Pengaruh  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Luwu

## Utara
Vika Saputri
STIE Muhammadiyah Palopo

## INFO NASKAH
Diserahkan 03Mei 2019 Diterima 22 Mei 2019 Diterima dalam revisi 24 Mei 2019 Diterima dan disetujui 12 Juni 2019 Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli
Daerah (PAD)

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadapa pendapatan asli daerah di Kabupaten Luwu Utara.  Populasi  dalam  penelirian  ini  adalah  keseluruhan  data  tentang pajak  daerah,  retribusi  daerah,  dan  pendapatan  asli  daerah  di Kabupaten  Luwu  Utara.  Sampel  penelitian  adalah  data  tentang  pajak daerah,  retribusi  daerah,  dan  pendapatan  asli  daerah  di  Kabupaten Luwu Utara tahun 2011 sampai 2017 yakni selama tujuh tahun. Teknik pengumpulan  data  adalah  dokumentasi.  Analisis  data  dilakukan dengan  analisis  regresi  linear  berganda,  data  yang  diperoleh diklasifikasi, ditabulasi dan diolah menggunakan SPSS Versi 21. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel  pajak  daerah  berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Luwu Utara, sedangkan  variabel  retribusi    daerah  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  pendapatan  asli  daerah  di  Kabupaten  Luwu  Utara.  Variabel pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  dapat  menjelaskan  pendapatan  asli daerah  di  Kabupaten  Luwu  Utara  sebesar  65,1%  sisanya  sebesar 34,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar model

## Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi MuhammadiyahPalopo

## Jurnal  EkonomiPembangunan
http://journal.stiem.ac.id/index.php/jurep/index

## 1. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  kesatuan  yang  menganut  asas  desentralisasi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dengan  memberikan  kesempatan  dan  keleluasaan  kepada daerah  untuk  menyelenggarakan  otonomi  daerah,  sebagaimana  yang  dijelaskan    dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah. Munculnya Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang  perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  membawa  perubahan  yang  begitu  besar  bagi pelaksanaan  pembangunan  daerah.  Salah  satu  sumber  keuangan  daerah  yang  dimiliki  dan dikelola oleh pemerintah daerah adalah pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara.
Pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Luwu  Utara  merupakan  Pendapatan  yang  diperoleh daerah  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  Perundang- Undangan  .  Pendapatan  Asli  daerah  Kabupaten  Luwu  Utara  bersumber  dari  pajak  daerah, redistribusi daerah , hasil pengelolaan kekayaan daerah  yang dipisahkan dan lain- lain PAD yang  sah.  Pendapatan  Asli  Daerah  ini  mencerminkan  tingkat  kemandirian  suatu  daerah. Semakin tinggi PAD-nya Luwu Utara maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam suatu daerah  .  Untuk  itu,  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Luwu  Utara  harus  mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD.
Secara tegas undang-undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri    berdasarkan aspirasi  masyarakat  atau  dengan  kata  lain  berdasarkan Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2008  daerah  telah  diberikan  kewenangan  untuk  melaksanakan  otonomi  daerah.  Sumber keuangan  daerah  dalam  pelaksanaan  desentralisasi  terdiri  atas  pendapatan  daerah  dan pembiayaan  daerah.  Sumber  keuangan  daerah  yang  bersumber  dari  pendapatan  daerah diantaranya  yaitu  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  dana  perimbangan  dan  lain-lain pendapatan. Sumber   keuangan   daerah   yang   fundamental,   dimiliki   dan   dikelola   oleh pemerintah  daerah  adalah  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kabupaten Luwu Utara.
Pendapatan  Asli Daerah  Kabupaten Luwu Utara merupakan  penerimaan  yang  berasal dari    daerah    sendiri    yang  terdiri  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil perusahaan  milik  daerah  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain- lain pendapatan asli daerah yang sah. Optimalisasi PAD diharapkan dapat menjadi penyangga
dalam penyelenggaraan  kegiatan pemerintah daerah, semakin banyak kebutuhan daerah  yang dapat dibiayai oleh PAD maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, sehingga daerah  tersebut  semakin  mandiri  dalam  bidang  keuangannya.  Pajak  daerah  dan  retribusi daerah  mempunyai  peranan  paling  besar  terhadap  PAD,  dimana  pengelolaannya  diserahkan kepada  daerah  itu  sendiri  dan  dalam  menyelenggarakan  pembangunan  di  daerahnya,  faktor sumber  pendapatan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  Kabupaten  Luwu  Utara  sangat menentukan terlaksananya pembangunan itu sendiri .

## 2. MetodePenelitian

## 2.1 PendekatanPenelitian
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  yaitu  data  yang diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara. Dan data sekunder berupa  data  yang  diperoleh  dari  laporan-laporan  yang  berhubungan  dengan  topic permasalahan  yang sedang diteliti, serta buku-buku  yang berhubungan dengan penelitian ini. Data-data    tersebut  diperoleh  dari  (BAPENDA)  Kabupaten  Luwu  Utara,  dan  instansi  terkait lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 2.2 Populasi dan Sampel
Populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini adalah data dan laporan yang di ambil dari Pendapatan  Asli  daerah  kabupaten  Luwu  Utara  selama  7  (tujuh)  periode  dalam  hitungan tahun, yaitu dari tahun 2011 sampai 2017.

## 2.3 Teknik PengumpulanData
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Analisis  linier  berganda dimana digunakan bila jumlah variabel independent minimal 2 (dua) (Sugiyono, 2011 : 257). Y= a+b 1 X 1 + b 2 X 2 + e
Keterangan :
Y = Pendapatan Asli Daerah
X 1 = Pajak Daerah
X 2 = Retribusi Daerah a  = bilangan Konstanta b 1 b 2 = Koefisien Regresi variabel independent e = Standar Error
3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Hasil

## a. Uji Normalitas
Normalitas data dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik Normal P-Plot atau dengan melihat histogram dari residualnya. Uji normalitas dengan grafik Normal  P-Plot  akan  membentuk  satu  garis  lurus  diagonal,  kemudian  plotting  data  akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi normal maka garis yang menggambarkan data  sesungguhnya  akan  mengikuti  garis  diagonalnya.    Uji  normalitas  secara  Normal  P-Plot sebagaimana terlihat dalam Gambar 4.1 di bawah ini :

## Gambar 4.1

## Uji Normalitas
Dari  gambar    4.1  terlihat  pengujian  normalitas  distribusi  data  menyebutkan  bahwa signifikan uji normalitas data dengan melihat kurva P  –P Plot menunjukan  gambar titik-titik yang cenderung mengikuti garis kurva. Artinya, data ketiga variabel ini pada model penelitian terdistribusi dengan normal.

## b. Uji Multikorelasi
Uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model  regresi  ditemukan  adanya korelasi antar variabel bebas ( independent ). Model regresi  yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya. Dilihat dari tolerance and variance inflation faktor (VIF), apabila  nilai  VIF  <  10  menunjukkan  bahwa  tidak  terjadi  multikolinearitas.  Uji
multikolinearitas dalam penelitian ini menunjukkan hasil sebagai berikut:
Tabel 4.2
Coefficients a
Model Collinearity Statistics B Tolerance VIF 1 (Constant) -8.979E+10 Pajak Daerah 7.100 .989 1.011 Retribusi Daerah .505 .989 1.011

## a. Dependent Variable: PAD
Hasil perhitungan  nilai tolerance juga  pada  tabel  4.2  menunjukkan  bahwa  nilai tolerance pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  berturut  adalah  sama  yaitu  0,989.  Tidak  ada  variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10. Artinya, tidak ada korelasi antara variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai VIF menunjukkan nilai  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  adalah  sama  yaitu  1,011.  Variabel  independen  yang memiliki  nilai  kurang  dari  10  yang  artinya  tidak  ada  multikolenieritas  antar  variabel independen dalam model regresi.

## c. Uji Autokorelasi
Autokorelasi  muncul  karena  observasi  yang  berurutan  sepanjang  waktu  berkaitan  satu sama  lain.  Masalah  ini timbul karena  residual  (kesalahan  pengganggu) tidak bebas  dari  satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi  yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Pengujian  ini  digunakan  untuk  menguji  asumsi  klasik  regresi  berkaitan    dengan    adanya autokorelasi.    Pengujian    ini  menggunakan    Durbin  Watson  (DW-test).  Ketentuan  uji  DW dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 4.3 Kriteria Nilai Uji Durbin Watson No. Nilai DW Kesimpulan 1. < 1,10 ada autokorelasi 2. 1,10 – 1,54 tidak dapat disimpulkan tidak dapat disimpulkan 3. 2,46 – 2,90 4. > 2,91 ada autokorelasi 5. 1,55 – 2,45 Tidak ada autokorelasi
(Sumber : Tony Wijaya, 2009 : 123)
Tabel 4.4
Model Summary b
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .876 a .768 .651 2.712E+12 2.584 a. Predictors: (Constant), Retribusi daerah, Pajak Daerah
b. Dependent Variable: PAD
Hasil  uji  Durbin-Watson  dalam  Tabel  4.4  menunjukkan  nilai  DW  sebesar  2,584.  Apabila dibandingkan  dengan  tabel range nilai  DW  untuk  ketentuan  autokorelasi,  hasil  perhitungan yaitu  sebesar  1,652  berada  pada  range  2,46  –  2,90  yang  berarti  autokorelasi  tidak  dapat disimpulkan.
Berdasarkan  hasil  uji  asumsi  klasik  dapat  dilihat  bahwa  data  residual  terdistribusi  secara normal, tidak ada multikolenieritas dan autokorelasi tidak dapat disimpulkan.

## 2. Hasil  Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi mengukur seberapa besar kekuatan hubunganya antara variabel independen (pajak daerah dan retribusi daerah) dan dependen (PAD).
Tabel 4.5
Coefficients a Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -8.979E+10 2.635E+12 -.034  .974 Pajak daerah 7.100 1.953 .881 3.635  .022 Retribusi daerah .505 1.142 .107 .442  .681
a. Dependent Variable: PAD
Tabel  4.5  menunjukkan  perhitungan  regresi,  nilai  konstanta  yang  diperoleh  adalah  - 8,979E+10 dibulatkan menjadi -8,979 dan koefisien regresi pajak daerah dan retribusi daerah masing-masing  7,100  dan  0,505.  Sehingga  persamaan  regresi  yang  diperoleh  adalah  sebagai berikut:
Y = -8,979 + 7,100X 1 + 0,505 X 2 + e Dimana:
Y  = PAD
X 1 = Pajak daerah
X 2 = Retribusi daerah
Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Konstanta  sebesar  Rp  -8,979  menyatakan  bahwa  jika  nilai  pajak  daerah  dan  retribusi daerah bernilai 0, maka hasil PAD sebesar Rp 8,979.
2. Koefisien  regresi  pajak  daerah  sebesar  Rp7,100  menyatakan  bahwa  setiap  peningkatan pajak  daerah  Rp  1  setiap  tahunnya  akan  meningkatkan  hasil  PAD  sebesar  Rp7,100. Tanda (+) positif menunjukkan adanya hubungan yang berbanding searah/positif antara jumlah pajak daerah dengan hasil PAD.
3. Koefisien  regresi  retribusi  daerah  sebesar  Rp  0,505  menyatakan  bahwa  setiap peningkatan/penambahan  retribusi  daerah  sebesar  Rp  1  setiap  tahunnya  akan meningkatkan  hasil  PAD  sebesar  Rp  0,505.  Tanda  (+)  positif  menunjukkan  adanya hubungan  yang  berbanding  searah/positif  antara  jumlah  retribusi  daerah  dengan  hasil PAD.

## 3. Hasil Analisis Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  (R 2 )  merupakan  nilai  yang  digunakan  untuk  mengukur  tingkat kemampuan  model  dalam  menjelaskan  variabel  bebas.  Nilai  R 2 mengandung  kelemahan mendasar dimana adanya bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Berikut ini disajikan hasil uji koefisien determinasi  pada tabel 4.6.
Tabel 4.6
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .876 a .768 .651 2.712E+12
a. Predictors: (Constant), Retribusi daerah, Pajak daerah
b. Dependent Variable: PAD
Tabel  4.6  menunjukkan  nilai  R  yang  diperoleh  sebesar  0,876  atau  sekitar  87,6%,  hal  ini berarti  hubungan  antara  variabel  independen  dengan  dependen  cukup  kuat.  Sementara  nilai Adjusted  R  Square  (R 2 )  yang  diperoleh  sebesar  0,651  atau  65,1%,  artinya  65,1%  variabel PAD  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah.  Sedangkan  sisanya 34,9% (100% - 98,5% = 34,9%) dijelaskan oleh sebab atau variabel yang belum dimasukkan kedalam model.

## 4. Hasil Analisis Uji t
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Uji  signifikasi  parameter individual  (Uji  t)  dimana  akan  diketahui  pengaruh  variabel  independen  (pajak  daerah  dan retribusi daerah) secara  parsial  berpengaruh terhadap  variabel  dependen (PAD). Berdasarkan tabel  berikut  hasil  uji  signifikasi  parameter  individu  (uji  statistik  t),  hasil  uji  hipotesis  yang diperoleh adalah sebagai berikut:
Tabel 4.7
Coefficients a Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -8.979E+10 2.635E+12 -.034  .974 Pajak daerah 7.100 1.953 .881 3.635  .022 Retribusi daerah .505 1.142 .107 .442  .681

## a. Dependent Variable: PAD
Berdasarkan tabel diatas nilai koefisien uji t dapat disimpulkan sebagai berikut;
1. Nilai probabilitas pajak daerah sebesar 0,022 nilai ini berada di bawah taraf signifikan yang telah ditentukan  yaitu 0,05 (0,022 < 0,05)  yang berarti variabel pajak daerah berpengaruh signifikan  tehadap  PAD.  Dengan  demikian  H 1 yang  menyatakan  bahwa  pajak  daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Luwu Utara diterima.
2. Nilai signifikansi retribusi daerah sebesar 0,681 nilai ini berada di atas taraf signifikan yang telah  ditentukan  yaitu  0,05  (0,681  >  0,05)  yang  berarti  variabel  retribusi  daerah  tidak berpengaruh signifikan tehadap PAD. Dengan demikian H 0 yang menyatakan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Luwu Utara diterima.

## 5. Hasil Analisis Uji F
Uji  F  digunakan  untuk  menunjukkan  apakah  keseluruhan  variabel  terikat  berpengaruh terhadap  variabel  bebas  dengan  menggunakan  tingkat  signifikansi  5%.Uji  F  disebut  juga  uji kelayakan  model  yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi  regresi  yang  diestimasi  layak  atau tidak. Apabila nilai probabilitas F hitung kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan model regresi yang diestimasi layak.
Tabel 4.8
ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 9.720E+25 2 4.860E+25 6.608  .054 b Residual 2.942E+25 4 7.355E+24 Total 1.266E+26 6
a. Dependent Variable: PAD
b. Predictors: (Constant), Retribusi daerah, Pajak daerah
Tabel  4.8  menujukkan  hasil  uji  ANOVA  atau  F  test  diperoleh  nilai  t hitung sebesar  6,608 lebih  kecil  dari  t tabel sebesar  6,94  atau  nilai    0,054    probabilitas  lebih  besar  dengan  nilai signifikan  yaitu  0,05,  maka  model  regresi  dapat  digunakan  untuk  memprediksi  PAD  atau dapat  dikatakan  bahwa  variabel  independen  (pajak  daerah  dan  retribusi  daerah)  secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap dependen (PAD).

## 3.2 Pembahasan
1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dari hasil regresi dapat diketahui bahwa nilai koefesien regresi sebesar 7,100 menunjukkan besarnya input pajak daerah terhadap hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Utara  yang  artinya  kenaikan  pajak  daerah  setiap  1%  dengan  mengasumsikan  input  lain (retribusi daerah) konstan, akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 7,100. Berdasarkan  hasil  analisis  secara  parsial  bahwa  nilai  probabilitas  0,022  lebih  kecil  dari  taraf signifikansi  0,05  dengan  kata  lain  pajak  daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Luwu Utara.
Hal  ini  sejalan  dengan  teori  yang  dijelaskan  oleh    Menurut  Mardiasmo  (2016:14)  pajak
daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan  langsung  yang  seimbang,    yang    dapat    dipaksakan    berdasarkan    peraturan perundang-undangan  yang    berlaku,    yang    digunakan    untuk    membiyai    penyelenggaraan pemerintah  daerah  dan  pembangunan  daerah.  Menurut  Sunarto  (2005:15)  “Pajak  daerah merupakan  pajak  yang  dikelola  oleh  pemerintaha  daerah,  baik  provinsi  maupun  kabupaten /kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut  masuk  dalam  APBD”.  Dengan  demikian,  adanya  hubungan  antara  pajak  daerah dengan  pendapatan  asli  daerah  yaitu  jika  jumlah    penerimaan    pajak    daerah    mengalami kenaikan  maka  pendapatan  asli daerah juga mengalami kenaikan
Berdasarkan  analisis  data  dan  pengujian  hipotesis  yang  telah  dilakukan  dalam  penelitian ini,  dapat  diketahui  bahwa  variabel  pendapatan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Luwu  Utara.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  penelitian  Mellda  Ellysa  Putri  dan  Sri  Rahayu  (2015),  Joko Mariyanto (2014), dan  Dina Anggraini (2010).

## 2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dari hasil regresi dapat diketahui bahwa nilai koefesien regresi sebesar 0,505 menunjukkan besarnya input pajak daerah terhadap hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Utara  yang  artinya  kenaikan  retribusi  daerah  setiap  1%  dengan  mengasumsikan  input  lain (retribusi daerah) konstan, akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,505. Berdasarkan hasil analisis secara parsial  bahwa  nilai  probabilitas 0,681 lebih  besar dari taraf signifikansi  0,05  dengan  kata  lain  retribusi  daerah  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Luwu Utara.
Berdasarkan teori yang dijelaskan oleh  Menurut  Darwin  (2010 :166-167) retribusi  daerah adalah    pungutan    daerah  sebagai  pembayaran    atas    jasa    atau    pemberian  izin  tertentu  yang khusus  disediakan  atau diberikan oleh  pemerintah  daerah  untuk kepentingan  orang  pribadi  atau badan.  Menurut  Siahaan  (2013  :  6)  menjelaskan  retribusi  daerah  adalah  pungutan  daerah sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau  badan”.  Retribusi menurut  Darize  (2009:67)  adalah  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau pemberian  izin  tertentu  yang  khusus  disediakan  dan  atau  diberikan  oleh  pemerintah  daerah untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau  badan.  Dengan  demikian,  hasil  penelitian  ini  tidak
sejalan dengan adanya hubungan antara retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah  yaitu jika jumlah penerimaan retribusi    daerah    mengalami    kenaikan    maka    pendapatan    asli daerah   juga mengalami kenaikan.
Berdasarkan  analisis  data  dan  pengujian  hipotesis  yang  telah  dilakukan  dalam  penelitian ini,  dapat  diketahui  bahwa  variabel  pendapatan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Luwu  Utara.  Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mellda  Ellysa  Putri  dan  Sri  Rahayu  (2015),  Joko Mariyanto (2014), dan  Dina Anggraini (2010).

## 4. Simpulan danSaran
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, pajak daerah dan  retribusi  daerah  variabel  independen,  sementara  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sebagai variabel dependen. Dari hasil analisis regresi diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Pajak  Daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di Kabupaten Luwu Utara.
2. Retribusi  Daerah  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) di Kabupaten Luwu Utara.
Adapun saran yang diberikan yaitu :
1. Bagi  masyarakat,  diharapkan  untuk  meningkatkan  kesadaran  dalam  membayar kewajiban  pajak  maupun  retribusi  daerahnya.  Karena  hasil  dari  komponen pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Luwu Utara  tersebut juga  akan  digunakan  untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur daerah. Sehingga dengan semakin  tinggi  kesadaran  masyarakat  Luwu  Utara  dalam  membayar  pajak  dan retribusi berarti    masyarakat    ikut    berkontribusi   dalam    membangun    daerahnya serta berkontribusi    dalam    upaya    meningkatkan    kesejahteraan    daerah.
2. Bagi    Pemerintah    Kabupaten  Luwu  Utara    diharapkan    dapat    menjadi    bahan masukan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah agar lebih meningkatkan pemungutan  dan  penerimaan  dari  masing-masing  komponen  Pendapatan  Asli Daerah Kabupaten  Luwu Utara  terutama  pajak daerah  dan  retribusi  daerah,  dengan cara  meningkatkan  pengawasan,  pembinaan  dan  evaluasi  terhadap  pemungutan pajak dan retribusi daerah

## Daftar Pustaka
Anggraini,  Dina.  2010. Analisis   Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah terhadap Peningkatan PAD ( Studi Empiris pada Provinsi Bengkulu) . Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta
Bahar, ujang. Peran  daerah dalam pengadaan tanah  (tijauan  dari segi  pembiayaan). Hukum keungan jurnal hukum bisnis. 1, 2010.
Darwin.  2010. Pajak  Daerah  &  Retribusi  Daerah. Edisi    Pertama.      Jakarta:  Penerbit  Mitra Wacana Media.
Djaenuri,   A..   2012. Hubungan Keuangan Pusat–Daerah, Elemen-Elemen   Penting  Hubungan Keuangan Pusat - Daerah . Ghalia Indonesia. Bogor
Darize, Nurlan.2009, Pengelolaan Keuangan Daerah.  Edisi 2. Indeks Jakarta,
Ellysa  Putri,  Mellda  &  Rahayu,  Sri.  2015. Pengaruh  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Vol. , No. 1 April 2015. Cirebon.
Halim,  A.  2004. Akuntansi Keuangan   Daearah . Edisi  Keempat.  Penerbit  Salemba  Empat. Jakarta.
Hening Fitria Sarasati  El Rani  Analisis Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi Pendapatan  Asli Daerah    (Pad) (Studi  Kasus  Di  Kabupaten/Kota  Eks-Karesidenan  Pekalongan  Periode 2005-2014)
Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi . Penerbit Andi: Yogyakarta.
Mardiasmo. 2010. Otonomi dan Manajemen  Keuangan Daerah , Penerbit Andi, Yogyakarta.
Mariyanto, Joko. 2014. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah . Vol. 11 No. 1 Maret 2015: 58 – 63. Surakarta
Nuswantoro  Analisis  Pengaruh  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap  Pendapatan Asli  Daerah  (Pad)  Kabupaten  /  Kota  Di  Provinsi  Jawa  Tengah  Periode  2010-2012 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
Rahdina, D. P. 2008. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Depok Pada Era Otonomi Daerah [skripsi]. Bogor: Institut
Pertanian Bogor.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah . Jakarta.
Republik    Indonesia.    Undang-Undang    Nomor    33    tahun    2004    tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah . Jakarta.
Rosdiana,  H.,  dan  R.  Tarigan.  2005. Perpajakan   Teori  dan  Aplikasi .  PT.  Raja
Samudra,  Azhari A.  2015. Perpajakan  di  Indonesia Keuangan,  Pajak  dan Retribusi Daerah. Cetakan 1. PT Rajagrafindo  Persada, Jakarta.
Sugiyono, 2011:257. Rumus-rumus Analisis Linier Berganda. Jakarta: Graha Ilmu
Sugianto.          2008. Pajak            dan        Retribusi        Daerah        (Pengelolaan      Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan,  Pajak,  dan Retribusi  Daerah ).  PT. Grasindo. Jakarta.
Siahaan,  Marihot  Pahala.  2013. Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah .  Rajawali Pers : Jakarta.
Sunarto., 2005 , Pajak dan Retribusi Daerah , Yogyakarta : AMUS dan Citra Pustaka
Santosa,  Purbayu  Budi.,  dan  Rahayu,  Retno  Puji.  2005.  “ Analisis  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Dan  Faktor  –Faktor  Yang  Memepengaruhinya  Dalam  Upaya  Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri ” , Jurnal  Dinamika Pembangunan Vol.2 No1/lull 2005 :9 -18
Wijaya,  Tony.  2009. Analsis  Data  Penelitian  Menggunakan  SPSS .  Yogyakarta:  Universitas Atmajaya.
Wenny  Dhia  Cherrya. 2000-2005.  Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Terhadap  Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan