PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 104-120 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2

## IMPLEMENTASI PRINSIP GREEN GOVERNMENT PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
Isep H Insan 1 ; Abid 2 ; Istianah 3 ; M Lerick W 4 ; Riham Kasturi S 5 .
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pakuan Jl. Pakuan No. 1 Bogor 16143 E-mail: isep.insan@unpak.ac.id. Naskah diterima : 05/05/2023, revisi : 10/06/2023, disetujui :20/06/2023.

## ABSTRAK
Tujuan  Penelitian  ini  ialah  untuk  menjelaskan  bahwa  pertumbuhan  penduduk berdampak langsung kepada permasalahan lingkungan. Salah satu kota yang terdampak lingkungannya  akibat  pertumbuhan  penduduk  adalah  Kota  Bogor.  masalah  lingkungan yang  dihadapi  Kota  Bogor  yaitu  kemacetan,  sampah,  dan  pencemaran  lingkungan. Pemerintahan Kota Bogor dalam hal ini yang bertanggungjawab secara langsung kepada lingkungan  yaitu  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Bogor.  Sebagaimana  diatur  dalam  Pera- turan Walikota Bogor Nomor 107 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Uraian  Tugas  Jabatan  Struktural  Di  Lingkungan  Dinas  Lingkungan  Hidup.  Pemerintahan Kota Bogor perlu memberlakukan konsep-konsep green government agar kelestarian ling- kungan tetap terjaga. Konsep ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan yang ada dan juga dalam penerapannya bukan hanya sekedar pemerintahan yang peduli terhadap  lingkungan,  melainkan  pemerintah  yang  benar-benar  menjalankan  visi  misi green  government terhadap  pembangunan  kota  yang  menggunakan  energi  ramah  ling- kungan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Bogor  ber- perdoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengel- olaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Air Limbah Domestik. Metode penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian normatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara lalu dianalisis secara kualitatif.
Kata kunci: dinas lingkungan hidup, keberlanjutan, lingkungan, pemerintahan hijau

## ABSTRACT
The purpose of this study is to explain that population growth has a direct impact on environmental problems. One of the cities whose environment has been impacted by popu-
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 104-120 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
lation growth is Bogor City. environmental problems faced by the City of Bogor, namely traf- fic jams, garbage, and environmental pollution. The Bogor City Government, in this case, is directly responsible to the environment, namely the Bogor City Environmental Service. As stipulated  in  the  Bogor  Mayor  Regulation  Number  107  of  2019  concerning  Main  Tasks, Functions, Work Procedures and Job Descriptions of Structural Positions in  the Environ- ment Service. Bogor City Government needs to implement green governance concepts so that  environmental  sustainability  is  maintained.  This  concept  aims  to  overcome  existing environmental problems and also in practice it is not just a government that cares about the environment, but a government that really carries out the green government's vision and mission for developing cities that use environmentally friendly energy. The results of the study show that the Bogor City Environmental Service is guided by Regional Regulation Number  1  of  2014  concerning  Environmental  Protection  and  Management  and  Regional Regulation Number 4 of 2018 concerning Domestic Wastewater. This research method is descriptive analysis with a normative research type. Data was collected through literature and interviews and then analyzed qualitatively.
Keywords: environmental service, sustainability, environment, green government

## A. Pendahuluan
Kota  Bogor  terbagi  menjadi  5  kecamatan,  salah  satunya  adalah  Bogor  Barat  dengan jumlah penduduk paling banyak yaitu sebesar 233,64 ribu jiwa atau 22,4%. Di urutan kedua, terdapat kecamatan Tanah sereal yang dihuni sebanyak 218,09 ribu jiwa atau 20,91%. Di uru- tan ketiga, kecamatan Bogor Selatan dihuni oleh 204,03 ribu jiwa atau 19,56%. Pada urutan ke empat, kecamatan Bogor Utara yaitu sebesar 186,72 ribu jiwa atau 17,9%. Pada urutan ke lima, kecamatan Bogor Timur dihuni oleh 104,33 ribu jiwa atau 10%. Dan yang paling sedikit pada urutan ke enam di kecamatan Bogor Tengah yakni 96,26 ribu jiwa atau 9,23%. 1
Dampak  dari  pertumbuhan  penduduk  yang  masif,  dapat  berdampak  baik bagi  suatu kota atau menjadi beban bagi kota tersebut. Namun hal tersebut dapat menjadi potensi asalkan sumber daya manusia yang bagus serta setiap warga mempunyai kualitas hidup baik yang di- jamin oleh pemerintahan kota tersebut.
Definisi dari penduduk sendiri adalah  semua  orang yang berdomisili di wilayah geo- grafis  suatu  daerah  dengan  tujuan  untuk  menetap  dan bukan  tinggal  sementara.  Aspek kependudukan ditentukan oleh angka fertilitas, mortalitas, dan migrasi yang mempengaruhi kualitas, kuantitas, laju pertumbuhan, dan struktur penduduk dalam suatu wilayah.
1 Viva  Budy  Kusnandar,  “Jumlah  Penduduk  Kota  Bogor  Sebanyak  1,04  Juta  Jiwa  pada  2020”.  https://data- boks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/jumlah-penduduk-kota-bogor-sebanyak-104-juta-jiwa-pada 2020.  Diakses  Pada 3 Juni 2023.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 104-120 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
Pertumbuhan penduduk berdampak langsung kepada permasalahan lingkungan. Hal ini sebagai masalah yang cukup kompleks, dimana manusia tinggal harus memperhatikan ling- kungan. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan manusia yang cepat meruapakan masalah bagi lingkungan. Mengapa demikian, karena hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan-kebu- tuhan seorang manusia dan karena manusia adalah dalang dari pembangunan yang menen- tukan arah baik buruknya terhadap lingkungan sekitar.
Permasalahan lingkungan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu karena peraturan-peraturan daerah yang belum sepenuhnya dipatuhi dan tingkat kesadaran masyara- kat yang rendah. Permasalahan tersebut berdampak pada turunnya kuantitas dan kualitas ling- kungan yang ada di perkotaan, baik berupa ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka non hijau. 2
Jika  melihat  dari  permintaan  sumber  daya  alam,  khususnya  dalam  tanah  dan air menghadapi persoalan yang cukup besar  khususnya di pulau Jawa-Madura dan Bali. Hal ini memberikan tekanan kepada  sumber daya tanah yang dikuras habis-habisan. Menyebabkan permintaan akan tanah semakin besar dan memerlukan kebijaksanaan pola guna tanah yang tepat untuk menampung berbagai macam permintaan tersebut. 3
Green  government merupakan  salah  satu  terobosan  baru  dalam  konsep menjalankan roda pemerintahan suatu negara maupun kota. Konsep ini bertujuan untuk mengatasi masa- lah-masalah  lingkungan  yang  ada  dan  juga  dalam penerapannya  bukan  hanya  sekedar pemerintahan  yang  peduli  terhadap lingkungan,  melainkan  pemerintah  yang  benar-benar menjalankan visi misi green government terhadap pembangunan kota yang menggunakan en- ergi ramah lingkungan.
Secara  sejarah, Green  government merupakan  suatu  produk  pemerintahan yang dikeluarkan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhono, pada awalnya konsep ini dikeluar- kan di Jakarta. Peraturan-peraturan yang mengantur mengenai green government antara lain terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tepatnya pada pasal 63 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut: 4
“dalam  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  pemerintah  kabu- paten/kota bertugas dan berwenang:
a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
c. menetapkan dan melaksanakan
d. kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
2 Chafid Fandeli Muhammad, Pembangunan Kota Hijau, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), hlm. 66.
3 Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 5.
4 Indonesia, Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 Tahun 2009, TLN No. 5059, ps. 63 ayat (3).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 104-120 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
g. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
h. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
i. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
j. melakukan pembinaan dan
l. melaksanakan standar pelayanan minimal;
m. melaksanakan kebijakan mengenai
n. tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat  hukum  adat  yang  terkait  dengan  perlindungan  dan  pengelolaan  ling- kungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
p. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota”.
kemudian  ada  pula  Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2007  tentang  Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kedua undang- undang  ini  saling  berkaitan  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2009  tentang Pengenlolaan  Lingkungan  karena  memiliki  konsentrasi  yang  sama  yaitu  pada  bidang  ling- kungan.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif (yuridis  normatif)  atau  disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan perundang-un- dangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) . Pendekatan perun- dang-undangan  dilakukan  dengan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  dan  regulasi mengenai kewenangan Dinas Linngkungan Hidup Kota Bogor dalam pemenuhan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup menurut prinsip Green Government . Pendekatan konsep- tual  dengan  mengkaji  asas-asas  hukum  dan  doktrin-doktrin  ilmu  hukum  berkaitan  dengan kewenangan Dinas Linngkungan Hidup Kota Bogor dalam pemenuhan kelestarian dan keber- lanjutan lingkungan hidup menurut prinsip Green Government . Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara meneliti bahan pustaka berupa sumber bahan hukum primer dan sekunder.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 104-120 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2

## C. Pembahasan

## 1. Pengertian Lingkungan Hidup
Lingkungan hidup merupakan sebuah tempat bagi mahluk hidup tinggal, yang dida- lamnya  terdapat  manusia,  hewan,  dan  tumbuhan.  Dalam  sebuah  system  lingkungan  ter- dapat sebuah ekosistem dimana masing-masing mahluk hidup terdapat hubungan timbal balik. Setiap hubungan timbal balik ini dinamakan sebagai sebuah ekosistem.
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengel- olaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 1, bahwa definisi lingkungan hidup adalah “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan per- ilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahter- aan manusia serta makhluk hidup lain”.
Jika  dilihat  dari  pengertian  Undang-Undang  diatas,  maka  manusia  termasuk kedalam salah satu unsur mahluk hidup, tetapi dalam aktivitas yang dilakukan oleh manu- sia dapat berpengaruh terhadap mahluk hidup lain. Dalam hal ini, adalah hewan dan tum- buhan. Hubungan antara manusia dengan lingkunganna adalah sirkuler. Aktivitas manusia secara alamiah hanya sekedar bernafas atau menggunakan air dari alam ataupun merubah lingkungan  tempat  tinggalnya.  Perubahan  lingkungan  ini  yang  pada  akhirnya  akan mempengaruhi manusia. 5
Manusia  mempunyai  hubungan  timbal  balik  atau  saling  ketergantungan  dengan lingkungan hidup. Seperti yang dikatakan oleh Rene Dubos dalam bukunya berjudul “Only One Earth” bahwa “Manusia mendiami dua dunia. salah satunya adalah dunia alami tum- buh-tumbuhan dan animals. tanah dan udara dan air yang membawanya selama miliaran tahun dan di mana dia menjadi bagiannya. Yang lainnya adalah dunia institusi sosial dan artefak yang dia bangun untuk dirinya sendiri. menggunakan alat dan mesinnya, ilmunya dan mimpinya untuk fashion dan lingkungan yang sesuai dengan tujuan dan arah manusia”.
Dalam perkembangannya, di abad 20 ini keseimbangan antara 2 bentuk lingkungan hidup yaitu lingkungan hidup alami (natural environment or the biosphere of his inheritance) dan lingkungan hidup buatan (man-made environment or the technospere of his creation) mengalami gangguan yang juga disebut sebagai krisis lingkungan, karena posisi manusia sebagai pelaku dan juga korban dari krisis lingkungan itu sendiri.

## 2. Tinjauan Tentang Hukum Lingkungan
Hukum Lingkungan atau dalam Bahasa Inggris disebut sebagai “Environmental Law” merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan- pengaturan hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam serta perlin- dungan lingkungan hidup dari dampak negatif terkait penggunaan sumber daya alam oleh manusia.
5 Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, (Jakarta : Djambatan, 2004), hlm. 55.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 104-120 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
Pengertian mengenai hukum lingkungan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu hukum lingkungan modern merupakan sebuah ketentuan dan norma-norma dengan tujuan untuk mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan  kemerosotan  mutunya  demi  menjamin  kelestarianya,  agar  dapat  langsung  secara terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Sebaliknya, hukum lingkungan klasik bersifat sektoral dan sukar berubah.
Hukum lingkungan klasik berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau useori- ented law . Hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan normanorma guna menja- min  penggunaan  dan  eksploitasi  sumber-sumber  daya  lingkungan  dengan  berbagai  akal dan  kepandaian  manusia  guna  mencapai  hasil  semaksimal  mungkin  dan  dalam  jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. 6
Van Den Berg membagi hukum lingkungan kedalam beberapa bidang antara lain sebagai berikut:
a. Hukum bencana (rampen recht) , terdapat dalam Undang-Undang Belanda 1985 tentang bencana yang mengartikan bencana sebagai peristiwa yang menyebabkan ganggguan serius  pada  keselamatan  dan  keamanan  umum,  yang  membahayakan  kehidupan  dan kesehataan masryarakat umum dan memerlukan usaha terkoordinasikan dari layanan organisasi dari berbagai disiplin ilmu untuk menghilangkan ancaman yang membaha- yakan. 7
b. Hukum kesehatan lingkungan (milieuhygiene recht), merupakan sebuah kebijaksanaan pada  bidang  lingkungan,  dengan  pemeliharaan  kondisi  lingkungan  (air,  tanah,  dan udara) dengan meminimalisir atas akibat perbuatan yang dilakukan dengan manusia.
c. Hukum  tentang  sumber  daya  alam (recht  betreffende  natuurlijkerijkdommen) ,  dalam penerapannya dituangkan dalam hukum dasar Negara dalam rangka mencapai tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat-nya. Segala hal yang menyangkut pembentukan dan penegakan hukum (pengaturan) sumber daya alam, harus dijalankan berdasarkan prin- sip atau asas-asas umum (general principles) , sehingga tujuan sebesar-besar kemakmu- ran rakyat benar-benar dapat dicapai. Selanjutnya berdasarkan sifat dari sumber daya alam dapat dibagi menjadi 3 sifat, anara lain:
1) Sumber daya alam terbarukan atau renewable, misalnya seperti hewan, tumbuhan, mikrobia,  air  dan  tanah.  Sumber  daya  alam  disebut  terbarukan  karena  dapat melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi (pulih kembali).
2) Sumber daya alam tidak terbarukan  atau disebut dengan nonrenewable, misalnya seperti minyak tanah, batu bara, dan gas bumi serta bahan-bahan tambang lainnya.
6 Asram A.T. Jadda dalam (Muhammad Erwin, “Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan  Hidup).  "Tinjauan  Hukum  Lingkungan  Terhadap  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Keanekaragaman  Hayati". Madani Legal Review, Vol. 3 No.1 Juni 2019,  hlm. 44.
7 Putu Sudarma Sumadi, Hukum Bencana dan Bencana Hukum, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019), hlm. 4
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 104-120 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
3) Sumber daya alam yang tidak dapat habis, misalnya seperti udara, matahari, energi pasang surut, dan energi laut. 8
d. Hukum  konservasi,  hukum  tentang  pembagian  pemakaian  ruang (recht  betreffende verdeling van het ruimtegebruik), hukum mengenai konservasi sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 bahwa Konservasi sumber daya alam hayati ada- lah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan  secara bi- jaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Selanjutnya, hukum pemakaian ruang  adalah  hukum  yang  berhubungan  dengan  kebijaksanaan  tata  ruang,  dengan tujuan tercapai atau terpeliharanya penyesuaian hubungan timbale balik antara ruang dan kehidupan masyarakat luas. 9
e. Hukum perlindungan lingkungan (milieubescherming recht) Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan positif di Indonesia  yang tertuang di dalam Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup. 10

## 3. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup
Kewenangan merupakan bagian dari Hukum Tata Negara ataupun Hukum Admin- istrasi Negara, yang mana menurut Maurice Duverger bahwa “Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang ilmu hukum publik yang mengatur organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu  lembaga  negara”. 11 Selanjutnya,  Dinas  Lingkungan  Hidup  merupakan  suatu perangkat daerah dibawah pemerintahan kabupaten maupun kota.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor memiliki fungsi urusan pemerintahan di bi- dang lingkungan hidup yang mempunyai kewenangan terkait ligkungan pada bidangnya. Antara lain terdapat 11 sub bidang kewenangan:
a. Perencanaan Lingkungan Hidup, kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota;
b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), kewenangan Kabupaten/Kota adalah penyusunan KLHS untuk Kebijakan Rencana Program (KRP) Kabupaten/Kota;
c. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, kewenangan Kabu- paten/Kota dalam hal pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kabupaten/Kota;
8 Herdiansyah Hamzah, “Politik Hukum Sumber Daya Alam”. Jurisprudentie. Volume 6 Nomor 2 Desember 2019, hlm. 284.
9 Aditia Syaprillah, Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan, (Yoyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 40.
10 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia Edisi Ketiga, (Depok: Rajawali, 2019), hlm. 22.
11 Aminuddin Ilmar dalam Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 14.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 104-120 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
d. Keanekaragaman Hayati (Kehati), kewenangan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota;
e. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal penyimpanan sementara Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
f. Pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  izin  lingkungan  dan  izin  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), kewenangan Kabupaten/Kota yakni pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
g. Pengakuan  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  (MHA),  kearifan  lokal  dan  hak  MHA yang  terkait  dengan  PPLH,  kewenangan  Kabupaten/Kota  dalam  hal  penetapan pengakuan  MHA,  kearifan  lokal  atau  pengetahuan  tradisional  dan  hak  kearifan  lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota dan kewenangan dalam hal peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota;
h. Pendidikan,  Pelatihan,  dan  Penyuluhan  Lingkungan  Hidup  Untuk  Masyarakat, kewenangan  Kabupaten/Kota  adalah  penyelenggaraan  pendidikan,  pelatihan,  dan penyuluhan  lingkungan  hidup  untuk  lembaga  kemasyarakatan  tingkat  Daerah  Kabu- paten/Kota;
i. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, kewenangan Kabupaten/Kota ada- lah pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
j. Pengaduan  Lingkungan  Hidup,  kewenangan  Kabupaten/Kota  dalam  hal  penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:
1) Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2) Usaha  dan/atau  kegiatan  yang  lokasi  dan/atau  dampaknya  di  Daerah  Kabu- paten/Kota.
k. Persampahan, kewenangan Kabupaten/Kota tentang pengelolaan sampah dan penerbi- tan  izin  pendaurulangan  sampah/pengelolaan  sampah,  pengangkutan  sampah  dan pemrosesan  akhir  sampah  yang  diselenggarakan  oleh  swasta  juga  pembinaan  dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta. 12
12 Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 Tahun 2009, TLN No. 5059, ps. 1 angka 1.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 104-120 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2

## 4. Isu Strategis Kota Bogor
Isu strategis atau dapat juga disebut sebagai perencanaan strategis merupakan se- buah  konsep  yang  tumbuh  di  dalam  perencanaan,  karena  merupakan  fungsi  dari  mana- jemen. Menurut Hughes perencanaan strategis meliputi beberapa komponen, antara lain:
a. Pernyataan misi dan tujuan umum (overall mission and goals statement) , yang dirumus- kan oleh para pimpinan (eksekutif) manajemen dan menekankan pemikiran strategis yang dikembangkan dengan target-target ke depan.
b. Analisis  lingkungan (environmental  scan  or  analysis) ,  dengan  mengidentifikasi  dan menilai  serta  mengantisipasi  faktor-faktor  eksternal  dan  kondisi  yang  harus  diperhi- tungkan untuk bahan memformulasikan strategi organisasi.
c. Memeriksa  keadaan  dan  sumber  daya  internal (internal  profile  and  resource  audit) , dengan  mengevaluasi  kekuatan  dan  kelemahan  organisasi,  sehingga  dapat  dipertim- bangkan dalam penyusunan perencanaan strategis.
d. Memformulasikan, mengevaluasi, dan menyeleksi strategi (the formulation, evaluation, and selection of strategies) .
e. Melaksanakan dan mengawasi rencana strategis (the implementation and control of the trategic plan) . 13
Isu strategis suatu kota tertuang didalam Renstra atau Perencanaan Strategis berori- entasi terhadap hasil yang ingin dicapai suatu lembaga pemerintahan dalam kurun waktu satu sampai lima tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada era reformasi telah diperkuat dengan ditetapkannya UUD 1945 Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi: “perekonomian nasional diseleng- garakan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai kemakmu- ran sebesar-besarnya yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat” . 14 Adapun  langkah-langkah  yang  harus  diperhatikan  sebagai  langkah  dasar  dalam penyusunan isu strategis suatu wilayah perkotaan sebagaimana dikemukakan oleh Whit- taker terdapat 10 langkah untuk menentukan isu strategis, antara lain:
a. Merumuskan misi organisasi (mission) ;
b. Merumuskan visi organisasi (vision) ;
c. Mengembangkan nilai-nilai organisasi (value) ;
d. Melakukan analisis internal (internal analysis) ;
e. Melakukan analisis eksternal (eksternal analysis) ;
f. Merumuskan asumsi-asumsi (asumtions) ;
g. Mengembangkan analisis strategis dan memilih strategi (strategic analysis and choice) ;
13 Arini  Permatasari,  “Analisa  Konsep  Perencanaan  Strategis”.  Vol.  11  No.  2  (2017): Jurnal Ilmiah  Ilmu Admin- istrasi , hlm. 14.
14 Deni Bram, Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 59.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 104-120 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
h. Merumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan (critical success factors) ;
i. Merumuskan tujuan organisasi (goals) ;
j. Merumuskan sasaran dan strategi operasional (coporate objective and trategy) . 15
Membahas mengenai isu strategis suatu wilayah khususnya di Kota Bogor, hal ini menjadi sangat penting. Karena, dengan mengetahu isu strategis kita dapat menganalisis lingkungan internal apa yang perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan, apa strategi yang relevan, serta kemana arah pengembangan organisasi dan lain sebagainya. Dalam ban- yak kasus Isu Strategis juga bisa dijadikan sebagai batu loncatan atau kekuatan pendorong untuk meningkatkan kinerja organisasi.
Manfaat dari penentuan isu strategis suatu wilayah perkotaan, antara lain sebagai berikut:
a. Alat untuk Pemimpin dan Semua Level;
b. Organisasi menetapkan arah dan tujuan jangka panjang organisasi;
c. Mempromosikan sistem kerja yang efisien dan efektif dengan menulis surat rekomen- dasi tugas yang jelas melalui sistem prioritas dan tahapan tugas;
d. Mengilhami tanggung jawab dan mendorong komitmen dalam semua hal anggota or- ganisasi di semua tingkatan;
e. Selalu  dorong  organisasi  Anda  untuk  mendorong  hasil.  pencapaian  masa  depan  se- hingga keberadaan organisasi dapat didukung oleh strategi rasional dan logis;
f. Menjadi  alat  komunikasi  dan  koordinasi  yang  efektif.  bergerak  menuju  tujuan  yang sama;
g. Kembangkan fleksibilitas melalui pengamatan dan analisis berkelanjutan Berbagai per- istiwa yang dapat terjadi di lingkungan strategis mempengaruhi organisasi;
h. Memberikan jaminan yang spesifik, jelas dan logis untuk kedua lingkungan internal. Ek- sternal dalam kaitannya dengan kegiatan organisasi (jasa);
i. Mengembangkan kualitas proaktif dan korektif sehubungan dengan kemungkinan yang berbeda. Itu akan terjadi dengan cara yang mendorong karakter aktif dalam gerakan. Perencanaan Strategis yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor untuk periode tahun 2019 sampai dengan 2024, antara lain :
a. Isu Pencemaran Air. Air tanah berdasarkan letak, sifat, dan kondisi fisiknya dapat di- masukkan ke dalam air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal ada dalam akuifer dan diatasnya tidak tertutup oleh lapisan kedap air. Kemudian, air tanah dalam dijumpai pada sumur-sumur bor. Kedalam permukaan air tanah dipengaruhi oleh topo- grafi setempat, yaitu pada tempat bertopografi rendah, dan pada tempat dengan topo- grafi tinggi. Kemudian Pencemaran air permukaan, merupakan badan air yang terbuka berupas sungai atau situ. Sumber pencemaran utama di wilayah Kota Bogor utamanya
15 Ibid., hlm 14.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 104-120 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
adalah pabrik, rumah sakit, perbelanjaan, restoran, dan dari rumah tangga yang lang- sung membuang limbah ke saluran air. Hasil pemantauan parameter pencemaran di ba- gian hilir, tengah dan hulu sungai Cisadane, Cipakancilan, Ciparigi, Ciluar, Cibalok, Ci- depit,  dan  Cibanten  menunjukan  bahwa  kandungan  BOD,  COD,  kekeruhan  dan  tinja pada  seluruh  titik  pemantauan  relative  tinggi.  Kandungan  coli  tinja  yang  tinggi  me- nyebabkan  badan  air  tersebut  tidak  layak  untuk  keperluan  rumah  tangga,  terutama mandi dan mencuci bahan makanan.
b. Pencemaran udara dapat berupa debu, polutan atau akibat adanya bau tidak sedap pada udara. Debu timbul akibat aktivitas manusia misalnya transportasi dan kegiatan pem- bangunan fisik akibat dari penimbunan dan pembongkaran bangunan. Pencemaran aki- bat debu memiliki sifat fluktuatif, dan intensitasnya tinggi pada saat musim kemarau. Sedangkan pada musim hujan intensitasnya jauh lebih rendah, karena debu akan larut oleh ait hujan. Kemudian, membahas mengenai pencemaran suara atau kebisingan yang menjadi masalah di Kota Bogor adalah akibat dari adanya aktivitas transportasi. Teru- tama angkutan umum telah menimbulkan pencemaran udara akibat emisi gas  buang yang dihasilkan. Berdasarkan uji pemantauan di beberapa lokasi sample menunjukan bahwa peningkatan kandungan NO2 pada beberapa lokasi telah melampaui baku mutu lingkungan.Demikian juga untuk senyawa lain seperti CO dan Hidrocarbon.
c. Dan yang terakhir adalah Isu Pencegahan Dampak Lingkungan dadn Isu Pengelolaan Sampah  yang  belum  terpadu.  Dimana  Upaya  terus  dilakukan  oleh  Dinas  Lingkungan Kota Bogor demi mengurangi dampak penurunan kualitas lingkungan yang dilakukan dengan  pencegahan  preventif  mengingat  perbaikan  lingkungan  memerlukan  waktu yang lama dan biaya yang besar. Upaya pencegahan dimulai dari awal aktivitas antara lain  :  Rencana  Pembangunan  di  Kota  Bogor  diharuskan  dilengkapi  dengan  dokumen lingkungan berupa: AMDAL, UKL-UPL, SPPL yang dapat membantu Pemda dalam proses pengambilan  keputusan  serta  menjadi  bahan  acuan  pengawasan.  Kemudian,  peman- tauan terkait AMDAL dituangkan dalam monitoring dan evaluasi. Dan sampai dengan saat  ini  masalah  pengelolaan  sampah  adalah  masalah  yang  belum  terpecahkan  khu- susnya di kota-kota besar, permasalahan ini antara lain timbul karena:
1) Besarnya  volume  sampah  dan  berbanding  lurus  dengan  pertumbuhan  penduduk yang tinggi;
2) Keterbatasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), hal ini dilihat di Kota Bogor sendiri dimana TPA masih berada di Kabupaten Bogor;
3) Teknik pengolahan sampah yang masih konvensional.

## 5. Pengertian Green Government
Green Government secara teori dikemukakan oleh Register (1987) yang menyatakan bahwa “green government sama artinya pemerintah yang dapat membangun sebuah kota
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 104-120 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
mandiri, yang bisa menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan, berpolusi sangat rendah, gedung gedung bermaterial ramah lingkungan, dan berkontribusi meminimalisasi terjadinya perubahan iklim”. 16
Secara implementasi, green government adalah langkah-langkah pemerintah untuk mencakup kegiatan seperti meningkatkan penggunaan energi terbarukan oleh pemerintah, mentransisikan gedung dan armada pemerintah nasional ke emisi nol bersih, meningkat- kan ketahanan gedung pemerintah, dan menetapkan kebijakan pengadaan berkelanjutan pemerintah, dan mengidentifikasi solusi berbasis alam.

## 6. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Dalam Pemenuhan Pelestarian Dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dalam melakukan pemenuhan pelestarian dan keberlanjutan  lingkungan  hidup  dalam  kaitannya  dengan  pencegahan,  Penanggulangan, Pemulihan  di  Kota  Bogor.  Sebagaimana  yang  tertuang  di  dalam  Perda  tersebut  terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, disana banyak hal yang mengatur terkait  dengan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Membahas  mengenai pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah terdapat di dalam Pasal 12 yang menyatakan bahwa : 17
“Instrumen pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) hu- ruf a terdiri atas:
a. KLHS;
b. tata ruang;
c. baku mutu lingkungan hidup;
d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
e. AMDAL;
f. UKL-UPL dan SPPL;
g. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
h. anggaran berbasis lingkungan hidup;
i. analisis resiko lingkungan hidup;
j. audit lingkungan hidup;
k. perizinan.”
Upaya pencegahan dari pencemaran lingkungan meruapakan salah satu cara men- gurangi dampak lingkungan yang lebih berat dengan membuat standar bahan baku mutu lingkungan,  pengawasan  lingkungan,  dan  upaya  penggunaan  teknologi  dalam  mengatasi
16 Doni Sagitarian Warganegara, Loc., Cit.
17 Indonesia, Peraturan Daerah Kota Bogor tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LD No. 1 Tahun 2014, Pasal 12.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 104-120 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
pencemaran lingkungan. Upaya pencegahan terhadap dampak pencemaran lingkungan an- tara lain:
a. Mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan;
b. Menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan permukiman penduduk;
c. Melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida dan ba- han kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan;
d. Melakukan penghijauan;
e. Memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mence- mari lingkungan;
f. Melakukan  penyuluhan  dan  pendidikan  lingkungan  untuk  menumbuhkan  kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya.
Kemudian mengenai penanggulangan atau pengendalian sebagaimana yang dimak- sud dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa : 18
a. Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
b. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1) Pencegahan;
2) Penanggulangan;
3) Pemulihan.
c. Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan/atau masyarakat melaksanakan pengendalian sesuai dengan tugas, kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing
Apabila melihat dari Pasal 11 diatas, maka sudah jelas bahwa pengendalian ataupun penanggulangan meruapan tugas dan tanggungjawab bersama baik dari masyarakat, pen- gusaha, maupun tugas pemerintahan daerah. Mengenai penanggulangan terhadap dampak lingkungan maka diatur dalam Pasal 38 bahwa :
a. Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b wajib dil- akukan setiap orang atau badan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
b. Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1) pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan;
2) lingkungan hidup kepada masyarakat;
3) pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
4) hidup;
5) penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan;
6) lingkungan hidup;
18 Ibid., Pasal 11.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 104-120 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
7) cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
c. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tidak mem- bebaskan  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  untuk  melakukan  pemulihan, ganti  rugi,  dan/atau  tuntutan  pidana.  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pe- nanggulangan.
d. pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mengenai  pemulihan  dalam  lingkungan  hidup,  dapat  dilihat  pada  Pasal  39  yang menyatakan:
“1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c wajib dilakukan setiap orang atau badan yang melakukan pencemaran dan/atau pe- rusakan lingkungan hidup.
2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsure; b. pencemar;
c. remediasi; d. rehabilitasi; e. restorasi;
f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”
Membahas mengenai penanggulangan ataupun mencegah dampak lingkungan aki- bat limbah tertentu sudah pasti berkaitan dengan sebuah perizinan yang wajib dipenuhi oleh kegiatan dan tata usaha. Pada intinya kegiatan dan tata usaha itu wajib memiliki per- izinan lingkungan sebelum melaksanakan  kegiatan usahanya.  Perizinan lingkungan yang pertama, itu ada izin lingkungan yang diterbitkan setelah mereka membuat dokumen. Jadi seperti AMDAL atau UKL-UPL, ada 3 (tiga) yang di setarakan untuk mendapatkan perizinan lingkungan itu AMDAL, SPPL, UKL-UPL, dan yang paling tinggi itu AMDAL atau yang biasa disebut sebagai Analisis Dampak Lingkungan.
Izin lingkungan dilakukan dalam rangka untuk menjaga kelestarian terhadap ling- kungan maupun pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan dari lingkungan hidup agar terhindar dari pencemaran baik air, udara maupun tanah. Izin lingkungan mempunyai dasar hukum secara nasional di Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Izin Lingkungan sebagaimana dalam Pasal 1 Point ke 2 bahwa “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 104-120 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Ling- kungan,  Hidup  yang  meliputi  perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian,  pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.
Kemudian, izin lingkungan menurut Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 Point 29 :
“adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”.
Bahwa  jelas  dalam  melakukan  upaya  upaya  terhadap  penyelamatan  lingkungan hidup merupakan tugas dari Dinas Lingkungan Hidup khususnya di wilayah Kota Bogor. Dari  keempat  izin  diatas  termasuk  AMDAL,  UKL-UPL,  SPPL  dan  Baku  Mutu  Lingkungan Hidup merupakan rangka pencegahan ataupun pelestarian terhadap lingkungan hidup. Hal ini karena izin-izin tersebut berkaitan dengan limbah-limbah yang nantinya akan menen- tukan apakah harus diolah terlebih dahulu baru dapat dilepas ke alam ataupun langsung bisa  dilepas  ke  alam  asalkan  memenuhi  standar  yang  telah di  tetapkan  oleh  Dinas  Ling- kungan Hidup.
Untuk menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat, maka diperlukan sebuah pen- dekatan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negara atau masyarakatnya karena dalam setiap tahap formulasi kebijakan publik terdapat peran politik yang sangat  besar, sedangnkan dalam implementasi peran birokrasi yang menonjol. Selanjutnya pendekatan yang lebih mendalam terkait kebijakan publik yang dapat dikatakan begitu kompleks, dapat menggunakan  pendekatan  analisis  kebijakan  publik  dan  pendekatan  implementasi  ke- bijakan publik : 19
a. Pendekatan  analisis  kebijakan  publik,  dalam memilih  kebijaksanaan  yang  paling baik. Aspek-aspek yang dianalisis dalam kebijakan publik, yaitu analisis perumu- san  kebijakan,  analisis  pelaksanaan  kebijakan,  dan  analisis  penilaian  kebijakan. Adapun pendekatan dalam analisis kebijakan publik, antara lain pendekatan sis- tem, pendekatan elite, dan pendekatan kelompok, pendekatan proses, pendekatan institusional.
b. Pendekatan  implementasi  kebijakan  publik,  Pendekatan  implementasi  kebijakan publik  bertujuan  untuk  memahami  pelaksanaan  kebijakan  publik.  Dengan  me- mahami pelaksanaan kebijakan publik, akan diperoleh informasi mengenai faktor keberhasilan dan kendalanya. Beberapa implementasi kebijakan publik, antara lain
19 Sahya Angagra, Pengantar Kebijakan Publik , (Bandung : Pustaka Setia, 2018), hlm. 111.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 104-120 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
pendekatan yang dikemukakan George C. Edward III (pendekatan Edward), pen- dekatan  Warwick,  dan  pendekatan  psikologis.  Tentang  pentingnya  memahami berbagai kebijakan publik pemerintah, terutama kebijakan pembangunan, William Liddle  memandang perlu dikembangkannya untuk melihat letak keberhasilan dan kegagalan, kemudian dimunculkan gagasan untuk memecahkan hambatan. Ilmu ini terjun dari bawah dan mencari makna kecil yang dapat dipecahkan.
Terdapat 2 peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018  tentang  Air  Limbah  Domestik.  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2014  berfokus kepada  izin  lingkungan  yang  juga  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun 2021 tentang Izin Lingkungan. di peraturan daerah ini awal mula terciptanya berbagai ke- bijakan  yang  ada  seperti  Analisis  Dampak  Lingkungan,  Upaya  Pengelolaan  Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKP-UPL), Baku Mutu Lingkungan (BML), Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH), Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
Upaya  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  Upaya  Pemantauan  Lingkungan  (UKP- UPL) merupakan pengelolaan dan pengelolaan terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan yang tidak berdampak serius bagi lingkungan hidup yang nant- inya  diperlukan  sebuah  proses  pengambilan  keputusan  tentang  penyelenggaraan  usaha tertentu. UKP-UPL ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ten- tang Izin Lingkungan, untuk cakupan wilayan nasional.

## D. Penutup dan Kesimpulan
Bahwa  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Bogor  merupakan  dinas  yang  bertanggungjawab  lan- ngsung  dalam  melakukan  pemenuhan  kelestarian  dan  keberlanjutan  lingkungan  hidup  se- bagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Perda tersebut sudah mengatur segala hal yang berkaitan dengan pencegahan, penanggulangan maupun mengenai pemulihan ling- kungan hidup khususnya di Kota Bogor. Namun dalam melakukan perlindungan terhadap ling- kungan hidup, Dinas Lingkungan tidak dapat bergerak sendiri, hal ini juga harus dilakukan ber- sama masyarakat luas. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor melakukan tupoksinya dalam bi- dang  kelestarian  terhadap  lingkungan  hidup  maupun  terkait  pencegahan,  penanggulangan, dan pemulihan sebagai implementasi dari prinsip green.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 104-120 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2

## DAFTAR PUSTAKA
Aditia Syaprillah, Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan, Yoyakarta: Deepublish, 2018.
Aminuddin Ilmar dalam Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Kencana, 2019.
Chafid Fandeli Muhammad, Pembangunan Kota Hijau, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
Deni Bram, Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, Malang: Setara Press, 2014.
Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Jakarta: LP3ES, 1986.
Herdiansyah  Hamzah,  “Politik  Hukum  Sumber  Daya  Alam”.  Jurisprudentie.  Volume  6  Nomor  2 Desember 2019.
Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Jakarta : Djambatan, 2004. Putu Sudarma Sumadi, Hukum Bencana dan Bencana Hukum, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019. Sahya Angagra, Pengantar Kebijakan Publik , Bandung : Pustaka Setia, 2018.
Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia Edisi Ketiga, Depok: Rajawali, 2019.
Arini Permatasari,  “Analisa  Konsep Perencanaan Strategis”. Vol. 11 No. 2 (2017): Jurnal  Ilmiah Ilmu Administrasi .
Asram  A.T.  Jadda  dalam  (Muhammad  Erwin,  “Hukum  Lingkungan  dalam  Sistem  Kebijaksanaan Pembangunan  Lingkungan  Hidup).  "Tinjauan  Hukum  Lingkungan  Terhadap  Perlindungan Dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati". Madani Legal Review, Vol. 3 No.1 Juni 2019.
Viva  Budy  Kusnandar,  “Jumlah  Penduduk  Kota  Bogor  Sebanyak  1,04  Juta  Jiwa  pada  2020”. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/jumlah-penduduk-kota-bogor- sebanyak-104-juta-jiwa-pada 2020. Diakses Pada 3 Juni 2023.

## Peraturan Perundang-undangan
Indonesia, Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 Tahun 2009, TLN No. 5059.
__________, Peraturan Daerah Kota Bogor tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LD No. 1 Tahun 2014