Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i5.2428
POLIGAMI ERA KONTEMPORER : ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR DAN PERATURAN PERKAWINAN IRAK PASAL 3 AYAT 4-5 TAHUN 1963

## Arisman
Pascasarjana UIN Suska Riau, Pekanbaru, Indonesia arisman@uin.suska.ac.id
Adi Harmanto Pascasarjana UIN Suska Riau, Pekanbaru, Indonesia adiharmanto94@gmail.com
Ariyadi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, Palangka Raya, Indonesia ariyadi@gmail.com

## Abstrak
Ulama  klasik  dan  konvensional  tidak  mensyaratkan  perempuan  janda  yang  memiliki  anak  yatim  sebagai syarat  mutlak  keabsahan  berpoligami.  Pandangan  tersebut  berbeda  dengan  pandangan  Muhammad Syahrur,  ulama  kontemporer,  yang  menyebutkan  bahwa  poligami  hanya  dapat  dilakukan  dengan perempuan  janda  yang  memiliki  anak  yatim.  Pendapat  Syahrur  ini,  jika  dilihat  selayang  pandang, menemukan  implementasinya  dalam  Peraturan  Perkawinan  Irak  yang  masih  berlaku  hingga  dewasa  ini. Sejauh  mana  konsep  poligami  Syahrur  terimplementasi  dalam  tubuh  Peraturan  Perkawinan  Irak  dan bagaimana  ushul  fikih  memandang  keakuratan  konsep  poligami  Syahrur  tersebut  merupakan  persoalan yang  hendak  dijawab  dalam  penelitian  ini.  Dengan  penelitian  berjenis  library  research  dan  metode deskriptif-analitis serta ditambah dengan pendekatan ushul fikih, penelitian ini menemukan bahwa konsep poligami  Syahrur,  walau  belum  seutuhnya,  telah  terimplementasi  dalam  Peraturan  Perkawinan  Irak. Hanya  saja,  dalam  Peraturan  Perkawinan  Irak  tidak  disebutkan  secara  jelas  apakah  perempuan  janda tersebut  harus  memiliki  anak  yatim  atau  tidak,  Peraturan  Perkawinan  Irak  juga  terlihat  begitu  longgar, karena tidak memberlakukan syarat-syarat poligami umumnya terhadap perempuan janda, seperti keadilan sebagaimana  Syahrur.  Konsep  poligami  Syahrur,  dalam  lensa  ushul  fikih  mengandung  kelemahan  dan kesesuaian.  Kelemahannya  adalah  absennya  teks-teks  Hadis  dalam  ijtihad  Syahrur  yang  merupakan sumber  hukum  penting  dalam  ushul  fikih.  Sedangkan  kesesuaiannya  adalah  pengetatan  pemberlakuan poligami Syahrur selaras dengan cita ushul fikih.
Kata Kunci: poligami, Muhammad Syahrur, Peraturan Perkawinan Irak, ushul fikih

## Abstract
Classical  and  conventional  scholars  do  not  require  a  widowed  woman  who  has  orphans  as  an  absolute requirement  for  the  validity  of  polygamy.  This  view  differs  from  that  of  Muhammad  Syahrur,  a contemporary  cleric,  who  stated  that  polygamy  can  only  be  practiced  with  widowed  women  who  have orphans. Syahrur's opinion, at a glance, finds its implementation in the Iraqi Marriage Regulations which are still valid today. To what extent is Syahrur's polygamy concept implemented within the Iraqi Marriage Regulations  and  how  ushul  fiqh  views  the  accuracy  of  Syahrur's  polygamy  concept  is  a  question  to  be answered in this research. Using library research and a descriptive-analytical approach, coupled with an ushul fiqh approach, this study found that the concept of Syahrur's polygamy, although not completely, has been implemented in the Iraqi Marriage Regulations. It's just that, in the Iraqi Marriage Regulations it is not clearly stated whether the widowed woman must have orphans or not, the Iraqi Marriage Regulations also appear to be very lax, because they do not enforce the general requirements of polygamy on widowed
women,  such  as  justice  like  Syahrur.  Syahrur's  concept  of  polygamy,  in  the  lens  of  ushul  fiqh,  contains weaknesses  and  suitability.  The  weakness  is  the  absence  of  Hadith  texts  in  Syahrur's  ijtihad  which  is  an important source of law in ushul fiqh. Meanwhile, the suitability is the tightening of the implementation of Syahrur's polygamy in line with the ideals of ushul fiqh.
Keywords: polygamy, Muhammad Syahrur, Iraqi Marriage Regulations,

## PENDAHULUAN
Meskipun  Nabi  saw  dan  sahabatnya  mempraktikkan  poligami,  tetapi  dalam  sejarah perkembangan hukum Islam dari dulu hingga kini, beragam pendapat terus-menerus mengemuka terkait  eksistensi  dan  hukum  poligami  tersebut.  Oleh  itu,  poligami  senantiasa  menjadi  wacana yang  menarik  untuk  didiskusikan  sejak  era  klasik  hingga  kontemporer.  Implikasinya  di  negara- negara Islam, lewat peraturan perundang-undangan masing-masing negara, telah terjadi polarisasi di dalam menentukan kebijakan peraturan tentang poligami.
Mayoritas Perundang-Undangan Perkawinan Muslim kontemporer mempersulit bolehnya poligami dengan berbagi macam peraturan yang bervariasi. Tahir Mahmood mengelompokkannya menjadi enam kelompok peraturan, yaitu: pertama, boleh poligami secara mutlak, kedua, poligami dapat menjadi alasan cerai, ketiga, poligami harus ada izin dari Pengadilan, keempat, pembatasan lewat  kontrol sosial,  kelima, poligami dilarang secara mutlak, keenam, dikenakan  hukuman bagi yang melanggar aturan tentang poligami. 1
Jika  menggunakan  teori  Mahmood,  maka  secara  umum,  Indonesia  dan  Malaysia  dapat dimasukkan  ke  dalam  kelompok  ketiga  dan  keenam.  Adapun  negara-negara  yang  masuk  dalam ketegori pertama, di antaranya adalah Al Jazair. Sedangkan dalam kelompok kedua, di antaranya, adalah  Turki,  Yordania  tahun  1951  yang  diperbarui  tahun  1976,  Maroko,  Lebanon,  Syiria  dan Mesir. Ke dalam kelompok ketiga, ada negara Syiria, Irak, Pakistan, Bangladesh, Libya, Somalia dan  Indonesia  sendiri.  Sedangkan  yang  melarang  poligami  secara  mutlak  adalah  negara  Turki, Lebanon  dan  Tunisia.  Adapun  negara-negara  yang  memberikan  hukuman  bagi  pelaku  poligami dapat  ditemukan  dalam  aturan  yang  terdapat  di  negara  Tunisia,  Irak,  Iran,  Mesir,  Pakistan, Indonesia dan Malaysia. 2
Kemudian, terdapat pula negara yang mengharuskan pemberitahuan lebih dahulu kepada istri  atau  istri-istri  pelaku  poligami,  yaitu  negara  Iran  dengan  UU  tahun1967  dan  UU  Maroko tahun  1958.  Bersamaan  dengan  itu  isteri  dapat  minta  cerai  dengan  alasan  bahwa  ia  tidak diberitahu  sebelumnya.  Sementara  Maroko  menetapkan  bahwa  suami  yang  tidak  berlaku  adil
1 Tahir Mahmood, Family Law in the Muslim World (New Dehli: The Indian Law Institute, 1972), h. 275-278
2 Khoiruddin  Nasution, Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia  dan  Perbandingan  Hukum Perkawinan  di  Dunia  Muslim  dengan  Pendekatan  Integratif-Interkonektif, cetakan  II (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZAFFA, 2009), h. 300-301
kepada  istri-istri  dapat  dijadikan  alasan  untuk  bercerai.  Di  lain  pihak,  Irak  hanya  membolehkan poligami tanpa mengikuti prosedur umum terhadap perempuan janda. 3
Peraturan  Irak  yang  menyebutkan  bahwa  poligami  dengan  janda  dibenarkan  dan dibolehkan oleh negara tanpa harus mengikuti peraturan yang berlaku, bagi penulis, adalah suatu aturan  yang  menarik,  karena  ia  merupakan  satu-satunya  peraturan  yang  terdapat  dalam perundang-undangan  perkawinan  masyarakat  muslim  kontemporer  dunia.  Di  samping  itu,  yang tidak  kalah menarik, peraturan  ini ternyata, jika dilihat sepintas lalu, memiliki  kesamaan dengan konsep  poligami  yang  dirumuskan  oleh  Muhammad  Syahrur,  seorang  tokoh  intelektual  Muslim kontemporer,  yang  juga  menyebutkan  poligami  hanya  boleh  dipraktikkan  kepada  perempuan janda.
Penulis  berasumsi  konsep  poligami  Irak  dan  konsep  poligami  Syahrur  tersebut  telah menyalahi  konsensus  para  ulama  fikih, ijma‟, yang  tidak  mempersyaratkan  perempuan  yang dipoligami  harus  janda.  Selain  itu,  pandangan  tersebut  juga  bertabrakan  dengan  tradisi  poligami yang dilakukan oleh Nabi dan sejumlah sahabatnya.  karena itu artikel ini akan fokus, selain untuk menyorot  implementasi  konsep  poligami  Muhammad  Syahrur  di  dalam  tubuh  peraturan perundang-undangan  perkawinan  Irak  era  kontemporer  ini,  lalu  penulis  akan  menimbangnya dengan  menggunakan  pantauan ushul  fiqih di  bawah  tajuk Konsep  Poligami  Era  Kontemporer dalam  Pantauan  Ushul  Fikih  (Studi  atas  konsep  Poligami  Muhammad  Syahrur  dan  Peraturan Perkawinan Irak Pasal 3 Ayat 4-5 Tahun 1963).
Sejauh ini, dalam pencarian penulis, telah banyak penelitian yang menulis tentang konsep poligami  Muhammad  Syahrur,  dari  yang  mengkomparasikan  konsep  poligami  Syharur  dengan ulama  kontemporer  lainnya,  hingga  yang  mengkhususkan  kajiannya  pada  konsep  poligami Syahrur  saja.  Adapun  yang mengkomparasikan  konsep poligami  Syahrur,  dilakukan,  antara lain, oleh  Nur  Khosiah,  dkk. 4 Nur  Khosiah,  dkk  membandingkan  konsep  poligami  yang  dicetuskan oleh  Syahrur  dengan  konsep  poligami  Muhammad  Abduh,  hasil  penelitian  mereka  menyatakan bahwa  konsep  poligami  Syahrur  dan  Abduh  memiliki  kesamaan  pada  kuantitas  atau  jumlah perempuan  yang  boleh  dipoligami,  yaitu  empat.  Keduanya  berbeda  pendapat  pada  kualitas perempuan  yang dapat dipoligami, Syahrur  mensyaratkan  harus perempuan janda yang  memiliki anak yatim, sedangkan Abduh tidak mengharuskan hal demikian, yang Abduh persyaratkan hanya pada  kebolehan  berpoligami  dgn  alasan  darurat,  seperti  mandulnya  istri.  Riyan  Erwin  Hidayat juga  melakukan  perbandingan  pada  konsep  poligami  Syahrur  dengan  konsep  poligami  Wahabah
3 Ibid, h. 302
4 Nur  Khosiah,  dkk,  “Poligami  Perspektif  Muhammad  Abduh  Dan  Muhammad  Syahrur”, Jurnal Imtiyaz 5 no. 2 (2021), h. 77
al-Zuhaili. 5 Hasil  penelaahannya  tidak  jauh  berbeda  dengan  penelitian  Nur  Khosiah  dkk  di  atas, pandangan  Zuhaili  sama  dengan  pandangan  Abduh,  yaitu  sama-sama  tidak  menyertakan  janda sebagai syarat boleh poligami.
Adapun  yang  mengkhususkan  kajiannya  pada  konsep  poligami  Syahrur  dapat  dilihat, antara  lain,  dalam  artikel  yang  ditulis  oleh  Yassirly  Amrona  Rosyada,  menurut  penelitiannya, Penafsiran  dan  pemahaman  Muhammad  Syahrur  dalam  menelaah  persoalan  keadilan  dalam poligami  berdasarkan  pada  pendekatan  kebahasaan  dan  munasabah  ayat,  memiliki  banyak kelemahan  karena  Syahrur  menanggalkan  faktor asbab  al  nuzul berupa  hadis-hadis  Nabi Muhammad Saw. sebagai metode penafsiran. 6
Berbeda  dengan  Rosyada  yang  menemukan  terdapat  sejumlah  kelemahan  dalam pembacaan Syahrur, Firman Nurdianysah mengapresiasi konsep poligami Syahrur tersebut. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa persyaratan poligami  harus dengan janda beranak  yatim yang dikonsepkan  Syahrur  dapat  dijadikan  sebagai  masukan  berharga  bagi  Kompilasi  Hukum  Islam yang,  menurutnya,  selama  ini  mencantumkan  syarat-syarat  poligami  berangkat  dari  kekurangan- kekurangan dan kelemahan-kelemahan perempuan yang bias gender. 7
Adapun  penelitian  yang  mengkaji  tentang  poligami  dalam  peraturan  Irak,  penulis  belum menemukan penelitian yang secara khusus menganalisis hal tersebut, apalagi yang mengaitkannya dengan konsep poligami Syahrur. Paling dekat adalah penelitian yang mengkaji  hukum keluarga Islam  Irak  secara  umum  dengan  pendekatan  tertentu,  seperti  yang  dikerjakan  oleh  Moh  Mujibur Rohman. Rohman menakar hukum keluarga Islam di Irak dengan memakai perspektif historis dan kultur  sosial  masyarakat  Irak  dalam  berfikih.  Rohman  menyimpulkan  bahwa  perkambangan hukum  Islam  di  Irak  mengalami  proses  pembentukan  yang  begitu  panjang.  Hal  ini  ditengarai adanya dua aliran pemikiran hukum Islam di sana, yaitu Sunni yang diwakili oleh mazhab Hanafi dan  Syi‟i  yang  diwakili  oleh  mazhab  Ja‟fari.  Dalam  pembentuakan  pajang  itu,  Rohman, menemukan  bahwa  tipologi  pembaharuan  hukum  keluarga  di  Irak  berkembang  dengan  adaptif, unifikasi aliran dan intradoctrinal reform. 8
Berangkat  dari  penelitian-penelitian  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  penulis  hendak mengisi  kekosongan  kajian  pada  analisis  khusus  terhadap  konsep  poligami  Irak  serta  pengaitan konsep  poligami  Muhammad  Syahrur  dengan  konsep  poligami  Irak  tersebut,  karena  penulis
5 Riyan Erwin Hidayat, ”Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur”, Jurnal Tana Mana 1, no. 2 (2020), h. 102
6 Yassirly  Amrona  Rosyada,  “Poligami  Dan  Keadilan  Dalam  Pandangan  Muhammad  Syahrur: Studi Rekonstruksi Pemikiran”, Profetika: Jurnal Studi Islam 18, no. 2 (2017), h. 164 7 Firman  Nurdianysah,  “Pendapat  Muhammad  Syahrur  tentang  Poligami  serta  Relevansinya  bagi Rencana Perubahan KHI”, Al Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law 8, no. 2 (2018), h. 355
8 Moh  Mujibur  Rohman,  “Hukum  Keluarga  Islam  Irak;  Menakar  Historis  dan  Socio  Cultural Masyarakat dalam Ber-Fiqh”, Asasi: Jurnal of Islamic Family Law 1, no. 2 (2021), h. 94
berasumsi  konsep  poligami  Irak,  sepintas  lalu,  telah  terimplementasikan  dalam  sebuah  aturan resmi  negara,  yaitu  Irak.  Tidak  hanya  sampa  di  situ,  penelitian  ini  juga  akan  menyorot  aturan poligami  tersebut  dengan  memakai  kacamata ushul  fikih .  Oleh  itu  penulis  menetapkan  rumusan masalah yang akan dicari  jawabannya melalui penelitian in, sebagai berikut, pertama, bagaimana deskripsi  konsep  poligami  dalam  fikih  konvensional,  Muhammad  Syahrur  dan  Peraturan Perundang-Undangan  Perkawinan  Irak?  Kedua,  sejauh  mana  konsep  poligami  Syahrur terimplementasi dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Irak? Dan ketiga, bagaimana ushul  fikih memandang  konsep  poligami  Muhammad  Syahrur  dan  Perundang-Undangna Perkawinan Irak?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian library research, yaitu sebuah penelitian yang dalam proses  penelitiannya,  dari  awal  hingga  akhir,  menggunakan  dan  memanfaatkan  segala  macam sumber-sumber  pustaka  yang  relevan  dengan  penelitian  ini,  seperti  jurnal,  buku,  website  dan sebagainya.  Kemudian  data-data  yang  diperoleh  dari  sumber  pustaka  tersebut,  akan  penulis deskripsikan lalu dianalisis dalam bentuk kata-kata, metode ini dikenal dengan deskriptif-analitis. Penulis  juga  akan  menggunakan  pendekatan  ushul  fikih  sebagai  pisau  analisis  tambahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep Poligami dalam Pandangan Fikih Konvensional
Kata  poligami,  terangkai  dari  dua  kata  yang  berasal  dari  bahasa  Yunani,  yaitu  kata poli atau polos dan gamein atau gamos, yang  kemudian  terserap  ke  dalam  bahasa  Indonesia  menjadi poli  dan  gami.  Poli  berarti  banyak  sedangkan  gami  bermakna  perkawinan,  dengan  demikian poligami,  secara  etimologi  dapat  diartikan  sebagi  perkawinan  dengan  istri  yang  banyak.    Dalam bahasa Arab sendiri, poligami dinamai dengan ta‟addud al zawjat , yang asal katanya terambil dari kata ta‟addada ,  berarti  bilangan,  sedangkan al  zawjat ,  diambil  dari  perkataan al  zawjat yang berarti  isteri.  Dua  kata  tersebut  bila  digabungkan  akan  membawa  arti  isteri  yang  banyak  atau berbilang. 9 Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  dijelaskan  bahwa  poligami  adalah  system perkawinan  yang  salah  satu  pihak  memiliki  atau  mengawini  beberapa  lawan  jenisnya  dalam waktu yang bersamaan. 10
9 Zaini  Nasohah,  Poligami  Hak  Keistimewaan  Menurut  Syariat  Islam.  (Kuala  Lumpur:  Cergas, t.th), h, 1.
10 Tim  Redaksi,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  (Jakarta:  Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan Nasional Balai Pustaka, th.2000), h. 885
Sementara secara terminologi, Abdurrahman Ghazali menyatakan bahwa poligami adalah seorang  laki-laki  yang  mempunyai  lebih  dari  satu  istri. 11 Zakiah  Daradjat  memberikan  definisi yang lebih rinci, yaitu seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang istri, tetapi diberi batasan paling banyak empat orang. 12
Sampai di sini, bila ditinjau dari pandangan Islam 13 , pengertian Daradjat di atas agaknya lebih  sesuai  dengan  poligami  yang  dimaksud  dan  dikehendaki  oleh  Islam.  Sebegaimana disebutkan  oleh  imam  Syafi‟i,  dalam  kitab  karangannya Al  Umm, bahwa  Islam  hanya membolehkan seorang suami mempunyai istri maksimal empat orang, argumentasi pandangan ini didasarkan oleh Syafi‟i dari Al Qur‟an surat Al-Nisa ayat 3 dan dari hadis Nabi Muhammad Saw yang  menceritakan  kisah  seorang  laki-laki  dari  bangsa  Thaqif  yang  masuk  Islam  dan  dia mempunyai  istri  sepuluh.  Lalu  Nabi,  kemudian  menyuruh  untuk  mempertahakan  empat  dari istrinya dan menceraikan yang lainnya. 14
Argumentasi yang dipakai oleh imam Syafi‟i di atas adalah sekaligus menjadi dalil utama pembolehan poligami daam Islam, yaitu QS Al-Nisa‟ ayat 3, yang bunyinya, sebagai berikut:
َعََٰبُرَو َثََٰلُ ثَو ََٰنَ ۡ ثَم ِءٓاَسِّنلٱ َنِّم مُكَل َباَط اَم ْاوُحِكنٱَف َٰىَمََٰتَ يۡلٱ  ِفِ ْاوُطِسۡقُ ت  الََّأ ۡمُتۡفِخ ۡنِإَو اَم  ۡوَأ أةَلِدََٰوَ ف ْاوُلِلۡدَ ت  الََّأ  ۡمُت ۡفِخ  ۡنِنَف
ْاوُلوُدَ ت  الََّأ ََٰٓنۡدَأ َكِلََٰذ ۡۚۡمُكُنََٰۡيَأ  ۡتَكَلَم

## ٣
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga  atau  empat.  kemudian  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  Berlaku  adil  Maka  (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuatan.” (QS. Al-Nisa [4]: 3).
Sementara dalil hadis  yang  digunakan  oleh  para  ulama  dalam  melegitimasi  kebolehan poligami, selain yang telah disebutkan di atas, adalah sebagai berikut: 15
“Dari  Aisyah  ra.  Ia  berkata  “Nabi  membagi  bagi  sesuatu  antara  istri-istrinya,  seadil- adilnya dan beliau berkata Ya Allah ini cara pembagianku(yang dapat aku lakukan)maka jangan lah cela aku pada sesuatu yang enkau miliki (kecintaan dalam hati) dan itu tak dapat aku miliki (HR. Abu dawud dan Tirmidzi ).
11 Abdurrahman Gahazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, Perpustakaan Nasional, 2006), h. 129
12 Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh, jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,1995), h. 60.
13 Khoiruddin  Nasution ,  Riba  dan  Poligami ,  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar  Dengan  Academia, 1996) h. 84
14 Muhammad bin Idris al-Syafi‟i, al-Umm, edisi Muzni jilid V (ttp:tnp., tt), h. 129
15 Lihat  dalam  Taqyudin  Abu  bakar, Kifayat  al-akhyar  fi  halli  ghayat-al  ikhtishar,  Dar  al-khair (Damaskus: Dar al-khair), h. 388
“Dari Abu hurairah ra. dari nabi saw bersabda: Siapa yang beristri dua orang lalu ia cenderung kepada salah seorang diantara keduanya (tidak adil) maka Ia datang di hari kiamat dengan badan miring (HR. Abu dawud Tirmidzi dan Ibnu Hibban).
Kedua hadis di atas mengindikasikan legalnya kehidupan berpoligami dalam Islam karena Nabi  sendiri  melakukannya  dan  memberikan  penduan  bagi  pelaku  poligami  bagaimana seharusnya  mereka  menjalankan  kehidupan  berpoligami  dengan  menakankan  hadirnya  aspek keadilan di  sana. Keadilan  adalah  kata kunci  utama bagi  yang  hendak berpoligami. Dengan kata lain, poligami hanya dibenarkan bagi mereka yang sanggup berlaku adil kepada istri-istrinya, jika tidak  mampu  berlaku  adil,  seperti  kata  firman  Allah  QS  Al-Nisa‟  ayat  3,  maka  sebaiknya menikahlah dengan seorang istri saja, fa wahidah.
Al-Sarakshi,  seorang  ulama hanafiyah, dengan  mendasarkan  kepada  QS  Al-Nisa‟  ayat  3 dan  hadis  dari  „Aisyah  di  atas,  ditambah  dengan  hadis  ancaman  bagi  suami  yang  berpoligami tetapi  tidak  belaku  adil  kepada  istrinya,  menyimpulkan  dan  menyatakan  bahwa  seorang  suami yang berpoligami hurus berlaku adil kepada para istrinya. 16
Tuntutan  harus  berbuat  adil  di  antara  para  istri,  menurut  Syafi‟i,  berhubungan  dengan urusan fisik, yakni keadilan dalam bentuk perbuatan dan perkataan. misalnya mengunjungi istri di malam atau siang hari. Tuntutan ini didasarkan pada prilaku Nabi dalam berbuat adil kepada para istrinya,  yakni  dengan  membagi  giliran  malam  dan  memberikan  nafkah,  lantas  berdo‟a. 17 Sedangkan  tuntutan  keadilan  dalam  hati,  menuurut  Syafi‟i,  hanya  Allah  yang  mengetahuinya. Karena  itu,  tidak  mungkinnya  seseorang  dapat  berbuat  adil  kepada  istrinya  yang  diisyaratkan dalam QS Al-Nisa‟ ayat 129, hanya berhubungan dengan hati. 18
Dari  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan,  bahwa  para  ulama  konvensional  tersebut mengakui  kebolehan  poligami  dalam  Islam  maksimal  empat  istri,  poligami  bukanlah  dianjurkan apalagi  diwajibkan  seperti  yang  diasumsikan  oleh  sebagian  orang. 19 Demikian  juga  tidak  ada  di antara ulama konvensional yang mensyaratkan bahwa perempuan yang harus dipoligami tersebut harus berstatus janda. Yang mereka persyaratkan hanyalah keadilan.

## Konsep Poligami dalam Pandangan Syahrur

## Sekilas tentang Kehidupan Muhammad Syahrur dan Karir Intelektualnya
Sosok yang pernah menggoncangkan dunia pemikiran Arab ini mempunyai nama lengkap Muhammad Syahrur bin Daib. Ia lahir pada 11 April 1938, di perempatan Shalihiyyah Damaskus, Syiria.  Syahrur  menyelesaikan  pendidikan ibtida‟ nya  di  Madrasah  Damaskus.  Sementara
16 Shams al-Din al-Sarakhsi, Al Mabsuth, jilid V, (Beirut: Dar Al Ma‟rufah, 1989), h. 217 17 Muhammad bin Idris al-Syafi‟I, Op.Cit., h. 172-173
18 Ibid. 19 Misalnya  pemahaman  Puspo  Wardoyo  dalam  Puspo  Wardoyo  bersama  keempat  istrinya, “Poligami: Kiat Sukses Poligami Islami”, lihat dalam Khoruddin Nasution, Op.Cit., h. 268-269
pendidikan  tingkat tsanawiyah nya  diperoleh  dari  Madrasah  Abdurrahman  al  Kawakibi Damaskus. 20
Tepat pada usianya yang ke 19, Syahrur berangkat ke Uni Soviet untuk menimba ilmu di Faculty  of  Engineering,  Moscow  Engineering  Institute. Enam  tahun  kemudian,  ia  mendapatkan gelar diploma di bidang teknik sipil dari fakultas tersebut. Setelah lulus diploma, Syahrur pulang ke  Syiria  untuk  mempersiapkan  karirnya  di  Damaskus.  Pada  tahun  1965,  ia  diterima  sebagai tenaga  pengajar  di  Universitas  Damaskus  dengan  berbekal  ijazah  diplomanya.  Pada  1969,  pihak universitas  mengirim  Syahrur  belajar  ke National  University  of  Irlandia,  University  College Dublin di Republik Irlandia  untuk mengambil program Magister dan Doktor dalam bidang yang sama yang ia geluti sebelumnya, yakni teknik sipil dengan spesialisasi mekanika tanah dan teknik bangunan.  Syahrur  tergolong  seorang  yang  professional.  Dibuktikan  dengan  keberhasilannya melakukan  investigasi  mekanika  tanah  lebih  dari  400  proyek  di  Syiria.  Dalam  bidang  bahasa, selain  menguasai  bahasa  ibunya,  yakni  bahasa  Arab,  Syahrur  juga  fasih  berbahasa  Inggris  dan Rusia. Dalam studi keislaman, Syahrur belajar secara otodidak 21
Empat  karya  Syahrur  mendapatkan  sambutan  luas  dari  para  pembaca,  baik  yang  setuju maupun  yang  menentangnya.  Keempat  karya  monumental  Syahrur  itu  diterbitkan  dalam  bentuk buku-buku  tebal  oleh al  Ahali, Damaskus.  Buku-buku  tersbut  berjudul al  Kitab  wa  al  Qur‟an: Qira‟ah Mu‟ashirah, Dirasah Islamiyah Mu‟ashirah fi al Dawlah wa al Mujtama‟, al Islam wa al Iman: Manzhumah al-Qiyam, dan Nahw Ushul Jadidah li al Fiqh al Islami. 22
Pandangan  Muhammad  Syahrur  tentang  poligami,  penulis  ambil  dari  dua  kitab  utama miliknya,  yakni  kitab nahwa  ushul  al  jadidah  li  alfiqh  al  islami dan  kitab alkitab  wa  alqur‟an. Syahrur  menuangkan  ide-idenya  di  dalam  dua  kitab  tersebut.  Mengenai  topik  poligami,  Syahrur menghabiskan  tujuh  halaman  di  dalam  kitab nahwa  ushul  al  jadidah  li  alfiqh  al  islami 23 , dan enam lembar di dalam kitab alkitab wa alqur‟an nya 24 .
Metode Istinbath Hukum ala Syahrur
Sebelum  membentangkan  pandangan  Syahrur  tentang  poligami,  penulis  hendak menunjukkan  secara  ringkas  metode  yang  dipakai  oleh  Syahrur  dalam  mengeluarkan  “produk hukum” dari Al Quran.
20 Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, III, cet I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 142 21 Muhyar Fanani, Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modren, (Yogyakarta: LKiS, 2009), h. 32-33
22 Ibid, h. 42 23 Dari  halaman  301-307  lihat  Muhammad  Syahrur, Nahwa  al  Ushul  al  Jadidah  li  al  Fiqh  al Islami, (Suriah: Al Ahali, 2000), h. 301-307
24 Dari  halaman 597-602  lihat Muhammad Syahrur, al  Kitab  wa al-Qur‟an: Qiraah Mu‟ashirah, (Suriah: al Ahali, tt), h. 597-602
Ditemukan  dua  metode  inti  yang  digunakan  Syahrur  dalam  melakukan istinbat  hukum . Pertama, analisis inguistik dan semantik. Kedua, penerapan ilmu eksakta modern yang kemudian diaplikasikan  dalam  bentuk  teori  limit  ( nazhariyyah  hudūd ).  Pada  analisis  linguistik  syahrur menampakan bahwa ia sangat mempertimbangkan aspek struktur kalimat dan relasi sintagmatik- paradigmatik dalam ayat-ayat yang berbicara tentang poligami, dengan menggunakan pendekatan intertekstual,  yaitu  mengumpulkan  ayat-ayat  setema  untuk  mendapatkan  pandangan  yang komprehensif,  dan  menghubungkan  konsep  poligami  dengan  konsep  yang  lain,  seperti penyantunan  janda  dan  anak  yatim,  sehingga  tidak  terjebak  pada  pemahaman  parsial, sebagaimana  akan  terlihat  nanti  dalam  artikel  ini.  Pendekatan  linguistik  atau  kebahasaan  yang digunakan oleh Muhammad  Syahrur, banyak diilhami oleh disertasi sahabatnya, Ja‟far Dakk al- Bab.  Pendekatan  ini  mengambil  kaidah-kaidah  bahasa  yang  ditetapkan  oleh  Ibnu  Faris  (murid Tsa‟lab) dan Abu „Ali al-Farisi yang ditampilkan oleh Ibnu Jinni dan „Abd al-Qahir al-Jurjani. 25
Metode  yang  digunakan  oleh  Syahrur  ini  disebut  juga  dengan  metode  linguistis-historis ilmiah,  dalam  bahasa  Syahrur,  ia  menyebutnya  dengan  metode al  manhaj  al  lughah al  tarikh  al ilmi, dengan mempertimbangkan studi-studi linguistika modern dan dengan tetap bersandar pada syair-syair  Jahailiah. 26 Inilah  yang  membedakan  Syahrur  dengan  ulama  lain  yang  mengkaji konteks  historis  dengani asbab  al  nuzul, sementara  Syahrur  menekankan  kajian  konteks  hanya melalui pendekatan kebahasaan. Kaidah bahasa yang ditawarkan Muhammad Syahrur selanjutnya adalah  tidak  adanya  sinonimitas  dalam  bahasa  al  Kitab.  Tidak  adanya  sinonimitas  bahasa  ini dipegangi oleh Ibnu Faris yang tertuang dalam kitabnya, Mu‟jam Maqayis al-Lugah dan „Abd al- Qahir al-Jurjani. 27

## Konsep Poligami ala Muhammad Syahrur
Sebagaimana ulama fikih konvensional yang  telah disebutkan sebelemnya, Syahrur juga, dalam  mendasarkan  dan  mengkonstruk  konsep  poligami,  memulai  pijakannya  dari  QS  Al-Nisa‟ ayat 3, yang berbunyi:
َعََٰبُرَو َثََٰلُ ثَو ََٰنَ ۡ ثَم ِءٓاَسِّنلٱ َنِّم مُكَل َباَط اَم ْاوُحِكنٱَف َٰىَمََٰتَ يۡلٱ  ِفِ ْاوُطِسۡقُ ت  الََّأ ۡمُتۡفِخ ۡنِإَو ۡمُتۡفِخ ۡنِنَف اَم  ۡوَأ أةَلِدََٰوَ ف ْاوُلِلۡدَ ت  الََّأ ْاوُلوُدَ ت  الََّأ ََٰٓنۡدَأ َكِلََٰذ ۡۚۡمُكُنََٰۡيَأ  ۡتَكَلَم ٣ 25 Muhammad Syahrur , Al-Kitab wa al-Qur‟an , Op.Cit. h. 44-45.
26 Ibid
27 Andreas  Christmann,  “Bentuk  Teks  (Wahyu)  Tetap,  Tetapi  Kandungannya  selalu  Berubah: Tekstualitas dan Penafsirannya dalam al Kitab wa al Qur‟an”, dalam Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer , alih bahasa Sahiron Syamsudin, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), h. 29
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga  atau  empat.  kemudian  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  Berlaku  adil  Maka  (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuatan.” (QS. An-Nisa [4]: 3).
Melalui  pendekatan  linguistis-historis-ilmiahnya,  dalam  membaca  ayat  poligami  ini, Syahrur  memfokuskan  pertama  kali  kepada  dua  kata  kunci,  yaitu  kata qasatha dan  kata „adala. Dalam bahasa Arab qasatha adalah sebuah terma dasar yang memiliki satu bentuk tetapi memiliki dua pengertian  yang saling bertolak belakang 28 , Sibawaih menyebut kelas kata ini dengan istilah at  tadhaad. 29 Sedangkan  dalam  nomenklatur  tata-bahasa  Indonesia,  penulis  tidak  menemukan padanan istilah yang sama dengan ini.
Arti pertama dari kata qasata adalah keadilan dan pertolongan, seperti dalam firmanNya “ Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil (al muqsithhin)” (QS Al Maidah [5]:42),  (al-Hujarat  [49]:  9)  dan  (al  Mumtahanah[60]:  8).  Sedangkan  arti  kedua  dari  kata qasata adalah kezaliman dan penindasan, al jur, seperti yang terdapat dalam QS Al Jinn ayat 14 “ Adapun orang-orang  yang  menyimpang  dari  kebenaran  (al  qasithuna),  maka  mereka  menjadi  kayu  api neraka Jahannam”. 30
Terma adala juga  digolongkan  kepada  kata at  tadhaadh, memiliki  dua  arti  yang  saling berlawanan.  Arti  pertama  adalah  kelurusan  atau  kesejajaran,  sedangkan  arti  keduanya  adalah kebengkokan. 31
Melalui  pemaknaan  kedua  terma  tersebut,  Syahrur  menyatakan  bahwa  kedua  kata  itu memiliki  nuansa  makna  yang  berbeda.  Terma qasatha menyiratkan  adanya  hubungan  dari  satu pihak  saja,  sedangkan „adala menyiratkan  adanya  hubungan  persamaan  antara  dua  pihak.  Dari pengertian  ini  muncullah mu‟adalah atau  kesama-denganan,  yaitu  kesamaan  antara  dua  pihak yang berbeda. 32
Dengan  demikian,  kata qasatha berarti  suatu  perbuatan  adil  yang  hanya  melibatkan  satu pihak,  sedang  kata „adala merupakan  sebuah  perbuatan  adil  yang  melibatkan  dua  belah  pihak.
Menurut kebanyakan ulama, kata qasatha (ketika ditambah dengan hamzah = aqsatha ) dan „adala
28 Muhammad Syahrur, Al-Kitab wa al-Qur‟an , Op.Cit, h. 597 29 Syihabuddin Qalyubi, Stilistika Al  Quran: Makna di  Balik Kisah Ibrahim, (Yogyakarta:  LKiS, 2009), h. 58
30 Muhammad Syahrur, Al-Kitab wa al-Qur‟an, Op.Cit, 598
31 Ibid.
32 Ibid.
mempunyai  makna  yang  sama,  yaitu  keadilan.  Ulama  tersebut  antara  lain:  al  Qurthubi, 33 dan Wahbah Zuhaili, 34
Makna yang diberikan oleh ulama di atas, tidak membedakan antara makna kata aqsatha dan kata „adala , yakni sama-sama “adil”. Namun penerapan  kata  “adil” yang  terdapat pada kata aqsatha dan „adala dalam  ayat  poligami  di  atas  berbeda.  Kata aqsatha berarti  berbuat  adil terhadap  anak-anak  yatim  yang  akan  dinikahi,  dalam  memberikan  mahar  utamanya.  Sedangkan kata „adala berarti  adil  antara  istri  yang  satu  dengan  istri  yang  lain  dalam  nafkah  dan qasamah (giliran). 35
Dari  uraian  di  atas,  terdapat  perbedaan  penafsiran  antara  Muhammad  Syahrur  dengan ulama lain. Penafsiran menurut versi Muhammad Syahrur adalah:
Apabila  kamu  takut  tidak  dapat  berbuat  adil  terhadap  anak-anak  yatim  (dari  janda  yang kamu  nikahi),  maka  nikahilah  perempuan-perempuan  (janda  yang  mempunyai  anak  yatim)  dua, tiga,  atau  empat.  Dan  apabila  kamu  takut  tidak  bisa  berbuat  adil  (antara  anak-anak  kamu  dan anak-anak  yatim  dari  janda  yang  kamu  nikahi),  maka  nikahilah  satu  (dari  janda-janda  yang mempunyai  anak  yatim  itu)  atau  budak  yang  kamu  miliki  yang  demikian  itu  lebih  dekat  untuk tidak berbuat keji.
Sebelum sampai kepada kesimpulan bahwa konsep poligami tidak bisa dipisahkan dengan konsep  tentang  penyantunan  para  janda  dan  anak  yatim,  Syahrur  menguraiakannya  dengan menggunakan  pendekatan  intertekstual,  yakni  mengaitkan  ayat-ayat  setema  untuk  mendapatkan pandangan  yang  komprehensif  atau  dengan  ungkapan  lain,  meminjam  bahasa  yang  digunakan dalam  ilmu  tafsir  pada  umumnya,  Syahrur  me munasabah kan  QS  Al-Nisa  ayat  3  di  atas  dengan ayat-ayat lainnya yang berada di bawah tema yang sama.
Syahrur  mengaitkan  QS  Al-Nisa  ayat  3  ini  dengan  ayat  sebelumnya,  yaitu  QS  Al-Nisa ayat 2 yang memrintahkan kepada manusia agar supaya memberikan harta benda anak-anak yatim dan tidak memakannya. Allah berfirman  “ Dan  berikanlah  kepada anak-anak  yatim  harta benda mereka,  jangan  kamu  menukar  yang  baik  dengan  yang buruk dan  jangan  kamu  memakan  harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa  besar.” Selanjutnya  Allah  menindaklanjuti  pembahasan  anak-anak  yatim  dengan  suruhan kepada manusia agar menikahi perempuan-perempuan yang disenangi: dua, tiga atau empat, yang dibatasi  hanya  pada  satu  kondisi  yaitu  takut  tidak  dapat  berbuat  adil  kepada  anak-anak  yatim. Allah  berfirman, “Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  Berlaku  adil  terhadap  (hak-hak) perempuan  yang  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya),  Maka  kawinilah  wanita-wanita  (lain)
33 Abu  „Abdillah  Muhammad  Ibn  Ahmad  al  Anshari  al  Qurthubi, al  Jami‟  li  Ahkam  al  Qur‟an , (Kairo: Dar al Katib al „Arabi li al Thiba‟ah wa al Nasyr, 1992), h. 56
34 Wahbah al Zuhaili, al Tafsir Munir fi al Aqidah wa al Syari‟ah wa al Manhaj , (Beirut:  Dar al Fikr al Mu‟ashir, 1991). h. 98
35 Ibid.
yang  kamu  senangi:  dua,  tiga  atau  empat.  kemudian  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  Berlaku adil  Maka  (kawinilah)  seorang  saja  atau  budak-budak  yang  kamu  miliki.  yang  demikian  itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuatan.” (QS. An-Nisa[4]: 3). 36
Kemudian, Syahrur menghubungkannya lagi  dengan QS  An Nisa‟ ayat 4,5, dan 6. Pada ayat  keempat  Allah,  tulis  Syahrur,  melanjutkan  pembahasan  tentang  maskawin  dan  mahar  bagi perempuan.  Dan  pada  ayat  kelima  Allah  melarang  menyerahkan  harta  benda  manusia  kepada orang-orang  yang  belum  sempurna  akalnya.  Kemudian  pada  ayat  keenam  sekali  lagi  Allah membicarakan  anak-anak  yatim:  “ Dan  ujilah  anak  yatim  itu  sampai  mereka  cukup  umur  untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka sudah cerdas (bisa mengelola harta), maka serahkanlah  kepada  mereka  harta-hartanya.  Dan  janganlah  kamu  memakan  harta  anak  yatim lebih  dari  batas  kepatutan  dan  (janganlah  kamu)  tergesa-gesa  (membelanjakannya)  sebelum mereka dewasa.” QS An Nisa‟ ayat 6. 37
Oleh  karena  itu,  menurut  Syahrur,  para  pengkaji  poligami  sebaiknya  memahami  dengan bijaksana  maksud  ayat  poligami  tersebut,  memperhatikannya  secara  cermat,  sekaligus  melihat kausalitas  (sebab-akibat)  antara  masalah  poligami  dengan  anak-anak  yatim  sebagaimana  telah disebutkan  oleh  Allah,  dalam  bingkai  redaksi  ayat  tersebut  dan  ayat-ayat  yang  ada  di sekitarannya. 38
Untuk  memperkuat  argumennya,  Syahrur  mempertunjukkan  ayat-ayat  lainnya 39 yang mengisyaratkan betapa Allah mengingkan kita berbuat baik dan adil kepada anak-anak yatim serta menjaga  dan  memelihara  harta  mereka  dan  menyerahkannya  kembali  kepada  mereka  ketika mereka telah menginjak  usia dewasa. Bagaimana  hal tersebut dapat  terwujud?  Apakah kita akan mengambil  anak-anak  yatim  tersebut  dari  asuhan  ibu  mereka  dan  membawanya  ke  rumah  kita? Apakah  membiarkan  mereka  di  rumahnya  sendiri  dan  mempercayakan  sepenuhnya  kebutuhan- kebutuhan hidup kepada mereka sendiri?
Hal  tersebut,  menurut  Syahrur,  memang  seakan-akan  mungkin.  Akan  tetapi  tetap  ada kenyataan  lain:  bahwa  kita  tidak  dapat  melaksanakan  perintah  Allah  dengan  baik.  Maka  dalam keadaan inilah, yakni kekhawatiran tidak terwujudnya keadilan kepada anak-anak yatim tersebut sesuai  dengan  yang  dimaksud  Allah  dalam  firmanNya  “ Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat berlaku  adil  terhadap  anak-anak  yatim…” Maka  ayat  di  atas  memperbolehkan  poligami,  yakni dengan  menikahi  ibu-ibu  yatim  yang  menjanda  (Allah  berfirman)  “ Maka  kawinilah  perempuan-
36 Muhammad Syahrur, Nahwa al Ushul al Jadidah, Op.Cit., h. 301
37 Ibid. h, 302
38 Ibid.
39 Seperti dalam QS Al Kahfi:82 dan Al An‟Am ayat 152. Lihat ibid., h. 305
perempuan yang kamu senangi…” karenanya, khitab ayat ini, menurut Syahrur, ditujukan kepada orang-orang yang telah menikah dengan seorang perempuan janda yang memiliki anak. 40
Sementara  pembacaan  Syahrur  terhadap  QS  Al-Nisa‟  ayat  3  tersebut  dengan  memakai kacamata  teori hudud, limit  miliknya,  ia  menggariskan  bahwa  peraturan  berpoligami  tersebut harus  dilimiti,  dibatasi  ke  dalam  dua  batas.  Batas  pertama  ia  sebut  dengan hudud  al  kam, dan hudud  al  kayf untuk  istilah  batas  kedua. Hudud  al  kam, yakni  batas-batas  dalam  sisi  kuantitas hanya  membolehkan  laki-laki  berpoligami  kepada  minimal  dua  orang  perempuan  dan  maksimal empat  orang  perempua,  tidak  boleh  berpoligami  melampaui  batas  maksimal  empat.  Sementara hudud al kayf, yaitu batas-batas dari sisi kualitas yang membatasi kualitas perempuan yang boleh dipoligami,  yaitu  hanya  perempuan  yang  berstatus  janda  dan  memiliki  anak,  selain  itu, menurutnya, sudah melanggar hudud, batas  yang telah ditetapkan oleh  Allah, karenanya ia tidak dibenarkan. 41

## Peraturan Poligami dalam Perundang-Undangan Perkawinan Irak
Setengah  dari  penduduk  Irak  muslim  adalah  penganut  mazhab  Ja‟fari  dan  sebagian  lagi menganut mazhab Hanafi, inilah yang menyebabkan kerumitan negara tersebut dalam merancang- bangun Undang-Undang Perkawinan di sana, karena adanya perpaduan mazhab dalam dua aliran yang  berbeda  yaitu  Syi‟i  dan  Sunni.  Inilah  faktor  yang  membuat  pemerintah  kesulitan  dalam melakukan  kodifikasi  hukum  keluarga.  Walau  demikian  pemerintah  Irak  merasa  perlu  untuk melakukan kodifikasi secara komprehensif terutama dalam persoalan hukum keluarga. 42
Hingga  akhirnya,  pada  tahun  19947  dibentuklah Comitte  of  Judicial  Affairs yang kemudian  satu  draf code  of  personal  status. Draf  tersebut  berisikan  tiga  aturan:  perkawinan, wasiat dan warisan. Mengenai dua subjek yang pertama hanya mengatur poin-poin yang berbeda antara mazhab Hanafi dan Ja‟fari, sedangkan untuk peraturan waris, secara umum, adalah dengan menjalankan  sistem  mazhab  Hanafi  untuk  kalangan  muslim  Sunni  dan  sistem  mazhab  Ja‟fari untuk kalangan Syi‟i. Namun draft aturan ini tidak dapat diundangkan. Karena terjadi perlawanan keras terutama dari kalangan muslim Syi‟i. 43
Pembentukan  undang-undang  dalam  hukum  keluarga  di  Irak  barulah  terlaksana  pada tahun  1959  di  mana  peraturan  yang  dibuat  merujuk  pada  prinsip-prinsip  syari‟ah  yang  secara umum  dapat  diterima  dan  yang  diberlakukan  di  negara-negara  muslim.  Selanjutnya  disepakati bersama  yang kemudian dimantapkan dalam  perundangan  Irak. Draf ini dipersiapka oleh sebuah komite  yang  secara  kuantitas  mereka  merumuskannya  dengan  lebih  sedikit  jumlahnya
40 Ibid.
41 Muhammad Syahrur, Al-Kitab wa al-Qur‟an , Op.Cit, h. 598-599
42 Tahir Mahmood, Op.Cit, h. 136-137
43 Ibid.
dibandingkan dengan draf sebelumnya pada  tahun 1947. Qanun al Ahwal al Syakhshiyyah (Law of  Personal  Status) ini  tentunya  mengambil  prinsip-prinsip  umum  yang  dapat  diterapkan  untuk semua masyarakat tanpa melihat mazhab-mazhab fikih yang diikuti. Sehingga banyak hukum Irak yang  memiliki  kesamaan  dengan  perundangan  hukum  keluarga  yang  diterapkan  di  Mesir, Yordania, Lebanon, dan Syiria. 44
Perundang-undangan  yang  diberlakukan  di  negara  Irak  sekarang  adalah  undang-undang tahun  1959  no  188/1959  kemudian  diadakan  perubahan-perubahan  yang  sangat  signifikan  tahun 1963 no 11/1963 tambahan bab IX tentang waris dan kemudian pada tahun 1978 no 21/1978 yang berhubungan dengan hak-hak perempuan dalam perkawinan dan perceraian. 45
Aturan  tentang  poligami  terdapat  dalam The  Iraki  Law  of  Personal  Status tahun  1959 pada  pasal  3  ayat  3,  5  dan  6.  Pasal  4  menegaskan  bahwa  poligami  tidak  diperbolehkan  kecuali mendapat  izin  Pengadilan.  Sedangkan  Pengadilan  hanya  boleh  memberikan  izin  kepada  suami untuk poligami dengan ketentuan: 1) suami secara finansial mampu untuk berpoligami, 2) adanya kepentingan  yang  dibenarkan  oleh  hukum  atau  ada  tidaknya  maslahat,  3)  ada  tidaknya kekhawatiran  suami  tidak  berlaku  adil  terhadap  istri-istrinya.  Pasal  selanjutnya  menegaskan apabila  suami  dikhawatirkan  tidak  dapat  berlaku  adil  kepada  istri-istri,  poligami  tidak  diizinkan. Adapun  penentuan  berdasarkan  fakta  ini  diserahkan  kepada  hakim.  Pada  pasal  3  ayat  6 menjelaskan  ketentuan tentang  hukuman.  ILPS memberikan  hukuman penjara bagi mereka  yang tidak tunduk. 46
Namun,  aturan  yang  terdapat  pada  pasal  4  dan  5  di  atas  telah  diamandemen  dengan undang-undangn  no  11  tahun  1963.  Kemudian  poligami  dilarang  terkecuali  perempuan  yang dipoligami  adalah  seorang  janda.  Aturan  inilah  yang  berbeda  dengan  aturan-aturan  yang  ada  di negara-negara muslim dunia. Model pembaharuan yang dilakukan dalam undang-undang Irak ini, oleh  Mahmood  dinilai  bersifat ekstra-doktrinal-reform. Yaitu  aturan  yang  keluar  ( ekstra )  dari doctrinal-reform, yaitu  ketentuan  mazhab  yang  ada  termasuk  mazhab  yang  berkembang  di  Irak sendiri (mazhab Hanafi dan mazhab Syi‟i). 47
Dengan  demikian,  nagara  Irak  menganut  asas  perkawinan  monogami  tebuka.  Terbuka dalam artian masih ada kemungkinan untuk poligami dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, namun pada dasarnya yang hendak dituju adalah perkawinan monogami dengan kenyataan adanya pelarangan terhadap poligami.
Poligami  yang  diperbolehkan  tanpa  mengikuti  aturan  adalah  apabila  perempuan  yang hendak dipoligami tersebut berstatus janda. Sehingga kebolehan untuk berpoligami adalah upaya
44 Ibid.
45 Ibid. 46 Ibid., h. 56 47 Ibid.
pemerintah dalam memahami kandungan ayat poligami sebagai upaya memberikan kemaslahatan terutama kepada anak yatim dan janda. 48
Implementasi  Konsep  Poligami  Muhammad  Syahrur  dalam  Peraturan  Perkawinan  Irak Pasal 3 Ayat 4-5 Tahun 1963
Konsep  poligami  yang  ditelorkan  oleh  Syahrur,  yang  hanya  membolehkan  poligami terhadap  para  perempuan  janda,  sepintas  lalu  terlihat  tidak  mungkin  diindahkan  oleh  kalangan muslim apalagi terterapkan dalam sebuah aturan “resmi” sebuah negara, ia tampak hanya sebatas cita-cita  yang  tinggi  menggantung  di  langit.  Sebab,  telah  lama  tertanam  di  dalam  benak masyarakat tentang konsep poligami yang digariskan oleh para ulama fikih konvensional, di mana poligami dibenarkan tidak hanya kepada para perempuan janda.
Tetapi realita berkata lain, konsep poligami Syahrur, walau tidak secara total, nampaknya sudah  menemukan  implementasinya  dalam  Peraturan  Perkawinan  Irak  Pasal  3  Ayat  4-5  Tahun 1963,  di  mana  peraturan  tersebut  hanya  memberikan  kebolehan  poligami  secara  terbuka  kepada para janda. Hanya saja, jika dalam pandangan Syahrur  janda yang harus dipoligami adalah janda yang  mempunyai  anak  yatim,  maka  dalam  peraturan  Irak  tersebut  tidak  menyebutkan  secara eksplisit  kriteria  janda  yang  boleh  dipoligami,  yang  mempunyai  anak  yatim  atau  tidak.  Namun Nasution  meyakini  bahwa  tujuan  pemerintah  Irak  mengundangkan  peraturan  itu  adalah  untuk kemaslahatan anak yatim dan janda. 49
Perbedaan  yang  mencolok  selanjutnya  antara  konsep  poligami  Syahrur  dan  Peraturan Perkawinan  Irak  adalah  terang-terangannya  Syahrur  mengatakan  bahwa  syarat  adil  yang dimaksud  dalam  QS  Ai-Nisa‟  ayat  3  adalah  adil  memperlakukan  anak-anak  yatim  istri  yang dipoligami dengan anak-anaknya sendiri, sementara perlakuan adil terhadap istri yang dipoligami tidak  begitu  ditekankan  oleh  Syahrur.  Inilah  salah  satu  kelemahan  konsep  poligami  dan  jelas berbeda  dengan  konsep  keadilan  yang  dipegang  oleh  ulama  lain.  Mereka  memahami  bahwa konsep keadilan ditujukan antara istri yang dinikahinya, bukan antara anak-anak. 50
Ayat  129  surat  al-Nisa‟  diturunkan  untuk  memberi  jawaban  bahwa,  yang  dituntut  adil antara istri-istri adalah adil materi (nafkah dan qasm ), bukan non materi (cinta dan kasih). Seperti yang dikehendaki Rasulullah saw. dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, al Turmudzi dan An Nasa‟I dari Aisyah. 51 Sementara dalam Peraturan Perkawinan Irak syarat adil ini tidak terlihat
48 Khoiruddin  Nasution  dkk, Hukum  Perkawinan  dan  Warisan  di  Dunia  Muslim  Modren, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012), h. 15
49 Khoiruddin Nasution, Loc.Cit. 50 Yassirly  Amrona  Rosyada,  “Poligami  Dan  Keadilan  Dalam  Pandangan  Muhammad  Syahrur: Studi Rekonstruksi Pemikiran”, Profetika, Jurnal Studi Islam 18, No. 2 (2017) h. 172
51 “Sesungguhnya Rasulullah saw. Selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. (namun) merasa  hati/  cintanya  tidak  bisa,  karena  masih  amat  condong  pada  A‟isyah),  maka  Rasul  saw
kehadirannya  di  sana.  Dan  ini  jugalah,  menurut  penulis,  kelemahan  peraturan  perkawinan  Irak tersebut,  karena  dengan  melonggarkan  aturan  poligami  kepada  janda,  tidak  menutup kemungkinan  cita-cita  luhur  yang  telah  diasakan  untuk  berbuat  baik  dan  maslahat  kepada  anak yatim akan sukar tergapai.

## Konsep  Poligami  Muhammad  Syahrur  dan  Peraturan  Perkawinan  Irak  Pasal  3  Ayat  4-5 Tahun 1963 Era Kontemporer dalam Pantauan Ushul Fikih
Konsep  poligami  yang  menyebutkan  bahwa  laki-laki  hanya  dapat  melakukan  poligami dengan  janda  merupakan  isu  kontemprer.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  sebagaimana  disadur oleh  Nilfatri,  dkk  dalam Fiqh  Kontemporer, mengartikan  kontemporer  dengan  sewaktu,  semasa, pada waktu atau masa yang sama, pada masa kini, dewasa ini. 52 Syahrur sendiri masih tergolong sebagai ulama muslim kontemporer, situasi dan kondisi era kontemporer turut mewarnai “ijtihad” Syahrur. 53 Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Irak dicetuskan dan diberlakukan pada era kontemporer, dewasa ini.

## Ushul Fikih sebagai Metodologi Hukum Islam
Sebagai sebuah metodologi, ushul fikih selain didasarkan kepada wahyu juga mempunyai pijakan pada dalil-dalil logis-empiris dalam rangka memunculkan berbagai ketentuan hukum yang dapat  diamalkan  oleh mukallaf. Wahyu  yang  dimaksudkan  sebagai  dasar  pijakan ushul  fikih adalah berupa teks Al Qur‟an maupun teks Hadis yang memuat aturan-aturan suatu hukum Dalam ushul  fikih pula dasar-dasar,  metode-metode,  pendekatan-pendekatan  dan  teori-teori  dalam memahami  hukum  Islam  dipelajari  guna  menemukan  hukum  Islam  yang  terkandung  dalam wahyu.
Inilah  yang  membedakan  hukum  Islam  dengan  hukum  lainnya,  yang  tidak  mendasarkan penggaliannya  pada  wahyu.  Perbedaan  lain,  hukum  Islam digali  dan  ditemukan  dari  sumbernya, bukan  diciptakan.  Dengan  ungkapan  lain,  para mujtahid tidak  menetapkan  hukum,  tetapi menemukan  hukum.  Sumber  hukum  itu  adalah  teks  atau nash. Untuk  itu,  metode  penemuan hukum Islam atau usuhul fiqh disebut dengan tariqah instibath ahkam atau tariqah istidlal ahkam.
Sebagian  ahli  membedakan  antara  keduanya,  Yasa‟  Abu  Bakar  umpamanya  berpendapat  bahwa
menyampaikan kepada Allah SWT: ya Allah SWT ini giliran yang aku miliki (mampu membaginya), maka janganlah Engkau cela tentang apa (cinta kasih) yang Engkau miliki, sedangkan aku tidak memilikinya.”
52 Nilfatri, dkk, Fiqh Kontemporer, (Banyumas, CV Pena Persada, 2021), h. 2
53 Mohammad Jailani dan Nur Kholis, “Kajian Pendekatan Hermeneutika dalam Tafsir Al-Qur‟an Perspektif Ulama Muslim Kontemporer”, Journal Of Qur'Ᾱn and HadῙth Studies 10, no. 1 (2021), h. 94
istinbath itu  adalah  pemahaman  yang  bersifat  deduktif,  sementara istidlal adalah  pemahaman yang bersifat induktif. 54
Dalam  memetakan  metode  penggalian  hukum  dari  wahyu  atau nash, setiap  ahli mempunyai  klasifikasi  yang  berbeda.  Muhammad  Abu  Zahrah  membagi  kepada  dua  metode: metode literer ( turuq lafdziyah ) dan metode maknawiyah ( turuq ma‟nawiyah ). 55 Syamsul  Anwar membaginya kepada tiga metode: linguisti, bayani, metode qiyasi dan istislahi yang ia masukkan ke dalam ta‟lili, dan metode sinkronisasi, tauqifi. 56 Muhammad Abid Al Jabiri mengklasifikasikan nalar Arab Islam kepada tiga bentuk: bayani, „irfani dan burhani. 57
Merujuk  kepada  klasifikasi  Zahrah  yang  mengkelaskan  metode  penggalian  hukum  dari wahyu,  kepada  penggalian  hukum  yang  bersifat  literer  ( turuq  lafdziyah )  dan  yang  bersifat maknawi  ( turuq  ma‟nawiyah ),  maka  upaya  penemuan  hukum  yang  bersifat  literer  dilakukan melalui  kajian  interpretasi  kebahasaan  terhadap  teks-teks  Al  Qur‟an  dan  Hadis.  Metode  ini diidentikkan dengan penggunaan nalar ijtihad yang lebih memperioritaskan redaksi teks dari pada substansi teks. Al Syafi‟i dinilai sebagai salah satu peletak teori formulasi tradisi ini. Sumbangan penting  Al  Syafi‟i  dalam  proses  ini adalah  pemikiran ushul  fiqh sebagai  metode  artikulasi, sebagaimana  dituangkan  dalam  kitabnya Al  Risalah. Dan  kitab  ini  disebut-sebut  sebagai  kitab pertama ushul fikih yang tersusun secara sistematis. 58
Sedangkan  penggalian  hukum  yang  bersifat ma‟nawiyah, oleh  Zahrah  menyebutkannya, dilakukan  dengan  menggunakan  metode-metode  berikut  ini: 59 Qiyas :  dari  segi  kebahasaan  kata qiyas berarti  ukuran.  Yakni,  mengetahui  ukuran  hukum  sesuatu  dengan  menisbahkannya  kepada yang lain. Sementara dalam terminologi ulama ushul, qiyas adalah menghubungkan sesuatu yang belum  dinyatakan  hukumnya  oleh nash kepada  sesuatu  yang  telah  disebutkan  hukumnya  oleh nash dengan melihat kesamaan illat hukumnya. Istihsan, berarti mengikuti sesuatu yang menurut analisis nalar adalah baik. Sedangkan istilah menurut ulama Hanafiyah, sebagai pemakai metode ini  adalah  beralih  dari  satu  ketetapan qiyas kepada  hasil qiyas yang  lain  yang  dipandang  lebih baik. Uruf: yaitu seluruh tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa perkataan dan  perbuatan. Istishlah: ulama ushul menggunakan  dua  istilah,  yaitu istihlas yang  digunakan oleh ulama Hanabilah dan maslahah mursalah yang digunakan kalangan ulama Malikiyah. Secara semantik, istislah berarti  mencari  kemaslahatan  atau  kebaikan,  sedangkan  istilah al  maslahah
54 Al Yasa‟ Abu Bakar, Metode Istishlahi: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh, cet 1 (Jakarta: Kencana, 2016), h. 1
55 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Kairo: Dar al Fikr al „Arabi, tt), h. 115
56 Syamsul  Anwar, Muzakkirah  fi  Ushhul  al  Fiqh  II (Yogyakarta:  Fakultas  Syariah  dan  Hukum UIN Suka, 2012), h. 13
57 Muhammad „Abid Al Jabiri, Bunyah al „Aql al „Arabi, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah), h. 9 58 Irwansyah Saputra, “Perkembangan Ushul Fiqh”, Jurnal Syariah Hukum Islam 1, no. 1 (2018), h. 43
59 Muhammad Abu Zahrah, Loc.Cit
mursalah berarti  kemaslahatan-kemaslahatan  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  dalam  kajian hukum dan persoalan yang tidak dinyatakan dalam nash. Metode ini menetapkan hukum terhadap suatu  peristiwa  yang  belum  ada nash nya  dengan  mempertimbangkan  kepentingan mashlalah, yaitu memproteksi agama, jiwa, akan, harta dan keturunan
Al Dzari‟ah, secara  bahasa  berarti  jalan  yang  menghubungkan  dari  sesuatu  pada  sesuatu yang  lain.  Sedangkan  menurut  istilah  adalah  sesuatu  yang  akan  membawa  pada  perbuatan terlarang  dan  menimbulkan mafsadah atau  yang  membawa  pada  perbuatan-perbuatan  baik  yang mendatangkan maslahah. Al dzariah pertama harus ditutup dengan istilah sad al dzari‟ah. Jenis Al dzariah kedua  termasuk  perbuatan-perbuatan  baik  yang  harus  dibuka  kesempatan melaksanakannya, fath  adz  zari‟ah. Istishab, secara  bahasa  berarti  mencari  pemilikan,  yakni berusaha  menetapkan  ketentuan  hukum  tetap  menjadi  milik  sesuatu.  Sedangkan  menurut  istilah adalah menetapkan hukum dengan tetap memperlakukan hukum yang ada untuk saat ini dan yang akan  datang  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  sebelumnya,  sebelum  ada  dalil  yang mengubahnya.

## Poligami ala Syahrur dalam Perspektif Ushul Fikih
Pijakan Hukum Poligami dalam Wahyu
1. Al Qur‟an ۡلٱ  ِفِ ْاوُطِس ۡقُ ت  الََّأ  ۡمُتۡفِخ ۡنِإَو ىمتي أةَلِدََٰوَ ف ْاوُلِلۡدَ ت  الََّأ  ۡمُت ۡفِخ  ۡنِنَف  َعََٰبُرَو َثََٰلُ ثَو ََٰنَۡ ثَم ِءٓاَسِّنلٱ َنِّم مُكَل َباَط اَم ْاوُحِكنٱَف اَم  ۡوَأ
ْاوُلوُدَ ت  الََّأ ََٰٓنۡدَأ َكِلََٰذ ۡۚۡمُكُنََٰۡيَأ  ۡتَكَلَم

## ٣
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi:  dua,  tiga atau  empat.  kemudian  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  Berlaku  adil Maka  (kawinilah)  seorang  saja  atau  budak-budak  yang  kamu  miliki.  yang  demikian  itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuatan.” (QS. An-Nisa [4]: 3).
2. Hadist لوسر ناك الله صلى الله عليه وسلم اميف  ملت لاف يمست ااف لوقلو للديف مسقل كلتم لَّو

## كلما
“Dari  Aisyah  ra.  Ia  berkata  “Nabi  membagi  bagi  sesuatu  antara  istri-istrinya,  seadil-adilnya dan beliau berkata Ya Allah  ini cara pembagianku(yang dapat  aku  lakukan)maka  jangan  lah cela aku pada sesuatu  yang enkau miliki  (kecintaan dalam  hati) dan itu tak  dapat aku miliki (HR. Abu dawud dan Tirmidzi)
لئام هقشو ةمايقلاا مول ءاج اهملدا لىا لامف ن تاارمأ هل تناك نم لات صلى الله عليه وسلم بينلا نف ةرلرف بىا نع
Dari Abu hurairah ra. dari nabi saw bersabda: Siapa yang beristri dua orang lalu ia cenderung kepada  salah  seorang  diantara  keduanya  (tidak  adil)  maka  ia  datang  di  hari  kiamat  dengan badan miring (HR. Abu dawud Tirmidzi dan Ibnu Hibban)
Sampai di sini, pembacaan Syahrur terhadap QS An Nisa‟ ayat 3 di atas yang  kemudian menghasilkan  konsep  poligami  yang  berbeda  dengan  konsep  poligami  fikih  konvensional,  yaitu poligami  hanya  diperkenankan  dilakukan  oleh  laki-laki  kepada  perempuan  janda  yang  memiliki anak  yatim,  menurut  penulis,  hanya  dapat  terakui  dari  sisi  konteks  struktur  bahasa.  Sedangkan dari  konteks  sosial  kehidupan  era  Nabi,  saat  ayat  itu  diturunkan,  pembacaan  dan  pemaknaan Syahrur  tidaklah  tepat.  Syahrur  terlihat  mengabaikan  hadis  sebagai  sumber  kedua  hukum  Islam, sehingga  konteks  sosial  masyarakat  yang  banyak  diberitakan  melalui  hadis,  justru  absen  dalam ijtihad Syahrur.
Padahal,  melalui  hadis  dapat  diketahui,  bahwa  poligami  pada  saat  itu  dipratikkan  tidak hanya  untuk  menyelesaikan  persoalan  sosial  yang  menimpa  anak-anak  yatim,  tetapi  diterapkan juga dalam rangka yang, sama sekali, tidak dikaitkan dengan persoalan sosial. Memang, sebagian tindakan  poligami  dilakukan  dalam  rangka  pengentasan  problem  sosial,  sebagaimana  poligami yang  dilakukan  oleh  nabi  Muhammad  Saw.  Seperti  pernikahan  Nabi  dengan  Ummu  Salamah, Nabi  menikahinya  karena  Ummu  salamah  ditinggal  mati  oleh  suaminya,  Abdullah  bin  Abdul Asad  yang  meninggal  dalam  perang  Uhud.  Ummu  Salamah  ditinggal  mati  dengan  tanggungan anak-anak  yatim  yang  masih  kecil.  Tetapi  banyak  juga  di  antara  para  sahabat  Nabi  yang melakukan poligami yang bukan atas dasar pertimbangan sosial, terutama pengurusan anak-anak yatim. 60
Sementara  mengenai  pengetatan  hukum  kebolehan  poligami  seperti  yang  dilyakini Syahrur dan diundangnkan oleh Peraturan Perkawinan  Irak,  nampaknya memang  sejalan dengan beberapa  teori  ushul  fikih.  Dalam  teori qiyas, praktik  poligami  ini  dapat  dianalogikan  dengan praktik pernikahan monogami yang dihukumi haram sebab ketidak mampuan laki-laki memenuhi hak-hak  istri  dari  segi  apapun.  Al-Bujairami  menegaskan  bahwa  bagi  laki-laki  yang  tidak  dapat memenuhi hak istrinya maka pernikahannya dihukumi haram. 61
Dasar  yang  dijadikan  landasan  hukum  ialah  firman  Allah  Swt ,  “Dan  nikahkanlah  para lelaki  yang  membujang  serta  budakbudak  yang  salih  diantara  kalian” (QS.  Al-Nur[24]:  32). Dikuatkan oleh hadis Nabi Saw, “Barang siapa dari kalian yang mampu secara finansial maupun mental untuk menikah maka hendaklah menikah. Dan barang siapa yang tidak mampu demikian
60 Faqihuddin  Abdul  Kodir, Memilih  Monogami:  Pembacaan  atas  Al  Qur‟an  dan  Hadist  Nabi, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h. 107
61 Sulaiman  bin  Muhammad  al-Bujairami, Tuhfat  al-Habib  ala  Syarh  al-Khathib ,  jilid  3  (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 358
maka  hendaklah  berpuasa,  sebab  puasa  merupakan  penangkal ”. 62 Jika  pernikahan  itu  tidak dibutuhkan  dan  lelaki  tersebut  tidak  mampu  secara  lahir  dan  batin  maka  menikah  tidak diutamakan,  berdasar  firman  Allah  Swt,  “dan  hendaklah  orang-orang  yang  belum  mampu menikah untuk menjaga diri hingga Allah mencukupi mereka dari karunia-Nya” (QS. al-Nur: 33).
ketidak sanggupan laki-laki mewujudkan pemenuhan terhadap hak-hak istri setelah  akad nikah  dengan  berbagai  indikasi  kuat  yang  mengarah  pada  kesewenang-wenangan,  cidera,  dan dampak  negatif  yang  termuat  adalah illat, yang  dijadikan  sebagai  titik  temu  antara  pernikahan monogami  dan  pernikahan  poligami  yang  diduga  kuat  akan  membawa  kemafsadatan.  Dengan demikian, poligami yang menimbulkan bahaya dapat ditetapkan hukumnya melalui qiyas dengan pemenuhan  rukun qiyas sebagaimana  berikut:  (1) al  Ashl ,  yaitu  pernikahan  atas  dasar  ketidak mampuan  lelaki  memenuhi  hak-hak  istri;  (2) Hukm  al-Ashl ,  yaitu  haram;  (3) al-Far‟ ,  yaitu Poligami  atas  dasar  ketidak  mampuan  lelaki  memenuhi  hak-hak  istri;  (4)  al-Illat,  yaitu  tidak mampu  memenuhi  hak  istri  („ adam  al-ba‟ah )  serta  timbulnya darar dan mafsadat .  Oleh  karena itu, dapat diambil hasil bahwa poligami dengan kondisi demikian hukumnya adalah haram. 63
Hasil qiyas tersebut  dikuatkan  oleh  kaidah  fikih dar‟u  al-mafsadah  muqaddam ala  jalb al-mashlahah ,  mengabaikan mafsadat lebih  diutamakan  daripada  menggapai maslahat dan laa dlarar wa la dlirar, tidak boleh memunculkan bahaya untuk diri sendiri dan orang lain. 64 Dan jika ada  kekhawatiran  tidak  akan  mampu  berlaku  adil    di  antara  para  istri  dan  akan  yang  karenanya akan menyebabkan  terjadinya  keretakan  hubungan dalam keluarga baik antara  isteri  satu  dengan isteri  yang  lain,  antara  isteri  dengan  anak  dan  kerabat,  maka  poligami  sebaiknya  memang  tidak diamalkan.  Hal  ini  selaras  juga  dengan  teori ushul fikih sad dzari‟ah, yaitu  menutup,  mencegah segala  hal  yang  dimungkinkan  akan  membawa  kepada  kemafsadatan,  kesengsaraan  dan kedisharmonian. 65
Dengan  demikian  pandangan  Syahrur  dan  Peraturan  Perundang-Undangan  Perkawinan Irak  mengenai  keharusan  diberlakukannya  pengetatan  terhadap  praktik  poligami  selaras  dengan cita ushul fikih, tetapi konsep poligaminya yang hanya membolehkan poligami kepada para janda yang memiliki anak yatim, menemukan jalan buntu legitimasinya dalam ilmu ushul fikih, dengan kata lain, pandangan  Syahrur tersebut tidak sejalan dengan ketetapan yang digariskan oleh ushul fikih dan  tidak  sesuai  dengan  fakta  historis  saat  ayat  Al  Quran  diturunkan.  Hal  ini  disinyalir
62 Muhammad  bin  Ismail  al-Bukhari, Shahih  al-Bukhari ,  jilid  7  (Beirut:  Dar  Thauq  al-Najah, 2001), h. 3 63 Muhammad Fashihuddin, “Telaah Hukum Poligami di Indonesia dalam Kajian Qiyas”, Sakina: Journal of Family Studies 5, no. 2 (2021), th.
64 Abdurrahman  bin  Abu  Bakr  al-Suyuthi, al-Asybah  wa  al-Nadhair ,  (Beirut:  Dar  al-Kutub  al- Ilmiyyah, 1990), h. 7
65 Abd. Basit Misbachul Fitri, “Poligami Dalam Perspektif Syadz Ad-Dzari‟ah”, Usratuna 4, no. 1 (2020), h. 2
karena  abainya  Syahrur  kepada  teks-teks  hadis  yang  merupakan  sumber  hukum  kedua  dalam penggalian hukum Islam. Sumber hukum yang telah disepakati oleh ulama. Muttafaq.

## KESIMPULAN
Baik  ulama  klasik  dan  konvensional,  Syahrur,  maupun  Peraturan  Perkawinan  Irak memiliki pandangan yang sama, bahwa praktik poligami hanya boleh dilakukan maksimal kepada empat  perempuan.  Yang  berbeda  di  antara  mereka  adalah,  para  ulama  klasik  dan  konvensional tidak  mempersyaratkan  janda  sebagai  syarat  kualitas  perempuan  yang  hendak  dipoligami,  yang mereka  persyaratkan  hanyalah  keadilan.  Sementara  Syahrur  dengan  memakai  teori  lingustik- historis-ilmiah  dan  intertektualitas  serta hudud, miliknya,  menggariskan  bahwa  peraturan berpoligami harus dilimiti, dibatasi  ke dalam dua batas. Batas pertama ia sebut dengan hudud al kam, dan hudud  al  kayf untuk  istilah  batas  kedua. Hudud al  kam, hanya  membolehkan  laki-laki berpoligami kepada minimal dua orang perempuan dan maksimal empat orang perempuan, tidak boleh  berpoligami  melampaui  batas  maksimal  empat.  Sementara hudud  al  kayf, yaitu  hanya perempuan yang berstatus janda dan memiliki anak.
Konsep  poligami  Syahrur  ini,  meski  tidak  secara  total,  nampaknya  menemukan implementasinya  dalam  Peraturan  Perkawinan  Irak  Pasal  3  Ayat  4-5  Tahun  1963.  Hanya  saja, dalam Peraturan Perkawinan  Irak tidak disebutkan secara jelas apakah perempuan janda tersebut harus  memiliki  anak  yatim  atau  tidak,  dibanding  dengan  konsep  poligami  Syahrur,  Peraturan Perkawinan  Irak  terlihat  begitu  longgar,  karena  tidak  memberlakukan  syarat-syarat  poligami umumnya terhadap perempuan janda, seperti keadilan sebagaimana Syahrur.
Konsep  poligami  Syahrur,  dalam  lensa  ushul  fikih  mengandung  kelemahan  dan kesesuain.  Kelemahannya  adalah  absennya  teks-teks  hadis  dalam  “ijtihad”  Syahrur  karenanya mata  Syahrur  abai  untuk  melihat  konteks  sosial  Nabi  dan  sahabatnya  yang  merupakan  pijakan penting  untuk  menemukan  fakta  historis  sebagai  pertimbangan  penting  dalam  berijtihad. Sedangkan  kesesuiannya  adalah  adanya  semangat  yang  sama  antara  konsep  Syahrur  dan  konsep yang dihasilkan oleh kajian ushul fikih dalam hal memperketat peraturan kebolehan berpoligami.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd. Basit Misbachul Fitri, “Poligami Dalam Perspektif Syadz Ad-Dzari‟ah”, Usratuna 4, no. 1 (2020)
Abdurrahman  bin  Abu  Bakr  al-Suyuthi, al-Asybah  wa  al-Nadhair ,  (Beirut:  Dar  al-Kutub  al- Ilmiyyah, 1990)
Abdurrahman Gahazaly, Fiqh Munakahat , (Jakarta: Kencana, Perpustakaan Nasional, 2006)
Abu  „Abdillah  Muhammad  Ibn  Ahmad  al  Anshari  al  Qurthubi, al  Jami‟  li  Ahkam  al  Qur‟an , (Kairo: Dar al Katib al „Arabi li al Thiba‟ah wa al Nasyr, 1992)
Al Yasa‟ Abu Bakar, Metode Istishlahi: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh, cet 1 (Jakarta: Kencana, 2016)
Faqihuddin  Abdul  Kodir, Memilih  Monogami:  Pembacaan  atas  Al  Qur‟an  dan  Hadist  Nabi,
(Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005)
Firman  Nurdianysah,  “Pendapat  Muhammad  Syahrur  tentang  Poligami  serta  Relevansinya  bagi Rencana Perubahan KHI”, Al Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law 8, no. 2 (2018)
Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, III, cet I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999) Irwansyah Saputra, “Perkembangan Ushul Fiqh”, Jurnal Syariah Hukum Islam 1, no. 1 (2018) Khoiruddin  Nasution  dkk, Hukum  Perkawinan  dan  Warisan  di  Dunia  Muslim  Modren,
(Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012)
Khoiruddin  Nasution, Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia  dan  Perbandingan  Hukum Perkawinan  di  Dunia  Muslim  dengan  Pendekatan  Integratif-Interkonektif, cetakan  II (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZAFFA, 2009)
Khoiruddin Nasution, Riba Dan Poligami, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996) Moh  Mujibur  Rohman,  “Hukum  Keluarga  Islam  Irak;  Menakar  Historis  dan  Socio  Cultural Masyarakat dalam Ber-Fiqh”, Asasi: Jurnal of Islamic Family Law 1, no. 2 (2021)
Mohammad  Jailani  dan  Nur  Kholis,  “Kajian  Pendekatan  Hermeneutika  dalam  Tafsir  Al-Qur‟an Perspektif Ulama Muslim Kontemporer”, Journal Of Qur'Ᾱn and HadῙth Studies 10, no. 1 (2021)
Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Kairo: Dar al Fikr al „Arabi, tt)
Muhammad bin Idris al-Syafi‟i, al-Umm, edisi Muzni jilid V (ttp:tnp., tt)
Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari , (Beirut: Dar Thauq al-Najah, 2001)
Muhammad  Fashihuddin,  “Telaah  Hukum  Poligami  di  Indonesia  dalam  Kajian  Qiyas”, Sakina: Journal of Family Studies 5, no. 2 (2021)
Muhammad Syahrur, al Kitab wa al-Qur‟an: Qiraah Mu‟ashirah, (Suriah: al Ahali, tt)
Muhammad  Syahrur, Metodologi  Fiqh  Islam  Kontemporer ,  alih  bahasa  Sahiron  Syamsudin,
(Yogyakarta: Elsaq Press, 2004)
Muhammad Syahrur, Nahwa al Ushul al Jadidah li al Fiqh al Islami, (Suriah: Al Ahali, 2000) Muhyar  Fanani, Fiqh  Madani:  Konstruksi  Hukum  Islam  di  Dunia  Modren, (Yogyakarta:  LKiS, 2009)
Nilfatri, dkk, Fiqh Kontemporer, (Banyumas, CV Pena Persada, 2021)
Nur  Khosiah,  dkk,  “Poligami  Perspektif  Muhammad  Abduh  Dan  Muhammad  Syahrur”, Jurnal Imtiyaz 5 no. 2 (2021)
Riyan Erwin Hidayat, ”Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur”, Jurnal Tana Mana 1, no. 2 (2020)
Shams al-Din al-Sarakhsi, Al Mabsuth, jilid V, (Beirut: Dar Al Ma‟rufah, 1989)
Sulaiman  bin  Muhammad  al-Bujairami, Tuhfat  al-Habib  ala  Syarh  al-Khathib ,  (Beirut:  Dar  al- Fikr, 1995)
Syamsul Anwar, Muzakkirah fi Ushhul al Fiqh II (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suka, 2012)
Syihabuddin  Qalyubi, Stilistika  Al  Quran:  Makna  di  Balik  Kisah  Ibrahim, (Yogyakarta:  LKiS, 2009)
Tahir Mahmood, Family Law in the Muslim World (New Dehli: The Indian Law Institute, 1972) Taqyudin Abu bakar, Kifayat al-akhyar fi halli ghayat-al ikhtishar, Dar al-khair (Damaskus: Dar al-khair, tt)
Tim  Redaksi, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta:  Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan Nasional Balai Pustaka, th.2000)
Wahbah al Zuhaili, al Tafsir Munir fi al Aqidah wa al Syari‟ah wa al Manhaj , (Beirut: Dar al Fikr al Mu‟ashir, 1991)
Yassirly  Amrona  Rosyada,  “Poligami  Dan  Keadilan  Dalam  Pandangan  Muhammad  Syahrur:
Studi Rekonstruksi Pemikiran”, Profetika: Jurnal Studi Islam 18, no. 2 (2017)
Yassirly  Amrona  Rosyada,  “Poligami  Dan  Keadilan  Dalam  Pandangan  Muhammad  Syahrur: Studi Rekonstruksi Pemikiran”, Profetika, Jurnal Studi Islam 18, No. 2 (2017)
Zaini  Nasohah, Poligami  Hak  Keistimewaan  Menurut  Syariat  Islam ,  (Kuala  Lumpur:  Cergas, t.th), h, 1.
Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh , (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,1995)