## PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN POLITICAL CONNECTION TERHADAP TAX AVOIDANCE DAN DAMPAKNYA PADA NILAI
PERUSAHAAN
FELICIA KATRIN PHIE SUWANDI NG 1

## UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

## ABSTRACT
This  study  aims  to  investigate  the  influence  of  corporate  governance  and political  connection  to  tax  avoidance,  and  its  impact  on  value  of  firm.  The population  used  is  all  companies  listed  on  the  Indonesia  Stock  Exchange  (IDX) with  the  study  period  2015-2017.  The  sample  size  is  102  companies  per  year, selected  by  purposive  sampling  method.  This  study  uses  documentary  data, namely  annual  reports  and  financial reports.  Path  analysis  was  used to analyze data and hypothesis test of mediation was done by sobel test. The results of this study indicate that corporate governance has a negative and significant influence on  tax  avoidance,  while  the  political  connection  has  a  positive  and  significant effect on tax avoidance. Tax avoidance has a negative and significant influence on firm value. The implications of this research are companies with high levels of corporate  governance  practices  that  have  better  controls,  thus  reducing  tax avoidance. While the relationship of political connection encourage companies to act more aggressively in tax avoidance action. Tax avoidance conducted by the company shows the practice of tax avoidance so as to lower the level of investor confidence in investing its capital that impact on the decline in corporate value. Keywords: Firm Value, Tax Avoidance, Corporate Governance

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menginvestigasi  pengaruh  tata  kelola perusahaan  dan  koneksi  politik  terhadap  penghindaran  pajak  dan  dampaknya pada  nilai  perusahaan.  Populasi  yang  digunakan  adalah  seluruh  perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015-2017. Sampel dalam penelitian  ini  berjumlah  102  perusahaan  yang  dipilih  dengan  menggunakan metode purposive  sampling. Penelitian  ini  menggunakan  data  dokumenter, seperti  laporan  tahunan  dan  laporan  keuangan.  Pengujian  hipotesis  dilakukan dengan  menggunakan  analisis  jalur  dan  pengujian  sobel.  Hasil  penelitian mengindikasikan  bahwa  tata  kelola  perusahaan  memiliki  pengaruh  negatif  dan signifikan terhadap penghindaran pajak, koneksi politik memiliki pengaruh positif dan  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak,  sedangkan  penghindaran  pajak memiliki  pengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  nilai  perusahaan.  Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat praktik tata kelola perusahaan  yang  tinggi  akan  memiliki  tingkat  pengendalian  yang  baik  untuk mengurangi tindakan penghindaran pajak. Sedangkan perusahaan yang memiliki koneksi  politik  yang  tinggi  cenderung  melakukan  tindakan  penghindaran  pajak yang  pada  akhirnya  dapat  mengurangi  kepercayaan  investor  sehingga  nilai perusahaan cenderung menurun.
Kata-kata  Kunci:  Nilai  Perusahaan,  Penghindaran  Pajak,  Tata  Kelola Perusahaan

## 1.  PENDAHULUAN
Perusahaan  dalam  kegiatan  bisnisnya  memiliki  tujuan  untuk  dapat meningkatkan  nilai  perusahaan  dalam  setiap  periodenya,  yang  akan  tercermin dari  harga  sahamnya.  Peningkatan  nilai  perusahaan  yang  tinggi  merupakan tujuan  jangka  panjang  perusahaan  dan  akan  berdampak  kepada  kemakmuran pemilik  perusahaan  atau  pemegang  saham  (Wahyudi  dan  Pawestri,  2006). Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan,  seperti  dengan  memperhatikan  kebijakan  ESG  ( Environmental, Social,  dan  Governance ),  menjaga  komunikasi  dan  keterbukaan  terhadap pemegang  saham,  serta  dengan  melakukan  pengelolaan  beban  pajak  secara bijak.
Perkembangan  harga  saham  di  Indonesia  terus  meningkat  seiring  dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Hal ini tercermin dari peningkatan Indeks Harga  Saham  Gabungan  (IHSG)  Indonesia  yang  terus  meningkat  setiap tahunnya. Nilai IHSG Indonesia pada akhir tahun 2015 sebesar 4593. Pada akhir tahun 2016 nilai IHSG meningkat sebesar 15,31% menjadi 5296, dan pada tahun 2017 nilai IHSG meningkat sebesar 19,96% menjadi 6355 ( www.ihsg-idx.com ). Peningkatan IHSG Indonesia ini diiringi juga dengan peningkatan penerimaan pajak  negara.  Berdasarkan  data  realisasi  penerimaan  pajak  pemerintah  negara Indonesia  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya.  Pada  tahun  2014  total penerimaan pajak sebesar Rp1.146,8 T; pada tahun 2015 total penerimaan pajak sebesar Rp1.240 T; pada tahun 2016 total penerimaan pajak sebesar Rp1.539,1 T;  dan  pada  tahun  2017  total  penerimaan  pajak  sebesar  Rp1.495,8  T ( www.pajak.go.id ). Realisasi penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya, tetapi efektivitas  penerimaan  pajak  menurun.  Hal  ini  terjadi  akibat  tidak  terpenuhinya target  penerimaan  pajak  negara  setiap  tahunnya.  Penurunan  efektivitas penerimaan pajak ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran dan minat wajib pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya,  serta  banyaknya  upaya yang dilakukan perusahaan dalam melakukan tindakan tax avoidance . Fenomena penghindaran pajak yang terjadi, yaitu mengenai paradise papers . Dalam  kasus  ini  terungkap  rahasia  keuangan  yang  mengindikasikan  perilaku tidak  terbuka,  tidak  etis,  atau  tidak  patut  dari  para  pejabat  publik  dunia,  politisi, dan  kalangan  super  kaya.  Laporan International  Consortium  of  Investigative Journalists (ICIJ) menjelaskan bagaimana para pejabat, politisi, dan kaum super kaya  menyembunyikan  kekayaannya  melalui  pendirian  perusahaan shell company di  negara-negara  surga  pajak  ( www.liputan6.com ).  Terbongkarnya berbagai  laporan  ini  menunjukkan  bahwa  peraturan  yang  ada  belum  bisa mencakup  segala  bentuk  usaha  dan  bisnis  yang  terjadi  dan  masih  memiliki banyak  celah  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  perusahaan  dalam  melakukan tindakan tax avoidance .
Dari  kasus  inilah  pemerintah  melihat  bahwa  diperlukan  sebuah  tindakan pencegahan  dalam  rangka  mengurangi  kecenderungan  perusahaan  untuk melakukan tindakan tax avoidance . Salah satu tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu melalui penerapan good corporate governance. Good  corporate  governance yang  sudah  mulai  diterapkan  di  Indonesia,  dapat menjalankan  fungsi  pengawasan  terhadap  setiap  keputusan  yang  diambil  oleh manajemen.  Pengungkapan corporate  governance yang  dilakukan  perusahaan mengindikasikan tingkat kepatuhan dan juga meningkatkan keyakinan pengguna laporan  keuangan  bahwa  laporan  keuangan  yang  disajikan  transparan,  akurat dan tidak menyesatkan.
Pada  ASEAN Corporate  Governance  Scorecard ,  ada  lima  tolak  ukur  yang menentukan  tingkat  penerapan corporate  governance perusahaan  yaitu terpenuhinya  hak  pemegang  saham,  adanya  perlakuan  yang  adil  kepada pemegang  saham,  adanya  kepastian  hak-hak  dan  juga  perlindungan kepentingan stakeholders, laporan  keuangan  yang  transparan,  dan  tanggung jawab  dewan.  Tanggung  jawab  dewan  berperan  dalam  melakukan  fungsi pengawasan  terhadap  pengelolaan  perusahaan,  mewajibkan  terlaksananya akuntabilitas,  serta  menjalankan  fungsi  untuk  memperkuat  citra  perusahaan  di mata masyarakat dan para pemegang saham. Komite audit juga beperan dalam memastikan  bahwa  laporan  keuangan  yang  dibuat  oleh  manajemen  telah memberikan  gambaran yang  sebenarnya, memastikan  bahwa  perusahaan  telah dijalankan  sesuai  undang-undang  dan  peraturan  yang  berlaku,  melaksanakan usahanya  dengan  beretika,  melaksanakan  pengawasannya  secara  efektif terhadap  benturan  kepentingan  dan  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  karyawan perusahaan.  Sehingga  tingginya  pengawasan  perusahaan  oleh  dewan  dan adanya komite audit akan memperkecil kemungkinan dilakukannya penghindaran pajak oleh perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014) menunjukkan bahwa  penerapan corporate  governance dalam  perusahaan  dapat  mencegah perusahaan  melakukan  tindakan  yang  agresif  dalam  pengelolaan  beban  pajak perusahaan. Corporate  governance memiliki  peran  dalam  upaya  meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang ada. Namun, hal ini belum cukup kuat  untuk  mencegah  perusahaan  melakukan  tindakan tax  avoidance. Penurunan  efektivitas  pemungutan  pajak  dari  tahun  ke  tahun  tetap  terjadi meskipun good corporate governance telah diterapkan.
Salah satu faktor yang mendorong perusahaan untuk bertindak lebih agresif dalam  melakukan  tindakan tax  avoidance adalah  adanya  unsur political connection yang  dimiliki  perusahaan. Political  connection yang  dimaksud  dalam hal  ini  adalah  adanya  anggota  dewan  direksi  atau  dewan  komisaris  yang merupakan  anggota  parlemen  ataupun  partai  politik  yang  memilki  kedekatan dengan  pemerintah. Political  connection yang  dimiliki  oleh  jajaran  dewan komisaris  maupun  dewan  direksi  menjadi  tameng  bagi  perusahaan  ketika melakukan tindakan tax avoidance . Political connection yang dimiliki perusahaan akan  memudahkan  perusahaan  untuk  memperoleh  sumber  dana  dari  pihak ketiga  karena  adanya  pihak  pemerintah  yang  merupakan  pemegang  saham  di perusahaan.  Perusahaan  dengan political  connection akan  lebih  berani melakukan upaya minimalisasi pajaknya karena risiko untuk diperiksa akan lebih rendah bahkan tidak akan mengalami pemeriksaan oleh badan pemeriksa pajak (Kim dan Zhang, 2013).
Penelitian  ini  mempertimbangkan  penggunaan tax  avoidance sebagai variabel  mediasi  karena  para  pelaku  bisnis  di  Indonesia  cenderung  merupakan seorang  politisi,  sehingga  perusahaan  memiliki  hubungan political  connection yang  mendorong  perusahaan  untuk  melakukkan  tindakan tax  avoidance yang lebih  agresif  dibandingkan  dengan  perusahaan  yang  tidak  memiliki  hubungan political  connection ( www.nasional.kontan.co.id ).  Tindakan tax  avoidance yang terlalu agresif yang dilakukan perusahaan akan menimbulkan kerugian bagi para stakeholder di  luar  perusahaan,  khususnya  pemerintah  dan  masyarakat.  Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan corporate governance yang akan mengontrol perusahaan dalam menjalankan tata kelolanya, termasuk dalam pengelolaan perpajakan.
Pengungkapan corporate  governance yang  dilakukan  perusahaan  akan mengindikasikan  tingkat  kepatuhan  perusahaan  terhadap  ketentuan  yang berlaku,  meningkatkan  keyakinan  masyarakat  bahwa  perusahaan  telah memenuhi  tanggung  jawabnya  terhadap  seluruh stakeholder perusahaan,  dan meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan yang  disajikan  transparan,  akurat  dan  tidak  menyesatkan,  sehingga  akan memberikan  dampak  pada  kepercayaan  dan  juga  minat  masyarakat  terhadap saham perusahaan.

## 2.  LANDASAN TEORI

## Teori Stakeholder
Perkembangan  bisnis  di  era  modern  menuntut  perusahaan  untuk  lebih memerhatikan  seluruh  pemangku  kepentingan  yang  ada  dan  tidak  terbatas hanya  kepada  pemegang  saham.  Hal  ini  selain  merupakan  tuntutan  etis,  juga diharapkan  mendatangkan  manfaat  ekonomis  dan  menjaga  keberlangsungan bisnis perusahaan. Dari perspektif hubungan antara perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan inilah, teori stakeholder kemudian dikembangkan. Donaldson  dan  Preston  (1995)  mengemukakan  bahwa stakeholder  theory memberikan  pandangan  bahwa  perusahaan  sebagai  suatu  kumpulan  kontrak dengan memasukkan investor dan non-investor sebagai stakeholder perusahaan.  Teori stakeholder menyatakan  bahwa  dalam  tata  kelola perusahaan,  direksi  atau  pengelola  harus  memperhatikan  pihak-pihak  atau kelompok-kelompok  yang  lebih  luas  daripada  pemegang  saham  atau  pemilik modal.  Teori  ini  menekankan  bahwa  penting  bagi  perusahaan  untuk mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan dan kegiatan operasi perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan bukan semata-mata  menjalankan  operasional  perusahaan  untuk  kepentingan  pribadi, melainkan juga memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder . Harrison  dan  Wicks  (2013)  berpendapat  bahwa  perusahaan  yang  membuat stakeholder mereka  lebih  baik  akan  menjadi  perusahaan  yang  mampu mempertahankan  dukungan  dan  partisipasi  para stakeholder dan  akan berkembang  dari  waktu  ke  waktu.  Dengan  demikian,  perusahaan  yang memperhatikan  kepentingan stakeholder akan  menciptakan  nilai  bagi perusahaan.  Dalam  rangka  penciptaan  nilai  perusahaan, stakeholder memerlukan  pengungkapan  informasi  yang  lengkap,  relevan,  akurat  dan  tepat waktu mengenai perusahaan sehingga dapat memberikan kontribusi langsung di dalam  menentukan  berbagai  tindakan  yang  bisa  dijadikan  sebagai  bahan pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan.

## Teori Agensi
Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori keagenan  ( agency  theory )  bahwa  perusahaan  merupakan  kumpulan  kontrak ( nexus of contract ) antara pemilik sumber daya ekonomis (prinsipal) dan manajer (agen)  yang  mengurus  penggunaan  dan  pengendalian  sumber  daya  tersebut. Hubungan  keagenan  sebagai  suatu  kontrak  di  mana  satu  orang  atau  lebih (prinsipal)  meminta  pihak  lainnya  (agen)  untuk  melaksanakan  sejumlah pekerjaan  atas  nama  prinsipal  yang  melibatkan  pendelegasian  beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Jika kedua pihak terlibat dalam kontrak  tersebut  berusaha  untuk  memaksimalkan  utilitas  mereka  maka  ada kemungkinan bahwa agen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan terbaik
prinsipal.  Dengan  tujuan  memotivasi  agen  maka  prinsipal  merancang  kontrak sedemikian  rupa  sehingga  mampu  mengakomodasi  kepentingan  pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan.
Menurut  Meisser et  al .  (2006)  hubungan  keagenan  ini  mengakibatkan  dua permasalahan yaitu: (a) terjadinya asimetri informasi ( information asymmetry) , di mana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan  yang  sebenarnya  dan  posisi  operasi  entitas  dari  pemilik;  dan  (b) terjadinya  konflik  kepentingan  ( conflict  of  interest )  akibat  ketidaksamaan  tujuan, di  mana  manajemen  tidak  selalu  bertindak  sesuai  dengan  kepentingan  pemilik. Masalah  keagenan  yang  merupakan  akibat  dari  perilaku  manajer  yang  tidak sesuai  dengan  kepentingan  prinsipal  akan  menimbulkan  biaya  yang  harus ditanggung oleh prinsipal, biaya ini disebut biaya keagenan.

## Nilai Perusahaan
Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan  yang  sering  dikaitkan  dengan  harga  saham  (Sujoko  dan Soebiantoro,  2007).  Nilai  perusahaan  didefinisikan  sebagai  nilai  pasar  yang tercermin  dari  harga  saham.  Nilai  perusahaan  dapat  memberikan  kemakmuran pemegang  saham  secara  maksimum  apabila  harga  saham  perusahaan meningkat.  Semakin  tinggi  harga  saham,  maka  semakin  tinggi  kemakmuran pemegang  saham.  Nilai  perusahaan  yang  tinggi  akan  membuat  pasar  percaya pada kinerja perusahaan saat ini dan prospek perusahaan di masa depan. Pihak manajemen perusahaan harus mampu menjalankan tata kelola perusahaan yang baik sehingga kepercayaan investor dapat meningkat dan secara jangka panjang mampu menciptakan nilai perusahaan (Ng dan Daromes, 2016). Oleh karena itu, pencapaian  nilai  perusahaan  sangat  penting  karena  merupakan  tujuan  jangka panjang suatu perusahaan.
Jensen  dan  Meckling  (1976)  menyatakan  bahwa  perusahaan  dalam mengoperasikan  aktivitas  perusahaan  yaitu  memadukan  keterbatasan  kondisi- kondisi yang relevan dengan mempertimbangkan output dan input dengan tujuan untuk  memaksimalkan  keuntungan  atau  nilai  perusahaan.  Oleh  karena  itu, Jensen dan Meckling dalam pembahasan theory of the firm yang pada prinsipnya adalah  suatu  proses  untuk  memaksimalkan  keuntungan  atau  memaksimalkan nilai  perusahaan  dengan  mempertimbangkan  perilaku  manajerial,  biaya keagenan,  dan  struktur  kepemilikan  dalam  perusahaan.  Dalam  hal  ini dilakukannya  perencanaan  pajak  dalam  rangka  meminimalkan  biaya  guna meningkatkan nilai perusahaan.

## Tax Avoidance
Tax  avoidance adalah  upaya  penghindaran  pajak  yang  dilakukan  secara legal  dan  aman  bagi  wajib  pajak  karena  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan perpajakan,  di  mana  metode  dan  teknik  yang  digunakan  cenderung memanfaatkan kelemahan ( grey area ) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan  perpajakan,  untuk  memperkecil  jumlah  pajak  yang  terutang  (Pohan, 2013). Tax  avoidance dianggap  sebagai  aktivitas  untuk  mentransfer kesejahteraan  dari  negara  kepada  pemegang  saham  (Kim et  al .,  2010).  Dalam usaha  memaksimalkan  nilai  perusahaan,  kemungkinan  manajemen  akan berhadapan dengan munculnya agency problem yaitu konflik kepentingan antara manajer  dengan  pemegang  saham,  di  mana  masing-masing  pihak  hanya mementingkan  kepentingan  pribadi  saja.  Bagi  investor  sebagai  prinsipal  yang
telah  menempatkan  dananya  kepada  perusahaan  akan  melakukan  penilaian yang  rendah  kepada  perusahaan  jika  diketahui  melakukan  penghindaran  pajak ( tax  avoidance )  dengan  cara  menarik  dana  yang  sudah  ditempatkan  pada perusahaan  tersebut  (Simarmata,  2014).  Dalam  konteks  perusahaan, penghindaran  pajak  ini  sengaja  dilakukan  oleh  perusahaan  dalam  rangka memperkecil  besarnya  tingkat  pembayaran  pajak  yang  harus  dilakukan  dan meningkatkan cash  flow perusahaan.  Seperti  disebutkan  oleh  Budiman  dan Setiyono (2012), menyatakan bahwa manfaat dari adanya tax avoidance adalah untuk  memperbesar tax  saving yang  berpotensi  mengurangi  pembayaran  pajak sehingga akan menaikkan cash flow .

## Corporate Governance
Komite  Nasional  Kebijakan Governance (KNKG)  mendefinisikan corporate governance sebagai  suatu  proses  dan  standar  yang  digunakan  oleh  organ perusahaan  guna  memberikan  nilai  tambah  pada  perusahaan  secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan  kepentingan stakeholders lainnya,  berlandaskan  peraturan perundang-undangan  dan  norma  yang  berlaku. Corporate  governance didefinisikan sebagai kumpulan mekanisme yang diadopsi oleh suatu organisasi untuk  mencegah  atau  menghalangi  manajemen  untuk  melakukan  sesuatu  yang menguntungkan  diri  sendiri  serta  yang  berpotensi  merugikan  kesejahteraan shareholders dan stakeholders (Larcker dan Tayan, 2011). Menurut  ASEAN Coporate  Governance  Scorecard (2014)  terdapat  2  (dua) mekanisme penilaian corporate governance pada perusahaan:
1.  Tahap 1, terdiri dari lima bagian utama yang berhubungan dengan organisasi untuk  kerjasama  ekonomi  dan  prinsip-prinsip  pembangunan.  Lima  bagian utama ini antara lain:
a.  Hak pemegang saham Kerangka corporate  governance harus  melindungi  dan  memfasilitasi penggunaan hak-hak pemegang saham. Hak-hak tersebut meliputi hak-hak dasar pemegang saham, yaitu hak untuk: (1) menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan, (2) mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya,  (3)  memperoleh  informasi  yang  relevan  tentang  perusahaan secara berkala dan teratur, (4) ikut berperan dan memberikan suara dalam rapat  umum  pemegang  sahan  (RUPS),  (5)  memilih  anggota  dewan komisaris  dan  direksi,  serta  (6)  memperoleh  pembagian  keuntungan perusahaan.
b.  Perlakuan yang adil ( Equitable Treatment ) Kerangka corporate  governance harus  memastikan  persamaan perlakuan  bagi  seluruh  pemegang  saham,  termasuk  pemegang  saham minoritas dan asing. Semua pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk  memperoleh  penggantian  kembali  efektif  atas  pelanggaran  hak-hak mereka.
c.  Peran stakeholder ( Role of Stakeholder )
Kerangka corporate  governance harus  mengakui  hak-hak stakeholder yang  ditetapkan  oleh  hukum  dan  mendorong  kerja  sama  aktif  antara perusahaan  dan stakeholder dalam  menciptakan  kemakmuran,  pekerjaan, dan perusahaan yang memiliki sustainable .
d.  Pengungkapan dan transparansi ( Disclosure and Transparency )
Kerangka corporate governance harus memastikan bahwa pengungkapan  yang  tepat  waktu  dan  akurat  telah  dibuat  atas  semua  hal yang material menyangkut perusahaan. Informasi yang diungkapkan harus disusun,  diaudit,  dan  disajikan  sesuai  dengan  standar  yang  berkualitas tinggi.
e.  Tanggung jawab dewan ( Responsibility of the Board ) Kerangka corporate  governance harus  memastikan  pedoman  strategis perusahaan,  pemantauan  yang  efektif  terhadap  perusahaan  dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan yang harus  dimiliki  oleh  dewan  beserta  kewajiban-kewajiban  profesionalnya kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya.
2.  Tahap 2, terdiri atas dua bagian tambahan, yaitu:
a.  Bonus
b.  Hukuman ( Penalty )

## Political Connection
Faccio  (2006)  menjelaskan  bahwa  perusahaan  dianggap  memiliki  koneksi secara  politik  jika  setidaknya  salah  satu  pemegang  saham  yang  besar (seseorang  yang  mengendalikan  setidaknya  10%  dari  total  saham  dengan  hak suara)  atau  salah  satu  pimpinan  perusahaan  (CEO,  presiden,  wakil  presiden, ketua  atau  sekretaris)  adalah  anggota  parlemen,  menteri,  atau  orang  yang berkaitan  erat  dengan  politikus  atas  atau  partai  politik. Political  connection juga dapat dilihat dari ada atau tidaknya kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan.
Gomez  dan  Jomo  (1997);  Johnson  dan  Mitton  (2003)  dalam  Faccio  (2006) menjelaskan hubungan dekat yang dimaksud meliputi :
1.  Perusahaan  yang top  executive atau  pemegang  saham  utama  memiliki hubungan  pertemanan  dengan  kepala  negara,  menteri  atau  anggota parlemen.
2.  Koneksi  dengan  pejabat  yang  pernah  menjabat  sebagai  kepala  negara  atau perdana menteri pada periode sebelumnya.
3.  Perusahaan yang top executive atau pemegang saham utama terlibat secara langsung dalam dunia politik.
Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan  yang  sering  dikaitkan  dengan  harga  saham  (Sujoko  dan Soebiantoro,  2007).  Nilai  perusahaan  yang  tinggi  akan  meningkatkan kepercayaan  pasar  terhadap  kinerja  perusahaan  saat  ini  dan  prospek perusahaan  di  masa  depan.  Oleh  karena  itu,  pencapaian  nilai  perusahaan sangat penting karena merupakan tujuan jangka panjang suatu perusahaan. Hal ini  berdampak  kepada  investor  dan  calon  investor  untuk  mengambil  keputusan apakah  ingin  menginvestasikan  modalnya  kepada  perusahaan  (Ilmiani  dan Sutrisno, 2013).
Tujuan  utama  perusahaan  adalah  untuk  beroperasi  secara  jangka  panjang dan  memperoleh  kepercayaan  publik  dan  investor.  Pada  umumnya  perusahaan akan  menyusun  strategi  dan  kemudian  mengeluarkan  kebijakan  yang  akan mendorong  pemaksimalan  laba  perusahaan.  Salah  satu  hal  yang  dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melalui tindakan penghindaran pajak ( tax avoidance). Namun, kegiatan ini menjadi suatu pertanyaan apakah kegiatan ini  memiliki  tujuan  bisnis  yang  dapat  merugikan  para stakeholder, khususnya
pemerintah  dan  masyarakat  karena  aktivitas  ini  lama-lama  mengarah  kepada tindakan tax avoidance yang terlalu agresif.
Menurut  Donaldson  dan  Preston  (1995) stakeholder  theory memberikan pandangan  bahwa  dalam  tata  kelola  perusahaan,  direksi  atau  pengelola  harus memperhatikan  pihak-pihak  atau  kelompok-kelompok  yang  lebih  luas  daripada pemegang  saham  atau  pemilik  modal.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa perusahaan  bukan  semata-mata  menjalankan  operasional  perusahaan  untuk kepentingan  pribadi,  melainkan  juga  memperhatikan  kepentingan  seluruh stakeholder yang  akan  mendatangkan  manfaat  ekonomis  dan  menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan.
Perusahaan  yang  melakukan tax  avoidance akan  menimbulkan  masalah keagenan  yang  terjadi  antara  pemerintah  sebagai  prinsipal  dan  perusahaan sebagai agen, yaitu : (a) terjadinya asimetri informasi ( information asymmetry) , di mana perusahaan secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan  yang  sebenarnya  dan  posisi  operasi  entitas  dari  pemilik  sehingga cenderung  untuk  memanfaatkan  asimetri  ini  dalam  melakukan  penghindaran pajak,  dan  (b)  terjadinya  konflik  kepentingan  ( conflict  of  interest )  akibat ketidaksamaan tujuan, di mana perusahaan tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan  pemerintah.  Perusahaan  memiliki  kepentingan  untuk  memperoleh laba  sebesar-besarnya  dan  membayar  seminimal  mungkin  pajak  sedangkan pemerintah mengharapkan penerimaan pajak sebesar-besarnya dari perusahaan (Meisser et al ., 2006).
Untuk  itu  pemerintah  menerapkan  suatu  mekanisme corporate  governance yang  memiliki  peranan  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  perilaku manajer.  Adanya corporate  governance akan  mengatasi  asimetri  informasi  dan juga  perbedaan  kepentingan  antara  prinsipal  (pemerintah)  dan  agen (perusahaan). Pengungkapan corporate governance yang dilakukan perusahaan mengindikasikan tingkat kepatuhan dan juga meningkatkan keyakinan pengguna laporan  keuangan  bahwa  laporan  keuangan  yang  disajikan  transparan,  akurat dan  tidak  menyesatkan.  Perusahaan  dengan corporate  governance yang  baik akan  selalu  memprioritaskan  kebijakan  yang  dapat  memberikan  manfaat  bagi keberlangsungan  perusahaan.  Kecil  kemungkinan  kegiatan tax  avoidance dilakukan  pada  perusahaan  yang  menerapkan corporate  governance yang  baik karena  perusahaan  harus  mempertahankan  kepercayaan  dan  juga  nilai perusahaan.
Namun,  terdapat  faktor  lain  yang  mendorong  perusahaan  untuk  bertindak agresif  dalam  melakukan  tindakan tax  avoidance . Political  connection yang dimiliki perusahaan mengindikasikan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh  perusahaan.  Perusahaan  dengan political  connection memiliki  beberapa keuntungan  jika  dibandingkan  dengan  perusahaan  tanpa political  connection . Perusahaan  yang  memiliki political  connection akan  mendapatkan  kemudahan dalam  mendapatkan  dana  bantuan  atau  talangan  dari  pemerintah  dan  dapat dengan  mudah  memenangkan  tender  pemerintah.  Selain  itu,  perusahaan dengan political  connection juga  memiliki power untuk  menutupi  perbuatan- perbuatan menyimpang yang mereka lakukan. Adanya political connection yang dimiliki  perusahaan  akan  membuat  perusahaan  menjadi  lebih  berani  dalam pengelolaan pajaknya, dalam hal ini penghindaran pajak ( tax avoidance ). Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  disusun  kerangka  pemikiran  teoritis yang menyatakan hubungan antar variabel sebagai berikut:

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoretis
Berdasarkan  pemikiran  teoretis  di  atas,  maka  hipotesis  dalam  penelitian  ini adalah:
H 1 : Corporate governance memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance. H 2 : Political connection memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance. H 3 : Tax avoidance berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. H 4 : Tax  avoidance memediasi  pengaruh corporate  governance terhadap  nilai perusahaan.
H 5 : Tax  avoidance memediasi  pengaruh political  connection terhadap  nilai perusahaan.

## 3.  METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  perusahaan  non-keuangan  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  selama  periode  2015-2017.  Data  yang diperlukan  adalah  laporan  keuangan  dan  laporan  tahunan  ( annual  report )  yang diterbitkan oleh perusahaan untuk tahun 2015-2017.
Sampel  adalah  bagian  dari  populasi  yang  dinilai  dapat  mewakili karakteristiknya.  Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dipilih  dengan menggunakan  metode purposive  sampling. Kriteria-kriteria  untuk  menentukan sampel penelitian adalah sebagai berikut:
1.  Perusahaan non-keuangan yang secara terus-menerus terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2017 dan tidak mengalami delisting .
2.  Perusahaan  non-keuangan  yang  menerbitkan  laporan  keuangan  secara lengkap serta dalam mata uang rupiah selama periode 2015-2017.
3.  Laporan  memiliki  informasi  yang  dibutuhkan  mengenai  data  yang berhubungan  dengan  variabel  yang  akan  diteliti, seperti  pengungkapan good corporate governance , political connection, dan nilai perusahaan.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  dokumenter, yaitu  data  yang  disajikan  dalam  bentuk  laporan  tahunan  perusahaan  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  dalam  periode  2015-2017.  Sumber  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang  diperoleh  secara  tidak  langsung  melalui  media  perantara  yang  diperoleh dan  dicatat  oleh  pihak  lain.  Sumber  data  berasal  dari  Pusat  Referensi  Pasar Modal Bursa Efek Indonesia ( www.idx.co.id ) selama tahun 2015-2017.
H 4 H₅ H 2 1 H 1 H 3 H 5 Political Connection Corporate Governance
Tax Avoidance
Nilai
Perusahaan

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Nilai Perusahaan
Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan  yang  sering  dikaitkan  dengan  harga  saham  (Sujoko  dan Soebiantoro,  2007).  Harga  saham  yang  tinggi  membuat  nilai  perusahaan  juga tinggi,  dan  semakin  tinggi  nilai  perusahaan  maka  menunjukkan  tingginya kemakmuran  para  pemegang  saham.  Nilai  perusahaan  dalam  penelitian  ini diukur  dengan  menggunakan simple  q dari  penelitian  Gaio  dan  Raposo  (2011). Rumus perhitungan simple q adalah sebagai berikut:
𝑄 𝑖,𝑡 = (𝐵𝑉𝐴 𝑖,𝑡 + 𝑀𝑉𝐸 𝑖,𝑡 − 𝐵𝑉𝐸 𝑖,𝑡 )/𝐵𝑉𝐴 𝑖,𝑡
Keterangan:
Q = firm value (nilai perusahaan)
BVA = book value of total assets (nilai buku dari total aset)
MVE  = market value of common equity (nilai pasar ekuitas) BVE = book value of equity (nilai buku ekuitas)

## Tax Avoidance
Menurut  Dyreng et  al .  (2010) tax  avoidance dihitung  menggunakan Cash Effective  Tax  Rate (CETR)  karena  CETR  tidak  terpengaruh  oleh  perubahan estimasi.  Semakin  tinggi  nilai  CETR  maka  penghindaran  pajak  yang  dilakukan perusahaan  semakin  rendah.  Jika  hasil  dari  CETR  di  atas  0,25  maka  dapat dikatakan  bahwa  tingkat  penghindaran  pajak  yang  perusahaan  lakukan  rendah. Sebaliknya,  apabila  CETR  yang  diperoleh  di  bawah  0,25  maka  penghindaran pajak  yang  dilakukan  perusahaan  tinggi.  CETR  diperoleh  dengan  membagi beban  pajak  (pajak  yang  dibayar)  oleh  perusahaan  dengan  jumlah  laba perusahaan sebelum pajak. Semakin tinggi nilai CETR maka penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin rendah. Perhitungan dijabarkan sebagai berikut:
𝐶𝐸𝑇𝑅 = ∑ 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑇𝑎𝑥 𝑃𝑎𝑖𝑑
∑ 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 × 100%
Keterangan : CETR = Cash Effective Tax Rates Cash  Tax  Paid =  Beban  pajak  yang  dibayar  oleh  perusahaan  (Didapat  dari laporan arus kas konsolidasian)
Pretax  Income =  Laba  perusahaan  sebelum  pajak  (Laporan  Laba  Rugi Komprehensif Konsolidasian)

## Corporate Governance
Dalam  penelitian  ini corporate  governance diukur  dengan  cara scoring menggunakan  indikator-indikator ASEAN  Corporate  Governance  Scorecard . Terdapat 185 item pengungkapan corporate governance , terdiri dari 26 indikator hak  pemegang  saham,  17  indikator  perlakuan  yang  adil  terhadap  pemegang saham,  21  indikator  peran stakeholders ,  42  indikator  pengungkapan  dan transparansi,  79  indikator  tanggung  jawab  dewan.  Apabila  perusahaan mengungkapan  setiap  item  indikator corporate  governance ,  maka  diberi  nilai  1 dan  jika  tidak  diungkapkan  diberi  nilai  0.  Selanjutnya  skor  dari  semua  item dijumlah  kemudian  dibagi  dengan  total  item  pengungkapan  yang  diharapkan untuk setiap perusahaan. Rumus yang digunakan adalah:
CGi = ∑ 𝑋 𝑦𝑖 𝑁𝑖 Keterangan: CGi : Indeks luas pengungkapan corporate governance perusahaan i . Σ 𝑋 𝑦𝑖 : Jumlah nilai pengungkapan corporate governance. 𝑁𝑖 : Jumlah item pengungkapan corporate governance menurut ASEAN.

## Political Connection
Pengukuran  variabel  koneksi  politik  menggunakan  variabel dummy dalam menyatakan  ada  tidaknya  koneksi  politik.  Adanya  anggota  parlemen  atau  partai poilitik  dalam  jajaran  dewan  direksi  mengindikasikan  adanya  koneksi  politik. Pengukuran variabel ini yaitu nilai 1 untuk perusahaan di mana terdapat anggota parlemen atau partai politik dalam jajaran dewan direksi dan 0 jika tidak. Kriteria yang  digunakan  untuk  mendefinisikan political  connection mengacu  kepada penelitian yang dilakukan oleh Adhikari et al. (2006), yaitu:
a.  Jika  ada  salah  satu  direktur  atau  komisaris  yang  juga  merupakan  anggota DPR, anggota kabinet eksekutif, pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer, atau anggota partai politik.
b.  Jika  ada  salah  satu  direktur  atau  komisaris  yang  juga  merupakan  mantan anggota DPR, mantan anggota kabinet eksekutif, mantan pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer.
c.  Jika ada salah satu pemilik/pemegang saham diatas 10% merupakan anggota partai  politik,  memiliki  hubungan  dengan  politisi  top,  dan/atau  pejabat  atau mantan pejabat pemerintah termasuk militer.

## Metode Analisis Data Uji Normalitas Data
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah suatu variabel normal atau tidak.  Normal  berarti  mempunyai  distribusi  data  yang  normal.  Normal  atau tidaknya  suatu  variabel  diukur  berdasarkan  distribusi  normal  dari  data  dengan mean dan  standar  deviasi  yang  sama.  Uji  statistik  yang  dapat  digunakan  untuk menguji  normalitas  data,  yaitu  uji Kolmogorov-Smirnov Z  dengan  tingkat probabilitas signifikansi sebesar 0.05. Data dikatakan normal apabila hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov Z  memiliki  tingkat  probabilitas  signifikansi  lebih  besar  dari 0.05 atau 5% (Ghozali, 2012:160).
Tabel 1 Hasil Uji Normalitas Variabel Kolmogorov- Smirnov Z Sig. Keterangan Substruktur 1 2.247 0.000 Tidak terdistribusi normal Substruktur 2 0.912 0.376 Terdistribusi normal Sumber: Data Olahan (2018)
Berdasarkan  hasil  pengujian  persamaan  substruktur  1  dengan  variabel dependen tax  avoidance menunjukkan  tingkat  probabilitas  signifikansi  sebesar 0.000  dan  nilai Kolmogorv-Smirnov  Z sebesar  2.247.  Nilai  signifikansi  untuk persamaan  1  adalah  0.000  <  0.05  yang  berarti  data  sampel  menunjukkan distribusi  yang  tidak  normal.  Hasil  pengujian  persamaan  substruktur  2  dengan variabel dependen nilai perusahaan menunjukkan tingkat probabilitas signifikansi sebesar  0.376  dan  nilai Kolmogorov-Smirnov  Z sebesar  0.912.  Nilai  signifikansi
untuk persamaan 2 adalah 0.376 > 0.05 yang berarti data sampel menunjukkan distribusi yang normal.

## Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya  korelasi  yang  kuat  antarvariabel  independen.  Suatu  model  penelitian dikatakan  baik  apabila  memiliki  multikolinearitas  yang  rendah.  Multikolinearitas yang  tinggi  menunjukkan  bahwa  model  tersebut  memiliki  efek  parsial  dari  satu variabel dependen terhadap variabel dependen lainnya. Pengujian multikolinearitas  dapat  didasarkan  pada  besarnya  nilai tolerance dan  VIF ( Variance  Inflation  Faktor ).  Jika  nilai tolerance >0.10  dan  VIF  <10,  maka  dapat diartikan  bahwa  tidak  terdapat  multikolinearitas  pada  penelitian  tersebut.  Dan sebaliknya  jika tolerance <0.10  dan  VIF  >10,  maka  terjadi  gangguan multikolinearitas pada penelitian tersebut (Ghozali, 2012:106).
Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas Struktur Model Collinearity Statistics Keterangan Tolerance VIF Substruktur 1 (Pengaruh Corporate
Governance dan Political Connection terhadap Tax
Avoidance ) Corporate Governance Political Connection 0.980 0.980 1.020 1.020 Tidak terjadi multikolinearitas Tidak terjadi multikolinearitas
Sumber : Data Olahan (2018
Pada Tabel 2 yaitu hasil uji multikolinearitas dari kedua variabel independen penelitian  dapat  dilihat  bahwa  nilai  VIF  <10  dan  nilai tolerance >0.10  sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yakni corporate governance dan political connection terhadap tax avoidance.

## Uji Autokorelasi
Menurut Ghozali (2012:110) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam  suatu  model  regresi  linier  ada  kolerasi  antara  kesalahan  pengganggu pada  periode  t  dengan  kesalahan  pengganggu  pada  periode  t-1  (periode sebelumnya).  Masalah  autokorelasi  disebabkan  oleh residual (kesalahan pengganggu)  tidak  bebas  dari  observasi  ke  observasi  lainnya.  Model  regresi yang  baik  adalah  regresi  yang  bebas  dari  autokorelasi.  Pengujian  autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson (DW-test).
Menurut  Santoso  (2012:243)  menyatakan  bahwa  panduan  mengenai  angka DW secara umum dapat mengambil patokan sebagai berikut: a.  Angka DW di bawah -2 maka terdapat autokorelasi positif b.  Angka DW di antara -2 sampai +2 berarti tidak terdapat autokorelasi
c.  Angka DW di atas +2 maka terdapat autokorelasi negatif
Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi Substruktur Durbin Watson 1 2 0.068 1.382
Sumber : Data Olahan (2018)
Berdasarkan Tabel 3 diperoleh nilai Durbin Watson (DW) untuk substruktur 1 sebesar 0.068, di mana nilai tersebut berada di antara -2 sampai +2 maka dapat disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  autokorelasi.  Sama  halnya  untuk  substruktur  2 diperoleh nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1.382, di mana nilai tersebut berada di  antara  -2  sampai  +2  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi autokorelasi.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  menguji  apakah  model  regresi  terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika  varians  tetap  maka  disebut  homoskedastisitas  dan  jika  berbeda  disebut heteroskedastisitas.  Heteroskedastisitas  terjadi  apabila  varian  dari  setiap kesalahan  pengganggu  untuk  variabel-variabel  bebas  yang  diketahui  tidak mempunyai  varian  yang  sama  untuk  semua  observasi.  Akibatnya  penaksiran Ordinary  Least  Square (OLS)  tetap  tidak  bias  dan  tidak  efisien  (Ghozali, 2012:139).  Untuk  mendeteksi  ada  tidaknya  heteroskedastisitas  dapat  dilakukan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual sebagai variabel  dependen  dengan  semua  variabel  independen  dalam  model.  Jika signifikansi <0.05 berarti ada gejala heteroskedastisitas.
Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas Struktur Model t Sig. Keterangan Substruktur 1 (Pengaruh Corporate
Governance dan Political Connection terhadap Tax
Avoidance ) Corporate Governance Political Connection -5.958 0.057 0.000 0.955 Terjadi heteroskedastisitas Tidak terjadi heteroskedastisitas Substruktur 2
(Pengaruh Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan) Tax Avoidance -3.917 0.000 Terjadi heteroskedastisitas Sumber: Data Olahan (2018)
Berdasarkan  hasil  uji  heteroskedastisitas  pada  tabel  4  untuk  substruktur  1 menunjukkan  pengaruh  variabel corporate  governance terhadap tax  avoidance dengan  tingkat  signifikansi  yang  diperoleh  sebesar  0.000<  0.05,  yang  berarti terdapat gejala heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas juga dilakukan pada pengaruh variabel political connection terhadap tax avoidance dengan nilai
signifikansi  yang  diperoleh  sebesar  0.955  >  0.05,  yang  berarti  tidak  terjadi heteroskedastisitas.
Hasil uji heteroskedastisitas untuk substruktur 2 menunjukkan pengaruh tax avoidance terhadap  nilai  perusahaan  dengan  tingkat  signifikansi  yang  diperoleh sebesar  0.000  >  0.05,  yang  berarti  terdapat  gejala  heteroskedastisitas. Terjadinya heteroskedastisitas disebabkan karena data yang dikumpulkan cukup bervariasi  dan  merupakan  bagian  dari  populasi,  sehingga  varians  yang dihasilkan tiap variabel yang diamati tidak konstan sehingga dapat menimbulkan ketidakkonsistenan  dalam  menginterpretasikan  hasil  dari  uji  F  dan  uji  T. Walaupun  demikian,  model  masih  dapat  digunakan  karena  memenuhi  uji kesesuaian model (Ghozali, 2012).

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Objek Penelitian
Objek  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai populasi  yang dituangkan dalam bentuk laporan keuangan dan laporan tahunan periode  2015-2017.  Pemilihan  sampel  menggunakan  metode purposive sampling .  Jumlah  perusahaan  yang  memenuhi  kriteria  sampel  untuk  masing- masing tahun adalah 102 perusahaan dari total 568 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga total unit analisis data adalah 306 sampel.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Koefisien  determinasi  (R 2 )  pada  intinya  mengukur  seberapa  besar kemampuan  model  dalam  menerangkan  atau  menjelaskan  variasi  variabel dependen.  Koefisien  determinasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Adjusted R Square untuk model substruktur 1 dan model substruktur 2.
Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) R R Square Adjusted R Square Substruktur 1 0.300 0.090 0.083 Substruktur 2 0.750 0.562 0.561 Sumber: Data Olahan (2018)
Nilai  koefisien  determinasi  (R 2 )  untuk  persamaan  substruktur  1  yang ditunjukkan dalam tabel 5 di atas adalah sebesar 0.083 yang berarti bahwa 8.3% variabilitas tax  avoidance (Y 1 )  dapat  dijelaskan  oleh  variabilitas corporate governance (X 1 ) dan political connection (X 2 ). Adapun selebihnya sebesar 91.7% dijelaskan  oleh  variabel-variabel  lain  di  luar  model  dalam  penelitian  ini.  Nilai koefisien  determinasi  (R 2 )  untuk  persamaan  substruktur  2  yang  ditunjukkan dalam tabel 5 di atas adalah sebesar 0.561 yang berarti bahwa 56.1% variabilitas nilai  perusahaan  (Y 2 )  dapat  dijelaskan  oleh  variabilitas tax  avoidance (Y 1 ). Adapun  selebihnya  sebesar  43.9%  dijelaskan  oleh  variabel-variabel  lain  di  luar model dalam penelitian ini.

## Hasil Uji Simultan (Uji F)
Menurut Ghozali (2011:98) uji F ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel-variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat).
Tabel 6 Hasil Uji Statistik F Variabel Endogenus Variabel Eksogenus F Sig. Tax Avoidance Corporate Governance Political Connection 13.742 0.000 Nilai Perusahaan Tax Avoidance 358.417 0.000 Sumber: Data Olahan (2018)
Berdasarkan  hasil  uji  ANOVA  atau F-test yang  terlihat  pada  tabel  6  di  atas, menunjukkan  bahwa  untuk  persamaan  substruktur  1  yang  menguji  pengaruh corporate  governance dan political  connection terhadap tax  avoidance memiliki nilai  signifikansi  sebesar  0.000  <  0.05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat pengaruh antara corporate governance dan political connection secara bersama- sama  atau  simultan  terhadap tax  avoidance .  Dengan  demikian,  dapat disimpulkan  bahwa  model  yang  dibangun  pada  persamaan  substruktur  1  telah baik.  Persamaan  substruktur  2  yang  menguji  pengaruh tax  avoidance terhadap nilai  perusahaan  memiliki  nilai  signifikansi  sebesar  0.000  <  0.05.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  antara tax  avoidance secara  bersama- sama  atau  simultan  terhadap  nilai  perusahaan.  Dengan  demikian,  dapat disimpulkan  bahwa  model  yang  dibangun  pada  persamaan  substruktur  2  telah baik.

## Hasil Analisis Jalur
Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  menggunakan  model  regresi  dalam analisis  jalur  ( path  analysis )  untuk  memprediksi  hubungan  antara  variabel independen  dan  variabel  dependen.  Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  yang telah  diperoleh  untuk  model  penelitian  ini,  maka  dapat  digambarkan  model diagram jalur sebagai berikut:
Gambar 2. Model Analisis Jalur
Political
Connection (X 2 )
Corporate Governance (X 1 )
Tax Avoidance (Y 1 ) Nilai Perusahaan (Y 2 )
ρy 1 x 1 -0.2918* ρy 1 x 2 0.124*
ρy 2 y 1 -0.750* ᵋ₁ 0.958 ᵋ₂ 0.663 X 1 Y 1 Y 2 = 0.21825
X 2 Y 1 Y 2 = -0.093

## Persamaan substruktur 1
(y 1 = py 1 x 1 + py 1 x 2 + ε 1 ) y 1 = -0.291x 1 + 0.124x 2 + 0.958
Persamaan substruktur 2 (y 2 = ρy 2 y 1 + ε 2 ) y 2 = - 0.750y 1 + 0.663
Keterangan:  1 = √(1 − 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 R 2 ) = √(1 − 0.083) = 0.958  2 = √(1 − 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 R 2 ) = √(1 − 0.561) = 0.663
Berdasarkan  persamaan  struktural  yang  telah  dirumuskan  tersebut, persamaan  substruktur  1  menunjukkan  bahwa corporate  governance memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance sedangkan political connection memiliki pengaruh  positif  terhadap tax  avoidance .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa peningkatan corporate  governance secara  statistik  akan  mengurangi tax avoidance sedangkan  peningkatan political  connection secara  statistik  akan meningkatkan tax  avoidance. Persamaan  substruktur  2  menunjukkan  bahwa variabel tax avoidance memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini  menunjukkan  bahwa  peningkatan tax  avoidance secara  statistik  akan menurunkan nilai perusahaan.
Tabel 7 Hasil Analisis Persamaan Jalur Struktur Model Koefisien Sig. Keterangan Substruktur 1 (Pengaruh Corporate Governance dan Political Connection terhadap
Tax Avoidance ) Corporate Governance Political Connection -0.291 0.124 0.000 0.033 Signifikan Signifikan Substruktur 2 (Pengaruh Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan) Tax Avoidance -0.750 0.000 Signifikan Sumber: Data Olahan (2018)
Hasil analisis dari model jalur pada tabel 7 memperlihatkan hasil pengolahan data  untuk  model  analisis  dengan  dua  persamaan  jalur  yang  digunakan  dalam penelitian ini, yaitu:
1.  Pengaruh  variabel corporate  governance (X 1 )  terhadap tax  avoidance (Y 1 ) diperoleh  nilai  koefisien  jalur  sebesar  -0.291  pada  probabilitas  signifikansi 0.000. Dengan demikian, secara statistik dapat disimpulkan bahwa corporate governance berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap tax  avoidance .  Hal ini  menunjukkan  bahwa corporate  governance cenderung  menurunkan tax avoidance .
2.  Pengaruh  variabel political  connection (X 2 )  terhadap tax  avoidance (Y 1 ) diperoleh  nilai  koefisien  jalur  sebesar  0.124  pada  probabilitas  signifikansi 0.033.  Dengan  demikian,  secara  statistik  dapat  disimpulkan  bahwa political connection berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance . Hal ini
menunjukkan  bahwa political  connection cenderung  meningkatkan tax avoidance .
3.  Pengaruh variabel tax avoidance (Y 1 ) terhadap nilai perusahaan (Y 2 ) diperoleh nilai  koefisien  jalur  sebesar  -0.750  pada  probabilitas  signifikansi  0.000. Dengan  demikian,  secara  statistik  dapat  disimpulkan  bahwa tax  avoidance berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  nilai  perusahaan.  Hal  ini menunjukkan bahwa tax avoidance cenderung menurunkan nilai perusahaan.

## Hasil Uji Parsial (Uji t)
Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  variabel-variabel  independen secara  parsial  berpengaruh  atau  tidak  terhadap  variabel  dependen  dalam regresi.  Jika  hasil  perhitungan  menunjukkan  nilai  probabilitas  <0.05,  berarti terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil uji t dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 7 yang telah disajikan sebelumnya. Pembahasan hasil uji t adalah sebagai berikut: 1. Corporate governance memiliki pengaruh sebesar -0.291 dengan probabilitas signifikansi  0.000  lebih  kecil  dari  0.05,  artinya  dapat  disimpulkan  bahwa corporate  governance memiliki  pengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap tax avoidance. Semakin  tinggi  tingkat  pengungkapan corporate  governance perusahaan  semakin  menurunkan  tindakan tax  avoidance perusahaan . Dengan  demikian,  H 1 yang  menyatakan  bahwa corporate  governance berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, diterima.
2. Political  connection memiliki  pengaruh  sebesar  0.124  dengan  probabilitas signifikansi  0.033  lebih  kecil  dari  0.05,  artinya  dapat  disimpulkan  bahwa political connection berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance . Adanya  hubungan  antara  pemegang  saham  dengan  orang-orang  dalam pemerintahan  atau  adanya  komisaris/dewan  yang  merupakan  anggota pemerintahan akan mengindikasikan perusahaan untuk bertindak lebih agresif dalam  melakukan tax  avoidance .  Dengan  demikian,  H 2 yang  menyatakan bahwa political  connection berpengaruh  signifikan  terhadap tax  avoidance , diterima.
3. Tax  avoidance memiliki  pengaruh  sebesar  -0.750  dengan  probabilitas signifikansi  0.000  lebih  kecil  dari  0.05,  artinya  dapat  disimpulkan  bahwa tax avoidance berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  nilai  perusahaan.
Adanya  tindakan tax  avoidance yang  dilakukan  perusahaan  menurunkan tingkat  kepercayaan  investor  terhadap  transparansi  laporan  keuangan perusahaan,  sehingga  investor  akan  segan  untuk  menanamkan  modalnya dalam  perusahaan.  Dengan  demikian,  H 3 yang  menyatakan  bahwa tax avoidance berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, diterima.

## Hasil  Pengujian  Pengaruh  Langsung,  Pengaruh  Tidak  Langsung,  dan Pengaruh Total
Pengaruh  langsung  adalah  pengaruh  satu  variabel  independen  terhadap variabel  dependen  yang  terjadi  tanpa  melalui  variabel  dependen  lain.  Nilai pengaruh  langsung  dapat  diperoleh  dari standardized  coefficient  beta ,  yang merupakan  nilai  koefisien  variabel  dari  setiap  persamaan  substruktur  yang dihasilkan  melalui  analisis  regresi.  Sedangkan  pengaruh  tidak  langsung  adalah pengaruh  satu  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  yang  terjadi melalui variabel dependen lain yang terdapat dalam model yang dianalisis. Nilai pengaruh  tidak  langsung  diperoleh  dari  hasil  perkalian  koefisien  antara  variabel
independen,  yaitu corporate  governance dan political  connection dengan koefisien  variabel  dependen,  yaitu tax  avoidance .  Pengaruh  total  diperoleh  dari akumulasi pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung.
Hasil  pengujian  statistik  mengenai  pengujian  pengaruh  langsung,  pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total dapat dijelaskan pada tabel 8 di bawah ini:
Tabel 8
Analisis Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung, dan Pengaruh Total Pengaruh Variabel Pengaruh Langsung Pengaruh Tidak Langsung (Melalui Y 1 ) Pengaruh Total X 1 terhadap Y 1 -0.291 -0.291 X 2 terhadap Y 1 0.124 0.124 Y 1 terhadap Y 2 -0.750 -0.750 X 1 terhadap Y 2 -0.291 x -0.750 = 0.21825 0.21825 X 2 terhadap Y 2 0.124 x -0.750 = -0.093 -0.093 Sumber: Data Olahan (2018) Keterangan:
X 1 = Corporate Governance X 2 = Political Connection Y 1 = Tax Avoidance Y 2 = Nilai Perusahaan
Berdasarkan  hasil  analisis  pengaruh  tidak  langsung  pada  tabel  8  di  atas, menunjukkan  bahwa  pengaruh corporate  governance (X 1 )  terhadap  nilai perusahaan (Y 2 ) melalui tax avoidance (Y 1 ) adalah sebesar 0.218. Nilai pengaruh tidak langsung ini diperoleh dari hasil perkalian koefisien antara variabel X 1 dan Y 1 . Sementara itu, hasil analisis pengaruh political connection (X 2 ) terhadap nilai perusahaan  (Y 2 )  melalui tax  avoidance (Y 1 )  adalah  sebesar  -0.093.  Nilai pengaruh  tidak  langsung  ini  diperoleh  dari  hasil  perkalian  koefisien  antara variabel X 2 dan Y 1 .

## Uji Sobel (Sobel Test)
Pengujian  hipotesis  mediasi  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan sobel test di  mana  uji  ini  dilakukan  untuk  menguji  kekuatan  pengaruh  tidak  langsung atau  signifikansi  pengaruh  tidak  langsung  variabel  bebas  (X)  terhadap  variabel terikat  (Y)  melalui  variabel  mediasi  (M).  Perkalian  antara  pengaruh  langsung variabel  independen  terhadap  variabel  mediator  (a)  dengan  pengaruh  langsung variabel  mediator  terhadap  variabel  dependen  (b)  akan  menghasilkan  koefisien (ab).  Uji  signifikansi  pengaruh  tidak  langsung  (ab)  dilakukan  berdasarkan  rasio antara koefisien (ab) dengan standard error -nya yang akan menghasilkan nilai t- statistik.
Tabel 9 Hasil Uji Sobel Kombinasi Variabel Nilai Estimasi Standard Error p value of Sobel Test Corporate governance terhadap nilai perusahaan melalui tax avoidance -0.291 -0.750 0.126 0.255 0.0693 Political connection terhadap nilai perusahaan melalui tax avoidance 0.124 -0.750 0.022 0.255 0.0091
Sumber: Data olahan (2018)
Pengaruh corporate  governance terhadap  nilai  perusahaan  melalui tax avoidance berdasarkan  tabel  9  memiliki  nilai  probabilitas  sebesar  0.0693,  lebih besar  dari  0.05  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa tax  avoidance tidak memediasi  pengaruh corporate  governance terhadap  nilai  perusahaan.  Dengan demikian,  H 4 yang  menyatakan tax  avoidance memediasi  pengaruh corporate governance terhadap nilai perusahaan, ditolak. Pengaruh political  connection terhadap  nilai  perusahaan  melalui tax avoidance berdasarkan  tabel  9  memiliki  nilai  probabilitas  sebesar  0.0091,  lebih kecil  dari  0.05  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa tax  avoidance memediasi pengaruh political  connection terhadap  nilai  perusahaan.  Dengan  demikian,  H 5 yang  menyatakan tax  avoidance memediasi  pengaruh political  connection terhadap nilai perusahaan, diterima.

## Pembahasan Pengaruh  Corporate Governance terhadap Tax Avoidance
Pemerintah  menerapkan  suatu  mekanisme corporate  governance yang memiliki  peranan  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  perilaku  manajer. Adanya corporate  governance akan  mengatasi  asimetri  informasi  dan  juga perbedaan  kepentingan  antara  prinsipal  (pemerintah)  dan  agen  (perusahaan). Pengungkapan corporate governance yang dilakukan perusahaan mengindikasikan  tingkat  kepatuhan  perusahaan  terhadap  kebijakan  yang  ada dan  juga  meningkatkan  keyakinan  pengguna  laporan  keuangan  bahwa  laporan keuangan yang disajikan transparan, akurat dan tidak menyesatkan.
Penelitian  ini  menggunakan  ASEAN Corporate  Governance  Scorecard sebagai  indikator  dalam  mengukur  tingkat  penerapan corporate  governance pada perusahaan. Pengungkapan perusahaan mengenai hak pemegang saham menunjukkan  bahwa  dalam  tata  kelola  perusahaan,  perusahaan  telah  memilki kebijakan  yang  melindungi  hak-hak  dari  pemegang  saham,  seperti  ikut  serta dalam  pengambilan  keputusan  yang  fundamental  dalam  perusahaan,  pemilihan dan  pencalonan  BOC  ( board  of  commissioner )  dan  BOD  ( board  of  directors ) serta  diberikan  hak  suara  dalam  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  dan berkontribusi  dalam  keputusan  yang  diambil  perusahaan  sehingga  keputusan yang diambil perusahaan bersifat terbuka dan diterima oleh banyak pihak. Selain itu  pengungkapan  mengenai  transparansi  dan  pengungkapan  menegaskan perusahaan  telah  berupaya  untuk  memaparkan  keadaan  yang  sebenarnya  dari perusahaan  baik  dalam  laporan  keuangan,  laporan  tahunan  maupun  melalui
website perusahaan. Pengungkapan mengenai peran stakeholder dan tanggung jawab dewan memperlihatkan sudah sejauh mana tanggung jawab setiap bagian dalam perusahaan telah dijalankan sesuai degan kebijakan yang ada.
Hasil penelitian ini konsisten dan sejalan dengan penelitian Lestari dan Putri (2017) yang menunjukkan bahwa corporate governance berpengaruh negatif dan signifikan  terhadap tax  avoidance. Pengungkapan corporate  governance membuat perusahaan cenderung untuk tidak melakukan tindakan tax avoidance. Hal ini karena corporate governance menekankan adanya keterbukaan sehingga keputusan  yang  diambil  dalam  perusahaan  menjadi  hal  yang  dapat  diketahui secara  umum.  Transparansi  dalam corporate  governance menghalangi  langkah manajemen  untuk  melakukan  tindakan  penghindaran  pajak  dalam  perusahaan. Sehingga corporate  governance memiliki  pengaruh  yang  signifikan  dalam penurunan tingkat tax avoidance yang dilakukan perusahaan.

## Pengaruh Political Connection terhadap Tax Avoidance
Political  connection dalam  penelitian  ini  ditentukan  dengan  ada  tidaknya anggota  BOC  ( board  of  commissioner )  maupun  BOD  ( board  of  directors )  yang memiliki  hubungan  dengan  pemerintah.  Apabila  salah  satu  anggota  BOD  atau BOC  merupakan  anggota  dari  partai  politik,  pejabat  pemerintah  atau  keluarga dari  petinggi  negara  maka  perusahaan  dikategorikan  memiliki political connection .  Ketika  seorang  BOC  atau  BOD  merupakan  anggota  partai  politik ataupun  merupakan  keluarga  dari  petinggi  negara,  mereka  tentu  memiliki kedekatan  dengan  pemerintah  dan  memiliki  pengaruh  dalam  pemerintahan. Kedekatan  ini  yang  kemudian  dapat  memicu  dilakukannya  tindakan tax avoidance .  Ketika  ada  hubungan  kedekatan  antara  BOC  atau  BOD  dengan pemerintah  maka  tingkat  toleransi  antara  kedua  pihak  mungkin  saja  tinggi. Political  connection yang  dimiliki  perusahaan  membuat  perusahaan  lebih  berani untuk  melakukan tax  avoidance karena  perusahaan  merasa  terlindungi  oleh power yang dimiliki dengan adanya hubungan political connection . Menurut  Eisenhard  (1989),  teori  keagenan  dilandasi  oleh  3  (tiga)  buah asumsi.  Salah  satunya  asumsi  tentang  sifat  manusia  yang  menekankan  bahwa manusia  memiliki  sifat  untuk  mementingkan  diri  sendiri  ( self  interest ).  Di  mana, pembayaran  pajak  perusahaan  akan  mengurangi  laba  perusahaan  sehingga akan  mendorong  perusahaan  untuk  melakukan  penghindaran  pajak.  Hal  ini mengakibatkan  perusahaan  cenderung  untuk  memperkuat political  connection mereka sehingga dapat dengan mudah melakukan tax avoidance.
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardianti (2014)  yang  menyatakan  bahwa  adanya  hubungan political  connection yang dimiliki suatu perusahaan semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan  tindakan tax  avoidance .  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan political connection memiliki  hubungan  positif  dan  signifikan  terhadap tax  avoidance .
Perusahaan yang memiliki BOC atau BOD dari partai politik serta terlibat dalam pemerintahan  akan  memiliki  peluang  yang  lebih  besar  untuk  melakukan tax avoidance .  Hal  ini  dikarenakan  ketika  perusahaan  melakukan tax  avoidance , mereka  dapat  berlindung  pada power yang  dimiliki  oleh  BOD  maupun  BOC, karena  tingkat  toleransi  antara  kedua  pihak  mungkin  saja  tinggi  sehingga  risiko pemeriksaan  pajak  perusahaan  rendah  yang  mendorong  perusahaan  menjadi lebih berani dalam melakukan tindakan tax avoidance.

## Pengaruh Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan
Tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan beban  pajak  dengan  memanfaatkan (loophole) ketentuan  perpajakan  suatu negara  sehingga  transaksi  tersebut  dapat  dikatakan  legal  karena  tidak melanggar ketentuan perpajakan (inside tax), lama-kelamaan mengarah kepada tindakan tax  avoidance yang  terlalu  agresif  yang  dapat  merugikan  para stakeholder di luar pemegang saham perusahaan, khususnya pemerintah dalam memperoleh  pembayaran  pajak  perusahaan.  Menurut  Harrison  dan  Wicks (2013), perusahaan perlu untuk membuat stakeholder mereka menjadi lebih baik, sehingga  akan  menjadi  perusahaan  yang  mampu  mempertahankan  dukungan dan  partisipasi  para stakeholder dan  akan  berkembang  dari  waktu  ke  waktu. Dengan  demikian,  perusahaan  yang  memperhatikan  kepentingan stakeholder akan menciptakan nilai bagi perusahaan. Namun dengan adanya tax avoidance, perusahaan  dinilai  akan  merugikan  para stakeholder di  luar  pemegang  saham seperti  pemerintah  dan  masyarakat  karena  menurunkan  pembayaran  beban pajak  perusahaan  yang  akan  dimanfaatkan  pemerintah  dalam  membangun infrastruktur yang akan bermanfaat bagi masyarakat.
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Ampriyanti dan  Lely  (2016)  yang  menyatakkan  bahwa tax  avoidance berpengaruh  dalam mengurangi  nilai  perusahaan  karena  meningkatkan  biaya  agensi  dalam memantau  setiap  kebijakan  yang  diambil  oleh  manajemen  serta  adanya  risiko jika  penghindaran  pajak  terungkap.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa tax avoidance memiliki  hubungan  negatif  dan  signifikan  terhadap  nilai  perusahaan. Perusahaan  dengan  CETR  yang  tinggi  akan  menurunkan  nilai  perusahaan, karena  mengindikasikan  tingkat  penghindaran  pajak  yang  terlalu  agresif  yang dilakukan  oleh  perusahaan  akan  memengaruhi  kepercayaan  investor  akan transparansi  laporan  keuangan  perusahaan  yang  berdampak  pada  penurunan minat  investor  terhadap  saham  perusahaan,  sehingga  akan  menurunkan  nilai perusahaan.
Peran  Mediasi  Tax  Avoidance  terhadap  Pengaruh  Corporate  Governance pada Nilai Perusahaan
Pengungkapan dan pernyataan Good Corporate Governance (GCG) sebagai salah  satu  mekanisme  untuk  meningkatkan  kepercayaan  pengguna  laporan bahwa  perusahaan  telah  memiliki  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  dan  juga telah  diterapkan  dalam  perusahaan  menunjukkan  hasil  yang  cukup  baik berdasarkan  pengukuran  ASEAN corporate  governance  scorecard .  Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa corporate governance memiliki pengaruh negatif  terhadap tax  avoidance dan tax  avoidance memiliki  pengaruh  negatif terhadap  nilai  perusahaan.  Berdasarkan  hasil  analisis  pengaruh  tidak  langsung pada tabel 8 menunjukkan bahwa pengaruh corporate governance terhadap nilai perusahaan  melalui tax  avoidance adalah  sebesar  0.218.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  semakin  tinggi  tingkat  penerapan corporate  governance dalam perusahaan  dapat  memberikan  pengaruh  positif  terhadap  peningkatan  nilai perusahaan, yang dipengaruhi oleh variabel tax avoidance perusahaan . Pengungkapan corporate governance yang diterapkan perusahaan mengharuskan  perusahaan  mengungkapkan  kebijakan  yang  berhubungan dengan  tata  kelola  perusahaan, insider  trading dan self-dealing ,  mengharuskan perusahaan  untuk  memperhatikan  kualitas  laporan  keuangan,  kebijakan mengenai  audit  internal  perusahaan,  pengawasan  risiko  dan  juga  pengendalian
internal perusahaan. Penerapan corporate governance yang baik akan menekan kemungkinan  perusahaan  untuk  melakukan  penghindaran  pajak.  Perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan kebijakan apa yang diambil perusahaan untuk mengatasi insider-trading dan self-dealing .  Kebijakan  yang  dibuat  perusahaan terkait insider-trading akan  memperkecil  asimetri  informasi  antara  pemerintah dan perusahaan. Di mana dengan adanya pengungkapan ini akan meningkatkan transparansi  laporan  keuangan  perusahaan  terkait  dengan  transaksi  antara orang-orang  di  dalam  perusahaan.  Selain  itu  pengungkapan corporate governance terkait  kebenaran  dan  keadilan  dalam  laporan  keuangan  yang ditegaskan  oleh  dewan direksi /  komisaris  di  perusahaan  akan mengindikasikan bahwa  laporan  keuangan  yang  disampaikan  perusahaan  bebas  dari penyimpangan.
Menurut  Donaldson  dan  Preston  (1995) stakeholder  theory memberikan pandangan  bahwa  dalam  tata  kelola  perusahaan,  direksi  atau  pengelola  harus memperhatikan  pihak-pihak  atau  kelompok-kelompok  yang  lebih  luas  daripada pemegang  saham  atau  pemilik  modal.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa perusahaan  bukan  semata-mata  menjalankan  operasional  perusahaan  untuk kepentingan  pribadi,  melainkan  juga  memperhatikan  kepentingan  seluruh stakeholder yang  akan  mendatangkan  manfaat  ekonomis  dan  menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan. Hal ini dapat tercermin dari tingginya MVE ( market  value  of  common  equity) perusahaan  yang  ditunjukkan  dari  tingginya nilai harga saham perusahaan dan jumlah saham yang beredar di masyarakat.
Berdasarkan  uji  sobel  yang  dilakukan  peneliti  menunjukkan  bahwa tax avoidance gagal  dalam  memediasi  antara  pengaruh corporate  governance terhadap  nilai  perusahaan.  Kegagalan  peran  mediasi  variabel tax  avoidance menunjukkan  bahwa  tingkat  pengungkapan corporate  governance yang dikeluarkan  perusahaan  tidak  mampu  menjelaskan  mengenai tax  avoidance dalam  memengaruhi  penurunan  nilai  perusahaan.  Hal  ini  disebabkan  karena terdapat  faktor  lain  yang  dapat  memengaruhi  pengambilan  keputusan  investor dalam  melihat  kualitas  perusahaan  yang  berdampak  pada  nilai  perusahaan. Faktor  lain  tersebut  dapat  berupa  hal  di  luar  laporan  keuangan  perusahaan, seperti  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  atau  penghargaan  perusahaan  yang mampu  mencerminkan  reputasi  baik  dari  perusahaan.  Hal  tersebut  dapat menjadi pertimbangan investor dalam mengambil keputusan investasi yang akan berdampak pada nilai perusahaan.

## Peran Mediasi Tax Avoidance terhadap Pengaruh Political Connection pada Nilai Perusahaan
Hasil  pengujian  statistik  menunjukkan  bahwa political  connection memiliki pengaruh  positif  terhadap tax  avoidance dan tax  avoidance memiliki  pengaruh negatif  terhadap  nilai  perusahaan.  Berdasarkan  hasil  analisis  pengaruh  tidak langsung  pada  tabel  8  menunjukkan  bahwa  pengaruh political  connection terhadap  nilai  perusahaan  melalui tax  avoidanc e  adalah  sebesar  -0.093.  Hal  ini menunjukkan  bahwa political  connection berpengaruh  terhadap  penurunan  nilai perusahaan, yang dipengaruhi oleh variabel tax avoidance perusahaan . Menurut  Harrison  dan  Wicks  (2013)  berpendapat  bahwa  perusahaan  yang membuat stakeholder mereka lebih baik akan menjadi perusahaan yang mampu mempertahankan  dukungan  dan  partisipasi  para stakeholder dan  akan berkembang  dari  waktu  ke  waktu.  Dengan  demikian,  perusahaan  yang memperhatikan  kepentingan stakeholder akan  menciptakan  nilai  bagi
perusahaan.  Dalam  rangka  penciptaan  nilai  perusahaan, stakeholder memerlukan  pengungkapan  informasi  yang  lengkap,  relevan,  akurat  dan  tepat waktu mengenai perusahaan sehingga dapat memberikan kontribusi langsung di dalam  menentukan  berbagai  tindakan  yang  bisa  dijadikan  sebagai  bahan pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan.
Perusahaan  dengan political  connection akan mencerminkan  adanya kepentingan pribadi manajer dengan melakukan manipulasi laba sehingga dapat memberikan  informasi  yang  sesat  kepada  investor  dengan  menurunnya  tingkat transparansi  laporan  keuangan  perusahaan.  Terdapat  hubungan  searah  antara beban  pajak  dengan  laba  perusahaan,  di  mana  semakin  tinggi  laba  suatu perusahaan maka pajak yang harus dibayarkan juga akan semakin tinggi. Ketika perusahaan  meminimalkan  pengeluaran  untuk  keperluan  perpajakan,  berarti semakin  sedikit  beban  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan,  tetapi  untuk meminimalkan  beban  pajaknya,  perusahaan  harus  meminimalkan  penghasilan kena  pajaknya.  Penghasilan  perusahaan  menunjukkan  laba  perusahaan,  ketika laba  perusahaan  menjadi  kecil  maka  minat  investor  akan  menjadi  semakin rendah  tehadap  saham  perusahaan  yang  tercermin  dari  MVE  perusahaan sehingga akan berdampak pada penurunan nilai perusahaan.
Keberhasilan  peran  mediasi  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa tax avoidance yang  dilakukan  perusahaan  memiliki  hubungan  erat  terhadap  nilai perusahaan.  Upaya  perusahaan  dalam  melakukan  tindakan tax  avoidance melalui  pengelolaan  beban  pajak  didorong  oleh  hubungan political  connection yang  dimiliki  perusahaan  dengan  pemerintah.  Namun,  tindakan tax  avoidance yang  dilakukan  oleh  perusahaan  memengaruhi  tingkat  transparansi  laporan keuangan  perusahaan  dan  dapat  juga  mencerminkan  adanya  kepentingan pribadi manajer dengan melakukan manipulasi laba sehingga dapat memberikan informasi yang sesat kepada investor. Hal ini dapat berdampak pada penurunan kepercayaan  investor  dalam  menanamkan  modalnya  dalam  perusahaan  yang membuat  investor  memberikan  penilaian  yang  rendah  bagi  perusahaan, sehingga berdampak pada penurunan nilai perusahaan.

## 5.  KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  data  dan  pengujian  data  serta  pembahasan  hasil penelitian  yang  telah  dibahas  sebelumnya  maka  dapat  diambil  kesimpulan sebagai berikut.
1. Corporate  governance memiliki  pengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap tax avoidance .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  baik  tingkat  penerapan corporate governance perusahaan akan menurunkan tax avoidance.
2. Political  connection memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap tax avoidance . Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan political connection yang dimiliki perusahaan akan meningkatkan tax avoidance.
3. Tax  avoidance memiliki  pengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  nilai perusahaan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tindakan tax  avoidance yang dilakukan  oleh  perusahaan  akan  berdampak  pada  penurunan  nilai perusahaan.
4. Tax  avoidance tidak  berperan  dalam  memediasi  pengaruh corporate governance terhadap  nilai  perusahaan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tindakan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan tidak memengaruhi penerapan corporate  governance yang  dilakukan  oleh  perusahaan  dalam  meningkatkan nilai perusahaan.
5. Tax  avoidance berperan  dalam  memediasi  pengaruh political  connection terhadap  nilai  perusahaan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tindakan tax avoidance yang  dilakukan  oleh  perusahaan  memengaruhi  hubungan political connection yang  dimiliki  oleh  perusahaan  dalam  memengaruhi  penurunan nilai perusahaan.
Implikasi  teoretis  dalam  penelitian  ini  memperkuat  teori stakeholder yang dikemukakan  oleh  Donaldson  dan  Preston  (1995),  yang  mengatakan  bahwa penting  bagi  perusahaan  untuk  mempertimbangkan  kepentingan  pihak-pihak yang  terkait  dengan  kebijakan  dan  kegiatan  operasi  perusahaan.  Hal  ini mengindikasikan bahwa perusahaan bukan semata-mata menjalankan operasional perusahaan untuk kepentingan pribadi, melainkan juga memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder . Dengan demikian, perusahaan yang  memperhatikan  kepentingan stakeholder akan  menciptakan  nilai  bagi perusahaan.  Teori agency yang  dikemukakan  oleh  Meisser et  al .  (2006),  yang mengatakan  bahwa  hubungan  keagenan  mengakibatkan  dua  permasalahan, salah  satunya  adalah  terjadinya  konflik  kepentingan  ( conflict  of  interest )  akibat ketidaksamaan  tujuan.  Pemerintah  merupakan  prinsipal  yang  memiliki kepentingan  untuk  memeroleh  pajak  sebanyak  mungkin  dari  perusahaan sedangkan perusahaan merupakan agen yang berkepentingan untuk memeroleh laba  sebesar-besarnya  sehingga  perusahaan  berupaya  untuk  meminimalkan pembayaran  pajaknya.  Pembayaran  pajak  yang  dilakukan  perusahaan  akan mengurangi  laba  perusahaan  sehingga  kepentingan  dari  perusahaan bertentangan dengan kepentingan pemerintah.
Adapun  implikasi  praktis  bagi  perusahaan,  untuk  semakin  meningkatkan penerapan corporate governance yang dilakukan sehingga pemerintah dan para investor  dapat  mempercayai  perusahaan  sebagai  tempat  yang  aman  dan  baik untuk  berinvestasi jangka  panjang.  Bagi  pemerintah,  untuk  dapat  lebih teliti  dan berhati-hati  dalam  menjalankan  kebijakan  yang  ada  dan  mempelajari  setiap celah  dalam  peraturan  agar  tidak  disalahgunakan.  Bagi  investor,  untuk  dapat lebih berhati-hati dalam menentukan perusahaan dalam berinvestasi. Serta bagi regulator, dalam hal ini pemerintah melalui OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dalam menelaah  kembali  kebijakan  yang  berlaku  saat  ini  dengan  membuat  peraturan yang lebih jelas dan tegas untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang sehat demi kemajuan bangsa dan negara.
Terdapat  pula  keterbatasan  dalam  penelitian  ini  yakni  tahun  pengamatan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  relatif  singkat,  yaitu  hanya  3  tahun  dari periode 2015-2017. Adanya kemungkinan terdapat hubungan political connection yang  tidak  terdeteksi  oleh  peneliti,  karena  peneliti  hanya  melihat  berdasarkan laporan  tahunan  perusahaan.  Oleh  karena  itu  berdasarkan  keterbatasan  yang telah  dijabarkan  di  atas,  maka  penelitian  selanjutnya  dapat  melakukan rekomendasi untuk menambah periode pengamatan  untuk mencegah terjadinya error yang  cukup  besar  dan  dapat  mengganggu  hasil  estimasi  yang  diperoleh, serta  lebih  selektif  di  dalam  memilih  variabel  prediktor  (independen).  Hal  ini dilakukan  agar  variabel  prediktor  mampu  menjelaskan  sebagian  besar  dari variabel  kriterion.  Variabel  prediktor  yang  bisa  ditambahkan  di  penelitian selanjutnya  antara  lain: leverage ,  ukuran  perusahaan, Return  on  Asset yang teridentifikasi memengaruhi koefisien tax avoidance .

## DAFTAR PUSTAKA
Adhikari, A., Derashid, C., & Zhang, H. (2006) Public Policy, Political Connection, and Effective Tax Rates : Longitudinal Evidence From Malaysia . Journal of Accounting and Public Policy, 25(5), 574-595.
Ampriyanti,  N.  M.,  &  Merkusiwati,  N.  K.  L.  A.  (2016)  Pengaruh Tax  Avoidance Jangka  Panjang  terhadap  Nilai  Perusahaan  dengan  Karakter  Eksekutif sebagai  Variabel  Pemoderasi .  E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana, 16(3).
Budiman,  J.,  &  Setiyono,  (2012)  Pengaruh  Karakter  Eksekutif  terhadap Penghindaran  Pajak  ( Tax  Avoidance ). Simposium  Nasional  Akuntansi  XV. Banjarmasin.
Darmawan,  &  Sukartha,  2014.  Pengaruh Corporate  Governance,  Leverage, Return  On  Asset dan  Ukuran  Perusahaan  pada  Penghindaran  Pajak. E- jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 9 (1), 143-161.
Donaldson,  T.,  &  Preston,  L.  E.  (1995) The  Stakeholder  Theory of  The
Corporation:  Concepts,  Evidence,  and  Implications . Academy  of Management Review, 20(1), 65-91.
Dyreng,  S.,  Hanlon,  M.,  &  Maydew  E.  L.  (2010) The  Effect  of  Executives  on Corporate Tax Avoidance . The Accounting Review , 85 , 1163-1189.
Faccio, M. (2006) Politically Connected Firms . The American Economic Review,
96 (1), 369-386.
Ghozali, I. (2012)  Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Jakarta:
Salemba Empat.
Gomez,  E.T.,  &  Jomo,  K.  (1997) Malaysia’s  Political  Economics:  Politics, Patronage and Profits . Cambridge Universitas Press . Cambridge
Hardianti,  E.P.  (2014)  Analisis  Tindakan  Penghindaran  Pajak  pada  Perusahaan yang  Mempunyai  Koneksi  politik. Skripsi .  Universitas  Negeri  Surabaya. Surabaya.
Harisson,  J.  S.,  &  Wicks,  A.  C.  (2013) Stakeholder  Theory,  Value,  and  Firm Performance . Business Ethics Quartely, 23(1), 97-124 .
Ilmiani,  A.,  &  Sutrisno,  C.  R.  (2013)  Pengaruh Tax  Avoidance terhadap  Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan sebagai Variabel Moderating. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan.
Jensen, M. C., & Mecklin, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency  Cost  and  Ownership  Structure . Journal  of  Financial  Economics, 3(4), 305-360.
Kim,  C.  &  Zhang,  L.  (2013) Corporate  Political  Connections  and  Tax Aggressiveness . City University of Hong Kong.
Larcker, D., & Tayan, B. (2011) Corporate Governance Matters: A Closer Look at Organizational Choices and Their Consequences . FT Press .
Lestari,  G.  A.  W.,  &  Putri,  M.  A.  D.  (2017)  Pengaruh Corporate  Governance , Koneksi  Politik,  dan Leverage Terhadap  Penghindaran  Pajak . E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 18 (3), 2028-2054.
Meisser et  al .,  (2006) Auditing  and  Assurance  Services .  Terjemahan  Nuri Hinduan, Jakarta: Salemba Empat.
Ng,  Suwandi.,  dan  Fransiskus,  E.  D.  (2016).  Peran  Kemampuan  Manajerial sebagai  Mekanisme  Peningkatan  Kualitas  Laba  dan  Nilai  Perusahaan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 13, No. 2, 174 – 193 .
Pohan,  C.    A.    (2013)    Manajemen    Perpajakan . Strategi    perencanaan    pajak dan bisnis. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Simarmata,  A.  P.  P.  (2014)  Pengaruh Tax  Avoidance Jangka  Panjang  terhadap Nilai  Perusahaan  dengan  Kepemilikan  Institusional  Sebagai  Variabel Pemoderasi. Diponegoro Journal of Accounting. 3 (3).
Sujoko  &  Soebiantoro,  U.  (2007)  Pengaruh  Struktur  Kepemilikan  Saham, Leverage ,  Faktor Intern dan  Faktor Ekstern terhadap  Nilai  Perusahaan (Studi Empirik pada Perusahaan Manufaktur dan Non-manufaktur di Bursa Efek Jakarta). Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 9 (1), 41-18.
Wahyudi,  U.,  &  Pawestri,  H.  P.  (2006)  Implikasi  Struktur  Kepemilikan  terhadap Nilai  Perusahaan:  Dengan  Keputusan  Keuangan  sebagai  Variabel Intervening . Simposium Nasional Akutansi IX. Padang .