## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023

## BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA MAYANTARA
Oleh : Imam Makhali imammakali@uniska-kediri.ac.id Universitas Islam Kadiri

## ABSTRAK
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  terlibat  dalam  penggunaan  dan pemanfaatan  teknologi  informasi,  yang  dibuktikan  dengan  banyaknya  pengguna internet,  bersamaan  dengan  majunya  teknologi  informasi  di  media  komunikasi telah  mengubah  perilaku  masyarakat  pada  peradaban  global.  Teknologi  ini menyebabkan  hubungan  dunia  menjadi  dekat  tanpa  sekat  dan  tanpa  batas ( borderless ).  Seiring  dengan  perkembangan  hukum  pidana  khususnya  hukum pidana  Indonesia,  bagi  pelaku  tindak  pidana  mayantara  dibebani  pertanggung jawaban  pidana  layaknya  perbuatan  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dalam hukum pidana khususnya tidak pidana mayantara telah diatur oleh Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  diatur  dalam  Pasal  27 sampai  dengan  Pasal  37  adalah  “ajaran  identifikasi”  ( doctrine  of  identification ).
Hal  yang  demikian  ini  dapat  dibuktikkan  dengan  diterimanya  bentuk pertanggungjawaban  pidana  termasuk  korporasi  ( corporate  criminal  liability ) dalam hal pelaku tindak pidana mayantara.
Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, tindak pidana mayantara

## PENDAHULUAN
Indonesia  saat  ini  merupakan  salah  satu  negara  yang  terlibat  dalam penggunaan  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi.  Kemajuan  dunia  ditandai dengan adanya peradaban baru dengan adanya fenomena teknologi informasi dan globalisasi  yang  terus  melaju  hampir  di  semua  sektor  kehidupan  masyarakat, perkembangan  teknologi  dan  globalisasi  terjadi  pada  negara-negara  yang  maju, karena  teknologi  informasi  memegang  peranan  penting  dalam  pertumbuhan  dan perkembangan perdagangan, ekonomi, sosial, budaya, politik. Bersamaan dengan majunya  teknologi  informasi  di  media  komunikasi  telah  mengubah  perilaku masyarakat  pada  peradaban  global.  Teknologi  ini  menyebabkan  hubungan  dunia

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
menjadi  dekat  tanpa  sekat  dan  tanpa  batas  ( borderless ),  dapat  menyebabkan perubahan  sistem  perekonomian,  sosial,  budaya,  secara  signifikan  berlangsung begitu  cepat.  Teknologi  Informasi  ini  sebagai  pedang  bermata  dua  karena  selain dapat  memberikan  kontribusi  bagi  peningkatan  kesejahteraan,  kemajuan,  dan peradaban  masyarakat,  sekaligus  menjadi  sarana  efektif  perbuatan  melawan hukum bagi setiap manusia. saat ini telah pula lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal  dengan  hukum  siber  atau  hukum  telematika,  yakni  kejahatan  yang berbasis teknologi telematika 1 .
Teknologi  informasi  diyakini  membawa  keuntungan  yang  besar  bagi negara-negara di dunia 2 memang setidak tidaknya ada dua keuntungan yang dapat membawa  pada  peradaban  teknologi  informasi  tersebut.  Pertama  adalah  dimana teknologi  informasi  ini  mampu  mendorong  terhadap  pertumbuhan  dan perkembangan serta kompetisi atas produk teknologi itu sendiri, sedangkan yang kedua adalah bahwa dengan adanya teknologi informasi ini dapat mempermudah terjadinya  transaksi  dalam  berbisnis,  khususnya  terhadap  keuangan.  Keuntungan yang  kedua  ini  yang  memperjelas  adanya  perubahan  pola  transaksi  dan  pola bersosialisasi  masyarakat,  dari  cara  cara  konvensional  menuju  cara  elektronik yang  lebih  efektif  dan  efisien.  Kemajuan  teknologi  informasi  selain  juga mempermudah  dan  mempercepat  komunikasi  secara  elektronik  di  suatu  negara bahkan  antara  negara,  bahkan  persoalan  dan  peristiwa  yang  terjadi  dibelahan dunia sekalipun dapat diketahui dengan cepat dan mudah hanya dengan hitungan menit melalui jaringan internet. Tidak kalah penting terhadap peredaran keuangan, transfer  uang  antar  bank  dengan  menggunakan  cash  dari  dalam  negeri  ke  luar negeri dapat dilakukan lebih cepat.  Seiring dengan perkembangan hukum pidana khususnya  Hukum  Pidana  Indonesia,  bagi  pelaku  tindak  pidana  mayantara dibebani  pertanggung  jawaban  pidana  layaknya  perbuatan  tindak  pidana  yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Didalam  faktanya  hal  yang  demikian  ini  dapat  menyadarkan  terhadap
1 Al Wisnubroto, Strategi Penaggulangan Kejahatan Telematika , Atma Jaya, Yogyakarta 2010, h. 1
2 Budi  Suhariyanto, Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi  (Cybercrime)  urgensi  pengaturan  dan Crlah Hukumnya, Raja Grafindo Persada , Depok 2013, h. 1

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
masyarakat  perlunya  aturan  hukum  yang  mengatur  terhadap  aktifitas  yang memang memerlukan  dan  juga  melibatkan  terhadap teknologi  informasi  sebagai alat  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana.  Di  dalam  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  atau  yang  disebut  dengan Wetboek van Strafrecht (WvS)  yang  masih  berlaku  smpai  saat  ini  dengan  konsep pertanggungjawaban  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana.  Artinya,  adalah  bahwa bagi  undang-undang  pidana  khusus  di  luar  yang  disebut  dengan bijzonder strafrecht telah  menetapkan  bagi    pelaku  tindak  pidana  yang  melanggar ketentuan-ketentuan pidana di luar undang-undang hukum pidana akan dikenakan bentuk  pertanggungjawaban  pidana  khusunya  tindak  pidana  mayantara  ( cyber crime ) .
Oleh karena itu, berkaitan dengan  beberapa aturan hukum yang mengatur persoalan tindak pidana mayantara akan  terdapat  pertanggungjawaban  pidana baik yang  dianut  oleh  ketentuan  hukum  pidana  positif  maupun  ketentuan hukum pidana di masa yang akan datang dalam rangka mengantisipasi terhadap kejahatan tindak  pidana  mayantara  ( cybercrime ),  yaitu  UU  No.  11  tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi    Elektronik  (sebagai Ius  Constitutum )  yang  diubah dengan  UU  No  19  Tahun  2016  dan  Konsep  KUHP  sebagai  induk  dari  segala ketentuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang.

## Rumusan Masalah
Bagaimana  bentuk  pertanggung  jawaban  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana Pelaku Tindak Pidana Mayantara?
Peneliti  menggunakan  penelitian  hukum  yuridis  normatif.  Penelitian  ini menggunakan  data  primer  (Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1946  Tentang  Peraturan  Hukum  Pidana,  Undang-undang  No  8  Tahun 1981  Tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  Undang-undang Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana,  Undang-undang  No  39 Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.),  data  sekunder,  dan  data tersier  (buku-buku,  dokumen,  artikel,  dan  jurnal  yang  masih  berkaitan  dengan penelitian ini). Data tersebut dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Bahan hukum  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan,  kemudian  dikumpulkan  dan dikelompokkan,  untuk  dipilih  dan  dipilah  sesuai  dengan  karakter  bahan  hukum yang  diperlukan;  terutama  yang  ada  relevansinya  dengan  permasalahan  yang dibahas. Untuk bahan hukum yang kurang relevan, untuk sementara disisihkan, dan akan dipergunakan apabila bahan hukum tersebut diperlukan

## PEMBAHASAN
Bentuk  Pertanggung  Jawaban  Pidana  bagi  Pelaku  Tindak  Pidana

## Mayantara
Globalisasi  teknologi  informasi  bersamaan  dengan  penggunaan  sarana teknologi informasi dan komunikasi tersebut telah mengubah pola kehidupan bagi masyarakat,  dan  dengan  berkembangnya  tatanan  kehidupan  ini  baru  dapat mendorong  perubahan  sosial,  budaya,  pertahanan  dan  keamanan,  ekonomi, politik,  juga  hukum.  Maka  dengan  pesat  dan  majunya  teknologi  informasi menjadikan  sebuah  fenomena  kehidupan  baru  yang  sangat  menarik,  khususnya bagi  masyarakat  pengguna  teknologi  informasi  dalam  berkomunikasi  karena jaraknya  tidak  dibatasi  oleh  tempat,  waktu (borderless). Kepada  siapapun  dan dimanapun  juga  kapanpun  masyarakat  bagi  pengguna  perangkat  teknologi  bisa menjalin  komunikasi,  dan  mampu  mendapatkan  informasi,  dan  menyebarkan informasi  kepada  orang  lain  dengan  singkat  dan  cepat.  Globalisasi  teknologi tersebut  menempatkan  masyarakat  Indonesia  sebagai  bagian  dari  masyarakat dunia pengguna teknologi komunikasi dan informasi. 3
Sebagai sarana komunikasi yang mengarah kepada pemudahan aktifitas dan kegiatan  manusia,  manusia  sebagai  pencipta  dan  sekaligus    pengembang  dari pengguna  teknologi  informasi,  salah  satunya  adalah  dapatnya  melihat perkembangan  media  komunikasi  melalui  internet.  Internet  merupakan  suatu media komunikasi elektronik yang banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan,
3 Ahmad  M  Ramli, Cyber  Law  dan  HAKI  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia ,  (Bandung  :  Refika Aditama, 2004), hlm. 1

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
antara lain untuk menjelajah (browsing, surfing) , kecanggihan teknologi informasi mampu  menemukan bentuk pencitraan visual.
Seiring dengan perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat  komunikasi,  hal  tersebut  akan  timbul  kejahatan  yang  dinamakan  Tindak Pidana  Mayantara.  Bentuk  tindak  pidana  ini  tidak  mengenal  batas  wilayah (borderless) , ruang, tempat serta waktu kejadian karena korban dan pelaku sering berada di negara yang berbeda. Barda Nawawi Arief mengemukakan cyber crime merupakan  salah  satu  bentuk  atau  dimensi  baru  dari  kejahatan  masa  kini  yang mendapat perhatian masyarakat luas di dunia internasional, juga merupakan salah satu  sisi  gelap  dari  kemajuan  teknologi  yang  mempunyai  dampak  negatif  yang sangat luas bagi seluruh kehidupan modern saat ini. 4
Dengan  maraknya  tindak  pidana  mayantara membuat  masyarakat  telah dirugikan secara materi maupun imateriil,  maka dengan tindak pidana mayantara tersebut  merupakan  suatu  keharusan  masyarakat  dilindungi  secara  hukum  agar masyarakat  terbebas  dari  rasa  ketakutan,  mendapatkan    kenyamanan.  Tindak pidana mayantara ini yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tergolong undang-undang yang masih baru di Indonesia. Tindak pidana tersebut diatur dalam  Undang-undang No. 11 Tahun 2008 diubah dengan Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  namun  karena  dalam  pembahasan  tersebut  mempersoalkan  bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana mayantara, penulis mencoba menjelaskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana mayantara.
Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  sebelum  disahkan menjadi  Undang-undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  pada  tanggal  21 April 2008,  perundang-undangan  ini  pada  awalnya masih  berbentuk  Rancangan  Undang-undang  (RUU)  dengan  nama Rancangan Undang-undang  tentang  Pemanfataan   Teknologi  Informasi  (disingkat menjadi  RUU  P-TI).  Pemerintah membuat  undang-undang  ini  dengan  harapan dapat  mengurangi  dampak  penyalahgunaan  internet  (sebagai  salah  satu  media
4 Barda  Nawawi  Arief, Tindak  Pidana  Mayantara,  Perkembangan  Kajian  Cyber  Crime  di Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 26

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
di bidang mayantara) yang tentunya sangat merugikan masyarakat.
Didalam  rumusan  ketentuan  pidana  yang  terdapat  di  Undang-undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik    Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016 terdapat  pada  Pasal  45  Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik sampai  dengan   Pasal  52  Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Berdasarkan  rumusan  Pasal-Pasal  tersebut  telah  mengatur  terhadap  ketentuan sanksi  pidana  didalam  Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016.  Didalam  subyek  hukum  tindak  pidana mayantara  yang  teridentifikasikan sebagai  pelaku  tindak  pidana  mayantara  atau disebut dengan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban  bagi pelaku tindak pidana mayantara telah disebutkan bahwa setiap orang , makna setiap orang  adalah  orang  pelaku  tindak  pidana,  atau  perseorangan  termasuk  juga korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana mayantara.
Sebagaimana  dalam  penjelasan  Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  yang  terdapat  pada  Bab  I dalam  penjelasan  Ketentuan  Umum  Pasal  1  Undang-undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan,   baik  orang  sebagai  warga  negara  Indonesia,  atau  orang sebagai  warga  negara  asing,  termasuk  pula  badan  hukum,  sedangkan  yang dimaksud  dengan  'badan  usaha'  adalah  perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
Dengan  demikian  dari  penjelasan  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Undang-undang  Nomor  19 Tahun  2016  ini  telah  menentukan  bahwa  korporasi  adalah  sebagai  salah  satu subjek  hukum  pelaku  tindak  pidana  mayantara.  Dengan  demikian  sangat dimungkinkan bahwa korporasi apabila melakukan tindak pidana maka korporasi dapat  pula  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  karena  sebagai  subyek  hukum pidana. Apabila korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban pidana ketika telah melakukan  tindak  pidana,  maka  korporasi  sebagai  subyek  hukum  harus  diatur terhadap  syarat-syarat  pertanggung  jawaban  pidana,  antara  lain  adalah

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
tentang  kondisi  suatu  korporasi  dikatakan  telah  melakukan  tindak  pidana, kemudian  tentang  pihak-pihak  yang  seharusnya  dimintai  pertanggungjawaban dalam  hal  korporasi  itu  sendiri  yang  melakukan  tindak  pidana  apakah  pelaku tindak  pidana  itu  pengurusnya,  atau  pengurus  dan  korporasi,  ataukah  justru korporasi  itu  sendiri  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban.  Selain  itu  pula perlu  diatur  tentang  bentuk  pedoman  pemidanaan  terhadap  korporasi  agar  tidak terjadi disparitas pemidanaan.
Berdasarkan  rumusan  dari  Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  ini  telah  mengatur tentang syarat-syarat  pertanggungjawaban  pidana  bagi  korporasi,  yaitu  dalam  hal korporasi  melakukan  perbuatan  sebagai  mana  dimaksud  dalam  Pasal  27  sampai dengan  Pasal  37  Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Undang- undang  Nomor  19  Tahun  2016.  Hal  yang  juga  telah  diatur  oleh  Undang-undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016 menyangkut  tentang  pertanggungjawaban  pidana  bagi  korporasi  pelaku  tindak pidana,  hal  demikian  adalah  mengenai  pihak-pihak  yang  dapat  dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadi kejahatan korporasi ( corporate crime ) sebagaimana dijelaskan  dalam  penjelasan  Pasal  52  ayat  (4)  Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur bahwa ancaman pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 52 ayat (4) UU-ITE  dimaksudkan untuk menghukum  setiap  perbuatan  melawan  hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  27  UU-ITE  sampai  dengan Pasal  37  UU-ITE  yang  dilakukan  oleh  korporasi ( corporate crime )  dan/atau  oleh pengurus  dan/atau  staf  memiliki  kapasitas  untuk  mewakili  korporasi,  untuk dapatnya  mengambil  suatu  keputusan,  orang  yang  dapat  mewakili  untuk melakukan pengawasan dan untuk melakukan agar mendapatkanh keuntungan. 5
Dapat dikatakan bahwa Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-undang  Nomor  11  tahun  2016 telah menganut  ajaran  identifikasi  atau  yang disebut  dengan  ( doctrine  of  identification ). Hal  yang  demikian  dapat  dibuktikan
5 Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggung jawaban Pidana Korporasi , Grafiti Pers, Jakarta, 2007

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
dengan  telah  diterimanya  bentuk pertanggungjawaban  pidana  korporasi  ( corporate criminal  liability )  dalam  hal  korporasi  atau  pengurus  korporasi  sebagai  pelaku  tindak pidana  ( corporate  crime ).  Sebagaimana  diketahui  dengan  adanya  adagium  hukum  atau maxim yang telah lama sekali dianut secara universal dalam perundang-undangan pidana, yang bunyinya sebagai berikut 'actus non facit reum, nisi mens sit rea 6 .
Terhadap dengan adanya adagium hukum “ actus non facit reum, nisi mens sit rea ” ini  telah  dinyatakan  bahwa  “tiada  pidana  tanpa  kesalahan”,  sejalan  dengan  azas culpabilitas,  maka  hal  tersebut  konsekuensinya  adalah  bahwa  hanya  “sesuatu”  yang memiliki  akal  dan  hati  yang  dapat  dibebani  pertanggung  jawaban  pidana. Sebenarnya hanya subyek hukum yang memiliki niat hati atau kolbu dan memiliki akal yang mampu  membedakan  baik  dan  buruk,  benar  dan  salah  adalah  manusia,  oleh karena itu  manusia dijadikan sebagai subyek hukum yang memiliki akal budi dan hati nurani ( mens rea ), sedangkan korporasi sebenarnya adalah sebuah benda mati dan memang tidak memiliki akal budi dan hati nurani, maka itu sebuah korporasi tidak akan  dibebani  bentuk  pertanggungjawaban  pidana  apabila  telah  melakukan tindak  pidana  khususnya  tindak  pidana  mayantara.  Namun  demikian  di  dalam perkembangan  hukum  pidana,  termasuk  hukum  pidana  yang  ada  di  Indonesia (Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana)  yang  merupakan  hukum  kodifikasi berdasarkan  dengan  teori  identifikasi  ( Identification  theory )  korporasi  walaupun tidak memiliki akal budi hari nurani dan benda mati tetap saja ketika melakukan tindak  pidana  khusunya  tindak  pidana  mayantara  akan  dipertanggungjawabkan sebagai mana manusia sebagai subyek hukum.
Doctrin  of  identification merupakan  ajaran  yang  dianut  oleh  aturan perundang-undangan,  khususnya  undang-undang  yang  bernuansa  hukum  pidana umum ( algement strafrecht maupun bezjonder straf recht ). Terhadap Doctrine of Identification ini  hukum  pidana  telah  mengajarkan  untuk  dapat  diberikannya beban  pertanggungjawaban  pidana  kepada  suatu  korporasi,  bentuk  pembebanan yang  ditujukan  kepada  siapa  yang  melakukan  tindak  pidana  tersebut  harus
6 Abdurrahman, Ilmu  Hukum,  Teori  Hukum  dan  Ilmu Perundang-undangan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
bertanggungjawab  secara  hukum,  maka  yang  dapat  menentukan  beban pertanggungjawaban adalah Jaksa Penuntut Umum apabila telah terjadi korporasi melakukan tindak pidana.
Di  dalam KUHP  Indonesia  azas  hukum  yang  berlaku  berdasarkan  asas konkordansi  telah  memberlakukan Wetboek  van  Strafrecht Kitab  Undang- undang Hukum Pidana yang berasal dari Hindia Belanda ( Nederland Indie ) pada tahun  1818.  KUHP  yang  merupakan  induk  dan  kodifikasi  hukum  pidana  dari berbagai  ketentuan  pidana  yang  ada  di  Indonesia  telah  mengalami  upaya pembaharuan sejak tahun 1964 hingga sekarang baru disahkan KUHP baru buatan anak bangsa. Para pakar hukum pidana telah menghasilkan Undang-undang No 1 Tahun 2023. Pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam hal  ini  tentunya  dalam  rangka  mengubah  dan  mengganti  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana dari Wetboek van Strafrecht (WvS).
Sebagaimana  dengan  pendapat  Barda  Nawawi  Arief  yang  menyatakan bahwa  usaha  untuk  melakukan  pembaharuan  hukum  pidana,  harus  didasarkan pada  dasar-dasar  hukum  yang  merupakan  kegiatan  yang  berkelanjutan  dan  terus menerus yang nantinya mampu untuk menjawab persoalan yang timbul di dalam masyarakat  ini.  Terhadap  prinsip  bentuk  pertanggungjawabkan  pidana  berdasarkan terhadap  kesalahan  ( liability  based  on  fault )  yang  ditegaskan  konsep pertanggungjawaban pidana ( strict liability ). Didalam setiap rumusan  pasal-pasal selalu  disebutkan  setiap  orang,  sebagaimana  telah  dirumuskan  dalam  konsep peseorangan bagi korporasi , sehingga dengan demikian yang telah dimaksudkan dengan  pelaku  tindak  pidana,  subyek  tindak  pidana  atau  pelaku  tindak  pidana yang  dapat  dipertanggungjawabkan  dalam  konsep Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana adalah individu/atau orang dan badan hukum korporasi.  Hal yang demikian telah terbukti  dalam  ketentuan  pasal-pasal  yang  menyebutkan  dan  mengawali  dengan kata  setiap  orang,  yang  berarti  menunjuk  kepada  orang  atau  korporasi.  Badan hukum,  baik  badan  hukum  orang  maupun  badan  hukum  selain  orang  yang dimaksudkan  adalah  kumpulan  terorganisasi  dari  orang  dan  atau  kekayaan  baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Mengenai

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
pertanggungjawaban  korporasi  sebagai  subyek  hukum  pidana  pada  prinsipnya sebagai berikut:
1. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi apabila yang melakukan adalah orang-orang  yang  bertindak  untuk  dan  atas  nama  korporasi  atau  demi kepentingan  korporasi,  berdasarkan  hubungan  kerja  atau  berdasarkan hubungan  lain  dalam  lingkup  usaha  korporasi  tersebut,  baik  sendiri-sendiri atau bersama-sama;
2. Jika tindak pidana itu dilakukan oleh korporasi, bentuk pertanggungjawaban pidananya harus dikenakan terhadap korporasi dan atau pengurusnya;
3. Korporasi  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  pidana  terhadap  suatu perbuatan  yang  dilakukan  untuk  dan atau  nama  korporasi jika  perbuatannya tersebut  termasuk  dalam  lingkup  usahanya  sebagaimana  ditentukan  dalam anggaran  dasar  dan  ketentuan  lain  yang  berlaku  bagi  korporasi  yang bersangkutan;
4. Pertanggungjawaban  pidana  pengurus korporasi  dibatasi  sepanjang  pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  didalam  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP)  ini  selain  menggunakan  “ajaran  pertanggungjawaban yang  ketat”  ( doctrine  of  strict  liability )  juga  menggunakan  “ajaran pertanggungjawaban  pengganti”  ( doctrine  of  vicarious  liability )  khususnya tentang  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  yang  diaturnya.  Terbukti  bahwa beban  pertanggungjawaban  pidana  khususnya  jika  pelaku  tindak  pidananya adalah  korporasi  itu  sendiri  tetap  dibebankan  baik  kepada  korporasinya maupun  kepada  pengurusnya  yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur  organisasi  korporasi.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  'pengurus  yang mempunyai  kedudukan  fungsional'  adalah  pengurus  yang  menurut  anggaran dasar  korporasi  berwenang  bertindak  untuk  dan  atas  nama  korporasi  yang bersangkutan ( intra vires ), baik di dalam maupun di luar pengadilan.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023

## KESIMPULAN
Bentuk  pertanggungjawaban  korporasi  dalam  hukum  pidana  khususnya tidak pidana mayantara yang telah dianut oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016  tentang  perubahan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  diatur  dalam  Pasal  27  sampai  dengan  Pasal 37  adalah  “ajaran  identifikasi”  ( doctrine  of  identification ).    Hal  yang  demikian dapat  dibuktikan  dengan  diterimanya  bentuk  pertanggungjawaban  pidana  bagi pelaku tindak pidana termasuk korporasi ( corporate criminal liability ) dalam hal pelaku  tindak  pidana.  Adapun  bentuk  pertanggungjawaban  pidana  bagi  hukum pidana  di  bidang  mayantara  yang  dianut  oleh  Konsep  KUHP  adalah  “ajaran pertanggungjawaban  yang  ketat”  ( doctrine  of  strict  liability )  dan  menggunakan pula  “ajaran  pertanggungjawaban  pengganti”  ( doctrine  of  vicarious  liability ) khususnya  tentang  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  tindak  pidana  termasuk korporasi  yang  diaturnya.  Terbukti  pula  bentuk  beban  pertanggungjawaban pidana  khususnya  jika  pelaku  tindak  pidananya  tetap  dibebankan  baik  kepada pelaku  namun  bagi  korporasi  beban  pertanggungjawaban  kepada  pengurusnya yang  mempunyai  kedudukan  fungsional  dalam  struktur  organisasi  korporasi. Dengan demikian bahwa prinsip dasar beban pertanggungjawaban tindak pidana di  dalam  suatu  perundang-undangan  khususnya  tindak  pidana  mayantara  yang terkait  dengan  kebijakan  hukum  pidana  merupakan  kombinasi  dari  beberapa ajaran atau doktrin pertanggung jawaban pidana yang ada.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023

## DAFTAR PUSTAKA

## I. Buku
Aan Efendi, Fredi Poernomo, Ig Ng Indra S Ranuh, Teori Hukum, Sinar Grafika,
Rawamangun, Jakarta Timur, 2016
Abdul Halim Barkatulloh. Hukum Transaksi Elektronoik sebagai panduan dalam menghadapi  era  digital  bisnis  e  Commerce  di  Indonesia.  Nusa  Media,
Ujungberung, Bandung 2017.
Abdul  Kadir  Muhammad,  Hukum  dan  Penelitian  Hukum,  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 2004
Adami  Chazawi,  dan  Ardi  Ferdian,  Tindak  Pidana  Informatika  dan  Transaksi Elektronik,Penyerangan  Terhdap  Kepentingan  Hukum  Pemanfaatan Teknolgi Inormasi dan Transaksi , Media Nusa Creative, Malang 20015
Agus  Rusianto,  Tindak  Pidana  Pertanggungjawaban  Pidana  Tinjauan  Kritis melalui  konsistensi  antara  Asas,Teori  dan  Penerapanya,  Prenadamedia Group, Rawamanun, Jakarta, 2016
Ali  Zaidan,  Menuju  Pembaharuan  Hukum  Pidana,  Sinar  Grafika,Sawo  Raya, Jakarta 2015
Barda  Nawawi  Arief,  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  Perkembangan Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru.  Fajar  Interpratama  Mandiri  Kencana, Rawamangun Jakarta 2017
Budi  Suhariyanto,  Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi  (Cybercrime)  Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Raja Grafindo Persada, Depok, 2013
Danrivanto  Budhijanto,  Hukum  Telekomunikasi,  Penyiaran  &  Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi, Cetakan Kedua, Rafika Aditama, 2013
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Naskah Akademik Rencana  Unang-undang  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, Jakarta, Depkominfo
John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Pustaka Pelajar, 2017
Maskun, Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar, Kencana Jakarta 2013
Moeljatno.,  Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Dalam  Hukum  Pidana, Bina Aksara Yogyakarta 2002

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Muladi  dan  Darda  Nawawi  Arief.  Teori  Teori  dan  Kebijakan  Pidana,  Alumni,

## Bandung, 2010
Ramli  Ahmad,  Cyber  Law  dan  HAKI  Dakam  Sistem  Hukum  Indonesia,  Rafika Aditama, Bandung 2004
Sitompul Josua, Cyberspace, Cybercrime, Ciberlaw Tujuan Aspek Hukum Pidana,
PT Nusantara,Jakarta 2012 II. Peraturan Per Undang-undang an
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan Atas  Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2018  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  1999  Tentang Telekomunikasi.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Elektronik.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  1999  Tentang Telekomunikasi
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  82  Tahun  2012  Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
KUHAP Undang-undang Hukum Acara Pidana No 8 Tahun 1981 Undang-undang Nomor 81 Tentang Hukum Acara Pidana
KUHP  Undang-undang  Hukum  Pidana  Nomor  Tahun  1946  tentang  Peraturan Hukum Pidana
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik