## Artikel

## Analisis  Kebijakan  Dana  Desa Dalam  Meningkatkan Pembangunan  Dan  Ekonomi  Masyarakat  Desa  Di Indonesia
Syamsul Bahri*
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
* Korespondensi : samsulb2230750@gmail.com

## Abstrak
Dana  Desa  yang  secara  undang-undang  diresmikan  tahun  2015  diharapkan  dapat  memberikan manfaat  terhadap  pembangunan  dan  ekonomi  masyarakat  pada  tingkat  desa  sehingga  dapat mengurangi  ketimpangan  kesejahteraan  masyarakat  di  desa  dan  kota.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan systematic literature review dimana data diambil dari berbagai penelitian yang berkaitan dengan dampak alokasi atau penyaluaran dana desa, kendala yang menghambatan pada pelaksanaan alokasi dana desa. Penelitian menyatakan pengaplikasian dana desa berdampak pada pembangunan dan ekonomi desa pada periode 2018-2020, penyebab hal ini terjadi adalah terlibatnya masyarakat dalam hal kontribusi terhadap pembangunan jalan, irigasi, jembatan, pasar, Polindes, sambungan air bersih dan lain sebagainya. Akan tetapi realisasi anggaran pada periode 2019 dan 2020 masih belum optimal  dikarenakan  berbagai  kendala  yang  dihadapi  dalam  pengelolaan  seperti  peraturan  yang mengalami  perubahan  secara  dinamis,  kompetensi  stakeholder  dalam  mengelola  dan  menyusun program, dan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam penyaluran dana desa.
Kata Kunci:   Dana Desa, Dampak, Hambatan.

## Abstract
The Village Fund, which was legally inaugurated in 2015, is expected to provide benefits to the development and economy of the community at the village level so as to reduce inequality in the welfare of the community in villages and cities. This study uses a systematic literature review approach where data is taken from various studies related to the impact of village fund allocation, constraints and obstacles found in the implementation of village funds. The results showed that the allocation of village funds had an impact on the development and economy of the village in the 2018-2020 period, this can be seen from village development involving the community such as road construction, irrigation, bridges, markets, Polyndes, clean water connections and so on. However, the realization of the budget in the 2019 and 2020 periods is still not optimal due to various obstacles faced in management such as dynamically changing regulations, the competence of stakeholders in managing and developing programs, and corruption crimes that occur in the distribution of village funds.
Keywords: Village Fund, Impact, Barriers

## 1. Pendahuluan
Konsep  pembangunan  masyarakat  menuntut  adanya  keseimbangan  proporsional  yaitu aspek ekonomi berimbang dengan aspek nonekonomi serta aspek lain yakni aspek dengan sifat kualitatif  dan  kuantitatif  karena  aspek  manusia  dan  aspek  masyarakan  berperan  besar  dalam pendekatan pembangunan desa. Proses transformasi pada dinamika sosial, budaya, politik dan
Analisis Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia
ekonomi  masyarakat  dapat  dijadikan  sebagai  tumpuan  strategi  pembangunan  (Wijaya  & Ritonga,  2021).  Dalam  peraturan  undang-undang  6  tahun  2014  tentang  desa  menyatakan pengangkatan  otonomi  desa  secara  perekonomian  berbasis  pada  jati  diri  yang  dimiliki merupkan usaha mengakomodasi berbagai keanekaragaman dan keunikan budaya setiap desa di  Negara  kesatuan  republik  indonesia.  Terkait  desa  bahwa  desa  wajib  berperan  dalam pelayanan  yang  lebih  bagus  serta  layak,  juga  masyarakat  layak  menerima  pemberdayaan sehingga kesejahteraannya meningkat (UU No 6, 2014). Hal tersebut tidak mungkin terlaksana apabila pemerintah daerah tidak turun serta dalam memberdayakan masyarakat desa sebab yang memiliki kemampuan untuk menyediakan pelayanan tersebut pada pasarnya adalah pemerintah daerah (Yanti dan Damis, 2022).
Sejak digulirkannya otonomi daerah pada tahun 2000 yang dilaksanakan secara bertahap ditandai  dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  1999,  dan  juga  Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mendudukkan Desa sebagai bagian dari sistem  pemerintahan.  Desa  menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  adalah  desa  dan desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  Desa,  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan.  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Hal  ini  diperkuat  dengan  komitmen Pemerintah  Pusat  untuk  membangun  Indonesia  dari  pinggiran,  yaitu  salah  satunya  melalui pembangunan  Desa.  Maka  untuk  mewujudkan  cita  yang  telah  tersebut  pada  Nawacita  telah dialokasi dana desa yang penyalurannya dimulai tahun 2015 (Sakiran, 2022).
Membangun  desa  adalah  pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  di  luar desa (kabupaten/pusat)  dengan  melibatkan  masyarakat  di  desa  (Marwan  Jafar,2015).  Keberadaan Dana  Desa  dalam  APBN  adalah  wujud  untuk  membangun  desa.  Melalui  alokasi  Dana  Desa juga  diharapkan  akan  mendorong  semakin  banyaknya  Desa  yang  berhasil  menjadi  Desa membangun,  yaitu  desa  sebagai  subjek  pembangunan,  yaitu  pihak  yang  merencanakan, melaksanakan,  dan  sebagai  penerima  manfaat  pembangunan  (Sakiran,  2022).  Pembangunan perdesaan  memegang  peranan  strategis  yang  paling  berperan  dalam  rangka  pembangunan nasional serta pembangunan daerah, sebab mengandung aspek pembangunan yang berkeadilan agar kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Saat pembangunan desa, pemerintahan desa diposisikan selaku bagian sistem dalam sistem pemerintahan Indonesia, maka desa mempunyai kekuasaan,  serta  kewajiban  agar  mengelola  semua  kebutuhan  masyarakat.  Pemerintah menyelenggarakan  proses  pembangunan  diperukan  dana  penghasilan  desa.  Salah  satu pendapatan  desa  berasal  dari  alokasi  dana  desa  atau  dana  APBN  fiskal  antara  pemerintahan daerah  dengan  pemerintahan  pusat.  Dana  tersebut  disediakan  oleh  daerah  atau  kota  untuk disediakan setidaknya 10% ke desa Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa dari pemerintahan pusat  ke  desa  ialah  bantuan  stimulus  ataupun  dana  stimulus  untuk  mendukung  program pemerintah desa yang didukung oleh keterlibatan tenaga masyarakat (seperti tolong menolong ketika menerapkan program pemerintah serta peningkatan pemberdayaan masyarakat) Dengan demikian,  anggaran  harus  diurus  dengan  baik  agar  hasil  dari  tindakan  swadaya  masyarakat khususnya kegiatan pemberdayaan masyarakat terlihat jelas(Permatasari& Hasan, 2018).
Mengenai dana penghasilan desa, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 43 Tahun 2014  terpaut  dengan  penerapan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014,  “Dana  Penghasilan
Analisis Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia
Desa  meliputi:  1.  Penghasilan  Asli  Desa,  termasuk  hasil  pengelolaan  desa,  hasil  kekayaan, swadaya dan partisipasi, hasil kerjasama serta penghasilan resmi desa lainnya. 2. Untuk desa, pembagian  hasil  pajak  kabupaten  /  kota  paling  sedikit  10%,  sementara  bagian  distribusi pendapatan daerah / kota dialokasikan ke desa. 3. Bagian dana perimbangan fiskal pusat dan daerah  yang  diperoleh  daerah  /  kota  untuk  desa  paling  sedikit  10%,  selanjutnya  disalurkan kepada  masing-masing  desa  sesuai  proporsi,  yang  sebagai  penyaluran  dana  desa.  4.  Dalam rangka  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan,  bantuan  dana  dari  pemerintah,  pemerintah provinsi,  serta  pemerintah  kabupaten  /  kota.  5.  Hibah  serta  donasi  dari  pihak  ketiga  tidak mengikat”(Permatasari & Hasan, 2018). Pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya berupa pengabdian  pada  masyarakat  dan  desa  perlu  dievaluasi  melalui  terlaksanakannya  hal  yang menjadikan  tujuan  untuk  dicapai  dan  sasaran-sasaran  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan masyarakat.  Hal  tersebut  dapat  dievaluasi  melalui  proses  dan  penganggaran  maupun  aspek terlaksanakan,  penatausahaan  keuangan  desa  dan  aspek  pertanggung  jawaban(Moedarlis, 2016).  Tercantum  dalam  Undang  Undang  No.6  tahun  2014  terkait  desa  telah  memberikan kesempatan  mandiri  dan  otonombagi  desa  dalam  agenda  pengelolaan  keuangan.  Pemberian danadesa bertujuan sebagai pendanaan desa supaya dapat menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan  terhadap  masyarakat  (Lajaba  dkk,  2022).  Dalam  hal  tersebut  pemerintah menyalurkan dana dengan proporsi 90:10.
Desa  dengan  nama  lain  Desa  disahkanya  sesuai  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Desa atau kampung mendapatkan kewenangan dari Pemerintah Pusat agar mengatur serta mengembangkan daerah atau wilayahnya sendiri dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia, atas dasar aturan hukum yang turunkan dari pemerintah pusatmelaluiUndang-Undang,  maka  Kampung  atau  Desa  harus  memilih  pemerintah  atau aparatur  kampung  sebagai  pihak  yang  diberikewenangan,  tanggungjawab  mengatur  dan mengurus  Alokasi  Dana  Desa  sesuai  kebutuhan  yang  ada  di  Kampung,  begitu  pula  Sumber Daya  yang  dimiliki,  kesemuan  yaitu  bertujuan  untuk  memberdayakan,  mensejaterakan masyarakat,  dan  meningkatkan  pembangunan  Kampung.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  dikatakan  bahwa,  Desa  menjadi  bagian  wilayah  terkecil  dari  sistem penyelenggaraan  pemerintahan.  Maturan,A.,  Aprilius,.A.  and  Laiyan,D.  (2019)  menjelaskan melalui  kampung,  Pemerintahan  Pusat  dapat  mengimplementasikan  semua  kebijakan  tanpa harus  turun langsung kelapangan,  dan hanya  cukup memberikan  pelimpahan  tanggungjawab atau  kewenangan  kepada  pemerintah  Provinsi,  Kabupaten/Kota  dan  pada  akhirnya  kepada pemerintahan  kampung.  Karena  Pemerintah  Kampung  merupakan  bagian  dari  sistem pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (Betaubun, 2020). Jumlah desa di negara indonesia dengan berbagai provinsi, kota, kelurahan, dan desa adalah 66.048 desa di tahun  2018  (Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  2018).  Keputusan  pemerintah  dalam  kebijakan pemberian  dana  dalam  jumlah  besar  menjadikan  desa  memiliki  andil  besar  dalam  hal pembangunan dan pemberdayaan.Dana yang didistribusikan pemerintah sejumlah Rp 1 Miliar sampai  dengan  Rp1,3  Milyar  pada  desa  diharapkan  setiap  desa  dapat mendayagunakan  dana pada kebutuhan desa sesuai peraturan yang berlaku.
Gambar 1 , Alokasi Dana Desa dari Tahun 2018-2020 di Indonesia (Satuan Triliun)
Analisis Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia

## Sumber: BPKP, 2020
Tahun 2018, Pemerintah Pusat menganggarkan sebesar Rp60 triliun, realisasi dana desa yang telah dikucurkan mencapai Rp59,86 triliun atau 98,77%. Di tahun berikutnya yaitu2019, dana desa meningkat ke nominal Rp 70 triliun, dengan realisasi dana desa hingga Agustus 2019 mencapai  Rp42,2  triliun  atau  60,29%,  dan  di  tahun  2020  meningkat  kembali  yaitu  menjadi Rp72  triliun.  Dana  desa  tersebut  dialirkan  ke  434  pemerintah  kabupaten/kota  di  33  provinsi, dengan  jumlah  desa  mencapai  74  ribu  desa.  Pendapatan  desa  tidak  hanya  berasaldari  ADD melainkan juga dari berbagai sumber seperti dana kas desa, dana bantuan (hibah), dana swadaya masyarakat setempat dan lain sebagainya. Mulai tahun 2018 setiap desa mendapatkan rata-rata alokasi dana sebesar Rp 800,4 juta, selanjutnya di tahun 2019 sebesar Rp 933,9 juta, dan tahun 2020 sebesar Rp 960,6 juta (Sumarto, 2020). Pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Kampung tidak terlepas dari pertanggungjawaban, setelah semua pembangunan dalam satu periode selesai di kerjakan. Setiap Aparatur Kampung berkewajiban untuk ikut serta dalam pelaksanaan Alokasi Dana  Kampung  dan  pelaporan  pengunaan  Dana  Kampung.  Aparat  Kampung  telah  diberikan wewenang  oleh  pemerintah  untuk  mengatur  dan  melaksanakan  program-program  Kampung berbasis pemberdayaan mengacuh kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK)  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Kampung  (RKPK).  Karena  hal  itu,  kemampuan aparatur kampung dalam alokasi dana sangat menetukan keberhasilan pengunaan alokasi dana kampung  sesuai  dengan  tujuan  pemberdayaan  masyarakat  yang  diprioritaskan  pemerintah melalui alokasi dana kampung. Berikut ini tahapan penerimaan dan pengunaan Alokasi Dana Desa/Kampung  (ADD)  PROSPEK  dan  ADK  setiap  tahun,  anatara  lain;  Tahun  2016 direalisasikan  Rp.1.300.000.000,  Tahap  pertama  tahun  2016  Rp.700.000.000,  Tahap  kedua Rp.600.000.000. Tahun2017 direalisasikan Rp.1.500.000.000.Tahap pertama Rp.800.000.000,Tahap kedua Rp.700.000.000 (Betaubun, 2020).
Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) beberapa tahun ini sudah dilaksanakan di beberapa desa  di  seluruh  Indonesia.  Desa-desa  di  Kabupaten  Sleman  pun  juga  menjadi  desa  yang menerima dana ADD tersebut. Sebanyak 86 desa di Kabupaten Sleman menerima dana ADD tiap  tahunnya.  Total  dana  yang  dialokasikan  untuk  desa  di  Kabupaten  Sleman  sebesar Rp.75.168.305.400, -yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten  Kediri  tahun  anggaran  2018.  Sedangkan  di  tahun  2019  mengalami  peningkatan, besar  ADD  yang  dialokasikan  di  Kabupaten  Sleman  sebesar  Rp.115.916.782.264,  -.  Desa
60 70 72 2018 2019 2020
Analisis Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia
285 of 295
Caturtunggal menjadi salah satu desa yang menerima dana ADD tiap tahunnya. Besaran dana ADD yang diterima Desa Caturtunggal sebesar Rp.1.988.124.000, - di tahun 2018 dan di tahun 2019  Desa  Caturtunggal  menerima  dana  ADD  sebesar  Rp.  2.501.090.160,  -  (Minang  et  al, 2021).  Pemberian  dana  ADD  dimaksudkan  untuk  membiayai  program  Pemerintahan  Desa dalam  melaksanakan  kegiatan  Pemerintahan  dan  sebagai  bantuan  stimulant  atau  dana perangsang  untuk  mendorong  dalam  membiayai  program  Pemerintah  Desa  yang  ditunjang dengan  partisipasi  swadaya  gotong  royong  masyarakat  dalam  melaksanakan  kegiatan Pemerintahan  untuk  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  merupakan  wujud  dari  pemenuhan  atas Desa  untuk  menyelenggarakan  otonominya  agar  tumbuh  dan  berkembang  mengikuti pertumbuhan  dari  Desa  itu  sendiri  berdasarkan  keanekaragaman,  partisipasi,  otonomi  asli, demokratisasi  dan  Pemberdayaan  Masyarakat.  Penelitian  ini  akan  mengambil  objek  di  Desa Tongko  Kecamatan  Lage  Kabupaten  Poso  dan  memilih  tempat  penelitian  pada  Kantor Pemerintahan Desa Tongko Kecamatan Lage Kabupaten Poso yang merupakan salah satu Desa yang  mendapatkan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dari  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Poso  dan memiliki  peran  yang  cukup  besar  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat.  Pada  program Pemberdayaan Masyarakat yang telah berjalan seperti: adanya pembuatan piring lidi bagi ibu- ibu PKK dan pengadaan rompong bagi kelompokkelompok nelayan. Dana ADD dipergunakan untuk  program  belanja  aparatur  dan  operasional  Pemerintah  Desa  70%  dan  program Pemberdayaan Masyarakat 30% (Labaso, 2018).
Komitmen  pemerintah  dapat  tercermin  dalam  pengelolaan  dana  desa,  selayaknya pemerintah tidak mengorbankan kepentingan masyarakat dibanding kepenting pribadi (public sphere).  Sejauh  ini,  pembangunan  desa masih mengandalkan  dana  dari  pendapatan  desa  dan dana  dari  swadaya  masyarakat-masyarakat  setempat  yang  tidak  dapat  diprediksi  jumlah  dan sifatnya. Dikarenakan hal ini pemerintah pusat menghimbau supaya adanya pengalokasian dana ke desa secara langsung di beberapa kabupaten dari APBD-nya. Pemerintahkabupaten/kota dan pihak  ketiga  harus  mengikutsertakan  desadi  setiap  upaya  pembangunan  kawasan  yang dilakukan (Muslihah et al., 2019). Dana Desa adalah uang Negara. Berdasarkan Permenkeu RI Nomor 241 tahun 2014 pasal (1) tentang pelaksanaan pertanggungjawaban transfer, dana desa diartikan sebagai uang yang berasal dariAPBN yang dperuntukkan bagi dan ditransfer melalui APBD  kabupaten  dan  kota  yang  digunakan  untuk  membiayai  penyeleggaraan  pemerintah, pelaksanaan  pembangunan,  dan  pembiayaan  kemasyarakatan.  Pernyataan  ini  menekankan bahwa fungsi dana desa adalah untuk membantu desa dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan masyarakat  desa.Penggunaan  Dana  Desa  untuk  kepentingan  lain  akan  dikenal  sabagipraktek penyalahgunaan  dana  desa  yang  merupakan  korupsi.Projodikoro  mendefenisikan  korupsi sebagai  suatu  perbuatan  yang  pelakunya  dapat  dkenakan  tindak  pidana.  Pernyataan  ini menekankan  bahwa  tindakan  apapun  yang  menyebabkan  pelaku  menyalahguakanDana Desadapat dikenakan tindak pidana disebut sebagai korupsi (Bali et al, 2020).
Alokasi  Dana  Desa  memiliki  tujuan  meningkatkan  pelayanan  publik  di  desa, mengentaskan  kemiskinan,  memajukan  perekonomian  desa,  mengatasi  kesenjangan pembangunan  antardesa,  memperkuat  masyarakat  desa  sebagai  subjek  pembangunan. Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  tidak  luput  dari  adanya  penyalahgunaan  wewenang  oleh perangkat  desa.  Problem  ini  lahir  karena  pengelolaan  anggaran  yang  besar  namun implementasinya di level desa tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam  tata  kelola  politik,  pembangunan,  dan  keuangan  desa  (Ibrahim,  2018).  Korupsi  di
Analisis Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia
Indonesia tidak hanya terjadi dalam tataran pemerintah pusat dan daerah saja, korupsi saat ini mulai  masuk  kepada  lini  terkecil  pemerintahan  lokal.  Sektor  proyek  pembangunan  menjadi salah  satu  langganan  koruptor  untuk menggerus  kekayaan  negara,  padahal  pemerintah  pusat begitu  sangat  optimis  untuk  melakukan  pembangunan  diberbagai  bidang  terutama pembangunan  ditingkat  desa  (Bari  et  al,  2020).  Peneliti  ICW,  menerangkan  dalam  periode 2010-2015,  tercatat  133  kasus  korupsi  terjadi  didesa,  186  orang  dinyatakan  tersangka  dan diperkirakan  merugikan  negara  205  miliar  rupiah.  Menurut  ICW,  dari  jumlah  tersangka  itu, kepala desa paling banyak. Kepala Desa pelaku terbanyak tersangka korupsi. Ada122 Kepala Desa  dan  disusul  oleh  aparat  desa  sebanyak  26  orang,14  orang  dari  pelaksanaan  kegiatan ekonomi  desa,  11  orang  dari  orang  lain,  7  orang  dari  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM),  4  orang  dari  kelompok  tani  dan  2  dari  rekanan.  Setelah  menganalisis kasus-kasus  tersebut,  ICW  menemukan  tiga  bentuk  terbanyak  korupsi  di  desa,  penggelapan dana,  penyalahgunaan  anggaran,  dan  penyalah  gunaan  wewenang.  Paling  sering  adalah penggelapan  dana  karena  para  aparat  desa  melihat  dana  sebesar  itu  tergiur  dan  tak  tahu  apa yang akan mereka perbuat.
Lembaga kepolisian sebagai salah satu Lembaga penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan  dituntut  untuk  berperan  menegakan  supermasi  hukum,  perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, dan pemberantasan tindak pidana tertentu termaksud  korupsi  (Ridwanet  al,2020).  Kepolisian  mempunyai  tugas  pokok  lainnya diantaranya  adalah  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  semua  tindak  pidana sesuai  dengan  hukum  acara  pidana  dan  peraturan  perundang-udangan  lainnya  seperti  yang diaturdalamPasal14 Ayat 1huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Didalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  penyelidikan  dan  penyidikan  merupakan  wewenang  dari anggota  Polri  (Djanggih&Ahmad,2017).  Tugas  Penyidikan  merupakan  bagian  dari  tugas represif  dimana  Kepolisian  melakukan  penyidikan terhadap  kejahatan  dan  pelanggaran  yang mengatur delik-delik khusus (lex specialis), misalnya adalah penyidikan tindak pidana korupsi.
Menurut  data  Indonesian  Coruption  Watch  (ICW),  setelah  melakukan  pemantauan  atas korupsi  yang  terjadi  di  Desa  selama  kurun  waktu  2015-2017  kasus  tindak  pidana  korupsi  di Desa semakin meningkat. Pada tahun 2015, kasus korupsi mencapai 17 kasus dan pada tahun 2016  meningkat  menjadi  41  kasus.  Pada  tahun  2017 terjadi  lonjakan  kasus  korupsi  dua  kali lipat dengan total 96 kasus.Dengan demikian dalam kurun waktu 3 tahun total kasus korupsi yang ditemukan sebanyak 154 kasus. Dari 154 kasus korupsi tersebut, 127 kasus berasal dari korupsi  anggaran  desa,  sementara  sisanya  27  kasus  berasal  dari  kasus  non-anggaran  desa, misalnya pungutan liar yang dilakukan aparat desa. Kepala desa merupakan aktor atau pelaku yang dominan terjerat kasus adalah Kepala Desa dengan jumlah 112 kepala desa yang terjerat kasus korupsi anggaran desa (Ibrahim, 2018). Dari penjelasan yang telah disebutkan, Alokasi Dana Desa (ADD) dipili peneliti sebagai objek penelitian sebab potensi besar alokasi dana desa mampu  mempengaruhi  pembangunan  serta  kesejahteraan  dalam  masyarakat,  dibandingkan dana pendapatan desa yang bersumber dari yang lain. Alokasi dana desa apabila dikelola secara akuntabel  serta  tepat  sasaran  maka  program  yang  direalisasikan  akan  berdampak  pada pembangunan dan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa dan tentu akhirnya bermuara pada masyarakat yang sejahtera.
Analisis Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia

## 2. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dirujuk pada penelitian kajian pustaka atau bisa  disebut  dengan  Library  Research. Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  bersumber  dari sastra  pustaka  yang  terdapat  di  kepustakaan  berupa  buku-buku  atau  artikel  terkait  pada pembahasan  ini  yang  merujuk  pada  kebijakan  kekayaan  desa  dalam  meningkatkan  kualitas sektor pembangunan dan tingkat perekonomian Desa di Indonesia. Data yang sudah dikolektif akan dibahas dengan menganalisis setiap sumber yang telah di observasi.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Dana desa merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisir bentuk dari kesenjangan yang timbul dari kota dan desa. Munculnya dana desa sebagai alokasi dana yang ditunjuk untuk memperbaiki atau melengkapi inventaris desa yang belum memadai atau belum dimiliki oleh desa. Tidak hanya itu dana desa juga dapat dialokasikan sebagai pemberdayaan desa  dalam  meningkatkan  mutu  desa  dalam  menghadapi  kemandirian  pada  masyarakat  desa setempat.
Pemberdayaan masyarakat desa dengan memanfaatkan alokasi dana desa dan dana desa memerlukkan  partisipasi  aktif  masyarakat.  Program  pemberdayaan  desa  yang  dilakukan sebagai  upaya  peningkatan  kualitas  masyarakat  desa.  Masyarakat  desa  yang  memiliki mayoritas pekerjaan petani, peternak, dan perkebunan perlu memiliki keterampilan yang dapat mengembangkan profesi agar dapat meningkatkan taraf hidup. Pemberdayaan masyarakat desa sebagai  upaya  untuk  pemerataan  ekonomi.  Kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  desa mengalami  kendala  dalam  pelaksanaannya  mulai  dari  sumber  daya  yang  rendah,  kurang pengetahuannya  pemerintah  desa  menjalankan  program  pemberdayaan  dan  dana  desa  atau alokasi  dana  desa,  kurannya  pendampingan  pemerintah  dalam  menjalankan  pemberdayaan masyarakat desa. Aspek yang lain bahwa kecenderungan alokasi dana desa dan dana desa lebih pada  sektor  pembangunan  secara  fisik,  pemberdayaan  lebih  sedikit,  sehingga  pemberdayaan masyarakat desa belum dapat diterapkan secara maksimal (Widiyantoet al, 2021).
Cara yang dilakukan pemerintah dalam menerjang tujuan dari keberhasilan pembangunan desa yaitu dengan cara mewujudkan bantuan desa kepada desa yang dituju dengan sumber dana yang disediakan oleh APBN (anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara) yang ditujukan untuk  seluruh  desa  yang  dikirim  melalui  APBD  (anggaran  pendapatan  dan  pembelanjaan daerah  kota/kabupaten)  yang  berguna  sebagai  perwujudan  dari  melaksanakan  pembangunan desa  lebih  unggul,  penyelenggaraan  pemerintah,  pemberdayaan  dan  pembinaan masyarakat  . pada  penggunaan  dana  desa  ada  yang  perlu  diperhatikan  pada  prinsip-prinsip  tata  kelola keuangan  dana  desa  yaitu  kejelasan  pada  dana  yang  dikeluarkan,  kewajiban  dalam mempertanggungjawabkan dari keberhasilan dana desa, serta keberhasilan masyarakat dalam memanfaatkan  dana  desa  sebagai  pembangunan  desa yang  lebih  unggul, serta  menggunakan prinsip dana desa yang tidak boleh dikelola dan terpisah dari APBDes, serta dalam akuntansi yang lebih tertata rapi dan disiplin (Wijaya & Ritonga, 2021).
Penyusunan  perencanaan  Dana  Desa  secara  hakikatnya  dimulai  dari  masyarakat, masyarakat menyampikan aspirasi dan kebutuhan yang mendesak untuk diprogramkan dalam rencana  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Proses  penyusunan  perencanaan  dana
Analisis Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia
desa dibahas secara lengkap dalam Musywarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang  dilaksanakan  setiap  awal  tahun  guna  menentukan  program  apa  yang  akan  dilakukan pemerintah  desa  dalam  satu  tahun  kedepan.  Penyusunan  Perencanaan  Pembangunan  Desa Tahun 2020 Menurut Permendesa Nomor 17 Tahun2019. Melihat dari hasil penelitian yang ada dapat dikatakan bahwa dalam aspek kesesuian proses penyusunan perencanaan dana Kampung yang  dibahas  dalam  musyawarah  perencanaan  pembangunan  (MUSREMBANG)  dapat dikatakan bahwa masyarakat sudah berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan program yang didanai oleh dana Kampung diDesa/Kampung, hanya saja dalam penentuan program prioritas yang akan dilakukan oleh pemerintah Kampung ketika dana Kampung telah cair, pemerintah Kampung tidak melibatkan masyarakat untuk menentukan programapa yang menjadi prioritas yang didanai oleh dana Kampung (Oja et al., 2019) (Serano, 2020).
Di tahun 2016, adanya peningkatan dana dari tahun sebelumnya dari rata-rata setiap desa sebesar 628 juta dan total keseluruhan mencapai 46,98 triliun, namun tidak hanya di tahun 2016 saja, di tahun 2017 adanya peningkatan dana desa yang signifikan hingga mencapai total 800 juta  tiap  desannya  dan  keseluruhan  total  hingga  60  triliun.  Pada  penggunaan  dana  desa pemerintah  sukses  dalam  melaksanakan  anggarannya  yaitu  terciptanya  sarana  dan  prasarana yang  berguna  bagi  masyarakat  desa  dikutip  dari  Kementerian  Keuangan  (2017)  bahwa terealisasinya  dana  desa  pada  periode  2015-206  yaitu  pembuatan  kurang  lebih  95  kilometer pembangunan jalan desa; 914 ribu pembangunan jembatan penghubung; kurang lebih 22 ribu instalasi  pada  sambungan  air  bersih;  penyediaan  anggaran  dalam  pemberian  unit  perahu sebanyak 2.201 perahu; terealisasinya 14.957 unit instansi Pendidikan Anak Usia Dini; 4.004 unit Pondok Bersalin Desa; pengadaan pembangunan sumur air sebanyak 19.485; penyediaan pasar tradisional sebanyak 3.106 unit pasar; pengadaan pembuatan sarana irigasi dan aliran air drainase  sebanyak  103.405;  serta  pembangunan  unit  posyandu  sebanyak  10.964  dan pembangunan unit penyimpanan air atau embung sebanyak 1.338 unit.
Pengendalian  dalam  dana  desa  mempunyai  tujuan  penting  dalam  mengurusi  dan memberdayakan  masyarakat  desa  agar  menunjang  kehidupan  yang  lebih  baik  dan  bermutu. Meskipun  pada  persentase  tidak  mencapai  sempurna  lancar,  pengendalian  dana  desa  dapat melangkah  lebih  baik  terlihat  pada  realisasi  yang  nyata  berupa  sarana  dan  prasarana  yang dihasilkan dari dana desa atau pembangunan infrastruktur yang menunjang dalam segala aspek kehidupan pada masyarakat desa. Cara pemerintah dalam meningkatkan efisiensi memajukan desaantara  lain  membangun  sarana  dan  prasarana  atau  infrastruktur  yang  dibutuhkan masyarakat setempat, serta pengadaan alat pemberdayaan masyarakat yang lebih baik (Ridha, 2019)
Penelitian  yang  dilakukan  Puspitasari  dan  Handayani  (2021)  Proses  Pengelolaan  ADD meliputi  Perencanaan,  Pelaksanaan,  Penatausahaan,  Pelaporan  dan  Pertanggungjawaban Pengelolaan  ADD  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Bulu  Kecamatan  Purwoasri Kabupaten  Kediri  telah  mengikuti  aturan  petunjuk  teknis  yang  telah  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  khususnya  perundang-undangan  dari  Bupati  Kediri.  namun  dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan  pertanggungjawaban  yang  mengalami  keterlambatan,  sehingga  menyebabkan keterlambatan  pencairan  Dana  untuk  tahapan  berikutnya.  Proses  penatausahaan  yang  belum maksimal seperti pencatatan yang tidak terperinci dan hanya dikendalikan oleh system. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi, faktor pendukung dan
Analisis Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia
penghambat.  Faktor  pendukung  yakni  adanya  Partisipasi  masyarakat  dalam  hal  memberikan usulan atau masukan untuk kemajuan desa, Sarana dan Prasarana yang memadai. Sedangkan faktor  penghambat  yakni  terkendala  dari  faktor  Sumber  Daya  Manusia  dan  peraturan  yang berubah-ubah.  Petunjuk  teknis  pengelolaan  ADD  yang  setiap  tahun  berubah.  Fenomena  ini menyebabkan  tim  pelaksana  kegiatan  ADD  mempunyai  kesulitan  dalam  malaksanakan tugasnya.
Tangkumahat,  Panelewen,  dan  Mirah  (2017)  menyebutkan  bahwa  adanya  Dana  desa meningkatkan  penyerapan  tenaga  kerja  masyarakat.  Tenaga  kerja  tersebut  melaksanakan berbagai  kegiatan  proyek  yang  diDanai  oleh  Dana  desa  serta  menjadi  kader-kader  di Puskesmas. Fokus dari Dana desa di Kabupaten Bantul adalah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur wisata di Kabupaten Bantul akan dapat memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat di sekitarnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, Kabupaten Bantul juga menggunakan Dana desa untuk mengembangkan koperasi dan  BUMDes  (Sidik,  2018).  Tujuan  dari  pengembangan  koperasi  dan  BUMDes  adalah peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul. Masyarakat juga diberikan program padat karya dan juga pelatihan untuk meningkatkan hasil pertanian mereka. Sektor  pertanian  menjadi  perhatian,  karena  sebagian  besar  masyarakat  memiliki  mata pencaharian sebagai petani (Sidik, 2018) (Muslihah et al, 2019).
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di  Kantor  Desa  Tongko  Kecamatan  Lage Kabupaten Poso untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tongko Kecamatan Lage Kabupaten Poso peneliti dapat menyimpulkan  bahwa  dalam  pemanfaatan  dana  ADD  di  Desa  Tongko  belum  sesuai  dengan ketentuan  Undang-Undang  yang  berlaku.  Kemudian  dalam  pengelolaan  dana  ADD  di  Desa Tongko  pemerintah  lebih  mengutamakan  dana  untuk  Belanja  Aparatur  dan  Operasional Pemerintahan  Desa  dibandingkan  dana  untuk  kegiatan  Pemberdayaan  Masyarakat  (Labaso, 2018).
Berdasarkan penelitian Bataubun (2020) Alokasi Dana Kampung di Tambat Distrik Tanah Miring  Kabupaten  Merauke,  berjalan  dengan  baik  walaupun  masih  terdapat  beberapa permasalahan yang terjadi, hal ini dapat dilihat dari hasil yang didapat dilapangan, dan sesuai dengan keempat indikator menurut Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tetang Kampung, pelaksanaan keuangan kampung meliputi: indikator perencanaan, setiap realisasi program dan dilaksanakan belum sesuai dengan perincian dan perhitungan yang tercatum dalam Rancangan Anggaran  Belanja  (RAB)  Kampung,  indikator  pelaksanaan,  Alokasi  Dana  Kampung  yang dilakukan  Aparat  Kampung  Tambat  belum  berjalan  dengan  baik  dan  tidak  terlaksana  sesuai dengan prosedur karena kepala kampung Tambat dinilai tidak transparansi mengenai Alokasi Dana  Kampung  (ADK)  kepada  masyarakat  kampungTambat,  indikator  pelaporan  Alokasi Dana  Kampung  belum  maksimal  dengan  apa  yang  dilaksanakan  dilapangan  karena  laporan yang  dibuat  tidak  menyenyetu  dengan  apa  yang  dilaksanakan  diTambat,  dan  indikator pertanggungjawaban  kepala  kampung  mengenai  Alokasi  Dana  Kampung  (ADK)  juga  tidak berjalan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, hal ini dibuktikan dengan pembuatan laporan  pertanggungjawaban  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Alokasi  Dana  Kampung  (ADK), PROSPEK yang dibuat oleh pihak lain bukan oleh aparat kampung belum terlaksana dengan kenyataan  yang  terjadi  di  Tambat.  Dari  kesimpulan  yang  ada,  maka  hal-hal  yang  perlu mendapat  perhatian  Aparatur  Kampung  Tambat,  Distrik  Tanah  Miring  Kabupaten  Merauke
Analisis Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia
diantaranya  adalah:  Pertama,  proses  perencanaan  Alokasi  Dana  Kampung  harus  melibatkan aparatur kampung dan juga masyarakat Kampung Tambat. Kedua, pelaksanaan Alokasi Dana Kampung  diTambat  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana  yang  dibuat  olehaparatur kampung  dan  masyarakat  yang  sudah  dibahas  bersama.dan  Ketiga,  Alokasi  Dana  Kampung dari aparat kampung harus jelas dan sesuai dengan pelaksanaan yang terjadi di Tambat.
Pengelolaan dana Desa Alue Beurawe selama ini telah berjalan dengan efektif, walaupun pengalokasiannya belum 100% efektif. Pengelolaan dana desa dikatakan telah berjalan efektif karena dapat ditinjau dari lapangan yang mempunyai bukti nyata, yaitu berupa pembangunan infrastruktur,  pemberdayaan  di  bidang  umum  dan  keagamaan.  Ditinjau  dari  ekonomi  maka pengelolaan  dana  desa  belum  sepenuhnya  berjalan  dengan  baik.  Upaya  pemerintah  dalam meningkatkan  ekonomi  masyarakat  yaitu  dengan  melakukan  pemberdayaan  antara  lain  di bidang infrastruktur, pemberdayaan, bidang umum dan keagamaan. Pemberdayaan pada bidang infrastruktur adalah dengan adanya pembuatan parit, jalan, pembuatan jaring ikan atau jala dan pembuatan  kue  serta  bordir.  Dalam  bidang  umum  diwujudkan  dengan  adanya  PKK  (Ridha, 2019).
Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Mattiro Bulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam pemberdayaan  masyarakat  miskin  di  tujuh  desa  di  Kecamatan  Mattiro  Bulu  berjalan  dengan baik  ditinjau  dari  dimensi  organisasi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kepala  desa  dan perangkatnya melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditunjang dengan sumber daya manusia serta  pelaksanaan  koordinasi  terjalin  dengan  baik.  Interpretasi  atau  pemahaman  masyarakat desa  di  Kecamatan  Mattiro  Bulu  setelah  adanya  program  alokasi  dana  desa  dalam pemberdayaan  masyarakat  miskin  terlihat  dalam  kategori  baik.  Hal  ini  disebabkan  karena adanya  pelatihan  kepada  tenaga  teknis  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  sehingga  dapat mengikuti panduan dan peraturan yang ada Dimensi aplikasi pada implementasi alokasi desa dalam pemberdayaan masyarakat miskin dalam kategori baik. Hal ini dilihat alur dan proses penyaluran dana sudah tepat waktu, penggunaan dana desa juga tepat sasaran, pengawasa yang dilakukan  masyarakat  terhadap  alokasi  dana  desa  juga  berjalan  dengan  baik  sehingga  tidak terjadi penyalahgunaan alokasi dana desa. Untuk perbaikan dan penyempurnaan implementasi kebijakan  alokasi  dana  desa  dalam  pemberdayaan  masyarakat  miskin  di  Kecamatan  Mattiro Bulu  Kabupaten  Pinrang,  saran  yang  dapat  diberikan  peneliti  adalah  Sumber  daya  manusia harus  ditingkatkan  dengan  melakukan  pelatihanpelatihan  tentang  pengelolaan  alokasi  dana desa, regulasi harus dipermudah sehingga alokasi dana desa dapat dimanfaatkan dengan baik tanpa ada kekhawatiran pada perangkat desa, rencana untuk pengalokasian dana desa sebaiknya hanya  satu  tahap,  tidak  melalui  pemerintah  daerah  tapi  langsung  ke  desa  masing-masing membuat proses pembangunan desa dapat berjalan lancar (Makmur, 2020).
Hambatan  yang  muncul  dari  pemberdayaan  masyarakat  desa  menyebabkan  kurang meningkatkannya  perekonomian.  Kebijakan  dana  desa  dan  alokasi  dana  desa  tidak  dapat mencapai  hasil  penentasan  kemiskinan  dengan  berbagai  hambatan  yang  menyebabkan  tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Pemerataan dan kesejahteraan ekonomi perlu  diperjuangan  dengan  usaha  perbaikan  pelaksanaan  dan  evaluasi  program  agar  dapat mencapai  kesejahteraan  ekonomi  pada  masyarakat  desa  dengan  melalui  pemberdayaan masyarakat  desa  yang  dapat  mengembangakn  keterampilan,  keahlian  dan  kemampuan masyarakat. Upaya yang perlu dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
Analisis Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia
pemberdayaan  desa,  rencanan  anggaran  desa  yang  lebih  mengutamakan  pemberdayaan masyarakat, pembekalan ketrampilan masyarakat, dan pendampingan pemerintah daerah dalam program pemberdayaan masyarakat desa (Widiyanto et al, 2021).
Maksud  dari  pengadaan  dana  desa  yaitu  pembinaan  dari  pemberdaya  masyarakat  agar mempunyai tujuan hidup yang lebih baik dan teratur. Harus adanya kontrol dalam meningkat mutu  dari  dana  desa  dan  adanya  perbaikan  dari  administrasi  dana  desa.  Kurniawan  (2018) menuturkan  bahwa  buruknya  dalam  memaparkan  laporan  penggunaan  yang  kurang  tepat waktu. Dan perlu pengawasan dari penggunaan atau pengeluaran dana desa yang dikelola oleh desa.  Pemerintah  harus  memberikan  edukasi  dalam  menggunakan  dana  desa  pada  aparatur desa,  sehingga  aparatur  desa  mampu  dan  berkompeten  dalam  menyusun  atau  menata  lokasi dana desa yang baik dan disiplin.
Hadirnya  Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang  harus  dikelola  secara  mandiri memberikan  dampak  yang  positif  baik  bagi  pemerintah  desa  maupun  masyarakat  Desa Caturtunggal. Selain itu, kehadiran ADD juga memberikan keleluasan dari Desa Caturtunggal untuk  mengelola  pemerintah  desa,  pembangunan  serta  sosial  kemasyarakatannya  secara otonom.  Pelaksanaan  ADD  yang  didalamnya  terdapar  proses  perencanaan,  pelaksanaan  dan evaluasi  sesuai  dengan  tahapan-  tahapan  yang  ada  dalam  pemberdayaan  masyarakat. Keterlibatan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  ADD  mengkondisikan  masyarakat  berada  pada tahapan  pemberdayaan,  dimana  semua  itu  mengarah  pada  masyarakat  yang  mandiri  pada akhirnya (Minang et al, 2021)..
Faktor  yang  mendukung  pengelolaan  ADD  yaitu  adanya  peraturan  yang  jelas  sehingga para tim pelaksana tidak kebingungan dalam mengelola anggaran ADD dan tingkat partisipasi masyarakat  yang  tinggi  dalam  proses  pelaksanaan.  Sedangkan  faktor  penghambatnya  yaitu sosialisasi yang kurang mendalam kepada masyarakat sehingga tidak semua masyarakat tahu tentang program ADD yang kemudian menyebabkan rendahnya pengawasan masyarakat pada kegiatan ADD dan dominasi pemerintah kecamatan terhadap penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD menyebabkan kurangnya kemandirian desa (Minang et al, 2021)..
Realisasi  dana  desa  masih  memiliki  kelemahan  dalam  penyalurannya,  seperti  adanya tindakan  korupsi  dalam  mengelola keuangan  dana  desa.  Contohnya  dalam  penggunaan  dana desa dengan memanfaatkan dana desa sebagai keuangan pribadi seperti yang diterapkan pada suatu desa di Deli Serdang. Dengan penggunaan dana desa yang dikorupsi oleh aparatur desa, dengan  kerugian  yang  dihasilkan  mencapai  Rp.260.949.000,  (dua  ratus  enam  puluh  juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sehingga dijatuhi hukuman yang diatur dalam undang-undang  yaitu  kurungan  penjara  selama  5(lima)  tahun  dan  pengurangan  dari  tahanan sementara  dengan  denda  sebanyak  200(dua  ratus)  juta  rupiah  jika  terdakwa  tidak membayar dari  hasil  kerugian  yang  tercapai,  maka  hasil  dari  inventaris  pribadi  atau  harta  pribadi  akan disita dan dilelang jika terdakwa Chairil Anwar tidak bisa membayar denda dari kerugian yang ditimbulkan dari terdakwa korupsi (Taufikqurrahman, 2021).
Adapun  penyelahgunaan  Alokasi  Dana  Desa  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Desa  dapat disebabkan  tidak  sesuai  dengan  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB),  sehingga  Kepala  Desa menyalahgunakan  wewenangnya  atau  diduga  melakukan  korupsi  atas  tugasnya  dalam mengelola keuangan Desa. Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa terhadap Kepala Desa dalam Pemerintahan Desa juga dapat terjadi dikarenakan oleh perilaku dan gaya hidup Kepala Desa menjadi  salah  satu  faktor  terjadinya  korupsi  penyelewengan  Alokasi  Dana  Desa  Contohnya
Analisis Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia
penggunaan Alokasi Dana Desa menjadi salah satu sumber korupsi. Hal ini terbukti pada saat Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  melakukan  38  Pasal  51  UU  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa. Operasi Tangkap Tangan (OTT) karena Bupati Pamekasan menyuap Kejaksaan Negeri Pamekasan, Jawa Timur. Penyuapan tersebut diberikan untuk menghentikan pengusutan yang  dilakukan  Kejaksaan  Negeri  dalam  korupsi  proyek  infrastruktur  senilai  Rp 100.000.000,00. yang menggunakan dana Desa (Kompas, 21 Agustus 2017).
Kemudian Kepala Desa di Labuhan Tangga, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau,korupsi dana Desa sebesar Rp 399.000.000,00. dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  Rokan  Hilir  tahun  2015.  Dana  Desa  yang  semestinya  diperuntukkan pembangunan Desa, dikorupsi oleh Kepala Desa, tidak satupun proyek fisik yang dibangun di Desa tersebut (Kompas, 18 Juli 2017). Ada empat Kepala Desa di Kabupaten Karawang yang terjerat  kasus  korupsi  dikarenakan  penyelewengan  Alokasi  Dana  Desa,  diantaranya  Kepala Desa Kertajaya Kecamatan Jayakerta, Kepala Desa Malangsari Kecamatan Pedes, Kepala Desa Pasirtanjung Kecamatan Lemahabang, dan Kepala Desa Cilewo Kecamatan Telagasari Media Indonesia, 25 Oktober 2017.
Menurut data Kepolisian Republik Indonesia dari tahun 2012  - 2017 ada 214 (dua ratus empat  belas)  kasus  penyelewengan  dana  Desa,  total  kerugian  Negara  mencapai  Rp 46.000.000.000,00.  Sejumlah  modus  penyelewengan  dana  Desa,  diantaranya:  menggelapkan dan memotong anggaran proyek, pengadaan proyek fikif dan penggelembungan nilai proyek yang berlebih. Apabila terjadi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan Perangkat Desa (Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis) yang ditunjuk. Kepala Desa melanggar Pasal 29 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa:  Kepala  Desa  dilarang  menyalahgunakan  wewenang,  tugas,  hak,  dan/atau kewajibannya.  Begitupun  sama  dengan Perangkat  Desa  melanggar Pasal  51  huruf  c undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa:  Perangkat  Desa  dilarang  menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya (Kompas, 20 Oktober 2017).
Kepala Desa yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut dan terbukti dipersidangan secara sah dan meyakinkan divonis oleh Majelis Hakim bersalah, maka konsekuensinya adalah Kepala Desa tersebut dapat diberhentikan dengan aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Kepala  Desa  harus  berhatihati  (tabayyun)  dan  tidak ceroboh dalam mengelola Alokasi Dana Desa, dengan cara membaca dan memahami peraturan perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  Pemerintahan  Desa,  khususnya  peraturan perundang-undangan  tentang  Alokasi  Dana  Desa.  Kemudian  Kepala  desa  juga  harus  rajin mengikuti  pelatihanpelatihan  tentang  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa,  supaya  tidak  terjadi penyalahgunaan wewenang, hak dan kewajiban (Adnan, 2019).
Pada  proses  pemberian  atau  pengadaan  anggaran  dana  desa  pemerintah  mengharapkan tidak terjadi adanya tindakan korupsi atau penyalahgunaan dari dana desa. Perlu adanya aspek pengawasan dari aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas dari pengadaan dana desa. Perlu peran  penting  dari  sejumlah  masyarakat  serta  Badan  Pengawasan  Desa  dalam  menunjang keberhasilan  dana  desa  dalam  aspek  keuangan  atau  non  keuangan.  Pada  pengawasan  ini, pemerintah menyiapkan sistematis dalam mengawasi dari awal pengadaan sampai keberhasilan dana desa yang sudah diterapkan (Wulandari dan Natasari 2020).
Analisis Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia
Efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi terhadap penyalah gunaan alokasi dana desa oleh  kepolisian  belum  efektif.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  kualitas  penyidik  tindak  pidana korupsi,  apalagi  tindak  pidanak  orupsi  terhadap  penyalahgunaan  dana  desa  terbilang krakteristik tindak pidana secara terstruktur, kurangnya pengetahuan tentang keuangan negara serta  alokasi  dana  desa  itu  sendiri,serta  jumlah  penyelidik  dan  penyidik  tindak  pidana korupsihanya  tiga  anggota  Polris  ebagai  penyelidik  maupun  penyidik tindak  pidana  korupsi. Faktor yangmempengaruhi penyidikan tindak pidana korupsi terhadap penyalah gunaan alokasi dana desa oleh kepolisian antara lain: pemahaman hukum penyidik,kemampuan penyidik dan dana operasional penyidik. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi PenyidikPolri dalam melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya  terhadap  proses  penanganan  tindak  pidana  korupsi khususnya penyalahgunaan yang dilakukan oleh aparat desa (Purnama et al, 2021).

## 5. Kesimpulan
Alokasi dana desa berdampak pada pembangunan dan ekonomi desa pada periode 2018- 2020,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  pembangunan  desa  yang  melibatkan  masyarakat  seperti pembangunan  jalan,  irigasi,  jembatan,  pasar,  Polindes,  sambungan  air  bersih  dan  lain sebagainya. Akan tetapi realisasi anggaran pada periode 2019 dan 2020 masih belum optimal dikarenakan  berbagai  kendala  yang  dihadapi  dalam  pengelolaan  seperti  peraturan  yang mengalami perubahan secara dinamis, kompetensi stakeholder dalam mengelola dan menyusun program, dan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam penyaluran dana desa.

## Referensi
1. Ambar,  A.,  Walewangko,  E.  N.,  &  Tumangkeng,  S.  Y.  (2021).  Analisis  Disparitas Pembangunan  Ekonomi  Antar  Wilayah  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Maluku  Utara Tahun 2015-2019. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 21(1).
2. Andiny, P., & Akhir, B. Y. (2018). Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Wilayah di Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI), 2(1), 1-9.
3. Kurniawan, H., Muhammad, A. S., & Prastya, I. Y. (2018). Analisi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ngal Kecamatan Ungar Kabupaten Kabupaten Karimun Tahun 2018 Analysis  Of  Village  Fund  Allocation  Management  In  Ngal  Village,  Ungar  District, Karimun District In 2018.
4. Muslihah,  S.,  &  Siregar,  H.  O.  (2019).  Dampak  Alokasi  Dana  Desa  Terhadap Pembangunan  Dan  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa  Di  Kabupaten  Bantul  Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, 7(1), 85-93.
5. Purbasari, H., Wardana, B. W., & Pangestu, I. A. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja  Desa  Bidang  Pekerjaan  Umum  Dan Pertanian  (Studi  Empiris  di  Seluruh  Desa Se-Kabupaten Sukoharjo). Proceeding of The URECOL, 281-288.
6. Puspitasari,  R.  D.,  &  Handayani,  N.  (2021).  Analisis  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri). Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 10(4).
Analisis Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia
7. Ridha,  F.  (2019).  Analisis  pengelolaan  dana  desa  dalam  meningkatkan  perekonomian masyarakat di kecamatan langsa kota kota langsa. AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, 4(2), 252-276.
8. Rosmala,  D.,  &  Khoirudin,  R.  (2022).  Analisis  Alokasi  Dana  Desa  Dan  Tingkat Kesejahteran  Masyarakat  Di  Desa  Panggungharjo  Sewon  Bantul  Diy.  Jurnal  Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Triangle, 3(1), 1-15.
9. Safitri, R.  A.  (2021).  Analisis Pengaruh  Dana  Desa  dan  Alokasi  Dana  Desa  Terhadap Penurunan Jumlah Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Jember). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 9(2).
10. Tangkumahat, F. V., Panelewen, V. V. J., dan Mirah, A. D. P., 2017. Dampak Program Dana Desa Terahdap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Agri-Sosio Ekonomi, 13 (2A), pp. 335-342
11. Taufikqurrahman,  M.,  &  Bali,  E.  (2021).  Analisis  Terhadap  Penyalahgunaan  Alokasi Dana Desa Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 3(1), 120-129.
12. Wijaya,  M.  R.,  &  Ritonga,  A.  H.  (2021).  Pemanfaatan  Dana  Desa  dalam  Prespektif Ekonomi Pembangunan Islam. Jurnal Tafkirul Iqtishodiyyah (JTI), 1(02), 21-33.
13. Wulandari, R., & Natasari, D. (2020). Pendekatan Pengawasan Horizontal Pada Aspek Perencanaan  Anggaran  Dana  Desa  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Tindak  Korupsi  Dana Desa (Analisis Meta-Sintesis Pada Pengawasan Dana Desa). Jurnal Akuntansi, 10(1), 53- 68..
14. Yanti, D. D., & Damis, S. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add)  Dan  Pendapatan  Desa  Kecamatan  Belawa  Kabupaten  Wajo  (Studi  Kasus  Pada Desa Leppangeng). Journal AK-99, 2(1), 54-60.
15. Sakiran,  A.  (2022).  Pengaruh  Dana  Desa  terhadap  Pembangunan  Perekonomian  Desa Studi Desa Sudirman Kabupaten Maros. YUME: Journal of Management, 5(2), 211-221.
16. Ibrahim,  R.  A.,  &  Natangsa  Surbakti,  S.  H.  (2019).  Penyelesaian  Perkara  Pidana Penyalahgunaan  Alokasi  Dana  Desa  yang  Dilakukan  oleh  Kepala  Desa  (Studi  Kasus Kabupaten Madiun) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
17. Betaubun, A. (2020). Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung. Musamus Journal of Public Administration, 2(2), 68-75.
18. Adnan,  H.  (2020).  Implikasi  Penyalahgunaan  Alokasi  Dana  Desa  Oleh  Kepala  Desa Terhadap Pemerintahan Desa. Al-Adl: Jurnal Hukum, 11(2), 151-171.
19. Sakiran,  A.  (2022).  Pengaruh  Dana  Desa  terhadap  Pembangunan  Perekonomian  Desa Studi Desa Sudirman Kabupaten Maros. YUME: Journal of Management, 5(2), 211-221.
20. Makmur,  A.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  (Add)  dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Miskin  di  Kecamatan  Mattiro  Bulu  Kabupaten  Pinrang. Journal I La Galigo: Public Administration Journal, 3(2), 32-39.
21. Permatasari,  E.,  &  Hasan,  K.  (2018,  October).  Pengelolaan  alokasi  dana  desa  dalam meningkatkan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  In  Conference  on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) (Vol. 1, No. 1, pp. 186-194).
22. Minang,  H.  P.,  Digdowiseiso,  K.,  &  Sugiyanto,  E.  (2021).  Pelaksanaan  Kebijakan Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Memperdayakan  Masyarakat  Desa:  Studi  Kasus  Desa
Analisis Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia
Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Jurnal Ilmu dan Budaya, 42(1), 69- 88.
23. Labaso,  A.  H.  (2020).  Analisis  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tongko Kecamatan Lage Kabupaten Poso. Ekomen, 18(1), 1-6.
24. Bali, E., Siregar, S. A., & Rogers, M. (2020). Analisis Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Retentum, 1(2), 110-118.
25. Bari, A., Suhartono, S., & Setyorini, E. H. (2020). Potensi Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepala Desa Di Indonesia. Jurnal YUSTITIA, 21(1).
26. Ridwan,  M.  (2020).  Upaya  Masyarakat  Dalam  Publikasi  Destinasi  Wisata  Untuk Peningkatan  Ekonomi  Desa  Leuwikujang  Kec.  Leuwimunding  Kab.  Majalengka. Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(1), 30-45.
27. Djanggih,   H.,   &   Ahmad,   K.   (2017).   The   Effectiveness    of   Indonesian   National Police Function  on  Banggai  Regency  Police  Inves