RESIPROKAL Vol. 3 No. 1 (22-44) Juni 2021 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614

## Tantangan  Migrasi,  Pengelolaan  Remitansi,  dan  Kekerasan
Terhadap  Buruh  Migran  Perempuan  Asal  Lombok  di Malaysia dan Arab Saudi
Saipul Hamdi 1

## Universitas Mataram

## Abstract
This article aims to understand the migration challenges faced by female migrant workers (TKW) from Lombok who have worked in Saudi Arabia and Malaysia. The challenges faced by female migrant workers are complex, ranging from recruitment and shelter in the country of  origin  before  leaving,  and  cultural  and  language  issues  in  the  workplace.  This  article explores  these  challenges  and  tries  to  relate  them  to  the  quality  level  of  educational  and human  resources  factors  that  prospective  migrant  workers  have.  Besides,  this  article  also discusses  the  historical  aspects  of  Sasak  women’s  involvement  and  participation  in migration and the factors that drove them to take up the profession as migrant workers. The issue  of  remittance  management  and  violence  faced  by  migrant  workers  in  the  employer's home becomes a crucial issue that requires serious attention from the government. Publicly speaking,  female  migrant  workers  continue  to  experience  physical  and  sexual  violence resulting  in  disability  and  severe  trauma.  Therefore,  this  article  aims  to  investigate  the forms of violence that befall the female migrant workers.
Keywords : Migrant Workers, Cultural Challenges, Remittance, Violence, Lombok

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  memahami  tantangan-tentangan  migrasi  yang  dihadapi  oleh buruh  migran  perempuan  (TKW)  asal  Lombok  yang  pernah  bekerja  di  Arab  Saudi  dan Malaysia. Tantangan yang dihadapi oleh buruh migran perempuan sangat  kompleks mulai dari perekrutan dan  penampungan di negara asal sebelum berangkat, persoalan kebudayaan dan bahasa di tempat kerja. Tantangan-tantangan inilah yang dieksplorasi dalam artikel ini dan mencoba mengaitkannya dengan faktor pendidikan dan SDM yang dimiliki oleh calon buruh migran. Selain itu artikel ini juga membahas tentang aspek historis atas keterlibatan dan  partisipasi  perempuan  Sasak  dalam  dunia  migrasi  dan  faktor-faktor  yang  mendorong mereka mengambil profesi  sebagai  buruh migran.  Persoalan tentang pengelolaan remitansi dan  kekerasan  yang  dihadapi  oleh  TKW  di  rumah  majikan  menjadi  isu  krusial  yang membutuhkan  perhatian  serius  dari  pemerintah.  Bukan  rahasia  publik  TKW  terus mengalami  kekerasan  fisik  dan  seksual  yang  mengakibatkan  kecacatan  dan  trauma  berat. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menginvestigasi bentuk-bentuk kekerasan yang menimpa buruh migran perempuan tersebut.
Kata Kunci : Buruh Migran, Tantangan Kebudayaan, Remitansi, Kekerasan, Lombok
1 shamdi@unram.ac.id

## Pendahuluan
Migrasi merupakan fenomena global yang terjadi sejak manusia menduduki bumi yang diperkirakan 1.7 juta tahun (Greenwood & Hunt, 2003). Menurut catatan national  geografik,  migrasi  manusia homo  sapiens terjadi  70.000  tahun  yang  lalu dari  Afrika  ke  Eurasia  karena  perubahakan  iklim  yang  ekstrim.  Proses  migrasi disebabkan oleh berbagai faktor seperti bencana alam, kurangnya suplai makanan, perubahan  iklim  dan  cuaca  yang  ekstrim  dan  krisis  pekerjaan    (Chin,  1997; Melchert, 2017; Silvey, 2004). Pada akhir abad pertengan migrasi di negara-nengara Eropa tidak terbendung ditandai dengan wabah dan perang antara etnis. Pada masa ini juga dikenal dengan masa discovery yakni penjelajahan ke wilayah luar Eropa yang diwarnai dengan kolonialisi dan invasi, bangsa Eropa menguasai setengah dari wilayah bumi (Pels, 2016; Scott, 1992). Selain mengambil alih kekuasaan di negara lain,  mereka  juga  mengeruk  sumber  daya  alam  untuk  kebutuhan  ekonomi pemerintahan dan militer.
Jauh  sebelum  migrasi  ke  Malaysia  dan  negara-negara  Timur  Tengah, masyarakat  Indonesia  yang  berada  di  bawah  penjajah  Belanda  memberangkatkan para buruh migran dari Suku Jawa ke Suriname, salah satu negara jajahan Belanda yang  terletak  di  Amerika  Latin  pada  akhir  abad  ke  19  (Maksum  &  Yogyakarta, 2017; Rahmat  et  al.,  2018;  Susanti,  2016).  Pasca  kemerdekaan  presiden  pertama Sukarno  1949  membuat  kebijakan  transmigrasi  ke  wilayah  yang  jarang penduduk termasuk  Kalimantan,  Sulawesi,  Sumatera,  dan  Papua.  Program  transmigrasi  ini dilanjutkan  oleh  Suharto  secara  massif  dengan  mengirim  pekerja  sebanyak  3  juta orang  dari  berbagai  provinsi  ke  wilayah  jarang  penduduk  melalui  pembiayaian Asian  Development  Bank  (ADB)  (Putra,  2019).  Dana  ini  digunakan  untuk membangun  perumahan  sederhana  dan  biaya  transportasi  transimigran.  Meskipun program  transmigrasi  menimbulkan  berbagai  persoalan  seperti  konflik  sosial dengan  warga  lokal,  ekspolitasi  alam  yang  berlebihan,  dan  kerusakan  lingkungan akibat pembukaan lahan baru, akan tetapi keberadaan mereka memberikan dampak positif  khususnya  pada  pengembangan  ekonomi,  pendidikan  dan  pemerataan penduduk.
Sejak 1980an masyarakat Indonesia bermigrasi ke Malaysia bekerja di area perkebunan  kelapa  sawit.  Krisis  moneter  dan  politik  di  tahun  1998  yang  ditandai berakhirnya  era  Orde  Baru  telah  menimbulkan  gelombang  besar  migrasi  buruh migran ke berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan dan negara-negara Timur Tengah. Selain di perkebunan kelapa sawit, buruh migran laki-laki (TKI) bekerja di infrastruktur, pabrik, dan tambang perminyakan. Sedangkan  buruh  migran  perempuan  (TKW)  bekerja  sebagai  pembantu  rumah tangga  di  rumah  warga,  babysitter,  dan  di  restauran.  Persoalan  TKW  jauh  lebih kompleks  dibanding  TKI  karena  mereka  tinggal  di  rumah  keluarga  yang  sulit diakses  oleh  orang  luar  termasuk  pemerintah,  yang  berdampak  pada  lemahnya proteksi  kepada  mereka.  Praktik-praktik  kekerasan  terus  mengalami  reproduksi terhadap  TKW  oleh  majikan,  bahkan  banyak  yang  berakhir  mati  tragis  akibat penyiksaan.  Artikel  ini  membahas  tentang  potret  kehidupan  eks  buruh  migran perempuan (TKW) asal Lombok yang pernah bekerja di Malaysia dan Arab Saudi.
TKW yang bekerja di luar negeri menjadi sorotan dunia internasional tidak hanya  terkait  jumlah  angka  TKW  yang  meningkat  tajam,  tetapi  juga  masalah- masalah yang mereka hadapi di tempat kerja yang tidak memperoleh perlindungan maksimal oleh negara asal maupun di negara tempat kerja (Chin, 1997). Mayoritas TKW  bekerja  di  ruang  domestik  sebagai  pembantu  rumah  tangga  menghadapi berbagai  isu  krusial  termasuk  kekerasan  fisik,  verbal  dan  seksual,  jam  kerja  yang berlebihan, pembatasan komunikasi, dan penudaan gaji. Persoalan-persoalan inilah yang  membuat  kehidupan  TKW  sangat  rentan.  Meskipun  TKW  dalam  ancaman bahaya besar, akan tetapi jumlah TKW terus meningkat ke luar negeri. Oleh karena itu, artikel ini betujuan untuk mengeksplorasi sejarah dan faktor migrasi perempuan Sasak,  tantangan  yang  dihadapi  dan  pola  pengelolaan  remitansi  mereka  oleh kerluaga.  Selain  itu  artikel  ini  bertujuan  untuk  menginvestigasi  bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada mereka.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  selama  tiga  tahun  (2017-2019)  di  Lombok  Nusa Tenggara  Barat  dengan  pertimbangan  bahwa  masyarakat  di  pulau  ini  dikenal sebagai basis buruh migran. Propinsi NTB sendiri adalah distributor buruh migran terbesar kedua setelah Jawa Timur. Lombok merupakan wilayah agraris, akan tetapi masih  berstatus  tertinggal  dengan  penduduk  di  bawah  garis  kemiskinan  mencapai 17.80%.  Perkembangan  migrasi  buruh  migran  di  NTB  sangat  signifikan  dan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi keluarga dan peningkatan devisa  daerah  yang  mencapai  1  triliun  per  tahun.  Jumlah  buruh  migran  pria  dan wanita yang begitu besar tidak diikuti oleh pengembangan Sumber Daya Manusia mereka  yang  baik  terbukti  mayortitas  buruh  migran  adalah  lulusan  SD  dan  SMP. Pada  saat  bersamaan  mereka  tidak  memiliki skill dan  pengetahuan  yang  cukup tentang  bahasa  dan  budaya  masyarakat  di  negara  tempat  mereka  bekerja. Dampaknya,  buruh  migran  asal  Lombok  rentan  mengalami  kekerasan  fisik  dan seksual, dan diskriminasi. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan metode kualitatif  dengan  pendekatan  etnografi.  Data  dikumpulkan  melalui  observasi- partisipasi, in-depth  interview ,  dan  dokumentasi.  Adapun  informan  yang  telah diwawancarai  tidak  hanya  dari  buruh  migran  perempuan,  tetapi  juga  laki-laki, keluarga, NGO yang konsen dengan buruh migran, PJTKI, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,  dan  masyarakat  umum.  Analisa  data  menggunakan  pendekatan fenomenologi yakni fokus melihat pengalaman-pengalaman yang dialami oleh para buruh  migran  khususnya  migran  perempuan  selama  di  negara  tempat  bekerja  dan pasca kembali ke daerah asal.

## Hasil dan Pembahasan

## Dinamika Kehidupan dan Tantangan Buruh Migran
Amarjit  Kaur  (2009:  276)  melihat  bahwa  posisi  Asia  Tenggara  sebagai salah  satu  destinasi  favorit  komunitas  global  karena  kekayaan  dan  keindahan alamnya.  Di  akhir  abad  ke  19  dan  awal  abad  ke  20  buruh  migran  asal  India  dan China berdatangan ke Asia Tenggara dan ini menunjukkan masa depan yang cerah atas  globalisasi  Asian.  Migrasi  Asian  juga  melibatkan  komunitas  migran
Vol. 3 No. 1 Juni 2021 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614| 26
transnasional  orang-orang  Eropa  dan  Amerika  yang  konsisten  mengembangkan produksi  ekspor  dan  industrialisiasi  yang  berdampak  pada  pertumbuhan  ekonomi masyarakat  lokal.  Mereka  mengeskplorasi  kekayaan  alam  seperti  gas,  minyak, tambang emas, batu bara, dan kelapa sawit (lihat Kaur, 2009: 278; Larsen, 2010; 3). Serapan tenaga kerja yang cukup besar untuk memenuhi target produksi melahirkan perpaduan  yang  bagus  antara  buruh  migran  asing  dan  pekerja  lokal (Wickramasekera, 2002: 9).
Ruang  migrasi  yang  terbuka  luas  dan  pemberian  izin  pembangunan perumahan  kepada  buruh  migran  menciptakan  pluralitas  dan  hybrida  kutural  di mayarakat. Integrasi budaya dan sharing nilai keagamaan antara buruh migran dan masyarakat  lokal  menjadi  bonus  demografi  bagi  suatu  daerah    (Bahrin,  1967; Killias, 2010;  Kaur, 2009;  Silvey, 2007). Keberadaan mereka sebagai pendatang berpengaruh  juga  pada  kemajuan  di  sektor  edukasi,  meskipun  terkadang menimbulkan konflik karena kecemburuan sosial yang dilarabelakangi ketimpangan ekonomi  antara  pendatang  dengan  masyarakat  lokal.  Sejak  tahun  1980,  Asia Tenggara  muncul  sebagai  pemain  utama  dalam  gerakan  migrasi  global  dengan diversitas  dan  perluasan  yang  terus  meningkat  secara  tajam  (Kaur,  2014;  Kaur, 2009;  Melchert,  2017;  Silvey,  2004).  Tujuan  mereka  yang  pokok  adalah pengembangan  ekonomi  sebagai  titik  balik  pasca  perang  melawan  kelompok kolonial.  Negara-negara  yang  menjadi  tujuan  migrasi  di  Asia  Tenggara  adalah Malaysia,  Singapura,  Brunei  dan  Thailand.  Jalur  ilegal  juga  berkembang  dalam proses  migrasi  dan  menjadi  salah  satu  tantangan  negara-negara  tujuan  di  Asia Tenggara  untuk  bekerja  lebih  keras  mengontrol  dan  menjaga  wilayah  perbatasan maritime mereka (Killias, 2010; 900).
Arus  migrasi  tenaga  kerja  Indonesia  ke  luar  negeri  semakin  meningkat jumlahnya.  Banyak  faktor  yang  menyebabkan  derasnya  arus  migrasi,  dan  salah satunya  disebabkan  karena  problem  ketenagakerjaan  di  dalam  negeri  yang  belum terpecahkan (Constable, 2009; Haryani et al., 2011; Killias, 2010). Krisis moneter yang  berimplikasi  pada  ketidakstabilan  ekonomi  Indonesia  pasca  reformasi  1998 dan  meningginya  tingkat  populasi  karena  kurang  kontrol  oleh  masyarakat mendorong  percepatan  migrasi  lintas  gender  dan  usia  (Sakdapolrak,  2002).
Diperkirakan jumlah buruh migran Indonesia di luar negeri sebesar 4,5 juta orang tersebar di Malaysia, Singapura, Taiwan, Korea Selatan, Brunei serta negara-negara Timur  Tengah  (Asriani  &  Amalia,  2014:  152).  Sebagian  besar  di  antara  mereka adalah  kaum  perempuan  yakni  sekitar  70  %  bekerja  di  sektor  domestik  sebagai pembantu rumah tangga dan sebagian kecil bekerja di bagian manufaktur (Asriani &  Amalia  2014;  Rahman  &  Fee,  2009;  Sulistiyo  &  Wahyuni,  2012).  Selebihnya sekitar  30  %  adalah  buruh  migran  laki-laki  bekerja  di  perkebunan,  konstruksi, transportasi  dan  jasa  (Maksum  &  Surwandono,  2017;  Rother  &  Rother,  2017; Sulistiyo & Wahyuni, 2012).
Buruh  migran  Indonesia  memperoleh  gaji  antara  Rp.  2.000.000-7.000.000 tergantung  pekerjaannya.  Gaji  ini  besarannya  jauh  dari  standar  gaji  internasional (Human  Wrights  Watch,  2004;  Silvey,  2004).  Gaji  tersebut  lebih  rendah dibandingkan  dengan  gaji  buruh  migran  asal  Filipina.  Terlepas  dari  persoalan penggajian,  persoalan  pokok  yang  lain  adalah  minimnya  perlindungan  terhadap buruh  migran,  khususnya  TKW  yang  selama  ini  rentan  dengan  kekerasan  dan eksploitasi  seksual  majikan  (Azmy,  2012;  Bal  &  Gerard,  2016;  Human  Wrights Watch,  2004).  Meskipun  tidak  semua  TKW  mengalami  nasib  yang  buruk,  akan tetapi kasus yang ada menunjukkan grafik yang terus meningkat. Kasus TKW lebih kompleks karena keamanan, gaji, jam  kerja dan masa libur yang tidak didapatkan (Asriani & Amalia, 2014: 153; Bal & Gerard, 2017: 4) . Kerentanan buruh migran sudah  dialami  sejak  masa  perekrutan  di  daerah  asal  oleh  tekong.  Proses  ini merupakan awal dari mata rantai eksploitasi terhadap buruh migran Indonesia. Calo atau  yang  biasa  disebut  ‘tekong’  adalah  perpanjangan  tangan  dari  PJTKI  yang merekrut  langsung  calon  buruh  migran  di  lapangan.  Mereka  keliling  kampung mencari calon dengan informasi yang menggiurkan. Mereka menyasar masyarakat yang tidak terdidik dengan iming-iming gaji besar (Hermawan et al, 2014; Karim, 2017).
Tekong  merupakan  salah  satu  mata  rantai  yang  menjadi  titik  persoalan buruh migran karena tidak profesional. Kegagalan calon buruh migran disebabkan kasus penipuan dan permainan antara agen dengan tekong. Saling lempar tanggung jawab  antara tekong  dengan  PJTKI adalah  alibi  untuk  menutupi  penipuan mereka
Vol. 3 No. 1 Juni 2021 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614| 28
(Karim,  2017;  Chin,  1997).  Pemerintah  seringkali  mengutuk  praktek  percaloan sebagai  sumber  masalah  buruh  migran,  akan  tetapi  mereka  kesulitan  melawan praktek  gelap  percaloan  yang  eksploitatif.  Hampir  sebagian  besar  buruh  migran tidak  bisa  berangkat  ke  luar  negeri  karena  ulah  mereka.  Oleh  karena  itu,  proses perekrutan  buruh  migran  sarat  dengan  praktek  pemerasan  dan  penipuan.  PJTKI berkontribusi  besar  terhadap  eksistansi  calo,  karena  merekalah  tukang  tadah  dari hasil perekrutan para calo.
Pada  masa  bekerja  sebagaian  besar  buruh  migran  bekerja  disektor-sektor yang  penuh  resiko  yang  disebut  3D  ( dark,  dirty,  dangerous ). Di  negara  Timur Tengah  misalnya,  TKW  Indonesia  yang  menjadi  korban  pemerkosaan  dan kekerasan fisik oleh majikan mencapai jumlah ribuan orang. Data resmi yang dari KBRI Arab Saudi dan KBRI Kuwait, jumlah buruh migran yang melarikan diri ke KBRI  untuk  mencari  perlindungan  dari  tindak  kekerasan  dan  perkosaan  majikan mencapai sekitar 3.627 orang pertahun (Azmy, 2012). Puluhan mayat buruh migran Indonesia  yang  meninggal  di  Arab  Saudi  masih  terlantar  belum  dikuburkan  dan tidak  bisa  segera  dikirim  ke  ahli  waris  Indonesia.  Di  Malaysia,  buruh  migran Indonesia diperlakukan sebagai ‘persona non grata’. Politik anti migran pemerintah Malaysia  merepresi  buruh  migran  Indonesia  yang  tidak  berdokumen  (ilegal)  di Malaysia (Killias 2010; Chin, 1997). Padahal sebelumnya merekalah yang menjadi tulang punggung perekonomian Malaysia. Untuk mengusir buruh migran Indonesia tak  berdokumen,  pemerintah  Malaysia  tidak  hanya  menerbitkan  Akta  Imigresen 1154  tahun  2002,  tetapi  juga  melancarkan  operasi  yang  mengerahkan  tentara  dan polisi  Malaysia  bersenjatakan  lengkap  menangkap  buruh  migran  yang  tidak  lagi memiliki dokumen yang sah baik itu over stay maupun yang bersembunyi. Malaysia pun  menggunakan  milisi  sipil  RELA  untuk  menangkapi  buruh  migran  Indonesia (Hakim & Fitrianto, 2015).
Situasi  status ilegal  buruh migran  seringkali  dimanfaatkan  oleh agen-agen yang  tidak  bertanggung  jawab  untuk  praktek  perdagangan  perempuan  dan  juga perdagangan  organ  manusia.  Tidak  adanya  perlindungan  hukum  menyebabkan buruh  migran  perempuan  ke  ruang  gelap  eksplotasi  seksualitas  (Larsen,  2010). Mereka  diperdagangkan  bekerja  di  bar,  diskotik  dan  hiburan  dunia  malam.  Tidak
sedikit  dari  mereka  juga  bekerja  sebagai  Pekerja  Seks  Komersial  (PSK)  (Surtees, 2003:  102).  Rina  (45  tahun),  salah  satu  buruh  migran  perempuan  asal  Lombok Tengah  yang  bekerja  di  Malasyia  memilih  profesi  sebagai  PSK  melayani  tamu- tamunya  dari  China,  Hongkong  dan  orang  Malaysia.  Dia  tidak  memiliki  banyak pilihan  dan  akhirnya  berhenti setelah ibunya mendatanginya di  dalam mimpi.  Dia sadar  bahwa  di  keluarganya  tidak  ada  seorangpun  yang  melakukan  praktek prostitusi.  Dia  merasa  terhina  dan  berdosa,  apalagi  keluarganya  dikenal  soleh  di masyarakat.  Dia  berusaha  menyelamatkan  diri  ke  Indonesia  melalui  pulau  Batam dan menikah dengan orang Makassar.

## Perempuan Sasak di Arus Migrasi Indonesia
Trend migrasi di Indonesia mengalami pergeseran yang cukup tajam, yang sebelumnya  lebih  banyak  dikuasai  oleh  laki-laki.  Sejak  2000an  perempuan  mulai aktif  dan  mengambil  alih  dominasi  peran  tersebut.  Menurut  data  BNP2TKI, penempatan  TKI  di  tahun  2011  sebanyak  586.802  orang,  terdiri  dari  migran perempuan 376.686 (64 persen) dan migran laki-laki sebanyak 210.116 (36 persen). Tahun  2012  sebanyak  494.609  TKI,  terdiri  dari  migran  perempuan  279.784  (57 persen)  dan  migran  laki-laki  214.825  (43  persen)  (Lihat  Asriani  &  Amalia  2014: 154;  Ardiansyah,  2007:  2-5).  Tahun  2013  sebanyak  512.168  TKI,  terdiri  dari 276.998 TKW (54 persen) migran perempuan dan 235.170 TKL (46 persen) migran laki-laki. Tahun 2014 sebanyak 429.872 TKI, terdiri dari 243.629 TKW (57 persen) dan 186.243 TKL (43 persen).  Provinsi Nusa Tenggara Barat dikenal sebagai salah satu  daerah  distributor  TKI  terbesar  kedua  Indonesia  setelah  Jawa  Timur  yakni 46.187 orang per tahun. Mayoritas TKI NTB adalah penduduk yang berdomisili di Lombok  mencapai  44.500  orang,  sisanya  dari  kepulauan  Sumbawa  1.000  orang (BPS, NTB, 2018).
Pada  awalnya  yang  menjadi  buruh  migran  adalah  kaum  laki-laki  yang kesulitan  mengembangkan  ekonomi  keluarga,  namun  dalam  perkembangannya buruh  migran  perempuan  juga  ambil  bagian  dengan  berbagai  macam  alasan  dan faktor.  Fenomena  buruh  migran  perempuan  di  Lombok  NTB  menunjukkan  grafik yang  terus  meningkat  sejak  tahun  1996.  Menurut  data  BPS  Provinsi  NTB  bahwa pada  tahun  2015  jumlah  TKW  mencapai  angka  9.968  orang  .  Arus  migrasi
Vol. 3 No. 1 Juni 2021 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614| 30
perempuan  Sasak  menjadi  buruh  migran  adalah  sejarah  baru  karena  selama  ini konstruksi  budaya  Sasak  misalnya  tidak  memberikan  ruang  yang  luas  bagi  kaum perempuan  untuk  bekerja  di  luar  rumah  dan  tidak  menjamin  kebebasan  mereka memilih pekerjaan yang disukainya. Jangakan bekerja di luar negeri, keluar kuliah di luar daerah mereka berjuang keras meyakinkan kedua orangtuanya. Oleh karena itu,  menarik  bagaimana  melihat  proses  transformasi  perempuan  Sasak  bekerja  di luar  negeri  dan  bagaimana  kontribusinya  di  dalam  pengembangan  ekonomi keluarga.
Hidup  di  negara  orang  lain  membutuhkan  adaptasi  baru  mulai  dari penguasaan bahasa, budaya dan juga penguasaan undang-undang negara. Para TKW seharusnya  menguasai  unsur-unsur  tersebut  sebelum  berangkat  ke  negara  tujuan sehingga  tidak  kesulitan  dalam  mengatasi  berbagai  persoalan  seperti miskomunikasi. Namun kenyataannya, sebagian dari mereka tidak mau belajar dan nekat  untuk  berangkat  tanpa  dibekali  dengan  pengetahuan  dan  skil  yang  cukup. Sementara sebagian besar tekong-tekong TKI menyasar perempuan desa yang tidak memiliki sertifikat kerja dan kualifikasi pendidikan yang layak. Tingkat pendidikan para TKI dan TKW umumnya tidak sampai sarjana, bahkan lebih banyak tamatan SD, SMP dan SMA. Menurut BNP2TKI, dari angka penempatan TKI tahun 2014 sebanyak  429.872  orang,  yang  lulusan  SD  sebanyak  138.821  orang  (32,29%), lulusan  SMP  162.731  orang  (37,86%),  lulusan  SMU  106.830  orang  (24,85%) persen,  lulusan  Diploma  17.355  orang  (4,04%),  lulusan  Sarjana  3.956  orang (0,92%), dan lulusan pascasarjana 179 orang (0,04%). Bahkan ada yang buta hurup tidak  bisa  membaca  dan menulis,  namun  karena  semangatnya  mencari  rezeki,  dia berani berangkat keluar negeri menjadi buruh migran.
Keterbatasan pendidikan dan skil calon tenaga kerja Indonesia berdampak pada  tidak  banyaknya  pilihan  pekerjaan  di  luar  negeri.  Pilihan  pekerjaan  mereka pada  umumnya  adalah  pembantu  rumah  tangga.  Mayoritas  TKW  Indonesia berprofesi  sebagai  pembantu  rumah  tangga  (PRT)  dan  hanya  sebagian  kecil  yang bekerja  di  sektor  jasa  dan  industri.  Di  antara  negara-negara  Asia  Tenggara  yang banyak  menggunakan  jasa  PRT  adalah  Malaysia,  Brunei  Darussalam  dan Singapura. Sedangkan di luar itu adalah negara-negara Timur Tengah seperti Arab
Saudi, Kuwait, Yordania, Suriah, Qatar dan Uni Emirat Arab. Yang menarik adalah negara-negara yang menerima jasa PRT adalah negara-negara bekas kerajaan Islam, di  mana  tradisi  perbudakan  adalah  bagian  dari  kultur  kerajaan  tersebut.  Profesi pembantu  rumah  tangga  (PRT)  dipilih  karena  tidak  membutuhkan  skil,  dan umumnya perempuan dewasa mampu melakukan hal tersebut.

## Fase Migrasi dan Faktor Pendorong Perempuan Sasak Menjadi Buruh Migran
Gelombang  pertama  migrasi  suku  Sasak  keluar  negeri  dapat  dilacak  dari aktivitas pendidikan para siswa asal Lombok di akhir abad ke 19. Tuan guru Umar Kelayu  dan  Tuan  Guru  Ali  Batu  berangkat  ke  Mekah  di  akhir  abad  ke  19, sedangkan  Tuan  Guru  Muhammad  Zainuddin  Abdul  Majid  (pendiri  Nahdlatul Wathan)  dan  Tuan  Guru  Saleh  Hambali  berangkat  di  awal  abad  ke  20.  Selain motivasi  pendidikan,  mereka  juga  termotivasi  untuk  melaksanakan  ibadah  haji. Mereka berlayar dari pelabuhan Haji Lombok Timur menuju Mekah dengan jarak tempuh 3 bulan. Migrasi pendidikan ke Arab Saudi ini terus berkembang pada awal abad  ke  20  hingga  abad  ke  21.  Mereka  tersebar  di  Madrasah  Shaulatiyah,  dan madarasah  Darul  Ulum  di  Mekah.  Selain  ke  Mekah,  kaum  intelektual  Sasak  juga belajar  ke Mesir,  Yaman,  Yordania,  Irak,  Iran  dan  Syuriah.  Sepulang  belajar  dari Timur Tengah sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai guru agama dan kyai (tuan guru).
Migrasi  gelombang  kedua  pada  tahun  1980,  migrasi  terkait  dengan ketenagakerjaan  yang  merupakan  program  lanjutan  oleh  pemerintah  Indonesia. Program  ini  dikenal  dengan  transimigrasi  yang  bermula  didesain  oleh  pemerintah kolonial pada dan dilanjutkan oleh presiden Sukarno dan Suharto. Presiden Suharto mengirim  transmigran  ke  Kalimantan,  Sulawesi,  Sumatera,  dan  Papua. Diperkiranan  sebanyak  150.000  lebih  masyarakat  Sasak  mengikuti  program transmigrasi  ke  berbagai  daerah.  Di  Kaltimantan  Timur,  jumlah  warga  Sasak diperkirakan  sekitar  60.000  ribu  orag  dari  5.000.000  juta  penduduk.  Gelombang kedua ini juga ditandai dengan migrasinya masyarakat Sasak ke Malaysia. Menurut Haris (2002) pristiwa gagal panen dan tingginya tingkat pengangguran di Lombok mendorong masyarakat Sasak bekerja di Malaysia. Mereka ke Malaysia menempuh
jalan  ilegal  karena  Malaysia  belum  menerima  tenaga kerja  asing dan  dinilai  lebih murah.
Gelombang ketiga adalah pasca reformasi 1998 yang ditandai dengan krisis ekonomi  di  seluruh  Indonesia.  Kaum  perempuan  Indonesia  termasuk  perempuan Sasak semakin terjepit dengan keadaan di daerah yang minim lapangan pekerjaan. Pada saat bersamaan suami mereka banyak yang tidak berhasil di Malaysia. Data di lapangan  menunjukkan  bahwa  migrasi  perempuan  Sasak  ke  Malaysia  dimulai sekitar  awal  tahun  1990an.  Sedangkan  ke  Arab  Saudi  dimulai  sejak  tahun  1995 dengan  biaya  transportasi  1  juta.  Jumlah  TKW  Sasak  mengalami  puncak  pasca reformasi 1998 yang ditandai dengan kebebasan media dan arus informasi. Bahkan di tahun 2000an, perempuan Sasak yang bekerja di sektor rumah tangga mendapat kemudahan dengan tidak membayar speserpun uang transportasi. Majikan di negara tujuan telah menanggung seluruh biaya termasuk fee kepada pemerintah Indonesia yang  menyediakan  jasa  tenaga  kerja.  Akan  tetapi  pola  ini  tetap  saja  menjadi preseden buruk bagi TKW karena diperlakukan seperti budak oleh majikan. Mereka bekerja tidak kenal waktu dan seringkali mengalami kekerasan.
Adapun faktor-faktor yang menyebabkan migrasi perempuan Sasak adalah,
1. Krisis Ekonomi Keluarga
Krisis  ekonomi  yang  dialami  internal  keluarga  merupakan  faktor  utama pendorong  perempuan  Sasak  ikut  bermigrasi.  Perempuan  Sasak  tidak  ingin menambah  beban  keluarga mereka  yang mengalami krisis  dan  kesulitan ekonomi. Selama ini perempuan dalam tradisi Sasak ditanggung dan dipelihara oleh keluarga terutama saudara laki-lakinya. Bahkan ketika menjadi janda, perempuan Sasak akan pulang  ke  rumah  keluarganya.  Jika  orangtuanya  meninggal  dia  akan  menjadi tanggungan  bagi  kakak  atau  adik  laki-lakinya.  Perubahan  ekonomi  keluarga  yang tidak  selalu  stabil,  bahkan  mengalami  krisis  yang  berkepanjangan  memotivasi perempuan  Sasak  untuk  membantu  keluarganya.  Tidak  banyak  pilihan  bagi perempuan Sasak selain ikut bermigrasi mencari pekerjaan tetap untuk membiayai dirinya dan keluarganya. Perempuan hanya menyiapkan makanan pada saat suami atau orangtuanya bekerja di lahan pertanian.

## 2. Keretakan Rumah Tangga
Keretakan rumah tangga yang terjadi dalam  keluarga Sasak menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya migrasi perempuan Sasak. Setelah menikah di usia muda dan berstatus janda, gadis-gadis Sasak tidak memiliki banyak pilihan selain keluar negeri mencari pekerjaan. Kultur Sasak yang memudahkan perceraian tanpa  proses  pengadilan  menempatkan  perempuan  pada  posisi  subordinat,  dimana mereka  tidak  memiliki  perlindungan  hukum  yang  kuat.  Perempuan  Sasak dibebankan  mengasuh  dan  membiayai  anak-anak  mereka  tanpa  kontribusi  dari mantan suami. Mereka juga tidak memperoleh harta gono-gini, hanya dipulangkan ke rumah orangtuanya. Keretakan rumah tangga inilah yang membuat perrempuan Sasak dalam tekanan psikologis dan ekonomis membesarkan anak-anaknya. Mereka memilih mencari  pekerjaan lain untuk menghibur dirinya dan membesarkan anak- anaknya  dengan  menjadi  TKW  di  Malaysia,  Brunei,  Singapura,  Taiwan,  Korea Selatan dan Arab Saudi.
Maemunah  (43  tahun)  asal  Lombok  Timur  menikah  diusia  17  tahun  dan baru  memiliki  satu  anak.  Belum  genap  7  bulan  anaknya,  tiba-tiba  suaminya menikah secara diam-diam. Di tengah sakit hati dan rasa frustasinya, dia kemudian memutuskan  untuk  menjadi  TKW  ke  Arab  Saudi  meninggalkan  anaknya  yang masih  bayi.  Dia  berangkat  pada  tahun  1998  melalui  sponsor  H.  Sofiani  dari Suralaga Lombok Timur. Dengan berat hati dia meninggalkan anaknya yang masih berusia 7 bulan. Dia tidak berpikir panjang berangkat ke Saudi Arabia karena tidak ingin  membebani  keluarganya  dan  sebaliknya  ingin  membantu  ekonomi orangtuanya.
Nuriati (30 tahun) memilih menjadi TKW setelah bercerai dengan suaminya yang kawin ketika menjadi TKI di Arab Saudi. Nuriati tidak menyangka suaminya yang bekerja sebagai TKI di Arab Saudi rela meninggalkan dirinya menikah dengan TKW lain di Arab Saudi. Nur menceritakan bagaimana sakit hatinya melihat foto- foto  perkawinan  suaminya  yang  dishare  difacebook  oleh  istri  baru  suaminya.  Dia juga  mengancam  Nuriati  untuk  meninggalkan  suaminya  dengan  ikhlas.  Setelah suami  dan  istri  barunya  habis  kontrak  dan  pulang  ke  kampung,  perkelahian  tidak dapat  dihindari  dan  Nuriati  meminta  cerai.  Tidak  tahan  melihat  suaminya  yang
Vol. 3 No. 1 Juni 2021 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614| 34
masih  saudara  dan  tinggal  satu  kampung  dengan  istrinya  barunya,  dia  memilih untuk  pergi  sebagai  TKW  ke  Abu  Dabi.  Rohmi  (50  tahun)  menceritakan keputusannya  ke  Malaysia  pada  tahun  1998  setelah  suaminya  meninggal.  Rohmi pada  waktu  itu  berumur  20  tahun  dengan  dua  anak  kebingungan  membiayai anaknya  yang  masih  kecil.  Diapun  bekerja  keluar  negeri  dan  bernasib  baik  di Malaysia  karena  dapat  majikan  yang  bagus  dan  gaji  yang  cukup.  Selain  dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya, dia juga dapat membeli pekarangan dan sawah dari hasil keringatnya.
3. Pendidikan dan Pengangguran
Pendidikan  yang  rendah juga  menjadi  faktor  pendorong  perempuan  Sasak bermigrasi  ke  luar  negeri.  Karena  tidak  mampu  bersaing  di  kampung  halaman dalam  hal  pekerjaan  mendorong  perempuan  Sasak  menjadi  TKW.  Daripada  tidak ada pekerjaan di rumah dan membebani orang tua, mereka realistis bekerja keluar negeri  dengan  modal  tenaga  dan  keahlian  memasak.  Hariati  (42  tahun) menghabiskan masa mudanya ke Arab Saudi sebagai buruh migran. Usianya pada waktu  itu  relatif  muda  15  tahun  dan  baru  menyelesaikan  sekolah  tingkat  pertama (SMP) diajak oleh temannya bekerja ke Arab Saudi di tahun 1995 melalui tekong dari  Suralaga  Mamiq  Agus.  Dia  diajak  oleh  bibinya  yang  bekerja  di  kota  Jeddah untuk berangkat daripada tidak ada pekerjaan di rumah dan membebani orang tua. Kondisi keluarga yang serba kekurangan dan banyaknya jumlah saudaranya 5 orang menjadi  keperihatinan  dan  pertimbangan  tersendiri  bagi  Hariati.  Dia  ingin  adik- adiknya kuliah di kampus yang bagus dan punya masa depan.
Umrati (35 tahun) memiliki cerita yang sama, meskipun dari keluarga yang berkecukupan, dia ingin menjadi perempuan mandiri yang tidak membebani orang tua.  Meski  diminta  kuliah  sama  orang tua  setelah  tamat  SMA,  tapi  dia tidak  mau dan ingin mencari pengalaman bekerja di luar negeri. Dia diam-diam berangkat ke Arab Saudi dengan biaya yang pinjaman dari kakak iparnya. Dia hanya pamit sama ibunya, bapaknya sangat marah mendengar informasi tersebut. Laduniah (36 tahun) perempuan desa yang tamat SD dari keluarga terbelakang memberanikan diri kerja di  luar  negeri  di  usia  15  tahun.  Dia  masih  tinggal  di  Arab  Saudi  dan  menikah dengan orang lokal disana. Sumiati (43 tahun) juga memutuskan ke Mekkah untuk
bekerja di sana. Dia ingin mengubah nasib keluarganya yang sangat kesultian secara ekonomi.
4. Resistensi Budaya Lokal
Gerakan menjadi buruh migran adalah bentuk perlawanan kaum perempuan Sasak  terhadap  praktik  kebudayaan  dan  adat  yang  mengekang  dan  membatasi aktivitas  mereka.  Perempuan  menghadapi  dua  sisi  kehidupan  yakni  sangat dihormati, namun mereka juga dikekang tidak boleh bekerja di luar daerah, apalagi di  luar  negeri.  Praktik  kebudayaan  Sasak  yang  menekan  kaum  perempuan mengalami titik balik resistensi yang kuat sehingga muncul “lompatan yang jauh”. Dulunya mereka tidak boleh bekerja di luar kampung, sekarang mereka berlomba- lomba  keluar  negeri  sebagai  buruh  migran.  Gerakan  mereka  telah  menggeser konstruksi  gender  yang  sebelumnya  menempatkan  laki-laki  di  atas  segalanya termasuk  mengambil  alih  peran  dalam  mencari  nafkah  untuk  keluarga.  Di  tengah kemandulan  dan  ketidakproduktifan  laki-laki  mencari  nafkah,  perempuan  Sasak mengambil  alih  peran  tersebut  bahkan  tidak  sedikit  yang  berhasil  melebihi produktifitas  laki-laki.  Perempuan  Sasak  dapat  menabung  hasil  kerjanya  dan mengirim remitansi secara utuh.
5. Alasan Keagamaan
Motivasi  keagamaan  juga  sebagai  faktor  utama  dalam  proses  migrasi perempuan Sasak. Sebagaian besar TKW yang bekerja di Arab Saudi tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga mencari kesempatan melaksanakan  ibadah  haji.  Mereka  rela  menjual  atau  menggadaikan  sawahnya untuk biaya transportasi, yang penting mereka ditempatkan di seputar kota Mekah supaya dapat menunaikan ibadah haji. Indah (48 tahun), salah satu TKW asal desa Gapuk  Suralaga  menyatakan  bahwa  keberangkatannya  karena  doanya  yang  ingin menunaikan ibadah haji. Dia selalu berdoa “jika ditempatkan di dekat kota Makkah maka lapangkan jalannya sebagai buruh migran, apabila jauh dari kota Mekah maka tutupi  jalannya”.  Doanya  ini  ternyata  berhasil  dan  dikabulkan  oleh  Allah,  dia ditempatkan bekerja beberapa kilo dari lokasi masjidil Haram. Majikannya memberi kesempatan untuk berhaji dua kali dan umrah berkali-kali. Sumiarti (41 tahun) telah lama bekerja di Qatar selama 20 tahun dan berkali-kali melakukan ibadah haji dari
Vol. 3 No. 1 Juni 2021 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614| 36
tempatnya  kerjanya.  Karena  tidak  puas  dengan  haji  dari  tempat  bekerja,  keluarga mendaftarkan  dirinya  naik  haji  dari  Lombok  biar  masyarakat  dan  keluarga menyaksikannya. Keluarganya sangat bangga melihat anaknya berhasil, lebih-lebih menunaikan haji dari kampung halaman.

## Remitansi dan Penyalahgunaanya
Remitansi  adalah  tindakan  mentransfer  uang  oleh  pekerja  asing  di  negara tempat  bekerja  ke  seseorang  di  negara  mereka  sendiri.  Remitansi  yang  dilakukan oleh  buruh  migran  dengan  bantuan  jasa  keuangan  internasional  mejadi  salah  satu arus  keuangan  terbesar  ke  negara-negara  berkembang  dan  menjadi  modal  penting khususnya negara pengekspor tenaga kerja (Bal & Gerard, 2017: 8-9). Pada tahun 2014 terdaat $436 milliar uang terkirim ke negara berkembang. Sedangkan secara keseluruhan remitansi global mencapai jumlah $582 miliar di tahun 2015. Beberapa negara  seperti  India  dan  China  menerima  remitansi  sebanyak  $10  miliar  setiap tahunnya dari ekspatriat dan diaspora warga mereka ke berbagai negara. Pada tahun 2014 negara India menerima $70 miliar dan China menerima $64 miliar.
Menurut  laporan  World  Bank  Group’s  Global  Knowledge  Patnership  on Migration and Develipment Initiative bahwa negara Indonesia menempati posisi 14 dunia menerima remitansi migran di tahun 2015 yang diperkirakan mencapai $10.5 miliar  dikirim  dari  tempat  bekerja  di  luar  negeri.  Remitansi  terus  mengalir  ke Indonesia  dan  menunjukkan  peningkatan  yang  signifikan  yakni  22%  sejak  tahun 2015, ketika itu mencapai $8.55 miliar. Yang terbesar masih dipegang India $72.2 milair, China $63.9 milair, Amerika $56, Arab Saudi $37, Rusia $33, Filipina $29.7 miliar, Mexico $25.7 dan Francis 24.6 miliar.
Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  juga  ketiban  berkah  remitansi  yang mendongkrak  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Menurut  data  BPS,  propinsi  NTB disinyalir  menerima  remitansi  sebesar  1.76  Triliun  pada  tahun  2016  yang  dikirim melalui  pos  dan  Bank  Indonesia.  Hingga  bulan  Maret  2017,  remitansi  TKI  asal NTB  mencapai  Rp.  347,9  miliar.  TKI  NTB  yang  bekerja  di  Arab  Saudi  masih menjadi  penyumbang  remitansi  terbesar  mencapai  Rp.  41  miliar,  sedangkan Malaysia  menyumbang  Rp.  4  miliar,  dan  disusul  Uni  Emirat  Arab  Rp.3  miliar. Sisanya  adalah  kiriman  dari  Hingkong,  Singapura,  Brunei  Darussalam  yang
berjumlah  Rp.73  miliar.  Dari  tiga  Kabupaten,  Lombok  Timur  memperoleh remitansi  terbesar  dengan  jumlah  Rp.  67  miliar,  disusul  Lombok  Tengah  Rp.  62 miliar, Sumbawa Rp. 24 miliar dan Bima Rp. 2 miliar.
Moratorium  pengiriman  buruh  migran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah tidak mengurangi jumlah remitansi dari Arab Saudi. Besarnya remitansi disinyalir karena  jumlah  TKI  dan  TKW  ilegal  terus  bertambah  di  Arab  Saudi  dan  adanya pemutihan  sebesar  50  ribu  buruh  migran  ilegal.  TKI  ilegal  masuk  ke  Arab  Saudi dengan  menggunakan  visa  umrah.  Setelah  umrah  mereka  tidak  kembali  lagi  ke Indonesia, tetapi bersembunyi di kontrakan teman-teman mereka yang sebelumnya bermukim  di  Arab  Saudi.  Mereka  hanya  keluar  pada  waktu-waktu  tertentu  demi menghindari pemeriksaan dari pemerintah.
Gaji buruh migran perempuan memperoleh gaji yang berbeda-beda di setiap negara  yaitu  sekitar  2-4  juta.  Gaji  mereka  dikirim  ke  suami  atau  orang  tua  di kampungnya.  Hal  yang  seringkali  menjadi  masalah  adalah  pengelolaan  remitansi yang  tidak  produktif,  bahkan  cenderung  digunakan  untuk  kebutuhan  konsumtif misalnya  membeli  speda  motor  atau  biaya  pernikahan  adik.  Dari  hasil  riset menunjukkan bahwa dana remitansi selain untuk biaya kebutuhan sehari-hari, juga digunakan untuk biaya pendidikan, pembelian sawah, membangun urmah, membeli speda  motor  dan  barang  elektronik  yang  lain.  Sumarni  (42  tahun)  asal  Lotim menyatakan  bahwa  dirinya  bertahun-tahun  bekerja  di  Arab  Saudi  menjadi  tulang punggung ekonomi keluarga tidak dapat menyimpan hasilnya. Remitansi yang dia kirim  untuk  membiaya  adek-adeknya  dari  SMA  hingga  perguruan  tinggi.  Adek pertamanya kuliah di Singaraja Bali, sedangkan yang ketiga dan keempat kuliah di Lombok.
Remitansi  juga  digunakan  untuk  membeli  kebutuhan  sekunder  keluarga seperti  sepeda  motor.  Rajib  (19  tahun)    menggunakan  uang  kiriman  ibunya  yang bekerja  di  Malaysia  untuk  membeli  sepeda  motor.  Alasannya  membeli  sepeda motor  adalah  untuk  kuliah  adik-adiknya.  Sayang  sekali  setelah  menikmati  punya motor yang harganya cukup mahal yakni Rp. 21.000.000, motornya hilang dicuri di rumahnya. Ibunya sangat sedih karena hasil keringatnya terbuang begitu saja. Nizar (20 tahun) menggunakan uang kiriman kakak perempuannya yang bekerja di Arab
Vol. 3 No. 1 Juni 2021 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614| 38
Saudi  untuk  membeli  motor.  Dia  terpengaruh  dengan  teman-temannya  yang  lain yang  telah  punya  motor.  Sebagai  adik  yang  paling  disayangi  kakaknya,  seluruh kebutuhannya menjadi prioritas termasuk biaya kuliahnya dan pembelian motor.
Temuan  lain  di  lapangan  adalah  remitansi  digunakan  untuk  menikah lagi. Hamidi  (40  tahun)  yang  ditinggal  istrinya  keluar  negeri  menikah  lagi  dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan istrinya yang lama. Sedangkan gaji istri tetap dikirimkan  kepada  suaminya.  Uang  remitansi juga  digunakan  untuk  menyumbang pembangunan  masjid.  Swadaya  masyarakat  untuk  membangun  Masjid  seringkali dibebankan buruh migran meskipun mereka sedang di Malaysia. Mereka dikenakan kewajiban membayar sumbangan pembangunan yang telah disepakati oleh panitia.

## Reproduksi Kekerasan Terhadap Buruh Migran Perempuan
Kekerasan tidak pernah sepi dari kehidupan buruh migran khusunya TKW Indonesia  yang  bekerja  di  Malaysia,  Arab  Saudi,  Singapura  dan  negara  Timur Tengah  lainnya.  Dalam  konteks  ini  negara  dapat  dikatakan  “gagal”  dalam melindungi  hak-hak  mereka  termasuk  bekerja  dengan  aman  dan  nyaman,  dan diperlakukan  secara  manusiawi.  Undang-undang  perlindungan  buruh  migran  tidak maksimal  menyentuh  ruang-ruang  kerja  perempuan  yang  tersembunyi  dan  sulit terdeteksi karena tinggal di dalam rumah majikan. Sebagai pembantu rumah tangga para  TKW  tidak  leluasa  membangun  relasi  dan  komunikasi  dengan  komunitas  di sekitar  mereka.  Paspor  mereka  ditahan  dan  tidak  difasilitasi  alat  komunikasi, bahkan  komunikasi  dengan  keluargapun  sangat  dibatasi  oleh  majikan.  Kondisi inilah  yang  membuat  buruh  perempuan  seringkali  menjadi  sasaran  kekerasan majikan ketika terjadi masalah selama bekerja.
Kekerasan  yang  terjadi  pada  buruh  migran  perempuan  sangat  bevariasi meliputi  kekerasan  fisik,  verbal  dan  seksual.  Di  Malaysia  kekerasan  fisik  lebih dominan  terhadap  TKW.  Selain  tidak  digaji,  kata-kata  kasar  dan  hinaan  terhadap buruh perempuan Indonesia sudah jamak terjadi. Kata-kata budak “ Indone ” adalah stigma negatif dan kekerasan simbolik terhadap buruh migran asal Indonesia. Buruh migran  juga  dipukul,  disetrika  dan  diambil  organnya  ketika  telah  wafat.  Di  Arab Saudi,  TKW  mengalami  kekerasan  verbal  dan  seksual.  Sebagian  besar  TKW mengalami  percobaan  pemerkosaan  oleh  majikan  dan  anak  laki-lakinya.  Bahkan
banyak  TKW  Sasak  terpaksa  dideportasi  setelah  mengalami  kehamilan  akibat pemerkosaan.
Rahmana,  TKW  yang  masih  muda  (19  tahun)  menceritakan  bahwa  dia hendak  diperkosa  oleh  anak  majikannya.  Malam-malam  dua  anak  majikan mengetuk  pintu  dan  mereka  sudah  dalam  keadaan  telanjang  memegang  alat kelaminnya.  Dia  kaget  dan  mengancam  teriak  jika  mereka  tidak  berhenti.  Karena tidak  berhenti,  dia  berlari  keluar  menemui  majikannya.  Awalnya  majikan perempuan  tidak  percaya  dengan  cerita  tersebut  dan  mau  menyalahkan  dia  atas kasus ini. Akan tetapi setelah mereka mengecek ke kamar anaknya dan menemukan masih dalam keadaan telanjang. Sadah, TKW yang telah lanjut usia (47 tahun) juga mengalami  percobaan  pemerkosaan.  Anak  majikannya  melakukan  percobaan pemerkosaan, akan tetapi Sadah mengancam akan melaporkan polisi. Karena berani melawan,  Sadah  selamat  dari  pemerkosaan  dan  majikannya  minta  maaf  dan menawarkan jika dia siap dikawinkan dengan anaknya walaupun lebih muda. Sadah ingat anak-anaknya di kampung halaman yang masih kecil dan sedang kuliah. Dia menolak  tawaran  untuk  menikah  dengan  anak  majikan  yang  masih  muda.  Dia menceritakan  anak  majikannya  tertarik  karena  dia  rajin  beribadah  dan  disiplin bekerja.
Lina  (37  tahun),  ibu  muda  dengan  dua  anak  memberanikan  diri  menjadi TKW  ke  Arab  Saudi.  Dia  tergiur  dengan  jumlah  gaji  yang  menjanjikan,  apalagi tidak  dipunguti  biaya  selama  pemberangkatannya.  Dia  minta  izin  ke  suami  untuk bekerja di Arab Saudi karena alasan ekonomi keluarga yang tidak kunjung membaik meskipun suaminya bolak-balek sebagai buruh migran ke Malaysia. Di awal-awal bekerja,  Lina  selalu  mengirim  uang  gaji  kepada  suami  dan  anak-anaknya  yang masih sekolah SD. Gajinya sekitar 4.000.000 perbulan yang dibayar 3 kali sebulan. Di tahun kedua, dia memutuskan pindah bekerja karna gajinya mulai dipersulit dan adanya persoalan dengan majikan. Dia kemudian pindah tempat kerja, dia dibantu oleh  teman-teman  TKI  yang  lain  di  dalam  taxi.  Waktu  diantar  ke  hotel  dia  tidak sadarkan  diri  dan  menelpon  suami  jika  dia  ingin  pulang  karena  alasan  sakit. Suaminya bahagia dengan kepulangannya ke rumah.
Lina  mulai  rutin  berobat  karena  dia  merasa  sakit  di  perutnya.  Setelah keliling dengan  pengobatan  alternatif  perutnya tidak sembuh  dan terus  membesar. Warga  mulai  menaruh  curiga,  jika  dia  hamil.  Ibu-ibu  di  kampungnya  khususnya keluarga  suami  mulai  mengintrogasinya  dengan  pelan-pelan,  akan  tetapi  dia  tetap tidak  mengakui  jika  dia  sedang  hamil.  Dia  menyatakan,  tidak  pernah  bersetubuh dengan  laki-laki  bagaimana  dia  bisa  hamil.  Kepala  Dusun  yang  masih  keluarga berinisiatif  membawanya  ke  Puskesmas  terdekat  untuk  diperiksa  dan  hasilnya dinyatakan  positif  hamil.  Dia  dirujuk  ke  rumah  sakit  karena  ketubannya  sudah pecah dan harus melahirkan segera. Setelah melahirkan, keluarga suaminya protes dan memberikan pilihan kepada suaminya untuk bercerai atau keluar dari keluarga. Suaminya kemudian memilih bercerai dan anak-anaknya yang lain tinggal bersama suaminya. Lina dijemput keluarganya dengan rasa sedih yang luar biasa.
Rohimah,  perempuan  dengan  satu  anak  yang  bekerja  di  Arab  Saudi  tidak pernah  digaji  selama  dua  tahun.  Dia  kehilangan  kontak  dengan  suami  dan keluarganya  di  Lombok.  Dia  kemudian memutuskan lompat  dari apartemen lantai 12  karena  menghindari  pemerkosaan.  Keluarga  Muhir  (45)  asal  desa  Beleke, Gerung, Lombok Barat mendapat kabar jika istrinya terbaring sakit di rumah sakit. Joharni  mengalami  kekerasan  selama  menjadi  TKW  di  Arab  Saudi.  Selama  satu tahun suami tidak mendengar kabar dari Joharni dan tiba-tiba dapat SMS dari teman Joharni  yang  menyatakan  dia  sedang  sakit.  Dia  sakit  parah  akibat  siksaan majikannya. Dia telah bekerja sekitar dua tahun yang lalu melalui PT. Dasa Graha Utama dan belum pernah mengirim uang dari hasil keringatnya. Muhir hanya bisa berharap supaya istrinya cepat sembuh dan dipulangkan dalam keadaan selamat.
Muliati,  TKW  asal  Dasan  Baru,  Lombok  Barat  berusaha  lompat  dari apartemen tempat bekerjanya di Riyadh dan mengalami patah tulang. Dia berupaya lompat menghindari aksi pemerkosaan oleh majikan. Keluarga yang mendengar itu tidak  bisa  tenang  dan  melaporkan  ke  pihak  Pusat  Bantuan  Hukum  Buruh  Migran untuk  dipulangkan.  Menurut  suami  dan  ibunya,  Muliati  selalu  mengirim  kabar kepada  mereka  dan  seringkali  kirim  uang.  Tiba-tiba  mendengar  ini  mereka  tidak bisa tidur nyenyak. Tidak hanya TKW yang mengalami kekerasan, TKI juga terlibat berbagai  masalah.  Fathul,  TKI  asal  Lombok  Barat  ditemukan  tidak  bernyawa
setelah  ditembak  oleh  keluarga  tempat  bekerja  di  daerah  Tabuk.  Fathul,  pekerja sebagai  sopir  ditengarai  berkelahi  dengan  keluarga  majikan.  Meskipun  keluarga Fathul  telah  memaafkan  pelaku,  akan  tetapi  mereka  meminta  keadilah  supaya diberikan  uang  denda  sekitar  1.5  M.  Mereka  memperjuangkan  kasus  ini  ke Gubernur  NTB  untuk  diteruskan  ke  pusat.  Tidak  adil  jika  hanya  TKW  yang dihukum  Pancung  atau  bayar  denda,  majikan  di  Arab  juga  harus  bayar  denda apabila melanggar hukum.
Peristiwa-peristiwa  di  atas  menunjukkan  bahwa  kekerasan  terhadap  buruh migran perempuan terus mengalami reproduksi. Mereka mengalami kekerasan yang sulit dipantau oleh pemerintah karena mereka tinggal di rumah majikan, sedangkan mereka  sangat  dibatasi  komunikasinya  dengan  orang  lain termasuk  keluarga.  Para TKW  tidak  memiliki  agensi,  hidup  mereka  dikontrol  secara  penuh  oleh  majikan. Mereka  seperti  hidup  dalam  penjara  dengan  penyiksaan  yang  luar  biasa.  Praktik- praktik  perbudakan  sulit  dihindari,  mereka  diperlakukan  seperti  budak  dengan bekerja tanpa batasan waktu yang jelas dan menerima kekerasan tanpa perlawanan kepada majikan. Kasus ini semakin meningkat dari hari ke hari, pemerintah harus melakukan intervensi kebijakan guna mengatasi masalah ini.

## Kesimpulan
Buruh migran perempuan mengalami berbagai persoalan sosial kebudayaan ketika  bekerja  di  lingkungan  yang  berbeda.  Perbedaan  bahasa  dan  budaya  sangat mempengaruhi  pola  komunikasi  antara  TKW  dan  majikan.  Tidak  sedikit  hanya karena  faktor  komunikasi  TKW  seringkali  ditimpa  kekerasan  oleh  majikan. Sementara  pemerintah  tidak  memiliki  akses  memantau  kehidupan  mereka  sehari- hari  karena  TKW  tinggal  bersama  keluarga  yang  privasinya  sangat  terjaga.  Pada saat yang bersamaa TKW tidak memiliki akses dan alat komunikasi karena aturan di  dalam  keluarga tersebut  yang  membatasi mereka. Menelpon keluarga saja  sulit dan dibatasi, apalagi melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kondisi ini membuat mereka terancam dan rawan kekerasan termasuk pemerkosaan yang dilakukan oleh majikan.  Bahkan,  banyak  diantara  mereka  yang  tidak  memperoleh  gaji  sesuai dengan kontrak perjanjian sebelumnya. Proses TKW dapat dikatakan sebagai proses
Vol. 3 No. 1 Juni 2021 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614| 42
“perbudakan modern” karena banyaknya ketidakadilan, diskriminasi dan kekerasan yang menimpa mereka.
Kekerasan  terhadap  TKW  terus  terjadi  baik  yang  bersifat  fisik  maupun seksual.  Kasus  kekerasan,  pemerkosaan  dan  penundaan  gaji  adalah  bagian  dari kehidupan  TKW  yang  belum  dapat  dipecahkan  dan  dintervensi  oleh  pemerintah. Apabila tidak ada perlindungan yang serius maka dapat dipastikan para TKW akan mengalami  reproduksi  kekerasan.  TKW  tidak  hanya  menyerahkan  kehormatan mereka,  tetapi  juga  nyawa  mereka  yang  menjadi  taruhan.  Mereka  tidak  lagi diperlakukan secara manusiawi, kebebasan dan kemerdekaan mereka disandera oleh majikan.
Tidak  semua  TKW  mengalami  kegagalan,  dan  sebaliknya  sebagian  juga berhasil.  Mereka  memperoleh  majikan  yang  baik  dan  tentunya  gaji  mereka  juga lancar.  Di  level  keluarga  dan  negara  TKW  memainkan  peran  penting  dalam pembangunan  ekonomi.  Mereka  terbukti  mampu  menyumbang  remintasi  yang sangat  tinggi  sehingga  secara  tidak  langsung  menyumbang  peningkatan  devisa negara.  Remitansi  TKI  secara  nasional  dalam  setahun  mencapai  10  Triliun, sedangkan NTB mencapai 1.7 Triliun. Jumlah angka remitansi ini sangat fantastis di mana Indonesia berada diperingkat 14 dari seluruh dunia. Yang menjadi persoalan adalah penggunaan remitansi yang belum maksimal karena lebih bayak digunakan untuk kepbutuhan skunder. Banyak TKW yang tidak dapat memenage keuangannya sehingga mereka harus kembali lagi ke negara tujuan untuk bekerja menjadi buruh migran.  Bahkan  terdapat  TKW  yang  menghabiskan  separuh  dari  kehidupannya menjadi buruh migran.

## Daftar Pustaka
Ardiansyah,  S.  (2007). Policy  Brief  on  Bilateral  Labor  Agreement  of  Indonesian. Institute for National and Democratic Studies (INDIES) Indonesia 1–12. Asriani,  D.D  dan  Amalia,  E.  (2014).  Jejak  Perempuan  Buruh  Migran  dalam Masyarakat  ASEAN  2015. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik, 18(2),  147-
159.
Azmy,  A.S.  (2012). Negara  dan  Buruh  Migran  Perempuan:  Menelaah  Kebijkan Perlindungan  Masa  Pemerintahn  Susilo  Bambang  Yudoyono  2004-2010. Jakarta: Yayyasan Pustaka Obor Indonesia.
Bal,  C.S,  dan  Gerard,  K.  (2017).  ASEAN's  governance  of  migrant  worker  rights.
Third World Quarterly , https://doi.org/10.1080/01436597.2017.1387478. BPS  NTB.  (2018). Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  Dalam  Angka  2018. Pemprop NTB.
BPS  NTB.  (2015). Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  Dalam  Angka  2015. Pemprop NTB.
Chin, C.B.N. (1997). Walls of Silence and Late Twentieth Century Representations of the Foreign Female Domestic Worker: The Case of Filipina and Indonesian Female Servants in Malaysia. IMR , 31(2), 353–385.
Constable,  N.  (2009).  Migrant  Workers  and  the  Many  States  of  Protest  in  Hong
Kong. Critical Asian Studies. 41(1) 143–164., https://doi.org/10.1080/14672710802631202 Greenwood, M. J., & Hunt, G. L. (2003). The Early History of Migration Research. International Regional Science Review, 26(1), https://doi.org/10.1177/0160017602238983
Haryani,  R.  N.,  Indonesia,  D.,  &  Buruh,  D.  (2011).  Tinjauan  Kriminologi  Kritis terhadap  Kebijakan  Negara  dalam  Melindungi  Perempuan  Buruh  Migran Pekerja Rumah Tangga. Jurnal Kriminologi Indonesia. 7(2), 174-192.
Hakim,  L,  Fitrianto,  A. (2015_.  Political  Economy  of  Sending  Domestic  Workers Abroad: Case Study of Indonesian Migrant Workers. Mediterranean Journal of Social Science, .6(4).
Karim,  M.  F.  (2017).  Institutional  Dynamics  of  Regulatory  Actors  in  the Recruitment  of Migrant  Workers. Asian  Journal  of Social  Science, 45, 440–
464. https://doi.org/10.1163/15685314-04504004
Kaur,  A.  (2009).    Labor  Crossings  in  Southeast  Asia :  Linking  Historical  and Contemporary  Labor  Migration. New  Zealand  Journal  of  Asian  Studies. 11
(1), 276–303.
………… (2014). Mobility, Labour Mobilisation And Border Controls: Indonesian Labour  Migration  To  Malaysia  Since  1900. Paper  ini  dipresentasikan  pada seminar  "15th  Biennial  Conference  of  the  Asian  Studies  Association  of Australia" di Canberra 29 June-2 July 2004.
Killias, O. (2010). 'Illegal' Migration as Resistance: Legality, Morality and Coercion in  Indonesian  Domestic  Worker  Migration  to  Malaysia. Asian  Journal  of Social Science, 38, 897–914, https://doi.org/10.1163/156853110X530796
Larsen, J. J. (2010). Migration and people trafficking in southeast Asia. Trends & issues in Crime and Criminal Justice . 401.
Maksum,  A.,  dan  Surwandono.  (2017).  Suffer  to  Survive :  The  Indonesian  Ilegal Workers  Experiences  in  Malaysia  and  Japan. Journal  of  Social  Research  & Policy, 8(1), 1-23.
Melchert,  P.  (2017).  Indonesian  Migrants  in  Taiwan:  Religion  and  Life-style.
Arbeitspapiere zur Ethnologie, Working Papers in Social Anthropology, (4) Hermawan,  Y.P  dkk.  (2014). Identifikasi  Potensi  Perempuan  dalam  Upaya Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia. Laporan Hasil Penelitian: Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  Universitas  Katolik Parahyangan.
Pels,  P.  (1997).  The  Anthropology  of  Colonialism:  Culture,  History,  and  the Emergence of Western Governmentality . Annual Reviews of An Anthropology,
Vol. 3 No. 1 Juni 2021 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614| 44
26, 163-183. Sakdapolrak,  P.  (2002). Ringkasan  Eksekutif  Perlindungan  Buruh  Migran Perempuan:  Kebijakan  di  Negara-negara  Pengirim  dan  Penerima ,  Jakarta:
Internship in IDF Grant
Human  Rights  Watch,  (2004).  Help  Wanted :  Abuses  against  Female  Migrant Domestic Workers in Indonesia and Malaysia. Human Rights Watch, 16(9). Putra, P. (2019). Strategi dan Informasi Transmigrasi pada Masa Orde Baru dalam
Rangka Mensukseskan Program Pembangunan Nasional. J urnal
Kepustakawanan dan Masyarakat Membaca, 35 (2), 1–15. Rahman, M., dan Fee, L. K. (2009). Indonesian Domestic Workers in Hong Kong, Singapore and Malaysia . 5 (2). https://doi.org/10.1080/17441730902992059 Rahmat,  A.  et  al.  (2018).  Dari  Imigrasi  Menuju  Integrasi:  Peranan  Etnis  Jawa Dalam  Politik  Di  Suriname  (1991-  2015). FACTUM:  Jurnal  Sejarah  Dan Pendidikan Sejarah , 7(1). https://doi.org/10.17509/factum.v7i1.11923
Rother,  S.  &  Rother,  S.  (2017).  Indonesian  migrant  domestic  workers  in transnational political spaces : agency , gender roles and social class formation formation. Journal of Ethnic and Migration Studies ,
https://doi.org/10.1080/1369183X.2016.1274567
Sulistiyo,  P.A.,  dan  Wahyuni,  E.S  (2012).  Buruh  Migran  Perempuan  Dalam
Rumahtangga. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan , 06(03), 252–258.
Scott,  D.  (1992).  Anthropology  and  Colonial  Discourse:  Aspects  of  the Demonological  Construction  of  Sinhala  Cultural  Practice. Cultural Anthropology , 7 (3), 301–326. https://doi.org/10.1525/can.1992.7.3.02a00020 Silvey,  R.  (2004).  Transnational  Migration  And  The  Gender  Politics  Of  Scale :
Indonesian Domestic Workers In Saudi Arabia. Singapore Journal of Tropical Geography, 25(2), 2004, 141-155.
…………..  (2007).  Mobilizing  Piety :  Gendered  Morality  and  Indonesian  -Saudi Transnational Migration.
Mobilities, 2 (2), 219–229, DOI:
10.1080/17450100701381565 .
Surtees, R. (2003). Female Migration and Trafficking in Women : The Indonesian context. Development 46(3), 99–106.
Susanti,  S.  (2016).  Nasionalisme  Dan  Gerakan  Mulih  Njowo,  1947  Dan  1954.
Jurnal Sejarah Citra Lekha , 1(2), https://doi.org/10.14710/jscl.v1i2.12767
Wickramasekera, P. (2002). Asian Labour Migration: Issues and Challenges in an Era  of  Globalization. Laporan  dan  Kesimulan:  ILO  Asia-Pacific  Regional Symposium  for  Trade  Union  Organizations  on  Migrant  Workers,  6-8 December  1999,  Kuala  Lumpur,  Malaysia,  ILO.  Bangkok,  International Labour Office: Bureau of Workers Activities .