## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## kePeMiMPinan,  MOdal sOsial, dan PeMBangunan desa
(Kasus Keberhasilan Pembangunan di Desa Pangauban Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut)
Iyep Saefulrahman e-mail : sef73rahman@gmail.com

## ABSTRAK
Membangun desa menjadi salah satu kewajiban pemerintah desa, karena hal ini terkait dengan fungsi pembangunan yang dimilikinya. Dalam implementasinya, selain kepemimpinan, modal sosial juga menjadi faktor utama yang dapat mewujudkannya. Kepercayaan, kebersamaan, norma, dan jaringan yang hidup dalam masyarakatnya menjadi modal bagi terwujudnya pembangunan desa apabila pemimpinnya memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang berkarakter sensitif dan responsif. Oleh karena itu, ke depan, Pemerintah perlu menyiapkan strategi dan pola yang terarah agar pemimpin di desa memiliki kemampuan dan karakter seperti itu.
Kata kunci: pembangunan desa, kepemimpinan, dan modal sosial.

## ABSTRACT
Build the village became one of the obligations of the Government of the village, because it is related to the function of development. In its implementation, in addition to leadership, social capital is also a major factor that can make it happen. Trust, mutuality, norms, and networks that live in society became the capital for the realization of the construction of the village in its managerial and leadership ability involves sensitive and responsive. Therefore, forward Government needs to set up a directional pattern and strategy so that leaders in the village have the ability and the character of such it.
Keywords: development of Village, leadership, and social capital.
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
desa yang juga berkedudukan sebagai bagian dari kelas elit yang berkuasa.
Kepala desa (kades) menjadi pilar penting dalam penyelenggaraan peme- rintahan desa termasuk dalam pem- bangunan desa. Ia merupakan seorang manager pemerintahan. Selain itu, ia juga seorang pimpinan yang sekaligus pemimpin.  Oleh karena itu, ia juga menjadi pengambil keputusan dalam setiap kebijakan dan program di tingkat desa dan menjadi bagian utama dari kelas elit penguasa. Atas kondisi tersebut, kepala desa menjadi figur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
Dari gambaran tersebut maka berhasil atau tidaknya pembangunan desa akan terkait dengan kemampuan kepala desa dalam mengelola setiap potensi yang ada dalam masyarakat, baik potensi sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya social (SDS). Kemampuan dalam mengelola tersebut dalam konsepsi administrasi dan pemerintahan dikenal dengan kepe- mim pinan. Dengan kata lain, kepe- mimpinan kepala desa sedikit banyak akan berelasi dengan keberhasilan atau kegagalan pembangunan.
Untuk menegaskan keterkaitan antara kepemimpinan, modal sosial, dan pembangunan desa, dalam tulisan ini akan disajikan hasil penelitian tentang keberhasilan pembangunan desa di Desa Pangauban yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut, yang mengalami kemajuan

## PENDAHULUAN
Pembangunan sering dikonse- psikan sebagai upaya dalam merubah dari suatu kondisi sosial ke kondisi sosial yang lain yang dianggap lebih baik oleh pihak-pihak (sebut saja agen pembangunan) yang ingin melakukan perubahan. Dalam  pembangunan ini standar atau parameter yang harus dicapai setelah proses perubahan tersebut dilakukan telah ditetapkan terlebih dahulu. Untuk mencapai standar yang diharapkan tersebut tentu saja dibutuhkan perencanaan. Oleh karena itulah  pembangunan sering disebut juga sebagai perubahan sosial terencana.Dalam konteks pemerintahan maka yang dimaksud agen pem- bangunan di sini adalah Pemerintah. Artinya, pemerintahlah yang bertang- gung-jawab dalam melakukan peru- bahan. Perubahan dari suatu kondisi yang dianggapnya kurang baik ke arah kondisi yang lebih baik.  Tanggung- jawab pemerintah dalam pembangunan ini sesungguhnya juga salah satu fungsi yang dimiliki oleh pemerintah, sebagaimana Rasyid (2000) katakana, selain fungsi pelayanan dan pem- berdayaan.
Fungsi Pembangunanini menjadi tanggung-jawab pemerintah pada setiap tingkatannya. Itu berarti Pemerintahan Desa pun memiliki tanggung-jawab untuk melaksanakan pembangunan ini. Dalam tataran normatif dan politis, tanggung-jawab pembangunan di tingkat desa ini ada pada diri pemimpin desa, yaitu kepala

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
pesat dalam pembangunannya. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan sebagai juara pertama dalam lomba desa tingkat Kabupaten Garut dan Propinsi Jawa Barat pada tahun 2009 dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa (http://www. garutkab.go.id/galleries/pdf_link/ prestasi_garut_2009).
Banyak program pembangunan yang berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pangauban, terutama sejak desa ini dipimpin oleh Kades sekarang, Dede Kusdinar, yang sejak tahun 2005 memimpin Desa Pangauban. Beberapa yang berhasil dilakukan oleh Pemerintah Desa Pangauban antara seperti yang diwartakan dalam HU Pikiran Rakyat (10 Agustus 2009) dan informasi dari Kepala Desa Pangauban antara lain sarana dan prasarana pendidikan SMA, sarana ibadah (mesjid),  rehabilitasi pembangunan fisik kantor desa, pengadaan prasarana umum berupa ruas jalan lingkungan, sanitasi serta MCK (Mandi Cuci Kakus) yang nilai keseluruhannya mencapai milyaran rupiah.
Keberhasilan tersebut tentu saja menjadi menarik mengingat kondisi ekonomi masyarakatnya.  Di satu sisi mayoritas masyarakat Desa Pangauban bekerja sebagai buruh tani dan pada saat-saat tertentu mereka juga akan bekerja sebagai penjual kerak-telor di Jakarta. Dari kondisi masyarakat yang seperti itu tentu saja bantuan swadaya masyarakat berupa materi akan sulit
didapat pemerintah desa. Namun di sisi lain, pada kenyataannya Pemerintah Desa memang berhasil membangun beberapa fasilitas umum seperti telah disebutkan di atas. Gambaran di atas menjadikan suatu fenomena yang menarik untuk diteliti lebih jauh. Bagaimana bisa di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang seperti itu, Pemerintah Desa berhasil membangun beberapa sarana dan prasarana umum.

## KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORETIS

## Pemerintah Desa
dan Kepemimpinan Elit Lokal
Pemerintah sebagai suatu orga- nisasi publik memiliki tanggung-jawab akan terselenggaranya peme rintahan, pelayanan, dan pembangunan secara efektif dan efesien.  Terkait dengan tanggung-jawab tersebut, Rasyid (2000:59)  menyebutkan adanya  tiga fungsi hakiki yang dimiliki pemerintah, yaitu:
Pelayanan (service), pem- berdayaan (empowerment), dan pembangunan (development).
Pe layanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.
Pendapat senada tentang fungsi pemerintah ini dikemukakan oleh
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Ndraha, yang dikutip Labolo (2006:26), dengan dua fungsi dasarnya, yaitu “fungsi primer atau fungsi pelayanan dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan”.
Implementasi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut tidak hanya menjadi tanggung-jawab Pemerintah Pusat saja, tetapi juga Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Desa. Hal ini disebabkan keduanya merupakan bagian dari Pemerintah Pusat.Apalagi kalau dikaitkan dengan kebijakan desentralisasi yang memberi “kewa- jiban” pada Daerah dan Desa untuk turutserta menyelenggarakan pemerin- tahan yang di dalamnya termasuk implementasi fungsi-fungsi pemerin- tahan. Keberhasilan implementasi fungsi pemerintahan ini menjadi tolok ukur dari keberadaan dan keberhasilan sebuah organisasi pemerintah (Rasyid, 2000).
Sebagai bagian dari Pemerintahan Pusat, penyelenggaraan pemerintah Desa dalam konteks Indonesia diatur oleh perundang-undangan. Saat ini pengaturannya didasarkan pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan merujuk pada undang-undang tersebut, penyeleng garaan  pemerintahan dila- kukan terutama oleh Pemerintah Desa lebih khusus lagi oleh Kepala Desa karena dialah yang menjadi pemimpin di desa baik secara formal maupun informal.
Dalam teori-teori sosiologi, istilah elit dikemukakan pertama kali oleh
Vilfredo Pareto.  Pareto, seperti dikutip Bottomore, membagi kelas (elit) dalam dua kelompok, yaitu:
Elite yang memerintah, yang terdiri dari para individu yang secara langsung maupun tidak langsung memainkan bagian yang berarti dalam pemerintahan, dan elite yang tidak memerintah, yang terdiri dari mereka yang tidak termasuk dalam kelompok pertama (Bottomore dalam Kartodirdjo, 1986:25).
Dari pandangan tersebut kita bisa melihat bahwa dalam masyarakat senantiasa akan selalu ada kelas, yaitu yang memerintah (memimpin) dan yang diperintah (dipimpin). Kelas yang pertama karena sedikit maka biasanya memiliki keunggulan baik dari sektor ekonomi maupun non ekonomi dibanding kelas yang kedua. Weber melihat pembagian kelas itu dalam konsep tipe idealnya, yaitu kelas sosial dan status sosial (Turner, dkk, 1998).
Keunggulan ini dimanfaatkan untuk meraih kekuasaan dan pengaruh serta membangun kelompok atau jaringan sendiri yang akan membantu pada keberlanjutan eksistensi dirinya dan kelompoknya.  Kekuasaan dan pengaruh ini umumnya mencakup dalam segala aspek kehidupan terutama dalam hubungannya dengan kelas kedua.
Dalam zaman modern, pembagian masyarakat dalam dua kelas ini mengalami pergeseran. Demokrasi

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
sebagai suatu sistem dalam penyeleng- garaan pemerintahan dan buah dari modernisasi menjadi sebab dari pergeseran ini. Di antara kelompok yang memerintah dan diperintah ini, ada kelompok lain yang oleh Mosca, sebagaimana dikutip Bottomore, disebut dengan sub-elite. Lebih lanjut menurutnya kelompok merupakan kelas menengah baru ini terdiri dari para pegawai negeri, manajer dan karyawan administrasi, ilmuwan dan para insinyur, kaum terpelajar dan intelektual (Bottomore dalam Kartodirdjo, 1986).
Mosca lebih lanjut menjelaskan bahwa sub elite ini selain menjadi kader bagi kelas elite yang memerintah, juga menjadi unsur pokok dalam pemerintahan suatu masyarakat. Oleh karena itu stabilitas pemerintahan pada akhirnya juga tergantung pada moralitas, kecerdasan, dan kegiatan yang dilakukannya (Bottomore dalam Kartodirdjo, 1986).
Walaupun begitu, kondisi ini jelas menjadi lebih baik dibanding keter- gantungan pemerintahan pada sese- orang yang berkedudukan sebagai sang ruler karena ia akan berperan sebagai penentu maju mundurnya pemerintahan dalam tahap pertama terbentuknya pemerintahan, govern- ment as a ruling process . Artinya kon- disi yang digambarkan Mosca menun- jukkan  pada governing process , di sini bukan karakter sang ruler yang menjadi penentu tetapi konsensus yang di- bangun di antara mereka yang meme- rintah dan yang diperintah (Rasyid,
2000). Konsensus yang dibangun tersebut menunjukkan adanya interaksi antara kelas elite yang memerintah dengan kelas massa yang diperintah. Hal ini diakui oleh Mosca yang menya- takan bahwa hubungan dua kelompok ini tidak (lagi) bersifat dominasi.
Konsep kelas elite mengalami perkembangan dengan lahirnya konsep elite politik. Harold D. Laswell merupakan penggagas dari konsep ini dan mengartikannya sebagai semua pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan politik yang terdiri dari pemimpin-pemimpin yang dihasilkan dan yang menerima pertanggung- jawaban dalam suatu periode tertentu (Bottomore dalam Kartodirdjo, 1986).
Dalam konsep Weber, hal ini disebut sebagai dominasi atau otoritas (Turner, dkk, 1998). Pada skema Weber, sistem tentang  dominasi ini didefinisikan dalam dua elemen yang berhubungan. Pertama , kepercayaan tentang legitimasi, yaitu penggunaan kekuasaan yang sah ketika para pemimpin menuntut hak mereka untuk memerintah dan masyarakat percaya bahwa mereka memiliki kewajiban untuk taat. Kedua , elemen dasar dalam sistem dominasi, yaitu aparatur pemerintah. Aparatur ini akan melak- sanakan perintah dari pemimpin sebagai bentuk pelayanan dan sekaligus menjadi penghubung antara pemimpin dan yang dipimpin (massa).
Penjelasan ini semakin mem- pertegas adanya governing process karena pemegang yang dihasilkan oleh
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
suatu konsensus akan bertanggung- jawab melaksanakan pemerintahan sebagaimana telah diberi amanat oleh yang diperintah (kelas massa). Jadi pemegang kekuasaan (kedaulatan) sesungguhnya adalah kelas massa, hanya kelas ini tidak menjadi dominan dan mendominasi dalam penyeleng- garaan (tata kelola) pemerintahan.
Pada saat ini, menurut Bottomore (dalam Kartodirdjo, 1986), istilah atau konsep elite politik umumnya digu- nakan untuk menyebut kelompok fung sional dan pemangku jabatan yang memiliki status tinggi dalam suatu masyarakat, meliputi individu-individu yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan politik dalam masyarakat pada suatu masa tertentu.  Sedangkan untuk keseluruhan, kelas elite termasuk yang tidak menjalankan kekuasaan pemerintahan tetapi memiliki pengaruh digunakan istilah Mosca, yaitu kelas politik.
Elite politik sebagaimana telah diuraikan, akan memegang tampuk kepemimpinan baik dalam masyarakat maupun dalam pemerintahan. Artinya, kepemimpinan yang diamanatkan tersebut dijalankan baik dalam suatu organisasi (pemerintahan) maupun kehidupan bermasyarakat (sosial). Hal ini senada dengan  Ingraham (2009) yang melihatnya bahwa untuk organisasi di semua sektor organisasi, pemerintah di berbagai tingkatan, dan pada kelompok masyarakat, kepemim- pinan merupakan hal yang paling mendasar.
Kepemimpinan menurut Ralph Stogdil seperti dikutip Pamudji (1993:13) adalah ”proses atau tindakan mempengaruhi kegiatan-kegiatan suatu kelompok yang terorganisir dalam usaha-usahanya menetapkan tujuan dan pencapaian tujuan tersebut”. Sementara Bass, yang juga dikutip Pamudji (1993:14), mengartikan kepemimpinan sebagai “usaha sese- orang untuk merubah perilaku pihak lain”.  Pamudji sendiri (1993:22) mengartikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk menggerakkan dan mengarahkan orang-orang ke tujuan yang dikehendaki.
Pemimpin dalam organisasi publik (seperti halnya pemerintah desa), sebagaimana telah dijelaskan, juga merupakan seorang manajer. Sebagai seorang manajer (pejabat) publik, menurut Setiyono (2007:83), harus memiliki kemampuan kepe- mimpinan.   Kompetensi (kemampuan) ini berkaitan dengan:
kemampuan untuk memilih dan merekrut anggota tim yang tepat, mempengaruhi orang lain, memberikan teladan, mengajak orang lain untuk maju pada cita- cita yang diinginkan, ketenangan dalam berpikir, kesediaan untuk mendengarkan dan memberi perhatian pada kesulitan bawahan dalam menjalankan tugas, dan memecahkan konflik yang muncul di antara bawahannya. ... seorang pemimpin yang harus memiliki konsep yang jelas untuk membawa kearahmana organisasi hendak dijalankan, bagaimana

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
menempatkan organisasi dalam lingkungan yang lebih besar, dan mendefinisikan apa peran, manfaat, dan kontribusi organisasi bagi masyarakat.
Dari uraian-uraian tersebut ter- gambar bahwa kepemimpinan meru- pakan kemampuan yang harus dimiliki oleh elite  untuk menggerakan dan mengarahkan organisasi yang dipim- pinnya dalam upayanya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Kepemimpinan juga merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mau berperilaku seperti yang dikehendaki pemimpin dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu agar memiliki ke- mampuan tersebut, pemimpin haruslah menjadi teladan, memberikan per- hatian, dan memberikan solusi pada konflik-konflik yang timbul dalam organisasinya. Dengan demikian, kualitas diri (moral/mental dan skill managerial ) dari individu pemimpin menjadi masukan pada kemampuannya mempengaruhi orang dalam menggerakkan organisasi.
Secara garis besar kepemimpinan memiliki empat karakter (Rasyid, 2000:107—113): pertama , kepemim- pinan sensitif yang ditandai dengan kemampuan untuk memahami kebu- tuhan masyarakat dan ia akan berusaha untuk menjadi orang yang pertama yang memberi perhatian pada kebutuhan itu. Intinya dalam karakter ini pemimpin memiliki kepedulian pada yang dipimpinnya. Untuk dapat
memiliki kepedulian ini pemimpin harus memiliki pemahaman terhadap karakteristik masyarakat. Sikap ter- buka dan transparansi akan semakin mendekatkan pemimpin dengan karak- ter ini dengan masyarakatnya.
Kedua , kepemimpinan yang res- ponsif. Kepemimpinan ini memiliki kesamaan dengan kepemimpinan sen- sitif. Perbedaannya terletak pada posisi pemimpin yang dihadapkan dengan masyarakat yang aktif sehingga ia lebih berperan menjawab aspirasi masya- rakat. Pemimpin dengan karakter seperti ini dituntut untuk kreatif dalam upayanya memahami kebutuhan mas- ya rakat, siap mengeluarkan energi da- lam menghadapi dan mengatasi tun- tutan masyarakat dengan meman faat- kan dukungan masyarakat.Ia juga ha rus sigap dalam mengambil ke putusan.
Ketiga , kepemimpinan yang defensif yang ditandai oleh sikap egoistik. Karakter kepemimpinan yang seperti ini selalu mengambil posisi yang selalu benar, mengerti, dan keputusannya menjadi harus ditaati. Dalam kondisi yang seperti ini masyarakat lemah walaupun ada ruang bagi mereka untuk bertanya atau mengemukakan pendapat atau menyampaikan aspirasinya.
Keempat , kepemimpinan yang represif. Ciri dari karakter kepemimpinan ini sama dengan defensif yang egois dan cenderung arogan.  Kakarakter kepemimpinan ini lebih buruk dibanding defensif karena tidak didukung oleh kemampuan
Jurnal Ilmu Pemerintahan
berargumentasi dalam memper ta- hankan keputusan yang diambilnya. Pada karakter kepemimpinan yang seperti ini, kekuasaan dianggap identik dengan kebenaran.
Dari keseluruhan penjelasan tentang kepemimpinan ini, ada suatu hal yang menarik bahwa kepemim- pinan—termasuk kepemimpinan elit lokal—itu tidak hanya mempengaruhi tetapi juga dipengaruhi oleh kelas massa (masyarakat) yang dipimpinnya. Artinya, hubungan yang terbangun tidak lagi satu arah tetapi sudah dua arah (diadik). Hal ini disebabkan ada nilai dan norma yang hidup, berkem- bang dan menjadi pegangan baik oleh kelas massa maupun kelas elite yang menjadi pemimpinnya. Dengan kata lain, pola dan strategi kepemimpinan— apalagi kepemim pin an elite lokal— yang akan digunakan nantinya dalam mempengaruhi kelas massa tergantung pada norma atau nilai tadi.   Secara tidak langsung, kepemimpinan elite lokal ini menjadi agen perubahan atau agen transformasi (agent of tranfor- mation) struktur sosial (di pedesaan).

## Modal Sosial dan Pembangunan
Modal sosial merupakan suatu konsep yang muncul sebagai jawaban atas banyaknya kegagalan dalam pem- bangunan yang selalu terfokus pada masalah ekonomi. Pendekatan eko- nomi yang digunakan ternyata mem- bawa pada perubahan paradigma di masyarakat terkait pembangunan itu
sendiri. Pem ba ngunan menjadi dipaha- mi dengan banyaknya bantuan dari pemerintah. Hal ini menjadikan masya- rakat mengalami ketergantungan yang sangat besar. Pada akhirnya banyak di antara mereka melu pakan kekuatan yang dimiliki oleh dirinya, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya.
Pembangunan yang sejatinya untuk meningkatkan kesejahteraan masya rakat dan pemerataan malah semakin mem pe rtajam jurang kese- jahteraan di antara warga masyarakat. Artinya, pem bangunan dimaksudkan untuk me  ngurangi kemiskinan malah menyebabkan semakin lebarnya jurang kemiskinan. Kondisi tersebut jelas bukanlah hal yang diharapkan oleh agen-agen pembangunan, sehingga mereka pun mencari tahu penyebab kegagalan pembangunan itu.
Salah satu penyebab kegagalan pembangunan itu ternyata terlupa- kannya potensi sosial yang hidup dalam masyarakat. Potensi sosial ini ke depannya dikenal dengan istilah modal sosial dan menjadi isu yang penting dalam pembangunan. Para ahli yang memperkenalkan hal-hal yang terkait modal sosial ini di antaranya Putnam, Fukuyama, Coleman, dan Bourdieu.
Sulit menemukan definisi yang pasti tentang modal sosial karena yang muncul selalu tertuju pada unsur-unsur yang membentuk atau ada dalam modal sosial itu sendiri seperti norma, jaringan,  dan kepercayaan. Namun Bank Dunia, seperti dikutip Hasbullah,

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
memberikan batasan modal sosial ini sebagai “sesuatu yang merujuk pada dimensi institusional, hubungan- hubungan yang tercipta, dan norma- norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat” (Hasbullah, 2006:6). Coleman menjadi ahli yang ber penga- ruh dalam memberikan batasan modal sosial ini. Menurut Coleman, sebagai- mana dikutip Hasbullah (2006), modal sosial ini berada dan hidup dalam suatu relasi yang terbangun antar-individu yang membentuk adanya kewajiban sosial, saling percaya, adanya jalinan pertukaran informasi dengan berpegang pada norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat.
Menurut Hasbullah (2006) inti dari modal sosial itu sesungguhnya terletak pada upaya masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Tentu saja upaya mencapai tujuan ini harus dilakukan bersama yang menurutnya harus ada dukungan dari pola interrelasi yang timbal balik dan saling menguntungkan yang dibangun di atas kepercayaan yang didasarkan pada norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut.
Ada beberapa unsur dalam modal sosial tersebut (Hasbullah, 2006:9— 16), di antaranya:

## 1. Partisipasi dalam Suatu Jaringan
Dalam pandangan Hasbullah, modal sosial tidak dibangun oleh seorang individu tetapi oleh adanya
kemampuan sekelompok individu dalam hubungan sosial yang erat dalam melibatkan dirinya sehingga mem- bentuk suatu jaringan. Hubungan sinergis antara anggota kelompok dalam jaringan ini akan mempengaruhi kuat atau lemahnya modal sosial suatu kelompok.

## 2.  Resiprocity
Resiprocity bukanlah suatu pertukaran yang sesaat atau resiprokal. Ia adalah konsep pertukaran tetapi lebih kepada pertukaran sosial bukan ekonomi. Dalam hal ini bantuan dari seseorang pada orang lain tidak mengharapkan adanya balasan. Yang menjadi basis dari pertukaran ini adalah adanya semangat altruism, yaitu keinginan untuk membantu dan mendahulukan kepentingan orang lain. Konsepsi Islam menyebutnya keikhlasan.

## 3. Trust
Untuk trust ini, Hasbullah mengutip pendapat Putnam (1993, 1995, dan 2002) dan Fukuyama (1995, 2002). Trust dalam konsepsi mereka dimaksudkan sebagai sikap saling mempercayai antar anggota kelompok atau masyarakat untuk saling mendukung bahwa siapapun dalam kelompok/masyarakat tidak akan saling merugikan. Yang ada justru kepercayaan bahwa orang lain punya perasaan yang sama dengan dirinya. Jadi trust ini menitikberatkan adanya keyakinan pada diri dari masing-
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
masing setiap anggota kelompok atau masyarakat. Keyakinan ini menurut Nahapit dan Ghosal (1998) yang dikutip Hasbullah (2006) muncul karena nilai-nilai (terutama nilai agama)  yang senantiasa menjadi pegangan tiap individu dan ter- bangunnya jaringan yang kuat dari masing-masing anggota.

## 4.  Norma Sosial
Norma sosial menjadi faktor penting yang memberikan batasan terkait perilaku individu dalam masya- rakat. Oleh karena itu norma meng- andung sanksi dan yang melanggarnya akan dikenai hukumam berupa sanksi sosial. Norma ini umumnya tidak tertulis. Walaupun begitu ketaatan dan pemahaman individu anggota masyarakat pada norma ini sangat kuat.  Contoh dari norma ini, misalnya menghormati orang tua, pendapat orang lain, dan lain-lain.

## 5. Nilai-nilai
Nilai, menurut Hasbullah (2006), adalah suatu ide yang secara turun- temurun telah dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat. Nilai sesungguhnya hampir sama dengan norma. Perbe- daannya terletak pada adanya sanksi pada norma.  Bahkan pada hal-hal tertentu misalnya dalam nilai kompetisi, bisa saja ada batasan dari norma bahwa ketika berkompetisi setiap anggota harus menaati aturan yang telah ditetapkan oleh norma. Contoh lain dari nilai, yaitu nilai
harmoni yang dapat membentuk terjalinnya hubungan yang rukun dan indah dalam masyarakat.  Namun yang pasti, menurut Hasbullah (2006), nilai ini memiliki sifat yang ambivalen.

## 6.  Tindakan yang Proaktif
Tindakan yang proaktif menjadi unsur penting lain ketika kita berbicara modal sosial. Hasbullah (2006) mem- be rikan penjelasan terkait dengan tindakan proaktif ini dengan adanya keinginan yang kuat dari masyarakat tidak hanya untuk berpartisipasi tetapi juga mencari cara agar ia dapat terlibat dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan masyarakat.  Dalam hal ini tindakan yang proaktif merujuk pada setiap aktivitas anggota masya- rakat yang didasarkan pada dorongan dari dalam (kesadaran diri) untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan bermasyarakat dengan tidak menunggu perintah atau ajakan dari orang lain.
Modal sosial dan pembangunan memiliki keterkaitan yang sangat erat terutama dalam mewujudkan efektivitas pemerintahan. Dalam catatan Hasbullah (2006) yang mengkaji hubungan modal sosial dengan pembangunan menyebutkan bahwa masyarakat dengan modal sosialnya yang tinggi akan dapat memfasilitasi hubungan yang harmonis antara negara dan masyarakat. Terlebih lagi di tingkat lokal,  ketika pemerintahnya sangat dekat dengan masyarakat, modal sosial akan sangat membantu dalam setiap program pembangunannya.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Lebih jauh Hasbullah (2006) menjelaskan program pembangunan akan efektif ketika masyarakatnya memiliki modal sosial yang kuat. Sebagai contoh dalam pembangunan infrastruktur pedesaan, masyarakat akan ikut memberikan sumbangan baik berupa ide, tenaga, atau sum- bangan lainnya berupa bahan-bahan untuk kebutuhan pembangunan maupun yang sifatnya materi berupa uang yang semuanya ditujukan untuk memaksimalkan pekerjaan pemerintah di desanya.
Begitu pentingnya modal sosial dalam pembangunan,  penguatan dan pengembangannya menjadi suatu hal yang perlu dilakukan. Dalam hal ini pemerintah memiliki kesempatan untuk melakukan kedua hal tersebut. Menurut Hasbullah (2006), penciptaan suasana yang kondusif dan penyediaan infrastrultur dapat menjadi sarana dan pendorong bagi tumbuh kuat dan berkembangnya modal sosial dalam suatu masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan didasarkan pada tujuan penelitian untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan modal sosial dan pembangunan yang berhasil dilakukan oleh pemerintah desa. Tujuan yang demikian lebih tepat dengan penelitian kualitatif  yang menekankan penelitiannya pada kualitas entitas dan proses penelitian. Namun begitu, bukan berarti penelitian
kualitatif tidak menganalisis hubungan variabel.Kualitatif tetap menganalisis hubungan tersebut, hanya tidak membatasi pada variabel-variabel yang telah ditentukan seperti halnya pada penelitian kuantitatif.
Dengan penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk dapat menemukan variabel-variabel lain (yang mungkin juga baru) yang terkait dengan variabel atau masalah yang sedang ditelitinya. Dari sini pada akhirnya akan melahirkan hipotesis atau teori. Penggunaan metode penelitian kualitatif juga akanmemberi kesempatan peneliti untuk dapat menemukan makna dibalik data yang terungkap/tampak (Sugiyono, 2005). Fakta bahwa dalam pembangunan desa sering ditemukan data-data yang tampak, pemaknaannya akan dapat dilakukan dengan kualitatif.  Apalagi kalau dalam kasus yang diteliti itu bertujuan untuk mengurai dan memahami interaksi sosial yang tidak bersifat tunggal, maka metode yang lebih tepat adalah kualitatif  (Sugiyono, 2005).
Untuk menjawab tujuan penelitian seperti itu maka strategi yang digunakan adalah studi kasus. Hal ini disebabkan studi kasus  memberi ruang pada masalah penelitian yang sifatnya spesifik, khusus, dan berskala lokal seperti yang terjadi di Desa Pangauban Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut. Dengan studi kasus kedetilan untuk mengungkap hal-hal yang spesifik akan bisa dilakukan berarti
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
keinginan untuk mendalami permasa- lahan diberikan oleh strategi ini, misalnya mengungkapkan hal yang ada dibelakang permasalahan keber- hasilan pembangunan di Desa Pang- auban dalam kondisi yang natural.
Dari permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai maka teknik pe- ngumpulan data yang akan digu nakan seperti yang dikemukakan Sugiyono (2005) terdiri dari do kumentasi dan wawancara mendalam (indepth inter- view) atau wawancara tidak berstruktur. Pilihan pada doku mentasi karena merupakan sumber data sekunder dan menjadi hal yang penting apalagi untuk perma salahan pembangunan desa. Oleh karena itu data-data sekunder diperlukan untuk menjawab tujuan penelitian. Begitupun dengan wawan- cara mendalam atau tidak berstruktur yang memberi ruang yang luas kepada peneliti untuk lebih memahami kom- pleksitas permasalahan dari pem- bangunan  desa di Pang auban.
Hal yang juga penting dalam metode penelitian ini pada teknik pengumpulan data kualitatif adalah menemukan narasumber kunci yang akan dijadikan sumber informasi tentang permasalahan yang akan diteliti. Untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini digunakan teknik purposive . Dalam penelitian ini maka yang dijadikan narasumber utama adalah kepala desa sebagai elit lokal. Informan lainnya, yaitu perangkat desa, tokoh agama, dan elit lokal lainnya di luar kelas elit formal.
Untuk pengolahan dan analisa data,penulis menggunakan tahapan seperti dikemukakan oleh Sugiyono yang mengutip pendapat Miles and Huberman (2005:91).  Aktivitas dalam analisis data tersebut, yaitu data reduction , data display, dan conclusion drawing/verification.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Modal Sosial di Pangauban
Secara teoretis modal sosial sebagaimana dijelaskan beberapa ahli umumnya terdiri dari tiga komponen, yaitu norma/nilai (norm,) kepercayaan (trust), dan jaringan (networking).
Tapi tentu saja pendapat para ahli ini didasarkan pada penelitian-peneli- tiannya di belahan dunia yang lain, khususnya Eropa. Kalaupun ada di wilayah Asia, itu hasil penelitiannya di China yang tentu saja bisa berbeda dengan Indonesia apalagi dengan Desa Pangauban.
Untuk menemukan modal sosial yang ada dan berkembang di Desa Pangauban, peneliti mencoba menelu- surinya dengan mengaitkannya pada program-program pembangunan yang berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.  Pertimbangan ini didasarkan pada basis modal sosial itu sendiri yang lahir dari upaya mengeli minir kegagalan pembangunan dan mencari alternatif sumber daya lain selain alam dan manusia dalam mela kukan perubahan sosial atau pem bangunan.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Dari penelusuran keberhasilan program-program pembangunandi Desa Pangauban, partisipasi masya- rakat yang begitu besar senantiasa mewarnai setiap pelaksanaan program pembangunan di Desa Pangauban. Merujuk pada pendapat Hasbullah, partisipasi ini merupakan salah satu unsur yang ada dan membentuk modal sosial. Partisipasi warga masyarakat Pangauban yang terwujud dalam gotong-royong ini menjadi modal bagi pemerintah dalam mengawali pem- bangunan di desanya.  Partisipasi warga yang terbentuk disebabkan adanya jaringan yang terbangun dalam masyarakat Pangauban yang didasari oleh  rasa kebersamaan. Masyarakat seolah diikat oleh adanya keinginan untuk maju bersama dan peduli pada sesama.
Rasa kebersamaan ini pun merupakan salah satu unsur dalam modal sosial. Hasbullah (2006) melihatnya sebagai suatu nilai harmoni yang memicu tumbuhnya kerukunan hubungan sosial serta terwujudnya kepedulian warga akan sesama. Kebersamaan ini muncul dari adanya saling percaya antarsesama anggota kelompok atau masyarakat.  Hal yang terjadi dalam keberhasilan pem- bangunan di Pangauban menunjukkan rasa itu.  Tiap warga dengan berbagai bentuk dan ragam partisipasi ingin terlibat untuk kemajuan bersama. Warga masyarakat tidak memper- dulikan  lokasi pembangunan. Pem- bangunan pada suatu dusun atau kampung tidak hanya kewajiban warga
yang bertempat tinggal di dusun atau kampung tersebut, warga dari dusun atau kampung lain pun berpartisipasi dalam pelaksanaan program pem- bangunan. Jadi kebersamaan menjadi perekat warga di Desa Pangauban.
Kepercayaan warga masyarakat pada pemerintah desa khususnya pada diri kepala desa juga menjadi salah satu hal utama tumbuh yang menum- buhsuburkan partisipasi masyarakat dalam setiap program pembangunan. Apalagi dalam diri kepala desanya ada sikap tanggung-jawab dan peduli pada kondisi warganya. Hal ini semakin menambah kuat dan besarnya ke- percayaan warga pada kemampuan kepala desanya, sehingga setiap ajakan dari kepala desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa selalu diindahkan dan direspon secara positif dan masif.
Kepercayaan atau trust ini dalam pandangan Hasbullah (2006) dengan merujuk berbagai pendapat ahli merupakan unsur dari modal sosial. Tindakan kolektif yang didasari oleh rasa saling mempercayai yang tinggi akan melahirkan partisipasi yang tinggi pula dalam berbagai ragam dan bentuknya. Masyarakat Pangauban begitu mempercayai kemampuan kepala desanya dan hal ini dibuk- tikannya dengan terpilihnya kembali kepala desa tersebut dalam suatu pemilihan kepala desa dengan calon tunggal. Begitupun kepala desa, yang bersangkutan percaya bahwa pem- bangunan tanpa partisipasi masyarakat
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
akan sulit diwujudkan. Ia sadari betul hal tersebut sehingga yang pertama dilakukan olehnya adalah membangun kepercayaan. Walaupun terlihat seder- hana tetapi sekecil apapun perhatian pemimpin pada yang dipimpinnya ternyata membawa dampak yang sangat besar.
Nilai harmoni yang muncul yang melahirkan kebersamaan ternyata juga berdampak pada terbangunnya kepe- dulian akan sesama. Semangat untuk saling membantu tanpa adanya pamrih akan balas jasa di benak warga Pangauban yang dalam pandangan Hasbullah (2006) dengan merujuk pendapat ahli merupakan salah satu unsur modal sosial yaitu terkait dengan resiprocity .  Dengan kata lain kepe- dulian sosial menjadi sumberdaya tersendiri bagi pemerintah untuk mewujudkan program pembangunan desanya. Pemerintah desa sendiri sedari awal memang berharap kepe- dulian sesama di antara warganya dapat tumbuh.  Pilihan strateginya dengan pembangunan fisik berupa program bedah rumah, tepat karena ternyata mendapatkan dampak yang besar. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa kepedulian pemerintah pada warga menumbuhkan kepedulian sosial dalam diri warga desanya. Hal ini  sekaligus juga semakin menum- buhkan kepercayaan warga pada pemerintahnya.
Secara implisit kita juga dapat melihat adanya aturan yang mendasari hubungan antarpemerintah dan tokoh masyarakat sebagai kelas elit dengan
warga masyarakat sebagai kelas massa atau kelas yang diperintah.  Hal ini dapat ditunjukkan dengan program- program yang ditetapkan oleh pemerintah yang senantiasa mendapat dukungan dari warganya. Penetapan program pembangunan ini tentu saja melalui tahapan pengambilan kepu- tusan.  Berdasarkan informasi kepala desa masyarakat umumnya cenderung mempercayakan pengambilan kepu- tusan terkait dengan pembangunan ini pada orang-orang atau warga masya- rakatnya yang dituakan atau dijadikan panutan.  Aturan dalam pengambilan keputusan ini menjadi bagian atau unsur dari modal sosial sebagaimana Hasbullah (2006) jelaskan  yang melihat norma sebagai sekumpulan aturan yang diharapkan diikuti dan dipatuhi oleh setiap anggota dalam suatu masyarakat tertentu.  Dalam hal ini di Pangauban juga terdapat aturan tentang tatacara dalam pengambilan keputusan.
Inisiatif warga pada beberapa program pembangunan desa menunjukkan bahwa warga selain memang memiliki kepedulian juga menunjukkan adanya semangat untuk senantiasa proaktif. Tindakan proaktif yang ditunjukkan oleh warga desa tersebut merupakan sumber daya yang tidak ternilai bagi pemerintah desa. Tindakan ini pun merupakan salah satu unsur dalam modal sosial. Menurut Hasbullah  (2006) sebagai salah satu unsur dalam modal sosial, tindakan yang proaktif ini terwujud pada adanya keinginan untuk senantiasa terlibat

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
dalam setiap program pembangunan dan warga Pangauban tampaknya memilikinya.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa modal sosial yang dimiliki Desa Pangauban yang dapat dilihat dari potensi sosial masyarakatnya sangat besar. Bahkan kalau merujuk pada unsur-unsur dalam modal sosial yang terdiri dari partisipasi dalam jaringan, resiprocity, trust, norma, nilai-nilai, dan tindakan yang proaktif, Desa Pangauban memiliki semuanya. Sehingga tidak mengherankan kalau program-program pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa semuanya berhasil dilaksanakan. Sebagai buktinya Desa Pangauban mendapatkan penghargaan sebagai Juara 1 lomba desa tingkat Jawa Barat yang penilaiannya diutamakan pada tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kondisi ini pun menunjukkan pembenaran pada adanya tesis terkait hubungan antara modal sosial dengan efektivitas pemerintahan dalam hal ini pembangunan sebagai dimaksudkan dalam pernyataan Hasbullah (2006) yang mengkaji keterkaitan ini dari beberapa ahli.

## Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa
di Pangauban
Keberhasilan pembangunan di Pangauban menunjukkan bahwa fungsi pembangunan yang melekat dalam
suatu pemerintahan termasuk peme- rintahan desa sebagaimana Rasyid dan Ndraha yang dikutip Labo (2006) dapat diemban dengan baik oleh Pemerintah Desa Pangauban. Ke- berhasilan pembangunan ini tidak terlepas dari pemikirannya yang sederhana tetapi terbukti sangat efektif dalam mendapatkan dukungan dari warga.  Saat pertama menjabat kepala desa yang ada dalam pikirannya adalah “cara mendapatkan kepercayaan dari warga”. Menurutnya, warga akan percaya apabila melihat adanya bukti pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa (kepala desa) walaupun dalam skala yang kecil.
Merujuk pada pendapat Stogdil dan Bass yang dikutip Pamudji, dan Pemudji sendiri (1993), tampaknya kepala desa Pangauban telah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kegiatan-kegiatan suatu kelompok dan mempengaruhi perilaku orang lain sehingga dapat diarahkan dalam rangka mencapai tujuan yang dikendakinya. Hal ini dapat dilihat dari perubahan sikap masyarakat yang dengan sadar mau berpartisipasi dalam program pembangunan desa, padahal pada masa kepemimpinan kepala desa sebelumnya dukungan warga itu sulit diperoleh.
Pada kondisi seperti itu tampaknya kepala desa memiliki dua karakter kepemimpinan sekaligus sebagaimana Rasyid (Bab II hal. 15) maksudkan dengan karakter kepemimpinan yang sensitif dan responsif.  Sensitivitas dan responsivitas kepala desa dapat dilihat
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
dari kepedulian pada nasib warga desa, tidak hanya yang kurang mampu secara ekonomi tetapi juga nasib warga lain seperti guru-guru yang mengajar di sekolah Aliyah milik yayasan. Per- soalan yang dihadapi guru-guru sebagaimana dideskripsikan sebelum- nya bisa dijadikan ukuran atas kepedulian kepada desa. Pemecahan pada persolan ini juga terjadi menjadi solusi bagi masalah lain yang dihadapi warga, yaitu tersedianya sekolah negeri yang dekat dengan tempat tinggal warga. Sehingga kendala jauhnya lokasi SMA (yang berlokasi di ibukota kecamatan)  tidak lagi menjadi kendala bagi  warga yang ingin anak-anaknya dapat melanjutkan sekolah.
Transparansi terhadap kondisi keuangan yang dimiliki desa menjadi hal lainnya yang menyebabkan kepala desa semakin mendapat kepercayaan. Kondisi ini juga semakin memperkuat karakter sensitif yang dimilikinya. Dari penuturan sumber informasi (kepala dusun dan kepala desa sendiri), kepala desa tidak pernah memegang uang desa, apapun jenisnya.
Bagi kepala desa masalah keuangan itu menjadi tanggung-jawab bendahara desa. Ia sendiri hanya tahu jumlah dan sumbernya. Tetapi walau begitu kepala desa sadar betul bahwa kebijakan pengelolaannya ada pada- nya. Sikap transparansinya ini semakin mendekatkan antara dirinya dan perangkat desanya serta antara dirinya dan yang dipimpinnya.  Sebagai buk- tinya adalah kekompakan dan keber-
samaan yang terbangunlah yang men- jadi salah satu penyebab berhasilnya pembangunan di Pangauban.
Gambaran kepemimpinan  ke pala desa tersebut menunjukkan ia sesung- guhnya telah menerapkan salah satu aspek manajemen pemerintahan karena setiap perangkat desa memiliki deskripsi pekerjaan yang jelas. Dengan demikian sesungguhnya ia telah men- jadi seorang manager sebagaimana dimaksud oleh Setiyono (2007). Di- tam bah lagi kemampuannya untuk memilih pe rangkat desa yang tepat sehingga setiap kebijakannya yang men jadi  kebijakan desa mendapat du- kungan penuh dari perangkat desanya.
Kepala desa mensyukuri sekali mendapatkan perangkat desa yang menurutnya cerdas. Jarang katanya dia menjelaskan tugas kepada perangkat desa sebanyak dua kali, bahkan terkadang mereka sendiri yang berinisiatif untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat. Di sisi lain dari informasi salah seorang narasumber (kadus) dapat disimpulkan bahwa kepala desa memiliki kemampuan dalam menjelaskan tugas- tugas harian pada bawahannya sehingga mudah dimengerti.
Kepedulian kepala desa pada perangkat desa menjadi nilai tambah dari kemampuan managerialnya. Sebagaimana saat ini dua perangkatnya yang terkena musibah selalu mendapat perhatian dari kepala desa. Tidak hanya bawahannya itu tetapi juga menyangkut

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
keluarganya.  Bahkan pengurus kelem- bagaan yang ada di desa pun tidak luput dari perhatiannya. Ia memerintahkan Sekretrais Desa dan Bendahara untuk menyisihkan sedikit dari anggaran desa untuk semacam honorarium bagi pengurus kelembagaan desa seperti LPMD, PKK, MUI. Adapun untuk BPD memang sudah ditetapkan sesuai peraturan. Tetapi walaupun begitu bagi para anggota BPD tetap mendapat perhatian. Kebijakan pemerintah desa (kepala desa) yang seperti itu menjadikan kebersamaan dan kemitraan di antara lembaga desa semakin kuat.  Padahal di kebanyakan desa, masing-masing kelembagaan desa sering mencari eksistensi diri lembaganya.
Kemampuan kepala desa lainnya adalah ia mempunyai jaringan (networking) yang tanpa sengaja terbangun begitu saja. Keberanian yang dimilikinya dan tekad yang kuat untuk membangun desa, membawanya untuk datang menemui anggota dewan meminta bantuan dana (Ia menyebutnya “dana aspirasi”) dalam pembangunan kantor desa.  Dalam bahasanya, ia menyebutkan cara untuk bertemu atau dekat  anggota dewan itu “pendekatan”, yang dilakukannya terkadang mem- bawa ikan, begitupun dengan cara agar bisa dekat dengan dinas. Kepala desa terus melakukan “gerilya” untuk mendapatkan bantuan dana untuk pembangunan desanya dengan “strategi pendekatannya”.

## SIMPULAN
Dari penjelasan di atas kita dapat menarik simpulan bahwa kepe- mimpinan kepala desa dengan karakter sensitif dan responsif menjadi basis tumbuhnya kepercayaan dari warga pada diri kepala desa.  Dengan karakter kepemimpinan yang seperti itu, kepala desa mampu menggali dan meng- gerakkan potensi sosial dalam diri masyarakatnya berupa kepedulian, kebersamaan, kepercayaan, partisipasi, dan proaktif dalam setiap kegiatan menjadikan pembangunan di Desa Pangauban berhasil diwujudkan.
Dengan demikian, keberhasilan pembangunan di suatu desa akan terkait dengan sumber daya ( resouces ) yang dimilikinya. Ketika desa kurang memiliki sumber daya ekonomi dan manusia, maka kehadiran sumber daya sosial (modal sosial) dapat dijadikan modal atau energi untuk dapat membangun desa.  Dalam konteks Desa Pangauban, modal sosial yang teridentifikasi terdiri dari partisipasi masyarakat, kepedulian terhadap sesama (nilai), kebersamaan (resi- procity) , kepercayaan (trust) , ketaatan pada aturan pengambilan keputusan (norma), dan proaktif dalam berbagai kegiatan pembanguna desa.
Sumber daya atau potensi sosial atau yang lebih dikenal dengan modal sosial masyarakat tersebut menjadi hal yang menarik dan penting dalam mewujudkan pembangunan desa. Oleh karena itu, penggalian dan pengem-
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
bangannya menjadi suatu hal yang perlu mendapat perhatian semua kalangan baik pemerintah, masyarakat, maupun organisasi nonpemerintah.
Kepala Desa Pangauban berhasil menggali dan menggerakkan potensi/ sumber daya sosial (modal sosial) masyarakat Pangauban sehingga mam- pu mewujudkan pembangunan desa. Keberhasilan kepala desa ini didasarkan pada dimilikinya kemam puan mana- jerial dan kepemimpinan yang  berka- rakteristik sensitif dan responsif.
Kemampuan manajerial dan kepemimpinan elit pemerintah (ter- masuk elit lokal) diperlukan untuk dapat menggali dan menggerakkan modal sosial tersebut karena dengan sendirinya modal sosial itu akan terpelihara dan berkembang. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah sebagai pemerintah yang bertanggung-jawab dalam melakukan pembinaan pada pemerintah desa perlu menyiapkan strategi dan pola yang terarah dan terpadu agar setiap pemimpin di desa (kepala desa) memiliki dua kemampuan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Bottomore, T.B. Kelompok Elite dan Masyarakat (Terj.) dalam Sartono Kartodirdjo (Peny.), 1986. Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial. Jakarta: LP3ES.
Ingraham, Patricia Wallace. 2009.
“ Leadership in the Unglued Organization” dalam Jeffrey A. Raffel, Peter Leisink, and Anthony E. Middlebrooks (2009), Public Sector Leadership: International Chalanges and Perspective.
UK: Edward Elgar Publishing Limited.
Hasbullah, Jousairi. 2006. Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia . Jakarta: MR-United Press.
Labolo, Muhadam. 2006. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rajawali Pers.
Pamudji. 1993. Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia.
Jakarta: Bumi Aksara.
Rasyid, Ryass. 2000. Makna Pemerintahan. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
Setiyono, Budi. 2007. Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik.
Jakarta: Kalam Nusantara.
Sugiyono,  2005. Memahami Penelitian Kualitatif.
Bandung: Alfabeta. Turner, H.J., et.all ., 1998. The Emergence of Sociological Theory, 4th Ed. USA: Wadsworth Publishing Company.

## Sumber Lain:
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.