau upaya terakhir dalam penanganan kasus anak. Selama masih ada upaya lain yang dirasa lebih akomodatif terhadap kepentingan anak, maka hal itu perlu dicoba. Hal ini perlu diperhatikan dalam langka penegakan hukum. Salah penanganan terhadap kasus anak, maka resikonya adalah masa depan bangsa.
b.  Pola tindakan yang dilakukan oleh Hakim Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengakomodasi kepentingan anak. Namun hal ini perlu dilengkapi dengan sikap dan kemampuan penegak hukum dalam memahami semangat Undang Undang ini. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa penyelesaian perkara hendaknya diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative. Penerapan keadilan restoratif dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan pada dasarnya  inign  mengembalikan Warga Binaan menjadi warga yang baik. Ia dididik dalam pemasyarakatan agar tidak mengulangi perbuatanya, hal ini secara tidak langsung masyarakat dari kejahatan.
3.  Kebijakan Hakim melalui putusannya adalah demi kepentingan terbaik anak Kebijakan pemerintah terhadap masalah anak, pada dasarnya sudah terwujud sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kemudian keluar Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya menjelaskan secara umum bahwa sebagai upaya perlindungan bagi anak perlu dilaksanan sedini mungkin, yaitu sejak usia dalam janin sampai umum 18 tahun.
7 Siegfried L.   Sporer   and   Jane   Goodman – Delahunty. 2009. “Disparities in Sentencing Decisions”. Social Psychology of Punishment of Crime .  John Wiley & Sons Ltd. Hal. 397
8 M. Irfan Islamy. 1992. Perumusan Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara.Hal. 113
Semangat dalam undang-undang ini, pada dasarnya ingin memberikan kewajiban perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kelangsungan hidup, hak untuk hidup, kepentingan yang terbaik bagi anak, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan perwujudan  dari kaidah hukum Konvensi Hak Anak mengenai peradilan khusus untuk anak-anak yang bermasalah dengan hukum ( children in conflict with law ).
Pada dasarnya tujuan pidana anak bukan sekedar bertujuan memberika hukuman, akan tetapi juga bersifat perbaikan kondisi, dan perlindungan dan pemeliharaan anak, serta encega terjadinya pengulangan pidana. Dalam hal ini, Pidana yang diberikan Hakim kepada anak pada dasarnya adalah demi kebaikan anak di masa mendatang.

## 4.  Putusan Hakim yang adil akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan
Fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa hakim yang memiliki sikap progresif akan berbeda dengan Hakim yang konservatif dalam memberikan putusan. Hal ini dibuktikan dengan komitmen awal hakim untuk menegakan kebenaran yang hakiki kepada masyarakat. Kondisi Psikologi Hakim ini, pada dasarnya bergerak dari nuraninya, yang bersumber pada nilai yang dianutnya. Dampak yang paling signifikan dari putusan yang bersifat progressif adalah tumbuh kembalinya kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Khususnya dalam menangani pidana anak. Hal ini bisa dibuktikan dalam penanganan kasus anak yang sudah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Boyolali dalam 5 thun terakhir.

## Tabel 2
Putusan Perkara Pidana Anak Tahun 2009 – 2013 No Tahun Jumlah Kasus 1 2009 19 2 2010 16 3 2011 20
4
2012 24 5 2013 26

## Sumber: Dokumentasi Bagian Kepaniteraan Pidana PN Boyolali
Jumlah perkara pidana yang dilakukan anak sebagai pelakunya di Pengadilan Negeri Boyolali dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hanya pada tahun 2010 saja yang mengalami penurunan. Namun pada tahun berikutnya 2011 sampai dengan tahun 2013, jumlah kasus yang ditangani semakin meningkat. Setiap putusan Hakim dalam Pidana Anak dapat dipastikan terjadi sebuah disparitas pidana. Disparitas tersebut menunjukan sebuah trend negative terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lemabag peradilan.
Kepercayaan terhadap fungsi lemabga peradilan diperlukan menghindari anarksime dan menciptakan sebuah tertib hukum. Bagi lemabga peradilan sendiri, kepercayaan ini penting adalah wujud apresiatif masyarakat terhadap fungsi peradilan penegakan hukum. Kaitanya dengan disparitas putusan terhadap tindak pidana anak, disparitas akan menimbulkan rasa kecurigaan terhadap fungsi peradilan yang memutus berbeda suatu perkara, meski dengan pasal dan perbuatan yang sama. Hal yang ditakutkan adalah rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap fungsi peradilan, yang membuat efek domino akan adanya ‘tindakan main hakim sendiri’ sebagai wujud aspirasi masyarakat yang marah.
Pada akhirnya dewasa ini berkembang suatu konsep untuk lebih mengutamakan upaya non penal terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Namun upaya non penal ini tetap tidak
keluar dari koridor jalur penegakan hukum, dengan tetap memperhatikan kepentingan anak. Hal ini bisa dibiang upaya komporomi untuk menyelamatkan masa depan anak, sebagai aset penting bangsa.
Ada dua alasan penting mengapa anak harus dilindungi adalah: pertama , anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa. Kedua , anak adalah kelompok masyarakat yang rentan terhadap kejahatan. Negara memiliki fungsi untuk melindungi setiap warganya termasuk anak. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah membuat payung hukum yang berorientasi menegakan hak anak, tanpa melupakan penegakan hukum. Aturan ini penting, bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku  tetap wajib dilindungi hak-haknya dan sebisa mungkin dihindarikan dari upaya diskriminasi. Termasuk dalam hal ini adalah terhadap seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana. 9

## 5.  Model Kebijakan Pemidanaan Untuk Mengurangi Terjadinya Disparitas Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Dengan Anak Sebagai Pelakunya
Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang berjalan. Dala hal ini hakim memang harus teliti dalam melihat dan mencermati fakta fakta yang ada dalam persidangan. Dimulai dari sikap kehati-hatian, menghindari kecerobohan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik. Pada dasarnya putusan Hakim sulit untuk diterima oleh kedua belah pihak, namun hakim setidak-tidaknya berusaha agar orang yang akan menerima putusan merasa lega dan puas. Hal yang perlu dilakukan adalah memberikan alasan-alasan atau pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa. Kaitanya dengan disparitas hukuman, Disparitas merupakan wujud dari independensi hakim. Variabel yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan tidak hanya tunggal, namun faktor hakim adalah faktor yang paling berpengaruh. Karena merasa mengakhwatirka, apabila terjadi kesewenang wenangan. Upaya kedepan yang dilakukan adalah membuat pedoman baku dalam pemidanaan, dan yang meminimalisir  penfasiran dari hakim.
Hal tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mark Osler bahwa pada mediao 1980-an, timbul disparitas putusan oleh para hakim federal, yang membuat perbedaan antara satu hakim dengan yang lain. Hal ini mendorong sebuah upaya legislatif untuk membuat pedoman yang seragam. Melalui buku petunjuk keputusan Mahkamah Agung pada tahun 2005, yang membuat pedoman hukuman yang bersifat teknis dan sekedar petunjuk, bukan sebuah perintah wajib, namun hal ini justru diduga menjadi penyebab dibatasinya diskresi, yang membuat hakim tidak bisa berbuat kreatif. 10
Pada dasarnya, Hakim bukan tidak menyadari persoalan disparitas ini. Meskipun berat ringannya hukuman menjadi wewenang hakim tingkat pertama dan banding, tetapi dalam beberapa putusan, hakim agung di tingkat kasasi berusaha mengoreksi vonis tersebut dengan alasan pemidanaan yang tidak proporsional. Penjatuhan hukuman yang proporsional adalah penjatuhan hukuman yang didasarkan kepada  tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Menurut Eva Achjani Zulfa, ide tentang penjatuhan pidana yang bersifat proporsional ini kemudian berkembang menjadi sebuah usaha untuk mereduksi subjektivitas hakim dalam 9 Muchsin. 2011. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Nega- ra, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)”. Varia Peradilan Tahun XXVI No. 308 Juli 2011. Jakarta: IKAHI. Hal. 23
10 Mark Osler. 2012. “The Promise Of Trailing-Edge Sentencing Guidelines To Resolve The Conflict Between Uniformity and Judicial Discretion”. North Carolina Journal of Law & Technology, Volume 14, Issue 1: Fall 2012. MN: University of St. Thomas. Hal. 203
memutus perkara. Diskresi hakim sangat mungkin disalahgunakan, sehingga langkah kompromi yang perlu dilakukan adalah membuat pedoman pemidanaan. 11
Penelitian yang dilakukan oleh Habteab Y. Ogubazghi dan Senai W. Andemariam menunjukkan bahwa peradilan pidana modern sering dikritik karena kurangnya keseragaman dalam memberikan hukuman yang disebabkan kesulitan untuk mengidentifikasi kategorisasi pelanggaran. Habteab dan Seenai menggunakan istilah Sistem hukuman ‘Just Desert’ sebagai solusi yang bisa diterapkan. Hal ini diakui untuk menjamin ditegakkannya keadilan yang bersifat proporsional, terprediksi, satu arah dan efisien dalam sistem peradilan pidana. 12
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri sebenarnya sudah memuat sejumlah pedoman, seperti Pasal 14a, Pasal 30 dan Pasal 63-71. Selain itu, dalam Rancangan Undang- Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Hakim wajib mempertimbangakn sebelum menjatuhkan putusan, yaitu: kesalahan pembuat tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan berencana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, maaf dari korban/keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
Kesimpulan Pertama , faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam kasus tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya adalah faktor internal dan eksternal. Faktor Internal berupa pribadi seorang hakim itu sendiri. Oleh karena itu, Hakim dituntut berlaku professional. Sedang faktor eksternal, yaitu 1) faktor hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri. 2) Faktor keadaan pada diri yang ada dalam pelaku/terdakwa.
Kedua, dampak adanya disparitas  putusan dalam kasus tindak pidana dengan anak sebagai pelaku berdampak negatif. Adapun dampak negatif tersebut adalah: 1) Terpidana merasa dirugikan terhadap putusan hakim tersebut. 2) Terpidana yang diputus lebih ringan akan merasa melanggar hukum bukanlah hal yang menakutkan karena hukumannya ringan, dan membuka potensi untuk mengulang perbuatan di kemudian hari. 3) Rasa ketidakpuasan masyarakat sebagai pencari keadilan yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.
Ketiga , kebijakan pemidanaan di masa yang akan datang untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana dalam putusan kasus tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya dapat dilakukan dengan cara membuat pedoman pemidanaan ( sentencing guidelines ).
Daftar Pustaka Achjani Zulfa, Eva . 2011. Pergeseran Paradigma Pemidanaan . Depok: UI Press.
Hamzah, Andy dan Bambang Waluyo. 1998. Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court) . Jakarta: Sinar Grafika.
Islamy, M. Irfan. 1992. Perumusan Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara.
Komnas Ham.  2006. “Anak-Anak  Indonesia Yang Teraniaya”. Buletin Wacana , Edisi VII, Tahun  IV, 1-30 November 2006.
Muchsin. 2011. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)”. Varia Peradilan Tahun 11 Achjani Zulfa, Eva . 2011. Pergeseran Paradigma Pemidanaan . Depok: UI Press.Hal. 37-38
12 Habteab Y. Ogubazghi and Senai W. Andemariam. 2013. “Eritrean Customary Laws: ‘Old-Modern’ Trea- sures  For  Introducing  an  Effective  Sentencing  Regime  –  the  “Just  Desert”  System”. African Journal of Criminology and Justice Studies : AJCJS, Vol.7, No. 1 &2, November 2013 ISSN 1554-3897. Eritrea: School of Law, College of Arts and Social Sciences. Hal. 47

## XXVI No. 308 Juli 2011. Jakarta: IKAHI.
Muhammad, Rusli. 2013. Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial . Yogakarta: UII Press.
Muladi. 1992. Lembaga Pidana Bersyarat , Cet. 2. Semarang: Universitas Diponegoro.
Osler, Mark. 2012. “The Promise Of Trailing-Edge Sentencing Guidelines To Resolve The Conflict Between Uniformity and Judicial Discretion”. North Carolina Journal of Law & Technology , Volume 14, Issue 1: Fall 2012. MN: University of St. Thomas. Ogubazghi, Habteab Y. and Senai W. Andemariam. 2013. “Eritrean Customary Laws: ‘Old- Modern’ Treasures For Introducing an Effective Sentencing Regime – the “Just Desert” System”. African Journal of Criminology and Justice Studies : AJCJS, Vol.7, No. 1 &2, November 2013 ISSN 1554-3897. Eritrea: School of Law, College of Arts and Social Sciences.
Suseno, Sigid dan Nella Sumika Putri. 2013. Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Sutiyoso, Bambang. 2007. Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan . Yogyakarta: UII Press.
Siregar, Bismar. 1996. Rasa Keadilan . Surabaya: Bina Ilmu Offset.
Sporer, Siegfried L. and   Jane   Goodman – Delahunty. 2009. “Disparities in Sentencing Decisions”. Social Psychology of Punishment of Crime .  John Wiley & Sons Ltd.