## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN DI KAWASAN PERMUKIMAN
Oleh :
Gamawan Fauzi*,  Maulana Rifa’i,  Made Panji Teguh Santoso *Korespondensi Email: 1710631180068@student.unsika.ac.id
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

## Abstrak
Kesehatan lingkungan merupakan faktor penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan merupakan salah satu unsur penentu atau determinan dalam kesejahteraan penduduk. Permukiman sehat  merupakan  konsep  dari  permukiman  sebagai  faktor  yang  dapat  meningkatkan  standar kesehatan  penghuninya.  Pelaksanaan  Program  Lingkungan  Sehat  Perumahan  dikawasan permukiman  didasarkan  pada  tujuan  meningkatkan  kesehatan  masyarakat  Kabupaten  Karawang. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi  Program  Lingkungan  Sehat Perumahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukinan (DPRKP). Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  DPRKP  melakukan  sosialisasi  program  lingkungan  sehat perumahan  ke  tingkat  kecamatan,  lalu  program  tersebut  disampaikan  kembali  kepada  perangkat desa.  Pembangunan  rumah  layak  huni  ditiap  desa  dari  tahun  2016  hingga  saat  ini  sudah  hampir mencapai  target  sebanyak  74,24%.  Faktor  lingkungan  masih  kurang  mendukung  berjalannya program  dengan  lancar.  Lingkungan  budaya  dimana  rumah  penduduk  yang  berhimpit  satu  sama lain masih ada di beberapa desa sehingga menyulitkan proses pembangunan rumah layak huni.
Kata Kunci : Implementasi kebijakan, kesehatan lingkungan, permukiman, rumah layak huni

## Abstract
Environmental  health  is  an  important  factor  in  social  life,  and  is  even  one  of  the  determining elements  in  the  welfare  of  the  population.  Healthy  settlements  are  a  concept  of  settlements  as  a factor that can improve the health standards of their residents. The implementation of the Healthy Housing Environment Program in residential areas is based on the aim of improving the health of the  people  of  Karawang  Regency.  This  study  aims  to  find  out  how  the  implementation  of  the Healthy Housing Environment Program is carried out by the Public Housing and Settlement Areas Office (DPRKP). The results of the study concluded that the DPRKP carried out socialization of the housing healthy environment program to the sub-district level, then the program was conveyed back to the village apparatus. The construction of livable houses in each village from 2016 until now  has  almost  reached  the  target  of  74.24%.  Environmental  factors  still  do  not  support  the smooth running of the program. The cultural environment where people's houses are close to each other still exists in several villages, making it difficult for the process of building decent houses to live in.
Keywords : Policy implementation, environmental health, settlements, livable houses

## A. Pendahuluan
Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan  oleh  semua  komponen Bangsa  Indonesia  yang  bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan,  dan  kemampuan  hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat  kesehatan  masyarakat  yang setinggi-tingginya,  sebagai  investasi bagi  pembangunan  sumber  daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor. Kesehatan  lingkungan  merupakan faktor  penting  dalam  kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan merupakan  salah  satu  unsur  penentu atau determinan dalam kesejahteraan penduduk.  Dimana  lingkungan  yang sehat  dibutuhkan bukan  hanya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk kenyamanan hidup dan meningkatkan  efisiensi  kerja  dan belajar.    Untuk  mewujudkan  derajat kesehatan yang baik diperlukan suatu program peningkatan kesehatan lingkungan  salah  satunya  kesehatan lingkungan  perumahan  dan  kawasan permukiman sesuai peraturan pemerintah  yang  telah  ditetapkan yaitu  UU  Nomor  1  Tahun  2011. Kesehatan  lingkungan  perumahan dan kawasan permukiman merupakan tanggung jawab bersama. Satuan lingkungan pemukiman adalah  kawasan  perumahan  dalam berbagai  bentuk  ukuran  dengan penataan  tanah  dan  ruang,  prasarana dan  sarana  lingkungan  terstuktur yang  memungkinkan  pelayanan  dan pengelolaan yang
optimal.
Permukiman  merupakan  bagian  dari
pembangunan nasional yang perlu terus dikembangkan.  Pemukiman  berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian  dan  tempat  kegiatan  yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU RI No. 4/1992). Permukiman  sehat  merupakan konsep dari permukiman sebagai faktor yang  dapat  meningkatkan  standar kesehatan penghuninya. Konsep tersebut melibatkan pendekatan sosiologis  dan  teknis  pengelolaan faktor  risiko  dan  berorientasi  pada lokasi,  bangunan,  kualifikasi,  adaptasi, manajemen, penggunaan dan pemeliharaan rumah dan lingkungan di sekitarnya,  serta  mencakup  unsur apakah rumah tersebut memiliki penyediaan air minum dan sarana yang memadai  untuk  memasak,  mencuci, menyimpan makanan, serta pembuangan  kotoran  manusia  maupun limbah lainnya (Komisi WHO Mengenai  Kesehatan  dan  Lingkungan, 2001). Kawasan pemukiman didominasi  oleh  lingkungan  hunian dengan  fungsi  utama  sebagai  tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana  dan  sarana  lingkungan,
tempat bekerja yang memberi pelayanan dan kesempatan kerja terbatas yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
Satuan  lingkungan  pemukiman  adalah kawasan  perumahan  dalam  berbagai bentuk  ukuran  dengan  penataan  tanah dan  ruang,  prasarana  dan  sarana lingkungan terstuktur yang memungkinkan pelayanan dan pengelolaan yang optimal. Untuk mewujudkan derajat kesehatan  yang  baik  diperlukan  suatu program peningkatan kesehatan lingkungan  salah  satunya  kesehatan lingkungan perumahan dan
permukiman. Berdasarkan visi kabupaten Karawang yaitu “Karawang yang mandiri, maju, adil, dan  makmur”,  maka  Pemerintah Kabupaten  Karawang  melalui  Dinas Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan Permukiman  (DPRKP)  mempunyai Program Lingkungan Sehat Perumahan  yang  menjadi  tugas pokok DPRKP. Program Lingkungan Sehat Perumahan tidak hanya dilaksanakan di kawasan perumahan, tetapi  juga  di  kawasan  permukiman.
Dalam hal ini peneliti hanya mengambil  kawasan  permukiman sebagai  bahan  penelitian.  Program Lingkungan  Sehat  Perumahan  di kawasan  permukiman  diwujudkan dengan  membangun  rumah  layak huni  (Rulahu)  di  tiap  desa  atau kelurahan  di  Kabupaten  Karawang. Pembangunan  rumah  layak  huni ditujukan  bagi  masyarakat  yang tinggal  di  tempat  kumuh  dengan kondisi rumah temporer dan kepemilikan  tanah  pribadi.  Rumah layak  huni  yang  dibangun  disetiap desa  dan  kelurahan  di  Kabupaten
Karawang berjumlah 3 sampai 4 unit tiap tahunnya dengan ukuran menyesuaikan luas tanah yang dimiliki.  Tetapi  mengingat  jumlah penduduk  di  Kabupaten  Karawang cukup banyak maka di beberapa desa maupun  kelurahan,  rumah  penduduk berhimpit  satu  sama  lain  sehingga menyulitkan  program  rumah  layak huni  berjalan  dengan  baik.  Program Lingkungan Sehat Perumahan dikawasan permukiman yang dilaksanakan  dengan  membangun rumah  layak  huni  didasarkan  pada tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat  Kabupaten  Karawang. Untuk  itu  peneliti  ingin  melakukan penelitian terkait bagaimana
pelaksanaan Program Lingkungan Sehat  Perumahan  yang  dilaksanakan oleh  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan Kawasan Permukinan (DPRKP).

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  adalah  cara  atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Sugiyono (2014:6) menyatakan  bahwa,  Metode  penelitian dapat  diartikan  sebagai  cara  ilmiah untuk  mendapatkan  data  yang  valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan,  dan  dibuktikan,  suatu pengetahuan  tertentu  sehingga  dapat digunakan untuk memahami,
memecahkan, dan mengantisispasi masalah.  Metode  penelitian  mencakup prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian  merupakan  langkah  penting untuk  memecahkan  masalah-masalah penelitian.  Dengan  menguasai  metode penelitian, bukan hanya dapat memecahkan berbagai masalah penelitian, namun juga dapat mengembangkan bidang keilmuan yang digeluti. Selain itu, memperbanyak penemuan-penemuan baru  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat luas dan dunia pendidikan.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.  Penelitian  dengan  metode kualitatif  bertujuan  untuk  memberikan gambaran dan penjelasan untuk mengetahui dan memahami Implementasi  Program  Lingkungan Sehat Perumahan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  Kabupaten  Karawang. Menurut Moleong (2011:6)
memaparkan  bahwa  metode  kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami  oleh  subyek  peneliti  misalnya
perilaku, persepsi, tindakan dan lain- lain  secara  holistik  dan  dengan  cara deskriptif  dalam  bentuk  kata-kata bahasa.  Pada  suatu  konteks  khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Organisasi Pengimplementator Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) menjadi  organisasi  pengimplentator Program Lingkungan Sehat Perumahan. Sebagai organisasi pengimplementator tentu saja DPRKP  membutuhkan  dukungan sumber daya manusia dari pihak lain agar program tersebut  dapat  berjalan dengan  lancar,  mengingat  sumber daya  manusia  dalam  DPRKP  tidak memadai.
DPRKP  sebagai  organisasi pengimplementator  sudah  bekerja dengan  baik,  karena  melibatkan camat,  kepala  desa/lurah,  RW,  dan juga RT dalam pelaksanaan Program Lingkungan Sehat Perumahan. DPRKP melakukan sosialisasi program lingkungan sehat perumahan  ke  tingkat  kecamatan, lalu  program  tersebut  disampaikan kembali oleh pihak kecamatan kepada  kepala  desa  atau  perangkat desa, yang kemudian program tersebut  di  bahas  dalam  musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) yang  dihadiri  oleh  para  RT  maupun RW  masing-masing  dusun  yang  ada di  desa  tersebut.  Masing-masing  RT kemudian melakukan pendataan terhadap warga yang dianggap berhak menerima Program Lingkungan Sehat Perumahan berupa
Rumah  Layak  Huni  (Rulahu).  Data
yang terkumpul nantinya akan diserahkan  kepada  kepala  desa  untuk selanjutnya diproses di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Organisasi pengimplementator adalah DPRKP tetapi  karena melibatkan camat, kepala desa, RT dan juga RW dalam Program Lingkungan  Sehat  Perumahan,  maka program  ini  mampu  berjalan  sesuai dengan yang diharapkan dan sepenuhnya  berjalan  lancar.  Namun, dalam  pendataan  masyarakat  yang berhak  menerima  program  Rumah Layak Huni sering kali  ketua RT tidak mendatanya  dengan  benar,  sesuai dengan  syarat-  syarat  yang  sudah ditentukan  oleh  DPRKP,  sehingga kemungkinan program ini salah sasaran masih  terjadi  dibeberapa  desa,  karena tidak  adanya  pengecekkan  lapangan dari DPRKP terhadap rumah yang akan mendapat program rulahu tersebut.

## Kelompok Sasaran
Menurut DPRKP, kondisi lingkungan  tempat  kita  tinggal  dapat mempengaruhi tingkat kesehatan.
Rumah  memiliki  fungsi  yang  sangat besar.  Untuk  menunjang  fungsi  rumah yang  baik  maka  syarat  sebagai  tempat berlindung  harus  dipenuhi.  Namun untuk  mewujudkan  rumah  yang  baik bukanlah  hal  yang  mudah  karena ketidakberdayaan masyarakat memenuhi  kebutuhan  rumah  yang layak  huni  berbanding  lurus  dengan pendapatannya  yang  kurang.  Sehingga pembenahan  rumah  tidak  layak  huni oleh  pemerintah  sangat  diperlukan untuk  menciptakan  lingkungan  sehat. Program Lingkungan Sehat Perumahan diwujudkan dalam
bentuk pembangunan rumah layak huni. Dengan  dibangunnya  rumah  layak huni,  kehidupan  masyarakat  kurang
mampu dapat terbantu. Sebuah  program  dikatakan berhasil  jika  kelompok  sasaran  yang dituju  jelas  dan  tepat.  Pemilihan kelompok sasaran Program Lingkungan  Sehat  Perumahan  yang dibuat oleh Dinas Perumahan Rakyat dan  Kawasan  Permukiman  menurut peneliti sudah tepat karena menempatkan  masyarakat  miskin dengan bukti adanya Surat Keterangan  Tidak  Mampu  (SKTM) yang  diterbitkan  dari  desa  yang tinggal  di  tempat  kumuh,  memiliki kartu  keluarga  (KK)  dan  kartu  tanda penduduk  (KTP),  dengan  kondisi rumah  tidak  layak  huni  atau  bersifat temporer  (terbuat  dari  kayu/bambu dan  bilik),  dan  kepemilikan  tanah pribadi  sebagai  kelompok  sasaran dari program tersebut dengan pengajuan  berasal  dari  pemerintah desa.  Kepemilikan  tanah  pribadi dengan  bukti  surat  tanah  diperlukan agar  suatu  saat  tidak  terjadi  gugatan dari  pemilik  tanah  atas  bangunan tersebut dikemudian hari.
Kelompok  sasaran  dikatakan sudah  tepat  juga  karena  masyarakat yang  menerima  program  rumah layak  huni  menerima  dampak  atau manfaat  yang  sangat  baik  bagi kelangsungan hidupnya. Dengan adanya  program  rumah  layak  huni kondisi  rumah  menjadi  lebih  baik sehingga masyarakat merasa nyaman.  Masyarakat  pun  tidak  lagi mengkhawatirkan kondisi rumah
temporernya  yang  kapan  saja  dapat roboh  ketika  adanya  hujan  atau angin. Keadaan rumah menjadi lebih bersih  dari  sebelumnya,  sehingga masalah  kesehatan  seperti  diare, penyakit  kulit,  dan  penyakit  yang ditimbulkan  dari  nyamuk  dapat dicegah.

## Kebijakan
Kebijakan Program Lingkungan Sehat Perumahan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukinan Kabupaten Karawang yang  dijabarkan  dengan  membangun rumah layak huni sebanyak 3 sampai 4 bagi  setiap  desa  pertahunnya,  dirasa sudah  berhasil.  Jumlah  pembangunan rumah  layak  huni  di  tiap  desa  dibatasi karena dana yang disalurkan pemerintah  daerah  terbatas,  sehingga pembangunan dilaksanakan secara bergulir  dari  satu  desa  ke  desa  lain dalam  satu  tahun.  Rumah  layak  huni diadakan  secara  2  gratis,  dengan ukuran  bangunan  rumah  30m  atau menyesuaikan  ukuran  tanah  yang dimiliki,  bangunan  rumah  bersifat permanen dan semi permanen, dilengkapi  dengan  dua  kamar  tidur, satu  kamar  mandi  dengan  adanya saluran air di bawah tanah. Berdasarkan  Desa  Telukjambe  Timur yang  peneliti  jadikan  sebagai  tempat studi kasus,  pada tahun 2019 ini sudah ada  4  rumah  yang  mendapat  program rumah layak huni. Pembangunan rumah  layak  huni  juga  tidak  lepas  dari penongontrolan Dinas Perumahan
Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman selama 6 bulan setelah rumah selesai di bangun,  untuk  memastikan  tidak  ada kerusakan.  Bila  terjadi  kerusakan  pada rumah  selama  masa  pengontrolan, masih  menjadi  tanggung  jawab  dinas. Selama  6  bulan  itu  pula  rumah  tidak diperkenankan  untuk  direnovasi  oleh pemilik rumah.

## Lingkungan
Dalam pengimplementasian program  lingkungan  sehat  perumahan ini,  faktor  lingkungan  budaya  masih kurang mendukung
berjalannya program  dengan  lancar.  Lingkungan
budaya  yang  dimaksud  adalah  lahan sempit  yang  tetap  dibangun  rumah karena masyarakat masih mempunyai pemikiran “rumah dapat dibangun  dimana  saja,  yang  penting ada tempat untuk bernaung”. Pemikiran    seperti  itu  menyebabkan rumah yang berhimpit satu sama lain atau  disebut  padat  bangunan  masih ada  di  beberapa  desa  sehingga menyulitkan  proses  pembangunan rumah  layak  huni,  karena  kondisi lingkungan  rumah  yang  baik  harus memiliki jarak masing-masing 5m di bagian depan, belakang, samping kiri dan  kanan  rumah  agar  cahaya matahari  mudah  masuk  ke  dalam. Kondisi  padat  bangunan  seperti  itu membuat pemerintah kurang optimal dalam memberikan rumah layak huni karena  2  ukuran  rumah yang diberikan diperkecil, tidak lagi 30m .
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari lima  rumah  yang  kami  kunjungi hanya  tiga  rumah  yang  memenuhi syarat  kondisi  lingkungan  rumah yang baik.

## D. Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
1. Pelaksanaan Program Lingkungan  Sehat  Perumahan yang dijabarkan dalam pembangunan Rumah Layak Huni  dirasa  sudah  cukup  efektif. Dalam  pelaksanaannya  DPRKP dibantu oleh camat, kepala desa/lurah,  RW  juga  RT  dalam pensosialisasian program
tersebut.  Program  rumah  layak huni,  sudah  dijalankan  sesuai target  dimana  jumlah  rumah  tiap desa  yang  mendapat  bantuan rumah  layak  huni  3  sampai  4 pertahunnya  dan  mencapai  kira- kira 1000 rumah setiap tahunnya.
2. Kelompok  sasaran  yang  dituju sudah  tepat,  yaitu  masyarakat kurang  mampu.  Namun  seringkali ada  pihak  RT  yang  tidak  mendata dengan  benar,  sehingga  masih  ada beberapa  masyarakat  di  beberapa desa  yang  tidak  mendapat  rumah layak huni. Kelompok sasaran yang dituju oleh DPRKP dalam program ini  merasa  sangat  terbantu,  karena rumah  sebagai  tempat  tinggal mereka kini sudah layak huni.
3. Kebijakan  Program  Lingkungan
Sehat Perumahan oleh Dinas Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan Permukinan  Kabupaten  Karawang yang dijabarkan dengan membangun  rumah  layak  huni sebanyak  3  sampai  4  bagi  setiap desa  pertahunnya  sudah  sesuai dengan  aturan  dan  relugasi  yang ada.
4. Sayangnya, faktor lingkungan dimana kondisi rumah yang bersifat padat  bangunan,  yaitu  berhimpit satu sama lain membuat pembangunan  rumah  layak  huni kurang optimal. Tidak sesuai dengan  syarat  disebutnya  sebagai rumah yang baik.

## Saran
Dinas  Perumahan  Rakyat  dan Kawasan Permukiman sebagai implementator  dan  pengawas  perlu meningkatkan koordinasi dengan
perangkat  dibawahnya  dari  kecamatan, desa,  sampai  ke  tingkat  RT  dalam menjalankan Program Lingkungan
Sehat  Perumahan.  Dinas  Perumahan
Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  pun seharusnya melakukan pengecekan langsung  ke  rumah-rumah  penerima program  Rumah  layak  huni  sebelum pembangunan  rumah  berjalan,  agar
program  ini  benar  -  benar  tepat sasaran  dan  tidak  ada  lagi  warga yang terlewatkan dalam mendapatkan  program  pembangunan rumah  layak  huni.  Penambahan  dari segi  anggaran  juga  seharusnya  lebih diupayakan  lagi  agar  pembangunan rumah layak huni dapat meningkatkan target pencapaian, dan dilaksanakan  dengan  cepat  dan optimal,  tidak  hanya  membangun empat rumah setiap tahunnya.
Sehingga  seluruh  masyarakat  yang kurang mampu dan memenuhi syarat untuk  mendapat  rumah  yang  layak huni segera terealisasikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Khusna,  Al  Atiyatul.  2013.  Hubungan Higienitas  Dan  Faktor  Lingkungan Dengan Kejadian Penyakit Dermatitis Di  Wilayah  Puskesmas  Somagede Kabupaten  Banyumas.  Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Khusna,  Al  Atiyatul.  2013.  Hubungan
Higienitas  Dan  Faktor  Lingkungan Dengan  Kejadian  Penyakit  Dermatitis Di  Wilayah  Puskesmas  Somagede Kabupaten Banyumas. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. EP, Andika. Kesehatan Mata. www.academia.edu (diakses 16 November) Wiwaha,  Arjuna.  Bidang  Perumahan  dan Permukiman. 2019. https://dpu.kulonprogokab.go.id/ (diakses tanggal 16 November 2019) Zuliya, Alissa. 2019. Kepemimpinan Millenial  Dalam  Menerapkan  Pola Hidup Sehat. Universitas Ahmad
Dahlan.
Yogo.  2019.  Program  Prioritas  Tahun  2019 Dinas  PRKP  Kabupaten  Karawang. https://prkpkarawang.com/ (diakses pada 16 November 2019) Yogo.  2019.  Profil  Dinas  PRKP  Kabupaten
Karawang.
https://prkpkarawang.com/    (diakses pada 16 November 2019)