Volume 7

## ANALISIS KRITISIS FILSAFAT MUHAMMAD BĀQIR AL-ṢADR TERHADAP SISTEM EKONOMI NEOLIBERAL

## Firdausi
Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra, Jakarta Email: firda.firdausi@gmail.com

## Kholid Al Walid
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta Email: kholid.alwalid@uinjkt.ac.id

## ABSTRACT
The  neoliberal  economic  system  is  an  economic  system  that  is  used  to  support economic  and  political  activities  in  almost  all  countries.  However,  a  series  of  failures emerged  from  the  neoliberal  economic  system.  The  basic  problem  with  this  system  is the  creation  of  high  economic  inequality  at  the  country  level  and  social  inequality  at the  community  level.  This  study  aims  to  prove  the  fragility  of  the  neoliberal  economic system  by  using  Muhammad  Bāqir  al-Ṣadr’s  sharp  analysis  of  Materialism  Capitalism. This study uses a literature study method using a qualitative descriptive critical analysis approach, which relies on library research and prioritizes philosophical and theoretical preparation,  with  the  main  reference  sources  being  books  by  Muhammad  Bāqir  al- Ṣadr,  especially  Falsafatunā  and  Iqtiṣādunā.  According  to  Bāqir  al-Ṣadr,  the  Islamic economic  system  based  on  the  doctrine  of  Islamic  economics  is  the  foundation  for  the formation of laws relating to the welfare and happiness of society in various aspects of life,  including  the  economy.  This  economic  system  is  also  able  to  be  the  answer  to  the problems  posed  by  various  economic  systems  based  on  Capitalism  and  Materialism.
Keywords: Bāqir al-Ṣadr, Capitalism, Economy, Epistemology, Neoliberal.

## ABSTRAK
Sistem ekonomi neoliberal adalah sistem ekonomi yang digunakan dalam menunjang kegiatan ekonomi dan politik di hampir semua negara. Namun rentetan kegagalan lahir dari sistem ekonomi neoliberal. Masalah mendasar pada sistem ini adalah terciptanya ketimpangan ekonomi yang tinggi pada tingkat negara dan kesenjangan sosial pada tingkat masyarakat. Penelitian ini bertujuan membuktikan rapuhnya sistem  ekonomi  Neoliberal  dengan  menggunakan  analisa  tajam  Muhammad  Bāqir al-Ṣadr  tentang  Kapitalisme  Materialisme.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi kepustakaan menggunakan pendekatan analisis kritis deskriptif kualitatif, yang bertumpu pada penelitian kepustakaan dan lebih mengutamakan olahan filosofis dan teoritis, dengan sumber referensi utama buku-buku karya Muhammad Bāqir al-Ṣadr terutama Falsafatunā dan Iqtiṣādunā .  Menurut  Bāqir  al-Ṣadr  sistem  ekonomi  Islam yang berasaskan doktrin ekonomi Islam adalah fondasi tempat terbentuknya hukum- hukum yang berhubungan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi. Sistem ekonomi ini juga mampu menjadi jawaban atas permasalahan yang ditimbulkan oleh berbagai sistem ekonomi yang berbasis Kapitalisme dan Materialisme.
Kata-kata Kunci : Bāqir al-Ṣadr, Ekonomi, Epistemologi, Kapitalisme, Neoliberal.

## Pendahuluan
Problema dunia yang selalu menjadi perhatian utama manusia modern adalah pertanyaan tentang sistem apa yang paling sesuai untuk membangun kehidupan sosial umat manusia. Itulah pertanyaan paling pelik dan sangat sensitif yang selalu menghadang manusia sejak manusia memulai kehidupan sosialnya. Munculnya istilah Neoliberalisme menurut Milton Friedman sebagaimana dijelaskan oleh Domenico Losurdo (Losurdo 2011, 182), dimulai dari munculnya istilah Liberalisme  pada  awal  abad  ke  -  17  ketika  seorang  filsuf  dari  Inggris yang bernama John Locke (1632-1704) mencetuskan ide-ide besarnya tentang  Liberalisme.  Paham  Liberalisme  ini  kemudian  menjadi  filsafat yang sangat berpengaruh di Eropa. Besarnya pengaruh Liberalisme, bahkan Andrew Heywood  mengatakan  bahwa  setiap  pembahasan tentang  ideologi  politik  harus dimulai dengan Liberalisme. Sementara, istilah  Neoliberalisme  baru  muncul  pada  pasca  Perang  Dunia  II. Munculnya istilah ini juga berkaitan dengan lahirnya semangat baru terhadap paham-paham Liberalisme yang sudah pernah ada (Heywood 2017, 56-60).
Menurut kaum Neoliberalis, tidak mungkin pembangunan dilakukan tanpa hutang (Wisnu 2016). Hutang dari lembaga Neoliberalisme
seperti International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia (World Bank), Asian Development Bank (ADB), dan sebagainya justru jadi belenggu yang memaksa Indonesia menjual BUMN dan kekayaan alamnya. Kaum neoliberal seperti makelar hutang yang mendapat komisi dan berbagai keuntungan lainnya dari hasil hutang berupa bunga dan juga penjualan BUMN dan kekayaan alam negara jajahannya. Ditambah saat ini Rp 5.000 triliun/tahun (Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia 2019, 8) hasil kekayaan alam Indonesia tidak dapat dinikmati rakyat sehingga mayoritas rakyat Indonesia hidup melarat.
Maka, istilah Neoliberalisme itu sendiri jika diartikan secara harfiah terdiri dari  kata neo  dan Liberalisme   yang  berarti Liberalisme  baru, atau Liberalisme gaya baru. Sehingga sebenarnya Neoliberalisme merupakan kontinuitas dari pemahaman Liberalisme yang sudah menyesuaikan dengan konteks zaman. Istilah ini kemudian semakin populer setelah dipraktekkan dengan sungguh-sungguh oleh Margaret Thatcher  di Inggris pada tahun 1979 dan  Ronald  Reagan  di  Amerika  pada tahun 1981 sampai 1989.
Sistem ekonomi yang terus diperbaharui menunjukkan betapa manusia tidak berhenti mencoba mencari solusi masalah sosial ekonomi, alih-alih menyempurna dan bertujuan menyelesaikan semua masalah ekonomi terkini, kenyataannya justru hanya menambah daftar catatan kelam suatu sistem ekonomi. Karena itu menjadi semakin jelas pentingnya untuk mengkaji topik ini. Penulis akan mengkaji lebih lanjut, aspek epistemologi dari sistem ekonomi neoliberal ini, sehingga diharapkan nantinya dapat didapatkan akar masalah dari kegagalan sistem ini.
Salah satu sistem alternatif yang dijadikan sandingan untuk menjawab sistem ekonomi produk Barat adalah sistem ekonomi Islam, yang  lahir  dari  epistemologi  filsafat  Islam,  dan  salah  satu  yang  diakui adalah  Muhammad  Bāqir  al-Ṣadr,  seorang  pemikir  terkemuka  yang melambangkan kebangkitan intelektual di Najaf antara 1950 dan 1980 yang berpengaruh dalam aspek politik dan ekonomi di kawasan Najaf dan Timur Tengah pada umumnya. Dalam tulisan ini penulis akan menguraikan bagaimana argumentasi filsafat Muhammad Bāqir al-Ṣadr dapat menunjukkan bukti rapuhnya sistem ekonomi neoliberal, prinsip- prinsip apakah yang hilang dalam sistem ekonomi neoliberal sehingga membawa dampak kehancuran ekonomi, dampak buruk apakah yang dihasilkan melalui penerapan sistem ekonomi neoliberal, serta apa solusi
yang  ditawarkan  Muhammad  Bāqir  al-Ṣadr  terhadap  sistem  ekonomi dunia.
Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kritis deskriptif kualitatif, yang bertumpu pada penelitian kepustakaan dan lebih mengutamakan  olahan  filosofis  dan  teoritis  daripada  uji  empiris  di lapangan. Dengan kata lain telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap sumber-sumber pustaka yang relevan, terutama terhadap  pemikiran  Muhammad  Bāqir  al-Ṣadr  terkait  Kapitalisme Materialisme. Kajian pemikiran ini juga tidak lepas dari dua objek, yaitu objek primer dan sekunder. Objek primer penelitian ini adalah pemikiran filosofis  Muhammad  Bāqir  al-Ṣadr  dalam  mengkritisi  sistem  ekonomi kapitalis  dan  sosialis.  Pemikiran-pemikiran  Bāqir  al-Ṣadr  itu  dapat ditemukan di buku “ Falsafatunā ” dan “ Iqtiṣādunā ”. Sedangkan sumber sekundernya adalah segala bentuk pemikiran dan tulisan tentang sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi Islam yang berkembang secara global.

## Basis Epistemologi
Menurut Bāqir al-Ṣadr, sistem sosial pada saat itu, yang juga berlanjut hingga kini, yaitu sistem demokrasi kapitalistik bukanlah suatu sistem sosial yang berangkat dari sebuah doktrin tentang kehidupan dan alam semesta juga tidak dibangun di atas pemahaman yang lengkap tentang nilai-nilai kehidupan yang terkait, yang berpengaruh pada kehidupan sosial. Alasan itulah menurut Bāqir al-Ṣadr membuat sistem kapitalistik bukanlah sebuah keyakinan dalam arti sebenarnya, dan sebagai manusia yang bergerak maju dalam peradaban perlu menemukan keyakinan yang sebenarnya untuk dijadikan landasan terciptanya suatu sistem sosial yang baik dan berkeadilan (Ṣadr 2000, 33).
Secara etimologi, kata epistemologi berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu: episteme dan logos . Episteme berarti pengetahuan ( knowledge ), dan logos berarti teori. Dengan demikian, epistemologi berarti teori pengetahuan. Epistemologi pada sisi lainnya biasa diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran dan logos diartikan pikiran, kata teori. Epistemologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar dan lazimnya disebut teori pengetahuan yang dalam Bahasa Inggris menjadi Theory of Knowledge (Munir dan Misnal, 2007, 16).
Harun Nasution menjelaskan bahwa pengertian episteme adalah pengetahuan dan epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang, apa itu pengetahuan?, dan bagaimana memperoleh pengetahuan? (Nasution 1973, 10).
Bāqir al-Ṣadr menguraikan beberapa teori yang kemudian ia kritisi berkenaan tentang teori pengetahuan. Yaitu tentang konsepsi manusia berkonsentrasi pada sumber-sumber dan sebab-sebabnya, serta afirmasi ( taṣdīq ) dan pengetahuan. Dalam referensi lain disebutkan tentang definisi  konsepsi  ( taṣawwur ) yaitu proses memahami makna sebuah perkara atau sesuatu hal tanpa disertai dengan penyandaran hukum dalam hal tersebut.
Adapun maksudnya yaitu gambaran makna dari sebuah perkara atau suatu hal yang berhasil terwujud dalam hati. Namun tidak dengan disertai suatu hukum baik dalam bentuk pe- nisbat -an (penyandaran) atau peniadaan (Azka dan Huda 2012, 43). Taṣawwur atau konsepsi tersebut juga dapat diartikan dengan proses pembentukan pengertian (Sambas 2017, 40).
Bāqir  al-Ṣadr  mengkritisi  sejumlah  doktrin  filsafat  menyangkut masalah taṣdīq (afirmasi). Doktrin yang dibahas yaitu doktrin rasional dan doktrin eksperimental (Ṣadr 2000, 47). Menurut Syukriadi Sambas (Sambas 2017, 40) taṣdīq adalah mengerti hubungan yang sempurna antara dua objek tahu yang tunggal. Atau, menghukumi hakikat objek tahu dengan menetapkan sesuatu kepadanya atau meniadakan penetapan darinya.
Sedangkan menurut Aska (Azka dan Huda 2012, 23) taṣdīq adalah memahami ada atau tidaknya hukum di dalam suatu perkara. Pemikiran epistemologi Baqir al-Ṣadr, maka dapat disimpulkan poin-poin pentingnya yaitu (Ṣadr 2000, 113):
a.  Pertama , pengetahuan manusia ada dua macam, yaitu konsepsi dan taṣdīq. Konsepsi, termasuk berbagai bentuknya, tidak memiliki nilai objektif. Taṣdīq atau pengetahuan tipe taṣdīq adalah satu-satunya hal yang memiliki kualitas yang mengungkap realitas objektif secara esensial. Oleh karena itu, taṣdīq -lah yang menyingkap keberadaan realitas objektif dari konsepsi.
b.  Kedua, semua pengetahuan tipe taṣdīq bisa di- nisbat -kan pada pengetahuan primer yang niscaya dan keniscayaannya tidak bisa
dibuktikan serta kebenarannya tidak bisa didemonstrasikan. Namun, pikiran sadar terhadap keniscayaannya menerima pengetahuan ini dan meyakini kebenarannya. Contohnya prinsip non kontradiksi, prinsip kausalitas, dan prinsip-prinsip matematika primer.
c.  Ketiga, nilai pengetahuan bergantung pada tingkat sandaran pengetahuan pada prinsip-prinsip ini dan sejauh mana pengetahuan ini  menarik  kesimpulannya  dari  prinsip   prinsip  tersebut.  Bāqir  al- Ṣadr  menjawab  poin  ini  dengan  mendemonstrasikan  prinsip  yang menyatakan bahwa sesuatu tidak bisa terlepas dari sebabnya.
d.  Keempat, konsep mental yang terbentuk tentang realitas objektif tertentu mempunyai dua sisi. Satu sisinya adalah bentuk dari suatu objek dan keberadaan spesifiknya dalam pikiran kita. Namun, dalam hal lain, secara fundamental berbeda dari realitas objektif. Dengan demikian, kita mampu menentukan sisi objektif dari ide dan juga sisi subjektifnya, yaitu sisi ini ditarik dari realitas objektif dan sisi yang disifatkan pada formasi mental.

## Jawaban Bāqir al-Ṣadr Tentang Doktrin Empiris
Para pendukung doktrin empiris ini menganggap bahwa pengalaman indrawi adalah sumber primer dan alat tertinggi pengetahuan. Akan tetapi,  pengalaman  indrawi  tidak  bisa  berfungsi  pada  level  filosofis karena subjek-subjek filsafat bersifat metafisika sehingga bukan subjek pengalaman sains jenis apa pun.
Menurut Bāqir al-Ṣadr, pernyataan positivistik bahwa proposisi itu hampa makna adalah keliru (Ṣadr 2000, 69), pasalnya bagaimanapun, makna adalah konsepsi yang direfleksikan oleh ekspresi dalam pikiran. Proposisi  filosofis  merefleksikan  konsepsi  semacam  ini  dalam  pikiran para pendukungnya dan penentangnya juga. Selama ada konsepsi bahwa proposisi filosofis menyebabkan pikiran kita berkorespondensi dengan suatu objek di luar batas-batas pikiran dan ekspresi, proposisi ini benar. Jika tidak, maka proposisi itu salah. Sebab, kebenaran dan kesalahan dari tanda logis proposisi tidak diberikan oleh pengalaman indrawi sehingga kita bisa mengatakan bahwa suatu proposisi yang tidak tunduk pada pengalaman indriawi tidak bisa dideskripsikan dengan kebenaran atau kesalahan. Sebaliknya, keduanya adalah dua ekspresi dalam bentuk afirmasi  atau  negasi  menyangkut  korespondensi  antara  konsep  suatu proposisi dalam pikiran dan suatu objek apa pun yang tetap di luar pikiran dan ekspresinya.
Bāqir  al-Ṣadr  mencontohkan  hukum  gravitasi,  seseorang  mampu melihat jatuhnya suatu benda ke tanah, namun tidak bisa melihat hukum gravitasinya, karena hukum tersebut bukanlah sesuatu yang bisa terhindari. Jika Positivisme puas dengan apa yang tampak secara tidak langsung, maka proposisi filosofis memiliki hal-hal terhindari secara tidak langsung, tepat sebagaimana sejumlah proposisi sains, yakni ada hal-hal terhindari dan kondisi aktual yang terkait dengan proposisi filosofis. Jika hal-hal dan kondisi semacam ini tersedia, proposisi itu benar; kalau tidak, maka proposisi itu salah. Dengan demikian, demonstrasi Bāqir al-Ṣadr tersebut menjawab dengan baik tuduhan positivistik yang mengatakan bahwa  proposisi  filosofis  tidak  bermakna  karena  tidak  memberikan informasi apapun tentang dunia ini (Ṣadr 2000, 67).
Bāqir al-Ṣadr dalam karyanya “ Falsafatunā ” dengan terang melakukan kritik terhadap doktrin empiris dengan menyatakan apakah menjadikan pengalaman empiris sebagai kriteria utama dan satu-satunya syarat dalam menerima pengetahuan adalah kriteria niscaya yang di- taṣdiq (afirmasi)  berdasarkan  pengalaman  sebelumnya?  Ataukah  ia  sama dengan pengetahuan lainnya yang bukan pengetahuan bawaan dan bukan pula pengetahuan niscaya? Jika doktrin empiris menyatakan bahwa pengalaman adalah kriteria niscaya maka seharusnya menurut Bāqir al-Ṣadr, doktrin empiris pun harus menerima kriteria pengetahuan niscaya dalam doktrin rasional, sebagaimana doktrin empiris menjadikan pengalaman sebagai kriteria pengetahuan niscaya. Kalau doktrin empiris tidak menerima kriteria pengetahuan niscaya (doktrin rasional), maka bagaimana doktrin empiris meniscayakan pengalaman sebelum adanya pengalaman (pengalaman terjadi). Jadi, meniscayakan pengalaman ilmiah sebelum dilakukan penelitian ilmiah.
Dengan demikian, prinsip pengalaman sebagai kriteria niscaya pengetahuan dalam doktrin empiris menjadi gugur karena tidak mungkin ditetapkan pengalaman ilmiah sebagai sebuah kriteria keniscayaan pengetahuan  sebelum  adanya  pengalaman.  Sehingga  menurut  Bāqir al-Ṣadr,  sebagaimana  dituliskan  oleh  Hamzah  (Hamzah  2017,  28) penafsiran konsepsi manusia secara empirik murni harus ditolak dengan menggunakan teori disposesi.
Sedangkan posisi rasional dan empirik yang biasa dipakai di Barat sebagai  epistemologi  yang  berwatak  dikotomis,  oleh  Bāqir  al-Ṣadr keduanya dinilai sebagai perangkat yang digunakan untuk mengolah
sekaligus  melakukan  afirmasi  terhadap  konsepsi  primer.  Penggunaan rasio murni di satu pihak dan empirik murni di lain pihak sebagai epistemologi  dalam  melakukan  afirmasi  ( taṣdiq ) akan berkonsekuensi pada  nihilisme  sehingga,  menurut  Bāqir  al-Ṣadr, taṣdiq bermula dari proposisi universal yang diyakini benar berdasarkan realitas objektif yang partikular.

## Ekonomi Islam Sebagai Doktrin
Bāqir al-Ṣadr memberikan solusi, terutama dalam hal yang berkaitan dengan konsep sistem ekonomi yang lebih baik ketimbang sistem ekonomi yang sudah ada pada saat itu yaitu Kapitalisme-Liberalisme dan Sosialisme-Komunisme. Namun sebelum lebih jauh menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam Bāqir al-Ṣadr, perlu diperjelas terlebih dahulu bahwa  menurut  Bāqir  al-Ṣadr  ada  dua  aspek  dalam  perekonomian, yaitu ilmu ekonomi dan doktrin ekonomi. Ilmu Ekonomi adalah ilmu pengetahuan, yang memberikan penjelasan tentang kehidupan ekonomi, peristiwa ekonomi, dan fenomena ekonomi serta menghubungkan peristiwa dan fenomena dengan penyebab umum dan faktor penting di dalamnya. Doktrin ekonomi adalah cara masyarakat mengekspresikan kehidupan ekonominya dan dalam memecahkan masalah praktisnya. Sehingga apa yang dikemukakan oleh Bāqir al-Ṣadr pada teori ekonominya adalah doktrin ekonomi bukan ilmu ekonominya yang berhubungan dengan ranah praktis manusia (Ṣadr 1994,  xi).
Menurut  Bāqir  al-Ṣadr  tidak  mungkin  masyarakat  tidak  memiliki doktrin ekonomi yang melekat dalam kehidupannya, karena pada kenyataannya masyarakat memiliki suatu metode dalam menjalankan kegiatan ekonominya, seperti memproduksi barang maupun dalam mendistribusikannya.
Doktrin ekonomi terdiri dari setiap aturan dasar kehidupan ekonomi yang terkait dengan ideologi (keadilan sosial). Ilmu (ekonomi), terdiri dari setiap teori yang menjelaskan realitas kehidupan ekonomi terlepas dari  ideologi  yang  diawali  atau  dicita-citakan  yaitu  keadilan.  Keadilan bukanlah ide ilmiah, jadi ketika ia digabungkan dengan sebuah ide, ia mencetaknya dengan cap doktrinal dan membuatnya berbeda dari pemikiran ilmiah. Contohnya prinsip kebebasan ekonomi milik pribadi, penghapusan kepentingan atau nasionalisasi alat-alat produksi, semua itu masuk dalam doktrin karena berkaitan dengan gagasan keadilan. Adapun hukum pengembalian yang semakin berkurang dan hukum
permintaan dan penawaran atau hukum tentang upah, semua ini adalah hukum ilmiah, karena tidak ada hubungannya dengan evaluasi fenomena ekonomi tersebut.
Menurut Bāqir al-Ṣadr (Ṣadr 1994, 9), semua hukum-hukum ilmiah tersebut  hanya bersandar pada deduksi dari realitas dan pengamatan berbagai macam manifestasinya yang tak terhitung banyaknya. Hal ini bertolak belakang dengan kasus hukum doktrinal, yang selalu terkandung dalam ideologi keadilan yang pasti.
Setelah  menjelaskan  ekonomi  Islam  sebagai  doktrin,  Bāqir  al-Ṣadr kemudian memberikan solusi, terutama dalam hal yang berkaitan dengan konsep sistem ekonomi yang lebih baik. Sebagai solusi atas hal ini, Bāqir al-Ṣadr kemudian menyampaikan beberapa teori dan konsep mengenai ekonomi Islam yang ideal, di antaranya adalah mengenai Teori Distribusi ( Distribution  Theory ). Teori ini terbagi menjadi dua, pra-produksi dan pasca-produksi, yang masing-masing memiliki prinsip dalam prosesnya. Teori ini dibangun atas dasar pemikiran Bāqir al-Ṣadr yang menekankan bahwa sistem ekonomi Islam berangkat dari proses distribusi sebagai langkah awal, bukan produksi (Aravik 2017, 20).
Oleh karena itu, proses distribusi harus menjadi tonggak awal yang perlu diperhatikan dalam proses ekonomi.
Selain  itu,  Bāqir  al-Ṣadr  juga  menegaskan  posisi  penting  negara sebagai pemegang tanggung jawab atas berjalannya proses dan kegiatan ekonomi masyarakat. Teori ini dikenal dengan Teori Tanggung Jawab Negara yang memiliki tiga konsep dasar sebagai landasannya (Aziz 2013), yaitu:
a.  Jaminan sosial, yaitu memastikan negara bertanggung jawab untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi para masyarakat.
b. Keseimbangan  sosial,    yaitu  tidak  berarti  keseimbangan  dalam  hal pendapatan atau kekayaan, karena bagaimanapun hal tersebut mustahil terjadi. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan antar individu yang terkait dengan karakter dan kecakapan, sehingga hasil kerja dan upahnya pun pasti akan berbeda.
c.  Hak intervensi negara, berlaku untuk memastikan bahwa proses ekonomi yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat berjalan dengan teratur dan tidak menyalahi aturan.

## Neoliberalisme Sebagai Lanjutan dari Liberalisme Kapitalis
Neoliberalisme menurut Harvey (Harvey 2005, 1) adalah teori praktik ekonomi politik yang mengusulkan bahwa kesejahteraan manusia dapat dimajukan dengan baik dengan cara membebaskan kebebasan dan keterampilan kewirausahaan individu dalam kerangka kelembagaan yang dicirikan oleh hak kepemilikan pribadi yang kuat, pasar bebas, dan perdagangan bebas, atau yang sering disebut globalisasi.  Peran negara adalah untuk menciptakan dan menjamin berjalannya kerangka kelembagaan yang sesuai dengan praktik itu.
Namun dengan terjadinya krisis minyak bumi yang dimulai pada akhir tahun  1973,  mengakibatkan  resesi  ekonomi  dunia,  menyeret  negara- negara dunia ketiga tidak mampu membayar hutangnya. Krisis minyak bumi mendorong negara-negara kapitalis menempuh cara baru di dalam mengelola perekonomiannya, inilah yang mengilhami munculnya kembali paham sistem ekonomi kapitalis dengan nama baru yaitu Neoliberalisme. Menurut Agustiati, sistem ekonomi neoliberal dikembangkan ke dalam kerangka liberalisme yang lebih sistematis (Agustiati 2009, 162-163).
Setelah  1975,  sumbangan  penting  bagi  penyebaran  Neoliberalisme versi Amerika dibuat di Chili oleh “ Chicago Boys ” yaitu sekelompok besar orang Chili yang sebagian besar pernah belajar di Universitas di Chicago pada  tahun  1956–1970.  Chili  menjadi  lapangan  eksperimental  yang sangat cocok untuk menguji konsep neoliberal versi Mazhab Chicago (Elzbieta dan Piotr 2010, 21).
Kemudian,  pada  tahun  1980,  Ronald  Reagan  terpilih  sebagai Presiden Amerika Serikat dan mengarahkan AS untuk merevitalisasi ekonominya dengan mendukung langkah Volcker di The Fed dan menambahkan perpaduan kebijakan khusus untuk mengekang kekuatan tenaga kerja, deregulasi industri, pertanian, dan ekstraksi sumber daya, dan membebaskan kekuatan keuangan baik secara internal maupun di panggung dunia. Dari beberapa episentrum ini, impuls revolusioner seolah menyebar dan bergema untuk membuat citra berbeda di dunia. Menurut Harvey, Volcker dan Thatcher kemudian sama-sama mengambil dari sebuah doktrin yang disebut Neoliberalisme dan kemudian mengubahnya menjadi prinsip sentral atas segala pemikiran dan manajemen ekonomi (Harvey 2005, 2).
Sebagaimana dijelaskan juga oleh Deliarnov (Deliarnov 1997, 179) berbicara tentang Neoliberalisme tentu harus menyinggung liberalisme
terlebih dahulu, karena Neoliberalisme sesungguhnya merupakan eksistensi dari paham Kapitalisme Liberal, yaitu paham liberalisme yang sudah mengarah pada sektor ekonomi, paham ekonomi politik  free market. Paham yang membatasi peran pemerintah dalam mengelola pasar, dan pengekangan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Paham ini pada intinya memperjuangkan persaingan bebas ( leissez faire ), yakni paham yang memperjuangkan hak-hak atas kepemilikan dan kebebasan individual. Menurut Mark Reiff (Reiff 2016, 2) kebangkitan liberalisme ekonomi sebagian besar bertepatan dengan kebangkitan ilmu ekonomi sebagai disiplin ilmu.
Gérard Duménil dan Dominique Lévy dalam bukunya “ The Crisis of Neoliberalism ” sebagaimana diuraikan oleh Dallas dan Farangis (Dallas dan Farangis 2016, 7), mereka mengklaim bahwa Neoliberalisme telah melampaui Liberalisme. Para penulis ini menyatakan, “ Neoliberalisme adalah tahap baru Kapitalisme ”.
Pada perkembangannya, sistem ekonomi kapitalis menjadi sistem ekonomi liberal yang terbagi menjadi beberapa jenis menurut ketebalan konsepsi mereka tentang kebebasan ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk membedakan tiga divisi utama liberalisme, yaitu:  Libertarian,  Liberalisme  Klasik,  Liberalisme  Tinggi,  hingga  pada akhirnya  sampai  kepada  Neoliberalisme.  Konsep-konsep  kebebasan ekonomi yang berbeda ini menghasilkan pandangan yang berbeda tentang keadilan distributif (Platz dan Tomasi 2015, 265-267).
Howard  dan  John  (Howard  dan  King  2008,  43-45)  menjelaskan bahwa seiring berjalannya waktu sistem kapitalis terus berkembang dengan atribut-atribut barunya, perubahan tersebut didasari pada perkembangan produktif namun tanpa melepaskan variasi spasial dalam sistem kapitalis, yang juga dapat dijelaskan dalam istilah materialis. Dalam konteks akhir abad kedua puluh dan awal abad kedua puluh satu, Neoliberalisme adalah kecenderungan kuat yang beroperasi di semua sistem kapitalis yang lebih berkembang. Oposisi antara negara dan pasar adalah bagian dari agenda neoliberal yang hanya menjadi masalah di zaman kita ketika pada 1980-an dan 1990-an, Neoliberalisme tumbuh begitu hegemonik sehingga programnya tampak alami dan sah.  Hal ini senada  dengan  apa  yang  dituliskan  oleh  Luiz  Calos  (Pereira  2009,  9) bahwa  Neoliberalisme  adalah  ideologi  hegemonik  dari  awal  1980-an hingga awal 2000-an. Itu adalah ideologi yang diadopsi dan dipromosikan
oleh pemerintah Amerika sejak Ronald Reagan.
Neoliberalisme menekankan pada kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi, hal ini berarti manusia sebagai makhluk ekonomi melakukan kegiatan ekonominya secara sadar, sengaja dan bahkan dapat dikatakan sebagai tindakan logis berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mereka.

## Epistemologi Neoliberalisme
Epistemologi menjadi kecenderungan cara berpikir masyarakat sangat berpengaruh pada sistem ekonomi yang terbentuk, oleh karena itu untuk mencari jawaban dari penelitian ini perlu ditelaah terlebih dahulu epistemologi sistem ekonomi neoliberal ini. Akar lahirnya sistem ekonomi  Kapitalisme  adalah  Kapitalisme  Adam  Smith  yang  dipelajari oleh  filsafat  yang  berkembang  pada  masa  itu,  seperti  Liberalisme, Individualisme, Rasionalisme serta mempunyai kaitan dengan hukum alam (Soetrisno 1992, 27).
Diungkapkan oleh Cahyadi (Takariawan dkk. 2003, 25) bahwa kecenderungan  filsafat  Eropa  dan  Barat  pada  umumnya  mengarah kepada aliran positivisme, hal ini bukan semata-mata atau kebetulan, hal ini dikarenakan filsafat mereka memang dibangun diatas epistemologi yang lebih bersifat positivis. Mereka memadankan positivisme dengan sifat empiris, objektif dan realitas. Pemikiran-pemikiran yang lahir akhirnya mendasarkan dan membatasi pengetahuan manusia pada data yang didapatkan oleh pancaindra belaka.
Pengaruh positivisme dalam ilmu ekonomi meliputi rentang waktu sekitar  40  tahun  (1930-1970).  Tiga  ekonom  yang  tulisannya  sebagian besar mencerminkan pengaruh dari positivisme adalah T.W. Hutchison, Paul Samuelson, dan Milton Friedman. Bryant juga menjelaskan positivisme memiliki akar epistemologis dari empirisisme, disamping tentu saja rasionalisme (Bryant 1845, 6). Positivisme yang diusung oleh Locke sebagaimana diuraikan oleh Bradley (Brewer 2014, 29-30) kemudian melahirkan konsep kebebasan sempurna yang menurut Locke dapat disamakan dengan kesetaraan. Kesetaraan bagi Locke seharusnya tidak dipahami sebagai keadaan di mana semua orang setara dalam segala hal. Bagi Locke setiap individu adalah otonom atas tindakan mereka sendiri, dan tidak terikat pada raja tertentu.

## Hegemoni Sistem Ekonomi Neoliberal
Oposisi antara negara dan pasar adalah bagian dari agenda neoliberal yang  hanya  menjadi  masalah  di  zaman  kita  ketika,  pada  1980-an  dan 1990-an, Neoliberalisme tumbuh begitu hegemonik sehingga programnya tampak alami dan sah. Melalui konsep hegemoni, Heryanto (Heryanto 1997,  85)  memaparkan  argumentasi  Gramsci,  bahwa  kekuasaan  agar dapat abadi dan langgeng membutuhkan paling tidak dua perangkat kerja. Pertama, adalah perangkat kerja yang mampu melakukan tindak kekerasan yang bersifat memaksa atau dengan kata lain kekuasaan membutuhkan perangkat kerja yang bernuansa law enforcemant. Kedua, adalah perangkat kerja yang mampu membujuk masyarakat beserta pranata untuk taat pada mereka yang berkuasa melalui kehidupan beragama, pendidikan, kesenian dan bahkan juga keluarga.
Neoliberalisme dalam makna private property rights, free markets, and free trade merupakan rangkaian khusus yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam hidup manusia serta dalam berbagai aktivitasnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, baik dahulu maupun saat ini (yang manusia terjerat dengan dunia industrialisasi) besar kemungkinan tidak akan terlepas dari ruh Neoliberalisme ini. Seolah ini sudah menjadi syarat fundamental dalam keberlangsungan hidup manusia abad dewasa ini (Dallas dan Farangis 2016, 10).
Lebih dalam lagi, Neoliberalisme ini secara nyata telah membawa dominasi-dominasi khusus atas sebuah negara terhadap negara dan bangsa lain. Amerika Serikat misalnya, dengan jargon super power atau “negara adidaya” di mana perilakunya telah lama mendominasi berbagai negara-negara berkembang dunia dengan label neoliberal bercirikan f ree market dan free trade area , dengan berbagai agreement (kesepakatan) maupun policy (kebijakan) yang dibuatnya baik secara bilateral, regional, atau multilateral berikut syarat yang harus diikuti. Harvey mengatakan bahwa, peran negara dalam hal ini adalah untuk membuat atau menciptakan dan kemudian memelihara secara kelembagaan atau institusional yang tepat untuk melakukan praktek-praktek tersebut. ditambah lagi Melalui sponsor oleh Inggris dan Amerika, gagasan Neoliberalisme di tingkat global juga menjadi landasan dalam diplomasi ekonomi internasional yang tercermin dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh lembaga-lembaga ekonomi internasional seperti IMF, WTO, dan Bank Dunia.
Hal senada diungkapkan oleh Kean and Simon (Birch dan Springer 2019, 468) bahwa pendukung neoliberal menempati posisi yang cukup berpengaruh dalam berbagai lini kehidupan, mulai dari pendidikan, media, ruang rapat perusahaan dan lembaga keuangan, di lembaga negara utama  (Departemen  Keuangan,  Bank  Sentral),  dan  juga  di  lembaga- lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang mengatur keuangan dan perdagangan global. Neoliberalisme, singkatnya, menjadi hegemoni sebagai modus wacana memiliki efek yang menyebar pada cara berpikir sampai pada titik di mana ia telah dimasukkan ke dalam cara yang masuk akal dan seolah begitu alami sehingga banyak dari kita menafsirkan dan memahami dunia melalui kacamata Neoliberalisme.
Terkait hal tersebut di atas, Harvey memberikan contoh mengenai Washington  Consesus (Harvey 2005, 64-66) yang isinya di antaranya mengenai disiplin fiskal, reformasi perpajakan, mengurangi subsidi untuk masyarakat, liberalisasi keuangan, perubahan nilai tukar mata uang yang mengikuti nilai mata uang negara yang kuat bertujuan agar pasar lebih kompetitif, deregulasi sektor ekonomi, liberalisasi perdagangan, penanaman modal asing (PMA), privatisasi perusahaan-perusahaan negara, termasuk penghormatan atau penghargaan pada hak milik. Oleh karenanya, tujuan dari kesemua yang termaktub dalam konsensus di atas tersebut adalah agar bagaimana caranya untuk meminimalisir peran negara, akan tetapi disisi lain juga menguatkan dukungan negara pada pasar. Hal tersebut karena pasar pada prakteknya dalam pandangan kelompok ini adalah kunci agar bagaimana keberlangsungan semangat Neoliberalisme ini tetap bertahan dan berjalan serta membawa negara- negara yang sedang berkembang pada posisi tertekan secara politis.
Harvey juga menyebutkan bahwa dengan ini masyarakat hanya sekedar menjadi target pasar dan menjadi alat bagi pasar itu sendiri, sedang negara sebagai pihak yang memfasilitasi masuknya segala produk- produk multinasional corporation (MNC) maupun aspek yang bernuansa bisnis, hal ini disebut sebagai Neoliberalism State, yaitu negara dengan kekuasaan dan kekuatan yang dimilikinya memainkan peranan penting dan sebagai pihak yang memfasilitasi, mendorong juga melindungi agar bagaimana nilai-nilai Neoliberalisme, proyek-proyek Neoliberalisme, dan kepentingan Neoliberalisme dapat menyebar dan terus berjalan. Lebih lanjut Harvey mengatakan bahwa Neoliberalism  State bertujuan untuk memunculkan dan menciptakan suasana bisnis yang mendukung
“ good bussiness climate ” untuk akumulasi modal termasuk di dalamnya komoditas, entah apapun dampak yang kemudian akan ditimbulkannya karenanya (Harvey 2005, 70).

## Atribut Baru Sistem Ekonomi Neoliberal
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa Neoliberalisme dikembangkan  tahun  1980  oleh  IMF,  Bank  Dunia,  dan  Pemerintah AS ( Washington  Consensus ). Bertujuan untuk menjadikan negara berkembang sebagai sapi perahan Amerika Serikat dan sekutunya. Sehingga dapat dikatakan Neoliberalisme secara umum berkaitan dengan tekanan politik multilateral, melalui berbagai kartel pengelolaan perdagangan seperti WTO dan Bank Dunia. Ini mengakibatkan berkurangnya wewenang pemerintah sampai titik minimum. Atribut pertama yang dapat disimpulkan dari paragraf diatas yaitu atribut baru pada sistem ekonomi neoliberal adalah adanya penekanan intervensi pemerintah dan membebaskan ekonomi pasar.
Liberalisme klasik dan Neoliberalisme sama-sama memiliki prinsip fundamentalisme pasar, atau asumsi bahwa pasar bebas secara spontan akan membentuk tatanan ekonomi secara efisien sehingga peran negara akan direduksi. Adapun yang membuat kedua teori ekonomi ini berbeda adalah perlakuannya terhadap masalah etika dan moral.
Menurut ekonom Harvard, D. Rodrik yang dikutip oleh Elzbieta, perbedaan antara Neoliberalisme dan liberalisme klasik mirip dengan hubungan antara astrologi dan astronomi: baik Liberalisme klasik maupun Neoliberalisme bukanlah sains, melainkan ideologi yang mengesampingkan konteks moralitas, tanggung jawab, dan etika (Elzbieta dan Piotr 2010, 27).
Hasil penelitian Yunus (Bakar, 2012) menyebutkan bahwa Neoliberalisme adalah lanjutan ideologi Liberalisme yang diusung Adam Smith tiga abad lalu. Namun, ada tiga perbedaan antara Neoliberalisme dan Liberalisme, yaitu:
a.  Pertama, dalam Liberalisme mekanisme pasar dipakai untuk mengatur ekonomi negara, sedangkan dalam Neoliberalisme ia harus digunakan untuk mengatur ekonomi global. Dengan bantuan globalisasi, Neoliberalisme bisa menjadi universal value .
b.  Kedua, dalam Neoliberalisme kinerja pasar dipakai untuk memakmurkan individu ( individual  wealth ), sedangkan dalam
Liberalisme dipakai untuk kemakmuran bersama ( commonwealth ). Kesejahteraan  dan  kemakmuran  individu  lebih  diagungkan  dalam paham Neoliberalisme.
c.  Ketiga, Liberalis memenganggap otoritas regulatif negara diperlukan, sedangkan Neoliberalisme justru menekankan pelimpahan otoritas regulatif dari negara ke individu, atau dari social welfare ke selfcare .

## Kritik Terhadap Struktur Sistem Ekonomi Kapitalis
Bāqir  al-Ṣadr  memulai  analisanya  dengan  membagi  struktur  ilmu ekonomi menjadi dua aspek, yaitu ilmu ekonomi dan doktrin ekonomi. Hal ini dilakukan oleh Bāqir al-Ṣadr untuk memperjelas posisi pemikiran kritis yang dilontarkannya. Menurut Bāqir al-Ṣadr, sebagaimana juga telah diuraikan lebih lengkap pada bab sebelumnya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang memberikan penjelasan tentang kehidupan ekonomi, peristiwa ekonomi dan fenomena ekonomi dan keterkaitan peristiwa dan fenomena tersebut dengan sebab dan faktor umum yang mengaturnya sedangkan doktrin ekonomi adalah ungkapan cara yang lebih disukai masyarakat dalam kehidupan ekonominya dan dalam pemecahan masalah-masalah praktisnya (Ṣadr 1994, 6).
Menurut  Bāqir  al-Ṣadr  Doktrin  ekonomi  terdiri  dari  setiap  aturan dasar kehidupan ekonomi yang terkait dengan ideologi keadilan sosial. Ilmu (ekonomi) terdiri dari setiap teori, yang menjelaskan realitas kehidupan ekonomi terlepas dari ideologi yang diawali atau cita-cita Keadilan.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  menurut  Bāqir  al-Ṣadr, garis pemisah antara sains dan doktrin adalah ideologi keadilan sosial (Ṣadr 1994, 10).
Ṣadr  menyebutkan bahwa kapitalis bukanlah hasil dari ilmu ekonomi yang dibentuk oleh kaum kapitalis, keberhasilan doktrin tersebut sejauh ini juga tidak terkait dengan tingkat keberhasilan dalam aspek ilmiahnya dalam menjelaskan realitas objektif. Melainkan, doktrin tersebut bergantung pada beberapa nilai moral dan beberapa nilai praktis yang harus dianggap sebagai kriteria untuk memberikan putusan yang mendukung atau menentangnya, dengan kata lain standar penilaian dibuat oleh pendirinya (Feirson 2013, 1-6).
Bāqir al-Ṣadr  membagi ekonomi kapitalis menjadi aspek ilmiah dan aspek doktrinal.  Pada kemunculan ekonomi kapitalis, ada dua gagasan yang menyebar di antara para ekonom. Pertama, yaitu kehidupan ekonomi berjalan sesuai dengan beberapa hukum alam, yang mendominasi semua entitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, tugas para ekonom adalah menemukan hukum-hukum tersebut, untuk menjelaskan fenomena dan peristiwa ekonomi yang berbeda yang timbul dalam kehidupan manusia. Menurut  Bāqir  al-Ṣadr,    gagasan  ini  meletakkan  dasar  ilmiah  ekonomi kapitalis. Kedua, yaitu hukum alam ini menjamin kebahagiaan manusia, asalkan mereka ditegakkan dalam lingkungan yang bebas dan semua anggota masyarakat menikmati kebebasan kepemilikan, eksploitasi dan konsumsi. Gagasan kedua ini menurut Bāqir al-Ṣadr meletakkan fondasi doktrinal (Ṣadr 1994, 9).
Bāqir  al-Ṣadr  merespon  dengan  kritis  bahwa  pemikiran  tersebut keliru, karena pada diri setiap manusia terdapat kodrat yang bekerja sesuai hukumnya disebut hukum kodrat ( the natural law) , hukum kodrat ini menurut Bāqir al-Ṣadr  tidak pernah gagal dalam keadaan apa pun. Oleh karena itu, suatu kekeliruan jika menganggap kebebasan kapitalis sebagai ekspresi hukum alam dan menganggap pelanggaran atas kodrat manusia sebagai kejahatan terhadap manusia itu sendiri (Ṣadr 1994, 10).
Oleh  karena  itu  Bāqir  al-Ṣadr  berpendapat  bahwa  Kapitalisme bukanlah hasil dari ilmu ekonomi yang dibentuk oleh kaum kapitalis, keberhasilan doktrin tersebut sejauh ini juga tidak terkait dengan tingkat keberhasilan dalam aspek ilmiahnya dalam menjelaskan realitas objektif. Melainkan, doktrin tersebut bergantung pada beberapa nilai moral dan beberapa nilai praktis yang harus dianggap sebagai kriteria untuk memberikan putusan yang mendukung atau menentangnya, dengan kata lain standar penilaian dibuat oleh pendirinya (Ṣadr 1994).
Lebih jauh, Bāqir al-Ṣadr juga menekankan bahwa meskipun doktrin kapitalis tidak memperoleh pembenaran terkait keberadaannya dari hukum ilmiah di bidang ekonomi, akan tetapi, hukum  ilmiah dalam ekonomi kapitalis dipengaruhi oleh doktrin kapitalis.

## Analisa Terhadap Sistem Ekonomi Neoliberal
Ideologi materialism melahirkan sistem ekonomi Liberalisme Kapitalisme.  Sistem  ekonomi  ini  kemudian  tumbuh  secara  hegemoni sehingga tidak saja hanya mempengaruhi sistem ekonomi tetapi begitu mengakar ke hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga
menjelma menjadi budaya Kapitalisme. Sebagaimana diuraikan oleh Jake Feirson, bahwa sistem Neoliberalisme  juga memberikan wawasan tentang perilaku yang ditunjukkan oleh perusahaan multinasional dan besar, mengacu pada ideologi kapitalis untuk pengembangan konsekuensial dari sistem produksi, yang menyediakan barang dan jasa kepada konsumen, dengan murah dan efisien. Lebih jauh, termasuk bagaimana Kapitalisme merangsang pemisahan kelas-kelas sosial-ekonomi yang berbeda, sementara juga menumbuhkan kebutuhan akan tingkat kelas-kelas sosial ekonomi yang miskin. Semuanya, disebarkan melalui hubungan antara kapitalis dan pemerintah formal, dan dengan perlindungan perusahaan raksasa melalui kebijakan dan peraturan pemerintah. Disebutkan juga oleh Mc Grew (Held et al. 1999) bahwa Neoliberalisme melalui ekonomi pasar bebas, berhasil menekan intervensi pemerintah dan melangkah sukses dalam pertumbuhan ekonomi pada kekuatan, selain itu terdapat beberapa atribut baru lainnya dalam sistem ekonomi neoliberal, berikut adalah penjelasannya:

## 1. Free Enterprise
Poin  ini  dapat  dikritisi  dengan  menggunakan  analisa  Bāqir  al- Ṣadr  dalam  mengkritisi  sistem  ekonomi  kapitalis,  ia  menegaskan bahwa inti dari segala permasalahan ekonomi yang terjadi di dunia justru dikarenakan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis yang membolehkan dan memberikan akses kepada orang-orang kalangan atas untuk dapat mengeksploitasi kekayaan dari kalangan masyarakat bawah. Dalam sistem ekonomi neoliberal, lembaga-lembaga dunia seperti WTO, IMF dan Trans Multinational Corporation (TNC) menjadi pihak yang melakukan kesewenang-wenangan kepada negara-negara sedang berkembang, dengan mengharuskan mereka meminjam dana kepada lembaga tersebut dan dikembalikan dengan tingkat bunga yang tinggi, dan negara yang tidak bersedia menandatangani keikutsertaan akan mendapatkan hukuman yang berat (Harvey 2007, 23; Sutopo 2012, 33). Kebijakan ini semakin membuat negara-negara yang sedang berkembang terjerat hutang yang tak kunjung usai dan semakin jauh untuk mengejar ketertinggalannya. Lebih lanjut hal ini menyebabkan besarnya kesenjangan antar kelas ekonomi di masyarakat, sekaligus membuat keserakahan manusia semakin tak terkendali (Hiarief 2004).
Bāqir al-Ṣadr menyampaikan beberapa teori dan konsep mengenai ekonomi Islam yang ideal, di antaranya adalah mengenai Teori Distribusi
( Distribution  Theory ). Teori ini terbagi menjadi dua, pra-produksi dan pasca-produksi, yang masing-masing memiliki prinsip dalam prosesnya.

## 2. Manusia sebagai Homo Economicus
Bagi Neoliberal, manusia adalah makhluk ekonomi atau yang biasa disebut dengan istilah homo economicus (Dallas dan Farangis 2016, 8). Dalam konsep homo economicus, manusia memiliki sifat dasar mencari kekayaan  pribadi  secara  terus-menerus.  Kekayaan  pribadi  inilah  yang menjadi tolok ukur dari kesejahteraan manusia. Ketiadaan hak kekayaan pribadi membuat manusia tidak dapat memperoleh kesejahteraan (Harvey 2005, 64).
Sesuai dengan apa yang dikritisi oleh  Bāqir al-Ṣadr yang menganggap bahwa inti dari permasalahan ekonomi terletak pada sifat keserakahan dan kerakusan individu yang tak terbatas. Manusia diciptakan sebagai khalīfah Tuhan di bumi, yang berarti bahwa ia adalah wakil dari Yang Mahakuasa. Dalam arti ekonomi, pernyataan ini mengisyaratkan bahwa manusia adalah wakil Tuhan yang ditugaskan untuk mengurus dan mengatur kekayaan alam yang ada di bumi lewat sistem ekonomi (Ṣadr 1994, 24).
3.      Privatisasi  Aset  Publik  Pengurangan  Program  Kesejahteraan dan Subsidi
Korporatisasi,  komodifikasi,  dan  privatisasi  aset  publik  sampai sekarang  telah  menjadi  fitur  sinyal  dari  proyek  Neoliberal.  Tujuan utamanya adalah membuka lapangan baru untuk akumulasi modal di domain yang sebelumnya dianggap terlarang bagi kalkulus profitabilitas. Segala jenis fasilitas publik (air, telekomunikasi, transportasi), penyediaan kesejahteraan sosial (perumahan umum, pendidikan, perawatan kesehatan, pensiun), lembaga publik (seperti universitas, laboratorium penelitian, penjara), semuanya telah diprivatisasi sampai taraf tertentu di seluruh dunia kapitalis (Harvey 2007, 35-56).
Sejalan dengan poin ketiga ini, Bāqir al-Ṣadr telah mengkritisi dengan menyatakan bahwa setiap individu ataupun segelintir orang tidak dibebaskan untuk memiliki seluruh sumber daya alam seperti dalam ekonomi kapitalis, namun juga tidak mengemukakan gagasan tentang kepemilikan semua aset dan sumber daya alam di tangan negara (Aziz 2013).
Bāqir  al-Ṣadr  juga  menyatakan  bahwa  masalah  utama  ekonomi
adalah  kezaliman  dan  kekufuran  manusia.    Kezaliman  dalam  konteks ekonomi menurut Bāqir al-Ṣadr adalah kezaliman dalam hal distribusi kekayaan yaitu rusaknya distribusi kekayaan dan keingkaran atas nikmat yang diberikan oleh Allah Swt. Kedua hal tersebut adalah dua faktor yang menciptakan kesengsaraan manusia (Qomar 2016, 10).
Pelaksanaan kebijakan anggaran ketat dalam doktrin Neoliberalisme merupakan suatu kezaliman karena demi menjamin terbayarnya cicilan hutang luar negeri negara-negara yang sedang berkembang kepada IMF sebagai lembaga keuangan internasional. Masyarakat menengah kebawah menjadi korban dengan dipangkasnya subsidi. Padahal, hutang- hutang tersebut lebih banyak bersifat dipaksakan, dan semakin kejam dengan adanya kedok globalisasi yang akhirnya membuat perusahaan- perusahaan multinasional masuk dan menguasai pasar, akibatnya pasar dikendalikan bahkan dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan tersebut dimana pemiliknya tidak lain adalah negara-negara maju juga.

## Kesimpulan
Neoliberalisme  adalah  tahap  baru  Kapitalisme,  sehingga  berbagai permasalahan yang timbul dari penerapan sistem ekonomi ini sebetulnya sama saja dengan sistem-sistem ekonomi sebelumnya yang juga berbasis pada Kapitalisme dan basis epistemologi Kapitalisme adalah pemikiran positivistik. Menurut aliran positivistik pengalaman indrawi adalah sumber primer dan alat tertinggi pengetahuan. Sedangkan pada level filosofis,  karena  subjek-subjek  filsafat  berada  diluar  ruang  lingkup eksperimen empiris sehingga tidak termasuk dalam subjek pengalaman sains jenis apapun dan hampa makna. Menurut Bāqir al-Ṣadr hal tersebut keliru, karena bagaimanapun makna adalah konsepsi yang direfleksikan oleh ekspresi dalam pikiran. Selama suatu pengetahuan menyebabkan pikiran dan ekspresi kita berkorespondensi dengan suatu objek di luar batas-batas pikiran dan ekspresi, bahkan mempengaruhi pada apa yang kita  lakukan, maka pengetahuan itu benar. Seperti hukum gravitasi, seseorang mampu melihat jatuhnya suatu benda ke tanah, namun tidak bisa melihat hukum gravitasinya, karena hukum tersebut bukanlah sesuatu yang bisa terhindari.
Berdasarkan  analisis  menggunakan  filsafat  Bāqir  al-Ṣadr,  dapat disimpulkan bahwa gagalnya sistem ekonomi neoliberal, adalah karena basis epistemologi Barat yang menolak kebenaran yang tidak terinderai, sehingga aspek spiritual dikesampingkan dalam kehidupan manusia.
Homo Economicus menjadi tidak menyadari adanya pertanggungjawaban ilahiah atas segala yang dilakukannya di dunia ini, dan karena tidak meyakini Tuhan yang realitasnya bersifat gaib, maka mereka tidak pernah merasa diawasi oleh Tuhan.
Dampak buruknya adalah manusia seolah diberikan keleluasaan untuk melakukan berbagai hal terutama dalam mengikuti nafsu dan keserakahannya dan tidak lagi peduli dengan cara yang digunakan sehingga cenderung menghalalkan segala cara. Bahkan akses ini diberikan bukan hanya pada tingkat masyarakat regional melainkan pada tingkat antar negara, contohnya dengan kebijakan globalisasi. Akhirnya menciptakan berbagai bentuk kezaliman, kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi yang begitu besar. Meskipun dalam konteks lain globalisasi tidak sepenuhnya membawa dampak buruk, hanya saja hal ini dijadikan alat oleh pihak negara-negara super power untuk menguasai dan menjajah negara-negara lainnya yang belum maju.
Menurut Bāqir al-Ṣadr, sebenarnya Islam memiliki sistem ekonomi yang mengungguli sistem ekonomi lainnya yang hanya merupakan “buah tangan” manusia. Sistem ekonomi islam adalah sebuah sistem yang berlandaskan ajaran Ilahi, yang kesesuaiannya dengan umat dapat dipastikan. Bāqir al-Ṣadr berpandangan bahwa doktrin ekonomi Islam adalah fondasi tempat terbentuknya hukum-hukum yang berhubungan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi. Hukum-hukum tersebut ditetapkan di dalam hukum perdata maupun perundang-undangan berkenaan dengan teori-teori serta konsep-konsep yang diwakili oleh doktrin itu. Dengan demikian, doktrin adalah pondasi bagi terbentuknya hukum perdata suatu negara. Contohnya dalam pembuatan kebijakan Penanaman Modal Asing yang menyesuaikan dengan doktrin ekonomi Islam yaitu berbasis pada keadilan sosial. Maka dalam pembuatan kebijakan tersebut dapat dirumuskan apakah akan menunjang pengusaha-pengusaha lokal dan membatasi usaha asing atau sebaliknya.

## DAFTAR RUJUKAN
Agustiati,  Agustiati  2009.  “Sistem  Ekonomi  Kapitalisme.” Academican 1  (2):  152–166.  http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/ academica/article/view/2326.
Aravik, Havis. 2017. Sejarah  Pemikiran  Islam  Kontemporer . Depok: Kencana.
Aziz, Talib M. 2013. “An Islamic Perspective of Political Economy: The Views of (Late) Muhammad Baqir al-Sadr.” 12 Maret 2013. https:// www.al-islam.org/al-tawhid/vol10-n1/islamic-perspective- political-economy-views-m-b-al-sadr-aziz/islamic-perspective.
Azka, Darul dan Nailul Huda. 2012. S ulam  Al-Munawraq:  Kajian  dan Penjelasan Ilmu Mantiq . Kediri: Santri Salaf Press.
Bakar, M. Yunus Abu. 2012. “Pengaruh Paham Liberalisme dan Neoliberalisme Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia.” Tsaqafah 8  (1):  135-160.  http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.
v8i1.22
Birch, Kean dan Simon Springer. 2019. “Peak Neoliberalism? Revisiting and Rethinking The Concept of Neoliberalism.” Ephemera 19 (3): 467–485.  http://www.ephemerajournal.org/contribution/peak- neoliberalism-revisiting-and-rethinking-concept-neoliberalism.
Brewer, Bradley R. 2014. “High and Classical Liberalism: Economic Liberties ‘Thin’ and ‘Thick.’” Tesis, Ohio: Ohio University. https://etd. ohiolink.edu/apexprod/rws_olink/r/1501/10?clear=10&p10_ accession_num=ohiou1408635090.
Bryant, Christopher G.A. 1845. Positivism in Social Theory and Research . London: Macmillan Publisher.
Dallas, Mark, dan Farangis Farangis. 2016. “Varieties of Capitalism: Critique of Neoliberal Capitalism.” https://www.coursehero.com/ file/74072740/Critique-of-Neoliberalismdocx/.
Deliarnov.  1997. Perkembangan  Pemikiran  Ekonomi . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Elzbieta,  Mączynska,  dan  Pysz  Piotr.  2015.  “Classical  Liberalism, Neoliberalism, and 0rdoliberalism.” OIKONOMOS:  Journal of Social Market Economy (Lithuania) 1 (2): 17–40.
Feirson, Jake. 2013. “The Reign of Large Multinational Corporations: The Culture  of  Capitalism.”  https://www.academia.edu/9639895/ The_Culture_of_Capitalism.
Hamzah, Supian Suri Ali. 2017. “Evaluasi Epistemologi Ekonomi Barat dan  Islam  dalam  Tinjauan  Iqtishâd.” At-Tafkir 10 (1): 16-37.
https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/230.
Harvey, David. 2005. A Brief History of Neoliberalism . New York: Oxford University Press.
Harvey, David. 2007. “Neoliberalism as Creative Destruction.” The Annals of the American Academy of Political and Social Science 610: 22– 44. http://www.jstor.org/stable/25097888.
Held, David et al. 1999. Global Transformations Politics, Economics and Culture . California: Stanford University Press.
Heryanto,  Ariel.  1997.  “Hegemoni  Kekuasaan  Versi  Gramsci.” Forum Keadilan 6 (2).
Heywood, Andrew. 2017. Political  Ideologies  An  Introduction . London:
Palgrave.
Hiarief, Eric. 2004. “Gerakan Anti Kapitalisme Global.” Jurnal Ilmu Sosial dan  Ilmu  Politik 8  (2):  139–160.  https://doi.org/10.22146/ jsp.11050.
Howard, Michael C dan John E. King. 2008. The Rise of Neoliberalism in Advanced Capitalist Economies: A Materialist Analysis. New York: Palgrave Macmillan.
Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. 2019. “Statistik Utang Luar Negeri Indonesia External Debt Statistics of Indonesia-Juni 2019,”
2019. https://www.bi.go.id/en/statistik/ekonomi-keuangan/ sulni/Documents/SULNI-Juni-2019.pdf.
Losurdo, Dominico. 2011. Liberalism : A Counter History. London: Verso.
Pereira, Luiz Carlos Bresser. 2009. “Assault on the State and on the Market: Neoliberalism and Economic Theory.” Estudos Avançados 23 (66): 7-23. https://doi.org/10.1590/S0103-40142009000200002
Munir, Rizal Mustansyir dan Misnal. 2007. Filsafat  Ilmu . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nasution, Harun. 1973. Falsafah Agama . Jakarta: Bulan Bintang.
Platz, Jeppe von dan John Tomasi. 2015. Liberalism and Economic Liberty . Virginia: University of Richmond.
Qomar.  Moh  Nurul.  2016.  “Telaah  Kritis  Masalah  Ekonomi  Perspektif Muhammad  Baqir  Al-Sadr.” Iqtishoduna 7 (1): 1-14. https:// ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/ view/80.
Reiff, Mark R. 2016. “Two Theories of Economic Liberalism.” Adam Smith  Review 10  (2017):  189-214.  https://www.academia. edu/12004339/Two_Theories_of_Economic_Liberalism.
Ṣadr, Muhammad Bāqir al-. 1994. Iqtisādunā Our Economics . 1–2 ed. Vol.
1. Tehran: Wofis.
———. 2000. Our Philosophy. Diterjemahkan oleh Shams C Inati. Qom: Ansariyan Publication.
Sambas, Syukriadi. 2017. Mantik: Kaidah Berpikir Islam . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Soetrisno  P.  H.  1992. Walfare  State  dan  Walfare  Society . Yogyakarta: BPFE-UGM.
Sutopo, Oki Rahadianto. 2012. “Biaya-Biaya Manusia dalam Era Neoliberal.” Jurnal Pemikiran Sosiologi 1 (1): 30-43. https://doi. org/10.22146/jps.v1i1.23423.
Takariawan, Cahyadi, dkk. 2003. Dialog  Peradaban  Islam  Menggugat Materialisme Barat . Solo: Era Intermedia.
Wisnu,  Inggrida.  2016.  “Ekonomi  Pembangunan  Konsep  Mubyarto.” h t t p s : / / w w w. a c a d e m i a . e d u / 2 4 7 6 5 9 8 4 / E k o n o m i _ Pembangunan_Konsep_Mubyarto.