## Budaya dan Pembangunan Ekonomi di Jepang, Korea Selatan dan China
Citra Hennida, Reza Akbar Felayati, Sri Harini Wijayanti,

## Alfionita Rizky Perdana
Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga

## ABSTRAK
Berbeda  dengan  pembangunan  di  Barat  yang  lebih  menekankan  fitur-fitur penghargaan  terhadap  individu  sebagai  pendorong  inovasi,  keberhasilan pembangunan  di  Jepang,  Korea  Selatan  dan  China  lebih  merupakan dorongan kombinasi antara fitur penghargaan individu dengan budaya lokal Konfusian. Sistem nilai yang ada dalam lembaga-lembaga di tiga negara Asia tersebut  menyediakan  nilai-nilai  Konfusian.  Artikel  ini  berargumen  bahwa proses kombinasi kebudayaan ini terjadi melalui dorongan sejarah peristiwa humiliationdimana  budaya  lokal  dan  budaya  pendatang  mengalami  proses seleksi  sebelum  diserap.  Dengan  melakukan  identifikasi  proses humiliation pada sejarah Jepang, Korea Selatan, dan China ditemukan fitur-fitur budaya baruseperti  fukoku  kyohei,  wakon  yosai,  datsua  nyuo,  bunmei  yang  hadir  di Jepang;  han,  family  law  dan  hallyu  di  Korea  Selatan,  dan  pragmatisme, sosialisme ala China dan neo-konfusianisme di China.
Kata-kata kunci : budaya dan pembangunan ekonomi, proses penghinaan, konfusian
Different  from  development  in  the  West  that  tends  to  promote  innovation  by giving  more  appreciation  towards  individual  achievement,  the  development success  in  Japan,  South  Korea,  and  China  have  been  more  of  a  combination between  individual  achievements  with  local  Confucian  culture.The  value systems that exist within the institutions prodided by Confucian values in these three  East  Asian  countries.  This  article  argues  that  this  combining  cultural process  has  gone  through  historical  humiliation  stages  where  local  and importing culture were selected before they were being absorbed. These three East  Asian  countries  combine  the  ”Western”  perspectives  on  social,  economic and political institution and the Confucian value system.  It  finds some  ”new” cultural  features  such  as  fukoku  kyohei,  wakon  yosai,  datsua  nyuo,  bunmei keika  in  Japan;  han,  family  law  and  hallyu  in  South  Korea;  pragmatism, Chinese socialism, and neo-confucianism in China.
Keywords :  culture  and  economic  development,  humiliation  process, confucianism

## Pendahuluan
Setelah Perang Korea, Korea Selatan adalah negara miskin, bahkan lebih miskin  dibandingkan  dengan  Korea  Utara.  Pada  tahun  1960-an,  hasil produksi  Korea  Selatan  masih  sangat  terbatas  dan  lebih  banyak tergantung  pada  ekspor  produk  primer  serta  bantuan  luar  negeri.  Di tahun  1990-an  pertumbuhan  ekonomi  Korea  Selatan  tumbuh  pesat, produk  domestik  brutonya  (PDB)  adalah  limabelas  kali  PDB  di  tahun 1960-an. Sementara itu, China diawal pemerintahan Deng Xioping,yang melakukan  perjalanan  ke  selatan  pada  akhir  tahun  1970-an  adalah China  yang  miskin dan  terbelakang.  Dua puluh tahun  kemudian  China berubah menjadi negara modern dengan pertumbuhan sampai dua digit dan sekarang adalah negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Di lain  fihak,  Jepang  pada  akhir  Perang  Dunia  II  adalah  negara  yang hancur  karena  serangan  bom  nuklir.  Kehancuran  Hiroshima  dan Nagasakikarena  bom  nuklir  mengubah  Jepang  dari  salah  satu  negara imperialis  dunia  menjadi  negara  yang  hancur  dan  pasifis.  Tiga  puluh tahun  kemudian  Jepang  hadir  dan  memimpin  barisan  negara  industri baru  ( new  industrial  countries ,  NICs).  Negara-negara  Asia  Timur  ini tidak  saja  dapat  tumbuh  maju  tapi  juga  mampu  mempertahankan pertumbuhannya.  Negara-negara  ini  berhasil  mengatasi  krisis  finansial di tahun 1997-1998 dan resesi global di tahun 2008. Tahun 2010 Korea Selatan  dan  China  mencatat  pertumbuhan  sebesar  6,3%  dan  10,3% (Magnus 2013).
Pertanyaannya,  mengapa  negara-negara  ini  bisa  lebih  maju dibandingkan dengan negara-negara lainnya, bahkan jika semua faktor ekonomi  diikutkan?Pertanyaan  ini  tidak  cukup  dijawab  dengan  teori- teori  pembangunan  ekonomi.  Ada  aspek  lain  yang  perlu dipertimbangkan  yaitu  budaya.  Aspek  hubungan  antara  budaya  dan pertumbuhan  ekonomi  dengan  fokus  pada  tiga  negara  di  Asia  Timur inilah yang menjadi fokus tulisan ini. Asia Timur dipilih karena budaya kolektifnya  yang  kuat,  yang  berbeda  dengan  konsepsi  pemikir-pemikir budaya  dalam  pembangunan  yang  lebih  menekankan  pada  budaya individualistis (kebebasan individu) yang dianggap lebih inovatif dalam mendorong pertumbuhan.

## Hubungan antara budaya dan pembangunan ekonomi
Hubungan  antara  budaya  dan  pembangunan  ekonomi  sudah  lama menjadi perhatian para ahli. Para pemikir ekonomi klasik menggunakan penjelasan  budaya  untuk  mengamati  fenomena  ekonomi.  Budaya didefinisikan sebagai kebiasaan, kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut oleh  kelompok  etnis,  kelompok  agama  dan  kelompok  sosial  yang cenderung  tidak  berubah  dari  generasi  ke  generasi  (Guiso,  Sapienza,
Zingales 2006). Max Weber mengungkapkan bahwa agama krusial bagi tumbuhnya  kapitalisme.  Max  Weber  dalam  bukunya  ”The  Protestant Ethic  and  the  Spirit  of  Capitalism”  berpendapat  bahwa  etika  kristianiti (Protestan)yang  melekat  pada  masyarakat Eropa  mendorong  kemajuan dan  modernitas  Eropa.  Weber  melihat  bahwa  budaya  adalah  faktor pendorong  dibalik  beragamnya  pertumbuhan  ekonomi.  Pemikiran- pemikiran ekonomi pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an menemukan  bahwa  pembangunan  tidak  hanya  didorong  oleh  hadirnya institusi-institusi  formal  namun  juga  oleh  hadirnya  institusi-institusi informal dimana budaya hadir dan berperan di dalamnya.
Hubungan antara budaya dan pembangunan bisa diartikan menjadi dua, baik sebagai agen perubahan utama maupun sebagai target perubahan. Budaya  dijadikan  sebagai  agen  perubahan  utama  disebabkan  oleh beberapa faktor, di antaranya (1) budayamemproduksi kondisi material karena  budaya  memproduksi  simbol  dan  aksi;  dan  (2)  budaya  mampu mendorong  individu  untuk  merekonstruksi  struktur  institusi  dan lingkungan  materialnya,  dalam  hal  ini  individu  menunjukkan  respon kreatifnya  (Goldstone  1991;  Greif  1994;  Barro  dan  McCleary  2003). Hubungan  antara  budaya  dan  pembangunan  juga  memperlihatkan bahwa  budaya  adalah  target  perubahan  itu  sendiri  (Morishima  1982, Xing 2001). Augusto Salazar Bondy (dalam Harrison 1985) menyatakan bahwa underdevelopment adalah masalah cara pikir dan bentuk-bentuk dari ketidakmampuan adaptasi, oleh karenanyahal itu harus diubah.
Di  Asia  Timur,  budaya  kolektif  muncul  sebagai  budaya  yang  dipilih untuk  dipromosikan  sekaligus  menjadi  target  untuk  diubah.Konfusian dipandang  sebagai  budaya  yang  berpengaruh  pada  pembangunan ekonomi  di  masyarakat  Asia  Timur  (Pye  1990;  Allen  et  al  2007;  Adam dan Vernon 2007; Power et al 2009). Berger (1986) mempresentasikan ada  dua  faktor  yang  mempengaruhi  kesuksesan  Asia  Timur  yaitu pengalaman  Asia  Timur  yang  tidak  hanya  didukung  oleh  budaya Konfusian  melainkan  juga  ada  pengaruh  budaya  Barat;  dan  kombinasi keduanya  memunculkan  etika  kerja  yang  mendorong  kepada pembangunan.  Hal  serupa  dikemukakan  oleh  Hahm  dan  Paik  (2003), yang melihat bahwa pembangunan di negara-negara Asia Timur adalah dengan  mengkombinasikan  nilai-nilai  Barat  dengan  nilai-nilai  Timur. Kelembagaan  sosial,  ekonomi  dan  politik  merupakan  impor  dari  Barat sedangkan sistem nilai yang ada dalam institusi tersebut disediakan oleh nilai-nilai Konfusian. Inilah yang membedakan kapitalisme Asia Timur.

## Pembentukan Budaya melalui Humiliation
Kombinasi  Barat-Timur  terjadi  melalui  proses humiliation yang dimaknai  secara  nasional  dan  diterjemahkan  sebagai  proses  untuk
Global & Strategis, Th. 10, No.2
mendisiplinkan perilaku pihak-pihak yang merasa dipermalukan dengan cara  menyerang  dan  merendahkan  persepsi  akan  dirinya  ( self )  dan meninggikan  persepsi  akan  orang  lain  ( others )  sebagai  lebih  baik (Saurette 2006). Pada akhirnya self tidak hanya mengkonstruksi others sebagai  musuh,  melainkan  juga  bagaimana others mengkonstruksi self dalam  berbagai  cara  yang  kompleks  seperti  yang  terjadi  di  China. Sebagai  contohnya,  pengaruh  asing  ( others )  sangat  kuat  peranannya dalam mengkonstruksi China dari persepsi sebagai pusat dunia menjadi the sick man of Asia setelah perang Opium; Korea Selatan yang selama ini  mandiriterpaksa  berhutang  kepada  IMF  untuk  mengatasi  persoalan ekonominya (Callahan 2004). Peristiwa-peristiwa tersebut adalah proses humiliation yang tidak berbentuk materi tapi lebih kepada proses yang sifatnya  simbolik.  Saurette  (2006)  mengemukakan  bahwa  proses humiliation dapat  berfungsi  sebagai  pembeda  antara  situasi  lama  dan baru.  Secara  lebih  spesifik  Saurette  menyebutnya  sebagai  komitmen emosional  yang  melibatkan  penghargaan  dan  perasaan  dipermalukan. Keinginan-keinginan  untuk  mendapatkan  kehormatan  kembali mendorong  negara  untuk  maju,  dalam  artian  kembali  menggali  nilai- nilai yang ada dalam masyarakatnya dan menyerap nilai-nilai dari luar yang dianggap sesuai dengan situasi internasionalnya. Pendapat serupa dikemukakan  oleh  Crawford  (2000)  yang  menganggap  bahwa  peran emosional  mendorong  negara  untuk  berprilaku  seperti  misalnya keterlibatan  dalam  perang,  bekerjasama,  menumbuhkan  nasionalisme dan  patriotisme  sampai  kepada  penggunaan  sebagai  modal  pendorong pembangunan.
Peran perasaan-perasaan emosional dalam
pembangunan  ini  dianggap  sebagai  hal  yang  tidak  rasional  yang  perlu disembuhkan  dengan  mengubah  psikologi  sosial  kearah  praktik  sosial yang perlu dipahami dalam narasi historisnya (Callahan 2004).
Penelusuran  melalui  narasi  historis  dimulai  pada  masa  pembentukan ideologi  (Bhabha  1990).  Dalam  masa  pembentukan  ideologi  ini  ada budaya  yang  dihilangkan  dan  ada  budaya  yang    diunggulkan.  Ada penggabungan  antara  proses  seleksi  internal  dengan  impor  dari  asing. Inkster  (2001)  menyebutnya  sebagai cultural  engineering yang  kurang lebih  mencakup  seperangkat  prosedur  budaya  terpilih  yang  kemudian digunakan oleh elit dalam bentuk aksi, kebijakan dan pernyataan agenda yang terlihat dalam perilaku sehari-hari. Cultural engineering berfokus pada  seleksi,  spesifikasi  dan  publikasi  dari  ideologi  tertentu.  Proses- proses  ini  dijelaskan  Gluck  (1985)  sebagai  formasi  ideologi  yang melibatkanusaha  sadar  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dalam negara.Budaya  asing  diperlukan  di  masa  lalu  karena  ada  budaya  masa laluyang kurang sesuai ketika dihadapkan pada tantangan masa depan. Proses  ini  biasanya  terjadi  pada  situasi  darurat  dan  ketika  ada  intrusi asing. Disinilah proses humiliation terjadi (Inkster 2001).
Periode humiliation di masing-masing negara tidaklah sama, tergantung apakah intrusi asing tersebut sensitif terhadap budaya lokal atau tidak; dekat atau tidak dengan persepsi akan penghormatan dan penghargaan (Saurette 2006). Jepang dimulai dari kedatangan Komodor Perry; China dalam beberapa periode intervensi asing yang lantas memecah wilayah- wilayah China dan menjauhkan dari konsepsi negara peradaban; Korea dalam  periode  kolonisasi  Jepang  dan  krisis  ekonomi  yang mengharuskan  Korea  Selatan  berhutang  kepada  Dana  Moneter Internasional.

## Jepang
Di  Jepang,  periode humiliation dimulai  di  era  Restorasi  Meiji  pada tahun  1868.  Kebudayaan  Jepang  di  era  tersebut  mengalami  tantangan besar dari kemunculan budaya Barat yang merupakan konsekuensi dari dibukanya  Jepang.  Diawali  dari  kedatangan  pasukan  Amerika  Serikat yang  dipimpin oleh  Komodor  Matthew  C.  Perry,  Jepang dipaksa  untuk mengakui  keunggulan  Amerika  Serikat  dalam  hal  teknologi  dan kemajuan.  Seiring  dengan  kedatangan  pasukan  Komodor  Perry, pertanyaan  besar  mengenai  identitas,  kapabilitas  maupun  arah pembangunan Jepang pun semakin membesar (Cullen 2003). Identitas Jepang  sebagai  negara  ke- shogun- an  yang  kuat  di  dunia,  sebagaimana mereka  percayai,  menjadi  runtuh.  Saat  itu  Jepang  melakukan  restorasi dan  menggali  lagi  nilai–nilai  Jepang  untuk  kemudian  diselaraskan dengan ide–ide Barat yang lebih progresif. Salah satu reaksi dari periode humiliation tersebut adalah lahirnya empat motto yang mendeskripsikan  masyarakat  Jepang  dalam  berpikir  dan  bertindak  di era  sebelum  dan  sesudah  Restorasi  Meiji,  yaitu fukoku  kyohei atau memperkaya  negara  dan  memperkuat  milter, wakon  yosai atau  jiwa Jepang  dengan  kemampuan  Barat, datsua  nyuo atau  tinggalkan  Asia dan bergabung dengan Eropa, serta bunmei keika atau menjadi beradab (Cullen 2003).
Fukoku  kyohei adalah  ide  yang  menekankan  pada  penguatan  aspek militer di dalam negara agar negara dapat maju. Kedatangan Komodor Perry dengan kapal perang dan persenjataan modern membuat Jepang gamang.  Hal  ini  kemudian  mendorong  Jepang  untuk  mulai memperkenalkan  teknologi  dan  sains  dari  Barat  dalam  upaya  untuk mengatasi  ancaman  dari  Barat.  Jepang  berupaya  untuk  memanfaatkan pencapaian Barat dan tetap mempertahankan sisi Jepang mereka untuk tujuan  yang  lebih  besar,  yaitu  persaingan  dengan  Barat.  Motto  kedua adalah wakon  yosei yang  merupakan  ide  mengenai  kepemilikan  jiwa dan semangat Jepang untuk memiliki kemampuan layaknya masyarakat Barat.  Dalam  hal  ini,  Jepang  berupaya  untuk  mengkolaborasikan mentalitas tradisional Jepang dengan kemajuan teknologi Barat sebagai solusi  dari  kegamangan  Jepang  di  era  Restorasi  Meiji.  Mengutip  dari
Sakuma  Zozan  pada  tahun  1854  (dalam  Kitahara  1986),  bahwa mempelajari  moralitas  Timur  dan  teknologi  Barat  dan  memberikan bangsa hasil positif dari kolaborasi tersebut adalah hal yang diperlukan oleh  Jepang.  Dengan  kata  lain,  Jepang  hanya  menggunakan  teknologi Barat  sebagai  alat  semata,  namun  Jepang  tetap  bertahan  dengan  akar identitas  dan  budaya  mereka.  Hal  ini  dianggap  sebagai  upaya identifikasi  diri  Jepang  untuk  bertahan.  Sebagaimana  diketahui  bahwa ancaman  terbesar  Jepang  berasal  dari  Amerika  Serikat  dan  Rusia. Jepang melihat bahwa dengan mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kedua  negara  tersebut,  memungkinkan  Jepang  untuk  bertahan. Identifikasi diri ( self ) ini kemudian tidak hanya terjadi di tingkat negara, namun  juga  di  tingkat  masyarakat  dan  individu  Jepang.  Kelompok– kelompok  ekstremis  yang  pada  awalnya  menolak  segala  bentuk teknologi Barat, pada akhirnya menjadi mendukung terbukanya Jepang. Hal  ini  berdampak  pada  kemunculan  motto  ketiga,  yaitu datsua  nyuo atau  tinggalkan  Asia  dan  bergabung  dengan  Eropa  yang menggambarkan  proses  identifikasi  Jepang  terhadap  Barat  ke  tingkat yang  lebih  jauh  dari  sekedar  pengadopsian  teknologi  semata.  Motto ketiga  tersebut  tidak  lepas  dari  proses  yang  dilandasi  motto  keempat yaitu bunmei  keika atau  menjadi  beradab.  Salah  satu  aspek bunmei kaika mengajarkan  untuk  mengubah  pola  pikir  dan  ide–ide  lama, terlepas  dari  perbedaan  rasial.  Hal  ini  mendasari  perubahan  yang semakin  cepat  di  Jepang  dalam  mengidentifikasi  diri  mereka  dengan Barat. Kemunculan nilai–nilai Barat seperti kekristenan, kebebasan dan hak sipil, hingga demokrasi pun tidak terhindarkan (Kitahara 1986).
Tidak  berhenti  pada  empat  motto  seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya, wujud  lain  dari  reaksi  atas  proses  penghinaan  Jepang  direalisasikan dalam  bentuk  imitasi  model  keorganisasian  Barat  atau Western Organizational  Model dalam  pembangunan  di  Jepang.  Ketika  Jepang memulai  pembangunan  pada  awal  1870-an  untuk  memulai  persaingan dengan  Barat,  terjadi  transformasi  sosial,  yang  disebut  Kenneth Boulding  (dalam  Westney  1987)  sebagai  proses organizational revolution atau  revolusi  organisasi.  Didefinisikan  sebagai  peningkatan yang  signifikan  dalam  jumlah,  ukuran,  dan  kekuatan  organisasi  dari berbagai sektor. Revolusi organisasi dianggap merupakan fondasi utama dari perubahan politik, ekonomi, dan budaya yang besar di suatu negara dari  abad  ke-19  hingga  abad  ke-20.  Di  Jepang,  revolusi  organisasi merupakan  dasar  ekspansi  mereka  dalam  berbagai  kegiatan  dan kapasitas  negara,  dan  merupakan  katalisator  dari  munculnya  konsep perusahaan bisnis modern yang mengandung banyak unit operasi yang berbeda  dan  dikelola  oleh  hierarki  eksekutif;  dengan  tujuan  untuk menciptakan  pola-pola  baru  konsumsi,  rekreasi,  serta  kegiatan  politik (Westney 1987). Imitasi yang dilakukan Jepang ini pun tidak lepas dari wacana dan diskursus pembangunan di berbagai negara Barat pada saat itu,  yang  memang  menekankan  pada  pembangunan  keorganisasian
dalam skala besar seperti yang terjadi di Perancis, Inggris dan Amerika Serikat (Westney 1987).

## Korea Selatan
Korea setidaknya memiliki empat periode humiliation yang berpengaruh secara signifikan dalam perkembangan ekonomi dan negaranya.Pertama adalah  era  kolonialisme  Jepang  (1910-1945).Kemenangan  Jepang  atas Rusia  berdampak  pada  Korea  yang  kemudian  menjadi  wilayah protektorat  sebelum  akhirnya  benar-benar  menjadi  wilayah  koloni Jepang.  Kolonialisme  yang  terjadi  di  Korea  secara  tidak  langsung menciptakan  rasa  nasionalisme  yang  mendalam  untuk  bisa  bebas  dan merdeka  menjadi  negara  berdaulat  penuh  yang  didorong  oleh  ajaran- ajaran lokal atau Tohak (Shamanisme dan Konfusianisme) serta ajaran Kristen yang mengalami indigenisasi atau Sohak . Nasionalisme muncul didorong  oleh  adanya  kebijakan  pemerintah  kolonial  Jepang  yang menggunakan slogan nissen yuwa yang berarti harmoni antara Jepang dan  Korea,  dimana  penduduk  Korea  mengalami  pemaksaan  asimilasi budaya Jepang (Seth 2011). Penerapan kebijakan ini dimulai pada tahun 1919 dimana setiap penduduk Korea diperintahkan untuk mendaftarkan diri  di  badan  resmi  pemerintah  Jepang  untuk  mendapatkan  nama Jepang.  Sebagian  besar  masyarakat  dilarang  menggunakan  bahasa Korea  dan  didorong  untuk  menggunakan  bahasa  Jepang.  Selain  itu, pemerintah  kolonial  juga  menerapkan  kebijakan  kultural  atau bunka seiji pada  tahun  1920  yang  mereformasi  pola  pendidikan  di  Korea. Beberapa  kebijakan  buruk  pemerintah  kolonial  mendorong  munculnya cultural  nationalist pada  tahun  1922  dimana  arah  perjuangan pembebasan  kolonialisme  tidak  dilakukan  secara  politis  melainkan secara  kultural  dengan  melibatkan  artis,  seniman,  dan  pelaku  seni lainnya  (Seth  2011).  Hal  ini  juga  mendorong  masyarakat  untuk memanfaatkan teknologi Jepang yang ada untuk digunakan, diperbaiki, dan  diterapkan  kembali  paska  berakhirnya  penjajahan  seperti  sistem ekspor, infrastruktur yang semakin dibenahi, penghapusan perbudakan, dan  penciptaan  atmosfer  kosmopolit.  Berakhirnya  kolonialisme  Jepang di  Korea  pada  tahun  1945  secara  tidak  langsung  telah  menciptakan sistem ekonomi yang terstruktur, industri yang tergolong maju di bagian utara,  serta  sistem  pertanian  yang  lebih  maju.  Masa  kolonialisme  ini juga  telah  menimbulkan han pada  masyarakat  Korea,  yaitu  rasa  benci pada  mereka  yang  telah  menyakiti  secara  turun-temurun,  yang kemudian  menjadi  dasar  dalam  mengejar  ketertinggalan  dan membangun ekonomi negara di masa depan (Hong 2014).
Periode humiliation kedua  adalah  pada  masa  Perang  Dingin  dimana terjadi  partisi  antara  Korea  Utara  dan  Korea  Selatan  di  Semenanjung Korea.Setelah partisi, kondisi dalam negeri Korea Selatan sangat miskin, industri  dan  lahan  pertanian  yang  dibangun  pada  masa  kolonisasi
Jepang banyak berada di wilayah utara (Seth 2011). Berakhirnya Perang Korea  meningkatkan  jumlah  populasi  masyarakat  urban  dan meningkatkan  korupsi  di  tingkat  pemerintahan.  Dalam  usahanya, Presiden  Rhee  menciptakan  Dewan  Pertumbuhan  Ekonomi  untuk mengatasi inflasi dan meningkatkan pertumbuhan dengan dana bantuan Amerika  Serikat  (Seth  2011).  Hong  (2014)  menjelaskan  bahwa  ajaran Konfusianisme  dirasa  berbelok  karena  pemerintah  menggunakannya sebagai  alat  politik,  salah  satu  dampaknya  adalah  korupsi  akut  di pemerintahan. Student  Revolution yang  menumbangkan  pemerintahan Rhee  yang  korup  dan  memalukan  karena  banyaknya  aliran  dana  asing yang  masuk  pada  tahun  1960.  Dilantiknya  Park  Chung  Hee  sebagai Presiden  Korea  Selatan  yang  baru  menandai  dimulainya  era  ekonomi baru.  Presiden  Park  menggunakan  motto First  Five-Year  Plan atau charip  kyongje yang  berusaha  menciptakan  sistem  ekonomi  yang  lebih independen, berdaulat, dan demokratis (Seth 2011).
Presiden  Park  sendiri  membuat  kebijakan  ini  dengan  mengacu  pada kemajuan  ekonomi  Jepang  yang  di  satu  sisi  dapat  membangun perekonomian  dalam  negeri  dengan  tidak  terlalu  bergantung  pada bantuan  asing.Hal  ini  menjelaskan  keberhasilan  Presiden  Park  dalam mendorong  terbentuknya  kerjasama triple  helix antara  pemerintah, korporasi, dan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi dalam negeri. Menggunakan  prinsip-prinsip  utama  Konfusianisme  pada  kerja  keras, loyalitas dan hierarki, Presiden Park mampu mendorong setiap individu untuk  menyadari  posisinya  masing-masing  di  dalam  masyarakat sekaligus menjadi motor untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Selain itu,  didorong  oleh  rasa han untuk  menyaingi  kemajuan  Jepang  dan berlandaskan  pada  asas-asas  Konfusianisme,  pemerintah  memberikan dana  bantuan  yang  cukup  besar  pada  korporasi  yang  dirasa  mampu menunjang  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  kemudian  menciptakan chaebol sejak  tahun  1970-an.  Dalam  strata  Konfusianisme,  korporasi dianalogikan sebagai anak yang harus berbakti dan berusaha keras demi negara  sebagai  ayah. Chaebol dengan  mudah  mendapatkan  kredit, penggunaan  fasilitas  negara  untuk  urusan  bisnis,  serta  keringanan dalam  pajak  impor  bahan-bahan  produksi  (Seth  2011).  Norma-norma penghormatankepada  yang  lebih  tua,  menjadi  warga  negara  yang  baik dan  bekerja  keras,  serta  mencintai  alam  telah  ditanamkan  sejak  kecil melalui pendidikan moral yang disebut doduk (Hong 2014).
Pertumbuhan korporasi dan chaebol yang signifikan ini seakan berhenti ketika Korea Selatan memasuki periode yang ketiga saat terjadinya krisis pada  tahun  1980.  Pembunuhan  Presiden  Park  ditahun  1979,  adanya lonjakan  harga  minyak  yang  menyebabkan  terjadinya  inflasi  dalam negeri  di  tahun  yang  sama,  serta  hutang  luar  negeri  pada  Jepang  yang digunakan  untuk  pembangunan  selama  pemerintahan  Presiden  Park membuat  negara  ini  berada  dalam  ketidakpastian  (Seth  2011).  Warga
Korea  Selatan  yang  terpuruk  ini  merasa  terhina  akibat  banyaknya hutang  terhadap  bekas  negara  penjajahnya  dulu  sehingga  dengan didorong  oleh  etos  Konfusianisme  yang  menekankan  pada  kerja  keras, disiplin,  dan  kolektivitas,  warga  Korea  Selatan  kembali  membangun ekonomi  dalam  negerinya.  Pemerintahan  dan  birokrasi  yang  terpusat serta  kebijakan  nasional  yang  kuat  membuat  Korea  Selatan  perlahan bangkit.  Selain  itu,  dengan  mengutamakan  pendidikan  pemerintah berusaha  membentuk  masyarakat  yang  lebih  terdidik,  sehingga  setiap individu  dipastikan  bekerja  keras  sesuai  dengan  posisinya  masing- masing  dalam  masyarakat.  Selain  itu, Family  Law juga  mulai diresmikan  ditahun  1989  yang  kemudian  memberikan  hak  yang  sama bagi  laki-laki  dan  perempuan  dalam  berbagai  bidang  seperti  rumah tangga, pekerjaan, dan pendidikan.
Periode  keempat  muncul  pada  saat  krisis  finansial  tahun  1997.  Korea Selatan  merasa  terhina karena  mereka  terpaksa  harus meminjam  dana hingga mencapai USD 57 miliar pada Desember 1997 dari Dana Moneter Internasional yang kemudian dikenal sebagai Hari Memalukan Nasional (Hong  2014).  Dalam  budaya  Konfusian,  berhutang  adalah  hal  yang memalukan.  Sistem  ekonomi  dalam  negeri  yang  berpusat  pada pemerintah  dan chaebol atau  yang  disebut  Korea  Inc.  ini  kemudian dituntut untuk mengalami reformasi besar sejak terjadinya krisis.Korea Inc. melakukan reformasi dengan merubah strategi diversifikasi menjadi strategi  yang  lebih  spesifik.  Pemerintah  juga  mulai  menciptakan kebijakan  kultural  sejak  berakhirnya  krisis  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  pendapatan  dalam  negeri  yang  dapat  digunakan  untuk melunasi  hutang  serta  menciptakan  citra  baik  yang  dapat mempengaruhi  para  investor  asing  bahwa  Korea  Selatan  tidak  lagi terjebak dalam krisis (Hong 2014). Fenomena Hallyu atau Korean Wave kemudian muncul.

## China
China  setidaknya  melewati  lima  periode humiliation .  Periode  pertama terjadi  pada  masa  Perang  Opium.  Pada  fase  yang  terjadi  sejak  tahun 1839  hingga  1860  ini  China  mendapat  serangan  dari  negara-negara Barat, dimulai dari Inggris pada Perang Opium I dan kemudian disusul oleh  Prancis  di  Perang  Opium  II.  Keberadaan  negara-negara  asing seperti  Inggris  dan  Prancis  memaksa  China  untuk  menyepakati beberapa  hal,  di  antaranya  adalah  partisi  wilayah.  Adanya  partisi  ini kemudian berimplikasi pada munculnya kesadaran dalam internal China bahwa mereka tidak bisa lagi menjadi isolasionis. Apabila mereka ingin maju, maka cara yang harus dilakukan adalah dengan mempelajari nilai- nilai  Barat  (Goldfinger  2006).  Ini  berdampak  pada  pembentukan kebijakan  pemerintah  China.  Para  cendekiawan  mulai  mempelajari nilai-nilai  Barat  dan  rekomendasi  dari  para  cendekiawan  ini  tertuang
dalam  regulasi  pendirian  industri-industri  baru  di  China.  Pendirian industri  baru  ini  juga  harus  beragam  agar  terjadi  persaingan  dalam pasar.  Awal-awal  penerapan  masih  dikombinasikan  dengan  industri atau  pabrik  dikelola  oleh  para  kaum  feodal.  Nilai-nilai  Konfusianisme yang  berupa  kekeluargaan  masih  dapat  ditemukan  dalam  periode  ini. Meski  demikian,  di  satu  sisi  muncul  kesadaran  baru  di  antara  para intelektual  saat  itu  bahwa  dengan  mengadopsi  nilai-nilai  Barat,  akan lebih  mudah  bagi  China  melakukan  modernisasi.  Oleh  sebab  itu, didukung  dengan  fakta  bahwa  praktik-praktik  bisnis  berdasar  keluarga adalah  legasi  korup,  pemerintah  kemudian  memutuskan  untuk  lebih mengadopsi  nilai-nilai  Barat  (Gronewold  2009).  Kapitalisme  Barat dengan membebaskan perusahaan bekerja kemudian menjadi salah satu contoh  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Dengan  kata  lain kemudian nilai-nilai Konfusianisme menjadi tereduksi secara perlahan.
Periode kedua terjadi di masa invasi Jepang ke China tahun 1895 hingga 1937. Invasi Jepang ke China telah membawa dampak masuknya budaya dan  nilai  dari  Jepang.Budaya  militerisme  dan bushido yang  dibawa Jepang  masuk  dan  diserap  oleh  China.  Salah  satu  kebijakan  yang kemudian  berkaitan  dengan  budaya  dan  nilai  di  China  adalah  adanya kebijakan Hundred  Days  Reform. Peristiwa  ini  terjadi  sebagai  bentuk reformasi  internal  China.Muncul  kesadaran  bahwa  reformasi  yang terjadi  di  China  seperti  di  era  Perang  Opium,  hanya  mengakomodasi nilai-nilai  Barat  untuk  diadopsi  (Rosker  2014).  Selain  itu,  dari  dalam China  terbentuk  rasa  nasionalisme  yang  tinggi.  Rasa  nasionalisme  dan patriotism ini disebutkan bahkan menggeser familialisme, regionalisme, dan lokalisme (Lary 2010). Mirip dengan Korea, rasa nasionalisme dan patriotism  yang  tinggi  ini  menjadi  salah  satu  alasan  mengapa masyarakat  China  memiliki  rasa  anti  terhadap  Jepang.  Rasa nasionalisme  dan  patriotisme  yang  tinggi  ini  yang  membangkitkan semangat  pergerakan  serta  kesadaran  masyarakat  China  dalam bernegara. Nilai dan budaya Konfusianisme sendiri tidak terlalu muncul karena yang menjadi fokus bukan pada reformasi mengembalikan nilai- nilai  Konfusianisme,  melainkan  bagaimana  mereformasi  China  agar tidak hanya nilai dan budaya Barat saja yang diadopsi.
Periode  ketiga  adalah  era  perang  sipil  (1927-1950).  Pada  periode  ini, budaya  yang  muncul  adalah  nasionalisme  dan  patriotisme  yang  masih begitu  kuat  sebagai  bagian  dari  dampak  invasi  Jepang  ke  China  (Lary 2010).  Budaya  dan  nilai  ini  kemudian  terefleksi  pada  kebijakan One China  Policy yang  digagas  sebagai  bagian  untuk  mencegah  lepasnya Taiwan dari China. Seperti diketahui, sejak pecah perang sipil di China yang melibatkan Partai Kuomintang sebagai partai nasionalis dan Partai Komunis China, terjadi peristiwa larinya para pemimpin dan simpatisan Partai Kuomintang ke Taiwan. Sejak saat itu, Taiwan yang didiami oleh elit  dan  simpatisan  Kuomintang  ini  menyatakan  diri  Taiwan  sebagai
negara  yang  independen  dan  bukan  bagian  dari  China.  Menanggapi respon ini, Deng Xiaoping sebagai salah satu elit Partai Komunis China kemudian  menggagas One  China  Policy sebagai  bagian  dari reunifikasi dengan  Taiwan  secara  damai.  Implikasinya  kemudian  dibukanya  dan difasilitasinya investasi dari China ke Taiwan.
Periode  keempat  adalah  era Chinese  Great  Famine mulai  tahun  1959- 1961.  Perlu  diketahui  bahwa  dimulainya  kekuasaan  Partai  Komunis  di China  tahun  1949  telah  menyebabkan  Neo-Konfusianisme  dihapus secara  total  oleh  pemerintah  China  (Adler  2011).  Hal  ini  disebabkan karena  Neo-Konfusianisme  dipandang  sebagai  legasi  feodal  yang merupakan musuh dalam siklus Marxisme. Di fase awal ini, pemerintah China  secara  total  mengadopsi  model  pembangunan  ala  Soviet  yang berorientasi pada industri sosialisme sebagai garda terdepannya (Rosker 2014).  Namun  kemudian,  sejak  tahun  1956  pemerintah  China  mulai menggunakan  model  pembangunannya  sendiri  yang  berorientasi  pada agrikultur,  bukan  lagi  pada  industri  sosialisme  (Rosker  2014).  Namun demikian nafas sosialisme masih dipertahankan dalam sektor agrikultur, salah  satunya  yang  nampak  adalah  dari  bagaimana  hasil  pertanian dikumpulkan secara kolektif per daerah untuk kemudian didistribusikan secara adil menurut konsepsi pemerintah China.
Dalam  proses  pembangunan  yang  menggunakan  preskripsi  China sendiri,  terjadi  peristiwa  kelangkaan  pangan  yang  kemudian  dikenal sebagai Great  Chinese  Famine ,  Kebijakan  pemerintah  China  di  bawah pimpinan Mao Zedong yang menggunakan preskripsi Marxisme utopian ini  yang  kemudian  menyebabkan  peristiwa  tersebut  tidak  dapat dihindari.  Budaya  dan  nilai  Marxisme  kemudian  diadopsi  dan disesuaikan  dengan  pemikiran  Mao  Zedong  ini  menghasilkan  sebuah ideologi yang kemudian dikenal sebagai Maoisme. Maoisme yang begitu kuat mengakar dalam kehidupan masyarakat China. Sementara itu, dari dalam  muncul  budaya loyalty  compensation yang  dalam  prakteknya banyak  digunakan  pemerintah  China  untuk  menutupi  alasan-alasan terjadinya Great Famine kepada masyarakatnya. Loyalty compensation merupakan  budaya  yang  menggambarkan  bagaimana  anggota  Partai Komunis  di  China  dapat  menduduki  jabatan  elit  di  masing-masing daerah  dengan  membayar  dan  memberi  kompensasi  pada  partai  (Lin dan  Yang  1998).  Budaya  semacam  ini  dipertahankan  dengan  tujuan untuk  menjaga  kestabilan  di  China  sendiri.  Mengingat  Maoisme menekankan  pada  kepatuhan  yang  besar  dan  kepercayaan  masyarakat yang  harus diberikan  pada  pemerintah,  maka  dengan  budaya  dan  nilai semacam  ini  pembangunan  di  China  dinilai  oleh  pemerintahnya  dapat terus dilanjutkan.
Periode  terakhir  adalah  era  Revolusi  Budaya  (1966-1975).  Mao menggagas  program  lain  untuk  mengembalikan  kepercayaan
masyarakat  China.  Program  baru  yang  digagas  oleh  Mao  ini  dikenal sebagai  Revolusi  Budaya.Dalam  Revolusi  Budaya  paham  Komunisme dan  Sosialisme  masih  menjadi  nilai  dan  budaya  yang  diadopsi  oleh China.Ini dapat diamati dari salah satu budaya kolektif misalnya dalam hal  pertanian,  hasil  pertanian  dikumpulkan  secara  kolektif  dan diserahkan  pada  pemerintah  sebelum  kemudian  dijual  dan  hasilnya didistribusikan  kembali  oleh  pemerintah  pusat.  Hanya  saja, perbedaannya  adalah  jika  di  Uni  Soviet,  basisnya  adalah  buruh, sementara  di  China  basisnya  adalah  kaum  tani.  Maoisme  masih  begitu kuat  dalam  fase  ini,  budaya  dan  nilai  yang  begitu  terlihat  kemudian  di antaranya family-background  oriented dan unquestioning  faith  and obedience (Lipman  dan  Harrell  1990) . Dua  nilai  dan  budaya  yang mengakar dari internal China ini yang menjadikan proses pembangunan dalam kerangka berpikir pemerintah China saat itu dapat berjalan.
Periode-periode humiliation ini  memunculkan  selektivitas  terhadap budaya-budaya yang lantas digunakan untuk mendorong pembangunan selanjutnya. Budaya dan nilai yang dipertahankan dari periode-periode tersebut  adalah  pragmatisme,  Sosialisme  ala  China,  dan  Neo- Konfusianisme.  Sementara  itu,  nilai  dan  budaya  yang  ditinggalkan  di antaranya adalah isolasionisme, Maoisme, ofisialisme, dan entrepreneurial  familism. Pragmatisme  diadopsi  oleh  China  sejak  era Deng Xiaoping. Pragmatism China muncul dan terefleksi dari kebijakan pemerintahnya  seperti  melakukan  keterbukaan (Open  Door  Policy) dengan  mengizinkan  masuknya  investasi  asing  ke  China.  Ini  sekaligus menghapus  budaya  isolasionisme  China  di  era  Mao  Zedong  dan berkaitan  dengan  Sosialisme  ala  China  yang  menggambarkan bagaimana  China  secara  sistem  ekonomi  telah  mengarah  pada  model Kapitalisme.  Namun  Kapitalisme  yang  dijalankan  oleh  China  tersebut berbeda  dari  Kapitalisme  Barat,  demikian  halnya  dengan  sistem pemerintahan  Sosialisme  dan  Komunisme  yang  dijalankan  oleh  China berbeda dari apa yang ada di Uni Soviet.
Kolektivitas  masih  muncul  sebagai  bagian  dari  budaya  yang  bertahan dalam  masyarakat  China  dan  berkontribusi  dalam  pembangunan  di negara  ini.  Sementara  itu,  budaya officialism yang  merupakan  budaya penempatan  kelompok  atau  orang-orang  tertentu  dalam  sebuah kedudukan  birokrat  mulai  ditinggalkan.  Ini  terlihat  dari  kebijakan pemerintah China melakukan empat transformasi yang bertujuan untuk menghilangkan budaya korupsi yang menjadi penghambat pembangunan  di  China.  Maoisme  juga  mulai  ditinggalkan.  Demikian halnya  dengan  budaya  bisnis  yang  didasarkan  pada  latar  belakang keluarga  juga  mulai  ditinggalkan.  Ini  terefleksi  dari  upaya  pemerintah China untuk kemudian mengalihkan model bisnis menjadi lebih terbuka bagi pihak luar dan bukan hanya sekedar collective enterprise maupun
state  enterprise. Salah  satu  cara  yang  dilakukan  adalah  melalui joint- venture.
Konfusianisme  yang  kemudian  bertransformasi  menjadi  Neo- Konfusianisme  menjadi  nilai  dan  budaya  yang  kembali  diadopsi  oleh pemerintah  China.Setidaknya,  kebangkitan  Neo-Konfusianisme  telah dimulai sejak tahun 1980-an. Pada saat itu, seiring dengan keterbukaan dan  kebebasan  yang  diberikan  pemerintah  di  bawah  pimpinan  Deng Xiaoping kepada masyarakat China membuat beragam filosofi diizinkan untuk  dipelajari.  Tidak  terkecuali  kemudian  Konfusianisme  dan  atau Neo-Konfusianisme.  Para  intelektual  di  China  kemudian  mempelajari kembali filosofi tersebut dan banyak diajarkan kembali kepada beberapa masyarakat  yang  berminat.  Memasuki  tahun  1990-an  ketika  China mengalami  pertumbuhan  ekonomi  yang  bagus,  mulai  muncul kekhawatiran dari dalam negeri Chinaakan adanya penurunan nilai-nilai moral  (Adler  2011).  Ini  menjadi  salah  satu  penyebab  kembalinya  Neo- Konfusianisme  sebagai  dasar  filosofi  dan  budaya  masyarakat  China dalam menjalankan kehidupannya. Ini dilakukan karena dimungkinkan adanya  upaya  untuk  membangkitkan  kembali  semangat  dan  etos masyarakat  China.  Sehingga,  mobilisasi  semacam  ini  akanmembantu proses pembangunan China yang terus berjalan.

## Simpulan
Budaya  berkontribusi  terhadap  pembangunan  negara.  Pembangunan tidak  hanya  didorong  oleh  hadirnya  institusi-institusi  formal  namun juga oleh hadirnya institusi-institusi informal dimana budaya hadir dan berperan  disitu.  Jepang,  Korea  Selatan  dan  China  kemudian menggunakan  budaya  sebagai  bagian  dari  motor  penggerak perekonomiannya.  Di  tiga  negara  ini,  budaya  kolektif  konfusian dipadukan dengan budaya individu kapitalisme yang diimpor dari Barat. Proses penyerapan dan  seleksi atas budaya-budaya lokal dan impor ini dilakukan lewat tahapan-tahapan humiliation di masing-masing negara.
Jepang  mengawalinya  lewat  restorasi  Meiji  dan  menghasilkan fukoku kyohei atau  memperkaya  negara  dan  memperkuat  milter; wakon  yosai atau  jiwa  Jepang  dengan  kemampuan  Barat; datsua  nyuo atau tinggalkan Asia dan bergabung dengan Eropa; serta bunmei keika atau menjadi  beradab.  Selain  itu  Jepang  juga  melakukan  imitasi  terhadap model  keorganisasian  barat.  Proses humiliation di  Korea  Selatan menghasilkan  budaya-budaya han yaitu  rasa  benci  pada  mereka  yang telah menyakiti Korea dan sebagai dasar dalam mengejar ketertinggalan dalam  pembangunan  ekonomi;  penciptaan chaebol dimana  ada kerjasama  antara  negara,  industri  dan  akademisi; family  law yang menggerakkan  seluruh  energi  negara  kepada  pembangunan;  dan
hadirnya hallyu .  Proses  penghinaan  di  China  memunculkan pragmatisme,  sosialisme  ala  China,  dan  Neo-Konfusianisme.  Periode- periode humiliation yang  dialami  oleh  China  ini  telah  menghilangkan budaya-budaya isolasionisme,
Maoisme, ofisialisme, dan
entrepreneurial familism.
Referensi Buku
Bhabha, Homi K, 1990. Nation and Naration. New York: Routledge. Berger,  PL.,  1986. The  Capitalist  Revolution:  Fifty  Propositions  about Prosperity, Equality, and Liberty. New York: Basic. Berger,  PL.,  1988.  ”An  East  Asian  Development  Model?”  dalam  PL Berger dan Michael Hsiao (ed), 1988. In Search of an East Asia Development  Model. New  Brunswick,  New  Jersey:  Transaction Books. Cullen, Louis M, 2003. A History of Japan, 1582-1941: Internal and External Worlds . Cambridge: Cambridge University Press. Gluck,  Carol, 1985. Japan’s  Modern  Myths: Ideology  in  the  Late  Meiji Period. Princeton: Princeton University Press. Goldstone, Jack A, 1991. Revolution and Rebellion in the Early Modern World. California: University of California Press. Harrison, L. 2000. ”Promoting progressive cultural change”,  dalam LE. Harrison dan S Huntington (eds.), 2000. Culture Matters: How Values Shape Human Progress. New York: Basic Books. Hong, Euny, 2014. Korean Cool . Yogyakarta: Penerbit Bentang. Inkster,  Ian,  2001. The  Japanese  Industrial  Economy:  Late Development and Cultural Causation. London: Routledge. Lipman, Jonathan Neaman, & Stevan Harrell, 1990. Violence in China : Essays in Culture and Counterculture. New York: SUNY Press. Morishima,  Michio,  1982. Why  Has  Japan  ‘Succeeded’?  Western Technology  and  Japanese  Ethos. Cambridge:  Cambridge University Press.
Pye,  Lucian  W,  1990.  “The  New  Asian  Capitalism:  A  Political  Potrait” dalam Peter L Berger dan Hsin-Huang Michael Hsio (ed). 1990. In Search  of  an  East  Asian  Development  Model. London: Transaction Publishers. Seth,  Michael  J.  2011. A  History  of  Korea,  From  Antiquity  to  the Present . Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers. Westley, D.E., 1987. Imitation and Innovation: The Transfer of Western Organizational Patterns to Meiji Japan . New York: to Excel

## Jurnal
Adams,  Gerard  dan  Heidi  Vernon,  2007.  “Evaluating  the  “Asian Culture/Asian  Success”  Hypothesis”, Journal  of  Asia-Pacific Business, 8(4): 5-20. Allen, Michael W et all, 2007. “Two Decades of Change in Cultural values and Economic Development in Eight East Asian and Pacific Island Nations”, Journal of Cross-Cultural Psychology, 38(3): 247-269. Callahan, William A., 2004. “National Insecurities: Humiliation, Salvation and Chinese Nationalism”, Alternatives: Global, Local, Political, 29(2): 199-218.
Crawford, Neta C., 2000.  “The Passion of World Politics”, International Security, 24(4): 116-156.
Greif,  Avner,  1994.  “Cultural  beliefs  and  the  organization  of  society:  a historical and theoretical reflection on collectivist and individualist societies”, The Journal of Political Economy. 102(5): 912-950.
Guiso,  Luigi,  Paola  Sapienza  dan  Luigi  Zingales,  2006.  “Does  culture affect  economic  outcomes?”, Journal  of  Economic  Perspectives, 20(2): 23-48.
Hahm,  C.,  Paik,  W.  2003.  ”Logistic  Confucianism  and  Economic Development  in  East  Asia”, Journal  of  East  Asian  Studies, 3(3): 461-491.
Kitahara, Michio, 1986. “The Rise of Four Mottoes in Japan: Before and After the Meiji Restoration”, Journal of Asian History , 20(1): 54- 64
Lary,  Diana,  2010.  ”China  and  Japan  at  War:  Suffering  and  Survival, 1937-1945”, The Asia-Pacific Journal, 8(2): 1-6. Lin,  Justin  Yifu,  &  Dennis  Tao  Yang,  1998.  “On  the  Causes  of  China’s Agricultural  Crisis  and  the  Great  Leap  Famine”, China  Economic Review, 9(2): 125-140 Power,  Damien  et  all,  2009.  “The  Cultural  Characteristic  of Individualism/Collectivism:  a  Comparative  Study  of  Implications for  Investment  Operations  Between  Emerging  Asian  and Industrialized  Western  Countries”, Journal  of  Operations Management. 28: 206-222.
Rosker, Jana S., 2014. “China’s Modernisation: From Daring Reforms to a Modern Confucian Revival of Traditional Values”,
Anthropological Notebooks, 20(2): 89-102.
Saurette, Paul. 2006. ”You Dissin Me? Humiliation and Post 9/11 Global Politics”, Review of International Studies, 32(3):495-522.
Xing,  T,  2001.  “The  Idea  of  Plurality  and Unity in  the  Configuration  of the  Chinese  Nationality  and  China’s  Bilingual  Education  for  Its Ethnic Minority”, Chinese Education & Society, 34(2):75-90.

## Online
Adler, Joseph A., 2011. “Confucianism in China Today”, Pearson Living Religions Forum, 14 April. Goldfinger, Shandra, 2006. Lasting Effects of the Opium War. dalam : https://www.mtholyoke.edu/~goldf20s/politics116/effects.html
[diakses 23 Mei 2016].
Magnus,  George.  2013.  “Asia’s  Fading  Economic  Miracle”. Centre  for European Reform. dalam https://www.cer.org.uk/sites/default/files/publications/at tachments/pdf/2013/pb_magnus_11jan13-6814.pdf [diakses 13

## Juli 2016]

## Working Paper
Barro, Robert J dan Rachel M McCleary, 2003.“Religion and Economic Growth”, Working Paper, No. 9682.