## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 11 Januari 2023, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023
(236-248)

## EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PRESIDEN
PRODUKTIF UNTUK USAHA MIKRO (BPUM) TERHADAP KINERJA PERKEMBANGAN USAHA MIKRO SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN BANJAR KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR
Nova Chalimah Girsang 1 , Riza Purnama 2
STISIP Bina Putera Banjar, Banjar, Indonesia 1,2
E-mail: rizapurnama06@gmail.com

## ABSTRAK
Dampak  wabah  Covid-19,  berimbas  lesunya  aktivitas  ekonomi  UMKM,  sekitar 65%  PDB  nasional  disumbangkan  oleh  UMKM  pada  tahun  2019.  Uang  negara yang digelontorkan untuk program BPUM ini adalah sebesar 21 triliun. Dengan keuangan negara yang sangat besar, waktu yang cepat untuk direalisasikan, pasti banyak menimbulkan permasalahan. Hal ini perlu penelitian akan efektivitas dari program  ini.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  efektivitas program  Bantuan  Presiden  Produktif  untuk  Usaha  Mikro  (BPUM)  terhadap kinerja  perkembangan  usaha  mikro    selama  masa  pandemi  Covid-19  di Kelurahan  Banjar  Kecamatan  Banjar  Kota  Banjar.  Pendekatan  kuantitatif digunakan  untuk  menganalisis  berapa  besar  efektifitas  program  ini.  Dari perhitungan  Korelasi  Koefisien  Korelasi  dan  Determinasi  Model  Summary didapat  hasil  perhitungan  tingkat  hubungan  dengan  nilai  sebesar  0,782.  Dari perhitungan  korelasi  tersebut  termasuk  pada  kategori  kuat.  Jadi  terdapat hubungan yang kuat antara Efektivitas Program BPUM terhadap Kinerja Usaha Mikro  di  Kelurahan  Banjar  Kecamatan  Banjar  Kota  Banjar.Artinya  semakin meningkatnya  Efektivitas  Program  BPUM  maka  Kinerja  Usaha  Mikro  di Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar juga semakin meningkat.
Kata Kunci : Efektivitas, Bantuan Presiden Produktif, UMKM

## ABSTRACT
The impact of the Covid-19 outbreak, impacted the sluggish economic activity of MSMEs,  around  65%  of  the  national  GDP  was  contributed  by  MSMEs  in  2019. State funds disbursed for the BPUM program amounted to 21 trillion. With a very large  state  finances,  the  fast  time  to  be  realized,  it  must  have  caused  a  lot  of problems.  This  requires  research  on  the  effectiveness  of  this  program.  The purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  effectiveness  of  the  Productive Presidential  Assistance  for  Micro  Enterprises  (BPUM)  program  on  the performance  of  microbusiness  development  during  the  Covid-19  pandemic  in Banjar District, Banjar District, Banjar City. A quantitative approach is used to analyze  how  much  influence  the  effectiveness  of  the  BPUM  program  has  on  the

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 11 Januari 2023, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023 (236-248)
business  performance  of  MSMEs  in  the  Banjar  District,  Banjar  District,  Banjar City.  From  the  calculation  of  Correlation  Coefficient  of  Correlation  and Determination  of  the  Summary  Model,  the  results  of  calculating  the  level  of relationship  with  a  value  of  0.782  are  obtained.  From  the  calculation  of  the correlation  is  included  in  the  strong  category.  So  there  is  a  strong  relationship between  the  Effectiveness  of  the  BPUM  Program  on  the  Performance  of  Micro Enterprises  in  the  Banjar  District,  Banjar  District,  Banjar  City.  The  regression equation  with  a  positive  b  value  indicates  that  the  effectiveness  of  the  BPUM program  on  service  quality  has  a  positive  influence.  This  means  that  the effectiveness  of  the  BPUM  program  increases,  the  performance  of  micro- enterprises in Banjar sub-district, Banjar sub-district, Banjar city also increases.
Keywords :  Effectiveness,  Productive  Presidential  Assistance  for  Micro Enterprises (BPUM)

## PENDAHULUAN
Wabah Covid-19 , membuat seluruh  dunia  mengalami  perubahan peradaban. Tatanan kehidupan bergeser dan  untuk  mencegah  penularan covid-
19 (Tuasalamony  et  al.,  2022),  yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan menjaga jarak, memakai  masker  dan  selalu  cuci tangan.  Menjaga  jarak  atau  sosial distancing ,  dengan  tidak  berkerumun, membuat  imbas  kepada  menurunnya pendapatan ekonomi masyarakat,
terutama di sektor usaha mikro. Pemerintah telah membentuk Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019  dan  Pemulihan  Ekonomi Nasional  (disingkat  KPCPEN)  sebuah komite  yang  dibentuk  oleh  pemerintah dalam pemulihan ekonomi dan penanggulangan  penyakit  korona  virus 2019  dan  Pandemi Covid-19 di
Indonesia. KCPN terbentuk pada
tanggal  20  Juli  2020  (Perpres  No  108,
2020).  Komite  ini  mengintegrasikan kewenangan  Gugus  Tugas  Percepatan
Penanganan Covid-19 yang sebelumnya  berperan  sebagai  lembaga sentral dalam kewenangan penanggulangan dampak Covid-19 dengan kewenangan kementerian/ lembaga  lainnya  untuk  percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi ini (Garis et al., 2022). Diantara berbagai program pemerintah dalam menanggulangi akibat  dari  wabah covid-19 ini  adalah Program  Bantuan  Presiden  Produktif Untuk  Usaha  Mikro  (BPUM),  yang diusung oleh Kementrian Koperasi dan UKM  RI.  BPUM  adalah  strategi pemerintah  untuk  membantu  usaha mikro agar bertahan di tengah pandemi Covid-19 (Swarlina  &  Siahaan,  2022). Pemerintah  pada  tanggal  17  Agustus 2020,  resmi  menggulirkan  program bantuan  langsung  tunai  atau  BLT  bagi pelaku  UMKM  yang  disebut  dengan BPUM  ini.  Dalam  program  ini,  setiap pelaku usaha mendapat bantuan sebesar Rp.  2.400.000,-  (dua  juta  empat  ratus ribu rupiah).

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 11 Januari 2023, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023 (236-248)
Total Kuota BPUM adalah untuk 12  juta  pengusaha  Mikro,  membuat masyarakat berlomba-lomba mendaftarkan untuk mendapatkan program  BPUM  ini,  dari  yang  mulai sebagai pelaku usaha mikro yang sudah berjalan,  maupun  pelaku  usaha  yang belum  punya  usaha,  berupaya  untuk mendapatkan  bantuan  ini  (Sulastri  & Wahyono, 2021). BPUM tahap I untuk 9  juta  UMKM  dengan  total  21  triliun sudah dicairkan, dan diantara penerimanya adalah UMKM di Kelurahan  Banjar  Kecamatan  Banjar Kota Banjar. Perhatian besar pemerintah terhadap  perkembangan  UMKM  ini bukan  tanpa  pertimbangan.  Lesunya aktivitas  ekonomi  UMKM  berdampak luar  biasa  pada  pendapatan  domestik bruto  (PDB)  Indonesia  (Kasna,  2021). Sebab  sekitar  65%  PDB  nasional disumbangkan oleh UMKM pada tahun 2019.  Dasar  Hukum  Program  Bantuan Presiden  Produktif  untuk  Usaha  Mikro (BPUM)  ini  adalah  Perpu  Nomor  1 Tahun 2020, PP Nomor 23 Tahun 2020 dan  PMK  nomor  65  Tahun  2020, Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  UKM No.6  Tahun  2020  dan  Surat  Edaran Kementerian  Koperasi  dan  UKM  No 267/SM/VIII/2020.
Bentuk  Bantuan  Langsung  Tunai BPUM ini adalah memberikan bantuan hibah  tunai  sebesar  Rp.  2.400.000,- (dua  juta  empat  ratus  ribu  rupiah)
kepada pelaku UMKM ditengah menghadapi  pandemi  Covid-19.  Dana BPUM disalurkan langsung ke rekening  penerima  BPUM.  BPUM
diberikan  kepada  pelaku  usaha  mikro yang  tidak  sedang  menerima  kredit atau pembiayaan dari perbankan. Untuk mendapatkan bantuan ini,
pelaku  UKM  dapat  mendaftar  melalui dinas  koperasi  domisilinya  masing- masing  atau  melalui  link  BPUM. Persyaratan pelaku usaha mikro penerima BPUM, WNI, memiliki NIK, memiliki  usaha  mikro  yang  dibuktikan dengan  surat  usulan  calon  penerima
BPUM  dari  pengusul  BPUM,  bukan ASN, TNI, Kepolisian, pegawai BUMN  atau  BUMD,  tidak  sedang menerima  kredit  atau  pembiayaan  dari perbankan dan KUR, bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan  Surat  Keterangan  Usaha (SKU).  Pengusul  BPUM  meliputi, Dinas Koperasi dan UKM provinsi/kabupaten/kota,  koperasi  yang telah  disahkan,  kementerian/lembaga, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang  terdaftar  di  OJK,  lembaga penyalur  program  kredit  pemerintah (BUMN/BLU).  Apabila  kuota  usulan pelaku  usaha  mikro  sudah  terpenuhi sejumlah  12.000.000  (dua  belas  juta) pelaku  usaha  mikro,  maka  pendataan BPUM akan langsung ditutup.
Penyaluran  Bantuan  Produktif Usaha  Mikro  (BPUM)  tahap  kedua, rencananya akan dilakukan pada Desember  2020.  Diperkirakan  12–15 juta  UMKM  akan  menerima  BPUM senilai  Rp  2,4  juta  dalam  1  kali pemberian  per  pelaku  usaha.  Sisanya akan  dilanjutkan  pada  tahun  2021. Total  anggaran  BPUM  mencapai  36,2

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 11 Januari 2023, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023
(236-248)
triliun  rupiah  yang  disediakan  bagi  15 juta  usaha  mikro.  Melalui  bantuan sosial  bagi  UMKM,  diharapkan  dapat memelihara  rantai  produksi  untuk menghindari inflasi ,  dan  diharapkan
untuk dapat membangun rantai produksi  dalam  negeri.  Kehadiran Bansos tidak hanya menggerakkan roda perekonomian, tetapi juga dapat meningkatkan inklusi finansial . Dengan mereka mendaftarkan diri ke perbankan,  maka  sistem  produksi menjadi  terdata.  Penerima  bantuan
BPUM  UMKM  Rp2,4  juta  dapat memastikan dirinya lolos seleksi dengan melihat di link eform.bri.co.id/bpum    hanya  dengan memasukkan  nomor  KTP.  Diantara beberapa  penerima  BPUM  terdapat  di Kota  Banjar,  yaitu  Kelurahan  Banjar. Kelurahan  Banjar  memiliki  penduduk sebanyak 16.565 jiwa.
Uang  negara  yang  digelontorkan untuk  program  BPUM  ini  adalah sebesar  21  triliun.  Dengan  keuangan negara  yang  sangat  besar,  waktu  yang cepat untuk direalisasikan, pasti banyak menimbulkan  permasalahan.  Hal  ini perlu  penelitian  akan  efektivitas  dari program  ini,  supaya  tidak  terjadi mubazir  anggaran,  sehingga  program benar-benar  tepat  sasaran  yaitu  dapat menyelamatkan perenomian nasional.
Program Bantuan Langsung Tunai  atau  disebut cash  transfers atau disingkat dengan BLT adalah “program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang  tunai  atau  beragam  bantuan lainnya,  baik  bersyarat (conditional cash  transfer) maupun  tak  bersyarat
(unconditional  cash  transfer) untuk masyarakat  miskin.”  (Maun,  2020). “Negara yang pertama kali memprakarsai  BLT  adalah  Brasil,  dan selanjutnya  diadopsi  oleh  negara- negara lainnya.” (Panigoro & Sudirman,  2022).  Besaran  dana  yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut (Panigoro & Sudirman, 2022). Indonesia juga merupakan negara penyelenggara BLT, dengan mekanisme  berupa  pemberian  bantuan uang  tunai,  berupa  pangan,  jaminan kesehatan, serta pendidikan yang ditargetkan pada tiga tingkatan: hampir miskin,  „miskin,  sangat  miskin.  BLT dilakukan  pertama  kali  pada  tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013  berganti  nama  menjadi  Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM) dunia  pada  saat  itu,  dan  tujuan  utama dari  program  ini  adalah  membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam menyelamatkan perenomian nasional Pemerintah mencanangkan  Program  Pemulihan
Ekonomi  Nasional  (Program  PEN) yaitu  adalah  rangkaian  kegiatan  untuk pemulihan perekonomian nasional yang  merupakan  bagian  dari  kebijakan keuangan  negara  yang  dilaksanakan oleh  pemerintah  untuk  mempercepat penanganan pandemi COVID-19

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 11 Januari 2023, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023
(236-248)
dan/atau  menghadapi  ancaman  yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau  stabilitas  sistem  keuangan serta  penyelamatan  ekonomi  nasional (Marlinah,  2021).  Dituangkan  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020  tentang  Pelaksanaan  Program Pemulihan  Ekonomi  Nasional  Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan  Negara  untuk  Penanganan Pandemi Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-  19) dan/atau  Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Untuk melaksanakan program PEN ini, pemerintah dapat melakukan :
a.  Penanaman Modal Negara;
b.  penempatan dana;
c.  investasi pemerintah; dan/ atau d.  penjaminan.
Pemerintah juga dapat melakukan
kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Program PEN dapat bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  dan/atau  sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian  dari  M.Rosfadhila, N.Toyamah,  B.Sulaksono,  S.Devina, R.J.Sodo dan M.Syukri (2011)
mengenai  Kajian  Cepat  Pelaksanaan Program  Tunai  (BLT)  2008  dan
Evaluasi  Penermaan  Program  BLRT 2005  di  Indonesia,  mengemukakan bahwa  Program    BLT    masih    relevan dan    dapat    membantu    masyarakat
miskin    dalam    mengatasi    guncangan akibat    kenaikan    harga    BBM. Meskipun  masyarakat  miskin  merasa terbantu,    sebagian  aparat  pelaksana program  mengaku  keberatan  atas perlanjutan program ini dan menyarankan  supaya  program  ini diganti  dengan  program  pemberdayaan masyarakat.
Hasil  Penelitian  dari  Shasha Rahmasari  (2018)  mengenai  Analisis Program  Bantuan  Langsung  Tunai
Dengan Metode Analisis Hirarki Proses di Kabupaten Wonogiri, bahwa persepsi masayarakat Wonogiri, menjadikan  disabilitas  mendapatkan prioritas  pertama  untuk  mendapatkan Bantuan Langsung Tunai. Hasil  Penelitian  dari  Hasbi  Iqbal (2008) mengenai Implementasi Kebijakan  Bantuan  Langsung  Tunai
Tahun  2008  di  Kabupaten  Kudus, kesimpulannya  bahwa  faktor-faktor yang  mempengaruhi  berhasil  dan menghambatnya  program  BLT  adalah, faktor pendukung keberhasilan program  adalah  dengan  sosialiasasi yang  merata  dan  proses  verifikasi  data yang tepat sasaran. Faktor menghambat adalah  adanya  potongan  uang  kepada penerima BLT.
Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, maka penulis akan dijadikan  referensi  masukan  dalam melakukan penelitian mengenai
Efektivitas  program  bantuan  presiden untuk usaha mikro (BPUM) di Kelurahan  Banjar  Kecamatan  Banjar
Kota Banjar.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 11 Januari 2023, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023
(236-248)

## KAJIAN PUSTAKA
Pengertian  “Efektivitas  adalah sebuah  pemanfaatan  sarana  prasarana, sumber  daya  di  dalam  jumlah  tertentu yang  sebelumnya  itu  sudah  ditetapkan untuk  menghasilkan  sejumlah  barang atau  jasa  kegiatan  atau  aktivitas  yang akan  dijalankan  oleh  seseorang  atau juga  sebuah  perusahaan.”  (Siagian,
2006). Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan atau sasaran yang tepat untuk mencapainya.
Efektivitas  menunjuk  pada  kaitan antara  output  atau  apa  yang  sudah dicapai  atau  hasil  yang  sesungguhnya dicapai  dengan  tujuan  atau  apa  yang sudah  ditetapkan  dalam  rencana  atau hasil yang diharapkan. “Suatu
organisasi dikatakan efektif jika output yang  dihasilkan  bisa  memenuhi  tujuan yang  diharapkan.  Ini  fokus  pada outcome (hasil)  ialah  hasil  yang  telah dicapai  dibandingkan  dengan  hasil yang  diharapkan.  Oleh  karena  itu, pengukuran  efektivitas  tidak  mungkin dilakukan  tanpa  mengukur outcome.” (Sinaga et al., 2020) .
Yang  menjadi  tolok  ukur  dalam efektivitas (Steers, 1977) adalah:
1.  Pencapaian Tujuan
2.  Integrasi
3.  Adaptasi
“Ukuran  efektivitas  merupakan
suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai  serta  menunjukkan  tingkat sejauh  mana  organisasi,  program  atau kegiatan
melaksanakan fungsi-
fungsinya secara optimal.” (Purnomoratih, 2021). Beberapa  program  BLT  yang terus bergulir, diantaranya yaitu
Bantuan  Presiden  Produktif  Untuk Usaha  Mikro,  merupakan  program bantuan langsung tunai dari pemerintah melalui  Kementrian  Koperasi  dan UKM,  adanya  program  bantuan  ini bertujuan  supaya  pelaku  usaha  dapat bertahan ditengah pandemi Covid-19.
Dasar program ini adalah Peraturan  Menteri  Koperasi,  Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2020 tentang  Pedoman  Umum  Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi pelaku Usaha Mikro  untuk  Mendukung  Pemulihan Ekonomi  Nasional  Dalam  Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional  Serta  Penyelamatan  Ekonomi nasional  Pada  Masa  Pandemi Corona
Virus Desease 2019 (Covid-19).
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan  di  atas,  maka  dapat disimpulkan bahwa bantuan bagi pelaku  usaha  mikro  yang  selanjutnya disebut BPUM adalah bantuan Pemerintah  dalam  bentuk  uang  yang diberikan  kepada  pelaku  usaha  mikro yang bersumber dari APBN.
“Pelaksanaan  suatu  program  di
dalam sebuah organisasi dapat tercapai apabila pengelola program menciptakan  iklim  yang  menekankan pentingnya  pencapaian  tujuan  dan memberikan dukungan bersama, kerjasama dan partisipasi pada kegiatan atau  program  yang  dapat  membantu

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 11 Januari 2023, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023
(236-248)
dalam  pencapaian  tujuan.”  (Ningsih  et al., 2022).
“Teknologi  adalah  suatu  alat, perbuatan,  pengetahuan,  teknik  yang digunakan oleh manusia untuk mengubah input menjadi output. Teknologi dapat dikatakan berpengaruh dalam  efektivitas  program  apabila dapat  dibandingkan  dengan  teknologi lainnya.” (Lestari & Suratman, 2022).

## METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, menjelaskan fenomena yang berdasarkan hasil perhitungan. Metode. penelitian kuantitatif merupakan metode. penelitian dengan berlandaskan kepada filsafat positivisme ,  digunakan  untuk  meneliti populasi atau sampel. Teknik pengambilan  sampel  dilakukan  secara random, pengumpulan data menggunakan  instrumen  penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan  tujuan  untuk  menguji  hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018).
Pendekatan  kuantitatif  digunakan
untuk menganalisis berapa besar pengaruh  efektivitas  program  BPUM terhadap  kinerja  usaha  UMKM  di Kelurahan  Banjar  Kecamatan  Banjar Kota  Banjar.  Teknik  analisis  data dengan  menguji  instrumen  penelitian dari  hasil  kuesioner  melalui  uji validitas  dan  reliabilitas,  menguji hipotesis dengan menggunakan Korelasi Product Moment.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah  dilakukan  melalui  instrumen kuesioner  terhadap  93  responden  dari 1.423  orang  data  penerima  Program Bantuan  Presiden  Produktif  Untuk Usaha  Mikro  (BPUM)  di  Kelurahan Banjar  Kecamatan  Banjar  Kota  Banjar mengenai  efektivitas  yang  impact-nya terhadap  kualitas  usaha  mikro  agar bertahan  di  tengah  pandemi Covid-19 diperoleh  pembahasan  hasil  analisis sebagai berikut:
Efektivitas Program Berdasarkan  rekapitulasi  hasil tanggapan responden mengenai efektivitas program BPUM di
Kelurahan  Banjar  dari  93  responden dengan  dimensi  pencapaian  tujuan, integrasi  dan  adaptasi  (Duncan,  2013) hasilnya  79,32%  dari  kriteria  yang ditetapkan  artinya  Program  Bantuan
Presiden Produktif Untuk Usaha Mikro (BPUM) di Kelurahan Banjar Kecamatan  Banjar  Kota  Banjar  berada pada kategori ”Baik”. Jika diamati/diteliti berdasarkan rekapitulasi hasil  jawaban  responden  mengenai efektivitas  Program  Bantuan  Presiden Produktif Untuk Usaha Mikro (BPUM) di Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota  Banjar  diketahui  pernyataan dengan  nilai  skor  tinggi  adalah pernyataan ”Pelaksanaan program Bantuan  Presiden  Produktif  Untuk Usaha  Mikro  (BPUM)  tepat  sasaran untuk  ketahan  UMKM  di  masa Pandemic Covid-19 ”.  Dalam  hal  ini responden  sepakat  dengan  bahwa program  bantuan  langsung  uang  tunai

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 11 Januari 2023, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023
(236-248)
sebesar  Rp.  2,4  juta  per  orang  melalui BPUM  memberi  dampak  positif  di tengah  kinerja  usaha  mikro  mengalami penurunan terlebih proses pengajuannya dapat melalui pendaftaran  online  yang  cukup  mudah, pemohon  bisa  mengajukan  sendiri ataupun  bisa  dibantu  oleh  pihak kelurahan atau dinas terkait. Berdasarkan Resource  Based  Theory (RBT), jika suatu perusahaan
mengoptimalkan  sumber    daya    secara efektif    maka    perusahaan    tersebut dapat    meningkatkan    kinerjanya. Salah  satu    sumber    daya    perusahaan berupa    aset    berwujud    yaitu    dana BPUM    yang    merupakan  sumber modal    kerja    pada    saat    Pandemi Covid-19 untuk    usaha    mikro    yang diberikan    oleh  pemerintah.    Dana BPUM    yang    disalurkan    pemerintah kepada    usaha    mikro    cukup    besar, sehingga    usaha    mikro    seharusnya memanfaatkan    dana    BPUM  ini seefektif  mungkin    untuk  keperluan usaha. Berdasarkan pengukuran kategorisasi  efektivitas  penggunaan dana  BPUM  didapat  hasil  bahwa efektivitas  penggunaan  dana    BPUM berada  pada  kategori  tinggi.  Ini  berarti bahwa  usaha  mikro  di  Kelurahan
Banjar Kecamatan Banjar sudah menggunakan dana BPUM secara tepat dan efektif untuk  membiayai  kegiatan produktif    usaha    mikro    seperti pembelian    bahan    baku,  pembelian barang  dagangan,  dan  aset  lainnya. Ketika pelaku usaha mikro dapat secara efektif menggunakan bantuan pemerintah  untuk  modal  usaha  maka
manfaat    dari    BPUM    akan  menjadi maksimal.  Hal  ini  dikarenakan  BPUM yang  diperoleh  usaha mikro  digunakan sesuai  dengan  tujuan  diberikannya BPUM  tersebut  oleh  pemerintah  dan tidak    digunakan    untuk  tujuan  lain, sehingga  menyebabkan  kinerja  usaha mikro meningkat.
Pernyataan  dengan  skor  terendah adalah ”Pencapaian target produktivitas UMKM”.  Sesuai  dengan  pengamatan peneliti bahwa perlu waktu dan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja usaha  mikro  dari  sisi  target  penjualan sekalipun  mendapatkan  dana  BPUM jika  situasi  dan  kondisi  masih  dalam kondisi  Pandemic Covid-19 daya  beli masyarakat  masih  lemah  sehingga perlu menunggu siklus dan timing yang tepat  untuk  memproduksi  output  hasil UMKM agar tepat sasaran dan mencapai target seperti kondisi normal.
Selama  kondisi  pandemic  dengan berbagai  kebijakan  pembatasan  baik PSBB  maupun  PPKM,  sumber  daya perusahaan belum mampu dimaksimalkan  oleh  pelaku  usaha mikro,  sehingga  hal  ini  menjadi masalah. Faktanya
dilapangan pengelolaan    dana  BPUM  yang diperoleh  oleh  pelaku  usaha  mikro masih  belum  efektif  dan  belum  tepat sasaran karena beberapa faktor. Sebagian  besar    pelaku    usaha    mikro menggunakan    dana    bantuan    tersebut untuk    kebutuhan    sehari-harinya  tidak untuk kebutuhan usahanya serta pelaku usaha mikro belum menerapkan manajemen    keuangan    dengan    baik, beberapa  pelaku  usaha  dialokasikan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 11 Januari 2023, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023
(236-248)
untuk  membayar  cicilan  kredit,  pajak, dan  atau  untuk  membiayai  utang  lain- lain  yang  tertagih  belum  semua dioptimalkan untuk ketahanan usahanya. Faktor lainnya nilai bantuan  yang  diperoleh  oleh  pelaku usaha  mikro belum  mampu  menutupi seluruh    kerugian    yang    dialami selama  pandemi.
Kinerja Usaha Mikro Variabel dependen dalam penelitian  ini  adalah  kinerja  UMKM ditengah  pandemi  Covid-19.  Menurut Paul  R.  Niven  (2002)  kinerja  diukur melalui  empat  perspektifnya  (Robert Kaplan  dan  David  Norton,  1996)  yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan,  perspektif  bisnis  internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.  Dari  hasil  rekapitulasi hasil  jawaban  responden  mengenai kinerja  usaha  mikro  atas  Program Bantuan  Presiden  Produktif  Untuk Usaha  Mikro  (BPUM)  di  Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, dari  93  responden  hasilnya  74%  dari yang  diharapkan  artinya  kinerja  usaha mikro  atas  Program  Bantuan  Presiden Produktif Untuk Usaha Mikro (BPUM) di Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota  Banjar  berada  pada  kategori ”Cukup  Baik”.  Jika  diamati/diteliti berdasarkan  rekapitulasi  hasil  jawaban responden  mengenai  kinerja  usaha mikro  atas  Program  Bantuan  Presiden Produktif Untuk Usaha Mikro (BPUM) mendeskripsikan  bahwa  bantuan  yang diberikan  pemerintah  kepada  UMKM selama  pandemi  Covid-19  berlangsung cukup  dapat  meningkatkan  kinerja
UMKM,  hal  ini  dikarenakan  selama pandemi berlangsung permintaan maupun  penawaran  barang  atau  jasa dari  pembeli  relatif  menurun  dan menyebabkan tingkat pendapatan usaha juga  berangsur  menurun  hal  tersebut menyebabkan keuangan usaha memburuk,  dengan  adanya  bantuan dari pemerintah dapat  membantu meringankan  biaya  dalam  arus  kas usaha  meskipun  dalam  jangka  pendek. Dari  empat  perspektif  pengukuran kinerja  usaha  mikro  kategori  tertinggi berada  di  indikator  perspektif  bisnis internal  dimana  secara  kebutuhan sumber  daya  jangka  pendek  dengan bantuan  BPUM  ini  dapat  meringankan beban  pelaku  usaha  UMKM  di Kelurahan Banjar. Skor terendah berada di indikator perspektif pertumbuhan  bisnis  UMKM,  hal  ini sesuai dengan kondisi Pandemic
Covid-19  target  penjualan  perusahaan tidak  bisa  lagi  diprediksi  terlebih dengan  berbagai  program  pembatasan untuk mengurangi jumlah angka terpapar  Covid-19  mulai  dari  PSBB sampai  dengan  PPKM  banyak  sektor usaha  yang  tidak  beroperasi  bahkan colaps. Pengaruh Efektivitas Program Bantuan  Presiden  Produktif  Untuk
Usaha  Mikro  (BPUM)  terhadap Kinerja  Usaha  Mikro  di  Kelurahan Banjar  Kecamatan  Banjar  Kota Banjar
Setelah  menganalisis  variabel Efektivitas  program  BPUM  (X)  dan Kinerja  Usaha  Mikro  di  Kelurahan Banjar (Y), selanjutnya untuk

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 11 Januari 2023, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023
(236-248)
menjawab  rumusan  masalah  yaitu seberapa  besar  pengaruh  Efektivitas Program  Bantuan  Presiden  Produktif Untuk  Usaha  Mikro  (BPUM)  terhadap Kinerja  Usaha  Mikro  di  Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, dengan menggunakan Korelasi Product Moment.
Berdasarkan  Tabel  1  tersebut didapat hasil perhitungan tingkat hubungan  dengan  nilai  sebesar  0,782. Dari  perhitungan  korelasi  tersebut termasuk  pada  kategori  kuat.  Jadi terdapat  hubungan  yang  kuat  antara Efektivitas  Program  BPUM  terhadap Kinerja  Usaha  Mikro  di  Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar. Selanjutnya  untuk  mengetahui  apakah
Efektifitas Program BPUM
berpengaruh  terhadap  Kinerja  Usaha Mikro di Kelurahan Banjar  Kecamatan Banjar Kota Banjar diperoleh koefisien determinasi  sebesar  0,611  artinya pengaruh  Efektivitas  Program  BPUM terhadap  Kinerja  Usaha  Mikro  di Kelurahan  Banjar  Kecamatan  Banjar Kota Banjar sebesar 61,11% sedangkan 38,90%    adalah  faktor  lain  yang  tidak diteliti  seperti  kualitas  produk,  daya beli masyarakat, kebijakan pemerintah,
pembatasan  usaha  karena  pandemic dan lain-lain.
Selanjutnya untuk dapat menemukan  persamaan  regresi  dari pengaruh  Efektivitas  Program  BPUM terhadap  Kinerja  Usaha  Mikro  di Kelurahan Banjar dapat dijelaskan pada tabel berikut:
Diperoleh persamaan regresi: Y = 8,771  +  3,435X.  Persamaan  regresi dengan nilai b yang positif menunjukan bahwa  Efektivitas  Program  BPUM terhadap  Kinerja  Usaha  Mikro  di Kelurahan  Banjar  Kecamatan  Banjar Kota  Banjar  memiliki  pengaruh  yang positif.  Artinya  semakin  meningkatnya Efektivitas  Program  BPUM  maka Kinerja  Usaha  Mikro  di  Kelurahan Banjar  Kecamatan  Banjar  Kota  Banjar akan semakin meningkat.
Berdasarkan  Resource  Based. Theory  (RBT),  jika  suatu  perusahaan mengoptimalkan  sumber  daya  secara efektif maka perusahaan tersebut dapat meningkatkan  kinerjanya.    Salah  satu sumber  daya  perusahaan  berupa  aset berwujud  yaitu  dana  BPUM  yang merupakan  sumber  modal  kerja  pada saat  Pandemi  Covid-19  untuk  usaha mikro  yang  diberikan  oleh  pemerintah. Dana BPUM yang disalurkan pemerintah  kepada  usaha  mikro  cukup

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 11 Januari 2023, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023
(236-248)
besar, sehingga usaha mikro seharusnya memanfaatkan dana BPUM ini seefektif  mungkin untuk keperluan usaha. Berdasarkan pengukuran kategorisasi  efektivitas  penggunaan dana  BPUM  didapat  hasil  bahwa
efektivitas  penggunaan  dana  BPUM berada  pada  kategori  tinggi.  Ini  berarti bahwa  usaha  mikro  di  Kelurahan Banjar  Kecamatan  Banjar  Kota  Banjar sudah  menggunakan  dana  BPUM secara tepat dan efektif untuk membiayai  kegiatan    produktif    usaha mikro  seperti  pembelian  bahan  baku, pembelian  barang  dagangan,  dan  aset lainnya.  Ketika  pelaku  usaha  mikro dapat  secara  efektif  menggunakan bantuan pemerintah untuk modal usaha maka  manfaat  dari  BPUM  akan menjadi  maksimal.  Meskipun  secara faktanya  pelaku    usaha    mikro menggunakan    dana    bantuan    tersebut untuk    kebutuhan  sehari-harinya  tidak untuk kebutuhan usahanya.
Selanjutnya untuk mengetahui uji signifikansi  diperoleh  t  hitung  sebesar 13.743  atau  nilai  Sig  0,000<0,05 sehingga  Ha  diterima.  Hal  ini  berarti terdapat pengaruh signifikan Efektivitas  Program  Bantuan  Presiden Produktif Untuk Usaha Mikro (BPUM) terhadap  Kinerja  Usaha  Mikro  di
Kelurahan  Banjar  Kecamatan  Banjar Kota Banjar. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian dari Yasrawan (2020)  yang  menyebutkan  efektivitas penggunaan    dana    KUR    berpengaruh positif    serta    signifikan    terhadap kinerja  UMKM  pengguna  dana  KUR.
Penelitian dari Pramanik (2020)
menyebutkan  bahwa  variabel  bantuan langsung    tunai    memiliki    pengaruh yang    signifikan    terhadap    variabel kelangsungan  hidup  masyarakat  di Padalarang.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini, bahwa  Program  Bantuan  Presiden Produktif  untuk  UMKM,  berpengaruh 0,611  menaikkan  kinerja  UMKM  di Kelurahan  Banjar  Kecamatan  Banjar, ditengah masa lesunya kondisi perekonomian disebabkan adanya wabah  pandemi  Covid-19.  Efektivitas penggunaan  dana  BPUM  berada  pada kategori tinggi. Ini berarti bahwa usaha mikro  di  Kelurahan  Banjar  Kecamatan Banjar Kota Banjar sudah menggunakan dana BPUM secara tepat dan  efektif  untuk  membiayai  kegiatan produktif    usaha    mikro    seperti pembelian    bahan    baku,  pembelian barang  dagangan,  dan  aset  lainnya. Ketika pelaku usaha mikro dapat secara efektif menggunakan bantuan
pemerintah  untuk  modal  usaha  maka manfaat  dari  BPUM  ini  akan  menjadi maksimal. Dalam
Program ini, diperlukan  monitoring  dari  Pemerintah Daerah,  sehingga  penerima  manfaar benar-benar tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Garis,  R.  R.,  Setyaningsih,  H.,  &
Nursetiawan,  I.  (2022).  Peran Pemerintah Desa Dalam Menangani Dan Mencegah Penyebaran Virus Covid-19 (Studi  Kasus  di  Desa  Sidaharja

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 11 Januari 2023, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023
(236-248)
Kecamatan  Lakbok  Kabupaten Ciamis). Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu  Administrasi  Negara , 9 (1), 113–122.
Kasna,  I.  K.  (2021).  Kawal  Pemulihan Ekonomi  Usai  Pandemi. Jurnal
Ilmiah  Cakrawarti , 4 (2),  103– 113.
Lestari,  D.  S.,  &  Suratman,  H.  S.  S. (2022). Pengaruh  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi (Studi
Pada  PT.  Cahya  Artha  Mandiri) .
Universitas Pasundan Bandung. Marlinah,  L.  (2021).  Memanfaatkan
Insentif  Pajak  UMKM  Dalam Upaya  Mendor  ong  Pemulihan
Ekonomi  Nasional. IKRAITH-
EKONOMIKA , 4 (2), 73–78. Maun,  C.  E.  F.  (2020).  efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi  masyarakat  miskin  terkena dampak covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa
Selatan. Jurnal Politico , 9 (2).
Ningsih,  F.,  Saputra,  R.  M.  I., Apriansyah,  R.,  Hairudin,  A., Afriaris,  S.,  &  Hermanto,  H.
(2022).  Sosialisasi  Manajemen Pengelolaan  Dan  Pembenahan Pembukuan  Badan  Usaha  Milik
Desa (Bumdes) Perintis Sejahtera Desa  Lahai  Kemuning. Values: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 4 (2), 11–22.
Panigoro,  M.,  &  Sudirman,  S.  (2022).
Pengaruh  Pemberian  Bantuan
Langsung  Tunai  (Blt)  Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan  Moodu  Kecamatan Kota  Timur  Kota  Gorontalo.
Jambura  Economic  Education Journal , 4 (2),  196–207.  perpres no 108, 11 (2020).
Purnomoratih,  Y.  (2021).  Efektivitas Program  Pemulihan  Ekonomi Nasional dalam Menopang Tingkat Kesejahteraan Masyarakat  Kalimantan  Selatan. Jurnal Manajemen Perbendaharaan , 2 (1), 1–16.
Siagian,  S.  P.  (2006). Sistem  informasi manajemen .
Sinaga, O. S., Hasibuan, A., Efendi, E., Priyojadmiko, E., Butarbutar, M., Purba, S.,  Karwanto,  K., Silalahi,
M.,  Hidayatulloh,  A.  N.,  & Muliana,  M.  (2020). Manajemen kinerja dalam organisasi . Yayasan Kita Menulis. Steers,  R.  M.  (1977).  Antecedents  and outcomes of organizational commitment. Administrative Science Quarterly , 46–56.
Sugiyono,  P.  D.  (2018).  Quantitative, qualitative,  and  R&D  research methods. Bandung:(ALFABETA,
Ed.) .
Sulastri,  S.,  &  Wahyono,  S.  (2021). Dampak Pandemi Covid-19
Terhadap  Usaha  Mikro,  Kecil, Dan  Menengah  (UMKM). Jurnal YUSTITIA , 22 (2).
Swarlina,  W.,  &  Siahaan,  A.  Y.  S. (2022). Efektivitas Program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha  Mikro  (BPUM)  kepada

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 11 Januari 2023, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023 (236-248)
Pelaku Usaha terdampak COVID- 19 di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge. Journal  Of  Science And  Social  Research , 5 (3),  491– 503. Tuasalamony, K., Susiati, S.,
Tinggapy,  H.,  &  Goa,  I.  (2022).
Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sosial Budaya Masyarakat Desa Namlea Kabupaten Buru. Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton , 8 (4),
1004–1017.