Jurnal at-Taqaddum, Volume 6, Nomor 2, Nopember 2014 | 187

## DEMOKRASI PESANTREN : MENEBAR FORMAT POLITIK YANG DAMAI
Oleh : H. Imam Yahya *)
ABSTRACK :
Dalam  bahasa  KH  Abdurrahman  Wahid,  Pesantren merupakan  sebuah  sub  kultur  budaya  masyarakat  Indonesia.  Kyai sebagai  pengasuh Pesantren menjadi tokoh sentral tidak saja sebagai pengeloa  Pesantren  tetapi  Kyai  juga  sebagai  tokoh  dan  panutan masyarakat  Pesantren.  Bahkan  ada  yang  menyatakan  bahwa  Kyai  di Pesantren bagaikan Raja-raja kecil yang mempunyai kekuasaan penuh atas  masyarakat  yang  memberikan  mandat  kepadanya.Namun  dalam dunia  politik  ketokohan  Kyai  tidak  bisa  disamakan  dalam  posisinya sebagai tokoh Pesantren. Hal ini bukan karena Kyai tidak layak untuk menjadi  panutan  dalam  berpolitik,  tetapi  dalam  dunia  politik, Pesantren  menggunakan  perspektif  sunni,  di  mana  kekuasaan  adalah kewajiban kelompok (fardu kifayah), sehingga politik dijadikan sebagai wasilah/media  bukan  ghoyah/tujuan  dalam  rangka  mencapai kemashlahatan ummat.
Banyaknya  praktek  politik  yang  mengatasnamakan  politik Islam seperti khilafah Islamiyah di timur tengah semacam al-Qaedah, ISIS dan sejenisnya, menjadikan kesan politik Islam yang arogan dan menakutkan. Sementara berpolitik ala pesantren mencerminkan politik Islam yang penuh kedamaian dan persahabatan.
Keywords :  pesantren, perdamaian, politik Islam,.
*) Penulis adalah dosen Fiqh Siyasah/Ilmu Politik pada Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.
H. Imam Yahya ,  Demokrasi Pesantren : Menebar Format ...…

## A. PENDAHULUAN
Pesantren  merupakan  sistem  pendidikan  tradisional  di Indonesia  yang  paling genuine dan  mampu  bertahan  hidup  hingga sekarang ini.Tentu saja ini bukan sekedar proses alami,  tapi pesantren memang  memiliki  elemen-elemen  sub-kultur  yang  unik  dan  khas bersiri khas bangsa Indoneisa.
Salah  satu  keunikan  lembaga  ini  adalah  independensinya yang  kuat.  Ia  bebas  dari  segala  bentuk  intervensi  luar.  Lembaga  ini, pada  tingkat  tertentu,  bisa  menjadi  salah  satu  contoh self-governing school —sekolah yang memilki otonomi yang kuat. Kyai dengan leluasa mengekspresikan  ide-idenya  dalam  menjalankan  semua  aktifitas Pesantren  dengan  tujuan  utama  meningkatkan  kemampuan  santri. Untuk  menjaga  independensi  ini,  Pondok  menyelenggarkan  berbagai jenis  kegiatan  ekonomi  untuk  memenuhi  kebutuhan  finansial. Pesantren  juga  menyelenggarakan  pelatihan-pelatihan  keterampilan bagi  para  santri,  agar  mereka  dapat  mandiri  segera  setelah  selesai belajar,  tanpa  tergantung  pada  orang  lain  termasuk  pemerintah. Keterampilan  dasar  yang  biasa  diberikan  adalah,  misalnya, perdagangan,  industri  rumah  tangga,  dan  berbagai  kegiatan  yang mendatangkan income .
Keunikan lainnya nampak dari otonominya, seperti otonomi materi  pengajaran  (kurikulum),  cara  penyampaian  materi  pengajaran (metode),  tempat  (lokasi)  pengajaran  dan  sebagainya.  Titik  sentral otonomi itu terletak pada figur kiai, sehingga kemampuan kiai-lah yang akan  menentukan  ―merah-hijaun‖-nya  pesantren.  Sementara  di  sisi yang lain, para santri mempunyai ketundukan yang luar biasa terhadap sang  kiai.  Kiai  bukan  saja  berfungsi  sebagai transmitter ilmu-ilmu keagamaan tradisional tapi juga sebagai pembimbing spiritual.
Jurnal at-Taqaddum, Volume 6, Nomor 2, Nopember 2014
| 189
Kenyataan  seperti  tersebut  menimbulkan  banyak  kritik, terutama  di  tengah  dunia  yang  terus  berubah.Pesantren  dianggap tertutup,  otoriter,  tidak  demokratis  karena  kiai  adalah  segala-galanya. Kritik-kritik semacam ini tentu saja bukan sesuatu yang mengada-ada, tapi  memang  berangkat  dari  realitas  yang  dapat  diindera,  meskipun terkadang realitas yang nampak belum tentu menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi dengan pesantren.
Seiring dengan perkembangan zaman, wajah pesantren ynag kebanyakan  tumbuh  berkembang  di  masyarakat  agraris  sebagai komunitas    masyarakat  yang  mandiri,  tidak  lagi  mampu  bertahan  di tengah  terpaan  angin  demokratisasi.  Tak  sedikit  pesantren-pesantren yang terjun ke dunia politik dengan berbagai argument yang beragam.

## B. PARTISIPASI POLITIK DALAM ISLAM :
Partai  politik  secara  etomologis  berasal  dari  kata  partai  dan politik.  Kata  "partai"  berasal  dari  bahasa  Inggris  "part"  yang  berarti menunjuk kepada sebagian orang yang seazaz, sehaluan, dan setujuan terutama  di    bidang  politik.  Sedangkan  politik  yang  dalam  bahasa Inggris politics berarti  ilmu  yang  mengatur  ketatanegaraan,  atau  seni mengatur dan mengurus negara dan ilmu kenegaraan. 1
Jadi  partai  politik    adalah  perkumpulan  orang-orang  yang seidiologi  atau  tempat/wadah  penyaringan  dan  pembulatan,  serta
1 BN  Marbun, Kamus Politik ,  Jakarta,  Pustaka  Sinar  Harapan,  2004, hal. 144-5.
H. Imam Yahya ,  Demokrasi Pesantren : Menebar Format ...…
tempat  berkumpulnya  orang-orang  yang  seide,  cita-cita  dan kepentingan. 2
Para ahli politik seperti PJ. Bouman, Carl J. Friedrich, dan Mac Iver 3 juga  mengartikan  partai  politik  sebagai:  sekelompok  manusia yang  terorganisir  secara  stabil  dengan  tujuan  merebut  atau mempertahankan  penguasaan  terhadap  pemerintahan  bagi  pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.
Secara  umum  dapat  dikatakan,  partai  politik  adalah  suatu kelompok  yang  teorganisir  yang  anggota-anggotanya  mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan  cara  konstitusionil,  serta  menumbuhkan  partisipasi masyarakat. 4
Partisipasi  politik  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  berbagai kegiatan  yang  dilakukan  partai  politik.  Partisipasi  politik  mencakup semua kegiatan seperti turut serta dalam proses pemilihan pemimpin politik baik secara langsung atau tak langsung, kegiatan memilih dalam pemilihan  umum,  duduk  dalam  lembaga  politik  seperti  dewan perwakilan  rakyat  atau  mengadakan  komunikasi  dengan  wakil-wakil
2 Deliar  Noer, Pengantar ke Pemikiran Politik ,  Jakarta,  Rajawali  Press,
1993, hal. 209. Juga dalam Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Ilmu Negara Dan Politik , cet ke 2. Bandung: PT. Eresco, 1981. hlm. 100.
3 Robert  Mac  Iver, The  Modern  State ,  London:  Oxford  University Press, 1955, hlm. 397
4 PJ.Bouman, Sosilogi, Pengertian dan Masalah , terj. Sugito dan Sujitno,
Jakarta: Yayasan Pendidikan Masyarakat, 1959, hlm. 65, , Robert Mac Iver, The Modern State , London: Oxford University Press, 1955, hlm. 397.
Jurnal at-Taqaddum, Volume 6, Nomor 2, Nopember 2014 | 191
rakyat  yang  duduk  dalam  badan  itu,  berkampanye,  menghadiri kelompok diskusi dan sebagainya.
Dalam  kepustakaan  ilmu politik,  ditemukan  beberapa  definisi yang berbeda mengenai partai politik. Namun ilmuwan politik tersebut tidak  menyertakan  aspek  ideologi  dalam  menyusun  definisi  partai politik.  Ramlan  Surbakti menduga,  hal  itu  disebabkan  oleh  pengaruh pandangan  di  Barat  bahwa  ideologi  telah  mati.  Padahal  pada kenyataannya  setiap  negara  pasti  memiliki  ideologi,  apakah  bersifat doktriner,  pragmatis  atau  jalan  tengah  dari  keduanya,  dan  hal  ini tercermin dalam partai yang ada di negara bersangkutan, terlepas dari keragaman definisi ideologi yang dipakai oleh setiap partai politik. 5
Karena  itulah  Ramlan  Surbakti  merumuskan  partai  politik sebagai  Kelompok  anggota  yang  terorganisasi  secara  rapi  dan  stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha  mencari  dan  mempertahankan  kekuasaan  dalam pemerintahan  melalui  pemilihan  umum  dan  cara-cara  lain  yang  sah guna  melaksanakan  alternatif  kebijakan  umum  yang  mereka  susun, sebagai  hasil  dari  pemaduan  berbagai  kepentingan  yang  hidup  dalam masyarakat. 6
Dari sinilah kemudian muncul istilah partai Islam, atau partai yang  dilandasakan    pada  symbol-simbol  Islam,  penganut  Islam maupun  substansi  ajaran  Islam.  Indonesia  sebagai  negara  yang
5 Dalam  masyarakat  kontemporer  mana  pun,  kehadiran  sebuah ideologi  tak  dapat  dielakkan  lagi.  Karena  masyarakat  politil:  tanpa  ideologi sama  saja  dengan  suatu  masyarakat  tanpa  konflik  dan  suatu  bangsa  tanpa harapan.  R.  William  Liddle,  " Modenizing Indonesian Politics ,"  dalam  R.William Liddle  (peny.),  Political  Participation  in  Modern  Indonesia,  New  Haven, Conn: Yale University Southeast Asian Studies, 1973, hlm. 177.
6 Ramlan  Surbakti,  op.cil.,  hlm.  116.  Deliar  Noer, Pengantar  ke
Pemikiran Politik , Jakarta: Rajawali, 1983, hlm. 209
H. Imam Yahya ,  Demokrasi Pesantren : Menebar Format ...…
mayoritas  penduduknya  muslim  tak  bisa  mengelakkan  dengan menjamurnya  partai-partai  yang  menamakan  dirinya  sebagai  partai Islam, baik yang secara tekstuial maupun substansial.
Untuk  itu  format  dan  bentuk  partai  Islam  perlu  dirumuskan baik sebagai kontektualisasi  ajaran Islam maupun sebagai sumbangan Islam terhadap perkembangan politik di Indonesia.

## C. Peran Kyai dalam Partai Politik Islam
Di  tengah  masyarakat  Indonesia,    tokoh  agama  atau  kyai adalah  sosok  manusia  yang  disegani,  dihormati,  dan  kadang  ditakuti. Rasa  segan,  hormat,  dan  takut  masyarakat  itu  tercipta  karena  kiai mampu  memberikan  rasa  aman,  nyaman,  dan  damai  di daerahnya.Bahkan  seringkali  mampu  memberikan  solusi  atas persoalan yang dihadapi masyarakat. Malah penghormatan masyarakat tidak  saja  kepada  sang  kiai  tetapi  juga  kepada  anak  kiai  dan keluarganya.  Lucunya  posisi  dalam  strata  sosial  seperti  ini  dibaca secara cerdas dan dimanfaatkan secara maksimal oleh anak kiai dalam bersikap  kepada  masyarakat.Persoalan  kemudian  muncul,  karena kadang-kadang  anak  kiai  bersikap  dan  berperilaku  ―lebih  kiai ketimbang kiainya‖ itu sendiri.
Bisa  saja  membahasakan  secara  lebih  terhormat  bahwa seseorang  menjadi  kiai  itu  karena  dipaksa  sejarah.Artinya  sejarah menghendaki  agar  dia  menjadi  seorang  kiai.Untuk  itu  kita  bisa  cek kepada  nurani  masing-masing  kiai,  apakah  mereka  memang  pernah bercita-cita menjadi kiai, atau berapa persen kiai yang dulunya bercita- cita  menjadi  kiai.Bisa  juga,  menjadi  kiai  itu  bukan  dipaksa  sejarah, tetapi merupakan kecelakaan sejarah.
Kiai  politik  bisa  saja  berbeda  secara  diametral  dengan  politik kiai.Mungkin saja seorang kiai politik sedang menjalankan misi politik
Jurnal at-Taqaddum, Volume 6, Nomor 2, Nopember 2014 | 193
kiai. Tetapi mungkin juga kiai politik lepas sama sekali dengan politik kiai. Misi ke-kiai-annya hilang karena ada kepentingan lain yang lebih menguntungkan,  biasanya  secara  material.  Kalau  sudah  sampai persoalan ini, maka semua tergantung kepada individu masing-masing kiai. 7
Dalam  konteks  ini,  memposisikan  kiai  hanya  sebagai  penjaga dan pengawal moral bangsa tampaknya terlalu sederhana.Namun kiai tidak  sebatas  pada  urusan  moralitas  semata.Kiai  adalah  manusia juga.Sebab  kiai  memang  macam-macam  dan  macam-macam  pula politiknya.
Politik kiai dalam konteks ini bukan politik dalam pengertian partisan,  yang  tidak  lebih  dari  sekadar  berebut  kursi  dan  kekuasaan, siapa  memperoleh  apa  dengan  cara  bagaimana  dan  kapan,  yang seringkali  menimbulkan  konflik.  Politik  kiai  adalah  politik  dalam pengertian  yang  lebih  luas,  politik  kebangsaan,  politik  bagaimana mengarifi kehidupan yang plural.Sehingga doktrin kiai adalah tasamuh, taw a zun, dan ta’adul . 8 Politik kiai bukan siapa menguasai siapa dan siapa menguasai  apa.  Politik  kiai  adalah  politik  yang  santun  terhadap pluralitas.
Sayangnya,  doktrin  politik  kiai  yang tasamuh,  tawazun, dan ta’adul sering  dimanfaatkan  oleh  kiai  politik  dan  politisi  pada umumnya  untuk  lebih  memperkuat  basis  legitimasinya.Kasus  pilkada di  beberapa  daerah  menegaskan  realitas  tersebut.Lebih  sayang  lagi,
7 Imam  Yahya, Gerakan  Politik  Pesantren  ,  Peran  Kyai  Mranggen  dalam Politik Pasca Reformasi (Semarang: Puslit IAIN, 2004).
8 KH Said Aqil Siradj, Politik Kyai dalam www.said-aqil.com
H. Imam Yahya ,  Demokrasi Pesantren : Menebar Format ...…
setelah  legitimasi  diperoleh,  kiai  ditinggalkan  begitu  saja.Tetapi namanya kiai, tetap berjiwa besar dan tidak mendendam. 9
Sejarah  mengatakan  pada  waktu  Belanda  datang  untuk menjajah Indonesia, mereka mendapat perlawanan dari penguasa dan ulama atau kiai. Dalam perjalanan sejarah kemudian, Belanda mampu mengkonsolidasikan  penguasa  dengan  mengadakan  persekutuan bersama  sebagian  putra  mahkota  dan  mengganti  sebagian  yang  lain. Belanda  sudah  mulai  ikut  campur  dalam  penentuan  pengangkatan putra mahkota.Yang berarti sudah bisa menguasai pengaruh penguasa setempat.
Sedangkan terhadap ulama, Belanda tidak bisa menguasainya.Mereka  (ulama)  membangun  masjid-masjid  dan pesantren-pesantren  di  pedesaan  yang  pada  umumnya  jauh  dari keramaian pusat kerajaan. 10
Pesantren yang mereka dirikan bukan saja sebagai pusat untuk mempelajari  ajaran  agama  (Islam),  namun  sekaligus  sebagai  pusat latihan dan penggemblengan mental untuk melawan penjajah.
9 Kasus  pemilihan  Bupati  di  Bangkalan  Madura    yang  controversial telah  menghantarkan  Kyai  Haji  Fuad  Amin  yang  masih  cucu  KH.  Kholil Bangkalan Madura, Kyai kesohor di Jawa abad ke-19 M. Beliau juga pernah menjadi    anggota  FKB  DPRRI.  Rozaki,  Abdul  M.Si., Menabur  Kharisma Menuai  Kekusaan  Kiprah  Kyai  dan  Blater  sebagai  Rezim  Kembar  di    Madura (Joyakarta: Pustaka Marwa, 2004).
10 Islam  sebagaimana  difahami  oleh  Hodgson  dalam  bukunya; The Ventur  of  Islam; membagi  tiga  bentuk  kajian  Islam: Pertama ,  Islamics  atau Islamic,  yaitu  kajian  Islam  yang  menitikberatkan  pada  ilmu-ilmu  keIslaman dalam dataran teori belaka. Kajian ini lebih ditekankan untuk pengembangan ilmu-ilmu  ke-Islaman. Kedua ,  Islamicate,  yakni  kajian  Islam  terhadap  hasil kebudayaan  Islam  yang  telah  berlangsung  beberapa  tahun  belakangan  atau Islam  klasik.  Ketiga,  Islamdom,  ialah  kajian  Islam  yanh  menitikberatka kepada  bentuk-bentuk  negara  Islam  atau  negara  yang  berdasar  atau berprinsip pada nilai-nilai ajaran Islam. Marshall G.S. Hodgson, The Venture of Islam, Vol. 1, hal.86
Jurnal at-Taqaddum, Volume 6, Nomor 2, Nopember 2014 | 195
Dengan pesantrennya itu, para kiai mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan sekaligus dijadikan panutan, bahkan tidak jarang yang  melebihi  porsi  secara  umum,  yaitu  bukan  saja  panutan  dalam masalah  kehidupan  keagamaan,  namun  dalam  hampir  semua permasalahan, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara.Sehingga tepat  jika  kiai  disebut  sebagai  pewaris  para  nabi.Karenanya  seorang kiai perlu berdiri di atas semua golongan.
1. Politik Kyai di Indonesia
Bahasan  tentang  kyai    di tengah  politik  orde  baru  tidak  bisa lepas dari peran para kyai dalam medukung partai politik pada masa orde baru. Kyai sebagai sentral figur di pesantren mempunyai peran penting  tidak  saja  bagi  civitas  akademika  pesantren  tetapi  juga masyarakat  sekitar  yang  sehari-harinya  bergaul  dengan  masyarakat pesantren.Seringkali  kyai  pesantren  menjadi  bahan  perebutan  antar elite partai dalam memenangkan pemilu pada masa orde baru.
Kyai  tidak  saja  sebagai cultural  broker sebagaimana  disinyalir oleh  Geertz, 11 tetapi  kyai  juga  bisa  menjadi political  activities .Karena sesungguhnya  aktifitas  politik  merupakan  bagian  dari  dakwah  yang bisa dilakukan oleh seorang kyai di tengah-tengah masyarakatnya.Mereka  bisa  menjadi  symbol  moral  dalam melaksanakan  tugas-tugas  politik  yang  oleh  banyak  pihak  disinyalir banyak terjadi kecurangan dan kelemahan.
Sayangnya,  fungsi-fungsi  budaya  dan  politik  itu  kebanyakan hanya  menjadi  lipstik  yang  terlihat  cantik  di  permukaan.Para  ulama’ yang  berjuang  di  jalur  politik,  kebanyakan  hanya  sibuk  mengurusi pengikutnya  sendiri  dan  memenangkan  partainya  sendiri  di  arena Pemilu.Begitu  juga,  orang-orang  yang  menjadi  perantara  budaya,
11 Geertz,  Clifford Abangan  Santri  Priyayi  Dalam  Masyarakat  Jawa (Jakarta: PT Pustaka Jaya, 1983).
H. Imam Yahya ,  Demokrasi Pesantren : Menebar Format ...…
akhirnya juga banyak yang hanya menjadi corong pembenar kebijakan pemerintah.
Ulama’  yang  hanya  diam  ketika  terjadi  kemungkaran  di hadapannya,  menurut  al-Ghazali  digolongkan  sebagai ulama  al-su’ (ulama  dunia).Ulama  jenis  ini,  biasanya  bila  berbicara  atau mengeluarkan  fatwa  hanya  sekedar  basa-basi  atau  pengguguran tugasnya saja, agar dia tetap dianggap kompeten di bidangnya.Jarang sekali,  fatwa  yang  diberikan  betul-betul  keluar  dari  hati  nurani  dan berniat  membela  rakyat  yang  tertindas.Terhadap  fenomena  politik, aktifitas dan suara kyai yang aktif di politik sangat dinanti masyarakat.
Sebetulnya  aktifitas  para  kyai  dalam  dunia  politik,  lebih bersifat fiqih oriented yang  menekankan  pada dakwah bil hal . 12 Mereka akan buka suara sekeras-kerasnya dalam rangka menyampaikan amar makruf  nahi  munkar.  Dalam  persoalan  wajib  atau  tidak  mengikuti pemilihan umum legislatif dan pilpres, para ulama mendasarkan pada kaidah ma la yatimmu al-wajiib illa bihi fahwa waajib . 13 Pemilihan  umum adalah  jembatan  dalam  memilih  pemimpin  dalam  pemerintahan, sementara  taat kepada pemimpin adalah sebuah kewajiban atas dasar teologhis.  Oleh  karena  itu  dengan  sendirinya  pemilu  adalah  wajib hukumnya.
Persoalan pemimpin mereka nantinya bisa bersikap adil atau tidak  itu  berkaitan  dengan  kewajiban-kewajiban  seorang  pemimpin negara, seperti yang disebutkan dalam kaidah lain; tasharruful imaam ala
12 M  Ali  Haidar, Nahdatul  Ulama  dan  Islam  di  Indonesia (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 1998) hal. 58
13 Nadawi,Ali  Ahmad, Al-Qawa’id  al-Fiqhiyyah (Damaskus:  Dar  al- Qalam,  1994).  Atau  dalam  buku  fiqh  siyasah  Imam  Al-Mawardi, Kitab  al- Ahkam al-Sulthaniyyah (Beirut: Dar Fikr, Tt)
Jurnal at-Taqaddum, Volume 6, Nomor 2, Nopember 2014 | 197
al-raiyyah  manutun  bi  al-maslahah. 14 Kewajiban  pemilih  hanya  sampai meilih pemimpin yang adil dan kompeten.
Bila  dilihat  secara  normatif  berpolitik  merupakan  salah  satu bentuk realisasi keIslaman seseorang. Pertama dari aspek dakwah bil hal , berpolitik  menempati  urutan  yang  penting  dalam  kehidupan  sosial kemasyarakatan.Di  era  negara  bangsa  ( nation  state )  sekarang  ini kehidupan  di  tengah  masyarakat  tidak  bisa  lepas  dari  perilaku politik.Berbagai  kebijakan  kepemerintahan  dari  tingkat  RT  hingga tingkat kenegaraan, merupakan hasil kesepakatan yang diperoleh oleh lembaga politik.Oleh karena itu berpolitik merupakan salah satu upaya memasuki  jaringan  kekuasaan  dan  pemerintahan.Paling  tidak  lewat politik,  umat  Islam  bisa  ikut  serta  menetukan  konsep  dan  perilaku kemasyarakatan dalam bentuk kebijakan publik.
Kedua ,  dalam  fiqh  siyasah  dinyatakan  bahwa  persoalan  yang pertama  muncul  setelah  Nabi  Muhammad  meninggal  dunia  adalah persoalan  politik  kenegaraan  atau  khilafah.  Siapa  yang  akan menggantikan Nabi baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala agama.  Al-Mawardi  dalam  kitabnya Al-Ahkam  al-Sulthaniyah menyatakan bahwa persoalan khilafah mempunyai kedudukan penting sebagai pengganti kenabian dengan fungsinya untuk melindungi agama dan mengatur urusan dunia ( kharatsa al-diin wa siyasah al-duniya ). 15
Lanjut  Al-Mawardi,  khilafah  dapat  dijalankan  manakala  ada ketaatan  dari  umat  kepada  pemimpinnya,  Rasulallah  dan  Allah  SWT. Dasar  ini  yang  kemudian  diterjemahkan  oleh  para  nahdliyyin  untuk senantiasa  mengikuti  segala  perilaku  kyai  pesantren  baik  persoalan politik,  sosial  dan  kemasyarakatan.Ketaatan  kepada  kyai  yang
14 Ibid 15 Imam  Al-Mawardi, Kitab Al-Ahkam al-Sulthaniyah (Beirut:  Dar  al- Fikr,  1960), hal 5.
H. Imam Yahya ,  Demokrasi Pesantren : Menebar Format ...…
kebetulan  menjadi  pemimpin  partai  politik  menjadi  momentum untuk mengamalkan teks ajaran tentang khilafah atau imamah.

## 2. Arus Utama Politik Kyai
Para  ulama’  sudah  selayaknya  konsisten  dengan  fungsinya sebagai penjaga moral dan alat kontrol terhadap kekuasaan.Misi utama kyai  adalah  di  lembaga  pesantren,  madrasah,  dan  sekolah,  serta masyarakat pada umumnya guna membangun peradaban modern yang humanistik.Mereka harus bisamenjadi rahmatan lil alamin , yakni rahmat bagi  seluruh  masyarakatnya  tanpa  memandang  golongan,  suku  dan agama.Termasuk  didalamnya  kaum  tertindas  dan  orang-orang  yang selama ini terhinakan, baik oleh struktur kekuasaan atau pemahaman keagamaan  yang  sempit.Perjuangan  lewat  jalur  kekuasaan  yang dilakukan  oleh  para  politisi,  sudah  semestinya  disinerginakan  dengan perjuangan  budaya  dan  keadilan  sosial  yang  dilakukan  oleh  para ulama’.
Dalam  membangun  sebuah  peradaban  ini,  menurut KH.Mustofa  Bisri,  para  ulama’  sudah  semestinya  menjaga  jarak dengan  kekuasaan. 16 Dengan  begitu,  mereka  akan  lebih  kuat  dari kekuasaan  dan  tidak  akan  menghegemoni  kekuasaan  demi  ambisi pribadinya.  Mereka  tentu  akan  lebih  leluasa  membangun  nilai  dan pranata  yang  akan  dianut  oleh  masyarakat.  Bukan  malah  sebaliknya, menjadikan  masyarakat  sebagai  pengikut  yang  dimanfaatkan  untuk mendukung calon atau partai yang dianut sesuai subyektifitasnya.
Sebagai  pewaris  Nabi  dan  orang  yang  tertanam  akarnya  di masyarakat,  para  ulama’  dengan  semestinya  memainkan  diri  sebagai
16 Saiful  Amin  Sholihin, Tokoh  Agama  dan  Pilihan  Politik ( www.islamlib.com ) , diakses 22/2/2004.
Jurnal at-Taqaddum, Volume 6, Nomor 2, Nopember 2014
| 199
figur moral, anutan publik, berwatak sosial, serta menjadi suri tauladan dalam  kehidupan  sehari-hari.  Dengan  fungsi-fungsi  seperti  itu,  maka peran  ulama  sebagai penegak peradaban -  meminjam  istilah  Gus  Mus  – akan  betul-betul  membumi  di  masyarakat.  Intelektual  organik semacam itulah, yang akan memberikan pencerahan dan keoptimisan banga ini ke depan.
Di masa lampau, peran pondok pesantren mendapat perhatian serius  dari  para  peneliti  baik  dari  dalam  maupun  luar  negeri.Mereka tertarik  dengan  eksistensi  dan  peran  sosial  pondok  pesantren.Sebut saja  misalnya  Hiroko  Horikoshi  yang  mengamati  peranan  mendiang Ajengan/Kiai Yusuf Tojiri, yang mendirikan dan memimpin Pondok pesantren  Cipari  (Wanaraja,  Garut).  Bagi  Horikoshi  Kyai  bukanlah ―makelar  budaya‖  sebagaimana  diteorikan  oleh    Clifford  Geertz.. Dalam  disertasinya,  Horikoshi  berpendapat  bahwa  Kyai  mempunyai "peranan budaya". Horikoshi menunjukkan "kebalikan" teori "makelar budaya" (cultural broker) Clifford Geertz dalam proses pembangunan. Kesimpulan  ini  didapatkan  Horikoshi  melalui  kajian  empiris  yang mempunyai  nilai  tersendiri  setelah  sekian  lama  tinggal  di  pondok pesantren tersebut. 17
Temuan  Horikoshi  menyatakan  bahwa  kiai  bukanlah bendungan  tinggi  yang  memiliki  peranan  pasif,  melainkan  justru menjadi " agent social of Change" dengan memilih sendiri mana yang ingin mereka sampaikan kepada masyarakat dan mana yang tidak.
Menurut  Clifford  Geertz,  peranan  "makelar  budaya"  itu menunjukkan  bahwa  para  kiai  berperan  bagaikan  sebuah  bendungan yang  "menampung"  begitu  banyak  manifestasi  (kehadiran)  budaya baru,  dan  melepas  sebagian  dari  begitu  banyak  manifestasi  budaya
17 Sebagaimana  dikutip  Abdurrahman  Wahid,  Pribumisasi  Islam, dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun’im (eds), Islam Indonesia Menatap Masa Depan (Jakarta: P3M, 1989) hal. 81-96.
H. Imam Yahya ,  Demokrasi Pesantren : Menebar Format ...…
baru  tersebut. 18 Karena  demikian  banyak  hal  di  luar  kendali  pondok pesantren,  akhirnya  budaya  itu  langsung  "ditelan"  masyarakat. Kebuntuan melakukan peran "makelar budaya" tersebut pada akhirnya akan "mematikan" pemeran budaya itu juga.
Untuk  melihat  peranan  budaya  itu,  antara  lain,  dalam "perencanaan  arsitektural"  pondok-pondok  pesantren  pada  masa lampau.  Pesantren  Futuhiyyah  Mranggen  misalnya,  yang  terletak  di pinggiran kota Semarang, yang dahulu didirikan pada tahun 1901 oleh almarhum  KH  Abdurrahman  bin  Qoshidil  Haq,  tersebut  dimulai dengan  gapura    di  samping  pusat  pasar  Mranggen  Kabupaten Demak. 19 Di  tengah  komplek  pesantren  berdiri  Masjid  sebagai  pusat studi dan pelayanan masyarakat.Di sebelah utara, berdiri kamar-kamar para santri.Dan sekarang di kanan kiri Masjid bangunan kamar-kamar santri dan sekolah-sekolah di bawah yayasan Futuhiyyah.
Gambaran  di  atas,  --meminjam  istilah  KH  Abdurrahman Wahid--  merupakan  sebagai  bentuk  partisipasi  pondok  pesantren secara  aktif  dalam  mengambil  perencanaan  arsitekturnya,  yakni mengikuti  simbol  budaya  Jawa  yang  berlandaskan  pada  pagelaran wayang.Para  santri  adalah  adalah  mereka  yang  berada  di  perjalanan menuju  ke  arah  "kesempurnaan  pandangan".  Kesempur  naan  ilmu agama  yang  akan  menjadi way  of  life dalam  mengarungi  bahtera kehidupan di masyarakat kelak kemudian hari.
Proses  belajar  dan  mengajar  di  lingkungan  pondok  pesantren bukanlah  sekadar transfer  of  Islamic  science ,  menguasai  ilmu-ilmu
18 Geertz,  Clifford Abangan  Santri  Priyayi  Dalam  Masyarakat  Jawa (Jakarta: PT Pustaka Jaya, 1983) hal.3-5.
19 Prie  GS  Abdul  Jabbar, Sejarah  Seabad  Pondok  Pesantren  Futuhiyyah Mranggen (Demak: Team Panitia, 2001).
Jurnal at-Taqaddum, Volume 6, Nomor 2, Nopember 2014
| 201
keagamaan,  melainkan  juga  proses  pembentukan  pandangan  hidup dan  perilaku  para  santri  itu  nantinya  setelah  kembali  ke  masyarakat. Sebaliknya, para kiai adalah mereka yang telah memiliki kesempurnaan pandangan. Dalam pengertian tasawuf, masjid pesantren yang terletak di  tengah-tengah  antara  keduanya  merupakan  tempat  pertempuran moral  berlangsung  di  antara  para  salikun,  yang  akan  diubah perilakunya oleh washilun . 20
Disadari  atau  tidak,  pesantren  telah  memberikan  kontribusi yang  cukup  besar  dalam  pembangunan,  khususnya  dalam pembentukan watak yang bermoral spiritual.Hal ini karena pesantren identik  dengan  'bengkel  akhlak'  yang  kemudian  berbanding  lurus dengan asumsi bahwa seorang lulusan pesantren digeneralisasi sebagai sosok yang berbudi luhur dan mumpuni dalam ilmu-ilmu keagamaan, khususnya Islam.

## 3. Peran Politik Kenegaraan
Menurut  studi  kajian  timur  tengah, 21 sebelum  dan  sesudah berhasil  menumbangkan  rezim  Shah  Iran  di  tahun  1979,  mendiang Imam  Khameini  adalah  seorang  tokoh  agama  (ulama),  mujtahid (pembaharu  pemikiran), marja’  al-taqlid (seorang  yang  patut  diikuti), sekaligus  seorang  politisi  yang  dikagumi  dan  dihormati  masyarakat Iran.  Khameini  menuliskan  gagasan  dan  doktrin  politik  sejak  tahun 1941 dalam bukunya berjudul ‘Kasyf al-Asrar’.
Di  berbagai  pidato  politiknya,  Imam  Khameini  dengan  tegas meminta agar Shah Iran mengundurkan diri dari jabatannya. Saat Shah Iran membuat kebijakan land-reform di tahun 1963, dengan tegas Imam
20 Abdurrahman  Wahid,  Pesantren  Sebagai  Subkultur,  dalam  M Dawam Raharjo, Pesantren dan Pembaruan (Jakarta: LP3ES, 1995), hal. 40-60
21 Satrio  Arismunandar, Posisi Gerakan Gerakan Islam di Timur Tengah (Jurnal Islamika, No. 4 April-Juni 1991, hal.87-92.
H. Imam Yahya ,  Demokrasi Pesantren : Menebar Format ...…
Khameini  melakukan  gerakan  perlawanan,  meski  akhirnya  ia  harus meninggalkan  Iran  menuju  Turki  (1964),  Irak  (1964-1978),  dan Prancis  sejak  tahun  1978.  Di  ketiga  negara  itu,  Imam  Khameini meneruskan perjuangannya melawan rezim Shah Iran.
Begitu pula dalam kaitannya dengan peran politik tokoh agama yang  ada  di  dalam  negeri.Ini  bisa  dilihat  dari  peran  sosial  politik Nahdlatul  Ulama  (NU),  organisasi  sosial  yang  pernah  berpolitik praktis.Di  masa  revolusi  kemerdekaan,  para  tokoh  agama  dari  NU membuat  langkah political  power dengan  membentuk  tiga  kelompok barisan  perlawanan  terhadap  kolonialisme  Belanda.Barisan  Hizbullah dipimpin  K.H.  Zainul  Arifin,  Barisan  Sabilillah  dipimpin  K.H. Masykur, dan Barisan Mujahidin dipimpin K.H. Wahab Hasbullah. 22
Saat memilih aktif di jalur parpol, tokoh agama dari NU juga membuat beberapa catatan gemilang.Menteri Dalam Negeri dari NU, Mr.  Soenarjo  membuat  kebijakan  pembentukan  panitia  Pemilu pertama  yang  terdiri  dari  perwakilan  parpol.Menteri  Ekonomi  dari NU, Rahmat Mulyoamiseno membatasi aktivitas ekonomi pengusaha asing, serta memproteksi dan mengembangkan pengusaha pribumi.
Di bidang keagamaan dan pendidikan, tokoh NU juga sangat berperan, seperti pembangunan Masjid Istiqlal di masa Menteri Agama (Menag)  K.H.  Abdul  Wahid  Hasyim,  pendirian  IAIN  oleh  Menag K.H.  Wahib  Wahab,  realisasi  penerjemahan  Alqur’an  edisi  bahasa Indonesia  oleh  Menag  Prof.  K.H.  Syaifuddin  Zuhri,  dan penyelenggaraan  kegiatan  Musabaqah  Tilawatil  Qur’an  (MTQ)  oleh Menag K.H. Muhammad Dahlan. 23
22 Anam,  Khoirul, Pertumbuhan  dan  Perkembangan  Nahdlatul  Ulama (Solo: Jatayu, 1985).
23 Ibid
Jurnal at-Taqaddum, Volume 6, Nomor 2, Nopember 2014 | 203
Begitu pula penerimaan tokoh-tokoh agama atas bentuk final negara  kesatuan  berasaskan  Pancasila,  tentunya  juga  tidak  bisa dianggap sebagai peristiwa politik yang sepele.Semua itu adalah bentuk pengabdian  para  tokoh  agama  yang  tulus,  tanpa  pamrih,  tanpa tendensi,  kecuali  untuk  menegakkan  kebenaran,  dan  menghilangkan penindasan.Padahal,  semua  itu  bermula  dari  keterlibatan  di  dunia politik praktis.

## D. KESIMPULAN
Dari pemaparan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penjelasan di atas, sebagai berikut:
Di  kalangan  masyarakat  Pesantren,  politik  itu  bukan  hanya sebagai  seni  untuk  memimpin,  tetapi  politik  itu  adalah  upaya  untuk mengatur  persoalan  dunia  sekaligus  ibadah  mempersiapkan  masa depan  di  akhirat.  Untuk  itu  segala  perilaku  politik  didasarkan  pada prinsip-prinsip  dan  kaidah  fiqh,  sebuah  nilai  legalitas  formal  yang dipegangi oleh para Kyai Pesantren.
Mendirikan  partai  politik  adalah  sebuah  kewajiban  syar’i, karena aturan dalam syariat Islam berpolitik adalah sebuah kewajiban. Dengan berpegang pada kaidah ―mala yatimmul wajib illa bihi  fahuwa wajib‖,  (segala  sesuatu  yang  menjadi  prasyarat  bagi  sempurnanya sebuah  kewajiban  maka  hukumnya  wajib)  maka  mendirikan  partai politik dan berpartisipasi dalam politik juga menjadi sebuah kewajiban.
Di  pesantren,  patron-klin  antara  kyai-santri  didasarkan  pada pendekatan tasawwuf, di mana kyai adalah seorang mursyid yang harus ditaati  oleh  santrinya.  Relasi  ini  tidak  serta  merta  diterapkan  dalam pola hubungan politik yang fiqh sentris, di mana pilihan seorang kyai dalam berpolitik harus diikuti secara mutlak oleh para kyai atau santri yang ada dalam bimbingannnya.
H. Imam Yahya ,  Demokrasi Pesantren : Menebar Format ...…

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman  Wahid  Dkk, Politik  demi  Tuhan,  Nasionalisme  Religius  di Indonesia , , Editor: Andito (Abu Zahra); Pengantar: Eep Saefulloh Fatah (Bandung : Pustaka Hidayah, 1999).
Abdurrahman,    Wahid, Prisma  Pemikiran  Gus  Dur, penyunting  Muh Saleh Isre (Jogyakarta: LKiS, 1999)
Abdurrahman,  Wahid,, Pesantren Sebagai Subkultur, dalam M Dawam Raharjo, Pesantren dan Pembaruan (Jakarta: LP3ES, 1995)
Abi  Ja’far  Muhammad  bin  Jarir  Al-Tabari, Tarikh al-Thabari Tarikh al-
Umam wa al-Muluk, Jilid  II,  (Beirut-Libanon:  Dar  al-Kitab  al- Ilmiyyah, 1988)
Abi Ya’la Muhammad al-Farra, Ahkam al-Sultaniyah [ Beirut: Dar al-Fikr,
1994 M/ 1414 H]
Arskal  Salim, Partai Islam dan Relasi Agama dan Negara ,  (Jakarta:  Puslit
IAIN Jakarta, 1999).
BN Marbun, Kamus Politik , Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2004,
Deliar Noer, Pengantar ke Pemikiran Politik , Jakarta: Rajawali, 1983.
Ibn  Taimiyah Al-Siyasat  al-Syar’iyyah  fi  Ishlahi  al-Ra’i  wa  al-Raiyyah
[Beirut: Dar al-Katib al-Arabi, tt.]
Imam Yahya, Gerakan Politik Pesantren , Peran Kyai Mranggen dalam Politik
Pasca Reformasi (Semarang: Puslit IAIN, 2004).
Masykuri  Abdillah, Demokrasi  di  Persimpangan  Makna  Respon  Intelektual Muslim  Indonesia  terhadap  Demokrasi (1966-1993),  (Yogyakarta: Tiara Wacana  1999).
Mawardi, Abi Hasan Ali, Adabu al-Dunia wa al-Diin [Beirut: Dar al-Fikr,
1995 M/ 1415 H],
Mawardi, Abi Hasan Ali, Kitab Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa Al-wilayat al- Diniyyah [Beirut: Dar al-Fikr, 1960 M/ 1380 H],
Jurnal at-Taqaddum, Volume 6, Nomor 2, Nopember 2014
| 205
Miriam  Budiardjo, Dasar-dasar  llmu  Politik, Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama, 1992.
Mohammed  Arkoun, Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru [Jakarta: INIS, 1994].
PJ.Bouman, Sosilogi,  Pengertian  dan  Masalah ,  terj.  Sugito  dan  Sujitno, Jakarta: Yayasan Pendidikan Masyarakat, 1959,
R.  William  Liddle,  " Modenizing  Indonesian  Politics ,"  dalam  R.William Liddle  (peny.),  Political  Participation  in  Modern  Indonesia,
New  Haven,  Conn:  Yale  University  Southeast  Asian  Studies,
1973.
Robert  Mac  Iver, The Modern State ,  London:  Oxford  University  Press,
1955,
Wirjono  Prodjodikoro, Asas-asas  Ilmu  Negara  Dan  Politik ,  cet  ke  2.
Bandung: PT. Eresco, 1981.