## PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

## (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Ruteng)

## Oktaviana Agustania Waru
Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Email: oktavianawaru@yahoo.co.id

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  knowledge  taxation,  modernization  of  tax administration  system,  the  quality  of  tax  service  and  taxpayer  awareness  of  taxpayer compliance  on  KPP  Pratama  Ruteng.  This  type  of  research  is  quantitative  research.  The population  in  this  study  are  taxpayers  registered  in  KPP  Pratama  Ruteng.  Data  collection was  done  directly  by  using  questionnaire.  Data  analysis  in  this  research  using  multiple regression with SPSS program version 16.0. The results showed that the value of F arithmetic 28.149  greater  than  F  table  2.74.  These  results  indicate  that  the  knowledge  of  taxation, modernization  of  tax  administration  system,  the  quality  of  tax  services,  and  awareness  of taxpayers can affect simultaneously to taxpayer compliance. Partially knowledge of taxation (X1),  modernization  of  tax  administration  system  (X2),  quality  of  tax  service  (X3),  and awareness  of  taxpayer  (X4) have a positive effect  significantly to taxpayer compliance. This result is evidenced by t count> t table 1.66864 and significance <0.05, ie (a) 2.031 and 0.046 (X1Y1),  (b)  3.024  and  0.003  (X4Y1).  Modernization  of  tax  administration  system  (X2)  and quality of tax service (X3) have no significant effect to taxpayer compliance. This is evidenced by the niali t arithmetic <t table 1.66864 and the significance> 0.05, ie (a) 0.167 and 0.868 (X2Y1), (c) 0.366 and 0.715 (X3Y3).
Keywords: Knowledge of taxation, modernization of tax administration system, quality of tax service, awareness of taxpayer, taxpayer compliance

## PENDAHULUAN
Salah satu  sumber penerimaan negara  yang penting selain sumber penerimaan migas maupun penerimaan bukan non migas adalah Penerimaan dari sektor pajak. Penerimaan pajak dipengaruhi  oleh  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  karena  pertumbuhan  ekonomi  akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan finansial untuk membayar pajak (Rustiyaningsih, 2011).
Kepatuhan  wajib  pajak  adalah  masalah  penting  di  seluruh  dunia,  baik  bagi  negara maju  maupun  di  negara  berkembang  (Rahayu;  2010).  Karena  jika  wajib  pajak  tidak  patuh maka  akan  menimbulkan  keinginan  untuk  melakukan  tindakan  penghindaran,  pengelakan, penyelundupan  dan  pelalaian  pajak  (Rahayu;  2010).  Yang  pada  akhirnya  tindakan  tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang (Rahayu; 2010).
Menurut  Witono  (2008)  hal  yang  dapat  ditekankan  oleh  aparat  untuk  meningkatkan kesadaran  dan  kepatuhan  pajak  yaitu  dengan  cara  mensosialisasikan  peraturan  pajak  baik melalui  penyuluhan,  seruan  moral  baik  dengan  media,  maupun  membuka  situs  peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses wajib pajak. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut pengetahuan  wajib  pajak  terhadap  kewajiban  perpajakannya  bertambah  tinggi.  Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana
wajib pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana wajib pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT.
Candra  (2013)  menyatakan  bahwa  salah  satu  sarana  yang  diberikan  oleh  pemerintah untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  yaitu  dengan  modernisasi  sistem  administrasi perpajakan.  Adanya  modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan  menunjukkan  adanya peningkatan yang lebih efisien dan lebih produktif dalam pelayanan terhadap wajib pajak.
KPP  Pratama  Ruteng  adalah  salah  satu  KPP  yang  terdapat  di  Kabupaten  Manggarai Tengah,  Flores  NTT.  Dimana  KPP  Pratama  Ruteng  merupakan  Kantor  Pelayanan  Pajak Untuk Kecamatan Ruteng Manggarai  Tengah, Manggarai  Barat  dan Manggarai  Timur. Pada tabel 1.1 akan menjelaskan persentase dari tingkat kepatuhan wajib pajak 4 tahun terakhir di KPP Pratama Ruteng sebagai berikut:
Tabel 1.1 Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun Persentase 2013 60,72% 2014 58,53% 2015 55,60% 2016 45,25% Sumber: KPP Pratama Ruteng
Dari  tabel  1.1  di  atas  persentase  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dari  tahun  ke  tahun menurun.  Pada  tahun  2013  persentase  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  60,72%.  Pada  tahun 2014 tingkat kepatuhan wajib pajak 58,53%. Pada tahun 2015 tingkat kepatuhan wajib pajak 55, 60%. Dan pada tahun 2016 tingkat kepatuhan wajib pajak menurun menjadi 45,25%.
Perbedaan  dalam  penelitian  ini  yaitu  dari  segi  variabel  independen  berbeda.  Peneliti pertama  Rahayu  (2010)  menguji  tentang  pengaruh  modernisasi  sistem  administrasi perpajakan,  kesadaran  perpajakan,  sanksi  perpajakan  dan  pelayanan  fiskus  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Peneliti kedua Asbar (2016) menguji tentang pengaruh kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak  badan.  Peneliti  ketiga  Septiyani  (2016)  menguji  tentang  pengaruh  pengetahuan  pajak, sanksi  pajak,  keadilan  pajak  dan  niat  untuk  patuh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi.
Sedangkan  penelitian  sekarang  menguji  tentang  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan, Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan  Pajak,  dan  Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu juga dari segi objek juga berbeda. Penelitian yang dilakukan Rahayu  (2015) adalah KPP Pratama Setiabudi  satu. Asbar (2015) melakukan penelitian di KPP Pratama Gianyar. Penelitian sekarang dilakukan di KPP Pratama Ruteng. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti memberi judul: “Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan, Kualitas  Pelayanan  Pajak  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak” (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Ruteng)”.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Theory  of  Planned  Behavior yaitu untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakanya. Sebelum seseorang  melakukan  sesuatu,  orang  tersebut  akan  memiliki  keyakinan  mengenai  hasil  yang akan  diperoleh  dari  perilakunya  tersebut.  Kemudian  orang  yang  bersangkutan  akan memutuskan bahwa akan melakukan atau tidak melakukanya (Achmat, 2010).
Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Theory  of  Planned  Behavior yaitu untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakanya. Sebelum seseorang  melakukan  sesuatu,  orang  tersebut  akan  memiliki  keyakinan  mengenai  hasil  yang akan  diperoleh  dari  perilakunya  tersebut.  Kemudian  orang  yang  bersangkutan  akan memutuskan bahwa akan melakukan atau tidak melakukanya (Achmat, 2010).

## Pengembagan Hipotesis

## Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pengetahuan  perpajakan  digunakan  oleh  wajib  pajak  sebagai  informasi  pajak  dalam melakukan  tindakan  pajak  seperti  menghitung,  memperhitungkan,  membayar,  dan melaporkan  jumlah  pajak  yang  disetorkan.  Menurut  Rahayu  (2010:141)  memberikan  kajian mengenai  pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi  wajib pajak sangat  mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Adanya kualitas pengetahuan yang semakin baik  akan  memberikan  sikap  memenuhi  kewajiban  dengan  benar  melalui  adanya  sistem perpajakan sesuatu negara yang dianggap adil. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan yang dimiliki  oleh  WP  akan  mempengaruhi  patuh  tidaknya  WP  itu  sendiri  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakannya.  Serta  akan  berdampak  pula  pada  penerimaan  pajak  yang  diterima oleh negara jika masyarakatnya sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi.
Pengetahuan  perpajakan  adalah  pengetahuan  WP  terhadap  sistem  pemungutan  pajak yang  ada  di  Indonesia  dan  segala  macam  peraturan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku (Pranadata,  2014).  Sistem  pemungutan  pajak  di  Indonesia  adalah  sistem self  assessment . Dalam  sistem  pemungutan  pajak  seperti  ini  tentunya  diperlukan  macam-macam  peraturan yang  digunakan  sebagai  alat  kontrol  dan  pengetahuan  WP  sehingga  berpengaruh  terhadap sukses  atau  tidaknya  penerapan  sistem  pemungutan self  assessment ini.  Adanya ketidakpahaman WP terhadap peraturan pajak cenderung menjadi WP yang tidak patuh. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Nurhidayati  (2008)  menyatakan  bahwa  pengetahuan  mengenai  perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Salah  satu  penyebab  berpengaruhnya pengetahuan perpajakan  terhadap kepatuhan wajib pajak  adalah mulai  bertambahnya tingkat pengetahuan wajib pajak yang diperoleh langsung dari petugas pajak ataupun sosialisasi yang dilakukan  oleh  DJP.  Berdasarkan  pengertian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pengetahuan pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  kepedulian  kepada  bangsa  dan  negara,  serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat  yang diperoleh langsung dari petugas pajak atau pun  sosialisasi,  maka  akan  makin  mudah  bagi  wajib  pajak  untuk  patuh  pada  peraturan perpajakan.
H1:  pengetahuan  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  wajib pajak  di  KPP Pratama Ruteng.

## Pengaruh  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak
Menurut Rahayu (2010:140), Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor  yaitu  kondisi  sistem  administrasi  perpajakan  suatu  negara,  pelayanan  yang  diberikan kepada  WP,  penegakan  hukum  perpajakan,  pemeriksaan  pajak  dan  tarif  pajak  yang  berlaku. Selain  itu,  sistem  perpajakan  yang  sederhana  juga  sangat  penting  karena  semakin  kompleks sistem perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai salah satu bentuk reformasi dalam memberikan  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  kantor  pajak  di  mana  akan  mempengaruhi  pula patuh  tidaknya WP dalam  melaksanakan kewajiban perpajakannya.  Hal  ini dikarenakan WP
dalam  melaporkan  pajaknya  dengan  cara  mendatangi  ke  kantor-kantor  pajak  terdekat.  Jika sistem yang ada telah memberikan kepuasan terhadap WP maka WP sendiri akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Rendahnya  pemahaman  masyarakat  mengenai  modernisasi  sistem  administrasi perpajakan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Seperti masih adanya WP yang kurang mengetahui dan memahami benar mengenai e-system dan cara penggunaannya, serta sering terjadi kendala dari segi teknis dalam sistem online masih terjadi bertumpuknya  data  yang  pada  akhirnya  sistem  online  tersebut  mengalami  hambatan  yang mengakibatkan proses dalam e-system menjadi terhambat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  Rahayu  (2014)  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem administrasi  perpajakan  modern  dapat  dikatakan  baik.  Hal  ini  tercermin  dari  adanya  kinerja yang  baik  dari  indikator  sistem  administrasi,  efektivitas  pengawasan  dan  Sumber  Daya Manusia (SDM) Profesional.
H2: modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Ruteng.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berjudul  “Pengarah  Pengetahuan  Perpajakan,  Modernisasi  Sistem Administrasi  Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan  Pajak,  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  yang  menggunakan  metode  penelitian kuantitatif.  Menurut  Sugiono  (2013:14)  penelitian  kuantitatif  bertujuan  untuk  menunjukan hubungan  antar  variabel,  menguji  teori  dan  mencari  teori  yang  mempunyai  nilai  prediktif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang di peroleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden.

## Pengembangan Instrumen Penelitian

## Pengetahuan Perpajakan
Pengukuran  variabel  pengetahuan  perpajakan  dengan  menggunakan  3  indikator  dan  dengan skala ordinal.
Tabel 3.1 Pengukuran Pengetahuan Perpajakan Variabel Definisi Operasional Indikator Skala Pengetahuan Perpajakan Pengetahuan  Perpajakan adalah  keadaan  wajib pajak  dalam  memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara  perpajakan,  sistem perpajakan,  dan  fungsi perpajakan.  (Sugiyono, 2009:7) 1. Pengetahuan mengenai ketentuan  umum  dan  tata cara perpajakan. (Nihayah, 2015:8). 2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan (Arfianti, 2011:44) 3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di indonesia (Arfianti, (2011:4) Ordinal

## Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
Pengukuran  Variabel  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan  dengan  menggunakan  3 indikator dan skala ordinal.
Tabel 3.2 Pengukuran Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Variabel Definisi Operasional Indikator Skala Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Modernisasi Sistem Administrasi  Perpajakan adalah adanya perubahan sistem administrasi dalam  perpajakan  yang akan  membawa  dampak pada pelayanan yang diterima oleh wajib pajak. (Rapina, 2011). 1. Sistem Administrasi (Nihayah, 2015:9)
2. Efektivitas pengawasan (Nihayah, 2015:9) 3. SDM Profesional
(Pramudiarta, 2015:30) Ordinal

## Kualitas pelayanan pajak
Pengukuran Kualitas Pelayanan Variabel Definisi Operasional Indikator Skala Kualitas Pelayanan Kualitas Pelayanan adalah suatu proses bantuan  kepada  orang lain  dengan  cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta  kepuasaan  dan keberhasilan.  (Boediono, 2011). 1. Keandalan (Pramudiarta, 2015:32) 2. Ketanggapan (Arfianti, 2011:45) 3. Jaminan (Arfianti, 2011:45) 4. Empati (Arfianti, 2015:45) 5. Bukti Langsung
(Arfianti, 2015:45)
Ordinal

## Kesadaran wajib pajak
Pengukuran Kesadaran Wajib Pajak Variabel Definisi Operasional Indikator Skala Kesadaran Wajib Pajak Kesadaran  Wajib  Pajak adalah  suatu  kondisi  di mana wajib pajak memiliki  kesadaran  yang tinggi dan mengerti fungsi  maupun  manfaat pajak serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi  kewajibanya. (Ritonga, 2011:15) 1. Kemauan Wajib pajak untuk membayar pajak dan melaporkan SPT. (Arfianti, 2011:46) 2. Tingakt ketertiban dan kedisiplinan dalam membayar pajak (Nihayah, 2015:9) Ordinal

## Kesadaran wajib pajak
Variabel Definisi Operasional Indikator Skala Kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kepatuhan  wajib  pajak adalah  suatu  keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban  perpajakanya dan  melaksanakan  hak perpajakanya.    (Rahayu, 2010:138). 1. Kepatuhan dalam mendaftarkan  diri  ke  kantor pajak. 2. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu. 3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. 4. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia. 5. Kepatuhan dalam menghitung  dan  membayar pajak dengan benar. 6. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.
Ordinal
Metode Analisa Data
Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4 + e
Keterangan: Y  = kepatuhan wajib pajak α  = bilangan konstanta X 1 = pengetahuan perpajakan X 2 = modernisasi sistem administrasi perpajakan X 3 = kualitas pelayanan X 4 = kesadaran wajib pajak e  = standart error β 1 , β 2 , β 3 , β 4 = koefisien regresi untuk masing-masing variaben independen

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  menggunakan  bantuan  SPSS  versi  16.0  dapat disimpulkan  bahwa  semua  butir  pernyataan  di  nyatakan  valid.  Butir  pernyataan  yang dinyatakan  valid  jika  nilai pearson  correlation besar  dari  nilai  r-tabel  (0,436-907  >  0,2199) dan nilai signifikansinya di bawah nilai alpha, yaitu 0,05. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 dapat disimpulkan bahwa semua variabel di nyatakan reliabel. Hal ini dibuktikan dengan nilai Cronbach Alpha yang lebih tinggi dari 0,700 (antara 0,856-0,909).

## Uji Asumsi Klasik
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan  dapat  dinyatakan  data  dalam penelitian  ini  sudah  lolos  dalam  pengujian  asumsi  klasik  yang  diantaranya  yaitu  uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

## Uji Simultan (Uji Statistik F)
Tabel 1 Hasil Uji Simultan (Uji F) Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1. Regression 1509,968 4 377,492 27,707 ,000(a) Residual 1021,832 75 13,624 Total 2531,8 79
Sumber: Data primer diolah 2017
Tabel  1  uji  simultan  (uji  F)  di  atas  menyatakan  bahwa  keempat  variabel  independen berpengaruh signifikan sebesar 0,000. Nilai F hitung dalam penelitian ini adalah 27,707 yang berada di atas nilai F tabel, yaitu 2,49. Dengan demikian maka keempat variabel pemahaman peraturan  perpajakan,  kualitas  pelayanan,  kesadaran  wajib  pajak,  dan  sanksi  pajak  dapat berpengaruh simultan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Model R R Square Adjusted R Std. Error of the Square Estimate 1 772a 0,596 0,575 3,691 Sumber: Data primer diolah 2017
Berdasarkan tabel 2 di  atas dapat disimpulkan bahwa nilai adjusted R square adalah sebesar  0,575  atau  57,5%.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  pemahaman  peraturan  perpajakan, kualitas  pelayanan,  kesadaran  wajib  pajak,  dan  sanksi  pajak  dapat  di  pengaruhi  kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 57,5%, sedangkan sisanya 42.5%  tergantung oleh variabel lain.
Hasil Uji Parsial (Uji t)
Tabel 3 Hasil Uji t Model
Unstandardized Cofficients
Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1. (constant) 1,126 41,55 0,271 0,787 Pemahaman peraturan perpajakan 0,578 0,189 0,425 3,061 0,003 Kualitas pelayanan -0,194 0,238 -0,127 -0,814 0,418 Kesadaran wajib pajak Sanksi pajak 0,352 0,521 0,253 0,235 0,208 0,319 1,389 2,219 0,169 0,03 Sumber: Data primer diolah 2017
Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa:
a. Hipotesis  1:  Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi
Pemahaman  peraturan  perpajakan  berpengaruh  positif  secara  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  nilai  t  hitung  sebesar 3,061 > dari t tabel 1,66543 dan nilai signifikansinya di bawah 0,05 yaitu  sebesar 0,003.
b. Hipotesis  2:  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi Kualitas  pelayanan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi. Hal  ini  dibuktikan  dengan  nilai  t  hitung  sebesar  -0,814  <  dari  t  tabel  1,66543  dan  nilai signifikansinya di bawah 0,05 yaitu  sebesar dengan nilai signifikan sebesar 0,418.
c. Hipotesis  3:  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi Kesadaran  wajib  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 1,389 < dari t tabel 1,66543 dan nilai signifikansinya di bawah 0,05 yaitu  dengan nilai signifikan dengan nilai signifikan sebesar 0,169.
d. Hipotesis 4: Pengaruh Sanksi PajakTerhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sanksi  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Hal ini  dibuktikan  dengan  nilai  t  hitung  sebesar  2,219  >  dari  t  tabel  1,66543  dan  nilai signifikansinya di bawah 0,05 yaitu dengan nilai signifikan sebesar 0,03 .

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hasil olah data tersebut dapat disimpulkan:
a. Pemahaman  peraturan  perpajakan  dan  sanksi  pajak  berpengaruh  positif  secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
b. Kualitas pelayanan dan  kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
c. Pemahaman  peraturan  perpajakan,  kualitas  pelayanan,  kesadaran  wajib  pajak,  dan sanksi pajak berpengaruh signifikan secara silmultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Saran
Saran yang diberikan dari penelitian ini adalah:
a. Diharapkan penelitian yang selanjutnya menggunakan ruang lingkup  yang lebih luas. Misalnya melakukan penelitian di KPP Pratama Wonosari.
b. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Misalnya sosialisasi perpajakan dan kepuasan wajib pajak.
c. Pengumpulan  data  selain  menggunakan  kuesioner  dapat  menggunakan  sistem wawancara. Sehingga data yang dikumpulkan lebih lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiasa,  Nirawan.  2013.  Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Dengan  Preferensi  Risiko  Sebagai  Variabel  Moderating. Skripsi.  Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
Arum, Harjanti Puspa. 2012.Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Melakukan  Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Cilacap). Skripsi. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
Asis,  Moh. Difki. 2017. “Pengaruh Pengetahuan  Wajib Pajak, Kesadaran  Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi
Kasus  WP  PKB  Di  Samsat  Corner  Galeria  Mall  Yogyakarta)”. Skripsi.    Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta .
Data Ketidak Patuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2012-2015. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari.
Febianti,  Siska  Kania.  2015.  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dan  Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Penghasilan ( Studi Survei Pada Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Garut  ). Skripsi.  Fakultas  Ekonomi  Universitas Widyatama.Terakreditasi  (Accredited)Sk.Ketua  Badan  Akreditasi  Nasional  Perguruan Tinggi (Ban-Pt) Nomor: 014/Ban-Pt/Ak-Vii/S1/Vi/2009.
Ghozali,  Imam.2011 Analisiss  Multivariet  dengan  program IBM  SPSS  19.semarang:  Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
Hirzan,  Rahadyan  Fariz  2016.  Pengaruh Self  Assessment  System Dan  Sanksi PerpajakanTerhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Studi  Kasus  Pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Bandung  Karees). Skripsi.  Fakultas  Ekonomi  Universitas Widaytama.  Terakreditasi  (Accredited)  “A”SK.  Ketua  Badan  Akreditasi  Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 039/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015.
Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan  Fiskus  Dan  Kesadaran  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang). Tesis. Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
“Kementerian Keuangan Republik Indonesia APBN 2016”.
Https”//Www.Kemenkeu.Go.Id/Apbn2016 .  Diakses  Pada  Tanggal  20  Febriari  2017 Pukul 13:23.
Komala, Kirana Cipta, Dkk.  “Pengaruh  Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Badan  (Studi  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Madya  Malang)”. (Ps Perpajakan,  Jurusan  Administrasi  Bisnis,  Fakultas  Ilmu  Administrasiuniversitas Brawijaya.
Kuncoro, Mudrajad. 2013. Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi. Yogyakarta. Kusuma,  Kartika  Candra.  2016.  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Pajak,  Pemahaman  Peraturan Perpajakan  Serta  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor  Pelayanan  Penyuluhan  Dan  Konsultasi  Perpajakan  Wonosobo). Program  Studi Akuntansi  Jurusan  Pendidikan  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Negeri Yogyakarta 2016.
Lovihan, Siska. 2014. “ pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan  perpajakan,  dan  kualitas  layanan  terhadap  kemauan  membayar  pajak  wajib orang pribadi di kota tomohon”.
Mahfud,  Dkk.  2017 . “Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,  Kesadaran  Membayar Pajak  Dan  Kualitas  Pelayanan  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan (Studi  Empiris  Pada  Koperasi  Di  Kota  Banda  Aceh)”. Jurnal  Megister  Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Issn 2302-0164  Pp. 32 – 40.
Purnaditya, Riano Roy. 2015. “Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Pajak  (Studi  Empiris  Pada  Wp  Op  Yang  Melakukan
Kegiatan  Usaha  Di  Kpp  Pratama  Semarang  Candisari)”. Skripsi.Fakultas  Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
Prasanti, Uriyanik Senko, Dan Sulastiningsih. 2014. “Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pph (Studi Kasus Di Kabupaten Bantul)”. Jurnal Riset Manajemen Vol. 1, No. 2.
Pertiwi,  Anna.  2013.  “Pengaruh  Sanksi  Perpajakan  Dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Perpajakan  (Survey  Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Kpp  Pratama Bandung Karees)”. Program  Studi  Akuntansi,  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Komputer Indonesia.
Pujiwidodo,  Dwiyatmoko.  2016.  “Persepsi  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan WajibPajak Orang Pribadi”. Jurnal Online Insan Akuntan, Vol.1, No.1.
Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya  Terhadap  Kinerja  Penerimaan  Pajak:  Suatu  Survei  Di  Wilayah  Jawa Timur*. Jurnal Keuangan Publik Vol. 4, No. 1, April 2006 Hal 105-121.
Sulastiningsih.  2014.  “pengaruh  kesadaran  dan  pengetahuan  terhadap  kemauan  wajib  pajak orang  pribadi  untuk  membayar  pph  (studi  kasus  di  kabupaten  bantul)”. Jurnal  riset manajemen vol. 1, no.2.
Safri,  Ratriana  Dyah.  2013.  “Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta”. Tugas  Akhir.  Program  Studi  Akuntansi  DIII  Fakultas  Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Widianto,  Hanung.  2014.  “Analisis  Pengaruh  Kesadaran,  Pengetahuan  Dan  Pemahaman, Efektifitas  Dan  Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Kemauan  Membayar  Pajak  (Survei  Pada Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Melalukan  Pekerjaan  Bebas  Pada  Kpp  Pratama Surakarta)”. Naskah publikasi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Widagsono,  Seto.  2017. “ Pengaruhpengetahuan  Perpajakan,  Sanksi,  Dan  Relegiusitas Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Kasus  KPP  Pratama  Kepanjen)”.  Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.