licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/
Kebijakan Kriminalisasi Pada Tindak Pidana Perzinahan Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Pembaharuan Hukum Pidana Muhamad Samsudin 1 , Margo Hadi Pura 2
1 Universitas Singaperbangsa Karawang, email msyamsudin2806@gmail.com1
2 Universitas Singaperbangsa Karawang

## ABSTRACT
Products of criminalization in Indonesia can be seen in article 284 of the Criminal Code, the adultery provisions in the Criminal Code that are currently in effect aim to criminalize perpetrators of extramarital affairs where one or both of the perpetrators of intercourse are people who are already bound by previous marriage ties. In addition, Article 284 of the Criminal Code is an absolute criminal offense which does not allow the act to be punished. If no one complains from the aggrieved party (the husband or wife who betrayed their partner) and as long as the case has not been examined before the court, the complaint can always be withdrawn. It can be concluded that the designer of the article criminalized this crime of adultery on the grounds of maintaining the sanctity of the marriage bond for people who are married. The method used in this research is normative legal research method. In this method, law is conceptualized as what is written in a statutory regulation (law in books) or law is conceptualized as a rule or norm that is used as a benchmark for human behavior so that it is considered appropriate. Normative legal research is carried out on secondary data such as scientific journals, books, previous research, and laws and regulations related to the object of research. Regulations on the crime of adultery in the future should pay attention to harmony with central socio-political, socio-philosophical, and socio-cultural values that can facilitate an act committed by an unmarried person or both of whom are not bound by a marriage. In formulating these regulations, one must look at the objectives of the law itself, namely certainty, justice and expediency.
Keywords
Criminalization; Adultery Crime; Criminal Law Reform
Cite This Paper Samsudin,  M.,  &  Pura,  M.  H.  (2023).  Kebijakan  Kriminalisasi  Pada  Tindak  Pidana Perzinahan  Dalam  Rancangan  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Berdasarkan Pembaharuan Hukum Pidana. Legal Spirit, 7 (1).

## PENDAHULUAN
Usaha  pembaharuan  hukum  di  Indonesia  yang  sudah  dimulai  sejak  proklamasi kemerdekaan  tanggal  17  Agustus  1945,  melalui  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang  ingin  dicapai  seperti  dirumuskan  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya alinea ke empat sebagai berikut:
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial, maka  ……….  Yang  ber-Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan  Yang  Adil  dan  Beradab, Persatuan  Indonesia,  dan  Kerakyatan  Yang  Dipimpin  Oleh  Hikmat  Kebijaksanaan  Dalam Permusyawaratan/  Perwakilan,  serta  dengan  mewujudkan  Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh Rakyat Indonesia”.
Dari perumusan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea ke empat UUD NRI 1945 tersebut,  dapat  diketahui  dua  tujuan  nasional  yang  utama  yaitu  (1)  untuk  melindungi segenap  bangsa  Indonesia,  dan  (2)  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  berdasarkan Pancasila. Menurut Barda Nawawi Arief, terlihat dua kata kunci dari tujuan nasional, yaitu “perlindungan  masyarakat”  dan  “kesejahteraan  masyarakat”.  Dua  kata  kunci  itu  identik dengan  istilah  yang  dikenal  dalam  kepustakaan/  dunia  keilmuan  dengan  sebutan  “social defence” dan “social welfare”. Dengan  adanya  dua  kata  kunci inipun terlihat  adanya  asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional. Perlu dicatat, bahwa kedua istilah ini pun sering dipadatkan dalam satu istilah saja, yaitu “social defence”, karena di dalam istilah “perlindungan masyarakat” sudah tercakup juga “kesejahteraan masyarakat”1.
Dengan demikian, dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dan pidana sebagai salah satu sarana politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat”. Tujuan perlindungan masyarakat  inilah  yang  menurut  Cherif  Bassiouni,  merupakan  batu  landasan  (“a cornerstone”) dari hukum pidana.2
Apabila  bertolak  dari  tujuan  nasional  yaitu  “perlindungan  masyarakat”  atau  “social defence”, maka tujuan penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah:
Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan  membahayakan  masyarakat.  Bertolak  dari  aspek  ini,  maka  tujuan  pemidanaan (penegakan hukum pidana) adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahayanya seseorang. Oleh karena  itu,  pidana/  hukum  pidana  bertujuan  memperbaiki  si  pelaku  kejahatan  atau berusaha merubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
Masyarakat  memerlukan  pula  perlindungan  terhadap  penyalahgunaan  sanksi  atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, wajar  pula  apabila  tujuan  pidana  harus  mencegah  terjadinya  perlakuan  atau  tindakan sewenang-wenang di luar hukum (tidak manusiawi).
Masyarakat  memerlukan  perlindungan  terhadap  keseimbangan  atau  keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan, oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.3
Kebijakan  yang  ditempuh  oleh  bangsa  Indonesia  dalam  melaksanakan  pembaruan hukum pidana, melalui dua jalur, yaitu:
Pembuatan Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, yang maksudnya untuk menggantikan KUHP yang berlaku sekarang.
Pembaruan perundang-undangan pidana yang maksudnya mengubah, menambah, dan melengkapi KUHP yang berlaku sekarang.
Hasil  simposium  Pembaharuan  hukum  pidana  nasional  bulan  agustus  19844.  Di semarang,  mengangkat  isu  ini  dengan  menyatakan:  masalah  kriminalisasi  dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik criminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai- nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut di hukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.
Praktik  kriminalisasi  di  Indonesia  pun  tak  lepas  dari  masalah.  Apabila  Anggono 5mencatat  bahwa  DPR  masih  sulit  memahami  prinsip-prinsip  pembentukan  perundang-
1 Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009) hlm. 43
2 Ibid hlm.45.
3 Ibid hlm. 45-46
4 Naskah akademis R KUHP 2015 Lihat Otto Kirchheimer, Political Justice : The Use of Legal Procedure for Political Ends, Princeton University Press, 1961
5 Bayu Dwi Anggono, Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014).
undangan dengan baik dan benar, yang berujung pada rendahnya kualitas undang-undang yang  dihasilkan,  maka  berbagai  pihak  juga  turut  menyuarakan  kekecewaannya  terhadap proses dan/atau produk kriminalisasi.6
Produk kriminalisasi dapat dilihat pada pasal 284 KUHP, ketentuan perzinaan dalam KUHP yang berlaku saat ini bertujuan untuk mengkriminalisasi pelaku perselingkuhan di mana  salah  seorang  atau  kedua  pelaku  persetubuhan  itu  merupakan  orang  yang  sudah terikat dengan ikatan perkawinan sebelumnya. Selain itu Pasal 284 KUHP adalah merupakan delik aduan absolut yang tidak memungkinkan perbuatan itu dipidana Jika tidak ada yang mengadukan dari pihak yang dirugikan (suami atau istri yang dikhianati pasangannya) dan, selama  perkara  itu  belum  diperiksa  dimuka  pengadilan.  maka  senantiasa  pengaduan  itu dapat ditarik kembali. Dapat disimpulkan perancang pasal tersebut mengkriminalisasikan Tindak Pidana Perzinaan ini dengan alasan untuk menjaga kesucian ikatan perkawinan bagi orang yang telah kawin.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan,  tujuan  penelitian  ini  ialah  untuk mengetahui kriminalisasi pada tindak pidana perzinahan dalam rancangan undang-undang hukum  pidana.  unsur-unsur  dalam  upaya  pencegahan  penanganan  kriminalisasi  tindak pidana perzinahan. Perumusan pasal tindak pidana perzinahan agar tidak menjadi penyebab over-kriminalisasi di masyarakat.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif. Dalam  metode  ini,  hukum  dikonsepkan  seperti  apa  yang  tertulis  dalam  suatu  peraturan perundang-undangan  (law  in  books)  atau  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau norma yang dijadikan tolak ukur berperilaku manusia sehingga dianggap pantas.7
Penelitian  hukum  normatif  dilakukan  terhadap  data  yang  bersifat  sekunder  seperti jurnal  ilmiah,  buku,  penelitian  terdahulu,  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan objek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kriminalisasi  pada  Tindak  Pidana  Perzinahan  dalam  Rancangan  Undang-undang Hukum Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini, delik zina sudah diatur dan masuk dalam rumusan delik. Adapun, ketentuan mengenai zina diatur  dalam  Pasal  284  KUHP.  Mengenai  pasal  ini,  R.  Soesilo  menjelaskan  bahwa  yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak8.
Sehingga  apabila  merujuk  pada  ketentuan  KUHP  yang  berlaku  saat  ini,  terdapat  4 (empat  syarat)  agar  seseorang  dapat  dinyatakan  telah  melakukan  perbuatan  zina,  yaitu: melakukan  persetubuhan  dengan  perempuan  atau  laki-laki  bukan  suaminya  atau  bukan istrinya.  (Orang  ini  tidak  harus  telah  menikah)  dirinya  tidak  tunduk  pada  Pasal  27  KUH Perdata; pasangannya yang melakukan persetubuhan itu tunduk pada Pasal 27 KUHPerdata diketahuinya bahwa pasangannya melakukan persetubuhan itu telah bersuami atau beristri, dan berlaku ketentuan Pasal 27 KUHPerdata berlaku bagi pasangannya bersetubuh itu.
Apabila  kita  cermati  lagi,  ketentuan  perzinaan  dalam  KUHP  yang  berlaku  saat  ini bertujuan  untuk  mengkriminalisasi  pelaku  perselingkuhan  di  mana  salah  seorang  atau kedua  pelaku  persetubuhan  itu  merupakan  orang  yang  sudah  terikat  dengan  ikatan
6 Anugerah Rizki Akbari, Potret Kriminalisasi pasca Reformasi dan Urgensi Reklasifikasi Tindak pidana di Indonesia, ICJR, 2016 , hlm. 5
7 Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118
8 R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia : Bogor, 1976, hlm. 209
perkawinan sebelumnya. Selain itu Pasal 284 KUHP adalah merupakan delik aduan absolut yang  tidak  memungkinkan  perbuatan  itu  dipidana.  Jika  tidak  ada  yang  mengadukan  dari pihak yang dirugikan (suami atau istri yang dikhianati pasangannya) dan, selama perkara itu  belum  diperiksa  dimukan  pengadilan.  maka  senantiasa  pengaduan  itu  dapat  ditarik kembali.
Selain  itu,  ditetapkannya  delik  perzinaan  sebagai  delik  aduan  absolut  kurang mendukung  tujuan  pencegahan  terjadinya  tindak  pidana,  seolah-olah  memberi  peluang kepada seseorang (terutama suami) untuk merasa bebas melakukan perzinaan. Terutama dalam kondisi masyarakat yang sebagian besar kedudukan para istri lebih lemah daripada suami,  karena  masih  lebih  banyak  bergantung  pada  posisi  suami9.  Kemudian,  dengan dijadikannya perzinaan sebagai delik aduan absolut dapat mengakibatkan terjadinya delik- delik  lain,  seperti  dunia  pelacuran,  perdagangan  wanita,  aborsi,  dan  lain-lain  10.  Dengan adanya  dunia  pelacuran  dapat  mengakibatkan  peluang  terjadinya  penyakit  kotor  yang membahayakan masyarakat yaitu penyakit HIV/AIDS11. Ini berarti kebijakan menetapkan delik perzinaan sebagai delik aduan patut ditinjau kembali.
Berdasarkan pemidanaannya, KUHP menempatkan delik perzinaan sebagai delik yang berbobot ringan. KUHP memidana pelaku zina dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.  Memberikan  sanksi  pidana  yang  sangat  ringan  terhadap  kejahatan  yang  oleh masyarakat  dianggap  berat  dan  berbahaya  akan  melukai  rasa  keadilan  sosial,  sehingga masyarakat tidak merasa terlindungi oleh hukum yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hukum dan pada akhirnya akan memicu tindakan main hakim sendiri.
Dapat  disimpulkan  perancang  pasal  tersebut  mengkriminalisasikan  Tindak  Pidana Perzinaan ini dengan alasan  untuk menjaga kesucian ikatan perkawinan bagi orang yang telah kawin. Selama kedua belah pihak yang melakukan persetubuhan belum terikat dengan ikatan perkawinan maka delik perzinaan tersebut belum dapat dikenakan.
Adapun ketentuan mengenai perzinaan juga mengalami perubahan yang sangat drastis apabila dibandingkan dengan ketentuan dari KUHP lama. Di mana terdapat perluasan makna dari tindak pidana zina itu dalam rumusan pasal R KUHP . Dalam R KUHP, Tindak Pidana Zina diatur dalam Pasal 484 angka (1) sampai (4). Adapun bunyi Pasal itu sendiri yaitu: Pasal 484 Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun: laki-laki  yang  berada  dalam  ikatan  perkawinan  melakukan  persetubuhan  dengan perempuan yang bukan istrinya;
perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki- laki yang bukan suaminya;
laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan; perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau laki-laki  dan  perempuan  yang  masing-masing  tidak  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah melakukan persetubuhan
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar.
Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 29. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.
Apabila merujuk pada ketentuan zina dalam Rancangan Pasal 484 angka (1) sampai (4)  R  KUHP  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  perbuatan  zina  merupakan  tindakan
9 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014) hlm.284
10 Ibid., hlm.285
11 Ibid., hlm.287
persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  kedua  orang  yang  tidak  terikat  dengan  ikatan perkawinan  yang  sah,  baik  satu  atau  kedua  belah  pihak  sudah  terikat  dengan  ikatan perkawinan sebelumnya maupun kedua-duanya belum terikat pada ikatan perkawinan.
Tampak  perluasan  makna  yang  sangat  luas  dalam  delik  baru  ini.  Apabila  merujuk dengan  ketentuan  KUHP  yang  masih  berlaku  sekarang  di  mana  zina  hanya  berlaku  bagi pelaku  di  mana  salah  seorang  atau  kedua  pelaku  persetubuhan  merupakan  orang  yang sudah terikat dengan ikatan perkawinan sebelumnya, dibandingkan dengan ketentuan saat ini di mana siapapun yang melakukan  perbuatan persetubuhan tanpa ikatan  perkawinan yang sah dapat dijatuhi delik.
Setelah melihat rumusan dari Rancangan Pasal 484 angka (1) sampai (4) R KUHP dapat disimpulkan bahwa Perumus Undang-Undang telah melakukan overkriminalisasi terhadap semua  pelaku  persetubuhan  yang  tidak  terikat  oleh  ikatan  perkawinan  menjadi  Tindak Pidana Zina. Dalam hal ini delik zina dalam R KUHP terlalu jauh mengatur urusan warga negara yang bersifat privat dan personal menjadi urusan yang bersifat publik.
Selain  itu,  ketentuan  pemidanaan  terhadap  tindak  pidana  zina  dalam  R  KUHP  juga dianggap terlalu tinggi, di mana ancaman hukuman bagi para pelaku zina  adalah penjara maksimal 5 (lima) tahun). Sedangkan dalam KUHP yang berlaku sekarang, ancaman tindak pidana  zina  hanyalah  9  (Sembilan)  bulan.  Anacaman  pidana  5  (lima)  tahun  ini mengakibatkan  tindak  pidana  zina  merupakan  kejahatan  yang  sangat  serius  seoerti layaknya  pencurian.  Dapat  kita  lihat  bersama  bahwa  pembentuk  undang-undang  telah benar-benar melakukan overkriminalisasi di sini.
Sebagaimana kita ketahui bersama tindak pidana yang ancaman pidananya minimal Penjara 5 (lima) tahun membuka wewenang kepada Penyidik untuk melakukan penahanan kepada  para  Tersangka.  Jadi  dapat  dibayangkan  bahwa,  apabila  ketentuan  ini  nantinya berlaku maka para Tersangka pelaku persetubuhan tanpa ikatan perkawinan yang sah yang ditangkap  dapat  diajukan  penahanan.  Dapat  dibayangkan  apabila  ketentuan  ini  berlaku maka  hal  ini  digunakan  oleh  Para  Oknum  Penyidik  untuk  melakukan  Penahanan  secara semena-mena  terhadap  para  Tersangka  Pelaku  Persetubuhan.  Dalam  hal  ini,  penahanan akan  dijadikan  senjata  untuk  menjatuhkan  lawan  politik  yang  memiliki  indikasi perselingkuhan atau persetubuhan dengan orang yang suami/istrinya.
Lebih lanjut, permasalahan klasik yang tidak kunjung usai di bidang penahanan yaitu overkapasitas Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan tidak akan kunjung selesai apabila ketentuan-ketentuan pidana yang bersifat overkriminalisasi tetap dibiarkan berlaku ke  depannya.  Kita  dapat  membayangkan  Rumah  Tahanan,  serta  ruang-ruang  tahanan  di Kepolisian  dan  Kejaksaan  maupun  Pemasyarakatan  akan  penuh  dari  orang-orang  yang diduga atau dituduh melakukan persetubuhan di luar nikah.
Selain permasalahan dari delik perzinaan, permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah ketentuan mengenai Pengaduan dalam Pasal 284 angka (2) dan (3). Yang pertama mengenai  ketentuan  Pasal  284  angka  (2)  di  mana  disebutkan  bahwa  Tindak  pidana  zina tidak  dilakukan  penuntutan  kecuali  atas  pengaduan  suami,  istri,  atau  pihak  ketiga  yang tercemar. Dalam ketentuan tersebut terdapat hal yang rancu atau tidak jelas di mana pihak ketiga yang tercemar dapat melakukan pengaduan terhadap mereka yang diduga melakukan persetubuhan di luar kawin.
Hal ini sangatlah berbahaya karena batasan mengenai pihak ketiga yang tercemar juga belum jelas dan tidak memiliki kepastian hukum. Siapapun yang merasa dirinya tercemar karena  terdapat  perbuatan  persetubuhan  di  luar  nikah  yang  dilakukan  orang  lain  dapat mengadukan orang tersebut atas dugaan Tindak Pidana Perzinaan.
Sebagai contoh, Manajer suatu Perusahaan dapat saja melaporkan anak buahnya yang diduga  melakukan  perselingkuhan  ataupun  persetubuhan  di  luar  nikah  karena  merasa perbuatan itu merupakan skandal yang mencemarkan nama baik Perusahaannya. Apabila hal ini dilakukan oleh orang-orang yang hanya tidak memiliki rasa tidak senang atau benci secara personal kepada seseorang tentunya akan mengakibatkan kekacauan ke depannya. Begitu  pula  dalam  ranah  politik  dan  pemerintahan,  seseorang  dapat  dengan  mudah
diadukan dengan dugaan telah melakukan perzinaan dan hal itu membuat Penyidik harus melakukan  pemeriksaan  terhadap  mereka  yang  diduga  berzina  tersebut.  Sehingga seharusnya ketentuan mengenai Pihak Ketiga yang tercemar ini diperjelas atau dihapuskan sama sekali saja, karena yang berhak untuk mengadukan perzinaan tentu saja hanya suami atau istri dari pelaku perzinaan tersebut.
Selain  permasalahan  tersebut  ketentuan  Pasal  484  angka  (3)  menyebutkan  bahwa pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 29. Adapun Ketentuan Pasal 26, yaitu :
Dalam hal tertentu, tindak pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensyaratkan adanya pengaduan  secara  mutlak,  penuntutan  dilakukan  semua  pembuat,  walaupun  tidak disebutkan oleh pengadu.
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensyaratkan adanya pengaduan secara relatif, penuntutan hanya dilakukan terhadap orang-orang yang disebut dalam pengaduan.
Sedangkan Ketentuan Pasal 27, yaitu : Dalam  hal  korban  tindak  pidana  aduan  belum  berumur  16  (enam  belas)  tahun  dan belum  kawin  atau  berada  di  bawah  pengampuan  maka  yang  berhak  mengadu  adalah wakilnya yang sah.
Dalam hal wakil yang sah dari korban tindak pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun dan belum kawin tidak ada, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau majelis yang menjadi wali pengawas.
Dalam hal wakil yang sah dari korban yang berada di bawah pengampuan tidak ada maka  penuntutan  dilakukan  atas  dasar  pengaduan  istrinya  atau  keluarga  sedarah  dalam garis lurus.
Dalam  hal  wakil  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  ada  maka  pengaduan dilakukan  oleh  keluarga  sedarah  dalam  garis  menyamping  sampai  derajat  ketiga  atau majelis yang menjadi wali pengampu.
Selanjutnya, ketentuan Pasal 29, yaitu : Pengaduan  dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan dan  permohonan untuk dituntut.
Pengaduan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diajukan  secara  tertulis  kepada pejabat yang berwenang.
Dapat dilihat bahwa Ketentuan Pasal 26, 27 dan 29 telah mengatur dengan sangat rinci perihal mekanisme melakukan pengaduan dalam delik aduan. Ketentuan Pasal 484 angka (3)  yang  menyebutkan  bahwa  ketentuan  dalam  Pasal  26,  27  dan  29  ini  tidak  berlaku mengakibatkan pengaduan atas ketentuan tindak pidana Pasal 484 menjadi tidak memiliki kepastian hukum sendiri. Sehingga dengan kata lain ketentuan Pasal 484 angka (3) ini telah menyimpangi syaratsyarat pengaduan sesuai Rancangan KUHP. Dan akan sangat berbahaya ke  depannya  apabila  Penyidik  diperbolehkan  untuk  menafsirkan  Pasal  tersebut  sesuai dengan tafsirannya sendiri.
Meskipun  dalam  perancangan  ketentuan  ini  Pembuat  Undang-Undang mempertimbangkan norma kesusilaan sehingga memasukkan perluasan makna perzinaan dalam R KUHP ini namun seharusnya dalam pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, para  perancang  memperhatikan  asas  kemanfaatan  dari  Pasal  yang  dirancang  tersebut. Apakah  pasal  itu  nantinya  akan  menciptakan  ketertiban  atau  malah  sebaliknya  pasal tersebut akan menciptakan kekacauan. Negara seharusnya dapat menjaga hak-hak warga negaranya dan bukan malah meneror kebebasan dari warga negaranya, sehingga ketentuan- ketentuan pidana yang dirasa overkriminalisasi dan mengekang kebebasan warga Negara patut untuk dikaji ulang dalam pembahasan R KUHP ini.
Unsur-unsur dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kriminalisasi Tindak Pidana Perzinahan
Didalam  suatu  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  kita  mendapatkan perlindungan  hukum  dari  pemerintah  sebagai  warga  negara,  oleh  karena  itu  pemerintah harus berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Oleh karena itu pemerintah membutuhkan banyak keterlibatan dari para pihak agar tercapainya suatu perlindungan  hukum  bagi  masyarakat,  kerena  merupakan  hak  yang  sangat  mutlak  yang harus  didapatkan  oleh  seluru  rakyat.  Sehingga  pemerintah  tidak  berjalan  dengan  sendiri untuk mengatasi perlindungan hukum.
Agar perlindungan hukum itu terlaksana dengan baik pemerintah harus bekerjasama bersama  dengan  para  pihak  termasuk  juga  institusi-institusi  pemerintah  yang  memang ditugaskan  oleh  pemerintah  sebagai  suatu  lembaga-lembaga  yang  menangani  korban kejahatan  tersebut dan juga kerjasama dengan masyarakat luas. Keterlibatan masyarakat luas disini adalah untuk turut berperan serta membantu pemulihan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menjadi korban.
Sebelum  kita  memulai  lebih  lanjut,  alangkah  baiknya  kita  menerangkan  Negara  itu sendiri dimana Negara merupakan kesatuan wilayah, yang didalamnya terdapat berbagai macam hubungan antara individu atau kelompok masyarakat. Agar hubungan komuniti di wilayahnya dapat berjalan dengan efektif, maka diperlukan peran serta pemerintah untuk mewujudkan kekuasaan negara tersebut. Pemerintah dengan kewenangan yang diberikan oleh negara diberi tugas untuk mengorganisir penduduk di wilayahnya, agar Negara dapat memberikan  perlindungan  dan  memenuhi  kepentingan-kepentingan  penduduknya., sehingga peran masyarakat itu tak jarang diwakili oleh suatu lembaga-lembaga social yang memberikan perhatian khusus terhadap korban kejahatan kesusilaan.
Unsur-unsur institusi pemerintah yang terlibat langsung dalam  penanganan  korban kejahatan kesusilaan adalah sebagai berikut:
Pihak Kepolisian Setiap negara pasti menemukan berbagai masalah yang timbul, sehingga suatu negara itu  sangat  membutuhkan  kepolisian  sebagai  suatu  lembaga  penegak  hukum  yang merupakan  tempat  terdepan  dalam  mengatasi  suatu  tindak  kejahatan  sesuai  dengan kapasitas dan wewenangnya yang ada pada diri kepolisian sehingga sering dikatakan bahwa polisi  adalah  penyidik  yang  paling  utama  dan  pertama  dalam  setiap  penanganan  suatu kejahatan.  Polisi  sebagai  aparat  penegak  hukum  yang  pertama  kali  berhadapan  dengan suatu kasus kejahatan  tentunya sangat diperlukan kecakapan  dan  keahlian  khusus untuk menghadapi  kejahatan  yang  semakin  hari  semakin  berkembang  jenis  kejahatan  dan  cara yang  dilakukan  oleh  pelaku  kejahatan  dalam  berkehidupan,  sehingga  pelayanan  yang diberikan  kepada  masyarakat  dalam  hal  ini  upaya  pemberian  perlindungan  hukum,  rasa aman, dan nyaman dapat semaksimal mungkin didalam pelaksanaannya agar terlaksananya suatu proposalisme dalam menjalankan tugas seorang polisi.
Terkait dengan masalah yang dihadapi oleh kepolisian maka diatur didalam sk pengab No.11/ p / III /1984, dimana tugas porli salah satunya adalah memberikan perlindungan dan pelayanan  kepada  masyarakat  untuk  tegaknya  suatu  perundang-undangan,  agar  tidak terjadi  atau  meminimalisir  suatu  pelangaran-perangaran  yang  dilakukan  oleh  pelaku kejahatan.
Jaksa Kejaksaan dalam melakukan tugasnya sangat tergantung dari berita acara pendidikan (BAP) yang diajukan oleh kepolisian dalam hal ini oleh penyidik.jadi setelah suatu perkara selesai dilakukan penyidikan oleh Porli, kemudian polisi tersebut akan membuat BAP yang selanjutnya  diserahkan  kepada  pihak  kejaksaan,  apabila  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU) beraggapan bahwa dari hasil  penyidikan yang dilakukan oleh  kepolisian dapat dilakukan penuntutan,  maka  Jaksa  Penuntut  Umum  itu  segera  membuatkan  surat  dakwaan  yang dimana  sudah  diatur  dalam  pasal  140  ayat  (1)  KUHAP,  pasal  ini  beranggapan  bahwa
penuntut  umum  berpendapat  bahwa  dari  hasil  penyidikan  dapat  dilakukan penuntutan,dalam waktu secepat-cepatnya membuat surat dakwaan.12
Setelah JPU membuat surat dakwaan,kemudian melimpahkan suatu perkara tersebut kepengadilan yang berwenang untuk mengadili yang sebagaimana sudah diatur dalam pasal 143 ayat (1) KUHAP, adalah Penuntut Umum.
Hakim Didalam  negara  hukum  itu  tidak  akan  lepas  dari  suatu  aturan  atau  sangsi,  dimana apabila terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh msyarakat atau instalalasi tertentu akan mendapatkan penanganan dari pemerintah untuk mewujudkan keadilan.
Peradilan indonesia keadaan hakim dibilang sangat penting, karena seorang hakimlah yang memutuskan suatu masalah yang timbul, sehingga seorang hakim itu harus bersikap adil  kepada  siapapun  tidak  berpihak  sebelah  tangan,  sehingga  keadilan  masyarakat  akan tercapai dimana tujuan dari peradilan sendiri adalah menciptakan keadilan masyarakat.
Seperti dikatakan dalam pasal 1 butir 8 KUHP bahwa hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Seorang hakim dalam mengadili bertindak secara otonam, mandiri, bebas tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Indepedensi ini dijamin oleh undang-undang nomer 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yaitu pada pasal 4 ayat (3), dikatakan bahwa “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang” sehingga  dengan  demikian  dapat  diharapkan  adanya  keadilan  yang  benar-benar  adil dirasakan oleh masing-masing pihak (adil bagi masyarakat dan adil bagi hakim itu sendiri).
Pembaharuan  Hukum  Pidana  pada  Tindak  Pidana  Perzinahan  agar  tidak  menjadi penyebab over-kriminalisasi
Suatu  Negara  pastinya  memiliki  hukum  yang  dicita-citakan  atau  ius  constituendum untuk dapat memfasilitasi perkembangan yang ada di masyarakat,  Ius constituendum ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat setelah dijadikan ius constitutum  nantinya.  Indonesia  pun  memerlukan  ius  constituendum,  tidak  terkecuali dalam hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Wetboek van Strafrecht yang merupakan warisan dari penjajah Belanda yang muatannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat  Indonesia  sehingga  diperlukan  hukum  pidana  yang  dapat  mengatur  sesuai dengan  perkembangan  masyarakat  Indonesia.  Agar  hukum  pidana  yang  sesuai  dengan perkembangan masyarakat tidak hanya menjadi hukum yang dicita-citakan, Indonesia telah melakukan  pembaharuan-pembaharuan  hukum  pidana  tidak  terkecuali  mengenai pengaturan tindak pidana perzinahan.
Berdasarkan  pendapat  dari  Barda  Nawawi  Arief,  pembaruan  hukum  pidana  pada hakekatnya  ialah  sebuah  cara  melaksanakan  peninjauan  dan  pembentukan  kembali (reorientasi  dan  reformasi)  hukum  pidana  yang  selaras  dengan  nilai-nilai  sentral sosiopolitik,  sosio-filosofik,  dan  nilai-nilai  sosio-kultural  masyarakat  Indonesia  yang mendasari segala kebijakan sosial kebijakan kriminal,dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.  Barda  Nawawi  Arief  menitikberatkan  bahwa  pembaruan  hukum  pidana  patut dilaksanakan  dengan  pendekatan  yang  mengarah  kepada  kebijakan  dan  orientasi  nilai (value oriented approach)13.
Pengaturan perzinahan dalam Rumusan Rancangan KUHP 2015 yang merupakan salah satu tahap formulasi dalam pembaharuan hukum pidana pada intinya:
Dalam Rancangan KUHP 2015 zina diatur dalam Pasal 484 dengan ancaman pidana oleh  pelaku  perzinahan  diancamkan  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun. Apabila pada Pasal 284 KUHP yang berlaku saat ini seorang yang dianggap melakukan tindak pidana perzinahan yaitu jika salah satunya telah menikah, dalam Pasal 484 ayat (1) huruf e Rancangan KUHP  2015 ditambahkan bahwa perbuatan yang dapat dikatakan perzinahan
12 yayasan bima,Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta, hlm.56
13 Barda Narwawi Arief, 2008, Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hlm. 28-29
bahwa  laki-laki  dan  perempuan  yang  masing-masing  tidak  sedang  terikat  dalam  suatu perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.
Pasal  284  KUHP  mengatur  bahwa  perzinahan  ini  termasuk  delik  aduan,  dan  yang berhak  melakukan  pengaduan  adalah  atas  pengaduan  suami/istri  yang  tercemar.  Dalam Rancangan  KUHP  2015  tindak  pidana  perzinahan  ini  masih  masuk  kedalam  delik  aduan namun yang berhak untuk melakukan pengaduan adalah atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar.
Berdasarkan uraian diatas dapat  dilihat bahwa  pada Rancangan KUHP 2015  terjadi perluasan delik zina. Dalam Rancangan KUHP 2015 laki-laki dan perempuan yang sedang terikat dalam sebuah perkawinan, maupun yang tidak terikat oleh sebuah perkawinan dapat diancam  dengan  pidana,  dengan  sifat  deliknya  masih  merupakan  delik  aduan.  Pasal  484 Rancangan  KUHP  2015  mengatur  perihal  tindak  pidana  zina,  dengan  tidak  memberikan pembeda  antara  mereka  yang  telah  kawin  dan  yang  belum  kawin.  Begitu  juga  tidak dibedakan siapa yang melakukan tindak pidana tersebut baik laki-laki maupun perempuan. Dengan  adanya  perluasan  pengertian  delik  ini  ditakutkan  adanya  potensi  tindakan  main hakim sendiri.
Apabila Negara terlalu jauh mencampuri urusan pribadi warga negara maka yang akan terjadi adalah  penyalahgunaan  kekuasaan dan  kekacauan. Negara seharusnya melakukan tugasnya untuk menjamin kesejahteraan warga negaranya14. Selain itu adanya perluasan ini Negara menjadi terlalu jauh dalam mencampuri urusan privat dari masyarakat dimana pada prinsipnya hukum pidana merupakan sarana terakhir atau ultimum remedium dalam menangani suatu tindak pidana.
Selain itu dalam rumusan Pasal 484 ini delik perzinahan tetap menjadi delik aduan, tetapi hal yang membedakan dengan pengaturan dari KUHP adalah yang dapat mengadukan merupakan suami, istri atau pihak ketiga yang tercemar. Ditambahnya pihak ketiga dalam hal  ini  cukup  rawan  karena  tidak  diberikan  batasan  perihal  pihak  ketiga  yang  tercemar sehingga  hal  tersebut  tidak  pasti  serta  tidak  memiliki  kepastian  hukum.  Siapapun  yang menganggap  dirinya  tercemar  karena  terjadi  suatu  perbuatan  persetubuhan  yang  terjadi tidak  pada  sebuah  ikatan  pernikahan  yang  dilakukan  orang  lain,  dapat  diadukan  orang tersebut  atas  dugaan  Tindak  Pidana  Perzinahan.  Jika  keadaan  seperti  ini  dilakukan  oleh orang  yang  hanya  tidak  suka  dengan  seseorang  atau  benci  secara  individu  ke  individu kepada seseorang tentunya akan terjadi kekacauan dimasa mendatang15,
Berdasarkan  hal  diatas  pengaturan  tindak  pidana  perzinahan  di  masa  mendatang seharusnya  selaras  dengan  nilai-nilai  sentral  sosiopolitik,  sosio-filosofik,dan  nilai-nilai sosio-kultural  masyarakat  Indonesia.  Pengaturan  perzinahan  seharusnya  mefasilitasi perkembangan  yang  ada  di  masyarakat  tanpa  terlalu  jauh  mencampuri  urusan  pribadi masyarakat itu sendiri sejauh tidak melanggar norma-norma yang ada dimasyarakat. Dalam memformulasikan  peraturan  tersebut  harus  melihat  tujuan  dari  hukum  itu  sendiri  yaitu kepastian,  keadilan  dan  kemanfaatan.  Kepastian  ini  memberikan  perlindungan  hukum kepada masyarakat agar tidak ada kekosongan hukum untuk mengatasi suatu masalah yang ada  dalam  masyarakat.  Melihat  dari  segi  kemanfaatan  diharapkan  hukum  pidana  yang mengatur  perzinahan  ini  benarbenar  memberikan  manfaat  yang  dapat  menciptakan ketertiban dan keamanan.
Dalam konsideran Rancangan KUHP 2015, bahwa materi hukum pidana nasional harus disesuaikan  dengan  politik  hukum,  keadaan,  perkembangan  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara  yang  bertujuan  menghormati  dan  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia,  serta  menciptakan  keseimbangan  berdasarkan  nilai  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan,  dan  keadilan  sosial  bagi
14 Eko Sugiyanto, Pujiyono, Budi Wicaksono, Kebijakakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Vol.5 No.3 2016. hlm. 7
15 Supriyadi Widodo Eddyono, 2015, Meninjau Kebijakan Kriminalisasi Dalam RKUHP 2015, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta. hlm. 24
seluruh rakyat Indonesia. Sehingga mengenai delik perzinahan kedepan sebaiknya melihat perkembangan di masyarakat agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan keresahan seperti tindakan main hakim sendiri. Serta dalam mengatur hal-hal dari suatu tindak  pidana  perzinahan  nantinya  agar  tidak  melanggar  hak  asasi  manusia  dari  warga Negara.

## PENUTUP
Konsep perzinahan dalam Hukum positif Indonesia tidak melihat seluruh hubungan kelamin diluar ikatan perkawinan merupakan suatu perbuatan perzinahan. Hukum positif hanya  melihat  suatu  hubungan  kelamin  dikatakan  suatu  perzinahan  apabila  seorang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan merupakan suami ataupun istirinya dan  atau seseorang yang melakukan persetubuhan dengan orang  lain  yang sudah  terikat sebuah  perkawinan.  Sehingga  selain  hal  tersebut  tidak  dikatakan  sebagai  suatu  tindak pidana dalam hal ini perzinahan.
Unsur-unsur  dalam  upaya  pencegahan  dan  penanganan  kriminalisasi  pada  tindak pidana perzinahan, yaitu: (1) Kepolisian, (2) Jaksa, dan (3) Hakim. Pengaturan tindak pidana perzinahan  di  masa  mendatang  sebaiknya  memperhatikan  keselaras  dengan  nilai-nilai sentral  sosio-politik,sosio-filosofik,dan  nilai-nilai  sosio-kultural  yang  dapat  mefasilitasi suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang belum kawin atau keduanya tidak terikat suatu perkawinan. Dalam memformulasikan peraturan tersebut harus melihat tujuan dari hukum itu sendiri yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirudin dan Zainal Asikin, (2010), Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Anugerah  Rizki  Akbari,  Potret  Kriminalisasi  pasca  Reformasi  dan  Urgensi  Reklasifikasi Tindak pidana di Indonesia, ICJR, (2016)
Barda  Narwawi  Arief,  2008,  Kebijakan  Hukum  Pidana,  Kencana  Prenada  Media  Group,
Jakarta.
----------------------------,  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana,  (Jakarta:  Kencana Prenadamedia Group, 2014)
-----------------------------,  Tujuan  dan  Pedoman  Pemidanaan,  (Semarang,  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, 2009)
Bayu  Dwi  Anggono,  Perkembangan  Pembentukan  Undang-Undang  di  Indonesia,  (Jakarta: Konstitusi Press, 2014).
Eko  Sugiyanto,  Pujiyono,  Budi  Wicaksono,  Kebijakakan  Hukum  Pidana  Dalam  Upaya Penanggulangan  Tindak  Pidana  Perzinahan,  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro, Semarang, Vol.5 No.3 2016.
Naskah akademis R KUHP 2015 Lihat Otto Kirchheimer, Political Justice: The Use of Legal Procedure for Political Ends, Princeton University Press, (1961)
R.Soesilo,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia : Bogor, (1976).
Supriyadi Widodo Eddyono, (2015), Meninjau Kebijakan Kriminalisasi Dalam RKUHP 2015, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.