## PELETAKAN SITA JAMINAN ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

## Ambrosius Adjie
email: ambrosiusadjie2@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine the placement of sequestration of intellectual property rights. This study uses normative research, the research specification descriptive analysis, this research is carried out through  the  stage  of  the  study  of  literature,  and  data  analysis  conducted  qualitative  normative. Results of this study show that can be placed sequestration of intellectual property rights, which lies in the economic value of the intellectual property rights.
Keywords:
Sequestration, Intellectual property rights, object Intellectual property rights, intangible object.

## Abstrak
Kajian ini dilaksanakan untuk menjelaskan peletakan sita jaminan atas hak kekayaan intelektual. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitan  yuridis  normatif,  dengan  spesifikasi  penelitan deskriptif  analisis,  penelitan  ini  dilaksanakan  melalui  tahap  studi  kepustakaan,  dan  analisis  data dilakukan  secara  normatif  kualitatif.  Hasil  kajian  ini  menunjukkan  bahwa  dapat  diletakan  sita jaminan  atas  hak  kekayaan  intelektual,  yang  terletak  pada  nilai  ekonomi  dari  hak  kekayaan intelektual tersebut.
Kata Kunci:
Sita jaminan, hak kekayaan intelektual, obyek hak kekayaan intelektual, benda tidak berwujud.

## Pendahuluan
Dewasa ini perkembangan permasalahan hukum di Indonesia sangat pesat dan  tidak  diimbangi  oleh  perkembangan  hukum  positif  di  Indonesia,  sehingga dibutuhkan berbagai macam penafsiran terhadap hukum positif di Indonesia. Dari permasalahan  hukum  yang  begitu  banyak  di  Indonesia,  tidak  sedikit  yang membutuhkan  penyelesaian  hukum  melalui  jalur  litigasi  atau  melalui  proses peradilan.  Namun  yang  menjadi  permasalahan  di  sini  ketika  masalah  tersebut terjadi  di  lapangan,  kaum  praktisi  hukum  di  Indonesia  terutama  advokat, mengalami kesulitan dalam hal melakukan investigasi mengenai harta dari pihak tergugat yang pada akhirnya akan diletakkan sita jaminan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  yang  menjadi  inti  dari  diletakkannya  sita jaminan  adalah  apabila  tergugat  tidak  melaksanakan  suatu  putusan  secara
sukarela,  maka  sita  jaminan  tersebut  dapat  dieksekusi  dan  dapat  dikatakan sebagai  suatu  bentuk  kepastian  hukum  bagi  pihak  yang  ‘menang’  dalam  suatu sengketa.  Tetapi  fakta  yang  terjadi  di  lapangan  adalah  tidak  sedikit  pihak  yang menjadi tergugat di dalam sengketa tidak memiliki aset/harta yang memiliki nilai ekonomis yang cukup untuk dijaminkan.
Sebagai  gambarannya,  apabila  dalam  kasus  gugatan  perbuatan  melawan hukum,  dalam  hal  ini  adalah  pihak  X,  telah  dinyatakan  melakukan  suatu  tindak pidana  oleh  hakim,  dan  putusan  tersebut  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap, maka  terhadap  Pihak  X  tersebut  dapat  diajukan  gugatan  perbuatan  melawan hukum.  Hal  ini  dikarenakan  pihak  yang  dirugikan  memiliki  upaya  hukum  untuk meminta  ganti  rugi  secara  perdata.  Kemudian  apabila  hakim  telah  menjatuhkan putusan yang berkekuatan tetap, maka  X harus memberikan ganti rugi sejumlah uang  kepada  si  penggugat.  Namun  yang  sering  terjadi  adalah  apabila  pada akhirnya  X  tidak  melaksanakan  putusan  tersebut  secara  sukarela,  upaya  hukum apa  yang  harus  dilakukan  oleh  si  penggugat?  Berangkat  dari  hal  tersebut, dirasakan  penting  sita  jaminan  di  dalam  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur litigasi demi terwujudnya kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan.
Sebagaimana dijabarkan di atas, permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:    apakah  suatu  aset/harta  selalu  dapat  berupa  benda  berwujud  yang lazimnya  dijadikan  sebagai  suatu  sita  jaminan?  Dalam  kenyataannya,  suatu aset/harta  ada  pula  yang  berupa  benda  tidak  berwujud  yang  memiliki  nilai ekonomi  misalnya  hak  kekayaan  intelektual.  Berdasarkan  hal  tersebut  muncul pertanyaan  lanjutan;  dan  apakah  bisa  kita  mengajukan  sita  jaminan  atas  hak kekayaan intelektual?
Secara  sederhana,  sita  jaminan  adalah  penyitaan  yang  dilakukan  oleh pengadilan  atas  barang  bergerak  atau  tidak  bergerak,  milik  penggugat  atau tergugat  untuk  menjamin  adanya  tuntutan  hak  dari  pihak  yang  berkepentingan atau pemohon sita. Penyitaan ini merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat  dilaksanakannya  putusan  perdata.  Tersirat  makna  bahwa  sita  jaminan dilakukan atas hak milik dari seseorang namun terbatas kepada benda bergerak
dan  tidak  bergerak,  sebagaimana  ditegaskan  di  dalam  pasal  1131  KUHPerdata yang merupakan asas umum dari sita jaminan.
Secara  sederhana  konsep  hak  kekayaan  intelektual  adalah  memberikan pengakuan terhadap hasil karya individu yang telah menciptakan penemuan atau karya  intelektual  tertentu  yang  diakui  oleh  masyarakat  serta  hak  ekonomi  yang menyertai  karya  tersebut.  Melihat  konsep  hak  intelektual  secara  sederhana tersebut,  tersirat  makna,  bahwa  melekat  pula  hak  milik  di  dalam  hasil  karya intelektual tersebut, namun hak milik tersebut berupa benda yang tidak berwujud.
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahannya adalah: Apakah dapat diletakkan  sita  jaminan  terhadap  obyek  hak  kekayaan  intelektual?  Karena  di dalam hukum positif di Indonesia, sita jaminan lebih sering diletakkan atas benda yang berwujud.

## Pembahasan
Hukum  acara  atau  sering  juga  disebut  sebagai  hukum  formil  merupakan hukum  yang  memiliki  fungsi  menegakkan  hukum  materiil,  substansinya  berisi prosedur-prosedur  yang  harus  ditempuh  dan  dipatuhi  oleh  aparat  penegak hukum dan pihak-pihak yang bersengketa. Hukum acara perdata sendiri mengatur tentang  bagaimana  caranya  mengajukan  tuntutan  hak,  memeriksa  serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusannya 1 .
Dalam  upaya  pelaksanaan  penegakan  hukum  seringkali  diperlukan tindakan-tindakan  paksa  yang  bersifat  mencegah  kerugian  ataupun  pemulihan kerugian yang diderita oleh pihak yang merasa dirugikan. Tindakan paksa dalam hukum  acara  perdata  hanya  bisa  dilakukan  berdasarkan  suatu  penetapan  dari hakim  pengadilan  yang  berwenang.  Adapun  bentuk-bentuk  tindakan  paksa  itu dapat berupa 2 :
1) putusan provisional berupa perintah penghentian sementara suatu pekerjaan/ perbuatan tertentu hingga dijatuhkan suatu putusan akhir;
1 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia 2 (Liberty, Yogyakarta, 1998)
2 M.  Yahya  Harahap,  Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata  23,    (Sinar  Grafika, Jakarta, 2006)
2) penetapan  sita  baik  berupa:  sita  jaminan  ( conservatoir  beslag ),  sita matrimonial (dalam perkara perceraian), dan sita revindikasi (dalam sengketa hak milik);
3) putusan sela berupa perintah penitipan barang sengketa kepada pihak ketiga selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ( sekestrasi ); dan
4) putusan  sela  berupa  perintah  penjualan  barang  yang  mudah  rusak  dan memerintahkan  penyimpanan  uang  hasil  penjualan  itu  pada  rekening  yang ditunjuk.
Dalam  hal  seseorang  mengajukan  gugatan  kepada  Pengadilan  Negeri, bukan  saja  ia  mengharapkan  agar  memperoleh  putusan  yang  menguntungkan baginya.  Namun  di  samping  itu  pula  bahwa  putusan  tersebut  akhirnya  dapat dilaksanakan 3 .  Maka  dari  itu  hukum  acara  perdata  memungkinkan  bagi  orang yang  kalah  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  untuk  mengajukan  Banding,  dan setelah  itu  dilanjutkan  lagi  dengan  mengajukan  permohonan  Kasasi.  Pada prinsipnya putusan tidak menunggu sampai ada putusan dari Mahkamah Agung, yang mengakibatkan proses dapat berjalan hingga bertahun-tahun. Apabila tidak dikenal  adanya  lembaga  sita  jaminan,  bagi  penggugat  yang  telah  dimenangkan perkaranya,  pada  akhirnya  menjadi  pihak yang  ‘kalah’,  dikarenakan  proses  yang memakan  waktu  yang  lama  dan  memakan  biaya  yang  tidak  sedikit,  sedangkan tujuannya  tidak  tercapai/tidak  menghasilkan,  bahkan  biaya  yang  telah dikeluarkan juga tidak dapat diganti 4 .
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  terlihat  pentingnya  sebuah  sita jaminan.  Karena  sita  jaminan  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pihak  yang memenangkan  perkara.  Yang  dimaksud  dengan  kepastian  hukum,  yaitu  fungsi sebagai  jaminan  apabila  suatu  putusan  tidak  dilakukan  secara  sukarela,  maka dapat dilakukan eksekusi terhadap objek sita jaminan tersebut. Sebagaimana telah dijabarkan di atas, konsep dari sita jaminan adalah penyitaan yang dilakukan oleh
3 Retnowulan Sutantio, S.H., Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek 97(CV. Mandar Maju, Bandung, 2005)
4 Id
pengadilan  atas  barang  bergerak  atau  tidak  bergerak,  milik  penggugat  atau tergugat  untuk  menjamin  adanya  tuntutan  hak  dari  pihak  yang  berkepentingan atau  pemohon  sita.  Melihat  dari  konsep  tersebut,  maka  dapat  kita  tarik kesimpulan  bahwa  sita  jaminan  hanya  dapat  dilakukan  atas  barang  dengan  hak milik seseorang yang hendak dimintakan sita jaminan. Maka dari itu haruslah kita pahami terlebih dahulu apa itu konsep dari hak milik.

## Teori kepemilikan John Locke
5
“Allah  yang  telah  memberikan  dunia  kepada  seluruh  bangsa manusia,  juga  telah  memberi  mereka  akal  sehat  untuk mempergunakan  hasil  bumi/alam  itu  sebaik-baiknya  demi kehidupan  mereka.  Bumi  dan  segala  isinya  diberikan  kepada manusia  untuk  mendukung  dan  menyenangkan  hidup  mereka.  Dan memang  semua  tanaman/hasil  bumi  yang  mereka  hasilkan,  dan semua  binatang  yang  memakannya  (hasil  bumi  itu),  menjadi  milik bersama  bangsa  manusia,  karena  semua  itu  dihasilkan  secara spontan  oleh  tangan  alam,  dan  tidak  ada  orang  yang  pada  awal mulanya  mempunyai  kekuasaan  ekslusif  melebihi  semua  orang  lain atas hasil-hasil alam itu, dan dengan demikian semua hasil alam itu ada  dalam  keadaan  alami  mereka,  tetapi  semua  hasil  alam  itu diberikan  supaya  dimanfaatkan  oleh  manusia,  maka  pastilah  harus ada satu atau lain cara untuk mengelolanya sebelum hasil-hasil alam dapat berguna atau bermanfaat bagi orang-orang tertentu. Buah atau daging  rusa  yang  memberi  makan  kepada  orang  indian  liar  yang mengembara  ke  mana-mana  tetapi  tetap  merupakan  pemakaian bersama,  harus  menjadi  miliknya,  dan  miliknya-artinya  menjadi bagian  dirinya-itu sedemikian  rupa  sehingga  orang  lain  tidak dapat lagi  mempunyai  hak  atas  barang  itu  sebelum  barang  itu  dapat berguna baginya untuk mendukung hidupnya.”
“...dan  dengan  demikian  tidak  ada  alasan  untuk  bertengkar  tentang hak,  dan  tidak  ada  keragu-raguan  tentang  besarnya  milik  yang diberikannya.  Hak  dan  kelancaran  hidup  berjalan  bersama-sama. Sebab  seseorang  mempunyai  hak  atas  semua  yang  dapat  dikenai kerjanya,  maka  tidak  ada  godaan  baginya  untuk  bekerja  guna memperoleh  lebih  banyak  daripada  yang  dapat  dipergunakannya. Oleh  karenanya  tidak  ada  kesempatan  atau  kemungkinan  untuk bertikai  mengenai  hak,  ataupun  untuk  menyerobot  ke  dalam  hak
5 Ignatius  Haryanto,  Sesat  Pikir  Kekayaan  Intelektual  40,  41  (KPG  (Kepustakaan  Populer Gramedia), Jakarta, 2014).
orang lain. Berapa besar bagian yang dapat diambil seseorang untuk dirinya sendiri akan mudah dilihat; dan sia-sia, serta curanglah, jika mengambil  terlalu  banyak  untuk  dirinya  sendiri,  atau  mengambil lebih banyak dari yang diperlukannya.”
Melihat  dari  pemaparan  teori  kepemilikan  dari  John  Locke,  dapat  ditarik kesimpulan  unsur  dari  hak  milik,  yaitu:  kerja  manusia (labor); mencampurkan/menambahkan sesuatu dengan yang sudah ada (mixing metapor); ketersediaan  untuk  orang  lain;  tidak  boleh  mengambil  yang  ada  lebih  dari  apa yang dibutuhkan; dan mempergunakan yang ada sejauh tidak menjadi rusak atau busuk.
Menurut  John  Locke,  akan  disebut  dengan  hak  milik  apabila  sesuatu  itu didapat  berdasarkan  dari  kerja  manusia,  dan  tetap  melihat  kepada  hak-hak  dari orang  lain  di  sekitar  kita,  dan  hak  milik  tersebut  menjadi  sesuatu  yang  mutlak milik  orang  yang  telah  bekerja  untuk  mendapatkannya,  sehingga  menutup  hak dari orang lain untuk mengambil sesuatu dari hak milik orang tersebut.
Untuk situasi baru dan transisi ini, John Locke merujuk kepada masyarakat politik yang konstitusional (maksudnya pemerintah) untuk melindungi hak milik seseorang 6 . Maka dengan demikian dalam situasi kini, kita harus melihat apa itu hak milik di  dalam  konsep hukum positif Indonesia, sehingga kita dapat melihat pengaruh  teori  kepemilikan  John  Locke  di  dalam  pengertian  hak  milik  di  dalam hukum positif Indonesia.

## Hak Milik di dalam Hukum Positif Indonesia
Di dalam hukum positif Indonesia diatur mengenai hak milik, sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 570 KUHPerdata:
“Hak  milik  adalah  hak  untuk  menikmati  suatu  barang  secara  lebih leluasa  dan  untuk  berbuat  terhadap  barang  itu  secara  bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan  umum  yang  ditetapkan  oleh  kuasa  yang  berwenang  dan asal  tidak  mengganggu  hak-hak  orang  lain;  kesemuanya  itu  tidak
6 Id. hlm. 42.
mengurangi  kemungkinan  pencabutan  hak  demi  kepentingan  umum dan  penggantian  kerugian  yang  pantas,  berdasarkan  ketentuan- ketentuan perundang-undangan.”
Dari  ketentuan  di  atas,  dapat  kita  tarik  kesimpulan  bahwa  hak  milik merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak lainnya. Di dalam  sejarahnya  hak  milik    merupakan  hak  yang  tidak  dapat  diganggu  gugat (droit  inviolable  et  sacre), tetapi  dalam  perkembangannya  sifat  tidak  dapat diganggu  gugatnya  itu  tidak  lagi  dapat  dipertahankan,  karena  telah  ada pembatasan.  Misalnya  pembatasan  oleh  hukum  tata  usaha,  pembatasan  oleh hukum tetangga, tidak boleh menimbulkan gangguan bagi orang lain, tidak boleh melakukan  penyalahgunaan  hak (misbruik  van  recht), dimana  pelanggaran terhadap hal-hal tersebut dapat dikenai sanksi.
Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  hak  milik  memberikan  dua  hak dasar kepada pemegangnya: 7 pertama, hak untuk menikmati kegunaan dari suatu kebendaan; dan kedua, hak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan  sepenuhnya.  Dalam  konteks  ini  berarti  pemegang  hak  milik  bebas untuk  menjual,  menghibahkan,  menyerahkan  benda  yang  dimilikinya  kepada siapapun  juga,  selama  hal  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  yang memaksa  dan  atau  melanggar  kepentingan  umum,  atau  hak-hak  orang  lain. Termasuk  pula  di  dalamnya  untuk  membebankan,  meletakkan  hak  kebendaan lainnya, menjaminkan, atau mengagunkan benda tersebut sebagai jaminan utang.
Sehingga  berdasarkan  teori  kepemilikan  John  Locke  dan  definisi  dari  hak milik di  dalam pasal 570 KUHPerdata, dapat ditarik suatu  kesimpulan mengenai definisi hak milik adalah:
“Suatu  hak  yang  didapat  berdasarkan  dari  kerja  orang  tersebut, sehingga    melahirkan  hak  bagi  seseorang  tersebut  untuk  bebas melakukan  segala  sesuatu  terhadap  apa  yang  diperolehnya  tersebut, namun tetap memperhatikan hak-hak dari orang lain di sekitarnya.”
7 Djaja S. Meliala, S.H., M.H., Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan 29 (Nuansa Aulia, Bandung 2007).

## Sita Jaminan di dalam Hukum Positif Indonesia
Penyitaan atau beslag memiliki pengertian sebagai tindakan menempatkan harta  kekayaan  tergugat  berupa  barang  yang  disengketakan,  atau  barang  yang akan dijadikan sebagai pelunasan secara paksa ke dalam penjagaan selama proses pemeriksaan berlangsung yang dilakukan secara resmi atas perintah Hakim atau pengadilan,  sampai  adanya  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap. Dari pengertian tersebut dapat diketahui hakikat dari adanya tindakan penyitaan, yaitu:  tindakan  yang  dilakukan  secara  paksa;  penempatan  harta  kekayaan tergugat  dalam  penjagaan;  dilakukan  atas  perintah  pengadilan;  dan  sampai adanya putusan tetap.
Hukum acara perdata mengatur secara formal mengenai adanya tindakan penyitaan yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 227 HIR jo pasal 720 Rv tentang diperkenankannya  penyitaan  dalam  bab  yang  diberi  judul  sebagai  “Tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa”.
Pelaksanaan  tindakan  penyitaan  tersebut  dilakukan  setelah  adanya penetapan  dari  hakim  terhadap  barang  yang  disengketakan  atau  barang  yang akan  digunakan  sebagai  pelunasan  hutang  agar  putusan  yang  dijatuhkan  tidak illusoir atau  kosong.  Secara  materiil  perihal  penyitaan  juga  diatur  dalam  pasal 1131 KUHPerdata, yaitu:
“Segala  barang  bergerak  dan  tak  bergerak  milik  debitur,  baik  yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu. “
Isi pasal tersebut dikenal sebagai asas sita jaminan umum, sehingga secara otomatis segala kebendaan milik debitur akan menjadi jaminan untuk pelunasan hutangnya, namun terbatas kepada barang bergerak dan barang tidak bergerak.
Berdasarkan pasal 227 (1) HIR 8 :
“Jika  ada  persangkaan  yang  beralasan,  bahwa  seorang  yang berhutang,  selagi  belum  dijatuhkan  keputusan  atasnya  atau  selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal
8 R.  Soeroso,  S.H.,  Hukum  Acara  Perdata  Lengkap  &  Praktis  HIR,  RBg,  dan  Yurisprudensi,  223 (Sinar Grafika 2013).
akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih  hutang,  maka  atas  surat  permintaan  orang  yang berkepentingan  Ketua  Pengadilan  Negeri  dapat  memberi  perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan  itu,  dan  kepada  peminta  harus  diberitahukan  akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya”
Sita jaminan mengandung arti untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari atas barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang  tidak  bergerak  selama  proses  perkara  berlangsung  terlebih  dahulu  disita, atau  dengan  lain  perkataan  bahwa  terhadap  barang-barang  yang  sudah  disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada orang lain. Ini  adalah  menyangkut  sita conservatoir ( conservatoir  besla g).  Selain  itu  bukan hanya  barang-barang  tergugat  saja  yang  dapat  disita,  demikian  juga  halnya terhadap  barang  bergerak  milik  penggugat  sendiri  yang  ada  dalam  kekuasaan tergugat dapat pula diletakkan sita jaminan. Sita ini dinamakan sita revindicatoir 9 . Sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas,  sita  jaminan  merupakan  salah  satu lembaga dari hukum acara perdata untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu  mencapai  adanya  kepastian  hukum  bagi  para  pihak  yang  bersengketa. Dengan adanya lembaga sita jaminan,  akan menjamin pihak yang memenangkan perkara,  sehingga  pihak  tersebut  tidak  perlu  merasa  cemas  mengenai  tidak dilaksanakan suatu putusan tersebut secara sukarela.
Terdapat  beberapa  prinsip  pokok  sita  secara  umum  yang  harus  ditaati. Secara khusus sita memiliki beberapa perbedaan bergantung pada jenis sita yang diajukan.  Namun,  berdasarkan  bentuknya  undang-undang  mengenal  beberapa jenis sita, yaitu:  sita revindikasi ( revindicatoir beslag ); sita jaminan ( conservatoir beslag ); dan sita eksekusi ( executorial beslag ).
9 David Adrian, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Hak Tanggungan Dari Upaya Sita Jaminan Oleh Pihak Ketiga, Lex Privatum, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014. 144, 152 (2014)

## Prinsip-prinsip pokok penyitaan adalah: 10
1) Sita  Berdasarkan  Permohonan.  Pasal  226  ayat  (1)  HIR  menyatakan  bahwa proses  beracara  dalam  permohonan  pengajuan  sita  boleh  dilakukan  secara tertulis  maupun  secara  lisan.  Apabila  permohonan  penyitaan  itu  dilakukan secara  lisan,  maka  permintaan  itu  dicatat  dalam  berita  acara  sidang,  dan berdasarkan  permintaan  itulah  hakim  mengeluarkan  perintah  sita  apabila pemohon  dinilai  memiliki  alasan  hukum  yang  kuat.  Permohonan  sita dapat dilakukan  secara  tertulis  (Pasal  227  HIR).  Pengajuan  sita  dengan  format tertulis  dilakukan  dengan  bentuk  surat  permintaan  yang  dapat  dilakukan melalui  disatukan  dengan  surat  gugatan  maupun  secara  terpisah  dengan surat gugatan, yaitu dengan diajukan dalam surat tersendiri secara terpisah dari  pokok  perkara.  Pada  dasarnya  permohonan  sita  merupakan  acara voluntair ,  yaitu  hakim  tidak  diperkenankan  mengeluarkan  penetapan  sita tanpa permohonan dari penggugat.
1) Permohonan  Sita  Berdasarkan  Persangkaan.  Alasan  Penyitaan  merupakan tindakan  perampasan  harta  kekayaan  dari  kekuasaan  tergugat  sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga harus benar-benar dilakukan  secara  cermat  dan  berdasarkan  alasan  yang  kuat.  Pasal  227  HIR mengatur  mengenai  alasan-alasan  yang  harus  dipenuhi  sebelum  sita dilakukan,  yaitu  adanya  sangkaan  bahwa  tergugat  akan  mengasingkan hartanya  selama  proses  pemeriksaan  perkara  berlangsung  yang  harus ditunjukkan  dengan  adanya  fakta  dan  bukti  obyektif  bahwa  tergugat  akan mengalihkan hartanya. Alasan-alasan yang telah diutarakan oleh penggugat akan  dinilai  oleh  hakim  sebagai  pihak  yang  memiliki  kewenangan  untuk menerima maupun menolak alasan sita dengan didasarkan atas bukti-bukti yang obyektif.
2) Penggugat  wajib  menunjukkan  barang  obyek  sita.  Pasal  1131  KUHPerdata menegaskan  bahwa  segala  harta  kekayaan  si  berhutang  menjadi  jaminan
10 Sujayadi  dan  Yuniarti,  Pelaksanaan  Sita  Jaminan  Dalam  Hukum  Acara  Arbitrase,  Yuridika: Volume 25 No 1, Januari-April 2010, 75, 82-84, 2010.
bagi  pelunasan  hutangnya.  Namun  hal  ini  tidak berarti  bahwa  semua  harta tergugat  merupakan  obyek  sitaan.  Pada  proses  pengajuan  sita,  penggugat harus  menyebutkan  secara  definitif  mengenai  barang  yang  menjadi  akan menjadi obyek sita.
3) Permintaan  dapat  diajukan  sepanjang  pemeriksaan  sidang.  Pasal  127  HIR mengatur  mengenai  permohonan  sita  yang  hanya  dapat  dilakukan  selama putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  belum  dijatuhkan.  Hal  ini  berarti bahwa  permohonan  sita  dapat  diajukan  di  tengah  proses  pemeriksaan perkara  di  Pengadilan  berlangsung,  sehingga  tidak harus selalu  diajukan  di awal persidangan.
4) Pengabulan  sita  berdasarkan  pertimbangan  obyektif.  Prinsip  ini  berkaitan dengan prinsip alasan pengajuan sita harus berdasarkan alasan yang cukup dan  obyektif,  sehingga  alasan  pengabulan  sita  harus  berdasarkan pertimbangan  yang  obyektif.  Penggugat  harus  memberikan  alasan  bahwa obyek  sita  terkait  erat  dengan  pokok  perkara,  yaitu  untuk  melindungi kepentingan penggugat pada saat putusan ditetapkan oleh pengadilan.
5) Larangan  penyitaan  milik  pihak  ketiga.  Penyitaan  hanya  dibatasi  pada barang  milik  tergugat,  tidak  diperkenankan  adanya  penyitaan  terhadap barang milik pihak ketiga, karena akan merugikan pihak ketiga.
6) Penyitaan  berdasarkan  nilai  obyektif dan  proporsional  berdasarkan  jumlah tuntutan.  Penyitaan  yang dilakukan  atas  barang tergugat  untuk  melindungi kepentingan  penggugat  agar  eksekusi  putusan  dapat  dilaksanakan  tidak boleh  melebihi  nilai  dari  sengketa.  Sehingga  sebelum  dilakukan  penyitaan harus  dilakukan  taksiran  atas  barang  yang  dimohonkan  sita,  penetapan penyitaan  adalah  berdasarkan  nilai  obyektif  dan  proporsional  berdasarkan jumlah tuntutan.
7) Mendahulukan  penyitaan  benda  bergerak.  Permohonan  sita  yang  diajukan oleh  tergugat  harus  didahulukan  pada  barang-barang  bergerak  milik tergugat,  apabila  nilai  barang  bergerak  tidak  mencukupi  nilai  obyek sengketa, maka permohonan sita dapat diajukan atas benda tidak bergerak.
8) Dilarang  menyita  barang  tertentu.  Semua  barang  milik  kreditur  atau  orang yang  berhutang  dalam  hal  ini  adalah  tergugat  menjadi  jaminan  bagi pelunasan  hutangnya,  tetapi  ada  benda  tertentu  yang  tidak  dapat  dikenai sita.  Pasal  197  HIR  mengatur  lebih  lanjut  mengenai  barang-barang  ini, diantaranya  adalah  bahwa  benda  yang  menjadi  modal  dalam  melakukan pekerjaan seseorang tidak dapat dikenai sita.
9) Penjagaan sita tidak boleh diberikan kepada penggugat. Barang yang dikenai sita  berada  dalam  kekuasaan  Pengadilan  Negeri  yang  pelaksanaan  sitanya dilakukan  oleh  seorang  juru  sita.  Penempatan  kekuasaan  atas  barang tergugat  dalam  kekuasaan  pengadilan  merupakan  salah  satu  cara  untuk menghindarkan  kemungkinan  barang  atau  obyek  sengketa  akan  dialihkan kepada pihak ketiga.
10) Kekuatan  mengikat  sita  sejak  diumumkan.  Pengumuman  sita  kepada  pihak ketiga merupakan syarat formil untuk mendukung keabsahan dan kekuatan sita  terhadap  pihak ketiga.  Pada  sita  yang  telah dilakukan  pendaftaran  dan pengumuman  maka  berlaku  asas  publisitas,  yaitu  apabila  pengumuman mengenai sita telah dilakukan maka pihak ketiga dianggap telah mengetahui bahwa  barang  yang  disita  berada  dalam  kekuasaan  Pengadilan,  sehingga segala macam tindakan pengalihan barang kepada pihak ketiga menjadi batal demi hukum, hal ini sesuai dengan pengaturan dalam pasal 198 HIR dan 199 HIR.
11) Sita  penyesuaian.  Terhadap  barang  milik  tergugat  hanya  dapat  diterapkan sita penyesuaian apabila pada barang yang bersangkutan sebelumnya telah dikenakan sita jaminan atau sita eksekusi atau sita revindikatoir sebelumnya. Hal  ini adalah untuk  melindungi  kepentingan pemegang sita  yang  pertama, sehingga  urutan  yang  digunakan  adalah  berdasarkan  tanggal  pertama pengenaan sita yang dapat dilihat dari masa pendaftaran dan pengumuman. Terhadap  barang  yang  telah  diletakkan  agunan  juga  diberlakukan  hal  yang serupa. Barang yang telah diletakkan hak tanggungan, fidusia maupun gadai tidak  boleh  diletakkan  sita  jaminan,  namun  dapat  diletakkan  sita
penyesuaian.  Hal  ini  dilakukan  untuk  kepastian  hukum  pemegang  agunan sebagai  kreditur  preferen,  dengan  diletakkan  sita  penyesuaian  maka pemegang hak jaminan tetap didahulukan dari pemegang sita penyesuaian.
Apabila  ditinjau  dari  konsep  sita  jaminan,  inti  dari  sita  jaminan  adalah penyitaan  oleh  pengadilan  terhadap  hak  milik  atas  benda  yang  memiliki  nilai ekonomis  dari  seseorang  yang  dimohonkan  untuk  diletakan  sita  jaminan.  Perlu diingat  bahwa  tujuan  dari  diletakkan  sita  jaminan  adalah  merupakan  jaminan. Apabila pihak yang dikalahkan tidak dapat membayar ganti rugi, maka terhadap sesuatu  yang  diletakkan  sita  jaminan  tersebut  merupakan  jaminan  bagi  pihak yang menang untuk dapat menutup ganti rugi tersebut melalui eksekusi terhadap sita jaminan tersebut 11 .

## Konsep Hak Kekayaan Intelektual
Menurut Catherine Colston, definisi hak kekayaan intelektual adalah: 12
“Hak kekayaan intelektual adalah segala yang berkaitan dengan hasil kreatifitas manusia. Subjek masalah ini dibentuk dari ide baru yang ditemukan oleh manusia. Ide baru bisa diaplikasikan dalam berbagai bentuk sejauh pikiran manusia dapat menghasilkannya. Aplikasinya pada  kebutuhan  manusia  dan  keinginan  manusia,  bisa  menjadi sesuatu  yang  berguna  bagi  perkembangan  kemanusiaan.  Ide-ide baru tersebut bisa terwujud dalam benda-benda seperti buku, musik, seni,  atau  dalam  bentuk  mesin  teknis,  atau  mesin  proses,  bisa  juga berbentuk  objek  yang  dipergunakan  dalam  rumah  tangga  ataupun dalam  kepentingan  industri  komersil,  atau  dalam  bentuk  sumber informasi  lainnya,  daftar  ini  tidak  terbatas,  sebagaimana  potensi yang  dapat  ditemukan  sebagai  wadah  ekspresi  baru.  Sekali penemuan tersebut diaplikasikan pada kebutuhan manusia, nilai ide berkembang  luas  mulai  dari,  yang  bersifat  komersil  dan  industrial hingga pada dunia sastra, seni, dan desain, yang menyumbang pada perkembangan teknologi, ekonomi, sosial, dan kebudayaan.”
11 Bandingkan,  Sudjana,    Hak  Cipta  sebagai  Jaminan  Kebendaan  Bergerak  dikaitkan  dengan Pengembangan  Obyek  Fidusia,  Jurnal  Mimbar  Hukum  UGM,  Volume  24,  Nomor  3,    406-407, 2012.
12 Ignatius Haryanto, supra catatan pada no. 4, pada 75.
Sedangkan menurut Colston yang dimaksud dengan hukum hak kekayaan intelektual adalah:
“hukum  yang  melindungi  perkembangan  dan  aplikasi  ide-ide  baru yang  membantu  mewujudkan  keuntungan  yang  dihasilkan  darinya. Hukum  kekayaan  intelektual  adalah  alat  yang  dipergunakan  untuk memberikan  perlindungan  ini.  Hukum  ini  terdiri  dari  sejumlah  hak yang  bisa  diaplikasikan  dalam banyak  dan  beragam bentuk  dimana intelegensi  manusia  bisa  mengekpresikannya.  Gambaran  paling umum  yang  terletak  di  belakang  hak  kekayaan  intelektual  adalah bahwa  pemilik  hak  bisa  menghentikan  orang  lain  mengambil  hasil karya  mereka.  Hal  ini  akan  melindungi  integritas,  dan  juga melindungi  ekploitasi  dan  mewakili  hasil  kreasi  pemilik  hak tersebut.”
Konsep  hak  kekayaan  intelektual  yang  dirumuskan  hendak  mencapai sejumlah keutamaan di bawah ini:
1) Pembuat karya dan karya yang dihasilkan harus diakui dan dihargai.
2) Atas  hasil  karyanya,  si  pembuat  karya  disamping  memiliki  hak  moral (pengakuan atas dirinya sebagai peng-karya) juga memiliki hak ekonomi atas hasil karya tersebut.
3) Si  pembuat  karya  diberikan  perlindungan  hukum  dalam  suatu  periode tertentu untuk bisa menikmati hak ekonomi atas hasil karyanya (hak monopoli kreator).
4) Suatu  karya  yang  telah  melewati  periode  waktu  tertentu  memberikan kesempatan  kepada  masyarakat  umum  untuk  bisa  menikmatinya  dengan akses  yang  lebih  terbuka  (tidak  perlu  membayar  untuk  bisa  menikmati  hasil karya tersebut).
5) Sejarah  hak  kekayaan  intelektual  menunjukkan  adanya  kecenderungan perlindungan hak monopoli si pencipta semakin panjang.
Keutamaan-keutamaan di atas hendak menunjukkan bahwa hak kekayaan intelektual memberikan perlindungan kepada seseorang yang berkarya dan hasil karyanya,  dan  asumsi  yang  melandasi  pemikiran  ini  juga  adalah  konsep  tentang “dengan  adanya  kompensasi  atas  perlindungan  karya  tersebut,  maka  si  pecipta akan bisa menghasilkan ciptaan lain.”

## Konsep Hak Milik Yang Ada Di Dalam Hak Kekayaan Intelektual
Sistem  hak  kekayaan  intelektual  merupakan  hak  privat  ( private  rights ).
Disinilah ciri khas hak kekayaan intelektual. Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan  atau  mendaftar  karya  intelektual  atau  tidak.  Hak  eksklusif  yang diberikan  negara  kepada  individu  pelaku  hak  kekayaan  intelektual  (inventor, pencipta,  pendesain,  dan  sebagainya)  tidak  lain  dimaksud  sebagai  penghargaan atas hasil karya (kreativitas) nya 13 .
Sebagaimana  yang  telah  dijabarkan  di  atas,  konsep  hak  kekayaan intelektual merupakan hak privat yang berupa hak moral dan hak ekonomi, dan kedua  itu  dapat  dikategorikan  menjadi  suatu  hak  eksklusif  atas  suatu  karya kekayaan  intelektual.  Apabila  diuraikan,  maka  hak  milik  dalam  hak  kekayaan intelektual  timbul  karena:  pertama,  pembuat  karya  bekerja  keras  untuk menghasilkan  suatu  karya;  dan  kedua,  karya  tersebut  menimbulkan  hak  bagi  si pencipta untuk menikmati hasil dari karyanya (hak moral, dan hak ekonomi) dan menimbulkan hak eksklusif atas karyanya itu.
Apabila melihat definisi hak milik sebagaimana yang telah dirumuskan di atas yaitu:
“Suatu  hak  yang  didapat  berdasarkan  dari  kerja  orang  tersebut, sehingga    melahirkan  hak  bagi  seseorang  tersebut  untuk  bebas melakukan segala sesuatu terhadap apa yang diperolehnya tersebut, namun tetap memperhatikan hak-hak dari orang lain di sekitarnya.”
Maka  unsur  hak  milik  dari  hak  kekayaan  intelektual:  pertama,  hak  kekayaan intelektual itu diperoleh dari hasil kerja keras si pembuat karya; kedua, karenanya menimbulkan  hak  bagi  si  pembuat  karya  (hak  moral  dan  hak  ekonomi);  ketiga, pembuat  karya  dapat  secara  bebas  berbuat  segala  sesuatu  atas  karyanya;  dan keempat, adanya batas waktu atas hak kekayaan intelektual, yang membuat orang lain di sekitar, dapat mengakses dan menikmati hasil karya si pembuat karya (hak daripada orang lain pun diperhatikan) 14 .
13 DJHKI, sistem HKI, http://119.252.161.174/sistem-hki/ (terakhir diakses 20 Agustus 2015).
14 Contoh:  dalam  paten,  setelah  jangka  waktu  perlindungan,  teknologi  tersebut  menjadi public domain , sehingga dapat berguna bagi masyarakat sekitar.
Sehingga  yang  dimaksud  dengan  hak  milik  dari  hak  kekayaan  intelektual adalah hak eksklusif atas karya intelektual tersebut. Karena dengan diberikannya hak  eksklusif  atas  karya  intelektual  tersebut,  pemegang  hak  eksklusif  tersebut dapat  dengan  bebas  menggunakan  hak  eksklusif  tersebut  dalam  arti  pihaknya dapat  menggunakan,  memperbanyak,  dan  mengalihkan  (menjual  ataupun memberikan  lisensi),  dengan  tetap  memperhatikan  hak  orang  lain  di  sekitarnya (adanya pembatasan terhadap hak eksklusif dari hak kekayaan intelektual).

## Peletakan Sita Jaminan Pada Objek Hak Kekayaan Intelektual
Apabila  melihat  inti  dari  sita  jaminan,  sita  jaminan  bertujuan  untuk menjamin  pihak  yang  dikalahkan  membayar  ganti  rugi  kepada  pihak  yang memenangkan perkara, sehingga dalam sita jaminan ada 3 kriteria utama sebagai obyek untuk diajukan sita jaminan, yaitu:
1) Hak milik atas benda milik Tergugat;
Kita  tidak  boleh  meletakan  sita  jaminan  terhadap  hak  milik  orang  lain  yang tidak berkepentingan selain tergugat.
2) Mempunyai nilai ekonomi;
Selayaknya  jaminan  utang,  sita  jaminan  ditujukan  untuk  merupakan  jaminan bagi  pihak  yang  memenangkan  perkara,  agar  pihak  yang  dikalahkan memenuhi  kewajibannya,  maka  dari  itu  sudah  seharusnya,  suatu  jaminan haruslah mempunyai nilai ekonomi.
3) Dapat dialihkan.
Apabila  pada  akhirnya  pihak  yang  dikalahkan  tidak  menjalankan kewajibannya  secara  sukarela,  maka  dapat  dilakukan  eksekusi  terhadap  sita jaminan tersebut, maka sudah seharusnya sita jaminan merupakan benda yang dapat dialihkan,
Hak  kekayaan  intelektual  di  dalamnya  terdapat  hak  moral  dan  hak ekonomi yang menjadi hak milik daripada si pemegang hak kekayaan intelektual. Yang dapat dialihkan di dalam hak kekayaan intelektual adalah hak ekonomi atas hak kekayaan intelektual tersebut (melalui lisensi, jual beli, ataupun pewarisan).
Hak  moral  atas  kekayaan  intelektual  terus  melekat  terhadap  orang  yang menghasilkannya, sehingga tidak dapat dialihkan.
Menurut  Penulis,  apabila  sesuatu  benda  hendak  diajukan  sita  jaminan, maka  benda  tersebut  haruslah  memenuhi  ketiga  syarat  utama  dari  sita  jaminan tersebut.  Apabila  ketiga  syarat  tersebut  terpenuhi  maka  terhadap  benda  yang memenuhi ketiga syarat tersebut, dapat diletakkan sita jaminan.

## Penutup
Hak  kekayaan  intelektual  memenuhi  syarat  untuk  dapat  diletakan  sita jaminan,  sehingga  dapat  disimpulkan  dapat  diletakan  sita  jaminan  atas  hak kekayaan  intelektual,  namun  terbentur  akan  adanya  pasal    1131  KUHPerdata, dimana  sita  jaminan  hanya  terbatas  kepada  benda  bergerak  dan  benda  tidak bergerak.  Namun  apabila  melihat  inti  dan  tujuan  dari  sita  jaminan,  menurut Penulis,  peletakan  sita  jaminan  dapat  dilakukan  terhadap  obyek  kekayaan intelektual,  namun  hanya  terbatas  pada  hak  ekonomi  atas  hak  kekayaan intelektual, tidak termasuk hak moral atas hak kekayaan intelektual di dalamnya. Sehingga  saran  yang  dapat  diajukan  oleh  penulis  adalah  adanya  perubahan terhadap  pasal  1131  KUHPerdata,  dikarenakan  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan perkembangan hukum di Indonesia pada masa ini.

## Daftar Pustaka
Buku: Djaja  S.  Meliala,  Perkembangan  Hukum  Perdata  Tentang  Benda  Dan  Hukum Perikatan. Nuansa Aulia, Bandung 2007
Ignatius  Haryanto.  Sesat  Pikir  Kekayaan  Intelektual.  KPG  (Kepustakaan  Populer Gramedia), Jakarta, 2014
M. Yahya Harahap. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Sinar Grafika, Jakarta, 2006
Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek. CV. Mandar Maju, Bandung, 2005
R. Soeroso, Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi.
Sinar Grafika 2013
Sudikno  Mertokusumo.  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia.  Liberty,  Yogyakarta, 1998

## Jurnal:
David  Adrian.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditur  Atas  Objek  Hak Tanggungan  Dari  Upaya  Sita  Jaminan  Oleh  Pihak  Ketiga,  Lex  Privatum, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014
Sudjana.  Hak  Cipta  sebagai  Jaminan  Kebendaan  Bergerak  dikaitkan  dengan Pengembangan  Obyek  Fidusia,  Jurnal  Mimbar  Hukum  UGM,  Volume  24, Nomor 3, Okober 2012
Sujayadi  dan  Yuniarti.  Pelaksanaan  Sita  Jaminan  Dalam  Hukum  Acara  Arbitrase, Yuridika: Volume 25 No 1, Januari-April 2010
Web Document:
DJHKI,  sistem  HKI,  http://119.252.161.174/sistem-hki/  terakhir  diakses  20 Agustus 2015