## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRANSAKSI GADAI SAWAH

## Ayu Reski Cahyani Putri Biri, Andi Safriani
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Emai: ayureski27@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  bentuk  kesepakatan  transaksi gadai  sawah  yang  ada  di  Kabupaten  Pinrang,  untuk  mengetahui  bagaimana  pandangan masyarakat  mengenai  bentuk  transaksi  pelaksanaan  gadai  tanah  di  Kabupaten  Pinrang terkhusus  di  Desa  Masolo  Kecamatan  Patampanua  Kabupaten  Pinrang  dan  Untuk mengetahui  pelaksanaan  transaksi  gadai  sawah  di  Kabupaten  Pinrang  sesuai  dengan ketentuan  Hukum  Islam.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat kejanggalan dalam melakukan bentuk transaksi gadai tanah  di Desa Masolo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, yaitu bentuk transaksi gadai tidak sesuai dengan rukun dan  syarat  sahnya  dalam  gadai  menurut  hukum  Islam  yaitu  adanya  beberapa ketidaksahan dalam shigat akad, ketika ijab qabul diucapkan tidak ada batas waktu yang ditetapkan  sehingga  apa  yang  disyaratkan  tersebut  mengandung  unsur  yang  tidak  jelas, bahwa  terjadinya  pemanfaatan  barang  gadai  secara  berlebihan    yang  dilakukan  oleh pihak murtahin kepada pihak rahin yang meminta bagi hasil tetapi mematok harga tanpa mengetahui hasil dari jaminan barang gadai tersebut, sehingga membuat salah satu pihak merasa  terbebani  dikarenakan  pihak  rahin  harus  membayar  hutang  diluar  hutang pokoknya  sehingga  bertentangan  dalam  syariat  Islam,  karena  rukun  dan  syarat  sahnya akad tidak terpenuhi.
Kata Kunci: Gadai, Hukum Islam, Transaksi.

## Abstract
This  research  was  conducted  with  the  aim  of  looking  at  the  form  of  a  paddy  pawning transaction  agreement  in  Pinrang  Regency,  to  see  how  the  public  view  of  the  form  of land  pawning  transaction  in  Pinrang  Regency,  especially  in  Masolo  Village, Patampanua  District, Pinrang  Regency, and  to  oversee the  implementation  of  pawning transactions  in  Pinrang  Regency  according  with  the  provisions  of  Islamic  Law.  The results  of  this  study  indicate  that  there  are  irregularities  in  the  form  of  land  pawning transactions in Masolo Village, Patampanua District, Pinrang Regency, namely the form of pawning transactions is not in accordance with the rukun and the legal requirements in  pawning  according  to  Islamic  law,  namely  the  existence  of  beberapasahan  in  shigat akad, when the consent qabul is pronounced not there is a time limit determined so that what is required contains things that are not clear, that the application of excessive use of goods by the murtahin to Rahin's party who asks for results but fixes the price without seeing the result of the collateral for the pawned goods, thus making one the party feels burdened because the Rahin party has to pay a debt beyond the main debt so that it is against the Islamic law, because the harmonies and the legal conditions of the contract are not fulfilled.
Keywords: Islamic Law, Pawn, Transaction.

## A. PENDAHULUAN
Manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  sehari-harinya  melakukan  interaksi dengan  orang  lain.  Tingkat  interaksi  yang  dilakukan  oleh  manusia  semakin  beragam sesuai  dengan  kemajuan  peradaban  manusia  itu  sendiri  begitupun  dengan  tingkat kebutuhan manusia yang sangat beragam, terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhi  kebutuhannya  maka  dari  itu  meraka  harus  berhubungan  dengan  orang  lain agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing.
Dalam  kehidupan  sehari-hari  manusia  tidak  terlepas  dari  namanya  bertransaksi (bermuamalah),  dan  sering  dihadapkan  berbagai  permasalahan  yang  terjadi  dalam bertransaksi.  Masalah  dalam  melakukan  transaksi  akan  terus  berkembang  dan  akan menimbulkan persoalan-persoalan pada pihak tertentu karena adanya tekanan dari pihak lain yang bisa menyebabkan kerugian dan selama tidak menghalalkan yang diharamkan oleh Allah SWT. Hal tersebut diungkapkan dalam kaidah fikih yang berbunyi: 1
ُةَحاَب ِ ْلْا َو ُّل ِحْلا ِتَلاَماَعُمْلا يِف ِط ْو ُرُّشلا يِف ُلْصَلأْا
Terjemahnya:
“Hukum asal dalam transaksi mu’amalah adalah kebolehan”.
Islam  menjelaskan  bahwa  syariat  islam  telah mencakup  kaidah-kaidah  dan  hukum- hukum  yang  mengatur  masalah  teknik  muamalah  (bertransaksi).  mengajarkan  kepada setiap  umatnya  untuk  selalu  saling  melindungi,  tolong  menolong  kepada  sesamanya dengan cara jual-beli, sewa-menyewa, tukar menukar, bercocok tanam atau dengan cara yang  lain,  itu  semua  dibenarkan  dalam  hukum  islam  selama  tidak  ada  dalil  yang mengharam  proses  kegiatan  tersebut.Karena  itulah  kita  harus  mengetahui  aturan  islalm dalam  kehidupan  kita  sehari-harinya  diantaranya  yang  bersifat  interaksi  sosial  dengan sesama  manusia.Hal  ini  ditegaskan  di  dalam  Al-Qur’an  Surah  Al-Maidah:  2,  sebagai berikut:
َهاللّٰ َّنِاۗ َ هاللّٰ اوُقَّتا َوۖ ِنا َوْدُعْلا َو  ِمْثِ ْلَا ىَلَع ا ْوُن َواَعَت  َلَ َو  ۖى ٰوْقَّتلا َو  ِ رِبْلا ىَلَع ا ْوُن َواَعَت َو
ُدْيِدَش ِباَقِعْلا - ٢
Terjemahnya:
“Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  mengerjakan  kebajikan  dan  takwa,  dan jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran.  Dan  bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya azab Allah amat berat siksa-Nya.” 2
Gadai  atau rahn adalah  menyimpan  sementara  harta  milik  si  peminjam  sebagai jaminan  atas  pinjaman  uang  yang  diberikan  oleh  yang  meminjamkan  dan  barang  yang dititipkan  pada  si  peminjam  uang  dapat  diambil  kembali  dalam  jangka  waktu tertentu. 3 Hal tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:
َك اوُد ِجَت ْمَل َو  ٍرَفَس  ٰىَلَع ْمُتْنُك  ْنِإ َو ا َ َّاللّٰ ِقَّتَيْل َو ُهَتَناَمَأ َنِمُت ْؤا يِذَّلا ِ دَؤُيْلَف اًضْعَب ْمُكُضْعَب َنِمَأ  ْنِإَف ۖ ٌةَضوُبْقَم ٌناَه ِرَف اًبِت
ُبْلَق ٌمِثآ ُهَّنِإَف اَهْمُتْكَي  ْنَم َو ۚ َةَداَهَّشلا اوُمُتْكَت  َلَ َو ۗ ُهَّب َر ٌميِلَع َنوُلَمْعَت اَمِب ُ َّاللّٰ َو ۗ ُه
Terjemahnya:
“Jika  kamu  dalam  perjalanan  (dan  bermuamalah  tidak  secara  tunai)  sedang  kamu tidak  memperoleh  seorang  penulis,  maka  hendaklah  ada  barang  tanggungan  yang
1 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah , (Cet. I;Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 39.
2 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2016.
3 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah , h. 18.
dipegang  (oleh  yang  berpiutang).  Akan  tetapi,  jika  sebagian  kamu  mempercayai sebagian  yang  lain,  maka  hendaklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi)  menyembunyikan  persaksisan.  Dan  barangsiapa  yang  menyembunyikannya, maka  sesungguhnya  ia  adalah  orang  yang  berdosa  hatinya,  dan  Allah  maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
Dalam  hukum  adat  gadai  dikenal  dengan  istilah  gadai  tanah.  Di  Indonesia  sendiri istilah gadai tanah berbeda-beda setiap daerah, misalnya: di Sulawesi Selatan masyarakat menyebutnya Batu Ta’gala, di Gorontalo disebut Monohuloo, dan di jawa barat dikenal dengan  istilah  Adol  Sende. 4 Sedangkan  dalam  adat/kebiasaan  yang  terdapat  di  daerah- daerah  pemukiman  waktu  pelaksanaan  gadai  pada  dasarnya  tidak  ditentukan,  pihak penggadai tidak wajib menebus gadai dalam waktu tertentu. pelaksanaan gadai dikatakan berakhir  jika  ada  kemampuan  dan  kemauan  penggadai  untuk  menebus  gadai.  Sehingga pelaksanaan  transaksi  gadai  dalam  adat  /kebiasaan  masyarakat  setempat  tidak  dapat dipastikan waktu berakhirnya gadai.
Di  Desa  Masolo  Kecamatan  Patampanua  Kabupaten  Pinrang  sudah  menjadi  suatu kebiasaan,  masyarakat  setempat  sudah  terbiasa  melakukan  praktik  gadai  dengan  cara yang  sederhana  yang  dilakukan  dengan  antara  kerabat  dan  tetangga.  Masyarakat  di Kabupaten Pinrang Kecamatan Patampnua telah menganggap praktik gadai dengan cara tersebut lebih cepat dan mudah untuk mendapatkan suatu pinjaman dibandingkan harus melakukan pinjaman kepada bank ataupun penggadaian.
Akan tetapi masyarakat di Desa Masolo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang agak  menyimpang,  karena  mereka  menggadaikan  barang  yang  mereka  miliki  kepada orang  lain  yang  mereka  kenali  seperti  kerabat  ataupun  tetangga,  dan  dalam  melakukan transaksi  gadai  justru  memilih  melakukan  transaksi  gadai  antar  individu  dengan  cara yang sederhana. Dalam pelaksanaannya, menunjukkan beberapa hal yang memberatkan salah  satu  pihak  yaitu  rahin  (si  Penggadai).  Dalam  akad  gadai  hak  pakai  atau pemanfaatan  barang  yang  digadaikan  jatuh  kepada  pihak  murtahin  (si  penerima  gadai) sampai rahin dapat mengembalikan atau melunasi utangnya kepada murtahin, akan tetapi berbeda  dengan  pelaksanaan  transaksi  gadai  tanah  (sawah)  di  Desa  Masolo  Kecamatan Patampanua  Kabupaten    Pinrang  dikarenakan  hak  garap  masih  dimiliki  oleh  rahin dengan  kesepakatan  sawah  yang  dijaminkan  (digadaikan)  setiap  panen  rahin  akan memberikan  uang  kepada  pihak  murtahin  diluar  dari  utang  pokoknya.  Jika  pihak  rahin tidak  mampu memberikan  uang  yang  telah  disepakati  kepada  pihak murtahin  pada  saat panen  makan  jumlah  uang  yang  telah  disepakati  akan  dilipat  gandakan  pada  panen selanjutnya  sampai  pihak  rahin  dapat  melunasi  atau  membayar  utang  pokoknya  kepada murtahin.  Dengan  adanya  syarat  dan  kesepakatan  seperti  itu  maka  dalam  pelaksanaan transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Masolo Kecamatan Patampanua Kabupaten  Pinrang  tidak  akan  bisa  menjadi  solusi  untuk  menyelesaikan  permasalahan keuangan  yang  dialami  pihak  rahin,  tetapi  justru  menambah masalah  baru  karena rahin harus mengembalikakan uang pinjaman yang melebihi dari utang pokoknya.
Salah satu dari sekian banyaknya pemicu terjadinya praktik gadai tanah (sawah) di desa tersebut adalah karena tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga rata-rata dari mereka melakukan  gadai  pada  lahan  pertanian  adalah  orang  yang  perekonomiannya  rendah
4 Siadari,  Ray  Pratama “Pengertian  Gadai  Tanah  Menurut  Hukum  Adat  dan  Menurut  Undang- undang Pokok Agraria” , (Uzon.com, 12 Februari 2012).
sementara  yang  menerima  gadai  rata-rata  orang  yang  bisa  dibilang  ekonominya  diatas rata-rata.
Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  permasalahanyang terdapat  di  Kabupaten  Pinrang  mengenai  pelaksanaan  Transaksi  gadai  tanah  (sawah) dengan  judul  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pelaksanaan  Transaksi  Gadai  Sawah (Studi Kasus di Kabupaten Pinrang)”.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field research ).  Lokasi  dan  objek  penelitian  dilakukan  di  Desa  Masolo  Kecamatan Patampanua  Kabupaten  Pinrang.  Adapun  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah Pendekatan  Sosiologis  dan  Pendekatan  Budaya.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Selanjutnya  metode  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  wawancara,  Observasi  dan  dokumentasi.  Teknik  pengolahan  dan analisis  data  dalam  penelitian  ini  ada  dua  cara,  yaitu:  penyajian  data  dan  pengambilan kesimpulan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk  Kesepakatan  Transaksi  Gadai  Sawah  Di  Desa  Masolo  Kecamatan Patampanua di Kabupaten Pinrang.
Gadai  menurut  pandangan  masyarakat  Desa  Masolo  Kecamatan  Patampanua Kabupaten  Pinrang  digambarkan  dengan  suatu  kegiatan  berupa  utang  piutang  dengan menjaminkan  harta  benda  atau  barang  berharga  antara  penggadai  dan  penerima  gadai, penggadai  mendapatkan  uang  dan  penerima  gadai  mendapatkan  barang  jaminan.  Uang jaminan  tersebut  digunakan  untuk  biaya  kebutuhan  hidupnya  yang  sangat  mendesak kemudian  penerima  gadai  bersedia  menerima  barang  gadai  tersebut  karena  merasa kelebihan uang.
Sebelum adanya bentuk kesepakatan transaksi gadai sawah masyarakat Desa Masolo kecamatan  Patampanua  Kabupaten  Pinrang  dulunya  melakukan  transaksi  dalam  bentuk meminjam uang di bank-bank atau bahkan ke rentenir. Akan tetapi masyarakat semakin resah terhadap bentuk transaksi yang dilakukannya karena prosenya lama dan bunganya sangat  besar  sehingga  warga  Desa  Masolo  kesulitan  dan  sangat  menguras  pendapatan mereka  dan  bukanya  menyelesaikan  masalah  malah  menambah  masalah  mereka  . Sehingga warga setempat mengambil keputusan untuk menggadaikan sawah mereka ke orang  terdekatnya  atau  orang  kepercayaanya,  selain  prosesnya  cepat  juga  bisa  secara langsung mendapatkan uang cash dan tidak repot-repot lagi mengurus persyaratan yang harus dipenuhi seperti persyaratan dibank jika ingin meminjam uang.
Dalam  melakukan  transaksi  gadai  masyarakat  desa  masolo  menjaminkan  harta benda  atau  barang  berharganya  yang  berupa  Sawah.  Yang  dimana  pihak  si  penggadai memperlihatkan  lokasi  barang  yang  ingin  digadai  dan  pihak  pemegang  gadai memberikan  sejumlah  uang  yang  telah  disepakati.  Ibu  Sanawiah  (murtahin) mengungkapkan:
Karena  dia  (rahin)  datang  menawarkan  saya  sawahnya  dan  memperlihatkan  lokasi sawahnya dan pada saat itu saya juga mempunyai uang jadi saya pinjamkan. 5
5 Sanawiyah (40 tahun), pemegang gadai (murtahin), Masyarakat Desa Masolo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Wawancara, Pinrang 7 Februari 2020.
Masyarakat  desa  masolo  rata  –  rata  meggadaikan  sawahnya  tetapi  dengan  bentuk kesepakatan  yang  berbeda  seperti  bentuk  kesepakatan  transaksi  yang  dilakukan  oleh Bapak Herri Muhammad Amin selaku pihak penggadai (rahin) :
Pihak  penggadai  (rahin)  menawarkan  sawahnya  kepada  pihak  pemegang  gadai (murtahin)  kemudian  kedua  belah  pihak  membuat  kesepakatan  yang  di  dalam kesepakatan itu hak garap jatuh ketangan pihak pemegang gadai dan tidak ada bagi hasil  dikarenakan  pihak  pemegang  gadai  mengambil  sepenuhnya  hasil  dari  sawah tersebut  dan  tidak  ada  batas  waktu  yang  ditentukan  hanya  perjanjian  2  x  panen kemudian  apabila  pihak  rahin  belum  mampu  untuk  mengembalikan  maka  secara otomatis akan berlanjut. 6
Dari bentuk kesepakatan transaksi diatas, merupakan salah satu bentuk kesepakatan transaksi gadai sawah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat desa masolo, tetapi ada pula  masyarakat  yang  melakukan  bentuk  kesepakatan  transaksi  gadai  yang  dimana barang  yang  telah  dijaminkan  tersebut  dikelola  sendiri  oleh  si  pihak  penggadai  (rahin) kemudian  hasil  dari  sawah  tersebut  akan  dibagi  sesuai  dengan  hasil  panen  sawah tersebut.  Seperti  bentuk  kesepakatan  transaksi  yang  dilakukan  oleh  ibu  Surbida  selaku pihak pemegang gadai (murtahin):
Dia  (rahin)  datang  menawarkan  sawahnya  dan  menunjukkan  lokasi  sawah  yang digadaikan  jadi  saya  terima  gadainya  karena  kebetulan  saya  punya  uang  dari  pada itu  uang  tinggal  saja  mending  saya  terima    dengan  perjanjian  2  kali  panen,  kalau sudah sampe 2 kali panen dan tidak ada uang otomatis lanjut dan dengan perjanjian hak  garap  jatuh  kepada  pihak  penggadai (rahin)  dikarenakan  saya  (murtahin)  tidak sanggup  menggarap  sawah  tersebut  dan  mengenai  bagi  hasil  akan  dibagi  sesuai dengan hasil panen sawah tersebut. 7
Dengan  bentuk  kesepakatan  transaksi  gadai  sawah  yang  dilakukan  oleh  bpk  Herri Muhammad Amin (rahin) dan ibu Surbida (murtahin) tidak jauh beda dalam melakukan kesepakatan  transaksi  hanya  saja  dalam  akad  perjanjiannya  pihak  pemegang  gadai (murtahin)  meminta  kepada  pihak  penggadai  (rahin)  untuk  menggarap  sendiri  sawah tersebut  dikarenakan  pihak  pemegang  gadai  (murtahin)  tidak  bisa  menggarap  sawah gadai tersebut. Berbeda pula dengan bentuk kesepakatan transaksi gadai yang dilakukan oleh ibu Salma selaku pihak penggadai (rahin) :
Saya  (pihak  penggadai)  butuh  uang  Rp.  30.000.000,-  juta  jadi  saya  gadaikan sawahku.  Kemudian  saya  (pihak  penggadai/rahin)  dan  pihak  pemegang  gadai (murtahin)  membuat  kesepakatan  hitam  diatas  putih  tanpa  disaksikan  oleh  pihak pemerintah  setempat  dan  saya  (pihak  penggadai) meminta  kepada  pihak  pemegang gadai (murtahin) agar hak garap tetap di saya dan pihak pemegang gadai (murtahin) na setujui tetapi na patokki Rp. 3.000.000,- juta per panen diluar utang pokok saya dan tidak ada batas waktu yang ditentukan hanya perjanjian 2 kali panen dan apabila saya  tidak  dapat  membayar  perpanen  otomatis  saya  harus  membayar  2  kali  lipat pada panen berikutnya. 8
Proses  terjadinya  akad  gadai  hanya  dilakukan  secara  lisan  dengan  asumsi  adanya saling  percaya  diantara  kedua  belah  pihak  tetapi  ada  juga  yang  melakukan  akad  gadai
6 Herri Muhammad Amin (43 tahun), pihak penggadai (rahin), Masyarakat Desa Masolo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Wawancara, Pinrang 1 Februari 2020.
7 Surbida (48 tahun), pemegang gadai (murtahin), masyarakat desa Masolo kecamatan patampanua kabupaten pinrang. Wawancara, Pinrang 7 Februari 2020.
8 Salma (38 tahun), penggadai (rahin), masyarakat desa Masolo kecamatan patampanua kabupaten Pinrang, Wawancara, Pinrang 1 Februari 2020.
dengan  melakukan  kesepakatan  hitam  diatas  putih  yang  di  tanda  tangani  oleh  kedua belah pihak. Selain itu terkadang dihadirkan pihak lain yang akan menjadi saksi baik itu dari pihak keluarga atau aparat pemerintah setempat.

## 2. Bagaimana  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pelaksanaan  Transaksi  Gadai Sawah di Desa Masolo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang
Gadai  merupakan  suatu  perjanjian  akad  yang  berupa  utang  piutang  dengan menyerahkan  suatu  barang  sebagai  jaminan  hutang  antara  pihak  penggadai  (rahin) dengan pihak penerima gadai (murtahin). Perjanjian gadai ini  dibenarkan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah (2) ayat  283 :
ِجَت ْمَل َّو  ٍرَفَس ىٰلَع ْمُتْنُك  ْنِا َو ۞ ا ْوُد ِتاَك
ٗهَتَناَمَا َنِمُت ْؤا ىِذَّلا ِ دَؤُيْلَف اًضْعَب ْمُكُضْعَب َنِمَا  ْنِاَف ۗ ٌةَض ْوُبْقَّم ٌنٰه ِرَف اًب
َمِب ُ هاللّٰ َو ۗ ٗهُبْلَق ٌمِثٰا ٗٓٗهَّنِاَف اَهْمُتْكَّي  ْنَم َو ۗ َةَداَهَّشلا اوُمُتْكَت  َلَ َو ۗ ٗهَّب َر َ هاللّٰ ِقَّتَيْل َو َع َن ْوُلَمْعَت ا ْيِل ٌم
Terjemahnya :
Jika  kamu  dalam  perjalanan  (dan  bermu’amalah  tidak  secara  tunai)  sedang  kamu tidak  memperoleh  seorang  penulis,  maka  hendaklah  ada  barang  tanggungan  yang dipegang  (oleh  yang  berpiutang).  Akan  tetapi  jika  sebagian  kamu  mempercayai sebagian  yang  lain,  maka  hendaklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhanya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya,  maka  sesungguhnya  ia  adalah  orang  yang  berdosa  hatinya, dan  Allah  maha  mengetahui  apa  yang  kamu  kerjakan.  Barang  tanggungan  itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai. 9
Syaikh  Muhammad  Ali  As-Sayis  berpendapat,  bahwa ayat al-qur’an  di  atas  adalah petunjuk  untuk  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  bila  seseorang  hendak  melakukan transaksi  utang-piutang  yang  memakai  jangka  waktu  dengan  orang  lain,  dengan  cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (rahn). 10
Dari ayat tersebut dapat dicermati bahwa illat hukum yang terkandung adalah faktor kebutuhan, hal ini dapat dijumpai dalam pendapatnya al-syaukani yang mengemukakan bahwa  barang  siapa  dalam  perjalanan  melakukan  utang  piutang  dan  tidak  dijumpai seorang penulis maka untuk meringankannya diadakannya jaminan yang dipegang. 11 Jadi adanya perjanjian utang piutang karena adanya kebutuhan mendesak.
Manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  sehari-harinya  melakukan  interaksi dengan  orang  lain.  Tingkat  interaksi  yang  dilakukan  oleh  manusia  semakin  beragam sesuai  dengan  kemajuan  peradaban  manusia  itu  sendiri  begitupun  dengan  tingkat kebutuham  manusia  yang  sangat  beragam,  terkadang  secara  pribadi  ia  tidak  mampu untuk  memenuhi  kebutuhannya  maka  dari  itu  meraka  harus  berhubungan  dengan orang lain agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing dan mereka melakukan berbagai macam hubungan diantaranya adalah melakukan transaksi gadai sawah.
Dilihat dari aturan main masyarakat desa Masolo kecamatan patampanua kabupaten pinrang  dalam  hal  pemanfaatan  gadai  sawah  ini,  sejauh  pengamatan  penyusun  bahwa
9 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2016
10 Fadilah Asy-Syaikh Muhammad’ Ali As-Sayis, Tafsir Ayat Al-Ahkam (Cet. I; Damaskus: Mahkatab Al-Gazali,1986), h. 175
11 Imam Muhammad’Ali Ibn Muhammad as-Saukani, Fath al-Qadir, (Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyyah 1410/1994 M), h. 383.
rahin  tidak  merasa  benar-benar  tertolong.  Disatu  sisi  rahin  tertolong  dalam  mengatasi kesulitannya  dan  di  sisi  lain  justru  ia  semakin  terpuruk  ke  dalam  kesulitan  dimana  ia kadang  tidak  dapat  membayar  utang  piutangnya  sesuai  perjanjian  dikarenakan  pihak murtahin  mempatok  harga  dan  dibayar  dua  kali  panen  dari  hasil  panen  sawah  yang dijadikan  jaminan  dan  ini  diluar  dari  hutang  pokokna  dan  apabila  pihak  rahin  belum mampu mebayar dipanen pertama maka secara otomatis rahin akan membayar murtahin dua  kali  lipat  di  panen  berikutnyadan  ditambah  pihak  rahin  yang  mengelola  barang jaminan tersebut sesuai dengan kesepakatan.seperti yang dilakukan oleh ibu salma ketika ia ingin menggadaikan sawahnya kepada pihak murtahin.
Dalam  pengambilan  manfaat  barang  gadai  diperbolehkan  dengan  syarat  sekedar pengganti  biaya  perawatannya,  apabila  barang  yang  digadaikan  bisa  dimanfaatkan, sedangkan  barang  tersebut  membutuhkan  biaya  perawatan  dan  pemilik  barang  tidak memberi  biaya  perawatannya  maka  pemegang  barang  boleh  memanfaatkannya,  akan tetapi  hanya  sebatas  atau  seimbang  dengan  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  keperluan memelihara barang tersebut.
Akan  tetapi  praktik  yang  dilakukan  oleh  sebagian  masyarakat  desa  Masolo kecamatan  patampanua  kabupaten  pinrang  dari  hasil  penelitian  penulis  bahwa pelaksanaan  transaksi  gadai  sawah  yaitu  mengambil  unsur  pemanfaatan  barang  gadai secara  berlebihan,  dikarenakan  pihak  murtahin  mempatok  harga  dari  hasil  sawah  yang dijaminkan diluar dari utang pokoknya dan apabila pihak rahin belum mampu membayar utang  dipanen  pertama  maka  otomatis  rahin  akan  membayar  2  kali  lipat  di  panen berikutnya dan hal ini  pihak rahin dirugikan dikarenakan ia yang menggarap sawah dan terkadang hasil sawah perpanen tidak cukup untuk kebutuhan ditambah  lagi pihak rahin harus membayar ke pihak murtahin sebesar harga yang sudah dipatok tanpa mengetahui hasil  panen  dari  sawah  yang  dijadikan  barang  jaminan  tersebut  diluar  dari  hutang pokoknya.
Pendapat  dari  Imam  Maliki  dalam  hal  gadai  yang  membolehkan  murtahin  untuk memanfaatkan barang gadai dengan syarat dibolehkan dan diberi izin oleh rahin, sangat bertentangan dengan pendapat dari Imam Syafi’I yang tidak membolehkan barang gadai dimanfaatkan  oleh  murtahin  karena  berkaitan  dengan  keharaman  untuk  mengambil manfaat atas utang yang termasuk riba.
Padahal  mengambil  keuntungan  dan  memanfaatkan  barang  gadaian  sama  halnya dengan  riba,  seperti  yang  dijelaskan  didalam  ayat  Al-Qur’an  surah  Ar-Ruum  ayat  39 Allah swt berfirman:
ِف  َوُب ْرَيِل اًب ِر  ْنِم ْمُتْيَتآ اَم َو ا َوْمَأ ي اَّنلا ِل
َنوُفِعْضُمْلا ُمُه  َكِئَٰلوُأَف ِ َّاللّٰ َهْج َو َنوُدي ِرُت ٍةاَك َز  ْنِم ْمُتْيَتآ اَم َو ۖ ِ َّاللّٰ َدْنِع وُب ْرَي  َلاَف  ِس
Terjemahnya:
Dan  sesuatu  riba  (tambahan)  yang  kamu  berikan  agar  dia  bertambah  pada  harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa  zakat  yang  kamu  maksudkan  untuk  mencapai  keridhaan  Allah,  maka  (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. 12
Dari  ayat  diatas  menjelaskan  bahwa  ia  memberikan  tambahan  ketika  melunasi hutang disamping pokoknya. Dengan kata lain seorang dipaksa memberikan bunga dari nilai pinjaman, karena itu Allah swt mengatakan bahwa harta yang diperoleh dengan cara seperti itu tidak bertambah disisi Allah swt.
12 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. I; Jakarta:Yayasan Percetakan Al- Qur’an dan Raja Fahd), h. 647.
Maka  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  pemanfaatan  jaminan  yang  dilakukan pihak murtahin ke pihak rahin (ibu Salma) sudah menyalahi aturan dalam hukum Islam dikarenakan pihak rahin (ibu Salma) dapat dikatakan menerima tawaran pihak murtahin dalam keadaan terpaksa sehingga pihak rahin (ibu Salma) langsung menyetujui tawaran dari  pihak  murtahin  tanpa  memikir  sanggupkah  ia  membayar  uang  pinjamannya  itu ditambah biaya perjanjian yang diluar dari utang pokokna.
Dengan demikian dalam praktik pelaksanaan transaksi gadai sawah yang dilakukan oleh  masyarakat  desa  Masolo  kecamatan Patampanua  Kabupaten  Pinrang  dalam  hal  ini pemanfaatan dan pengambilan keuntungan khususnya pelaksanaan transaksi gadai sawah yang  dilakukan  oleh  ibu  Salma  selaku  warga  Desa  Masolo  dan  bukan  ibu  salma  saja yang melakukan transaksi gadai seperti itu ada beberapa warga desa masolo yang lainnya juga melakukan transaksi gadai sawah seperti itu. Meskipun pihak murtahin bermaksud untuk menolong, tetapi dalam hal kenyataannya pihak murtahin memanfaatakan barang gadai  secara  berlebihan  karena  pihak  murtahin  mempatok  harga  per  panen    tanpa mengetahui terlebih dahulu hasil dari barang jaminan gadai tersebut (sawah), dan apabila pihak  rahin  tidak  mampu  membayar  sehingga  pihak  rahin  kewalahan  untuk  membayar hutangnya diluar hutang pokoknya.
Selanjutnya mengenai kesepakatan yang terjadi antara pihak rahin dengan murtahin saat  berakad  seperti  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  desa  Masolo  kecamatan patampanua kabupaten pinrang, justru terdapat kerancuan yang terjadi yakni ketika akad diucapkan  tidak  ada  batas  waktu  yang  ditentukan  sampai  kapan  akad  itu  berlangsung, dan  selama  akad  gadai  berlangsung  hak  pemanfaatan  barang  gadai  berada  ditangan penerima gadai (murtahin) sampai penggadai (rahin) bisa melunasi hutangnya. Asalkan hutang  sudah  dikembalikan  maka  sawah  yang  digadaiakan  pun  kembali  menjadi  hak pemiliknya.
Dalam hal ini hukum Islam berpandangan bahwa seharusnya ada batas waktu yang ditentukan  pada  saat  shigat  (serah  terima)  supaya  nantinya  lebih  memudahkan  pihak penggadai  (rahin)  dan  pihak  penerima  gadai  (murtahin)  dalam  menyelesaikan  gadai sawahnya. Karena yang terjadi pada masyarakat desa Masolo apabila sudah jatuh tempo dan  si  rahin  belum  mampu  untuk  melunasi  utangnya,  pihak  murtahin  tetap memanfaatkan  barang  jaminan  tersebut  dan  tidak  ada  penuntutan  terhadap  rahin  untuk menjual  sawah  atau  barang  yang  dijaminkan  agar  rahin  mampu  membayar  hutang gadainya tersebut.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat  dianalisi  bahwa  praktek  pelaksanaan  transaksi gadai  sawah  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  desa  Masolo  kecamatan  patampanua kabupaten  pinrang  tersebut  tidak  sah  karena  salah  satu  dari  rukun  dan  syarat  gadai mengalami cacat dalam hal ini sighat akad.

## D. KESIMPULAN
Setelah  penulis  meneliti  dan  menganalisis  Pelaksanaan  Transaksi  gadai  sawah  di Desa  Masolo  Kecamatan  Patampanua  Kabupaten  Pinrang,  maka  penulis  dapat mengambil kesimpulan bahwa bentuk kesepekatan transaksi gadai sawah yang dilakukan oleh  masyarakat  di  Desa  Masolo  terdapat  beberapa  bentuk  kesepakatan  yang  hampir sama    dalam  akadnya  tidak  menetapkan  adanya  batas  waktu  yang  ditentukan  serta adanya  bagi  hasil  tetapi  ada  salah  satu  bentuk  kesepakatan  bagi  hasil  tetapi  pihak murtahin  mempatok  harga  tanpa  diketahui  hasil  dari  sawah  yang  digadai  tersebut.  Ada beberapa  pandangan  atau  pendapat  dari  beberapa  aparat  desa  beserta  masyarakat  yang memperbolehkan  masyarakat  melakukan  bentuk  transaksi  gadai  ini  jika  sesuai  dengan syariat  Islam  dan  dilakukan  dengan  benar  dan  ada  juga  berpendapat  bahwa  boleh  saja dilakukan  jika  mereka  sudah  balig  dan  dianggap  mampu  memahami.  Sementara  itu mengenai  pandangan  hukum  Islam  terhadap  pelaksanaan  transaksi  gadai  sawah  yang dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Masolo  Kecamatan  Patampanua  Kabupaten  Pinrang terdapat  kecacatan  dalam  hal  rukun  dan syarat  yaitu  pada  shigat akad  karena  pada  saat akad  tidak  adanya  batas  waktu  yang  ditentukan  sehingga  adanya  ketidak jelasan dalam akad  selanjutnya  adanya  pemanfaatan  terhadap  barang  gadai  yang  dilakukan  oleh murtahin sehingga adanya unsur riba didalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali, Zainuddin. Hukum Gadai Syariah . Jakarta: Sinar Grafika, 2008. As-Kauni, Imam Muhammad Ali Ibn Muhammad. Fath al-Qadir. Beriut: Dar al kutubal- ilmiyyah, 1410 H/1994 M.
Fadilah Asy-Syaikh Muhammad’ Ali As-Sayis, Tafsir Ayat Al-Ahkam. 1986. Kementerian Agama RI, Al-Qur’an danTerjemahnya, 2016. Kementerian Agama RI, Al-Qur’an danTerjemahnya Edisi TranslitrasAz-Zukhruf, 2014. Pratama,  Ray,  Siadari. Pengertian  Gadai  Tanah  Menurut  Hukum  Adat  dan  Menurut Undang-undang Pokok Menurut Pokok Agraria . 2012.

## Wawancara
Herri  Muhammad  Amin  (43  tahun),  pihak  penggadai  (rahin),  Masyarakat  Desa  Masolo Kecamatan  Patampanua  Kabupaten  Pinrang. Wawancara, Pinrang  1  Februari 2020.
Salma  (38  tahun),  penggadai  (rahin),  masyarakat  desa  Masolo  kecamatan  patampanua kabupaten Pinrang, Wawancara, Pinrang 1 Februari 2020. Sanawiyah (40 tahun), pemegang gadai (murtahin), Masyarakat Desa Masolo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Wawancara, Pinrang 7 Februari 2020.
Surbida  (48  tahun),  pemegang  gadai  (murtahin),  masyarakat  desa  Masolo  kecamatan patampanua kabupaten pinrang. Wawancara, Pinrang 7 Februari 2020.