INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 416-427 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Implementasi Skema Ekonomi Biru dalam United Nations Convention On The Law Of The Sea: Kajian Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan di Pesisir Sulawesi Selatan
Gusrah 1 ✉ , Anwar 2 , Parawansa 3
Politeknik Maritim AMI Makassar Email: capt.gusrah62@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana skema ekonomi biru diatur dalam berbagai konvensi internasional dan kemuadian akan tergambar bagaimana hal ini akan berimplikasi pada keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia khususnya wilayah perairan Sulawesi Selatan. Dalam  studi ini dilakukan menggunakan metode penelitian normatif atau normative methods, dengan pendekatan  instrumen hukum dan pendekatan analisis hukum. Hasil penelitian kemudian menunjukkan bahwa United Nations Convention on the Law of the Sea telah mengatur skema ekonomi biru, walaupun belum mencakup semua elemen. Selanjutnya, melalui RIO+20, skema ekonomi biru ini menggabungkan tiga  elemen.  sebagai  komponen  ekonomi  biru:  sosial,  ekonomi,  dan  lingkungan.  Sebelum  deklarasi ekonomi  biru  pada  RIO+20,  Indonesia,  sebagai  negara  kepulauan  dan  anggota  UNCLOS,  telah mengadopsi UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil dan UU No.  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan.  Skema  ekonomi  kemudian  dapat  menjamin  keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia dari perspektif keberlanjutan dan karena kedua Undang-Undang ada.
Kata Kunci: Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan, Ekonomi Biru, UNCLOS, Hukum Laut International

## Abstract
One of the objectives of this research is to study how the blue economy scheme is regulated in various international  conventions  and  then  it  will  be  illustrated  how  this  will  have  implications  for  the sustainability of fisheries resources in Indonesia, especially the waters of South Sulawesi. This study was  conducted  using  normative  research  methods,  with  a  legal  instrument  approach  and  a  legal analysis approach. The results then show that the United Nations Convention on the Law of the Sea has  regulated  the  blue  economy  scheme,  although  it  has  not  covered  all  elements.  Furthermore, through RIO+20, this blue economy scheme incorporates three elements as components of the blue economy: social, economic, and environmental. Prior to the blue economy declaration at RIO+20, Indonesia, as an archipelagic state and a member of UNCLOS, had adopted Law No. 27 of 2007 on the  Management  of  Coastal  Areas  and  Small  Islands  and  Law  No.  31  of  2004  on  Fisheries.  The economic  scheme can then guarantee the sustainability of fisheries resources in Indonesia from a sustainability perspective and because both laws exist.
Keywords: Fisheries Resource Sustainability, Blue Economy, UNCLOS, International Law of the Sea

## PENDAHULUAN
Ekonomi kelautan di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi nasional di beberapa negara Asia Tenggara, mencapai 22% untuk Vietnam dan 15% untuk Indonesia  (Matyus  S,  2016).  Thailand,  Vietnam,  dan  Indonesia  adalah  tiga  negara pengekspor makanan laut terbesar di Asia Tenggara. Ini menunjukkan betapa pentingnya meningkatkan keberlanjutan sumber daya perikanan untuk kepentingan nasional. Sebagai negara kepualauan, membuat Indonesia mempunyai potensi atas sumber daya perikanan yang  cukup  besar.  Peran  wilayah-wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  di  Indonesia  menjadi sangat  penting  untuk  mendorong  perekonomian  kelautan  dan  meningkatkan keberlangsungan sumber daya perikanan. Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai potensi atas sumber daya perikanan ini.
Dengan  garis  Pantai  yang  mencapai  1.937  km  Sulawesi  Selatan  memiliki  potensi kelautan yang besar, baik di bidang perikanan, pariwisata, maupun industri maritim lainnya. Secara subtansial, muara Pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan merujuk pada visi Pemerintah propinsi Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklisif dan berkarakter.
Terdapat  120.738  hektar  areal  atau  lokasi  budidaya  tambak  yang  menjadi  potensi perikanan  budidaya.  Untuk  budidaya  air  tawar  mencakup  areal  seluas  100.803  hektar. Sementara  budidaya  laut  mencapi  193.700  Ha.  Untuk  usaha  penangkapan  ikan  di  laut diperkirakan 1.074.147 ton/tahun, berlaku untuk WPP-RI 713 meliputi Selat Makassar Teluk
Bone Laut Flores dengan perairan umum seluas 200,.800 Ha (Suman Ali, dkk, 2016). Potensi ini dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, potensi  ini  juga  rentan  terhadap  kerusakan  lingkungan,  seperti  pencemaran  laut, penangkapan  ikan  yang  berlebihan  (overfishing),  dan  degradasi  ekosistem  (Djunarsjah, 2021).  Maka  untuk  menunjang  keberlangsungan  sumber  daya  perikanan  bagi  generasi selanjutnya sekaligus mengoptimalkan potensi perikanan kedepannya, diperlukan langkah strategis yang mampu mengahalau ancaman ini.
Ekonomi biru merupakan suatu konsep pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang  didasarkan  pada  pengelolaan  sumber  daya  laut  secara  berkelanjutan.  Konsep  ini berfokus  pada tiga pilar utama, yaitu:  Pelestarian lingkungan laut dimana ekonomi biru bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan laut, termasuk keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam lainnya; peningkatan kesejahteraan Masyarakat, dimana ekonomi biru bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, termasuk nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha kelautan lainnya (Everest Philips M, 2022). Pertumbuhan ekonomi biru bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan, termasuk perikanan, pariwisata, dan industri maritim lainnya.
United Nations Conference on Sustainable Development (RIO+20), yang diadakan di Rio de Janeiro, Brasil, adalah inspirasi dari gagasan ekonomi biru, yang juga dikenal sebagai "Blue Economic". Yang mana strategi ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai ancaman yang ada. De Janeiro 2012 Ekonomi biru adalah pembangunan ekonomi yang didasarkan pada laut yang kemudian membantu meningkatkan kesejahteraan manusia dan sosial serta meminimalkan  resiko  kerusakan  lingkungan  dan  hilangnya  ekologi  (Everest  Philips  M, 2022).  Kemudian,  Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan  pemerintah  Indonesia  mulai mendukung rencana ini
Menurut (Smith GS, 2016), selama bertahun-tahun, rencana konservasi berkelanjutan sebelumnya  tidak  memperhitungkan  aspek  ekonomi,  sehingga  skema  ekonomi  biru menjadi  sangat  penting.  Kelompok  masyarakat  di  lautan  harus  mengorbankan  hidup mereka untuk mencari ikan diekslusi  karena  tidak ada elemen  ekonomi dalam program keberlanjutan  lingkungan  laut.  Akibatnya,  kebijakan  pelestarian  lingkungan  laut  tidak mampu berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi. Oleh karena itu, program ekonomi biru diciptakan untuk mengintegrasikan kelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi Masyarakat.
Dalam  konteks  internasional,  rencana  ini  sebenarnya  telah  diterima  secara  tidak langsung  dalam  Perjanjian  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Hukum  Laut  1982
(UNCLOS). Karena merupakan konvensi pertama yang berfokus pada pengaturan laut dan sumber  dayanya,  UNCLOS  disebut  sebagai  "konstitusi  laut"  (Peretti  Francesca,  2022). UNCLOS  mempromosikan  dan  memfasilitasi  kerja  sama  internasional  dan  regional  di bidang lintas sektor seperti penelitian ilmiah kelautan dan transfer teknologi kelautan. Kapil Narula, 2017, UNCLOS memberikan kepastian hukum yang diperlukan yang memungkinkan negara untuk mengelola ruang laut, sumber daya pesisir, dan kegiatan kelautan. Sebagai anggota  UNCLOS,  Indonesia  mengadopsi  berbagai  peraturan  perundang-undangan. Melalui  keanggotaannya,  diharapkan  setiap  wilayah  di  Indonesia  khususnya  Wilayah Sulawesi  Selatan  dapat  memastikan  keberlanjutan  sumber  daya  perikanannya  dan meningkatkan potensi ekonomi yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan hukum laut  nasional  maupun  internasional.  Penelitian  ini  tidak  menemukan  pembahasan  yang sama persis. Namun demikian, ada penelitian yang membahas satu tema: artikel jurnal oleh Yundari  Amelia  Chandra,  Ismah  Rustam,  dan  Purnami  Safitri  berjudul  "Implementasi Kebijakan  Berbasis  Ekonomi  Biru  dalam  Kerangka  Kerjaasama  Pemerintah  Indonesia dengan FAO: Studi Mengenai Unit Pengolahan Ikan di Kabupaten Lombok Utara." Chandra hanya berfokus pada kebijakan berbasis ekonomi biru dalam kerjasama pemerintah dengan FAO di Unit Pengolahan Ikan Kabupaten Lombok Utara. Selanjutnya, artikel jurnal berjudul "Peluang Penerapan Konsep Blue Economy Pada Usaha Perikanan di Kabupaten Lombok Timur"  ditulis  oleh  Ahmad  Zamroni,  Nurlaili,  dan  Mirwantini  Witomo.  Artikel  tersebut berfokus pada penerapan ekonomi.
Berdasrkan latar belakang dan alasan diatas, maka Penulis berusaha untuk mendalami lebih  lanjut  keterkaitan  skema  ekonomi  biru  dengan  kelestarian  lingkungan  dan peningkatan ekonomi masyarakat, melalui artikel jurnal ilmiah dengan judul: Implementasi Skema Ekonomi Biru  dalam United Nations Convention On The Law Of The Sea : Kajian Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan di Pesisir Sulawesi Selatan.

## METODE PENELITIAN
Melalui  pendekatan  hukum  normatif,  dimana  pendekatan  ini  menekankan  produk hukum  atau  instrument  hukum  (statute  approach).  Dimana  riset  dilakukan  melalui penelitian  terhadap  regulasi  di  berbagai  level,  serta  peraturan  perundang-undangan  di berbagai  level  sesuai  dengan  kasus  hukum  yang  di  fokuskan  (Marzuki,  PM,  2017). Pendekatan yang kedua yaitu, pendekatan analisis hukum (analyticak approach) terhadap regulasi yang mengatur mengenai skema ekonomi biru. Bahan hukum yang akan di kaji
dalam  penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Bahan  hukum primer terdiri dari regulasi dan peraturan ekonomi biru dan keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia dan Sulawei Selatan. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari artikel, book, karya ilmiah yang telah dipublikasikan dan tentu saja teori-teori dari para ahli yang relevan. Analisis menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini didasarkan  kerena  adanya  kekosongan  norma  terhadap  peraturan  yang  menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan yang dapat terintegrasi dengan skema ekonomi biru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Skema Ekonomi Biru dalam berbagai konvensional internasional.
Ekonomi biru terfokus pada tiga pilar yaitu, keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial  (techera  E,Winter  G,  2019).  Pencapaian  yang  ingin  dicapai  melalui  sekma  ini berdasarkan  pada  keadaan  dan  kebutuhan  saat  ini  dari  dunia  yang  terus  berkembang. Indonesia sebagai negara kepulauan yang basis sumber daya masa depan terletak di lautan, membutuhkan  Langkah  kongkret  dalam  upaya  peningkatan  kesejahteraan  Masyarakat sebagai individu, kesetaraan sosial, dan lebih jauh dapat meminimalisir resiko kerusakan lingkungan (Godfrey S, 2016). UNCLOS mengatur keterkaitan konservasi atas sumber daya hayati dan pemanfaan dari sumber daya tersebut, ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 61 sampai pasal 62.
“States shall take measures  necessary to maintain or restore populations of harvested species at levels which can produce the  maximum sustainable yield, as qualified by relevant environmental  and  economic  factors,  including  the  economic  needs  of  coastal  fishing communities…” menurut Pasal 61 UNCLOS, ayat (3). Pemerintah setempat harus mengambil tindakan  yang  diperlukan  untuk  menjaga  atau  memulihkan  populasi  jenis  wilayah  yang kemudian dapat dimanfaatkan dan menjamin hasil lestari yang optimal, tergantung pada faktor  ekonomi  dan  faktor  lingkungan  yang  relevan,  termasuk  kebutuhan  ekonomi komunitas  nelayan.  Sebenarnya,  ayat  ini  menunjukkan  bahwa  konteks  UNCLOS  adalah untuk  memungkinkan  wilayah-wilayah  di  Indonesia  khususnya  Sulawesi  Selatan  dengan pantai dan lautnya untuk bekerja sama dalam hal konservasi sumber daya hayati, tetapi dengan  tetap  mempertimbangkan  dua  faktor  utama  yang  disebutkan  sebelumnya: ekonomi dan lingkungan. Selain itu, UNCLOS didirikan pada awalnya untuk mempercepat dan  menanggapi  minat  yang  meningkat  terhadap  peluang  ekonomi  yang  mungkin disediakan oleh lautan dan sumber dayanya (Michelle V, dkk, 2018). Namun, seiring waktu, fokus  UNCLOS  pada  pengaturan  laut  mulai  memperhatikan  aspek  ekonomi  dan
lingkungan. Pada akhirnya, ini menjadi bagian dari program ekonomi Biru.
Selanjutnya, UNCLOS melakukan perluasan offshore rights atau ke hak lepas pantai. Pasal  11  UNCLOS  mengatur  hak  lepas  pantai  negara  dengan  pelabuhannya.  Dengan ketentuan ini, luas yurisdiksi maritim ini menjadi lebih luas, dengan hak untuk melakukan askes, mengakses, dan memanfaatkan sumber daya laut, serta mengelola kegiatan industri lepas Pantai (Choi YR, 2017). Pengembangan berbagai industri kelautan, seperti akuakultur, produksi  energi  laut,  ekowisata,  penangkapan  dan  penyimpanan  karbon,  dan penambangan dasar laut, adalah hasil dari inisiatif baru ini.
Konferensi internasional lainnya mendukung program ekonomi hijau setelah UNCLOS dikeluarkan.  Konferensi  PBB  tentang  Pembangunan  Berkelanjutan,  juga  dikenal  sebagai RIO+20,  adalah  salah  satu  contohnya.  Dalam  hal  kelautan,  UNCLOS  meletakkan  dasar untuk  rencana  ekonomi  biru  di  RIO+20,  yang  bertujuan  untuk  menyelaraskan  tujuan ekonomi  dan  lingkungan  Masyarakat  dunia.  Organisasi  internasional  mulai  melakukan upaya  setelah  konferensi  tersebut  dan  membuat  agenda  dan  kebijakan  yang  berkaitan dengan ekonomi biru.
Terdapat  beberapa  langkah-langkah  yang  dapat  dilakukan  sebuah  negara  untuk mengimplementasikan ekonomi biru di wilayah perairannya. Pertama, negara-negara harus secara akurat menilai kontribusi modal kelautan terhadap kesejahteraan, untuk membuat keputusan  kebijakan  yang  tepat,  termasuk  yang  berkaitan  dengan  pertukaran  di  antara berbagai sektor ekonomi biru. Kedua, investasi dalam penggunaan ilmu pengetahuan, data, dan teknologi terbaik yang tersedia sangat penting untuk mendukung reformasi tata kelola dan membentuk keputusan manajemen untuk memberlakukan perubahan jangka panjang. Ketiga,  setiap  negara  harus  mempertimbangkan  kepentingan  yang  berbeda  dari  setiap bidang  ekonomi  di  Uni  Eropa,  dan  kemudian  menetapkan  mana  yang  paling  penting menurut  keadaan  dan  prioritasnya.  Investasi    diperlukan  untuk  mencapai  keuntungan. Investasi harus didasarkan pada penilaian yang akurat dari sumber daya alam, manusia, produktif, dan nasional. Terakhir, upaya yang dilakukan adalah untuk membuktikan potensi besar dari ekonomi biru, yang membutuhkan partisipasi dan inklusi dari semua kelompok masyarakat. Ini terutama berlaku untuk kaum perempuan, kaum muda, komunitas lokal, masyarakat adat, dan kelompok yang terpinggirkan atau kurang terwakili. Dalam situasi seperti  ini,  pengetahuan  dan  praktik  tradisional  juga  dapat  menawarkan  metode    yang sesuai untuk mendukung tata kelola yang lebih baik.
Untuk pengimplementasian rencana ekonomi biru, program-program ini kemudian menjadi agenda dan kebijakan di tingkat internasional. UNCLOS, sebagai konstitusi laut,
menjadi titik awal global untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Setelah itu, UNCLOS berkembang menjadi inisiatif untuk ekonomi hijau. Setelah itu, ini menjadi salah satu elemen yang dibahas dalam pembukaan UNCLOS, bahwa:
“…terdapat  kemauan  untuk  membuat  atau  melakukan  pembentukan  melalui peraturan    dalam  Konvensi  ini,  dengan  mempertimbangkan  kedaulatan  masing-masing negara   secara layak, suatu aturan hukum untuk laut  dan  pesisir yang kemudian dapat memberikan kemudahan untuk melakukan komunikasi secara internasional dan kemudian memajukan  pemanfaatan  laut  dan  pesisir  dengan  cara  yang  damai,  melakukan pendayagunaan SDA secara efisien  serta adil, dilakukannya konservasi terhadap sumber kekayaan dari hayati dan terakhir untuk melakukan kajian serta perlindungan yang akan menunjang bagaimana kelestarian laut akan dilakukan.”
Implikasi Skema Ekonomi Biru terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan di wilayah Sulawesi Selatan.
Negara-negara di seluruh dunia dapat mengakses  dan meratifikasi UNCLOS, serta konvensi internasional lainnya yang dikeluarkan oleh International Maritime Organization (IMO). Selanjutnya, negara melalui Kementrian Kelautan Dan Perikanan, mennasionalisasi dan melokalisasi undang-undang ini kepada aturan dan upaya untuk negara dan wilayah di Indonesia tanpa terkecuali melakukan ratifikasi tersebut.
Dalam UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS, UNCLOS menetapkan ketentuan tentang Zona Ekonomi Eksklusif, atau ZEE, yang kemudian diatur dalam Pasal 55. UNCLOS mengatakan bahwa zona ekonomi eksklusif, juga dikenal sebagai ZEE, adalah bentuk  hukum  baru  yang  menggambarkan  keinginan  negara-negara  kepulauan  yang biasanya  adalah  negara  berkembang,  untuk  meningkatkan  ekonomi  negara  mereka. Indonesia  mengeluarkan  berbagai  undang-undang  dan  institusi  yang  mendukungnya untuk menyeimbangkan kewajiban rezim UNCLOS dengan aktivitas ekonomi negara dan pendekatan  nilai  rezim  untuk  membuat  kerangka  kerja  yang  koheren,  terintegrasi,  dan terorganisir  terkait  dengan  reformasi  sectoral  antar  wilayah  peraiaran  yang  ada  di Indonesia.
Dua undang-undang utama di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K), yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan).
Menurut UU PWP3K, KKP terus melakukan kebijakan pengelolaan di wilayah pesisir dan  pulau-pulau  kecil.  Ini  berdampak  besar  pada  pembangunan  bidang  kelautan  dan
perikanan  di  Sulawesi  Selatan.    Dalam  pelaksanaannya,  Pasal  9  ayat  (1)  UU  PWP3K menetapkan  bahwa  pemda,  pemkab,  dan  kota  di  Wilayah  Sulawesi  Selatan  di  beri kewenangan membuat rencana zonasi, yang dikenal sebagai RZWP3K atau rencana zonasi wilayah pesisir, berdasarkan pertimbangan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU PWP3K:
1. Faktor-faktor  seperti  keseimbangan,  keselarasan,  keserasian  melalui  pendaya dukungan,  fungsi  pemanfaatan,  ekosisten,  dan  fungsi  perlindungan  itu  sendiri, dimensi  ruang  dan  waktu,  serta  keberadaan  teknologi,  sosial,  dan  budaya  dalam masyarakat, dan terakhir, fungsi keamanan dan pertahanan.
2. Harmonisasi  pemanfaatan  terkait  dengan  berbagai  jenis  sumber  daya  yang  ada, ekosistem, fungsi, dan kualitas lahan pesisir;
3. Untuk  memanfaatkan  wilayah  pesisir  dan  laut  yang  memiliki  fungsi  sosial  dan ekonomi, akses dan ruang masyarakat harus dialokasikan.
Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa alasan mengapa pengelolaan wilayah pesisir di Sulawesi Selatan harus mempertimbangkan elemen yang selaras dengan skema ekonomi biru. Pertama, penting untuk mempertimbangkan fungsi pemanfaatan dan perlindungan wilayah  pesisir;  kedua,  aspek  ekonomi,  yang  harus  meningkatkan  ekonomi  negara  dan masyarakat; dan ketiga, aspek  sosial, yang harus meningkatkan keterlibatan  masyarakat dalam melak.Walaupun gagasan tentang program ekonomi hijau baru diumumkan pada RIO+20, UU PWP3K telah secara substansial diatur melalui integrasi pengelolaan melalui RZWP3K.
Hal  ini  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  karena,  sebagai  negara  kepulauan dengan banyak penduduk yang bergantung pada sumber daya perikanan, mereka harus memastikan  keberlangsungan  sumber  daya  perikanan.  Karena  Area-area  ini  sangat bergantung pada sumber daya laut dan pesisir, dan pemerintah semakin menyadari betapa pentingnya  mencegah  eksploitasi  yang  berkelanjutan  demi  kepentingan  nasional  yang berkelanjutan.  Selanjutnya,  UU  Perikanan  mengatur  khusus  tentang  tata  kelola  sumber daya perikanan di luar konteks wilayah, karena konteks pengelolaan wilayah telah diatur oleh UU PWP3K.
Dalam  UU  Perikanan,  pengelolaan  sumber  daya  perikanan  diatur  dalam  ruang lingkup:  WPP  untuk  menangkap  dan/atau  membudidaya  ikan,  usaha  perikanan, pengelolaan  sumber  daya,  dan  pemberdayaan  nelayan,  penegak  hukum,  dan  terakhir, pengadilan perikanan. Hal ini sesuai dengan tujuannya yang melingkupi skema ekonomi biru,  dan  seperti  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  3  UU  Perikanan,  pengelolaan  perikanan dilakukan dengan tujuan:
(a). Meningkatkan taraf kehidupan  dan ekonomi wilayah pesisir; (b). meningkatkan penerimaan negara dan devisa negara; (c). mendorong penyebaran kesempatan kerja bagi masyarakat; (d). melakukan meningkatkan pasokan dan konsumsi protein dari sumber daya perikanan;  (e).  mengoptimalkan  pengelolaan;  (f).  meningkatkan  daya  saing;  (g). meningkatkan  ketersediaan  bahan  baku  untuk  industri  pengolahan  ikan;  (h).  mencapai pemanfaatan  optimal  sumber  daya  ikan,  lahan  pembudidayaan  ikan,  dan  lingkungan sumber daya ikan; dan (i). memastikan kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.
Tujuannya menunjukkan aspek lingkungan, seperti yang ditunjukkan dalam poin (h) dan (i). Aspek ekonomi dapat diamati melalui tujuan dalam poin (a), (b), (c), (f), dan (g), dan aspek sosial dapat diamati dalam poin (d). tujuan yang tercantum pada poin (d). Dalam kasus ini, UU Perikanan telah memungkinkan pelaksanaan ekonomi biru. Ini dapat dilihat dari  fakta  bahwa,  sebagai  anggota  UNCLOS,  kebijakan  peraturan  perikanan  Indonesia kemudian mendukung rencana ekonomi biru untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan negara.

## SIMPULAN
UNCLOS, atau "konstitusi laut", memberikan dasar bagi negara-negara anggotanya untuk  bekerja  sama,  membuat  kebijakan,  dan  mencapai  kesepakatan  mengenai keberlangsungan sumber daya perikanan di wilayah pesisir. Dalam model ekonomi Biru, Dalam  Pasal  61  dan  62  UNCLOS,  dua  dari  tiga  komponen  ekonomi  biru  yaitu  faktor ekonomi  dan  lingkungan,  telah  dimasukkan  secara  implisit.  Ini  adalah  awal  dari penggunaan  skema  ekonomi  biru  sebagai  metode  untuk  memastikan  keberlanjutan sumber daya perikanan di Pesisir wilayah Sulawesi Selatan. Selanjutnya, melalui RIO+20, rencana  ekonomi  biru  dipromosikan  secara  resmi.  Setelah  itu,  rencana  ini  akan menggabungkan elemen ekonomi, lingkungan, dan sosial ke dalam ekonomi biru sebagai upaya,  untuk  menjaga  keberlangsungan  sumber  daya  perikanan  yang  ada  di  pesisir Sulawesi Selatan, skema ekonomi biru menjaga keseimbangan antara ketiga komponen tersebut.  Karena  itu,  Indonesia,  sebagai  anggota  UNCLOS,  telah  menerapkan  rencana ekonomi  biru  yang  diatur  oleh  peraturan  perundang-undangan  untuk  memastikan sumber  daya  perikanan.  Selain  itu,  baik  UU  PWP3K  maupun  UU  Perikanan  telah memasukkan tiga poin penting dari skema ekonomi biru ke dalam peraturan nasional Indonesia.  Ini  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  memastikan  keberlanjutan  sumber  daya perikanan di Pesisir Wialayah Sulawesi Selatan, yang akan berdampak pada keberlanjutan
ekonomi masyarakat dan ekosistem sumber daya setempat.

## DAFTAR PUSTAKA
Chandra, Yundari Amelia, Ismah Rustam, dan Purnami Safitri. “Implementasi  Kebijakan Berbasis Blue Economy dalam Kerangka Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan FAO:  Studi  Mengenai  Unit  Pengolahan  Ikan  di  Kabupaten  Lombok  Utara.” Indonesian Journal of Global Discourse 3, no. 1 (2021): 1-19.
Choi, Young Rae. “The Blue Economy as Governmentality and the Making of New Spatial Rationalities.” Dialogues in Human Geography 7, no. 1 (2017): 37– 41. Djunarsjah, Eka,
D Kusumadewi, dan Gistya Chairuniza. “The  Effectiveness  of Indonesia’s Fisheries Polic y to Reduce Illegal Fishing.” IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 805 (2021): 1-12.
Everest- Phillips, M. “Complexity in Small Island Developing States.” UNDP Global Centre for Public Service Excellence, (2014).
FAO (Food and Agriculture Organization). “Blue Growth Initiative”. Food And Agriculture Organization of the United Nations, (2017).
Gamage, Rajni Nayanthara. “Blue Economy in Southeast Asia: Oceans as the New Frontier of  Economic  Development.”  Maritime  Affairs:  Journal  of  the  National  Maritime Foundation of India 12, no. 2 (2016): 1-15.
Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ekonomi Biru untuk Laut Sehat, Indonesia Sejahtera. 2022. https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/38894-ekonomi-biru-untuk-lautsehat- indonesia-sejahtera.
Kementerian Kelautan dan Perikanan. Strategi dan Implementasi Ekonomi Biru di Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 2021.
https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/36638webinar-strategi-dan-implementasi- ekonomi-biru-di-wilayah-pesisir-danpulau-pulau-kecil .
Kurnia, Ida. “Penerapan UNCLOS 1982 Dalam Ketentuan Perundang -undangan Nasional, Khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.” Jurnal Hukum Prioris 2, no. 1 (2008): 42-49.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media Group, 2017.
Narula, Kapil. The Blue Economy: Concept, Constituents and Development. New Delhi:
Pentagon Press, 2017.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.
Peretti, Francesca. UNCLOS: The Global Ocean governance Framework for Inclusive and Sustainable  Blue  Economies.  2021.  https://unworldoceansday.org/unclos- theglobalocean-governance-framework-for-inclusive-and-sustainable- blueeconomies.
Satria,  Arif  and  Dedi  Supriadi  Adhuri.  “Pre -existing  Fisheries  Management  Systems  in Indonesia,  Focusing  on  Lombok  and  Maluku.”  In  Managing  Coastal  and  Inland Waters, Soft Cover ISBN. Dordrecht: Springer Science, 2014
Smith- Godfrey, S. “Defining the Blue Economy.” Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India 12, no. 1 (2016): 58-64.
Suman,  Ali,  Hari  Eko  Irianto,  Fayakun  Satria  dan  Khairul  Amri.  “Potensi  dan  Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia  Tahun  2015  Serta  Opsi  Pengelolaannya.”  Jurnal  Kebijakan  Perikanan Indonesia 8, no. 2 (2016): 97-110.
Suparmoko, Matius. “The Role of the Ocean Economy in the National Income Accounts of Indonesia.” Journal of Ocean and Coastal Economics 2, no. 2 (2016): 48 -59.
Techera, Erika, and Gundula Winter. Marine Extremes: Ocean Safety, Marine Health and The Blue Economy. New York: Routledge, 2019.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433.
United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982.
Voyer,  Michelle,  Clive  Schofield,  Kamal  Azmi,  Robin  Warner,  Alistair  McIlgorm  and Genevieve  Quirk.  “Maritime  Security  and  the  Blue  Economy:  Intersections  and Interdependencies in the Indian Ocean.” Journal of the Indian Ocean Region 14, no. 1 (2018): 28-48.
World Bank and United Nations Department of Economic and Social Affairs.  “Increasing Long-term  Benefits  of  the  Sustainable  Use  of  Marine  Resources  for  Small  Island Developing States and Coastal Least Developed Countries.” The Potential of the Blue Econony, (2017): 23.
Zamroni, Achmad, Nurlaili dan Cornelia Mirwantini Witomo. “Peluang Penerapan Konsep
Blue Economy Pada Usaha Perikanan di Kabupaten Lombok Timur.” Jurnal Marina 4, no. 2 (2018): 39-44.