## EFEKTIVITAS PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI OLEH DPUPR DI KECAMATAN PAKISJAYA KABUPATEN KARAWANG
Windi Widyaningsih 1) , Yamardi 1) , Zaenal Abidin AS 1)
1) Program Studi Ilmu Pemeritahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

## Abstrak
Penelitian ini berjudul: “Efektivitas Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi  Oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  di  Kecamatan  Pakisjaya Kabupaten  Karawang”.  Fenomena  yang  terjadi  di  Kecamatan  Pakisjaya  adalah kekeringan  irigasi.  Permasalahan  yang  terjadi  dalam  penelitian  ini  yaitu  Pengelolaan air  jaringan  irigasi  di  Kecamatan  Pakisjaya  tidak  merata  sehingga  menghambat produktivitas  petani  yang  ada  di  Kecamatan  Pakisjaya.  Metodologi  penelitian  yang dilakukan  pada  penelitian,  yaitu  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Teori  yang digunakan  adalah  Efektivitas  program  menurut  Makmur.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  efektivitas  program  pengembangan  dan  pengelolaan  jaringan irigasi di Kecamatan Pakisjaya memiliki permasalahan dalam beberapa dimensi yang dikemukakan  oleh  Makmur  sehingga,  belum  tercapainya  efektivitas  pada  program tersebut.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  ketepatan  waktu  dalam  pelaksanaan  normalisasi belum  sesuai,  ketepatan  perhitungan  biaya  yang  dapat  dilihat  dari  sarana  dan prasarana  kurang  memadai,  ketepatan  dalam  pengukuran  dalam  pelaksanaan  tugas dan  pertanggungjawaban  belum  tepat,  ketepatan  dalam  menentukan  pilihan  sudah tepat dalam metode pelaksanaan kegiatan program, ketepatan berpikir sudah sesuai dalam  memahami  konsep  dan  metode  mempunyai  pedoman  untuk  memahami  dan proses evaluasi  dilakukan  dengan  baik,  ketepatan  dalam  melakukan  perintah  sudah sesuai  karena  mempunyai  kriteria  tertentu  dalam  pelaksanaan  program,  ketepatan dalam  menentukan  tujuan  belum  sesuai  karena  dapat  dilihat  dari  ketentuan  dan peraturan sudah ada namun dilihat dari sisi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  belum  maksimal,  ketepatan  sasaran  belum sesuai karena masyarakat Pakisjaya masih belum terpenuhi kebutuhan airnya.
Kata  Kunci :  Efektivitas  Program,  Kecamatan  Pakisjaya,  Pengembangan  dan Pengelolaan Irigasi

## Abstract
This  study  entitled:  "The  Effectiveness  of  the  Irrigation  Network  Development  and Management  Program  by  the  Public  Works  and  Spatial  Planning  Agency  in  Pakisjaya District,  Karawang  Regency".  The  phenomenon  that  occurs  in  Pakisjaya  District  is drought in irrigation. The problem that occurs in this research is that the management of irrigation network  water in Pakisjaya District is not evenly distributed, thus hampering the productivity of farmers  in Pakisjaya District. The research methodology used in  the research  is  descriptive  with  a  qualitative  approach.  The  theory  used  is  program
effectiveness  according  to  Makmur.  The  results  showed  that  the  effectiveness  of  the irrigation  network  development  and  management  program  in  Pakisjaya  District  had problems in several dimensions put forward by Makmur so that the effectiveness of the program  had  not  been  achieved.  This  can  be  seen from  the  timeliness  in  implementing normalization is not appropriate, the accuracy of cost calculations that can be seen from the  facilities  and  infrastructure  is  inadequate,  the  accuracy  in  measuring  the implementation of tasks and accountability is not yet right, the accuracy in determining the  right  choice  in  the  method  of  implementing  program  activities,  accuracy  thinking  is appropriate  in  understanding  concepts  and  methods  has  guidelines  for  understanding and  the  evaluation  process  is  carried  out  well,  accuracy  in  carrying  out  orders  is appropriate  because  it  has  certain  criteria  in  program  implementation,  accuracy  in determining  objectives  is  not  yet  appropriate  because  it  can  be  seen  from  the  existing rules  and  regulations  but  seen  In  terms  of  supervision  carried  out  by  the  Public  Works and Spatial Planning Office, it is not optimal, the accuracy of targeting is not appropriate because the people of Pakisjaya have not yet met their water needs.
Keywords :  Program  Effectiveness,  Pakisjaya  District,  Irrigation  Development  and Management

## PENDAHULUAN
Karawang  merupakan  daerah  Kabupaten  yang  berada  di  Provinsi  Jawa Barat.  Secara  geografis  Kabupaten  Karawang  merupakan  dataran  rendah. Karawang  biasanya  sering  dikenal  dengan  kota  lumbung  padi,  karena  daerah Kabupaten  Karawang  dikelilingi  oleh  lahan  pertanian.  Selain  dikelilingi  oleh sawah,  Karawang  juga  dikelilingi  oleh  laut.  Kabupaten  Karawang  berbatasan dengan  Kabupaten  Bekasi  yang  dibatasi  oleh  Sungai  Citarum.  Untuk mempertahankan  Kabupaten  Karawang  sebagai  kota  lumbung  padi,  maka pertanian  di  Kabupaten  Karawang  perlu  diperhatikan  agar  petani  padi  bisa terus  memproduksi  padi  yang  baik.  Saat  ini  Kabupaten  Karawang  dikenal bukan  hanya  kota  lumbung  padi,  tetapi  sebagai  kota  industri  karena  banyak investor  yang  berinvestasi  di  Karawang.  Tidak  hanya  para  investor,  namun banyak  yang  melakukan  transmigrasi  penduduk  untuk  mencari  pekerjaan  di Kabupaten  Karawang.  Kabupaten  Karawang  memiliki  sumber  air  yang  cukup dengan  adanya  irigasi,  karena  Karawang  merupakan  daerah  dataran  tidak bisa  mengandalkan  air  hujan  saja.  Irigasi  ini  diperoleh  dari  bendungan Jatiluhur yang di Kelola oleh Perum Jasa Tirta II (PJT II).
Penyediaan  dan  jaringan  irigasi  diatur  dalam  Peraturan  Daerah. Kesatuan  wilayah,  tempat  manusia  dan  mahluk  hidup  lain,  melakukan kegiatan  dan  memelihara  kelangsungan  hidupnya.  Peraturan  Daerah Kabupaten  Karawang  Nomor  2  Tahun  2013  Tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  menjelaskan  bahwa  Kawasan  pertanian  merupakan  kawasan  yang diperuntukan  sebagai  kegiatan  pertanian  yaitu  kawasan  pertanian  lahan basah,  kawasan  pertanian  lahan  kering,  kawasan  pertanian  tanaman tahunan/perkebunan, perikanan, peternakan.
Kecamatan  Pakisjaya  merupakan  salah  satu  daerah  yang  mempunyai lahan  pertanian  yang  luas  untuk  itu  air  sangat  diperlukan  dan  harus tercukupi  kebutuhan  untuk  produktivitas  petani.  Kecamatan  Pakisjaya memang  sulit  mendapatkan  air  bersih,  sehingga  sangat  minim  air  bersih. Hanya  irigasi  dan  sumur  disetiap  rumah  yang  menjadi  kehidupan  mereka. Fenomena yang terjadi di 3 Desa yang tersebut mengalami kekeringan sangat sedikit  air  yang  mengalir,  padahal  di  hulu  sepanjang  jalan  Rengasdengklok dan  Batujaya  air  irigasi  sangat  banyak  bahkan  penuh  sampai  banjir  ke  jalan raya.  Hal  ini  yang  menjadi  pertanyaan  di  3  Desa  tersebut.  Para  petani terhambat  produktivitasnya  jika  terus-menerus  terjadi.  Karena  air  hal  yang penting  bagi  para  petani  di  Kecamatan  Pakisjaya.  Permasalahan  yang  terjadi karena  pengelolaan  air  yang  tidak  merata  serta  kegiatan  normalisasi  irigasi tidak  dilakukan  semua  di  Kecamatan Pakisjaya,  bahkan  kegiatan  normalisasi irigasi  ini  hanya  sampai  ke  Desa  Tanjungbungin  saja.  Ada  4  Desa  yang menjadi  fokus  penelitian  untuk  wawancara  yaitu  Desa  Tanjungbungin  dan Desa  Tanjungmekar  yang  merupakan  Desa  yang  berdampak  kekeringan, kemudian  Desa  Solokan  dan  Desa  Telukbuyung  yang  tidak  berdampak kekeringan.  4  Desa  tersebut  merupakan  Desa  yang  cukup  luas  lahan pertaniannya sehingga tepat untuk dilakukan wawancara saat penelitian.
Terjadinya kekeringan air irigasi di Kecamatan Pakisjaya. Permasalahan ini akan berdampak terhadap daerah karawang itu sendiri, karena Kabupaten Karawang merupakan lumbung padi. Berdasarkan media (BERSEKANEWS.id,
2019)  Di  Kecamatan  Pakisjaya  ini  banyaknya  hektar  sawah  yang  mengalami kekeringaan  karena  minimnya  pasokan  air  dari  saluran  irigasi.  Menurut Camat  Pakisjaya,  Irlan  Suarlan  S.STP  S.MI  pada  saat  dihubungi  oleh  salah satu  media  mengatakan  bahwa  permasalahan  kekeringan  didaerahnya disebabkan  oleh  dua  faktor.  Pertama  disebabkan  oleh  minimnya  pasokan  air ke  wilayah  Pakisjaya,  hal  ini  terjadi  karena  banyaknya  saluran  yang mengalami penyempitan. Kedua tersumbatnya irigasi oleh sampah.
Setiap program Pemerintah perlu dilakukan secara efektif agar mencapai tujuan  yang  diinginkan  secara  berkelanjutan.  Program  Pemerintah  sebagai jalan  untuk  mengatasi  permasalahan,  namun  dalam  pelaksanaannya  selalu ada hambatan-hambatan dalam kegiatan program tersebut yang menyebabkan program  tidak  berjalan  dengan  lancar.  Suatu  program  dikatakan  tidak  efektif jika  ditemukan  masalah  yang  berkaitan  dengan  program  tersebut.  Siagian dalam  jurnal  (Listianingtyas,  2012)  Efektivitas  yaitu  upaya  yang  dilakukan secara  sadar  dan  rasional  agar  terciptanya  ketetapan  penggunaan  berbagai sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  suatu  organisasi  sehingga  memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan tuntutan kehidupan masing-masing. Selain itu menurut Makmur (2015:2) efektivitas yaitu aktivitas dilakukan  secara  efektif  yang  mana    didalam  proses  pelaksanaanya menggunakan  ketepatan  antara  harapan  yang  diinginkan  dengan  hasil  yang dicapai.
Definisi  program  menurut  Undang-Undang  RI  Nomor  25  Tahun  2004 Tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  menyatakan  bahwa program  yaitu  instrumen  kebijakan  yang  berisi  satu  atau  lebih  kegiatan  yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan  serta  memperoleh  alokasi  anggaran  atau  kegiatan  masyarakat  yang dikoordinasikan  oleh  instansi  masyarakat.  Dapat  dikatakan  bahwa  program adalah suatu rancangan kegiatan yang dibuat atas keputusan bersama untuk dilaksanakan  agar  tercapainya  suatu  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Suatu
program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan.
Jaringan  irigasi  adalah  bangunan  dan  ukuran  yang  berfungsi  untuk menyalurkan  air  irigasi  dari  sumber  air  lahan  pertanian  dan  membuang kelebihan  air  dalam  lahan  pertanian.  menurut  Widjiharti  dalam  jurnal (Wibowo,  2018)  Selain  menyalurkan  air  irigasi  dan  membuang  kelebihan  air dipetak,  adanya  jaringan  diharapkan  dapat  memanfaatkan  air  yang  tersedia secara  efektif  dan  efisien,  adil  dan  merata,  diberikan  ke  rawa-rawa  lahan tersier  dengan  tepat,  sesuai  dengan  kebutuhan  pertumbuhan  tanaman  dan menghindari  akibat  negatif  yang  timbul  oleh  air  berlebihan.  Sementara  itu, menurut  Menurut  Kordi  K,  &  Tancung  (2007:27)  Irigasi  ialah  wilayah  yang dibentuk  manusia  untuk  usaha  yang  dialirkan  air  selama  diperlukan  dan mendapatkan air dari jaringan irigasi. Bentuk serta ukuran irigasi disesuaikan dengan  fungsinya.  Dengan  ini,  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  Jaringan Irigasi  merupakan  suatu  bangunan  yang  berfungsi  dibuat  dengan  sengaja untuk mengalirkan air hingga ke hilir. Jaringan Irigasi bisa dikatakan sebagai pemasok air berbentuk pintu air, bendungan, waduk, dan lain-lain. Dalam hal ini jaringan irigasi perlu diperhatikan karena sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Berkaitan  dengan  penelitian  ini  maka  memfokuskan  pada  “Efektivitas Program  Pengembangan  dan  Pengelolaan  Jaringan  Irigasi  Oleh  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Di  Kecamatan  Pakisjaya  Kabupaten Karawang” teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan unsur-unsur efektivitas  yang  dikemukakan  oleh  Makmur  (2015:7-9).  Peneliti  beranggapan bahwa pendekatan ini lebih terukur dalam pelaksanaan program.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  untuk  mendalami pemahaman mengenai  metode  kualitatif  seperti  yang  dikemukakan  oleh
Sugiyono  (2020:9)  bahwa  Metode  penelitian  kualitatif  merupakan  metode penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  suatu  kondisi  objek  yang  alamiah, dimana  peneliti  ialah  sebagai  instrument  kunci,  teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  cara  trianggulasi  (gabungan),  analisis  data  yaitu  bersifat induktif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  makna  daripada generalisasi.  Metode  Penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan menganalisis  penelitian  tentang  Efektivitas  Program  Pengembangan  dan Pengelolaan  Jaringan  Irigasi  Oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang  di  Kecamatan  Pakisjaya,  merupakan  kondisi  alamiah,  maka  dari  itu harus  dilakukan  pengkajian  serta  penelusuran  secara  teliti  dan  lebih mendalam  dan  bukan  menarik  secara  umum  atas  hasil  yang  di  dapatkan. Metode penilitian ini lebih memperlihatkan analisis dari objek penelitian.
Menurut  (Andriani,  dkk  2020:116)  Ada  dua  pokok  yang  mempengaruhi kualitas  data  hasil  penelitian  yaitu,  kualitas  instrument  penelitian  dan kualitas  pengumpulan  data.  Dalam  penelitian  kualitatif,  kualitas  instrument penelitian  berkenan  dengan  validitas  dan  reabilitas  instrument  serta pengumpulan  data  dengan  ketepatan  cara-cara  yang  digunakan  untuk mengumpulkan  data.  Instrumen  penelitian  yaitu  “penelitian  atau  alat penelitian  adalah  penelitian  itu  sendiri”.  Oleh  karena  itu  peneliti  sebagai instrumen  juga  harus  “divalidasi”  sejauh  mana  peneliti  kualitaf  siap  untuk melakukan  penelitian  yang  selanjutnya  turun  kelapangan.  Validasi  terhadap peneliti  meliputi  validasi  terhadap  pemahaman  metode  penelitian  kualitatif, penguasaan wawasan terhadap validasi terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti  untuk  memasuki  obyek  penelitian,  baik  secara  akademik  maupun logistiknya  yang  melakukan  validasi  adalah  penelitian  sendiri,  dengan  cara mengevaluasi  diri  seberapa  jauh  pemahaman  terhadap  metode  kualitatif, penguasaan  terhadap  teori  dan  wawasan  terhadap  bidang  yang  diteliti,  serta kesiapan untuk bekal pada saat memasuki lapangan.
Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Kabupaten  Karawang,  Kantor  Kecamatan  Pakisjaya,  masyarakat, petani,  dan  Gabungan  Kelompok  Tani  (gapoktan)  Pakisjaya.  Teknik  analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik sebagaimana yang dikemukakan Miles  dan  Hubberman  dalam  Sugiyono  (2020:132-142)  yaitu Data  Collection (Pengumpulan  Data), Data  Reduction (Reduksi  Data), Data  Display (Penyajian Data), Conclusion drawing (Kesimpulan).

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  penelitian  dengan  Kepala  Seksi  Perencanaan  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  bahwa  pembagian  pengelolaan  irigasi, jika  kurang  dari  1000He  merupakan  kewenangan  Kabupaten/Kota  dan  jika 1000-3000  He  merupakan  kewenangan  Pemerintah  Provinsi.  Untuk  itu saluran  irigasi  berada  di  900  He,  artinya  kewenangan  Kabupaten.  Dengan adanya program citarum harum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, maka Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Karawang mendukung  program  dari  Pemerintah  Pusat  tersebut  dan  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Karawang  mempunyai  program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi. Dalam hal ini bahwa Program Pengembangan  dan  Pengelolaan  Jaringan  irigasi  dengan  melakukan normalisasi, pemeliharaan, dan rehabilitas saluran sekunder dan tersier.
Program  pengembangan  dan  pengelolaan  Jaringan  irigasi  merupakan program  yang  dibuat  untuk  meningkatkan  keandalan  jaringan  irigasi. Pelaksanaan  tersebut  sesuai  dengan  tugas  Bidang  pengairan  sebagai penyusun rencana dalam pengelolaan sumber daya air. Program pengembangan  dan  pengelolaan  jaringan  irigasi  tercantum  dalam  Rencana Strategis  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Karawang 2016-2020 pada halaman 2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi adalah program rutin yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  Ruang  Kabupaten  Karawang,  secara  teknis  dijelaskan  dalam
penetapan  kerja  tahun  2017  batas-batas  yang  menjadi  kewenangan Kabupaten untuk melaksanakan program tersebut salah satunya dilaksanakan normalisasi di Kecamatan Pakisjaya.
Untuk  mengetahui  analisis  dan  deskripsi  pada  bagaimana  efektivitas program dan pengembangan jaringan irigasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  Ruang  di  Kecamatan  Pakisjaya  Kabupaten  Karawang  dapat  dilihat hasil  pada  setiap  dimensi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  sebagai berikut:

## 1. Ketepatan Waktu
Untuk  mengetahui  lebih  jelas  mengenai  ketepatan  penentuan  waktu dalam  pelaksanaan  program  oleh  Dinas  PUPR  peneliti  melakukan  wawancara dalam dua indikator. Dua indikator ini mempengaruhi tercapainya waktu yang tepat dalam pelaksanaan program.
a. Waktu yang tepat
Wawancara  dari  8  informan  adanya  perbedaan  pendapat  dari Pemerintah  yaitu  Kepala  Bidang  SDA,  Kepala  Dinas,  Kepala  Seksi Perencanaan,  dan  Camat  Pakisjaya  mengatakan  sudah  sesuai  hal  ini  dapat dilihat  dari  waktu  yang  ada  tersebut  melihat  situasional  anggaran,  terdapat kesamaan  pendapat  dari  petani  di  Desa  Telukbuyung  waktu  sudah  sesuai karena  proses  pelaksanakan  tersebut  tepat  pada  kondisi  yang  seharusnya  di normalisasi  sedangkan  menurut  petani  di  Desa  Tanjungbungin,  Masyarakat, dan  Gabungan  Kelompok  Tani  bahwa  waktu  belum  tepat  karena  dalam melaksanakan  kegiatan  program  tersebut  tidak  disesuaikan  dengan  cuaca atau  musim  yang  diinginkan  petani.  Seharusnya  ada  mekanisme  yang  jelas untuk  dapat  menyesuaikan  waktu.  Hasil  Observasi  yang  diamati  oleh  peneliti bahwa  waktu  pada  pelaksanaan  normalisasi  irigasi  belum  sesuai,  yaitu normalisasi  dilakukan  pada  musim  hujan  sedangkan  pada  rehabilitasi infrastruktur  jaringan  irigasi  masih  belum  maksimal  dan  waktu  belum  tepat karena masih banyak infrastruktur yang belum diperbaiki.
Jika  hasil  wawancara  dan  hasil  observasi  yang  dilakukan  oleh  Peneliti waktu  belum  sesuai  karena  belum  adanya  kejelasan  waktu  yang  pasti  untuk
menjadi  rutinitas  pada  program  pengembangan  dan  pengelolaan  jaringan irigasi.  Waktu  yang  tepat  diperlukan  dalam  efektivitas  program  yang dijalankan  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten Karawang,  agar  mengetahui  konsistensi  pada  penerapan  setiap  program kegiatan  pengelolaan  dan  pengembangan  jaringan  irigasi  ini.  Penyesuaian waktu dapat dilihat dari kondisi di lapangan, dalam hal ini sudah disesuaikan dengan  kondisi  di  lapangan  yaitu  melihat  layak  atau  tidaknya  untuk dilakukan kegiatan pada program tersebut.

## b. Cepat sesuai waktu yang ditentukan
Hasil  wawancara  dari  8  informan  bahwa  dari  Pemerintah  yaitu  Kepala Bidang  SDA,  Kepala  Dinas,  Kepala  Seksi  Perencanaan,  dan  Camat  Pakisjaya bahwa cepat sesuai dengan waktu yang ditentukan sudah tepat karena proses pengerjaannya  sudah  cepat,  terdapat  pendapat  yang  belum  jelas  yaitu  dari salah  satu  petani  di  Desa  Telukbuyung  yang  mengatakan  kecepatan tergantung  dari  penyedia  jasa  sedangkan  pendapat  dari    petani  di  Desa Tanjungbungin,  Masyarakat,  dan  Gabungan  Kelompok  Tani  bahwa  belum tepat  hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya  hambatan-hambatan  pada  proses pelaksanaan  kegiatan  sehingga  menjadi  lambat.  Berdasarkan  observasi  yang dilakukan  oleh  peneliti  bahwa  cepat  sesuai  waktu  yang  ditentukan  belum tepat hal tersebut bisa dilihat dari proses pengerjaan normalisasi yang lambat dan  beberapa  hambatan  pada  kegiatan  tersebut  dikarenakan  banyak  warung yang  didirikan  oleh  masyarakat  di  sekitar  jaringan  irigasi  dan  banyaknya sampah.  Pada  pembangunan  infrastruktur  masih  banyak  yang  harus ditanggapi dengan cepat untuk dilakukan rehabilitasi.
Pada  indikator  cepat  sesuai  waktu  yang  ditentukan  maka  hasil wawancara  dan  hasil  observasi  yang  dilakukan  oleh  Peneliti  menghasilkan belum  tepat  adanya  hambatan-hambatan  yang  terjadi  pada  kegiatan normalisasi  tersebut  seperti  banyaknya  warung-warung  yang  dibuat  oleh masyarakat  atau  lain  hal  yang  menyebabkan  kegiatan  tersebut  belum  sesuai waktu pengerjaannya.

## 2. Ketepatan Perhitungan Biaya
Ketepatan perhitungan biaya juga menjadi salah satu tolak ukur dalam keefektifan, bagaimana meminalisir biaya tersebut dapat dialokasikan sebaik- baiknya. Terdapat dua indikator pada dimensi ketepatan perhitungan biaya ini yaitu  pemanfaatan  biaya  yang  sesuai  dengan  pengalokasian  dana  sebaik- baiknya  dan  tersedianya  sarana  dan  prasarana  dalam  proses  pelaksanaan program.

## a. Pengalokasian dana sebaik-baiknya
Dari  hasil  wawancara  pada  informan  mengenai  pengalokasian  dana dengan  sebaik-baiknya  hanya  pada  pemerintah  yaitu  Kepala  Bidang  SDA, Kepala  Dinas,  Kepala  Seksi  Perencanaan,  dan  Camat  Pakisjaya  karena masyarakat  tidak  mengetahui  mengenai  anggaran  pada  kegiatan  tersebut maka dari itu sudah sesuai hal ini dapat dilihat dari proses pelaksanaan yang baik  dengan  adanya  koordinasi  baik  dari  camat  sampai  kepada  DPRD kabupaten  untuk  penganggaran.  Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan bahwa adanya keterangan anggaran di setiap kegiatan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi ini, yaitu pada SPK dan RAB.
Pada  indikator  pengalokasian  dana  sebaik-baiknya  sudah  sesuai, peneliti  menyimpulkan  dari  hasil  wawancara  dan  observasi  sudah  tepat. Adanya transparansi mengenai anggaran harus dikomunikasikan dengan baik, hal  ini  sudah  adanya  transparansi  dari  berbagai  pihak  terlibat.  Baik  pada pengelola, pelaksana, dan pengawas. Pengalokasian dana disesuaikan dengan anggaran.  Pada  kegiatan  program  pengembangan  dan  pengelolaan  jaringan irigasi  ini  pengalokasian  dana  sudah  baik  sebagaimana  yang  sudah  tertera dalam RAB tersebut.
b. Tersedianya sarana dan prasarana
Berdasarkan  wawancara  dari  8  informan  terdapat  perbedaan  pendapat dari  Pemerintah  yaitu  Kepala  Bidang  SDA,  Kepala  Dinas,  Kepala  Seksi Perencanaan,  dan  Camat  Pakisjaya  bahwa  sarana  dan  prasarana  sudah memadai  sedangkan  4  informan  yaitu  masyarakat,  2  petani  dan  gabungan kelompok  tani  prasarana  belum  tercapai  secara  maksimal.  Karena  masih  ada
beberapa penambahan pembangunan dan kerusakan-kerusakan harus segera diperbaiki.  Hasil  observasi  peneliti  mengamati  hanya  ada  beberapa  pintu  air saja,  itupun  ada  yang  berjalan  dan  tidak.  Kemudian  pembangunan  lanning disisi  irigasi  tidak  tepat  karena  di  tiap  desa  ada  yang  dibangun  dan  belum dibangun.
Dari  hasil  wawancara  dan  observasi  dilapangan  berkaitan  dengan sarana  dan  prasarana  pada  jaringan  irigasi  perlu  dilakukan.  Dalam pembangunan  infrastruktur  yang  dibangun  sudah  ada,  tetapi  masih  belum sempurna. Seperti kerusakan-kerusakan pintu air perlu diperbaiki. Selain itu adanya penambahan-penambahan pintu air yang mana masih belum tersedia di  setiap  Desa.  Selain  itu  infrastruktur  untuk  pertahanan  air  di  area  tanggul irigasi  belum  sesuai.  Pembangunan  infrastruktur  juga  perlu  disesuaikan dengan kondisi irigasi.

## 3. Ketepatan Dalam Pengukuran
Adanya dimensi ketepatan dalam pengukuran ini untuk melihat apakah kegiatan  tersebut  sudah  sesuai  dengan  ukuran  yang  direncanakan.  Terdapat dua  indikator  untuk  mengetahui  ketepatan  dalam  pengukuran,  yaitu melaksanakan  tugas  dengan  tepat  dan  tanggung  jawab  yang  dilaksanakan organisasi secara tepat.
a. Melaksanakan tugas dengan tepat
Tidak  ada  perbandingan  pada  indikator  ini  hasil  wawancara  dari keseluruhan  informan  bahwa  pelaksana  sudah  sesuai  dalam  pelaksanaan tugasnya  dengan  tepat,  dengan  adanya  beberapa  pihak  terkait,  adanya keterangan  teknis  pengerjaan  dilapangan,  sampai  kepada  pengawasan.  Hasil observasi  yang  dilakukan  dilapangan  sudah  sesuai  namun  belum  maksimal karena  masih  belum  meratanya  kegiatan  normalisasi  irigasi.  Selain  itu tersedianya  papan  proyek  disetiap  kegiatan  program  tersebut  dan  adanya  tim pengawas dalam kegiatan.
Pada  indikator  melaksanakan  tugas  dengan  tepat  sudah  tercapai meskipun  belum  maksimal.  Hal  ini  didapat  dari  hasil  wawancara  dan observasi dilapangan menujukkan secara tugas dan fungsi sudah tepat dalam
pelaksanaan  tugas  yaitu  Pelaksanaan  kegiatan  dalam  program  tersebut  ada beberapa  pihak  yang  terkait.  Pejabat  pembuat  komitmen  merupakan  adalah pejabat  yang  bertanggungjawab  atas  pelaksanaan  pengadaan  barang  atau jasa. Adanya direksi teknis maka kegiatan tersebut bisa diawasi dengan baik. Tetapi  perlu  adanya  pertimbangan  dengan  pemerataan  kegiatan  program tersebut. kejelasan dari setiap kegiatan dapat dilihat oleh masyarakat melalui papan  proyek.  Papan  proyek  dalam  setiap  kegiatan  program  tersebut  untuk dilihat  oleh  masyarakat  bahwa  proyek  tersebut  jelas  apakah  dari  Dinas Pekerjaan  Umum  Pemataan  Ruang  Kabupaten  Karawang  atau  dari  Provinsi. hal  tersebut  untuk  mengetahui  tugas  yang  dilakukan  oleh  pelaksana  sudah sesuai atau belum.
b. Tanggung jawab yang dilaksanakan organisasi secara tepat
Hasil  wawancara  beberapa  informan  terdapat  perbandingan  antara pemerintah  dengan  masyarakat,  petani,  dan  gabungan  kelompok  tani. Pemerintah  yaitu  Kepala  Bidang  SDA,  Kepala  Dinas,  Kepala  Seksi Perencanaan,  dan  Camat  Pakisjaya  bahwa  tanggungjawab  dalam  organisasi sudah  tepat.  Proses  pertanggungjawabannya  baik  itu  berupa  membuat  berita acara  dan  laporan-laporan  setelah  pelaksanaan  kegiatan  sedangkan  menurut masyarakat,  petani,  dan  gabungan  kelompok  tani  bahwa  tanggungjawab dalam  sebuah  organisasi  belum  tepat  karena  masih  belum  bisa  menertibkan pada  saat  dilapangan  dan  ada  desa  yang  belum  ikut  serta  dalam  mengawasi pelaksanaan kegiatan.
Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa proses pertanggungjawaban  dalam  organisasi  belum  sepenuhnya  tepat.  Seperti halnya  dari  Dinas  PUPR  meskipun  pertanggungjawaban  secara  tertulis  ada, tetapi  pada  saat  pelaksanaan  kegiatan  belum  maksimal.  Selain  itu  peneliti melihat  bahwa  pelaksana  kegiatan  dalam  normalisasi  irigasi  masih  kurang rapi  untuk  hasil  galian  tanah  dan  tanggungjawab  tiap  Desa  di  Kecamatan Pakisjaya  ini  belum  semua  bertanggungjawab  dalam  pemeliharaan  irigasi. Perlunnya peningkatan koordinasi dilakukan oleh Kecamatan dan Desa.
Dari  hasil  wawancara  dan  observasi  tersebut  dapat  diketahui  bahwa pada proses pertanggungjawaban ini baik dari Dinas, penyedia jasa dilakukan dengan  baik.  Namun,  masyarakat  juga  perlu  mengetahui  yang  terjadi dilapangan setelah melaksanakan tugasnya. Seperti pada kegiatan normalisasi dalam  hal  ini  tanggungjawab  dari  pelaksana  belum  sesuai  dikarenakan  tidak dirapikan  dan  mengganggu  jalan  umum.  Kemudian  pada  pembangunan infrastruktur  jaringan  irigasi  tidak  ada  perbaikan-perbaikan  yang  dilakukan. Atas hal tersebut perlu ditindak lanjuti dengan baik untuk pertanggungjawabannya. Pada proses pertanggungjawaban ini belum tepat.

## 4. Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan
Pada  kegiatan  program  yang  di  lakukan  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Karwang  dalm  prosesnya  tidak  ingin mengalami  kesalahan  dalam  menentukan  pilihan.  Berkaitan  dengan  proses kegiatan  tersebut  terdapat  indikator  yaitu  memilih  metode  dan  perencanaan yang  tepat  dalam  pelaksanaan  program.  indikator  memilih  metode  dan perencanaan  yang  tepat  kita  dapat  melihat  sejauh  mana  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang  sudah  tepat  dalam  menentukan  pilihan  untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan program tersebut.

## a. Memilih metode yang tepat
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  beberapa  informan  terdapat perbandingan  mengenai  metode  yang  dipilih  sudah  tepat  menurut  Kepala Bidang  SDA,  Kepala  Dinas,  Kepala  Seksi  Perencanaan,  Camat  Pakisjaya, petani  di  Desa  Telukbuyung  dan  Desa  Tanjungbungin,  dan  masyarakat, sedangkan  menurut  gabungan  kelompok  tani  seharusnya  ada  metode  lain yang  dapat  mengatasi  sampah  diarea  irigasi  melalui  mesin.  Berdasarkan observasi  dilapangan  bahwa  metode  yang  digunakan  dalam  program pengembangan  dan  pengelolaan  jaringan  irigasi  ini  sudah  tepat,  karena normalisasi  sering  dilakukan  di  Kecamatan  Pakisjaya  dan  metode  tersebut merupakan  metode  secara  umum  yang  dilakukan  pada  saat  kegiatan normalisasi maupun pembangunan infrastruktur jaringan irigasi.
Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka di dapat bahwa Dinas PUPR Kabupaten Karawang sudah memilih metode dan konsep yang sesuai. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan normalisasi dengan exavator , kemudian infrastruktur yang dibangun adalah adanya pintu air dan lanning di sisi sepanjang jaringan irigasi, meskipun dalam realisasinya belum merata. Jadi, pada ketepatan dalam menentukan pilihan itu sudah tepat.

## 5. Ketepatan Berpikir
Ketepatan  berpikir  bisa  dilihat  dari  indikator  yaitu  kemampuan  untuk memahami  konsep,  metode  yang  hendak  dilaksanakan  dalam  program  dan berpikir  sistematis  dalam  proses  evaluasi  pelaksanaan  program.  Berikut  ini hasil wawanara peneliti kepada narasumber.
a. Kemampuan untuk memahami konsep dan metode
Hasil  wawaancara  dengan  Kepala  Dinas  PUPR  bahwa  konsep  dan metode  sudah  tepat  untuk  program  ini,  terutama  untuk  penyedia  jasa  yang berpengalaman,  adanya  program  pengembangan  dan  pengelolaan  jaringan irigasi  ini  menurutnya  sudah  menjadi  kegiatan  rutin  yang  terkonsep  dengan matang. Berdasarkan Hasil wawancara oleh Kepala Dinas, Kepala Bidang SDA, Kepala  Seksi  Perencanaan  dan  Camat  Pakisjaya  yang  berkaitan  dengan kemampuan memahami konsep dan metode pada program tersebut tidak ada perbandingan pendapat pada indikator ini sudah sesuai dengan jenis kegiatan. Adanya  panduan  untu  para  pelaksana  dan  mengadakan  pertemuan  dengan pihak  Kecamatan  yang  akan  dilaksanakan.  Adanya  acuan  mulai  dari  tahap perencanaan  kemudian  oleh  seksi  perencanaan  teknis  dituangkan  kedalam bentuk  ketentuan  sebagai  acuan  kerja,  RAB,  serta  kedalam  bentuk  gambar rencana kerja sebagai panduan bagi penyedia jasa dan pengawas lapangan.
Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti  didapat  bahwa untuk memahami konsep tersebut melihat acuan yang telah dibuat, tentunya rancangan  tersebut  sudah  melihat  dari  situasi  dan  kondisi  yang  terjadi dilapangan.  Dalam  ketentuan  sebagai  acuan  kerja  disini  merupakan tanggungjawab terhadap yang perencanaan yang sudah ditentukan.

## b. Proses evaluasi
Hasil  wawancara  dari  beberapa  informan  adanya  perbedaan  pendapat antara  Pemerintah  dan  masyarakat.  Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Dinas, Kepala  Bidang  SDA,  Kepala  seksi  perencanaan,  dan  Camat  Pakisjaya menyatakan  sudah  tercapai  dikarenakan  evaluasi  dilaksanakan  rutin  pada setiap  kegiatan  untuk  mengetahui  kekurangan  dan  hambatan  pada  saat pelaksanaan kegiatan, sedangkan menurut masyarakat, Petani, dan Gapoktan bahwa evaluasi belum terelisasikan dengan baik karena belum ada perbaikan mengenai  infrastruktur  yang  rusak.  Berdasarkan  observasi  yang  diamati  oleh peneliti  bahwa  evaluasi  dalam  setiap  pelaksanaan  kegiatan  program  perlu dilakukan,  karena  proses  evaluasi  bertujuan  memberikan  gambaran  setelah program  kegiatan  tersebut  dilakukan.  Proses  evaluasi  tersebut  belum terelisasikan  dengan  tepat  karena  kondisi  dilapangan  tetap  kekeringan  irigasi dan pembangunan infrastruktur belum merata.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  dilakukan  peneliti dapat  dipahami  bahwa  proses  evaluasi  dalam  pelaksanaan  pada  setiap kegiatan  program  pengembangan  dan  pengelolaan  jaringan  irigasi  terus dilakukan, hal ini dapat dilihat dari pasca pelaksanaan kegiatan serah terima sampai  dengan  6  bulan  kedepan,  bahwa  setiap  ada  infrastruktur  yang dibangun  (pelaksanaan  program)  dalam  kondisi  baik  dan  sesuai  perencanaan maka  kegiatan  tersebut  berhasil,  jika  ada  kerusakan  sebelum  waktu  yang telah  di  tentukan,  maka  penyedia  jasa  yang  bertanggung  jawab,  tetapi  dalam pengaplikasiannya  masih  belum  optimal  karena,  masih  ada  evaluasi  dalam program tersebut yang harus dilakukan agar tidak terjadi lagi. Seperti halnya belum  adanya  tindak  lanjut  untuk  memperbaiki  kerusukan-kerusakan  pada infrastruktur irigasi dan pada kegiatan normalisasi belum mempertimbangkan hambatan-hambatan  yang  terjadi  dilapangan  Atas  hal  tersebut  maka  peneliti menyimpulkan hasil wawancara yang berkaitan dengan proses evaluasi belum tercapai.

## 6. Ketepatan Dalam Melakukan Perintah
Kaitannya dengan program yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang dalam pengelolaan irigasi tersebut harus  mempunyai  perintah  yang  jelas  kepada  siapa  pengerjaan  normalisasi, rehabilitas itu dilakukan. Pada ketepatan dalam melakukan perintah tersebut untuk  mengetahui  bagaimana  untuk  menentukan  teknisi  dalam  pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas PUPR tersebut.

## a. Menentukan teknisi dengan tepat
Hasil  wawancara  beberapa  informan  dari  pihak  Pemerintah  saja  seperti Kepala  Dinas,  Kepala  Bidang  SDA,  Kepala  Seksi  Perencanaan  dan  Camat tersebut  tidak  ada  perbandingan  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam menentukan  teknisi  untuk  melakukan  perintah  yang  akan  dilaksanakan sudah  tepat,  hal  ini  dapat  dilihat  Dinas  PUPR  memilih  yang  terbaik  untuk proses  pelaksanaan  kegiatan  dengan  cara  mempunyai  syarat  dan  kriteria tertentu untuk penyedia jasa.
Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti  bahwa  adanya kriteria  tertentu  untuk  penyedia  jasa  dalam  melakukan  program  tersebut, adanya  kriteria  dan  syarat  tertentu  untuk  meyakinkan  bahwa  pelaksanaan kegiatan  dapat  berjalan  dengan  lancar.  Kriteria  tertentu  menunjukkan pelaksana  sudah  menguasai  konsep  dan  metode  yang  hendak  dilaksanakan. Jadi,  ketepatan  dalam  melakukan  perintah  sudah  sesuai  dengan  tolak  ukur keberhasilan efektivitas dalam pelaksanaan program.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  tersebut  maka  peneliti menganalisis  pada  indikator  menentukan  teknisi  sudah  tepat  hal  ini  dapat dilihat  dari  Menentukan  perintah  dengan  tepat  dilihat  dari  teknisi  yang terbaik. Dalam hal ini, pada pelaksanaan kegiatan program harus mempunyai kemampuan  sesuai  bidangnya.  Pada  penentuan  teknisi  ini  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Karawang  mempunyai  kriteria tersendiri  untuk  memilih  teknisi  yang  terbaik  agar  perintah  dilaksanakan berjalan dengan lancar. Melihat pada penyedia jasa, yaitu mempunyai kriteria umum yang standar. Misalnya wajib memiliki kualifikasi yang disyaratkan dan
memiliki  tenaga  ahli  dibidang  yang  sesuai  dengan  kegiatan  program  tersebut dan bisa dibuktikan dengan surat keterangan (SKA/SKP).

## 7. Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan
Ketepatan  dalam  melakukan  tujuan  bisa  dilihat  dari  indikator  adanya ketentuan  dan  peraturan  yang  sebagai  acuan  untuk  menjalankan  tugasnya, selanjutnya  dapat  dilihat  dari  proses  pengawasannya  agar  mengetahui kegiatan  tersebut  lancar  atau  tidak.  Karena  dalam  melakukan  tujuan  harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

## a. Adanya ketentuan dan peraturan
Dari  hasil  wawancara  beberapa  informan  terdapat  perbandingan  yaitu pada pihak Pemerintah seperti Kepala Dinas, Kepala Bidang SDA, Kepala seksi perencanaan  dan  Camat  Pakisjaya  bahwa  adanya  ketentuan  dan  peraturan baik dari Pusat maupun Daerah sedangkan hasil wawancara dari masyarakat, petani,  dan  Gapoktan  bahwa  adanya  ketentuan  dan  peraturan  namun masyarakat  belum  mengetahui  mengenai  program  pengembangan  dan pengelolaan jaringan irigasi tersebut.
Berdasarkan  observasi  peneliti  bahwa  ketentuan  dan  peraturan  dibuat untuk  mengetahui  batasan-batasan  yang  hendak  dilakukan.  Pada  program kegiatan tersebut ketentuan dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Kabupaten  Karawang  ataupun  peraturan  dari  Pemerindah  Daerah Kabupaten  Karawang.  Ketentuan  yang  dibuat  dari  Dinas  itu  sendiri  sudah jelas  dapat  dilihat  dari  Surat  Perintah  Kerja  dan  papan  proyek  yang  ada. Adanya  ketentuan  ini  menjadi  tujuan  dalam  segala  kegiatan  program  yang dilaksanakan. Pada indikator ketentuan dan peraturan sudah tepat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  dilakukan  maka peneliti menyimpulkan pada indikator adanya ketentuan dan peraturan belum tercapai  hal  ini  dapat  dilihat  dari  komunikasi  kepada  masyarakat  mengenai program  ini  belum  tepat.  Meskipun  sudah  ada  ketentuan  dan  peraturannya namun realisasinya belum tercapai.

## b. Proses pengawasan
Pihak Pemerintah yaitu Kepala Dinas, Kepala Bidang SDA, Kepala seksi perencanaan,  dan  Camat  Pakisjaya  bahwa  pengawasan  sudah  tepat  hal  ini dapat  dilihat  dari  pengawasan  dalam  kegiatan  setiap  program  pihak-pihak terkait  juga  berperan.  Adanya  seksi  pengawasan  di  bidang  SDA,  Pemerintah setempat,  dan  masyarakat  sedangkan  menurut  masyarakat,  petani,  dan gapoktan bahwa pengawasan belum maksimal karena pada saat pelaksanaan kurang  tertib,  pengawasan  dilakukan  dengan  waktu  yang  singkat  untuk mengontrol  pelaksanaan  kegiatan  sehingga  belum  bisa  mengetahui  masalah yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan.
Dari observasi yang peneliti amati dilapangan bahwa proses pengawasan sudah  dilakukan  namun  belum  maksimal  karena  ada  beberapa  Desa  yang belum  melakukan  pengawasan  dengan  baik  terhadap  kerusakan-kerusakan infrastruktur jaringan irigasi untuk mengetahui penyebab kerusakan tersebut, selanjutnya  pada  saat  pelaksanaan  normalisasi  irigasi  pengawasan  dilakukan belum  baik  karena  belum  bisa  tertib  dan  teratur  penempatan  hasil  tanah galian ada yang diambil oleh masyarakat dan ada yang dibiarkan. Pengawasan oleh  Dinas  terhadap  waker  setempat  belum  maksimal  pada  pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  tersebut  maka  didapat pengawasan  yang  dilakukan  oleh  berbagai  pihak  sudah  dilakukan,  baik  itu pengawasan oleh Dinas dan Pemerintah setempat. Namum dalam pelaksanaannya  belum  maksimal,  dikarenakan  pengawasan  yang  dilakukan tidak  teratur  seperti  pada  pelaksanaan  rehabilitas  infrastruktur  jaringan irigasi  kurang  tegas  kepada  masyarakat  setempat  untuk  tidak  merusak fasilitas, kemudian pada kegiatan normalisasi irigasi tersebut dari Pemerintah Desa  masih  ada  yang  belum  melakukan  pengawasan  hal  ini  terjadi  karena belum  ada  gerakan  untuk  ikut  serta  mengawasi  pelaksanaan  tersebut.  Pada indikator proses pengawasan disini belum tepat.

## 8. Ketepatan Sasaran
Untuk  melihat  program  yang  dijalankan  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum dan  Penataan  Ruang  dalam  pengelolaan  irigasi  ini  maka  terdapat  indikator adanya  perintah  yang  jelas  yaitu  berupa  peraturan  sebagai  tujuan  utama diadakannya program tersebut, selanjutnya adalah perencanaan yang matang agar  dalam  pelaksanaannya  dapat  berjalan  lancar  dan  sesuai  rencana  dan perintah,  dan  melihat  dari  kepuasan  masyarakat  terhadap  program  yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR tersebut.
a. Perintah yang jelas
Hasil  wawancara  dari  beberapa  informan  antara  pihak  Pemerintah  dan masyarakat  adanya  perbedaan  pendapat  mengenai  indikator  ini  dari  pihak Pemerintah yaitu Kepala Dinas, Kepala Bidang SDA, Kepala Seksi Perencanaan dan  Camat  Pakisjaya  bahwa  sudah  sesuai  hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya peraturan  daerah  sehingga  program  pengembangan  dan  pengelolaan  jaringan irigasi ada, sedangkan dari pihak masyarakat, petani, dan gabungan kelompok tani  bahwa  perintah  yang  jelas  belum  tepat  dikarenakan  belum  adanya informasi mengenai program yang dilakukan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  Ruang  Kabupaten  Karawang.  Hasil  observasi  oleh  peneliti dilapangan yaitu belum ada sosialisasi mengenai program pengembangan dan pengelolaan  jaringan  irigasi  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  PUPR  tersebut sehingga  dalam  peraturan  yang  mencakup  irigasi  masyarakat  belum mengetahui.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  maka  dapat  dipahami bahwa  masyarakat  belum  mengetahui  secara  rinci  mengenai  peraturan tersebut  dan  masyarakat  belum  mengetahui  program  yang  dijalankan  oleh Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Karawang  mengenai jaringan irigasi ini. Seharusnya ada komunikasi atau pendampingan bagi para petani untuk mengetahui sasaran dari program tersebut. Program pun perlu di sosialisasikan  kepada  masyarakat.  Pada  indikator  perintah  yang  jelas  ini belum  tepat,  dikarenakan  masyarakat  tidak  mengetahui  program  yang
dilaksanakan  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten Karawang yang berkaitan dengan jaringan irigasi.

## b. Perencanaan yang matang
Dari  beberapa  hasil  wawancara  dengan  informan    terdapat  perbedaan pendapat  antara  pihak  Pemerintah  dan  kalangan  masyarakat.  Hasil wawancara oleh Kepala Dinas, Kepala Bidang SDA, Kepala Seksi Perencanaan dan  Camat  Pakisjaya  pada  indikator  perencanaan  yang  matang  sudah  tepat hal  ini  dapat  dilihat  setiap  kegiatan  yang  dilakukan  dilihat  dari  tingkat kerusakannya,  adanya  masukan  dari  tingkat  musrenbang  kecamatan  dan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan sedangkan dari pihak masyarakat,  gapoktan,  dan  petani  berpendapat  bahwa  perencanaan  yang matang  belum  tepat  karena  aspirasi  yang  diajukan  saat  ini  belum  cepat tanggap  untuk  direalisasikan  dan  hanya  melihat  dari  tingkat  kepentingannya saja.  Berdasarkan  hasil  observasi  yang  diamati  peneliti  bahwa  proses perencanaan  diseluruh  Desa  yang  ada  di  Kecamatan  Pakisjaya  belum dilakukan  sepenuhnya,  tidak  rutin  dalam  tiap  tahun  sehingga  masyarakat tidak dapat mengusulkannya ke setiap Desa.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  bahwa  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Karawang  memilih  rencana  agar matang  dengan  menyeleksi  apa  saja  yang  menjadi  urgensi  untuk  ditindak lanjuti. Adanya usulan-usulan dari masyarakat belum dilakukan dengan baik. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  Musrenbang  Kecamatan  Pakisjaya  yang  masuk  ke Dinas  tetapi  hanya  beberapa  yang  dilakukan  karena  hanya  melihat  dari tingkat  urgensinya  saja  tidak  merencanakan  apa  yang  seharusnya  tepat sasaran dalam program ini agar tidak terjadi kekeringan terus-menerus. Pada indikator perencanaan yang matang ini belum tepat sasaran.
c. Kepuasan masyarakat
Berdasarkan  hasil  wawancara  beberapa  informan  tersebut  adanya perbandingan  oleh  Kepala  Dinas,  Kepala  Bidang  SDA,  dan  Kepala  Seksi Perencanaan berpendapat selama ini sudah terpenuhi karena sering dilakukan kegiatan-kegiatan untuk menunjang kebutuhan air bagi petani sedangkan dari
Camat  Pakisjaya,  masyarakat,  Gapoktan,  dan  petani  berpendapat  bahwa belum  terpenuhi  karena  masih  ada  beberapa  kegiatan  program  yang  belum dilakukan  dengan  merata  di  Desa  yang  ada  di  Kecamatan  Pakisjaya. Berdasarkan observasi dilapangan yang diamati oleh peneliti bahwa masih ada petani  yang  mengeluh  karena  kekurangan  air  dan  pembangunan  irigasi  yang kurang  memadai,  infrastruktur  jaringan  irigasi  tidak  terawatt  dengan  baik sehingga  hal  tersebut  menjadi  tanggungjawab  pemerintah  setempat  baik  di Kecamatan maupun Desa.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  maka  dapat  dipahami kepuasan  masyarakat  Kecamatan  Pakisjaya  belum  terpenuhi  kebutuhan airnya, hal ini dapat dilihat dari belum meratanya air yang masuk di beberapa Desa  Kecamatan  Pakisjaya.  Adanya  program  pengembangan  dan  pengelolaan jaringan  irigasi  ini  untuk  memberikan  dampak  positif  untuk  masyarakat, terutama  untuk  kebutuhan  Petani.  Namun,  saat  ini  pihak  pengelola menjadikan  air  irigasi  untuk  diperjual  belikan  kepada  swasta  seperti  PDAM. Sehingga  sasaran  tersebut  berubah  fungsi  bukan  untuk  kebutuhan  petani. Sehingga  untuk  masyarakat  dan  petani  di  Kecamatan  Pakisjaya  belum terpenuhi kebutuhan airmya dikarenakan air tidak sampai ke hilir. Air irigasi yang  tidak  merata  ini  terjadi  karena  pengelolaan  pada  pintu  airnya  kurang maksimal.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa efektivitas program pengembangan  dan  pengelolaan  jaringan  irigasi  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum dan  Penataan  Ruang  di  Kecamatan  Pakisjaya  Kabupaten  Karawang  memiliki kemampuan  untuk  mencapai  efektivitas  pada  program  pengelolaan  dan pengembangan  jaringan  irigasi  yaitu  belum  efektif.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari indikator  dari  setiap  dimensi  pada  teori  yang  digunakan  ada  beberapa  yang belum tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriani, & dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.
Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu
BERSEKANEWSs.id. (2019, September 4). Ratusan Hektar Sawah Di Pakisjaya Karawang Kekeringan, Ini Penyebabnya . Retrieved Januari 13, 2021, from bersekanews.id: https://bersekanews.id/karawang/ratusan-hektar- sawah-di-pakisjaya-karawang-kekeringan-ini-penyebabnya.aspx
Kordi  K.,  M.  G.  H.  &  Tancung,  A.  B.,  (2007). Pengelolaan  Kualitas  Air. 1st  ed. Jakarta: PT Rineka Cipta.
LISTYANINGTYAS, E. F. F. (2012). Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi Kasus di KPP Tulungagung). Jurnal Akuntansi AKUNESA , 1 (1).
Makmur.,  (2015). Efektivitas  Kebijakan  Kelembagaan  Pengawasan. 2nd  ed. Bandung: PT Refika Aditama.
Sugiyono, (2020). Metode Penelitian Kualitatif. 3 ed. Bandung: Alfabeta.
Wibowo.  (2018). Tesis. Retrieved  Mei  13,  2020,  from  iptek.its.ac.id: http://iptek.its.ac.id/index.php/jats/article/download/2793/2754

## Dinas PUPR Kabupaten Karawang
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang  Nomor  2  Tahun  2013  Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah