## A.  PENDAHULUAN
Salah  satu  fenomena  tahunan  di  daerah  aliran  sungai  (DAS)  Cidanau-Ciujung- Cidurian  (3C)  yang  membahayakan  adalah  erosi  dan  banjir.  Degradasi  DAS disebabkan  karena  lemahnya  manajemen  usaha  tani  dan  penggundulan  hutan

## JAP

## Jurnal Administrasi Publik
Volume 14 | Nomor 2 | Desember 2023
ANALISIS PERAN AKTOR DALAM KEBIJAKAN KEMANDIRIAN PETANI KONSERVASI LAHAN MELALUI PROGRAM FLOOD MANAGEMENT IN SELECTED RIVER BASINS (FMSRB)
1 Agus Lukman Hakim, 2 Pryo Handoko, 3 Arif Nugoroho, 4 Natta Sanjaya,
5 Ade Hadiono, 6 Ipah Mulyani, 7 Nasir, 8 Siti Aina Firdaus 1234568 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten
7 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Banten Raya
1 aguslukman.hakim@stiabanten.ac.id, 2 pryo.handoko@stiabanten.ac.id

## ABSTRACT
This  study  analyzes  the  role  of  actors  in  farmer  institutional  strengthening  policies  as  an implementation of the Flood Management In Selected River Basins (FMSRB) Program that has been accompanied and fosters independence in funding farmer groups. The informants of this research were all farmer groups who received benefits from the Community Driven Development  (CDD)  program  in  the  Farmland  Management  and  Sustainable  Agriculture Practices for Flood Management in Selected River Basins Sector Project – FMSAP FMSRB Pandeglang Regency as well as policy stakeholders and competent experts in the program with a total of 22 people.  Data analysis using Stakeholder Analysis. Based on stakeholder analysis, it was found that first, the main actor is the farmer group as the beneficiary, the relationship  and  influence  are  very  strong  because  as  the  object  of  the  beneficiary  The secondary  stakeholders  are  academics,  mass  media,  private  sector,  consultants,  CF (Facilitator),  Extension  (PPL),  Communities  are  affected  indirectly,  with  the  actors  most playing  a  role  being  private  actors.  Key  stakeholder  groups  include  donor  agencies,  the Asian  Development  Bank;  the  ministry  of  agriculture  and  related  ministries  such  as  the Environment;  Local  Government  of  Pandeglang  Regency,  especially  the  Department  of Agriculture and Food Security; Regional Development Planning Agency; Regional Financial Revenue  and  Assets  Agency;  Environmental  Agency;  Regional  Disaster  Management Agency; Department of Public Works and Spatial Planning. The initiator and catalyst actors in the sustainability of the program are highly dependent on the Regional Government of Pandeglang Regency, especially the Department of Agriculture and Food Security. Second, the pattern of Sustainability and Development of FMSRB is expected to be initiated by the Pandeglang Regency Agriculture and Food Security Office by involving various agencies and community groups concerned with land conservation efforts.
Keywords; Actors, Policy, FMSRB, Pandeglang Regency
menyebabkan  tingginya  aliran  air  permukaan  dan  peningkatan  sedimentasi  saat musim hujan.  Hal ini menuntut adanya perbaikan implementasi praktek bertani dan pemeliharaan hutan serta konservasi tanah dan air. Upaya dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko banjir.
Sungai Ciujung yang berada  di wilayah Provinsi Banten, merupakan salah satu sungai di Pulau Jawa yang daerah aliran sungai (DAS) yang  tergolong kritis, dengan rasio  debit  air  sungai  maksimum  (Q  maks),  dan  minimum  (Q  min)  1.880.  Debit maksimum air sungai Ciujung tersebut 1.880 m3/detik, dan debit minimum 1 m3/detik (Kurnia et. al., 2011). Ini menunjukkan bahwa pada musim hujan, volume air sungai sangat besar dan sering menyebabkan banjir di wilayah yang dilalui sungai tersebut serta menimbulkan genangan di bagian hilir DAS. Di saat kemarau, sungai tersebut berkurang airnya (kering). Kondisi ini mengindikasikan bahwa wilayah DAS tersebut sudah  tidak  bisa  lagi  mengkonservasi  air  dengan  baik.  Bersamaan  dengan  banjir, terjadi  pendangkalan  sungai  dan  sedimentasi  di  bagian  hilir  DAS,  sehingga  akan mengurangi kapasitas tampung sungai tersebut.
Pada sisi lain, di bagian hilir DAS Ciujung yang melewati Kabupaten Pandeglang dan  Kabupaten  Serang,  terjadi  pertambahan  jumlah  penduduk  karena  kebutuhan perumahan dan pemukiman, perluasan kota, pabrik dan usaha/jasa lainnya memicu terjadinya peningkatan volume aliran permukaan karena luas permukaan tanah yang kedap  air  bertambah  luas.  Hal  ini  akan memicu  peningkatan  aliran  permukaan  dan menyebabkan banjir pada musim penghujan.
Pengendalian  banjir  dan  erosi  dibutuhkan  dengan  berpegang  pada  prinsip menunda  terjadinya  aliran  permukaan,  memperbesar  atau  meningkatkan  kapasitas tanahnya  dalam  meresapkan  air,  dan  mengurangi  terjadinya  pengikisan  atau penghancuran  permukaan  tanah  oleh  erosi  air  hujan.  Penanaman  pohon-pohonan bernilai ekonomis dan/atau multi guna, embung-embung kecil (small ponds) adalah teknik  konservasi  tanah  dan  air  yang  dapat  mencegah  terjadinya  erosi,  dan mengurangi laju aliran permukaan. Selain itu, penggunaan varietas tanaman unggul dan pohon-pohonan yang bernilai ekonomis, serta perbaikan cara-cara berusahatani merupakan  kegiatan  yang  harus  dilakukan  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat. Demikian juga dengan integrasi pemeliharaan ternak dan penggunaan tanaman pakan yang berkualitas dapat dilakukan dalam rangka memperbaiki tingkat kesuburan tanahnya sekaligus berpotensi meningkatkan pendapatan. Selain konversi lahan pertanian, dibagian hulu DAS Ciujung mengalami kekritisan dengan meluasnya
lahan  kritis  DAS.  Pada  tahun  2018  terdapat  330.407  hektar  lahan  kritis  di  Provinsi Banten dan terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan pada tahun 2013 jumlah lahan kritis di Provinsi Banten seluas 36.955 hektar (BPS, 2022) sebagaimana Tabel 1.
Tabel 1. Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Provinsi Banten (Hektar)
Kritis Sangat Kritis Jumlah 2011 2013 2018 2011 2013 2018 2011 2013 2018
56.753  33.239  236.325  10.750  3.716  94.083  67.503  36.955  330.407 (Sumber: BPS, 2022)
Dari jumlah lahan kritis di Provinsi Banten, pada umumnya luas lahan kritis paling banyak  terdapat  di  Kabupaten  Lebak  dan  Kabupaten  Pandeglang.  Lahan  kritis  di Kabupaten  Lebak  tahun  2020  mencapai  133.400,49  hektar  dan  lahan  kritis  di Kabupaten  Pandeglang  seluas  69.688,10 hektar  (Ulum,  2020).  Ratusan  ribu  hektar lahan  yang  dinyatakan  kritis  tersebut  terjadi  akibat  tidak  seimbangnya  penebangan pohon dengan penanaman yang dilakukan oleh masyarakat. Lahan kritis seluas itu sebagian besar, yakni 70 persen ada di hutan produksi dan 30 persen terjadi di hutan negara (Ulum, 2020).
Lahan  kritis  di  Kabupaten  Pandeglang  tersebar  di  beberapa  titik  lokasi  salah satunya  di  Kecamatan  Kaduhejo,  Majasari,  dan  Karang  Tanjung.  Jika  diperhatikan pada  gambar  peta  wilayah  lahan  kritis  di  Kabupaten  Pandeglang  ditandai  dengan daerah  yang  berwarna  merah.  Namun  demikian,  sebagian  besar  wilayah  di Kabupaten Pandeglang memiliki lahan agak kritis dan potensial kritis, gambar 1.
Gambar 1. Peta Lahan Kritis Kabupaten Pandeglang
(Sumber: DPKP, 2022)
Berdasarkan  gambar  1  menunjukkan  bahwa  adanya  lahan  kritis  di  Kabupaten Pandeglang membutuhkan upaya konservasi lahan dalam bentuk rehabilitasi lahan. Lahan yang temasuk kategori agak kritis dan potensial kritis yang ditunjukkan dengan daerah  yang  berwarna  cokelat  muda  dan  cokelat  tua  sebagai  daerah  yang cakupannya cukup luas membutuhkan konservasi lahan dalam bentuk pengendalian.
Permasalahan lain dalam pengelolaan DAS Ciujung, masyarakat petani yang ada di  daerah  hulu  sungai  atau  sekitar  lereng  pegunungan  adalah  budidaya  lahan pertanian di kawasan non-hutan yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi, seperti masyarakat  lebih  senang  bercocok  tanam  holtikultura  pada  daerah  lahan  kritis ketimbang tanaman keras, karena pada umumnya para petani lebih  mementingkan nilai ekonomis dari hasil tani dengan alasan waktu panen yang pendek dibandingkan menanam tanaman keras seperti cengkeh, durian, kopi, dan tanaman keras lainnya yang memiliki umur panen yang cukup lama.
Kajian ini merupakan salah satu upaya menganalisis peran aktor dalam kebijakan penguatan  kelembagaan  petani  sebagai  pelaksanaan  dari  Program Flood Management  In  Selected  River  Basins (FMSRB)  yang  telah  didampingi  serta menumbuhkan  kemandirian  dalam  pendanaan  kelompok  tani  sebagai  upaya  untuk mempertahankan keberlanjutan pola pengelolaan DAS yang telah diterapkan dengan pendekatan Community Driven Development (CDD).
Adapun  rumusan  masalah  siapa  sajakah  para  pihak  ( stakeholder s  kunci)  yang berperan dalam keberlanjutan pengelolaan konservasi lahan serta apa saja komitmen dan  potensial  dukungan  terhadap  pelaksanaan  program/  kegiatan  pengelolaan kawasan konservasi mandiri? Bagaimanakah bentuk-bentuk pendanaan berkelanjutan  pengelolaan  konservasi  lahan  dan  langkah-langkah  strategis  apa sajakah untuk merealisasikan pendanaan tersebut?
Adapun  kajian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pihak  ( stakeholder s)  yang berperan  dan  berpengaruh  dalam  keberlanjutan  pengelolaan  konservasi  lahan  dan optimasi  lahan  serta  mengidentifikasi  komitmen  dan  potensial  dukungan  terhadap pelaksanaan program/ kegiatan pengelolaan kawasan konservasi mandiri. Selain itu, merekomendasikan bentuk-bentuk pendanaan berkelanjutan pengelolaan konservasi lahan  dan  optimasi  lahan  dan  langkah-langkah  strategis  untuk  merealisasikan pendanaan tersebut.
Secara periode kajian dengan tema petani konservasi lahan sudah ada beberapa yang meneliti pada rentang tahun 2010 sampai tahun 2016 sebagaimana Gambar 2.
Gambar 2. Positioning Topic Riset
1.
2.
3.
4.
5.
Sumber: Data diolah dari Crosef, 2022
(Sumber: data sekunder, diolah 2022)
Dari hasil pemetaan terlihat bahwa kajian penelitian tentang kemandirian petani konservasi lahan sedikit diteliti dari tahun 2010 s/d 2016, untuk tahun 2016 s/d 2022 belum ada lagi penelitian yang meneliti dengan tema dimaksud. Walaupun demikian, untuk penelitian dengan tema Erosi Lahan Pertanian sudah ada beberapa penelitian terlihat  dari  warna  kuning  yang  mencolok  dari  hasil  pemetaan  yang  menunjukan semakin  terangnya  warna  dan  semakin  besarnya  ukuran,  maka  menunjukan  tema tersebut sudah banyak diteliti.
Salah satu penelitian serupa dari hasil pemetaan menggunakan aplikasi Publish or Perish adalah penelitan (Rusdiyana, Nurwahyunani, & Marianti, 2021) dengan judul Analisis  Peran  Petani  Dalam  Konservasi  Lahan  Pertanian  Berbasis  Kearifan  Lokal. Selanjutnya penelitian (Sutrisno, Balitklimat, & Heryani, 2014) dengan judul Teknologi Konservasi  Tanah  dan  Air  untuk  Mencegah  Degradasi  Lahan  Pertanian  Berlereng. Penelitian  serupa  lainnya  yaitu (Damara,  2017)  dengan  judul Konservasi  Lahan Pertanian  Di  Desa  Wonolelo  Dan  Banyuroto  Kecamatan  Sawangan  Kabupaten Magelang.  Selanjutnya  penelitian  (Wijayanto,  Wibowo,  &  Anantayu,  2021)  dengan judul Perilaku Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian di Kawasan Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Hulu Kabupaten Karanganyar.
Dari  beberapa  judul  penelitian  terdahulu  tersebut  dengan  tema  yang  serupa memang  sudah  ada  beberapa  yang  mengkajinya,  namun  untuk  penelitian  dengan judul exit strategi kemandirian petani konservasi lahan program FMSRB belum ada yang pernah meneliti sama sekali apalagi di lokasi penelitian DAS Ciujung-Cidurian- Cisadane.

## B.  METODE
Berdasarkan tujuannya Penelitian ini dikategorikan penelitian deskriptif. Penelitian Deskriptif  dimaksudkan  untuk  pengukuran  cermat  atas  fenomena  sosial  tertentu, tanpa  melakukan  pengujian  hipotesa  atau  menjelaskan  hubungan  kausal  antar variable.  Salah  satu  kegunaannya  adalah  untuk  evaluasi  (Singarimbun,  2008). Adapun  Pendekatan  yang  digunakan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  ini dilaksanakan pada wilayah pada Kabupaten Pandeglang, dengan lokasi penelitian di Kecamatan  Cadasari,  Karang  Tanjung,  Majasari,  Kaduhejo,  Mandalawangi,  dan Pandeglang. Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama dua bulan terhitung pada bulan 01 Agustus hingga 31 Oktober 2022.
Informan penelitian ini adalah seluruh kelompok tani yang menerima merasakan manfaat  program Community Driven Development  (CDD) dalam program Farmland Management  and  Sustainable  Agriculture  Practices  for  Flood  Management  in Selected River Basins Sector Project – FMSAP FMSRB Kabupaten Pandeglang serta stakeholder kebijakan dan para pakar yang kompeten pada program tersebut.
Pada  penelitian  ini,  populasi  tidak  bisa  terdata  sehingga  sampel  tidak  bisa ditampilkan  dengan  metode  penarikan  sampel.  oleh  karena  itu  teknik  pengambilan sample dengan purposive sampling sebesar 22 informan. Adapun informan penelitian yang  digunakan  dalam  analisis  kualitatif  adalah  kelompok  tani  menerima  manfaat program Farmland  Management  and  Sustainable  Agriculture  Practices  for  Flood Management  in  Selected  River  Basins  Sector  Project –  FMSAP  Kabupaten Pandeglang  serta stakeholder kebijakan  dan  para  pakar  yang  kompeten  pada program  tersebut  (instansi  pemerintah,  Akademisi,  pelaku  usaha,  akademisi, penyuluh serta masyarakat).
Dalam  menganalisis  data  dengan  pendekatan  kualitatif,  peneliti  menggunakan Analisis Stakeholder .  Analisis stakeholder digunakan  untuk  memotret  aktor  yang terlibat/pengangku  kepentingan  yang  terlibat  dalam  kebijakan  publik  serta menganalisis  tingkat  kepentingan  dan  pengaruhnya  dalam  kebijakan  tersebut. Analisis stakeholder dimulai dengan menyusun pada matrik dua kali dua pada matrix menurut interest (kepentingan) stakeholder pada  suatu  masalah  dan  kekuasaan (power) stakeholder dalam mempengaruhi masalah (Brysson, 2004). Interest adalah kepentingan yang dimiliki oleh stakeholder dalam pembuatan kebijakan. Sedangkan yang dimaksud dengan power adalah kekuasaan yang dimiliki oleh stakeholder untuk mempengaruhi atau membuat kebijakan.
Gambar 3. Analisis Stakeholder
(Sumber: Brysson, John M, 2004)
Penjelasan Gambar sebagai berikut:
1. Contest Setter , yaitu stakeholder yang berpengaruh tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan tetapi sedikit kepentingan.
2. Players ,  yaitu stakeholder yang  aktif  terlibat  dalam  pelaksanaan  kebijakan. Stakeholder ini  memiliki  kepentingan  dan  pengaruh  yang  tinggi  dalam pengembangan kebijakan.
3. Subject, yaitu stakeholder yang  memiliki  kepentingan  tinggi  tetapi  kekuasaan yang rendah. Mereka mendukung kegiatan walaupun pengaruhnya kecil.
4. Crowd , yaitu stakeholder yang memiliki kepentingan dan kekuasaan yang rendah dalam pelaksanaan kebijakan.

## C.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  data  kuesioner  analisis stakeholder diperoleh  analisis  hasil penelitian sebagai berikut:

## 1.  Identifikasi stakeholder
Adapun stakeholder yang terkait dengan program FMSRB adalah sebagai berikut:
a. Stakeholder utama,  yaitu  adalah stakeholder yang  memiliki  kaitan kepentingan  secara  langsung  dengan  keberlangsungan  dan  keberlanjutan suatu  kebijakan,  program,  dan  proyek. Stakeholder utama  dalam  program FMSRB  ini  adalah  Kelompok  tani  yang  utama  selaku  penerima  manfaat, hubungannya sangat kuat karena selaku objek penerima manfaat.
b. Stakeholder Sekunder  adalah stakeholder yang  tidak  memiliki  kaitan kepentingan  secara  langsung  terhadap  keberlangsungan  suatu  kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian ( concern ) dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Kelompok masyarakat yang termasuk dalam
stakeholder ini  adalah  Akademisi,  Media  massa,  swasta,  konsultan,  CF (Fasilitator), Penyuluh (PPL), masyarakat yang terkena dampak secara tidak langsung.
c. Stakeholder kunci adalah Stakeholder yang memilki kewenangan legal dalam pengambilan keputusan keberlangsungan program FMSRB Stakeholder yang memilki kewenangan legal dalam pengambilan keputusan keberlangsungan program FMSRB. Adapun kelompok yang termasuk dalam stakeholder kunci adalah lembaga donor, kementerian pertanian dan kementerian terkait seperti Lingkungan  Hidup,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pandeglang  khususnya Dinas  Pertanian  dan  Ketahanan  Pangan,  Bappeda,  BPKAD,  Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, PUPR.
2.  Tingkat  keterlibatan  Stakeholder,  kepentingan  dan  Pengaruh  Stakeholder dalam keberlangsungan program FMSRB
Berdasarkan  analisis stakeholder ditemukan  keterlibatan,  kepentingan, sumberdaya  serta  pengaruh stakeholder pada  keberlangsungan  program FMSRB, sesuai tabel sebagai berikut:
Tabel 2. Matrik Peran, Kepentingan, Sumberdaya dan Pengaruh Aktor dalam Keberlangsungan FMSRB
JENIS STAKEHOLDER PERAN DALAM KEBIJAKAN FMSRB KEPENTINGAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI PENGARUH

## STAKEHOLDER UTAMA
Kelompok Tani Pelaku Kebijakan dan dampak kebijakan Pendapatan Lahan dan SDM Sangat besar STAKEHOLDER SEKUNDER (PENDUKUNG) Media Pengamat Kebijakan Peningkatan pemahaman dan kompetensi masyarakat/Kelo mpok tani Memiliki keahlian/Kompete nsi Cukup berpengaruh Akademisi Pengamat Kebijakan Peningkatan pemahaman dan kompetensi masyarakat/Kelo mpok tani Memiliki keahlian/Kompete nsi, Cukup berpengaruh Swasta Pelaku Kebijakan Kesesuaian Program dengan output yang diharapkan Memiliki anggaran dan SDM Berpengaruh besar LSM Penghambat Kebijakan Peningkatan pemahaman dan kompetensi Memiliki keahlian/Kompete nsi Sedikit Berpengaruh
JENIS STAKEHOLDER PERAN DALAM KEBIJAKAN FMSRB KEPENTINGAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI PENGARUH masyarakat/Kelo mpok tani Konsultan Pelaku kebijakan Peningkatan pemahaman dan kompetensi masyarakat/Kelo mpok tani dan Kesesuaian Program dengan output yang diharapkan. Memiliki keahlian/Kompete nsi Berpengaruh Besar CF ( fasilitator ) Pelaku kebijakan Peningkatan pemahaman dan kompetensi masyarakat/Kelo mpok tani Memiliki keahlian/Kompete nsi Berpengaruh Besar PPL ( penyuluh ) Pelaku kebijakan Peningkatan pemahaman dan kompetensi masyarakat/Kelo mpok tani Memiliki keahlian/Kompete nsi Berpengaruh Besar Masyarakat Yang terkena imbas kebijakan Konservasi lahan dan Peningkatan pemahaman dan kompetensi masyarakat/Kelo mpok tani memiliki lahan Cukup Berpengaruh STAKEHOLDER KUNCI Lembaga Donor Pembuat Kebijakan dan Pelaku Kebijakan Konservasi lahan Memiliki anggaran dan SDM Sangat Berpengaruh Kementerian Pembuat Kebijakan dan Pelaku Kebijakan Konservasi lahan & Kesesuaian Program dengan output yang diharapkan Memiliki anggaran dan SDM Berpengaruh Besar Pemerintah Daerah Kab Pandeglang Pembuat Kebijakan dan Pelaku Kebijakan Konservasi lahan & Kesesuaian Program dengan output yang diharapkan Memiliki anggaran dan SDM Berpengaruh Besar
(Sumber: hasil wawancara, 2022)
Keterangan:
1)  Peran dalam FMSRB: Pembuat Kebijakan, Pelaku Kebijakan, Yang terkena imbas kebijakan, Pengahambat Kebijakan.
2)  Kepentingan:  Konservasi  lahan,  Pendapatan  Keluarga,  Peningkatan pemahaman  dan  kompetensi  masyarakat/Kelompok  tani,  Kesesuaian Program dengan output yang diharapkan.
3)  Sumber  daya  yang  dimiliki:  Memiliki  anggaran  dan  SDM,  Memiliki keahlian/Kompetensi, memiliki lahan
4)  Kriteria  Pengaruh:  Tidak  Berpengaruh,  Sedikit  Berpengaruh,  Cukup Berpengaruh, Berpengaruh Besar, Sangat Berpengaruh.

## 3.  Analisis Kepentingan dan Pengaruh Aktor Dalam Keberlangsungan FMSRB
Analisis ini dimulai dengan menyusun stakeholder pada rnatriks dua kali dua menurut  lnterest  (minat)/kepentingan stakeholder terhadap  salah  stau  maselah dan  Power  (kekuasaan)  stokeholder  dalam  mempengaruhi  masalah  tersebut (Bryson,2003).  Keberhasilan  suatu  program  yang  melibatkan  stokeholder  lain tergantung kepada pemahaman yang jelas terhadap kepentingan dan wewenang. lnterest/minat  adalah  minat  atau  kepentingan stakeholder terhadap  pembuatan dan  perumusan  implementasi  kebijakan  Keberlangsungan  FMSRB.  Sedangkan yang  dimaksud  dengan  Power  adalah:  Kekuasaan  stokeholder  untuk mempengaruhi  atau  membuat  kebijakan  maupun  peraturan-peraturan  yang berkaitan  dengan  pembuatan  dan  perumusan  implementasi  kebijakan keberlangsungan FMSRB.

## Tabel 3. Analisis Kepentingan dan Pengaruh Aktor Dalam Keberlangsungan FMSRB
JENIS STAKEHOLDER KEPENTINGAN TERHADAP PROGRAM FMSRB EFEK (-/0/+) TK KEPENTINGAN PENGARUH

## STAKEHOLDER UTAMA
Kelompok Tani Konservasi  lahan  dan Pendapatan Keluarga + Kritikal Sangat Berpengaruh STAKEHOLDER SEKUNDER (PENDUKUNG) Media Peningkatan pemahaman dan kompetensi masyarakat/Kelompok tani 0 Sedikit Penting Cukup Berpengaruh Akademisi Peningkatan pemahaman dan kompetensi masyarakat/Kelompok tani + Sedikit Penting Cukup Berpengaruh Swasta Kesesuaian Program dengan output yang diharapkan + Sangat Penting Berpengaruh Besar/Signifika n LSM Peningkatan pemahaman dan kompetensi masyarakat/Kelompok tani - Tidak Penting Berpengaruh Besar/Signifika n
ISSN 2087-8923 e-ISSN 2549-9319 JENIS STAKEHOLDER KEPENTINGAN TERHADAP PROGRAM FMSRB EFEK (-/0/+) TK KEPENTINGAN PENGARUH Konsultan Kesesuaian Program dengan output yang diharapkan + Sangat Penting Cukup Berpengaruh CF ( fasilitator ) Peningkatan pemahaman dan kompetensi masyarakat/Kelompok tani + Sangat Penting Berpengaruh Besar/Signifika n PPL ( penyuluh ) Peningkatan pemahaman dan kompetensi masyarakat/Kelompok tani + Penting Berpengaruh Besar/Signifika n Masyarakat Pendapatan Keluarga 0 Penting Sangat Berpengaruh STAKEHOLDER KUNCI Lembaga Donor Kesesuaian Program dengan output yang diharapkan + Kritikal Sangat Berpengaruh Kementerian Kesesuaian Program dengan output yang diharapkan + Kritikal Sangat Berpengaruh Pemerintah  Daerah Kab Pandeglang Kesesuaian Program dengan output yang diharapkan + Sangat Penting Sangat Berpengaruh
(Sumber: Wawancara, 2022)

## Keterangan:
a. Kepentingan:  Konservasi  lahan,  Pendapatan  Keluarga,  Peningkatan  pemahaman  dan kompetensi  masyarakat/Kelompok  tani,  Kesesuaian  Program  dengan  output  yang diharapkan.
b. Efek: Negatif (-), tidak ada efek (0), efek positif
c. Tingkat kepentingan stakeholder dalam FMSRB: U: Tidak Diketahui, 1: Tidak Penting, 2: Sedikit Penting, 3: Penting,
4: Sangat Penting, 5: Kritikal
d. Pengaruh Stakeholder dalam Program FMSRB: U: Tidak diketahui, 1: Tidak Berpengaruh, 2: Sedikit Berpengaruh,
3: Cukup Berpengaruh, 4: Berpengaruh Besar/Signifikan,
5: Sangat Berpengaruh

## Pembahasan Hasil Analisis Stakeholder
Berdasarkan analisis stakeholder mapping sangat terlihat aktor utama, aktor sekunder dan aktor kunci terkait keberlangsungan program FMSRB. Pada aktor utama terpotret bahwa Kelompok tani selaku penerima manfaat, hubungan dan pengaruh  sangat  kuat  karena  selaku  objek  penerima  manfaat.  Kelompok  tani memiliki  sumberdaya  lahan  dan  kemampuan  untuk  mengelola  dan memberdayakan  lahan  pertanian.  Pada  kemampuan  sumberdaya  tersebut, kelompok tani memiliki kepentingan yang besar terkait peningkatan pendapatan. Sisi ini tentu kita bisa maknai positif dan negative. Pada sisi positif, jika program
ISSN 2087-8923 e-ISSN 2549-9319
FMSRB memberikan pendapatan jangka pendek dan harapan pendapatan jangka panjang  maka  aktor  kunci,  yaitu  petani  akan  menjadi  penopang  besar  dalam pengembangan kegiatan FMSRB. Sebaliknya, jika program FMSRB dalam jangka pendek  dirasakan  belum  memiliki  dampak  langsung  secara  pendapatan  dan harapan  rendah  dalam  menopang  pendapatan  maka  dukungan  program pengembangan  FMSRB  makin  rendah.  Salah  satu  tantangan  besar  konversi lahan  pertanian  adalah  karena  disebabkan  oleh  faktor  ekonomi  Kelompok tani/petani,  yang  memaksa  kelompok  tani/petani menjual  lahan  pertaniannya, walaupun berakibat kehilangan sumber mata pencahariannya.
Pola  konversi  lahan  yang  telah  berbasil  di  Indonesia  adalah  dengan memadukan  pendekatan  konservasi  lahan  dengan  pengembangan  ekonomi petani.  Rusdiyana  (2021)  menjelaskan  bahwa  Petani  memiliki  peran  penting dalam  konservasi  lahan  untuk  mengembalikan  fungi  lahan  kritis  menjadi  lahan potensial. Beberapa konservasi lahan yang berhasil dengan pola kearifan lokal di Indonesia  seperti  di  petani  Baduy  di  Banten,  petani  Desa  Hutan  Gurgur kecamatan  Silaen  kabupaten  Toba  Samosir,  petani  di  Kemiren  Banyuwangi, petani di Solo dan Petani di kampung Malaris Pegunungan Maratus Kalimantan Selatan.  Pola  konservasi  Petani  tradisional  di  Indonesia  untuk  menjaga produktivitas  lahan  pertanian  dan  mencegah  degradasi  lahan  adalah  dengan melakukan  konservasi  lahan  dengan  baik,  antara  lain  penanaman  tanaman vegetasi,  bijak  menggunakan  pupuk  buatan,  identifikasi  karakter  lahan  sebagai langkah awal sebelum menentukan jenis tanaman budidaya.
Pada stakeholder sekunder,  Kelompok  masyarakat  yang  termasuk  dalam stakeholder ini  adalah  Akademisi,  Media  massa,  swasta,  konsultan,  CF (Fasilitator),  Penyuluh  (PPL),  masyarakat  yang  terkena  dampak  secara  tidak langsung. Pada kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori stakeholder sekunder ada aktor yang sangat berpengaruh besar dibandingkan aktor lainnya adalah keberadaan aktor swasta.
Adapun  kelompok  yang  termasuk dalam stakeholder kunci adalah  lembaga donor,  yaitu Asian  Development  Bank (ADB);  kementerian  pertanian  dan kementerian  terkait  seperti  Lingkungan  Hidup;  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Pandeglang  khususnya  Dinas  Pertanian  dan  Ketahanan  Pangan,  Bappeda, BPKAD,  Dinas  Lingkungan  Hidup,  BPBD,  Dinas  PUPR.  Berdasarkan  analis stakeholder , lembaga yang menjadi inisiator dan katalisator dalam
ISSN 2087-8923 e-ISSN 2549-9319
keberlangsungan  program  adalah  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pandeglang, kkhususnya  Dinas  Pertanian  dan  Ketahanan  Pangan  dengan  melakukan komunikasi  dan  koordinasi  untuk  pengajuan  dan  pendanaan  program  melalui Bappeda  Kabupaten  Pandeglang/Tim  Ajuan  Anggaran  Daerah  (TAPD).  Pola kegiatan  berbasis  pada  konsep Collaborative  Governance .  Menjadikan  aktor pembangunan bukan hanya mengandalkan pemerintah tapi seluruh stakeholder terkait  sehingga  semua  pihak  bisa  merasakan  sebagai  subjek  dan  objek pembangunan (Dewi 2019).

## Analisis Stakeholder dan Keberlangsungan Pendanaan FMSRB
Berdasarkan analisis stakeholder diketahui bahwa stakeholder kunci adalah Lembaga  donor,  Pemerintah  RI  (Kementerian  Pertanian,  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang. Karena  keberadaan  lembaga  donor  sudah  selesai  memberikan  bantuan  pada tahun  2022  ini  maka  peran  utama  dalam  keberlangsungan  program  FMSRB sangat  tergantung  pada  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Pandeglang.  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pandeglang diharapkan  menjadi  aktor  utama  yang  mendorong  keberlangsungan  kegiatan FMSRB dengan melakukan kemitraan dengan berbagai instansi dan swasta yang masih konsen pada isu konservasi lahan dan dampaknya bagi masyarakat. Tata kelola FMSR ini mengacu pada konsep Collaborative Governance .
Pemerintah Pusat melalui kementerian pertanian dan lingkungan hidup dapat melakukan kemitraan dengan sector swasta, BUMN serta NGO untuk melakukan keberlanjutan program FMSRB yang belum diselesaikan. Pemerintah Kabupaten Pandeglang  juga  dapat  melakukan  kemitraan  dengan  sector  swasta,  BUMN, BUMD  agar  dapat  melakukan  kemitraan  pendanaan  dan  program.  Pemerintah Daerah  juga bisa  melibatkan perguruan  tinggi  dan  berbagai  lembaga  penelitian untuk  membantu  memberikan  pemikiran  serta  kegiatan  pengabdian  yang berbasis  pada  program  pengembangan  FMSRB.  Pemerintah  Daerah  juga  bisa melibatkan  media  dan  NGO  untuk  memaintanance  isu  FMSR  dan  konservasi lahan  di  wilayah  Pandeglang  agar  berbagai  pihak  konsen  terhadap  masalah tersebut.  Pola  Kolaborasi  kemitraan  Pemeintah  Pusat,  Daerah  serta  berbagai aktor dalam keberlangsungan FMSRB sesuai Gambar 4.

## Gambar 4. Model Keberlangsungan Pendanaan FMSRB

## D.  SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1.  Berdasarkan  analisis stakeholder ditemukan  aktor  utama  adalah  Kelompok tani selaku penerima manfaat, hubungan dan pengaruh sangat kuat karena selaku  objek  penerima  manfaat.  Kelompok  tani  memiliki  sumberdaya  lahan dan  kemampuan  untuk  mengelola  dan  memberdayakan  lahan  pertanian. Pada kemampuan sumberdaya tersebut, kelompok tani memiliki kepentingan yang  besar  terkait  peningkatan  pendapatan.  Sisi  ini  tentu  kita  bisa  maknai positif  dan  negative.  Pada stakeholder sekunder  adalah  Akademisi,  Media massa, swasta, konsultan, CF (Fasilitator), Penyuluh (PPL), masyarakat yang terkena  dampak  secara  tidak  langsung.  Pada  kelompok  masyarakat  yang termasuk  dalam  kategori stakeholder sekunder  ada  aktor  yang  sangat berpengaruh  besar  dibandingkan  aktor  lainnya  adalah  keberadaan  aktor swasta. Keberadaan aktor swasta bisa menjadi mitra bagi kelompok tani dan pemerintah  dalam  melakukan  pengembangan  program  Adapun  kelompok yang termasuk dalam stakeholder kunci adalah lembaga donor, yaitu Asian Development  Bank (ADB);  kementerian  pertanian  dan  kementerian  terkait seperti  Lingkungan  Hidup;  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pandeglang

## PEMERINTAH DAERAH
Pemerintah Pusat Swasta dan BUMN / BUMD Perguruan Tinggi / Lembaga Riset / Akademisi Swasta KOLABORASI Program / Kegiatan Keberlanjutan FMSRB Pendanaan

## KONSERVASI LAHAN KABUPATEN PANDEGLANG
Menyelesaikan Program Yang Telah Dilaksanakan Sebelumnya Kegiatan  Baru  Yang  Urgent  Dan  Belum Dilakukan  Dalam  Program  Fmsrb  Dan Wilayah Baru Dengan Model Program Fmsb Yang Lama
kkhususnya  Dinas  Pertanian  dan  Ketahanan  Pangan,  Bappeda,  BPKAD, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas PUPR. Aktor inisiator dan katalisator dalam keberlangsungan program sangat tergantung pada Pemerintah Daerah Kabupaten  Pandeglang,  kkhususnya  Dinas  Pertanian  dan  Ketahanan Pangan.
2.  Pola  Keberlangsungan  dan  Pengembangan  FMSRB  diharapkan  diinisiasi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang dengan melibatkan berbagai instansi serta kelompok masyarakat yang konsen pada pada usaha konservasi lahan konsep Collaborative Governance dalam upaya pengentasan banjir seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Petani/Kelompok tani, NGO lingkungan  nasional dan local, Pihak swasta, Perguruan tinggi/akademisi.
Berdasarkan  simpulan  tersebut,  peneliti  merekomendasikan  agar  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Pandeglang  diharapkan  menjadi  aktor  pionir  serta  membangun kemitraan dengan berbagai pihak seperti  swasta, pemerintah pusat, provinisi, NGO, akademisi,  petani/kelompok  tani,  serta  berbagai  kalangan  dalam  upaya  melakukan berbagai  program  keberlanjutan  FMSRB  yang  lebih  komprehensif  dengan memprioritaskan program yang urgen untuk segera diselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung,  I.  (2006). Statistika  Penerapan  Model  Rerata  Sel  Multivariat  dan  Model Ekonometri dengan SPSS. Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti.
Arsyad, S. (2006). Konservasi Tanah dan air. Bogor: IPB Press.
BPS.  (2022). Luas  dan  Penyebaran  Lahan  Kritis  Menurut  Provinsi  (Hektar),  2011- 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Brysson, J. M. (2004). What Do When Stakeholders Matter : Stakeholder Identification and Analysis Technique. Meneapolis: Humbert H. Humphrey Institute of Public Affairs.
Creswell, J. (2010). Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Damara,  R.  J.  (2017).  KONSERVASI  LAHAN  PERTANIAN  DI  DESA  WONOLELO DAN  BANYUROTO  KECAMATAN  SAWANGAN  KABUPATEN  MAGELANG. Geo Educasia .
ISSN 2087-8923 e-ISSN 2549-9319
Demircioglu,  M.,  &  Audretsch,  D.  (2017).  Conditions  for  innovation  in  public  sector organizations. Res Policy , 1681-1691.
DPKP.  (2022). “Master  KAK  FMSRB  2022  -  Exit  Strategy  &  Kemandirian  Petani Konservasi.”. Pandeglang: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang.
Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hartley, J. (2014). "Innovation in Governance and Public Services : Past and Present,”
Public Money Manag., no. February 2005.
Isna, A. (2013). Analisis Data Kuantitatif. Purwokerto: STAIN Press.
Komariah, A. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Kompas.tv.  (2020). “FMSRB: Konservasi Lahan Menuju Daulat Pangan dan Daulat Ekonomi.”. Jakarta: Kompas.tv.
Kurnia, U. e. (2011). Pengelolaan air pada tanah sawah. Jakarta: Balittanah.
Maulana,  D.,  &  Nugroho,  A.  (2019). Kebijakan  Publik  Cara  Mudah  Memahami Kebijakan Publik. Banten: CV. AA. RIZKY.
Miles, M., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis (3rd ed). California: SAGE Publication, Inc.
Moleong,  L.  J.  (2007). Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya Offset.
Morgan,  S.  M.  (1995). Engineering  Properties  of  Vegetation.  Di  Dalam  :  Slope Stabilization and Erosion Control. A Bioengineering Approach. London: Imprint of Chapman & Hall.
Rusdiyana,  Nurwahyunani,  A.,  &  Marianti,  A.  (2021).  Analisis  Peran  Petani  Dalam Konservasi  Lahan  Pertanian  Berbasis  Kearifian  Lokal. Indonesian  Journal  of Conservation, 10 (1).
Singarimbun, M. D. (2008). Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.
Slappendel, C. (1996). Perspectives on innovation in organizations. Organ. Stud , 107- 129.
Stufflebeam,  D.  (1967). D.  L.  Stufflebeam,  The  CIPP  Model  For  Evaluation, dalamEvaluation in Education and Human Service. Boston: D. L. Stufflebeam,
The  CIPP  Model  For  Evaluation,  dalam  Daniel  L.  StufflKluwer  Academic Publisher.
Subarsono,  A.  (2005). Analisis  Kebijakan  Publik :  Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
Sutrisno, N., Balitklimat, & Heryani, N. (2014). TEKNOLOGI KONSERVASI TANAH DAN  AIR  UNTUK  MENCEGAH  DEGRADASI  LAHAN  PERTANIAN BERLERENG. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian .
Ulum,  W.  (2020,  Januari  4). tempo.co .  Retrieved  from  metro.tempo.co: https://metro.tempo.co/read/1630183/ratusan-hektare-tanah-negara-di- puncak-terancam-hilang-ptpn-mafia-tanah-bermain
UNDESA. (2006). Innovations in Governance and Public Administration: Replicating what works. New York.
Wibawa, S. (1994). Kebijakan Publik Proses dan Analisa. Jakarta: Intermedia.
Wijayanto, H., Wibowo, A., & Anantayu, S. (2021). Perilaku Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian di Kawasan Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Hulu Kabupaten Karanganyar. AgriHumanis:  Journal  of  Agriculture  and  Human  Resource Development Studies .
Winarno, B. (2014). “Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus.” . Yogyakarta: CAPS.