DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 25 Juni  2024, Revised: 24 Juli 2024, Publish: 26 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak
Konstitusional Warga Negara dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)
Raudatul Makfirah 1 , Faisal Akbar Nasution 2 , Abd Harris Nasution 3 , Afnila 4
1 Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, rauda.muktasim@gmail.com 2 Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, fakbarnst@gmail.com 3 Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, haris110860@gmail.com 4 Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, afnila_bmh@yahoo.com
Corresponding Author: rauda.muktasim@gmail.com
Abstract: This research aims to investigate the protection of personal data as a constitutional right of  citizens based on Law Number 27 of  2022 concerning Personal Data Protection in Indonesia.  In  this  study,  the  researcher  identifies  several  main  issues:  the  regulation  of personal  data  protection  in  national  law,  personal  data  protection  in  the  Political  Party Information System (Sipol), and the resolution of disputes related to personal data protection by  the  Independent  Election  Commission  (KIP)  of  Kabupaten  Pidie.  The  research  method used is normative and empirical with a legal regulation and case approach. Data collection was conducted through literature study and field research, followed by qualitative analysis to draw deductive conclusions.  The research findings indicate that Law Number 27 of  2022 is the  primary  legal  basis  governing  personal  data  protection,  in  accordance  with  the constitutional  obligation  stipulated  in  Article  28G  paragraph  (1)  of  the  1945  Constitution. The  protection  of  personal  data  in  Sipol  includes  oversight  by  the  Election  Supervisory Agency  (Bawaslu),  sanctions  against  the  misuse  of  National  Identification  Numbers  (NIK), and the importance of NIK verification. Dispute resolution is carried out through complaints from  the  public  to  KIP  or  Bawaslu,  with  individuals  receiving  a  certificate  regarding  their membership  status  in  Sipol.  The  conclusion  of  this  research  underscores  the  importance  of law implementation in safeguarding citizens' personal data, particularly in political contexts such  as  Sipol.  This  protection  not  only  ensures  constitutional  rights  but  also  secures  the integrity and security of personal data in the current digital era.
Keyword: Personal Data, Constitutional Rights, Political Party Information System.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menginvestigasi  perlindungan  data  pribadi  sebagai hak konstitusional warga negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan  Data  Pribadi  di  Indonesia.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mengidentifikasi beberapa permasalahan utama: pengaturan perlindungan data pribadi dalam hukum nasional, perlindungan  data  pribadi  dalam  Sistem  Informasi  Partai  Politik  (Sipol),  dan  penyelesaian sengketa  terkait  perlindungan  data  pribadi  oleh  Komisi  Independen  Pemilihan  (KIP)
Kabupaten  Pidie.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  normatif  dan  empiris  dengan pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  kasus.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui studi  kepustakaan  dan  penelitian  lapangan,  diikuti  dengan  analisis  kualitatif  untuk  menarik kesimpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022  merupakan  landasan  hukum  utama  yang  mengatur  perlindungan  data  pribadi,  sesuai dengan kewajiban konstitusi yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat (1). Perlindungan data  pribadi  dalam  Sipol  mencakup  pengawasan  oleh  Bawaslu,  sanksi  terhadap  pencatutan NIK,  dan  sosialisasi  pentingnya  verifikasi  NIK.  Penyelesaian  sengketa  dilakukan  melalui proses  pengaduan  oleh  masyarakat  kepada  KIP  atau  Bawaslu  dengan  masyarakat mendapatkan  surat  keterangan  terkait  status  keanggotaan  mereka  dalam  Sipol.  Kesimpulan dari  penelitian  ini  menegaskan  pentingnya  implementasi  undang-undang  dalam  melindungi data  pribadi  warga  negara,  khususnya  dalam  politik  seperti  Sipol.  Perlindungan  ini  tidak hanya  menjadi  jaminan  hak  konstitusional,  tetapi  juga  memastikan  integritas  dan  keamanan data pribadi di era digital saat ini.
Kata Kunci: Data Pribadi, Hak Konstitusional, Sistem Informasi Partai Politik.

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  ( rule  of  law )  dan  negara  demokrasi  yang berdasarkan konstitusi ( constitutional democracy ). Karena itu, setiap warga Negara memilik hak konstitusionalnya yang dijamin dalam undang-undang (Zoelva, 2012). Landasan hukum hak  konstitusional  diatur  dalam  UUD  1945  dan  beberapa  undang-undang  lainnya.  Adapun landasan konstitusional terdapat dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang  dikuasainya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari  ancaman  ketakutan untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang  merupakan  hak  asasi”.  Hak  yang  dilindungi oleh konstitusi  disebut  hak konstitusional  yang  merupakan substansi  dari  hak asasi  manusia dan diatur serta dijamin eksistensi pemenuhan dan perlindungannya dalam konstitusi negara (Ismail & Kifli, 2022).
Di Asia, beberapa negara telah memperkenalkan regulasi yang mengatur perlindungan hak  privasi  terhadap  data  pribadi.  Hong  Kong  menjadi  salah  satu  yang  pertama  dengan Personal  Data  Privacy  Ordinance  of 1995  (PDPO),  sebuah  peraturan  nasional  yang menyeluruh  mengenai  privasi  dan  data  pribadi.  Sementara  itu,  privasi  data  pribadi  di Malaysia dijamin oleh The Personal Data Protection Act No. 709 of 2010 (PDPA Malaysia), sedangkan  di  Singapura,  privasi  dan  data  pribadi  diatur  secara  sektoral  oleh The  Personal Data  Protection  Act No.  26  of  2012  Singapore  (PDPA  2012  Singapura)  (Soeprapto,  2007; Ismail & Kifli, 2022). Indonesia telah mempunyai aturan mengenai perlindungan data pribadi sebagaimana  diatur  lebih  lanjut  melalui  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  Tentang Perlindungan Data Pribadi atau disebut (UU PDP).
Dalam undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi  secara  tersendiri  atau  dikombinasi  dengan  informasi  lainnya  baik  secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik”. Sedangkan dalam  Pasal  1  butir  2  menyebutkan  “Perlindungan  Data  Pribadi  adalah  keseluruhan  upaya untuk  melindungi  data  pribadi  seseorang  dalam  rangkaian  pemprosesan  data  pribadi  guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi”.
Permasalahan data pribadi telah menjadi permasalahan aktual dan nyata, isu mengenai pentingnya  perlindungan  data  pribadi  mulai  menguat  saat  terjadi  pelanggaran  terhadap  data pribadi  seseorang  dipergunakan  oleh  pihak  yang  memperoleh  kepentingan  tanpa  adanya
persetujuan.  Pengaduan  konstitusi  atau  yang  disebut  dengan constitutional  complaint merupakan  suatu  mekanisme  pengaduan  konstitusional  sebagai  salah  satu  alat  bagi perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara (Subiyanto, 2011).
Pengaduan  konstitusional  merupakan  langkah  terakhir  dalam  sistem  hukum  untuk mempertahankan  hak-hak  konstitusional  setiap  warga  negara  (Zoelva,  2012).  Dengan demikian,  hak  asasi  manusia  diakui  dan  diproteksi  melalui  lembaga  peradilan  seperti Mahkamah  Konstitusi.  Penggunaan  pengaduan  konstitusional  dalam  melindungi  hak-hak konstitusional  menjadi  solusi  yang  penting  dalam  mewujudkan  negara  demokratis  yang berdasarkan  pada  prinsip-prinsip  hukum  (Subiyanto,  2011).  Hal  demikian  terjadi  dalam sebuah  pengaduan  yang  dilakukan  oleh  warga  di  Kabupaten  Pidie,  Provinsi  Aceh  yang mendatangi kantor Komisi  Independen Pemilihan (KIP) Pidie karena ia merasa data pribadi dengan  jenis  data  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  miliknya  telah  dicatut  dalam  Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) tanpa sepengetahuan pemilik data (Boboy dkk., 2020).
Ketua  KIP  Kabupaten  Pidie,  Fuadi  Yusuf  membenarkan  betul  adanya  warga  yang melaporkan  ke  kantor  KIP  perihal  NIK  dicatut  dalam  Sipol.  Oleh  karena  itu,  warga mendatangi  KIP  Pidie  meminta  untuk  dikeluarkan  NIK-nya  dari  Sipol  (Lathif  &  Habibaty, 2019). Namun, kebijakan yang dapat diambil oleh KIP Pidie hanya bisa mengeluarkan surat keterangan  bahwa  pelapor  bukan  bagian  dari  anggota  parpol,  karena  KIP  tidak  bisa menghapus data dari sistem, hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang bisa menghapus data  dari  Sipol.  Sejauh  ini,  diketahui  bahkan  sudah  terdata  sebanyak  388  orang  warga kabupaten  Pidie  yang  meliputi  PNS,  Polri,  pelajar,  mahasiswa  dan  masyarakat  umum terhitung  sejak  tanggal  27  September  2022  melapor  ke  kantor  KIP  Pidie  akan  NIK  mereka yang dicatut dalam Sipol.
Dengan  adanya  pengaduan  dari  masyarakat  sebagaimana  telah  disebutkan  diatas, seseorang merasa terancam  dan merugikan dirinya terhadap penggunaan data pribadi (NIK) salah  satunya  dalam  hal  melamar  pekerjaan.  Maka  yang  menjadi  inti  permasalahan  dalam penelitian  ini  adalah  tidak  adanya  persetujuan  data  pribadi  yang  dipergunakan  oleh  pihak penyelenggara lainnya yang dicatut dalam Sipol, sehingga mengakibatkan hak konstitusional warga negara dapat dirugikan.

## METODE
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris (Ediwarman, 2015). Penelitian hukum normatif yang dikenal juga sebagai penelitian doktrinal, merupakan kajian yang mendalami hukum sebagai norma atau aturan yang mengatur perilaku masyarakat, menjadi pedoman bagi setiap individu (Muhaimin,  2020).  Sementara  itu,  penelitian  hukum  empiris  yang  sering  disebut  sebagai penelitian  hukum  sosiologis,  memfokuskan  pada  kajian  hukum  sebagai  perilaku  nyata  atau fenomena  sosial  yang  tidak  tertulis  yang  dialami  oleh  individu  dalam  kehidupan bermasyarakat (Basuki, 2006; Fajar & Achmad, 2010).
Penelitian ini memiliki pendekatan deskriptif analitis, sebuah metode yang digunakan untuk  menggambarkan  kondisi  atau  situasi  yang  sedang  berlangsung  dengan  tujuan  untuk menyediakan data yang sekomprehensif mungkin mengenai objek penelitian, sehingga dapat menggali  aspek-aspek  yang  bersifat  ideal.  Kemudian,  data  tersebut  dianalisis  berdasarkan teori-teori  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan.  Pendekatan  ini memungkinkan analisis terhadap efektivitas perlindungan data pribadi dalam melindungi hak konstitusional  warga negara, serta menjelajahi keterkaitan  antara teori  hukum  yang menjadi fokus penelitian dengan kerangka hukum yang berlaku.
Penelitian ini menggunakan analisis data yang akan dilakukan secara kualitatif, yaitu analisis  yang  dilakukan  dengan  memamahami  dan  merangkai  data  yang  dikumpulkan, bertujuan  untuk  mengembangkan  teori  yang  bersumber  dari  data  sekunder.  Penelitian
kualitatif berhubungan dengan ide, pendapat, maupun persepsi yang semua hal tersebut tidak dapat  diukur  dengan  angka.  Hasil  analisis  bahan  hukum  tersebut  akan  dibahas  dengan menggunakan metode deduktif, yaitu kesimpulan yang dihasilkan dengan cara berpikir yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang
Perlindungan dan penegakan hak-hak konstitusional merupakan tanggung jawab yang harus  dipatuhi  oleh  semua  pihak,  termasuk  setiap  warga  negara.  Hak  konstitusional  tidak hanya  mencakup  hak-hak  individu,  tetapi  juga  mengandung  aspek  kewajiban,  seperti kewajiban  untuk  saling  menghormati  dan  menghargai  hak-hak  konstitusional  individu lainnya.  Setiap  hak  konstitusional  seseorang  membawa  implikasi  dalam  bentuk  kewajiban dasar  dan  tanggung  jawab  untuk  menghormati  hak  asasi  manusia  sesama  dengan  cara  yang saling menguntungkan dan seimbang.
Adapun  perlindungan  data  pribadi  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang disebutkan dalam hierarki perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi: 1. Undang-Undang 1945
Perlindungan atas diri pribadi dan privasi termasuk data-data pribadi sebagai bagian dari HAM telah diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
“ Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan, martabat,  dan  harta  benda  yang  di  bawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia .”
Kemudian,  pada  Pasal  28H  ayat  (4)  UUD  1945  juga  berkaitan  dengan  hak  milik pribadi  yang  dapat  ditafsirkan  dalam  rumusan  ini  yaitu  data  pribadi  sebagaimana disebutkan  “Setiap  orang  berhak  mempunyai  hak  milik  pribadi  dan  hak  milik  tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Meskipun tidak secara eksplisit  menyatakan  mengenai  hak  atas  privasi,  namun  pasal-pasal  yang  berkaitan termaktup dalam UUD 1945 tersebut telah mengandung nilai-nilai hak atas privasi sesuai konvensi  internasional  mengenai  hak  asasi  manusia,  sehingga  dapat  dikatakan  sebagai landasan konstitusional mengenai jaminan hak atas privasi.
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Dalam  Pasal  29  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  HAM yang  menyebutkan  “Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. Kemudian dalam Pasal 21 juga menyatakan bahwa  “Setiap  orang  berhak  atas  keutuhan  pribadi,  baik  rohani  maupun  jasmani,  dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya”.
Data  pribadi  sebagai  hak  privasi  warga  negara  harus  dilindungi  oleh  Negara, Pemerintah,  dan  antar  manusia  dengan  tujuan  untuk  memperkuat  nilai-nilai kemanusiaan,  memperbaiki  interaksi  antara  individu  dan  komunitasnya,  serta meningkatkan kemandirian atau otonomi dalam mengontrol dan mengelola data pribadi secara tepat.
b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Data  pribadi  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  didefinisikan dalam  Pasal  1  butir  1  sebagai  informasi  mengenai  individu  yang  dapat  diidentifikasi secara  langsung  atau  tidak  langsung,  baik  secara  tersendiri  maupun  dikombinasikan dengan  informasi  lain,  melalui  sistem  elektronik  atau  non-elektronik.  Sebelumnya, belum ada undang-undang  yang secara khusus  mengatur perlindungan data pribadi ini
sebelum  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi diberlakukan.
c. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam  undang-undang  ini  pada  Pasal  26  ayat  (1)  mengatur  bahwa  “Setiap penggunaan  informasi  melalui  media  elektronik  yang  berkaitan  dengan  data  pribadi milik seseorang harus terlebih  dahulu  memperoleh izin  dari orang  yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”.
Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Jika pemilik data merasa datanya diakses dan dirugikan,  maka  dapat  mengajukan  gugutan  ganti  kerugian.  Bahkan,  apabila  terjadi pencurian  terhadap  data  pribadi  yang  dilakukan  oleh  perorangan  melalui  media elektronik,  maka  dapat  diancam  dengan  pidana  penjara  maksimal  10  (sepuluh)  tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 48 jo Pasal 32 UU ITE.
d. Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Data  pribadi  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  disebutkan  pada Pasal 1 angka 22 dengan bunyi “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu  yang disimpan,  dirawat,  dan  dijaga  kebenaran  serta  dilindungi  kerahasiaannya”  dengan demikian  Undang-undang  ini  mewajibkan  negara  untuk  melindungi  dan  menyimpan data  pribadi  dari  setiap  penduduk.  Maka  dari  itu,  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2013  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi  Kependudukan memiliki keterkaitan  yang erat  dengan perlindungan data pribadi  karena  dalam  undang-undang  tersebut  memuat  hal-hal  yang  sudah  seharusnya dilindungi  oleh  pemerintah,  baik  itu  data  perseorangan  maupun  data-data  penting lainnya.
e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  menjelaskan  bahwa Informasi  Publik  merujuk  kepada  informasi  yang  dihasilkan,  disimpan,  dikelola, dikirim,  dan/atau  diterima  oleh  badan  publik,  terkait  dengan  penyelenggaraan  negara maupun  badan  publik  lain  yang  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Dalam  kaitannya  dengan  sistem  informasi  partai  politik  atau  yang  disebut  sipol, dapat  diketahui  bahwa dalam sipol tersebut  merupakan sistem informasi  yang terbuka sehingga  segala  bentuk  informasi  baik  itu  tentang  data  pribadi  dapat  di  akses  melalui sipol.  Hal  ini  menyebabkan  terjadinya  penyalahgunaan  data  sehingga  data  yang terdapat dalam sistem tersebut dapat diakses.
f. Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi Elektronik
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  bertujuan  untuk  memberikan penjelasan  lebih  lanjut  terhadap  beberapa  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Hal  ini  dilakukan  untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan individu, serta untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  adil  dengan  mempertimbangkan  keamanan  dan ketertiban umum dalam konteks masyarakat yang demokratis.
Sementara  itu,  dalam  Pasal  1  angka  3  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik,  disebutkan  bahwa  Pemilik  Data  Pribadi  adalah  individu  yang  data
pribadinya  melekat  padanya  secara  spesifik.  Data  pribadi  yang  dimaksud  adalah informasi yang dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan setiap individu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## Bentuk Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)
1. Pengawasan Program Partisipatif oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Dalam  melakukan  tugas  pengawasan  pemilu,  Badan  Pengawas  Pemilu  sangat mengandalkan  dukungan  serta  partisipasi  aktif  dari  masyarakat.  Hal  ini  bertujuan  untuk memastikan  bahwa  proses  penyelenggaraan  pemilu  berjalan  dengan  lancar,  adil,  dan demokratis,  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  luber  jurdil  (langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur, dan adil). Prinsip pengawasan partisipatif ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Bawaslu  mempunyai  pengawasan  program  partisipatif  yaitu  dengan  menggerakkan semua komponen baik dilihat dari sisi kelompok usia, kelompok disabilitas dan juga kaum perempuan  yang  rentan  untuk  memahami  hak-hak  konstitusional  dan  politiknya  serta bergerak  untuk  melakukan  pencegahan  pelanggaran  atas  suatu  hal  yang  terjadi  apabila haknya  merasa  dirugikan.  Bawaslu  membutuhkan  kolaborasi  yang  kuat  dengan masyarakat. Baik kelompok pemilih atau pemantau pemilu. Hal ini merupakan  salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebelum terlaksananya pemilu tahun 2024.
2. Sanksi  yang  Tegas  bagi  Pihak  yang  Mencatut  Data  Pribadi  Perorangan  dalam  Sistem Informasi Partai Politik
Dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi,  diatur  secara  rinci  mengenai Lembaga  Pelindungan  Data  Pribadi  (PDP)  yang  bertanggung  jawab  dalam  menjaga keamanan  dan  privasi  data  pribadi.  Pembentukan  Lembaga  PDP  dilakukan  di  bawah kepemimpinan  Presiden  dan  bertanggung  jawab  langsung  kepada  beliau,  sebagaimana diatur dalam Pasal 58 dan 60 UU PDP.
Selain itu, UU PDP juga mengatur mengenai sanksi atau hukuman bagi pelanggaran terhadap  ketentuan  tersebut,  yang  berlaku  bagi  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  (PSE), baik  dari sektor pemerintahan (publik) maupun swasta (privat), individu,  serta korporasi. Pasal  57 Undang-Undang  Nomor 27 Tahun 2022 menetapkan bahwa tindakan pencurian data pribadi dan pelanggaran terkait akan dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut  meliputi  peringatan  tertulis,  penghentian  sementara  kegiatan  pemrosesan  data pribadi,  penghapusan  atau  pemusnahan  data  pribadi,  dan  denda  administratif  yang maksimum  2%  dari  pendapatan  tahunan  atau  penerimaan  tahunan  terhadap  pelanggaran yang terjadi.
Selain sanksi administratif, UU PDP juga mengatur dalam Pasal 68 mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan, yaitu pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga enam  miliar  rupiah,  bagi  pelaku  yang  melakukan  tindak  pidana  terkait  dengan perlindungan data pribadi.
3. Sosialisasi tentang Keharusan Cek NIK agar tidak Dicatut dalam Sistem Informasi Partai Politik
Dalam hal ini Bawaslu menghimbau bagi siapapun yang dicatut NIK nya oleh partai politik  untuk  segera  melapor  ke  kantor  KIP  terdekat,  dan  untuk  mengantisipasi  terjadi pencatutan NIK oleh parpol dari pihak Bawaslu sudah mengupayakan sosialisasi terutama melalui media sosial,  kemudian secara langsung  agar masyarakat  melakukan pengecekan NIK  yang  dicatut  dalam  sipol  atau  tidak.  Kalau  pun  ada  untuk  segera  melapor  agar dikeluarkan  surat  pernyataan  bahwa  tidak  pernah  mendaftar  sebagai  anggota  parpol tersebut.
Penyelesaian Sengketa antara Masyarakat dan Partai Politik Oleh Komisi Independen Pemilihan  (KIP)  Kabupaten  Pidie  Terkait  Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)
Berikut  ini  diuraikan  skema  alur  proses  penyelesaian  sengketa  data  pribadi  secara langsung dan tidak langsung dalam sipol yaitu:

## Skema 1
Proses Penyelesaian Sengketa Pencatutan NIK dalam Sipol oleh KIP
Adapun penjelasan pada proses penyelesaian sengketa terkait pencatutan NIK dalam Sipol dapat di uraikan sebagai berikut:
1. Penyelesaian Sengketa Secara Langsung
a. Masyarakat Membuat Pengaduan ke Kantor KIP atau Bawaslu Salah  satu  tahapan  penyelesaian  sengketa  data  pribadi  dalam  sistem  informasi artai  politik  adalah  diawali  dengan  adanya  pengaduan  dari  masyarakat.  Yang melakukan  pengaduan  terkait  pencatutan  NIK  dalam  sipol  ke  kantor  partai  demokrat lebih  kurang  ada  41  orang  yang  meminta  supaya  NIK  mereka  dikeluarkan  dari  Sipol. Selain itu juga ada yang melakukan pengaduan ke kantor Golkar kurang lebih sebanyak 100  orang.  Kemudian  Selain  itu  ada  juga  masyarakat  yang  melakukan  pengaduan  ke kantor  Bawaslu.  Dari  data  yang  diperoleh  terdapat  lebih  kurang  283  orang  yang membuat  pengaduan  untuk  dikeluarkannya  NIK  dari  sipol  dan  pengaduan  tersebut  di rekap oleh pihak Bawaslu untuk selanjutnya dikirim ke KIP agar diproses lebih lanjut.
b. Mengisi Formulir Pengaduan yang Disediakan
Tindakan  yang  diambil  untuk  dikeluarkan  NIK  dalam  Sipol  yaitu  dengan mendatangi  kantor  KIP  Pidie  untuk  membuat  pengaduan  tidak  pernah  mendaftar menjadi  anggota  partai  politik  bahkan  tidak  pernah  terlibat  dalam  politik  praktis. Kemudian,  pihak  KIP  mengutarakan  dengan  alasan  bahwa  itu  adalah  terdaftar  dari
partai  politiknya  sendiri  dan  saran  dari  KIP  untuk  membuat  surat  pengunduran  diri yang  ditujukan  kepada  parpol  sehingga  dapat  dikonfirmasi  kepada  admin  Sipol  untuk dapat  dikeluarkan  NIK  dari  sistem  parpol  tersebut,  selanjutnya  mengisi  formulir pengaduan yang disediakan yang berisi identitas dan alasan melakukan pengaduan.
c. Masyarakat Menunggu Pengaduan di Proses Ketika  sudah  melakukan  proses  pengaduan  dan  melengkapi  berkas  pendukung seperti  fotocopy KTP,  bukti Screenshoot (dalam laman pengecekan NIK)  yang tertera NIK  dicatut  dan  surat  pengunduran  diri  dari  parpol,  dalam  hitungan  sebulan  lebih kurang  NIK  sudah  terhapus  dari  sistem  dan  kita  harus  mengecek  NIK  secara  berkala apakah  sudah  dikeluarkan  atau  masih  tercatut  dalam  Sipol.  Ada  berbagai  alasan masyarakat  melakukan  pengaduan  karena  NIK  dicatut  parpol,  diantaranya  ialah berkaitan dengan pekerjaan.
d. Masyarakat Mendapatkan Surat Keterangan Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam proses pengeluaran NIK dari Sipol:
1) Mendatangi  kantor  KIP  sebagai  penyelenggara  pemilu  untuk  membuat  pengaduan bahwa kenapa NIK saya tercatut dalam Sipol.
2) Pihak KIP memberi saran untuk melapor langsung kepada parpol yang bersangkutan karena proses pencatutan itu dilakukan oleh pihak parpol sendiri.
3) Dari  pihak  parpol  membuat  surat  pengunduran  diri  bahwa  benar  ia  bukan  anggota partai  politik  tersebut  dan  tidak  terindikasi  menjadi  anggota  parpol  sehingga dikeluarkannya  surat  rekomendasi  pengunduran  diri  dari  parpol  untuk  dibawa  ke kantor KIP.
4) Dari  pihak  KIP  melakukan  proses  untuk  dikeluarkannya  NIK  dalam  Sipol  dengan mencantumkan  beberapa  bukti  berupa  fotocopy  KTP,  surat  pengunduran  diri  dari parpol dan bukti Screenshoot ketika melakukan pengecekan NIK melalui laman Cek NIK.
2. Penyelesaian Sengketa Secara Tidak Langsung Adapun  tahapan  atau  tata  cara  melaporkan  pencatutan  NIK  secara  tidak  langsung yaitu melalui online ialah melalui langkah-langkah berikut:
a. Kunjungi laman Pengaduan Info Pemilu;
b. Pilih menu “Tanggapan” dan pilih tahapan “Pemutakhiran Data Partai Politik”;
c. Pilih opsi “Pencatutan data anggota partai politik” dan klik “Cek Anggota Parpol”;
d. Masukkan NIK yang dicatut tanpa izin dan beri tanda centang pada kolom “ I’m not a robot ”.
e. Klik “Cari”.
Skema 2 Tahapan untuk mengecek keanggotaan parpol yang dicatut secara tidak langsung
Setelah  itu  akan  diarahkan  untuk  mengisi  formulir  pengaduan  dengan  lengkap. Pastikan  untuk  menyertakan  bukti-bukti  yang  mendukung  pengaduan  yang  dilaporkan tersebut.  Setelah  proses  pelaporan  selesai,  partai  politik  terkait  akan  menghapus  data  yang dicatut  tersebut  dalam  Sipol.  Jika  nama  yang  bersangkutan  dicatut  sebagai  anggota  parpol tertentu,  pihak  KIP  telah  menyiapkan  laman  pengaduan  jika  terdapat  masyarakat  yang namanya dicatut dalam keanggotaan parpol.

## Skema 3
Cara Melakukan Pengaduan Pencatutan Sebagai Anggota Partai Politik
Buka laman https://helpdesk.kpu.go.id/ tanggapan Ikuti petunjuk dilaman yang disediakan Isi kolom tanggapan serta bukti pengaduan Lampirkan bukti pencatutan Lampirkan form tanggapan yang diunduh melalui https://helpdesk.kpu.go.id/tan ggapan/download_formulir
Adapun cara melakukan pengaduannya ialah sebagai berikut:
1. Buka laman https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan ;
2. Ikuti dan isi secara lengkap data anda sesuai petunjuk di laman tersebut;
3. Jangan  lupa  isi  kolom  tanggapan/masukkan  serta  bukti  pengaduan  yang  akan  anda sampaikan pada laman tersebut;
4. Lampirkan  juga  foto  bukti  berupa  tangkapan  layar  jika  nama  anda  dicatut  dalam keanggotaan parpol;
5. Lampirkan form tanggapan masyarakat yang bisa diunduh di laman https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan/download_formulir .
Demikian,  cara  untuk  mengecek  apakah  nama  masyarakat  dicatut  atau  tidak  sebagai kader  partai  politik.  Sehingga  sangat  memudahkan  bagi  masyarakat  meskipun  tidak  datang melakukan  pengaduan  langsung  ke  Kantor  KIP  maupun  Bawaslu.  Sebab  secara  online  juga sudah  dapat  menyelesaikan  proses  pencatutan  NIK  tersebut  asalkan  syarat  yang  diajukan sesuai dan formulir yang diisi juga sesuai.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  perlindungan  data  pribadi  sebagai  hak konstitusional  warga  negara  di  Indonesia  telah  diatur  secara  komprehensif  dalam  berbagai perundang-undangan. Ini termasuk Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Pasal  64 Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi,  dan  berbagai ketentuan lainnya  yang  menegaskan pentingnya  perlindungan data pribadi  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), perlindungan data pribadi  dibagi  menjadi  dua  bentuk  utama:  preventif,  seperti  pengawasan  oleh  Badan
Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  dan  sosialisasi  cek  NIK,  serta  represif,  yang  mencakup pemberian  sanksi  terhadap  pencatutan  data  pribadi.  Penyelesaian  sengketa  terkait perlindungan  data  pribadi  oleh  Komisi  Independen  Pemilihan  (KIP)  Kabupaten  Pidie  dapat dilakukan  baik  secara  langsung  dengan  mengajukan  pengaduan  secara  langsung  ke  kantor KIP  atau  Bawaslu,  maupun  secara  tidak  langsung  melalui platform  online yang  telah disediakan  dengan  mematuhi  prosedur  yang  telah  ditetapkan.  Implementasi  ketentuan- ketentuan  ini  tidak  hanya  menjaga  keberlangsungan  hak  konstitusional  warga  negara,  tetapi juga mengamankan integritas dan keamanan data pribadi di era digital saat ini, sesuai dengan tujuan perlindungan data pribadi dalam konteks sosial dan politik di Indonesia.

## REFERENSI
Basuki,  S.  (2006). Metode  Penelitian .  Wedatama  Widya  Sastra  dan  Fakultas  Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas.
Beritakini.co. (2022, September 22). Diduga namanya dicatut parpol, ratusan warga di Pidie terancam  tak  bisa  melamar  kerja.  Diakses  dari  https://beritakini.co/news/diduga- namanya-dicatut-parpol-ratusan-warga-di-pidie-terancam-tak-bisa-melamar- kerja/index.html
Beritakini.co.  (2022,  September  23).  Nama  masyarakat  dicatut  parpol,  praktisi  hukum: Pelaku bisa diseret ke pidana. Diakses dari https://beritakini.co/news/nama-masyakarat- dicatut-parpol-praktisi-hukum-pelaku-bisa-diseret-ke-pidana/index.html
Beritakini.co.  (2023,  September  23).  Nama  masyarakat  dicatut  parpol,  praktisi  hukum: Pelaku bisa diseret ke pidana. Diakses dari https://beritakini.co/news/nama-masyakarat- dicatut-parpol-praktisi-hukum-pelaku-bisa-diseret-ke-pidana/index.html
Boboy, J. T. B., Santoso, B., & Irawati, I. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi  Berdasarkan Teori  Dean G.Pruitt  Dan Jeffrey  Z.Rubin. Notarius , 13 (2), 803– 818. https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168
Ediwarman, E. (2015). Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis,  dan  Disertasi:  Ediwarman .  https://www.belbuk.com/monograf-metodologi- penelitian-hukum-panduan-penulisan-skripsi-tesis-dan-disertasi/produk/55783
Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Pustaka Pelajar.
Ismail, A., & Kifli, S. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dalam Kepailitan di Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi. Wajah Hukum , 6 (2), Article 2. https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1079
Jogloabang.com. (2023, Desember 12). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Diakses dari https://www.jogloabang.com/teknologi/pp-71-2019-penyelenggaraan-sistem-transaksi- elektronik
Lathif,  A.,  & Habibaty,  D. M.  (2019). Disparitas Penyelesaian Sengketa  Jalur  Litigasi  Pada Polis Asuransi Syariah dan Putusan Pengadilan. Jurnal Legislasi Indonesia , 16 (1), 76– 88.
Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum . Mataram University Pres.
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
Posaceh.com.  (2023,  September  27).  Warga  Pidie  laporkan  KIP,  NIK  tercantum  dalam parpol.  Diakses  dari  https://posaceh.com/warga-pidie-lapor-kip-nik-tercantum-dalam- parpol/
Soeprapto, M. F. I. (2007). Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan . PT Kanisius.
Subiyanto,  A.  E.  (2011).  Perlindungan  Hak  Konstitusional  Melalui  Pengaduan Konstitusional. Jurnal Konstitusi , 8 (5), 707–732.
Umsu.ac.id.  (2024, Januari 13). Cek status  NIK  terdaftar di  parpol dan langkah melaporkan pencatutan  nama.  Diakses  dari  https://umsu.ac.id/berita/cek-status-nik-terdaftar-di- parpol-dan-langk ah-melaporkan-pencatutan-nama/
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun  2022  Tentang  Perlindungan  Data Pribadi.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2013  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Uz  Zaman,  M.  N.  (2021,  September  27).  Perlindungan  data  pribadi:  Hak  privasi  menurut perspektif  hak  asasi  manusia.  Heylaw  Edu.  Diakses  dari  https://heylaw.id/blog/hak- privasi-menurut-perspektif-hak-asasi-manusia
Zoelva, H. (2012). Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak  Konstitusional  Warga  NEGARA. Jurnal  Media  Hukum , 19 (1),  Article  1. https://doi.org/10.18196/jmh.v19i1.1984 .