Jurnal  Interpretasi  Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3 – Desember  2021,  Hal. 602-606| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4144.602-606

## KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENAHANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI SOSIAL MEDIA
Louis Muda  Adam Gesi  Radja, I Nyoman  Gede Sugiartha,  Ni Made Sukaryati Karma Fakultas  Hukum,  Universitas  Warmadewa, Denpasar-Bali,  Indonesia louismuda98@gmail.com,  nyomansugiartha14@gmail.com,  sukariati64@gmail.com

## Abstrak
Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang  undang)  atau  dari  kekuasaan  eksekutif  administratif.  Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang  adalah  kekuasaan  terhadap  segolongan  orang  tertentu  atau  kekuasaan  terhadap  suatu  bidang pemerintahan.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisa  pengaturan  kewenangan  kejaksaan  dalam  melakukan penahanan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  ujaran  kebencian  di  sosial  media   serta  hambatan  kejaksaan  dalam melakukan  penahanan  pelaku  tindak  pidana  ujaran  kebencian  di  sosial  media .  Metode  Penelitian  yang aplikasikan  pada penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah melalui perundang- undangan  serta  pendekatan  konseptual.  Teknik  pengumpulan bahan  hukum dilakukan dengan cara yaitu studi kepustakaan. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah  bahan  hukum  telah  terkumpul, maka  selanjutnya akan akan diolah dan dianalisis menggunakan metode pengolahan  bahan  hukum  secara  sistematis   dan  disajikan  secara  deskriptif.  Hasil  penelitian  mengungkapkan bahwa  bahwa  Kewenangan  kejaksaan  yaitu  diatur  dalam  kitab  undang -undang  hukum  acara  pidana,  undang- undang kewenangan kejaksaan yang mencangkup beberapa undang-undang antara lain Undang-undang No. 16 Tahun 2004 yang mengatur tentang kejaksaan, sehingga dari undang -undang tersebut dapat dipastikan tentang hak  dan  wewenang  kejaksaan  agar  penegak  hukum  khususnya  kejaksaan  dapat  melakukan  penahanan  sesuai dengan aturan yang sudah berlaku, sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penegak hukum  khususnya  Jaksa  dan  sebagaimana  mestinya  kejaksaan wajib mewujudkan kesetaraan terhadap seluruh warga negara Indonesia yang s edang terjerat kasus pidana, perdata maupun yang lainya.
Kata  Kunci :  Akibat Hukum,  Kewenangan, Tindak Pidana

## Abstract
Authority is what is called formal power, power comes from legislative power (given by law) or from executive administrative  power.  Authority,  which  usually  consists  of  several  powers, is power over a certain group of people or power over an area of  government. The purposes of this study are to analyze the arrangement of the prosecutor's authority in detaining the perpetrators of hate speech crimes on social media and the prosec u t o r' s obstacles in detaining the perpetrators of hate speech crimes on social media. The research method applied in this  research  is  normative  legal  research  with  a  statutory  and  a  conceptual  approach.  The  technique  of collecting  legal  materials  is  done  by  means  of  a  literature  study.  The  of  used  are  primary,  secondary,  and tertiary  sources  of  legal  materials. After the legal material has been collected, it will then be processed and analyzed using the method of processing legal materials systematically and presented descriptively. The re su l t s of  the  study  reveal  that  the  prosecutor's  authority  is  regulated  in  the  crimin al  procedural  law  code,  the prosecutor's authority law. Which includes several laws, among others, Law no. 16 of 2004 which regulates t h e prosecutor's office, so that from the law it can be ascertained about the rights and powers of the prosecutor so that  law  enforcers,  especially  the  prosecutor's office, can mak e detentions in accordance with the rules that have been in force, so that there is no abuse of authority by law enforcers, especially prosecutors and as The prosecutor's office should be obliged to realize equality for all Indonesian citizens who are being entangled in criminal, civil and other cases.
Keywords: Legal Consequences, Authority, Crime

## I. PENDAHULUAN
Bangsa  Indonesia  adalah  termasuk  Negara  demokrasi  paling  besar  di  bumi  ini.  Untuk  menelaah makna  kemerdekaan  berpendapat,  sebaiknya  dilakukan  pengkajian  dari  etimologinya  (kebebasan). Dilohat  dari  sisi  etimologisnya,  kemerdekaan  ialah  kondisi  terbebas  serta  tidak  tertindih.  Sedangkan pendapat  biasanya  dimaknai  sebagai  pemikiran  atau  ide.  Mempunyai  pendapat  artinya mengungkapkan ide atau menyatakan pemikiran. Maka, kemerdekaan berpendapat ialah suatu kondisi
di  mana  tidak  ada  tindihan  untuk  mengungkapkan  ide  atau  gagasan,  dengan  tercatat  ataupun  tidak tercatat.  Dilihat  dari  pasal  14  huruf  c  belum  dapat  memastikan  apakah  kejaksaan  dapat  melakukan penahanan bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian. Kejaksaan hanya dapat melakukan penahanan jika  dilihat  dari Pasal 21 ayat (4) kitab undang-undang  hukum  acara pidana.
Adanya  persoalan  yang  diduga  sudah  terjadi  pelanggaran  peraturan  sesuai  pasal  yakni persoalan  Ujaran kebencian yang dilakukan oleh satu tokoh aktivis yang bernama I Gede Ari Astina. Dalam  kasus  ini  Jerinx  Memposting  sebuah  foto  dan  memberikan  sebuah  caption  yang  isinya (IDI) Ikatan  Dokter  Indonesia  bangga  menjadi  kacung (WHO) World  Health  Organization ,  dengan Postingan  itu  Ari  Astina  dikenakan  Pasal  28  ayat  2  UU  ITE  yang  dimana  Ari  Astina  Menebarkan Kebencian kepada masyarakat bahwa IDI adalah Kacung WHO. Pada Proses penuntutan Ari Astina ditahan  dan  tidak  dibiarkan  bebas, meskipun Pelaku sendiri sudah menempuh jalur penangguhan, dan sampai tahap itu justru jaksa sangat berwenang untuk melakukan sebuah penahanan. Maka pasal yang dikenakan untuk  pelaku yaitu masa kurungan maksimal 6 tahun Penjara, dan jika kita merujuk kepada kewenangan  kejaksaan  dalam  melakukan  penahanan,  jaksa  sangat  amat  berwenang  menahan  jika pasal yang disangkakan di atas 4 tahun penjara .
Adapun  penelitian  sebelumnya  dari Disurya  (2019) dalam  proses  peradilan  pidana,  aparat penegak  hukum baik Polisi, Jaksa Penuntu Umum, maupun Hakim harus tetap memperhatikan tujuan hukum  itu sendiri yaitu harus  memperhatikan keadilan, kemanfaatan, dan menjamin kepastian hukum. Adapun  menurut Irawan  et  al.,  (2020) mengatakan  bahwa  dalam  tuntutannya,  kejaksaan  penuntut umum  menerapkan  Pasal  28  Ayat  2  serta  Pasal  45 Ayat 2 serta KUHAP sebagai pedoman hukum acara  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya.  Sedangkan Utami et al., (2021) berpendapat bahwa  kejaksaan  merupakan  salah  satu subsistem yang bekerja sama dalam sistem peradilan pidana dan  dalam  hal  ini  mempunyai  peran  dengan  proses  dijatuhkannya  pidana  penjara  sebagai  jaksa penuntut  umum.  Dari  fenomena  tersebut  maka  dilakukannya  penelitian  yang  bertujuan  untuk menganalisa  pengaturan  kewenangan  kejaksaan dalam melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana  ujaran  kebencian  di  sosial  media  serta  hambatan  kejaksaan  dalam  melakukan  penahanan pelaku tindak pidana ujaran kebencian di sosial  media.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  dipakai  terhadap  penelitian  ini  yaitu  penelitian  hukum  normatif,  pendekatan masalah  melalui  perundang-undangan,  serta  pendekatan  konseptual.  Teknik  Pengumpulan  Bahan Hukum  untuk  penelitian  ini,  penulis  mengumpulkan  bahan-bahan  Hukum  dengan  cara  yaitu  studi kepustakaan  yaitu  teknik  pengumpulan  bahan  hukum  melalui  cara  dengan  mengumpulkan  sejumlah jenis  bahan  bacaan  yakni  buku-buku  literatur,  ketentuan  undang-undang,  artikel-artikel  hukum,  serta bacaan-bacaan  yang  lain.  Ada  beberapa  sumber  hukum  dari  bahan  hukum  primer  serta  sekunder. Bahan hukum primer yang mencakup  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Undang-undang No.  8  tahun  1981  tentang  kitab  Undang-undang Hukum acara pidana, Undang-undang No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan. mengenai Kesejahteraan.  Adapun bahan hukum  sekunder yang dikutip dari kajian  kepustakaan  yang  meliputi  membaca  beberapa  buku,  jurnal-jurnal  hukum,  serta  artikel  yang berhubungan  mengenai  kewenangan  kejaksaan  dalam  melakukan penahanan pada tahap penuntutan. Sedangkan bahan hukum tersier pendukung serta sumber hukum sekunder serta sumber hukum primer dimana  sumber  hukum  tersier  yakni  sumber  hukum  berupa  KBBI  maupun kamus bahasa latin serta bahasa  Inggris.  Setelah  bahan hukum telah terkumpul, maka bahan hukum tersebut akan akan diolah dan  dianalisis  menggunakan  metode  pengolahan  bahan  hukum  secara  sistematis  dan  hasilnya disajikan  secara deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penahanan Terhadap Pelaku Tind a k Pidana Ujaran Kebencian di Sosial Media
Kejaksaan  adalah  Lembaga  penegakan  hukum  yang  berwenang  melakukan  penahanan  dalam tahap penuntutan jika pasal yang disangkakan kepada sebuah pelaku tindak pidana ujaran kebencian diatas 5 tahun  tahanan  hal  tersebut  mengacu  kepada  pasal  21  ayat  (4)  kitab  undang-undang  hukum  acara pidana (Simarmata,  2011) .  Atas  kewenangan  kejaksaan  untuk  melaksanakan  sebuah  tugas,  fungsi,
serta  wewenang  diluar  dari  pengaruhnya  terhadap  kewenangan  pemerintahan,  serta  kontrol kewenangan  yang  lain (Kristiana,  2006) .  Hal  ini  bermakna  negara  dapat  melindungi  jaksa  ketika melaksanakan  pekerjaan  profesinya  yang  tidak  ada  gertakan,  penghambat,  provokasi,  rayuan  yang salah ataupun pengungkapan yang tidak terbukti kebenarannya, dengan atas sebuah tanggapan pidana, perdata, atau lainnya.
Kejaksaan  satu  di  antara  institusi  penegakan  hukum  diharuskan  agar melakukan peran yang lebih  didalam  memenuhi  tugas  profesionalnya,  yang  tunduk  serta  mematuhi  terhadap  janji  ataupun sumpah,  beserta  kode  etik  jaksa,  yang  mana menjadikan petunjuk maupun pijakan bagi mereka yang menjalankan  tugas  keseharian  sebagai  jaksa (Supriyadi,  2006) .  Dari  segi  normatif  bisa  diketahui  di dalam  peraturan-peraturan UU Kejaksaan RI.  Kekuasaan kejaksaan seperti yang tertera di Pasal 30 yakni:
a) Melakukan sebuah penuntutan.
b) Melaksanakan  sebuah  penetapan  hakim  dan  putusan  pengadilan  yang  telah  mendapatkan kekuatan hukum yang utuh.
c) Menjalankan  pengawasan  terhadap  suatu  pelaksanaan  putusan  pidana  bersyarat,  putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat.
d) Melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  tertentu  berdasarkan  undang-undang Melengkapi  berkas  perkara  tertentu  dan  untuk  dapat  melakukan  pemeriksaan  tambahan sebelum  dilimpahkan  ke  pengadilan  yang  Pada  pelaksanaannya  dikoordinasikan  dengan penyidik (Akub & Badaru, 2012) .

## 2. Hambatan  Kejaksaan  Dalam  Melakukan  Penahanan  Pelaku  Tindak  Pidana  Ujaran Kebencian di Sosial Media
Hubungan  Kejaksaan  sebagai  instansi  penuntut  umum  dengan  pihak  yang  bertalian  dengan polisi  menjadi  lembaga  penyidik  sudah  memiliki  jalinan  kerjasama  yang baik. Menyelesaikan perkara pidana  berdasarkan  proses  yang  ditetapkan  di  dalam  KUHAP.  Namun,  kejaksaan  juga  memiliki persoalan  yakni  sisa  pekerjaan  yang  belum  diputuskan  perkaranya,  dan  sebagian  besar  kasus  yang belum dituntaskan itu terbanyak ditemukan ketika sampai tahapan pra-penuntutan. Karena terbatasnya jumlah  penyidik  yang  mencari  tersangka,  dapat  terjadi  inkoordinasi  di  antara  pihak  kejaksaan  serta kepolisian  dan  apabila  menemui  sesuatu  yang  sulit  serta  memakan waktu  yang lama, Pasal 1 ayat 1 KUHAP.  Di  Dalam  pelaksanaan  penahanan  tersangka  harus  dipenuhi  2  persyaratan  ataupun penyebab, yakni persyaratan obyektif serta subyektif, yaitu:
1. Syarat Subyektifitas
2. Syarat Objektivitas
Penahanan  merupakan  satu  diantara  yang  teristimewa  dari  hukum acara pidana, yang mana ketentuan  hukum  acara  pidana  mengesampingkan  beberapa asas yang berlaku umum, misalnya asas penahanan  yang  berkaitan  atas  hak  asasi  manusia.  Hal  ini  berdasarkan  pernyataan Hamzah  (2012) semestinya  tindakan  ditahan  dilaksanakan  jika  amat  diperlukan  untuk  proses  penahanan. Dalam terjadinya  suatu  perkara  yang  terkena  kepada  siapapun  sudah  kodratnya  ia  mendapatkan  hak-hak konstitusi  sebagai  warga  negara.  dan  tidak  menjadi  hal  yang  biasa  bila  kejaksaan  mempunyai hambatan-hambatan  dalam  melakukan  penahanan  adalah  sebuah  hak  penangguhan  yang  dimiliki setiap  warga  yang  terjerat  kasus  hukum  sehingga  membuat  kejaksaan  mempunyai  hambatan  dalam melakukan  penahanan  pada  tahap  penuntutan,  yang  dimana  sebuah  penangguhan  dilakukan  pada tahap 2 yaitu kejaksaan.
Hambatan-hambatan  penangguhan  untuk  ditahan  tidak  terlepas  dari  perlindungan  serta persyaratan  untuk  pelaksanaan  proses  penawanan.  Kendala  kesatu,  berhubungan  dengan  prosedur yang responsibilitas serta keterbukaan yang buruk dan terkadang merupakan hambatan didalam proses ditangguhkannya  penawanan,  dikarenakan  tidak  adanya  pelaporan  tentang  nilai  besaran  penjaminan meskipun  pada  surat  perjanjian  dinyatakan  tetapi  baru  menjadikan  tugas  diantara  aparat  yang memberi  penundaan  untuk  ditahan  terhada  yang  bersalah  atau  yang menjadi tersangka tidak dengan terdapatnya  pelaporan  yang  dilaksanakan  dengan  terbuka  dan  karena  sistem  pertanggungjawaban penyampaian  yang  tidak  begitu  tertib,  utamanya  berkaitan  dengan  nilai  uang  untuk  proses ditangguhkannya penawanan yang semestinya disetorkan serta dilaporkan ke kas panitera, menjadikan penundaan penawanan serta penjaminan uang kurang transparan. Kendala kedua ialah tidak efektifnya
pengontrolan atas terdakwa didalam pemenuhan syarat penundaan penawanan sehingga menyebabkan terdakwa  sering  melarikan  diri.  Untuk  itu  diperlukan  koordinasi  bersama  pihak  kepolisian  untuk melakukan  pengawasan  supaya  terdakwa  menyadari  sedang  dalam pengawasan  serta pengendalian. Kendala  ketiga,  kurangnya  pengamanan  untuk  hakim,  juga  menjadi  kekurangan  di  dalam  putusan penundaan  penawanan,  yang  berpengaruh  terhadap  putusan  hakim,  meskipun  hal  ini  tidak  berujung terhadap  putusan  hakim  yang  tidak  adil.  Kendala  keempat  adalah  panitera  terkadang  melakukan kelalaian serta tidak pernah memberikan tanda terima uang penjaminan yang diberikan oleh tersangka atau  yang  menjadi  kuasa  hukum,  terkadang  uang  penjaminan  yang  diberikan  untuk  penundaan penawanan  yang  acapkali  tidak  pernah  kembali  pada  pihak  yang  memberi  meskipun  kemudian terdakwa diumumkan  telah bersalah oleh pengadilan.
Penangguhan  penahanan  yaitu  mengeluarkan  tersangka  atau  terdakwa  dari  penahanan sebelum  batas  waktu  penahanan  berakhir (Harahap,  2002) .  Terjadinya  penangguhan  penahanan seolah-olah  didasarkan  pada  “bentuk  kontrak”  atau  “perjanjian”  dalam  hubungan  perdata.  Itu sebabnya  cenderung  untuk  mengatakan  terjadinya  penangguhan penahanan berdasarkan “perjanjian” antara orang tahanan dengan pihak instansi yang menahan. Orang tahanan berjanji akan melaksanakan dan  memenuhi  syarat  dan  jaminan  yang  ditetapakan  instansi  yang  menahan,  dan  sebagai  “imbalan” pihak  yang  menahan  mengeluarkan  dari  tahanan  dengan  menangguhkan  penahanan (Soesilo,  2003) . Terkait  alasan  penangguhan  penahanan  tidak  disinggung  di  dalam  Pasal  31  Kitab  undang-undang hukum  acara  pidana  maupun  dalam  penjelasan  pasal  tersebut. Kalau begitu ditinjau dari segi yuridis, mengenai  alasan  penangguhan  dianggap  tidak  relevan  untuk  dipersoalkan.  Persoalan  bagi  hukum dalam  penangguhan  berkisar  pada  masalah  “syarat”  dan  “jaminan  penangguhan”.  tetapi,  sekalipun undang-undang  tidak  menentukan,  alasan  penangguhan,  dan  memberi  kebebasan  dan  kewenangan penuh  kepada instansi yang menahan untuk menyetujui atau tidak menangguhkan, sepatutnya instansi yang  bersangkutan  mempertimbangkan  dari  sudut  kepentingan  dan  ketertiban  umum  dengan  jalan pendekatan  sosiologis,  psikologis  dan  preventif.  karena  itu,  kebebasan  dan  kewenangan menangguhkan penahanan, jangan semata-mata bertitik tolak dari sudut persyaratan dan jaminan yang ditetapkan, tapi juga harus mengkaji  dan mempertimbangkan  lebih  dalam dari sudut yang lebih  luas.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan  Kewenangan  Kejaksaan  dalam  melakukan  penahanan  merupakan  suatu  hal  perlu diketahui  dan  harus  ada,  guna  untuk  menghindari  Penyalahgunaan  kewenangan  yang  dilakukan oleh kejaksaan.  khususnya  melakukan  tindakan  penahanan  terhadap  pelaku  tindak  pidana.  Kejaksaan dipimpin  Jaksa  agung  yang  dipilih  langsung  oleh  Presiden  dan  bertanggung  jawab  langsung  kepada Presiden,  tetapi  meskipun  Jaksa  agung  Dipilih  langsung  oleh  Presiden  Jaksa  Agung  harus  tetap bersifat Adil dalam menjalankan  Kewenangannya Sebagai Jaksa. Adapun hambatan Kejaksaan dalam melakukan  penahanan  Merupakan  kendala  yang  dialami  kejaksaan  saat  melakukan  Investigasi terhadap  sebuah  kasus  yang  sedang  berjalan,  dalam  hambatan  tersebut  jelas  bahwa  sebuah  hak penangguhan setiap warga negara yang sedang terjerat hukum adalah sebuah hambatan yang dialami jaksa  untuk  melakukan  Penahanan  pada  tahap  penuntutan  itu sendiri. Waktu Masa Penahanan pada tahap  Penuntutan  adalah  20  hari  dan  jika  dibutuhkan  waktu  yg  lebih  lama  lagi  bisa  diperpanjang menjadi  40 hari dan sudah maksimal.

## 2. Saran
Pemerintah Dan lembaga yang berwenang untuk membuat aturan tentang kewenangan kejaksaan agar lebih  spesifik  lagi  di  atur  dalam  undang-undang  kewenangan  kejaksaan.  Dikarenakan  pada  undang- undang  kejaksaan  tidak  spesifik  diatur  tentang  kewenangan  kejaksaan  dalam  penahanan pada tahap penuntutan. Yang dimana kejaksaan harus merujuk kepada kitab undang-undang hukum acara pidana guna  untuk melakukan penahanan supaya tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang menahan pelaku  tindak  pidana  dengan  tidak  menggunakan  dasar  hukum  yang  kuat.  Pelaku  Tindak  pidana ujaran  kebencian  seharusnya  memperhatikan  akibat  hukum  yang  harus  dihadapi  setelah  melakukan ujaran kebencian tersebut. Karna hanya karna memberikan cuitan yang singkat di sosial media pelaku terjerat tindak pidana ujaran kebencian yang dimana itu sangat amat tidak berkesan dan hal yang tidak
diharapkan  baik  oleh  masyarakat  ataupun  oleh  lembaga  penegak  hukum  yang  berwenang  untuk mengurus kasus semacam ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Akub, M. S., & Badaru, B. (2012). Wawasan Due Proces of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana . Rangkang Education,  Jakarta.
Disurya, R. (2019). Praktik Penegakan Hukum pada Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech).
Justici , 11 (2), 1–11. Hamzah, A. (2012). Hukum Acara Pidana Indonesia . Sinar Grafika, Jakarta.
Harahap,  Y.  (2002). Pembahasan  Permasalahan  Kitab  Undang -undang  Hukum  Pidana  dan Penerapanya . Sinar Grafika, Jakarta.
Irawan,  Baharuddin,  H.,  & M, N. F. (2020). Efektivitas Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech): Studi Kejaksaan Negeri Makassar. Journal of Lex Generalis (JLS) , 1 (5), 683–697. Kristiana,  Y.  (2006). Independensi  Kejaksaan  Dalam  Penyidikan  Korupsi .  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Simarmata, B. (2011). Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penahanan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Mimbar Hukum , 23 (1), 191–209.
Soesilo,  R.  (2003). Tugas  Kewajiban  dan  Kewenangan  Penyidik,  Jaksa,  Hakim .  Sinar  Grafika, Jakarta.
Supriyadi.  (2006). Etika Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia . Sinar Grafika, Jakarta. Utami,  Y.  P.,  Lembong,  R.  R., & Muaja, H. S. (2021). Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong dan  Menyesatkan  yang  Mengakibatkan  Kerugian  Konsumen  Dalam  Transaksi  Elektronik. Lex Crimen , 10 (2), 34–44.