## Article

## Indonesia's Maritime Business Strategy in Society 5.0 Era
Rancangan Strategi Kebijakan Bisnis Maritim Indonesia dalam Era Society 5.0
Nur Ilman Habil 1
1 Program Studi Magister Teknik Transportasi Laut, Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia
Tatak Setiadi 2*
2 Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
* Penulis Korespondensi: tataksetiadi@unesa.ac.id

## Abstract
The  maritime  axis  discourse  became  popular  and  attracted  many  parties,  including  the  media  which  actively reporting on the development of the maritime axis discourse. The maritime axis was born from the idea of President Joko Widodo who wanted to reactivate Indonesia's position as the world's maritime axis by considering the concept of Society 5.0 and offering a safe Indonesian sea for the marine industry. The Indonesian government will also be responsible for the security of related industrial sea transportation activities. This study is intended to (1) determine the opportunities and threats of the Indonesian maritime sector in the domestic and international scope, and (2) formulate a maritime policy strategy within the maritime business framework. This research uses SWOT analysis. The  findings  show  that  opportunities  come  from  natural  resources  and  the  environment  in  Indonesia's  marine areas. Threats to the maritime sector certainly come from internal factors such as uneven development gaps and external factors such as border issues and weak law enforcement, defense and security control in border areas. Therefore,  the  projected  maritime  business  policy  is  directed  at  development  with  a  maritime  perspective, connecting and strengthening the maritime and logistics economy, economic development through a welfare and security approach, controlling national authorities and national maritime regulations, and reorienting maritime business development. through more progressive capital.
Keywords: Policy Strategy, Maritime Development, Maritime Business Improvement

## Abstrak
Wacana  poros  maritim  menjadi  populer  dan  menarik  banyak  pihak  termasuk  media  yang  aktif  memberitakan perkembangan  wacana  poros  maritim.  Poros  maritim  lahir  dari  gagasan  Presiden  Joko  Widodo  yang  ingin mengaktifkan kembali posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan mempertimbangkan konsep Society 5.0  dan  menawarkan  laut  Indonesia  yang  aman  bagi  industri  kelautan.  Pemerintah  Indonesia  juga  akan bertanggung jawab atas keamanan kegiatan  transportasi laut industri terkait. Kajian  ini  dimaksudkan untuk  (1) mengetahui peluang dan ancaman sektor maritim Indonesia dalam lingkup domestik dan internasional,  dan (2) menyusun strategi kebijakan maritim dalam kerangka bisnis maritim. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT. Hasil temuan menunjukkan bahwa peluang berasal dari sumber daya alam dan lingkungan wilayah laut Indonesia. Ancaman terhadap sektor maritim tentunya berasal dari faktor internal seperti kesenjangan pembangunan yang tidak  merata  dan  faktor  eksternal  seperti  permasalahan  perbatasan  serta  lemahnya  penegakan  hukum, pertahanan, dan kontrol keamanan di kawasan perbatasan. Oleh karena itu, proyeksi kebijakan bisnis kemaritiman diarahkan  pada  pembangunan  berwawasan  maritim,  penyambungan  dan  penguatan  ekonomi  logistik  dan
kelautan,  pembangunan  ekonomi  melalui  pendekatan  kesejahteraan  dan  keamanan,  pengendalian  otoritas nasional dan regulasi maritim nasional, serta reorientasi pengembangan bisnis maritim. melalui modal yang lebih progresif.
Kata kunci : Strategi Kebijakan, Pembangunan Maritim, Bisnis Maritim
Pendahuluan
Optimisme membangun sektor maritim Indonesia melalui Poros Maritim Dunia menjadi titik awal dalam menyongsong era Society 5.0. Dipopulerkan pertama kali di Jepang, konsep Society  5.0  membawa  harapan  besar  berupa  pertumbuhan  ekonomi  dan  pengentasan  isu keberlanjutan  untuk  membangun  masyarakat  yang  peduli  terhadap  keamanan  dan kenyamanan  melalui  keunggulan  teknologi  siber  (Rojas,  et  al.,  2021).  Untuk  itu,  perlu ditekankan  kembali  bahwa  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  diperlukan  sumber  daya  yang memadai seperti literasi teknologi, ketersediaan akses jaringan internet, teknologi otomatisasi dan robotika, hingga pemanfaatan big data (Potocan, Mulej, & Nedelko, 2021; Rifai, Setiadi , Renaldo, & Andreani, 2020). Mengingat potensi dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan  terbesar  di  dunia  dengan  jumlah  pulau  lebih  dari  17.504  pulau,  tentunya  akan menjadi  tantangan  tersendiri  dalam  menyusun  formulasi  kebijakan  khususnya  di  bidang kemaritiman. Apalagi Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km dan memiliki letak yang  sangat  strategis  di  antara  dua  benua  yaitu  Asia  dan  Australia  serta  dua  samudra  yaitu Hindia dan Pasifik. Selain itu, luas daratan Indonesia mencapai sekitar 2.012.402 km2 dan luas laut mencapai sekitar 5,8 juta km2 (75,7%), yang terdiri dari 2.012.392 km2 Perairan Darat, 0,3 juta km2 Laut Teritorial, dan 2,7 juta km2 Juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Dengan  karakteristik  laut  yang  luas  dan  garis  pantai  yang  panjang, sektor maritim  dan kelautan tentunya menjadi kajian yang sangat strategis bagi Indonesia, terutama jika dilihat dari aspek ekonomi, lingkungan, sosial, hukum, dan keamanan. Namun fakta yang ditemukan adalah bahwa sektor ini belum mendapat perhatian yang serius dibandingkan dengan pembangunan sektor pertanahan. Masa pemerintahan saat ini yang mengusung visi “Terwujudnya Indonesia yang  Berdaulat,  Mandiri  dan  Berkepribadian  Berlandaskan  Gotong  Royong”  menawarkan harapan  baru  dan  mengembalikan  semangat  bangsa  dalam  pembangunan  maritim.  Visi tersebut  disambut  dengan  misi  mewujudkan  keamanan  nasional  dan  kedaulatan  wilayah, kemandirian ekonomi dengan sumber daya maritim, mewujudkan masyarakat maju, lestari dan demokratis berlandaskan hukum, mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati  diri  sebagai  bangsa  maritim,  mewujudkan  kualitas  hidup  manusia  Indonesia  yang  tinggi, maju dan sejahtera, mewujudkan bangsa yang berdaya saing, mewujudkan Indonesia menjadi negara  maritim  yang  mandiri,  maju,  kuat  dan  berlandaskan  kepentingan  nasional,  serta mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dan berbudaya.
Terlihat  jelas  bahwa  tiga  dari  tujuh  misi  tersebut  sangat  erat  kaitannya  dengan  sektor maritim  dan  posisi  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan.  Maka,  dalam  Kabinet  Kerja  disusun kementerian  yang  membidangi  sektor  tersebut,  yakni  Kementerian  Koordinator  Bidang Kemaritiman dan Investasi yang akan bekerja dengan prioritas pembangunan sektor maritim. Menengok kembali alur sejarah maritim Indonesia, konsep maritim Indonesia tidak lepas dari masa penjajahan Belanda (Mulya, 2013). Saat itu, pertemuan kedua negara praktis mengarah pada  pertemuan  dua  sistem  politik.  Namun,  Belanda  sangat  kental  dengan  sistem  politik dominasi  dan  eksploitasi.  Di  sisi  lain,  Belanda  juga  memberikan  peninggalan  berharga  yang masih dilestarikan hingga saat ini. Oleh karena itu, secara tidak langsung, budaya Belanda dan sejumlah  gagasan  yang  dijadikan  panutan  bagi  kelompok  masyarakat  tertentu  untuk berperilaku  guna  mencapai  tujuan  tertentu,  atau  mengikuti  suatu  ideologi,  juga  mendarah daging dan menjadi pandangan hidup masyarakat di Indonesia. Ketika ideologi maritim yang
dibawa dan disebarluaskan oleh Belanda tertanam di masyarakat, ideologi ini menjadi dasar kehidupan masyarakat Indonesia saat itu.
Keberhasilan  Belanda  dalam  mempengaruhi  masyarakat  selain  atas  dasar  kekuasaan, Belanda juga mampu mengkomunikasikan kebudayaan dengan baik. Belanda menganut prinsip dan  ideologi  maritim  berdasarkan  kondisi geografis  yang  mayoritas  berupa  perairan,  sungai, danau,  dan  kanal,  yang  menjadikan  transportasi  air  penting  bagi  masyarakat.  Dan  hal  ini diterima  oleh  masyarakat  Indonesia  sebagai  tindakan  adaptif,  bahwa  manusia  harus menyesuaikan  diri  dengan  lingkungannya  agar  dapat  bertahan  dan  mempertahankan eksistensinya.  Dengan  demikian,  ideologi  maritim  ini  diterjemahkan  sebagai  gagasan  yang memanfaatkan media maritim untuk mencapai tujuan tertentu, apapun tujuannya. Kemudian, pemahaman ini akan mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ideologi maritim Belanda dimulai dengan surat yang ditulis oleh Jan Huygen van Lincschoten, navigator Belanda pertama yang berlayar dengan kapal Portugis pada abad ke-16. Ia menuliskan pengalamannya selama melaut, melalui Itinerario, kepada orang tuanya yang berisi:
“ Siang dan malam aku tidak memikirkan hal lain selain berkelana di tanah asing… tidak ada waktu yang lebih sia-sia bagi seorang pemuda selain (hanya) nongkrong di dapur ibunya seperti si dungu yang tidak mau tau apa yang dapat dilihat di dunia .”
Merujuk pada surat ini, cita-citanya adalah mengembangkan berbagai konsep arah peta perdagangan ke timur Belanda, yaitu Pelabuhan Baltik dan barat ke Portugal. Hebatnya, ambisi ini juga terjadi di negara-negara Eropa Barat lainnya seperti Spanyol, Inggris, Prancis, Portugal, dan Skotlandia. Setelah Spanyol runtuh, Belanda bebas melakukan pelayaran dagangnya untuk menjadikannya  mitra  dagang  yang  diakui.  Akibatnya,  satu-satunya  pesaing  Belanda  di  Asia Tenggara  adalah  Inggris.  Atas  dasar  persaingan  tersebut,  Belanda  kemudian  mengubah kebijakannya dengan menambah pelayaran dan menambah tonase (kapasitas muat) kapal..
Gambar 1. Peta Alur Pelayaran di Indonesia pada 1950.
Pada tahun 1650, Belanda bisa dikatakan telah menjadi armada angkatan laut terbesar di dunia.  Hal  ini  didukung  oleh  kegiatan  utama  Belanda  yang  mendukung  keuangannya,  yaitu pengapalan (shipping), galangan kapal, dan penangkapan ikan. Atas dasar itu Belanda kemudian membentuk  koloni  Hindia  Belanda.  Usaha  patungan  ini  adalah  satu-satunya  yang  diizinkan berdagang selama era politik tertutup Tokugawa, Jepang. Praktisnya, untuk mendirikan koloni dibutuhkan modal yang lebih besar. Kemudian daerah-daerah jajahanlah yang akan dijadikan
sumber keuangan selanjutnya, agar Belanda benar-benar melindungi daerah jajahannya. Cara yang  dilakukan  Belanda  untuk  melindungi  wilayah  jajahannya  adalah  dengan  memonopoli perdagangan dan pelayaran. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir persaingan dagang. Pada masa  transisi  dari  kemitraan  perdagangan  VOC  (Vereenigde  Oost-Indische  Compagnie)  ke kolonialisme,  kontrol  bergeser  ke  konsentrasi,  dari  fokus  perdagangan  maritim  (kerajaan perdagangan  maritim)  ke  pergeseran  ke  kegiatan  produksi  dan  orientasi  teritorial  untuk mencapai kekuatan teritorial. Kondisi konsentrasi pada saat itu terbagi menjadi dua, Jawa dan Madura.  Sementara  pulau-pulau  lain  menjadi  Pulau  Terluar.  Hal  inilah  yang  menyebabkan kecemburuan dan pengabaian terhadap pulau-pulau tersebut.
Merasa  dikucilkan  dan  untuk  menjaga  iklim  perdagangan,  mereka  membuat  jaringan perdagangan  baru,  Luar  Pulau-Singapura-Eropa  tanpa  melalui  Batavia.  Alhasil,  pelabuhan Batavia menjadi sepi karena kapal-kapal dagang lebih memilih jaringan perdagangan Singapura. Kemudian,  Inggris  pun  memanfaatkan  kondisi  ini  untuk  semakin  memperkuat  kebebasan perdagangan  di  Singapura.  Di  pulau-pulau  lain  di  luar  pulau  terluar,  eksklusi  membawa konsekuensi bagi orang-orang untuk bermigrasi. Seperti yang terjadi dalam budaya masyarakat Bugis  Makassar,  sekitar  abad  ke-17  ada  sebuah  pepatah  yang  tertulis  di  atas  perahu  khas Makassar  yaitu  Kapal  Pinisi,  yang  didalamnya  terkandung  semangat  perantauan  untuk meninggalkan pengalaman pahit dan semangat juang, yaitu:
“ Kualleangi Tallanga Natowalia”. Dalam terjemahan Bahasa Indonesia berarti “Sekali layar  terkembang  pantang  biduk  surut  ke  pantai”  atau  dapat  pula  diartikan  “Lebih kupilih tenggelam (di lautan) daripada harus kembali lagi (ke pantai)” .”
Tidak ingin kalah bersaing, pemerintah kolonial kemudian mengubah kebijakan di bidang maritim, khususnya bidang perkapalan karena menganggap Singapura akan menjadi ancaman serius.  Pemerintah  kemudian  melonggarkan  monopolinya  dan  meliberalisasi  Batavia  dengan harapan  dapat  menarik  kembali  kapal-kapal  Singapura.  Untuk  memperkuat  strategi  ini, pemerintah melakukan internasionalisasi pelabuhan-pelabuhan di luar Jawa, kecuali di Maluku, yang berada di bawah kendali Batavia. Akibatnya, pengiriman domestik terjadi. Namun sayang, kebijakan liberal ini belum membuahkan hasil maksimal seperti yang diharapkan.
Disebutkan  dalam  The  Java  Sea  Network,  salah  satu  penyebab  kegagalan  strategi  ini adalah  pemerintah  terkesan  setengah  hati  dalam  mengambil  kebijakan.  Misalnya  regulasi pelabuhan  Semarang  dan  pelabuhan  Surabaya  menjadi  pelabuhan  khusus  kargo  ekspor. Kemudian, perbedaan tarif karena dikelola secara lokal dan perbedaan berdasarkan bendera, asal, tujuan dan jenis kargo. Karena itu, Batavia masih belum bisa mengimbangi Singapura. Di sisi  lain,  dari  segi  sumber  daya  manusia,  penguasa  saat  itu  tidak  lagi  memperhatikan  sektor perdagangan  melalui  pelayaran,  sehingga  perlahan  menyebabkan  masyarakat  kehilangan identitas baharinya.
Padahal, laut, pesisir, dan sungai merupakan saluran pemersatu yang menjadi kekuatan bangsa  Indonesia.  Di  ketiga  kawasan  inilah  pelabuhan-pelabuhan  besar  dibangun  dan diramaikan oleh aktivitas para pedagang dari berbagai pulau dan dari berbagai negara di dunia. Kegiatan  ini  mendorong  perekonomian  dan  pembangunan  masyarakat  dan  daerah.  Jadi, potensi ini harus menjadi andalan masyarakat. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara  optimal.  Hal  ini  terlihat  dari  tingginya  angka  kemiskinan  masyarakat  nelayan  dan masyarakat pesisir terkait yang masih tergolong masyarakat termiskin. Apalagi, adanya aktivitas ilegal  sumber  daya  laut  semakin  menurunkan  tingkat  kesejahteraan  nelayan,  khususnya nelayan  kecil  dan  nelayan  tradisional  seperti  aktivitas  illegal  fishing  oleh  nelayan  asing, pencemaran laut dan kerusakan mangrove, hingga rusaknya terumbu karang.
Selain masalah ekonomi dan lingkungan, di bidang kelautan dan kelautan juga terdapat masalah keamanan dan politik. Berada di persimpangan dua benua dan dua samudra, Indonesia berisiko rentan dalam hal keamanan maritim, baik secara lokal, nasional maupun internasional. Perompakan  masih  terjadi  di  perairan  Indonesia,  baik  yang  dilakukan  oleh  warga  negara maupun asing, baik yang ditujukan kepada kapal penangkap ikan Indonesia maupun kapal asing. Masalah lainnya adalah kondisi pulau terluar yang kurang mendapat perhatian dan berpotensi menimbulkan  masalah  politik  seperti  saling  klaim  kepemilikan  pulau  di  kawasan  perbatasan oleh beberapa negara, rendahnya sumber daya manusia yang terlibat, lemahnya penegakan hukum, dan keterbatasan maritim. dan infrastruktur maritim.
Ada  beberapa  isu  utama  dalam  konteks  posisi  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan. Terlebih dalam menghadapi era Society 5.0, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan dan memprioritaskan adaptasi teknologi untuk pendanaan yang jelas dan payung hukum untuk membangun sinergi antara SDM dan mesin cerdas (Achmadi & Nugroho, 2022; Adel, 2022). Dengan  demikian  pemetaan  permasalahan  tersebut  antara  lain  bangsa  Indonesia  belum memiliki  kebijakan  nasional  tentang  pembangunan  negara  kepulauan  terpadu,  rendahnya pemahaman dan kesadaran akan arti dan makna Indonesia sebagai negara kepulauan ditinjau dari segi geografi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, lemahnya pertahanan dan ketahanan negara dalam dimensi maritim, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggar hukum. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut diperlukan perubahan dan perbaikan  melalui  analisis  kebijakan  sektor  kelautan  dan  kelautan  dalam upaya  membangun sektor kelautan dan kelautan yang komprehensif dan berkelanjutan.

## Metode
Dalam artikel ini, penulis berupaya memberikan analisis dan rekomendasi penyelesaian masalah  di  bidang  kemaritiman  dan  kelautan.  Penelitian  dilaksanakan  menggunakan  data sekunder.  Data  diperoleh  dari  beberapa  instansi  terkait  seperti  Badan  Perencanaan Pembangunan  Nasional/Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  Kementerian Koordinator  Bidang  Perekonomian,  Badan  Pusat  Statistik,  Kementerian  Koordinator  Bidang Kemaritiman  dan  Investasi,  dan  Kementerian  Perhubungan.  Data  yang  digunakan  berupa literatur  kebijakan  sektoral,  nasional  dan  daerah,  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Tata Ruang  Nasional  (RTRWN)  terbaru  dan  literatur  terkait  lainnya.  .  Selanjutnya  peneliti  juga menggunakan data sekunder berupa literature review, studi dokumen, dan studi literatur di situs internet.
Penelitian  ini  menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif.  Pengumpulan  data  diawali dengan  studi  literatur  untuk  mendapatkan  data  teori  dan  konsep  yang  ditulis  dalam  artikel ilmiah. Data tersebut kemudian digunakan untuk memahami fenomena terkait implementasi kebijakan  Indonesia  sebagai  poros  maritim  dunia.  Fenomena  ini  dapat  berupa  perilaku, persepsi,  dan  motivasi.  Dalam  analisisnya,  peneliti  juga  menggunakan  analisis  SWOT  untuk mendeskripsikan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah strategis berdasarkan faktor internal dan  faktor  eksternal  berupa  Kekuatan,  Kelemahan,  Peluang, dan  Ancaman  (Rangkuti,  2004). Dengan menggunakan kerangka kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, analisis ini dapat memprediksi cara terbaik untuk menentukan strategi.

## Hasil dan Diskusi
Potensi maritim Indonesia diharapkan menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Diantaranya  dengan  memanfaatkan  ekosistem  laut  dan  sumber  daya  yang  tersedia  dengan menerapkan konsep keberlanjutan ( on a sustainable basis ). Cita-cita tersebut tertuang dalam
enam tujuan pemerintah yaitu terwujudnya transportasi laut yang murah, mudah, sederhana dan kompetitif, peningkatan konektivitas transportasi laut, penyediaan infrastruktur pelabuhan yang  kompetitif,  peningkatan  kepatuhan  terhadap  peraturan  keselamatan,  keamanan  dan perlindungan  lingkungan  maritim,  peningkatan  efektivitas  hukum.  penegakan  di  laut, peningkatan  integrasi  dalam  manajemen  organisasi.  Hasil  analisis  internal  ditemukan  nilai kekuatan dan kelemahan, sedangkan analisis eksternal ditemukan nilai peluang dan ancaman.
1. Kondisi Eksisting Ekonomi Kelautan
Wilayah  laut  Indonesia,  termasuk  ZEEI  (5,8  juta  km2),  mencakup  75  persen  dari  total wilayah.  Ini  termasuk  17.504  pulau  (13.466  di  antaranya  telah  diberi  nama  dan  terdaftar  di Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan garis pantai sepanjang 95.181 km (terpanjang kedua setelah Kanada). Namun dalam penelitian lain disebutkan bahwa pembangunan di bidang kemaritiman masih jauh dari potensi kelautan yang ada (Dahuri, 2014). Keterlambatan tersebut terlihat pada (a)  potensi  perikanan  yang  belum  termanfaatkan  secara  optimal  dari  batas  tangkapan  yang diperbolehkan sebesar 7,94 juta ton/tahun dan masih adanya kapal asing ilegal yang masuk ke perairan  Indonesia,  (b)  potensi  sumber  daya  pertambangan  di  laut  namun  belum  memiliki landasan regulasi yang memadai dalam pemanfaatannya, (c) potensi keanekaragaman hayati untuk  wisata  bahari  belum  optimal,  (d)  potensi  laut  sebagai  sarana  penghubung  belum dimanfaatkan  secara  optimal,  (e)  masyarakat  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  belum  dapat mengakses pelayanan dasar, kebutuhan dasar, dan peluang ekonomi (Kusumastanto, 2013).
Dalam  sepuluh  tahun  terakhir,  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  sektor  maritim  telah diamati namun masih berada di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu antara 4,63% - 6,49%. Dengan PDB lebih dari Rp 8.241 triliun, Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian  dunia,  namun  peran  sektor  maritim  hanya  sekitar  22,42%  (Kusumastanto, 2013).  Pertumbuhan  ini  tidak  sebanding  dengan  potensi  maritim  Indonesia  sebagai  negara kepulauan  terbesar  di  dunia.  Beberapa  penyebabnya  adalah  faktor  kebijakan  nasional  yang tidak berpihak pada pengembangan sektor ekonomi kelautan sehingga menyebabkan struktur perekonomian Indonesia terpusat pada kegiatan berbasis darat. Selain itu, kurangnya investasi berdampak  pada  lambatnya  pertumbuhan  ekonomi  berbasis  maritim.  Kemudian,  kontribusi sektor  kelautan  terhadap  struktur  perekonomian  Indonesia  didominasi  oleh  sektor pertambangan  dan  energi  sebesar  9,13%,  industri  maritim  4,67%,  perikanan  2,79%,  wisata bahari 1,52%, transportasi laut 1,48%, jasa kelautan 1,32 %, dan bangunan laut 1,01%.
2. Kekuatan dan Kelemahan Sektor Maritim di Indonesia
Masa  kepemimpinan  Presiden  Joko  Widodo  membawa  semangat  baru  bagi  sektor maritim.  Dengan  membangun  kembali  kepercayaan  diri  yang  mengutamakan  kemajuan  dan pembangunan  di  segala  bidang,  pemerintah  terus  mengobarkan  semangat  bahwa  Indonesia mampu bersaing secara internasional. Saat ini, pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai poros  maritim  dunia.  Dan  oleh  karena  itu  Indonesia  harus  memiliki  kekuatan  di  beberapa bidang  maritim  pendukung,  antara  lain  keuangan  dan  regulasi  yang  kuat  di  bidang  maritim seperti Inggris, Sea Lines of Communications / komunikasi SLOC seperti Amerika Serikat, Korea Selatan  dengan  industri  galangan  kapal  dunia,  Denmark  dengan  kapasitas  kapal  kontainer secara  global  melalui  Maersk  Group,  dan  Singapura  yang  merupakan  operator  pelabuhan terbesar  di  dunia  (BAPPENAS,  2015).  Dengan  demikian,  menjadi  poros  maritim  dunia merupakan  pekerjaan  rumah  yang  besar  bagi  Indonesia.  Indonesia  saat  ini  sedang mengoptimalkan pengolahan sumber daya alam laut melalui berbagai perbaikan infrastruktur dan  perbaikan  regulasi. Terkait  infrastruktur,  Alves  de  Moura  (2022)  mengemukakan  bahwa pengembangan  ini  kemungkinan  akan  mencakup  beberapa  bidang  teknologi  seperti  sensor,
peralatan  digital,  komputasi  awan,  sistem  pemantauan  pelabuhan  dan  jalan  raya,  hingga manajemen  lalu  lintas  kapal  dan  peti  kemas,  yang  tujuan  utamanya  adalah  untuk  mencapai tingkat produktivitas yang optimal.
Dengan demikian, kekayaan laut Indonesia yang melimpah dan mampu menjadi kekuatan ekonomi  di  bidang  maritim,  seperti  ikan,  minyak  bumi,  mutiara,  bahkan  wisata  bawah  laut dapat dikelola secara optimal. Di sisi lain, berbagai potensi ekonomi di bidang kemaritiman juga dapat  dimanfaatkan secara  optimal hanya  jika  terjalin  kerjasama  yang  baik  dengan  berbagai pihak yang berkompeten di bidangnya. Indonesia yang berada di persimpangan perdagangan dunia sangat diuntungkan dengan adanya industri yang membutuhkan akses ke laut Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mencanangkan konsep “Poros Maritim” dan “Tol Laut” untuk  menghadapi  berbagai  tantangan  sekaligus  meningkatkan  peluang  maritim  Indonesia. Pembangunan tol laut dan infrastruktur di beberapa pelabuhan serta perbaikan regulasi untuk memperlancar distribusi barang di pelabuhan merupakan implementasi keseriusan pemerintah saat ini dalam kebijakan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
a. Strength (Kekuatan)
1. Posisi geografis, bentuk fisik, dan luas negara Indonesia yang mendukung.
2. Tingkat kestabilan politik yang baik.
3. Pertumbuhan ekonomi yang stabil.
4. Sumber Daya Alam laut yang berlimpah.
5. Bonus demografi.
6. Kebijakan pemerintah yang berorientasi maritim.
7. Kebijakan politik bebas aktif negara.
8. Karakter dan sejarah sebagai bangsa maritim.
b. Weakness (Kelemahan)
1. Kebijakan yang masih tumpang tindih antar sesama sektor maritim.
2. Tingginya angka pengangguran dan kesenjangan sosial di wilayah laut.
3. Sebagian besar Sumber Daya Alam dikelola pihak asing.
4. Perkembangan pembangunan yang tidak merata.
5. Pungutan liar, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dari oknum sektor maritim.
6. Sistem informasi maritim yang rawan terhadap serangan cyber.
7. Teknologi maritim yang masih terbatas.
3. Ancaman dan Peluang Sektor Maritim di Indonesia
Pemetaan  peluang  dan  ancaman  sektor  maritim  di  Indonesia  ditujukan  untuk kepentingan pembangunan dalam negeri dengan memperhatikan potensi kelautan yang ada di wilayah  Indonesia.  Potensi  tersebut  meliputi  sumber  daya  alam  yang  dapat  diperbaharui (perikanan, terumbu karang, mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi), sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (minyak dan gas, timah, bijih besi, bauksit, dan bahan galian lainnya), energi laut. (pasang surut, ombak, angin, dan Konversi Energi Panas Laut), serta jasa di bidang kelautan untuk wisata bahari, transportasi laut, dan sumber keanekaragaman hayati termasuk  plasma  nutfah.  Pada  saat  yang  sama,  terdapat  ancaman  internal  dan  eksternal terhadap  sektor  maritim.  Dari  sisi  internal,  masih  terdapat  ketimpangan  di  kawasan  timur Indonesia  yang  cenderung  tumbuh  lambat,  pembangunan  infrastruktur  juga  cenderung tersendat, sehingga masih ditemukan kasus kemiskinan. Sedangkan dari sisi eksternal, ancaman yang terjadi berupa sengketa perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia, Filipina, Singapura, dan Republik Rakyat Tiongkok. Selain itu, ancaman lain yang masih melingkupi adalah lemahnya
penegakan hukum dan pengawasan pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan.
a. Opportunity (Peluang)
1. Indonesia menjadi negara maritim terbesar di dunia.
2. Menjadi pemain baru di kawasan Asia Pasifik.
3. Pertumbuhan ekonomi sebanding dengan perdagangan laut.
4. APBN menambah anggaran TNI AL dan pemangku kepentingan lain.
5. Bonus demografi menjadi pasar yang besar.
6. Kerjasama pertukaran teknologi dengan industri maritim negara lain.
7. Pemanfaatan SDA laut untuk kesejahteraan penduduk.
8. Tumbuhnya kesadaran maritim.
9. Berpartisipasi dalam kebijakan maritim dunia melalui anggota IMO.
b. Threat (Ancaman)
1. Pembajakan.
2. Perdagangan manusia dan imigran ilegal.
3. Perdagangan narkoba, penyelundupan barang, serta teknologi militer.
4. Ancaman terorisme baik dari dalam maupun luar negeri.
5. Serangan bersenjata dan pelanggaran kedaulatan negara lain.
6. Ancaman serangan siber.
7. Perburuan dan penjarahan sumber daya kelautan, ilegal fishing.
8. Sebagai jalur pergeseran logistik dan peralatan perang jika terjadi konflik bersenjata.
9. Ancaman dari kehilangan sumber daya alam dan pulau terluar.
4. Strategi Kebijakan Membangun Bisnis Kemaritiman
Analisis kebijakan adalah teori yang berasal dari pengalaman terbaik dan tidak diprakarsai oleh temuan, studi akademis, atau penelitian ilmiah. Dengan kata lain, teori analisis kebijakan adalah teori awam, bukan teori akademik. Perkembangan teori analisis kebijakan akan semakin ditentukan oleh keberhasilan dan kegagalan yang terjadi dalam administrasi publik, khususnya kebijakan  publik.  Dengan  demikian,  kepentingan  individu,  kelompok,  dan  aliran  semakin membuat  hasil  kebijakan  publik  lebih  mementingkan  “publik  terbatas”,  yaitu  pemegang kekuasaan politik, daripada masyarakat umum. Oleh karena itu, isu utama dalam perumusan kebijakan khususnya di bidang maritim adalah keterlibatan pemangku kepentingan, integrasi kebijakan terkait maritim, hingga pendekatan dengan situasi kawasan seperti geografi, politik, ekonomi,  dan  sosial  (Paridaens  &  Notteboom,  2021  ).  Dengan  cara  ini,  diharapkan  dapat membangun  keseimbangan  antara soft sustainability  (ekonomi  biru,  tingkat  persaingan,  dan lokasi  strategis  hub  logistik)  dan  hard  sustainability  (pengelolaan  ekosistem  lingkungan, kepedulian terhadap penduduk lokal, hingga topografi nusantara).
Kebijakan  publik  Indones ia  sebagian  besar  masih  berpihak  pada  “kepentingan  publik terbatas”  ketimbang  kepentingan  masyarakat  luas.  Satu  hal  yang  mudah  ditemukan  adalah pembuatan kebijakan publik tidak melibatkan banyak analisis kebijakan dan tidak ada proses analisis  kebijakan.  K alaupun  ada  analisis  kebijakan,  itu  sangat  “teknis”  dan/atau  “legal”. Sehingga  seringkali  kita  akan  menemukan  kebijakan  publik  yang  bertentangan  dengan kebijakan publik lainnya. Analisis SWOT dalam penelitian tersebut menemukan bahwa peluang dan  ancaman  terhadap  strategi  kebijakan  maritim  Indonesia  tidak  hanya  terkait  dengan  isu ekonomi,  tetapi  juga  terkait  dengan  bidang  pertahanan  dan  keamanan,  lingkungan,  ilmu pengetahuan dan pengetahuan, inovasi dan teknologi, serta sosial budaya dan kelembagaan. Dengan demikian, beberapa rekomendasi strategi kebijakan pembangunan maritim yang dapat
diberikan adalah:
a. Revitalisasi  sektor  ekonomi  kelautan  ( existing  marine  economy  sector )  dengan penguatan  kebijakan  perikanan  tangkap,  budidaya,  pertambangan  dan  energi (ESDM), pariwisata bahari, transportasi laut, dan industri jasa maritim. Revitalisasi ini dapat  meningkatkan  produktivitas,  efisiensi,  daya  saing,  inklusivitas,  dan keberlanjutan sektor ekonomi kelautan tersebut.
b. Pengembangan sektor ekonomi maritim baru. Hal ini memerlukan kebijakan strategis seperti industri bioteknologi kelautan, industri air laut dalam, dan budidaya di laut dalam  atau  lepas  pantai seperti  Jepang, Norwegia  dan  Amerika  Serikat.  Kemudian diharapkan adanya produksi energi terbarukan dari laut seperti pasang surut, ombak, biofuel  dari  alga  laut  dan  OTEC/Ocean  Thermal  Energy  Conversion,  serta  sumber daya  kelautan  non-konvensional  lainnya.  Langkah  ini  akan  menjadi  dasar pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis inovasi dan ramah lingkungan.
c. Perlu  dirumuskan  kebijakan  pengembangan  pusat-pusat  ( cluster )  pertumbuhan ekonomi baru berbasis industri yang inovatif dan ramah lingkungan. Klaster ini akan menjadi penopang kawasan pesisir sepanjang ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia), pulau-pulau  kecil,  dan  kawasan  perbatasan  untuk  meningkatkan  peran  Indonesia sebagai  negara  produsen  dan  pemasok  produk  dalam  sistem  rantai  pasok  global ( Global Supply Chain System ).
d. Memperkuat  dan  mengembangkan  program  tol  laut.  Strategi  kebijakan  ini diperlukan untuk membangun konektivitas antar pulau dan kepulauan di Indonesia melalui pengembangan armada kapal penumpang dan barang, pelabuhan, industri galangan kapal, dan industri reparasi kapal.
e. Pengembangan  sistem  informasi  logistik  (e-logistik)  yang  memfasilitasi  pertukaran data  dan  informasi  antara  semua  pelaku  bisnis  logistik  dan  pengembangan transportasi multimoda dan antarmoda yang lebih efisien.
5. Kerangka Kebijakan dan Strategi Kebijakan Kemaritiman Masa Depan
Gambar 2. Rencana Kerangka Kebijakan Kemaritiman Masa Depan
Kebijakan  Kelautan  (Ocean  Policy)  diharapkan  dapat  mewujudkan  Indonesia  sebagai negara  maritim  yang  sejahtera.  Dalam  menjelaskan  konsep  Kebijakan  Kelautan  sebagai
kerangka  pembangunan  ekonomi  nasional,  Nommela  &  Kaare  (2022)  menekankan  bahwa pengembangan  kebijakan  maritim  dapat  dituangkan  dalam  kebijakan  nyata  yang  dapat diimplementasikan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan pemerintahan. (tata kelola). Kerangka tersebut mencakup Kebijakan Ekonomi Kelautan, Kebijakan Tata Kelola Kelautan, Kebijakan Lingkungan Kelautan, Kebijakan Budaya Maritim, dan Kebijakan Keamanan Maritim.  Dengan  kata  lain,  kelima  framework  ini  dapat  digunakan  sebagai  Program Pembangunan Negara Maritim. Kebijakan ini menjadi dasar bagi pembangunan kemaritiman dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
Gambar 3. Rencana Arah Kebijakan Kemaritiman
Gambar 4. Langkah Strategis Kementerian Perhubungan
Dengan  demikian,  pengelolaan  sumber  daya  kelautan  dan  fungsi  laut  dapat  berjalan
melalui sinergi semua sektor yang terkait dengan pembangunan nasional. Sehingga integrasi kelembagaan  kementerian  yang  menangani  kelautan  yaitu  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan kementerian terkait lainnya harus diperkuat karena pada  dasarnya  masing-masing  sektor  akan  saling  melengkapi  dan  mendukung  untuk kesejahteraan  masyarakat  Indonesia.  rakyat.  Integrasi  tersebut  diwujudkan  melalui  program yaitu  Integrated  Port  Network  (IPN)  yang  akan  menjadi  wajah  baru  Indonesia  sebagai  poros maritim  dunia.  NMI  dimulai  dengan  integrasi  tujuh  hub  utama  melalui  proses  koordinasi pelabuhan,  pengapalan dan  logistik.  IPN  juga  dapat  berkontribusi  menurunkan  biaya  logistik sebesar 1,6% dari PDB (sekaligus meningkatkan efisiensi sebesar Rp 765 triliun dalam 5 tahun). Kemudian IPN dapat mendorong 70% direct call, tanpa transshipment di Singapura. Oleh karena itu,  Jaringan  Pelabuhan  Terpadu  (IPN)  mendesak  untuk  memiliki  landasan  kebijakan  berupa Peraturan Presiden.

## Kesimpulan
Berdasarkan temuan analisis dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa potensi sektor maritim  Indonesia  sangat  besar  namun  belum  terkelola  secara  optimal.  Sementara  itu, pemerintah  telah  mendukung  berbagai  kebijakan  pembangunan  dan  pengembangan  sektor maritim  namun  belum  menjadi  program  prioritas.  Oleh  karena  itu,  isu  strategis  yang  perlu mendapat  perhatian  adalah  pengembangan  industri  maritim  yang  kuat  dengan  dukungan kebijakan sektor maritim yang tetap mengedepankan dinamika lingkungan nasional dan global serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan terkait.

## Ucapan Terima Kasih
Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kementerian Perhubungan dalam mendukung riset ini.

## Referensi
Achmadi, Tri & Nugroho, Riant. (2022). Kebijakan Kemaritiman Indonesia . ITS & RUAS. Surabaya & Rotterdam.
Adel,  Amr.  (2022).  Future  of  industri  5.0  in  society:  huma-centric  solutions,  challenges  and prospective  research  areas. Journal  of  Cloud  Computing:  Advances,  Systems  and Applications, 11(40) , 1-15.
Alves de Moura, Delmo. (2022). Analysis of industry 4.0 and their impact on port environmental management. Independent  Journal  of  Management  & Production  (IJM&P),  13(5) ,  1168- 1190.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2017  tentang  Kebijakan  Kelautan Indonesia.
Dahuri, R. (2016). Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Indonesia . Roda Bahari, Bogor. Dewan Kelautan Indonesia. (2012). Kebijakan Ekonomi Kelautan dengan Model Ekonomi Biru . Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  Republik  Indonesia/Badan  Perencanaan Pembangunan  Nasional.  (2015). Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional (RPJMN) 2015-2019 .  Bappenas, Jakarta. Kementerian Perhubungan DJPL. (2021). Penyelenggaraan Kewajiban Publik Untuk Angkutan Barang di Laut . Kementerian Perhubungan, Jakarta. Kementerian Perhubungan DJPL. (2021). Dialog Publik “Kekuatan Maritim, Pengungkit Ekonomi Bangsa . Kementerian Perhubungan, Jakarta. Kusumastanto, T. (2015). Negara Maritim . Retreived from
https://www.researchgate.net/publication/270648555_Negara_MaritimProf_Tridoyo_K usumastanto.
Mulya,  Lillyana.  (2013). Kebijakan  Maritim  Indonesia  Masa  Kolonial  dan  Pasca  Kolonial . Unpublished Thesis Universitas Gadjah Mada.
Narvaez Rojaz, C., Alomia Penafiel, G. A., Loaiza Buitrago, D. F., & Tavera Romero, C. A. (2021). Society 5.0: A Japanese Concept for a Superintelligent Society. Sustainability, 13 , 1-16.
Nommela,  Kaidi  &  Kaare,  Kati  Korbe.  (2022).  Maritime  Policy  Design  Framework  with  ESG Performance Approach: Case of Estonia. Economies, 10 (88), 1-15.
Nugroho, Riant. (2017). Public Policy Ed. 6. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
Paridaens,  Hubert  &  Notteboom,  Theo.  (2021).  National  Integrated  Maritime  Policies  (IMP): Vision  Formulation,  Regional  Embeddedness,  and  Institutional  Attributes  for  Effective Policy Integration. SUstainability , 13 , 1-18.
Potocan, V., Mulej, M., & Nedelko, Z. (2021). Society 5.0: balancing of Industry 4.0, economic advancement and social problems. Kybernetes, 50 (3), 794-811.
Rangkuti,  F.  (2004). Analisis  SWOT  Teknik  Membedah  Kasus  Bisnis .  PT.  Gramedia  Pustaka Utama. Jakarta.
Rifai,  I.,  Setiadi,  C.  J.,  Renaldo,  J.,  &  Andreani,  W.  (2021).  Toward  society  5.0:  Indonesia  and Japan  on  the  21th  century  literacy  skills. IOP  Conf.  Series:  Earth  and  Environmental Sciences, 729 , 1-7.