## PAMPAS: Journal Of Criminal Law

## Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak

## Rina Nurhaliza, Herry Liyus, Dheny Wahyudi
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia Author’s Email Correnspondence: rinanurhaliza17@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  membahas  pelaksanaan  kesepakatan  diversi  pada tingkat  penyidikan  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Penelitian  ini bersifat  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  kesepakatan  diversi  pada  tingkat  penyidikan  belum berjalan dengan baik dikarenakan (1) Sulitnya untuk mendapatkan kesepakatan  kedua  pihak;  (2)  Sulitnya  mempertemukan  kedua belah  pihak  dalam  proses  diversi;  (3)  Lalainya  pelaku  dalam melaksanakan  pembayaran  ganti  rugi  kepada  korban;  (4) Permintaan  ganti  rugi  yang  besar.  Kendala  yang  ditemui  dalam pelaksanaan  kesepakatan  diversi  yang  paling  utama  dilakukan oleh  pihak  yang  bersangkutan  yaitu  lalainya  pihak  pelaku  dalam membayar ganti kerugian.
Kata Kunci: Diversi; penyidikan; sistem peradilan pidana

## ARTICLE HISTORY
Submission: 21 November 2019 Accepted: 03 February 2020 Publish: 07 February 2020
KEYWORDS: Diversion;
investigation; criminal justice system

## ABSTRACT
This  article  discusses  the  implementation  of  diversion agreements at the level of investigation in the criminal justice system. Quite a lot of diversion processes reach agreement at the investigation level, but not all agreements are carried out as  expected.  This  research  is  empirical  juridical.  The  results showed  that  the  implementation  of  the  diversion  agreement at  the  investigation  level  had  been  going  well  and  in accordance  with  Law  concerning  the  Child  Criminal  Justice System  but  there  are  still  shortcomings  in  terms  of implementation  by  the  parties  concerned.  The  obstacle encountered  in  implementing  the  diversion  agreement  is  the main  one  carried  out  by  the  parties  concerned,  namely  the failure of the perpetrators to pay compensation.

## A. Pendahuluan
Artikel  ini  membahas  tentang  proses  pelaksanaan  kesepakatan  diversi  yang terjadi  pada  tingkat  penyidikan  dengan  peraturan  yang  berlaku  pada  saat  ini. Pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dan  Penanganan  Anak  yang belum Berumur 12 Tahun.
Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yakni anak yang melakukan tindak pidana dan  anak yang  melakukan  perbuatan  yang  terlarang  bagi  anak,  baik  menurut perundang-undangan  maupun  menurut  peraturan  hukum  lain  yang  berlaku  dalam
masyarakat yang bersangkutan. 1 Sehingga harus mendapatkan sanksi yang sesuai atas apa  yang  telah  dilakukannya.  Sanksi  yang  diberikan  kepada  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  harus  tetap  mempertahankan  hak-hak  anak  dan  melindungi  hak-hak anak  tersebut.    Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  merupakan  bagian  dari masyarakat  yang  tidak  berdaya  baik  secara  fisik,  mental  dan  sosial  sehingga  dalam penanganannya perlu perhatian khusus agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. 2 Sistem peradilan pidana anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan,  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA),  Lembaga  Penempatan  Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menagani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan,  menentukan  apakah  anak  akan  dibebaskan  atau  diproses  ke  pengadilan anak  hingga  tahapan  ketika  anak  akan ditempatkan dalam  pilihan-pilihan,  mulai  dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif. 3 Menurut  Muladi,  Restorative  Justice  atau  keadilan  restorative  adalah sebuah  teori  yang  menekankan  pada  memulihkan  kerugian  yang  disebabkan  atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. 4
Penyelesaian  perkara  pidana  anak  dapat  dilakukan  melalui  proses  didalam pengadilan  maupun  diluar  pengadilan.  Penyelesaian  perkara  pidana  anak  melalui proses  pengadilan  yang  akan  berujung  pada  pemidanaan  dijadikan  upaya  terakhir, sehingga lebih diutamakan untuk penyelesaian diluar pengadilan selama tindak pidana yang  dilakukan  oleh  anak  tidak  merupakan  tindak  pidana  berat.  Penyelesaian  diluar pengadilan  dikenal  dengan  restorative  justice  yaitu  bentuk  yang  paling  disarankan dalam  melakukan    diversi  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Hal  ini dikarenakan  konsep  restorative  justice  melibatkan  berbagai  pihak  untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. 5
Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan berbasis keadilan restoratif. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan  pekerja  sosial profesional  berdasarkan  pendekatan  keadilan  restoratif.  Selain  itu juga,  dalam  hal  diperlukan,  musyawarah  tersebut  juga  dapat  melibatkan  tenaga
1 Bambang Waluyo, “Pidana dan Pemidanaan ”, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 106.
2 Maidin Gultom, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak (dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia)” , Cet. 4, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 77.
3 Riska Vidya Satriani, “Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan  Pidana  Anak” , https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/  2613/keadilan- restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak,  di  akses pada hari Jum’at tanggal 04 Desember 2018 pukul 13.48.
4 Muladi, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana ,  Semarang:  Penerbit  Universitas  Diponegoro,  1995, hlm. 125.
5 Pangestika Rizki Utami, Konsep Diversi Dan Restorative Justice Sebagai  Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada  Sistem Peradilan Pidana Anak, IAIN Purwokerto, 2018, hlm. 103.
kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat. 6 Diversi bertujuan agar perkara anak bisa diselesaikan dengan perdamaian sehingga anak tidak perlu menjalani hukuman lewat peradilan. Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, hal ini  dimaksudkan  untuk  mengurangi  dampak  negatif  keterlibatan  anak  dalam  proses peradilan  tersebut. 7 Yang  melibatkan  lembaga-lembaga  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan dan pemsyarakatan terpidana. 8
Penyelesaian  perkara  diversi  dilakukan  dengan  musyawarah  diversi  yang bertujuan  untuk  mendapatkan  perdamaian.  Menurut  PERMA  No  4  tahun  2014, Musyawarah  Diversi  adalah  musyawarah  antara  pihak  yang  melibatkan  Anak  dan orang  tua/wali,  korban  dan/atau  orang  tua/walinya,  Pembimbing  Kemasyarakatan, Pekerja  Sosial  Profesional,  perwakilan  dan  pihak-pihak  yang  terlibat  lainnya  untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif.
Menurut pasal 10 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kesepakatan Diversi dapat berbentuk:
a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban
b. Rehabilitasi medis dan psikososial
c. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali
d. Keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau  pelatihan  di  lembaga  pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan
e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
Apabila dalam dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi kepada pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Sedangkan  apabila  diversi  gagal,  maka  penyidik  wajib  melanjutkan  penyidikan  dan melimpahkan  perkara  ke  penuntut  umum  dengan  melampirkan  berita  acara  diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. 9

## Tabel 1
Data Jumlah Perkara Anak di Polres Kerinci Tahun 2016 S/D 2018 No Tahun Jumlah Perkara Keterangan Diversi Tidak Diversi 1 2016 14 4 10
6 M. Nasir Jamil, “Anak Bukan Untuk Dihukum” , Cet. 2, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2013, hlm. 140.
7 Sri Rahayu, “Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak  Dalam  Perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak”,  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Jambi,  2015, hlm.133.
8 Marjono  Reksodipuro,  “Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  (Melihat  Pada  Kejahatan  Dan Penegakan  Hukum  Dalam  Batas-Batas  Toleransi”,  Pidato  Pengukuhan  Penerimaan  Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993,  Hlm.  1.  dikutip  dari  Kadri  Husin  dan  Budi  Rizki  Husin,  “Sistem  Peradilan  Pidana  di Indonesia”, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 12.
9 Dahlan  Sinaga,  “Penegakan  Hukum  Dengan  Pendekatan  Diversi” , Nusa  Media  Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, hlm. 135.
2 2017 8 - 8 3 2018 7 2 5 Jumlah 29 6 23
Pada tabel 1 terdapat data jumlah perkara pidana anak yang ditangani di Polres Kerinci,  terdapat  6  (enam)  perkara  pidana  yang  diselesaikan  melalui  diversi  dan  23 perkara  pidana  anak  yang  tidak  dilakukan  upaya  diversi.  Alasan  tidak  dilakukannya proses diversi pada beberapa perkara tindak pidana anak tersebut dikarenakan tindak pidana yang dilakukan anak tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya upaya diversi, kerugian yang diakibatkan anak cukup besar, dan ketidaksediaan pihak korban untuk melakukan proses diversi.
Diversi  yang  dilakukan  penyidik  terhadap  perkara  anak  diatas  mencapai kesepakatan  akan  tetapi  terdapat  kelalaian  dalam  proses  pelaksanaan  kesepakatan diversi. Kesepakatan yang diperoleh dari proses diversi mengandung unsur ganti rugi yang harus dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan. Didalam undang-undang tidak dijelaskan  secara  eksplisit  bagaimana  proses  ganti  rugi  dalam  diversi,  hanya  saja dijelaskan  bentuk  kesepakatan  diversi  saja.  Ini  menjadi  salah  satu  hal  yang  harus diperhatikan oleh penegak hukum dalam melaksanakan diversi.
Kendala  dalam  proses  pelaksanaan  kesepakatan  diversi  ini  tentunya  dapat berdampak pada kegagalan proses diversi yang telah dilakukan, sehingga perlu adanya pengaturan  lebih  jelas  tentang  pelaksanaan  kesepakatan  diversi.  Berdasarkan penjelasan diatas, artikel ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan kesepakatan diversi pada tingkat penyidikan dan Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kesepakatan diversi pada tingkat penyidikan di Polres Kerinci.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan observasi.

## C. Pembahasan

## 1. Diversi Sebagai Restorative Justice
Keadilan  restorative  merupakan  penyelesaian  perkara  pidana  dengan  pelaku anak  dengan  melibatkan  pihak-pihak  terkait  demi  mencari  penyelesaian  di  luar pengadilan  dengan  prinsip pemulihan  keadaan dan  bukan pada  tujuan  membalaskan perbuatan  pelaku  dengan  pidana  penjara. 10 Keadilan  restorative  berpijak  pada hubungan  yang  manusiawi  antara  korban  dan  pelanggar  dan  fokusnya  pada  dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya korban, tetapi juga pada  masyarakat  dan  pelanggar  sendiri. 11 Restorative  justice  dikenal  sebagai  konsep
10 Hafrida,  Yulia  Monita,  Elisabeth  Siregar,  “Pembinaan  Narapidana  Anak  Di  Lembaga Pemasyarakatan  Anak.  Sei.  Bulu  Muara  Bulian  (Kajian  Terhadap  Proses  Penyelesaian Perkara  Pidana  Anak  Tanpa  Pidana  Penjara  (Diversi)  Menurut  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak),” Jurnal  Publikasi  Pendidikan, September 2015, hlm. 202.
11 F. Willem Saija dan Budi Suhariyanto, “Laporan Penelitian (Pelaksanaan Diversi Di Tingkat Pengadilan Negeri Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak)”, 2016, hlm. 17.
pemidanaan  yang  bermaksud  untuk  menemukan  jalan  untuk  menegakkan  sistem pemidanaan  yang  lebih  adil  dan  berimbang,  dengan  memperhatikan  kepentingan pelaku  dan  korban  sebagai  mekanisme  untuk  mencapai  tujuan  yang  diselesaikan dengan perdamaian.
Dalam  penjelasan  umum  Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2012  disebutkan: Keadilan  restoratif  merupakan  suatu  proses  diversi,  yaitu  semua  pihak  yang  terlibat dalam  suatu  tindak  pidana  tertentu  bersama-sama  mengatasi  masalah  serta menciptakan  suatu  kewajiban  untuk  membuat  segala  sesuatunya  menjadi  lebih  baik dengan  melibatkan  korban,  anak,  dan  masyarakat  dalam  mencari  solusi  untuk memperbaiki,  rekonsiliasi,  dan  menentramkan  hati  yang  tidak  berdasarkan pembalasan. Tujuan utama restorative justice adalah perbaikan luka yang diakibatkan perbuatannya,  dan  konsiliasi  serta  rekonsiliasi  di  kalangan  korban,  pelaku,  dan masyarakat. 12 Dalam hal ini restorative justice membantu mengembalikan ke keadaan semula  dengan  tidak  berpihak  kepada  korban  maupun  pelaku  berdasarkan  pada keinginan korban dan pelaku.
Kemudian terkait dengan ini salah satu bentuk dalam restorative justice adalah diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi merupakan wewenang dari  aparat  penegak  hukum  yang  menangani  kasus  tindak  pidana  untuk  mengambil tindakan  meneruskan  perkara  atau  menghentikan  perkara,  mengambil  tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. 13 Akan tetapi penegak hukum harus mengupayakan  diversi  disetiap  perkara  pidana  anak  yang  memenuhi  syarat  untuk dilakukan upaya diversi.
Upaya diversi harus dilakukan di semua tingkatan yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan  perkara  anak  di  pengadilan  negeri.  Diversi tidak  wajib dilaksanakan apabila anak yang menjadi pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis). Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Sistem Peradilan  Pidana  Anak.  Maksud  dari  tidak  wajib  dilaksanakan  diversi  adalah  tidak bersifat imperatif atau fakultatif, yang  artinya  perkara  anak  yang  tindak  pidananya diancam  pidana penjara di  atas  7  (tujuh) tahun  atau  merupakan pengulangan tindak pidana, dapat saja diupayakan diversi. 14
Kemudian terkait  dengan  ini salah  satu  bentuk  dalam restorative  justice adalah diversi  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Berdasarkan  pada United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules), Ide  diversi  dicanangkan  dalam United  Nation  Standart  Minimum  Rules  for  the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau The Beijing Rules (Resolusi Majelis PBB 40/33  tanggal  29  November  1985),  dimana  diversi  tercantum  dalam  Rule  11.1  11.2 dan Rule 17.4.
Diversi  adalah  pemberian  kewenangan  kepada  aparat  penegak  hukum  untuk mengambil  tindakan-tindakan  kebijaksanaan  dalam  menangani  atau  menyelesaikan
12 Nur  Rochaeti,  “Implementasi  Keadilan  Restoratif  Dan  Pluralisme  Hukum  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia”,  Hasil  Penelitian,  Fakultas  Hukum  Diponegoro, Semarang, 2015, lm. 153.
13 Marlina,  “Pengantar  Konsep  Diversi  dan  Restorative  Justice  dalam  Hukum  Pidana”,  Medan, USU Press, hlm. 1.
14 R. Wiyono, “Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” , Cet. 1, Sinar Grafika Offset, Jakarta,
2016 , hlm. 51.
masalah  pelanggar  anak  dengan  tidak  mengambil  jalan  formal  antara  lain menghentikan  atau  meneruskan  atau  melepaskan  dari  proses  peradilan  pidana  atau mengembalikan  atau  menyerahkan  kepada  masyarakat  dan  bentuk-bentuk  kegiatan pelayanan  sosial  lainnya. 15 Oleh  karena  itu  terdapat suatu  kebijakan  penegak  hukum untuk melanjutkan atau menghentikan perkara pidana anak tersebut.
Konsep  diversi  pertama  kali  dikemukakan  sebagai  kosakata  pada  laporan peradilan  anak  yang  disampaikan  Presiden  Komisi  Pidana  ( President’s  crime commissionis ) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960. Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak ( children’s court ) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan ( police  cautioning ).  Prakteknya  telah  berjalan  di  Negara  bagian  Victorian  Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian queensland pada tahun 1963. 16
Diversi  menjadi  solusi  bagi  anak  yang  melakukan  tindak pidana  agar terhindar dari  proses  peradilan  dan  untuk  menghindari  adanya  pemidanaan  terhadap  tindak pidana  yang  telah  dilakukan.  Hal  ini  ditekankan  agar  posisi  anak  sebagai  makhluk manusia harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. 17

## 2. Kesepakatan Diversi
Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 menyatakan bahwa Kesepakatan Diversi adalah kesepakatan hasil proses musyawarah Diversi yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam musyawarah Diversi. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan dari korban  dan/atau  keluarganya  serta  kesediaan  anak  dan  keluarganya.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pentingnya  keaktifan  pihak  korban  serta  pelaku  dalam  proses keberhasilan diversi. Akan tetapi kesepakatan diversi juga bisa tanpa persetujuan dari pihak korban atau keluarganya jika tindak pidana yang dilakukan berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, dan nilai kerugian tidak lebih dari upah  minimum  provinsi  setempat.  Kesepakatan  tanpa  persetujuan  korban  atau keluarganya  dilakukan  oleh  penyidik  bersama  pelaku  dan/atau  keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Kesepakatan  diversi  dapat  berbentuk  pengembalian  kerugian  dalam  hal  ada korban,  rehabilitasi  media  dan  psikososial,  keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
Berdasarkan  Pasal  11  UU  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain:
a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
b. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali;
c. Keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau  pelatihan  di  lembaga  pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
15 Ibid ., hlm. 47-48 . 16 Willem Saija dan Budi Suhariyanto, Op. Cit. , hlm. 9.
17 A. Basronni, “Pertanggungjawaban Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak” ,
http://eprints.ums.ac.id/52012/3/BAB%201.pdf, di akses pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 pukul 10.32.
d. Pelayanan masyarakat.
Akan  tetapi  masih  dimungkinkan  adanya  hasil  kesepakatan  diversi  selain daripada  hasil  kesepakatan  diversi  seperti  yang  telah  disebutkan  diatas.  Hal  ini tergantung pada apa yang diminta oleh korban dan apa yang disanggupi oleh pelaku.
Hasil  kesepakatan  diversi  dituangkan  dalam  bentuk  kesepakatan  diversi  yang ditandatangani oleh para pihak yang terlibat, kemudian oleh atasan langsung pejabat yang  bertanggung  jawab  di  setiap  tingkat  pemeriksaan    disampaikan  ke  pengadilan dalam  waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari  sejak  kesepakatan  dicapai  untuk  memperoleh penetapan. 18 Setelah memperoleh penetapan pihak yang terlibat mulai melaksanakan kesepakatan diversi sesuai dengan waktu dan kesepakatan yang telah ditetapkan serta telah ditandatangani.
Dalam  hal  kesepakatan  diversi  mensyaratkan  adanya  ganti  kerugian  atau pengembalian  pada  keadaan  semula,  maka  kesepakatan  diversi  tersebut  dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam diversi, namun tidak boleh melebihi 3 (tiga)  bulan.  Hasil  kesepakatan  diversi  tersebut  dituangkan  dalam  bentuk  surat kesepakatan diversi. Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu  yang  telah  ditentukan  (terutama  yang  berkaitan  dengan  pembayaran  ganti kerugian,  pengembalian  pada  keadaan  semula,  atau  pelayanan  masyarakat), Pembimbing  Kemasyarakatan  melaporkan  secara  tertulis  kepada  atasan  langsung Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim bahwa kesepakatan diversi tidak dilaksanakan serta  dapat  ditindaklanjuti  dalam  proses  peradilan  pidana  dengan  tembusan  kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

## 3. Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan
Penyidik  yang  menangani  kasus  anak  adalah  penyidik  anak.  Penyidik  anak haruslah memenuhi syarat telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan  oleh  orang  dewasa  dan  mempunyai  minat,  perhatian,  dedikasi  dan memahami masalah anak. 19
Sebelum  dilakukan  proses  diversi,  penyidik  mempertemukan  pihak  pelaku  dan pihak korban. Dalam hal ini penyidik memberikan penjelasan mengenai diversi sebagai upaya  untuk  melakukan  diversi  kepada  pihak  korban  dan  pelaku  apakah  ingin melakukan  proses  diversi  atau  tidak.  Penyidik  menjelaskan  mengenai  bentuk  dan tujuan diversi agar kedua belah pihak paham bahwa diversi semata-mata bukan hanya sekedar  penyelesaian  perkara  secara  damai  dan  menguntungkan  sebelah  pihak  akan tetapi  memperhatikan  kedua  pihak  agar  tidak  saling  merugikan.  Dalam  Pasal  6  UU SPPA, diversi memiliki tujuan sebagai berikut:
a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
18 R. Wiyono, Op. Cit., hlm. 57.
19 Lilik Mulyadi, “Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik, dan Permasalahannya)”, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 30.
Seperti  yang  dikemukakan  oleh    Ragil  (Kanit  PPA)  Polres  Kerinci  bahwa: “Sebelum melakukan proses diversi penyidik mempertemukan pihak pelaku dan pihak korban  untuk  menanyakan  kesediaan  dari  kedua  belah pihak  terutama pihak  korban apakah bersedia untuk melaksanakan diversi atau tidak”. 20
Penyidik  dalam  hal  ini  tidak  mengupayakan  diversi  berdasarkan  kebijakan sendiri,  namun  karena  kewajiban.  Jika  pihak  korban  dan  pelaku  bersedia  dilakukan proses diversi maka penyidik menetapkan tanggal dimulainya musyawarah diversi dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses diversi. Akan tetapi, jika pihak pelaku dan pihak korban tidak sepakat untuk melakukan diversi maka penyidik melanjutkan proses penyidikan dan kemudian menyampaikan berkas perkara kepada Penuntut  Umum.  Pelaksanaan  proses  diversi  dilakukan  pada  waktu  yang  telah ditentukan dan pada tempat yang telah dipersiapkan oleh penyidik.
Dalam  hal  proses  musyawarah  diversi  tidak  mencapai  kesepakatan,  penyidik membuat  laporan  dan  berita acara  proses  diversi  serta mengirimkan  berkas perkara kepada  Penuntut  Umum  serta  melanjutkan  proses  peradilan  pidana.  Jika  proses musyawarah diversi berhasil mencapai kesepakatan, surat kesepakatan ditandatangani oleh  para  pihak  yang  terlibat  dalam  musyawarah  diversi  dan  seluruh  proses pelaksanaan diversi dicatat dalam berita acara diversi.
Kesepakatan  diversi  disahkan  apabila  telah  disepakati  oleh  pihak  korban  dan pihak  pelaku.  Hasil  kesepakatan  diversi  disampaikan  oleh  penyidik  ke  pengadilan negeri  dalam  waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari  sejak  kesepakatan  dicapai  untuk memperoleh  penetapan.  Di  Polres  Kerinci  terdapat  beberapa  perkara  pidana  yang diselesaikan  melalui  diversi  setelah  adanya  kesepakatan  diversi  dan  memperoleh penetapan dari pengadilan, diantaranya:
Dari  tahun  2016  sampai  tahun  2018  terdapat  6  (enam)  perkara  pidana  anak yang  diselesaikan  melalui  diversi.  Dalam  6  (enam)  perkara  pidana  yang  diselesaikan melalui diversi, semua isi kesepakatan hampir sama akan tetapi yang berbeda adalah bentuk  ganti rugi  sebagai  pertanggungjawaban  pelaku.  Karena,  bentuk tindak  pidana yang dilakukan berbeda serta pertanggungjawabannya pun pastinya berbeda.
Ganti  rugi  yang  diberikan  pelaku  tidak  hanya  berbentuk  materil  tetapi tergantung  dari  apa  kerugian  yang  dialami  oleh  korban.  Ganti  rugi  yang  diberikan dapat berbentuk uang, biaya pengobatan dan berbentuk barang yang menjadi kerugian bagi  korban.  Hal  ini  tergantung  pada  apa  yang  telah  disepakati  antara  korban  dan pelaku.
Menurut  penulis  ganti  rugi  yang  diberikan  pihak  pelaku  kepada  pihak  korban sangat mempengaruhi keberhasilan proses diversi. Dengan adanya ganti rugi tersebut pihak korban akan merasa bahwa pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya serta pihak  korban  tidak  akan  merasa  terbebani  atas  kerugian  yang  pernah  dialaminya karena tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
Menurut    Ragil  (Kanit  PPA)  Polres  Kerinci,  Mengemukakan  bahwa  kedua  belah pihak  antara  pelapor  dan  terlapor  berhasil  terselesaikan  kasusnya  dengan penyelesaiannya:
1. Terlapor harus meminta maaf kepada pelapor atau korban.
2. Terlapor  berjanji  untuk  tidak  mengulangi  lagi  kepada  pihak  pelapor atau korban.
3. Keluarga pelapor setuju dan sepakat dengan terlapor dikembalikan ke keluarganya.
4. Pelapor sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan.
5. Terlapor mengganti biaya kerugian yang dialami pelapor atau korban. 21
Kesepakatan hasil diversi yang telah disepakati dan diterima pada proses diversi, oleh penyidik akan disampaikan ke pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan. Setelah  menerima  penetapan,  penyidik  menerbitkan  penetapan  penghentian penyidikan.  Setelah  memperoleh  penetapan  dari  Pengadilan  Negeri,  para  pihak diperintahkan  untuk  melaksanakan  kesepakatan  diversi.  Waktu  pelaksanaan kesepakatan diversi dimulai sejak dikeluarkannya penetapan dari Pengadilan Negeri.

## Tabel 2
Data Diversi Yang Mencapai Kesepakatan dan Memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri di Polres Kerinci Tahun 2016 S/D 2018 Tahun Jumlah Diversi Tindak Pidana Kesepakatan 2016  4 Kasus  1. Tindak  Pidana Pencurian (Pasal 363 Ayat (1) KUHP) 2. Tindak  Pidana Penganiayaan (Pasal  76C  Jo. Pasal  80  UU No.  35  Tahun 2014  tentang Perlindungan Anak) 3. Tindak  Pidana Pencurian (Pasal 170 Ayat  (1)  Jo Pasal 364 KUHP) 4. Tindak  Pidana Penadahan (Pasal 480 KUHP) Membayar  ganti  rugi  dengan uang  sebanyak  kerugian  yang dialami korban Membayar  biaya  pengobatan dan biaya rumah sakit korban hingga sembuh
Membayar  ganti  rugi  dengan uang  sebanyak  kerugian  yang dialami korban
Membayar  ganti  rugi  dengan uang  sebanyak  kerugian  yang dialami korban 2017 Nihil - 2018  2 Kasus  1. Tindak  Pidana Pencurian (Pasal  53  Jo Pasal  365  Ayat Mengembalikan  barang  yang telah diambilnya kepada korban  dan  membayar  biaya pengobatan
(1) KUHP) 2. Tindak  Pidana Pencurian (Pasal 363 Ayat  (1)  Ke  4 KUHP) Mengembalikan  barang  yang telah diambilnya kepada korban  dan  membayar  biaya pengobatan

## Sumber Data: Penyidik Sat. PPA Polres Kerinci
Dalam proses pelaksanaan kesepakatan diversi pada tingkat penyidikan di Polres Kerinci, pihak pelaku harus lebih utama meminta maaf kepada korban secara langsung dan  berjanji  tidak  akan  mengulanginya  lagi.  Selanjutnya  dalam  pelaksanaan pengembalian keadaan semula atau ganti kerugian, dilakukan setelah dikeluarkannya penetapan  dari  Pengadilan  Negeri  yang  dilakukan  antara  pihak  pelaku  dan  pihak korban.
Untuk tenggang waktu pelaksanaan kesepakatan diversi tidak dijelaskan secara eksplisit  baik  pada  UU  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak maupun  pada  PP  No.  065  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dan Penanganan  Anak  yang  Belum  Berumur  12  Tahun,  akan  tetapi  ditetapkan  pada kesepakatan diversi yang telah disepakati para pihak.
Tenggang  waktu  pelaksanaan  kesepakatan  diversi  memang  tidak  semua ditentukan dalam musyawarah diversi, tetapi hanya beberapa perkara saja. Dalam hal ini  ketentuan  tenggang  waktu  dalam  pelaksanaan  kesepakatan  diversi  hanya disebutkan  secara  lisan  oleh  pihak  korban  kepada  pihak  pelaku.  Dalam  hal  tenggang waktu  pelaksanaan  kesepakatan  diversi  sebaiknya  disebutkan  didalam  berita  acara kesepakatan diversi sehingga akan lebih jelas oleh para pihak terkait tenggang waktu pelaksanaan kesepakatan diversi.
Dalam  pelaksanaan  kesepakatan  diversi  penyidik  tidak  ikut  serta  atau  melihat langsung  pihak  pelaku  membayar  ganti  rugi  kepada  pihak  korban.  Setelah  proses diversi selesai  maka  dilaksanakannya pembayaran  ganti rugi  diserahkan  sepenuhnya pada  pihak  pelaku  dan  pihak  korban.  Penyidik  tidak  melakukan  pengawasan  secara langsung dalam proses pembayaran ganti rugi. Dapat dikatakan pula bahwa penyidik tidak  melakukan  pengawasan  langsung  dalam  pelaksanaan  kesepakatan  diversi. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya kelalaian oleh pelaku dalam membayar ganti  rugi  kepada  korban.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Ragil  (Kanit  PPA)  Polres Kerinci  bahwa:  Setelah  dilakukannya  diversi  maka  ganti  rugi  yang  harus  dibayarkan oleh pelaku tidak menjadi tanggung jawab penyidik. Pembayaran ganti rugi yang akan dibayarkan oleh pelaku langsung kepada pihak korban dilakukan tanpa adanya pihak lain sebagai perantara termasuk tanpa adanya penyidik. 22
Selain  itu  terdapat  pula  pembayaran  ganti  rugi  yang  dilakukan  langsung  pada saat  proses  diversi  dimana  pada  hari  pihak  korban  dan  pihak  pelaku  dipertemukan. Dikarenakan  pihak  korban  dan  pihak  pelaku  telah  sepakat  sebelumnya  untuk menyelesaikan  perkara  pidana  tersebut  secara  damai  dan  telah  membicarakan persoalan  ganti  rugi  yang  ingin diminta  oleh  korban.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh Ragil  (Kanit  PPA)  Polres  Kerinci  bahwa:  Pembayaran  ganti  rugi  juga  ada  yang
22 Wawancara Langsung, dengan Iptu Ragil, Polres Kerinci, Selasa 8 Januari 2019.
dilakukan  langsung  pada  saat  proses  diversi,  hal  ini  dikarenakan  pihak  korban  dan pihak  pelaku  telah  dipertemukan  sebelumnya  dan  ditanyakan  kesediaannya  untuk menyelesaikan  perkara  pidana  tersebut  dengan  diversi,  setelah  disetujui  pada  saat diadakannya  proses  diversi  pihak  pelaku  langsung  membayar  ganti  rugi  yang  telah dibicarakan sebelumnya. 23 Pembayaran ganti rugi secara langsung pada saat diadakan diversi  sangat  berguna  untuk  menghindari  adanya  kelalaian  pihak  pelaku  untuk membayar ganti rugi kepada pihak korban.
Jika  kesepakatan  diversi  tidak  dilaksanakan,  maka  pihak  korban  dapat menyampaikan  kepada  Pembimbing  Kemasyarakatan.  Pembimbing  Kemasyarakatan segera  membuat  laporan  kepada  penyidik  bahwa  kesepakatan  diversi  tidak dilaksanakan. 24 Pihak  korban  dapat  melanjutkan  proses  hukum  apabila  pelaku  tidak melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati.
Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan, selain  melanjutkan  proses  hukum,  korban  dan  pelaku  menyelesaikan  kesepakatan diversi  secara  kekeluargaan  dengan  melibatkan  lembaga  adat.  Seperti  yang disampaikan oleh Iptu Ragil (Kanit PPA) Polres Kerinci: Dalam hal pelaksanaan ganti rugi  sesuai  kesepakatan  diversi  diserahkan  sepenuhnya  kepada  pihak  pelaku  dan korban, penyidik hanya bertanggungjawab dalam proses diversi, setelah diversi selesai pemenuhan pelaksanaan  ganti  rugi  diserahkan  sepenuhnya  kepada  pihak pelaku dan korban. Apabila pelaku tidak memenuhi kesepakatan diversi sesuai waktu yang telah ditentukan,  maka  pihak  pelaku  dan  pihak  korban  boleh  menyelesaikannya  secara kekeluargaan  tanpa  melibatkan  penyidik. 25 Kesepakatan  diversi  yang  tidak dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan akan dilanjutkan ke proses peradilan pidana,  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  pelaksanaan  kesepakatan  diversi  pada  tingkat penyidikan di Polres Kerinci.
Jika  pelaku  tidak  dapat  melaksanakan  kesepakatan  yang  telah  disepakati  maka proses  diversi  dianggap  gagal.  Jika  diversi  gagal  maka  proses  pemeriksaan  perkara pidana anak akan dilanjutkan ke proses peradilan.
Menurut  penulis  dalam  hal  pelaksanaan  kesepakatan  diversi  jika  tidak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan menurut tenggang waktu yang disepakati maka proses  peradilan  pidana  terhadap  anak  harus  dilanjutkan.  Sehingga  tidak  merugikan pihak korban yang mengalami kerugian akibat perbuatan pidana yang dilakukan anak. Hal ini sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dan penegak hukum juga harus lebih tegas demi kepentingan pihak yang terlibat.

## 4. Kendala  Yang  Dihadapi  dalam  Pelaksanaan  Kesepakatan  Diversi  Pada Tingkat Penyidikan
Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik maupun pihak yang bersangkutan dalam  pelaksanaan  kesepakatan  diversi  pada  tingkat  penyidikan  dalam  Sistem Peradilan Pidana, terhadap kesepakatan diversi yang berhasil dilaksanakan dan yang tidak dapat dilaksanakan.
1. Sulitnya untuk mendapatkan kesepakatan kedua pihak
23 Wawancara Langsung, dengan Iptu Ragil, Polres Kerinci, Selasa 8 Januari 2019.
24 R. Wiyono, Loc.Cit.
25 Wawancara Langsung, dengan Iptu Ragil, Polres Kerinci, Selasa 8 Januari 2019.
Adapun sedikit kendala selama mengupayakan penerapan kesepakatan diversi terhadap perkara pidana yang melibatkan anak, Menurut Iptu Ragil (Kanit PPA) Polres Kerinci  mengemukakan  bahwa:  Pada  awalnya  terdapat  kesulitan  dalam  mencapai kesepakatan antar pihak yang terlibat dalam perkara pidana anak. Hal ini disebabkan karena  antar  pihak  tidak  mau  mengalah  dalam  hal  persoalan  ganti  rugi  terjadinya perkara pidana. Namun dengan adanya masukan dari pihak penyidik, antar pihak mau menerima hasil kesepakatan. 26
Pelaksanaan  kesepakatan  diversi  yang  sulit  ditangani  adalah  dalam  hal  ganti rugi.  Menurut  pihak  korban,  ganti  rugi  yang  diberikan  oleh  pelaku  tidak  sesuai  dan tidak seimbang atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Sedangkan menurut pihak pelaku,  ganti  rugi  yang  diminta  oleh  korban  sangat  berat  sehingga  memberatkan pelaku untuk melaksanakannya. Dalam proses diversi pihak korban dan pelaku selalu memperdebatkan  persoalan  masalah  ganti  rugi  sehingga  sedikit  menyulitkan  bagi penyidik untuk menyelesaikan proses diversi.
2. Sulitnya mempertemukan kedua belah pihak dalam proses diversi Selain  persoalan  ganti  rugi,  Penyidik  juga  mengalami  kendala  dalam  hal mempertemukan pihak korban dan pihak pelaku dalam proses diversi. Seringkali pihak yang  bersangkutan  tidak  dapat  menghadiri  proses  musyawarah  diversi,  sehingga menjadi penghambat untuk menyelesaikan proses diversi. Seperti yang dikemukakan oleh Ragil (Kanit PPA) Polres Kerinci, bahwa: Pihak pelaku dan pihak korban terkadang sangat sulit untuk dipertemukan dengan alasan kesibukan masing-masing, hal ini tentu saja  menjadi  kendala  dalam  melaksanakan  proses  diversi.  Jika  proses  diversi  tetap dilaksanakan  tanpa  kehadiran  salah  satu  pihak,  bisa  saja  kesepakatan  yang  sepakati dalam proses diversi tidak diterima oleh salah satu pihak. 27
Dalam proses diversi bisa saja dilakukan tanpa kehadiran orang tua salah satu pihak akan tetapi kesepakatan yang dicapai dalam proses diversi bisa saja tidak sesuai dengan  apa  yang  diinginkan  oleh  salah  satu  pihak.  Pihak  korban  tidak  dapat menghadiri  pertemuan  yang  telah  dipersiapkan  penyidik  sebelum  proses  diversi sehingga  pertemuan  tersebut  ditunda  dan  proses  diversi  pun  juga  harus  ditunda. Dikarenakan  sulitnya  mempertemukan  kedua  belah  pihak,  proses  diversi  untuk mencapai kesepakatan pun tidak dapat dilakukan.
3. Lalainya pelaku dalam melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban Pihak pelaku terkadang lalai dalam memenuhi haknya untuk membayar ganti rugi kepada korban, hal ini pastinya sangat menyulitkan bagi pihak korban. Terkadang pihak pelaku juga tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi sesuai waktu yang telah ditentukan.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Iptu  Ragil  (Kanit  PPA)  Polres  Kerinci, bahwa:  Pihak  pelaku  terkadang  tidak  membayar  ganti  rugi  sesuai  waktu  yang  telah ditentukan. Hal ini tentu saja meresahkan korban, karena pelaku tidak juga membayar ganti  rugi  setelah  waktu  yang  ditentukan.  Tetapi  korban  tidak  ingin  melanjutkan proses  perkara  tersebut  sehingga  diselesaikan  secara  kekeluargaan  antara  pihak pelaku dan pihak korban. 28
Dalam  hal  ini  menurut  penulis,  dalam  pelaksanaan  kesepakatan  diversi penyidik  harus  lebih  tegas  dalam  proses  diversi  untuk  mencapai  kesepakatan  yang
26 Wawancara Langsung, dengan Ragil, Polres Kerinci, Selasa 8 Januari 2019.
27 Wawancara Langsung, dengan Ragil, Polres Kerinci, Selasa 16 April 2019.
28 Wawancara Langsung, dengan IPTU RAGIL, Polres Kerinci, Selasa 16 April 2019.
tidak  hanya  meringankan  korban  akan  tetapi  juga  tidak  terlalu  memberatkan  pelaku sehingga pelaksanaan kesepakatan diversi bisa berjalan dengan baik. Dan perlu adanya pengawasan  dari  penegak  hukum  untuk  menghindari  adanya  kelalaian  dari  pihak pelaku  dalam  melaksanakan  pembayaran  ganti  rugi.  Pihak  pelaku  juga  harus melaksanakan  kesepakatan  sesuai  waktu  yang  telah  ditentukan,  karena  kesepakatan diversi  adalah  hasil  dari  musyawarah  yang  telah  disepakati  oleh  pihak  pelaku  dan pihak  korban  yang  artinya  pihak  pelaku  menyetujui  kesepakatan  tersebut  serta sanggup melaksanakan kesepakatan diversi tersebut.
4. Permintaan ganti rugi yang besar
Ganti rugi yang diajukan oleh pihak korban seharusnya sesuai dengan kerugian yang  benar-benar  dialami  oleh  korban  karena  tindak  pidana.  Korban  dalam mengajukan  ganti  rugi  juga  sebaiknya  memperhatikan  kondisi  ekonomi  keluarga pelaku.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  kendala  dalam  berhasilnya  diversi,  karena  pelaku merasa tidak dapat melaksanakan kesepakatan ganti rugi dengan biaya ganti rugi yang besar.
Pihak korban dalam menuntut ganti rugi kepada pelaku harus memperhatikan kondisi pelaku dan tidak hanya mementingkan diri sendiri, hal ini menjadi salah satu penyebab gagalnya diversi.

## D.  Kesimpulan
Proses  pelaksanaan  kesepakatan diversi  pada  tingkat  penyidikan  dalam  Sistem Peradilan  Pidana  khususnya  di  Polres  Kerinci  dari  tahun  2016  sampai  2018 dilaksanakan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  dan  para  penegak  hukum  tidak  terlalu  fokus  terhadap Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Dengan adanya UU SPPA  penegak  hukum  merasa  cukup  dan  hanya  terpaku  pada  UU  SPPA  saja.  Tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam pelaksanaan kesepakatan diversi tersebut.
Ada  beberapa  kendala  dalam  proses  pelaksanaan  kesepakatan  diversi diantaranya: penyidik mengalami kesulitan dalam mempertemukan pihak korban dan pihak  pelaku.  Dalam  proses  pelaksanaan  diversi  antar  kedua  pihak  sering memperdebatkan  masalah  ganti  kerugian  sehingga  sedikit  mempersulit  jalannya proses diversi. Selain itu kendala lain yang dihadapi adalah lalainya pihak pelaku dalam membayar  ganti  rugi  kepada  pihak  korban.  Serta  pihak  korban  terkadang  meminta ganti rugi yang besar kepada pelaku, hal ini tentunya memberatkan pelaku dan dapat mengakibatkan gagalnya proses diversi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU Nomor 11 Tahun 2012. LNRI Tahun 2012 Nomor 153. TLNRI Nomor 5332.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Tentang  Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. PP Nomor 65 Tahun 2015. LNRI Tahun 2015 Nomor 194. TLNRI Nomor 5732.

## Buku
Gultom, Maidin. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak (dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia)” . Bandung: PT. Refika Aditama, cetakan ketiga, 2014.
Husin,  Kadri  dan  Budi  Rizki  Husin.  “Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia”. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Marlina.  “Pengantar  Konsep  Diversi  dan  Restorative  Justice    dalam  Hukum  Pidana”. Medan: USU Press.
Muladi.  “Kapita  Selekta  Hukum  Pidana”.  Semarang:  Penerbit  Universitas  Diponegoro, 1995.
Mulyadi, Lilik. “Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik, dan Permasalahannya)” . Bandung: Mandar Maju, 2005.
Nasir,  M.  Jamil.  “Anak  Bukan  Untuk  Dihukum”.  Jakarta:  Sinar  Grafika  Offset,  cetakan kedua, 2013.
Bambang Waluyo.  “Pidana dan Pemidanaan” . Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Wiyono, R. “Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016 .
Sinaga,  Dahlan.  “Penegakan  Hukum  Dengan  Pendekatan  Diversi” . Yogyakarta:  Nusa Media Yogyakarta, 2017.

## JURNAL
A.
Basronni, Pertanggungjawaban  Pidana  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak, http://eprints.ums.ac.id/52012/3/BAB%201.pdf,  di  akses  pada  hari  Selasa tanggal 15 Januari 2019 pukul 10.32.
Hafrida, Yulia Monita, dan Elisabeth Siregar. “Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan  Anak.  Sei.  Bulu  Muara  Bulian  (Kajian  Terhadap  Proses Penyelesaian  Perkara  Pidana  Anak  Tanpa  Pidana  Penjara  (Diversi)  Menurut Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak)”. Jurnal Publikasi Pendidikan, September 2015.
Sri  Rahayu . “ Diversi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak ”. Jurnal Ilmu Hukum, Jambi, 2015.
Nur Rochaeti. “Implementasi Keadilan Restoratif Dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia”.  Hasil  Penelitian,  Fakultas  Hukum Diponegoro, Semarang, 2015.
Saija,  F.  Willem  dan  Budi  Suhariyanto.  “ Laporan  Penelitian  (Pelaksanaan  Diversi  Di Tingkat Pengadilan Negeri Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak)”, 2016. Satriani,  Riska  Vidya.  “Keadilan  Restoratif  Sebagai  Tujuan  Pelaksanaan  Diversi  Pada Sistem Peradilan Pidana Anak", https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel /2613/keadilan-restoratif-
sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak, di akses pada hari Jum’at tanggal 04 Desember 2018 pukul 13.48.
Utami,  Pangestika  Rizki.  “Konsep  Diversi  Dan  Restorative  Justice  Sebagai    Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada  Sistem Peradilan Pidana Anak ”, IAIN Purwokerto, 2018.