Nia, Eka Kurniasari
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol. 05, No. 03, (Desember,2022), pp. 292-303.

## WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN HARGA EKSPOR IKAN TUNA DI BANDA ACEH

## DEFAULT IN THE PAYMENT OF TUNA EXPORT PRICES IN BANDA ACEH
Nia 1 , Eka Kurniasari 2
1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh, Indonesia.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh, Indonesia.
E-mail: Niaalrazi99@gmail.com, ekakurniasari@unsyiah.ac.id

## ABSTRAK
Riset ini untuk mengetahui dan menjelaskan metode pelaksanaan dan bentuk pembayaran harga  yang  digunakan  dalam  perjanjian  ekspor  impor  ikan  tuna  dan  resikonya  bagi pengekspor, bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan pembayaran harga ekspor ikan tuna, serta upaya yang dilakukan dalam penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan pembayaran harga ekspor ikan tuna di Banda Aceh. Jenis penelitian ini merupakan  jenis  penelitian yuridis  empiris .  Pengumpulan  data  diperoleh  dari  penelitian lapangan  dengan  melakukan  observasi  dan  wawancara  terhadap  Pengusaha  ekspor  ikan tuna  diwilayah  kota  Banda  Aceh,  Staff Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  serta  Staff  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Banda  Aceh  dan.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh mengenai bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan ekspor ikan Tuna di Banda Aceh antara lain,  pembayaran  terlambat  dari  waktu  yang  telah  diperjanjikan,  pembayaran  hanya sebagian, pembayaran sebagian diawal dan sebagian lagi diakhir tidak sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian .
Kata Kunci: Pelaksanaan Pembayaran Harga Ekspor, Ikan Tuna, Wanprestasi.

## ABSTRACT
This Research to find out and explain the method of implementation and the form of price payment used in the tuna import export agreement and its risks for exporters, the forms of default that occur in the implementation of the tuna export price payment, as well as the efforts made in resolving the default that occurs in the implementation of the tuna export price  payment  in  Banda  Aceh.    This  type  of  research  is  a  type  of  empirical  juridical research.  Data  collection  was  obtained  from  field  research  by  conducting  observations and  interviews  with tuna export  entrepreneurs  in  the Banda  Aceh  city  area,  Staff of  the Marine and Fisheries Service and Staff of the Banda Aceh City Industry and Trade Service and. The research results obtained regarding the form of default in the implementation of tuna exports in Banda Aceh included, payment was late from the time agreed, payment was only partial, partial payment at the beginning and part at the end was not stipulated as stated in the agreement.
Keywords: Default, Implementation of Export Price Payments, Tuna.
Nia, Eka Kurniasari

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan yang  memiliki  posisi  geografis  sangat  strategis karena  Indonesia  berada  di  pusat  lalu  lintas maritim  antar  benua  yaitu  Benua  Australia  dan Benua Asia. Sebagai negara maritim dengan luas laut  mencapai  hampir  2,5  kali  lipat  dari  wilayah daratan,  Indonesia  mempunyasi  potensi  begitu besar  pada  sektor  kelautan  dan  perikanan  salah satunya ikan tuna. Ikan ini sangat populer karena rendah lemak dan kalori, tinggi protein dan asam lemak  omega  3. (Devira  Sagita  Putri,  et.al.,  2016:
134).
Salah satu provinsi di Indonesia yang hasil lautnya  terdapat  ikan  tuna  dengan  jumlah  yang melimpah  dan  kualitas  yang  dapat  diunggulkan adalah  Provinsi  Aceh.  Banda  Aceh  merupakan satu  diantara  kota  pengekspor  Tuna.  Kegiatan telah ada sejak tahun 2005 dan sejak tahun 2020 tercatat  Banda  Aceh  merupakan  penghasil  tuna sirip kuning ( Thunnus albacares ) ekspor terbaik. Perusahaan yang mengekspor Ikan Tuna di Kota Banda Aceh diantaranya.
Tabel 1.
Data Perusahaan Pengekspor Ikan Tuna di Kota Banda Aceh No. Nama Perusahaan Pengekspor Ikan Tuna di Kota Banda Aceh Tujuan Negara Ekspor Sistem Pembayaran Kendala yang dihadapi dalam Sistem Pembayaran 1. PT. Aceh Lampulo Jaya Bahari Thailand, Amerika, Jepang dan Singapore. Diatur dalam perjanjian pelaksanaan Ekspor Ikan Tuna Pembayaran sering tidak tepat waktu, tidak sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian ekspor ikan tuna. 2. UD. Nagata Tuna Jepang Diatur dalam perjanjian pelaksanaan Ekspor Ikan Tuna. Pembayaran sebagian diawal, dan sebagian lagi diakhir. 3. PT. Yakin Pasifik Tuna Jepang Diatur dalam perjanjian pelaksanaan Ekspor Ikan Tuna. Tidak ada kendala 4. PT. Nagata Prima Tuna Jepang dan Amerika Diatur dalam perjanjian pelaksanaan Ekspor Ikan Tuna. Pembayaran Sebagian diawal, dan sebagian lagi diakhir. 5. PT. Aceh Samudra Bahari Thailand Diatur dalam perjanjian pelaksanaan Ekspor Ikan Tuna. Hanya membayar sebagian.
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol. 05, No. 03, (Desember,2022), pp. 292-303.
Dalam tabel tersebut terdapat 5 perusahan pengekspor  Ikan  Tuna  di  wilayah  Kota  Banda Aceh.  Berdasarkan  penelitian  awal  yang  telah dilakukan  terkait  dalam  pelaksanaan  perjanjian pembayaran  Ekspor  Ikan  Tuna  di  Kota  Banda Aceh  terdapat  beberapa  perusahaan  yang melakukan  Kegiatan  Ekspor  Ikan  Tuna  di  Kota Banda  Aceh,  diantaranya  Perusahaan  PT.  Aceh Lampulo Jaya Bahari, PT. Aceh Samudra Bahari, dan  PT.  Yakin  Pasifik  Tuna.  Tujuan  ekspor Negara  tersebut  mulai  dari  Thailand,  Amerika, Jepang dan Singapura.
Menurut Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/11/PBI/2003 tentang pembayaran transaksi impor, pembayaran impor dan ekspor bisa dengan berbagai cara seperti pembayaran tunai, prabayar, wesel, collection/I-commercial  letter  of  credit invoice ,  Pertukaran  ( Barter ),  faktur  berikutnya (pembukaan rekening/awal pembayaran), konsinyasi  ( consignment )  dan letter  of  credit (Ismanu Alfian, 2017: 1) .
Mengingat kegiatan jual beli adalah suatu bentuk kontrak, maka perjanjian pembelian harus mematuhi  hukum  perjanjian.  Pada  pasal  1313 disebutkan  bahwa  perjanjian  adalah  kegiatan antara subjek hukum yang saling mengikatkan diri terhadap  objek  terkait  hal  perjanjian  dalam perdagangan  internasional  maka  yang  menjadi subjek hukumnya adalah negara/organisasi internasional (I Wayan Parthiana, 2019: 84).
Suatu perjanjian tentunya memiliki syarat dan  ketentuan,  syarat  tersebut  meliputi  syarat subjektif serta syarat objektif, syarat subjektif (1) kata  sepakat  bagi  mereka  yang  mengikatkan
dirinya  yang  berarti  bahwa  para  pihak  dalam melakukan  perjanjian  berdasarkan  kesepakatan bersama bukan karena paksaan atau penipuan, (2) setiap  orang  yang  memiliki  kecakapan  untuk membuat perikatan. Kemudian syarat objektif (1) suatu hal tertentu, (2) kausa yang halal atau suatu sebab  yang  halal  (Ali  Riza,  2016:  2).  Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian yang telah memenuhi syarat sah akan mengikat kedua belah pihak (Ali Riza, 2016: 19).
Berdasarkan keterangan Nur Azizah selaku karyawan  bagian  keuangan  pada  salah  satu perusahaan yang melakukan ekspor Ikan Tuna di Banda  Aceh,  pernah  mengalami  kendala  seperti penerima  ekspor  kadangkala  telat  melakukan pembayaran  sebagaimana  yang  diperjanjikan. Kendala  lainnya  ketika  perusahaan  melakukan perjanjian ekspor mengunakan sistem pembayaran sebagian diawal (panjar) dan sisanya akan dibayar ketika  7  hari  setelah  produk  sampai  ditambah dengan  3  hari  perjalanan,  akan  tetapi  sampai sekarang sisanya tidak kunjung dibayar dan pihak penerima ekspor (importir) tidak dapat dihubungi, sehingga perusahaan mengalami kerugian. Akibat adanya  cedera  janji  dalam  perjanjian  yang disepakati  oleh  para  pihak  mengakibatkan kerugian  terutama  terhadap  pihak  pengekspor Ikan  Tuna  di  Kota  Banda  Aceh,  sehingga  atas perbuatan  tersebut  terjadi  wanprestasi  dalam perjanjian  pembayaran  yang  sudah  disepakati kedua pihak.
Wanprestasi  diatur  pada  Pasal  1243 KUHPerdata berbunyi:
Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Harga Ekspor Ikan Tuna di Banda Aceh Nia, Eka Kurniasari
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol. 05, No. 03, (Desember,2022), pp. 292-303.
“ Penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga karena  tak  dipenuhinya  suatu  perikatan  mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan  Ialai,  tetap  Ialai  untuk  memenuhi perikatan  itu,  atau  jika  sesuatu  yang  harus diberikan  atau  dilakukannya  hanya  dapat diberikan  atau  dilakukannya  dalam  waktu  yang melampaui waktu yang telah ditentukan .”
Penelitian  ini  menbahas  tentan  sistem pelaksanaan  dan  bentuk  pembayaran  harga  yang digunakan  dalam  perjanjian  ekspor  impor  ikan tuna  dan  resikonya  bagi  pengekspor,  bentuk- bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan  pembayaran  harga  ekspor  ikan  tuna di  Banda  Aceh,  dan  upaya  apa  yang  dilakukan untuk  penyelesaian  wanprestasi  yang  terjadi dalam pelaksanaan pembayaran harga ekspor ikan tuna di Banda Aceh.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu yuridis empiris. Pengumpulan data diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan  wawancara  terhadap  Pengusaha  ekspor  ikan tuna  diwilayah  kota  Banda  Aceh,  Staff  Dinas Kelautan  dan  Perikanan  serta  Staff  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh dan  penelitian  kepustakaan  ( library  research ) untuk  melengkapi  data  data  penelitian  lapangan. Lokasi penelitian ini di wilayah Kota Banda Aceh.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1) Sistem  Dan  Bentuk  Pembayaran  Harga Ekspor  Ikan  Tuna  Serta  Resikonya  Bagi Pengekspor
Dalam  hal  ini  Eksportir  Ikan  Tuna  yang
ada  di  wilayah  Banda  Aceh  sebanyak  5  (lima) Badan  Usaha  Swasta  yang  bergerak  dibidang ekspor  Impor  Ikan  Tuna,  berdasarkan  hasil wawancara  peneliti  dengan  salah  satu  pengelola badan usaha di wilayah Banda Aceh menjelaskan tentang  metode  pelaksanaan  ekspor  impor  ikan tuna di wilayah Banda Aceh
Berdasarkan UU No. 7 Republik Indonesia Tahun  2014  tentang  Perdagangan,  ekspor diartikan  sebagai  kegiatan  mengeluarkan  barang dari dalam daerah pabean, dan eksportir diartikan sebagai  sifat,  lembaga,  atau  badan,  tanpa memandang bentuk badan hukumnya. “ Mengenai sistem  pembayaran  diatur  dalam  perjanjian pelaksanaan  Ekspor  Ikan  Tuna  oleh  para  pihak. Namun dalam kenyataanya justru banyak terjadi kendala yang dihadapi oleh perusahan- perusaahan diantaranya pembayaran sering tidak tepat  waktu,  tidak  sebagaimana  yang  tertuang dalam  perjanjian  ekspor  ikan  tuna,  dan Pembayaran sebagian diawal, dan sebagian lagi diakhir ” (Pengekspor ikan tuna). Dalam kegiatan ekspor  ikan  tuna,  para  pengekspor  harus melalui beberapa  tahapan  sesuai  aturan  yang  berlaku, diantaranya, pertama eksportir haruslah memiliki izin, pendaftaran, penunjukan, dan/atau persetujuan sebagai Menteri mewajibkan eksportir dan  importir  untuk  memiliki  izin  ekspor  atau impor.
Proses  perdagangan  internasional  hasil perikanan  terbagi  3  bagian: (1)  Sale’s  contract proces ialah  dokumen/peraturan  antara  penjual dan  pembeli,  ini  merupakan  kelanjutan  dari produk  pembelian  dari  permintaan  importir.
Nia, Eka Kurniasari
Konten  yang  terkait  dengan  syarat  pembayaran untuk produk yang dijual, seperti harga, kualitas, kuantitas, sarana transportasi, pembayaran asuransi,  dll. (2)  Cargo  Shipment  Process, hasil dari  proses  ini,  merupakan  berkas  pengiriman yang menyatakan kalau eksportir sudah mengirimkan  produk  yang  dipesan  oleh  importir sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam letter  of  credit .  (3) Shipping  Documents Negotiation  Process, proses  ini  adalah  proses monetisasi  dokumen  pengiriman  untuk  eksportir dan  menagih  importir  atas  barang  yang dibayarkan. Prosedur umum ekspor barang dapat dijelaskan sebagai berikut.
1. Eksportir  dan  importir  bernegosiasi.  Jika tercapai  kesepakatan,  maka  akan  dibuat perjanjian jual beli.
2. Importir mengajukan permohonan pembukaan L/C pada bank asing.
3. Bank  pembuka  akan  mentransfer letter  of credit kepada eksportir melalui bank koresponden Indonesia.
4. Bank  koresponden/penerima  meneruskan/ memberitahukan kepada eksportir L/C.
5. Eksportir  memproduksi  dan  menyiapkan ekspor.
6. Eksportir meminta pengangkut/maskapai untuk mengirimkan barangnya.
7. Pada saat barang telah siap untuk diekspor dan jadwal pengapalan telah ditetapkan, eksportir harus  mendaftarkan  Pemberitahuan  Ekspor Barang  (PEB)  kepada  otoritas  pabean pelabuhan  muat.  Bea  dan  cukai  akan
dibebankan  kepada  PEB  untuk  pemuatan  di kapal.
8. Kegiatan memuat barang di atas kapal. Dalam hal  importir  perlu  melampirkan  SKA  untuk ekspor,  eksportir  harus  memperoleh  surat keterangan  asal  ( certificate  of  origin )  dari kantor  penerbit  SKA  dengan  kelengkapan dokumen  sebagai  berikut.  B/L  Kantor pendaftaran SKA adalah:
a. Departemen Perdagangan Negara
b. Dinas Perdagangan Kabupaten
c. KBN
d. SPOPDI Batam.
9. Eksportir membawa negotiable bill of lading ,
PEB dengan tarif dan cukai, dan dokumen lain yang  diperlukan  untuk  L/C  ke  bank koresponden dan L/C akan saya negosiasikan.
10. Correspondent/Receiving Bank  mengirim dokumen-dokumen tersebut
11. Pada  butir  8  dan  melakukan  penagihan  L/C kepada Opening Bank di Luar Negeri .
Bentuk pembayaran ekspor yang dilakukan oleh pedagang ekspor di wilayah banda aceh ada beberapa macam tetapi lebih cenderung hanya  dua  macam  disetiap  perusahaan,  metode pembayarannya berupa:
1. Pembayaran di muka ( Advance Payment)
Dilakukan  dengan  transaksi  prabayar sebelum  penjual  atau  eksportir  mengirimkan barang. “Pembayaran dapat dilakukan seluruhnya atau sebagian. Jenis metode pembayaran  ini  paling  umum  digunakan  oleh eksportir  ikan  Banda  Aceh.  Keuntungan  dari
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol. 05, No. 03, (Desember,2022), pp. 292-303.
prabayar adalah biaya transaksi yang relatif lebih rendah dari pada letter of credit dan penyerahan dokumen  lebih  singkat.  Namun,  bagi  importir, pengiriman  barang  dapat  gagal  atau  tertunda, serta kualitas dan kuantitas barang mungkin tidak sesuai dengan kesepakatan semula ” (Pengeskpor ikan tuna). Metode prabayar membebankan bunga importir  dan  menimbulkan  biaya  tambahan kepada pembeli.
2. Rekening terbuka
Barang dikirim dahulu dari eksportir dan pembayaran  diproses  setelah  barang  diterima. Keuntungan dalam hal ini terletak pada importir. Artinya,  Anda  menerima  item  terlebih  dahulu. Sementara  itu,  eksportir  menanggung  risiko, apakah ada risiko keterlambatan pembayaran atau tidak  dibayar.  Metode  rekening  terbuka  dapat menyebabkan  adanya  bunga  eksportir,  yang memerlukan biaya penjual tambahan.
3. Konsinyasi ( Consignment )
Penjual mempercayakan penjualan barang kepada importir. Barang yang dijual tetap menjadi milik sah eksportir. Manfaat dan risikonya hampir sama dengan metode rekening koran. “ Tidak ada jaminan pembayaran yang tegas karena kepemilikan  barang  eksportir  telah  beralih  ke importir.  Metode  pembayaran  ini  merupakan yang  paling  jarang  digunakan  dalam  kegiatan ekspor  ikan  tuna  di  Banda  Aceh .”  (Pengekspor Ikan Tuna).
4. Document againts Payment (D/P)
Eksportir  mengirimkan  barang  ke  tujuan mereka  dan  faktur  barang  dikirim  ke  bank.  Ini membuat perdagangan lebih mudah. Importir akan
dapat  menerima  dokumen  ketika  pembayaran dilakukan  melalui  bank  yang  telah  disepakati sebelumnya.  Dokumen  ini  diperlukan  untuk memungkinkan  importir  mengambil  barang  di lokasi barang. Risiko ada pada importir. 5. Document againts Acceptance (D/A)
Ini  serupa  dengan  dokumen  untuk  cara pembayaran.  Bedanya,  metode  ini  memerlukan persetujuan  pembayaran  dari  importir  tujuannya agar  menerima  semua  dokumen  ekspor  yang diperlukan dari eksportir. “ Kontrak ini bertujuan untuk jangka waktu tertentu, biasanya 30, 60, atau 90  hari  dengan  kontrak.  Dua  metode  terakhir, dokumen  pembayaran  dan  metode  dokumen penerimaan,  biasanya  membeban-  kan  tingkat bunga eksportir .” (Pengekspor ikan tuna)
Dari berbagai metode pembayaran Ekspor tersebut  berdasarkan  hasil  wawancara,  ketiga perusahaan  pengekspor  ikan  tuna  adalah  sebagai berikut:
Tabel  2.  Metode  pembayaran  Ekspor  tersebut berdasarkan  hasil  wawancara,  ketiga  perusahaan pengekspor ikan tuna
(Sumber: Hasil wawancara yang telah diolah)
No. Nama Perusahaan
Metode Pembayaran Pengiriman 1. PT Aceh Lampulo Jaya Bahari Advance Payment , Pembayaran di awal (Panjar) melalui
Transfer
Bank  Biasa ( non L/C )
Perusahaan mengirimkan barang yang akan di ekspor ke  perusahaan  induk  yang ada  di  Medan  ( Medan Tropical  Canning )  barulah kemudian perusahaan induk  yang  mengirimkan ke pihak importir. 2. PT. Aceh Samudra Bahari Advance Payment , Pembayaran di awal (Panjar) melalui
Transfer Bank  Biasa
( non L/C )
Pengiriman  menggunakan jasa Forwarder atau Perusahaan  yang  bergerak di  bidang  keagenan  yang memiliki  tanggung  jawab melakukan pengiriman dan penerimaan  ekspor
3. UD  Nagata Tuna Transfer Bank  Biasa ( non L/C ) Menggunakan
Jasa Forwarder
Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Harga Ekspor Ikan Tuna di Banda Aceh Nia, Eka Kurniasari Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol. 05, No. 03, (Desember,2022), pp. 292-303.

## 2) Bentuk  Wanprestasi  Dalam  Pelaksanaan

## Ekspor Ikan Tuna Di Banda Aceh
Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2014
tidak secara tegas mengatur pengertian wanprestasi,  namun  pengertian  wanprestasi adalah  hukum  perdata  yang  mengatur  apakah debitur  terpaksa  dipaksa  oleh  keadaan  yang mengganggu kewajiban debitur. Anda berkewajiban  menanggung  beban  kerusakan. Demikian pula menurut Pasal 1244 KUH Perdata, debitur  apabila  tidak  dapat  membuktikan  adanya keadaan wajib itu, atau bila dapat dibuktikan tetapi tidak  jujur,  adalah  akibat  dari  penundaan  yang disebabkan  oleh  keadaan  wajib  bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi ( Soerjono Soekanto ,1986 : 62).
Pihak-pihak tertentu harus  dalam keadaan sebagai berikut agar dianggap wanprestasi:
1. Tidak melengkapi kewajiban.
2. Melengkapi  kewajiban  tapi  tidak  semua kewajiban  terpenuhi,  misalnya  terlambat  dan ada kekurangan
3. Memenuhi  kewajiban,  tetapi  secara  keliru tidak mengikuti identitas objek yang dijanjikan ( Soerjono Soekanto ,1986 : 64).
Kegagalan  untuk  mematuhi  kewajiban yang timbul dari kontrak dapat memiliki berbagai konsekuensi.  Berbagai  akibat  itu  diatur  dalam Pasal 1243, 1266, dan 1267 KUH Perdata sebagai berikut :
1. Pemutusan/pembatalan perjanjian.
2. Pelaksanaan kewajiban yang seharusnya.
3. Pembayaran ganti rugi.
4. Pemutusan  perjanjian  dan  pembayaran  ganti rugi.
5. Pelaksanaan kewajiban dan pembayaran ganti rugi ( Soerjono Soekanto ,1986 : 72).
Berdasarkan  kasus  wanprestasi  yang dialami  eksportir  Ikan  Tuna  Di  Banda  Aceh PT.  Aceh  Lampulo  Jaya  Bahari  seperti “pembayaran sering tidak tepat waktu, tidak sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian ekspor ikan tuna tersebut. Walaupun pembayaran tetap dilakukan hanya saja sudah melewati  tanggal  yang  diperjanjikan  dalam surat perjanjian ekspor, kami sangat menyayangkan  kejadian  ini  terjadi  berulang kali  bahkan  hampir  setiap  ekspor  yang dilakukan oleh perusahaan mengalami wanprestasi  yang  sama  bahkan  ekspor  yang kami  kirim  ke  negara  berbeda  tetap  kasus pembayaran  seperti  ini  yang  menjadi permasalahan” (Pengekspor  Ikan  Tuna). Hendaknya  pihak  importir  tersebut  dapat mematuhi  aturan  yang  sudah  diperjanjikan terlebih  dahulu  agar  dapat  menunjang  hasil perikanan PT. Aceh Lampulo Jaya Bahari itu sendiri agar dapat membentuk kerjasama yang baik dan sehat.
Ada pula bentuk wanprestasi lain yang terjadi  kepada  eksportir  Ikan  Tuna  dalam Wilayah Banda Aceh seperti kedua perusahaan lainnya yang mengalami wanprestasi  semacam  ini  yaitu  perusahaan, PT. Aceh Samudra Bahari, PT. Yakin Pasifik Tuna  dan  UD.  Nagata  Tuna  mempunyai bentuk  wanprestasi  yang  berbeda  tetapi
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol. 05, No. 03, (Desember,2022), pp. 292-303.
cenderung  sama  yaitu  Pembayaran  sebagian diawal,  dan  sebagian  lagi  diakhir.  Walaupun bentuk  metode  pembayaran  ada  yang  berupa bayar  diawal,  tetapi  kasus  wanprestasi  ini berbeda  karena  dalam  surat  perjanjian  telah dituangkan  oleh  Perusahaan  yang  disebutkan pembayaran  dilakukan  dimuka  tidak  sesuai dengan  jumlah  pembayaran  yang  seharusnya dibayarkan  dan  diangsur  diakhir  membuat perusahaan  ini  menyebabkan  kerugian  dan pasokan  ikan  menurun  karena  tidak  adanya pemasukan  jelas  salah  satu  eksportir  dalam perusahaan tersebut.
Berikut data yang diambil peneliti dari perusahaan bagian ekspor Ikan Tuna berdasarkan Olahan Peneliti.
Tabel 3. Data Perusahaan Bidang Ekspor Ikan Tuna No. Nama Perusahaan Pengekspor Ikan Tuna di Kota Banda Aceh Tujuan Negara Ekspor Kendala yang dihadapi dalam Sistem Pembayaran 1. PT. Aceh Lampulo Jaya Bahari Thailand, Amerika, Jepang dan Singapore. Pembayaran sering  tidak tepat  waktu, tidak sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian ekspor  ikan tuna. 2. UD.  Nagata Tuna Jepang Pembayaran sebagian diawal,  dan sebagian  lagi diakhir. 3. PT. Yakin Pasifik Tuna Jepang Tidak ada kendala 4. PT.  Nagata Prima Tuna Jepang dan Amerika Pembayaran Sebagian diawal,  dan sebagian  lagi diakhir. Sumber: Data Olahan Peneliti 3) Upaya Apa Yang Dilakukan Untuk Penyelesaian  Wanprestasi  Yang  Terjadi Dalam  Pelaksanaan  Pembayaran  Harga Ekspor Ikan Tuna Di Banda Aceh
Jika salah satu pihak tidak melakukan atau melakukan  layanan  tidak  sesuai  dengan  kontrak, Suatu pihak diduga telah melanggar janji kontrak, dan  jika  pihak  tersebut  lalai  atau  melanggar kewajibannya,  maka  dianggap  lalai  dalam memenuhi  perjanjian  (wanprestasi)  dan  akan bertanggung  jawab    atas  kegagalan  tersebut. Dalam  teori  pertanggungjawaban  Hans  Kelsen, seseorang  bertanggung  jawab  secara  hukum  atas suatu  perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung  jawab  atas  suatu  sanksi  dalam  hal perbuatan yang bertentangan ( Hans Kelsen , 2007: 81).
Tanggung  jawab  atas  keterlambatan didasarkan pada hubungan kontraktual. Hubunganikontraktualitimbul atas dasar kesepakatan  atau    undang-undang.  Peraturan tentang  hukum  kontrak  Indonesia  diatur  dalam Jilid  3  KUHPerdata    tentang  Perikatan..  Van Dunne  mengatakan  “ sebuah  Perjanjian  adalah suatu  hubungan  hukum  antara  dua  pihak  atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan  akibat  hukum ”  (Salim  Hs,  et.al., 2007:8). Kontrak atau perjanjian adalah hubungan hukum  antara  satu  entitas  di  bidang  properti  dan yang lain, di mana satu entitas memiliki hak untuk
melakukan  dan  entitas  lain  melakukan  layanan sesuai  dengan  konten  yang  disepakati.  Hasil kesepakatan  menetapkan  hak  dan  kewajiban masing-masing pihak.
Pihak  yang  merasa  dirugikan  oleh penundaan  dapat  menuntut  pelaksanaan  kontrak, mengakhiri kontrak, atau menuntut ganti rugi dari pihak  yang  wanprestasi.  Kerusakan  mungkin termasuk  kerusakan  yang  disebabkan  oleh  biaya aktual,  keterlambatan  dan  bunga.  Persyaratan  ini dalam bidang hukum perdata.
“ Pada setiap kegiatan ekspor-impor risiko wanprestasi  akan  selalu  ada  baik  dari  segi kualitas  barang,  waktu  pembayaran,  dan  lain sebagainya, maka dari itu harus diatur di dalam perjanjian  karna  perjanjian  tersebut  merupakan suatu  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  para pihak.  Lemahnya  perjanjian  dapat  menyebabkan wanprestasi  terjadi  berulang  kali.  Seharusnya, Perjanjian menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan  oleh  para  pihak  (Eksportir- Importir),  semua  klausul  yang  mereka  inginkan wajib  dicantumkan  secara  detail  di  dalam perjanjian,  mengenai  hak  dan  kewajiban, mekanisme penyelesaian sengketa, syarat penyerahan,  syarat  pembayaran,  hingga  sanksi- sanksi  bagi  para  pihak  apabila  melanggar perjanjian  yang  telah  disepakati ”  (Khairani,
Akademisi Fakultas Hukum Unsyiah, 2021)
Upaya yang dilakukan untuk penyelesaian Wanprestasi  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan pembayaran  harga  ekspor  Ikan  Tuna  di  Banda Aceh Berdasarkan wawancara salah satu eksportir yaitu  melakukan  peringatan  terlebih  dahulu
seperti  peringatan  tertulis  dari  kreditur  kepada debitur  secara  resmi  melalui  Pengadilan  Negeri, Peringatan  kreditur  kepada  debitur  tidak  melalui Pengadilan Negeri.
Cara ini juga digunakan oleh perusahaan- perusahaan yang sebagai eksportir atau pimpinan kantor pusat tuna telah mencapai musyawarah dan kesepakatan  Tentang  pembayaran  dan  periode sesuai  hasil  kesepakatan  bersama  apabila  terjadi wanprestasi.  Atau,  jika  importir  tidak  dapat dengan mudah menyangkal hal ini, korban dapat mengeluarkan peringatan tertulis. Surat peringatan  yang  teratur  tidak  menimbulkan masalah  jika  importir  mengakui  kewajiban-  nya. Cara ini pada dasarnya selalu menghadir kan citra yang dipahami dengan baik sehingga perusahaan yang eksportirnya dirugikan dalam hal ini  dapat tetap menjadi pelanggan yang dapat menguntung kan  importir.  Namun,  jika  importir  menerima peringatan,  atau  secara  eksplisit  ditagih  untuk janji,  tetapi  tetap  tidak  melakukan  layanan  yang dijanjikan importir, adalah kelalaian dan tidak ada peringatan  yang  diperlukan  dalam  kasus  ini. Akibat  hukum  wanprestasi  dari  importir  atau pembeli  tuna  dikenakan sanksi sebagai berikut: ( Abdulkadir Muhammad , 1982 :24).
1. Membayar  kerugian  yang  diderita  oleh perusahaan  ekspor  atau  kompensasi  jangka pendek.  Kerugian    berupa    keuntungan  yang hilang yang disajikan dan diperhitungkan oleh perusahaan ekspor. Ketentuan mengenai ganti kerugian  diatur  dalam  Pasal  1243    sampai dengan 1252 KUHPerdata.
Nia, Eka Kurniasari
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol. 05, No. 03, (Desember,2022), pp. 292-303.
2. Pembatalan  kontrak  dimaksudkan  untuk mengembalikan  kedua  belah  pihak    kepada keadaan sebelum kontrak ditandatangani. Jika salah satu pihak  menerima  baik uang maupun barang  dari  pihak  lain,  maka    harus dikembalikan.  Masalah  pemutusan  kontrak diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata.
3. Pengalihan  resiko.  Resiko  berpindah  kepada Perusahaan dari terjadinya wanprestasi (Pasal 1237  ayat  (2)  KUHPerdata).  Peraturan  ini berlaku untuk perjanjian memberikan sesuatu.
4. Membayar  biaya  perkara,  jika  sampai diperkarakan di depan hakim.
5. Jika masih memungkinkan, atau jika pembatalan  kontrak  melibatkan  pembayaran ganti  rugi,  kontrak  akan  dipenuhi.  Hal  ini diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdata.
Dari  akibat  hukum  di  atas,  perusahaan dirugikan dapat memilih  beberapa kemungkinan tuntutan terhadap penyewa yaitu:
1. Pemenuhan kontrak dapat diminta;
2. Kinerja kontrak / kinerja dengan kerusakan;
3. Hanya meminta ganti rugi;
4. Meminta pembatalan kontrak oleh hakim ;
5. Meminta  pembatalan  kontrak  dengan  ganti rugi
Tanggung  jawab  atas  kerugian  tidak terjadi  segera  setelah  kelalaian  terjadi,  tetapi
hanya  akan  berlaku  jika  perusahaan  melakukan kelalaian  dan  tetap  tidak  melakukan  jasa.  Ini diatur  oleh  1243  KUHPerdata,  tetapi  bentuk pernyataan kelalaian diatur oleh 1238 KUHPerdata:
1. Pemberitahuan  wanprestasi  harus  dalam bentuk surat perintah atau dokumen lain yang sejenis.  Ini  adalah  salinan  dokumen  yang dibuat sebelum pemberlakuan dan diteruskan ke pihak yang berkepentingan.
2. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri.
3. Jika diberikan peringatan atas kelalaian, maka akan diberikan peringatan atau teguran yang biasa disebut dengan panggilan pengadilan.
Seperti  yang  sudah  dijelaskan  diatas bahwa  upaya-upaya  yang  dilakukan  Perusahaan Ikan  Tuna  selaku  eksportir  apabila  terjadi wanprestasi  yang  berkepanjangan  dengan  kata lain  terus  berulang-ulang  terjadi  dengan  bentuk wanprestasi  yang  sama  yaitu  Upaya  yang dilakukan  untuk  penyelesaian  wanprestasi  yang terjadi  dalam  pelaksanaan  pembayaran  ekspor ikan tuna di wilayah Banda Aceh yaitu Jika Anda meminta  pelaksanaan  kontrak,  pelaksanaan kontrak  dapat  diganti  dengan  ganti  rugi,  Anda dapat  meminta  ganti  rugi,  Anda  dapat  meminta pengadilan  untuk  membatalkan  kontrak,  atau Anda dapat disertai dengan ganti rugi.

## KESIMPULAN
1. Proses  pelaksanaan  Ekspor  yang  dilakukan
Eksportir  Ikan  di  Banda  Aceh  dibagi menjadi  3  bagian Sale’s  Contract  Process,
Cargo Shipment Process, Shipping Documents Negotiation Process, dan
Metode Pembayaran yang dilakukan berupa,  Pembayaran  dimuka,  Rekening
Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Harga Ekspor Ikan Tuna di Banda Aceh Nia, Eka Kurniasari
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol. 05, No. 03, (Desember,2022), pp. 292-303.
Terbuka,  Konsinyasi, Documents  Againts Payment, Document Againts Acceptance .
2. Bentuk  wanprestasi  yang  terjadi  berbeda- beda tetapi cenderung sama yaitu pembayaran Sebagian di awal dan Sebagian lagi  di  akhir,  pembayaran  hanya  setengah dari  harga  yang  ditetapkan,  pembayaran terlambat dari jadwal yang ditetapkan.
3. Upaya  yang  dilakukan  untuk  penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan
pembayaran  ekspor  ikan  tuna  di  wilayah Banda Aceh  yaitu  mengubah  metode pembayaran  yang  lebih  aman  untuk eksportir misalnya letter of credit, kemudian menunut pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian  dapat  diganti  dengan  ganti  rugi, menuntut  pembatalan  perjanjian  lewat hakim, maupun disertai ganti kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
Abdulkadir Muhammad, 1982, Hukum Perikatan , Bandung, Citra Aditya Bakti.
Hans Kelsen , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik , BEE Media Indonesia, Jakarta.
I  Wayan  Parthiana,  2019, Perjanjian  Internasional  di  dalam  Hukum  Nasional  Indonesia ,  Bandung, Penerbit Yrama Widya.
Muhammad Ali Safaat, 2006, Teori Hans Kelsen tentang Hukum , Jakarta, Konstitusi Pers.
Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, 2007, Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding , Jakarta, PT. Sinar Grafik.
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta, Universitas Indonesia Pers.

## B. Jurnal
Devira Sagita Putri, Mochammad Al Musadieq, Supriono, 2016, “Pengaruh Harga Ekspor Dan Nilai Tukar Terhadap Ekspor”, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 38 No. 1.

## C. Skripsi/Tesis/Disertasi
Ali  Riza,  2016, Perlindungan  Hukum  Bagi  Eksportir  Dalam  Pembayaran  Transaksi  Perdagangan Internasional melalui Telegraphic Transfer , Yogyakarta, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Ismanu  Alfian,  2017, Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Pelaksanaan  Letter  of  Credits  Dalam  Kegiatan Ekspor Ukir Kayu , Semarang, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Harga Ekspor Ikan Tuna di Banda Aceh Nia, Eka Kurniasari
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol. 05, No. 03, (Desember,2022), pp. 292-303.

## D. Peraturan Perundang-undangan

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UU No. 7 Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Perdagangan
Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/11/PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor