Tinjauan Filosofis Egoisme dalam Komunikasi Politik di Era Pandemi Covid- 19: Tantangan Kampanye Daring Pilkada Serentak Tahun 2020 di Indonesia

## Eric Fernardo
1 Pasca-Sarjana Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat.
E-mail: 1 ericDKI@outlook.com
Received: June 2021; Accepted: October 2021; Published: December 2021

## Abstract
Indonesia has held simultaneous regional elections on 9th December 2020. In contrast to previous years, when the campaign became a moment for citizens to gather with their prospective leaders, the Covid-19 pandemic forced the limitation  of  face-to-face  meetings  in  order  to  implement  Covid-19  health  protocols.  The  government  through  the General Elections Commission (KPU) has issued General Election Commission Regulation (PKPU) 13/2020 which has  explicitly  encouraged  candidate  to  use  digital  media  in  political  campaigns.  This  is  an  effort  to  encourage candidates  to  take  advantage  of  the  digital  space  in  campaigning.  Currently,  the  candidates  already  have  social media, but its use has not become the main information channel in political communication. During this campaign period, the candidates have used social media as a channel of political communication, but the social media used is limited to conveying invitations or information that the candidate has attended an activity, so social media has  not become the main information channel in campaigning. The lack of organizing an online campaign by this candidate viewed from a philosophical perspective of egoism, based on the idea that the public or prospective voters are more focused on themselves. Participating in a online campaign for prospective voters requires extra sacrifices such as paying for internet quota fees, it is more troublesome because prospective voters have to learn to operate a online video  application,  and  there  are  no  direct  benefits.  The  challenges  faced  in  implementing  an  online  campaign include, firstly, because it is preferred by the community, it is believed that the community prefers to meet face-to- face with the prospective leader directly because it provides direct benefits to the community, secondly, it is right on target because an online election campaign will not attract people, new voters because it will only be followed by voters who firmly support the candidate. Thirdly, because of the lack of creativity from the campaign team due to the lack of innovation from the candidates for not building a team that campaigns boldly, in addition to innovation, infrastructure  problems  that  the  evaluation  of  signal  interference  and  the  uneven  distribution  of  digital infrastructure in the regions have hampered the implementation of bold campaigns.
Keywords : Filsafat Komunikasi;, Komunikasi Politi;, Kampanye Daring; Pilkada Serentak Indonesia; Covid-19.

## Abstrak
Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah serentak pada 9 Desember 2020. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di saat kampanye menjadi ajang silaturahmi  warga dengan calon pemimpinnya, pandemi Covid-19  memaksa  kandidat  untuk  membatasi  pertemuan  tatap  muka  demi  menerapkan  protokol  kesehatan. Pemerintah  melalui  Komisi  Pemilihan  Umum  telah  menerbitkan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU) 13/2020  yang  secara  eksplisit  telah  mendorong  calon  untuk  menggunakan  media  digital  dalam  kampanye  politik, jika sebelumnya kampanye pemilihan umum kepala daerah identik dengan mengumpulkan kerumunan massa dalam jumlah banyak, saat ini ada pembatasan terkait hal tersebut sebagai upaya mendorong kandidat untuk memanfaatkan ruang  digital  dalam  berkampanye.  Saat  ini  para  kandidat  memang  sudah  memiliki  media  sosial,  namun penggunaannya  belum  menjadi  saluran  informasi  utama  dalam  komunikasi  politik.  Di  masa  kampanye  ini,  para kandidat  sudah  menggunakan  media  sosial  sebagai  saluran  komunikasi  politik,  namun  media  sosial  digunakan sebatas untuk menyampaikan undangan kegiatan ataupun informasi bahwa kandidat telah menghadiri suatu kegiatan sehingga  dapat  disimpulkan  media  sosial  belum  menjadi  saluran  informasi  utama  dalam  berkampanye.  Minimnya penyelenggaraan kampanye daring oleh kandidat ini bila ditinjau secara filosofis egoisme, didasari pemikiran bahwa masyarakat  atau  calon  pemilih  yang  lebih  berfokus  pada  dirinya  sendiri.  Mengikuti  kampanye  daring  bagi  calon pemilih  membutuhkan  pengorbanan  ekstra  seperti  mengeluarkan  biaya  kuota  internet,  lebih  repot  karena  calon pemilih  harus  belajar  mengoperasikan  aplikasi  video  daring,  serta  tidak  ada  keuntungan  yang  didapat  secara langsung. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kampanye daring antara lain, pertama karena lebih disukai  masyarakat,  kandidat  meyakini  bahwa  masyarakat  lebih  suka  bertatap  muka  dengan  calon  pemimpinnya secara  langsung  karena  memberikan  manfaat  secara  langsung  bagi  masyarakat,  kedua  yakni    tepat  sasaran  karena kandidat menilai kampanye daring tidak akan menjaring pemilih baru karena hanya akan diikuti pemilih yang sudah mantap  mendukung  calon.  Faktor  lain  yakni  yang  ketiga  karena  kurangnya  kreativitas  dari  tim  kampanye  karena minimnya inovasi dari para kandidat karena tidak membangun tim yang terkonsentrasi berkampanye secara daring, selain  kurangnya  kreativitas,  masalah  infrastruktur bahwa  kandidat  menilai gangguan  sinyal dan belum  meratanya infrastruktur digital di sejumlah daerah membuat pelaksanaan kampanye daring menjadi terhambat.
Kata Kunci: Filsafat Komunikasi; Komunikasi Politik; Kampanye Daring; Pilkada Serentak Indonesia; Covid-19.

## PENDAHULUAN
Sejak pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok di  bulan  Desember  2019,  penyakit  Covid-19  (Corona  Virus  Disease  2019)  yang  berasal  dari virus  baru  berjenis  SARS-CoV-2  telah  menyebar  ke  berbagai  belahan  dunia  (Hui,  et.al,  2020). Hingga  pertengahan  bulan  Oktober  2020  telah  terkonfirmasi  positif  40  juta  penduduk  dunia terkena virus Covid-19 (worldometers, 2020), di Indonesia sendiri telah terkonfirmasi positif 358 ribu penduduk terjangkit Covid-19 hingga Oktober 2020 (Satgas Covid-19, 2020). World Health Organization  (WHO)  sendiri  pada  bulan  Maret  2020  telah  menetapkan  Covid-19  sebagai pandemi (WHO, 2020). Penyebaran virus Covid-19 sangat cepat karena menular di antara orang- orang  melalui  percikan  (droplet)  yang  terjadi  saat  berbicara,  bersin,  batuk,  menyentuh permukaan benda atau saat memegang seseorang (Rothan & Byrareddy, 2020).
Virus  Covid-19  sulit  dihindari  karena  dapat  menular  melalui  orang-orang  yang  tidak ataupun  belum  memiliki  gejala  sakit.  Adapun  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  untuk menekan  laju  pertumbuhan  kasus  positif  Covid-19  diawali  dengan  larangan  dan  pembatasan penerbangan  dari  dan  ke  negara  Republik  Rakyat  Tiongkok  pada  bulan  Februari  2020  serta perluasannya  ke  negara-negara  lain,  hingga  menerbitkan  berbagai  protokol  terkait  Covid-19 seperti protokol kesehatan, protokol komunikasi, protokol pengawasan perbatasan, protokol area institusi pendidikan serta protokol area publik dan transportasi (Kementerian Kesehatan, 2020).
Indonesia pada bulan April 2019 resmi menetapkan Covid-19 sebagai  bencana nasional non  alam  (Keputusan  Presiden  12/2020)  setelah  sebulan  sebelumnya  membentuk  Gugus  Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 (Keputusan Presiden  7/2020)  yang  sekarang  telah  bertransformasi  menjadi  Komite  Penanganan  Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 (Peraturan Presiden 82/2020). Upaya lain yang dilakukan adalah pembatasan  sosial  berskala  besar  (PSBB)  untuk  mencegah  penyebaran  penyakit  Covid-19  di berbagai  wilayah  di  Indonesia.  Untuk  memberlakukan  PSBB,  pemerintah  provinsi  dan/atau pemerintah  kabupaten/kota  harus  mendapatkan  persetujuan  Menteri  Kesehatan  melalui Keputusan  Menteri  (Peraturan  Menteri  Kesehatan  9/2020).  Hal  lain  yang  terus  didorong  dalam mencegah  penyebaran  Covid-19  adalah  melalui  tindakan-tindakan  pencegahan  yang  dapat dilakukan di tingkat antar-individu seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak (KPC-PEN, 2020).
Akibat  dari  Pandemi  Covid-19  juga  telah  mengubah  berbagai  kebiasaan  yang  sering dilakukan  masyarakat  dalam  kehidupan  sehari-hari,  sebut  saja  mulai  dari  tidak  dapat bersilaturahmi  tatap  muka  bersama  keluarga  di  momen  idul  fitri  (Peraturan  Menteri Perhubungan,  2020),  kegiatan  belajar-mengajar  secara  daring,  maupun  hal-hal  lain  yang mengharuskan  masyarakat  untuk  saling  menjaga  jarak  fisik.  Setelah  di  bulan  Maret  2020, pemerintah dan DPR sempat berkompromi untuk menunda pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah  serentak  yang  seharusnya  berlangsung  di  bulan  September  2020,  pada  akhirnya pemerintah  dan  DPR  sepakat  untuk  tetap  melangsungkan  pelaksanaan  pemilihan  umum  kepala daerah serentak bulan Desember 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 (Perppu 2/2020). Penelitian ini mengkaji secara filosofis  egoisme  tantangan  kampanye  daring  pada  pemilihan  umum  kepala  daerah  serentak tahun 2020.

## TINJAUAN LITERATUR

## Filsafat Egoisme
Pemikiran  egoisme  berangkat  dari  pemikiran  manusia  akan  mengutamakan  dirinya sendiri  dibandingkan  orang  lain,  bahwa  manusia  dalam  setiap  motif  tindakannya  akan mendahulukan  „aku‟  dan  kehendak  seorang  individu  atas  kepentingan  dirinya  sendiri  akan mempengaruhi  perbuatan  yang  dilakukannya  (Walker,  1905).  Seseorang  dalam  sudut  pandang egoisme  tidak  mungkin  melakukan  sesuatu  tanpa  didasari  kepentingan  bagi  dirinya,  seorang manusia  tidak  dapat  melakukan  pengorbanan  tanpa  harapan,  misalnya  saja  para  pemimpin politik,  pemimpin  agama  dan  yang  lainnya  sering  menyatakan  melakukan  sesuatu  untuk kebaikan  manusia  padahal  bila  ditinjau  dari  pemikiran  egoisme  hal  tersebut  merupakan  upaya untuk  menutupi  kepentingan  diri  sendiri  sang  pemimpin  politik  dan  pemimpin  agama  tersebut (Walker, 1905).
Pemikiran  egoisme  menilai  dalam  setiap  tindakan  yang  dilakukan  seseorang  selalu bermuara  atau  memiliki  tujuan  akhir  pada  kepentingan  individu  tersebut  dan  kalimat  seperti demi  kemajuan  bersama,  untuk  kepentingan  orang  banyak  sejatinya  hanyalah  jembatan  atau tujuan  perantara,  karena  menurut  egoisme  dalam  setiap  tindakannya  manusia  akan mengakomodasi  kepentingan  pihak-pihak  yang  terlibat  karena  setiap  individu  memiliki kepentingannya sendiri (Walker, 1905).

## Pemilu dan Pandemi Covid-19
Studi  literatur  penelitian  ini  berangkat  dari  riset  yang  dilakukan  Professor  Todd Landman  dari  The  University  of  Nottingham  dan  Lucca  Di  Gennaro  Splendore,  Ph.D.  dari Institute for Tourism Studies Hal Luqa, Malta di tahun 2020. Dalam riset tersebut, Landman dan Splendore memberikan penilaian awal terkait risiko yang ditimbulkan pandemi Covid-19 dalam pelaksanaan  pemilu  di  berbagai  negara.  Jurnal  tersebut  diawali  dari  pro-kontra  pelaksanaan pemilu  pendahuluan di  negara bagian Wisconsin,  Amerika Serikat pada 7  April 2020 sebelum memasuki  pemilihan  presiden  AS  di  bulan  November  2020.  Pelaksanaan  pemilihan  umum  di tengah  pandemi  Covid-19  saat  itu  dengan  metode  pemungutan  suara  di  TPS  secara  langsung dikhawatirkan  akan  meningkatkan  risiko  kesehatan  bagi  pemilih  hingga  menghasilkan  hasil pemilu  yang bias  (Landman &  Splendore, 2020). Berbeda dengan Wisconsin,  pada saat  itu 14 negara bagian di AS menunda pelaksanaan pemilu pendahuluan.
Selain AS, terdapat negara lain yang tetap melaksanakan pemilu di masa pandemi yakni Korea  Selatan  pada  15  April  dengan  menetapkan  berbagai  langkah  protokol  kesehatan  dan menariknya  tingkat  partisipasi  di  Korea  Selatan  mencapai  angka  66%  yang  merupakan partisipasi  tertinggi  dalam  tiga puluh  tahun terakhir penyelenggaraan pemilu  di  Korea Selatan. Di benua Afrika, Mali tetap melaksanakan pemilihan umum putaran pertama pada 29 Maret atau sehari setelah kematian kasus Covid-19 di negara tersebut dan memunculkan partisipasi pemilih yang sangat rendah hanya 7,5%. Sementara di Eropa, negara Prancis jumlah pemilih di pemilu lokal putaran pertama  yang digelar pada bulan Maret hanya diikuti 44,7% pemilih (Republika, 2020).
Perbedaan  berbagai  negara  di  berbagai  belahan  dunia  dalam  menyikapi  pelaksanaan pemilu di tengah pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai pertanyaan untuk mencari formulasi terbaik  pelaksanaan  pemilu  sebagai  wujud  partisipasi  publik  di  negara  demokratis  di  tengah pandemi Covid-19.  Secara umum, menurut Landman dan Splendore terdapat tiga siklus utama yang  akan  dilakukan  suatu  negara  dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum,  a)  Pra-Pemilihan (pelatihan,  informasi,  pendaftaran  pemilih),  b)  Pemilihan  (pencalonan  kandidat,  kampanye,
pemungutan  dan  penghitungan  suara),  c)  Pasca-Pemilihan  (peninjauan,  reformasi,  strategi). Dalam situasi normal, siklus ini harus berlangsung agar pemilih dapat terinformasi dengan baik sehingga  hasil  dari  pemilihan  umum  dapat  dipercaya  (Landman  &  Splendore,  2020).  Namun, dalam  kondisi  pandemi  terdapat  sejumlah  permasalahan  yang  mungkin  terjadi,  pertama, partisipasi  pemilih  terancam  turun  karena  pemilih  akan  menghindari  datang  ke  tempat pemungutan  suara  akibat  virus  Covid-19  padahal,  jumlah  pemilih  dianggap  penting  sebagai wujud  legitimasi  terhadap  hasil  pemilu  itu  sendiri.  Masalah  yang  kedua,  jika  dilakukan penundaan  pemilu  maka  ada  permasalahan  yang  muncul  yakni  kekosongan  kekuasaan  yang berpotensi menimbulkan masalah baru.
Landman  dan  Splendore  dalam  jurnalnya  menilai  bahwa  potensi  dampak  gangguan pandemi  di  siklus  pra-pemilihan  atau  pasca-pemilihan  tergolong  rendah,  namun  gangguan pandemi  di  siklus  pemilihan  (pencalonan  kandidat,  kampanye,  pemungutan  dan  penghitungan suara) sangat tinggi. Untuk itu sejumlah alternatif gagasan yang ditawarkan oleh Landman dan Splendore  dalam  siklus  pemilihan  adalah  a)  pencalonan  kandidat  –  pemilihan  kandidat dilakukan  secara  daring,  b)  kampanye  –  kampanye  secara  daring,  iklan  berbayar  di  media, konvensi daring, c) pemungutan suara  – sistem hybrid, pemilihan lewat pos, pemilihan daring, d)  penghitungan  suara  –  verifikasi  suara  pemilihan  secara  elektronik  (Landman  &  Splendore, 2020).

## Komunikasi Politik di Era Digital
Literatur  selanjutnya  yang  menjadi  acuan  dari  penelitian  ini  adalah  jurnal  yang  ditulis oleh  Malka,  Ariel  &  Weimann  di  tahun  2020.  Dalam  risetnya  berjudul  „Rethinking  Political Communication In The Digital Sphere‟ dimana jurnal tersebut mengkaji perubahan komunikasi politik  di  era  digital  dari  pertengahan  1990-an  hingga  2020  yakni  terdapat  4  fase  perubahan yakni 1) The age of innocence – era permulaan, 2) The age of disillusionment – era transisi, 3) The  golden  age  of  social  networks  –  era  keemasan  ,  4)  The  conquest  of  cyber  space  – penaklukan ruang digital (Malka, et.al, 2020).
Secara  ringkas,  dalam  fase  yang  pertama,  the  age  of  innocence  ditandai  dengan diawalinya  penggunaan  internet  sebagai  jaringan  komunikasi  namun,  keberadaan  dari  internet membelah politisi menjadi dua grup, pertama yang menganggap internet sebelah mata dan tidak melakukan pengelolaan komunikasi politik melalui internet secara serius sementara yang kedua menganggap  internet  sebagai  potensi  besar  namun  pengelolaan  komunikasi  politik  terbatas dengan membentuk website atau surat elektronik saja (Blumler & Gurevitch, 2001).
Fase yang kedua, the age of disillusionment saat itu internet mulai jamak digunakan oleh masyarakat luas namun dan mulai memainkan peran integral dalam komunikasi politik, strategi komunikasi  politik  masih  berkutat  pada  pengoperasian  website,  pembentukan  blog,  dimana internet  berusaha  untuk  mempengaruhi  pemberitaan  di  media-media  arus  utama  (Lipinski  & Neddenriep, 2004).
Fase  yang  ketiga,  the  golden  age  of  social  networks  ditandai  dengan  meledaknya pengguna  sosial  media  yang  ditandai  dengan  para  politisi  menaruh  perhatian  khusus  untuk mengoperasikan media sosial. Selain itu di era ini banyak peristiwa gerakan sosial bermunculan diawali dari media sosial sebagai wujud protes masyarakat terhadap penguasa. Di era ini mulai terjadi  keseimbangan  peran  antara  media  arus  utama,  media  daring  dan  media  sosial  sebagai sumber informasi komunikasi politik (Penney, 2017).
Fase  yang  keempat,  the  conquest  of  cyberspace  dimana  media  sosial  menjadi  sumber informasi  utama.  Politisi  menyadari  bagaimana  media  sosial  mampu  membangun  kontak
langsung  dengan  masyarakat,  dalam  era  ini  politisi  sering  kali  menggunakan  media  sosial sebagai  tempat  pertama  untuk  menyampaikan  pendapat  atau  opininya  alih-alih  menunggu pemberitaan  media  arus  utama.  Ada  empat  karakteristik  kunci  dari  fase  keempat  ini  yakni  1) Politisi  menggunakan  media  sosialnya  sebagai  alat  komunikasi  politik  utama,  2)  Media  arus utama  dalam  bentuk  konvensional  ataupun  daring  harus  berlomba-lomba  cepat  dengan  media sosial,  tidak  jarang  banyak  pemberitaan  justru  bersumber  dari  media  sosial,  3)  Manajer kampanye semakin ahli melakukan analisa big data dan alat lain untuk membangun opini publik yang  akan  mempengaruhi  hasil  pemilu,  4)  Pelemahan  media  konvensional  yang  sebelumnya dianggap  sebagai  sumber  informasi  paling  obyektif,  terpercaya  dan  netral.  Pada  era  ini  juga ditandai dengan meledaknya disinformasi atau yang akrab dikenal hoax (Malka, et.al, 2020).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif  dimana  peneliti  ingin mendapatkan  makna  dibalik  suatu  peristiwa  dengan  memahami  peristiwa  tersebut  secara mendalam. Metode yang akan digunakan untuk memahami secara mendalam tersebut adalah dengan  melakukan  studi  pustaka  untuk  mengumpulkan  akumulasi  pengetahuan  dan mempelajari apa yang telah ditemukan oleh peneliti terdahulu untuk dianalisis dalam konteks terkini (Neuman, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  konteks  Indonesia,  pemilihan  umum  kepala  daerah  serentak  2020  sendiri  akan melaksanakan  pemilihan  Gubernur-Wakil  Gubernur  di  9  provinsi,  pemilihan  Walikota-Wakil Walikota di 37 kota dan pemilihan Bupati-Wakil Bupati di 224 Kabupaten yang akan melibatkan sekitar 105 juta pemilih di seluruh Indonesia (KPU, 2020). Tahapan penyelenggaraan pemilihan umum  kepala  daerah  sendiri  mengalami  perubahan  jadwal  lewat  diterbitkannya  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU)  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  perubahan  ketiga  atas  PKPU Nomor 13 Tahun 2019, saat ini urutan jadwal adalah pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada  4-6  September  2020,  penetapan  pasangan  calon  23  September  2020,  pengundian  dan pengumuman  nomor  urut  24  September  2020,  masa  kampanye  26  September  –  5  Desember 2020, masa tenang 6-8 Desember 2020 hingga puncaknya yakni pemungutan dan penghitungan suara di TPS secara langsung pada 9 Desember 2020 (KPU, 2020).
Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  selaku  regulator  dan  pelaksana  penyelenggaraan pemilihan  umum  kepala  daerah  serentak  Tahun  2020  telah  menerbitkan  berbagai  aturan  terkait pelaksaan pemilihan umum kepala daerah di masa pandemi Covid-19 ini, salah satunya dengan diterbitkannya PKPU Nomor 13 Tahun 2020  yang ditetapkan pada 23 September 2020 dimana dalam  aturan  tersebut  membatasi  berbagai  kegiatan  kampanye  tatap  muka  para  calon  kepala daerah.  Dalam  pasal  57  dari  PKPU  13/2020  disebutkan  bahwa  kampanye  pemilihan  serentak lanjutan dapat dilaksanakan dengan metode a) pertemuan terbatas, b) pertemuan tatap muka dan dialog,  c)  debat  publik  atau  debat  terbuka  antar-Pasangan  Calon,  d)  pemasangan  alat  peraga kampanye, e) penayangan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial,  f)  kegiatan  lain  yang  tidak  melanggar  larangan  kampanye  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Bahkan,  dalam  pasal  58  ayat  1  PKPU  13/2020  tersebut  disebutkan  agar tim kampanye mengutamakan metode kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog melalui media sosial dan media daring. Selanjutnya di pasal 58 ayat 2 PKPU 13/2020 menjelaskan  bahwa  kegiatan  metode  kampanye  pertemuan  terbatas  dan  pertemuan  tatap  muka dan  dialog  harus  mengikuti  berbagai  ketentuan  antara  lain  a)  dilaksanakan  dalam  ruangan  atau
gedung,  b)  membatasi  jumlah  peserta  yang  hadir  secara  keseluruhan  paling  banyak  50  (lima puluh)  orang  dan  memperhitungkan  jaga  jarak  paling  kurang  1  (satu)  meter  antar-peserta kampanye serta dapat diikuti peserta kampanye melalui media sosial dan media daring, c) wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga  dagu,  d)  menyediakan  sarana  sanitasi  yang  memadai  pada  tempat  dilaksanakannya kegiatan  paling  kurang  berupa  fasilitas  cuci  tangan  dengan  air  mengalir  dan  sabun,  dan/atau cairan  antiseptik  berbasis  alkohol  (handsanitizer)  dan  e)  wajib  mematuhi  ketentuan  mengenai status  penanganan Covid-19 pada daerah pemilihan serentak lanjutan setempat  yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 (PKPU 13/2020).
Secara  eksplisit  melalui  PKPU  13/2020,  pemerintah  telah  mendorong  pasangan  calon untuk  menggunakan  media  digital  dalam  kampanye  politik,  jika  sebelumnya  kampanye pemilihan umum kepala daerah identik dengan mengumpulkan kerumunan massa dalam jumlah banyak,  saat  ini  ada  pembatasan  terkait  hal  tersebut.  Menarik  untuk  dilihat  tantangan-tangan yang dihadapi para pasangan calon untuk melakukan kampanye secara daring. Untuk itu peneliti akan mengamati fenomena kampanye yang terjadi di daerah yang menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah serentak 9 Desember 2020 mendatang.
Minimnya  penyelenggaraan  kampanye  daring  oleh  kandidat  ini  bila  ditinjau  secara filosofis egoisme, didasari pemikiran bahwa masyarakat atau calon pemilih yang lebih berfokus pada dirinya sendiri. Mengikuti kampanye daring bagi calon pemilih membutuhkan pengorbanan ekstra seperti mengeluarkan biaya kuota internet, lebih repot karena calon pemilih harus belajar mengoperasikan aplikasi video daring, serta tidak ada keuntungan yang didapat secara langsung. Hal  ini  tentunya  berbanding  terbalik  jika  masyarakat  mengikuti  kampanye  tatap  muka  karena kandidat cenderung memberikan fasilitas bagi warga yang mengikuti seperti konsumsi (makanan dan  minuman),  bingkisan  berupa  suvenir  yang  memberikan  keuntungan  langsung  bagi  warga yang telah mengikuti kampanye tatap muka.
Meskipun  terdapat  beberapa  inovasi  yang  dilakukan  di  masa  kampanye  secara  digital seperti  yang  dilakukan  oleh  Gibran  Rakabuming  Raka,  calon  Walikota  Solo  yang  juga  putra Presiden  RI,  Joko  Widodo.  Kampanye  digital  yang  dilakukan  Gibran  yakni  melalui  virtual campaign  box  yakni  Gibran  berinteraksi  dengan  warga  melalui  sambungan  video  call  melalui mesin  yang  berkeliling  ke  pemukiman  warga.  Inovasi  tersebut  ditanggapi  warga  Solo  dengan berbagai aspirasi misalnya permintaan fasilitas meja pingpong, guru tari dan mendapat apresisasi dari  salah  satu  ketua  RT,  Bambang  Supardjo,  “Metode  bagus  ini.  Kampanye  virtual  ala  Mas Gibran bisa mencegah penyebaran Covid-19,” (Suara, 2020).
Di  daerah  lain,  tepatnya  di  pemilihan  umum  kepala  daerah  Kabupaten  Bandung  yang merupakan Kabupaten dengan penduduk terbesar yang akan menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah 9 Desember 2020, menurut Dedi peneliti Lingkar Studi Informasi dan Demokrasi, gerakan  kampanye  pasangan  calon  bisa  diamati  di  dunia  maya  melalui  platform  digital  baik media sosial maupun website, “Masing-masing paslon beserta timnya tentu akan berusaha untuk menjaring potensi suara dengan menyuguhkan konten-konten naratif di media baik berupa teks, visual, infografik, termasuk video yang sifatnya berupa ajakan langsung untuk mendukung atau dengan  mewacanakan  narasi-narasi  persuasif,”  (Pikiran-Rakyat,  2020).  Sementara  itu,  Dadang Supriatna  salah  satu  calon  Bupati  Kabupaten  Bandung  menilai  dirinya  amat  terbantu  dengan sejumlah  media  sosial  yang  dapat  menghubungkan  dirinya  dengan  para  pendukungnya,  meski demikian  baginya  kampanye  kepada  warga  Kabupaten  Bandung  tidaklah  cukup  hanya  dengan daring,  “Saya  kira  zoom  meeting  dan  video  call  ini  lebih  efektif,  tapi  memang  masyarakat Kabupaten Bandung ini berharap untuk bisa tatap wajah. Nah ini persoalan, karena saya belum
begitu  memahami  tentang  isi  PKPU  yang  baru  terhadap  Covid.”  (Detik,  2020).  Sementara dikutip dari berita yang sama, calon Bupati Kabupaten Bandung lainnya, Kurnia Agustina belum begitu  menjabarkan  bagaimana  strategi  pasangan  nomor  urut  satu  itu  saat  kampanye  media daring, “Nah itu tantangan dengan kita dan harus kita pecahkan bersama,” (Detik, 2020).
Tantangan lain terkait kampanye di masa pandemi ini menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU)  adalah  minimnya  infrastruktur  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Komisioner  KPU  RI,  I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi pada 16 Oktober 2020, “Kampanye tatap muka sulit dihilangkan dan  baru  4  persen  saja  yang  berkampanye  secara  daring  atau  virtual,”  (Medcom,  2020). Berdasarkan laporan monitoring kampanye dari KPU tercatat sejak 26 September  – 13 Oktober 2020  telah  berlangsung  3.471  kegiatan  kampanye  yang  terbagi  atas  kampanye  daring  212 kegiatan (4%) dan kampanye tatap muka 3.259 kegiatan (96%). Ditambahkan lagi oleh I Dewa, Komisioner  KPU  bahwa  pasangan  calon  menganggap  kampanye  secara  daring  tidak  efektif, mengingat  jangkauan  geografis,  kendala  sinyal  dan  data  belum  sepenuhnya  sama  di  seluruh Indonesia. (Medcom, 2020).
Jika  benar  infrastruktur  dianggap  menjadi  penghambat  pelaksanaan  kampanye  digital, kita perlu melihat hal tersebut di kota metropolitan, salah satu yang menarik adalah Kota Depok yang  merupakan  penyangga  Ibukota  dimana  tercatat  ada  1.229.362  daftar  pemilih  tetap  di Pemilihan  umum  kepala  daerah  Depok.  Menurut  laporan  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu) imbauan  KPU  agar  para  kandidat  menyelenggarakan  kampanye  secara  daring  dihiraukan  oleh para  paslon.  Di  sepuluh  hari  pertama  kampanye,  26  September  –  4  Oktober  kampanye  daring hanya  mendapat  porsi  1%,  sementara  di  sepuluh  hari  kedua,  6  –  15  Oktober  kampanye  daring sama sekali tidak disentuh oleh pasangan calon. Adapun, kampanye tatap muka yang dilakukan paslon didominasi oleh pertemuan tatap muka dan dialog, diikuti rapat terbatas serta penyebaran bahan  kampanye  seperti  goodiebag,  kalender,  bros,  korek  api  dari  rumah  ke  rumah  (Kompas, 2020).  Realita  ini  tentunya  tidak  sejalan  dengan  pernyataan  yang  disampaikan  kedua  pasang calon  pemilihan  umum  kepala  daerah  kota  Depok,  yakni  Pradi  Supriatna  –  Afifah  Alia berhadapan dengan Mohammad Idris – Imam Budi Hartono.
Sementara itu, di luar pulau Jawa tepatnya di Kabupaten Karangasem, Bali kandidat lebih memilih  untuk  melaksanakan  kampanye  tatap  muka  “Setiap  hari  kami  turun  ke  delapan  titik lokasi untuk kampanye tatap muka,” ungkap Swastika dari Tim Kampanye Nadi Dana  – Artha Dipa.  Sulitnya  meyakinkan  pemilih  juga  menjadi  faktor  kampanye  tatap  muka  lebih  digemari, “Kampanye  secara  daring  tidak  terlalu  efektif  untuk  menarik  minat  masyarakat.  Terutama pemilih di pelosok yang lebih banyak berkutat pada pekerjaan buruh tani, petani, atau orang tua yang  tidak  terlalu  akrab  dengan  IT,  tutur  I  Gusti  Nyoman  Ormadani  selaku  tim  kampanye Komang Gede Sanjaya – I Made Edi Wirawan, pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Tabanan, Bali (Idntimes, 2020). Di Kabupaten Bantul, kandidat menilai bahwa kampanye secara daring sebatas ilustrasi saja karena tidak menambah pemilih “Sama sekali belum menggunakan kampanye  daring.  Kalau  mau  kampanye  daring  itu  sasarannya  siapa?  Yang  mau  ikut mendengarkan kampanye daring itu kan massa militan, jadi justru tidak efektif karena tidak akan menambah pemilih,” ungkap Rajut Sukasworo dari tim kampanye Abdul Halim Muslih  – Joko Purnomo pasangan calon kepala daerah Kabupaten Bantul (Idntimes, 2020).
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Triwicaksono  dan  Nugroho  berjudul  “Strategi Komunikasi Politik Pemenangan Kepala Daerah” ditemukan bahwa strategi komunikasi politik dilakukan  dengan  mempertimbangkan  karakteristik  dari  komponen  komunikasi  yakni komunikator, isi pesan, media, komunikan dan umpan balik (Triwicaksono & Nugroho, 2021).
Adapun  dalam  konteks  komunikasi  kesehatan  dalam  upaya  membangun  partisipasi publik  di  masa  pandemi  Covid-19  menurut  penelitian  Paramasari  dan  Nugroho  menjelaskan bahwa  kampanye  komunikasi  kesehatan  harus  dilakukan  secara  terintegrasi  dan berkesinambungan  serta  dilakukan  oleh  para  ahli;  menciptakan  dan  menerapkan  strategi komunikasi  yang  tepat  dan  efektif  dalam  penanganan  Covid-19;  menyusun  taktik  dan  teknis tindakan dan prosedural yang tepat, efektif serta efisien (Paramasari dan Nugroho, 2021).
Sementara  itu  etika  komunikasi  masih  menjadi  masalah  di  ranah  publik  terutama  di media  sosial  dalam  konteks  budaya  jawa,  konsep  etika  komunikasi  situasional  Jawa  yang menitikberatkan komunikasi pada lima prinsip yaitu prinsip penempatan diri, prinsip kebenaran, prinsip ketepatan, prinsip situasi dan prinsip kondisi (Cathrin dkk, 2020).
Kecenderungan  masyarakat  lebih  menggemari  kampanye  tatap  muka  juga  disampaikan oleh  ketua  teritorial  pemilu  Jawa  Barat  dari  Partai  NasDem,  Saan  Mustopa  “Memang kecenderungan masyarakat itu memang lebih menggemari kampanye yang langsung, tatap muka begitu. Itu kecenderungan yang ada di masyarakat di daerah-daerah yang ada pilkada,” kata Saan “Kampanye  daring  itu  kan  monoton,  jadi  dianggap  kurang  menarik  lah  ya  tidak  ada  interaksi, yang  kedua  juga  emosi  tidak  terbangun,  hal-hal  seperti  ini  yang  membuat  kampanye  daring kurang  efektif”  tambah  Saan  (Republika,  2020).  Ungkapan  serupa  juga  disampaikan  oleh Sekretaris  Jenderal  (Sekjen)  Partai  Golkar,  Lodewijk  Paulus  yang  memaklumi  para  peserta pilkada  belum  menggunakan  kampanye  daring  seperti  “Di  sini  kita  bisa  melihat  bahwa kampanye dengan cara-cara digital yang kita harapkan ternyata belum bisa diterima secara utuh di lapangan,” ungkap Lodewijk, “Namanya daring itu kan tidak punya keputusan orang ini ikut kita  atau  tidak,  itu  mungkin  ada  keraguan  (bagi  paslon),”  tutur  Lodewijk  saat  menjabarkan kampanye daring tidak memberi kepastian meyakinkan pemilih (Medcom, 2020).

## KESIMPULAN
Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Indonesia yang telah berlangsung pada 9 Desember  2020  mendatang  tidak  mengubah  pola  kampanye  para  kandidat  dari  tatap  muka menjadi  daring.  Meskipun  upaya  mendorong  kampanye  secara  daring  telah  diupayakan  secara eksplisit  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  melalui  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum (PKPU)  Nomor  13  Tahun  2020,  praktiknya  para  kandidat  belum  memanfaatkan  ruang  digital sebagai sarana utama untuk melakukan kampanye. Di masa kampanye ini, para kandidat sudah menggunakan media sosial  sebagai  saluran komunikasi politik, namun  media sosial  digunakan sebatas  untuk  menyampaikan  undangan  kegiatan  ataupun  informasi  bahwa  kandidat  telah menghadiri  suatu  kegiatan  sehingga  dapat  disimpulkan  media  sosial  belum  menjadi  saluran informasi utama dalam berkampanye.
Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kampanye daring ditinjau secara filosofis  egoisme  antara  lain,  pertama  karena  lebih  disukai  masyarakat,  kandidat  meyakini bahwa masyarakat lebih suka bertatap muka dengan calon pemimpinnya secara langsung karena memberikan  manfaat  secara  langsung  bagi  masyarakat,  kedua  yakni    tepat  sasaran  karena kandidat menilai kampanye daring tidak akan menjaring pemilih baru karena hanya akan diikuti pemilih yang sudah mantap mendukung calon. Faktor lain yakni yang ketiga karena kurangnya kreativitas  dari  tim  kampanye  karena  minimnya  inovasi  dari  para  kandidat  karena  tidak membangun  tim  yang  terkonsentrasi  berkampanye  secara  daring,  selain  kurangnya  kreativitas, masalah  infrastruktur  bahwa  kandidat  menilai  gangguan  sinyal  dan  belum  meratanya infrastruktur  digital  di  sejumlah  daerah  membuat  pelaksanaan  kampanye  daring  menjadi terhambat.

## DAFTAR PUSTAKA
Blumler,  J.  G.,  and  M.  Gurevitch.  (2001).  “The  new  Media  and  our  Political  Communication Discontents: Democratizing Cyberspace.” Information, Communication, & Society 4 (1):
1–13.
Cathrin, Shely, Reno Wikandaru, Achmad Nufus, Sri Sudarsih, and Destriana Saraswati. 2020. “Empan  Papan:  Etika  Komunikasi  Di  Media  Sosial  Dalam  Perspektif  Budaya  Jawa”.
Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi 4 (2), 165-83. http://e-journal.sari- mutiara.ac.id/index.php/JLMI/article/view/1541.
Detik.  (2020).  “Tantangan  Paslon  Bupati  Bandung  Kampanye  Online  di  Tengah  Pandemi.” Retrieved  from  https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5191874/tantangan-paslon- bupati-bandung-kampanye-online-di-tengah-pandemi  diakses  18  Oktober  2020  pukul 13.04 WIB
Hui, David S., et.al (2020). “The Continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel coronaviruses to global health.” International Journal of Infectious Diseases, 91, 264-266.
Idntimes. (2020). “Polemik Kampanye di Tengah Pandemik, Paslon Ngotot Pilih Tatap Muka.”
Retrieved  from  https://sumsel.idntimes.com/news/indonesia/ni-ketut-sudiani/kpu-imbau- kampanye-daring-banyak-paslon-di-ri-tetap-pilih-tatap-muka-regional-sumsel/5  diakses 18 Oktober 2020 pukul 14.17 WIB
Indonesia, (2020). “Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020.”
Indonesia. (2020). “Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.” Indonesia. (2020). “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.” Indonesia. (2020). “Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020.”
Indonesia. (2020). “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.” Indonesia. (2020). “Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020.”
Indonesia. (2020). “Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020”
Kementerian  Kesehatan  RI.  (2020).  “Lima  Protokol  Penanganan  Jadi  Pedoman  Utama  Cegah dan Kendalikan Covid-19.” Indonesia: Kementerian Kesehatan RI
Komisi Pemilihan Umum. (2020). “Infografis Pilkada Serentak dan Tahapan Penyelenggaraan.”
Retrieved from https://www.kpu.go.id diakses 18 Oktober 2020 pukul 11.33 WIB
Komite  Penanganan  Covid-19  dan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional.  (2020).  “Selalu  3M  Cegah Peningkatan  Penyebaran  Covid-19  pada  Komunitas  dan  Risiko  Individu.”  Retrieved from https://setkab.go.id/selalu-3m-cegah-peningkatan-penyebaran-covid-19-pada- komunitas-dan-risiko-individu/ diakses 18 Oktober 2020 pukul 15.42 WIB
Kompas.  (2020).  “Omong  Kosong  Kampanye  Online  di  Pilkada  Depok,  Tak  Diminati  hingga
Langgar Protokol.” Retrieved from
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/17/08113291/omong-kosong-kampanye- online-di-pilkada-depok-tak-diminati-hingga-langgar?page=all  diakses  18 Oktober  2020 pukul 12.26 WIB
Lipinski, D., and G. Neddenriep. (2004). “Using “New” Media to Get “Old” Media Coverage How Members of Congress Utilize Their Web Sites to Court Journalists.” Press/Politics 9 (1): 7–21.
Medcom. (2020). “Infrastruktur Disebut Kurang Mendukung Kampanye Daring Pilkada 2020.” Retrieved  from  https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/ybJWXg4k-infrastruktur- disebut-kurang-mendukung-kampanye-daring-pilkada-2020  diakses  18  Oktober  2020 pukul 13.43 WIB
Medcom. (2020). “Golkar: Kampanye Daring Ibarat Serangan Udara di Militer.” Retrieved from https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/ybJW8OBk-golkar-kampanye-daring- ibarat-serangan-udara-di-militer diakses 8 November 2020 pukul 15.22 WIB Neuman,  W.  Lawrence.  (2014).  “Social  Research  Methods:  Qualitative  and  Quantitative Approaches 7th Edition.” Pearson.
Paramasari,  Silvia,  and  Adi  Nugroho.  2021.  “Strategi  Komunikasi  Kesehatan  Dalam  Upaya Membangun  Partisipasi  Publik  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19”.  JURNAL  LENSA MUTIARA KOMUNIKASI 5 (1), 123-32. https://doi.org/10.51544/jlmk.v5i1.2036.
Penney,  J.  (2017).  “Social  Media  and  Citizen  Participation  in  „Official‟  and  „Unofficial‟ Electoral  Promotion:  A  Structural  Analysis  of  the  2016  Bernie  Sanders  Digital Campaign.” Journal of Communication 67 (3): 402–423.
Pikiran  Rakyat.  (2020).  “Mencermati  Gaya  Kampanye  Cerdas  di  Pilkada  Kabupaten  Bandung
2020.” Retrieved
from https://literasinews.pikiran-rakyat.com/politik/pr- 92837005/mencermati-gaya-kampanye-cerdas-di-pilkada-kabupaten-bandung- 2020?page=2 diakses 18 Oktober 2020 pukul 16.27 WIB
Republika.  (2020).  “KPU  Harap  Tingkat  Partisipasi  di  Pilkada  2020  Meningkat.” https://republika.co.id/berita/qddv0n396/kpu-harap-tingkat-partisipasi-di-pilkada-2020- meningkat diakses 18 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB
Republika.  (2020).  “Masyarakat  Cenderung  Menggemari  Kampanye  Tatap  Muka.”  Retrieved from https://republika.co.id/berita/qj7tnu428/masyarakat-cenderung-menggemari- kampanye-tatap-muka diakses 8 November 2020 pukul 13.27 WIB
Rothan, H. A & Byrareddy, S. N. (2020). “The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak.” Journal of Autoimmunity, 109,
Satuan  Tugas  Penanganan  Covid-19.  (2020).  “Peta  Sebaran  Kasus  Covid-19  di  Indonesia.”
Retrieved from https://covid19.go.id/peta-sebaran diakses 18 Oktober 2020 pukul 12.14 WIB
Suara.  (2020).  “Kampanye  Virtual  Ala  Gibran,  Ini  Respon  Warga  Solo.”  Retrieved  from https://jateng.suara.com/read/2020/09/29/120000/kampanye-virtual-ala-gibran-ini- respon-warga-solo?page=all diakses 18 Oktober 2020 pukul 17.33 WIB
Todd  Landman  &  Luca  Di  Gennaro  Splendore  (2020).  “Pandemic  democracy:  elections  and
COVID-19.” Journal of Risk Research
Triwicaksono,  Yohanes,  and  Adi  Nugroho.  2021.  “Strategi  Komunikasi  Politik  Pemenangan Kepala  Daerah”.  JURNAL  LENSA  MUTIARA  KOMUNIKASI  5  (1),  133-45. https://doi.org/10.51544/jlmk.v5i1.2037.
Vered  Elishar-Malka  ,  Yaron  Ariel  &  Gabriel  Weimann.  (2020).  “Rethinking  political communication  in  the  digital  sphere.”  The  Journal  of  International  Communication, 26:2,190-210
Walker,  L. James. (1905). “The Philosophy of Egoism.” Research Center on The History and Theory of Anarchism.
World Health Organization. (2020). “Director-Generals opening Remarks at the media briefing on  Covid-19  11  March  2020.”  Retrieved  from  www.who.int  diakses  18  Oktober  2020 pukul 16.20 WIB
Worldometer.  (2020).  “Coronavirus  Update  (Live):  Cases  and  Deaths  from  COVID-19  Virus Outbreak.”  Retrieved  from  www.worldometers.info.  Diakses  18  Oktober  2020  pukul 11.54 WIB