Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol.  4,  No.  3 – Nov  2023,  Hal.  321-328  |  Tersedia  online  pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.3.8096.321-328

## ANAK PEREMPUAN SEBAGAI PENGHIJAB SAUDARA KANDUNG AYAH (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAM AGAMA MEDAN NOMOR 40/Pdt.P/2017/PA
MEDAN)
Aulia Fahira Hanan 1 , M. Amar Adly 2
1,2 Fakultas Syari ’ ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia auliahanan12@gmail.com, amaradly@uinsu.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  aspek  hukum  terkait  anak  perempuan  sebagai  penghijab  saudara kandung  ayah  dalam  hukum  waris  Islam.Penelitian  ini  menggunakan  Pendekatan  yuridis  normatif  guna mengidentifikasi  dan  mengevaluasi  doktrin  dan  konsep  hukum  yang  relevan.  Penelitian  ini  menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder .Bahan hukum primer antara lain putusan No.40/Pdt P/2017/PA Mdn dan Putusan No.86.K/AG/1994.Bahan hukum sekunder termasuk buku, jurnal, literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan sebagai penghijab untuk saudara kandung ayahnya  berdasarkan ketetapan Peradilan Agama Medan No. 40/Pdt  P/2017/PA Mdn, namun hal  tersebut  dinilai  tidak  tepat  karena  bertentangan  dengan  penafsiran  Pasal  174  Ayat  (  2)  Kompilasi  Hukum Islam  dan  Surah  An-Nisa  Ayat  176  Alquran.  Namun  jika  ditinjau  dari  maqashid  syariah,  pilihan  tersebut dipandang  sejalan  dengan  tujuan  hukum  Islam  karena  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  keadilan,  menjaga  harta benda, dan memajukan kesejahteraan dalam pembagian harta warisan.
Kata kunci : Anak Perempuan, Penghijab, Hukum

## Abstract
This study aims to analyze the legal aspects related to daughters as the hijab of the father’s sibling in Islamic inheritance law. This study uses a normative juridical approach to identify and evaluate relevant legal doctrines and concepts. This study uses secondary data sources consisting of primary legal materials and secondary legal materials.  Primary  legal  materials  include  decisions  No.40/Pdt  P/2017/PA  Mdn  and  Decisions No.86.K/AG/1994.Secondary  legal  materials  include  books,  journals,  academic  literature.  The  results  of  the study show that girls as hijabs for their father’s siblings are based on the Medan Religious Court Decree No. 40/Pdt P/2017/PA Mdn, but this is considered inappropriate because it contradicts the interpretation of Article 174  Paragraph  (2)  Compilation  of  Islamic  Law  and  Surah  An-Nisa  Verse  176  of  the  Koran.  However,  when viewed from maqashid sharia, this choice is seen as being in line with the objectives of Islamic law because it upholds the values of justice, protects property, and promotes welfare in the inheritance process.
Keywords: Girls, Hijab, Law

## I. PENDAHULUAN
Aturan  mendikte  bagaimana  hak  untuk  mewarisi  properti  (tirkah)  ditransmisikan  dari  ahlinya waris  kepada  ahli  waris  setelah  ahli  waris  meninggal  dikenal  sebagai  hukum  warisan.  Menurut undang-undang yang bersangkutan, undang-undang waris menetapkan siapa saja yang pantas sebagai ahli waris dan seberapa banyak pusaka warisan yang didapat tiap – tiap ahli: seharusnya ada muwarri t (orang yang meninggal), maurut (warisan), dan al-warits (ahli waris). (Basri, 2020)
Agama Islam memiliki ketentuan yang sangat terperinci mengenai pembagian warisan didalam Al-Qur’an.  Tujuannya  ialah  agar  mencegah  timbulnya  konflik  di  antara  ahli  waris  setelah  kematian seseorang  serta  untuk  menjalankan  proses  pembagian  harta  warisan  dengan  adil.(Rofiq,  2019) Meskipun sudah dijelaskan secara detail pada Alquran, tetapi pada penerapannya tidak dengan mudah karena  pada  masa  para  sahabat,  masih  terjadi  perbedaan  pendapat  dalam  menyelesaikan  masalah- masalah terkait kewarisan.
Mengenai  warisan,  anak  termasuk  dalam  kelompok  penerima  hak  waris,  termasuk  baik  anak lelaki  maupun  anak  perempuan.  Namun,  mereka  menerima  bagian  warisan  yang  berbeda,  yaitu seorang laki – laki berhak dua kali lipat daripada seorang wanita.(Haniru, 2014). Ayat 11 Surah An- Nisa menjelaskan hal ini.
“Allah  telah  menetapkan  aturan  mengenai  pembagian  warisan  anak-anak  Anda,  yang  menyatakan bahwa porsi anak laki yaitu dengan bagian anak perempuan ditambah dua. Jika ada lebih dari dua anak  yang  masih  hidup  dan  mereka  semua  perempuan,  mereka  akan  menerima  dua  pertiga  dari warisan.  Namun,  hanya  satu  anak  perempuan  yang  berhak  atas  setengah  dari  kekayaan  yang ditinggalkan.  Jika ahli  waris  meninggal  tanpa  keturunan,  masing-masing orang  tua akan menerima seperenam dari warisan. Namun, jika almarhum tidak memiliki anak dan hanya meninggalkan orang tuanya, ibu akan menerima sepertiga dari warisan Ibu akan menerima seperenam dari  warisan jika ahli waris memiliki banyak saudara kandung. Setelah wasiat atau hutangnya dilunasi, pembagian ini dilakukan.  Anda  tidak  yakin  apakah  orang  tua  dan  anak-anak  Anda  akan  lebih  membantu  Anda. Allah  telah  memerintahkan  ini.  Allah  tidak  diragukan  lagi  Maha  Bijaksana  dan  Maha  Mengetahui. (QS: Annisa: 11). (Departemen Agama, 2004)
Peran anak perempuan dalam pembagian harta warisan telah berubah sebagai akibat kemajuan hukum  waris  Islam  Indonesia.  Menurut  SK  MA  No.  86K/AG/1994  yang  dikeluarkan  pada  27  Juli 1995,  anak  perempuan  saat  ini  berpotensi  menjadi  penghalang  ( mahjub )  bagi  ahli  waris  lainnya. Namun,  sejumlah  persoalan  penetapan  ahli  waris  pada  putusan  Peradilan  Agama  Medan  Nomor 40/Pdt P/2017/PA Mdn ditemukan dalam pemeriksaan ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam mengakui status anak perempuan sebagai mahjub , masih ada kesulitan untuk benar- benar  menerapkan  gagasan  ini  saat  memutuskan  siapa  yang  akan  mewarisi  di  pengadilan  agama. Almarhum  meninggalkan  anak  perempuan,  istri,  dan  saudara  kandung  terbagi  dari  pria  dan  wanita. Namun hakim menetapkan bahwa satu-satunya ahli  waris yang diakui dalam putusan ini  adalah istri dan anak perempuan almarhum. Anak perempuan menghambat pada pembagian harta, merampas hak waris yang seharusnya mereka terima. Adapun golongan ahli waris tersebut dijelaskan pada Pasal 174 KHI sebagai berikut:
(1) Kelompok ahli waris yakni:
a. Berdasarkan hubungan darah :
- Ayah, anak pria, saudara pria, paman serta kakek membentuk kelompok pria.
- Kelompok wanita termasuk nenek, ibu, anak wanta serta saudara wanita.
b. Dalam hal hubungan perkawinan, ada duda serta janda.
(2) Jika  ada  seluruh  ahli  waris,  hanya  anak,  orang  tua,  kakek  nenek,  janda,  atau  duda  yang  berhak mewarisi. (Pasal 174, n.d.)
Oleh  sebabnya,  peneliti  mempunyai  keteratarikan  untuk  mengamati  Anak  Perempuan  Sebagai Penghijab dari Saudara Ayah (Analisis Keputusan Menteri Agama Nomor 40/Pdt P/2017/PA Mdn).
Tetapan  Pengadilan  Agama  Medan  No.40/Pdt  P/2017/PA  Mdn  menjadi  pokok  bahasan observasi  pada  pertanyaan  Bagaimanakah  tinjauan  hukum  anak  perempuan  sebagai  penghijab  dari saudara kandung ayah dalam hukum waris Islam, kedudukan anak perempuan sebagai Penghijab dari saudara  kandung  ayah  dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Medan  No.40/Pdt  P/2017/PA  Mdn,  dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Medan saat memutuskan ahli waris.
Penelitian  ini  berguna  memahami  tinjauan  hukum  anak  perempuan  sebagai  penghijab  dari saudara  kandungayah  dalam  hukum  waris  Islam,  serta  faktor-faktor  hakim  yang  dipertimbangkan dalam  menetapkan  ahli  waris  dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Medan  Nomor  40/Pdt.P/2017/PA
.Mdn,  yang  berkaitan  dengan  status  anak  perempuan  sebagai  penghijab  dari  saudara  kandung  ayah pada pembagian warisan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan  yuridis  normatif,  yang  berguna  menganalisis permasalahan melalui penelusuran doktrin dan asas  yang  ada dalam ilmu  hukum. Data  yang dipakai dalam  observasi  ini  ialah  sekunder  meliputi  bahan  primer  seperti  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI), Tetapan  MA  No.  86.K/AG/1994,  dan  Tetapan  No.40/PdtP/2017/PA  Mdn,  sumber-sumber  hukum tambahan  yang  terdapat  dalam  literatur  perpustakaan,  seperti  buku,  jurnal,  buku  ilmiah,  dan  hasil penelitian  yang  berkaitan  dengan  masalah  penelitian  ini.  Karena  hukum  tertulis  dan  interpretasi  dari literatur dan sumber hukum yang dapat dipercaya menjadi dasar analisis normatif penelitian ini.
Untuk  mengkaji  putusan-putusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  konklusif, penulis  karya  ini  menggunakan  metodologi  studi  kasus.  (Mahmud,  2014)  Data  penelitian  dianlisis dengan  memakai  metode  analisis  kualitatif.  Pendekatan  ini  memungkinkan  peneliti  untuk mengungkap  latar  belakang,  keadaan,  peristiwa,  partisipan,  dan  objek  kajian  untuk  suatu  topik tertentu.  Analisis  kualitatif  memerlukan  pengumpulan  data  melalui  penelitian  literatur,  wawancara, keterlibatan, dan observasi tanpa menggunakan peralatan atau tindakan formal. Penulis penelitian ini memakai metode analitik kualitatif untuk memeriksa data penelitian. (Tan, 2021) Untuk memperkuat kesimpulan analisis, penulis juga berbicara dengan para hakim yang terlibat dalam perkara No. 40/Pdt P/2017/PA Mdn.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1   Tinjauan  Hukum  Terhadap  Anak  Perempuan  Sebagai  Penghijab  Saudara  Kandung  Ayah Pada Hukum Waris Islam
Asal-usul  makna  “waris”  bermula  pada  bahasa  Arab,  yaitu  dari  awalan  “waritsa  yaritsu”  atau “warthan”  ma  bagian  yang  lebih  kecil  dari  harta  warisan  dibandingkan  dengan  anak  lelaki.(Al- Mabruri, 2017) ,Hal ini dijelaskan sebagai berikut.
atau  “irthan”,  yang  memiliki  makna  “mempusakai”.Dalam  pengertian  istilah,  waris  merujuk pada  aturan  mengenai  pembagian  harta  pusaka,  termasuk  orang-orang  yang  memiliki  hak  untuk menerima  warisan  dan  seberapa  besar  bagian  yang  diterima.  Istilah warits memiliki  arti  yang  sama dengan fara’id ,  yang  mengacu  pada  bagian  atau  kadar  yang  telah  ditentukan  dalam  pembagian warisan.
Awalan “ke” dan akhiran “an” sering ditambahkan pada kata “warisan” untuk membentuk frasa “warisan”  dalam  bahasa  hukum.  Istilah  “Islam”  setelahnya  berarti  sebagai  landasan  dan rujukan.Selain  itu,  kata  “hukum”  yang  digunakan  pada  awal  frasa  memiliki  arti  kumpulan  undang- undang  yang  bersifat  mengikat.  Berlandaskan  hal  itu,  bisa  dijelaskan  bahwa  ahli  waris  Islam  adalah kumpulan aturan tertulis yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah tentang hal-hal yang berkaitan dengan peralihan hak warisan dari orang yang telah wafat pada insan yang bernyawa. Semua Muslim dianggap tunduk pada hukum ini, yang diakui sah. (Syarifuddin, 2012)
Dalam  hukum  waris  Islam,  anak  perempuan  memiliki  status  yang  setara  dengan  anak  lelaki, Namun,mereka meneri
Artinya:  “Dalam  hal  warisan  anak-anak  Anda,  Allah  telah  memerintahkan  agar  bagian  pria  sama dengan duakali paruhan dua anak wanita….”(Q.S.An-Nisa:11)
Keharusan  bagian  suatu  priasama  dengan  porsi  dua  anak  wanita  dijelaskan  oleh  Allah  SWT dalam  ayat  ini.  Karenanya  jika  seseorang  tutup  usia  dengan  memiliki  seseorang  anak  pria  dan  dua insan  anak  wanita,  maka  anak  pria  itu  akan  mewarisi  dua  pertiga  harta  warisan,  sedangkan  saudara wanitanya akan menerima sepertiga sisanya.(Hardani & Aulia, 2015)
Pasal  176  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  mendeklarasikan  yaitu  “  seorang  wanita  selaku  ahli waris dengan anak pria, maka porsi anak priayakni dua bagian sebanding dengan anak wanita,” dapat digunakan  untuk  memahami  kedudukan  anak  perempuan.  Pedoman  dalam  pasal  ini  sejalan  dengan yang  ada  di  surah  An-Nisa  (4:11)  Al-Quran  yang  merupakan  wahyu  Allah  SWT.  Baik  anak perempuan  maupun  pria  dapat  menjadi  ahli  waris  di  bawah  sistem  waris  Islam,  yang  menempatkan
mereka  pada  posisi  yang  setara.  Besarnya  bagian  yang  akan  diperoleh  akan  berbeda-beda,  anak priamemperoleh porsi yang lebih besar daripada anak wanita.
Konsep Hijab dalam Fiqh .  Kata  “ hijab ”  berasal  dari  kata  Arab al-man’u ,  yang  memiliki  arti mencegah  ataupun  menghalangi.  Hijab,  menurut  istilah  (terminologi),  yakni  ketika  ahli  waris  lain mencegah  seseorang  untuk  menerima  semua  atau  sebagian  dari  warisan  mereka.  Gagasan  utamanya yakni  bahwa  kewajuban  warisan  seseorang  hilang  karena  ada  ahli  waris  lain  memiliki  kewenangan lebih darinya; Akibatnya, haknya tertutup dan juga bisa dilihat sebagai penghalang.(Luh, 2019) Hijab dibagi dibagi dua jenis,yakni: a. Al-Hijab bil Washfi
Ungkapan “Hajb  bil  Washfi” menggambarkan  keadaan  seseorang  ketika  kehilangan  hak warisnya  sebagian  atau  seluruhnya,  sehingga  batal  penetapan  warisnya.  Keempat  ulama  madzhab telah  mencapai  kesepakatan  mengenai  empat  kondisi  yang  bisa  mengakibatkan  seseorang  ahli  tak mendapatkan  bagian  harta  warisan,  dan  terdapat  suatu  kondisi  lagi  yang  sedang  diperdebatkan. Kondisi-kondisi  tersebut  adalah  pembunuhan,  perbudakan,  perbedaan  agama,  perbedaan  negara,  dan anak hasil hubungan zina.
b . Al-Hajb bi asy-Syakhshi
Al-hajb  bi  asy-Syakhshi merupakan  istilah  yang  mengindikasikan  situasi  di  mana  hak  waris seseorang  menjadi  tertutup  atau  terhalang  karena  adanya  pihak  lain  yang  memiliki  hak  yang  lebih prioritas  untuk  menerimanya.  Dengan  kata  lain,  dalam  kondisi  ini,  seseorang  tidak  dapat  menerima bagian warisan karena ada ahliwaris lain yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam menerima harta peninggalan tersebut.(Ikbal, 2018) Al-hajb bi asy-syakhshi dibagi pada dua,yakni:
1) Hijab  Nuqsan adalah  kondisi  di  mana  berkurangnya  bagian  ahli  waris  disebabkan  oleh  ahli waris  yang  lebih  dekat  hubungannya  dengan  ahli  waris.  Sebagai  contohJika  seseorang meninggal  dunia  lalu  memiliki  keturunan  (anak),istri  mungkin  mendapatkan  1/4  bagian warisan, tetapi karena ada anak, bagian waris istri berkurang menjadi 1/8.
2) Ketika  ada  ahli  waris  lain  yang  lebih  dekat  dengan  ahli  waris  dan  yang  mencegah  atau menutup  ahli  waris  untuk  mendapatkan  warisan,  ini  disebut hijab  hirman .  Sejumlah  ahli waris, termasuk suami atau istri, ayah atau ibu, anak pria atau perempuan, tidak dapat digugat oleh  ahli  waris  lain  dalam  hirman  hijab.  (Hasanudin  2020)  Misalnya,  hak  waris  kakek  akan terkendala jika ahli waris memiliki ayah. Hak cucu pria dan perempuan akan dibatasi jika ada anak pria. Hak  saudara kandung pria dan perempuan akan diganggu, misalnya  jika ada anak pria, cucu pria, atau ayah dari ahli wari s . (Muhibbin & Wahid, 2017)
Akibatnya pada ketentuan ini ,hanya anak lelaki yang memiliki kemampuan untuk menghijab ahli waris  lainnya,  sementara  anak  perempuan  tidak  memiliki  kemampuan  itu.  Hal  itu  sepakat  pada pandangan sebagian ulama apabila memahami bahwa “anak” yang dimaksud didalam Al-Qur’an ialah anak lelaki. (Kamarusdiana et al., 2021).

## 3.2   Kedudukan  Anak  Perempuan  Sebagai  Penghijab  Saudara  Kandung  Ayah  dalam  putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 40/Pdt P/2017/PA Mdn
Peradilan  Agama  Medan  mengeluarkan  Putusan  Nomor  40/Pdt  P/2017/PA  Mdn  sebagai tanggapan atas permohonan ahli waris para pemohon yang diajukan pada tanggal 19 April 2017 dan didaftarkan ke pengadilan. Pemohon dalam kasus ini adalah istri almarhum, Darmawati, dan sepuluh saudara  kandung  almarhum,  antara  lain  Saleh  Hanum  Rangkuti,  Amiruddin  Rangkuti,  Sofyan Rangkuti,  Fatimah  Rangkuti,  Muriati,  Hamidah  Rangkuti,  Lian  Rangkuti,  Arifin  Rangkuti,  Umar Rangkuti, dan Khairiah.
Dalam  putusan  tersebut,  Pengadilan  Agama  Medan  menyatakan  bahwa  anak  perempuan  dan istri almarhum diakui sebagai ahli waris yang berhakmemperoleh bagian warisan, sementara saudara kandung baik lelaki maupun perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris. Pengadilan Agama Medan berpendapat  bahwa  dalam  situasi  ini,  seorang  Wanita  kandung  mempunyai  kewenangan  guna menghalangi saudara kandung pria dan perempuan dari memperoleh bagian  warisan oleh almarhum. Oleh  karena  itu,  putusan  tersebut  menyimpulkan  bahwa  anak  perempuan  memiliki  peran  sebagai penghijab saudara kandung ayah dalam pembagian warisan.
Pilihan ini dihasilkan dari standar hukum yang berkembang dan pergeseran perspektif tentang keadilan dalam budaya  Indonesia.  Akibat modifikasi tersebut, Ketetapan MA Nomor 86 K/AG/1994
pada 27 Juli 1995 menjadi norma hukum. Keputusan ini menunjukkan bagaimana hukum beradaptasi dengan  perkembangan  sosial  di  Indonesia,  di  mana  anak  kandung,  baik  lelaki  atau  perempuan, diberikan  posisi  yang  setara  dalam  hak  waris.  Meskipun  demikian,  keputusan  ini  juga  menetapkan batasan  bagi  hak  waris  anggota  keluarga  yang  memiliki  hubungan  darah  denganpewaris,  kecuali orang tua, suami, dan istri yang tetap mempertahankan hak waris meskipun terdapat anak kandung.
Hak  waris  diberikan  kepada  saudara  pria,  saudara  tiri,  dan  ibu  tiri,  baik  pria  maupun  wanita, menurut sistem pewarisan Islam.
Berlandas  perihal  yang  berkaitan  dengan  waris,  Al-Qur’an  telah  menentukan  hukum-hukum yang  jelas  dan  menyeluruh.  Ayat  11,  12,  serta  176  QS.An-Nisa  adalah  orang  yang  menangani pembagian warisan.Ketiga ayat Al-Qur’an ini memberikan penjelasan yang jelas perihalporsi tiap ahli waris dan siapa yang berhak mewarisinya.Mereka juga merinci syarat dan ketentuan di mana mereka yang berhak mewarisi dan mereka yang tidak memenuhi syarat. Ayat ini lebih memperjelas keadaan yang melingkupi masing-masing ahli waris, termasuk kapan dia dapat dipastikan menerima bagiannya dan  kapan  dia  akan  menerima  warisan  sebagai  ashabah.(Ash-Shabuni,  1995)  Masalah  ini  telah dijelaskan dengan baik, dan penyelesaiannya mencoba untuk mencegah perselisihan ahli waris.
Akibatnya,  Al-Qur’an  memainkan  peran  penting  dalam  menetapkan  hukum  waris.  Sebagian ulama  berpendapat  bahwa  tuntunan  dalam  Al-Qur’an  Surah  An-Nisa  ayat  12  berlaku  khusus  untuk saudaraseibu,  baik  itu  saudara  pria  maupun  wanita.  Akan  tetapi,  ayat  176  memiliki  pedoman  bagi saudara kandung atau saudaraseayah.(Hak et al., 2021)
Mayoritas  ulama  setuju  jika  kata  “saudara”  yang  digunakan  diSurah  An-Nisa  ayat  12  tidak merujuk  pada  ashabah.  Ahli  waris  tunggal  yang  mencapai  seluruh  harta  warisan  disebut  sebagai “ashabah”  dalam  konteks  pewarisan,  menurut  pendapat  ulama  faraid.  Selain  itu,  ashabah  hanya memenuhi syarat untuk mengklaim sebagian dari sisa warisan ketika ashabal furudh (pewaris dengan bagian  yang  ditetapkan)  telah  mengklaim  dan  menerima  bagiannya  secara  terpisah.  Istilah  kata  dari “saudara” pada ayat ini yakni saudara kandung karena sebagaimana disebutkan pada bagian akhir dari surah  An-Nisa  ayat  176,  jika  mereka  yakni  kerabat  kandung  atau  ayah  tiri,  maka  mereka  akan mendapat derajat asabah. (“Dan jika ada saudara pria serta wanita, maka porsi kedua dari saudari itu akan menjadi milik saudara pria itu”).
Ketentuan KHI yang terdapat pada Pasal 181 dan 182 diatur dan mengikuti pendapat mayoritas para ahli. Jika seseorang tutup usia tanpa meninggalkan  anak atau  ayah, Pasal 181 KHI menentukan bahwa saudara pria dan  wanita dari pihak ibu setiapnya mencapai seperenam dari harta  itu. Jika ada dua  ataupun  lebih  dari  mereka,  mereka  membagi  bagiannya  menjadi  sepertiga.  Selain  itu,  Pasal  182 KHI menyatakan bahwa jika seseorang tutup usia tanpa meninggalkan ayah atau anak tetapi memiliki seorang  kerabat  perempuan  atau  ayah  kandung,  maka  saudara  perempuan  tersebut  akan  menerima setengah  harta  warisan.  Mereka  masing-masing  menerima  dua  pertiga  bagian  jika  saudara  kandung atau  ayah  kandung  hadir,  baik  sendiri  atau  bersama  orang  lain.  Porsi  dari  kerabat  pria  dibagi  dua menjadi  satu  dengan  kerabat  wanita  jika  kerabat  wanita  itu  tinggal  dengan  saudara  pria  atau  ayah kandung.(Pasal 181-182, n.d.)
Maka dari itu, saudara kandung memiliki  kedudukan  sebagai salah satu dari golongan ashabal furudh  atau  ahli  waris  yangbagiannya  sudah  ditetapkan  berlandaskan  Alquran  serta  hadist  dari persetujuan  oleh  ulama.  Perihal  tersebut  juga  tergambar  pada  pasal  KHI  yang  secara  tepat  dan  tepat mengatur tentang besarnya harta warisan yang berhak diterima oleh saudara pria serta wanita.

## 3.3   Analisis  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutuskan  Ahli  Waris  Pada  Putusan  Pengadilan Agama Medan Nomor 40/Pdt P/2017/PA Mdn
Peneliti  secara  metodis  akan  memaparkan  latar  belakang  kasus  sebagaimana  tertuang  pada ketetapan  Nomor  40/Pdt  P/2017/PA  Mdn  sebelum  melakukan  pemeriksaan  secara  menyeluruh terhadap kasus anak perempuan yang berjilbab untuk saudara perempuan ayahnya. Pengadilan Agama Medan  yang  memiliki  wilayah  hukum  di  wilayah  tersebut  menerima  permohonan  dari  sejumlah pemohon  yang  berdampak  pada  putusan  ini.  Pemohon  adalah  seorang  istri,  anak  kandung almarhumah,  dan  saudara  kandung  pria  dan  perempuan.  Permohonan  untuk  mengetahui  ahli  waris yang  berhak  atau  memiliki  hak  atas  harta  pusakan  almarhum  H.  Muchtar  Rangkuti  menjadi  kendala dengan putusan ini.
Pada  putusan  Nomor  40/Pdt  P/2017/PA  Mdn,  fokus  permasalahan  ialah  mengenai  penentuan ahli  waris  untuk  almarhum  H.  Muchtar  Rangkuti.  Almarhum  H.  Muchtar  Rangkuti  meninggalkan
seorang  istri  sebagai  pemohon  I,  seorang  anak  perempuan  kandung  sebagai  pemohon  II,  serta  adik- adik  kandung  almarhum  sebagai  pemohon  III  hingga  IX.  Mereka  semua  mengajukan  permohonan kepada  Pengadilan  Agama  Medan  untuk  ditetapkan  sebagai  ahli  waris  yang  terdaftar  dalam kepaniteraan. Namun, dalam putusan tersebut, ahli waris yang ditetapkan ialah hanya istri serta anak perempuan  kandung  almarhum.  Para  pemohon  III  hingga  IX,  yaitu  Saleh  Hanum  Rangkuti, Amiruddin  Rangkuti,  Sofyan  Rangkuti,  Fatimah  Rangkuti,  Muriati,  Hamidah  Rangkuti,  Lian Rangkuti, Arifin Rangkuti, Umar Rangkuti, dan Khairiah, tidak mendapatkan penetapan sebagai ahli waris.
Kompilasi  Hukum  Islam  Indonesia  (KHI),  khususnya  Pasal  171  huruf  c,  menjadi  pedoman hakim  dalam  menentukan  mustahaq  siapa  yang  berhak  menerima  harta  peninggalan  almarhum  H. Muchtar  Rangkuti.  Menurut  pasal  tersebut,  ahli  waris  adalah  seorang  Muslim  yang  memiliki hubungan darah dengan ahli waris atau perkawinan dan tidak dilarang untuk mewarisi. Pemohon telah mengajukan  dua  orang  saksi  dan  keterangan  tertulis  dari  P.1  sampai  dengan  P.23  untuk  mendukung permohonannya.
Majelis  hakim  mendasarkan  pertimbangannya  pada  Pasal  174  ayat  2  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  yang  mengatur,  dalam  hal  seluruh  ahli  waris  hadir,  maka  harta  warisan  dibagi  menjadi  lima kategori:  ayah,  ibu,  putra,  putri,  suami,  atau  istri.  Pendapat  ini  sejalan  dengan  larangan  yang  tertera pada  halaman  4  kitab  Taisir  al-Ma’tsur  Fi’ilmi  al-Faraidh,  yang  berkaitan  dengan  hukum  dalam  hal ini.  Selain  itu,  menurut  Ibnu  Abbas,  seorang  sahabat  dan  penafsir  Nabi  Muhammad  SAW,  kata “Walad” dalam Surah An-Nisa ayat 176 merujuk pada pria dan perempuan.
Selain orang tua, suami istri, majelis hakim juga berkesimpulan bahwa jika ada anak kandung, baik pria maupun perempuan, hak waris untuk anggota keluarga lain yang sedarah dengan ahli waris akan  dibatasi.  Putusan  ini  sesuai  dengan  putusan  Mahkamah  Agung  RI  dalam  perkara  No. 86K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995. Permohonan lain ditolak  karena majelis  hakim hanya mengakui Pemohon  I  dan  II  sebagai  H.  Muchtar  Ahli  waris  Rangkuti  memenuhi  syarat  untuk  menerima sebagian dari hartanya.
Dalam  situasi  ini,  anak  perempuan  mungkin  dapat  mencegah  saudara  kandung  orang  yang meninggal  untuk  mengambil  warisan  mereka.  Hal  ini  disebabkan  banyaknya  pembacaan  kata “Al- Walad” pada Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 yang dipegang daqri mayoritas ulama. Kebanyakan  ulama  setuju  bahwa  “Walad  -  Aulad”  dalam  ayat  11  dan  12  dari  Surah  An-Nisa dari  Al-Qur’an  mengacu  pada  pria  dan  perempuan.  Keberadaan  ahli  waris,  baik  pria  maupun perempuan,  akan  berdampak  pada  bagaimana  pembagian  harta  warisan  tersebut  kepada  anggota keluarga  lainnya.  Makna  kata  “Walad”  dalam  surah  An-Nisa  ayat  176  yang  membahas  tentang keadaan  Kalalah  (ketika  ahli  waris  tidak  memiliki  anak)  menjadi  perdebatan  di  kalangan  ulama. Sebagian  besar  ulama  Ahlussunnah  berpendapat  bahwa  kata  “Walad”  dalam  Al-Qur’an  ini  hanya merujuk  pada  anak  pria,  menghilangkan  kemungkinan  bahwa  anak  perempuan  dapat  menghalangi saudara  pria  dan  perempuan  untuk  mewarisi.  Di  sisi  lain,  ada  pendapat  yang  saling  bertentangan  di antara  para  pemikir  Syiah  Ibnu  Abbas  dan  para  Imamiyah.  Menurut  mereka,  istilah  “Walad”itu digunakan untuk menggambarkan anakpria atau perempuan. Mengingat hal ini, dapat juga dikatakan bahwa  anak  perempuan  memiliki  wewenang  untuk  mencegah  saudara  pria  dan  perempuannya mendapatkan warisan.(Jauhari, 2016)
Peneliti  mencoba  menganalisis  putusan  No.  40/Pdt  P/2017/Mdn  dengan  menggunakan  teori Maqashid  Syariah.  Putusan  Pengadilan  Agama  Medan  Nomor  40/Pdt  P/2017/PA  Mdn,  yang menyatakan  bahwa  seorang  anak  perempuan  dapat  melarang  saudara  kandung  ayahnya  untuk mewarisi  sesuatu  darinya,  dianggap  tidak  pantas  atau  tidak  pantas  di  pengadilan.  Hal  ini  karena Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat 2, serta kesimpulan dan tafsir Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 176  menjadi  pedoman  hakim  dalam  menentukan  ahli  waris  mana  yang  berhak  atas  bagian  harta peninggalan tersebut. Menurut Pasal 174 ayat (2), jika ada lima ahli waris, yaitu suami/istri, anak pria, anak perempuan, ayah, dan ibu, maka hak mereka tidak dapat dikurangi atau disembunyikan (hijab). Dalam hal ini, warisan terbagi adil di antara para ahli waris utama. Jika ibu dan ayah telah meninggal dunia, saudara kandung dapat mewarisi istri dan anak perempuan almarhum suami. Saudara pria dapat menjadi ashabah bi nafsi dan  mendapatkan  bagian  dari  harta  warisan  atas  nama  mereka  sendiri  jika salah  satu  atau  lebih  dari  mereka  adalah  pria.  Namun,  jika  mereka  adalah  saudara  kandung,  mereka disebut sebagai asabah bi ghairi , dan mereka menjadi ahli warisyang mengambil bagian warisan yang tersisa setelah pembagiannya oleh ahli  waris  utama.(Utama, 2016) Alasan  untuk ini diberikan dalam
Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 176, yang menyatakan bahwa ahli waris berada dalam keadaan kalah, terutama  ketika  seseorang  meninggal  tanpa  memiliki  anak  dan  ayah.  Dalam  hal  ini  ,  saudara sekandung  atau  saudara  seayah  berhak  mendapatkan  warisan  (As-Shiddieqy,  2010)  .Dalam  keadaan pewaris  meninggalkan  seorang  istri  dan  anak  perempuan  ,sementara  ayah  dan  ibu  telah  meninggal ,maka saudara ayah tidaklah terhalang untuk mendapat warisan.(Rahman, 1999) Keadaan ini termasuk dalam kategori “hijab nuqsan”, di mana hak seorang ahli waris dibatasi ketika ada ahli waris lain yang hadir  dan  memiliki  kekuatan  untuk  mempengaruhi  yang  pertama.  Namun,  termasuk  dalam  “hijab hirman” jika hak-hak ahli waris dibatasi sepenuhnya atau seluruhnya karena ahli waris lain mendapat prioritas.  Misalnya,  jika  seorang  anak  pria  diberikan  preferensi  untuk  menerima  warisan,  saudara kandungnya mungkin kehilangan hak istimewa tersebut.
Akibatnya,  dalam  putusan  ini,  pembagian  harta  warisan  adalah  sebagai  berikut:  anak perempuan  menerima  setengah  dari  harta  warisan  karena  tidak  berbagi  dengan  anak  priia,  istri menerima  1/8  dari  harta  warisan  karena  memiliki  keturunabn,(Tambi,  2019)  dan  sisa  harta  warisan diberikan kepada saudara-saudara almarhum yang menjadi ashabah bi ghairi .
Pilihan  ini,  bagaimanapun,  tidak  dapat  dianggap  salah.  Jika  kita  telaah  salah  satu  pembenaran putusan  hakim  adalah  mempertimbangkan  konteks  sosial  dan  budaya  pada  masa  itu.(Sulthon,  2019) Saat ini, saudara kandung pria dan perempuan pada umumnya sepakat bahwa sebagian harta warisan adalah  pemberian,  pemberian  yang  ditinggalkan,  atau  pemberian  yang  diberikan  oleh  saudara kandung  setelah  meninggal  dunia.  Sebenarnya,  bagian  dari  warisan  ini  diberikan  kepada  saudara kandung  yang  diharapkan  untuk  merawat  keponakannya  setelah  saudara  kandungnya  meninggal dunia,  tidak  hanya  sebagai  hadiah  tetapi  juga  sebagai  tanda  penghormatan  atau  penghargaan. Kewajiban  ini  termasuk  memberi  anak-anak  makanan,  pakaian,  dan  tempat  tinggal.  keponakan tunggal.(Hafidzi  &  Mohd.  Hani,  2020)  Saat  ini,  banyak  saudara  almarhum  memilih  untuk mengabaikan kenyataan ini. Sebaliknya, mereka bahkan mengklaim sebagian dari properti keponakan kandung mereka, yang bukan milik mereka untuk diklaim.
Perbuatan  ini  dianggap  sesuai  dengan  pengertian  sifat  maqashid,  sekalipun  bertentangan dengan hukum Islam, yang harus mengizinkan saudara kandung, baik pria maupun perempuan, untuk menggapai  warisannya  tanpa  ada  penghalang  berupa  anak  perempuan  kandung.  dan  istri.  Ide  ini menekankan keadilan dan kesejahteraan hidup. Diyakini bahwa  warisan yang diberikan kepada anak perempuan  dan  istri  kandung  menggantikan  penghidupan  yang  seharusnya  mereka  terima.  Dengan demikian  prinsip  keadilan  dan  kesejahteraan  bagi  anak  kandung  dan  anak  perempuan  terpenuhi, meskipun akta tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan kaidah hukum Islam. istri yang membutuhkan dukungan.
Menurut  maqashid  syariah  yang  mencoba  menjamin  terlaksananya  keadilan  dalam  pembagian warisan,  keputusan  mengenai  penetapan  ahli  waris  dalam  hal  ini  sejalan  dengan  tujuan  tersebut. Pilihan  ini  didukung  oleh  ketetapan  Pasal  174  ayatt  (2)  KHI,  yang  menyatakan  jika  seluruh  ahlul waris hadir, ayah, ibu, anak pria, anak perempuan, suami, atau istri berhak atas warisan. Penafsiran ini didasarkan  pada  pemahaman  Ibnu  Abbas  bahwa  baik  anak  pria  maupun  perempuan  termasuk  pada kata  “Walad”  dalam  surah  An-Nisa’  ayat  176.  Dengan  demikian,  hakim  dapat  memastikan  bahwa putusan mengenai pembagian warisan memenuhi prinsip keadilan dan tujuan maqashid syariah.
Keputusan  ini  mempertimbangkan  perlindungan  terhadap  harta.  Pengadilan  menganggap  anak perempuan  dan  istri  sebagai  ahli  waris  karena  mereka  memiliki  hubungansedarah  atau  perkawinan dengan  ahli  waris,  beragama  Islam,  dan  tidak  dilarang  secara  hukum  untuk  mewarisi.  Dalam menentukan  siapa  ahli  waris,  pengadilan  juga  memperhatikan  kepentingan  kesejahteraan  umum dengan  tetap  menjaga  keutuhan  dan  ketertiban  keluarga.  Penetapan  ahli  waris  dalam  putusan  ini didasarkan  pada  ketentuan  hukum  Islam  dan  nasihat  ahli  hukum,  menurut  Kitab  Taisir  al-Ma’tsur Fi’ilmi al-Faraidh, halaman 4, yang diterbitkan sebagai tanggapan atas keputusan Mahkamah Agung. Putusan  Pengadilan  Republik  Indonesia  No.  86K/AG/1994  tanggal  27  Juli  1995.  Evaluasi  ini merupakan  tujuan  dari  maqashid  syariah,  yaitu  melindungi  harta  benda,  menghormati  hak-hak  ahli waris yang sah, dan menjaga keharmonisan keluarga dan tatanan sosial

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  penulis  uraikan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  Dari penjelasan  diatas  dapat  disimpulkanbahwa  meskipun  pria  dan  perempuan  diberikan  hak  yang  sama menurut  hukum  waris  Islam,  anak  pria  mendapat  paruhan  yang  lebih  banyak  warisan  daripada  anak
perempuan. Saudara pria ayah yang meninggalkan putrinya memiliki hak yang sama dengan ashabah bi  ghairi  karena  berbagi  warisan  dengan  putra  dan  putri.  Bagian  yang  tersisa  dari  ashabal  furudh diberikan kepada istri dan anak perempuan setelah mereka tiap-tiap orang mendapatkan bagian yang rata dari warisan.
Dari  perspektif  hukum  ,anak  perempuan  sebagai  penghijab  untuk  saudara  kandung  ayahnya berdasarkan  ketetapan  Peradilan  Agama  Medan  No.  40/Pdt  P/2017/PA  Mdn,  namun  hal  tersebut dinilai tidak tepat karena bertentangan dengan penafsiran Pasal 174 Ayat ( 2) Kompilasi Hukum Islam dan  Surah  An-Nisa  Ayat  176  .Akibatnya  saudara  kandung  dari  ayah  menjadi  terhijab  atau  tidak mendapatkan  bagian  warisan  karena  kehadiran  anak  perempuan  kandung,sehingga  hanya  anak perempuan dan istri yang memperoleh warisan.
Namun,  dari  perspektif  maqashid  syariah,  maka  putusan  ini  sudah  sesuai  dengan  maqashid syariah  dengan  memastikan  adanya  keadilan,menjaga  harta  benda,dan  kesejahteraan  dalam pembagian hartawarisan. Dalam hal ini,pembagianharta warisan menjadi pengganti nafkah untuk anak perempuan  dan  istri  yang  membutuhkan  dukungan  kehiduopan  setelah  kematian  pewaris.Meskipun tindakan  ini  tidak  sesuai  dengan  hukum  Islam,namun  dianggap  sesuai  dengan  hakikat  maqashid syariah yaitu keadilan dan kehidupan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Mabruri, M. N. U. (2017). Keadilan Pembagian Harta Warisan. Al-Mazahib , 5 , 111–131. As-Shiddieqy, T. M. H. (2010). Fiqh Mawaris . PT.PUSTAKA RIZKI PUTRA. Ash-Shabuni, M. A. (1995). Pembagian Waris Menurut Islam . Gema Insani.
Basri, S. (2020). Hukum Waris Islam (Fara’Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam. Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan , 1 (2), 37. https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591
Departemen Agama. (2004). Al - Quran dan Terjemahnya . Penerbit Dipenogoro.
Hafidzi, A., & Mohd. Hani, M. H. (2020). Wahbah Zuhaili’s and Sayyid Sabiq’s Perspective on The Principles of Marriage
Contract in Indonesia. Al-’Adalah , 17 (1), 187–202.
https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.5387 Hak, P., Saudara, W., & Kewarisan, D. (2021). Oleh: A. Sarjan Intitut Agama Islam Negeri Bone . 1 , 97–108. Haniru, R. (2014). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. Al-Hukama , 04 (02),
459.
Hardani, & Aulia. (2015). Hukum Waris Islam . Pustaka Yustisua. Ikbal, M. (2018). Hijab Dalam Kewarisan. At-Tafkir , 11 (1), 132–153. https://doi.org/10.32505/at.v11i1.533 Jauhari,  I.  (2016).  Kedudukan  dan  Hak-Hak  Anak  Perempuan  Dalam  Hukum  Kewarisan  Islam. Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi Dan Perubahan … , 8–17.
http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2/article/view/34 Kamarusdiana,  K.,  Fuadi,  M.  I.,  &  Helmi,  M.  I.  (2021).  Keadilan  Waris  Islam  dalam  Kedudukan  Anak Perempuan  sebagai  Hajib  Hirman  terhadap  Saudara  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam , 15 (2), 221–232. https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4960 Luh,  N.  Y.  T.  (2019).  A.  Pendahuluan  Hukum  waris  dalam  Islam  bersumber  pada  tiga  sumber  utama  yaitu.
Mimbar Keadilan , 14 , 208–219. Mahmud, P. (2014). Penelitian Hukum (Cetakan 9). Prenada Media Group. Muhibbin,  &  Wahid,  A.  (2017). Hukum  Kewarisan  Islam  Sebagai  Pembaharuan  Hukum  Positif  di  Indonesia (Edisi Revi). Sinar Grafika.
Pasal 174. (n.d.). Kompilasi Hukum Islam . Pasal 181-182. (n.d.). Kompilasi Hukum Islam . Rahman, F. (1999). Ilmu Waris . Bulan Bintang. Rofiq, A. (2019). Fiqh Mawaris (A. Rofiq (ed.); cetakan 7). Rajawali Pers.
Sulthon,  M.  (2019).  Hukum  Islam  dan  Perubahan  Sosial  (Studi  Epistemologi  Hukum  Islam  dalam  Menjawab Tantangan Zaman). Jurnal Ilmiah Universitas
Batanghari Jambi , 19 (1), 27. https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.548 Syarifuddin. (2012). Hukum Kewarisan Islam . Kencana. Tambi,  M.  F.  (2019).  Studi  Komparasi  Pembagian  Warisan  Menurut  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Adat. Lex Privatum , 6 (9), 44–51. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25824 Utama,  S.  M.  (2016).  Kedudukan  Ahli  Waris  Pengganti  Dan  Prinsip  Keadilan  Dalam  Hukum  Waris  Islam.
Jurnal Wawasan Yuridika , 34 (1), 68. https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.109