Hoax as Challenge to Democratic Elections in the Context of Honest and Fair Principle
Ida Susilowati, Nur Rohim Yunus, Zahrotunnimah
Taqlid dan Talfiq Dalam Konsepsi Hukum Islam Nur Khasanah, Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik
Analisis Latar Belakang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor Razmi Mujibullah, Ahmad Sobari, Mukhtar
Keadilan Waris Dalam Alquran
Afidah Wahyuni
Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia
Hasnati, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama
Kritik Perkembangan Teori Tafsir Akademisi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia
Agus Handoko
Perspektif Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam Beserta Akibat Hukun Yang Ditimbulkannya
RR Dewi Anggraeni, Muhammad Affan Gofar
Mizan: Journal of Islamic Law is continuation of Mizan Ahwal Al-Syakhsiyah Journal since 2013, published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor West Java, Indonesia. Mizan of Islamic Law published twice a year since 2017 (June and Desember), is a multilingual (Bahasa Indonesia, Arabic, English, and Russian), Peer-Reviewed journal, and specialized in Islamic Law, Islamic Studies, and Sharia. This journal is published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun Bogor, in partnership with APSI (Indonesian Sharia Advocates Association). Editors welcome scholars researchers and pratitioner of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published throught this journal. All articles will be reviewed by experts before accepted for publication, each author is solely responsible for the content of published articles.
MIZAN; Journal of Islamic Law has been indexed at Google Scholar, Moraref, Sinta, and become a CrossRef Member since year 2017. Therefore, all articles published by MIZAN; Journal of Islamic Law will have unique DOI number.
[ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252]

## ADVISORY EDITORIAL BOARD
Didin Hafidhuddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor) Muhammad Munir (International Islamic University Islamabad, Pakistan)
Andi Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ending Bahruddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Kholil Nawawi (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Hendri Tanjung (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Irfan Syauqi Beik (Institut Pertanian Bogor) Nur Rohim Y (Kazan Federal University, KFU Russia)

## EDITOR IN CHIEF
Syarifah Gustiawati Mukri

## EDITORS
Suyud Arif Sutisna Yono

## ASSISTANT TO THE EDITORS
Siti Anisaul Kamilah

## Redaktur Office
Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat Jl. KH. Sholeh Iskandar KM. 2 Kedung Badang Tanah Sareal Bogor 16162 Telp. (62-251) 8356884, Faks. (62-251) 8356884 Website: http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan, E-mail: mizan@uika-bogor.ac.id Permalink: https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor
VOL. 3 NO. 2 (2019)
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 139
Hoax as Challenge to Democratic Elections in the Context of Honest and Fair Principle
Ida Susilowati, Nur Rohim Yunus, Zahrotunnimah
155 Taqlid dan Talfiq Dalam Konsepsi Hukum Islam
(Taqlid and Talfiq in the Conception of Islamic Law) Nur Khasanah, Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik
169 Analisis Latar Belakang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor
(Divorce Background Analysis In the Bogor District Religious Court)
Razmi Mujibullah, Ahmad Sobari, Mukhtar
183 Keadilan Waris Dalam Alquran
(Justice Inheritance in The Koran)
Afidah Wahyuni
197 Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia
(Comparison of Good Corporate Governance Principles at Conventional Banks and Sharia Banks in the Legal System in Indonesia) Hasnati, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama
209 Kritik Perkembangan Teori Tafsir Akademisi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia
(Critics of the Development of Academic Interpretation Theory At Islamic Higher Education Institutions in Indonesia) Agus Handoko

## 227 Perspektif Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam Beserta Akibat Hukun Yang Ditimbulkannya
(Contractual Marriage Perspective in National Law and Islamic Law Along with The Resulting Legal Consequences)
RR Dewi Anggraeni, Muhammad Affan Gofar
Vol. 3 No. 2 (2019), pp: 169-182. ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252. DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.234
Analisis Latar Belakang Perceraian

## Di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor *

## (Divorce Background Analysis In the Bogor District Religious Court)
Razmi Mujibullah, 1 Ahmad Sobari, 2 Mukhtar 3
Universitas Ibn Khaldun Bogor https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.234

## Abstract
This  study  focuses  on  a  background  analysis  of  divorce  in  the  Bogor  District Religious  Court.  The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  what  are  the  causes  of divorce  in  the  people  of  Bogor  Regency,  as  well  as  to  analyze  the  highest  causes  of divorce  submitted  to  the  Bogor  District  Religious  Court.  This  research  is  a  social study  using  qualitative  research  methods  that  can  produce  descriptive  data  in  the form  of written words, both from the Religious Court data  or from the  oral staff of the Bogor District Religious Court. The data collection technique uses the method of observation  conducted  by  the  author  for  six  months  from  April  1  to  September  22, 2017, in-dept interview was conducted by the Young Registrar of Laws of the Bogor District Religious Court.
Keywords: Divorce Analysis, Court, Bogor Regency

## Abstract
Penelitian  ini  memfokuskan  pada  analisis  latar  belakang  perceraian  di  Pengadilan Agama  Kabupaten  Bogor.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apa  saja yang  menjadi  penyebab  perceraian  pada  masyarakat  Kabupaten  Bogor,  sekaligus menganalisis  penyebab  tertingi  perceraian  yang  diajukan  pada  Pengadilan  Agama Kabupaten Bogor. Penelitian ini  merupakan penelitian sosial dengan menggunakan metode  penelitian  kualitatif  yang  dapat  menghasilkan  data-data  yang  deskriptif berupa  kata-kata  tertulis,  baik  dari  data  Pengadilan  Agama  ataupun  dari  lisan  Staf Pengadilan  Agama  Kabupaten  Bogor. Adapun  teknik  pengumpulan  data menggunakan  metode  observasi  yang  dilakukan  penulis  selama  enam  bulan terhitung dari tanggal 1 April sampai dengan 22 September 2017, in-dept interview dilakukan oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Bogor.
Kata Kunci: Analisis Perceraian, Pengadilan, Kabupaten Bogor
* Naskah diterima tanggal: 18 Juli 2019, direvisi: 23 Agustus 2019, disetujui untuk terbit: 20 November 2019.
1 Razmi  Mujibullah adalah  peneliti  pada  Fakultas  Agama  Islam  Universitas  Ibn  Khaldun Bogor. Email: amie.jore@gmail.com . 2 Ahmad  Sobari adalah  dosen  tetap  pada  Fakultas  Agama  Islam  Universitas  Ibn  Khaldun Bogor.
3 Mukhtar adalah dosen tetap pada Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor.

## Pendahuluan
Manusia  disebut  sebagai  makhluk  sosial  yaitu,  bahwa  manusia  itu  tidak bisa lepas dari sesamanya dan membutuhkan satu sama lain dalam berbagai hal. Baik  kebutuhan  jasmani  maupun  kebutuhan  rohani,  misalnya  kebutuhan jasmani:  pakaian,  rumah,  makanan,  kendaraan  dan  lain  sebagainya,  sedangkan kebutuhan   ruhani  misalnya,  kebutuhan  biologis,  cinta,  kasih  dan  sayang,  serta kebutuhan untuk dikasihi dan mengasihi.
Kasih  merupakan  kebutuhan  esensi  bagi  jiwa  manusia.  Psikologi eksperimental  telah berhasil  meneliti  dan  menemukan  betapa  pentingnya  kasih itu  bagi  perkembangan  dan  kesehatan  jiwa  manusia.  Manusia  selalu  ingin merasakan  kebersamaan  dan  tidak  ingin  dalam  kesendirian.  Dalam  kaitannya dengan perkawinan kita mengenal istilah kesepian. Kesepian adalah rasa kosong jiwa,  terdapat  ruangan  yang  kosong  di  dalam  jiwa  serta  hati  seseorang  yang harus diisi. Rasa kosong itu disadari oleh adanya kekurangsempurnaan di dalam diri sendiri, yaitu kebutuhan untuk hidup bersama dengan lain jenis.
Pernikahan merupakan suatu ketetapan dari Allah SWT bagi para hamba- Nya  yang  mana  ketetapan  itu  adalah  suatu  anugrah  bagi  manusia  untuk memakmurkan  umat  manusia  agar  terus  berkembang  dan  membuat  suatu peradaban  yang  lebih  baik.  Pernikahan  juga  merupakan  suatu  sunatullah, hukum  alam  di  dunia  Perkawinan  bukan  hanya  dilakukan  oleh  manusia  tetapi juga dilakukan oleh hewan bahkan tumbuh-tumbuhan, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Qs. Yasin: 36 dan Qs. Adz Dzariyat: 49:
‘’Maha  Suci  Tuhan  yang  telah  menciptakan  pasangan -pasangan  semuanya,  baik dari  apa  yang  ditumbuhkan  oleh  bumi  dan  dari  diri  mereka  maupun  dari  apa yang tidak mereka ketahui. ’’ 4
‘’Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang -pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah’ . ’ 5
Para  sarjana  ilmu  alam  mengatakan  bahwa  segala  sesuatu  kebanyakan terdiri dari dua pasangan, misalnya air yang kita minum (terdiri dari oxygen dan hydrogen),  listrik  ada  positif  dan  negatifnya,  dan  sebagainya.  Para  sarjana berpegang dengan ayat-ayat diatas dan ayat lainnya. 6
Manusia  adalah  makhluk  yang  lebih  dimuliakan  dan  diutamakan  Allah dibandingkan  dengan  makhluk-makhluk  lainnya.  Allah  telah  menetapkan adanya  aturan-aturan  tentang  perkawinan  bagi  manusia  dengan  aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak boleh berbuat semaunya. Allah tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan
4 Jalaludin As-Suyuti. Hasiah Sowi A’la Tafsir Jalalaini . Jeddah: Al- Haramain…. Juz III, h.399 5 Ibid . Juz IV. h.164 6 H.S.A.  Al-Hamdani. Risalah  Nikah  Hukum  Perkawinan  Islam. Jakarta:  Pustaka  Amani.  Cet. III. 1989. h.15.
jenis  atau  seperti  tumbuh-tumbuhan  yang  kawin  dengan  perantaraan  angin. Allah telah memberi batas dengan peraturan-peraturanNya, yaitu dengan syariat yang  terdapat  dalam  kitabNya  dan  Hadist  RasulNya  dengan  hukum-hukum perkawinan,  misalnya  mengenai  meminang  sebagai  pendahuluan  perkawinan, tentang mahar atau mas kawin, yaitu pemberian seorang suami kepada istrinya sewaktu akad nikah atau sesudahnya.  Oleh karena itulah di dalam hukum fiqh terdapat hukum dan ketentuan pernikahan yang dikhitobkan kepada seseorang. Khitob 7 wajib,  sunah,  makruh,  dan  haram,  dan  hukum  asal  dari  Pernikahan adalah  sunnah, 8 tetap i  menurut  Syafi’ i  hukum  asal  pernikahan  adalah  mubah, tetapi  hukum  nikah  bisa  menjadi  sunah  jika  diniatkan  untuk  menjaga  diri  dan menginginkan  keturunan. 9 Hukum  tersebut  tiada  lain  untuk  membuat  suatu pernikahan  menjadi  suatu  kebaikan  dan  menjadi  pelajaran  agar  tercipta pernikahan yang sakinah, mawaddah warohmah dan untuk membentuk peradaban yang islami serta tertata dengan rapih, karena bila sesuatu diawali dengan baik maka  akan  berujung  baik  dan  timbul  suatu  keberkahan  di  dalamnya  sesuai dengan norma norma agama.
Pernikahan dan keluarga sebagai sebuah institusi sosial tentu mempunyai sistem dan aturan yang mengatur hubungan di antara anggota keluarga. Aturan atau  norma  kehidupan  berkeluarga  berfungsi  sebagai  benteng  bagi  keluarga tersebut  dalam  menghadapi  tantangan  dan  berbagai  persoalan  dalam dinamika kehidupan  keseharian  keluarga  tersebut. Sakinah,  mawaddah  warahmah merupakan  kondisi  mental  batiniah  dan  kejiwaan  manusia.  Kondisi  tersebut terwujud dalam bentuk rasa sayang, senang, marah, benci, rindu, dendam atau sebagainya.  Karena  itu  ada  dua  aspek  utama  yang  akan  berpengaruh  bagi tercapainya kondisi sakinah mawaddah wa rahmah , yaitu hati dan kondisi batiniah dari  anggota  keluarga,  suami  istri  dan  anak-anaknya, serta  stimulus  dari  faktor eksternal,  terutama  berkaitan  dengan  keadaan  yang  dialami  dalam  hubungan antara  suami  istri  dan  anggota  keluarga  lainnya  ketika  berinteraksi  dengan lingkungan yang diluar.
Kondisi  batin  yang  tenang  dipengaruhi  oleh  kesadaran  tentang  tujuan hidup  dan juga  tujuan pernikahan  yang  diorientasikan  semata  untuk mencapai ridha  Allah,  sehingga  situasi  apapun  yang  dihadapi  dalam  pengalaman  hidup berkeluarga  akan  dikembalikan  kepada  kehendak  Allah  dan  kepada  tujuan untuk menggapai ridha-Nya. Hal ini akan memberikan kekuatan batin dan daya tahan    mental  menghadapi  segala  macam  situasi  dalam  kehidupan  keluarga. Disamping  itu,  ketentraman  batin  yang  dipengaruhi  oleh  suasana  hati  yang dapat  melahirkan  hubungan  harmonis  diantara  anggota  keluarga  tidak  dapat
7 Kata khitob diambil dari kata بطخ bisa berarti kewajiban
8 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam , Jakarta : Bulan Bintang, 1988, h.73
9 Abdul  Rahman  Al-Jaziri . Kitabul Fiqhi A’la Mazahibil Arba’ah ,  Lebanon  :  Darul  Kitab  Al – Ilmiyah, Juz.4, h.12.
dilepaskan dari unsur kehendak Allah, seperti yang disampaikan dalam Qs. Al – Anfal: 63
‘’Dan yang  mempersatukan  hati  mereka  (orang-orang  yang  beriman).  Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat  mempersatukan  hati  mereka,  akan  tetapi  Allah  telah  mempersatukan  hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana. ”
Istilah  mengenai  keluarga  menjadi  perhatian  yang  serius  di  kalangan masyarakat  muslim,  karena  istilah  ‘’Keluarga  Sakinah’’  berasal  dari  dua  kata, keluarga dan sakinah. Istilah ini memadukan dua kata dari Bahasa Indonesia dan Bahasa  Arab.  Kata  ‘’ Keluarga ‘’  dalam  Bahasa  Indonesia  bisa  diartikan  sebagai sanak  saudara,  anggota  keluarga  atau  orang – orang  yang  berada  dalam  satu kelompok.  Sementara  kata  ‘’ Sakinah ‘’  diambil  dari  Qs.  Al -Baqarah  ayat  26  dan Qs. Al-Fath ayat 4,18,26. Masing- masing kata ‘’ Sakinah ’’ dalam ayat  ayat diatas adalah  ketenangan  dan  ketentraman.  Oleh  karenanya  keluarga  sakinah  dapat dimaknai sebagai keluarga yang penuh ketentraman dan ketenangan. 10
Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita  untuk  hidup  bersama.  Dengan  menjalin  ikatan  kekeluargaan,  keluarga suami  dan  keluarga  istri  memperkuat  ikatan  kasih  sayang  diantara  mereka. Karena  keluarga  yang  diikat  dengan  ikatan  cinta  kasih  adalah  keluarga  yang kokoh  bahagia.  Dengan  perkawinan  akan  timbul  hak  dan  kewajiban  antara keduanya,  jika  salah  satu  hak  dan  kewajiban  tidak  dilaksanakan,  maka  akan timbul kekacauan dan kehancuran rumah tangga.
Salah  satu  asas  perkawinan  yang  disyariatkan  adalah  perkawinan  untuk selamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Karena itu Agama  Islam  mengharamkan  perkawinan  yang  tujuannya  untuk  sementara, dalam waktu  tertentu  sekedar  untuk  melepaskan hawa  nafsu  saja,  seperti nikah mut’ah , nikah muhallil, nikah muwaqqot dan sebagainya.
Dalam  kehidupan  suami  istri  kemungkinan  terjadi  salah  paham  antara suami istri, salah seorang atau keduanya tidak mampu melaksanakan kewajiban- kewajibannya,  tidak  percaya  mempercayai  dan  sebagainya.  Sering  terlihat pasangan  suami  istri  yang  sedang  berumah  tangga,  di  kala  rumah  tangganya sedang  goyah  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang disebabkan oleh suami yang tidak bertanggungjawab dalam hal membina rumah tangga,  sehingga  istri  pun  bosan  dan  berniat  mengakhiri  kehidupan  rumah tangganya,  maka  perceraianlah  jalan  keluarnya. Allah  SWT  dalam  surat  Saba’ ayat 28: ‘’Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai  pembawa  berita  gembira  dan  sebagai  pemberi  peringatan,  tetapi  kebanyakan manusia tiada mengetahui.’’
10 Tim Peneliti, Peran Bp4 Dalam mewujudkan Keluarga Sakinah, Jakarta: Rahima, 2012, h.21
Sebagaimana  ayat  diatas  menjelaskan  bahwa  Islam  adalah  agama  yang Universal  dan  komperehensif  dalam  mengatur  segala  hal.  Tidak  ada  satupun dari  aspek  kehidupan  di  alam  semesta  ini  yang  lepas  dari  aturan  yang  telah digariskan  oleh  Allah  SWT,  demikian  pula  dalam  hal  perceraian.  Karena  dasar inilah Islam sangat membenci perceraian, walaupun hal itu diperbolehkan dalam agama.  Sesuai  dengan  Hadist  Nabi SAW.: “ Hal  yang  halal  tapi  dibenci  adalah Talaq’’ (HR. Abu Daud di Sunan Abi Daud). 11
Perceraian  adalah  suatu  penyelesaian  akhir  jika  suatu  masalah  dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan, akan tetapi akan terjadi dampak kurang baik  dari  perceraian  tersebut,  baik  dari  segi  psikologis  atau  dari  segi  sosial. Dengan  perceraian  pula  akan  memicu  pertikaian  antar  sesama  sehingga berujung  kepada  permusuhan.  Perceraian  adalah  putusnya  perkawinan  antara suami  istri.  Misalnya,  ketika  istri  yang  meminta  cerai  dapat  ditempuh  dengan cara  cerai  gugat  atau khulu’, khulu akan  memutuskan  perceraian  jika  sang  istri meminta  kepada  suami  untuk  memutuskan  perceraian  dengan  menggantikan mahar atau membayar sesuatu kepada suaminya untuk menebus dirinya.
Di  era  modern  ini,  perceraian  semakin  sering  terjadi.  Bukan  hanya pasangan  lama  yang  sudah  menikah  bertahun-tahun,  namun  juga  pasangan muda  yang  baru  saja  menikah.  Apakah  ini  pertanda  bahwa  dari  masa  ke  masa kemampuan dan motivasi orang untuk menjaga keutuhan perkawinan semakin menurun?  Dalam  Islam  ada  beberapa  model  perceraian  diantaranya talaq  raji’, talak ba’in, dan khulu.
Banyak  terjadi  perceraian  di  pengadilan-pengadilan  agama  yang disebabkan dengan berbagai alasan, diantaranya karena faktor ekonomi, karena kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT),  perselingkuhan  baik  dari  pihak  suami maupun istri, karena masalah keluarga, karena masalah komunikasi, salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana mestinya, dan ketidakmampuan seorang suami memberikan nafkah baik lahir maupun batin.
Perceraian juga dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang adab peraturan pernikahan dalam hukum Islam, padahal jika seseorang mengerti dan memahami  sekaligus  melaksanakan  segala  peraturan  agama  dalam  pernikahan akan  timbul  ketentraman  dalam rumah  tangga dan  sangat jauh  sekali  dari  kata perceraian.  Karenanya,  diperlukan  suatu  pemecahan  masalah  untuk  mengatasi tingginya  angka  perceraian  terutama  di  wilayah  Kabupaten  Bogor.  Hal  ini  bisa dilakukan  dengan  memulai  penelitian  dari  problem  rumah  tangga,  kemudian diberikan suatu solusi dari masalah tersebut.
Dari  pembahasan  diatas  maka  penulis  mengajukan  beberapa  pertanyaan penelitian,  yaitu:  Apa  penyebab  perceraian  di  lingkungan  Pengadilan  Agama
11 Ahmad Al-Hasimi, Mukhtar Hadist . Surabaya: Pustaka As- Salam… , h.4. Hadist No 11
Kabupaten  Bogor;  Bagaimana  upaya  yang  dilakukan  untuk  menekan  tingginya angka perceraian di Kabupaten Bogor.

## METODOLOGI
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif.  Penulis  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif.  Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  lapangan  atau  penelitian  kancah ( field  research )  dan  penelitian  kepustakaan  ( library  research ).  Penelitian  ini dilakukan  untuk  memperoleh  data langsung  dari  lapangan  akan  latar  belakang perceraian khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Bogor.
Penelitian  mengenai  Analisis  Latar  Belakang  Perceraian  Studi  Kasus  di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor, dilakukan di Kantor Pengadilan Agama 1B Komplek  Pemda  Kab.  Bogor,  Jalan  Bersih  No.  1,  Cibinong  Tengah,  Cibinong, Bogor,  Jawa  Barat  16914.  Tlp.  (021)  87907651  Kode  Pos  16914.  Penelitian dilakukan terhitung dimulai dari Bulan April sampai Bulan September 2017.
Peneliti  menggunakan  metode  interview  kepada  petugas  di  Pengadilan Agama yang mengerti akan latar belakang perceraian khususnya di lingkungan sekitar Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian kualitatif masalah yang dibawa oleh  peneliti  harus  sudah  jelas,  setelah  masalah  diidentifikasikan  dan  dibatasi maka  selanjutnya  masalah  tersebut  dirumuskan,  kemudian  diberikan  landasan teori  dari  masalah  tersebut,  pengumpulan  data,  analisis  data,  kemudian diberikan  kesimpulan  dan  saran.  Dalam  hal  ini  peneliti  mengambil  data  dari Pengadilan  Agama  tentang  sebab-sebab  terjadinya  perceraian  di  Pengadilan Agama. Untuk itu setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah, seperti dinyatakan oleh Emory (1985) bahwa, baik penelitian murni maupun  terapan,  semuanya  berangkat  dari  masalah,  hanya  untuk  penelitian terapan, hasilnya langsung dapat digunakan untuk membuat keputusan. 12

## Peran Peradilan Agama Dalam mengatasi perceraian
Dalam  wawancara  dengan  staf  Pengadilan  Agama  yaitu  dengan  Panitera Muda  Hukum,  di mana  penulis  menanyakan  perihal  “Bagaimana  upaya Pengadilan Agama untuk mengatasi terjadinya perceraian?’’ Beliau mengatakan bahwa  dari  sidang  pertama  sampai  akhir  upaya  damai  antara  suami  istri  yang ingin bercerai diupayakan dan dijalankan terus menerus. Jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan dipastikan menempuh mediasi, tanpa adanya mediasi yang  disarankan  oleh  Pengadilan  Agama,  maka  perkara  sidang  tidak  bisa diteruskan.
12 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D , Bandung: Alfabeta, Cetakan – 21, 2014, h.32
Mediasi  dalam  hal  ini  berisi  nasehat-nasehat  yang  dilakukan  oleh  pihak Pengadilan  Agama  yang  sudah  bersertifikasi  untuk  mendamaikan  keduanya apakah  masih  sanggup  melanjutkan  pernikahan  atau  tidak,  sebelum  adanya mediasi  terdapat  upaya  pendamaian  yang  disebut harkamain.  Harkamain adalah suatu  penunjukan  oleh  pihak  Pengadilan  Agama  kepada  salah  satu  pihak keluarga  yang  berselisih  atau  seseorang  yang  dianggap  sanggup  untuk mendamaikan  kedua  belah  pihak  yang  berselisih,  sehingga  perceraian  jangan sampai terjadi.
Hakim dalam setiap sidang wajib bertanya kepada penggugat apakah tetap melanjutkan  gugatan  perceraian,  atau  hakim  bertanya  di  setiap  akhir persidangan  apakah  masih  sanggup  untuk  berdamai,  bahkan  hakim  wajib bertanya  kepada  saksi  apakah  bisa  mendamaikan  atau  tidak.  Hakim  dalam setiap  persidangan  akan  terus  menasehati  akan  dampak  buruk  dari  perceraian, seperti  hakim  bertanya  kepada  penggugat  bagaimana  nasib  anak  jika  sampai terjadi  perceraian  akan  terlantarnya  anak,  kebutuhan,  dan  kasih  sayang  yang akan merusak psikis anak.
Sidang  dalam  sebuah  perkara  bisa  dilakukan  beberapa  kali,  jarak  antara sidang  pertama,  kedua,  ketiga,  bahkan  ke  empat,  masing-masing  14  (empat belas)  hari,  hal  ini  dilakukan  agar  penggugat  berpikir  kembali  untuk  mencabut gugatan  perceraiannya.  Hal-hal  ini  adalah  upaya  Pengadilan  Agama  untuk menekan tingginya angka perceraian.
Ditingkat yang lebih rendah dari Pengadilan Agama yaitu ditingkat KUA, terdapat  sebuah  program  Bp4  yang  berfungsi  untuk  menekan  tingginya  angka perceraian, antara lain:
1. Meningkatkan  terus  kualitas  pelaksanaan  SUSCANTIN,  baik  dari  sisi narasumber ataupun metode dan tehnik pelaksanaan.
2. Selalu  mengingatkan  dan  mengajak  untuk  memahami  kepada  calon pengantin  bahwa  tidak  ada  satupun  dari  manusia  itu  memiliki  sifat  yang sempurna,  karena  sifat  sempurna  hanya  milik  Allah SWT. Artinya  tidak ada  seorang  suami  yang  sempurna  dan  tidak  ada  pula  seorang  istri  yang tidak mempunyai kekurangan.
3. Bila ada dari pasangan pengantin yang telah menjalani kehidupan rumah tangganya,  kemudian  menemukan  persoalan  dan  permasalahan  dalam rumah  tangganya  itu  lalu  menyampaikan  permasalahan  tersebut  kepada BP4.  Maka  BP4  berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  memberikan  solusi yang  terbaik  kepada  mereka  agar  jangan  sampai  terjadi  pertengkaran. Solusi yang di berikan kepada mereka di antaranya adalah:
 Mereka  diajak  kembali  mengenang  masa-masa  indah  sebelum menikah  dan  masa-masa  awal  pernikahan  mereka  kembali  apakah
mereka  sudah  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  masing-masing sebagai suami dan istri.
 Mereka  diajak  untuk  melihat  kelebihan  pasangannya  dan  jangan melihat kekurangannya.
 Mereka  diajak  menatap  kehidupan  rumah  tangga  dan  menghindari emosi sesaat yang dapat menghancurkan rumah tangganya.

## Faktor Utama Perceraian di Kabupaten Bogor
1. Hasil wawancara dengan Petugas Pengadilan Agama
Dari hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum menyatakan bahwa Latar belakang penyebab tertinggi perceraian di wilayah Kab. Bogor adalah latar belakang ekonomi, disusul dengan latar belakang suami yang tidak bertanggung jawab,  kemudian  latar  belakang  tidak  ada  keharmonisan,  kemudian  latar belakang  yang  lain  seperti:  krisis  moral,  KDRT,  cemburu,  dan  gangguan  pihak ketiga.
Menurut beliau (Panitera Muda Hukum), latar belakang ekonomi menjadi penyebab perceraian tertinggi di Kab. Bogor sebanyak 968 (sembilan ratus enam puluh delapan) kasus dari rentang waktu Juli 2016-Juli 2017, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
a. Individu
Rasa  malas  seorang  suami  dalam  mencari  nafkah,  dan  tidak  adanya tanggung  jawab  untuk  menunaikan  kewajiban  dalam  hal  nafkah  kepada  istri maupun  anak  menjadi  latar  belakang  penyebab  perceraian  ditinjau  dari  latar belakang ekonomi.
b. Sempitnya lapangan pekerjaan
Jika melihat jumlah penganguran di Kab. Bogor pada tahun 2016  berkisar 231.000  (Dua  Ratus  Tiga  Puluh  Satu  Ribu), 13 jumlah  pengangguran  setiap tahunnya  selalu  mengalami  peningkatan  dikarenakan  angka  kelulusan  sekolah pun cukup tinggi. Dikarenakan bila yang tidak melanjutkan ke bangku sekolah otomatis  termasuk  kategori  orang  pencari  kerja.  Sementara  yang  terjadi  di lapangan  banyak  masyarakat  menikah  tanpa  mempunyai  pekerjaan  dan penghasilan yang tetap, sehingga berdampak buruk bagi kondisi perekonomian dalam rumah tangga, dan berakhir pada perceraian.
c. Tingkat pendidikan yang rendah
Jika melihat jumlah penduduk di Kab. Bogor Tahun 2017 berkisar 5.715.009 (Lima  Juta  Tujuh  Ratus  Lima  Belas  Ribu  Sembilan).  Menurut  Bupati  Bogor  Hj.
13 Bogor.inionline.id/2017/07/dinas-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-kab-bogor
Nurhayanti  menyatakan  bahwa  rata-rata  usia  pendidikan  masih  berkisar diangka  8,04  tahun,  yang  berarti  rata-rata  pendidikan  hanya  sampai  di  tingkat SMP kelas dua hal ini disebabkan biasanya oleh faktor ekonomi keluarga. 14
Jika meniliki kasus perkara di Pengadilan Agama, kasus terbanyak adalah gugat cerai hal ini berbanding dengan rendahnya tingkat pendidikan perempuan di Kab. Bogor yang berakibat pada tingginya angka perceraian.

## d. Lingkungan
Teman  atau  lingkungan  yang  tidak  bagus  akan  sangat  mempengaruhi seseorang  dalam  bersikap,  karena  watak  buruk  akan  lebih  cepat  menular dibanding  dengan  watak  baik  sehingga  akan  timbul  rasa  malas  dan  sangat mempengaruhi kepada etos kerja yang berdampak buruk pada tanggung jawab seorang  suami  kepada  istri  sehingga  sering  terjadi  keributan  dalam  rumah tangga dan berujung kepada perceraian.

## e. Suami tidak bisa memenuhi kebutuhan istri
Fakta  di  lapangan  ketika  suami  mencari  pekerjaan  atau  sedang  bekerja sang  istri  banyak  menuntut  yang  diluar  kemampuan  suami,  istri  beranggapan suami tidak mampu memenuhi kebutuhannya dan tidak mau membantu suami dalam hal ekonomi.

## Upaya-upaya mengatasi tingginya angka perceraian
Masyarakat  kita  umumnya  masih  tertutup  dan  memandang  bahwa masalah  keluarga  adalah  sangat  pribadi,  tak  boleh  dan  tak  baik  jika  diketahui orang lain. Pepatah menyatakan “menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri” . Dengan  demikian,  ia  akan  merahasiakan  dan  memendamnya  sendiri  sampai waktu  yang  lama.  Beruntung  jika  waktu  dapat  merubah  keadaan,  sehingga konflik  dapat  berujung  pada  perdamaian  karena  salah  satu  dari  pasangan  atau keduanya  mengalah.  Tapi  ada  pula  yang  akhirnya  bercerai  secara  diam-diam/ cerai sirri /cerai di bawah tangan.
Kalangan  masyarakat  kelas  menengah  dan  atas  berupaya  mengatasi masalah  keluarga  dengan  mencari  kesibukan,  seperti  aktif  di  organisasi  sosial atau politik dan atau melanjutkan kuliah di S-1 dan S-2. Dalam beberapa kasus, cara  tersebut  dapat  berhasil  dalam  menyelamatkan  keluarga  yang  hampir bercerai.  Lalu  bagaimana  dengan  pasangan  suami  istri  dari  kelas  bawah tergolong  ekonomi  lemah  dan  berpendidikan  rendah?  Dari  beberapa  kasus ditemukan mereka menggunakan beragam cara untuk menghindari konflik yang berkepanjangan dengan mengikuti majlis ta’lim atau berbagai forum pengajian serta  berwirausaha  kecil-kecilan.  Cara-cara  tersebut,  dalam  beberapa  kasus,
14 https/poskotanews.com/2017/07/28/usia-pendidikan-di-kab-bogor
dapat  menghantarkan  keluarga-keluarga  yang  semula  retak  menjadi  utuh kembali. Tapi ada pula yang menggunakan cara-cara tak terpuji sebagai bentuk pelarian  dari  problem  keluarga,  seperti  berjudi,  sabung  ayam,  dan  lain-lain. Implikasinya,  bukan  kebahagiaan  yang  didapat,  tetapi  justru  kehancuran keluarga, karena sang istri pulang ke rumah orang tuanya.
Masyarakat  yang  memiliki  sikap  terbuka.  Mereka  menyadari  bahwa masalah  konflik  dalam  keluarga  dapat  dibawa  kepada  para  ahlinya  untuk meminta  nasehat,  seperti  ke  psikolog,  psikiatri  atau  BP4.  BP4  merupakan lembaga  strategis  untuk  memediasi  keluarga  yang  tengah  bermasalah,  karena BP4  tersebar  di  seluruh  nusantara  dan  memiliki  popularitas  yang  tidak diragukan lagi.
Selain dari solusi diatas peran agama sangat penting dalam pembangunan Keluarga  Sakinah  yang  direkatkan  dengan  keimananan,  kebahagiaan, kesejahteraan  dan  kelestarian.  Seorang  Sosiolog  Amerika  Prof.  Ernest  W.B, mengatakan  bahwa  terjadinya  perubahan  yang  menyolok  dalam  kehidupan masyarakat diantaranya disebabkan merosotnya pengaruh agama pada perilaku individu-individu. Kemerosotan tersebut nyata sekali terkesan dalam hubungan perkawinan.  Sedangkan  Sosiolog  lain,  Elwold  mengatakan  bahwa “There  is  no stability of family within history without religious basis. ”
Di  tengah  arus  kebangkitan  kembali  agama-agama  sebagai  respons terhadap  modernisasi  dan  globalisasi,  ajaran  agama  perlu  diaktualisasikan agar kehidupan  keluarga  telah  menjadi  sasaran  dampak  negatif  dari  industrialisasi dan modernisasi, tetapi ajaran yang terkandung dalam agama (Islam) baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah semuanya ditujukan untuk kebahagiaan umat  manusia  di  dunia  dan  akhirat.  Lembaga  untuk  mencapai  ini  adalah keluarga yang pembentukannya melalui perkawinan yang sah.
Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Bogor, upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menekan tingginya angka perceraian, antara lain:

## 1. Mendamaikan suami istri yang berselisih
Suami  istri  yang  berselisih  berusaha  didamaikan,  baik  oleh  pihak Pengadilan Agama atau oleh pihak yang dipercaya oleh kedua belah pihak yang berselisih,  dengan  menggunakan  sebuah  mediasi  agar  suami  istri  bisa  kembali berdamai.
2. Mengoptimalkan Peran Bp4
Peran  Bp4  sangat  penting  dalam  menekan  tingginya  angka  perceraian, penyuluhan-penyuluhan  yang  dilakukan  oleh  Bp4  di  tingkat  KUA  bisa bermanfaat untuk mengurangi angka perceraian.
Apabila  dalam  perselisihan  diantara  suami  dan  istri  dianjurkan mengangkat  2  (dua)  orang hakam (penengah)  dari  kedua  belah  pihak  untuk membantu  memecahkan  permasalahannya  dengan  harapan  agar  mereka  rukun kembali.  Pada  zaman  modern  ini,  lembaga hakam telah  digantikan  oleh lembaga Konsultasi  Keluarga. Dalam  kaitan  ini  Badan  Penasihatan,  Pembinaan  dan Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  fungsi  dan  tugasnya  adalah  sebagai hakam dari kedua  belah  pihak  untuk  mendamaikan  bagi  suami  istri  yang  bermasalah dengan cara profesional.
Bagi pasangan suami istri yang mengalami konflik kemudian mereka tidak langsung ke Pengadilan Agama melainkan berkonsultasi terlebih dahulu ke BP4 sebagian  besar  masih  dapat  didamaikan.  Tetapi  manakala  mereka  langsung  ke Pengadilan  Agama,  meskipun  dimediasi  jarang  perkawinannya  yang  dapat diselamatkan.  Mengapa,  karena  masing-masing  baik  yang  menggugat  maupun yang tergugat saling mempertahankan harga diri dan gengsinya.

## 3. Menekankan sikap bertanggung jawab
Baik pihak suami atau istri harus bisa bertanggung jawab akan kewajiban dan  hak  masing-masing,  seringkali  perceraian  terjadi  karena  adanya pelanggaran,  baik  dari  kewajiban  atau  hak  suami  dan  istri.  Seharusnya  suami istri  sama-sama  berjuang  dan  bertanggung  jawab  akan  kehidupan  rumah tangganya.
4. Memberikan penerangan tentang nilai-nilai agama
Tidak ada hidup yang selalu penuh dengan sukacita, meskipun ia seorang multi  milioner.  Allah SWT akan  menguji  keimanan  keimanan  dan  ketakwaan seseorang dalam bentuk cobaan fisik, non-fisik, material, dan non material. Oleh sebab itu, diharuskan memiliki ketangguhan dan ketahanan mental. Tidak lupa bersyukur  kepada  Allah  sewaktu  mendapatkan  kebahagiaan.  Sebaliknya,  tetap ingat  kepada  Allah  dan tidak  patah  arang  ketika  menghadapi  duka. Kita  harus sadar bahwa suka dan duka, tertawa dan air mata semua adalah ujian Allah. Dan hanya dengan selalu takwa kepada-Nya dalam suka dan duka mereka akan lulus dari  ujian  tersebut.  Kesiapan  mental  semacam  ini  merupakan  kebutuhan manusia  di  sepanjang  zaman  agar  tidak  mudah  goyah  menghadapi  aneka tantangan.
5. Mengintensifikasi kursus pranikah.
Berdasarkan  hal  diatas,  sebagai  usaha  agar  setiap  perkawinan  dapat mencapai  tujuannya  yaitu  membentuk  keluarga  yang  kekal, sakinah,  mawaddah, wa  rahmah, kepada  para  calon  pengantin  perlu  diberi  kursus  (suscatin)  dengan materi sebagai berikut :
a. Peraturan,  Perundangan  Perkawinan  (UU  No.1/1974,  PP  No.9/1975,  PP No.10/1983,  PP  No.45/1990,  dan  Inpres  No.1/1991,  Kompilasi  Hukum Islam,  UU  No.23/2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah
Tangga),  UU  No.7/1984  tentang  Ratifikasi  CEDAW,  UU  No.23/2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Inpres No.9/2000.
b. Hukum munakahat dan akhlaqul karimah
c. Kesehatan reproduksi dan seksualitas dalam perspektif islam.
d. Psikologi dan sosiologi perkawinan
e. Managemen konflik dalam keluarga
f. Fungsi dan ketahanan dalam keluarga
g. Keimanan  dan  ketakwaan  sebagai  dasar  hidup  dan  kehidupan berkeluarga.

## Kesimpulan
Adapun  penyebab  dan  Latar  Belakang  Perceraian  di  Pengadilan  Agama Kab.  Bogor,  antara  lain, Latar belakang ekonomi  berjumlah  968 (sembilan ratus enam  puluh  delapan)  kasus,  kemudian  latar  belakang  hubungan  yang  tidak harmonis  824 (delapan ratus  dua  puluh empat), suami  yang  tidak  bertanggung jawab 929 (sembilan ratus dua puluh empat), krisis moral 469 (empat ratus enam puluh sembilan), cemburu 344 (tiga ratus empat puluh empat), gangguan pihak ketiga 47 (empat puluh tujuh), dan latar belakang KDRT 40 (empat puluh) kasus.
Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  tingginya  angka  perceraian  di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor, antara lain: Mendamaikan suami istri yang berselisih,  Mengoptimalkan  peran  Bp4,  Menekankan  sikap  bertanggung  jawab antara suami dan istri, Memberikan penerangan tentang nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangga, dan Mengintensifikasi kursus pra nikah.
Berdasarkan hasil penelitian dan fakta yang penulis peroleh, maka penulis dapat memberikan saran-saran yang relevan bagi semua pihak yang berorentasi di  dalam  dunia  Pengadilan  Agama  khususnya  di  wilayah  Kabupaten  Bogor sebagai berikut:
1. Pengadilan  Agama,  harusnya  lebih  menekan  tingginya  angka  perceraian, dengan  cara  memberitahukan  kepada  khalayak  umum,  bisa  dengan  cara mengadakan seminar tentang bahayanya perceraian.
2. Keluarga  dari  masingmasing  pihak  terutama  dari  pihak  orang  tua  atau mertua,  seharusnya  bisa  menenangkan  dan  mendamaikan  antara  kedua belah  pihak  agar  tidak  terjadi  perceraian,  bukan  malah  memanaskan suasana dan menyuruh untuk bercerai.
3. Pemerintah seharusnya lebih bisa menyediakan lapangan kerja agar suami bisa menafkahi istri, besar atau kecilnya nafkah dikembalikan kepada sikap suami istri tersebut.
4. Par a Tokoh Masyarakat, baik dalam forum pengajian, majlis ta’lim, Tabligh
Akbar,  dan  acara  keagamaan  lainnya  untuk  memberikan  kajian  tentang hak  dan  kewajiban  suami  istri  dan  memberikan  fakta  yang riil tentang kenyataan  yang  terjadi.  Memberikan  kajian  tentang  membentuk  keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
5. Untuk kalangan masyarakat perceraian harus dianggap perkara yang tabu, bukan hal yang biasa dan dijadikan bahan candaan.
6. Meyakinkan dalam hati bahwa pernikahan adalah suatu yang sakral, yang harus dijaga sampai kapanpun dengan berbagai macam perjuangan untuk mempertahankan biduk rumah tangga.

## Daftar Pustaka
Al-Hamdani, H.S.A. Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islai, Jakarta: Pustaka
Al-Hasimi, Ahmad. Mukhtar Hadist , Surabaya: Pustaka As-Salam Hadist No 11
Al-Jaziri , Abdul Rahman. Kitabul Fiqhi A’la Mazahibil Arba’ah , Lebanon : Darul Amani. Cet. III. 1989.
As-Suyuti, Jalaludin. Hasiah Sowi A’la Tafsir Jalalaini , Jeddah: Al-Haramain Juz Cetakan 21, 2014.
Daly, Peunoh. Hukum Perkawinan Islam , Jakarta : Bulan Bintang, 1988.

## III
Kitab Al – Ilmiyah, Juz : 4.
Maggalatung,  A.S.;  Aji,  A.M.;  Yunus,  N.R. How  The  Law  Works, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
Mukri,  S.G.;  Aji,  A.M.;  Yunus,  N.R. "Implementation  of  Religious  Education  in  the Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia," Salam:  Sosial  dan  Budaya  Syar-i, Volume 3 No. 3 (2016).
Nazir, Moh. Metode Penelitian, Cet. 9, Bogor: Ghalia, 2014.
Peneliti, Peran Bp4 Dalam mewujudkan Keluarga Sakinah, Jakarta: Rahima, 2012.
Sugiyono. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D ,  Bandung:  Alfabeta, Tim.

## PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH
1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (centered);
b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
1) Judul;
2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
5) Pendahuluan;
6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
7) Penutup; dan
8) Pustaka  Acuan  (hanya  memuat  sumber-sumber  yang  dirujuk  dan  sedapat  mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3.5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
g. Pengutipan  kalimat.  Kutipan  kalimat  ditulis  secara  langsung  apabila  lebih  dari  empat  baris dipisahkan  dari  teks  dengan  jarak  satu  spasi  dengan  ukuran  huruf  10  point.  Sedangkan kutipan  kurang  dari  empat  baris  diintegrasikan  dalam  teks,  dengan  tanda  apostrof  ganda  di awal  dan  di  akhir  kutipan.  Setiap  kutipan  diberi  nomor.  Sistem  pengutipan  adalah footnote (bukan bodynote atau endnote). Penulisan footnote menggunakan  sistem  turabian.  Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
h. Pengutipan  Ayat  Alquran  dan Hadis.  Ayat  yang  dikutip  menyertakan  keterangan  ayat  dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al- Mu’min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al- Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi  versi  cetak  kitab  Hadis  yang  dikutip.  Hadis  harus  dikutip  dari  kitab-kitab  Hadis standar ( Kutub al- Tis‘ah);
i. Cara  pembuatan footnote.  Footnote ditulis  dengan font  Palation size 9,  untuk  pelbagai sumber, antara lain:
1) Buku:  nama  utuh  penulis  (tanpa  gelar), judul  buku (tempat  terbit:  penerbit,  tahun  terbit), cetakan,  volume,  juz,  halaman.  Contoh:  Soerjono  Soekanto, Pokok-pokok  Sosiologi Hukum , (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
2) Buku  terjemahan,  contoh:  Roscoe  Pound, Pengantar  Filsafat  Hukum:  Buku  III, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, “ Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah  konstitusi  dalam  ranah  kegentingan  yang  memaksa” , dalam Jurnal  Cita Hukum, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
2) Artikel  sebagai  bagian  dari  buku  (antologi),  contoh:  Hikmahanto  Juwana,  “Penegakan Hukum  dalam  Kajian Law  and  Development: Problem  dan  Fundamen  bagi  Solusi Indonesia”,  dalam  Muhammad  Tahir  Azhary, Beberapa  Aspek  Hukum  Tata  Negara, Hukum  Pidana,  dan  Hukum  Islam, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Gorup,  2012),  h. 127.
3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, “Problem Yuridis RUU Syariah” dalam http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah,  diunduh  pada  20  Maret 2012.
4) Artikel  dari  majalah,  contoh:  Susilaningtias,  “Potret  Hukum  Adat  pada  Masa  Kolonial”, dalam Forum Keadilan, No. 17, 20 Agustus 2006.
5) Makalah  dalam  seminar,  contoh:  Jimly  Asshiddiqie,  “Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi dalam  Struktur Ketatanegaraan  Indonesia”,  Makalah  disampaikan  dalam  Kuliah  Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
j. Pustaka  Acuan:  daftar  pustaka  acuan  ditulis  sesuai  urutan  abjad,  nama  akhir  penulis diletakkan di depan. Contoh:
1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
2) Buku  terjemahan,  contoh:  Pound,  Roscoe, Pengantar  Filsafat  Hukum:  Buku  III, diterjemahakan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, “ Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah  konstitusi  dalam  ranah  kegentingan  yang  memaksa” , dalam Jurnal  Cita Hukum, Vol. 2, No. 1 (2014).
4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, “Penegakan Hukum dalam Kajian Law  and  Development: Problem  dan  Fundamen  bagi  Solusi  Indonesia”,  dalam
Muhammad  Tahir  Azhary, Beberapa  Aspek  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Pidana,  dan Hukum Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
5) Artikel  yang  dikutip  dari  internet,  contoh:  Kharlie,  Ahmad  T holabi, “Problem Yuridis RUU Syariah”  dalam  http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem -yuridis-ruu-syariah,  diunduh pada 20 Maret 2012.
6) Majalah, contoh: Susilaningtias, “Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial”, dalam Forum Keadilan, No. 17, 20 Agustus 2006.
7) Makalah  dalam  seminar,  contoh:  Asshiddiqie,  Jimly,  “Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi dalam  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia”,  Makalah  disampaikan  dalam  Kuliah  Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap  naskah  yang  tidak  mengindahkan  pedoman  penulisan  ini  akan  dikembalikan  kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan  (Juni  dan  Desember)  dengan  mengupload  pada  laman  OJS  jurnal  pada  alamat Website: http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnalmizan.uikabogor@gmail.com atau syarifah@fai-uika.ac.id . Permalink: https://uika- bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor. []