## RAGAM KAJIAN GENDER DI KALANGAN MAHASISWA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAMEKASAN
Siti Musawwamah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan Jl. Raya Panglegur KM. 04 Pamekasan Email: mamahtaufiq@yahoo.com
Abstrak:
Perbedaan pemahaman dan cara pandang tentang gender dan kesetaraan gender melandasi  penelitian  ini  untuk  dieksplorasi  lebih  dalam  lagi,  terutama  dalam komunitas  akademik.  Secara  spesifik  penelitian  ini  difokuskan  pada  orientasi tema kajian dan arah analisis kajian gender yang ditulis oleh mahasiswa dalam bentuk  skripsi.  Penelitian  ini  berhasil  mengidentifikasi  bahwa  tema  kajian gender  di  STAIN  Pamekasan  lebih  didominasi  oleh  kajian  kontekstual  atau aplikatif-empirik daripada kajian tekstual atau normatif-legalistik. Kajian gender juga  lebih  dimaknai  sebagai  kajian  “tentang”  perempuan  bukan  kajian  ber- perspektif  gender  atau  kajian  yang  menggunakan  gender  sebagai  alat  analisis. Analisis  kajian  tentang  perempuan  pada  umumnya  menggunakan  analisis deskriptif,  yaitu  hanya  mendeskripsikan  posisi  dan  peran  perempuan,  sedang- kan  analisis  kajian  gender  menggunakan  analisis  kritis,  yaitu  mengungkapkan argumen di balik peran dan posisi perempuan sehingga dapat diketahui apakah posisi dan peran perempuan itu sudah setara gender (setara dengan posisi dan peran  laki-laki)  atau  justru  bias  gender  (menimbulkan  diskriminasi,  kekerasan, beban ganda dan subordinasi laki-laki atas perempuan).

## Abstract:
The differences of understanding and point of view on gender and gender equity have  become  the  basis  of  this  study.  It  exploits  the  distinction  any  further particularly  in  academic  community.  The  focus  of  study  is  specifically  on  the orientation of research theme and the direction of gender study analysis  which are written by in undergraduate thesis. The study is successful in identification that gender study themes have been dominated by the contextual  study or ap- licative-empiric  instead  of  the  study  of  textual  or  normative-legalistic.  Gender study is viewed as the study about women not about gender or the study utili- zing  gender  as  tool  of  analysis.  The  analysis  of  women  study  mostly  use  des- criptive one, it only describes position and role of women, whereas the gender study  uses  critical  analysis,  that  ilustrate  the  arguments  behind  the  role  and position of women. It could be identified wether the position and role of women are equal or not wiht men.

## Kata Kunci:
Kajian gender, analisis gender, tekstual-kontekstual

## Pendahuluan
Kajian  gender  merupakan  kajian yang  “relatif”  baru  diperkenalkan  di Perguruan  Tinggi  (PT),  termasuk  salah satunya  di  Perguruan  Tinggi  Agama  Is- lam  Negeri  (PTAIN)  seperti  Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri  (IAIN),  dan  Sekolah  Tinggi  Aga- ma  Islam  Negeri  (STAIN).  Dinyatakan baru  karena  proses  pengenalannya  telah didahului oleh kajian-kajian keilmuan ke- agamaan seperti kajian tafsir, hadis, fiqih, tasawuf,  dan  kajian  ilmu-ilmu  umum seperti  ilmu  pendidikan,  hukum,  eko- nomi,  sosial,  dan  lainnya.  Kendati  pun begitu  pada  dua  dasawarsa  terakhir  ini kajian  gender  telah  menjadi  kajian  yang populer  dan  sangat  dinamis  di  UIN, IAIN, dan STAIN.
Jika  kajian  gender  dipahami  seba- gai kajian “tentang perempuan” meliputi posisi dan peran sosialnya, sesungguhnya kajian ini tidak  sama  sekali baru. Karena dalam  sejarah  kajian  keislaman  di  masa lalu  sudah  terdapat  kajian  eksklusif  ten- tang perempuan. Lihat saja kajian tentang penciptaan  perempuan  dinyatakan  “ber- beda” dengan proses penciptaan laki-laki. Sebagian  pengkaji  akan  mengamini  keti- ka  dinyatakan  bahwa  perempuan  dicip- takan  dari  tulang  rusuk  laki-laki  yang bengkok dan konsekuensinya perempuan menjadi  inferior  dan  laki-laki  superior, perempuan  harus  tunduk  kepada  laki- laki karena laki-laki dianggap lebih hebat daripada perempuan.
Sebaliknya, sebagian pengkaji lain- nya  akan  mengkaji  dulu  argumentasi- nya.  Meskipun  tidak  menolak,  mereka akan mencoba dengan sungguh-sungguh untuk memberikan “penjelasan lain” ten- tang kedudukan perempuan dalam Islam yang  pada  akhirnya  akan  memberikan kesimpulan  bahwa  Islam  sangat  meng- hormati  perempuan  dan  tidak  menem-
patkan  perempuan  di  bawah/lebih  ren- dah daripada laki-laki.
Argumen  pemikiran  terakhir  itu didasarkan  pada  misi  pokok  Al-Qur’an diturunkan  adalah  untuk  membebaskan manusia  dari  berbagai  bentuk  diskrimi- nasi  dan  penindasan,  termasuk  diskrimi- nasi  seksual,  warna  kulit,  etnis,  dan  ika- tan-ikatan  primordial  lainnya.  Hal  ini diisyaratkan  dalam  Al-Qur’an  surah  al- Hujurât [49] ayat 13 berikut ini:
Hai  manusia,  sesungguhnya  Kami  men- ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang  perempuan  dan menjadikan  kali- an  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku supaya  kalian  saling  mengenal.  Sesung- guhnya orang yang paling mulia di anta- ra  kalian  di  sisi  Allah  ialah  orang  yang paling bertakwa di antara kalian. Sesung- guhnya Allah Maha Mengetahui lagi Ma- ha Mengenal. 1
Menurut  Nasaruddin  Umar,  ber- dasarkan  ayat  tersebut,  jika  terdapat  pe- nafsiran  agamawan/ulama  yang  meng- hasilkan  bentuk-bentuk  penindasan  dan ketidakadilan,  termasuk  ketidakadilan gender,  maka  penafsiran  tersebut  perlu dikaji  kembali. 2 Problema  penafsiran  aja- ran agama demikian juga terjadi di kala- ngan  komunitas  akademik  di  STAIN  Pa- mekasan  pada  masa-masa  awal  penge- nalan kajian gender.
Jika  sekarang  ini  kajian  gender telah  diminati  oleh  banyak  kalangan,  ti- dak saja oleh para dosen tetapi juga oleh mahasiswa,  maka  fenomena  ini  menarik untuk  diteliti.  Apakah  karena  terdapat problem  kebahasaan  yang  kontroversial dan  telah  diidentifikasi  sebagai  propa- ganda ideologi Barat atau karena ada misi
1 Departemen  Agama  RI, Al-Quran  dan Terjemahnya (Jakarta:  Proyek  Pengadaan  Kitab Suci al-Qur’an Dept. Agama RI, 1984), hlm. 847. 2 Nasaruddin  Umar, Argumen  Kesetaraan  Gender: Perspektif  al-Quran (Jakarta:  Paramadina  Mulya, 1999), hlm. 13.
lain  yang  lebih  substantif?  Apa  pun  mo- tifnya,  pada  kenyataannya  kajian  gender telah  mampu  memberi  inspirasi  baru  te- rutama  bagi  para  pengkajinya.  Kesada- ran ini seakan telah membangunkan me- reka  dari  tidur  lama  dan  buaian  mimpi budaya patriarki .
Di beberapa PTAIN, kajian gender ada  bersamaan  dengan  adanya  lembaga non-struktural yang pada awalnya berna- ma  Pusat  Studi  Wanita  (PSW), 3 tapi  da- lam perkembangannya beberapa PSW be- ralih  nama  menjadi  Pusat  Studi  Gender (PSG). 4 Alasan  yang  mendasari  peruba- han  nama  itu  di  antaranya  adalah  nama PSG  dianggap  lebih  netral  gender  dari- pada  nama  PSW  karena  orientasi  gera- kannya  adalah  menyebarluaskan  nilai- nilai kesetaraan dan keadilan gender bu- kan  kesetaraan  perempuan,  baik  melalui proses pembelajaran di dalam kelas mau- pun  di  luar  kelas  melalui  diskusi,  semi- nar, workshop , penerbitan, dan penelitian. Penelitian  tentang  ragam  kajian gender  di  STAIN  Pamekasan  difokuskan pada:  (a)  orientasi  tema  kajian,  apakah berorientasi  pada  kajian  teks  atau konteks, normatif-legalistik atau aplikatif- empirik,  dan  (b)  arah  analisis  kajian gender  apakah  sebatas  analisis  deskriptif atau  analisis  kritis  yang  ditulis  oleh  ma-
3 UIN Yogyakarta dan STAIN Pamekasan   masih tetap menggunakan nama PSW dan tetap menjadi lembaga  non-struktural,  meskipun  pasca  pene- tapan  Organisasi  Tatalaksana  (Ortala)  kampus dimungkinkan untuk bergabung dengan lembaga lain  sebagai  bagian  yang  terintegrasi,  yaitu bergabung  ke  Lembaga  Penelitian  dan  Pengab- dian  kepada  Masyarakat  (LPPM)  di  IAIN  dan UIN,  atau  bergabung  ke  Pusat  Penelitian  dan Pengabdian  kepada  Masyarakat  (P3M)  untuk yang STAIN.
4 UIN  Surabaya,  UIN  Maliki  Malang,  STAIN Jember,  STAIN  Kediri,  STAIN  Ponorogo,  dan IAIN  Tulungagung  lebih  memilih  berubah  nama menjadi  PSG  dan  bergabung  dengan  LPPM  dan P3M sesuai dengan Ortaker yang berlaku.
hasiswa  dalam  bentuk  skripsi,  yaitu  se- buah  kajian  yang  memberikan  jaminan kepada  perempuan  akan  hak-hak  asasi- nya  sebagai  manusia,  seperti  hak-hak yang  melekat  pada  kedudukan,  posisi, dan peran sosial perempuan. Hak-hak ini secara  kualitatif  menurut  Islam  seharus- nya  seimbang  dengan  hak-hak  yang  di- miliki laki-laki.
Untuk  keperluan  penelitian  ini telah  dilakukan  studi  pendahuluan,  te- patnya  sejak  PSW  didirikan  di  STAIN Pamekasan  14  tahun  yang  lalu  (sejak 2000)  kajian  gender  mulai  sering didiskusikan  dan  ditulis  dalam  bentuk skripsi  mahasiswa.  Berikut  ini  sekadar contoh  dua  judul  skripsi  mahasiswa,  di antaranya:  “ Saksi  Laki-laki  dalam  Pernika- han menurut Konsepsi Gender ” ditulis oleh Nur  Faizah  pada  2006  dan  skripsi berjudul “ Kewenangan Istri Menolak Rujuk Perspektif  Gender  (Studi  Komparatif  antara Pandangan  Ulama  Fiqih  dan  KHI) ”  ditulis oleh Elly Susanti pada 2008.
Hasil penelitian itu cukup menjadi “bukti  awal”  bahwa  posisi  kajian  gender oleh  sebagian  kalangan  sudah  mulai  di- anggap  penting,  karena  disadari  mampu menganalisis  problem  wacana  yang  pu- nya  andil  cukup  besar  dalam  mencip- takan  dan  mewarnai  kecenderungan  bu- daya di dalam masyarakat. Dengan demi- kian,  penelitian  tentang  “ Ragam  Kajian Gender  di  STAIN  Pamekasan ”  memiliki relevansi yang signifikan bagi terbangun- nya  iklim  dan  budaya  yang  setara  dan adil gender.
Secara  spesifik  penelitian  ini  diha- rapkan  menghasilkan  temuan  yang  me- miliki  nilai-manfaat  terutama  bagi:  (1) para  pengambil  kebijakan  (pimpinan  in- stitusi  dan  unit  kerja)  di  lingkungan STAIN  Pamekasan,  sebagai  bahan  masu- kan  dan  pertimbangan  agar  meminimal- kan  bias  gender  pada  produk  pemikiran
dan kebijakan mereka; (2) dosen dan ma- hasiswa  STAIN  Pamekasan,  sebagai  in- formasi  dan  bahan  kajian  penting  yang dapat  diharapkan  mampu  menggugah minat  penelitian  lebih  lanjut;  (3)  pemer- hati  masalah-masalah  gender,  sebagai masukan  bagi  upaya  pemberdayaan  pe- rempuan  menuju  terwujudnya  suasana dan masa depan yang kondusif bagi kehi- dupan bermasyarakat dan berbangsa.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pen- dekatan kualitatif dengan jenis penelitian explorative  ex-post  facto atas  kajian  gender dalam  skripsi  mahasiswa  STAIN  Pame- kasan, terutama mahasiswa program stu- di (prodi) AHS dan prodi PAI. Penetapan explorative  ex-post  facto  research sebagai jenis penelitian yang dipilih dalam kajian ini  dipandang  relevan  digunakan  berda- sarkan argumentasi antara lain: (a) pene- litian ini dilakukan untuk mengkaji seca- ra  eksploratif  beragam  kajian  gender yang telah terjadi pada saat penelitian ini dilaksanakan;  (b)  peneliti  tidak  melaku- kan treatment apa pun atas fakta dan data gender  yang  dikaji  karena  peristiwanya telah  berlangsung;  (c)  peneliti  mengeks- plorasi  kinerja  mahasiswa  dalam  mene- tapkan  orientasi  dan  arah  analisis  kajian gender  dalam  skripsi  mereka;  dan  (d) peneliti  memeriksa  ketepatan  pilihan  an- tara gender sebagai alat analisis dan gen- der sebagai obyek kajian. Oleh karena itu, pilihan  atas explorative  ex-post  facto seba- gai jenis penelitian yang digunakan pada studi pustaka ini dipandang sesuai untuk diterapkan.
Penelitian  ini  juga  menggunakan orientasi teoretik verstehen paradigm, yaitu suatu perspektif subjektif tentang penger- tian  interpretatif  atas  pemahaman  fakta, makna, peristiwa, dan keterkaitannya da- lam  situasi  tertentu,  termasuk  di  dalam-
nya  adalah  produk  pikiran  manusia dalam bentuk tertulis. 5 Dengan kata lain, pemaknaannya  mengikuti  pemahaman dalam bahasa subjek penelitian. Jenis pro- duk  tertulis  tersebut  misalnya  berupa: buku  teks,  jurnal,  majalah  ilmiah, prosi- ding ,  dokumen  resmi  lembaga/publik, dokumen  pribadi, personal  diary, arsip, artefak, surat, riwayat hidup tokoh, fotog- rafi,  laporan  tahunan,  dan  termasuk skripsi mahasiswa.
Sejalan  dengan  desain  penelitian ini,  data  dikumpulkan  dengan  metode non-interaktif,  yaitu  pengumpulan  data diarahkan  pada  akumulasi  isi  dokumen skripsi  mahasiswa  prodi  AHS  dan  prodi PAI  STAIN  Pamekasan.  Data  dokumen- tasi yang menjadi fokus perhatian utama adalah sejumlah skripsi mahasiswa prodi AHS  dan  prodi  PAI  STAIN  Pamekasan yang  mengkaji  tentang  perempuan  atau menggunakan  gender  sebagai  alat  ana- lisis,  sedangkan  dokumen  lainnya  diper- lakukan sebagai pendukung atau penguat data tentang produk skripsi mahasiswa.
Penggunaan  teknik  observasi  da- lam  bentuk  pengamatan  secara  terlibat ( participative  observation )  sebagai  bagian dari kegiatan pengumpulan data tidak di- gunakan dalam penelitian ini, karena pe- ristiwa  penulisan  skripsi  itu  telah  terjadi pada masa penelitian ini dilakukan. Oleh karena  itu  penggunaan  teknik  observasi dipandang  tidak  relevan  karena  pene- litian  ini  tergolong  sebagai  pengungka- pan fakta dan data yang telah terjadi ( ex- post facto research ). 6
Data  penelitian  yang  berhasil  di- kumpulkan  kemudian  dianalisis  dengan menggunakan  teknik  analisi  isi ( content
5 Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Bandung:  Remaja  Rosdakarya,1990),  hlm.  178- 179.
6 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 97.
analysis ) pada dokumen utama dan doku- men  penunjang.  Analisis  ini  dilakukan melalui proses pelacakan dan pengaturan secara sistematik atas tema-tema konsep- tual  dan  indikator  yang  menjadi  fokus perhatian penelitian yang terdapat dalam dokumen. 7 Selanjutnya  dilakukan  lang- kah-langkah  analisis  tambahan,  yaitu analisis  komponensial  dan  analisis  tema- tik  sehingga  diperoleh  pemetaan  secara utuh,  akurat,  dan  mendalam  tentang gambaran  data  faktual  dari  peristiwa- peristiwa  yang  dialami  perempuan  baik dalam teks maupun konteks. Hal penting yang  dilakukan  dalam  analisis  data  da- lam penelitian ini adalah melakukan ana- lisis  gender,  yaitu  menganalisa  data  ber- dasarkan  konsep  yang  digunakan  untuk mengenali  adanya  ketidakadilan  di  balik perbedaan  relasi  sosial  laki-laki  dan  pe- rempuan seperti diskriminasi, subordina- si,  marginalisasi, violence ,  dan double burden . 8 Dalam istilah lain dapat dinyata- kan  bahwa  analisis  gender  merupakan proses  analisis  data  dan  informasi  untuk mengidentifikasi,  mengungkapkan  kedu- dukan, fungsi peran, dan tanggung jawab laki-laki  dan  perempuan,  faktor-faktor yang memengaruhi serta dampak pembu- dayaannya  dalam  kehidupan  keluarga dan masyarakat. 9 Selanjutnya  data-data  itu  diinter- pretasi  sebagai  temuan  hasil  penelitian. Temuan  tersebut  kemudian  diverifikasi dengan  teknik  keabsahan  data  melalui teknik  pembahasan  sejawat  dan  pelaca- kan  kesesuaian  data.  Pembahasan  seja-
7 Ibid.
8 Mansur  Fakih, Analisis  Gender  dan  Transformasi Sosial ,  Edisi  IV,  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 1996), hlm. 71.
9 Djunaidatul  Munawaroh,  “Analisis  Gender” dalam “Pengantar Kajian Gender” Tim Penulis PSW UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  (Jakarta:  PSW- McGill Projek/IISEP, 2003), hlm. 156.
wat  dilakukan  untuk  menjernihkan  dan mempertajam kerangka konseptual kajian dan  temuan  data  hasil  penelitian.  Lang- kah demikian dilakukan oleh peneliti de- ngan  para  ahli  (akademisi)  yang  membi- dangi  kajian  gender  dan  dipandang  me- miliki  otoritas  keilmuan  yang  diakui ( competence and expertise ). Pelacakan kese- suaian  data  dilakukan  dengan  cara  me- ngumpulkan  semua  data  hasil  kegiatan penelitian  sesuai  dengan  maksud  dan tujuan penelitian dilakukan untuk keper- luan  perumusan  inferensi  (kesimpulan) hasil-hasil  penelitian.  Kegiatan  ini  meru- pakan  langkah  antisipatif  dan  korektif atas  ketidaksesuaian  antara  data  yang diperoleh dengan tujuan kajian. Oleh ka- rena  itu  dimungkinkan  adanya  reduksi dan  pengabaian  sejumlah  catatan  hasil dari  penggunaan  teknik  pengumpulan data  karena  ketidak-terpakaian  data  pe- nelitian  yang  diinginkan. 10 Prosedur  pe- nelitian ini dilakukan melalui lima tahap, yaitu  studi  orientasi,  eksplorasi  umum, eksplorasi  terfokus,  pemeriksaan  hasil dan pengecekan keabsahan temuan pene- litian, serta penulisan laporan penelitian.

## Kajian Gender di STAIN Pamekasan
Banyaknya  kajian  bertema  atau tentang  gender  menurut  Thaha  Hamim 11 dapat  dimaknai  sebagai  indikator  tim- bulnya  sebuah  kesadaran  baru  untuk memberdayakan  kaum  perempuan  kare- na  dalam  realitasnya,  dari  dulu  sampai sekarang,  kaum  perempuan  sering  me- ngalami  beragam  praktik  diskriminatif. Mereka merupakan kelompok sosial yang sangat  rentan  terhadap  tindakan  diskri- minatif  sebagai  akibat  dari  konstruksi
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 273-274. 11 Ali  Munhanif  (ed.), Mutiara  Terpendam:  Perem- puan  dalam  Literatur  Islam  Klasik, cet.  I , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. xxiii.
masyarakat  yang  terbentuk  berdasarkan paradigma budaya patriarki.
Penelitian  tentang  ragam  kajian gender di STAIN Pamekasan ini difokus- kan pada orientasi tema dan arah analisis kajian  gender  yang  ditulis  oleh  mahasis- wa  dalam  bentuk  skripsi,  yaitu  sebuah kajian yang memberikan jaminan kepada perempuan atas hak-hak asasinya sebagai manusia,  seperti  hak-hak  yang  melekat pada kedudukan, posisi dan peran sosial perempuan.  Hak-hak  ini  secara  kualitatif menurut  Islam  seharusnya  seimbang  de- ngan hak-hak yang dimiliki laki-laki.
Berikut  ini  paparan  ragam  kajian gender  dalam  bentuk  skripsi  yang  telah ditulis  oleh  mahasiswa  program  studi AHS  dan  PAI  STAIN  Pamekasan  sejak 2002 sampai dengan 2013. Jika dibanding- kan,  jumlah  kajian  gender  yang  ditulis oleh  mahasiswa  AHS  lebih  banyak  dari- pada mahasiswa PAI, yaitu AHS berjum- lah 56, sedangkan PAI berjumlah 14 buah.

## Tabel 1

## Kajian Gender Mahasiswa AHS
04-06-2004
Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap Pembagian  Harta  Waris  bagi  Janda  di
Kelurahan  Lontar  Kecamatan  Made Kota Madya Suro
31-12-2005  Penetapan Mahar Mitsil dalam Hukum Islam
03-06-2006  Pernikahan  Wanita  Hamil  dalam  Per- spektif Hukum Islam 03-06-2006 Problematika Pemaknaan Hak Ijbar da- lam  Perkawinan  pada  Masyarakat  Ba- jur Waru Pamekasan
27-06-2006 Saksi  Laki-Laki  dalam  Pernikahan  me- nurut Konsepsi Gender
27-06-2006  Misaliansi  di  Kalangan  Keluarga  Kiai Pamekasan  (Kasus  Perkawinan  Tidak
Kafaah )
27-06-2006 Perkawinan  Paksa  dan  Dampaknya dalam Tinjauan Hukum Islam
27-06-2006  Respons  Hakim  terhadap  Komulasi
Gugatan  Cerai  dengan  Gugat  Nafkah Istri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pamekasan)
27-06-2006 Dampak  Perempuan  Bekerja  dan  Im- plikasinya  dalam  Membangun  Kehar- monisan  Rumah  Tangga  (Studi  Kasus
Perempuan  Bekerja  di  Desa  Taroan Pamekasan)
27-06-2006 Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Kon- sep  Kekufuan  Perkawinan  di  Desa  La- rangan  dalam  Kecamatan  Larangan Kabupaten Pamekasan
27-06-2006 Implementasi  Hak  atas  Nafkah  Janda dan Anak dari Gaji Pegawai Negeri Si- pil  Sebagai  Akibat  Perceraian  (Studi Kasus  di  Pengadilan  Agama  Pameka- san)
07-07-2007 Respons  Suami  terhadap  Gagasan  Ke- setaraan  Gender  di  Desa  Teja  Timur Kecamatan  Pamekasan  Kabupaten  Pa- mekasan
07-07-2007  Aplikasi Kafaah dalam  Perkawinan pada  Masyarakat  Kertagena  Tengah Kecamatan  Kadur  Kabupaten  Pame- kasan
06-07-2007 Rendahnya  Mahar  Wanita  Madura (Studi  Kasus  di  Desa  Majungan  Keca- matan  Pademawu  Kabupaten  Pame- kasan)
07-07-2007 Pemaksaan  dalam  Talak  (Studi  Kasus di Desa Kapanjin Kabupaten Sumenep) 30-05-2007 Pandangan Hukum Islam terhadap Pe- laksanaan Pernikahan Wanita Hamil di Kelurahan  Kowel  kabupaten  Pame- kasan 06-07-2007 Peluang  untuk  Rujuk  bagi  Pasangan Suami  Istri  dalam  Masa  Iddah  (Studi Kasus  di  Desa  Ellak  Laok  Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep) 07-07-2007 Peran Perempuan Desa dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Samiran Kecama- tan Proppo Kabupaten Pamekasan)
07-07-2007 Kesaksian  Perempuan  dalam  Hukum Islam dalam Perspektif Amina Wadud 30-04-2007  Ketidakpuasan  Seksual  Bagi  Istri  seba- gai Alasan Perceraian menurut Hukum Islam  (Studi  Kasus  di  Desa  Samiran Kecamatan Proppo Pamekasan)
07-07-2007 Imam Perempuan dalam Salat (Analisis
Konstruksi  Pemikiran  Prof.  Dr.  Amina Wadud Muhsin)
30-04-2007  Nikah  Mut'ah  dalam  Pandangan  Hu- kum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974
30-04-2007 Pelaksanaan Sanksi Nusyûz oleh Suami terhadap  Istri  (Studi  Kasus  di  Desa Plakpak  Kecamatan  Pegantenan  Kabu- paten Pamekasan)
06-07-2007 Implementasi  Pembagian  Harta  Bersa- ma  Pasca  Perceraian  (Studi  di  Desa Ban-Ban Kecamatan Pakong Kabupaten
Pamekasan)
07-07-2007 Taklik  Talak  dan  Akibat  Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Larangan  Badung  Kecamatan  Palenga- an Kabupaten Pamekasan
01-07-2008 Kewajiban  Suami  dalam  Memenuhi
Nafkah Mut'ah Kepada Istri Setelah Ik- rar  Talak  (Studi  Kasus  di  Desa  Dempo
Timur Kecamatan Pasean Pamekasan) 27-03-2008 Problematika Kehidupan Rumah Tang- ga  yang  Ditinggal  Kepala  Keluarga  ke Malaysia 01-07-2008 Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Pe- nentuan dan Penetapan Jenis Mahar di Desa Larangan Badung Kecamatan Pa- lengaan Pamekasan
01-07-2008 Pandangan Tokoh Agama tentang Hak Ijbar  Orang  Tua  dalam  Penentuan  Ca- lon Suami Bagi Anak Gadisnya
01-07-2008 Isteri Sebagai Pencari Nafkah Pada Ma- syarakat Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan  Pabean  Cantian  Kota  Mad- ya  Surabaya  (Perspektif  Hukum  Islam dan Gender)
01-07-2008 Kewenangan Istri Menolak Rujuk (Stu- di  Komparatif  Antara  KHI  dan Pandangan Ulama Fiqih)
01-07-2008 Penentuan  Awal  Iddah  Pada  Masya- rakat Larangan Luar (Perspektif Madz- hab  Imam  Syafi'i  dan  Kompilasi  Hu- kum Islam)
01-07-2008 Keterlibatan  Calon  Istri  dalam  Menen- tukan Mahar
30-08-2008 Kebutuhan  Seksual  sebagai  Alasan  Po- ligami Menurut Hukum Islam dan Un- dang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus  Praktik  Poligami  di  Desa  Ka- langan  Prao  Kecamatan  Jrengik  Kabu- paten Sampang) 01-04-2009 Tinjauan  Hukum  Islam  tentang  Penye- lesaian Nusyûz di  Desa  Blega  Ke- camatan Blega Kabupaten Pamekasan 01-05-2009 Hak  Perempuan  Menentukan  Calon
Suami  Saat  Khitbah  di  Desa  Soddara Barat  Kecamatan  Pasongsongan  Kabu- paten Sumenep 29-06-2009 Pernikahan  Bagi  Anak  Perempuan  Ke- dua di Desa Pordapur dalam Perspektif Hukum Islam
24-08-2009 Pelaksanaan Kafaah dalam  Sistem  Per- kawinan  Keturunan  Arab  Kampung
Arab Sumenep
07-07-2010 Pelaksanaan Masa Berkabung bagi Wa- nita  yang  Ditinggal  Mati  Suaminya  di Desa  Larangan  Perreng  Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep
07-07-2010 Problematika Pernikahan Akibat Hamil di  Luar  Nikah  dalam  Perspektif  Hu- kum Islam (Studi Kasus di Desa Kalia- nget Timur Kecamatan Kalianget Kabu- paten Sumenep)
07-07-2010 Penentuan  Mahar  Oleh  Orang  Tua  di Desa  Akkor  Kecamatan  Palengaan  Ka-
bupaten Pamekasan
07-07-2010 Tinjauan  Hukum  Islam  tentang  Pe- nerapan Konsep Kesaksian Perempuan di Pengadilan Agama Pamekasan
25-03-2011 Pengasuhan  dan  Biaya  Hidup  Anak oleh  Ibu  Pasca  Perceraian  di  Desa  Po- reh  Kecamatan  Lenteng  Kabupaten Sumenep  dalam  Perspektif  Hukum
Islam, UUP No. 1 Tahun 1974 dan KHI 06-07-2011
Pandangan  Kiai  Pamekasan  Tentang Penyelesaian  Upaya Fasakh oleh  Istri dari Pernikahan Bawah Tangan
30-11-2011 Pandangan  Masyarakat  tentang  Kese- taraan Gender dan Pengaruhnya terha- dap Jumlah Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pamekasan
20-12-2011 Analisis  Faktor  Penyebab  Kebiasaan Tidak  Menikah  Lagi  bagi  Janda  (Studi Kasus  di  Desa  Branta  Pesisir  Kecama- tan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)
23-06-2012 Tinjauan  Hukum  Islam  tentang Double Burden Istri  dalam  Keluarga  Petani  di
Desa Potoan Daya 23-06-2012 Keengganan  Orang  Tua  Memusyawa- rahkan  Calon  Suami  bagi  Anak  Gadis- nya  dan  Dampaknya  terhadap  Kehar- monisan  Rumah  Tangga  (Studi  Kasus di  Desa  Karduluk  Kecamatan  Pragaan Kabupaten Sumenep)
23-06-2012 Perkawinan  Wanita  Hamil  di  Luar  Ni- kah  di  Desa  Kapong  Kecamatan  Batu Marmar  Kabupaten  Pamekasan  dalam Perspektif Hukum Islam 23-06-2012 Keabsahan  Perkawinan  Kedua  Bagi  Is- tri  yang  ditinggal  Suami  Pertama  ke Malaysia  di  Desa  Bujur  Timur  Batu Marmar Pamekasan 23-06-2012 Cerai Gugat Karena Suami Gaib (Studi Kasus Perkara No. 163/Pdt. G/2010/PA.Kng  Pengadilan  Agama Kangean) 23-06-2012 Kriteria  Kafaah  dalam  Perkawinan (Studi Analisis terhadap Pemikiran Ah- mad  Ibnu  al-Hanbal  dan  Relevansinya terhadap Kompilasi Hukum Islam)
23-06-2012 Pernikahan  Wanita  dalam  Masa  Iddah di Desa Bungbaruh Kadur Pamekasan 23-06-2012 Pernikahan  Wanita  Hamil  dan  Nasab Anak  Akibat  Zina  (Studi  Komparatif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia) 22-06-2013 Rekonstruksi Konsepsi Hak Ijbar dalam Islam  (Studi  Analisis  Pendapat  Imam Al-Syafi’i  tentang  Konsepsi  Hak  Ijbar Wali dalam Pernikahan)

## Tabel 2 Kajian Gender Mahasiswa PAI
2002  Gerakan  Feminisme  dalam  perspektif  Islam (Telaah  Kritis  terhadap  Pandangan  Moh. Koderi  tentang  Kepemimpinan  Perempuan dalam Dunia Perpolitikan di Indonesia)
2003  Peranan Perhatian Ibu Rumah Tangga dalam Membentuk Kepribadian Anak di Desa Sami- ran  Kecamatan  Proppo  Kabupaten  Pame- kasan
2003  Peranan  Organisasi  pengajian  kaum  Ibu  da- lam  Menciptakan  Ukhuwah  Islamiyah  di Desa  Beringin  Kecamatan  Dasuk  Kabupaten Sumenep
2005  Pemberdayaan  Pendidikan  Bagi  Perempuan melalui Kegiatan Pondok Pesantren Nazhatul Muat’allimin Ketapang Laok Sampang
2005  Peran Guru Putri dalam Mengembangkan Po- tensi Baca Al-Qur’an Siswa di Lembaga TKA Nurul Hikmah Pamekasan
2006  Pendidikan  dan  Pemberdayaan  Wanita  di Pondok Pesantren Nazhatul Muta’allimin Ke- tapang Laok Sampang
2006  Kemampuan  Manajerial  Kepemimpinan  Pe- rempuan di STAIN Pamekasan
2006  Pemahaman  Masyarakat  terhadap  Pendidi- kan Kaum Perempuan (Gender) di Desa Baso- ka Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep 2007  Pemberdayaan Pendidikan Perempuan di De- sa Tobungan Kecamatan Galis Pamekasan
2008  Aktualisasi  Potensi  Perempuan  (Mahasiswi) melalui  Kegiatan  Organisasi  Ekstra  Kampus STAIN Pamekasan
2009  Urgensi  Pendidikan  Agama  terhadap  Pem- berdayaan  Perempuan  di  Desa  Bunder  Keca- matan Pademawu Kabupaten Pamekasan 2009  Aktualisasi  Potensi  Perempuan  di  Kampus STAIN Pamekasan Jurusan Tarbiyah
2009  Kesetaraan Gender dalam Dunia Pendidikan: Studi Analisis tentang Peran Guru Wanita di SMA  Tarbiyatus  Shibyan  Desa  Jadung  Keca- matan Dungkek Kabupaten Sumenep
2013  Upaya  Pesantren  dalam  Meningkatkan  Guru Perempuan  di  Pondok  Pesantren  Miftahul Ulum Panyepen Palengaan
Paparan tema-tema kajian tersebut dapat  dinyatakan  bahwa: pertama, kajian gender  lebih  dimaknai  sebagai  kajian “tentang”  perempuan,  bukan  kajian  ber- perspektif gender atau kajian yang meng- gunakan  gender  sebagai  alat  analisis. Dari 70 kajian yang didata hanya 5 kajian yang  secara  ekplisit  menggunakan  gen- der sebagai alat analisis, yaitu: “Saksi Laki-
Laki  dalam  Pernikahan  menurut  Konsepsi Gender” , “Kesaksian  Perempuan  dalam Hukum  Islam  Perspektif  Amina  Wadud” , “Istri  sebagai  Pencari  Nafkah  pada  Masya- rakat Kelurahan Krembangan Utara Kecama- tan  Pabean  Cantian  Kota  Madya  Surabaya (Perspektif Hukum Islam dan Gender)” , dan “Kewenangan  Istri  Menolak  Rujuk  (Studi Komparatif  antara  KHI  dan  Pandangan Ulama Fiqih)” . Kedua, kajian gender di PAI telah  dimulai  pada  2002  dengan  tema “Gerakan  Feminisme  dalam  Perspektif  Islam (Telaah Kritis terhadap Pandangan Moh. Ko- deri  tentang  Kepemimpinan  Perempuan  da- lam  Dunia  Perpolitikan  di  Indonesia)” , sedangkan  di  AHS  baru  dimulai  pada 2004 dengan tema “Tinjauan Hukum Islam terhadap  Pembagian  Harta  Waris  bagi  Janda di  Kelurahan  Lontar  Kecamatan  Made  Kota Madya  Suro” . Ketiga, orientasi  kajiannya lebih  didominasi  oleh  kajian  kontekstual atau  aplikatif-empirik  daripada  tekstual atau  normatif-legalistik.  Perbandingan- nya,  orientasi  kajian  skripsi  mahasiswa PAI yang memilih kajian kontekstual atau aplikatif-empirik berjumlah 13 kajian dan kajian  tekstual  atau  norma-tif-legalistik  1 kajian; orientasi kajian skripsi mahasiswa AHS  yang  memilih  kajian  kontekstual atau aplikatif-empirik berjumlah 44 kajian dan  tekstual  atau  normatif-legalistik  12 kajian. Keempat, analisis  kajiannya  lebih didominasi  oleh  analisis  deskriptif  dari- pada  analisis  kritis.  Pada  kajian  tekstual, analisisnya dilakukan dengan mengguna- kan analisis kritis sedangkan pada kajian kontekstual  umumnya  menggunakan  a- nalisis deskriptif.
Berikut  ini  dipilih  beberapa  kajian gender  yang  dipaparkan  berdasarkan pertimbangan  topik-topik  yang  menjadi fokus kajian. Uraian selengkapnya dides- kripsikan sebagai berikut:

## 1.  Orientasi  Kajian  Gender  di  STAIN Pamekasan
Di  sebagian  PTAI  termasuk  di STAIN,  kajian  gender  masih  merupakan kajian  menarik  terutama  jika  kajian  gen- der  itu  diperhadapkan  dengan  kajian- kajian  keislaman  yang  oleh  sebagian kalangan  diyakini  sudah  final,  tapi sebaliknya  oleh  sebagian  kalangan  yang lain  diyakini  masih  terbuka  kesempatan untuk  dikaji  kembali.  Dengan  demikian kajian  gender  selalu  memicu  kontroversi ketika  memasuki  ranah  agama  yang meliputi  keyakinan,  institusi  agama,  dan tradisi  keagamaan.  Pro-kontra  dalam menyikapi kajian ini melahirkan beragam pemahaman  yang  disebabkan  oleh  kons- truksi  sosial  yang  membentuk  dan memengaruhi perspektif mereka.
Sejak  PSW  didirikan  di  STAIN Pamekasan  14  tahun  yang  lalu  (berdiri pada    2000)  kajian  gender  sudah  mulai sering didiskusikan, diseminarkan, dibelajarkan  di  dalam  perkuliahan,  dan diteliti.  Meskipun  pada  awal  pengena- lannya  situasi  kontroversial  atas  kajian gender  sangat  mendominasi  baik  di kalangan dosen maupun mahasiswa, tapi pada  akhinya  seiring  dengan  perkem- bangan  transmisi  ilmu  di  PTAI  kajian gender  mulai  diminati,  bahkan  posisi kajian  gender  oleh  sebagian  kalangan sudah  mulai  dianggap  penting  karena disadari  mampu  menganalisa  problem wacana  yang  punya  andil  cukup  besar dalam  menciptakan  dan  mewarnai kecenderungan  budaya  di  dalam  masya- rakat.
Berdasarkan  temuan  penelitian dapat dinyatakan bahwa kajian gender di prodi  PAI  telah  dimulai  pada    2002 dengan  tema “Gerakan  Feminisme  dalam perspektif  Islam  (Telaah  Kritis  terhadap Pandangan  Moh.  Koderi  tentang  Kepemim- pinan  Perempuan  dalam  Dunia  Perpolitikan
di  Indonesia” , sedangkan  di  AHS  baru dimulai  pada    2004  dengan  tema “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris Bagi Janda di Kelurahan Lontar Kecamatan  Made  Kota  Madya  Suro” .  Tapi pada perkembangannya  kajian gender di prodi  AHS  dapat  dinyatakan  lebih progresif berdasarkan jumlah kajian yang didata  dalam  penelitian  ini,  yaitu  kajian gender  prodi  PAI  14  kajian  dan  kajian gender  prodi  AHS  56  kajian  (secara lengkap  telah  diuraikan  pada  paparan data).
Temuan  penelitian  lain  dapat  di- nyatakan  bahwa  orientasi  atau  arah  ka- jian  gender  lebih  didominasi  oleh  kajian kontekstual atau aplikatif-empirik daripa- da kajian tekstual atau normatif-legalistik. Perbandingannya, orientasi kajian skripsi mahasiswa PAI yang memilih kajian kon- tekstual  berjumlah  13  kajian  dan  kajian tekstual  1  kajian,  orientasi  kajian  skripsi mahasiswa  AHS  yang  memilih  kajian kontekstual berjumlah 44 kajian dan teks- tual 12 kajian.
Beberapa  kajian  yang  berorientasi pada  kajian  kontekstual  atau  aplikatif- empirik,  di  antaranya: pertama,  Urgensi Pendidikan  Agama  terhadap  Pemberdayaan Perempuan di Desa Bunder Pademawu Kabu- paten  Pamekasan. Penelitian  ini  menetap- kan rumusan masalah: (a) Adakah urgen- si pendidikan agama terhadap pemberda- yaan  perempuan  di  Desa  Bunder  Keca- matan  Pademawu  Kabupaten  Pameka- san,  dan  (b)  Seberapa  besar  urgensi pendidikan  agama  terhadap  pemberda- yaan  perempuan  di  Desa  Bunder  Keca- matan  Pademawu  Kabupaten  Pameka- san.
Untuk  menjawab  rumusan  masa- lah  penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kuantitatif  korelatif  karena terdiri dari dua variabel, sebagai variabel independent adalah  urgensi  pendidikan
agama  dan  sebagai  variabel dependent adalah  pemberdayaan  perempuan  de- ngan  jumlah  populasi  303  KK.  Hasilnya membuktikan  bahwa  ada  urgensi  pendi- dikan agama terhadap pemberdayaan pe- rempuan  di  Desa  Bunder  Kecamatan  Pa- demawu  Kabupaten  Pamekasan.  Hal  ini terbukti  dari  hasil  analisis  statistik  yang menunjukkan  bahwa  setelah  r  kerja (0,656)  dikonsultasikan  dengan  nilai  kri- tik product  moment dapat  dikatakan  ada korelasi positif antara kedua variabel pe- nelitian tersebut. Dengan kata lain, hipo- tesa yang  menyatakan “ada urgensi pen- didikan  agama  terhadap  pemberdayaan perempuan  di  Desa  Bunder  Kecamatan Pademawu  Kabupaten  Pamekasan”  di- terima kebenarannya.
Untuk  mengetahui  besar  kecilnya hubungan antara kedua variabel tersebut r kerja  dikonsultasikan  dengan  tabel  in- terpretasi korelasi product moment , di ma- na r kerja berada pada rentangan nilai an- tara  0.600  sampai  dengan  0,800,  yang berarti  korelasi  atau  urgensi  kedua  va- riabel berada pada taraf signifikansi yang cukup.
Kedua , Peranan Organisasi Pengajian Kaum  Ibu  dalam  Menciptakan  Ukhuwah  Is- lamiyah  di  Desa  Beringin  Kecamatan  Dasuk Kabupaten  Sumenep .  Penelitian  ini  mene- tapkan rumusan masalah: (a) Adakah pe- ranan organisasi pengajian kaum ibu da- lam  menciptakan ukhuwah  islâmîyah di Desa  Beringin  Kecamatan  Dasuk  Kabu- paten  Sumenep,  dan  (b)  Seberapa  besar peranan  organisasi  pengajian  kaum  ibu dalam  menciptakan ukhuwah  islâmîyah di desa tersebut. Untuk menjawab rumusan masalah  itu,  penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  kuantitatif.  Hasilnya, peranan  organisasi  pengajian  kaum  ibu dalam  menciptakan ukhuwah  islamîyah di Desa  Dasuk  Sumenep  cukup  positif.  Ar- tinya  memberi  dampak  positif  sehing-ga
perlu ditingkatkan agar ukhuwah islâmîyah semakin terjalin erat. Rekomendasi pene- litian  ini  bahwa sebaiknya  pengajian  ter- sebut  ditingkatkan  dengan  cara  mening- katkan  kerja  sama  semua  pihak  terkait dalam  penyelenggaraan  pengajian  bagi kaum  ibu,  baik  suami,  tokoh  masyara- kat/mubalig, dan masyarakat itu sendiri.
Ketiga,  Pemenuhan  Biaya  Pemeli- haraan  Anak  Pasca  Perceraian  oleh  Ibu  di Desa  Poreh  Kecamatan  Lenteng  Kabupaten Sumenep  dalam  Perspektif  Hukum  Islam, UUP No.1 Tahun 1974 dan KHI. Penelitian ini  menetapkan rumusan  masalah:  (a) Mengapa  pemenuhan  biaya  pemeliha- raan  anak  pasca  perceraian  sepenuhnya dilakukan  oleh  ibu,  (b)  Apa  saja  jenis- jenis biaya pemeliharaan anak yang dila- kukan  oleh  ibu  pasca  perceraian,  dan  (c) Dengan  cara  apa  ibu  memenuhi  biaya pemeliharaan  anak  pasca  perceraian  di Desa  Poreh  kecamatan  Lenteng  kabupa- ten Sumenep.
Penelitian  ini  menggunakan  meto- de penelitian kualitatif, pengumpulan da- ta  dilakukan  melalui  wawancara,  obser- vasi  dan  dokumentasi.  Hasilnya:  (a)  Pe- nyebab  utama  ibu  memenuhi  biaya  pe- meliharaan anak pasca perceraian adalah karena  ada  sebagian  ibu  yang  memang sengaja  tidak  menuntut  hal  apa  pun  ke- pada mantan suaminya ketika perceraian di  PA  dengan  alasan  perceraiannya  agar cepat  selesai  dan  tidak  berbeli-belit,  juga ada yang tidak menuntut hal apa pun da- ri mantan suaminya karena mengerti ter- hadap  keadaan  ekonomi  mantan  sua- minya,  dan ada pula  yang  semenjak ber- cerai  mantan  suaminya  tidak  peduli  lagi pada  kebutuhan  anak-anaknya  karena mantan suaminya telah menikah lagi, (b) Jenis-jenis kebutuhan yang dipenuhi oleh ibu  adalah  sebagai  berikut:  kebutuhan makan,  biaya  sekolah,  dan  (c)  Cara  ibu memenuhi  kebutuhan  anak  pasca  perce-
raiannya  dengan  bekerja  sebagai  petani, pedagang  (berdagang  pentol,  es,  dan makanan kecil), ada pula menjadi pekerja proyek, bahkan menjadi TKW.
Penelitian  ini  merekomendasikan: (a)  Ulama  atau  tokoh  masyarakat  diha- rapkan agar dapat memberikan perhatian dan bimbingan kepada warga masyarakat Desa  Poreh  dalam  menciptakan  keruku- nan  rumah  tangga  dalam  tatanan  sosial kemasyarakatan, dan (b) Suami istri yang bercerai  dan  telah  memiliki  anak  diha- rapkan biaya pemeliharaan anak tersebut dipenuhi oleh bapak, atau minimal antara keduanya sama-sama menanggung biaya pemeliharaan anak yang bersama ibunya untuk  meringankan  beban  mantan  istri- nya  dalam  memenuhi  kebutuhan  anak- anak mereka.
Keempat,  Rendahnya  Mahar  Wanita Madura (Studi Kasus di Desa Majungan Ke- camatan  Pademawu  Kabupaten  Pamekasan) . Penelitian  ini  menetapkan rumusan  ma- salah:  (a)  Faktor  apa  yang  menyebabkan wanita  Madura  menerima  pembayaran mahar yang rendah, (b) Bagaimana sikap wanita  Madura  terhadap  rendahnya pembayaran  mahar,  dan  (c)  Bagaimana menurut  perspektif  hukum  Islam  dalam menyikapi  tentang  rendahnya  pemba- yaran mahar. Tujuannya: (a) Mengetahui faktor  yang  menyebabkan  yang  menye- babkan  wanita  Madura  menerima  pem- bayaran  mahar  yang  rendah,  (b)  Menge- tahui sikap wanita Madura terhadap ren- dahnya  pembayaran  mahar,  dan  (c)  Me- ngetahui  perspektif  hukum  Islam  dalam menyikapi  tentang  rendahnya  pembaya- ran mahar.
Penelitian  ini  menggunakan  pen- dekatan  kualitatif,  dengan  pengumpulan data  melalui  wawancara,  observasi  dan dokumentasi.  Hasilnya:  (a)  Rendahnya mahar wanita Madura, khususnya di De- sa Majungan Kecamatan Pademawu kare-
na ketidakmampuan pihak laki-laki, ada- nya anggapan-anggapan yang miring ba- ik  itu  dari  pihak  keluarga  calon  suami maupun  dari  pihak  luar  (orang  lain)  ke- tika  meminta  mahar  yang  banyak,  dan disebabkan  ketidaktahuan  seorang  wa- nita tentang perihal mahar karena kurang pengetahuannya  dan  kurang  kedewa- saannya, (b) Beranggapan mahar itu diu- kur  dengan  nilai  suatu  barang  dan  ada juga  yang  menyikapinya  sebagai  suatu penghargaan atau hadiah kepada seorang wanita  sebagai  tanda  kasih  sayang  atau awal tanda keseriusan seorang suami ke- pada calon istri, dan (c) Pembayaran ma- har  yang  cenderung  rendah  di  masya- rakat  Madura  terutama  masyarakat  Desa Majungan  Kecamatan  Pademawu  me- mang  tidak  bertentangan  dengan  ajaran syariat  Islam,  karena  Islam  tidak  mene- tapkan  batas-batas  minimal  maupun maksimalnya  suatu  pembayaran  mahar disesuaikan  dengan  kemampuan  calon suami.
Kelima, Tinjauan  Hukum  Islam terhadap  Pembagian  Harta  Waris  bagi  Janda di  Kelurahan  Lontar  Kecamatan  Made  Kota Madya  Suro. Penelitian  ini  menetapkan rumusan  masalah:  (a)  Bagaimana  pem- bagian  harta  warisan  bagi  janda  di  Ke- lurahan  Lontar  Kecamatan  Made  Kota Madya  Suro,  (b)  Apa  dasar  pembagian harta  waris  menurut  hukum  adat  bagi janda  di  Kelurahan  Lontar  Kecamatan Made  Kota  Madya  Suro,  dan  (c)  Bagai- mana  perspektif  hukum  Islam  tentang pembagian harta waris bagi janda di Ke- lurahan  Lontar  Kecamatan  Made  Kota Madya Suro.
Penelitian  ini  menggunakan  pen- dekatan kualitatif, pengambilan data dila- kukan  dengan  cara  wawancara  dan  ob- servasi dan dokumentasi. Hasilnya, pem- bagian  harta  waris  di  Kelurahan  Lontar Kecamatan  Made  Kota  Madya  Suro
menggunakan hukum waris adat. Kemu- dian  dasar  pembagian  harta  waris  di Kelurahan Lontar Kecamatan Made Kota Madya Suro berdasarkan pada anggapan bahwa  seorang  istri  merupakan  penda- tang  atau  orang  asing  di  rumah  sua- minya,  sehingga  ia  tidak  mendapatkan harta warisan peninggalan suaminya. Se- lanjutnya dalam perspektif hukum Islam, seorang  janda  yang  ditinggal  mati  oleh suaminya apabila tidak mempunyai ketu- runan  ia  menda-patkan  ¼,  dan  apabila mempunyai  keturunan  ia  mendapatkan 1/8.
Berdasarkan hasil penelitian disim- pulkan  bahwa  hukum  waris  adat/ke- biasaan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat Kelurahan Lontar Kecamatan Made Kota Madya  Suro  tidak  mengenal  adanya  hak waris  untuk  sewaktu-waktu  menuntut agar  harta  warisan  dibagikan  pada  ahli waris  terutama  janda.  Alasannya  karena hukum  waris  adat  tidak  mengenal  asas “ legitieme  portie ”  atau  bagian  mutlak  se- bagaimana  hukum  waris  Islam  bahwa para ahli waris telah ditentukan hak-hak- nya  atas  bagian  tertentu  dari  harta  wa- risan sebagaimana diatur dalam Al-Qur’- an  dan  sunah  Rasul.  Demikian  juga seorang  janda  mendapatkan  bagian  dari harta peninggalan suaminya.
Paparan penelitian itu mendukung pendapat  Thaha  Hamim 12 bahwa  peneli- tian  dengan  tipe  deskriptif  seperti  itu (kajian  kontekstual  atau  empirik-apli- katif)  dapat  dimaknai  sebagai  bentuk kesadaran  baru  untuk  memberdayakan kaum  perempuan  karena  dalam  reali- tasnya, dari dulu sampai sekarang, kaum perempuan  sering  mengalami  beragam praktik diskriminatif. Mereka merupakan kelompok  sosial  yang  sangat  rentan  ter-
12 Munhanif (ed.), Mutiara Terpendam, hlm. xxiii.
hadap  tindakan  diskriminatif  sebagai akibat  dari  konstruksi  masyarakat  yang terbentuk  berdasarkan  paradigma  buda- ya patriarki.
Posisi  perempuan  yang  menjadi obyek kajian penelitian juga menjadi buk- ti  bahwa  pada  beberapa  kasus  kaum perempuan masih belum disetarakan de- ngan  kaum  laki-laki.  Sayangnya  para peneliti  hanya  berhenti  pada  “mendes- kripsikan” saja belum sampai pada meng- analisis  secara  kritis  dengan  meng-ung- kapkan  jawaban  “mengapa”  perempuan terdiskriminasi,  tersubordinasi,  mengala- mi  kekerasan,  dan  beban  kerja  yang melampaui  kemampuan  kemanusiaan- nya?
Berikut ini contoh judul penelitian yang  dimaksud:  “ Dampak  Perempuan  Be- kerja  dan  Implikasinya  terhadap  Keharmoni- san Rumah Tangga (Studi kasus Istri Bekerja di  Desa  Taro’an  Kecamatan  Tlanakan  Kabu- paten  Pamekasan )”  yang  menetapkan  ru- musan  masalah:  (a)  Bagaimana  hak  dan kewajiban  perempuan  bekerja  dalam  ru- mah  tangga,  (b)  Bagaimana  kedudukan dan peran istri yang bekerja di dalam ru- mah  tangga,  dan  (c)  Dampak  positif  dan negatif  dari  peran  istri  yang  bekerja dalam keharmonisan keluarga.
Penelitian  ini  menggunakan  pen- dekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan  dengan  cara interview .  Hasil- nya:  (a)  Hak  dan  kewajiban  istri  adalah dia  wajib  taat  pada  suami  selama  suami sesuai  dengan  syariat  Islam,  (b)  Kedu- dukan  istri  dalam  keluarga  tetap  berada nomor dua setelah suami,  meskipun istri telah  bekerja  dalam  membantu  menafka- hi keluarga dia tetap berkewajiban dalam mengurus  anak-anak  dan  rumah  tangga- nya,  dan  (c)  Dampak  positif  istri  bekerja dia bisa meringankan beban suami dalam menafkahi  keluarga.  Sedangkan  dampak negatifnya  seringkali saat  pendapatan  is-
tri  lebih  besar  dari  suami,  istri  akan  ber- tindak otoriter atau kendali rumah tangga ada di tangannya sehingga terjadilah per- cekcokan  bahkan  perceraian.  Rekomen- dasi  penelitian  ini  menyarankan  kepada aparatur  desa,  tokoh  masyarakat,  dan petugas  KUA  untuk  memberikan  arahan dan  pembianaan  pada  masyarakat  agar selalu  menjaga  kehamonisan  dalam  ke- luarganya  tanpa rincian solutif,  misalnya dengan cara saling menghargai dan tidak saling memojokkan pasangannya.

## 2.  Arah  Analisis  Kajian  Gender  di STAIN Pamekasan
Temuan  lain  yang  sangat  menda- sar  adalah  bahwa  kajian  gender  dalam penelitian  ini  lebih  dimaknai  sebagai kajian “tentang” perempuan bukan kajian berperspektif  gender  atau  kajian  yang menggunakan  gender  sebagai  alat  ana- lisis.  Dari  70  kajian  yang  didata  dalam penelitian  ini  hanya  5  kajian  yang  ber- perspektif  gender.  Dalam  istilah  lain  da- pat  dinyatakan  bahwa  analisis  deskriptif juga  lebih  dominan  daripada  analisis kritis.
Berikut  ini  paparan  beberapa  ka- jian  berperspektif  gender,  di  antaranya: “Saksi  Laki-Laki dalam  Pernikahan Menurut Konsepsi  Gender” , “Tinjauan  Hukum  Islam tentang Penerapan Konsep Kesaksian Perem- puan  di  Pengadilan  Agama  Pamekasan” , “Kesaksian  Perempuan  dalam  Hukum  Islam Perspektif  Amina  Wadud” , “Istri  sebagai Pencari  Nafkah  pada  Masyarakat  Kelurahan Krembangan  Utara  Kecamatan  Pabean  Can- tian  Kota  Madya  Surabaya  (Perspektif  Hu- kum Islam dan Gender)” , dan “Kewenangan Istri  Menolak  Rujuk  (Studi  Komparatif Antara KHI dan Pandangan Ulama Fiqih)” . Sebagaimana telah  diuraikan pada paparan data sebelumnya, mahasiswa te- lah memiliki keberanian untuk meng-kaji argumentasi  di  balik  penetapan  sebuah
aturan yang pada masa lalu tidak pernah terpikirkan.  Misalnya,  penelitian  tentang kesaksian  perempuan  yang  menetapkan judul “Saksi Laki-Laki dalam Pernikahan me- nurut  Konsepsi  Gender” dengan  rumusan masalah:  (a)  Bagaimana  posisi  saksi  da- lam  pernikahan  apakah  merupakan  sya- rat  atau  rukun  pernikahan,  (b)  Bagaima- na  dasar  hukum  yang  digunakan  ulama untuk  menetapkan  saksi  laki-laki  dalam pernikahan,  dan  (c)  Apakah  saksi  disya- ratkan berjenis kelamin laki-laki atau bo- leh dari jenis perempuan.
Penelitian  ini  menggunakan  meto- de penelitian  pustaka.  Hasilnya  menun- jukkan bahwa posisi saksi dalam pernika- han  adalah  sebagai  rukun  pernikahan. Oleh  karena  itu  saksi  harus  dipenuhi  se- belum  terjadinya  ijab  kabul  atau  saksi harus  ada  saat  terjadinya  ijab  kabul,  bila tidak  ada  saksi  dalam  ijab  kabul  perni- kahan  dinyatakan  tidak  sah.  Penetapan saksi laki-laki dalam pernikahan merujuk pada  pendapat  al-Syâfi’î  dan  Ahmad  ibn Hanbal  yang  mensyaratkan  saksi  harus laki-laki,  sedangkan  Abû  Hanîfah  mem- bolehkan saksi dua orang perempuan de- ngan satu orang laki-laki.
Dasar  hukumnya  adalah  Al-Qur’- an dan sunah yang diinterpretasikan oleh ulama dan lebih memihak pada laki-laki, sehingga  perempuan  tidak  diberi  kesem- patan  menjadi  saksi  dalam  pernikahan dengan alasan perempuan memiliki infe- rioritas intelektual di bawah laki-laki dan kurang  akal.  Menurut  konsepsi  gender, penetapan  saksi  laki-laki  dalam  pernika- han  ini  menyebabkan  ketidakadilan  dan ketidaksetaraan  gender  terhadap  peran perempuan karena anggapan perempuan memiliki  inferioritas  intelektual  dan  ku- rang akal bukan merupakan sifat kodrati dari  Tuhan.  Siapa  pun  tanpa  membeda- kan jenis kelaminnya, baik laki-laki mau- pun  perempuan  memiliki  potensi  yang
sama  untuk  menjadi  rasional  (mampu menggunakan akalnya) bergantung kepa- da akses ilmu pengetahuan yang dimiliki.
Penelitian  itu  mampu  mengung- kapkan alasan mengapa perempuan tidak boleh  menjadi  saksi  dalam  pernikahan. Jika  di  masa  lalu  ulama  terutama  al-Syâ- fi’î  dan  Ahmad  ibn  Hanbal  mensyarat- kan  saksi  harus  laki-laki  dan  melarang perempuan  untuk  menjadi  saksi  atas  da- sar  inferioritas  intelektual  perempuan atau  kemampuan  nalar  perempuan  yang dinyatakan  kurang  atau  di  bawah  laki- laki,  maka  akhir-akhir  ini  mulai  disadari bahwa  sifat-sifat  itu  bukanlah  sifat  kod- rati  dari  Tuhan.  Oleh  karena  itu,  mela- rang  perempuan  menjadi  saksi  perlu dikaji  kembali  dengan  mempertimbang- kan kondisi faktual yang melatari kehidu- pan  perempuan  beserta  akses  pengeta- huan yang dimilikinya.
Argumentasi ulama salaf selalu di- dasarkan pada pemaknaan atas surah al- Baqarah [2] ayat 282 berikut ini:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai un- tuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah kamu  menuliskannya  dan  hendaklah  seo- rang  penulis  di  antara  kamu  menulis- kannya  dengan  benar,  dan  janganlah  pe- nulis  enggan  menuliskannya  sebagaima- na  Allah  mengajarkannya,  hendaklah  ia menulis,  dan  hendaklah  orang  yang  ber- hutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis  itu),  dan  hendaklah  ia  bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutang- nya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah  akalnya  atau  lemah  (keadaannya) atau  dia  sendiri  tidak  mampu  mengim- lakkan, maka hendaklah walinya mengim- lakkan  dengan  jujur,  dan  persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki  (di  antaramu).  Jika  tak  ada  dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki- laki dan dua orang perempuan dari saksi-
saksi  yang  kamu  ridai,  supaya  jika  seo- rang lupa maka yang seorang mengingat- kannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi  keterangan)  apabila  mereka  di- panggil;  dan  janganlah  kamu  jemu  me- nulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai  batas  waktu  membayarnya.  Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan le- bih  menguatkan  persaksian  dan  lebih dekat  kepada  tidak  (menimbulkan)  kera- guanmu.  (Tulislah  muamalahmu  itu), kecuali  jika  muamalah  itu  perdagangan tunai  yang  kamu  jalankan  di  antara  ka- mu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu  tidak  menulisnya,  dan  persaksi- kanlah  apabila  kamu  berjual  beli;  dan janganlah  penulis  dan  saksi  saling  sulit menyulitkan.  Jika  kamu  lakukan  (yang demikian),  maka  sesungguhnya  hal  itu adalah  suatu  kefasikan  pada  dirimu,  dan bertakwalah  kepada  Allah;  Allah  menga- jarmu;  dan  Allah  Maha  Mengetahui segala sesuatu .” 13
Secara  tekstual  ayat  tersebut  me- netapkan  bahwa  kesaksian  dua  orang perempuan  sama  dengan  kesaksian  seo- rang  laki-laki.  Artinya,  seorang  laki-laki dianggap  “setara”  dengan  dua  orang perempuan.  Oleh  karena  itu  laki-laki  di- anggap  lebih  unggul  daripada  perem- puan.  Tapi  kebolehan  persaksian  itu, dibatasi  secara  teks,  hanya  pada  kontrak finansial  saja,  tidak  ada  ketentuan  untuk jenis  kontrak  yang  lainnya.  Sayangnya, ulama  salaf  telah  menjadikan  ayat  terse- but  sebagai  legalitas  pemosisian  perem- puan  “separo”  saksi  laki-laki  dalam  seg- ala transaksi, finansial dan lainnya. 14 Bah- kan  al-Syâfi’î  dan  Ahmad  ibn  Hanbal melarang perempuan menjadi saksi akad
13 Departemen  Agama  RI, Al-Quran  dan Terjemahnya , hlm. 70 14 Asghar  Ali  Engineer, Hak-hak  Perempuan  dalam Islam (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm. 91.
nikah.  Implikasinya  nikah  dengan  saksi perempuan dinyatakan tidah sah. 15
Bagaimana  ulama khalaf atau  kon- temporer  memosisikan  dan  memaknai ayat  tersebut?  Mereka  pada  umumnya memaknai  ayat  tersebut  sebagai  ayat khusus  dalam  transaksi  finansial,  karena ada ayat lain tentang kesaksian dalam Al- Qur’an  yang  dinyatakan  netral  gender, misalnya  ayat  tentang  kesaksian  wasiat QS. Al-Mâ`idah [5] ayat 106 berikut ini:
“Wahai  orang-orang  yang  beriman,  apa- bila  salah  seorang  kamu  menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, ma- ka  hendaklah  (wasiat  itu)  disaksikan  oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua  orang  yang  berlainan agama  dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di mu- ka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kema- tian, kamu tahan kedua saksi itu sesudah salat (untuk bersumpah), lalu mereka ke- duanya  bersumpah  dengan  nama  Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak  akan  membeli  dengan  sumpah  ini harga  yang  sedikit  (untuk  kepentingan seseorang),  walaupun  dia  karib  kerabat, dan  tidak  (pula)  kami  menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami ka- lau  demikian  tentulah  termasuk  orang- orang yang berdosa.” 16
Menurut M. Quraish Shihab, surah al-Baqarah  [2]  ayat  282  itu  khusus  berbi- cara  tentang  persaksian  yang  berhu- bungan dengan finansial berdasarkan re- daksi ayat yang berbicara tentang hutang piutang.  Penegasan  tentang  kemungki- nan  lupa  dalam  ayat  tersebut  tidak  di- maksudkan  untuk  melecehkan  perem- puan dan menyatakan bahwa kecerdasan perempuan di bawah laki-laki. Perbedaan itu  hanya  disebabkan  kurangnya  perha- tian bukan pada potensi mengingat kare-
15 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 6, (Bandung: Al- Ma’arif, 1980), hlm. 91.
16 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , hlm. 180.
na  pada  kenyataannya  terdapat  sekian banyak  perempuan  yang  meng-ungguli laki-laki  dalam  pengetahuan  dan  kecer- dasannya.  Sebagaimana  kenyataan  juga berbicara  bahwa  kemampuan  seseorang untuk mengingat sesuatu sangat terkait e- rat dengan kemampuan seseorang menfo- kuskan perhatian pada obyek yang harus diingat. 17
Pendapat yang sama meski dinya- takan dengan argumentasi yang berbeda, Nasaruddin  Umar  menyatakan  bahwa ka-ta rijâl dalam surah al-Baqarah [2] ayat 282  lebih  ditekankan  pada  aspek  gender laki-laki bukan pada aspek biologis seba- gai  manusia  yang  berjenis  kelamin  laki- laki. Buktinya tidak semua laki-laki dapat menjadi saksi seperti laki-laki yang masih anak-anak,  laki-laki  hamba  sahaya,  laki- laki  yang wanprestasi atau  tidak  normal akalnya  tidak  masuk  dalam  kualifikasi sah  menjadi  saksi.  Oleh  karena  itu,  yang dimaksud laki-laki dalam ayat itu adalah laki-laki  yang  memenuhi  syarat  menjadi saksi  menurut  hukum  Islam.  Ketentuan itu  bisa  dipahami  karena  kondisi  perem- puan  saat  ayat  itu  turun  tidak  pernah diberi  kesempatan  untuk  menjadi  saksi karena tidak representatif. 18
Beberapa  argumentasi  ulama  kon- temporer itulah yang ikut mendasari ana- lisis kritis para pengkaji gender di STAIN Pamekasan.  Maksudnya,  dengan  meng- gunakan  gender  sebagai  alat  analisis, maka kebekuan wacana berhukum mulai bisa diurai dasar argumentasinya. Jika a- da ketentuan hukum yang bernuansa dis- kriminatif,  maka  perlu  dikaji  ulang  kare- na pada posisi asasinya orientasi atau tu- juan  hukum  adalah  untuk  menjamin kemaslahatan  manusia  tanpa  membeda-
17 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  al-Misbah , vol.  I, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), hlm. 280.
18 Umar, Argumentasi Kesetaraan Gender , hlm. 148
kan jenis kelaminnya. Jaminan atas peng- hargaan kemanusiaan ini telah mendapat legalitas  Qur’ani,  bahwa  kemuliaan  se- seorang di sisi Allah hanya diukur berda- sarkan tingkat ketakwaannya. 19
Jika  dalam  kenyataan  di  masyara- kat  banyak  pelabelan  yang  dilekatkan kepada  kaum  perempuan  sehingga  bera- kibat pada pembatasan-pembatasan yang menyulitkan,  memiskinkan,  dan  merugi- kan  kaum  perempuan  seperti  perempu- an  dianggap  sebagai  makhluk  yang  le- mah  lembut,  maka  perempuan  dianggap tidak pantas berperan di luar rumah yang penuh  kekerasan.  Tapi  jika  sangat  dibu- tuhkan  dan  tidak  mengganggu  tugas kerumahtanggaan, perempuan boleh ber- peran di luar rumah. Hal-hal inilah yang perlu  disosialisasikan  terus-menerus  ti- dak  saja  oleh  perempuan  tapi  juga  oleh laki-laki.
Argumen  pemikiran  itu  mengha- silkan  temuan  bahwa  penerapan  konsep kesaksian  di  PA  Pamekasan  tidak  mem- bedakan  antara  nilai  kesaksian  laki-laki dan  perempuan.  Dalam  praktik  persi- dangan  di  PA  Pamekasan  ditetapkan bahwa kesaksian seorang perempuan dia- kui memiliki nilai pembuktian yang sama dengan kesaksian seorang laki-laki. 20
Penerapan  kesaksian  perempuan di  PA  tersebut  menggunakan  instrumen yang  sejalan  dengan  tafsir  emansipatoris yang  menggunakan  tafsir  kontemporer, yaitu  menafsirkan  teks  (Al-Qur’an)  de- ngan  melihat  konteks  atau  realitas  nyata sosial  kemanusian  yang  ada.  Dalam  is- tilah lain dapat dinyatakan bahwa keten-
19 Legalitas  ukuran  kemuliaan  seseorang  di  sisi Allah  dinyatakan  dalam  surah  al-Hujurât  [49] ayat 13.
20 Hasil penelitian tentang “ Tinjauan Hukum Islam tentang  Penerapan  Konsep  Kesaksian  Perempuan  di Pengadilan Agama Pamekasan”
tuan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat kondisional dan temporal, bukan ketentuan  yang  bersifat  universal.  Oleh karena  itu  pemberlakuan  saksi  perem- puan  di  PA  dapat  dikategorikan  sudah sensitif  gender.  Dasar  penerapan  kesak- sian  perempuan  yang  digunakan  oleh hakim adalah HIR pasal 139, 168-172 dan RBg  pasal  165-179,  BW/KUH  Perdata pasal 1902-1912, selain itu juga bersumber dari Al-Qur’an surah al-Nisâ’ [4] ayat 135:
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu  orang  yang  benar-benar  penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar- pun  terhadap  dirimu  sendiri  atau  ibu bapak  dan  kaum  kerabatmu.  Jika  ia  kaya ataupun  miskin,  maka  Allah  lebih  tahu kemaslahatannya.  Maka  janganlah  kamu mengikuti  hawa  nafsu  karena  ingin  me- nyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” 21
Selain  itu  terdapat  temuan  peneli- tian  yang  menyatakan  bahwa  ada  bebe- rapa  kajian  yang  belum  taat  asas  (judul, fokus  kajian,  metode,  rumusan  hasil, kesimpulan,  dan  rekomendasi  tidak  sa- ling  berhubungan),  di  antaranya  tentang “Keengganan Orang  Tua  Memusyawarah- kan  Calon  Suami  Bagi  Anak  Gadisnya  dan Dampaknya  terhadap  Keharmonisan  Rumah Tangga  Ditinjau  dari  Hukum  Islam  (Studi Kasus di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten  Sumenep)” yang  menetapkan rumusan  masalah:  (a)  Faktor  apa  saja yang  menyebabkan  keengganan  orang tua memusyawarahkan calon  suami bagi anak gadisnya di Desa Karduluk, (b) Apa dampak  keengganan  orang  tua  memu- syawarahkan calon suami  bagi anak  ga- disnya  terhadap  keharmonisan  rumah
21 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , hlm. 144.
tangga,  dan  (c)  Bagaimana  tinjauan  hu- kum Islam tentang keengganan orang tua memusyawarahkan  calon  suami  bagi anak gadisnya.
Dengan  mengunakan  metode  pe- nelitian kualitatif dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan doku- mentasi  penelitian  ini  menghasilkan  te- muan  bahwa:  (a)  Alasan  orang  tua  eng- gan  memusyawarahkan  calon  suami  ke putrinya karena khawatir akan pergaulan bebas (pacaran), mendekatkan hubungan tali persaudaraan dan pemahaman orang tua tentang kekuasaannya terhadap anak gadisnya (hak ijbar yaitu mencarikan na- ma  baik,  pendidikan,  dan  mencarikan calon  suami),  (b)  Dampak  positif  dari keengganan  orang  tua  memusyawarah- kan calon suami pada putrinya dan lebih memilih  untuk  menjodohkannya  terha- dap keharmonisan rumah tangga tergan- tung pribadi calon suami itu sendiri. Apa- bila calon suami bagi anak gadisnya baik kualitas agamanya  dan pengertian terha- dap  istrinya,  maka  bisa  dipastikan  kon- disi rumah tangganya  akan diwarnai de- ngan  penuh  kebahagiaan  yang  diridai Allah  SWT.,  dan  sebagai  konsekuensi  lo- gis keluarga besarnya ikut merasakan ke- harmonisan  tersebut.  Sedangkan  dam- pak  negatifnya  timbulnya  pertengkaran suami-istri  dan  berakhir  perceraian  dan membuat  putus  hubungan  tali  silatur- rahmi antar kedua keluarga besar, dan (c) Menurut  pandangan  Islam  keengganan orang  tua  memusyawarahkan  calon  sua- mi  terhadap  putrinya,  tindakan  tersebut tidak  dibenarkan  dalam  Islam  karena bertentangan dengan prinsip kemerdeka- an  yang  sangat  ditekankan  oleh  agama Islam, walaupun tindakan tersebut mem- punyai  pijakan  dasar  (hukum)  dari  fiqih yaitu  hak  ijbar.  Kekuasaan  seorang  ayah terhadap  anak  gadisnya  untuk  meni- kahkan  dengan  seorang  laki-laki  bukan-
lah  suatu  tindakan  memaksakan  kehen- daknya  sendiri  dengan  tidak  memper- hatikan  kerelaan  anak  gadis,  melainkan sebatas  mengawinkan,  dengan  asumsi dasar  anak  perempuannya  belum  atau tidak memiliki kemampuan untuk bertin- dak sendiri.
Jika penelitian itu bertujuan untuk mengetahui  dampak  keengganan  orang tua memusyawarahkan calon suami pada putrinya dan lebih memilih untuk menjo- dohkannya  terhadap  keharmonisan  ru- mah tangga, maka tidak tepat jika meng- gunakan  metode  penelitian  kualitatif. Mengukur dampak adalah mengukur se- suatu yang terukur tidak bisa hanya me- lalui  pengakuan  yang  didapatkan  dari hasil  wawancara.  Jika  dipaksakan  dikha- watirkan  menghasilkan  sesuatu  yang bias, karena  keharmonisan  tidak  hanya ditentukan  oleh  proses  perjodohan  saja tapi banyak hal yang ikut menentukan, di antaranya  komitmen  para  pihak  suami dan  istri  untuk  menjalani  kehidupan  ru- mah tangga.
Judul  penelitian  lain “Respons Hakim  terhadap  Komulasi  Gugatan  Cerai dengan  Gugat  Nafkah  Istri  (Studi  Kasus  di Pengadilan  Agama  Pamekasan)” menetap- kan rumusan masalah: (a) Berhakkah istri menuntut  cerai,  (b)  Bagaimana  hak nafkah istri saat tidak dimohonkan dalam petitum  primer,  dan  (c)  Bagaimana  res- pons  hakim  terhadap  komulasi  gugatan cerai  dengan  gugat  nafkah  istri.  Pene- litian  ini  menggunakan  pendekatan  kua- litatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasilnya,  istri  berhak  menuntut  nafkah yang  menjadi  haknya  dalam  pengajuan cerai  dan  istri  tidak  akan  mendapat  hak nafkahnya  jika  tidak  dimohonkan  secara jelas atau rinci dalam petitum gugat. Ha- kim  di  pengadilan  Agama  Pamekasan mempunyai tanggapan yang berbeda ten- tang  komulasi  gugatan  cerai  dengan
gugat  nafkah  istri.  Rekomendasinya  istri harus paham akan hak dan kewajiban da- lam menuntut nafkah  dalam gugat cerai. Hak itu bisa didapatkan jika terdapat da- lam  petitum  secara  rinci.  Dalam  hal  ini hakim  harus  menegakkan  keadilan  para setiap yang berperkara.
Menurut peneliti, penetapan fokus dalam penelitian itu kurang  tepat, misal- nya  menanyakan  “Berhakkah  istri  me- nuntut  cerai”  adalah  menanyakan  sesua- tu  yang  sudah  pasti  berhak  karena  telah secara jelas diatur dalam undang-undang yaitu  UU  Nomor.  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama pasal 73 “Gugatan per- ceraian diajukan oleh istri atau kuasanya yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat kediaman  penggugat,  kecuali  apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin ter- gugat”. 22 Akan lebih tepat jika ditanyakan argumen  yang  melatari  respons  hakim atas  komulasi  gugatan  cerai  dengan  gu- gat nafkah istri, sehingga dapat diketahui perspektif  hakim  apakah  netral  gender, berperspektif  gender  atau  bahkan  bias gender.

## Penutup
Uraian  di  atas  menunjukkan  bah- wa orientasi tema kajian gender di STAIN Pamekasan  lebih  didominasi  oleh  kajian kontekstual  atau  aplikatif-empirik  dari- pada  kajian  tekstual  atau  normatif-lega- listik.  Perbandingannya,  orientasi  kajian skripsi mahasiswa PAI yang memilih ka- jian  kontekstual  berjumlah  13  kajian  dan kajian tekstual 1 kajian. Sedangkan orien- tasi  kajian  skripsi  mahasiswa  AHS  yang memilih  kajian  kontekstual  berjumlah  44 kajian  dan  kajian  tekstual  12  kajian.  Di prodi  PAI,  kajian  gender  telah  dimulai
22 Undang-undang Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989, Media Centre, hlm. 64.
pada 2002, sedangkan di AHS baru dimu- lai  pada  2004.  Tapi  pada  perkembangan- nya  kajian  gender  di  prodi  AHS  dapat dinyatakan  lebih  progres  berdasarkan jumlah  kajian  yang  didata  dalam  pene- litian  ini,  PAI  14  kajian  AHS  56  kajian. Mekipun begitu masih terdapat beberapa kajian yang belum taat asas (judul, fokus kajian,  metode,  rumusan  hasil,  kesimpu- lan, dan rekomendasi tidak saling berhu- bungan).
Kajian gender lebih dimaknai seba- gai  kajian  “tentang”  perempuan  bukan kajian  berperspektif  gender  atau  kajian yang  menggunakan  gender  sebagai  alat analisis. Dari 70 kajian gender yang men- jadi  data  penelitian,  hanya  5  kajian  yang menggunakan  gender  sebagai  alat  anali- sis.  Analisis  kajian  tentang  perempuan pada  umumnya  menggunakan  analisis deskriptif  yaitu  hanya  mendeskripsikan posisi  dan  peran  perempuan.  Sedangkan analisis kajian gender menggunakan ana- lisis  kritis  yaitu  mengungkapkan  argu- men di balik peran dan posisi perempuan sehingga  dapat  diketahui  apakah  posisi dan  peran  perempuan  itu  setara  gender (setara dengan posisi dan peran laki-laki) atau  justru  bias  gender  (menimbulkan diskriminasi,  kekerasan,  beban  ganda, dan  subordinasi  laki-laki  atas  perem- puan).
Dengan  demikian,  sejatinya  para pengambil  kebijakan  di  lingkungan STAIN  Pamekasan  meminimalkan  terja- dinya bias gender dalam produk pemiki- ran  dan  kebijakan.  Ini  bisa  diwujudkan dengan  melakukan  reinterpretasi  yang signifikan tentang konsep kesetaraan gen- der  menurut  ajaran  Islam.  Hal  ini  tentu memerlukan  sikap  akomodatif  dalam menginterpretasikan  kesetaraan  gender. Maksudnya,  di  samping  tetap  merujuk pada  ajaran  normatif  seperti  yang  ter- cermin  dalam  Al-Qur’an  dan  hadis,  juga
perlu mempertimbangkan kenyataan em- pirik pengalaman perempuan.[]

## Daftar Pustaka
Departemen Agama RI. Al-Quran dan Ter- jemahnya .  Jakarta:  Bumi  Aksara,
1998.
Engineer,  A.A. Hak-hak  Perempuan  dalam Islam . Yogyakarta: LSPPA, 2000.
Fakih,  M. Analisis  Jender  dan  Transformasi Sosial .  Edisi  IV.  Yogyakarta:  Pus- taka Pelajar, 1999.
Moleong,  L.J. Metodologi  Penelitian  Kua- litatif .  Bandung:  Remaja  Rosda- karya, 1990.
Munhanif,  Ali  (Ed), Mutiara  Terpendam: Perempuan  dalam  Literatur  Islam Klasik, cet.  I , Jakarta:  Gramedia Pustaka  Utama  bekerasama  de- ngan  PPIM  IAIN  Syarif  Hidaya- tullah, 2001.
Sabiq,  Sayid. Fiqh  Sunnah, jilid  6,  Ban- dung: Al-Ma’arif, 1980.
Shihab,  M.  Quraish. Tafsir  al-Misbah , vol.
I. Tangerang: Lentera Hati, 2005. Umar,  Nasaruddin. Argumen  Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Quran . Jakar- ta: Paramadina Mulya, 1999.
