JIGE 5 (1) (2024) 497-507

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
DOI: https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2445

## Peranan  Notaris  Sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Dikaitkan  Dengan Pasal 55 KUHP
Howard Julio Tigris 1* , Chandra Yusuf 1 , Irwan Santosa 1 1 Program Magister, Program Studi Kenotariatan, Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi, Indonesia * Corresponding author email: howardjuliotigris@gmail.com

## Article Info
Article history:
Received February 1, 2024
Approved March 5, 2024

## ABSTRACT
Article  16  Paragraph  (1)  Letter  a  Law  Number  2  of  2014  Concerning  the Office of a Notary Public which emphasizes the obligation of a notary to act in a trustful, honest, thorough, independent, impartial manner and protect the interests  of  the parties  involved in  legal actions. However,  in practice there  are  still  notaries  who  commit  criminal  acts  involving  the  forgery  of authentic deeds. For this reason, the purpose of this study is to analyze the legal consequences and responsibilities of a notary in his position as a deed making  official  in  making  an  authentic  deed  which  indicates  the participation  of  the  criminal  act  of  forgery.    The  method  used  in  this research  is  normative  juridical  research  with  statutory,  conceptual,
analytical  and  case  approaches  which  are  processed  using  qualitative descriptive  techniques.  The  results  of  the  study  show  that  the  legal consequences  for  a  notary  in  his  position  as  a  deed-making  official  in making  authentic  deeds  indicated  that  there  was  an  indication  of participation in the criminal act of forgery, namely according to the UUJN it can  be  applied  regarding  dismissal/notary  being  dismissed  from  his position,  according  to  Article  1365  of  the  Civil  Code  he  is  obliged  to  pay compensation  to  the  aggrieved  parties  and  according  to  Articles  264  and 266  of  the  Criminal  Code  in  the  form  of  imprisonment.  The  legal responsibility  of  a  notary  in  his  position  as  an  official  making  a  deed  for indications of participating in the crime of forgery in making an authentic deed, that is, he can be criminally responsible if he fulfills the elements of error,  namely  being  able  to  take  responsibility,  there  is  an  inner relationship in the form of intentionality and there is no reason to erase the mistake.  So  that  a  Notary  who  consciously  deliberately  or  is  involved  in falsifying the making of a deed can be held accountable in criminal law in the form of imprisonment and criminal administrative sanctions.

## ABSTRAK
Pasal  16  Ayat  (1)  Huruf  a  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Jabatan  Notaris  yang  menegaskan  kewajiban  kepada  notaris  untuk bertindak  amanah,  jujur,  seksama,  mandiri,  tidak  berpihak  dan  menjaga kepentingan  para  pihak  yang  terkait  dalam  perbuatan  hukum.  Namun dalam  prakteknya  masih  saja  terdapat  notaris  yang  melakukan  tindak pidana  turut  serta  pemalsuan  akta  otentik.  Untuk  itu  maka  tujuan  dari penelitian  ini  yaitu  untuk  menganalisis  akibat  dan  pertanggungjawaban
Keywords:

## Notary,  Authentic Deed,  Participation, Forgery

## Tigris Sari et al. / Jurnal Ilmiah Global Education 5 (1) (2024)
hukum  notaris  dalam  kedudukannya  selaku  pejabat  pembuat  akta  dalam pembuatan akta otentik yang terindikasi adanya turut serta tindak pidana pemalsuan.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  jenis penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan, konseptual,  analitis  dan  kasus  yang  diolah  dengan  teknik  deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum bagi notaris dalam kedudukannya selaku pejabat pembuat akta dalam pembuatan akta otentik yang terindikasi adanya turut serta tindak pidana pemalsuan yaitu menurut  UUJN  dapat  diterapkan  tentang  pemecatan  jabatan/Notaris diberhentikan  dari  jabatannya,  menurut  Pasal  1365  KUHPerdata  wajib membayar ganti kerugian kepada para pihak yang dirugikan dan menurut Pasal  264  dan  266  KUHP  berupa  pidana  penjara.  Pertanggungjawaban hukum  notaris  dalam  kedudukannya  selaku  pejabat  pembuat  akta  atas indikasi turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan dalam pembuatan akta  otentik  yaitu  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  pidana  apabila memenuhi unsur-unsur kesalahan,  yaitu  mampu  bertanggung jawab,  ada hubungan  batin  berupa  kesengajaan  dan  tidak  ada  alasan  yang menghapuskan  kesalahan.  Sehingga  Notaris  yang  dengan  penuh kesadaran  sengaja  atau  terlibat  dalam  pemalsuan  pembuatan  akta  dapat dipertanggungjawabkan  dalam  hukum  pidana  berupa  hukuman  penjara dan sanksi administratif yang bersifat pidana
Copyright © 2024, The Author(s).
This is an open access article under the CC–BY-SA license
How to cite: Tigris, H. J., Yusuf, C., & Santosa, I. (2023). Peranan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Dikaitkan Dengan Pasal 55 KUHP. Jurnal Ilmiah Global Education , 5 (1), 497–507. https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2445

## PENDAHULUAN
Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum. Sebagai negara hukum, maka hukum mempunyai kedudukan Paling tinggi dalam pemerintahan, hukum adalah perlindungan kepentingan manusia (Metokusumo, 2003). Hukum mengatur segala hubungan antar individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah (Mochtar Kusumaatmadja, 2000).
Prinsip  negara  hukum  menjamin  kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  yang berintikan  kebenaran  dan  keadilan.  Kepastian,  ketertiban  dan  perlindungan  hukum  menuntut antara  lain  bahwa  lalu  lintas  hukum  dalam  kehidupan  masyarakat  memerlukan  adanya  alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat (Supriadi, 2008).
Tuntutan  terhadap  perlindungan  hukum  dalam  kehidupan  masyarakat  salah  satunya tercermin  dalam  lalu  lintas  hukum  pembuktian,  yaitu  perlunya  akta  otentik  dapat  dilihat  dari sejarah perkembangan notaris di Indonesia. Sejarah perkembangan notaris diawali pada zaman Romawi. "Perkataan Notaris berasal dari perkataan Notaris, ialah nama yang ada pada zaman Romawi,  diberikan  kepada  orang-orang  yang  menjalankan  pekerjaan  menulis"  (Notodisoerjo, 1993).
Pada awalnya, hukum perdata masuk  Indonesia hanya untuk golongan Eropa, namun kemudian masyarakat umum dapat membuat perjanjian di hadapan notaris. Lembaga Notariat sangat penting  karena pesatnya lalu  lintas  hukum dan tuntutan masyarakat terhadap kekuatan pembuktian akta.
Notaris, sebagai pejabat umum, memiliki wewenang utama membuat akta otentik sesuai persyaratan, memberikan kepastian hukum, dan menjaga akta-akta yang dibuatnya. Wewenang notaris  diatur  dalam  Pasal  1  Undang-undang  Jabatan  Notaris  dan  pasal  1868  KUHPerdata. Persyaratan  akta  otentik  termasuk  dibuat  oleh  pejabat  umum,  dalam  bentuk  yang  ditentukan undang-undang, dan pejabat umum harus memiliki wewenang. Akta yang bukan otentik disebut akta  dibawah  tangan.  Akta  otentik  notaris  dibedakan  menjadi  "akta  relaas"  (oleh  notaris)  dan "akta partij" (dihadapan notaris). Notaris memiliki kewenangan khusus dalam hukum perdata, menciptakan  kepastian  hukum  melalui  akta  otentik,  yang  menjadi  alat  bukti  terkuat.  Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  membedakan  bukti  tertulis  menjadi  akta  otentik  dan  akta dibawah tangan.
Akta  otentik  memiliki  fungsi  penting  dalam  pembuktian  di  persidangan,  khususnya dalam konteks hukum acara pidana. Dalam proses peradilan pidana, diatur oleh hukum acara pidana (KUHAP), terdapat penekanan pada alat bukti yang sah, sebagaimana diatur oleh Pasal 184 KUHAP. Alat bukti tersebut melibatkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Dalam  hal  pembuktian  di  persidangan,  akta  otentik  yang  dihasilkan  oleh  notaris dianggap  sebagai  alat  bukti  surat.  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa notaris adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta  otentik  dan  memiliki  kewenangan  lain sesuai  dengan  undang-undang.  Eksistensi  notaris  sebagai  pejabat  umum  didasarkan  pada Undang-Undang  Jabatan  Notaris  yang  mengatur  peran  dan  tanggung  jawab  notaris  dalam menciptakan akta otentik sebagai alat bukti dalam proses peradilan.
Notaris  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  akta  otentik,  yang  merupakan permintaan dari para pihak selama sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum  Perdata  (KUHPerdata).  Persetujuan  yang  sah  memerlukan  empat  syarat:  kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, obyek yang tertentu, dan sebab yang halal.
Dalam  menjalankan  kewenangannya,  notaris  dituntut  untuk  memberikan  jaminan kepastian hukum dan pelayanan profesional. Pekerjaan notaris memiliki risiko tinggi, dan untuk mengelolanya, diperlukan pengetahuan hukum yang cukup, ketelitian, dan tanggung jawab yang tinggi.  Notaris  harus  selalu  berpedoman  pada  peraturan  perundang-undangan,  kode  etik,  dan moral dalam praktek sehari-hari, karena pelanggaran dapat merugikan para pihak yang terlibat. Kekeliruan dalam akta notaris dapat berdampak serius, seperti mencabut hak atau memberikan beban kewajiban pada seseorang (Anshori, 2009).
Notaris  bertanggung  jawab  atas  cacat  hukum  dalam  akta  yang  dibuatnya,  baik  itu disebabkan kelalaian maupun kesengajaan dari notaris itu sendiri. Dalam pelaksanaan tugasnya, notaris  memberikan  bukti  bahwa  para  pihak  menginginkan  suatu  proses  hukum  tertentu, terutama pada tingkat hukum perdata.
Notaris tidak membuat akad tanpa permintaan para pihak; ia menyusun rancangan akad berdasarkan bukti, keterangan, atau informasi yang disampaikan oleh pihak yang bersangkutan. Notaris  membungkusnya  dalam  bentuk  akta  notaris,  mengikuti  kaidah-kaidah  hukum  dan prosedur pembuatan akad, serta mencermati kaidah hukum yang terkait dengan tindakan yang dijelaskan  dalam  akta.  Selain  itu,  peran  notaris  juga  melibatkan  pemberian  nasihat  hukum sesuai  dengan  permasalahan  yang  ada.  Meskipun  nasihat  itu  dituangkan  dalam  akta,  notaris menegaskan  bahwa  itu  merupakan  keinginan  atau  keterangan  para  pihak  yang  terlibat,  bukan sebagai pernyataan atau keterangan pribadi notaris (Adjie, 2008).
Keselarasan  pelaksanaan  hukum  di  lapangan  masih  ada  Notaris  yang  melakukan kesalahan  baik  yang  disengaja  maupun  karena  kelalaiannya  dalam  hal  pembuatan  akta  yang mengandung  unsur  tindak  pidana.  Dalam  praktik Notaris  ditemukan  kenyataan,  jika  ada akta Notaris dipermasalahkan  oleh para pihak atau pihak lainnya, maka sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana.
Tindak pidana ( strafbaar feit ) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar  larangan  tersebut  (Effendi,  2011).  Tindak  pidana  notaris  merujuk  pada  perilaku notaris  yang  melanggar  undang-undang  saat  menjalankan  tugasnya.  Notaris  tidak  kebal terhadap  hukum,  dan  jika  terbukti  melakukan  pelanggaran  dengan  maksud  merugikan  pihak tertentu, notaris dapat dihukum. Sebagai contoh,  kasus penipuan yang melibatkan notaris dan pegawainya dijelaskan sebagai berikut:
Hartati  berencana  menjual  Villa  Bali  Rich,  namun  terdakwa  Asral  dan  lainnya melakukan tindakan penipuan dengan memaksa Hartati menandatangani surat pelunasan yang palsu. Mereka menggunakan ancaman dan intimidasi untuk memaksa Hartati, bahkan membuat surat  pernyataan  berutang  yang  tidak  benar.  Akta  jual  beli  saham  PT  Bali  Rich  Mandiri  juga dipalsukan, dengan tanda tangan Hartati yang palsu.
Dalam proses peradilan, hasil laboratorium forensik menunjukkan bahwa tanda tangan pada dokumen tersebut adalah palsu. Notaris dan pegawai notaris yang terlibat dianggap telah mengetahui adanya pemalsuan dan tindak pidana tersebut. Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur tindak pidana yang terkait dengan jabatan notaris, hukum pidana umum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berlaku dalam kasus ini.
Pentingnya  mengatur  tindak  pidana  notaris  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris (UUJN)  adalah  untuk  menghindari  perbedaan  penafsiran  antara  notaris  dan  aparat  penegak hukum. UUJN dapat menjadi pedoman untuk mengidentifikasi dan menilai tindak pidana yang terkait  dengan  jabatan  notaris,  sehingga  tidak  hanya  berdasarkan  hukum  pidana  umum. Evaluasi  terhadap  akta  notaris  harus  mencakup  aspek  lahiriah,  formal,  dan  materil,  serta mempertimbangkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan notaris.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  penelitian diskriptif dengan pendekatan penelitian hukum deskriptif. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam  penelitian  ini  antara  lain:    Pendekatan  Perundangan  ( Statute  Approach ),  Pendekatan Konseptual  ( Conceptual  Approach ),  dan  Pendekatan  Kasus  ( Case  Approach ).  Sumber  data  dari penelitian  ini  adalah  Sumber  data  Primer  yakni  dari  peraturan  perundang-undangan  dan  data sekunder  berupa  bahan  atau  materi  yang  berkaitan  dan  menjelaskan  mengenai  permasalahan. Sedangkan  Teknik  pengumpulan  data  yang  dipergunakan  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini adalah  dengan  menggunakan  teknik  studi  kepustakaan  guna  penggumpulan  data  sekunder. Untuk  menganalisis  data  yang  diperoleh,  akan  digunakan  metode  analisis  normatif  (Ibrahim, 2006)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini terdiri dari dua analisis, yakni Analisis tentang Akibat Hukum Bagi Notaris Dalam  Kedudukannya  Selaku  Pejabat  Pembuat  Akta  Dalam  Pembuatan  Akta  Otentik  Yang Terindikasi  Adanya  Turut  Serta  Tindak  Pidana  Pemalsuan  dan  Analisis  Tentang
Pertanggungjawaban Hukum Notaris Dalam Kedudukannya Selaku Pejabat Pembuat Akta Atas Indikasi Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Pembuatan Akta Otentik. Akibat  Hukum  Bagi  Notaris  Dalam  Kedudukannya  Selaku  Pejabat  Pembuat  Akta  Dalam Pembuatan Akta Otentik Yang Terindikasi Adanya Turut Serta Tindak Pidana Pemalsuan . Sebagai pejabat pembuat akta otentik, notaris memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam  menjalankan  tugasnya.  Jika  seorang  notaris  terlibat  dalam  pembuatan  akta  otentik  yang terindikasi  adanya  tindak  pidana  pemalsuan,  maka  notaris  tersebut  dapat  menghadapi konsekuensi hukum yang serius.
Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuatnya adalah benar,  sah,  dan  sesuai  dengan  hukum.  Notaris  harus  melakukan  verifikasi  terhadap  identitas pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi,  serta  memastikan  bahwa  mereka  memberikan persetujuan secara sadar dan tanpa paksaan.
Jika  sebuah  akta  otentik  diduga  mengandung  unsur  pemalsuan,  misalnya  tanda  tangan palsu atau informasi yang tidak benar, notaris yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut dapat dianggap  turut  serta  dalam  tindak  pidana  pemalsuan.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  konsekuensi hukum serius bagi notaris tersebut.
Konsekuensi  hukum  bagi  notaris  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana  pemalsuan  dapat beragam,  mulai  dari  sanksi  administratif  hingga  sanksi  pidana.  Notaris  dapat  kehilangan  izin prakteknya,  didenda,  atau  bahkan  dijatuhi  hukuman  penjara  jika  terbukti  bersalah  dalam pengadilan.
Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Pembuatan Akta Otentik adalah suatu kejahatan yang melibatkan  unsur  keadaan  ketidakbenaran  atau  palsu  atas  suatu  objek  yang  terlihat  benar  dari luar, namun sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Pemalsuan dapat mencakup perubahan terhadap surat, tulisan, atau data dengan maksud untuk menipu orang lain.
Dalam konteks hukum pidana, pemalsuan dapat dianggap sebagai bagian dari kejahatan penipuan, terutama jika seseorang menciptakan gambaran palsu tentang suatu objek agar terlihat asli  atau  benar.  Pemalsuan terhadap  tulisan  atau  data  terjadi  ketika  isi  atau  data  tersebut  tidak sesuai dengan kebenaran.
Beberapa poin penting terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat, khususnya dalam KUHP, meliputi:
1. Tujuan  Jahat :  Pemalsuan  harus  dilakukan  dengan  tujuan  jahat,  dan  pelaku  harus memiliki niat untuk menciptakan anggapan bahwa yang dipalsukan adalah sesuatu yang asli atau benar.
2. Kriteria  Pemalsuan : Perbuatan pemalsuan dapat dihukum  jika melibatkan pelanggaran terhadap jaminan kepercayaan, dengan persyaratan bahwa pelaku memberikan gambaran palsu yang dapat menyesatkan orang lain.
3. Bahaya  Umum :  Pemalsuan  harus  menimbulkan  suatu  bahaya  umum,  terutama  dalam hal  pemalsuan  data  surat/tulisan,  diukur  dengan  "kemungkinan  kerugian"  yang  dapat terjadi terkait dengan sifat dari data/surat/tulisan tersebut.
Pasal 263 KUHP mengatur mengenai Pemalsuan Surat pada Umumnya, dan mencakup perbuatan  membuat  atau  memalsukan  surat  yang  dapat  menimbulkan  hak,  perikatan,  atau pembebasan hutang. Pasal ini memberikan pidana penjara paling lama 6 tahun untuk pelaku.
Pasal  264  KUHP  mengenai  Pemalsuan  Surat  yang  Diperberat  memberikan  pidana penjara paling lama 8 tahun jika pemalsuan dilakukan terhadap jenis surat tertentu, seperti akta otentik, surat hutang dari negara, surat sero, talon, dan surat kredit.
Pasal 266 KUHP mengatur tentang Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke dalam Akta Otentik, memberikan pidana penjara paling lama 7 tahun jika seseorang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik.
Terkait  dengan  pertanggungjawaban  hukum  notaris,  perlu  dicermati  bahwa  notaris memiliki  kewenangan  untuk  membuat  akta  otentik,  namun  dengan  kewenangan  tersebut  juga datang pertanggungjawaban. Dalam beberapa kasus, notaris dapat terlibat dalam tindak pidana pemalsuan jika terbukti turut serta atau melibatkan diri dalam pembuatan akta palsu. Beberapa urgensi hukum dari Penelitian ini, Terkait sebagai berikut :
1. Perlindungan Hukum dan Kepentingan Publik:
Notaris memiliki peran penting dalam menyusun akta otentik, yang seringkali menjadi dasar dokumen hukum penting seperti akta perjanjian, wasiat, dan sebagainya dan Urgensi hukum dalam  hal  ini  adalah  untuk  melindungi  kepentingan  publik  agar  dokumen  hukum  yang dihasilkan notaris dapat diandalkan dan sah secara hukum.
2. Penegakan Hukum dan Pencegahan Kejahatan: Adanya  indikasi  tindak  pidana  pemalsuan  dalam  pembuatan  akta  otentik  menunjukkan urgensi  dalam  penegakan  hukum  dan  pencegahan  kejahatan  serta  Hukum  harus memberikan sanksi yang tegas terhadap notaris yang terlibat dalam tindak pidana pemalsuan agar memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa di masa mendatang.
3. Integritas Profesi Notaris:
Bahwa  Hukum  harus  memberikan  landasan  yang  kuat  untuk  mengadili  notaris  yang melanggar etika dan norma profesi, sehingga dapat dipertahankan kepercayaan masyarakat terhadap peran notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik.
4. Pemulihan Kerugian dan Keadilan: Sistem  hukum  harus  menyediakan  mekanisme  untuk  pemulihan  kerugian  yang  mungkin ditimbulkan  akibat  tindak  pidana  pemalsuan  yang  dilakukan  oleh  notaris  dan  Urgensi hukum ini mencakup aspek keadilan, di mana pihak yang mungkin dirugikan dapat mencari keadilan dan ganti rugi yang layak.
Dengan demikian, elemen-elemen terpenting dalam hal ini melibatkan perlindungan kepentingan publik,  penegakan  hukum,  integritas  profesi  notaris,  dan  pemulihan  keadilan  dalam  konteks tindak pidana pemalsuan yang terindikasi terjadi dalam pembuatan akta otentik oleh notaris.
Karena  tindak  pidana  pemalsuan  dalam  pembuatan  akta  otentik  adalah  pelanggaran serius  yang  dapat  melibatkan  notaris.  Pertanggungjawaban  hukum  notaris  dapat  mencakup sanksi  administrasi,  perdata,  atau  pidana,  tergantung  pada  kasusnya.  Oleh  karena  itu,  notaris perlu  memahami  dan  menjalankan  tugasnya  dengan  integritas  dan  kehati-hatian  agar  tidak melibatkan diri dalam pelanggaran hukum.
Pertanggungjawaban  Hukum  Notaris  Dalam  Kedudukannya  Selaku  Pejabat  Pembuat  Akta Atas  Indikasi  Turut  Serta  Melakukan  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Dalam  Pembuatan  Akta Otentik.
Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, terutama  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Pembuatan  akta  tersebut bertujuan  menciptakan  kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan  hukum.  Selain  kewajiban berdasarkan  peraturan,  Notaris  juga  dapat  membuat  akta  otentik  atas  permintaan  pihak  yang berkepentingan, untuk menjamin hak dan kewajiban mereka serta memberikan kepastian hukum.
Dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN),  terdapat  pembaharuan  terkait  sanksi terhadap  Notaris  yang  melanggar  ketentuan  UUJN.  Pengawasan  terhadap  Notaris  dilakukan
oleh  Majelis  Pengawas  yang  terdiri  dari  unsur  Notaris,  Pemerintah,  dan  Akademisi.  Sanksi- sanksi  tersebut  diterapkan  untuk  memastikan  bahwa  Notaris  menjalankan  tugasnya  sesuai dengan  UUJN,  sehingga  akta  otentik  yang  dihasilkan  dapat  memberikan  perlindungan  dan kepastian hukum.
Dalam  prakteknya,  seringkali  Notaris  yang  melakukan  pelanggaran  dapat  dihadapkan pada sanksi administrasi, perdata, atau kode etik jabatan Notaris. Namun, terdapat kebingungan mengenai  kedudukan  pertanggungjawaban  jabatan  Notaris,  terutama  ketika  suatu  pelanggaran dianggap sebagai tindak pidana. Fenomena ini dapat menimbulkan kekhawatiran bagi Notaris, karena mereka bisa digugat dan bahkan dituntut secara pidana.
Sebagai  contoh,  kasus  Notaris  Hartono  di  Gianyar  Bali  menunjukkan  bahwa  Notaris dapat terlibat dalam tindak pidana pemalsuan dalam akta otentik. Oleh karena itu, perlu adanya pertanggungjawaban  pidana  terhadap  Notaris  yang  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan tersebut.
Dalam  teori pertanggungjawaban hukum menurut  Hans Kelsen,  seseorang bertanggung jawab  secara  hukum  atas  perbuatannya,  baik  itu  kesalahan  maupun  kekhilafan.  Prinsip pertanggungjawaban atas dasar kesalahan umumnya berlaku dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata.  Terkait  dengan  kewenangan,  Notaris  memiliki  kewajiban  pertanggungjawaban  setelah menjalankan  tugasnya,  baik  berdasarkan  kesalahan  maupun  tanggung  jawab  risiko  dari jabatannya.
Selain itu, dalam UUJN, kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik diatur dengan jelas.  Notaris  memiliki  kewenangan  atribusi  yang  diberikan  oleh  undang-undang,  sehingga memiliki  legalitas  untuk  membuat  akta  otentik.  Kewenangan  ini  diikuti  dengan pertanggungjawaban, sesuai dengan prinsip dasar pertanggungjawaban hukum.
Dalam  konteks perseroan terbatas, perubahan anggaran dasar harus dimuat dalam  akta Notaris.  Ketentuan  ini  sejalan  dengan  kewenangan  Notaris  untuk  membuat  akta  otentik  yang diatur dalam UUJN. Jika risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dibuat dalam bentuk di bawah tangan, perubahan anggaran dasar tersebut harus dinyatakan dalam akta Notaris dalam waktu tertentu.
Kesimpulannya,  Notaris  memiliki  peran  penting  dalam  menciptakan  kepastian  hukum melalui  pembuatan  akta  otentik.  Dengan  adanya  sanksi  dan  pertanggungjawaban  yang  jelas, diharapkan  Notaris  dapat  menjalankan  tugasnya  dengan  integritas  dan  kepatuhan  terhadap hukum,  sehingga  memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  kepada  para  pihak  yang membutuhkannya.
Notaris  memiliki  peran  krusial  dalam  pembuatan  Akta  Berita  Acara  Rapat  Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam konteks ini, Akta Berita Acara RUPS merupakan akta relaas yang  dibuat  oleh  Notaris  setelah  menyaksikan  dan  mencatat  hasil  rapat  yang  dilakukan  oleh pemegang  saham.  Notaris  bertanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  isinya  sesuai  dengan kenyataan yang disaksikannya.
Berbeda dengan risalah RUPS yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris, pada Akta Berita Acara RUPS, tanda tangan penghadap atau peserta rapat  bukanlah  syarat  mutlak. Bahkan jika penghadap  menolak  atau  tidak  dapat  menandatangani  minuta  akta,  Akta  Berita  Acara  RUPS tetap diakui sebagai akta otentik.
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas merupakan akta yang dibuat oleh Notaris  atas  permintaan  pihak  yang  berwenang,  yang  berisi  pernyataan  berdasarkan notulen/risalah  RUPS  yang  dibuat  di  bawah  tangan.  Notaris  memiliki  kewenangan  untuk
membuat akta ini, asalkan persyaratan formal, seperti notulen RUPS dan dokumen pendukung lainnya, terpenuhi.
Dalam  pembuatan  akta,  Notaris  harus  memperhatikan  syarat-syarat  sahnya,  termasuk tanggal akta,  tanda  tangan  yang  ada di  dalam  akta,  identitas  orang  yang  hadir,  dan kebenaran keterangan  yang  dicantumkan.  Syarat-syarat  ini  harus  terpenuhi  untuk  memastikan  keabsahan akta sebagai akta otentik.
Notaris  memiliki  kewajiban,  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Jabatan Notaris,  untuk  menolak  pembuatan  akta  jika  persyaratan  tidak  terpenuhi  atau  jika  pihak  yang menghadap  tidak  memiliki  kewenangan  bertindak.  Kewenangan  Notaris  untuk  membuat  akta tidak dapat hanya berdasarkan permintaan keterangan lisan atau kepercayaan semata.
Apabila Notaris terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya, termasuk melanggar  tata  cara  pembuatan  akta,  ia  dapat  dikenai  pertanggungjawaban  secara  hukum. Dalam  hal pelanggaran pidana, sanksi yang dapat dikenakan tergantung pada adanya tindakan hukum yang sengaja, penuh kesadaran, dan direncanakan sebagai dasar untuk melakukan tindak pidana.
Sanksi  hukum  terhadap  Notaris  yang  melakukan  pelanggaran  dapat  dikenakan  sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pemidanaan terhadap Notaris tersebut harus memenuhi  syarat-syarat  tertentu,  termasuk  adanya  tindakan  hukum  yang  melibatkan kesepakatan para pihak yang bersangkutan. Dalam konteks ini, sanksi hukum memiliki karakter memaksa  untuk  menegakkan  ketertiban  dan  melindungi  masyarakat  dari  dampak  negatif pelanggaran hukum tersebut.
Dalam  konteks  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  notaris  yang  melakukan  tindak pidana  pemalsuan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  dalam  akta  otentik,  merujuk  pada ketentuan KUHP dan Pasal 9 ayat (1) huruf e UUJN. R. Soesilo menjelaskan bahwa 'orang yang turut  melakukan'  adalah  medepleger,  yang  secara  sengaja  turut  serta  dalam  kejahatan  dengan adanya kerjasama sadar untuk melanggar hukum.
Ancaman hukuman pasal 55 KUHP sama dengan pelaku yang melakukan tindak pidana bersama. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, disertai ancaman pidana.  Unsur-unsur  tindak  pidana  melibatkan  perbuatan  manusia,  memenuhi  rumusan peraturan  perundang-undangan  (Asas  Legalitas),  bersifat  melawan  hukum,  dan  ada  ancaman pidana.
Dalam konteks jabatan notaris, rumusan KUHP terkait tindak pidana adalah pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 ayat 1), pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 ayat 1), dan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266 ayat 1).
Pada  Pasal  263  ayat  1  KUHP,  pemalsuan  surat  memerlukan  unsur  membuat  atau memalsukan  surat  yang  dapat  menimbulkan  hak,  perikatan,  pembebasan  hutang,  atau  sebagai bukti suatu hal. Ada perbedaan antara membuat palsu dan memalsukan, yang melibatkan surat yang tidak ada pada awalnya atau yang sudah ada kemudian diubah.
Dalam  konteks  notaris,  pembuatan  akta  otentik  yang  dikategorikan  sebagai  pemalsuan surat harus memenuhi unsur-unsur Pasal 263 ayat 1 KUHP. Akta Relass dan Akta Partij adalah dua  jenis  akta  notaris,  di  mana  Akta  Relass  adalah  keterangan  pejabat  berdasarkan  apa  yang dilihat atau disaksikan oleh notaris, sedangkan Akta Partij mencantumkan keterangan dari para pihak yang harus dipertanggungjawabkan oleh notaris.
Pemalsuan surat dalam konteks notaris juga melibatkan pembetulan kesalahan tulis atau ketik  yang  harus  dilakukan  sesuai  dengan  aturan  UUJN.  Pemalsuan  surat  dalam  Akta  Partij
terjadi jika keempat unsur otentiknya (tanggal, tanda tangan, identitas yang hadir, sesuai dengan keterangan para pihak) tidak benar atau bertentangan dengan kenyataan.
Pasal 264 ayat 1 KUHP membahas pemalsuan surat dengan kualifikasi, sementara Pasal 266 ayat 1 KUHP berfokus pada menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Dalam konteks Pasal 266 ayat 1 KUHP, yang menyuruh adalah para pihak yang meminta pembuatan akta otentik, bukan notaris sebagai pembuatnya.
Selain  itu,  untuk  dikenakan  pidana  sesuai  Pasal  266  ayat  1  KUHP,  pemilik  keterangan palsu  tersebut  harus  mengetahui  bahwa  keterangan  tersebut  palsu  dan  notaris  harus  turut  serta dalam  memasukkannya  ke  dalam  akta  otentik.  Tanggung  jawab  pidana  notaris  diatur  dalam KUHP jika terlibat dalam tindak pidana pemalsuan surat.
Aliran  dualistis  mengajarkan  bahwa  terjadinya  tindak  pidana  tidak  selalu  diikuti  oleh pemidanaan.  Pemidanaan  hanya  dapat  dilakukan  jika  pelaku  dapat  dipertanggungjawabkan dalam  hukum  pidana.  Kesalahan,  menurut  Sudarto,  terdiri  dari  kemampuan pertanggungjawaban, hubungan batin dengan perbuatan (kesengajaan atau kealpaan), dan tidak adanya alasan yang menghapuskan kesalahan.
Kemampuan  bertanggung  jawab  menurut  Simons  melibatkan  keadaan  psikis  yang membenarkan  pemidanaan,  dengan  syarat  pelaku  mampu  menyadari  perbuatannya  melanggar hukum  dan  dapat  menentukan  kehendaknya  sesuai  kesadaran  tersebut.  Notaris  diatur  oleh Undang-Undang  Jabatan  Notaris  yang  menetapkan  syarat  seperti  kewarganegaraan,  bertaqwa kepada Tuhan, usia minimum, kesehatan jasmani dan rohani, serta pendidikan.
Pada  tindak  pidana  pemalsuan,  unsur  kesalahan  mencakup  kemampuan  bertanggung jawab,  hubungan  batin  (kesengajaan),  dan  tidak  adanya  alasan  pemaaf.  Tidak  semua  pasal pidana mensyaratkan kesengajaan, tetapi dalam beberapa konteks seperti pemalsuan surat, unsur kesengajaan  bisa  ditegaskan.  Kesalahan  turut  serta  memerlukan  kesadaran  kolektif  pelaku terhadap kerjasama kejahatan.
Pertanggungjawaban hukum Notaris dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik dapat diterapkan jika memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan  batin  berupa  kesengajaan,  dan  tidak  adanya  alasan  yang  menghapuskan  kesalahan. Dengan  demikian,  Notaris  yang  sengaja  terlibat  dalam  pemalsuan  dapat  dipidana  dan menghadapi sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.
Dalam merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data (Soekanto, 1999). Oleh karena  itu,  untuk  menghindarkan  terjadinya  perbedaan  penafsiran  terhadap  istilah-istilah  yang digunakan  dalam  penelitian  ini,  maka  dipandang  perlu  untuk  mendefinisikan  beberapa  konsep penelitian agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan makna variabel yang ditetapkan dalam topik, yaitu: Notaris
Yang menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, notaris adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dan Akta Notaris yang dimaksud pada Pasal 1 ayat  (7)  UUJN,  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  akta  notaris  adalah  akta  otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris ini.

## Tigris Sari et al. / Jurnal Ilmiah Global Education 5 (1) (2024)

## KESIMPULAN
Bahwa  Notaris  yang  terlibat  dalam  pembuatan  akta  otentik  yang  terindikasi  turut  serta dalam tindak pidana pemalsuan akan menghadapi tiga akibat hukum. Pertama, secara jabatan, berdasarkan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN),  notaris  dapat  diberhentikan  dari jabatannya  oleh  Pemerintah/Menteri  karena  melalaikan  atau  melanggar  Kode  Etik  Profesi Notaris  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  pejabat  umum  pembuat  akta.  Kedua,  secara pribadi,  notaris  dapat  dikenakan  sanksi  keperdataan  berupa  wajib  membayar  ganti  kerugian kepada  pihak  yang  dirugikan,  sesuai  dengan  Pasal  1365  KUHPerdata.  Ketiga,  secara administrasi, notaris dapat dikenai sanksi pidana penjara berdasarkan KUHP Pasal 264 dan 266 yang mengatur pembuatan akta dengan kesengajaan memakai akta seolah-olah isinya benar.
Dan Notaris, dalam perannya sebagai pejabat pembuat akta, dapat dipertanggungjawabkan  secara  hukum  jika  terdapat  indikasi  turut  serta  dalam  tindak  pidana pemalsuan dalam pembuatan akta otentik. Pertanggungjawaban hukum notaris melibatkan aspek pidana,  dimana  notaris  dapat  dihukum  secara  pidana  jika  terbukti  memenuhi  unsur-unsur kesalahan,  seperti  kemampuan  untuk  bertanggung  jawab,  adanya  kesengajaan,  dan  tidak  ada alasan yang menghapuskan kesalahan.
Notaris yang dengan kesadaran penuh sengaja terlibat dalam pemalsuan pembuatan akta dapat dihukum secara pidana, termasuk hukuman penjara dan sanksi administratif yang bersifat pidana. UUJN Pasal 9 ayat (1) huruf e menegaskan bahwa seorang notaris dapat diberhentikan sementara  dari  jabatannya  jika  sedang  menjalani  masa  penahanan,  memberikan  dasar  hukum untuk sanksi administratif dalam konteks pidana terhadap notaris.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Ghofur  Anshori,  2009,  Lembaga  Kenotariatan  Indonesia  Perspektif  Hukum  dan  Etika, UII Press, Yogyakarta
Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta Adami Chazawi, 2005, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
Adjie, H. (2008). Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris),. Bandung: Refika Aditama.
Anshori, A. G. (2009). Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press.
Effendi, I. G. (2011). Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (jilid 1), . Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
Gunadi, Ismu & Efendi, Joenadi, 2014, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana Media, Jakarta
Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung Herlien Budiono, 2017, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta Ibrahim,  J.  (2006).  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif.  Malang:  Bayumedia Publishing.
Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kode Etik Notaris
Lamintang dan Samosir, 2005, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung Metokusumo, S. (2003). Mengenal Hukum Suatu Pengantar,. Yogyakarta: Liberty. Moch. Anwar, 1996, Hukum Pidana Bagian Khusu (KUHP Buku II) Jilid 1, Alumni, Bandung Mochtar  Kusumaatmadja,  B.  A.  (2000).  Pengantar  Ilmu  hukum  Suatu  Pengenalan  Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I,. Bandung: Alumni.
Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta Notodisoerjo, R. (1993). Hukum Notariat di Indonesia (Suatu penjelasan). Jakarta: Grafindo.
P.A.F.  Lamintang  &  Theo  Lamintang,  2009,  Delik-Delik  Khusus  Kejahatan  Membahayakan Kepercayaan    Umum  Terhadap  Surat,  Alat  Pembayaran,  Alat  Bukti,  dan  Peradilan,  Sinar Grafika, Jakarta
Philipus  M.  Hadjon,  dkk,  2002,  Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia,  Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta
R.  Soegondo  Notodisoerjo,  1993,  Hukum  Notariat  di  Indonesia  Suatu  Pen}elasan,  Raja Grafindo Persada, Jakarta
Soekanto, S. (1999). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. Soeroso, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta Soesilo,  2013,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta  Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Jakarta
Somardi,  2007,  General  Theory  Of  law  and  State  ,  Teori  Umum  Hukum  dan  Negara,  Dasar- Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif  Sebagai  Ilmu  Hukum  Deskriptif  Empirik,  Jakarta  :  BEE Media Indonesia
Sudikno Mertokusumo, 2009, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 38 Sulhan,  dkk.,  2018,  Profesi  Notaris  Dan  Pe}abat  Pembuat  Akta  Tanah  (Panduan  Praktis  Dan Mudah Taat Hukum), Mitra Wacana Media, Jakarta
Supriadi, 2008, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Supriadi. (2008). Etika dan tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Tan  Thong  Kie,  2011,  Studi  Notariat  &  Serba-Serbi  Praktek  Notaris,  PT.  Ichtiar  Baru  Van Hoeve, Jakarta
Topo Santoso, 2001, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).
Wiratni Ahmadi, dkk., 2016, Teknik Pembuatan Akta Notaris, Logoz Publishing, Bandung Wirjono  Prodjodikoro,  2010,  Tindak-tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia,  Refika  Aditama,
Jakarta