EVALUASI PENATAUSAHAAN ASET PADA PEMERINTAH KABUPTEN SARMI
Mutmainnah HS Dimo mutmainnahhsdimo708@gmail.com
Syaikhul Falah sehufalah@gmail.com Arius A. Kambu ariusk16@gmail.com

## ABSTRAK
The  research  objective  was  to  evaluate  the  administration  of  regional  property  in  the  Sarmi Regency  Government.  The  administrative  aspects  that  were  studied  included  the  aspects  of bookkeeping,  inventory  and  reporting.  Qualitative  and  quantitative  methods  are  used  to  answer  the research  formulation.  The  research  object  consisted  of  three  Regional  Apparatus  Organizations (OPD), including the Public Works Office, the Health Office and the Education Office. The interviewed informants are treasurers of goods. The interviewed informants were managers of regional property in three regional apparatus organizations
The  results  of  the  research  show  that  the  Sarmi  Regency  Government  has  not  fully implemented asset administration in accordance with the  Minister of Home Affairs Regulation No.  19 of  2016.  It  is  the  only  aspect  of  bookkeeping  that  has  the  highest  value  or  has  implemented regulations. Furthermore, the reporting and inventory aspects have not been said to have carried out regulatory orders.
The  results  of  this  research  resulted  in  the  findings  of  several  obstacles,  namely:  misuse  of assets, weak coordination, lack of human resources to handle assets, and limited incentives for asset managers.
Keywords: administration of regional property, inventory, bookkeeping, reporting

## PENDAHULUAN
Dalam  hal  ini  tentunya  tugas  pemerintahan  daerah  dalam  memberikan  pelayanan yang  baik  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  tentunya  bukan  suatu  hal  yang mudah,  melainkan  membutuhkan  sarana  pendukung  seperti  sumber  daya  manusia  handal dan  aset  yang  dimiliki  oleh  pemda.  Aset  adalah merupakan  suatu  benda  atau  barang  yang memiliki nilai tukar serta nilai ekonomis yang serta bermanfaat sosial ataupun ekonomi.
Selain  itu  untuk  mengetahui  kekayaan  negara,  termasuk  barang  milik/kekayaan yang  dimiliki  daerah  dalam  rangka  meningkatkan  dan  menyempurnakan  administrasi perlengkapan  guna  untuk  menunjang  penyelenggaraan  semua  kegiatan  mulai dari  pusat sampai  di  tingkat  wilayah,  maka  peranan  penatahusahaan  mutlak  harus  diperlukan.  Oleh karena  itu  pemerintah  dituntut  untuk  dapat  mengelola  aset  dengan  sebaik-baiknya,  agar menghasilkan informasi yang handal dalam keuangan.
Salah satu permasalahan utama di Kabupaten Sarmi adalah aset dan terutama aset tetap.  Pemerintah  Kabupaten  Sarmi  menyajikan  nilai  Aset  Tetap  per  31  Desember  2016 senilai  Rp3,29  triliun  termasuk  di  dalamnya  nilai  Akumulasi  Penyusutan  senilai  Rp  90,6 miliar. Nilai Aset Tetap tidak didukung dengan rincian per jenis Aset Tetap baik jumlah, luas maupun nilai per unit barang sedangkan nilai Akumulasi Penyusutan per31 Desember 2016 bukan merupakan hasil penghitungan di Tahun 2016 melainkan nilai per31 Desember 2015 yang  disajikan  kembali.  Pemerintah  Kabupaten  Sarmi  belum  memiliki  kebijakan- _ pencatatan, _ penyajian _ dan _ pengungkapan _ Aset _ Tetap (BPK, 2017).
Temuan  BPK  terhadap  pengelolaan  Aset  Tetap  sebesar  Rp  3,38  triliun  tidak disusun melalui proses rekonsiliasi antara Kartu _ Inventaris _ Barang _ (KIB) A, B, C, D, E, dan F    dgn  belanja  modal  yang  disusun  oleh  Bidang  Aset  selaku  Pembantu  Pengelola  Barang. Pembantu Pengelola Barang tidak mengumpul laporan _ barang _ milik _ daerah _ dari Pengguna Barang pada tingkat SKPD selaku tugas di Bidang Aset. Pemerintah Kabupaten Sarmi belum melakukan  penyusutan  atas  seluruh  aset  tetap  yang  dicatatkan  dalam  Neraca  per  31 Desember  2016.  Oleh  karena  itu  data  aset  dari  masing-masing  SKPD  tidak  dapat direkonsiliasi  dengan  data  aset  yang  dimiliki  oleh  Bidang  Aset  di  BPKAD.  Nilai  penyusutan dicatat  senilai  Rp90,6  miliar  pada  Neraca  per  31  December  2015  dan  dicatat  kembali  di Neraca  per  31  Desember  2016,  baik  Bidang  Aset  tidak  dapat  menjelaskan  rincian  dan dokumen pendukungnya. (BPK, 2017).
Temuan BPK pada Kabupaten Sarmi antara lain Inspektorat belum melakukan stock opname  Per  31  Desember  2016  terhadap  SKPD  yang  memiliki  persediaan,  sehingga  tidak diketahui  jumlah  persediaan  pada  masing-masing  SKPD.  Selama  TA  2016  Pemerintah Kabupaten  Sarmi  belum  memiliki  regulasi  yang  mengatur  sistem  dan  prosedur penataausahaan  persediaan,  meskipun  demikian  mengacu  dalam  ketentuan  tentang pengelolaan  barang  daerah  seharusnya  pengurus  barang  dan  pengguna  barang melaksanakan pencatatan dan inventarisir barang _ milik _ daerah _ yang _ ada _ pada penguasaannya. (BPK, 2017).
Selanjutnya,  pengadaan  barang  yang  diperiksa  menunjukkan  bahwa  masing- masing SKPD tidak melakukan penatausahaan dalam bentuk buku catatan atas pengadaan barang  yang  telah  diberikan  ke  masing-masing  SKPD.  Hasil  penyerahan  barang  dari rekanan  (baik  aset  tetap  maupun  persediaan)  diterima  oleh  Panitia  Penerima  Hasil Pengadaan (PPHP). Pengguna Barang dan Bendahara Barang tidak melakukan pencatatan dan  pembukuan.  Sehingga  tidak  mengetahui  jumlah  barang  persediaan  yang  dikelolanya. Disamping  itu,  mutasi  barang  persediaan  tidak  dilakukan  pencatatan  dan  dilaporkan. Berdasarkan catatan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sarmi pada Tahun anggaran 2016 hanya Dinas Kesehatan yang melaporkan persediaan yang dikelola. Namun demikian, persediaan yang disajikan tidak didasarkan atas hasil stock opname pada akhir tahun namun hanya didasarkan laporan mutasi barang (BPK, 2017). Oleh karena itu peneliti _ tertarik _ untuk __ meneliti _ mengenai penatausahaan aset pada Kabupaten Sarmi.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS”

## Landasan Teori

## 1. Teori New Public Management
Perkembangan  Administrasi  Publik  dewasa  ini  ditandai  dengan  terjadinya pergeseran  paradigma,  Denhardt  &  Denhardt,  (2003)  mencatat  3  paradigma,  bermula- _ dari _ Old _ Public _ Administration _ (OPA), _ New _ Public _ Management _ (NPM) _ dan _ New _ Public _ Services _ (NPS).
Gerakan  NPM  pada  mulanya  terjadi  di  negara-negara  maju  di  benua  Eropa,  akan tetapi  karena  suatu  gerakan  global,  sehingga  negara-negara  berkembangpun  juga  terkena pengaruh  konsep  ini. _ New  Public _ Management _ (NPM)  berperan  dalam  reformasi  sektor public  serta  erat  kaitannya  dengan  masalah  manajemen _ kinerja _ sektor _ publik _ karena pengukuran kinerja _ menjadi _ salah _ satu _ prinsip NPM _ yang _ utama.
Manajemen public merupakan teori yang beranggapan bahwa praktek manajemen- _ sektor  swasta _ adalah _ lebih _ baik _ dibandingkan _ dengan _ praktek _ manajemen  pada  sektor publik.
Oleh _ karena _ itu,ada _ beberapa _ praktik _ dan _ teknik _ yang _ diterapkan _ di _ sektor _ swasta _ ke _ dalam _ organisasi _ sektor publik, seperti _ pengadopsian _ mekanisme _ pasar, persaingan _ tender _ (Compulsory Competitive Tendering-CCT), dan _ privatisasi _ perusahaan- perusahaan _ publik _ Hughes, (1998) Jackson  (1995); Broadbent & Guthrie, (1992)

## 2. Penatausahaan Aset

## Pengertian Penatausahaan
The  Liang  Gie,  (1984)  mengatakan  bahwa  tata  usaha  dirumuskan  sebagai rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, mengganda, mengieim dan _ menyimpan _ keterangan-keterangan  yang _ diperlukan _ dalam _ setiap _ organisasi.  Tata usaha  mempunyai  3  peranan  pokok,  yaitu:  1)  Melayani  pelakasanaan  pekerjaan-pekerjaan operasional  untuk _ mencapai _ tujuan _ dari _ suatu _ organisasi.  2)  Menyediakan  catatan  bagi pimpinan organisasi itu untuk mengambil keputusan yang tepat. 3) Membantu menmbangun organisasi.

## Pengertian Aset
Aset _ (aset) _ adalah _ aset _ ekonomi _ perusahaan _ termasuk _ biaya _ tangguhan _ yang _ dinilai _ dandiakui _ sesuai _ dengan _ prinsip _ akuntansi _ yang _ berlaku (Ikit, 2015: 31).
Aset _ adalah _ sumber _ daya _ yang _ dimiliki _ oleh _ badan _ usaha _ atau _ bisnis.  Sumber  daya tersebut  dapat  berupa  fisik  atau  hak  yang  memiliki  nilai  ekonomi.  Harta _ Kekayaan- _ adalah _ benda _ atau _ segala _ sesuatu _ yang _ memiliki _ nilai _ ekonomi, nilai _ komersial, atau _ nilai _ tukar _ yang _ dimiliki _ oleh _ suatu _ badan _ usaha _ dan _ atau _ perseorangan.
Aset _ ada _ dua _ jenis,  yaitu _ aset _ berwujud _ (tangible) _ dan _ aset _ tidak _ berwujud  Siregar.,
(2004) Aset Tetap Daerah
Menurut _ PSAP _ 07,
aset _ tetap _ adalah _ aset _ berwujud _ yang _ memiliki _ masa _ manfaat lebih dari- _ 12 _ bulan _ untuk _ digunakan _ dalam _ kegiatan _ pemerintahan _ atau _ dimanfaatkan _ oleh _ mas yarakat umum. Aset tetap pemerintah meliputi a) Aset tetap yang pada entitas pelapor tetapi digunakan oleh entitas lain, seperti instansi pemerintah lainnya; b) Hak atas tanah.
Penyajian aset dalam neraca sangatlah penting karena sering kali aset merupakan bagian _ utama _ dari _ aset _ pemerintahan.  Aset  tetap  terdiri  dari  tanah,  gedung,  gedung, peralatan  dan  mesin,  jalan,  irgasi  dan  jaringa,  aset  tetap  lainnya,  serta  konstruksi  dalam penyelesaian. Aset tetap lainnya diperoleh dan digunakan untuk kegiatan- _ operasional _ pemerintah _ dan _ dalam _ kondisi _ siap _ pakai.

## 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah
PP No 6/2006 tentang Pengelolaan _ Barang _ Milik _ Daerah menyebutkan bahwa _ pengelolaan barang _ milik _ daerah _ meliputi _ perencanaan _ kebutuhan _ dan pengagaran,  pengadaan,  penggunaan,  pemanfaatan,  keamanan  dan  pemeliharaan,  nilai, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian,  sedangkan  menurut  Permendagri  No.  19  tahun  2016  Pengelolaan  aset daerah  mempunyai  serangkaian  kegiatan  atau  siklus  terdapat  13  kegiatan/tahapan  yaitu a) _ Perencanaan _ kebutuhan _ dan _ penganggaran; b) _ Pengadaan; c) _ Penerimaan, _ penyimpanan dan _ penyaluran; d) _ Penggunaan; e) _ Penatausahaan; f) _ Pemanfaatan;  g)  Pemindahtanganan;  h)  Pembinaan,  pengawasan,  dan  pengendalian;  i)
Pembiayaan; j) Tuntutan ganti rugi.
Prinsip _ Dasar _ Pengelolaan _ Aset _ Daerah
Pemerintah  daerah  perlu  membuat  sistem  informasi  manajemen  yang handal  agar dapat dijadikan alat untukmembuat laporan pertanggungjawaban, sehingga pengelolaan aset pemerintah dapat berjalan dengan _ efektif _ dan _ efisien _ serta tercipta transparansi. Selain itu sistem  informasi  tersebut  dapat  digunakan _ sebagai _ dasar _ pengambilan _ keputusan.
Mardiasmo,  (2004)  menjelaskan  ada  tiga  prinsip  dasar  pengelolaan  kekayaan  aset  daerah yaitu:  perencanaan  yang  tepat,  pelaksanaan/  pemanfaatan  secara  efisien  dan  efektif,  dan pengawasan (monitoring)
4. Evaluasi Penatausahaan Aset Daerah
Pada  saat  melakukan  eavaluasi  maka  informasi  yang  akan  didapatkan adalah  terkait  dengan  selisih  suatu  progam  yang  diterapkan,  pada  saat  progam tersebut  belum  diterapkan  dengan  ketika  progam  tersebut  dilaksanakan.  Evaluasi adalah “suatu _ proses _ bukan _ suatu _ hasil _
(produk).
Hasil _ yang _ diperoleh _ dari _ kegiatan _ evaluasi _ adalah _ kualitas _ sesuatu,
baik _ yang _ menyangkut tentang _ nilai _ atau _ arti, sedangkan _ kegiatan _ untuk _ sampai _ pada _ pemberian _ nilai _ dan _ arti _ itu adalah evaluasi” Arifin, (2009)

## 5. Pengelolaan _ Barang _ Milik _ daerah
Pengelolaan  barang  milik  daerah  membutuhan  pengurus  barang  yang memiliki  kompetensi  yang  memadai  yang  dapat  diukur  dari  pengetahuan pengalaman  serta  pelatihan/bimtek  Yusuf  (2010)  .  Pengetahuan  dan  kepatuhan akan _ peraturan-peraturan _ pengelolaan _ barang _ milik _ daerah _ akan sangat _ membantu _ untuk _ membatasi _ ruang _ gerak _ pejabat _ dalam _ melakukan _ dan _ tidak __ melakukan
pengambilan _ keputusan _ yang _ dapat _ membuat _ suatu _ aset _ berpindah _ tangan _ ata u _ tidak __ berpindah
tangan _ kepada _ pihak _ lain,
_ serta _ yang _ dapat _ atau _ yang _ tidak _ dapat _ diberdayakan/dimanfaatkan untuk _ kepentingan _ operasional _ pemerintaan
Yusuf,
(2009)Proses _ yang _ panjang _ dalam pengelolaan _ barang _ milik _ daerah _ memerlukan suatu  sistem  agar  penarikan  informasi  menjadi  lebih  cepat,  akurat  dan  dapat dipertanggungjawabkan. Sistem _ Informasi _ Manajemen _ Barang _ Milik _ Daerah _
(SIMDA-BMD)
diciptakan _ untuk _ menggantikan _ pekerjan _ manual _ menjadi _ pekerjaan _ yang _ dikerjakan secara elektronik.

## Pelaksanaan
pengelolaan _ barang _ milik _ daerah _ memerlukan _ sumber _ daya _ manusia _ yang kualitas dan kuantitas yang memadai. Menurut Suharto, (2012),
kualitas _ sumber _ daya _ manusia
merupakan _ kemampuan _ dari _ pegawai _ dalam _ menjalankan _ proses _ pengelolaan dilihat dari kemahiran _ seseorang, _ latar _ belakang _ pendidikan, persyaratan _ yang _ harus _ diikuti _ untuk _ dapat menjalankan _ proses _ pengelolaan,
_ pelatihan-pelatihan,
_ masalah _ professional _ dan _ sosialisassi peraturan _ yang _ mengalami _ perubahan. Kualitas _ aparatur _ daerah _ menurut Koswara, (2001): 266)
merupakan _ kemampuan _ professional _ dan _ keterampilan _ teknis _ para _ pegawai _ yan g  termasuk  kepada  unsur _ staf _ dan _ pelaksana _ di _ lingkungan _ pemerintah _ daerah.
Hal ini sangat _ diperlukan _ agar manajemen _ pemerintahan _ dalam _ otonomi _ daerah _ dapat _ berlangsung _ secara _ efe ktif _ dan efisien,
tetapi _ juga _ kualitas _ para _ pegawai _ yang _ harus _ diukur _ dengan _ melihat _ latar _ bela
kang pendidikan, keterampilan, _ pengalaman kerja,
_ jenjang _ kepangkatan _ dan _ status _ kepegawaian.

## METODOLOGI PENELITIAN

## 1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Sarmi
dengan _ lokasi _ penelitian _ pada _ tiga  Organisasi _ Perangkat _ Daerah _ (OPD)  yaitu
Dinas  Pekerjaan  Umum  (PU),  Dinas  Pendidikan  &  Pengajaran  (P&P)  dan  Dinas Kesehatan.

## 2. Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi _ dalam _ penelitian _ ini _ adalah  seluruh  pegawai  yang  terlibat  dalam pengelolaan  aset,  terdiri  dari  kepala  dan _ sekretaris _ SKPD,  kepala  bidang/kepala bagian, kepala subbidang/kepala subbagian, staf, dan _ pengurus _ barang,
_ ditambah _ mantan _ kepala _ bidang. Adapun _ sampel _ penelitian _ ini _ berjumlah 8 _ orang.

## 3. Jenis Penelitian dan Sumber Data
Pada penelitian kali ini
peneliti _ memilih _ jenis _ penelitian _ deskriptif _ kualitatif _ maka _ data _ yang diperoleh _ haruslah _ mendalam,
jelas dan spesifik. Sumber
data _ yang _ digunakan _ dalam _ penelitian _ ini  adalah _ data _ primer,  dengan  metode pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara.

## 4. Metode Analisis Data
Teknik _ yang _ digunakan _ dalam  penelitian  ini  adalah  studi  kasus  dengan  teknik analisis deskriptif. Untuk itu, evaluasi dan analisis yang dilakukan dapat memberikan suatu  perbandingan  (komparasi)  kriteria  dari  penatausahaan  asset  tetap  menurut Permendagari  No _ 19 _ tahun _ 2016  dengan  penatausahaan  tetap  yang  diterapkan  di Pemerintah Pemerintah Kabupaten Sarmi sebagai suatu realita yang akan diteliti.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Analisis Data

## Evaluasi Penatausahaan
Indeks dalam penelitian ini merupakan angka yang menunjukan perbandingan kriteria-kriteria yang  ditetapkan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Penilainnya  adalah  sebagai
berikut jika kriteria sesuai _ dengan _ fakta _ yang terjadi dilapangan (ada/ya)  maka diberi skor 1 (satu), jika kriteria belum sesuai (tidak ada/tidak) maka diberi skor 0 (nol). Ritonga & Alam, (2010).

## Evaluasi Penatausahaan Aset
Kelengkapan  pengisian  dokumen  terdiri  dari  6.  Jenis  dokumen  yang  dijadikan  dasar  dalam penatausahaan  asset  tetap  berdasarkan  pada  permendagri  17  tahun  2007.  Masing-masing dokumen  memiliki  kriteria  pada  permendagri  17  tahun  2007.  Masing-masing  dokumen memiliki kriteria yag berbeda. Masing-masing dokumen di evaluasi berdasarkan kelengkapan pengisian  dokumen  tersebut  berdasarkan  kriteria  yang  ditetapkan.  Kelengkapan  pengisian dokumen  untuk  untuk  Kartu _ Inventaris  Barang _ (Tanah)  terdiri  dari  11  kriteria,  Kartu Inventaris  Barang  (Mesin  dan  Peralatan)  terdiri  dari  8  kriteria,  Kartu  Inventaris  Barang (gedung  dan  Bangunan)  terdiri  dari  13  kriteria,  Kartu  Inventaris  Barang  (  jalan,  irigasi  dan jaringan)  terdiri  dari  11  kriteria,  Kartu  Inventaris  Barang  (Aset  Tetap  Lainnya)  terdiri  dari  7 kriteria, Kartu Inventaris Barang (Konstrukdi Dalam Pengerjaan) terdiri dari 11 kriteria.

## Menghitung Tingkat Kesesuaian
Tingkat  kesesuaian  dalam  evaluasi  ini  dihitung  dengan  menggunakan  teknik  deskriptif persentase  yaitu  teknik  analisis  dengan  menggunakan  teknik  analisis  dengan  membuat persentase dari data yanga da, kemudian dideskripsikan.
Tabel Tingkat Kesesuaian Keterangan Tingkat Kesesuaian Sangat Sesuai 81 – 100% Sesuai 61 – 80 % Cukup Sesuai 41 – 60 % Tidak Sesuai 21- 40 % Sangat Tidak Sesuai 0 - 20 %

## 2. Pembahasan
Evaluasi Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Aset Tetap
a. Pembukuan Aset  Tetap
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data,  dapat  dilihat  bahwa  nilai  persentase  untuk pembukuan  aset  tetap  pada  Kantor  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten Nomor _ 19 _ tahun _ 2016 _ memiliki  tingkat  kesesuaian  yaitu  sebesar  75  %  atau
termasuk kategori sesuai _ dengan _ Peraturan
Menteri _ Dalam _ Negeri _ Nomor _ 19 _ tahun _ 2016.

## Rekapitulasi Penatausahaan Aset Tetap Kabupaten Sarmi

## Sumber : Data diolah, 2019
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  yang  telah  disajikan  dilihat  bahwa  nilai persentase untuk pembukuan aset tetap pada Kantor Dinas P&P Kabupaten Nomor 19 tahun 2016 memiliki tingkat kesesuaian sebesar  85 % atau dapat dikategorikan sangat  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  tahun  2016. Berdasarkan  tabel  diatas  pula  dapat  dilihat  bahwa  nilai  persentase  untuk pembukuan  aset  tetap  pada  Kantor  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nomor  19  tahun 2016 memiliki tingkat kesesuaian yaitu sebesar 70 % atau termasuk kategori sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  tahun  2016.    Pada  tabel  4.2 juga  menjelaskan  bahwa  dinas  pendidikan  memperoleh  tingkat  kesesusian  yang terttinggi  pada  pembukuan  sebesar  85%.  Hal  ini  menjelaskan  tentang  kepatuhan dinas pendidikan dalam melaksanakan pembukuan.
Bila dilihat dari uraian penjelasan mengenai tingkat kesesuaian diatas, hal itu dapat dikatakan belum mengimplementasikan hampir seluruh kriteria yang tetapkan dalam kegiatan  pelaksanaan  pembukuan  aset  tetap  berdasarkan  permendagri  19  tahun 2016.  Salah  satu  temuan  BPK  terkait  permasalahan  pembukauan  Kepala  SKPD tidak  melakukan  pendaftaran  dan  pencatatan  BMD  ke  dalam  Daftar  Barang
NO PENATAUSAHAAN ASET TETAP Skor Maksimal 1 Pembukuan Aset Tetap 20 15 75% 17 85% 14 70% 15,3 76,70% 2 InventarisasiAsetTetap 26 14 54% 7 27% 10 38% 10,3 39,70% 3 PelaporanAsetTetap 23 18 79% 13 56% 4 17% 11,7 50,70% DINAS PU DINAS P &P DINKES RATA-RATA
Pengguna (DBP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang untuk dimuat dalam Kartu  Inventaris  Barang.  Pemerintah  Kabupaten  Sarmi  belum  memiliki  Daftar  Aset sehingga nilai Aset Tetap senilai Rp3.292.809.716.880,00 merupakan nilai realisasi anggaran belanja modal dan belum membuat rincian per jenis Aset Tetap.

## Evaluasi Pembukuan
DINAS PU DINAS P &P DINKES RATA-RATA
I Pembukuan Aset Tetap 1 SKPD memiliki Daftar BarangPengguna (DBP)/daftaraset SKPD 0 1 1 0,7 2 Pengurus barang melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/daftar aset SKPD 1 1 1 1,0 3 SKPD melakukan pendaftaran dan pencatatan aset kedalam Daftar Barang Pengguna(DBP)/daftaraset SKPD menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 1 0 0 0,3 4 Dokumen kepemilikan selain tanah dan/ataubangunan disimpan oleh SKPD 0 0 0 0,0 5 SKPD memiliki Kartu Inventaris Barang (KIB). 1 1 1 1,0 6 SKPD memiliki Kartu Inventaris Ruangan (KIR) 1 1 0 0,7 7 SKPD memiliki Daftar Barang Pengguna (DBP)/daftar aset SKPD 0 1 1 0,7 8 Pengurus barang melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai format Kartu Inventaris Barang (KIB) A untuk tanah 0 1 1 0,7 9 Pengurus barang melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai format Kartu Inventaris Barang (KIB) B untuk Peralatan dan Mesin 1 1 1 1,0 10 Pengurus barang melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai format Kartu Inventaris Barang (KIB) C untuk gedung dan bangunan 1 1 1 1,0 11 Pengurus barang melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai format Kartu Inventaris Barang (KIB) D untuk Jalan, Jaringan dan irigasi 1 1 0 0,7 12 Pengurus barang melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai format Kartu Inventaris Barang (KIB) E untuk aset tetap lainnya 1 1 1 1,0 13 Pengurus barang melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai format Kartu Inventaris Barang (KIB) F untuk Konstruksi dalam Pengerjaan 1 1 1 1,0 14 Pengisian KIB oleh pengurus barang sudah lengkap dan benar 1 1 1 1,0 15 Pengurus barang melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai format Kartu Inventaris Ruangan (KIR) 1 1 0 0,7 16 Kartu Inventaris Ruangan menggambarkan semua aset tetap yang ada pada masing-masing ruangan 1 1 0 0,7 17 Pengurus barang melakukan koordinasi dengan pembantu pengelola (bidang aset) dalam pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah di KIB kedalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) tepat waktu 1 1 1 1,0 18 Pembantu Pengelola (bidang aset) memiliki Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB). 1 1 1 1,0 19 Dokumen kepemilikan barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan disimpan oleh pengelola 0 0 1 0,3 20 Pembantu Pengelola (bidang aset) melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD menurut penggolongan barang dan kodefikasi barang 1 1 1 1,0 15 17 14,0 15,3 75% 85% 70% 77% INDIKATOR Total Skor Persentase

## b. Pelaksanaan Inventarisasi Aset
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  pada  tabel  1  diatas,  dapat  dilihat  bahwa nilai  persentase  untuk  pelaksanaan  inventarisasi  aset  pada  Kantor  Dinas  memiliki tingkat kesesuaian yaitu sebesar 54 % atau termasuk kategori cukup sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016. P engolahan data pada tabel 1  diatas  juga  dapat  dilihat  bahwa  nilai  persentase  untuk  pelaksanaan  inventarisasi aset  pada  Kantor  Dinas  P&P  Kabupaten  memiliki  tingkat  kesesuaian  sebesar  27  % atau  dapat  dikategorikan  tidak  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  19  tahun  2016. serta dapat  diketahui  bahwa  nilai  persentase  untuk pelaksanaan  inventarisasi  aset  pada  Dinas  Kesahatan  memiliki  tingkat  kesesuaian yaitu  sebesar  38  %  atau  termasuk  kategori  tidak  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016.
Bila  dilihat  dari  uraian  penjelasan  mengenai  tingkat  kesesuaian  diatas,  hal  itu  dapat dikatakan  terjadi  karena  SKPD  dilingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Sarmi  belum
sepenuhnya mengimplementasikan seluruh kriteria yang tetapkan dengan baik dalam kegiatan  pelaksanaan  inventarisasi  aset  berdasarkan  Permendagri  19  tahun  2016. Pada kantor Dinas P&P terdapat 3 kriteria yang belum diterapkan, p ada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarmi 18 kriteria yang belum diterapkan.

## Evaluasi Inventarisasi
DINAS PU DINAS P &P DINKES RATA- RATA II 1 SKPD/pengguna barang melakukan inventarisasi barang yang dicatat di dalam Kartu Inventaris Barang dan Kartu Inventaris Ruangan secara kolektif. 1 1 1 1,0 2 Setiap barang inventaris milik daerah (Aset) diberikan kodefikasi untuk mengamankan dan menjelaskan status kepemilikan pada masing-masing pengguna/SKPD 1 1 0 0,7 3 SKPD memiliki Buku Inventaris barang yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang yang bersifat kebendaan, baik bergerak maupun yang tidak bergerak 1 0 0 0,3 4 Buku Inventaris meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahunpembelian, asal barang, keadaan barang dsb 1 0 0 0,3 5 Kartu Inventaris Ruangan dipasang disetiap ruangan kerja 0 0 0 0,0 6 Penggunabarangmenghimpun KIB dan KIR danmencatatnyadalambukuinventaris 1 0 1 0,7 7 Pengguna melaporkan buku inventaris ke pembantu pengelola (bagian aset) di akhi rtahuna nggaran 1 0 1 0,7 8 PembantuPengelola (bidangaset) memilikiRekapitulasiBukuInventaris yang lengkap 1 0 0 0,3 9 Pembantu Pengelola (bidang aset) memiliki Buku Induk Inventaris 1 0 1 0,7 10 Pembantu pengelola barang mengkompilasi Buku Inventaris menjadi buku induk inventaris 1 0 1 0,7 11 Rekapitulasi Buku Induk Inventaris ditandatangani oleh pengelola atau pembantu pengelola 1 0 1 0,7 12 Daftar Rekapitulasi inventaris disusun oleh pembantu pengelola dengan menggunakan bahan dari rekapitulasi inventaris barang yang disampaikan oleh pengguna/SKPD 1 1 1 1,0 13 Pembantu Pengelola melakukan sensus barang milik daerah sekurang kurangnya sekali dalam lima tahun 0 1 0 0,3 14 Pelaksanaansensusbarangmilikdaerahmenghasilkanlaporansensusbarangmilikd aerah 0 0 0 0,0 15 PembentukanPanitiaSensusBarang Daerah; 0 0 0 0,0 16 Penataran Petugas Pelaksanaan Sensus BarangProvinsi/ Kabupaten/Kota dilaksanakan pada masing masing Daerah 0 0 0 0,0 17 Menyediakan Kartu/Formulir/Buku Petunjuk Pelaksanaan serta peralatan yang diperlukan. 1 0 1 0,7 18 Menyiapkan biaya persiapan dan pelaksanaan Sensus Barang Daerah 0 0 0 0,0 19 Penyampaian formulir dan bahan sampai unit kerja terendah; 0 0 0 0,0 20 Melaksanakan sensus barang daerah yang masing masing di SKPD/wilayah dengan mengisi KIB dan KIR; 0 1 0 0,3 21 Penyelesaian hasil sensus barang milik daerah dengan menyampaikan buku inventaris oleh unit kerja terendah kepada atasan 0 1 0 0,3 22 Pembuatan Daftar Rekap 0 1 0 0,3 23 Mengawasi dan mengevaluasi hasi lsensus barang dalam SKPD 0 0 1 0,3 24 Melaksanakan sensus barang daerah yang masing-masing di SKPD/wilayah dengan mengisi KIB dan KIR 0 0 1 0,3 25 Membuat Buku Induk Inventaris 1 0 0 0,3 26 Melaporkan hasil sensus barang milik daerah kepada Departemen Dalam Negeri 1 0 0 0,3 14 7 10 10,3 54% 27% 38% 39,7%
INDIKATOR

## Pelaksanaan Inventarisasi Aset

## c. Pelaksanaan Pelaporan
Berdasarkan hasil perhitungan persentase untuk pelaksanaan pelaporan aset tetap pada  tabel  1  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  pada  Kantor  Dinas  PU  memiliki  tingkat kesesuaian  yaitu  sebesar  79  %  atau  termasuk  kategori  sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  tahun  2016. D apat  dilihat juga bahwa  nilai presentase  untuk  pembukuan  aset  tetap  pada  Kantor  Dinas  P&P  memiliki  tingkat kesesuaian sebesar 56 % atau dapat dikategorikan cukup sesuai dengan Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  tahun  2016. Serta untuk  pelaksanaan  pelaporan aset tetap pada DINKES Kabupaten Sarmi memiliki tingkat kesesuaian yaitu hanya sebesar 17 % atau termasuk kategori sangat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  persentase  pada  tabel  diatas  pula,  dapat  dilihat bahwa Bila dilihat dari uraian penjelasan mengenai tingkat kesesuaian diatas, hal itu
dapat  dikatakan  terjadi  karena  SKPD  dilingkungan  Pemerintah  belum  sepenuhnya mengimplementasikan  seluruh  kriteria  yang  tetapkan  dengan  baik  dalam  kegiatan pelaksanaan  pelaporan aset  tetap  berdasarkan Permendagri  19  tahun  2016.  Pada kantor  Dinas  PU  sendiri  terdapat  9  kriteria  yang  belum  diterapkan, p ada  Kantor Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  terdapat  sebanyak  22  kriteria  yang  belum diterapkan .
Evaluasi  Pembukuan  Aset  Tetap,  Inventarisasi  Aset  dan  Pelaporan  Aset  Tetap, memiliki  total  skor  rata –  rata  masing  –  masing  SKPD  yaitu  untuk  Kantor  BPKAD mencapai 82 %, Kantor Dinas Pekerjaan Umum mencapai 99 %, dan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencapai 30 %. .
Evaluasi Pelaporan
DINAS PU DINAS P &P DINKES RATA-RATA III 1 SKPD memilikiLaporanMutasiBarangsemesteran 0 0 1 0,3 2 SKPD memilik iDaftar Mutasi Baran gtahunan 0 0 1 0,3 3 SKPD memiliki Rekapitulas Daftar Mutasi Barang 1 0 1 0,7 4 SKPD memiliki Daftar Usulan Barang yang Akan Dihapus 1 0 0 0,3 5 Pengguna/Kuasa pengguna barang sudah membuat dan menyampaikan laporan atas mutasi barang kepada pembantu pengelola barang 1 1 0 0,7 6 Daftar mutasi barang yang dilaporkan oleh Pengguna/Kuasa pengguna barang sudah menjelaskan alasan penyebab bertambah dan berkurangnya barang milik daerah/aset tetap 0 0 0 0,0 7 Penguna/Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan kepada pengelola BMD melalui pembantu pengelola BMD 0 0 0 0,0 8 Mutasi barang bertambah dan/atau berkurang pada SKPD setiap semester, dicatat secara tertib pada Laporan Mutasi Barang 0 0 0 0,0 9 Mutasi barang bertambah dan/atau berkurang pada SKPD setiap tahun, dicatat secara tertib pada Daftar Mutasi Barang 1 0 0 0,3 10 Pembantu Pengelola (bidangaset) memiliki Laporan Barang Milik Daerah (LBMD). 1 1 0 0,7 11 Pembantu Pengelola (bidangaset) memiliki Rekapitulasi Laporan Mutasi Barang 1 1 0 0,7 12 Pembantu Pengelola (bidang aset) memiliki Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang 1 1 1 1,0 13 Pembantu Pengelola (bidangaset) memiliki Rekapitulasi Daftar Usulan Barang yang Akan Dihapus 1 0 0 0,3 14 Pelaporan BMD memiliki kelengkapan data dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang 1 1 0 0,7 15 Organisasi Pengelolaan BMD mengetahui BMD yang dikelolanya melalui laporan yang dibuatoleh pengurus, kuasa pengguna, pengguna, pembantu pengelola dan pengelola 1 1 0 0,7 16 Pembantu Pengelola (bidangaset) memiliki Rekapitulasi Daftar Barang Milik Daerah (DBMD). 1 1 0 0,7 17 BMD dalam LBMD dapat dipertangung jawabkan keberadaannya 1 1 0 0,7 18 Pelaporan BMD tepatwaktu 1 0 0 0,3 19 Pelaporan BMD yang dibuat oleh pembantu pengelola tidak memiliki perbedaan dengan laporan BMD yang lainnya 1 1 0 0,7 20 Laporan yang dibuat oleh pengelolam emiliki dasar yang kuat dan jelas dalam penentuan biaya atau nilai sebuah BMD 1 1 0 0,7 21 Laporan BMD atau Buku Induk Inventaris dapat dipahami oleh semua pihak yang membutuhkan informasi mengenai BMD 1 1 0 0,7 22 BMD dalam LBMD dapat dipertangungjawabkan keberadaannya 1 1 0 0,7 23 Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah 1 1 0 0,7 18 13 4 11,7 78,3% 56,5% 17,4% 50,9% Persentase

## INDIKATOR
PelaksanaanPelaporanAset
Berikut  ini  merupakan  tabel  hasil  penilaian  dari  masing –  masing  kriteria  untuk pelaksanaan  kegiatan  pembukuan,  inventarisasi,  dan  pelaporan  menegenai penatausahaan aset
Rekapitulasi Evaluasi Aset Per OPD

## Kendala – Kendala Penatausahaan Aset
Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  BPK  (2017)  atas  laporan  keuangan  pemerintah  kabupaten Sarmi  ditemukan  beberapa  permasalahan  sebagai  berikut a)  Pemerintah  Kabupaten Sarmi belum memiliki Peraturan Daerah mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah Reviu  atas  regulasi  yang  dimiliki  Pemerintah  Kabupaten  Sarmi  dan  hasil  kuesioner pengelolaan  barang  milik  daerah  diketahui  Pemerintah  Kabupaten  Sarmi  belum
NO PENATAUSAHAAN ASET TETAP 1 PembukuanAsetTetap 75% Sesuai 85% SangatSesuai 70% Sesuai 76,70% Sesuai 2 InventarisasiAsetTetap 54% CukupSesuai 27% TidakSesuai 38% TidakSesuai 39,70% TidakSesuai 3 PelaporanAsetTetap 79% sesuai 56% Cukupsesuai 17% SangatTidakSesuai 50,70% Cukupsesuai DINAS PU DINAS P &P DINKES RATA-RATA
memiliki  peraturan  yang  mengatur  pengelolaan  barang  milik  daerah.  Peraturan terkait aset tersebut meliputi penetapan umur manfaat, penyusutan aset, kapitalisasi aset  dan  tatacara  penghapusan  barang  milik  daerah;  b) Perencanaan  Kebutuhan  dan Penganggaran Barang Milik Daerah belum memadai .

## a. Penyalahgunaan Aset : Tindakan Oknum
Permasalahan penatausahaan aset tetap yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Nomor 19  tahun  2016,  tidak  terlepas  dari  berbagai  macam  persoalan  yang  terjadi  di  seluruh SKPD.  Salah  satu  permasalahan  yang  dominan  adalah  adanya  tindakan penyalahgunaan  aset  oleh  para  oknum,  seperti  mengalihkan  dan  membawa  mutasi kendaraan  tanpa  sepengetahuan  dan  koordinasi  dengan  SKPD  yang  bersangkutan, dan  tanpa  melalui  prosedur  penyerahan  yang  didukung  Berita  Acara  Serah  Terima Barang (BASTB) . Penyebab lainnya adalah kurangnya kesadaran dari oknum pegawai yang  memegang  kendaraan  dinas  di  mana  yang  bersangkutan  menginginkan  agar kendaraan tersebut tetap menjadi kendaraan operasional di SKPD barunya.
Pengalihan  kendaraan  dinas  tanpa  sepengetahuan  pengurus  barang  dan  tanpa prosedur  penyerahan  berita  acara  serah  terima  barang  dapat  menyebabkan pencatatan  dan  pelaporan  SKPD  menjadi  tidak  tertib  dan  akurat,  karena  akan  terjadi ketidaksesuaian  antara  jumlah  kendaraan  yang  tercatat  di  Kartu  Inventaris  Barang (KIB)  dengan  jumlah  fisik  aset  yang  ada.  Akibatnya,  untuk  mengetahui  keberadaan aset  tersebut  harus  dilakukan  penelusuran  kembali  atas  aset  yang  dibawa  atau dimutasi ke SKPD lain.
Setiap penyelenggara negara pasti merasa malu jika tugas dan fungsinya tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan harus terus mengasah kepekaan “akal sehat”  nya  agar  lebih  berhati-hati  dan  tidak  lagi  mencederai  perasaan masyarakat.  Begitu  pula  masyarakat  harus  menumbuhkan  rasa  kepedulian, partisipasi,  kritik  dan  rasa  memiliki  (sense  of  belonging)  terhadap
penyelenggaraan  pelayanan  pemerintah,  mengubah  pola  pikir  dari  justifikasi apa  yang  umum  menjadi  menyesuaikan  hak  Pacini,  Hopwood,  &  Sinclair,
(2016) Berkembangnya rasa “memiliki“ bukanlah tanpa sebab karena sebagian besar biaya  yang  dikeluarkan  untuk  melakukan  pemeliharaan  aset  tersebut  berasal  dari kantung  atau  biaya  pribadi  pemegang  aset.  Apalagi  dalam  melakukan  pemeliharaan kendaraan  dinas  roda  empat,  biaya  yang  dianggarkan  oleh  SKPD  dianggap  belum sebanding  dengan  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  pemegang  aset.  Alasan  itulah  yang melatarbelakangi  tindakan  oknum  sehingga  dengan  sengaja  menunda  untuk mengembalikan  kendaraan  dinas  ke  SKPD  asal,sekalipun  telah  pensiun.  Faktor  lain yang  dianggap  sebagai  kendala  dalam  penatausahaan  aset  tetap  adalah  kurang maksimalnya peny ampaian laporan aset oleh SKPD.

## b. Lemahnya Koordinasi
Kurangnya koordinasi ini juga terjadi di SKPD Y. Hal ini dikatakan oleh HK (pengurus barang  SKPD  Y).  Di  mana  bendahara  pengeluaran  kurang  melibatkan  pengurus barang  pada  setiap  pengadaan  barang/jasa  di  SKPD  tersebut.  Dalam  melakukan pengadaan  barang/jasa,  bendahara  pengeluaran  terkesan  tidak  transparan  dan  tidak bekerja  sama  dengan  pengurus  barang.  Bahkan,  untuk  mendapatkan  dokumen  bukti belanja  pun  berupa  kontrak  dan  lainnya,  bendahara  pengeluaran  selalu  menunda pemberian dokumen tersebut.
Koordinasi  merupakan  hal  penting  yang  harus  dilakukan  terutama  dalam  internal SKPD  karena  merupakan  suatu  kebutuhan  dalam  mengomunikasikan  setiap pelaksanaan  tugas  masing-masing  individu  yang  ada  di  SKPD,  baik  antara  pengurus barang  dengan  bendahara  pengeluaran  maupun  dengan  atasannya  sehingga  tujuan organisasi  dapat  tercapai.  Koordinasi  yang  kurang  baik  akan  mengakibatkan  adanya saling  lempar  tanggung  jawab  dan  merasa  bahwa  ruang  lingkup  pekerjaan  tersebut bukan merupakan tugas dan wewenangnya.

## c. Kurangnya Sumber Daya Manausia (SDM)
Terkait  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  mengelola  aset,  rata-rata  SKPD mengeluhkan jumlah tenaga  pembantu  pengelola  aset  yang  masih kurang  dan  belum seimbang  dengan  beban kerja  yang dilaksanakan.  Jumlah  tenaga  yang  ada  di  SKPD tersebut  dirasakan  masih  kurang  karena  yang  melakukan  kegiatan  penatausahaan aset  tetap  di  SKPD  Y  hanya  dua  orang  saja,  yaitu  pengurus  barang  dan  staf administrasi.  Sementara  itu,  SKPD  tersebut  memiliki  ribuan  aset  yang  perlu  dicatat, diinventarisasi  dan  dilaporkan  oleh  tenaga  pengelola  aset.  Belum  lagi  jika  pengurus barang dihadapkan pada permasalahan komunikasi internal SKPD yang belum selaras sehingga sering mengala mi keterlambatan dalam menyusun laporan aset, disebabkan keterlambatan  penyerahan  data  dan  dokumen  belanja  oleh  bendahara  pengeluaran ataupun bagian SKPD.
Kekurangan  jumlah  tenaga  pengelola  aset  tidak  hanya  dirasakan  oleh  SKPD-SKPD, tetapi  juga  oleh  sekolah-sekolah  yang  ada  di  Kabupaten  Sarmi.  Hal  ini  dikemukakan oleh  HS  ketika  ditanya  terkait kendala  SDM.  Lain  halnya  dengan kondisi  yang  ada  di SKPD  Z.  Walaupun    kekurangan  tenaga  administrasi  yang  membantu  kegiatan penatausahaan  aset  dan  terkendala  pada  pembantu  pengurus  barang  yang  ada  di bagian-bagian  karena  masih  ada  yang  belum  bisa  mengoperasikan  komputer, pengurus  barang  di  SKPD  Z  dapat  melakukan  tugasnya  dengan  baik.  Hal  ini disebabkan pengurus barang EC pernah menduduki jabatan yang sama sebelumnya di SKPD lain yang juga memiliki total aset yang cukup besar.
Saat ini Kabupaten Sarmi telah menggunakan aplikasi SIMDA-BMD dalam melakukan penatausahaan  asetnya. Tentusumber  daya  yang  dibutuhkan  untuk  dijadikan  sebagai pengurus barang adalah minimal yang bisa mengoperasikan komputer. SKPD X selalu mengupayakan  agar  yang  menjadi  calon  pengurus  barang  adalah  orang-orang  yang bisa menggunakan komputer.
d. Kurangnya insentif.
Permasalahan  dalam  kegiatan  penatausahaan  aset  tetap  di  SKPD  umumnya  juga disebabkan  oleh  ketidakseimbangan  antara  beban  tugas  yang  dikerjakan  dan besarnya  insentif  yang  diterima  oleh  pengurus  barang. Pemberian  insentif  bertujuan antara  lain  untuk  mendorong  semangat  kerja  karyawan  dan  meningkatkan produktivitas dalam bekerja Botosan & Huffman, (2015).
Untuk itu, hendaknya organisasi atau SKPD mempertimbangkan besarnya nilai insentif yang diberikan dengan banyaknya tugas yang dikerjakan oleh pengurus barang karena hal  tersebut  dapat  memotivasi  diri  sekaligus  menghasilkan  laporan  aset  yang maksimal.  Karena  bisa  jadi,  jika  pengurus  barang  SKPD  malas  dan  sering  terlambat dalam  menyampaikan  laporannya,  salah  satu  alasannya  adalah  disebabkan  oleh minimnya jumlah insentif yang diberikan SKPD.
Di  sini  juga  diperlukan  adanya  perhatian  pimpinan  dalam  melihat,  merasakan,  dan memahami  tugas  dan  tanggung  dari  pengurus  barang  sebagai  salah  satu  yang berperan dalam mendapatkan predikat WTP.
Beberapa permasalahan di atas memang menjadi kendala dalam penatausahaan aset tetap,  tetapi  pihak  pemerintah  daerah  juga  telah  berupaya  untuk  melakukan  langkah- langkah  dalam  meminimalisasi  kendala  tersebut.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mendukung kegiatan  pengelolaan  aset  agar  lebih  optimal.  Dalam  melakukan  tugasnya  sebagai penatausaha  BMD,  SKPD  X  telah  menempuh  beberapa  cara,  seperti  melakukan penelusuran  k  mbali  aset  dan  melakukan  melakukan  cek  fisik  atas  aset  yang  tidak diketahui keberadaanya, menarik kembali aset yang dikuasai oleh pihak ketiga melalui koordinasi  dengan  SKPD  terkait  (walaupun  sebagiannya  masih  belum  bisa  dilakukan penarikan), melakukan pembinaan secara berkala terhadap pengurus barang, dengan mengadakan  bimbingan  teknis  dua  sa  pai  tiga  kali  setahun  untuk  meningkatkan pengetahuan  dan  kemampuan  pengurus  barang  dalam  penatausahaan  aset,  bahkan melakukan studi banding ke beberapa daerah yang telah meraih opini WTP.

## SIMPULAN
Pemerintah Kabupaten Sarmi belum sepenuhnya melaksanakan penatausahaan aset sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016. Aspek pembukuaan saja yang mempunyai  nilai  tertinggi,  selanjutnya  aspek  pelaporan  yang  mempunyai  nilai  dan  aspek inventarisasi  menjadi  aspek  yang  paling rendah dalam  penatausahaan  aset.  Pentausahaan aset  tetap  yang  dilakukan  oleh  Kabupaten  Sarmi,  memiliki  beberapa  kendala  yaitu: penyalahgunaan  aset,  lemahnya  koordinasi,  kurangnya  sumber  daya  manusian  yang menangani  aset,  dan  terbatasnya  instensif  bagi  pengelola  aset.  Pemerintah  Kabupaten Sarmi  belum memiliki  Peraturan  Daerah mengenai  pengelolaan  Barang Milik  Daerah  Reviu atas regulasi  yang  dimiliki  Pemerintah  Kabupaten  Sarmi  serta  perencanaan kebutuhan  dan penganggaran Barang Milik Daerah belum memadai.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Z. (2009). Evaluasi pembelajaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Botosan,  C.  A.,  &  Huffman,  A.  A.  (2015).  Decision-useful  asset  measurement  from  a business valuation perspective. Accounting Horizons , 29 (4), 757 –776.
Broadbent,  J.,  &  Guthrie,  J.  (1992).  Changes  in  the  Public  Sector:  A  Review  of Re cent’’Alternative’’Accounting  Research. Accounting,  Auditing  &  Accountability Journal , 5 (2), 0.
Curran,  L.  M.,  Trigg,  S.  N.,  McDonald,  A.  K.,  Astiani,  D.,  Hardiono,  Y.  M.,  Siregar,  P.,  … Kasischke,  E.  (2004).  Lowland  forest  loss  in  protected  areas  of  Indonesian  Borneo. Science , 303 (5660), 1000 –1003.
Denhardt,  R.  B.,  &  Denhardt,  J.  V. (2003). The new  public  service:  An  approach  to  reform. International Review of Public Administration , 8 (1), 3 –10.
Hughes, C. (1998). Finding your marbles: Does preschoolers’ strategic behavior predict later understanding of mind? Developmental Psychology , 34 (6), 1326.
Jackson, S. E., & Schuler, R. S. (1995). Understanding human resource management in the context  of  organizations  and  their  environments. Annual  Review  of  Psychology , 46 (1), 237 –264.
Koswara,  A.  (2001).  EFEKTIVITAS  PEMBERDAYAAN  TIM  PELAKSANA  USAHA KESEHATAN  DAN  PENGARUHNYA  TERHADAP  KESEHATAN  SISWA  SEKOLAH DASAR:  Kaus  Sebagai  Persyaratan  Untuk  Memperoleh  Gelar  Magister  Pendidikan Program Studi Administrasi Pendidikan. Universitas Pendidikan Indonesia.
Mappeasse,  M.  Y.  (2009).  Pengaruh  cara  dan  motivasi  belajar  terhadap  hasil  belajar
programmable  logic  controller  (PLC)  siswa  kelas  III  jurusan  listrik  SMK  Negeri  5 Makassar. Jurnal Medtek , 1 (2), 1 –6.
Mardiasmo. (2004). good governance.
Pacini,  C.  J.,  Hopwood,  W. S.,  &  Sinclair,  D. T.  (2016).  Domestic  asset  tracing:  Identifying, locating  and  freezing  stolen  and  hidden  assets. Journal  of  Forensic  Accounting Research , 1 (1), A42 –A65.
Portales- Casamar,  E.,  Thongjuea,  S.,  Kwon,  A.  T.,  Arenillas,  D.,  Zhao,  X.,  Valen,  E.,  … Sandelin,  A.  (2010).  JASPAR  2010:  the  greatly  expanded  open-access  database  of transcription factor binding profiles. Nucleic Acids Research , 38 (suppl_1), D105 –D110.
Ritonga, I. T., & Alam, M. I. (2010). Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Untuk  Mencalonkan  Kembali  Dalam  Pemilihan  Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Simposium Nasional Akuntansi , 13 .
Suharto, T. (2012). Pendidikan Berbasis Masyarakat; Relasi Negara Dan Masyarakat Dalam Pendidikan . LKIS Pelangi Aksara.