Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.618

## Peranan Good Corporate Governance Dalam Meminimalisir Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Go Publik

## Andrew Gunawan
Universitas Katolik Musi Charitas andrew@ukmc.ac.id
*Corresponding Author Diajukan : 21  Desember 2021 Disetujui : 26  Desember 2021 Dipublikasi
: 1 Januari 2022

## ABSTRACT
The  principle  of  responsibility  is  one  of  the  important  points  in  the  sustainability  of  a company.  Unfortunately,  this  principle  is  often  ignored,  one  of  which  is  the  prevalence  of  tax avoidance  practices.  Tax  avoidance  is  not  something  "wrong"  and  violates  the  "law",  but  it  is considered a bad practice from the perspective of investors' perceptions. In order to suppress this bad  practice,  a  good  governance  system  or  what  is  often  referred  to  as  “Good  Corporate Governance”  has  emerged.  The  results  of  the  study  found  that  the  proportion  of  the  board  of commissioners who mastered accounting practices was unable to influence tax avoidance.
Keywords : GCG, Tax Avoidance, Corporate Governance, Responsibility

## PENDAHULUAN
Prinsip responsibility menjadi  salah  satu  poin  penting  dalam  keberlanjutan  sebuah perusahaan.  Sayangnya  prinsip  ini  seringkali  diabaikan  salah  satunya  dengan  maraknya  praktik penghindaran pajak. Contohnya saja kasus penghindaran pajak di Indonesia yang dilakukan oleh raksasa  teknologi,  Google.  Penghindaran  pajak  yang  dilakukan  oleh  Google  dengan  cara mendirikan  kantor  pusatnya  di  negara  yang  memiliki  tarif  pajak  rendah.  Padahal,  keuntungan perusahaan  berasal  dari  negara  lain  seperti  Indonesia.  Salah  satunya,  iklan  pada  situs  yang  bisa diakses dari seluruh penjuru dunia (cnnindonesia.com).
Selain  kasus  penghindaran  pajak  oleh  Google,  kasus  lainnya  yang  sempat  menghebohkan adalah  kasus  PT.Adaro  Energy  Tbk  dengan  kode  emiten  ADRO  yang  merupakan  perusahaan tambang terkemuka di Indonesia. Global Witness menyebutkan bahwa perusahaan tambang besar di  Indonesia,  PT.  Adaro  Energy  Tbk  melakukan  akal-akalan  pajak.  Adaro  disebut  melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Upaya itu disebutkan  telah  dilakukan  sejak  2009  hingga  2017.  Adaro  diduga  telah  mengatur  sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (finance.detik.com).
Contoh  tersebut  menunjukkan  fenomena  yang  unik,  bahwasannya  praktik  penghindaran pajak  masi  seringkali  dilakukan  walaupun  oleh  perusahaan  nasional  ataupun  multinasional sekalipun.  Hal  ini  ditimbulkan  karena  celah  dalam  sistem  perpajakan  di  Indonesia.  Sistem perpajakkan  di  Indonesia  sendiri  yang  menganut  sistem  Self  Assessment  System,  yaitu  sistem perpajakkan  yang  memberikan  kebebasan  bagi  para  Wajib  Pajak  untuk  menghitung,  membayar, serta  melaporkan  sendiri  kewajiban  perpajakkannya.  Maka  dari  itu  peran  dari  pihak  pemerintah maupun  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  mereka  hanya  mengawasi  tidak  ikut  terlibat  secara langsung dalam proses perhitungannya. Sering kali dengan adanya penerapan sistem perpajakkan ini  yang  ada  dalam  Undang  –  Undang  Perpajakkan  Indonesia  seakan  –  akan  memberikan kesempatan bagi para Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, salah satunya dengan praktik penghindaran pajak atau tax avoidance.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.618
Penghindaran  pajak  atau  ( Tax  Avoidance )  didefinisikan  sebagai  suatu  upaya  penghindaran pajak  yang  dilakukan  secara  legal  dan  aman  bagi  Wajib  Pajak  tanpa  bertentangan  dengan ketentuan  perpajakan  yang  berlaku,  dimana  metode  dan  teknik  yang  digunakan  cenderung memanfaatkan  kelemahan  -  kelemahan  yang  terdapat  dalam  Undang  –  Undang  dan  Peraturan Perpajakan  itu  sendiri  (Pohan,  2019).  Seringkali  terjadi  argumentasi  mengenai  :  “penghindaran pajak  ini  bukanlah  sesuatu  yang  salah,  karena  tidak  menyalahi  aturan  dan  perundang-undangan yang berlaku”.
Penghindaran pajak memang bukan sesuatu yang “salah” dan melanggar “undang-undang”, namun  hal  ini  dianggap  sebagai  praktik  yang  kurang  baik  dan  tidak  etis  khususnya  dari  sisi persepsi  investor.  Kenapa  dianggap  tidak  etis?  Karena  seyogyanya  perusahaan  yang  baik  akan lebih  mengedepankan  aspek responsibility dan  menjaga  kredibilitasnya.  Investor  mempercayai bahwa  perusahaan  yang  mampu  memenuhi  kewajiban  pajak  adalah  perusahaan  yang  juga  akan mengedepankan kewajibannya kepada investor. Setidaknya ini  yang ada di pemikiran mayoritas investor.
Salah satu cara untuk menekan praktik penghindaran pajak adalah dengan penerapan sistem tata  kelola  yang  baik  atau  yang  sering  disebut  sebagai  “ Good  Corporate  Governance ”  (GCG). Tata  kelola  perusahaan  atau  biasa  dikenal  dengan  sebutan Good  Corporate  Governance (GCG) merupakan  sistem  yang  mengelola  dan  mengawasi  proses  pengendalian  usaha  yang  berjalan secara berkesinambungan untuk menaikkan nilai saham, yang akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  kepada  shareholders  tanpa  mengabaikan kepentingan stakeholders yang meliputi karyawan, kreditur dan masyarakat (Franita, 2018).
Salah satu Komponen GCG yang memang ditenggarai mampu untuk melakukan pengawasan atas praktik  negatif  spesifik adalah dewan  komisaris  yang menguasai praktik  akuntansi. Dengan kehadiran  mereka,  diharapkan  praktik-praktik  kurang  etis  seperti  penghindaran  pajak  dapat diminimalisir.  Alasannya,  ketika  dewan  komisaris  menguasi  praktik-praktik  akuntansi,  maka mereka  diharapakan  dapat  mengidentifikasi  dan  mengawasi  praktik  kurang  etis  utamanya pelaporan  keuangan  bagi stakeholder yakni  pemerintah  dalam  hal  ini  perpajakan,  investor,  dan masyrakat.
Berdasarkan  pada  fenomena  dan  argumentasi  logis  yang  telah  dijelaskan  diatas,  maka penelitian  ini  akan  membahas  secara  detil  terkait  “ Peranan  Good  Corporate  Governance Dalam Meminimalisir Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Go Public”

## STUDI LITERATUR

## Teori Agensi
Teori  agensi  ini  menjelaskan  hubungan  antara agent dan principal. Menurut  Jensen  dan Meckling (1976) dalam Subagiastra dkk (2016) menyatakan bahwa teori keagenan sebagai suatu kontrak  dimana  satu  orang  atau  lebih  ( principal )  melibatkan  satu  orang  ( agent ).  Secara  garis besar  digambarkan  dua  bentuk  hubungan  keagenan,  yaitu  antara  manajer  dengan  pemegang saham  ( shareholders) dan  antara  manajer  dengan  pemberi  pinjaman  ( bondholders). Menurut Lukviarman  dalam  (Subagiastra  et  al.,  2016) Agency  Theory merupakan  perspektif  yang  jelas mengambarkan  masalah  yang  timbul  dengan  adanya  pemisahan  antara  kepemilikan  dan pengendalian terhadap perusahaan, yaitu adanya konflik kepentingan dalam perusahaan.
Manajer  dalam  menjalankan  tugasnya  memiliki  tujuan  pribadi  yang  bertentangan  dengan tujuan dari prinsipal, dalam hal ini tujuan dari prinsipal ialah untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Dikarenakan informasi yang lebih banyak dimiliki oleh pihak manajer ini dapat memicu  mereka  untuk  melakukan  tindakkan  yang  sesuai  dengan  keinginan  dan  kepentingan untuk  memaksimalkan  kinerja  mereka  sendiri  seperti  agar  dapat  dinilai  kinerjanya  baik  maka mereka  cenderung  akan  melakukan  praktik  penghindaran  pajak.  Sedangkan  bagi  pemilik  modal dalam  hal  ini  investor,  bagi  mereka  akan  sulit  untuk  mengontrol  secara  efektif  tindakan  yang dilakukan  oleh  pihak  manajemen  ini  karena  kurangnya  informasi  yang  ada.  Maka  dari  itu, terkadang  beberapa  kebijakan  tertentu  yang  dilakukan  oleh  pihak  manajemen  perusahaan dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak pemilik modal atau investor.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.618

## Teori Asimetri Informasi
Ketidakseimbangan  informasi  dalam  hal  ini  ialah  pengungkapan  laporan  keuangan,  dimana laporan  keuangan  ini  nantinya  akan  digunakan  oleh  berbagai  pihak  termasuk  bagi  pihak  internal perusahaan (manajemen perusahaan) dan pihak eksternal perusahaan (investor). Laporan keuangan ini lebih penting bagi pihak eksternal dibandingkan pihak internal karena pihak eksternal memiliki pengaruh yang lebih daripada pihak internal.
Asimetri  informasi  atau  ketidakseimbangan  informasi  ini  menimbulkan  terjadinya  konflik antara pihak manajer dengan pihak pemegang saham yang dimana saling mencoba memanfaatkan masing  –  masing  pihak  untuk  kepentingannya  sendiri.  Eisenhardt  (1998)  dalam  (Lisa,  2012) mengemukakan ada tiga asumsi sifat dasar manusia yakni:
1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri ( self interest ).
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa yang akan datang ( bounded rationality ).
3. Manusia selalu menghindari resiko ( risk adverse )

## Penghindaran Pajak
Tax  Avoidance atau  penghindaran  pajak  merupakan  suatu  upaya  penghindaran  pajak  yang dilakukan secara  legal dan aman bagi Wajib Pajak  tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang  berlaku,  dimana  metode  dan  teknik  yang  digunakan  cenderung  memanfaatkan  kelemahan  - kelemahan  yang  terdapat  dalam  Undang  –  Undang  dan  Peraturan  Perpajakan  itu  sendiri  (Pohan, 2019:370).
Sistem  perpajakkan  di  Indonesia  sendiri  yang  menganut  sistem Self  Assessment  System, yaitu sistem  perpajakkan  yang  memberikan  kebebasan  bagi  para  Wajib  Pajak  untuk  menghitung, membayar,  serta  melaporkan  sendiri  kewajiban  perpajakkannya.  Maka  dari  itu  peran  dari  pihak pemerintah  maupun  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  mereka  hanya  mengawasi  tidak  ikut  terlibat secara  langsung  dalam  proses  perhitungannya.  Sering  kali  dengan  adanya  penerapan  sistem perpajakkan ini yang ada dalam Undang – Undang Perpajakkan Indonesia seakan – akan memberikan kesempatan bagi para Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah pajak ang harus dibayarkan. Dalam hal ini tentu saja Wajib Pajak tersebut ialah pihak perusahaan. Perusahaan akan cenderung meminimalisir beban  pajak  yang  akan  dibayarkan.  Di  satu  sisi tax  avoidance ini  diperbolehkan,  akan  tetapi  di  sisi lain  juga tax  avoidance tidak  diinginkan.  Berdasarkan  Komite  urusan  Fiskal  dari Organization  for Economic  Coorperation  and  Development (OECD)  menyebutkan  ada  tiga  karakter  penghindaran pajak (Suandy, 2008:7) :
1. Adanya  unsur  artifisial  dimana  berbagai  pengaturan  seolah-olah  terdapat  di  dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan loopholes dari  Undang  -  Undang  atau  menerapkan  ketentuan  ketentuan legal untuk berbagai  tujuan padahal bukan itu yang  sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat Undang - Undang.
3. Para  konsultan  menunjukkan  alat  atau  cara  untuk  melakukan  penghindaran  pajak  dengan syarat  wajib  pajak  menjaga  rahasia  mungkin   ( Council  Off  Ekecutive  Secretaries  of  Tax Organization , 1991)

## Hipotesis
Berdasarkan  teori  asimetri  informasi,  praktik-prakti  negatif  dan  kurang  etis  biasanya  terjadi karena perbedaan kandungan informasi antaran principle dan agent. Perbedaan kandungan informasi inilah  yang  menyebabkan  terjadinya  praktik-praktik  kurang  etis  tanpa  sepengetahuan stakeholder . Masalah ini pada dasarnya dapat diatasi apabila diterapkan mekanisme pengawasan yang baik dalam tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
Salah  satu  mekanisme  yang  dianggap  ampuh  adalah Good  Corporate  Governance (GCG) utamanya  proporsi  dewan  komisaris  yang  menguasai  praktik  akuntansi.  Diharapkan  dengan  adanya dewan  komisaris  yang  menguasai  praktik  akuntansi,  maka  praktik-praktik  kurang  etis  seperti penghindaran  pajak  dapat  dihindari.  Berdasarkan  pada  argumentasi  tersebut,  maka  pengembangan hipotesis dalam penelitian ini adalah
H1: Proporsi dewan komisaris yang menguasai praktik akuntansi berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.618

## METODE

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  perusahaan  pertambangan  yang  terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia  semenjak  tahun  2015  –  2019.  Teknik  sampling  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah purposive sampling , dengan kriteria sebagai berikut:
1. Perusahaan  pertambangan  yang  tidak  didelisting  baik  secara  paksa  maupun  sukarela  pada periode  pengamatan  2015  –  2019.  Hal  ini  dikarenakan  apabila  perusahaan  didelisting apalagi  secara  paksa,  maka  “kebenaran”  data  keuangan  yang  selama  ini  dipublikasi  patut dipertimbangkan.
2. Perusahaan pertambangan yang memiliki komisaris yang menguasai praktik akuntansi

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi. Sumber tersebut dapat berupa  informasi  atau  laporan  dari  Bursa  Efek  Indonesia  dan  situs  atau  website  perusahaan  itu sendiri.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana menggunakan program SPSS versi 23. Adapun model regresi yang digunakan dalam  penelitian ini adalah:
CETR = βDKA + e Keterangan: CETR
: Penghindaran Pajak 𝛽 : Konstanta DKA :Dewan Komisaris yang  Menguasai Praktik Akuntansi
𝜀 : Standar error
Sebelum melakukan uji regresi sederhana, maka terlebih dahulu peneliti akan melakukan  uji statistik  deskriptif.  Setelah  itu,  untuk  memastikan  bahwa  model  regresi  yang  dibuat  diatas  dapat digunakan  untuk  menguji  hipotesis,  maka  dilakukan  pengujian  model  regresi.  Pengujian  model regresi  dilakukan  agar  model  regresi  yang  digunakan  untuk  menjawab  hipotesis  terbebas  dari permasalahan  seperti  normalitas  data,  maka  perlu  dilakukan screening  data. Setelah  melakukan screening  data , maka  langkah  selanjutnya  melakukan  uji  asumsi  klasik  seperti  heterokedastisitas, autokorelasi

## HASIL

## Data Penelitian
Berdasarkan pada seleksi sampel berdasarkan kriteria penelitian dengan menggunakan teknik purposive  sampling, maka  didapatkan  jumlah  sampel  yang  memenuhi  syarat  sebesar    124  data. Adapun rinciannya ditunjukkan pada tabel 4.1 berikut ini:
Tabel 1 Penentuan Sampel Penelitian No. Kriteria Penentuan Sampel Jumlah 1. Jumlah  perusahaan  pertambangan  yang  terdaftar  di  BEI periode 2015-2019 12 2. Perusahaan yang didelisting / dibekukan (1) 3. Perusahaan yang merger dan akuisisi (0) Jumlah perusahaan yang diamati 11 4. Periode pengamatan lima tahun 5 Jumlah pengamatan data 55 5. Data yang tidak lengkap/ tidak tersedia 0 Jumlah data akhir yang bisa diolah 55
Sumber: Data yang diolah
Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat  terlihat  bahwasannya  terdapat  55  perusahaan  pertambangan  yang terdaftar di BEI sepanjang 2016-2018. Namun dari jumlah tersebut, sebanyak 1 perusahaan harus dibekukan, yakni  PT.  Trada  Alam  Minera  (TRAM).  Hal  ini  membuat  data  pengamatan  menjadi  41  perusahaan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.618
pertambangan yang kemudian dikalikan dengan periode pengamatan selama 5 tahun menjadi 55 pengamatan data.
Screening Data (Uji Normalitas) Uji Normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan program SPSS 23. Adapun hasil pengujian normalitas data pada penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut ini
Tabel 2 Hasil Uji Normalitas DKA CETR N 55 55 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 0,000
Sumber: data yang diolah peneliti
Berdasarkan  pada  hasil  tabel  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  semua  variabel  dalam  penelitian  ini  tidak memenuhi  asumsi  normalitas,  oleh  karena  itu  peneliti  akan  mencoba  melakukan  perbaikan  dengan melakukan trimming data  outlier.  Karena  sampel  dalam  penelitian  ini  merupakan  sampel  besar,  menurut Ghozali (2015) untuk data dengan sampel besar maka suatu data dinyatakan sebagai outlier apabila besaran data lebih dari -3 dan +3. Setelah dilakukan outlier maka ditemukan 9 observasi data yang nilai Z-Scorenya melebih -3 ataupun +3 sehingga jumlah observasi yang tersisa sebanyak 52 pengamatan.
Setelah dilakukan trimming outlier, maka langkah selanjutnya adalah menguji normalitas data kembali, namun  hasilnya  tidak  berbeda  jauh  dan  data tetap  dinyatakan  tidak  normal  seperti  yang  terlihat  pada  tabel berikut ini:
Tabel 3 Hasil Uji Normalitas Setelah Trimming Outlier DKA CETR N 52 52 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 Sumber: data yang diolah peneliti
Langkah  selanjutnya  peneliti  mencoba  melakukan  transformasi  data  dengan  menggunakan  semi transform  SQRT  karena  arah  histogram  data  menunjukkan  indikasi  terjadinya moderate  positive  skewness . Selain  itu  data  variabel  CETR  juga  di- normalized untuk  menyetarakan  jangkauan  data  yang  terlalu  jauh antara variabel yang satu dengan yang lain (Liang, Liu, Tsai, 2014). Namun hasil pengujian normalitas tetap menunjukkan  bahwa  hanya  data  variabel  DKA  yang  terdistribusi  secara  normal,  sementara  data  variabel lainnya tidak terdistribusi secara normal, hal ini ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel 4
Hasil Uji Normalitas Setelah Transform dan Normalized SQDKA NCETR N 55 55 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 0,000

## Sumber: data yang diolah peneliti
Apabila  asumsi  normalitas  sebuah  data  masi  tidak  dapat  dipenuhi  setelah  dilakukan  semua  langkah perbaikan diatas,  maka peneliti dapat menggunakan alternatif pengujian  non-parametrik atau  menggunakan data  apa  adanya  (Santoso,  2014).  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  lebih  memilih  untuk  menggunakan  asumsi non  parametrik  dengan  tetap  menggunakan  Macro  Indirect  dari  Preacher  &  Hayes  (2008)  dengan menambahkan  performa  resampling    yakni Bootstraping sebagai  alternatif  pengujian  tanpa  mengabaikan power of test dalam sebuah penelitian. Adapun besaran resampling yang digunakan adalah 1000 x.

## Pengujian Hipotesis
Uji Hipotesis pada penelitian ini akan menggunakan software SPPS 23 dengan perform Bootstraping untuk  menguji  pengaruh proporsi  dewan  komisaris  yang  menguasai  praktik  akuntansi terhadap penghindaran  pajak  yang  diproksikan  dengan  CETR.  Uji  pertama  yang  akan  dilakukan  adalah  koefisien determinasi yang ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Adjusted R Square 1 0,005 Sumber : data diolah
Hasil  dari  tabel  diatas  menunjukkan  bahwasannya  seluruh  variabel  independen  dalam  penelitian  ini hanya  mampu  menjelaskan  hubungannya  dengan  variabel  dependen  sebesar  0,5  %,  sementara  99,5%
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.618
dipengaruhi  oleh  variabel  lain  diluar  penelitian  ini.  Sementara  itu  hasil  pengujian  anova  atau  uji  F, ditunjukkan pada tabel berikut ini:
Tabel 5.6 Hasil Uji F Model F Sig Regression 1,298 0,260
Sumber : data diolah peneliti
Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat dilihat bahwasannya nilai signifikansinya berada di angka 0,260 > 0,05. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  model  dalam penelitian  ini kurang  baik untuk digunakan atau F ditolak. Setelah melakukan pengujian F, maka langkah selanjutnya adalah menguji hipotesis. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan metode bootstraping ditunjukkan sebagai berikut:
Tabel 5.7 Hasil Uji t Model Sig DKA 0,152 Sumber : data diolah peneliti
Berdasarkan  hasil  uji  t  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  hipotesis  yang  menyatakan  terdapat  pengaruh positif  antara proporsi  dewan  komisaris  yang  menguasai  praktik  akuntansi terhadap  penghindaran  pajak pertambangan di Indonesia ditolak.

## PEMBAHASAN
Jika ditinjau melalui teori agensi, peran dewan komisaris khususnya mereka yang menguasai praktik akuntansi  atau  berlatar  belakang  pendidikan  bisnis  harusnya  mampu  untuk  mengatasi  praktik-praktik negatif  yang  mungkin  terjadi  dalam  manajemen  perusahaan  sebagai  akibat  dari  adanya  perbedaan kepentingan  dan  asimetri  informasi.  Namun  Berdasarkan  pada  hasil  statistik  yang  telah  diuji,  diketahui bahwa proporsi  dewan  komisaris  yang  menguasai  praktik  akuntansi tidak  berpengaruh  terhadap penghindaran pajak pertambangan di Indonesia.
Ada  2  hal  yang  menyebabkan  proporsi  dewan  komisaris  yang  menguasai  praktik  akuntansi  belum mampu mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Pertama, masi banyak komisaris yang menjabat hanya sekadar  sebagai  sarana  untuk  memenuhi  ketentuan  regulator.  Kedua  ,  jumlah  dewan  komisaris  yang menguasai praktik akuntansi masi sangat minim, tercatat rata-rata hanya 1/3 atau bahkan 1/5 dari komisaris yang ada yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.
Hal  ini tentunya akan  membuat  mekanisme pengawasan  yang dilaksanakan oleh komisaris tersebut menjadi  tidak  optimal.  Apalagi  jika  hanya  1  orang  yang  memahami  praktik  akuntansi  dan  diharuskan mengawasi  dan  mengendalikan  praktik-praktik  negatif  yang  ada  di  sebuah  perusahaan.  Rata-rata perusahaan  pertambangan  di  Indonesia  memang  masi  minim  komisari  yang  berlatar  belakang  pendidikan akuntansi

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menemukan  bahwa proporsi  dewan  komisaris  yang  menguasai  praktik akuntansi tidak  mampu  mempengaruhi  penghindaran  pajak.  Hal  ini  cukup  wajar  karena terbatasnya jumlah komisaris yang berlatar belakang akuntansi sehingga mekanisme pengawasan atas praktik-praktik penghindaran pajak menjadi kurang maksimal

## REFERENSI
Arinda, H., & Dwimulyani, S. (2018). Analisis Pengaruh penghindaran pajak Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Dengan Good Corporate Governance Sebagai  Variabel Moderasi. Jurnal Akuntansi Trisakti, 5(1), 123–140.
Ariyanti, F. (2016). Membongkar Strategi Penghindaran Pajak Google di Dunia. Retrieved March
13, 2020, from www.liputan6.com Darmawan,  I.  G.  H.,  &  Sukartha,  I.  M.  (2014).  Pengaruh  Penerapan  Corporate  Governance, Leverage,  Return  On  Assets,  Dan  Ukuran  Perusahaan  Pada  Penghindaran  Pajak.  Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 9(1), 143–161.
Diantari,  P.  R.,  &  Ulupui,  I.  A.  (2016).  Pengaruh  Komite  Audit,  Proporsi  Dewan  Komisaris Independen,  Dan  Proporsi  Kepemilikan  Institusional  Terhadap  Tax  Avoidance.  E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 16(1), 702–732.
Eksandy,  A.  (2017).  Pengaruh  Komisaris  Independen,  Komite  Audit,  Dan  Kualitas  Audit
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.618
Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014).   Competitive, 1(1). Fadila,  M.  (2017).  Pengaruh  Return  On  Asset,  Leverage,  Ukuran  Perusahaan  Kompensasi  Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran   Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufakturang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-  2015). JOM Fekon, 4(1).
Franita, R. (2018). Mekanisme Good Corporate Governance Dan Nilai Perusahaan : Studi Untuk Perusahaan Telekomunikasi. (H. Wahyuni, Ed.). Medan: LEMBAGA   PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH AQLI. Retrieved from https://books.google.co.id Ghozali,  I.  (2016).  Analisis  Multivariate  Program  IBM  SPSS  21  (7th  ed.).  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Jogiyanto.  (2013).  Metodologi  Penelitian  Bisnis :  Salah  Kaprah  dan  Pengalaman  -  Pengalaman (6th ed.). Yogyakarta: BPFE.
Lisa,  O.  (2012).  Asimetri  Informasi  Dan  Manajemen  Laba:  Suatu  Tinjauan  Dalam  Hubungan Keagenan. Wiga, 2(1).
Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2014).  POJK  33.  Direksi  dan  Dewan  Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
Pohan,  C.  A.  (2019).  Pedoman  Lengkap  Pajak  Internasional  Konsep,  Strategi,  dan  Penerapan (Revisi). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Prima, B. (2019). Dilaporkan Melakukan Penghindaran Pajak, Bentoel Angkat Bicara. Retrieved March 13, 2020, from www.kontan.co.id
Putri,  V.  R.,  &  Putra,  B.  I.  (2017).  Pengaruh  Leverage,  Profitability,  Ukuran  Perusahaan  Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya, 19(1).
Santoso,  S.  (2010).  Statistik  Parametrik :  Konsep  dan  Aplikasi  Dengan  SPSS.  Jakarta:  PT  Elex Media Komoutindo.
Suandy, E. (2008). Perencanaan Pajak. (M. Teresa, Ed.) (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
Subagiastra,  K.,  Arizona,  I.  P.  E.,  &  Mahaputra,  I.  N.  K.  A.  (2016).  Pengaruh  Profitabilitas, Kepemilikan  Keluarga,  Dan  Good  Corporate  Governance  Terhadap  Penghindaran  Pajak (Studi  pada  Perusahaan  Manufaktur  di  Bursa  Efek  Indonesia).  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi, 1(2), 167–193.
Sugiyono.  (2017).  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R  &  D  (1st  ed.).  Bandung: Alfabeta.
Suryowati,  E.  (2016).  Terkuak,  Modus  Penghindaran  Pajak  Perusahaan  Jasa  Kesehatan  Asal Singapura. Retrieved March 13, 2020, from www.kompas.com