http://riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/2685
ISSN 2656-1565 DOI: 10.33474/jisop Vol. 1 | No. 1 | April 2019 | Hal. 12 - 25

## EVALUASI KEBIJAKAN PEMASANGAN BANNER DAN PAPAN REKLAME ILEGAL YANG MEMPENGARUHI KEINDAHAN KOTA MALANG
Abdul Haris Nur Sugeng 1 , Retno Wulan Sekarsari 2
1 Universitas Islam Malang
email: faizalmstpa@gmail.com
2 Universitas Islam Malang email: sekarsari@unisma.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang strategi-strategi pemerintah Kota Malang dalam penertiban pemasangan  banner  dan  reklame  ilegal  disepanjang  jalan  Sukarno  Hatta  sampai  Jalan Tlogomas dan optimalisasi pemerintah Kota Malang dalam penertiban terhadap pemasangan banner dan reklameilegal disepanjang Jalan Sukarno Hatta sampai Jalan Tlogomas. Tujuan Penelitian  untuk  mengetahui  bagaimana  strategi-strategi  pemerintah  Kota  Malang  dalam penertiban pemasangan banner dan reklame ilegal disepanjang Jalan Sukarno Hatta sampai Jalan  Tlogomas  dan  untuk  mengetahui  bagaimana  optimalisasi  pemerintah  Kota  Malang dalam  pengawasan  dan  penertiban  terhadap  pemasangan  banner  dan  reklame  ilegal disepanjang  Jalan  Sukarno  Hatta  sampai  Jalan  Tlogomas.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif – kualitatif. Hybert Hyman dalam Koentjaraningrat (1991:29)  mengartikan  jenis  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  adalah  penelitian  yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara tepat tentang sifat-sifat suatu individu,  keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu atau  untuk  menentukan  frekuensi  adanya  hubungan  tertentu  antara  suatu  gejala  atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat. Sedangkan metode penelitian kualitatif sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor  dalam  Moleong  (2002:3)  bahwa  metode  kualitatif  didefinisikan  sebagai  prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati. Pemasangan papan reklame, sebetulnya sudah ada mekanismenya,  seperti  papan  reklame  harus  dipasang  pada  tempat  yang  memang  tidak mengganggu kepentingan publik seperti di trotoar. Bila ada pemasangan reklame tidak pada tempatnya, kewajiban petugas Tramtib di kecamatan dan kelurahan untuk melarangnya dan mengarahkan  pemasangan  reklame  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Apabila  pemasangan papan reklame tidak pada tempatnya, berdampak besar terhadap terganggunya keamanan dan  kenyaman  publik  serta  keindahan  daerah.  Bukan  saja  dilarang  pasang  di  trotoar, konstruksi  papan  reklame  juga  harus  melihat  segi  keamanan  dan  kenyamanan,  jangan- jangan suatu ketika tiba-tiba reklamenya roboh hingga menimbulkan korban bagi orang lain. Maka  diperlukan  penegakan  hukum  agar  tercapai  ketertiban  dan  kepatuhan  terhadap peraturan dalam perizinan reklame.Selain untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta penegakan hukum dan dampak negatif dari pemberian izin dalam rangka melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, maka perlu dilakukan pengaturan  tentang  Retribusi  Izin  Pemasangan  Reklame.Bagi  Pemerintah,  dalam  hal  ini Pemerintah  Daerah,  reklame  merupakan  salah  sumber  APBD,  dimana  pelaku  usaha  yang berkepentingan terhadap pemasangan iklan tersebut membayar pajak dalam jumlah tertentu untuk  pemasangan  reklame  dalam  durasi  tertentu  di  wilayah-wilayah  strategis Kabupaten/Kotamadya .
Kata Kunci: banner, kebijakan, papan, reklame

## PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan  biasanya  diterapkan  didalam  Pemerintahan,  organisasi,  dan  kelompok swasta, serta individu. 1 Kebijakan dibentuk hanya untuk menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Biasanya, kebijakan merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting dari Pemerintahan, organisasi, dan lain-lain seperti yang sudah disebutkan tadi.
Salah  satu  kebijakan  yang  hangat  diperbincangkan  adalah  kebijakan pemasangan  banner  dan  reklame.  Reklame  disini  berarti  iklan  yang  berada  di  luar ruangan seperti baliho besar yang berisikan tentang iklan-iklan segala penawaran.Di KotaMalang  misalkan,  banyak  banner  dan  reklame  yang  berdiri  memenuhi  Kota Malangyang  sejuk  ini.Bisa  dilihat  bahwa  pemasangan  banner  dan  reklame  di  Kota Malang  masih  terbilang  kurang  rapi  dan  memakan  tempat  yang  besar.  Tepatnya disepanjang  jalan  Sukarno-Hatta  sampai  jalan  tlogomas  masih  banyak  baliho  dan reklame  yang  melanggar  hukum.Hal  ini  mengakibatkan  Kota  Malang  menjadi “surganya” penempatan banner dan reklame baik yang sudah berizin maupun ilegal. Tidak hanya banner dan reklame yang berupa iklan saja yang memenuhi badan Kota Malang,  tetapi  juga  banner  dan  reklame  yang  berbentuk  papan  nama  dari  sebuah kantor atau tempat belanja. Banyak dari pemasangan banner dan reklamenya masih menghiraukan kerapian dan izin yang sudah dibuat oleh Pemerintah setempat, yaitu kebijakan yang mengatur tentang banner dan reklame. Hal tersebut tidak semata-mata tanggung jawab dari biro iklan saja, tetapi juga dikarenakan kebijaksanaan yang ada saat ini  kurang sesuai  atau kurang memadai dalam menghadapi  pertumbuhan Kota Malang.
Permasalahan yang lain adalah persaingan usaha yang begitu ketat dari suatu instansi  dan  sejenisnya  membuat  mereka  berlomba-lomba  untuk  memasang  iklan diluar  ruangan.  Hal  ini  dikarenakan  mereka  menginginkan  usaha  mereka  menjadi bintang  dan  mendominasi  di  lingkup  masyarakat  luas.  Permasalahan  ini mengakibatkan  banyaknya  banner  dan  reklame  seperti  papan  nama  toko,  baliho, spanduk,  dan  lain-lain  terpasang  dan  menghiraukan  kerapian  dan  keindahan  Kota Malang. Bahkan tak sedikit iklan yang terpasang di luar ruangan tersebut memakan tempat hingga menjorok ke jalan raya dan bahkan banyak spanduk yang melintang di atas jalan raya. Tak pelak jika pemasangan spanduk tersebut membuat mata terganggu ketika ingin menikmati suasana Kota Malang.Perlu adanya kebijakan yang jelas terkait masalah ini agar masalah pemasangan reklame di Kota Malang menjadi lebih tertata dan tidak mengganggu pemandangan Kota Dingin tersebut.
Kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  pemasangan  banner  dan  reklame tersebut sehingga dalam setiap sudut kota akan terisi penuh dengan berbagai macam banner  dan  reklame  entah  itu  legal  atau  ilegal  yang  dipasang  di  daerah  yang seharusnya tidak boleh dipasangi banner dan reklame. Sangat banyak contoh yang ada di sekitar jalan sukarno hatta sampai jalan tlogomas, maka pemerintah Kota Malang dari tahun ke tahun sangat serius menghadapi berbagai macam banner dan reklame ilegal yang dapat memperburuk keindahan sekitar kota yang sejuk ini. Tidak hanya itu, pemerintah  dibantu  jajaran  satpol  PP  Kota  Malang  dengan  serius  mulai  menata kembali keindahan Kota Malang yang seperti dulu.
1 Islamy, M. Irfan, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara , Bumi Aksara, Jakarta, 2009, Hlm. 17
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
Saat ini, Perda yang mengatur tentang reklame adalah Perda No. 4 tahun 2006 tentang  penyelenggaraan  reklame.  Reklame  yang  diatur  terdiri  dari  reklame  papan atau billboard, megatron, baliho, cahaya, kain, stiker, selebaran, berjalan termasuk di kendaraan, udara, suara, film atau slide, dan peragaan. 2 Awalnya Perda ini belum bisa mengatur  tentang  wall  painting  promotion.Namun  sekarang,  menurut  BPPD  Kota Malang bahwa wall painting promotion ini sudah dimasukkan dalam kategori reklame papan  atau  billboard  non  cahaya.Hingga  pertengahan  tahun  2013  lalu,  belum  ada aturan yang mengatur tempat mana sajakah yang dilarang atau diperbolehkan untuk dibuat wall painting promotion. Padahal, reklame jenis itu sering dijumpai di berbagai tembok  rumah,  kantor,  dan  lain-lain.  Fokus  dari  BPPD  saat  ini  yaitu  meningkatkan pendapatan  daerah  dan  mewujudkan  penyelenggaraaan  pemerintah  sesuai  dengan dasar  hukum  perda  nomor  6  tahun  2012  tentang  organisasi  dan  tata  kerja  dinas daerah.
2. Rumusan Masalah
a. Bagaimana  Strategi-Strategi  pemerintah  Kota  Malang  dalam  penertiban pemasangan  banner  dan  reklame  ilegal  disepanjang  Jalan  Sukarno  Hatta  sampai Jalan Tlogomas?
b. Bagaimana optimalisasi pemerintah Kota Malang dalam penertiban terhadap pemasangan banner dan reklame ilegal disepanjang Jalan Sukarno Hatta sampai Jalan Tlogomas?

## TINJAUAN PUSTAKA
1. Perencanaan Pembangunan Nasional
Pada  dasarnya  perencanaan  sebagai  fungsi  manajemen  adalah  proses pengambilan  keputusan  dari  sejumlah  pilihan,  untuk  mecapai  suatu  tujuan  yang dikehendaki. Perencanaan pembangunan pada umumnya harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan beberapa unsur pokok, yaitu :
a. Tujuan akhir yang ingin dicapai,
b. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk merealisasikan tujuan akhir,
c. Jangka waktu yang diperlukan dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut,
d. Masalah-masalah yang dihadapi,
e. Modal atau sumber daya yang akan digunakan, serta pengalokasiannya,
f. Kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk merealisasikannya,
g. Orang, organisasi atau badan pelaksananya, dan
h. Mekasnisme pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan. 3
Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  manajer  adalah  pimpinan  Pemerintah  Daerah dalam segala upaya pelaksaan dan ketertiban pemasangan banner dan reklame sesuai dengan perda Kota Malang nomor 4 tahun 2006. Dalam perencanaannya, pemerintah Kota Malang akan sangat tegas dalam mengimplementasikan perda tersebut dan jika pemerintah daerah Kota malang tidak sanggup atau dalam kata lain bisa disebut gagal maka Pemerintah Daerah Kota Malang dianggap tidak serius dalam menangani banner dan reklame ilegal yang sesuai dengan ketentuan Perda Kota Malang nomor 4 tahun 2006.
Segala  upaya  yang  dilakukan  oleh  manajer  atau  pemerintah  daerah  harus dipikirkan dengan tepat dan cepat sehingga tidak ada lagi keterlambatan penerapan
2 Pasal 1 ayat 7 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame
3 Affifuddin, pengantar administrasi pembangunan , alfabeta, Bandung, 2010, hlm 87-88
perda  Kota  Malang  nomor  4  tahun  2006.  Perencanaan  yang  sesuai  dengan  tingkat kebijakan oleh manajerial bisa dikatakan dengan proses perencanaan yang berhasil. Tidak  hanya  itu,  segala  proses  yang  membuat  lingkungan  disekitar  Kota  Malang khususnya  di  jalan  Sukarno  Hatta  sampai  jalan  Tlogomas  tersebut  adalah  hak  dan kewajiban  sebagai  personal  manajer  yang  memang  tugasnya  mengatur  semua  yang dapat memberi banyak inovasi sehingga para masyarakat bisa menghargai seberapa baik  para  personal  manajer  dalam  pemerintah  daerah  Kota  Malang  bekerja  dengan baik.
2. Kebijakan Publik
Menurut Thomas R. Dye dalam Howlett dan Ramesh (2005:2), kebijakanpublik adalah adalah “segala yang dikerjakan pemerintah, mengapa merekamelakukan, dan perbedaan  yang  dihasilkannya  ( what  government  did,  why  they  doit,  and  what differences  it  makes )”.  Dalam  pemahaman  bahwa  “keputusan”  termasuk  juga  ketika pemerintah memutuskan untuk “tidak memutuskan” atau memutuskan untuk “tidak mengurus” suatu isu, maka pemahaman inijuga merujuk pada definisi Thomas R. Dye dalam  Tilaar  dan  Nugroho  (2008:185)  yang  menyatakan  bahwa  kebijakan  publik merupakan  “segala  sesuatu  yang  dikerjakan  dan  tidak  dikerjakan  oleh  pemerintah”. Senada dengan definisi Dye, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008: 9) juga menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan:Apa yang dinyatakan dan  dilakukan  atau  tidak  dilakukan  oleh  pemerintahyang  dapat  ditetapkan  dalam peraturan perundang-undangan atau dalam policy statement yang berbentuk pidato- pidato  dan  wacana  yang  diungkapkan  pejabatpolitik  dan  pejabat  pemerintah  yang segeraditindaklanjuti  dengan  program-program  dan  tindakan  pemerintah. 4 Kedua definisi baik dari Dye dan Edwards III dan Sharkansky sama-sama menyetujui bahwa kebijakan  publik  juga  termasuk  juga  dalam  hal  “keputusan  untuk  tidak  melakukan tindakan apapun”. Suwitri (2008: 11) memberi contoh bahwa keputusan pemerintah untuk menunda pelaksanaan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi sehingga dalam  hal  ini  pemerintah  tidak  melakukan  tindakan  apapun  untuk  menjalankan Undang-Undang tersebut juga termasuk kebijakan publik.
3. Peraturan  Daerah  Kota  Malang  Nomor  4  Tahun  2006  Tentang  Penyelenggaraan Reklame Penjelasan  atas  peraturan  daerah  kota  malang  nomor  4  tahun  2006  tentang penyelenggaraan  reklame.  Bahwa  dengan  berkembangnya  dunia  usaha  yang menghasilkan produk barang, akan berdampak pula terhadap pemasangan reklame. 5 Pemasangan reklame selain berpotensi secara positif dalam arti apabila penataannya baik dan teratur dapat menciptakan keragaman yang indah sekaligus mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), disisi lain berpotensi secara negatif dalam arti dapat menimbulkan ketidakteraturan atau bahkan beresiko bahaya bagi para pengguna jalan atau masyarakat  lain. Bahwa Pemerintah Kota Malang sebagai Daerah Otonom yang memiliki kewenangan untuk perencanaan, pemasangan, pengawasan, pengendali dari pemilik  reklame  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2005  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
4 Islamy, M. Irfan, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara , Bumi Aksara, Jakarta, 2009, Hlm. 23
5 Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame
Nomor 3 Tahun 2005menjadi UndangUndang juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun  2000  tentangKewenangan  Pemerintah  dan  Kewenangan  Propinsi  sebagai Daerah Otonom,perlumemberikan pedoman dalam rangka Penyelenggaraan Reklame ke dalam PeraturanDaerah.
4. Penataan Reklame
Didalam  perencanaan  kota  komperhensif,  perancangan  kota  memiliki  suatu makna yang  khusus yang membedakannya  dari berbagai aspek  proses  perencanaan kota.  Perancangan  kota  berkaitan  dengan  tanggapan  inderawi  mausia  terhadap lingkungan  fisik  kota:  penampilan  visual,  kualitas  estetika,  dan  karakter  spasial. Konsep perancangan kota haruslah mengenali dan menunjang elemen-elemen visual utama kota dengan meningkatkan kualitas estetika (branch, 1996, h. 201-204). Pada studi  penataan  reklame  ini,  konsep  perancangan  kota  menitik  beratkan  pada lingkungan fisik kota yang dinyatakan dengan penampilan visual kota yang ditandau dengan elemen penandaan pada koridor jalan utama kota. Menurut Muchsin dikutip dalam  Mayasari  (2007,  hal.  34)  untuk  membangun  suatu  Kota  maka  perencanaan wilayah Kota harus meliputi 2 (dua) syarat utama agar penataan ruang dapat berjalan dengan  efektif  dan  efisien,  yaitu  :  Pertama,  syarat  Yuridis  Bawa  setiap  perencanaan wilayah harus dilandaskan pada ketetapan yang telah dibuat dengan undang-undang dan Peraturan Pemerintah serta peraturan Daerah yang merupakan suatu peraturan perundang-undangan  yang  mengikat  secara  hukum.  Kedua,  syarat  Teknis  Setiap perencanaan wilayah kota harus memiliki syarat teknis antara lain lokasi yang akan didirikan bangunan tersebut sudah sesuai dengan peruntukannya. Syarat pemasangan banner di reklame :
a. Surat  keputusansebelumnya  (apabilaperpanjangan),  surat  keputusan  diterbitkan oleh dinas perpajakan yang akan  langsung berkoordiansi dengan satpol PP Kota Malang.
b. Foto  copy  KTP  yang  masih  berlaku,  pihak  pemasang  banner  dan  reklame  harus menyetorkan minimal 3 foto copy KTP penanggung jawab agar kelak jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan akan lebih mudah untuk mengurusinya
c. Denah lokasi pemasangan (titikkoordinat), titik koordinat yang dimaksud adalah titik-titik  dimana  pemasangan  banner  dan  reklame  yang  tidak  megganggu keindahan  lingkungan  sekitar  sesuai  dengan  Perda  Kota  Malang  tahun  2006 tentang penyelenggaraan reklame
d. Gambar  konstruksi  beserta  detailnya,  pemetaan  gambar  kontruksi  harus disertakan  dalam  persyaratan  ini  karena  sangat  dibutuhkan  ketika  ada  sesuatu yang  tidak  diinginkan  terjadi  dan  apabila  ada  sesuatu  yang  terjadi  akan memudahkan pihak satpol PP Kota Malang.

## METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  – kualitatif.  Hybert  Hyman  dalam  Koentjaraningrat  (1991:29)  mengartikan  jenis penelitian  yang  bersifat  deskriptif  adalah  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara tepat tentang sifat- sifat  suatu  individu,  keadaan,  gejala,  atau  kelompok-kelompok  tertentu  atau  untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala atau frekuensi adanya  hubungan  tertentu  antara  suatu  gejala  dengan  gejala  lain  di  masyarakat. Sedangkan metode penelitian kualitatif sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bogdan
dan  Taylor  dalam  Moleong  (2002:3)  bahwa  metode  kualitatif  didefinisikan  sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan, mengacu pada pendapat Moleong (2002:5) adalah sebagai berikut:
a. Menyesuaikan  metode  kualitatif  lebih  mudah  apabila  berhadapan  dengan kenyataan ganda.
b. Metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubugan antara peneliti dan responden.
c. Metode  ini  lebih  peka  dan  lebih  dapat  menyesuaikan  diri  dengan  banyak  penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

## 2. Jenis dan Sumber Data
a. Data Primer. Merupakan sumber data yang didapatkan dari sumber pertama. Data ini didapatkan dari wawancara secara  langsung dengan pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pihak yang bersangkutan adalah instansi yang terkait, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.
b. Data  Sekunder.  Merupakan  sumber  data  yang  didapatkan  dari  bahan-bahan dokumentasi maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data  ini  diperoleh  dari  bantuan  orang  lain.  Misalnya  dalam  bentuk  jurnal,  arsip, maupun  dokumen  yang  diperoleh  dari  orang  lain.  Selanjutnya,  data-data  yang penting yang berkaitan dengan penelitian ini, misalnya dokumen/arsip jumlah, masa berlaku banner dan papan reklame, dll dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bagaimana  Strategi-Strategi  Pemerintah  Kota  Malang  dalam  Penertiban Pemasangan Banner dan Reklame Ilegal di Sepanjang Jalan Sukarno-Hatta Sampai Jalan Tlogomas.
Banyaknya  pelanggaran  reklame  yang  terjadi  terutama  reklame-reklame insidentiil, membuat tidak terdatanya para pelanggar reklame tersebut.Hingga saat ini untuk pelanggaran reklame insidentil hanya sebatas ditertibkan dengan jumlah per hari yang banyak.Hal ini membuat seakan Satuan Polisi Pamong Praja berburu reklame yang dianggap melanggar tanpa dapat membuat efek jera terhadap para pelanggar reklame itu sendiri.
“Sudah ada penempatan tertentu untuk pemasangan reklame di kawasan Kota Malang, yakni terdapat di Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame sudah ada titik yang bisa didirikan reklame.” 6
Sanksi  adalah  hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  seseorang  yang  melanggar hukum.Hal ini merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam  pelaksanaan  kewajibannya  untuk  memaksakan  ditaatinya  hukum.  Sedangkan sanksi  dalam  hukum  administrasi  adalah  alat  kekuasaan  yang  bersifat  hukum  publik yang  dapat  digunakan  oleh  pemerintah  sebagia  reaksi  atas  ketidakpatuhan  terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara. 7
Beberapa  strategi  Pemerintah  Kota  Malang  dalam  menertibkan  banner  dan reklame ilegal:
6 wawancara dengan bapak Soegianto, S.Pd. selaku Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Kota Malang
7 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 234
a. Pengecekan dari proses pendaftaran
Dalam proses pengecekan ini, pemerintah Kota Malang berharap besar pada proses pendaftaran  mulai  dari  izin  kepolisian  sampai  dengan  izin  ke  dinas  perpajakan. Pemerintah  Kota  Malang  sangat  yakin  dengan  pengetatan  ini  akan  meminimalisir banner dan reklame yang ada di Kota Malang terutama di sepanjang jalan Sukarno Hatta sampai jalan Tlogomas.
b. Penempatan banner dan reklame
Pemerintah  sangat  serius  dalam  hal  ini  dikarenakan  pentaan  tempat  banner  dan reklame  sering  disalah  gunakan  oleh  beberapa  oknus  yang  sengaja  untuk  tidak menempatkan banner dan reklame mereka di tempat yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Malang.
c. Penindak tegas bagi yang melanggar aturan
Sesuai dengan perda Kota Malang nomor 4 tahun 2006 bahwasannya siapa saja yang meletakkan  reklame  tidak  sesuai  dengan  izin  awal  maka  pihak  satpol  PP  bisa langsung mencopot reklame tersebut tanpa pemberitahuan sebelumnya.
d. Denda yang sangat mahal
Denda  yang  yang  diberlakukan  sesuai  dengan  perda  Kota  Malang  yaitu  sebesar Rp.3.000.000,00 atau penjara minimal 1 bulan bagi yang habis masa berlakunya dan Rp.5.000.000 atau penjara minimal 2,5 bulan bagi yang tidak mempuyai izin mulai dari awal pendirian reklame tersebut.
Tabel 1. Data Jenis Pelanggaran Reklame Berukuran Besar Yang Sering Ditertibkan
No Jenis Pelanggaran Data Lapangan 1 Tidak ada izinnya Pihak  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  langsung  mengambil tindakan  represif  dengan  cara  menyita  reklame  yang benar-benar  secara  nyata  tidak  mempunyai  izin  atau ilegal dan memusnahkannya 2 Salah tempat
Satuan Polisi Pamong Praja menyita reklame yang salah tempat, dan akan dimusnahkan 1 bulan kemudian apabila pihak pemasang reklame tidak memberikan konfirmasi
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, 2018, diolah.
Pelanggaran reklame dengan ukuran yang besar berupa: reklame bando jalan, display  board,  billboard,  reklame  jembatan  penyeberangan  orang,  reklame  pagar pengaman  fly  over  (jalan  layang),  reklame  shop  panel,  reklame  flag  chain,  reklame prismatek,  reklame  bus  shelter  dan  reklame  megatron/videotron,  memerlukan penanganan  khusus.  Penertiban  yang  dilaksanakan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  tidak mudah, dengan ukuran iklan yang besar dan terletak di wilayah yang ramai penduduk atau  jalan  raya  dengan  kepadatan  lalu  lintas  tinggi,  membutuhkan  suatu  peralatan khusus dan tenaga ekstra untuk menertibkannya.Berdasarkan definisi ini tampak ada empat  unsur  sanksi  dalam  hukum  administrasi  negara,  yaitu  alat  kekuasaan (machtmiddelen),  bersifat  hukum  publik  (publiekrechtelijke),  digunakan  oleh pemerintah (overhead), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (reactive op niet naleving). Di  tinjau  dari  segi  sasarannya,  dalam  hukum  administrasi  dikenal  dua  jenis sanksi,  yaitu  sanksi  reparatoir  (reparatoire  sancties)  dan  sanksi  punitive  (punitive sancties). Sanksi reparatoir diartikan sebagai sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran  norma,  yang  ditujukan  unutk  mengembalikan  pada  kondisi  semula  atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum (legal situatie), dengan kata lain mengembalikan  pada  keadaan  semula  sebelum  terjadinya  pelanggaran.  Sedangkan
sanksi punitive adalah sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman (straffen)  pada  seseorang.  Contoh  dari  sanksi  reparatoir  adalah  paksaan  pemerintah (bestuurdwang) dan pengenaan uang paksa (dwangsom), sedangkan contoh dari sanksi punitive adalah pengenaan denda administrasi (bestuurboete). 8
Di samping dua jenis sanksi ini, ada sanksi lain yang oleh JBJM ten Berge disebut sebagai  sanksi  regresif  (regressieve  sancties),  yaitu  sanksi  yang  diterapkan  sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang  diterbitkan. 9 Contoh  dari  sanksi  regresif  adalah  penarikan,  perubahan,  dan penundaan  suatu  ketetapan  (de  intrekking,  de  wijziging,  of  de  schorsing  van  een beschikking).Ditinjau  dari  segi  tujuan  diterapkannya  sanksi,  sanksi  regresif  ini sebenanya tidak begitu berbeda dengan sanksi reparatoir. Bedanya hanya terletak pada lingkup  dikenakannya  sanksi  tersebut,  sanksi  reparatoir  dikenakan  terhadap pelanggaran norma hukum administrasisecara umum, sedangkan sanksi regresif hanya dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketetapan. Penerapan  sanksi  secara  bersama-sama  antara  hukum  administrasi  dengan hukum lainnya dapat terjadi, yakni kumulasi internal dan kumulasi eksternal. Kumulasi eksternal  merupakan  penerapan  sanksi  administrasi  secara  bersama-sama  dengan sanksi  lain,  seperti  sanksi  pidana  atau  sanksi  perdata.  Khusus  untuk  sanksi  perdata, pemerintah dapat menggunakannya dalam kapasitasnya sebagai badan hukum untuk mempertahankan hak-hak  keperdataannya. Sanksi pidana dapat diterapkan bersama- sama dengan sanksi administrasi, artinya tidak diterapkan prinsip ne bis in idem (secara harfiah, tidak dua kali mengenai hal yang sama, mengenai perkara yang sama tidak boleh disidangkan  untuk  kedua  kalinya)  dalam  hukum  administrasi  karena  antara  sanksi administrasi dengan sanksi pidana ada perbedaan sifat dan tujuan.
“Pelaksanaan  pemberian  sanksi  terhadap  penyimpangan  penyelenggaraan reklame  di  Kota  Malang  adalah  sanksi-sanksi  administrasi  sudah  diterapkan  pada pelanggaran penyelenggaraan reklame berupa pencabutan izin reklame dan sanksi denda terhadap penyelenggarareklame yang melakukan pelanggaran izin reklame.” 10
Tabel 2. Pelanggaran Reklame Yang Diajukan ke Tingkat Persidangan Tahun 2018 No Bulan Jumlah Kasus 1 Januari 0 2 Februari 13 3 Maret 1 4 April 0 5 Mei 1 6 Juni 3 7 Juli 2 8 Agustus 4 9 September 6 10 Oktober 1
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, 2018, diolah.
8 Ibid, hlm. 235-236
9 Ibid, hlm. 237
10 wawancara dengan bapak Drs. Mochamad Yusuf. Selaku Kasi Bidang Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang
Ada  tiga  perbedaan  antara  sanksi  administrasi  dengan  sanksi  pidana.  Dalam sanksi administrasi, sasaran penerapannya ditujukan pada perbuatan, sedangkan dalam pidana ditujukan pada pelaku. Sifat sanksi administrasi adalah reparatoir condemnatoir yaitu  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  dan  memberikan  hukuman,  sanksi pidana bersifat condemnatoir. Prosedur sanksi administrasi dilakukan secara langsung oleh  pemerintah,  tanpa  melalui  peradilan.  Prosedur  penerapan  sanksi  pidana  harus melalui  proses  peradilan.  Adapun  kumulasi  internal  merupakan  penerapan  dua  atau lebih  sanksi  administrasi  secara  bersama-sama,  misalnya  penghentian  pelayanan administrasi dan/atau pencabutan izin dan/atau pengenaan denda.
2. Optimalisasi Pemerintah Kota Malang dalam Penertiban Terhadap Pemasangan Banner  dan  Reklame  Ilegal  Di  Sepanjang  Jalan  Sukarno-Hatta  Sampai  Jalan Tlogomas.
Pengaturan  reklame  memang  pada  dasarnya  dilaksanakan  dengan  asas manfaat,  keadilan,  ketertiban  dan  kepastian  hukum  serta  keserasian  lingkungan. 11 Dengan adanya asas-asas tersebut, maka untuk mengawal serta menjalankan aturan- aturan  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Malang  Nomor  6  tahun  2006  itu,  Satuan  Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang merupakan pilar utama serta merupakan ujung tombak dalam penegakan setiap produk-produk hukum yang dikeluarkan Pemerintah Kota  Malang  yang  telah  sah  dan  berlaku.  Pengaturan  reklame  sebenarnya  juga mempunyai  tujuan  yakni;  menjaga  norma  kesopanan,  menjaga  keindahan  dan kelestarian lingkungan, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah.
Gambar 1 . Penertiban papan reklame tanpa izin (lokasi: depan ruko Sch sukarno hatta)
“Namun semua harus tetap ada penataan dengan pajak retribusi, terutama untuk menjaga estetika Kota Malang” 12
11 Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang no 4 tahun 2006, tentang Penyelenggaraan Reklame
12 wawancara dengan bapak Soegianto, S.Pd. selaku Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Kota Malang
a. Upaya Dalam Mengatasi Kurangnya Jumlah Personel
Pelanggaran  terhadap pemasangan reklame di sekitar jalan Sukarno-Hatta sampai jalan Tlogomas memang kerap terjadi, pada poin inilah optimalisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang sangat dibutuhkan. Upaya-upaya yang dilakukan guna meningkatkan kinerja atau upaya optimalisasi kinerja Satuan Polisi Pamong  Praja  dalam  menghadapi  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam permasalahan  kurangnya  personel  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  memang  sulit terpecahkan.  Hal  ini  disebabkan  kewenangan  dalam  menambah  atau  mengurangi personel dalam suatu badan, kantor atau satuan berada ditangan pimpinan, dalam hal  ini  adalah  Walikota  Malang  beserta  jajarannya  yang  mempunyai  kewenangan dalam  mengangkat  pegawai  baru.  Memang  pada  kendala  kurangnya  personel  ini, Satuan  Polisi  Pamong  Praja  hanya  dapat  pasrah  dan  menunggu  kebijakan  dari pimpinan, permohonan penambahan personel telah diajukan beberapa kali namun sampai  saat  ini  masih  belum  mendapat  respon  dari  pihak  yang  berwenang  atau pimpinan.
b. Upaya Dalam Mengatasi Kurangnya Peralatan Penunjang Kendala pada kurangnya peralatan penunjang dalam upaya penertiban pelanggaran pemasangan banner dan reklame ilegal juga merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi efektifitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang itu sendiri. Dalam pelaksanaan penertiban terhadap reklame insidentiil atau yang mempunyai ukuran relatif tidak terlalu besar, bukanlah menjadi permasalahan bagi Satuan Polisi Pamong  Praja  Kota  Malang.  Akan  tetapi,  kendala  sebenarnya  terjadi  pada pelaksanaan  penertiban  reklame  tetap  atau  reklame  yang  memiliki  ukuran  besar seperti  :  bando  jalan,  display  board,  billboard,  reklame  jembatan  penyebrangan orang, reklame pagar pengaman fly over (jalan layang), reklame shop panel dan lain sebagainya.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Malang  dalam meningkatkan optimalisasi kinerja, terutama dalam menghadapi kendala kurangnya peralatan  penunjang, sampai saat ini hanya menggunakan jasa kepada tukang las, dengan dana yang diambil dari dana operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang itu sendiri. Dengan demikian, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang memiliki anggaran pengeluaran rutin untuk membayar uang jasa kepada tukang las pada setiap eksekusi terhadap pelanggaran pemasangan reklame yang dilaksanakan oleh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Hubungan kerja antara Satuan Polisi  Pamong  Praja  Kota  Malang  dengan  jasa  tukang  las  adalah  hubungan  lepas, artinya tidak mengikat  antara pihak yang satu  dengan pihak yang lain. Hubungan kerja  demikian  hanya  bersifat  insidentil  saja,  yakni  tukang  las  mendapat  bayaran atau  ongkos  dari  beberapa  banyak  reklame  yang  dibongkar  atau  ditertibkan  oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.
Gambar 2 . Penggunaan jasa tukang las (lokasi: samping indomaret Tlogomas)

## c. Upaya Dalam Mengatasi Reklame Liar Tanpa Izin
Dalam mengatasi reklame liar tanpa izin oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota  Malang,  saat  ini  hanyalah  difokuskan  pada  penertiban  yang  lebih  insentif, berupa  penambahan  frekuensi  patroli  per  hari  oleh  jajaran  Satuan  Polisi  Pamong Praja Kota Malang. Untuk pelanggaran reklame tetap atau reklame yang mempunyai ukuran  besar,  kasus  tersebut  akan  diajukan  ke  persidangan  di  Pengadilan  Negeri Malang.  Sementara  untuk  reklame  yang  bersifat  insidentiil  sampai  saat  ini  hanya sebatas  pada  tindakan  eksekusi  atau  penertiban  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kota Malang.
Gambar 3 . Penertiban papan reklame tanpa izin (lokasi: samping ruko three second sukarno hatta)
d. Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Optimalisasi Kinerja. Beberapa  bulan  terakhir  ini  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Malang  berupaya mejalin  hubungan  kemitraan  kerja  dengan  jasa  tukang  las,  yakni  tukang  las  akan dibayar setiap bulan tergantung dari berapa banyak reklame berukuran besar yang dibongkar dengan menggunakan jasa tukang las tersebut. Sehingga pengguna jasa tukang  las  tidak  lagi  dibayar  per  hari  atau  setiap  selesai  membongkar  reklame. Kebijakan  ini  dipilih  guna  mempercepat  pelaksanaan  penertiban  atau  eksekusi
terhadap  pelanggaran  pemasangan  banner  dan  reklame  tetap  yang  mempunyai ukuran besar. Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja tidak perlu menunggu turunnya dana  opersional  terlebih  dahulu  setiap  kali  akan  melakukan    upaya  penertiban terhadap  pelanggaran  pemasangan  banner  dan  reklame  tetap  tersebut.  Inilah langkah-langkah yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.
Optimalisasi  Pemerintah  Kota  Malang  dalam  menanggulangi  banner  dan reklame ilegal:
a. Razia lapangan Satpol PP Kota Malang
Razia ini bermaksud agar setiap banner dan reklame yang melanggar aturan bisa langsung  di  lakukan  pencopotan  banner  dan  reklame  di  tempat  dan  akan  disita sebagai bahan pertanggungjawaban.
b. Penerapan sanksi secara tegas
Pemerintah  Daerah  Kota  Malang  lewat  Satpol  PP  akan  secara  terus  menerus memantau  dengan  berbagai  cara  agar  para  pemasang  banner  dan  reklame  jera. Salah satunya adalah dengan cara pencopotan banner dan reklame yang bermasalah dan  pihak satpol PP akan memanggil  para penanggung jawab lalu akan langsung diproses dan langsung ditindak tegas ditempat.
c. Pemantauan data yang valid
Dari tahun ke tahun, Pemerintah Kota  Malang sangat terbebani dengan susahnya pengambilan  data  yang  kurang  relevan  sehingga  para  pensurvey  lapangan  akan kesulitan juga menemui mana banner dan reklame yang harus ditindak tegas dan mana banner dan reklame yang hanya diberi peringatan saja.
Upaya optimalisasi Pemerintah Kota Malang dari tahun  ke tahun sangat baik dan mengalami kemajuan. Tidak luput dari bantuan pihak Satpol PP yang dimana satpol PP sudah mendalami perannya sebagai pengeksekusi banner dan reklame yang ilegal. Tidak sampai disitu, para pekerja satpol PP juga bisa diandalkan dari tahun ke tahun bahkan  Pemerintah  Daerah  Kota  Malang  tidak  akan  menutup  kemungkinan  untuk memberi  penghargaan  kepada  para  anggota  satpol  PP  yang  senantiasa  melasanakan tugasnya dengan ikhlas demi kemajuan Kota Malang tercinta ini.

## KESIMPULAN
Kepedulian lingkungan menyatakan sikap-sikap umum terhadap kualitas lingkungan yang  diwujudkan  dalam  kesediaan  diri  untuk  menyatakan  aksi-aksi  yang  dapat meningkatkan  dan  memelihara  kualitas  lingkungan  dalam  setiap  perilaku  yang berhubungan dengan lingkungan. Kepedulian lingkungan tinggi jika seseorang mendukung atau memihak terhadap lingkungan.Jadi dapat ditarik kesimpulan  kepedulian lingkungan adalah  tingkat  fokus  perhatian  terhadap  suatu  tempat  dimana  suatu  makhluk  hidup  itu tumbuh yang meliputi unsur unsur penting seperti tanah, air dan udara, yang mana  memiliki arti  penting  dalam  kehidupan  setiap  makhluk  hidup,  dimana  manusia  berada  dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya, yang  mencakup  lingkungan  hidup  alami,  lingkungan  hidup  binaan  atau  buatan  dan lingkungan hidup budaya atau sosial.
Banyaknya  pelanggaran  pemasangan  reklame  terutama  yang  mempunyai  ukuran besar,  tentu  saja  akan  membutuhkan  dana  ekstra  atau  dana  yang  lebih  besar  dalam melaksanakan penertiban atau pembongkaran reklame tersebut. Sangat dimungkinkan ke depan  jumlah  pelanggaran  pemasangan  reklame  yang  berukuran  besar  pun  bertambah. Dana  yang  diperlukan  dalam  pembongkaran  atau  penertiban  sebenarnya  lebih  banyak
dialokasikan pada pembayaran atau ongkos kerja kepada jasa tukang las. Untuk itu, aparat Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kendala pada kurangnya peralatan yang memadai untuk digunakan melakukan pembongkaran dalam upaya penertiban pelanggaran reklame.
Pada  penertiban  pelanggaran  reklame  yang  mempunyai  ukuran  besar,  biasanya pihak  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  masih  melaporkan  kepada  atasan  dan  baru  dapat dilaksanakan pembongkaran atau eksekusi apabila  dana  yang dibutuhkan  telah  cair atau tersedia. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir ini pihak Satuan Polisi Pamon Praja menjalin rekanan atau bermitra dengan penyedia jasa tukang las. Dengan bermitra seperti ini maka tidak  perlu  menunggu  ketersediaan  atau  cairnya  dana  untuk  pembongkaran  reklame. Kemitraan  ini  dibayar  per  bulan  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  guna  meningkatkan efektivitas dalam penertiban yang dilaksanakan. Meskipun telah bermitra, tetap saja setiap kali  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam  berpatroli  menemukan  pelanggaran  pemasangan reklame,  tetap  tidak  dapat  melakukan  eksekusi  atau  penertiban  secara  langsung. Pelaksanaan  penertiban  baru  dapat  dilaksanakan  beberapa  hari  kemudian,  hal  ini disebabkan  oleh  masih  diperlukannya  koordinasi  dengan  mitra  kerja  dalam  bidang  jasa tukang las.
Memang  tidak  mudah  dalam  melaksanakan  penertiban  terhadap  reklame  yang mempunyai ukuran besar, terutama yang lokasi reklame tersebut terletak di jalan protokol Kota  Malang  yang  padat  lalu  lintas  atau  masyarakat.  Keadaan  demikian  semakin  terasa kurang efektif apabila ternyata terdapat lebih dari satu pelanggaran pemasangan reklame dengan ukuran yang sangat besar di waktu yang sama atau hampir bersamaan.
Pemasangan  papan  reklame,  sebetulnya  sudah  ada  mekanismenya,  seperti  papan reklame harus dipasang pada tempat yang memang tidak mengganggu kepentingan publik seperti di trotoar.Bila ada pemasangan reklame tidak pada tempatnya, kewajiban petugas Tramtib di kecamatan dan kelurahan  untuk melarangnya dan mengarahkan  pemasangan reklame  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.Apabila  pemasangan  papan  reklame  tidak  pada tempatnya, berdampak besar terhadap terganggunya keamanan dan kenyaman publik serta keindahan daerah. Bukan saja dilarang pasang  di trotoar,  konstruksi papan reklame juga harus  melihat  segi  keamanan  dan  kenyamanan,  jangan-jangan  suatu  ketika  tiba-tiba reklamenya roboh hingga menimbulkan korban bagi orang lain.
Dengan  demikian,  diperlukan  penegakan  hukum  agar  tercapai  ketertiban  dan kepatuhan  terhadap  peraturan  dalam  perizinan  reklame.Selain  untuk  pembinaan, pengaturan,  pengendalian  dan  pengawasan  serta  penegakan  hukum  dan  dampak  negatif dari pemberian izin dalam rangka melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan,  maka  perlu  dilakukan  pengaturan  tentang  Retribusi  Izin  Pemasangan Reklame.Bagi  Pemerintah,  dalam  hal  ini  Pemerintah  Daerah,  reklame  merupakan  salah sumber  APBD,  dimana  pelaku  usaha  yang  berkepentingan  terhadap  pemasangan  iklan tersebut membayar pajak dalam jumlah tertentu untuk pemasangan reklame dalam durasi tertentu di wilayah-wilayah strategis Kabupaten/Kotamadya..

## SARAN
1. Untuk menunjang Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya, serta untuk menekan biaya operasional yang dikeluarkan guna membayar jasa tukang las dalam hal mengeksekusi reklame yang melanggar, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang perlu  memiliki  peralatan  yang  diperlukan  dalam  membongkar  atau  melaksanakan penertiban reklame terutama reklame tetap yang memiliki ukuran besar. Selain efektif dalam segi waktu karena langsung dapat melaksanakan eksekusi, juga tidak membebani dari  segi  biaya  mengingat  reklame  yang  melanggar  di  Kota  Malang  cukup  banyak jumlahnya.  Meskipun  di  sisi  lain  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  harus  memiliki  gudang
penyimpanan serta pembekalan pelatihan dalam merawat dan menggunakan peralatan tersebut.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang hendaknya aktif membuka pos atau stand di beberapa titik di Kota Malang yang dianggap strategis dan membuka call center guna meningkatkan  efektivitas  dalam  bekerja,  karena  tidak  menutup  kemungkinan masyarakat  pun  dapat  berpartisipasi  dalam  hal  memberikan  informasi  tentang keberadaan banner dan reklame yang  dianggap mengganggu serta melanggar seperti apa yang tertera dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

## DAFTAR RUJUKAN
M. Irfan Islamy, 2009, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara , Bumi Aksara, Jakarta. Moleong,  Lexy,  J.  2002. Metodologi  Penelitian  Kualitatif . Bandung:  PT.  Remaja  Rosada Karya.
Nugroho, Riant. 2006 . Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Philipus  M.  Hadjon,  1996, Penegakan  Hukum  Administrasi  dalam  Pengelolaan Lingkungan Hidup , Citra Aditya Bakti, Bandung.
HR Ridwan, 2002, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta