## ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ATURAN DAN SANKSI PELANGGARAN LALU LINTAS PENGENDARA SEPEDA MOTOR Oleh: Surajiman, SH, MH dan Diah Ratu Sari Harahap, SH. MH

## Abstrak
Penegakkan  hukum  dalam  lalu  lintas  dapat  diketahui  dan  dilaksanakan  bila  diketahui  secara  pasti ketentuan-ketentuan  apa  yang  berlaku  dalam  lalu  lintas  baik  dalam  aspek  sarana  transportasinya maupun  penggunaannya.  Sarana  transportasi  dari  sepeda  motor  adalah  sepeda  motor  itu  sendiri yang  terdiri  dari  sejumlah  spesifikasi  yang  secara  menyeluruh  membentuk  sepeda  motor  yang sempurna  (standar).  Penggunaan  sepeda  motor  secara  teknis  harus  didasarkan  pada  fungsi kendaraan  dengan  mematuhi  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  lalu  lintas  dan  angkutan jalan. Ketentuan pokok di bidang lalu lintas saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan pelaksanaannya, memuat beberapa pasal tentang sepeda motor dan penggunaannya. Pasal-pasal tersebut mengatur penggunaan dan memberi sanksi  terhadap  pelanggaran  dalam  berlalu  lintas.  Baik  pengaturan  dan  sanksi  dalam  penggunaan sepeda  motor  berada  pada  lingkup  hukum  administrasi,  hukum  perdata,  dan  hukum  pidana,  guna menjamin  terlaksananya  lalu  lintas  dengan  tertib  dan  aman.  Pada  kasus  pelanggaran  lalu  lintas, berdasarkan pengamatan peneliti meskipun belum ditemukan angka yang pasti jumlah pelanggaran lalu  lintas  yang  dilakukan  pengguna  kendaraan  di  jalan  umum,  jauh  lebih  banyak  dilakukan  oleh pengendara  sepeda  motor  dibanding  pengguna  kendaraan  lainnya.  Fenomena  tersebut  dengan mudah  dapat  dilihat  oleh  siapa  saja  yang  selalu  berlalu  lintas  di  jalanan  umum. Jenis  pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengendara sepeda motor adalah; tidak menggunakan helm, tidak patuh pada rambu lalu lintas, menggunakan sepeda motor di luar spesifaksi standar, tidak memiliki surat tanda  nomor  kendaraan  (STNK)  dan  surat  ijin  mengemudi  (SIM).  Urgensi  (keutamaan)  dari penelitian  ini  yaitu  tercapainya  pemahaman  tentang  aturan  dan  sanksi  perihal  sepeda  motor  dan penggunaannya,  sanksi  yang  dijauhkan  oleh  penegak  hukum  terhadap  pengendara  sepeda  motor yang melanggar aturan lalu lintas.
Kata kunci: Analisa yuridis pelanggaran lalu lintas oleh sepeda motor.

## Abstract
Law enforcement in traffic can be discovered and implemented when known for certain qualifying terms of what happens in good traffic in terms of transport links means or use. Means of transport from motorcycle motorcycle itself is composed of a number of specifications as a whole constitute the  perfect  motorcycle  (default).  The  use  of  motorcycles  is  technically  should  be  based  on  the function  of  the  vehicle  in  compliance  with  applicable  laws  and  regulations  in  the  field  of  road traffic and transport . Terms of trees in the area of the current traffic is governed by Act No. 22 of 2009  on  Road  Traffic  and  Transport  and  its  implementation  rules,  take  some  article  about  a motorbike  and  use.  Clauses  govern  the  use  and  provide  sanctions  for  violations  of  traffic.  Good regulation  and sanctions  in  the use of  motorcycles is  in  the scope of  administrative law, civil  law and criminal law, in order to guarantee the implementation of traffic orderly and peaceful. In case of  traffic  violations  was  observed  although  researchers  have  not  found  a  definite  total  number  of traffic violations committed in a public road transport users, a lot more done by bikers compared to other  transport  users.  This  phenomenon  can  easily  be  seen  by  anyone  who  is  always  traffic  on public streets.  Types  of violations  that are often performed by  bikers  is  : do not  use a helmet,  did not  adhere  to  traffic  signs,  used  motorcycles  outside  spesifaksi  standard,  not  a  numeral  letter
vehicle  (VIN)  and  a  letter  of  driving  license  (SIM).  Urgency  (priority)  of  the  research  that  is reaching an understanding of the rules and sanctions regarding motorbike and use, the sanction is removed by law enforcement against bikers who violate traffic rules,
Keywords: juridical analysis of traffic violations by motorbike.

## A. Latar Belakang Masalah
Fenomena pengguna sepeda motor di In- donesia menunjukkan peningkatan yang cukup berarti.  Bila  dibandingkan  dengan  pengguna kendaraan mobil maka pengguna sepeda motor jauh  lebih  banyak.  Kenyataan  tersebut  dapat dilihat pada kegiatan sehari-hari baik di perko- taan  maupun  di  pedesaan.  Keadaan  tersebut dapat  disebabkan  situasi  ekonomi  masyarakat yang  belum  mapan  ditambah  lagi  sarana  dan prasarana transportasi yang belum mendukung dalam  menggunakan  kendaraan  transportasi umum.
Menurut  catatan  Kantor  Kepolisian  Re- publik  Indonesia  jumlah  kendaraan  sepeda motor di Indonesia dari tahun 1987 sampai de- ngan 2010 berjumlah 61.078.188 unit, sedang- kan  jumlah  kendaraan  mobil  (tidak  termasuk bis  dan  truk)  pada  periode  tahun  yang  sama berjumlah  8.891.041  unit. 1 Mengingat  begitu besarnya jumlah kendaraan bermotor terutama sepeda  motor  menimbulkan  dampak  sosial yang cukup mengkhawatirkan seperti kemace- tan, polusi,  boros bahan bakar minyak (BBM) sampai pada pelanggaran lalu lintas yang dapat menyebabkan  kecelakaan  lalu  lintas  dan  lain- lain.
Pada  kasus  pelanggaran  lalu  lintas,  ber- dasarkan pengamatan peneliti meskipun belum ditemukan  angka  yang  pasti  jumlah  pelangga- ran  lalu  lintas  yang  dilakukan  pengguna  ken- daraan  di  jalan  umum,  pelanggaran  lalu  lintas jauh  lebih  banyak  dilakukan  oleh  pengendara sepeda  motor  dibanding  pengguna  kendaraan lainnya. Fenomena tersebut dengan mudah da- pat  dilihat  oleh  siapa  saja  yang  selalu  berlalu lintas  di  jalanan  umum.  Jenis  pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengendara sepeda motor  adalah;  tidak  menggunakan  helm,  ber- bonceng  lebih  dari  dua  penumpang,  tidak  pa- tuh pada rambu lalu lintas, menggunakan se-
1 Kantor Kepolisian Republik Indonesia, data diolah.
peda motor di luar spesifaksi standar, tidak memiliki surat tanda nomor kendaraan (ST- NK) dan surat ijin mengemudi (SIM), bahkan sampai ada yang melakukan tindakan kriminal.
Situasi dan kondisi di atas bila tidak dia- tasi maka akan menimbulkan persoalan hukum yang  akhirnya  dapat  mendorong  pada  situasi “keos  lalu  lintas”,  dimana  suasana  lalu  lintas yang  buruk  dan  centang  perenang  dapat  pula menimbulkan  ketidakpercayaan  masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu supaya la- lu lintas menjadi tertib dan aman akibat peng- gunaan  sepeda  motor  yang  salah  satunya  de- ngan menegakkan hukum lalu lintas.
Penegakkan hukum dalam lalu lintas da- pat  diketahui  dan  dilaksanakan  bila  diketahui secara pasti ketentuan-ketentuan apa yang ber- laku dalam lalu lintas baik dalam aspek sarana transportasinya maupun penggunaannya.
Sarana  transportasi  dari  sepeda  motor adalah  sepeda  motor  itu  sendiri  yang  terdiri dari sejumlah spesifikasi yang secara menyelu- ruh  membentuk  sepeda  motor  yang  sempurna (standar).  Penambahan  atau  pengurangan  spe- sifikasi  mengakibatkan  sepeda  motor  secara yuridis menjadi berubah dari bentuk aslinya.
Sedangkan penggunaan sepeda motor se- cara  teknis  harus  didasarkan  pada  fungsi  ken- daraan dengan mematuhi peraturan perundang- undangan  di  bidang  lalu  lintas  dan  angkutan jalan.  Ketentuan  pokok  di  bidang  lalu  lintas saat ini diatur dengan Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angku- tan  Jalan  yang  selanjutnya  di  sini  ditulis  de- ngan UU Lalu Lintas dan Angkutan jalan, dan peraturan pelaksanaannya.
UU Lalu Lintas dan Angkutan jalan me- muat beberapa pasal tentang sepeda motor dan penggunaannya  baik  secara  jelas  maupun  sa- mar.  Pasal-pasal  tersebut  mengatur  pengguna- an  dan  memberi  sanksi  terhadap  pelanggaran dalam  berlalu  lintas.  Baik  pengaturan  dan sanksi dalam penggunaan sepeda motor berada
pada lingkup hukum  administrasi,  hukum per- data,  dan  hukum  pidana.  Ketiga  lingkup  hu- kum  tersebut  oleh  pembentuk  undang-undang dituangkan  dalam  UU  Lalu  lintas  dan  Angku- tan  Jalan  guna  menjamin  terlaksananya  lalu lintas dengan tertib dan aman.
Mengingat  sudah  tersedianya  peraturan perundang-undangan  di  bidang  lalu  lintas  dan angkutan  jalan  sedangkan  pelanggaran  lalu lintas  terutama  oleh  pengguna  sepeda  motor juga  masih  terus  terjadi  bahkan  kecenderu- ngannya  makin  meningkat,  oleh  sebab  itu  pe- neliti  tertarik  melakukan  penelitian  di  bidang hukum yang berjudul: “Analisis Yuridis Pene- rapan  Aturan  dan  Sanksi  Pelanggaran  Lalu Lintas Pengendara Sepeda Motor”.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  judul  dan  latar  belakang masalah  di  atas  maka  permasalahan  yang  di- bahas dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah  ketentuan  hukum  yang mengatur  tentang  sepeda  motor  dan penggunaannya?
2. Ancaman  sanksi  apa  sajakah  yang  da- pat dijatuhkan terhadap pengendara se- peda  motor  yang  melanggar  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di bidang lalu lintas?
3. Apakah  sanksi  yang  dijatuhkan  oleh penegak  hukum  terhadap  pengendara sepeda  motor  yang  melakukan  pelang- garan  lalu  lintas  sudah  sesuai  dengan aturan hukum yang berlaku?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  dan rumusan masalah tersebut maka tujuan khusus yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Menganalisis secara hukum aturan ten- tang  sepeda  motor  dan  penggunaan- nya;
2. Menganalisis  secara  hukum  ancaman sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap pengendara  sepeda  motor  yang  me- langgar  peraturan  perundang-undangan yang berlaku di bidang lalu lintas;
berlaku.
Urgensi  (keutamaan)  dari  penelitian  ini yaitu  tercapainya  pemahaman  tentang  aturan dan  sanksi  perihal  sepeda  motor  dan  peng- gunaannya,  sanksi  yang  dijauhkan  oleh  pene- gak hukum terhadap pengendara sepeda motor yang melanggar aturan lalu lintas, serta mema- hami  secara  mendalam  kesesuaian  antara  atu- ran  yang  berlaku  dengan  sanksi  yang  dijatuh- kan oleh penegak hukum.
Temuan/inovasi  yang  menjadi  target serta  penerapannya  dalam  rangka  menunjang pembangunan  adalah  memberi  gambaran  ana- lisis  hukum  kepada  pemerintah  bahwa  perlu ditegaskannya  penegakan  hukum  terhadap  pe- ngendara  sepeda  motor  yang  melakukan  pe- langgaran  lalu  lintas.  Analisis  hukum  ini  di- harapkan  menjadi  masukan  dan  pertimbangan bagi penegak hukum dan pengambil kebijakan dalam  rangka  melakukan  tugas  dan  kewena- nganya.  Di  samping  itu  juga  memberikan informasi  kepada  masyarakat  luas  mengenai aturan  dan  sanksi  dalam  penggunaan  sepeda motor  supaya  lebih  mematuhi  peraturan  per- undang-undangan dalam berlalu lintas.

## D. Metode Penelitian

## 1. Tipe Penelitian
Sebagai  konsekuensi  pemilihan  topik permasalahan  yang  akan  dikaji  dalam  pene- litian  yang  objeknya  adalah  permasalahan  hu- kum  (sedangkan  hukum  adalah  kaidah  atau norma yang ada dalam masyarakat), maka tipe penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian hukum  normatif,  yakni  penelitian  yang  difo- kuskan  untuk  mengkaji  kaidah-kaidah  atau norma-norma dalam hukum positif. 2

## 2. Pendekatan Masalah
Oleh karena tipe penelitian yang diguna- kan  adalah  tipe  penelitian  yuridis  normatif, maka  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pen- dekatan  perundang-undangan  ( statute  ap- proach ). Pendekatan tersebut melakukan peng- kajian  peraturan  perundang-undangan  yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.
3. Menganalisis secara hukum  kesesuaian sanksi yang dijatuhkan oleh penegak hukum dengan aturan hukum  yang
2 Johnny  Ibrahim, Teori  dan Metode  Penelitian  Hukum Normatif (Malang:  Bayumedia  Publishing,  2005,  hal. 240-243.
Selain  itu  juga  digunakan  pendekatan  lain yang  diperlukan  guna  memperjelas  analisis ilmiah  yang  diperlukan  dalam  penelitian  nor- matif,  yakni  pendekatan  konsep  ( con-septual approach )  dan  penedekatan  analisis  ( analyti- cal approach ).

## 3. Bahan Hukum
Uraian tentang bahan hukum yang dikaji meliputi meliputi beberapa hal berikut:
a. Bahan Hukum
Bahan  hukum  primer  yakni  bahan  hu- kum  yang  terdiri  atas  peraturan  perun- dang-undangan  yang  diurut  berdasar- kan  hirarki  Undang  Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945, Undang-undang/Perpu, Peraturan Pemerintah  (PP),  Peraturan  Presiden, Peraturan Menteri, dan seterusnya.
b. Bahan Hukum Sekunder Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan hukum  yang  terdiri  atas  buku-buku teks  ( textbooks )  yang  ditulis  para  ahli hukum berpengaruh ( deherseende leer ),  jurnal-jurnal  hukum,  pendapat para  sarjana,  kasus-kasus  hukum,  yu- risprudensi, dan hasil seminar mutakhir yang sesuai dengan topik penelitian.
c. Bahan Hukum Tersier bahan  hukum  tersier  adalah  bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan  terhadap  bahan  hukum  pri- mer dan bahan hukum sekunder seperti kamus  hukum,  ensiklopedia,  dan  lain- lain.

## 4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum
Baik  bahan  hukum  primer  maupun  ba- han  hukum  sekunder  dikumpulkan  berdasar- kan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasi menurut  sumber  dan  hirarkinya  untuk  dikaji secara komprehensif.

## 5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
Adapun  bahan  hukum  yang  diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan per-
sistematis  guna  menjawab  permasalahan  yang telah  dirumuskan.  Bahwa  cara  pengolahan bahan  hukum  dilakukan  secara  deduktif  yakni menarik  kesimpulan  dari  suatu  permasalahan yang  bersifat  umum  terhadap  permasalahan konkret  yang  dihadapi.  Selanjutnya  bahan  hu- kum  yang  ada  dianalisis  untuk  melihat  solusi apa  yang  dapat  dipecahkan  menurut  peraturan perundang-undangan yang ada.

## E. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Ten- tang Sepeda Motor Dan Penggunaannya

## 1. Konsep Sepeda Motor
Sepengetahuan peneliti bahwa penelitian mengenai  penerapan  aturan  dan  sanksi  terha- dap pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran  lalu  lintas  belum  pernah  diteliti oleh pihak lain, terutama sejak UU Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan  tahun  2009  diterapkan. Oleh  karena  itu  peneliti  berasumsi  bahwa  pe- nelitian ini merupakan penelitian yang memili- ki  sifat  orisinil  atau  setidaknya  memiliki  sifat kebaruan informasi karena situasi dan kondisi- nya yang berbeda.
Sehubungan  dengan  penerapan  aturan dan sanksi hukum hal ini sangat terkait dengan teori-teori  hukum.  Secara  umum,  teori  adalah sebuah  sistem  konsep  abstrak  yang  meng- indikasikan  adanya  hubungan  di  antara  kon- sep-konsep  tersebut  yang  membantu  kita  me- mahami  sebuah  fenomena.  Sehingga  bisa  di- katakan  bahwa  suatu  teori  adalah  suatu  ke- rangka  kerja  konseptual  untuk  mengatur  pe- ngetahuan  dan  menyediakan  suatu  cetak  biru untuk  melakukan  beberapa  tindakan  selanjut- nya. 3
Penyusun Kamus  Besar  Bahasa  Indo- nesia menulis  bahwa  teori  memiliki  3  (tiga) arti yaitu:
a. pendapat  yang  dikemukakan  sebagai keterangan  mengenai  suatu  peristiwa (kejadian dan sebagainya);
b. asas  dan  hukum  umum  yang  menjadi dasar  suatu  kesenian  atau  ilmu  pe- ngetahuan, dan
undang-undangan, dan artikel dimaksud   pene- liti uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang  lebih
3 http://carapedia.com/pengertian_definisi_teori_menu- rut_para_ahli_info502.html,  diunduh  jumat,  25  Januari 2013.
c. pendapat,  cara,  dan  aturan  untuk  me- lakukan sesuatu. 4
Teori hukum menurut Edmon Makarim dalam  bukunya,  “Tanggung  Jawab  Hukum Penyelenggara  Sistem  Elektronik”,  menyebut- kan bahwa:
Teori  hukum  mempunyai  fungsi  untuk menerangkan  atau  menjelaskan,  menilai dan  memprediksi  serta  memengaruhi hukum  positif,  misalnya  menjelaskan ketentuan  yang  berlaku,  menilai  suatu perbuatan  atau  perbuatan  hukum  dan memprediksi  hak  dan  kewajiban  yang akan timbul dari suatu hubungan hukum yang  terjadi.  Teori  hukum  tersebut  akan digunakan  sebagai  patokan  untuk  meng- uraikan  analisis  permasalahan  dengan memperhatikan  fakta-fakta  dan  filsafat hukum  yang  berkembang  dengan  tetap memperhatikan  sifat  dasar  ( nature )  atau pun karakteristik khusus dari sesuatu hal yang  diletakkan  sebagai  objek  kajian- nya. 5
Oleh  karena  itu  supaya  selaras  dengan fungsi  teori  hukum  tersebut  maka  penelitian ini akan menggunakan teori kedaulatan hukum seperti  yang  dikatakan Krabbe yang  menye- butkan  bahwa  kekuasaan  tertinggi  ada  di  ta- ngan  hukum  yang  sumbernya  terdapat  pada perasaan  hukum  setiap  orang.  Para  Profesor dari  University  of  Missouri  dan  Ohio  State University yang menerjemahkan buku Krabbe memberi pengantar, bahwa:
The  real  issue  is  whether  the  state  can be adequately conceived as a souvereign will  and  whether  law  can  be  adequately conceived  as  an  expression  of  will.  The proposition  that  the  law  recives  its bindingforce from a souvereign will must be  judged  as  representing  a  certain conception  of  law.  From  this  point  of view the law is command, an order
4 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Be- sar  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Balai  Pustaka,  1988), hal. 932.
5 Edmon  Makarim, Tanggung  Jawab  Hukum  Penye- lenggara  Sistem  Elektronik (Jakarta:  Lembaga  Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indone- sia, 2010), 13.
issuing from one will and adressed to another will . 6
Makna dari teori kedaulatan hukum bah- wa  hukum  memiliki  kedaulatan  yang  tinggi, bahkan  di  atas  kedaulatan  negara.  Menurut Hasbullah  Sjawie dalam  disertasinya  menye- butkan bahwa dalam hukum terdapat perasaan hukum  dan  keadilan  yang  terjelma  dalam  na- luri  hukum  ( Rechtsinstink )  atau  dalam  bentuk kesadaran  hukum  ( Rechtsbewuszijn )  di  dalam suatu  negara  akan  membentuk  sesuatu  yang abstrak yang disebut sebagai legislative power atau  kekuasaan  legislatif.  Dengan  demikian parlemen  atau  lembaga  pembuat  undang-un- dang itu hanya suatu lembaga atau alat semata yang  dipergunakan  untuk  menjelmakan  pe- rasaan  hukum  atau  perasaan  keadilan  atau kesadaran hukum dari masyarakat. 7
Terkait dengan kedaulatan hukum dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indo- nesia  1945  (selanjutnya  disingkat  UUD  NRI 1945)  pada  Pasal  1  ayat  (3)  menegaskan  bah- wa,  “ Negara  Indonesia  adalah  negara  hu- kum ”. Majelis  Permusyawaratan  Rakyat ( MPR )  dalam  buku  “Panduan  Pemasyaraka- tan”  menjelaskan  bahwa  Pasal  tersebut  sebe- narnya  berasal  dari  Penjelasan  UUD  1945  se- belum  diamandemen  yang  “diangkat”  ke  da- lam  UUD  NRI  1945.  Negara  hukum  yang  di- maksud  adalah  negara  yang  menegakkan  ke- benaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang  tidak  dipertanggungjawabkan  (akunta- bel). 8
Secara umum, dalam  setiap negara  yang menganut  paham  negara  hukum,  dapat  dilihat bekerjanya  tiga  prinsip  dasar,  yaitu  supremasi hukum ( supremacy of law ), kesetaraan di ha-
6 Krabbe, The  Modern  Idea  of  The  State ,  Authorized Translation With An Introduction By George H. Sabine and Walter J. Shepard (New York-London: D. Appleton And Company, 1922), hal. XLVI.
7 Hasbullah  Sjawie, Kedudukan  dan  Tanggung  Jawab Direksi  Perseroan  Terbatas  Serta  Pertanggung  Jawa- ban  Pidana  Perseroan  TerbatasSebagai  Korporasi, Di- sertasi (Jakarta: Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hu- kum - Universitas Trisakti, 2011), hal. 21.
8 Majelis Permusyawaratan  Rakyat, Panduan Pemasya- rakatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indo- nesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawa- ratan  Rakyat  Republik (Jakarta:  Sekretariat  Jenderal MPR RI, 2011), hal. 65.
dapan  hukum  ( equality  before  the  law ),  dan penegakan hukum dengan cara yang tidak ber- tentangan dengan hukum ( due process of law ). Oleh  karena  itu,  pada  setiap  negara  hukum akan  terlihat  ciri-ciri  adanya:  (i)  jaminan  per- lindungan  hak-hak  asasi  manusia,  (ii)  kekua- saan  kehakiman  atau  peradilan  yang  merdeka, dan (iii) legalitas dalam arti hukum, yaitu bah- wa  baik  pemerintah/negara  dalam  bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum. 9

## 2. Dasar Hukum Penggunaan Sepeda Motor
Sepeda motor merupakan alat transporta- si yang penggunaannya tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia teruta- ma pada UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sepeda  motor  menurut  Pasal  1  butir  ke  (20) UU  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  adalah, “Kendaraan  Bermotor  roda  dua  dengan  atau tanpa  rumah-rumah  dan  dengan  atau  tanpa kereta samping atau Kendaraan bermotor bero- da tiga tanpa rumah-rumah”.
Sebagai  alat  transportasi  sepeda  motor pemanfaatannya  harus  selaras  dengan  tujuan transportasi  yaitu  mampu  mengangkut  orang dari  tempat  asal  sampai  ke  tempat  tujuan  de- ngan  selamat, 10 cepat,  tepat,  efektif  dan  efi- sien. 11 Transportasi oleh ahli manajemen trans- portasi  diartikan  sebagai  tindakan  atau  kegia- tan  mengangkut  atau  memindahkan  muatan (barang  dan  orang)  dari  suatu  tempat  ke  tem- pat lain, atau dari tempat asal ke tempat tujuan. Tempat  asal  dapat  merupakan  daerah  peru- mahan  (pemukiman),  sedangkan  tempat  tuju- annya  adalah  tempat  bekerja,  kantor,  sekolah, kampus,  rumah  sakit,  pasar,  pusat  perbelan- jaan,  hotel,  pelabuhan,  bandar  udara,  dan  ma- sih  banyak  lagi  yang  lainnya,  ataupun  dalam arah  sebaliknya,  yaitu  tempat  tujuan  merupa- kan tempat asal dan tempat asal merupakan
9 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Panduan Pemasya- rakatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indo- nesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawa- ratan  Rakyat  Republik (Jakarta:  Sekretariat  Jenderal MPR RI, 2011), hal. 65-66.
10 Tujuan pengangkutan secara tradisional adalah mam- pu  mengangkut  orang  dan  atau  barang  dari  tempat  asal ke tempat tujuan dengan selamat.
11 Dalam dunia modern yang semuanya serba cepat ma- ka  tujuan  transportasi  menurut  peneliti  diikutkan  varia- bel cepat, tepat, efektif dan efisien.
tempat tujuan. 12
Hal-hal yang dikemukakan di atas adalah sesuatu norma ideal yang bisa dikaitkan dalam penyelenggaraan  tarnsportasi.  Penyelengga- raan  transportasi  di  Indonesia  dalam  hal  lalu lintas dan angkutan jalan tunduk pada Undang Undang  Nomor  22  tahun  2009  tentang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan.    Undang-undang ini  terdiri  dari  326  pasal  yang  dikelompokkan dalam  22  bab.  Berkenaan  dengan  penerapan aturan  dan  sanksi  penggunaan  sepeda  motor dalam  berlalu  lintas  berada  pada  bab-bab  ten- tang  Kendaraan,  Pengemudi,  Lalu  Lintas, Angkutan,  Keamanan  dan  Keselamatan  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  Dampak  lingku- ngan,  Kecelakaan  lalu  Lintas,  Penyidikan  dan Penindakan  Pelanggaran  Lalu  lintas  dan  ang- kutan Jalan, dan Ketentuan Pidana.
Penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran lalu  lintas  banyak  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor.  Faktor-faktor  tersebut  mempunyai  arti yang  netral,  sehingga  dampak  positif  dan  ne- gatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor ter- sebut adalah:
1. faktor hukumnya sendiri;
2. faktor penegak hukum,  yakni pihak-pi- hak  yang  membentuk  maupun  yang menerapkan hukum;
3. faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  men- dukung penegakan hukum;
4. faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau dite- rapkan;
5. faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil karya,  cipta,  dan  rasa  yang  didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 13
Undang  Undang  Nomor  22  tahun  2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  tidak mengatur secara khusus tentang sepeda motor. Meskipun  demikian  semangat  dalam  Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mengatur kendaraan bermotor dapat dilihat
12 Sakti  Adji  Adisasmita,  Transportasi  dan  pengemba- ngan Wilayah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 7.
13 Soerjono  Soekanto,  Faktor  Faktor  Yang  Mempenga- ruhi  Penegakan  Hukum  (Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Per- sada, 2007), hal. 8.
dari  tujuan  yang  hendak  dicapai,  seperti  yang tercantum dalam Pasal 3 bahwa, bertujuan :
a. terwujudnya  pelayanan  Lalu    Lintas dan  Angkutan  Jalan  yang  aman,  sela- mat, tertib lancar, dan terpadu dengan moda  angkutan  lain  untuk  mendorong perekonomian  nasional,  memajukan kesejahteran umum, memperkukuh per- satuan  dan  kesatuan  bangsa,  serta mampu  menjunjung  tinggi  martabat bangsa;
b. terwujudnya  etika  berlalu  lintas  dan budaya bangsa, dan
c. terwujudnya penegakan hukum dan ke- pastian hukum bagi masyarakat.
Guna mewujudkan tujuan tersebut peme- rintah  bertanggung  jawab  melaksanakan  pem- binaan  antara  lain  yang  disebutkan  dalam  Pa- sal 5 ayat (1) dan (2), yang meliputi: a. Peren- canaan; b. pengaturan; c. pengendalian; dan d. pengawasan.
Oleh karena itu dalam rangka mewujud- kan sistem transportasi nasional semua akti- vitas transportasi harus berada pada perenca- naan, pengaturan, pengendalian, dan pengawa- san pemerintah sebagai satu kesatuan.
Setiap  pengguna  jalan,  terutama  peng- guna  kendaraan  bermotor  wajib  berperilaku tertib  serta  mencegah  hal-hal  yang  dapat  me- rintangi,  membahayakan  keamanan  dan  kese- lamatan lalu lintas dan angkutan jalan maupun yang dapat menimbulkan kerusakan jalan (Pa- sal 105 huruf a dan b).
Guna mencapai ketertiban dan keselama- tan dalam berlalu lintas menurut Pasal 106 Un- dang  Undang  Nomor  22  tahun  2009  tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  menyebutkan bahwa:
“Setiap  orang  yang  mengemudikan  Kendara- an  Bermotor  di  Jalan  wajib  mengemudikan kendaraannya  dengan  wajar  dan  penuh  kon- sentrasi.
(1) Setiap  orang  yang  mengemudikan  Kenda- raan  Bermotor  di  Jalan  wajib  mengutama- kan  keselamatan  Pejalan  Kaki  dan  pesepe- da.
(2) Setiap  orang  yang  mengemudikan  Kenda- raan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ke- tentuan  tentang  persyaratan  teknis  dan  laik jalan.
(3) Setiap  orang  yang  mengemudikan  Kenda- raan  Bermotor  di  Jalan  wajib  mematuhi ketentuan:
a. Rambu perintah atau rambu larangan;
b. Marka Jalan;
c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
d. Gerakan Lalu Lintas;
e. Berhenti dan Parkir;
f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
g. Kecepatan  maksimal  atau  minimal; dan/atau
h. Tata cara penggandengan dan penem- pelan dengan Kendaraan lain.
(4) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor  di  Jalan  setiap  orang  yang  me- ngemudikan  Kendaraan  Bermotor  wajib menunjukkan:
a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermo- tor  atau  Surat  Tanda  Coba  Kendaraan Bermotor;
b. Surat Izin Mengemudi;
c. Bukti lulus uji berkala; dan/atau
d. Tanda bukti lain yang sah.
(5) Setiap orang yang mengemudikan Kenda- raan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sam- pingnya wajib mengenakan sabuk kesela- matan.
(6) Setiap  orang  yang  mengemudikan  Kenda- raan  Bermotor  beroda  empat  atau  lebih yang  tidak  dilengkapi  dengan  rumah-ru- mah  di  Jalan  dan  penumpang  yang  duduk di  sampingnya  wajib  mengenakan  sabuk keselamatan  dan  mengenakan  helm  yang memenuhi standar nasional Indonesia.
(7) Setiap  orang  yang  mengemudikan  Sepeda Motor  dan  Penumpang  Sepeda  Motor  wa- jib  mengenakan  helm  yang  memenuhi standar nasional Indonesia.
(8) Setiap  orang  yang  mengemudikan  Sepeda Motor  tanpa  kereta  samping  dilarang membawa  Penumpang  lebih  dari  1  (satu) orang.
`Berdasarkan  keadaan  di  atas  maka  per- soalan  mengenai  aturan  dan  sanksi  dalam  UU Lalu  lintas  dan  Angkutan  Jalan  sudah  mulai terlihat,  hanya  saja  bagaimana  penerapan  atu- ran dan sanksi tersebut dilaksanakan.
F. Ancaman dan Sanksi Terhadap Pengen- dara Sepeda Motor Yang Melanggar Pe- raturan-Peraturan Perundang-Unda- ngan di Bidang Lalu Lintas
UU lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak terlalu  membedakan  secara  tegas  subjek  pela- ku  dan  bentuk  pelanggaran  yang  diancam  de- ngan  hukuman.  Kenyataannya  pasal-pasal  ter- sebut  tersedia  sedemikian  rupa  baik  bagi  ma- syarakat secara umum, pengendara sepeda mo- tor  maupun  pengendara  kendaraan  bermotor non  sepeda  motor.  Bila  dirinci  pengelompok- kan tersebut dapat terlihat sebagai berikut:
1. Setiap Orang Mengakibatkan gangguan pa- da:  fungsi  rambu  lalu  lintas,  Marka  Jalan, Alat pemberi isyarat lalu lintas fasilitas pe- jalan kaki, dan alat pengaman pengguna ja- lan. Pasal 275 ayat (1) jo pasal 28 ayat (2) diancam dengan denda Rp. 250.000;
2. Setiap Pengguna Jalan Tidak mematuhi pe- rintah yang diberikan petugas Polri seba- gaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (3), yaitu dalam keadaan tertentu untuk ke- tertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk : Berhenti, jalan terus, mempercepat, memperlambat, dan/atau mengalihkan arus kendaraan. Pasal 282 jo Pasal 104 ayat (3) diancam dengan denda Rp. 250.000;
3. Setiap Pengemudi (Pengemudi Semua Je- nis Kendaraan Bermotor)
a. Tidak membawa SIM  Tidak dapat  me- nunjukkan  Surat  Ijin  Mengemudi  yang Sah  Pasal  288  ayat  (2)  jo  Pasal  106 ayat  (5)  hrf  b  diancam  dengan  denda Rp. 250.000;
b. Tidak  memiliki  SIM  Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak  me- miliki Surat Izin Mengemudi Pasal 281 jo  Pasal  77  ayat  (1)  diancam  dengan denda Rp. 1.000.000;
c. STNK  /  STCK  tidak  Sah  Kendaraan Bermotor  tidak  dilengkapi  dengan  ST- NK  atau  STCK  yang  ditetapkna  oleh Polri.  Psl  288  ayat  (1)  jo  Psl  106  ayat (5) huruf a. diancam dengan denda Rp. 500.000;
d. TNKB  tidak  Sah  Kendaraan  Bermotor tidak dipasangi Tanda Nomor Kendara- an Bermotor  yang ditetapkan oleh  Pol- ri. Pasal 280 jo pasal 68 ayat (1) dian-
cam dengan denda Rp. 500.000;
e. Perlengkapan  yang  dapat  membahaya- kan  keselamatan.  Kendaraan  bermotor di  jalan  dipasangi  perlengkapan  yang dapat  menganggu  keselamatan  berlalu lintas  antara  lain  ;  Bumper  tanduk  dan lampu menyilaukan. Pasal 279 jo  Pasal (58) diancam  dengan  denda  Rp.  500.- 000;
f. Sabuk Keselamatan Tidak mengenakan Sabuk Keselamatan Psl  289 jo  Psl  106 Ayat  (6)  diancam  dengan  denda  Rp. 250.000;
g. lampu  utama  malam  hari;  Tanpa  me- nyalakan lampu utama pada malam ha- ri  dan  kondisi  tertentu.  Pasal  293  ayat (1) jo  Pasal  107  ayat  (1)  diancam  de- ngan denda Rp. 250.000;
h. Cara  penggandengan  dan  penempelan dengan kendaraan lain; Melanggar atu- ran  tata  cara  penggandengan  dan  pe- nempelan dengan kendaraan lain, Pasal 287  ayat  (6)  jo  Pasal  106  (4)  huruf  h diancam dengan denda Rp.250.000;
i. Ranmor  Tanpa  Rumah-rumah  selain Sepeda  Motor  Mengemudikan  Kenda- raan  yang  tidak  dilengkapi  dengan  ru- mah-rumah,  tidak  mengenakan  sabuk keselamatan  dan  tidak  mengenakan Helm. Pasal 290 jo Pasal 106 (7) dian- cam dengan denda Rp. 250.000;
j. Gerakan  lalu  lintas  Melanggar  aturan gerakan lalu litas atau tata cara berhenti dan  parkir  Pasal  287  ayat  (3)  jo  Pasal 106  ayat  (4)  e  diancam  dengan  denda Rp. 250.000;
k. Kecepatan  Maksimum  dan  minimum Melanggar  aturan  Batas  Kecepatan  pa- ling Tinggi atau Paling Rendah Psl 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf (g) atau  Pasal  115  huruf  (a ) diancam  de- ngan denda 500.000;
l. Membelok  atau  berbalik  arah  Tidak memberikan  isyarat  dengan  lampu  pe- nunjuk  arah  atau  isyarat  tangan  saat akan membelok atau berbalik arah. Pa- sal  294  jo  Pasal  112  (1)  diancam  de- ngan denda Rp. 250.000;
m. Berpindah  lajur  atau  bergerak  ke  sam- ping Tidak memberikan isyarat saat
akan  berpindah  lajur  atau  bergerak  ke- samping. Pasal 295 jo pasal 112 ayat
(2) diancam  dengan  denda  Rp.  250.
000;
n. Melanggar Rambu atau Marka Melang- gar  aturan  Perintah  atau  larangan  yang dinyatakan  dengan  Rambu  lalu  lintas atau  Marka  Psl  287  ayat(1)  jo  Pasal 106 (4) huruf (a) dan Pasal 106 ayat (4) huruf  (b)  diancam  dengan  denda  Rp. 500.000;
o. Melanggar  Apill  (TL)  Melanggar  atu- ran Perintah atau larangan  yang dinya- takan dengan alat pemberi isyarat  Lalu Lintas. Pasal 287 ayat (2) jo psl 106(4) huruf  (c)  diancam  dengan  denda  Rp. 500.000;
p. Mengemudi  tidak  Wajar  -  Melakukan kegiatan  lain  saat  mengemudi  -  Dipe- ngaruhi  oleh  suatu  keadaan  yang  me- ngakibatkan  gangguan  konsentrasi  da- lam  mengemudi  di  jalan  Pasal  283  jo pasal  106  (1)  diancam  dengan  denda Rp. 750.000;
q. Diperlintasan  Kereta  Api  Mengemudi- kan  Kendaran  bermotor  pada  perlinta- san  antara  Kereta  Api  dan  Jalan,  tidak berhenti  ketika  sinyal  sudah  berbunyi, Palang  Pintu  Kereta  Api  sudah  mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain, Pasal 296 jo Pasal 114 huruf (a) diancam de- ngan denda Rp. 750.000;
r. Berhenti dalam Keadaan darurat. Tidak Memasang  segitiga  pengaman,  lampu isyarat  peringatan  Bahaya  atau  isyarat lain  pada  saat  berhenti  atau  parkir  da- lam keadaan darurat di jalan. Pasal 298 jo  psl  121  ayat  (1)  diancam  dengan denda Rp. 500.000;
s. Hak  utama  Kendaraan  tertentu  Tidak memberi Prioritas jalan bagi kendaraan bermotor  memiliki  hak  utama  yang menggunakan  alat  peringatan  dengan bunyi  dan  sinar  dan/atau  yang  dikawal oleh petugas Polri:
a) Kendaraan  Pemadam  Kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
b) Ambulan yang mengangkut orang sakit ;
c) Kendaraan untuk memberikan per-
tolongan pada kecelakaan  Lalu  lin- tas;
d) Kendaraan  Pimpinan  Lembaga  Ne- gara Republik Indonesia;
e) Kendaraan  Pimpinan  dan  Pejabat Negara  Asing serta  Lembaga inter- nasional  yang  menjadi  tamu  Nega- ra;
f) Iring-iringan  Pengantar  Jenazah; dan
g) Konvoi  dan/atau  kendaraan  untuk kepentingan  tertentu  menurut  per- timbangan  petugas  Kepolisian  RI. Pasal  287  ayat  (4)  jo  Pasal  59  dan Pasal 106 (4) huruf (f) jo Pasal 134 dan  Pasal  135,  diancam  dengan denda Rp. 250.000;
t. Hak  pejalan  kaki  atau  Pesepeda  Tidak mengutamakan  pejalan  kaki  atau  pese- peda  Pasal  284  jo  106  ayat  (2),  dian- cam dengan denda 500.000;
4. Pengemudi  Kendaraan  Bermotor  Roda  4 atau Lebih;
a. Perlengkapan  Ranmor  Ranmor  tidak dilengkapi  dengan  :  Ban  cadangan,  se- gitiga  pengaman,  dongkrak,  Pembuka Roda,  dan  peralatan  pertolongan  per- tama pada kecelakaan. Pasal 278 jo pa- sal  57  ayat  (3)  diancam  dengan  denda Rp. 250.000;
b. Sabuk  Keselamatan  Pengemudi  atau Penumpang yang duduk di samping pe- ngemudi tidak menggunakan sabuk ke- selamtan. Pasal 289 jo Pasal 106 (6) di- ancam dengan denda Rp. 250.000;
c. Ranmor  Tanpa  Rumah-  rumah  Penge- mudi dan penumpang tidak mengguna- kan  sabuk  keselamatan  dan  Helm.  Pa- sal  290  jo  pasal  106  ayat  (7)  diancam dengan denda Rp. 250.000;
d. Persyaratan  Teknis  Ranmor  tidak  me- menui  persyaratan  teknis  meliputi  : Kaca  Spion,  Klakson,  Lampu  utama, Lampu  mundur,  lampu  batas  tanda batas Dimensi badan kendaraan, lampu gandengan,  lampu  Rem,  lampu  penun- juk arah, alat pemantul cahaya, alat pe- ngukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca  depan,  spakbor,  bumper,  peng- gandengan, penempelan, atau pengha-
pus kaca. Pasal 285 ayat 2 jo Pasal 106
(3) jo  Pasal  48  (2)  diancam  dengan denda Rp. 500.000;
e. Persyaratan  laik  jalan  Ranmor  tidak memenui  persyaratan  laik  jalan  seku- rang-kurangnya meliputi ;
a) Emisi Gas Buang ;
b) Kebisingan suara;
c) Efisiensi sistem rem utama;
d) Efisiensi system rem parkir;
e) Kincup Roda Depan;
f) Suara Klakson;
g) Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
h) Radius putar;
i) Akurasi alat penunjuk kecepatan;
j) Kesesuaian  kinerja  roda  dan  kon- disi Ban;
k) Kesesuaian  daya  mesin  pengerak terhadap berat kendaraan Pasal 286 jo  Pasal  106  ayat  (3)  jo  Pasal  48 (3).  Diancam  dengan  denda  Rp. 500.000;
5. Penumpang Kendaraan bermotor yg duduk di  samping  pengemudi  (Sabuk  Keselama- tan)  Tidak  menggunakan  sabuk  keselama- tan  Pasal  289  jo  106  ayat  (6)  diancam  de- ngan denda Rp. 250.000;
6. Pengemudi  Kendaraan  Bermotor  Umum atau Angkutan Orang:
a. Buku  Uji  Ranmor  tidak  dilengkapi  de- ngan surat keterangan Uji berkala Pasal 288 ayat (3) jo ps 106 (5) hrf (c) dian- cam dengan denda Rp. 500.000;
b. Tidak singgah di terminal sesuai ijin trayek Kendaraan bermotor umum da- lam trayek tidak singgah diterminal. Pasal 276 jo Pasal 36 diancam dengan denda Rp. 250.000;
c. Tanpa  ijin  dalam  trayek  Tidak  memi- liki  ijin  menyelangarakan  angkutan orang dalam trayek Pasal 308 huruf (a) jo  psl  173  ayat  (1)  huruf  (a)  diancam dengan denda Rp. 500.000;
d. Tanpa  Ijin  tidak  dalam  Trayek  Tidak memiliki  ijin  menyelanggarakan  ang- kutan orang tidak dalam trayek Psl 308 huruf  (b)  jo  Pasal  173  ayat  (1)  huruf
(b).  Diancancam  dengan  denda  Rp. 500.000;
e. IjinTrayek  Menyimpang  Menyimpang dari  ijin  yang  ditentukan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  173.  Pasal  308 huruf (c) jo Pasal 173 diancam dengan denda Rp. 500.000;
f. Pengunaan jalur atau lajur Tidak meng- gunakan  lajur  yg  tlah  ditentukan  atau tidak menggunakan lajur paling kiri ke- cuali saat akan mendahului / mengubah arah.  Pasal  300  huruf  (a)  jo  Pasal  124 ayat  (1)  huruf  (c).  Diancam  dengan denda Rp. 250.000;
g. Turun Naik Penumpang Tidak membe- rhentikan  kendaraannya  selama  me- naikkan  dan/atau  menurunkan  penum- pang  Pasal  300  huruf  (b  )  Pasal  124 ayat (1) huruf (d) diancam dengan den- da Rp. 250.000;
h. Pintu tidak ditutup Tidak menutup Pin- tu  kendaraan  selama  kendaraan  berja- lan Pasal 300 huruf (c) jo Pasal 124 (1) huruf  (e)  diancam  dengan  denda  Rp. 250.000;
i. Mengetem,  menaikkan  /  turunkan  pe- numpang  tidak  di  Halte,  melanggar  ja- lur  Trayek  Tidak  berhenti  selain  di tempat  yang  telah  ditentukan,  menge- tem,  menurunkan  penumpang  selain  di tempat  pemberhentian,  atau  melewati jaringan  jalan  selain  yang  ditentukan dalam ijin trayek Pasal 302 jo Pasal (126)  diancam  dengan  denda  Rp.  250. 000;
j. Ijin  khusus  disalahgunakan  Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu, tapi  menaikkan  atau  menurunkan  pe- numpang  lain  di  sepanjang  perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk ke- perluan  lain.  Pasal  304  jo  Pasal  153 ayat  (1)  diancam  dengan  denda  Rp. 250.000;
7. Pengemudi Kendaraan Bermotor Bus tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji ber- kala  dan  tanda  lulus  uji  berkala  Pasal  288 ayat (3) jo Pasal 106 (5) huruf (c) diancam dengan denda Rp. 500.000;
8. Pengemudi Angkutan Barang:
a. Buku Uji Ranmor dan/atau kereta Gan- dengannya atau kereta tempelannya  ti-
dak dilengkapi dgn surat keterangan uji berkala & tanda lulus uji berkala. Pasal 288 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (5) huruf (c) diancam dengan dengan 500.000;
b. Jaringan  Jalan  Tidak  menggunakan  ja- ringan  jalan  sesuai  dengan  kelas  jalan yang ditentukan Pasal 301 jo Pasal (125)  diancam  dengan  dengan  denda Rp. 250.000;
c. Mengangkut  Orang  Mobil  barang  un- tuk mengangkut orang tanpa alasan  Psl (303) jo pasal 137 ayat (4) hrf (a), (b), (c)  diancam  dengan  denda  Rp.  250. 000;
d. Surat  Muatan  Dokumen  Perjalanan Membawa  Muatan,  tidak  dilengkapi Surat  muatan  dokumen  perjalanan  Pa- sal  306  jo  Pasal  168  ayat  (1)  diancam dengan denda Rp. 250.000;
9. Pengemudi Angkutan Umum Barang:
a. Tata Cara Pemuatan Barang Tidak me- matui ketentuan mengenai tata cara pe- muatan, daya angkut, dimensi kendara- an Pasal 307 jo Pasal 169 ayat (1) dian- cam dengan denda Rp. 500.000;
b. Buku Uji Ranmor dan/ atau kereta gan- dengannya atau kereta tempelannya tdk dilengkapi dgn surat keterangan uji be- rkala  &  tanda  lulus  uji  berkala.  Pasal 288 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (5)  huruf (c)  diancam  dengan  denda  Rp.  500.
000;
10. Pengemudi yang mengangkut barang Khu- sus  (Persyaratan  keselamatan  dan  keama- nan)  Tidak  memenuhi  ketentuan  persyara- tan  keselamatan,  pemberian  tanda  barang, parkir,  bongkar  dan  muat,  waktu  operasi dan rekomendasi  dan instansi  terkait Pasal 305  jo  pasal  162  ayat  (1)  huruf  (a,b,c,d,e dan  f  ).  Diancam  dengan  denda  Rp.  500.
000;
11. Pengendara Sepeda Motor:
a. lampu  Tanpa  menyalakan  Lampu  uta- ma  pada  siang  hari  Psl  293  ayat  (2)  jo Pasal  107  (2)  diancam  dengan  denda Rp. 100.000;
b. Helm  Standart,  Tidak  menggunakan helm  standar  Nasional  Indonesia  Pasal 291 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (8) dian- cam dengan denda Rp. 250.000;
c. Helm  Penumpang  Membiarkan  Pe- numpangnya  Tidak  mengenakan  Helm Pasal 291 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (8) diancam dengan denda Rp. 250.000;
d. MuatanTanpa  Kereta  samping  meng- angkut  penumpang  lebih  dari  1  orang Pasal  292  jo  Pasal  106  ayat  (9)  dian- cam dengan denda Rp. 250.000;
e. Persyaratan  Teknis  dan  laik  jalan  Tdk Memenuhi  persyaratan  teknis  dan  laik jalan,  meliputi  :  kaca  spion,  klakson, lampu  utama,  lampu  rem,  lampu  pe- nunjuk arah, atau alat pemantul cahaya, alat  pengukur  kecepatan,  knalpot  dan kedalaman alur ban. Pasal 285 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (3), dan Pasal 48  ayat (2) dan ayat (3) diancam dengan denda Rp. 250.000;
12. Pengendara Kendaraan tidak bermotor De- ngan sengaja:
a. Berpegangan pada kendaraan bermotor untuk ditarik;
b. Menarik  benda-benda  yang  dapat membahayakan  pengguna  jalan  lain, dan/atau;
c. Menggunakan  jalur  jalan  Kendaraan Bermotor.
Sedangkan  telah  disediakan  jalur  jalan khusus  bagi  kendaraan  tidak  bermotor. Pasal  299  jo  122  hrf  (a,b  dan  c)  dian- cam dengan denda Rp.100.000;
13. Balapan  liar  di  Jalanan:  Pengendara  ber- motor  yang  balapan  di  jalan  akan  dikenai pidana  kurungan  paling  lama  satu  tahun atau  diancam  dengan  denda  Rp  3.000.000 (Pasal 297).

## G. PENERAPAN  HUKUM  DI  BIDANG LALU  LINTAS  DAN ANGKUTAN  JA- LAN  TERHADAP  PENGENDARA  SE- PEDA MOTOR
1. Penerapan Hukumnya
Jumlah  kendaraan  yang  terus  bertambah setiap tahun, bahkan bulan dan hari - terutama sepeda  motor,  di  samping  memberi  pengaruh positif  juga  menimbulkan  dampak  negatif. Dampak  negatif  tersebut  yaitu  adanya  pelang- garan hukum  yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor.
Secara  kasat  mata  menurut  pengamatan Penulis  pelanggaran  lalu  lintas  oleh  pengen- dara  sepeda  motor  antara  lain  berpenumpang lebih dari dua orang, tidak menggunakan helm, menggunakan  helm  yang  tidak  standar  SNI, melanggar  rambu  lalu  lintas,  melebihi  kece- patan  maksimal,  menggunakan  knalpot  yang tdak  standar  (bising),  menggunakan  klakson yang  melebihi  kapasitas,  menggunakan  lampu rem  yang  yang  menyilaukan,  measuki  jalur busway, melawan arus, naik trotoar, tidak me- miliki  STNK  yang  sah,  tidak  memiliki  SIM, dan lain-lain.
Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pe- ngendara  sepeda  motor  sudah  sedemikian  se- riusnya  sehingga  perlu  diperlukan  usaha  yang serius dalam penegakan hukumnya.
Penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh penegak  hukum  (Polisi  Lalu  Lintas)  berupa tindak langsung (Tilang) selama ini cenderung lebih “lunak”, ditambah lagi hukuman yang di- jatuhkan oleh hakim tidak maksimal.
Selama  ini  berdasarkan  data  yang  terse- dia menunjukkan bahwa hukuman/sanksi yang dijatuhkan  oleh  hakim  sangat  jauh  dari  anca- man  maksimal  yang  terdapat  dalam  Undang Undang  Nomor  22  tahun  2009  tentang  Lalu lintas  dan  Angkutan  jalan.  Suatu  pelanggaran yang  misalnya  ancaman  dendanya  Rp.  250. 000.-  oleh  hakim  hanya  dijatuhi  hukuman  pa- ling  tinggi  Rp.  125.000.-.  kalaupun  ada  yang dijatuhi sanksi maksimal hanya sebagian kecil saja.
Polisi  yang  bekerja  di  lapangan  adalah pihak  yang  sangat  berperan  untuk  meletakan pasal-pasal  yang  dilanggar  oleh  pengendara sepeda  motor.  Pasal-pasal  tersebut  bukan  ber- arti  diterapkan  secara  sembarang,  melainkan ditaruh atas pelanggaran yang terjadi.
Dalam  beberapa  kasus  polisi  “terkesan tidak  serius”,  menggunakan  pasal  berlapis yang dilanggar oleh pengendara sepeda motor. Misalnya pelanggaran atas tidak menggunakan helm,  berkendara  lebih  dari  dua  orang,  tidak memiliki  SIM,  melanggar  rambu  lalu  lintas, sepeda  motor  menyalahi  spesifikasi  standari- sasi.  Dalam  kasus  ini  polisi  misalnya  hanya menindak  satu  pasal  saja  seperti  melanggar rambu lalu lintas saja. Padahal kalau diperhati- kan jenis pelanggaran yang dilanggar beberapa
pasal  sehingga  hukumannya  menjadi  kumula- si.
Peran polisi yang “menerakan” pasal pe- langgaran  membawa  konsekuensi  logis  pada putusan hakim dalam persidangan tilang di pe- ngadilan. Putusan hakim terhadap pelanggaran lalu  lintas  (tilang  polisi)  tidak  akan  melebihi atas tilang yang diterakan (catat) oleh polisi.
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  penega- kan  hukum  bagi  pelanggar  aturan  lalu  lintas seperti  sepeda  motor  dirasakan  tidak  maksi- mal.

## 2. Analisis Terhadap Penerapan Hukumnya
Penerapan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang melanggar Undang Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dapat  dilihat dari beberapa aspek, antara  lain: pembiaran terhadap pelanggaran, penindakan yang tidak maksimal, penindakan maksimal.
Pertama ,  pembiaran  terhadap  pelangga- ran  lalu  lintas.  Hal  yang  sangat  lumrah  men- jadi  pemandangan  sehari-hari  bahwa  jumlah pelanggar  lalu  lintas  di  jalan  raya  sudah  tidak terhitung. Para pelanggar tersebut sebagian be- sar tidak ditindak oleh polisi.  Beberapa alasan tidak ditindaknya tersebut antara lain karena: i) terbatasnya jumlah petugas, ii) tidak beradanya petugas  di  lapangan,  iii)  petugas  terkesan “cuek”  terhadap  pelanggar,  iv)  petugas  terke- san  tidak  ingin  capek,  v)  petugas  sangat  fa- miliar dengan masyarakat setempat.
Kesan  pembiaran  yang  dilakukan  oleh polisi  (petugas)  tidak  dapat  “digebyah  uyah” (digeneralisasi) untuk semua kasus dan tempat. Faktanya, untuk lokasi tertentu polisi (petugas) sangat  tegas  dalam  mengambil  tindakan,  mi- salnya  di  jalan-jalan  protokol  yang  ada  di  Ja- karta  seperti  jalan  Sudirman,  jalan  Thamrin, Gatot Subroto dan beberapa jalan yang melalui kantor pemerintahan dan area bisnis. Begitupa di jalan Margonda Raya Kota Depok, polisi sa- ngat menjaga ketertiban. Jalan-jalan yang dija- ga  ketertibannya  seperti  yang  disebutkan  di atas di Indonesia tentu sangat terbatas jumlah- nya.  Dapat  dibayangkan,  betapa  banyak  jalan dan  lokasi  yang  tidak  dijaga  secara  rutin  oleh polisi,  dan hanya mengandalkan rambu-rambu lalu  lintas  yang  jumlahnya  juga  terbatas  serta kesadaran masyarakat yang belum maksimal,
sehingga  pelanggaran  dalam  berlalu  lintas  di- rasakan  semakin  kritis. Akibat  dari  pembiaran ini  masyarakat  menganggap  bahwa  pelangga- ran terhadap aturan lalu lintas dianggap bukan- lah  “dosa”,  yang  lama-kelamaan  menjadi  bu- daya biasa.
Kedua ,  penindakan  yang  tidak  maksi- mal. Ada beberapa alasan mengapa petugas ti- dak  maksimal  terhadap  pelaku  pelanggar  lalu lintas, seperti pengendara sepeda motor, yaitu: kesalahan  pelanggar  masih  dapat  dimaafkan, petugas mengambil keuntungan atas pelangga- ran tersebut, petugas “rikuh” (sungkan) karena sudah  kenal  atau  familiar  dengan  pelanggar dan masyarakat setempat, petugas kasihan ter- hadap pelanggar.
Situasi dan kondisi demikian menyebab- kan timbulnya anggapan dari masyarakat  bah- wa pelanggaran lalu lintas yang kemudian ada tindakan  yang  tidak  tegas  menjadi  dianggap sepele.  Akibatnya,  bahwa  setiap  pelanggaran yang dilakukan dirasakan seperti tidak merasa- kan pengaruh yang berarti (signifikan) dari tin- dakan yang dijatuhkan sanksinya.
Ketiga,  penindakan  yang  maksimal.  Be- berapa  kasus  polisi  di  lapangan  berani  meng- ambil  tindakan  tegas  terhadap  pelanggar  lalu lintas. Tindakan tegas tersebut dilatarbelakangi oleh  beberapa  faktor,  yaitu:  pelanggar  terang- terangan menyepelekan imabauan petugas, pe- rintah  dari  komandan  bahwa  semua  pelanggar lalu  lintas  pada  lokasi  dan  tempat  tertentu  ha- rus ditindak tegas (diberi hukuman maksimal), petugas  sangat  menyadari  bahwa  pelanggar harus  dijatuhi  hukuman  (tilang)  yang  maksi- mal  dengan  tujuan  untuk  mendidik  dan  me- nimbulkan efek jera.
Kemampuan  dan  kemauan  dari  petugas kepolisian  dalam  menindak  secara  tegas  de- ngan  mencantumkan  semua  jenis  pelanggaran terhadap pelanggar lalu lintas harus diapresiasi oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman. Ke- mauan  hakim  menjatuhkan  sanksi  maksimal seperti yang diterakan oleh polisi akan menjadi momentum  yang  baik  dalam  penegakan  hu- kum  lalu  lintas.  Tentunya  hakim  harus  juga mempertimbangkan  pembelaan  yang  diajukan oleh  si  pelanggar.  Bagi  pelanggar  lalu  lintas yang  tidak  hadir  di  persidangan  tanpa  alasan yang sah harus dianggap sebagai tindakan
yang  menyepelekan  sanksi  pelanggaran.  Da- lam kasus seperti ini hakim harus menjatuhkan sanksi yang maksimal.

## H. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  kesim- pulan yang bisa ditarik, bahwa:
a. Ketentuan  hukum  yang  mengatur  ten- tang  sepeda  motor  dan  penggunaannya sudah  tersedia  sedemikian  rupa,  mulai dari  Undang  Undang  Nomor  22  tahun 2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angku- tan  Jalan  sampai  kepada  peraturan  pe- laksanaannya, termasuk kepada peratu- ran  yang  sifatnya  administratif  yaitu upaya  dari  pemerintah  dan  perbankan guna  membatasi  penggunaan  sepeda motor.  Hanya  saja  diakui  bahwa  pera- turan  perundangan  yang  dimaksud  ti- dak  mengatur  secara  spesifik  khusus bagi sepeda motor.
b. Ancaman  sanksi  yang  dijatuhkan  pada pengguna sepeda motor umumnya ada- lah sanksi denda. Sanksi denda ini dia- tur  dijatuhkan  terhadap  pelanggar  lalu lintas  yang  secara  nyata  telah  melaku- kan  pelanggaran.  Namun  pelanggaran yang menimbulkan cacatnya orang atau bahkan  menimbulkan  kematian  si  pe- langgar  diancam  dengan  pidana  kuru- ngan.
c. Sanksi  yang  dilakukan  oleh  polisi  (pe- tugas)  dalam  bentuk  tilang  masih beragam, mulai dari yang paling ringan yaitu  hanya  mencantumkan  salah  satu pasal  yang  dilanggar  saja,  sampai  de- ngan  mencantumkan  pasal  berlapis. Tindakan  petugas  dengan  “memili- hkan”  pasal  yang  paling  ringan  meng- giring opini masyarakat  bahwa pelang- garan  lalu  lintas  dianggap  sebagai  se- suatu  yang  biasa  dan  sepele.  Hal  ini akan mengikat hakim dalam menjatuh- kan  hukuman  terhadap  pelanggar  lalu lintas. Sanksi  yang berat hanya dilaku- kan  oleh  polisi  (petugas)  dalam  kasus- kasus  tertentu  karena  ada  alasan  yang khusus pula.

## 2. Saran
Sudah  saatnya  bahwa  negara  dalam  hal ini  para  penegak  hukum  mengambil  sikap untuk menerapkan hukum di bidang lalu lintas secara  tegas.  Kelalaian,  ketidakkonsistenan, dan ketidaktegasan dari aparat penegak hukum membuat  masyarakat  tidak  percaya  kepada hukum.  Oleh  karena  di  samping  melakukan upaya-upaya  lain  dalam  memperbaiki  siste- matisasi lalu lintas dan angkutan jalan, pene-
gakan hukum lalu lintas harus ditegakkan. Se- hingga  citra  negara  hukum  seperti  yang  ter- dapat  dalam  Undang  Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945 dapat tercapai.

## I. Jadwal Penelitian
Penelitian  dilakukan  selama  1  (satu)  semester dimulai  bulan  Maret  2013  sampai  dengan bulan September 2013.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU:
Adisasmita, Sakti Adji Adisasmita, Transportasi dan pengembangan Wilayah. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
Ibrahim, Johnny. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
Krabbe, The Modern Idea of The State , Authorized Translation With An Introduction By George H. Sabine and Walter J. Shepard. New York-London: D. Appleton And Company, 1922.
Makarim, Edmon, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik .Jakarta: Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, Panduan  Pemasyarakatan  Undang  Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik . Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2011.
Sjawie,  Hasbullah, Kedudukan  dan  Tanggung  Jawab  Direksi  Perseroan  Terbatas  Serta  Per- tanggungjawaban  Pidana  Perseroan  TerbatasSebagai  Korporasi, Disertasi  (Jakarta: Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum – Universitas Trisakti, 2011), hal. 21.
Soekanto,  Soerjono, Faktor  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2007.

## Internet:
http://carapedia.com/pengertian_definisi_teori_menurut_para_ahli_info502.html,

## Undang Undang:
Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.