How to cite: Matthew Edbert, Yoan Nursari Simanjuntak, Bebeto Ardyo (2024) Perlindungan Hak Pencipta Karya yang Dijadikan NFT Berbasis Sistem Blockchain Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta  ,
(06) 06, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227 E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute

## PERLINDUNGAN  HAK  PENCIPTA  KARYA  YANG  DIJADIKAN  NFT  BERBASIS SISTEM BLOCKCHAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
Matthew Edbert, Yoan Nursari Simanjuntak, Bebeto Ardyo Universitas Surabaya, Indonesia Email: wingpegasis90wf@gmail.com, yoan@staff.ubaya.ac.id, bebetoardyo@staff.ubaya.ac.id

## Abstrak
Perkembangan  dan  inovasi  teknologi  berpengaruh  secara  besar  terhadap  kehidupan masyarakat saat ini, termasuk dalam ranah industri kreatif. Dampak ini terlihat dengan adanya teknologi blockchain dan Non-Fungible Token (NFT) sebagai sarana untuk mendesentralisasi industri  tersebut.  Perkembangan  ini  juga  menimbulkan  risiko  tersendiri,  dimana  karya  cipta dapat  disalahgunakan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  berwenang  melalui  penciptaan  dan transaksi  NFT  dalam  sistem  blockchain,  sehingga  mengakibatkan  timbulnya  kerugian  bagi pencipta,  baik  secara  materiil,  maupun  secara  imateriil.  Risiko  inilah  yang  menjadi  alasan diperlukannya  pengkajian  terhadap  perlindungan  hukum  bagi  hak  pencipta  dalam  proses penciptaan  dan  transaksi  NFT,  baik  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta, maupun ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam proses tersebut agar dapat  diketahui  secara  jelas  perlindungan-perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada pencipta  dalam  pelaksanaan  proses  tersebut,  serta  dapat  memajukan  industri  kreatif  di Indonesia.
. Kata kunci : Hak Cipta, NFT, Blockchain, Perlindungan Hukum,

## Abstract
Technological  advancements  and  innovations  do  have  a  big  impact  on  the  modern  society, including  in  the  creative  industry  sector.  This  impact  could  be  seen  by  the  existence  of blockchain  technology  and  Non-Fungible  Token  (NFT)  as  a  platform  to  decentralize  the aforementioned industry. However, this advancement also has its own risk, whereas creations could  be  misused  by  ineligible  parties  through  NFT  creation  and  transaction  inside  the blockchain  system,  in  which  causes  creators  to  experience  loss  in  both  material  and  non- material  form.  This  risk  is  the  reason  of  why  it  is  needed  to  review  the  legal  protections  of creators’ rights in the process of NFT creation and transaction based on Law Number 28 of 2014 on Copyrights, or even other terms that regulate the aforementioned process so that it shall be known clearly regarding the legal protections given to the creator in regards of the process, and also to advance the creative industry scene in Indonesia.
Keywords: Copyright, NFT, Blockchain, Legal Protection.
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 06, Juni 2024

## PENDAHULUAN
Manusia mampu menciptakan sesuatu. Adanya kemampuan tersebut disebabkan karena manusia memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas untuk menciptakan ciptaan-ciptaan tersebut.  Seiring  dengan  perkembangan  dalam  kehidupan  masyarakat,  muncul  kesadaran bahwa  ciptaan  yang  dihasilkan  tersebut  mampu  memberikan  manfaat  kepada  penciptanya, baik  dalam  bentuk  materiil,  maupun  non-materiil,  serta  setiap  orang  memiliki  hak  atas ciptaannya  sendiri.  Kesadaran  tersebut  menyebabkan  lahirnya  konsep  kekayaan  intelektual ( intellectual property ), yaitu kreativitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi  kebutuhan  dan  kesejahteraan  hidup  manusia,  sebagaimana  dikemukakan  oleh (Roisah, 2015). Kekayaan intelektual tersebut termasuk hak cipta, yang merupakan hal yang penting  serta  berkaitan  erat  dengan  karya  cipta,  khususnya  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan, sastra,  dan  seni.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  hak  cipta  merupakan  bentuk  dari perlindungan  hukum  bagi  hak-hak  yang  timbul  dari  ciptaan  yang  diciptakan  oleh  pencipta tersebut,  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta), dimana hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atas ciptaannya yang diwujudkan dengan nyata. Dengan kata lain, hak cipta berperan sebagai hak yang dipegang khusus oleh pemegang hak tersebut,  sehingga  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  ciptaan-ciptaannya  beserta dengan  manfaat-manfaat  yang  dihasilkan  dari  ciptaan  tersebut,  selama  pencipta  yang bersangkutan telah mewujudkan ciptaan tersebut secara nyata, sebagaimana dianutnya prinsip deklaratif pada hak cipta.
Kehidupan  masyarakat  saat  ini  tidak  bisa  dipisahkan  dengan  perkembangan  teknologi dan  informasi.  Hal  ini  didukung  dengan  pendapat  Suherman,  Neldawaty,  Dani,  &  Markah, (2022)  yang  menyatakan  bahwa  banyaknya  perubahan  yang  terjadi  terhadap  pemenuhan kebutuhan  masyarakat  seperti  yang  pada  awalnya  bersifat  analog  menjadi  bersifat  serba digital seperti pada saat  ini sehingga teknologi informasi menjadi suatu trend perkembangan teknologi.  Fenomena  ini  dapat  terlihat  dalam  terintegrasinya  metaverse  dengan  aspek  karya cipta  melalui  adanya  non-fungible  token  (NFT),  aset  digital  pada  jaringan  blockchain  yang memiliki kode identifikasi serta metadata yang unik dan berbeda satu sama lain (one-of-the- kind) (Alexander Sugiharto & Muhammad Yusuf Musa, 2020).  Aset digital yang dimaksud berupa  karya  cipta  digital,  termasuk  gambar  digital  (crypto  art)  yang  menjadi  pokok pembahasan  dalam  penulisan  ini.  Dengan  demikian,  aset  digital  tersebut  termasuk  dalam ciptaan  yang  dilindungi  oleh  hak  cipta,  yaitu  karya  seni  rupa  dalam  bentuk  gambar sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  40  Ayat  (1)  huruf  f  Undang-Undang  Hak  Cipta.  NFT  pada umumnya  dipergunakan  sebagai  alat  investasi,  dimana  sertifikat  kepemilikan  dari  NFT berdasarkan smart contract yang dienkripsikan ke dalam aset digital tersebut diperjualbelikan dalam  dunia  maya  melalui  berbagai  platform  pasar  (marketplace)  berdasarkan  jaringan blockchain,  diantaranya  OpenSea,  Axie  Marketplace,  dan  Rarible,  serta  menggunakan  mata uang kripto (cryptocurrency) sebagai mata uang pilihan transaksi, sebagaimana dikemukakan oleh Wood dan kawan-kawan dan dikutip oleh (Gidete, Amirulloh, & Ramli, 2022).
Perdagangan  NFT  memang  merupakan  cerminan  dari  perkembangan  kehidupan masyarakat,  tetapi  pada  kenyataannya,  perdagangan  tersebut  masih  belum  sempurna.  Hal tersebut dapat terlihat dalam praktiknya, dimana dapat ditemukan permasalahan-permasalahan yang  berkaitan  erat  dengan  hak  cipta  ciptaan  dalam  hal  tersebut.  Salah  satu  contoh  dari permasalahan tersebut dapat dilihat dari adanya permasalahan antara Kendra Ahimsa (dikenal sebagai  “Ardneks”)  dan  Twisted  Vacancy,  dimana  karya  crypto  art  Ardneks  diplagiarisasi oleh Twisted Vacancy dan diperjualbelikan sebagai NFT di dunia maya (Nasional.SindoNews.com, 2021). Pada awal tahun 2021 Ardneks menerima laporan-laporan
terkait dengan karyanya  yang diplagiarisasi oleh  Twisted Vacancy (WhiteboardJournal.com, 2021). Menurut keterangan dari Ardneks, plagiarisme yang dilakukan oleh Twisted Vacancy adalah mengambil unsur-unsur dari berbagai karya Ardneks yang kemudian diimplementasikan  ke  dalam  karya  Twisted  Vacancy,  tanpa  melakukan  modifikasi  apapun (Tokocrypto.com,  2021).  Hal  ini  terlihat  dalam  unsur  pemilihan  warna  serta  tema  dan  gaya (style)  dari  penggambaran  crypto  art  yang  diciptakan  oleh  Twisted  Vacancy,  dimana  unsur- unsur tersebut memiliki kemiripan yang sangat mencolok apabila dibandingkan dengan unsur- unsur  bersangkutan  yang  digunakan  dalam  karya  ciptaan  Ardneks.  Keterangan  tersebut  juga didukung  dengan  pendapat  Dani  Saraswati,  seorang  pengacara  hak  kekayaan  intelektual, dimana  ciri  khas  dari  karya  Kendra  sudah  diketahui  secara  umum,  serta  karya  Twisted Vacancy  terlihat  ada  substantial  similarity  (persamaan  yang  besar)  terhadap  karya  Kendra (TheFineryReport.com, 2021).
Contoh  dari  persamaan  tersebut  dapat  dilihat  dari  karya  NFT  Twisted  Vacancy  yang berjudul “Target Secured” yang menggambarkan suatu pemandangan dengan gaya retro, yang dikeluarkan  dan  diperjualbelikan  pada  tanggal  19  Desember  2020  melalui  platform NiftyGateway.com  (NiftyGateway.com,  2020).  Adapun  unsur  pemilihan  warna  dalam  karya tersebut  secara  keseluruhan,  serta  unsur  gaya  (style)  penggambaran  dari  karya  tersebut, khususnya di bagian gunung dan awan, memiliki kemiripan dengan karya Ardneks yang telah dikeluarkan sebelumnya, yakni “HYPERVENTILATION CHERRY” yang diunggah ke situs web Ardneks pada tahun 2019 (Gidete et al., 2022).
Pihak dari Twisted Vacancy menanggapi permasalahan tersebut dengan tidak mengakui adanya  plagiarisme  tersebut.  Mereka  menegaskan  bahwa  karya  mereka  masih  memiliki identitas  dan  ciri  khas  tersendiri,  walaupun  karyanya  diciptakan  menggunakan  metode  asset bank.  Metode  tersebut  dilakukan  dengan  cara  mengambil  inspirasi  berbagai  unsur  dalam karya  lukisan  yang  ditampung  dalam  suatu  penampungan.  Unsur-unsur  yang  ditampung kemudian  digabungkan  dengan  teknik  kolase,  slashing,  dan  remixing  untuk  menghasilkan karya mereka (TheFineryReport.com, 2021), termasuk “Target Secured”.
Adanya  plagiasi  ini  menimbulkan  kerugian  terhadap  Ardneks.  Timbulnya  kerugian tersebut disebabkan oleh sistem penciptaan dan transaksi NFT, yaitu sistem blockchain yang menjadi  dasar  dalam  sistem  penciptaan  dan  transaksi.  Pada  umumnya,  sistem  blockchain tersebut  diimplementasikan  dalam  marketplace  NFT  sebagai  buku  besar  digital  umum  atas penciptaan  dan  transaksi  NFT,  termasuk  pencatatan  penciptaan  NFT,  dimana  sistem blockchain  tersebut  hanya  menganggap  pihak  yang  pertama  kali  menciptakan  NFT  dan mengunggahnya  ke  dalam  platform  tersebut  sebagai  pencipta  dari  NFT  tersebut,  tanpa memperhitungkan  faktor  dunia  nyata  dari  karya  tersebut,  yaitu  siapa  yang  merupakan pencipta  asli  dari  karya  digital  tersebut.  Dengan  kata  lain,  sistem  tersebut  tidak  melihat keaslian dari karya NFT tersebut (FutureDrops.io, 2021).
Hal ini juga berpengaruh dalam aspek ekonomi, dimana sistem perdagangan NFT juga menggunakan  smart  contract  dalam  proses  transaksinya,  yang  pelaksanaannya  dilakukan secara  otomatis  terhadap  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi  NFT  tersebut.  Adanya permasalahan  terkait  dengan  pihak  yang  diakui  sebagai  pencipta  dalam  sistem  blockchain menyebabkan  royalti  yang  diterima  dari  penjualan  NFT  tersebut,  termasuk  penjualan ulangnya,  secara  otomatis  diterima  oleh  pihak  yang  mengubah  dan  mengunggah  karya  NFT tersebut.  Dengan  demikian,  Ardneks  mengalami  kerugian,  baik  secara  imateriil,  maupun secara materiil dengan tidak terpenuhi haknya atas pemasukan dan royalti dari penjualan NFT tersebut.
Permasalahan tersebut juga meliputi penindakan terhadap pelanggaran hak cipta dalam transaksi  NFT.  Sistem  blockchain  yang  digunakan  dalam  perdagangan  NFT  menyebabkan
penindakan  terhadap  pelanggaran  hak  cipta  dalam  perdagangan  tersebut,  khususnya  dalam bentuk  penghapusan  terhadap  NFT  yang  melanggar  hak  cipta  dari  marketplace  NFT,  susah untuk dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan karena apabila NFT tersebut telah dienkripsikan ke data digital, maka NFT akan ada untuk seterusnya, serta tidak dapat dihapus secara mudah (Nasional.SindoNews.com, 2021).
Permasalahan  yang  muncul  dari  kasus  tersebut  menunjukkan  bahwa  dalam pelaksanaanya,  sistem  blockchain  yang  diimplementasikan  dalam  perdagangan  NFT  masih mengandung  kesenjangan  hukum  terhadap  hukum  positif  Indonesia  yang  mengatur  tentang hak  cipta.  Kesenjangan  hukum  tersebut  dapat  terlihat  jelas  dari  pihak  manakah  yang  berhak atas  hak-hak  yang  timbul  dari  ciptaan  lukisan  digital  tersebut,  yang  merupakan  aspek  yang sangat penting dalam ranah hak cipta. Adanya kesenjangan hukum tersebut dapat merugikan Pencipta  suatu  Ciptaan,  dikarenakan  perlindungan  hukum  bagi  Pencipta  atas  hak-hak  yang timbul  dari  Ciptaan  tersebut  tidak  dapat  terjamin  dengan  baik,  sehingga  Pencipta  ataupun Pemegang  Hak  Cipta  dapat  dirugikan,  baik  secara  materiil,  maupun  secara  imateriil. Permasalahan inilah yang menjadi alasan diperlukannya untuk melakukan pengkajian terkait dengan perlindungan hukum bagi pencipta dalam proses penciptaan dan transaksi NFT.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  akan  digunakan  adalah  dengan  menggunakan  metode  yuridis normatif  yang  memfokuskan  pada  bahan  hukum  berupa  aturan  atau  norma  hukum  positif sebagai  bahan  acuan  dalam  penelitian  (Rohman,  2021).  Penelitian  ini  akan  menggunakan pendekatan  statute  approach,  yaitu  pendekatan  dengan  menggunakan  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  hak  cipta  yang  berlaku  pada  masyarakat,  serta  conceptual approach,  dengan  meninjau  pendapat  /  doktrin  ahli  hukum  terkait  dengan  permasalahan  hak cipta. Bahan hukum  yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum  primer, yaitu Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  sebagai  peraturan  perundang- undangan  terkait  dengan  hak  cipta  yang  berlaku;  bahan  hukum  sekunder,  termasuk  buku- buku,  artikel,  jurnal  penelitian  hukum,  dan  literatur-literatur  lainnya  yang  berhubungan dengan hukum hak cipta di Indonesia, serta syarat dan ketentuan (terms and conditions) dari platform  marketplace  NFT;  dan  bahan  hukum  tersier,  termasuk  kamus  serta  media  cetak, media elektronik dan sebagainya yang berkaitan dengan kasus dan topik penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Transaksi digital yang terjadi di dalam sistem blockchain , termasuk transaksi NFT, pada umumnya  dilaksanakan  berdasarkan smart  contract yang  berlaku  secara  langsung  terhadap transaksi  yang  bersangkutan.  Dalam  transaksi  NFT, smart  contract berperan  sebagai  dasar untuk  melaksanakan  transaksi  NFT  tersebut.  Peran  ini  sejatinya  sesuai  dengan  peran smart contract dalam  transaksi  digital  pada  umumnya  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Szabo  dan dikutip  oleh  Oktaviani  &  Kenotariatan,  (2021),  yaitu  sebagai  landasan  untuk  melaksanakan transaksi  digital  yang  berlaku  serta  pelaksana  ketentuan-ketentuan  perjanjian  transaksi tersebut.  Dasar  untuk  pelaksanaan  transaksi  NFT  tersebut  memuat  informasi-informasi  yang berkaitan  erat  dengan  transaksi  tersebut,  termasuk  kepemilikan  dan  riwayat  NFT  tersebut (Haq,  Anindita,  Setyowati,  &  Anggraini,  2022),  serta  pembagian  hasil  keuntungan  yang diperoleh atas penjualan NFT tersebut (Rafli, 2022).
Keberlakuan smart  contract sebagai  dasar  dalam  penciptaan  dan  transaksi  NFT bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  terkait  dengan  transaksi  tersebut.  Dalam  ranah  hak cipta,  kepastian  tersebut  terlihat  dari  subjek  kepemilikan  NFT  tersebut  beserta  dengan pembagian  hasil  keuntungan  atas  penjualan  NFT  tersebut.  Kedua  hal  tersebut  penting dikarenakan  pencipta  berhak  untuk  menikmati  keuntungan  yang  diperoleh  dari  ciptaan  yang diciptakannya,  sebagaimana  dikemukakan  dalam  teori  karya  yang  mendasari  perlindungan hak  cipta  (Cipta,  2021).  Karena smart  contract memuat  informasi-informasi  tersebut,  maka smart  contract tersebut  memberikan  kejelasan  terhadap  pihak  manakah  yang  berhak  untuk mendapatkan  pembagian  hasil  keuntungan  atas  penjualan  NFT  beserta  dengan  jumlah pembagian hasil keuntungan tersebut.
Regulasi  lain  yang  berlaku  dalam  penciptaan  dan  transaksi  NFT  dalam  sistem blockchain  adalah  regulasi-regulasi  yang  ditetapkan  oleh  platform  marketplace  NFT  selaku penyedia  jasa  pelayanan  penumpangan  untuk  menciptakan  dan  melakukan  transaksi  NFT dalam bentuk syarat dan ketentuan yang berlaku dalam penggunaan platform tersebut. Dalam ranah  hak  cipta,  syarat  dan  ketentuan  platform  pada  umumnya  memuat  klausula-klausula yang  melindungi  kekayaan  intelektual,  termasuk  hak  cipta  pencipta.  Klausula-klausula perlindungan  hak  cipta  tersebut  dapat  berupa  pencegahan  terjadinya  pelanggaran  hak  cipta ataupun  penindaklanjutan  pelanggaran  hak  cipta  oleh  karya  yang  dijadikan  NFT  serta diunggah dan diperjualbelikan dalam platform tersebut.
Pencegahan terjadinya pelanggaran hak cipta tersebut dapat dilihat dari adanya klausula dalam  syarat  dan  ketentuan  platform  yang  mewajibkan  pengguna  untuk  bertanggung  jawab dan  menjamin  bahwa  pengguna  tidak  akan  melanggar  hak  cipta  orang  lain  dalam menggunakan  platformnya  untuk  penciptaan  dan  transaksi  NFT.  Tanggung  jawab  dan jaminan tersebut dapat berupa pertanggungjawaban atas dasar-dasar hukum untuk penciptaan, pengunggahan,  dan  pelaksanaan  transaksi  atas  karya  yang  dijadikan  NFT  dalam  platform tersebut,  seperti  klausula  yang  berlaku  dalam  perjanjian  penggunaan  ( terms  of  services ) OpenSea  (OpenSea.io,  2021)  ataupun  pernyataan  atas  kepemilikan  hak  cipta  pengguna platform tersebut,  seperti yang diterapkan dalam  syarat  dan ketentuan TokoMall (TokoMall, 2022). Pencegahan tersebut  juga dapat  dilihat dari klausula yang mencegah pengguna untuk melakukan  transaksi  yang  berkaitan  dengan  pelanggaran  hak  cipta,  seperti  klausula  yang diterapkan  dalam  perjanjian  penggunaan  ( terms  of  use )  Nifty  Gateway  (NiftyGateway.com, 2021).
Penindaklanjutan  pelanggaran  hak  cipta  tersebut  dapat  dilihat  dari  klausula-klausula yang memberikan hukuman terhadap pelanggar-pelanggar hak cipta dalam platform tersebut. Hukuman tersebut pada umumnya berupa skorsing ataupun pencabutan akses untuk platform tersebut  dan  penghapusan  NFT  yang  melanggar  hak  cipta  dari  platform  yang  bersangkutan. Penindaklanjutan  tersebut  juga  didukung  dengan  penyediaan  sarana  untuk  mengadu  atas terjadinya  ataupun  dugaan  atas  terjadinya  pelanggaran  hak  cipta  oleh  NFT  yang  diciptakan dan diunggah ke platform tersebut.
Setelah  meninjau  terkait  dengan  regulasi  terkait  dengan  penciptaan  dan  transaksi  yang berlaku dalam blockchain , aspek berikutnya yang dapat ditinjau adalah kaitan antara Undang- Undang  Hak  Cipta  dan  penciptaan  dan  transaksi  NFT  berdasarkan  sistem blockchain .  Hal
pertama  yang  perlu  diperhatikan  dalam  aspek  tersebut  adalah  keberlakuan  Undang-Undang Hak  Cipta  dapat  berlaku  bagi  karya  yang  dijadikan  NFT  dan  diperjualbelikan  dalam  sistem blockchain.  Ketentuan  Pasal  2  Undang-Undang  Hak  Cipta  mengatur  terkait  dengan  batasan berlakunya  ketentuan  Undang-Undang  Hak  Cipta,  dimana  pasal  tersebut  mempersyaratkan bahwa  Undang-Undang  tersebut  berlaku  bagi  ciptaan  yang  penciptanya  merupakan  warga negara  Indonesia,  penduduk  Indonesia,  dan  badan  hukum  Indonesia.  Pasal  tersebut  juga mengatur  bahwa  Undang-Undang  Hak  Cipta  juga  berlaku  bagi  ciptaan  yang  penciptanya bukan  warga  negara  Indonesia,  penduduk  Indonesia,  dan  badan  hukum  Indonesia,  dengan syarat  pengumuman  ciptaannya  diumumkan  di  Indonesia  untuk  pertama  kalinya,  ataupun negara  asal  pencipta  tersebut  telah  melakukan  perjanjian  terkait  dengan  hak  cipta  dan  hak terkait dengan Indonesia, baik secara bilateral, maupun secara multilateral.
Hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  penciptaan  dan  perdagangan  NFT  dalam  sistem blockchain adalah  bahwa  NFT  merupakan  perwakilan  dari  kepemilikan  suatu  barang, termasuk aset digital, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiharto dan kawan-kawan (2022: 1) serta  (Sukmariningsih,  Nurudin,  &  Nursanty,  2022).  Akibat  dari  pernyataan  tersebut  adalah bahwa  NFT  mengandung  unsur  yang  dilindungi  oleh  hak  cipta,  yaitu  ciptaan  dalam  bentuk aset  digital  yang  diwakilkan  kepemilikannya  oleh  NFT.  Terkandungnya  unsur  tersebut mengakibatkan  Undang-Undang  Hak  Cipta  juga  berlaku  terhadap  NFT  yang  diciptakan  dan diperdagangkan  dalam  sistem blockchain ,  selama  ciptaan  yang  masih  berada  dalam  ranah Undang-Undang  Hak  Cipta,  sebagaimana  diatur  dan  dipersyaratkan  dalam  Pasal  2  Undang- Undang Hak Cipta.
Hal  berikutnya  yang  dapat  dikaji  terkait  dengan  kaitan  Undang-Undang  Hak  Cipta dengan penciptaan dan transaksi NFT dalam sistem blockchain adalah perlindungan hak cipta bagi  ciptaan  yang  diwakilkan  oleh  NFT  itu  sendiri.  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Hak Cipta  mempersyaratkan  bahwa  hak  cipta  diberikan  secara  otomatis  kepada  pencipta  atas ciptaan  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata.  Berdasarkan  ketentuan  pasal  tersebut,  maka hak cipta berkaitan erat dengan pemenuhan terhadap aspek ciptaan dan aspek pencipta.
Aspek  ciptaan  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  ciptaan  yang  tergolong  sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, serta bersifat nyata  dan  orisinal.  Pasal  40  Ayat  (1)  Undang-Undang  Hak  Cipta  mengatur  terkait  dengan ciptaan-ciptaan  yang  tergolong  sebagai  ciptaan  yang  dilindungi  oleh  hak  cipta.  Sifat  nyata yang dimaksud dalam hal ini menitikberatkan pada perwujudan suatu karya. Syarat agar dapat terwujudnya karya menjadi nyata adalah bahwa karya tersebut dalam bentuk yang tidak hanya berakhir  secara  sementara  melalui  ide  saja,  melainkan  telah  terwujud  dalam  bentuk  yang dapat  memungkinkan  karya  tersebut  dapat  disajikan,  direproduksi,  dan  dikomunikasikan secara  terus-menerus,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Simatupang,  (2021)  Sifat  orisinalitas yang  dimaksud  dalam  hal  ini  menitikberatkan  pada  kemampuan  pikiran  pencipta  untuk menciptakan  ciptaan.  Menurut  pendapat  Saidin  dan  Hidayah  yang  dikutip  oleh  Simatupang, (2021), sifat orisinalitas suatu ciptaan dilihat dari dasar dari penciptaan ciptaan tersebut, yaitu kreativitas  pencipta  sebagai  manusia  yang  memiliki  kemampuan  intelektual  dan  kreativitas tersebut.
Aspek  pencipta  yang  dimaksud  adalah  pencipta  yang  telah  memenuhi  kualifikasi sebagai pencipta sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Kualifikasi tersebut dapat ditemukan pada Pasal  1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta yang mempersyaratkan  bahwa  pencipta  merupakan  pihak  yang  menciptakan  ciptaan  yang  bersifat khas  dan  pribadi.  Kualifikasi  ini  kemudian  diperjelas  dengan  ketentuan  Pasal  31  Undang- Undang Hak Cipta yang mengatur bahwa pihak yang dianggap sebagai pencipta adalah pihak yang  namanya  disebutkan,  dinyatakan,  atau  dicantumkan  sebagai  pencipta  secara  terang- terangan.
Pemenuhan kedua aspek tersebut menjadi dasar timbulnya perlindungan hukum atas hak eksklusif  yang  berasal  dari  terciptanya  suatu  ciptaan  secara  otomatis  ( automatically protection ),  sebagaimana  telah  dikemukakan  oleh  (Dharmawan  et  al.,  2016).  Perlindungan otomatis atas hak eksklusif tersebut sesuai dengan dianutnya dan berlakunya stelsel deklaratif dalam  ranah  hak  cipta  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Hak  Cipta, dimana proses perolehan hak-hak eksklusif atas ciptaan tidak mewajibkan adanya pendaftaran dan  didasarkan  pada  perwujudan  nyata  ciptaan  tersebut,  sebagaimana  dikemukakan  oleh Dharmawan et al.,  (2016)  dan  Nurdahniar yang kemudian dikutip  oleh  Bhaskara &  Sarjana, (2021)  Pasal  4  Undang-Undang  Hak  Cipta  beserta  penjelasannya  kemudian  mempertegas status  hak  eksklusif  tersebut  dengan  menekankan  bahwa  pencipta-lah  yang  berhak  atas  hak eksklusif  yang  timbul  dari  ciptaan  tersebut,  sehingga  pihak-pihak  lain  tidak  dapat memanfaatkan ciptaan yang bersangkutan tanpa adanya izin dari pencipta.
Kedua  aspek  ini  juga  berlaku  bagi  NFT  sebagai  perwakilan  dari  kepemilikan  aset, khususnya  yang  berupa  ciptaan  berbentuk  digital.  Apabila  ciptaan  digital  yang  diwakilkan tersebut  memenuhi  kedua  aspek  tersebut,  dimana  ciptaan  tersebut  termasuk  sebagai  ciptaan yang  dilindungi  hak  cipta  berdasarkan  Undang-Undang  Hak  Cipta  dan  bersifat  nyata  dan orisinal,  serta  pencipta  dari  ciptaan  digital  tersebut  memang  merupakan  pihak  yang  berhak beserta  disebutkan  secara  terang-terangan,  maka  timbul  perlindungan  atas  hak-hak  eksklusif yang muncul dari penciptaan ciptaan digital tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Timbulnya perlindungan tersebut juga berimbas ke dalam praktik penciptaan dan transaksi  NFT,  dimana  NFT  yang  mewakilkan  ciptaan  digital  tersebut,  ataupun  pemakaian ciptaan  digital  tersebut  dalam  proses  penciptaan  transaksi  NFT  mengandung  unsur  yang dilindungi oleh hak cipta. Hal ini juga didukung dalam regulasi-regulasi yang berlaku dalam penciptaan  dan  transaksi  NFT,  khususnya  dalam  klausula  syarat  dan  ketentuan  penggunaan platform marketplace NFT  yang  mencegah  terjadinya  pelanggaran  hak  cipta  yang  telah disebutkan sebelumnya.
Perlindungan-perlindungan  seperti  demikian  merupakan  perlindungan  hukum  secara preventif,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Philipus  M.  Hadjon  yang  kemudian  dikutip  oleh (Indrawati,  2019).  Hal  tersebut  disebabkan  karena  perlindungan-perlindungan  tersebut cenderung  berorientasi  pada  pencegahan  terhadap  suatu  permasalahan  hukum.  Sifat pencegahan  tersebut  dapat  dilihat  dari  tujuan  dari  perlindungan-perlindungan  tersebut,  yaitu melindungi  hak  eksklusif  pencipta  atas  karya  yang  diciptakan  dari  pelanggaran-pelanggaran hak  cipta  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  lain  yang  tidak  berwenang,  serta  mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak cipta tersebut. Pemberian perlindungan-perlindungan
tersebut  juga dilaksanakan secara hati-hati agar proses tersebut  tidak merugikan pihak-pihak lain, khususnya hak eksklusif pihak-pihak tersebut.
Pemenuhan aspek-aspek hak cipta dapat dilihat dari contoh kasus Ardneks dan Twisted Vacancy yang  telah  dibahas  sebelumnya.  Meninjau  dari  aspek  ciptaan,  karya “HYPERVENTILATION  CHERRY”  dalam  kasus  ini  termasuk  dalam  ciptaan  yang dilindungi  oleh  hak  cipta,  yaitu  sebagai  karya  seni  rupa  dalam  bentuk  gambar  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  40  Ayat  (1)  huruf  f  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Penggolongan  ini disebabkan karena karya tersebut  terdiri  dari unsur-unsur warna dan sketsa, walaupun karya ini  diciptakan  dengan  menggunakan  teknik  dan  media  digital.  Hal  tersebut  sesuai  dengan Penjelasan  Pasal  40  Ayat  (1)  huruf  f  Undang-Undang  Hak  Cipta  yang  menjelaskan  bahwa kedua unsur tersebut, beserta dengan motif, diagram, logo, dan bentuk huruf indah, tergolong sebagai seni rupa dalam bentuk gambar menurut Undang-Undang Hak Cipta.
Dari  segi  sifat  nyata  karyanya,  karya  “HYPERVENTILATION  CHERRY”  telah diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  ( expression  work )  dalam  bentuk  gambar  digital,  yang kemudian  diunggah  pada  tahun  2019  melalui  situs  web  Ardneks.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa  karya  ini  telah  berhasil  diwujudkan  secara  nyata,  dalam  arti  karya  tersebut  telah diwujudkan dalam bentuk yang dinikmati dan dimanfaatkan secara berkelanjutan, dan bahkan telah diumumkan agar dapat dilihat oleh publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Hak Cipta.
Dari  segi  orisinalitasnya,  karya  “HYPERVENTILATION  CHERRY”  yang  telah diciptakan  tersebut  merupakan  karya  yang  bersifat  orisinal  bagi  Ardneks.  Karya “HYPERVENTILATION CHERRY” telah diciptakan berdasarkan kreativitas Ardneks yang bersifat khas dan pribadi untuk Ardneks sendiri, yang dapat terlihat dari teknik penggambaran dan pewarnaan yang dipakai oleh Ardneks, dimana teknik-teknik tersebut menggunakan gaya penciptaan  karya  bernuansa retro  psychedelic yang  unik  dan  khas  bagi  Ardneks  sendiri, sebagaimana terlihat dengan karya-karya Ardneks yang lain.

## Gambar 1: “FUTURE SHORES” karya Ardneks, dari http://ardneks.com/wp-
content/uploads/2019/01/6.jpg
Terkait  dengan  aspek  pencipta  pada  karya  “HYPERVENTILATION  CHERRY,” Ardneks  telah  menciptakan  karya  itu  dalam  bentuk  yang  nyata  dan  berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam bentuk gambar digital tersebut, yang kemudian diperkuat dengan
pengumuman  karya  tersebut  pada  tahun  2019  dengan  mengunggah  dan  mempublikasikan karya tersebut ke situs web resmi Ardneks. Karya yang diciptakan oleh Ardneks juga bersifat khas  dan  pribadi,  dimana  gambar  digital  yang  dihasilkan  tersebut  mengandung  unsur  khas dari  Ardneks  itu  sendiri,  yaitu  teknik  penggambaran  dan  pewarnaan  serta  nuansa  dan  gaya dari karya tersebut. Nama Ardneks dalam hal ini dinyatakan sebagai pencipta dalam karya ini, sebagaimana  terbukti  dengan  tercantumnya  nama  Ardneks  dalam  situs  web  yang  digunakan untuk  mempublikasikan  karya  tersebut.  Pemenuhan  aspek  pencipta  tersebut  mengakibatkan Ardneks  patut  dianggap  sebagai  pencipta  dari  karya  tersebut,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1 angka 2 Jo Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta.
Penjabaran  terkait  dengan  aspek  ciptaan  dan  aspek  pencipta  terhadap  karya “HYPERVENTILATION CHERRY” oleh Ardneks di atas menunjukkan bahwa kedua aspek tersebut telah terpenuhi dalam penciptaan karya tersebut. Pemenuhan tersebut mengakibatkan timbulnya  hak  eksklusif  Ardneks  atas  karya  tersebut,  termasuk  hak  moral  dan  hak  ekonomi yang  bersangkutan.  Timbulnya  hak  eksklusif  tersebut  juga  mengindikasikan  adanya perlindungan atas hak eksklusif tersebut, termasuk dalam hal karya tersebut digunakan dalam proses penciptaan dan transaksi NFT.
Undang-Undang Hak Cipta juga memberikan perlindungan hukum dalam hal terjadinya pelanggaran  hak  cipta.  Hal  ini  didasarkan  oleh  teori-teori  yang  mendasari  perlindungan  hak cipta,  khususnya  teori  fungsional  yang  menjamin  pemegang  hak  cipta,  termasuk  pencipta, untuk  memanfaatkan  kemampuan  pikirannya  seluas-luasnya  tanpa  adanya  gangguan  dari pihak  lain  (Dahen,  2022).  Perlindungan  tersebut  dapat  dilakukan  baik  dalam  ranah  pidana, maupun dalam ranah perdata.
Secara pidana, perlindungan tersebut  dapat dilakukan melalui delik  aduan berdasarkan ketentuan  Pasal  120  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Delik-delik  yang  bisa  diadu  adalah pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Jo Pasal 9 Undang-Undang  Hak  Cipta.  Hal  ini  termasuk  pelanggaran  hak  ekonomi  dengan  tujuan penggunaan  secara  komersial,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka  24  Undang-Undang Hak Cipta.
Secara  perdata,  perlindungan  keperdataan  yang  dimaksud  diatur  dalam  Pasal  99 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu pengajuan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas kerugian  yang  dialami  pencipta  atas  pelanggaran  hak  ekonomi  pencipta.  Kerugian  yang dimaksud  termasuk  penghasilan  yang  diperoleh  dari  pelanggaran  hak  cipta.  Perlindungan keperdataan  pencipta  yang  dirugikan  selain  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  adalah  dengan memohon  untuk  menghambat  pelanggaran  hak  cipta  tersebut,  baik  dengan  cara  penyitaan terhadap  ciptaan  hasil  pelanggaran  hak  cipta  beserta  dengan  alat-alat  untuk  pelanggaran tersebut,  maupun  penghentian  atas  kegiatan-kegiatan  pelanggaran  hak  cipta,  termasuk pengumuman,  pendistribusian,  komunikasi,  dan/atau  penggandaan.  Permohonan  tersebut dapat  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran  dan  timbulnya  kerugian  akibat pelanggaran tersebut lebih lanjut, sebagaimana dikemukakan oleh (Gidete et al., 2022).
Perlindungan-perlindungan  atas  terjadinya  pelanggaran  hak  cipta  tersebut  juga  berlaku dan  didukung  dalam  pelaksanaan  penciptaan  dan  transaksi  NFT,  mengingat  bahwa  NFT mengandung  unsur  yang  dilindungi  oleh  hak  cipta,  yaitu  ciptaan  digital  yang  diwakili
kepemilikannya. Dukungan tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa klausula dalam syarat dan  ketentuan  penggunaan  platform  marketplace  NFT  yang  menindaklanjuti  terjadinya pelanggaran hak cipta oleh NFT yang diciptakan dan ditransaksikan di platform tersebut, serta menyediakan  sarana  untuk  melakukan  pengaduan  atas  pelanggaran  hak  cipta  sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
Perlindungan-perlindungan  hukum  atas  pelanggaran  hak  cipta  yang  telah  disebutkan adalah  perlindungan  hukum  yang  bersifat  represif.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  dengan adanya  pelanggaran  hak  cipta,  maka  permasalahan  hukum  telah  muncul.  Akibat  dari munculnya  permasalahan  hukum  tersebut  adalah  bahwa  perlindungan  hukum  yang  dapat diberikan berorientasi  pada proses menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan hukum tersebut. Perlindungan hukum yang sesuai atas orientasi tersebut adalah perlindungan hukum represif (Tirtakoesoemah & Arafat, 2020).
Hal  ini dapat  dilihat dari perlindungan hukum  yang dapat  diperoleh oleh  Ardneks  atas pelanggaran hak cipta pada contoh kasus yang telah disebutkan. Pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Twisted Vacancy dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pihak  tersebut  dalam  kasus  ini.  Perbuatan  pertama  yang  bisa  ditinjau  adalah  proses  dan metode penciptaan karya “Target Secured” tersebut, yaitu dengan metode bank asset . Praktek tersebut  memanfaatkan  unsur-unsur  karya  yang  diambil  dari  internet,  yang  kemudian dimasukkan  ke  dalam  penampungan  unsur-unsur  karya  ( bank  asset ),  yang  kemudian digunakan  untuk  membuat  karya  baru  melalui  praktek  slashing,  remixing,  dan  kolase. Penggunaan praktek ini dalam karya  “Target  Secured” terlihat  dari unsur gunung dan awan karya  tersebut,  dimana  unsur-unsur  tersebut  yang  ditemukan  dalam  karya  “Target  Secured” memiliki  kemiripan  dengan  unsur  gunung  dan  awan  dalam  karya  “HYPERVENTILATION CHERRY,” sebagaimana terlihat dari bentuk penggambaran gunung, pemilihan warna, serta cara pewarnaan, sedangkan kemiripan unsur awan pada kedua karya tersebut dapat dilihat dari bentuk penggambaran awan dan penempatan unsur awan tersebut yang mirip, khususnya yang terletak di sisi kiri gunung kedua karya tersebut.
Gambar 2: Unsur Gunung dan Awan dari “HYPERVENTILATION CHERRY”, dari
http://ardneks.com/wp-content/uploads/2019/01/7.jpg
Gambar 3: Unsur Gunung dan Awan dari “Target Secured”, dari https://opensea.io/assets/ethereum/0x8ed428a5762c4b9b14e7a214fad646b25a339064/280
0010026
Kemiripan  unsur  gunung  dan  awan  pada  kedua  karya  tersebut  menunjukkan  bahwa metode  yang  digunakan  oleh Twisted  Vacancy untuk  menciptakan  karya  “Target  Secured” merupakan praktek pentransformasian ciptaan, yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf d dan dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  Penjelasan  Pasal  40  Ayat  (1)  huruf  n  Undang-Undang  Hak Cipta.  Penggolongan  pentransformasian  ciptaan  atas  metode  tersebut  disebabkan  karena Twisted Vacancy telah memasukan unsur gunung dan awan karya “HYPERVENTILATION CHERRY”  oleh  Ardneks  ke  dalam  bentuk  ciptaan  lain,  yaitu  karya  “Target  Secured”  yang diciptakan  olehnya.  Hal  tersebut  berakibat  karya  “Target  Secured”  telah  diciptakan  melalui proses transformasi, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut, sehingga karya “Target  Secured”  menjadi  karya  turunan  atas  karya  “HYPERVENTILATION  CHERRY” sebagai karya asal.
Twisted  Vacancy juga  mengunggah  karya  “Target  Secured”  tersebut  ke  dalam  akun Instagram-nya.  Perbuatan  ini  tergolong  sebagai  pengumuman  ciptaan  berdasarkan  Pasal  9 Ayat  (1)  huruf  g  Jo  Pasal  1  angka  11  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Hal  tersebut  disebabkan karena  pengunggahan  melalui  Instagram  sebagai  media  elektronik  tersebut  bertujuan  untuk menyebarluaskan  dan  memperlihatkan  karya  tersebut  kepada  publik  agar  dapat  mengetahui terkait  dengan  adanya  karya  tersebut.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  definisi  pengumuman ciptaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Hak Cipta.
Perbuatan  lain  yang  dilakukan  oleh Twisted  Vacancy adalah  menjual  karya  “Target Secured”  tersebut  sebagai  NFT  melalui  tokenisasi  karya  tersebut  menjadi  111  buah  NFT, yang  kemudian  diperjualbelikan  dalam  beberapa  platform  marketplace  NFT,  termasuk  Nifty Gateway  dan  OpenSea.  Perbuatan  penjualan  karya  sebagai  NFT  tersebut  termasuk  sebagai pendistribusian  ciptaan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  9  Ayat  (1)  huruf  e  Jo  Pasal  1  angka  17 Undang-Undang  Hak  Cipta,  karena  berdasarkan  definisi  pendistribusian  sebagaimana  diatur dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  17  Undang-Undang  Hak  Cipta,  penjualan  ciptaan  termasuk dalam pendistribusian ciptaan, beserta dengan perbuatan-perbuatan lain, termasuk pengedaran dan penyebaran.
Ketiga  perbuatan Twisted  Vacancy di  atas  termasuk  dalam  ranah  hak  ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Perbuatan-perbuatan tersebut  harus  didasarkan  oleh  izin  dari  pencipta,  khususnya  pencipta  karya  asal  dalam kondisi ini, agar tidak tergolong sebagai pelanggaran terhadap hak cipta pencipta. Persyaratan izin  tersebut  telah  diatur  berdasarkan  Pasal  9  Ayat  (2)  dan  Ayat  (3)  Undang-Undang  Hak
Cipta.  Ketiga  perbuatan Twisted  Vacancy dilakukan  tanpa  adanya  izin  dari  Ardneks, sebagaimana terlihat dari tidak adanya perjanjian lisensi antara Ardneks dan Twisted Vacancy sebagai dasar diperbolehkannya Twisted Vacancy untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk hak ekonomi Ardneks selaku pencipta karya asal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta. Ardneks juga tidak pernah menggunakan haknya untuk memberikan  perjanjian  lisensi  kepada Twisted  Vacancy ,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  80 Undang-Undang Hak Cipta.
Perbuatan-perbuatan  terhadap  karya  asal  tersebut,  baik  dalam  hal  pentransformasian, pengumuman,  maupun  pendistribusian,  dilaksanakan  dengan  motivasi  untuk  mendapatkan penghasilan. Motivasi tersebut menyebabkan perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penggunaan secara komersial, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Ditinjau  dari  rangkaian  pelaksanaan  penggunaan  secara komersial  dalam  yang  dilakukan,  khususnya  dalam  hal  penyebarluasan  karya  turunan tersebut,  Ardneks  tidak  pernah  mengeluarkan  pernyataan  bahwa  dia  tidak  keberatan  atas penyebarluasan  karya  turunan  tersebut,  Akibat  dari  adanya  kedua  hal  tersebut,  perbuatan- perbuatan  yang  dilaksanakan  tidak  bisa  memenuhi  persyaratan-persyaratan  untuk  tidak dihitung  sebagai  pelanggaran  hak  cipta  atas  dasar  penggunaan  non-komersial,  sebagaimana diatur dalam Pasal 43 huruf d dan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.
Selain melanggar hak ekonomi, perbuatan Twisted Vacancy juga melanggar hak moral Ardneks  selaku  pencipta  karya  asal  dengan  cara  memutilasi  karya  Ardneks  tersebut berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Hak Cipta dan penjelasannya. Mutilasi tersebut  dapat  dilihat  dari  pentransformasian  yang  dilakukan  oleh Twisted  Vacancy dengan menggunakan metode bank asset disertai dengan praktek slashing , remixing , dan kolase atas unsur  gunung  dan  awan  dari  karya  asal.  Akibat  dari  pengambilan  unsur-unsur  tertentu  dari karya asal, penggunaan metode tersebut juga menghilangkan unsur-unsur lain yang ada dalam karya asal tersebut.
Perbuatan-perbuatan Twisted  Vacancy telah  melanggar  hak  cipta  Ardneks  selaku pencipta  karya  asal  dalam  kasus  ini.  Akibat  adanya  pelanggaran  tersebut,  Ardneks  dapat memperoleh  perlindungan  hukum  secara  represif,  baik  perlindungan-perlindungan berdasarkan  Undang-Undang  Hak  Cipta,  maupun  perlindungan-perlindungan  berdasarkan syarat  dan  ketentuan  yang  berlaku  pada  platform  marketplace  yang  digunakan  dalam penciptaan dan transaksi NFT tersebut. Perlindungan  berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dapat  dilaksanakan  dalam  ranah  pidana  maupun  dalam  ranah  perdata.  Perlindungan  dalam ranah pidana dapat dilakukan dengan mengajukan delik aduan atas perbuatan pelanggaran hak ekonomi Ardneks selaku pencipta karya asal berdasarkan Pasal 113 Ayat (2) Jo Pasal 9 Ayat (1)  huruf  d  dan  Pasal  113  Ayat  (3)  Jo  Pasal  9  Ayat  (1)  huruf  e  dan  g.  Perlindungan  dalam ranah  perdata  dilakukan  dengan  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  atas  kerugian  penghasilan akibat  dari  pelanggaran  hak  cipta  beserta  dengan  mengajukan  upaya-upaya  untuk  mencegah terjadinya  pelanggaran  dan  timbulnya  kerugian  lebih  lanjut  melalui  penyitaan  dan/atau pemberhentian kegiatan, sebagaimana diatur dengan Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta.
Perlindungan  berdasarkan  syarat  dan  ketentuan  platform  marketplace  NFT  yang  dapat diperoleh  oleh  Ardneks  adalah  hak  Ardneks  untuk  mengadu  kepada  platform  marketplace
NFT  tersebut  bahwa  ada  NFT  yang  mewakilkan  karya  digital  melanggar  hak  cipta  Ardneks selaku  pencipta  karya  asal.  Pengaduan  tersebut  kemudian  dijadikan  dasar  bagi  marketplace tersebut  untuk  menindaklanjuti  pelanggaran  hak  cipta,  baik  dengan  menjatuhkan  hukuman kepada Twisted Vacancy ataupun menghapus NFT yang melanggar hak cipta Ardneks.
Perlindungan-perlindungan  hukum  di  atas,  termasuk  perlindungan  preventif  dan perlindungan  represif,  telah  diatur  jelas,  baik  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta,  maupun dalam  regulasi-regulasi  lain  yang  mengatur  penciptaan  dan  transaksi  NFT  dalam  sistem blockchain. Dalam praktiknya, terdapat permasalahan terkait dengan penerapan perlindungan- perlindungan tersebut. Permasalahan penerapan perlindungan hukum tersebut terlihat pada 2 aspek, yaitu sifat dari sistem blockchain dan karakteristik dari smart contract itu sendiri.
Sistem blockchain didasarkan pada jaringan komputer yang dihubungkan secara peer to peer ,  dimana  unsur-unsur  dalam  jaringan  tersebut  berhubungan  secara  erat,  sebagaimana dikemukakan  oleh  (Rahardja,  Lutfiani,  Aini,  &  Annisa,  2021).  Akibat  dari  penggunaan metode penghubungan tersebut adalah bahwa sistem blockchain bersifat immutable , atau tidak bisa  diubah  dengan  mudah,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Kadly,  Rosadi,  &  Gultom, (2021).  Sifat  ini  seharusnya  bertujuan  untuk  menjamin  hak  pencipta  atas  keamanan  dan kelancaran  dalam  pelaksanaan  transaksi  digital,  termasuk  penciptaan  dan  transaksi  NFT, namun  sifat  ini  juga  mengakibatkan  sulitnya  dilaksanakan  perlindungan  hukum,  khususnya yang  bersifat  represif,  mengingat  bahwa  informasi-informasi  yang  berhubungan  dengan penciptaan dan transaksi NFT tersebut merupakan bagian dari informasi yang disimpan dalam blockchain ,  sehingga  informasi-informasi  tersebut  juga  tidak  dapat  diubah  ataupun  dihapus dengan  mudah.  Sifat  tersebut  membawa  akibat  berupa  sulitnya  dilaksanakan  perlindungan hukum  represif  pada  pencipta,  termasuk  dalam  hal  penghapusan  NFT  yang  telah ditransaksikan dari platform marketplace NFT tersebut.
Smart  contract mengandung  informasi  terkait  dengan  transaksi  digital  yang dilaksanakan  dalam  sistem blockchain .  Dalam  hal  penciptaan  dan  transaksi  NFT,  informasi yang terkandung dalam smart contract adalah kepemilikan NFT tersebut dan rincian transaksi NFT  tersebut,  termasuk  penetapan  pembagian  persentase  pembagian  hasil  keuntungan  atas transaksi  tersebut,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  (Haq  et  al.,  2022;  Rafli,  2022).  Hal  ini terlihat jelas dalam kasus ini dimana berdasarkan smart contract yang berlaku pada transaksi NFT  tersebut, Twisted  Vacancy merupakan  pemilik  pertama  NFT  atas  karya  tersebut,  atau dengan  kata  lain,  pencipta  NFT  tersebut  dan  berhak  atas  pembagian  hasil  keuntungan transaksi berupa creator fee sebesar 10%.
Permasalahan  dalam  hal  tersebut  adalah  bahwa smart  contract merupakan  bagian  dari sistem blockchain ,  sehingga  sifat immutable yang  diterapkan  dalam  sistem  tersebut  juga berlaku  pada smart  contract transaksi  dalam  sistem blockchain ,  termasuk  proses  penciptaan dan  transaksi  NFT.  Akibat  dari  hal  tersebut  adalah  informasi-informasi  yang  berhubungan dengan transaksi NFT tersebut tidak dapat diganti secara mudah, termasuk identitas pencipta atas  NFT  tersebut.  Permasalahan  ini  dibuat  semakin  parah  dengan  sifat  lain  dari smart contract ,  dimana smart  contract dapat  dijalankan  dan  diterapkan  secara  otomatis  ( self- executing and self-enforcing ), sebagaimana dikemukakan oleh (Kadly et al., 2021). Sifat self- executing dan self-enforcing tersebut menyebabkan pelaksanaan smart contract atas transaksi
NFT tersebut terus berlanjut, sehingga menyebabkan timbulnya kerugian yang lebih besar lagi terhadap  pencipta  yang  dilanggar  hak  ciptanya.  Permasalahan  ini  menghambat  upaya perlindungan  hukum  atas  hak  cipta  yang  dijadikan  dan  ditransaksikan  sebagai  NFT, khususnya  terhadap  perlindungan  hukum  yang  berorientasi  pada  informasi-informasi  NFT dan  transaksinya,  beserta  dengan  upaya  pencegahan  lebih  lanjut  dan  restoratif  terhadap kerugian, khususnya kerugian materiil, yang disebabkan oleh pelanggaran hak cipta tersebut, termasuk penghasilan yang berasal dari pelanggaran tersebut.
Permasalahan  ini  juga  dapat  ditemukan  dalam  contoh  kasus  yang  telah  disebutkan sebelumnya.  Sebagai  pencipta  karya  asal,  Ardneks  berhak  untuk  melakukan  perlindungan- perlindungan  keperdataan  yang  telah  disebutkan.  Akan  tetapi,  perlindungan-perlindungan tersebut  cukup sulit  untuk  dilaksanakan, karena karya turunan tersebut  telah diubah menjadi NFT  melalui  proses  tokenisasi  yang  kemudian  diperjualbelikan  dalam  marketplace  berbasis sistem blockchain .  Bahkan,  beberapa  dari  NFT  yang  dijual  tersebut  sudah  laku,  dan  bahkan dijual  ulang  di  berbagai marketplace NFT.  Atas  dasar  lakunya  NFT  tersebut,  maka  proses jual-beli atas NFT tersebut telah menjadi transaksi dalam sistem blockchain . Hal ini berakibat objek NFT yang bersangkutan sudah merupakan bagian dari informasi transaksi NFT tersebut dan telah tercatat dalam sistem blockchain , sehingga objek tersebut tidak dapat dihapus secara mudah.
Informasi  umum  lainnya  yang  berkaitan  dengan  transaksi  NFT  tersebut  adalah keuntungan yang diperoleh Twisted Vacancy atas transaksi tersebut. Dalam hal transaksi ini, Twisted  Vacancy dianggap  sebagai  pencipta  NFT  atas  karya  tersebut  (Etherscan.io),  karena Twisted Vacancy -lah yang mengubah karya “Target Secured” sebagai karya turunan tersebut menjadi NFT dengan tokenisasi karya tersebut, serta memasukkan NFT atas karya tersebut ke dalam sistem blockchain dengan adanya pengunggahan dan penjualan NFT tersebut ke dalam marketplace NFT. Akibatnya, Twisted Vacancy secara otomatis mendapatkan keuntungan dari penjualan  NFT  tersebut  berdasarkan smart  contract yang  berlaku,  termasuk  royalti  yang didapatkan  secara  otomatis  dalam  bentuk creator  fee apabila  NFT  tersebut  dijual  ulang kepada pihak lain dalam platform tersebut.
Perlindungan terhadap hak cipta diperlukan untuk menjamin agar hak-hak orang, dalam hal  ini,  pencipta,  dapat  dinikmati  dan  dimanfaatkan  secara  utuh,  sebagaimana  dikemukakan oleh Satjipto Raharjo dan dikutip oleh (Tirtakoesoemah & Arafat, 2020). Penjaminan tersebut merupakan  manifestasi  dari  pengakuan  dan  perlindungan  harkat  dan  martabat  pencipta berdasarkan  Pancasila  yang  dituangkan  ke  dalam  hukum-hukum  yang  berlaku,  mengingat bahwa hak-hak orang, termasuk hak-hak pencipta, berkaitan erat dengan harkat dan martabat orang  tersebut  (Badruzaman,  2019).  Adanya  permasalahan-permasalahan  penerapan perlindungan  tersebut  menunjukkan  bahwa  walaupun  perlindungan-perlindungan  hak  cipta pencipta telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta beserta dengan regulasi-regulasi yang mengatur  terkait  dengan  penciptaan  dan  transaksi  NFT,  perlindungan-perlindungan  tersebut tidak  dapat  diterapkan  secara  maksimal  dan  memadai.  Hal  tersebut  mengakibatkan perlindungan-perlindungan  tersebut  tidak  dapat  menjamin  hak-hak  eksklusif  pencipta  yang bersangkutan, serta melindungi harkat dan martabat pencipta tersebut.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  adalah  bahwa  Undang-Undang  Hak  Cipta  memberikan perlindungan  secara  otomatis  kepada  pencipta  atas  ciptaannya  yang  dijadikan  NFT  dan ditransaksikan  dalam  sistem  blockchain  yang  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang Hak Cipta, serta diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) serta Pasal  1 angka 2 Jo  Pasal  31 Undang-Undang Hak Cipta. Syarat  dan ketentuan yang berlaku dalam  platform  marketplace  NFT  mempersyaratkan  bahwa  pengguna  platform  marketplace tidak  boleh  melanggar  kekayaan  intelektual  dalam  penggunaan  platform  tersebut,  termasuk hak  cipta  pihak  lain,  serta  mempersyaratkan  lebih  lanjut  bahwa  platform  yang  bersangkutan berhak untuk menindaklanjuti terjadinya pelanggaran hak cipta, baik dengan menghapus NFT yang  melanggar  hak  cipta  dari  platform  tersebut,  menghukum  pengguna  platform  yang melanggar  hak  cipta  dengan  pembatasan  ataupun  pencabutan  akses  terhadap  platform tersebut,  serta  menyediakan  sarana  bagi  pihak  yang  hak  ciptanya  dilanggar  untuk  mengadu atas  pelanggaran  hak  cipta.  Smart  contract  yang  berlaku  dalam  transaksi  NFT  dalam  sistem blockchain  mengatur  dan  memberikan  informasi  secara  jelas  terkait  dengan  informasi- informasi  terkait  dengan  transaksi  NFT  tersebut,  termasuk  kepemilikan  NFT  dan  rincian terkait dengan transaksi NFT tersebut, termasuk persentase pembagian hasil keuntungan yang diterima oleh pihak yang tokenisasi NFT tersebut serta menjualnya untuk pertama kali dalam sistem blockchain.

## BIBLIOGRAFI
Alexander  Sugiharto,  S.  H.,  &  Muhammad  Yusuf  Musa,  M.  B.  A.  (2020). Blockchain  & Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum di Indonesia dan Dunia (Vol. 1). Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain.
Badruzaman,  Dudi.  (2019).  Perlindungan  hukum  tertanggung  dalam  pembayaran  klaim asuransi jiwa. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah , 3 (1), 96–118. Bhaskara,  Ida  Bagus  Komang  Hero,  &  Sarjana,  I.  Made.  (2021).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Hak  Cipta  Lagu  Terkait  Dengan  Perubahan  Lirik  Dalam  Kegiatan  Cover Lagu. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum , 9 (10), 803–812. Cipta, Hak. (2021). Perlindungan Hak Cipta Kreator Tiktok Atas Konten Ciptaannya Sebagai Karya Sinematografi .
Dahen,  Lovelly  Dwina.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Hak  Cipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. EKSEKUSI , 3 (2), 102–122.
Dharmawan,  Ni  Ketut  Supasti,  Wiryawan,  Wayan,  Dunia,  Ngakan  Ketut,  Daemadha,  N., Mudana,  N.,  Sagung  Wiratni  Dharmasi,  A.,  &  Agus  Kurniawan,  I.  (2016).  Buku  ajar hak kekayaan intelektual. Yogyakarta: Deepublish .
Gidete, Bio Bintang, Amirulloh, Muhammad, & Ramli, Tasya Safiranita. (2022). Pelindungan Hukum  atas  Pelanggaran  Hak  Cipta  pada  Karya  Seni  yang  dijadikan  Karya  Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital. Jurnal Fundamental Justice , 1–18. Haq,  Qonita  Nadya,  Anindita,  Aimee  Aurilya,  Setyowati,  Erina,  &  Anggraini,  Putri  Liny. (2022). The dynamic aspects of smart contract in non-fungible tokens. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum , 7 (2), 280–291.
Indrawati, Septi. (2019). Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen. Amnesti Jurnal Hukum , 1 (1), 29–35.
Kadly,  Eureka  Inola,  Rosadi,  Sinta  Dewi,  &  Gultom,  Elisatris.  (2021).  Keabsahan
Blockchain-Smart  Contract  Dalam  Transaksi  Elektronik:  Indonesia,  Amerika  Dan Singapura. Jurnal Sains Sosio Humaniora , 5 (1), 199–212.
Oktaviani, Sabrina, & Kenotariatan, M. (2021). Implementasi Smart Contract Pada Teknologi Blockchain  Dalam  Kaitannya  Dengan  Notaris  Sebagai  Pejabat  Umum. J.  Kertha Semaya , 9 (11), 2205–2221.
Rafli,  Dw  Putu  Alit  Denbagus.  (2022).  Nft  become  a  copyright  solution. Journal  of  Digital Law and Policy , 1 (2), 87–96.
Rahardja,  Untung,  Lutfiani,  Ninda,  Aini,  Qurotul,  &  Annisa,  Isabella  Yaumil.  (2021).  The potential utilization of blockchain  technology. Blockchain  Frontier Technology , 1 (01), 57–67.
Rohman,  M.  Najibur.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Normatif  Terhadap  Regulasi  Mata  Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia. Jurnal Supremasi , 1–10. Roisah,  Kholis.  (2015). Konsep  hukum  hak  kekayaan  intelektual:  sejarah,  pengertian  dan filosofi pengakuan HKI dari masa ke masa . Setara Press.
Simatupang,  Khwarizmi  Maulana.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Perlindungan  Hak  Cipta  Dalam Ranah Digital. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 15 (1), 67.
Suherman,  Suherman,  Neldawaty,  Rika,  Dani,  Rian,  &  Markah,  Ami.  (2022).  Pengaruh Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM),  Pertumbuhan  Penduduk  Dan  Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi. J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains) , 7 (2), 1319–1327.
Sukmariningsih,  Retno  Mawarini,  Nurudin,  Agus,  &  Nursanty,  Eko.  (2022).  Pengenaan Hukum  Pajak  Pada  Cryptocurrency  Dan  NFT  Di  Indonesia. Owner:  Riset  Dan  Jurnal Akuntansi , 6 (2), 1644–1654.
Tirtakoesoemah,  Annisa  Justisia,  &  Arafat,  Muhammad  Rusli.  (2020).  Penerapan  Teori Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Cipta  Atas  Penyiaran. Pena  Justisia:  Media Komunikasi Dan Kajian Hukum , 18 (1).

## Copyright holder:
Matthew Edbert, Yoan Nursari Simanjuntak, Bebeto Ardyo (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: