Analisis Stakeholders Management PT ABC Terkait Kasus Kebakaran Lahan
Irena Ganesha 1 , Dwi Hartanti 2
Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 1 Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 2
Abstract . This study aims to analyze the way PT ABC improves stakeholder management to be more effective after the smoke case and the way PT ABC responds to the fire issue. This study uses the legitimacy theory and stakeholder theory as the basis of research theory. This research was conducted using the case study research method through literature studies on press releases issued by PT ABC and interviews with PT ABC managers. The results showed that PT ABC tried to convince the public that the fire incident was not those who did it and PT ABC had made significant changes to its stakeholders management to prevent future fire incidents..
Keywords. Legitimacy Theory; Stakeholders Management; Stakeholders Theory.
Abstrak . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara PT ABC memperbaiki stakeholders management menjadi lebih efektif setelah kasus asap tersebut dan cara PT ABC merespon isu kebakaran tersebut. Penelitian ini memakai teori legitimasi dan teori pemangku kepentingan sebagai landasan teori penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian studi kasus melalui studi literatur atas press release yang dikeluarkan PT ABC dan wawancara  dengan  manajer  PT  ABC.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  PT  ABC  berupaya  untuk  meyakinkan publik  bahwa  peristiwa  kebakaran  tersebut  bukan  mereka  yang  melakukannya  dan  PT  ABC  telah  melakukan perubahan  secara  signifikan  atas stakeholders  management yang  dimilikinya  untuk  mencegah  terjadinya  peristiwa kebakaran di kemudian hari.
Kata kunci . Manajemen Pemangku Kepentingan; Teori Legitimasi; Teori Pemegang Kepentingan.
Corresponding author. Email: irena.ganesha@gmail.com, hartanti_dwi@yahoo.com How  to  cite  this  article . Ganesha,  I.,  &  Hartanti,  D.  (2019).  Analisis  Stakeholders  Management  PT  ABC  Terkait Kasus Kebakaran Lahan. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan , 7 (2), 229–240. History of article. Received: April 2019, Revision: Juni 2019, Published: Agustus 2019. Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v7i2.17430 Copyright©2019. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

## PENDAHULUAN
Brooks  dan  Dunn  (2011)  menyatakan bahwa  pada  dasarnya  perusahaan  lebih ditekankan untuk memperhatikan kepentingan berbagai pemangku kepentingan
( stakeholders )
disamping memenuhi kepentingan  pemegang  saham  ( shareholders ) yaitu memberikan tingkat keuntungan sebesar- besarnya. Selain itu, Brooks dan Dunn (2011) juga menyatakan bahwa pemenuhan kepentingan stakeholders oleh  perusahaan merupakan cara perusahaan dalam mengimplementasikan strategi jangka panjang mereka dikarenakan pengimplementasian tersebut memerlukan dukungan dari stakeholders .  Dukungan  dari stakeholders tersebut tentu tidak akan didapatkan perusahaan apabila perusahaan tidak memenuhi kepentingan mereka.
Akan tetapi, banyak praktik bisnis sampai saat  ini  justru  menggambarkan  hal  yang
sebaliknya  dimana  perusahaan,  terutama manajemen perusahaan, justru terlalu condong pada  maksimalitas  keuntungan  serta  efisiensi biaya  dibandingkan  berusaha  memperhatikan kepentingan  dari  para stakeholders sehingga yang  terjadi  ialah  kerusakan  lingkungan, permasalahan  sosial  dan  sebagainya  yang menyebabkan kerugian bagi para stakeholders (Stead, Worrell, & Stead, 1990).
Seiring  dengan  perkembangan  zaman dimana media informasi sudah semakin masif, masyarakat lokal maupun internasional semakin memperhatikan permasalahan lingkungan  saat  ini  (Sampei  &  Aoyagi-Usui, 2009). Hal ini disebabkan banyaknya informasi yang mengabarkan tentang banyaknya fenomena alam yang terjadi akibat kerusakan lingkungan, seperti pencemaran laut akibat  minyak  tumpah,  suhu  bumi  yang semakin meningkat akibat ulah manusia yang menyebabkan  pemanasan global, pencemaran
tanah akibat banyak tercemar zat-zat kimiawi berbahaya yang tertimbun, penebangan  hutan liar  serta  pencemaran  udara.  Selain  itu, masyarakat  juga  telah  mengalami  sendiri dampak  dari  kerusakan  lingkungan  tersebut seperti  perubahan  cuaca  secara  ekstrim, berkurangnya pasokan air bersih, merebaknya penyakit  ISPA  (Infeksi  Saluran  Pernafasan Atas),  dan  sebagainya.  Adanya  permasalahan lingkungan beserta dampaknya bagi masyarakat  tersebut  akan  mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap
perusahaan.Adanya  persepsi  negatif  tersebut tentu mempengaruhi keberlanjutan
perusahaan, dimana masyarakat akan melakukan perlawanan berupa boikot. Contoh kasus  yang  terjadi  ialah  boikot  terhadap  BP (British  Petroleum)  karena  dianggap  menjadi penyebab  utama  polusi  minyak  di  Teluk Meksiko.
Salah  satu  fenomena  lingkungan  yang menjadi  perhatian  ialah  kasus  kebakaran hutan. Isu kebakaran hutan menjadi salah satu isu yang penting dikarenakan hutan merupakan salah satu penyumbang terbesar zat oksigen  yang  merupakan  bagian  vital  dari kehidupan  manusia.  Adanya  permasalahan hutan seperti kebakaran menyebabkan pasokan oksigen di bumi akan semakin berkurang. Hal ini  ditambah  dengan  adanya  asap  yang dihasilkan  oleh  kebakaran  hutan  dapat mengganggu  kesehatan  pernapasan  makhluk hidup.  Oleh  karena  itu,  isu  kebakaran  hutan menjadi  isu  yang  sangat  sensitif  dan  dapat mengancam nama baik suatu negara dikarenakan  dampak  kebakaran  hutan  tidak hanya  mempengaruhi  salah  satu  negara  saja tetapi bisa sampai ke beberapa negara.
Indonesia, sebagai salah satu negara yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia, sering mengalami  permasalahan  kebakaran  hutan. World Resources Institutes (2015) menyatakan bahwa  Indonesia  menjadi  negara  ketiga penyumbang  polusi  di  dunia  dari  adanya kebakaran hutan tersebut. Pemerintah Indonesia  telah  berupaya  untuk  mengurangi fenomena  kebakaran  hutan  tersebut  tetapi masalah  kebakaran  hutan  bukanlah  masalah yang  mudah  diatasi.  Dibutuhkan  kesadaran dari  seluruh  pihak,  termasuk  manajemen
perusahaan,  dalam  mengurangi  fenomena kebakaran tersebut.
Terkait permasalahan kebakaran hutan di Indonesia,  pihak  yang  biasanya  dianggap paling  bertanggung  jawab  atas  peristiwa kebakaran hutan ialah pihak pengusaha swasta. Hal ini dikarenakan persepsi negatif masyarakat  bahwa  perusahaan  cenderung berupaya menghemat biaya untuk pembukaan lahan  produksi  melalui  pembakaran  hutan. Pada  tahun  2015,  dimana  Riau  mengalami kebakaran hutan berskala besar yang mengakibatkan berbagai mengalami kerugian, salah  satu pihak  yang  paling  disalahkan ialah PT ABC.
PT  ABC  sendiri  merupakan  perusahaan yang  bergerak  di  bidang  industri  kehutanan dan manufaktur yang menghasilkan kertas dan pulp (bubur  kertas)  terbesar  di  Indonesia. Perusahaan  ini  sendiri  didirikan  pada  tahun 1960-an.
Dalam perjalanan operasional perusahaan, PT ABC mendapatkan beberapa permasalahan yang  berasal  dari  sisi  lingkungan,  salah satunya  ialah  Peristiwa  Kasus  Asap  di  Riau yang  terjadi  pada  tahun  2015.  Pada  saat  itu beberapa  perusahaan  yang  beroperasi  di daerah tersebut,  termasuk PT  ABC,  dianggap sebagai  salah  satu  penyebab  kebakaran  lahan yang  menyebabkan  terjadinya  asap  yang tersebar di beberapa wilayah Pulau Sumatera. Asap tersebut bahkan juga  tersebar sampai ke negeri  tetangga,  seperti  Singapura.    Hal  ini tentu  memberikan  dampak  negatif  yang signifikan bagi perusahaan.
Kerugian akibat Kasus Asap di Riau yang diterima  oleh  manajemen  PT  ABC  terlihat secara  materiil  dan  non-materiil.  Kerugian non-materiil dialami oleh manajemen perusahaan dikarenakan mereka harus berurusan  dengan  hukum  karena  dianggap bertanggung jawab langsung terhadap kebakaran  lahan  yang  menyebabkan  asap tersebut.  Selain  itu,  PT  ABC  juga  pada akhirnya mendapatkan kecaman dari berbagai lapisan masyarakat, terutama pada masyarakat yang  terkena langsung  dampak asap tersebut, baik  dari  masyarakat  di  Pulau  Sumatera  dan masyarakat  di  Singapura.  Salah  satu  bukti kecaman yang dikeluarkan masyarakat saat itu
berasal  dari  media  sosial  Instagram  melalui tagar #melawanasap. Adapun kerugian materiil  terjadi  dikarenakan  PT  ABC  harus mengeluarkan dana tambahan dalam menanggulangi bencana tersebut, seperti biaya penanggulangan  asap.  Bahkan,  perusahaan juga  harus  menghadapi  boikot  atas  produk yang  mereka  pasarkan  seperti  yang  terjadi  di Singapura.
Penelitian  kali  ini  akan  menganalisis mengenai  dua  hal  yaitu  mengenai  bagaimana PT ABC memperbaiki manajemen stakeholders menjadi  lebih  efektif  setelah kasus  asap  tersebut  dan  cara  PT  ABC merespon isu kebakaran tersebut.

## KAJIAN LITERATUR
Penelitian  terkait  dengan  manajemen stakeholder ini  pernah  dilakukan  oleh  Parent dan Deephouse (2007). Penelitian ini dilakukan  dengan  menggunakan  metode penelitian studi kasus dimana mereka mengimplementasikan  studi kasus komparatif antar  dua  komite  pelaksana  acara  olahraga berskala  besar.  Pengambilan  data  sendiri dilakukan melalui wawancara dengan manajer komite  tersebut.  Penelitian  ini  memberikan hasil bahwa identifikasi dan prioritas stakeholder biasanya  ditentukan  oleh  faktor kekuatan  yang  dimiliki  oleh stakeholders itu sendiri  ( power ),  urgensi,  dan  legitimasi, dimana  faktor power menjadi  faktor  yang paling mendominasi  dalam menentukan prioritas stakeholders .
Terkait penanganan perusahaan atas kasus yang  dihadapinya,  penelitian  ini  pernah dilakukan sebelumnya oleh Arora dan Yodhia (2017).  Penelitian  tersebut  secara  khusus membahas tentang permasalahan yang dialami oleh  British  Petroleum  (BP)  terkait    kasus pencemaran  air  di  Teluk  Meksiko  akibat minyak  British  Petroleum  pada  bulan  April tahun  2010.  Penelitian  ini  dilakukan  melalui metode  studi  kasus  kualitatif  dimana  peneliti melakukan  analisis  tematik  atas Disclosure yang  dikeluarkan  oleh  BP  terkait  sosial  dan lingkungan  selama  periode  waktu  kejadian tersebut  terjadi.  Hasil  penelitian  tersebut menunjukkan bahwa BP mengeluarkan Disclosures demi  mengurangi  risiko  reputasi
perusahaan akibat kasus pencemaran di Teluk Meksiko.  Selain  itu,  diketahui  bahwa  BP secara konsisten menyatakan informasi mengenai strategi mereka dalam
menyelesaikan permasalahan tersebut.
Teori Pemegang Kepentingan ( Stakeholders Theory )
Freeman, Harrison, Wicks, Parmar, dan de Colle  (2018)  menjelaskan  bahwa  perusahaan tidak  hanya  berfokus  pada  maksimalitas keuntungan seperti yang telah dipaparkan oleh teori  ekonomi  tradisional  yaitu  mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mengeluarkan  sumber  daya  yang  seoptimal mungkin,  tetapi  perusahaan  juga  harus memiliki  pendekatan  terhadap stakeholders yang terikat dengan perusahaan tersebut. Paul (2014) menjelaskan bahwa yang menjadi dasar dari teori ini ialah perusahaan harus memiliki sudut  pandang  sebagai  elemen  sentral  yang yang dikelilingi oleh berbagai stakeholders . Clarkson  (1995)  menyatakan  bahwa stakeholders sebaiknya dibedakan menjadi dua bagian  yaitu primary  stakeholders dan secondary  stakeholders . Primary  stakeholder merupakan stakeholders yang  tergolong  vital bagi keberlanjutan perusahaan, seperti karyawan.  Adapun secondary  stakeholders merupakan stakeholders yang  meskipun mempengaruhi  perusahaan tetapi tidak terikat transaksi apapun dengan perusahaan dan tidak vital bagi perusahaan, seperti media.
Selain mengenai penggolongan stakeholders , Clarkson (1995) juga merancang sistem  evaluasi  kinerja  perusahaan  melalui Skala
RDAP ( Reactive, Defensive, Accomodative, Proactive ) terkait isu stakeholders .  Tabel  Skala  RDAP  terangkum dalam  tabel  1.  dijelaskan  bahwa  teori pemegang kepentingan  merupakan teori yang menyatakan  bahwa  keberlangsungan  suatu organisasi  dipengaruhi  oleh stakeholder yang berurusan  dengannya,  baik  itu  dalam  internal organisasi maupun eksternal organisasi, seperti pelanggan, masyarakat, bahkan pekerja di  dalam  internal  perusahaan  itu  sendiri. Adanya  kondisi  inilah  yang  menyebabkan organisasi  harus  mempertimbangkan  aspek akuntabilitas dan responsibilitas atas
organisasi terhadap pemangku kepentingannya. Aspek inilah yang menyebabkan suatu organisasi harus memperhatikan  lingkungan  sosial  agar  dapat menjamin  stabilitas  dan going  concern organisasi tersebut. Van Buren dan
Greenwood (2011) berpendapat dalam penelitiannya bahwa teori Pemegang
Kepentingan dapat dianggap sebagai salah satu teori  yang  penting  bagi  perusahaan  dalam merancang CSR ( Corporate Social Responsibility ).  Hal  ini  dikarenakan  CSR diharapkan  manajemen  perusahaan  dapat memberikan  sesuatu  yang positif bagi stakeholders di tengah keinginan stakeholders yang berbeda-beda bahkan cenderung bertolak-belakang. Adanya keinginan stakeholders itulah  yang  menyebabkan  teori pemegang kepentingan menjadi sangat diperlukan dalam menganalisis sampai
mengimplementasikan keinginan tersebut.
Manajemen Pemangku Kepentingan
( Stakeholders Management )
Permasalahan  identifikasi  dan  tingkat prioritas stakeholders ,  penelitian  ini  pernah dilakukan oleh Parent dan Deephouse (2007). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode  penelitian  studi kasus  dimana mereka mengimplementasikan  studi kasus komparatif antar  dua  komite  pelaksana  acara  olahraga berskala  besar.  Pengambilan  data  sendiri dilakukan melalui wawancara dengan manajer komite  tersebut.  Penelitian  ini  memberikan hasil bahwa identifikasi dan prioritas stakeholder biasanya  ditentukan  oleh  faktor kekuatan  yang  dimiliki  oleh stakeholders itu sendiri  ( power ),  urgensi,  dan  legitimasi, dimana  faktor power menjadi  faktor  yang paling mendominasi  dalam menentukan prioritas stakeholders . Tabel 1.  Tabel Skala RDAP Rating Tindakan/Strategi Performa Reaktif Menghindari tanggung jawab Kurang dari yang diwajibkan Defensif Mengakui tanggung jawab tapi Melawan Minimal dari yang diwajibkan Akomodatif Menerima tanggung jawab Sesuai dengan yang diwajibkan Proaktif Mengantisipasi tanggung jawab Lebih dari yang diwajibkan Sumber: Clarkson (1995)
Penelitian  lain  yang  membahas  tentang analisis stakeholders juga  dilakukan  oleh Jepsen dan Eskerod (2009) melalui 3 langkah sebagai berikut: mengidentifikasi stakeholders ,  mencari  tahu  dan  memahami karakteristik stakeholders, dan  membuat keputusan mengenai strategi perusahaan dalam menghadapi stakeholders tersebut.
Teori Legitimasi ( Legitimacy Theory ) Perusahaan  sebagai  salah  satu  organisasi berorientasi  laba  sebenarnya  memiliki  dua tujuan utama yaitu tujuan perusahaan ( corporate  purpose )  dan tujuan sosial perusahaan  ( social  purpose )  (Hsieh,  Meyer, Rodin,  &  Klooster,  2018).  Adapun  tujuan perusahaan  merupakan  tujuan  yang  ingin dicapai  oleh  perusahaan  sedangkan  tujuan
yang  secara  spesifik  lebih  mengarah  pada kontribusi  sosial  yang  ingin  dijalankan  oleh perusahaan. Teori legitimasi secara mendalam lebih  membahas  mengenai  tujuan  sosial perusahaan ( social purpose ).
Deegan,  Rankin,  dan  Tobin  (2002) menyatakan bahwa teori legitimasi merupakan teori  yang  berkaitan  dengan  kontrak  sosial yang mengikat perusahaan dengan
berpedoman  pada  asumsi  bahwa  manajemen perusahaan akan merancang dan mengungkapkan  strategi  perusahaan  yang memenuhi ekspektasi masyarakat. Oleh karena itu, jika perusahaan gagal dalam menjalankan kontrak sosial, maka keberlanjutan operasional perusahaan  terganggu.  Meskipun  begitu, Deegan, et  al (2002)  menyatakan  bahwa ekspektasi  masyarakat  tidaklah  bersifat  statis
sepanjang waktu sehingga manajemen perusahaan  harus  selalu  responsif  terhadap kondisi sosial dan lingkungan dimana mereka beroperasi agar mereka tidak kehilangan status legitimasinya oleh masyarakat. Hal yang dapat dilakukan  manajemen  perusahaan  terkait mempertahankan status legitimasi dari masyarakat  salah  satunya  ialah disclosures . Disclosures menjadi  salah  satu  cara  bagi manajemen perusahaan dalam menjaga bahkan memperbaiki  perspektif  masyarakat  terhadap perusahaan. Salah satu contoh dari disclosures yang  sering  dikeluarkan  perusahaan  ialah Press Release .
Guthrie,  Cuganesan,  dan  Ward  (2006) menyatakan  bahwa Disclosures yang  dibuat dan diterbitkan oleh perusahaan terkait dengan CSR  sebenarnya  juga  merupakan  salah  satu strategi legitimasi perusahaan dalam mengubah  persepsi  publik  atau  mengalihkan isu  negatif  perusahaan.  Selain  itu,  Guthrie, Cuganesan  dan  Ward (2006)  menyatakan bahwa  semakin  tinggi  popularitas  suatu perusahaan  di  mata  masyarakat,  maka manajemen perusahaan akan semakin memberikan  banyak  informasi  terkait  CSR yang  dilakukannya  dibandingkan  dengan perusahaan tidak dikenal publik.
Salah  satu  contoh  penelitian  mengenai teori legitimasi ialah penelitian yang dilakukan Arora  dan  Yodhia  (2017).  Penelitian  tersebut secara khusus membahas tentang permasalahan  yang  dialami  oleh  British Petroleum (BP) terkait  kasus pencemaran air di  Teluk  Meksiko  akibat  minyak  British Petroleum  pada  bulan  April  tahun  2010. Penelitian ini  dilakukan  melalui  metode  studi kasus  kualitatif  dimana  peneliti  melakukan analisis tematik atas Disclosure yang dikeluarkan  oleh  BP  terkait  sosial  dan lingkungan,  berupa Press  Release ,  selama periode  waktu kejadian tersebut  terjadi. Hasil penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  BP mengeluarkan Disclosures demi  mengurangi risiko  reputasi  perusahaan  akibat  kasus pencemaran  di  Teluk  Meksiko.  Selain  itu, diketahui bahwa BP secara konsisten menyatakan  informasi  mengenai  strategi mereka  dalam  menyelesaikan  permasalahan tersebut.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
Stake (1995)
mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang  sering  digunakan  dalam  penelitian yang berorientasi  pada  fenomena  ataupun  kasus yang  terjadi.  Biasanya  metode  ini  digunakan untuk penelitian yang membutuhkan pemahaman mendalam mengenai objek penelitian.  Akan  tetapi,  penggunaan  metode penelitian kualitatif membutuhkan interpretasi yang  tepat  bagi  peneliti  untuk  menganalisis hasil penelitian yang ditemukannya. Pendekatan  yang  digunakan  melalui  studi kasus.  Stake  (1995)  mendefinisikan  studi kasus  sebagai  suatu  pendekatan  penelitian yang  dilakukan  untuk  menganalisis  secara detail  suatu  fenomena.  Adapun  topik  yang diangkat  dalam  suatu  penelitian  studi  kasus bersifat  spesifik  karena  untuk  menganalisis keunikan  atas  suatu  fenomena,  kompleks dikarenakan adanya faktor variabel yang tidak terukur,  serta  dinamis.  Dikarenakan  fungsi studi kasus sebagai pendekatan untuk menganalisis suatu fenomena secara mendetail,  studi  kasus  biasanya  digunakan untuk  menjawab  pertanyaan  berupa  “ why ” (untuk  menganalisis  mengapa  fenomena  itu terjadi) dan  “ how ”  (untuk  melakukan pengembangan  atau  pengujian  teori  dalam menangani fenomena tersebut secara mendetail).
Analisis Unit Tunggal ( Single Unit Analysis ) Analisis  unit  tunggal  merupakan  salah satu metode analisis studi penelitian atas suatu objek  penelitian.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa suatu  studi  penelitian  dilakukan  untuk menganalisis  dan  menangani  fenomena  di dalam suatu objek penelitian.

## Pengumpulan Data Primer
Pengumpulan  data  primer  merupakan metode  pengumpulan  data  atas  data  yang sepenuhnya  dapat  diakses  oleh  publik  secara bebas.
Press Release
“ Press release is an official statement that gives  information  to  newspapers,  magazines, television news programs, and radio stations. ” (Merriam-Webster, 2016)
Berdasarkan  pengertian  tersebut,  dapat dikatakan  bahwa press  release merupakan salah  satu  cara  yang  dilakukan  organisasi dalam memberikan informasi secara langsung kepada  publik  melalui  penggunaan  media massa.  Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  agar publik  mengetahui  tentang  kondisi  ataupun peristiwa  yang  dialami  oleh  organisasi tersebut,  baik  itu  informasi  positif  ataupun negatif.

## Pengumpulan Data Primer
Pengumpulan  data  primer  merupakan metode pengumpulan data atas data yang tidak dapat diakses oleh publik secara bebas dengan tujuan  untuk  menganalisis  dan  menangani fenomena atau kasus secara mendetail.
Wawancara ( Interview )
Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan  data  yang  dilakukan  oleh peneliti  dengan  cara  bertatap  muka  dan memberikan  pertanyaan  secara  langsung kepada narasumbernya.
Stake  (2005)  menjelaskan  mekanisme wawancara  dalam  lima  langkah  sebagai berikut: menyusun  beberapa pertanyaan wawancara yang mengarah kepada pertanyaan penelitian  ( research  question ),  uji  coba pertanyaan  wawancara  tersebut  sebelum diberikan  kepada  narasumber,  pilih  satu  atau beberapa  narasumber  yang  tepat,  lakukan wawancara dengan narasumber tersebut sesuai dengan  pertanyaan  yang  telah  dirancang sebelumnya,  dan  menganalisis  data  kualitatif hasil  wawancara  tersebut  untuk  menjadi pedoman dalam menjawab pertanyaan penelitian ( research question ).
Analisis Konten ( Content Analysis ) Analisis konten merupakan salah satu cara dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan  sebelumnya.  Biasanya  analisis konten digunakan untuk melakukan pengkodean  data  sehingga  peneliti  dapat
mengubah  data  kualitatif  menjadi  kuantitatif agar  dapat  lebih  mudah  diolah  dan  dianalisis oleh peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Wawancara  dilakukan  dengan  salah seorang  manajer  PT  ABC.  Wawancara tersebut menyatakan bahwa stakeholder merupakan stakeholders adalah  semua  pihak yang terlibat dengan kegiatan-kegiatan operasional  perusahaan.  Dalam  operasional mereka,  PT  ABC  hanya  menitikberatkan beberapa  pihak  sebagai stakeholders mereka sebagai berikut; pembuat regulator (dalam hal ini  pemerintah),  masyarakat  di  sekitar  daerah operasional perusahaan, karyawan perusahaan PT  ABC,  serta customer yang  menggunakan produk yang diproduksi PT ABC.
Adapun stakeholders management dianggap  sangat  penting  bagi  PT  ABC dikarenakan masing-masing stakeholders memiliki  kepentingan  yang  berbeda-beda bahkan berlawanan satu sama lain sehingga PT ABC  harus  bisa  mengatur  kepentingan masing-masing stakeholders agar  tujuan bersama  bisa  tercapai.  PT  ABC  juga menganggap  skala  prioritas stakeholders merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi operasional  perusahaan  dalam  menangani permasalahan  yang  terjadi  antara  manajemen perusahaan dengan stakeholders . Akan tetapi, manajemen  PT  ABC  tidak  memiliki  sistem skala  prioritas stakeholders yang  permanen. Manajemen  PT  ABC  beranggapan  bahwa skala prioritas stakeholders harus dibuat secara situasional dan dinamis dikarenakan PT ABC harus  selalu bersifat adil kepada stakeholders yang  berurusan  dengan  mereka.  Hal  ini  juga dimaksudkan untuk mempertahankan hubungan  baik  antara  manajemen  PT  ABC dengan seluruh stakeholders .
Berdasarkan  wawancara  dengan  manajer PT  ABC  tersebut  terkait  permasalahan kebakaran  hutan  di  Riau,  PT  ABC  mengakui bahwa memang terjadi kebakaran hutan lahan di  daerah  operasional  mereka.  Pada  saat  itu, stakeholders yang  paling  dirugikan  dari adanya  kebakaran  hutan  lahan  itu  ialah karyawan  yang  berada  di  daerah  operasional PT ABC. Hal ini dikarenakan karyawan yang
bekerja tersebut harus berusaha memadamkan api  secara  terus-menerus.  Dinyatakan  bahwa kebakaran  ini  berdampak  pada  jam  kerja mereka yang menjadi semakin panjang dimana mereka harus tetap di lokasi kebakaran selama 2 minggu untuk memastikan bahwa api sudah benar-benar  padam.  Di  sisi  lain,  pemerintah sebagai stakeholders tentu  tidak  terkena dampak  langsung  dari  asap  kebakaran  hutan tersebut.  Akan  tetapi,  mereka  juga  merasa dirugikan karena pemerintah, baik itu pemerintah  daerah  maupun pemerintah pusat, harus  mengeluarkan  biaya  tambahan,  seperti menerjunkan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan  Bencana)  dan  TNI  (Tentara Nasional  Indonesia)  dalam  memadamkan  api kebakaran.  Selain  itu,  pemerintah  juga  harus memperbaiki  hubungan  diplomatik  dengan pemerintah  luar  negeri,  seperti  Singapura, yang ternyata terkena dampak asap kebakaran hutan. Adapun stakeholder yang tidak merasa dirugikan  secara  signifikan  dari  dampak kebakaran  asap  ialah  masyarakat  yang bertempat  tinggal  di  sekitar  daerah  hutan tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  masyarakat setempat  sudah  biasa  melakukan pembakaran hutan demi pembukaan lahan pertanian. Di sisi lain, masyarakat luar daerah, seperti masyarakat  perkotaan,  yang  tidak  terbiasa dengan asap  pembakaran  hutan justru  merasa dirugikan  karena  mereka  susah  menghirup udara bersih dan terkena penyakit pernapasan, seperti ISPA.
Terkait manajemen lahan hutan, Manajemen  PT  ABC  sebelumnya  telah membagi lahan hutan ke dalam tiga kawasan. Kawasan pertama ialah kawasan kuning yang berarti  kawasan  produksi  dimana  kawasan tersebut  ditanami  tanaman  untuk  keperluan produksi  PT  ABC  seperti  akasia  dan eucalyptus.  Kawasan  kedua  ialah  kawasan merah  dimana  kawasan  tersebut  harus dibiarkan  secara  alami  tanpa  ada  campur tangan manusia di dalamnya. Kawasan ketiga ialah kawasan hijau dimana kawasan tersebut digunakan untuk bermitra dengan  masyarakat sehingga masyarakat dapat menanam beberapa tanaman  untuk  kebutuhan  hidupnya,  seperti padi. Adapun terkait dengan kebakaran hutan, manajemen  PT  ABC  memperkirakanbahwa
sumber  api  berasal  dari  kawasan  merah ataupun kawasan hijau.
Kebakaran  hutan  tersebut  kemungkinan dipicu  oleh  beberapa  faktor.  Pertama,  faktor ekonomi  dan  budaya  masyarakat  setempat. Sebagian besar masyarakat setempat memiliki matapencaharian sebagai petani untuk menunjang  perekonomian  mereka.  Dalam mendukung pekerjaan  mereka  sebagai petani, mereka  memiliki budaya pertanian  tersendiri. Budaya pertanian itu secara khusus dilakukan dengan  cara  pembakaran  lahan.  Adanya pembakaran  lahan  dianggap  menyebabkan lahan hutan tersebut menjadi lebih subur untuk dilakukan  cocok  tanam.  Kedua,  faktor illegal logging kawasan lindung dimana ada beberapa oknum  yang  melakukan illegal  logging melakukan beberapa kegiatan yang menyebabkan  kebakaran,  seperti  menyalakan api  unggun  ataupun merokok. Ketiga, manajemen PT ABC belum memiliki manajemen  kebakaran  yang  efektif.  Hal  ini menyebabkan  program  sosialisasi  kepada masyarakat mengenai kebakaran masih belum dianggap penting, manajemen belum memiliki sarana  dan  prasarana  pencegahan  kebakaran yang  mumpuni,  serta  karyawan  PT  ABC belum memperdulikan permasalahan kebakaran  hutan  yang  dapat  sewaktu-waktu menimpa.
Setelah  peristiwa  kebakaran  tersebut terjadi,  PT  ABC  melakukan  perubahan  yang sangat  mendasar  dalam  mencegah  kebakaran tersebut terulang kembali. Perubahan pertama ialah  perubahan  kebijakan  perusahaan  terkait kinerja  karyawannya.  Salah  satu  kebijakan perusahaan  yang  muncul  pasca  kebakaran tersebut ialah Zero Fire Policy dimana kinerja mereka  dalam  penanganan  kebakaran  telah dimasukkan ke dalam  KPI ( Key  Performance Index ) sehingga apabila manajer dan karyawan dianggap  lalai  dalam  penanganan  kebakaran, maka  mereka  akan  mendapatkan  hukuman, seperti  pengenaan  denda.  Perubahan  kedua ialah perusahaan mulai mengeluarkan investasi berskala besar bernilai USD 200 juta dalam melakukan upaya pencegahan kebakaran seperti pembelian alat-alat pemadam kebakaran paling mutakhir, pembelian  helikopter  yang  beberapa  di
antaranya  berfungsi  untuk water  bombing, pelatihan  karyawan  mengenai  manajemen penanggulangan  kebakaran  oleh  trainer  ahli pemadam  kebakaran  terbaik,  serta  perbaikan metode  manajemen  kebakaran  di  semua  lini. Perubahan  terakhir  dan  yang  paling  penting ialah perusahaan mulai melaksanakan Manajemen Penanggulangan Kebakaran Terintegrasi.  Manajemen  Penanggulangan Kebakaran  Terintegrasi  terdiri  dari  4  pilar yaitu  Persiapan,  Deteksi  Dini,  Respon  Cepat, dan Pencegahan. Persiapan merupakan langkah manajemen PT ABC dalam mempersiapkan  sarana  dan  prasarana  dalam menghadapi  kebakaran  seperti  tim  pemadam kebakaran,  helikopter,  dan  sebagainya.  Pilar selanjutnya,  deteksi  dini,  merupakan  langkah penanganan  terhadap  titik  panas  ( hotspot ) yang  muncul  di  area  lahan  hutan  PT  ABC. Deteksi dini dianggap hal yang krusial karena langkah  ini  digunakan  untuk  memastikan apakah  titik  panas  ( hotspot )  yang  muncul  di area lahan  merupakan titik api ( firespot ) atau bukan.  Hal  ini  untuk  mencegah  penanganan yang  terlambat  karena  apabila  titik  api  sudah membesar maka api sudah tidak bisa ditangani dengan mudah. Deteksi dini dilakukan melalui menara  pantau  dan  pos  jaga  di  sekitar  area lahan dengan bantuan fire danger index . Pilar ketiga,  respon  cepat,  merupakan  langkah penanganan  pemadaman  api  oleh  Regu Pemadam  Kebakaran.  Pilar terakhir  dan yang paling  penting, Pencegahan, merupakan langkah  manajemen  dengan  menggunakan elemen masyarakat dalam mencegah terjadinya  kebakaran  lahan.  Langkah  ini diimplementasikan  melalui  program  Desa Masyarakat  Peduli  Api.  Program  Desa Masyarakat  peduli  api  lebih  intensif  setelah kasus  asap  terjadi.  Program  ini  dilakukan dengan  cara  memberikan  pelatihan  kepada masyarakat tentang cara memadamkan api dan diberikan  alat  pemadam.  MPA  bisa  saji informan dengan melaporkan kalau di desa ada titik panas.
Adapun  permasalahan tentang respon PT ABC  atas  permasalahan  kasus  kebakaran hutan lahan yang menimpanya, PT ABC telah mengeluarkan pernyataan resmi melalui Press Release yang  dikeluarkan  pada  tanggal  22
Oktober 2015 dalam bentuk FAQ ( Frequently Asked Questions ). Hal  yang  paling  dasar dari press  release tersebut  ialah  PT  ABC  secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak terkait dengan kasus asap tersebut. Hal ini terlihat dari pernyataan tegas mereka sebagai berikut:
“Does ABC burn to clear land? No .” Selain  itu,  PT  ABC  menekankan  bahwa adanya  kasus  kebakaran  hutan  tersebut membuat  manajemen  PT  ABC  mengalami kerugian  yang  sangat  signifikan.  Mereka berargumen  bahwa  sebagai  produsen  kertas dan pulp, PT  ABC  tentu  membutuhkan  hasil hutan  berupa  kayu  untuk  operasional  mereka dalam memproduksi kertas dan pulp . Meskipun  begitu,  manajemen  PT  ABC  juga tidak  membantah  bahwa  kawasan  hutan produksi  mereka  juga  terkena  dampak  dari kebakaran  hutan.  Ini  merupakan  konsekuensi dari  perusahaan  yang  bergerak  di  industri kehutanan  dimana  tidak  ada  perusahaan  di industri kehutanan yang benar-benar terisolasi dari area hutan perusahaan lain. Di dalam press release  tersebut,  PT  ABC  juga  telah memaparkan langkah-langkah yang dilakukannya  untuk  menghadapi  peristiwa tersebut  dimana  PT  ABC  telah  mengerahkan ribuan petugas pemadam kebakaran, masyarakat, tentara dan BNPB untuk mengendalikan api.

## Analisis  Stakeholders  Management  PT ABC
Sutterfield,  Friday-Stroud,  dan  Shivers- Blackwell (2006) memaparkan bahwa stakeholders merupakan
setiap individuataupun  kumpulan  individu  yang secara  langsung  maupun  tidak  langsung terkena dampak dari adanya keberadaan suatu perusahaan.  Berdasarkan  pengertian  secara harfiah  tersebut,  dapat  dinyatakan  bahwa stakeholders tidak  hanya  sekedar  pihak  yang terkena dampak langsung operasional perusahaan  semata,  akan  tetapi stakeholders juga  merupakan  pihak  yang  tidak  terkena dampak  langsung  operasional  perusahaan. Manajer  PT  ABC  dalam  wawancara  tersebut menekankan stakeholders lebih  mengarah pada  pihak  yang  terlibat  dengan  kegiatan operasional perusahaan.
Apabila
diinterpretasikan  secara  lebih  lanjut,  dapat dikatakan  bahwa  fakta  lapangan  PT  ABC menunjukkan  bahwa  manajemen  tidak  terlalu memperhatikan  pihak-pihak  yang  berada  di luar  daerah  operasional  mereka,  seperti masyarakat  perkotaan.  Kekurangan  perhatian terhadap  pihak  luar  tersebut  sebenarnya menyebabkan  permasalahan  asap  menjadi lebih  rumit.  Dalam  laporan  wawancara sebelumnya,  dapat  terlihat  bahwa  pihak  yang dirugikan salah satunya ialah pihak masyarakat luar daerah lahan hutan dikarenakan  volume  asap  yang  terlampau besar  menyebabkan  mereka  juga  terkena imbasnya. Akibatnya, PT ABC harus menghadapi  permasalahan  sosial  dan  hukum akibat  banyak  masyarakat  luar  daerah  yang menderita  berbagai  penyakit  dan  kerugian lainnya karena asap.
Terkait  dengan  prioritas stakeholders , manajemen  PT  ABC  hanya  memprioritaskan beberapa pihak stakeholders dalam pengambilan  kebijakan  terkait  manajemen penanganan  kebakaran  hutan  lahan  yaitu; karyawan  PT  ABC, customer ,  pemerintah, serta  masyarakat  di  sekitar  wilayah  lahan  PT ABC.  Hal  ini  terlihat  dari  hasil  wawancara yang hanya memaparkan beberapa pihak yang dirugikan  dari  adanya  kebakaran  tersebut, seperti  pemerintah  yang  harus  menerjunkan tentara  untuk  penanganan  kebakaran  dan karyawan  yang  harus  bekerja  lembur  sampai tidak  bisa  pulang  hanya  demi  memadamkan api.  Pihak  lain,  seperti  investor,  tidak dimasukkan ke dalam manajemen penanganan hutan  lahan  padahal  mereka  juga  sebenarnya sangat dirugikan dari adanya kebakaran hutan tersebut  karena  selain  mereka  kehilangan bahan baku untuk pembuatan pulp dan kertas, mereka juga menghadapi penyusutan pendapatan di Singapura akibat adanya boikot produk PT ABC.
Adapun  peringkat  prioritas stakeholders manajemen PT ABC terkait dengan kebakaran hutan terangkum pada tabel 2.
Berdasarkan  tabel  2, stakeholder yang paling  diprioritaskan  pertama  kalinya  ialah masyarakat  sekitar  wilayah  lahan  PT  ABC. Ada  dua  faktor  yang  membuktikan  bahwa masyarakat  sekitar  wilayah  lahan  menjadi
yang  paling  diprioritaskan.  Faktor  pertama, adanya  dugaan  bahwa  penyebab  kebakaran hutan  tersebut  ialah  masyarakat  sekitar wilayah  yang  sebagian  besar  di  antara masyarakat  bekerja  sebagai  petani  dimana untuk  pembukaan  lahan  pertanian  baru biasanya  mereka  dalam  adat  istiadatnya  akan melakukan  pembakaran  lahan  hutan.  Faktor kedua,  adanya  program  Desa  Masyarakat Peduli Api yang dimana masyarakat diharapkan  mengurangi  kegiatan  pembukaan lahan pertanian demi
mengurangi kemungkinan
terjadinya kebakaran.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  dikatakan bahwa  yang  paling  vital  dari  manajemen kebakaran  hutan  PT  ABC  ialah  pencegahan. Langkah pencegahan yang paling utama ialah dengan  membuat  masyarakat  mengurangi bahkan  menghentikan  kegiatan  mereka  yang menyebabkan  kebakaran  hutan.  Selain  itu, dikatakan  pula  bahwa  sebelum  kebakaran mereka tidak mengoptimalkan Desa Masyarakat Peduli Api dan setelah kebakaran mereka justru mengutamakan Desa Masyarakat  Peduli  Api  menjadi  bukti  bahwa masyarakat  sekitar lahan  menjadi stakeholder terpenting dalam pencegahan bencana kebakaran.
Stakeholder yang menempati posisi ketiga ialah  pemerintah,  baik  itu  pemerintah  dalam negeri maupun pemerintah luar negeri. Hal ini dikarenakan sikap dari pemerintah luar negeri, seperti  Singapura,  yang  menuntut  PT  ABC akibat asap kebakaran melanda negara mereka bahkan  memboikot  produk  PT  ABC.  Adanya sikap tersebut  membuat  manajemen  PT  ABC harus  memasukkan  aspek  pemerintah  luar negeri  ke  dalam  setiap  kebijakan  manajemen kebakaran mereka agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Selain itu, aspek pemerintah dalam negeri juga harus dimasukkan ke dalam kebijakan manajemen kebakaran karena setiap ada  bencana  kebakaran  berskala  besar, biasanya  pemerintah  harus  turun  tangan melalui tentara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Stakeholder yang menempati  posisi keempat  ialah customer . Customer dianggap penting  dikarenakan  sikap  kritis  mereka  atas isu lingkungan, terutama customer luar negeri.
Adanya isu kebakaran tentu membuat mereka memutuskan untuk tidak  membeli  produk PT ABC dan mengalihkan pembelian pada produk kompetitor. Hal ini tentu akan mempengaruhi tingkat pendapatan atas penjualan produk dari PT ABC.

## Analisis Respon Isu Kebakaran PT ABC
PT ABC pada dasarnya telah menyatakan secara  jelas  kepada  khalayak  umum  terkait kebakaran  hutan  bahwa  mereka  bukanlah pelaku  pembakaran  dan  tidak  akan  pernah melakukan  pembakaran.  Hal  ini  terlihat  dari press  release yang  langsung  menyatakan pembantahan.
“Does ABC burn to clear land? No .” Bahkan dari adanya press release , mereka juga menyatakan  bahwa  mereka  juga  sebenarnya menjadi  korban  dari  kebakaran  tersebut dikarenakan  bahan  baku  mereka  untuk pembuatan  kertas  dan pulp menjadi  terbakar habis.
Tabel 2 . Tabel Peringkat Prioritas Stakeholders Peringkat Stakeholders yang Diprioritaskan 1 Masyarakat sekitar  wilayah 2 Karyawan PT ABC 3 Pemerintah 4 Customer
Meskipun  begitu,  PT  ABC  tidak  ingin dianggap sebagai perusahaan hitam yang lepas dari  tanggung jawab atas  lingkungannya. Hal ini  terlihat  dari  pernyataan  mereka  bahwa mereka  melakukan  berbagai cara  agar kebakaran  bisa  dipadamkan  dan  api  bisa dihilangkan. Selain itu, mereka juga menyebarkan  informasi  tentang  manajemen kebakaran  hutan  pasca  terjadinya  kebakaran tersebut juga menunjukkan bahwa mereka siap dalam  pencegahan  api  di  kemudian  hari. Sehingga,  ketika  di  masa  mendatang  terjadi kebakaran  hutan  mereka  tidak  akan  langsung dituduh menjadi pelaku pembakaran.

## SIMPULAN
Berdasarkan pemaparan dan analisis yang telah  dilakukan  sebelumnya,  disimpulkan bahwa penelitian ini ditujukan untuk
melakukan  analisis  atas  prosedur  manajemen PT  ABC  dalam  menangani  permasalahan kebakaran asap dari sisi stakeholders management serta  bagaimana  PT  ABC berupaya  untuk  mempertahankan  legitimasi dari  khalayak  publik  atas  tuduhan  kebakaran hutan  yang  menimpanya.  Penelitian  ini menggunakan  teori  pemangku  kepentingan untuk menganalisis permasalahan penanganan kebakaran  PT  ABC  dari  sisi management stakeholders sedangkan teori legitimasi digunakan  untuk  menganalisis  permasalahan penanganan  berita  buruk  yang  tersebar  di khalayak umum melalui press release agar PT ABC  tetap  mempertahankan  legitimasi  dari masyarakat.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  metode  penelitian  studi  kasus melalui  studi literatur atas press release yang dikeluarkan  PT  ABC  dan  wawancara  dengan manajer PT ABC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT ABC berupaya untuk meyakinkan publik bahwa peristiwa kebakaran tersebut  bukan  mereka  yang  melakukannya dan  menekankan  bahwa  adanya  kebakaran hutan tersebut juga memberikan kerugian bagi mereka  secara  finansial.  Selain  itu,  PT  ABC pasca kebakaran lahan tersebut telah melakukan  perubahan  secara  signifikan  atas stakeholders  management yang  dimilikinya untuk mencegah terjadinya peristiwa kebakaran di kemudian hari seperti stakeholder yang harus diprioritaskan.

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian  ini  lebih  menekankan  pada penelitian  dari  sisi PT  ABC  sehingga peneliti hanya  berfokus  pada  tindakan  yang  telah dilakukan oleh manajemen PT ABC. Penelitian ini tidak melihat sudut pandang dari stakeholder PT  ABC  sehingga  penelitian  ini tidak dapat memaparkan tentang beberapa hal, seperti apa kebutuhan mereka yang seharusnya dipenuhi  tetapi  tidak  dipenuhi  oleh  PT  ABC dan  apakah  tindakan  PT  ABC  telah  secara efektif dapat memenuhi kebutuhan stakeholders dari PT ABC.

## Saran untuk penelitian berikutnya
Penelitian  berikutnya  diharapkan  juga menekankan pada sudut pandang stakeholders
perusahaan  untuk  membandingkan  tindakan perusahaan  apakah  sudah  memberikan  hasil nyata  bagi  para stakeholders .  Penelitian berikutnya diharapkan juga melakukan metode wawancara  kepada stakeholders perusahaan, tidak  hanya  manajemen  perusahaan  semata agar penelitian dapat membandingkan permasalahan  dari  dua  sudut  pandang  yaitu sudut pandang perusahaan dan sudut pandang stakeholders .

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Brooks,  L. J.,  &  Dunn, P. (2011). Business  & professional ethics . Cengage Learning.
Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B., & de Colle, S. (2010). Stakeholder theory:  The  state  of  the  art . Stakeholder Theory:  The  State  of  the  Art (pp.  1–343).
Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO978051181 5768
Stake,  R.  E.  (1995). The  art  of  case  study research .Sage.

## Jurnal
Arora,  M.  P.,  &  Lodhia,  S.  (2017).  The  BP Gulf  of  Mexico  oil  spill:  Exploring  the  link between social and environmental disclosures and  reputation  risk  management. Journal  of Cleaner Production , 140 , 1287–1297.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.10.027
Clarkson,  Max  B.  E.  (1995).  Academy  of Management.  A  Stakeholder  Framework  and Evaluating  for  Analyzing. Academy  of
Management Review , 20 (1), 92– 117. http://www.jstor.org/stable/258888
Deegan,  C.,  Rankin,  M.,  &  Tobin,  J.  (2002). An  examination  of  the  corporate  social  and environmental disclosures of BHP from 1983- 1997: A test of legitimacy theory. Accounting, Auditing  &  Accountability Journal (Vol. 15). https://doi.org/10.1108/09513570210435861
Hsieh,  N.-H.,  Meyer,  M.,  Rodin,  D.,  & Klooster, J. V. ’T. (2018). The Social Purpose of  Corporations. Journal  of  the  British
Academy , 6 (s1), 49–73. https://doi.org/10.5871/jba/006s1.049
Jepsen,  A.  L.,  &  Eskerod,  P.  (2009). Stakeholder analysis in projects: Challenges in using  current  guidelines  in  the  real  world.
International Journal of Project Management , 27 (4), 335–343. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2008.04.00
2
Parent, M. M., & Deephouse, D. L. (2007). A Case  Study  of  Stakeholder  Identification  and Prioritization  by  Managers. Journal  of Business Ethics , 75 (1), 1–23. https://doi.org/10.1007/s10551-007-9533-y
Paul,  K.  (2015).  Stakeholder  Theory,  Meet Communications  Theory:  Media  Systems Dependency  and  Community  Infrastructure Theory,  with  an  Application  to  California’s Cannabis/Marijuana  Industry. Journal  of
Business Ethics , 129 (3), 705–720
https://doi.org/10.1007/s10551-014-2168-x
Sampei, Y., & Aoyagi-Usui, M. (2009). Mass- media  coverage,  its  influence  on  public awareness  of  climate-change  issues,  and implications for Japan’s national campaign to reduce  greenhouse  gas  emissions. Global Environmental  Change , 19 (2),  203–212. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2008.10.0 05
Stead,  W.  E.,  Worrell,  D.  L.,  &  Stead,  J.  G. (1990).
An Integrative Model for Understanding and Managing Ethical Behaviours in Business Organization. Journal of Business Ethics, 9(3), 233-242 https://doi.org/10.1007/BF00382649
Sutterfield,  J.  S.,  Friday-Stroud,  S.  S.,  & Shivers-Blackwell, S. L. (2018). A Case Study of  Project  and  Stakeholder  Management
Failures: Lessons Learned. Project Management Journal , 37 (5), 26–35. https://doi.org/10.1177/875697280603700504
Van  Buren,  H.  J.,  &  Greenwood,  M.  (2011). Bringing  stakeholder  theory  to  industrial relations. Employee  Relations , 33 (1),  5–21. https://doi.org/10.1108/01425451111091627

## Publikasi Konferensi
Guthrie, J., Cuganesan, S., & Ward, L. (2006). Legitimacy  Theory:  A  Story  of  Reporting Social  and  Environmental  Matters  within  the Australian  Food  and  Beverage  Industry. 5th Asian  Pacific  Interdisciplinary  Research  in Accounting (APIRA) Conference , 8–10.

## Website
Merriam-Webster. (2016). Thesaurus . Diakses dari https://www.merriam-webster.com/ pada tanggal 30 April 2019
World  Resources  Insitutes.  (2015). Indonesia Akan  Jadi  Penyumbang  Polusi  Terbesar Ketiga Dunia . Diakses dari
https://www.cnnindonesia.com/internasional/ 20151019115101-106-85766/indonesia-akan- jadi-penyumbang-polusi-terbesar-ketiga- dunia pada tanggal 23 Mei 2019