URGENSI PEMBATASAN PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERSPEKTIF HISTORIS
Oleh Mohammad Zamroni Universitas Hang Tuah Surabaya zamroni@hangtuah.ac.id
Abstract : The principle of freedom of contract is influenced by the understanding of  individualism  that  gives  birth  to  the  freedom  of  everyone  to  obtain  what  is desired and what is not desired in the realm of private law. Based on the principle of  freedom  of  contract,  anyone  has  the  right  to  make  agreements  freely  without any restriction. But in practice, the principle of absolute and unlimited freedom of contract turns out to create injustice in society, especially if agreements are made by  parties  whose  positions  are  unbalanced.  The  weaker  party  often  experiences injustice,  so  the  people  then  want  the  weaker  party  to  get  protection.  As  the development  of  ethical  and  socialist  understandings,  the  principle  of  freedom  of contract  experiences  change,  so  that  it  is  no  longer  absolute  and  without  limits. This  research  is  intended  to  analyze  the  urgency  of  limiting  the  principle  of freedom of contract in a historical perspective.
Keywords : freedom of contract, agreement, individualis
Abstrak : Prinsip kebebasan berkontrak dipengaruhi paham individualisme  yang melahirkan kebebasan setiap orang untuk memperoleh apa yang dikehendaki dan apa  yang  tidak  dikehendaki  dalam  ranah  hukum  privat.  Berdasarkan  prinsip kebebasan  berkontrak,  siapa  saja  berhak  membuat  perjanjian  secara  bebas  tanpa dibatasi  apapun.  Tetapi  di  dalam  praktik,  prinsip  kebebasan  berkontrak  yang bersifat mutlak dan tanpa batas ternyata melahirkan ketidakadilan di masyarakat, terutama  apabila  perjanjian  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  posisinya  tidak seimbang. Pihak yang posisinya lebih lemah seringkali mengalami ketidakadilan, sehingga  masyarakat  kemudian  menginginkan  pihak  yang  lemah  mendapat perlindungan. Seiring berkembangnya paham etis dan sosialis,  prinsip kebebasan berkontrak  mengalami  perubahan,  sehingga  tidak  lagi  bersifat  mutlak  dan  tanpa batas. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis urgensi pembatasan prinsip kebebasan berkontrak dalam perspektif historis.
Kata kunci : prinsip kebebasan berkontrak, perjanjian, individualisme

## PENDAHULUAN
Salah  satu  prinsip  hukum
yang mengalami perkembangan cukup dinamis adalah prinsip kebebasan  berkontrak.  Sebagai  suatu prinsip  yang  universal  dan  dipakai oleh  hukum  perjanjian  di  hampir seluruh  negara,  prinsip  kebebasan berkontrak  telah  menjadi  kekuatan dari  keberlakuan  kontrak  itu  sendiri. Prinsip kebebasan berkontrak
merupakan  prinsip  dalam  hukum perjanjian  yang  dikenal  hampir semua sistem hukum. Prinsip kebebasan  berkontrak  telah  menjadi prinsip  hukum  utama  dalam  hukum perdata,  khususnya  dalam  hukum perjanjian,  dikenal  dalam civil  law system maupun  dalam common  law
system ,  bahkan  dalam  sistem  hukum Islam.
Berdasarkan
prinsip kebebasan  berkontrak,  suatu  pihak dapat  membuat  kesepakatan  atau tidak  membuat  kesepakatan  dengan pihak  lain  secara  bebas,  meskipun harus diakui bahwa penerapan prinsip  ini  tidak  dapat  dilakukan dengan sebebas-bebasnya. 1
1 Felix  S.  Soebagjo,  “Perkembangan  Azas- azas  Hukum  Kontrak  dalam  Praktek  Bisnis Selama  25  Tahun  Terakhir”, Makalah , Jakarta, 1993, h. 5.
Prinsip  kebebasan  berkontrak berlatar belakang pada faham individualisme yang secara embrional  lahir  dalam  masa  Yunani, diteruskan  oleh  kaum  Epicuristen dan  berkembang  pesat  pada  zaman Renaisance  melalui  ajaran-ajaran dari  Hugo  de  Groot,  Thomas Hobbes,  John  Locke,  dan  Rosseau. Sedangkan puncak perkembangannya  tercapai  dalam periode  setelah  revolusi  Perancis. 2
Paham individualism melahirkan kebebasan  pada  setiap  orang  untuk memperoleh  apa  yang  dikehendaki dan  apa  yang  tidak  dikehendaki dalam  lapangan  hukum  privat,  yang dalam  perjanjian  diwujudkan  dalam kebebasan berkontrak.
Pada  tahun  1870  sebagai puncak perkembangan prinsip kebebasan  berkontrak,  setiap  orang diberikan  kebebasan  untuk  memilih siapa mitra kontraknya, bebas menentukan  bentuk,  isi,  tujuan  dan dasar  hukum  dari  suatu  kontrak. Pemerintah maupun pengadilan sama sekali  tidak  dibenarkan  intervensi, baik  melalui  instrumen  peraturan
2 Mariam Darus Badrulzaman, dkk., Kompilasi  Hukum  Perikatan ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 84.
perundang-undangan
maupun melalui  putusan,  sehingga  sampai muncul  doktrin ceveat  emptor atau let  the  buyer  beware yaitu  hukum mewajibkan  pembeli  untuk  berhati- hati dan harus berupaya menjaga diri sendiri. 3
Akan  tetapi  pada  akhir  abad XIX,  seiring  dengan  berkembangnya paham  etis  dan  sosialis,  paham individualisme mulai pudar. Terlebih sejak  berakhirnya  Perang  Dunia  II, paham individualisme dianggap tidak lagi mencerminkan keadilan.
Masyarakat mulai menginginkan pihak  yang  lemah  lebih  banyak mendapat  perlindungan,  sehingga kehendak  bebas  tidak  lagi  diberi  arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif, yaitu  dikaitkan  dengan  kepentingan umum.  Pengaturan  isi  kontrak  tidak lagi  semata-mata  dibiarkan  kepada para  pihak  yang  membuat  kontrak, namun  perlu  juga  diawasi  oleh pemerintah sebagai pengemban
kepentingan  umum,  dengan  tujuan
untuk menjaga keseimbangan
3 Made Rawa Aryawan, “Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Kewenangan Hakim Untuk Menilai
Eksistensi  Kontrak”, Jurnal  Ilmu  Hukum , Volume 1 No.1, 2003, h.1.
kepentingan
individu dan kepentingan masyarakat. Dalam perkembangannya memang prinsip kebebasan
berkontrak  mengalami  pasang  surut.
Menurut  Yohanes  Sogar  Simamora, prinsip kebebasan berkontrak mengalami penurunan secara fungsional  karena  kuatnya  intervensi negara  dalam  membatasi  individu dalam  menciptakan  dan  mengatur hubungan  kontraktual. 4 Pelaksanaan prinsip  kebebasan  berkontrak  juga tidak  lagi  bersifat  mutlak,  karena dibatasi  oleh  prinsip  keseimbangan para  pihak. 5 Bahkan  Gilmore  dalam bukunya The  Death  of  Contract mengatakan  bahwa contract  is  being reabsorbed  into  the  mainstream  of tort . 6
Beranjak  dari  uraian  di  atas, penelitian ini fokus untuk menganalisis  urgensi  pembatasan
4 Yohanes Sogar Simamora, Hukum
Kontrak,  Kontrak  Pengadaan  Barang  dan Jasa  Pemerintah  di  Indonesia ,  Laksbang Justitia, Surabaya, 2013, h. 30. 5 Ida Bagus Rahmadi Supanca,
Perkembangan  Hukum  Kontrak  Dagang Internasional ,  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional, Jakarta, 2012, h. 44.
6 Grant  Gilmore, The  Death  of  Contract , Ohio  State  Universiity  Press,  Columbus, 1995, p. 95.
prinsip  kebebasan  berkontrak  dalam perspektif historis.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum  normatif  yang difokuskan  untuk  menganalisis prinsip  hukum, yaitu  prinsip kebebasan  berkontrak.  Penelitian terhadap prinsip hukum dilakukan terhadap  kaidah-kaidah  hukum yang  merupakan  patokan-patokan berperilaku atau bersikap. 7 Pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah
pendekatan
konseptual,
pendekatan  perundang-undangan,
dan pendekatan historis.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## A. Kerangka Konseptual
Istilah  prinsip  dalam  Bahasa Belanda  disebut “beginsel” yang berarti  permulaan,  pohon,  dasar,  dan prinsip. 8 Prinsip  secara  etimologis
7 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 1986, h. 70.
8 A.L.N. Kramer, Kamus Belanda, Belanda- Indonesia dan Indonesia-Belanda , G.B. Van Goor Zonen’s Uit Geversmaatschappij N.V, Den  Haag,  1966,  h.  30.  Lihat  juga Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,
berasal dari Bahasa Inggris
“principle” yang merupakan terjemahan dari Bahasa Latin
“principium” ,  yang  berarti  dasar atau  sesuatu  yang  menjadi  tumpuan berfikir atau berpendapat. 9
Sedangkan pengertian prinsip menurut George W. Paton 10 adalah a principle  is  the  broad  reason  which lies  at  the  base  of  a  role  of  law:  it has  not  exhausted  itself  in  giving birth  to  that  particular  rule  but  is still fertile . Selanjutnya ia mengemukakan  bahwa legal  rules sometimes  born  from  principles . 11
Sementara
Paul
Scholten 12
mengartikan  prinsip  sebagai  pikiran- pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan  di  belakang  sistem  hukum masing-masing,  dirumuskan  dalam
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, h. 788, yang  mengartikan  prinsip  adalah  prinsip (kebenaran  yang  menjadi  pokok  dasar berpikir,  bertindak,  dan  sebagainya),  atau dasar;
9 A.A.  Andi  Prajitno, Hukum  Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang  No.  42  Tahun  1999 , Bayumedia,  Malang,  2009,  h.  175.  Periksa Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,
Op.  Cit. ,  h.  60,  yang  mengartikan  prinsip adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat).
10 G.W. Paton, Op. Cit. , h. 176.
11 Ibid.
12 J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum , Alih  Bahasa  B.  Arief  Sidarta,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 119-120.
aturan-aturan perundang-undangan dan  putusan-putusan  hakim,  yang berkenaan dengannya ketentuan- ketentuan  dan  keputusan-keputusan individual  dapat  dipandang  sebagai penjabarannya. Sedangkan Theo Huijbers 13 berpendapat bahwa
prinsip-prinsip  yang  dianggap  dasar atau fundamen bagi struktur bangunan  hukum.  Prinsip-prinsip  itu dapat disebut juga pengertian- pengertian dan nilai-nilai yang menjadi  titik  tolak  berfikir  tentang hukum.
Beranjak  pada  pendapat  para ahli  hukum  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  prinsip  hukum atau prinsip  hukum  adalah nilai-nilai yang  hidup  dalam  masyarakat,  yang merupakan
landasan bagi pembentukan  peraturan  perundang- undangan dan putusan hakim. Prinsip adalah  suatu  dalil  umum  yang dinyatakan  dalam  istilah  umum dengan cara pelaksanaannya. 14
Dalam  pandangan  Mahadi,  prinsip merupakan  alas,  sebagai  tempat untuk menyandarkan serta
13 Theo  Huijbers, Pustaka  Filsafat  Filsafat Hukum , Kanisius, Jogyakarta, 1990, h.79-80.
14 Liang Gie, Teori-Teori Keadilan , Penerbit Super, Jakarta, 1997, h. 9
mengembalikan  sesuatu  hal  yang hendak kita jelaskan. 15
Prinsip  atau  prinsip  hukum merupakan aturan-aturan pokok yang dipengaruhi  oleh  pandangan  hidup suatu bangsa. Menurut Nieuwenhuis, prinsip  hukum  mempunyai  dua landasan,  yaitu  pertama  prinsip hukum  berakar  dalam  kenyataan masyarakat,  dan  kedua  pada  nilai- nilai  yang  dipilih  sebagai  pedoman kehidupan bersama. 16
Menurut  Bellefroid,  setiap tertib  hukum  yang  berlaku  di  setiap negara  selalu  ditopang  oleh  prinsip hukum,  sehingga  prinsip  hukum yang  berlaku  di  suatu  negara, berbeda  dengan  prinsip  hukum  yang berlaku  di  negara  lain.  Pendapat  ini dianggap  tidak  sepenuhnya  benar oleh Peter Mahmud  Marzuki,  karena ada  prinsip  hukum  yang  berlaku secara  universal  atau  dianut  oleh sebagian  besar  bangsa,  sehingga prinsip  hukum  yang berlaku di  suatu
15 Mahadi, Falsafah Hukum (Suatu Pengantar) ,  Citra  Aditya  Bhakti,  Bandung,
1989, h.119.
16 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah  Pengantar ,  Liberty  Yogyakarta, 2009, h. 6.
negara  dapat  saja  digunakan  oleh negara lain. 17
Konsep kebebasan berkontrak atau freedom  of  contract menurut
Sutan Remy Sjahdeini adalah kebebasan  para  pihak  yang  terlibat dalam  suatu  perjanjian  untuk  dapat menyusun  dan  menyetujui  klausul- klausul dari perjanjian tersebut, tanpa campur  tangan  pihak  lain.  Campur tangan  tersebut  dapat  datang  dari negara  melalui  peraturan  perundang- undangan yang menetapkan ketentuan-ketentuan yang diperkenankan atau dilarang. Campur tangan tersebut dapat pula datangnya dari pihak pengadilan, berupa putusan pengadilan yang mambatalkan  sesuatu  klausul  dari suatu perjanjian atau seluruh perjanjian  itu,  atau  berupa  putusan yang  berisi  pernyataan  bahwa  suatu perjanjian batal demi hukum. 18 Menurut Peter Mahmud
Marzuki, di dalam prinsip kebebasan
17 Peter  Mahmud  Marzuki,  “Batas-batas Kebebasan  Berkontrak”, Yuridika ,  Volume
18 No.3, Mei-Juni 2003, h. 118-119.
18 Sutan  Remy  Sjahdeini, Op.  cit .,  h.  12. Lihat A.L. Terry, Freedom from Freedom of Contract ,  N.Z.L.J.,  1975,  p. 197.  Lihat  juga P.S.  Atiyah, The  Rise  and  Fall  of  Freedom of Contract , Clarendon Press, Oxford, 1979, p. 703-712.
berkontrak terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan  atau  tidak  melakukan perjanjian,  bebas  dengan  siapa  ia mengadakan perjanjian, bebas tentang  apa  yang  diperjanjikan  dan bebas  untuk  menetapkan  syarat- syarat perjanjian. 19 Pandangan senada  disampaikan  oleh  Mulyadi, yang  berpendapat  bahwa  kebebasan berkontrak  membolehkan  para  pihak yang  membuat  dan  mengadakan perjanjian,  untuk  menyusun  dan membuat  kesepakatan dan perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, sepanjang prestasi yang wajib dilakukan  tersebut  bukan  sesuatu yang dilarang. 20
Pada intinya, makna kebebasan  berkontrak  ialah  setiap orang  bebas  untuk  menentukan dengan  siapa  ia  akan  membuat perjanjian,  bebas  untuk  menentukan bentuk  dan  isi  perjanjian  dan  bebas untuk membuat pilihan hukum
(choice  of  law) . 21 Namun  dalam
19 Peter Mahmud Marzuki, Op.cit. , h. 219
20 Muljadi,  Kartini  dan  Gunawan  Widjaja, Seri  Hukum  Perikatan  yang  Lahir  dari Perjanjian ,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2004, h. 46.
21 Taufik  el  Rahman  dan  kawan-kawan., “Prinsip  Kebebasan  Berkontrak  dan  Prinsip
perkembangannya  hal  ini  tidak  lagi
bersifat mutlak tetapi relatif
(kebebasan berkontrak yang
bertanggung  jawab).  Prinsip  inilah yang  menyebabkan  hukum  kontrak bersistem terbuka. 22
Amerika  Serikat  menjamin
kebebasan berkontrak yang dituangkan  dalam  Konstitusi  pada Article  10  ayat  (1)  yang  terkenal dengan doktrin pelarangan
pembatasan  transaksi  dagang  ( the restraint  of  Trade  Doctrine ),  yang intinya  adalah  melarang  negara- negara bagian Amerika untuk
membuat  undang-undang  yang  ikut mencampuri atau
merusak kewajiban-kewajiban dari perjanjian- perjanjian. 23 Prinsip  ini  juga  dikenal dalam  sisitem  hukum  Inggris,  yang dikemukakan oleh Anson, a promise more  than  a  mere  statement  of intention  for  it  imports  a  willingness on  the  part  of  the  promisser  to  be bound  to  the  person  to  whom  it  is
Kepribadian
dalam Kontrak-kontrak Outsourcing”, Mimbar Hukum , Vol. 23, No. 3, Oktober 2011, h.585.
22 Handri  Raharjo, Hukum  Perjanjian  di Indonesia ,  Pustaka  Yustisia,  Yogyakarta, 2009, h. 43-44
23 Hardijan  Rusli, Hukum  Perjanjian Indonesia  dan  Common  Law, Pustaka  Sinar Harapan, 1996, h. 38
made. 24 Pada  sistem  hukum  Islam juga  ada  kebebasan  berkontrak sebagai  salah  satu  syarat  yang  harus dipenuhi  dalam  membuat  perjanjian, Sayid  Sabiq  menyatakan  bahwa bukanlah  perjanjian  jika  tanpa  ada kebebasan dari kedua belah pihak. 25
Menurut  Ridwan  Khairandy, kebebasan  berkontrak  dalam  hukum kontrak  memiliki  makna  kebebasan berkontrak  yang  positif  dan  negatif. Kebebasan  berkontrak  yang  positif adalah  bahwa  para  pihak  memiliki kebebasan  untuk  membuat  kontrak yang  mengikat  yang  mencerminkan kehendak  bebas  para  pihak.  Dengan perkataan  lain,  kontrak  adalah  hasil kehendak bebas para pihak. Sehingga pembentukan  dan  suatu  kontrak  dan pemilihan  isi  kontrak  adalah  hasil kehendak bebas para pihak. Sedangkan  kebebasan  berkontrak negatif  bermakna  bahwa  para  pihak bebas dari suatu kewajiban sepanjang
24 Sir William Reynel Anson , Anson’s : Law of  Contrct ,  edited  by  Anthony  Gordon Guest,  25th  (centenary)  ed.,  Clarendon Press, Oxford, 1979, h. 2
25 Sayid  Sabiq, Unsur-unsur  Dinamika dalam Islam (Anashirul Quwwah Fil Islam) , Terjemah oleh Haryono S. Yusuf, Intermasa, Jakarta, 1981, h. 2
kontrak  yang  mengikat  itu  tidak mengaturnya. 26
Nieuwenhuis 27
membagi kebebasan  berkontrak  dalam  dua macam,  yaitu  menurut  bentuk  dan menurut  isi.  Mengenai  kebebasan menurut bentuk, tanda ciri perjanjian obligatoir adalah  sifatnya  yang konsensual, artinya persesuaian kehendak (consensus) tidak  hanya perlu  tetapi  juga  sudah  cukup. Memperhatikan formasiltas- formalitas pada penutupan perjanjian tidak disyaratkan. Tetapi apabila para pihak menuangkan hubungan hukum mereka  dalam  sesuatu  yang  tertulis, maka ini hanya memudahkan pembuktian.  Sedangkan  mengenai kebebasan  menurut  isi,  mengandung pengertian  bahwa  para  pihak  dapat menentukan  isi  hubungan-hubungan obligatoir mereka  sesuai  dengan yang meraka kehendaki.

## B. Perkembangan Prinsip Kebebasan Berkontrak
26 Ridwan  Khairandy, Iktikad  Baik  Dalam Kebebasan  Berkontrak ,  Program  Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, h. 42-43.
27 J.H.  Nieuwenhuis, Pokok-Pokok  Hukum Perikatan ,  Terjemahan  Djasadin  Saragih, Universitas  Airlangga,  Surabaya,  1985,  h. 83.
Kebebasan berkontrak adalah refleksi dari
perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith dengan  teori  ekonomi  klasiknya laissez  faire yang  mendasarkan pemikirannya  pada  ajaran  hukum alam.  Demikian  halnya  dengan dasar  pemikiran  Jeremy  Bentham yang dikenal dengan utilitarianism . Utilitarianism dan teori klasik laissez faire dianggap sama-sama menghidupkan pemikiran liberal individualistis.
Menurut Mariam Darus Badrulzaman, kebebasan berkontrak berlatar belakang pada paham individualisme yang secara  embrional  lahir  dalam zaman  Yunani,  diteruskan  oleh kaum Eficuristen dan berkembang pesat pada abad ke XVIII  melalui pemikiran Huge de Groot
(Grotius),  Thomas  Hobbes,  John Locke  dan  Rousseau.  Puncak perkembangannya  dalam  periode setelah  revolusi  Perancis.  Paham individualis  mengutamakan  dan menjunjung  tinggi  nilai-nilai  dan eksistensi  individu  di  dunia  ini,
termasuk
dalam memenuhi kebutuhannya. 28 Dalam sejarahnya, kebebasan berkontrak lahir karena  dipengaruhi  oleh  situasi dan kondisi pada abad ke-16 yang memberlakukan mercantile system ,  yaitu  suatu  sistem  yang mengawasi, mengatur dan
membatasi  semua  bisnis  demi keuntungan raja. Kebencian terhadap  pembatasan-pembatasan yang  dilakukan  kerajaan  terhadap perdagangan antar kota, pemberontakan oleh pihak pemagang terhadap tuannya, penemuan mesin-mesin,
perkembangan  sistem  pabrik,  dan pengaruh  Hukum  Alam (natural law) terutama  pada  abad  ke-17 dan  ke-18  mampu  mengakhiri
mercantile system . Para penganjur Hukum Alam menyatakan bahwa manusia dituntun oleh suatu  prinsip bahwa
ia  adalah  bagian  dari  alam  dan sebagai  mahluk  yang  cerdas  ia bertindak sesuai dengan 28 Mariam Darus Badrulzaman, Pembentukan Hukum Nasional dan
Permasalahannya ,  Alumni,  Bandung,  1981, h. 118-119
keinginan-keinginannya (desires) dan gerak-gerak hatinya (impulses) .  Manusia  adalah  agen yang  merdeka (free  agent) dan oleh  karena  itu  adalah  wajar untuk  tidak  terikat  yang  sama wajarnya  dengan  terikat (that  is just  as  natural  to  be  unbound  as it  to  be  bound) .  Pemikiran  ini menciptakan aturan dan ketentuan berdasarkan  prinsip  moral  dan prinsip keadilan. 29
Basis utama kebebasan berkontrak  adalah  ajaran  Hukum
Alam  yang  mengajarkan  bahwa setiap individu memiliki kebebasan dalam menentukan
kehendaknya sendiri. Dengan basis tersebut, Atiyah
mengungkapkan  bahwa freedom of  contract  began  by  beeing freedom  to  deal  with  property  by contract . Dengan kata lain, kehendak  bebas  manusia  dalam hubungannya dengan harta kekayaan,  antara  lain  diwujudkan dalam bentuk kontrak. Itu sebabnya  dalam  sistem  hukum perdata Belanda, kontrak
(verbintenissen  die  uit  contract)
29 Sutan Remy Sjahdeini, Op. cit ., h. 22-24
dimasukkan dalam kelompok hukum harta kekayaan (vermogensrecht) . 30 Salah satu penganjur
terkemuka  dari  aliran  Hukum
Alam  adalah  Hugo  Grotius,  yang berpendapat  bahwa  hak  untuk mengadakan perjanjian adalah
salah  satu  dari  hak-hak  prinsipi manusia. Grotiuslah yang
mengemukakan  bahwa  ada  suatu supreme body of law yang dilandasi  oleh  nalar  manusia (human  reason) yang  disebutnya sebagai  Hukum  Alam (natural law) . Ia beranggapan bahwa suatu kontrak  adalah  suatu  tindakan sukarela dari seseorang dimana  ia berjanji sesuatu kepada orang lain dengan  maksud  bahwa  orang  lain itu  akan  menerimanya.  Kontrak tersebut  adalah  lebih  dari  sekedar suatu  janji,  karena  suatu  janji tidak  memberikan  hak  kepada pihak  yang  lain  atas  pelaksanaan janji itu. 31
30 Agus  Sardjono,  “Prinsip-prinsip  Hukum Kontrak  Dalam  Cross  Border  Transaction: Antara  Norma  dan  Fakta”, Jurnal  Hukum Bisnis , Vol. 27, No. 4 Tahun 2008, Yayasan Pengembangan  Hukum  Bisnis,  Jakarta, 2008, h. 6 31 Sutan Remy Sjahdeini, Op. cit ., h. 24
Mengenai  hak,  Immanuel kant  membedakan  hak-hak  alami dari  hak-hak  yang  diperoleh, tetapi ia hanya mengakui satu hak alami,  yaitu  kebebasan  manusia sepanjang  kebebasan  ini  dapat berdampingan  dengan  kebebasan manusia  menurut  hukum  umum. Persamaan termasuk dalam prinsip kebebasan, dari sini menyusul  sejumlah  hak  yang bersifat  individual,  terutama  hak untuk  memiliki  yang  dianggap sebagai  suatu  ekspresi  dari  suatu kepribadian. 32
Doktrin
kebebasan
berkontrak  mencapai  kejayaannya pada awal pasca Revolusi Perancis.  Tidak  dapat  disangkal bahwa  Revolusi  Perancis  telah merubah struktur masyarakat feodal menjadi masyarakat kapitalis.  Menurut  Peter  Mahmud Marzuki, perubahan struktur masyarakat  tersebut  harus  dilihat dari sudut keadaan hidup
bermasyarakat  dan  perkembangan transaksi perdagangan. Ilmu Ekonomi  mulai  dikembangkan
32 W.  Friedman, Teori  dan  Filsafat  Hukum (Legal  Theory) ,  Terjemahan  Muhammad Arifin, Rajawali, Jakarta, 1990, h. 4.
sebagai  ilmu  pengetahuan  pada abad  ke-18  dan  sejak  saat  itu semakin  menguasai  kehidupan
bermasyarakat. Ajaran
Ilmu
Ekonomi  pada  saat  itu  menolak campur  tangan  pemerintah  dalam masalah-masalah  ekonomi. 33 Pada abad  ke-18  dan  19  inilah  muncul teori ekonomi yang senafas dengan kebebasan berkontrak yaitu laissez faire .
Adam  Smith  adalah  salah satu  penganjur  ekonomi laissez faire yang  mengusulkan  sebagai salah satu prinsip ekonomi politik (political  economy),  yaitu  suatu ketentuan yang menyatakan bahwa perundang-undangan seyogianya tidak digunakan untuk mencamputi kebebasan berkontrak, karena kebebasan penting bagi kelanjutan perdagangan dan industri. 34 Sebagai syarat utama bagi
ketertiban sosial, menurut penganjur  ekonomi laissez  faire adalah adanya kebebasan individu,  yaitu  kebebasan  untuk mengejar kebahagiaan
dan
33 Peter Mahmud Marzuki, Op.cit. , h. 194
34 Sutan Remy Sjahdeini, Op. cit ., h. 25
kebebasan untuk mengadakan hubungan sesuai dengan kehendaknya.
Bagi  Adam  Smith,  pasar bebas  berfungsi  di  bawah  Hukum Alam  atau  di  bawah  prinsip keadilan,  khususnya  prinsip  yang tidak merugikan orang lain.
Dengan demikian, walaupun ekonomi  pasar  bebas  menjunjung tinggi kebebasan individu, ekonomi  ini  harus  dijalankan dengan  prinsip  keadilan  sebagai aturan main utama bagi
pelakuknya.
Dengan
diberlakukannya  prinsip  keadilan sebagai aturan main, akan tercipta keuntungan  timbal  balik  secara spontan  bagi  setiap  pelaku. 35
Menurut  Hayek,  tugas  ekonomi pasar  adalah  menciptakan  sebuah kerangka  yang  memungkinkan setiap individu secara bebas memutuskan apa yang ingin dilakukannya. 36
Pada  masa  dimana  ajaran Hukum  Alam  dan  filosofi laissez
35 Ridwan Khairandy, Op.cit. , h. 63.
36 A.  Sonny  Keraf, Pasar  Bebas,  Keadilan, dan  Peran  Pemerintah:  Telaah  atas  Etika Politik  Ekonomi  Adam  Smith ,  Kanisius, Yogyakarta, 1996, h. 199.
faire yang  begitu  dominan,  oleh para hakim pada masa itu, dengan teori  Hukum  Alam  dipahami bahwa  setiap  orang  mempunyai hak  untuk  mewakili (right  to  own property) dan  karenanya  berhak untuk melakukan perbuatan hukum  menjual  atau  membeli atau jenis yang lain yang
menyangkut  harta  mereka  serta membuat kontrak mereka sendiri. 37 Dengan  perkataan  lain, negara telah memberi kewenangan  kepada  para  pihak untuk mengatur sendiri
kepentingan-kepentingannya dalam  berhubungan  dengan  pihak lain,  sehingga  negara  tidak  perlu ikut  campur  dalam  urusan  privat. Kebebasan berkontrak dan kesakralan  kontrak  merupakan instrumen  yang  sangat  penting  di dalam  kerangka laissez  faire . Kebebasan  berkontrak  penting dalam  mendukung  kepentingan para pelaku ekonomi, yaitu
golongan pengusaha dan industriawan.
Setelah  tahun  1870  prinsip kebebasan  berkontrak  dan laissez
37 Yohanes Sogar Simamora, Op.cit. , h. 31
faire yang  mendukung  tuntutan golongan pengusaha dan industriawan  untuk  bebas  dari pengaturan  oleh  negara  tidak  lagi menjadi slogan-slogan kaum Liberals dan  kaum Radicals . Prinsip  kebebasan  berkontrak  dan laissez  faire hanya  merupakan slogan  dari  kaum Conservatives . Dalam  tahun  1880-an  dan  1890- an  kamum New  Radicalas justru menuntut agar negara lebih banyak melakukan campur tangan. 38
Salah  satu  bentuk  campur tangan negara dalam bidang ekonomi  adalah  adanya  ketentuan mengenai  praktik  monopoli  dan persaingan  tidak  sehat.  Turut campurnya  negara  untuk  tidak terjadinya praktik monopoli melalui  yuridis  formal  dimulai pertama  kali  oleh  negara  Kanada yang  mengesahkan  dan  memiliki UU  Anti  monopoli  pada  tahun 1889, lalu diikuti Amerika Serikat pada tahun 1890,
Australia  tahun  1906,  Kostarika pada  tahun  1915,  Meksiko  tahun 1947,  dan  Inggris  pada  tahun
38 Sutan Remy Sjahdeini, Op. cit. , h. 33-34.
1948,  serta  negara-negara  lainnya
hingga tahun 1986 telah berjumlah 39 negara memiliki UU Antimonopoli termasuk
diantaranya  dua  negara  sosialis yaitu  Hungaria  dan  Yugoslavia, serta  dua  negara  di  kelompok Asean yaitu Filipina dan Muangthai sejak tahun 1979. 39 Campur tangan negara dalam bidang bisnis dengan membentuk  peraturan  perundang- undangan merupakan adalah
dalam  kerangka  untuk  mencegah ketegangan  terus  menerus  antara kebebasan individu dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga hak-hak dari perseorangan  perlu  dibatasi  oleh kepentingan
kepentingan masyarakat  dan  sebaliknya  hak- hak  masyarakat  perlu  dibatasi pula  dengan  adanya  hak-hak perseorangan. 40 Tentang
pentingnya  kedudukan  Undang- undang dalam hubungannya dengan  perjanjian  dapat  disimak
39 Irsan  Budi  Maulana, Pelangi  HAKI  dan Antimonopoli , Pusat Studi Hukum, FH –UII, Yogyakarta, 2000, h. 208
40 Purwahid Patrik, Prinsip Iktikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian , Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1986, h. 47
dari  pendapat  Robert  Duxbury 41 berkaitan dengan perjanjian dalam  sistem  common  law  yang mengemukakan a contract may be expressly forbidden by a statutory provision .  Bahwa  kontrak  dapat tegas  dilarang  oleh  ketentuan undang-undang.
Winston  Churcill  menulis bahwa pada tahun 1880-an laissez faire telah kehilangan pegangannya di dalam masyarakat oleh karena masyarakat  menganggap  bahwa dengan doktrin itu keadaan masyarakat hampir tidak mengalami perbaikan. Dikemukakan oleh Winston
Churcill  bahwa “Trade  was  free.
But  hunger  and  squalor  and  cold were  also  free  and  the  people demanded  some  thing  more  than liberty”. Ekonom  Keyness  dalam bukunya  yang  berjudul The  End of Laissez Faire dan J.E. Cairness juga  mengungkapkan  hal  yang sama.  Menurut  para  ekonom  baru tersebut,  kebebasan  berkontrak hanya akan menghasilkan
41 Robert Duxbury, Contract In A Nutshell , Sweet & Maxwell, London, 2006,  h. 92
manfaat yang maksimal bila terdapat  distribusi  kesejahteraan. Jika  distribusi  kesejahteraan  itu tidak  adil  atau  tidak  memuaskan, maka  penukaran  yang  dihasilkan oleh perjanjian
akan mencerminkan  ketidakadilan  atau
ketidakpuasan tersebut. 42
Kebasan  berkontrak  yang didukung  paham  individualisme terus-menerus mengalami perubahan, meskipun pada kenyataannya tidak semakin
menguat  akan  tetapi  mengalami penurunan secara fungsional.
Akibat desakan paham-paham etis dan sosialis, paham individualisme mulai pudar, terlebih  -  lebih  setelah  perang dunia  kedua.  Paham  ini  secara umum  menimbulkan  zaman  baru dalam  hukum,  demikian  juga pengaruh  paham  etis  dan  sosialis ini terlihat dan sangat  terasa  pada isi dari prinsip kebebasan berkontrak. 43 Meskipun  demikian,
sampai pada era globalisasi kebebasan berkontrak masih
42 Ibid. , h. 35
43 Mahadi, Hukum Sebagai Sarana Mensejahterakan  Masyarakat ,  USU  Press, Medan, 1985, h. 2-3.
menjadi  salah  satu  pilar  kontrak dan  diakui  dalam  hukum  nasional maupun  internasional.  Hal  ini dapat  dilihat  pada The  Unidroit
Principles of International Institute Contract yang diselesaikan  penyusunannya  oleh The International Institute for the univication of Private Law
(UNIDROIT) di Roma pada bulan Mei  1994  memuat  kebebasan berkontrak  sebagai  suatu  prinsip dan diatur di dalam Pasal pertama.  Selain  itu, Commission on Europen Contract Law , sebuah badan  yang  beranggotakan  para ahli hukum dari European Community (sekarang  Uni  Eropa) telah  pula  menyelesaikan The principles  Of  European  Contract Law pada  tahun  1998  pada  Pasal
1.102 mengatur tentang kebebasan berkontrak sebagai suatu prinsip. 44
Dalam sistem hukum nasional Indonesia, prinsip kebebasan berkontrak
44 Johannes  Gunawan  dalam  Sri  Rahayu Oktoberina  dan  Niken  Savitri, Butir-butir Pemikiran  dalam  Hukum  Memperingati  70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta , Aditama, Bandung, 2008, h. 259.
diimplementasikan  pada  hukum perjanjian  sebagaimana  diatur  di dalam  Pasal  1338  KUH  Perdata yang  menentukan  kebebasan  bagi setiap  orang  untuk  melakukan perjanjian  dengan  siapa  yang dikehendakinya dan bebas menentukan  isi  perjanjian  yang akan dilakukan. C. Batas-batas Prinsip Kebebasan Berkontrak Pada dasarnya hukum perjanjian  memberikan  kebebasan yang seluas-luasnya
kepada masyarakat untuk mengadakan
perjanjian  yang  berisi  apa  saja, asalkan  tidak  melanggar  ketertiban umum dan kesusilaan. Prinsip kebebasan  berkontrak  diatur  dalam pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata yang  berbunyi:  “Semua  perjanjian yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai  undang-undang  bagi  mereka yang membuatnya”.
Penekanan pada kata ‘semua’ pada Pasal tersebut seolah-olah berisikan  suatu  pernyataan  bahwa masyarakat  di  perbolehkan  membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu  mengikat  mereka  yang  membuat
seperti suatu undang-
undang. 45 Menurut Agus Yudha Hernoko pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa yang dinamakan  ketertiban  umum  dan kesusilaan. Istilah ‘semua’ di dalamnya  terkandung  – azaspartij autonomie;  freedom  of  contract; beginsel  van  de  contract  vrijheid – memang  sepenuhnya  menyerahkan kepada  para  pihak  mengenai  isi maupun bentuk perjanjian yang akan mereka  buat,  termasuk  penuangan dalam  bentuk  kontrak  standar. 46
Pendapat  senada  dikemukakan  oleh Mariam  Darus  Badrulzaman, 47 yang menyatakan  bahwa  kata  ‘semua’ mengandung  arti  meliputi  seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal  maupun  yang  tidak  dikenal oleh undang-undang.
Prinsip kebebasan berkontrak (contract-
vrijheid) berhubungan  dengan  isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan apa dan siapa perjanjian itu diadakan.
45 Subekti, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta, 1992, h. 13.
46 Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian Prinsip  Proporsionalitas  dalam  Kontrak Komersial ,  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta, 2013, h. 93.
47 Mariam  Darus  Badrulzaman,  dkk., Op. cit. , h.84.
Pada  abad  17  dan  18,  prinsip kebebasan  berkontrak  mempunyai daya kerja sangat kuat, kebebasannya itu tidak dapat dibatasi baik oleh rasa keadilan  masyarakat  atau  pun  oleh campur tangan negara. Hal ini terjadi karena  adanya  pengaruh  Ideologi Individualisme. Pengaruh paham individualisme  yang  berkembang pada  abad  17-18  telah  memberi peluang  yang  cukup  luas  atas  isi
prinsip kebebasan berkontrak sedemikian bebasnya dan sangat kuat dalam melindungi kepentingan individu. Pengakuan terhadap kebebasan berkontrak ini telah mengembangkan, memperluas, bahkan  menciptakan  bentuk-bentuk baru  di  bidang  kontrak.  Schmitthoff 48 mengemukakan bahwa the area of contract  law  is,  subject  to  exception and restriction, governed by optional law.  Founded  in  the  principle  of  the autonomy of the parties’ will. This is the area in which a transnational law of  international  trade  has  developed and can be furter evolved. This law is essentially  founded  on  a  parallelism
48 Huala  Adolf, Dasar-Dasar  Hukum
Kontrak  Internasional ,  Refika  Aditama, Bandung, 2008, h. 21.
of acion in the various legal systems, in an area in which we have seen, the sovereign  national  state  in  not essential  interested.  The  aim  of  this parallelism  of  action  is  to  facilitate the conduct of international trade by establishing uniform rules of  law for it. In some international activities the need  for  such  rules  is  stronger  than others.”
Namun  demikian  menurut Peter  Mahmud  Marzuki 49 ,  azas kebebasan berkontrak bukanlah tanpa  pembatasan.  Di  negara-negara penganut civil law , kebebasan berkontrak  dibatasi  oleh  undang- undang,  kepatutan  dan  ketertiban umum (openbare  orde) .  Pembatasan demikian telah berlangsung berabad- abad.  Di  dalam  Hukum  Romawi disebutkan bahwa pacta, quae contra leges  constitutionesque  vel  contra bonos mores fiun, nullum vim habere indubitati iurius est . Bahwa perjanjian  yang  bertentangan  dengan undang-undang atau kebajikan umum,  tidak  dapat  diragukan  lagi, tidak  mempunyai  kekuatan  hukum. Sedangkan  menurut  sistem common
49 Peter Mahmud Marzuki, Op. cit. , h. 205- 206.
law ,  kebebasan  berkontrak  dibatasi oleh  undang-undang  dan  kebijakan publik (public  policy) yang  di
dalamnya terdapat kepatutan. Untuk mencegah agar kebebasan berkontrak tidak disalahgunakan oleh salah satu pihak dengan  memanfaatkan  kelemahan pihak  yang  lain (undue  influence atau  misbruik  van  omstandigheden) , maka  prinsip  kebebasan  berkontrak perlu  didampingi  dengan  prinsip aequitas  praestationis ,  yaitu  prinsip yang menghendaki jaminan keseimbangan,  dan  ajaran justum pretium ,  yaitu  kepantasan  menurut hukum. 50 Undang-undang  tertentu telah mencantumkan ketentuan- ketentuan yang boleh atau yang tidak boleh dicantumkan di dalam kontrak. Sedangkan public policy lebih banyak berhubungan dengan ukuran- ukuran  kepatutan  menurut  penilaian masyarakat.  Oleh  karena  itu public policy tersebut  dapat  berbeda-beda menurut  waktu  dan  tempat.  Apakah suatu  kontrak  dikatakan  melanggar hukum (ilegal) atau  tidak  dapat diberlakukan (unenforceable) adalah
50 Ibid. , h. 219.
bergantung pada keadaan kasus demi kasus.
Pendapat senada disampaikan oleh  Yntema  sebagaimana  dikutip oleh  Huala  Adolf,  ia  menjelaskan bahwa the principle of party autonomy  in  the  law  of  contract  is subject  to  various  restriction  in  the different  municipal  laws  and  is  not interpreted  elsewhere  in  the  same manner;  these  restriction  are  mainly imposed  for  reasons  of  public  policy or  in  the  public  interest. Prinsip  ini sebenarnya  lahir  dari  pemikiran Hukum  Alam  dengan  pemukanya Hugo  Grotius.  Menurut  Grotius, prinsip  ini  disebut  juga  dengan  teori kekuatan  moral  dari  suatu  janji  ( the theory of the inherent moral force of a  promise ).  Berdasarkan  teori  ini, suatu  janji  secara  moral  adalah mengikat.  Prinsip  ini  termuat  juga dalam  Pasal  25  AB  ( Algemene Bepalingen Van Wegeving ). Pasal ini menyatakan  bahwa  orang  dengan perbuatan  atau  perjanjiannya  tidak boleh  menghilangkan  kekuatan  dari peraturan-peraturan hukum dari ketentuan umum atau kesusilaan. 51
51 Huala Adolf, Op. cit. , h. 23.
Pembatasan kebebasan berkontrak  juga  dilakukan  demi kapentingan nasional atau kepentingan negara. Teori kepentingan negara atau disebut juga teori governmental interest analysis ini  dipelopori  oleh  Brainerd Currie. Yang dimaksud dengan interest (kepentingan)  dalam teori ini sebenarnya adalah kepentingan dari negara
( governmental  interest )  yang  sistem hukumnya  relevan  dengan  pokok perkara untuk memberlakukan hukumnya dalam penyelesaian pokok  perkara  yang  sedang  dihadapi yang dapat disimpulkan dari kebijakan  hukum  ( policies )  di  dalam kaedah hukum lokal yang bersangkutan.  Adanya  kebijakan- kebijakan tertentu yang melatarbelakangi pemberlakuan
suatu  kaidah  hukum  lokal  atau domestik  itulah  yang  mendasari kepentingan dari negara yang bersangkutan  untuk  memberlakukan hukumnya dalam perkara. 52
Dalam  konteks  hukum  di Indonesia, pembatasan terhadap
52 Bayu  Seto  Hardjowahono, Dasar-Dasar Hukum  Perdata  Internasional, PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 214.
prinsip kebebasan berkontrak
dikaitkan  dengan  salah  satu  syarat sahnya perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 BW, salah satu syarat  sahnya  perjanjian  adalah adanya geoorloofde  oorzaak atau sebab  yang  tidak  dilarang.  Menurut Pasal  1337 BW suatu  sebab dilarang apabila bertentangan dengan undang- undang,  kepatutan  atau  ketertiban umum.  Peter  Mahmud  Marzuki berpendapat bahwa kepatutan (goede zeden) dan ketertiban umum (openbare  orde) sebenarnya  dapat diartikann secara bergantian (interchangeable). Hal  itu  dapat dilihat  pada  rumusan  Pasal  1337 yang  berbunyi: “  eene  oorzaak  is ongeoorloofd, wanneer dezelve bij de wet  verboden  is,  of  wanneer  dezelve strijdig is met goede zeden, of met de openbare  orde”. Bahwa  sebelum kata-kata bij  de  wet dan strijdig  met goede zeden masing-masing didahului  dengan  kalimat wanneer dezelve ,  sedangkan  sebelum met  de openbare orde tidak didahului dengan kata-kata wanneer dezelve . 53
Menurut Sutan Remy
Sjahdeini,  dari  Pasal  1320  dapat
53 Peter Mahmud Marzuki, Op. cit. , h. 206.
disimpulkan  bahwa  kebebasan  orang untuk  membuat  perjanjian  dibatasi oleh sepakat pihak lainnya,
kecakapannya untuk membuat
perjanjian, suatu hal yang diperjanjikan,  dan  yang  menyangkut kausa  yang  dilarang  oleh  undang- undang  atau  bertentangan  dengan kesusilaan  atau  bertentangan  dengan ketertiban  umum.  Perjanjian  yang dibuat  untuk  kausa  yang  dilarang oleh undang-undang atau bertentangan  dengan  kesusilaan  atau bertentangan dengan ketertiban umum adalah tidak sah. 54 Pembatasan kebebasan
berkontrak    menurut  Nieuwenhuis 55 tidak  hanya  mengenai  isi  akan  tetapi juga  mengenai  bentuknya.  Adanya kontrak-kontrak  formal  dan  kontrak- kontrak  riil  merupakan  pembatasan terhadap prinsip bebas bentuk.
Perjanjian  hibah (schenking) adalah salah satu  contoh  kontrak formal.  Di sini dilepaskan prinsip bahwa
persesuaian  kehendak  sudah  cukup untuk timbulnya keterikatan kontraktual (consensualisme). Akta notaris  di  sini  merupakan  syarat
54 Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit. , h. 54-55.
55 Nieuwenhuis, Op.cit. , h. 83-86.
keabsahan (geldigheids  vereiste) . Dengan  demikian  dari  persesuaian kehendak secara lisan tentang penutupan  suatu  perjanjian  hibah tidak  timbul  keterikatan  kontraktual. Timbulnya  keterikatan  kontraktual (consensualisme) adalah ketika perjanjian  hibah  telah  dituangkan dalam bentuk akta notariil.
Demikian halnya dengan kontrak riil. Adanya ketentuan mengenai  penyerahan  benda  pada perjanjian  penitipan,  pinjam  pakai, dan pinjam-meminjam adalah merupakan  syarat  keabsahan.  Pada kontrak-kontrak riil, disamping syarat  persesuaian  kehendak,  timbul syarat kedua yaitu penyerahan benda. Contohnya  kontrak  pinjam  pakai, baru  dengan  penyerahan  benda, maka  mulai  bekerja  aturan-aturan undang-undang tentang pinjam pakai.
Kebebasan  berkontrak  juga dibatasi  oleh  itikad  baik.  Menurut Ridwan  Khairandy, 56 iktikad  baik dalam  konteks  Pasal  1338  ayat  (3) BW harus didasarkan pada kerasional  dan  kepatutan.  iktikad baik  dalam  kontrak  memiliki  tiga
56 Ridwan Khairandy, Op. cit. , h. 438.
fungsi. Fungsi pertama, semua kontrak  harus  ditafsirkan  dengan iktikat  baik.  Fungsi  yang  kedua adalah menambah kewajiban kontraktual.  Fungsi  ketiga  adalah membatasi  dan  meniadakan  suatu kewajiban kontraktual. Dalam fungsi yang  pertama,  penafsiran  kontrak tidak  hanya  didasarkan  kepada  apa yang  secara  jelas  diperjanjikan  atau kepada  kehendak  para  pihak,  tetapi juga  harus  memperhatikanniktikad baik.  Bahkan, terhadap  kontrak  yang sudah jelaspun masih dapat ditafsirkan  dengan  iktikad  baik.
Dalam fungsinya yang kedua, berdasarkan  iktikad  baik,  hakim dalam  suatu  perkara  tertentu  dapat menambah isi perjanjian atau bahkan ketentuan  undang-undang.  Dalam fungsinya  yang  ketiga,  manakala hakim  dalam  suatu  perkara  tertentu menemukan isi kontrak yang bersangkutan  sangat  bertentangan dengan  keadilan  atau  kepatutan,  ia dapat mengurangi atau bahkan
meniadakan suatu kewajiban kontraktual. Menurut Rosa Agustina, pembatasan terhadap prinsip
kebebasan berkontrak juga tercermin
karena  adanya  intervensi  hakim dalam  menilai  apakah  kontrak  yang dibuat  bertentangan  dengan  nilai- nilai  yang  ada  dalam  masyarakat. Dengan  demikian  prinsip  kebebasan berkontrak  tidaklah  bersifat  mutlak, karena hakim mempunyai wewenang untuk  meneliti  dan  menilai  serta menyatakan  bahwa  salah  satu  pihak tidak  mempunyai  kebebasan  dalam menentukan kehendaknya. 57

## KESIMPULAN
Prinsip  kebebasan  berkontrak secara  embrional  lahir  dalam  zaman Yunani  dan  berkembang  pesat  pada abad ke-18 dipengaruhi paham individualisme  yang  memberikan kebebasan  berkontrak  tanpa  batas demi melindungi kepentingan individu.  Tetapi  kebebasan  tanpa batas terbukti melahirkan
ketidakadilan di masyarakat, terutama terhadap pihak yang posisinya  lebih  lemah.  Masyarakat kemudian  memandang  perlu  untuk membatasi  kehendak  bebas  dalam hubungan kontraktual demi melindungi pihak yang lemah.
57 Rosa  Agustina  dalam  Christiana  Tri Budayati,  “Prinsip  Kebebasan  Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia”, Widya Sari , Vol. 10 No. 3, Januari 2009, h. 246
Seiring  berkembangnya  paham  etis dan  sosialis  pada  akhir  abad  ke-19, kehendak  bebas  tidak  lagi  diberi  arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif, yaitu  dikaitkan  dengan  kepentingan umum.  Dalam  perkembangannya,
prinsip kebebasan
berkontrak
kemudian  banyak  dibatasi  oleh peraturan perundang-undangan,
kepatutan,  ketertiban  umum,  dan iktikad baik.

## DAFTAR BACAAN
Buku Adolf, Huala, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional , Refika
Aditama, Bandung, 2008.
Anson, Sir William Reynel,
Anson’s  :  Law  of  Contrct , edited  by  Anthony  Gordon Guest, 25th (centenary) ed., Clarendon Press,
Oxford, 1979.
Atiyah, P.S., The Rise and Fall of Freedom of Contract , Clarendon  Press,  Oxford,
1979. Badrulzaman, Mariam Darus, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya , Alumni, Bandung, 1981. Badrulzaman, Mariam Darus,
dkk., Kompilasi Hukum Perikatan , Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2001.
Bruggink, J.J.H., Refleksi Tentang Hukum , Alih Bahasa  B.  Arief  Sidarta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Duxbury,  Robert, Contract  In  A Nutshell , Sweet & Maxwell, London, 2006. Friedman,  W., Teori  dan  Filsafat Hukum (Legal Theory) , Terjemahan Muhammad Arifin,  Rajawali,  Jakarta, 1990. Gie, Liang, Teori-Teori Keadilan ,
Penerbit  Super,  Jakarta, 1997. Hardjowahono, Bayu Seto, Dasar-Dasar  Hukum Perdata  Internasional, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Hernoko,  Agus  Yudha, Hukum Perjanjian Prinsip Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial , Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta, 2013.
Huijbers,  Theo, Pustaka  Filsafat Filsafat  Hukum ,  Kanisius,
Jogyakarta, 1990.
Gilmore,  Grant, The  Death  of Contract , Ohio State Universiity Press, Columbus, 1995. Keraf,  A.  Sonny, Pasar  Bebas, Keadilan, dan Peran Pemerintah:  Telaah  atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith , Kanisius, Yogyakarta, 1996.
Khairandy,  Ridwan, Iktikat  Baik dalam Kebebasan
Berkontrak , Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003. Kramer,  A.L.N., Kamus  Belanda, Belanda-Indonesia dan Indonesia-Belanda , G.B. Van  Goor  Zonen’s  Uit
Geversmaatschappij  N.V, Den Haag, 1966.
Mahadi, Falsafah  Hukum  (Suatu Pengantar) ,  Citra  Aditya Bhakti, Bandung, 1989.
--------, Hukum  Sebagai  Sarana Mensejahterakan Masyarakat ,  USU  Press, Medan, 1985.
Maulana,  Irsan  Budi, Pelangi HAKI  dan  Antimonopoli ,
Pusat  Studi  Hukum,  FH  –
UII, Yogyakarta, 2000.
Mertoksumo,  Sudikno, Penemuan Hukum  Sebuah  Pengantar , Liberty Yogyakarta, 2009.
Muljadi,  Kartini  dan  Gunawan Widjaja, Seri Hukum Perikatan  yang  Lahir  dari
Perjanjian ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Nieuwenhuis, Jacob Hans, Pokok-
Pokok  Hukum Perikatan, Penerjemah Djasadin Saragih, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985. Oktoberina, Sri Rahayu dan Niken  Savitri, Butir-Butir Pemikiran  dalam  Hukum Memperingati  70  Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta , Aditama, Bandung, 2008.
Paton, George W., A Text Book of
Jurisprudence ,  Oxford  at
The Clarendon Press, Second Edition, 1953. Patrik,  Purwahid, Prinsip  Iktikad
Baik  dan  Kepatutan  dalam
Perjanjian ,  Badan  Penerbit
UNDIP, Semarang, 1986. Prajitno, A.A. Andi, Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang  No.  42 Tahun  1999 ,  Bayumedia, Malang, 2009. Raharjo, Handri, Hukum Perjanjian  di  Indonesia , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009. Rusli, Hardijan, Hukum Perjanjian  Indonesia  dan Common Law , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993. Sabiq, Sayid, Unsur-unsur Dinamika dalam Islam (Anashirul Quwwah Fil Islam) , Terjemah oleh Haryono S. Yusuf, Intermasa, Jakarta, 1981. Simamora, Yohanes Sogar, Hukum  Kontrak,  Kontrak Pengadaan Barang  dan Jasa Pemerintah di Indonesia , Laksbang Justitia, Surabaya, 2013. Sjahdeini, Sutan Remy, Kebebasan Berkontrak Dan  Perlindungan  Yang Seimbang  Bagi  Para  Pihak Dalam Kontrak Kredit Bank Di Indonesia , Pustaka Utama Grafiti,
Jakarta, 2009. Soekanto, Soerjono dan Sri
Mamudji, Penelitian  Hukum
Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Rajawali,  Jakarta,
1986.
Subekti, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta, 1992. Supanca,  Ida  Bagus  Rahmadi, Perkembangan Hukum Kontrak Dagang Internasional , Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2012. Terry, A.L., Freedom from Freedom of Contract , N.Z.L.J., 1975. Artikel, Jurnal, Makalah, Kamus Aryawan,  Made  Rawa,  “Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam  Kaitannya  Dengan Kewenangan  Hakim  Untuk Menilai Eksistensi Kontrak”, Jurnal Ilmu Hukum ,  Volume  1  No.1, 2003. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  RI., Kamus Besar  Bahasa  Indonesia , Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1991. Budayati, Christiana Tri, “Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam  Hukum  Perjanjian Indonesia”, Widya  Sari , Vol.  10  No.  3,  Januari
2009.
Marzuki,  Peter  Mahmud,  “Batas- batas Kebebasan Berkontrak”, Yuridika , Volume  18  No.3,  Mei-Juni 2003. Rahman,  Taufik  el  dan  kawan- kawan., “Prinsip
Kebebasan  Berkontrak  dan Prinsip  Kepribadian  dalam Kontrak-kontrak
Outsourcing”,
Mimbar Hukum ,  Vol.  23,  No.  3, Oktober 2011. Sardjono,  Agus,  “Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Dalam Cross  Border  Transaction:
Antara  Norma  dan  Fakta”,
Jurnal  Hukum  Bisnis ,  Vol. 27,  No.  4  Tahun  2008,
Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2008. Soebagjo, Felix S., “Perkembangan  Azas-azas Hukum Kontrak dalam
Praktek  Bisnis  Selama  25 Tahun Terakhir”, Makalah , Jakarta, 1993.