## Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Tangguh Bencana di Area Terdampak Bencana Lumpur Lapindo, Sidoarjo
Eny Sulistyowati 1 , June Ekawati 2
Management Department 1 , Civil Engineering Department 2 , Universitas Yos Soedarso, Surabaya, Indonesia
Email : enysulistyowati7171@gmail.com 1 ; juneekawati@gmail.com 2

## Abstract
The  economy  is  one  of  the  important  factors  that  influence  the  condition  of vulnerability of community  after a disaster. This study aims to determine the factors that are of interest to the community in starting a business by SWOT analysis of community  empowerment  programs  in  areas  impacted  by  the  Lapindo  mudflow disaster, Sidoarjo, and the implementation of programs towards disaster resilient villages.  The  method  used  is  a  combination  of  quantitative  and  qualitative  with questionnaires and in-depth interviews. The results showed that people's awareness of  the  importance  of  family  savings  as  a  disaster  preparedness  increased significantly even though some respondents experienced a decrease in income. The results of the SWOT analysis of the training alternatives offered to the community indicate  that  the  factors  of  ease  of  obtaining  raw  materials,  small  initial  capital requirements, mastery of the production process and market access of the products produced  will  attract  the  interest  of  the  community  to  run  a  business.  The participation of village communities in the study areas to help reduce the impact of disaster risks related to the environment around the settlements, can be encouraged by forming disaster resilient villages managed by the community themselves with the full support of the government.
Keywords: Vulnerability, community empowerment, disaster resilient villages

## 1.Pendahuluan
Secara global, tren kejadian dan skala bencana alam maupun bencana yang disebabkan  manusia  khususnya  yang  terkait  dengan hydrometeorology seperti banjir dan badai angin mengalami peningkatan (Salami, Von Meding, & Giggins, 2017). Indonesia yang secara geografis dilewati oleh garis katulistiwa, merupakan negara  yang  keindahan  alamnya  sangat  dikagumi  dunia  namun  sekaligus  juga rawan bencana. Data dari BNPB menyebutkan bahwa dalam 10 tahun terakhir tren kejadian bencana juga mengalami peningkatan cukup berarti dan pada kurun waktu 2016-2018 angka kejadian bencana yang meningkat terutama bencana banjir, tanah
Vol. 17, No. 1, Januari 2021, hlm. 181-201 ISSN 0213-2431 (Print) ISSN 2502-9525 (Online)
longsor dan puting beliung (BNPB, 2020). Salah satu peristiwa bencana nasional yang dampaknya luas, kompleks dan penyelesaiannya sangat berlarut-larut adalah peristiwa  semburan  lumpur  panas  Lapindo  di  Sidoarjo  yang  terjadi  pada  tahun 2006.
Akibat kejadian bencana yang tak terduga tersebut, dampak bencananya luar biasa  bagi  akivitas  perekonomian  masyarakat  bahkan  di  Jawa  Timur  (Elika, Resnawaty,  &  Gutama,  2017),  demikian  juga  dampak  lingkungan,  fisik,  sosial maupun  budaya,  bahkan  masyarakat  terpaksa  harus  direlokasi  karena  desanya dinyatakan  tidak  layak  huni  oleh  BPLS  (Mundakir,  2011).  Banyak  masyarakat terpaksa turun ke jalan berunjuk rasa karena penanganan  ganti ruginya dianggap sangat  merugikan  masyarakat  (Daulay,  2010).  Kasus  Lapindo  sebenarnya  adalah sebuah bencana sosial karena kerusakan yang terjadi bukanlah hanya fisik tapi juga sistem  sosial  masyarakat  (Novenanto,  2016).  Sementara  upaya  relokasi  warga bukan perkara mudah karena relokasi bukan hanya  sekedar memindahkan rumah secara fisik-geografis, tetapi juga proses sosial  budaya bahkan ekonomi  (Iftita  & Zurinani,  n.d.).  Segenap  elemen  bangsa  saat  masa  tanggap  darurat  terus mengalirkan berbagai bantuan sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan. Namun setelah fase itu berakhir, korban bencana seringkali harus berjuang sendiri  untuk dapat memulai hidupnya seperti sediakala (Bahransyaf, 2009).
Dampak  ekonomi  bencana  lumpur  seperti  hilangnya  mata  pencaharian masyarakat  karena  tempat  kerja  seperti  sawah  dan  pabrik  yang  ikut  tenggelam dalam  lumpur,  sangat  dirasakan  masyarakat  (Suryaningsih  &  Handayani,  2017). Hasil  kajian  dari  Daulay  (Daulay,  2010)  mengungkap  enam  struktur  pola mekanisme survival yang  dilakukan  masyarakat  pada  fase  awal  pasca  bencana lumpur  Lapindo  yaitu:  menekan  pengeluaran  rumah  tangga,  pemanfaatan  tenaga kerja keluarga, jaringan sosial, wisata lumpur Lapindo sebagai lahan usaha, migrasi sebagai pilihan akhir, maupun mobilisasi massa untuk unjuk rasa. Masyarakat yang terkategori  secara  sosial  ini  kemudian  membentuk  kehidupan  baru  dan  berupaya mengembalikan  modal  ekonomi  dan  modal  budaya  mereka  (Arifin,  Nugroho,  & Kamajaya, 2006).
Namun setelah 14 tahun pasca bencana (2006-2020), ternyata masih banyak
masyarakat  yang  belum  membaik  ekonomi  keluarganya.  Padahal  mereka  harus tetap  bertahan  di  tengah  kondisi  lingkungan  permukiman  yang  telah  berubah. Lokasi  kerja  saat  ini  mungkin  lebih  jauh,  sawah  dan  tambak  ikan  pun  ikut tenggelam, sehingga sumber pendapatan dan tabungan keluarga menurun. Dalam kondisi  seperti  ini  beberapa  warga  tentu  membutuhkan  pekerjaan  baru  atau penghasilan  tambahan  agar  bisa  mulai  memperbaiki  bangunan  rumahnya  yang rusak serta memulihkan kondisi ekonomi keluarga sehari-hari.)
Untuk  pemulihan  ekonomi,  beberapa  masyarakat  mulai  menekuni  usaha  di bidang ekonomi (Gambar 1) dengan memanfaatkan lahan tanggul lumpur sebagai obyek wisata, usaha ternak serta tambak ikan sebagai alternatif penghasilan utama maupun  tambahan.  Mengingat  kondisi  ekonomi  masyarakat  hingga  kini  masih rentan  dan  pemulihannya  tidak  bisa  berjalan  dengan  cepat,  maka  program pemberdayaan  ekonomi  perlu  terus  dilakukan  karena  sangat  dibutuhkan  oleh masyarakat. Kajian mengenai pemberdayaan masyarakat berbasis hasil penelitian penting dilakukan karena pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk  memberikan  daya  atau  kekuatan  bagi  masyarakat  agar  keluar  dari permasalahan  yang  dihadapinya  serta  upaya  memandirikan  masyarakat  dalam menghadapi berbagai tantangan di kehidupannya (Mustangin, Kusniawati, Islami, Setyaningrum, & Prasetyawati, 2017).
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang diminati  masyarakat  dalam  memulai  usaha  dengan  menganalisis  kekuatan, kelemahan,  peluang  dan  tantangan  terhadap  program  pemberdayaan  ekonomi
a b
c
Gambar 1. Beberapa usaha masyarakat di area terdampak bencana lumpur Lapindo: a: Wisata bencana lumpur sebagai lahan usaha; b: Usaha beternak ayam di Desa Gedang; c: Usaha warung di Desa Kalitengah.
(Source: Author’s documentation, 2020)
masyarakat  di  area  terdampak  bencana  lumpur  Lapindo,  Sidoarjo,  dan implementasi  program  menuju  desa  tangguh  bencana.  Adapun  manfaat  yang diharapkan  dari  hasil  kajian  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  membantu  upaya mengurangi risiko bencana, menurunkan tingkat kerentanan dan pemulihan kondisi ekonomi  masyarakat  di  area  terdampak  bencana  lumpur  Lapindo,  Sidoarjo,  agar bisa mandiri secara ekonomi dan mampu mewujudkan desa tangguh bencana.

## 2. Tinjauan Pustaka
Ekonomi  menjadi  salah  satu  faktor  penting  yang  mempengaruhi  kondisi kerentanan  pada  masyarakat  pasca  bencana.  Kerentanan  ekonomi  masyarakat  di area  terdampak  bencana  lumpur  Lapindo  ini  memerlukan  suatu  manajemen bencana  yang baik  dimana proses  Manajemen bencana tersebut  bersifat  dinamis, terpadu  dan  berkelanjutan  untuk  meningkatkan  kualitas  langkah-langkah  yang berhubungan  dengan  kegiatan  pencegahan,  mitigasi,  kesiapsiagaan,  tanggap darurat, evakuasi, rehabilitasi maupun pembangunan kembali (Jokowinarno, 2011). Karenanya, Manajemen  bencana di  area studi tidak hanya menyangkut  soal  fisik dan  infrastruktur  untuk  pengendalian  semburan  lumpur  semata  namun  program mitigasi bencana perlu terus dilakukan berkala sebagai upaya mengurangi dampak bencana.  Dalam  UU  No  24  tahun  2007  disebutkan  bahwa  Mitigasi  adalah “serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik  maupun  penyadaran  dan  peningkatan  kemampuan  menghadapi  ancaman bencana”, sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat pada dasarnya merupakan salah satu program mitigasi bencana.
Istilah  “pemberdayaan”  dari  segi  bahasa  berasal  dari  kata  “Daya”  yang artinya kekuatan atau kemampuan untuk melakukan usaha. Konsep pemberdayaan (empowerment) berkaitan dengan kekuasaan (power) (Anwas, 2013; Mustangin et al. 2017). Ini berati empowerment berarti (1) to give power atau authority to atau memberi  kekuasaan;  dan  (2) to  give  ability  to atau enable (Hutomo,  2000),  atau sebagai  upaya  untuk  memampukan  dan  memandirikan  masyarakat  (Fahrudin, 2012) yang dilakukan dengan cara: 1) Enabling (menciptakan suasana atau iklim yang  memungkinkan  potensi  masyarakat  berkembang);  2) Empowering
(meningkatkan  kapasitas  dengan  memperkuat  potensi  atau  daya  yang  dimiliki masyarakat)  3) Protecting (melindungi  kepentingan  dengan  mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan).
Disebutkan dalam “ The 6-Step Model for Community Empowerment ” langkah pemberdayaan  yaitu:  masuk  ke  masyarakat,  identifikasi  permasalahan,  prioritasi masalah,  pengembangan  strategi,  implementasi,  dan  transisi  (Reizkapuni  & Rahdriawan,  2014;  Yoo,  Butler,  Elias,  &  Goodman,  2008).  Adapun  tujuan pemberdayaan  masyarakat  adalah  untuk  mempercepat  dan  memperluas  upaya penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan  pembangunan  di  tingkat  pusat  maupun  daerah  sehingga  efektivitasnya signifikan  terhadap  penanggulangan  kemiskinan  (Arsiyah,  Ribawanto,  & Sumartono, 2009).
Dengan  adanya  program  pemberdayaan  yang  bertujuan  untuk  perbaikan kehidupan masyarakat ( better community ), maka diharapkan bahwa desa-desa yang terdampak  bencana  lumpur  Lapindo  ini  dapat  tumbuh  menjadi  desa  tangguh bencana ( disaster resilient village ) yang akan meningkatkan pertumbuhan budaya aman dan tangguh di masyarakat, dimana nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat lokal inilah  yang menjadi  modal dasar dalam membangun desa tangguh bencana (Maarif, Damayanti, Suryanti, & Wicaksono, 2012). Desa tangguh bencana sendiri didefinisikan  sebagai  unit  terkecil  permukiman  di  area  pedesaan  yang  warganya memiliki  karakter  pantang  menyerah  dan  motivasi  tinggi  untuk  menanggulangi bencana (Maarif et al., 2012) atau suatu desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk  beradaptasi  menghadapi  potensi  ancaman  bencana  dan  segera  pulih  dari dampak yang merugikan (Saroji, Mahdi, & Srimulyani, 2016).
Habibullah (2013) mengemukakan bahwa masyarakat desa tangguh bencana harus  terlibat  aktif  dalam  mengkaji,  menganalisis,  menangani,  memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko bencana di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan  sumber  daya  lokal  demi  menjamin  keberlanjutan.  Adapun  tujuan pembentukan  desa  tangguh  bencana  (Oktari,  2019)  adalah:  1)  Melindungi masyarakat  di  kawasan  rawan  dari  bencana;  2)  Meningkatkan  peran  serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam mengurangi risiko bencana; 3)
Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat desa; 4) Meningkatkan kapasitas aparat desa; 5) Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam Pengurangan Risiko Bencana.
Sebagai  contoh  untuk  studi  komparasi  tingkat  pemulihan  yang  cukup  baik dari kota yang juga pernah mengalami bencana alam berskala besar yaitu Padang, dimana dalam segi kesiapsiagaan terhadap bencana, rumah tangga di Padang dinilai relatif  mampu  dalam  upaya  pemulihan  ekonominya  pasca  bencana.  Karakter masyarakat  Padang  dari  segi  sosial  dipengaruhi  oleh  budaya  Minangkabau  yang kuat dalam pola pertanian dan perdagangan. Dengan kondisi ekonomi masyarakat tergolong cukup baik, maka tingkat kebertahanan ekonominya juga tinggi (Ekawati, Hardiman,  &  Pandelaki,  2020;  Kusumastuti,  Viverita,  Husodo,  Suardi,  & Danarsari, 2014). Hal ini dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa terdampak bencana di Sidoarjo untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mengatasi kerentanan terhadap bahaya dan dampak bencana untuk mewujudkan desa tangguh.

## 3.  Metode Penelitian
Area  studi  yang  dipilih  adalah  tiga  desa  yang  terdampak  bencana  lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur, yaitu Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin, Desa  Glagaharum  Kecamatan  Porong  dan  Desa  Gedang  Kecamatan  Porong. Adapun  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  mengenai  “Pemberdayaan ekonomi masyarakat menuju desa tangguh bencana” yang bersifat kuantitatif dan kualitatif  ini  menggunakan  wawancara  mendalam  ( In  depth  interview )  dan  alat bantu kuesioner untuk menggali data primer dari masyarakat.  Wawancara sangat diperlukan  untuk  menanyakan  beberapa  pertanyaan  yang  memerlukan  jawaban penjelasan berupa proses (deskriptif)  yang tidak terukur. Dengan demikian maka sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yaitu: 1. Data Primer yang diperoleh secara langsung di lapangan, berupa : a) Foto kondisi eksisting wilayah penelitian yaitu kondisi lingkungan dan permukiman di 3 desa yang  ada  di  2  kecamatan;  b)  Wawancara  dengan  perangkat  desa,  tokoh masyarakat; c) kuesioner kepada masyarakat.
2. Data sekunder yang diperoleh di Kantor Kepala Desa, maupun buku dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.
Jumlah  responden  sekaligus  narasumber  dari  ketiga  desa  adalah  117  orang dengan perincian Desa Glagaharum terdapat dari 34 responden dari 4.144 jumlah penduduk, Desa Gedang 28 responden dari 6.325 penduduk, dan dari Desa Kali- tengah adalah 55 responden dari 12.978 penduduk. Jumlah responden disesuaikan dengan  prosentase  jumlah  penduduk.  Namun  untuk  Desa  Glagaharum,  jumlah responden memang ditambah mengingat banyaknya rumah warga yang berdekatan dengan dinding tanggul lumpur.
.
4.  Hasil Dan Pembahasan

## 4.1. Kondisi Lokasi Studi
Ketiga  desa    yang  menjadi  lokasi  studi  terletak  di  sekitar  dinding  tanggul lumpur Lapindo, dimana sebagian masyarakatnya juga direlokasi akibat terdampak bencana. Desa Glagaharum Kecamatan Porong berada tepat di tepi Timur dinding tanggul. Desa Gedang Kecamatan Porong sebenarnya berada tepat di seberang jalan dari  dinding  tanggul,  namun  sebagian  masyarakatnya  juga  direlokasi.  Demikian pula  dengan  Desa  Kalitengah  Kecamatan  Tanggulangin  yang  berada  tepat  di sebelah Barat Laut dan Utara dinding tanggul, sebagian masyarakatnya direlokasi akibat terdampak bencana.
Lokasi lahan dan permukiman masyarakat yang masuk dalam peta terdampak bencana  dari  pemerintah  (dalam  pengelolaan  PPLS-PUPR)  saat  ini  telah  diberi batas pagar beton dengan papan peringatan dan sebagian besar telah ditinggalkan
a b
c Gambar 2. Kondisi lokasi studi di area terdampak bencana lumpur Lapindo:
a: Papan peringatan; b: Pagar pembatas beton dari tanah yang telah dikuasai PPLS; c. Lahan tepi tanggul di Desa Kalitengah yang dikelola PPLS dengan rumput yang meninggi (Sumber: Author’s documentation, 2020)
oleh  pemiliknya.  Namun  sebagian  masyarakat  tidak  bersedia  pindah  dan  tetap bertahan di lokasi tersebut dengan berbagai alasan. Kondisi fisik lokasi tersebut saat ini  sangat  memprihatinkan  dengan  rumput  yang  tumbuh  meninggi  dan  beberapa sisa bangunan rumah yang rusak berat (Gambar 2).

## 4.2. Hasil Data Kuesioner
Pasca bencana, masyarakat mengalami perubahan ekonomi cukup signifikan akibat tempat kerja seperti pabrik dan area persawahan terendam lumpur sehingga mereka  kehilangan  lapangan  pekerjaan.  Keadaan  ini  tentu  memaksa  masyarakat untuk  mencari  pekerjaan  lain  guna  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari (Suryaningsih & Handayani, 2017).
Dari hasil kuesioner yang diisi oleh responden, diperoleh data diri responden sebagaimana tabel 1 berikut:
Tabel 1. Data Responden Penelitian dalam Persen No. Data Glagaharum Gedang Kalitengah 1. Usia Responden a. 0-15 tahun 0.00 3.57 0.00 b. 16-30 tahun 0.00 32.14 3.64 c. 31-40 tahun 0.00 28.57 30.91 d. Di atas 40 tahun 100.00 35.71 65.45 2. Pendidikan terakhir a. S2-S3 0.00 0.00 0.00 b. S1 0.00 0.00 1.82 c. SMA 8.82 35.71 21.82 d. SMP 41.18 25.00 20.00 e. SD 50.00 39.29 56.36 3.  Pekerjaan a. PNS/BUMN 0.00 0.00 1.82 b. Pekerja Swasta 0.00 53.57 16.36 c. Wiraswasta 0.00 0.00 0.00 d. Pelajar/mhsiswa 0.00 7.14 0.00 e.Petani/pekerja in- formal/ tidak tetap 100.00 39.29 81.82
Sumber : Diolah Penulis dari data kuesioner, 2020
Dari tabel 1 didapatkan hasil bahwa untuk faktor usia, diperoleh data bahwa usia  responden  sebagian  besar  berada  di  atas  40  tahun.  Bahkan  untuk  Desa Glagaharum 100% responden berusia di atas 40 tahun, yang berarti berada di usia produktif  dan  lansia.  Untuk  desa  Desa  Gedang,  distribusi  usia  produktif  dari  16 hingga  di  atas  40  tahun  sangat  baik  dan  hampir  merata.  Sedangkan  untuk  Desa
Kalitengah, distribusi usia terbesar hanya berada pada 2 kategori yaitu 31-40 tahun sebanyak 31% dan sekitar 65% berusia di atas 40 tahun.
Dari sisi tingkat pendidikan, ternyata sebagian besar didominasi oleh tingkat SD, dimana untuk Desa Glagaharum ada 50% responden, Desa Gedang sebanyak 39.29%,  dan  Desa  Kalitengah  56.36%  responden  yang    berpendidikan  SD.  Bila ditinjau  dari  faktor  profesi  penduduk,  dapat  diketahui  juga  sebagian  besar responden (Desa Glagaharum 100% dan Kalitengah 81.82%) memiliki profesi pada kategori 1  yaitu petani /  pekerja informal /  pekerja tidak tetap. Sedangkan untuk Desa Gedang, profesi terbanyak yaitu 53.57% adalah pegawai swasta, sedangkan profesi pada kategori 1 berjumlah 39.29%.
Dari data di atas, dapat diketahui bahwa dari segi profesi masyarakat sebagai petani  yang  menggantungkan  hidupnya  dari  hasil  lahan,  maka  dapat  dimaklumi bahwa masyarakat bertipe agraris memang sulit meninggalkan lahan pertaniannya dan  mengalihkan  profesinya  ke  tipe  industri.  Apalagi  tingkat  pendidikan masyarakat  sangat  terbatas  dan  semua  ilmu  yang  dimiliki  memang  hanya  soal pengolahan tanah yang didapatkan secara turun-temurun. Untuk itu maka berbagai pelatihan ketrampilan dalam kerangka kegiatan program  pemberdayaan  ekonomi sangat dibutuhkan agar masyarakat bisa mendapatkan tambahan penghasilan dan mampu mandiri.
Tabel 2. Pendapatan, Belanja dan Tabungan Responden Penelitian Desa Sumber Pendapatan (%) Belanja / Pengeluaran (%) Tabungan (%) Glagaharum
 Sangat meningkat
 Ada peningkatan
 Relatif stabil/tetap
 Menurun  Sangat menurun 2.94 0.00 61.76 35.29 0.00 0.00 35.29 61.76 0.00 2.94 32.35 61.76 5.88 0.00 0.00 Gedang  Sangat meningkat
 Ada peningkatan
 Relatif stabil/ tetap
 Menurun  Sangat menurun 25.00 28.57 35.71 10.71 0.00 7.14 14.29 35.71 28.57 14.29 25.00 35.71 25.00 10.71 3.57 Kalitengah  Sangat meningkat
 Ada peningkatan  Relatif stabil/tetap 0.00 23.64 43.64 1.82 18.18 49.09 3.64 30.91 49.09
 Menurun
 Sangat menurun 23.64 9.09 25.45 5.45 7.27 9.09
Sumber : Diolah Penulis dari data kuesioner, 2020
Bila  dicermati  hasil  kuesioner  pada  tabel  2,  terdapat  beberapa  hal  yang cukup  menarik  dicermati.  Untuk  Desa  Glagaharum,  terdapat  35.29%  responden yang  menyebutkan  bahwa  sumber  pendapatannya  menurun  setelah  terjadinya bencana.  Namun  di  sisi  belanja  terlihat  bahwa  sejumlah  35.29%  tersebut mengatakan  bahwa  dari  sisi  belanja  terdapat  peningkatan.  Hal  ini  berarti  bahwa pada  warga  Desa  Glagaharum,  peningkatan  belanja  tersebut  tidak  diimbangi dengan  meningkatnya  sumber  pendapatan  atau  masyarakat  berada  pada  kondisi ekonomi  yang  cukup  rentan.  Pada  Desa  Gedang,  hanya  10.71%  responden menyatakan  sumber  pendapatannya  menurun,  namun  42.86%  responden  justru menurun jumlah belanjanya. Perbedaan ini cukup signifikan. Kemungkinan adalah peningkatan  pendapatan  cukup  tinggi  dan  kurang  seimbang  dengan  belanja sehingga  dirasakan  menurun.  Sedangkan  pada  Desa  Kalitengah,  dari  sebanyak 32.73%  responden  yang  menurun  sumber  pendapatannya,  30.90%  responden menyebut  bahwa  belanjanya  mengalami  penurunan.  Jumlah  ini  tentunya  masih relatif seimbang.
Adapun  pembahasan  mengenai  tabungan  keluarga  masyarakat  juga  sangat menarik.  Walaupun  39.29%  sumber  pendapatan  warga  Desa  Glagaharum  turun, namun  94.11%  responden  menyatakan  bahwa  tabungannya  meningkat.  Data  ini menunjukkan bahwa kesadaran warga akan pentingnya tabungan keluarga sebagai upaya  kesiapsiagaan  ( preparedness )  bencana  meningkat  secara  signifikan. Demikian  pula  halnya  dengan  kondisi  masyarakat  Desa  Gedang  dan  Kalitengah. Prosentase  masyarakat  yang  menyatakan  tabungan  keluarganya  menurun  hanya berjumlah  14.28%  (Desa  Gedang)  dan  16.36%  (Desa  Kalitengah).  Penulis sependapat  dengan  Arifin  dkk  (Arifin  et  al.,  2006)  bahwa  masyarakat  memang berupaya keras untuk mengembalikan modal ekonomi dan modal budaya mereka.

## 4.3. Progam Pemberdayaan Masyarakat
Kemampuan  masyarakat  untuk  beradaptasi  atau  mengatasi  masalah  akan berbanding  lurus  dengan  kondisi  sosial-ekonomi  masyarakat.  Karena  itu  jika
tingkat  ekonomi  masyarakat  rendah,  maka  masyarakat  tidak  berdaya  dalam meningkatkan  kualitas  lingkungannya,  sehingga  diperlukan  adanya  upaya meningkatkan power masyarakat  dengan  melakukan  kegiatan  pemberdayaan (Reizkapuni & Rahdriawan, 2014).
Program  pemberdayaan  maasyarakat  yang  diadakan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Sidoarjo  berupa  pelatihan  ketrampilan  yang  tujuannya  adalah menciptakan lapangan kerja baru serta memungkinkan warga terdampak bencana lumpur  Lapindo  bisa  menyerap  berbagai  ketrampilan,  keahlian  dan  kemahiran sebagai bekal memasuki dunia usaha untuk memperoleh penghasilan tambahan dari pelatihan ketrampilan ini. Berbagai pelatihan ini sesuai dengan cara pemberdayaan masyarakat (Fahrudin, 2012) yaitu enabling, empowering dan protecting . Adapun kegiatan yang telah diadakan diantaranya adalah menjahit, membuat kerajinan tas dan bordir serta beternak ikan seperti ikan lele.
Sayangnya  dari  hasil  wawancara  yang  didapatkan  peneliti  di  lapangan, masyarakat  menyebut  bahwa  berbagai  program  pelatihan  dari  pemerintah  daerah memang pernah ada pada fase awal pasca bencana. Saat ini sudah tidak pernah ada lagi kegiatan semacam itu sehingga efektvitasnya menjadi kurang signifikan dalam upaya penanggulangan  kemiskinan  (Arsiyah  et  al., 2009). Sementara masyarakat masih sangat membutuhkan pendampingan dan pelatihan ketrampilan lainnya agar dapat memulai usaha untuk menambah penghasilan keluarga.
Beberapa  program  pelatihan  ketrampilan  yang  telah  diadakan  oleh pemerintah  daerah  tentu  perlu  diapresiasi  karena  tujuannya  adalah  untuk  dapat mengatasi  dampak  ekonomi  seperti  masalah  pengangguran  yang  timbul  akibat bencana.  Namun  efektifitas  dan  tingkat  keberhasilan  dari  pelatihan-pelatihan tersebut  masih  belum  memberikan empowerment,  strengthening ,  memampukan, memandirikan (Fahrudin, 2012) dan memenuhi harapan masyarakat karena hanya sebagian kecil masyarakat saja yang dapat menguasai berbagai ketrampilan tersebut serta berlanjut menjadi pengrajin tas dan bordir.
Untuk menentukan ragam ketrampilan yang sesuai bagi masyarakat di suatu tempat,  kiranya  perlu  ada  berbagai  kajian  sebagaimana  “ The  6-Step  Model  for Community Empowerment ” yaitu: masuk ke masyarakat, identifikasi permasalahan,
prioritasi masalah, pengembangan strategi, implementasi, dan transisi (Reizkapuni & Rahdriawan, 2014; Yoo et al., 2008) seperti :
 Masuk ke masyarakat,  mengidentifikasi dan membuat proritasi masalah;
 Mengembangkan  strategi  dengan  mengenali  potensi  daerah  dan  lingkungan sekitarnya, latar belakang pendidikan dan minat masyarakat;
 Mengimplementasikan  program  dengan  melihat  kemampuan  modal  kerja masyarakat  dalam  penyediaan  peralatan  dan  bahan  baku  serta  ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan untuk rintisan  industri kecil;
 Daya serap pasar terhadap produk industri rintisan masyarakat;
 Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan usaha masyarakat bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi maupun LSM. Hal ini perlu sebagai langkah dalam fase transisi  sebelum  masyarakat  mampu  mandiri  menjalankan  usahanya  dengan baik.
Selain  ketrampilan  membuat  kerajinan  tas  kulit  dan  bordir,  perlu  kiranya beberapa  alternatif  pelatihan  ketrampilan  lain  yang  mungkin  lebih  diminati masyarakat. Berikut adalah beberapa alternatif pelatihan untuk pemberdayaan yang bisa ditawarkan kepada masyarakat seperti :
1. Ketrampilan membuat asesoris
2. Ketrampilan membuat aneka suvenir sebagai produk oleh-oleh Kota Sidoarjo;
3. Ketrampilan  membuat  aneka  krupuk  seperti  krupuk  ikan  dan  krupuk  udang, krupuk kupang maupun aneka rengginang;
4. Ketrampilan  membuat  inovasi  olahan  ikan  bandeng,  udang  atau  produk  laut lainnya sebagai produk unggulan Sidoarjo;
5. Ketrampilan membuat sambal kemasan khas Sidoarjo yang diminati pasar;
6. Ketrampilan membuat aneka produk kerajinan dari bahan limbah seperti botol plastik bekas dan limbah sisa kulit bahan baku kerajinan tas.
7. Ketrampilan beternak ikan konsumsi dan ikan hias, ayam, kambing atau sapi;
8. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa oleh masyarakat dengan dana desa dari pemerintah pusat.
Ragam  alternatif  pelatihan  ketrampilan  untuk  masyarakat  di  atas  dipilih berdasarkan  pertimbangan  bahwa  area  terdampak  bencana  lumpur  Lapindo
berpotensi  untuk  dijadikan kawasan  wisata  edukasi  karena kawasan ini  memiliki daya  tarik  yang  unik  dan  berbeda  dengan  lokasi  wisata  lainnya  (Abdillah  & Suryawan,  2019).  Meski  menggembirakan  jika  rencana  ini  terealisasi,  namun pengembangan kawasan wisata memerlukan pertimbangan matang akan ancaman bahaya dan tingkat risiko bencana di masa mendatang.
Dengan  beragam  jenis  ketrampilan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  daerah dalam  kerangka  mitigasi  bencana  dengan  pemberdayaan  masyarakat  dan pendampingan  dalam  perintisan  usaha  kecil,  maka  perekonomian  masyarakat diharapkan  akan  meningkat  dan  berhasil  menciptakan  lapangan  kerja  sendiri. Pembentukan BUMDes dirasa perlu untuk menjembatani produk masyarakat yang butuh  pemasaran  atau  bahan  baku.  Dengan  tingkat  ekonomi  yang  lebih  kuat, tentunya periode pemulihan akan makin cepat dan upaya mewujudkan desa tangguh bencana di area ini juga akan segera dapat terealisasi dengan baik.
Untuk  mengimplementasikan  berbagai  jenis  ketrampilan  di  atas  menjadi suatu rintisan usaha kecil masyarakat, diperlukan analisis mendalam menggunakan analisis SWOT pada tabel 3 berikut ini :
Tabel 3. Analisis SWOT Program Rintisan Bisnis Strength Weakness Opportunity Threat Bisnis membuat asesoris - Bahan baku relatif mudah - Modal awal kecil -Bidang baru -Belum tram pil & pengalaman -Perlu networ k baru -Perlu tekun -Pasarnya baik - Perlu berlatih agar produk- nya laku - Harga mengi kuti pasar Aneka suvenir sebagai produk oleh- oleh - Bahan baku mudah - Modal awal kecil -Bidang baru -Belum trampil & pengalaman -Perlu networ k baru -Perlu tekun -Pasarnya baik - Perlu berlatih agar produk- nya laku - Harga mengi kuti pasar Aneka krupuk / rengginang - Bahan baku mudah - Modal awal kecil Belum trampil & pengalaman - Pasarnya lu- as, bisa online & Kerjasama dengan toko oleh-oleh Perlu terus mencoba agar produk diteri- ma pasar Inovasi olahan ikan bandeng, udang atau produk laut lainnya - Bahan baku mudah - Modal alat & bahan agak tinggi -Belum trampil & pengalaman -Jika tdk berhsl, masy bisa hbs modal -Perlu modal lebih kuat - Perlu tekun - Pasarnya lu- as, bisa online & Kerjasama dg toko oleh- oleh Perlu trs men coba agar pro duk diterima pasar
Membuat sambal botol khas Sidoarjo - Bahan baku mudah - Masy sdh bia sa membuat - Modal kecil Perlu latihan pengemasan dan kontrol kualitas - Perlu tekun - Pasarnya lu- as, bisa online & Kerjasama dg toko oleh2 Perlu trs men coba agar pro duk disukai Membuat aneka produk kerajinan dari bahan limbah - Bahan baku mudah - modal kecil -Bidang baru -Belum trampil & pengalaman - Perlu tekun - Penjualan bi- sa online, Inta- ko& dinas kab. Perlu trs men coba agar pro duk disukai Beternak - Produk kebu- tuhan sehari- hari masyrkt Butuh modal cukup besar Konsumen luas & selalu ada Harga fluktu- atif Membangun infra struktur desa oleh masyarakat dengan dana desa Modal dana pemerintah Pelaksanaan tidak lama Pendpatan utk modal usaha Manajemen keuangan hrs lebih baik
Sumber : Hasil analisis Penulis, 2020
Dari analisis SWOT pada tabel 3 di atas didapatkan kesimpulan bahwa ragam alternatif pelatihan ketrampilan yang diminati masyarakat untuk bisa mulai merintis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah :
 Bahan bakunya mudah didapatkan;
 Ketrampilan dalam proses produksinya mudah dikuasai dengan baik;
 Modal alat dan bahan cukup terjangkau;
 Pasar hasil produksinya luas.
Untuk itu maka pemerintah daerah bisa memfasilitasi pelatihan-pelatihan ini dengan:  a)Menjalin  kerja  sama  dengan  LSM  atau  perguruan  tinggi  untuk melakukan  pelatihan  dan  pendampingan;  b)  Membantu  akses  masyarakat  ke lembaga  keuangan  atau  memberikan  stimulus  modal  usaha  dengan  subsidi  dan bunga  rendah;  c)  Membantu  pemasaran  hasil  produksi  masyarakat  dengan memfasilitasi kerjasama dengan mitra kerja usaha yang telah mapan.

## 4.4. Implementasi Desa Tangguh Bencana
Berdasarkan RTRW Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029 pasal 54 ayat 2 dan 3 maka  desa-desa  yang  menjadi  lokasi  penelitian  ini  merupakan  kawasan  yang rawan gempa, gerakan tanah dan longsor serta zona tidak layak huni. Karena itu, selain membutuhkan program pemberdayaan masyarakat  agar periode pemulihan dapat dipercepat, dibutuhkan pula program desa tangguh bencana yang merupakan suatu  upaya  peningkatan program  penanggulangan bencana berbasis masyarakat.
Masyarakat  desa  tangguh  bencana  harus  terlibat  aktif  dalam  mengkaji, menganalisis,  menangani,  memantau,  mengevaluasi  dan  mengurangi  risiko bencana di wilayah mereka (Habibullah, 2013).
Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mempersiapkan desa tangguh bencana di area terdampak bencana lumpur Lapindo, Sidoarjo, adalah: (a) Pengkajian risiko bencana di masing-masing desa; (b) Inisiasi  dan sosialisasi desa tangguh  bencana  ke  masyarakat;  (c)  Pembentukan  forum  pengurangan  risiko bencana tingkat desa; dan (d) Peningkatan kapasitas masyarakat dan perangkat desa dalam penanggulangan bencana.
U ntuk menginisiasi  dan  sosialisasi  program  desa  tangguh  bencana  ke masyarakat,  perlu  diadakan  beberapa  kegiatan  inisiasi  sekaligus  sebagai  upaya peningkatan  kapasitas  masyarakat  maupun  aparat  desa  dalam  program penanggulangan bencana langkah berikut:
1. Memperkenalkan model desa tangguh bencana kepada masyarakat;
2. Memberikan  berbagai  pengarahan,  pendidikan  dan  pelatihan  tentang manajemen  bencana  secara  berkala  kepada  masyarakat  seperti  konsep pengenaan  bencana,  konsep  manajemen  bencana,  sistem  peringatan  dini pelatihan  mobilisasi,  evakuasi,  pertolongan  pertama;  maupun  perencanaan operasional (Maarif et al., 2012);
3. Melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan seperti pemerintah desa, LSM, PKK, organisasi budaya maupun keagamaan yang sudah ada.
4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan perangkat desa dengan Pelatihan PAR ( Participatory  Action  Research) untuk  mengenal  kearifan  lokal pengurangan  risiko  bencana  serta  mengintensifkan  diskusi-diskusi  mengenai penanganan bencana dengan melibatkan berbagai elemen seperti PKK, Karang Taruna, posyandu bahkan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat dalam berbagai event rembug desa dan majelis taklim.
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi desa tangguh bencana kepada masyarakat, maka perlu adanya pembentukan forum pengurangan risiko bencana tingkat  desa  yang  secara  intensif  melakukan  menyusun  berbagai  strategi  dan langkah operasionalisasi program desa tangguh bencana.
Program ini kemudian dilanjutkan dengan upaya peningkatan kapasitas warga dan aparat dalam penanggulangan bencana, pengintegrasian program Pengurangan Risiko Bencana ke dalam Rencana Pembangunan Desa, dan pelaksanaan program tersebut di tingkat desa. Selanjutnya juga diperkuat dengan program pemberdayaan ekonomi dengan mengadakan beberapa pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan ekonomi  masyarakat.  Dengan  demikian  maka  program  desa  tangguh  bencana sebenarnya  juga  merupakan  program  pemberdayaan  masyarakat  yang  dapat sekaligus  berjalan  beririsan  dan  beriringan  dengan  program  pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kemandirian ekonomi serta kebertahanan masyarakat desa tersebut dalam menghadapi bencana.

## 5. Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian pemberdayaan masyarakat menuju desa tangguh bencana  di  area  terdampak  bencana  lumpur  Lapindo,  Sidoarjo,  adalah  bahwa ekonomi menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kondisi kerentanan pada  masyarakat  pasca  bencana,  dimana  untuk  mempercepat  upaya  pemulihan pasca  bencana  maka  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  terutama  di  bidang ekonomi perlu menjadi perhatian utama pemerintah pada area-area yang terdampak bencana.
Data kuesioner responden dari ketiga desa lokasi studi menunjukkan bahwa kesadaran warga akan pentingnya tabungan keluarga sebagai upaya kesiapsiagaan ( preparedness )  bencana  meningkat  secara  signifikan  walaupun  sebagian  dari responden mengalami penuurunan dari segi pendapatan.
Beberapa  program  pelatihan  ketrampilan  yang  telah  diadakan  oleh pemerintah daerah perlu diapresiasi, namun efektifitas dan tingkat keberhasilannya masih  belum  memberikan empowerment,  strengthening ,  memampukan, memandirikan  dan  memenuhi  harapan  masyarakat.  Karena  itu  perlu  dilakukan kajian mendalam serta memberikan alternatif pelatihan ketrampilan lain yang lebih beragam sesuai dengan minat dan kemampuan masyarakat. Hasil analisis SWOT dari  alternatif  pelatihan  yang  ditawarkan  pada  masyarakat  menunjukkan  bahwa faktor  kemudahan  dalam  perolehan  bahan  baku,  modal  awal  kecil,  penguasaan
proses  produksi  dan  akses  pasar  dari  produknya  akan  menarik  minat  minat masyarakat untuk mulai merintis usahanya.
Penanganan  dampak  bencana  lumpur  Lapindo  yang  hingga  kini  terus dilakukan oleh PPLS (Pusat Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) Kementrian PUPR hanya  berfokus  pada  masalah  teknis  penanganan  semburan  lumpur  dengan mengalirkan  air  ke  sungai  serta  memperkuat  dinding  tanggul.  Dalam  hal  ini sebenar-nya  pemerintah  daerah  melalui  BPBD  dapat  memfasilitasi  untuk melibatkan masyarakat di desa-desa terdampak bencana agar dapat berpartisipasi aktif  dan  membantu  mengatasi  masalah  terutama  mengurangi  dampak  risiko bencana  yang  terkait  dengan  lingkungan  di  sekitar  permukiman  masing-masing desa. Partisipasi ini dapat dilakukan dengan membentuk desa tangguh bencana yang dikelola oleh masyarakat sendiri dengan dukungan penuh pemerintah.

## Saran
Kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  dalam  bidang  ekonomi  maupun pembentukan desa tangguh bencana  yang bertujuan  untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  pencegahan,  mitigasi, kesiapsiaga-an,  tanggap  darurat,  evakuasi,  rehabilitasi  maupun  pembangunan kembali  adalah  bagian  tak  terpisahkan  dari  Manajemen  bencana  yang  sifatnya berkelanjutan. Karena itu maka program tersebut bukan hanya dilakukan pada fase awal pasca bencana, namun harus secara simultan dilakukan dan pemerintah perlu terus  memberi  dorongan  agar  masyarakat  juga  berpartisipasi  aktif  dan  memiliki budaya kemandirian dan menggembangkan kearifan lokal dalam penanggulangan bencana.
Pemberdayaan masyarakat bukan hanya untuk meningkatkan  produktivitas, memberikan kesempatan berusaha, memberikan suntikan dan akses modal sebagai stimulan,  tetapi  pemerintah  juga  perlu  memfasilitasi  kerjasama  dan  kemitraan dengan  unit  usaha  yang  telah  maju.  Pemerintah  perlu  terus  mendorong pembentukan  desa  tangguh  di  area  terdampak  bencana  lumpur  Lapindo  ini  dan dapat  dilakukan  beriringan  dengan  program  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat untuk  meningkatkan  kemandirian  ekonomi  serta  kebertahanan  masyarakat  desa tersebut dalam kerangka program manajemen dan mitigasi bencana.

## ACKNOWLEDGEMENT
Penelitian  ini  didanai  oleh  Kementrian  Riset  dan  Teknologi  –  Badan  Riset  dan Inovasi  Nasional  Republik  Indonesia  melalui  dana  Hibah  Penelitian  Kompetitif Nasional skema Penelitian Dosen Pemula tahun 2020. Terima kasih kami kepada LLDikti  Wilayah  7  yang  telah  memfasilitasi  penelitian  kami.  Terima  kasih  juga kepada Wa Nur Dhuha Ramadhana, Putri Anggraini, Nona Maria Engelina Luase dan  Putri  Rahayu  (mahasiswa  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Yos  Soedarso Surabaya) yang telah membantu penelitian ini dalam pengumpulan data kuesioner, wawancara  responden  penelitian  di  lapangan  sepenuhnya,  dan  perekapan  data hingga selesai, serta Aulia Herdhyanti (mahasiswa Teknik Informatika Universitas Brawijaya Malang) yang telah membantu pengolahan data penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  R.  M.,  &  Suryawan,  I.  B.  (2019).  Strategi  Pengembangan  Lumpur Lapindo  Sebagai  Wisata  Edukasi  Di  Kabupaten  Sidoarjo  Jawa  Timur. Destinasi Pariwisata , 7 (2), 281–287.
Arifin,  M.  Z.,  Nugroho,  W.  B.,  &  Kamajaya,  G.  (2006).  Lumpur  panas  lapindo: lahirnya subyek dan perubahan sosial, 1–5.
Arsiyah, Ribawanto, H., & Sumartono. (2009). Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa. Wacana , 12 (2), 370–375.
Bahransyaf,  D.  (2009).  Pemberdayaan  masyarakat  pasca  bencana  berbasis penelitian. Jurnal  Penelitian  Dan  Pengembangan  Kesejahteraan  Sosial , 14 (01), 47–56.
Daulay, P. (2010). Survival Mechanism Victim  Houshold of Lumpur Lapindo in Sidoarjo - Jawa Timur. Jurnal Organisasi Dan Manajemen , 6 (1), 74–88. Re- trieved from http://jurnal.ut.ac.id/index.php/JOM/article/download/284/237/
Ekawati,  J.,  Hardiman,  G.,  &  Pandelaki,  E.  E.  (2020).  Studi  Komparasi Kebertahanan  Kota  Pasca  Bencana  Alam  City  Resilience  Post  Natural Disaster, A Comparison Study. Arsitektura , 18 (1), 129–139.
Elika,  elmaghfira  putri,  Resnawaty,  R.,  &  Gutama,  arie  surya.  (2017).  Bencana Sosial Kasus Lumpur Pt.Lapindo Brantas. Jurnal Penelitian & PKM , 4 , 205– 216.
Habibullah.(2013).  Kebijakan  Penanggulangan  Bencana  Berbasis  Komunitas: Kampung Siaga Bencana dan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Informasi ,
18 (02), 133–150.
Hutomo,  M.  Y.  (2000).  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Bidang  Ekonomi :
Tinjauan  Teoritik  dan  Implementasi.  In Pemberdayaan  Masyarakat (pp.  1– 11). Jakarta: Bappenas RI. Retrieved from https://www.bappenas.go.id/files/ 2913/5022/6062/mardi__20091015151035__2384__0
Iftita, M., & Zurinani, S. (n.d.). Penyintas di Lumpur Tanpa Batas : Potret Pemuli- han Sosial Ekonomi Masyarakat Terdampak Bencana Lumpur Lapindo, 83– 93.
Jokowinarno,  D.  (2011).  Mitigasi  bencana  tsunami  di  wilayah  pesisir  lampung.
Jurnal Rekayasa , 15 (1), 13–20.
Kusumastuti, R. D., Viverita, Husodo, Z. A., Suardi, L., & Danarsari, D. N. (2014). Developing  a  resilience  index  towards  natural  disasters  in  Indonesia. International  Journal  of  Disaster  Risk  Reduction , 10 (PA),  327–340. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2014.10.007
Maarif, S., Damayanti, F., Suryanti, E. D., & Wicaksono, A. P. (2012). Initiation of The Desa Tangguh Bencana Through Stimulus-Response Method. Indonesian Journal of Geography , 44 (2), 173–182.
Mundakir.  (2011).  Dampak  Psikososial  Akibat  Bencana  Lumpur  Lapindo  ( Psychosocial  Impact  of  Lapindo  Mud  Disaster  ). Jurnal  Ners , 6 (1),  42–49. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/327338876
Mustangin,  Kusniawati,  D.,  Islami,  N.  P.,  Setyaningrum,  B.,  &  Prasetyawati,  E.
(2017). Pemberdayaan Masyarakat  Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji. Sosioglobal., Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi , 2 (1), 59–72.
Novenanto,  A.  (2016).  Membangun  Bencana:  Tinjauan  Kritis  terhadap  Peran Negara dalam Kasus Lapindo. Masyarakat, Jurnal Sosiologi , 20 (2), 159–192. Oktari,  R.  S.  (2019).  Peningkatan  Kapasitas  Desa  Tangguh  Bencana. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 4 (2), 189–197.
Reizkapuni,  R.,  &  Rahdriawan,  M.  (2014).  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam Penanggulangan  Banjir  Rob  di  Kelurahan  Tanjung  Mas  Kota  Semarang. Jurnal  Teknik  PWK , 3 (1),  154–164.  Retrieved  from  http://ejournal-
s1.undip.ac.id/index.php/pwk
Salami,  R.  O.,  Von  Meding,  J.  K.,  &  Giggins,  H.  (2017).  Urban  settlements’ vulnerability  to  flood  risks  in  African  cities:  A  conceptual  framework. Jàmbá:Journal  of  Disaster  Risk  Studies , 9 (1).  https://doi.org/10.4102/ jamba.v9i1.370
Saroji, Mahdi, S., & Srimulyani, E. (2016). Kajian empiris program desa tangguh bencana  (destana)  terhadap  ketangguhan  masyarakat  pesisir  dalam menghadapi bencana tsunami: studi kasus di dua gampong pesisir kabupaten aceh besar. Jurnal Ilmu Kebencanaan (JIKA) , 3 (4), 142–148.
Suryaningsih,  A.,  & Handayani,  B.  L.  (2017).  Bertahan Hidup Dalam  Kubangan Lumpur  (  Studi  tentang  Korban  Lumpur  Lapindo  di  Desa  Glagaharum Kecamatan  Porong  Sidoarjo  )  Survive  in  Mud  (  The  Study  of  Lapindo Mudflow Victims in Glagaharum Village , Porong. E-SOSPOL , IV (1), 6–11.
Yoo, S., Butler, J., Elias, T. I., & Goodman, R. M. (2008). The 6-Step Model for Community  Empowerment:  Revisited  in  Public  Housing  Communities  for Low-Income  Senior  Citizens. Health  Promotion  Practice , Vol.  XX (No.  XX, xx–xx), 1–14. https://doi.org/10.1177/1524839907307884
Buku : Anwas,  Oos  M.  2013. Pemberdayaan  Masyarakat  Di  Era  Global. Bandung: Alfabeta.
Adi,  Fahrudin.  2012,  Pengantar  Kesejahteraan  Sosial.  Bandung.  PT  Refika
Aditama.
Organisasi atau Perusahaan :
[BNPB],  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana.    Dapat  diunduh  dari: http://bnpb.cloud/dibi// grafik3a (diakses28/08/2020)

## Dokumen Hukum, Peraturan dan Perundangan:
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang

## Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029
Undang-undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana