## PILKADA (HUBUNGAN KEKUASAAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH)
Samugyo Ibnu Redjo Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad Samugyo.ir@gmail.com

## Abstrak
Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah dalam 3  kali pemilihan  terakhir ini tidak dapat  dilepaskan  pada  keterlibatan  partai  politik  di  Indonesia,  pandangan  yang  saat  ini berkembang adalah Partai politik berfungsi  sebagai  sarana rekrutmen dan sarana seleksi atau sarana  rekrutmen  bagi    aktor-aktor  politik.    Selaku  kumpulan  politik  yang mengkomunikasikan  kehendak  dan    kepentingan  yang  berbeda,  serta  sebagai  sarana    untuk memberdayakan rakyat. Kumpulan politik ini  juga  didasarkan  pada nilai dan norma politik tertentu  dan  dengan  ideology  dan  keyakinan  serta  pandangan  tertentu  pula,      terhadap masalah  Negara.  Oleh  sebab  itu  kumpulan  politik  tersebut  sangat  variatif  dan  beragam, bergantung pada ideology dan kepentingan kumpulan politik  tersebut.
Kemungkinan  terjadinya  politik  uang  dimasyarakat  sangat  besar  sehubungan  hampir  80% masyarakat dalam katagori miskin dan sangat miskin juga dalam kondisi yang tidak berdaya dan  tidak  berpendidikan.  Kondisi  demikian  bukanlah  kadaan  yang  kondusif  untuk berlangsungnya  proses  demokras  disamping  tidak  memungkinkan  terjadinya  proses demokratisasi. Selain  kemiskinan menjadi sumber bagi politik uang, maka ketidakberdayaan merupakan  unsur  utama  bagi    terjadinya  politik    uang,  hal  ini  dirasakan  dalam  proses PILKADA.
Konteks  demikian menyebabkan  proses PILKADA yang saat ini dilaksanakan sangat riskan dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemiskinan, ketidakberdayaan  serta budaya anomik  saat  ini  merupakan  pemicu  bagi  peristiwa  lanjutan  dari  PILKADA  tersebut,  antara lain adalah : Kandidat dan partai politik yang mendukungnya tidak bisa menerima kekalahan dalam PILKADA, sehingga  tindakan coersif I melalui perundingan  dan negosiasi sampai tindakan anarkhi melalui pengrusakan sarana swasta dan pemerintah dilakukan. Perkelahian antar kandidat, dan antar masyarakat dalam proses PILKADA, melibatkan  masyarakat pada umumnya.Tindakan-tindakan  yang mengakibatkan terganggunya hubungan suku, agama, ras dan antar golongan. PILKADA saat ini selayaknya dievaluasi.
Kata kunci: pilkada, politik, pusat, daerah

## Abstract
Election  of  Regional  Head  and  Deputy  Regional  Head  in  the  last  3  elections  cannot  be released  on  the  involvement  of  political  parties  in  Indonesia,  the  view  that  is  currently developing  is  that  political  parties  function  as  a  means  of  recruitment  and  a  means  of selection  or  a  means  of  recruitment  for  political  actors.  As  a  collection  of  politics  that communicates different desires and interests, as well as a means to empower the people. This collection  of  politics  is  also  based  on  certain  political  values  and  norms  and  with  certain ideologies and beliefs and views on the country's problems. Therefore the political collection is very varied and varied, depending on the ideology and interests of the political group.
The possibility of money politics occurring in the community is very large due to the fact that almost  80%  of  the  people  in  the  poor  and  very  poor  categories  are  also  in  a  helpless  and uneducated condition. This condition is not a conducive condition for the ongoing democratic process besides it does not allow the process of democratization to take place. In addition to poverty  being  a  source  of  money  politics,  powerlessness  is  a  major  element  for  the occurrence of money politics, this is felt in the local election process.
This context causes the current Local Election process is very risky and raises things that are not  desirable.  Poverty,  powerlessness  and  anomic  culture  today  are  triggers  for  the continuation  of  the  PILKADA,  including:  Candidates  and  political  parties  supporting  them cannot  accept  defeat  in  the  PILKADA,  so  that  coercive  action  I  through  negotiations  and negotiations to anarchic actions through the destruction of private facilities and government is  done.  Fighting  between  candidates,  and  between  communities  in  the  election  process, involves the general  public. Actions  that result in disruption of  ethnic, religious, racial and intergroup relations. The current local election should be evaluated.
Keywords : local elections, politics, central, regional

## PENDAHULUAN
Pada  pandemi corona  (covid  19) saat  ini    terlihat  terjadinya  perbedaan  pendapat antara Pusat dan Daerah dalam hal penenggulangannya,  padahal disatu sisi banyak terobosan kebijakan dalam mengatasi penanggulangan corona, baik itu bantuan sosial dari pemerintah Pusat,  Daerah  maupun  Desa  dan  kelurahan,  juga  bantuan  sosial  dari  departemen,  dalam  hal ini bantuan sosial dari departemen sosial.
Banyaknya bantuan sosial tersebut, banyak dikomentari tidak tepat sasaran, data yang salah atau menteri tidak paham masalah daerah, Pusat tidak paham permasalahan daerah dst. Daerah  tidak  paham  permasalahan  yang  dihadapi  Pusat  berkaitan  dengan  Pandemi corona(Covid  19)  ini.  Begitupun  timbulnya  sinyalemen  ,  bahwa  kebijakan    masing  masing menteri  berbeda  dan  tidak  fokus  untuk  saling  membantu  kementerian  lain  dalam penanggulangan pandemi corona (covid19.
Saat  ini  (bagi  pemerhati  pemerintahan  )  yang  menjadi  persoalan  utama,  adalah perseteruan  antar  Bupati  Lumajang  dan  Bupati  Bolaang  Mongondow,  yang  merupakan kepala daerah hasil proses  pemilihan umum kepala daerah  (pilkada),  apalagi  jika dikaitkan dengan  partai  politik  pendukung.    Perlu    diketahui  bahwa    partai  politik  pendukung,  bupati Lumajang di Propinsi Jawa Timur, Thoriqul Haq dari PKB (partai Kebangkitan Bangsa) dan bupati Bolang Mangandow Timur, Sehan Salim dari PAN (partai Amanat nasional).  Mereka berdua  berbeda  partai  politik  pendukung,  misalkan    Bupati  Lumajang  didukung    oleh  PKB sementara Bupati Boltim didukung oleh PAN. Dan perseteruan itu dikaitkan  pada perbedaan kendaraan  politik,  kebetulan  Menteri  sosialnya  berasal  dari  PKB,  sehingga    Bupati  Boltim
seakan  akan  menghina  kebijakan  menteri  sosial  tersebut  berkenaan  dengan  bantuan  sosial yang  salah  kaprah,  menyamakan    antar  daerah  serta  data  penerima  yang  salah,  sehingga muncul pernyataan”menteri Goblok”, menteri “dungu”.
Pernyataan  demikian  dilihat  dari  etika  birokrasi  kurang  patut  disampaikan  oleh sesama birokrat, yang kebetulan berada  di daerah, Hal  itupun tidak pantas diucapkan  kalau dilihat  dari  etika  kepangkatan,  karena  walau  bagaimanapun  Bupati  sebagai  kepala  Daerah harus  mengimplementasikan  kebijakan  menteri  yang  merupakan  persononifikasi  presiden sebagai kepala Negara, sejelek apapun kebijakan itu,  menghina menteri dapat dikategorikan pada  mengina  presiden,  dan  menghina  presiden  berarti    menghina  Negara,  karena  Presiden adalah lambang Negara.
Harus  kita  pahami  bahwa    “  Negara,  pada  dasarnya  mengabstraksikan  dan menggambarkan  serta  merefleksikan  berbagai  kehidupan  yang  ada  dalam  dalam  suatu teritorial  tertentu,  di  mana  komunitas  masyarakat  bertempat  tinggal,  saling  berinteraksi, memiliki keyakinan-keyakinan tertentu dan sistem berkehidupan bersama dalam masyarakat. Dan  “Masyarakat    umumnya  memiliki  nilai-nilai  yang  diyakini  bersama  sebagai  kebenaran dan  sebagai  pengikat  kehidupan  mereka,    memiliki  tatanan    dan    struktur  kemasyarakatan tertentu,  disamping  kebijakan  dan  keharusan  yang    mengikat  serta  pengaturan-pengaturan tertentu  yang  menekankan  dan  berorientasi  pada  kelompok.  ´Konsekuensi  dari  pernyataan diatas,  keberadaan  Bupati    sangat  berpengaruh  pada  kehidupan  masyarakatnya,  itulah sebabnya, maka perseteruan antara bupati  juga akan berdampak pada kehidupan masyarakat di Daerah pada umumnya. Apa lagi, jika dikaitkan dengan sistem patrimonial dalam struktur sosial kita, langkah bupati yang berseteru akan berakibat pada pada ketakacuhan masyarakat di Daerah tersebut akan pimpinan mereka..
Ketentuan  dalam  Perpu No. 17/2020 tentang  manajemen pemerintahan (manajemen PNS)  disebutkan  bahwa  presiden  selaku  pemegang  kekuasaan  tertinggi    pembinaan  PNS berwenang menetapkan  pengangangkatan dan pemindahan  dan pemberhentian PNS ( pasal 3  ayat  2).  Tindakan  Bupati  tersebut  adakah  itu  bisa  disebut    “ abuse  of  power “    ,    bahkan lebih  dari  hanya  penyalah  gunaan  kewenangan.  Tindakan  seperti  itu  sudah  masuk  dalam DELIK  (tindakan  hukum  mengenai  Pembangkangan  bawahan  terhadap  atasan  )    yang berkekuatan hukum, artinya tindakan bupati Bolaang Mongondouw Timur Salim Sehan bisa dapat dituntut hukum. Sebagai penyalah gunaan kewenangan,
Sehubungan  sistem    pemilihan  kepala  daerah  yang  mengharuskan  adanya  dukungan partai  politik,  maka  keberadaan  mereka  disatu  sisi  mereka  mewakili  partai  politik,  dan mereka harus tunduk pada perintah pimpinan partai politik.  tetapi disisi lain,  mereka adalah
pelaksana  birokrasi  yang  harus  taat  kepada  perintah  pimpinan  birokrasi.  Disini  terjadi dualisme  kebijakan  dalam  kepemimpinan  di  daerah,  Dan  hal  ini  menjadi  persoalan  dalam manajemen  pemerintahan,  terutama  di  Daerah,  karena    sangat  mungkin  terjadi penyalahgunaan kebijakan (contemp of Policy)
Hubungan  kekuasaan  antara  Negara/  Pusat  dan  Daerah  ini  menjadi  persoalan  politik dalam  konteks  pemilihan  kepala  daerah  (PILKADA)  sampai  saat  ini,  sehingga  muncul berbagai pertanyaan apakah pusat atau pemerintah Pusat itu sama  dengan Negara ?  Apakah negara  itu  hanya  Presiden  dan  MPR  dan  lembaga  tinggi  lainnya,  sehingga  menghina kebijakan  menteri,  berarti  menghina    kebijakaan  presiden  /negara  ?  Hal  itu  berbeda  kalau melanggar undang-undang , sudah jelas akan dihukum karena  dianggap sebagai pelanggaran undang-undang dan seterusnya.
Tidak ada aturan penghakiman tentang kebijakan, apakah kebijakan Pusat/Negara itu benar atau tidak ? Begitupun tidak ada aturan  apakah kebijakaan daerah itu benar  atau tidak ?  terkecuali  kalau  kebijakan  tersebut  bertentangan  dengan  kebijakan    diatasnya  atau melanggar hukum/undang undang.

## PEMBAHASAN
Dalam  sistem  monarkhi  atau  sering  disebut  sebagai  sistem  kerajaan,  umumnya kebijakan  pemerintah  dianggap  sebagai  kebijakan  raja  dan  itu  tidak  bisa  diganggu  gugat, walaupun  kebijakan  tersebut  disampaikan    oleh  menteri  menterinya.  Demikian    juga  dalam sistem aristokrasi atau yang sering  disebut sebagai sistem kebangsawanan, kebijakan apapun yang dikeluarkan dalam sistem aristokrasi, maka hal itu tidak bisa diganggu gugat, terkecuali intrik intrik  antar sesama bangsawan  yang tidak  sepakat  mengenai  kebijakan tersebut  yang bisa  berakibat  konflik  yang  meluas  atau  penghapusan  kebijakan.  Repubik  Indonesia  tidak berada  dalam  kedua  sistem  hubungan  kebijakan  tersebut  tetapi  berada  dalam  varian  ketiga sistem  hubungan  kekuasaan,  yaitu  sistem  demokrasi,  dimana  rakyat  yang  berkuasa  penuh untuk memutuskan peraturan perundang undangan.
Sehingga  muncul  lah  pernyataan  bahwa Policy bukanlah  undang-undang,!!! Policy / kebijakan tersebut  didefinisikan hanya pada  pola rencana ataupun tindakan oleh pemerintah yang  pada  akhirnya  seperti  perseteruan  antar  bupati  yang  saya  sebutkan  diatas  di  atas,  Jika didekati  dengan  teori  hukum  pemerintahan,  maka  hal  itu  sudah  menjadi  delik/ contempt  of policy , tetapi  jika didekati dari teori  hubungan kekuaaan pemerintahan juga teori  kebijakan, maka tidak bisa diadili . Policy dan hubungan kekuasaan  bukanlah delik hukum., Kebenaran ataupun  kesalahan,  hanya  bisa  dipersepsi  dalam  logika  kekuasaan.  Sementara  Logika  tidak
bisa dijadikan delik hukum.     Demikian pula   dalam hubungan politik, juga  tidak bisa jadi delik hukum, hal ini didasari pernyataan bahwa  kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik  dan  interaksi  satu  sama  lain  dari  dua  atau  lebih  orang  yang  sudah  pasti  akan melibatkan  hubungan  politik    (Aristoteles  (384-322SM),    jadi  tidak  benar  kalau  dinyatakan bahwa logika hukum dapat  dijadikan sebagai logika pemerintahan!
Demokrasi- logika hubungan Kekuasaan antara Pusat dan Daerah.
(1) Logika Ketuhanan (hak ketuhanan).
Keberadan negara menurut  logika  ini disebabkan karena kekuasaan  yang  dimiliki oleh suatu  suku  bangsa/  elit  tertentu  merupakan  hak  yang  diberikan  oleh  Tuhan.  Dan  tidak boleh ada koreksi terhadap semua kebijakan  yang telah diambil pemerintah. Raja adalah negara, raja adalah perwakilan Tuhan di  Dunia. Berarti menentang raja berkonsekuensi menentang Tuhan. Hubungan kekuasaan  dalam teori  ini  hanya dari  atas ke  bawah  dan tidak sebaliknya.
(2) Logika Kekuatan adalah Kebenaran.
Logika  Kekuatan adalah Kebenaran, merupakan teori negara kedua, bahwa negara ada karena ada kekuatan. Dan  yang kuat itu adalah  pihak yang benar, terlepas dari metoda pencapaiannya  atau  implikasi  kekuatan  tersebut    dalam  prakteknya,  pokoknya  yang penting  menang/dapat  .  Hal  ini  sering  dianekdotkan  dalam    sistem  politik  Republik Rakyat China (RRC) saat ini,  “gak perduli warna kucingnya, yang penting adalah bisa menangkap tikus”. Hal inilah cikal bakal lahirnya negara totaliter,  hubungan kekuasaan antara  pemerintah  Pusat  dan  Daerah  adalah  dalam  kerangka  Hegemoni  (penguasaan) kebenaran,   Jadi  kekuatan adalah kebenaran.
Hal  itu  menunjukkan  bahwa  negara  ada  karena  tercipta  oleh  kekuatan  atau  penaklukan suatu komunitas oleh komunitas lainnya. filosofis kekuatan adalah kebenaran menunjuk pada  “Keadilan    ataupun    kebenaran  tidaklah  bermakna  dan  berarti  sama  sekali  selain dari  kepentingan  pihak  yang  kuat”  (Thracymachus  dalam  dialognya  dengan  Socrates sebagaimana  ditulis  Plato);  Begitupun  dalam  hubungan  antar  negara,  seperti  masa kolonialisme,  bahwa  Prinsip  kekuatan  adalah  kebenaran  memberikan  logika  dan keabsahan  bagi  suatu  Negara,  Tatkala  ia  menaklukkan  negara  lain.  Dan  menjadikan negara  lain  menjadi  negara  taklukkannya.,  hal  ini  dapat    dilihat  sewaktu  kolonialisme Belanda  yang  mampu  bercokol  hampir  350  tahun  di  Indonesia.  Demikian  pula  halnya gerakan  revolusioner  yang  berhasil,  karena  ia  dapat  saja  mengesahkan  segala    apapun tentang negara.  Hal itu dapat dibayangkan pada gerakan  ekstrim kiri dan ekstrim kanan
di Indonesia, jika saja gerakan 30 September PKI tahun 1965 itu berhasil menang, maka tidak mustahil terjadi perubahan sistem politik di  Indnesia saat ini. Demikian juga, jika saja  pemberontakan  PRRI/Permesta  di    Ujung  Pandang  atau  pemberontakan  Negara Islam  Indonesia  Kahar  Muzakar  berhasil  mengalahkan  Tentara  Nasional  Indonesia, maka akan terjadi perubahan  sendi sendi  politik di Indonesia, dan maka sistem politik juga akan berubah.
Logika  kekuatan  adalah  kebenaran  setidaknya  menunjukkan  fenomena  bahwa  interaksi antar  manusia  dapat  terjadi  dengan  sukses,  apabila  ada  suatu  kekuatan    dapat mendominasi dan mengarahkan dinamika interaksi antar manusia. Dan logika kekuatan adalah  kebenaran  ini    jarang  sekali  bisa  dipakai  dalam  hubungan  kebijakan  di  negara yang  menerapkan  sistem  politiknya  dengan  prinsip    demokrasi,  akibatnya  dapat  dilihat dari  perseteruan  antar  kedua  kepala  daerah  di  atas,  walaupun  itu  sudah  masuk  dalam delik hukum mengenai pembangkangan  terhadap kebijakan Pusat.
(3) Perjanjian sosial ( social contract )
Pandangan  terakhir  yang  seringkali  dijadikan    jalan  tengah  dalam  hubungan    kekuasaan atau  kebijakan  jalan  tengah    adalah    teori  rasional  rakyat,  atau  disebut  juga  sebagai Logika    Perjanjian  Sosial (Social  Contract ),  hal  ini    merupakan  logika  pengesahan kekuasaan yang disebabkan oleh adanya perjanjian antara rakyat dengan sekelompok elit tertentu  untuk  memerintah  mereka.  Penyerahan  kedaulatan  rakyat  kepada  kelompok orang  tersebut  untuk  diperintah  dan  yang  memerintah  hal  itu,  merupakan  logika  rakyat berkuasa,  hal  itulah    yeng  menggarisbawahi    keberadaan  system  demokrasi    sebagai sistem  politik  dalam  hubungan  kekuasaan  antara  Negara  dan  Daerah.  Hal  itupun  bisa dipahami  karena  kepentingan  pribadi  mereka  akan  lebih  terjamin  apabila  ada  kelompok oran  yang  mereka  percayai  untuk  mengatur  ketertiban,  menjaga  keamanan  serta memperjuangkan kesejahteraan  rakyat.
Logika seperti inilah yang menyebabkan hubungan kekuasaan antar negara/ pusat dan daerah  membingungkan    pada  hal  hal  tertentu  yang  berkaitan  dengan  kebijakan,  sehingga yang  seringkali  muncul  adalah jargon  jargon politik,  bahwa  :  Negara  harus  hadir  dalam setiap  aktivitas  masyarakatnya.,  Negara  harus  menunjukkan  representasi  kekuasaan  dalam masyarakat.,  Negara  merupakan  wakil  dari  seluruh  cita-cita  dan      kepentingan  masyarakat. Negara merupakan agregat dari seluruh kehendak masyarakat. Karena : Negara adalah suatu respons  yang  tak  terelakkan  terhadap  kebutuhan  dan  kepentingan  manusia,  suatu pencerminan dari karakteristik-karakteristik, baik maupun buruk yang bisa ditemukan dengan melihat kedalam diri kita sendiri.
Hal  itu  menjadi  persoalan  bagi  kehidupan  politik,  karena  jargon  jargon  tersebut seringkali di teriakkan, tapi sangat sulit dimintakan pertanggungjawabannya, terkecuali pada hal  yang      kualitatif.  Jika  hal  tersebut  dikaitkan  dengan  akuntabilitas  politik,  maka  hal tersebut  berakibat  pada  korupsi  politik  yang  sangat  sulit  untuk  dibuktikan.  Hal  ini  juga merupakan cermin pelaksanaan demokrasi  yang terlalu longgar,sehingga dirasakan adil oleh sebagian  orang  ,  tetapi  dirasakan    tidak  adil  oleh  sebagian  orang  yang  lain.    Hal  itu  dapat dilihat  dari  konsep  pemilihan  umum  tentang one  man,  one  vote,  one  value adakah pernyataan itu benar ?
Apabila dihubungkan dengan keberadaan pemilih yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan, apakah pernyataan itu benar, jika dihubungkan pada keberadaan pemilih yang umumnya  petani  dengan  pemilih  yang  umumnya  pengusaha  dst  ,  begitu  juga  apakah pernyataan  itu  benar,  apabila  sebagian  pemilih  pengangguran  dan  sebagian  yang  lain  kerja kantoran, juga sebagian yang kerja tidak tetap dan pengangguran.
Harus dipahami bahwa demokrasi sebagai paham bersifat netral, dengan demikian ia sangat  bergantung  pada  individu  elite  dan  komunitas  masyarakat  dimana  demokrasi  itu dijalankan. Disisi lain  keberlangsungan demokrasi bergantung pada terpenuhinya indikator- indikator demokrasi baik dalam tataran kebijakan, tataran implementasi maupun pada tataran kultural.  Itu  berarti  ada  proses check  and  balances yang  saling  membesarkan,  saling mengimbangi    dan  saling  mengevaluasi  antar  seluruh  infra  struktur  dan  supra  struktur Negara.
Demokrasi  sebagai  ajaran  universal,  paling  tidak  ditunjukkan  melalui  lima  prinsip utama, : pertama, adanya hak pilih yang sama dan tidak diperbedakan antara rakyat yang satu dengan  rakyat  yang  lainnya.  Dan  hak  tersebut  diatur  dalam    undang-undang  yang  dapat dipertanggungjawabkan  dan  diterima  semua  pihak.    Kedua,  adanya  partisipasi  yang  efektif yang  menunjukkan  adanya  proses  dan  kesempatan  yang  sama  dari  rakyat  untuk mengekspresikan  preferensinya  dalam  keputusan-keputusan  yang  diambil.  Ketiga,  adanya kemengertian terhadap tindakan pemerintah, sehingga rakyat tercerahkan terhadap kebijakan yang  diambil  Negara    tersebut. (enlightened    understanding) ,  disamping    menunjukkan bahwa  rakyat  mengerti  dan  paham  terhadap  keputusan-keputusan  yang  diambil  negara, sejalan  dengan  kesempatan  yang  sama  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  rakyat  untuk mengerti. Keempat, adanya kontrol akhir yang diagendakan oleh rakyat (final control on the agenda by the demos ) yang menunjukkan bahwa rakyat memiliki kesempatan eksklusif untuk membuat keputusan yang membatasi materi yang akan diputuskan atau tidak melalui proses yang  memuaskan  sebagaimana  ketiga  prinsip  di  atas.  Kelima, inclusiveness ,  yang
menunjukkan bahwa yang berdaulat adalah  rakyat  yaitu semua anggota masyarakat dewasa terkecuali orang-orang yang terganggu mentalnya (diadaptasi dan diterjemahkan dari Robert A.Dahl, l985).
Kelima prinsip diatas menunjukkan bahwa demokrasi harus dipahami sebagai proses yang  sistemik  karena  ia  melibatkan  berbagai  potensi  yang  saling  berpengaruh  serta mempunyai  kekuatan  yang  seimbang.  Dengan  kata  lain  demokrasi  membutuhkan  suatu keseimbangan  kekuatan  yang  karenanya  tidak  terjadi  dominasi  elit  pemerintah  terhadap rakyat,  sehingga  berbagai  kebijakan  negara  merepresentasikan  semua  kepentingan  dan potensi yang ada pada rakyat. Ini juga menunjuk bahwa koridor demokrasi adalah kesetaraan yang  dicerminkan  dari    sikap  dan  prilaku  yang  memandang  suatu  perbedaan  sebagai  suatu kekayaan demokrasi.  Perbedaan tidak harus ditabukan dan merupakan suatu  hal  biasa, serta ketidaksepakatan    merupakan  bunga-bunga  demokrasi  yang  karenanya  kematangan  politik dapat terjadi.
Untuk  mencapai  koridor  demokrasi  demikian,  maka  dibutuhkan  suatu  pemerintahan yang  dapat  memfasilitasi  berlangsungnya  mekanisme  ekonomi,  politik  dan  sosial  budaya yang sistemik. Sehingga terjadi  penguatan politik rakyat yang juga  dapat diartikan  sebagai penguatan  ekonomi  rakyat  dan  penguatan  sosial  budaya  rakyat.  Hal  ini  didasari  pada beberapa  pandangan    bahwa  demokrasi  dapat  dijadikan  sarana  bagi  terwujudnya  tujuan bernegara dan berpemerintahan, yaitu tercapainya   kesejahteraan rakyat. Dalam kerangka itu, maka  demokrasi  membutuhkan  suatu  pemerintahan  yang  memiliki  kemampuan  untuk menyerap kepentingan-kepentingan publik yang kemudian diekspresikan dan dimanifestasikan  dalam  kehidupan  politik  pemerintahan.  Hal  itu  tentunya  membutuhkan prasarat-prasarat institusional, baik itu menyangkut prasarat  politik, ekonomi, sosial maupun prasarat relasi (koneksi)  maupun prasarat birokrasi yang memungkinkan dinamika demokrasi berjalan utuh.
Terdapat  beberapa  pandangan    mengenai  prasarat-prasarat  insitusional  bagi pemerintahan  yang  demokratis,  sehingga    dapat    mengekspresikan  kepentingan  publik. Pandangan-pandangan tersebut antara lain adalah :
1. Pertama,  bahwa  Demokrasi  dipandang  identik  dengan  satu  bentuk  pemerintahan bersama,  dimana  setiap  orang  merasa  berhak  untuk  memerintah.  Akan  tetapi  sejalan dengan  makin  berkembangnya  jumlah  anggota  masyarakat  serta  banyaknya kepentingan  yang  ingin  diwujudkan  dalam  masyarakat,  maka  muncul  gagasan  pada demokrasi  perwakilan.  Dalam  hal  ini    individu  rakyat  menyerahkan  hak  politiknya kepada  orang  lain  untuk  mewujudkan  cita-citanya.  Dan  orang  lain  tersebut  harus
dipilih  secara  terbuka,  terlepas  dari  sistem  pemilihan  yang  dipakai.  Gagasan  ini terbukti efektif digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, karena kedaulatan rakyat  diimplementasikan  pada  lembaga  perwakilan  yang  mengatasnamakan  rakyat dengan  asumsi  adanya  suatu  posisi  yang  setara  antara  lembaga  perwakilan  rakyat tersebut  dengan  Pemerintah.  Dalam  konteks  ini,  keterwakilan  rakyat  dan  kesetaraan lembaga wakil  rakyat dengan Pemerintah merupakan prasarat adanya demokrasi.
2. Pandangan kedua, menyebutkan bahwa demokrasi pada dasarnya menunjuk pada hak berpartisipasi  dalam  mempengaruhi  atau  menentukan  pembuatan  satu  keputusan, terutama  yang  menyangkut  kepentingan  individu  anggota  masyarakat.  Sementara diketahui  bahwa  partisipasi  dapat  terjadi  apabila  terdapat  proses  pemberdayaan  oleh suatu  kekuatan  politik  yang  memiliki  hak,  dalam  hal  ini  adalah  Pemerintah.  Dan pemberdayaan  dapat  berlangsung  dengan  baik  apabila  diberikan  kebebasan  bagi rakyat  untuk  mengekspresikan  berbagai  kegiatan-kegiatannya,  baik  kegiatan  politik maupun  kegiatan  kemasyarakatan  lainnya.  Untuk  itu,  maka  perlu  disusun  suatu jaringan  masyarakat  yang  saling  mendukung,  dimana  individu  merupakan  sub ordinasi  dari  jaringan    masyarakat  tersebut.  Dengan  demikian,  sekalipun  anggota masyarakat  memiliki  hak  berpartisipasi,  namun  kepentingan  kelompok  harus  tetap ditempatkan diatas kepentingan individu. Hal itu sejalan dengan berkembangnya pola pemikiran pragmatisme, dimana orang sadar bahwa demokrasi juga merupakan salah satu sarana untuk pencapaian kepentingan-kepentingan material individu.
3. Pandangan  ketiga  menunjuk  pada  prasarat  ekonomi  bagi  berkembangnya  sistem demokrasi. Proposisi yang dikemukakan adalah “semakin sejahtera suatu bangsa atau negara,  maka  semakin  besar  kemungkinannya  untuk  menopang  sistem  politik  yang demokratis,  dengan  kata  lain  ada  hubungan  yang  erat  antara  meningkatnya kesejahteraan  dalam  bidang  ekonomi  dengan  terbentuknya  rezim  politik  yang demokratis”  (Lipset,  1959.  P.53).  Pernyataan  yang  sama  juga  dikemukakan  oleh James  Colemann  yang  bependapat  :  Terdapat  hubungan  yang  positif  antara pembangunan  ekonomi  dan  persaingan  politik  ( “There  is  a  positive  correlation between  economic  development  and  political  competitiveness.”  Colemann,  1960. p.638 ) Pendapat di atas menunjukkan bahwa faktor ekonomi atau faktor kesejahteraan merupakan  faktor  yang  ikut  menentukan    berlangsungnya  sistem  politik  yang demokratis.  Gagasan  konsep  ini    dikenal  sebagai “wealth  democracy  theory”, yaitu suatu teori  yang menunjukkan bahwa tidak akan terjadi proses demokratisasi  dalam sistem  demokrasi,  jika  masyarakat  miskin  atau  masyarakat  lapar.  Sinyalemen  ini
menunjukkan  bahwa  orang  yang  miskin  atau  orang  yang  lapar  sangat  mungkin dipengaruhi oleh orang lain dengan imbalan materi (money politics).
4. Pandangan  keempat  menunjukkan  bahwa  sistem  demokrasi  yang  demokratis ditentukan  oleh    kelompok  sosial  yang  sifatnya “Intermediaries” antara  negara  dan masyarakat  (Dahl,  1982.  p.59).  Dengan  kata  berbeda  dapat  dikemukakan  bahwa adanya  dalam  kelompok  sosial  yang  sifatnya  “Intermediaries”  antara  negara  dan masyarakat,  maka  kecil  kemungkinan  akan  munculnya  pemerintahan  yang  otoriter, monarki  absolut  dan diktator totaliter. Hal  ini menyebabkan posisi  “ Intermediaries” menjadi  penting  bagi  tumbuhnya  demokrasi,  karena  ia  dapat  menjadi  benteng terhadap  kekuasaan  negara  yang  berlebihan  (Kornhauser,  1973).  Intermediaries  ini dalam perkembangannya sering juga dikemukakan sebagai kelas menengah ekonomi (borjuis)  yang  mandiri  dan  otonom.  Barrington  Moore  kemudian  menyebut  : “No bourgeois,  no  democracy” (Moore,  1966.  p.418).  Pentingnya  kelas  menengah ekonomi  ini  sangat  ditentukan  oleh  kinerja  pemerintahan  yang  tidak  membeda- bedakan  pelaku  ekonomi  dan  berlaku  sama  antar  pelaku  ekonomi,  sehingga diharapkan tumbuh kelas menengah ekonomi yang independent.
5. Pandangan  kelima,  adalah  pandangan  yang  dikemukakan  oleh  Huntington  yang menyatakan  bahwa  pendorong  utama  bagi  tumbuhnya  demokrasi  di  suatu  negara adalah  dorongan  eksternal (“eksternal  democracy”). Sejauh  pengaruh  luar  tersebut lebih  dominan  daripada  pengaruh  internal  masyarakat  bersangkutan.  Pengaruh dominan eksternal tersebut dimaksudkan untuk menunjuk peran Negara negara besar seperti  Amerika  dan  Inggris  yang  dapat  mempengaruhi  demokrasi  di  negara-negara lain  –  melalui  diplomasi  bantuan  dan  perdagangan  (Huntington,  1984.  p.221).  Teori ini  kemudian  banyak  dipakai  partai-partai  politik  baru  dinegara-negara  yang  baru bebas  dari  suatu  sistem  Pemerintahan  yang  sentralistis.  Harapan  yang  diacu  adalah adanya  kepercayaan  dan  perhatian  serta  dukungan  negara-negara  besar  tersebut kepada partai politik yang bersangkutan.
6. Pandangan  keenam,  adalah  pandangan  yang  menyatakan  bahwa  pendorong  utama demokrasi  adalah  budaya  politik  rakyat  yang  bersangkutan.  Teori  ini  disebut  juga sebagai “teori budaya politik” (Verba, 1965. P.513). Hal ini didasari pemikiran bahwa konteks  budaya  politik,  yang  meliputi  sistem  relasi  antar  individu,  keyakinan keagamaan,  nilai-nilai  yang  tumbuh  dalam  masyarakat  yang  kesemuanya  itu menentukan  terbentuk  tidaknya    institusi  demokrasi  dalam  suatu  masyarakat.  Jadi, jika  suatu  masyarakat  menganggap  konflik  sebagai  suatu  hal  yang  wajar,  oposisi
merupakan institusi yang diperlukan dan bukan institusi yang merusak, menghormati perbedaan    pendapat  dan    perbedaan  pikiran  antar  individu/kelompok  rakyat  negara bersangkutan,    maka  dapat  diprediksi  bahwa  di  negara  tersebut  terdapat  nilai-nilai demokrasi dan  institusi demokrasi .
Pemahaman  tentang  demokrasi  diatas,  merupakan  satu  segmentasi    dari  pemilihan kepala daerah. Dan perlu dipahami bahwa dinamika  pemilihan  mengharuskan  keterlibatan pihak-pihak lain, diluar dari individu-individu  yang berkompetisi dalam pemilihan tersebut. Pihak lain tersebut antara lain adalah partai politik yang merupakan kumpulan politik tertentu sesuai  dengan ideologinya.

## Pemilihan  Kepala Daerah Subjek Ilmu Pemerintahan
Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah dalam 3  kali pemilihan  terakhir ini tidak dapat dilepaskan pada keterlibatan partai politik di Indonesia, pandangan yang saat ini berkembang adalah Partai politik berfungsi  sebagai  sarana rekrutmen dan sarana seleksi atau  sarana  rekrutmen  bagi    actor-actor  politik.    Selaku  kumpulan  politik  yang mengkomunikasikan  kehendak  dan    kepentingan  yang  berbeda,  serta  sebagai  sarana    untuk memberdayakan rakyat. Kumpulan politik ini  juga  didasarkan  pada nilai dan norma politik tertentu  dan  dengan  ideology  dan  keyakinan  serta  pandangan  tertentu  pula,      terhadap masalah  Negara.  Oleh  sebab  itu  kumpulan  politik  tersebut  sangat  variatif  dan  beragam, bergantung pada ideology dan kepentingan kumpulan politik  tersebut.
Tapi, apabila dihubungkan dengan Daerah, dan Kepala Daerah, maka  itu merupakan suatu  hal  yang  berbeda,  dalam  konteks  Daerah,  maka  disitu    menunjukkan  pada  lokasi administratif    sendiri  yang  membutuhkan    kemandirian  yang  terbatas  dalam  suatu  lingkup pemerintahan,  dalam  suatu  perencanaan  yang  terintegratif  dengan  rencana  pembangunan nasioanal.
Daerah walaupun disebut berotonomi, yang rumah tangga daerahnya dikelola sendiri, tetapi  tidak    bisa  dilepaskan  dari  campur  tangan    pusat,  karena  Daerah  merupakan  satu kesatuan  dengan  nasional,  karena  Daerah  merupakan  Wilayahnya  Nasional,  potensi  yang berada  di  Daerah  merupakan  potensi  nasional,  jadi  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan otonomi  Daerah  tidak  bisa  dilepaskan  dengan  campur  tangan  nasional.  Pemerintah  Daerah walaupun  berasas  desentralisasi,  tidak  lepas  dari  peraturan  perundang  -undangan    nasional dan  bebas  begitu  saja,  karena    pemerintah  Daerah  juga  harus  mau  dan  harus  mampu membantu  Nasional  dalam  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  Bencana  Nasional,  dalam  hal  ini
Pandemi  Corona  (covid  19),  maka  Daerah  harus  mau  dan  harus  mampu    membantu pemerintah Nasional dalam penanggulangan bencana  nasional tersebut.
Jadi pemihan Kepala Daerah, selain berkaitan dengan partai politik, maka pilkadapun berkaitan  dengan  birokrasi  pemerintah  Daerah,  Berarti  dalam  satu  proses    Pilkada menunjukkan  adanya  dua  lembaga  kemasyarakatan  yang  ikut  serta,  yaitu  partai  politik  dan lembga  birokrasi.  Akan  halnya  partai  politik  ,  maka  ada  sinyalemen  kekhawatiran  yang didasari  oleh  pertama,    proses  panjang  depolitisasi  masyarakat  dan  indoktrinasi  demokrasi yang tidak mendasarkan pada idealita konseptualnya selama ini, sehingga kematangan politik aktifis-aktifis partai politik relatif masih rendah. Kedua, sebagian besar partai politik saat ini tidak memiliki basis massa yang jelas, yang menyebabkan partai-partai politik tersebut tidak populer  dikalangan  grassroot,  karena  yang  populernya  adalah  pemimpin  partainya  ditingkat nasional. Ketiga, sebagian besar partai politik yang ada tidak memiliki idealisme partai  yang dapat  mempersatukan  massa  dalam  satu  kesatuan  gerakan,  sehingga  seringkali  gerakan- gerakan  yang  dibuat  oleh  partai  politik  terkesan  tidak  beraturan  yang  justru  menimbulkan antipati  rakyat.  Keempat,  Dan  kebanyakan  partai  politik  dibangun  lebih  berkesan  sebagai lahan  untuk  mencari  nafkah  bagi  aktifis-aktifisnya.  Kelima,  kebanyakan  ekonomi  partai politik  yang  ada,  masih  berada  dibawah  garis  kemiskinan,  sehingga  sangat  mengandalkan bantuan dan uluran tangan donatur, baik dari pemerintah maupun dari swasta lainnya.
Pilkada selama pandemi Corona ini , tersebut terdapat sinyalemen yang tidak kondusif bagi dinamika politik yang ada. Hal itu antara lain terjadinya tindakan  yang mengarah pada politik  uang  ( money  politics) guna  mempengaruhi  kehidupan  politik  masyarakat.  Politik yang  dijalankan  oleh  individu  kader  dan  partai  politik  bernuansa  transaksional  yang menghitung untung rugi. Penggunaan perahu partai didasarkan pada”mahar” / uang pengganti yang besarannya ditentukan atas dasar kesepakatan pimpinan partai dengan kandidat, artinya ideology partai dan kepentingan rakyat tergadaikan untuk sejumlah uang . Konteks pemilihan seperti diatas merubah budaya masyarakat  yang “gotong royong” atau yang “silih asah,silih asih dan silih asuh”menjadi budaya kapitalis liberalis, yang semuanya diukur dengan besaran jumlah uang yang berujung pada tindakan koruptif.
Hal  tersebut  menyadarkan  kita,  bahwa  proses  Pilkada  sebaiknya    mencerminkan  : Sila ke empat Pancasia yaitu, bahwa Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam  Permusyawaratan  dan  Perwakilan,  artinya  bahwa  rakyat  seyogyanya  dipimpin  oleh pimpinan yang bijaksana yang didapat  dari hasil permusyawaratan/ pemilihan  wakil-wakil rakyat  yang  ada  dilembaga  perwakilan  rakyat  Daerah.  Demikian  juga  disebutkan  dalam UUD    45  yang  diperbaharui,    bahwa    kepala  Daerah  dipilih  secara  demokratis.  Pernyataan
demikian  seyogyanya  menyadarkan  dinamika  kepolitikan  bahwa  Kepala  Daerah  dan wakilnya   tidak  harus dipilih oleh  rakyat sebagaimana Pemilihan Umum, tetapi  dipilih oleh anggota-anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Dengan  cara  tersebut  sesungguhnya aspek  demokrasi  tidak  dilanggar.  Hal  inipun  dipandang  lebih    adil  dalam  iklim  demokrasi saat ini, diserahkan kepada wakil rakyat untuk menentukan siapa pimpinan daerah mendatang dan rakyat tidak disibukkan dengan pemilihan kepala daerah dan wakilnya.  Hal inipun  akan lebih  memfokuskan  arah  pembangunan  dan  orientasi  pembangunan  di  Daerah,  disebabkan pada  varian  pilihan  di  Dewan  perwakilan  rakayat  Daerah.  Selain  itu  Jika  Pilkada  disinyalir akan  menyebabkan terjadinya masalah politik uang ( money  politics), maka dipandang perlu untuk  melokalisasi masalah,  Jika sebelumnya proses tersebut dilakukan oleh seluruh rakyat yang ada diwilayah tersebut, dan politik  uang tersebar  mengikuti lokasi penduduk diwilayah tersebut.  Maka  jika  Pilkada  dilakukan  oleh  DPRD,  kemungkinan  terjadinya  politik    uang hanya  di      DPRD.    Konteks  ini  sesungguhnya  relative  lebih    mudah  untuk    mengendalikan terjadinya   proses politik uang tersebut, jika terjadi juga, maka penyidikan dan penyelidikan hukum  terhadap  terjadinya  politik  uang  tersebut  dapat  dilaksanakan  di  lokasi  yang  terbatas dan   tidak membawa rakyat daerah tersebut secara  keseluruhan.
Kemungkinan  terjadinya  politik  uang  dimasyarakat  sangat  besar  sehubungan  hampir 80%  masyarakat  dalam  katagori  miskin  dan  sangat  miskin  juga  dalam  kondisi  yang  tidak berdaya  dan  tidak  berpendidikan.  Kondisi  demikian  bukanlah  kadaan  yang  kondusif  untuk berlangsungnya  proses  demokras  disamping  tidak  memungkinkan  terjadinya  proses demokratisasi. Selain  kemiskinan menjadi sumber bagi politik uang, maka ketidakberdayaan merupakan unsur utama bagi  terjadinya politik  uang, hal ini dirasakan dalam proses Pilkada.
Konteks    demikian  menyebabkan    proses  Pilkada  yang  saat  ini  dilaksanakan  sangat riskan dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemiskinan, ketidakberdayaan  serta budaya  anomik  saat  ini  merupakan  pemicu  bagi  peristiwa  lanjutan  dari  Pilkada  tersebut, antara  lain  adalah  :  Kandidat  dan  partai  politik  yang  mendukungnya  tidak  bisa  menerima kekalahan dalam Pilkada, sehingga  tindakan coersif I melalui perundingan  dan negosiasi sampai  tindakan  anarkhi  melalui  pengrusakan  sarana  swasta  dan  pemerintah  dilakukan. Perkelahian  antar  kandidat,  dan  antar  masyarakat  dalam  proses  Pilkada,  melibatkan masyarakat pada umumnya. Tindakan-tindakan yang mengakibatkan terganggunya hubungan suku, agama, ras dan antar golongan. Pilkada saat ini selayaknya dievaluasi.

## KESIMPULAN
Pilkada  dilakukan  dengan  tahapan  berikut,  yaitu  :Bahwa  masyarakat  dapat mengajukan calonnya  ke partai politik, begitupun partai  politik dapat mengajukan calonnya untuk  mengikuti kovensi dipartai  politik  yang  bersangkutan  dengan  kritreria  yang  telah ditentukan. Partai politik kemudian menseleksi, mengevaluasi calon kandidat dalam konvensi tersebut  dan  memutuskan    individu  yang  dapat  diajukan  sebagai  kandidat  kepala    daerah mewakili partai politik tersebut. Dan partai politik itulah yang mendaftarkan kepada kandidat tersebut ke Komisi Pemulihan Umum (KPU) mewakili partai politik. Jadi Partai politik telah mulai dari awal dan bertanggungjawab atas kandidat yang diajukan. Kandidat hasil Konvensi partai  politik,  kemudian  memilih  wakilnya  dari  birokrasi  untuk  mendampinginya  dalam pemilihan  di  DPRD,  hal  itu  dimaksudkan  agar  wakil    kepala  daerah  sebagai  birokrat  dapat mensinambungkan  keberlanjutan  pembangunan  daerah,  dipahami  bahwa  konsistensi  dan sustainability merupakan hal  yang penting dalam  pembangunan selanjutnya.
KPU  kemudian  menseleksi  kelengkapan  persyaratan    kandidat  dan  wakilnya kemudian  mensosialisasikannya  kemasyarakat  untuk    di  tanggapi  dan  jika  kemudian  rakyat memberi  tanggapan  negative  terhadap  kandidat  yang  dicalonkan  partai    politik  tsb,  maka KPU  mengembalikan  kepartai  politik  yang  bersangkutan    tentang  tanggapan  negative masyarkat  tentang  kandidat  yang    diajukan  partai  politik  tersebuKandidat  hasil  konvensi Partai  politik  dan  hasil  seleksi  persyaratan  KPU,  kemudian  oleh  KPU  diajukan  ke  DPRD untuk  dipilih  untuk  menjadi  Kepala  Daerah.  Dari  tahapan  di  atas,  proses  PILKADA mencerminkan 3 kekuatan politik  yaitu  :  Masyarakat.  Partai   politik dan Birokrasi.   Ketiga kekuatan politik tersebut dipandang telah mencerminkan demokrasi.
Akan    halnya  yang  berhubungan  dengan  kebijakan  pemerintah,  maka  Hubungan antara  pemerintah  Pusat/  Negara  dengan  Daerah,  seyogyanya  didasarkaada    4  prinsip  smart dalam  logika  manajemen  pemerintahan,  yaitu  smart  vision  and    smart  mission,  smart structuring, smart vitalization dan smart newal. Keempat smart  tersebut meliputi : kreativitas dan  inovasi  Daerah  dalam  membantu  persoalan  Pusat  dan  menyesuaikam  dengan  potensi Daerahnya sendiri.
(1) Smart  Vision  and  Mission ,  sebaiknya  diartikan  sebagai  kesatuan  visi  dan  kesatuan missi  antara  Pusat  dan  Daerah  dalam  memenandang  suatu  persoalan  ,  Pandemi Corona  (covid  19)  seyogyanya  dipandang  sebagai  prioritas  utama  yang  perlu ditanggulangi  bersama  antara  Pusat  dan  Daerah.  Jadi  tidak  ada  masing  masing menteri,  kepala  Daerah  propinsi,  Kota  dan  Kabupaten  serta  desa  menjalankan program masing masing, melainkan  harus menjalankan program yang sama. Tatkala
berbicara  visi,  maka  tidak  ada    alasan  berbeda  antara  Negara  dan  Daerah,  tetapi tatkala  mengimplementasikan  dalam  tindakan  barulah  bisa  berbeda.Tetapi  sebagai kepala Daerah, maka apapun  yang telah diputuskan oleh Pusat, maka Daearah harus bisa mengimplemntasikan.
Dalam  pelaksanaan  pemberantasan  Pandemi  Corona  ini  (covid  19),  maka  prinsip pemerintahan yang dipakai adalah dalam Tugas Pembantuan , sehingga Daerah hanya sekedar  membantu,  tetapi  masalah  finansial  tetap  ditanggung  Pusat/  negara.    Hal inipun  menunjuk  pada  SOP  dan  Tatakerja  yang  diatur  oleh  Pusat  dan diimplemntasikan oleh Daerah.
(2) Smart  Struckturing ,  ditunjukkan  pada  pengorganisasian  yang  disesuaikan  dengan permasalahan  yang  ada  di  daerah,  artinya    bahwa  organisasi  yang  dibemtuk  hanya menyesuaikan    pada  permasalahan  di  daerah  itu  saja,  sehingga  struktur  itu  tidaklh terlalu gemuk. Dan  hanya melibatkan aparat di daerah itu saja.
(3) Smart vitalization ,  ditunjukkan melalui kejelasan fokus masalah, sehingga tidak ada masalah lain yang ikut dikaji dan dievaluasi.
(4) Smart  Newal ,  ditunjukkan  pada  kreativitas  dan  inovasi  yang  ditemukan  selama aktivitas pilkada yang perlu diperbaiki.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Almond, Gabriel  and James S. Colemann. 1960. The Politics of the Developi ng Areas. New York: The Princenton University Press.
Almond, Gabriel and Sidney Verba. 1965. The Civic Culture . Boston: Litle Brown.
Badan Pusat Statistik, 2018 .,  Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia , Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Dahl, Robert A. 1982. Analisa Politik Modern . Jakarta: PT Gramedia.
Huntington,  Samuel  P.  1984. No  Easy  Choice:  Political  Participation  in  Developing Countries . Cambridge Mass: Harvard University Press.
Kornhauser, William. 1973. The Politics of Mass Society. Glencoe III: The Free Press.
Lipset, Seymour M.1959. Political Man: The Social Bases of Politics. New York: Dobleday.
Linz, Juan.J., Toward Consolidated Democracies dalam Journal of Democracy ,1996.
Putnam,  Robert.D., Bowling  Alone,  America’s  Declining  Social  Capital dalam  Journal  of Democracy,1995
Supriyanto,  Didik,  dkk.  2013. Menata  Ulang  Jadwal  Pilkada  Menuju  Pemilu  Nasional  dan Daerah . Perludem. Jakarta.

## Lain-lain
Idrus  Affandi  dan  Karim  Suryadi, Teori  dan  Konsep  dalam  Konteks  Pendidikan  Politik , Modul 1,
Muhammad Asfar dkk, Penentuan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi serta                Implikasinya bagi Pemetaan  dan Konflik Politik di Daerah . (Makalah KPU,  2003)

## Internet
https://news.detik.com/kolom/d-4209523/signifikansi-pemilih-milenial
https://mediaindonesia.com/read/detail/208476-empat-karakter-pemilih-milenial https://lokadata.id/artikel/berebut-suara-pemilih-muda
https://regional.kompas.com/read/2019/12/23/07364641/pilkada-serentak-2020-bawaslu- jabar-petakan-4-potensi-pelanggaran .