## RISIKO DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Sherly Ayuna Putri, S.H., M.H
Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran Jl. Dipati Ukur Nomor 35, Coblong, Bandung, Jawa Barat 40132 sherly.ayunaputri@yahoo.com
Naskah diterima: 25 Juli; direvisi: 19 Agustus; disetujui: 30 Agustus

## ABSTRAK
Timbulnya  pekerja  anak  antara  lain  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  seperti kemiskinan,  kondisi  anak,  keluarga  dan  budaya  masyarakat.  Mempekerjakan  anak tidak  juga  selalu  berdampak  negatif,  karena  dengan  anak  bekerja  dapat  melatih kemampuan  fisik,  mental,  sosial  serta  intelektualitas  anak.  Meskipun  dalam prakteknya  tidak  dapat  dihindari  banyak  terjadinya  diskriminasi  ataupun  eksploitasi yang  dialami  oleh  pekerja  anak.  Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup, pertumbuhan  dan  perkembangan  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun, termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan.  Masalah  hukum  yang  diangkat  dalam penelitian  ini  yaitu:  Bagaimana  risiko  bagi  pekerja  anak  dibawah  umur  menurut hukum  positif  di  Indonesia?  dan  bagaimana  hak-hak  anak  dan  perlindungan  hukum bagi  pekerja  anak  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  dihubungkan  dengan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang Perlindungan Anak? Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis dan kualitatif deskriptif. Penelitian ini merupakan Library Research dengan menggunakan data-data sekunder. Mempekerjakan  anak  sebagaimana  diatur  di  dalam  undang-undang  tersebut sebenarnya erat kaitannya dengan upaya melindungi hak asasi anak. Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 68 Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang  menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.
Kata kunci: Risiko, Perlindungan Hukum, Pekerja Anak
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Risiko  dan  Perlindungan Hukum  Bagi  Pekerja  Anak  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  Dihubungkan  dengan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak ∽ Sherly Ayuna Putri ∽

## RISK AND LEGAL PROTECTION FOR CHILD LABOR BASED ON LAW NUMBER 13 YEAR 2003 REGARDING EMPLOYMENT CONNECTED WITH LAW NUMBER 35 YEAR 2014 ON CHILDREN PROTECTION
Sherly Ayuna Putri, S.H., M.H
Faculty of Law, University of Padjajaran Dipati Ukur Street Number 35, Coblong, Bandung, Jawa Barat 40132 sherly.ayunaputri@yahoo.com

## ABSTRACT
The incidence of child labor is influenced by various factors such as poverty, child's condition,  family  and  community  culture.  Hiring  a  child  does  not  always  have  a negative impact, because with working children can train the physical, mental, social and  intellectual  abilities  of  children.  Although  in  practice  there  is  inevitably  much discrimination or exploitation experienced by child laborers. Every child shall have the right to survival, growth and development and shall be entitled to protection from violence  and  discrimination  as  provided  for  in  the  Constitution  of  the  State  of  the Republic of Indonesia Year 1945. A child is a person who is not yet 18 years of age, including a child who is still in the womb. The legal issues raised in this study are: What is the risk for underage child workers according to positive law in Indonesia? and how are child rights and legal protection for child labor under Law Number 13 Year  2003  regarding  Employment  connected  with  Law  Number  35  Year  2014  on Children  Protection?  This  research  is  normative  juridical  research  with  descriptive descriptive  and  descriptive  descriptive  research  specification.  This  research  is Library Research using secondary data. The employment of children as stipulated in the  law  is  in  fact  closely  related  to  the  protection  of  the  rights  of  children.  The provisions  prohibiting  the  employment  of  children  as  provided  in  the  provisions  of Article 68 of Law Number 13 Year 2003 regarding Employment which provides that every child has the right to protection by parents, family, community and state.
Keyword: Risk, Legal Protection, Child Labor
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Risiko  dan  Perlindungan Hukum  Bagi  Pekerja  Anak  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  Dihubungkan  dengan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak ∽ Sherly Ayuna Putri ∽

## A. Latar belakang
Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak  menegaskan  bahwa:  “Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  Anak  dan  hak-haknya  agar  dapat hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi”.
Berkaitan  dengan  konsep  perlindungan  anak,  secara  khusus  pada  bidang ketenagakerjaan penanganan masalah pekerja anak di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi  tantangan  berat  terutama  karena  isu  pekerja  anak  terkait  dengan beberapa  hal,  baik  yang  langsung  maupun  tak  langsung  berpengaruh  terhadap keberadaan pekerja anak. Faktor yang langsung berkaitan dengan pekerja anak adalah risiko atau bahaya yang timbul di lingkungan kerja, maupun dari jenis pekerjaan yang mereka  lakukan.  Sementara  faktor  yang  tidak  langsung  mempengaruhi  keberadaan pekerja  anak  adalah  sistem  maupun  kondisi  yang  melingkupi  anak,  mulai  dari ekonomi, sosial-budaya dan politik.
Indonesia  sendiri  masalah  kemiskinan  sudah  sangat  memprihatinkan.  Masalah kemiskinan di negara berkembang seperti Indonesia selalu menjadi topik pembahasan yang  sulit  mencarikan  jalan  pemecahannya.  Hal  ini  dapat  dipahami  dengan  melihat jumlah  masyarakat  dengan  tingkat  ekonomi  rendah  yang  semakin  meningkat. Kemiskinan  yang  membuat  masyarakat  semakin  terpuruk  juga  disebabkan  oleh pembangunan  yang  tidak  merata  yang  semestinya  ditujukan  untuk  kesejahteraan seluruh masyarakat. Kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, yaitu masih banyaknya masyarakat  yang  tidak  tersentuh  dengan  pembangunan  dan  sebagian  masyarakat hanya  menjadi  korban  dari  pembangunan  itu  sendiri.  Ini  membuat  masyarakat semakin tertindas dan terpuruk dalam kemiskinan. 1
Pada  hakekatnya  anak  tidak  boleh  bekerja  karena  waktu  mereka  selayaknya dimanfaatkan  untuk  belajar,  bermain,  bergembira,  berada  dalam  suasana  damai, mendapatkan  kesempatan  dan  fasilitas  untuk  mencapai  cita-citanya  sesuai  dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak  anak-anak  di  bawah  usia  18  tahun  yang  telah  terlibat  aktif  dalam  kegiatan ekonomi  dan  menjadi  pekerja  anak  antara  lain  di  sektor  industri  dengan  alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tua ataupun faktor lainnya. 2
Dampak buruk yang timbul dari lingkungan maupun jenis kerja yang dilakukan anak  tersebut  tidak  seluruhnya  dapat  dilihat  pada  saat  ini  juga,  karena  umumnya dampak tersebut baru terlihat setelah jangka waktu tertentu. Belum banyak studi yang dilakukan  untuk  mengukur  seberapa  jauh  dampak  maupun  risiko  akibat  kerja  yang dilakukan anak-anak.
1 Barda  Nawawi  Arief, Perlindungan  Anak  menurut  Negara  Hukum ,  (Jakarta:  Penerbit  Sinar  Grafika, 1992), hlm. 40.
2 Syamsuddin, Petunjuk  Pelaksanaan  Penanganan  Anak  yang  Bekerja ,  (Jakarta:  Penerbit  Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997), hlm. 1.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Risiko  dan  Perlindungan Hukum  Bagi  Pekerja  Anak  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  Dihubungkan  dengan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak ∽ Sherly Ayuna Putri ∽
Dalam  penelitian  ini,  keluarga  dan  lingkungan  tempat  tinggal  merupakan  dua hal  yang  berpengaruh  besar  terhadap  proses  perkembangan  psikologis  anak,  proses pemenuhan  kebutuhan  anak  dan  turut  mempengaruhi  pilihan  anak  untuk  bekerja. Pekerja  anak  yang  memiliki  kecenderungan  bersikap  destruktif  (misal:  Pemarah, gemar  membuat  keonaran,  gemar  berjudi  dan  lainnya)  berada  dalam  keluarga  dan lingkungan  masyarakat  yang  memiliki  perilaku  destruktif  pula  dan  umumnya  anak- anak  tersebut  bekerja  di  sektor  berbahaya  di  wilayah  itu.  Sebagian  besar  keluarga pekerja  anak  ternyata  tidak  dapat  berfungsi  sebagai  sarana  untuk  memenuhi kebutuhan jasmani anak (misal:  Kebutuhan makanan sehat, tempat tinggal layak dan pakaian  layak).  Sebagian  lainnya  tidak  dapat  berfungsi  sebagai  tempat  pemenuhan kebutuhan  perkembangan  psikologis  anak  (misal:  Tempat  penanaman  nilai  atau norma positif, tempat pembentukan karakter diri yang positif).
Kemiskinan  bukan  satu-satunya  penyebab  seorang  anak  untuk  bekerja,  faktor lingkungan  juga  berperan  sangat  penting.  Anak-anak  yang  hidup  di  lingkungan teman-teman yang cenderung menyukai bekerja daripada sekolah meskipun orang tua mereka  cukup  mampu  untuk  membiayai  sekolah  mereka.  Sebab  lingkungan  teman- teman sebaya mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menanamkan nilai-nilai tertentu  yang  mereka  anggap  sesuai  dengan  dunia  mereka.  Jadi  faktor  kemiskinan bukanlah  satu-satunya  yang  membuat  anak  untuk  bekerja.  Akan  tetapi  faktor kemiskinan menjadi faktor utama yang menyebabkan anak-anak untuk bekerja. 3
Anak memutuskan bekerja karena faktor-faktor kemiskinan keluarga, hubungan antara  keluarga  yang  tidak  harmonis,  pengaruh  lingkungan,  pengaruh  teman  sebaya dan  orang  dewasa,  adanya  penghargaan  masyarakat  yang  tinggi  terhadap  anak  yang bekerja  dibandingkan  anak  yang  tidak  bekerja,  dinamika  perkembangan  ekonomi masyarakat,  adanya  sumber  daya  lokal  tertentu  di  suatu  wilayah  (misal:  Tambang, marmer, laut, pertanian dan lain-lain), pola rekrutmen yang mudah tanpa persyaratan rumit,  kebutuhan  akan  tenaga  kerja  anak-anak  dan  kemudahan  akses  terhadap informasi  mengenai  pekerjaan  tertentu  (misalnya:  Informasi  pekerjaan  di  sektor garmen dan sektor tenaga kerja domestik di luar negeri), kebutuhan biaya pendidikan, sekolah  yang  dianggap  tidak  menarik  bagi  anak  (sehingga  anak  kemudian  memilih untuk  bekerja  daripada  bersekolah),  inisiatif  anak  sendiri  dan  keinginan  anak  untuk mandiri.
Di  lingkungan  kerja,  ditemukan  bahwa  mayoritas  lingkungan  kerja  anak tergolong tidak layak bagi anak dan beberapa di antaranya membahayakan. Sejumlah kecelakaan pernah dialami anak, yang berasal dari penggunaaan peralatan kerja yang membahayakan,  tidak  adanya  alat  perlindungan  kerja  dan  jenis  pekerjaan  yang berbahaya.  Hampir  semua  partisipan  pernah  mengalami  satu  atau  dua  jenis kecelakaan  kerja  yang  mengakibatkan  luka,  keracunan,  bahkan  risiko  kematian. Selain kecelakaan, anak juga mengalami sejumlah eksploitasi berupa jam kerja yang panjang, upah minim, dan perlakuan kasar dari majikan dan orang dewasa. Rata-rata anak bekerja antara 4-10 jam sehari dan rata-rata pernah mengalami pemotongan gaji atau penundaan pembayaran gaji. Ditemukan pula bahwa masalah ini jarang dianggap
3 Indrasari dan B White, Anak-anak Desa dalam Kerja Upahan , (Jakarta: Prisma. XXXI, 1992), hlm. 81.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Risiko  dan  Perlindungan Hukum  Bagi  Pekerja  Anak  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  Dihubungkan  dengan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak ∽ Sherly Ayuna Putri ∽
serius oleh masyarakat dan dipandang tidak lebih dari kejadian sehari-hari yang wajar bagi mereka.
Pekerja anak umumnya berasal dari keluarga miskin, relatif kurang memperoleh akses  untuk  mendapatkan  pendidikan  yang  layak.  Di  beberapa  lokasi  penelitian, ditemukan bahwa pekerja anak bersekolah di sekolah yang tidak menyediakan sarana belajar yang memadai, tenaga pengajar dengan kualitas pendidikan rendah, dan tidak mendapatkan tunjangan pendidikan berupa beasiswa. Selain itu ditemukan pula lokasi sekolah  yang  sulit  dijangkau  anak  dan  adanya  biaya-biaya  tambahan  yang membebani anak.
Kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak bekerja tetapi sebagai salah satu faktor  pendorong  anak  bekerja.  Antara  satu  faktor  penyebab  anak  bekerja  dengan faktor lainnya saling berkaitan bahkan saling memperkuat pada seorang anak. Hanya saja  faktor  yang  dominan  berbeda  pada  setiap  pekerja  anak.  Faktor  yang  banyak muncul di area penelitian adalah keluarga dan inisiatif anak.
Pola rekrutmen pekerja anak kebanyakan melalui jalur informal sesuai dengan jenis  pekerjaan  mereka.  Proses  yang  dilalui  hampir  semuanya  melalui  teman, keluarga  dan  kerabat  serta  kenalan  dekat.  Sedang  sebagian  besar  pekerjaan  yang dimasuki tidak memerlukan persyaratan, kecuali di industri garmen, profesi penyanyi dan  tukang  pijat  yang  secara  kasat  mata  tampak  mempunyai  keahlian  khusus. Informasi  yang  diperoleh  anak  tentang  pekerjaan  tidak  melalui  media  resmi  tetapi melalui  kenalan  baik  teman,  tetangga,  keluarga  maupun  saudara/i.  Ada  pula  anak yang bertanya langsung ke pengusaha.
Belum  ditemukan  adanya  pengaruh  masyarakat  yang  dapat  dijadikan  faktor pencegah  anak  bekerja.  Faktor  pencegah  anak  bekerja  yang  diungkapkan  partisipan sifatnya  hanya  menunda  anak  untuk  bekerja  atau  membuat  anak  berhenti  bekerja sementara  seperti  sepi  order,  musim  ulangan,  hari-hari  besar  agama  bahkan  hal-hal seperti  bantuan  beras.  Pemenuhan  hak  anak  harus  dipandang  dalam  perspektif pemenuhan hak individual bukan sebagai bentuk belas kasihan. Jika kita memandang hal  itu  dalam  perspektif  hak  asasi  maka  pendekatan  yang  dilakukan  adalah  dengan melibatkan setiap pihak termasuk anak itu sendiri.
Pekerja anak umumnya mengalami kekurangan istirahat sehingga berpengaruh terhadap prestasi sekolah mereka. Pekerja anak juga kurang mendapatkan kesempatan untuk  berekreasi,  melakukan  kegiatan ibadah,  dan  kegiatan  belajar  di  rumah.  Selain bekerja,  anak  ternyata  juga  mendapatkan  beban  pekerjaan  rumah  tangga.  Anak perempuan  cenderung  mendapatkan  beban  pekerjaan  rumah  tangga  lebih  lama daripada anak laki-laki.
Pekerja  anak  pada  umumnya  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum  sesuai dengan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan Juncto . Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  agar  hak-hak  dari  pekerja  anak terpenuhi.  Strategi  mengatasi  permasalahan  pekerja  anak  tersebut  dapat  terbagi menjadi  dua  besaran,  yakni  proses  penyadaran,  penyediaan  program  antara ( intermediate  program )  guna  menjembatani  antara  proses  penyadaran  dan penghapusan  pekerja  anak  serta  proses  eliminasi  pekerja  anak  yang  dimulai  dari penghapusan sektor-sektor kerja terburuk.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Risiko  dan  Perlindungan Hukum  Bagi  Pekerja  Anak  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  Dihubungkan  dengan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak ∽ Sherly Ayuna Putri ∽
Mengenai  pekerja  anak  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  ini  telah  memberikan  ketentuan  larangan  bagi  siapapun  untuk mempekerjakan atau melibatkan anak-anak dalam bentuk pekerjaan terburuk. Namun mengenai  jenis-jenis  pekerjaan  yang  dianggap  “pekerjaan  terburuk”  tersebut  tidak diatur lebih lanjut dalam suatu  undang-undang melainkan ditetapkan melalui sebuah Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  235/MEN/2003  tentang Jenis-jenis  Pekerjaan  yang  Membahayakan  Kesehatan,  Keselamatan  atau  Moral Anak,  yang  mulai  berlaku  sejak  tanggal  31  Oktober  2003.  Pasal  3  dalam  KEPMEN tersebut menetapkan usia 15 (lima belas) tahun atau lebih sebagai usia kerja anak dan melarang  anak  usia  di  bawah  18  (delapan  belas)  tahun  untuk  melakukan  pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan, keselamatan atau moral mereka.
Undang-Undang  tersebut  juga  hanya  memberikan  perlindungan  hukum  bagi pekerja/buruh  yang  bekerja  pada  sektor  formal  dan  hanya  mewajibkan  pengusaha atau  pengguna  jasa  pekerja  formal  untuk  mematuhi  undang-undang  mengenai perjanjian  kerja,  upah  minimum,  lembur,  jam  kerja,  istirahat  dan  hari  libur. Sedangkan pekerja anak yang bekerja di luar hubungan kerja (sektor informal) tidak diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan, melainkan  masih  menggunakan  ketentuan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak.
Pemerintah  telah  banyak  mengeluarkan  berbagai  peraturan  guna  menciptakan ketertiban dan keamanan di masyarakat. Namun dalam implementasinya tidak semua peraturan  tersebut  dapat  dilaksanakan  dengan  sebagaimana  mestinya  oleh  para pelaksana  undang-undang  yang  akibatnya  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak lain. Berkaitan di bidang ketenagakerjaan seharusnya pembangunan ketenagakerjaan dibangun  sedemikian  rupa  sehingga  terpenuhi  hak-hak  dan  perlindungan  yang mendasar bagi pekerja/buruh sehingga pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi  yang  kondusif  bagi  pengembangan  dunia  usaha.  Upaya  penanggulangan terhadap  pekerja  anak  dapat  dilakukan  secara  terpadu  antar  sektor  di  pusat  dan daerah.
Penanggulangan  pekerja  anak  merupakan  dilema  pemerintah,  di  satu  sisi pemerintah ingin melarang pekerja anak dan mengharapkan semua anak usia sekolah dapat  mengembangkan  intelektualitasnya  di  sekolah  untuk  mendapatkan  Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu di masa depan, sementara di sisi lain pemerintah pun  tidak  dapat  menghindar  dari  kenyataan  bahwa  masih  banyak  keluarga  miskin sehingga mengijinkan anak-anak yang terpaksa harus bekerja.

## B. Perumusan Masalah
Berbagai  hal  yang  melatarbelakangi  penulisan  judul  ini  telah  dipaparkan sebelumnya,  selanjutnya  penulisan  ini  mengidentifikasi  beberapa  permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana risiko bagi pekerja anak di bawah umur menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana  hak-hak  anak  dan  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  anak berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Risiko  dan  Perlindungan Hukum  Bagi  Pekerja  Anak  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  Dihubungkan  dengan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak ∽ Sherly Ayuna Putri ∽

## C. Tujuan Penulisan
Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah:
1. Untuk menganalisis risiko bagi pekerja anak di bawah umur menurut hukum positif di Indonesia .
2. Untuk  mengkaji  hak-hak  anak  dan  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  anak berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  dan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.

## D. Metode Penelitian
Metode  penelitian  merupakan  salah  satu  unsur  yang  sangat  dibutuhkan  untuk mendapatkan  hasil  penelitian  Dalam  penulisan  penelitian  ini  digunakan  langkah- langkah sebagai berikut:
1. Metode pendekatan
Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis  normatif.  Yuridis  normatif  yaitu  penelitian  dengan  menerangkan  ketentuan- ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  Penelitian  adalah  deskriptif  analitis  dan  kualitatif  deskriptif. Deskriptif  analitis  yaitu  dengan  menggambarkan  dan  memberikan  penjelasan  atas suatu  peristiwa  yang  sedang  diteliti  serta  menganalisis  berdasarkan  data-data  yang diperoleh  dari  hasil  penelitian  yang  berdasarkan  teori-teori  dari  ketentuan-ketentuan yang berlaku yang dapat memberikan penjelasan secara keseluruhan baik dari bidang hukum ketenagakerjaan dan perlindungan anak sehingga dapat diperoleh kesimpulan- kesimpulan dalam penulisan.

## 3. Tahap Penelitian
Penelitian  ini  lebih  ditekankan  kepada  data  kepustakaan (Library  Research), yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data-data sekunder. Hal ini dilakukan untuk mencari  landasan  teoritis  juga  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini terdiri dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan  dan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setelah  peneliti  mendapatkan  kerangka  pemikiran  yang  sesuai  dengan karakteristik  temuan-temuan  penelitian,  peneliti  melakukan  interpretasi  dengan menghubungkan  berbagai  informasi  yang  didapat  dalam  proses  penelitian  menjadi rangkaian  penjelasan  yang  sistematik.  Sehingga,  peneliti  berharap  dapat  melakukan konfirmasi  maupun  kritik  terhadap  kerangka  penelitian  yang  sudah  ada  sebelumnya dan  mengembangkan  bentuk-bentuk  metodologi  studi  hukum  dan  kebijakan.  Lebih jauh  lagi,  rangkaian  penjelasan  yang  sistematik  tersebut  dapat  menghasilkan rekomendasi  yang  dapat  diterapkan  dalam  memperbaiki  atau  merubah  situasi  yang ada.  Akhirnya,  peneliti  akan  menarik  benang  merah  dari  serangkaian  proses penelitian ini, berupa jawaban dari pertanyaan penelitian yang akan dituangkan dalam kesimpulan dan saran.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Risiko  dan  Perlindungan Hukum  Bagi  Pekerja  Anak  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  Dihubungkan  dengan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak ∽ Sherly Ayuna Putri ∽

## E. Kerangka Teoretis dan Yuridis
Anak yang dibawah umur 18 (delapan belas) tahun tidak dapat dikatakan cakap hukum  dan  perbuatan  yang  dilakukannya  belum  mencapai  kriteria  perbuatan  atau tindakan  hukum.  Dalam  dunia  kerja  tentunya  harus  ada  tindakan  hukum  yang dilakukan berupa perjanjian atau kontrak kerja.
Dalam  hukum  privat  pengertian  perjanjian  dapat  dipahami  bahwa:  “Suatu perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih”.  Dari  pengertian  diatas  dapat  ditarik benang  merah  bahwa  dalam  sebuah  perjanjian  melahirkan  perbuatan  atau  lebih tepatnya  perbuatan  atau  tindakan  hukum  dengan  satu  orang  atau  lebih  karena perbuatan  tersebut  membawa  akibat  hukum  bagi  para  pihak  yang  memperjanjikan dan  selanjutnya  mempunyai  ikatan  dengan  satu  orang  atau  lebih  tersebut  karena  di dalam  perjanjian  terdapat  unsur  janji  yang  diberikan  oleh  pihak  yang  satu  kepada pihak yang lain.
Dalam  perjanjian  ini  orang  terikat  kepada  akibat  hukum  yang  muncul  karena kehendaknya sendiri. Hal ini bila disandingkan dengan pekerja anak di bawah umur tentunya  melanggar  ketentuan  yang  ada  karena  dalam  sebuah  perjajijan  ada  syarat- syarat yang harus dipenuhi sebagamana tertera dalam  Pasal 1320 KUHPerdata.
Dari  pemaparan  diatas  sebuah  konsep  ideal  dari  sebuah  aturan  sudah  cukup menjamin  akan  hak-hak  anak  dalam  mengembangkan  diri  mereka,  namun  yang menjadi  problema  detik  ini  belum  sepenuhnya  terealisasi  dan  bahkan  ironisnya pekerja anak belakangan ini memang sudah menjadi pemandangan yang lazim dilihat, dari  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  industri  hingga  warung-warung  dan  toko- toko kecil sekalipun.
Namun  meskipun  sudah  ada  undang-undang  yang  mengatur  tentang Perlindungan  Anak,  tetap  saja  pekerja  anak  berkeliaran  di  mana-mana.  Dalam undang-undang  itu  dikatakan  bahwa  setiap  anak  memiliki  hak  untuk  tumbuh  dan berkembang  sehingga  orang  tua  dilarang  menelantarkan  anaknya.  Jika  terjadi pelanggaran  maka  akan  dikenakan  sanksi  hukuman  termasuk  perusahaan  yang mempekerjakan  anak  di  bawah  umur.  Di  sisi  lain  dalam  Undang-undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  disebutkan  bahwa  anak-anak  boleh dipekerjakan dengan syarat mendapat izin orang tua dan bekerja maksimum tiga jam seharinya.  Namun  kenyataannya  penerapan  semua  undang-undang  itu  tidak  berjalan semestinya.
Di  dalam  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan dapat  dijelaskan  bahwa  pengusaha  dilarang  mempekerjakan  anak  dalam  keadaan apapun  dan  dengan  alasan  apapun  pengusaha  tidak  oleh  mempekerjakan  anak  di bawah  umur.  Namun  dalam  upaya  untuk  memberikan  pendidikan  dan  pelatihan pengusaha  boleh  mempekerjakan  anak-anak  dengan  ketentuan  yang  berlaku sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  68  sampai  dengan  Pasal  75  Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dalam  upaya-upaya  pengembangan  bakat  sebagaimana  dijelaskan  dalam undang-undang  tersebut  merupakan  bentuk  persiapan  mental  anak-anak  agar  tidak kaget dalam menempuh dunia kerja kedepannya. Maksud yang perlu dipahami bahwa semua  yang  dapat  dilakukan  dalam  konteks  pengembangan  diri  mereka.  Sebagian
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Risiko  dan  Perlindungan Hukum  Bagi  Pekerja  Anak  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  Dihubungkan  dengan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak ∽ Sherly Ayuna Putri ∽
para orang tua beranggapan bahwa memberikan pekerjaan kepada anak-anak mereka merupakan  proses  belajar,  belajar  untuk  menghargai  pekerjaaan  dan  belajar  untuk bertanggung  jawab,  mereka  juga  berharap  anak-anak  mereka  dapat  membantu meringankan beban mereka selaku orang tua. Selama masih dalam kondisi wajar dan sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  yang  berlaku  hal  tersebut  sah-sah  saja. Namun  sebagian  orang  tua  memberi  pekerjaan  yang  diluar  kemampuannya  dan menghilangkan kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan diri.
Keadaan seperti ini terkadang memberikan dampak yang cukup signifikan pada perkembangan  psikologis  anak  dan  mental  yang  dibangun.  Tidak  banyak  keadaan seperti  ini  membuat  anak  menjadi  brutal,  terbelakang  mental,  krisis  moral.  Disadari ataupun  tidak  terdapat  banyak  ketentuan  perundang-undangan  yang  mengatur perlindungan  terhadap  anak  yang  telah  dilanggar  oleh  para  pelaku,  baik  orang  tua anak dan pengusaha yang telah mempekerjakan anak di bawah umur.
F. Hasil Pembahasan
1. Risiko  Bagi  Pekerja  Anak  di  Bawah  Umur  Menurut  Hukum  Positif  di Indonesia
Akhirnya,  disadari  ataupun  tidak  terdapat  banyak  ketentuan  perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  risiko  terhadap  pekerja  anak  dan  telah  banyak aturan mengenai syarat-syarat sebagai pekerja anak dilanggar oleh para  pelaku, baik orang tua anak maupun pengusaha  yang  telah mempekerjakan anak di   bawah umur dengan  praktek  yang  tidak  selaras  dengan  kualifikasi  yang  dijabarkan  sebelumnya menurut  hukum  yang  berlaku  di  Indondesia.  Status  pelanggaran  itu  mengacu  pada Pasal  68,  Pasal  69  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan,  termasuk  juga  pada  Pasal  28J  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun 1945.
Posisi  pemerintah  dalam  mensikapi  masalah  pekerja  anak  terlihat  mendua,  di satu  sisi  membuat  larangan,  tapi  pada  sisi  lain  memberi  toleransi.  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  secara  tegas  melarang orang  tua atau  perusahaan  mempekerjakan  anak  di  bawah  umur  dan  mengenakan  sanksi hukuman kurungan yang cukup berat bagi pelanggar. Tetapi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan anak di bawah umur 18 tahun bekerja, asal dengan jam kerja tidak melebihi 3 jam/hari. Keputusan Menteri Dalam Negeri  dan  Otonomi  Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan  Pekerja Anak  Pasal  1  menegaskan  bahwa  pekerja  anak  adalah  yang  melakukan  semua  jenis pekerjaan  yang  membahayakan  kesehatan  dan  menghambat  proses  belajar  serta tumbuh kembang.  Ini  berarti, anak  yang  melakukan pekerjaan yang tidak berbahaya tidak  termasuk  dalam  definisi  pekerja  anak  dan  karenanya  (secara  implisit)  tidak dilarang. Pembatasan ini menjadi jelas jika dibaca ayat selanjutnya yang menyatakan bahwa  Penanggulangan  Pekerja  Anak  atau  disebut  PPA  adalah  suatu  kegiatan  yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya. Secara konsepsional, setidaknya ada tiga pendekatan dalam memandang risiko sebagai  pekerja  anak  di  bawah  umur,  yang  sekiranya  dapat  dipergunakan  sebagai upaya  untuk  mengatasi  dan  sekaligus  memberdayakan  pekerja  anak,  yakni
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Risiko  dan  Perlindungan Hukum  Bagi  Pekerja  Anak  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  Dihubungkan  dengan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak ∽ Sherly Ayuna Putri ∽
penghapusan ( abolition ), perlindungan ( protection ) dan penguatan atau pemberdayaan ( empowerment ). 4
Pendekatan penghapusan muncul berdasarkan asumsi bahwa seorang anak tidak boleh bekerja, karena dia harus sekolah dan bermain. Hal ini dilandasi oleh semangat dan  kultur  masyarakat  industri  maju  Negara-negara  Barat.  Sebab  dalam  masyarakat yang  sudah maturity industrinya,  tidak  ditemukan  persoalan  yang  signifikan  bahwa mereka  para  keluarga  mengharuskan  anaknya  bekerja  karena  alasan  ekonomi, sebagaimana  negera-negara  miskin  di  kawasan  Asia,  Amerika  Latin  dan  Afrika. Sehingga dalam Negara maju tersebut, sering  dijumpai aturan yang melarang segala jenis pekerja anak dan oleh karenanya praktek kerja anak harus dihapuskan.
Dunia  anak  adalah  dunia  sekolah  dan  dunia  bermain,  yang  diarahkan  kepada peningkatan  dan  akselerasi  perkembangan  jiwa,  fisik,  mental,  moral  dan  sosial. Setting dan kurikulum sekolah anak di desain sedemikian rupa sehingga anak benar- benar “IN” dalam dunia mereka sendiri, yang merupakan bagian integral dari proses yang sistematis dalam melahirkan generasi serta dunia anak yang kondusif.
Pendekatan perlindungan,   muncul berdasarkan pandangan bahwa anak sebagai individu mempunyai hak untuk bekerja. Oleh karenanya hak-haknya sebagai pekerja harus  dijamin  melalui  peraturan  ketenagakerjaan  sebagaimana  yang  berlaku   bagi pekerja dewasa, sehingga terhindar dari tindak penyalahgunaan dan eksploitasi.
Sedangkan  pendekatan Empowerment ,  juga  berangkat  dari  pengakuan terhadap  hak-hak  anak  dan  mendukung  upaya  penguatan  pekerja  anak  agar  mereka memahami  dan  mampu  memperjuangkan  hak-haknya.  Dalam  pandangan  penulis pendekatan  perlindungan  dan  pendekatan  pemberdayaan  inilah  yang  seharusnya menjadi  dasar  pijakan  bagi  Negara-negara  di  kawasan  Asia,  Amerika  Latin  dan Afrika, khususnya di Indonesia, lebih khusus lagi di daerah selaras dengan semangat dan esensi otonomi daerah.
2. Hak-hak  anak  dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Anak Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  dan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak
Dalam  merespon  begitu  seriusnya  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi terkait  pekerja  anak,  maka  dibentuklah  berbagai  peraturan  yang  digunakan  untuk melakukan  perlindungan  terhadap  pekerja  anak.  Peraturan-peraturan  tersebut disamping  ada  yang  merupakan  upaya  ratifikasi  dari  konvensi  Internasional,  juga sebagian  merupakan  peraturan  yang  dibuat  atas  dasar  dan  inisiatif  pemerintah Indonesia. Secara khusus peraturan perundangan yang ada tersebut secara substansiil sudah  cukup  memadai,  akan  tetapi  secara  implementatif  masih  sangat  jauh  dari harapan.
Perlindungan terhadap pekerja anak salah satunya diatur dalam Undang-undang Nomor  20  Tahun  1999  tentang  Ratifikasi ILO  Convention  Number  138  Concerning Minimum  Age  for  Admission  to  Employment  the  Abolition  of  Forced  Labour atau
4 Idrus  Affandi, Pendidikan  Anak  Berkonflik  Hukum ( Model  Konferensi  Antara  Fungsional  dan Religious ), (Bandung: Afabeta, 2007), hlm. 17.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Risiko  dan  Perlindungan Hukum  Bagi  Pekerja  Anak  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  Dihubungkan  dengan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak ∽ Sherly Ayuna Putri ∽
Konvensi  ILO  Nomor  138  Mengenai  Usia  Minimum  Untuk  Diperbolehkan  Bekerja Tahun  1973.  Indonesia  telah  meratifikasi  konvensi  ini  melalui  Undang-undang Nomor  20  Tahun  1999  tersebut.  Pada  alenia  keempat  Konvensi  menetapkan  suatu naskah  umum  mengenai  batasan  umur  yang  secara  berangsur-angsur  akan menggantikan  naskah-naskah  yang  ada  yang  berlaku  pada  sektor  ekonomi  yang terbatas.  Hal  ini  karena  sebelumnya  memang  sudah  ada  rumusan  tentang  batasan umur minimal untuk bekerja, hanya saja rumusan itu berbeda-beda untuk setiap jenis dan sektor kerja. Alenia keempat pembukaan ini juga menyebutkan bahwa tujuan dari konvensi  ini  sendiri  adalah  untuk  menghapus  anak  sebagai  pekerja  pada  kegiatan ekonomi secara keseluruhan.
Selanjutnya asas perlindungan, dalam Pasal 2 dirumuskan bahwa usia minimum untuk  diperbolehkan  bekerja  adalah  15  tahun.  Umur  15  tahun  ini  diadopsi  dan  usia sekolah  wajib.  Pasal  2  juga  menyatakan  bahwa  tidak  seorang  pun  yang  berada  di bawah usia wajib diperbolehkan bekerja atau masuk bekerja daiam suatu jabatan pada wilayah negara anggota ILO. Konvensi ini juga memuat larangan untuk bekerja pada alat angkutan yang ada pada wilayah negara tersebut. Pasal 3 konvensi merumuskan bahwa untuk jenis pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral  orang  muda,  batasan  umur  tidak  boleh  kurang  dari  18  tahun.  Pasal  3  juga merumuskan  bahwa  jenis-jenis  pekerjaan  yang  berbahaya  harus  ditetapkan  dengan peraturan perundang-undangan nasional.
Selain  itu  juga  pada  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2000  tentang  Ratifikasi ILO Convention Number 182 Concerning the Prohibition anil Intermediate Action for the Elimination of The Worst Forms of Child Labour atau Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai  Pelarangan  dan  Tindakan  Segala  Penghapusan  Bentuk-bentuk  Pekerjaan Terburuk Pada Anak Tahun 1999. Rumusan instrumen internasional yang ditetapkan oleh ILO sebagai kelanjutan dari upaya perlindungan pekerja yang telah dirumuskan oleh  konvensi  sebelumnya  adalah  konvensi  ILO  Nomor  182.  Konvensi  ini  lahir berdasarkan pertimbangan bahwa dipandang perlu adanya instrumen ketenagakerjaan yang baru untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.
Beberapa  muatan  asas  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  anak  terhadap eksploitasi  anak  sebagai  pekerja  dalam  konvensi  ini  adalah  asas  perlindungan,  asas pencegahan, asas penerapan secara efektif dan asas kerjasama nasional. Konvensi ini juga  memuat  norma-norma  yang  berkaitan  langsung  dengan  konsep  perlindungan anak sebagai pekerja. Pasal 1 mewajibkan negara anggota untuk mengambil tindakan segera  dan  efektif  untuk  menjamin  pelarangan  dan  penghapusan  bentuk-bentuk terburuk kerja anak sebagai hal yang mendesak.
Pasal lain yang berkaitan dengan asas perlindungan anak sebagai pekerja adalah Pasal  4  yang  merumuskan  bahwa  untuk  pekerjaan  berbahaya  harus  diatur  oleh peraturan  atau  undang-undang  nasional,  juga  mensyaratkan  bahwa  negara-negara peserta  wajib  untuk  melakukan  identifikasi  tempat-tempat  adanya  bentuk-bentuk pekerjaan  terburuk  tersebut  berada  Lebih  lanjut  pasal  ini  juga  merumuskan  adanya peninjauan  berkala  dan  revisi  tentang  jenis-jenis  pekerjaan  terburuk  tersebut  Hal  ini membuka  peluang  masuknya  rumusan  baru  tentang  jenis-jenis  pekerjaan  terburuk bagi anak. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan penerapan secara efektif diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 konvensi ini. Pada prinsipnya Konvensi ILO Nomor 182
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Risiko  dan  Perlindungan Hukum  Bagi  Pekerja  Anak  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  Dihubungkan  dengan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak ∽ Sherly Ayuna Putri ∽
mencoba  memberikan  rumusan  perlindungan  terhadap  anak  sehingga  anak  tidak dipekerjakan.
Undang-undang tentang perlindungan anak ini ditetapkan pada tahun 2002, dua belas tahun setelah Indonesia menyatakan meratifikasi konvensi hak anak dan sudah dirubah  kembali  pada  tahun  2014.  Dari  lamanya  rentang  waktu  ini  terlihat  kurang seriusnya  pemerintah  untuk  benar-benar  melakukan  perlindungan  terhadap  hak-hak anak. Pasal 2 menegaskan “perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak- hak  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi,  demi  terwujudnya  anak  Indonesia  yang  berkualitas, berakhlak  mulia,  dan  sejahtera”.  Selanjutnya  Pasal  20  mewajibkan  kepada  negara, pemerintah,  masyarakat,  keluarga  dan  orangtua  untuk  ikut  bertanggung  jawab terhadap perlindungan anak.
Bagian  lain  dari  undang-undang  ini  merumuskan  ancaman  pidana  bagi  pelaku eksploitasi  anak,  termasuk  orang  yang  mengetahui  adanya  eksploitasi.  Pasal-pasal dalam  undang-undang  ini  sangat  berkaitan  dengan  rumusan  perlindungan  anak sebagai  pekerja.  Terutama  dengan  kaitan  jenis-jenis  pekerjaan  terburuk  bagi  anak seperti yang dimaksudkan dalam Konvensi ILO Nomor 182 dengan adanya ketentuan pidana  dalam  undang-undang  ini,  maka  perlindungan  terhadap anak terutama  dalam hal  anak  sebagai  pekerja,  diharapkan  dapat  terlaksana.  Undang-undang  ini  tidak mengatur  secara  khusus  mengenai  perlindungan  anak  sebagai  pekerja.  Akan  tetapi ketentuan-ketentuan Konvensi  ILO Nomor 183 dan Konvensi  ILO Nomor 182 telah dijadikan dasar hukum adanya undang-undang ini.
Pengkajian  dari  subtansi  hukum  positif,  perspektif  perlindungan  pekerja  anak memerlukan revisi mengingat banyaknya asumsi yang mengabsahkan pekerjaan bagi anak-anak  sebagai  bentuk  dari  proses  edukasi  di  luar  rumah  (sektor  publik)  karena kemiskinan keluarga dan labour surplus . Kedua alasan itu sering menjadi justifikasi pemerintah  untuk  mempersilahkan  pengusaha  dan  dunia  kerja  panjang  (sehingga tidak bersekolah), beban yang berat dan di bawah tekanan yang tinggi. 5
Asumsi itu hanya menguntungkan dan memperkuat hegemoni pihak pengusaha, karena memperkenankan akumulasi keuntungan yang maksimal dengan mempekerjakan  anak  dibalik  dalil  kemiskinan  dan  labour  surplus.  Seharusnya pemerintah  membalikkan  asumsi  itu  dengan  menggunakan  sumber  daya  perusahaan dan  dunia  usaha  yang  pasti  surplus  dibandingkan  pekerja  anak  yang  miskin  untuk membayar  biaya  dan  ongkos  yang  harus  dikeluarkan  pemerintah  untuk  membiayai anak-anak  yang  bekerja.  Sebagai  kompensasinya,  pengusaha  bisa  menggunakan keluangan  waktu  anak-anak  untuk  memberikan  prestasi  kerja  dalam  jangka  yang tidak  terlalu  panjang.  Hal  ini  merupakan  kewajiban  sosial  politik  kalangan  industri dan  dunia  usaha  terhadap  negara  dan  pemerintah  yang  telah  menyediakan kenyamanan berusaha dengan perolehan surplus ekonomi. Dengan demikian pekerja anak  memperoleh  upah  dan  jaminan  kesejahteraan  yang  lebih  proporsional, perlindungan  yang  terjamin  karena  jam  kerja  yang  singkat  dan  bentuk  atau  jenis
5 Dian Ibung, Nilai-Nilai Moral Pada Anak , (Jakarta: PT.Alex Media Komputindo, 2009), hlm. 81.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Risiko  dan  Perlindungan Hukum  Bagi  Pekerja  Anak  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  Dihubungkan  dengan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak ∽ Sherly Ayuna Putri ∽
pekerjaan  yang  tidak  menekan  perkembangan  fisik  dan  psikis  anak-anak.  Bekerja bagi  anak  tidak  selalu  memberi  dampak  yang  buruk,  sepanjang  pekerjaan  itu  tidak merugikan  perkembangan  anak,  bahkan  dapat  merupakan  kesempatan  bagi  anak untuk  mengembangakan  kemampuan  eksplorasi  dan  kreativitas  serta  menumbuhkan sikap gemar bekerja, disiplin dan mandiri.
Untuk  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  anak,  maka  perlu mengambil pendekatan yang bersifat multi dimensional dan multi sektoral adalah:
a. Merubah  persepsi  masyarakat  terhadap  pekerja  anak,  bahwa  anak  yang bekerja  dan  terganggu  tumbuh  kembangnya  dan  tersita  hak-haknya  akan pendidikan tidak dapat dibenarkan;
b. Melakukan  advokasi  untuk  secara  bertahap  mengeliminasi  pekerja  anak dengan  perhatian  pertama  diberikan  kepada  jenis  pekerjaan  yang  sangat membahayakan,  dalam  hal  ini  perlu  ada  kampanye  besar-besaran  untuk menghapuskan pekerjaan anak;
c. Mengundangkan  dan  melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  yang selaras  dengan  konvensi-konvensi  internasional,  khususnya  Konvensi Hak Anak dan konvensi-konvesi ILO yang menyangkut anak;
d. Mengupayakan  perlindungan  hukum  dan  penyediaan  pelayanan  yang memadai bagi anak-anak yang bekerja disektor informal;
e. Memastikan  agar  anak-anak  yang  bekerja  memperoleh  pendidikan  yang memadai  yaitu  minimal  pendidikan  dasar  9  tahun  dan  pendidikan ketrampilan  melalui  bentuk-bentuk  pendidikan  alternatif  yang  sesuai dengan kebutuhan mereka.
Kendala  yang  dihadapi  dalam  menerapkan  atau  memberikan  perlindungan terhadap  anak  yang  bekerja  adalah  disebabkan  karena  pihak  pekerja  anak-anak  itu sendiri  banyak  memanipulasi  umur  mereka  yang  tujuannya  tidak  lain  agar  mereka diterima  bekerja.  Pada  umumnya  jenis  pekerjaan  yang  dimasuki  anak  beragam, seperti industri kerajinan rumah tangga,  peternakan, pertanian, pabrik, pelayan toko, pelayan  restoran,  pembantu  rumah  tangga  dan  lain  lain.  Sisanya  yang  tidak  bekerja, mereka masuk sektor informal, menjadi tukang semir sepatu, pedagang asongan dan tukang  ngamen.  Alasan-alasan  bekerja  bermacam-macam,  mayoritas  disebabkan masalah  ekonomi,  sekolah  putus  dan  membantu  pendapatan  keluarga.  Alasan  lain karena  putus  sekolah  dan  menganggap  sekolah  tidak  dapat  menjamin  kelangsungan hidupnya apalagi sekolah membutuhkan dana.Pihak yang mempekerjakan anak yang melanggar  ketentuan  perundang-undangan  di  bidang  ketenagakerjaan  maka  dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 190 ayat (2)  Undang- undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang  menyatakan  sanksi Administratif dalam ayat (1) berupa:
a. Teguran;
b. Peringatan tertulis;
c. Pembatasan kegiatan usaha;
d. Pembekuan kegiatan usaha;
e. Pembatalan persetujuan;
f. Pembatalan pendaftaran;
g. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Risiko  dan  Perlindungan Hukum  Bagi  Pekerja  Anak  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  Dihubungkan  dengan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak ∽ Sherly Ayuna Putri ∽
h. Pencabutan izin.
Pihak  orang  tua  selalu  juga  mengungkapkan  bahwa  anak-anak  dipekerjakan adalah  untuk  membantu  meringankan  pekerjaan  orang  tua,  membantu  menambah pendapatan keluarga, melatih anak agar bertanggung jawab dan masih banyak alasan lain  karena  biasanya  mereka  membayar  pekerja  anak  dengan  upah  yang  murah  jika dibandingkan dengan pekerja dewasa. Pekerja anak juga lebih mudah diatur.
Kondisi  kemiskinan  yang  disebut-sebut  sebagai  faktor  utama  yang menyebabkan  anak  terlantar  yang  memunculkan  tenaga  kerja  anak.  Di  amping  itu, ada  faktor  lain  yang  turut  mendorong  munculnya  tenaga  kerja  anak,  yaitu  faktor kultur, lingkungan sosial-ekonomi keluarga, lemahnya perangkat hukum, pengawasan dan pelaksanaannya, permintaan ( demand ), penawaran ( supply ), menurunnya tingkat pendapatan  pada  sektor  ekonomi  di  wilayah  tertentu,  serta  relokasi  industri. 6 Ketidakmampuan  anak  tersebut  dalam  kenyataannya  ada  yang  dimanfaatkan  oleh sebagian  orang  untuk  melakukan  pekerjaan  yang  tidak  selayaknya  harus  dilakukan oleh  anak  seusianya,  tetapi  kenyataan  tidak  dapat  dipungkiri,  bahwa  sebagian  anak ternyata  hidup  memprihatinkan  dan  sampai  sekarang  ini  problematika  anak  belum menarik banyak pihak untuk membelanya.
Penggunaan  anak  kecil  sebagai  pekerja  sekarang  ini  dianggap  oleh  negara- negara kaya sebagai pelanggaran hak manusia, dan melarangnya, tetapi negara miskin mungkin  masih  mengizinkan  karena  keluarga  seringkali  bergantung  pada  pekerjaan anaknya  untuk  bertahan  hidup  dan  kadangkala  merupakan  satu-satunya  sumber pendapatan.  Mudahnya  anak  disuruh  bekerja  dengan  upah  murah  dan  kemiskinan menjadi  faktor  utama  sehingga  pekerja  anak  terus  bertambah.  Selain  itu,  mahalnya biaya  pendidikan  menyebabkan  banyak  anak  terpaksa  putus  sekolah.  Pandangan bersifat  paternalistik  yang  menganggap  keluarga  yang  mempekerjakan  anak  sebagai Pekerja Rumah Tangga sebagai jalan keluar bagi anak yang kurang mampu itu, juga menjadi salah satu faktor. Mempekerjakan anak di usia dini sangat memprihatinkan, apalagi  bekerja  di  sektor  informal  karena  pengeksploitasian  terhadap  anak  akan cenderung terjadi.
G. Penutup
1. Kesimpulan
a. Dalam risiko anak di bawah umur bekerja dan dengan adanya larangan anak  bekerja  karena  bekerja  adalah  bagian  dari  hak  asasi  anak  yang paling  dasar.  Meskipun  masih  anak-anak,  hukum  harus  dapat menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi untuk mendapatkan pekerjaan  dan  oleh  karenanya  juga  mendapatkan  penghidupan  yang layak  bagi  kemanusiaan.  Masa  depan  anak  tidak  lagi  ditentukan  oleh kekuatan  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  apalagi  Negara.  Tetapi sebaliknya  orang  tua,  keluarga,  masyarakat  dan  Negara,  mempunyai kewajiban  untuk  menjamin  terwujudnya  hak  anak  yang  paling  asasi
6 Hardius Usman dan Djalal Nachrowi, Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan dan Eksploitasi ( Kajian Kuantitatif ), (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 100.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Risiko  dan  Perlindungan Hukum  Bagi  Pekerja  Anak  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  Dihubungkan  dengan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak ∽ Sherly Ayuna Putri ∽
yakni  mendapatkan  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan.
b. Dalam  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia  ini  tidak  dibenarkan ada  peraturan  perundangan  yang  mengeksploitasi  sumber  daya  anak, hanya  sekedar  untuk  kepentingan  ekonomi,  sosial,  politik,  budaya, hukum dalam perspektif orang tua, keluarga, masysrakat dan  Negara.
Bagian lain dari undang-undang ini merumuskan ancaman pidana bagi pelaku  eksploitasi  anak,  termasuk  orang  yang  mengetahui  adanya eksploitasi.  Pasal-pasal  dalam  undang-undang  ini  sangat  berkaitan dengan rumusan perlindungan anak sebagai pekerja.
2. Saran
a. Perlindungan  hak-hak  bagi  pekerja  anak  sudah  cukup  memadai, meskipun belum adanya payung hukum yang secara khusus mengatur mengenai masalah pekerja anak dalam sebuah pengaturan perundang- undangan  secara  tersendiri,  akan  tetapi  adanya  pengaturan  khusus dalam Undang-undang  Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak yang mengacu pada Konvensi Anak Internasional sudah menunjukkan upaya positif dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak.
b. Harus  dapat  diupayakan  oleh  pemerintah  pusat  dan  daerah  terhadap daerah  layak  dan  ramah  anak  di  mana  anak  bukan  diletakan  sebagai pekerja  akan  tetapi  peserta  didik  yang  merupakan  investasi  bersama seluruh rakyat guna menjamin masa depan negeri yang lebih cerah dan majunya  suatu  bangsa  didasarkan  kepada  pendidikan  anak.  Hal tersebut  dapat  dioptimalisasikan  pada  pembentukan  Peraturan  Daerah yang mengatur tentang anak.
H. Daftar Pustaka
1. Buku
Affandi,  Idrus. Pendidikan  Anak  Berkonflik  Hukum  (Model  Konferensi  Antara Fungsional dan Religious) . Bandung: Afabeta. 2007. Arief, Barda Nawawi. Perlindungan Anak menurut Negara Hukum . Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 1992.
Dian  Ibung, Nilai-Nilai  Moral  Pada  Anak ,  Jakarta:  PT.Alex  Media  Komputindo. 2009.
Hardius  Usman  dan  Djalal  Nachrowi, Pekerja  Anak  di  Indonesia:  Kondisi, Determinan dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif) . Jakarta, Grasindo. 2004. Iman,  Candra  Hayatul. Peran  Pemerintah  Daerah  Sebagai  Pengemban  Tanggung Jawab  Perlindungan  Hak-Hak  Anak  Dalam  Mewujudkan  Kota  Layak  Anak, Jurnal Ilmiah  Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Volume 2 Nomor 1 Mei 2017 31-44.
Indrasari  dan  B  White. Anak-anak  Desa  dalam  Kerja  Upahan .  Jakarta:  Prisma. XXXI. 1992.
Syamsuddin. Petunjuk  Pelaksanaan  Penanganan  Anak  yang  Bekerja .  Jakarta: Penerbit Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. 1997.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Risiko  dan  Perlindungan Hukum  Bagi  Pekerja  Anak  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  Dihubungkan  dengan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak ∽ Sherly Ayuna Putri ∽
2. Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen.
________________. Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  279. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
________________. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279. ________________. Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2000  tentang Ratifikasi  ILO Convention  No.  182  Concerning  the  Prohibition  anil  Intermediate  Action  for  the Elimination  of  The  Worst  Forms  of  Child  Labour .  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2000  Nomor  30.  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 3941. ________________. Undang-undang  Nomor  20  Tahun  1999  tentang  Ratifikasi  ILO Convention  No.  138  Concerning  Minimum  Age  for  Admission  to  Employment  the Abolition  of  Forced  Labour .  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999 Nomor 56. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Het Herziene Indonesisch Reglemen (HIR).