Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4 (1), 2022: 109-122 ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6749
email correspondence: ansori@trunojoyo.ac.id
Available online at: http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 Copyright (c) 2022 by al-huquq

## Implementasi Pengaturan Fasilitasi Pesantren dalam Pengembangan Koperasi Pondok Pesantren

## Ansori
Universitas Trunijoyo Madura, Indonesia

## Abstrak:
Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2019  tentang  Pesantren  dan Peraturan  Daerah  Jawa  Timur  Nomor  3  Tahun  2022  tentang Fasilitasi  Pengembangan  Pesantren  merupakan  dasar  hukum untuk  mengembangkan  pesantren,  salah  satu  pengembangan pesantren  dengan  mendirikan  koperasi  pondok  pesantren (Kapontren),  sedangkan  pendirian  kapontren  harus  mengikuti prosedur  pendirian  koperasi  sebagaimana  diatur  dalam Undang-undang  Perkoperasian  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  7  Tahun  2021  Tentang  Kemudahan,  Pelindungan,  dan Pemberdayaan  Koperasi  dan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu  metode  yuridis  normative  dengan  pendekatan perundang-undangan.  Hasilnya  adalah  bahwa  dengan  adanya peraturan pelaksana dari Perda Jatim yaitu peraturan gubernur dapat  memberikan  kemudahan  pendirian  dengan  cara pendampingan  pendirian  kapontren  sesuai  dengan  Undang- undang. (Law number 18 of 2019 concerning Pesantren and East Java  Regional  Regulation  No.  3  of  2022  concerning  the Facilitation  of  Pesantren  Development  is  the  legal  basis  for developing  Pesantren,  one  of  which  is  the  development  of Pesantren  by  establishing  cooperative  pesantren  (Kapontren), while  the  establishment  of  Kapontren  must  follow  the procedures  for  establishing  cooperatives  as  regulated  in  the Cooperative  Law  and  Government  Regulation  Number  7  of 2021  concerning  Ease,  Protection,  and  Empowerment  of Cooperatives  and  Micro,  Small,  and  Medium  Enterprises.  The research  method  used  in  this  study  is  the  normative  juridical method  with  a  statutory  approach.  The  result  is  that  the implementing regulations of the East Java Regional Regulation, namely  the  government's  regulation,  it  can  provide  ease  of establishment  by  assisting  the  establishment  of  kapontren  in accordance with the law)

## Ansori
110
Kata Kunci :
Pengaturan, Fasilitasi, Koperasi, Pesantren

## Pendahuluan
Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang dilaksanakan oleh  komunitas  ummat  Islam  di  Indonesia,  pendidikan  pesantren memiliki  karakter  tersendiri  yang  mengedepankan  karakter keagamaan  dan  budaya  asli  Indonesia.  Hubungan  dengan pendidikan  nasional  pesantren  merupakan  perwujudan  yang  wajar dari  proses  perkembangan  sistem  pendidikan  nasional,  karena  jika dilihat dari segi sejarahnya, proses pendidikan pesantren tidak hanya mengandung  makna  keIslaman,  tetapi  juga  identik  dengan  keaslian budaya pendidikan Indonesia ( indigenous ). 1
Perkembangan  pendidikan  pesantren  berjalan  lurus  dengan pendidikan  agama  Islam  yang  tumbuh  dan  berkembang  di masyarakat, pesantren dibentuk untuk mempelajari,  memahami  dan mengamalkan ajaran  agama  (syariah)  Islam  sebagai  pedoman  untuk menjalani  hidup sehari-hari.  Jauh sebelum kemerdekaan pendidikan pesantren  sudah  berkembang  dan  diminati  oleh  masyarakat nusantara,  maka  keberadaanya  menjadi  sangat  penting  karena pendidikan  pesantren  bersumber  dari  kemauaan  masyarakat  dan kebutuhan  masyarakat  akan  jenis  layanan  pendidikan  dalam  upaya pembangunan masyarakat.
Pendidikan  pesantren  pada  umumnya  diselenggarakan  oleh masyarakat  sebagai  perwujudan  pendidikan  dari,  oleh,  dan  untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, system pendidikan yang  dibuat  dan  diselenggarakan  oleh  pesantren  sudah berkembang.  Sistem  pendidikan  pesantren  tersebut  selain  menjadi akar  budaya  bangsa,  ada  hubungan  erat  dengan  agama  Islam  yang disadari  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dalam  pendidikan pesantren.  Pendidikan  pesantren  juga  berkembang  akibat  dari pendidikan  agama  Islam.  Namun,  pendidikan  pesantren  dipandang sebelah  mata,  dianggap  kolot  dan  tidak  dapat  berkembang sebagaimana  sistem  pendidikan  Nasional,  maka  ada  pengembangan
1 Yan Yan Supriatman, “Pendidikan Pesantren Menurut Cak Nur Dan Yudian Wahyudi,” Tajdid:  Jurnal  Pemikiran  Keislaman  Dan  Kemanusiaan Vol.  I  No. (2017).

## Implementasi Pengaturan Fasilitasi Pesantren dalam Pengembangan Koperasi Pondok Pesantren
dan    perubahan  sistem  pendidikan  pesantren  dengan  meleburkan sistem  pendidikan  nasional  kedalam  kegiatan  pendidikan  di pesantren, bukan hanya Madrasah Diniyah Takmiliyah dan lembaga Pendidikan Al-Qur’an namun juga pendidikan formal menjadi wajib untuk diselenggarakan di pesantren, hasilnya pun semua pendidikan baik formal maupun non formal ada di pesantren, tinggal masyarakat memilih keduanya atau salah satunya dalam rangka pengembangan diri dari santri yang didaftarkan di pesantren.
Sistem pendidikan pesantren tersebut juga ada kekurangannya terutama dalam hal mutu penjenjangan pendidikan non formal. Maka pesantren  perlu  dibina  dan  ditingkatkan  mutunya  oleh  semua komponen  bangsa,  termasuk  pemerintah  dan  pemerintah  daerah. Dengan  adanya  Undang-undang  tentang  Pesantren  bukan  untuk mengekang  terhadap  independensi  mutu  pesantren  dan  pendidikan keagamaan  yang sudah berjalan. Namun Undang-undang Pesantren ini justru diharapkan dapat memberikan pengakuan yang sepatutnya terhadap  kekhasan  pesantren  di  Indonesia,  serta  untuk  memberikan afirmasi  dan  fasilitasi  pengembangan  pesantren  dan  pendidikan keagamaan, dengan porsi yang berkeadilan. 2
Upaya  mempersempit  jurang  kesenjangan  antara  lembaga pendidikan formal dan pesantren melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun  2019  tentang  Pesantren  (selanjutnya  disebut  UU  Pesantren) saat  ini  terus  digalakkan.  UU  Pesantren  diharapkan  dapat memberikan  rekognisi,  fasilitasi  pengembangan  pesantren  dan pendidikan  keagamaan  dengan  porsi  keadilan.  Presiden  Joko Widodo,  mengesahkan UU Pesantren  pada  tanggal  15  Oktober  2019 menyatakan  bahwa  UU  Pesantren  ini  tidak  hanya  sebagai  fasilitas pengembangan  pesantren  dan  pendidikan  keagamaan  dengan  porsi keadilan, melainkan juga diharapkan mampu memberi  afirmasi  atas jaminan  kesetaraan  tingkat  mutu  lulusan,  kemudahan  akses  bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan pesantren. 3
2 Ahmad  Zayadi,  “Direktur  Pendidikan  Diniyah  Dan  Pondok  Pesantren
Kementerian Agama,” Https://Kemenag.Go.Id/Read/Ruu-Pesantren-Dan-
Pendidikan-Berkeadilan-J7knp , n.d. 3 Ahmad  Faisol,  “Jaringan  Kiai  Kampung  Bangkalan  Bersatu,  Dorong Pemerintah Perkuat Pelaksanaan UU Pesantren,” Https://Surabaya.Tribunnews.Com/2021/05/11/Jaringan-Kiai-Kampung-Bangkalan- Bersatu-Dorong-Pemerintah-Perkuat-Pelaksanaan-Uu-Pesantren?Page=2. , 2021.

## Ansori
Jawa  timur  merupakan  daerah  provinsi  yang  eksis  dalam pendidikan  pondok  pesantren,  menurut  data  Kementerian  Agama (Kemenag),  jumlah  pondok  pesantren  di  provinsi  Jawa  Timur  ialah 4452,  dilihat  dari  tipe  pesantren  terdapat  pesantren  dengan  satuan pendidikan  berjumlah  794,  penyelenggara  satuan  pendidikan berjumlah 3658, sedangkan jumlah santri  yang bermukim berjumlah 323.293, tidak mukim berjumlah 241.006. 4
Provinsi  Jawa  Timur,  setelah  pembahasan  selama  satu  tahun terkait  dengan  Rancangan  Peraturan  Daerah  (Raperda)  fasilitasi pengembangan  pesantren  akhirnya  DPRD  dan  Pemerintah  provinsi Jawa  Timur  menyetujui  dan  mengesahkan  Rancangan  Peraturan Daerah  (Raperda)  fasilitasi  pengembangan  pesantren  menjadi Peraturan  Daerah  (Perda).  Perda  ini  merupakan  turunan  dari  UU Pesantren. Produk hukum ini dinilai penting dan menjadi angin segar untuk  kalangan  pesantren.  Di  antaranya  terkait  pusat  data  untuk pengembangan  pesantren  di  Jawa  Timur.  Berbagai  hal  untuk pengembangan juga diatur dalam Perda tersebut. 5
Sementara itu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam  sambutannya,  menekankan  fungsi  dari  Perda  yang  disahkan tersebut. Yaitu, memberikan kepastian hukum bagi pondok pesantren di Jawa Timur. Khofifah juga menegaskan dengan adanya Perda ini, diharapkan  akan  kian  banyak  pesantren  yang  baru  tumbuh  di Jatim  melakukan  percepatan  peningkatan  kualitasnya.  Sehingga,  ke depan  dapat  semakin  berperan  aktif  dalam  melakukan  berbagai upaya.  Baik  pendidikan,  dakwah,  serta  pemberdayaan  masyarakat yang  sejalan  dengan  program  unggulan Pemprov  Jatim,  yakni  Jatim Berkah.  Tidak  dipungkiri,  sebetulnya  cukup  banyak  pesantren  di Jawa  Timur  yang  lembaga  pendidikannya  sudah  berstandart internasional.  Namun  demikian  tak  jarang  masih  ditemukan pesantren yang baru tumbuh maupun yang pertumbuhannya kurang progresif.  Juga  masih  ditemukan  pesantren  yang  belum meregistrasikan  ke  kantor  Kemenag,  melalui  perda  ini  ditegaskan
4 “Https://Ditpdpontren.Kemenag.Go.Id/Pdpp/Statistik?Id=35,” n.d.
5 Pca/hjr, “Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren Disahkan Jadi Perda,” Https://Kominfo.Jatimprov.Go.Id/Berita/Raperda-Fasilitasi-Pengembangan- Pesantren-Disahkan-Jadi-Perda. , n.d.

## Implementasi Pengaturan Fasilitasi Pesantren dalam Pengembangan Koperasi Pondok Pesantren
menjadi  kepastian  hukum.  "Sekaligus  keadilan  yang  sama  bagi pesantren untuk mendapatkan dukungan  fasilitas pemerintah". 6 Sementara  keberadaan  pondok  pesantren  serta  jumlah  santri yang  banyak  merupakan  potensi  sumber  daya  manusia  yang  dapat diberdayakan dalam upaya meningkatkan sektor ekonomi kerakyatan berbasis  UMKM.  Karena  itu  upaya-upaya  seperti  pelatihan kewirausahaan bagi para santri sebagai salah satu upaya pembinaan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan sangat penting dilakukan, selain  sebagai  bekal  dalam  membuka  peluang  usaha  sekaligus  ikut mewujudkan  program One  Pesantren  One  Product (OPOP)  yang diharapkan  menjadikan  pesantren  sebagai  salah  satu  pilar pembangunan ekonomi. 7
Salah-satu usaha yang dapat ditemui di pondok pesantren yaitu koperasi  pondok  pesantren  atau  yang  disebut  dengan  Kapontren, adanya Kapontren tersebut sebagai penunjang  kebutuhan pesantren, namun  perkebangnnya  semakin  massive  dengan  kemandirian  yang khas.  Pada  awalnya  Kapontren  didirikan  untuk  memberikan kemudahan  intraksi  jual  beli  bagi  santri  yang  ada  di  lingkungan pondok  pesantren  namun  dalam  perkembangannya  bukan  hanya untuk santri namun juga untuk masyarakat sekitar. Di sisi yang lain tidak  semua  pondok  pesantren  mengajukan  ijin  pendirian  koperasi sebagaimana  disebutkan  dalam  Undang-undang  Nomor  17  Tahun 2012  tentang  Perkoperasian,  maka  dengan  adanya  tanggung  jawab fasilitasi  pesantren  yang  diamanatkan  oleh  UU  Pesantren  kepada pemerintah  pusat  dan  daerah  perlu  adanya  dukungan  dalam memudahkan pesantren mendirikan koperasi.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif  ( normative  legal  research ) , 8 yaitu  penelitian  yang  didasarkan pada  analisis  terhadap  bahan-bahan  hukum  berupa  beberapa  asas hukum  dan  beberapa  teori  hukum  serta  peraturan  perundang-
6 Pca/hjr.
7 Humas  Bangkalan,  “Bupati  Bangkalan  "Pondok  Pesantren  Dan  Santri
Merupakan Potensi SDM Yang Besar Maka Perlu Diberdayakan,” Https://Setda.Bangkalankab.Go.Id/Berita-Detail.Php?Id=369 , 2022.
8 Ansori,  “Legalitas  Hukum  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  Dalam Menyelenggarakan Pilkada,” Jurnal Konstitusi volume 14 (n.d.).

## Ansori
undangan yang sesuai dengan kajian dalam penelitian ini. Peraturan yang  dikaji  yaitu  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  3 Tahun  2022  Tentang  Fasilitasi  Pengembangan  Pesantren.  Sedangkan teknik  alaisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  teknik analisis  secara  preskriptif  analitik.  mengenai  teknik  preskriptif analitik  adalah  menyimpulkan  dengan  melihat,  mengkaji,  dan menganalisa  tujuan  hukum,  nilai-nilai  keadilan,  validitas  aturan hukum,  konsep-konsep  hukum  dan  norma  hukum.  Sedangkan Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ), dan  pendekatan
perundang-undangan ( statute approach ). 9

## Konsepsi Implementasi Pengaturan Fasilitasi Pesantren
Pada  dasarnya  implementasi  merupakan  penerapan  gagasan atau  kebijakan  dengan  arti  yang  cukup  luas.  Sedangkan  dalam pemahaman yang lebih konkrit  Implementasi adalah suatu tindakan atau  pelaksanaan  dari  sebuah  rencana  yang  sudah  disusun  secara matang  dan  terperinci.  Implementasi  biasanya  dilakukan  setelah perencanaan  sudah  dianggap  sempurna.  Menurut  Nurdin  Usman, Implementasi  adalah  bermuara  pada  aktivitas,  aksi,  tindakan,  atau adanya  mekanisme  suatu  sistem,  implementasi  bukan  sekedar aktivitas,  tapi  suatu  kegiatan  yang  terencana  dan  untuk  mencapai tujuan kegiatan. 10 Guntur setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan  dan  tindakan  untuk  mencapainya  serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. 11
Konsep implementasi semakin berkembang dan semakin marak dibicarakan  seiring  dengan  banyaknya  para  ahli  yang  memberikan kontribusi  pemikiran  tentang  Implementasi.  Menurut  Purwanto  dan Sulistyastusi,  Implementasi  adalah  kegiatan  untuk  mendistribusikan keluaran  kebijakan  (to  deliver  policy  output)  yang  dilakukan  oleh para  implementor  kepada  kelompok  sasaran  sebagai  upaya  untuk
9 Ansori.
10 Nurdin  Usman, Konteks  Implementasi  Berbasis  Kurikulum (Jakarta: Grasindo, 2002).
11 Guntur  Setiawan, Implementasi  Dalam  Birokrasi  Pembangunan (Jakarta: Balai Pustaka, 2004).

## Implementasi Pengaturan Fasilitasi Pesantren dalam Pengembangan Koperasi Pondok Pesantren
mewujudkan kebijakan. 12 Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa,  implementasi  adalah  suatu  proses  atau  mekanisme  yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan  sehingga  pada  akhirnya  mendapatkan  suatu  hasil  yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
Pengaturan  fasilitasi  pesantren  merupakan  aturan  atau kebijakan  yang  sudah  ditetapkan  oleh  lembaga  yang  berwenang, aturan  atau  kebijakan  disini  adalah  UU  Pesantren  dan  Perda  Jawa Timur  tentang  Fasilitasi  Pengembangan  Pesantren,  di  dalam  aturan tersebut  mengatur  kebijakan  tentang  fasilitasi  pesantren,  yang  mana pesantren yang sudah dianggap lebih dulu adanya dari pada Negara ini  perlu difasilitasi karena telah ikut serta dalam kemajuan Negara, fasilitasi  disini  merujuk  pada  konsepsi  memberikan  dukungan kepada  pesantren  dengan  kebijakan  yang  akan  dapat  memecahkan masalah atau dukungan pengembangan pesantren.
Pentingnya fasilitasi yang akan diberikan ke pondok pesantren, perlu  kiranya  mengetahui  konsepsi  fasiltasi  itu  sendiri,  bahwa Fasilitasi  merupakan  suatu  kegiatan  yang  menjelaskan  pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan seseorang dengan atau bersama orang  lain  untuk  mempermudah  tugas  dan  proses.  Fasilitasi  berasal dari kata latin “Fasilis” yang artinya “mempermudah”. Ada beberapa definisi  yang  tercantum  di  dalam  kamus  diantaranya  : “Membebaskan  kesulitan  dan  hambatan,  membuatnya  menjadi mudah, mengurangi pekerjaan, membantu”.  Sehingga bila diadaptasi dalam  proses  pengembangan,  fasilitasi  mengandung  pengertian membantu  dan  menguatkan  pondok  pesantren  agar  dapat memecahkan  masalah  dan  memenuhi  kebutuhannya  sendiri  sesuai potensi yang dimilikinya.
Kebijakan  Fasilitasi  yang  diamanahkan  oleh  UU  Pesantren kepada  pemerintah  pusat  dan  daerah  tentu  akan  bermacam  macam ragam  dengan  menyesuaikan  potensi  dan  kekhasan  daerah  masing masing, begitu pula dengan kebijakan fasilitasi pesantren yang mana tiap  pesantren  mempunyai  program  dan  kebiasan  yang  tidak  sama dengan  lainnya.  Maka  perlu  adanya  penyesuaian  fasilitasi.    Dari pembahasan  tersebut  dapat  disimpulakan  bahwa  Implementasi
12 Purwanto  dan  Sulistyatuti, Analisis  Kebijakan  Dari  Formulasi  Ke Implementasi Kebijakan (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).

## Ansori
Pengaturan  Fasilitasi  Pesantren  merupakan  suatu  tindakan  atau pelaksanaan  dari  UU  Pesantren  dan  Perda  Jawa  Timur  tentang Fasilitasi  Pengembangan  Pesantren  untuk  mempermudah  proses pengembangan  dengan  suatu  kegiatan  yang  dirancang  oleh pemerintah yang berwenang.

## Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren)
Koperasi  Pondok  Pesantren  (Kopontren)  dibuat  oleh  pondok pesantren  sebagai  pengembangan  kelembagaan  ekonomi  pesantren dalam  melatih  kewirausahaan  santri  dan  kemandirian  santri  serta meningkatkan kesejahtaraan bersama. Namun karena istilah koperasi tidak sesederhana Kapontren maka perlu memahami istilah koperasi. Koperasi  berasal  dari  kata cooperation (bahasa  Inggris),  yang  berarti adalah  kerja  sama. 13 Sedangkan  menurut  istilah,  Koperasi  adalah suatu  perkumpulan  yang  dibentuk  oleh  para  anggota  peserta  yang berfungsi  untuk  memenuhi  kebutuhan  para  anggotanya  dengan harga  yang  relatif  rendah  dan  bertujuan  memajukan  tingkat  hidup bersama.
Perspektif Undang-undang Perkoperasian menyebutkan bahwa “koperasi  merupakan  badan  hukum  yang  didirikan  oleh  orang perseorangan  atau  badan  hukum  Koperasi,  dengan  pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”. UU ini mengisyaratkan  yang  namanya  koperasi  harus  berbadan  hukum, artinya lembaga tersebut harus terdaftar sebagai koperasi dengan cara sebagaimana  Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  2021  Tentang  Kemudahan,  Pelindungan,  Dan Pemberdayaan  Koperasi  dan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah menyebutkan  Pembentukan  Koperasi  dilakukan  dengan  akta pendirian oleh notaris yang memuat anggaran dasar.
Ada  beberapa jenis koprasi, sebagaimana diatur pada Pasal 83 UU Perkoperasian bahwa jenis Koperasi terdiri dari:
a. Koperasi konsumen;
13 Putu  Trisna  Ganitri,  “Pengaruh  Modal  Sendiri,  Modal  Pinjaman,  Dan Volume Usaha Terhadap Selisih Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Simpan Pinjam,”
Bisma: Jurnal Manajemen Vol. 4 No. (n.d.).

## Implementasi Pengaturan Fasilitasi Pesantren
dalam Pengembangan Koperasi Pondok Pesantren
Merupakan koprasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan  di  bidang  penyediaan  barang  kebutuhan Anggota dan non-Anggota.
b. Koperasi produsen; Merupakan koprasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan  di  bidang  pengadaan  sarana  produksi  dan pemasaran  produksi  yang  dihasilkan  Anggota  kepada Anggota dan non-Anggota. c. Koperasi jasa; Merupakan koprasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan  jasa  non-simpan  pinjam  yang  diperlukan  oleh Anggota dan non-Anggota.
d. Koperasi Simpan Pinjam.
Merupakan koprasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.
Dalam  perkembangan  koperasi  terdapat  spesifikasi  koperasi yang  hanya  untuk  dilakukan  oleh  umat  muslim  yaitu  koperasi syariah, koperasi syariah merupakan koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah  Islam yaitu Al-quran  dan  Assunah.  Pengertian  umum  dari  koperasi  syariah adalah  badan  usaha  koperasi  yang  menjalankan  usahanya  dengan prinsi-prinsip syariah.
UU  Perkoperasian  sudah  mengakui  adanya  prinsip  syariah sebagaimana  ditaur  pada Pasal  87  ayat  (3)  bahwa  Koperasi  dapat menjalankan  usaha  atas  dasar  prinsip  ekonomi  syariah. Sedangkan pada  pasal  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021 menyebutkan  bahwa prinsip  syariah  adalah  prinsip  hukum  Islam dalam  kegiatan  perkoprasian  berdasaarkan  fatwa  yang  dikeluarkan oleh  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam  penetapan  fatwa  di bidang syariah.
Lembaga  yang  berwenang  untuk  menetapkan  fatwa  terkait dengan  prinsip  syariah  di  Indonesia  yaitu  lembaga  Majlis  Ulama Indonesia  (MUI)  atas  dasar  al-quran,  hadist,  ijma’  dan  qiyas.  Dasar dalil  dalam  menetapkan  fatwa  prinsip  syariah  tersebut  merujuk  pada firman  Allah  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  bertakwalah  kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang- orang  yang  beriman.  Maka  jika  kamu  tidak  mengerjakan

## Ansori
(meninggalkan  sisa  riba),  maka  ketahuilah,  bahwa  Allah  dan  Rasul- Nya  akan  memerangimu.  Dan  jika  kamu  bertaubat  (dari  pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. al-Baqarah/2: 278-279).
Maka dengan adanya prinsip koperasi syariah yang difatwakan oleh  MUI  dapat  ditegaskan  koperasi  syariah  merupakan  lembaga intermediasi  dan  penyedia  jasa  keuangan  yang  bekerja  berdasarkan etika dan system nilai Islam yaitu bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan  spekulatif  (maisir),  bebas  dari  hal-hal  yang  tidak  jelas  dan meragukan  (gharar),  berprinsip  keadilan,  dan  hanya  membiayai kegiatan usaha yang halal.
Sedangkan Koperasi pondok pesantren (Kapontren) merupakan lembaga  koperasi  yang  keberadaanya  di  lingkungan  pesantren, 14 artinya  koperasi  pondok  pesantren  yang  bernotaben  Islam  dalam penyelenggaraanya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, maka kesimpulannya  adalah  koperasi  pondok  pesantren  (kapontren) merupakan  koperasi  yang  bergerak  untuk  pemberdayaan  ekonomi yang  berada  di  pondok  pesantren  dalam  upaya  meningkatkan kesejahteraan,  baik  di  lingkungan  pesantren  maupun  di  lingkungan masyarakat dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada pada lingkungan sekitar pesantren sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,  artinya  tidak  diperkenankan  berkoperasi  yang  di  dalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir, dan gharar.
Pendirian Koperasi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021  Tentang  Kemudahan,  Pelindungan,  dan  Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Pendirian koperasi menurut Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021  dapat  dilihat  dalam  peragraf  1  tentang  pembentukan  koperasi disebutkan  bahwa  pembentukan  koperasi  dapat  dilakukan  dengan dengan  dua  alur  yaitu  pertama  Koperasi  primer  dibentuk  paling sedikit  oleh  9  (sembilan)  orang,  dan  kedua    Koperasi  sekunder dibentuk  paling  sedikit  oleh  3  (tiga)  Koperasi.  Dengan  adanya  dua alur tersebut Koperasi yang dibentuk harus memperoleh status badan hukum  pada  tanggal  diterbitkan  surat  keputusan  menteri  yang
14 Amrullah,  “Analisis  Manajemen  Pengelolaan  Koperasi  Pesantren  Dalam Mewujudkan Kemandirian Pesantren Ummul Ayman Samalanga,” Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam Vol. 1, No (2019).

## Implementasi Pengaturan Fasilitasi Pesantren dalam Pengembangan Koperasi Pondok Pesantren
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum  dan  hak asasi  manusia  tentang  pengesahan  badan  hukum  Koperasi. Pembentukan  Koperasi  tersebut  dilakukan  dengan  akta  pendirian yang memuat anggaran dasar.
Selanjutya,  dalam  pembentukan  Koperasi  sebagaimana dimaksud di atas harus diawali dengan rapat pembentukan Koperasi yang  dihadiri  oleh  pendiri  koperasi.  Rapat  pembentukan  Koperasi tersebut  dapat  dilakukan  secara  daring  dan/atau  luring.  dan  Hasil rapat  pembentukan  koperasi  tersebut  dinyatakan  dengan  notulen atau  berita  acara  yang  ditandatangani  oleh  pimpinan  rapat,  dalanm bentuk paraf atau tanda tangan dengan tinta basah atau elektronik.

## Fasilitasi Pendirian Koperasi Pondok Pesantren oleh Pemerintah
Pasal  7  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021  tentang Kemudahan,  Pelindungan,  dan  Pemberdayaan  Koperasi  dan  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  menyebutkan  bahwa  Pemerintah Pusat dan  Pemerintah  Daerah  melakukan  pembinaan  dan  pendampingan bagi  kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi. Terkait dengan  koperasi  pondok  pesantren  diperkuat  dengan  adanya  UU Pesantren yang didalamnya mengatur tentang fasilitasi pesantren dan diberikan tanggung jawab kepada pemerintah pusat dan daerah.
Mengenai  fasilitiasi  pendirian  koprasi  pondok  pesantren  yang diberikan  kepada  pemerintah  daerah  terutama  pemerintah  daerah jawa  timur  dapat  ditemui  di  Perda  yang  sudah  disahkan  yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Fasilitasi  Pengembangan  Pesantren,  kaitannya  dengan  fasilitasi pendirian  koperasi  pondok  pesantren  dapat  ditemui  pada  Bab  IV tentang  Pemberdayaan,  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  dan  (2)  meyebutkan bahwa  Pemerintah  Provinsi  melakukan  pemberdayaan  Pesantren dalam  rangka  meningkatkan  peran  Pesantren  dalam  pembangunan Daerah dan Pemberdayaan tersebut dapat dilakukan dalam salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi.
Istilah  pemberdayaan  ekonomi  tersebut  dalam  bahasa  Inggris disebut sebagai empowerment . Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki agar menjadi sebuah  sistem  yang  bisa  mengorganisasi  diri  mereka  sendiri  secara mandiri.

## Ansori
120
Pemberdayaan  ekonomi  tersebut  dijabarkan  dalam  Pasal  7 disebutkan bahwa bentuk pemberdayaan ekonomi yaitu :
a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
b. penguatan  potensi  dan  kapasitas  ekonomi  Pesantren  dan masyarakat; c. pendirian  koperasi,  lembaga  keuangan,  dan  lembaga  usaha mikro, kecil, dan menengah; d. pendampingan  dan  bantuan  pemasaran  terhadap  produk masyarakat; e. pinjaman dan/atau bantuan keuangan; f. bimbingan  manajemen  keuangan,  optimalisasi,  dan  kendali mutu; g. kegiatan sosial kemasyarakatan; h. pemanfaatan  dan  pengembangan  teknologi  industri; dan/atau i. pengembangan program lainnya.
Bentuk  tersebut  salah  satunya  terkait  dengan  pendirian koperasi,  lembaga  keuangan,  dan  lembaga  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah,  hal  ini  akan  diimplentasikan  dengan  peraturan  lebih lanjut  dengan  peraturan  gubernur,  maka  setidaknya  dalam  hal fasilitasi  pendirian  koperasi  pondok  pesantren  didalam  peraturan gubenur  yang  akan  diatur  bekiatan  dengan  bagaimana  pesantren dapat  mendirian  badan  usaha  dengan  mudah,  dengan  cara memberikan  pendampingan  terhadap  pesantren  dari  tahap perencanaan  sampai  pada  pengelolaan.  Karena  tidak  semua pesantren  dapat  mendirikan  koperasi  yang  alur  pendiriannya  harus mengikuti aturan yang dalam UU Perkoperasian dan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah jika  tidak  ada  pendapingan kepada pondok pesantren. Maka dari itu perlu pendampingan secara bertahap  supaya  pesantren  dapat  mendirikan  koprasi  pondok pesantren,  seperti  tahap  pembuatan  aktenotaris,  tahap  pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tahap pembuatan surat pendirian  usaha  oleh  kementrian  hukum  dan  HAM,  dan  tahap pengesahaan-pengesahan yang lain yang berkaitan dengan pendirian koperasi.  Tahapan  tersebut  dilakukan  agar  semua  pesantren  yang terdaftar mendapatkan  hak yang sama mendirikan koperasi pondok pesantren.

## Penutup
Koperasi  pondok  pesantren  (kapontren)  merupakan  koperasi yang bergerak untuk pemberdayaan ekonomi yang berada di pondok pesantren  dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan,  baik  di lingkungan  pesantren  maupun  di  lingkungan  masyarakat  dengan mengoptimalkan  penggunaan  sumber  daya  yang  ada  pada lingkungan  sekitar  pesantren  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah, maka dengan adanya UU Pesantren dan Perda Jawa Timur Nomor 3 Tahun  2022  Tentang  Fasilitasi  Pengembangan  Pesantren  Kapontren dapat didirikan dengan mudah oleh semua pesantren yang terdaftar di Kementrian Agama dengan cara pendapingan pendirian kapontren oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Jawa Timur.

## Daftar Pustaka
Ahmad  Zayadi.  “Direktur  Pendidikan  Diniyah  Dan  Pondok Pesantren Kementerian Agama.” Https://Kemenag.Go.Id/Read/Ruu- Pesantren-Dan-Pendidikan-Berkeadilan-J7knp , n.d. Amrullah.  “Analisis  Manajemen  Pengelolaan  Koperasi  Pesantren
Dalam  Mewujudkan  Kemandirian  Pesantren  Ummul  Ayman
Samalanga.” Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam Vol. 1, No (2019). Ansori.  “Legalitas  Hukum  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  Dalam Menyelenggarakan Pilkada.” Jurnal Konstitusi volume 14 (n.d.). Faisol, Ahmad. “Jaringan Kiai Kampung Bangkalan Bersatu, Dorong Pemerintah Perkuat Pelaksanaan UU Pesantren.” Https://Surabaya.Tribunnews.Com/2021/05/11/Jaringan-Kiai- Kampung-Bangkalan-Bersatu-Dorong-Pemerintah-Perkuat-
Pelaksanaan-Uu-Pesantren?Page=2. , 2021. “Https://Ditpdpontren.Kemenag.Go.Id/Pdpp/Statistik?Id=35,” n.d. Humas Bangkalan. “Bupati Bangkalan "Pondok Pesantren Dan Santri Merupakan  Potensi  SDM  Yang  Besar  Maka  Perlu
Diberdayakan.” Https://Setda.Bangkalankab.Go.Id/Berita- Detail.Php?Id=369 , 2022. Nurdin  Usman. Konteks  Implementasi  Berbasis  Kurikulum .  Jakarta:
Grasindo, 2002.
Pca/hjr. “Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren Disahkan Jadi
Perda.” Https://Kominfo.Jatimprov.Go.Id/Berita/Raperda-Fasilitasi-
Pengembangan-Pesantren-Disahkan-Jadi-Perda. , n.d. Putu Trisna Ganitri. “Pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman, Dan

## Ansori
122
Volume  Usaha  Terhadap  Selisih  Hasil  Usaha  (SHU)  Pada Koperasi  Simpan  Pinjam.” Bisma:  Jurnal  Manajemen Vol.  4  No. (n.d.).
Setiawan, Guntur. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan . Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
Sulistyatuti,  Purwanto  dan. Analisis  Kebijakan  Dari  Formulasi  Ke
Implementasi Kebijakan . Jakarta: Bumi Aksara, 1991. Supriatman, Yan Yan. “Pendidikan Pesantren Menurut Cak Nur Dan
Yudian  Wahyudi.” Tajdid:  Jurnal  Pemikiran  Keislaman  Dan
Kemanusiaan Vol. I No. (2017).