Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 343-348| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3332.343-348
PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK DALAM HALTERJADINYA PERETASAN TELEPON SELULER
Ni Made Vira Vija Rahmasari, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Madejaya Senastri Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia nimadeiayasenastri@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, madevira@yahoo.com

## Abstrak
Semakin  berkembangnya  zaman,  telepon  seluler  telah  menjadi  kebutuhan  primer  bagi  sebagian  masyarakat dengan  internet  yang  semakin  lengkap  dengan  fitur-fiturnya  yang  dapat  menunjang  kehidupan  masyarakat. Berdasar  pada  hal  tersebut  tumbuh  pula  kejahatan-kejahatan  yang  menyimpang  terjadi  di  masyarakat,  salah satunya  adalah  kejahatan  peretasan  terhadap  telepon  seluler.  Peretasan  terhadap  telepon  seluler  dapat menimbulkan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah konsep jaminan/garansi terhadap hak konsumen yang mempergunakan telepon seluler jika terjadi peretasan dan tanggung jawab pemerintah terhadap konsumen atas hak jaminan/ garansi dalam  hal  terjadinya  peretasan  telepon  seluler.  Metode  penelitian  dalam  tulisan  ini  adalah  penelitian  hukum normatif,  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa pengaruran mengenai garansi atas kasus peretasan belum diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bentuk  perlindungan  konsumen  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  pengguna  jasa  telepon  seluler  lebih mengarah kepada pembinaan dan pemberdayaan terhadap konsumen.
Kata Kunci : Peretasan, Pertanggungjawaban, Telepon Seluler.

## Abstract
With the development of the times, cell phones have become a primary need for some people with an internet that is increasingly complete with features that can support people's lives. Based on this, there are also deviant crimes that occur in society, one of which is hacking crimes against cell phones. Hacking a cell phone can create legal issues  related  to  consumer  protection.  The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  what  is  the  concept  of guarantee/guarantee for the rights of consumers who use cell phones in the event of hacking and the responsibility of the government towards consumers for guarantee rights in the event of hacking of cell phones. The research method in this paper is normative legal research, with a statutory and conceptual approach. This study concludes that the warranty on hacking cases has not been regulated in the Consumer Protection Law. The form of consumer protection provided by the government to users of cellular telephone services is more directed at fostering and empowering consumers.
Keywords: Hacking, Accountability, Cell phone.

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi saat ini sangatlah pesat, pesatnya perkembangan teknologi mengarah kepada semakin canggihnya sarana dari teknologi tersebut. Tingginya perkembangan teknologi di era digital seperti ini berpengaruh terhadap penggunaannya yang bertumbuh semakin sangat tajam. Adanya internet  dan  segala  kemudahan-kemudahan  yang  ditimbulkan  oleh  perkembangan  teknologi membuktikan bahwa adanya teknologi yang semakin berkembang di sekitar kita.
Telepon  seluler  merupakan  buah  dari  perkembangan  teknologi  itu  sendiri.  Telepon  seluler terutama  smartphone  telah  menjadi  kebutuhan  primer  bagi  kehidupan  masyarakat.  Telepon  seluler bukan hanya menjadi alat komunikasi saja, melainkan sudah menjadi alat bantu bagi masyarakat dalam berbagai  bidang  kehidupan  melalui  smartphone.  Karena  smartphone  iru  sendiri  telah  dikategorikan kedalam sebuah komputer kecil yang dapat melakukan pengolahan data dan melakukan browsing atau pencarian data.
Smartphone  atau  telepon  pintar  memiliki  kernampuan  layaknya  komputer  dengan  didukung oleh  sistem  operasional  yang  dapat  menunjang  pengolahan  dan  pencarian  data.  Keberadaan  dari smartphone atau telepon pintar itu sendiri dapat memudahkan masyarakat atau penggunanya terhubung
melalui  fasilitas  telepon  maupun  data  internet  dalam  waktu  yang  sama.  Pencarian  dan  pengolahan dengan menggunakan internet tersebutlah  yang membedakan  smartphone  atau telepon pintar dengan telepon seluler biasa.
Kelebihan  yang  diberikan  oleh  smartphone  atau  telepon  pintar  kepada  penggunanya  adalah akses  internet  yang  lebih  cepat  sehingga  dapat  menunjang  kebutuhan  atas  suatu  informasi  yang dibutuhkan  oleh  penggunanya.  Pengguna  smartphone  juga  dapat  melakukan  interaksi  sosial  dengan saudara  atau  rekannya  yang  terhalang  oleh  jarak  melalui  jejaring  sosial  atau  networking  seperti, facebook,  skype,  twiner  dan  masih  banyak  lagi  jejaring  sosial  yang  biasa  digunakan  oleh  pengguna smartphone.
Dengan perkembangan telepon seluler menjadi smartphone, fungsi-fungsinya juga berkembang tidak hanya rnenjadi alat komunikasi, melainkan berfungsi juga sebagai media hiburan, bisnis dan lain sebagainya.  Bahkan  smartphone  memiliki  fungsi  selayaknya  perangkat  komputer  pada  umurnnya, seperting mengakses internet yang dimana internet itu menghubungkan jaringan dan jaringan lainnya yang terhubung di seluruh dunia (Yuhefizar, 2018: 1).
Dengan  berkembangnya  teknologi  yang  sangat  pesat,  menyebabkan  peri  laku  masyarakat, tindakan  dan  cara  bersosialisasinya  berubah  secara  cepat.  Perubahan  tersebut  memberikan  dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang ditimbulkan dari pesatnya perkembangan teknologi adalah dapat memberikan dampak berupa kontribusi bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dan untuk melakukan komunikasi tidak lagi terkendala akan jarak.
Dampak  negatif  yang  dapat  ditimbulkan  dari  pesatnya  perkembangan  teknologi  adalah digunakannya  media  atau  teknologi  tersebut  secara  tidak  bertanggung  jawab  oleh  penggunanya. Misalnya aksi peretasan terhadap akun  jejaring sosial  yang dilakukan oleh seseorang, orang tersebut dikenal dengan nama hacker. Hacker adalah orang yang bisa rnemasuki dan mengakses jejaring sosial orang lain secara tidak sah (tanpa sepengetahuan si pemilik jejaring sosial) dengan menggunakan alat atau  program  tertentu,  yang  dimana  tujuannya  untuk  merubah,  merusak  data  yang  kemungkinan nantinya  akan  digunakan  untuk  melakukan  tindak  pidana  penipuan  dengan  mengatasnamakan  si pemilik asli dari jejaring sosial tersebut (H. Sutarman, 2007: 64).
Perkembangan  suatu  teknologi  pada  dasarnya  memiliki  dampak  positif  dan  dampak  negatif. Dampak positif dapat membantu masyarakat atau penggunanya dalam memperoleh data dan melakukan komunikasi. Sedangkan dampak negatifnya dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana,  yang salah satunya  peretasan  atau  penyadapan  perangkat  smartphone  atau  telepon  pintar.  Tindak  kejahatan penyadapan dan peretasan ini tidak hanya dilakukan oleh hacker-hacker professional, melainkan juga bisa  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  tidak  bertanggung  jawab  di  sekitar  kita.  Entah  itu  dilakukan hanya  karena  iseng  atau  dengan  tujuan  tertentu  seperti  ingin  melakukan  penipuan  dengan rnengatasnamakan si pemilik dari jejaring sosial yang telah diretas.
Beberapa penelitian yang menjadi acuan dalam penyusunan penelitian ini adalah Marina Raisa Theodora  Napitupulu  “Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Peretasan (Hacking)  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 253/Pid.B/2013/Pn.Jr)”  Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera  Utara  Medan .  Anisah  Novitarani, Suradi,  Rinitami  Njatrijani “Analisis  Garansi  Terhadap  Perlindungan  Konsumen  dalam  Jual  Beli Telepon Seluler” Hukum Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Ida Ayu Wahyu Widyaningrat, Ni Ketut Supasti Darmawan, Suatra Putrawan “Tanggung Jawab Hukum Operator Telepon Seluler Bagi Pengguna  Layanan  Jasa  Telekomunikasi  dalam  hal  Pemotongan  Pulsa  Secara  Sepihak  di  Denpasar” Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkann bahwa tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konsep jaminan/garansi terhadap hak konsumen yang mempergunakan telepon seluler jika terjadi  peretasan  dan  mengetahui  tanggung  jawab  pemerintah  terhadap  konsumen  atas  hak jaminan/garansi dalam hal terjadinya peretasan telepon seluler.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  kedalam  penelitian  hukum  normatif,  Penelitian  hukum  normatif  adalah penelitian hukum yang mengkaji penelitiannya dengan hukum tertulis dari berbagai aspek dengan tidak mengkaji secara terapan dan implementasinya  ( Bambang Sunggono, 2006: 13 ). Tipe penelitian yang
diterapkan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metodeini mengkaji hukum dari  perspektif  internal  yuridis  baik  melalui  norma  hukum,  konsep  hukum,  asashukum  dan  doktrin hukum (Pasek  Diantha,  2017:93). Teori  hukum  kontemplatif  yang  merupakan  gejala  umum  yang ditimbulkan dari hukum positif yang tujuan nya teoritik dan kebenarannya dianut secara pragmatic yang kegunaannya  mengacu  pada  perbaikan  praktik  hukum  ( I  Dewa  Gede  Atmadja  dan  I  Nyoman  Putu Budiartha, 2018: 48 ). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah: bahan hukum primer yang  didapat  dengan  menganalisis  peraturan  perundang-undangan,  risalah  resmi,  dan  beberapa keputusan-keputusan yang menyangkut dengan judul tulisan ini. Bahan hukum sekunder didapat dari menganalisis buku-buku , jurnal-jurnal dan hasil-hasil penel itian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penulisan ini. Bahan-bahan hukum yang telah didapat, kemudian dianalisis menggunakan teknik  deskriptif  analisis,  yang  dimana  teknik  ini  memberikan  penafsiran  dan  konstruksi  terhadap pemyataan-pertanyaan yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang kemudian dirangkum berdasarkan analisis argumentatif dan disajikan dalam bentuk deskripsi.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Konsep Jaminan/Garansi Terhadap Hak Konsumen yang Mempergunakan Telepon Seluler Jika Terjadi Peretasan
Kepentingan merupakan  runrutan yang diharapkan pemenuhannya. Di dalam  kepentingan itu sendiri terdapat hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diperoleh dan dilindungi oleh hukum. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sebelum atau sesudah diberikan hak, dan pelaksanaanya dilindungi dan diawasi oleh hukum.
Dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban sering terjadi kelalaian. Seringnya terjadi kelalaian  tersebut,  maka  dibutuhkannya  pengaturan  mengenai  perlindungan  konsumen  untuk melindungi  hak  yang  seharusnya  diterima  oleh  konsumen.  Perlindungan  konsumen  diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak, yaitu: masyarakat, pelaku usaha serta pemerintah. Menurut Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 2 yang termasuk kedalam lima asas tersebut adalah: asas manfaat, asas keadilan, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan asas  kepastian.  Keinginan  dari  pemerintah  untuk  memberikan  perlindungan  bagi  konsumen,  maka mulailah  pemerintah  memikirkan  kepentingan-kepentingan  dari  konsumen  itu  sendiri  dalam memperoleh haknya.
Berikut hak dan kewajiban dari konsumen sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 4 UUPK, yaitu: ha ke atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan jasa barang mengkonsumsi barang atau jasa, hak unruk memilih barang dan jasa dengan nilai rukar dan sesuai dengan keburuhan konsumen, ha katas i  nformasi  yang  benar  mengenai  barang  atau  jasa  yang  ditawarkan,  hak  unruk  didengar  keluhannya mengenai barang dan jasa, hak untuk mendapatkan advokasi apabila terjadi sengketa atas barang dan jasa tersebut, hak dalam memperoleh pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk dilayani oleh pelaku usaha dan ha katas kompensasi atau ganti rugi oleh pelaku usaha apabila barang dan jasa tidak sesuai dengan yang telah ditawarkan.
Selain  mengatur  mengenai  hak  konsumen,  UUPK  juga  mengatur  mengenai  kewajiban  dari konsumen,  yaitu:  membaca  atau  mengikuti  petunjuk  dari  prosedur  pemakaian  barang  atau  jasa, beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli, melakukan pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati, mengikuti prosedur atau upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa. Demi mencapai tujuan dari  pembangunan  nasional  aspek  kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat  merupakan  hal  yang penting. Pelaku usaha dan konsumen merupakan bagian penting dalam tercapainya hal tersebut. Dalam berbagai  peraturan  yang  menyangkut  tentang  jual  beli  didalamnya  tertuang  peraturan  mengenai beberapa hal yang menjadi tanggung jawab dan hak dari pelaku usaha dan konsumen itu sendiri.
Perlindungan hukum adalah upaya pemberian rasa aman dalam pemenuhan hak dan kewajiban baik  bagi  saksi  maupun  korban.  Perlindungan  hukum  bagi  korban  pelaku  kejahatan  dapat  dilakukan dengan  upaya  pemberian  restirusi,  pelayanan  medis,  kompensasi  dan  bantuan  hukum  (Soerjono Soekanto, 1984: 133). Pasal 7 huruf e UUPK menyatakan bahwa, kewajiban dari pelaku usaha adalah memberikan kesempatan kepada konsumen nya untuk melakukan pengujian atau mencoba produknya sebelum  terjadi  transaksi.  Dan  pelaku  usaha  juga  berkewajiban  memberikan  jaminan  berupa  garansi dalam pengadaan barang dan jasa tersebut sesuai dengan yang telah disepakati oleh pelaku usaha dan konsumennya.

## 2.  Tanggungjawab  Pemerintah  Terhadap  Konsumen  Atas  Hak  Jaminan/  Garansi  dalam  Hal Terjadinya Peretasan Telepon Seluler
Hacking  atau peretasan merupakan teknik yang dilakukan oleh  seseorang yang biasa disebut dengan istilah  hacker  yang  dirnana  dilakukan  untuk  menyerang  sistern,  aplikasi,  jaringan  dengan  cara memanfaatkan kelemahan dari sistern pengamanan jaringan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan hak akses atas data yang mereka inginkan.
Hacker dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu black hat hacker, white hat hacker dan grey hat hacker. Black hat hacker merupakan tipikal hacker yang yang berbahaya, biasanya identic dengan uang dan  tindak  kriminal  lainnya.  Dan  mereka  melakukan  perusakan  terhadap  sistem  yang  konteksnya sensitive.  White  hat  hacker  merupakan  hacker  yang  tidak  bermaksud  untuk  merusak  suatu  sistem, melainkan tujuan mereka hanyalah untuk mengetahui kelemahan dari sistem tersebut. Grey hat hacker merupakan  hacker  yang  kadang  melakukan  peretasan  dengan  rujuan  criminal  dan  terkadang  juga melakukan peretasan terhadap sistem dengan tujuan unruk mengetahui kelemahannya.
Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh hacker atau peretas tersebut seringkali menirnbulkan kerugian  bagi  pihak-pihak  yang  data  pribadinya  telah  diretas,  dan  hal  tersebut  berpotensi  melanggar ketentuan  perundang-undangan  secara  khusus  melanggar  UU  No.  11  Ton  2008  Tentang  ITE  yang diklasifikasikan  kedalam  tindak  kriminal  cyber  crime.  Cyber  crime  terdiri  dari  dua  kata  yairu  cyber yang idenric dengan computer dan crime yang identic dengan tindak kejakahtan. Jadi cyber crime atau computer  crime  merupakan  kejahatan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  komputer  sebagai sarananya, baik untuk meretas data pribadi seseorang yang tujuannya untuk penipuan atau segala tujuan yang memiliki indikasi akan merugikan pihak-pihak tertentu ( Maskun, 2013: 43 ).
Umumnya peretasan atas suatu sistem bertujuan untuk melakukan sabotase data atau pencurian informasi-informasi yang dianggap penting dan rahasia bagi pelaku. Peretas terhadap suatu sistem tidak semuanya  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  kriminal,  karena  ada  beberapa  peretasan  sistem  yang dilakukan  hanya  bertujuan  untuk  rnencoba  keahlian  menembus  atau  meretas  suatu  sistem  yang merniliki keamanan yang tinggi.
Prinsip-prinsip  yang  menyangkut  tentang  tanggung  jawab  hukum  terhadap  perl  indungan konsumen tertuang didalam hukum administrasi, pertanggungjawaban hukum perdata, pertanggungjawaban  hukurn  pidana.  Jadi  tindak  kriminal  terhadap  peretasan  suatu  sistem  baik  itu berupa  data  pribadi  yang  sifatnya  privasi  atau  peretasan  terhadap  data  suatu  instansi  yang  sifatnya rahasia,  pelaku  dapat  dituntut  atas  pertanggungjawabannya  sesuai  dengan  tingkat  kerugian  yang ditimbulkan atas peretasan tersebut, baik itu berupa sanksi administratif, sanksi perdata bahkan sanksi pidana sekalipun.
Pemerintah  dalam  upaya  memberikan  perlindungan  terhadap  konsumen  rnemiliki  peran sebagai  penengah  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen,  pemerintah  menjadi  penengah  agar kepentingan kedua belah pihak baik itu pelaku usaha dan konsumen berjalan sesuai dengan apa yang mereka mau tanpa merugikan salah satu pihak. Bentuk perlindungan konsumen bagi rnereka pengguna telepon seluler hanya berupa pendidikan dan pemberdayaan dalam penggunaan telepon seluler tersebut. Tujuan dari perlindungan konsumen itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesadaran konsumen untuk rnelindungi  dirinya,  mengangkat  derajat  konsumen  agar  tidak  ditipu  oleh  pelaku  usaha  yang memperdagangkan  barang  dan  jasa,  meningkatkan  keamanan  konsumen  dalam  memilih  dan menenrukan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhannya, memberikan pemahaman bagi pelaku usaha mengenai pentingnya melindungi konsumen dengan memberikan keterangan yang jelas dan jujur mengenai barang dan jasa yang mereka perdagangkan, meningkatkan kualitas dari barang dan jasa yang pelaku usaha tawarkan sehingga memberikan kepuasan terhadap konsumen atas pemakaian dari barang dan jasa tersebut.
Pernberlakuan UUPK perlu dilakukannya pembinaan bagi pelaksaaanya, pembinaan tersebut dilakukan  oleh  Menteri-rnenteri  yang  terkait.  Menteri  melakukan  pembinaan  terhadap  perlindungan konsumen  yang  telah  dijabarkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  200  I  Tentang pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Perlindungan  Konsurnen,  yang  tujuannya  untuk memberikan iklim yang sehat bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan usahanya.
Kembali  pada  hakikatnya  perlindungan  konsumen  ini  bertujuan  untuk  rnemberikan  rasa  adil bagi pelaku usaha dan konsumen. Perlindungan konsumen tidak hanya berpihak pada konsumen saja, melainkan  juga  berpihak  pada  pelaku  usaha  sehingga  rnenimbuJkan  rasa  aman  dan  adil  dalam melakukan transaksi jual beli baik berupa barang dan jasa.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan paparan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Konsep jaminan/garansi terhadap hak konsurnen yang mempergunakan telepon seluler jika terjadi peretasan  berdasarkan  hasil  penelitian,  pengaturan  perlindungan  hukurn  terkait  peretasan  telepon seluler saat ini di Indonesia belum diatur secara tegas dan jelas.Dalam kasus ini, upaya pemberian jaminan  dapat  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  melalui  garansi.  Tanggung  jawab  dari  pelaku  usaha dalam bentuk ganti rugi akibat kerugian yang diterima oleh konsumen berkaitan dengan peretasan data pribadi konsurnen, tanggung jawab ini tidak sepenuhnya dipikul oleh pelaku usaha. Disebutkan dalam  UUPK  pasal  25  ayat  (2)  dimana  pelaku  usaha  bertanggungjawab  berupa  ganti  rugi  atas gugatan konsumen, apabila pelaku usaha tidak menyediakan fasilitas perbaikan berupa suku cadang dan fasilitas yang tertera pada perjanjian garansi, rnaka dapat diajukan runrutan pidana.
2.  Tanggung  jawab  pemerintah  adalah  melakukan  pembinaan  dan  penyelenggaraan  terhadap perlindungan konsumen, untuk menjamin dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak bagi konsumen maupun pelaku usaha, serta dilaksanakannya kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha sesuai  dengan  yang  telah  diatur  dalam  pasal  29  dan  30  UUPK.  Yang  dimana  peran  pemerintah sebagai pengawas dalam melakukan upaya pert indungan bagi masyarakatnya dari peretasan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

## 2. Saran
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  kesimpulan  serta  keterbatasan  masalah  penelitian  yang  telah dikemukakan diatas, saran yang dapat dikemukakan bagi pihak-pihak yang terkait antara lain:
1.  Konsumen  diharapkan  meningkatkan  sikap  kehati-hatian  dalam  melakukan  pengoperasian  data terutama data pribadi yang sifatnya privasi, mengingat salah satu tujuan dari perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemandirian dan kemampuan konsumen untuk melindungi dirinya sendiri.
2. Kepada pelaku usaha diharapkan rnemiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan jual beli, baik itu dalam  rnemberikan  pelayanan  dan  memberikan  informasi  mengenai  barang  atau  jasa  yang ditawarkan dengan jujur. Serta tetap menjalankan apa yang telah menjadi tanggungjawab dari pelaku usaha itu sendiri.
3.  Kepada  pemerintah  diharapkan  agar  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat.  Perlindungan tersebut  dapat  berupa  dikeluarkannya  Undang-Undang  atau  peraturan  lainnya  yang  mengatur mengenai  garansi  dalam  hal  terjadinya  peretasan  terhadap  telepon  seluler  agar  penanganan  kasus dapat dilakukan dengan aturan yang jelas.

## DAFTAR PUSTAKA
Anisah Novitarani, Suradi, & Njatrijan, R. (2016). Analisis Garansi Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Telepon Seluler. Diponegoro Law Journal , Vol5 (3). Semarang.
Atmadja, Gede, I. D., & Budiartha, I. N. (2018). Teori-Teori Hukum . Setra Press. Malang. Diantha, & Pasek, I. M. (2017). Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum . Prenada Media Group Jakarta.
Maskun. (2013). Kejahatan Siber cyber crime . Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Soekanto, S. (1984). Pengantar Penelitian Hukum . UI Press Jakarta. Sunggono. (2006). Metode Penelitian Hukum . Rajawali Pers. Jakarta. Sutarrnan, H. (2007). Cyber Crime - Modus Operandi dan Penanggulangannya . Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
Widyaningrat, I. A. W., Darmawan, N. K. S., & Putrawan, S. (2014). Tanggung Jawab Hukum OperaMarina Raisa Theodora Napitupulu. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(Putusan Nomor 253/Pid.B/2013/Pn.Jr . Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.
Widyaningrat, I. A. W., & Dharmawan, N. K.S (2014) Tanggung Jawab Hukum Operator Telepon Seluler Bagi Pengguna Layanan Jasa Telekomunikasi dalam Hal Pemotongan Pulsa Secara Sepihak di Denpasar. Kerta Semaya. Vol 2(5).
Putra, D. M., & Supanto. (2018). Tinjauan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perangkat Ponsel Pintar Berteknologi 4g/Lte Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-Ind/Per/7/2016Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009. Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan . Vol 7 (1).