## Abstrak
Gerakan masif yang memprotes dan menolak hasil Pemilu 2019 di Indonesia mengindikasikan adanya ketidakpercayaan politik (political distrust) terhadap kedua lembaga Pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu, dan Pemerintah. Sebagian besar dari kelompok yang menyuarakan penolakan tersebut terhubung dalam identitas yang sama, yang menekankan kecintaan terhadap agamanya dan perasaan termarjinalisasi. Apa makna ketidakpercayaan tersebut dalam konteks gerakan Islam kontemporer dan negara demokrasi adalah fokus utama artikel ini. Artikel ini berupaya untuk mendiskusikan populisme Islam dalam pemilu 2019 yang secara khusus akan mengeksplorasi bagaimana dan mengapa populisme Islam tumbuh di masa pasca Orde Baru—terutama di Pemilu 2019—, seperti apa karakternya, dan bagaimana dampaknya terhadap masa depan demokrasi di Indonesia.
Kata kunci: populisme, populisme Islam, modal sosial, demokrasi, Pemilu 2019

## Populisme Islam, Krisis Modal
Sosial dan Tantangan Terhadap Demokrasi: Refleksi tentang

## Pemilu 2019
M. Hilali Basya

## Pendahuluan
Suasana politik di Indonesia pasca penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu Presiden dan Legislatif) 2019, tanggal 21 Mei, mengalami ketegangan. Badan Pemenangan Nasional (BPN), yang dipimpin langsung oleh Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden), menyatakan menolak hasil Pemilu Presiden. 1 Suara masyarakat yang memprotes adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 muncul di banyak tempat. Tidak hanya berasal dari elit-elit politik, melainkan juga dari masyarakat luas, terutama dari para pendukung pasangan calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Sebagian besar protes dan ekspresi ketidakpuasan terhadap hasil pemilu tersebut ditampilkan melalui media sosial seperti facebook dan whatsapp. Bahkan kelompok ini memobilisasi massa dalam jumlah besar mendatangi kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) untuk menolak hasil Pemilu 2019, karena mereka meyakini ada kecurangan yang dilakukan oleh KPU dan pemerintah secara sistematis, terstruktur, dan masif.
Sebagian besar dari kelompok yang menyuarakan penolakan terhadap hasil pemilu 2019 terhubung dalam identitas yang sama, yang menekankan kecintaan terhadap agamanya dan perasaan termarjinalisasi. Para pendukungnya sebagian besar berasal dari masyarakat urban kelas menengah dan terdidik. Sebagian lainnya adalah masyarakat miskin yang tinggal di perkotaan. Mereka merupakan aktifis dan konstituen dari parpol dan organisasi keagamaan yang berorientasi Islamis seperti PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan Fron Pembela Islam (FPI), modern-konservatif seperti PAN (Partai Amanat Nasional), dan parpol yang berbasis ide-ide populis yang menawarkan kemandirian bangsa dan perbaikan nasib masyarakat miskin perkotaan serta kelas menengah Muslim perkotaan yang mengalami kekecewaan karena sedikitnya lapangan pekerjaan untuk mereka dan minimnya penghasilan mereka; gagasan populis ini banyak disuarakan oleh Gerindra, terutama ketua umumnya yang juga merupakan calon Presiden, Prabowo Subianto.
Fenomena yang terjadi di Pemilu 2019 ini dapat dikatakan sebagai ekspresi dari populisme. Sebagaimana halnya populisme di dunia Barat (Amerika dan Eropa) dalam satu dekade terakhir, populisme di masyarakat Islam juga tengah tumbuh dan menguat. Berbeda dengan di Barat, populisme di dunia Islam
1 Berita tentang penolakan BPN terhadap penetapan hasil Pemilu 2019 oleh KPU ini diberitakan banyak media elektronik dan media massa pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019.
MAARIF Vol.14, No. 1 - Juni 2019
berpijak pada identitas keislaman. 2 Karena itu para ahli menggunakan istilah Islam atau Islamis yang dipadukan dengan populisme. Vedi Hadiz menyebutnya Islamic populism (populisme Islam), 3 sedangkan Marcus Mietzner melabelinya
Islamist populism (populisme Islamis). 4
Gerakan yang memprotes kecurangan Pemilu 2019 mengindikasikan adanya ketidakpercayaan politik (political distrust) terhadap kedua lembaga Pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu. Apa makna ketidakpercayaan politik para pendukung Prabowo-Sandiaga tersebut dalam konteks gerakan Islam kontemporer dan negara demokrasi adalah topik yang menarik untuk dielaborasi. Artikel ini berupaya untuk mendiskusikan populisme Islam dalam pemilu 2019 yang secara khusus akan mengeksplorasi bagaimana dan mengapa populisme Islam tumbuh di masa pasca Orde Baru—terutama di Pemilu 2019—, seperti apa karakternya, dan bagaimana dampaknya terhadap masa depan demokrasi di Indonesia.

## Populisme Islam Kontemporer
Secara umum populisme didefinisikan sebagai pandangan (ideologi) di masyarakat yang meyakini bahwa mereka sedang berhadapan dengan elit yang korup. 5 Elit di sini diartikan sebagai para pejabat negara yang memiliki otoritas dalam membuat kebijakan politik terkait dengan ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Para pejabat tersebut dipersepsi membuat kebijakan yang merugikan kelompok mayoritas (rakyat), dan menguntungkan kelompoknya sendiri yang merupakan minoritas. Karena itu karakteristik yang melekat pada gerakan populis adalah adanya ideologi yang memandang diri mereka sebagai kelompok baik, homogen—meskipun mereka terdiri dari suku dan kelas sosial yang beragam—, dan mayoritas, yang sedang melawan elit politik yang dianggap
2 Vedi R Hadiz, Islamic Populism in Indonesia and the Middle East (Cambridge: Cambridge University Press, 2016).
3 Vedi R Hadiz, “A New Islamic Populism and the Contradictions of Development” dalam Journal of Contemporary Asia, Vol. 44, No. 1 (2014), hal. 125-143; lihat pula Vedi R Hadiz, Islamic Populism in Indonesia and the Middle East.
4 Lihat Marcus Mietzner, “Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia” dalam Pacific Affairs, Vol. 91, No. 2  (2018), hal. 261-282.
5 Daniele Albertazzi and Duncan McDonnell, “Introduction: The Sceptre and the Spectre” dalam Daniele Albertazzi and Duncan McDonnell (ed.), Twenty-First Century Populism: The Spectre of Western European Democracy (London: Palgrave MacMillan, 2008) hal. 1-11; lihat pula Cas Mudde and Cristobal Rovira Kaltwasser (eds.), Populism in Europe and the Americas: Threat or Corrective for Democracy (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).
membahayakan dan mengancam kedaulatan nasional, kepentingan ekonomi nasional, nilai-nilai budaya, dan identitas nasional.
Perhatian populisme tentang kedaulatan nasional dan identitas nasional membuat pandangan ini juga menempatkan kelompok tertentu (minoritas) dalam masyarakat sebagai bagian dari yang sedang mereka lawan. Kelompok (minoritas) tersebut dipersepsi membahayakan kedaulatan nasional, kepentingan ekonomi nasional, dan identitas nasional. Populisme menganggap bahwa kelompok minoritas ini diistimewakan oleh pemerintah. Karena itu populisme berhadapan dengan elit-elit politik yang berseberangan dengan pandangan mereka, terutama kepada pemerintah yang dinilai bertanggung jawab terhadap pembuatan kebijakan yang menguntungkan kelompok tersebut.
Satu dekade terakhir menunjukkan adanya peningkatan semangat populisme di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Di Amerika Serikat, populisme disuarakan oleh Presiden Donald Trumph dan para pendukungnya. Pada dasarnya Republik, partai pendukung Donald Trumph, meskipun memiliki karakter konservatif sejak lama, bukanlah pengusung ide populisme. Namun ketika mencalonkan Trumph, partai Republik terbawa dengan semangat yang disuarakan oleh Trump, yang mengampanyekan tentang perlunya: 1) memprioritaskan warga Amerika asli (kulit putih) vis-à-vis para imigran—yang sebagian besar berasal dari Meksiko, Afrika, dan negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim (Turki, Iran, Afganistan, dll); 2) mengutamakan kepentingan ekonomi Amerika Serikat yang berimplikasi terhadap meningkatnya biaya pajak barang impor dan perang dagang dengan negara Cina, negara pesaing utama dan pemasok barang impor terbesar di Amerika Serikat.
Sedangkan di Eropa Barat semangat populisme disuarakan oleh partai-partai politik ‘kanan’. Di Belanda, Prancis, Jerman, dan Inggris menunjukkan terjadinya peningkatan suara pemilih partai-partai tersebut. Bahkan di Inggris, pengusung populisme meraih kemenangan dengan adanya pilihan untuk keluar dari Uni Eropa, yang dikenal dengan Brexit (British exit) . Brexit mengandung pesan bahwa pemerintah harus mengutamakan warga negara Inggris. Menjadi bagian dari Uni Eropa dianggap oleh pendukung populisme telah membahayakan kepentingan ekonomi warga Inggris, karena lapangan pekerjaan menjadi terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang berada dalam Uni Eropa, dan mengandung konsekuensi bahwa warga negara Inggris harus bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dengan masyarakat Eropa lainnya.
Bahkan populisme di Eropa Barat dan Amerika Serikat juga mengekspresikan semangat anti imigran. Karena itu para pendukung populisme mengkritik pemerintah di negara-negara tersebut yang dianggap membiarkan imigrasi terjadi secara mudah. Selain menjadi ancaman terhadap kepentingan ekonomi masyarakat lokal, kebudayaan dan nilai-nilai yang dibawa oleh para imigran ini dianggap berpotensi merusak identitas kebudayaan Amerika dan Eropa.
Secara umum, populisme di negara-negara Barat tersebut adalah respon atas dampak sosial dan ekonomi dari globalisasi. Arus investasi internasional, perdagangan dan tenaga kerja lintas negara, serta kebijakan internasional untuk ‘tumbuh (dalam hal ekonomi) secara bersama-sama,’ selain membawa kemajuan sebagaimana diharapkan, juga telah membawa dampak terhadap kelompok-kelompok masyarakat tertentu di level nasional. Dampak tersebut meskipun tidak selalu obyektif, namun dipersepsi sebagai sesuatu yang mengancam, membahayakan, dan merusak kepentingan ekonomi mereka. Hal ini sebagaimana ditunjukan oleh sebagian warga negara Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa Barat satu dekade terakhir.
Sebagaimana populisme pada umumnya, populisme Islam juga memiliki karakter yang serupa. Populisme Islam memandang bahwa pemerintah tidak berpihak kepada umat Islam, bahkan cenderung merugikan kepentingan politik, ekonomi, dan sosial umat Islam. Vedi Hadiz membedakan populisme Islam di masa kolonial dan pasca kolonial. 6 Varian yang pertama lebih bersifat defensif, karena umat Islam saat itu sedang berada dalam tekanan penjajahan pemerintah kolonial (Perancis, Inggris, Portugis, dan Belanda). Sebagian besar negara yang dijajah pada abad ke-18 hingga awal abad ke-20 adalah negara- negara yang pemerintahnya dan mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Karakter defensif dari jenis populisme Islam ini adalah ketegasannya dalam membangun negara Islam dan mengusir penjajah. 7 Identitas agama Islam menjadi pembeda antara masyarakat yang dijajah dengan penjajah. Penjajah dan para pendukungnya dianggap sebagai kaum kafir.
Sedangkan varian yang kedua muncul pasca kemerdekaan. Vedi Hadiz menyebutnya sebagai new Islamic populism (Populisme Islam baru). 8 Dalam artikel ini saya menyebutnya sebagai populisme Islam kontemporer. Di masa
6 Vedi R Hadiz, Islamic Populism in Indonesia and the Middle East.
7 Vedi R Hadiz, Islamic Populism in Indonesia and the Middle East.
8 Vedi R Hadiz, Islamic Populism in Indonesia and the Middle East; lihat pula Vedi R. Hadiz, “A New Islamic Populism and the Contradictions of Development”.
ini, umat Islam tidak sedang berhadapan dengan kaum kafir. Pemerintah di negara-negara Muslim ini juga merupakan penganut agama yang sama. Hanya saja pemerintah dianggap tidak berpihak pada kepentingan umat Islam. Kebijakan politik, ekonomi, dan budaya yang dibuat oleh pemerintah dinilai merugikan umat Islam. Karena itu perhatian dari populisme Islam kontemporer ini adalah berupaya meningkatkan peran politik, ekonomi, dan sosial umat Islam di negara masing-masing (Turki, Mesir, Indonesia, dst.) 9 Berbeda dengan populisme Islam klasik (era kolonial), agenda yang diusung oleh populisme Islam kontemporer bukan mendirikan negara Islam, melainkan mengubah atau memperbaiki posisi sosial dan politik umat dalam konteks kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Kedua populisme Islam ini (klasik dan kontemporer) berpijak pada perasaan homogenitas, yaitu kesatuan sebagai satu kelompok yang memiliki latar belakang, perasaan, dan harapan yang sama, terlepas dari keragaman kelas sosial dan suku mereka. Mereka disatukan oleh identitas agama mereka, yaitu Islam. Namun penting untuk menjadi catatan terkait dengan populisme Islam kontemporer, bahwa meskipun mereka menyadari adanya keanekaragaman tasfir dan madzhab dalam umat Islam, populisme Islam kontemporer berusaha untuk menyatukan kemajemukan tersebut sejauh terkait dengan aqidah dan ideologi perjuangan umat, terutama yang terkait dengan siapa yang harus dianggap sebagai musuh politik dan harus dilemahkan. Tidak jarang populisme Islam kontemporer ini ‘memusuhi’ kelompok Islam lain yang dianggap tidak sejalan dengan akidah dan ‘semangat atau agenda perjuangan politik umat.’
Dalam upaya mereposisi umat Islam, ketimbang mengkampanyekan sistem Islam, populisme Islam kontemporer ini menggunakan demokrasi serta sistem ekonomi kapitalis. Tidak heran jika Asef Bayat menyebut kecenderungan ini sebagai munculnya post - Islamisme . Menurut Bayat, gerakan Islamis (populisme Islam kontemporer) mengalami pergeseran dalam agenda perjuangannya. 10 Pergeseran ini, dalam perspektif Bayat, mengindikasikan adanya kesadaran di kalangan kelompok ini untuk menegosiasi ajaran Islam dengan sistem politik dan ekonomi modern. Meskipun terlihat ada perubahan, menurut saya, pada dasarnya perjuangan populisme Islam bersifat konsisten, yaitu para penganutnya berupaya untuk mengislamisasi modernitas ( Islamizing modernity ).
9 Vedi R Hadiz, Islamic Populism in Indonesia and the Middle East.
10  Asef Bayat, Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn (California: Stanford University Press, 2007).
Walaupun tidak lagi menyuarakan pembentukan negara Islam, populisme Islam kontemporer berupaya untuk mengkritisi sistem hukum, ekonomi, dan politik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan menyempurnakannya agar sejalan dengan ajaran Islam. Ini yang membedakan antara populisme Islam kontemporer dengan kelompok Islam modernis, misalnya Muhammadiyah, yang berupaya untuk memodernisasi Islam ( modernizing Islam) yang berarti menyelaraskan atau menafsir ulang ajaran Islam agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern Indonesia; 11 atau dengan kelompok post-tradisionalis seperti Nahdhotul Ulama (NU) yang berupaya untuk menafsir ulang tafsir para ulama klasik ( modernizing Islamic tradition ) terkait tantangan kehidupan masyarakat modern.
Pergeseran populisme Islam kontemporer terletak pada kesadaran para pendukungnya bahwa demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis merupakan sesuatu yang sudah mapan dalam negara masing-masing. Sehingga penggunaan dan ketaatan terhadap sistem politik dan ekonomi ini adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa mereka hindari. Bahkan ada nilai-nilai kebaikan pula yang didapatkan oleh populisme Islam kontemporer dalam sistem politik demokrasi. Hak mereka untuk mengekspresikan kritik terhadap pemerintah lebih terjamin dan dilindungi oleh hukum ketimbang di negara yang tidak menganut demokrasi seperti di Arab Saudi misalnya.
Perubahan ini bukan berarti bahwa tidak ada dampak yang diakibatkan oleh menguatnya populisme Islam kontemporer. Agenda untuk mereposisi umat Islam dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik mengandung konsekuensi terjadinya upaya untuk menumbuhkan kesadaran umat Islam bahkan mobilisasi untuk mencapai target yang diharapkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kontestasi politik di tingkat lokal (Pemilihan Kepala Daerah atau disingkat Pilkada) dan di tingkat nasional (Pemilu) menjadi salah satu arena kompetisi populisme Islam dalam mewujudkan cita-citanya tersebut.
11  M Hilali Basya, Islam, Secularity and the State in Post- New Order Indonesia: Tensions between Neo-Modernist and Revivalist Leaderships in the Muhammadiyah, 1998-2005 (Disertasi di University of Leeds, Inggris; dipublikasi secara online di etheses.whiterose.ac.uk); lihat pula M Hilali Basya, “Muhammadiyah Scholars and Democratic Transition in Post-New Order Indonesia: The Critical Response of Muhammadiyah Scholars to Radical Islamist Movements” dalam Kultur the Indonesian Journal for Muslim Cultures, Vol. 5, No. 1 (2010); lihat pula M Hilali Basya, Muhammadiyah Scholars and Democratic Transition: Response on Radical Islam Movements in Post-New Order Indonesia (Jerman dan UK: VDM, 2011).

## Populisme Islam di Pemilu 2019
Pemilu 2019 yang baru saja dilaksanakan bulan April lalu menjadi salah satu momentum bagi gerakan populisme Islam kontemporer. Sejak awal kampanye (sekitar setahun lalu), kelompok populisme Islam telah menetapkan Jokowi (Presiden di periode 2014-2019 dan calon Presiden 2019-2024) dan partai pendukungnya, terutama PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), sebagai elit politik yang harus dilawan, karena dinilai tidak akomodatif terhadap kepentingan dan aspirasi umat Islam. Penting untuk menjadi catatan bahwa sejak masa-masa awal transisi demokrasi pasca lengsernya rezim Orde Baru, PDIP dinilai menjadi pesaing utama partai-partai Islam. Bahkan ketika Megawati Soekarno Putri, ketua umum PDIP, menjadi Presiden pada tahun 2002-2004, kebijakan politiknya dinilai menghalangi upaya partai-partai Islam untuk memasukan kembali 7 kata 12 dari piagam Jakarta dalam konstitusi negara dan mewujudkan undang-undang yang bernuansa Islami. Kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden 2014-2019 juga dinilai serupa dengan pendahulunya, Megawati. Meskipun tidak bersikap menghalangi, namun paling tidak Jokowi dianggap tidak memberikan dukungan terhadap ‘kepentingan umat’. Jokowi dinilai sangat berbeda dengan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (periode 2004-2009 dan 2009-2014) yang memberikan bantuan finansial— meskipun secara tidak resmi—kepada ormas Islam garis keras serta membiarkan ormas-ormas tersebut ‘menertibkan’ kelompok Islam minoritas (Ahmadiyah dan Syi’ah). 13
Pada dasarnya konsolidasi populisme Islam kontemporer ini telah terjadi beberapa tahun sebelumnya yaitu di Pemilu 2014 dan Pilkada DKI Jakarta 2016. Di Pemilu 2014 Prabowo Subianto diusung oleh kelompok populisme Islam untuk melawan Jokowi. Prabowo dinilai sebagai tokoh yang bisa mengakomodasi kepentingan umat Islam. Dari polemik antar kedua pendukung di media sosial terlihat bahwa Jokowi dan para elit politik pendukungnya digambarkan sebagai Muslim yang tidak baik atau sekuler dan kafir (non-Muslim) yang ingin meminggirkan peran umat Islam di bidang politik dan ekonomi.
Sedangkan Pilkada DKI Jakarta tahun 2016 menjadi puncak dari konsolidasi gerakan populisme Islam kontemporer. Aksi protes yang berpusat di Monas (Monumen Nasional) yang melibatkan ratusan ribu massa dilakukan beberapa
12   Isi dari 7 kata tersebut adalah “kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi para pemeluknya.”
13  Marcus Mietzner, “Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia.”
kali (di antaranya tanggal 4 November 2016 dan 2 Desember 2016). Aksi tersebut dipicu oleh pernyataan Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama yang dikenal dengan panggilan Ahok, yang menyinggung perasaan umat Islam. Ahok merupakan seorang penganut Kristen dan berasal dari keturunan etnis Cina. Sebelumnya, Ahok merupakan Wakil Gubernur yang kemudian diangkat menjadi Gubernur menggantikan Jokowi (Gubernur terpilih untuk periode 2012-2017) yang pada tahun 2014 terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Tahun 2016 Ahok mencalonkan diri untuk Pilkada DKI Jakarta. Meskipun kelompok populisme Islam ini sudah bersiap sejak awal untuk menghadang pencalonan Ahok, banyak pengamat menilai bahwa Ahok akan memenangkan Pilkada tersebut lantaran elektabilitasnya sangat tinggi. Namun kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok telah membawa angin segar bagi kelompok ini untuk membangkitkan soliditas umat dan kesadaran untuk merebut kekuasaan di Pilkada Jakarta. Masyarakat Muslim di Jakarta saat itu dimobilisasi turun ke jalan mendesak Polisi Republik Indonesia untuk membawa Ahok ke pengadilan. Secara umum masyarakat Jakarta saat itu terpolarisasi antara mereka yang dipersepsi sebagai Muslim yang ‘baik’ dan ‘tidak baik’, termasuk di dalamnya non-Muslim. Politik identitas, yang menjadikan identitas agama sebagai ukuran dalam mengidentifikasi siapa kawan dan lawan politik, digunakan secara kentara dan masif dalam Pilkada Jakarta ini. Kekalahan Ahok di Pilkada tersebut dan penggunaan politik identitas menjadi indikasi menguatnya kekuatan populisme Islam.
Meskipun kemunculan atau menguatnya populisme Islam mensyaratkan adanya situasi dan kondisi tertentu, peran tokoh, aktor, atau pemimpin kharismatik memiliki pengaruh besar terhadap konsolidasi gerakan ini. Paling tidak ada dua hal yang menjadi prasyarat tersebut yaitu: 1) meningkatnya perasaan frustasi di kalangan masyarakat miskin yang tinggal di perkotaan; dan 2) menguatnya kekhawatiran di kalangan masyarakat urban kelas menengah terdidik terkait dengan sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan minimnya penghasilan mereka; padahal kelas sosial dan latar belakang pendidikan tersebut membuat mereka memiliki ambisi lebih besar untuk mendapatkan kemakmuran. 14 Dalam kaitan dengan populisme Islam di Pemilu 2019, dua faktor tadi bertemu dengan munculnya aktor-aktor termasuk beberapa pemimpin kharismatik seperti Prabowo, Habib Rizieq Shihab, dan beberapa ulama yang berorientasi konservatif radikal lainnya.
Narasi yang sering disuarakan oleh Prabowo dalam pidato-pidatonya menguatkan kesadaran kaum miskin kota dan kelas menengah terdidik Muslim bahwa ada yang salah dengan kebijakan pemerintah. Sedangkan ceramah-ceramah Habib Rizieq Shihab menguatkan kesadaran identitas mereka sebagai komunitas Muslim, sehingga mereka merasa eksklusif, berbeda dengan non-Muslim, bahkan istimewa dibandingkan pemeluk agama lainnya karena merupakan penganut agama yang berjumlah mayoritas (89 persen).
Selama Pemilu 2019 isu-isu yang bermunculan dalam diskursus populisme Islam di antaranya adalah kedaulatan negara vis-à-vis hutang luar negeri, terutama hutang kepada negara Cina; invasi warga negara Cina yang bekerja dan akan menetap lama di Indonesia; dan munculnya kembali ideologi Komunisme sebagai akibat dari ketergantungan hutang dengan Cina dan banyaknya warga Cina yang bekerja di Indonesia. Para pendukung populisme Islam ini meyakini bahwa Cina merupakan representasi dari kekuatan Komunisme di dunia, selain Rusia, saat ini. Atas dasar itu, Presiden Jokowi dan PDIP dianggap telah membuat kebijakan yang membahayakan kedaulatan nasional, ideologi bangsa, dan identitas nasional
Akibatnya, ketidakpercayaan terhadap lembaga politik dan negara menguat di kalangan pendukung populisme Islam. Mereka tidak hanya menegaskan adanya kebijakan ekonomi yang salah arah, namun juga mencurigai adanya upaya jahat dalam memenangkan Pemilu Presiden 2019. Munculnya ketidakpercayaan ini adalah salah satu dampak dari kecenderungan populisme Islam kontemporer. Ketidakpercayaan politik (political distrust) tersebut mengancam masa depan demokrasi di Indonesia. Penjelasan lebih detail tentang pentingnya kepercayaan politik (political trust) dalam sebuah negara demokrasi bisa dilihat di bagian berikut dari artikel ini.

## Kepercayaan Politik, Modal Sosial dan Demokrasi
Kepercayaan politik (political trust) terhadap lembaga-lembaga politik dan negara adalah fondasi bagi keberlangsungan demokrasi. Sikap percaya semacam ini
MAARIF Vol.14, No. 1 - Juni 2019
merupakan bagian dari modal sosial. 15 Kepercayaan terhadap lembaga-lembaga tersebut tercermin dari 1) keinginan mendukung partai politik (parpol) yang sesuai dengan kepentingan politiknya, tetapi sekaligus juga menghargai parpol- parpol lain dan para pendukungnya yang memiliki langkah dan pilihan politik yang berbeda; 2) berpartisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilihan Presiden/ Pilpres dan Pemilihan anggota Legislatif/Pileg) karena mempercayai otoritas dan netralitas lembaga pelaksana Pemilu; 3) percaya terhadap otoritas dan profesionalitas polisi, Mahkamah Konstitusi (MK), dan lembaga-lembaga negara lainnya. Kepercayaan tersebut juga terlihat dari kemauan menerima keputusan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga tersebut, atau menaati prosedur hukum yang sudah dibuat ketika menolak keputusan tersebut.
Sikap mempercayai lembaga politik dan negara tidak muncul secara otomatis pada masyarakat. ‘Keterlibatan masyarakat dalam organisasi yang berorientasi pada persoalan kemasyarakatan dan kebangsaan’ (civic engagement) merupakan prasyarat dalam menumbuhkan sikap percaya tersebut. 16 Ormas sosial seperti organisasi kepemudaan, organisasi profesi, organisasi yang memokuskan pada nilai-nilai hak azasi manusia, hukum, politik, dan pluralisme agama adalah beberapa contohnya. Aktivitas masyarakat dalam organisasi semacam itu, selain membuat relasi sosial mereka semakin meluas, pandangan mereka tentang ‘kebajikan yang berorientasi untuk masyarakat umum’ (civic virtue) juga menguat.
Keikutsertaan dalam organisasi keagamaan atau keislaman, sebenarnya, juga dapat menguatkan civic virtue sepanjang organisasi-organisasi tersebut memiliki visi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan seperti pluralisme, penghormatan terhadap perbedaan dan kemajemukan, kebebasan berpendapat, dan kesetaraan semua pemeluk agama dan etnis. Inilah yang disebut dengan modal sosial. NU dan Muhammadiyah, misalnya, meskipun kedua organisasi ini berlandaskan agama, namun visi keduanya berorientasi pada kebangsaan, penghargaan terhadap kemajemukan bangsa, dan pengakuan atas kesetaraan semua warga negara Indonesia. Sehingga mereka yang aktif di kedua ormas
15  Robert D Putnam, Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society (New York: Oxford University Press, 2002); lihat pula Robert D Putnam, Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy (Princeton NJ: Princeton University Press, 1993); Saiful Mujani, Religious Democrats: Democratic Culture and Muslim Political Participation in Post-Suharto Indonesia (disertasi di The Ohio State University, 2003); lihat pula Saiful Mujani and William Liddle, “Muslim Indonesia’s Secular Democracy” dalam  Asian Survey, Vol. 49, No. 4 (2009), hal. 575-590; lihat pula Robert Wuthnow, “Mobilizing Civic Engagement: The Changing Impact of Religious Involvement” dalam Theda Skocpol and Morris P. Fiorina (ed.) Civic Engagement in American Democracy (Washington D.C.: Brooking Institution Press, 1999).
16  Robert D Putnam, Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society.
Islam ini lebih besar kemungkinannya untuk memiliki rasa percaya—baik dalam hal interpersonal trust maupun political trust. 17
Modal sosial semacam ini, termasuk di dalamnya kepercayaan terhadap lembaga politik dan negara, sangat penting bagi keberlangsungan demokrasi. Beberapa Pemilu di Indonesia pasca Orde Baru (1999, 2004, dan 2009) menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga-lembaga politik. (Hampir) tidak ada kasus peredaran berita palsu ( hoax ) serta penolakan atau pembangkangan yang diekpresikan dengan memobilisasi ribuan massa turun ke jalan terkait keputusan lembaga KPU. Kalaupun ada ketidaksetujuan terhadap hasil Pemilu, para elit politik menempuh jalur hukum yang sudah disediakan. Tidak mengherankan jika Indonesia diapresiasi oleh dunia internasional sebagai negara Muslim terbesar yang berhasil menerapkan demokrasi. Indonesia dinilai berhasil melalui transisi demokrasi (democratic transition) menuju demokrasi yang terkonsolidasi (consolidated democracy).
Keberhasilan Pemilu tahun 1999, 2004, dan 2009 adalah sebuah prestasi, bahwa dengan tingkat keragaman ideologi dan pengalaman konflik tajam antara kelompok Islam dengan partai sekuler terutama Partai Komunis Indonesia (PKI) di masa Orde Lama (tahun 1950-1960an), Indonesia pasca Orde Baru berhasil menumbuhkan ‘rasa percaya sesama warga’ (interpersonal trust) dan kepercayaan politik (political trust) kepada KPU dan parpol-parpol yang berkontestasi. Kompetisi yang terjadi antara parpol yang berbasis ideologi Islam dengan yang berideologi nasionalis ‘sekuler’ tidak membuat mereka terpolarisasi saling menjauh dan mengabaikan prosedur hukum dalam menyelesaikan sengketa. Tentu saja harus diakui ada riak-riak yang mewarnai kompetisi politik ini, tetapi semua itu bisa diselesaikan secara baik oleh para elit politik dan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk pimpinan organisasi keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia saat itu cukup bagus. Menumbuhkan rasa percaya terhadap lembaga politik bukan sesuatu yang datang begitu saja. Semua itu mengindikasikan berjalannya civic engagement dan adanya orientasi civic virtue dalam kehidupan masyarakat.
Dengan demikian menguatnya ketidakpercayaan politik dalam gerakan populisme Islam menimbulkan keprihatinan. Bagaimana ketidakpercayaan politik tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sudah banyak dibicarakan oleh para ahli. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Pertama, perasaan
17  Saiful Mujani, Religious Democrats: Democratic Culture and Muslim Political Participation in Post-Suharto Indonesia.
MAARIF Vol.14, No. 1 - Juni 2019
menjadi kelompok sosial yang mengalami marjinalisasi bisa menyebabkan munculnya ketidakpercayaan terhadap lembaga politik. 18 Persepsi tentang termarjinalisasi berangkat dari asumsi bahwa kebijakan negara hanya ingin menguntungkan kelompok sosial atau etnis tertentu. Sehingga prasangka tersebut akan merambah ke masalah-masalah lain yang terkait dengan keputusan lembaga-lembaga negara. Kedua, interaksi sosial yang kurang luas yang tidak melintasi batas identitas primordialnya, seperti suku dan agama, juga dapat menyebabkan rendahnya rasa percaya tersebut. 19 Rendahnya pengalaman berinteraksi dan bekerjasama dengan kelompok lain menyebabkan ketidakmampuan dalam memahami dan bersikap toleran terhadap nilai-nilai dan ideologi yang berkembang di parpol-parpol lain yang berbeda dengan parpol yang didukungnya. Ketiga, apalagi jika aktivitasnya berada dalam organisasi keagamaan yang menyuarakan kebencian dan kecurigaan terhadap kelompok lain. 20 Dua poin yang terakhir menegaskan kembali tentang pentingnya civic engagement dan civic virtue dalam menguatkan sikap percaya ( trust ) terhadap lembaga negara.

## Kesimpulan
Ketegangan politik dalam Pemilu 2019 dan bagaimana kaitannya dengan gerakan Islam di Indonesia adalah isu utama dalam artikel ini. Lebih tepatnya, artikel ini mengkaji tentang populisme Islam dalam pemilu 2019. Secara khusus, di dalamnya menjelaskan bagaimana populisme Islam tumbuh dalam 5 tahun terakhir di Indonesia, mengapa populisme semacam itu tumbuh dan berkembang, apa wacana yang dikembangkannya, dan bagaimana efeknya terhadap demokrasi di Indonesia.
Secara umum populisme digambarkan sebagai gerakan (masyarakat) yang memandang diri mereka sebagai kelompok baik yang sedang menyelamatkan negara dari pemerintah atau elit politik yang korup. Dalam satu dekade terakhir populisme tumbuh di banyak negara seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat. Serupa dengan di negara-negara tersebut, di negara-negara Muslim seperti Indonesia,
18  Lihat Robert Wuthnow, “Mobilizing Civic Engagement: The Changing Impact of Religious Involvement.”
19  Lihat Robert D Putnam, Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society.
20  Lihat Saiful Mujani, Religious Democrats: Democratic Culture and Muslim Political Participation in Post-Suharto Indonesia.
Mesir, dan Turki, fenomena populisme juga tumbuh dan menguat. Namun agak berbeda dengan di Barat, populisme di dunia Islam lebih berorientasi dan berpijak pada agama, yaitu Islam. Karena itu gerakan ini disebut sebagai populisme Islam. Di era pos-kolonial (pasca kemerdekan), populisme Islam memiliki karakter yang agak berbeda dengan era kolonial. Atas dasar itu para ahli, terutama Hadiz, membaginya menjadi populisme Islam klasik dan populisme Islam baru (new Islamic populism) . Mengikuti konsep Hadiz, saya menyebut fenomena di era pos-kolonial, terutama di Indonesia pasca Orde Baru, sebagai populisme Islam kontemporer.
Secara umum populisme Islam kontemporer memandang bahwa pemerintah di negara mereka, meskipun beragama Islam, tidak berpihak kepada umat Islam, bahkan cenderung merugikan kepentingan umat Islam. Keyakinan bahwa para elit negara berkonspirasi untuk melemahkan dan menyingkirkan mereka adalah pandangan yang khas ditemukan dalam gerakan populisme Islam kontemporer. Karena itu agenda perjuangan populisme Islam kontemporer ini adalah berupaya meningkatkan peran politik, ekonomi, dan sosial umat Islam di negara masing- masing.
Dalam konteks Indonesia, pemerintahan Jokowi dan partai pendukungnya terutama PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), dianggap mengabaikan umat Islam. Para elit politik ini dinilai tidak akomodatif terhadap kepentingan dan aspirasi umat Islam dan karena itu harus dilawan dan dikalahkan dalam pemilu 2019. Wacana yang diusung oleh gerakan ini adalah bahwa kebijakan pemerintah salah arah dan berpotensi membahayakan kedaulatan nasional dan posisi umat. Selain itu, para tokohnya juga berupaya menguatkan kesadaran identitas mereka sebagai komunitas Muslim. Sehingga mereka merasa eksklusif dan berbeda dengan kelompok lain, bahkan merasa istimewa sebagai pemeluk agama terbesar di Indonesia.
Gerakan populisme Islam kontemporer ini disatukan oleh keinginan memiliki pemimpin nasional yang mampu memperkuat kedaulatan bangsa, membawa perubahan untuk kehidupan mereka, dan memiliki keberpihakan terhadap aspirasi umat Islam. Kelompok ini memandang bahwa para pendukung Jokowi adalah parpol- parpol yang tidak sejalan dengan aspirasi umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas di negara Indonesia. Sehingga menjadi bagian dari kelompok populisme Islam mengisyaratkan keimanan yang sebenarnya, sedangkan ketidakikut-sertaan dalam gerakan ini mengindikasikan ketidakpedulian terhadap kemuliaan agama. Mereka yang menjadi bagian dari populisme Islam ini memiliki persepsi tentang tidak adanya keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan umat Islam. Dengan kata lain mereka merasa umat Islam menjadi kelompok yang termarjinalisasi dalam
kehidupan sosial, ekonomi, dan politik Indonesia.
Keyakinan bahwa mereka (para pendukung populisme Islam) sedang melawan pemerintahan yang tidak baik diekpresikan selama Pemilu 2019 dengan menyuarakan keprihatinan tentang kedaulatan negara vis-à-vis hutang luar negeri yang banyak berasal dari negara Cina; hutang yang terlalu besar menurut mereka bisa menyebabkan hilangnya kedaulatan negara Indonesia. Meningkatnya tenaga kerja dari warga negara Cina juga menjadi salah satu isu yang mendominasi. Tenaga kerja asing ini dicurigai bisa menjadi agen yang berpotensi merusak Indonesia dari dalam. Bahkan lebih jauh lagi, kedekatan dengan pemerintah dan investor Cina dipersepsi sebagai indikasi tentang sikap dan orientasi pemerintah Indonesia terhadap Komunisme. Sikap politik pemerintah Indonesia dinilai bisa menumbuhkembangkan ideologi Komunisme dan, bahkan, Partai Komunis Indonesia (PKI).
Kecurigaan dan ketidakpercayaan politik (political distrust) yang meningkat di Pemilu 2019 ini mengindikasikan adanya krisis modal sosial. Padahal modal sosial, terutama kepercayaan (trust) terhadap lembaga-lembaga politik, adalah fondasi bagi keberlangsungan demokrasi. Ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga negara, terutama KPU dan MK, telah membuat modal sosial masyarakat Indonesia mengalami krisis. Dengan demikian menguatnya populisme Islam kontemporer memiliki dampak cukup signifikan terhadap krisis modal sosial tersebut tentu saja masa depan demokrasi.
Kontestasi politik tidak selayaknya merusak modal sosial yang telah dibangun secara susah payah. Diperlukan kesadaran bersama seluruh pihak yang sedang berkontestasi saat ini, terutama para elit politik, untuk bersikap dewasa dan demokratis, yakni dengan menghormati semua prosedur dan nilai-nilai demokrasi. Ketidakpercayaan politik yang tumbuh di masyarakat luas bisa membahayakan masa depan bangsa Indonesia. Bukan tidak mungkin ketidakpercayaan ini akan meningkat menjadi kebencian dan permusuhan terhadap lembaga-lembaga negara dan supremasi hukum. Sehingga bisa menimbulkan kekacauan dan konflik yang lebih tajam di tengah masyarakat.

## Daftar pustaka
Albertazzi, Daniele and Duncan McDonnell, “Introduction: The Sceptre and the Spectre” dalam Albertazzi, Daniele and Duncan McDonnell (ed.), Twenty-First Century Populism: The Spectre of Western European Democracy (London: Palgrave MacMillan, 2008) hal. 1-11.
Basya, M Hilali Basya, Muhammadiyah Scholars and Democratic Transition:
Response on Radical Islam Movements in Post-New Order Indonesia (Jerman dan UK: VDM, 2011).
Basya, M Hilali, “Muhammadiyah Scholars and Democratic Transition in
Post-New Order Indonesia: The Critical Response of Muhammadiyah Scholars to Radical Islamist Movements” dalam Kultur the Indonesian Journal for Muslim Cultures, Vol. 5, No. 1 (2010).
Basya, M Hilali, Islam, Secularity and the State in Post-New Order Indonesia: Tensions between Neo-Modernist and Revivalist Leaderships in the Muhammadiyah, 1998-2005 (Disertasi di University of Leeds, Inggris; dipublikasi secara online di etheses.whiterose.ac.uk).
Bayat, Asef, Making Islam Democratic: Social Movements and the Post -Islamist Turn (California: Stanford University Press, 2007).
Hadiz, Vedi R, “A New Islamic Populism and the Contradictions of Development” dalam Journal of Contemporary Asia, Vol. 44, No. 1 (2014), hal. 125-143.
Hadiz, Vedi R, Islamic Populism in Indonesia and the Middle East (Cambridge: Cambridge University Press, 2016).
Mietzner, Marcus, “Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia” dalam Pacific Affairs, Vol. 91, No. 2  (2018), hal. 261-282.
Mudde, Cas and Cristobal Rovira Kaltwasser (eds.), Populism in Europe and the Americas: Threat or Corrective for Democracy (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).
Mujani, Saiful and William Liddle, “Muslim Indonesia’s Secular Democracy” dalam  Asian Survey, Vol. 49, No. 4 (2009), hal. 575-590.
Mujani, Saiful, Religious Democrats: Democratic Culture and Muslim Political Participation in Post -Suharto Indonesia (disertasi di The Ohio State University, 2003).
Putnam, Robert D, Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in
Contemporary Society (New York: Oxford University Press, 2002).
Putnam, Robert D, Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy (Princeton NJ: Princeton University Press, 1993).
Wuthnow, Robert, “Mobilizing Civic Engagement: The Changing Impact of Religious Involvement” dalam Theda Skocpol and Morris P. Fiorina (ed.) Civic Engagement in American Democracy (Washington D.C.: Brooking Institution Press, 1999).