Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 3, Maret 2022

## PERAN  NOTARIS  DALAM  PERJANJIAN  LISENSI  PEMAKAIAN  LAGU DAN/ATAU MUSIK OLEH PIHAK KETIGA

## Rina Puspitasari, Teddy Anggoro
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: rina.puspitasari.h@gmail.com, teddy_a_anggoro@yahoo.com

## Abstrak
Perjanjian lisensi pemakaian lagu dan/atau music antara Pencipta dan/atau Pemegang Hak  Cipta  (ahli  waris, Publisher dsb)  kerapkali  tidak  menggunakan  Akta  Otentik (Akta  Notarial),  dan  yang  membuat  atau  menyusun  perjanjian  tersebut  seringkali adalah advokat non litigasi, atau karyawan di Departemen Hukum, atau juga adalah atau  oleh  karyawan  di  Departemen  HKI.  Perjanjian  lisensi  tersebut  seringkali bentuknya sudah dibakukan, telah disediakan oleh Pencipta dan/atau  Pemegang Hak Cipta, misalnya dalam perjanjian lisensi yang dilakukan antara perusahaan nasional dan  perusahaan asing,  beberapa  ketentuan  sudah  ditentukan  secara  sepihak  seperti ketentuan  untuk  memilih  hukum  ( choice of  law )  negara  pemberi lisensi  ( licensor ) jika terjadi sengketa yang bermuara ke pengadilan atau arbitrase. Sehingga perjanjian tersebut  bisa  dikategorikan  sebagai  Akta  Dibawah  Tangan,  dan  jelas  kekuatan pembuktiannya lebih lemah daripada Akta Otentik yang dibuat di hadapan Pejabat Umum yang berwenang, dalam hal ini Notaris. Dalam tulisan kali ini penulis ingin menulis  penelitian  tentang  peran  Notaris  dalam  perjanjian  lisensi  pemakaian  lagu dan/atau  musik  oleh  pihak  ketiga,  mengingat  bahwa  lagu  dan/atau  musik  adalah intangible  assets atau  kebendaan  tidak  berwujud,  dimana  memiliki  hak  ekonomi selain hak moral.
Kata Kunci: perjanjian lisensi; lagu dan/atau music; Akta Otentik

## Abstract
The license agreement for using the songs and/or music between the Author and/or Copyright  Holder  (heirs,  Publishers,  etc.)  often  does  not  use  an  Authentic  Deed (Notarial Deed), and those who make or drafting the agreement are non-litigation advocates, or employees in the Department Law, or also is or by employees in the Intellectual  Property  Rights  Department.  The  license  agreement  is  often standardized in form, has been provided by the Author and/or Copyright Holder, for example  in  the  licensing  agreement  between  a  national  company  and  a  foreign company, some provisions have been determined unilaterally such as the provision to choose the law (choice of law) of the granting country license (licensor) in the event of a dispute leading to court or arbitration. That agreement can be categorized as an Underhand Deed, and it is obvious that the strength of the proof is weaker than the Authentic Deed made and signed in front of authorized public official, in this case is a Notary. In this paper, the author wants to write a research on the role of Notaries in licensing agreements for using of songs and/or music by third parties, considering
that songs and/or music are intangible assets, which have economic rights other than moral rights.
Keywords: license agreement; song and/or music; Authentic Deed

## Pendahuluan
Sebagaimana  kita  ketahui,  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  28  tahun  2014 tentang  Hak  Cipta  (UUHC),  pengertian  hak  cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan (Grafika, 2015) , sedangkan Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi .(Grafika, 2015)
Hak  Cipta  merupakan  hak  eksklusif  yang  terdiri  atas  hak  moral  dan  hak ekonomi (Grafika,  2015) ,  sedangkan  Ciptaan  adalah  setiap  hasil  karya  cipta  di  bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi,  kemampuan, pikiran, imajinasi,  kecekatan,  keterampilan,  atau  keahlian  yang  diekspresikan  dalam  bentuk nyata (Grafika, 2015).
Dalam penulisan kali ini, penulis mengkhususkan hak cipta adalah dalam hak cipta lagu dan/atau musik, dimana dalam UUHC diartikan masuk dalam kategori fiksasi, yaitu perekaman  suara  yang  dapat  didengar,  perekaman  gambar  atau  keduanya,  yang  dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun (Grafika, 2015).
Di  Indonesia,  kesadaran  masyarakat  dalam  mendaftarkan  ciptaan  atas  karya ciptanya masih tergolong rendah. Sehingga banyaknya kasus pembajakan dan pemakaian hak  ciptanya  tanpa  izin  masih  marak  terjadi.    Untuk  penggunaan  hak  ekonomi  milik Pencipta,  maka  setiap  orang  yang  melaksanakan  hak  ekonomi  tersebut  wajib mendapatkan  izin  dari  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta (Grafika,  2015 ),  dan  setiap orang  yang  tanpa  izin  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  dilarang  melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan( Grafika, 2015 ). Biasanya Pencipta memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengelola hak ekonomi ciptaannya, dan  pihak  tersebut  biasa  disebut  sebagai Publisher .  Apabila  Pencipta  tersebut  tidak memberikan  kuasa  kepada Publisher maka  pihak  yang  mau  menggunakan  hasil  karya ciptaannya  harus  mendapatkan  izin  langsung  dari  Penciptanya  yang  apabila  sudah meninggal dunia maka kepada atau Pemegang hak cipta tersebut, bisa ahli warisnya atau yang kerabat dan/atau pihak lain yang berhak.
Pemberian  izin  pemakaian  lagu  dan/atau  musik  tersebut  sebaiknya  dituangkan dalam  bentuk  perjanjian  tertulis.  Pemberian  izin  tersebut  disebut  dengan  lisensi.  Pada dasarnya  lisensi  di  bidang  hak  cipta  lagu  tidak  semata-mata  hanya  sekedar  perbuatan pemberian  izin  saja,  tetapi  perbuatan  tersebut  menimbulkan  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban yang saling timbal balik antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Dengan bertimbal  balik  hak-hak  dan  kewajiban  tersebut,  lisensi  merupakan  sebuah  perjanjian yang mengikat mereka. Dalam ilmu hukum perjanjian yang demikian disebut perjanjian
obligatoire .  Persoalan  hukum  yang  muncul  saat  ini  adalah  perjanjian  lisensi  antara pencipta dengan pihak ketiga dalam praktik ditemukan ada yang dibuat dengan perjanjian di bawah tangan antara pemberi dengan penerima lisensi.
Dalam banyak praktik perjanjian lisensi hak cipta atas lagu  dan/atau musik  yang dibuat  dengan  akta  di  bawah  tangan  tidak  memberikan  jaminan  kepastian  hukum perlindungan  hak ekonomi  para  pihak  khususnya  bagi  pencipta  lagu  atau  pemilik hak. Pencipta  pada  saat  melakukan  perjanjian  tidak  memperoleh  informasi  yang  jelas  dan lengkap mengenai cakupan bidang dalam pemakaian karya ciptaan tersebut.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  yang  bersifat kualitatif.  Metode  ini  dilakukan  dengan  melakukan  studi  kepustakaan  yaitu  dengan mengumpulkan  data  berupa  peraturan  perundang-undangan  terkait,  maupun  data sekunder berupa literatur, hasil penelitian dan pengkajian. Kajian ini dipahami sebagai kajian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

## Hasil Dan Pembahasan
1. Kekuatan hukum perjanjian  pemakaian (lisensi)i lagu  dan/atau musik yang dibuat tidak dalam bentuk akta Notaris
a. Perjanjian
Perjanjian  terjadi  karena  suatu  persetujuan  atau  karena  undang- undang (Rasuh, 2016 ), ada tiga macam perjanjian, yaitu (Rasuh, 2016 ):
1) Untuk memberikan sesuatu;
2) Untuk berbuat sesuatu; atau
3) Untuk tidak berbuat sesuatu.
Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak dapat dilakukan tanpa di  hadapan  Notaris  yang  biasa  disebut  “Perjanjian  di  bawah  tangan”  dan  juga dapat dibuat di hadapan Notaris yang disebut “Perjanjian secara Notarial” yang dianggap  sebagai  akta  autentik.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  7  Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
b. Akta Dibawah Tangan dan Akta Otentik
Akta menurut A. Pitlo merupakan surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu  dibuat (Huduri,  2020 )  Menurut  Sudikno  Mertokusumo  akta  adalah  surat  yang diberikan tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat seja semula dengan sengaja untuk pembuktian (Mertokusumo,  2003 ).  Menurut  Subekti,  akta  berbeda  dengan  surat, selanjutnya dikatakan bahwa “kata akta bukan berarti surat melainkan harus diartikan
dengan perbuatan hukum, berasal dari kata acte yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan (Subekti, 1980)”.
Fungsi akta bagi pihak-pihak yang berkepentingan  dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum;
2) Sebagai alat pembuktian;
3) Sebagai pembuktian satu-satunya. Pengertian  akta  di  bawah  tangan  adalah  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  1874
KUHPerdata menyebutkan (Umbas, 2017 ): “ Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tan gga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.”
Dari  penjelasan  pasal  diatas  dapat  kita  ketahui  bahwa  akta  di  bawah  tangan merupakan  akta  yang  sengaja  dibuat  oleh  pihak-pihak  sendiri,  dan  tidak  dibuat  oleh pejabat  umum  yang  mempunyai  kewenangan  membuat  akta  yang  oleh  para  pihak dipergunakan sebagai alat bukti telah terjadinya suatu perbuatan hukum (Sjaifurrachman & Adjie, 2011).
Syarat  suatu  akta  disebut  akta  dibawah  tangan  harus  memenuhi  syarat  formil  dan syarat materil. Syarat formil akta di bawah tangan:
1) Berbentuk tertulis atau tulisan;
2) Dibuat  secara  partai  (dua  pihak  atau  lebih)  tanpa  bantuan  atau  dihadapan  pejabat umum yang berwenang;
3) Ditandatangani oleh para pihak; dan
4) Mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan
Sedangkan  pengertian  Akta  otentik  menurut  Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  merupakan  akta  yang  (dibuat)  dalam  bentuk  yang ditentukan  oleh  undang-undang,  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  pegawai-pegawai  umum yang berkuasa untuk itu, tempat di mana akta atau perjanjian dibuat (Sjaifurrachman & Adjie, 2011).
Berdasarkan pengertian yang disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, sebuah akta dapat dikatakan otentik apabila telah memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:
1) Dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang; dan
2) Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki wewenang;
Pasal  1869  KUHPerdata  juga  menyebutkan  bahwa  akta  tidak  dapat  diberlakukan sebagai akta otentik apabila pejabat umum yang membuatnya tidak berwenang atau tidak cakap sebagai pejabat umum atau bentuk akta tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dinyatakan dalam undang-undang.
c. Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan
Akta di bawah tangan pada dasarnya adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak untuk  suatu  kepentingan  atau  tujuan  tertentu  tanpa  mengikutsertakan  pejabat  yang berwenang. Jadi dalam suatu akta di bawah tangan, akta tersebut cukup dibuat oleh para
pihak  itu  sendiri  dan  kemudian  ditandatangani  oleh  para  pihak  tersebut,  misalnya kwitansi,  surat  perjanjian  utang-piutang,  ketidakikutsertaan  pejabat  yang  berwenang inilah yang merupakan perbedaan pokok antara akta di bawah tangan dengan akta otentik.
Akta di bawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874  – 1984 KUHPerdata. Terhadap akta  di  bawah  tangan  apabila  ada  tanda  tangan  yang  disangkal,  maka  pihak  yang mengajukan  akta  di  bawah  tangan  itu  harus  membuktikan  kebenaran  tanda  tangan  itu melalui alat bukti lain.
Dengan  demikian  selama  tanda  tangan  tidak  diakui  maka  akta  di  bawah  tangan tersebut  tidak  banyak  membawa  manfaat  bagi  pihak  yang  mengajukannya  di  muka pengadilan.
Namun apabila tanda tangan tersebut sudah diakui maka akta di bawah tangan itu bagi  yang  menandatangani,  ahli  warisnya  dan  orang-orang  yang  mendapat  hak  dari mereka, merupakan bukti yang sempurna sebagai kekuatan formil dan kekuatan formil dari suatu Akta Otentik (Pasal 1875 KUHPerdata).

## d. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik
Dalam  hukum  acara  perdata  di  Indonesia,  surat,  diantaranya  termasuk  perjanjian merupakan  salah  satu  alat  bukti  yang  diakui  dalam  persidangan,  sebagaimana  diatur dalam Pasal 164 Herzien Indlansch Reglement (HIR). Dalam Pasal 165 HIR ditegaskan bahwa akta yang dibuat oleh pegawai umum yang memiliki kuasa untuk membuatnya, merupakan  bukti  yang  cukup.  Sehingga,  Akta  otentik  memiliki  kekuatan  pembuktian yang kuat dihadapan hukum sehingga tidak dapat disangkal keberadaannya di pengadilan. Kecuali  terdapat  bukti  lain  yang  diajukan  pihak  lawan  yang  menyatakan  sebaliknya. Misalnya dalam kasus sengketa tanah, di mana pihak lawan mengatakan bahwa akta jual beli tanah  palsu, maka  pihak lawan  yang  mengatakan  hal  tersebut  harus  membuktikan bahwa akta jual beli tanah adalah palsu.

## e. Perjanjian dalam bidang HKI
Perjanjian  dalam  bidang  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  termasuk  perjanjian lisensi, perjanjian waralaba, atau perjanjian pengalihan  HKI hanyalah beberapa bentuk perjanjian di bidang intangible assets atau kebendaan tidak berwujud. Perjanjian di bidak HKI  banyak  dibuat  sejak  abad  ke-20,  yaitu  setelah  hak  milik  industrial  (yang  berupa paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman),  dan  hak  cipta  (yang  berupa  karya-karya  di  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni, sastra, dan program komputer – dalam penelitian kali ini akan membahas lebih kepada hak cipta dalam bidang lagu dan/atau musik) dinyatakan sebagai asset atau kekayaan yang merupakan harta yang menjadi bagian strategis perusahaan yang berharga bagi kemajuan atau  kemunduran  perusahaan.  Akibat  perkembangan  pesat  bisnis  di  bidang  HKI  dan waralaba atau franchise maka perjanjian HKI dalam berbagai bentuk perjanjian semakin popular saat ini( Sjaifurrachman & Adjie, 2011 ).
Namun, dalam kegiatan bisnis, tidak selalu perjanjian-perjanjian tersebut di atas di buat dan/atau ditandatangani di hadapan Notaris. Sering kali rancangan perjanjian tesebut dibuat  oleh  advokat  nonlitigasi, corporate  lawyer ,  karyawan  di  bagian  hukum  ( legal department atau legal  division ),  atau  oleh  karyawan  di  IP  Departement  ( Intellectual
Property  Department ).  Perjanjian  HKI  seringkali  bentuknya  sudah  dibakukan,  telah disediakan oleh pemegang HKI, misalnya dalam perjanjian lisensi yang dilakukan antara perusahaan nasional dan perusahaan asing, beberapa ketentuan sudah  ditentukan secara sepihak seperti ketentuan untuk memilih hukum ( choice of law ) negara pemberi lisensi ( licensor ) jika terjadi sengketa yang bermuara ke pengadilan atau arbitrase.
f. Perjanjian Lisensi
Pada bulan Juli 2018 lalu, Pemerintah menerbitkan peraturan baru terkait perjanjian lisensi melalui Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (PP 36/2018). Pada dasarnya, lisensi ini telah diatur dalam peraturan  perundang-undangan  lainnya  dalam  bidang  hak  kekayaan  intelektual, sebagaimana  disebutkan  pada  Pasal  2  ayat  (1)  PP  36/2018  bahwa  pencatatan  lisensi dilakukan terhadap objek kekayaan intelektual di beberapa bidang seperti (Sjaifurrachman & Adjie, 2011):
1) hak cipta dan hak terkait;
2) Paten;
3) merek;
4) desain industri;
5) desain tata letak sirkuit terpadu;
6) rahasia dagang; dan
7) varietas tanaman.
Sebagai  pemegang  hak  kekayaan  intelektual,  Pemegang  Hak  Cipta  berhak  untuk memberikan  lisensi  kepada  pihak  lain  untuk  melaksanakan  hak  eksklusif  yang dimilikinya.
g. Perbedaan Perjanjian Sewa dengan Perjanjian Lisensi (Sjaifurrachman & Adjie, 2011)
Objek perjanjian sewa adalah barang berwujud bergerak, seperti misalnya kendaraan, atau barang berwujud tidak bergerak seperti misalnya rumah dan sebagainya. Sedangkan objek  perjanjian  lisensi  HKI  adalah  barang  tidak  berwujud  ( intangible  assets )  yang berupa hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, atau varietas tanaman yang masih memiliki hak cipta.
2. Peranan Notaris dalam perjanjian lisensi pemakaian lagu dan/atau musik oleh pihak ketiga
a. Perjanjian  pemakaian  (lisensi)  lagu  dan/atau  musik  dalam  bentuk  Akta Dibawah Tangan
Pada  praktiknya  saat  ini,  banyak  sekali  pihak  ketiga  yang  menggunakan  lagu dan/atau  music  dari  Pencipta  dan/atau  Pemegang  Hak  Cipta  dengan  menggunakan perjanjian  dibawah  tangan  (tanpa  akta  Notaris).  Pembuatan  perjanjian  atas  lagu  yang dibuat  di  bawah  tangan  ini  biasanya  telah  disiapkan  oleh  pihak  ketiga  yang  untuk mempermudah  negosiasi  perolehan  dan  pembagian  hak  ekonomi  yang  akan  diterima oleh para pihak.
Perjanjian lisensi atas lagu dan/atau musik memberikan keuntungan yang besar bagi kedua belah pihak karena saat ini perkembangan industri musik cukup pesat, pasar yang besar  membuat  para  Pencipta  lagu  mengkomersialisasikan  lagu  dan/atau  musik ciptaannya melalui pihak ketiga dengan cara memberikan lisensi untuk memperbanyak dan menjual kepada masyarakat luas.
Kebanyakan  Pencipta  dan/atau  Pemegang  Hak  Cipta  melakukan  perjanjian  lisensi pemakaian lagu dan/atau musik miliknya tidak menggunakan Akta Otentik adalah karena keterbatasan  masalah  biaya  jasa  Notaris.  Banyak  Royalti  lagu  dan/atau  musik  yang didapat  dari  pemakaian  karya  ciptaan  tersebut  tidak  seberapa,  sedangkan  biaya  jasa Notaris  adalah  minimal  1%  (satu  perseratus)  dari  jumlah  nilai  yang  diperjanjikan. Misalkan dalam perjanjian lisensi pemakaian lagu dan/atau musik adalah sejumlah total Rp10.000.000,-  (sepuluh  juta  rupiah),  maka  jasa  Notaris  adalah  sebesar  Rp100.000,- (serratus ribu rupiah). Jelas hal itu sangatlah tidak relevan dengan peran Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat suatu Akta Otentik, tetapi apabila biaya Jasa Notaris untuk per satu aktanya adalah sesuai dengan yang lazim digunakan selama ini,  maka  jumlahnya  akan  memberatkan  kedua  belah  pihak  yang  memperjanjikan. Bahkan terkadang ada yang menggunakan sebuah lagu dan/atau musik milik Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta yang nilai royaltinya dibawah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), tentunya alasan para pihak selama ini tidak menggunakan Akta Otentik dalam pembuatan  Perjanjian  pemakaian  (lisensi)  lagu  dan/atau  music  tersebut  adalah  karena masalah biaya yang memberatkan.
b. Perjanjian lisensi pemakaian lagu dan/atau musik dalam bentuk Akta Otentik Apabila  pada  sub  bab  di  atas  disebutkan  mengenai  banyaknya  Pencipta  dan/atau Pemegang Hak Cipta yang melakukan perjanjian lisensi pemakaian  lagu dan/atau musik tanpa menggunakan Akta Otentik dengan pihak ketiga, maka banyak juga industry musik atau  perusahaan  yang  menggunakan  lagu  dan/atau  musik  milik  Pencipta  dan/atau Pemegang  Hak  Cipta    dengan  menggunakan  Akta  Otentik,  dikarenakan  mereka  sadar betul akan kekuatan pembuktian dari Akta Otentik tersebut. Akan tetapi biasanya jumlah nominal  dari  royalty  atas  lagu  dan/atau  musik  yang  digunakan  tersebut  biasanya juga sudah berjumlah nominal yang besar pembayaran royaltinya.
c. Peranan Notaris dalam perjanjian lisensi pemakaian lagu dan/atau musik oleh pihak ketiga
Undang-undang di bidang HKI memang tidak mewajibkan perjanjian di bidang HKI harus  dibuat  sebagai  akta  autentik,  namun  demikian  peran  Notaris  tetap  dibutuhkan masyarakat pengusaha yang akan melakukan perjanjian di bidang HKI secara notarial. Hal  ini  seiring  dengan  perkembangan  bisnis  dan  meningkatnya  kesadaran  pengusaha akan  perlunya  aka  perjanjian  yang  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  lebih  kuat dibandingkan  perjanjian  biasa,  oleh  karena  itu  Notaris  perlu  mempersiapkan  sumber daya manusia dan kemampuannya untuk memahami hukum di bidang HKI.

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  Perjanjian  lisensi  pemakaian  lagu dan/atau musik yang dibuat tidak dengan menggunakan Akta Otentik memiliki kekuatan pembuktian  yang  cukup  tapi  tidak  sekuat  pembuktian  dengan  menggunakan  Akta Otentik.
Dalam pembuatan perjanjian lisensi pemakaian lagu dan/atau musik dengan pihak ketiga,  peran  penting  Notaris    tetap  dibutuhkan  dalam  pembuatan  perjanjian  dalam bentuk  Akta  Otentik,  karena  seiring  dengan  perkembangan  bisnis  dan  meningkatnya kesadaran pengusaha akan perlunya akta perjanjian yang memiliki kekuatan pembuktian yang  lebih  kuat  dibandingkan  perjanjian  biasa,  oleh  karena  itu  Notaris  perlu mempersiapkan sumber daya manusia dan kemampuannya untuk memahami hukum di bidang HKI terutama dalam bidang Hak Cipta lagu dan/atau musik.
Saran  dari  Penulis  adalah  sebaiknya  setiap  perjanjian  lisensi  pemakaian    lagu dan/atau  musik  oleh  pihak  ketiga  menggunakan  Akta  Otentik  atau  Akta  Notarial, agar hak  dan  kewajiban  masing-masing  dapat  terlaksana  dengan  baik  dan  potensi  untuk pelanggarannya  lebih  kecil  dikarenakan  Akta  Otentik  adalah  Akta  yang  dibuat  dan ditanda tangani di depan Pejabat Umum yang berwenang, dalam hal ini adalah Notaris. Apabila terkendala masalah biaya, maka dapat disiasati seperti pembuatan Akta Kredit secara Notarial oleh Perbankan, yaitu dengan menggunakan ukuran jumlah atau volume untuk pembuatan Aktanya, sehingga bisa lebih menguntungkan kedua belah pihak.

## BIBLIOGRAFI
Grafika, Sinar. (2015). Undang-Undang Hak Cipta UU No. 28 tahun 2014 . google scholar
Huduri, Andi Nurlaila Amalia. (2020). Keabsahan Akta Otentik yang dibuat Oleh Notaris Pengganti yang Para Pihaknya adalah Keluarga Notaris yang Digantikan. Mimbar Keadilan , 13 (1), 32–43. google scholar
Mertokusumo,  Sudikno.  (2003). Mengenal  Hukum  Selaku  Pengantar .  Yogyakrta: Liberty. google scholar
Rasuh, Daryl John. (2016). Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lex Privatum , 4 (2) .google scholar
Sjaifurrachman,  &  Adjie,  Habib.  (2011). Aspek  pertanggungjawaban  notaris  dalam pembuatan akta . Mandar Maju. google scholar
Subekti. (1980). Pokok-pokok Hukum Perdata . jakarta: Intermasa.
Umbas, Sita Arini. (2017). Kedudukan Akta Di Bawah Tangan yang Telah Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian di Pengadilan. Lex Crimen , 6 (1). google scholar

## Copyright holder:
Rina Puspitasari, Teddy Anggoro (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: