## JURNAL KOMUNIKASI DAN BISNIS

## MEMAHAMI BIROKRAT SEBAGAI PELAYAN PUBLIK DALAM TINJAUAN KOMUNIKASI ORGANISASI

## Ira Lusiawati 1

## Abstract
It is no longer a publik secret if in Indonesia from the beginning until now it always faces serious obstacles from the bureaucracy. The attitude and behavior of bureaucrats also greatly affect the implementation of  tasks  in  accordance  with  the  existing  situation.  In  many  cases,  the  attitude  of  the  bureaucrat  will influence its behavior. There are three types bureaucrats: operator, manager and executive. Executive behavior in the local publik bureaucracy in Indonesia has experienced significant changes, especially in recruiting  new  employees,  is  also  very  much  influenced  by  family  law.  This  means  that  employee recruitment is intended to accommodate family, relatives or friends with a certain amount of reward. Executive  behavior  that  always  wants  to  add  subordinates.  Organizational  communication  becomes important  when  the  behavior  of  bureaucrats  adopts  and  spreads  new  values  in  the  organization, especially the organization in providing services to the publik.
Keywords: Organization Communication, Publik Bureaucracy, Bureaucratic Behavior.

## Abstrak
Bukan lagi rahasia umum jika di Indonesia dari dulu hingga saat ini selalu menghadapi hambatan serius dari birokrasi. Sikap dan perilaku birokrat juga sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas sesuai dengan situasi yang ada. Pada banyak kasus, sikap birokrat akan mempengaruhi perilakunya. Terdapat tiga tipe birokrat, yaitu operator, manajer dan eksekutif. Perilaku eksekutif di birokrasi publik daerah di Indonesia mengalami  perubahan  signifikan  terutama  dalam  merekrut  pegawai  baru,  sangat  diwarnai  hukum keluarga.  Artinya  rekrutmen  pegawai  ditujukan  untuk  mengakomodasi  keluarga,  saudara  atau  teman dengan jumlah imbalan tertentu. Perilaku eksekutif yang selalu ingin menambah bawahan. Komunikasi organisasi  menjadi  penting  manakala  perilaku  birokrat  mengadopsi  dan  menyebarkan  nilai-nilai  baru dalam organisasi, khususnya organisasi dalam memberikan layanan kepada publik.
Kata kunci: Komunikasi Organisasi, Birokrasi Publik, Perilaku Birokrasi.

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang selalu mengalami  hambatan  mengenai  birokrasi. Misalnya  saja  Kejaksaan,  kepolisian  dan
pengadilan mengalami kelambanan dalam kerja dan moralitas sehingga berdamak pada reputasi dan  mengalami  krisis  kepercayaan.  Selain  itu, lambannya  birokrasi  perijinan  menyebabkan minimnya investasi yang masuk ke Indonesia.
______________________
1 Penulis adalah Kandidat Doktor Dalam Bidang Ilmu sosial pada Universitas Pasundan Bandung. Penulis untuk korespondensi: Email: iralusiawati@yahoo.co.id

## JURNAL KOMUNIKASI DAN BISNIS

## VOLUME VII NO.2 NOVEMBER 2019                                                                ISSN 2355-5181
Rumitnya birokrasi di Indonesia menyebabkan berbagai permasalahan diantaranya:  Pertama,  birokrasi  di  negara berkembang seperti Indonesia sangatlah kompleks.  Jumlah  pegawai  lebih  banyak
dibandingkan dengan hasil kinerja serta layanan yang  kecil.  Jika  dibandingkan  dengan  negara maju  yang  mana  jumlah  pegawai  negeri  6 banding 100 orang penduduk.
Perilaku  eksekutif  pada  birokrasi  di  negara- negara  berkembang  mempunyai  keunikan tersendiri,  seusai  dengan  lingkungan  sosial politik  yang  ada.  Setiap  pejabat  negara berkeinginan   untuk   meningkatkan jumlah  bawahannya;  Mereka  saling  memberi kerja  (yang  tidak  perlu).  Akibatnya  birokrat cenderung  meningkat  terus jumlah pegawainya tanpa  memperhatikan  tugas-tugas  yang  harus mereka lakukan (Evers dan Schiel, 1992).
Selain  itu,  nepotisme  juga  sangat merajalela  di  negara  Indonesia.  contohnya, bilamana  ada  rekruitmen  pegawai  maka  akan diprioritaskan  kepada  keluarga,  kerabat,  teman terdekat  saudara  atau  kawan  dengan  imbalan tertentu. Sehingga akan tercipta sebuah otonomi dan sistem dinasti.
Kedua, lemahnya administrative di negara berkembang.  Misalnya,  jika  ada  proses  lelang maka  itu  hanya  menjadi  ajang  kolusi  antara birokrat dengan pengusaha. Ketiga, pembangunan birokrasi menyebabkan bias pada masyarakat miskin. Ketidaksesuaian pemerintah dalam  merealisasikan  model  pembangunan  di daerah  pedesaan  menyebabkan  bias  terhadap masyarakat miskin.
Keempat,  perbedaan  perilaku  gender. Dalam  kasus  ini  perempuan  cenderung  tidak diutamakan  dalam  memberikan  kontribusi dalam  pembangunan.  Secara  umum  partisipasi perempuan  dalam  birokrasi  relative  sangat rendah. Di Indonesia perempuan yang menempati  jabatan  eselon  satu  sector  publik kurang  dari  satu  persen.  Dalam  perspektif  ini, birokrasi tidak lagi merefleksikan nilai rasional sebagaimana  dicetuskan  Weber.  Oleh  karena dominasi  pria  dalam  birokrasi  menjadikan birokrasi  sebagai  representasi  kepentingan mereka.
Kelima,  birokrat  disalahgunakan  untuk kepentingan  pribadi.  Misalnya  penggunaan
sumber daya publik dengan memasukan anggota keluarga  yang  tidak  memenuhi  persyaratan untuk  masuk  ke  dalam  pekerjaan  publik, menjual  asset  negara,  dan membayar  perantara untuk membuat paspor cepat.
Kelima  permasalahan  diatas  sangat  erat kaitannya  dengan  perilaku  birokrat  itu  sendiri. Sesungguhnya apa saja faktor yang mendorong perilaku  birokrat  di  Indonesia  sebagai  pelayan publik?  Bagaimana  perilaku  birokrat  kaitannya dengan  komunikasi  dan  budaya  organisasi? Mengapa  birokrat  memiliki  perilaku-perilaku yang  khas?  Semua  itu  akan  dibahas  secara mendalam  melalui  pemaparan  pada  makalah berikut ini.

## KAJIAN PUSTAKA
Istilah  birokrasi  berasal  dari  kata bureaumania ,  yang  mengacu  kepada  suatu penyakit  yang  melanda  pemerintahan  ditandai dengan  penyimpangan  dalam  menjalankan wewenang,  yang  seharusnya  melayani  publik  / masyarakat,  namun  justru  untuk  kepentingan pribadi.  Hal  ini  biasanya  dikeluhkan  dengan pejabat,  juru  ketik,  para  sekretaris,  para inspektur  dan  para  intendan  yang  diangkat bukannya  untuk  menguntungkan  kepentingan umum,  bahkan  kepentingan  umum  itu  nampak karena  adanya  para  pejabat.  Istilah bureau diartikan  meja  tulis  atau  suatu  tempat  pejabat bekerja,  dan  dalam  kamus  Akademi  Perancis pada tahun 1798 diartikan sebagai: “kekuasaan dan  pengaruh  dari  para  kepala  dan  staf  biro pemerintahan” (Albrow, 1996).
Konsep  birokrasi  yang  digagas  oleh Weber  hingga  kini  masih  menjadi  referensi. Meskipun  hal  itu  tidak  lepas  ari  kritikan cendekiawan  lainnya.  hal  itu  mengacu  kepada negara, gereja, dan partai politik, yang memiliki tatanan  hubungan-hubungan  sosial,  di  mana

## JURNAL KOMUNIKASI DAN BISNIS
para  anggota  organisasi  didalamnya  memiliki tugas-tugas spesifik dan struktur hierarkis.
Pada  dasarnya  pemimpin  diperlukan untuk memimpin dan mengatur sebuah organisasi. Dalam kaitannya dengan organisasi, maka  diperlukan  semacam  aturan  untuk mengatur  tingkah  laku  manusia.  Aturan  pada dasarnya  merupakan  konsep  yang  hakiki  dari organisasi,  yang  mana  terdiri  dari  aturan  yang bersifat  organisasional  dan  nonorganisasional. Dalam  sebuah  negara  yang  sudah  modern diperlukan  suatu  badan  administrasi  yang dikelola  oleh  apparat  yang  diangkat  dan dinamakan birokrasi (Weber).
Pemikiran Weber ini sangat berpengaruh pada  filosofi  dan  pengelolaan  birokrasi  publik hingga  kini  di  seluruh  dunia.  Model  hirarki, profesionalitas, dan sistem merit adalah prinsip- prinisp umum organisasi modern yang diterapkan pada birokrasi publik, termasuk juga di  Indonesia.  Nilai  yang  dijunjung  tinggi  pada tipologi birokrasi Weber ini adalah rasionalitas dan efisiensi (Williamson, 1990).
Dengan demikian, birokrasi publik harus mengejar  nilai  efisiensi  dan  profesionalitas dalam  penyelenggaraan  tugasnya,  termasuk pelayanan  kepada  masyarakat.  Dalam  sudut pandang  ini,  kesuksesan  pelayanan  oleh birokrasi  publik  dinilai  dari  pencapaian efisiensinya.    Budaya  organisasi  sebenarnya merupakan sistem tindakan yang berbeda dalam organisasi yang telah terpola dalam mengarahkannya untuk menanggapi rangsangan dari  luar  dengan  cara  yang  berbeda  (Wilson, 1989 dalam Dwiyanto, 2012).
Weber  merupakan  sorang  filsuf  yang memfokuskan  perhatian  yang  sangat  besar terhadap  tindakan  manusia  untuk  mencapai tujuan secara rasional. Teori yang dikemukakan Weber  sangat  sering  digunakan  dalam  kajian komunikasi organisasi. Ia memberikan gagasan klasik  mengenai  struktur  organisasi  yang bersifat hierarkis serta dikontrol aturan.
Meskipun teori Weber
tidak mengkhususkan membahas mengenai komunikasi,  akan  tetapi  pandangannya  mampu
meletakan  dasar-dasar  asumsi  yang  kuat  serta memengaruhi  para ahli  dalam  menggambarkan serta menjelaskan tentang komunikasi organisasi.  Weber  mendefinisikan  organisasi sebagai suatu sistem kegiatan komunikasi antar pribadi  dalam  organisasi  yang  bertujuan  yang dirancang  untuk  mengkoordinasikan  tugas individu.
Adapun perbedaan birokrasi dan kelompok  yaitu  terdapat  pada  birokrasinya. Sebuah  organisasi  diatur  dan  diikat  oleh birokrasi. Birokrasi yang dicetuskan oleh Weber bertujuan  utuk  menemukan  solusi  dalam mengindari  perilaku  tercela,  seperti  korupsi, ketidakadilan,  serta  nepotisme  yang  saat  ini marak terjadi pada organisasi modern.
Sistem  tindakan  yang  terpola  dalam menghadapi  warganegara  antara  organisasi pemerintah satu dengan yang lain akan berbeda sesuai  dengan  budaya  organisasinya.  Pada organisasi  yang  patrimonial,  pola  pelayanan akan sangat berorientasi pada pelayan dan bukan pada  pelanggan.  Yang  menarik  selain,  secara internal budaya organisasi mempengaruhi sikap dan  perilaku  birokrat,  tetapi  juga  lingkungan politik yang melingkupinya (Schein, 1992).
Perilaku  kelompok  adalah  salah  satu aspek  budaya  organisasi,  termasuk  pertama, birokrasi  publik  yang  menjadi  fokus  makalah ini.  Kedua,  norma  kelompok  yang  berupa standard  dan  nilai  implisit  dalam  kelompok. misalnya,  pejabat  senior  yang  menerima  honor lebih  besar  atau  eselon  golongan  tinggi menerima  honor  lebih  tinggi  dan  seterusnya. Ketiga,  budaya  organisasi  dapat  pula  berupa nilai  yang  diartikulasikan,  seperti  birokrasi pemerintah  berusaha  mengartikulasikan  nilai pelayanan prima.
Filosofi  yang  bersifat  resmi  biasanya dinyatakan dalam dokumen perencanaan organisasi. Misalnya, polisi merupakan pelayan dan pelindung masyarakat. Filosofi polisi seperti apa yang dikatakan oleh Mantan Kapolri yakni “Polisi  merupakan  sekumpulan  orang  yang baik”.  Dalam  hal  ini  para  polisi  ini  memiliki filosofi  budaya  berupa  aturan  main,  biasanya

## JURNAL KOMUNIKASI DAN BISNIS
mengacu kepada aturan main implisit. Misalnya prosedur  bagi  anggota  baru  yang  masuk  dalam suatu lingkup birokrasi publik.
Wilson (dalam Dwiyanto, 2012)
menyebutkan ada tiga faktor yang mempengaruhi perilaku ini yaitu sikap anggotanya, teknologi organisasi dan tindakan- tindakan  penting  yang  dilakukan  pada  situasi tertentu. Pembahasan sikap dan perilaku anggota birokrasi pelayanan publik secara empiris cukup langka  dilakukan  oleh  para  ahli,  terutama  di Indonesia. Bagaimana perilaku birokrasi ditinjau dari komunikasi organisasional maupun secara  individual  dalam  suatu  sistem  politik tertentu.  Jika  kajian  ini  dilakukan  maka pendekatan  interdisipliner  keilmuan  harus digunakan  untuk  menjelaskan  dan  memahami perilaku birokrat di negara berkembang.
Wilson  dalam  hal  ini  membagi  tiga kategori  birokrat  dalam  organisasi  pemerintah, yang  pertama  operator,  kedua  manajer  dan ketiga eksekutif. Wilson berusaha menggambarkan  perilaku  tiga  jenis  birokrat tersebut  dalam  melaksanakan  tugas-tugas kesehariannya.  Operator  yang  dimaksud  oleh Wilson adalah birokrat yang bertugas di bagian garda  depan  organisasi  yang  berhadapan langsung dengan masyarakat dan masalah Pertama, birokrat tipe operator.  Operator didefinisikan  sebagai  bagian  dari  birokrat namun  posisinya  berada  di  bawah  dan berhadapan  serta  melayani  masyarakat  secara langsung.  untuk  memahami  organisasi  publik pertama-tama  yang  harus  dilakukan  adalah melihat  pelayanan  garisan  paling  depan,  sebeb organisasi publik ini memiliki goal yang kurang jelas.  Hal  itu  dapat  dilihat  dari  visi  birokrasi pelayanan  publik  itu  sendiri.  Misalnya,  visi Dinas Pendidikan adalah tercapainya masyarakat  yang  cerdas.  Dinas  Pertanian memiliki visi tercapainya kesejahteraan petani.
Selain itu, sikap dan perilaku birokrat pun sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas sesuai dengan  situasi  yang  ada.  Hal  itu  dapat  terlihat dari  sikap  birokrat  yang  akan  mempengaruhi perilakunya. Misalnya saja, tentang sikap rasial
polisi.  Sebagian  polisi  yang  berkulit  putih mempunyai  sikap  rasial  dan  bahkan  fanatik, namun  pada  saat  mereka  menangkap  tersangka kejahatan  sikap  tersebut  tidak  mempengaruhi perilakunya.  Point  penting  yang  diperhatikan adalah  mungkin  organisasi  merubah  perilaku anggotanya tanpa merubah sikapnya.
Sebaliknya  perlakuan  sistem reward dan hukuman ternyata efektif merubah perilaku.
Tugas  birokrat  sering  mengacu  pada pengalaman  pertama  kali  mereka  bekerja. Organisasi  yang  baru  terbentuk  biasanya merekrut  pegawai  dari  berbagai  instansi, biasanya  mereka  mendefinisikan  tugas  pada pengalaman  pertamanya.  Pengalaman  dari pekerjaan sebelumnya akang sangat memepengaruhi  mereka  dalam  mengemban tugas di organisasi barunya.
Mereka  mendefinisikan  tugasnya  lebih pada  standard  kelompok  acuan  dari  pada manajemen  internal.  Apakah  tidak  sebaliknya kaum  profesional  justru  mengikuti  budaya birokrasi  publik  yang  ada  dan  justru  tidak membawa perubahan? Banyak kaum profesional memberikan  justifikasi  pada  tradisi  birokrasi yang  lama.  Sikap  aparat  dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat tergantung kepada sikap mereka pada evaluasi sejauh mana reward dan punishment yang  diperoleh  dari tindakan yang dilakukan (Dwiyanto, 2012).
Dengan demikian, apakah setiap pelayanan yang  diberikan  kepada  masyarakat  akan diberikan  ganjaran  baik  moral  maupun  materi. Dan sebaliknya, ketika aparat akan mendapatkan hukuman  maka  mereka  akan  menghindarinya. Reward bagi birokrat lebih banyak bersifat non- material  yang  mencakup  tiga  jenis,  yaitu perasaan  dalam  menjalankan  tugas,  status  dan kekuasaan serta keuntungan yang di dapat dalam berorganisasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada sebuah penelitian yang berhubungan dengan  birokrasi  pelayanan  social  ditemukan

## JURNAL KOMUNIKASI DAN BISNIS
bahwa perilaku aparat bergantung kepada sikap dari  orang  yang  dilayaninya.  Jika  kliennya banyak menuntut, agresif, dan banyak mengetahui  tentang  pelayanan,  maka  sikap apparat kurang responsive. Namun sebaliknyam jika  klien  yang  dihadapi  kooperatif  dan  tidak banyak  menuntut  makan  sikap  apparat  pun cenderung responsive.
Pada  kasus  diatas,  pelaku  birokrat  di tingkat bawah akan menghindar jika situasi yang dihadapinya  agresif  dan  banyak  menuntut. Begitu  juga  sebaliknya,  mereka  akan  lebih renponsif  dan  ramah  pada  klien  yang  kurang menuntut.  Hal  ini  tentu  saja  bahwa  sikap responsive  pada  birokrat  kurang  mendapat penghargaan yang lebih baik. Begitu juga sikap kurang  responsive  yang  tidak  mendapatkan hukuman.
Menurut  Nurmandi  (2005)  ideologi politik  pun  sangat  mempengaruhi  sikap  dan perilaku  birokrat.  Dalam  kasus  birokrasi  di Indonesia,  ideologi  politik  yang  telah  tertanam sejak  lama  adalah  ideologi  pembangunan  dan ketertiban.  Substansinya  adalah  memandang suatu  kehidupan  politik  tanpa  ideologi  adalah sama  dengan  memandang  suatu  masyarakat tanpa konflik. Kehidupan politik tanpa ideology juga  menunjukkan  bahwa  adanya  suatu  bangsa tanpa  harapan  suatu  keadaan  yang  tidak  akan ditemukan  dalam  masyarakat  kontemporer manapun,  apalagi  dalam  suatu  negara  baru seperti  Indonesia  (Liddle,  dalam  Mas’oed, 1989:132).
Terkait tugasnya, birokrat sangat dipengaruhi oleh kepribadian. Dalam organisasi yang besar dan kompleks. Birokrat tipe operator pada  prinsipnya  lebih  menghargai  cara  bekerja daripada  tujuan  dan  mereka  lebih  mengikuti peraturan yang benar daripada mencapai tujuan organisasi,  yang  disebutnya  sebagai  “ goal displacement ”,  dimana  nilai-nilai  instrumental menjadi  nilai-nilai  terminal  (antara). Goal displacement adalah pengalihan tujuan organisasi  publik  dari  goal  yang  sebenarnya. Misalnya,  tujuan  Dinas  Tata  Kota  adalah mengendalikan  penggunaan  tanah  di  wilayah
tertentu, namun beralih menjadi penggalian dana dari masyarakat dengan menggalakkan pemberian  atau  pemutihan  Ijin  Mendirikan Bangunan (IMB). Karena semakin banyak IMB semakin besar pula pendapatan asli daerah yang dapat diperoleh.
Kedua,  birokrat  tipe  manajer.  Birokrat tipe  ini  berfokus  pada  pengelolaan  organisasi dari  hambatan-hambatan  lingkungan.  Misalnya lingkungan dunia politik. Bagi birokrasi publik, politik  menjadi  sangat  tidak  pasti  dan  perlu dikelola sedemikian rupa  agar  tidak  merugikan organisasi.
Pada hakikatnya, organisasi pemerintah mask uke dalam empat jenis lingkungan politik, yaitu pertama, terdapat satu kelompok kepentingan yang mendukung organisasi pemerintah.  Kedua,  terdapat  satu  kelompok kepentingan yang mengorbankan tujuan. Ketiga, terdapat  dua  atau  lebih  kelompok  kepentingan yang konflik satu sama lain terhadap tujuan. Dan terakhir, tidak ada kelompok kepentingan yang penting.  Dalam  kondisi  pertama,  organisasi pemerintah merupakan hasil dari politik klien, di mana benefit mempunyai nilai per kapita tinggi dan  nilai  biaya  per  capita  rendah.  Keuntungan hanya  dinikmati  oleh  sekompok  kepentingan sedangkan  biaya  dibebankan  pada  sebagian besar masyarakat. Kondisi sebaliknya merupakan entreprteneurial politics, yang mana biaya  dibebankan  pada  sejumlah  industri, profesi atau daerah tetapi keuntungan dinikmati oleh banyak pihak.
Begitu juga dengan instansi pemerintahan, yang dipengaruhi oleh kelompok kepentingan  baik  kepentingan  klien  maupun kepentingan  lawan.  jika  hadiah  atau reward yang  diterima  lebih  banyak  dan  memenuhi kepentingan  klien,  disinilah  para  birokrat  akan membela  sang  klien.  Dengan  demikian,  para birokrat ini sesungguhnya hanya mementingkan dirinya pribadi.
Setiap  organisasi  memiliki  sebuah budaya, dimana setiap individu dalam organisasi memiliki  kebiasaan dan  tindak  tutur  yang  khas yang  menjadi  acuan  untuk  menjalankan

## JURNAL KOMUNIKASI DAN BISNIS

## VOLUME VII NO.2 NOVEMBER 2019                                                                ISSN 2355-5181
Program Studi Ilmu Komunikasi – Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
aktivitasnya. Keterkaitan antara tindakan birokrat dalam organisasi, perilaku
komunikasinya dan budaya ini dikonseptualisasikan  sebagai  berikut;  pertama, tugas  birokrat  yang  bukan  merupakan  bagian dari  budaya  organisasi  tidak  akan  mengemuka dan  tidak  akan  terkomunikasikan.  Kedua, organisasi  yang  mempunyai  dua  atau  lebih budaya  akan  mengalami  benturan  antara  satu dengan bagian lainnya; Ketiga, organisasi akan resisten terhadap nilai-nilai baru serta tugas baru jika  tidak  sesuai  dengan  budaya  dominannya (Schein, 1992).
Misalnya, kita dapat melihat hal itu pada kasus  pemalsuan  uang  yang  malah  dilakukan oleh  salah  seorang  pejabat  Badan  Intelijen Negara  bidang  Pemalsuan  Uang  dan  dilakukan di  Kantor  Badan  Intelijen  Negara  (BIN) Indonesia  15  tahun  silam  menunjukkan  bahwa budaya  organisasi  yang  ada  lebih  dipengaruhi oleh budaya birokrasi Orde Baru daripada harus mengadopsi tugas baru yang lebih penting yakni menjaga  keamanan  negara.  Selain  itu  banyak kasus  pengeboman  dan  pemalsuan  uang  tidak dapat diantisipasi oleh BIN.
Mengacu  pada  undang-undang  seleksi penerimaan  pegawai  negeri  atau  aparatur  sipil Negara, perekrutan dilakukan dengan berdasarkan  sistem  merit,  yakni  kebijakan  dan manajemen  aparatur  sipil  negara  berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan.  Hamun  realitasnya  sangat  mudah untuk dilanggar dan sistem seleksi kepegawaian saat  ini  sangat  semrawut  dan  penuh  dengan perilaku KKN.
Sistem pengelolaan sumber daya manusia  di  ranah  birokrasi  publik  sangat berbeda  jauh  dengan  birokrasi  di  swasta. Misalnya saja, penggolongan, kinerja, bonus dan sistem  penggajian  yang  tidak  berkait  dengan kinerja  organisasi.  Selain  itu  pencopotan pegawai  negeri  sivil  (PNS)  yang  sangat  susah dan  memakan  waktu  lama.  Dengan  demikian,
nyatalah  bahwa  terjadi  kebobrokan  dalam pengelolaan SDM di ranah birokrasi pemerintah.
Berbagai  permasalahan  publik  yang dihadapi oleh birokrasi publik di Indonesia saat ini merupakan ineefesiensi, kesenjangan akuntabilitas, maraknya korupsi serta ketidakadilan  pelayanan  dalam  masyarakat. Sulitnya  menerapkan  efisiensi  pada  struktur birokrasi  dan  hierarki  publik.  Sebab  banyak hambatan dalam meningkatkan keefisiensian di dalam Lembaga pemerintahan. Dengan demikian,  pemahaman  dan  pengetahuan  dalam melaksanakan komunikasi organisasi yang tepat sangat  perlu  untuk  direalisasikan.  Komunikasi organisasi  yang  meliputi  penyampaian  arus informasi  yang  tepat,  mendukung  iklim komunikasi  yang  sehat  serta  menciptakan  rasa kepuasan  dalam  berkomunikasi  dan  birokrasi sangat dibutuhkan.

## KESIMPULAN
Penjelasan  teoritis  tentang  bagaimana perilaku  para  birokrat  mulai  dari  tingkat  atas atau atasan hingga tingkat bawah atau bawahan didapatkan  beberapa  kesimpulan  berikut  ini, yaitu:  terdapat  tiga  tipe  birokrat  publik  yaitu pertama  operator,  kedua  manajer  dan  terakhir eksekutif dan ketiganya memiliki perilaku yang berbeda-beda.  Adapun  perilaku  ketiga  birokrat tersebut selalu bersifat rasional dalam menentukan serta menjaga pilihannya. Perilaku para  birokrat  tersebut  sebetulnya  sangat dipengaruhi oleh perilaku eksekutifnya terutama mengenai  budaya  organisasi  yang  sebetulnya merupakan  kekuatan  dan  kelemananya  dalam menjalin  hubungan  dengan  pihak  atau  klien  di luar.
Perilaku  birokrat  sebetulnya  tidak terlepas  dari  komunikasi  organisasi,  dan komuniaksi  organisasi  tersebut  menjadi  sangat penting bagi para birokrat. Di mana komunikasi organisasi dapat membantu menyebarkan nilai- nilai  baik  yang  lama  maupun  yang  baru  dalam organisasi, khususnya organisasi dalam memberikan  layanan  kepada  publik.  Dalam

## JURNAL KOMUNIKASI DAN BISNIS
Program Studi Ilmu Komunikasi – Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
kaitanya  dengan  pelayanan,  masih  sering  kali ditemui  sikap  kurang  responsive  bilamana menghadapi  klien  yang  agresif  dan  kritis. Perilaku  para  birokrat  pada  masa  reformasi  ini sebetulnya  masih  dipengaruhi  oleh  perilaku birokrat pada masa orde baru.

## DAFTAR PUSTAKA
Albrow,  M  (1996). Bureacracy ,    1 st Edition, New York:The Free Press.
Dwiyanto, A. Dkk (2012), Reformasi Birokrasi Publik  di  Indonesia ,  Pusat  Studi Kependudukan  dan  Kebijakan-UGM, Cetakan Kedua, Jogyakarta: UGM Pers.
Evers,  H.D.  dan  Schiel,  T.  (1992), Kelompok- kelompok Strategis, Studi Perbandingan tentang Negara, Birokrasi dan Pembentukan  Kelas  di  Dunia  Ketiga ,
Edisi  Terjemahan,    Jakarta  :  Yayasan Obor.
Mas’oed,  M.  (1989), Ekonomi  dan  Struktur Politik  Orde  Baru  1966-1967 ,  Cetakan Pertama, Jakarta:LP3ES.
Nurmandi, A. (2005), Perilaku Birokrasi Publik di  Indonesia:  Sebuah  Kajian  Teoritis ,
Jurnal Sosiohumaniora, Vol.7 No.2, pp : 143-157, Universitas Padjadjaran,  ISSN
: 1411 – 0911.
Williamson,  O.  E.  (ed)  (1990), Theory Organization From Chester Barnard to the  Present  and  Beyond ,  Oxford  :  The Oxford University Press.
Schein,  E.  H.  (1992), Organizational  Culture and Leadership , San Francisco : Jossey Bass Publisher.