ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PPh FINAL UMKM DI KOTA MEDAN
Teguh Budi 1 , Muhyarsyah 2 , dan Bastari.M 3
Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: 2 ) otanjung@yahoo.co.id
Abstrak: Usaha  meningkatkan  penerimaan  pajak  dan  peran  aktif  masyarakat  untuk  membangun negara,  pemerintah  mengeluarkan  peraturan  PP  No  46  Tahun  2013  (direvisi  menjadi  PP  No.  23 Tahun 2018) tentang  PPh Final UMKM.  PPh  Final UMKM  ini diperuntukkan untuk wajib pajak orang  pribadi  maupun  badan  yang  memiliki  omzet  tidak  lebih  dari  Rp  4,8  milyar  per  tahun. Adapun tujuan penelitian  ini untuk  menguji dan menganalisis pengaruh  jumlah wajib pajak  yang membayar,  investasi, PDRB dan  inflasi terhadap  penerimaan PPh  Final UMKM. Data penelitian ini  bersumber  dari  data  sekunder  atau  time  series  yaitu  dari    tahun  2014  sampai  dengan  tahun 2017. Penelitian  ini dilakukan di  Kantor Pelayan  Pajak (KPP) Kota  Medan. Dalam penelitian  ini digunakan pendekatan asosiatif secara kuantitatif. yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau pun  juga  hubungan  antara  dua  variabel  atau  lebih.  Analisis  data  bersifat  statistik  dengan  tujuan untuk  menguji  hipopenelitian    yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  .Model  analisis  data  dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.  Hasil penelitian adalah (1) Jumlah wajib pajak yang membayar berpengaruh  terhadap  penerimaan  PPh  Final  UMKM,  (2)  Investasi  berpengaruh terhadap  penerimaan  PPh  Final  UMKM,  (3)  PDRB  berpengaruh  terhadap  penerimaan  PPh  Final UMKM,  (4) Inflasi tidak  berpengaruh terhadap penerimaan PPh  Final UMKM, (5) Jumlah wajib pajak  yang  membayar,  investasi,  PDRB  dan  inflasi  secara  bersama-sama  berpengaruh  terhadap penerimaan PPh Final UMKM.
Kata  Kunci  :  Penerimaan  PPh  Final  UMKM,  Jumlah  Wajib  Pajak  yang  Membayar, Investasi, PDRB, Inflasi

## 1. Pendahuluan
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  negara  selain  dari penerimaan  negara  bukan  pajak,  serta  penerimaan  hibah  dari  dalam  negeri maupun  luar  negeri.  Dari  sumber  penerimaan  tersebut  digunakan  untuk pembiayaan pembangunan dan untuk kemakmuran seluruh rakyatnya, di mana hal tersebut tercantum dalam pasal 33 UUD 1945. Peran pemerintah dalam mengelola penerimaan  negara  dan  belanja  negara  memerlukan  rencana  yang  baik  untuk memaksimalkan  potensi  yang  ada  di  negaranya  sendiri.  Peran  penerimaan  pajak yang  meningkat  semakin  terlihat  setelah  krisis  ekonomi  di  mana  APBN meningkat drastis karena harus menutup biaya baru. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus meningkatkan penerimaan perpajakan.
Kebijakan  pemerintah  dalam  mengatur  seluruh  kegiatan  yang  dilakukan untuk mencapai tujuannya, tidak boleh keluar dari rencana yang sudah ditetapkan. Agar  hal  tesebut  menjadi  efektif  dan  efisien  dalam  pelaksanannya.  Kebijakan fiskal  sendiri  dibedakan  atas  4  hal  yaitu:  1).  pembiayaan  fiskal;  2).  Pengelolaan anggaran; 3). Stabilitas anggaran otomatis; dan 4) Anggaran belanja seimbang.
Pemerintah  dalam  kegiatannya  untuk  memperoleh  sumber  pendapatan negara  melalui  penerimaan  perpajakan  tersebut  harus  melihat  syarat  dan  kondisi masyarakatnya.  Tidaklah  mudah  untuk  membebankan  pajak  pada  masyarakat. Bila terlalu  tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah,  maka  pembangunan  tidak  akan  berjalan  karena  dana  yang  kurang.  Agar
tidak  menimbulkan  berbagai  masalah,  maka  pemungutan  pajak  harus  memenuhi persyaratan  yaitu:  1)  pemungutan  harus  adil;  2).  pengaturan  pajak  harus berdasarkan  UU;  3).  Pungutan  pajak  tidak  mengganggu  perekonomian; 4).  Pemungutan  pajak  harus  efisien;  5).  Sistem  pemungutan  pajak  harus sederhana.
Dalam  upayanya  meningkatkan  penerimaan  dalam  bidang  perpajakan, sebagai  kontribusi  warganegara  dalam  meningkatkan  pembangunan  negara. Pemerintah  pada  tahun  2013,  telah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor  46  tahun  2013  atas  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM)  dan direvisi menjadi PP No. 23 Tahun 2018 (selanjutnya disebut PPh  Final UMKM) tentang penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak yang memiliki  peredaran tertentu.  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  mengumumkan  hal tersebut bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki penghasilan atau  omset  tidak  melebihi  Rp  4,8  Miliar  dalam  satu  tahun  pajak,  maka  akan dikenakan PPh Final UMKM.
Adapun  PPh  Final  UMKM  merupakan  salah  satu  pajak  penghasilan  yang bersifat final, yaitu seperti yang diatur dalam UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan  yang  diatur  dalam  pasal  4  ayat  (2).  PPh  final  pasal  4  ayat  (2)  itu sendiri dimana pengenaan pajaknya dianggap telah selesai pada saat dipotong dari penghasilan  atau  disetor  sendiri  oleh  wajib  pajak  yang  bersangkutan  ke  kas negara. Pertimbangan Pemerintah atas pengenaan PPh  Final UMKM dengan tarif 0,5  persen  (sebelumnya  1  persen  setelah  keluarnya  PP  No.  23  Tahun  2018 menjadi 0,5 persen)  dari peredaran usaha setiap bulan dan bersifat final terhadap UMKM.
Sehubungan  dengan  tujuan  PPh  Final  UMKM,  pembuat  peraturan mengharapkan dengan adanya peraturan ini maka: a) memberikan kemudahan dan penyederhanaan  aturan  perpajakan;  b)  mengedukasi  masyarakat  untuk  tertib administrasi; c) mengedukasi masyarakat untuk transparansi; dan d) memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.
Namun,  tidak  terdapat  aspek  keadilan  yang  menjadi  faktor  pertimbangan terbitnya  PPh  Final  UMKM  ini.  Pengenaan  PPh  yang  bersifat  final  bermakna bahwa setelah pelunasan PPh 0,5 persen (sebelumnya 1 persen) yang dihitung dari peredaran  bruto  setiap  bulan,  kewajiban  pajak  atas  penghasilan  tersebut  telah dianggap selesai dan final. Ditinjau dari konsep keadilan dalam pemajakan ( equit principle ),  pengenaan  PPh  Final  UMKM  tidak  sesuai  dengan  keadilan  karena tidak  mencerminkan  kemampuan  membayar  ( ability  to  pay )  (Tambunan,  2013). dalam (Rahmi Sri Ramadhani dkk, 2016). Maka pada tahun 2018 dikeluarkanlah PP  No.  23  Tahun  2018  sebagai  pengganti  PP  No.46  Tahun  2013  untuk memberikan rasa keadilan dalam proses pemajakan.
Adapun  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2008  tentang  usaha mikro,  kecil  dan  menengah  diterangkan  dalam  pasal  6  ayat  1  s/d  3  dijelaskan bahwa kriterianya yaitu : 1). Kriteria Usaha Mikro adalah, a). memiliki kekayaan bersih  paling  banyak  Rp.50.000.000  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat usaha;  atau  b).  memiliki  hasil  penjualan  tahunan  paling  banyak  Rp.300.000.000 2).  Kriteria  Usaha  Kecil  adalah,  a).  memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari Rp.50.000.000  sampai  dengan  paling  banyak  Rp.500.000.000  tidak  termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b). memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000, 3). Kriteria
Usaha Menengah adalah,: a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 sampai  dengan  paling  banyak  Rp.10.000.000.000  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan  tempat  usaha;  atau  b)  memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih  dari Rp.2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000
Dilihat dari kriteria yang telah dijelaskan di atas bahwa potensi penerimaan PPh Final UMKM ini cukup besar. Dimana jumlah pertumbuhan UMKM sampai dengan  tahun  2013  berjumlah  57.895.721  unit  dengan  tiap  tahunnya  rata-rata kenaikan sebesar 2,4% (www.bps.go.id). Dari rata-rata pertumbuhan sebesar 2,4% per  tahunnya  maka  bisa  diestimasikan  bahwa  jumlah  UMKM  pada  tahun  2016 bisa  mencapai  60  juta  pelaku  UMKM  yang  ada  di  Indonesia.  Bertambahnya jumlah  UMKM  setiap  tahunnya  berarti  adanya  potensi  yang  cukup  besar  dalam penerimaan  pajak  melalui  PPh  Final  UMKM  yang  telah  dikeluarkan  oleh pemerintah.
Meskipun  pertumbuhan  jumlah  UMKM  meningkat  setiap  tahunnya berdasarkan penerimaan pajak yang diperoleh dari media online penerimaan awal pajak UMKM sejak awal Juli 2013 hingga Juni 2014 hanya sekitar Rp 2 Triliun, jauh  dari  potensinya  sekitar  Rp.  30  triliun,  dengan  asumsi  kontribusi  UMKM terhadap  PDB  sebesar  Rp.  3.000  triliun  (www.finansial.bisnis.com).  Adapun jumlah  UMKM  yang  menyampaikan  SPT  tahun  2015  hanya  397  ribu  dari  total UMKM  yang  ada  (www.pembiayaan.depkop.go.id).  Maka  dapat  terlihat  jelas bahwa  potensi  penerimaan  pajak  atas  UMKM  memiliki  potensi  yang  sangat signifikan dalam penerimaan pajak.
Di  Sumatera  Utara  sendiri  khususnya  daerah  kota  Medan  yang  merupakan termasuk  salah  satu  kota  terbesar  di  Indonesia  memiliki  tingkat  pertumbuhan ekonomi cukup  tinggi.  Adapun  perkembangan  UMKM  yang  ada  di  Kota  Medan sendiri pada tahun 2009 ada sekitar 22 ribu pelaku UMKM dan terus meningkat menjadi  300  ribu  pada  tahun  2015  (www.sumut.antaranews.com).  Dari  jumlah UMKM yang diterangkan tersebut sekitar 55-60 persen bergerak di bidang usaha kuliner.  Dari  keterangan  di  atas  dapat  terlihat  masih  adanya  potensi  dan  peluang dalam  penerimaan  PPh  Final  UMKM  karena  masih  adanya  jumlah  Wajib  Pajak yang belum mendaftar maupun dalam membayar pajaknya.
Di kota Medan terdapat tujuh (7) Kantor Pelayanan Pajak  yang terdiri dari KPP  Madya  Medan,  KPP  Pratama  Medan  Barat,  KPP  Pratama  Medan  Belawan, KPP  Pratama Medan Timur, KPP Pratama Medan Polonia, KPP  Pratama Medan Kota, KPP Pratama Medan Petisah. Adapun dalam penerimaan PPh Final UMKM di kota Medan setelah mendapatkan informasi awal dari petugas pajak mengenai lingkungan kerja di salah satu KPP yang penerimaan PPh Final UMKM di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia. Dari keterangan yang diperoleh dari petugas pajak diketahui  bahwa tingkat penerimaan dari KPP Medan Polonia cukup tinggi dari pada KPP yang lain dikarenakan banyaknya bisnis kuliner yang terdapat di lingkungan wilayah kerja KPP Medan Polonia.
Berdasarkan observasi awal  bahwa penerimaan PPh  Final UMKM di KPP Pratama Medan Polonia setiap tahun terus naik. Namun berdasarkan data tersebut secara  keseluruhan  pertumbuhan  rata-rata  jumlah  penerimaan  dibagi  dengan jumlah wajib pajak setiap tahunnya menurun. Mulai dari 1,35 persen pada tahun 2014 turun menjadi minus 0,14 persen pada tahun 2017. Dari keterangan tabel di atas berdasarkan dari salah satu  KPP di wilayah lingkungan kerja di kota Medan yaitu  KPP  Pratama  Medan  Polonia  yang  dijadikan  sampel  awal,  maka  dapat
disimpulkan  bahwa  meskipun  penerimaan  PPh  Final  UMKM  setiap  tahun  naik, tetapi  rata-rata  penerimaan  pajak  dari  setiap  wajib  pajak  yang  membayar mengalami  penurunan  setiap  tahunnya.  Hal  ini  terlihat  jelas  bahwa  ada  hal-hal yang  mempengaruhi  wajib  pajak,  sehingga  menyebabkan  penerimaan  rata-rata setiap  wajib  pajak  terus  mengalami  penurunan.  Maka  terlihat  jelas  bahwa meskipun  bertambahnya  jumlah  wajib  pajak  dan  penerimaan  pajak,  belum  tentu wajib  pajak  sadar  akan  kepatuhannya  dan  melaksanakan  kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian  Lubis et al (2019) bahwa kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, hal ini berarti jika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi maka ia akan patuh untuk membayar pajak  Meskipun masih ada potensi penerimaan pajak terkait PPh Final UMKM ini, juga diharapakan kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan.
Adapun  dalam  penerimaan  pajak  banyak  faktor  yang  mempengaruhinya yaitu  seberapa  banyak  jumlah  wajib  pajak  yang  terdaftar  dan  bagaimana  tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan  melaporkan pajak yang terutang  dan  lebih jauh  lagi  disebutkan  bahwa  kepatuhan  pajak  yang  merupakan elemen  penting  dalam  rangka  peningkatan  penerimaan  pajak.  Sebagai  salah  satu fondasi  dalam  penguatan  penerimaan  pajak,  kepatuhan  pajak  dapat  berperan dalam meningkatkan animo dan respon masyarakat terhadap kewajiban pajaknya. Dengan  demikian  banyaknya  jumlah  masyarakat  yang  membayar  pajak,  maka penerimaan  pajak  menjadi  besar.  James  dan  Nobes  (1997)  dalam  Timbul  dan Mukhlis  (2012)  sejalan  dengan  pendapat  tersebut  menyatakan  bahwa  semakin besar  tingkat  kepatuhan  masyarakat  maka  semakin  besar  penerimaan  pajak, sehingga persentase penerimaan pajak akan semakin besar. Sebaliknya kesadaran masyarakat  untuk  membayar  pajak  rendah,  maka  rendah  pula  pajak  yang  akan diterima. Adapun dalam penerimaan PPh Final UMKM wajib pajak yang menjadi subjek  pajaknya  adalah  orang  pribadi  maupun  badan  dan  yang  menjadi  objek pajaknya  yaitu  berupa  omzet  penjualan  yang  tidak  lebih  dari  4,8  milyar  dalam setahun.
Menurut Sukrino (2004) menjelaskan bahwa investasi adalah investasi yang lazim  disebut  dengan  istilah  penanaman  modal  atau  pembentukan  modal  yang merupakan  komponen  kedua  yang  menentukan  tingkat  pengeluaran  agregat. Adanya  peningkatan  investasi  pada  sektor-sektor  produktif  dan  juga  pada  sektor yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik yang pada selanjutnya dapat meningkatkan  kontribusi  masyarakat  terhadap  penerimaan  Negara.  Berdasarkan sumber  data  statistik  yang  diperoleh  dari  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal (BKPM) Kota Medan menunjukan pada tahun 2013 sampai dengan 2016 terhadap Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  (PMDN)  terjadinya  penurunan  nilai  investasi, dimana  nilai  investasi  pada  tahun  2013  sebesar  Rp  1.768  Milyar,  turun  menjadi Rp  411  Milyar  pada  tahun  2014,  naik  sedikit  pada tahun  2015  sebesar  Rp  2.044 Milyar. Dan pada tahun 2016 naik secara signifikan menjadi Rp 3.663 Milyar. Hal ini  menunjukkan  tidak  meratanya  nilai  investasi  dari  tahun  ke  tahun  tergantung realisasi  proyek  dan  nilai  investasi  yang  telah  dikeluarkan.  Investasi  merupakan komponen utama dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu hal penting dalam  menghitung  nilai  tambah  bruto  dari  seluruh  sektor  perekonomian  di  suatu wilayah.  Salah  satu  indikator  yang  mendukung  dalam  penerimaan  pajak  adalah Produk  Domestik  Bruto  (PDB) . Yang  mengindikasikan  semakin  besar  porsi
penerimaan  pajak  dalam  APBN  merupakan  hasil  dari jumlah  PDB  suatu  Negara (Timbul  dan  Mukhlis,  2012).  Semakin  tinggi  tingkat  pendapatan  per  kapita seseorang  menunjukan  suatu  indikasi  tingkat  kesejahteraan  yang  semakin meningkat.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  pula  semakin  tinggi  kemampuan untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Berarti semakin tinggi  PDRB  riil  suatu  daerah  maka  semakin  tinggi  pula  potensi  sumber penerimaan  daerah  tersebut.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  PDRB  riil mempunyai  hubungan  yang  positif  terhadap  penerimaan  pajak  (Muhamad Masrofi,  2004).  Jadi  dapat  dikatakan  bahwa  peran  pendapatan  domestik  bruto mempengaruhi  terhadap  penerimaan  pajak  dalam  upaya  pemerintah  dalam memetakan  penerimaan  pajak  di  suatu  daerah atau  tempat  maka  yang  digunakan adalah  indikator  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB).  Adapun  UMKM sendiri  untuk  skala  nasional  memberikan  kontribusi  penting  terhadap  PDB nasional. Maka dapat dikatakan bahwa UMKM yang ada di suatu daerah tertentu maka  akan  memberikan  kontribusi  terhadap  PDRB  pula.  Yang  selanjutnya terhadap  nilai  tambah  yang  barang  yang  diproduksi  oleh  pelaku  UMKM  berupa produk  barang  dan  jasa  akan  meningkatkan  omzet.  Sehingga  dapat  memberikan kontribusi terhadap penerimaan PPh Final UMKM.
Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negative tergantung pada tinggi atau  rendahnya  inflasi.  Apabila  inflasi  itu  ringan,  justru  mempunyai  pengaruh yang  positif  dalam  arti  dapat  mendorong  perekonomian  lebih  baik,  yaitu meningkatkan  pendapatan  nasional  dan membuat  orang  bergairah  untuk  bekerja, menabung  dan  mengadakan  investasi  sehingga  mendorong  penerimaan  Negara dalam  menghimpun  pajak  menjadi  naik.  Sebaliknya,  dalam  masa  inflasi  yang parah,  yaitu  pada  saat  terjadi  inflasi  tak  terkendali  (hiperinflasi),  keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Maka penerimaan negara  dari  penerimaan  pajak  menjadi  menurun  (Silalahi  Remus,  2013).  Adapun laju  inflasi  berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik  Sumatera Utara (BPS) menunjukan bahwa laju inflasi di Kota Medan mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, dengan rincian sebesar 10,09 persen di  tahun  2013,  pada  tahun  2014  turun  menjadi  8,24  persen,  turun  kembali  3,32 persen  di  tahun  2015  dan  naik  sebesar  6,6  persen  di  tahun  2016.  Laju  inflasi sendiri  dibutuhkan  untuk  memicu  pertumbuhan  penawaran  agregat.  Sebab kenaikan  harga  akan  memacu  produsen  untuk  meningkatkan  output-nya.  Maka jika  adanya  peningakatan  harga  barang  dan  jasa  pelaku  UMKM  bergariah  untuk memproduksi  barang  untuk  dipasarkan  karena  harga  yang  dijual  akan  naik  pula. Sehingga  dari  penjualan  yang  diperoleh  dapat  meningkat  penerimaan  PPh  Final UMKM. Karena perhitungan PPh Final UMKM berasal dari omzet.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Wilayah  (Kanwil)  DJP  Sumut  I  yang wilayah  kerjanya  meliputi  kota  Medan,  kota  Binjai  dan  kota  Tebing  Tinggi. Adapun  dalam  penelitian  ini  hanya  memasukan  wilayah  kota  Medan  sebagai tempat  penelitian  yang  terdiri  dari  tujuh  (7)  Kantor  Pelayanan  Pajak  di  kota Medan.  Kota  Medan  merupakan  ibukota provinsi  Sumatera  Utara  dan  salah  satu kota  terbesar  di  Indonesia  memiliki  tingkat  pembangunan  yang  cukup  tinggi  di bandingkan  daerah  lain  di  Sumatera  Utara.  Terkait  setelah  dikeluarkannya  PPh Final  UMKM,  bagaimana  perkembangan  dari  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, peneliti bermaksud untuk mengetahui apakah faktor jumlah Wajib Pajak, Investasi,, PDRB dan Inflasi mempengaruhi  terhadap  penerimaan  PPh  Final  UMKM.  Oleh  karena  itu  peneliti memberi  judul  penelitian  ini  “Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Penerimaan PPh Final UMKM di Kota Medan”.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka  penelitian  ingin mengungkapkan :
1. Bagaimana  pengaruh  jumlah  wajib  yang  membayar  terhadap  penerimaan PPh final UMKM di Kota Medan?
2. Bagaiamana pengaruh   investasi  terhadap penerimaan PPh final UMKM di Kota Medan?
3. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap penerimaan PPh final UMKM di Kota Medan?
4. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap penerimaan PPh final UMKM di Kota Medan?
5. Bagaimana  pengaruh  jumlah  wajib  pajak,  investasi,  PDRB  dan  inflasi terhadap penerimaan PPh final UMKM di Kota Medan?
2. Landasan Teori Dan Kerangka Konseptual

## 2.1. Wajib Pajak
Undang-Undang  KUP  mendefinisikan  Wajib  Pajak  adalah  orang  pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan.Maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak adalah orang  pribadi  atau  badan  (subjek)  yang  telah  diatur  menurut  peraturan  undang- undang  perpajakan  yang  berlaku.  Wajib  pajak  sendiri  bisa  dalam  bentuk  wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan.
Sementara  itu  undang-undang  juga  menerangkan  mengenai  subjek  pajak. Adapun  pengertian  subjek  pajak  adalah  segala  sesuatu  yang  mempunyai  potensi untuk  memperoleh  penghasilan  dan  menjadi  sasaran  untuk  dikenakan  Pajak Penghasilan.  Dalam  UU  Nomor  36  tahun  2008  pasal  2  ayat  1,  subjek  pajak dikelompokan sebagai berikut:
a. Subjek pajak orang pribadi Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat betempat tinggal atau berada di Indonesia atapun di luar Indonesia.
b. Subjek  pajak  warisan  yang  belum  terbagi  satu  kesatuan,  menggantikan yang berhak.
Warisan  yang  belum  terbagi  sebagai  suatu  kesatuan  merupakan  Subjek Pajak  pengganti,  menggantikan  mereka  yang  berhak  yaitu  ahli  waris.
Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan  agar  pengenaan  pajak  atas  penghasilan  yang  berasal  dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan
c. Subjek pajak badan
Badan  adalah  sekumpulan  orang  dan/atau  modal  yang  merupakan kesatuan  baik  yang  melakukan  usaha  maupun  yang  tidak  melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama  dan  dalam  bentuk  apa  pun,  firma  kongsi,  koperasi,  dana  pension,
persekutuan,  perkumpulan,  yayasan,  organisasi  massa,  politik,  atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subyek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya  lembaga,  badan  dan  sebagainya  yang  dimiliki  oleh pemerintahan pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan  kegiatan  untu  memperoleh  penghasilan  merupakan  subjek pajak.  Dalam  pengertian  perkumpulan  termasuk  pula  yaitu:  persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.
d. Subjek pajak bentuk usaha tetap (BUT) Bentuk  usaha  tetap  adalah  bentuk  usaha  yang  dipergunakan  oleh  orang pribadi  atau  badan  tidak  bertempat  tinggal  di  Indonesia,  orang  pribadi yang  berada  di  Indonesia  tidak  lebih  dari  183  (seratus  delapan  puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.
Adapun yang menjadi objek pajak sesuai UU PPh pasal 4 yaitu: objek pajak adalah  penghasilan,  yaitu  setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang  diterima atau  diperoleh  wajb  pajak,  baik  yang  berasal  dari  Indonesia  maupun  di  luar Indonesia,  yang  dapat  dipakai  untuk  konsumsi  atau  untuk  menambah  kekayaan wajib  pajak  yang  besangkutan,  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun.  Jadi berdasarkan keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ketika wajib pajak telah  memperoleh  ketentuan  secara  subjek  dan  objek  pajak  maka  wajib  pajak tersebut memiliki kewajiban wajib pajaknya dengan melakukan pembayaran atau penyetoran  kepada  Negara  berdasarkan  penghasilan  yang  telah  diperoleh mendapatkan yang terdaftar.

## 2.2. Investasi
Menurut  pengertiannya  investasi  adalah  suatu  istilah  dengan  beberapa pengertian  yang  berhubungan  dengan  keuangan  dan  ekonomi,  istilah  tersebut berkaitan  dengan  akumulasi  suatu  bentuk  aktiva  dengan  harapan  mendapatkan keuntungan di masa depan. Terkadang investasi disebut juga sebagai penanaman modal.
Menurut  Sukrino  (2004)  menjelaskan  bahawa  investasi  adalah  investasi yang  lazim  disebut  dengan  istilah  penanaman  modal  atau  pembentukan  modal yang merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Investasi  juga  dapat  di  artikan  menurut  Samuelson  (2004)  yaitu  investasi  dalam ekonomi dapat diartikan sebagai “investasi rill” untuk mengartikan pertambahan terhadap saham dan aset-aset yang produktif atau barang-barang kapital.
Dana  investasi  yang  sering  diperoleh  biasanya  melalui  bank  konvensional.
Ketika  Bank  Konvesional  berinvestasi  kepada  perusahaan,  perusahaan  akan mendapatkan  modal  yang  cukup  besar  untuk  mengoperasikan  perusahaan, pertumbuhan perusahaan yang optimal akan memberikan sumbangan pendapatan atau pemasukan bagi Negara, sehingga akan menambah cadangan devisa Negara. Pertambahan  perusahaan  akan  melibatkan  pertambahan  pemakaian  tenaga  kerja
optimal,  lapangan  kerjaa  terbuka  luas  sehingga  menminimalkan  pengangguran terbuka,  pertambahan  pemakaian  tenaga  kerja  di  setiap  Negara  secara  optimal akan  memberikan  peningkatan  terhadap pendapatan  perkapita  setiap  masyarakat, sehingga pertumbuhan akan tetap meningkat.
Investasi  mencerminkan  kenaikan  produksi  bagi  produsen  dan  kenaikan penghasilan  bagi  pekerjannya.  Investasi  akan  meningkatkan  produktivitas  baik penjualan  maupun  tingkat  upah.  Tingkat  upah  yang  meningkat  akan meningkatkan  penerimaan  pajak  dari  sektor  perorangan  atau  pekerja  (Deddy Rustiono, 2008).

## 2.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  merupakan  indikator  duntuk melihat  pertumbuhan  ekonomi  di  suatu  daerah,  dengan  meningkatnya  PDRB maka  akan  secara  langsung  berakibat  pada  kenaikan  sektor-sektor  pembentuk PDRB  yang  artinya  ketika  sektor-sektor  itu  naik,  maka  akan  ada  kenaikan terhadap  penerimaan  pajak.  Meningkatnya  pertumbuhan  PDRB  suatu  yang  terus mengalami kenaikan memberikan tanda bahwa kota tersebut merupakan kota yang sedang berkembang (Puspita Suci Arianto, 2014)
Semakin  tinggi  tingkat  pendapatan  per  kapita  seseorang  menujukan  suatu indikasi  tingkat  kesejahteraan  yang  semakin  meningkat.  Dengan  demikian  dapat dikatakan  pula  semakin  tinggi  kemampuan  untuk  membayar  berbagai  pungutan yang ditetapkan pemerintah. Berarti semakin tinggi PDRB riil suatu daerah maka semakin  tinggi  pula  potensi  sumber  penerimaan  dareah  tersebut.  Sehingga  dapat dikatakan  bahwa  PDRB  riil  mempunyai  hubungan  yang  positif  terhadap penerimaan pajak (Muhamad Masrofi, 2004)
Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  merupakan  salah  satu  indikator penting  untuk  mengetahui  kondisi  ekonomi  di  suatu  daerah  dalam  suatu  periode tertentu,  baik  atas  dasar  harga  berlaku  maupun  atas  dasar  harga  konstan.  PDRB pada  dasarnya  merupakan jumlah  nilai  tambah  yang  dihasilkan  oleh  seluruh  unit usaha  dalam  suatu  daerah  tertentu,  atau merupakan jumlah  nilai  barang  dan  jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.( www.bi.go.id ).    PDRB  atas  dasar  harga  berlaku  menggambarkan  nilai tambah  barang  dan  jasa  yang  dihitung  menggunakan  harga  pada  tahun  berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai  tahun  dasar.  PDRB  menurut  harga  berlaku  digunakan  untuk  mengetahui kemampuan  sumber  daya  ekonomi,  pergeseran,  dan  struktur  ekonomi  suatu daerah. (Tarigan Robinson, 2009)  Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui  pertumbuhan  ekonomi  secara  riil  dari  tahun  ke  tahun  atau pertumbuhan  ekonomi  yang  tidak  dipengaruhi  oleh  faktor  harga.  PDRB  juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan .

## 2.4. Inflasi
Inflasi  terjadi  ketika  harga-harga  barang  dan  jasa  teridentifikasi  meningkat secara  bersama-sama  dalam  periode  waktu  tertentu,  dan  sebaliknya.  (Silalahi Remus,  2013),  sedangkan  pengertian  lainnya  inflasi  adalah  kenaikan  harga
barang-barang  yang  bersifat  umum  dan  terus-menerus  (Prathama  Rahardja  dan Mandala Manurung, 2017).
Inflasi  merupakan  fakor  yang  dapat  meningkatkan  penerimaan  pajak,  jika pajak ditetapkan dengan menggunakan omset penjualan. Inflasi akan mempunyai pengaruh  terhadap  masyarakat  yang  mempunyai  penghasilan  tetap,  dan  secara keseluruhan  akan  berpengaruh  terhadap  kemampuan  atau  daya  beli  masyarakat, yang  pada  akhirnya  akan  berpengaruh  terhadap  kemampuan  untuk  membayar pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peningkatan inflasi berhubungan positif dengan penerimaan pajak (Muhamad Masrofi, 2004)

## 2.5. Penerimaan PPh Final UMKM
Pajak penghasilan (PPh)  yang bersifat final atau rampung adalah jenis PPh dengan  perlakuan  tersendiri  dimana  pengenaan  pajaknya  telah  dianggap  selesai pada  saat  dipotong  dari  penghasilan  atau  disetor  sendiri  oleh  Wajib  Pajak  yang bersangkutan  ke  kas  Negara.  PPh  yang  bersifat  final  bukan  merupakan pembayaran  pajak  di  muka,  dengan  demikian  PPh  yang  telah  dipotong  atau dipungut  oleh  pihak  lain  maupun  yang  telah  dibayar  atau  disetor  sendiri  tidak dapat diperhitungkan atau dikreditkan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan ketika melaporkan  pajaknya  yang  terutang  pada  akhir  tahun  dalam  SPT  Tahunan  untuk dikenakan tariff umum bersama penghasilan lainnya. Lebih jelasnya diperlakukan atas  pajak  ini  tercermin  pada  tiga  klasifikasi  yang  melekat  padanya  Penghasilan yang  telah  dikenakan  PPh  final  tidak  boleh  digabungkan  dengan  penghasilan lainnya  ketika  Wajib  Pajak  menghitung  Penghasilan  Kena  Pajak  dalam  SPT Tahunan.  Biaya  yang  dikeluarkan  untuk  mendapatkan,  menagih  dan  memelihara penghasilan  yang  telah  dikenakan  PPh  Final  tidak  boleh  menjadi  pengurangan dalam  menghitung  penghasilan  kena  pajak  di  SPT  Tahunan  Wajib  Pajak  (biaya bersifat non deductible expense )
Pajak terutang yang telah dibayar sendiri atau dipotong/dipungut oleh pihak lain  atas  penghasilan  yang  telah  dikenakan  PPh  bersifat  final,  tidak  dapa dikreditkan  oleh  wajib  pajak  yang  bersangkutan  pada  saat  penghitungan  pajak dalam  SPT  Tahunan  (PPh  bersifat  bukan  kredit  pajak).  Pertimbangan- pertimbangan  yang  mendasari  diberikannyan  perlakuan  khusus  ini  adalah  demi kesederhanaan  dalam  pemungutan  pajak,  keadilan,  serta  pemerataan  dalam pengenaan  pajaknya  agar  tidak  menambah  beban  administrasi  baik  bagi  wajib pajak  maupun  direktorat  jenderal  pajak  serta  memperhatikan  perkembangan ekonomi dan moneter.
Perlu  dipahami  juga  bahwa  pemotongan  PPh  yang  bersifat  final  tidak berlaku  pengenaan tarif  pajak  yang  lebih  tinggi  bagi  penerima  penghasilan  yang tidak  memiliki  NPWP.  Hal  ini  berbeda  dengan  pemotongan  PPh  lainnya  yang bersifat tidak final. Sebagai contoh, pemotongan PPh pasal 23 yang bersifat tidak final  dikenakan  tariff  pemotongan  sebesar  100%  lebih  tinggi  bagi  penerima penghasilan  yang  tidak  memiliki  NPWP,  begitu  juga  terhadap  pemotongan  PPh pasal 21 yang bersifat tidak final, sebesar 20% lebih tinggi.
Di  dalam  UU  No.  36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan,  jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final diatur dalam beberapa pasal yaitu: Pasal  4  ayat  (2),  pasal  15,  pasal  17  ayat  (2d),  pasal  19,  pasal  21,  dan  pasal  22 (Billy  Ivan  Tansuria,  2011).    Adapun  setelah  diterangankan  melalu  tabel  di  atas mengacu kepada Pasal 4 ayat (2) dan pasal 17 ayat (7) dalam UU PPh. Untuk itu
ditetapkan dan diterbitkan PP Nomor 46 Tahun 2013 (direvisi menjadi PP No. 23 Tahun  2018)  tentang  Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  Dari  Usaha  yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Berdasarkan  keterangan  dasar  hukum  peraturan-peraturan  yang  telah diterangkan  di  atas  maka  diambillah  pokok-pokok  utama  dalam  penerapan PPh  Final  UMKM  dengan  menggunakan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  dapat ditetapkan cara menghitung Pajak Penghasilan yang lebih sederhana dibandingkan dengan  menggunakan  UU  PPh  secara  umum.  Penyederhanaannya  yakni  WP hanya  menghitung  dan  membayar  pajak  berdasarkan  peredaran  bruto  (omset). Pada  intinya  penerbitan  PPh  Final  UMKM  ditujukan  terutama  untuk kesederhanaan dan pemerataan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

## 2.6. Kerangka Konseptual
Adapun  dalam  mengembangkan  kerangka  konseptual  dalam  penelitian  ini maka dirancanglah sebuah keterangan antara satu variabel bebas dengan variabel terikat dan menggabungan antara variabel bebas dengan varibel terikat:
1. Pengaruh jumlah wajib yang membayar terhadap penerimaan PPh Final UMKM .
Muklis  dan  timbul  (2012)  menyatakan  bahwa  jumlah  wajih  pajak  yang terdaftar maupun yang membayar mempengaruhi tingkat penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan cara  ekstensifikasi  dan  intensifikasi  dalam  bidang  perpajakkan.  Adapun ekstensifikasi  adalah  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  penambahan  jumlah  wajib pajak  terdaftar  dan  perluasan  objek  pajak  dalam  administrasi.  Sedangkan intensifikasi  adalah  kegiatan  optimalisasi  penggalian  penerimaan  pajak  terhadap objek  pajak  yang  telah  tercatat  atau  terdaftar  dalam  administrasi  dan  dari  hasil pelaksanaan wajib pajak. Ekstensifikasi sendiri ditujukan untuk wajib pajak orang pribadi  maupun  badan  yang  telah  memiliki  NPWP,  adapun  intensifikasi dilaksanakan  melalui  pemeriksaan,  pencairan,  tunggakan,  penagihan  dan penerapan  sanksi  yang  tegas.  Maka  jika  dilihat  dari  keterangan  di  atas  bahwa apabila  jumlah  wajib  pajak  terdaftar  bertambah  melalui  proses  ekstensifikasi maupun  intensifikasi  maka  hal  tersebut  memiliki  potensi  untuk  meningkatannya penerimaan  pajak  Sedangkan  PPh  Final  UMKM  sendiri  menyatakan  bahwa apabila  ketika  peredaran  bruto  (omzet)  tidak  lebih  dari  4,8  Milyar  setahun  maka wajib  pajak  tersebut  dapat  dikenakan  PPh  Final  UMKM  dengan  tarif  0,5  persen (sebelumnya  1  persen)  Dimana  jika  jumlah  UMKM  yang  terdaftar  dan memiliki NPWP  serta  membayar  kewajibannya  maka  hal  tersebut  memiliki  potensi  untuk meningkatkan  penerimaan  PPh  Final  UMKM.  Karena  masih  banyaknya  sektor- sektor dalam UMKM yang masih belum tergali potensi penerimaan pajaknya.
2. Pengaruh investasi terhadap penerimaan PPh Final UMKM
Adanya  investasi  pada  sektor-sektor  produktif  dan  juga  pada  sektor  yang berdampak  pada  peningkatan  pelayanan  publik  dapat  meningkatkan  kontribusi masyarakat  terhadap  penerimaan  pajak.  Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  Investasi mencerminkan  kenaikan  produksi  bagi  produsen  dan  kenaikan  penghasilan  bagi pekerjannya.  Investasi  akan  meningkatkan  produktivitas  baik  penjualan  maupun tingkat upah. Tingkat upah yang meningkat akan meningkatkan penerimaan pajak dari  sektor  perorangan  atau  pekerja  (Deddy  Rustiono,  2008).  Adapun  PPh  Final UMKM  sendiri  lebih  cenderung  kepada  produktivitas  produsen  dalam
meningkatkan  barang  ataupun  jasa  untuk  meningkatkan  omzetnya.  Sehingga apabila  ada  peningkatan  investasi  dan  disalurkan  kepada  peningkatan  barang ataupun jasa maka potensi penerimaan PPh Final UMKM akan meningkat. Karena dasar  penetapan  tarif  PPh  Final  UMKM  berdasarkan  pada  penjualan  (omzet) berupa barang dan saja yang diberikan oleh pelaku UMKM kepada konsumen.
3. Pengaruh  Produk  Domestik  Regional  Bruto  terhadap  penerimaan  PPh Final UMKM
Dipahami  bahwa  PDRB  suatu  daerah  menentukan  dalam  meningkatkan penerimaan  pajak  di  suatu  daerah.  Dalam  penelitian  (Dwi  Sundi  Marliyanti  dan Sudarsana  Arka,  2014)  menerangkan  bahwa  pertumbuhan  PDRB  yang  baik menunjukkan keadaan ekonomi yang baik pula. Dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi,  maka  pendapatan  per  kapita  riil  akan  semakin  tinggi  pula. Maka  dengan  demikian  semakin  tinggi  PDRB  secara  langsung  dapat meningkatkan penerimaan pajak di suatu daerah mengalami peningkatan. Adapun UMKM  sendiri  memiliki  kontribusi  penting  dalam  peningkatan  PDRB  di  suatu wilayah. Karena sector ekonomi rakyat yang mendominasi unit usaha yang ada di Indonesia  terdiri  dari  usaha  rumah  tangga,  usaha  kecil  dan  menengah  dalam bentuk  badan  usaha  yang  berbadan  hukum  maupun  tidak.  Bagaimana  UMKM berkontribusi  masing-masing  dalam  produksi  nasional,  dapat  dilihat  dari  sudut sumbangan terhadap jumlah unit usaha, sumbangan PDRB maupun tenaga kerja. Jadi  semakin  meningkatanya  PDRB  di  suatu  wilayah  maka  potensi  dalam penerimaan  PPh  Final  UMKM  semakin  besar.  Karena  sebagian  besar penyumbang porsi PDRB adalah pelaku UMKM.
4. Pengaruh inflasi terhadap penerimaan PPh Final UMKM
Inflasi merupakan kecenderungan dari harga umum untuk naik secara terus menerus  atau  senantiasa  turunnya  nilai  uang.  Adapun  dalam  penelitian  (Almira Herna Renata, 2016) menunjukkan bahwa inflasi dapat meningkatkan penerimaan pajak.  Yaitu  dimana  adanya  peningkatan/penurunan  penerimaan  pajak dikarenakan  berubah-ubanya  harga  barang  dan  jasa  karena  adanya  pengaruh inflasi didalamnya. Dengan demikian salah satu faktor uta ma  dalam  penerimaan pajak  apabila  terdapat  tingkat  inflasi  yang  cukup  tinggi  dapat  mempengaruhi penerimaan  pajak  karena  adanya  perubahan  harga-harga.  Jika  dilihat  dari  PPh Final  UMKM  sendiri  inflasi  memiliki  peran  untuk  memicu  pertumbuhan penawaran  agegrat.  Sebab  kenaikan  harga  akan  memacu  produsen  untuk meningkatkan  output-nya  (Silalahi  Remus,  2013).  Sehingga  pada  akhirnya  dari. penawaran  tersebut  produsen  atau  pelaku  UMKM  menjadi  bergariah  dalam memenuhi  permintaan  dari  konsumen,  dan  dari  hubungan  tersebut  terjadi peningkatan  penjualan  (omzet)  pada  pelaku  UMKM  yang  pada  akhirnya meningkat pula penerimaan Final UMKM.
5. Pengaruh  jumlah  wajib  pajak  yang  membayar,  investasi,  PDRB  dan inflasi terhadap penerimaan PPh final UMKM
Dalam  penentuan  variabel-variabel  bebas  di  atas  dengan  di  dukung  oleh teori-teori  yang  dikemukakan  dan  penelitian  yang  dilakukan  maka  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  setiap  variabel  bebas  di  atas  memiliki  pengaruh  yang  cukup signifikan  terhadap  variabel  terikat.  Yaitu  dalam  penerimaan  PPh  Final  UMKM tidak  dapat  terlepas  dari  beberapa  faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhinya. Dan  beberapa  diantaranya  yaitu  jumlah  wajib  pajak  yang  membayar,  dengan meningkatnya  jumlah  wajib  pajak  yang  membayar  maka  akan  meningkat  pula
penerimaan  pajak.  Peningkatan  investasi  sendiri  mengakibatkan  peningkatkan produksi sehingga pertumbuhan PDRB meningkat pula. Dan pada akhirnya inflasi mempengaruhi  harga  barang  dan  jasa  yang  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM.
Berdasarkan  uraian  diatas  yang  telah  diterangkan,  maka  dapat digambarkan melalui kerangka konseptual sebagai berikut:
Jumlah Wajib Pajak yang
Membayar (X1)
Investasi (X2) Penerimaan PPh Final UMKM (Y) PDRB (X3) Inflasi (X4)

## Gambar 1 Kerangka Konseptual
Berdasarkan teori yang telah diterangkan dan rumusan masalah yang telah kembangkan, maka  hipopenelitian  sebagai berikut:
1. Jumlah  wajib  pajak  yang  membayar  berpengaruh  terhadap  penerimaan  PPh Final UMKM.
2. Investasi berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM.
3. PDRB berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM.
4. Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM.
5. Jumlah  wajib  pajak  yang  membayar,  Investasi,  PDRB  dan  inflasi  terhadap penerimaan PPh Final UMKM

## 3. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  peneliti  melakukan  pendekatan  asosiatif  secara kuantitaf.  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  atau  pun juga  hubungan  antara  dua  variabel  atau  lebih,  analisis  data  bersifat  statistik dengan tujuan untuk menguji hipopenelitian  yang telah ditetapkan sebelumnya.
Dalam  penelitian  ini  metode  yang  digunakan  adalah  metode  dokumentasi dan  wawancara.  Data  yang  dibutuhkan  disesuaikan  dengan  kebutuhan  peneliti untuk proses penelitian, yaitu berupa data dari jumlah wajib pajak yang membayar dan penerimaan  PPh final UMKM  yang terdapat pada 7 kantor Pelayanan pajak
di  kota  Medan  dalam  kurun  waktu  tahun  2014  sampai  dengan  2017  berupa  data bulanan.
Pada  penelitian  ini  digunakan  metode  analisis  regresi  berganda.  Regresi berganda  adalah  pengembangan  dari  regresi  linier  sederhana,  yang  dapat digunakan  untuk  memprediksi  permintaan  dimasa  akan  datang  berdasarkan  data masa  lalu  atau  untuk  mengetahui  pengaruh  satu  atau  lebih  variabel  bebas ( independent )  terhadap  satu  variabel  tak  bebas  ( independent )  (Syofian  Siregar, 2013).  Alat  yang  digunakan  dalam  mengelola  data  tersebut  menggunakan software  SPSS. (Statistical  Program  for  Special  Science) Persamaan  regresi berganda dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut:
Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4 Di mana: a   =   konstanta β 1 =  Koefisien Regresi Jumlah Wajib Pajak β 2 =  Koefisien Regresi Investasi β 3 =  Koefisien Regresi PDRB β 4 =  Koefisien Regresi Inflasi Y   =  Penerimaan pajak X 1 = Jumlah wajib pajak X 2 = Investasi X 3 = PDRB X 4 = Inflasi
Sebelum dilakukan uji analisis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Uji  asumsi  klasik  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memberikan  kepastian  bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan  konsisten.  Untuk  melakukan  uji  asumsi  klasik  atas  data  primer  ini,  maka peneliti  melakukan  uji  normalitas,  uji  multikolinieritas  dan  uji  heteroskesdasitas yang diuraikan sebagai berikut:
4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

## 4.1. Hasil Penelitian
Dalam bagian ini akan diuraikan antara data yang diperoleh dan teori-teori yang  mendukung  penelitian  ini  dan  penelitian  sebelumnya  yaitu  terkait  variabel- variabel  dalam  penelitian  mengenai  hasil  analisis  Jumlah  wajib  pajak  yang membayar, Investasi, PDRB dan inflasi terhadap Penerimaan PPh Final UMKM.
1. Uji Asumsi Klasik
Dalam  menguji  atau  menggunakan  uji  regresi,  harus  melalui  persyaratan analisis  regresi,  yang  sering  disebut  dengan  asumsi  klasik.  Uji  asumsi  klasik  ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastistas. Sebagai pengujian data tersebut digunakan program SPSS.
a.  Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi, variabel pengganggu  atau  residual  mempunyai  distribusi  normal  atau  tidak.  Suatu  data dinyatakan berdistribusi normal bila tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05. uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1

## Uji Normalitas
Variabel Asymp. Sig. (2-tailed) Keterangan Jumlah  Wajib  Pajak  yang Membayar 0,740 Berdistribusi Normal Investasi 0,294 Berdistribusi Normal PDRB 0,232 Berdistribusi Normal Inflasi 0,310 Berdistribusi Normal Penerimaan  PPh  Final UMKM 0,151 Berdistribusi Normal
Berdasarkan  uji  normalitas  yang  tampak  pada  tabel  di  atas  diketahui bahwa semua variabel dinyatakan berdistribusi normal dengan nilai K-S lebih besar dari 0,05.

## b.  Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas  merupakan  suatu  situasi  dimana  beberapa  atau semua  variabel  bebas  berkorelasi  kuat.  Jika  nilai  VIF-nya  kurang  dari  10 maka  data  tidak  terdapat  multikolinieritas.  uji  mulikolinieritas  dapat  dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2 Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Jumlah  wajib  pajak  yang membayar .189 5.278 Investasi .131 7.625 PDRB .104 9.630 Inflasi .969 1.032
Melalui tabel di atas diketahui bahwa nilai VIF pada  variabel jumlah wajib pajak  yang membayar, investasi, PDRB dan inflasi lebih kecil dari 10 dan  Tolerance  lebih  besar  dari  0,100  sehingga  dapat  dinyatakan  data  tidak terjadi multikolinieritas.

## c.   Uji Heteroskedastisitas
Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji-Glejser yaitu  dengan  meregresikan  masing-masing  variabel  bebas  terhadap  nilai absolut dari residual. Jika nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas  terhadap  nilai  absolut  dari  residual  ( error )  ada  yang  signifikan,  maka kesimpulannya  terdapat  heteroskedastisitas.  Uji  heteroskedastisitas  dapat dilihat pada gambar berikut :

## Gambar 2 Scatterplot
Dengan melihat gambar  IV-1diatas  dan berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar 0 pada sumbu Y dan titik-titik tidak berpola sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi gangguan asumsi heteroskedastisitas.
2. Uji Persamaan Regresi Linier Berganda
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis adalah regresi linier berganda.  Uji  regresi  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  ataupun  dampak antara  variable independent terhadap  variable dependent. yang  mana.  hasil persamaan  regresi  linier  berganda  dalam  pengujiannya  menggunakan  program SPSS. Dengan output dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3 Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -15577.767 4892.717 -3.184 .003 Jumlah  wajib  pajak  yang membayar .442 .204 .243 2.161 .036 Investasi .011 .004 .393 2.916 .006 PDRB .001 .000 .345 2.279 .028 Inflasi -131.072 366.204 -.018 -.358 .722
a. Dependent Variable: Penerimaan PPh Final UMKM
Dari  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa nilai  konstanta  (a) =  -15.577,767, kofisien regresi jumlah wajib pajak yang membayar (β 1 ) = 0,243 kofisien regresi investasi  (β 2 )  =  0,393,  kofisien  regresi  PDRB  (β 3 )  =  0,345  dan  kofisien  regresi inflasi (β 4 ) = -0,18 sehingga diperoleh persamaan regresi berganda : Y = -15.577,767+ 0,243X 1 + 0,393X 2 + 0,345X 3 – 018 X 4 . Interpretasi terhadap persamaan tersebut adalah :
a.  Nilai  -15.577,767adalah  nilai  konstanta  yang  artinya  ketika  variabel  jumlah wajib  pajak  yang  membayar,  investasi,  PDRB  dan  inflasi  adalah  tetap  maka besarnya penerimaan PPh Final UMKM sebesar -15.577,767.
b.  Nilai koefisien regresi β 1 pada variabel jumlah wajib pajak (X 1 ) sebesar 0,442 memberikan  arti  bahwa  bila  faktor  jumlah  wajib  pajak  yang  membayar  naik sebesar 1 satuan dapat meningkatkan penerimaan PPh  Final UMKM sebesar 0,442.
c.  Nilai  koefisien  regresi  β 2 pada  variabel  investasi  (X 2 )  sebesar  0,011 memberikan  arti  bahwa  bila  faktor  investasi  naik  sebesar  1  satuan  dapat meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM sebesar 0,011.
d.  Nilai  koefisien  regresi  β 3 pada  variabel  PDRB  (X 3 )  sebesar  0,001 memberikan  arti  bahwa  bila  faktor  PDRB  naik  sebesar  1  satuan  dapat meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM sebesar 0,001.
e.    Nilai  koefisien  regresi  β 4 pada  variabel  inflasi  (X 4 )  sebesar  –131,072 memberikan  arti  bahwa  bila  faktor  investasi  naik  sebesar  1  satuan  dapat menurunkan penerimaan PPh Final UMKM sebesar –131,072.

## 3.   Uji Hipopenelitian
Uji hipopenelitian  dalam penelitian ini terdiri dari uji t dan uji F.
a. Uji t
Uji  t  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  bebas  secara parsial terhadap variabel terikat. Berdasarkan tabel IV-8 di atas hasil output menunjukan hasil:
1.) Variabel  jumlah  wajib  pajak  yang  membayar  (X 1 )  diperolehi  t hitung = 2,161  >  t tabel  = 2,0153.  Maka  keputusannya  menerima  adalah  Ha  dan  Ho ditolak. Sehingga output ini menunjukan bahwa jumlah wajib pajak yang membayar  berpengaruh  terhadap  penerimaan  PPh  Final  UMKM  (Y). Output  menunjukan  bahwa  hipopenelitian    diterima.  Maka  hal  tersebut sesuai  dengan  penjelasan  yang  telah  diterangkan  sebelumnya  bahwa jumlah  wajib  pajak  berkorelasi  positif  dalam  meningkatkan  penerimaan PPh Final UMKM
2.) Variabel investasi (X 2 ) dengan nilai t hitung =  2,916 > t tabel = 2,0153. Maka keputusannya  adalah  menerima  Ha  dan  Ho  ditolak.  Sehingga  output  ini menunjukan bahwa investasi berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM  (Y). Output menunjukan  bahwa  hipopenelitian    diterima.  Maka dapat disimpulkan bahwa investasi berkorelasi positif dalam meningkatkan  produktivitas  baik  penjualan  maupun  tingkat  upah. Sehingga penjualan dan tingkat upah yang meningkat akan meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM.
3.) Variabel  PDRB  (X 3 )  dengan  nilai  t hitung =    2,279  >  t tabel =  2,0153.  Maka keputusannya  adalah  menerima  Ha  dan  Ho  ditolak.  Sehingga  output  ini menunjukan  bahwa  PDRB  berpengaruh  terhadap  penerimaan  PPh  Final UMKM  (Y).  Output  menunjukan  bahwa  hipopenelitian    diterima.  Maka
dengan  demikian  semakin  tinggi  PDRB  secara  langsung  dapat meningkatkan  penerimaan  pajak  di  suatu  daerah  mengalami  peningkatan Jadi semakin meningkatanya PDRB di suatu wilayah maka potensi dalam penerimaan PPh Final UMKM semakin besar.
4.) Variabel  inflasi  (X 4 )  dengan  nilai  t hitung =  -0,358<    t tabel =  2,0153.  Maka keputusannya  adalah  menolak  Ha  dan  Ho  diterima.  Sehingga  output  ini menunjukan  bahwa  inflasi  tidak  berpengaruh  terhadap  penerimaan  PPh Final  UMKM  (Y).  Output  menunjukan  bahwa  hipopenelitian    ditolak. Jika  dilihat  dari  output  di atas tersebut maka  Inflasi  berkorelasi  negative terhadap  penerimaan  PPh  Final  UMKM  karena  kenaikan  harga  yang bersifat  umum  juga  belum  akan  memunculkan  inflasi,  jika  terjadinya hanya sesaat. Sehingga inflasi itu sendiri tidak berpengaruh terhadap PPh Final UMKM.
b) Uji F
Uji  F  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  bebas  secara simultan  berpengaruh  terhadap  variabel  terikat.  Hasil  uji  F  dapat  dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4 ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 1.209E9 4 3.023E8 95.629 .000 a Residual 1.359E8 43 3161085.377 Total 1.345E9 47
a. Predictors: (Constant), Inflasi, PDRB, Jumlah wajib pajak yang membayar, Investasi
b. Dependent Variable: Penerimaan PPh Final UMKM
Dari  tabel  di  atas  dapat  diketahui  nilai  F hitung =  95,629  lebih  besar dari nilai F tabel = 2,57 (df1 = 4; df2 = 44) sehingga dapat disimpulkan bahwa secara  bersama-sama  jumlah  wajib  pajak  yang  membayar  (X 1 ),  investasi (X 2 ),  PDRB  (X 3 )  dan  inflasi  (X 4) berpengaruh  terhadap  penerimaan  PPh Final UMKM (Y).
4. Uji Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  (R²)  pada  intinya  mengukur  seberapa  jauh kemampuan  sebuah  model  menerangkan  variasi  variabel  dependen.  Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.
Tabel 5 Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .947 a .897 .888 1,791.304 a.  Predictors:  (Constant),  Inflasi,  PDRB,  Jumlah  wajib  pajak  yang membayar, Investasi b. Dependent Variable: Penerimaan PPh Final UMKM
Untuk  melihat  besarnya  pengaruh  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat dilihat dari nilai R Square yaitu 0,897 sehingga dapat diketahui bahwa penerimaan PPh  final  UMKM  dapat  dijelaskan  oleh  jumlah  wajib  pajak  yang  membayar, investasi, PDRB dan inflasi sebesar 89,7% dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain sebesar 11,9% yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## B.  Pembahasan
1.  Pengaruh  Jumlah  Wajib  Pajak  yang  Membayar  Terhadap  Penerimaan PPh Final UMKM
Dari  output  uji  statistik  diperoleh  jumlah  wajib  pajak  yang  membayar dengan  nilai  t hitung =  2,161  lebih  besar  dari  t tabel =  2,0153  sehingga  dinyatakan jumlah wajib pajak  yang membayar  berpengaruh terhadap penerimaan PPh  Final UMKM.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  diketahui  bahwa  semakin  meningkat jumlah  wajib  pajak  yang  membayar  maka  semakin  meningkat  penerimaan  PPh Final UMKM.
Berdasarkan perkembangan UMKM yang ada di Kota Medan sendiri pada tahun 2009 ada sekitar 22 ribu pelaku UMKM dan terus meningkat menjadi 300 ribu  pada  tahun  2015  (www.sumut.antaranews.com)  Dari  jumlah  UMKM  yang diterangkan  tersebut  sekitar  55-60  persen  bergerak  di  bidang  usaha  kuliner.  Dari keterangan  di  atas  dapat  terlihat  masih  adanya  potensi  dan  peluang  dan  dalam penerimaan  PPh  Final  UMKM  karena  masih  adanya  jumlah  Wajib  Pajak  yang belum  mendaftar  maupun  dalam  membayar  pajaknya.  Jika  dilihat  dari  jumlah wajib  pajak  yang  membayar  pada  bulan  Desember  2017  sebesar  23.065  Wajib pajak  dibandingkan  dengan  perkembangan  pelaku  UMKM  pada  tahun  2015 sebesarp  300.000  pelaku  UMKM,  maka  persentase  jumlah  wajib  pajak  sebesar sekitar  7,9  persen  saja  jumlah  wajib  pajak  yang  membayar  PPh  Final  UMKM. Maka  dari  keterangan  tersebut  masih  banyak  pelaku  UMKM  belum  terdaftar maupun membayar kewajibannya sebagai pelaku UMKM
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat  diketahui  bahwa  adanya peningkatan maupun penurunan jumlah wajib pajak yang membayar setiap bulan turut mempengaruhi penerimaan PPh Final UMKM tiap bulannya. Namun bukan berarti  bahwa  semakin  banyak  jumlah  wajib  pajak  yang  membayar  otomatis penerimaan  PPh  Final  UMKM  turut  meningkat  pula  secara  signifikan.  Karena dapat  terlihat  bahwa  rata-rata  pembayaran  PPh  Final  UMKM  mengalami peningkatan  pada  bulan-bulan  tertentu  dan  menurun  pada  bulan  tertentu.  Maka dapat  disimpulkan  ada  factor-faktor  yang  mempengaruhi  kemauan  wajib  pajak untuk membayar pajaknya.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Timbul dan Mukhlis, 2012) yang menunjukkan jumlah wajib pajak yang bertambah setiap tahunnya memiliki potensi meningkatkan penerimaan pajak. Hal itu telihat ketika wajib  pajak  memiliki  NPWP  maka  secara  otomatis  terdaftar  sebagai  wajib  pajak secara adiministrasi. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa ketika jumlah wajib  pajak  meningkat  akan  berpotensi  dalam  peningkatakan  penerimaan  pajak. Semakin  meningkat  jumlah  wajib  pajak  yang  terdaftar  dan  membayar  maka semakin  meningkat  penerimaan  pajak.  Adapaun  yang  termasuk  kriteria  dalam wajib  pajak  PPh  Final  UMKM  yaitu  wajib  pajak  orang  pribadi  maupun  badan yang  memiliki  omzet atau  penjualan  yang  tidak  lebih  dari  4,8  milyar  dalam  satu tahun
2. Pengaruh Investasi Terhadap Penerimaan PPh Final UMKM
Dari output uji statistik diperoleh investasi dengan nilai t hitung = 3,052 lebih besar  dari  t tabel =  2,0153  sehingga  dinyatakan  investasi  berpengaruh  terhadap penerimaan PPh Final UMKM.
Berdasarkan jenis usaha, tingkat persentase nilai investasi dari tahun 2014 sampai  dengan  2017  di  kota  Medan  menunjukan  bahwa  nilai  investasi  baik  dari
PMA maupun PMDN untuk tahun 2014 menunjukan jenis usaha paling dominan dari seluruh nilai investasi pada industri makanan, sebesar 88 persen. Pada tahun 2015 nilai investasi paling besar tertuju pada industri makanan sebesar 45 persen, Hotel  dan  restoran  sebesar  36  persen  dan  perdagangan  dan  reparasi  sebesar  12 persen.  Sedangkan  untuk  tahun  2016  nilai  investasi  paling  dominan  pada  jenis usaha Listrik, gas dan air sebesar 46 persen, konstruksi 18 persen, industry kimia dasar  sebesar  14  persen  dan  industri  makanan  sebesar  13  persen.  Dan  terakhir pada  tahun  2017  nilai  investasi  paling  dominan  terbagi  pada  jenis  usaha konstruksi  sebesar  30  persen,  industri  makanan  sebesar  29  persen  dan  industri kimia  dasar  sebesar  14  persen.  Sisa  dari nilai  persentase  dari  tahun  2014  sampai dengan 2017 terbagi atas industri sekunder dan tersier.
Adapun  berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  pada  salah  satu Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  menyebutkan  bahwa  jumlah  wajib  pajak  orang pribadi maupun badan yang melakukan pembayaran PPh Final UMKM banyak di dominasi  oleh  sektor  perdagangan  dan  restoran  atau  café.  Maka  dapat  dikatakan bahwa ada hubungan antara penanaman modal atau investasi turut mempengaruhi peningkatan  sektor-sektor  yang  paling  dominan  dalam  suatu  wilayah,  sehingga meningkatkan  pula  barang  modal  yang  dibelanjakan  oleh  perusahaan  untuk memproduksi  barang  ataupun  jasa  dan  pada  akhirnya  meningkatkan  volume penjualan barang dan jasa tersebut. Dan apabila sektor-sektor tertentu yang telah menerima  penanaman  modal  atau  investasi  tersebut  memiliki  omzet  atau penjualan  tidak  lebih  dari  4,8  milyar  dalam  satu  tahun  pajak,  maka  dapat dikenakan sebagai pelaku PPh Final UMKM.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  investasi  merupakan  faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Di mana ketika adanya investasi pada  suatu  bidang  uasaha  maka  otomatis  adanya  pengeluaran-pengeluaran  untuk membeli  barang  modal  dan  peralatan-peralatan  produksi  yang  digunakan  untuk menambah barang-barang modal yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di waktu yang akan datang. Investasi mencerminkan kenaikan produksi bagi produsen  dan  kenaikan  penghasilan  bagi  pekerjannya.  Investasi  akan meningkatkan  produktivitas  baik  penjualan  maupun  tingkat  upah.  Tingkat  upah yang meningkat akan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor perorangan atau pekerja (Deddy Rustiono, 2008).
Kendala  utama  yang  dihadapi  pengusaha  kelas  UMKM  adalah  investasi /permodalan. Menurut (Tambunan Tulus, 2012) ada beberpa faktor yang menjadi problem  dalam  perkembangan  UMKM  sendiri,  yaitu  sumber  bahan  baku, pemasaran,  permodalan,  transpotasi,  energi,  biaya  tenaga  kerja  dan  lainnya.  Jika dilihat  dari  faktor-faktor  di  atas  permodalan  memiliki  peran  yang  sangat  penting dalam  mengurangi  problem  yang  ada  di  UMKM  sendiri.  Karena  dengan permodalan  yang  kuat  dapat  menutupi  semua  kendala  seperti  biaya  yang dikeluarkan  untuk  pembelian  bahan  baku,  tenaga  kerja  dan  sistem  pemasaran. Walaupun  kehadirannya  menjanjikan,  tetapi  masih  belum mendapatkan  investasi yang  baik.  Persolaan  lainnya  adalah  perhatian  dari  dunia  perbankan  yang  tidak begitu tertarik dengan aktivitas UMKM. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa kebijakan  pemerintah  selama  ini  lebih  banyak  tertuju  pada  upaya  untuk mendorong investasi perusahaan besar, terutama dari PMA dan PMDN, daripada untuk mendorong tumbunya usaha menengah dan kecil.
Sebenarnya  kontribusi  investasi  yang  disalurkan  kepada  pelaku  UMKM turut  membantu  pemerintah  dengan  menciptkan  lapangan  kerja  tidak  kalah besarnya  dari  kontribusi  usaha  besar.  Selain  PBB,  maka  pajak-pajak  lain  yang disetorkan  ke  Negara  merupakan  pendapatan  pemerintah  pusat  termasuk  PPh Final UMKM. Selain itu, semakin banyak lapangan kerja tercipta oleh usaha kecil dan  menengah,  semakin  banyak  penduduknya  yang  bekerja  dan  menghasilkan penghasilan.  Dan  dari  penghasilan  tersebut  mereka  dapat  membuka  usaha  demi meingkatkan  penghasilannya,  sehingga  menjadi  pelaku  UMKM.  Akhirnya  para pelaku  UMKM  yang  telah  memperoleh  suntikan  dari  penghasilan  maupun investasi  akan  memberikan  kontribusi  pada  pendapatan  pemerintah  berupa penerimaan PPh  Final UMKM  yang berasal dari omzet penjualan karena adanya suntikan dana untuk meningkatkan volume produksi dan perdagangan
Berdasarkan  penelitian  (Mukti  Fajar,  2016)  penyerapan  investasi  pada tahun  2005  s/d  2007  rata-rata  penyerapan  investasi  menunjukan  bahwa  Usaha Besar  (UB)  memiliki  nilai  porsi  sebesar  53,62  persen,  Usaha  Menengah  (UM) memiliki porsi 25,77 persen, Usaha Kecil (UK) memiliki porsi 20,60 persen. Jika ditotal  maka  UKM  mengambil  porsi  46,38  persen  dari  total  investasi  nasional. Maka dapat dikatakan porsi Usaha Besar masih paling dominan dalam penyerapan investasi.
3.  Pengaruh PDRB Terhadap Penerimaan PPh Final UMKM
Dari output uji statistik diperoleh PDRB dengan nilai t hitung = 2,149  lebih besar  dari  t tabel =    2,0153  sehingga  dinyatakan  investasi  berpengaruh  terhadap penerimaan PPh Final UMKM.
Adapun  dalam  PDRB  ada  tiga  pendekatan  yang  dilakukan  dalam perhitungannya.  Salah  satunya  yaitu.  dari  pendekatan  produksi  dapat  dilihat bahwa unit-unit produksi ini di kelompokan dalam 9 lapangan usaha, yaitu yaitu: (1)  pertanian,  peternakan,  kehutanan  dan  perikanan;  (2).  pertambangan  dan penggalian;  (3).  industri  pengolahan;  (4).  listrik,  gas  dan  air  bersih;  (5). Konstruksi;  (6).  perdagangan,  hotel  dan  restoran;  (7).  pengangkutan  dan komunikasi; (8).keuangan, real estate dan jasa perusahaan; (9).jasa-jasa (termasuk jasa  pemerintah).  Berdasarkan  PDRB  harga  berlaku  menurut  lapangan  usaha menunjukan  bahwa  pada  tahun  2014  sampai  dengan  2017  dalam  persentase disebutkan  bahwa  jenis  lapangan  usaha  yang  paling  dominan  di  Kota  Medan terdapat pada jenis usaha Industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran.  Secara  berturut-turut  dari  tahun  2014  sampai  2017  menunjukan  nilai persentase  untuk  Industri  pengolahn  sebesar  16,19  persen,  15,52,  persen,  14,9 persen  dan  14,72  persen.  Untuk  konstruksi  sendiri  nilai  persentasenya  sebesar 18,34  persen,  18,58  persen,  18,85  persen  dan  19,21  persen.  Sedangkan  untuk perdagangan  besar  dan  eceran  sebesar  24,53  persen,  24,76  persen,  25,33  persen dan 25,21 persen.
Maka  dapat  dikatakan  berdasarkan  jenis  lapangan  usahanya  peranan PDRB harga berlaku sebagian besarnya dikuasai oleh tiga lapangan usaha di kota Medan  yaitu  industri  pengolahan,  konstruksi,  perdagagan  besar  dan  eceran. Adapun  sublapangan  usaha  industri  pengolahan  yang  merupakan  penyumbang terbesar adalah industri makanan dan minuman sebesar 60,66 persen diikuti oleh industri logam dasar sebesar 21,91 persen. Jika dilihat dari kelompok usaha yang paling  mendominasi  wajib  pajak  PPh  Final  UMKM  kota  Medan  adalah  industri pengolahan,  perdagangan,  hotel  dan  restoran,  pengangkutan  dan  komunikasi  dan
jasa-jasa.  Maka  dapat  dilihat  bahwa  kebanyakan  sector  yang  disebutkan  diatas kebanyakan dikuasai oleh pelaku UMKM. Ketika sector pelaku UMKM tersebut memberikan  nilai  tambah  atas  barang  jasa  yang  dihasilkan  produksinya  maka dengan  demikian  akan  menghasilkan  omzet  bagi  pelaku  UMKM.  Maka  ketika barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  meningkat  maka  penjualan  akan  meningkat  dan seterusnya  pelaku  UMKM  tersebut  dapat  dikenakan  PPh  Final  UMKM  selama omzet mereka dalam satu tahun tidak lebih dari 4,8 Milyar.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  pendapat  Puspita  Suci  Arianto  (2014) yang  menyatakan  bahwa  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  merupakan indikator  untuk  melihat  pertumbuhan  ekonomi  disuatu  daerah,  dengan meningkatnya PDRB maka akan secara langsung berakibat pada kenaikan sektor- sektor  pembentuk  PDRB  yang  artinya  ketika  sektor-sektor  itu  naik,  maka  akan ada  kenaikan  terhadap  penerimaan  pajak.  Meningkatnya  pertumbuhan  PDRB suatu kota yang terus mengalami kenaikan memberikan tanda bahwa kota tersebut merupakan kota yang sedang berkembang.
4.  Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan PPh Final UMKM
Dari output uji statistik diperoleh inflasi dengan nilai t hitung =  -,0358 lebih kecil dari t tabel = 2,0153 sehingga dinyatakan investasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh final UMKM. Berdasarkan data tingkat inflasi kota Medan tahun 2014  s/d  2017  menujukan  bahwa  tingkat  inflasi  tertinggi  terjadi  pada  bulan Desember 2014 sebesar 2,53 persen dengan penerimaan PPh final UMKM sebesar Rp  9,127  Milyar,  sedangkan  tingkat  inflasi  terendah  (deflasi)  terjadi  pada  bulan Februari  2015  sebesar  -1,36  persen  dengan  penerimaan  pajak  sebesar  Rp  6,984 Adapun  Penerimaan  PPh  Final  tertinggi  terdapat  pada  bulan  Maret  2017  sebesar Rp 27,215 milyar dengan tingkat inflasi (deflasi) sebesar -0,20 persen, sedangkan untuk Penerimaan PPh Final UMKM terendah terdapat pada bulan Februari 2014 sebesar Rp 4,253 milyar dengan tingkat inflasi (deflasi) sebesar -0,30 persen. Dan Sedangkan jika dilihat dari nilai rata-rata tingkat inflasi dan penerimaan PPh Final UMKM dari tahun 2014 s/d 2017 maka akan diperoleh tingkat inflasi sebesar 0,47 persen dan penerimaan PPh Final UMKM sebesar Rp 12,121 milyar. .
Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  Almira  Herna  Renata
(2016)  yang  menunjukkan  bahwa  inflasi  dapat  meningkatkan  penerimaan  pajak yaitu  dimana  adanya  peningkatan/  penurunan  penerimaan  pajak  dikarenakan berubah-ubahnya  harga  barang  dan  jasa  karena  adanya  pengaruh  inflasi didalamnya.  Dengan  demikian  salahsatu  faktor  utama  dalam  penerimaan  pajak apabila  terdapat  tingkat  inflasi  yang  cukup  tinggi  dapat  mempengaruhi penerimaan pajak karena adanya perubahan harga-harga.
Adapun inflasi sendiri tidak mempengaruhi pelaku UMKM, beberapa sifat dan  karakteristik  pelaku  UMKM  menurut  (Tambunan  Tulus,  2012)  yaitu  a) beroperasi di sector informal, b) umumnya menjual ke pasar lokal, c) kebanyakan penggunaan  bahan  baku  lokal,  d)  dan  perputaran  modal  tergolong  cepat.  Maka dapat  dilihat  dari  berberapa  karakteristik  yang  telah  disebutkan.  Tidak  semua sektor  apabila  terjadi  inflasi  maka  sektor  tersebut  juga  berimbas  pada  inflasi. Umumnya sektor informal tidak terlalu berdampak signifikan dan biasanya sektor formal  yang  paling  terkena  dampak  inflasi  adapun  dari  sisi  penjualan  barang dagangan  pelaku  UMKM  cenderung  menjual  kepada  pasar  local  yang  tingkat kemampuan berpendapatan sedang ataupun rendah. Sedangkan untuk perusahaan besar cenderung untuk menjual barangnya ke pasar yang lebih luas dengan tingakt
pendapatan  yang lebih tinggi, seperti ke luar derah ataupun ke luar negreri. Dari segi  penggunaan  bahan  baku  biasanya  dampak  inflasi  terjadi  pada  perusahaan besar yang memiliki kebutuhan akan bahan baku yang tinggi yang biasanya bahan baku  tersebut  harus  diimpor  dari  luar  daerah  atau  luar  negeri  sehingga  apabila terjadi  kenaikan  harga  bahan  baku  produksi  maka  perusahaan  besar  tersebut terkena dampak inflasi, sedangkan pelaku UMKM yang ada di daerah cenderung menggunakan  bahan  baku  lokal  selain  mudah  diperoleh  juga  harga  yang  lebih murah. Adapun dari segi permodalan perusahaan besar cenderung memiliki akses ke bagian formal seperti perbankan, maka kesediaan modal kerja selalu ada untuk digunakan  untuk  kebutuhan  operasional  perusahaan,  sedangkan  pelaku  UMKM sendiri  memiliki  modal  yang  minim  sehingga  perputaran  harus  cepat,  sehingga apabila penjualan cenderung menurun, maka hasil penjualan yang minim tersebut hanya bisa digunakan untuk perputaran modal cenderung melambat.
5.  Pengaruh  Jumlah  Wajib  Pajak  yang  Membayar,  Investasi,  PDRB  dan Inflasi Terhadap Penerimaan PPh Final UMKM
Berdasarkan  uji  statistik  diperoleh  F hitung =  95,629  lebih  besar  dari  nilai F tabel =  2,58  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  bersama-sama  jumlah wajib  pajak  yang  membayar,  investasi,  PDRB  dan  inflasi  berpengaruh  terhadap penerimaan PPh final berdasarkan PPh Final UMKM.
Berdasarkan  hasil  uji  diatas  menunjukan  bahwa  semua  variabel mempengaruhi penerimaan PPh Final UMKM. Kata kunci dari penerimaan pajak adalah adanya penghasilan yang diterima oleh subjek pajak yaitu objek pajak yang dikenakannya. Jika dilihat dari PPh Final UMKM yang menjadi objeknya adalah omzet penjualan dalam satu tahun pajak yang tidak lebih dari 4,8 Milyar. Adapun agar  penjualan  itu  terjadi  maka  harus  ada  faktor  konsumi  masyarakat  untuk membeli  barang  atau  jasa  agar  pelaku  UMKM  memperoleh  penjualan,  sehingga dari penjualan tersebut pelaku UMKM dapat membayar kewajiban perpajakannya. Hasil  penelitian  ini  dapat  ditinjau  dari  Timbul  dan  Muklis  (2016)  yang menyatakan bahwa jumlah wajib pajak yang bertambah setiap tahunnya memiliki potensi  meningkatkan  penerimaan  pajak.  Hal  itu  telihat  ketika  wajib  pajak memiliki  NPWP  maka  secara  otomatis  terdaftar  sebagai  wajib  pajak  secara adiministrasi  dan  jika  wajib  pajak  tersebut  memiliki  penghasilan  dengan sendirinya akan. Membayar pajaknya. Ketika subjek pajak orang pribadi maupun badan tersebut memiliki omzet tidak lebih dari 4,8 milyar dalam satu tahun pajak, maka  subjek  pajak  tersebut  tergolong  dalam  pelaku  UMKM  atau  terkena  PPh Final  UMKM.  Sehingga  semakin  banyak  pelaku  UMKM  yang  terdaftar  dan membayar pajaknya maka penerimaan PPh Final UMKM juga akan meningkat.
Demikian pula pendapat Deddy Rustiono (2008) yang menyatakan bahwa ada pengaruh investasi terhadap penerimaan pajak. Adanya peningkatan investasi pada  sektor-sektor  produktif  dan  juga  pada  sektor  yang  berdampak  pada peningkatan  pelayanan  publik  yang  pada  selanjutnya  dapat  meningkatkan kontribusi  masyarakat  terhadap  penerimaan  pajak.  Adapun  investasi  yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM yaitu terletak pada pemanfaat  modal  kerja  untuk  membeli  peralatan  dan  barang-barang  modal  kerja sehingga  meningkatkan  volume  perdagangan  dan  volume  produksi  yang selanjutnya meningkatkan volume penjualan barang dan jasa pelaku UMKM. Dan pada  akhirnya  ketika  volume  penjualan  meningkat  maka  kewajiban  UMKM dalam membayar PPh Final UMKMnya juga meningkat.
Sementara itu penelitian Dwi Sundi Marliyanti dan Sudarsana Arka (2014) menerangkan  bahwa  pertumbuhan  PDRB  yang  baik  menunjukkan  keadaan ekonomi yang baik pula. Dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka pendapatan per kapita riil akan semakin tinggi pula. Maka dengan demikian semakin  tinggi  PDRB  secara  langsung  dapat  meningkatkan  penerimaan  pajak  di suatu  daerah  mengalami  peningkatan.  Adapun  pengaruh  PDRB  terhadap penerimaan PPh  Final UMKM dapat diterangkan apabila pendapat per kapita riil tinggi  kecenderungan  seseorang  untuk  berbelanja  kebutuhannya  juga  semakin tinggi.  Adapun  sector  UMKM  sendiri  memiliki  tingkat  harga  yang  tergolong terjangkau untuk seseorang berpendapatan rendah hingga tinggi. Sehingga ketika seseorang  membelanjakan  uangnya  ke  sector  UMKM  otomatis  meningkatkan omzet  penjualan  ke  sector  UMKM.  Dan  dari  penjualan  tersebut  pelaku  UMKM dapat membayar kewajibannya berupa PPh  Final UMKM. Maka dapat dikatakan apabila  seseorang  dengan  pendapatan  per  kapita  yang  tinggi  membelanjakan uangnya  pada  sector  UMKM,  maka  akan  meningkatan  volume  penjualan  sector UMKM  dan  dari  penjualan  tersebut  dapat  membayar  meningkatkan  penerimaan PPh Final UMKM.
Selanjutnya hasil penelitian ini dapat ditinjau dari penelitian Almira Herna Renata, 2016) yang menunjukkan bahwa inflasi dapat meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dimana adanya peningkatan/penurunan penerimaan pajak dikarenakan berubah-ubanya  harga  barang  dan  jasa  karena  adanya  pengaruh  inflasi didalamnya.  Dengan  demikian  salah  satu  faktor  utama  dalam  penerimaan  pajak apabila  terdapat  tingkat  inflasi  yang  cukup  tinggi  dapat  mempengaruhi penerimaan  pajak  karena  adanya  perubahan  harga-harga.  Selanjutnya  pengaruh yang  ditimbulkan  inflasi  terhadap  penerimaan  PPh  Final  UMKM  yaitu  ketika tingkat inflasi tergolong tinggi seseorang akan enggan melakukan konsumsi/membeli  barang  yang  diperlukan  karene  harga  barang  tersebut  naik, sedangkan  jika  tingkat  inflasi  tergolong  rendah  maka  seseorang  akan  cenderung untuk  membeli  barang  ataupun  jasa  karena  harga  barang  atau  jasa  tersebut menurun. Maka dapat dikatakan apabila tingkat inflasi tinggi untuk jangka waktu tertentu  maka  konsumsi  seseorang  akan  menurun  sehingga  tidak  pembelian barang dan jasa sehingga mengakibatkan omzet penjualan di sector UMKM juga menurun,  sebaliknya  jika  tingkat  inflasi  menurun  maka  tingkat  konsumsi seseorang  akan  naik  sehingga  adanya  pembelian  yang  dilakukan  seseorang sehingga  mengakibatkan  penjualan  di  sector  UMKM  meningkat.  Dan  pada akhirnya  apabila  tingkat  inflasi  tinggi  atau  rendah  maka  akan  menyebabkan konsumsi seseorang naik atau turun dan selanjutanya tingkat penjualan juga naik atau  turun  tergantung  seberapa  besar  tingkat  inflasi  tersebut.  Dan  ketika penjualaln di sector UMKM tersebut naik atau turun maka penerimaan PPh Final UMKM  juga  akan  ikut  menurun.  Namun  hal  ini  juga  tidak  seluruh  berpengaruh terhadap sejumlah sector UMKM  yang ada di Kota Medan. Ada beberapa sector UMKM yang tidak terlalu berdampak dari naik atau turunnya tingkat inflasi
Maka  berdasarkan  variabel-variabel  yang  telah  diterangkan  di  atas  maka seluruh  variabel  mempengaruhi  secara  simultan  terhadap  penerimaan  PPh  Final UMKM.  Karena  faktor  penting  yang  meningkatkan  penerimaan  PPh  Final  itu sendiri  terdapat  pada  jumlah  wajib  pajak  yang  terdaftar  maupun  membayar  dan tingkat konsumsi masyarakat. Karena penerimaan PPh Final itu sendiri tegantung
dari omzet penjualannya. Apabila penjualan UMKM itu naik maka ikut naik pula dasar pengenaan pajak UMKM tersebut.

## 5. Kesimpulan Dan Saran

## a. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa data dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Jumlah wajib pajak yang membayar berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final  UMKM.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  banyaknya  jumlah  wajib  pajak UMKM  yang  membayar,  berperan  penting  dalam  penerimaan  PPh  final UMKM .
2.  Investasi  berpengaruh  terhadap  penerimaan  PPh  Final  UMKM.  Hal  ini menunjukan  bahwa  peningkatan  investasi  akan  mendorong  volume perdagangan  dan  volume  produksi  yang  selanjutnya  akan  memperluas kesempatan kerja yang produktif dan berarti akan meningkatkan pendapatan perkapita  sekaligus  bisa  meningkatkan  omzet  pelaku  UMKM  dan kesejahteraan  masyarakat  sehingga  akhirnya  memberi  kontribusi  kepada penerimaan Negara berupa pajak khususnya PPh Final UMKM.
3.  PDRB  berpengaruh  terhadap  penerimaan  PPh  Final  UMKM.  Hal  ini menunjukan  bahwa  semakin  tinggi  PDRB  riil  suatu  daerah  maka  semakin tinggi  pula  potensi  sumber  penerimaan  dareah  tersebut.  Sehingga  dapat dikatakan  bahwa  PDRB  riil  mempunyai  hubungan  yang  positif  terhadap penerimaan pajak terutama PPh Final UMKM
4.  Inflasi  tidak  berpengaruh  terhadap  penerimaan  PPh  Final  UMKM.  Hal  ini menujukan  bahwa  dalam  penelitian  ini  belum  dapat  membuktikan  Inflasi bepengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM
5.  Jumlah  wajib  pajak  yang  membayar,  investasi,  PDRB  dan  inflasi  secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM. Hal ini menunjukan  bahwa  dengan  meningkatnya  jumlah  wajib  pajak  maka  akan meningkat  pula  penerimaan  pajak.  Peningkatan  investasi  sendiri mengakibatkan  peningkatkan  produksi  sehingga  pertumbuhan  PDRB meningkat pula. Dan pada akhirnya inflasi mempengaruhi harga barang dan jasa  yang  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan  penerimaan  PPh  Final UMKM.
b. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  diperoleh  dapat  disampaikan beberapa saran sebagai berikut:
Untuk Fiskus
1. Untuk  meningkatkan  penerimaan  PPh  Final  UMKM  Fiskus  harus  lebih meningkatkan  jumlah  wajib  pajak  yang  membayar,  dengan  cara ekstensifikasi  maupun  intensifikasi  perpajakan.  Karena  masih  banyak pelaku  UMKM  yang  masih  belum  terdaftar  dan juga  membayar  kewajiban perpajakannya
2. Dalam hal ini Fiskus harus Meningkatkan sosialisai kepada pelaku UMKM tentang  pentingnya  peran  pajak  dalam  berkontribusi  untuk  pembangunan Negara  melalui  mekanisme  perpajakan.  Pemerintah  dalam  rangka pemungutan pajak penghasilan final UMKM maka instansi pemungut pajak diharapkan harus memberikan pelayanan yang terbaik sehingga penerimaan pajak juga dapat maksimal.
3. Pemerintah  harus  lebih  mendorong  dan  membantu  adanya  iklim  investasi kepada  pelaku  UMKM.  Karena  sector  UMKM  memiliki  dominasi  penting dalam  ekonomi  kerakyatan  dalam  menciptakan  lapangan  kerja  baru  bagi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Karena sebagian besar penyumbang PDB berasal dari pelaku UMKM
4. Penelitian ini masih memerlukan penelitian  yang lebih mendalam sehingga diharapkan  kepada  penelitian  selanjutnya  untuk  melakukan  penambahan beberapa variabel berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan  PPh  Final  UMKM  seperti  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  atau lebih  mengkaji  penelitian  PPh  Final  UMKM  ke  penelitian  kualitatif.  Serta mengkaji bagaiman jumlah wajib pajak yang terdaftar dan penerimaan PPh Final UMKM setelah keluarknya PP No. 23 Tahun 2018

## Referensi
Albertus  Tandilino.  (2016).  Penerapan  Pajak  Dalam  Meningkatkan  Penerimaan Pajak  Penghasilan  Final  Sektor  UMKM  di  Kota  Kendari. Jurnal  Progres
Ekonomi Pembangunan Volume 1 Nomor 1 e-ISSN: 2502-5171 .
Almira  Herna  Renata,  d.  (2016).  Pengaruh  Inflasi,  Nilai  Tukar  Rupiah  Dan Jumlah  Pengusaha  Kena  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan Nilai. Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 9, No. 1 , 7. Billy  Ivan  Tansuria.  (2011). PAJAK  PENGHASILAN  FINAL  :  Sifat,  Pengertian, Pengenaan  Pajak,  serta  Tatacara  Penyetoran  dan  Pelaporannya. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Deddy Rustiono. (2008). Penelitian : Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan  Pengeluaran  Pemerintah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di Propinsi Jawa Tengah. Semarang. Diaz  Priantara.  (2016). Perpajakan  Indonesia  (Pembahasan  Lengkap  &  Terkini Disertai CD Pratikum). Jakarta: Mitra Wacana Media. Dwi  Sundi  Marliyanti  dan  Sudarsana  Arka.  (2014).  Pengaruh  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  Terhadap  Pajak  Daerah  Dan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD). E-Jurnal EP Unud, 3 [6] : 265-271, ISSN: 2303-0178 . Fadli Hakim dan Grace B. Nangoi. (2015). Analisis Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib  Pajak  Dan  Penerimaan  PPh  Pasal  4  Ayat  (2)  Pada  KPP  Pratama Manado. Jurnal  EMBA  Vol.3  No.  1  Maret  2015,  ISSN  2303-1174 ,  Hal 787-795.
Kadir.  (2015). Statistika  Terapan:  Konsep,  Contoh  dan  Analisis  Data  dengan program SPSS/Lisrel dalam Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers. KBBI Daring: Pencarian. (2016). Retrieved 11 21, 2017, from www.kbbi.kemdikbud.go.id.
Kementerian Koperasi: Baru 397 Ribu UMKM Bayar Pajak dari 59 Juta. (2017, 9 8). Retrieved 12 22, 2017, from www.pembiayaan.depkop.go.id.
LKPP.  (2016). Laporan  Tahunan  Direkotart  Jenderal  Pajak. Indonesia: Direktorat Jenderal Pajak
Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi. Jakarta: Peneribit ANDI.
Muhamad  Masrofi.  (2004). Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah. Semarang: Penelitian  Program Pasca Sarjana universitas Diponegoro Semarang.
Mukti  Fajar.  (2016). UMKM  di  Indonesia:  Perspektif  Hukum  Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nur  Cahyonowati,  D.  R.  (2012).  Peranan  Etika,  Pemeriksaan  dan  Denda  Pajak Untuk  Meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Volume 9 Nomor2 , 136-153. Pandiangan,  L.  (2014). Mudahnya  Menghitung  Pajak  UMKM. Jakarta:  Mitra Wacana Media.
Pasca  Rizki  Dwi  Ananda  dkk.  (2015).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan,  Tarif Pajak  dan  Pemahaman  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 6 No. 2 , 1-9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. (n.d.). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. (n.d.). Potensi Penerimaan Pajak UMKM Baru 7%. (2014, 10 24). Retrieved 12 8, 2017, from www.finansial.bisnis.com: http://finansial.bisnis.com
Prathama  Rahardja  dan  Mandala  Manurung.  (2017). Pengantar  Ilmu  Ekonomi (Mikroekonomi  &  Makroekonomi). Jakarta:  Lembaga  Penerbit  Fakultas Ekonomi Universitas.
Puspita  Suci  Arianto.  (2014).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penerimaan Pajak Di Kota Surabaya. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 1 , 1-16. Rachmad  Saleh.  (2014). Studi  Empiris  Ketepatan  Waktu  Pelaporan  Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Penelitian . Rahmi  Sri  Ramadhani  dkk.  (2016).  Presumptive  Tax  Pajak  Penghasilan  Final  1 Persen:  Memudahkan  atau  Memberatkan  Unit  Mikro  Kecil  Menengah. Jurnal Riset Akuntansi Aksioma: Vol. 15, No. 2, Desember 2016 , 96-103. Silalahi  Remus,  d.  (2013).  Teori  Ekonomi  Makro.  In  d.  Remus  Silalahi, Teori Ekonomi Makro (p. 81). Bandung: Citapustaka Medis Perintis. Simanjutak  Timbul  Hamongan  dan  Imam  Mukhlis.  (2012). Dimensi  Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Raih Asa Sukses. Siregar Syofian. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Siti  Munawaroh  dkk.  (2014).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas . Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi Vol.02 No.1 ISSN Online: 2338-6576 , 35- 44.
Siti Resmi. (2011). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat. SPSS  Indonesia  :  Olah  Data  Statistik.  (2017).  Retrieved  11  30,  2017,  from http://www.spssindonesia.com.
Statistikian  -  Uji  Statistik.  (2017).  Retrieved  11  30,  2017,  from https://www.statistikian.com.
Sugiyono. (2013). Statistika untuk Penelitian. Jakarta: Alfabeta, CV. Suharsono, A. (2015). Ketentuan Umum Perpajakan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sunanto.  (2016).  Efektivitas  Penerimaan  Pajak  UMKM  Berdasarkan  PP  No.  46 Tahun  2013  dan  Kontribusi  Terhadap  Penerimaan. JURNAL  ONLINE INSAN  AKUNTAN,  Vol.  1,  No.2,  Desember  2016  E-ISSN:  2528-0163 , 319-340.
Syarida  Hani  dan  Harsha  Raziqa  Daoed.  (2013).  Analisis  Penurunan  Tarif  PPh Badan Dalam Meningkatan Penerimaan PPh di KPP Medan Barat. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol 13 No.1 .
Riskha Armayni Lubis, M Bastari, dan  Eka Nurmala Sari. (2019). Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pada  Kpp Pratama  Lubuk  Pakam. Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan  Kontemporer. Vol. 2 no.1 ,hal 99-120
Tamba,  L.  N.  (2016).  Pengaruh  Penerapan  Self  Assessment  System,  Perubahan Tarif  Pajak  dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Pelaku  UMKM  Setelah  Penerapan  PP  No.  46  Tahun  2013. Jurnal Perpajakan, Universitas Mecu Buana . Tambunan  Tulus.  (2012). Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  di  Indonesia. Jakarta: LP3ES.
Tarigan  Robinson.  (2009). Ekonomi  Regional:  Teori  dan  Aplikasi. Jakarta:  PT Bumi Aksara.
UMKM  Kota Medan Didominasi Sektor Kuliner. (2016, 2 15). Retrieved 12 22, 2017, from www.sumut.antaranews.com.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2009  Tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (n.d.).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2008  Tentang  Pajak Penghasilan. (n.d.).
Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat