## Koordinasi Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Wonokusumo, Kota Surabaya
Intan Priska Wardani 1 , Sasmito Jati Utama 2
1,2 Program Studi Administrasi Publik, Universitas Hang Tuah, Indonesia
*Corresponding author:  sasmitomojopahit9@gmail.com

## Abstract
The  Cash  Social  Assistance  (Bantuan  Sosial  Tunai/BST)  is  an  assistance  program  from  the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia which is given to vulnerable and poor communities who are affected by the COVID-19 pandemic. The purpose of this study was to analyze in depth the coordination of government agencies in Wonokusumo Village, Semampir District, Surabaya City. This study uses the theory of James Thompson. There are 3 types of coordination: unified interdependence; sequential interdependence; reciprocal interdependence with aspects of identification of the parties involved and the participating as well as the availability of implementation instructions and technical guidelines. The study used a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that the coordination of the parties: PT. Post Indonesia, Social Service, and Kelurahan already implemented. Three aspects the  coordination  of  cash  social  assistance  programs  in  Wonokusumo  Village,  Semampir, Surabaya has been going well. The specified standard procedure for  supporting factors such as responsive agency resources as well as optimal community involvement for the inhibiting factor in this study, and the quantity of village resources is proportional to the large number of local residents. This research suggest to increase the role of Wonokusumo village human resources, this is holding training according to their fields and also increasing the level of their education as community service.
Keywords : Cash Social Assistance, Coordination, Wonokusumo.

## I. Pendahuluan
Kemiskinan merupakan kondisi keterbatasan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup yang ditandai rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, masalah  kemiskinan  selalu  menarik  perhatian  hal  tersebut  disebabkan  karena  kesadaran pemerintah  bahwa  kegagalan  mengatasi  kemiskinan  menyebabkan  terciptanya  masalah sosial  ditengah  masyarakat.  Amartya  Sen  (1987)  dalam  Haughton  dan  Shahidur  (2012) menjelaskan  kemiskinan  berkaitan  dengan  kemampuan  untuk  menjalankan  suatu  fungsi dalam  masyarakat.  Kemiskinan  terjadi  apabila  masyarakat  tidak  memiliki  pendapatan  dan tidak  mendapatkan  pendidikan  serta  kondisi  kesehatan  yang  buruk  selain  itu  kemiskinan dianggap sebagai fenomena multidimensional yang termasuk dalam salah satu masalah dari kesejahteraan sosial. Tujuan nasional Negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah dalam Undang- Undang Dasar 1945 alinea keempat adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur  serta  memajukan  kesejahteraan  umum.  Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan  dalam  hal  ini  seluruh  warga
memiliki  pekerjaan  yang  layak  karena  pekerjaan  merupakan  sumber  pendapatan  utama untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Kemunculan wabah virus jenis baru pada tanggal 2 Maret 2020 terdeteksi di Indonesia yaitu  Corona  Virus  Disease  2019  dengan  penyebaran  yang  sangat  cepat  yang  berdampak negatif pada semua sektor mulai dari sektor kesehatan, sektor sosial ekonomi, hingga sektor politik.  Dampak  munculnya  pandemi  ini  menyebabkan  angka  pengangguran  di  Indonesia meningkat  dikarenakan  banyaknya  Pemutusan  Hubungan  Kerja.  Upaya  untuk  mengurangi angka kemiskinan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur dan  sejahtera  dengan  menitikberatkan  pada  pembangunan  struktur  ekonomi  yang  kokoh berlandaskan  keunggulan  kompetitif  yang  didukung  oleh  sumber  daya  manusia  yang berkualitas dan berdaya saing serta percepatan pembangunan diberbagai bidang. Sejalannya permasalahan  tersebut  pemerintah  melalui  Kementrian  Sosial  yang  selanjutnya  ditulis kemensos  merespon  dengan  memberikan  berbagai  program  kebijakan  bantuan sosial  bagi keluarga  miskin  yang  berkurangnya  pendapatan  hingga  kehilangan  pekerjaan  sehingga mengalami sulit dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Program kebijakan bantuan sosial oleh Data Terpadu Kesejahteraan Sosial mempunyai dasar peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017  yang berisi  “Sistem  Inform asi  Kesejahteraan  Sosial-Next  Generation  yang selanjutnya disingkat SIKS- NG adalah suatu  sistem  informasi  yang terdiri dari beberapa elemen berupa pengumpulan  dan  pengolahan  data  kesejahteraan  sosial  dengan  memanfaatkan  teknologi informasi  dan  komunika si  yang  dilaksanakan  secara  bertahap  dan  berkelanjutan”.  Tujuan SIKS-NG  memberikan  informasi  dengan  jelas  dan  lengkap  sehingga  mempermudah masyarakat  untuk  verifikasi  penerima  bantuan  sosial  dengan  data  terkini  seluruh  program perlindungan sosial secara nasional selain itu juga memudahkan pegawai untuk melakukan verifikasi ketika melakukan kunjungan ke Keluarga Penerima Manfaat.
Kota  Surabaya  menduduki  peringkat  kota  terbesar  kedua  namun  pemerintah  belum memperhitungkan  angka  kemiskinan  di  kota  ini,  permasalahan  kemiskinan  dapat menimbulkan  masalah  yang  kompleks  seperti  pengangguran,  pola  asuh  anak,  kesehatan, kriminalitas  dan  masalah  sosial  lainnya.  Beberapa  program  bantuan  sosial  yang  telah diuraikan penulis memfokuskan penelitian pada Program BST merupakan bantuan sosial yang diberikan dengan tujuan meringankan beban masyarakat akan memenuhi kebutuhan dasar. Program  BST  memiliki  latar  belakang  bukan  hanya  permasalahan  kemiskinan,  namun penyebabnya dari dampak selama pandemi hal itu disebabkan terutama disektor ekonomi.
Mengutip dari policy paper (naskah kebijakan) dengan judul modernisasi Government to Person (G2P) melalui solusi financial technology (FINTECH) di Indonesia hasil kerjasama tim penyusun  naskah  kebijakan  oleh  Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan (TNP2K), Asosiasi FINTECH INDONESIA (AFTECH) dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang menjelaskan salah satu kendala  yang sering ditemui dalam skema bantuan sosial salah satunya ialah ketidaktepatan keluarga penerima manfaat hal  tersebut  dipertegas  dalam  pola  penyaluran  bantuan  program  GSP  Non-Perbankan “Hingga  tahun  2016  beberapa  program  G2P  yaitu  PKH,  ASPDB,  dan  ASLUT,  menggunakan metode penyaluran tunai melalui lembaga penyalur yang ditunjuk pemerintah secara umum, penyaluran bantuan dilakukan sesuai prosedur teknis program-program bantuan sosial yang dikelola  Kementrian  Sosial  yakni  sejumlah  dana  bantuan  yang  ditransferkan  oleh  kuasa bendahara umum negara (KPPN) ke rekening lembaga penyalur yaitu PT. Pos Indonesia dan kemudian ditransfer ke rekening giro penerima bantuan yang dibuatkan lembaga penyalur
atas nama Direktorat Penanggung Jawab di Kementrian Sosial. Khusus untuk penyaluran PKH, pemerintah pusat dan daerah bersama dengan PT. Pos Indonesia melakukan verifikasi data yang cukup panjang.
Prosedur  verifikasi  melalui  beberapa  instansi  meningkatkan  potensi  penyalahgunaan dana  atau  wewenang  (korupsi)  serta  ketidaktepatan  penerima  manfaat  PKH.” Bentuk bantuan  sosial  yang  dikeluarkan  pemerintah  meliputi  beberapa  program  diantaranya:  a) Program Keluarga Harapan, bantuan berupa uang tunai dan sembako yang disalurkan setiap bulan  ke  rekening  KPM  melalui  e-  warong/agen  bank,  dapat  diambil  menggunakan  Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) program ini ditujukan kepada ibu hamil, bayi, siswa sekolah dasar, siswa  sekolah  menengah  pertama,  siswa  sekolah  menengah  atas,  disabilitas  hingga  lanjut usia.  Besaran  bantuan  Program  Keluarga  Harapan  disesuaikan  dengan  anggota  keluarga penerima  manfaat;  b)  Program  Kartu  Sembako,  Bantuan sosial dengan  nama  lain  Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan secara non tunai dengan nilai Rp.150.000, setiap bulan yang disalurkan melalui mekanisme uang elektronik. Kartu sembako dapat digunakan untuk membeli  bahan  pangan  yang  telah  ditentukan  sembako  di  e-warong  dan  tidak  dapat ditukarkan secara tunai; c) Bantuan Sosial Tunai, bantuan berupa uang tunai yang diberikan kepada  masyarakat  darurat  terdampak  COVID-19  berdasarkan  pada  Data  Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari kementrian sosial  dengan mekanisme penyaluran oleh PT. Pos  Indonesia.  Bantuan  ini  dikhususkan  bagi  KPM  yang  tidak  tercantum  pada  program bantuan sosial lainnya dengan besaran nilai Rp. 300.000 setiap bulannya.
Lebih  lanjut  program  selanjutnya  yaitu  d)  Program  Kartu  Prakerja,  bantuan  ini  tertuju kepada  mereka  yang  sedang  mencari  pekerjaan  atau  terdampak  PHK.  Pemerintah memberikan bantuan pelatihan yang dapat digunakan dalam kehidupan pekerjaan nantinya. Bantuan dapat diterima setelah lolos saat melakukan pendaftaran secara online selain itu juga mendapatkan bantuan Rp. 600.000 selama 4 bulan; e) Bantuan Beras, Bantuan beras sebesar 5 kg yang disalurkan oleh Kementrian Sosial dengan bermitra bersama Perum Bulog kepada pekerja sosial sektor informal Jawa-Bali yang tidak optimal mendapatkan penghasilan akibat kebijakan pembatasan kegiatan. Bantuan ini khusus mereka yang tidak termasuk mendapat bantuan PKH, BST, BPNT. Kota Surabaya menduduki peringkat kota terbesar kedua namun pemerintah belum memperhitungkan angka kemiskinan di kotaini, permasalahan kemiskinan dapat  menimbulkan  masalah  yang  kompleks  seperti  pengangguran,  pola  asuh  anak, kesehatan, kriminalitas dan masalah sosial lainnya.
Beberapa program bantuan sosial yang telah diuraikan penulis memfokuskan penelitian pada  Program  BST  merupakan  bantuan  sosial  yang  diberikan  dengan  tujuan  meringankan beban masyarakat akan memenuhi kebutuhan dasar. Program BST memiliki latar belakang bukan hanya permasalahan kemiskinan, namun penyebabnya dari dampak selama pandemi hal itu disebabkan terutama disektor ekonomi. Keputusan Menteri Sosial mor54/Huk/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak  Corona  Virus  Disease  2019  dikeluarkan  atas  dasar  peran  serta,  sejalan  dengan pelaksanaan Program BST di Kota Surabaya dalam berita media masa dari JawaPos.com dalam penyaluran,  memang  ada sejumlah  kendala  misalnya, salah  eja pada nama hal  tersebut  di paparkan  oleh  Ibu  Tri  Rismaharini  selaku  Menteri  Sosial.  Dalam  penyaluran  bantuan  yang melalui perbankan, hal seperti itu bisa bermasalah. Risma mencontohkan, ada warga yang namanya  beda  satu  huruf  atau  nama  gandeng  sehingga  bantuan  bakal  nyantol (sumber:https://www.jawapos.com/ diakses pada tanggal 25 Mei 2022).
Reni  Astuti  Wakil  Ketua  DPRD  Surabaya  juga  mendorong  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya untuk  memastikan  nasib  warga  MBR  yang  tahun  lalu  mendapat  bantuan  namun  sekarang
tidak terdaftar sebagai penerima manfaat. Jika dari tiga skema bantaun Kemensos ini warga yang sudah masuk data MBR tidak mendapat bantuan apapun harus ada solusi. Reni meminta Pemerintah Kota segera menyiapkan skema bantuan lain sambil mengusulkan ke Kemensos agar semua yang masuk data MBR juga masuk DTKS.
Program  BST  di  Kota  Surabaya  dalam  pelaksanaan  atau  implementasinya  berdasarkan data dari  kantor  Dinas  Sosial Surabaya menyasar  172.871  keluarga penerima  manfaat dari jumlah total 31 Kecamatan dan 155 Kelurahan di Kota Surabaya. Berikut data jumlah Keluarga Penerima Manfaat BST seluruh KecamatanKota Surabaya di Kota Surabaya Tahun 2020-2021 dengan jumlah penerima terbanyak berdasarkan data dari Kantor Dinas Sosial Kota Surabaya yaitu pada Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir dengan total 4849 KPM dan jumlah penduduk  terbanyak  sebesar  70.447  jiwa.  Adapun  kendala  dalam  pelaksanaan  penyaluran Program BST di Kota Surabaya yaitu pada permasalahan dana terhambat penyaluran karena KPM  yang  sudah  meninggal,  KPM  berpindah  alamat  atau  luar  kota,  KPM  sudah  mendapat bantuan sosial program lain seperti PKH dan BPNT, KPM menolak dengan batas waktu yang sudah ditentukan Kementrian Sosial telah terlampaui sehingga dana BST akan dikembalikan ke Pemerintah Pusat.
Berdasarkan  penjabaran  penulisan  mengenai  bantuan  sosial  penelitian  dengan  judul “Analisis  Koordinasi  Dinas  Sosial  dalam  Pelaksanaan  Prog ram  Bantuan  Sosial  Tunai    di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya” peneliti dapat merumuskan masalah  yakni  Bagaimana  Analisis  Koordinasi  Dinas  Sosial  dalam  Pelaksanaan  Program Bantuan Sosial di KelurahanWonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dan apa saja faktor  pendukung  dan  penghambat  atas  pelaksanaan  program  tersebut  dengan  tujuan dilakukannya  penelitian  ini  yaitu  untuk  menganalisa  secara  mendalam  bentuk  koordinasi dalam pelaksanaan program BST di Kota Surabaya.

## II.    Landasan Teori
Kata  koordinasi  dalam  bahasa  Inggris  secara  etimologis coordination yang  artinya kegiatan menertibkan, mengatur atau menciptakan segala hal berjalan dengan lancar secara bersama-sama. Konsep koordinasi adalah suatu tindakan menyusun unsur-unsur yang sangat kompleks  sehingga  semuanya  dapat  terintegrasi  dan  bekerja  sama  secara  efektif  dan harmonis. Hasibuan  (2006:85)  berpendapat  bahwa  “Koordinasi  adalah  kegiatan mengarahkan,  mengintegrasikan,  dan  mengkoordinasikan  unsur-unsur  manajemen  dan pekerjaan- pekerjaan  para  bawahan  dalam  mencapai  tujuan  organisasi.”  Kencana  (2011) mengartikan  koordinasi  sebagai  suatu  kerja  sama  antara  badan,  instansi,  unit  dalam pelaksanaan  tugas-tugas  tertentu  sehingga  saling  mengisi,  saling  membantu  dan  saling melengkapi, dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.
Sebelum  melaksanakan  penelitian  ini  terlebih  dahulu, penulis  melakukan  tinjauan  dan menemukan  beberapa  referensi  terdahulu  yang  terkait  dengan  focus  yang  sama  dengan permasalahan yang diteliti, yang pertama Dwi Safitri, Moh. Taufik Hidayat, dan Moh. Sutarjo (2018) dengan judul “Koordinasi Bidang Penanganan Fakir Miskin dengan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan dan Desa dalam Program Rehabilitasi Sosial Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (RS-KBTLH)  di  Dinas  Sosial  Kabupaten  Cirebon,  yang  kedua,  Deasy  Ariyanto  (2018)  dengan judul  “Koordinasi  Kelembagaan  dalam  Meningkatkan  Efektivitas  Badan  Penanggulangan Bencan a  Daerah” ,  yang  ketiga  Regynald  Prasatya  Tampake,  Ronny  Gosal  dan  Welly Waworundeng  (2019)  dengan  judul  “Koordinasi  Camat  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat (Studi di Kecamatan Malalayang Kota  Manado)” ,  yang  keempat  Arief Rachman Hakim dan
Fernandes  Simangu nsong  (2021)  dengan  judul  “Koordinasi  Pemerintah  dalam  Pemberian Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  yang  selanjutnya  penulisan  disingkat  BLT-DD  di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan” yang kelima Khusnul Khothimah, Diana Hertati (2021) d engan judul “Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai .

## III.   Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  analisis deskriptif  yang  mana  menurut  Bogdan  dan  Taylor  dikutip  oleh  Lexy  J.  Moleong  (2007:3) menjelaskan  penelitian  kualitatif  adalah  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif  berupa  kata-  kata  tertulis  atau  lisan  dari  instrumen  penelitian  dan perilaku  yang sedang  diamati.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi  yaitu  observasi, wawancara dan dokumentasi. Dasar penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara  jelas  mengenai  Analisis  Koordinasi  Dinas  Sosial  dalam  Pelaksanaan  Program  BST  di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya menggunakan teori dari James D.  Thompson  dengan  3  aspek  saling  ketergantungan  menyatu,  saling  ketergantungan berurutan dan saling ketergantungan timbal balik.

## IV.   Hasil dan Pembahasan
Program Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan program yang pemberian bantuan dari Kementrian Sosial Republik Indonesia kepada KPM sebagai kompensasi pandemi COVID-19. Di  Kelurahan  Wonokusumo  Kecamatan  Semampir  Kota  Surabaya  yang  memiliki  jumlah penduduk terpadat yakni 70.447 jiwa dengan jumlah penerima Bantuan Sosial Tunai tertinggi se Kota Surabaya sebagai berikut:

## Tabel 1. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya 2020-2021
Kelurahan Jumlah Ampel 1173 Pegirian 2658 Sidotopo 2273 Ujung 2177 Wonokusumo 4849 Total 13130
Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2022
Adanya  Program  BST  merupakan  langkah  yang  diberikan  Pemerintah  Pusat  sebagai peran  pelayanan bagi masyarakat melalui instansi daerah  terkait. Anggaran dana Program BST berasal dari APBN 2020 adapun data penerima berasal dari DTKS juga dapat berasal dari usulan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Analisis koordinasi peneliti mendapatkan hasil terkait aspek pada teori yang dipilih sebagai berikut:

## Identifikasi Pihak Terlibat dan Berperan dalam Pelaksanaan Program BST
Telah diketahui masing- masing pihak instansi yang terlibat dan berperan memiliki peran dan  tugas  yang  mendukung  memaksimalkan  kinerja  demi  membantu  kelancaran  dalam menjalankan suatu kebijakan pelaksanaan Program BST hingga tercapai keluarga penerima manfaat yang tepat sasaran. Tanggungjawab dan tugas kerjasama antar instansi pihak yang
terlibat juga memerlukan koordinasi sebagai upaya mengarahkan memberikan jumlah dan waktu  serta  mengarahkan  pelaksanaan  untuk  dapat  mewujudkan  suatu  tindakan  yang selaras. Disini peran Dinas Sosial sebagai lembaga yang bertanggungjawab dibidang masalah kesejahteraan sosial sangat penting keterlibatan dan upaya yang dilakukan secara maksimal dalam memaksimalkan program Kementrian Sosial ini berjalan.

## Ketersediaan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program BST
Diketahui  dijelaskan  regulasi  dasar  yang  mengatur  pelaksanaan  Program  BST  ada didalam Keputusan Menteri Sosial Nomor  54/HUK/2020  tentang  Pelaksanaan  Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019. Hal tersebut lebih mengerucut kembali pelaksanaan Program BST juga diatur dalam Keputusan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  161/HUK/2020  tentang  Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 pada bab memutuskan poin ketujuh yang menjelaskan data keluarga penerima manfaat berasal dari  pemerintah  daerah  kabupaten/kota yang diusulkan  melalui  Pusat  Data dan  Informasi Kesejahteraan  Sosial  dengan  melampirkan  surat  pertanggung  jawab  mutlak  mengenai kebenaran dataa KPM.
Khususnya di Kota Surabaya tidak adanya aturan spesifik mengenai program BST, data usulan penerima dapat diusulkan melalui MBR Kota Surabaya dengan verifikasi dan validasi oleh  RT/RW  kemudian  Kelurahan  setempat  untuk  dapat  dikatakan  layak  MBR  sebelum diajukan kepada Dinas Sosial untuk survey. Jika memang diputuskan layak menjadi MBR Kota Surabaya  dengan  surat  pernyataan  tanggungjawab  mutlak  mengenai  data  masyarakat terdampak  pandemi  COVID-19  data  akan  di  kirimkan  melalui  website  SIKS-NG  untuk dilanjutkan  ke  Pusat  Data  dan  Informasi  Kesejahteraan  Sosial  Kementrian  Sosial  untuk mendapatkan Program BST.

## Koordinasi Pelaksanaan Program BST Saling Ketergantungan Menyatu
Interaksi  hubungaan  ketergantungan  menyatu  antar  instansi  kecamatan  satu  dengan kecamatan  lainnya  hingga  kelurahan  satu  dengan  kelurahan  lainnya  tidak  saling  terkait namun dalam pelaksanaannya  mengenai  laporan Data  Terpadu  Kesejahetraan  Sosial  yang diterima  dari  pihak  instansi  sebelumnya  untuk  proses  pendataan  Keluarga  Penerima Manfaat tidak diperlukannya verifikasi dan sinkronisasi instansi satu sama lain:
a) Saling Ketergantungan Berurutan: adanya hubungan saling keterkaitan secara berurutan pada Kemensos sebagai pelaksana Program BST bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia sebagai pihak penyalur, Kemensos memberikan data KPM dan harus bisa bekerja lebih dahulu sebelum pihak yang lain bekerja untuk hasil akhir yang tercapai sasaran. PT. Pos Indonesia Regional Surabaya adalah Kantor Pos Kebonrojo. Program   BST   bersifat   top down  berjenjang  sesuai  peranan  tugas  pokok  fungsi  Kantor  Pos,  Dinas  Sosial, Kecamatan,  Kelurahan  dan  RT/RW.  Dimulai  dari  proses  penerimaan  data,  proses mencetak undangan KPM, proses sosialisasi, proses penyaluran undangan ke Kecamatan hingga tersampaikan ke warga penerima yang dibantu koordinasi RT/RW sampai proses pembayaran dana bantuan sesuai jadwal yang ditentukan.
b) Saling Ketergantungan Timbal Balik: adanya hubungan keterkaitan secara timbal balik adanya hubungan saling memberi dan menerima satuan organisasi pihak yang berperan atas  masing-masing  tanggungjawab  tugas  fungsi  yang  dijalankan  menghubungkan kembali tugas yang berkaitan  dalam  hal  ini proses penyaluran dana oleh tim penyalur Kantor Pos akan mendata ulang mengenai data yang tak tersampaikan ke sasaran hal itu ditinjau  kembali  wilayah  Kelurahan  untuk  disampaikan  ke  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya
untuk  melakukan  sinkronisasi  data  yang ada, dari  Dinas Sosial  melakukan  komunikasi kepada  Kecamatan  terkait  untuk  melaporkan  informasi  terjadinya  gagal  penyaluran dana  kepada  Kelurahan  setempat.  Pihak  Kelurahan  dibantu  oleh  stakeholder  RT/RW untuk mendata kembali warganya dan melaporkan secepatnya ke Kelurahan.

## Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Program BST
Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program BST di Kota Surabaya khususnya  di  Kelurahan  Wonokusumo  dapat  disimpulkan  bahwa  terjadi  dukungan  dalam pelaksanaan  program  dari  faktor  internal  dan  eksternal  adapun  faktor  internal  meliputi koordinasi  peranan  pihak  yang  terlibat  dalam  hal  ini  Ka  Sie  dengan  Staff  Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Kelurahan Wonokusumo telah berkoordinasi dengan baik dalam hal menyampikan informasi kepada KPM dengan alur dan jadwal penyaluran Program BST yang diberikan. Kesiapan koordinasi dilakukan untuk memastikan dasar hukum, mekanisme dan tahapan pelaksanaan program serta berbagai prosedur administrasi lainnyaa.
Selain itu pada faktor eksternal terdapat kerjasama ketua RT/RW setempat dalam hal membantu  pihak  Kelurahan  sebagai  perantara  informasi  kepada  warganya  dan menyampaikan terkait pelaksanaan program BST yang diberikan oleh Kementrian Sosial yang bertujuan  untuk    meringankan  beban  masyarakat  terdampak  pandemi  COVID-19  Faktor penghambat  dalam  pelaksanaan  Program  BST  juga  terdapat  pada  internal  yaitu  kuantitas SDM  Kelurahan  Wonokusumo  hanya  5  orang  untuk  bidang  Kesejahteraan  Rakyat  dan Perekonomian  berbanding  dengan  jumlah  angka  penduduk  dan  data  MBR  Kelurahan Wonokusumo yang mencapai 40.000 keluarga sangat menghambat kinerja pegawai dalam hal pelayanan bantuan.

## V. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan temuan data pembahasan mengenai Analisis Koordinasi Dinas  Sosial  dalam  Pelaksanaan  Program  Bantuan  Sosial  Tunai  di  Kelurahan  Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dapat menarik kesimpulan bahwa:
Identifikasi  peranan  pihak  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  Program  BST  di  Kelurahan Wonokusumo  Kecamatan  Semampir  Kota  Surabaya  sudah  diketahui  siapa  saja  yang  dan bagaimana tugas fungsinya untuk Dinas Sosial dibawah peranan bidang Kesejahteraan Sosial dan  Seksi  Penanganan  Fakir  Miskin,  Kecamatan  dan  Kelurahan  dibawah  peranan  bidang Kesejahteraan  Rakyat  dan  Perekonomian.  Peran  antar  satuan  organisasi pemerintah saling berjalan berjenjang top down dari Pemerintah Pusat yaitu Kementrian Sosial hingga tingkat kecil unit RT/RW.
Aspek  analisis  koordinasi  terdapat  tiga  tipe  saling  ketergantungan  dapat  disimpulkan bahwa pada pelaksanaan Program BST di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dapat dianalisis menggunakan semua jenis koordinasi yaitu saling ketergantungan menyatu  dalam  hal  data  penerima  yaitu  antara  Kantor  Pos  dengan  Kecamatan  kemudian Kecamatan  dengan  Kelurahan  namun  hal  ini  antara  kecamatan  satu  dengan  kecamatan lainnya  dan  kelurahan  satu  dengan  kelurahan  lainnya  tidak  saling  terkait.  Saling ketergantungan  berurutan  dalam  hal  dari  proses  penerimaan  data,  proses  mencetak undangan  KPM,  proses  sosialisasi,  proses  penyaluran  undangan  ke  Kecamatan  hingga tersampaikan ke warga penerima yang dibantu koordinasi RT/RW sampai proses pembayaran dana  bantuan  sesuai  jadwal  yang  ditentukan  yaitu  antara  Kantor  Pos  dengan  Kecamatan kemudian  Kecamatan  dengan  Kelurahan  kemudian  Kelurahan  dengan  RT/RW.  Saling ketergantungan timbal balik. Hal tersebut dibuktikan oleh pemetaan tugas pokok dan fungsi
peranan pihak yang terlibat. Saling ketergantungan timbal balik dalam hal penyampaian  data gagal    bayar    penerima  yaitu  oleh  Kantor  Pos  dengan  Dinas  Sosial  kemudian  Dinas  Sosial dengan Kecamatan kemudian Kecamatan dengan Kelurahan dan Kelurahan dengan RT/RW.
Faktor  Pendukung  dan  Faktor  Penghambat  ditemukan  pada  lingkungan  internal  dan eksternal  dari  instansi  Pemerintah  Kota  juga  keterlibatan peran  RT/RW hingga  masyarakat penerima. Pelaksanaan Program BST di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir sudah berhasil 80% banyaknya masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah membuat angka kemiskinan  di  Kelurahan  ini  tergolong  sangat  tinggi.  Bantuan  yang  diberikan  bersifat sementara  dan  mendesak  yang  tidak  bisa  menghilangkan  angka  kemiskinan  secara menyeluruh  namun  program  bantuan  ini  dapat  bermanfaat  untuk  kehidupan  sehari-  hari masyarakat penerima.

## Saran
1) Penulis menyarankan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota untuk dapat melakukan  validasi  dan  verifikasi  data  kembali  guna  sinkronisasi  meminimalisir terjadinya ketimpangan sosial.
2) Penulis  menyarankan  kepada  Pemerintah  untuk  melakukan  sosialisasi  tentang kebijakan bantuan sosial tunai ini secara jelas dengan dasar hukum peraturan yang ada kriteria syarat mutlak yang digunakan sebagai calon KPM agar meminimalisir terjadinya kesalahpahaman pola pikir masyarakat atas bantuan yang diterima berbeda.
3) Penulis  menyarankan  untuk  meningkatkan peran  SDM  Kelurahan  Wonokusumo yang lebih baik yaitu dengan mengadakan pelatihan sesuai bidang dan juga meningkatkan jenjang pendidikan setingkat D3 hingga Sarjana sebagai bentuk pelayanan sosial kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Budi Susilowati.  2014.  Apa dan  Mengapa Harus   Koordinasi.   Jakarta:    Kemenkeu, Inform database: https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/p usdiklat-pengembangan- sumber-daya- manusia-apa-dan-mengapa-harus-koordinasi
Deasy  Ariyanto.  (2018 )  “Koordinasi  Kelembagaan  dalam  Meningkatkan  Efektivitas  Badan Penanggulangan Bencana Daerah.” Journal of management Review. Volume 2. No. 1 Page (161-171).  ISSN-P:  2580-4138. ISSN-E 2579-812X.
Ferdiyan   Pratama.   2020.   Solusi   Hadapi permasalahan   Sosial.   Jakarta:   Puspensos, Inform  database:  https://puspensos.kemensos.go.id/solusi-  hadapi-permasalahan- sosial-bantuan-sosial- tunai-bansos-tunai
Hanum,  A.  E.  (2021).  Melalui  Program  Membaca  Menyenangkan. Inspirasi  Manajemen Pendidikan , 9 .
Hakim, Arief Rachman, Fernandes Simangunsong, Institut Pemerintahan, and Dalam Negeri. 2021.  “Koordinasi  Pemerinta h  Dalam  Pemberian  Bantuan  Langsung  Tunai  Koordinasi Pemerintah Dalam Pemberian BantuanLangsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.” (July). doi: 10.32669/village.
Hasibuan,  H.  Malayu  S.  ..  2006. Manajemen : Dasar,  Pengertian,  Dan  Masalah.  Jakarta:  PT Bumi Aksara.
Kencana, Syafiie Inu. 2015. Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT Bumi Aksara Moleong, Lexi J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Safitri, Dwi, Moh . Taufik Hidayat, and Moh. Sutarjo. 2018. “Koordinasi Bidang Penanganan Fakir  Miskin  Dengan  Tenaga  Kerja  Sosial  Kecamatan  Dan  Desa  Dalam  Program Rehabilitasi  Sosial  Keluarga  Berumah  Tidak  Layak  Huni  Di  Dinas  Sosial  Kabupaten Cirebon.”
Khusnul Khothimah, Diana Hertati (2021) “Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai.” Jurnal Governansi. Volume 7 No. 2 Tahun 2021. p-ISSN 2549-7138.
Jatim Newsroom. 2017.  Kadinsos Jatim: Ada 4  Program  Bansos  dari  Pemprov  Jatim. Inform database: https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/ kadinsos-jatim-ada-4-program- bansos-dari- pemprov-jatim
Robertus  Rizky.  2021.  PT.  Pos  Indonesia  Percepat  Distribusi  BST  Selama  PPKM  Darurat. Surabaya.  Inform  database:  https://www.jawapos.com/surabaya/21/07/21/pt-pos- indonesia-percepat-distribusi-bst- selama-ppkm-darurat