Mei 2019

## POLA MODUS OPERANDI FRAUD PEMBIAYAAN SERTA UPAYA MEMINIMALISIR KECURANGAN PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH X
Purwanto purwanto@unira.ac.is Andriani Kusuma Fakultas Ekonomi Universitas Madura

## ABSTRACT
The purpose of this study is to examine and explain the operandi pattern of fraud that occurs in the distribution of bank financing and explain the efforts to minimize fraud that occurs  in  the distribution  of  bank financing.  The results of  the study show that.  This research is a type of qualitative research with the research design used is a case study in BPRS X. The data in this study consisted of documentation, interviews, and observations. The results showed that there were elements of BPRS X who had practiced fraud starting from the submission stage, data analysis and approval in the form of falsifying documents by conditioning the submission so that they could pass the financing so that there were mask credit findings, credit in the name. As well as efforts to minimize fraud consisting of Pillar steps to prevent, detect, investigate and monitor and evaluate existing systems.
Keywords : Banking, Financing, Fraud

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  Menelaah  dan  menjelaskan  pola  operandi kecurangan yang terjadi dalam penyaluran pembiayaan perbankan seta Menjelaskan upaya meminimalisir  kecurangan  yang  terjadi  dalam  penyaluran  pembiayaan  perbankan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus di BPRS X. Data pada penelitian ini terdiri dari dokumentasi, wawancara, dan observasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat oknum BPRS X telah melakukan praktik fraud mulai dari tahap pengajuan, analisa data dan persetujuan yang berupa pemalsuan dokumen dengan mengkondisikan pengajuan agar bisa lolos pembiayaannya sehingga terdapat temuan kredit topengan, kredit atas nama. Serta upaya  meminimalisir  fraud  yang  terdiri  dari  langkah-langkah  Pilar  pencegahan, deteksi,  investigasi dan memantau serta mengevaluasi sistem yang ada.
Kata Kunci : Perbankan, Pembiayaan, Fraud

## PENDAHULUAN
Fraud Menurut The  Association  of  Certified  Fraud  Examiner (ACFE,  2016) didefinisikan sebagai tindakan seseorang memperoleh keuntungan,  dengan cara yang tidak sesuai  aturan  serta  unsur-unsur  tak  terduga,  tipu  daya,  licik,  dan  tidak  jujur  yang  dapat merugikan  orang  lain,  sedangkan  menurut  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  no.  13/28/DPNP yang dimaksud dengan Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan  untuk  mengelabui,  menipu,  atau  memanipulasi  bank,  nasabah,  atau  pihak  lain, yang  terjadi  di  lingkungan  bank  dan/atau  menggunakan  sarana  bank  sehingga mengakibatkan  bank,  nasabah,  atau  pihak  lain  menderita  kerugian  dan/atau  pelaku  Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Hasil penelitian ACFE yang dituangkan dalam report to the nations on occupational fraud and abuse (2016) menyebutkan bahwa sektor perbankan dan jasa keuangan memiliki tingkat kecurangan paling tinggi yaitu sebesar 17,8% dari total keseluruhan kasus yaitu 20%.

## Mei 2019
Menurut Hutauruk (2014) dalam prosedur dalam pemberian kredit  ada  yang tidak sesuai dengan  prosedur.  Hambatan  yang  terjadi  dalam  prosedur  pemberian  pembiayaan  adalah keterlambatan dalam sistem pencairannya  apalagi dalam pemberian kredit dengan jumlah besar, pengurus bank masih belum mendapatkan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Sedangkan penelitian yang membahas tentang modus operandi fraud perbanakan dilakukan oleh Budianto (2011) menekankan bahwa terminologi, kejahatan korporasi dapat berupa: crimes for corporation; crime against corporation; dan criminal corporation. Jika kita melihat pada undang-undang perbankan, hanya kejahatan terhadap perizinan saja yang memberikan  ancaman  terhadap  korporasi  sebagai  pelakunya.  Dalam  arti  bahwa  lembaga perbankan sebagai subjek dalam tindak pidana tersebut.
Berbagai  penelitian  diatas  membuktikan  bahwa  tindakan  fraud  mustahil  untuk dihilangkan,  namun  memungkinkan  berkurang  dengan  memahami  alasan  yang menyebabkan  penipuan  dan  mengambil  tindakan  proaktif  terhadap  fraud,  salah  satu  cara dengan penelitian fraud perbankan yang berfokus pada sektor perkreditan/pembiayaan yang berkaitan dengan faktor pemicu fraud kredit perbankan guna bertujuan untuk peyempurnaan, terhadap celah dari pencegahan dan deteksi yang telah ada sebelumnya, hal ini penting untuk diteliti  karena  meskipun,  dengan  memahami  faktor  pemicu  fraud,  perbankan  diharapkan akan dapat melakukan upaya dalam meminimalisir faktor pemicu fraud tersebut dalam hal ini yang menjadi objek peneltian adalah bank perkreditan rakyat (BPR) karena menurut data statistik  perbankan  indonesia  tahun  2017  jumlah  BPR  jauh  melebih  jumlah  bank  umum dengan jumlah bank umum sebanyak 115 sedang BPR sebanyak 1.619.
Ditegaskan  juga  dalam  penelitian  Syafriansyah,  (2015),  menyatakan  terdapat masalah-masalah  yang  menghambat  kelancaran  dalam  prosedur  pemberian  kredit,  yaitu tidak  konsisten  dalam  menjalankan  prosedur  pemberian  kredit,  Salah  satu  penyebab meningkatnya  fraud  yang  terjadi  disektor  perbankan  adalah  terdapatnya  campur  tangan pihak internal perbankan. Menurut Holtfreter (2005) tindakan kecurangan  yang dilakukan oleh pegawai dapat terjadi karena perilaku yang  berhubungan dengan moral dan kejujuran disebut Occupational crime. Hal ini terjadi akibat banyak kontrol anti-fraud yang harusnya menjadi  efektif  dalam  upaya  pencegahan  fraud  oleh  sebagian  besar  organisasi  malah diabaikan. Misalnya, monitoring dan analisis data proaktif. Perbankan memiliki pencegahan anti fraud yang sudah tercantum dalam Peraturan  Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 yang  harus  dijalan  oleh  setiap  lembaga  perbankan  di  Indonesia  berupa  4  pilar  yaitu pencegahan, dekteksi pemantauan dan investigasi.
Fenomena ini penting untuk diteliti karena meskipun perbankan memiliki system anti fraud yang diterapkan sangat ketat dibanding sector bisnis lainnya, namun tetap perbankan berada pada  urutan pertama untuk  bidang bisnis dengan kasus  terjadinya  fraud terbanyak tentu ini adalah fenomena yang ganjil dan perlu dilakukan kajian lebih dalam tentang pola operandi fraud seperti apa yang dapat membuat sistem yang begitu kuat dan ketat tetap masih sangat  rentan  terhadap  fraud.  Hal  ini  yang  menjadikan  Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah (Bprs) X sebagai objek penelitian,  dikarenakan perbankan yang berfokus pada kredit yang mengalami banyak tindakan fraud dalam penyaluran kreditnya. hal ini menjadi dasar dalam melakukan penelitian fraud kredit perbankan.

## METODE
Peneliti ingin menganalisis pola fraud pada kredit perbankan yang menjadi temuan internal  audit  pada  BPRS  X  melalui  penggambaran  secara  rinci  dari  berbagai  sumber informasi.  Penelitian  ini  akan  dilaksanakan  BPRS  X  yang  dalam  hal  ini  adalah penyelenggara  bisnis  perbankan  yang  telah  banyak  membantu  dalam  mengungkapkan berbagai jenis kecurangan, sehingga penulis dapat mengungkap modus operandi yang terjadi didunia perbankan. Informan internal dalam penelitian ini adalah kepala internal audit dan
Mei 2019
kepala pembiayaan pada BPRS X dengan masa kerja berkisar dari 3 sampai 7 tahun. Dalam kaitan dengan tugas sebagai intenal audit, informan cukup berpengalaman, terbukti dengan masa tugas di atas 2 tahun.
Peneliti  melakukan  wawancara  terhadap  kepala  pembiayaan  karena  kepala pembiayaan  adalah  informan  yang  dapat  menjelaskan  secara  detial  tentang  prosedur pembiayaan,  serta  kendala  dalam  melakukan  realisasi  pembiayaan  yang  terjadi  dalam perusahaan  tersebut  sebab  bersinggungan  langsung  dengan  tugas  dan  tanggung  jawabnya sebagai marketing perusahaan. Para informan yang terlibat dalam penelitian ini digambarkan pada tabel berikut:
Tabel 3.1 Distribusi Narasumber

## *bukan nama sebenarnya
Proses pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari dokumentasi, wawancara, dan  observasi.  Penelitian  ini  berawal  dari  pengamatan  hasil  Berdasarkan  temuan  internal audit, kemudian peneliti melakukan wawancara dengan para informan untuk mendapatkan pemaknaan dari masing-masing informan terkait temuan tersebut. Pengumpulan data dalam penelitian  ini  adalah  wawancara  langsung  dan  mendalam  (depth  interview).  Wawancara dilakukan  secara  formal  dan  dalam  satu  kesempatan,  di  sela-sela  informan  menjalankan kesehariannya sebagai internal audit.
Peneliti mengikuti keseharian informan agar mendapatkan informasi yang lengkap terutama  terkait  kegiatan  yang  dilakukan  informan.  Teknik  wawancara  dilakukan  secara santai  agar  informan  dapat  memberikan  informasi  secara  alami  tanpa  adanya  tekanan. Setelah  data  dan  informasi  terkumpul,  hal  pertama  yang  dilakukan  adalah  memilah, mengelompokkan  data  dan  mereduksi  (membuang  data  yang  tidak  berhubungan  dengan penelitian). Selanjutnya peneliti dapat membentuk pola dan memilah, mengelompokkan data dan mereduksi data sampai mendapatkan simpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketika berada di  BPRS X, peneliti merasakan situasi  yang santai tan  akrab ketika berhadapan dengan para informan. Peneliti merasa  informan merasa leluasa memberikan informasi  yang  berkaitan  dengan  tugas  yang  beliau  jalani  setiap  harinya,  saat  ditanyakan tentang tentang masalah prosedur pembiayaan dan penyimpangan yang terjadi didalamnya informan sangat  kooperatif menjawabnya. Hal  ini disebabkan karena waktu penelitian ini informan juga sedang berusaha lebih memperbaharui sistem internal control perusahaan dan berharap dari penelitian ini ada suatu output yang bisa dipakai dalam perbaharuan sistem di BPRS X. Selain fraud pembiayaan yang dijabarkan diatas, internal kontrol juga menemukan fraud  pada  mark  up  pembiayaan,  pembiayaan  rekayasa,  agunan  dan  jaminan  fiktif,  profil usaha fiktif, lapping angsuran.
Temuan-temuan ini mendukung penelitian Junaedi (2013) bahwa nasabah-nasabah sontoloyo yang kini mengancam perbankan, mereka bergentayangan dengan yang potensial adalah pembiayaan fiktif atau mark-up pembiayaan yang nilainya mencapai puluhan triliun yang menunjukkan bahwa risiko operasional dengan sistem manajemen risiko dan reguler
Nama* Usia Jabatan Mr. Hasyim 46 Tahun  Kepala Internal Audit Mr. Halim 43 Tahun  Kepala Pembiayaan
Mei 2019
tidak  berjalan  dengan  baik.  Sejalan  dalam  kaitan  risiko  operasional  dan  dalam  mencegah kejahat perbankan dimasa datang tidak hanya sekadar menetapkan kebijakan tentang fit and proper  test  tapi  harus  melakukan  perbaikan  terus  menerus  untuk  meminimize  risiko. Temuan-temuan  internal  kontrol  terkait  fraud  pembiayaan  merupakan  sebuah  fenomena yang  sering  dijumpai  oleh  internal  kontrol  meskipun  perbaikan  sistem  terus  dilakukan namun fraud tersebut tetap saja terjadi, hal menjadi pukulan telak bagi kepala internal audit hasyim yang sudah menjabat selama 9 tahun sebagai sebagai kepala internal kontrol BPRS X, menurut narasumber fraud yang terjadi dalam pembiayaan adalah pembiayaan fiktif.
“[Menyandarkan tubuhnya ke kursi kerja dan dalam suasana santai] kami itu mas setiap tahun selalu mengevaluasi sisitem pengawasan di SOP kami tapi masih saja ada pembiayaan yang dipakai tapi bukan debitur sendiri yang pakai sampai bingung saya mas mau dibuat seperti apa sistem itu”.
Hasyim  yang sudah menjabat sebagai kepala internal audit selama 9 tahun merasa kebingungan dengan fraud yang terjadi pada bagian pembiayaan sebab dirinya dan tim selalu melakukan  pembaruan  sistem  pengawasan  namun  tetap  saja  terjadi  fraud  yang  berupa pembiayaan fiktif/topengan. Apalagi yang dilakukan debitur nakal itu tergolong sangat rapi dan terencana.
“[Dengan sedikit raut muka kecewa] kemaren itu mas yang lebih canggih ada tentang pembiayaanf fiktif/topengan disuatu daerah bendahara petani, pedagang semuanya dibuatkan  SK  seperti  pegawai  negeri  tanda  tangannya  ditembak  semua  dan  itu besar”.
Raut muka yang sedikit kecewa dan bingung tergambar di wajah  hasyim. Merasa pembaruan yang dia lakuakan dan tim selama ini masih kurang ketat sehingga masih terjadi fraud dalam pemberian pembiayaan, namun hasyim masih merasa optimis untuk terus bisa menemukan  serta  mendeteksi  lebih  awal  potensi  fraud  yang  akan  terjadi  dan  lebih  teliti dalam  melaksanakan  tugasnya.  Sebuah  sistem  berjalan  dengan  baik  jika  semua  stafnya menjalankan sesuai peraturan yang ada dan benar mekakukan seleksi debitur sesuai dengan ketentuan,  namun  pada  faktanya  ada  staf  yang  justru  malah  berpihak  pada  debitur  guna meloloskan pengajuan pembiayaan hingga tahap realisasi, hal ini yang dirasakan oleh halim sebagai kepala pembiayaan terhadap beberapa staf bawahnya.
“Kita  kan  komite  itu  melihat  data  yang  diajukan  oleh  account  officer  yang betanggung jawab dan tahu keadaan sebenarnya dilapangan itu  ya AO tdi, AO itu harusnya ada dipihak bank tapi kadang ada AO  yang malah berpihak pada debitur guna mempertahankan debiturnya tersebut dan itu tidak pas kalau sudah seperti itu biasanya akan terjadi fruad. [Melihat ke arah peneliti  dan dengan suara yang tegas serta bijak]”.
Informasi  yang  terlontar  dari  ucapan  halim  ini  mengisyaratkan  terdapat  beberapa oknum dari dalam perusahaan sendri yang justru malah membantu terjadi fraud dengan tidak menjalankan  prosedur  dengan  benar.  Nadanya  yang  tegas  menunjukkan  bahwa  ia  sangat tidak mentoleransi ke berpihak para oknum tersebut karena akan menimbulkan potensi fraud serta merugikan pihak bank. Lebih lanjut halim mengatakan bahwa kesalahan yang fatal bagi seorang AO  adalah jika  dia sampai membuat  data palsu  demi meloloskan debiturnya dan akan sangat berisko bagi AO yang bersangkutan.
Mei 2019
“Kegagalan marketing itu bermacam-macam mas, tapi yang paling fatal kalau sudah marketing membuat data secara fiktif tapi itu akan segera ketahuan.”
Halim merasa selama ini ia tidak mentoleransi jika ada bawahannya yang melakukan tindakan  rekayasa  data.  Ia  menganggap  bahwa  bahwa  ke  berpihak  terhadap  debitur  akan merusak  sistem  perusahaan  dan  akan  banayak  terjadi  fraud  sedang  pembiayaan  sendri memiliki  target  NPL  1,2%.  Fraud  yang  terjadi  di  BPRS  X  ini  khususnya  pada  bagian pembiayaan merupakan hal yang selalu diantisipasi sebelumnya. Pengalaman para informan yang selama ini fraud tersebut selalu terjadi meskipun sudah banyak melakukan pembaruan sistem  pengawasan.  Apalagi  dalam  hal  ini  ada  pihak  internal  perusahaan  yang  malah membantu  terjadinya  potensi  fraud  tersebut.  Secara  umum  informan  berpendapat  bahwa dengan  adanya  kejadian  ini  memberikan  pelajaran  bagi  mereka  untuk  lebih  berhati-hati dalam melakukan tugasnya sehingga terjamin aman dan terbebas dari fraud.
Tahap  awal  peneliti  akan  mengulas  tentang  temuan  Audit  internal  pada  BPRS  X. Berdasarkan berdasarkan standar pengawasaan sebagaimana Surat Edaran Bank Indonesia No.14/  26  /DKBU  tentang  standar  pelaksanaan  Audit  Intern  Perpembiayaanan  guna mencegah terjadi fraud dalam perbankkan  yang meliputi  Fungsi untuk memantau kinerja sistem  pengendalian  intern  serta  memastikan  bahwa  pelaksanaan  perpembiayaanan  telah dilakukan dengan benar sesuai dengan Pedoman Kebijakan Perpembiayaanan BPR (PKPB). Laporan  Hasil  Pemeriksaan  audit  internal  banyak  nemukan  fraud  pada  pemberian pembiayaan  antara  lain  Pemalsuan  dokumen  pembiayaan  Mark-up  nilai  jaminan, Pembiayaan fiktif, dan topengan.  Adanya peraturan yang ketat oleh bank indonesia dan OJK terhadap pengawasan pemberian pembiayaan  tidak serta merta menghilangkan fraud pada perbankan, namun fraud tetap saja terjadi dan jumlahnya terus bertambah  hal ini merupakan fenomena  yang  menarik  dibahas.  Salah  satu  pokok  temuan  tersebut  adalah  realisasi pembiyaan  pada  kelompok  tani  yang  ternyata  pembiayaan  topengan  dan  tidak  didukung bukti  dokumen  yang  riil.  Ini  berarti  bahwa  dalam  prosedur  pembiayaan  terindikasi melakukan fraud.
Internal  kontrol  menilai  bukti  dokumen  tersebut  tidak    riil  karena  bukti  dokumen tidak  sesuai  dengan  pengajuan  awal  tentang  pengguna  pembiayaan  tersebut  (pembiayaan topengan).    Selain  itu  internal  kontrol  juga  menemukan  bahwa  tanda  tangan  dalam persetujuan pembiayaan kelompok tani tersebut tidak dengan sepengtahuan anggotanya. Hal ini diketahui setelah internal kontrol melakukan konfirmasi langsung dengan para anggota kelompok tani tersebut. Hal ini berarti internal kontrol telah menemukan 2 pola fraud yang dilakukan  nasabah  yakni  adanya  bukti  dokumen  yang  fiktif  dan  adanya  pemalsuan  tanda tangan  anggota  kelompok  tani.  Temuan  inetrnal  control  ini  (2  pola  fraud  yang  dilakukan debitur dalam prosedur pembiayaan) dijadikan peneliti sebagai pijakan untuk menggali lebih dalam lagi tentang pola fraud pada pembiayaan yang menjadi temuan internal kontrol.
Fraud pada  Tahap  Pengajuan  Berdasarkan  observasi  kegiatan  pengelolaan pembiayaan BPRS X, peneliti menemukan bahwa sebenarnya praktik fraud sudah dimulai dalam  tahap  prosedur  pemberian  dan  pengajuan  pembiayaan.  Prosedur  pemberian  dan pengajuan  pembiayaan  dimulai  dengan  pengajuan  dokuman  dari  debitur  pada  AO  yang kemudian diproses lebih lanjut, dalam hal ini banyak pontensi fraud yang terjadi baik dari debitur  maupun  dari  ao  yang  bersangkutan  yang  potensial  dilakukan  dalam  pemalsuan dokumen,  baik  itu  identitas  diri,  profil  usaha,  agunan  dan  jaminan  yang  bertujuan meloloskan  pengajuan  tersebut  sehingga  terjadi  realisasi  dari  bank.  Menurut  kepala  audit biasanya  pemalsuan dalam tahap prosedur pengajuan pembiayaan ini pelaku memberikan data  palsu  pemakai  dana,dan  untuk  jaminan  bukan  atas  nama  pribadi  dari  debitur  yang bersangkutan.
Mei 2019
Kepala audit mengatakan:
“Setiap pengajuan kita itu harus periksa betul-betul, kadang ada nasabah dan AO kita yang nakal yang pengajuan sama pemilik jaminan itu berbeda kadang ada mas yang jaminannya dimark up supaya mengcover pinjaman ”.
Hasyim  berpendapat  tidak  sedikit  nasabah  dan  AO  yang  bermain  curang  saat pengajuan permohonan pembiayaan, mulai dari KTP yang dipalsukan agar bisa masuk pada wilayah AO yang bersangkutan, juga ada yang memberikan informasi palsu tentang kegiatan usaha mereka tujuannya untuk membuat seolah-olah pengajuan yang mereka lakukan sesuai peraturan  dan  tidak  menyimpang.  Penyimpangan  dalam  pengajuan  pembiayaan menimbulkan  masalah  tersendiri  pada  saat  harus  mempertanggungjawabkan.  Dapat dipastikan dokumen pengajuan tersebut bersifat fiktif (semua atau sebagian). Hal ini sesuai dengan temuan internal audit yang menunjukkan hampir setiap tahun di BPRS X ditemukan fraud pada pengajuan pembiayaan. Selain itu, dalam prosedur pengajuan seringkali ditemui adanya campur tangan pihak intern bank (marketing, AO), artinya pihak intren bank yang harusnya berada pada pihak bank dan menjaga agar bank menjalankan kegiatannya sesuai dengan peraturan yang ada agar terhindar dari resiko justru malah membantu debitur nakal agar cepat ter-realisasikan . Misalnya saja saat pengajuan AO memasukkan data debitur pada SID(sistem  identitas  debitur)  meskispun  data-datanya  tidak  lengkap  guna  mempercepat proses  pengajuan,  harusnya  dalam  hal  ini  tidak  diperbolehkan  karena  akan  menyebabkan potensi fraud yang berakibat juga nantinya pada analisa 5C yang akan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Pada prosedur pengajuan juga ditemui adanya mark up taksasi jaminan. Nilai harga pasar  jaminan  yang  diberikan  oleh  AO  terhadap  debitur  yang  dibawanya    jauh  melebihi harga di pasaran. Dalam penentuan harga pasar harus berdasarkan standar harga pasar yang ditetapkan melalui Peraturan perusahaan. Menurut peraturan BI NOMOR 13/ 26 /PBI/2011 menjelaskan bahwa pembiayaan dengan jaminan kendaraan bermotor harus 50% dari nilai pasar.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menutupi  resiko  jika  sewaktu-waktu  ada  masalah  dengan debitur  yang  bersangkutan.  Pada  praktiknya  harga  pasar  dri  jaminan  dihitung  lebih  guna mencover  nilai  pembiayaan  yang  di  inginkan  debitur,  padahal  jaminannya  sesungguhnya tidak  bisa  mengcover.  Hal  ini  mengakibatkan  adanya  selisih  harga  taksasi  dan  lagi-  lagi terjadi inefisiensi dalam prosedur pengajuan pembiayaan.
Fraud Pada  Tahap  Pengolahan  dan  Analisa  Data,  Bagaimana  mungkin  proses pengolahan data dan analisa dokumen bisa berjalan dengan benar bila proses pengajuan saja sudah    terdapat  praktik    fraud.  AO  dan  marketing  selalu  berusaha  “meloloskan”  semua debitur  yang  dia  ajukan  dokumen  pembiyaannya,  kurang  peduli  terhadap  kebenaran dokumen tersebut.
halim menuturkan:
“Marketing dan AO itu punya target setiap bulannya meraka berfikir bagaimana cara target terpenuhi itu yang bisa menyebabkan keberpihakkan kepada debitur”.
Dokumen  dengan  Kondisi  “terlalu  memaksakan”  inilah  yang  membuat merajalelanya  praktik  fraud.  Dokumen  dibuat  seolah-olah  100%  sesuai  dengan  ketentuan bank  meski  sesungguhnya  semua  riilnya  tidak  demikian.  Pencapaian  target  pembiayaan yang  lebih  rendah  dari  target  dinilai  sebagai  sebuah  kegagalan  marketing  dan  AO  dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Hal ini menyebabkan adanya adanya dokumen fiktif. AO biasanya meminta kelengkapan dokumen pada debitur mulai dari Ktp,Kk,Slip Gaji,Blanko Pengajuan  Pembiayaan  yang  telah  diisi,dokumen  kepemilikan  jaminan  yang  nantinya
Mei 2019
dianalisa berdasarkan SEBI No.14/ 26 /DKBU/2012 dengan analisa 5C namun dalam tahap ini fraud banayak terjadi.
Analisa  yang  dilakukan    tidak  mencerminkan  keadaan  debitur  sebenarnya  dengan cara  memanipulasi  data.  analisa    Character  dalam  analisa  ini  biasa  AO  melakukan  survei dengan cara wawancara pada debitur untuk mengetahui bagaimana karakter debitur namun dlam prakteknya AO tidak melakuan wawancara namun mengarang sendri narasi karakter agar  sesuai  dengan  ketentuan,  analisa  Capacity  digunakan  untuk  menetukan  kemampuan bayar  dari  debitur  terhadap  pembiyaan  yang  diajukan  dengan  cara  meminta  sumber pemasukan  dana  debitur  setiap  bulannya  dalam  prakteknya  AO  melakukan  mark  –up terhadap  kemapuan  bayar  debitur  agar  debitur  dapat  lolos  dalam  analisa,  analisa  Capital ditujukan untuk melihat jumlah aset dan kekayaan dari debitur guna menjamin keamanan pembiayaan  jika  terjadi  masalah  nantinya  dalam  prakteknya  AO  melakukan  mark  –up terhadap aset yang diimiliki debitur agar debitur dapat lolos dalam analisa.
Analisa  Condition  melihat  prospek  lingkungan  disekitar  tempat  tinggal  debitur apakah  layak  dengan  pengajuan  yang  debitur  ajukan  dalam  prakteknya  kondisi  debitur dibuat  agar  menjadi  baik  dan  mampu  dalam  melakuakan  pembiayaan,  analisa  Collateral digunakan  untuk  meliahat  apakah  jaminan  aset  dari  debitur  dapat  mengcover  pembiyaan yang diajukan apabila terjadi masalah dalam pembiayaan tersebut prakteknya ao membuat seolah-olah  jaminan  yang  diajukan  sesuai  dengan  ketentuan  dan  mampu  mengcover  dari pembiayaan  yang  di  ajukan.  Menurut  hasyim  praktek  ini  sering  dilakuakn  oleh  ao  guna melolokan pembiayaannya sampai tahap realisasi karena ao dapat memenuhi targtenya.
Berikut menurut hasyim:
“Biasanya kalo dalam analisa data ao itu manipulasi datanya pas analisa 5c semua dibuat  bagus  seperti  layak  untuk  diberi  pembiayaan,  tapi  setelah  realisasi  ada nunggak, ada yang jaminannya disita itu karna ao terlalu mementingkan targetnya”. Secara keseluruhan proses tahap pengolahan dan analisa data pembiayaan di BPRS X  tidak  sepenuhnya  dilakukan  100%.  Ada  beberapa  analisa  yang  tidak  100%  riil dilakukan. Administrasi yang dilakukan sudah lengkap, namun tidak ada yang bisa menjamin kebenaran yang tertera dalam dokumen. Pemalsuan dokumen merupakan bentuk fraud.
Fraud  Pada  tahap  akhir  persetujuan  pembiayaan  pembiayaan  di  BPRS  X,  komite pembiayaan  sangat  berperan  penting.  Komite  pembiayaan  merupakan  verifikator  internal BPRS X. Ia selaku verifikator yang bertanggungjawab meneliti kelengkapan dokumen yang dibuat  oleh  marketing  dan  melakukan  verifikasi  dokumen  penatausahaan  yang  dibuat marketing. Selain itu ia juga bertugas melaksanakan fungsi merekomendasikan dan menolak pengajuan pembiayaan.
Berdasarkan pengamatan peneliti, komite pembiayaan telah memferivikasi dokumen pembiayaan  sesuai    SEBI  no.14/  26  /DKBU  tahun  2012.  Ia  memeriksa  kelengkapan dokumen  pembiayaan  dan  keabsahan  bukti-bukti  dokumen  yang  disampaikan marketing/AO.  Ia  juga  menganalisa  kelayakan  pemberian  pembiyaan  dan  menguji kebenaran  sesuai  dengan  kelengkapan  dokumen  pengajuan  pembiayaan.  Selain  sebagai verifikator  pertama,  komite  pembiayaan  juga  bertanggung  jawab  dalam  pemberian persetujuan  pembiayaan  secara  profesional,  jujur,  obyektif,  cermat,  seksama,  dan independen  tanpa  dapat  dipengaruhi  pihak-pihak  manapun.  Mereka  bekerja  berdasarkan data,  informasi  dan  dokumen  pendukung  dari  marketing/AO,  yang  dokumennya  tidak terlepas dari unsur fraud.
Sesuai pengamatan peneliti, selama proses persetujuan pembiayaan yang dilakukan oleh  komite  pembiayaan  dari  dokumen  yang  diajukan  marketing/AO,  Setelah  menerima
Mei 2019
data, informasi, dan dokumen dari AO mereka melakuakan analisa dan memastikan bahwa setiap pembiayaan yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai asas-asas perpembiayaanan  yang  sehat.  Proses  persetujuan  pembiayaan  dilaksanakan  berdasarkan SEBI no.14/ 26 /DKBU tahun 2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur pembiayaan Bagi  Bank  Perpembiayaanan  Rakyat.  Dapat  dikatakan  secara  umum  bahwa  persetujuan pembiayaan sudah sesuai dengan aturan.
Hal  yang  menjadi  pertanyaan  sekarang  adalah  bagaimana  dengan  kebenaran  dokumen pengajuan yang dibuat. Apakah ada jaminan isi dari dokumen pengajuan tersebut telah benar meskipun prosesnya sudah sesuai aturan. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwasannya mulai  proses  pengajuan  dan  analisa  data  saja  sudah  sarat  dengan  unsur  fraud.  Lalu bagaimana dengan tahap akhir persetujuan yang dihasilkan.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  dalam  proses  persetujuan  pembiayaan  oleh  komite pembiayaan,  bekerja  berdasarkan  data,  informasi  dan  dokumen  dari  marketing/AO.  Data awal dan pendukung yang diinput ke dalam dokumen telah diragukan kebenarannya. Lalu bagaimana mungkin proses persetujuan yang dihasilkan dapat dikatakan terbebas dari fraud.
Halim berujar:
“Kami  sebagai  komite  pembiayaan  setelah  dokumen  pengajuan  lengkap  dari marketing  baru  kita  komite-kan  berdasar  dokumen  tersebut  kami  memberikan keputusan layak tidaknya debitur itu diberikan pembiayaan”.
SEBI  no.14/  26  /DKBU  tahun  2012  telah  menyebutkan  bahwa  Prosedur pembiayaanan Bagi Bank pembiayaanan Rakyat yang terdiri dari 3 tahapan yaitu pengajuan; analisa dan persetujuan. Ketiga tahapan tersebut merupakan satu kesatuan dan saling terkait. Apabila  dari  tahapan  awal  (pengajuan)  sudah  ada  “permainan”    dan  di  tahapan  kedua (analisa)  sudah  ada  “pengkondisian  dan  mempercantik  kondisi  debitur”  lalu  bagaimana mungkin hasil dari tahap ketiga (persetujuan) dapat benar 100%.
Komite  pembiayaan  bisa  mengatakan  bahwa  mereka  sudah  bekerja  sesuai  standar  yang berlaku  dan  mengklaim  telah  benar  dalam  pemberian  keputusan  pembiayaan  yang dihasilkan. Mereka boleh saja mengatakan bahwa praktik fraud hanya terjadi pada tahapan pengajuan dan analisa saja. Akan tetapi mereka tidak dapat mengelak kalau data input yang mereka gunakan sudah mengandung  unsur fraud.
Beberapa  hal  yang  kurang  sesuai  dengan  prinsip  syariah  dan  ketentuan  Dewan Syariah  Nasional  yang  diterapkan  oleh  BPRS  X  karena  adanya  prinsip  kehati-hatian  dan meminimalisir resiko dengan cara memaksakan akad. Ketidaksesuaian akad tersebut terjadi Pembiayaan modal (mudharabah atau musyarakah) dimana dalam ketentuannya untuk akad mudharabah  adalah  digunakan  pembiayaan  yang  disalurkan  oleh  bank  kepada  pihak  lain untuk suatu usaha yang produktif dimana dalam hal ini bank memberikan hak penuh pada nasabah  untuk  mengelola  dana  tersebut.  Sedangkan  akad  musyarakah  adalah  digunakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif dimana  dalam  hal  ini  bank  ikut  andil  dalam  pengelolaan  usaha  yang  dijalankan  nasabah sebagi  rekan/mitra  kerja.  Namun  pada  penerapannya  pihak  bank  membuat  akad  yang seharusnya Pembiayaan modal (mudharabah atau musyarakah) dipaksakan kepada akad jual beli (murabahah) dimana akad murabahah tersebut digunakan apabila nasabah mengajukan permohonan untuk bank agar dapat membiayai pembelian suatu barang yang diingikan oleh nasabah  dengan  pesyaratan  tertentu.  Langkah  ini  diambil  bagi  nasabah  baru  yang  belum dikenal betul karakternya oleh pihak bank.
Mei 2019
Halim berujar:
“Biasanya kalau masih nasabah baru akadnya kita pakai murabahah atau akad jual beli karena kita belum tahu orang ini kareakter sesunguhnya, seperti apa, kami kan juga perlu meminimalisir resiko”
Pihak  bank  cenderung  tidak  mau  mengambil  resio  terhadap  nasabah  baru  yang dibawa  oleh  marketing  dalam  menjaga  agar  pemebiayaan  yang  diberikan  dapat  kembali dengan utuh pihak perlu melakukan pengikatan terhadap nasabah dan akad murabahah ambil sebagai pilihan menimalisir resiko serta terkesan enggan menanggung kerugian yang dialami oleh nasabah pada saat menjalankan usaha yang dijalani, dengan argumen bawah pihak bank sudah memberikan modal yang cukup untuk nasabah melakukan usahanya dengan lancar, pihak bank bersedia menanggun resiko apabila terjadi kematian atau bencana alam dalam menjalakan usaha tersebut, diluar dari ketentuan tersebut pihak bank menghitung bawah hal itu  adalah  kelalaian  dari  nasabah  dan  wajib  mengembalikan  100%  dana  modal  yang diberikan. Sesuai pengamatan peneliti, masih ada beberapa hal yang belum sesuai dengan prinsip  syariah  dan  ketentuan  Dewan  Syariah  Nasional,  hal  ini  mengisyaratkan  bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap Produk-produk pembiayaan syariah masih belum optimal dalam menjalankan peran  dan  fungsi  DPS  pada perbankan Syariah.
Upaya meminimalisir fraud bisa diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki sistem yang sudah tercemari tindakan fraud dan mencari solusi agar fraud tidak terulang kembali. Fraud  dinilai  sebagai  sebuah  penyakit  yang  menjangkit  dan  harus  diminimalisir.  Upaya meminimalisir  fraud    diawali  dengan  mempelajari  gejala  atau  pola    fraud    yang  terjadi. Selanjutnya  melakukan  diagnosis  fraud  untuk  mengetahui  akar  penyebabnya.  Dengan mengetahui  akar  penyebab  terjadinya  fraud,  diharapkan  bisa  membantu  dalam  upaya mengatasi fraud.
Beradasarkan  penyebab  terjadinya  fraud  pada  rincian  prosedur  pembiayaan  yang menjadi temuan Internal Audit, peneliti membaginya dalam 2 kategori yaitu penyebab dari pribadi  fraudster  dan  yang  kedua  penyebab  adanya  celah  sistem.  Oleh  karenanya  upaya meminimalisir fraud yang disusulkan oleh peneliti juga dibagi dalam penerapannya berupa 4 (empat) pilar sistem pengendalian Fraud yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut : 1) Pilar pencegahan merupakan bagian yang mencakup anti  Fraud awareness, identifikasi kerawanan, dan know your employee. 2) Pilar  deteksi merupakan bagian  yang  kebijakan dan  mekanisme  whistleblowing,  surprise    audit,    dan  surveillance  system.  3)  Pilar investigasi,  pelaporan,   dan  sanksi  merupakan  bagian  yang mencakup tentang menggali informasi (investigasi),  sistem pelaporan, dan  pengenaan sanksi  atas Fraud dalam kegiatan usaha Bank. 4) Pilar pemantauan, evaluasi, dan   tindak  Lanjut  merupakan bagian   yang mencakup  tentang  memantau  dan  mengevaluasi  Fraud,  serta  mekanisme  tindak  lanjut. Dalam  mengatasi  fraud  dibutuhkan  sistem  yang  disusun  sedemikian  rupa  agar  bisa meminimalkan  terjadinya  fraud.  Celah-celah  aturan  yang  masih  bisa  menimbulkan  fraud harus diperbaiki.

## Pencegahan
Pilar pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian Fraud  yang memuat langkah-langkah  dalam  rangka  mengurangi  potensi  risiko  terjadinya  Fraud,  yang  paling kurang mencakup anti Fraud awareness, identifikasi kerawanan, dan know your employee.

## Anti Fraud Awareness
Berdasarkan hasil penelitian, narasumber dalam penelitian ini memberikan informasi yang cukup beragam mengenai Anti Fraud Awareness
Mei 2019
“Memang kalau saya lihat sih semacam program awareness terhadap anti Fraud ini sangat bagus, walaupun mungkin ini dalam prakteknya tidak dapat dijalankan secara optimal, sebab seperti penyusunan-penyusunan dalam organisasi bank pada umumnya yang saya amati sih jarang  terjadi,  kalaupun  ada  sifatnya  temporer,  misalkan  ada  program  tertentu  dari pemerintah,  baru  diadakan  oleh  bank  dan  itupun  dibahas  guna  lebih  memahami  program tersebut”
Pernyataan  diatas  dapat  disimpulkan  kurang  efektifnya  program Anti  Fraud  Awareness dikarenakan hanya dilakukan bila ada peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal ini menjadi sangat sayangkan karena harusnya pihak perbankan berperan aktif namun kurang kesadarannya dan masih menunggu upaya dari pemerintah.

## Identifikasi Kerawanan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  narasumber  dalam  penelitian  ini  memberikan informasi yang cukup beragam mengenai program identifikasi kerawanan.
“Identifikasi  kerawanan  ini,  didasarkan  pada  sejauhmana  sebuah  bank  mengendalikan tindakan  kecurangan  yang  akan  atau  mungkin  terjadi  di  dalamnya,  secara  sistematis memastikan  mana  saja  dalam  sebuah  aktivitas  keorganisasian  yang  memiliki  kerawanan tinggi  terhadap kecurangan.  Ini  dilakukan agar mencegah tindakan oknum  yang mungkin akan merugikan bank.”
Pernyataan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  identifikasi  kerawanan  kerawanan  sudah dijalankan oleh pihak bank dengan sebaik-baiknya agar mencegah resiko kerugian bank

## Know Your Employee
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  narasumber  dalam  penelitian  ini  memberikan informasi yang cukup beragam mengenai Know your Employee.
“Monitoring  karyawan  selama  ini  relatif  berjalan  baik.  Walaupun  tidak  sedetil  seperti pengenalan  karakter  dan  gaya  hidup  karyawan.  Tetapi  kalau  secara  umum,  aspek-aspek mengetahui karyawan itu sudah relatif berjalan dengan baik.”
Pernyataan diatas memberikan informasi bahwa perbankan sudah menjalankan monitoring karyawan  namun  belum  maksimal  dan  hanya  sebatas  pada  monitoring  kinerja  saja  yang semestinya pihak perbankan lebih aktif dalam mengenal kinerja karyawannya

## Deteksi
Pilar  deteksi  merupakan  bagian  dari  sistem  pengendalian Fraud yang  memuat langkah-langkah  dalam  rangka  mendeteksi  tindakan  kecurangan,  yaitu Whistleblowing , Surprise Audit dan Surveillance System .

## Whistleblowing
Berdasarkan hasil penelitian, narasumber dalam penelitian ini memberikan informasi yang cukup beragam mengenai whistleblowing.
“Bagi  saya, whistleblowing ini  adalah  kunci  banyak  terungkapnya  tindakan  kecurangan. Kalau program whistleblower ini berjalan dengan baik, maka itu mencerminkan komitmen tinggi  bank  dalam  mengungkap  tindakan Fraud .  Namun  sayangnya  dalam  hal  ini  belum berjalan dengan baik karena saksi masih engan melapor karena berbagai alasan meskipun tahu bawah ada fraud .”
Sistem whistleblowing pada  BPRS  X  dalam  pernyataan  tersebut  masih  belum  berjalan dengan baik karena berbagai alasan sehingga saksi kejadian lebih memilih diam dan tidak melapor, hal ini disayangkan karena sebenarnya kunci terungkapnya fraud adalah laporan tersebut.
Mei 2019

## Surprise Audit
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  narasumber  dalam  penelitian  ini  memberikan informasi yang cukup beragam mengenai Surprise Audit.
“Justru  audit  yang  seperti  ini  yang  sangat  membantu  mengungkap  tindakan-tindakan kecurangan yang terjadi. Reaksi-reaksi pelaku yang tentunya sudah merencanakan tindakan kecurangannya dan sedang melakukannya, tentu saja akan terdeteksi melalui program audit dadakan ini.”
Surprise  audit  adalah  upaya  yang  sangat  efektif  untuk  mengungkap  fraud  menurut  dari narasumber karena dapat mengungkap fraud yang sedang terjadi dengan cepat.

## Surveillance System
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  narasumber  dalam  penelitian  ini  memberikan informasi yang cukup beragam mengenai program surveillance sistem.
“Saya  menilai  sistem  pengawasan  adalah  mutlak,  apalagi  dalam  sektor  perbankan,  dan selama ini pengawasan yang ada  dalam internal audit berjalan dengan relatif baik, walaupun terdapat kekurangan di sana sini.”
Berdasarkan pernyataan diatas pihak BPRS X telah menjalankan surveillance sistem dengan baik,  namun  tidak  dipungkiri  masih  banyak  terdapat  kekurangan  yang  menyebabkan pelaksanaannya tidak efektif.

## Investigasi
Pilar investigasi, pelaporan dan sanksi merupakan bagian dari sistem  pengendalian Fraud yang  memuat  langkah-langkah  dalam  rangka  mendeteksi  tindakan  kecurangan. Berdasarkan hasil penelitian, maka narasumber dalam penelitian ini memberikan informasi yang  cukup  beragam  mengenai  program  investigasi  yang  mencakup  ketentuan  penentuan tim investigasi dan pendekatan dan metodologi investigasi.
“Proses investigasi dalam mengungkap segala hal yang tersembunyi. Memastikan benar atau tidaknya, besar atau kecilnya risiko, dan kemudian menindaklanjutinya seandainya terjadi kecurangan ini dapat membantu dalam meminimalisir resiko yang dialami perbankan” Investigasi  adalah  upaya  yang  sangat  efektif  untuk  mengungkap  fraud  menurut  dari narasumber karena dapat mengungkap fraud yang sedang terjadi dengan cepat.

## Pelaporan (Internal, External)
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  narasumber  dalam  penelitian  ini  memberikan informasi yang cukup beragam mengenai program pelaporan yang terdiri dari standard dan system pelaporan investigasi.
“Semestinya, kalau ada yang diduga terjadi kecurangan ya harus dilaporkan. Karena kalau secara  terus  menerus  diduga  ada  tindakann  kecurangan,  dan  bank  terkesan  membiarkan, maka yang rugi itu bank. kalau sudah diinvestigasi pasti dilaporkan dan kecil kemungkinan untuk  ditutup-tutupi,  apalagi  dalam  kasus  Fraud,  karena  pembiaran  yang  dilakukan merugikan bank itu sendiri.”
Sistem pelaporan pada BPRS dalam pernyataan tersebut masih belum berjalan dengan baik karena berbagai alasan sehingga saksi kejadian lebih memilih diam dan tidak melapor, hal ini disayangkan karena sebenarnya kunci terungkapnya fraud adalah laporan tersebut

## Pengenaan Sanksi
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  narasumber  dalam  penelitian  ini  memberikan informasi  yang  cukup  beragam  mengenai  program  pengenaan  sanksi  yang  terdiri  dari
Mei 2019
kebijakan  pengenaan  sanksi,  mekanisme  pengenaan  sanksi,  dan  penentuan  pihak  yang berwenang mengenakan sanksi.
“Sanksi  merupakan  salah  satu  bentuk  tindakan  bank  untuk  membuat  jera  para  pelaku kecurangan  atas  kecurangan  yang  telah  dilakukannya.  Pengenaan  sanksi  juga  dari  pihak bank memberikan penguatan bagi kesadaran karyawan akan pentingnya bekerja profesional tanpa kecurangan”.
Pernyataan diatas memberi kesimpulan Sanksi harus benar-benar ditegakkan dan apabila ada pelanggaran  terhadap  hukum  tersebut,  maka  haruslah  ada  pemberian  sanksi  yang  tegas seperti  yang  tertuang  dalam  strategi  pencegahan  ojk  yaitu  pengenaan  sanksi    atas Fraud dalam kegiatan usaha Bank . Pemberian sanksi diharapkan bisa memberikan efek jera kepada para fraudster .

## Pemantauan
Pilar  pemantauan,  evaluasi  &  tindak  lanjut  merupakan  bagian  dari  sistem pengendalian Fraud yang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau, mengevaluasi dan menindaklanjuti tindakan kecurangan, yang terdiri dari pemantauan, evaluasi dan sub pilar  tindak  lanjut.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  narasumber  dalam  penelitian  ini memberikan  informasi  yang  cukup  beragam  mengenai  program  pemantauan    yang  terdiri dari  program  monitoring  risiko  Fraud  dan  program  monitoring  audit  Fraud  memiliki pandangan yang beragam.
“Pemantauan itu penting, tetapi tidak boleh mengabaikan aspek pemeliharaan sumber daya manusia yang harus terpelihara tingkat kesejahteraannya.”
Hal ini memberi kesimpulan kurangnya pemantaun yang ketat terhadap kinerja karyawan hingga terjadi fraud dalam prosedur pembiyaan. Program pemantauan ini memiliki prospek baik  karena  pemantauan  dapat  membantu  perusahaan  sebagai  pengendali  sistem  sebab sebuah  sistem  dapat  bekerja  dengan  baik,  bila  seluruh  elemen  yang  ada  dapat  berfungsi secara optimal.

## Evaluasi
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  narasumber  dalam  penelitian  ini  memberikan informasi  yang  cukup  beragam  mengenai  program  evaluasi  yang  terdiri  dari  program profiling Fraud dan evaluasi risiko Fraud.
“Saya menilai bahwa program evaluasi ini ya sangat baik, karena terkait dengan evaluasi- evaluasi guna memastikan sistem yang dijalankan sudah terawasi dengan ketat.” Hal ini memberi kesimpulan kurangnya evaluasi yang ketat terhadap sisitem hingga terjadi fraud  dalam  prosedur  pembiyaan.  Program  evaluasi  ini  memiliki  prospek  baik  karena evaluasi dapat membantu perusahaan sebagai pengendali sistem sebab sebuah sistem dapat bekerja dengan baik, bila seluruh elemen yang ada dapat berfungsi secara optimal

## Tindak Lanjut
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  narasumber  dalam  penelitian  ini  memberikan informasi yang cukup beragam mengenai program tindak lanjut yang meliputi mekanisme pelaksanaan tindak lanjut dan tindak lanjut atas program evaluasi risiko Fraud.
“Ini  penting  untuk  ditindaklanjuti  dan  bank  pun  pastinya  memiliki  komitmen  untuk  itu karena kecurangan merugikan perusahaan, tidak hanya dari aspek finansial saja tetapi dari segi reputasi. Oleh karena itu program tindak lanjut memiliki prospek yang baik.”
Mei 2019

## KESIMPULAN
Fraud pada pembiayaan pada BPRS X. Pembahasan dimulai dari hasil temuan Audit internal pada BPRS X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat oknum BPRS X telah melakukan praktik fraud mulai dari tahap pengajuan, analisa data dan persetujuan.
Fraud pada tahap pengajuan cenderung “pemalsuan dokumen”. Pola yang dilakukan adalah  dengan  “mengkondisikan”  pengajuan  agar  bisa  lolos  pembiayaannya.  Sedangkan fraud  pada  tahap  analisa  data  adalah  dengan  “memaksakan”  kondisi  debitur  agar  dapat pembiayaan 100%. Pola fraud yang dilakukan yakni dengan malakukan analisa 5C sebagus mungkin agar debitur mendapat persetujuan pembiayaan. Pada  tahap persetujuan BPRS X telah  melaksanakan  sesuai  aturan    yang  berlaku.  Berdasarkan  observasi  dan  hasil wawancara, peneliti tidak menemukan adanya praktik fraud yang secara langsung dilakukan komite  pembiayaan.  Komite  pembiayaan  sudah  bekerja  sesuai  aturan.  Ia  sudah  meneliti kelengkapan  dan  melakukan  verifikasi  atas  dokumen  pengajuan  pembiayaan  yang disampaikan.
Komite pembiayaan juga telah melakukan fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai prosedur, namun Apabila tahapan awal sudah sarat dengan fraud, maka hasil akhir dari serangkaian proses pengajuan pembiayaan juga tidak bisa dijamin benar 100%. Komite pembiayaan  yang  menangani  persetujuan  bisa  saja  berkilah  bahwa  mereka  sudah  bekerja sesuai ketentuan dan tidak melakukan fraud, namun mereka juga tidak bisa mengelak bahwa data  awal  yang  mereka  gunakan  dalam  melakukan  keputusan  terindikasi  fraud,  sehingga analisa yang mereka lakukan pun juga terindikasi fraud. Serta pengawasan yang dilakukan oleh  DPS  terhadap  Produk-produk  pembiayaan  syariah  masih  belum  optimal  dalam menjalankan peran dan  fungsi  DPS  pada perbankan Syariah.
Upaya meminimalisir fraud  fraud yang diawali dengan mengenali pola fraud pada pengelolaan  pembiayaan.  setelah  itu  dilanjutkan  dengan  menganalisis  faktor-faktor  yang menyebabkan terjadinya fraud pada pengelolaan pembiayaan yang menjadi temuan internal audit. Tahap terakhir adalah mencari solusi agar fraud pada pengelolaan pembiayaan yang menjadi temuan internal  audit tidak terulang kembali. Upaya meminimalisir fraud. fraud pada  pengelolaan pembiayaan yang menjadi temuan internal audit terdiri dari dua hal yaitu perbaikan sifat dan perilaku serta perbaikan sistem. Perbaikan sifat dan perilaku bisa dari dalam dan dari luar individu. Perbaikan dari dalam berupa memegang teguh ajaran agama islam  dan  norma-  norma  yang  berlaku  serta  menjunjung  tinggi  integritas.  Sedangkan perbaikan dari luar  berupa memberikan  teladan  yang baik  serta memberikan  pelatihan dan pendidikan moral secara berkesinambungan serta menjain kesejahteraan karyawan.
Dalam  Upaya  meminimalisir fraud ,  perbaikan  sistem  perlu  dilakukan  untuk menunjang  perbaikan  sifat  dan  perilaku.  Perbaikan  sistem  yang  perlu  dilakukan  untuk mengatasi fraud pada pengelolaan pembiayaan yang menjadi temuan internal audit berupa menutup  celah,  penegakan  hukum  dan  pemberian  sanksi  yang  tegas  serta.  Kedua  Upaya meminimalisir fraud tersebut harus dilaksanakan secara bersama-sama dan berkesinambungan.  Keduanya  harus  saling  mendukung  satu  sama  lain  agar  dapat memberikan hasil yang optimal.
Mei 2019

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, thamrin (2012). Bank dan Lembaga Keuangan Lain Jakarta : Graham Ilmu
Adrian  Sutedi,  2009,  Perbankan  Syariah:  Tinjauan  dan  Beberapa  Segi  Hukum,  Bogor; Ghalia Indonesia, cetakan pertama
Antonio,  M.  Syafi’i  dkk.  Bank  Syariah  “Analisis  Kekuatan,  Kelemahan,  Peluang,  dan Ancaman”. Yogyakarta : Ekonisia, 2006.
Arikunto,  Suharsimi.  (2005).  Manajemen  Penelitian.  Cetakan  Ketujuh,  Penerbit  Rineka Cipta, Jakarta
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2014. Fraud Prevention and  Detterence,
Fraud Examiners Manual, International Edition (FPD)
Amin  Widjaja  Tunggal.  2001.  Pemeriksaan  Kecurangan  (Fraud  Auditing), Harvarindo, Jakarta.
Anonim. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Kbbi.web.id. diakses pada tanggal 12 Agustus 2016, pukul 21.00 Wib. Pamekasan.
Budianto, Agus (2011) , Mengkaji Kejahatan Korporasi Di Bidang Perbankan Dalam Sistem Perbankan Indonesia . Universitas Pelita Harapan Karawaci.
Hutauruk, Rapat Piter Sony, Se, (2014) Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Pt. Bank Cimb  Niaga  Laju  Tebing  Tinggi ,  Jurnal  Ilmiah  Accounting  Changes    ,Stie  Bina Karya Tebing Tinggi
Haryono, Slamet  .  (2009). Analisis  Laporan  Keuangan  Perbankan  Syariah .Yogyakarta: Pustaka Sayid Sabiq.
Holtfreter, Kristy (2003 ) Is occupational fraud typical  white-collar crime? A comparison of individual and organizational characteristics, Journal of Criminal Justice 33.
Junaedi, Edy, (2013), Fraud Perbankan Syariah Dan Moralitas Keislaman, STAI Asy- Syukriyyah Tangerang
Kamayanti,  Ari  (2016), Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Akuntansi ,  Yayasan  Rumah Peneleh
Kasmir (1998) Bank dan Lembaga Keuangan Lain Jakarta : Graham Ilmu
Muhammad.  2005.  Bank  Syariah  Problem  dan  Prospek  Perkembangan  di  Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Syafriansyah, Muhammat (2015), Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Di Samarinda , Ejournal  Ilmu Administrasi Bisnis
Sugiyono . 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D . Bandung : Alfabeta
Mei 2019
Sugiarto. (2010). Manajemen Resiko Perbankan. Jakarta : Graham Ilmu
Supomo, Nur Indriantoro. Bambang Supomo. 1999. “Metodologi Penelitian Bisnis” . BPFE. Yogyakarta.
Sukoharsono,  Eko  Ganis  (2006), Alternatif  Riset  Kualitatif  Sains  Akuntansi:  Biografi, Phenomenologi,  Grounded  Theory,    Critical  Ethnografi  Dan  Case  Study , Universitas Brawijaya
Tuanakotta, Theodorus M. (2011). Manipulasi Laporan Keuangan . Jakarta: Salemba Empat Triandaru, Sigit. (2008). Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat Tuanakotta, Theodorus M. (2010). Akuntansi Forensik & Audit Investigatif (edisi 2) . Jakarta: Salemba     Empat
Yogi Prabowo, Hendi (2013), Curing Corruption In Indonesia: A Behavioral Perspective . International Conference on Financial Criminology (ICFC) 2013
Yin, Robert K, (2009), Case Study Research. Design and Methods