Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3668/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Penerapan Hak Atas Kesehatan Bagi Fakir Miskin Di Indonesia Saat Pandemi Covid-19

## Bonita Cinintya Putri

## Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Accepted: 25 Juli 2022 Publish: 7 November 2022 Economy  and  Social  Welfare  should  not  be  read  and  understood  as  two separate  concepts  separately.  Human  rights  are  rights  that  humans  have solely because they are human. Humanity has it not because it was given to it by society or based on positive law, but solely based on its dignity as a human being.  The  state's  obligation  to  the  right  to  health  is  stated  in  Article  34 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The state as the holder of the obligation to fulfil  human rights has the responsibility to comply with these  aspects when talking about the right to health. This is a challenge in itself in the midst of the Covid-19 pandemic. Since March 2020,
Indonesia has stated that there has been the first case of Covid-19, and has made several efforts to continue to provide maximum service to the people in Indonesia, especially in the fields of health and social welfare. This is because people with middle to lower economic levels have difficulty getting access to do 3T or Test, Tracing, and Treatment because in 2020 the cost of conducting a polymerase chain reaction (PCR test) test is still high, making it difficult to reach all levels of society.
Keywords: Health, Pandemic, Covid-19,
Social welfare
Article Info Abstrak Article history: Accepted: 25 Juli 2022 Publish: 7 November 2022 Perekonomian  dan  Kesejahteraan  Sosial  tidak  boleh  dibaca  dan  dipahami sebagai dua konsep yang saling terpisah secara sendiri-sendiri. Hak Asasi Manusia  adalah  hak-hak  yang  dimiliki  manusia  semata-mata  karena  ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat  atau  berdasarkan  hukum  positif,  melainkan  semata-mata berdasarkan  martabatnya  sebagai  manusia.  Kewajiban  negara  dalam  hak atas  kesehatan tercantum  dalam Pasal  34 Ayat  (3) UUD RI  1945.  Negara sebagai  pemegang  kewajiban  pemenuhan  hak  asasi  manusia  memiliki tanggung  jawab  untuk  mematuhi  kedua  aspek  tersebut  ketika  berbicara mengenai  hak  atas  Kesehatan.  Hal  ini  merupakan  tantangan  tersendiri  di tengah  pandemi  Covid-19.  Sejak  Maret  2020,  Indonesia  telah  menyatakan bahwa  sudah  ada  kasus  pertama  Covid-19,  dan  sudah  beberapa  kali melakukan  upaya  untuk  tetap  dapat  memberikan  pelayanan  maksimal terhadap  masyarakat  di  Indonesia,  khususnya  di  bidang  kesehatan  dan kesejahteraan  sosial.  Hal  ini  dikarenakan  masyarakat  dengan  tingkat perekonomian  mengengah  ke  bawah  kesulitan  mendapatkan  akses  untuk melakukan  3T  atau  Test,  Tracing,  dan  Treatment  dikarenakan  pada  tahun 2020  biaya  untuk  melakukan  test  polymerase  chain  reaction  (Test  PCR) masih tinggi, sehingga sulit dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Bonita Cinintya Putri Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia E-mail : putri.cinintya@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945 ). Tujuan dari dibentuknya pemerintahan negara berdasarkan Pembukaan UUD 1945  adalah  untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah
Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan keadilan sosial. Salah satu tujuan bernegara yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Artinya, kesejahteraan menjadi salah satu pilar  dibentuknya  NKRI.  Salah  satu  spirit  Indonesia  merdeka  adalah  mentransformasi kondisi bangsa Indonesia yang terpuruk dan tereksploitasi akibat penjajahan sekian puluh tahun  lamanya.  Rakyat  negeri  ini  banyak  yang  hidup  dalam  kemiskinan  dan keterbelakangan.
Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial tidak boleh dibaca dan dipahami sebagai dua konsep yang saling terpisah secara sendiri-sendiri. Keduanya terletak pada bab yang sama karena memiliki hubungan kausalitas bahwa perekonomian harus diletakkan dalam fungsi  untuk  membangun  kesejahteraan  sosial.  Perekonomian  harus  dipahami  dalam kerangka  konsepsi  keadilan  sosial  seperti  cita-cita  UUD  1945.  Paradigma  negara kesejahteraan ( welfare state ) tersebut kemudian diturunkan dalam norma konstitusi pada Pasal 33 dan 34 pada Bab XIV yang sama yaitu Perekonomian Sosial dan Kesejahteraan Sosial.  Penekanan  pada  pasal  34  UUD  1945  adalah  sebagai  tanggung  jawab  sosial pemerintah,  yang  tidak  dapat  dilepaskan pada  pemaknaan  yang  ada  dipasal  sebelumnya tentang perekonomian nasional, begitupun sebaliknya.
Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.  Marcus  G  Singer  menyebutkan  bahwa  Hukum  Alam  merupakan  suatu  konsep dari  prinsip-prinsip  umum  moral  dan  sistem  keadilan  dan  berlaku  untuk  seluruh  umat manusia.  Hak  Asasi  Manusia  Internasional  ditetapkan  dan  dikembangkan  melalui kerjasama multilateral di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dewan Eropa, dan organisasi internasional lainnya. Organisasi-organisasi tersebut dibentuk melalui berbagai konvensi hak asasi manusia.
Di  Indonesia  umumnya  dipergunakan  istilah  “hak-hak  asasi”,  yang  merupakan terjemahan dari basic rights dalam bahasa Inggris dan grondrechten dalam bahasa Belanda. Sebagian orang menyebutkannya dengan istilah hak-hak fundamental, sebagai terjemahan dari  fundamental  rights  dalam  bahasa  Inggris  dan fundamentele  rechten dalam  bahasa Belanda. Di Amerika Serikat, di samping dipergunakan istilah human rights , dipakai juga istilah civil rights . Berdasarkan catatan sejarah pembentukan negara Republik Indonesia (RI) pada tahun 1945, konsep HAM telah muncul dan mendapatkan perhatian yang cukup serius. Rapat Besar Dokuritu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan,  BPUPK)  yang  diselenggarakan  pada  tanggal  15  Juli  1945  misalnya, menyimpan memori perdebatan para founding fathers tentang perlu tidaknya pengaturan tentang HAM dicantumkan dalam UUD, yang di kemudian hari kita kenal sebagai UUD 1945.
Salah satu tujuan bernegara yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk  memajukan  kesejahteraan  umum.  Artinya,  kesejahteraan  menjadi  salah  satu  pilar dibentuknya NKRI. Salah satu spirit Indonesia merdeka adalah mentransformasi kondisi bangsa  Indonesia  yang  terpuruk  dan  tereksploitasi  akibat  penjajahan  sekian  puluh  tahun lamanya.  Rakyat  negeri  ini  banyak  yang  hidup  dalam  kemiskinan  dan  keterbelakangan. Paradigma negara kesejahteraan ( welfare state ) tersebut kemudian diturunkan dalam norma konstitusi pada Pasal 33 dan 34 pada Bab XIV yang sama yaitu Perekonomian Sosial dan Kesejahteraan  Sosial.  Perekonomian  dan  Kesejahteraan  Sosial  tidak  boleh  dibaca  dan dipahami sebagai dua konsep yang saling terpisah secara sendiri-sendiri. Keduanya terletak pada  bab  yang  sama  karena  memiliki  hubungan  kausalitas  bahwa  perekonomian  harus diletakkan  dalam  fungsi  untuk  membangun  kesejahteraan  sosial.  Perekonomian  harus
dipahami  dalam  kerangka  konsepsi  keadilan  sosial  seperti  cita-cita  UUD  1945.  Terkait dengan masalah kesehatan, Pelaksanaannya ditetapkan pada pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yakni,  negara  bertanggung  jawab  atas  penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Dalam  bahasa  Arab,  kata  faaqir  berasal  dari  kata  faqr   yang  berarti  ‘tulang punggung’  dan  yang  pertama  (faaqir)  berarti  ‘orang  yang  patah  tulang  punggungnya’ karena demikian berat beban yang dipikulnya. Sedangkan kata ‘miskin’ berasal dari kata sakana yang dalam bahasa Arab berarti ‘diam’ atau ‘tenang’ . Dengan demikian, pengertian umum dari fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi  kebutuhan  pokok  yang  layak bagi  kemanusiaan  atau  orang  yang mempunyai sumber  mata  pencaharian  tetapi  tidak  memenuhi  kebutuhan  pokok  yang  layak  bagi kehidupannya.
Kewajiban negara dalam hak atas kesehatan tercantum dalam Pasal 34 Ayat (3) UUD RI 1945 yang menyebutkan bahwa “... negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak ...”. Lebih lanjut pada Pasal 34 Ayat (4) UUD RI 1945 disebutkan bahwa “... ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang ...”. Pengaturan dalam undang-undang diwujudkan melalui UU Kesehatan, yang mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga dan  masyarakat  berhak  memperoleh  perlindungan  terhadap  kesehatannya,  dan  negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi  masyarakat  miskin  dan  tidak  mampu.  Pasal  7  UU  Kesehatan  menyatakan  bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat,  serta  Pasal  9  UU  Kesehatan  menyatakan  bahwa  pemerintah  bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Kemiskinan  adalah  masalah  yang  selalu  dihadapi  oleh  negara  berkembang, termasuk  pula  Indonesia.  Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik,  Persentase  penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19 persen, meningkat 0,41 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen poin terhadap September 2019. Dalam mengukur tingkat  kemiskinan,  BPS  menggunakan  konsep  kemampuan memenuhi  kebutuhan  dasar (basic needs approach), yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.
Ada beberapa factor yang terkait dengan tingkat kemiskinan di Indonesia, antara lain:
a. Pandemi Covid – 19 yang berdampak pada perubahan perilaku, aktivitas ekonomi, dan pendapatan penduduk;
b. Pertumbuhan  ekonomi  terkontraksi,  dimana  terjadi  kontraksi  pertumbuhans  ebesar 3,49%.
c. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang pada triwulan III tahun 2020 terkontraksi sebesar 4,05%, jauh lebih menurun dibandingkan pada periode yang sama tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,01%.
d. Laju inflasi umum relative rendah;
e. Perubahan harga eceran beberapa komoditas pokok, yang secara nasional harga eceran beberapa  komoditas  pokok  mengalami  kenaikan  (daging  sapi,  susu  kental  manis, minyak  goreng,  tepung  terigu  dan  ikan  kembung).  Namun  demikian  terdapat  pula komoditas yang mengalami penurunan harga (beras, daging ayam ras, gula apsir, cabai rawit, dan telur ayam ras);
f. Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT)  Naik  sebesar  7,07%  (ada  kenaikan  sebesar 1,84% dibandingkan pada Agustus 2019);
g. 29,12  Juta  Penduduk  Usia  Kerja  terdampak  Covid-19  (menjadi  pengangguran, sementara tidak bekerja, dan bekerja dengan pengurangan jam kerja);
h. Persentase Pekerja setengah Penganggur Naik; dan
i. Bantuan sosial pusat dan daerah berjalan dengan baik, terutama pada penduduk lapisan bawah.
Kesehatan adalah  salah  satu  kebutuhan  dasar  manusia.  Secara  konsep,  hak atas Kesehatan tidak bisa disamakan dengan hak untuk sehat. Kesehatan juga dipengaruhi oleh beberapa factor yang itu berada di luar kendali negara, misalnya kondisi biologis dan sosial- ekonomi  seseorang.  Hak  atas  Kesehatan  menyangkut  dua  aspek  penting,  yaitu  aspek kebebasan ( freedom ) dan keberkahan ( entitlements ). Negara sebagai pemegang kewajiban pemenuhan  hak  asasi  manusia  memiliki  tanggung  jawab  untuk  mematuhi  kedua  aspek tersebut ketika berbicara mengenai hak atas Kesehatan.
Kesehatan, yang merupakan suatu Hak Asasi Manusia yang harus dipenuhi oleh negara, merupakan tantangan tersendiri di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 atau Covid-19. Sejak Maret 2020, Indonesia telah menyatakan bahwa sudah ada kasus pertama Covid-19,  dan  sudah  beberapa  kali  melakukan  upaya  untuk  tetap  dapat  memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat di Indonesia, khususnya di bidang kesehatan dan kesejahteraan  sosial.  Hal  ini  dikarenakan  masyarakat  dengan  tingkat  perekonomian mengengah  ke  bawah  kesulitan  mendapatkan  akses  untuk  melakukan  3T  atau Test , Tracing ,  dan Treatment dikarenakan  pada  tahun  2020  biaya  untuk  melakukan  test polymerase chain reaction (Test PCR) masih tinggi, sehingga sulit dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Wabah virus Covid-19 yang semula hanya menjadi wabah di kota Wuhan, namun tidak lama kemudian menjadi  pandemic yang menyebabkan keresahan di seluruh dunia. Setelah virus Corona berhasil menginfeksi lebih dari 118.000 orang pada 114 negara dan menyebabkan 4.291 orang meninggal dunia, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akhirnya menetapkan  wabah  virus  Corona  sebagai  pandemic  global.  Di  Indonesia  sendiri,  kasus terinfeksi  Corona  pertama  kali  diumumkan  pada  2  Maret  2020,  dan  setelah  itu  jumlah pasien yang positif terinfeksi terus bertambah. Pandemi Covid-19 benar-benar memporak- porandakan  ekonomi  dan  ketenagakerjaan  Indonesia.  Kemiskinan  dan  ketimpangan ekonomi  yang  dialami  Indonesia  diakibatkan  karena  virus  Covid-19  terus  meningkat. Kemiskinan bertambah karena dari total penduduk usia kerja sebanyak 203,97 juta orang, 14,28%  nya  terdampak  pandemic.  Pemberlakuan  berbagai  kebijakan  dalam  rangka mengatasi  penyebaran  atau  upaya  untuk  memutus  penyebaran  virus  Covid-19 mengakibatkan  banyak  kegiatan  ekonomi  yang  mengalami  kontraksi  bahkan  berhenti berproduksi.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  Penulis  merumuskan  isu  –  isu  pembahasan dalam pertanyaan penelitian, antara lain : bagaimana upaya penegakan dalam pemenuhan hak kesehatan terhadap fakir miskin di Indonesia  saat pandemi Covid-19?; dan apa saja upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan terkait penegakan hak atas kesehatan di Indonesia?.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif.  Penelitian  hukum normative  adalah  penelitian  hukum  kepustakaan.  Sejalan  dengan  metode  di  atas, pendekatan yang dilakukan adalah pedekatan perundang  – undangan ( statute approarch ) dengan maksud untuk menleiti, mendalami, dan menelaah berbagai peraturan perundang- undangan, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hak atas kesehatan.

## 2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hak Asasi Manusia atas Kesehatan
Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia  manusia.  Umat  manusia  memilikinya  bukan  karena  diberikan  kepadanya  oleh masyarakat  atau  berdasarkan  hukum  positif,  melainkan  semata-mata  berdasarkan martabatnya  sebagai  manusia.  Marcus  G  Singer  menyebutkan  bahwa  Hukum  Alam
merupakan  suatu  konsep  dari  prinsip-prinsip  umum  moral  dan  sistem  keadilan  dan berlaku untuk seluruh umat manusia. Hak Asasi Manusia Internasional ditetapkan dan dikembangkan melalui kerjasama multilateral di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dewan  Eropa,  dan  organisasi  internasional  lainnya.  Organisasi-organisasi  tersebut dibentuk melalui berbagai konvensi hak asasi manusia.
Dalam perkembangannya, semenjak pendirian PBB pada tahun 1945, kuatnya penghormatan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  ditandai  dengan  ditetapkannya  berbagai instrumen Hak Asasi Manusia yang antara lain terdiri dari sebagai berikut:
1. Tingkat Perserikatan Bangsa-bangsa:
a. Charter of the United Nations 1945 ;
b. Universal Declaration of Human Rights 1948;
c. Convention Relating to the Status of Refuges 1954;
d. International  Covenant  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Racial Discrimination (CERD) 1965;
e. International  Covenant  on  Economic,  Social,  and  Cultural  Rights  (ICESCR) 1966;
f. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW) 1979;
g. Convention Againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) 1984;
h. Convetion on the Rights of the Child (CRD) 1990;
i. Vienna Declaration and Programme of Action (1993);
2. Tingkat Regional
a. European Convention on Human Rights (EHCR) 1992;
b. American Convention on Human Rights 1969;
c. African Banjul Charter on Human and People’s Rights 1981;
d. Cairo Declaration on Human Rights in Islam 1990;
e. Bangkok Declaration 1993;
f. Asian Human Rights Charter 1997;
3. Tingkat Domestik
a. Declaration  of  the  Rights  of  Man  and  Citizen  (Déclaration  des  droits  de l'homme et du citoyen) 1978 di Perancis;
b. Bill of Rights 1791 di Amerika Serikat;
c. Charter of Rights and Fundamental Freedoms 1982 di Kanada;
d. Bill of Rights 1996 di Afrika Selatan;
e. Human Rights Act 1998 di Inggris;
f. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  di Indonesia.
Berdasarkan perkembangan Hak Asasi Manusia, timbul asumsi  bahwa Hak Asasi  Manusia  adalah  bersumber  dari  dunia  barat  dengan  cirinya  yang  bersifat universal  dan  individual.  Sehubungan  dengan  hal  dimaksud,  John  Locke menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:
“ Hak  Asasi  Manusia  adalah  hak-hak  yang  dibawanya  semenjak  manusia  itu dilahirkan didunia, bahkan sesungguhnya manusia atau bayi yang masih dalam kandungan seorang ibu pun telah mempunyai hak asasi manusia. Adapun yang dimaksudkan  dengan  hak  asasi  manusia  itu  sendiri  adalah  hak  akan  hidup, kebebasan,  kemerdekaan dan hak akan milik. ”
Ketentuan  hak  atas  Kesehatan  yang  ditetapkan  sebagai  salah  satu  hak  dasar
( fundamental  rights )  yang  dimiliki  oleh  setiap  individu,  sudah  ditetapkan  pada beberapa Konvensi Internasional dan dokumen hukum intenasional. Dalam pembukaan
World  Health  Organization  (WHO)  Constituion,  berbunyi  :  “ The  enjoyment  of  the hightest attainable standard of health is one of the fundamenla rghts of every human being  without  distinction  of  race,  religion,  political  belief,  economic,  or  social conditions ”. Oleh karena itu,hak atas kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang harus  dipenuhi  oleh  negara  tanpa  memandang  ras,  jenis  kelamin,  agama,  pandangan politik, dan keadaan sosial ekonomi seseorang.
Banyak  deklarasi  dan  konvensi  internasional  yang  mengartikulasikan  hak asasi manusia atas kesehatan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang tidak mengikat menetapkan dalam Pasal 25 bahwa “setiap orang memiliki hak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan perawatan medis dan kebutuhan sosial. jasa."
Berdasarkan hal tersebut hak atas kesehatan diakui sebagai "hak dasar" oleh masyarakat  internasional  sejak  adopsi  dari  Konstitusi  Organisasi  Kesehatan  Dunia (WHO)  pada  tahun  1946.  Kemudian  dipertegas  dalam  komentar  umum  dari  Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya terhadap hak atas kesehatan yaitu “Health is a fundamental human right indispensable for the exercise of other human rights”. Oleh karena itu, Kesehatan ditempatkan sebagai hak asasi manusia yang fundamental dan tidak ternilai demi terlaksananya hak asasi manusia atau hak fundamental lainnya. WHO  menyatakan  “ Government  has  a  responsibility  for  the  health  of  their people  which  can  be  fulfilled  only  by  the  provision  of  adequate  health  and  social measures ”.  Hak  atas  kesehatan  sebagai  hak  fundamental  yang  menuntut  tanggung jawab  negara  dalam  pemenuhannnya  dipertegas  kembali  dalam  deklarasi  yang dilakukan oleh WHO dan UNICEF yang dikenal sebagai deklarasi Almaata, yaitu: “ The important  WHO  and  UNICEF  Declaration  of  Almaata  adopted  at  the  International Conference  on  Primary  Health  Care  in  1978,  also  used  similar  language:  The Conference strongly reaffirms that health, which is a state of complete physical, mental and  social  wellbeing,  and  not  merely  the  absence  of  disease  or  infirmity,  is  a fundamental human right and that the attainment of the highest possible level of health is  a  most  important  world-wide  social  goal  whose  realization  requires  the  action of many other social and economic sectors in addition to the health sector ”.
Terkait  dengan  pemenuhan  hak  atas  Kesehatan,  Universal  Declaration  of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) merupakan titik awal hak atas Kesehatan dinyatakan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PAsal 25 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas  taraf  hidup  yang  memadai  untuk  Kesehatan  dan  kesejahteraan  dirinya  dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan Kesehatan serta  pelayanan  sosial  yang  diperlukan.  Di  Indonesia  sendiri,  masuknya  konsep  hak asasi  manusia  dalam  UUD  1945  bermula  pada  amandemen  kedua  UUD  1945  tahun 2000, Bab XA UUD 1945. Sebagian besar ketentuan yang baru tersebut berkiblat pada hak  –  hak  yang  terkandung  dalam  perjanjian  hak  asasi  manusia  (konvensi internasional).  Hak-hak  tersebut  termasuk  hak-hak  sipil  dan  politik  (pasal  28A), perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D), hak atas lingkungan yang sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat (1)), dan hak atas jaminan sosial (Pasal 28H ayat (3))
Kesehatan,  menurut  Undang  –  Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam Pasal  12  ayat  (1)  International  Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural  Right (ICESCR) hak atas Kesehatan dijelaskan sebagai “hak setiap orang untuk menikmati standar  tertinggi  yang  dapat  dicapai  atas  Kesehatan  fisik  dan  mental”,  namun  tidak
mencakup area pelayanan Kesehatan. Sebaliknya, dari sejarah perancangan dan makna gramatikal  pasal  12  ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa  langkah-langkah  yang  akan diambil  oleh  Negara  Pihak  pada  kovenan  ini  guna  mencapai  perwujudan  hak  ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan :
a) Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat;
b) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
c) Pencegahan,  pengobatan  dan  pengendalian  segala  penyakit  menular,  endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;
d) Penciptaan  kondisi-kondisi  yang  akan  menjamin  semua  pelayanan  dan  perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.
Hak  atas  kesehatan  mencakup  wilayah  yang  luas  dari  faktor  ekonomi  dan sosial yang berpengaruh pada penciptaan kondisi dimana masyarakat dapat mencapai kehidupan yang sehat, juga mencakup faktor-faktor penentu kesehatan seperti makanan dan  nutrisi,  tempat  tinggal,  akses  terhadap  air  minum  yang  sehat  dan  sanitasi  yang memadai, kondisi kerja yang sehat dan aman serta lingkungan yang sehat.
B. Penegakan Hak Atas Kesehatan Bagi Fakir Miskin pada saat Pandemi Covid-19
Pandemi  Virus  Covid-19  yang  bermula  pada  awal  tahun  2020  di  China menyebabkan  beberapa  negara  telah  mewaspadai  akan  virus  yang  semakin  luas mewabah  berbagai  belahan  dunia.  Perkembangan  pasien  sembuh  per  16  April  2021 jumlahnya sudah melebihi angka 1,4 juta orang atau tepatnya 1.333.229 orang dengan presentasenya  di  angka  90,6%.  Pandemi  Covid-19  bukan  hanya  mempengaruhi masalah  Kesehatan,  namun  juga  mempengaruhi  stabilitas  politik,  hubungan  bilateral antar  negara,  kehidupan  sosial  masyarakat,  dan  juga  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia yang sempat melemah di tahun 2020.
Sejak  diumumkan  sebagai  sebuah  pandemi,  Badan  Organisasi  Kesehatan Dunia  (WHO)  telah  memberikan  penjelasan  secara  terperinci  bagaimana  tata  cara pencegahan  bagi  masyarakat,  baik  kelompok  maupun  individu,  ataupun  kelompok masyarakat  berkebutuhan  khusus  lainnya.  Akses  terhadap  pelayanan  Kesehatan  saat pandemic tidak hanya diperlukan untuk mengatasi sector medis saja, tetapi juga penting untuk  mempertimbangkan  hak  asasi  manusia  dan  konsekuensi  setiap  kebijakan Kesehatan yang diambil pada gender tertentu.  Perawatan harus tersedia untuk semua orang tanpa diskriminasi, termasuk bagi mereka yang rentan dan terpinggirkan. Hal ini berarti negara harus memastikan tidak ada seorang pun yang ditolak  karena masalah biaya.
Pada  16  Maret  2020,  sekelompok  ahli  hak  asasi  manusia  PBB  mengatakan bahwa  “pernyataan  darurat  berdasarkan  wabah  COVID-19  tidak  boleh  digunakan sebagai  dasar  untuk  menargetkan  kelompok,  minoritas,  atau  individu  tertentu. Seharusnya  tidak  berfungsi  sebagai  kedok  untuk  tindakan  represif  dengan  kedok melindungi  kesehatan  ...  dan  tidak  boleh  digunakan  hanya  untuk  membatalkan perbedaan  pendapat."  Pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  informasi yang diperlukan untuk perlindungan dan pemajuan hak, termasuk hak atas kesehatan. Komite  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  menganggap  sebagai  “kewajiban  inti” memberikan “pendidikan dan akses informasi mengenai masalah kesehatan utama di masyarakat,  termasuk  cara  pencegahan  dan  pengendaliannya”.  Respons  yang menghormati hak terhadap COVID-19 perlu memastikan bahwa informasi yang akurat dan  terkini  tentang  virus,  akses  ke  layanan,  gangguan  layanan,  dan  aspek  lain  dari respons terhadap wabah sudah tersedia dan dapat diakses oleh semua orang.
Sejak tahun 1984, Indonesia telah membentuk aturan hukum mengenai wabah penyakit  menular  melalui  Undang  –  Undang  Nomor  4  Tahun  1984  tentang  Wabah
Penyakit  Menular  (selanjutnya  disebut UU  Wabah  Penyakit  Menular ).  Dalam UU Wabah  Penyakit  Menular,  disebutkan  wabah  penyakit  menular  sebagai  kejaian berjangkitnya  suatu  penyakit  menular  dalam  masyarakat  yang  jumlah  penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu  serta  dapat  menimbulkan  malapetaka.  UU  Wabah  Penyakit  Menular  ini menjelaskan  terdapat  beberapa  tindakan  tindakan  dalam  menanggulangi  wabah penyakit  menular  yaitu:  penyelidikan  epidemiologis,  pemeriksaan,  pengobatan, perawatan,  dan  isolasi  penderita  termasuk  tindakan  karantina,  pencegahan  dan pengebalan,  pemusnahan  penyebab  penyakit,  penanganan  jenazah  akibat  wabah, penyuluhan kepada masyarakat, dan upaya penanggulangan lainnya. Perlu diperhatikan bahwa  penanggulangan  penyakit  menular  harus  dilakukan  dengan  memperhatikan kelestarian lingkungan.
Dalam  hal  penegakan  hukum,  Undang  –  Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan ), telah diatur mengenai apa saja yang  harus  dilakukan  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia.  Berdasarkan  Undang  – Undang  tersebut,  Pemerintah  wajib  mengumumkan  wilayah  yang  menjadi  sumber penularan  penyakit  kepada  masyarakat.  Langkah  pertama  berupa  memberikan informasi  tersebut  menjadi  penting  karena  masyarakat  dapat  melakukan  upaya pencegahan serta lebih waspada terhadap penularan virus tersebut.
Selain  UU  Kesehatan,  Indonesia  memiliki  peraturan  pelaksana  untuk menanggulangi  penyakit  menular  yaitu  dengan  diterbitkannya  Peraturan  Menteri Kesehatan  No.  82  tahun  2014  tentang  Penanggulangan  Penyakit  Menular.  Secara konstitusional,  Pemerintah  wajib  memberikan  pelayanan  Kesehatan  yang  memadai, dan  masyarakat  berhak  untuk  mendapatkan  perlindungan  sebagai  hak  yang  melekat. Oleh  karena  itu,  perlindungan  serta  jaminan  Kesehatan  setiap  orang,  termasuk  fakir miskin merupakan prioritas utama.
Dalam Pasal 25 ayat (1) Universal Declaration of Human Rights (selanjutnya disebut UDHR )  disebutkan  bahwa  semua  orang  berhak  atas  tingkat  hidup  yang memadai untuk  kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan  keluarganya. Hal ini secara internasional  juga  diatur  dalam International  Covenant  on  Economic,  Social,  and Cultural  Rights (selanjutnya  disebut ICESCR )  atau  Konvensi  Internasional  tentang Hak Ekonomi, Soaial, dan Budaya, dalam Pasal 12 yang menyebutkan bahwa negara peserta kovenan tersebut mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hak  Kesehatan fisik dan mental. Langkah – Langkah yang diambil oleh negara dalam perjanjian internasional ini adalah pelaksanaan sepenuhnya atas hak, termasuk pencegaha, perawatan, dan pengawasan terhadap penyakit epidemic, endemic, penyakit karena pekerjaan dan penyakit lainnya.
Konstitusi Nasional pun telah menyebutkan dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ditegaskan  Kembali  dalam  Undang  –  Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak Asasi  Manusia  (selanjutnya  disebut UU  HAM )  dalam  Pasal  8  disebutkan  bahwa perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan  pemenuhan  hak  asasi  amnusia  terutama menjadi  tanggung  jawab  pemerintah.  Pada  tahun  2018,  Indonesia  telah  memiliki peraturan  terbaru  yaitu  Undang  –  Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Karantina Kesehatan  (selanjutnya  disebut UU  Karantina  Kesehatan )  yang  mendefinisikan karantina  Kesehatan  sebagai  upaya  mencegah  dan  menangkal  keluar  atau  amsuknya penyakit dan/atau factor resiko Kesehatan masyatakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan Kesehatan masyarakat. Karantina Kesehatan sendiri terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan pembatasa sosial berskala besar. Sejak pandemic covid-19 merebak di Indonesia, pemerintah telah
berupaya untuk menghentikan segala bentuk pergerakan orang untuk mencegah virus tersebut menyebar terlalu luas. Pembatasan pergerakan tersebut mengakibatkan tidak semua  orang  dapat  melakukan  pekerjaannya  sehari  –  hari  untuk  mendapatkan pemasukan, sehingga banyak orang terdampak secara ekonomi sejak pandemic Covid- 19.
Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah warga miskin di Indonesia meningkat lebih  dari  2.7  juta  jiwa  akibat  pandemi  Covid-19.  Yang  dimaksud  dalam  kategori miskin adalah yang pengeluarannya dibawah Rp460.000,00 per orang atau Rp2.2 juta per  keluarga  per  bulan.  Beragam  kebijakan  telah  diterapkan  untuk  menahan peningkatan  angka  kemiskinan  sebagai  dampak  negative  pandemic  Covid-19, antara lain memberdayakan  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) demi pemulihan ekonomi.
Upaya  pemenuhan  hak  atas  Kesehatan,  termasuk  kepada  fakir  miskin  yang membutuhkan,  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara  berupa  pencegahan  dan penyembuhan.  Upaya  pencegahan  meliputi  penciptaan  kondisi  yang  layak  bagi Kesehatan, baik menjamin ketersediaan pangan dan pekerjaan, perumahan yang baik, dan  lingkungan  yang  sehat.  Sedangkan  upaya  penyembuhan  dilaukan  dengan penyediaan pelayanan Kesehatan yang optimal. Pelayanan Kesehatan yang dimaksud meliputi aspek jaminan sosial atas Kesehatan, sarana Kesehatan yang memadai, tenaga medis yang berkualitas, dan pembiayaan pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat. Pasal  12  ICESCR  menguraikan  Langkah  –  Langkah  yang  harus  diambil  untuk mewujudkan standar tertinggi dalam mencapai Kesehatan fisik dan mental, yaitu:
a) Ketentuan  untuk  penurunan  angka  kelahiran  dan  kematian  bayi  serta  untuk perbaikan kesehatan anak;
b) Perbaikan seluruh aspek kesehatan lingkungan dan industri;
c) Pencegahan,  perawatan  dan  pengawasan  terhadap  penyakit  epidemik,  endemik, penyakit karena pekerjaan dan penyakit lainnya;
d) Penciptaan  kondisi  yang  akan  menjamin  semua  pelayanan  kesehatan  dan pemeriksaan kesehatan seandainya menderita sakit.
Kemiskinan  dan  ketimpangan  yang  dialami  oleh  masyarakat  Indonesia diakibatkan virus Covid-19 berada pada tren meningkat. Adanya ketimpangan sanitasi, layanan  Kesehatan  antara  penduduk  yang  kaya  dan miskin,  atau  rentan  miskin  yang sudah ada sebelum pandemic Covid-19 diperkirakan menjadi penyebab meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir. Pemberian bantuan sosial  atau  bansos  sebagai  bantalan  bagi  masyarakat  menengah  ke  bawah  untuk bertahan  diyakini  belum  cukup  untuk  membantu  ekonomi  masyarakat  dalam  jangka panjang.
Sejak  diberlakukan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  di  berbagai wilayah, ada beberapa kelompok pekerja yang tidak bisa bekerja dari rumah, sehingga mejadi  lebih  beresiko  tertular  virus  Covid-19.  Supir  online  dan  tukang  sampah, merupakan  contoh  pekerjaan  yang  tidak  dapat  melakukan  pekerjaannya  dari  rumah seperti  layaknya  pegawai  perusahaan  atau  pegawai  negeri  sipil.  Dalam  upaya  untuk menanggulangi  permasalahan  Kesehatan pada  masa  pandemic  Covid-19,  pemerintah berencana  untuk  memberikan  vaksin  virus  corona  secara  gratis  kepada  93  juta masyarakat miskin. Pembiayaan terhadap vaksin Covid-19 ini diusulkan Erick Tohir, Menteri  BUMN  sekaligus  Ketua  Pelaksana  Komite  Penanganan  Covid-19  dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam 2 (dua) model, yaitu vaksin bantuan dengan dibiayai pemerintah, dan vaksin mandiri yang dibiayai sendiri oleh masyarakat. Melalui program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional,  Kepala  Badan  Kebijakan  Fiskal  (BKF) Kementerian Keuangan mengklaim jumlah penduduk miskin tidak terlalu tinggi karena
pemerintah  telah  menyelamatkan  sekitar  5  juta  penduduk  dari  jurang  kemiskinan melalui penyaluran bantuan sosial (bansos).
Segala  kebijakan  yang  dipilih  oleh  Pemerintah  tentu  harus  bertujuan  untuk kemaslahatan  masyarakat,  terutama  di  bidang  Kesehatan.  Dengan  adanya  pemberian vaksin  gratis,  penyaluran  bantuan  sosial,  dan  program  pemerintah  lainnya  dapat dikatakan sudah berupaya untuk menegakkan hak atas Kesehatan bagi orang miskin di Indonesia,  yang  mana  sesuai  dengan  amanat  Pasal  28  H  ayat  (1)  UUD  1945  ,  yaitu menjamin setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh pelayanan  Kesehatan.  Hal  ini  dilakukan  karena  Negara  dan  Pemerintah  bertnggung jawab  untuk  menghormati,  melindungi,  membela,  dan  menjamin  hak  asasi  manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.
C. Upaya dalam Mengatasi Permasalahan Terkait Penegakan Hak Atas Kesehatan
Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Pandemi Covid-19 ada di Indonesia, Bank Dunia memperkirakan kemiskinan di Indonesia naik menjadi 10,7 persen hingga 11,6 persen. Data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  mencatat  jumlah  penduduk miskin yang berkisar  26,42  juta langsung  naik  1,13  juta  menjadi  27,55  juta  hanya  dalam  6  bulan sejak pandemi covid-19 mampir ke Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tadinya 9,78 persen menjadi double digit, yaitu 10,19 persen dari total populasi penduduk. Ketimpangan sanitasi, layanan Kesehatan antar penduduk menjadi salah satu pemicu mengapa angka kemiskinan di Indonesia meningkat. Program Bantuan Sosial atau  Bansos  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  juga  dinilai  kurang  efektif  karena menimbulkan permasalahan, misalnya rawan korupsi. Menurut Bhima, setidaknya ada 4  (empat)  alasan  mengapa  masih  terdapat  celah  dalam  program  bantuan  sosial pemerintah, yaitu:
• Program Bantuan Sosial rawan dikorupsi, dan hal ini terbukti memang benar ada Tindakan  korupsi  yang  dilakukan  oleh  oknum,  sehingga  membuat  program bantuan  sosial  ini  tidak  efektif  untuk  membantu  konsumsi  masyarakat  dan menahan tingkat kemiskinan.
• Bantuan  sosial  dalam  bentuk  tunai  prosesnya  terlalu  lama,  karena  masyarakat hanya perlu  diberi dana  tunai dalam waktu cepat. Namun adanya bantuan sosial melalui  Kartu  Prakerja  membuat  masyarakat  harus  mengikuti  pelatihan  terlebih dahulu, baru mendapat dana tunai.
• Kebijakan  pemberian  bantuan  sosial  dari  sisi  waktu  sedikit  terlambat.  Hal  ini dilihat dari bantuan subsidi upah dan bantuan modal produktif kepada usaha kecil dan mikro yang baru diberikan pada semester II tahun 2020.
• Kebijakan pengendalian masalah pandemi yang tidak tepat dan membingungkan.
• Bantuan sosial yang diberikan pemerintah, tidak diikuti pengendalian inflasi yang muncul dari kenaikan harga pangan.
Dalam menegakkan hak atas Kesehatan saat pandemic covid-19 di Indonesia, ada beberapa masalah lain. Adanya ketimpangan akses terhadap pelayanan Kesehatan di Indonesia menyebabkan penduduk yang tinggal di daerah yang terpinggirkan tidak memiliki  akses  Kesehatan  hingga  pelayanan  Kesehatan  yang  modern.  Hal ini  dipicu dari adanya beberapa factor, yaitu:
• Kemiskinan;
• Kondisi geografis;
• Penduduk yang tinggal di daerah terpencil atau kurang berkembang; dan
• Status kecacatan.
Pelayanan  Kesehatan  yang  modern  lebih  berkembang  di  daerah  Barat Indonesia dibandingkan dengan daerah Timur Indonesia, dan mayoritas terkonsentrasi
di Pulau Jawa. Puskesmas di Pulau Jawa memiliki tingkat kesiapan yang lebih tinggi dalam  memberikan  standar  pelayanan  Kesehatan  dalam  masa  Pandemi  ini,  misalnya tempat  pembuangan  sampah  infeksius,  disinfektan,  dan  pembersih  tangan.  Layanan perawatan  Kesehatan  di  daerah  yang  padat  penduduknya  jauh  lebih  buruk.  Di  Pulau Jawa, satu layanan fasilitas perawatan Kesehatan melayani lebih dari 500 rumah tangga di pedesaan. Di Indonesia Bagian Timur, 19.7 persen dari desa – desa di Papua dan 27 persen desa di Maluku memiliki permasalahan serupa.
Kesehatan sebagai hak asasi manusia mengandung makna bahwa  Kesehatan merupakan  suatu  unsur  utama  pemenuhan  hak  asasi  manusia  dalam  rangka mewujudkan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan.  Salah  satu  spirit  Indonesia  merdeka adalah  mentransformasi  kondisi  bangsa  Indonesia  yang  terpuruk  dan  tereksploitasi akibat penjajahan sekian puluh tahun lamanya. Rakyat negeri ini banyak yang hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan.
Ada  beberapa  factor  yang  terkait  dengan  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia, antara lain:
a. Pandemi Covid – 19 yang berdampak pada perubahan perilaku, aktivitas ekonomi, dan pendapatan penduduk;
b. Pertumbuhan ekonomi terkontraksi, dimana terjadi kontraksi pertumbuhans ebesar 3,49%.
c. Pertumbuhan  pengeluaran  konsumsi  rumah  tangga,  yang  pada  triwulan  III  tahun 2020  terkontraksi  sebesar  4,05%,  jauh  lebih  menurun  dibandingkan  pada  periode yang sama tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,01%.
d. Laju inflasi umum relative rendah;
e. Perubahan  harga  eceran  beberapa  komoditas  pokok,  yang  secara  nasional  harga eceran  beberapa  komoditas  pokok  mengalami  kenaikan  (daging  sapi,  susu  kental manis, minyak goreng, tepung terigu dan ikan kembung). Namun demikian terdapat pula  komoditas  yang  mengalami  penurunan  harga  (beras,  daging  ayam  ras,  gula apsir, cabai rawit, dan telur ayam ras);
f. Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT)  Naik  sebesar  7,07%  (ada  kenaikan  sebesar 1,84% dibandingkan pada Agustus 2019);
g. 29,12  Juta  Penduduk  Usia  Kerja  terdampak  Covid-19  (menjadi  pengangguran, sementara tidak bekerja, dan bekerja dengan pengurangan jam kerja);
h. Persentase Pekerja setengah Penganggur Naik; dan
i. Bantuan  sosial  pusat  dan  daerah  berjalan  dengan  baik,  terutama  pada  penduduk lapisan bawah.
Selain masalah kurangnya akses terhadap pelayanan Kesehatan, kaum dengan tingkat  ekonomi  menengah  ke  bawah  juga  harus  terus  bekerja  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya.  Terhitung  ada  beberapa  factor  yang  menyebabkan  adanya permasalahan terkait pemenuhan hak atas Kesehatan di Indonesia:
a) Disparitas  kesehatan,  dimana  terdapat  kenyataan  kesenjangan  dalam  kondisi kesehatan  maupun  pemanfaatan  pelayanan  kesehatan.  Kesetaraan  berarti  pada situasi yang sama harus diperlakukan sama, sedang pemerataan mengandung makna setiap  orang  mendapatkan  yang  relatif  sama  dalam  rangka  perwujudan  derajat kesehatan yang setinggi – tingginya.
b) Stigmatisasi  dan  diskriminasi,  kedua  hal  tersebut  merupakan  pelanggaran  prinsip kesetaraan  (equality)  yang  mendasari  hak  asasi  manusia.  Stigmatisasi  merupakan pandangan negatif sebagai mereka yang dianggap sebagai suatu ‘aib’. Diskriminasi merupakan  sikap  dan  tindakan  yang  memberikan  perlakuan  berbeda  secara  tidak adil.  Kedua  hal  tersebut  dapat  berakibat  buruk  yang  serius  terhadap  kehidupan
seseorang  maupun  kelompok,  antara  lain  penolakan  oleh  masyarakat,  perasaan tertekan, menghambat kesempatan dan meningkatkan kesenjangan sosial.
c) Pada  pasien  Covid-19,  stigmatisasi  sosial  memicu  stigmatisasi  dan  perilaku diskriminasi pada mereka yang tertular  serta orang yang diduga pernah berkontak dengan orang yang tertular.
Dalam  pemenuhan  hak  atas  kesehatan,  negara  diijinkan  untuk  melakukan kerjasama  dengan  pihak  lain  jika  sumber  daya  yang  ada  dirasa  kurang  cukup  untuk melakukan  tanggung  jawabnya.  Skala  dan  keparahan  pandemi  COVID-19  jelas meningkat  ke  tingkat  ancaman  kesehatan  masyarakat  yang  dapat  membenarkan pembatasan hak-hak tertentu, seperti yang diakibatkan oleh pengenaan karantina atau isolasi yang membatasi kebebasan bergerak. Tanggung jawab dan kewajiban ada pada negara meskipun dalam pelaksanaannya menggunakan keterlibatan atau sumber daya milik  swasta.  Tantangan  hak  kesehatan  kedepan  adalah  memaksimalkan  dan memastikan standar pelayanan kesehatan tertinggi yang dapat dipenuhi dan dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi.
Upaya  pemenuhan  hak  atas  kesehatan  dapat  dilakukan  dengan  berbagai macam cara yang meliputi pencegahan dan penyembuhan. Upaya pencegahan meliputi penciptaan kondisi yang layak bagi kesehatan baik menjamin ketersediaan pangan dan pekerjaan,  perumahan  yang  baik,  dan  lingkungan  yang  sehat.  Sedangkan  upaya penyembuhan  dilakukan  dengan  penyediaan  pelayanan  kesehatan  yang  optimal. Pelayanan  kesehatan  meliputi  aspek  jaminan  sosial  atas  kesehatan,  sarana  kesehatan yang  memadai,  tenaga  medis  yang  berkualitas,  dan  pembiayaan  pelayanan  yang terjangkau oleh masyarakat.
Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana. Untuk skala nasional oleh Presiden, Provinsi oleh Gubernur, dan skala Kabupaten/Kota  oleh  Bupati/Walikota.  Penetapan  status  keadaan  tertentu  darurat bencana  wabah  penyakit  akibat  COVID-19  didasari  oleh  Keputusan  pada  rapat koordinasi  antar  Kementerian/Lembaga  di  Kantor  Kementerian  Koordinator  Bidang Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan  pada  28  Januari  2020.  Pemerintah  telah menetapkan COVID-19 sebagai keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit. Di Indonesia, system jaminan Kesehatan nasional diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (selanjutnya  disebut UU  BPJS ). Bentuk  kewajiban  pemerintah  dalam  memenuhi  hak  atas  kesehatan  adalah  dengan menyediakan layanan kesehatan termasuk fasilitas kesehatan yang diperlukan dengan menciptakan kondisi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Melalui  ketentuan  UU  BPJS,  pemerintah  mewajibkan  setiap  warga  negara  menjadi peserta  sistem  jaminan  kesehatan  nasional  tersebut.  Namun,  kenyataannya  masih banyak masyarakat yang mengeluhkan kuantitas dan kualitas pelayanan yang diperoleh di berbagai daerah. Penyaluran PBI JKN masih belum akurat, yaitu penerima PBI JKN yang saat ini sebesar 96,8 juta jiwa dengan akurasi sekitar 57%. Hal ini menyebabkan sekitar 40 juta masyarakat miskin rentan masih belum menerima bantuan pembayaran iuran JKN.
Upaya  lain  yang  dapat  dilakukan  dalam  hal  penegakan  hak  atas  Kesehatan terhadap  fakir  miskin,  terutama  dalam  penanggulangan  wabah  covid-19  ini  adalah dengan menghapuskan segala bentuk stigmatisasi dan diskriminasi terhadap orang yang terkena  virus  covid-19.  Kecenderungan  masyarakat  untuk  mencari  sesuatu  atau seseorang  yang  dapat  dipersalahkan  diakibatkan  dari  kurangnya  informasi  yang diterima  terkait  virus  ini.  Dalam  mengatasi  stigmatisasi  dan  diskriminasi  perlu dibangun  kondisi  yang  kondusif  terkait  penyakit  dan  dampaknya  dapat  didiskusikan
dan  ditangani  secara  terbuka,  jujur,  dan  efektif.  Penyampaian  hal  positif  dan menimbulkan  optimisme,  seperti  penekanan  terhadap  efektivitas  pencegahan  dan Tindakan  pengobatan.  Hal  lain  yang  dapat  dilakukan  oleh  otoritas  Kesehatan adalah menetapkan  regulasi  dan  kebijakan  untuk  melindungi  masyarakat  agar  tidak mengalamio stigmatisasi dan diskriminasi.
Dalam COVID-19  and  the  Rights  of  Persons  with  Disabilities ,  Kantor Komisioner  Tinggi  PBB  untuk  HAM  menyatakan  salah  satu  tindakan  penting  yang dapat  dilakukan  negara  dalam  melindungi  kesehatan  penyandang  disabilitas  adalah mengidentifikasi  dan  menghilangkan  hambatan  perawatan  kesehatan  dengan memastikan lingkungan yang aksesibel serta tersedia dan adanya penyebaran informasi dan  komunikasi  kesehatan  dalam  model  yang  dapat  diakses.  Dalam  masa  pandemic covid-19, pemerintah harus memastikan akses bagi kelompok rentan, baik fakir miskin, lansia, ataupun penyandang disabilitas untuk mendapatkan fasilitas Kesehatan.
Pendanaan  terhadap  pengadaan  vaksin  di  Indonesia  juga  sudah  cukup memadai. Indonesia beruntung dapat mengamankan sejumlah vaksin yang dibutuhkan untuk  bisa  mencapai  herd  immunity  di  tengah  pandemi  Covid-19.  Pasalnya,  banyak negara belum bisa mengumumkan rencana vaksinasi Covid-19 dikarenakan pendanaan negara yang tidak besar. Dengan telah adanya vaksinasi covid-19, terutama terhadap pedagang pasar, diharapkan dapat menurunkan tingkat kecemasan masyarakat terhadap penyebaran virus covid-19 di pasar.
Upaya  pemenuhan  hak  atas  Kesehatan  dapat  dilakukan  dengan  berbagai macam cara yang berupa pencegahan dan penyembuhan. Upaya pencegahan meliputi penciptaan kondisi yang layak bagi kesehatan, baik menjamin ketersediaan pangan dan pekerjaan,  perumahan  yang  baik,  dan  lingkungan  yang  sehat.  Sedangkan  upaya penyembuhan  dilakukan  dengan  penyediaan  pelayanan  kesehatan  yang  optimal. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui  Cakupan Kesehatan ( Universal Health Coverage )  secara  khusus  mengakui  bahwa  berbagai  karakteristik  berdasarkan  pada praktik  sosial  dapat  membantu  negara  untuk  memprioritaskan  mereka  yang  paling membutuhkan. Rekomendasi dan pernyataan yang dikeluarkan oleh badan-badan HAM PBB dalam konteks COVID-19 juga mengakui efek interseksional pandemi di antara kelompok  rentan,  seperti  ras  minoritas,  migran,  perempuan,  anak-anak,  penyandang disabilitas, lansia, dan pekerja garis depan.

## 3. KESIMPULAN
Upaya  pemenuhan  hak  atas  Kesehatan,  termasuk  kepada  fakir  miskin  yang membutuhkan,  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara  berupa  pencegahan  dan penyembuhan. Upaya pencegahan meliputi penciptaan kondisi yang layak bagi Kesehatan, baik menjamin ketersediaan pangan dan pekerjaan, perumahan yang baik, dan lingkungan yang  sehat.  Sedangkan  upaya  penyembuhan  dilaukan  dengan  penyediaan  pelayanan Kesehatan  yang  optimal.  Pelayanan  Kesehatan  yang  dimaksud  meliputi  aspek  jaminan sosial atas Kesehatan, sarana Kesehatan yang memadai, tenaga medis yang berkualitas, dan pembiayaan pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat.
Bentuk kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak atas kesehatan adalah dengan menyediakan  layanan  kesehatan  termasuk  fasilitas  kesehatan  yang  diperlukan  dengan menciptakan  kondisi  yang  dapat  diakses  oleh  seluruh  masyarakat  tanpa  diskriminasi. Melalui ketentuan UU BPJS, pemerintah mewajibkan setiap warga negara menjadi peserta sistem  jaminan  kesehatan  nasional  tersebut.  Namun,  kenyataannya  masih  banyak masyarakat yang mengeluhkan kuantitas dan kualitas pelayanan yang diperoleh di berbagai daerah. Penyaluran PBI JKN masih belum akurat, yaitu penerima PBI JKN yang saat ini
sebesar 96,8 juta jiwa dengan akurasi sekitar 57%. Hal ini menyebabkan sekitar 40 juta masyarakat miskin rentan masih belum menerima bantuan pembayaran iuran JKN.
Upaya  lain  yang  dapat  dilakukan  dalam  hal  penegakan  hak  atas  Kesehatan terhadap fakir miskin, terutama dalam penanggulangan wabah covid-19 ini adalah dengan menghapuskan  segala  bentuk  stigmatisasi  dan  diskriminasi  terhadap  orang  yang  terkena virus  covid-19.  Kecenderungan  masyarakat  untuk  mencari  sesuatu  atau  seseorang  yang dapat dipersalahkan diakibatkan dari kurangnya informasi yang diterima terkait virus ini. Dalam  mengatasi  stigmatisasi  dan  diskriminasi  perlu  dibangun  kondisi  yang  kondusif terkait penyakit dan dampaknya dapat didiskusikan dan ditangani secara terbuka, jujur, dan efektif. Penyampaian hal positif dan menimbulkan optimisme, seperti penekanan terhadap efektivitas  pencegahan  dan  Tindakan  pengobatan.  Hal  lain  yang  dapat  dilakukan  oleh otoritas  Kesehatan  adalah  menetapkan  regulasi  dan  kebijakan  untuk  melindungi masyarakat agar tidak mengalami stigmatisasi dan diskriminasi

## 4. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Johnny  Ibrahim,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  (Malang  :
Bayumedia Publishing, 2006)
Muladi dan nasir Tamara, Politik dan Hak Asasi Manusia (Penggunaan Isu-Isu Hak Asasi  Manusia  Untuk  Menyerang  Indonesia  dari  Dalam  dan  Luar  Negeri) , (Jakarta: Delta Pustaka Express, 2004)
Peter  Davier, Hak  Asasi  Manusia,  Sebuah  Bunga  Rampai ,  (Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia, 1994)
Ramdlon Naning, Cita dan Citra HAM di Indonesia , (Jakarta: LKUI, 1983).
Rhona K.M. Smith, at. al, Hukum Hak Asasi Manusia , (Yogyakarta: PUSHAM  UII, 2008),
Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia , (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011).
Soehino, Hukum Tata Negara , (Yogyakarta: Liberty, 1985).
Soejono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat (Jakarta, Rajawali Press, 2011)
Tinton  Slamet  Kurnia,  Hak  Atas  Derajat  Kesehatan  Optimal  sebagai  HAM  di Indonesia, PT. Alumni, Bandung
B. Peraturan Perundang – Undangan
International  Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Racial  Discrimination (ICERD), 1965.
International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Universal  Declaration  Independent  of  Human  Rights  (Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia (DUHAM).
Universal Declaration of Human Rights.

## C. Jurnal dan Naskah tertulis Lainnya
Ali PB, “Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Hak atas Kesehatan bagi Kelompok Rentan,”  dipaparkan  pada  acara  Diskusi  Daring  kepada  Komnas  HAM  RI tanggal 15 September 2020 (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2020). CESCR General Comment No 14: The Right To The Highest Attainable Standard Of Health, (Commitee on Social and Cultural Rights, 2000)
Dedi  Afandi,  Hak  atas  Kesehatan  dalam  Perspektif  HAM,  makalah  yang dipresentasikan  dalam  Seminar  “Hak  atas  kesehatan  adalah  Hak  Asasi Manusia”,  KOMNAS  HAM-PWI,  Sumatera  Selatan,  Palembang,  16  Maret 2006
Human Rights Resource Center, Rule of Law untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan Asean: Studi Data Awal, Human Right Resource Center, hlm 107.
Komite  Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya,  Komentar  Umum  Nomor  14:  Hak  Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dicapai, E/C.12/2000/4, 11 Agustus 2000.
Komnas  HAM  R.I.  (2020).  Draft  Standar,  Norma,  dan  Pengaturan  KOMNAS  HAM tentang  Hak  Atas  Kesehatan.  Jakarta:  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI).
Latipah Nasution, Hak Kesehatan Masyarakat dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban  Terhadap  Lambannya  Penanganan  Pandemi  Global Coronavirus  Covid-19,  Buletin  Hukum  &  Keadilan  ADALAH,  ISSN:  2338 4638 Volume 4 Nomor 1 (2020)
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Buku Saku Atas Hak Kesehatan, 2019.
Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun  1945  :  Buku  Ke  Tujuh  :  Keuangan,  Perekonomian  Nasional  dan Kesejahteraan  Sosial.  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi, 2010
Rachmat Reksa Samudra dan Diahhadi Setyonaluri, Inequitable Impact of Covid-19 in Indonesia: Evidence and Policy Response, Policy Report Universitas Indonesia, 2020.
The Office of The High Commisioner for Human Rights, Pedoman Hak Asasi Manusia di  Tengah  Pandemi  Covid-19,  diterjemahkan  oleh  Lokataru  Foundation  dan Adytio Nugroho, 2020.
The Office of the High Commissioner for Human Rights (UN Human Rights). What are human rights?
https://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx
United Nations High Commissioner for Human Rights, “COVID-19 and The Rights of Persons with Disabilities: Guidance” (2020)
Virginia A. Leary, The Right to Health in International Human Right Law, Health and Human Right Vol 1 No.1, The President and Fellows of Harvard College
D. Internet
https://covid19.go.id/berita/kesembuhan-covid-19-terus-meningkat-mencapai- 1444229-orang https://economy.okezone.com/read/2021/01/19/320/2347151/banyak-negara-miskin- tak-mampu-beli-vaksin-sri-mulyani-indonesia-beruntung https://elsam.or.id/hari-kesehatan-dunia-2021-pemerintah-harus-mengarusutamakan- ham-dalam-upaya-penanggulangan-covid-19-di-indonesia/
https://nasional.kontan.co.id/news/presiden-jokowi-dua-orang-pasien-di-indonesia- positifterjangkit-virus-corona?page=all
https://news.detik.com/kolom/d-5435862/evaluasi-kemiskinan--di-masa-pandemi https://news.detik.com/kolom/d-5435862/evaluasi-kemiskinan--di-masa-pandemi https://www.alomedika.com/perkembangan-dan-permasalahan-kesehatan-sebagai- hak-asasi-manusia https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 55992498#:~:text=Jumlah%20warga%20miskin%20di%20Indonesia,memerlu kan%20waktu%20yang%20cukup%20lama
https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin- september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210215114827.pdf https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210215114827.pdf https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200912090602-40-545591/erick-sebut-93- juta-warga-miskin-akan-dapat-vaksin-gratis https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210216073728-532-606678/salah-urus- biang-kerok-orang-miskin-tambah-banyak https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210216073728-532-606678/salah-urus- biang-kerok-orang-miskin-tambah-banyak https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19- response#_Toc35446578 https://www.justsecurity.org/73447/covid-19-and-international-law-series-human- rights-law-right-to-health/
https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai- pandemiglobal
https://zakat.or.id/apa-itu-fakir-miskin-bagaimana-kriterianya-dalam-islam/