Magister Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Kristen Satya Wacana jurnalkelola@gmail.com
Halaman: 135-145

## Teknik Pengambilan Keputusan Dalam Menentukan Model Manajemen Pendidikan Menengah

## Muhdi
Manajemen Pendidikan Universitas PGRI Semarang
muhdi@upgris.ac.id

## Nurkolis
Manajemen Pendidikan Universitas PGRI Semarang
nurkolis@upgris.ac.id

## Suwarno Widodo
Pendidikan Kewarganegaraan Universitas PGRI Semarang suwarno61widodo@yahoo.com

## ABSTRACT
The main problem in this research is how the model of secondary education management in  Central  Java  Province.  Issues  divided  into  a)  what  are  the  expectations  of  various  parties regarding the transfer of secondary education management, b) how are the challenges of various parties related to the transfer of secondary education management, and c) which management model  is  most  effective  for  managing  secondary  education  in  Central  Java  Province.  This research is descriptive qualitative. Data collection through FGD was recorded with video and government policies related to secondary education. The number of informants is nine people. Research data is processed using qualitative research software, NVivo 11 Plus for Windows. The study  was  conducted  over  three  months  from  October  to  December  2016.  The results  were  a) some expectations: improving the quality of education, improving access and equity of education, improving teacher  welfare and  promoting  professionalism.  teacher; b)  some  of the  challenges faced:  the  province  will  ignore  the  welfare  of  non-civil  servant  teachers  and  reduce  the  free education  of  secondary  education;  c)  the  most  effective  model  is  co-administration.  It  is recommended that the government immediately make government regulations on the management of secondary education. At the provincial level was directly made education policy. East Java provincial  government  has  now  chosen  alternative  "based  region"  in  six  regions  of  former residency  in  Central  Java.  This  alternative  needs  to  be  tested  for  its  effectiveness,  if  it  is  not effective then it is advisable to use co-administration.
Keywords: secondary education, model of secondary education management, co-administration, decision making

## Article Info
Received date: 9 September 2017 Revised date: 19 Oktober 2017 Accepted date: 22 Oktober 2017

## PENDAHULUAN
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  maka  terjadi  pergeseran  pembagian kewenangan dalam urusan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten atau kota ke  pemerintah  provinsi.  Berdasar  Undang- Undang No. 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah yang diperbaharui beberapa  kali  dan  terakhir  dengan  Undang- Undang No. 23 tahun 2014, urusan pendidikan menengah  menjadi  kewenangan  pemerintah kabupaten atau  kota. Dalam  UU No.  23 tahun 2014, pendidikan merupakan urusan pemerintahan  konkuren  wajib  terkait  dengan pelayanan  dasar  yang  menjadi  kewenangan pemerintah  daerah  sebagaimana  tertuang  pada pasal 12.
Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah,  urusan  pemerintahan dibagi menjadi 3 yaitu: urusan absolut, urusan konkuren,  dan  urusan  umum.  Urusan  absolut sepenuhnya  menjadi  urusan  pemerintah  pusat. Urusan  umum  menjadi  kewenangan  presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan konkuren adalah  urusan  yang  dibagi  antara  pemerintah pusat,  pemerintah  daerah  provinsi,  dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Urusan konkuren  terdiri  dari  urusan  wajib  dan  urusan pilihan. Urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar  dan  bukan  pelayanan  dasar.  Pendidikan merupakan  pelayanan  dasar  yang  menjadi urusan konkuren wajib.
Pada  lampiran  UU  No.  23  tahun  2014 tertuang  pembagian  urusan  pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau  kota. Terdapat  pembagian  urusan  pemerintahan bidang  pendidikan  yang  mencakup  enam  sub urusan yaitu: manajemen pendidikan, kurikulum,  akreditasi,  pendidik  dan  tenaga kependidikan,  perizinan  pendidikan,  serta bahasa  dan  sastra.  Fokus  penelitian  ini  hanya terkait dengan sub urusan manajemen pendidikan.
Dalam sub urusan manajemen pendidikan, pemerintah pusat memiliki kewenangan  menetapkan  standar  nasional
pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi. Pemerintah  provinsi  memiliki  kewenangan mengelola pendidikan menengah dan mengelola  pendidikan  khusus.  Sementara  itu pemerintah  kabupaten  atau  kota  memiliki kewenangan  mengelola  pendidikan  dasar, mengelola pendidikan usia dini, dan mengelola pendidikan nonformal.
Berdasarkan  UU  Pemerintahan  Daerah terbaru,  manajemen  pendidikan  menengah yaitu SMA dan SMK kewenangannya dipindahkan  dari  pemerintah  kabupaten  atau kota ke pemerintah provinsi. UU No. 23 tahun 2014 ini  mulai  diberlakukan tanggal  1 Januari 2017,  sehingga  belum  ditemukan  penelitian yang  relevan.  Oleh  karena  itu  penting  untuk dilakukan penelitian tentang “model manajemen pendidikan menengah”, khususnya di Provinsi Jawa Tengah.
Masalah  utama  dalam  penelitian  ini adalah  “ bagaimanakah  model  manajemen pendidikan  menengah  di  Provinsi  Jawa Tengah?” yang dirinci menjadi: a). bagaimanakah harapan pengalihan pengelolaan pendidikan  menengah,  b).  bagaimanakah tantangan  pengalihan  pengelolaan  pendidikan menengah,  dan  c).  bagaimanakah  model manajemen pendidikan menengah yang efektif di Provinsi Jawa Tengah?
Seluruh pemerintah provinsi di Indonesia pada  akhir  tahun  2016  harus  membuat keputusan terkait model manajemen pendidikan  menengah  yang  paling  tepat  di wilayahnya.  Permasalahan  ini  harus  segera dipecahkan dengan memilih model manajemen apa  yang  paling  tepat.  Oleh  karena  itu  dalam menentukan  model  manajemen  yang  paling tepat dan efektif diperlukan teknik pengambilan keputusan yang sesuai.
Menurut Drummond (1993) pengambilan keputusan  adalah  usaha  untuk  menciptakan kejadian-kejadian  masa  depan.  Sementara  itu Harrison  (1992:  5)  berpendapat  bahwa pengambilan keputusan adalah proses mengevaluasi berbagai alternatif yang berhubungan  dengan  tujuan  individu  atau organisasi. Pengambilan keputusan erat kaitannya  dengan  upaya  untuk  memecahkan
masalah  atau  potensi  masalah  yang  dihadapi seseorang atau organisasi.
Selanjutnya Drummond mengatakan bahwa  keputusan  yang  baik  terjadi  jika pengambil  keputusan  sepenuhnya  mengerti latar  belakang,  tujuan  dan  sasaran,  alternatif penyebab tindakan, serta konsekuensi- konsekuensi  yang  mungkin  timbul  dari keputusan.  Namun  keputusan  yang  dibuat dengan  baik  belum  tentu  menjadi  keputusan yang efektif.
Menurut  Vroom  dan  Jago  sebagaimana dikutip Hoy dan Miskel (2014) keputusan yang efektif  bergantung  pada  tiga  hal  yaitu  kualitas keputusan, penerimaan bawahan, dan ketepatan
waktu.  Keputusan  dikatakan  berkualitas  jika mampu  memecahkan  masalah  yang  dihadapi seseorang  atau  organisasi.  Keputusan  yang efektif  juga  ditunjukkan  dengan  tidak  adanya resistensi pada pelaksana dan pihak-pihak yang terkait  langsung  dengan  keputusan.  Akhirnya keputusan yang efektif terjadi bila dekat dengan waktu  terjadinya  permasalahan  yang  akan dipecahkan.  Artinya  keputusan  yang  efektif adalah keputusan yang dibuat dengan baik dan dapat diimplementasikan dengan baik pula.
Proses  pengambilan  keputusan  yang efektif  menuruf  Harrison  (1992:  24)  dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1. Proses Pengambilan Keputusan
Dalam studi tentang pengambilan keputusan  dikenal  tiga  teori  yaitu:  teori probabilitas, teori utilitas, dan teori permainan (Harrison,  1992:  219-252).  Teori  probabilitas didasarkan  pada  peluang  hasil  bila  dalam periode waktu tertentu suatu kejadian diulang- ulang.  Teori  utilitas  didasarkan  pada  seberapa besar  manfaat  yang  diperoleh  dari  sebuah kejadian  yang  dipilih.  Teori  permainan digunakan apabila seorang pengambil keputusan tidak mengetahui sutiasi dan kondisi yang riil, dan biasanya digunakan dalam situasi konflik.
Berdasarkan teori pengambilan keputusan  tersebut,  terdapat  beberapa  teknik pengembilan  keputusan  yang  merupakan
perpaduan  dari  teori  probabilitas  dan  teori utilitas.
Pertama,  teknik  pengambilan  keputusan
expected values . Teknik ini
mempertimbangkan  kemungkinan  munculnya kejadian  dan  kemungkinan  hasil.  Kombinasi dua  kemungkinan  tersebut  menghasilkan  nilai moneter  yang  diharapkan.  Kejadian  yang memiliki  nilai  moneter  paling  tinggi  akan menjadi pilihan seorang pengambil keputusan.
Kedua,  teknik  pengambilan  keputusan payoff  tables .  Teknik  ini  memperhitungkan alternatif  kejadian  yang  muncul  dan  alternatif situasi  yang  menguntungkan  atau  tidak mengungtungkan.  Kombinasi  kedua  alternatif tersebut  akan  memberikan  gambaran  hasil moneter  yang  berbeda-beda.  Kejadian  yang
a. Penentuan Tujuan/Sasaran b. Mencari Berbagai Alternatif c. Bandingkan & Evaluasi Alternatif e. Implementasi Keputusan d. Memilih Diantara Alternatif f. Tindaklanjut & Kontrol
memberi hasil maksimal akan menjadi  pilihan seorang pengambil keputusan untuk memecahkan masalah.
Ketiga,  teknik  pengambilan  keputusan decision  trees .  Keputusan  dilakukan  dengan cara  membuat  anatomi  sebuah  pohon  yang terdiri dari titik dan cabang. Penilaian kejadian dimulai  dari  titik  dengan  melewati  cabang, setiap  cabang  mengambarkan  kemungkinan keberhasilan  sebuah  kejadian.  Semakin  besar kemungkinan  keberhasilannnya  akan  menjadi pilihan seorang pengambil keputusan.
Berdasarkan  ketiga  teknik  pengambilan keputusan tersebut, teknik payoff tables dinilai yang paling cocok dengan fokus penelitian ini. Alternatif kejadian keputusan ada empat yaitu: manajemen  terpusat  di  kantor  provinsi, manajemen  dengan  membuka  kantor  di  setiap kabupaten  atau  kota,  manajemen  dengan membuka  enam  Unit  Pelaksana  Pendidikan (UPP)  di  setiap  eks  karesidenan,  dan manajemen dengan bekerjasama dengan kantor dinas  kabupaten  atau  kota  untuk  membentuk tugas pembantuan.
Situasi  keputusan  yang  bernilai  positif atau  negarif  dikaitkan  dengan  enam  kesiapan yaitu:  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  yang memadai,  ketersediaan  sumber  daya  manusia yang kompeten, untuk menjaga hubungan kerja sama dengan pemerintah kabupaten  atau kota, untuk  mengakomodasi  keinginan  kabupaten atau kota guna berpartisipasi dalam pengelolaan  pendidikan  menengah,  efisiensi operasional pendidikan, dan kemudahan operasional pendidikan.
Kombinasi  dari  alternatif  kejadian  dan situasi  keputusan  akan  dihitung  dengan menambahkan nilai  positif dan mengurangkan nilai  yang  negatif.  Alternatif  kejadian  yang memiliki  nilai  positif  paling  tinggi  yang  akan diambil  sebagai  alternatif  terpilih  karena memiliki  kelayakan  paling  tinggi  untuk  dapat berhasil bila dioperasikan. Artinya model yang terpilih adalah yang memiliki efektivitas paling tinggi  dan  kemungkinan  berhasilnya  juga paling tinggi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  jenis  deskriptif.  Pengumpulan  data melalui focus group discussion (FGD) dengan sembilan (9) orang ahli manajemen pendidikan yang  direkem  dengan  video.  Data  dilengkapi dengan  sepuluh  (10)  undang-undang  dan kebijakan  pemerintah  terkait  manajemen pendidikan.  Rekaman  video  dari  hasil  FGD ditranskripsi  secara  verbatim  sesuai  dengan aslinya untuk mendukung data penelitian sesuai dengan  fokus  yang  diinginkan.  Analisis  data penelitian ini menggunakan software NVivo 11 Plus.  Langkah-langkah  analisis  kualitatif adalah sebagai berikut: a) melakukan FGD pada tanggal  28  Desember  2016  yang  direkam dengan video dan mengunduh file PDF UU dan kebijakan  pemerintah  yang  relevan  dengan pengelolaan  pendidikan  menengah;  b)  data mentah  yang  diperoleh  diimpor  ke  software NVivo 11 Plus untuk dibuat nodes dan cases , b) nodes dan cases selanjutnya  dilakukan  coding c)  akhirnya  menarik  kesimpulan  dari  temuan berdasarkan nodes dan cases . Untuk menentukan  model  manajemen  yang  tepat dibantu dengan teknik pengambilan keputusan menggunakan payoff table yang dimodifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Harapan Pengalihan Manajemen Pendidikan Menengah
Harapan stakeholders pendidikan terutama dari pemerintah provinsi bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan target waktu yang telah  ditentukan  oleh  pemerintah  pusat. Pemeritah  provinsi  menyatakan  siap  untuk mengelola pendidikan menengah, dan tidak ada satupun  pejabat  provinsi  yang  resisten  apalagi menolak  pengalihan  pengelolaan  pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten atau kota.
Harapan yang baik juga disampaikan oleh para  pengamat  pendidikan,  akademisi,  kepala sekolah,  dan  guru  bahwa  setelah  dikelola pemerintah  provinsi  maka  mutu  pendidikan menjadi  lebih  baik,  dan  tingkat  kesejahteraan guru termasuk di dalamnya gaji guru non PNS menjadi lebih baik.
Peningkatan mutu dan pemerataan akses pendidikan menengah menjadi harapan banyak pihak  ketika  pendidikan  menengah  beralih pengelolaannya dari pemerintah kabupaten atau kota  ke  pemerintah  provinsi.  Tidak  banyak gubernur  yang  peduli  terhadap  peningkatan mutu  pendidikan  seperti  Gubernur  Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Barat.
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  akan membuat  gebrakan  baru  dalam  peningkatan mutu  pendidikan  yaitu  memberikan  muatan lokal. Ada tiga syarat yang harus dikuasai siswa untuk  lulus  SMA-SMK  yaitu  kemampuan berbahasa  asing,  bisa  memainkan  alat  musik, dan menguasai satu cabang olah raga. Dengan adanya 3 syarat tersebut Gubernur Jawa Tengah menilai  akan  menjadikan  generasi  muda memiliki badan sehat, kesimbangan antara otak kiri  dan  kanan,  serta  memiliki  kemampuan komunikasi yang bagus.
Selama ini terjadi kesenjangan pendidikan  menengah  antara  satu  kabupaten atau kota dengan yang lain. Kesenjangan mutu pendidikan menengah terjadi antara kabupaten dengan  kota.  Misalnya  diakui  oleh  informan dari  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Provinsi  Jawa  Tengah  bahwa  di  Jawa  Tengah SMA  dan  SMK  yang  bermutu  berada  di  Kota Semarang,  Solo,  Salatiga,  dan  Magelang. Sementara  itu  di  kabupaten-kabupaten  di pinggiran mutunya belum bisa menyamai mutu pendidikan di perkotaan.
Dari  sisi  pembiayaan  pendidikan  yang menjadi pemicu permasalahan akses pendidikan  selama  ini  besarannya  juga  belum merata. Buktinya ada beberapa kabupaten atau kota  yang  mampu  mengalokasikan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menggratiskan pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Sementara itu banyak kabupaten atau kota yang tidak  mampu  mengalokasikan  APBD  untuk mendukung  pendidikan  menengah  universal yang  akan  mengarah  ke  pendidikan  gratis.  Di Provinsi  Jawa  Tengah,  beberapa  kabupaten atau kota yang telah mengalokasikan anggaran pendidikan  hingga  pendidikan  menengah antara lain Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota
Magelang, Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sukoharjo.
Namun demikian pendidikan gratis lebih banyak  bernuansa  politis.  Berdasarkan  hasil penelitian pendidikan di kota Surakarta belum dapat  dirasakan  oleh  semua  lulusan  SMP  atau yang  sederajat,  terbukti  masih  banyak  lulusan SMP atau sederajat yang tidak melanjutkan ke sekolah SMA atau SMK. Program  pendidikan gratis  yang  difasilitasi  oleh  pemerintah  belum dapat  diterapkan  100%  oleh  sekolah  karena bantuan dari pemerintah belum dapat mencukupi biaya operasional sekolah sehingga program sekolah gratis di Kota Surakarta belum dapat dirasakan oleh semua masyarakat (Lestari dan Susena, 2014: 1-9).
Penting  kiranya  Pemerintah  Provinsi Jawa  Tengah  untuk  membuat  program pendidikan  menengah  yang  meringankan masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi. Program semacam ini sebaiknya jauh dari  kepentingan  politik,  yang  selama  ini dimanfaatkan oleh para calon pimpinan daerah untuk  mendapatkan  dukungan  suara  dari  para pemilih. Jika ingin membuat program “pendidikan  gratis”  atau  “pendidikan  murah dan  terjangkau”  maka  perlu  dihitung  berapa kebutuhan  persiswa  pertahun.  Agar  hasil hitungan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu
mengundang  ahli  dari  perguruan  tinggi,  pakar pendidikan, atau konsultan pendidikan.
Para  guru  dan  kepala  sekolah  berharap dengan pengambilalihan pendidikan menengah ini gaji guru semakin baik. Gaji guru PNS akan lebih  baik,  karena  selain  mendapat  gaji  dan tunjangan,  para  guru  juga  akan  mendapatkan tunjangan  profesi  dan  Tambahan  Penghasilan Pegawai  (TPP)  yang  dialokasikan  dari  APBD Provinsi,  seperti  di  Provinsi  Jawa  Tengah. Sedangkan  harapan  guru  non  PNS,  dengan diambil alih oleh pemerintah provinsi kesejahteraan  mereka  menjadi  lebih  baik. Selama ini gaji guru non PNS bervariasi antara satu  kabupaten  dengan  kabupaten  yang  lain. Sebagian  guru  hanya  mengandalkan  gaji  dari yayasan, sementara yang lainnya juga mendapatkan tunjangan dari APBD kabupaten.
Setelah  dialihkan  ke  pemerintah  provinsi, harapannya  para  guru  non  PNS  mendapatkan gaji dan tunjangan dari pemerintah provinsi.
Berdasarkan  berbagai  harapan  tersebut, jelas  merupakan  beban  berat  bagi  pemerintah provinsi  untuk  mewujudkan  harapan  menjadi kenyataan.  Berbagai  harapan  tersebut  akan menjadi  kenyataan  apabila  didukung  oleh sumber daya manusia yang memadai, anggaran yang  mencukupi,  dan  kepemimpinan  yang mampu  menggerakkan  semua  sumber  daya yang  tersedia  demi  terlaksananya  pendidikan menengah yang bermutu.

## Tantangan Manajemen Pendidikan Menengah
Tantanan
terbesar
pengalihan
pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten atau kota ke pemerintah provinsi adalah terkait anggaran, baik anggaran untuk membayar tunjangan kepada  guru PNS, gaji kepada guru non PNS, dan mendanai biaya operasional sekolah yang selama ini ditanggung oleh pemerintah kabupaten atau kota.
Tantangan dalam pengalihan pengelolaan pendidikan  menengah  lebih  banyak  terkait dengan  penggajian  guru  non  PNS  dan pengalokasian  BOSDA  (Bantuan  Operasional Sekolah  Daerah)  Provinsi  yang  diprediksi banyak  pihak  tidak  akan  sanggup  mencukupi kebutuhan  gaji  guru  non  PNS  dan  pendidikan gratis untuk pendidikan jenjang menengah.
Di  provinsi  dengan  jumlah  satuan pendidikan  menengah  dan  jumlah  siswa  yang banyak  seperti  di  Provinsi  Jawa  Tengah,  akan menghadapi  tantangan  terkait  pengalokasian anggaran gaji guru non PNS. Di Jawa Tengah total non PNS mencapai 16.220 orang. Dengan rincian guru non PNS SMA 3.772 orang, SMK 4.871  orang,  tenaga  pendidik  non  PNS  SMA 4.266  orang,  dan  SMK  3.311  orang.  Oleh karena  itu  perlu  aturan  yang  ketat  terkait penggajian  guru  non  PNS  tersebut  seperti disampaikan  Kepala  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
Resistensi  stakeholder  pendidikan  lebih banyak berasal dari pemerintah kabupaten atau kota  dan  satuan  pendidikan.  Hal  ini  dapat
dilihat dari adanya penolakan kepala daerah di tingkat  kabupaten  atau  kota  hingga  penolakan atau  kesanksian  kepala  sekolah  dan  siswa. Bahkan  ada  bupati  di  Provinsi  Jawa  Tengah yang  secara  terang-terangan  melakukan  orasi dihadapan  stakeholder  pendidikan  untuk menolak pengambilalihan pendidikan menengah.
Tantangan  yang  paling  menonjol  dalam pengalihan  pengelolaan  pendidikan  menengah ini  adalah  terkait  dengan  gaji  guru  non  PNS. Tantangan ini berasal dari kabupaten dan kota yang  selama  ini  telah  mengalokasikan  APBD untuk  gaji  guru  non  PNS.  Para  guru,  kepala sekolah,  bahkan  bupati  khawatir  dengan pengalihan pengelolaan ini para guru non PNS akan  menurun  kesejahteraannya  karena  tidak dialokasikan gaji non PNS dari APBD Provinsi. Seperti  dikemukakan  oleh  informan  FGD  (28 Desember  2016)  dari  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah bahwa gaji guru non PNS menjadi tanggungan penyelenggara pendidikan masing-masing satuan pendidikan yaitu yayasan.
Namun  bagi  guru  non  PNS  yang memenuhi  syarat,  yaitu  memenuhi  kualifikasi pendidikan S1 dan mengajar 24 jam perminggu maka  akan  ada  kontrak  dengan  pemerintah provinsi  dan  mendapatkan  gaji  dari  APBD provinsi.  Hal  ini  juga  menjadi  kekhawatiran para guru yang selama ini sudah mendapatkan gaji  yang  cukup  besar  dari  APBD  kabupaten, sehingga kalau sumbernya dari APBD provinsi maka gaji guru non PNS akan menurun. Karena UMR  provinsi  ditentukan  berdasarkan  UMR kabupaten atau kota yang paling rendah.
Tantangan  lain  terkait  pembiayaan pendidikan  adalah  BOSDA  dari  pemerintah kabupaten  atau  kota  yang  cukup  memiliki kemampuan keuangan seperti di Kota Semarang,  Kota  Magelang,  Kota  Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar,  Kota  Cirebon,  dan  Kabupaten Karawang yang selama ini telah mengalokasikan  APBD  kabupaten  atau  kota untuk  mendanai  pendidikan  gratis.  Dengan pengalihan  ini  maka  dipastikan  BOSDA  dari pemerintah  provinsi  tidak  sebesar  yang
diberikan dari pemerintah kabupaten atau kota. Jika  saat  ini  dari  pemerintah  kabupaten  atau kota  bisa  memberikan  BOSDA  sebesar  Rp. 650.000-Rp.  1  juta  persiswa  pertahun,  maka kemampuan  provinsi  tidak  akan  sebesar kemampuan  pemerintah  kabupaten  atau  kota. Misalnya  di  Provinsi  Jawa  Tengah  diprediksi pemerintah  provinsi  hanya  akan  mampu memberi BOSDA untuk siswa SMA-SMK Rp. 200.000-Rp. 400.000 saja pertahun.
Kabupaten dan Kota yang telah menaruh perhatian besar terhadap kemajuan pendidikan bakal  kecewa  jika  Pemerintah  Provinsi  tidak memberikan  anggaran  yang  seimbang  dalam pemenuhan  anggaran  pendidikan  menengah. Kota  Surabaya  merupakan  salah  satu  contoh Kota  yang  telah  mengalokasikan  Biaya Operasional  Pendidikan  Daerah  (BOPDA) mulai  pendidikan  dasar  hingga  pendidikan menengah.  BOPDA  telah  berdampak  positif terhadap  peningkatan  akses  pendidikan  bagi masyarakat  kota  Surabaya  dan  pelaksanaan pendidikan  menengah  menjadi  lebih  baik (Aulia, 2012: 204).
Berdasarkan  hasil  penelitian,  para  guru SMK  masih  mengalami  kendala  dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kendalanya  antara  lain  kendala  waktu,  dana, usia,  sarana  prasarana,  motivasi,  kebijakan pimpinan, dan akses jaringan internet (Sumardjoko  dan  Prasetyo,  2016:  77-89). Berdasarkan  kenyataan  ini  maka  pemerintah provinsi perlu memprogramkan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru-guru SMA dan SMK.
Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa belum  seluruh  guru  SMK  dapat  melakukan kegiatan ilmiah terutama menulis karya ilmiah. Sementara  itu  forum  peningkatan  kompetensi profesional  sangat  tinggi  pengaruhnya  pada pengembangan  profesi  guru  (Suwandi,  2016: 90-100). Sudah sepantasnya Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan  Provinsi  Jawa  Tengah membuat  program  pelatihan  penulisan  karya ilmiah  sebagai  bagian  dari  pengembangan keprofesian  berkelanjutan  guru  pendidikan menengah.

## Model Manajemen Pendidikan Menengah
Terdapat tiga (3) teori dalam mengambil keputusan yaitu teori utilitas, teori probabilitas, dan teori permainan. Dalam membuat keputusan  dikenal  tiga  (3)  teknik  yaitu berdasarkan  nilai  yang  diharapkan  ( expected values ),  berdasarkan  pertimbangan  alternatif dan situasi atau sering disebut payoff tables , dan pohon  keputusan.  Dari  ketiga  teknik  tersebut, yang  cocok  untuk  membantu  mengambil keputusan  dalam  penelitian  ini  adalah payoff tables yang dimodifikasi.
Tanggapan  informan  terkait  model pengelolaan pendidikan menengah hanya ada 5. Tiga diantaranya berpendapat dengan membuka kantor perwakilan provinsi di setiap wilayah.  Wilayah  ini  mencakup  beberapa kabupaten  atau  kota  terdapat  satu  unit pelaksana pendidikan (UPP) untuk  menangani pendidikan  menengah.  Satu  informan  lebih setuju  dibuka  di  setiap  kabupaten  atau  kota, sedangkan  satu  orang  lagi  sependapat  bahwa tugas  pembantuan  bisa  diterapkan  setelah dilakukan  evaluasi  unit  pelaksana  perwilayah dipandang  kurang  efektif.  Sementara  itu  tidak ada  satupun  responden  yang  berpendapat bahwa pengelolaan pendidikan menengah akan efektif bila diurus langsung dari kantor provinsi atau  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Provinsi.
Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  dijelaskan  bahwa  tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan  sebagian  urusan  pemerintahan yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat atau  dari  pemerintah  paerah  provinsi  kepada paerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan  sebagian  urusan  pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  18  Tahun  2016  Tentang    Perangkat Daerah  pasal  22  mengatur  bahwa  Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan  bidang  pendidikan  dan  urutan pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada daerah provinsi dapat dibentuk cabang dinas pendidikan kabupaten atau kota.
Di sisi lain, surat edaran Mendikbud No. 6/2016 menyarankan untuk memilih opsi tugas pembantuan  dengan  pertimbangan:  efisiensi karena  tidak  harus  membentuk  kantor  baru, SDM yang menangani sudah tersedia, menjamin  keberlangsungan  hubungan  kerja antara  provinsi  dan  kabupaten  atau  kota,  dan sebagai  alternatif  solusi  keinginan  kabupaten atau kota untuk tetap dapat berperanserta dalam penanganan pendidikan menengah.
Walaupun  informan  lebih  banyak  yang mengusulkan  untuk  memilih  model  membuka UPP di setiap wilayah, tapi ada peluang untuk menerapkan model tugas pembantuan.
Dipilihnya alternatif membentuk UPP di setiap wilayah  karena  beberapa  kabupaten  atau  kota menolak untuk secara bersama-sama mengelola pendidikan  menengah  dengan  model  tugas pembantuan.
Jika dianalisis dari penolakan pemerintah kabupaten  atau  kota  mengalihkan  pengelolaan pendidikan ke pemerintah provinsi, ini sebuah pertanda  bahwa  pemerintah  kabupaten  atau kota memiliki keingingan untuk terus mengelola  pendidikan  menengah.  Keinginan ini  memiliki  peluang  untuk  diterapkan  secara bersama-sama  dengan  pemerintah  provinsi dalam mengelola pendidikan menengah.
Keempat  model  pengelolaan  pendidikan menengah  dianalisis  mengguna-kan payoff table yang  telah  dimodifikasi  seperti  tampak pada tabel  1.

## Tabel 1

## Analisis Manfaat Model Manajemen Pendidikan Menengah di Jawa Tengah
Model-Model Manajemen Faktor Yang Dipertimbangkan Manajemen Terpusat di Kantor Provinsi Manajemen dengan Membuka Kantor di Setiap Kabupaten Manajemen dengan Membuka UPP di 6 Wilayah Eks Karesidenan Manajemen dengan Membentuk Tugas Pembantuan 1. Ketersediaan Sarpras  Cukup tersedia lahan dan gedung (+)  Cukup tersedia sarana (+)  Tidak tersedia lahan & gedung (-)  Tidak tersedia sarana (-)  Cukup tersedia lahan & gedung di setiap eks karesidenan (+)  Cukup tersedia sarana (+)  Cukup tersedia lahan dan gedung (+)  Cukup tersedia sarana (+) 2. Ketersediaan SDM yang kompeten  Tidak cukup tersedia SDM yang kompeten (-)  Tidak cukup tersedia SDM yang kompeten (-)  Tidak cukup tersedia SDM yang kompeten (-)  Sangat cukup SDM yang kompeten (++) 3. Menjaga Hubungan Kerjasama dg Kab/Kota  Sangat tidak cukup terjaga hubungan (--)  Tidak cukup terjaga hubungan (- )  Tidak cukup terjaga hubungan (-)  Sangat cukup terjaga hubungan (++) 4. Mengakomodasi keinginan kab/kota untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pendidikan menengah  Sangat tidak cukup bisa berpartisipasi (--)  Tidak cukup berpartisipasi (-)  Tidak cukup berpartisipasi (-)  Sangat cukup berpartissipas i (+) 5. Efisiensi Operasional Pendidikan  Sangat tidak efisien (--)  Sangat tidak efisien (--)  Cukup efisien (+)  Sangat cukup efisien (++) 6. Kemudahan Operasional Pendidikan Sangat tidak mudah (--) Sangat tidak mudah (--)  Mudah dalam operasional (+)  Sangat mudah dalam operasional (++) Total Manfaat + = 2 - = 9 Final: -7 + = 0 - = 9
Final: -9 + = 4 - = 3 Final: 1 + = 11 - = 0 Final: 11 Kesimpulan (rank) 3 4 2 1
Keterangan:
(++) sangat cukup, (+) cukup, (--) sangat tidak, (-) tidak Positif/+ = menambah manfaat Negatif/- = mengurangi manfaat
Berdasarkan  tabel  1  di  atas  diketahui yang paling memberi manfaat dalam mengelola pendidikan  menengah  adalah  model  tugas pembantuan  yaitu  memiliki  nilai  positif  11 dengan nilai negatif 0. Sementara itu alternatif membuka UPP disetiap wilayah eks karesidenan  memiliki  nilai  positif  4  dan memiliki  nilai  negatif  3.  Alternatif  membuka kantor  hanya  di  kantor  provinsi  saja  dan membuka kantor di setiap kabupaten atau kota sama-sama memiliki nilai negatif 9. Maka jelas sekali  bahwa  model  pengelolaan  pendidikan menengah yang disarankan adalah model tugas pembantuan.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Harapan
Pengalihan Pengelolaan Pendidikan  Menengah .  Setelah  pengelolaan pendidikan menengah dialihkan dari pemerintah kabupaten atau kota ke pemerintah provinsi banyak harapan yang muncul dari para pemangku  kepentingan  pendidikan.  Harapan tersebut  antara  lain  agar  dapat  meningkatkan mutu  pendidikan,  akses  dan  pemerataan pendidikan,  peningkatan  kesejahteraan  dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.
Para  guru  PNS  yang  bertugas  di  satuan pendidikan  menengah  akan  lebih  sejahtera karena  selain  mendapatkan  gaji  rutin  mereka juga akan mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik, mereka juga akan mendapatkan  tunjangan  profesi  guru  (TPG). Artinya guru PNS akan semakin sejahtera.
Tantangan Pengelolaan Pendidikan Menengah .  Beberapa  tantangan  yang  muncul terutama  dari  pemerintah  kabupaten  atau  kota yang  memiliki  kemampuan  untuk  pendanaan pendidikan  dari  APBD  kabupaten  atau  kota. Tantangan itu muncul karena adanya kekhawatiran pengelolaan pendidikan menengah di tingkat provinsi akan mengabaikan kesejahteraan guru non PNS dan  menghilangkan  pendidikan  gratis  hingga tingkat pendidikan menengah.
Tantangan  tersebut  didasarkan  pada kenyataan  bahwa  kemampuan  pemerintah provinsi untuk membiayai pendidikan menengah  dipandang  kurang.  Padahal  jumlah siswa SMA dan SMK cukup besar yang selama ini  didistribusikan  di  tingkat  kabupaten  atau kota.  Jika  ini  terjadi  maka  cita-cita  untuk meningkatkan  akses  pendidikan  menengah yang di Jawa Tengah baru mencapai 70% akan gagal dicapai.
Model Pengelolaan Pendidikan
Mene ngah.  Model  yang  paling  efektif  adalah model tugas pembantuan seperti yang disarankan  oleh  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan.  Diikuti  secara  berturut-turut model  manajemen  dengan  membentuk  kantor di  setiap  wilayah  eks  karesidenan,  model manajemen dikelola secara sentralistis di kantor Dinas Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah, dan terakhir  adalah  model  manajemen  dengan membentuk  kantor  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  di  setiap  kabupaten  atau  kota hanya untuk mengurus pendidikan menengah.

## Saran
Hingga saat ini belum ada peraturan yang jelas  bagaimana  bentuk  kerjasama  antara pemerintah  kabupaten  atau  kota  dengan pemerintah  provinsi  untuk  secara  bersama- sama  mendanai  pendidikan.  Oleh  karena  itu yang  paling  mendesak  saat  ini  adalah  agar Pemerintah segera membuat peraturan pemerintah  terutama  terkait  pengalokasian anggaran  pendidikan  di  kabupaten  atau  kota untuk  mendanai  pendidikan  menengah  yang sudah bukan kewenangannya.
Di  tingkat  pemerintah  daerah  provinsi juga segera dibuat kebijakan pendidikan apakah dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur.  Kebijakan  tersebut  mencakup delapan  standar  nasional  pendidikan  jenjang pendidikan  menengah.  Dengan  demikian  para penyelenggara  pendidikan  baik  di  tingkat satuan  pendidikan,  dinas  pendidikan  dan kebudayaan  kabupaten,  dan  dinas  pendidikan dan  kebudayaan  provinsi  bisa  menjalankan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini telah  memilih  alternatif  membentuk  UPP  di
setiap wilayah eks karesidenan di Jawa Tengah. Alternatif  ini  perlu  diuji  coba  efektivitasnya selama  1-3  tahun  ke  depan.  Apabila  dalam pelaksanaan  ini  mengalami  berbagai  kendala, maka  alternatif  yang  disarankan  adalah membentuk tugas pembantuan antara pemerintah  provinsi  dan  kabupaten  atau  kota. Karena berdasarkan pembahasan di atas, tugas pembantuan adalah yang paling efektif diantara model  yang  lain  karena  memiliki  nilai  positif yang paling besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Aulia,  Sitta.  2012.  Desentralisasi  Kebijakan Pendidikan  (Studi  Tentang  Pelaksanaan Wajib  Belajar  12  Tahun  Di  Kota Surabaya  Pada  Tingkat  Pendidikan Menengah dan Kejuruan). Jurnal Politik Muda . 2 (1), 204-216. Drummond,  H.,  1993. Effective  Decision Making: A Practical Guide for
Management .  London:  Kogan  Page
Limited.
Harrison, E.F., 1992, The Managerial Decision-Making Process . Boston:
Houghton Miffin Company.
Hoy, W.K dan Miskel, C.G. 2014. Administrasi
Pendidikan:  Teori,  Riset,  dan  Praktik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar (terjemahan). Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor
061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak
Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah .
Lestari,  D.  A.  dan  Susena,  E.,  2014.  Analisis Pendidikan  Gratis  Di  SMA  –  SMK  Di Surakarta  Menuju  Pendidikan  Indonesia Yang  Berkeadilan. Jurnal  Sainstech Politeknik  Indonusa  Surakarta. 1  (2), 1-
9. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah . Sumardjoko,  B  dan  Prasetyo,  A.  2016. Pengembangan  Profesionalisme  Guru SMA,  MA,  dan  SMK  Muhammadiyah Sukoharjo Jawa Tengah. Varia
Pendidikan . 28 (1), 77-89. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan    Nomor  6  Tahun  2016 tentang Pedoman  Organisasi  Perangkat
Daerah Bidang Pendidi-kan Dan Kebudayaan .
Suwandi,  2016.  Analisis  Studi  Kebijakan
Pengelolaan  Guru  SMK  Dalam  Rangka Peningkatan  Mutu  Pendidi-kan, Jurnal
Ilmiah Pendidikan Teknologi dan
Kejuruan . 23 (1), 90-100.
Undang-Undang  Republik  Indonesia    Nomor 23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah .
Undang-Undang  Republik  Indonesia    Nomor 32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah .
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22
Tahun  1999  tentang Pemerintahan Daerah .