## KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS PEMEGANG HAK TANGGUNGAN SAAT DEBITOR PAILIT

## Marissa Kartika Dewi, Dipo Wahyoeono

## Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

## Abstract
If  the  court's  decision  states  that  the  debtor  is  bankrupt,  then  the  separatist  creditors  can  carry  out  executions independently as if they were not bankrupt. The main problem is the granting of authority for separatist creditors to carry out independent execution of mortgages after passing the suspension period for a period of 90 days from the date the decision is declared bankrupt and the execution is carried out no later than 2 months after the settlement begins. (Articles 56 and 59 paragraph 1 of Law 37/2004), after 2 months have elapsed, the curator needs to sue the object as collateral to be  sold  in  accordance  with  Law  37/2004.  And  according  to  that,  the  power  of  the  separatist  creditors  to  execute  the mortgage objects themselves is weakened by the bankruptcy law and the PKPU,  it is a conflict of norms between the mortgage law and the bankruptcy law. The protection of separatist creditors is also weakened by the existence of article 56 and article 59 of the Bankruptcy Law and PKPU, therefore it is necessary to renew the law on the execution of mortgage guarantees if the debtor is bankrupt. The type of research used in this research is normative legal research and the method of approaching this research is the legal approach. The sources and types of legal documents are divided into 3 namely primary; legislation, secondary; literature  that is relevant to this study, tertiary; KBBI and  black law dictionary. The technique  of  collecting  primary  legal  matters  is  carried  out  using  the  method  of  inventorying  and  categorizing  laws according to their hierarchy. The analysis technique in this study is to analyze and draw conclusions using the basis of the library teaching materials.
Keywords: Mortgage Right, Bankruptcy, Legal Certainty

## Abstrak
Bilamana  putusan  pengadilan  menyatakan  bahwa  debitor  telah  pailit,  maka  kreditor  separatis  dapat melakukan  pelaksanaan  hal  eksekutorial  secara  mandiri  seolah  tidak  mengalami  kepailitan.  Pokok permasalahannya,  pemberian  wewenang  untuk  kreditor  separatis  melakukan  eksekusi  secara  mandiri terhadap hak tanggungan (jaminan) setelah melewati masa penangguhan dengan kurun waktu 90 hari sejak tanggal putusan dinyatakan pailit dan pelaksanaan eksekusi selambatnya 2 bulan setelah keadaan insolvensi dimulai. (Pasal 56 dan 59 ayat 1 UU 37/2004), setelah 2 bulan terlewati, kurator perlu menggugat penyerahan benda  yang  menjadi  agunan  untuk  kemudian  dijual  sesuai  dengan  UU  37/2004.  Dari  sini  kewenangan kreditor separatis untuk mengeksekusi sendiri objek hak tanggungan dilemahkan oleh UU Kepailitan dan PKPU, terjadi sebuah benturan norma hukum antara UU Hak Tanggungan dengan UU Kepailitan dan PKPU. Perlindungan akan kreditor separatis pun melemah dengan adanya Pasal 56 dan Pasal 59 UU Kepailitan dan PKPU,  sehingga  perlu  pembaharuan  Undang-Undang  terkait  parate  eksekusi  jaminan  Hak  Tanggungan apabila debitor pailit. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan  metode  pendekatan  dari  penelitian  ini  adalah  pendekatan  undang-undang.  Sumber  dan  jenis  bahan hukumnya adalah peraturan perundang-undangan, literatur yang relevan dengan penelitian ini, tersier; KBBI dan  kamus  hukum.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  primer  dilakukan  dengan  menggunakan  metode inventarisasi dan kategorisasi undang-undang sesuai dengan hierarkinya. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah menganalisa dan membuat kesimpulan dengan menggunakan dasar dari bahan-bahan ajar pustaka. Kata kunci : Hak Tanggungan, Kepailitan, Kepastian Hukum

## Pendahuluan
Lembaga  Hak  Jaminan  adalah  bidang  yang  membutuhkan  perhatian  khusus  terkait pembangunan  ekonomi  di  Indonesia.  Adanya  pelelangan  yang  dilakukan  yakni  jaminan  yang dibebani  hak  tanggungan,  apabila  kredit  yang  diberikan  kepada  debitur  bermasalah  agar mendapatkan pelunasan atau pembayaran kreditur.
Tingkat pengembalian atau pelunasan piutang tersebut melalui lelang eksekusi merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan, baik dari sisi pelunasan menyeluruh seluruh utang maupun  dari  cepat  dan  tepatnya  pelaksanaan  eksekusi  Hak  Tanggungan  tersebut  sehingga menjamin  kepastian  hukum  para  pihak.  Dengan  demikian,  pelaksanaan  lelang  eksekusi  Hak Tanggungan  haruslah  memberi  perlindungan  hukum  dan  pemenuhan  hak  kepada  para  pihak dalam hal ini terkhusus untuk kreditur separatis.
Lembaga Hak Jaminan menjadi salah satu dari banyaknya peraturan dan perangkat negara yang dibutuhkan  di Indonesia  dengan  pembangunannya  yang  sedang  dilaksanakan  di  berbagai
bidang. Setelah cukup lama menunggu kurang lebih 36 Tahun sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 akhirnya terbitlah UU No. 4 Tahun 1996 tentang “Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda yang Berkaitan dengan Tanah” yang diberlakukan pada tanggal 9 April 1996.
UU  tersebut  peraturan  pelaksanaan  mengenai  Lembaga  Hak  Jaminan  atas  tanah  yang diamanatkan oleh UU Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 Pasal 51 yang berbunyi “Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan tersebut dalam pasal 25, 33, dan 39 diatur dengan Undang- Undang.” Yang didalamnya terdapat berbaga i ketentuan dan  menjadi  inovasi  penting  dalam  Hak  Tanggungan  di  Indonesia.  Saat  ini,  salah  satu  bidang hukum yakni hukum jaminan sedang hangat diperbincangkan yang disebut hukum ekonomi (The Economic  Law), Droit  Economique atau wiertschafrrecht yang  berfungsi  sebagai  penunjang pembangunan dan ekonomi. Maka dari itu, bidang hukum dalam UU penting untuk diutamakan. 1 Pemerintah  dan  DPR  sebagai  pembuat  undang-undang  tidak  boleh  berhenti  sampai  hanya melanjutkan undang-undang tentang jaminan, tetapi diperlukan politik hukum yang kuat untuk melanjutkan reformasi hukum tentang jaminan kredit demi penyempurnaan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan lelang manakala debitur sudah macet kreditnya. 2
Politik hukum jaminan haruslah merupakan kemauan yang kuat dari Pemerintah dan DPR untuk membentuk undang-undang yang harmonis dan kukuh tentang lembaga jaminan kredit yang penyelesaiannya terjamin, pasti, cepat, mudah, sederhana, patut, dan adil bagi semua pihak. Hak Tanggungan ialah sebuah jaminan yang terjadi karena adanya perjanjian tertulis antara debitur dan kreditur. Perjanjian kredit secara tertulis bertujuan agar hak semua yang terlibat dalam perjanjian terlindungi dan adanya jaminan kepastian hukum dengan melakukan pelelangan jaminan apabila terjadi kredit macet. Hak tanggungan yang dimaksud ialah hak pembebanan jaminan yang diberi oleh pembeban terhadap tanah dengan seluruh hal yang memiliki keterkaitan dengan objek tanah yang dijanjikan untuk membereskan pembayaran utang. 3
Dalam  proses  lelang  eksekusi  hak  tanggungan  tersebut  terdapat  perlindungan  hukum terhadap para pihak agar efektifitas lelang eksekusi tersebut dapat dirasakan semua pihak. Hal ini karena jika prosesnya lama, penjual atau kreditur akan mengalami kerugian. Demikian pula halnya debitur akan mengalami kerugian disebabkan objek lelang tersebut jika semakin lama baru terjual, dikhawatirkan harga lelangnya juga semakin menurun. Didalam praktiknya, banyak ditemui faktor penghambat  sehingga  lelang  eksekusi  Hak  Tanggungan  tidak  dapat  dilaksanakan  yang mengakibatkan  kreditur  tidak  mendapatkan  pelunasan  piutangnya  dari  penjualan  objek tanggungan.  Lelang  eksekusi  Hak  Tanggungan  dapat  terhalang  jika  objek  tanggungan  terdaftar menjadi  boedel  pailit  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  37  tahun  2004  tentang “ kepailitan  & penundaan kewajiban pembayaran utang ” . Sedangkan menurut UU Hak Tanggungan, “ bila tidak ditepatinya janji oleh debitur, maka objek tanggungan berhak untuk dijual kreditor dan mempunyai kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan  pengadilan.  Hak  tanggungan  juga  masuk  kedalam kreditor separatis dan harus didahulukan pembayarannya. ”
Ketentuan  dalam  pasal  21  UUHT  menetapkan:  “Apabila  pemberi  Hak  Tanggungan  untuk melakukan  segala  hak  yang  diperolehnya  sebagai  kreditur  separatis  walaupun  pemberi  Hak Tanggungan  dinyatakan  pailit  sehingga  persil  jaminan  yang  dibebani  dengan  Hak  Tanggungan tidak termasuk dalam boedel Kepailitan. ” Dengan perkataan lain, persil jaminan dipisahkan dari
1 Sri Soedewi Masjchoen Herowati. 1985, Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta : BPHN,1985), hlm 1
2 Benhard Limbong, Opini Kebijakan Agraria, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2014), hlm. 389.
3 Luh Putu and Ari Tiarna, ‘EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG DIPAILITKAN’, Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan , 05.01 (2020), 100 – 110.
boedel kepailitan. Dinyatakan dalam penjelasan atas pasal 21 UUHT bahwa “ ketentuan dalam pasal 21 UUHT ini lebih mengutamakan kedudukan pemegang Hak Tanggungan dengan mengecualikan berlakunya akibat kepailitan pemberi Hak Tanggungan terhadap Objek Hak Tanggungan. ” Pada  pasal  55  UU  No  37  Tahun  2004  tentang “ Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang ” menyatakan: a) “ Dengan  tetap  memerhatikan  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah  tidak  terjadi  kepailitan ” ,  b) “ Dalam  hal  penagihan  suatu  piutang  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  136  dan  Pasal  137  maka  mereka  hanya  dapat  berbuat  demikian  setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk  mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut .”
Hak eksekusi kreditur separatis atas kebendaan tersebut dapat ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini:
a. Pasal 56 ayat (1): “ Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari setelah tanggal putu san pernyataan pailit diucapkan.”
Pasal 56 ayat (3): “ selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kurator  dapat  menggunakan  harta  pailit  berupa  benda  tidak  bergerak  maupun  benda bergerak  atau  menjual  harta  pailit  yang  berupa  benda  bergerak  yang  berada  dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur, dalam hal telah diberikan perlindungan  yang  wajar  bagi  kepentingan  kreditur  atau  pihak  ketiga  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). ”
b. Pasal 56 ayat (4): “ Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kurator  dapat  menggunakan  harta  pailit  berupa  benda  tidak  bergerak  maupun  benda bergerak atau menjual harta pailit berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur, sejauh untuk itu diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). ”
c. Pasal 57 ayat (1): “ Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1). ” Pasal 57 ayat (2): “ kreditur atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan  kepada  curator  untuk  mengangkat  penagguhan  atau  mengubah  syarat penangguhan tersebut. ” Pasal 57 ayat (3): “ Apabila kurator menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),  kreditur  atau  pihak  ketiga  dapat  megajukan  permohonan  tersebut  kepada  Hakim Pengawas. ”
Pasal  57  ayat  (4): “ Hakim  Pengawas  dalam  waktu  paling  lambat  1  (satu)  hari  setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, wajib memerintahkan kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir; kreditur; dan pihak ketiga sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  untuk  didengar  pada  siding  pemeriksaan  atas permohonan tersebut. ”
Pasal 57 ayat (5): “ Hakim Pengawas wajib memberikan penetapan atas permohonan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat  (2),  Hakim  Pengawas  mempertimbangkan:  a.  lamanya  jangka  waktu  penangguhan yang  sudah  berlangsung;  b.  perlindungan  kepentingan  para  kreditur  dan  pihak  ketiga
dimaksud; c. kemungkinan terjadinya perdamaian; d. dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan manajemen usaha debitur serta pemberesan harta pailit. ” d. Pasal 58 ayat (1): “ Penetapan Hakim Pengawas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  57  ayat  (2)  dapat  berupa  diangkatnya  penangguhan  untuk  satu  atau  lebih kreditur,  dan/atau  menetapkan  persyaratan  tentang  lamanya  waktu  penangguhan, dan/atau tentang satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh Kreditor. ” Pasal 58 ayat (2): “ Apabila Hakim Pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan tersebut, Hakim Pengawas wajib memerintahkan agar Kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon. ” Pasal 58 ayat (3): “ Terhadap penetapan Hakim Pengawas, Kreditor atau pihak ketiga yang mengajukan  permohonan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  57  ayat  (2)  atau  Kurator dapat  mengajukan  perlawanan  kepada  Pengadilan  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  5 (lima)  hari  setelah  putusan  diucapkan,  dan  Pengadilan  wajib  memutuskan  perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah perlawanan tersebut diterima. ”
Pasal 58 ayat (4): “ Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk peninjauan kembali. ”
Dari ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa hak kurator pemegang hak agunan atas kebendaan dan  pihak  ketiga  lainnya  dapat  ditangguhkan  untuk  jangka  waktu  tertentu  paling  lama  90  hari terhitung  sejak  tanggal  pailit  dinyatakan  dengan  diputuskan  oleh  hakim.  Dinyatakan  dalam Penjelasan atas Pasal 56 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 bahwa “ penangguhan dimaksud bertujuan, antara  lain  untuk  memperbesar  kemungkinan  mengoptimalkan  harta  pailit,  atau  untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal. ”
Selain dari rumusan yang telah diuraikan tersebut diatas didalam UUHT No.4 Tahun 1996 dengan tegas  diamanatkan  bahwa  Hak  Tanggungan  memiliki  kedudukan  yang  diistimewakan  sebagai berikut:
a. Pasal  6  yang  berbunyi: “ Apabila  debitor  cidera  janji,  pemegang  Hak  Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. ”
b. Pasa l  14  ayat  (2)  yang  berbunyi “ Sertipikat  Hak  Tanggungan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. ”
Ayat (3) yang berbunyi “ Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  dan  berlaku  sebagai  pengganti  grosse  acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah. ”
c. Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: “ Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan : a. hak pemegang  Hak  Tanggungan  pertama  untuk  menjual  obyek  Hak  Tanggungan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6,  atau  b.  titel  eksekutorial  yang  terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya. ”
Namun pada Pasal 115 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi : (1) “ Semua  Kreditor  wajib  menyerahkan  piutangnya  masing-masing  kepada  Kurator  disertai
perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu  hak  istimewa,  hak  gadai,  jaminan  fidusia,  hak  tanggungan,  hipotek,  hak  agunan  atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda. ”
Pelaksanaan  hak  parate  eksekusi  dari  penerima  hak  tanggungan  yakni  kreditor  separatis dapat terjadi dalam ranah hukum kepailitan walaupun piutang hak tagih kreditor separatis belum lewat  waktu  pembayaran  sesuai  perjanjian. 4 Akan  tetapi  adanya  pembekuan  sementara  pada penerima  jaminan  kebendaan  berdasarkan  pasal  56  ayat  1  UU  Kepailitan,  selama  90  hari  yang dihitung  sejak  debitur  dinyatakan  pailit.  Status  pailit  tersebut  tidak  hanya  memberikan  tittle eksekutorial pada hak parate eksekusi dari kreditor penerima hak tanggungan, dikarenakan untuk hukum maka pelaksanaan ditunda sementara waktu.
Hak  parate  eksekusi  kreditor  penerima  hak  tanggungan  baru  dapat  dilaksanakan  dengan syarat harta pailit telah insolven, yang mana dengan insolven maka barang jaminan dapat dijual oleh kreditor yang menerima hak tanggungan dan menjadi syarat utama pelelangan dilaksanakan dengan  berdasarkan  pada  Pasal  6  angka  4  Peraturan  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara No.2/KN/2017  tentang  Pet unjuk  Teknis  Pelaksanaan  Lelang,  “ Hak-hak  kreditor  pemegang  hak tanggungan berupa parate eksekusi dan eksekusi berdasarkan kekuatan eksekutorial sertifikat Hak Tanggungan telah dibatasi oleh UUK. ” 5 Dan pada pelaksanaannya, dalam menjual barang jaminan hak  tanggungan  tidak  dapat dilakukan kreditor  separatis  sendirian  karena  terjadi  situasi  seperti Akta Pemberian Hak Tanggungan yang tidak tercantum janji melakukan penjualan sendiri yang dinyatakan oleh Pasal 6 jo Pasal 11 ayat (2) huruf e UU Hak tanggungan bahwa “ kuasa menjual sendiri merupakan roh yang menghidupkan hak parate eksekusi dari penerima hak tanggungan ” “Hak  untuk  menjual  objek  hak  tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  merupakan  salah  satu perwujudan  dari  kedudukan  diutamakan  yang  dipunyai  oleh  pemegang  hak  tanggungan  atau pemegang hak tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang hak tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi hak tanggungan bahwa apabila kreditor  cedera  janji,  pemegang  hak  tanggungan  berhak  untuk  menjual  sendiri  objek  hak tanggungan  melalui  pelelangan  umum  tanpa  memerlukan  persetujuan  lagi  dari  pemberi  hak tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor- kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi tanggungan” Meskipun pada pasal-pasal sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kepailitan dapat dieksekusi oleh kreditor separatis, tapi makna dari pasal ini mengacu pada hak parate excutie yang hanya berlaku selama 2 bulan, bila kreditor tidak mampu menjual maka oleh pengadilan akan diserahkan kepada kurator yang ditunjuk. Dan seperti yang sudah dijelaskan diatas, ketiadaan klausula untuk menjual sendiri akan menimbulkan tanda tanya terkait eksekusi objek hak tanggungan dalam hal debitor dinyatakan  pailit.  Disini  UU  No.  37  Tahun  2004  kepailitan  melemahkan  kewenangan  kreditor separasi  untuk  melakukan  eksekusi  sendiri  objek  hak  tanggungan  karena  setelah  2  bulan kewenangannya akan dilimpahkan kepada kurator yang mana akan memakan proses dan waktu yang panjang. Begitu juga hal ini dapat merugikan kreditur dan debitur sebagaimana nilai barang hak  tanggungan  dapat  mengalami  penurunan,  sehingga  harga  lelang  tidak  mencapai  harga
4 Deasy Soeikromo, ‘Kepastian Hukum Pemenuhan Hak Kreditor Dalam Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Melalui Parate Eksekusi’, DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum , 1.1 (2017), 29 – 56 <https://doi.org/10.31219/osf.io/c4u27>.
5 Titie Syahnaz Natalia, ‘Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dalam Eksekusi Hak Tanggungan’, Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya , 16.3 (2019), 153 – 63 <https://doi.org/10.29259/jmbs.v16i3.7378>.
tertinggi. Adanya ketidakharmonisan antara penyelengaraan eksekusi lelang hak tanggungan ini menyebabkan terbenturnya norma hukum.

## Rumusan Masalah
1. Apakah  ketentuan  pasal  59  ayat  (1)  Undang  Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  dapat  memberikan  kepastian hukum bagi kreditor separatis dalam parate executie saat debitor pailit?
2. Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  kreditor  separatis  pemegang  hak  tanggungan dalam kepailitan?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  melakukan  riset  terhadap  norma hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkesinambungan dengan isu hukum penelitian ini. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengharmonisasikan  aturan-aturan  hukum  yang bersinggungan sebagai jawaban atas isu yang peneliti ajukan. Hasil dari penelitian ini adalah untuk memberikan  preskripsi  tentang  hal  yang  dibutuhkan  guna  menjawab  isu  hukum  tersebut. Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  undang-undang,  penulis  menelaah  peraturan perundang-undangan secara ratio legis dan ontologis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan  konseptual,  dimana  peneliti  menelaah  konsep,  teori,  dan  doktrin  dalam  tema  yang berkaitan.  Data  yang  digunakan  bersumber  dari  putusan  pengadilan,  peraturan  perundang- undangan,  dan  naskah  akademik  yang  memiliki  keterkaitan.  Selain  itu,  menggunakan  bahan hukum  sekunder  seperti  literatur,  skripsi,  jurnal  yang  relevan  untuk  menjawab  isu  hukum  ini, sementara bahan hukum tersier yang digunakan adalah KBBI, ensiklopedia, kamus hukum Black Law’s  Dictionary  yang  masih memiliki  keterkaitan  dengan  penelitian  ini.  Teknik  pengumpulan bahan  hukum  primer  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  inventarisasi  dan  kategorisasi undang-undang sesuai dengan hierarkinya dan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari sumber-sumber  resmi  seperti  lembaran  negara.  Kemudian  dalam  teknik  pengumpulan  bahan hukum  sekunder  menggunakan  metode  studi  kepustakaan  yaitu  dilakukan  dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang digunakan sebagai petunjuk untuk menyelesaikan isu hukum dalam penelitian ini. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan teknik  dengan cara menganalisa dan membuat kesimpulan dengan pemikiran dari peneliti dengan menggunakan dasar dari  bahan-bahan  ajar  pustaka.  Dari  penelitian  yang  dilakukan  secara  normative  melalui  cara deduktif  ini  nantinya akan menghasilkan  pemikiran  baru  yang  bersifat  perskriptif  yaitu  dimana analisa yang dilakukan akan memberikan saran atas isu hukum yang teliti. Penelitian ini melakukan legal reasoning terkait isu hukum yang diangkat. Pada penelitian ini terdapat konflik norma antara UU No. 4 Tahun 1996 tentang “ Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan  Tanah ” dan  UU  No.  37  Tahun  2004  tentang “ Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang ” , sehingga preskripsi terhadap isu hukum ini adalah harmonisasi permasalahan konflik norma.

## Pembahasan Kepastian Hukum Parate Eksekusi bagi Kreditor Separatis dalam Proses Kepailitan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan
Kreditor  separatis  ialah  golongan  kreditor  yang  mampu  menjual  barang  jaminan  secara mandiri,  seolah  tidak  terjadi  kepailitan.  Akan  tetapi  adanya  penangguhan  pada  hak  ini  dengan kurun  waktu  90  hari  masa  stay apabila  adanya  pernyataan  debitor  pailit  oleh  pengadilan  niaga. Dalam Pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU, “ kreditor separatis ialah Hak Tanggungan, pemegang
Gadai,  Jaminan  Fidusia,  kreditor  pemegang  Gadai,  Hipotik  atau  Hak  Agunan  atas  kebendaan lainnya. ” 6
Berikut kedudukan yang dimiliki oleh kreditor separatis:

## 1. Kedudukan diutamakan
Hak Tanggungan memiliki unsur yakni pemberi kedudukan yang diprioritaskan (droit de preference) kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. 7 Kedudukan ini ada pada Pasal 1 UUHT, berbunyi “ Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut sebagai Hak Tanggungan, adalah Hak Jaminan yang dibebankan pada Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikna kedudukan diutamakan kepada kreditor separatis dalam melaksanakan hak-hak separatisnya daripada kreditor lain. ”

## 2. Kedudukan dipisahkan
Separatis  berkonotasi  pada  “pemisahan”  karena adanya  pemisahan  antara  kedudukan  kreditor dengan kreditor lainnya. 8 Kedudukan separatis ini terdapat pada Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan  PKPU  yang  menyatakan  bahwa “ dengan  tetap  memperhatikan  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  56,  57,  dan  58  setiap  kreditor  pemegang  Gadai,  Jaminan  Fidusia,  Hak Tanggungan,  Hipotik  atau  Hak  Agunan  atas  kebendaan  lainnya  dapat  mengeksekusi  haknya seolah-olah  tidak  terjadi  kepailitan. ” Sehingga  pasal  tersebut  menegaskan  seharusnya  kreditor pemegang hak jaminan tidak terpengaruh oleh putusan pernyataan pailit. 9
Setelah kedudukan yang jelas, berikut adalah uraian hak-hak kreditor separatis:
1. Hak didahulukan
Kreditor separatis memiliki hak untuk didahulukan dalam mengambil piutang atas hasil eksekusi barang jaminan debitor. Ketentuan ini diatur dalam UU Hak Tanggungan maupun UU Kepailitan dan PKPU, yakni:
a. Pasal 6 UU Hak Tanggungan
“ Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek  Hak  Tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Ketentuan ini memberikan hak kepada kreditor separatis  sebagai  pemegang  Hak  Tanggungan  untuk  melaksanakan  hak  berupa  pengambilan pelunasan piutang atas hasil eksekusi barang jaminan debitor secara mendahulu karena merupakan kreditor pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama. ”
b. Pasal 21 UU Hak Tanggungan
“ Apabila  pemberi  Hak  Tanggungan  dinyatakan  pailit,  pemegang  Hak  Tanggungan  tetap berwenang  melakukan  segala  hak  yang  diperolehnya  menurut  ketentuan  undang-undang  ini. Ketentuan  ini  merupakan  perwujudan  dari  hak  mendahulu  kreditor  separatis  Pasal  6  UU  Hak Tanggungan apabila debitor dinyatakan pailit. ” c. Pasal 59 ayat (2)
6 Evie Christy, Wilsen Wilsen, and Dewi Rumaisa, ‘Kepastian Hukum Hak Preferensi Pemegang Hak Tanggungan Dalam Kasus Kepailitan’, Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 22.2 (2020), 323 – 44 <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.14909>.
7 Sularto, 2012, Perlindungan Hukum Kreditor Separatis dalam Kepailitan, Mimbar Hukum Volume 24, No.2 hal.246
8 Munir Fuadi, 2005, Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.42
9 Ivida Dewi Amrih Suci dan Herawati Poesoko, 2011, Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal.93
“ Kurator  harus  menuntut  diserahkannya  benda  yang  menjadi  agunan  untuk  selanjutnya  dijual sesuai  dengan  cara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  185,  tanpa  mengurangi  hak  kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut. ”

## 2. Hak Separatis
Hak  Kreditor  Separatis  ialah  pemberian  hak  dari  hukum  untuk  kreditor  yang  memegang  hak jaminan agar hak eksekusinya dapat terus terlaksana walaupun telah adanya pernyataan debitur pailit.  Persetujuan  debitor  tidak  diperlukan  dalam  mengeksekusi  barang  jaminan  kreditor sebagaimana tercantum pada Pasal 6 UUHT. Melihat kedudukan separatis dalam UU Kepailitan dan  PKPU,  yang  mana  dapat  dilakukan  eksekusi  seolah  kepailitan  tidak  terjadi  atau mengeksekusikannya diluar kepailitan, maka dalam hal ini UU Kepailitan dan PKPU memberikan hak  selama  2  bulan  untuk  mengeksekusikannya  terpisah  serta  mandiri  sebelum  melakukan penyerahan pada kurator.
Terdapat cara pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan dalam kepailitan, yakni:
1. Eksekusi secara terpisah
Melakukan  eksekusi  seolah  pailit  tidak  terjadi.  Kreditor  separatis  diberi  kesempatan  oleh  UU Kepailitan  dan  PKPU  untuk  melakukan  wewenang  dan  hak  separatisnya  dalam  mengeksekusi barang jaminan kebendaan sesuai Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang mengungkapkan “ dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56,57, dan Pasal 58 setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. ” Akan tetapi, eksekusi hak separatisnya ditangguhkan  dalam kepailitan dimana Pasal 56 ayat  (1) mengemukakan: “ Hak  eksekusi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  55  ayat  (1)  dan  hak  pihak ketiga  untuk  menuntut  hartanya  yang  berada  dalam  penguasaan  debitor  pailit  atau  kurator ditangguhkan  untuk  jangka  waktu  paling  lama  90  (sembilan  puluh)  hari  sejak  tanggal  putusan pernyataan pailit diucapkan. ” Berikut adalah urutannya: A : Putusan Pailit
B  :  Masa  Stay  berakhir  yakni  maksimal  waktunya  90  (sembilan  puluh)  hari  setelah  putusan pengadilan niaga tingkat pertama C : Insolvensi D : kreditor separatis habis kewenangannya (dua bulan setelah insolvensi). Setelah fase ini berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Tidak adanya wewenang yang dimiliki Kreditor Separatis dalam melakukan eksekusi hak jaminannya;
- Kurator mengambil alih wewenang tersebut;
- Kreditor Separatis walaupun akan memperoleh haknya secara menyeluruh, namun harus menunggu sampai dilakukannya pembagian harta pailit;
- Terkena kewajiban dalam membayar biaya kepailitan dengan proporsional
Maka  dari  keterangan  tersebut,  kreditor  separatis  diberi  waktu  2  (dua)  bulan  dalam mengeksekusikannya  sendiri  seperti  yang  tercantum  pada  Pasal  59  ayat  (1)  UU  Kepailitan  dan PKPU.  Tidak  adanya  keadilan  yang  diberikan  terkait  waktu  yang  sangat  membatasi  kreditor separatis atas hak eksekusinya. Ketentuan pasal 56 ayat (1) dan 59 ayat (1) ini tidak konsisten serta berbeda  selisih  dengan  Pasal  55  ayat  (1)  UU  Kepailitan  dan  PKPU.  Selain  itu  juga  merupakan pembatasan terhadap hak dan kedudukan kreditor separatis dalam melakukan eksekusi separatis barang jaminannya (seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 6 dan Pasal 21 UU Hak Tanggungan). 2. Dijual bersama-sama dengan Boedel Pailit oleh Kurator
Setelah melewati masa 2 (dua) bulan setelah insolvensi sebagaimana dilihat pada diagram diatas, maka  berdasarkan  Pasal  59  ayat  (2)  UU  Kepailitan  dan  PKPU, “ yang  apabila  kreditor  separatis masih belum dapat melakukan penjualan atas barang jaminan Hak tanggungannya, kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 UU Kepailitan dan PKPU tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut. ” 10
Ketentuan  tersebut  menunjukkan  bahwa  bersama-sama  penjualan  barang  jaminan  Hak Tanggungan menjadi suatu kesatuan dengan keseluruhan harta (boedel) pailit yang dilakukan oleh kurator. Seringkali dalam praktik perbankan, bank menjadi subjek pemohon pailit yang menjadikan adanya usulan penunjukan kurator kepada hakim, sehingga kurator memiliki kuasa atas penjualan objek Hak Tanggungan.
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditor  Separatis  Pemegang  Hak  Tanggungan  dalam Kepailitan
Berdasarkan “ Pasal  1131  sampai  Pasal  1138  KUHPerdata  jo.  UU  No.20  tahun  2007  tentang perubahan UU No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), dan UU No.  37  tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang ” maka golongan kreditor meliputi:
1) “ Kreditor  yang  kedudukannya  diatas  kreditor  pemegang  jaminan  kebendaan,  misalnya utang pajak. Dasar hukumnya Pasal 21 UU KUP jo. Pasal 1137 KUHPerdata. ”
2) “ Kreditor  pemegang  jaminan  kebendaan  yang  disebut  sebagai  kreditor  separatis.  Dasar Hukumnya  Pasal  1134  ayat  (2)  KUHPerdata.  Beberapa  jaminan  kebendaan  yang  diatur antara lain Hak Tanggungan, gadai, fidusia, hipotek kapal. ”
3) “ Kreditor  yang  memegang  piutang  dan  dianggap  sebagai  utang  harta  pailit  (istimewa), antara lain:
a. Upah  buruh,  baik  sebelum  maupun  sesudah  debitor  pailit  (Pasal  39  UU  ayat  (2) Kepailitan).
b. Biaya kepailitan dan fee kurator.
c. Sewa gedung sesudah debitor pailit dan seterusnya (Pasal 38 ayat (4) UU Kepailitan).
d. Kreditor preferen khusus, sebagaimana disebutkan pada pasal 1149 KUH Perdata.
e. Kreditor  konkuren,  yaitu  kreditor  yang  tidak  termasuk  pada  kreditor  separatis  dan kreditor preferen, baik umum maupun khusus, dasar hukumnya Pasal 1131 jo Pasal 1132 KUH Perdata. ”
Dari  penggolongan  tersebut  maka  bukanlah  suatu  kepentingan  dalam  membayar  buruh  dan kurator perlu melakukan pembayaran terlebih dahulu pada kreditor separatis dan utang pajak. 11 Tingkatan kreditor separatis lebih tinggi dibanding buruh dalam proses pembagian harta pailit. Hal tersebut memiliki arti, hak istimewa buruh ialah memperoleh  pembayaran dari harta debitor pailit diluar  jaminan.  Buruh  merasa  rugi  dikarenakan  apabila  dalam  kepailitan  debitor  mengalami insolven,  maka  terbatasnya  pembagian  harta  untuk  kreditor.  Buruh  memperoleh  bagian  yang sangat kecil atau bahkan tidak sama sekali.
Dalam praktiknya, kepailitan masih saja sering terjadi salah penafsiran dan tumpang tindih antara perundang-undangan  yang  satu  dengan  yang  lainnya  mengenai  tingkatan  preferensi  kreditor dalam pembagian piutang atas harta debitor pailit. Bila dikaji lebih dalam mengenai uraian yang
10 Udin Silalahi, Fakultas Hukum, and Universitas Pelita, ‘KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS ATAS HAK JAMINAN DALAM PROSES KEPAILITAN’, Masalah-Masalah Hukum , 49.1 (2020), 35 – 47.
11 I Wayan Sukatra, ‘KEDUDUKAN DAN HAK BANK TERHAD AP HAK PREFEREN UPAH BURUH
DALAM KEPAILITAN’, Jurnal Magister Hukum Udayana , 6.3 (2017), 300 – 309.
sudah  dijabarkan,  hak  preferen  upah  buruh  adalah  bersifat  mendahulu  untuk  pembayarannya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, namun dalam KUHPerdata hanya menempatkan tagihan upah buruh sebagai kreditor preferen hak privilege umum yang posisinya jauh dibawah kreditor  separatis  bahkan  dibawah  privilege  khusus. 12 Inkonsistensi  dari  dua  undang-undang tersebut  menimbulkan  ketidakpastian  hukum.  Salah  satu  azas  hukum  yang  dapat  digunakan sebagai  jembatan  atas  permasalahan  tersebut,  yakni  lex  generalis  derogate  legi  generali  dengan mengutamakan  undang-undang  khusus,  sehingga  ketentuan  dalam  Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat digunakan sebagai acuan dalam memutus perkara dan posisi upah buruh memiliki hak mendahulu daripada kreditor lainnya. Namun jika menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang  Ketenagakerjaan,  masih  terdapat  kerancuan  hukum  yang  akan  menimbulkan multitafsir  sehingga  dapat  menyebabkan  terjadinya  konflik  dan  pertentangan  norma  antara peraturan perundang-undangan tentang hak mendahulu upah buruh terhadap tagihan pajak, fee kurator, biaya perkara dan pelelangan, serta kreditor separatis. Kata “didahulukan” tidak memiliki Batasan yang jelas yaitu harus didahulukan terhadap kreditor mana saja dan bagaimana posisinya terhadap kreditor separatis maupun kreditor preferen lainnya. Hal ini dapat menimbulkan salah penafsiran bagi penegak hukum dalam memutus perkara kepailitan atas tagihan upah buruh yang ada  yaitu  dengan  memberikan  setengah  dari  bagian  kreditor  pemegang  hak  jaminan,  Hak Tanggungan  kepada  para  buruh.  Disamping  masalah  faktor  eksternal  lain  yaitu  adanya pemblokadean oleh para buruh menyebabkan kurator kesulitan melakukan pembagian atas harta pailit jika tanpa melakukan pembayaran atas upah buruh tersebut. Ketentuan hak preferensi upah buruh dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini tidak dapat terperinci seperti halnya kreditor preferen tagihan utang pajak yang dirinci secara jelas dalam undang-undang ketenagakerjaan yaitu harus didahulukan dari kreditor separatis, akan tetapi tetap dibawah biaya perkara dan pelelangan. Hukum  bertujuan  sebagai  keadilan,  kepastian,  serta  kemanfaatan,  dengan  demikian  adanya harapan  untuk  keadilan  dan  hukum  dapat  beriringan. 13 Dalam  memperhatikan  keadilan,  tidak hanya dari luar saja namun keadilan yang dipandang dari peraturan hukum dan keadilan yuridis. Sebagaimana  pandangan tentang  hukum  dan  keadilan  tersebut,  pandangan dari aspek  sosiologi yakni sudut pandang buruh akan berpendapat bahwa upah buruh yang dibagikan dari boedel pailit adalah  merupakan  suatu  keadilan.  Tapi  apabila  dipandang  dari  sisi  yuridis  berdasarkan  PKPU, UUK, dan UUHT, maka hal itu akan terasan sangat tidak adil bagi pihak perbankan selaku kreditor separatis  yang  memiliki  hak  kebendaan  atas  barang  jaminannya.  Adanya  sudut  pandang  yang berbeda  menyebabkan  penerapan  hukum  tidak  bisa  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku disamping konflik norma antar undang-undang sehingga para pihak kreditor separatis merasa adanya ketidakadilan.
Salah  satu  langkah  yang  arif  dan  bijaksana  adalah  apabila  adanya  dorongan  dari  pemerintah terhadap  perubahan  serta  penyempurnaan  dan  perbaikan  PKPU  maupun  UU  Kepailitan  agar ketimpangan hukum yang ada dapat teratasi melalui revisi secara jelas dan terperinci bahwa hak kreditor  separatis  adalah  bersifat  mendahulu  dan  tidak  dapat  dikurangi  dari  kreditor  lainnya kecuali terhadap biaya pelelangan, fee kurator dan biaya kepailitan yang memang sudah tidak bisa terelakkan lagi pengeluarannya serta tagihan utang pajak yang merupakan kepentingan negara. Hal ini  dikarenakan  jika  semua  kreditor  preferen  meminta  untuk  dilakukan  hak  tagihannya  dalam kepailitan,  tanpa  ada  pembatasan  yang  jelas  dari  UU  Kepailitan  dan  PKPU,  maka  akan  ada
12 Sularto , ‘PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN’, Mimbar Hukum , 24.2 (2012), 187 – 375.
13 Mario Julyano and Aditya Yuli S ulistyawan, ‘Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum’, Jurnal Crepido , 01.01 (2019), 13 – 22.
ketidakpastian  hukum  bagi  kreditor  separatis.  Pemerintah  mempertimbangkan  solusi  yakni memberi  dorongan  terhadap  perubahan  serta  penyempurnaan  dan  perbaikan  PKPU  dan  UU Kepailitan dengan  mekanisme  penundaan  sementara  pemberlakuan  UU  No  37 Tahun  2004  atau Perppu  atas  Moratorium  UU  Kepailitan  dan  PKPU.  Lebih  spesifik  lagi,  bilamana  pasal  59  UU Kepailitan dan PKPU yang bisa dibilang tidak konsisten dan merugikan kreditor separatis, maka lebih baik mengajukan pembatalan atas Pasal 59 UU Kepailitan dan PKPU di Mahkamah Konstitusi. Terlebih apabila diposisi sebagai penasihat hukum kreditor, tentu akan mengusahakan pelunasan sepenuhnya, tanpa harus mendaftar kekurangan pengembalian hutang sebagai kreditor konkuren, yang mana akan sangat mengurangi hak separatis dari kreditor separatis itu sendiri.

## Kesimpulan
Maka dari tulisan tersebut, kesimpulannya bahwa hak preferensi dari kreditor separatis untuk mengeksekusi sendiri dibatasi oleh waktu pada Pasal 56 ayat 1 dan Pasal 59 ayat 1. UU ini dinilai tidak  adil  untuk  kreditor  separatis  karena  mengurangi  keistimewaannya,  terutama  kreditor separatis  pemegang  hak  tanggungan.  Kreditor  separatis  dikatakan  dalam  UU  Kepailitan  dapat mengeksekusi sendiri seolah kepailitan tidak terjadi, akan tetapi nyatanya dengan adanya pasal ini menyulitkan  kreditor  untuk  menjual  sendiri,  dan  pada  akhirnya  kesemuanya  harus  diserahkan kepada kurator dan jatuh ke dalam boedel pailit. Sedangkan proses menjual suatu rumah, tanah, gedung, dan bangungan tidak semudah membalikkan telapak tangan, artinya, 2 bulan bukan waktu yang  cukup  untuk  menjual  sendiri.  Dengan  jatuhnya  jaminan  hak  tanggungan  kedalam  boedel pailit, akan memakan waktu, proses yang berbelit-belit dan biaya kepailitan, belum lagi jika harus berbagi  dengan  kreditor  preferen.  Atau misalkan  nilai  hak  tanggungan  ternyata tidak  menutupi nilai hutang, maka kreditor separatis harus mendaftar lagi sisanya sebagai kreditor konkuren. Jika proses penjualan objek hak tanggungan ini diserahkan kepada kreditor separatis, maka harapan untuk  menjual  dengan  harga  tertinggi  pun  ada,  baik  melalui  parate  eksekusi  lelang,  maupun penjualan dibawah tangan.

## Daftar Pustaka
Christy, Evie, Wilsen Wilsen, and Dewi Rumaisa, ‘Kepastian Hukum Hak Preferensi Pemegang Hak Tanggungan Dalam Kasus Kepailitan’, Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 22.2 (2020), 323 – 44 <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.14909> Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulis tyawan, ‘Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum’, Jurnal Crepido , 01.01 (2019), 13 – 22 Natalia, Titie Syahnaz, ‘Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dalam Eksekusi Hak Tanggungan’, Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya , 16.3 (2019), 153 – 63 <https://doi.org/10.29259/jmbs.v16i3.7378>
Putu, Luh, and Ari Tiarna, ‘EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG DIPAILITKAN’, Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan , 05.01 (2020), 100 – 110 Silalahi, Udin, Faku ltas Hukum, and Universitas Pelita, ‘KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS ATAS HAK JAMINAN DALAM PROSES KEPAILITAN’, Masalah-Masalah Hukum , 49.1 (2020), 35 – 47
Soeikromo, Deasy, ‘Kepastian Hukum Pemenuhan Hak Kreditor Dalam Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Mel alui Parate Eksekusi’, DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum , 1.1 (2017),
29 – 56 <https://doi.org/10.31219/osf.io/c4u27>
Sukatra, I Wayan, ‘KEDUDUKAN DAN HAK BANK TERHADAP HAK PREFEREN UPAH BURUH DALAM KEPAILITAN’, Jurnal Magister Hukum Udayana , 6.3 (2017), 300 – 309 Sularto, ‘PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN’, Mimbar Hukum , 24.2 (2012), 187 – 375 Fuadi, Munir, 2005, Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung Ivida Dewi Amrih Suci dan Herawati Poesoko, 2011, Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
Benhard Limbong, Opini Kebijakan Agraria, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2014) Sri Soedewi Masjchoen Herowati. 1985, Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta : BPHN,1985)