http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## DELIK-DELIK DILUAR KUHP (TINDAK PIDANA CYBER CRIME DAN CARA
PENANGGULANGAN)

## Rozi Yudha Febriansyah
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

## Abstrak
Perkembangan teknologi khususnya di bidang telekomunikasi dan transportasi dianggap sebagai lokomotif dan turut mempercepat proses globalisasi di berbagai aspek kehidupan. Perkembangan yang sangat pesat dari teknologi telekomunikasi dan komputer menghasilkan internet yang multifungsi. Dengan perkembangan teknologi ini membuat globe dunia seolah-olah menjadi seperti hanya selebar daun kelor. Perkembangan ini juga  membawa  perubahan  yang  besar  dan  mendasar  pada  tatanan  sosial  dan  budaya  pada  skala  global. Namun di balik kemudahan layanan inter itu terdapat ancaman dari sisi keamanannya. Teknologi informasi yang  menghasilkan  internet  memiliki  dampak  yang  positif  namun  juga  memiliki  dampak  yang  negatif. Internet adalah jaringan global yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dari satu lokasi satu ke lokasi lainnya dibelahan dunia  seperti  sekolah,  universitas,  riset,  museum, bank,  perusahaan  bisnis,  perorangan, stasiun TV ataupun radio. Hal yang harus diperhatikan adalah keamanan sistem informasi berbasis internet perlu  diperhatikan,  karena  jaringan  internet  yang  bersifat  publik  dan  global  sangat  rentan  dari  berbagai kejahatan. Ancaman tersebut timbul apabila seseorang berkeinginan memperoleh akses ilegal dalam jaringan komputer,  merusak  jaringan,  mencuri  data  degan  menfaatkan  teknologi  internet  yang  canggih  untuk melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Kejahatan ini di kenal dengan kejahatan dunia maya atau cyber crime.
Kata kunci: delik-delik, tindak pidana, cyber crime

## Latar Belakang
Perkembangan  teknologi  khususnya  di  bidang  telekomunikasi  dan  transportasi  dianggap sebagai  lokomotif  dan  turut  mempercepat  proses  globalisasi  di  berbagai  aspek  kehidupan. Perkembangan  yang  sangat  pesat  dari  teknologi  telekomunikasi  dan  komputer  menghasilkan internet yang multifungsi. Dengan perkembangan teknologi ini membuat globe dunia seolah-olah menjadi seperti hanya selebar daun kelor.
Perkembangan ini juga membawa perubahan yang besar dan mendasar pada tatanan sosial dan budaya pada skala global. Namun di balik kemudahan layanan inter itu terdapat ancaman dari sisi keamanannya. Teknologi informasi yang menghasilkan internet memiliki dampak yang positif namun juga memiliki dampak yang negatif. Internet adalah jaringan global yang dapat digunakan untuk  berkomunikasi  dari  satu  lokasi  satu  ke  lokasi  lainnya  dibelahan  dunia  seperti  sekolah, universitas,  riset,  museum,  bank,  perusahaan  bisnis,  perorangan,  stasiun  TV  ataupun radio.(Gumilang et al., 2019)
Hal  yang  harus  diperhatikan  adalah  keamanan  sistem  informasi  berbasis  internet  perlu diperhatikan, karena jaringan internet yang bersifat publik dan global sangat rentan dari berbagai kejahatan.  Ancaman  tersebut  timbul  apabila  seseorang  berkeinginan  memperoleh  akses  ilegal dalam  jaringan  komputer,  merusak  jaringan, mencuri  data  degan  menfaatkan  teknologi  internet yang canggih untuk melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Kejahatan ini di kenal dengan kejahatan dunia maya atau cyber crime.(Tomy Michael, n.d.)
Saat ini kebutuhan adanya internet didominasi para kalangan pelajar mulai dari sekolah dasar (SD) sampai dengan SMU dan Mahasiswa, Dewasa bahkan sampai orang tua. Kehadiran internet memang  seperti  pisau  bermata dua, disatu  sisi  teknologi  ini  bisa  bermanfaat  apabila  digunakan untuk  melakukan  hal-hal  yang  baik  dan  bermanfaat  seperti  :  mencari  bahan  materi  pelajaran sekolah,  diskusi  pelajaran,  mencari  program  beasiswa,  belajar  jarak  jauh.  Sedangkan  dampak negatifnya adalah banyak situs-situs pornografi, pornoaksi, perjudian, kekerasan dan lain-lain, yang
mengakibatkan maraknya tindakan-tindakan perkosaan, pelecehan seksual yaitu gemar membuka situs-situs terlarang di internet, selain itu maraknya tindakan-tindakan dunia maya seperti carding, hacking,  membobol  password  orang  lain,  facebook,  twetter,  instagram,  yang  merupakan  situs jejaring  pertemanan.  Penculikan  para  remaja  melalui  facebook,  yang  merupakan  situs  jaringan pertemanan sampai pada kasus yang menyangkut musisi JRX versus IDI Bali yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan JRX kepada IDI Bali, dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa globalisasi teknologi juga dibarengi oleh globalisasi kejahatan.(Kleden, 2019)
Fenomena  kejahatan  cyber  crimesendiri  di  Indonesia  semakin  lama  semakin  meningkat dengan berbagai kasus yang bervariasi seperti kasus pemakaian nama domain Mustika Ratu. com, YKCI vs Indosat (Royalti ‘ring back tone’), Kasus lain adalah perusakan fasilitas internet banking BCA  dengan  membuat  situs  tiruan  www.klikbca.com  oleh  seorang  hacker  seperti  kilkbca.com, www.klickbca.com, klickbca.com, clickbca.com, Contoh lain pernah terjadi di beberapa kota besar seperti  di  yogyakarta,  bandung,  semarang  yaitu  dengan  ditangkapnya  beberapa  pemuda  yang melakukan  kejahatan  cyber  crime  dengan  modus  carding  (kejahatan  internet  dengan  membobol kartu kredit orang lain untuk bertransaksi) yang membuat Indonesia menjadi salah satu Negara terkenal dalam cybercrime dan modus hacking (perusakan jaringan komputer pihak lain). Kasus yang menghebohkan lagi adalah hacker bernama Dani Hermansyah, pada tanggal 17 April 2004 melakukan deface dengan mengubah nama-nama partai yang ada dengan nama-nama buah dalam website  www.kpu.go.id  yang  mengakibatkan  berkurangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap pemilu yang sedang berlangsung pada saat itu.(Saputra & Mahyani, 2017) Di kota Surakarta sendiri kasus  cybercrime  belum  pernah  mencuat,  akan  tetapi  yang  terbaru  adalah  adanya  kasus pembobolan data melalui email yang dilakukan warga pasarkliwon.
Dalam  penggunaannya  sendiri  salah  satu  contoh  situs  di  internet  yaitu  facebook  bisa dikatakan  dapat  memberikan  dampak  positif  dan  negatif  bagi  seseorang.Dampak  positif  yang dirasakan oleh para  pengguna facebook selain untuk sarana bersosialisasi, komunikasi, rekreasi, chatting,  berkomunikasi  dengan  teman  lama,  facebook  pun  berfungsi  untuk  sarana  berdiskusi bahkan sampai bisa digunakan untuk mengumpulkan bantuan untuk kegiatan social seperti koin untuk prita, koin untuk bilqis dsb.Sedangkan dampak negative dari penggunaan facebook yaitu membuat  orang  menjadi  malas  belajar, hanya membuang-buang  waktu  bahkan memicu  adanya tindak  kejahatan  berupa  penipuan,  pelecehan,  sampai  terjadinya  penculikan  dan  para  korban penculikan  rata-rata  dialami  oleh  perempuan  yang  kebanyakan  masih  berstatus  sebagai  pelajar. Budaya global tersebut secara positif memiliki muatan ilmu pengetahuan, teknologi, politik, sosial dan kebudayaan, tetapi juga memiliki dampak negative manakala disalahgunakan.Ancaman atau bahaya  yang  datang  dari  internet  bagi  anak-anak  dan  remaja  menjadi  perhatian  serius  bagi masyarakat Indonesia.Dalam makalah ini, penulis membahas tentang penanggulangan kejahatan internet  di  Indonesia.(Cahyono  &  Wahyono,  2017)  Masyarakat  khususnya  para  remaja  yang sekarang  sedang  digandrungi  oleh  situs-situs  di  internet  dan  paham  betul  tentang  penggunaan internet,  perlu  dibekali  berbagai  informasi,  dalam  rangka  untuk  mengetahui  tentang  dampak negatif perkembangan teknologi informasi seperti internet dan tentang penanggulangan kejahatan cybercrime dari aspek hukum, maka diberikan penyuluhan dan pengertian seputar dampak dari perkembangan  teknologi  informasi,  kemudian  peraturan  yang  berkaitan  dengan  perkembangan teknologi  informasi  seperti  UU  ITE  No  11  Tahun  2008  yang  didalamnya  mengatur  tentang perbuatan-perbuatan  yang  dilarang  yang  berkaitan  dengan  pencurian,  penipuan,  perjudian, pencemaran nama baik dst.

## Rumusan Masalah
1. Jelaskan apa yang dimaksud cyber crime
2. Bagaimana cara mencegah cyber crime agar tidak merajalela

## Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui apa yang di maksud cyber crime
2. Untuk mengetahui cara agar cyber crime tidak semakin merajalela

## Metode Penelitian
Mencari  kebenaran  secara  ilmiah  atau  spesifik  tentang  tindak  pidana  cyber  crime  serta menanggulangi tindak pidana cyber crime.(Michael, n.d.)

## Pembahasan
Cyber  crime  atau  kejahatan  dunia  maya  adalah  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang maupun  kelompok  yang  menguasai  dan  mampu  mengoperasikan  komputer  dan  alat telekomunikasi lainnya. Cara-cara yang biasa yang dilakukan dengan merusak data, mencuri data dan menggunakannya secara ilegall. Menurut Abdul Wahib dan Mohammad Labib, cyber crime merupakan salah satu jenis kejahatan yang membahayakan individu, masyarakat dan negara. Jenis kejahatan  ini  (cyber  crime)  tidak  tepat  jika  disebut  sebagai  ‘crime  without  victim’,  tetapi  dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang dapat menimbulkan korban berlapis-lapis baik secara privat maupun publik.(Suhartono, 2020) Hak privat dapat terancam, terganggu, bahkan rusak atau hilang akibat ulah segelintir orang atau beberapa orang yang memanfaatkan kelebihan ilmu yang dimiliki dan teknologi dengan modus operandi yang tergolong dalam cyber crime.
Indra Safitri mengatakan bahwa cybercrime sebagai kejahatan dunia maya yaitu jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.
John Spiropoulos mengatakan bahwa cybercrime memiliki sifat efisien dan cepat serta sangat menyulitkan bagi pihak penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap pelakunya.
Cyber  crime  yang  menggunakan  media  komunikasi  dan  komputer,  meskipun  berada  di dunia maya tetapi memiliki dampak yang sangat nyata. Penyimpangan dan kerugian besar telah terjadi  dan  berdampak  luas kepada  sektor-sektor  ekonomi,  perbankan,  moneter, budaya  bahkan dapat  mengancam  pertahanan  dan  keamanan  negara.  Agar  tidak  dikucilkan  dalam  pergaulan global,  Indonesia  harus  mengantisipasi  dan  melakukan  langkah  konkrit  dalam  penanggulangan kejahatan internet.
Kualifikasi kejahatan dunia maya (cyber crime), sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, adalah  kualifikasi  cybercrime  menurut  Convention  on  Cybercrime  2001  di  Bunapest  Hongaria, yaitu: (1) Illegal access: yaitu sengaja memasuki atau mengakses sistem komputer tanpa hak; (2) Illegal  interception:  yaitu  sengaja  dan  tanpa  hak mendengar  atau  menangkap  secara  diam-diam pengiriman dan pemancaran data komputer yang tidak bersifat publik ke, dari atau di dalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu teknis; (3) Data interference: yaitu sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan, penghapusan, perubahan atau penghapusan data computer; (4) System interference:  yaitu  sengaja  melakukan  gangguan  atau  rintangan  serius  tanpa  hak  terhadap berfungsinya  sistem  computer;  (5)  Misuse  of  Devices:  penyalahgunaan  perlengkapan  komputer, termasuk program komputer, password komputer, kode masuk (access code); (6) Computer related Forgery:  Pemalsuan  (dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  memasukkan,  mengubah,  menghapus  data
autentik  menjadi  tidak  autentik  dengan  maksud  digunakan  sebagai  data  autenti);  (7)  Computer related Fraud: Penipuan (dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan hilangnya barang/kekayaan orang  lain  dengan  cara  memasukkan,  mengubah,  menghapus  data  computer  atau  dengan mengganggu  berfungsinya  komputer/sistem  computer,  dengan  tujuan  untuk  memperoleh keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri atau orang lain).

## Mencegah Cyber Crime
Untuk  mencegah  merajalelanya  tindakan  yang  termasuk  kategori  cyber  crime, pemerintah bersama aparatur penegak hukum perlu segera melakukan tindakan-tindakan penanggulangan dan penegakan  hukum  yaitu  dengan  mensosialisasikan,  merealisasikan  dan  mengimplementasikan berbagai  peraturan  dan  perundang-undangan  yang  telah  ada  seperti  dalam  KUHP  dan  UU  ITE untuk menjerat para pelaku kejahatan cyber crime.(Wahyono et al., 2020) Sebelum munculnya UU ITE No 11 Tahun 2008, untuk menjerat pelaku cyber crime, dipakai undang-undang yang bersifat khusus dan ketentuan-ke-tentuan yang bersifat umum, seperti: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Lara-ngan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta,  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk,  dan  KUHP.  Dalam  prakteknya,  yang  sering  dipakai  adalah  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan KUHP.
UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi yaitu dengan memasukkan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, dalam bentuk ‘petunjuk’, yang diatur dalam Pasal 26 A yang menyatakan sebagai berikut: “Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  khusus  untuk  tindak  pidana  korupsi  juga  dapat diperoleh dari: Alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan Dokumen. Para pelaku cyber crime dikenakan pasal-pasal dalam KUHP seperti penipuan, pengrusakan server KPU, penggelapan dan pasal pidana lain diluar KUHP seperti UU telekomunikasi dan UU lain yang memiliki sangsi pidana. Untuk KUHP yang sering digunakan adalah: (1) Pasal 362 KUHP dapat dikenakan untuk kasus carding dimana pelaku mencuri nomor kartu kredit milik orang lain. (2) Pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan dengan seolah-olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan, tetapi, pada kenyataannya ,barang tersebut tidak ada. Hal tersebut dike-tahui  setelah  uang  dikirimkan  dan  barang  yang  dipesan  tidak  datang  sehingga  pembeli tersebut  merasa  tertipu.  (3)  Pasal  335  KUHP  dapat  dikenakan  untuk  kasus  pengancaman  dan pemerasan yang dilakukan  melalui  e-mail  yang  dikirimkan  oleh  pelaku  untuk  memaksa  korban melakukan  sesuatu  sesuai  dengan  apa yang diinginkan  oleh  pelaku  dan  jika  tidak dilaksanakan akan membawa dampak yang membahayakan. Hal ini biasanya dilakukan karena pelaku biasanya mengetahui rahasia korban. (4) Pasal 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media Internet. Modusnya adalah pelaku menyebarkan e-mail kepada teman-teman  korban  tentang  suatu  cerita  yang  tidak  benar  atau  mengirimkan  e-mail  kesuatu mailing  list  sehingga  banyak  orang  mengetahui  cerita  tidak  benar  tersebut.  (5)  Pasal  303  KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara online di Internet dengan penyelenggara dari Indonesia. (6) Pasal 282 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi maupun website porno yang banyak beredar dan mudah diakses di Internet. Walaupun berbahasa
Indonesia, sangat sulit sekali untuk menindak pelakunya karena mereka melakukan pendaftaran domain  tersebut  di  luar  negeri  dimana  pornografi  yang  menampilkan  orang  dewasa  bukan merupakan hal yang ilegal. (8) Pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus deface atau hacking yang membuat system milik orang lain, seperti website atau program menjadi tidak berfungsi atau dapat  digunakan  sebagaimana  mestinya.  Dalam  UU  ITE  beberapa  pasal-pasal  yang  penting adalah:(Hidayat et al., 2020) (1) Pasal 30 ayat (1) yang menyebutkan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun / denda paling banyak Rp. 600 Juta. (2) Pasal 46, ayat (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan / denda paling banyak Rp. 700 Juta. Sedangkan ayat (3) “Setiap orang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses  komputer  dan/  atau  sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 800 Juta. (3) Kemudian Pasal 31 sampai dengan pasal 37. Gugatan kelompok atau biasa dikenal dengan class action, dinaungi oleh Pasal 38 ayat 2. Di dalam UU tersebut juga dinyatakan bahwa masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik yang berakibat merugikan masyarakat.

## Penanggulangan Cyber Crime Di Indonesia
Pengamanan  Software  Jaringan  Komputer;  Tindakan  preventif  yg  dapat  dilakukan  dalam rangka  pengamanan  software  jaringan komputer  sbb:(Angraeni  &  Nasution, 2019)  (1)  Mengatur akses  (acces  control),  melalui  mekanisme  authentication  dengan  menggunakan  password.  (2) Firewall,  program  yang  merupakan  sebuah  perangkat  yang  diletakkan  antara  internet  dengan jaringan internal  yang berfungsi  untuk menjaga agar akses  ke dalam  maupun keluar  dari  orang yang  tidak  berwenang  tidak  dapat  dilakukan.  (3)  Intruder  Detection  System  (IDS),  diantaranya adalah Autobase, mendeteksi probing dengan memonitor log file. (4) Backup rutin, untuk cadangan manakala sistem kita berhasil dimasuki pihakn lain. (intruder) dll. Langkah-langkah yang dapat dilakukan  adalah:Penguncian  computer,  Penggunaan  dial  back,  adalah  penggunaan  telepon double,  antara  telepon  kirim  dengan  telepon  terima,  dengan  cara  bergantian  dalam  pemakaian saluran  telepon.  Salah  satu  persoalan  yang  muncul  terkait  dengan  perkembangan  kejahatan transnasional  adalah  penegakkan  hukumnya  terhadap  para  pelaku  cyber  crime.  Kejahatan transnasional dalam cyber crime jelas akan bersinggungan dengan masalah jurisdiksi. Dalam ruang siber  pelaku  pelanggaran  sulit  untuk  ditindak  oleh  karena  pelakunya  berada  di  luar  wilayah Indonesia.Hal  inilah  yang  kemudian  menjadi  persoalan  jurisdiksi  dari  penegakan  cybercrime  di Indonesia. Artinya hukum mana yang akan diberlakukan dalam menangani kejahatan cybercrime tersebut.

## Aspek Instrumen Hukum
Agar penegakkan hukum dapat terlaksana dengan baik maka harus dipenuhi empat syarat, yaitu: (1) Adanya aturan perundang-undangan khusus mengatur dunia cyber. (2) Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan yaitu polisi, jaksa dan hakim khusus yang khusus menangani cyber  crime.  (3)  Adanya  fasilitas  atau  sarana  untuk  mendukung  pelaksanaan  peraturan  itu.  (4) Kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan. Tujuan pembentukan undang-undang yang khusus mengatur tentang dunia maya ini adalah untuk pemberatan atas tindakan pelaku agar
dapat menimbulkan efek jera dan mengatur sifat khusus dari sistem pembuktian. Dengan adanya undang-undang  yang  khusus  mengatur  cybercrime  maka  dapat  mempermudah  bagi  aparat penegak hukum dalam penegakan hukum.

## Aspek Aparatur Penegak Hukum
Penegak  hukum  di  Indonesia  mengalami  kesulitan  dalam  menghadapi  merebaknya cybercrime,  beberapa  penyebab  diantaranya  adalah  keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia  yang dimiliki penegak hukum, yakni sangat langka yang intens terhadap kejahatan komputer, kejahatan yang  menggunakan  sarana  komputer,  kejahatan  dunia  maya.  Sebab  kejahatan  ini  memerlukan ketrampilan  khusus  bagi  aparatur  penegak  hukum.  Sehingga  dalam  hal  penyelidikan  dan penyidikan selalu mengalami jalan buntu atau tidak tuntas. Metode penyidikannya juga bersifat khusus, tidak semua penyidik dapat melakukannya. Harus ada anggota kepolisian yang bertugas di bidang internet atau biasa disebut polisi cyber atau cyber police.
Untuk membuktikan jejak-jejak para hacker, cracker dan phreacker dalam melakukan aksinya terutama  yang  berhubungan  dengan  program-program  dan  data-data  komputer,  sarana  Polri belum memadai karena belum ada komputer forensik.(Setyorini et al., 2020) Fasilitas ini diperlukan untuk mengungkap data-data digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti berupa soft copy (image, program, dsb). Dalam hal ini Polri masih belum mempunyai fasilitas forensic computing yang  memadai.  Fasilitas  forensic  computing  yang  akandidirikan  Polri  diharapkan  akan  dapat melayani tiga hal penting yaitu evidence collection, forensic analysis, expert witness.  Aplikasi di lapangan  menunjukan  bahwa  pelaku  cybercrime  dikenakan  dengan  pasal-pasal  dalam  KUHP seperti penipuan, pengrusakan, penggelapan dan pasal pidana lain diluar KUHP seperti undang- undang telekomunikasi, undang-undang hak cipta dan yang terbaru adalah undang-undang ITE.

## Kesimpulan
Kejahatan  di  dunia  cyberyang  tidak  lagi  mengenal  batas-batas  suatu  Negara  sehingga menimbulkan  persoalan-persoalan  baru  dan  dampaknya  telah  dirasakan  oleh  masyarakat pengguna computer dan jaringannya. Oleh karena itu selain sudah adanya pengaturan hukum juga diperlukan strategi penanggu-langan cyber crime. Penanggulangan dimaksud dimulai dari upaya pencegahan  kejahatan  cyber  crime  yaitu  pendekatan  secara  teknologi  dengan  pengamanan software, hardware, kemudian dilakukan upaya sosialisasi computer dan internet di tengah-tengah masyarakat,pendekatan kultur juga bisa dilakukan dengan cara menerapkan etika. Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum terhadap kejahatan Cyber crime harus didukung tiga aspek yang terkait  dengan  penegakkan  hukum  yaitu  aspek  instrumen  hukum,  aparat  penegak  hukum  dan aplikasinya  di  lapa-ngan.  Aspek  Instrumen  adalah  dengan  adanya  berbagai  undang-undang termasuk  UU  ITE  yang  dapat  meminimalisir  dan  dapat  dijadikan  payung  hukum  terhadap penindakan kejahatan cybercrime.
Peran  orangtua  juga  berperan  penting  untuk  melakukan  pengawasan  agar  anak-anak terhindar dari tindak kejahatan cyber crime dan juga anak-anak tidak menjadi pelaku baru dalam kejahatan cyber crime

## Daftar Pustaka
Angraeni, K. D., & Nasution, K. (2019). KEKUATAN HUKUM LoU SEBAGAI JAMINAN DALAM KREDIT SINDIKASI BANK. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.2521
Cahyono, D. J. P., & Wahyono, D. (2017). PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA DENGAN DOSEN. Mimbar Keadilan.
https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2198 Gumilang, D., Yudianto, O., & Setyorini, E. H. (2019). LEGALITAS SURAT KUASA YANG DITERBITKAN SEORANG BURON. Jurnal Hukum Magnum Opus. https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2497
Hidayat, M. R., Nasution, K., & Setyadji, S. (2020). Kekuatan Hukum Pengikat Hak Tanggungan Atas Jaminan Kredit. Jurnal Akrab Juara. https://doi.org/10.11693/hyhz20181000233 Kleden, K. L. (2019). PENDEKATAN VIKTIMOLOGI MEMINIMALISIR DISPARITAS PIDANA. Jurnal Hukum Magnum Opus. https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2611 Michael, T. (n.d.). PEMBERDAYAAN MAHASISWA DALAM MENUMBUHKAN JIWA MENULIS ILMIAH MELALUI PELATIHAN ARTIKEL DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA. Jurnal Akrab Juara, 5(1), 66–72. Saputra, A., & Mahyani, A. (2017). TINJAUAN YURIDIS TRADING IN INFLUENCE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. Mimbar Keadilan. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2201
Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255
Suhartono, S. (2020). HUKUM POSITIF PROBLEMATIK PENERAPAN DAN SOLUSI
TEORITIKNYA. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 15(2), 206.
Tomy Michael, W. L. S. (n.d.). Holiday Overview In Indonesia General Election (Is That Legal?). Opcion Revista Activa, 35(30), 389–400.
Wahyono, D., Suseno, I., Aziz, K., & Sukendar, A. Y. S. (2020). Validity for Ownership of the Floating Houses on the Coast. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.041