## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701
https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT SELF EXECUTING DAN NON-SELF EXECUTING DALAM RENTANG
TAHUN 2016-2019
Fauziah 1 , Beni Kharisma Arrasuli 2*
1 Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia
2 Departemen Hukum tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia
* Corresponding Author: beniarrasuli.fhua@gmail.com
Info Artikel Abstrak Diterima, 02/05/2023 Sepanjang  2016-2019  MK  telah  mengeluarkan  60  putusan  yang  mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang terdiri atas putusan self executing dan non-self  executing .  Penelitian  ini  mengkaji  dua  permasalahan,  bagaimana sifat  putusan  MK  dalam  rentang  2016-2019  dapat  dikategorikan  sebagai putusan  yang self  executing dan non-self  executing ?  Serta  bagaimanakah pelaksanaan  Putusan  MK  yang  bersifat self  executing dan non-self  executing dalam  rentang  2016-2019?  Penelitian  yang  dilakukan  secara  normatif  ini menunjukkan  sifat self  executing terdapat  dalam putusan legally  null and  void dan  putusan  inkonstitusional  bersyarat.  Sedangkan  putusan  MK  yang  bersifat non-self  executing terdapat  dalam  putusan  model  penundaan  pemberlakuan. Putusan MK dalam rentang 2016-2019 terdiri dari 57 putusan self executing dan 3  putusan non-self  executing .  Pemuatan  putusan  MK  dalam  Berita  Negara dirasa cukup bagi pelaksanaan putusan self executing. Sedangkan, putusan non- self  executing dilaksanakan  melalui  perubahan  undang-undang  yang  diuji.  Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum akibat pembatalan norma  yang  dilakukan  oleh  MK,  sehingga  MK  dalam  putusannya  secara langsung  meminta  perubahan  undang-undang  yang  diuji  kepada  pembentuk undang-undang  dalam  kurun waktu  tertentu.  Dari 3 putusan  MK  yang  bersifat non-self executing tersebut, hanya putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang telah  dilaksanakan  oleh  pembentuk  undang-undang  dengan  disahkannya Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Direvisi, 10/06/2023
Dipublikasi, 01/07/2023
Kata Kunci: Pengujian Undang- Undang; Putusan Self Executing; Putusan Non-Self Executing

## Abstract
Keywords: Judicial Review; Self Executing Decision; Non-Self Executing Decisions During  2016-2019  the  Constitutional  Court  issued  60  decisions  granting requests for judicial review consisting of self-execution and non-self-execution decisions.  This  research  examines  two  issues,  how  can  the  nature  of  the Constitutional  Court's  decisions  in  the  2016-2019  range  be  classified  as  self- execution and non-self-execution decisions? And how is the implementation of the  Constitutional  Court's  Decisions  that  are  self-executive  and  non-self- executive  in  the  2016-2019  period?  This  normative  research  shows  that  the nature  of  self-execution  is  contained  in  legal  decisions  null  and  void  and conditional  unconstitutional  decisions.  Meanwhile,  the  Constitutional  Court's decision  which  is  non-self-executive  is  contained  in  the  decision  of  the enforcement  settlement  model.  The  Constitutional  Court's  decisions  in  the 2016-2019  period  consisted  of  57  self-execution  decisions  and  3  non-self- execution  decisions.  The  publication  of  the  Constitutional  Court's  decision  in the  State  Gazette  is  deemed  sufficient  for  the  implementation  of  the  self- execution  decision.  Meanwhile,  non-self-execution  decisions  were  carried  out through  changes  to  the  law  being  tested.  This  is  done  to  prevent  legal settlement  due  to  the  cancellation  of  norms  carried  out  by  the  Constitutional
Court, so that the Constitutional Court in its decision directly requests changes to the law being reviewed by the legislators within a certain time limit. Of the 3 decisions  of  the  Constitutional  Court  which  are  non-self-executive  in  nature, only  the  decision  of  the  Constitutional  Court  Number  22/PUU-XV/2017  has been  carried  out  by  the  legislators  by  ratifying  Law  Number  16  of  2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage .

## PENDAHULUAN
Eksistensi  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dalam  perlembagaan  negara  Indonesia pascaamandemen  merupakan  jawaban  atas  kebutuhan  negara  akan  peradilan  yang  dibekali kewenangan  mengadili  perkara-perkatra  konstituisonal.  Dari  lima  kewenangan  MK, pengujian undang-undang merupakan kekuasaan yang lebih dominan dilaksanakan dibanding kewenangan  lainnya. 1 Hal  itu  terkonfirmasi  dari  jumlah  permohonan  pengujian  undang- undang yang diterima MK. Dalam melaksanakan wewenang pengujian undang-undang, MK sebagai negative  legislator dapat  mengeluarkan  tiga  alternatif  putusan,  yakni:  (i)  putusan yang  menyatakan  permohonan  tidak  dapat  diterima (niet  Ontvankelijk  verklaard) ;  (ii) permohonan  dikabulkan;  dan  (iii)  permohonan  ditolak.  Hanya  saja,  dalam  praktik  juga muncul  tiga  jenis  putusan  lainnya,  yakni:  (i)  konstitusional  bersyarat (conditionally constitusional); (ii) inkonstitusional  bersyarat (conditionally  unconstitutional); (iii) penundaan  pemberlakuan  putusan (limited  constitutional); dan  (iv)  perumusan  norma  baru dalam putusan. 2
Dalam  kurun  waktu  4  tahun  terakhir,  2016  hingga  2019,  MK  telah  menerima  433 permohonan  pengujian  undang-undang.  Dalam  kurun  waktu  dimaksud,  dari  seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diperiksa, MK telah mengabulkan sebanyak 60 permohonan. 3 Artinya,  lebih  kurang  sebanyak  15%  permohonan  pengujian  undang-undang telah dikabulkan dengan berbagai jenis putusan yang ada.
Dari ragam jenis putusan pengujian undang-undang yang dikabulkan, Maruarar Siahaan berpandangan  bahwa  putusan  dikabulkan  itu  dapat  dikelompokkan  menjadi  putusan  yang bersifat self-implementing dan yang bersifat non-self implementing . 4 Dalam perkembangannya,  klasifikasi  tersebut  juga  diamini  Martitah  dengan  menggunakan  istilah putusan yang bersifat self executing dan non-self executing sesuai beberapa putusan MK yang memperkenalkan istilah tersebut. 5 Pada dasarnya, istilah self executing dan non-self executing
1 Dominannya kewenangan pengujian undang-undang di MK terlihat dengan kewenangan lainnya terlihat dari perbandingan  jumlah  permohonan  pengujian  undang-undang  yang  masuk  ke  MK  dengan  permohonan kewenangan  lainnya.  Hal  ini  terlihat  dalam  perbandingan  jumlah  permohonan  yang  masuk  ke  MK  sampai tahun 2019 sebagaimana rinciannya sebagai berikut. Permohonan pengujian undang-undang yang teregistrasi adalah  sebanyak  1346  permohonan,  sedangkan  permohonan  penyelesaian  sengketa  lembaga  negara  yang teregistrasi  sebanyak  26  permohonan.  Dan  untuk  permohonan  penyelesaian  hasil  pemilihan  umum  sebanyak 336 permohonan.
2 Tim  Penyusunan  Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi, Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2017, h. 142.
3 Data dari Mahkamah Konstitusi, Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang, https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4, diakses tanggal 7 Januari 2020.
4 Maruarar  Siahaan, Implementasi  Putusan  MK  Dalam  Judicial  Review  :  Perlawanan  Sebagai  Pelanggaran Konstitusi, dari http://www.cic-jure.org/implementasi-putusan-mk-dalam-judicial-review-perlawanan-sebagai- pelanggaran-konstitusi/, diakses tanggal 6 Februari 2019.
5 Martitah, Mahkamah  Konstitusi  dari  “Negative  Legislature  ke  “Positive  Legislature”?, Cet.Kedua,  Jakarta: Konstitusi Press, 2016, h. xviii.
tidak berbeda dengan istilah self-implementing dan non-self implementing yang dikemukakan Maruarar sebelumnya. 6
Putusan yang bersifat self executing diartikan sebagai putusan langsung berlaku efektif sejak  diucapkan  tanpa  memerlukan  tindak  lanjut  dalam  bentuk  dilakukannya  perubahan undang-undang yang diuji. 7 Artinya, dengan dibacakannya putusan MK dalam sidang pleno terbuka  dan  diumumkan  dalam  Berita  Negara,  putusan  tersebut  segera  dapat  dilaksanakan. Sementara  putusan  yang  bersifat non-self  executing adalah  putusan  yang  pelaksanaannya membutuhkan  pembentukan  norma  hukum  baru  sesuai  putusan  MK.    Pembentukan  norma hukum dalam rangka melaksanakan putusan MK mengharuskan adanya proses pembentukan atau perubahan undang-undang. Dengan demikian, untuk sebuah putusan yang bersifat non- self  executing akan  ada  langkah-langkah  legislasi  yang  mesti  diambil  pembentuk  undang- undang  untuk  menindaklanjutinya.  Oleh  karena  itu,  pelaksanaan  putusan  yang  bersifat non- self  executing membutuhkan  tindak  lanjut  oleh  institusi  di  luar  MK,  sehingga  putusan tersebut tidak selalu mudah untuk diimplementasikan. 8
Dalam skema check and balances pada sistem presidensial,  tindak lanjut  putusan MK oleh pembentuk undang-undang merupakan wujud kepatuhan pada tafsir konstitusional yang ditetapkan  MK.    Sesuai  konsep  itu,  pembentuk  undang-undang  wajib  tunduk  pada  putusan pengujian  undang-undang,  karena  hal  itu  adalah  bentuk  kepatuhan  terhadap  sistem  hirarki norma  dan  wewenang  kekuasaan  yudisial  dalam  menafsirkan  konstitusi.  Juan  Linz mengemukakan,  pemerintahan  konstitusional  menghendaki  hierarki  peraturan  perundang- undangan yang jelas dan hanya dapat ditafsir oleh kewenangan yudisial. 9
Sebagai  negara  hukum,  kepatuhan  pembentuk  undang-undang  dan  seluruh  lembaga yang  berwenang  dalam  menindaklanjuti  putusan  MK  tentunya  akan  menjadi  salah  satu indikator. 10 Kepatuhan  terhadap  putusan  MK  dapat  dilihat  dari  sejauh  mana  putusan  yang bersifat non-self  executing ditindaklanjuti.  Bagaimana  pun,  tindak  lanjut  putusan  sangat bergantung  pada  pihak  yang  berwenang  untuk  itu,  termasuk  pembentuk  undang-undang. Tanpa  kepatuhan  dan  kemauan  menindaklanjuti,  putusan  dimaksud  tidak  akan  berarti  apa- apa.  Sebab,  dalam  pelaksanaan  putusan  pengujian  undang-undang,  MK  sebagai  pelaku kekuasaan  kehakiman  hanya  dapat  dipandang  sebagai  cabang  kekuasaan  yang  lemah (the least  dangerous  power,  with  no  purse  no  sword) , 11 karena  tidak  memiliki  kekuasaan  untuk memaksakan  pelaksanaan  putusannya.  Terkait  kepatuhan  pada  putusan  MK  tersebut, Indonesian  Legal  Roundtable menilai,  terdapat  sebanyak  73%  putusan  MK  tahun  2003
6 Peristilihan self executing dan non-self executing juga diartikan sama dengan self implementing dan non-self implenting . Selengkapnya lihat Maruarar Siahaan, Jurnal Hukum Nomor3 Vol 16 Juli 2019:” Peran Mahkamah Konstitusi Dalam
Penegakan Hukum Konstitusi ”, hal.
364,
dari https://media.neliti.com/media/publications/84976-ID-peran-mahkamah-konstitusi-dalam-penegaka.pdf, diakses 26 Januari 2020.
7 Martitah, Loc.Cit.
8 Mohammad  Mahrus  Ali  dkk, Tindak  Lanjut  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  Bersifat  Konstitutional Bersyarat  Serta  Memuat  Norma  Baru, https://mkri.id/index.php?page=download.Penelitian&id=22,  diakses tanggal 8 Agustus 2019.
9 Juan J.Linz dan Alfred, Defining and Crafting Democratic Transition,Constitutions, and Consolidation, dalam Crafting Indonesian Democrac,. Edited by R.William Liddle, Jakarta: Mizan Pustaka, 2001, h. 30. Lihat juga Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi, Jakarta: Pradnya Paramita, h. 55.
10 Salah satu prinsip negara hukum, yaitu jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
11 Ni’matul Huda, Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi , Yogyakarta: FH UII Press, 2018,  h. 208.
sampai  tahun  2018  dipatuhi  oleh  pihak  yang  dituju  oleh  putusan. 12 Sisanya,  sebanyak  27% cenderung tidak dipatuhi atau diabaikan.
Dari  data  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  tidak  semua  putusan  MK  yang  ditindaklanjuti. Putusan  yang  tidak  dilaksanakan  dimaksud  adalah  putusan-putusan  yang  bersifat non-self executing. Walaupun  batasan  putusan  yang  bersifat non-self  executing telah  disinggung sebelumnya, namun dalam perkembangannya, hal tersebut terus berdinamika seiring dengan perkembangan  jenis  putusan  yang  dikeluarkan  MK.  Oleh  karena  itu,  batasan  terhadap  sifat non-self  executing pun  perlu  dilihat  dalam  masa  waktu  tertentu  seiring  dengan  pergeseran- pergeseran yang terjadi, khususnya sepanjang tahun 2016 hingga 2019. Penelitian ini secara khusus  hendak  menelaah  bagaimana  pengelompokan  dua  sifat  putusan  tersebut  dan bagaimana  kecenderungan  pelaksanaannya  oleh  pihak  yang  berwenang,  khususnya pembentuk undang-undang.
Kajian ini mengerucut pada dua rumusan masalah, yakni bagaimana sifat putusan MK sepanjang tahun 2016-2019 dapat dikategorikan sebagai putusan yang self executing dan non- self executing ? Dan bagaimanakah pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat self executing dan non-self executing tahun 2016-2019?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif.  Dalam penelitian  ini  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  dimaksud  berupa bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan MK, bahan hukum  sekunder  berupa  buku,  jurnal  dan  publikasi  ilmiah  lainnya.  Pengumpulan  bahan hukum  dilakukan  dengan  metode  kepustakaan.  Adapun  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus .
Secara operasional, penulis mencari dan mempelajari pelaksanaan putusan-putusan MK selama  kurun  waktu  antara  tahun  2016  sampai  dengan  tahun  2019.  Setelah  itu,  peneliti mengelompokkan  putusan  pengujian  undang-undang  dari  tahun  2016  sampai  dengan  tahun 2019  yang  menjadi  putusan  yang  bersifat self  executing dan non-self  executing .    Terhadap putusan-putusan yang telah dikelompokkan, penelitian melakukan analisis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Putusan Bersifat Self Executing dan Non-Self Executing
Istilah  dan  klasifikasi  putusan  bersifat self  executing dan non-self  executing telah diperkenalkan  MK  sejak  tahun  2009.  Untuk  pertama  kali, MK  mengunakan  istilah  bersifat self  executing dalam  Putusan  MK  Nomor  102/PUU-VII/2009.  Hal  itu  dapat  dibaca  dalam pertimbangan sebagai berikut: 13
“ … maka demi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, Mahkamah memutuskan  dalam  Putusan  yang  bersifat self  executing yang  langsung  dapat diterapkan oleh KPU tanpa memerlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) guna  melindungi,  menjamin, dan memenuhi  hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.”
12 Detik news, https://m.detik.com/news/berita/d-4547612/ilr-73-persen-putusan-mk-2003-2018- dipatuhi?utm_source=twitter&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=news, diakses 14 Mei 2019.
13 Putusan MK Nomor102/PUU-VII/2009.
Selanjutnya,  dalam  Putusan  MK  Nomor  49/PUU-IX/2011  kembali  MK  menyebutkan putusan  yang  bersifat self  executing .  Putusan  dimaksud  terkait  pengujian  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangan putusan dimaksud, MK menyatakan:
“  …  putusan  Mahkamah  Konstitusi  bersifat  final  dan  mengikat  umum  ( erga omnes )  yang  langsung  dilaksanakan  ( self  executing ).”  Putusan  Mahkamah  sama seperti  undang-undang  yang  harus  dilaksanakan  oleh  negara,  seluruh  warga masyarakat, dan pemangku kepentingan yang ada.”
Jika  ditelaah  lebih  jauh,  dalam  dua  putusan  di  atas,  terdapat  perbedaan  terkait pertimbangan  MK  dalam  mengonstruksi  pemahaman  tentang  sifat  putusan  yang self- executing. Dalam  putusan  Nomor  102/PUU-VII/2009  diisyaratkan  bahwa  tidak  semua putusan  MK  bersifat self  executing .  Hal  ini  terlihat  dari  pertimbangan  yang  menyatakan bahwa:
“  …  Mahkamah  memutuskan  dalam  putusan  yang  bersifat self  executing yang langsung dapat  diterapkan  oleh  KPU  tanpa  memerlukan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  (Perpu)  guna  melindungi,  menjamin,  dan  memenuhi hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.”
Adapun  dalam  Putusan  Nomor  49/PUU-IX/2011  justru  diisyaratkan  bahwa  karena putusan  MK  bersifat  final  dan  mengikat  maka  seluruh  putusan  MK  bersifat self  executing. Hal itu dapat dipahami dari pertimbangan yang berbunyi “ … putusan Mahkamah Konstitusi bersifat  final  dan  mengikat  umum  (erga  omnes)  yang  langsung  dilaksanakan  (self executing)”. Frasa  tersebut  menunjukkan  bahwa  MK  hendak  menegaskan  bahwa  putusan MK dalam pengujian seharusnya langsung dapat dilaksanakan.
Terlepas pertimbangan dalam dua putusan tersebut, kalaupun semua putusan MK dalam pengujian undang-undang dikategorikan sebagai putusan yang bersifat self executing , namun pada  kenyataannya  terdapat  putusan  yang  tidak  dapat  dilaksanakan  secara  langsung.  Oleh karena itu, dengan adanya sejumlah jenis putusan yang memang menghendaki adanya tindak lanjut,  maka  putusan  tersebut  tidak  dapat  secara  mutlak  digolongkan  sebagai  bersifat self executing .  Dalam  konteks  itu,  kategori self  executing dan non  self  executing tidak  dapat dihindari.
Peneliti-peneliti sebelumnya pun telah menentukan dan bersepakat dengan dua kategori sifat  tersebut.  Hanya  saja,  mereka  berbeda  pandangan  terkait  batasan  dari  masing-masing sifat  putusan  dimaksud. Misalnya  dalam  menilai  dan  mengkategorikan  Putusan  MK  Nomor 102/PUU-VII/2009  terkait  pengujian  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  tentang Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  Putusan  terkait  penggunaan  KTP  bagi pemilih  yang  tidak  terdaftar  sebagai  pemilih  tersebut  dinilai  Martitah  sebagai  putusan  yang bersifat self executing . Sedangkan Syukri Asy’ari, dkk mengkategorikannya sebagai putusan non-self executing.
Martitah  berpandangan,  pengkategorian  putusan  tersebut  sebagai  yang  bersifat self executing dikarenakan  ia  dapat  dilaksanakan  tanpa  harus  melakukan  perubahan  undang- undang. 14 Adapun Syukri Asy’ari mengkategorikannya sebagai  putusan non-self executing 15
14 Martitah, Op.Cit., h. 170.
15 Syukri  Asy'ari,  dkk., Model  dan  Implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Pengujian  Undang- Undang (Studi Putusan Tahun 2013-2012), https://mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Model%20dan%20Implementasi%20Putusan%20MK- revisi.pdf, diakses tanggal 14 Mei 2019.
karena ia membutuhkan tindak lanjuti oleh KPU dalam bentuk menerbitkan peraturan, dalam hal ini Peraturan KPU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  29  Tahun  2009  tentang  Pedoman  Teknis  Pemungutan  Dan Penghitungan  Suara  Di  Tempat  Pemungutan  Suara  Dalam  Pemilihan  Umum  Presiden  Dan Wakil  Presiden  Tahun  2009  pada  tanggal  6  Juli  2009. 16 Dalam  Peraturan  tersebut  diatur teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih WNI yang tidak terdaftar dalam DPT sesuai putusan MK.
Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa  perbedaan  ukuran  sifat  putusan  tersebut terletak pada bentuk tindak lanjut dari putusan itu sendiri. Martitah membatasi sifat non-self executing terhadap putusan yang memerlukan perubahan undang-undang sesuai putusan MK. Sementara  Asy’ari  menentukan  batas non-self  executing putusan  itu  pada  ada  atau  tidaknya tindakan  legislasi,  baik  dalam  bentuk  undang-undang  maupun  peraturan  pelaksananya. Dalam  konteks  ini,  Asy’ari  memberikan  batasan  lebih  ketat  terhadap  putusan  yang  bersifat non-self executing.
Adapun  dalam  penelitian,  batasan  sifat  putusan  yang  disimpulkan  Martitah  lebih diutamakan.  Dalam  arti,  sifat self dan non-self  executing ditentukan  berdasarkan  ukuran apakah putusan tersebut  memerlukan proses legislasi undang-undang atau tidak. Batasan ini jauh lebih tepat jika dilandaskan pada sejumlah putusan MK yang memuat pertimbangan self executing maupun adanya perintah untuk mengubah undang-undang. Sementara putusan yang hanya  membutuhkan  tindak  lanjut  berupa  pengaturan  dalam  peraturan  pelaksana  tetap dikategorikan  sebagai self  executing karena  pelaksanaanya  tidak  membutuhkan  upaya legislasi yang sulit.
Lebih  jauh  dapat  dijelaskan  bahwa  putusan self-executing erat  kaitannya  dengan putusan yang menyatakan pembatasan suatu norma yang langsung dapat dilaksanakan setelah diucapkan tanpa menunggu perubahan undang-undang. Sementara putusan non-self executing adalah  putusan  yang  pelaksanaannya  memerlukan  perubahan  atau  pembentukan  undang- undang. Terhadap putusan non-self executing , pihak yang ditujuk oleh putusan dituntut untuk membentuk  atau  merubah  undang-undang  melalui  proses  legislasi  sesuai  perintah  putusan MK. 17
Untuk  melihat  lebih  jauh  bagaimana  keberadaan  putusan  pengujian  undang-undang dengan  dua  kategori  tersebut  sepanjang  tahun  2016  –  2019,  lebih  akan  ditelaah  putusan- putusan MK dalam kurun waktu  tersebut. Sepanjang  periode dimaksud,  MK telah memutus sebanyak  433 perkara  pengujian  undang-undang.  Sebagian  besar  permohonan  tersebut dinyatakan  ditolak,  tidak  dapat  diterima,  gugur  dan  dinyatakan  tidak  berwenang  mengadili dengan  berbagai  alasan  dan  pertimbangan.  Sebagian  sisanya  lebih  kurang  sebanyak  15% dinyatakan  dikabulkan.  Putusan  dikabulkan  itupun  diberikan  dengan  berbagai  ragam pengabulan.  Lebih  jauh,  rekapitulasi  putusan  MK  terkait  pengujian  undang-undang  dalam rentang waktu empat tahun tersebut dapat dibaca pada tabel di bawah ini.
16 Ibid. h. 23.
17 Mohammad Mahrus Ali , dkk .,Op.Cit., h.5.

## Tabel 1. Putusan Pengujian Undang-Undang Tahun 2016-2019
No Tahun Jumlah Amar Putusan Kabul Tolak Tidak Dapat Diterima Tarik Kembali Gugur Tidak Berwena ng 1 2016 96 19 34 30 9 3 1 2 2017 131 22 48 44 12 4 1 3 2018 114 15 42 47 7 1 2 4 2019 92 4 46 32 8 2 0 Jumlah 433 60 170 153 40 10 4
Sumber: Diolah dari rekapitulasi putusan pengujian undang-undang MK tahun 2016-2019
Tabel  di  atas  menunjukkan,  sepanjang  tahun  2016  sampai  2019  terdapat  sebanyak  60 permohonan pengujian undang-undang yang dikabulkan. Putusan dikabulkan tersebut terdiri dari beberapa model pengabulan. Model pengabulan permohonan tersebut adalah :
1. Menyatakan  bertentangan  materi  rumusan  suatu  undang-undang  bertentangan dengan  UUD  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  ( legally  null and void);
2. Menyatakan suatu norma konstitusional bersyarat (conditionally constitutional);
3. Menyatakan suatu norma inkonstitusional bersyarat (conditionally inconstitutional); dan
4. Menyatakan penundaan pemberlakuan putusan.
Dari  empat  model  putusan  dikabulkan  tersebut,  Syukri  Asy’ary  menyimpulkan, implementasi  langsung (self  executing) pada  umumnya  dapat  dilakukan  terhadap  putusan model legally null and void. Adapun model putusan konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, dan penundaan pemberlakukan putusan cenderung tidak dapat dilaksanakan secara langsung (non-self executing) karena ia membutuhkan proses legislasi berupa perubahan atau pembentukan undang-undang. 18
Berdasarkan  dua  kelompok  sifat  dan  empat  model  pengabulan  putusan  pengujian undang-undang tersebut, lebih lanjutkan akan dilakukan pengelompokan terhadap 60 putusan yang  dikabulkan  MK  sepanjang  tahun  2016-2019.  Dari  60  putusan,  57  diantaranya  bersifat self executing dan 3 putusan bersifat non-self executing. Lebih jauh, putusan-putusan dengan masing-masing kategori tersebut dapat dibaca pada tabel di bawah ini.
Tabel 2. Putusan Self Executing dan Non-Self Executing No Model Putusan Nomor Putusan Sifat 1 Legally null and void 1. 3/PUU-XIII/2015 2. 82/PUU-XIII/2015 3. 107/PUU-XIII/2015 4. 114/PUU-XIII/2015 5. 128/PUU-XIII/2015 6. 25/PUU-XIV/2016 7. 56/PUU-XIV/2016 8. 66/PUU-XV/2017 9. 88/PUU-XIV/2016 10. 68/PUU-XV/2017 11. 13/PUU-XV/2017 12. 53/PUU-XV/2017 13. 61/PUU-XV/2017 14. 16/PUU-XVI/2018 15. 87/PUU-XVI/2018
Self Executing
18 Ibid , h. 15.
16. 48/PUU-XVII/2019 2 Inkonstitusional bersyarat 1. 8/PUU-XIII/2015 2. 7/PUU-XIII/2015 3. 69/PUU-XIII/2015 4. 21/PUU-XIII/2015 5. 138/PUU-XIII/2015 6. 135/PUU-XIII/2015 7. 130/PUU-XIII/2015 8. 129/PUU-XIII/2015 9. 111/PUU-XIII/2015 10. 102/PUU-XIII/2015 11. 6/PUU-XIV/2016 12. 15/PUU-XIV/2016 13. 20/PUU-XIV/2016 14. 21/PUU-XIV/2016 15. 29/PUU-XIV/2016 16. 33/PUU-XIV/2016 17. 39/PUU-XIV/2016 18. 49/PUU-XIV/2016 19. 51/PUU-XIV/2016 20. 53/PUU-XIV/2016 21. 54/PUU-XIV/2016 22. 71/PUU-XIV/2016 23. 77/PUU-XIV/2016 24. 85/PUU-XIV/2016 25. 92/PUU-XIV/2016 26. 95/PUU-XIV/2016 27. 97/PUU-XIV/2016 28. 103/PUU-XIV/2016 29. 10/PUU-XV/2017 30. 18/PUU-XV/2017 31. 63/PUU-XV/2017 32. 93/PUU-XIII/2017 33. 1/PUU-XIV/2018 34. 13/PUU-XIV/2018 35. 30/PUU-XVI/2018 36. 31/PUU-XVI/2018 37. 38/PUU-XVI/2018 38. 18/PUU-VVII/2019 39. 20/PUU-XVII/2019 40. 39/PUU-XVII/2019 41. 56/PUU-XVII/2019 Self Executing
3 Penundaan pemberlakuan putusan 1. 22/PUU-XV/2017 2. 15/PUU-XV/2017 3. 80/PUU-XV/2017 Non-Self Executing
Sumber: Diolah dari Putusan MK sepanjang Tahun 2016-2019
Berdasarkan  data  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  dua  model  pengabulan  permohonan pengujian  undang-undang  masuk  dalam  kategori self  executing. Adapun  kategori non-self executing hanya  ditemukan  pada  pengabulan  permohonan  model  penundaan  pemberlakuan putusan.
Pada pengabulan permohonan model legally null and void bentuknya sangat sederhana dan ia merupakan  desain awal  keberadaan  proses pengujian undang-undang oleh MK. Pada model  ini,  MK  sebatas  melaksanakan  perannya  sebagai negative  legislator dengan menyatakan peniadaan suatu keadaan hukum ( declaratoir). 19 Putusan model ini dapat dilihat
19 Ibid, h. 16.
dalam  Putusan  MK  Nomor  13/PUU-XV/2017.  Putusan  MK  Nomor  13/PUU-XV/2017 tentang  pengujian  larangan  menikah  dengan  teman  sekantor.  Melalui  putusan  ini  MK mengabulkan  permohonan  pemohon  dengan  membatalkan  frasa  “kecuali  telah  diatur  dalam perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan/peraturan  kerja  bersama”  dalam  Pasal  153  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Dengan  dinyatakan  inkonstitusional frasa  tersebut,  maka  larangan  menikah  dengan sekantor  tidak  dapat  diberlakukan  lagi.  Putusan  ini  secara  terang  dapat  langsung dilaksanakan.  Sehingga  melalui  putusan  ini  perusahaan  tidak  dapat  lagi  melarang  para pekerja untuk menikah dengan pekerja lainnya yang sekantor.
Selain dalam bentuk putusan legally null and void, sifat self executing dapat ditemukan dalam  putusan  inkonstitutional bersyarat.  Putusan  inkonstitutional  bersyarat  adalah  varian putusan  MK  yang  membatalkan  ketentuan  yang  diuji  disertai  dengan  pemberian  syarat  dan makna kepada addressat putusan. 20 Bila dibandingkan dengan putusan legally null and void, kedua  putusan  ini  sama-sama  membatalkan  ketentuan  dalam  undang-undang.  Hanya  saja putusan  inkonstitusional  bersyarat  menyebutkan  keadaan  tertentu  yang  dapat  menjadikan sebuah  ketentuan  menjadi  inkonstitusional.  Walaupun  demikian  putusan  inkonstitutional bersyarat  dapat  langsung  dilaksanakan  tanpa  melalui  perubahan  undang-undang.  Hal  ini dapat  dilihat  dalam  Putusan  MK  Nomor  95/PUU-XIV/2016.  Putusan  MK  Nomor  95/PUU- XIV/2016  adalah  putusan  yang  menguji  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang Advokat mengenai pendidikan khusus profesi Advokat. Dalam putusan ini MK menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak  dimaknai  yang  berhak  menyelenggarakan  pendidikan  khusus  profesi  advokat  adalah organisasi  advokat  dengan  keharusan  bekerja  sama  dengan  perguruan  tinggi  yang  fakultas hukumnya  minimal  terakreditasi  B  atau  sekolah  tinggi  ilmu  hukum  yang  minimal terakreditasi  B.  Putusan  ini  dapat  langsung  dilaksanakan  dan  dijadikan  acuan  dalam pelaksaan pendidikan khusus profesi advokat.
Sedangkan  untuk  varian  putusan  penundaan  pemberlakuan  putusan  terkategorikan  ke dalam putusan non-self executing. Karena putusan dengan penundaan pemberlakuan putusan adalah putusan  MK yang membatalkan suatu  ketentuan dalam undang-undang namun  dapat berakibat adanya kekosongan hukum. Dengan adanya akibat kekosongan hukum tersebutlah MK  meminta  penundaan  pemberlakuan  putusannya  hingga  adanya  perubahan  undang- undang.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  varian  putusan  penundaan  pemberlakuan  putusan dikategorikan  sebagai  putusan non  self  executing karena  dibutuhkannya  proses  legislasi dalam rangka pelaksanaan putusan tersebut.
Adapun  varian  putusan  ini  dapat  dilihat  dalam  Putusan  MK  Nomor  20/PUU- XVII/2019.  Putusan  MK  Nomor  22/PUU-XV/2017  adalah  putusan  yang  membatalkan  usia 17  tahun  sebagai  batas  minimal  usia  perempuan  untuk  menikah.  Melalui  putusan  ini  MK membatalkan frasa “17 tahun” dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tidak hanya membatalkan ketentuan tersebut,  MK juga menunda pemberlakuan putusan ini sampai  diadakannya  perubahan  undang-undang  yang  mengatur  batas  usia  minimal pernikahan  perempuan.  Dalam  hal  ini  MK  memberi  waktu  selama  3  tahun  kepada  lembaga
20 Faiz  Rahman  dan  Dian  Agung  Waksono, Eksistensi  dan  Karakteristik  Putusan  Bersyarat  Mahkamah Konstitusi, https://media.neliti.com/media/publications/113807-ID-eksistensi-dan-karakteristik-putusan- ber.pdf , diakses 6 Mei 2020.
legislatif untuk mengubah undang-undang perkawinan. Itu berarti bahwa Putusan MK Nomor 22/PUU-XV  tidak  dapat  langsung  dilaksanakan  karena  dibutuhkannya  perubahan  undang- undang perkawinan sebagai bentuk pelaksanaannya.

## Pelaksanaan Putusan Self Executing dan Non-Self Executing

## 1. Pelaksanaan Putusan Bersifat Self Executing
Putusan  yang  bersifat self  executing langsung  berlaku  efektif  setelah  diucapkan. Pengucapan  putusan  kemudian  diiringi  dengan  pemuatan  putusan  tersebut  dalam  berita negara.  Pemuatan  putusan  dalam  berita  negara  sesuai  Pasal  57  ayat  (3)  UU  MK  sah  secara hukum untuk mengikat seluruh pihak untuk tidak menerapkan dan tidak melaksanakan norma yang  telah  dinyatakan  inkonstitusional  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat. Apabila  putusan  tersebut  dilanggar,  maka  pelanggaran  tersebut  dapat  dikualifisir  sebagai pelanggaran  undang-undang  dan  ia  batal  demi  hukum  sejak  semula (ad  initio) . 21 Bagi masyarakat,  dengan  dimuatnya  putusan self  executing dalam  berita  negara,  maka  mereka dapat  mengetahui  atau  dapat  dianggap  mengetahui  ketentuan  atau  pasal  mana  yang  tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar hukum.
Dengan demikian, untuk sebatas keberlakuan sebuah putusan self executing , tanpa ada proses legislasi sekali pun ia dapat dilaksanakan tanpa hambatan.  Hanya saja, dalam rangka menjaga  konsistensi  norma  undang-undang  ataupun  memastikan  sinkronisasi  peraturan pelaksana  dari  norma  undang-undang  yang  telah  dibatalkan,  putusan self  executing juga memerlukan  tindak  lanjut  untuk  dua  hal.  Pertama,  penyesuian  rumusan  norma  dengan putusan  MK; 22 Kedua,  penyesuaian  peraturan  pelaksana  terhadap  norma  undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.
Tindakan penyesuaian diperlukan ketika putusan pengujian undang-undang juga terbagi setidaknya atas tiga karakter, yaitu membatalkan satu pasal atau ayat, membatalkan satu kata atau  frasa,  atau  membatalkan  kata  atau  frasa  yang  disertai  dengan  penafsiran,  baik konstitusionalam maupun inkonstitusional bersyarat.
Adapun  tindak  penyesuaian  peraturan  pelaksana  diperlukan  agar  kepastian  hukum dalam pelaksanaan norma undang-undang dapat dijaga sesuai dengan karaktek putusan yang ditetapkan MK. Selain itu, penyesuaian peraturan pelaksana juga diperlukan agar pemenuhan hak  konstitusional  warga  negara  tidak  terhambat  oleh  peraturan  pelaksana  yang  norma induknya di dalam undang-undang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dikemukakan  bahwa  tindak  lanjut  putusan  yang bersifat self executing dengan tiga karakter yang telah dijelaskan dapat dilakukan dengan tiga pola berikut:
1. Pencantuman dalam berita negara;
2. Penyesuaian rumusan norma undang-undang dengan putusan MK; dan
3. Penyesuaian peraturan pelaksana dengan norma UU yang telah dibatalkan.
Dari 57 putusan bersifat self-executing yang ada, ia dapat dikelompokan ke dalam tiga kemungkinan  pola  pelaksanaan  putusan  berdasarkan  karakteristik  masing-masing. Pengelompokan dimaksud dapat dibaca pada tabel di bawah:
21 Mohammad Mahrus Ali dkk, Op.Cit., h. 6.
22 Hukumonline, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4222/pelaksanaan-putusan-mahkamah- konstitusi/, diakses tanggal 15 November 2019.
Tabel 3. Pola Pelaksanaan Putusan Self Executing
No Karakteristik Putusan Pelaksanaan Putusan Nomor Putusan 1. Membatalkan suatu pasal  dalam  undang- undang Pemuatan  putusan  dalam Berita  Negara  Republik Indonesia 1. 3/PUU-XIII/2015 2. 82/PUU-XIII/2015 3. 107/PUU-XIII/2015 4. 114/PUU-XIII/2015 5. 128/PUU-XIII/2015 6. 61/PUU-XV/2017 7. 66/PUU-XV2017 8. 68/PUU-XV/2017 9. 48/PUU-XVII/2019 2. Membatalkan suatu kata  atau  frasa  dalam undang-undang 1. Pemuatan putusan dalam  Berita  Negara Republik Indonesia. 2. Diperlukan sinkronisasi rumusan pasal  dengan  putusan MK 1. 8/PUU-XIII/2015 2. 25/PUU-XI/2016 3. 56/PUU-XI/2016 4. 85/PUU-XIV/2016 5. 92/PUUU-XIV/2016 6. 103/PUU-XIV/2016 7. 88/PUU-XIV/2016 8. 13/PUU-XIV/2017 9. 53/PUU-XV/2017 10. 16/PUU-XVI/2018 11. 38/PUU-XVI/2018 12. 87/PUU-XVI/2018 3. Membatalkan suatu kata  atau  frasa  dalam undang-undang  disertai penafsiran 1. Pemuatan putusan dalam  Berita  Negara Republik Indonesia. 2. Diperlukan sinkronisasi rumusan pasal  dengan  putusan MK. 3. Diperlukan  peraturan pelaksana untuk mengakomodir pelaksanaan putusan MK. 1. 7/PUU-XIII/2015 2. 21/PUU-XIII/2015 3. 69/PUU-XIII/2015 4. 102/PUU-XIII/2015 5. 111/PUU-XIII/2015 6. 129/PUU-XV/2015 7. 130/PUU-XV/2015 8. 135/PUU-XIII/2015 9. 138/PUU-XIII/2015 10. 15/PUU-XIV/2016 11. 6/PUU-XIV/2016 12. 20/PUU-XIII/2016 13. 21/PUU-XIV/2016 14. 29/PUU-XIV/2016 15. 33/PUU-XIV/2016 16. 39/PUU-XIV/2016 17. 49//PUU-XIV/2016 18. 51//PUU-XIV/2016 19. 53/PUU-XIV/2016 20. 54//PUU-XIV/2016 21. 71//PUU-XIV/2016 22. 77//PUU-XIV/2016 23. 95/PUU-XIV/2016 24. 97//PUU-XIV/2016 25. 10/PUU-XV/2017 26. 18/PUU-XV/2017 27. 63/PUU-XV/2017 28. 93/PUU-XV/2017 29. 1/PUU-XVI/2018 30. 13/PUU-XVI/2018 31. 30/PUU-XVI/2018 32. 31/PUU-XVI/2018 33. 18/PUU-XVII/2019 34. 20/PUU-XVII/2019 35. 39/PUU-XVII/2019 36. 56/PUU-XVII/2019
Masing-masing  pengelompokan  berdasarkan  tiga  karakter  putusan  sebagaimana dicantumkan  pada  tabel  di  atas  lebih  akan  dijelaskan  sebagai  berikut  ini. Pertama ,  putusan MK  yang  mengabulkan  pembatalan  satu  pasal  atau  ayat  dalam  suatu  undang-undang. Pelaksanaan  putusan  dengan  karakteristik  ini  cukup  dilakukan  dengan  pemuatannya  dalam Berita  Negara  agar  masyarakat  mengetahuinya.  Contohnya  adalah  Putusan  MK  Nomor 107/PUU-XIII/2015  yang  membatalkan  Pasal  7  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 mengenai waktu pengajuan grasi  maksimal  1 tahun sejak adanya putusan  pengadilan berkekuatan hukum  tetap.  Dengan pemuatan  dalam  Berita  Negara,  keberadaan  Pasal  7  ayat  (2)  yang  tidak  lagi  memiliki kekuatan  hukum  mengikat  telah  diketahui  atau  dianggap  telah  diketahui  masyarakat.  Hal yang sama juga berlaku  terhadap putusan pengabulan lainnya yang membatalkan pasal  atau ayat tertentu dari undang-undang.
Kedua, putusan  MK  yang  membatalkan  satu  kata  atau  frasa  dalam  suatu  undang- undang.  Pelaksanaan  putusan  karakter  ini  selain  dengan  pencantumannya  dalam  Berita Negara, juga harus diikuti dengan proses penyesuaian rumusan norma pasal oleh pembentuk undang-undang.  Hal  itu  diperlukan  karena  pembatalan  frasa  atau  kata  dalam  suatu  pasal dipastikan  telah  merubah  susunan  norma  pasal  dimaksud.  Walaupun  diperlukan  adanya langkah  penyesuaian,  namun  hal  tersebut  sama  sekali  tidak  mempengaruhi  keberlakuan norma tersebut setelah pengucapan putusan MK. Contoh putusan karakter ini adalah Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016. Dalam putusan tersebut, kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  dibatalkan.  Pembatalan  kata  tersebut  langsung  dapat  dilaksanakan  sejak  putusan dibacakan. Hanya saja, dalam rangka menjaga harmonisasi rumusan, maka diperlukan proses penyesuaian  rumusan  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3  tersebut  dalam  proses  legislasi  ke depannya. Kerangka pikir ini juga berlaku untuk putusan lainnya dengan karakter yang sama.
Ketiga, putusan  MK  yang  membatalkan  satu  frasa  atau  kata  yang  disertai  dengan adanya  penafsiran.  Secara  umum  karakteristik  ini  terdapat  dalam  putusan  inkonstitusional bersyarat.  Pada  putusan  karakter ini, selain membatalkan suatu  norma, MK  juga melakukan penafsirannya  terhadap  materi  norma  yang  diuji.  Contohnya  Putusan  MK  Nomor  51/PUU- XIV/2016 yang menyatakan tidak mengikatnya Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana  yang  secara  terbuka  dan  jujur  mengemukakan  kepada  publik  bahwa  yang bersangkutan  mantan  terpidana.  Pasal  67  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 tersebut  mengatur  larangan  bagi  mantan  terpidana  untuk  mencalonkan  diri.  Selain  dimuat dalam Berita Negara juga diperlukan penyesuaian undang-undang dan dibentuknya peraturan pelaksana  agar  pelaksanaan  putusan  ini  lebih  efektif.  Hal  ini  juga  berlaku  bagi  33  putusan lainnya sebagaimana telah  dicantumkan di  dalam tabel.  Peraturan pelaksana  yang dimaksud seharusnya sesuai dengan putusan MK dan tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya.

## 2. Pelaksanaan Putusan Bersifat Non-Self Executing
Pada  dasarnya  setiap  putusan  pengujian  undang-undang  memiliki  kekuatan  hukum tetap  sejak  diucapkan/dibacakan.  Hanya  saja,  dengan  perkembangan  proses  pengujian undang-undang  yang  terjadi,  tidak  semua  putusan  yang  mengabulkan  permohonan  dapat langsung  dilaksanakan  ( executing )  seketika  ia  memerlukan  tindak  lanjut  berupa  perubahan
atau pembentukan undang-undang. Tanpa adanya perubahan atau pembentukan norma baru, maka putusan tersebut belum dapat dilaksanakan.
Untuk  putusan  jenis  ini,  disamping  memerlukan  tindakan  hukum  berupakan pemuatanya  dalam  berita  negara,  juga  memerlukan  tindakan  legislasi  untuk  memenuhi  dan melaksanakannya. Pada putusan jenis ini, dalam praktiknya MK secara eksplisit menyatakan agar dilakukan perubahan undang-undang yang mesti dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Pertimbangan  perubahan  undang-undang  tersebut  dilakukan  MK  untuk  menghindari terjadinya kekosongan hukum setelah putusan tersebut.
Sebagaimana  telah  dibahas  sebelumnya,  terdapat  tiga  putusan  sepanjang  tahun  2016- 2019 yang masuk kategori non-self excuting, yaitu Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, Nomor 15/PUU-XV/2017,  dan  Nomor  80/PUU-XV/2017.  Dalam  tiga  putusan  tersebut  ditemukan pertimbangan  dan  diktum  yang  secara  ekslisit  meminta  agar  pembentuk  undang-undang melakukan perubahan terhadap undang-undang yang diuji.
Dalam  Putusan  Nomor  22/PUU-XV/2017,  MK  secara  eksplisit  memerintahkan  agar pembentuk  undang-undang  mengubah  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, khususnya norma terkait batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Selain itu, MK juga memberikan batas waktu perubahan, di mana pembentuk undang-undang harus melakukannya dalam jangka waktu paling lama tiga tahun.
Demikian juga dalam Putusan Nomor 15/PUU-XV/2017, MK juga memerintahkan agar pembentuk  mengubah  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah, khususnya materi pengenaan pajak alat berat. Jangka waktu perubahan juga ditentukan paling lama 3 tahun sejak pengucapan putusan. Selain itu, dalam Putusan Nomor 80/PUU-XV/2017,  MK  juga  memerintahkan  agar  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 diubah  terkait  norma  pengenaan  pajak  terhadap  penggunaan  listrik,  baik  yang  dihasilkan sendiri maupun yang dihasilkan dari sumber lain selain yang dihasilkan oleh pemerintah.
Tiga  putusan  di  atas  sama-sama  mengamanatkan  agar  dilakukan  perubahan  undang- undang  dalam  jangka  waktu  3  tahun  sejak  putusan  diucapkan.  Tiga  putusan  dimaksud masing-masing  diucapkan  pada  tanggal  12  Desember  2017,  tanggal  10  Oktober  2017,  dan tanggal  10  Desember  2018.  Dalam  rentang  waktu  yang  ditentukan,  hingga  saat  ini  hanya Putusan  Nomor  22/PUU-XV/2017  yang  telah  dilaksanakan  pembentuk  undang-undang. Tindak  lanjut  putusan  tersebut  dilakukan  dengan  dilakukannya  perubahan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  pada  tanggal  15 Oktober 2019. Dalam perubahan Undang-Undang tersebut, batas usia minimum perkawinan perempuan ditetapkan menjadi 19 Tahun. 23 Sementara Putusan Nomor 80/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 15/PUU-XV/2017 hingga saat ini belum ditindaklanjuti. Perubahan Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  baru  sebatas dimasukan dalam Program Legislasi Nasional DPR jangka menengah 2020-2024. 24

## KESIMPULAN
Sepanjang  tahun  2016  sampai  2019  terdapat  57  putusan  MK  yang  bersifat self executing dan  3  putusan  MK  yang  bersifat non-self  executing. Putusan self  executing
23 Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
24 Program  Legislasi  Nasional  Tahun  2020-2014,  lihat  dalam  :  http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list, diakses tanggal 1 Desember 2019.
dimaknai  sebagai  putusan  yang  langsung  dapat  dilaksanakan  sejak  diucapkan  tanpa membutuhkan tindak lanjut berupa proses legislasi untuk mengubah atau membentuk norma baru dalam dari undang-undang yang diuji. Adapun putusan yang bersifat non-self executing merupakan  putusan  pengujian  undang-undang  yang  dikabulkan  dan  membutuhkan  tindak lanjut berupa proses legislasi oleh pembentuk undang-undang.
Putusan self  executing dapat  dilaksanakan  tanpa  adanya  perubahan  undang-undang yang  diuji.  Putusan self  executing terdapat  dalam  putusan legally  null  and  void putusan inkonstitusional bersyarat. Sedangkan putusan yang bersifat non-self executing yakni putusan yang  dilaksanakan  dengan  adanya  perubahan  undang-undang  yang  diuji.  Putusan non-self executing terdapat dalam putusan penundaan pemberlakuan putusan. Dalam perkembangannya  dari  3  putusan  MK  yang  bersifat non-self  executing, hanya  putusan  MK Nomor  22/PUU-XV/2017  yang  telah  dilaksanakan  oleh  pembentuk  undang-undang  dengan disahkannya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Sedangkan  Putusan  MK  Nomor  Putusan  MK 15/PUU-XV/2017 dan Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017 dalam perkembangannya telah masuk dalam Program Legislasi Nasional DPR Tahun 2020-2024.

## DAFTAR PUSTAKA
Juan  J.Linz  dan  Alfred,  2001, Defining  and  Crafting  Democratic  Transition,Constitutions, and Consolidation, dalam Crafting Indonesian Democrac, Jakarta: Mizan Pustaka. Martitah,  2016, Mahkamah  Konstitusi  dari  “Negative  Legislature  ke  “Positive Legislature”? , Cet.Kedua, Jakarta: Konstitusi Press.
Maruarar  Siahaan, 2012, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ,  Jakarta: Sinar Grafika. Ni’matul Huda, 2018, Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi , Yogyakarta:FH UII Press
Tim  Penyusunan  Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi,  2017, Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi , Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Indonesian  Legal  Roundtable. Implementasi  Putusan  Pengujian  Undang-Undang  oleh Mahkamah Konstitusi2003-2018: A Baseline Research . Jakarta. 2019 Syukri Asy’ari.dkk.  2013. Model dan Implementasi Putusan MK dalam Pengujian UU (Studi Putusan Tahun 2013-2012 . Jurnal Konstitusi. Vol.10. No.4. Desember 2013 Data  dari  Mahkamah  Konstitusi, Rekapitulasi  Perkara  Pengujian  Undang-Undang, https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4,  diakses  7  Januari  2020 pukul 20:14 WIB.
Maruarar Siahaan, Implementasi Putusan MK Dalam Judicial Review : Perlawanan Sebagai Pelanggaran Konstitusi, dari http://www.cic-jure.org/implementasi-putusan-mk-dalam- judicial-review-perlawanan-sebagai-pelanggaran-konstitusi/, diunduh 6 Februari 2019 Maruarar  Siahaan, ”Peran  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Penegakan  Hukum  Konstitusi”, https://media.neliti.com/media/publications/84976-ID-peran-mahkamah-konstitusi- dalam-penegaka.pdf, diunduh 26 Januari 2020
Mohammad  Mahrus  Ali  dkk, Tindak  Lanjut  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  Bersifat Konstitutional
Bersyarat Serta Memuat Norma Baru,
https://mkri.id/index.php?page=download.Penelitian&id=22, diunduh 8 Agustus 2019
Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2014, lihat dalam:
http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list , diakses tanggal 1 Desember 2019 https://m.detik.com/news/berita/d-4547612/ilr-73-persen-putusan-mk-2003-2018- dipatuhi?utm_source=twitter&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&ut m_content=news, diakses 14 Mei 2019 pukul 20:18 WIB.
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4222/pelaksanaan-putusan-mahkamah- konstitusi/, diakses 15 November 2019 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XIII/2015 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIII/2015 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XIII/2015 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XIV/2016 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIV/2016 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XIV/2016 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XV/2017 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV/2017 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XIII/2017 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XIV/2018 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XIV/2018 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIV/2018 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18PUU-XVII2019 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019