Pengaruh  Faktor  Keprilakuan  Organisasi  terhadap  Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Ayu Tinis Khaulia 1 * , Dwi Cahyono 2 , Didik Eko Pramono 3
1,2,3 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Muhammadiyah Jember, Jawa Timur, Indonesia

## A B S T R A K
Survei  awal  yang  dilakukan  oleh  penulis  adalah  layanan  bisnis mikro, departemen ourism dan layanan sosial di kabupaten Jember, dari mana  diketahui  bahwa  kegunaan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah masih  belum  optimal.  Jadi  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis  apakah  pelatihan, kejelasan  tujuan  dan  dukungan  atasan mempengaruhi  kegunaan  dari  sistem  akuntansi  keuangan  regional. Populasi  penelitian  ini  adalah  seluruh  SKPD  di  Kabupaten  Jember, Provinsi  Jawa  Timur.  Sampel  yang  diambil  adalah  sampel  responden yang  sesuai  dengan  kriteria  dan  sampel  yang  dibutuhkan  adalah  106 responden  dari  53  objek.  Metode  pengumpulan  data  menggunakan kuesioner.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis deskriptif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  1.  Ada  pengaruh positif  dari  faktor  pelatihan  terhadap  manfaat  SAKD.  2.  Ada  pengaruh positif dari kejelasan tujuan penggunaan SAKD. 3. Ada pengaruh positif dari  faktor  dukungan  superior  untuk  penggunaan  SAKD.  Berdasarkan hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  perilaku  seperti pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan memiliki peran penting untuk  meningkatkan  kinerja  staf  administrasi  dalam  memahami  lebih lanjut  tentang  penggunaan  SAKD.  Sehingga  sugesti  bagi  CPNS  dan agensi  untuk  lebih  meningkatkan  pelatihan,  kejelasan  tujuan  dan dukungan atasan untuk meningkatkan penggunaan SAKD.

## A B S T R A C T
The  initial  survey  conducted  by  the  author  is  the  micro  businesss  service,  ourism  and  social services  department  in  Jember  district,  from  which  it  is  know  that  the  usefulness  of  the  regional financial  accounting  system  is  still  no  optimal.  So  the  purpose  of  this  study  is  to  analyze  whether training,  clarity  of  purpose  and  superiors  support  influence  the  usefulness  of  the  regional  financial accounting system. The population of this study is all SKPD in Jember district, east java province. The sample taken is a sample of respondents who are appropriate from the criteria and the sample needed is  106  respondents  from  53  objects.  The  method  of  data  collection  uses  a  questionnaire.  The  data analysis  method  used  is  descriptive  analysis.  The  result  of  these  studies  indicate  that:  1.  There  is positive influence from trainng factors on the usefulness of SAKD. 2. There is a positive influence from the  clarity  of  the  purpose  of  the  use  of  SAKD.  3.  There  is  a  positive  influence  from  the  factor  of superior  support  for  the  use  of  SAKD.  Based  on  the  result  of  the  study,  it  can  be  concluded  that behavioral factors such as training, clarity of purpose and superiors support have an important role to improve  the  pervormance  of  administrative  staff  in  understanding  more  about  the  use  of  SAKD.  So that  suggestioms  for  employess  and  agencies  to  further  improve  training,  clarity  of  purpose  and superiors support to increase the use of SAKD.
Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.
* Corresponding author.
E-mail addresses: khauliaat4@gmail.com (Ayu Tinis Khaulia)

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 19 August 2019 Received in revised form 16 September 2019 Accepted 15 October 2019 Available online 30 November  2019

## Kata Kunci:
Dukungan bos, Kejelasan Tujuan, Pelatihan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Keywords: Boss support, Clarity of Purpose, Training and Regional Financial Accounting System

## 1. Pendahuluan
Perilaku  organisasi  adalah  suatu  studi  yang  menyangkut  aspek  –  aspek  tingkah  laku  manusia dalam  organisasi  atau  suatu  kelompok  tertentu.  Aspek  –  aspek  tersebut  yaitu  pengaruh  organisasi terhadap  manusia  dan  pengaruh  manusia  terhadap  organisasi.  Perilaku  organisai  merupakan  suatu tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu  atau  kelompok  dalam  organisasi  dalam  rangka  mencapai  tujuan organisasi  (Kayati  :  2016)  dalam  bukunya  (Timotius  :  2018).  Penerapan  SAKD  merupakan  bagian  dari tujuan  organisasi  pemerintah  daerah  untuk  menghasilkan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang berkualitas dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
Akuntansi adalah suatu sistem. Menurut PP 71 tahun 2010 akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,  pengukuran,  pengklasifikasian,  pengikhtisaran  transaksi  dan  kejadian  keuangan,  penyajian laporan,  serta  penginterpretasian  atas  hasilnya.  Sistem  adalah  suatu  kesatuan  yang  terdiri  atasan subsistem – subsistem atau kesatuan yang terdiri atas kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.  Pengertian  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  sistem  akuntansi  keuangan  daerah merupakan  serangkaian  prosedur  yang  saling  berhubungan  yang  disusun  sesuai  dengan  suatu  skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Menurut  permendagri  nomor  64  tahun  2013  standar  akuntansi  pemerintah  yang  selanjutnya  disingkat SAP  adalah  prinsip  –  prinsip  akuntansi  yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan keuangan pemerintah. Tahap – tahap dalam siklus akuntansi dimulai dari bukti transaksi, jurnal, posting ke buku  besar, membuat neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo, membuat laporan  keuangan,  jurnal  penutupan,  dan  neraca  setelah  penutupan.  Laporan  keuangan,  sesuai  dengan siklus  akuntansi,  setelah  penyusunan  neraca  saldo  setelah  penyesuaian  disusun  laporan  –  laporan keuangan  dengan  mengambil  data  neraca  saldo  setelah  penyesuaian.  Maka  buatlah:  Neraca,  laporan Realisasi Anggaran (LRA) , Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas laporan Keuangan (CALK).
Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah yaitu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No.59/PMK.6/205 tentang Sistem Akuntansi  dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat,  maka  system  akuntansi  pemerintah  pada  tingkat  pemerintah  daerah  diatur  dengan  Pemendagri No.59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perubahan atas permendegri No. 13 tahun  2006  adalah  pasal  232  yang  isinya  mengatur  tentang  Sistem  Akuntansi  Pemerintahan  Daerah. Dengan  demikian  maka  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  dan  penerapan  sistem  akuntansi keuangan daerah  merupakan salah satu syarat dan pedoman bagi pemerintah agar dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang sesuai standart dan berkualitas.
Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 yang kini telah diperbaharui oleh Permendagri No.21 tahun  2011  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  menyatakan  bahwa  sistem  akuntansi keuangan  pemerintah  daerah  meliputi  serangkaian  prosedur  mulai  dari  proses  pengumpulan  data, pencatatan,  pengikhtisaran  sampai  dengan  pelaporan  keuangan  dalam  rangka  pertanggung  jawaban pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  Daerah  (APBD)  yang  dapat  dilakukan  secara  manual  atau menggunakan  aplikasi  computer.  Proses  akuntan  tersebut  akan  didokumentasikan  dalam  bentuk  buku jurnal dan buku besar dan jika diperlukan maka ditambah dengan buku besar pembantu, sehingga terlihat jelas  bahwa  sistem  akuntansi  sangat  diperlukan  dalam  pengelolaan  keuangan  pemerintahan  daerah. Beberapa penelitian menunjukkan bukti empiris bahwa factor organisasional seperti pelatihan, kejelasan tujuan serta dukungan atasan, berpengaruh positif terhadap implementasi suatu inovasi system maupun perubahan model akuntansi manajemen (Latifah dn Sabeni : 2007).
Perubahan  sistem  akuntansi  Pemerintahan  Daerah,  (Yulistia  dkk  :  2017)  terdapat  karakteristik pelaksanaan pemerintah yang baik yaitu :
1. Akuntabilitas
Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari setiap kegiatan penyelenggaraan kegiatan  harus  dapat  dipertanggung  jawabkan  kepada  masyarakat/rakyat  sebagai  pemegang kekuasaan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Keterbukaan/Transparansi
Merupakan  suatu  kondisi  dimana  masyarakat  mengetahui  apa  yang  terjadi  dan  dilakukan  oleh pemerintah termasuk berbagai prosedur, serta keputusan – keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam pelaksanaan urusan public.
3. Ketaatan pada Hukum
Ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul  sanksi,  tidaklah  dengan  demikian  dengan  ketaatan  social,  ketaatan  social  manakala  tidak
dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi  – sanksi social yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan,
4. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat dan representasi dari terealisasinya pemerintahan yang demokratis.  Sebagaimana  konsekuensi  demokrasi  adalah  penyediaan  ruang  bagi  partisipasi  public yang seluas – luasnya. Partisipasi public dalam proses pengambilan kebijakan yang mengikat seluruh warga  adalah  cara  efektif  untuk  mencapai  pola  hubungan  setara  antara  pemerintah  dan  rakyat.  Di Negara  –  Negara  demokrasi,  partisipasi  warga  dalam  proses  kebijakan  merupakan  hal  yang  lazim. Partisipasi  public  dalam  proses  kebijakan  tidak  hanya  merupakan  cermin  demokrasi  yang  paling nyata dalam kehidupan sehari – hari melainkan juga bermanfaat bagi pemerintah.
Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 terdiri dari:
1. Laporan  realisasi  anggaran  disingkat  LRA  adalah  laporan  yang  menyajikan  informasi  realisasu pendapatan  LRA,  belanja,  transfer,  surplus/deficit  LRA,  pembiayaan  dan  sisa  lebih/kurang pembiayaan anggara yang masing – masing diperandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih disingat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan  dan  penurunal  SAL  tahun  pelaporan  yang  terdiri  dari  SAL  awal,  SiLPA/SiKP,  koreksi  dan SAL akhir.
3. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
4. Laporan  operasional  disingkat  LO  adalah  laporan  yang  menyajikan  informasi  mengenai  seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan  –LO, beban dan surplus/defisit  operasional  dari  suatu  entitas  pelaporan  yang  penyajiannya  disandingkan  dengan periode sebelumnya.
5. Laporan  arus  kas  disingkat  LAK  adalah  laporan  yang  menyajikan  oinformasi  mengenai  sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
6. Laporan  perubahan  ekuitas  disingkat  LPE  adalah  laporan  yang  menyajikan  informasi  mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/deficit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
7. Catatan  atas  laporan  keuangan  disingkat  CaLK  adalah  laporan  yang  menyajikan  informasi  tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  dapat  berguna  untuk  mengelola  dana  secara  transparan, ekonomis,  efektif  efisien,  dan  akuntabel.  Indikator  yang  digunakan  dalam  mengukur  kegunaan  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut (Kayati : 2016)adalah  sebagai berikut:
1. Validity ,  informasi  yang  dihasilkan  dalam  sistem  akuntansi  yang  digunakan  memiliki  kandungan akurasi yang tinggi.
2. Reliability, informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi adalah informasi yang dapat diprcaya.
3. Efisien, melalui  sistem  informasi  yang  digunakan  anggota  organisasi  dapat  menghemat  pengguna biaya.
4. Efektif, melalui  sistem  informasi  yang  digunakan  anggota  organisasi  dapat  memanfaatkan  waktu secara optimal.
Menurut  (Robbins,  2011)  Perilaku  Organisasi  juga  merupakan  bidang  studi  yang  menyelidiki pengaruh  yang  dimiliki  oleh  individu,  kelompok  dan  struktur  terhadap  perilaku  dalm  organisasi,  yang bertujuan  menerapkan  ilmu  pengetahuan  guna  meningkatkan  kefektifan  suatu  organisasi.  Menurut (Ahmad : 2015), factor organisasi dalam implementasi sistem ada tiga aspek, meliputi dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan. Dukungan Atasan diartikan sebagai keterlibatan menejer dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan, Kejelasan Tujuan didefinisikan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di semua level organisasi, dan Pelatihan merupakan suatu usaha pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem.
Pelatihan  berkaitan  dengan  implementasi,  desain  dan  penerapan  SAKD  yang  dapat  memberikan mekanisme bagi pengguna untuk memahami dan menerima dasar dai SAKD. Menurut (Febriana : 2016), untuk mencapai program pelatihan, maka harus memperhatikan sasaran yang jelas, memakai tolak ukur terhadap hasil yang dicapai. Pelatihan ditunjukkan kepada semua karyawan, baik karyawan lama ataupun karyawan baru, bagi karyawan baru  pelatihan dilakukan guna meningkatkan wawasan karyawan untuk dapat  mengerti  pengoperasian  peralatan  atau  mesin,  kepada  siapa  mereka  bertanggungjawab,  dan
bagaimana cara mengatasi konflik dalam organisasi, sedangkan bagi karyawan lama gunanya untuk lebih meningkatkan  hasil  pekerjaan  baik  sekarang  atau  yang  akan  datang,  serta  dapat  memperbaiki  efisiensi dan efektifitas kerja karyawan untuk mencapai tujuannya.
Kejelasan  tujuan  adalah  penting  untuk  diingat  bahwa  orang  –  orang  di  dalam  organisasi bertanggung jawab untuk menentukan sasaran dan menetapkan tujuan. Orang  – orang dalam organisasi juga  bertanggung  jawab  atau  pencapaian  sasaran  dan  tujuan  tersebut.  Fase  penetapan  tujuan  dan perencanaan penuh dengan kekurangan dalam perilaku. Tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh tujuan dari  anggota  organisasi  yang  dominan,  yang  secara  kolektif  mempunyai  kendali  yang  mencakupi  atas sumber  daya  organisasi  untuk  membuat  komitmen  atas  arahnya  tertentu  atau  untuk  menahannya  dari yang  lain.  Kejelasan  tujuan  dalam  organisasi  dapat  menentukan  suatu  keberhasilan  sistem,  karena individu  dengan  suatu  kejelasan  tujuan,  akan  lebih  dapat  memahami  bagaimana  cara  mereka  dalam mencapai  target  untuk  mencapai  tujuan  dengan  menggunakan  keterampilan  dan  kompetensi  yang dimiliki.
Menurut  Nasution  1994  dalam  (Latifah  :  2007)    .  Dukungan  atasan  dapat  diartikan  sebagai keterlibatan atasan dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Dukungan manajemen puncak dalam suatu  inovasi sangat penting dikarenakan adanya kekuasaan manajer terkait dengan  sumber  daya.  Atasan  dapat  focus  terhadap  sumber  daya  yang  diperlukan,  tujuan  dan  inisiatif strategi yang direncanakan apabila atasan mendukung sepenuhnya dalam mewujudkan efektivitas suatu sistem.
Ciri–ciri  atasan  yang  baik  dapat  memberikan  dukungan  kepada  karyawannya  dalam  suatu organisasi adalah: 1) Mempunyai kemampuan melebihi orang lain dan harus mempunyai inisiatif untuk memberikan masukan yang baik kepada karyawannya, 2) Mempunyai rasa tanggung jawab yang besar, 3) Bekerja keras sehingga dapat memberikan contoh atau motivasi kepada karyawan, 4) Pandai bergaul dan dapat  mengenal  semua  karyawan  dengan  baik,  5)  Memberikan  contoh  bekerja  dan  semangat  kepada bawahan atau  karyawan, dan 6)  Memiliki rasa integritas dan rasa bersatu  padu  dengan kelompok yang ada dalam organisasi.
Penelitian  yang  dilakukan  (Yulistia  dkk  :  2017)  pada  pemerintah  daerah  Sumatera  Barat.  Hasil penelitiannya menunjukkan hubungan positif antara dukungan atasan dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah,  namun  hasil  yang  berbeda  ditunjukkan  dari  hubungan  negative  antara  pelatihan dengan  kegunaan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah.  Hal  yang  sama  juga  dilihat  dari  hasil  pengujian kejelasan  tujuan  dengan  kegunaan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah,  karena  nilai  critical  ratio  (CR) menunjukkan nilai yang negative.
Penelitian  oleh  (Caecilia  Henny  Setya  Wati  dan  semuel  Batlajery  :  2015)  tentang  Faktor Keprilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Konflik Kongnitif Sebagai  Variabel  Intervening  Di  Kabupaten  Merauke  yang  menunjukkan  bahwa  hanya  pengguna dukungan  atasan  dan  konflik  kongnitif  memiliki  pengaruh  positif  dan  kegunaan  Sistem  Akuntansi Keuangan Daerah. Pelatihan dan kejelasan tujuan memiliki pengaruh positif pada konflik kongnitif.
Penelitian oleh (Novie Astuti : 2017) tentang Pengaruh Keprilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem akuntansi Keuangan Daerah Di Pemerintah Kota Kediri Jawa Timur. Menunjukkan hasil bahwa dari faktor  organisasi  yang  di  uji  fektor  keprilakuan  organisasi  yang  meliputi  hanya  dukungan  atasan  dan kejelasan tujuan yang berpengaruh positif pada sistem akuntansi keuangan daerah sedangkan pelatihan berpengaruh negarif.
Objek  yang  akan  diteliti  dikabupaten  jember  yang  diketahui  bahwa  tentang  kegunaan  sistem akuntansi  keuangan  yang  meliputi  faktor  tingkat  kepuasan  pelatihan,  tingkat  pemahaman  karyawan terhadap kejelasan tujuan dan tingkat pemahaman karyawan terhadap dukungan atasan masih terbilang kurang.  Sehingga  disitu  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  kembali  tentang  Faktor  Keprilakuan  organisasi dalam  mengeimplementasikan  sistem  akuntansi  keuangan  pemerintah  daerah.  Dimana  tempat  yang dijadikan  obyek  adalah  pada  kabupaten  Jember,  yang  mempunyai  masalah  karyawan  sebagian  banyak tidak mengerti atau tidak paham mengenai kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Oleh karena itu peneliti melakukan sebuah replikasi penelitian yang telah dilakukan (Kayati : 2016).

## 2. Metode
Jenis  dan  sumber  data  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer ,  data primer adalah  data  yang  diperoleh  peneliti  secara  langsung  dengan  cara  yaitu  melakukan  penyebaran  angket kuesioner yang  berisikan  beberapa  pertanyaan  yang  dibuat  oleh  peneliti  dan  akan  diserahkan  kepada responden,  sedang  jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  peneitian  ini  adalah  penelitian  pengujian hipotesis.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif.  Desain penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kuantitatif  yang  menekankan  pada  pengujian  teori  melalui
pengukuran variable dengan angka dan melakukan analisis data menggunakan prosedur statistic dengan bantuan program SPSS.
Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  pegawai  negeri  sipil  pada  pegawai yang  berprofesi  akuntansi  atau  pada  bagian  bandahara/administrasi  dimana  objek  yang  akan  diteliti adalah dinas – dinas kabupaten jember dan kecamatan yang ada di kabupaten Jember.SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Jember meliputi 21 Dinas, 31 Kecamatan, 6 Badan, 3 RSD, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 8 Bagian, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat. Jadi total sampel SKPD yang akan dijadikan sampel penelitian ini berjumlah 53 SKPD dinas dan kecamatan dengan total 106 kuesioner/angket.
Sampel pada penelitian ini diambil dari Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kewenangan bagian keuangan  dan  administrasi  pada  Kabupaten  Jember  Provinsi  Jawa  Timur  yang  berjumlah  61 orang/responden.Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan non  probabilitiy  sampling dengan  teknik  purpose  sampling.  Purpose  samping  atau  pengambilan  sampel bertujuan  mendapatkan  informasi  yang  relevan.  Seseorang  diambil  sebagai  sampel  karena  peneliti menganggap bahwa seseorang tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya.
Kriteria sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :  1) Pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada masing – masing Dinas dan Kecamatan. 2) Memiliki kerja minimal 1 tahun pada periode penyusunan laporan keuangan.
Metode  pengambilan  data  melalui  angket  atau  kuesioner.  Metode  angket  digunakan  untuk mengumpulkan  data  variabel  kegunaan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah,  pelatihan  ,  kejelasan  tujuan dan  dukungan  atasan  satuan  kerja  perangkat  daerah  antar  kecamatan  dan  kantor  dinas  kabupaten Jember. Karena data diolah dengan SPSS maka diperlukan uji instrument. Uji instrument yang meliputi uji validitas  dan  uji  reliabilitas.  Uji  validitas  digunakan  untuk  mengukur  sah  atau  valid  tidaknya  suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dapat dikatakan reliabel apabila jawaban responden atau seseorang tersebut adalah konsisten dari waktu kewaktu.
Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis statistic deskriptif dan analisis regresi berganda.
1. Analisis Statistik Deskriptif
Menurut  (Abdiel  :  2015)  analisis  statistik  deskriptif  adalah  statistic  yang  digunakan  untuk menganalisis  data  yang  telah  terkumpul  sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud  membuat  kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Analisis statistic deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran dari nilai minimum, nilai maksimum, rata – rata ( mean), dan standar deviasi dari masing – masing variabel penelitian yaitu kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah (Y), pelatihan (X), kejelasan tujuan (X2), dukungan atasan (X3).
2. Analisis Regresi Berganda
a. Uji asumsi klasik: Uji  asumsi  klasik  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengestimasi  suatu  garis  regresi  dengan  jalan meminimalkan  jumlah  dari  kuadrat  kesalahan  setiap  observasi  terhadap  garis  tersebut  (Ghozali  : 2011).
b. Uji Normalitas Pengujian normalitas menggunakan uji statistic non parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S). dikatakan berdistribusi normal apabila nilai probabilitasnya >0,05.
c. Uji Linieritas Uji  ini  digunakan  untuk  melihat  apakah  spesifikasi  model  yang  digunakan  sudah  benar  atau  tidak. Dengan uji linearitas akan diperoleh informasi apakah model empiris dapat dilihat pada output SPSS dalam kolom Linearity pada ANOVA Table pada taraf signifikansi 0,05.
d. Uji Multikolonieritas Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi adalah sebagai berikut :
1) Nilai yang  menghasilkan  suatu  estimasi  model  regresi  empiris  sangat  tinggi,  tetapi  secara individual variabel  –  variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2) Menganalisis matrik korelasi antar variabel – variabel independen. Jika ada korelasi yang cukup tinggi maka model regresi tersebut multikolinieritas.
3) Multikolinieritas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan VIF ( Varianc inflation factor ). Jika nilai VIF  lebih  besar  dari  1  dan  kurang  dari  10  sedangkan  toleransinya  kurang  dari  1  maka  model regresi tidak mengandung multikolinieritas.
e. Heteroskedastisitas.  Model  regresi  yang  baik  adalah  homokedastisitas  atau  tidak  terjadi heteroskedastisitas  (Kayati  :  2016).  Untuk  mendeteksi  adanya  heteroskedastisitas  dapat  dilihat dengan melakukan Uji Park. Jika koefisien parameter variabel independen atau nilai signifikansinya >0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Abdiel : 2015).

## 3. Hasil dan pembahasan
Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  pegawai  negeri  sipil  pada  pegawai yang  berprofesi  akuntansi  atau  pada  bagian  bendahara/administrasi  dimana  objek  yang  akan  diteliti adalah  dinas  –  dinas,  dan  kecamatan  yang  ada  di  kabupaten  Jember.  SKPD  (Satuan  Kerja  Perangkat Daerah) di Kabupaten Jember meliputi 21 Dinas, 31 Kecamatan, 6 Badan, 3 RSD, 1 Satuan Polisi Pamong Praja,  8  Bagian,  1  Sekretariat  DPRD,  1  Inspektorat.  Jadi  total  sampel  SKPD  yang  akan  dijadikan  sampel penelitian  ini  berjumlah  53  SKPD  dinas  dan  kecamatan  dengan  total  106  kuesioner/angket.  Hasil  uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien Alpha yang cukup atau memenuhi kriteria untuk dikatakan reliabel yaitu di atas 0,600, sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing- masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur. Standart alpha 0,600 menurut teori yang bersumber dalam bukunya (V. Wiratna Sujarweni : 2014) yang menjelaskan bahwa nilai Cronbach Alpha  >  0,600  maka  kuesioner  atau  angket  dinyatakan  reliabel  atau  konsisten.  Hasil  uji  normalitas ternyata  semua  data  terdistribusi  secara  normal,  sebaran  data  berada  di  sekitar  garis  diagonal.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  model  regresi  dalam  penelitian  ini  memenuhi  asumsi  normalitas.  Dari  hasil  uji heterokedastisitas yang telah dilakukan ternyata titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, hal ini berarti  tidak  terjadi  penyimpangan  asumsi  klasik  heterokedastisitas  pada  model  regresi  yang  dibuat, dengan kata lain menerima hipotesis homoskedastisitas.
Pengujian Hipotesis uji F menyatakan bahwa bahwa F hitung > F tabel (17,869> 2,4626) maka pelatihan, kejelasan  tujuan,  dan  dukungan  atasan  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  sistem  akuntansi keuangan  daerah  pada  tingkat  signifikan  5%,  dalam  hal  ini  H 0 ditolak.  Sehingga,  hipotesis  yang menyatakan pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan mempunyai pengaruh signifikan terhadap sistem  akuntansi  keuangan  daerah  terbukti  kebenarannya  (Ha diterima).  Sedangkan  uji  t  menyatakan bahwa pelatihan mempunyai nilai signifikansi hitung sebesar 0,040 dan lebih besar dari 0,05 dan t hitung (2,077)  >  t  tabel  (1.6602)  yang  berarti  bahwa  hipotesis  pelatihan  mempunyai  pengaruh  signifikan terhadap  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  diterima.  Hal  ini  juga  menunjukkan  bahwa  pelatihan mempengaruhi sistem akuntansi keuangan daerah yang berarti semakin baik pelatihan akan berdampak pada  semakin  baiknya  sistem  akuntansi  keuangan  daerah.  Hasil  uji  kejelasan  tujuan mempunyai  nilai signifikansi  hitung  sebesar  0,010  dan  lebih  kecil  dari  0,05  dan  t  hitung  (2,611)  >  t  tabel  (1.6602)  yang berarti  bahwa  hipotesis  kejelasan  tujuan mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  sistem  akuntansi keuangan daerah diterima. Hasil uji dukungan atasan  mempunyai nilai signifikansi hitung sebesar 0,000 dan lebih kecil dari 0,05 dan t hitung (4,670) > t tabel (1.6602) yang berarti bahwa hipotesis dukungan atasan  mempunyai pengaruh signifikan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah diterima.
Hasil  perhitungan  regresi  dapat  diketahui  bahwa  koefisien  determinasi  yang  diperoleh  sebesar 0,587.  Hal  ini  berarti  58,7%  variasi  variabel  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dapat  dijelaskan  oleh pelatihan,  kejelasan  tujuan,  dan  dukungan  atasan,  sedangkan  sisanya  sebesar  0,413  atau  41,3% diterangkan  oleh  variabel  lain  yang  tidak  diajukan  dalam  penelitian  ini  seperti  kompetensi  SDM  dan lainnya.
a. Pengaruh pelatihan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah Hasil  pengujian  hipotesis  telah  membuktikan  terdapat  pengaruh  pelatihan  terhadap  sistem akuntansi keuangan daerah. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh taraf signifikansi sebesar 0,040 dan lebih kecil dari 0,05 dan t hitung (2,077) > t tabel (1.6602) yang berarti hipotesis diterima.
b. Pengaruh kejelasan tujuan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah Hasil  pengujian  hipotesis  telah  membuktikan  terdapat  pengaruh  kejelasan  tujuan  terhadap sistem  akuntansi  keuangan  daerah.  Melalui  hasil  perhitungan  yang  telah  dilakukan  diperoleh  taraf signifikansi sebesar 0,010 dan lebih kecil dari 0,05 dan t hitung (2,611) > t tabel (1.6602)  yang berarti hipotesis diterima.
c. Pengaruh dukungan atasan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah Hasil  pengujian  hipotesis  telah  membuktikan  terdapat  pengaruh  dukungan  atasan  terhadap sistem  akuntansi  keuangan  daerah.  Melalui  hasil  perhitungan  yang  telah  dilakukan  diperoleh  taraf signifikansi sebesar 0,005 dan lebih kecil dari 0,05 dan t hitung (2,842) > t tabel (1.6602) yang berarti hipotesis  diterima.  Pengujian  secara  statistik  ini  membuktikan  bahwa  adanya  pengaruh  dukungan atasan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah.
d. Pengaruh pelatihan, kejelasan tujuan, dukungan atasan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah Hasil  pengujian  hipotesis  dari  ketiga  variabel  tersebut  telah  membuktikan  bahwa  pelatihan, kejelasan  tujuan,  dan  dukungan  atasan  berpengaruh  secara  simultan  terhadap  sistem  akuntansi keuangan daerah.  Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh taraf signifikansi sebesar
0,000  dan  lebih  kecil  dari  0,05  dan  F hitung >  F tabel (17,869>  2,4626)    yang  berarti  hipotesis  diterima.
Artinya  bahwa  ada  pengaruh  secara  simultan  pelatihan,  kejelasan  tujuan,  dan  dukungan  atasan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah.

## 4. Simpulan dan Saran
Adapun  simpulan  yang  dapat  ditarik  dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  adalah  sebagai berikut:1)  Terdapat  pengaruh  pelatihan  terhadap  kegunaan  SAKD.  Artinya,  semakin  baik  pelatihan mengenai  kegunaan  sistem  akuntansi  keuangan  yang  diberikan  makan  dapat  memberikan  peningkatan dalam  kegunaan  SAKD.  2)  Terdapat  pengaruh  kejelasan  tujuan  terhadap  kegunaan  SAKD.  Artinya, semakin  baik  kejelasan  tujuan  yang  diberikan  maka  akan  dapat  memberikan  peningkatan  terhadap kegunaan SAKD. 3) Terdapat pengaruh dukungan atasan terhadap kegunaan SAKD. Artinya, semakin baik dukungan atasan yang diberikan makan akan dapat memberikan peningkatan terhadap kegunaan SAKD.

## Daftar Rujukan
Abdiel  Janitra,  2015, Pengaruh  Faktor  Keprilakuan  Organisasi  Terhadap  Kegunaan  Sistem  Akuntansi Keuangan Daerah, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 6-7.
Ahmad  AL-Hiyri,  Mohammeed  Hamood  AL-MAshregy,  Nik  Kamariah  Nik  Mat,  Jamal  Mohammeds  mail alekam, 2013, “Factors That Affect Accounting Information System Implementation and Accounting Information Quality A Survey in University Utara Malaysia ” , American Journal of Economis . Vol 3. P 27-31.
Ahmad Nur Solichin, 2015, Pengaruh Faktor Keprilakuan Organisasi Terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  Di  Kabupaten  Grobongan  Jawa  Tengah ,  Skripsi  Fakultas  Ekonomi  Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Andira  Dewanti,2015, Pengaruh Faktor  Keprilakuan Organisasi Terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah  Di  Kabupaten  Ngawi ,  Skripsi  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Muhammadiyah Surakarta. 5.
Ataina Hudayati, 2002, “Perkembangan Penelitian Akuntansi Keprilakuan Berbagai Teori Dan Pendekatan Yang Melandasi”, Jurnal Akuntansi , V6 No 2.
Caecilian Henny Setya Wati, Semuel Batlajery, 2015, “Faktor Keprilkauan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Konflik” , Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial , Vol 6 No 1.
Cyntia  Carolina,  2013, Pengaruh  Kejelasan  Tujuan  Dan  Dukungan  Atasan  Terhadap  Kegunaan  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah , Skripsi Akuntansi Universitas Negeri Padang. 3, 5.
Erwinton  Putra  Antonius  Tarigan,  Lastria  Nurtanzila,  2013,  “Standar  AKuntansi  Pemerintah  DAlam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah”, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Vol 17 No.1. 30-33.
Febriana  F.  Albugis,  2016,  “Penerapan  Sistem  AKuntansi  Keuangan  Daerah  Dalam  Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabel Keuangan Pemerintah Daerah provinsi Sulawesi Utara”, Jurnal Emba . Vol 4 No 3.
Kayati,  2016, Pengaruh  Faktor  Keprilakuan  Organisasi  Terhadap  Kegunaan  Sistem  Akuntansi KeuanganDaerah , Skripsi Fakultas Akuntansi Universitas Negeri Semarang.
Lyna LAtifah, Arifin Sabeni, 2007, “Faktor Keprilakuan Organisasi Dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah”, Simposium Akuntans i. ASPP-13. 6-7.
Muji Mranani, Beti Lestiorini, 2011,“Faktor Keprilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah  Dengan  Konflik  Kongnitif  Dan  Konflik  Afentif  Sebagai  Intervening”, Jurnal Ekonomi . Vol 10 N0.3.
Novie  Astuti,  2017,  “Pengaruh  FAktor  Keprilakuan  Organisasi  Terhadap  Kegunaan  Sistem  Akuntansi Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kota Kediri Jawa Timur”, Jurnal Akuntansi dan Bisnis . Vol 6 No 1.
21.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaam Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Prosedur Sistem Akuntansi.
Peraturan Menteri Dalam Negeri N0.59 Tahun 2007 tentang Akuntansi Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 71 Tahun 2011 tentang istem Akuntansi Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Rakyat Indonesia Nomor . 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Jabatan PNS.
Sigit Indra Lesmana, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib DI Indonesia, Penulisan Tesis, Universitas Sebelas Maret 2010.
Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Republik Indonesia.
Republic Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pusat dan Pemerintah Daerah Republik Indonesia.
Tan Ming Kuang, See Tin, 2010, “Analisis Perkembangan Riset Akuntansi Keprilakuan Study Pada Jurnal Behavioral Reseach In Accounting”, Jurnal Akuntansi . Vol 2 No 2.
Yulistia,  Novi  Yanti,  Ika  Purwasih,  2017,  “Analisis  Faktor  Keprilakuan  Organisasi  Terhadap  Kegunaan Sistem  Akuntansi  Keuangan  Di  Badan  Keuangan  Daerah  Pemerintah  Provinsi  SumateraBarat”, Jurnal Benevita . Vol 2. 183.