## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## ANALISIS  PENGATURAN  HAK  IMUNITAS  TERHADAP  ANGGOTA DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT  (DPR)  YANG  TERJERAT  KASUS HUKUM
Agus Surya Manika, Ni Made Trisna Dewi, A.A. Mas Adi Trinaya Dewi
Universitas Dwijendra E-mail: surya.maneeka@gmail.com , madetrisnadewishmh@gmail.com , agungmasadi@gmail.com
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2023 Diterima: 12 Juli 2023
Terbit: 1 Agustus 2023 Keywords: Immunity  rights,  People's Representative Council (DPR), legal cases. This  article  discusses  the  regulation  of  immunity  rights granted  to  members  of  the  People's  Representative Council (DPR) who are involved in legal cases. The main objective of this research is to analyze the regulation and impact  of  immunity  rights  on  DPR  members  involved  in legal  cases.  This  research  utilizes  a  document  analysis method  to  examine  the  regulations  and  laws  related  to DPR immunity rights, as well as case studies involving DPR members implicated in legal cases. The data used in this research are sourced from legal documents, court rulings, and media reports. The research findings indicate that the immunity rights granted to DPR members provide special legal protection that restricts their detention, arrest, and prosecution during their term in office. However, the use of these immunity rights also raises various controversies, especially when DPR members are involved in legal cases involving corruption or other serious violations. Abstrak Kata kunci:
Hak imunitas, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kasus hukum
Corresponding Author: Agus Surya Manika, E-mail : surya.maneeka@gmail.com
Artikel ini membahas tentang pengaturan hak imunitas yang  diberikan  kepada  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR) yang terjerat kasus hukum. Tujuan utama dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis pengaturan dan dampak hak imunitas terhadap anggota DPR  yang  terlibat  dalam  kasus  hukum.  Penelitian  ini menggunakan metode analisis dokumen untuk meneliti peraturan dan undang-undang terkait hak imunitas DPR serta studi kasus terkait anggota DPR yang terjerat kasus hukum.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini bersumber  dari  dokumen  hukum,  putusan  pengadilan, dan  laporan  media.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa hak imunitas yang diberikan kepada anggota DPR memberikan  perlindungan  hukum  khusus  yang
membatasi  penahanan,  penangkapan,  dan  penuntutan terhadap mereka selama masa jabatan mereka. Namun, penggunaan  hak  imunitas  ini  juga  menimbulkan berbagai  kontroversi,  terutama  ketika  anggota  DPR terlibat  dalam  kasus  hukum  yang  melibatkan  korupsi atau pelanggaran serius lainnya.
@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Negara Republik Indonesia mengenal adanya lembaga-lembaga Eksekutif, Legislatif,  dan  Yudikatif  dalam  UUD  1945  dengan  melaksanakan  pembagian kekuasaan antar lembaga tersebut. Untuk menjalankan mekanisme pemerintahan di  Negara  Republik Indonesia,  maka  didirikan  satu lembaga  tertinggi  negara  dan Lima  lembaga  tinggi  negara  yang  merupakan  komponen  dalam  penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sesuai dengan urutan-urutan yang terdapat dalam UUD 1945, lembaga-lembaga  tinggi  negara  adalah:  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  Mahkamah  Agung,  Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Masing-masing Lembaga tinggi negara tersebut  memiliki  peran  dan  fungsi  masing-masing  dalam  menjalankan  sistem pemerintahan di Indonesia.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara yang keanggotaannya terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang terpilih. Adapun tugas dan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat diantaranya adalah:  Fungsi  legislasi  yaitu  sebagai  pemegang  kekuasaan  dalam  membuat Undang-Undang, Fungsi Penganggaran yang membahas dan memberikan atau tidak menyetujui  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  yang  diajukan  oleh Presiden,  dan  fungsi  pengawasan  yaitu  mengawasi  pelaksanaan  Undang-Undang dan APBN.
Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dalam  melaksanakan  tugas memiliki  beberapa  Hak  yang  diatur  dalam  UUD  1945  diantaranya  adalah:  Hak mengajukan  rancangan  Undang-Undang,  Hak  mengajukan  pertanyaan  terhadap Presiden,  Hak  untuk  menyampaikan  usul  dan  pendapat,  Hak  untuk  memilih  dan dipilih,  Hak  untuk  membela  diri  dan  memberikan  keterangan  kepada  Badan Kehormatan  DPR,  Hak  protokoler,  Hak  keuangan  dan  administratif,  dan  Hak Imunitas. Hak Imunitas adalah hak setiap anggota DPR yang tidak dapat dituntut didepan  pengadilan  karena  pernyataan,  pertanyaan  dan/atau  pendapat  yang dikemukakan  secara  lisan  ataupun  tertulis  di  dalam  rapat-rapat  DPR  sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan dan Tata Tertib DPR dan Kode Etik anggota dewan  (Burlian,  2021:168).  Hak  imunitas  ini  melindungi  anggota  dewan  dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga tinggi negara.
Hak imunitas ini memberikan perlindungan kepada anggota dewan dalam melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya  secara  efektif  untuk  menyuarakan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara. Namun seiring berjalannya  waktu,  hak  imunitas  ini  sering  disalahgunakan  oleh  anggota  dewan untuk  melindungi  diri  mereka  dari  jeratan  kasus  hukum  yang  ditujukan  kepada mereka.  Tidak  jarang  hak  imunitas  ini  melindungi  anggota  dewan  yang  telah
melakukan  perbuatan  yang  berseberangan  dengan  hati  nurani  rakyat  yang diwakilinya.
Salah  satu  kasus  yang  terjadi  baru-baru  ini  adalah  tentang  Pernyataan anggota dewan berinisial AD yang menyinggung Jaksa Agung agar memecat seorang Kepal  Kejaksaan  yang  menggunakan  Bahasa  Sunda  saat  rapat  di  DPR.  AD  yang merupakan  poltikus  salah  satu  partai  tersebut  dilaporkan  oleh  oleh Majelis  Adat Sunda bersama perwakilan adat Minang dan sejumlah komunitas adat kesundaan ke Polda Jawa Barat. Pernyataan AD yang disampaikan dalam rapat di Gedung DPR sudah menyakiti perasaan masyarakat. Pelapor atas nama Ari Mulia Subagia Husein menyangkakan AD pada Pasal 32 UUD 1945 ayat 2 yang mana setiap warga negara harus  memelihara  bahasa  daerah,  bukannya  melarang  bahasa  daerah.  Serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Lebih jauh Ari menuturkan, pernyataan kontroversial tersebut bisa saja dialami bukan hanya orang Sunda namun juga suku lain di Indonesia
(https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220120122439-12-749027/arteria- dahlan-dipolisikan-buntut-gaduh-sentilan-soal-bahasa-sunda).
Hak imunitas yang  dimiliki AD sebagai anggota dewan membuatnya lolos dari  jeratan  pidana.  Kabid  Humas  Polda  Metro  Jaya  Kombes  Pol  Endra  Zulpan memberikan keterangan, setelah menerima pelimpahan berkas laporan dari Polda Jawa  Barat,  Polda  Metro  Jaya  melakukan  pendalaman.  Berdasarkan  keterangan sejumlah  saksi  ahli  apa  yang  disampaikan  AD  tidak  masuk  dalam  unsur  ujaran kebencian dan SARA karena maksud dari pernyataan tersebut dalam situasi rapat resmi. Kemudian terhadap saudara AD sebagai anggota DPR RI yang bersangkutan memiliki hak imunitas sehingga tidak dapat dipidanakan. (https://nasional.sindonews.com/read/  677253/13/mengenal-hak-imunitas-dpr- yang-membuat-arteria-dahlan-kebal-hukum-1644019375/). Hal ini tentu menjadi perdebatan di berbagai kalangan dan menjadi polemik di masyarakat.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah Pasal  245  ayat  1  yang  berbunyi  “ Pemanggilan  dan  permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224  haruts  mendapatkan  persetujuan  tertulis  dari  Presiden  setelah  mendapat pertimbangan  dari  Mahkamah  Kehormatan  Dewan”  menandakan  bahwa  setiap anggota  DPR  yang  akan  dipanggil  oleh  penegak  hukum  harus  berdasarkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Adanya  hak  imunitas  terhadap  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) disatu  sisi  memberikan  perlindungan  terhadap  mereka  sebagai  lembaga  yang mewakili aspirasi masyarakat, namun disisi lain tidak menutup kemungkinan bisa disalahgunakan dalam rangka kepentingan pribadi pada saat berada diposisi yang berseberangan dengan  masyarakat. Oleh karena itu, dalam jurnal ini akan dibahas bagaimanakah  pengaturan    Hak  Imunitas  Terhadap  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR) Yang terjerat Kasus Hukum?, bagaimanakah dampak penggunaan hak imunitas  terhadap  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  yang  terjerat  kasus hukum?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  dalam  kaitannya  dengan  penulisan  ini  adalah  penelitian hukum normatif . Hal ini berarti bahwa penelitian ilmu hukum ini diperoleh melalui dengan cara atau berfokus pada norma dan melalui  penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder.
Sesuai  dengan  jenis  penelitian  ini,  maka  teknik  pengumpulan  data  untuk penelitian dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (studi dokumen), dan wawancara  dengan  narasumber  berkaitan  dengan  penelitian  yang  berkopenten dibidangnya sebagai data pendukung dari data sekunder.
Setelah  data  terkumpul,  selanjutnya  data  dianalisa  secara  kualitatif.  Jenis analisis kualitatif yang telah terkumpul dipisah-pisahkan  menurut katagori masing- masing  untuk  kemudian    ditafsirkan    dalam  usaha  menjawab  masalah  penelitian sehingga dapat diperoleh kesimpulan  yang bersifat deskriptif analitis.
Data  yang  diperoleh  dari  studi  pustaka,  akan  diadakan  komparasi  antara bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier, yang kemudian  akan  dianalisis  dengan  menggunakan    metode  kualitatif  dan    proses berpikir menggunakan metode berpikir deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Hak  imunitas  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dalam sistem pemerintahan Indonesia
Hak   imunitas   adalah   hak yang diberikan kepada anggota DPR, dimana anggota   DPR   tidak   dapat   dituntut dihadapan dan  diluar pengadilan karena pernyataan,  pertanyaan      dan      pendapat      yang  dikemukakan        secara        lisan maupun tertulis dalam  rapat-rapat  DPR. Namun,  hak  khusus  ini tidak  berlaku apabila  anggota  DPR  melanggar Peraturan Tata Tertib dan kode etik. Dalam kamus hukum,  Sudarsono  membagi hak imunitas ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu:
1) Hak  anggota  DPR  dan  para  menteri  untuk  menyatakan  melalui  tulisan  atau Membicarakan segala hal kepada lembaga tersebut tanpa dapat dituntut di muka pengadilan.
2)   Kekebalan  hukum  bagi  kepala  negara,  perwakilan  diplomatik    dari  hukum pidana, hukum  perdata  dan  hukum  tata usaha  negara  yang  melalui  atau negara tempat mereka      ditempatkan atau bertugas (Sudarsono, 1999:155). Istilah imunitas dalam bahasa bahasa Inggris berarti “ immunity ” yang artinya kekebalan , kata lainnya adalah “ immunis ” yang menyatakan “ tidak dapat diganggu gugat ”.  Imunitas  dalam  bahasa  Belanda  disebut  “ immuniteit ”.  yang  berarti kekebalan  atau  tidak  tunduk  kepada  hukum  yang  berlaku  di  suatu  Negara.  Hak imunitas  secara  konstitusional  diatur  dalam Pasal  20A  ayat  (3)  UUD  Tahun 1945 yang  menyatakan  bahwa  selain  hak  yang  diatur  dalam  pasal-pasal  lain Undang-Undang Dasar, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.
Pengaturan  mengenai  hak  imunitas  Anggota  DPR  juga  terdapat  dalam Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 224:
(1) Anggota  DPR  tidak  dapat  dituntut  di  depan  pengadilan  karena  pernyataan, pertanyaan,  dan/atau  pendapat  yang  dikemukakannya  baik  secara  lisan
maupun tertulis di dalam rapat DPR atau pun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
(2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan  di  dalam  rapat  DPR  atau  pun  di  luar  rapat  DPR  yang  semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau angota DPR.
(3) Anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
(4) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  berlaku  dalam  hal anggota  yang  bersangkutan  mengumumkan  materi  yang  telah  disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang undangan.
Pengaturan  yang  lebih  tegas  mengenai  hak  imunitas  anggota  DPR  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 245:
(1) Pemanggilan  dan  permintaan  keterangan  kepada  anggota  DPR  sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  224  harus  mendapatkan persetujuan  tertulis  dari  Presiden  setelah  mendapat  pertimbangan  dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
(2) Persetujuan  tertulis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  berlaku apabila  anggota  DPR:  a.  tertangkap  tangan  melakukan  tindak  pidana;  b. disangka  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  yang  diancam  dengan  pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan  dan  keamanan  negara  berdasarkan  bukti  permulaan  Yang cukup; atau  c. disangka melakukan tindak pidana khusus.
Khusus mengenai Pasal 245 Ayat (1), terdapat kalimat “harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”. Hal ini menunjukkan bahwa apabila ada anggota DPR yang terkena kasus hukum baru bisa dilakukan penindakan oleh penegak hukum apabila sudah  melalui  “pertimbangan”  dari  Mahkamah  Kehormatan  Dewan.  Ka ta pertimbangan ini bisa ditafsirkan berbeda-beda yang nantinya akan menjadi pasal karet.
Frasa “pertimbangan” dalam bunyi Pasal 245 Ayat (1) perlu dikaji lagi secara komperehensif. Achmad Ali mengemukakan bahwa interpretasi gramatikal adalah menafsirkan  kata-kata  dalam  undang-undang  sesuai  kaidah  bahasa  dan  kaidah hukum  tata  bahasa.  Metode  penafsiran  hukum  atau  interpretasi  gramatikal  ini merupakan  penafsiran  atau  penjelasan  undang-undang  yang  paling  sederhana dibandingkan dengan metode interpretasi yang lain (Achmad Ali, 2011:140). Dalam kaitan  menafsirkan  kata  “pertimbangan”  haruslah  secara  jelas  definisi  dari  kata tersebut.  Menurut  KBBI,  definisi  dari  kata  pertimbangan  pendapat  (tentang  baik dan  buruk).  Berdasarkan  teori  penafsiran,  pasal  245  Ayat  (1)  memiliki  makna bahwa anggota DPR yang terkena kasus hukum baru akan diproses apabila sudah melalui penilaian dari Mahkamah Kehormatan Dewan.  Makna dari pertimbangan Mahkamah  Kehormatan  Dewan  menjadi  kontradiktif  karena  dalam  kalimat
sebelumnya  adalah  “harus  mendapatkan  persetujuan  tertulis  dari  Presiden”.  Jadi apabila seorang anggota Dewan yang terkena kasus hukum baru akan bisa diproses apabila sudah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, namun disisi lain harus melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan.
Pertimbangan  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  adalah penilaian  secara  subjektif  antar  anggota  DPR.  Selain  itu,  tidak  relevan  dan  tidak tepat  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  dilibatkan  untuk  memberi  pertimbangan terkait persetujuan tertulis presiden dalam hal seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai  keterangan  dalam  rangka  penyidikan  karena  dugaan  melakukan  tindak pidana  karena  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  adalah  lembaga  etik  yang keanggotaannya  berasal  dari  dan  oleh  anggota  DPR  sehingga sarat  akan  konflik kepentingan.

## Sistem Parliamentary Previleges
Anggota  DPR  dalam  menjalankan  tugas  diberikan  hak  imunitas  bertujuan untuk melindungi dan mendukung kelancaran tugas dan wewenang sebagai wakil rakyat. Pelaksanaan  Hak Imunitasnya  lebih  berbentuk  kepada  Hak  Kebebasan untuk prinsipnya  tidak terbatasi, sepanjang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai   Anggota   Parlemen,   walaupun   ada   juga   beberapa Parlemen   yang membatasi   Hak   Kebebasan   Berbicara   ini   hanya   berada   di dalam   ruang Parlemen atau Komite.
Hak imunitas parlemen dapat disamakan dengan hak imunitas legislatif, pada dasarnya merupakan suatu sistem yang memberikan kekebalan terhadap anggota parlemen  agar  tidak  kenai  sanksi  hukuman.  Bahkan  dalam English  Bill  of  Rights , dinyatakan  bahwa  kebebasan  untuk  berbicara  dan  berdiskusi  atau  berdebat  di parlemen,  tidak  dapat  di- impeach atau  dipertanyakan  dalam  persidangan  di lembaga peradilan (Simon Wigley, 2003). Hak imunitas legislatif ini dikenal dengan nama  sistem Parliamentary  Previlages .  Dengan  adanya  hak  imunitas  seorang anggota DPR diharapkan dapat mengaktualisasikan keberadaannya sebagai wakil rakyat untuk melakukan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

## Dampak  penggunaan  hak  imunitas  terhadap  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR) yang terjerat kasus hukum
Hak  imunitas  adalah  hak  khusus  yang  diberikan  kepada  anggota  dewan dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dimana hak ini memungkinkan mereka  dalam  mengeluarkan  pendapat,  berekspresi,  dan  menanggapi  keadaan negara khususnya dalam bidang politik. Tidak jarang hak imunitas ini dipergunakan oleh anggota dewan untuk membela diri apabila pada saat memiliki masalah baik itu  dengan  aparat  pemerintah  lainnya,  maupun  dengan  masyarakat.  Bahkan  hak imunitas ini digunakan pada saat seorang anggota DPR berhadapan dengan hukum. Berikut beberapa dampak terkait penggunaan hak imunitas yang sering terjadi di Indonesia:
Dampak positif:
1. Melindungi  kebebasan  berbicara:  Dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  wakil rakyat,  anggota  DPR  harus  memiliki  kebebasan  berbicara  dan  mengeluarkan pendapat yang sesuai dengan kepentingan publik. Dengan adanya hak imunitas,
anggota  DPR  akan  merasa  lebih  aman  untuk  mengemukakan  pendapat  yang berbeda dengan pemerintah tanpa takut dijatuhi sanksi hukum.
2. Memperkuat kemandirian DPR: Dengan adanya hak imunitas, DPR tidak akan terlalu  tergantung  pada  keputusan  pemerintah  atau  kekuasaan  yang  lain. Sebagai contoh, DPR dapat mempertahankan keputusan atau pandangan yang berbeda dengan pemerintah tanpa takut dijatuhi sanksi hukum.
3. Memperkuat  fungsi  pengawasan  DPR:  DPR  memiliki  fungsi  pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak imunitas, anggota DPR akan merasa lebih bebas dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut tanpa takut diintimidasi atau dijatuhi sanksi hukum.
4. Melindungi  anggota  DPR  dari  tindakan  sewenang-wenang:  Hak  imunitas  DPR juga melindungi anggota DPR dari tindakan yang bersifat politis atau tindakan sewenang-wenang dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan pandangan politik anggota DPR.
Hak  imunitas  DPR  adalah  hak  istimewa  yang  diberikan  kepada  anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  untuk  memastikan  bahwa  mereka  tidak  dapat dituntut atau ditahan karena pendapat atau tindakan mereka selama melaksanakan tugas  resmi  mereka  sebagai  anggota  DPR.  Namun,  seperti  halnya  hak  istimewa lainnya, hak imunitas DPR juga memiliki beberapa dampak negatif, diantaranya:
1. Imunitas:  Hak  imunitas  DPR  dapat  menyebabkan  anggota  DPR  tidak bertanggung  jawab  atas  tindakan  atau  keputusan  mereka.  Hal  ini  dapat memberikan  kesempatan  bagi  anggota  DPR  untuk  melakukan  tindakan  yang tidak sesuai dengan etika atau hukum.
2. Keterlambatan penegakan hukum: Hak imunitas DPR juga dapat menghambat proses  penegakan  hukum  dan  menghambat  proses  penyelidikan  atau penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.
3. Kurangnya  akuntabilitas:  Hak  imunitas  DPR  dapat  menurunkan  akuntabilitas anggota  DPR  terhadap  konstituen  mereka  karena  mereka  dapat  melakukan tindakan atau membuat keputusan tanpa takut akan konsekuensi hukum atau politik.
4. Merusak  citra  DPR:  Penggunaan  hak  imunitas  DPR  secara  tidak  tepat  atau penyalahgunaan  hak  ini  dapat  merusak  citra  DPR  di  mata  masyarakat  dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga legislatif.
Namun  demikian,  hak  imunitas  DPR  juga  penting  untuk  melindungi independensi dan kebebasan anggota DPR dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil  rakyat.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  hak  imunitas  DPR  harus  diimbangi dengan tanggung jawab dan akuntabilitas yang sesuai.

## Penerapan Hak Imunitas Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari perspektif Equality Before The Law.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  hukum  dasar tertinggi menempatkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Hal ini tertuang  dalam Pasal  1  Ayat  (3) yang  berbunyi  “Negara  Indonesia  adalah negara hukum”.  Dengan  ini  segala  hal  yang  berhubungan  dengan  kehidupan  bernegara harus berlandaskan hukum dan diatur oleh hukum tersebut. Menurut Munir Fuady, yang  dimaksudkan  dengan  negara  hukum  adalah  suatu  sistem  kenegaraan  yang
diatur  berdasarkan  hukum  yang  berlaku,  yang  berkeadilan  yang  tersusun  dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang  yang  sama  diperlakukan  sama  dan  setiap  orang  berbeda  diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa membedakan warna kulit, ras,  gender,  golongan,  agama,  daerah,  kepercayaan,  dan  kewenangan  pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, dikarenakannya kepada  rakyat  diberikan  peran  sesuai  kemampuan  dan  peranannya  secara demokratis (Munir Fuady, 2011:3). Baik rakyat maupun pemerintah yang tinggal di Indonesia  harus  patuh  terhadap  hukum  yang  berlaku,  jadi  semuanya  memiliki kedudukan yang sama dimata hukum.
Pengakuan  kedudukan  yang  sama  dimata  hukum  dikenal  dengan  Asas Equality Before The Law . Menurut Mardjono Reksodiputro, persamaan dihadapan hukum ( Equality Before The Law Principle ), merupakan salah satu asas yang utama dalam Deklarasi Universal HAM, dan dianut pula dalam UUD 1945, dimana asas ini mengandung arti semua warga harus mendapatkan perlindungan yang sama dalam hukum, ditegaskan pula bahwa kata kunci dari asas ini adalah perlindungan, adapun pendapat yang berbeda adalah yang menafsirkan bahwa persamaan yang dimaksud adalah  untuk  perlakuan  (Hamzah  Hisbulloh,  2021:68-69).  Setiap  orang  memiliki hak serta perlakuan yang sama dimata hukum.
Dalam perspektif equality before the law, hak imunitas DPR bisa dianggap sebagai pelanggaran prinsip ini. Prinsip equality before the law menegaskan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum, tanpa memandang status, jabatan,  atau  kekayaan  mereka.  Oleh  karena  itu,  memberikan  hak  imunitas  yang memberikan  perlindungan  khusus  kepada  anggota  DPR  dapat  dianggap  sebagai memberikan  perlakuan  khusus  atau  hak  istimewa  kepada  satu  kelompok  di masyarakat.
Dalam konteks hak imunitas DPR, hal ini dapat berarti bahwa anggota DPR memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan warga biasa. Hal  ini  bertentangan  dengan  prinsip  equality  before  the  law  yang  menegaskan bahwa semua orang harus tunduk pada hukum yang sama dan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Namun,  hak  imunitas  DPR  sendiri  bukanlah  pelanggaran  prinsip  equality before the law jika hak ini diberikan sebagai sarana untuk melindungi independensi dan kebebasan anggota DPR dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat, dan  jika  hak  ini  tidak  disalahgunakan.  Oleh  karena  itu,  hak  imunitas  DPR  harus diimbangi  dengan  tanggung  jawab  dan  akuntabilitas  yang  sesuai  agar  tidak melanggar prinsip equality before the law dan hak asasi manusia yang lain.

## PENUTUP Kesimpulan
1. Hak  imunitas  ini  memberikan  perlindungan  kepada  anggota  dewan  dalam melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya  secara  efektif  untuk  menyuarakan kepentingan  rakyat,  kepentingan  bangsa,  dan  kepentingan  negara.  Namun seiring berjalannya waktu, hak imunitas ini sering disalahgunakan oleh anggota dewan untuk melindungi diri mereka dari jeratan kasus hukum yang ditujukan
kepada mereka. Tidak jarang hak imunitas ini melindungi anggota dewan yang telah melakukan perbuatan yang berseberangan dengan hati nurani rakyat yang diwakilinya.  Pengaturan  mengenai  hak  imunitas  anggota  DPR  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  Pasal  245.  Pasal  245  Ayat  (1),  terdapat  kalimat  “harus mendapatkan  persetujuan  tertulis  dari  Presiden  setelah  mendapat pertimban gan  dari  Mahkamah  Kehormatan  Dewan”.  Hal  ini  menunjukkan bahwa apabila ada anggota DPR yang terkena kasus hukum baru bisa dilakukan penindakan  oleh  penegak  hukum  apabila  sudah  melalui  “pertimbangan”  dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Kata pertimbangan ini bisa ditafsirkan berbeda- beda.
2. Dampak positif penggunaan hak imunitas terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diantaranya adalah: Melindungi anggota DPR dalam hal kebebasan berbicara,  adanya  hak  imunitas,  DPR  tidak  akan  terlalu  tergantung  pada keputusan  pemerintah  atau  kekuasaan  yang  lain,  Memperkuat  fungsi pengawasan DPR, melindungi anggota DPR dari tindakan yang bersifat politis atau  tindakan  sewenang-wenang  dari  pihak-pihak  yang  tidak  setuju  dengan pandangan  politik  anggota  DPR.  Hak  imunitas  DPR  juga  memiliki  beberapa dampak  negatif,  diantaranya:  menyebabkan  anggota  DPR  tidak  bertanggung jawab  atas  tindakan  atau  keputusan  mereka,  menghambat  proses  penegakan hukum dan menghambat proses penyelidikan atau penyidikan terhadap anggota DPR, menurunkan akuntabilitas anggota DPR terhadap konstituen, Penggunaan hak imunitas DPR secara tidak tepat atau penyalahgunaan hak ini dapat merusak citra DPR.
Dalam perspektif equality before the law, hak imunitas DPR bisa dianggap sebagai  pelanggaran  prinsip,  memberikan  hak  imunitas  yang  memberikan perlindungan  khusus  kepada  anggota  DPR  dapat  dianggap  sebagai  memberikan perlakuan khusus atau hak istimewa kepada satu kelompok di masyarakat.

## Saran
Kepada Pemerintah dan DPR selaku penyusun Undang-Undang hendaknya mengkaji  dan  merevisi  Kembali  ketentuan  yang  ada  pada  pasal  245  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah.  Ketentuan  tersebut  cenderung  disalahgunakan  dalam  hal  kepentingan pribadi anggota DPR, terlebih lagi Anggota DPR yang berhadapan dengan hukum. Selain itu dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, anggota DPR hendaknya selalu  berpegang  teguh  pada  integritas  dan  Amanah  yang  sudah  diberikan  oleh rakyat,  dalam  menggunakan  hak  imunitas  yang  melekat  agar  selalu  menjunjung tinggi keadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Paisol Burlian, 2021, Hukum Tata Negara Indonesia , Setera Press, Malang. Sudarsono, 1999, Kamus  Hukum,Rineka  Cipta, Jakarta. Sakti,  L.  Penerapan  Hak  Imunitas  Dalam  Melindungi  Hak  Konstitusional  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Achmad Ali, 2011, Menguak Tabir Hukum , UNJ, Bogor. Munir Fuady , Teori Negara Hukum Modern , PT. Refika Aditama, Bandung. Simon  Wigley,  Parliamentary  Imunity:  Protecting  Democracy  or  Protecting Corruption, The Journal of Political Philosophy, Volume 11, Number 1, 2003 Hamzah  Hisbulloh,  2021, Hak  Imunitas  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia , Pustaka Aksara, Surabaya.
Internet Bimo Wiwoho, Arteria Dahlan Dipolisikan Buntut Gaduh Sentilan soal Bahasa Sunda, tersedia  di:  https://www.cnnindonesia.com/  nasional/  20220120122439- 12-749027/arteria-dahlan-dipolisikan-buntut-gaduh-sentilan-soal-bahasa- sunda, diakses tanggal 16 Juli 2022, Pukul 23.30.
Abdul Malik Mubarok,Mengenal Hak Imunitas DPR yang Membuat Arteria Dahlan Kebal Hukum, tersedia di: https://nasional.sindonews.com/ read/677253/13/mengenal-hak-imunitas-dpr-yang-membuat-arteria- dahlan-kebal-hukum-1644019375/  ,  diakses  tanggal  16  Juli  2022,  Pukul 01.03