Bongaya Journal of Research in Management
Volume 2 Nomor 2 Hal 44-57. e-ISSN: 2615-8868 Homepage: https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/BJRM
Implementasi Audit Operasional dalam Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas pada Kantor Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene
Warka Syachbrani 1 ,Sitti Mujahida Baharuddin 2 Akuntansi 1 , Manajemen 2 , Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makassar Email: warka.syachbrani@stieamkop.ac.id 1 , sittimujahida.baharuddin@stieamkop.ac.id 2
( Diterima : 5 Agustus 2019; direvisi: 25 Agustus 2019; dipublikasikan : Oktober 2019 )
©2019 –Bongaya Journal for Research in Management STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ ).
Abstract: This  study  aims  to  find  empirical  evidence  of  how  the  implementation  of Operational Audit on the Principles of Transparency and Accountability in Government agencies.This  research  used  the  observation  and  documentation  method  or  content analysis method. Research data collection was carried out at the apparatus of Kelurahan Baurung,  Kecamatan  Banggae  Barat,  Kabupaten  Majene.  The  results  of  this  study founded  that  the  existence  of  an  operational  audit  in  accordance  with  applicable  audit standards and in accordance with the operational audit stages, would be able to improve the  principles  of  transparency  and  accountability  in  realizing  good  governance  in  the publicsector.
Keywords: Operational Audit; Public Sector Financial Management
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empirik bagaimana Implementasi Audit Operasional pada Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas pada instansi Pemerintah. Penelitian  ini  menggunakan  metode  observasi  dan  analisis  dokumen  content  analysis. Pengumpulan  data  penelitian  dilakukan  pada  aparatur  Kelurahan  Baurung  Kecamatan Banggae  Timur  Kabupaten  Majene.  Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  adanya pelaksanaan audit operasional yang sesuai dengan standar audit yang berlaku dan sesuai dengan tahap-tahap audit operasional,maka akan dapat meningkatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan good governance pada sektorpublik.
Kata kunci : Audit Operasional; Manajemen Keuangan Sektor Publik

## PENDAHULUAN
Selama ini sektor publik tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme,  inefisiensi  dan  sumber  pemborosan negara.  Keluhan  "  birokrat  tidak  mampu berbisnis " ditujukan untuk mengkritik buruknya kinerja intansi-instansi sektor publik. Pemerintah sebagai  salah  satu  organisasi  sector  public  pun tidak  luput  dari  tudingan  ini.  Organisasi  sektor publik pemerintah merupakan lembaga
yang menjalankan
roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat.Oleh
karena  itu,  kepercayaan  yang  diberikan  oleh masyarakat  kepada  penyelenggara  pemerintahan haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih.
Pemerintahan  yang  bersih  atau  good governance ditandai dengan tiga pilar utamayang merupakan  elemen  dasar  yang  saling  berkaitan (Prajogo,  2001).  Ketiga  elemen  dasar  tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Suatu  pemerintahan  yang  baik  harus  membuka pintu yang seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat

## 45 | Bongaya Journal of Research in Management Vol.2 No. 2 Oktober 2019
berperan  serta  atau  berpartisipasi  secara  aktif, jalannya  pemerintahan  harus  diselenggarakan secara  transparan  dan  pelaksanaan  pemerintahan tersebut  harus  dapat  dipertanggungjawabkan. Dalam bahasa akuntansi, akuntabilitas (kemampuan  memberikan  pertanggungjawaban) merupakan   dasar     dari   pelaporan keuangan  (Wilopo,  2001).  Pelaporan  keuangan pemerintah  tersebut  memegang  peran  yang penting agar dapat memenuhi
tugas pemerintahan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada    masyarakat dalam suatu masyarakat yang demokratis.
Dalam  negara  demokrasi,  "pelaporan keuangan  yang  transparan"  merupakan  sesuatu yang dituntut oleh rakyat kepada pemerintahnya. Sebaliknya, dalam negara demokrasi, pemerintah berkewajiban  memberikan  laporan  keuangan yang  transparan  kepada  rakyat.  Pemerintah demokratis  harus  bertanggung  jawab  atas integritas,  kinerja  dan  kepengurusan,  sehingga pemerintah  harus  menyediakan  informasi  yang berguna  untuk  menaksir  akuntabilitas  serta membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi,  sosial  dan  politik.  Pemerintah  adalah entitas  pelapor  (reporting  entity)  yang  harus membuat  laporan  keuangan  dengan  beberapa pertimbangan  berikut  (Partono,  2000)  :  1) Pemerintah menguasai  dan mengendalikan sumber-sumber  yang  signifikan,  2)  Penggunaan sumber-sumber  tersebut  oleh  pemerintah  dapat berdampak  luas  terhadap  kesejahteraan  ekonomi rakyat, 3) Terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilikan sumber-sumber tersebut
Laporan  keuangan  yang  dihasilkan  oleh organisasi  sektor  publik  pemerintah  merupakan instrumen utama untuk menciptakan akuntabilitas  sektor  publik  (Mardiasmo,  2002). Akuntabilitas mengacu pada kewajiban perseorangan,  suatu  kelompok  atau  suatu organisasi yang diasumsikan harus melaksanaka kewenangan dan/atau pemenuhan  tanggung  jawab.  Kewajiban tersebut meliputi :1) Answering, usaha untuk memberikan  penjelasan  atau  justifikasi  untuk pelaksanaan dan / atau  pemenuhan tanggungjawab, 2)  Reporting,  pelaporan
hasil atas pelaksanaan dan / atau    pemenuhan, 3)
Producing, asumsi  kewajiban  atas hasil yang dicapai
Adanya  tuntutan  yang  semakin  besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan  implikasi  bagi  manajemen  sektor publik untuk memberikan informasi kepada
publik, salah satunya melalui informasi akuntansi yang  berupa  laporan  keuangan.  Dilihat  dari  sisi internal  organisasi,  laporan  keuangan  sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkandari sisi  eksternal,  laporan  keuangan  merupakan  alat pertanggungjawaban  kepada  publik  dan  sebagai dasar  untuk  pengambilan  keputusan.  Menurut GASB,  tujuan  laporan  keuangan  sektor  publik adalah (Mardiasmo, 2002): 1) Mem- pertanggungjawabkan  pelaksanaan  fungsinya ( Demonstrating  Accountability ),  2)  Melaporkan hasil  operasi  ( Reporting  Operating  Result ),  3) Melaporkan kondisi keuangan ( Reporting Financial  Condition ),  4)  Melaporkan  sumber daya  jangka  panjang  ( Reporting  Long  Live Resources ).
Seiring  dengan  munculnya  tuntutan  dari masyarakat  agar  organisasi  sektor  publik mempertahankan  kualitas,  profesionalisme  dan akuntabilitas publik serta value for money dalam menjalankan  aktivitasnya  serta  untuk  menjamin dilakukannya  pertanggungjawaban  publik  oleh organisasi  sektor  publik,  maka  diperlukan  audit terhadap  organisasi  sektor publik  tersebut.  Audit yang  dilakukan  tidak  hanya  terbatas  pada  audit keuangan  dan  kepatuhan,  namun  perlu  diperluas dengan  melakukan  audit  terhadap  kinerja organisasi sektor publik tersebut.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti  tertarik  untuk  melaksanakan  penelitian ini.  Penelitian  ini  menguji  implementasi  audit operasional  dalam  rangka  transparansi  dan akuntabilitas  pada  Kantor  Kelurahan  Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.

## TEORI DAN LITERATUR REVIEW

## a. AuditOperasional
Ada  beberapa  pengertian  mengenai  audit operasional  menurut  para  ahli.  Menurut  Tunggal (2008),  “Audit  operasional  merupakan  audit  atas operasi  yang  dilaksanakan  dari  sudut  pandang manajemenn  untuk  menilai  ekonomi,  efisiensi,dan efektifitas  dari  setiap  dan  seluruh  operasi,terbatas hanya pada keinginan manajemen”.
Menurut  Bayangkara  (2013)  adalah sebagai  berikut:  “Rancangan  secara  sistemastis untuk  mengaudit  aktivitas-aktivitas,  program- program,  yang  diselenggarakan,  atau  sebagian dari  entitas  yang  bias  diaudit  untuk  menilai  dan melaporkan  apakah  sumber  daya  dan  dana  telah digunakan secara efisien, serta apakah tujuan dari
Syachbrani & Baharuddin , Implementasi Audit Operasionaldalam Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas pada Kantor Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene | 46 program  dan  aktivitas  yang  telah  direncanakan dapat  tercapai  dan  tidak  melanggar  ketentuan aturan  dan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan perusahaan.
Menurut  Tunggal  (2008),  “pemeriksaan operasional  merupakan  suatu  penilaian  dari organisasi  manajerial  dan  efisiensi  dari  suatu perasahaan,  departemen,  atau  setiap  entitas  dan sub  entitas  yang  dapat  di  audit”.  Sedangkan General  Accounting  Office  (GAO)  di  Amerika Serikat  mendefinisikan  pemeriksaan  operasional sebagai  auditing  yang  menentukan  :  1)  Apakah entitas  mengelola  dan  menggunakan  sumber dayanya  (seperti  personil,  kekayaan,  ruangan) secara  ekonomis  dan  efisien  2)  Penyebab  dari ketidakefektivan atau praktik yang tidak ekonomis,  dan  3)  Apakah  entitas  telah  menaati hukum  dan  peraturan  yang  berhubungan  dengan masalah ekonomis dan efisiensi.
Menurut  Guy,  Alderman,  &Winters (2002)  menyatakan  bahwa  Audit  operasional merupakan penelaahan atas prosedur dan metode operasi  entitas  untuk  menentukan  tingkat efisiensi  dan  efektivitasnya.  Pada  kesimpulan tentang audit operasional,  rekomendasi yang umumnya diberikan adalah memperbaiki prosedur.  Audit  operasional  kadang-kadang disebut sebagai audit kinerja,  audit manajemen, atau audit komprehensif.  Secara  international,  istilah  yang sering  digunakan  untuk  audit  operasional  adalah audit nilai uang ( value- for- moneyauditing ) Disampingitu,dalam  bukunya,Boynton, Johnson,   &   Kell  (2004)   menyatakanbahwa “Audit operasional adalah suatu proses sistematis yang  mengevaluasi  efektifitas,  efisiensi,  dan kehematan operasi organisasi yang berada dalam pengendalian    manajemen  serta  melaporkan kepada  orang-orang     yang    tepat    hasil-hasil evaluasi tersebut beserta rekomendasi perbaikan” Berdasarkan  definisi  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  Audit  Operasional  yaitu  suatu  proses sistematis  untuk  menilai  kegiatan  operasional perusahaan  apakah    sudah   dilakukan  secara efektif,  efisien,  dan  ekonomis  serta  memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak manajemen sehingga  keberlangsungan  kegiatan  perusahaan dapat berjalan denganbaik.

## Struktur dan Ruang Lingkup Audit Operasional
Menurut  Guy,  Alderman,  &Winters  (2002), struktur  umum  dari  audit  operasional  adalah proses lima tahap yaitu:
1) Pengenalan.
Sebelum memulai suatu audit operasional,auditor (atau konsultan) terlebih dahulu harus mengenali kegiatan atau fungsi yang sedang di audit. Untuk melaksanakan  hal  ini,  auditor  menelaah  latar belakang  informasi,  tujuan,  struktur  organisasi, dan  pengendalian  kegiatan  atau  fungsi  yang sedang  di  audit,  serta  menentukan  hubungannya dengan entitas secara keseluruhan.

## 2) Survei
Selama tahap survei dari audit operasional, yang lebih  dikenal  sebagai  survei  pendahuluan ( preliminary  survey ),  auditor  harus  berusaha untuk  mengidentifikasi  bidang  masalah  dan bidang  penting  yang  menjadi  kunci  keberhasilan kegiatan atau fungsi yang sedang di audit.

## 3) PengembanganProgram
Pada  awalnya  auditor  menyusun  program pekerjaan, berdasarkan tujuan audit, yangmerinci pengujian  dan  analisis  yang  harus  dilaksanakan atas bidang-bidang yang dianggap "penting" dari hasil survei pendahuluan. Disamping itu, auditor juga  menjadwalkan  kegiatan  kerja,  menugaskan personel  yang  sesuai,  menentukan  keterlibatan personel lainnya dalam penugasan, serta menelaah kertas kerjaaudit.
4) PelaksanaanAudit
Pelaksanaan  audit  merupakan  tahap  utama  dari audit operasional. Auditor melaksanakan prosedur  audit  yang  telah  ditentukan  dalam program audit untuk mengumpulkan bukti-bukti, melakukan  analisis,  menarik  kesimpulan,  dan mengembangkan rekomendasi. Selama melakukan  pekerjaan  lapangan,  auditor  harus menyelesaikan setiap langkah audit yang spesifik dan  mencapai  tujuan  audit  secara  keseluruhan untuk  mengukur  efektivitas,  efisiensi,  dan ekonomis.
5) Pelaporan
Tahap  pelaporan  merupakan  tahap  yang  penting bagi  keberhasilan  keseluruhan  audit  operasional yang dilakukan.
Laporan audit operasional pada umumnya mengandung dua unsur utama,yaitu(1) tujuan penugasan, ruang lingkup, dan pendekatan serta, (2) temuan-temuan khusus    dan rekomendasi.  Ruang  lingkup  audit  operasional lebih  difokuskan  pada  fungsi  produksi  suatu perusahaan  yang  berarti  melakukan  pemeriksaan segi operasional suatu perusahaan.

## 47 | Bongaya Journal of Research in Management Vol.2 No. 2 Oktober 2019
Ruang  lingkup  audit  keuangan  tradisional  lebih ditekankan  pada accounting  control yang  terdiri dari :
1) Mengamankanperusahaan
2) Menguji  ketelitian  dan  kebenaran  data akuntansi.
Cara  yang  digunakan  untuk  mencapai tujuan diatas,yaitu dengan menggunakan laporan keuangan. Sedangkan audit operasional bertujuan untuk  mengetahui  apakah  cara-cara  yang digunakan  dalam  perusahaan  sudah  berjalan denganlancar.
Jadi, audit operasional lebih ditekankan pada administrative control yang terdiri dari :
1) Menunjang efektivitasperusahaan
2) Menilai ketaatan pada kebijakan yang telah digariskan olehpimpinan.
Persamaan  dari  keduanya  adalah  auditor sama-sama  melakukan  perbandingan  antara standar atau kriteria tertentu dengan melaksanakan yang ditemuinya.
Ruang lingkup audit operasionalmenurut Mulyadi  (2002)  adalah  :  “Pembatasan  terhadap ruang  lingkup  audit  operasional,  mempunyai akibat  terhadap  jumlah  dan  kompetensi  bukti yang  dapat  dikumpulkan  oleh  auditor  dari  suatu perusahaan”.  Jadi,  disimpulkan  bahwa  ruang lingkup    audit  operasional   adalah   tinjauan kebijakan   operasinya,  perencanaan,    praktik (kinerja),  hasil  dari  kegiatan  dalam  mencapai tujuan  perusahaan.  Oleh  karena  itu,   audit dilakukan  tidak  terbatas  hanya  pada  masalah akuntansinya  saja,  melainkan  di  segala  bidang yang  berhubungan  dengan  perusahan  seperti kepegawaian.

## Tujuan Dan Manfaat Audit Operasional
Tujuan  utama  audit  operasional  adalah mengevaluasi efektifitas dan efisiensi organisasi, namun  audit  operasional juga  dapat  menjangkau aspek  yang  ketiga,  yaitu  ekonomisasi.  Evaluasi ekonomi  adalah  pemeriksaan  atas  biaya  dan manfaat  dari  suatu  kebijakan  atau  prosedur. Dalam  konteks  audit  operasional,  evaluasi ekonomi merupakan pertimbangan jangka panjang  tentang  apakah  manfaat  kebijakan  atau prosedur lebih besar daripada biayanya.
Menurut  Guy,  Alderman,  &  Winters (2002),  audit  operasional  biasanya  dirancang untuk memenuhi satu atau lebih tujuan berikut :
1) Menilai  Kinerja.  Setiap  audit  operasional meliputi  penilaian  kinerja  organisasi  yang ditelaah.  Penilaian  kinerja  dilakukan  dengan membandingkan kegiatan organisasi dengan (a) tujuan,  seperti  kebijakan,  standar,  dan sasaran organisasi yang ditetapkan manajemen  atau  pihak  yang  menugaskan, serta  dengan  (b)  kriteria  penilaian  lain  yang sesuai. 2) Mengidentifikasi
Peluang Perbaikan. Peningkatan efektivitas, efisiensi, dan ekonomi  merupakan  kategori  yang  luas  dari pengklasifikasian  sebagian  besar  perbaikan. Auditor  dapat  mengidentifikasi  peluang perbaikan  tertentu  dengan  mewawancari individu  (apakah  dari  dalam  atau  dari  luar organisasi), mengobservasi operasi,menelaah laporan  masa  lalu  atau  masa  berjalan, mempelajari transaksi, membandingkan dengan standar industri, menggunakan pertimbangan profesional berdasarkan
pengalaman,  atau  menggunakan  sarana  dan cara lain yangsesuai.
3) Mengembangkan Rekomendasi untuk
Perbaikan  atau Tindakan  Lebih  Lanjut.  Sifat dan  luas  rekomendasi  akan  berkembang secara  beragam  selama  pelaksanaan  audit operasional.
Menurut  Agus  (2004)  ada  empat  tujuan audit operasional yaitu:
1) Untuk  menilai  kinerja  ( performance )  dari manajemen  dan  berbagai  fungsi  dalam perusahaan.
2) Untuk menilai apakah persediaan perusahaan telah digunakan secara efisien dan ekonomis.
3) Untuk  menilai  efektifitas  perusahaan  dalam mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  oleh manajemenpuncak.
4) Untuk memberikan rekomendasi- rekomendasi  kepada  manajemen  puncak untuk  memperbaiki  kelemahan-kelemahan yang  terdapat  dalam  penerapan  sistem pengendalian internal dan prosedur operasional perusahaan dalam rangka meningkatkan  efisiensi,  keekonomisan  dan efektifitas dari kegiatan operasionaal perusahaan.
Sejalan dengan perkembangan perusahaan, manajemen akan dihadapkan dengan berbagai  masalah  dalam  memonitor  semua dearah kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini menimbulkan pemikiran
bahwa apabila manajemen ingin dapat beroperasi dengan baik tentu mereka memerlukan berbagai  bentuk  peringatan  dini  ( early  warning system ) yang dapat
Syachbrani & Baharuddin , Implementasi Audit Operasionaldalam Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas pada Kantor Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene | 48 mendeteksi  berbagai  masalah  yang  merugikan dan  berbagai  kesempatan  untuk  pengembangan dan  penyempurnaan.  Salah  satu  cara  yang digunakan  oleh  para  manajer  tersebut  adalah dengan menggunakan audit operasional.
Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa audit  operasional  dilakukan  untuk  mengevaluasi tingkat  efisiensi  dan  efektivitas  pelaksanaan aktivitas  suatu  organisasi.  Audit  operasional mengidentifikasi  timbulnya  penyelewengan  dan penyimpangan  yang  terjadi  dan  kemudian membuat  laporan  yang  berisi  rekomendasi tindakan perbaikan selanjutnya.Audit operasional merupakan  salah  satu  alat  pengendalian  yang membantu  dalam  mengelola  perusahaan  dengan penggunaan  sumber  daya  yang  ada  dalam pencapaian tujuan perusahaan dengan efektif dan efisien.
Adapun  manfaat  yang  dapat  diperoleh dengan  adanya  audit  operasional  menurut Tunggal (2008) adalah:
1) Memberi informasi operasi yang relevan dan tepat waktu untukpengambilankeputusan
2) Membantu  manajemen  dalam  mengevaluasi catatan, laporan-laporan danpengendalian.
3) Memastikan  ketaatan  terhadap  kebijakan manajerial yang ditetapkan, rencana-rencana, prosedur serta persyaratan peraturan pemerintah.
4) Mengidentifikasi area masalah potensialpada tahap  dini  untuk  menentukan  tindakan preventif yang akandiambil.
5) Menilai ekonomisasi dan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk memperkecilpemborosan.
6) Menilai  efektivitas  dalam  mencapai  tujuan dansasaranperusahaanyangtelahditetapkan.
7) Menyediakan  tempat  pelatihan  untuk  personil dalam seluruh fase operasiperusahaan.

## Jenis Audit Operasional
Arens  &  Loebbecke  (2008)  membagi audit  operasional  menjadi  tiga  jenis  yaitu  :  “1. Functional  Audit  2.  Organizational  Audit  3. Special  Assigment.”  Dari  kutipan  diatas  dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Functional Audit
Fungsi  merupakan  suatu  alat  penggolangan kegiatan  suatu  perusahaan,  seperti  fungsi penerimaan kas atau fungsi produksi. Seperti yangtersiratdalamnamanya,auditfungsional berkaitan  dengan  sebuah  fungsi  atau  lebih dalam  suatu  organisasi.  Keunggulan  audit fungsional  adalah  menungkinkan  adanya spesialisasi oleh auditor. Auditor dapatlebih
efisien memakai seluruh waktu mereka untuk memeriksa  dalam  bidang  itu.  Kekurangan audit fungsional adalah tidak dapat dievaluasinya  fungsi  yang  saling  berkaitan didalam organisasi.
2) Organizational Audit
Audit  operasional  atas  suatu  organisasi menyangkut  keseluruhan  unit  organisasi, seperti  departemen,  cabang,  atau  anak perusahaan.  Penekanan  dalam  suatu  audit organisasi adalah seberapa efisien dan efektif fungsi-fungsi yang saling berinteraksi.

## 3) Special Assigment
Penugasan  audit  operasional  khusus  timbul atas  permintaan  manajemen.  Ada  banyak variasi  dalam  audit  seperti  itu.  Contoh- contohnya  mencakup  penentuan  penyebab tidak  efektifnya  system  PDE,  penyelidikan kemungkinan kecurangan dalam suatu divisi, dan membuat rekomendasi untukmengurangi biaya produksi suatubarang.

## Kriteria Audit Operasional
Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam audit  operasional  adalah  menentukan  kriteria untuk  mengevaluasi  apakan  efisiensi  dan efektivitas  telah  tercapai.  Di  dalam  audit keuangan, Standar Akuntansi Keuangan merupakan  kriteria  umum  untuk  mengevaluasi kewajaran  penyajian  laporan  keuangan,  dalam audit  operasional  tidak  ada  kriteria  standar  yang dapat digunakan sebagai pedoman.
Menurut Arens & Loebbecke (2008), ada beberapa sumber kriteria yang dapat digunakan : 1) Kinerja  Historis  ( Historical  Performance ) Historical  Performance merupakan  kriteria yangdidasarkanpadahasilaktualdariperiode (atau audit) sebelumnya. Hal inidilaksanakan untuk  membandingkan  apakah  prestai  kerja periode sekarang lebih baik atau lebih buruk dibandingkan  dengan  prestasi  kerja  periode sebelumnya.Keuntungan penggunaan kriteria ini adalah tidak dapat memberikan gambaran apakah  perusahaan  tersebut  benar-benar berjalan dengan baik atausebaliknya.
2) Kinerja yang dapat diperbandingkan ( Benchmarking ). Benchmarking merupakan kriteria  yang  ditetapkan  berdasarkan  hasil yang  dicapai  oleh  entitas  yang  sama  dalam organisasi  secara  keseluruhan  atau  diluar organisasi. Data prestasi dari entitas dibandingkan  merupakan  sumber  yang  baik untuk kriteria dalam benchmarking .
3) Standar Rekayasa ( Engineered Standards )
Engineerd Standards merupakan kriteria
49 | Bongaya Journal of Research in Management Vol.2 No. 2 Oktober 2019
yang  ditetapkan  berdasarkan  standar  teknik, seperti time  and  motion  study untuk menentukan  banyaknya  output  yang  harus diproduksi.  Penggunaan  krteria  ini  efektif untuk  menyelesaikan  berbagai  masalah operasional  yang  penting,  tetapi  pembuatan kriteria ini memerlukan keahlian yangkhusus sehingga  memakan  banyak  waktu  dan  biaya yang cukuptinggi.
Diskusi  dan  Kesepakatan  ( Discussion and  Agreement ). Discussion  and  Agreement merupakan  kriteria  yang  ditetapkan  berdasarkan hasil  diskusi  dan  kesepakatan  bersama  antara pihak  manajemen  dan  entitas  yang  akan  diaudit, auditor  operasional,  dan  pihak  yang  akan menerimalaporanhasilauditoperasional.Kriteria ini  umum  digunakan  karena  pembuatan  kriteria yang  lalu  seringkali  sulit  dan  membutuhkan biaya yang tinggi.

## Tahap-Tahap Audit Operasional
Auditor operasional perlu memiliki suatu tahapan  tugas  untuk  pedoman  baginya  dalam bekerja.Tanpaadanyatahapanyangtersusunbaik pemeriksa  akan  banyak  menghadapai  kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan mengingat bahwa struktur  perusahaan  atau  pun  kegiatan  sekarang ini sudah semakin maju danrumit.
Ada  beberapa  tahapan  yang  harus dilakukan  dalam  audit  manajemen.  Secara  garis besar  dapat  dikelompokkan  menjadi  lima, menurut Bayangkara (2013) yaitu:
1) Audit  Pendahuluan.  Audit  pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang  terhadap  objek  yang  diaudit.  Pada tahap  audit  ini  juga  dilakukan  penelaahan terhadap  berbagai  peraturan,  ketentuan  dan kebijakan  berkaitan  dengan  aktivitas  yang diaudit serta menganalisis berbagai informasi yang  telah  diperoleh  untuk  mengidentifikasi hal-hal yang potensial mengandung kelemahan pada perusahaan yangdiaudit. 2) Review dan Pengujian Pengendalian
Manajemen. Pada tahap ini auditor melakukan  review  dan  pengujian  terhadap pengendalian manajemen objek audit dengan tujuan untuk menilai efektivitaspengendalian manajemen  dalam  mendukung  pencapaian tujuanperusahaan.
3) Audit Rinci / Lanjutan. Pada tahap iniauditor melakukan  pengumpulan  bukti  yang  cukup dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang  telah  ditentukan.  Pada  tahap  inijuga dilakukan  pengembangan  temuan  untuk mencari keterkaitan antara satutemuan
dengan  temuan  yang  lain  dalam  menguji permasalahan  yang  berkaitan  dengan  tujuan audit.
4) Pelaporan.  Tahapan  ini  bertujuan  untuk mengkomunikasikan  hasil  audit  termasuk rekomendasi yang diberikan kepada berbagai pihak  yang  berkepentingan.  Hal  ini  penting untuk  meyakinkan  pihak  manajemen  (objek audit)  tentang  keabsahan  hasil  audit  dan mendorong  pihak-pihak  yang  berwenang untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai kelemahan yangditemukan.
Tindak  Lanjut  Sebagai  tahap  akhir  dari audit  manajemen,  tindak  lanjut  bertujuan  untuk mendorong  pihak-pihak  yang  berwenang  untuk melaksanakan  tindak  lanjut  (perbaikan)  sesuai dengan rekomendasi yang diberikan
Efisisensi dan Efektivitas Audit Operasional
Efisiensi dan efektivitas audit operasional dikenal sebagai audit yang berkonsentrasi  pada  efektivitas  dan  efisiensi organisasi. Efektivitas mengukur seberapa berhasil  suatu  organisasi  mencapai  tujuan  dan sasarannya.  Efisiensi  mengukur  seberapa  baik suatu  entitas  menggunakan  sumberdayanya dalam  mencapai  tujuannya.  Sebagai  contoh  di Amerika Serikat, seorang auditor dapat memeriksa  Badan  Federal  untuk  menentukan apakah  badan  tersebut  telah  mencapai  tujuannya seperti yang ditetapkan oleh Kongres (efektivitas)  dan  menggunakan  sumber  daya keuangannya secara benar (efisiensi). Pembahasan  mengenai  ekonomisasi,  efisiensi, dan  efektivitas  akan  lebih  mudah  dipahami  jika dibahas dalam kerangka  Input  - Proses - Output. Dalam  sub  bab  ini,lebih  difokuskan  pada efisiensi dan efektivitas.
1) Efisiensi
Efisiensi  berhubungan  dengan  bagaimana perusahaan  melakukan  operasinya,  sehingga dicapai  optimalisasi  penggunaan  sumber daya  yang  dimiliki.  Efisiensi  berhubungan dengan  metode  kerja  (operasi).  Dalam hubungannya  dengan  konsep  input-proses- output, efisiensi adalah rasio antar output dan input. Seberapa besar output yang
dihasilkan dengan
menggunakan  sejumlah  tertentu  input  yang dimiliki perusahaan. Metode kerja yang baik akan dapat memandu proses operasi berjalan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Jadi, efisiensi merupakan ukuran proses yang menghubungkan  antara  input  dan  output dalam operasional perusahaan. Jadi, efisiensi merupakan ukuran proses yang
Syachbrani & Baharuddin , Implementasi Audit Operasionaldalam Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas pada Kantor Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene | 50 menghubungkan  antara  input  dan  output dalam  operasional  perusahaan  (Bayangkara, 2013).
Menurut  Anthony  &  Govindarajan  (2005): Efisiensi  adalah  rasio  output  terhadap  input, atau  jumlah  output  per  unit  input.  Pusat Tanggung  Jawab  A  lebih  efisien  daripada Pusat Tanggung Jawab B jika (1) menggunakan  jumlah  sumber  daya  yang lebih  sedikit  dari  pada  Pusat  Tanggung Jawab B, namun memproduksi jumlah output yang  sama,  atau  (2)  menggunakan  jumlah sumber daya yang sama namun memproduksi jumlah output yang lebihbesar.
2) Efektivitas. Dibandingkan    dengan    efisiensi,    yang ditentukan  oleh  hubungan  antara  input  dan output,  efektivitas  ditentukan  oleh  huungan antara  output  yang  dihasilkan  oleh  suatu pusat  tanggang  jawab  dengan  tujuannya. Semakin  besar  output  yang  dikonstribusikan terhadap  tujuan,  maka  semakin  efektiflah unittersebut. Efektivitas cenderung
dinyatakan  dalam istilah-istilah yang subjektif  dan  nonalitis,  seperti  kinerja kampus  A  adalah  yang  terbaik,  tetapi kampus  B  telah  agak  menurun  dalam  tahun- tahun
terakhir      (Anthony     & Govindarajan,2005).
Menurut Anthony & Govindarajan (2005):  Efisiensi  dan  efektivitas  berkaitan  satu sama  lain,  setiap  pusat  tanggung  jawab  harus efektif  dan  efisien  dimana  organisasi  harus mencapai  tujuannya  dengan  cara  yang  optimal. Suatu  pusat  tanggung  jawab  yang  menjalankan tugasnya dengan konsumsi terendah atas sumber daya,  mungkin  akan  efisien,  tetapi  jika  output yang  dihasilkannya  gagal  dalam  memberikan kontribusi  yang  memadai  pada  pencapaian  cita- cita  organisasi,  maka  pusat  tanggung  jawab tersebut tidaklah efektif.

## Keterbatasan Audit Operasional
Meskipun  audit  operasional  memiliki banyak  manfaat,  audit  ini  juga  memiliki  banyak keterbatasan.  Menurut  Reider  (2002)  audit operasional memiliki banyak keterbatasan karena tidak  dapat  menyelesaikna  semua  masalah  yang timbul  didalam  organisasi.  Ada  tiga  faktor  yang membatasi audit operasional yaitu :
1) Waktu
2) Keahlian yangdiperlukan
3) Biaya
Waktumerupakanfaktoryangmembatasi
audit operasional untuk mencapai tujuan dan manfaat audit operasional. Hal inidisebkan
karena  auditor  harus  dengan  segera  memberikan informasi  kepada    manajemen    mengenai masalah  organisasi  yang  timbul  dan  cara-cara yang  tepat  untuk  mengatasi  masalah  tersebut. Audit  operasional  harus  dilaksanakan  secara teratur  untuk  menjamin  bahwa  masalah-masalah organisasi  yang  penting  tidak  menjado  kronis dalam perusahaan.
Keterbatasan  dalam  audit  operasional yang  lain  adalah  kurangnya  keahlian  audit operasinal  terhadap  teknik  audit  dan  objek  yang diperiksa.  Tidak  mungkin  bagi  seorang  auditor untuk  ahli  disegala  bidang  bisnis.  Untuk mengatasi  keterbatasan  ini  perlu  pendidikan  dan pelatihan bagi auditor operasional.
Biaya  juga  merupakan  salah  satu  faktor pembatas  bagi  audit  operasional.  Auditor operasional  selalu  mencoba  untuk  menghemat uang kliennnya.Keterbatasan biaya yang tersedia ini  mengharuskan  auditor  untuk  menentukan segala  prioritas  auditnya.  Masalah  organisasi yang  mengancam  keberadaan  organisasi  perlu mendapatkan prioritas audit

## b. Transparansi
Transparansi merupakan keadaan dimana setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan dan  pengambilan  keputusan  di  pemerintahan umum.  Menurut  UU  No.28  Tahun  2000  tentang penyelenggaraan  pemerintah  yang  bersih  dan bebas  korupsi,  kolusi,  dan  Nepotisme,  azas keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan  pemerintah  daerah  azas  untuk membuka  diri  terhadap  hak  masyarakat  untuk memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur  dan diskriminatif
tentang
penyelnggaraan pemerintahan
daerah
dengan tetap memeperhatikan  perlindunag  hak  asasi  pribadi, golongan dan rahasianegara.
Pengertian  transparansi  menurut  UNDP adalah  sebagai  berikut:  “Tersedianya  informasi secara  bebas    dan    dapat    diakses    secara langsung  ( directly  accessible )  kepada  pihak- pihak         yang          terkena           dampak            oleh suatu pelaksanaan keputusan, kemudian informasi  disediakan  dengan  isi  yang  mudah untuk dipahami, sistem yang transparan memiliki prosedur yang jelas dalam pengambilan keputusan        publik.        Kemudian        adanya saluran komunikasi informasi antara stakeholders danbirokrat”.
Menurut  Mardiasmo  (2002)  pengertian transparansi adalah “Keterbukaan
pemerintah dalam membuat kebijaksanaan kebijaksanaan keuangan daerah sehinggadapat
51 | Bongaya Journal of Research in Management Vol.2 No. 2 Oktober 2019
diketahui dan diawasi  oleh DPRD  dan Karakteristik Transparansi masyarakat.” Mardiasmo  (2002) dalam  bukunya Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan  bahwa  transparansi  adalah  suatu keadaan  atau  sifat  yang  mudah  dilihat  dengan jelas. Jika dikaitkan dengan konteks penyelenggaraan  urusan  publik,  transparasni adalah suatu kondisi dimana masyarakat mengetahui  apa-apa  yang  terjadi  dan  dilakukan oleh  pemerintah  termasuk  berbagai  prosedur, serta  keputusan-keputusan  yang  diambil  oleh pemerintah  dalam  pelaksanaan  urusan  publik. Dalam hal ini peran pemerintah adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memeperoleh  informasi  yang  benar,  jujur  dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaran pemerintahdaerah.
Menurut  UNDP,  Transparansi    akan tercapai dengan cara membagi atau menyebarkan informasi dan bertindak dengan cara terbuka. Hal tersebut berarti memperbolehkan para stakeholder  untuk  memperoleh  informasi.Sistem yang  transparan  memeiliki  prosedur  yang  jelas dalam  pengambilan  keputusan publik     dan adanya  saluran  komunikasi  yang  terbuka  antara berbagai  stakeholders  dengan  aksebilitasi  yang baik  terhadap  sumber  informasi.  Transparansi dibangun berdasarkan kebebasan untuk memperoleh  informasi.  Proses  kelembagaan, dan  informasi  tersedia  secara  langsung  terutama bagui pihak-pihak yangberkepentingan.
Keterbukaan  informasi  publik  telah  di atur dalam UU No.14 Tahun 2008 adalah sebagai berikut  :  “Bahwa  Informasi  adalah  keterangan, pernyataan,  gagasan,  dan  tanda-tanda  yang mengandung  nilai,  makna,  dan  pesan,  baik  data, fakta  maupun  penjelasannya  yang  dapat  dilihat  , didengar,  dan  dibaca  yang  disajikan  dalam berbagai kemasan dan format sesuai.”
Dengan perkembangan teknologi informasi     dan      komunikasi,      kemudian hak  memperoleh  informasi  merupakan  hak  asasi manusia  dan  keterbukaan  Informasi  Publik merupakan  salah  satu  ciri  penting  negara demokratis  yang  menjunjung  tinggi  kedaulatan rakyat  untuk  mewujudkan  penyelenggaraan negara  yang  baik.  keterbukaan  Informasi  Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan  pengawasan  publik  terhadap penyelenggaraan  negara  dan  badan  publik lainnya  dan  segala  sesuatu  yang  berakibat  pada kepentingan
publik.
Bahwa
pengelolaan  Informasi  Publik  merupakan  salah satu    upaya      untuk      mengembangkan masyarakat informasi
menjelaskan, karakteristik Transparansi yang harus dipenuhi meliputi sebagai berikut : 1) Informativeness (informatif)
Pemberian  arus  informasi,  berita,  penjelasan mekanisme,  prosedur,  data,  fakta  kepada stakeholders  yang  membutuhkan  informasi secara jelas dan akurat.
2) Openess (keterbukaan).
Keterbukaan Informasi Publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasidenganmengaksesdatayangadadi badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain dari informasi yang dikecualikan  yang diatur oleh Undang- Undang.
3) Disclosure (pengungkapan)
Pengungkapan  kepada  masyarakat  atau publik  (stakeholders)  atas  aktivitas  dan kinerjafinansial

## c. Akuntabilitas
Menurut  Herawati  &  Halim  (2008), Akuntabilitas  publik  merupakan  pemberian informasi  dan  pengungkapan  atas  aktivitas  dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang  berkepentingan.  Dengan  informasi  dan pengungkapan  tersebut,  baik  pemerintah  pusat maupun  pemerintah  daerah  harus  mau  dan mampu  menjadi  subyek  pemberi  informasi  atas aktivitas    dan      kinerja keuangan yang diperlukan  secara  akurat,  relevan,  tepat  waktu, konsisten    dan   dapat   dipercaya.  Pemberian informasi  dan  pengungkapan  kinerja  keuangan ini adalah  dalam  rangka  pemenuhan  hak-  hak masyarakat,  yaitu  hak  untuk  mendapatkan informasi,  hak  untuk  diperhatikan  aspirasi  dan pendapatnya,  hak  diberi  penjelasan,  dan  hak menuntut pertanggungjawaban.
Menurut  Rasul  (2002)  akuntabilitas adalah  kemampuan  memberi  jawaban  kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam  suatu  organisasi.  Akuntabilitas  yakni  para pengambil  keputusan  dalam  organisasi  sektor publik, swasta serta masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik  (masyarakat  umum)  sebagaimana  halnya pada pemilik kepentingan (Sumarsono, 2009).
Mahsun (2011) dalam bukunya Pengukuran  Kinerja  Sektor  Publik  menjelaskan bahwa aspek akuntabilitas publik merupakan
Syachbrani & Baharuddin , Implementasi Audit Operasionaldalam Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas pada Kantor Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene | 52 salah  satu  dari  tiga  aspek  yang  tercakup  dalam anggaran  sektor  publik.  Akuntabilitas  adalah pertanggungjawaban  kepada  publik  atas  setiap aktivitas yang dilakukan.
Menurut  UNDP,  akuntabilitas  adalah evaluasi terhadap
proses pelaksanaan
kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan  serta  sebagai  umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan  datang.  Akuntabilitas  dapat  diperoleh melalui:
1) Usaha untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggungjawab untuk  setiap  perilaku  pemerintah  dan responsive  pada  identitas  dimana  mereka memperolehkewenangan
2) Penetapan kriteria untuk mengukur performan aparat pemerintahan serta penetapan  mekanisme  untuk  menjamin bahwa standar telahterpenuhi.
Dalam  usaha  untuk  mewujudkan  tujuan manajemen  Pemerintahan,  maka  dalam  proses pengelolaan Kelurahan sangat diperlukan adanya akuntabilitas  agar  semua  kegiatan  pemerintahan desa  dapat  berhasil.  Akuntabilitas  sendiri merupakan  prinsip  pertanggungjawaban  publik yang  berarti  bahwa  proses  penganggaran keuangan  mulai  dari  proses  perencanaan, penyusunan,  dan  pelaksanaan  harus  benar-benar dapat  dilaporkan  dan  dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Syachbrani, 2013).
Masyarakat  tidak  hanya  memiliki  hak untuk  mengetahui  anggaran  tersebut  tetapi  juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana  ataupun  pelaksanaan  anggaran  tersebut. Oleh  karena  itu,  dengan  adanya  akuntabilitas dalam  pengelolaan  dana  desa  maka  penyerapan anggaran  dapat  terjadi  secara  maksimal  karena mendapat pengawasan langsung dari masyarakat.

## Indikator Akuntabilitas
Menurut  Lalolo  (2003)  akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa elemen antara lain :
1) Adanya akses publik terhadap laporan yang telahdibuat;
2) Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakanpemerintah;
3) Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forumterbuka;
4) Aktor harus memiliki kewajiban untukhadir. Disebutkan  oleh  Shafritz  &  Russel
(1997),  indikator  akuntabilitas  adalah  sebagai berikut :
1) Proses  pembuatan  sebuah  keputusan  yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi wargadan memenuhistandaradministrasiyangberlaku.
2) Akurasi  dan  kelengkapan  informasi  yang berhubungan  dengan  caracara  mencapai sasaran suatuprogram;
3) Kejelasan dari tujuan yang ingindicapai;
4) Kelayakan  dan  konsistensi  dari  target operasional;
5) Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.
Menurut  (Mardiasmo,  2002),  anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu: (1) alat perencanaan, (2) alatpengendalian, (3)  alat  kebijakan  fiskal,  (4)  alat  politik,  (5)  alat koordinasi  dan  komunikasi,  (6)  alat  penilaian kinerja,  (7)  alat  motivasi,  dan  (8)  alat menciptakan  ruang  publik.  Herawati  &  Halim (2008),  penyusunan  anggaran  dapat  dikatakan baik apabila memenuhi  persyaratan:
(1)  berdasarkan  program,  (2)  berdasarkan  pusat pertanggungjawaban          dan            (3)            sebagai alat perencanaan danpengendalian.

## METODE

## a. Desain Penelitian
Penelitian ini didesain sebagai penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  nilai masing-masing  variabel,  baik  satu  variabel  atau lebih  sifatnya  independen  tanpa  membuat hubungan  maupun  perbandingan  dengan  varibel yang  lain  (Sujarweni,  2015).  Penelitian  ini  di lakukan di Kantor Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae  Timur,  Kabupaten  Majene,  Sulawesi Barat dengan waktu penelitian selama 2bulan.
Dalam  pelaksanaan  penelitian  jenis  data yang  digunakan,  yaitu  data  primer  dan  data sekunder. Data primer dalam penelitianini adalah data  yang  diperoleh  dari  hasil  pengamatan  dan wawancara  langsung  kepada  pihak-pihak  yang terkait  dengan  pengelolaan  keuangan.  Data sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah  data  yang diperoleh dari dokumen-dokumen kelurahan dari tahun 2015 sampai2018.
Data  dikumpulan  dengan  menggunakan teknik  pengumpulan  data  observasi,  wawancara, dan  dokumentasi.  Dari  hasil  pengumpulan  data tersebut,  data  kemudian  dianalisis  dengan menggunakan  metode  analisis  data  kualitatif model Content  Analysis ,  dan  selanjutnya  ditarik kesimpulan.

## 53 | Bongaya Journal of Research in Management Vol.2 No. 2 Oktober 2019

## b. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Fokus  penelitian  ini  adalah  Pelaksanaan Audit  Operasional  pada  institusi  Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  Audit Operasional adalah rangkaian aktivitas audit atas operasi yang dilaksanakan Pemerintah dari sudut pandang  manajemen  untuk  menilai  ekonomi, efisiensi,  dan  efektifitas  dari  setiap  dan  seluruh kegiatan.

## c. Teknik Analisis Data
Proses  analisis  data  dilakukan  secara terus  menerus  dimulai  dengan  menelaan  seluruh datayangtersediadariberbagaisumber,yaitudari wawancara,  pengamatan  yang  sudah  dituliskan dalam catatan lapangan,dokumen dan sebagainya sampai  dengan  penarikan  kesimpulan.  Didalam melakukan  analiis  data  peneliti  mengacu  kepada beberapa  tahapan  yang  dijelaskan  Miles  dan Huberman  yang  dikutip  oleh  (Moleong  (2011) terdiri dari beberapa tahapan antaralain:
1) Pengumpulan
informasi melalui
wawancara  terhadap key  informan yang compatible terhadap penelitian kemudian observasi  langsung  ke  lapangan  untuk menunjang  penelitian  yang  dilakukan agar  mendapatkan  sumber  data  yang diharapkan.
2) Reduksi  data  ( data  reduction )  yaitu proses  pemilihan,  pemusatan  perhatian pada  penyederhanaan,  transformasi  data kasar yang muncul dari catatan-catatandi lapangan selama meneliti, tujuan diadakan  transkrip  data  (transformasi data)  untu  kmemilih  informasi  mana yang  dianggap  sesuai  dan  tidak  sesuai dengan  masalah  yang  menjadi  pusat penelitian di lapangan.
3) Penyajian  data  ( Data  Display )  yaitu kegiatan  sekumpulan  informasi  dalam bentuk naratif, grafik jaringan, table dan bagan  yang  bertujuan  mempertajam pemahaman
penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan  dalam  tabel  ataupun  uraian penjelasan.
4) Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi ( conclution drawing/verification ), yang mencari artipola- pola  penjelasan,  konfigurasi  yang  mungkin, alur  sebab  akibat  dari  proposisi.  Penarikan kesimpulan  dilakukan  secara  cermat  dengan melakukan  verifikasi  berupa  tinjauan  ulang pada  catatan-catatan  di  lapangan  sehingga data dapat di ujivaliditasnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN a. Pengenalan Lokasi Penelitian
Kelurahan  adalah  pembagian  wilayah administratif  di  Indonesia  di  bawah  kecamatan. Kelurahan  merupakan  wilayah  kerja  lurah sebagai  perangkat  daerah  kabupaten  atau  kota. Kelurahan  dipimpin  oleh  seorang  lurah  yang berstatus sebagai Pegawai  Negeri  Sipil.
Kelurahan
merupakan unit
pemerintahan  terkecil  setingkat  dengan  desa. Berbeda  dengan  desa,  kelurahan  memiliki  hak mengatur wilayahnya lebih terbatas.
Dalam  perkembangannya,  sebuah  desa  dapat diubah  statusnya  menjadi  kelurahan,  atau sebaliknya.
Kelurahan Baurung merupakan salahsatu wilayah  administratif  yang  berada  di  Kecamatan Banggae  Kabupaten  Majene,  Sulawesi  Barat. Kelurahan  ini  terletak  pada  sisi  sebelah  timur Pusat Pemerintahan KabupatenMajene.

## b. Pengujian Pelaksanaan Audit
Operasional Analisis terhadap Audit Operasional Kegiatan operasional pada kantor Kelurahan  Baurung  secara  teknis  diawasi  oleh Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Majene. Audit yang merupakan satuan pengawasan internal Pemerintahan yang bertugas melakukan  evaluasi  efektivitas  pengendalian internal  secara  obyektif  dan  memberikan konsultasi atas pelaksanaan kegiatan operasionalnya.
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  auditor inspektorat  mengacu  pada  Standar  Audit  Intern Pemerintah  Indonesia.  Inspektorat  Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab kepada Bupati.
Selama  tahun  2014-2018,  Inspektorat Kabupaten  selalu  melakukan  aktivitas  audit berdasarkan Advanced  Risk  Based  Audit yang meliputi audit operasional dan audit khusus.

## Analisis terhadap Pengendalian Internal
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah No  60   tahun     2008  mendefinisikan    sistem pengendalian  internal  sebagai   proses     yang integral  pada    tindakan dan kegiatan    yang dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan  memadai  atas  tercapainya  tujuan organisasi melalui  kegiatan yang    efektif dan    efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan      terhadap  peraturan  perundang- undangan.
Syachbrani & Baharuddin , Implementasi Audit Operasionaldalam Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas pada Kantor Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene | 54 Menurut  Zamzami  &  Faiz  (2015)  unsur Sistem  Pengendalian  Intern  dalam  Peraturan Pemerintah  ini  mengacu  pada  unsur  Sistem Pengendalian  Intern  yang  telah  dipraktikkan  di lingkungan  pemerintahan  di  berbagai  negara, yang meliputi:
1) Lingkungan  Pengendalian,  yaitu  Pimpinan
Instansi  Pemerintah  dan  seluruh  pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan  dalam  keseluruhan  organisasi yang  menimbulkan  perilaku  positif  dan mendukung terhadap pengendalian interndan manajemen yangsehat,
2) Penilaian  Risiko,  yaitu  pengendalian  intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi  unit  organisasi  baik  dari  luar maupun dari dalam,
3) Kegiatan Pengendalian, yaitu kegiatan pengendalian  membantu  memastikan  bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan  Kegiatan  pengendalian  harus efisien  dan  efektif  dalam  pencapaian  tujuan organisasi.
4) Informasi dan Komunikasi, yaitu informasi harusdicatatdandilaporkankepadapimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya,
5) Pemantauan  yaitu  pemantauan  harus  dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan  memastikan  bahwa  rekomendasi  hasil audit  dan  review  lainnya  dapat  segera ditindaklanjuti.  Untuk  memperkuat  dan menunjang efektivitas penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraanSPIP.
Konsepsi pengendalian internal di sektor publik  bertujuan  untuk  mencapai  pengelolaan Keuanganpublikyangefektif,efisien,transparan, dan  akuntabel  (pasal  2  PP  No  60  Tahun  2008). Keberadaan  sistem  pengendalian  internal  sangat penting  bagi  suatu  institusi  karena  Pengendalian yang  lemah  akan  mengakibatkan  kerugian, skandal,  kegagalan,  bahkan  kebangkrutan  atau rusaknya reputasi. Jika risiko dibiarkan sajatanpa adanya  media  pengendali  risiko,  maka  hal tersebut  akan  menjadi  permasalahan  institusi dalam mencapai tujuannya (Pickett,2003). Analisis Lingkungan terhadap Pengendalian Peneliti memandang lingkungan pengendalian yang diterapkan di Kelurahan
Baurung  cukup  baik  dan  mendukung  penerapan sistem pengendalian internal. Lingkungan pengendalian  yang  ada  mencerminkan  situasi yang  dapat  mendukung  manajemen  dalam menciptakan sistem pengendalian internal lembaga yang efektif yaitu:
a) Integritas dan NilaiEtika
Lurah  telah  menyusun  kode  etik  bagi pegawai,  baik  PNS  dan  tenaga  kontrak.  Bentuk pelanggaran  terkait  dengan  kode  etik  diproses berdasarkan aturan berlaku yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten.
b) Komitmen kepadaKompetensi
Kelurahan  memiliki  komitmen  dalam mendorong  pegawai  untuk  dapat  melanjutkan pendidikan  ke  bidang  yang  lebih  tinggi  dan mengambil  sertifikasi  keahlian.  Kebijakan  ini berlakubagi  PNS  maupun  tenaga  honorer.Halini tercermin  kedalam  draf  perencanaan  Kelurahan dan komitmen    Kabupaten  Majene    untuk meningkatkan kualitas pegawai dengan memberikan  beasiswa  agar  pegawai   dapat melanjutkan pendidikan.
c) Filosofi Manajemen dan GayaOperasi Lurah  mendukung  dan  mengembangan Struktur  pengelolaan  keuangan  yang  baik (pencatatan hingga pelaporan baik secara manual maupun  terkomputerisasi)  sehingga  tercipta  pola keterbukaan,  efisiensi  dan  efektifitas  dalam menjalankan aktivitas.
d) Struktur Organisasi
Struktur  organisasi  Kelurahan  Baurung dirancang  cukup  fleksibel  untuk  menghadapi perubahan tugas pokok dan fungsi pimpinan dan pegawai.
e) Penetapan  dari  Otoritas  dan  Tanggung  Jawab Tanggung jawab dan  pendelegasian otoritas Kelurahan telah ditetapkan secara jelas & tertulis pada masing-masing unit kerja. Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai  dengan  tingkat  tanggung  jawabnya  dalam rangka  pencapaian  tujuan  Kelurahan  yang  diberi wewenang  mampu  memahami  wewenang  dan tanggung jawab yang dimiliki dengan baik.

## Analisis terhadap Penilaian Resiko
Penilaian  risiko  baik  identifikasi  risiko dan  analisis  risiko  lebih  sering  dilakukan  oleh Satuan  Audit  Internal  yaitu  disusun  dalam mengidentifikasi  dan  menganaisis  risiko  secara menyeluruh di Kelurahan Baurung yang digunakan  untuk  pemilihan  unit  yang  akan diaudit dengan memperhatikan risiko yang paling besar  akan  menjadi  prioritas  dalam  penugasan audit. Beberapa catatan dalam evaluasi penilaian risiko adalah belum ada dokumentasi unit kerjadi

## 55 | Bongaya Journal of Research in Management Vol.2 No. 2 Oktober 2019
lingkungan Kelurahan dalam melakukan penilaian risiko yang berisi mengenai pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis,  dan  terikat  waktu  sehubungan  dengan pengelolaan risiko yang dihadapi.

## Analisis terhadap Komunikasi dan Informasi
Kelurahan    Baurung    telah  memiliki informasi    dan komunikasi     berupa     sistem anggaran,      penatausahaan    keuangan,     dan akuntansi  yang  digunakan  untuk  pemrosesan transaksi       untuk   pengeluaran/penggunaan anggaran,  pemrosesan  sistem  informasi  dalam bentuk aplikasi anggaran yaitu SIMDA, aplikasi- aplikasi  sistem   informasi   keuangan    untuk penatausahaan  dalam  pengajuan  uang  muka  dan pembuatan      pertanggung    jawaban,    aplikasi akuntansi   yaitu   untuk  penyusunan    laporan keuanganyangselanjutnyaakandikonsolidasikan keKabupaten,sertaaplikasiasset(SIMDABMD) yang  digunakan  untuk  mencatat  mutasi  aset termasuk dalam penyusunan depresiasi aset.
Catatan yang sebaiknya diperbaiki dalam proses pengembangan sistem terintegrasi adalah proses kompilasi Laporan Keuangan Kabupaten Majene belum dilakukan secara otomatisasi melalui software akuntansi yang sudah ada,tetapi masih dilakukan secara    manual dengan mempergunakan spreadsheet (Microsoft Excel) Proses kompilasi tersebut sangat rawan terhadap salah saji dengan pertimbangan volume datayang harus    dikompilasi    cukup  besar dan rawan terhadapkesalahanyangdisebabkanolehmanusia ( humanerror ).
Analisis terhadap Aktifitas Pengendalian.
Evaluasi terhadap aktivitas pengendalian internal pada pengelolaan keuangan meliputi:
a) Reviu pencapaian atas kinerja Kelurahan.
Kelurahan  melakukan  review  atas  kinerja keuangantiapsemesteranyangbersamaandengan proses penyusun an anggaran tahunan dan RKAT Perubahan dalam Rapat Kerja Kabupaten, selain itu proses reviu juga dilakukan oleh fungsi legislatif.
b) PembinaanSDM.
c) Pemrosesan  Informasi.  Akses  ke  data/buku- buku/catatan/laporan di Kelurahan sudah dikendalikan  oleh  pihak-pihak  sesuai  dengan tugas  kerjanya  dan  hanya  staf  yang  ditunjuk mempunyai  otoritas  yang  dapat  mengaksesnya karena setiap pegawai sudah memiliki gambaran pekerjaan yangjelas.
d) PengendalianFisikAset/Sarana.Kebijakandan prosedur pengamanan fisik aset di Kelurahan telah disusun, diterapkan, dan dikomunikasikan kepada pegawai, hal ini ditunjukkandengan
bahwa  setiap  unit  kerja  ada  staf  yang  ditunjuk untuk  menjalankan  tugas  sebaga  pengelola barang  dan  bertanggung  jawab  kepada  PPKAD, yang  mengkoordinasikan  untuk  pengelolaan  aset mulai  dari  pengadaan,  pemeliharaan,  dan pemanfaatan aset di seluruhSKPD.
e) Pemisahan  tugas  dan  tanggung  jawab  sudah diterapkan.  Adanya  pemisahan  antara  bagian keuangan  dengan  bagian  pengadaan,  dan  bagian akuntansi,  hal  ini  penting  dilakukan  untuk meminimalisir risiko kesalahan dankecurangan. f) Pembagian  tugas  dan  tanggung  jawab.  Dalam penanganan  suatu  transaksi  atau  kejadian  di Kelurahan sudah diatur sedemikian rupasehingga tidak  ada  perangkapan  tugas  terutama  dalam otorisasi, persetujuan, pemrosesan, dan pencatatan,  pembayaran  atau  penerimaan  uang, reviu, dan pemeriksaan, misalnya dalam merealisasikan  anggaran  maka  unit  kerja  harus mengajukan  terlebih  dahulu  uang  muka  kerja dengan  diotorisasi  oleh  atasan  unit  kerja  yang mengajukan,  kemudian  PPKAD  melalui  sistem keuangan melakukan verifikasi kesesuaian anggaran, setelah itu jika sudah sesuai maka akan disenyetujui  uang  muka  tersebut.  Demikian  pula sebaliknya  pada  saat  menyusun  pertanggung jawaban juga akan diverifikasi oleh PPKAD dan pada  periode  tertentu  akan  diperiksa  oleh Inspektorat.
g) Transaksi  atau  kejadian  yang  sah  yang dikerjakan  oleh  staf  yang  ditunjuk  dengan merujuk pada RKAT unitkerja.
h) Pencatatan  transaksi  dan  kejadian  di klasifikasikan  dan  dicatat  secara  tepat  sesuai dengan  Bagan  Akun  Standar  dan  jenis  kegiatan yang  dilakukan,  misal  kegiatan  pelayanan, kegiatan  peningkatan  layananan  dan  kegiatan lainnya. Secara umum pada aktivitas pengendalian sudah didokumentasikan dan diterapkan dengan jelas namun  masih ditemukan transaksi  penerimaan  yang  tidak  disetor  ke Rekening KasDaerah.

## Analisis terhadap Pemantauan
Pemantauan  yang  telah  dilakukan  terdiri atas:a)Monitoringkegiatanyangsedangberjalan ( ongoing  monitoring )  yaitu  pengawasan  secara langsung  dan  melekat  dilakukan  oleh  atasan langsung  yang  ditunjukkan  dengan  adanya otorisasi    untuk    setiap  transaksi  mulai  dari pengajuan  dana  sampai  dengan  pelaksanaan kegiatan  termasuk  dalam  penyusunan  laporan keuangan.  Inspektorat  Kabupaten  secara  rutin melakukan  penugasan  audit  dan  konsultasi  pada unit  kerja  dilingkungan  Kelurahan  Baurung  dan yang secaraperiodik.
Syachbrani & Baharuddin , Implementasi Audit Operasionaldalam Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas pada Kantor Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene | 56 b)  Tindak  lanjut  atas  temuan  audit  yaitu
Kelurahan memiliki mekanisme untuk memastikan  adanya  penyelesaian  atas  temuan hasil  audit  dan  review  lainnya.Dari  hasil  audit BPK dan Inspektorat yang disampaikan  hasilnya kepada  Bupati,  temuan-temuan  yang  berkaitan dengan  Kelurahan,  dilakukan  monitoring  tindak lanjut.
Dari  hasil  penelitian  berdasarkan  lima komponen  pelaksanaan  audit  operasional  sesuai SPIP  (PP  No  60  tahun  2008)  dapat  dipastikan bahwa  Kelurahan  Baurung  tidak    termasuk kelurahan  yang  melakukan  kecurangan.  Hasil auditoperasionalolehBPKtahun2017-2018juga menunjukkan     hasil    yang sama.     Apabila Kelurahan telah    memenuhi    komponen pengendalian  internal  sesuai  SPIP  maka  dapat dijadikan  indikasi  pelaporan  keuangan  disajikan dengan  baik  dan  terbebas  dari  kecurangan sebagaimana  disimpulkan  oleh  Zamzami  &  Faiz (2015)  bahwa  untuk  dapat  mengetahui  secara pasti  Institusi  Pemerintah  mana  yang  terindikasi melakukan  kecurangan maka  BPK   dapat melakukan investigasi lebih mendalam.Meskipun demikian,  penelitian  ini  menyarankan  perlunya upaya  perbaikan  terstruktur  dan  sistematis  atas peningkatan  kapasitas  SDM  dalam  menjalankan sistem, utamanya sistem akuntansi.

## SIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini menemukan indikasi bahwa  elemen-elemen  sistem  pengendalian internal  yang  diaplikasikan  oleh  Kelurahan Baurung  cukup  efektif  dan  mendukung  praktik manajerial yang baik. Selain    itu,  prinsip pengelolaan  yang transparan  dan akuntabel    sudah diterapkan  dengan cukup baik. Akan tetapi pada beberapa aspek juga  masih mengandung beberapa kelemahan untuk diperbaiki yaitu, meningkatkan kepatuhan  terhadap  standar  prosedur  yang  telah disusun.
Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa adanya pelaksanaan audit operasional yangsesuai dengan  standar  audit  yang  berlaku  dan  sesuai dengan tahap-tahap audit operasional, maka akan dapat  meningkatkan  prinsip  transparansi  dan akuntabilitas    dalam mewujudkan good governance pada institusi sektor  publik. Selanjutnya,penelitian ini memberikan kontribusi dalam  peningkatan good  governance sehingga visi,  misi,  dan  tujuan  pengelolaan  Kelurahan dapat  dicapai   dengan  efektif  dan  efisien. Persiapan secara serius atas sumber dayamanusia (SDM) dalam menjalankan sistemperlu
dilakukan untuk meningkatkan efektifitas penerapan sistem akuntansi.

## DAFTAR RUJUKAN
Agus,  S.  (2004). Auditing  (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik. Jakarta:  Lembaga  Penerbit  Fakultas Ekonomi.
Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2005).
Management Control System: Sistem Pengendalian  Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.
Arens, A. A., & Loebbecke, J. K. (2008).
Auditing An Integrated Approach. New York: Prentice-Hall International Inc.
Bayangkara, I. (2013). Pengantar Manajemen: Prosedur  dan  Implementasi. Jakarta: Salemba Empat.
Boynton, W., Johnson, R., & Kell, W. (2004).
Modern Auditing 7th Edition. New Jersey, USA: John Wiley & Sons.
Guy, D., Alderman, C., &Winters, A. (2002).
Auditing: Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
Herawati, V., & Halim, A. (2008). Peran Praktek
Corporate Governance Sebagai Moderating  Variabel  Dari  Pengukuran Earnings  Management  Terhadap  Nilai Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak: IAI Kompartemen Akuntan Pendidik. Lalolo, L. K. (2003). Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta:  Badan  Perencanaan
Pembangunan Nasional.
Mahsun, M. (2011). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Moleong,  L.  J.  (2011). Metode  Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosda Karya.
Mulyadi. (2002). Auditing Buku 1 Edisi 6.
Jakarta: Salemba Empat.
57 | Bongaya Journal of Research in Management Vol.2 No. 2 Oktober 2019
Partono. (2000). Laporan Keuangan Pemerintah:
Upaya Menuju Transparansi dan
Akuntabilitas. Media Akuntansi Edisi 14.
Pickett, K. (2003). The Essential Handbook of Internal  Auditing  2nd  Edition. West Sussex: John Wiley & Son.
Prajogo. (2001, Agustus). Perspektif Pemeriksa terhadap Implementasi Standar Akuntansi  Keuangan. Jurnal  Akuntansi
dan Keuangan Sektor Publik, 02 (02), 1- 8.
Rasul,  S.  (2002). Pengintegrasian  Sistem
Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran. Jakarta: Detail Rekod.
Reider,  H.  R.  (2002). The  Complete  Guide  To Operational Auditing. New York: John Wiley & Son.
Shafritz , J. M., & Russel, E. W. (1997).
Introducing Public Administration. New York: Longman.
Sujarweni, V. W. (2015). Metode Penelitian Bisnis  dan  Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Sumarsono, H. (2009). Analsis Kemandirian Otonomi  Daerah. Jurnal  Akuntansi
Pemerintah, 1 (1).
Syachbrani, W. (2013). Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa.
Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Tunggal, A. W. (2008). Audit Manajemen.
Jakarta: Rineka Cipta.
Wilopo.  (2001,  Juni).  Faktor-faktor  yang Menentukan Kualitas Audit pada Sektor Publik. Ventura, 4 (1), 27-32.
Zamzami, F., & Faiz, I. A. (2015, April).
Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalia  Internal:  Studi  Kasus  pada Sebuah Perguruan Tinggi Negeri. Jurnal Akuntansi  Multiparadigma  (JAMAL), 6 (1), 166-174.