Received: 24-4-2023 Revised: 21-5-2023 Accepted: 7-7-2023
Peran Pengendali Dalam Melindungi Kepentingan Investor Melalui Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Muhammad Vikri Setiawan, Lastuti Abubakar, Ema Rahmawati e-ISSN : 2621-4105

## Peran Pengendali Dalam Melindungi Kepentingan Investor Melalui Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

## Muhammad Vikri Setiawan, Lastuti Abubakar, Ema Rahmawati
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia muhammad18176@mail.unpad.ac.id

## Abstrak
Penulisan ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis peran pengendali dalam melindungi kepentingan investor perusahaan terbuka dengan memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pada konteks pengelolaan perusahaan terbuka, keterlambatan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dan  publikasi  laporan  keuangan  tahunan  merupakan  dua  contoh  tidak  terpenuhinya  prinsip  tata  kelola perusahaan yang baik  seperti transparansi serta akuntabilitas sehingga  mengakibatkan  Bursa Efek  Indonesia menghentikan sementara perdagangan saham tersebut. Ketika peran pengendali selaku pemegang saham yang memiliki  kemampuan  untuk  mengendalikan  perusahan  tidak  efektif  karena  kepemilikan  sahamnya  kurang dari  50%,  upaya  perlindungan  terhadap  investor  menjadi  persoalan.  Penulisan  ini  disusun  berdasarkan pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis berdasarkan data sekunder. Hasil penulisan ini  mengungkapkan  bahwa  pengendali  memiliki  mekanisme  untuk  mengontrol  perusahaan  sehingga  dapat meminimalisasi  kerugian bagi pemegang saham.  Namun, penetapan pengendali dengan kepemilikan kurang dari  50%  saham  perusahaan  mengakibatkan  peran  pengendali  dalam  mengendalikan  perusahaan  menjadi tidak  efektif  dan  berpotensi  merugikan  kepentingan  investor.  Perbedaan  penulisan  ini  dengan  beberapa penulisan  sebelumnya  berkaitan  dengan  objek  dalam  penulisan  ini  yang  membahas  mengenai  peran pengendali  dalam  memastikan  terpenuhinya  prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  untuk  memberikan perlindungan terhadap investor.
Kata kunci: Pengendali; Perlindungan Investor; Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

## Abstract
This  writing  is  intended  to  find  out  and  analyze  role  of  controllers  in  protecting  interests  of  publicly-listed company  investors  by  ascertain  the  fulfillment  of  good  corporate  governance  principles.  In  the  context  of managing a public company, any postponement in conducting the Annual General Meeting of Shareholders and publication of annual financial statements are two examples of non-fulfillment of the principles of good corporate  governance  such  as  transparency  and  accountability,  which  resulting  temporary  suspending trading of its shares by Indonesia Stock Exchange. When the role of controller as shareholder who has such ability  to  control  the  company  is  ineffective  because  such  shareholding  is  less  than  50%,  the  undertake  of investors protection become an issue. This writing was conducted based on a juridical-normative approach with  analytical  descriptive  specifications  based  on  secondary  data.  Results  of  this  writing  revealed  that controller  has  several  mechanisms  to  control  company  in  question  to  reduce  losses  for  shareholders. However,  the  determination  of  a  controller  which  have  less  than  50%  shares  of  company  results  in  the controlling  role  towards  the  company  become  ineffective  and  potentially  detrimental  to  the  interests  of investors. Discrepancy between this writing and some of the previous lies on the object of this writing which discusses the role of controllers while assuring the fulfillment of the principles of good corporate governance to provide protection to investors.
Keywords: Controller; Good Corporate Governance; Investor Protection
Received: 24-4-2023 Revised: 21-5-2023 Accepted: 7-7-2023
Peran Pengendali Dalam Melindungi Kepentingan Investor Melalui Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Muhammad Vikri Setiawan, Lastuti Abubakar, Ema Rahmawati e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Pasar  modal  memegang  peranan  penting  dalam  mendorong  pembangunan ekonomi  negara.  Bagian  konsiderans  pada  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2023  tentang  Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor Keuangan  yang diatur dalam Bab V Bagian Ketiga   (selanjutnya disebut sebagai “UU  No.  8  Tahun  1995”),  menyebutkan  bahwa  pasar  modal  memiliki  peran strategis  pada  pembangunan  nasional,  yakni  “sebagai  salah  satu  sumber pembiayaan  bagi  pelaku  usaha  dan  wahana  investasi  bagi  masyarakat.”  Pasar modal  tidak  hanya  memiliki  manfaat  dalam  menyediakan  sumber  pendanaan untuk  melakukan  ekspansi  usaha  perusahaan,  tetapi  juga  mengakibatkan bertambahnya  tanggung  jawab  perusahaan  tersebut  dari  segi  pengelolaan perusahaan karena statusnya telah berubah menjadi perusahaan terbuka.
Perlindungan  hukum  terhadap  investor  diperlukan  untuk  memitigasi  risiko yang dapat dihadapi oleh investor. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan  yang baik adalah salah satu aspek  yang perlu ditaati oleh perusahaan terbuka.  Pengelolaan  perusahaan  yang  dilaksanakan  dengan  baik  adalah  indikasi adanya perlakuan yang baik terhadap para investor. 1 Pengaturan tentang pedoman tata  kelola  perusahaan  yang  baik  khusus  untuk  perusahaan  terbuka  di  Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai “POJK No. 21 Tahun 2015”). Pengaturan lebih lanjut mengenai pedoman tersebut terdapat  pada  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  32/SEOJK.04/2015 tentang  Pedoman  Tata  Kelola  Perusahaan  Terbuka  (selanjutnya  disebut  sebagai “SEOJK  No.  32  Tahun  2015”).  Pembentukan  pedoman  tata  kelola  perusahaan yang  baik  berdasarkan  peraturan  OJK  merupakan  salah  satu  upaya  untuk mewujudkan pasar modal Indonesia yang teratur, wajar, dan efisien.
Dinamika  ekonomi  dunia  yang  terganggu  terjadi  pada  tahun  2020 disebabkan  adanya  pandemi  Covid-19  yang  menyebar  di  seluruh  dunia  dan membuat  kegiatan  ekonomi  di  seluruh  dunia  mengalami  gangguan,  di  mana kebijakan  pembatasan  yang  diterapkan  oleh  negara  menyebabkan  terjadinya penurunan  pendapatan  domestik  bruto  (PDB). 2 Peristiwa  tersebut  menyebabkan krisis  yang  memengaruhi  nyaris  seluruh  sektor  usaha  yang  ada,  termasuk  pada sektor restoran. Salah satu perusahaan restoran yang terdampak dari adanya krisis ini adalah PT Jaya Bersama Indo Tbk (selanjutnya disebut sebagai “PT JBI Tbk”), yang membuat beberapa karyawannya mengundurkan diri sehingga mengakibatkan operasional perusahaan terganggu dan mengakibatkan tertundanya penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan dan pelaksanaan rapat umum pemegang  saham  (selanjutnya  disebut  “RUPS”)  tahunan  pada  tahun  buku  2020.
1 Hamud M. Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia (Jakarta: Tatanusa, 2012).
2 Lydia  Anggun,  “Pandemi  Covid-19  Dan  Implementasi  Corporate  Governance,” Jurnal  USM  Law Review 5, no. 1 (2022): 80–92, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.3989.
Received: 24-4-2023 Revised: 21-5-2023 Accepted: 7-7-2023
Peran Pengendali Dalam Melindungi Kepentingan Investor Melalui Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Muhammad Vikri Setiawan, Lastuti Abubakar, Ema Rahmawati e-ISSN : 2621-4105
Hal  tersebut  membuat  perdagangan  saham  PT  JBI  Tbk  di  bursa  dihentikan sementara  oleh  Bursa  Efek  Indonesia  (selanjutnya  disebut  “BEI”),  yang berpotensi dapat merugikan investor.
Pada  setiap  perusahaan  terbuka  melekat  kewajiban  untuk  mengedepankan prinsip  keterbukaan.  Keterbukaan  informasi  dapat  bersifat  terus-menerus ( continuous ),  saat  ini  ( on  going/currently ),  atau  periodik  ( periodically ).
Keterbukaan  yang  bersifat  terus-menerus  diberikan  sesuai  dengan  prinsip  umum materialitas  tanpa  memiliki  batasan  waktu  yang  sepsifik,  sementara  keterbukaan yang bersifat saat ini berkaitan dengan keterbukaan yang harus disampaikan pada saat  terjadinya  suatu  peristiwa.  Lebih  lanjut,  keterbukaan  secara  periodik  artinya keterbukaan  tersebut  disampaikan  dalam  batas  waktu  yang  telah  ditentukan. 3 Tidak  diterbitkannya  laporan  keuangan  tahunan  oleh  perusahaan  terbuka merupakan  salah  satu  bentuk  ketidakpatuhan  terhadap  kewajiban  untuk menyampaikan keterbukaan informasi yang bersifat periodik.
Persoalan mengenai keterlambatan pelaksanaan RUPS tahunan oleh direksi PT JBI Tbk dan tidak dipublikasinnya laporan keuangan perusahaan sesuai waktu yang  ditentukan  merupakan  bentuk  dari  tidak  terlaksananya  prinsip  tata  kelola perusahaan  yang  baik  berupa  keterbukaan.  Ketika  permasalahan  terkait pengelolaan  perusahaan  yang  dialami  oleh  PT  JBI  Tbk  disebabkan  oleh  tidak berjalannya  peran  direksi  dan  dewan  komisaris,  maka  peran  pengendali  sebagai pihak yang sejatinya memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrol terhadap direksi  perusahaan  seharusnya  dapat  diandalkan  untuk  memecahkan  masalah tersebut. Penetapan dua pemegang saham PT JBI Tbk dengan kepemilikan kurang dari  50%  sebagai  pengendali  perusahaan  memberikan  dampak  bagi  pengelolaan perusahaan.  Akan  tetapi,  peran  pengendali  untuk  melakukan  kontrol  terhadap pengurusan  perusahaan  oleh  direksi  dan  dewan  komisaris  berpotensi  tidak terlaksana  karena  kepemilikan  saham  pihak  pengendali  tersebut  tidak  memadai. Oleh  karena  itu,  penting  untuk  meninjau  apakah  persyaratan  penentuan pengendali  pada  perusahaan  terbuka  yang  ditetapkan  oleh  OJK  sesuai  dengan kebutuhan dalam praktik pasar modal di Indonesia.
Topik  penulisan  mengenai  perlindungan  terhadap  hak-hak  investor sebelumnya  disusun  oleh  Rachmadini  (2019)  yang  memfokuskan  penulisan artikelnya  pada  bagaimana  peran  Otoritas  Jasa  Keuangan,  selaku  lembaga  yang bertugas  mengawasi  pelaksanaan  kegiatan  pada  sektor  pasar  modal,  memastikan bahwa  hak-hak  investor  selaku  konsumen  di  sektor  jasa  keuangan  seperti  pasar modal terpenuhi. 4 Penulisan mengenai perlindungan hukum bagi investor lainnya dilakukan  oleh  Nugraha  (2021),  yang  mengkaji  tentang  perlindungan  hukum terhadap  investor  sebagai  akibat  dari  dilakukannya  penghapusan  pencatatan
3 Mas Rahmah, Hukum Pasar Modal (Jakarta: Prenada Media, 2019).
4 Vidya  Noor  Rachmadini,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor  Dalam  Pasar  Modal  Menurut Undang-Undang  Pasar  Modal  Dan  Undang-Undang  Otoritas  Jasa  Keuangan,” Pena  Justisia:  Media Komunikasi Dan Kajian Hukum 18, no. 2 (2020), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31941/pj.v18i2.1093.
Received: 24-4-2023 Revised: 21-5-2023 Accepted: 7-7-2023
Peran Pengendali Dalam Melindungi Kepentingan Investor Melalui Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Muhammad Vikri Setiawan, Lastuti Abubakar, Ema Rahmawati e-ISSN : 2621-4105
saham  secara  paksa  yang  dilakukan  oleh  BEI  atau forced  delisting .  Hasil pembahasan  pada  penulisan  tersebut  menggarisbawahi  bahwa  perlindungan terhadap  investor  terkait  dengan  Tindakan  penghapusan  saham  tersebut  secara hukum terdapat pada UU No. 40 Tahun 2007, yakni dengan mengajukan gugatan derivatif. 5 Keterbatasan  dari  pembahasan  pada  artikel  tersebut  adalah  hanya memfokuskan bentuk perlindungan bagi investor setelah tindakan forced delisting dilakukan oleh BEI. Pembahasan artikel  selanjutnya  yang berkenaan dengan tata kelola  perusahaan  terdapat  pada  penulisan  Afifa  dkk  (2022),  di  mana  fokus penulisan  tersebut  mengenai  peran  pengangkatan  komisaris  independen  guna merealisasikan  praktik  tata  kelola  perusahaan  yang  baik. 6 Penelitian  tersebut hanya  mencakup  mengenai  penetapan  komisaris  independen  dan  tidak memberikan pembahasan mengenai peran pengendali dalam kerangka tata kelola perusahaan  yang  baik.  Analisis  penulisan  ini  difokuskan  pada  peran  pengendali dalam  memastikan  terlaksananya  tata  kelola  perusahaan  yang  baik,  khususnya bagi  perusahaan  terbuka,  serta  bagaimana  akibat  hukum  bagi  penetapan pengendali  dengan  kepemilikan  kurang  dari  50%  saham  terhadap  upaya perlindungan  kepada  investor  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  pada sektor  pasar  modal.  Penulisan  ini  ditujukan  untuk  mengetahui  peran  pengendali dalam  melindungi  kepentingan  investor  minoritas  dalam  kerangka  pedoman  tata kelola perusahaan yang baik.

## 2. METODE
Penulisan  ini  disusun  berdasarkan  pendekatan  yuridis-normatif  dan mengkaji  data sekunder  atau kepustakaan  yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder,  dan  tersier. 7 Sementara  itu,  spesifikasi  pada  penulisan  ini  adalah deskriptif  analitis,  untuk  menganalisis  kaitan  antara  isu  yang  diteliti  terhadap peraturan  perundang-undangan,  serta  membandingkannya  dengan  teori  dan praktek hukum yang empiris, secara sistematis, akurat, dan faktual. Data sekunder untuk  sumber  penulisan  ini  terdiri  dari  artikel  dan  buku  hukum,  serta  dokumen lainnya  berupa  surat-surat  yang  menggambarkan  mengenai  contoh  kasus  yang difokuskan  dalam  penulisan  ini.  Analisis  dalam  penulisan  ini  mengacu  pada metode  yuridis  kualitatif,  yakni  dengan  melakukan  kajian  secara  kualitatif terhadap bahan-bahan hukum di atas.
5 Ahmad  Wirayudha  Nugraha,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  Atas  Tindakan  Forced Delisting Perusahaan Tercatat Oleh Bursa Efek Indonesia,” Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 2 (2021): 99–110, http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v7i2.207.
6 Nisa Afifa, Abdul Halim Barkatullah, dan Yulia Qamariyanti, “Pengangkatan Komisaris Independen Dalam  Mewujudkan  Good  Corporate  Governance  (Tata  Kelola  Perusahaan  Yang  Baik)  Pada  Perseroan Terbatas,” Jurnal Ilmu Hukum The Juris 6, no. 2 (2022):
625–31, https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.652.
7 Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
Received: 24-4-2023 Revised: 21-5-2023 Accepted: 7-7-2023
Peran Pengendali Dalam Melindungi Kepentingan Investor Melalui Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Muhammad Vikri Setiawan, Lastuti Abubakar, Ema Rahmawati e-ISSN : 2621-4105

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Peran Pengendali Dalam Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Salah  satu  pihak  yang  diwajibkan  ada  pada  setiap  perusahaan  terbuka  di Indonesia  adalah  pengendali.  Kewajiban  perusahaan  terbuka  untuk  menetapkan pihak  yang  menjadi  pengendali  pada  perusahaan  terbuka  tersebut  dan melaporkannya  kepada  OJK  ditentukan  dalam  Pasal  85  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  3/POJK.04/2021  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (selanjutnya disebut sebagai “POJK No. 3 Tahun 2021”).  Kriteria  mengenai  penetaoan  pihak  pengendali  diatur  pada  definisi mengenai  Pengendali  Perusahaan  Terbuka  yang  terdapat  pada  Pasal  1  angka  4 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  9/POJK.04/2018  Tahun  2018  tentang Pengambilalihan  Perusahaan  Terbuka  (selanjutnya  disebut  “POJK  No.  9  Tahun 2018”), yakni “pihak yang baik langsung maupun tidak langsung memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak  suara  yang  telah  disetor  penuh;  atau  mempunyai  kemampuan  untuk menentukan,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung,  dengan  cara  apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.”
Pemegang saham  memiliki  peranan penting  dalam mengendalikan masalah keagenan  suatu  perusahaan  karena  keberhasilan  dalam  tata  kelola  perusahaan yang baik tidak terlepas dari pengendalian tersebut. 8 Keagenan sendiri merupakan pertalian  yang  terjadi  antara  pemegang  saham  selaku principal dan  manejemen perusahaan  selaku  agen. 9 Pengendali  juga  bertanggung  jawab  dalam memerhatikan  kepentingan  pemegang  saham  minoritas  serta  pemangku kepentingan  lainnya.  Sebagai  pemegang  saham,  hak  hak-hak  yang  dimiliki  oleh pengendali  terdapat  pada  setiap  saham  yang  menjadi  kepemilikannya.  Beberapa hak  pemegang  saham  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor 6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai “UU No. 40 Tahun 2007”) ialah, pertama hak untuk mengajukan  gugatan  secara  langsung  kepada  perusahaan  jika  dirugikan  akibat perbuatan  perusahaan  yang  dianggap  tidak  adil  dan  tanpa  alasan  yang  wajar sebagai  akibat  keputusan  RUPS,  Direksi,  dan/atau  Dewan  Komisaris.  Hak  ini diklasifikasikan  sebagai  hak  yang  dimiliki  oleh  setiap  pemegang  saham,  terlepas dari  jumlah  kepemilikan  pemegang  saham  tersebut  pada  perusahaan.  Pengaturan hak ini tercantum dalam Pasal 61 UU No. 40 Tahun 2007.
8 Dhika  Tri  Septianawati  dan  Nur  Wening,  “Pengaruh  Pengendalian  Pemegang  Saham  Dan  Tata Kelola  Perusahaan  Terhadap  Kualitas  Audit  Perusahan  Yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek  Indonesia,” Jurnal Apresiasi Ekonomi 9, no. 1 (2021): 121–31, https://doi.org/http://10.31846/jae.v9i1.373.
9 Dwi Urip Wardoyo, Rafiansyah Rahmadani, dan Putut Tri Hanggoro, “Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan,” EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi 1, no. 1 (2021): 39– 43.
Received: 24-4-2023 Revised: 21-5-2023 Accepted: 7-7-2023
Peran Pengendali Dalam Melindungi Kepentingan Investor Melalui Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Muhammad Vikri Setiawan, Lastuti Abubakar, Ema Rahmawati e-ISSN : 2621-4105
Hak kedua dari pemegang saham adalah hak  mengajukan gugatan derivatif yang dapat dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perusahaan yang diajukan  terhadap  direksi  dan/atau  dewan  komisaris.  Tidak  seperti  hak sebelumnya,  hak  untuk  mengajukan  gugatan  derivatif  baru  dapat  dilaksanakan berdasarkan satu atau gabungan sejumlah pemegang saham yang merepresentasikan  sedikitnya  1/10  (satu  persepuluh)  dari  seluruh  saham  dengan hak suara, sebagaimana ditentukan pada Pasal 97 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007. Ketiga  adalah  hak  untuk  mengajukan  permohonan  pemeriksaan  perusahaan apabila terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan yang menimbulkan  kerugian  terhadap  pemegang  saham  ataupun  pihak  ketiga.  Melalui hak  ini,  perwakilan  pemegang  saham  dengan  jumlah  paling  sedikit  1/10  (satu persepuluh)  bagian  dari  seluruh  saham,  dapat  mengajukan  permohonan  tertulis yang ditujukan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan.
Hak  bagi  pemegang  saham  keempat  ialah  hak  untuk  mengajukan permintaan  dilaksanakannya  RUPS  sesuai    Pasal  79  ayat  (2)  UU  No.  40  Tahun 2007. Pengajuan permintaan penyelenggaraan RUPS tahunan  tersebut didasarkan pada permintaan pemegang saham  yang merepresentasikan setidaknya 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Hak ini diberikan guna melindungi pemegang saham jika direksi tidak menggelar penyelenggaraan RUPS tahunan  tepat  pada  waktunya  sebagaimana  diwajibkan  dalam  undang-undang. Kelima  adalah  hak  untuk  meminta  kepada  perusahaan  agar  sahamnya  dibeli dengan  harga  yang  wajar  jika  yang  bersangkutan  tidak  menyetujui  tindakan perusahaan  yang merugikan pemegang saham. Hak tersebut diatur pada pasal 62 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007. 10
Hak-hak  pemegang  saham  di  atas  ialah  bentuk  jaminan  hukum  bahwa kekayaan pemegang saham pada perusahaan dapat terlindungi dengan baik. Selain itu, hak-hak tersebut juga merupakan salah satu landasan pemegang saham dalam merealisasikan  kontrol  terhadap  direksi  dan  dewan  komisaris  agar  pengelolaan perusahaan  yang  dilakukan  sejalan  dengan  aspirasi  pemegang  saham. Keikutsertaan  pengendali  selaku  pemegang  saham  dalam  melaksanakan  prinsip tata  kelola  perusahaan  yang  baik  sejalan  dengan  ketentuan  pada  Surat  Edaran Otoritas Jasa Keuangan  No. 32/SEOJK.04/2015.  Pada butir A Prinsip  1 SEOJK 32/2015  disebutkan  bahwa  pemegang  saham  berhak  terlibat  dalam  pengelolaan perusahaan  dengan  cara  berpartisipasi  pada  saat  pengambilan  keputusan  saat RUPS.
Asas-asas  penerapan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  terdiri  atas transparansi  ( transparency ),  akuntabilitas  ( accountability ),  responsibilitas ( responsibility ),  independensi  ( independency ),  dan  kewajaran  serta  kesetaraan
10 Maya  Sari,  Abdul  Rachmad  Budiono,  dan  Hanif  Nur  Widhiyanti,  “Perlindungan  Hukum  Bagi Pemegang Saham Minoritas Yang Tidak Dilibatkan Dalam Proses Akuisisi,” Yuridika 32, no. 3 (2017): 441– 63, https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ydk.v32i3.4827.
Received: 24-4-2023 Revised: 21-5-2023 Accepted: 7-7-2023
Peran Pengendali Dalam Melindungi Kepentingan Investor Melalui Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Muhammad Vikri Setiawan, Lastuti Abubakar, Ema Rahmawati e-ISSN : 2621-4105
( fairness ).  Asas  transparansi  mengedepankan  agar  perusahaan  mempersiapkan informasi  yang  material  serta  relevan  agar  dapat  diakses  oleh  pemegang  saham dan  pemangku  kepentingan.  Asas akuntabilitas mensyaratkan  adanya pertanggungjawaban  kinerja  pengelolaan  perusahaan  sesuai  dengan  kepentingan perusahaan,  pemegang  saham,  dan  pemangku  kepentingan.  Sementara  itu,  asas responsibilitas mewajibkan perusahaan untuk patuh terhadap hukum yang berlaku dan  menunaikan  tanggung  jawab  terhadap  masyarakat  serta  lingkungan  yang merupakan  prasayarat  untuk  mencapai  keberlanjutan  usaha.  Sementara  itu,  asas independensi  mengedepankan  agar  pengelolaan  perusahaan  dilakukan  secara independen  dan  objektif,  tanpa  adanya  intervensi  dari  pihak  lainnya.  Sementara itu,  asas  kewajaran  dan  kesetaraan  mengharuskan  perusahaan  untuk mengakomodasi  kepentingan  pemegang  saham  serta  pemangku  kepentingan  lain dengan wajar dan setara. 11
Implementasi  asas-asas  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  tersebut dituangkan  dalam  pedoman  tata  kelola  yang  disusun  oleh  OJK  dan  KNKG. Namun,  baik  PUGKI  2021  yang  disusun  oleh  KNKG  maupun  pedoman  tata kelola  perusahaan  yang  baik  yang  disusun  oleh  OJK  sama-sama  tidak  memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena keduanya hanya merupakan pedoman dan tidak  memiliki  sanksi  hukum  apabila  tidak  dipenuhi.  Sanksi  administratif  atas tidak dipenuhinya pedoman tersebut terdapat pada peraturan OJK yang mengatur terkait  hal  tersebut.  Contohnya,  di  dalam  pedoman  tata  kelola  perusahaan  yang baik  dalam  SEOJK  32/2015  maupun  PUGKI  2021  terdapat  ketentuan  yang mengharuskan perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan secara tepat  waktu  kepada  OJK  dan  publik.  Di  dalam  kedua  pedoman  tersebut  tidak diatur  sanksi  apabila  hal  tersebut  tidak  dipenuhi.  Akan  tetapi,  sanksi  atas keterlambatan  penyampaian  laporan  keuangan  terdapat  pada  peraturan  lainnya, yakni  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  25  ayat  (4)  POJK  No.  14  Tahun  2022,  di mana  sanksi  tersebut  dapat  berupa  “peringatan  tertulis;  denda  yaitu  kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan  usaha;  pencabutan  izin  usaha;  pembatalan  persetujuan;  pembatalan pendaftaran;  pencabutan  efektifnya Pernyataan Pendaftaran;  dan/atau pencabutan izin orang perseroangan.” Oleh karena itu, efektivitas implementasi POJK No. 21 Tahun 2014 terkait dengan pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan  yang  baik  bergantung  pada  ada  atau  tidaknya  sanksi  terhadap pengabaian  atas  kewajiban  yang  ditentukan  dalam  pedoman  tersebut  pada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur hal yang sama.
Belum optimalnya implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik  juga  dipengaruhi  oleh  hambatan  internal  pada  perusahaan,  hambatan
11 Herri  Swantoro,  Hukum  Perseroan  Terbatas  Dan  Ancaman  (Jakarta:  Rayyana  Komunikasindo, 2019).
Received: 24-4-2023 Revised: 21-5-2023 Accepted: 7-7-2023
Peran Pengendali Dalam Melindungi Kepentingan Investor Melalui Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Muhammad Vikri Setiawan, Lastuti Abubakar, Ema Rahmawati e-ISSN : 2621-4105
eksternal, dan hambatan yang disebabkan oleh struktur kepemilikan. 12 Hambatan internal  disebabkan  oleh  minimnya  kemampuan  manajemen  perusahaan  dalam mewujudkan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  dan  ketidakefektifan  mekanisme pengendalian internal  perusahaan. Sementara kendala eksternal  berkaitan  dengan lemahnya  penegahan  oleh  otoritas  yang  berwenang  dalam  mengawasi  masing- masing sektor, seperti OJK, Bank Indonesia, dan sebagainya. Maka dari itu, bukan sesuatu yang mengejutkan apabila pelaksanaan POJK No. 21 Tahun 2014 menjadi tidak efektif sebagaimana mestinya. Selain itu, kendala dari struktur kepemilikan disebabkan  oleh  tidak  terwujudnya  prinsip  keadilan  di  antara  pemegang  saham, yang  dapat  ditangani  dengan  adanya  sistem  pengendalian  internal  yang  dapat diandalkan  serta  adanya  jaminan  terhadap  pendistribusian  hak-hak  dan  tanggung jawab  yang  ideal  di  antara  masing-masing  organ  perusahaan  seperti  direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham.
Penulisan  ini  menawarkan  alternatif  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh pengendali dalam mengurangi adanya ketidakpatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan  yang  baik  yang  dilakukan  oleh  direksi  dan  dewan  komisaris perusahaan.  Sebagai  pemegang  saham,  pengendali  memiliki  mekanisme  kontrol secara  formal  melalui  forum  RUPS.  Pada  setiap  saham  melekat  hak  suara  yang dapat digunakan untuk mencapai atau menjaga kepentingan ekonomi dan finansial dari  pemegang  saham  itu  sendiri.  Melalui  hak  suara  tersebut,  pemegang  saham dapat  mengamankan  kepentingannya  dari  keputusan  perusahaan  yang merugikannya. 13
Berbekal  kepemilikan  sahamnya  yang  lebih  besar  atau  berdasarkan kemampuannya  untuk  menentukan  kebijakan  perusahaan,  pengendali  juga  dapat menggunakan  dominasinya  dalam  menjalankan  kontrol  atau  pengendalian terhadap  perusahaan  melalui  RUPS.  Secara  formal,  pengendali  dapat  menunjuk maupun memberhentikan direksi dan dewan komisaris melalui mekanisme RUPS. Pengaruh  informal  pengendali  juga  dapat  dikerahkan  oleh  direksi  dalam  rangka memengaruhi  direksi  perusahaan  sehingga  pengendali  tidak  sebatas  memiliki kekuasaan  dan  pengaruh  dalam  mengendalikan  perusahaan  secara  formal,  tetapi juga secara informal. 14
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  5  UU  No.  40  Tahun  2007,  organ perusahaan  yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab  penuh  atas  pengurusan perusahaan adalah direksi. Peran dan tanggung jawab direksi sehubungan dengan pelaksanaan  pengelolaan  perusahaan  terbuka  belum  diatur  secara  rinci  dalam SEOJK  No.  32  Tahun  2015.  Kewajiban  direksi  untuk  menyampaikan  laporan
12 Rinitami  Njatrijani,  Bagus  Rahmanda,  dan  Reyhan  Dewangga  Saputra,  “Hubungan  Hukum  Dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan,” Gema Keadilan 6, no. 3 (2019): 242–67, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2019.6481.
13 Binoto  Nadapdap,  Hukum  Perseroan  Terbatas  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007 (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018).
14 Ernest Lim, “Controlling Shareholders and Fiduciary Duties in Asia,” Journal  of  Corporate  Law Studies 18, no. 1 (2018): 113–50, https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14735970.2017.1354471.
Received: 24-4-2023 Revised: 21-5-2023 Accepted: 7-7-2023
Peran Pengendali Dalam Melindungi Kepentingan Investor Melalui Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Muhammad Vikri Setiawan, Lastuti Abubakar, Ema Rahmawati e-ISSN : 2621-4105
perusahaan dengan tepat waktu, misalnya, tidak disebutkan di dalam SEOJK No. 32  Tahun  2015.  Penyampaian  laporan  keuangan  perusahaan  dengan  tepat  waktu merupakan hal  yang material karena informasi  tersebut dapat digunakan investor dalam menentukan apakah akan memutuskan untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.
Rekomendasi  agar  direksi  mengungkapkan  laporan  keuangan  perusahaan secara tepat waktu terdapat pada Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia 2021  (selanjutnya  disebut  “PUGKI  2021”)  yang  disusun  Komite  Nasional Kebijakan  Governansi  (selanjutnya  disebut  “KNKG”).  Meskipun  bukan merupakan  sumber  hukum  formal,  tetapi  prinsip  dan  rekomendasi  yang  terdapat pada  PUGKI  2021  tersebut  disusun  untuk  melengkapi  praktik  pengelolaan perusahaan  yang  wajib  dilaksanakan  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  yang  salah  satunya  ditujukan  bagi  perusahaan  terbuka. Salah  satu  rekomendasi  dalam  PUGKI  2021  terkait  peran  dan  tanggung  jawab direksi  dalam  mengungkapkan  laporan  keuangan  perusahaan  terdapat  pada Rekomendasi 1.1.4 dan Panduan 1.1.4.3 sebagai berikut: 15
“Rekomendasi  1.1.4:  Direksi  memastikan  integritas  akuntansi  dan  sistem pelaporan  keuangan  korporasi  dan  pengungkapan  yang  tepat  waktu  dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi.”
“Panduan  1.1.4.3:  Direksi  menyampaikan  laporan  yang  mengomentari Laporan  Keuangan  Triwulanan  dan  dipublikasikan  bersamaan  dengan Laporan  Keuangan  Triwulanan  sehingga  bermanfaat  bagi  investor  dan analis yang akan meninjau fundamental dan kinerja keuangan korporasi.”
Prinsip  dan  rekomendasi  PUGKI  2021  tersebut  sejalan  dengan  ketentuan yang telah diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep- 00015/BEI/01-2021,  Peraturan  Nomor  I-E:  Tentang  Kewajiban  Penyampaian Informasi,  di  mana  perusahaan  terbuka  berkewajiban  menyampaikan  laporan keuangan  interim  dan  auditan  tahunan.  Akan  tetapi,  pada  praktiknya  masih terdapat  perusahaan  terbuka  di  Indonesia  yang  terlambat  dalam  mengungkapan laporan  keuangannya.  Kasus  ini  misalnya  terjadi  pada  PT  JBI  Tbk.  Berdasarkan Pengumuman No. Peng-SPT-00010/BEI.PP1/09-2021, BEI memutuskan menghentikan perdagangan efek PT JBI Tbk di pasar reguler, tunai, dan negosiasi sejak  tanggal  13  September  2021  karena  perusahaan  tersebut  tidak  memenuhi permintaan  BEI  untuk  menghadiri  undangan  dengar  pendapat  karena  terlambat menyampaikan  keterbukaan  informasi.  Sebelum  penghentian  perdagangan  efek atau suspensi atas efek PT JBI Tbk dilakukan, pada tanggal 17 Juni 2021 PT JBI Tbk memberikan keterangan kepada BEI melalui Surat No. 002/CorpSec-JBI/VI- 2021. Melalui surat tersebut, PT JBI Tbk menyampaikan bahwa tertundanya atau belum  disampaikannya  laporan  tahunan  Perseroan  tahun  buku  2020  antara  lain disebabkan  adanya  sejumlah  karyawan  yang  mengundurkan  diri  disebabkan
15 Komite  Nasional  Kebijakan  Governansi,  Pedoman  Umum  Governansi  Korporat  Indonesia  2021 (Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2021).
Received: 24-4-2023 Revised: 21-5-2023 Accepted: 7-7-2023
Peran Pengendali Dalam Melindungi Kepentingan Investor Melalui Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Muhammad Vikri Setiawan, Lastuti Abubakar, Ema Rahmawati e-ISSN : 2621-4105
dampak  pandemi  Covid-19  terhadap  kegiatan  usaha  perusahaan.  Hingga  pada  1 Oktober  2022,  PT  JBI  Tbk  tidak  kunjung  memenuhi  kewajibannya  terkait keterbukaan informasi dan menyelenggarakan RUPS tahunan serta mempublikasikan  laporan  keuangan  untuk  tahun  buku  2020.  Berdasarkan Pengumuman  No.  Peng-00017/BEI.PP1/10-2022  tanggal  1  Oktober  2022, suspensi  terhadap  saham  PT  JBI  Tbk  telah  lebih  dari  12  bulan,  sehingga berpotensi dilakukan penghapusan pencatatan saham atau delisting .
Tidak dipenuhinya kewajiban untuk  menyelenggarakan RUPS tahunan  dan mempublikasikan  laporan  keuangan  pada  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan merupakan  bentuk  penyimpangan  terhadap  beberapa  prinsip  tata  kelola perusahaan  yang  baik  berupa  transparansi  dan  akuntabilitas.  Inisiatif  yang  dapat dilaksanakan  direksi  PT  JBI  Tbk  agar  perdagangan  efeknya  dapat  kembali dilakukan adalah dengan memenuhi kewajibannya untuk mengungkapkan laporan keuangan tahunan 2020 dan mengadakan RUPS tahunan untuk tahun buku 2020. Ketika  kewajiban  tersebut  telah  terpenuhi,  besar  kemungkinan  BEI  akan membuka  suspensi  atas  saham  PT  JBI  Tbk  sehingga  investor  dapat  kembali merasakan manfaat dari perdagangan saham tersebut dan memperoleh keuntungan sebagaimana  yang  diharapkannya.  Selain  itu,  potensi  delisting  terhadap  PT  JBI Tbk pun dapat diatasi. Fakta bahwa perdagangan efek PT JBI Tbk telah disuspensi oleh  BEI  selama  13  bulan  menandakan  bahwa  direksi  perusahaan  tersebut  tidak kunjung  memenuhi  kewajibannya  untuk  mengungkapkan  laporan  keuangan tahunan  tahun  buku  2020  dan  tidak  kunjung  menyelenggarakan  RUPS  tahunan. Berdasarkan  Pasal  78  ayat  (2)  UU  No.  40  Tahun  2007,  RUPS  tahunan  wajib diadakan dalam  maksimal  dalam batas  waktu  maksimum  6 (enam) bulan setelah tahun  buku  berakhir.  Tenggat  pelaksanaan  RUPS  tahunan  bagi  perusahaan terbuka dengan tenggat waktu tersebut juga diatur pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  15/POJK.04/2020  tentang  Rencana  dan Penyelenggaraan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Perusahaan  Terbuka (selanjutnya disebut sebagai “POJK No. 15 Tahun 2020”).
Merujuk  pada  uraian  pada  bagian  awal  pembahasan  ini,  hak  pemegang saham  untuk  terlibat  dalam  urusan  tata  kelola  perusahaan  terjamin  berkat  setiap saham  yang  dimilikinya  sehingga  mereka  dapat  merealisasikan  kontrol  terhadap perusahaan. Namun, pelaksanaan kontrol yang dilakukan pemegang saham publik yang  tersebar  terhadap  perusahaan  tentu  tidak  mudah.  Peran  pengendali  pun menjadi  sangat  penting.  Secara  konseptual,  pengendali  seharusnya  memiliki kemampuan  untuk  mengendalikan  perusahaan  melalui  kekuatan  dari  banyaknya saham  yang  dimilikinya.  Pengendali  dapat  menginisiasi  komunikasi  dengan direksi  PT  JBI  Tbk  agar  segera  mengungkapkan  laporan  keuangan  tahunan  dan melaksanakan  RUPS  tahunan  untuk  tahun  buku  2020.  Komunikasi  antara pemegang saham dengan perusahaan ini juga termasuk ke dalam rekomendasi dan panduan  terkait  sifat  relasi  kerja  antara  direksi  dengan  dewan  komisaris sebagaimana  diuraikan  pada  PUGKI  2021.  Komunikasi  yang  efektif  antara
Received: 24-4-2023 Revised: 21-5-2023 Accepted: 7-7-2023
Peran Pengendali Dalam Melindungi Kepentingan Investor Melalui Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Muhammad Vikri Setiawan, Lastuti Abubakar, Ema Rahmawati e-ISSN : 2621-4105
pemegang  saham  dengan  pemangku  kepentingan  lainnya  akan  mendorong realisasi praktek tata kelola perusahaan ke arah yang lebih baik. 16
Komunikasi tersebut seharusnya mudah untuk dilaksanakan oleh pemegang saham.  Salah  satu  pengendali  PT  JBI  Tbk  adalah  Itek  Bachtiar,  yang  juga merupakan  anggota  dewan  komisaris  perusahaan.  Kedudukannya  sebagai pengendali  sekaligus  dewan  komisaris  sejatinya  dapat  mempermudah  akses baginya  untuk  menginisiasi  komunikasi  dengan  direksi  PT  JBI  Tbk  agar  segera mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangan yang tertunda, sekaligus menyelenggarakan  RUPS  tahunan  mengenai  pengesahan  laporan  tahunan tersebut.  Ketika  PT  JBI  Tbk  telah  memenuhi  kedua  kewajiban  yang  telah melampaui  batas  waktunya  tersebut,  maka  akan  terdapat  alasan  bagi  BEI  agar suspensi  terhadap  perdagangan  saham  PT  JBI  Tbk  dicabut  dan  perdagangan saham  tersebut  kembali  dilanjutkan. Pada akhirnya, kepentingan investor PT JBI Tbk untuk memperoleh keuntungan melalui pasar modal kembali pulih.

## 3.2 Perlindungan Kepentingan Investor Oleh Pengendali
Tujuan  utama  investor  di  pasar  modal  adalah  untuk  memperoleh  profit berdasarkan selisih harga penjualan saham dibandingkan dengan harga belinya . 17 Keuntungan tersebut akan dapat diperoleh investor sepanjang perusahaan tersebut memiliki  fundamental  keuangan  dan  prospek  usaha  yang  baik.  Penilaian fundamental  dan prospek usaha  tersebut  dapat  diambil oleh investor berdasarkan informasi material terkait perusahaan yang diungkapkan oleh perusahaan tersebut. Oleh  karena  itu,  dalam  konteks  pasar  modal,  transparansi  dalam  pengelolaan perusahaan merupakan salah satu prinsip perlindungan hukum kepada investor. 18 Ketika  kepatuhan  yang  ketat  terhadap  pemenuhan  informasi  kepada  investor, maka  akan  semakin  kuat  pula  pertumbuhan  pada  sektor  pasar  modal.  Selain  itu, bentuk perlindungan terhadap investor meliputi pemenuhan terhadap pelaksanaan prinsip keterbukaan atau transparansi, pengawasan dari OJK, jaminan atas kualitas produk  investasi,  serta  ketegasan  dari  lembaga  pengawas  terkait  penegakan aturan. 19 Peran  OJK  dalam  mewujudkan  perlindungan  hukum  terhadap  investor dapat  bersifat  preventif  atau mencegah dan dengan cara memberikan sanksi  atau secara represif. 20
16 Komite Nasional Kebijakan Governansi.
17 Lastuti  Abubakar  dan  Tri  Handayani,  “Perlindungan  Hukum  Investor  Di  Pasar  Modal  Melalui Fungsi  Penjaminan  Penyelesaian  Transaksi  Bursa,” Rechtidee 14, no. 1 (2019): 61–83, https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v14i1.5369.
18 Rahmat  Setiawan  dan  Risno Mina,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Pemegang  Saham  Minoritas Dikaitkan Dengan Penerapan Good Corporate Governance (GCG),” Jurnal Yustisiabel 3, no. 2 (2019): 135– 55, https://doi.org/https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v3i2.388.
19 Kadek  Desy  Pramita  dan  Kadek  Diva  Hendrayana,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor Sebagai  Konsumen  Dalam  Investasi  Online,” Jurnal  Pacta  Sunt  Servanda 2,  no.  1  (2021):  1–8, https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpss.v2i1.449.
20 Asriati  Asriati  dan  Sumiyati  Baddu,  “Investasi  Online  Reksadana:  Aspek  Hukum  Dan Perlindungan  Bagi  Investor  Selaku  Konsumen,” Pleno Jure 10, no. 1 (2021): 38–53, https://doi.org/https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.561.
Received: 24-4-2023 Revised: 21-5-2023 Accepted: 7-7-2023
Peran Pengendali Dalam Melindungi Kepentingan Investor Melalui Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Muhammad Vikri Setiawan, Lastuti Abubakar, Ema Rahmawati e-ISSN : 2621-4105
Salah  satu  tanggung  jawab  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  terbuka  adalah mematuhi  segenap  peraturan  perundang-undangan  pada  sektor  pasar  modal, seperti  kepatuhan  dalam  hal  keterbukaan  informasi  dan  implementasi  tata  kelola perusahaan  yang baik. Berdasarkan Penjelasan Umum pada POJK No. 21 Tahun 2015,  peningkatan  penerapan  tata  kelola  perusahaan  oleh  perusahaan  terbuka merupakan  prasyarat  dalam  mencapai  tingkat  tata  kelola  perusahaan  terbuka  di Indonesia  yang  sejajar  dengan  tingkat  implementasi  tata  kelola  perusahaan  pada negara-negara ASEAN lainnya. Peningkatan tata kelola  pada perusahaan terbuka akan sejalan dengan peningkatan ketahanan dan daya saing yang ditetapkan dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025 yang dipublikasikan oleh OJK.
Pasar  modal  merupakan  industri  yang  mensyaratkan  adanya  kepercayaan dari  investor.  Kepercayaan  investor  dapat  muncul  apabila  otoritas  yang mengawasi kegiatan pasar modal dapat menjamin bahwa perusahaan yang terlibat di  pasar  modal  mengedepankan  prinsip  keterbukaan  atau  transparansi  dalam menjalankan kegiatannya di pasar modal. Oleh karena itu, keterbukaan informasi sering  dipandang  sebagai  bentuk  perlindungan  yang  diberikan  kepada  investor yang menanamkan modalnya melalui pasar modal. 21
Prinsip  dan  rekomendasi  tata  kelola  perusahaan  terbuka  dituangkan  secara rinci  pada  SEOJK  No.  32  Tahun  2015.  Terdapat  dua  prinsip  terkait  relasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham berkenaan dengan terjaminnya hak- hak  pemegang  saham  sebagaimana  digariskan  dalam  Lampiran  SEOJK  No.  32 Tahun  2015,  yakni  meningkatkan  nilai  penyelenggaraan  RUPS  dan  kualitas komunikasi  antara manajemen dan para investor.  Lebih  lanjut,  terkait fungsi  dan peran direksi terdapat dua prinsip, yaitu meningkatkan kapasitas keanggotaan dan komposisi  direksi  yang  ideal  dalam  mendukung  keberlanjutan  perusahaan,  serta menguatkan  mutu  realisasi  tugas  dan  tanggung  jawab  direksi.  Keterlambatan publikasi  laporan  tahunan  yang  turut  memuat  laporan  keuangan  tahunan  untuk tahun  buku  2020  oleh  PT  JBI  Tbk  adalah  salah  satu  tanda  bahwa  pengelolaan perusahaan tidak dilakukan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Perlindungan  terhadap  investor  adalah  salah  satu  tujuan  ditetapkannya prinsip-prinsip  peraturan  sekuritas  yang  dipublikasikan  oleh International Organization  of  Securities  Commissions (selanjutnya  disebut  “IOSCO”). 22
Indikasi  adanya  perlakuan  yang  baik  terhadap  investor  ditandai  oleh pengimplementasian  prinsip-prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  pada perusahaan  terbuka  tersebut.  Tujuan  pengaturan  pasar  modal  tersebut  juga tercantum dalam huruf c konsiderans UU No. 8 Tahun 1995 yang berbunyi bahwa
21 I  Nengah  Suardana,  Ni  Luh  Mahendrawati,  and  Ni  Gusti  Ketut  Sri  Astiti,  “Perlindungan  Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan Oleh Emiten Di Pasar Modal,” Jurnal Analogi Hukum 2, no. 2 (2020): 182–86, https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.2.2.2020.182-186.
22 Ayu  Widyastuti,  Lastuti  Abubakar,  and  Kartikasari  Kartikasari,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Investor Atas Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Informasi Oleh Emiten,” Literasi Hukum 4, no. 2 (2020): 46– 65.
Received: 24-4-2023 Revised: 21-5-2023 Accepted: 7-7-2023
Peran Pengendali Dalam Melindungi Kepentingan Investor Melalui Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Muhammad Vikri Setiawan, Lastuti Abubakar, Ema Rahmawati e-ISSN : 2621-4105
“agar  Pasar  Modal  dapat  berkembang  dibutuhkan  adanya  landasan  hukum  yang kukuh  untuk  lebih  menjamin  kepastian  hukum  pihak-pihak  yang  melakukan kegiatan  di  Pasar  Modal  serta  melindungi  kepentingan  masyarakat  pemodal  dari praktek yang merugikan”.
Perlindungan  terhadap  investor  diperlukan  karena  investor  rentan  terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perantara dalam pasar modal dan pihak lainnya, namun kapasitasnya sebagai investor individu untuk mengambil tindakan terbatas, sebagaimana diutarakan oleh IOSCO berikut ini: 23
“ Investors  in  the  securities  markets  are  particularly  vulnerable  to misconduct  by  intermediaries  and  others,  but  the  capacity  of  individual investors to take action may be limited. ”
Tercermin dengan jelas dalam uraian di  atas, bahwa perlindungan terhadap investor  yang  sangat  penting  untuk  dilindungi  oleh  peraturan  di  bidang  pasar modal adalah investor individu yang memiliki pengaruh kecil di pasar modal dan tidak  memiliki  kekuatan  signifikan  dalam  mempengaruhi  kebijakan  pengurusan perusahaan  terbuka.  Salah  satu  bentuk  perlindungan  hukum  yang  ideal  bagi investor  adalah  dengan  memastikan  terlaksananya  prinsip-prinsip  tata  kelola perusahaan  yang  baik,  utamanya  terkait  dengan  prinsip  transparansi  atau keterbukaan  informasi  dan  akuntabilitas  dari  emiten  yang  bersangkutan.  Prinsip keterbukaan  mensyaratkan  agar  emiten  atau  perusahaan  yang  menerbitkan  surat berharga  di  pasar  modal  dapat  memberikan  laporan  keuangan  yang  material sehubungan  dengan  kegiatan  usaha  perusahaan  tersebut  tepat  pada  waktunya sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Sementara  itu,  dari segi akuntabilitas, perusahaan diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada seluruh pemegang saham, utamanya para pemegang saham publik, terkait dengan pengelolaan perusahaan.
Terlepas  dari  jumlah  kepemilikan  saham  atas  perusahaan  yang  tidak signifikan,  hak-hak  pemegang  saham  individu  tetap  dilindungi  berdasarkan peraturan  perundang-undangan.  Hak-hak  tersebut  dapat  terjamin  melalui implementasi  prinsip-prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  dalam  mematuhi ketentuan-ketentuan  pada  UU  No.  40  Tahun  2007. 24 Bentuk  perlindungan terhadap  investor  perusahaan  terbuka  antara  lain  adalah  adanya  pemenuhan publikasi  laporan  keuangan  perusahaan  secara  tepat  waktu  dan  tersedianya kesempatan bagi investor untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.
Adanya penghentian perdagangan atas efek PT JBI Tbk di pasar reguler dan negosiasi  tentu  berdampak  negatif  terhadap  investor  yang  memiliki  saham
23 International Organization for Securities Commission, Methodology For Assessing Implementation Of The IOSCO Objectives And Principles Of Securities Regulation (IOSCO, 2017).
24 Setyo  Sardjono,  Binoto  Nadapdap,  dan  Bernard  Nainggolan,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Pemegang  Saham  Minoritas  Dalam  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  Dalam  Kaitannya  Dengan Pelaksanaan  Prinsip-Prinsip  Good  Corporate  Governance:  Studi  Atas  Perusahaan  Penanaman  Modal  Asing (Kerjasama
Joint Venture),” Jurnal Hukum To-Ra 7 (2021): 170–82,
https://doi.org/https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102.
Received: 24-4-2023 Revised: 21-5-2023 Accepted: 7-7-2023
Peran Pengendali Dalam Melindungi Kepentingan Investor Melalui Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Muhammad Vikri Setiawan, Lastuti Abubakar, Ema Rahmawati e-ISSN : 2621-4105
perusahaan tersebut karena mereka tidak dapat melakukan penjualan efeknya. Jika dikaitkan dengan intensi investor untuk memperoleh keuntungan di pasar modal, penghentian  perdagangan  efek  PT  JBI  Tbk  justru  menghalangi  pemerolehan keuntungan  tersebut.  Selain  itu,  tertundanya  pelaksanaan  RUPS  Tahunan  dan publikasi  laporan  keuangan  beserta  laporan  tahunan  perusahaan  berpotensi membuat investor mengalami kerugian karena investor tidak mendapat informasi terkini mengenai fakta material mengenai perusahaan terbuka tersebut. Kedua hal tersebut bertentangan dengan bentuk perlindungan yang seharusnya dimiliki oleh investor.  Merujuk  pada  rekomendasi  6.1.2  terkait  kebijakan  pengungkapan  yang terdapat PUGKI 2021, perusahaan harus memastikan bahwa hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi material yang relevan terkait dengan aktivitas bisnis perusahaan terpenuhi secara teratur dan tepat pada waktunya. 25
Upaya mengatasi keterlambatan tersebut adalah dengan mengharapkan agar pengendali  menjalankan  perannya  dalam  mengontrol  perusahaan.  Namun,  hal tersebut  sukar dilakukan dalam kasus  PT JBI Tbk karena pengendali perusahaan tersebut  tidak  memiliki  jumlah  saham  yang  memadai,  yakni  tidak  sampai  50% dari junlah seluruh saham dengan hak suara. Berdasarkan Surat No. 001/CorpSec- JBI/I-2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek  yang  berakhir  pada  31  Desember  2021,  pengendali  PT  JBI  Tbk  ialah  PT Asia  Kuliner  Sejahtera  yang  memiliki  6,3956%  saham  dan  Itek  Bachtiar  dengan kepemilikan  0,0024%  saham.  Pada  tanggal  13  September  2021,  BEI  akhirnya membuat  keputusan  untuk  menghentikan  sementara  perdagangan  saham  PT  JBI Tbk.
Tabel 1. Susunan Komposisi Pemegang Saham PT JBI Tbk per tanggal 31 Desember
2021. No. Nama Jumlah Saham (dalam %) Pengendali 1. PT Asia Kuliner Sejahtera 6,3956 Ya 2. BBH Luxembourg 6,6033 Tidak 3. Itek Bachtiar 0,0024 Ya 4. Masyarakat 86,9987 -
Sumber: Surat No. 001/CorpSec-JBI/I/2022 perihal Laporan Bulanan registrasi Pemegang Efek tanggal 10 Januari 2022.
Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat dua pihak yang ditetapkan sebagai  pengendali PT JBI Tbk. Kedua pengendali tersebut  sama-sama  memiliki saham PT JBI Tbk sebanyak kurang dari 50% saham. Penetapan pemegang saham
25 Komite Nasional Kebijakan Governansi, Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia 2021 .
Received: 24-4-2023 Revised: 21-5-2023 Accepted: 7-7-2023
Peran Pengendali Dalam Melindungi Kepentingan Investor Melalui Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Muhammad Vikri Setiawan, Lastuti Abubakar, Ema Rahmawati e-ISSN : 2621-4105
dengan  kepemilikan  kurang  dari  50%  sebagai  pengendali  perusahaan  terbuka memang  diperkenankan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  4  huruf  b.  Akan tetapi,  bertolak  dari  kasus  yang  terjadi  pada  PT  JBI  Tbk,  dapat  terlihat  bahwa ketika pengelolaan perusahaan bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang  baik  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  investor merupakan  pihak  yang  akan  memperoleh  kerugian  yang  besar.  Terlebih,  pihak pengendali pada perusahaan tersebut tidak pula dapat menggunakan pengaruhnya untuk  mengontrol  perusahaan,  sesuai  dengan  mekanisme-mekanisme  yang terdapat  pada  peraturan  perundangan  tentang  perseroan  terbatas  maupun  yang berkaitan dengan sektor pasar modal. Tidak berjalannya mekanisme perlindungan investor oleh pengendali merupakan salah satu bentuk tidak tercapainya pedoman tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana disusun oleh OJK.
4. PENUTUP
Upaya  untuk  menjamin  perlindungan  kepada  investor  adalah  melalui pelaksanaan  pengelolaan  perusahaan  terbuka  sesuai  pedoman  tata  kelola perusahaan  yang  baik.  Peran  pengendali  dalam  memastikan  pengelolaan perusahaan sesuai pedoman tersebut dapat diwjudukan melalui hak-hak pemegang saham  sejalan  dengan  ketentuan  pada  UU  No.  40  Tahun  2007.  Selain  itu, pengendali  juga  dapat  menggunakan  pengaruhnya  kepada  direksi  dan  dewan komisaris  perusahaan  untuk  mematuhi  petunjuk  prinsip  tata  kelola  perusahaan yang baik dalam menjalankan pengelolaan perusahaan terbuka. Pengaruh tersebut dapat  berupa  pengaruh  formal  maupun  informal,  berbekal  dari  kedudukannya sebagai pihak  yang memiliki kekuatan dalam mengendalikan perusahaan melalui kepemilikan  saham.  Penetapan  pihak  yang  memiliki  kurang  dari  50%  saham sebagai  pengendali  perusahaan  terbuka  memiliki  akibat  hukum  berupa  tidak efektifnya  pelaksanaan  peran  pengendali  dalam  memastikan  terlaksananya kepatuhan terhadap pedoman tata kelola perusahaan yang baik. Pengendali dapat menggunakan  sarana  komunikasi  dengan  direksi  perusahaan  agar  segera menyampaikan laporan keuangan tahunan dan menyelenggarakan RUPS tahunan untuk tahun buku yang tertunda. OJK dan BEI selaku pihak yang mengawasi dan menjalankan  kegiatan  di  sektor  pasar  modal,  bersama  dengan  para  pemangku kepentingan  lainnya  harus  bersinergi  menciptakan  forum  yang  dapat  digunakan oleh  direksi  perusahaan  dan  pemegang  saham  untuk  mencari  jalan  keluar  yang konstruktif bagi  perusahaan agar dapat  fokus dalam  mencapai  tujuan perusahaan dan menjamin kepentingan investor atau pemegang saham minoritas perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  Lastuti,  and  Tri  Handayani.  “Perlindungan  Hukum  Investor  Di  Pasar Modal  Melalui  Fungsi  Penjaminan  Penyelesaian  Transaksi  Bursa.” Rechtidee 14, no. 1 (2019): 61–83. https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v14i1.5369. Afifa,  Nisa,  Abdul  Halim  Barkatullah,  and  Yulia  Qamariyanti.  “Pengangkatan Komisaris  Independen  Dalam  Mewujudkan  Good  Corporate  Governance
Received: 24-4-2023 Revised: 21-5-2023 Accepted: 7-7-2023
Peran Pengendali Dalam Melindungi Kepentingan Investor Melalui Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Muhammad Vikri Setiawan, Lastuti Abubakar, Ema Rahmawati e-ISSN : 2621-4105
(Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Pada Perseroan Terbatas.” Jurnal Ilmu Hukum The Juris 6, no. 2 (2022): 625–31. https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.652. Anggun,  Lydia.  “Pandemi  Covid-19  Dan  Implementasi  Corporate  Governance.” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 80–92. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.3989.
Asriati, Asriati, and Sumiyati Baddu. “Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum Dan  Perlindungan  Bagi  Investor  Selaku  Konsumen.” Pleno  Jure 10,  no.  1 (2021): 38–53. https://doi.org/https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.561. Balfas, Hamud M. Hukum Pasar Modal Indonesia . Jakarta: Tatanusa, 2012. International  Organization  for  Securities  Commission. Methodology  For Assessing  Implementation  Of  The  IOSCO  Objectives  And  Principles  Of Securities Regulation . IOSCO, 2017. Komite  Nasional  Kebijakan  Governansi. Pedoman  Umum  Governansi  Korporat Indonesia 2021 . Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2021.
Lim, Ernest. “Controlling Shareholders and Fiduciary Duties in Asia.” Journal of Corporate Law Studies 18, no. 1 (2018): 113–50.
https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14735970.2017.1354471.
Nadapdap, Binoto. Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 . Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018. Njatrijani,  Rinitami,  Bagus  Rahmanda,  and  Reyhan  Dewangga  Saputra. “Hubungan  Hukum  Dan  Penerapan  Prinsip  Good  Corporate  Governance Dalam  Perusahaan.” Gema  Keadilan 6,  no.  3  (2019):  242–67. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2019.6481.
Nugraha,  Ahmad  Wirayudha.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  Atas Tindakan  Forced  Delisting  Perusahaan  Tercatat  Oleh  Bursa  Efek Indonesia.” Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 2 (2021): 99–110.
Pramita,  Kadek  Desy,  and  Kadek  Diva  Hendrayana.  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Investor  Sebagai  Konsumen  Dalam  Investasi  Online.” Jurnal Pacta Sunt Servanda 2, no. 1 (2021): 1–8. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpss.v2i1.449. Rachmadini,  Vidya  Noor.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor  Dalam  Pasar Modal  Menurut  Undang-Undang  Pasar  Modal  Dan  Undang-Undang Otoritas  Jasa  Keuangan.” Pena  Justisia:  Media  Komunikasi  Dan  Kajian Hukum 18, no. 2 (2020).
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31941/pj.v18i2.1093. Rahmah, Mas. Hukum Pasar Modal . Jakarta: Prenada Media, 2019.
Sardjono,  Setyo,  Binoto  Nadapdap,  and  Bernard  Nainggolan.  “Perlindungan Hukum  Terhadap  Pemegang  Saham  Minoritas  Dalam  Undang-Undang Perseroan  Terbatas  Dalam  Kaitannya  Dengan  Pelaksanaan  Prinsip-Prinsip Good  Corporate  Governance:  Studi  Atas  Perusahaan  Penanaman  Modal Asing (Kerjasama Joint Venture).” Jurnal Hukum To-Ra 7 (2021): 170–82. https://doi.org/https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102.
Sari, Maya, Abdul Rachmad Budiono, and Hanif Nur Widhiyanti. “Perlindungan Hukum  Bagi  Pemegang  Saham  Minoritas  Yang  Tidak  Dilibatkan  Dalam Proses Akuisisi.” Yuridika 32, no. 3 (2017): 441–63. https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ydk.v32i3.4827.
Septianawati,  Dhika  Tri,  and  Nur  Wening.  “Pengaruh  Pengendalian  Pemegang
Received: 24-4-2023 Revised: 21-5-2023 Accepted: 7-7-2023
Peran Pengendali Dalam Melindungi Kepentingan Investor Melalui Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Muhammad Vikri Setiawan, Lastuti Abubakar, Ema Rahmawati e-ISSN : 2621-4105
Saham  Dan  Tata  Kelola  Perusahaan  Terhadap  Kualitas  Audit  Perusahan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.” Jurnal Apresiasi Ekonomi 9, no. 1 (2021): 121–31. https://doi.org/http://10.31846/jae.v9i1.373.
Setiawan,  Rahmat,  and  Risno  Mina.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang Saham Minoritas Dikaitkan Dengan Penerapan Good Corporate Governance (GCG).” Jurnal Yustisiabel
3, no. 2 (2019): 135–55. https://doi.org/https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v3i2.388.
Soerjono,  Soekanto,  and  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
Suardana,  I  Nengah,  Ni  Luh  Mahendrawati,  and  Ni  Gusti  Ketut  Sri  Astiti. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan Oleh Emiten Di Pasar Modal.” Jurnal Analogi Hukum 2, no. 2 (2020): 182– 86. https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.2.2.2020.182-186. Swantoro,  Herri. Hukum  Perseroan  Terbatas  Dan  Ancaman .  Jakarta:  Rayyana Komunikasindo, 2019.
Wardoyo,  Dwi  Urip,  Rafiansyah  Rahmadani,  and  Putut  Tri  Hanggoro.  “Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan.” EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi 1, no. 1 (2021): 39–43. Widyastuti,  Ayu,  Lastuti  Abubakar,  and  Kartikasari  Kartikasari.  “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Informasi Oleh Emiten.” Literasi Hukum 4, no. 2 (2020): 46–65.