INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 5943-5959 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tanggung Gugat Penyedia Layanan Rapid Test Selaku Pelaku Usaha Atas Kerugian Calon Penumpang Selaku Konsumen
Prilly Zefanya Tandra
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Email: prillytandra31@gmail.com

## Abstrak
Pesawat udara sebagai alat pengangkut penumpang dari satu tempat menuju ke tempat lain dengan waktu  yang  efisien,  sangat  membantu  dan  mempermudah  kehidupan  manusia.  Namun  seringkali dalam prosesnya terdapat berbagai permasalahan. Pada masa pandemi COVID-19, terdapat berbagai persyaratan  penerbangan  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  guna  mencegah  penyebaran  virus COVID-19  dimasyarakat.  Salah  satu  syaratnya  adalah  wajib  melampirkan  hasil  Rapid  Test  sebelum melakukan perjalanan udara. Akan tetapi, tidak jarang terdapat calon penumpang sebagai konsumen yang  mengalami  gagal  berangkat  dikarenakan  pelaku  usaha  yang  menyelenggarakan  layanan  Rapid Test,  tidak  dapat  mengeluarkan  hasil  Rapid  Test  sesuai  dengan  waktu  yang  telah  diperjanjikan. Keterlambatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi calon penumpang. Atas kerugian yang dialami oleh konsumen, maka pelaku usaha bertanggung gugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Bentuk  tanggung  gugat  pelaku  usaha  dalam  penelitian  ini dapat  berupa  pengembalian  uang  atau  penggantian  jasa  yang  sejenis  atau  setara  nilainya  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Tanggung Gugat, Pandemi COVID-19.

## Abstract
Aircraft as a means of transporting passengers from one place to another with an efficient time, is very helpful and makes human life easier. But often in the process there are various problems. During the COVID-19 pandemic, the Goverment issued various flight requirements to prevent the spread of the COVID-19 virus in the community. One of the conditions is that it is mandatory to attach the results of the  Rapid  Test  before  traveling  by  air.  However,  it  is  not  uncommon  for  prospective  passengers  as consumers to experience failure to depart because the business actor providing the Rapid Test service cannot issue the Rapid Test results in accordance with the agreed time. The delay results in losses for prospective  passengers.  For  loses  suffered  by  consumers,  business  actors  are  liable  based  on  Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The form of liability of business actors in this study can be in the form of refunds or replacement of services of the same type or equivalent in value in accordance with statutory provisions. The method used in this research is normative juridical research method.
Keyword: Keywords contain basic ideas or concepts that represent the field under study; Thenumber of keywords is between 3-5 Phrases and are sorted alphabetically.

## PENDAHULUAN
Pada hakekatnya manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi antar sesama dan  lingkungannya.  Hal  tersebut  merupakan  kebutuhan  manusia  sehingga  manusia  cenderung melakukan  perpindahan  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain,  yang  dikenal  dengan  istilah  mobilitas penduduk.  Kebutuhan  manusia  akan  mobilitas  dapat  terpenuhi  dengan  hadirnya  transportasi sebagai sarana yang mendukung perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dalam jumlah yang lebih besar.
Seiring berkembangnya teknologi, berkembang pula sistem transportasi baru yakni dengan diciptakannya pesawat terbang sebagai sarana transportasi udara yang memberikan jasa angkutan secara efisien, aman, dan nyaman. Keberadaan transportasi udara membantu perpindahan orang dan/atau  barang  melewati  batas  wilayah  baik  di  dalam  maupun  luar  negeri  dalam  waktu  yang singkat,  sehingga  penggunaan  transportasi  udara  merupakan  hal  yang  lazim  dilakukan  oleh masyarakat saat ini.
Kegiatan penggunaan alat pengangkut (pesawat udara) untuk mengangkut penumpang ke tempat  tujuan  yang  telah  disepakati  dengan  pembayaran  sejumlah  uang  dikenal  dengan  istilah pengangkutan  udara  niaga  atau  pengangkutan  sebagai  usaha  (Abdul,  2013).  Sebelum  kegiatan pengangkutan  dengan  pesawat  udara  dilaksanakan,  harus  didahului  dengan  sebuah  perjanjian pengangkutan. Adapun perjanjian pengangkutan diatur dalam Pasal 1 Angka 29 Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2009  Tentang  Penerbangan  (selanjutnya  disebut  UU  Penerbangan)  yang menentukan  bahwa,  “Perjanjian  Pengangkutan  Udara  adalah  perjanjian  antara  pengangkut  dan pihak  penumpang  dan/atau  pengirim  kargo  untuk  mengangkut  penumpang  dan/atau  kargo
dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain.”
Bahwa dalam menyelenggarakan penerbangan udara, selain diperlukan sarana transportasi yakni  pesawat  udara,  diperlukan  juga  ketersediaan  prasarana  transportasi  yakni  bandar  udara (selanjutnya  disebut  bandara),  dimana  fungsi  bandara  menjadi  hal  yang  penting  dalam  proses pengangkutan  menggunakan  pesawat  udara.  Adapun  lembaga  yang  kegiatan  utamanya mengoperasikan  bandar  udara  untuk  pelayanan  umum  adalah  Badan  Usaha  Bandar  Udara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 43 UU Penerbangan.
Badan  Usaha  Bandar  Udara  yang  pendapatannya  bersumber  dari  penyelenggaraan pengangkutan dengan pesawat udara, pada beberapa tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2020 mengalami  penurunan  karena  kemunculan  penyakit  akibat  coronavirus  berjenis  Sars-CoV-2 (selanjutnya disebut COVID-19) yang memiliki gejala deman, batuk kering, dan rasa lelah. Adapun gejala  lain  yang  dapat dirasakan  oleh  sebagian  orang  adalah  rasa nyeri  dan  sakit, tersumbatnya hidung,  sakit  tenggorokan,  sakit  kepala,  konjungtivitis,  diare,  hilangnya  indera  perasa  atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Penularan virus ini juga cukup cepat menyebar  dari orang ke orang, ketika penderita COVID-19 mengeluarkan percikan- percikan  yang  keluar  dari  hidung  atau mulut  saat  bersin,  bicara,  maupun  batuk.  Mudahnya  cara penularan  COVID-19  dan  banyaknya  gejala-gejala  yang  ditimbulkan  semakin  berdampak  pada jumlah manusia yang terinfeksi virus tersebut. Bahkan pada 15 Februari 2020 lalu, Tedros Adhanom Ghebreyesus selaku Direktur Jenderal World Health Organization (WHO) melaksanakan konferensi pers  untuk  mengumumkan  bahwa  coronavirus  ini  dikategorikan  sebagai  pandemi  global dikarenakan  jumlah  manusia  yang  terinfeksi  virus  corona  pada  saat  itu  berjumlah  121.000  orang yang tersebar dibanyak negara.
Sama halnya dengan di Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana  Nasional  serta  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  25  Tahun  2020  Tentang Pengendalian  Transportasi  Selama  Masa  Mudik  Idul  Fitri  Tahun  1441  Hijriah  dalam  Rangka Pencegahan  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19),  mengakibatkan  adanya  limitasi terhadap  mobilitas  penduduk  khususnya  mobilitas  menggunakan  pesawat  udara.  Hal  ini dikarenakan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi dengan menggunakan sarana pengangkutan dapat meningkatkan risiko penyebaran COVID-19.
Seiring  berjalannya  waktu  terjadi  pemulihan  dari  pandemi  COVID-19,  dibuktikan  dengan dibuka  kembali  sebagian  sektor  kehidupan  masyarakat  termasuk  sektor  transportasi  umum (transportasi  udara)  dalam  rangka  menuju  normalisasi  atau  adaptasi  kebiasaan  baru  (dikenal dengan istilah new normal). Proses pengangkutan menggunakan pesawat udara dapat beroperasi kembali namun dengan berbagai pembatasan dan syarat berdasarkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Salah satu syarat yang dikeluarkan oleh Pemerintah saat itu adalah
syarat penerbangan bagi penumpang pesawat udara untuk wajib melakukan Rapid Diagnostic Test (selanjutnya disebut Rapid Test) sebelum keberangkatan. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Gugus Tugas  Percepatan  Penanganan  Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)  Nomor  9  Tahun  2020 Tentang  Perubahan  atas  Surat  Edaran  Nomor  7  Tahun  2020  Tentang  Kriteria  dan  Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
Bahwa  pada  Huruf  F  Angka  2  Huruf  b  Surat  Edaran  Gugus Tugas  Percepatan  Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor  7  Tahun  2020  Tentang  Kriteria  dan  Persyaratan  Perjalanan  Orang  dalam  Masa  Adaptasi Kebiasaan  Baru  Menuju  Masyarakat  Produktif  dan  Aman  Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19) menentukan  bahwa  persyaratan  perjalanan  orang  dengan  transportasi  umum  darat, perkeretaapian,  laut,  dan  udara  harus  memenuhi  persyaratan  yang  mana  salah  satunya  adalah menunjukkan  surat  keterangan  uji  tes  Polymerase  Chain  Reaction  (selanjutnya  disebut  PCR) dengan hasil negatif atau surat keterangan uji Rapid Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 (empat  belas)  hari  pada  saat  keberangkatan.  Dengan  demikian,  dapat  dipahami  bahwa  seorang penumpang  domestik  yang  tidak  dapat  menunjukkan  hasil  rapid  test  atau  PCR,  tidak  dapat melakukan perjalanan atau berangkat menggunakan transportasi umum (pesawat udara) meskipun penumpang tersebut telah memiliki tiket pesawat.
Rapid Test adalah sebuah metode tes menggunakan alat cartridge dengan bahan darah dari vena di ujung jari sebagai sampel. Rapid Test berfungsi untuk mendeteksi antibodi dalam tubuh ketika terinfeksi virus. Sesuai dengan namanya, hasil dari rapid test ini dapat langsung diketahui dalam jangka waktu singkat yang umumnya hanya membutuhkan sekitar 15 menit. Pada saat itu, rapid  test  dapat  dilakukan  diberbagai  fasilitas  pelayanan  kesehatan  antara  lain  rumah  sakit, puskesmas, klinik, dan lain sebagainya; atau dapat juga dilakukan diluar itu selama dilakukan oleh tenaga kesehatan.
Sebagai  wujud  penindaklanjutan  terhadap  Surat  Edaran  Gugus  Tugas  Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi  Kebiasaan  Baru  Menuju  Masyarakat  Produktif  dan  Aman  Coronavirus  Disease  2019 (COVID-19), maka badan usaha bandara di Indonesia bekerja sama dengan mitra kerja penyedia layanan fasilitas kesehatan atau laboratorium terpilih untuk menyelenggarakan layanan rapid test yang terbuka secara umum khusus area bandara agar para penumpang yang hendak melakukan perjalanan udara dapat dengan mudah melakukan pemeriksaan rapid test. Akan tetapi, pada saat itu tidak jarang ditemukan para penumpang yang gagal berangkat karena menunggu hasil rapid test, atau dengan kata lain hasil rapid test terlambat keluar sehingga mengakibatkan penumpang tidak dapat melakukan perjalanan udara.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  terdapat  kasus  yang  dialami  oleh  seorang  calon penumpang dengan inisial AJ sebagaimana dilansir melalui laman berita Kompas.com. Bahwa AJ merupakan  seorang  calon  penumpang  pesawat  udara  maskapai  LA  yang  ditunda keberangkatannya menjadi keesokan harinya karena hasil rapid test AJ di layanan fasilitas rapid test Bandara  Fatmawati  Soekarno  Bengkulu,  baru  keluar  setelah  2  (dua)  jam  kemudian.  Menurut keterangan  AJ,  rapid  test  yang  disediakan  oleh  pihak  Bandara  sangat  lamban  dan  tidak  sesuai dengan  apa  yang  disebutkan  dalam  brosur  yang  disebarkan  melalui  media  sosial  dimana  hasil rapid test bisa didapat dalam waktu 30 (tiga puluh) menit. Namun faktanya hasil tes baru keluar setelah  2  (dua)  jam.  Hal  ini  dikarenakan  keterbatasan  jumlah  petugas  yang  dapat  melakukan pemeriksaan  rapid  test  di  Bandara  sehingga  berdampak  buruk  pada  efisiensi  layanan  yang diberikan.  Menurut  keterangan  General  Manager  PT  AP  sebagai  badan  usaha  bandara  dengan inisial S menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat menambah petugas yang melakukan rapid test karena pihaknya bekerja sama dengan pihak PT KF untuk melakukan pemeriksaan rapid test, yang mana pengoperasiannya dilakukan oleh PT KF dengan standar protokol kesehatan tertentu seperti penggunaan alat pelindung diri (APD) lengkap saat melakukan rapid test.
PT  AP  sebagai  pengelola  Bandara  Fatmawati  mengadakan  hubungan  kerja  sama  dengan mitra  kerjanya  yakni  PT  KF  selaku  penyedia  fasilitas  kesehatan  yang  menyelenggarakan  layanan rapid  test  di  Bandara  Fatmawati.  Terdapat  hubungan  hukum  antara  kedua  belah  pihak  yang didasarkan pada perjanjian kerja sama, sehingga menimbulkan konsekuensi yakni: kewajiban bagi PT  KF  untuk  menyelenggarakan  dan  mengoperasikan  uji  tes  cepat  (rapid  test)  di  Bandara Fatmawati  dengan  mengatasnamakan  PT  AP  sebagai  pihak  penyelenggara  layanan  rapid  test  di area  bandara;  serta  wajib  memberikan  layanan  rapid  test  dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  menit. Bahwa  terdapat  keterlibatan  PT  KF  sebagai  pihak  yang  mengoperasikan  layanan  rapid  test  di bandara yang dikelola oleh PT AP tersebut, apabila layanan rapid test yang diberikan menimbulkan kerugian  bagi  calon  penumpang.  Keterlibatan  ini  diketahui  secara  jelas  dengan  adanya  tenaga medis  dari  pihak  PT  KF  yang  bertugas  mengoperasikan  rapid  test  dan  mengeluarkan  surat keterangan  berdasarkan  hasil  tes  tersebut  yang  mana  nantinya  akan  digunakan  oleh  calon penumpang untuk memenuhi syarat keberangkatan menggunakan pesawat udara.
Disepakatinya pelaksanaan pengujian rapid test oleh petugas rapid test di bandara kepada calon penumpang dibuktikan dengan adanya pembayaran sejumlah uang atau perbuatan lainnya. Oleh  sebab  itu,  berdasarkan  kasus  sebagaimana  diuraikan  sebelumnya  dapat  dipahami  bahwa dalam  hal  ini  AJ  merupakan  konsumen  dan  PT  AP  merupakan  pelaku  usaha  yang menyelenggarakan rapid test berdasarkan perjanjian. Sedangkan calon penumpang dengan PT KF tidak  terdapat  hubungan  hukum  berdasarkan  perjanjian,  mengingat  PT  KF  hanya  memiliki perjanjian  kerja  sama  dengan  PT  AP  untuk  mengoperasikan  layanan  rapid  test  tersebut  di  area bandara.
Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa layanan rapid test di Bandara Fatmawati menunjukkan ketidakseimbangan hubungan hukum antara kedua belah pihak. AJ selaku konsumen mendapat  perbedaan  antara  informasi  yang  disebar  di  media  sosial  dengan  fakta  yang  terjadi terkait  layanan  rapid  test  di  bandara  sehingga  mengalami  kerugian  oleh  karena  PT  AP  selaku pelaku  usaha  yang  menyelenggarakan  rapid  test  di  bandara  telah  melanggar  komitmennya (kewajiban)  untuk  menyediakan  layanan  rapid  test  selama  30  (tiga  puluh)  menit.  Kerugian  yang dialami  oleh  AJ  adalah  gagal  berangkat  dan  keberangkatannya  harus  ditunda  keesokan  harinya sehingga kegiatan yang telah diagendakan otomatis harus dibatalkan dan kemungkinan terdapat biaya-biaya  tertentu  berupa  biaya  menginap,  biaya  makan,  transportasi,  dan  biaya  lainnya  yang harus dikeluarkan oleh AJ selama menunggu waktu keberangkatannya di esok hari.
Adapun  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah:  “Apakah  PT  AP sebagai pelaku usaha yang menyelenggarakan rapid test di bandara yang mengakibatkan kerugian kepada  AJ  selaku  konsumen,  bertanggung  gugat  atas  kerugian  tersebut  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?”
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  mengkaji  tanggung  gugat  PT  AP sebagai pelaku usaha terhadap calon penumpang AJ selaku konsumen yang mengalami kerugian karena keberangkatannya tertunda akibat keterlambatan hasil rapid test.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif  dimana hukum  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan  (law  in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Asikin, n.d.). Menurut Soekanto dan Mamudji, penelitian dengan jenis  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan  dimana  penelitian  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soekanto, 1985). Dengan demikian, penulis melakukan studi  pustaka  yang  mengacu  pada  norma  hukum  perlindungan  konsumen  yang  terdapat  dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk pembahasan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Terciptanya hukum perlindungan konsumen didasari oleh hubungan yang bersifat dependen antara  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Dalam  hubungan  tersebut  seringkali  konsumen  dirugikan karena  tidak  adanya  keterlibatan  konsumen  dalam  keseluruhan  proses  produksi  suatu  barang dan/atau  jasa  yang  dilakukan  oleh  pihak  pelaku  usaha,  dengan  kata  lain  posisi  konsumen  lebih lemah  apabila  dibandingkan  dengan  posisi  pelaku  usaha.  Oleh  karena  itu  diperlukan  hukum perlindungan  konsumen  sebagai  dasar  hukum  yang  melindungi  dan  meningkatkan  harkat  dan martabat konsumen sehingga posisi konsumen dan pelaku usaha menjadi setara atau seimbang.
Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen (selanjutnya  disebut  UU  Perlindungan  Konsumen)  menentukan  bahwa,  “perlindungan  konsumen adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan kepada  konsumen”.  Selaras  dengan  pendapat  Az.  Nasution yang  menyatakan  bahwa  hukum perlindungan  konsumen  adalah  keseluruhan  asas-asas  dan  kaidah-kaidah  yang  mengatur  dan melindungi  konsumen  dalam  hubungan  dan  masalah  penyediaan  dan  penggunaan  produk (barang  dan/atau  jasa)  antara  penyedia  dan  penggunaannya,  dalam  kehidupan  bermasyarakat (Nasution, n.d.). Dengan demikian, dapat  dipahami bahwa hukum perlindungan konsumen pada dasarnya  dibentuk  karena  adanya  kesadaran  akan  posisi  konsumen  dan  pelaku  usaha  yang seringkali  tidak  seimbang  sehingga  keberadaan  UU  Perlindungan  Konsumen  menjadi  instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pelaku usaha dan konsumen.
Berdasarkan  uraian  diatas,  terlihat  adanya  2  (dua)  subyek  utama  dalam  UU  Perlindungan Konsumen  yakni  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Pasal  1  Angka  2  UU  Perlindungan  Konsumen menentukan bahwa, “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain  dan  tidak  untuk  diperdagangkan.”  Lebih  lanjut  dalam  Pasal  1  Angka  3  UU  Perlindungan Konsumen  menga tur  mengenai,  “pelaku  usaha  adalah  setiap  orang  perseorangan  atau  badan usaha,  baik  yang  berbentuk  badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  negara  Republik  Indonesia,  baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi” .
Bahwa  berdasarkan  kasus  yang  diuraikan  sebelumnya,  dapat  dipahami  bahwasanya  AJ sebagai  calon  penumpang  merupakan  seorang  konsumen  yang  menggunakan  jasa  untuk kepentingan dirinya sendiri berupa jasa dari pihak PT AP yang bekerja sama dengan PT KF untuk memberikan layanan rapid test di Bandara Fatmawati. Bahwa PT AP yang bekerja sama dengan PT KF dalam hal ini merupakan pelaku usaha yang mana berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan  usaha  di  wilayah  Republik  Indonesia.  Perlu  untuk  diketahui  bahwa  dalam  hal  ini  AJ merupakan konsumen dan PT AP merupakan pelaku usaha yang menyelenggarakan rapid test di Bandara Fatmawati. AJ sebagai konsumen tidak memiliki hubungan hukum berdasarkan perjanjian dengan  PT  KF,  mengingat  PT  KF  hanya  memiliki  perjanjian  kerja  sama  dengan  PT  AP  untuk mengoperasikan layanan rapid test tersebut di area bandara. Dengan demikian dalam kasus ini, PT AP  yang  merupakan  pelaku  usaha  karena  penyelenggaraan  rapid  test  di  Bandara  Fatmawati mengatasnamakan PT AP.
Keterlibatan kedua belah pihak yakni AJ sebagai konsumen dan PT AP sebagai pelaku usaha tentu menimbulkan hubungan hukum. Menurut Soeroso hubungan hukum ialah hubungan antara dua  atau  lebih  subjek  hukum.  Dalam  hubungan  hukum  ini  hak  dan  kewajiban  pihak  yang  satu
berhadapan  dengan  hak  dan  kewajiban  pihak  yang  lain  (Soeroso,  2016).  UU  Perlindungan Konsumen  mengatur  mengenai  masing-masing  hak  dan  kewajiban  konsumen  maupun  pelaku usaha.  Adapun  hak  konsumen  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4  UU  Perlindungan  Konsumen adalah sebagai berikut:
a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa  tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Selain hak konsumen, UU Perlindungan Konsumen dalam ketentuan Pasal 5 juga mengatur mengenai kewajiban konsumen, yaitu:
1) membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau  pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Tidak hanya hak dan kewajiban konsumen, namun pelaku usaha juga memiliki hak-hak yang dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen, yaitu:
a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
c. hak  untuk  melakukan  pembelaan  diri  sepatutnya  di  dalam  penyelesaian  hukum  sengketa konsumen;
d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Lebih  lanjut  dalam  Pasal  7  UU  Perlindungan  Konsumen  mengatur  mengenai  kewajiban
pelaku usaha, yakni:
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji,  dan/atau  mencoba  barang  dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat  penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Berdasarkan  uraian  mengenai  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak,  dapat  dikatakan bahwa  PT  AP  sebagai  pelaku  usaha  tidak  menjalankan  kewajibannya  terhadap  AJ  sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Huruf B, F, dan G UU Perlindungan Konsumen. AJ sebagai konsumen tidak mendapatkan haknya yakni hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,  apabila  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak  sebagaimana mestinya. Hal tersebut dikarenakan PT AP sebagai pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan,  dan  pemeliharaan;  tidak  memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas kerugian  akibat  penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang diperdangkan; serta tidak memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Dikatakan bahwa PT AP tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai  kondisi  dan  jaminan  jasa  yang  akan  diberikannya  adalah  ketika  terdapat  perbedaan informasi yang diterima oleh AJ selaku konsumen melalui brosur di media sosial dengan fakta yang terjadi di lapangan, dimana dalam brosur yang beredar di media sosial layanan pemeriksaan rapid test dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) menit. Namun faktanya hasil rapid test AJ baru keluar setelah 2 (dua) jam. Perbedaan informasi yang diterima oleh AJ dengan fakta yang terjadi menimbulkan kerugian terhadap AJ selaku konsumen yang menggunakan jasa pemeriksaan rapid test oleh PT AP. Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, hak atas informasi ini sangat penting karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen dapat juga merupakan salah  satu  bentuk  cacat  produk,  yaitu  yang  dikenal  dengan  cacat  instruksi  atau  cacat  karena
informasi  yang  tidak  memadai.  Informasi  yang  memadai  dimaksudkan  agar  konsumen memperoleh  gambaran  yang  benar  tentang  suatu  produk,  sehingga  konsumen  dapat  memilik produk  yang  diinginkan  atau  sesuai  dengan  kebutuhannya  serta  terhindar  dari  kerugian  akibat kesalahan dalam penggunaan produk (Miru & Yodo, 2015).
Lebih lanjut, AJ mengalami gagal berangkat dan keberangkatannya harus ditunda keesokan harinya  dikarenakan  terlambat  keluarnya  hasil  rapid  test  sehingga  mengakibatkan  AJ  harus membatalkan kegiatan yang telah diagendakannya serta kemungkinan mengeluarkan biaya-biaya seperti  biaya  makan,  biaya  menginap,  biaya  transportasi,  dan  biaya  lainnya.  Dalam  hal  kerugian tersebut,  PT  AP  selaku  pelaku  usaha  tidak  memberikan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian  atas  kerugian  tersebut,  bahkan jasa  yang  diterima  atau  dimanfaatkan  oleh  AJ  tidak sesuai dengan perjanjian.
Bahwa perlindungan konsumen dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen, yaitu:
a. Asas  manfaat  dimaksudkan  untuk  mengamanatkan  bahwa  segala  upaya  dalam penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  harus  memberikan  manfaat  sebesar-besarnya  bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
b. Asas  keadilan  dimaksudkan  agar  partisipasi  seluruh  rakyat  dapat  diwujudkan  secara  maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
c. Asas  keseimbangan  dimaksudkan  untuk  memberikan  keseimbangan  antara  kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;
d. Asas  keamanan  dan  keselamatan  konsumen  dimaksudkan  untuk  memberikan  jaminan  atas keamanan  dan  keselamatan  kepada  konsumen  dalam  penggunaan,  pemakaian  dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan  memperoleh  keadilan  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen,  serta  negara menjamin kepastian hukum.
Namun  selain  asas-asas  sebagaimana  disebutkan  diatas,  terdapat  asas  lain  yang  penting untuk  diberlakukan  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  yaitu  asas  itikad  baik  yang dikenal  dalam  hukum  perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1338  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (selanjutnya  disebut  KUH  Perdata).  Bahwa  dalam  Pasal  1338  KUH  Perdata menentukan,  “semua  persetujuan  yang  dibuat  sesuai  dengan  undang -undang  berlaku  sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang- undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan i tikad baik.” Secara implisit, asas ini diberlakukan dalam  UU  Perlindungan  Konsumen  dimana  pelaku  usaha  wajib  beritikad  baik  dalam  melakukan
kegiatan usahanya, begitu pula dengan konsumen wajib beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian  barang  dan/atau  jasa.  Perlu  untuk  diketahui  bahwa  dalam  kasus  ini,  AJ  sebagai konsumen  dan  PT  AP  sebagai  pelaku  usaha  memiliki  hubungan  hukum  atas  dasar persetujuan/perjanjian jual beli. Menurut Hidayat sebagaimana dikutip oleh Tira Nur Fitria, jual beli adalah  suatu  kegiatan  tukar  menukar  barang  dengan  barang  lain  dengan  tata  cara  tertentu. Termasuk  dalam  hal  ini  adalah  jasa  dan  juga  penggunaan  alat  tukar  seperti  uang  (Fitria,  2017). Bahwa  dalam  Pasal  1457  KUH  Perdata  m enyatakan  bahwa,  “jual  beli  adalah  suatu  persetujuan, dengan  mana  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk  menyerahkan  suatu  kebendaan,  dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.” Atas dasar suatu perjanjian antara kedua  belah  pihak,  maka  PT  AP  dalam  hal  ini  dikatakan  tidak  memiliki  itikad  baik  dalam melaksanakan  kesepakatan  yang  sudah  disepakati  bersama  yaitu  kewajiban  PT  AP  untuk mengganti kerugian yang dialami oleh AJ akibat menggunakan dan/atau memanfaatkan jasa yang diperdagangkan  PT  AP  (layanan  rapid  test)  serta  kewajiban  untuk  memberi  ganti  rugi  atas pemberian jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian.
Oleh sebab itu, PT AP selaku pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh  AJ  selaku  konsumen.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  tanggung  jawab  adalah keadaan  wajib  menanggung  segala  sesuatunya  (kalau  terjadi  apa-apa  boleh  dituntut, dipersalahkan,  diperkarakan,  dan  sebagainya).  Namun  Moegni  Djojodirjo  dalam  bukunya menggunakan istilah “tanggung gugat” dalam mengu raikan mengenai pertanggungjawaban atas perbuatan  melawan  hukum.  Menurutnya  istilah  tersebut  digunakan  untuk  melukiskan  adanya aansprakelijkheid  atau  tanggung  jawab  bahwa  dengan  adanya  tanggung  gugat  pada  seorang pelaku  perbuatan  melanggar  hukum,  maka  si  pelaku  harus  mempertanggungjawabkan perbuatannya  dalam  gugatan  yang  diajukan  di  hadapan  pengadilan  oleh  penderita  terhadap  si pelaku  (Moegni,  1979).  Kemudian  tanggung  gugat  mengandung  makna  keadaan  wajib menanggung  segala  sesuatunya  kalau  ada  sesuatu  hal,  boleh  dituntut,  dipersalahkan, diperkarakan,  dan  sebagainya.  Di  dalam  kamus  hukum  ada  2  (dua)  istilah  yang  menunjuk  pada pertanggungjawaban, yakni liability dan responsibility. Tanggung gugat (liability/aansprakelijkheid) merupakan  bentuk  spesifik  dari  tanggungjawab.  Pengertian  tanggung  gugat  merujuk  kepada posisi  seseorang  atau  badan  hukum  yang  dipandang  harus  membayar  suatu  bentuk kompensasi/ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Liability merupakan istilah hukum yang luas, didalamnya mengandung makna bahwa; liability menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggungjawab (Jiwantara et al., 2022).
UU  Perlindungan  Konsumen  mengatur  secara  khusus  mengenai  tanggung  gugat  pelaku usaha terhadap konsumen. Hal tersebut diatur dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:
1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan;
2. Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa  pengembalian  uang  atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemberian  ganti  rugi  dilaksanakan  dalam  tenggang  waktu  7  (tujuh)  hari  setelah  tanggal transaksi;
4. Pemberian  ganti rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak  menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Selanjutnya  menurut  Renata  Christha  Auli,  S.H.,  terdapat  3  (tiga)  prinsip  perlindungan konsumen  yang  dimuat  dalam  UU  Perlindungan  Konsumen,  antara  lain  ( 3  Prinsip  Dan  5  Asas Hukum Perlindungan Konsumen , 2023):
1. Prinsip  tanggung  jawab  berdasarkan  kelalaian/kesalahan  (negligence)  yaitu  prinsip  tanggung jawab yang bersifat subyektif, artinya tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Berdasarkan  prinsip  ini,  kelalaian  produsen  yang  membawa  akibat  pada  kerugian  yang dirasakan konsumen adalah faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi pada produsen. Prinsip ini dibagi menjadi:
a. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dengan persyaratan hubungan kontrak, yaitu teori  tanggung  jawab  yang  paling  merugikan  konsumen.  Gugatan  konsumen  hanya  dapat dilakukan  jika  telah  memenuhi  unsur  kelalaian  dan  kesalahan  dan  hubungan  kontrak  antara produsen dan konsumen.
b. Tanggung  jawab  berdasarkan  kelalaian/kesalahan  dengan  beberapa  pengecualian  terhadap persyaratan  hubungan  kontrak,  dimana  dalam  prinsip  ini  terdapat  3  (tiga)  pengecualian terhadap  hubungan  kontrak;  Pertama,  pengecualian  berdasarkan  alasan  karakter  produk membahayakan  kesehatan  dan  keselamatan  konsumen;  Kedua,  pengecualian  berdasarkan konsep  implied  invitation  dimana  tawaran  produk  pada  pihak  ketiga  yang  tidak  memiliki hubungan  hukum;  Ketiga,  jika  produk  membahayakan  konsumen,  kelalaian  produsen  untuk memberitahu kondisi produk saat penyerahan barang dapat melahirkan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, walaupun tidak ada hubungan hukum antara produsen dan konsumen.
c. Tanggung  jawab  berdasarkan  kelalaian/kesalahan  tanpa  persyaratan  hubungan  kontrak,  yaitu prinsip ini memiliki filosofi dimana pelaku usaha yang menjual produk berbahaya, bertanggung
jawab  bukan  karena  berdasarkan  kontrak,  melainkan  karena  ancaman  yang  dapat diperhitungkan jika tidak melakukan upaya untuk mencegah kerugian konsumen.
d. Prinsip praduga lalai dan prinsip praduga bertanggung jawab dengan pembuktian terbalik, yaitu prinsip  yang  mengandung  arti  bahwa  dengan  adanya  beban  pembuktian  terbalik,  kelalaian tidak  perlu  dibuktikan  lagi.  Berdasarkan  doktrin  ini,  pembuktian  dibebankan  kepada  pihak tergugat,  apakah  tergugat  lalai  atau  tidak.  Prinsip  ini  menyatakan  bahwa  tergugat  selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah.
2. Prinsip  tanggung  jawab  berdasarkan  wanprestasi  (breach  of  warranty),  yaitu  gugatan berdasarkan breach of warranty dapat diterima walaupun tidak ada hubungan kontrak, namun dengan pertimbangan bahwa dalam praktik bisnis modern, proses distribusi dan iklan langsung ditujukan  kepada  konsumen  melalui  media  massa.  Maka  tidak  perlu  ada  hubungan  kontrak yang mengikat antara produsen dan konsumen. Prinsip ini dibagi menjadi:
a. Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tertulis (express warranty). Express warranty adalah  jaminan  dalam  bentuk  kata-kata  atau  tindakan  penjual,  artinya  pernyataan  yang dikemukakan produsen merupakan janji yang mengikat produsen untuk memenuhinya.
b. Tanggung  jawab  berdasarkan  jaminan  produk  yang  tidak  tertulis  (implied  warranty).  Artinya, tanggung  jawab  dibebankan  kepada  produsen  dan  produk  yang  didistribusikan  kepada konsumen sudah memenuhi standar kelayakan.
3. Prinsip tanggung jawab mutlak ( strict product liability ), memiliki dasar bahwa konsumen tidak dapat berbuat banyak untuk memproteksi diri dari risiko kerugian yang disebabkan oleh produk cacat, maka dari itu penerapan prinsip ini terhadap produsen memberikan perlindungan bagi konsumen. Karena, tidak dibebani untuk membuktikan kesalahan produsen akibat penggunaan suatu produk.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  PT  AP  bertanggung  gugat  atas kerugian  yang  dialami  oleh  AJ,  mengacu  pada  Pasal  19  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU  Perlindungan Konsumen.  Ganti  rugi  yang  dapat  diberikan  oleh  PT  AP  dapat  berupa  pengembalian  uang  atau penggantian jasa yang sejenis atau setara nilainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Bahwa bentuk tanggung gugat yang dilakukan PT AP terhadap AJ juga selaras dengan prinsip yang terdapat dalam UU Perlindungan Konsumen yakni prinsip tanggung jawab  berdasarkan  wanprestasi  (breach  of  warranty)  khususnya  dalam  tanggung  jawab berdasarkan  jaminan  produk  yang  tertulis  (express  warranty),  dimana  pernyataan  yang dikemukakan oleh PT AP dalam brosur yang disebar di media sosial terkait hasil pemeriksaan rapid test dapat keluar dalam waktu 30 (tiga puluh) menit, adalah sebuah janji yang mengikat PT selaku pelaku  usaha  untuk  memenuhinya.  Oleh  sebab  itu,  PT  AP  sebagai  pelaku  usaha  bertanggung gugat atas kerugian yang dialami oleh AJ selaku konsumen.

## SIMPULAN
Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya adalah:
1. Bahwa 2 (dua) subyek utama dalam UU Perlindungan Konsumen yakni pelaku usaha dan konsumen, masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen;
2. Bahwa apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya dan menimbulkan kerugian bagi  konsumen,  maka  pelaku  usaha  bertanggung  gugat  berdasarkan  Pasal  19  UU Perlindungan Konsumen;
3. Bahwa pelaku usaha dalam kasus ini adalah PT AP dan bukan PT KF, dikarenakan terdapat perjanjian kerja sama antara PT AP dan PT KF yang mana penyelenggaraan layanan rapid test  di  Bandara  Fatmawati  mengatasnamakan  PT  AP.  Sehingga  AJ  selaku  konsumen memiliki hubungan hukum dengan PT AP selaku pelaku usaha;
4. Bahwa  PT  AP  selaku  pelaku  usaha  dalam  kasus  ini  tidak  menjalankan  kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Huruf B, F, dan G UU Perlindungan Konsumen;
5. Bahwa  AJ  selaku  konsumen  dalam  kasus  ini  mengalami  kerugian  dikarenakan  gagal berangkat, sehingga PT AP bertanggung gugat atas kerugian yang dialami oleh AJ selaku konsumen tersebut;
6. Bahwa  bentuk  tanggung  gugat  PT  AP  selaku  pelaku  usaha  dalam  kasus  ini  adalah  dengan memberikan  ganti  rugi  berupa  pengembalian  uang  atau  penggantian  jasa  yang  sejenis  atau setara nilainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  &  Zainal  Asikin.  (2012). Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada
Djojodirjo, Moegni. (1979). Perbuatan Melawan Hukum . Jakarta: Pradnya Paramita Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo. (2017). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Muhammad, Abdulkadir. (2013). Hukum Pengangkutan Niaga . Bandung: PT Citra Aditya Bakti Nasution, Az. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar . Jakarta: Daya Widya Soekanto,  Soerjono  &  Sri  Mamudji.  (2015). Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat.
Jakarta: Rajawali Pers
Soeroso, R. (2007) Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika
Firzhal  Arzhi  Jiwantara,  dkk.  2022.  Tanggung  Gugat  (Pertanggungjawaban)  Pemerintah  di Indonesia dan Netherland. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin . Vol. 1, No. 7: 2243
Tira Nur Fitria. 2017. Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara.
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam . Vol. 03, No. 01: 53 Emc.id. (2020, 23 Desember). Ketahui Perbedaan Rapid Antigen, PCR Swab, dan Rapid Test Untuk Deteksi
COVID-19.
https://www.emc.id/id/care-plus/ketahui-perbedaan-rapid-antigen-pcr-swab-dan-rapid- test-untuk-deteksi- COVID-19
Hukumonline.com.  (2022,  27  Juli). 3  Prinsip  dan  5  Asas  Hukum  Perlindungan  Konsumen . https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-prinsip-dan-5-asas-hukum-perlindungan- konsumen-lt62e0d9cc75e23/#!
Kementerian  Perhubungan  Republik  Indonesia.  (2022,  6  Oktober). Menuju  Normalisasi  Aktivitas Penerbangan  di  Bandara-Bandara  Indonesia. https://dephub.go.id/post/read/menuju- normalisasi-aktivitas-penerbangan-di-bandara-bandara-indonesia Kompas.com.  (2020,  12  Maret). WHO  Umumkan  Virus  Corona  Sebagai  Pandemi  Global. https://www.kompas.com/global/read/2020/03/12/001124570/who-umumkan-virus-corona- sebagai-pandemi-global?page=all
Kompas.com.  (2020,  29  Juni) Penumpang  Lion  Air  Gagal  Berangkat  Akibat  Rapid  Test  Lamban. https://regional.kompas.com/read/2020/06/29/16451701/penumpang-lion-air-gagal- berangkat-akibat-rapid-test-lamban?page=all
Who.int. Pertanyaan dan Jawaban Terkait Coronavirus. https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Bencana  Nonalam  Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19 ) Sebagai Bencana Nasional
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  25  Tahun  2020  Tentang  Pengendalian  Transportasi Selama  Masa  Mudik  Idul  Fitri  Tahun  1441  Hijriah  dalam  Rangka  Pencegahan  Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19 )
Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 ( COVID-19 ) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Coronavirus Disease 2019 ( COVID-19 )
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.