Model Pemasaran Ternak Sapi di Kecamatan Praya Timur Pasca Program Bumi Sejuta Sapi di Nusa Tenggara Barat
Zulkarnaen 1

## Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

## Abstract
After  Bumi  Sejuta  Sapi  (BSS)  program  in  NTB,  cattle  farmers  are  required  to determine  the  marketing  patterns  of  their  animals,  where  female  cattle  cannot  be traded easily, especially intended for consumption. This research is conducted to find out the cattle marketing model in the Praya Timur District after the Bumi Sejuta Sapi program.  This  study  uses  a  qualitative  approach  with  explorative  descriptive methods. The location of the study was conducted in Praya Timur District, Central Lombok  Regency.  The  data  analysis  model  used  is  the  Miles  and  Huberman  model analysis,  where  the  data  that  has  been  categorized,  and  interpreted  subsequently is described in a model. The results of this study indicate that the livestock marketing model in the Praya Timur District is not much different from the previous livestock marketing model where farmers are free to sell their livestock in the animal market, to  slaughterhouses,  other  breeders,  or  to  other  traders.  The  difference  is  that  for recipients of livestock assistance from the BSS program, sales of cattle may only be done if they have given birth at least twice; The sale of female cattle outside the area is not permitted; and Prohibition of slaughter of cattle that are still productive Keywords : bumi sejuta sapi, marketing model

## abstrak
Pasca  program  Bumi  Sejuta  Sapi  (BSS)  di  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB),  peternak sapi dituntut untuk menentukan pola pemasaran ternaknya, dimana sapi betina tidak dapat diperjualbelikan dengan mudah, apalagi ditujukan untuk konsumsi.  Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  model  pemasaran  ternak  sapi  di  Kecamatan  Praya Timur pasca program Bumi Sejuta Sapi  Provinsi  NTB. Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  metode  deskriptif  eksploratif.  Lokasi  penelitian dilakukan  di  Kecamatan  Praya  Timur  Kabupaten  Lombok  Tengah.  Model  analisis data yang digunakan adalah analisis model Miles dan Huberman, dimana data yang telah  dikategorisasi,  dan  ditafsirkan  selanjutnya  dideskripsikan  dalam  suatu  model. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  model  pemasaran  ternak  di  Kecamatan Praya Timur tidak jauh berbeda dengan model pemasaran ternak sebelumnya dimana peternak  bebas  melakukan  penjualan ternaknya  di  pasar  hewan,  rumah  pemotongan hewan  (RPH),  kepada  peternak  lain,  atau  kepada  pedagang  lainnya.  Yang membedakan  adalah  bagi  penerima  bantuan  ternak  dari  program  BSS,  penjualan ternak  sapi  bantuan  hanya  bolah  dilakukan  jika  telah  beranak  minimal  dua  kali; Penjualan  ternak  sapi  betina  ke  luar  daerah  tidak  dibolehkan;  dan  pelarangan pemotongan ternak sapi yang masih produktif
Kata Kunci: bumi sejuta sapi, model pemasaran, pengendalian penjualan sapi betina
1 Korespondensi. zulkarnaen_amm@yahoo.co.id

## PENDAHULUAN
Nusa  Tenggara  Barat  (NTB)  merupakan  salah  satu  produsen  sapi  di  Indonesia  yang memiliki  potensi  lahan  pengembangan  sapi  cukup  luas.  Berdasarkan  perhitungan  ketersediaan pakan,  NTB  memiliki  potensi  kapasitas  tampung  ternak  2  juta  ekor  pertahun,  di  mana  yang dimanfaatkan baru sekitar 34,79 persen. Luas lahan potensial untuk pakan ternak terbagi di dua pulau yakni Pulau Lombok sebesar 386.478 hektar yang bisa memenuhi kebutuhan pakan ternak sebanyak 800 ribu ekor, sementara lahan di Pulau Sumbawa yang potensial untuk sumber pakan mencapai 1,3 juta hektar yang diperkirakan bisa untuk memenuhi kebutuhan pakan 1,2 juta ekor.
Dalam rangka mengokohkan NTB sebagai produsen sapi sekaligus mendukung percepatan program  swasembada  daging  sapi,  Pemerintah  Provinsi  NTB  sejak  17  Desember  2008  telah melaksanakan sebuah program akselerasi pengembangan ternak sapi yaitu Program Bumi Sejuta Sapi (BSS).
Melalui  program  BSS  diupayakan  peningkatan  populasi,  produksi,  dan  produktivitas  sapi dengan  menetapkan  empat  kebijakan  pokok,  yaitu:  1)  3S  (Satu  induk–Satu  anak–Satu  tahun), bertujuan  untuk  mengoptimalkan  produktivitas  induk  sapi,  sehingga  meningkatkan  jumlah kelahiran pedet; 2) Pengendalian penjualan sapi bibit betina,  berupa pembatasan pengiriman ke luar  daerah  sapi  bibit  betina  selama  tiga  tahun  pertama  program  NTB  BSS  (2009-2011),  yang semula sekitar 13.000 ekor menjadi 8.500 ekor per tahun. Dengan pembatasan pengeluaran sapi bibit betina selama periode tertentu maka jumlah induk pada periode berikutnya akan meningkat; 3)  Pengendalian  pemotongan  betina  produktif:  kebijakan  ini  berupa  upaya  pengurangan persentase  pemotongan  betina  produktif  terhadap  jumlah  pemotongan  tercatat,  dari  20%  pada Tahun 2009 menjadi 10% pada Tahun 2013 dan 5% pada Tahun 2018. Kebijakan ini merupakan bagian  dari  upaya  meningkatkan  jumlah  induk  produktif;  4)  Pengendalian  penyakit  pedet: kebijakan  ini  berupa  upaya  pengurangan  jumlah  kematian  pedet  yang  diakibatkan  oleh  parasit dengan memberikan obat cacing gratis untuk pedet umur 1 sampai 6 bulan. Kebijakan ini penting karena hampir 70% kematian pedet diakibatkan oleh parasit. (Blue Print NTB BSS, 2009)
Dalam  mensukseskan  program  BSS  itu,  Pemerintah  Provinsi  NTB  telah  mengeluarkan sejumlah regulasi antara lain membatasi tata niaga (pemasaran) ternak antar pulau, pengendalian pemotongan  sapi  betina  produktif  dan  pembibitan  sapi  berbasis  masyarakat.  Regulasi  tersebut dikeluarkan dalam bentuk peraturan Gubernur NTB. Selain itu, sejak 2009 telah disalurkan dana program  pemberdayaan  masyarakat  kepada  252  kelompok  peternak  dengan  nilai  Rp.30,308 miliar, yang dimanfaatkan peternak untuk pengadaan ternak sapi sebanyak 4.351 ekor.
Pembatasan  pengiriman  ternak  sapi  bibit  betina  ke  luar  daerah  dan  kebijakan  untuk mengurangi persentase pemotongan betina produktif berdampak langsung pada pendapatan/pemenuhan kebutuhan hidup peternak dimana larangan menjual sapi ke luar  daerah dapat  menyebabkan  penjualan  hanya  terjadi  antara  peternak  dengan  pembeli  lokal.  Hal  ini berpengaruh  langsung  pada  pendapatan  peternak,  sebagaimana  penelitian  yang  dilakukan  oleh Damayanti,  dimana  kontribusi  pendapatan  dari  usaha  ternak  sapi  potong  terhadap  pendapatan keluarga  adalah  sebesar  69,3%,  jika  pembatasan-pembatasan  penjualan  ternak  terus  dilakukan, maka indek pemenuhan kebutuhan petani peternak dari usaha peternakan akan terus menurun.
Dengan  adanya  kebijakan  NTB  BSS  tersebut  tentu  berpengaruh  pada  model  pemasaran hasil ternak karena adanya pengaturan penjualan dan pemotongan ternak terutama ternak betina produktif. Walaupun kebijakan BSS bertujuan untuk meningkatkan  populasi sapi di NTB, akan tetapi  di  sisi  lain  pembatasan  penjualan  dan  pemotongan  sangat  mungkin  dapat  merugikan peternak  terutama  peternak  yang  tidak  mendapat  bantuan  dari  program  BSS,  maka  pemerintah provinsi  NTB  perlu  menentukan  model  pemasaran  yang  dapat  mengeliminir  potensi  kerugian yang  mungkin  ditanggung  peternak  akibat  program  BSS,  termasuk  pemasaran  ternak  di Kecamatan Praya Timur.
Kecamatan Praya Timur merupakan  daerah penghasil ternak yang cukup potensial karena memiliki lahan kurang produktif yang cukup sebagai tempat penggembalaan.  Kemampuan para
peternak untuk mengelola ternak sebagai sebuah bisnis masih tergolong sederhana. Hal ini dapat dilihat  dari  perilaku  para  peternak  yang  bersifat  monoton  turun  temurun  sebagai  pembudidaya ternak kemudian menjual ternak hidup pada sesama peternak, calo ternak, pedagang pengumpul, atau paling jauh sampai di pasar ternak di Praya Lombok Tengah.
Pasca  program  NTB  Bumi  Sejuta  Sapi,  peternak  telah  diarahkan  untuk  mengatur  pola pemotongan  dan  penjualan  ternak.  Ternak  sapi  betina  yang  masih  produktif  tidak  dapat diperjualbelikan  dengan  mudah  apalagi  ditujukan  untuk  konsumsi.  Penjualan  ternak  betina produktif  hanya  ditujukan  untuk  pembibitan  atau  indukan  bagi  peternak  lain  di  sekitar  pulau Lombok,  tidak  diperkenankan  pengiriman  ke  luar  pulau  Lombok.  Berdasarkan  kebijakan pemerintah  tersebut,  maka  peternak  dituntut  untuk  menentukan  pola  pemasaran  ternaknya sehingga dapat mendukung terlaksananya program pemerintah dalam mewujudkan NTB sebagai salah satu wilayah penghasil ternak secara nasional.
Pasca  NTB  BSS,  pemasaran  ternak  sapi  di  Kecamatan  Praya  Timur  harus  disesuaikan dengan  kebijakan  pemerintah.  Oleh  karena  itu  dalam  penelitian  ini,  permasalahan  yang  timbul adalah  bagaimanakah  model  pemasaran  ternak  sapi  di  Kecamatan  Praya  Timur  Pasca  Program NTB BSS.
Kebijakan Bumi Sejuta Sapi merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah NTB dalam upaya peningkatan populasi, produksi, dan produktivitas sapi di wilayah NTB. Untuk itu ditetapkan  empat  kebijakan  pokok,  yaitu  (1)  3S  (Satu  induk  -  Satu  anak  -  Satu  tahun).  Tujuan kebijakan  ini  untuk  mengoptimalkan  produktivitas  induk  sapi,  sehingga  meningkatkan  jumlah kelahiran pedet; (2) Pengendalian pengeluaran sapi bibit betina: kebijakan ini berupa pembatasan pengeluaran  sapi  bibit  betina;  (3)  Pengendalian  pemotongan  betina  produktif:  kebijakan  ini berupa  upaya  pengurangan  persentase  pemotongan  betina  produktif  terhadap  jumlah pemotongan; (4) Pengendalian penyakit pedet: kebijakan ini berupa upaya pengurangan jumlah kematian pedet yang diakibatkan oleh parasit dengan memberikan obat cacing gratis untuk pedet umur 1 sampai 6 bulan. ( Blue Print NTB BSS)
Sistem  pemasaran  merupakan  satu  kesatuan  urutan  lembaga-lembaga  pemasaran  dengan tugasnya  melakukan  fungsi-fungsi  pemasaran  untuk  memperlancar  aliran  produk  dari  produsen awal ke tangan konsumen akhir. Begitu pula sebaliknya memperlancar aliran uang, nilai produk yang  tercipta  oleh  kegiatan  produktif  yang  dilakukan  oleh  lembaga-lembaga  pemasaran,  baik dari  tangan  konsumen  akhir  ke  tangan  produsen  awal  dalam  suatu  sistem  komoditas  (Gumbira dan Harizt, 2001).
Model  pemasaran  menunjukkan  hubungan  di  antara  berbagai  aktivitas  dalam  kegiatan pemasaran  yang  melibatkan  pelaku  dan  sistem  pemasaran.  Pengembangan  model  pemasaran memiliki  karakteristik  sebagai  berikut  (Adhinugroho,  2002),  pertama,  secara  khusus  berkaitan dengan  penentuan  cara  bagaimana  perusahaan  mampu  unggul  dalam  persaingan,  dengan memanfaatkan  kekuatannya  untuk  memberi  nilai  lebih  kepada  pelanggannya  dari  waktu  ke waktu.  Kedua,  merupakan  suatu  proses  yang  kompleks  dimana  biasanya  melibatkan pengambilan  keputusan  yang  kompleks  pula  oleh  para  manajer  dan  memerlukan  analisis  yang komprehensif  tentang  perubahan  lingkungan  maupun  suatu  perpaduan  dari  informasi  yang bermanfaat. Ketiga, memerlukan banyak informasi strategik yang relevan dan juga pengetahuan yang luas.  Keempat, melibatkan ketidakpastian dan kerancuan yang tinggi.  Kelima, melibatkan pengalaman, intuisi dan dugaan dari para manajer.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitia  deduktif  dengan  pendekatan  kualitatif,  menggunakan metode Deskriptif Eksploratif.  Adapun  yang menjadi fokus pada penelitian kualitatif ini adalah menganalisis  berbagai  fenomena  ditinjau  dari  aspek  ekonomi  berupa  sistem  pemasaran  ternak pasca program NTB BSS.
Model  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  model Miles dan Huberman, dimana data  yang  telah  dikategorisasi,  dan  ditafsirkan  selanjutnya  dideskripsikan  dalam  suatu  model. Untuk  menyajikan  data  hasil  penelitian  agar  lebih  bermakna  dan  lebih  mudah  dipahami,  maka digunakan interactive model analysis dari Milles dan Huberman.

## Gambar 1. Model Analisis Milles dan Huberman Sumber: Milles dan Huberman (2009)
Model  ini  menggambarkan  adanya  interaksi  yang  berulang  dan  terus  menerus.  Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan merupakan rangkaian kegiatan analisis. Kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan kegiatan yang saling susul menyusul selama proses penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemasaran pada prinsipnya merupakan proses kegiatan penyaluran produk yang dihasilkan oleh  produsen  agar  dapat  sampai  kepada  konsumen.  Pasca  program  NTB  BSS  pemerintah mengupayakan  untuk  lebih  memperluas  pemasaran  ternak  bukan  hanya  menjual  sapi  hidup berupa  bibit,  akan  tetapi  mengupayakan  penjualan  produk  berbahan  daging  sapi  yang  telah diolah  menjadi  berbagai  makanan  seperti  kerupuk  kulit,  dendeng  paru,  kerupuk  urat  dan  abon sapi.  Pengolahan  hasil  ternak  masih  bergerak  di  sektor  makanan,  belum  kepada  sektor  industri pakaian atau kimia.
Model pemasaran ternak sesudah program BSS lebih memperhatikan kriteria jenis, umur, jenis  kelamin  dan  waktu  penjualan  ternak  diatur  oleh  pemerintah.  Melalui  peraturan  Gubernur NTB ditentukan tata laksana pemasaran ternak dengan tujuan agar petani peternak dapat dengan mudah  memasarkan  ternaknya,  namun  di  sisi  lain,  diperlukan  pengendalian  penjualan  dan pemotongan  ternak agar  populasi  ternak terus  bertambah  sehingga  NTB  dapat  menjadi  sumber penyedia  daging  maupun  bibit  ternak  sapi  nasional.  Kepala  Dinas  Peternakan  Provinsi  NTB menjelaskan bahwa, pola penjualan dan pemotongan ternak diatur meliputi beberapa hal sebagai berikut (wawancara, 12 Agustus 2014) : (1) Tempat penjualan; penjualan ternak dapat dilakukan secara bebas antar peternak, peternak dan masyarakat lokal, penjualan  di pasar ternak di sekitar Pulau Lombok bagi peternak di Lombok atau di sekitar Pulau Sumbawa bagi peternak di pulau Sumbawa;  (2)  Penentuan  harga  oleh  pemerintah;  harga  jual  sapi  ditentukan  sesuai  dengan gradenya  yang  diatur  secara  periodik  sesuai  dengan  perkembangan  harga  di  pasar.  Dengan demikian potensi kerugian peternak akibat kemungkinan penurunan harga ternak dapat dihindari; (3) Pembelian oleh pemerintah; selama program BSS, pemerintah banyak melakukan pembelian terhadap ternak sapi milik peternak untuk disalurkan kepada kelompok peternak lainnya sebagai bantuan. Dengan banyaknya pembelian  oleh pemerintah maka harga ternak sapi  menjadi relatif stabil,  sehingga  penurunan  penjualan  ke  luar  daerah  akibat  pembatasan  kuota  penjualan  dapat
Pengumpulan Data Penyajian Data Reduksi Data Verifikasi kesimpulan
diimbangi;  (4)  Waktu  penjualan;  bantuan  ternak  yang  diberikan  kepada  kelompok  peternak, tidak  dibenarkan  untuk  dijual  sebelum  beranak  minimal  dua  kali;  (5)  Regulasi  pemotongan ternak; tidak mengizinkan pemotongan ternak bunting bantuan pemerintah. Bagi peternak yang tidak mendapat bantuan dan terpaksa  memotong ternak  yang bunting karena desakan ekonomi, maka pemerintah akan melakukan pembelian untuk diberikan kepada kelompok peternak lainnya untuk dipelihara; (6) Regulasi terhadap rumah potong hewan (RPH); RPH baik milik pemerintah maupun  swasta  dihimbau  untuk  menghindari  pemotongan  ternak  bunting.  Semua  RPH  harus memberikan  laporan  kepada  Dinas  Peternakan  jika  terdapat  ternak  bunting  di  RPH  sehingga Dinas  Peternakan  dapat  memberikan  solusi  berupa  pembelian  oleh  pemerintah  atau  pemberian insentif kepada pemilik ternak untuk menghindari pemotongan ternak bunting.
Selama  pelaksanaan  program  NTB  BSS,  jumlah  pembelian  ternak  oleh  pemerintah  yang cukup  banyak  untuk  dihibahkan  kepada  para  kelompok  peternak.  Hal  ini  menjadi  katalisator untuk  menstabilkan  harga  ternak,  dapat  membawa  dua  dampak  yaitu  a)  semakin  banyaknya ternak  di  daerah  NTB  karena  pembelian  ternak  disalurkan  kepada  peternak  lainnya  sehingga ternak  tidak  harus  ke  luar  daerah;  b)  harga  jual  ternak  lokal  relatif  stabil  karena  iklim  pasar ternak  menjadi  semakin  ramai  oleh  pembelian  pemerintah,  sehingga  pendapatan  petani  ternak menjadi  lebih  stabil  pula.  Adapun  model  pemasaran  ternak  di  NTB  pasca  Program  NTB  BSS dapat disajikan pada gambar berikut.

## Gambar 2. Model Pemasaran Ternak Sapi di NTB setelah Program Bumi Sejuta Sapi
Sumber: Yusuf dan Nulik (dikembangkan oleh penulis untuk penelitian ini).
Dalam hal pengiriman ternak ke luar daerah, Program NTB BSS memberikan ijin dengan kebijakan  selektif  berupa:  (1)  Pengiriman  ke  RPH  luar  daerah  dilakukan  dengan  kuota terbatas yaitu  target  terus  dikurangi  setiap  tahun hingga  hanya  5%  di  tahun  2018;  (2)  Untuk  kebutuhan konsumsi  daging  luar  daerah,  ternak  yang  boleh  dikirim  ke  luar  daerah  hanya  ternak  jantan (dengan mempertimbangkan kecukupan pejantan di daerah NTB), atau ternak betina yang sudah tidak produktif; (3) Pengeluran ternak produktif atau ternak bakalan ke luar daerah sebagai bibit atau  untuk  penggemukan,  dapat  dilakukan  atas  permintaan  khusus  oleh  pemerintah  daerah tujuan.
Kecamatan Praya Timur merupakan  daerah penghasil ternak yang cukup potensial karena memiliki lahan kurang produktif yang cukup sebagai tempat penggembalaan.  Kemampuan para peternak untuk mengelola ternak sebagai sebuah bisnis masih tergolong sederhana. Hal ini dapat dilihat  dari  perilaku  para  peternak  yang  bersifat  monoton  turun  temurun  sebagai  pembudidaya
ternak kemudian menjual ternak hidup pada sesama peternak, calo ternak, pedagang pengumpul, atau paling jauh sampai di pasar ternak di Praya Lombok Tengah. Demikian pula produk olahan berbahan daging sapi hingga saat ini belum ditemui.

## Gambar 3. Model Pemasaran Ternak Sapi di Kecamatan Praya Timur
Sumber : Yusuf dan J. Nulik (dikembangkan oleh penulis untuk penelitian ini).
Peternak  dalam  memasarkan  ternaknya  dapat  menyasar  empat  entitas  yaitu  calo  ternak, masyarakat umum untuk konsumsi lokal, peternak lain untuk budidaya dan pasar hewan. Pasca program  BSS  terdapat  satu  entitas  tambahan  sebagai  pembeli  ternak,yaitu  pemerintah  dimana untuk memenuhi kebutuhan bibit sapi untuk diberikan kepada peternak potensial dan membantu peternak  yang  telah  ada,  pemerintah  dapat  membeli  bibit  sapi  dari  pasar  ternak,  dari  peternak langsung dan dapat pula didatangkan dari daerah lain. Program NTB BSS ini ternyata membawa dampak positif bagi peternak dimana pemasaran ternak menjadi lebih semarak karena banyaknya pembelian oleh pemerintah.
Ternak bantuan pemerintah melalui program NTB BSS juga dapat dijual oleh peternak jika ternak bantuan tersebut telah beranak lebih dari dua kali. Namun demikian dalam pemasarannya diperlukan  adanya  pengawasan  dari  pemerintah  sehingga  tidak  terjadi  penjulan  ternak  sebelum waktu  yang ditentukan. Adapun model pemsaran ternak pasca BSS di  Kecamatan Praya Timur dapat digambarkan pada bagan berikut.
Gambar 4. Model Modifikasi Pemasaran Ternak Sapi di Kecamatan Praya Timur Pasca NTB BSS
Bantuan ternak dari pemerintah melalui program NTB BSS dapat dikelola dan miliki oleh kelompok  peternak  penerima  bantuan.  Namun  demikian  diperlukan  sebuah  sistem  kontrol  dari pemerintah  berupa:  a)  pengawasan  kelompok  peternak  agar  tidak  terjadi  penjualan  ternak sebelum ternak bantuan berkembang biak minimal dua keturunan; b) Pembuatan regulasi disertai pengawasan agar dalam jangka waktu tertentu terjadi transfer ternak dari penerima bantuan yang sudah berkembang kepada kelompok baru yang belum menerima bantuan; c) sistem seleksi yang lebih  akurat  terhadap  kelompok  penerima  untuk  mengurangi  resiko  kehilangan  ternak  karena keamanan  yang  kurang  terjamin;  d)  diperlukan  pembentukan  pengusaha  lokal  di  Kecamatan Praya Timur yang memiliki skope usaha lebih luas untuk memenuhi kebutuhan daging nasional.

## SIMPULAN
Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut, (1) Model pemasaran ternak pasca diluncurkannya program BSS, peternak dan atau pengepul ternak di  Kecamatan  Praya  Timur  tidak  dapat  melakukan  penjualan  ke  luar  daerah,  namun  demikian, penjualan dilakukan secara bebas masih bisa dilakuka hanya di tingkat lokal, (2) Peternak dalam memasarkan ternaknya dapat menyasar empat entitas yaitu calo ternak, masyarakat umum untuk konsumsi lokal, peternak lain untuk budidaya dan pasar hewan, (3) Pasca program BSS terdapat satu  entitas  tambahan  sebagai  pembeli  ternak,yaitu  pemerintah  dimana  untuk  memenuhi kebutuhan  bibit  sapi  untuk  diberikan  kepada  peternak  potensial  dan  membantu  peternak  yang telah  ada,  pemerintah  dapat  membeli  bibit  sapi  dari  pasar  ternak,  dari  peternak  langsung  dan dapat  pula  didatangkan  dari  daerah  lain, (4)  Ternak  bantuan  pemerintah  melalui  program  NTB BSS  juga  dapat  dijual  oleh  peternak  jika  ternak  bantuan  tersebut  telah  beranak  lebih  dari  dua kali.  Namun  demikian  dalam  pemasarannya  diperlukan  adanya  pengawasan  dari  pemerintah sehingga tidak terjadi penjulan ternak sebelum waktu yang ditentukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Berita  Resmi  Statistik  BPS  Provinsi  NTB, Perkembangan  Nilai  Tukar  Petani  Provinsi Nusa Tenggara  Barat  Menurut  Sub  Sektor Bulan  Oktober  2013 .  No.  68/11/52/Th.VI,  1 Nopember 2013, Mataram 2013.
BPS.  2005-2011. NTB  Dalam  Angka.  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat . Mataram, 2005
BPS Kab. Lombok Tengah, 2013, Kecamatan Praya Timur Dalam Angka , 2013.
Damayanti, 2008, Sistem Usaha Ternak Sapi Potong Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Keluarga (Studi Kasus : Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang)
Dinas  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan,  2012, Database  Kelompok  Tani  Ternak  NTB  Tahun 2008 – 2012 , Mataram, 2012
-------, Road Map Pengembangan Industri Peternak NTB BSS 2012 – 2017 , Mataram, 2012
-------, Komoditas  Unggulan  Nusa  Tenggara  Barat:  Sapi,  Jagung,  Rumput  Laut  (PIJAR), Mataram 2010
Milles,  MB  &  Hubberman,  AM  (2009), Analisis Data  Kualitatif, Terjemahan  oleh  Tjetjep Rohidi dan Mulyarto, UI Percetakan, Jakarta.
Moleong, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung Pemda Provinsi NTB, 2009, Blue Print NTB Bumi Sejuta Sapi
Yusuf  dan  J.  Nulik, Kelembagaan  Pemasaran  Ternak  Sapi  Potong  di  Timor  Barat,  Nusa Tenggara  Timur ,  Jurnal  Pengkajian  dan Pengembangan  Teknologi  Pertanian  Vol.  11, No.2, Juli 2008
www.ntbterkini.com