Volume 19 Number 1  June  2019.p.1-26 https://doi.org/10.30603/au.v19i1.701
Indonesian Jurisprudence Insights: The Study of the Laws and Reasoning of Marriage Guardians

## Lahaji dan Sulaiman Ibrahim
IAIN Sultan Amai Gorontalo

## Abstract
This study reinforces the issue of guardian marriage referred to in the law number 26, which returned to the article 2 that emphasizes that the provisions of religious law are the primary determinant of the validity of a marriage. Because in principle, a woman  has  no  right  to  marry  herself,  so  women  marry  other  women.  Indonesian jurisprudence about marriage guardian law is contained in the Law and the KHI. In Law Number 1  of 1974, it is unclear how to regulate marriage guardians, but  it is required that there be a parent's permission for those who are married if they are not yet 21 years old. In the practice of the Religious Courts, the guardian of marriage is a necessity for the marriage to be valid, even the guardian of the marriage must also be assessed whether the mujbir guardian or the regular guardian.

## Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Periwayatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah

## Abstrak
Artikel ini mempertegas masalah wali nikah yang dimaksud pasal 26, dikembalikan pada  pasal  2  yang  menegaskan  bahwa  ketentuan  hukum  agama  yang  menjadi penentu  utama  sah  atau  tidaknya  perkawinan.  Karena  pada  prinsipnya  seorang wanita tidak berhak menikahkan dirinya sendiri, demikian juga wanita menikahkan wanita lainnya.Wawasan fikih Indonesia tentang hukum wali nikah telah termaktub dalam Undang-undang dan atau KHI. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, belum  jelas  mengatur  tentang  wali  nikah,  tetapi  disyaratkan  harus  ada  izin orangtua  bagi  yang  menikah  apabila  belum  berumur  21  tahun.  Dalam  praktek Pengadilan  Agama,  wali  nikah merupakan  keharusan  untuk  sahnya  nikah,  bahkan wali nikah itu harus dinilai pula apakah wali mujbir atau wali nasab biasa.
Kata Kunci: wali nikah, hadist, hukum, fikih.

## Author correspondence
Email: lahaji@iaingorontalo.ac.id ; sulaiman@iaingorontalo.ac.id Available online at http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/index

## A. Pendahuluan
Petunjuk  al-Qur’an  menjelaskan  bahwa  hadis  adalah  ucapan,  perbuatan, taqrir maupun  hal ihwal Nabi yang diyakini umat Islam sebagai sumber ajaran Islam yang kedua sesudah al-Qur’an. 1 Ini berarti untuk memahami Islam secara benar,  di  samping  memerlukan  petunjuk  al-Qur’an  juga  diperlukan  petunjuk hadis  Nabi.  Oleh  karena  itu,  hadis  sebagai  rujukan  sangat  perlu  diketahui keabsahannya,  karena  hanya  yang  berkualitas  sahih  saja  yang  dapat  dijadikan hujjah. 2 Di samping itu, hadis adalah ajakan dengan cara yang baik dan bijaksana menuju keluhuran budi pekerti umat manusia. 3
Kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam yang kedua menyebabkan umat  Islam  harus  konsisten  memegang  teguh  dan  mempergunakan  hadis sebagai  pedoman  beragama  dan  kehidupan  dalam  masyarakat.  Dari  beberapa ayat al-Qur’an yang disebutkan sebagai landasan untuk menunjuk hadis sebagai sumber Islam yang kedua, dapat diperoleh gambaran bahwa setiap ada perintah taat  kepada  Allah  swt.  selalu  diikuti  perintah  taat  kepada  Rasul-Nya.  Ini menunjukkan  betapa  pentingnya  kedudukan  penetapan  kewajiban  ketaatan terhadap  semua  yang  disampaikan  oleh  Rasulullah  saw.  dan  larangan  untuk mendurhakainya  merupakan  suatu  persepakatan  yang  tidak  diperselisihkan oleh umat Islam. 4
Jika  dilihat  dari  segi  periwayatannya,  maka  hadis  berbeda  dengan  al- Qur’an. Dikatakan demikian, karena al-Qur’an semua periwayatan ayat-ayatnya berlangsung  secara  mutawatir,  sedang  untuk  hadis-hadis  nabi  sebagian periwayatannya  berlangsung  secara  mutawatir  dan  sebagian  (besar)  lainnya secara  ahad.  Oleh  karenanya,  dilihat  dari  segi  periwayatannya  al-Qur’an mempunyai  kedudukan  sebagai qat’ī  al-wurūd ,  sedang  hadis  sebagian qat’ī  al wurūd dan sebagian lagi bahkan yang terbanyak adalah zannā al-wurūd .
1 Lihat QS. al-Hasyr (59): 7; QS. Ali Imrān (3): 32; QS. al-Nisā’ (4): 80 dan QS. al-Ahzāb (33): 21. Lihat juga M. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya (Cet I: Jakarta; Gema Insani Press, 1995), h. 72
2 Lihat Ibn al-Salāh, ‘Ulūm al-Hadīś (Madīnah : al-Maktabat al-Ilmiyah, 1972), h. 10
3 Ibn Hamzah al-Husayniy al-Dimasyqiy, Asbab al-Wurūd diterjemahkan oleh H.M. Suwarti Widjaya dan Safrullah Salim dengan judul Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul (Jakarta; Kalam Mulia, 1997), h. XXIII
4 Lihat Munzier Suparta dan Utang Ranuwijaya, Ilmu Hadits (Cet II: Jakarta; Raja Grafindo, 1996), h. 45
1
Permasalahan  yang  dibicarakan oleh hadis sebagai sumber ajaran  Islam sangat  luas, 5 dan  diantaranya  adalah  masalah  “wali  nikah”  yang  merupakan salah  satu  rukun  perkawinan.  Dalam  Islam,  perkawinan  tidaklah  semata-mata sebagai  hubungan  atau  kontrak  keperdataan  biasa,  akan  tetapi  ia  mempunyai nilai  ibadah.  Maka,  amatlah  tepat  jika  Kompilasi  Hukum  Islam  menegaskannya sebagai aqad yang sangat kuat ( mīsāqan ghalīzan ) untuk menaati perintah Allah dan  melaksanakannya  merupakan  ibadah. 6 Karena  itulah,  perkawinan  yang sarat  nilai  dan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang sakīnah, mawaddah dan rahmah , perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai.
Wali  nikah  yang  merupakan  salah  satu  rukun  dan  syarat-syarat  suatu perkawinan  dalam  pengertian  wajib  dipenuhi.  Apabila  tidak  dipenuhi,  maka perkawinan  yang  dilangsungkan  tidak  sah.  Disebutkan  dalam  kitab al-Fiqh ’Alā al-Mażāhib al-Arba’ah : “Nikah Fasid” yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat- syaratnya,  sedang  “Nikah  Batil”  adalah  nikah  yang  tidak  memenuhi  rukunnya, dan hukum keduanya adalah sama, yaitu tidak sah. 7
Secara  jelas  dalam  KHI  disebutkan  bahwa  rukun  nikah,  adalah;  a)  calon suami;  b)  calon  isteri;  c)  wali  nikah;  d)  dua  orang  saksi;  dan  e)  ijab  dan  qabul. 8 Khusus  untuk  “wali  nikah”  dalam  KHI  tersebut,  merupakan  rukun  yang  harus dipenuhi  bagi  calon  mempelai  wanita  yang  bertindak  untuk  menikahkannya. 9 Apabila  tidak  dipenuhi,  maka  status  perkawinannya  “tidak  sah”  menurut penalaran  hukum  berwawasan  fikih  Indonesia.  Ketentuan  ini  didasarkan  pada salah satu sabda Nabi saw : ٌٍِّٟ َِٛث  الَِإ  َػبَىِٔ  َلَ 10 ( tidak sah nikah, kecuali dinikahkan oleh wali ).
5 al-Alūsy, Rūh al-Ma’āni fī Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm wa al-Sab’ al-Maśāni : juz XXVII (Bairūt; Ihyā ‘Ulūm al-Dīn. t.th), h. 50
6 Republik Indonesia, “Instruksi Presiden RI Nomor Tahun 1991”, tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam pasal 2 (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000), h. 20 (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam )
7 Abd. al-Rahmān al-Jazīriy, Kitāb al-Fiqh ‘Alā Mażāhib al-‘Arb’ah, juz IV (Maktabah al- Tijāriyah, t.th), h. 118
8 Lihat Kompilasi Hukum Islam, pasal 14.
9 Lihat ibid, pasal 19.
10 Abū ‘Abdullāh Muhammad bin Abd. al-Mughīrah ibn al-Bardizbat al-Bukhāri, Sahīh al- Bukhāri, dalam “CD. Rom Hadis al-Kutub al-Tis’ah”, Kitāb al-Nikāh, hadis nomor 4745
Untuk  kajian  lebih  lanjut,  maka  permasalahan  yang  menarik dijadikan  obyek  pembahasan  adalah:  Bagaimana  wawasan  fikih  Indonesia tentang  periwayatan  dan  penalaran  hukum  wali  nikah.  Berdasar  pada permasalahan  ini,  maka  kajian  ini  bertujuan  untuk  merumuskan  batasan wali  nikah,  dan  mengungkap  berbagai  hadis  yang  terkait  dengannya. kemudian  akan  dikemukakan  berbagai  pemikiran  pakar  terhadap  hadis- hadis  tersebut  sesuai  dengan  periwayatannya,  dan  penalaran  hukumnya yang berwawasan fikih Indonesia.

## B. Pengertian Wali Nikah dan Hadis Wali Nikah
“Wali” adalah dalam bahasa Arab ( al-waliy ) adalah ism fā’il yang masdar- nya al-wilāyah ,  dan  pengertiannya  adalah al-sultah (kekuasaan)  atau al-qudrah (kemampuan). Karena itu, wali berairti sāhib al-sultah ay sāhib al-qudrah artinya yang mempunyai kekuasaan dan kemampuan). 11
Secara  terminologis,  wali  nikah  adalah  orang  memiliki  kekuasaan  atau kemampuan  untuk  menikahkan,  yakni  bapak  kandung  wanita,  penerima  wasiat atau kerabat terdekat dan seterusnya sesuai urutan ashabah wanita tersebut atau orang  bijak  dari  keluarga  wanita  tersebut  atau  pemimpin  setempat. 12 Sejalan dengan  itu,  Muhammad  Jawad  Mughniyah  mengartikan  perwalian  dalam  nikah adalah  sebagai  kekuasaan  secara  syar’iyah,  atas  orang  yang  di  bawah pengampuan atau peng-uasaan, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, demi  kemaslahatan  orang  yang  di  bawah  perwaliannya. 13 Mengenai  masalah perwalian tersebut, dalam kitab Fiqh al-Sunnah dikatakan bahwa :
ظفٌٕا ٍٝع خ٠لٌَٛاٚ .يبٌّا ٍٝع خ٠لَٚٚ ظفٌٕا ٍٝع خ٠لَٚ خصبخٌا خ٠لٌَٛاٚ .خصبخ خ٠لَٚٚ ،خِبع خ٠لَٚ ٟ٘ٚ
طٚضٌا ٝف ظفٌٕا ٍٝع خ٠لَٚ ٞأ ،بٕ٘ دٛصمٌّا ٟ٘ 14
Artinya :
11 Wahbah al-Zuhayliy, al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu, juz IX (Cet. IV; Damaskus: Dār al- Fikr, 1997), h. 690.
12 Ibid., lihat juga Syaikh Abū Bakar Jabir al-Jazairi, Minhāj al-Muslim (Madīnah: Maktab al- ‘Ulūm wa al-Hikam, 1419 H), h. 647
13 Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqh ‘Alā al-Mażāhib al-Khamsah (Cet VII: Kairo: Dār al-Ilmiyah, 1982), h. 321.
14 Lihat al-sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, jilid II (Kairo: Dār al-Fahth li I’lān al-‘Araiy, 1990), h. 239
Perwalian itu,  ada  yang umum dan ada yang  khusus. Perwalian yang khusus adalah  yang  berkenaan  dengan  manusia  dan  harta  benda.  Namun  yang menjadi  penekanan  di  sini  adalah  pada  masalah  perkawinan  yang  berkaitan dengan manusia dalam masalah wali nikah.
Dalam  masalah  wali  nikah  dalam  suatu  pernikahan  merupakan  hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin pernikahannya. Bilamana yang ini tidak dipenuhi, secara tegas dalam  KHI  dinyatakan  bahwa  status  pernikahannya  adalah  tidak  sah. 15 Penegasan ini, merujuk pada hadis riwayat Aisyah, yakni ;
َع  َْٓع َح َٚ ْشُع  َْٓع ِ ّٞ ِشْ٘ ُّضٌا  َِٓع َٝعُِٛ  ِْٓث  َْبَّْ١ٍَُع  َْٓع ٍظْ٠ َشُع  ِْٓثا  َِٓع َخَْٕ١َ١ُع  ُْٓث  ُْبَ١ْفُع بََٕصاذَؽ َيُٛع َس  اَْأ َخَشِئب
ِ اللَّا  ِإ  ِشْ١َغِث  ْذَؾَىَٔ ٍحَأ َشِْا بَُّّ٠َأ  َيبَل
بٍَََٙف بَِٙث  ًََخَد  ِْْئَف  ًٌِطبَث بَُٙؽبَىَِٕف  ًٌِطبَث بَُٙؽبَىَِٕف  ًٌِطبَث بَُٙؽبَىَِٕف بَِّٙ١ٌِ َٚ  ِْْر
بٌََٙ اٌِٟ َٚ  َلَ  َِْٓ ٌُِّٟ َٚ ُْبَطٍُّْغٌبَف اٚ ُشَغَزْشا  ِِْئَف بَٙ ِع ْشَف  ْٓ ِِ اًَؾَزْعا بَِّث  ُشٌَّْْٙا 16 )ٜزِشزٌا ٖاٚس(
Artinya :
Sufyān bin Uyainah menceritakan  kepada kami, dari  Ibn  Juraij dari Sulaimān bin Mūsa, dari al-Zuhri, dari Aisyah, bahwa Rasulullāh saw bersabda: Apabila seorang  perempuan  menikah  tanpa  izin  walinya,  maka  nikahnya  batal-maka nikahnya  batal.  Apabila  si  suami  telah  menggaulinya,  maka  bagi  dia  berhak menerima  mahar  sekedar  menghalalkan  farjinya.  Apabila  walinya  enggan (memberi  izin)  maka  wali  hakim  (pemerintah)  lah  yang  menjadi  wali  bagi perempuan yang (dianggap) tidak memiliki wali.
Dalam riwayat lain dikatakan :
ُِٛ ِٟثَأ  َْٓع َحَد ْشُث ِٟثَأ  َْٓع  َكَؾْعِإ ِٟثَأ  َْٓع ِ اللَّا ِذْجَع ُْٓث  ُه٠ ِشَش بَٔ َشَجْخَأ  ٍشْغُؽ ُْٓث ٍَُِّٟع بََٕصاذَؽ ُيُٛع َس َيبَل ،َيبَل َٝع
ِ اللَّا  ٌٍِّٟ َِٛث  الَِإ َػبَىِٔ  َلَ
17 )ذّؽأٚ ،ٗعبِ ٓثإ ،دٚادٛثأ ،ٞزِشزٌا ،ٞسبخجٌا ٖاٚس(
Artinya :
‘Ali  bin  Hujrin  menceritakan  kepada  kami,  Syuraik  bin  Abdullah memberitakan  kepada  kami,  dari  Abi  Ishaq,  dari  Abi  Burdah,  dari  Abi  Mūsa, berkata: Rasulullah saw bersabda : Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali.
15 Lihat Kompilasi Hukum Islam, loc cit.
16 Abū ‘Īsā Muhammad bin ‘Īsā al-Turmuziy, Sunan al-Turmuziy, dalam “CD. Rom Hadis al- Kutub al-Tis’ah”, Kitāb al-Nikāh, hadis nomor 1021.
17 al-Bukhāri, loc cit; al-Turmuziy, ibid., hadis nomor 1020; Abū Dāwud Sulaymān ibn al- Alsy’aś al-Sijistāniy al-Azdiy, Sunan Abū Dāwud dalam “CD. Rom Hadis al-Kutub al-Tis’ah”, Kitāb al-Nikāh, 1785; Abū ‘Abdullāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwiny Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah dalam “CD. Rom Hadis al-Kutub al-Tis’ah”, hadis nomor 1870; Abū ‘Abdullāh Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad dalam “CD. Rom Hadis al-Kutub al-Tis’ah”, musnad al-kūfiyyin, hadis nomor 18697
Hadis-hadis yang semakna dengan dua riwayat yang telah dikemukakan, selanjutnya  dapat  dilihat  dalam  (lampiran).  Berkenaan  dengan  ini,  Ibn  Hajar  al- Asqalāni  dalam  mensyarah  hadis-hadis  tersebut,  beliau  menyatakan  bahwa riwayat  tersebut  adalah  shahih  dan  ada  tiga  bab  dalam  kitab  ini  ( Fath  al-Bāry ) yang  secara  umum  menunjukkan  tentang  tidak  bolehnya  seorang  wanita menikah tanpa wali, baik wanita itu janda atau perawan hal ini berdasar pada QS. al-Nūr:  32  ( ُُْىْٕ ِِ  َِٝبَ٠َ ْلْا  اُٛؾِىَْٔأ َٚ )  di  mana  perintah  untuk  menikahkan  di  ayat  ini adalah  kepada  wali.  Yang  dinamakan  wali  itu  empat  kelompok;  (1)  ayah,  kakek dari pihak ayah dan seterusnya; (2) saudara laki-laki kandung atau saudara laki- laki  ayah  dan  keturunan  anak  laki-laki  mereka;  (3)  paman,  saudara  laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunan dari mereka; (3) saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, keturunan anak laki-laki mereka.  maka  pada  waktu  ayah  tidak  ada  atau  kena  larangan  syara’  maka  ayah dari ayah dan setestusnya ke atas. 18
Syarah lebih lanjut tentang lā nikāha illa biwaly yang bersifat umum, diakui sebagai  hadis  shahih  yang  kelihatannya  agak  kontroversi  dengan  riwayat  shahih بٙ١ٌٚ  ِٓ  بٙغفٕث  كؽا  ُ٠لْا ( seorang  janda  lebih  berhak  terhadap  dirinya  dari  pada walinya ).  Dari  sini  sehingga  ditemukan  pendapat  bahwa  jika  wanita  yang  baligh dan  berakal  sehat  itu  masih  perawan,  maka  hak  mengawinkan  dirinya  ada  pada walinya.  Sementara,  jika  wanita  itu  telah  menjadi  janda  maka  walinya  berhak melakukan  campur  tangan  dalam  menikahkan  wanita  tersebut.  Walinya  tidak boleh  bertindak  sendiri  tanpa  persetujuan  wanita.  Demikian  pula  sebaliknya, wanita tidak boleh bertindak sepihak tanpa ijin wali. Akad yang diucapkan sendiri oleh wanita itu tidak berlaku, meskipun atas persetujuan walinya. 19
Dari sinilah sehingga ulama sebagian ulama memahami bahwa illat hukum bagi anak-anak perempuan adalah keperawanannya. Karena itu meskipun mereka telah dewasa tetapi masih perawan maka hak perwaliannya tetap ada. Karena itu
18 Lihat Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalāniy, Fath al-Bāry bi Syarh Shahīh al-Bukhāry juz IX (Bairūt: Dār al-Ma’rifah, t.th), h. 184 dan 187.
19 Ibid., lihat juga Muhammad Abū Zahrah, al-Ahwāl Syakhsiyah. Kairo: Dār al-Fikr al- ‘Arabiy, 1977), h. 125
mereka mengenal adanya wilayah ikhtiyariyah , di samping wilayah ijbariyah. 20 Dari sinilah  juga,  tampak  sebagian  ulama  kesulitan  dalam  menentukan illat hukum, mengapa wanita dewasa yang masih perawan perlu terhadap perwalian. Padahal, seorang  wali  harus  terlebih  dahulu  memintai  izin/persetujuan  wanita  (perawan) yang akan dinikahkannya itu, sebagaimana matan hadis; بَُْٙٔرِإ َٚ بَِٙغْفَٔ ِٟف  َُْرْأَزْغُر  ُشْىِجٌْا َٚ بَُٙربَُّص 21 ( dan  seorang  gadis  perawan  hendaklah  dimintau  izinnya  dan  izinnya adalah  diamnya ).  Dengan  hadis  ini,  bila  terjadi  penolakan  (tidak  ada  izin)  dari gadis, boleh jadi nikah itu “hukum”-nya batal, dan kalau demikian halnya, dimana fungsi  dan  hak  otororitas  kewalian  dalam  menikahkan?.  Analisis  lebih  lanjut tentang  hal  ini,  dapat  dicermati  hukumnya  dan  berdasarkan  wawasan  fikih Indonesia.

## C. Wawasan  Fikih  Indonesia  tentang  Periwayatan  dan  Penalaran Hukum Wali Nikah
1. Wawasan Fikih Indonesia dalam Undang-undang KHI
Berbicara tentang fikih Indonesia yang terkait dengan hukum wali nikah, maka ada empat sumber yang dijadikan sebagai acuan utama sebagai produk pemikiran  Islam,  yakni  fikih,  fatwa  ulama,  yurispundensi,  dan  perundang- undangan Islam. Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang berbicara  tentang  masalah  “pernikahan”  dan  “wali  nikah”,  isinya  meliputi keempat rujukan tersebut dan penetapan undang-undang atau KHI.
Dalam  KHI  dikatakan  bahwa  “yang  bertindak  sebagai  wali  nikah  ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil dan balig”. 22 Kemudian  dalam  pelaksanaannya,  akad  nikah  atau  ijab  dan  qabul, penyerahannya  dilakukan  oleh  wali  mempelai  perempuan  atau  yang mewakilinya,  dan  qabul  (penerimaannya)  oleh  mempelai  laki-laki.  Namun, Undang-undang  perkawinan  tidak  mengatur  tentang  wali  nikah  secara eksplisit. Hanya dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan:
20 Muhammad Abu Zahrah, op cit, h. 125.
21 Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi, Shahih Muslim dalam “CD. Rom Hadīś al- Syarīf al-Kutub al Tis’ah” Kitāb al-Nikāh hadis nomor 2545
22 Lihat Kompilasi Hukum Islam, pasal 20, ayat (1)
“Perkawinan  yang  dilangsungkan  dimuka  Pegawai  Pencatat  Nikah yang  tidak  berwenang,  wali  nikah  yang  tidak  sah,  atau  yang dilangsungkan  tanpa  dihadiri  oleh  2  (dua)  orang  saksi  dapat dimintakan  pembatalannya  oleh  para  keluarga  dalam  garis keturunan  lurus  ke  atas  dari  suami  isteri,  jaksa  dan  suami  atau isteri”.
Jadi  secara  implisit  bunyi  pasal  di  atas  mengisyaratkan  dengan  jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan.  Namun  demikian,  apabila  ternyata  mereka  yang  melangsungkan perkawinan  telah  hidup  bersama  sebagai  suami  isteri,  maka  hak  untuk membatalkannya  menjadi  gugur.  Hal  ini  sejalan  dengan  syarahan  hadis  yang telah diuraikan di atas, maka mempelai perempuan berhak mendapatkan mahar.
Kata  perwalian  dalam Undang-undang  Perkawinan .  Memang  digunakan dalam  pasal  50  sampai  54,  tetapi  pengertiannya  bukan  wali  nikah,  tetapi  wali- sebagai pengampu atau kurator-bagi anak yang safih atau hajrn . Jadi sebenarnya masalah  wali  nikah  yang  dimaksud  pasal  26  di  atas,  dikembalikan  pada  pasal  2 yang menegaskan bahwa ketentuan hukum agama yang menjadi penentu utama sah  atau  tidaknya  perkawinan.  Karena  pada  prinsipnya  seorang  wanita  tidak berhak  menikahkan  dirinya  sendiri,  demikian  juga  wanita  menikahkan  wanita lainnya. 23
Mengenai wali nikah, ada dua macam. Pertama, wali nasab yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah.  Ini bisa orangtua kandungnya,  dan  bisa  juga  wali aqrab dan ab’ad (saudara  terdekat  atau  agak jauh). Kedua, wali  hakim  yaitu  wali  yang  hak  perwaliannya  timbul  karena orangtua mempelai perempuan menolak (‘adal) atau tidak ada, atau karena sebab lain. KHI merinci tentang wali nasab dan wali hakim dalam pasal 21, 22 dan 23. Selengkap-nya akan dikutip di bawah ini :
Pasal 21
(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
Pertama, kelompok  kerabat  laki-laki  garis  lurus  ke  atas  yakni  ayah,  kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
23 Al San’any, Subul al-Salam, op.cit. , h. 119-120
Kedua, kelompok  kerabat  saudara  laki-laki  kandung  atau  saudara  laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
Ketiga, kelompok  kerabat  paman,  yakni  saudara  laki-laki  kandung  ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
Keempat ,  kelompok  saudara  laki-laki  kandung  kakek,  saudara  laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
(2) Apabila  dalam  satu  kelompok  wali  nikah  terdapat  beberapa  orang  yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat darajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
(3) Apabila  dalam  satu  kelompok  sama  derajat  kekerabatannya,  maka  yang paling  berhak  menjadi  wali  nikah  ialah  kerabat  kandung  dari  kerabat  yang hanya seayah.
(4) Apabila  dalam  satu  kelompok  derajat  kekerabatannya  sama,  yakni  sama- sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama- sama berhak menjadi wali nikah  dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.
Pasal 22 :
Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi  syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu  atau  sudah  udzur,  maka  hak  menjadi  wali  bergeser  kepada  wali  nikah yang  lain  menurut  derajat  berikutnya. 24 Apabila  diurutkan  secara  lebih  rinci adalah sebagai berikut:
1. Ayah kandung.
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki.
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
9. Saudara laki-laki ayah sekandung.
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah).
11. Anak laki-laki paman sekandung.
12. Anak laki-laki paman seayah.
13. Saudara laki-laki kakek sekandung.
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.
24 Hal ini sesuai yang terdapat dalam Taqiy al-Dīn Abū Bakr, Kifāyat al-Akhyār , Juz II,
(Bandung: al- Maarif, t.th.), h. 49
Apabila  wali-wali  tersebut  tidak  ada,  maka  hak  perwalian  pindah  kepada Kepala Negara (Sultan) yang biasa disebut Wali Hakim. 25
Pasal 23 :
(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada  atau  tidak  mungkin  menghadirkannya  atau  tidak  diketahui  tempat tinggalnya atau gaib atau adhl atau enggan.
(2) Dalam  hal  wali  adhl  atau  enggan,  maka  wali  hakim  baru  dapat  bertindak sebagai  wali  nikah  setelah  ada  putusan  Pengadilan  Agama  tentang  wali tersebut.
Mengenai  perpindahan  urutan  wali  aqrab  dari  yang  dekat  kepada  yang jauh,  urutannya  apabila  wali  yang  dekat  ada,  atau  karena  sesuatu  hal  dianggap tidak ada, yaitu :
1. wali aqrab tidak ada sama sekali.
2. wali aqrab ada, tetapi belum baligh.
3. wali aqrab ada, tetapi menderita sakit gila.
4. wali aqrab ada, tetapi pikun karena tua.
5. wali aqrab ada, tetapi bisa tidak dapat dimengerti bicaranya.
6. wali  aqrab  ada,  tetapi  tidak  beragama  Islam  sedang  calon  mempelai  wanita beragama Islam. 26
Adapun  perpindahan  wali  nasab  kepada  wali  hakim  dapat  dijelaskan sebagai berikut:
1. Wali aqrab atau wali ab’ad tidak ada sama sekali.
2. Wali aqrab  ada, tetapi  akan menjadi calon mempelai  pria, sedang  wali  aqrab yang sederajat (sama-sama anak paman sudah tidak ada).
3. Wali aqrab ada, tetapi sedang ihram.
4. Wali aqrab ada, tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud)
5. Wali aqrab ada, tetapi menderita sakit
6. Wali aqrab ada, tetapi mengalami hukuman yang tidak dapat dijumpai.
7. Wali  aqrab  ada,  tetapi  bepergian  jauh  sejauh  perjalanan  yang  membolehkan shalt qashar.
8. Wali aqrab ada, tetapi menolak mengawinkannya (adhl).
25 Yang dimaksud “Wali Hakim” ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 ayat (6).
26 Kholil Rahman, Hukum Perkawinan Islam (Diktat tidak diterbitkan) Semarang, IAIN Walisongo, h. 31-32
9. Calon  mempelai  wanita  menderita  sakit  gila,  sedang  wali  mujbirnya  (ayah atau kakeknya) sudah tidak ada lagi.
Eksistensi  hukum  Islam  di  Indonesia  salalu  mengambil  dua  bentuk, hukum  normatif  dan  hukum  formal.  Yang  pertama  diimplementasikan  secara sadar  oleh  umat  Islam.  Sedangkan  yang  kedua  dilegislasikan  sebagai  hukum positif  bagi  umat  Islam.  Hukum  normatif  menggunakan  pendekatan  kultural, sementara  hukum  formal  menggunakan  pendekatan  struktrural.  Hukum  Islam sebagai  hukum  formal  menggunakan  dua  cara  dalam  proses  legislasinya.  Cara pertama , dilegislasikan secara formal untuk umat Islam seperti legislasi UU No. 7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  UU  No.  17  Tahun  1999  tentang Pengelolaan  zakat.  Sementara  dalam  cara kedua, materi-materi  hukum  Islam diintegrasikan  ke  dalam  hukum  Nasional  tanpa  menyebutkan  hukum  Islam secara formal, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Berbeda  dengan  kedua  bentuk  legislasi  yang  disebutkan  di  atas, pemerintah  Indonesia  juga  telah  menyusun  suatu  pedoman  hukum  Islam  yang dikenal  dengan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  KHI  adalah  suatu  produk kebijakan hukum pemerintah Orde Baru yang proses penyusunannya didasarkan pada  hukum  normatif  Islam.  Sebagaimana  tercantum  dalam  kitab-kitab  fiqih, khususnya fiqih mazhab Syafi’i. 27
Hukum  perkawinan  di  Indonesia  diatur  melalui  Undang-undang  No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  UU  ini  terdiri  dari  14  bab  dan  67  pasal,  dan untuk  implementasinya  dilengkapi  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975 tentang peraturan pelaksanaannya dan dinyatakan berlaku  efektif sejak tanggal 1  Oktober  1975.  Undang-undang  Perkawinan,  merupakan  Undang-undang pertama  di  Indonesia  yang  mengatur  soal  perkawinan  secara  nasional. Sebelumnya  urusan  perkawinan  dan  segala  yang  berkaitan  dengannya  diatur melalui beragam hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam ardonansi Pemerintah Hindia Belanda dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 28
27 Siti Musda Mulia, Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan . Cet I (Bandung; Mizan, 1425 H/ 2005 M), h. 359.
28 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia . Vorkink Van Hoeve, Bandung. Lihat juga Nina Suwondo, Kedudukan Wanita dalam Hukum dan Masyarakat (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992), h. 77
Hukum  adalah  aturan-aturan  normatif  yang  mengatur  pola  perilaku manusia.  Hukum  tidak  tumbuh  dalam  ruang  kosong,  melainkan  tumbuh  dari kesadaran  masyarakat  yang  membutuhkan  adanya  aturan-aturan  bersama. Karena  itu,  hukum  selalu  mengadopsi  nilai-nilai  yang  tumbuh  dan  berkembang dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai adat, tradisi dan agama. Konsekuensinya sebagai produk sosial dan kultural, bahkan juga sebagai produk yang bernuansa ideologis hukum selalu bersifat kontekstual. Dalam teori hukum Islam disebutkan al-adah  al-Muhakkamah yang  berarti  bahwa  tradisi  atau  adat  istiadat  suatu masyarakat  dapat  dijadikan  hukum. 29 Dengan  demikian,  setiap  produk  hukum harus dilihat sebagai produk zamannya yang sulit melepaskan diri dari berbagai pengaruh  yang  melingkupi  kelahirannya,  baik  pengaruh  sosiokultural  maupun pengaruh  sosial  politis.  Idealnya,  sebagai  suatu  produk  hukum  UU  Perkawinan perlu  dikaji  ulang  sejauhmana  efektifitasnya  dalam  mengatur  perilaku masyarakat di bidang perkawinan, yang salah satu di antaranya adalah masalah perwalian.

## 2. Pandangan Ulama dan Analisisnya
Untuk sahnya perkawinan, para ulama telah merumuskan sekian banyak rukun  dan  syarat  yang  mereka  pahami  dari  ayat  al-Qur’an  maupun  hadis-hadis Nabi  Muhammad  saw.  Adanya  calon  suami  dan  isteri,  wali,  dua  orang  saksi, mahar  serta  terlaksananya  ijab  dan  qabul  merupakan  rukun  atau  syarat  yang rinciannya dapat berbeda antara seorang ulama/mazhab dengan ulama/mazhab lain.  Wali  dari  pihak  calon  suami  tidak  diperlukan,  tetapi  wali  dari  pihak  calon isteri  dinilai  mutlak  keberadaannya  dan  izinnya  oleh  banyak  ulama,  berdasar pada  sabda  Nabi  saw  : lā  nikāha  illa  biwaliy .  Al-Qur’an  mengisyaratkan  hal  ini dengan firman-Nya yang ditujukan kepada para wali ;
ِفٚ ُشْعٌَّْبِث َُُْْٕٙ١َث ا َْٛضا َشَر اَرِإ  آَُٙعا َٚ ْصَأ  َْٓؾِىَْٕ٠  َْْأ  آٍُُُ٘ٛضْعَر  َلََف
Terjemahanya :
“Janganlah  kamu  hai  para  wali  menghalangi  mereka  (wanita  yang  telah bercerai) untuk kawin lagi dengan bakal suaminya, jika terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf”. 30
29 Jalal al-Dīn al-Suyuthi, Al Asybah wa Al Nazhair, t.p tt, h. 63
30 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an, 1992), h. 56
Menurut  sementara  ulama,  seperti  Imam  Syafi’i  dan  Imam  Maliki mengatakan; “Seandainya mereka tidak mempunyai hak kewalian, maka larangan ayat di atas tidak ada artinya”, dan karena itu pula terhadap para wali ditujukan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 221 :
...اُٛٔ ِِ َِ ْؤُ٠ ٝازَؽ َْٓ١ِو ِشْشٌُّْا اُٛؾِىَْٕر  َلَ َٚ
Terjemahnya :
“Janganlah  kamu  menikahkan  (mengawinkan)  orang-orang  musyrik  dengan wanita-wanita mukminah sebelum mereka beriman”. 31
Hal  itulah  menurut  mazhab  Maliki,  ada  lima  syarat  nikah  yang  harus dilaksanakan  pertama;  wali,  bila  tanpa  wali  tidak  sah  nikahnya,  kedua;  mahar atau  mas  kawin,  ketiga;  mempelai  laki-laki,  keempat;  mempelai  perempuan, kelima;  adanya  sighah  (ucapan)  yang  memberikan  pengertian  ijab  dan  qabul. 32 Sementara mazhab Syafi’i menyebutkan lima syarat mempelai laki-laki, mempelai perempuan,  dua  orang  saksi  serta  sighah  (ucapan  ijab  dan  qabul). 33 Ada  juga ulama  lain  semacam  Abu  Hanifah,  Zufar,  al-Zuhri  yang  berpendapat  bahwa apabila seorang wanita menikah tanpa wali, maka nikahnya sah selama pasangan yang dikawininya sekufu’ (setara) dengannya. Mereka yang menganut paham ini berpegang pada isyarat al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 234 :
ِفٚ ُشْعٌَّْبِث آِِٙغُفَْٔأ ِٟف ٍََْٓعَف بَّ١ِف ُُْىْ١ٍََع َػبَُٕع  َلََف آٍََُٙعَأ َْٓغٍََث اَرِئَف
Terjemahnya :
“Apabila  telah  habis  masa  iddahnya  (wanita-wanita  yang  suaminya meninggal),  maka  tiada  dosa  bagi  kamu  (hai  para  wali)  membiarkan  mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut”. 34
Ayat  di  atas  menurut  penganut  paham  ini  mengisyaratkan  hak  wanita bebas  melakukan  apa  saja  yang  baik  bukan  sekedar  berhias,  bepergian  atau menerima pinangan-sebagaimana pendapat yang mengharuskan adanya wali. Di samping itu, kata penganut paham ini al-Qur’an bukan hanya telah menisbahkan aktivitas menikah bagi para wanita.
Perlu di garis bawahi bahwa ayat-ayat di atas yang dijadikan alasan bagi mereka  yang  tidak  mensyaratkan  adanya  wali,  berbicara  tentang  para  janda,
31 Ibid., h. 53
32 Sayid Sabiq, op. cit., h. 126
33 A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah) , (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 184
34 Departemen Agama RI, op. cit., h. 56
sehingga  kalaupun  pendapat  mereka  dapat  diterima,  maka  ketiadaan  wali  itu terbatas kepada para janda, bukan gadis-gadis.
Ulama  Indonesia  semisal  M.  Quraish  Shihab  menyatakan  bahwa  amat bijaksana  untuk  tetap  menghadirkan  wali,  baik  bagi  gadis  maupun  janda.  Hal tersebut  merupakan  sesuatu  yang  amat  penting  karena  “seandainya  terjadi  hal- hal  yang  tidak  diinginkan”,  maka  ada  sandaran  yang  dapat  dijadikan  rujukan. 35 Ini sejalan dengan jiwa perintah al-Qur’an yang menyatakan: “Nikahilah mereka atas izin keluarga (tuan) mereka”. (QS. Al-Nisa (4): 25)
Pada penjelasan yang lalu dijelaskan bahwa wali-wali dalam perkawinan itu  ialah  ashabah,  demikian  menurut  Malik,  Tsauri,  Laits  dan  Syafii.  Adapun hukum-hukum bagi wali sebagai berikut :
1. Orang  yang  layak  menjadi  wali,  yaitu  laki-laki  baligh,  berakal,  sehat,  dan merdeka bukan budak.
2. Hendaklah ia meminta izin kepada walinya jika wanita itu seorang gadis dan walinya bapaknya sendiri, atau meminta pendapatnya jika wanita itu seorang janda,  atau  seorang  gadis,  tetapi  walinya  bukan  bapaknya  sendiri, berdasarkan sabda Rasulullah saw, yang matan telah dikutip, 36 yang artinya : Janda  lebih  berhak  atas  dirinya  daripada  walinya,  dan  gadis  harus  dimintai izinnya dan izinnya itu adalah diamnya.
3. Perwalian seorang kerabat di hukum tidak sah dengan adanya wali yang lebih dekat  kepada  wanita  tersebut.  Jadi  tidak  sah  perwalian  saudara  sebapak dengan adanya saudara yang sekandung, atau perwalian anak saudara dengan adanya saudara.
4. Jika  seorang  wanita  mengizinkan  kepada  dua  orang  kerabatnya  supaya menikahkan  dirinya  dan  masing-masing  dari  keduanya  menikahkannya dengan  orang  lain,  maka  wanita  itu  menjadi  isteri  dari  laki-laki  yang  lebih dahulu  dinikahkan  dengannya  dan  jika  akad  dilaksanakan  pada  waktu  yang sama, maka perwalian wanita itu dengan kedua laki-laki tersebut di hukum ini batal.
35 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an , Cet VI (Bandung; Mizan, 1997), h. 203
36 Lihat makalah ini, h. 7
Apakah  wali  merupakan  syarat  untuk  sahnya  nikah  ?  pertanyaan  ini sudah  lama  menjadi  bahan  perdebatan  di  antara  para  faqih  sejak  lahirnya mazhab  Syafii  yang  didirikan  oleh  Imam  Syafi’i.  Perdebatan  karena  perbedaan pendapat  ini  bukanlah  perselisihan  paham  (pendapat).  Oleh  karena  itu,  setahu penulis  belum  pernah  ada  seminar,  lokakarya  atau  simposium  tentang  “Apakah wali merupakan sahnya suatu perkawinan atau tidak”.
Hal ini terjadi karena di Indonesia pada umumnya umat Islam menganut mazhab  Syafi’i,  yang  menganggap  wali  adalah  salah  satu  syarat  untuk  sahnya nikah.  Dalam  makalah  ini  penulis  mencoba  mengungkapkan  secara  deskriptif perbedaan  antara  dua  pendapat  dari  sekian  banyak  pendapat  di  Indonesia tentang  masalah  wali  nikah,  yaitu  pendapat  Mazhab  Syafi’i  di  satu  pihak  dan Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali di pihak lain.
Dari  sekian  banyak  syarat-syarat  dan  rukun-rukun  untuk  sahnya  per- kawinan  (nikah)  menurut  Hukum  Islam  wali  nikah  adalah  hal  yang  sangat penting  dan  menentukan,  bahkan  menurut  Syafii  tidak  sah  nikah  tanpa  adanya wali bagi pihak  pengantin perempuan, sedangkan bagi calon  pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut.
Menurut  Mazhab  Hanafi  yang  didirikan  oleh  Imam  Abu  Hanifah,  wali  itu sunnah  saja  hukumnya.  Di  samping  itu,  ada  pendapat  yang  mengatakan  bahwa wali nikah itu sebenarnya tidak perlu apabila yang mengucapkan iqrar ijab dalam proses akad nikah ialah pihak laki-laki. Tetapi kenapa dalam praktek selalu pihak wanita yang ditugaskan mengucapkan  ijab (penawaran), sedang pengantin laki- laki yang diperintahkan mengucapkan  ikrar qabul (penerimaan). Karena wanita itu  pada  umumnya  (fitrah)  adalah  pemalu,  maka  pengucapan  ijab  itu  perlu diwakilkan kepada walinya, jadi sebenarnya wali itu adalah wakil dari pengantin perempuan,  biasanya  diwakili  oleh  ayahnya,  bila  tidak  ada  ayahnya  dapat digantikan oleh kakeknya (ayah dari ayah). Wali nikah yang demikian itu disebut wali  nikah  yang  mujbir  (memaksa).  Memaksa  maksudnya  ialah  (ayah)  yang berhak  menjadi  wali  nikah  untuk  menikahkan  anak  perempuannya.  Bila  tidak ada  ayah  (bapak)  mungkin  karena  meninggal  atau  gaib  (hilang  tak  tentu  hutan
rimbanya),  maka  ayah  dari  ayah  lah  (kakek)  yang  berhak  tampil  menjadi  wali nikah dari cucu perempuannya. Apabila tidak ada bapak atau kakek, maka dapat diwakilkan  lagi  kepada  saudara  laki-laki  kandung  dari  pengantin  perempuan (saudara  laki-laki)  yang  menjadi  wali  itu  harus  sudah  aqil  baligh  (dewasa  dan berakal, laki-laki, beragama Islam dan adil). Bila tidak ada saudara laki-laki, maka dapat juga diwakilkan kepada saudara laki-laki bapak atau paman dari si wanita yang  akan  menikah  itu.  Wali  sesudah  bapak  dan  kakek  itu  disebut  wali  nasab biasa (tidak memaksa).
Dari urutan-urutan wali tersebut mengisyaratkan begitu pentingnya wali dalam  suatu  perkawinan.  Imam  Idris  al-Syafii  beserta  para  penganutnya  yang banyak diperpegangi oleh ulama di Indonesia berpendapat tentang wali nikah itu bertitik  tolak  dari  hadis  Rasulullah  saw.  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Ahmad dan  al-Turmudzi  dari  Siti  Aisyah  r.a  yang  artinya  : “Barangsiapa  di  antara perempuan yang nikah dengan tidak seizin walinya, nikahnya itu batal”. 37
Berdasar  pada  hadis  Rasulullah  tersebut  terlihat  bahwa  seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali, berarti tanpa wali maka nikah itu batal menurut Hukum Islam atau nikahnya tidak sah. Hal ini berdasar dari hadis-hadis Rasulullah saw yang matannya sebagai berikut : 1. )ذّؽأ ٖاٚس( ٍيْذَع َْٜذِ٘بَش َٚ ٌٍِّٟ َِٛث  الَِإ َػبَىِٔ  َلَ 38
Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil.
2. )ٗعبِ ٓثإ ٖاٚس( بََٙغْفَٔ ُحَأ ْشٌَّْا ُطِّٚ َضُر  َلَ َٚ َحَأ ْشٌَّْا ُحَأ ْشٌَّْا ُطِّٚ َضُر  َلَ 39
Jangan kamu nikahkan perempuan akan perempuan yang lain, dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya.
3.  Juga hadis yang telah dikutip matannya, yang artinya : tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya adalah batal, batal, batal. (tiga kali kata- kata batal) itu diucapkan oleh Rasulullah untuk menguatkan kebatalan nikah tanpa izin wali pihak perempuan. 40
4. Apabila  mereka  berselisih  paham  tentang  wali,  maka  wali  nikah  wanita  itu adalah  “Sultan”  atau  “Wali  Hakim”,  begitu  pun  apabila  bagi  wanita  itu  tidak ada wali sama sekali (Abu Dawud al-Turmuzi, Ibn Mājah). 41
37 Lihat teks hadisnya dalam makalah ini, h. 4
38 Ahmad bin Hanbal, op. cit., dalam Musnad Bāqy al-Mukaśśirin, hadis nomor 1683
39 Ibn Mājah, op. cit., dalam Kitāb al-Nikāh, hadis nomor 1872
40 Lihat teks hadisnya dalam makalah ini, h. 4
41 Teks hadis di atas, terdapat pula dalam H. Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Jakarta: al- Tahiriyah, 1955), h. 168.
5. Apabila  wanita  itu  telah  hidup  sebagai  suami  isteri,  maka  bagi  wanita  yang tidak pakai walai itu, wajib dibayarkan kepadanya mahar mitsil, dengan mahar itu  dianggap  halal  melakukan  hubungan  seksual  dengannya.  Tidaklah  wanita menikahkan  wanita,  dan  tidaklah  wanita  menikahkan  dirinya  sendiri,  wanita yang menikahkan dirinya sendiri adalah wanita pezina. (Hadis ini berasal dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Daraquthni dan al-Baihaqi). 42 Di samping alasan-alasan berdasarkan  Hadis Rasulullah tersebut di atas, oleh Imam Syafii dikemukakan pula alasan menurut al-Qur’an, di antaranya : 1. Surah al-Nur ayat 32 :
ُ اللَّا ُُِِْٕٙغُ٠ َءا َشَمُف اُُٛٔٛىَ٠  ِْْإ ُُْىِئبَِِإ َٚ ُُْوِدبَجِع  ْٓ ِِ  َٓ١ ِؾٌِباصٌا َٚ ُُْىْٕ ِِ َِٝبَ٠َ ْلْا اُٛؾِىَْٔأ َٚ ُاللَّا َٚ ٍِِْٗضَف  ْٓ ِِ ٌ ِعا َٚ
ٌُ١ٍَِع
Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dari orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dengan hamba sahayamu yang perempuan.
2. Surah al-Baqarah ayat 221 :
ٝازَؽ ِدبَو ِشْشٌُّْا اُٛؾِىَْٕر  َلَ َٚ آِِ ْؤُ٠
Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman.
Dari  kedua  ayat  tersebut  tampak  jelas  ditujukan  kepada  wali,  mereka diminta  menikahkan  orang-orang  yang  tidak  bersuami  dan  orang-orang  yang tidak  beristeri,  di  satu  pihak  dengan  melarang  wali  itu  menikahkan  laki-laki muslim  dengan  wanita  non-muslim,  sebaliknya  wanita  muslim  dilarang dinikahkan dengan laki-laki non muslim sebelum mereka.
Andaikata wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seorang  laki-laki  tanpa  wali,  maka  tidak  ada  artinya  khittah  ayat  tersebut ditujukan  kepada  wali,  seperti  halnya  juga  wanita  menikahkan  wanita  atau wanita menikahkan dirinya sendiri haram hukumnya atau dilarang.
Sementara  itu  menurut  Mazhab  Hanafi  menyatakan  bahwa,  Nikah (perkawinan)  itu  tidak  merupakan  syarat  harus  pakai  wali.  Hal  ini  diakibatkan oleh  ijab  (penawaran)  akad  nikah  yang  diucapkan  oleh  wanita  dewasa  dan berakal  (aqil  baligh)  adalah  sah  secara  mutlak,  demikian  juga  menurut  Abu Yusuf,  Imam  Malik  dan  Ibnu  Qayyum. 43 Beliau  mengemukakan  pendapat
42 Teks hadis di atas, terdapat pula dalam KH. Ibrahim Husein, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Talak (Jakarta; Ihya Ulumuddin, 1977), h. 102
43 Departemen Agama RI, op. cit., h. 53
berdasarkan analisis dari al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 230 dan ayat 232 yang artinya  : “Apabila  kamu  mentalaq  isteri-isterimu,  lalu  habis  masa  iddahnya, janganlah  kamu  (para  wali)  menghalangi  mereka  nikah  lagi  dengan  calon suaminya” . 44
Oleh  Hanafi,  ditinjau  dari  Asbabun  Nuzul  ayat  tersebut  dengan  contoh kasus  Ma’qil  bin  Yasar,  yang  menikahkan  saudara  perempuannya  kepada seorang  laki-laki  muslim.  Beberapa  lama  kemudian  laki-laki  itu  menceraikan perempuan  tersebut,  setelah  habis  masa  iddahnya  maka  kedua  bekas  suami isteri  itu  ingin  kembali  bersatu  sebagai  suami  isteri  dengan  jalan  menikah  lagi, tetapi  Ma’qil  bin  Yasar  tidak  memperkenankan  kembali  menjadi  suami  dari saudara  perempuannya  laki-laki  muslim  itu.  Setelah  disampaikan  orang  berita itu  kepada  Rasulullah  saw.,  maka  turunlah  ayat  232  dari  surah  al-Baqarah tersebut  yang  mengatur  dan  melarang  wali  menghalangi  mereka  menikah  lagi dengan bekas suaminya tadi. 45 Juga dalam Al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 234, yang  oleh  Imam  Abu  Hanifah  memahami  ayat  tersebut  bahwa  wanita mempunyai  hak  penuh  terhadap  urusan  dirinya  termasuk  menikah  tanpa bantuan wali.
Di  samping  ayat-ayat  Alquran  ditemukan  hadis  Rasulullah  saw, sebagaimana  yang  telah  dikutip,  yang  artinya; perempuan  janda  lebih  berhak terhadap  dirinya  daripada  walinya,  dan  anak  gadis  diminta  izinnya  mengenai dirinya,  sedangkan  izinnya  adalah  diamnya. Juga  dari  Ummu  Salamah, meriwayatkan  bahwa  tatkala  Rasulullah  saw  meminangnya  untuk  dinikahi,  dia berkata kepada Rasulullah saw : Tiada seorang pun hai Rasulullah di antara wali- waliku  yang  hadir.  Maka  bersabda  Rasulullah  : Tidak  seorang  pun  walimu  baik yang hadir maupun yang tidak hadir dapat menolak perkawinan kita.
Berdasarkan  ayat  al-Qur’an  dan  Hadis  Rasulullah  saw.  tersebut  menurut Imam  Hanafi  memberikan  hak  sepenuhnya  kepada  wanita  mengenai  urusan
44 ibid , h. 56
45 S abab nuzul di atas berdasar pada adis diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud dan Turmudzi, sebagaimana yang dijelaskan oleh KH. Qamaruddin Saleh dkk, Asbabun Nuzul (Jakarta; Diponegoro, 1978), h. 10
dirinya  dengan  meniadakan  campur  tangan  orang  lain  (wali)  dalam  urusan pernikahan.  Dengan  demikian,  menurut  Mazhab  Hanafi  bahwa  wali  nikah  itu tidak  merupakan  syarat  untuk  sah  nikah,  tapi  baik  itu  laki-laki  maupun  wanita yang hendak menikah sebaiknya mendapat restu atau izin orang tua.
Berkenaan  dengan  itu,  maka  menurut  wawasan  fikih  keindonesiaan sebagai  dalam  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, dikatakan:
Aqad  nikah  dilakukan  oleh  wali  sendiri  atau  diwakilkan  kepada  pegawai pencatat nikah atau P3NTR atau orang lain yang menurut Pegawai Pencatat Nikah (P3NTR) dianggap memenuhi syarat :
a.  Aqad  nikah  dilangsungkan  dihadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  (P3NTR) yang  mewilayahi  tempat  tinggal  calon  isteri  dan  dihadiri  oleh  2  (dua) orang saksi.
b.  Apabila  aqad  nikah  dilaksanakan  di  luar  ketentuan  di  atas,  maka  calon pengantin atau walinya harus memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri. 46
Isi  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tersebut  dapat  diimplemetasikan dalam beberapa teori, sebagai berikut :
1. Teori  fiqh  Islam  di  Indonesia,  teori  berlakunya  isu  secara  integral,  (masuk ide, masuk hukum, walaupun tidak ada label Islamnya)
2. Berlakunya hukum Islam secara mandiri, khususnya yang berkenaan dengan pernikahan
3. Berlakunya  hukum  Islam  sebagai  penjaring  dalam  arti  seluruh  Undang- undang yang ada tidak boleh betentangan dengan hukum Islam.
Dengan  demikian  teori  undang-undang  Islam  yang  terkandung  dalam Undang-undang  No.  1  tahun  1974  termasuk  fiqh  Islam.  Kemudian  dalam  pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tersebut diatur lagi sebagai berikut :
-  Pada waktu aqad nikah, calon suami dan wali nikah datang sendiri menghadap Pegawai Pencatat Nikah (P3NTR).
-  Apabila  calon  suami  dan  wali  nikah  tidak  hadir  pada  waktu  aqad  nikah disebabkan keadaan memaksa, maka dapat diwakili oleh orang lain.
46 Demikian isi undang-undang perkawinan yang terdapat dalam oleh Wantjik Saleh K,
Hukum Perkawinan (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1980), h. 99
Sekarang  timbul  pertanyaan  apakah  wali  menurut  Peraturan  Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 itu ?. Pada pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur sebagai berikut :
-  Untuk  melangsungkan  perkawinan  seorang  yang  belum  mencapai  umur  21 tahun, harus mendapat izin dari kedua orangtua. (pasal 6 ayat 2)
-  Dalam  hal  salah  seorang  dari  kedua  orangtua  telah  meninggal  dunia  atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat  2  pasal  ini  cukup  diperoleh  dari  orangtua  yang  mampu  menyatakan kehendaknya. (pasal 6 ayat 3)
-  Dalam  hal  kedua  orangtua  telah  meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan  tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara  atau  keluarga  yang  mempunyai  hubungan  darah  dalam  garis lurus  ke  atas  selama  mereka  masih  hidup  dan  dalam  keadaan  dapat menyatakan kehendaknya.
Sekarang  timbul  pertanyaan  lagi  siapa  wali  nikah  yang  diatur  oleh  pasal 23  dan  25  PMA  Nomor  3  Tahun  1975  itu  ?  Apakah  orangtua  calon  mempelai (Bapak  atau  Ibu)  ataukah  orang  lain  yang  memelihara  anak  yang  menikah  itu karena  orangtuanya  meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan  tak  mampu menyatakan  kehendaknya,  tidak  diperoleh  penjelasan  karena  penjelasan  dari pasal  tersebut  secara  resmi  mengatakan  cukup  jelas,  padahal  belum  jelas. Demikian juga dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang harus diteliti  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  tidak  ada  keharusan  wali  nikah,  hanya disebutkan harus mendapat izin dari kedua orangtua.
Sedangkan  menurut  Hukum  Islam  wali  itu  adalah  Bapak,  bilamana  tidak ada  Bapak,  Kakek  (Bapak  dari  bapak)  yang  keduanya  merupakan  wali  nikah yang mujbir jadi salah seorang dari orangtua yaitu Bapak bukan kedua orangtua.
Oleh  karena  itu,  menurut  penulis  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  menganggap  bahwa  wali  nikah  bukan  merupakan  syarat sahnya  nikah,  yang  diperlukan  hanyalah  izin  dari  orangtua,  itupun  bila  calon mempelai  laki-laki  maupun  wanita  yang  belum  dewasa  (di  bawah  umur  21 tahun),  bila  telah  dewasa  21  tahun  ke  atas  tidak  lagi  diperlukan  izin  dari orangtua.

## D. Kesimpulan
Berdasar pada permasalahan yang telah ditetapkan dan kaitannya dengan uraian-uraian  yang  telah  dikemukakan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa: pertama, wali  nikah  adalah  orang  memiliki  kekuasaan  atau  kemampuan  untuk me-nikahkan,  yakni  bapak  kandung  wanita,  penerima  wasiat,  atau  kerabat terdekat dan seterusnya sesuai urutan ashabah wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga wanita tersebut atau  pemimpin setempat. Dalam hadis-hadis dan juga  yang  terdapat  dalam  KHI  dijelaskan  bahwa,  wali  nikah  dalam  perkawinan merupakan  rukun  yang  harus  dipenuhi  bagi  calon  mempelai  wanita  yang bertindak  untuk  menikahkannya,  apabila  tidak  dipenuhi  maka  status  per- kawinannya tidak sah.
Kedua, wawasan  fikih  Indonesia  tentang  wali  nikah  telah  termaktub dalam Undang-undang dan  atau  KHI.  Dalam  hal  ini  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974, belum jelas mengatur tentang wali nikah, tetapi disyaratkan harus ada izin orangtua bagi yang menikah apabila belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun.  Dalam  praktek  Pengadilan  Agama,  wali  nikah  merupakan  keharusan untuk sahnya nikah, bahkan wali nikah itu harus dinilai pula apakah wali mujbir atau wali  nasab biasa.  Wawasan  fikih  keindonesiaan  dengan  penalaran  hukum seperti  ini,  dapat  dianggap  sebagai  wawasan  fikih  yang  moderat,  karena  tetap merujuk  pada  pemikiran  pakar  dua  mazhab  yang  berbeda  dalam  fikih  Islam yakni:
a. Mazhab  Syafi’i  sebagai  mazhab  anutan  umat  Islam  di  Indonesia  yang menegaskan  wali  nikah  merupakan  syarat  sahnya  nikah,  apabila  wanita menikah tanpa wali, maka nikahnya batal.
b. Mazhab  Hanafi,  yang  menyatakan  bahwa  wali  tidak  merupakan  syarat untuk  sahnya  nikah,  tetapi  sunnah  saja,  hukumnya  boleh  ada  wali-boleh tidak ada, yang penting harus ada izin orangtua pada waktu menikah, baik dia itu pria maupun wanita.

## DAFTAR PUSTAKA

## al-Qur’ān al-Karīm
Abū Bakr, Taqiy al-Dīn. Kifāyat al-Akhyār , Juz II. Bandung: al- Maarif, t.th.
Abū Zahrah, Muhammad. al-Ahwāl Syakhsiyah. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabiy, 1977. Al-Alūsy, Rūh al-Ma’āni fī Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm wa al-Sab’ al-Maśāni : juz XXVII. Bairūt; Ihyā ‘Ulūm al-Dīn. t.th
Al-Asqalāniy, Ahmad bin Ali bin Hajar. Fath al-Bāry bi Syarh Shahīh al-Bukhāry juz IX. Bairūt: Dār al-Ma’rifah, t.th
Al-Azdiy,  Abū  Dāwud  Sulaymān  ibn  al-Alsy’aś  al-Sijistāniy. Sunan  Abū  Dāwud dalam “CD. Rom Hadis al-Kutub al-Tis’ah”, Kitāb al-Nikāh.
Al-Bukhāri,  Abū  ‘Abdullāh  Muhammad  bin  Abd.  al-Mughīrah  ibn  al-Bardizbat.
Sahīh  al-Bukhāri, dalam  “CD.  Rom  Hadis  al-Kutub  al-Tis’ah”, Kitāb  al- Nikāh.
Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya. Jakarta:  Proyek  Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an, 1992
Al-Dimasyqiy, Ibn Hamzah al-Husayniy. Asbab al-Wurūd diterjemahkan oleh H.M.
Suwarti  Widjaya  dan  Safrullah  Salim  dengan  judul Latar  Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul. Jakarta; Kalam Mulia, 1997 Doi, A. Rahman I. Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah) . Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
Husein,  KH.  Ibrahim. Fiqh  Perbandingan  dalam  Masalah  Talak. Jakarta;  Ihya Ulumuddin, 1977
Ibn al-Salāh, ‘Ulūm al-Hadīś. Madīnah : al-Maktabat al-Ilmiyah, 1972
Ibn  Hanbal,  Abū  ‘Abdullāh  Ahmad. Musnad  Ahmad dalam  “CD.  Rom  Hadis  al- Kutub al-Tis’ah”, musnad al-kūfiyyin, dan Musnad al-Mukaśśirīn
Ibn  Mājah,  Abū  ‘Abdullāh  Muhammad  bin  Yazīd  al-Qazwiny. Sunan  Ibn  Mājah dalam “CD. Rom Hadis al-Kutub al-Tis’ah”, Kitāb al-Nikāh.
Ismail, M. Syuhudi. Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya. Cet I: Jakarta; Gema Insani Press, 1995
Al-Jazīriy, Abu Bakar Abd. al-Rahmān. Kitāb al-Fiqh ‘Alā Mażāhib al-‘Arb’ah, juz IV.
Maktabah al-Tijāriyah, t.th
Al-Jazīriy,  Abu  Bakar  Abd.  al-Rahmān.. Minhāj  al-Muslim. Madīnah:  Maktab  al- ‘Ulūm wa al-Hikam, 1419 H
Mughniyah,  Muhammad  Jawad. Al-Fiqh  ‘Alā  al-Mażāhib  al-Khamsah. Cet  VII:
Kairo: Dār al-Ilmiyah, 1982.
Mulia,  Siti  Musda. Muslimah  Reformis,  Perempuan  Pembaru  Keagamaan .  Cet  I. Bandung; Mizan, 1425 H/ 2005 M.
Prodjodikoro,  Wirjono. Hukum  Perkawinan  di  Indonesia .  Vorkink  Van  Hoeve, Bandung.  Lihat  juga  Nina  Suwondo, Kedudukan  Wanita  dalam  Hukum dan Masyarakat. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992
Al-Qusyairi,  Abū  al-Husain  Muslim  bin  al-Hajjāj. Shahih  Muslim dalam  “CD.  Rom Hadīś al-Syarīf al-Kutub al Tis’ah” Kitāb al-Nikāh .
Rahman,  Kholil. Hukum  Perkawinan  Islam (Diktat  tidak  diterbitkan)  Semarang,
IAIN Walisongo.
Republik  Indonesia,  “Instruksi  Presiden  RI  Nomor  Tahun  1991”,  tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam  pasal  2  (Jakarta:  Direktorat Pembinaan  Badan  Peradilan  Agama,  Direktorat  Jenderal  Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000
Al-Sābiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah . Kairo: Dār al-Fahth li I’lān al-‘Araiy, 1990.
Saleh K, Wantjik. Hukum Perkawinan. Jakarta; Chalia Indonesia, 1980
Saleh, KH. Qamaruddin dkk, Asbabun Nuzul. Jakarta; Diponegoro, 1978 Shihab, M. Quraish. Wawasan Al-Qur’an , Cet VI. Bandung; Mizan, 1997
Suparta,  Munzier  dan  Utang  Ranuwijaya, Ilmu  Hadits. Cet  II:  Jakarta;  Raja Grafindo, 1996.
Al-Turmuziy,  Abū  ‘Īsā  Muhammad  bin  ‘Īsā. Sunan  al-Turmuziy, dalam  “CD.  Rom Hadis al-Kutub al-Tis’ah”, Kitāb al-Nikāh.
Al-Zuhayliy,  Wahbah. al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu, juz  IX.  Cet.  IV;  Damaskus: Dār al-Fikr, 1997

## Lampiran:

## Sanad dan Matan Hadis tentang Wali Nikah
1. Riwayat al-Bukhāri :
َو َٚ  ُتِّ١اضٌا ِٗ١ِف  ًََخَذَف )  آٍُُُ٘ٛضْعَر  َلََف ( ٌَٝبَعَر ِ اللَّا  ِي َْٛمٌِ ٍ ٌِّٟ َِٛث  الَِإ َػبَىِٔ  َلَ َيبَل  َِْٓ ةبَث َلَ َٚ (  َيبَل َٚ  ُشْىِجٌْا  َهٌَِز
ٝازَؽ َٓ١ِو ِشْشٌُّْا اُٛؾِىُْٕر
ُُْىْٕ ِِ َِٝبَ٠َ ْلْا اُٛؾِىَْٔأ َٚ ( َيبَل َٚ ) إُٛ ِِ ْؤُ٠
ِِّٟجإٌا ِي َْٛمٌِ ٌٌِّٟ َٚ ُْبَطٍُّْغٌا ةبَث  ِْآ ْشُمٌْا  َٓ ِِ  َهَعَِ بَِّث بََٙوبَْٕع اٚ َص
1 . ََٕصاذَؽ ٚ  َكَؾْعِإ ِٟثَأ  َْٓع ِ اللَّا  ِذْجَع  ُْٓث  ُه٠ ِشَش بَٔ َشَجْخَأ  ٍشْغُؽ  ُْٓث  ٍَُِّٟع بََٕصاذَؽ َْٓع َخَٔا ََٛع ُٛثَأ بََٕصاذَؽ ُخَجْ١َزُل ب
ِثَأ  َْٓع  ًَ١ِئا َشْعِإ  َْٓع ٍ ِّٞذَِْٙ  ُْٓث  َِّْٓؽ اشٌا ُذْجَع بََٕصاذَؽ  ٍسباشَث  ُْٓث ُذاَّؾُِ بََٕصاذَؽ ٚ ػ  َكَؾْعِإ ِٟثَأ
ػ  َكَؾْعِإ ٟ
ُؽ  ُْٓث ُذْ٠ َص بََٕصاذَؽ ٍدبَ٠ ِص ِٟثَأ  ُْٓث ِ اللَّا ُذْجَع بََٕصاذَؽ ٚ
ِٟثَأ  َْٓع  َكَؾْعِإ ِٟثَأ  َْٓع  َكَؾْعِإ ِٟثَأ  ِْٓث  َظُُٔٛ٠  َْٓع ٍةبَج
ِ اللَّا ُيُٛع َس َيبَل َيبَل َٝعُِٛ ِٟثَأ  َْٓع َحَد ْشُث  ٌٍِّٟ َِٛث  الَِإ َػبَىِٔ  َلَ
3 . ُْٓث ُذَّْؽَأ بََٕصاذَؽ ٚ ػ  َظُُٔٛ٠  َْٓع  ٍتْ٘ َٚ  ُْٓثا بََٕصاذَؽ  َْبَّْ١ٍَُع  ُْٓث َٝ١ْؾَ٠  َيبَل بََٕصاذَؽ ُخَغَجَْٕع بََٕصاذَؽ ٍؼٌِبَص
ِ ِّٟجإٌا َط ْٚ َص َخَشِئبَع  اَْأ  ِشْ١َث ُّضٌا  ُْٓث ُح َٚ ْشُع ِٟٔ َشَجْخَأ  َيبَل ٍةبَِٙش  ِْٓثا  َِٓع  ُظُُٔٛ٠  ِٟف  َػبَىٌِّٕا  اَْأ ُْٗر َشَجْخَأ
ُػبَىِٔ بَْٕٙ ِِ  ٌػبَىَِٕف  ٍءبَؾَْٔأ  ِخَعَث ْسَأ ٍََٝع  َْبَو  ِخا١ٍِِ٘بَغٌْا
َِٚأ َُٗزا١ٌِ َٚ  ًُِع اشٌا ٌَِٝإ  ًُُع اشٌا  ُتُطْخَ٠  ََ َْٛ١ٌْا  ِطبإٌا
بَِٙضَّْط  ْٓ ِِ  ْد َشَُٙط اَرِإ  ِِٗرَأ َشِْ ِلَ  ُيُٛمَ٠  ًُُع اشٌا  َْبَو  ُشَخآ  ٌػبَىِٔ َٚ بَُٙؾِىَْٕ٠  اُُص بَُٙلِذْصُ١َف َُٗزَْٕثا ٌَِٝإ ٍِِٟع ْسَأ
ٌُ ِضَزْعَ٠ َٚ  ُْٕٗ ِِ  ِٟع ِضْجَزْعبَف  ٍْ َلَُف
ٞ ِزاٌا  ًُِع اشٌا  َهٌَِر  ْٓ ِِ  بٍََُّْٙؽ  َٓا١َجَزَ٠  ٝازَؽ  اًذَثَأ  بَُّٙغََّ٠  َلَ َٚ  بَُٙع ْٚ َص  بَٙ
َٔ ِٟف ًخَجْغ َس  َهٌَِر  ًَُعْفَ٠ بَّأِإ َٚ  اتَؽَأ اَرِإ بَُٙع ْٚ َص بََٙثبَصَأ بٍََُّْٙؽ  َٓا١َجَر اَرِئَف ُْٕٗ ِِ ُ  ِضْجَزْغَر َْبَىَف  ِذٌَ ٌَْٛا ِخَثبَغ
اَزَ٘
ِحَأ ْشٌَّْا ٍََٝع  ٍَُُْٛخْذَ١َف ِح َشَشَعٌْا  َُْٚد بَِ ُظْ٘ اشٌا  ُ  َِّزْغَ٠  ُشَخآ  ٌػبَىِٔ َٚ ِعبَضْجِزْع ِلَا  َػبَىِٔ  ُػبَىٌِّٕا ٍُُُُّْٙو ٍََف  ُِْْٙ١ٌَِإ  ْذٍََع ْسَأ بٍَََّْٙؽ  َ َضَر  َْْأ َذْعَث  ٍيبَ١ٌَ بَْٙ١ٍََع  اشَِ َٚ  ْذَعَض َٚ َٚ  ْذٍَََّؽ اَرِئَف بَُٙج١ ِصُ٠ ًٌُع َس  ْ  ِطَزْغَ٠  ُْ َٚ ْذَل َٚ ُُْو ِشَِْأ  ْٓ ِِ  َْبَو ِٞزاٌا ُُُزْف َشَع ْذَل ٌَُُْٙ ُيُٛمَر بََ٘ذِْٕع اُٛع َِّزْغَ٠ ٝازَؽ َ َِٕزَّْ٠  َْْأ ُُْْٕٙ ِِ بَ٠  َهُْٕثا  ََُٛٙف  ُدْذٌَ
ُ ١ ِطَزْغَ٠  َلَ بَُ٘ذٌَ َٚ  ِِٗث  ُكَؾٍَْ١َف  ِٗ ِّْعبِث  ْذاجَؽَأ  َِْٓ َِّّٟغُر  ُْ َلَُف
ُ  َِّز ْغَ٠ ِ ِثا اشٌا  ُػبَىِٔ َٚ  ًُُع اشٌا ِِٗث  َ َِٕزَّْ٠  َْْأ
ٍََع  َْٓج ِصَْٕ٠  آُو بَ٠بَغَجٌْا  آُ٘ َٚ بََ٘ءبَع  ْٓاّ ِِ ُ َِٕزَّْر  َلَ ِحَأ ْشٌَّْا ٍََٝع  ٍَُُْٛخْذَ١َف  ُش١ِضَىٌْا  ُطبإٌا ٍدبَ٠ا َس  آِِٙثا َْٛثَأ ٝ
ًََخَد  آَُ٘دا َسَأ  ََّْٓف  بًٍََّع  ُُْٛىَر
ٌَُُُٙ  ا َْٛعَد َٚ  بٌََٙ  اُٛع ُِّع بٍَََّْٙؽ  ْذَعَض َٚ َٚ  آُ٘اَذْؽِإ  ْذٍَََّؽ  اَرِئَف  آِْٙ١ٍََع
اُٛمَؾٌَْأ  اُُص  َخَفبَمٌْا
ٌذاَّؾُِ  َشِعُث  باٍََّف  َهٌَِر  ْٓ ِِ  ُ َِٕزَّْ٠  َلَ  َُْٕٗثا  َِٟعُد َٚ  ِِٗث  َطبَزٌْبَف  َْ ْٚ َشَ٠  ِٞزاٌبِث  بََ٘ذٌَ َٚ
 َذَ٘ ِّكَؾٌْبِث ََ َْٛ١ٌْا  ِطبإٌا َػبَىِٔ  الَِإ ُٗاٍُو ِخا١ٍِِ٘بَغٌْا َػبَىِٔ ََ 4 . ٌحَأ َشِْا  ِدَءبَع  َيبَل  ٍذْعَع  ِْٓث  ًَِْٙع  َْٓع  ٍَ ِصبَؽ ِٟثَأ  َْٓع  ٌهٌِبَِ بَٔ َشَجْخَأ  َفُعُٛ٠  ُْٓث ِ اللَّاُذْجَع بََٕصاذَؽ
ِيُٛع َس ٌَِٝإ
ِ اللَّا  ْفَٔ  ْٓ ِِ  ُذْجَ٘ َٚ ِِّٟٔإ  ْذٌَبَمَف َيبَل ٌخَعبَؽ بَِٙث  َهٌَ  ُْٓىَر  ٌَُْ  ِْْإ بَٙ١ِْٕعِّٚ َص  ًٌُع َس  َيبَمَف  ًلَ٠َِٛط  ْذَِبَمَف ِٟغ َصِإ  َلَ  َذْغٍََع  ُٖبا٠ِإ  بََٙزْ١َطْعَأ  ِْْإ  َيبَمَف  ٞ ِسا َصِإ  الَِإ  ِٞذِْٕع  بَِ  َيبَل  بَُٙلِذْصُر  ٍءَْٟش  ْٓ ِِ  َنَذِْٕع  ًَْ٘ َهٌَ  َسا
َيبَمَف بًئْ١َش  ْظ َِّزٌْبَف
ٌء َْٟش  ِْآ ْشُمٌْا  َٓ ِِ  َهَعََِأ  َيبَمَف ْذ ِغَ٠ ٍََُْف ٍذ٠ِذَؽ  ْٓ ِِ بًَّربَخ  ٌَْٛ َٚ  ْظَِّزٌْا  َيبَمَف بًئْ١َش ُذ ِعَأ بَِ
ِْآ ْشُمٌْا  َٓ ِِ  َهَعَِ بَِّث بََٙوبَْٕع اٚ َص ْذَل َيبَمَف بَ٘باَّع  ٍس َُٛغٌِ اَزَو ُح َسُٛع َٚ اَزَو ُح َسُٛع َُْعَٔ َيبَل
2. Riwayat al-Turmuzi :
5 . ُّضٌا  َِٓع َٝعُِٛ  ِْٓث  َْبَّْ١ٍَُع  َْٓع ٍظْ٠ َشُع  ِْٓثا  َِٓع َخَْٕ١َ١ُع  ُْٓث  ُْبَ١ْفُع بََٕصاذَؽ  َشَُّع ِٟثَأ  ُْٓثا بََٕصاذَؽ َْٓع ِ ّٞ ِشْ٘
ِ اللَّا  َيُٛع َس  اَْأ َخَشِئبَع  َْٓع َح َٚ ْشُع  َِّٙ١ٌِ َٚ  ِْْرِإ  ِشْ١َغِث  ْذَؾَىَٔ ٍحَأ َشِْا بَُّّ٠َأ  َيبَل بَُٙؽبَىَِٕف  ًٌِطبَث بَُٙؽبَىَِٕف ب
ُّغٌبَف اٚ ُشَغَزْشا  ِِْئَف بَٙ ِع ْشَف  ْٓ ِِ  اًَؾَزْعا بَِّث  ُشٌَّْْٙا بٍَََٙف بَِٙث  ًََخَد  ِْْئَف ًٌِطبَث بَُٙؽبَىَِٕف ًٌِطبَث َِْٓ ٌُِّٟ َٚ  ُْبَطٍْ
ْؾَ٠ ٜ َٚ َس ْذَل َٚ  ٌَٓغَؽ  ٌش٠ِذَؽ اَزَ٘ َٝغ١ِع ّٛثَأ  َيبَل ٌَُٗ  اٌِٟ َٚ  َلَ َةُّٛ٠َأ  ُْٓث َٝ١ ْؾَ٠ َٚ  ُّٞ ِسبَصَْٔ ْلْا  ٍذ١ِعَع  ُْٓث َٝ١
ِثَأ  ُش٠ِذَؽ َٚ َٝغ١ِع ّٛثَأ  َيبَل اَزَ٘  َْٛؾَٔ ٍظْ٠ َشُع  ِْٓثا  َِٓع  ِظبافُؾٌْا  َٓ ِِ ٍذ ِؽا َٚ  ُشْ١َغ َٚ ُّٞ ِس ْٛاضٌا ُْبَ١ْفُع َٚ َٝعُِٛ ٟ
ْجَع  ُْٓث  ُه٠ ِشَش َٚ  ًُ١ِئا َشْعِإ  ُٖا َٚ َس  ٌف َلَِزْخا  ِٗ١ِف  ٌش٠ِذَؽ
ُْٓث  ُظْ١َل َٚ  َخَ٠ِٚبَعُِ  ُْٓث  ُشْ١َ٘ ُص َٚ  َخَٔا ََٛع  ُٛثَأ َٚ  ِ اللَّا  ِذ
َٝعُِٛ ِٟثَأ  َْٓع َحَد ْشُث ِٟثَأ  َْٓع  َكَؾْعِإ ِٟثَأ  َْٓع ِ ١ِث اشٌا
6 . ْ١َعُش  ُْٓث ٚ ُشَّْع َِٟٕصاذَؽ ٍظْ٠ َشُع  ُْٓثا  َيبَل ٌطباغَؽ بََٕصاذَؽ  َيبَل  ِء َلََعٌْا  ُْٓث  ُي َلَِ٘ بَٔ َشَجْخَأ ُذْجَع ِٟٔ َشَجْخَأ ٚ ػ ٍت
ِثَأ  َْٓع ٍتْ١َعُش  ِْٓث ٚ ِشَّْع  َْٓع ٍظْ٠ َشُع ُْٓثا َيبَل ُيُٛمَ٠ بًعباغَؽ  ُذْع َِّع َيبَل  ٍُ١ َِّر ِْٓث ِذاَّؾُِ ُْٓث ِ اللَّا ِذْجَع  َْٓع ِٗ١
اِٟجإٌا  اَْأ ٚ ٍشَّْع  ِْٓث ِ اللَّا  ٍقاَذَص ٍََٝع  ْذَؾِىُٔ ٍحَأ َشِْا بَُّّ٠َأ َيبَل ََُٛٙف ِػبَىٌِّٕا ِخَّْصِع ًَْجَل ٍحَذِع  َْٚأ ٍءبَج ِؽ  َْٚأ َْٚأ ُُٗزَْٕثا ًُُع اشٌا ِْٗ١ٍََع ََ ِشْوُأ بَِ  ُّكَؽَأ َٚ ُٖبَطْعُأ  ٌَِّْٓ  ََُٛٙف ِػبَىٌِّٕا ِخَّْصِع َذْعَث  َْبَو بَِ َٚ بٌََٙ ِذْجَعٌِ ُعْفاٌٍا ُُٗزْخُأ
ِاللَّا
3. Riwayat Abū Dawud
7 .
َأ  َْٓع ًَ١ِئا َشْعِإ َٚ  َظُُٔٛ٠  َْٓع ُدااذَؾٌْا َحَذْ١َجُع ُٛثَأ بََٕصاذَؽ  ََٓ١ْعَأ  ِْٓث َخَِاَذُل ُْٓث ُذاَّؾُِ بََٕصاذَؽ ِٟثَأ  َْٓع  َكَؾْعِإ ِٟث اِٟجإٌا  اَْأ َٝعُِٛ ِٟثَأ  َْٓع َحَد ْشُث
 الَِإ  َػبَىِٔ  َلَ  َيبَل
َُٛ٘ َٚ ذِٚاَد ّٛثَأ  َيبَل ٍ ٌِّٟ َِٛث
َحَد ْشُث ِٟثَأ  َْٓع  ُظُُٔٛ٠
َحَد ْشُث ِٟثَأ  َْٓع  َكَؾْعِإ ِٟثَأ  َْٓع ًُ١ِئا َشْعِإ َٚ
8 . ِشْ٘ ُّضٌا  َِٓع َٝعُِٛ  ِْٓث  َْبَّْ١ٍَُع  َْٓع ٍظْ٠ َشُع ُْٓثا بَٔ َشَجْخَأ ُْبَ١ْفُع بَٔ َشَجْخَأ  ٍش١ِضَو ُْٓث ُذاَّؾُِ بََٕصاذَؽ َح َٚ ْشُع  َْٓع ِّٞ
َل  ْذٌَبَل َخَشِئبَع  َْٓع ِ اللَّا  ُيُٛع َس  َيب 
ٍدا اشَِ  َس َلََص  ًٌِطبَث بَُٙؽبَىَِٕف بَٙ١ٌِا ََِٛ  ِْْرِإ  ِشْ١َغِث  ْذَؾَىَٔ ٍحَأ َشِْا بَُّّ٠َأ
َؽ ٌَُٗ  اٌِٟ َٚ  َلَ  َِْٓ  ٌُِّٟ َٚ  ُْبَطٍُّْغٌبَف اٚ ُشَعبَشَر  ِْْئَف بَْٕٙ ِِ  َةبَصَأ بَِّث بٌََٙ  ُشٌَّْْٙبَف بَِٙث  ًََخَد  ِْْئَف َمٌْا بََٕصاذ ُِّٟجَْٕع
ٍشَفْعَع  َْٓع َخَع١ٌَِٙ  ُْٓثا بََٕصاذَؽ
ِ ِّٟجإٌا  َِٓع َخَشِئبَع  َْٓع َح َٚ ْشُع  َْٓع  ٍةبَِٙش  ِْٓثا  َِٓع َخَع١ِث َس  َْٓثا ِْٟٕعَ٠

ِْٗ١ٌَِإ  َتَزَو ِّٞ ِشْ٘ ُّضٌا  َٓ ِِ ْ َّْغَ٠ ٌَُْ  ٌشَفْعَع ذِٚاَد ّٛثَأ َيبَل ُٖبَْٕعَِّث
4. Riwayat Ibn Mājah :
9 . اذَؽ َخَشِئبَع  َْٓع َح َٚ ْشُع  َْٓع ِ ّٞ ِشْ٘ ُّضٌا  َِٓع ٍطباغَؽ  َْٓع  ِن َسبَجٌُّْا ُْٓث ِ اللَّا ُذْجَع بََٕصاذَؽ ٍتْ٠ َشُو ُٛثَأ بََٕص
ِِّٟجإٌا  َِٓع
 ِ اللَّا  ُيُٛع َس  َيبَل  َلَبَل  ٍطباجَع  ِْٓثا  َِٓع  َخَِ ِشْىِع  َْٓع  ٚ  ِش٠ِذَؽ  ِٟف َٚ ٍ ٌِّٟ َِٛث  الَِإ  َػبَىِٔ  َلَ
َخَشِئبَع
ٌَُٗ اٌِٟ َٚ  َلَ  َِْٓ ٌُِّٟ َٚ ُْبَطٍُّْغٌا َٚ
5. Riwayat Ahmad :
1 . ٌَْٙا  َكَؾْعِإ ُٛثَأ بََٕصاذَؽ َخَٔا ََٛع ُٛثَأ بََٕصاذَؽ  ِة ِسا َٛاشٌا ِٟثَأ  ِْٓث  ِهٌٍَِّْا  ِذْجَع  ُْٓث ُذاَّؾُِ بََٕصاذَؽ ِٟثَأ  َْٓع  ُِّٟٔاَذّْ َيبَل َٝعُِٛ ِٟثَأ  َْٓع َحَد ْشُث
ِ اللَّا ُيُٛع َس َيبَل 
ٌٍِّٟ َِٛث  الَِإ َػبَىِٔ  َلَ
11 َع َح َٚ ْشُع  َْٓع ِ ّٞ ِشْ٘ ُّضٌا  َِٓع َٝعُِٛ  ُْٓث  ُْبَّْ١ٍَُع ِٟٔ َشَجْخَأ  َيبَل ٍظْ٠ َشُع  ُْٓثا بََٕصاذَؽ ًُ١ِعبَّْعِإ بََٕصاذَؽ َخَشِئبَع  ْٓ
ِ اللَّا  ُيُٛع َس  َيبَل  ْذٌَبَل  ُحَأ ْشٌَّْا  ِذَؾِىُٔ اَرِإ بَُٙؽبَىَِٕف  ًٌِطبَث بَُٙؽبَىَِٕف  ًٌِطبَث بَُٙؽبَىَِٕف بَ٘ َلَ َِْٛ  ِشَِْأ  ِشْ١َغِث
اٌِٟ َٚ  َلَ  َِْٓ  ٌُِّٟ َٚ  ُْبَطٍُّْغٌبَف اٚ ُشَغَزْشا  ِِْئَف بَْٕٙ ِِ  َةبَصَأ بَِّث بَ٘ ُشَِْٙ بٍَََٙف بََٙثبَصَأ  ِْْئَف  ًٌِطبَث ُْٓثا  َيبَل ٌَُٗ
اٞ ِشْ٘ ُّضٌا  ُذ١ِمٍََف ٍظْ٠ َشُع
َْٕٝصَأَف  َْبَو َٚ َٝعُِٛ  ُْٓث  ُْبَّْ١ٍَُع  َْبَو َٚ  َيبَل ُْٗف ِشْعَ٠  ٍََُْف  ِش٠ِذَؾٌْا اَزَ٘  َْٓع ُُٗزٌَْأَغَف
َِبَى ْؽَ ْلْا َٚ ِطٚ ُشُفٌْا  َشَِْأ ِْٗ١ٌَِإ اَْ ِلْ ٟ ِضبَمٌْا ُْبَطٍُّْغٌا ِْٗ١ٍََع