Jurnal Indonesia Sosial Teknologi:p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN :2745-5254 Vol. 3, No., 2 Februari 2022

## IMUNITAS  PEJABAT  DALAM  PENANGANAN  DAMPAK  EKONOMI PANDEMI COVID-19
Yohan Wibisono 1 ,  Fadjrin Wira Perdana 2 , Irwan 3 , Sri Kelana 4 dan Ferdinand Pusriansyah 5
Politeknik Transportasi SDP Palembang, Indonesia 1,3,4 dan 5 dan Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia 2 Email: yohanwibisono@gmail.com 1 , fadjrinwira@gmail.com 2 , irwanpasang07@gmail.com 3 , kelanasribu@gmail.com 4 dan ferdi.p82@gmail.com 5

## Abstrak
Perekonomian global sedang mengalami pelemahan akibat merebaknya wabah Covid-19 yang melanda sebagian besar populasi negara di dunia. Untuk mengekang penyebaran virus, negara- negara yang terkena dampak pandemi Covid-19 kini fokus untuk menahan penyebaran virus dan dampak sosial ekonominya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui imunitas Pejabat dalam penanganan  dampak  ekonomi  Pandemi  Covid-19  berdasarkan  Perppu  Nomor  1  Tahun  2020 bersifat mutlak atau tidak. Berdasarkan fokus penelitian, maka metode penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  ini  mengkaji  berbagai  data sekunder seperti peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, kajian hukum yang relevan, dan literatur lainnya. Pendekatan perundang-undangan menjadi dasar  penulisan  ini,  dengan  fokus  mengkaji  undang-undang  dalam  kaitannya  dengan  isu-isu utama yang diangkat (core issues). Kesimpulan dari artikel ini adalah Perppu 1/2020 tidak serta merta  memberikan  kekebalan  mutlak  kepada  penyelenggara  Perppu,  namun  bersifat  terbatas (bersyarat) dan proses hukum tetap berjalan agar tidak melanggar aturan hukum. Pejabat, Perppu Pendahuluan  Perekonomian  global  sedang  mengalami  pelemahan  akibat  merebaknya  epidemi Covid-19  yang  melanda  populasi  sebagian  besar  negara  di  dunia.  Jika  ingin  mengekang penyebaran  virus,  negara-negara  yang  terkena  dampak  pandemi  Covid-19  kini  fokus  untuk menahan penyebaran virus dan dampak sosial ekonominya berbagai upaya dilakukan.
Kata kunci : Imunitas; Pejabat; Ekonomi; Covid-19

## Abstract
The global economy is experiencing a weakening due to the outbreak of the Covid-19 outbreak that has hit most of the population of countries in the world. To curb the spread of the virus, countries affected by the Covid-19 pandemic are now focusing on containing the spread of the virus  and  its  socioeconomic  impact.  This  study  aims  to  determine  the  immunity  of  officials  in handling the economic impact of the Covid-19 pandemic based on Perppu Number 1 of 2020 is absolute  or  not.  Based  on  the  research  focus,  the  research  method  used  in  this  research  is normative  legal  research.  This  study  examines  various  secondary  data  such  as  laws  and regulations, expert opinions, relevant legal studies, and other literature. The statutory approach is the basis of this writing, with a focus on examining the law in relation to the main issues raised (core  issues).  The  conclusion  of  this  article  is  that  Perppu  1/2020  does  not  necessarily  give absolute immunity to the organizers of the Perppu, but it is limited (conditional) and the legal process continues so as not to violate the rule of law. Official, Perppu Introduction The global economy is experiencing a slowdown due to the outbreak of the Covid-19 epidemic that has hit
the population of most countries in the world. If you want to curb the spread of the virus, countries affected by the Covid-19 pandemic are now focusing on containing the spread of the virus and its socioeconomic impact, various efforts are being made.
Keywords: Immunity; Officials; Economy; Covid-19

## Pendahuluan
Organisasi  Kesehatan  Dunia  mengumumkan  pada  11  Maret  2020  bahwa  dunia sedang  dilanda  pandemi  Covid-19  (Fauziyyah  &  Ersyafdi,  2021).  Pandemi  Covid-19 tidak  hanya  menimbulkan  banyak  korban  di  seluruh  dunia  (Hendriyani,  Artini,  & Tatyana, 2021), tetapi juga berdampak secara global. Perekonomian nasional dan global yang selanjutnya berdampak pada aspek kehidupan manusia lainnya (Kadarisman, 2017). Berkenaan  dengan  dasar  “ last  resort ”  atau Dutch  noodverordeningsrechts ,  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 menetapkan bahwa ada tiga prasyarat untuk  menyebut  situasi  sebagai  “last  resort”.  Tiga  hal  itu  adalah  terdapat  kebutuhan mendesak  untuk  segera  menyelesaikan  masalah  hukum  berdasarkan  undang-undang (Nurhalimah,  2020),  Undang-Undang  yang  diperlukan  belum  ada,  sehingga  terjadi kekosongan  hukum,  terdapat  undang-undang  tetapi  ada  tidak  cukup  (Hsb,  2019)  dan kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan proses rutin pembuatan undang-undang (Zuraida, 2018) karena memakan waktu yang lama dan hambatan yang mendesak perlu diselesaikan  dengan  pasti.  Selain  itu,  Jimly  Asshiddiqie  mengutip  pendapat  Vernon Bogdanor bahwa presiden saat mengeluarkan Perpu didasarkan pada penilaian darurat internal  (Nuh,  2011).  Oleh  karena  itu,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  Perpu Nomor 2 Tahun 2020 didasarkan pada keadaan darurat internal akibat pandemi Covid-19 (Takalamingan, 2021).
Pandemi  Covid-19  yang  melanda  dunia  tidak  terkecuali  Indonesia  memberikan dampak  yang  luar  biasa  terhadap  perekonomian  nasional  (Awali,  2020).  Hal  ini disebabkan oleh terhentinya kegiatan-kegiatan ekonomi dan aktivitas usaha masyarakat (Fahrika  &  Roy,  2020).  Hal  ini  mendorong  pemerintah  untuk  menetapkan  kebijakan nasional  dalam  rangka  penanganan  dampak  ekonomi  yang  disebabkan  oleh  pandemi Covid-19  yang  tidak  saja  efektif  dari  aspek  kebijakan  ekonomi  yang  diambil,  namun memberikan  landasan  hukum  bagi  pejabat  pembuat  kebijakan  (Pradana,  Wulandari, Noorwidhi, & Sitinjak, 2020).
Dua aspek yang muncul berkaitan dengan kebijakan nasional penanganan dampak ekonomi pandemi Covid-19 seperti disebutkan di atas (Pradana et al., 2020), tidak dapat dilepaskan dari pengalaman masa lalu pada saat penanganan krisis ekonomi (Abubakar & Handayani, 2018) dan berujung kepada krisis politik Indonesia tahun 1998. Pada situasi krisis,  kebijakan  ekonomi  pemerintah  untuk  menyehatkan  perbankan  nasional (Hasnawati & Sawir, 2015), maka dibentuklah BPPN dengan Ketua Syafruddin Arsyad Temenggung  yang  kemudian  dianggap  melakukan  tindak  pidana  (Pathorang  Halim, 2021) karena dinilai mengambil kebijakan yang oleh Pengadilan Tipikor dianggap salah dan selanjutnya dipidana.
Berdasarkan pertimbangan kedaruratan (krisis) dengan skala nasional (Widiyanto &  Kusumaningrum,  2021),  maka  sebagai  upaya  untuk  penanganan  dampak  ekonomi pandemi  Covid-19,  maka  ditetapkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional
Yohan Wibisono 1 ,  Fadjrin Wira Perdana 2 , Irwan 3 , Sri Kelana 4 dan Ferdinand Pusriansyah 5
dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan  (selanjutnya  disingkat  Perppu  Nomor  1  Tahun 2020), yang memberikan imunitas kepada Pejabat pengambil kebijakan.
Berdasarkan penulisan makalah ini akan dilakukan analisis dan pembahasan dari aspek Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan imunitas yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah imunitas Pejabat dalam  penanganan  dampak  ekonomi  Pandemi  Covid-19  berdasarkan  Perppu  Nomor  1 Tahun 2020 bersifat mutlak atau tidak.

## Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif, regulasi, dan komparatif, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Penelusuran dilakukan melalui undang- undang dan yurisprudensi yang ada dan dilakukan upaya untuk membandingkan dengan undang- undang  dan  peraturan  yang  ada  di  negara  lain.  Selain  itu  digunakan  sumber  hukum  berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan sumber kepustakaan yang memuat pendapat para ahli hukum dan teori hukum.

## Hasil dan Pembahasan
Impunity atau  impunitas  bermakna  kebebasan  dari  hukuman,  serupa  dengan untouchable yang  bermakna  kebal  hukum. Impunity bermakna  penyelenggara  negara memiliki kompetensi untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap penting dalam mewujudkan  kehidupan  kenegaraan  secara  cepat,  tanpa  intimidasi  atas  ketakutan  dari jeratan  hukum  dan  lainnya. Impunity diberikan  oleh  negara  dalam  rangka  kebebasan bertindak  (diskresi),  supaya  penyelenggara  negara/pemerintah  dapat  melaksanakan kewajibannya dengan bebas, tidak tergantung pada peraturan/keputusan yang terkadang terlambat  memberikan  respon  dikarenakan  keadaan/kondisi  yang  tidak  dimungkinkan, biasanya  dalam  kondisi  luar  biasa  yang  harus  segera  ditindaklanjuti,  karena  jika menunggu sistem birokrasi yang berjenjang dan berbelit-belit, maka tidak cukup waktu untuk menghadapi kondisi sebagaimana dimaksud.
Selanjutnya  disebutkan  bahwa  dalam  perspektif  kewenangan,  jabatan kenegaraan/pemerintahan  merupakan  alat  publik  yang  harus  melaksanakan  wewenang dan  tugasnya  dalam  rangka  pencapaian  perlindungan  dan  kesejahteraan  rakyat  yang kadang  terganjal  dengan  rumitnya  aturan  normatif,  sehingga  diberikan  kebebasan berekspresi ( freiesermessen ) sekaligus melekat fungsi impunity .
Menjadi  menarik  oleh  karena  persoalan  imunitas  pejabat  tersebut  diadopsi  dan menjadi bagian yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Di dalam Pasal 27 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 disebutkan bahwa:
“Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, Anggota Sekretariat KSSK, dan Pejabat atau Pegawai Kementrian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan Pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Sebelum diberikan analisis terhadap tafsir Pasal 27 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2020, dalam kaitannya dengan penanganan dampak ekonomi Pandemi Covid-19, maka keberadaan  Peppu  Nomor  1  Tahun  2020  adalah  dalam  rangka  penanganan  peristiwa kongkrit  yang  tidak  bisa  dihindari,  dan  oleh  karena  itu  harus  diambil  kebijakan  oleh Pejabat  berdasarkan  kewenangan  yang  dimiliki.  Pandemi  Covid-19  adalah  peristiwa kongkrit, yang memenuhi skala parameter kedaruratan untuk secepat mungkin dimabil kebijakan untuk tidak hanya penanggulangan pandemic Covid-19, namun juga dampak dari pandemic tersebut khususnya dari aspek perekonomian. Sehingga sangat penting
untuk  ditetapkan  kebijakan  tertentu  sebagai  upaya  untuk  memulihkan  kondisi perekonomian negara.
Dengan  tetap  berdasar  pada  kewenangan  yang  dimiliki,  Pejabat  Pemerintah dikondisikan  untuk  berani  mengambil  keputusan  untuk  mengatasi  dan/atau menyelesaikan peristiwa kongrit (pandemic Covid-19) yang terjadi di masyarakat yang belum tau kapan akan berakhirnya. Dengan berpijak pada adanya kewenangan bebas yang dimiliki  Pejabat  Pemerintah,  maka  dapat  diambil  suatu  keputusan  atau  dilakukannya suatu  tindakan  atas  dasar  kemandirian  menilai  atas  apa  yang  terjadi  dan  kemandirian memutus  atas  suatu  keputusan  berdasarkan  kemandirian  menilai.  Keputusan  atau tindakan  yang  dilakukan  atas  dasar  kewenangan  bebas  tersebut  dalam  Hukum Administrasi Negara disebut dengan Diskresi Pemerintahan.
Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh  Pejabat  Pemerintahan  untuk  mengatasi  persoalan  konkrit  yang  dihadapi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  hal  peraturan  perundang-undangan  yang memberikan  pilihan,  tidak  mengatur,  tidak  lengkap  atau  tidak  jelas,  dan/atau  adanya stagnasi pemerintahan. Hal ini diatur dan diumuskan dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 22 ayat (1),  serta  Pasal  24  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan.
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan, diskresi atau freies ermessen merupakan suatu asas baru dalam lapangan hukum  administrasi  negara,  yang  timbul  karena  ketidakmampuan  asas  legalitas  dalam memenuhi tuntutan ide negara hukum materiil untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Asas  diskresi  atau  freies  ermessen  juga  dapat  dipandang  sebagai  asas  yang  bertujuan untuk mengisi kekurangan atau melengkapi asas legalitas supaya cita-cita negara hukum materiil dapat diwujudkan.
Pasal  22  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan  mengatur  bahwa  Diskresi  hanya  dapat  dilakukan  oleh  Pejabat Pemerintahan  yang  berwenang.  Setiap  penggunaan  Diskresi  Pejabat  Pemerintahan bertujuan  untuk  melancarkan  penyelenggaraan  pemerintahan,  mengisi  kekosongan hukum,  memberikan  kepastian  hukum  dan  mengatasi  stagnasi  pemerintahan  dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.
Selanjutnya penggunaan wewenang diskresi oleh Pejabat Pemerintah tidak boleh sembarangan,  sebab  dalam  Pasal  24  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa syarat-syarat untuk menggunakan diskresi, yaitu sesuai tujuan diskresi, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,  sesuai  dengan  AUPB,  berdasarkan  alas  an-alasan  yang  objektif,  tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan dilakukan dengan etikad baik.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  maka  persoalan  imunitas  pejabat  dalam penanganan dampak ekonomi Pandemi Covid-19 berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020,  dalam  studi  Hukum  Administrasi  Negara  berkaitan  dengan  diskresi  pejabat pemerintah  pada  aspek  substansi  kebijakan-kebijakan  yang  diambil  atau  diputuskan, seperti  memberikan  rileksasi  kredit  perbankan,  pemberian  Bantuan  Tunai  Langsung kepada masyarakat dll. Sedangkan aspek imunitas, yaitu pembebasan darikemungkinan tuntutan perdata dan pidana adalah aspek akibat yang terjadi dari dilakukannya diskresi pemerintahan melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020.
Menurut  penulis,  hak  imunitas  yang  diberikan  kepada  Pejabat  Pemerintah  yang menetapkan kebijakan tidaklah bersifat mutlak. Mencermati rumusan dalam Pasal 27 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 diatas, maka hak imunitas yaitu tidak dapat dituntut baik
Yohan Wibisono 1 ,  Fadjrin Wira Perdana 2 , Irwan 3 , Sri Kelana 4 dan Ferdinand Pusriansyah 5
secara perdata maupun pidana, dalam rumusan pasal tersebut dibatasi oleh itikad ( good faith )  baik  dari  pejabat  yang  bersangkutan.  Dengan  menggunakan  penafsiran  secara a contrario, maka menurut penulis, imunitas tersebut dengan sendirinya gugur apabila si pembuat kebijakan memiliki niat jahat (mens rea) dan perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga menurut penulis imunitas Pejabat yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bersifat terbatas (tidak mutlak) karena dibatasi oleh hukum  tidak  tertulis  (itikad  baik)  dan  hukum  tertulis  lainnya  (peraturan  perundang- undangan).
Dengan demikian, pemberian imunitas yang bersifat terbatas tersebut, maka masih terbuka  untuk  dilakukannya  tuntutan  perdata  dan  pidana  seandainya  kebijakan  yang diambil oleh Pejabat Pemerintah terkait dengan penanganan dampak ekonomi pandemic covid-19 tidak dilakukan dengan itikad baik (good faith) serta kebijakan tersebut sebagai tindakan  yang  melanggar  perundang-undangan  lainnya.  Oleh  karena  itu  penting  bagi Pejabat  Pemerintah  yang  diberikan  kewenangan  untuk  mengatasi  dampak  ekonomi pandemic Covid-19 untuk merumuskan kebijakan dalam ruang lingkup koridor hukum yang ada. Kebijakan yang diambil apabila bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku,  maka  sudah  semestinya  terhadap  Pejabat  Pemerintah  yang  bersangkutan diajukan tuntutan hukum. Dengan demikian, imunitas Pejabat dalam konteks Pasal 27 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bersifat terbatas (tidak mutlak) dan selalu dapat diukur dengan parameter asas itikad baik dan hukum tertulis lainnya.

## Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam penulisan makalah ini maka dapat disimpulkan bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ditetapkan sebagai bentuk diskresi pemerintahan sebagai upaya penanggulangan peristiwa kongkrit yaitu dampak ekonomi pandemic covid-19. Oleh karena itu dalam Perppu menetapkan ketentuan bahwa terhadap  Pejabat  Pemerintah  yang  diberikan  kewenangan  untuk  mengambil  kebijakan diberikan  hak  imunitas  terbebas  dari  tuntutan  perdata  dan  pidana.  Namun  apabila kebijakan yang diambil  dilakukan dengan itikad yang tidak baik dan/atau bertentangan dengan perundang-undangan lainnya, maka terhadap Pejabat Pemerintah tersebut terbuka untuk  dilakukan  tuntutan  hukum.  Hal  ini  menegaskan  bahwa  hak  imunitas  Pejabat Pemerintah yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bersifat terbatas (tidak mutlak).

## Bibliografi
Abubakar, Lastuti, & Handayani, Tri. (2018). Bail-In dan Interconnectedness: Isu Hukum Strategis  dalam  Pencegahan  dan  Penanganan  Krisis  Sistem  Keuangan. Masalah- Masalah Hukum , 48 (4), 411–420.
Awali, Husni. (2020). Urgensi Pemanfaatan E-Marketing Pada Keberlangsungan Umkm Di  Kota  Pekalongan  Di  Tengah  Dampak  Covid-19. BALANCA:  Jurnal  Ekonomi Dan Bisnis Islam , 2 (1), 1–14.
Fahrika,  A.  Ika,  &  Roy,  Juliansyah.  (2020).  Dampak  pandemi  covid  19  terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh. Inovasi , 16 (2), 206–213.
Fauziyyah, Nurul, & Ersyafdi, Ilham Ramadhan. (2021). Dampak covid-19 pada pasar saham di berbagai negara. Forum Ekonomi , 23 (1), 56–66.
Hasnawati,  Sri,  &  Sawir,  Agnes.  (2015).  Keputusan  keuangan,  ukuran  perusahaan,
struktur kepemilikan dan nilai perusahaan publik di Indonesia. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan , 17 (1), 65–75.
Hendriyani, Mungky, Artini, Ni Made, & Tatyana, Tatyana. (2021). Dampak Pandemi Covid  19  Terhadap  Dunia  Pendidikan. KOMPLEKSITAS:  JURNAL  ILMIAH MANAJEMEN DAN ORGANISASI , 10 (2), 13–21. Hsb, Ali Marwan. (2019). Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang .
Kadarisman,  M.  (2017).  Tantangan  Perguruan  Tinggi  dalam  Era  Persaingan  Global. Sociae Polites , 3–20.
Nuh, Muhammad Syarif Nuh Syarif. (2011). Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 18 (2), 229–246.
Nurhalimah,  Siti.  (2020).  Menyoal  Kegentingan  dan  Pasal  Impunitas  dalam  Perppu Corona. ADALAH , 4 (1), 35–48. Pathorang Halim, Pathorang Halim. (2021). Lampiran BKD Bidang B Pathorang Halim (Ganjil 20/21) .
Pradana, Alivo, Wulandari, Aulia Desi, Noorwidhi, Bryan Fadhil, & Sitinjak, Ferdinand. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Nasional dan Perpajakan di Sektor Minyak dan Gas Bumi. Syntax , 2 (12), 1001.
Takalamingan,  Muazidan.  (2021).  Implikasi  Perppu  No.  1  Tahun  2020  terhadap Pertanggungjawaban  Pemerintah  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan. Lex Administratum , 9 (3).
Widiyanto,  Nur,  &  Kusumaningrum,  Haritsah.  (2021).  Pengembangan  Tourism  Safe Corridor Sebagai Strategi Pemulihan Sektor Pariwisata di Masa Pandemi. KAPITA SELEKTA PARIWISATA , 1 (1: September), 146–159.
Zuraida,  Ida.  (2018).  Batasan  Kegentingan  Yang  Memaksa  dalam  Pembentukan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu)  di  Bidang  Perpajakan. Simposium Nasional Keuangan Negara , 1 (1), 304–319.