Vol. 8 No. 1 ( Januari-Juni 2023): 1-23
Di Bawah Spirit Liberal-Institusionalisme:
Kajian Komparatif Gagasan Dynamic equilibrium dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific
Dinar Elly Ardianti Mohamad Rosyidin Muhammad Faizal Alfian Universitas Diponegoro

## Abstract
This article aims to compare two Indonesia’s foreign policy ideas, namely, dynamic equilibrium and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). It treats both ideas as an analytical tool instead of propositions to be tested against empirical evidence. Using liberal-institutionalism approach, this article  argues  that  despite  both  ideas  applies  in  the  Indo-Pacific  region,  both  have  different characteristics. While dynamic equilibrium can be regarded as a foreign policy doctrine which only proposes the basic principles of interstate relations, AOIP is a cooperative framework which becomes policy guidance for countries in the region. However, both ideas conforms liberal-institutionalism premises that international regimes matter because it provides set of rules for cooperation rather than  rivalry,  recover  ASEAN’s  role  as  a  key  actor  in  the  region,  promote  dialogue  in  dispute settlement, and gain economic development.
Keywords: dynamic  equilibrium;  ASEAN  Outlook  on  the  Indo-Pacific;  ASEAN;  Indonesian foreign policy; liberal-institutionalism

## Abstrak
Artikel ini bertujuan membandingkan dua gagasan kebijakan luar negeri Indonesia, yaitu dynamic equilibrium dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Artikel ini memperlakukan kedua gagasan  sebagai  perangkat  analitis  alih-alih  proposisi  yang  diuji  dengan  bukti  empiris. Menggunakan pendekatan liberal-institusionalisme, artikel ini berargumen bahwa walaupun kedua gagasan  berlaku  di  kawasan  Indo-Pacific,  keduanya  memiliki  perbedaan  karakteristik.  Sementara dynamic  equilibrium  dapat  dipandang  sebagai  doktrin  kebijakan  luar  negeri  yang  hanya mengemukakan prinsip dasar hubungan antarnegara, AOIP merupakan kerangka kerjasama yang menjadi  pedoman  kebijakan  bagi  negara-negara  di  kawasan.  Meskipun  demikian,  kedua  gagasan sejalan  dengan  premis  liberal-institusionalisme  bahwa  rezim  internasional  penting  karena menyediakan  seperangkat  aturan  untuk  bekerjasama  ketimbang  rivalitas,  memulihkan  peran ASEAN  sebagai  aktor  kunci  di  kawasan,  mendorong  dialog  dalam  penyelesaian  konflik,  serta mendorong perkembangan ekonomi.
Kata-kata kunci: dynamic equilibrium; ASEAN Outlook on the Indo-Pacific; ASEAN, kebijakan luar negeri Indonesia; liberal-institusionalisme.

## Pendahuluan
Kebangkitan  Cina  sejak  1970-an  menjadi  awal  terbentuknya geopolitik dunia abad ke-21. Cina mengalami tingkat pertumbuhan Produk Domestik  Bruto  (PDB)  riil  melebihi  10%  setiap  tahun  (Fels,  2016:  6). Menurut perkiraan IMF, nominal PDB Cina pada tahun 2018 mencapai $ 13,4 triliun atau 65,3% dari ukuran ekonomi AS (Morrison, 2019: 9). Lebih jauh  lagi,  Cina  juga  memodernisasi  kekuatan  militernya  melalui People Liberation  Army (PLA)  (Hasian,  2021). Kemudian,  Amerika  Serikat  mulai membatasi pergerakan Cina. Dalam bidang ekonomi, lebih dari 800 produk Cina  di  sektor  industri,  transportasi,  barang  elektronik  dan  peralatan medis, dikenakan pajak impor senilai 25% oleh pemerintah AS (Febrina et al., 2018: 146). Di bidang militer, AS hadir dan menindaklanjuti sengketa Kepulauan  Paracel  dan  Spratly  dengan  mencoba  memfasilitasi  resolusi multilateral  atas  klaim  Laut  China  Selatan  yang  tumpang  tindih  (Chang, 2011:  21).  Dalam  bidang  politik,  AS  banyak  terlibat  dalam  forum-forum kerja sama di kawasan Asia Pasifik, seperti Trans Pacific Partnership (TPP) dan Asia Pacific Economic Cooperation ( APEC ). Pada akhirnya, kebangkitan Cina  menyebabkan  kondisi rebalancing atau  menyeimbangkan  kembali terhadap kekuatan AS.
Sehubungan  dengan  meningkatnya  rivalitas  kawasan,  Indonesia memiliki  kepentingan  untuk  turut  mencari  solusi  atas  permasalahan tersebut.  Indonesia,  sebagai rising  middle  power ,  berupaya  memperkuat perannya di kawasan Asia Pasifik guna menghindari konflik regional atau condominium of power antara dua negara adidaya (Poling, 2013). Oleh sebab itu,  Marty  Natalegawa  mengemukakan  sebuah  gagasan  yang  disebut dynamic  equilibrium atau  keseimbangan  dinamis.  Melalui  kerangka  kerja sama dari dynamic equilibrium , Indonesia dapat menjalankan kebijakan luar negeri  yang  bebas  aktif  (Adhisty,  2015:  5).  Menteri  Marty  menjelaskan dynamic  equilibrium dalam  dua  terminologi,  “ dynamic” menunjukan pengakuan  terhadap  perubahan  konstan  yang  terjadi  di  kawasan  dan “ equilibrium” yang berarti keseimbangan.
Pergantian  presiden  Indonesia,  dari  Susilo  Bambang  Yudhoyono (SBY)  ke  Joko  Widodo,  tidak  menyurutkan  upaya  Indonesia  meredam rivalitas  kawasan.  Pada  periode  kedua  Joko  Widodo,  rivalitas  menajam akibat perang dagang antara AS dan Cina. Presiden Jokowi khawatir situasi tersebut  akan  menjadi  " multi-front  war "  (Kementerian  Luar  Negeri,  2019).
Akhirnya,  Indonesia  mencetuskan  Konsep  Indo-Pasifik  untuk  merespon rivalitas  kawasan.  Menurut  ‘ ASEAN  Outlook  on  the  Indo-Pacific ”,  Konsep Indo-Pasifik  didefinisikan  sebagai  perspektif  ASEAN  memandang kawasan Asia-Pasifik dan Samudra Hindia sebagai kawasan terpisah yang
Indonesian Perspective, Vol. 8 No. 1 ( Januari-Juni 2022): 1-23
terintegrasi  dan  saling  berhubungan.  Terminologi  Indo-Pasifik  sendiri merupakan akronim dari Indian Ocean dan Asia Pasifik.
Beberapa  penelitian  terdahulu  membahas  kedua  gagasan  secara terpisah. Misalnya dalam tulisan Milner (2019), gagasan dynamic equilibrium dikatakan  menjadi  kunci  dalam  reposisi  Indonesia  di  tengah  kuatnya pengaruh  barat  terhadap  kawasan.  Kemudian,  Sebastian  (2014) berpendapat  bahwa  kebijakan  luar  negeri Indonesia,  di  bawah  pimpinan Presiden  SBY,  tidak  benar-benar  memprioritaskan  sentralitas  ASEAN. Lebih  lanjut  lagi,  penelitian  terkait  gagasan  AOIP  terdapat  dalam  karya Anwar  (2020)  yang  berpendapat  bahwa  AOIP  memiliki  prospek  sebagai platform kerjasama  sekaligus  menerima  pandangan  skeptis  karena  hanya berisi  panduan,  bukan  teknis  kerjasama . Sedangkan,  Ha  (2019) berpendapat  bahwa  dokumen  AOIP  penting  bagi  negara-negara ASEAN terutama dalam menunjukan pandangan kolektif terhadap kawasan Indo- Pasifik. Dengan demikian, kajian komparatif kedua gagasan ini termasuk penelitian  penting  karena  menyangkut  preferensi  Indonesia  di  kawasan Indo-Pasifik.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  membandingkan  karakteristik gagasan dynamic equilibrium dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Penulis berharap  penelitian  ini  dapat  menjadi  landasan  bagi  bagi  pemerintah dalam  merumuskan  strategi  politik  luar  negeri.  Di  samping  itu,  penulis berharap  dapat  memberikan  kontribusi  terhadap  studi  Asia  Tenggara, kebijakan  luar  negeri  Republik  Indonesia,  serta  teori  liberal- institusionalisme.
Penelitian ini adalah penelitian komparatif deskriptif yang bertujuan menganalisis  persamaan  dan  perbedaan  karakteristik  gagasan dynamic equilibrium dan ASEAN  Outlook  on  the  Indo-Pacific .  Penelitian  komparatif berbeda  dari  penelitian  non-komparatif  dalam  upaya  mencapai kesimpulan  di  luar  kasus  tunggal  dan  menjelaskan  perbedaan  serta persamaan  antara  objek  analisis  dan  hubungan  antar  objek  dengan  latar belakang kondisi kontekstual mereka (Esser & Vliegenthart, 2017: 2). Ada empat  syarat  yang  harus  dipenuhi  sebelum  melakukan  metode  analisis komparatif.  Pertama,  tujuan  komparasi  terhadap  objek  penelitian  harus jelas dan menjadi komponen penentu desain penelitian. Kedua, unit besar perbandingan  harus  diidentifikasi.  Ketiga,  objek  analisis  harus dibandingkan dengan satu atau lebih dimensi umum yang ekuivalen secara fungsional.  Keempat,  objek  analisis  harus  dibandingkan  atas  dasar kerangka  teori  umum.  Lebih  lanjut  lagi,  ada  4  tahap  dalam  melakukan metode  analisis  komparatif:  (1)  membandingkan  insiden  yang  berlaku untuk setiap kategori, (2) mengintegrasikan kategori dan propertinya, (3) membatasi  teori,  dan  (4)  menulis  teori.  Metode  ini  biasanya  digunakan
dalam  menguji  hipotesis  dan  bisa  berkontribusi  pada  penemuan  tak terduga  dari  hipotesis  baru  dan  membangun  teori.  Tipe  penelitian  ini menggunakan  pola  berfikir  deduktif  yang  berangkat  dari  hal-hal  umum, menuju hal-hal khusus. Namun, dalam penelitian deduktif, pengumpulan dan analisis data ditempatkan sebagai alat analisis, bukan sebagai proposisi yang akan diuji kebenarannya.
Penulis menggunakan metode komparatif deskriptif untuk mengolah data  yang  telah  didapatkan.  Umumnya,  metode  komparatif  ini menggunakan  studi  kasus  tunggal  ataupun  dalam  jumlah  yang  kecil. Penelitian komparatif juga memusatkan tujuan pada relevansi penjelas dari lingkup kontekstual dan untuk memahami   bagaimana konteks sistemik membentuk  fenomena  secara  berbeda  dalam  pengaturan  yang  berbeda. Dengan  begitu,  penelitian  ini  dapat  mendeskripsikan  persamaan  dan perbedaan karakteristik di antara gagasan dynamic equilibrium dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific .

## Liberal-institusionalisme: sebuah kerangka teori
Pada  dasarnya,  negara-negara  tidak  dapat  menghindari  interaksi satu sama lain. Dari titik inilah interdependensi terbentuk. Negara-negara akan  saling  bergantung  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang semakin beragam. Akhirnya, negara harus melaksanakan kerjasama karena telah terdesak oleh kondisi tersebut. Untuk meringkas secara lebih formal, kerjasama antar pemerintah (negara) terjadi ketika kebijakan yang benar- benar diikuti oleh satu pemerintah dianggap oleh mitranya memfasilitasi realisasi  tujuan  mereka  sendiri,  sebagai  hasil  dari  proses  koordinasi kebijakan (Keohane, 1984: 52). Konsepsi dunia seperti ini dicetuskan oleh kaum liberalisme.
Pada  perdebatan  hubungan  internasional  pertama,  paradigma liberalisme  hadir  sebagai  kritik  terhadap  paradigma  realisme.  Realisme percaya bahwa politik diatur oleh hukum obyektif yang berakar pada sifat manusia (Morgenthau, 1997: 4). Sifat dasar manusia yang jahat membuat negara-negara saling bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Perebutan kekuasaan  menyebabkan  terjadinya  banyak  peperangan  di  dunia  dan membuat  kondisi  dunia  tidak  damai.  Realisme  juga  beranggapan  bahwa negara  akan  selalu  menaruh  kecurigaan  satu  sama  lain.  Meskipun kerjasama  telah  diupayakan,  hasil  dari  kerjasama  tersebut  tidak  akan seimbang. Satu pihak akan menang dan pihak yang lain akan kalah atau merasa dirugikan. Kondisi ini biasa disebut sebagai zero sum game dalam game theory . Sedangkan, berbanding terbalik dengan realisme, liberalisme justru sangat percaya bahwa perdamaian akan tercapai jika negara-negara di dunia mau bekerjasama dalam sebuah wadah. Alih-alih menggunakan
Indonesian Perspective, Vol. 8 No. 1 ( Januari-Juni 2022): 1-23
teori  permainan  ( game  theory )  seperti  realisme,  liberalisme  justru mengutamakan win win solution dalam menjalankan kerjasama.
Sebagai  sebuah  paradigma,  liberalisme  memiliki  berbagai  aliran teori. Salah satu alirannya adalah teori liberalisme institusionalis atau biasa juga disebut neoliberal institusionalis. Robert Owen Keohane merupakan salah  satu  tokoh  penting  dalam  teori  liberalisme  institusionalis.  Keohane tidak menolak klaim neorealis yang mengatakan bahwa selain dipengaruhi sifat dasar manusia, struktur dunia yang anarki juga membuat kerjasama sulit  dilaksanakan.  Struktur  anarki  dapat  diartika  sebagai  kondisi  yang tidak  aman  dan  penuh  kecurigaan.  Kondisi  ini  menekan  semua  negara untuk menjadi paling unggul supaya dapat menghindari ancaman. Sebagai konsekuensi, negara-negara di dunia sulit mencapai sebuah kesepakatan. Kemudian  pandangan  skeptis  ini  berusaha  dijawab  oleh  kaum institusionalis.  Kaum  institusionalis  memiliki  optimisme  terhadap kerjasama  di  antara  negara-negara.  Menurut  institusionalis,  solusinya adalah  lewat  perantara  rezim  internasional  (Rosyidin  M.  ,  Liberalisme, 2020: 53). Teori ini dapat menjembatani perbedaan di antara neorealisme dan  liberalisme.  Maka  dari  itu,  teori  liberalisme  institusionalis  dianggap relevan untuk menjadi pisau analisis dalam penelitian ini.
Rezim internasional atau institusi internasional merupakan konsep kunci dalam teori liberalisme institusionalis. Rezim mampu menyediakan kerangka atau aturan kerjasama yang mengikat dan memberikan tanggung jawab  kepada  masing-masing  anggota  kerjasama  (Keohane,  1982:  338). Aturan  ini  bukan  hanya  mengacu  pada  nilai,  norma,  maupun  prinsip internasional,  melainkan  harus  bisa  mengakomodir  kepentingan  aktor- aktor  yang  terlibat  di  dalamnya.  Dalam  teori  liberal  institusionalis  ada perbedaan  makna  di  antara  norma  dan  aturan.  Jika  norma  sangat  sulit untuk diubah, maka aturan bersifat lebih fleksibel. Namun, aturan justru lebih spesifik menunjukkan secara lebih rinci tentang hak dan kewajiban khusus bagi anggota kerjasama (Keohane, 1984: 58). Klaim utama tentang rezim  adalah  bahwa  negara  dapat  menghasilkan  rezim  dalam  isu  yang teridentifikasi,  bahkan  dalam  isu  yang  mengarah  pada  penyimpangan, sehingga  mempengaruhi  perilaku  mereka  dan  mendorong  kerja  sama (Levy,  Young,  &  Zurn,  1995:  271).  Liberalisme  institusionalis  juga membangun asumsi bahwa negara perlu mengembangkan strategi-strategi dan  forum-forum  bagi  kerjasama  meliputi  seluruh  rangkaian  isu  dan wilayah-wilayah baru (Pettiford & Pettiford, 2009: 130).
Negara sebenarnya mengalami masalah kolaborasi, dimana perilaku mementingkan diri sendiri berdampak pada hasil yang kurang baik (Stein, 2008: 208). Dalam situasi kompleks yang melibatkan banyak negara, rezim internasional  dapat  turun  tangan  untuk  memberikan  "titik  fokus  yang
dibangun" sehingga membuat hasil kerja sama lebih menonjol (Keohane R. O., 1995: 45). Rezim internasional diharapkan dapat menghasilkan output maupun outcome yang  menguntungkan  bagi  semua  pihak.  Kehadiran rezim-rezim internasional diharapkan dapat membuka peluang bagi semua negara  untuk  berada  pada  posisi  sejajar.  Sehingga,  dalam  sistem  dunia tidak ada hierarki yang membuat satu negara memiliki kedudukan lebih tinggi  dibandingkan  negara  lain.  Dengan  begitu,  konflik  di  ranah internasional dapat dihindari.
Dalam  memahami  liberalisme  institusionalis  masih  ditemukan kebimbangan  dalam  memaknai  penggunaan  rezim  atau  institusi internasional  dan  organisasi  internasional.  Arthur  A.  Stein  (2008) memberikan  contoh  dengan  menggunakan  hubungan  di  antara  IAEA ( International  Atomic  Energy  Agency ),  NPT  ( Non-Proliferation  Treaty ),  dan MTCR  ( Missile  Technology  Control  Regime )  sebagai  upaya  negara-negara mengatur  poliferasi  nuklir  dan  sistem  pengirimannya.  IAEA  adalah organisasi  internasional  yang  menghasilkan  NPT.  Kemudian  beberapa tahun setelah NPT terbentuk, negara-negara penghasil rudal menginisiasi pembentukan MTCR. NPT dan MTCR dapat dianggap sebagai rezim atau institusi  internasional  (Stein,  2008:  204).  Dalam  penelitian  ini,  organisasi internasional  yang  dimaksud  oleh  peneliti  adalah  ASEAN.  Kemudian ASEAN  menghasilkan  berbagai  rezim  internasional  yang  mewadahi kerjasama bersama negara-negara mitra. Salah satu rezim yang dihasilkan oleh  ASEAN  adalah  Kerjasama  Indo-Pasifik  atau  dalam  penelitian  ini disebut  sebagai ASEAN  Outlook  on  the  Indo-Pacific .  Rezim  ini  tidak menghasilkan organisasi yang baru lagi. Namun, ada pula beberapa rezim yang kembali melahirkan organisasi internasional.

## Membandingkan dua gagasan
Dynamic equilibrium dan AOIP memiliki perbedaan signifikan dalam kuantitas butir prinsip-prinsip gagasan. Secara umum ada dua prinsip yang sering  disinggung  oleh  Marty  terkait dynamic  equilibrium ,  yaitu persahabatan dan kerja sama. Menteri Marty menyampaikan bahwa “... I am of the view that we should be ready to work towards an Indo-Pacific wide treaty of  friendship  and  cooperation ”  (CSIS,  2013).  Sedangkan,  AOIP  memiliki kuantitas  prinsip-prinsip  yang  lebih  banyak,  yakni  berjumlah  13  butir. Dikutip dari Dokumen Final ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (2019), nilai- nilai  tersebut  antara  lain  penguatan  sentralitas  ASEAN,  keterbukaan, transparansi,  inklusivitas,  kerangka  kerja  sama  berbasis  aturan, good governance, menghargai  kedaulatan,  non-intervensi,  komplementer terhadap kerangka kerja sama yang ada, kesetaraan, saling menghormati, saling  percaya,  serta  penghormatan  terhadap  hukum  internasional.  Jadi,
Indonesian Perspective, Vol. 8 No. 1 ( Januari-Juni 2022): 1-23
dynamic  equilibrium memiliki  nilai  atau  prinsip  yang  lebih  sedikit  jika dibandingkan dengan AOIP.
Dynamic  equilibrium sejatinya  merupakan  doktrin  kebijakan  luar negeri  yang  digagas  oleh  Indonesia  untuk  kawasan.  Namun,  mengapa hanya  sampai  pada  tingkatan  doktrin?  Ada  dua  alasan  utama  untuk menjawab  pertanyaan  ini.  Pertama,  gagasan  ini  belum  melalui deliberalisasi  oleh  ASEAN.  Yayan  Mulyana,  Kepala  Badan  Strategi Kebijakan  Luar  Negeri,  menjelaskan  bahwa  Doktrin  Natalegawa  belum melalui  tahap  multi-interpretasi  dari  negara  anggota  ASEAN,  maupun pihak  lain  (Mulyana,  2022).  Saat  itu,  Indonesia  ingin  menguatkan kepemimpinan  sebagai  ketua  ASEAN  dengan  cara  menjadikan  doktrin ketua sebagai doktrin regional (Jati, 2023). Alasan kedua, Marty memiliki waktu  yang  sangat  singkat  untuk  mengembangkan Dynamic  equilibrium . Rentang  waktu  sejak  kemunculan  ide dynamic  equilibrium, di  tahun  2011, tidak  cukup  panjang  untuk  pengimplementasian  gagasan  tersebut (Raharja,  2022).  Itulah  sebabnya dynamic  equilibrium hanya  sampai  pada tingkat doktrin.
Pada periode selanjutnya, AOIP lahir sebagai kerangka kerja sama di  Indo-Pasifik.  Dokumen  ini  terus  dikembangkan  dan  direalisasikan melalui  berbagai  proyek.  Lantas,  mengapa  AOIP  justru  diterima  oleh negara-negara  kawasan  dan  diadopsi  oleh  ASEAN?  Jawabannya  adalah gagasan ini tidak menonjolkan peran salah satu negara tertentu (Jati, 2023). Penyusunan ASEAN Outlook sangat diplomatis karena telah melalui diskusi bersama  para  negara  anggota  ASEAN.  Sehingga,  AOIP  jauh  lebih akomodatif terhadap preferensi masing-masing negara Asia Tenggara.
Terminologi  “Indo - Pasifik”  diperkenalkan  oleh  Shinzo  Abe, Perdana  Menteri  Jepang,  tahun  2007  sebagai  pertanda  transformasi geopolitik  kawasan.  Saat  itu,  Abe  berpidato  di  hadapan  Parlemen  India untuk  menguraikan  visinya  tentang  “pertemuan  dua  lautan”  atau “ confluence of the two seas ” antara Hindia dan Pasifik (Sharma & Blaxland, 2022). Kemudian, gagasan FOIP dipromosikan oleh Jepang di Washington pada tahun 2017 dan 2018 hingga Departemen Pertahanan AS mengubah nama  komando  militer  senior  kawasan  dari  Komando  Pasifik  menjadi Komando Indo-Pasifik (Sharma & Blaxland, 2022). FOIP mengkhawatirkan bagi  Cina  karena  mengindikasikan  pergerakan  aktif  dari  aliansi  AS  di Pasifik. Cina pun turut memberikan tantangan bagi Asia Tenggara, yakni mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonominya sambil menjaga kedaulatan  dari  bahaya  ketergantungan  yang  berlebihan  (Strangio,  2020: 56).  Maka  dari  itu,  ASEAN  sebagai  organisasi  di  kawasan  Indo-Pasifik perlu  terlibat  dalam  meredam  rivalitas  ini.  Lantas,  bagaimana  ASEAN harus memposisikan diri di kawasan?
Dynamic equilibrium menjawab pertanyaan tersebut. Pertama-tama, ASEAN  harus  paham  sejauh  apa  kapasitas  mereka  sebagai  aktor  di kawasan.  Sejak  periode  kedua  presidensi  SBY,  para  pembuat  kebijakan Indonesia secara resmi menggunakan istilah 'kekuatan menengah' sebagai status  yang  ingin  dikejar  oleh  Indonesia  (Karim,  2018:  10).  Jadi,  secara politis ASEAN adalah aktor middle power atau kekuatan menengah. Secara geografis, Marty menyebut posisi Asia Tenggara sebagai triangular spanning two oceans atau segitiga yang membentang di dua samudera (Natalegawa,
2013: 1). Maksudnya adalah ASEAN berada di tengah-tengah negara besar yang membentuk segitiga, yakni Jepang, Australia, dan India. Ini artinya, lalu lintas laut di dalam kawasan akan menjadi krusial bagi perdagangan dunia.  Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintahan  SBY  menganggap bahwa Indo-Pasifik merupakan satu kawasan yang berkelanjutan.
Namun, AOIP justru menganggap Indo-Pasifik terbentuk dari dua wilayah yang berbeda. AOIP menolak Indo-Pasifik sebagai ruang teritorial yang berkelanjutan, sebaliknya Indo-Pasifik terdiri dari dua wilayah yaitu Asia-Pasifik dan Samudera Hindia (Thu, 2020: 56). ASEAN memiliki tiga alasan  ketika  menolak  konsep  FOIP  Jepang.  Pertama,  terminologi  Indo- Pasifik  sangat  ambigu  pada  masa  itu,  sehingga  ASEAN  tidak  ingin menandatangani perjanjian apapun yang belum jelas. Kedua, ASEAN takut dianggap  memusuhi  Cina  karena  nuansa  FOIP  sangat  kontras  terhadap eksistensi  Cina.  Terakhir,  ASEAN  yang  terdiri  dari  berbagai  negara membutuhkan  waktu  yang  cukup  panjang  untuk  berdiskusi  dan mengambil posisi terhadap dinamika kawasan (Thu, 2019). Maka dari itu, ASEAN  memilih  menciptakan  pandangan  sendiri  terhadap  Indo-Pasifik. Jose Antonio Morato Tavares, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, juga mengatakan  bahwa  proposal  Indo-Pasifik  Indonesia  berbicara  soal pendekatan  lunak  dan  orang  ke orang”,  sedangkan  Amerika  Serikat  dan Jepang  berbicara  tentang  kekuatan  militer  (Scott,  2019:  207).  AOIP  di  era Jokowi  berusaha  berdiri  pada  2  kaki,  menolak  FOIP  dan  memodifikasi konsep  tersebut  hingga  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  dipegang  oleh anggota ASEAN.
Dynamic  equilibrium berusaha  mendorong  ASEAN  sebagai  aktor utama dalam kerja sama pembangunan arsitektur kawasan. Marty melihat adanya  peluang  bagi  kemunculan  aktor  organisasi  internasional  untuk menjadi driving  force kerjasama  kawasan.  Kemudian,  saat  Indonesia menjadi  ketua  ASEAN,  Menteri  Marty  berinisiatif  untuk  mempertegas kepada  dunia  bagaimana  cara  ASEAN  memandang  Indo-Pasifik.  Dalam upaya  mempertahankan  sentralitasnya,  ASEAN  ditantang  bukan  hanya dengan menyediakan tempat bagi aktor lain tetapi dapat bertindak sebagai penyelenggara, pemimpin, atau penggerak proses negosiasi dalam forum
Vol. 8 No. 1 ( Januari-Juni 2022): 1-23
regional  (Mueller,  2019:  181).  Pandangan  soal  posisi  ASEAN  di  kawasan juga  disampaikan  oleh  Kepala  Badan  Strategi  Kebijakan  Luar  Negeri. Menurut Yayan Mulyana (2022) dynamic equilibrium menganggap ASEAN sebagai  kekuatan  menengah  ( middle  power )  yang  ‘’menyerap’’  dominasi salah  satu  negara  dalam  rangka  menciptakan  dan  menjaga  rasa  saling percaya dari berbagai pihak yang terlibat. Inilah yang menjadi konsentrasi Marty ketika memimpin ASEAN.
Memasuki era Jokowi banyak penelitian yang menganggap bahwa ia  telah  melakukan  redefinisi  lingkaran  konsentris  Indonesia.  Namun, belakangan  ini  Jokowi  kembali  memainkan  gaya  kebijakan  luar  negeri sebagai pemimpin ASEAN. Alih-alih meninggalkan ASEAN, Jokowi justru mengintegrasikan  ASEAN  dengan  konsep  Indo-Pasifik  yang  diartikan sebagai upaya Indonesia dalam mengajak ASEAN turut serta keluar dari lingkungan  konsentris  Asia  Tenggara  (Rosyidin,  2019:  79).  Menteri  Luar Negeri Republik Indonesia juga mempertegas sentralitas ASEAN dengan pernyataan:
Indonesia terus mendorong kerja sama konkrit yang inklusif dalam implementasi  AOIP.  Implementasi  AOIP  harus  diarus  utamakan dalam semua kegiatan ASEAN. Dalam konteks inilah, atas inisiatif Indonesia,  telah  disepakati ASEAN  leaders  declaration  on mainstreaming 4 priority areas on AOIP within ASEAN led-mechanism ” (Marsudi, 2023).
Hal  ini  menjadi  pertanda  bahwa  Indonesia  tidak  ingin  tampil  menjadi entitas tunggal yang mendominasi kawasan.
Sebenarnya, tidak ada presiden yang melakukan redefinisi lingkaran konsentris Indonesia dan ASEAN. Pada implementasinya, Indonesia dan negara-negara ASEAN lain masih cenderung menjadikan ring-ring terluar sebagai  mitra  penting  terutama  dalam  kerja  sama  ekonomi,  seperti Amerika Serikat, Cina, dan Uni Eropa (Raharja, 2022). Saat ini, Indonesia justru  mengarahkan  ASEAN  untuk  berfokus  pada  Indo-Pasifik  yang menjadi  lingkungan  terdekatnya.  Indonesia  akan  tetap  memprioritaskan ASEAN  dan  ASEAN  sudah  seharusnya  memprioritaskan  Indo-Pasifik. Baik  kebijakan  Retno  Marsudi  maupun  Marty  Natalegawa  sama-sama mengarahkan  ASEAN  untuk  menjadi  aktor  penting  kawasan.  Marty bahkan  mengapresiasi  pemikiran  dan  hasil  kerja  Menteri  Retno  karena idealisme yang dipegang oleh Konsep Indo-Pasifik akan membuat ASEAN memainkan  peran  sentral,  bukan  mengangkat  Indonesia  atau  negara anggota  lainnya  secara  khusus  (Cook,  2018).  Jadi,  kedua  gagasan  justru memperjelas konsentris Indonesia dan ASEAN.
Doktrin  Natalegawa  berusaha  mendorong  ASEAN  untuk membangun  arsitektur  regional  yang  inklusif.  Tujuan  doktrin keseimbangan dinamis adalah melibatkan semua kekuatan utama relevan di dalam kerangka kerja yang lebih kooperatif (Choir, William, & Zahirah, 2018: 131). Doktrin Natalegawa juga menyiratkan sikap proaktif politik luar negeri  Indonesia.  Kebijakan dynamic  Equillibrium mampu  merespon kebangkitan  Cina  dengan  sangat  baik  melalui  masuknya  kekuatan  besar selain Cina dalam forum dan menuju keseimbangan kekuatan di kawasan (tidak  ada  negara  yang  mendominasi)  (Putra,  2015:  195).  Sangat disayangkan,  implementasi  dari  kebijakan  ini  tidak  maksimal  karena berakhirnya masa jabatan kabinet SBY.
Di  periode  lain,  kemunculan  AOIP  dianggap  sebagai  sikap  reaktif kebijakan luar negeri Indonesia terhadap rivalitas kawasan. Dalam konteks rivalitas  adidaya,  AOIP  adalah  respon  terhadap  tantangan  yang berkembang dan berasal dari tekanan eksternal yang mungkin mengancam persatuan,  melemahkan  relevansi,  dan  menggerogoti  sentralitas  ASEAN (Sukma, 2019: 3). Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa AOIP “memperbaharui” mekanisme ASEAN. AOIP dirancang untuk menggunakan  pendekatan  dua  blok,  yaitu  memperkuat ASEAN  Led- Mechanism serta menghubungkan mekanisme tersebut dengan mekanisme regional non-ASEAN di kawasan Indo-Pasifik.
Di  samping  itu,  AOIP  juga  sering  dikritik  karena  dianggap menurunkan  semangat  multilateralisme.  Selama  tahun-tahun  awal kepresidenan Jokowi, kebijakan luar negeri Indonesia sangat transaksional dengan  fokus  utama  pada  hubungan  bilateral,  bukan  pada  peran kepemimpinan dalam ASEAN (Anwar, 2020: 124). Namun, akhir-akhir ini Jokowi  kembali  mengarahkan  kebijakannya  pada  ASEAN.  Indonesia mengambil banyak keuntungan ekonomi dari peran kepemimpinannya di ASEAN. Misalnya saja dalam kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Indonesia mengusung tema “ ASEAN Matters: Epicentrum of Growth ” yang  dengan  jelas  menggambarkan  kepentingan  ekonomi  Indonesia dibalik kepemimpinannya di ASEAN. Menlu Retno menyatakan bahwa:
Indonesia  akan  terus  menekankan  bahwa  Indo-Pasifik  harus didekati  tidak  saja  dari  aspek security namun  juga  dari  aspek pembangunan  ekonomi  secara  inklusif....  Indonesia  akan menyelenggarakan flagship  event ...  yaitu ASEAN  Indo-Pacific  Forum dengan fokus pada beberapa kegiatan, yaitu Creative Economy, Youth Conference  on  Digital  Economy  for  SDG’s,  Infrastructure  Forum,  and Business and Investment Summit (Marsudi, 2023).
Dengan  begitu,  kita  dapat  mengetahui  bahwa  bidang  ekonomi  masih menjadi fokus utama kerja sama Indo-Pasifik.
Dalam kesempatan lain, pemerintahan Jokowi mulai melakukan “ re- branding ”  terhadap  sikap  kebijakan  luar  negeri  Indonesia.  Alih -alih mengamini AOIP sebagai respon reaktif dari dinamika kawasan, ASEAN justru  mendeklarasikan  bahwa  dirinya  berusaha  menjadi  aktor  yang proaktif  di  bawah  naungan  AOIP.  Hal  ini  ditegaskan  melalui ASEAN Leader’s  Declaration  on  Mainstreaming  Four  Priority  Areas  of  The  ASEAN Outlook  on  the  Indo-Pacific  within  ASEAN-Led  Mechanism bahwa  “... sentralitas  dan  persatuan  ASEAN  dalam  arsitektur  kawasan  yang  terus berkembang, dan kebutuhan ASEAN untuk mengambil pe ran proaktif...” (ASEAN, 2022). Namun, ASEAN masih memerlukan banyak waktu untuk membuktikan itu.
Kedua gagasan konsisten untuk melindungi preferensi Indonesia di kawasan sambil mendorong pengaruh ASEAN pada jangkauan yang lebih luas.  Sebagai  negara middle  power, Indonesia  sadar  betul  bahwa  tindakan inklusif  yang  sangat  mengandalkan  partisipasi  dari major  relevance  power dapat  menjadikan  Indonesia  sebagai  mitra  netral  yang  dipercaya  (Choir, William,  &  Zahirah,  2018:  131).  Dengan  cara  ini,  Indonesia  dan  ASEAN akan dilihat sebagai mitra strategis yang kooperatif sehingga kerja sama di kawasan dapat terus terwujud.

## Spirit Liberal-Institusionalisme
Relasi  negara-negara  adidaya (great  powers) ,  antara  AS  dan  Cina, terbilang  sangat  fluktuatif.  Mereka  memiliki  berbagai  cara  untuk memperkuat  pengaruhnya  di  kawasan.  Contohnya  seperti  pertemuan negara-negara Quad ( Quadrilateral Security Dialogue ) pada bulan Mei 2022 yang  lalu.  AS,  Jepang,  Korea  Selatan,  serta  India  melakukan  pertemuan untuk  memperkuat  "tatanan  internasional  yang  bebas"  di  Indo-Pasifik (Arbar,  2022).  Wang  Yi,  menteri  luar  negeri  Cina,  tidak  segan  memberi peringatan terhadap rencana tersebut. Wang menganggap kelompok Quad sebagai  “NATO di  Indo- Pasifik”,  menuduhnya  “mendukung  mentalitas Perang  Dingin”,  serta  “memicu  persaingan  geopolitik  yang  lebih  sengit” (Gan,  2022).  Aksi  dan  reaksi  di  antara  keduanya  menyiratkan  situasi persaingan  yang  turut  membuat  kawasan  Asia  Pasifik  dan  Laut  Hindia diliputi rasa tidak aman dan tidak menentu.
Liberal-institusionalisme  sangat  realistis  dalam  memandang fenomena ini. Kaum institusionalis tidak mengelak pada fakta bahwa dunia itu  anarki.  Anarki  diartikan  sebagai  kurangnya  pemerintahan  bersama dalam  politik  dunia,  secara  tetap,  tetapi  negara-negara  memiliki  pola interaksi  serta  cara  terstruktur  yang  berbeda  satu  sama  lain  (Axelrod  &
Keohane,  1985:  226).  Negara  dipandang  sebagai  entitas  yang  sulit  diatur dan menimbulkan pola interaksi yang kacau. Pada poin dimana anarkisme dunia tidak dapat dihindari lagi, dibutuhkan solusi konkrit. Menurut kaum liberal,  kerjasama  diperlukan  untuk  mencapai  perdamaian.  Dua  syarat utama agar kerja sama dapat berkembang adalah didasarkan pada timbal balik  dan  bayangan  soal  masa  depan  setelah  kerja  sama  terlaksana (Axelrod,  1984:  173).  Maka  dari  itu,  liberalisme  selalu  mengedapankan hubungan  yang  saling  menguntungkan  bagi  semua  pihak  ( win-win solution) .  Namun,  dalam  struktur  yang  anarki,  kerja  sama  hanya  dapat tercapai jika masing-masing negara mampu menegosiasikan kepentingan dan  nilai-nilai  mereka  pada  titik  tertentu.  Sehingga,  liberalisme institusional menawarkan jawaban berupa rezim internasional.
Rezim internasional berperan dengan cukup signifikan hingga hari ini. Menurut  Levy, et.  al (1995) rezim internasional adalah institusi sosial yang  terdiri  dari  prinsip,  norma,  aturan,  prosedur,  dan  program  yang disepakati yang mengatur interaksi para aktor di bidang tertentu. Selain itu, rezim internasional tidak menggantikan hubungan timbal balik para aktor tetapi  justru  memperkuat  dan  melembagakannya  (Axelrod  &  Keohane, 1985: 250). Dengan kata lain, kerja sama yang terjadi di antara para aktor adalah  kerja  sama  berbasis  aturan  ( rule-based  cooperation). Rezim  dan institusi  memang  menekankan  penggunaan  multilateralisme  dan  kerja sama  untuk  mendapatkan  kepentingan  negara  (Devitt,  2011:  2).  Jadi, konsep ini didesain untuk mengikat negara-negara agar berkomitmen pada suatu  prefrensi  tertentu.  Dengan  kata  lain,  rezim  internasional menginginkan pola hubungan yang tidak hierarkis.
Kerja  sama  berbasis  aturan  ini  dapat  kita  temui  dalam dynamic equilibrium dan AOIP. Marty menyampaikan bahwa entitas kawasan perlu mempersiapkan  diri  untuk  bekerja  terhadap  perluasan  traktat persahabatan  dan  kerja  sama  Indo-Pasifik  (CSIS,  2013).  Pada  masa  yang berbeda,  AOIP  lahir  dan  secara  eksplisit  juga  menegaskan  bahwa  kerja sama berbasis aturan menjadi fokus ASEAN dalam menghadapi dinamika Indo-Pasifik.  Hal  ini  dapat  kita  temui  dalam  Dokumen  Akhir ASEAN Outlook on the Indo-Pacific . Pertama, salah satu tujuan terbentuknya gagasan ini ialah berusaha menawarkan pandangan untuk memandu kerja sama di kawasan  (ASEAN,  2019:  2).  Kedua,  prinsip-prinsip  yang  melandasi  kerja sama Indo-Pasifik harus berdasarkan kerangka kerja sama berbasis aturan ( rule-based framework) (ASEAN, 2019: 2) . Kedua gagasan ternyata konsisten untuk menghadirkan kerja sama berbasis aturan di kawasan.
Pada  dasarnya,  tidak  ada  hubungan  hierarkis  dalam  tataran internasional  karena  aktor-aktor  internasional  merupakan  entitas  yang sederajat.  Oleh  sebab  itu,  rezim  internasional  diciptakan  lebih  fleksibel,
Vol. 8 No. 1 ( Januari-Juni 2022): 1-23
tidak  hierarkis,  dan  tidak  dapat  benar-benar  memaksa.  Peneliti membedakan  hukum  keras  dan  hukum  lunak  dengan  cara  menegaskan bahwa  pelanggaran  terhadap  hukum  menimbulkan  konsekuensi  hukum, sementara  pelanggaran  norma  politik  menimbulkan  konsekuensi  politik (Shelton,  2009:  71).  Perbandingan  dua  jenis  hukum  ini  berada  dalam konteks  aturan  untuk  sekumpulan  individu  dalam  sebuah  negara  dan aturan  untuk  negara-negara  berdaulat  yang  ada  di  dunia.  Sanksi  yang dijatuhkan  kepada  “pelanggar”  pun  bukan  berupa  sanksi  pidana, melainkan hanya sebatas sanksi sosial.
Meskipun demikian, rezim internasional mampu membuat negara- negara  berada  dal am  suatu  “tingkat  kepatuhan”.  Menurut  Chayes  (1993: 90) ada beberapa situasi umum yang dapat menggerakkan kekuatan politik demi mencapai kepatuhan yang lebih besar. Situasi pertama adalah ketika negara-negara yang berkomitmen pada rezim merasakan bahwa titik kritis sudah  dekat,  sehingga  peningkatan  kepatuhan  diperlukan  untuk mempertahankan  rezim.  Kedua,  negara-negara  yang  memiliki  komitmen tinggi  pada  kepatuhan  berusaha  untuk  meningkatkan  standar  tersebut kepada  negara  lain.  Terakhir,  mengkampanyekan  peningkatan  tingkat kepatuhan  pada  rezim  perjanjian  yang  akan  segera  ditinggalkan  oleh negara bersangkutan. Dengan kata lain, negara atau aktor yang telibat di dalam  rezim  memiliki  kesadaran  untuk  patuh  kepada  rezim  perjanjian internasional  karena  kondisi  tertentu.  Tingkat  kepatuhan  ini  memiliki hubungan dekat dengan besaran kepentingan negara yang terlibat di dalam kerja sama.
Baik dynamic  equilibrium maupun  AOIP  sama-sama  memberikan rekomendasi tindakan bagi negara-negara mitra. Gagasan-gagasan ini lebih terdengar  seperti  ajakan  bagi  aktor-aktor  regional  untuk  dapat  bekerja sama  secara  damai. Dynamic  equilibrium sendiri  dicetuskan  untuk mempromosikan rasa tanggung jawab bersama dalam usaha keras menjaga stabilitas  dan  perdamaian  kawasan  (CSIS,  2013).  Sejalan  dengan  gagasan Marty, AOIP pun menegaskan bahwa salah satu tujuan terbentuknya ide ini  adalah  mempromosikan  lingkungan  yang  kondusif  bagi  perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan dalam mengatasi tantangan bersama (ASEAN,  2019:  2).  Dari  sini,  kita  dapat  melihat  bahwa  kedua  kebijakan mengupayakan adanya keteraturan melalui kesadaran dari negara-negara kawasan.  Menurut  Goh  (2014),  kerjasama  dan  institusi  multilateral memang dapat membantu untuk melegitimasi serta menjinakkan kekuatan yang  tidak  setara  dengan  cara  melembagakan  dominasi  struktural kekuatan-kekuatan  besar  secara  berkelanjutan  serta  mengikat  semua anggota  menggunakan  aturan  perilaku  normatif.  Dengan  begitu,
kepentingan  negara-negara  di  kawasan  akan  tercapai  tanpa  harus menimbulkan konflik besar.
Indonesia  terus  mendorong  ASEAN  untuk  menjadi  poros  ketiga kawasan. Poros ketiga tidak boleh memiliki kecenderungan ke AS maupun Cina,  juga  tidak  boleh  mengkonfrontasi  kedua  negara  adidaya.  Dalam menangani situasi ini, liberal-institusionalisme menyarankan pembentukan institusi atau organisasi internasional. Institusi memfasilitasi kerja sama dan meliberalisasi dengan cara membangun ekspektasi timbal balik  yang  lebih  stabil,  meningkatkan  transparansi,  menurunkan  biaya informasi, menyiapkan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan, dan menegakkan  kesepakatan  (Norkevičius,  2014:  100).  Kemunculan  institusi internasional  ataupun  regional  juga  dapat  dianggap  sebagai  strategi mengurangi  jumlah  pemain.  Taktik  dekomposisi  antar  aktor  terkadang dapat  meningkatkan  prospek  kerja  sama  (Oye,  1984:  21).  Maka  dari  itu, kehadiran  ASEAN  sudah  cukup  bijak  untuk  menangani  dinamika  Indo- Pasifik.
Indonesia  sangat  antusias  dalam  menyokong  perkembangan ASEAN. Pada masa kepresidenan SBY, Indonesia selalu bertindak sebagai perwakilan  dari  ASEAN  dalam  forum  G20.  Kemudian,  ASEAN mengusulkan  pembentukan contact  group  ASEAN  G20 dalam  rangka konsolidasi kepentingan negara-negara anggota ASEAN (Karim, 2018: 11). Lalu, gagasan ini dibawah oleh Indonesia pada pembahasan Forum G20. Dunia  berharap  bahwa  Indonesia  dapat  berperan  sebagai  pemimpin kawasan  yang  aktif  dengan  tetap  menjaga  pentingnya  dan  relevansi ASEAN  dalam  proses  pembangunan  kelembagaan  di  Asia  Tenggara (Karim,  2018:  11).  Ini  merupakan  salah  satu  contoh  konkrit  antusiasme Indonesia.
Sentralitas  ASEAN  pun  telah  dipertahankan,  bukan  hanya  oleh negara-negara anggota melainkan oleh negara mitra eksternal. AOIP dan Strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat memiliki prinsip dasar yang relevan dalam  mempromosikan  arsitektur  regional  yang  terbuka,  inklusif,  dan berbasis aturan, di mana ASEAN adalah pusatnya, bersama dengan mitra yang berbagi tujuan ini (ASEAN, 2022). Negara-negara besar menghargai dan berusaha konsisten terhadap  peran ASEAN di Indo-Pasifik. Strategi Indonesia  untuk  menaruh  ASEAN  pada  lini  terdepan  dalam  melindungi preferensi negara-negara kawasan tampaknya sudah tepat untuk saat ini. Ini  menunjukan  bahwa  ASEAN  mulai  mendapat  pengakuan  sebagai organisasi yang mampu menciptakan keteraturan kawasan.
Diplomasi  lunak  ( soft  diplomacy )  merupakan  ciri  khas  umum  yang ditonjolkan  oleh  liberal-institusionalisme.  Menurut  Axelrod,  landasan terjalinnya  kerjasama  bukan  terletak  pada  kepercayaan,  melainkan
Vol. 8 No. 1 ( Januari-Juni 2022): 1-23
kelanggengan  hubungan.  Kondisi  yang  kondusif  sangat  diperlukan  agar para aktor dapat  bekerja sama satu sama lain melalui pembelajaran trial- and-error tentang  saling  menghargai,  meniru  kesuksesan  aktor  lain,  atau bahkan  menyeleksi  strategi  yang  ingin  diterapkan  (Axelrod,  1984:  182). Maka  dari  itu,  aktor-aktor  internasional  dituntut  untuk  dapat berkonsentrasi  pada  cara-cara  yang  menghasilkan  interaksi  strategis sehingga  dapat  menghadirkan  kerja  sama  di  bidang  hubungan internasional tertentu (Norkevičius, 2014: 101).
Indonesia  pun  telah  menerapkan  diplomasi  lunak,  baik  melalui dialog  maupun  negosiasi.  Diplomasi  ini  erat  kaitannya  dengan  kekuatan lunak  ( soft  power ).  Kekuatan  lunak  menekankan  pada  pendekatan persetujuan yang membuat pihak lain melakukan apa yang kita inginkan bukan  karena  berada dalam  tekanan,  melainkan  karena  merasa  sepaham dengan  pemikiran  atau  tindakan  kita  (Rosyidin  M.  ,  2014:  7).  Indonesia telah  menerapkan  diplomasi  lunak  dalam  menghadapi  berbagai  dilema kawasan. Menurut Sebastian (2012), Indonesia memiliki startegi diplomasi tersendiri. Pertama, menyadari kebutuhan negara-negara tetangga dalam memiliki  struktur  yang  kredibel  untuk  berkonsultasi.  Kedua, menginginkan  peran middle  power yang  independen  untuk  menegaskan posisi  diri.  Ketiga,  menegaskan  pemikiran  ASEAN  tentang  keamanan dalam menghadapi tantangan jangka panjang secara memadai. Dari pola yang  dipaparkan  oleh  Sebastian,  kita  dapat  melihat  bahwa  Indonesia menaruh banyak perhatian pada lingkungan strategisnya, terutama pada ASEAN. Strategi ini ternyata cukup efektif untuk menaikan profil negara serta mendorong peran ASEAN pada cakupan yang lebih luas.
Dynamic  equilibrium pun  sangat  menekankan  diplomasi  lunak. Beberapa  forum  diskusi,  negosiasi,  dan  perjanjian  kerja  sama  telah terlaksana. Hal ini juga telah disampaikan oleh Marty:
Maka  dari  itu,  komunikasi  harus  didirikan...  pembentukan  garis komunikasi,  terutama  di  tengah  krisis,    memiliki  mengedepankan dialog  dibandingkan  konfrontasi.  Bukanlah  kelemahan  atau persetujuan  tanpa  izin,  melainkan  lebih  kepada  menguraikan  dan menyampaikan maksud, tanpa prasangka buruk dan mengorbankan prinsip... Modalitas Pasifik adalah untuk
membangun  rasa  saling  percaya  dan  kepercayaan  diri” (Natalegawa, 2013).
Penekanan  pada  komunikasi  mengindikasikan  adanya  corak  liberal- institusionalisme  dalam  kebijakan  luar  negeri  Indonesia.  Marty  sangat
optimis  bahwa  doktrin  regional yang  ia  gagas  dapat  mendorong  negara- negara kawasan untuk mengedepankan cara-cara lunak.
Di  periode  lain,  dokumen  AOIP  telah  membuat  para  pemimpin negara  ASEAN  mencapai  sebuah  hasil  mufakat  tentang  proyek-proyek kerja  sama  kawasan.  Proyek  implementasi  AOIP  adalah  proyek  dan kegiatan  yang  diprakarsai  oleh  ASEAN,  bersama  ASEAN  beserta  mitra- mitra  eksternal,  bersama  pihak  berkepentingan  di  kawasan  Asia-Pasifik dan Samudra Hindia secara terbuka dan inklusif, atau telah disetujui oleh ASEAN  (ASEAN,  2022).  Pemerintahan  Jokowi  konsisten  dalam mempromosikan AOIP bahkan di tengan Pandemi Covid-19. Komitmen ini kembali dipertegas dalam ASEAN – U.S. Special Summit, 2022 yang tertulis “Menegaskan k embali lebih lanjut komitmen bersama kami untuk menjaga dan meningkatkan perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan, serta penyelesaian  perselisihan  secara  damai,  termasuk  penghormatan  penuh terhadap  proses  hukum  dan  diplomatik,  tanpa  menggunakan  ancaman atau  penggunaan  kekerasan,  sesuai  dengan  hukum  internasional” (ASEAN, 2022). Ini adalah sinyal baik bagi kondusifitas regional dan global.
Dalam  mencapai  perdamaian,  kaum  liberal  meyakini  bahwa kesejahteraan  adalah  kuncinya.  Pembangunan  ekonomi  diklaim  selalu menjadi inti dalam sistem kepercayaan regionalisme karena menjadi sarana untuk  pembangunan  negara-bangsa,  stabilitas,  dan  ketahanan  regional (Jetschke,  2012:  332).  Klaim  lain  dari  liberal-institusionalisme  adalah penciptaan pasar yang terintegrasi secara global. Klaim ini didasari pada asumsi  bahwa  pasar  dan  prinsip-prinsip  konsumeris  dapat  diterapkan secara universal karena menjadi kepentingan pribadi bagi semua manusia terlepas dari konteks sosial mereka (Steger & Roy, 2010: 53).
Asia Tenggara pun sangat terbuka terhadap perdagangan, investasi, maupun kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Tidak sampai disitu, saat ini ASEAN sudah sangat terbuka kepada aktor manapun yang ingin bekerja sama  di  dalam  lingkup  Asia  Tenggara  maupun  Indo-Pasifik.  ASEAN banyak  memanfaatkan  kemitraan  dengan  forum  eksternal  dalam pengembangan  ekonomi  kawasan.  Menteri  Koordinator  Bidang Perekonomian,  Airlangga  Hartato,  menyampaikan  bahwa  ASEAN  perlu memanfaatkan  pencapaian  yang  disepakati  dalam  G20  di  bidang ketahanan  pangan  dan  energi,  stabilitas  keuangan  dan,  berpegang  pada prinsip-prinsip  ASEAN  yang  sangat  menguntungkan  bagi  pertumbuhan ekonomi  di  ASEAN  (Limanseto,  2023).  G20  termasuk  salah  satu  mitra strategis  ASEAN.  Semangat  perdagangan  juga  terpancar  melalui Pertemuan Khusus ASEAN – AS. Kedua pihak berkomitmen untuk terus bekerja  sama  dalam  mempromosikan  perdagangan  dan  investasi  serta memfasilitasi rantai pasokan global dan konektivitas regional yang mulus,
Vol. 8 No. 1 ( Januari-Juni 2022): 1-23
termasuk  untuk  barang-barang  penting  seperti  pasokan  medis,  obat- obatan,  vaksin,  makanan  dan  produk  pertanian,  komoditas,  produk teknologi  tinggi,  dan  lainnya.  pasokan  dan  layanan  penting,  serta berkontribusi pada pemulihan dan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan di  kawasan  (ASEAN,  2022).  Ini  merupakan  kabar-kabar  baik  bagi  Asia Tenggara.
Spirit perdagangan khas liberal-institusionalisme sangat lekat dalam kebijakan luar negeri Indonesia terhadap ASEAN. Hal ini pun divalidasi oleh pernyataan Jokowi dalam KTT ASEAN-Kanada Commemorative Summit , Presiden  menyampaikan  bahwa  ditengah  dunia  yang  sedang  tidak kondusif,  justru  menjadi  lebih  penting  untuk  mengisinya  dengan  kerja sama  konkret  yang  saling  menguntungkan  (Moegiarso,  2022).  Kata “menguntungkan” ini secara implisit mengacu pada keuntungan e konomi. Dalam dokumen AOIP, salah satu pilar yang menjadi prioritas kerja sama ASEAN  bersama  negara  mitra  ialah  pilar  kerja  sama  ekonomi.  ASEAN menawarkan banyak daftar kerja sama ekonomi seperti kerja sama selatan- selatan,  memfasilitasi  perdagangan,  infrastruktur,  dan  jasa  logistik, ekonomi  digital,  kerja  sama  UMKM,  memperdalam  integrasi  ekonomi, memastikan  stabilitas  dan  ketahanan  keuangan,  memperkuat  dan mempromosikan perdagangan dan investasi, bahkan hingga mempersiapkan  revolusi  industri  ke-4  (ASEAN,  2019:  5).  Inilah  landasan kuatnya komitmen kerja sama ekonomi ASEAN di era Joko Widodo.

## Kesimpulan
Artikel ini telah menunjukan bahwa perbedaan  kedua gagasan terletak pada komponen prinsip-prinsip gagasan, luaran gagasan, dan pandangan gagasan terhadap kawasan Indo-Pasifik. Secara kuantitas prinsip, dynamic equilibrium memiliki  jumlah  yang  lebih  sedikit  dan  sederhana dibandingkan dengan AOIP. Lebih lanjut lagi, Doktrin Natalegawa adalah doktrin ketua ASEAN yang didorong untuk menjadi doktrin kawasan serta belum melalui tahap negosiasi dengan negara anggota. Sedangkan, AOIP merupakan  kerangka  kerja  sama  konkrit  yang  dihasilkan  dari  negosiasi panjang  dengan  negara  anggota.  Terakhir,  Doktrin  Natalegawa menganggap  wilayah  ini  adalah  satu  kesatuan  dengan  istilah triangular spanning two oceans. Sedangkan, AOIP menganggap Indo-Pasifik terdiri atas dua  buah  ruang  teritori  yang  berbeda,  yakni  Samudera  Hindia  dan Samudera Pasifik.
Lebih lanjut lagi, persamaan kedua gagasan juga dapat ditemui dalam dua  komponen.  Persamaan  pertama  ditemukan  dalam  komponen  peran sentral  ASEAN  di  dalam  gagasan.  Kebijakan-kebijakan  ini  menaruh ASEAN  sebagai  sentral  dari  seluruh  aktivitas  kerja  sama  di  Indo-Pasifik.
Artinya,  Indonesia  melalui  Doktrin  Natalegawa  dan  AOIP  masih mempertahankan  prioritas  kebijakan  luar  negerinya  untuk  ASEAN. Persamaan kedua adalah orientasi gagasan dimana keduanya sama-sama memepatkan ASEAN sebagai aktor kekuatan menengah. Aktor kekuatan menengah memiliki orientasi pada perdamaian, dalam konteks ini megacu pada perdamaian di Indo-Pasifik. Tandanya, ASEAN harus memimpin dan menyediakan wadah kerja sama.
Terakhir,  tulisan  ini  pun  membuktikan  bahwa  kedua  gagasan  lekat dengan  spirit  liberal-institusionalisme.  Keduanya  dapat  dikategorikan sebagai  rezim  internasional  karena  telah  memfasilitasi  kerja  sama  di kawasan  Indo-Pasifik.  Mereka  dapat  menawarkan  kerja  sama  berbasis aturan (rule-based) serta  mendorong  negara-negara  agar  patuh  terhadap aturan  tersebut.  Kemudian,  Indonesia  telah  berhasil  menyokong  ASEAN sebagai  aktor  non-negara  dalam  tatanan  internasional.  Hal  ini  juga didukung  oleh  komitmen  dalam  mengedepankan  dialog  dan  negosiasi sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Terakhir, kemajuan pasar bebas dan masifnya kerja sama di bidang ekonomi kawasan telah membuahkan perkembangan  ekonomi  bagi  Asia  Tenggara  dan  negara-negara  sekitar. Dengan  begitu,  dapat  disimpulkan  bahwa dynamic  equilibrium dan  AOIP telah memperkaya dan memperkuat teori liberal-institusionalisme.
Penelitian  ini  telah  menjabarkan  komponen-komponen  yang  sama sekaligus  berbeda  dari  kedua  gagasan.  Namun,  belum  menjelaskan mengapa  kedua  gagasan  memiliki  persamaan  sekaligus  perbedaan karakteristik. Penelitian di masa mendatang dapat mengangkat hubungan kausalitas dari perbandingan karakteristik kedua gagasan ditinjau melalui struktur  dunia  sebelum  dan  pada  saat  gagasan  tercipta  dan  faktor idiosinkratik  elit  di  balik dynamic  equilibrium dan  AOIP.  Selain  meneliti struktur dunia, penelitian tentang pengaruh individu dalam kebijakan luar negeri  juga  sama-sama  penting.  Penelitian  mengenai  kedua  gagasan  ini perlu  dilanjutkan  karena  menyangkut  tujuan  besar  Indonesia  di  Indo- Pasifik.

## Daftar pustaka
Adhisty,  A.A.  (2015).  Penerapan  Doktrin  Natalegawa  “Dynamic Equilibrium” dalam Penyelesaian Konflik Laut Cina Selatan. Skripsi . Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Anwar, D.F. (2020). Indonesia and the ASEAN outlook on the Indo-Pacific. International Affairs , 96 (1) , pp. 111-129.
Arbar,  T.F.  (2022)  China:  Strategi  AS  Picu  Perpecahan  di  Kawasan  Indo-
Pasifik [Online], 23 Mei. Available at: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220523141619-4-
341098/china-strategi-as-picu-perpecahan-di-kawasan-indo- pasifik>.
ASEAN  (2019).  ASEAN  Outlook  on  the  Indo-Pacific  [Online],  June  23. Available at: <https://asean.org/speechandstatement/asean-outlook- on-the-indo-pacific/>.
ASEAN  (2022).  ASEAN  Leaders’  Declaration  on  Mainstreaming  Four Priority  Areas  of  The  ASEAN  Outlook  on  The  Indo-Pacific  within ASEAN-Led  Mechanisms  [Online],  November  11.  Available  at: <https://asean.org/wp-content/uploads/2022/11/25-ASEAN- Leaders-Declaration-on-Mainstreaming-Four-Priority-Areas-of-the- ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific-within-ASEAN-led- Mechanisms.pdf>. ASEAN (2022). Home: Statements: Joint Vision Statement of The ASEAN-
U.S.  Special  Summit,  2022  [Online],  May  14.  Availbale  at: <https://asean.org/wp-content/uploads/2022/05/Final-ASEAN-US- Special-Summit-2022-Joint-Vision-Statement.pdf>.
Axelrod, R. (1984). The Evolution of Cooperation . New York: Basic Books.
Axelrod,  R.  &  Keohane,  R.O.  (1985).  Achieving  Cooperation  under Anarchy:  Strategies  and  Institutions. World  Politics ,  38(1),  pp.  226- 254.
Chang,  F.K.  (2011).  China’s  Naval  Rise  and  the  South  China  Sea:  An Operational Assessment. Orbis , 56 (1), pp. 19-38.
Chayes,  A.  &  Chayes,  A.H.  (1993).  On  Compliance. International Organization , 47 (2) spring, pp. 65-91.
Choir et al. (2018). The Missing Link between Dynamic equilibrium Doctrine and Indonesia’s  Interest  in  South  Pacific .  Airlangga  Conference  on International Relations, pp. 130-138.
Collier, D. (1993). The Comparative Method. In: Finifter, A.W. (Ed.), Political Science:  The  State  of  the  Discipline  II .  Washington,  DC:  American Political Science Association, pp. 105-119.
Cook,  E.  (2018).  What  Does  Indonesia’s Own  Indo-Pacific  Strategy  Look Like? [Online], February 8. Available at: <https://thediplomat.com/2018/02/what-does-indonesias-own-indo- pacific-strategy-look-like/>.
CSIS (2013). The Indonesia Conference: His Excellency Dr. R. M. Marty M.
Natalegawa Minister of Foreign Affairs [Online], 18 Mei. Available at: < https://www.youtube.com/watch?v=OQahpLEc7Ss>.
Devitt, R. (2011). Liberal Institutionalism: An Alternative IR Theory or Just Maintaining  the  Status  Quo?  [Online],  September  1.  Available  at: <https://www.e-ir.info/2011/09/01/liberal-institutionalism-an- alternative-ir-theory-or-just-maintaining-the-status-quo/>.
Esser,  F.  &  Vliegenthart,  R.  (2017).  Comparative  Research  Methods.  In: Davis, J.M.C.S. & Potter, R.F. (Eds.), The International Encyclopedia of Communication Research Methods . John Wiley & Sons Inc, pp. 1-22. Febrina et al. (2018). ASEAN di Tengah Rivalitas AS dan Cina: Kerja sama ASEAN dengan RCEP dalam Mengurangi Dampak Perang Dagang. Indonesian Perspective , 3 (2), pp. 145-158.
Fels, E. (2016). Opening the Floor: The Rivalry Between Eagle and Dragon in Asia-Pacific. In: E. Fels (Ed.), Shifting Power in Asia-Pacific? The Rise of  China,  Sino-US  Competition  and  Regional  Middle  Power  Allegiance . Cham: Springer.
Gan, N. (2022). China is Alarmed by the Quad. But Its Threats are Driving the  Group  Closer  Together  [Online],  May  23.  Available  at: <https://edition.cnn.com/2022/05/23/china/quad-summit-china- threat-analysis-intl-hnk-mic/index.html>.
Glaser,  B.G.  (1965).  The  Constant  Comparative  Method  of  Qualitative Analysis. Social Problems , 12 (4), pp. 436-445.
Goh, E. (2014). ASEAN-led Multilateralism and Regional Order: The Great Power  Bargain  Deficit  [Online],  May  23.  Available  at: <https://theasanforum.org/asean-led-multilateralism-and-regional- order-the-great-power-bargain-deficit/>.
Ha,  H.T.  (2019).  ASEAN  Outlook  on  the  Indo-Pacific:  Old  Wine  in  New Bottle? ISEAS Perspective (51), pp. 1-8. Hasian, K.M. (2021). Rivalitas Amerika Serikat dan Cina di Asia Pasifik . Center fo Area Studies Indonesia Institute of Sciences (P2W - LIPI), January 24.
Jati,  W.R.  interview  by  Ardianti,  D.E.  (2023).  Reposisi  Peran  ASEAN  di Indo-Pasifik: Kajian Komparatif Gagasan Dynamic equilibrium dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, 14 Januari.
Jetschke,  A.  (2012).  ASEAN.  In:  M.  Beeson  &  R.  Stubbs  (Eds.), Routledge Handbooks of Asian Regionalism . New York: Routledge, pp. 327-337. Karim, M.F. (2018). Middle Power, Status-Seeking and Role Conceptions: the  Cases  of  Indonesia  and  South  Korea. Australian  Journal  of International Affairs , 72 (4), pp. 1-21.
Kementrian  Luar  Negeri  (2019).  KTT  ASEAN  Adopsi  Outlook  ASEAN mengenai  Indo-Pasifik  [Online],  June  23.  Available  at:  < https://kemlu.go.id/portal/id/read/388/berita/ktt-asean-adopsi- outlook-asean-mengenai-indo-pasifik>.
Keohane, R. O. (1982). The Demand for International Regimes. International Organization , 36 (2) Spring, pp. 325-355. Keohane,  R.  O.  (1984). After  Hegemony .  New  Jersey:  Princeton  University Press.
Keohane, R. O. (1995). The Promise of Institutionalist Theory. International Security , 20 (1), pp. 39-51.
Levy et al. (1995). The Study of International Regimes. European Journal of International Relations , 1 (3), pp. 267-330.
Limanseto,  H.  (2023).  Publikasi:  Siaran  Pers:  Fokus  Pada  Penguatan Ekonomi Kawasan yang Tumbuh Cepat, Inklusif, dan Berkelanjutan, Indonesia  Jalankan  Keketuaan  ASEAN  2023  [Online],  19  Januari. Available  at:  <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4869/fokus- pada-penguatan-ekonomi-kawasan-yang-tumbuh-cepat-inklusif- dan-berkelanjutan-indonesia-jalankan-keketuaan-asean-2023>. Marsudi, R.L.P. (2023). Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2023: Leadership in a Challenging World, Januari 11. Jakarta: Kompas TV.
Milner, A. (2019). Repositioning Indonesia – Thoughts on the Indo-Pacific.
Journal of ASEAN Studies , 7 (1), pp. 58-72.
Moegiarso,  S.  (2022).  Publikasi:  Siaran  Pers:  Dalam  KTT  ASEAN-Kanada
Commemorative  Summit,  Presiden  Joko  Widodo  Ajak  Kanada secara  Konkret  Menjadi  Mitra  ASEAN  untuk  Implementasi  AOIP [Online], 12 November. Available at: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4712/dalam-ktt-asean- kanada-commemorative-summit-presiden-joko-widodo-ajak-
kanada-secara-konkret-menjadi-mitra-asean-untuk-implementasi- aoip>.
Morgenthau,  H.  (1997). Politics  Among  Nations:  The  Struggle  for  Power  and Peace 6 th edn. Beijing: Peking University Press.
Morrison,  W.M.  (2019).  China’s  Economic  Rise:  History,  Trends,
Challenges,  and  Implications  for  the  United  States.  Congressional Research Service 38, pp. 1-37.
Mueller, L.M. (2019). ASEAN Centrality under Threat – the Cases of RCEP and Connectivity. Journal of Contemporary East Asia Studies , 8 (2), pp. 177-198.
Mulyana, Y.G.H interview by Ardianti D.E. (2022). Reposisi Peran ASEAN di  Indo-Pasifik:  Kajian  Komparatif  Gagasan  Dynamic  equilibrium dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, 6 Desember.
Natalegawa,  M.M.  (2013). An  Indonesian  Perspective  on  the  Indo-Pacific . Jakarta: Center for Strategic and International Studies.
Norkevičius,  M.  (2014).  Regional  Institutionalism  in  South  East  Asia. Societal Studies , 6 (1), pp. 98-113.
Oye, K.A. (1984). Explaining Cooperation under Anarchy: Hypotheses and Strategies. World Politics , 38 (1), pp. 1-24.
Pettiford,  L.  &  Pettiford,  L.  (2009). Hubungan  Internasional:  Perspektif  dan Tema . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Poling, G.B. (2013). Dynamic equilibrium: Indonesia’s Bluepri nt for a 21st Century  Asia  Pacific  [Online],  March  8.  Available  at:  < https://www.csis.org/analysis/dynamic-equilibrium-indonesias- blueprint-21st-century-asia-pacific>.
Putra,  B.A.  (2015).  Indonesia's  Leadership  Role  in  ASEAN:  History  and Future Prospect. International E-Journal of Advances in Social Sciences , 1 (2), pp. 188-197.
Raharja, D.P, interview by Ardianti, D.E. (2022). Reposisi Peran ASEAN di Indo-Pasifik: Kajian Komparatif Gagasan Dynamic equilibrium dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, 21 Desember.
Rosyidin,  M.  (2014).  Soft  Diplomacy  SBY  dalam  Konflik  Indonesia- Malaysia:  Studi  Kebijakan  SBY  terhadap  Pelanggaran  Kedaulatan oleh Malaysia di Perairan Bintan Tahun 2010. Jurnal Kajian Wilayah , 5 (1),  pp. 3-22.
Rosyidin, M. (2019). Indonesia Menuju Kekuatan Global Abad 21: Politik Luar Negeri di Era Joko Widodo . Jakarta: Elex Media Komputindo. Rosyidin,  M.  (2020). Teori  Hubungan  Internasional:  Dari  Perspektif  Klasik Sampai Non-Barat . Depok: Rajagrafindo Persada.
Scott,  D.  (2019).  Indonesia  Grapples  with  the  Indo-Pacific:  Outreach, Strategic  Discourse,  and  Diplomacy.  Journal  of  Current  Southeast Asian Affairs, 38 (2), pp. 194-216.
Sebastian,  L.C.  (2012).  Indonesia’s  regional  diplomacy:  Imperative  to maintain  ASEAN  cohesion  [Online],  July  23.  Available  at: <https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/idss/1794-indonesias- regional-diplomacy/>.
Sebastian, Leonard C. (2014). Indonesia’s Dy namic equilibrium and ASEAN Centrality. In: Prospects of Multilateral Cooperation in the Asia Pacific: To  Overcome  the  Gap  of  Security  Outlooks .  National  Institute  for Defense Studies, pp. 9-24.
Sharma, A. & Blaxland, J. (2022). Home: Australian Outlook: Shinzo Abe:
Remembering the Architect of Indo-Pacific Strategy [Online], July 25.
Available
at: https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/shinzo- abe-remembering-architect-of-the-indo-pacific-strategy/.
Shelton, D. (2009). Soft Law. In: D. Armstrong (Ed.), Routledge Handbook of International Law . London: Routledge, pp. 68-80. Steger, M.B. & Roy, R.K. (2010). Second- Wave Neoliberalism in the 1990’s: Clinton's Market Globalism and Blair's Third Way. In: Steger, M.B. & Roy, R.K. Neoliberalism: A Very Short Introduction . New York: Oxford University Press Inc, pp. 50-75.
Vol. 8 No. 1 ( Januari-Juni 2022): 1-23
Stein, A. (2008). Neoliberal Institusionalism. In: Reus-Smit, C. & Snidal, D. eds. The Oxford Handbook of International Relations . New York: Oxford University Press, pp. 201-221.
Strangio, S. (2020). The Dragon’s Shadow . New Haven: Yale University Press. Sukma,  R.  (2019).  Indonesia,  ASEAN,  and  the  Indo-Pacific:  Strategic Necessity or Norm-Setting Exercise? [Online], Agust 30. Available at: <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/08/30/indonesia- asean-and-the-indo-pacific-part-2-of-2.html>.
Thu,  H.L.  (2019).  The  Strategist:  The  long  and  winding  way  to  the  Indo-
Pacific [Online], June 29. Available at: <https://www.aspistrategist.org.au/the-long-and-winding-way-to- the-indo-pacific/>.
Thu,  H.L.  (2020).  Southeast  Asia  and  Indo-Pacific  Concepts:  From Resistance to Reticence to Reaction. Security Challenges , 16 (3), pp. 53-
57.