## JUAL BELI SEX TOYS DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA DI MEDIA ONLINE
Rhafshanjanie Prawira Negara 1 , Frans Simangunsong 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email : rafel.rafsanjani@gmail.com , frans@untag-sby.ac.id

## ABSTRACT
Transactions  of  pornography  on  the  internet  have  many  stages,  starting  from  offers,  agreements, delivery of goods, and payments, it makes many laws and regulations that can be applied. This creates legal  uncertainty.  The  formulation  of  the  problem  in  this  research  is  how  is  the  form  of  criminal responsibility  for the perpetrators  of buying and selling sex toys  in online media. This research is a normative  legal  research.  To  examine  the  existing  legal  problems,  this  research  uses  a  conceptual approach and legislation. The results of this study indicate that the sale and purchase of pornography (sex  toys)  through  online  media  can  be  applied  to  the  ITE  Law  and  Pornography.  In  terms  of accountability,  it  can  be  determined  from  the  results  of  evidence  in  the  trial  process  what  form  of pornography is.
Keywords : Pornografi, sex toys, buying and selling, online media

## ABSTRAK
Di Internet, penjualan pornografi melewati banyak fase, termasuk penawaran, kontrak, pengiriman barang, dan pembayaran, dan ada berbagai aturan hukum yang mungkin terjerat. Ini menciptakan ambiguitas dalam sistem hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  Bagaimana bentuk pertanggungjawaban  pidana  pelaku  transaksi  jual  beli sex  toys di media  online. Penelitian  hukum normatif menjadi  fokus  penelitian  ini.  Studi  ini menggunakan  pendekatan  konseptual  serta  hukum yang ada untuk menilai masalah hukum saat ini. Kami menemukan bahwa UU ITE dan Pornografi dapat diterapkan pada jual beli pornografi (sex toys) melalui internet. Jenis pornografi yang terlibat dalam suatu kasus dapat ditentukan berdasarkan bukti yang diajukan selama persidangan.
Kata Kunci : Pornografi, mainan sex, Jual beli, media online

## PENDAHULUAN
Teknologi dan informasi yang perkembangannya semakin pesat berimplikasi terhadap setiap  aspek  kehidupan  manusia,  termasuk  berubahnya  pola  pikir,  perilaku  masyarakat, termasuk  kebiasaan  seseorang.  Hal  tersebut  juga  terjadi  dalam  melakukan  jual  beli  yang biasanya dilakukan secara kovensional atau secara langsung dengan betatap muka, sehingga secara  langsung  terjadi peralihan  antara  penjual  dan pembeli  seperti  yang  dilaksanakan di pasar, di supermarket, dan di tempat jual beli yang lain. Namun, pada saat ini kegiatan jual beli  mampu  terjadi  walaupun  tanpa  pertemuan  atau  bertatap  muka  antara    penjual  dan pembeli.  Jual  beli  dapat  terjadi  secara online, hanya  dengan  memakai  teknologi  internet penjual  dan  pembeli  bisa  bertransaksi.  Melalui marketplace atau  platform  yang  ada  di internet penjual dapat menawarkan banyak jenis produk mulai dari keperluan rumah tangga,
makanan, hingga produk yang bersifat pribadi seperti alat bantu sex (selanjutnya disebut sex toys).
Sex  toys  merupakan  alat  bantu  sex  yang  digunakan  untuk  membantu  menyalurkan hasrat seksual seseorang. Dari sisi biologis, setiap manusia dewasa akan membutuhkan suatu objek  untuk  menyalurkan  hasrat  seksualnya  yang  bertujuan untuk  memperoleh  keturunan hingga  mencari  kesenangan.  Tetapi,  tidak  jarang  manusia  dewasa  laki-laki  maupun perempuan yang ingin menyalurkan hasrat seksualnya bukan hanya kepada sesama manusia namun  dengan  sebuah  benda  yaitu sex  toys . Sex  toys memiliki  beragam  jenis  dan  bentuk, antara lain yang dijual bebas di Indonesia yaitu sex toys yang berbentuk alat kelamin wanita dan alat kelamin pria seperti vibrator, blindfold, ring, dan beragam jenis lainnya.
Di Indonesia legalitas dari penjualan sex toys masih belum diatur secara jelas. Namun dilihat dari peredarannya  yang  marak  di pasaran,  penjualan sex toys ini  nampaknya  sudah legal  untuk  dijual  di  Indonesia.  Namun  jika  di  lihat  dari  KUHP  dan  UU  No  44  Tahun  2008 tentang Pornografi yang berlaku di Indonesia, sudah mengatur mengenai kejahatan terhadap kesopanan. Sex toys tidak dapat dipisahkan dengan hal yang berbau pornografi. Dalam Pasal 4 ayat 1 UU 44 Tahun 2008 tentang Pornos disebutkan bahwa pengertian pornografi adalah gambar  dan  sketsa  pornografi  yang  memuat  kecabulan  atau  eksploitasi  seksual  yang bertentangan dengan norma kesusilaan umum, serta sketsa, gambar, foto, ilustrasi, tulisan, video,  suara,  kartun,  animasi,  dan  bentuk  pesan  lainnya  melalui  berbagai  bentuk  media komunikasi dan atau pertunjukan publik. Jika ditelaah dari pengertian pornografi dalam UU tersebut, tidak ada unsur benda dan juga sex toys tidak di edarkan melalui media komunikasi. Maka dalam UU 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sex toys tidak termasuk dalam kategori pornografi. Lalu, aturan yang terkait pornografi di media online yaitu terdapat pada UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  (selanjutnya  disebut  dengan  UU  ITE)  yang  mengatur  terkait  larangan penyebarluasan konten yang melanggar kesusilaan.
Dengan adanya media online i dan banyak metode penyebarluasan pornografi seperti DVD, i majalah,  data  elektronik,  dan  juga  membuat  pornografi  sebagai  objek  untuk  di transaksikan supaya mencari keuntungan dan dapat diakses dengan mudah. Dengan adanya kemudahan tersebut, menjadikan pihak-pihak yang ingin menggunakan pornografi tersebut mnejadi hal yang akan di perjualbelikan. Padahal i pornografi dapat menimbulkan kejahatan-
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
kejahatan i yang lain seperti contohnya pemerkosaan hingga pembunuhan. Hal itu membuat hukum  juga  wajib  beradaptasi  dan  atau  menyesuaikan  dengan  permasalahan  yang  ada masyarakat agar terciptanya kepastian hukum.
Berdasarkan  berbagai  permasalahan  yang  terjadi,  maka  dapat  dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku transaksi jual beli sex toys di media online ?

## METODE PENELITIAN
Kajian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum dalam rangka mengatasi kesulitan-kesulitan hukum yang sedang dihadapi  oleh  masyarakat  (legal  issues)  (Fajar  ND  &  Achmad,  2010)  mwmakai  metode pendekatan perundang-undangan (statute approach ) serta pendekatan konseptual.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tindak Pidana terkait Jual Beli Sex Toys di Media Online
Definisi  pornografi  menurut  HB.Jassin  yaitu  setiap  gambar  maupun  tulisan  yang bermaksud  sengaja  untuk  merangsang  secara  seksual.(Lesmana,  1994)  Pornografi  memicu orang  yang  melihat  dan  atau  membaca  menjadi  terangsang,  berfantasi,  dan  nafsu  yang memuncak  di  daerah  kelamin.  Konsep  pornografi  ini  merupakan  konsep  secara  sempit, dimana pornografi hanya berbentuk gambar atau tulisan. Namun,pada zaman modern wujud pornografi bisa dijangkau dalam bentuk yang lebih banyak seperti film,video, dan berbagai jenis media yang lain.
Menurut  Neng  Djubaedah  pornografi  berarti  visualisasi  dan  atau  verbalisasi  yang dilakukan melalui media komunikasi dan atau ciptaan manusia yang berkaitan dengan tingkah laku atau perbuatan Wanita dan pria yang bersifat sensual, atau yang menunjukkan secara langsung  organ  vital  yang  menimbulkan  nafsu  atau  gairah,  termasuk  dalam  pengertian pornografi  seperti  tarian  sensual,  ciuman,  bunyi  desahan  yang  memberi  kesan percumbuan,yang i bertujuan i untuk i membangkitkan i nafsu i birahi.(Djubaedah, 2003) Perbuatan yang merangsang nafsu birahi tidak hanya antar manusia saja, namun juga bisa dengan  benda  mati  seperti  boneka sex , sex  toys ,  atau  alat  seksualitas  yang  lain.  Selain perbuatan  yang  merangsang  nafsu  birahi,  pornografi  juga  termasuk  untuk  orang  yang  jika
melihat, mendengarkan, dan atau menyentuh terdapat rasa menjijikkan dan atau memalukan dalam  dirinya.  Konsep  dan  atua  definisi  dari  pornografi  tentu  berbeda-beda,  hal  ini dikarenakan  adanya perbedaan pandangan  atua  pola pikir  masyarakat  di  tiap daerah  yang menilai apakah suatu hal tersebut dapat masuk ke dalam pornografi atau tidak.
Dalam  KUHP  istilah  pornografi  tidak  dijelaskan  secara  detail,  dengan  tidak  adanya penjelasan istilah pornografi dalam KUHP maka menyebabkan banyak permasalahan terkait pornografi  yang  tidak  dapat  dijerat  akibat  pasal  dalam  KUHP  yang  multitafsir  atau  kurang jelas.  Definisi  dari  pornografi  terdapat  pada  Pasal  1  ayat  1  UU  No.44  Tahun  2008  terkait pornografi, menyatakan bahwa pornografi merupakan suatu ilustrasi, gambar, i sketsa, foto, i tulisan, i suara, i bunyi, i gambar  yang  bergerak,  kartun,  animasi,  gerak  tubuh,  percakapan, atau  bentuk  pesan  lainnya  melalui  banyak  wujud  media  komunikasi  dan  atau  penampilan pertunjukan di muka umum, yang berisi eksploitasi seksual atau adegan cabula yang bersifat melanggar norma kesusilaan i yang ada dalam masyarakat.
Dari  definisi  pornografi  tersebut  pada  dasarnya  masih  abstrak  dan  bersifat  luas, namun  terdapat  hal  yang  sama  yaitu  suatu  tulisan,  gambar  atau  berbagai  bentuk  media komunikasi, i yang  terkait  dengan  seksual  dan  atau  sensualitas  yang  dapat  membuat i yang melihatnya  terangsang nafsu birahinya.  Hal  itu tentu bertentangan  dengan  moralitas  yang ada  dalam  masyarakat,  yang  dinilai  dapat  merusak  moral  serta  merendahkan  martabat manusia.  Moral  masyarakat  merupakan i tolak  ukur  yang  penting  untuk  komunikasi  apapun dalam  hal  definisi  pornografi  ini.  Aturan  hukum  pidana  yang  terkait  pornografi,  dan  atau penegak hukum yang menangani permasalahan pornografi juga i harus meninjau pandangan yang ada dimasyarakat, baik dari segi moral, intelektual, budaya dan hak-hak publik lainnya. Hal  tersebut  juga  karena  hukum  pidana i merupakan  adalah  cerminan  kebudayaan dimana i ideologi, keadaan, hak-hak publik suatu i negara akan sangat mempengaruhi i perkembangan hukum di negara tersebut.
Semakin berkembangnya suatu zaman menjadikan perbuatan manusia juga semakin berubah. Saat ini manusia tidak hanya bersosialisasi di dunia nyata, tetapi juga di dunia i maya. Hal itu menyebabkan adanya perbuatan hukum yang juga dilakukan di dunia maya, seperti salah  satu  contohnya  yaitu  transaksi  elektronik. Menurut  hukum  positif  Indonesia  atau hukum  yang  berlaku  dalam  Pasal  1  Ayat  2  UU  ITE,  perdagangan  elektronik  ialah  tindakan hukum  yang  dilaksanakan  dengan  memakai  jaringan,  komputer,  atau  media  elektronik
lainnya.  Transaksi  elektronik  juga  suatu  perbuatan  hukum.  Menurut  Peter  mahmud i istilah perbuatan  hukum  atau  tindakan  hukum  yaitu  tindakan  yang  diatur  oleh  hukum.(Marzuki, 2008)  Tindakan i yang  berkaitan  dengan  hukum  jika  berhubungan  dengan  hukum  sehingga subjek hukum memiliki hak dan kewajiban. Selain itu, kegiatan hukum terkait dengan status subjek  hukum  karena  tindakan  hukum  dapat  mengubah  atau  memutuskan  status  subjek hukum. (Marzuki, 2008) ”
Menurut  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Soeroso  yang  menyatakan  bahwa perbuatan  hukum  adalah  perbuatan  yang  sengaja  dilakukan  untuk  menimbulkan  hak  dan kewajiban bagi subyek hukum, yaitu orang perseorangan atau badan hukum. Tindakan hukum akan dilakukan jika pernyataan persetujuan dihasilkan dari tindakan yang dikendalikan secara hukum, karena hasil tersebut dapat dilihat sebagai kesepakatan dari mereka yang melakukan tindakan  hukum  .(Soeroso,  2011)  Menurut  pendapat  para  ahli  tersebut  penulis menyimpulkan bahwa perbuatan hukum merupakan tindakan yang berkaitan dengan hukum, dilaksanakan oleh subjek hukum dengan sengaja dan dengan terjadinya perbuatan i tersebut akan menimbulkan akibat hukum atau status subjek hukum. Unsur dalam definisi transaksi elektronik yaitu dengan menggunakan komputer. Dalam Pasal 1 ayat 14 UU ITE, komputer merupakan  alat  untuk  memproses  data i elektronik, i magnetik, i optik,  atau  sistem  yang menjalankan fungsi aritmatika, logika, serta penyimpanan. Robbert H. Blissmer menyatakan bahwa komputer merupakan sebuah alat elektronik yang dapat melakukan berbagai macam perintah  seperti  menerima  dan  memproses  input,  menyimpan  berbagai  macam  perintah serta menempilkan output dalam bentuk informasi.
Pasal  17  ayat  1  UU  ITE  mengatur  bahwa  pelaksanaan  transaksi  elektronik  dapat dilakukan baik  dalam  konteks publik  maupun privat.  Selain  itu,  diatur  dalam  PP  Nomor  82 Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  (PSE)  bahwa penyelenggaraan  transaksi  elektronik  dalam  ruang  lingkup  privat  meliputi  transaksi  antara orang, pelaku  komersial,  dan badan  yang tunduk  pada persyaratan  hukum.  Dalam  domain publik, itu terdiri dari lembaga dan organisasi lain yang melakukan pelayanan publik.
Jual beli merupakan perbuatan hukum dimana ada dua pihak yaitu penjual yang akan menawarkan  barang  dan  pembeli  yang i membutuhkan  barang  dengan  kesepakatan  harga kedua belah pihak. Dalam pasal 1457 burgerkijk wetboek (BW) menyebutkan definisi jual beli yaitu perjanjian di mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk
menyerahkan i suatu i kebendaan i dan i pihak i yang i lain i membayar i harga i yang i telah i diperjanjika n. Jual beli terjadi ketika telah ada kesepakatan diantara dua pihak yaitu antara penjual dan pembeli. Pasal 1458 BW menyatakan bahwa Sekalipun barang belum diserahkan atau uang pembelian  belum  dibayar,  jual  beli  dianggap  telah  terjadi  antara  para  pihak  jika  telah mencapai kesepakatan mengenai harga dan keterangan barang. Hal ini sesuai dengan konsep musyawarah mufakat.(Simanjuntak, 2015)
Penjual  memiliki  2  kewajiban  yang harus  dipenuhi  ketika melakukan  jual  beli,  yaitu menyerahkan barang dan menanggung barang yang dijual, hal tersebut terdapat dalam pasal 1437  BW.  Yang  dimaksud  penyerahan  disini  yaitu  adanya  perpindahan  barang  yang  telah dijual  berdasarkan  perjanjian  jual  beli  ke  dalam  kepemilikan  pembeli.  Sedangkan  yang  di maksud menanggung yang menjadi kewajiban si penjual yakni menjamin kepemilikan benda yang dijual secara aman dan memastikan bahwa tidak ada barang yang cacat.(Simanjuntak, 2015) Dalam pasal 1473 BW penjual harus tegas untuk mengikatkan dirinya dan jika dalam perjanjian  tersebut  ada  klausul  yang  tidak  jelas,  maka  akan  menimbulkan  kerugian  untuk penjual itu sendiri. Dalam hal penyerahan pun juga tergantung dari jenis benda yang menjadi objek dalam transaksi i jual beli. Transaksi jual beli harus memenuhi i syarat sahnya perjanjian, terdapat 4 syarat yang ada didalam BW pasal 1320 yaitu :
1. Kecakapan dalam i melakukan perjanjian
2. Kesepakatan dari kedua i belah pihak
3. Suatu hal yang halal
4. Terkait suatu hal tertentu
Yang  dimaksudesuatu  yang  halal    pada  ayat  4  pasal  tersebut  diatas  yaitu  ssesuatu adalah selain sebab yang dilarang oleh UU dan yang bertentangan dengan kesusilaan i dan atau ketertiban umum. Pada hakekatnya jual beli hal yang berbau pornografi seperti sex toys tidak termasuk perbuatan yang melanggar hukum apabila jual beli tersebut telah berdasarkan UU yang berlaku dan atau dilakukan dengan cara serta tempat yang khusus. Terdapat Syarat dan Tata i Cara i Perizinan  Pembuatan,  Penyebarluasan,  dan i Penggunaan  Produk i Pornografi, mengatur  terkait i perizinan i terhadap  perbuatan  yang  terkait  pada  pornografi  yaitu  diatur dalam  PP  No  5  tahun  2014  tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Perizinan  Pembuatan, i Penyebarluasan pasal 1 ayat 5, yaitu :
“ Hal  yang  diizinkan  mendapatkan  pernyataan  secara  tertulis  oleh  pejabat  yang berwenang untuk :
a. Melakukan  Pembuatan, i Penyebarluasan,  dan i Penggunaan i Produk i Pornografi yang i bertujuan untuk i kepentingan Pendidikan
b. Melakukan  Pembuatan,  Penyebarluasan, i dan  Penggunaan  Produk  Pornografi yang i harus dilakukan i di tempat dan dengan i cara khusus. ”
c. Melakukan  Pembuatan, i Penyebarluasan,  dan  Penggunaan i Produk  Pornografi yang bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan
Jika suatu transaksi hal yang berbau pornografi seperti sex toys tidak adanya izin dari yang  berwenang  memberikan  izin,  perbuatan  tersebut  termasuk  dalam  perbuatan  yang melanggar  hukum.  Pada  hakekatnya  jika  terdapat  seseorang  yang  melakukan  jual  beli pornografi  seperti sex  toys dimana  telah  dilakukan  telah  terjadi  kesepakatan  untuk melakukan pengiriman barang yang berisi pornografi, serta telah terjadi pembayaran sesuai dengan harga  yang telah  ditentukan,  maka  telah terjadi  jual beli  pornografi.  Jual beli  yang telah terjadi tersebut dianggap tidak sah karena barang yang dijual termasuk dalam barang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
Pertanggungjawaban pelaku transaksi Jual Beli Sex Toys di Media Online
Transaksi  jual  beli  melalui  media online saat  ini  sangat  diminati  oleh  para  penjual maupun  konsumennya.  Selain  karna  modal  yang  cukup terjangkau, jual beli  melalui  media online bisa dilakukan untuk usaha sampingan, memangkas biaya operasional, dan praktis bisa dilaksanakan dimana saja tanpa perlu ke kantor. Penjual pun hanya cukup menampilkan foto produk  yang  akan  dijual,  harga,  serta  nomor  yang  harus  dihubungi  jika  ingin  memesan produknya. Media  online yang banyak digunakan saat ini untuk memasarkan produk biasa disebut dengan toko online, ada yang berbentuk website, marketplace, maupun media sosial seperti facebook dan Instagram.
Dalam KUHP pada dasarnya tidak dijelaskan secara khusus tentang pornografi, hanya saja tindak pidana terkait pornografi termasuk dalam buku ke II tepatnya di Bab XIV tentang kejahatan  pada  kesusilaan.  R  Soesilo  menyatakan  bahwa  Kesusilaan  bisa  diartikan  juga sebagai  kesopanan  yang  merupakan  rasa  malu  yang  terkait  pada  nafsu  kelamin.(Soesilo, 1995)    Disisi  lain  S.R.  Sianturi  memiliki  pendapat  yang  berbeda.  bahwa  martabat  berarti
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
menjalani cara hidup yang layak dan bermoral dalam kelompok masyarakat tertentu, yang tidak hanya soal pada keinginan seks dan birahi tetapi juga pada sifat masyarakat.(Sianturi, 1996)  Pandangan  dari  S.R.Sianturi  mempunyai  arti  lebih  luas  karena  tidak  hanya  tentang birahi  atau  seks  saja,  namun  juga  perbuatan  yang  tidak  pantas  lainnya  yang  ada  didalam masyarakat.
Kesusilaan  merupakan  hal  yang  tidak  hanya i berhubungan  dengan  nafsu i dan seksualitas  saja.  Namun  ada  juga  kegiatan  yang  sesuai  dengan  struktur  masyarakat  yang dianggap  tidak  diinginkan  dan  tidak  bermoral  oleh  beberapa  kelompok.  Dalam  KUHP, pornografi digolongkan sebagai pelanggaran kesusilaan, karena pornografi seringkali dilihat dari  segi  moral.  Oleh  karena  itu,  pornografi  termasuk  dalam  pasal  tentang  pelanggaran kesusilaan dalam KUHP, seperti halnya dalam BW, yang secara umum akan digolongkan:
a. Tulisan, i atau gambar, atau benda yang dapat merangsang i nafsu birahi (Pasal 532- 533 KUHP).
b. Tulisan,  gambar,  atau  benda  yang  melanggar  kesusilaan  (pasal  282  sampai  283 KUHP)
Dari pasal 282 dan 283 KUHP terdapat perbedaan pengaturan yang mendasar terkait pornografi  yaitu  dalam  hal  penyebaran  poornografi.  Dalam  pasal  282  penyebaran  yang dimaksud  yaitu  seperti  mempertunjukkan,  penyebaran  di  dalam  atau  luar  negeri,  serta masuknya muatan pornografi dari luar negeri. Sedangkan dalam pasal 283 lebih spesifik pada hal  perlindungan  anak  dibawah  umur  dari  para  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab,  yang memperlihatkan  tulisan  atau  gambar  yang  bermuatan  pornografi,  gambar  ataupun  benda yang melanggar kesusilaan, serta alat yang menggugurkan atau mencegah kehamilan. Namun kembali pada KUHP dimana tidak dijelaskan secara khusus terkait apa yang di maksud dengan kesusilaan, jadi kesusilaan memiliki arti yang luas.
Unsur unsur  pada  tindak  pidana  terkait pornografi diatur  secara  umum  pada  KUHP dimana  tindak  pidana  pornografi  terdapat  dalam  buku  ke  2  Bab  14  terkait  Kejahatan Kesusilaan.  Hal  itu  membuat  tindak  pidana  terkait  pornografi  menjadi  diperjelas pengaturannya  dengan  adanya  UU  No  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi,  yang  mengatur secara  khusus terkait  pornografi.  Dalam  Pasal  1  ayat  1  UU Pornografi  ini,  terdapat definisi yang tepat tentang pornografi. UU Pornografi ini juga mengatur secara lebih rinci hal-hal yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
berkaitan dengan transaksi pornografi. Aspek terlarang dari transaksi pornografi dituangkan dalam Pasal 4, yang menyatakan :
1. Setiap orang dilarang membuat, memproduksi, menggandakan, memperbanyak, menyiarkan, mendistribusikan, mengimpor, menawarkan, mengekspor, menyewakan,  memperdagangkan,  atau  menyediakan  pornografi  yang mengandung  konten  seksual,  kekerasan  seksual,  hubungan  menyimpang, masturbasi, ketelanjangan atau impresif ketelanjangan penampilan, alat kelamin, atau pornografi anak.
2. Adalah  melanggar  hukum  bagi  setiap  individu  untuk  memberikan  layanan pornografi  yang  secara  jelas  berhubungan  dengan  atau  menunjukkan ketelanjangan, menggambarkan alat kelamin dengan jelas, mengeksploitasi atau menunjukkan perilaku seksual, atau menjual atau memasarkan layanan seksual.
Pada  pasal  4  tersebut ” tidak  hanya  secara  spesifik  melarang  jual  beli  pornografi ” namun  juga  mengatur  tindakan  lain  yang  dilarang  seperti  yang  memuat  unsur  pornografi. Perbuatan  pinjam  atau  unduh  konten  yang  bermuatan  pornografi  seperti  yang  dimaksud dalam Pasal 4 tersebut juga dilarang untuk setiap orang. Terdapat pengecualian dalam pasal tersebut yaitu ketika membuat hal yang memiliki unsur pornografi tetapi untuk dirinya sendiri maupun kepentingannya sendiri maka tidak termasuk di dalam konsep membuat dalam Pasal 4 UU Pornografi.
“ Terkait  hal  transaksi  pornografi  di  media online yang  melanggar  hukum  terdapat aturannya  dalam  UU  ITE  .  Pada  UU  ini  diatur  mengenai  pornografi  dalam  BAB  7  terkait perbuatan yang dilarang terdapat dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE. Konsep terkait pornografi dikategorikan  kedalam  data  elektronik  yang  melanggar  norma  kesusilaan.  Dalam  Pasal  27 ayat 1 menyatakan bahwa i Semua i orang yang sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan dan atau  membuat  dapat  diaksesnya i informasi i dan  atau  dokumen  elektronik  yang  berunsur melanggar i kesusilaan.  Pada  pasal  ini  tindak  pidana  yang  dimaksud  termasuk  dalam  tindak pidana khusus dalam i ruang i lingkup ITE. Perbuatan menyebarluaskan dan atau membuat bisa diaksesnya  data  elektronik  menjadi  perbuatan i yang i melanggar i hukum i jika  terdapat  unsur yang melanggar kesusilaan dalam i masyarakat. Jika ditinjau dari sifat melanggar hukum dan atau keperluan yang akan dilindungi, maka tindakan tersebut bisa digolongkan dalam i tindak pidana kesusilaan.(Chazawi & Ferdian, 2015) ”
Dalam  Penjelasan  UU  ITE,  dijelaskan  bahwa  mendistribusikan  yaitu “ menyebarkan data elektronik kepada banyak pihak yang dilakukan melalui media elektronik. Jika ditinjau dari  selesai  terjadinya  tindak  pidana,  maka  yang  menyebarluaskan  data  elektronik  yang bermuatan  unsur  yang  melanggar  norma  kesusilaan  merupakan  perbuatan  tindak  pidana yang  formil.  Hal  itu  di  karenakan  tidak  harus  dibuktikannya  bahwa  yang  menerima  data elektronik tersebut sudah melihat secara tidak langsung data elektronik itu. Situasi seseorang yang sudah mengetahui informasi melalui komputernya tidak boleh diabaikan, namun dalam kasus ITE, di mana tidak mungkin untuk memberikan bukti sebelum seseorang melihat atau mengakses data elektronik. Aksesibilitas mengacu pada semua tindakan selain penyebaran informasi melalui sarana elektronik. ”
Dari  aturan  hukum  yang  dijelaskan,  ada  beberapa  peraturan  perundang-undangan yang  bersifat  aturan  khusus  (lex  spesialis)  yang  dapat  digunakan  terhadap  mereka  yang memperoleh dan menjual materi pornografi di Internet. Persoalannya, dari undang-undang dan aturan tersebut, pembatasan mana yang berlaku bagi pelaku transaksi pornografi online.
“ Untuk menentukan  UU Khusus mana yang  akan diberlakukan dapat menggunakan Asas  lex  specialis. Asas  ini  merupakan  penjelasan  dari  asas lex  specialis  derogat  legi generalis .(Edward  Omar,  2021)  Ada  tiga  parameter  untuk  UU  yang  dapat  dikelompokkan sebagai lex  specialis  sistematis ,  yaitu  ketentuan  materiil  umum,  ketentuan  pidana  materiil yang  berbeda  dengan  undang-undang,  dan  hukum  pidana  formil  dalam  undang-undang. sehingga  menyimpang  dari  norma  proses  pidana  pada  umumnya.  .( ”Lex  Specialis”  Dalam Hukum Pidana - Kompas.Id , n.d.) ”
Jika ada iklan yang melanggar harkat dan martabat media online, dalam hal ini iklan tersebut hanya salah satu cara bagi perusahaan PERS untuk mempublikasikannya, sedangkan dalam  transaksi  pornografi  ada  hubungan  timbal  balik  dari  pihak  lain  untuk  menyepakati transaksi tersebut. Jika ada tawaran iklan dan tidak ada yang setuju maka tidak akan terjadi transaksi pornografi, maka dari itu anda bisa menggunakan metode PERS untuk penyebaran pornografi, tetapi untuk iklan yang mengandung unsur pornografi, PERS yang akan menjadi iklannya. hukum tidak berlaku karena merupakan publikasi yang tidak memuat keterkaitan antara iklan dengan perusahaan PERS. Dalam hal ini iklan tidak dapat digolongkan sebagai konsep  transaksi. ” UU  ITE  dapat  digunakan  sebagai  pedoman  untuk  menentukan  tindak pidana tentang transaksi pornografi di media online apabila bentuknya merupakan dokumen
dan  atau  informasi  elektronik  yang  bisa  diakses melalui  sistem  elektronik,  jika  tidak  dalam bentuk tersebut maka yang dapat digunakan yaitu UU Pornografi.

## KESIMPULAN
Aturan  UU  yang  dapat  dijeratkan  untuk  orang  yang  bertindak  pidana  terkait penyebarluasan hal yang memiliki unsur pornografi di media online dengan transaksi jual beli yaitu UU Pornografi Pasal 4 ayat 1 dan UU No 11 tahun 2008 jo UU No 19 tahun 2016 tentang ITE pada ketentuan pasal 27 ayat 1 jo pasal 45 ayat 1. Dalam hal pertanggungjawaban pelaku transaksi jual beli sex toys yang memiliki unsur pornografi di media online , penjatuhan sanksi untuk  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  akan  berhubungan  dengan  pembuktian  unsur perbuatan pelaku tindak pidana di persidangan. UU ITE dapat dijeratkan apabila bentuk data elektroniknya  disebarkan  melalui  media  elektronik.  Jika  ada  perbuatan  tindak  pidana  lain yang memuat unsur pornografi dilakukan di media online tetapi bentuk pornografinya bukan dalam  bentuk  data  elektronik  dan  atau  tidak  di  sebarkan  atau  di  akses  melalui  sistem elektronik, maka tidak dapat dijerat dengan UU ITE melainkan menggunakan UU Pornografi.

## DAFTAR PUSTAKA
”Lex  Specialis”  dalam  Hukum  Pidana -  Kompas.id .  (n.d.).  Retrieved  July  5,  2022,  from https://www-beta.kompas.id/baca/opini/2018/06/12/lex-specialis-dalam-hukum- pidana/
Chazawi, A., & Ferdian, A. (2015). Tindak pidana informasi & transaksi elektonik penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik . Media nusa creative.
Djubaedah, N. (2003). Pornogafi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum lslam . Prenada Media. Edward  Omar,  S.  H.  (2021).  Asas  Lex  Specialis  Systematis  Dan  Hukum  Pidana  Pajak. Jurnal Penelitian Hukum De Jure . Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris . Pustaka Pelajar.
Lesmana, T. (1994). Pornografi Dalam Media Massa . Puspa Swara.
Marzuki, P. M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum . Kencana. Sianturi, S. . (1996). Asas-Asas Hukum Pidana di lndonesia dan Penerapannya . Alumni Ahaem- Petehaem.
Simanjuntak. (2015). Hukum Perdata Indonesia . Kencana. Soeroso, R. (2011). Pengantar Ilmu Hukum . Sinar Grafika. Soesilo. (1995). KUHP Serfa Komentar komentamya Lengkap Pasal demi Pasal . Politei.