## PENDAHULUAN
Musrenbang desa/kelurahan adalah forum musyawarah tahunan  para  pemangku  kepentingan  (stakeholder) desa/kelurahan  untuk  menyepakati  rencana  kegiatan untuk  tahun  anggaran  berikutnya.  Musrenbang desa/kelurahan  dilakukan  setiap  bulan  januari  untuk menyusun  rencana  kegiatan  tahunan  desa  dengan mengacu/ memperhatikan kepada rencana
pembangunan  jangka  menengah  desa  (RPJM)  yang sudah disusun.
Karangka  Hukum  Musrenbang  Desa/Kelurahan berdasarkan Undang-undang NO2 tahun 2015 tentang pemerintah  daerah  merupakan  karangka  dasar otonomi  daerah  yang  salah  satunya  mengamanatkan dilaksanakannya  perencanaan  pembangunandari  bawah secara  partisipasif.  Peraturan  pemerintah  NO.72/2005 tentang desa menjabarkan lebih lanjut mengenai posisi

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN PALANGKA KOTA PALANGKA RAYA
Community Participation in Development Planning Deliberations in Palangka Village, Palangka Raya City
Masrukin *
Anwar
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email:
masrukin@umpalangkaraya.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui,  menjelaskan  dan  mendeskripsikan tentang  partisipasi  partisipasi  masyarakat  dalam  musyawarah  perencanaan pembangunan di Kelurahan  Palangka Kota Palangka Raya.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif diman partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan  di  Kelurahan  Palangka  Kota  Palangka  Raya  dipilih  sebagai  lokasi penelitian.  Tekhnik  pengumpulan  data  dengan  cara  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Sistem pembangunan di kelurahan palangka  adalah  suatu  proses  politik  untuk  memperoleh  kesempatan  bersama melalui  aktivitas  yang  didalamnya  terdapat  negosiasi  antar  seluruh  pelaku pembangunan. System pembangunan yang ada di kelurahan Palangka ini dilakukan secara transparan sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dan mengetahui setiap  proses pembangunan  serta  setiap  tahap  perkembangannya.  Dalam  hal  ini lebih sebagai sebuah alat pengambil keputusan yang diharapkan dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

## Kata Kunci:
Partisipasi Masyarkat
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Keywords : Community Participation discussion Planning
Development

## Accepted
January 2017

## Published
April 2017

## Abstract
This  study  aims  to  find  out,  explain  and  describe  community  participation  in development planning meetings in Palangka Kelurahan, Palangka Raya City.
This study uses qualitative research methods, the research conducted is a descriptive study where community participation in development planning in Palangka Kelurahan Palangka Raya City was chosen as the location of the study. Techniques for collecting data by observation, interviews, and documentation.
Based on the results of the study it can be concluded that the development system in the Palangka Village is a political process to obtain joint opportunities through activities in  which  there  are  negotiations  between  all  development  actors.  The  development system in the Palangka village is carried out transparently so that the community has the  convenience  and  knowledge  of  each  development  process  and  every  stage  of  its development. In this case, it is more a tool for decision makers who are expected to be able to find out what the community needs.
desa  dalam konteks otonomi daerah  dengan  mengacu pada  UU  NO  2/2015  tersebut.  Sedangkan  kelurahan dijabarkan  dalam  peraturan  pemerintah  no.73/2005 tentang kelurahan.
Paradigma  pembangunan  di  Indonesia  pada  awalnya menjadi  tugas  dan  tanggungjawab  pemerintah  secara keseluruhan,  dalam  di  arti  kata,  pemerintahlah  yang berstatus sebagai pusat seluruh aktivitas pembangunan, baik  dari  segi  penyusunan  rencana,  pelaksanaan  dan pembiayaan pembangunan. Setelah aktivitas pembangunan dengan paradigma tersebut belum dapat membuahkan hasil yang optimal, salah satu faktor yang menjadi penghambat adalah besarnya dana pembangunan  yang  harus  disiapkan  oleh  pemerintah, akibatnya  paradigma  tersebut  mengalami  perubahan, sehingga  pembangunan  yang  dilakukan  menjadikan masyarakat  sebagai  pelaksana  terdepan  pembangunan bangsa  dan  negara.  Karena  disadari  oleh  pemerintah bahwa  hanya  dengan  menjadikan  masyarakat  sebagai obyek dan sekaligus sebagai subyek pembangunan yang memungkinkan tercapainya pembangunan secara  optimal.  Atas  dasar  pertimbangan  itulah sehingga  partisipasi  masyarakat  dan  Swasta  dalam pembangunan senantiasa diupayakan untuk ditumbuhkan dan dikembangkan mulai dari masyarakat kelurahan sampai pada masyarakat kota.
Sistem adalah suatu cara yang mekanismenyaberpatron (berpola)  dan  konsisten,  bahkanmekanismenya  sering disebut  otomatis.  Sementara  itu,  Menurut  Ghazali (2008:28) suatu  system yang dibuat tentunya memiliki maksud tertentu, system yang di buat untuk mencapai suatu  tujuan  (goal)  dan  sasaran  (objective).  Tujuan biasanya dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih luas  dan  sasaran  biasanya  dalam  ruang  lingkup  yang lebih sempit.
Syarat-syarat  yang  harus  dimiliki  system  menurut Ghazali (2008:28) sebagai berikut :
1. System  harus  di  bentuk  untuk  menyelesaikan suatu tujuan.
2. Elemen  Sistem  harus  mempunyai  rencana  yang ditetapkan.
3. Adanya hubungan di antara elemen Sistem.
4. Unsure dasar dari Sistem (arus, informasi, energi, dan material)
5. Lebih penting dari pada elemen Sistem.
Untuk  mencapai  keberhasilan  pembangunan  tersebut, maka  banyak  aspek  atau  hal-hal  yang  harus diperhatikan,  yang  di  antaranya  adalah  keterlibatan masyarakat  di  dalam  pembangunan.Sanit  (Suryono, 2001:32)  menjelaskan  bahwa  pembangunan  dimulai dari pelibatan masyarakat.
Ada beberapa keuntungan ketika masyarakat dilibatkan dalam  perencanaan  pembangunan,  yaitu,  Pertama, pembangunan  akan  berjalan  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat.  Artinya  bahwa,  jika  masyarakat  dilibatkan dalam  perencanaan  pembangunan,  maka  akan  tercipta kontrol  terhadap  pembangunan  tersebut.  Kedua, pembangunan yang berorientasi pada masyarakat akan menciptakan stabilitas politik. Oleh karena masyarakat berpartisipasi  dalam  perencanaan  pembangunan, sehingga  masyarakat  bisa  menjadi  kontrol  terhadap pembangunan yang sedang terjadi.

## METODOLOGI
Metode penelitian  yang digunakan  dalam penelitian  ini adalah  metode  penelitian  dengan  menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian yang dilakukan bersifat  deskriptif.  Achmadi  (2004:44)  memberikan pengertian penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan  masalah  yang  ada  sekarang  berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalis dan menginterpretasi,  serta  juga  bisa  bersifat  komparatif dan korelatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
System  pembangunan  di  kelurahan  palangka  dilakukan dalam  rangka  menyusun  perencanaan  pembangunan
tahunan yang berupa daftar prioritas yang disampaikan dalam system yang lebih baik.
Berkaitan  dengan  yang  peneliti  temukan  di  lapangan banyak masyarakat yang mengeluhkan saat musrembang tidak diikutkan. Pir setiap RT mengajukan lebih  dari  satu  pembangunan,  banyak  pengajuan masyarakat  yang  belum  terkalisakan  dalam  kontek pembangunan.  Partisipasi  masyarakat  disebagian  RT yang  ada  dikelurahan  Palangka  Kecamatan  Jekan  Raya merasa kecewa karena pengajuan mereka banyak yang tidak  di  Acc  dari  pemerintah,  masyarakat  setempat menurut  temuan  yang  saya  dapat  dilapangan mengeluhkan  lembaganya  waktu  pembangunan  yang ada di Kelurahan Palangka ini.
Masyarakat  menyalahkan  pihak  kelurahan  tidak mendengar  aprisiasi  dari  masyarakat,  padahal  saya  tau pihak  kelurahan  hanya  menampung  saja  aspirasi masyarakat  dengan  cara  dilakukannya  musrembang. Semua  masyarakat  ikut  diikutsertakan  dalam musrembang  yang  bagaimana  setiap  masyarakat diwakili  oleh  setiap  ketua  RT/  ataupun  RW  masing- masing.
Dalam  artian,  masyarakat  mengeluhkan  kinerja pemerintah  dalam  pembangunan,  tetapi  disisi  lain peneliti  melihat  langsung  pemerintah  kota  kitabekerja sangat  optimal    semua  pengajuan  masyarakat  sudah dikerjakan,  walaupun  masih  ada  saja  yang  belum terkalasikan. Faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembangunan  di  Kelurahan  Palangka  adalah  dari  segi dana.

## KESIMPULAN
Sistem  pembangunan  di  Kelurahan  Palangka  adalah suatu  proses  politik  untuk  memperoleh  kesempatan bersama  melalui  aktivitas  yang  didalamnya  terdapat negosiasi  antar  seluruh  pelaku  pembangunan.  Sistem pembangunan  yang  ada  di  Kelurahan  Palangka  ini dilakukan  secara  transparan  sehingga  masyarakat memperoleh kemudahan dan mengetahui setiap proses pembangunan  serta  setiap  tahap  perkembangannya.
Dalam  hal  ini  lebih  sebagai  sebuah  alat  pengambil keputusan yang diharapkan dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan  di  Kelurahan  Palangka  yang  kategorinya sedang,  maka  perlu  adanya  upaya  upayaoleh pemerintah  untuk  merangsang  masyarakat  untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Sebagai salah satu contoh yang perlu ditempuh adalah memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk memilih  cara  bagaimana  mereka  mau  berpartisipasi dalam  pembangunan.  Disamping  itu  pemerintah  desa harus  mampu  menjalankan  kepemimpinan  sesuai karakter masyarakatnya, dengan demikian akan terjalin adanya  komunikasi  dan  kerjasama  dalam  pelaksanaan pembangunan.
Berdasarkan  pada  faktor-faktor  yang  mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dengan ini disarankan kepada pemerintah Kelurahan Palangka agar senantiasa  memperbaiki  dan  mengejar  pendidikan dalam  segala  modelnya.  Disamping  itu  perlu  pula diadakan  pembinaan  terhadap  masyarakat  yang  mata pencahariannya  sebagai  petani  sehingga  mereka  dapat hidup  lebih  layak  lagi  seperti  kehidupan  masyarakat pada umumnya.

## REFERENSI
Bintoro,  tjokramidjojo.  2006. Perencanaan  daerah partisipatif,  pondok  edukasi,  Pengantar  analisis Kebijkan Negara. Jakarta : Rineka Cipta David,  Earton  dan  S.P  Varma.  2009. Perencanaa Pembangunan. Jakarta : Gunung Agung.
Ghazali,  Muhammad.  2008. Perencanaan  Pembangunan Daerah  :  Strategi  Menggali  Potensi  Dalam Mewujudkan  Otonomi  Daerah. Jakarta  :  PT
Gramedia Pustaka utama.
Islamy,  Irfan.  2007. Prinsip-prinsip  perumusan  kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
Keputusan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  :  050-
187/kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman
Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan  Musyawarah  Perencanaan
Pembangunann (Musrenbang)
Kunarjo.  2002. Perencana  dan  Pengendalian  program Pembangunan, Jakarta  :  Penerbit  Universitas Indonesia, UI Press.
Lembaga  Administrasi  Negara  (2000,  6)  dan  Undang- Undang No. 32 tahun 2004 j.o Undang-Undang No.  12  Tahun  2008  tentang  Pemerintahan
Daerah.
Mohtar,M.  2002. Otonomi  dan  Pembangunan Derah.
Jakarta: Erlangga
Sastropoetro.  2008. Partisipasi  secara  efektif. Jakarta  : CV Cita Utama.
Suryono.  2001. Perencanaan  Pembagunan  Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta :
CV Cita Utama.
Todaro.  2000. Perilaku  Organisasi  Konsep  Dasar  Dan Aplikasinya . Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004  Tentang  Sistem Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah
Pusat dan Daerah
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional 109