## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Pengatuan Hukum Terhadap Narkotika Jenis-Jenis Baru yang Belum Terdaftar
Ivan Maulana Pratama 1 , Muhammad Reza Irawan 2 , Ariel Emilio Susilo 3 , Rizky Maulana Hakim 4 , Muhammad Yusuf Sufandy 5
1 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, 60286 E-mail: ivanmaulanapratama@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, 60286 E-mail: mrezairawan866@gmail.com
3 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, 60286 E-mail: arielr35911@gmail.com
4 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, 60286 E-mail: rizkymaulanaganteng@gmail.com
5 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, 60286 E-mail: yusufsufandy@gmail.com
Abstract — We  realize  that  in  the  community,  it  is  still  close  to  the  night  world  which  can  plunge  the  nation's  next generation,  through  drinking,  gambling,  and  especially  Narcotics.  There  are  many  rules  related  to  this  problem,  it  is  still possible that the minimum knowledge of the community is what causes users to become victims of the rigors of using drugs. In discussing this paper, we will take and discuss the theme of "Legal Certainty and Role of Laws on Narcotics (Narcotics and Drugs / Hazardous Materials) by Users and Distributors." The purpose of accepting this paper is, first, to be agreed by the reader which can be understood about the dangers that need to be discussed regarding the subjectivity of the drug itself; secondly, asking the reader to get a clue about actually addressing the urgency about the distribution of drugs; round, which is about knowing what the rules of the law and also the awareness in the surrounding community.
Keywords — : Narcotics; Role of Laws; Problem; Minimum Knowledge; awareness.

## I. LATAR BELAKANG MASALAH
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan 1 Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan  pengobatan,  namun  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  jenis-jenis  narkotika  dapat  diolah sedemikian banyak serta dapat  disalah gunakan fungsinya.
Hukum  untuk  melindungi  para  pengguna  yang  menjadi  korban  kejahatan  narkoba  dan  Sanksi  yang  diperuntukkan menghukum  para  pengedar  narkoba  dengan  menjerumuskan  para  konsumennya,  sudah  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat  agar warga negara tidak lagi memakai narkoba dan menjadi korban-korban selanjutnya.
Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi  penerus  bangsa  dan  penerus  pembangunan,  yaitu  generasi  penerus  yang  dipersiapkan  sebagai  subyek  pelaksana pembangunan  yang  berkelanjutan  dan  pemegang  kendali  masa  depan  suatu  negara,  tidak  terkecuali  Indonesia.  Perlindungaan anak  Indonesia  berarti  melindungi  potensi  sumber  daya  insani  dan  membangun  manusia  seutuhnya,  menuju  masyarakat  yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 2
Tahun ini di Indonesia terdapat 108 peraturan mengenai narkotika, jumlah ini merupakan jumlah terbesar yang pernah di buat sepanjang  sejarah  pembuatan  peraturan  tentang  narkotika  menurut  informasi  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN). 3 Data  ini menunjukkan  bahwa  Indonesia  sudah  mulai  sadar  akan  pentingnya  keberadaan  narkotika  yang  dapat  merusak  para  penerus bangsa Indonesia.
Tahun ini telah beredar 74 jenis narkotika baru yang masuk di Indonesia, menurut informasi yang disampaikan oleh BNN, 8 diantaranya belum termuat dalam peraturan perundang-undangan. Dari situ memungkinkan terjadinya kekosongan hukum yang dapat  digunakan  sebagai  celah  oleh  oknum-oknum  yang  tidak  bertanggungjawab  untuk  mengedarkan  jenis  narkotika  yang belum  termuat  tersebut.  Lalu  bagaimana  pengaturan  narkotika  dan  zat  adiktif  di  Indonesia?  Dan  bagaimana  Perlindungan
1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (1)
2 Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia., Ed 1-1. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 1
3 Badan Narkotika Nasional, ― Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Narkotika Nasional ‖, jdih.bnn.go.id/tahunprodukbnn/2019/?page=1. Diakses tanggal 28 November 2019.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
hukum  terhadap  perkara  kekosongan  hukum  pengaturan  narkotika  dan  zat  adiktif  yang  belum  atau  tidak  terdaftar  dalam peraturan perundang-undangan?

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yaitu  penelitian  hukum  normatif  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder belaka  (Soerjono  Soekamto  dan  Sri  Mamudji  (2004:  13)).  Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  hukum  normatif  karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Perundang-undangan  dengan  cara  menelaah  Undang-undang  yang  relevan  dengan isu hukum yang dibahas.
1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dokumen dan arsip
2. Sumber Data
Penelitian menggunakan sumber data yang terdiri dari :
a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang ada       hubungannya dengan pengaturan jenis-jenis narkotika baru
b. Bahan hukum sekunder, seperti buku dan jurnal referensi
3. Analisa Data
Bahan-bahan  yang  telah  diperoleh  merupakan  data  kualitatif,  yang  kemudian  diolah  secara  deskriptif  sesuai  dengan  isu hukum yang dibahas, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Pengaturan Narkotika dan Zat Adiktif di Indonesia

## Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 (NARKOTIKA)
Dalam  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  ditegaskan  bahwa  narkotika  adalah  zat  atau  obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan ketergantungan 4 .
Dalam masalah penyalahgunaan narkotika, ketentuan hukum belum  menjangkau sebab ketentuan tersebut mempunyai beberapa kelemahan antara lain adalah:
a) Tidak adanya keseragaman di dalam pengertian narkotika
b) Sanksi terlalu ringan dibanding dengan akibat penyalahgunaan narkotika
c) Ketidaktegasan pembatasan pertanggungjawaban terhadap pemilik, penjual, pemakai dan pengedar.
d) Ketidakserasian antara ketentuan hukum pidana mengenai narkotika‖.
Jenis-jenis  narkotika  di  dalam  Undang  –  undang  Nomor  35  Tahun  2009  pada  BAB  III  Ruang  Lingkup  pada Pasal  6 ayat 1 5 , menegaskan bahwa narkotika di golongkan menjadi:
a) Narkotika golongan I;
b) Narkotika golongan II; dan
c) Narkotika golongan III.
Melihat pengaturan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam:
Narkotika  golongan  I,  adalah  narkotika  yang  hanya  dapat  digunakan  untuk  tujuan  pengembangan  ilmu  pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam  terapi  dan/atau  untuk  tujuan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  serta  mempunyai  potensi  tinggi  mengakibatkan ketergantungan
Narkotika  golongan  III,  adalah  narkotika  berkhasiat  pengobatan  dan  banyak  digunakan  dalam  terapi  dan/atau  untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.
Ketentuan  mengenai  perubahan  penggolongan  narkotika  diatur  dengan  peraturan  menteri  yang  menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan.
Untuk  itu  perubahan  yang  berlaku  saat  ini  mengenai  penggolongan  narkotika  dapat  dilihat  dalam Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Permenkes 50/2018).
4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (1)
5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bab III, Pasal 6 ayat (1)

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## B. Di dalam Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, tidak tercantum 8 jenis Narkotika yang baru
Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang mengatur tentang perubahan isi daftar golongan narkotika yang telah ada di Indonesia telah menyatakan 74 jenis narkotika baru. Namun, dalam penjabaran dalam Permenkes tersebut tidak semua jenis narkotika disebutkan, masih ada 8 jenis narkotika yang tidak di jelaskan di dalam permenkes tersebut.
Hal  tersebut  disebabkan  karena  adanya  sebuah  kondisi  dimana  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  terganjal  sebuah  kondisi yaitu  adanya  pembatasan  gerak  dari  BNN  sendiri  untuk  melaksanakan  penyidikan  terhadap  narkotika  jenis  baru.  Oleh  karena dalam penyidikan diperlukan adanya sebuah pelaporan terlebih dahulu sebelum diadakan proses lebih lanjut juga mendalam.
Sebagaimana  di  jelaskan  dalam  Peraturan  Presiden  No.  83  Tahun  2007;  yang  menjelaskan  tentang  fungsi  dan  kedudukan BNN  dalam  upaya  pemutusan  jaringan  peredaran  gelap  narkotika,  psikotropika,  prekursor,  dan  bahan  adiktif  lainnya  melalui satuan tugas (Perpres No. 83 Tahun 2007 Pasal 3 huruf e) 6 .
C. Perlindungan Hukum dalam perkara kekosongan hukum pengaturan narkotika dan zat adiktif yang belum atau tidak terdaftar dalam peraturan perundang-undangan
1. Upaya yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN)
Untuk  mengantisipasi  penggunaan  jenis  narkoba  yang  belum  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  itu,  diperlukan upaya  pemerintah  dan  BNN  untuk  mengurangi  permintaan  narkoba  di  tengah  masyarakat.  Heru  Winarko  menyampaikan, "Perlu  adanya  penanganan  secara  komprehensif  dan  integral  dengan  langkah-langkah  menyeluruh,  baik  dari  pengurangan permintaan dan pasokan". Untuk melaksanakan penindakan tersebut, pemerintah telah memberikan dukungan kepada BNN dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Program Pencegahan dan Pemberantasan dan Perdagangan Gelap Narkoba (P4GN). "Kita harus satukan visi dan misi demi menjalankan P4GN. Kita sudah punya payung hukum dari pemerintah dan payung hukum ini sebagai bentuk dukungan dari pemerintah," (Heru Winarko, 25/3)
2. Penerbitan Instruksi Presiden
a) Kepala Badan Narkotika Nasional Heru Winarko mengatakan, terdapat 74 narkoba jenis baru atau New Psychoactive Substances (NPS) masuk ke Indonesia.
Dari  74  narkoba  jenis  baru  tersebut,  sebanyak  66  jenis  narkoba  sudah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  20  Tahun  2018.  "Itu  berarti  ada  delapan  jenis  narkoba  yang  belum  diatur  oleh  Peraturan  Menteri  Kesehatan RI," ujar Heru saat memberikan kata sambutan pada Rapat Pimpinan Nasional BNN di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin  (25/3/2019).  Dirinya  enggan  menjelaskan  apa  apa  saja  jenis  baru  tersebut.  "Ya  ada  beberapa  jenis,  mungkin enggak perlu saya sampaikan di sini. Nanti kalau saya sebutkan semuanya, mau pakai lagi," jelasnya.
Salah  satu  alasan  dikeluarkan  Permenkes  ini  adalah  terdapatnya  zat  psikoaktif  baru  (New  Psychoactive  Substance) yang  berpotensi  penyalahgunaan  dan  membahayakan  kesehatan  masyarakat  yang  belum  termasuk  dalam  golongan narkotika  sebagaimana  diatur  dalam  Lampiran  I  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1595), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Menurut Pasal 6 ayat (3) UU NO. 35 Tahun 2009 ―Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.‖ Permenkes ini menambah Narkotika Golongan I menjadi 175 dimana sebelumnya adalah 161. Sedangkan Narkotika Golongan II dan III tetap.
b) Pelaksanaan P4GN
Dalam  melakukan  pencegahan  yang  dilakukan  Badan  Narkotika  Nasional  telah  dirancang  Inpres  No  11  Th  2012 tentang  pelaksanakaan  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  Dan Pengedaran  Gelap  Narkoba  Tahun  2011-2015  dijelaskan  tentang  prosedur  pencegahan  yang  berlaku  secara  nasional dan  dilaksanakan  secara  maksimal.  Instruksi  tersebut  dikemas  dalam  bentuk  Rencana  Aksi  Nasional  (RAN)  yang tertuang  dalam  Inpres  Nomor  12  tahun  2011  tentang  Pelaksanaan  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pencegahan  dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 7 .
c) Keterkaitan antara Permenkes No. 50 Tahun 2018 dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 juga dengan UU No. 35 Tahun 2009
Pada saat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 44 Tahun 2019 terbit dan mulai berlaku, lalu Permenkes No. 50  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Penggolongan  Narkotika  dinyatakan  dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku. Permenkes  baru  menambah  golongan  I  menjadi  175  jenis  narkotika  dimana  sebelumnya  berjumlah  161  jenis. Sedangkan, jumlah narkotika golongan II dan III adalah tetap. 8
6 Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota
7 Wulandari,  Skripsi  Sarjana:‖ Implementasi  Kebijakan,  Pencegahan,  dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkoba  (P4GN) ‖(Daerah Istimewa Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), 36-38.
8 Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Pasal 2.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Lalu  hubungan  antara  Permenkes  No.  44  Tahun  2019  dengan  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  yaitu  adanya keterkaitan apabila seseorang menyalahgunakan jenis yang terdaftar dalam Permenkes No. 44 Tahun 2009 maka orang tersebut dapat di jatuhi hukuman sesuai dengan sanksi yang termuat dalam UU No. 35 Tahun 2009.
d) Kekuasaan  Kehakiman  Terhadap  Kasus  yang  Jenis  Narkotikanya  Tidak  Terdaftar  dalam  Peraturan  Perundang- undangan
Sebuah  kekosongan  hukum  dapat  saja  terjadi  dalam  proses  persidangan,  terutama  dalam  menangani  kasus  perkara penyalah  gunaan  narkotika.  Karena,  apabila  di  tinjau  melalui  peraturan  perundang-undangan  tidak  semua  jenis narkotika  termuat  di  dalamnya.  Seperti  yang  kami  sampaikan  pada  bagian  Latar  Belakang,  bahwasanya  terdapat  800 jenis  narkotika  yang  ada  di  dunia,  sedangkan  yang  telah  diatur  dalam  perundangan  Indonesia  hanya  kurang  dari sepertiga dari jenis yang ada.
Sesuai  pada  UU  No.  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  Pasal  50  ayat  (1)  bahwa  ―Putusan  pengadilan selain  harus  memuat  alasan  dan  dasar  putusan,  juga  memuat  Pasal  tertentu  dari  peraturan  perundang-undangan  yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.‖ 9
Maka  yang  pertama  kali  harus  dipastikan  oleh  hakim  adalah  untuk  mengetahui  eksistensi  dan  kebahayaan  yang terkadung  dalam  barang  atau  obat-obatan  yang  digunakan  oleh  terdakwa.  Untuk  mengetahui  hal  tersebut  Hakim, Penasehat  Hukum dan/atau Penuntut Umum harus  melakukan penyidikan lebih lanjut dengan  seorang ahli Narkotika atau  dapat  bekerja  sama  dengan  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  dan  juga  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan (BPOM).
Apabila  kedua badan tersebut  menyatakan barang  yang di  salah  gunakan tidak berbahaya  maka  terdakwa dinyatakan bebas, tetapi apabila salah satu badan atau keduanya telah menyatakan berbahaya. Maka terdakwa tidak berhasil lolos dalam persidangan dan dapat dijatuhi hukuman pidana.

## IV. KESIMPULAN
Terdapat masalah  mengenai aturan perundang-undangan  yang  mengatur tentang jenis  narkotika  yang belum  termuat dalam Permenkes  No.  44  Tahun  2019  sebagai  penjelas  dari  penjatuhan  sanksi  pidana  penyalah  guna  narkotika  dalam  UU  No.  35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Ada  beberapa  upaya  yang  dapat  di  lakukan  dalam  menangani  kekosongan  hukum  yang  ada  untuk  memutus  perkara Narkotika  yang  belum  tercantum,  diantaranya  dengan  di  adakan  revisi  Peraturan  Menteri  Kesehatan  setiap  kali  ditemukan sebuah jenis narkotika yang baru, lalu memberikan bantuan kepada BNN melalui Instruksi Presiden (Inpres) untuk memberikan keleluasaan  kerja  untuk  melaksanakan  penelusuran  tentang  jenis-jenis  zat  baru  yang  diduga  sebagai  narkoba  di  dalam masyarakat,  lalu  hakim  dapat  juga  menggunakan  kuasanya  sesuai  dengan  UU  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman berdasarkan kaidah Pasal 50 ayat (1), bahwasanya hakim harus menyelidiki perkara apa yang ia hadapi saat ini dan harus menemukan putusan yang tepat dengan seadil-adilnya.

## V. DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, 2014 , Hukum dan Penelitian Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung. Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia., Ed 1-1. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 1 Badan Narkotika Nasional, ― Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Narkotika Nasional ‖, jdih.bnn.go.id/tahunprodukbnn/2019/?page=1. Diakses tanggal 28 November 2019 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Bab III, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota Wulandari, Skripsi Sarjana:‖ Implementasi Kebijakan, Pencegahan, dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
(P4GN) ‖(Daerah Istimewa Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), 36-38. Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Pasal 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1)
9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat   (1)