## ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI INDONESIA
Sensia Gibsi Ompusunggu 1) , Roy Valiant Salomo 2)
Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Jl. Pegangsaan Timur No.16 Jakarta gibsiompusunggu@gmail.com 1) , royvsalomo2357@gmail.com 2)

## Abstrak
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  mengamatkan Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia. Pada tahun 2008, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  Tentang  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Sistem pengendalian intern yang diterapkan di Indonesia diadopsi dari konsep pengendalian  intern  yang  dibuat  oleh  Committe  of  Sponsoring  Organizations  of  the Treadway  Commision  (COSO)  tahun  1992.  Sejak  ditetapkannya  Peraturan  Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terhitung sudah 10 tahun peraturan tersebut berlaku. Namun kebijakan yang  tertuang  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  belum  sepenuhnya diimplementasikan  dalam  tata  kelola  pemerintah  di  Indonesia.  Hal  ini  terlihat  dari  hasil evaluasi  maturitas  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  yang  dilakukan  BPKP  sampai dengan Maret 2018 yang menunjukkan tingkat kematangan SPIP yang masih jauh dari target dengan  mayoritas  Instansi  masih  berada  dibawah  level  3  atau  jauh  dari  level  5  (level optimum)  dan  kelemahan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  yang  ditemukan  Badan Pemeriksa  Keuangan  dalam  pemeriksaan  tahun  2015-2017.  Faktor-faktor  yang  dapat menghambat penerapan sistem pengendalian intern pemerintah di Indonesia antara lain: (a) Kelemahan dari segi konten dan konteks Kebijakan, (b) Tidak adanya penerapan sanksi, (c) Kurang  matangnya  suatu  pertimbangan  ( judgment ),  (d)  Kesalahan  dalam  menerjemahkan perintah, (e) Pengabaian manajemen, (f) Adanya kolusi.
Kata kunci: Pengendalian Internal, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

## Abstract
Law No. 1 of 2004 concerning the Treasury of the State shall preserve the President as the Head of Government regulating and organizing the Government's Internal Control System in Indonesia. In 2008, the Government of Indonesia issued Government Regulation Number 60 of 2008 concerning the Government's Internal Control System to implement the provisions of Article 58 paragraph (2) in Law Number 1 of 2004. The internal control system adopted in  Indonesia  was  adopted  from  the  concept  of  internal  control  was  made  by  the  1992 Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  the  Treadway  Commission  (COSO).  Since  the enactment of Government Regulation Number 60 of 2008 counted for 10 years the regulation has come into force. However, the policy contained in Government Regulation Number 60 Year 2008 has not been fully implemented in government governance in Indonesia. This can be  seen  from  the  results  of  the  government  internal  control  system  maturity  evaluation conducted by BPKP until March 2018 which shows the maturity level of SPIP which is still far  from  the  target  with the  majority  of  Institutions  still  below level  3  or  far  from  level  5 (optimum level) and weaknesses of the Internal Control System The government found by the Supreme  Audit  Agency  in  the  examination  of  2015-2017.  Factors  that  can  hinder  the implementation  of  the  government's  internal  control  system  in  Indonesia  include:  (a) Weakness  in  terms  of  content  and  context  of  the  Policy,  (b)  Absence  of  sanctions,  (c) Inadequate judgment (d) Errors in translating orders, (e) Management neglect, (f) Collusion.
Keywords: Internal Control, Government Internal Control System
PENDAHULUAN Setiap organisasi dalam
perjalanannya diperhadapkan pada tantangan  baik  dari  dalam  dan  luar organisasi.  Tantangan  yang  dihadapi organisasi  dapat  mempengaruhi  tercapai atau  tidak  tercapainya  tujuan  organisasi. C ontrolling atau pengendalian adalah salah satu  fungsi  manajemen  organisasi  yang dilakukan  untuk  memastikan  organisasi masih  berjalan  dalam  arah  yang  tepat sesuai tujuan organisasi. Walsh, J., Seward, J.  (1990)  membagi  pengendalian  menjadi dua  jenis  yaitu  pengendalian  internal  dan
pengendalian eksternal. Pengendalian internal  melibatkan  semua  orang  yang terlibat  dalam  organisasi  dari  posisi terendah  hingga  tertinggi  sedangkan pengendalian  eksternal  melibatkan  orang di luar organisasi yang memiiki kepentingan atas organisasi tersebut.  Baik pengendalian  internal  maupun  eksternal memiliki  peran  yang  sama  penting  bagi sebuah  organisasi.  Hal  ini  juga  berkaitan dengan adanya tuntutan akuntabilitas yang wajib diberikan organisasi kepada stakeholder dan shareholder .
Dalam teori organisasi, pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses, yang  dipengaruhi  oleh  sumber  daya manusia  dan  sistem  teknologi  informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan.
Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk  mengarahkan,  mengawasi,  dan mengukur  sumber  daya  suatu  organisasi. Pengendalian  internal  berperan  penting untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan ( fraud ) dan melindungi sumber  daya  organisasi  baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
Committe  of  Sponsoring  Organizations  of the Treadway Commision (COSO)  (1992) mendefenisikan pengendalian internal adalah sebuah proses  yang dilakukan oleh dewan  direktur,  manajemen  dan  personil yang lain yang dirancang untuk memberikan  keyakinan  memadai  dalam pencapaian  tujuan  organiasi  antara  lain: terwujudnya  efektivitas  dan  efisiensi operasional  organisasi,  keandalan  laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 58 ayat (2) mengamanatkan Presiden selaku Kepala Pemerintahan untuk
mengatur  dan  menyelenggarakan  Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Pemerintah secara menyeluruh. Penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian
Intern dilakukan dengan tujuan meningkatkan  kinerja,  transparansi  dan akuntabilitas.
Dalam rangka melaksanakan ketentuan  Pasal  58  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara, Presiden menetapkan  Peraturan  Pemerintah  nomor
60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah.  Amanat Presiden  dalam  Pemerintah  nomor  60 tahun  2008  adalah  Sistem  Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh  di  lingkungan  pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota  bertanggung  jawab  atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing- masing.
Pada  tahun  2014,  Presiden  Jokowi melalui  Inpres  Nomor  9  Tahun  2014 menginstruksikan  Para  Menteri  Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, Jaksa  Agung,  Panglima  Tentara  Nasional
Indonesia, Kepala Lembaga Pemerintahan Non
Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan  Lembaga  Negara,  Para Gubernur,  Para  Bupati/Walikota  untuk Mempercepat efektivitas penerapan sistem pengendalian  intern  pemerintah  dalam pengelolaan  keuangan  negara/  daerah  dan pembangunan  nasional  sesuai  lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
Dalam rencana pembangunan jangka menengah  nasional  (RPJMN)  Pemerintah juga  menetapkan  Pelaksanaan  Sistem Pengendalian  Intern  sebagai  salah  satu target  yang  ingin  dicapai.  Pemerintah dalam  rencana  pembangunan  jangka menengah  nasional  (RPJMN)  2015-2019 menargetkan pelaksanaan Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintahan  di Indonesia  minimal  sudah  mencapai  level tiga  pada  tahun  2019.  Tujuan  utama pembuatan  tulisan  ini  yaitu  menemukan faktor-faktor  yang  menyebabkan  belum terimplementasikannya Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  secara memadai.  Penulisan  dibuat  berdasarkan berdasarkan kajian beberapa literatur.
TINJAUAN PUSTAKA
Pembahasan mengenai pengendalian tidak  lepas  dari  pembahasan  mengenai manajemen karena pengendalian
merupakan  salah  satu  bagian  dari  fungsi manajemen organisasi. Dalam perkembangan ilmu manajemen, para ahli beberapa  kali  telah  mengembangkan konsep  terbaru  fungsi  manajemen  mulai dari  konsep  POCCC  oleh  Fayol  (1917) yang  terdiri  dari planning,  organizing, commanding,  coordinating,  controlling kemudian  konsep  POAC  oleh  George  R Terry  (1992)  yang  terdiri  oleh planning, organizing,  actuating,  dan  controlling hingga konsep POSDCORBC oleh Luther Gullick (1937)  yang terdiri dari planning, organizing, staffing, directing, coordinating,  reporting,  budgeting  dan controlling ).
Meskipun  para  ahli  beberapa  kali merumuskan konsep baru fungsi manajemen namun controlling atau pengendalian  merupakan  bagian  yang tidak  terpisahkan  dari  fungsi  manajemen. Hal ini menunjukkan pengendalian merupakan bagian yang sangat dibutuhkan organisasi  dan  berpengaruh  terhadap keberhasilan organisasi.  Eric G Flamholtz
(1996) menyatakan organisasi membutuhkan pengendalian karena
organisasi  terdiri  dari  orang-orang  yang memiliki minat, tugas dan perspektif yang berbeda.
Pemahaman  yang  jelas  mengenai makna  pengendalian  sangat  penting. Beberapa ahli mendefinisikan pengendalian  antara  lain:  Fayol  (1917) berpendapat  bahwa  pengendalian  adalah usaha  memeriksa  apakah  semua  kegiatan terjadi  sesuai  dengan  rencana  yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip  yang  dianut.  Anthony,  Dearden, dan Bedford (1989) mendefinisikan pengendalian sebagai proses mengarahkan sekumpulan  variabel  untuk  mencapai tujuan  atau  sasaran  yang  telah  ditetapkan sebelumnya dan Stoner
(1995)
mendefinisikan pengendalian sebagai proses  untuk  memastikan  bahwa  aktivitas sebenarnya sesuai dengan yang direncanakan. Sujamto (1983)
mendefinisikan pengendalian sebagai pengawasan  plus  tindakan  korektif,  atau dapat  pula  dikatakan  pengawasan  adalah pengendalian minus tindakan korektif.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  pengendalian  dalam organisasi merupakan tindakan korektif ini yang  sangat  diperlukan  agar  pelaksanaan program  atau kegiatan berlangsung sesuai
dengan  tujuan  organisasi.  Tanpa  adanya pengendalian,  organisasi  akan  kacau  dan tidak bisa berjalan sesuai tujuan organisasi.
Perkembangan  pengendalian  intern sektor  publik  dipengaruhi  perkembangan pengendalian  internal  di  sektor  swasta. Committee of  Sponsoring Organization  of the Treadway Commissio n (COSO) adalah suatu  komisi  yang  bertujuan  merumuskan pengendalian internal secara lebih mendalam dan beranggotakan wakil-wakil dari Financial Executive Institute, Association  of  International  Certified
Professional Accountants, American Accounting  Association,  The  Institute  of Internal Auditors, dan Institute of
Management  Accounts .  Pada  tahun  1992, COSO mempublikasikan “Internal Control-Integrated  Framework”.  Menurut COSO  (1992),  pengendalian  internal merupakan  suatu  proses  yang  dapat dipengaruhi  oleh  dewan  komisaris  suatu entitas,  manajemen  dan  personil  lainnya yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkaitan dengan pencapaian tujuan dalam berbagai kategori antara lain:
-  Efektivitas dan efisiensi kegiatan -  Keandalan pelaporan keuangan
-  Ketaatan  pada  peraturan  dan  ketentuan
yang berlaku Selain COSO,
International Organization of Supreme Audit Institution (INTOSAI) membuat exposure draft yang berjudul  “ Guidelines  for  internal  control Standars  for  Public  Sector ”.  Defenisi pengendalian  internal  menurut  INTOSAI yaitu suatu proses integral yang dipengaruhi  oleh  manajemen  organisasi dan pegawai dan dirancang untuk mengatasi  risiko  dan  untuk  memberikan jaminan  yang  memadai  dalam  mencapai misi organisasi, dengan tercapainya tujuan umum sebagai berikut: -  Terlaksananya kegiatan yang tertib, etis, ekonomis, efisien dan efektif; -  Terpenuhinya kewajiban akuntabilitas;
-  Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;
-  Terlindunginya  sumber  daya  dari kehilangan dan penyalahgunaan
Selanjutnya, Institute  of  Internal
Auditors
(IIA) mendefenisikan pengendalian  internal  sebagai  setiap tindakan  yang  dibuat  oleh  manajemen, dewan, dan pihak lain untuk meningkatkan manajemen  risiko  dan  meningkatkan tercapainya  tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditetapkan.  Manajemen  merencanakan,
mengatur  dan  mengarahkan  kinerja  yang memadai untuk memberikan jaminan yang masuk akal bahwa tujuan dan sasaran akan tercapai.
Dari  defenisi-defenisi  pengendalian intern yang dirumuskan diatas dapat ditarik kesimpulan  bahwa  pengendalian  intern adalah suatu proses yang dituangkan dalam suatu kebijakan dan atau prosedur sebagai suatu  alat  untuk  menjamin  tercapainya tujuan suatu organisasi melalui terselenggaranya kegiatan operasional yang efektif dan efisien, tersajinya laporan keuangan  yang  akuntabel  dan  andal, dipatuhinya peraturan perundang- undangan  dan  adanya  pengamanan  aset. Pengendalian  intern  diharapkan  dapat mencegah  terjadinya  tindakan-tindakan penyelewengan yang merugikan organisasi. Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission
(COSO)  pada  tahun  1992  membuat kerangka
pengendalian internal terintegrasi.  Kemudian  pada  tahun  2013, COSO memperbaharui kerangka pengendalian  internal  tersebut.  Kerangka pengendalian  menurut  COSO  (1992) terdiri  atas  21  prinsip-prinsip  yang  harus dikembangkan dalam menciptakan
pengendalian internal yang optimal. Sedangkan kerangka pengendalian menurut  COSO  (2013)  terdiri  atas  17 prinsip-prinsip  yang  harus  dikembangkan dalam  menciptakan  pengendalian  internal yang optimal.
Kerangka pengendalian internal yang diterapkan di Intansi Pemerintahan di Indonesia mengacu pada kerangka pengendalian  internal  terintegrasi  COSO (1992).  Komponen  pengendalian  internal beserta prinsip-prinsip pengendalian internal menurut COSO (1992) dijabarkan sebagai berikut:
1) Lingkungan Pengendalian
Lingkungan  Pengendalian  adalah kondisi  yang  mempengaruhi  efektivitas pengendalian  internal  (Stoner,  1995  & Bartol,  1996).  Lingkungan  Pengendalian merupakan komponen yang paling penting dalam  kerangka  pengendalian  internal. Pengendalian internal tidak akan mungkin efektif tanpa adanya lingkungan pengendalian.  Lingkungan  pengendalian dirancang  untuk  memberikan  keyakinan yang memadai bahwa tujuan entitas sedang dicapai. Lingkungan pengendalian merupakan  fondasi  bagi  seluruh  sistem pengendalian  internal.  Menurut  COSO, untuk  memahami  dan  menilai  lingkungan
pengendalian  harus  mempertimbangkan prinsip-prinsip dari lingkungan pengendalian  yang  terdiri  atas:Sub  unsur dalam  unsur  lingkungan  pengendalian adalah:
a. Integritas dan nilai etika
b. Komitmen terhadap kompetensi
c. Tone  at  the  top (Filosofi  dan  gaya operasi manajemen)
d. Struktur organisasi
e. Kebijakan  dan  Praktik  Sumber  Daya Manusia

## 2) Penilaian Risiko
Semua  organisasi,  terlepas  dari ukuran,  struktur,  sifat  atau  industri, menghadapi  risiko  di  semua  tingkatan  di dalam organisasi mereka. Risiko mempengaruhi kemampuan setiap organisasi  untuk  bertahan,  mempengaruhi keberhasilan organisasi  dalam persaingan, mempengaruhi  keuangan  organisasi  dan mempengaruhi  citra  publik  yang  positif dan mempengaruhi kualitas seluruh produk, layanan dan orang-orang yang ada di  dalam  organisasi.  Manajemen  harus menentukan  seberapa  besar  risiko  yang dapat  diterima  dengan  hati-hati  dan berusaha  untuk  mengendalikan  risiko tersebut. Peniliain risiko adalah tahap awal dalam pembangunan infrastruktur
pengendalian.  Penilaian  risiko  adalah proses  mengidentifikasi  dan  menganalisis yang  relevan  risiko  terhadap  pencapaian tujuan entitas dan menentukan respon yang tepat. Penilaian risiko terdiri dari atas: a. Identifikasi risiko
b. Evaluasi risiko
c. Menilai  risiko  yang  bisa  diterima  oleh organisasi
d. Penanganan risiko
3) Kegiatan Pengendalian
Kegiatan pengendalian adalah kebijakan  dan  prosedur  yang  ditetapkan untuk mengatasi risiko dan untuk mencapai tujuan  entitas.  Agar  menjadi  efektif, aktivitas pengendalian harus sesuai, berfungsi  secara  konsisten  sesuai  rencana sepanjang  periode  dan  menjadi  efektif, komprehensif,  masuk  akal  dan  berkaitan langsung  dengan  tujuan  pengendalian. Kegiatan  pengendalian  terjadi  diseluruh organisasi  disemua  tingakatan  dan  dalam semua fungsi. Pimpinan organisasi menetapkan  kegiatan  pengendalian  yang dituangkan  dan  melekat  dalam  bentuk kebijakan  dan  prosedur  pelaksanaan kegiatan untuk mengurangi resiko (Pickett, 2010:260)  Kegiatan  pengendalian  terdiri atas:
a. Prosedur otorisasi dan persetujuan
b. Pemisahan fungsi
c. Verifikasi
d. Rekonsiliasi
e. Reviu kinerja operasi
f. Reviu operasi, proses dan kegiatan
g. Supervisi
4) Informasi dan Komunikasi
Informasi dan komunikasi adalah hal yang  esential  dalam  mewujudkan  semua tujuan  pengendalian  internal.  Salah  satu tujuan pengendalian internal adalah memenuhi kewajiban akuntabilitas publik. Hal ini bisa dicapai dengan mengembangkan dan memelihara informasi  keuangan  dan  informasi  non keuangan yang relevan dan mengkomunikasikan  informasi  dengan pengungkapan  yang  adil  dalam  laporan yang tepat waktu. Informasi dan komunikasi  berkaitan  dengan  kinerja organisasi. Dalam banyak kasus informasi harus  disediakan  atau  dikomunikasikan demi mematuhi aturan hukum dan regulasi yang ditetapkan.
Informasi  dibutuhkan  dalam  semua tingkatan  level  organisasi  dengan  tujuan memiliki  pengendalian  internal  yang efektif  dan  mencapai  tujuan  entitas.  Oleh karena  itu  semua  informasi  yang  relevan, andal  harus  diidentifikasi,  ditangkap,
dikomunikasikan dalam bentuk dan jangka waktu  yang  memungkinkan  setiap  orang dalam  entitas  melakukan  pengendalian internal dan melakukan tanggungjawabnya.  Syarat  dari  informasi yang  andal  dan  relevan  yaitu  perekaman yang  cepat  dan  klasifikasi  transaksi  dan peristiwa  yang  tepat.  Transaksi  dan peristiwa  harus  dicatat  sesegera  mungkin jika informasi tersebut relevan dan penting bagi  manajemen  dalam  pengambilan keputusan. Klasifikasi transaksi dan kegiatan juga diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang tersedia dapat diandalkan  untuk manajemen.
Kemampuan  manajemen  dalam  membuat keputusan  yang  tepat  dipengaruhi  oleh kualitas  informasi  (sesuai,  tepat  waktu, terkini, akurat dan dapat diakses).
Informasi adalah dasar untuk komunikasi, yang harus memenuhi harapan kelompok dan individu,
memungkinkan mereka untuk melaksanakan  tanggung  jawab  mereka secara  efektif.  Komunikasi  yang  efektif harus  terjadi  di  semua  arah,  mengalir  ke bawah, melintasi dan ke atas organisasi, di semua  komponen  dan  seluruh  struktur. Salah satu saluran komunikasi yang paling penting  adalah  antara  manajemen  dan
stafnya. Manajemen harus selalu mendapat informasi terbaru tentang kinerja, perkembangan,  risiko  dan  berfungsinya pengendalian internal, kegiatan dan masalah  lain  yang  relevan.  Dengan  cara yang sama, manajemen harus berkomunikasi  dengan  stafnya  terkait informasi  apa  yang  dibutuhkan  dan memberikan  umpan  balik.  Manajemen juga  harus  memberikan  komunikasi  yang spesifik  dan terarah membahas ekspektasi perilaku.  Ini  termasuk  pernyataan  yang jelas  tentang  filosofi  dan  pendekatan pengendalian internal entitas, dan pendelegasian wewenang.
Komunikasi  harus  meningkatkan kesadaran tentang pentingnya dan relevansi  pengendalian  internal  yang efektif,  mengomunikasikan  selera  risiko entitas  dan  toleransi  risiko,  dan  membuat personel  sadar  akan  peran  mereka  dan tanggung jawab dalam mempengaruhi dan mendukung komponen-komponen pengendalian  internal.  Selain  komunikasi internal, manajemen harus memastikan ada cara  yang  memadai  untuk  berkomunikasi pihak eksternal, karena komunikasi eksternal  dapat  memberikan  input  yang mungkin  memiliki  dampak  yang  sangat signifikan  pada  sejauh  mana  organisasi
mencapai tujuannya. Berdasarkan masukan  dari  komunikasi  internal  dan eksternal,  manajemen  harus  mengambil tindakan  yang  diperlukan  dan  melakukan tindakan tindak lanjut yang tepat waktu.
Informasi tersebut harus relevan dan dapat  diandalkan  serta  disajikan  kepada pihak yang tepat secara tepat isi dan tepat waktu, sehingga memungkinkan bersangkutan  melaksanakan  pengendalian intern dan tanggung jawab operasionalnya (Coderre, 2009).

## 5) Pemantauan
Pemantauan  pengendalian  internal ditujukan untuk memastikan bahwa pengendalian  dilakukan  sesuai  tujuan  dan dimodifikasi secara tepat untuk mengatasi perubahan  yang  terjadi.  Pemantauan  juga harus menilai apakah, dalam mengejar misi entitas,  tujuan  umum  yang  ditetapkan dalam  defenisi  pengendalian  internal sedang dicapai. Pemantauan Sistem Pengendalian  Intern  dilakukan  melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah  dan  tindak  lanjut  rekomendasi hasil audit, dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan  diselenggarakan  melalui kegiatan  rutin,  supervisi,  pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah
diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu,  dan  pengujian  efektivitas  system pengendalian internal yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan internal atau pihak eksternal dengan menggunakan daftar  uji  pengendalian  internal  (Konrath, 1996).
Sistem  pengendalian  intern  yang dibuat  oleh  COSO  menekankan  tiga  hal yaitu:
a. Sistem  pengendalian  intern  merupakan komponen  operasi  organisasi  atau kegiatan  yang  terpasang  secara  terus– menerus ( a continuous built-in component  of  operations ).  Sistem pengendalian intern adalah suatu rangkaian  tindakan  dan  aktivitas  yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi dan  berjalan  secara  terus-menerus. Sistem  pengendalian  intern  bukanlah suatu  terpisah  dalam  suatu  organisasi, melainkan  harus  dianggap  sebagai bagian  integral  dari  setiap  sistem  yang dipakai manajemen untuk mengatur dan mengarahkan kegiataannya. Sistem pengendalian  intern  merupakan  proses serta  menyatu  dengan  proses  dan menyatu  dengan  kegiatan  operasional organisasi  serta  menjadi  dasar  bagi pelaksanaan kegiatan. Sistem
pengendalian  intern  sangat  efektif apabila dibangun ke dalam infrastruktur suatu  organisasi  dan  menjadi  bagian dari  esensi  organisasi  yang  dikenal dengan  istilah  built  in  (dibangun  di dalam dan menjadi satu kesatuan).
b. Pengendalian  intern  dipengaruhi  oleh manusia.  Sistem  pengendalian  intern dipengaruhi  oleh  manajemen  dan personil  lain  dalam  suatu  organisasi. Sistem pengendalian intern dicapai oleh orang-orang  dalam  organisasi,  melalui apa  dilakukan  dana  dan  dikatakan. Orang-orang tersebut menetapkan tujuan organissai dan membuat mekanisme  pengendaliannya.  Dalam praktik  sering  dijumpai  bahwa  suatu organisasi  memiliki pedoman (manual) system  pengendalian  intern  yang  baik, namun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Akibatnya,
system pengendalian intern yang telah dirancang  tersebut  tidak  memberikan kontribusi  positif  bagi  organisasi. Efektivitas  ssystempengendalian  intern sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya.  Tanggung  jawab berjalannya system pengendalian intern ada  pada  manajemen.  Manajemen menetapkan  tujuan,  merancang  dan
melaksanakan mekanisme pengendalian, memantau serta mengevaluasi  pengendalian.  Dengan demikian seluruh pegawai dalam organisasi  memegang  peran  penting untuk melaksanakan system pengendalian intern secara efektif.
c. Pengendalian intern hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan  yang  mutlak.  Rancangan suatu  system  pengendalian  intern didasarkan  pada  pertimbangan  biaya- manfaat. Betapapun baiknya rancangan dan pelaksanaan suatu system pengendalian intern dalam suatu organisasi, system itu dapat memberikan  jaminan  mutlak  bahwa tujuan organisasi dapat tercapai. Kemungkinan  pencapaian  tujuan  tetap oleh  keterbatasan  yang  melekat  dalam seluruh  system  pengendalian  intern seperti kesalahan manusia, pertimbangan  yang  keliru  dan  adanya kolusi.

## METODE PENELITIAN
Teknik  analisis  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah adalah analisis deskriptif  kualitatif  untuk  menganalisis bagaimana  konsep  dan  penerapan  sistem
pengendalian intern pemerintah di Indonesia.  Metode  yang  digunakan  dalam pencarian  data  dan  informasi  yaitu penelitian  pustaka  dan  menelaah  data sekunder.  Menurut  Sekaran  (2009),  data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak  langsung,  berupa  keterangan  yang ada  hubungannya  dengan  penelitian.  Data sekunder diperoleh melalui tinjauan kepustakaan  serta  akses  internet  dan  data online. Selain itu juga data yang diperoleh dari  situs  resmi  Pemerintah  Republik Indonesia seperti data dari Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS),
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  (BPKP),  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK) dan sumber lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  sistem  pengendalian intern  dinilai  oleh  Badan  Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP) selaku pembina sistem pengendalian intern nasional  dan  Aparat  Pengawasan  Intern Pemerintah  (APIP)  di  masing-masing Instansi  Pemerintahan.  Untuk  menilai
pelaksanaan  sistem  pengendalian  intern pemerintah  BPKP  menggunakan  konsep maturitas.  Maturitas  ( Maturity )  memiliki arti  dikembangkan  penuh  atau  optimal Crawford,  L.  H.,  &  Cooke-Davis,  T.  J. (2005).  Andersen  dan  Jessen  (2003) menyatakan bahwa konsep maturitas pada organisasi bertujuan mengarahkan organisasi  dalam  kondisi  yang  optimal untuk  mencapai  tujuannya.  Menurut  IIA (2013)  model  maturitas  menggambarkan tahapan  proses  yang  diyakini  akan mengarahkan  pada  output  dan  outcome yang lebih baik.
Dengan adanya level maturitas akan lebih  mudah  menilai  capaian  pelaksanaan sistem  pengendalian  intern  pemerintah secara terukur. Tingkat maturitas/kematangan sistem pengendalian intern  terdiri  atas  enam  tingkatan/level yang  dimulai  dari  level  nol  sampai  level lima.  Karakteristik  tingkat  maturitas pelaksanaan  sistem  pengendalian  intern pemerintah  digambarkan  dalam  tabel berikut:
Tabel 2. Tingkat Kematangan SPIP dan Karakteristiknya
Tingat Karakteristik Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Level 0 Belum ada Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah  sama  sekali  belum  memiliki kebijakan  dan  prosedur  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  praktek- praktek pengendalian intern
Level 1 Rintisan Ada  praktik  pengendalian  intern,  namun  pendekatan  risiko  dan pengendalian  yang  diperlukan  masih  bersifat  ad-hoc  dan  tidak terorganisasi  dengan  baik  tanpa  komunikasi  dan  pemantauan  sehingga kelemahan tidak teridentifikasi Level 2 Berkembang Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah  telah  melaksanakan  praktik pengendalian  intern  namun  tidak  terdokumentasi  dengan  baik  dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu serta belum melibatkan semua  unit  organisasi.  Efektivitas  pengendalian  belum  dievaluasi sehingga  banyak  terjadi  kelemahan  yang  belum  ditangani  secara memadai. Level 3 Terdefenisi Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah  telah  melaksanakan  praktik pengendalian intern dan tedokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai Level 4 Terkelola  dan Terukur Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah telah menerapkan pengendalian  intern  yang  efektif,  masing-masing  personel  pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu  sendiri  maupun  tujuan  Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah. Telah ada evaluasi formal dan terdokumentasi Level 5 Optimum Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah telah menerapkan pengendalian  intern  yang  berkelanjutan,  terintegrasi  dalam  pelaksanaan kegiatan serta didukung oleh pemantauan otomatis dengan menggunakan aplikasi teknologi informasi
Sumber: Modul Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2016
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  (BPKP)  selaku  pembina sistem pengendalian intern nasional dan Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah (APIP)  di  masing-masing  Instansi Pemerintahan  melakukan  penilaian  atas pelaksanaan  sistem  pengendalian  intern pemerintah. Hasil penilaian atas pelaksanaan  sistem  pengendalian  intern secara  nasional  yang  dilakukan  BPKP sampai dengan Maret 2018 menunjukkan bahwa mayoritas
pelaksanaan  sistem  pengendalian  intern
pemerintah  di  Indonesia  masih  berada dibawah  level  tiga  dengan  karakteristik belum  ada/rintisan/masih  berkembang. Dari  623  Instansi  Pemerintah  yang dinilai tingkat kematangan sistem pengendalian internalnya hanya 12,68% yang berada di level tiga keatas. Kondisi ini  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan sistem pengendalian intern di  Indonesia pada umumnya belum dapat diharapkan kontribusinya dalam memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya  tujuan  organisasi.  Rincian
hasil  penilaian  maturitas  SPIP  sampai dengan Maret 2018 sebagai berikut:
Tabel 3 Hasil Penilaian Maturitas SPIP K/L/D Populasi Belum Dinilai/Dlm Proses Sudah Dinilai Tingkat Maturitas L<1 L1 L2 L3 L4 K/L 86 5 81 1 11 48 20 1 Provinsi 34 - 34 - 11 15 8 - Kab/Kota 508 - 508 24 239 195  50 - Jumlah 628 5 623 25 261 258 78 1 Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sejak diterbitkannya Peraturan
Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008 Tentang  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah,  terhitung  sudah  sepuluh tahun peraturan ini berlaku di Indonesia.
Namun dampak nyata dari
ditetapkannya kebijakan sistem pengendalian intern belum bisa terlihat.
Hal  ini  terlihat  dari  banyaknya  temuan kelemahan  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah  yang  ditemukan  Badan
Pemeriksa Keuangan
dalam pemeriksaan  tahunannya.  Data  ikhtisar hasil  pemeriksaan  Badan  Pemeriksa Keuangan  tahun  2015  hingga  tahun 2017  menunjukkan  masih  banyaknya temuan kelemahan sistem pengendalian intern.  Rincian  data  temuan  BPK  yang menunjukkan adanya kelemahan Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  dalam tiga tahun terakhir (2015-2017)
disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 3 Data Temuan BPK Terkait Kelemahan SPIP di Indonesia Tahun Jumlah Temuan Kelemahan SPI Persentasi Dari Total Temuan 2015 7,544 48.88 2016 7,661 49.21 2017 7,284 48.57
Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester BPK Tahun 2015-2017
Urgensi  Sistem  Pengendalian  Intern
Pemerintah dalam tata kelola pemerintahan  Indonesia  dan  capaian pelaksanaan sistem Pengendalian Intern Pemerintah  yang masih  jauh dari  target menginisiasi  pembuatan  tulisan  ini. Pertanyaan  penting  berikutnya  yang harus  dibahas  dalam  tulisan  ini  adalah faktor-faktor  apa  saja  yang  dapat membuat pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah belum sesuai  target  pemerintah.  Berikut  ini beberapa  faktor  yang  bisa  menjadi penyebab  belum  optimalnya  penerapan SPIP di Indonesia:
a. Konten dan konteks Kebijakan
Menurut  Grindle  (1980)  ada  dua variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu content of policy (isi kebijakan)
dan context of implementation (lingkungan  implementasi). Content of  policy (isi  kebijakan)  mencakup:
(1) Interset  Affected (kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan); (2) Type  of  Benefits (Tipe  manfaat);  (3)
Extent  of  Change  Envision (derajat perubahan  yang diinginkan); (4) Site of  Decision  Making (kedudukan
pembuat  kebijakan);  (5) Program
Implementer (pelaksana program) (6) Resources  Commitmen t  (sumber- sumber  daya yang digunakan).
Context of implementation (lingkungan implementasi) mencakup: (1) Power of Interest and strategy of actor involved
(Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor  yang  terlibat);  (2) Institution and Regime Charateristic (karakteristik  lembaga  penguasa  dan rezim yang berkuasa); (3) Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari  pelaksana).  Grindle  (1980)  juga menyebutkan keberhasilan kebijakan publik  dapat  diukur  dari  proses pencapaian  hasil  akhir  ( outcomes ). Pengukuran kebijakan tersebut dilihat dari dua hal yaitu: (1) Dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah kebijakan telah sesuai dengan design yang  ditentukan,  (2)  apakah  tujuan tercapai, yang dilihat dari dampaknya pada masyarakat secara individu dan kelompok,  tingkat  perubahan  yang terjadi,  serta  penerimaan  kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.
b. Tidak adanya penerapan sanksi
Hal lain yang juga dapat mempengaruhi
implementasi kebijakan sistem pengendalian intern pemerintah  yaitu  penerapan  sanksi,
Jika  melihat  fungsinya  yang  sangat penting dalam tata kelola pemerintahan,  sistem  pengendalian intern  pemerintah  merupakan  salah satu kebijakan yang dapat diterapkan dalam  jangka  waktu  yang  panjang. Hal  ini  terlihat  jelas  bahwa  sistem pengendalian intern pemerintah tetap ada  dalam  Rencana  Pemerintah Jangka  Panjang  (RPJMN)  baik RPJMN  tahun  2010-2014  maupun
2015-2019. Meskipun kebijakan sistem pengendalian intern
pemerintah dilaksanakan sejak tahun 2008  dan  masuk  dalam  RPJMN namun  sampai  saat  ini  belum  ada sanksi  yang  diterapkan  Pemerintah kepada  Instansi  Pemerintah  yang tidak mematuhinya. Kondisi ini tidak seperti  kebijakan reformasi  birokrasi yang memberikan reward dan punishment  dalam  bentuk  tunjangan kinerja. Maka tak heran jikalau masih banyak  Instansi  Pemerintahan  yang belum  melaksanakan  SPIP  secara memadai.  Menurut  Nugroho  (2012)
kebijakan  nasional  dapat  diterapkan tanpa  sanksi  apabila  pelaksanaannya hanya  sampai  dengan  tahun  kedua. Namun  jika  kebijakan  nasional tersebut  masih  dilaksanakan  pada tahun  ketiga  dan  seterusnya  maka harus diterapkan secara penuh.
c. Kurang matangnya suatu pertimbangan (judgment)
Efektivitas  pengendalian  seringkali dibatasi  oleh  adanya  keterbatasan manusia dalam pengambilan keputusan.  Suatu  keputusan  diambil oleh manajemen umumnya didasarkan pada pertimbangan- pertimbangan yang antara lain mencakup  informasi  yang  tersedia, waktu  yang  ada  dan  beberapa variable  lain  baik  internal  maupun eksternal (lingkungan). Dalam kenyataannya, sering dijumpai bahwa beberapa  keputusan  yang  diambil dengan  kondisi  adanya  keterbatasan waktu dan informasi akan memberikan hasil yang kurang efektif dibandingkan  dengan  apa  yang diharapkan  (Pusdiklatwas  BPKP, 2016).
d. Kesalahan dalam menerjemahkan perintah
Walaupun pengendalian telah didesain sebaik-baiknya, namun kegagalan  dapat  terjadi  disebabkan adanya pegawai yang salah menerjemahkan suatu perintah.
Kesalahan  dalam  menerjemahkan suatu  perintah  dapat  disebabkan ketidaktahuan atau kecerobohan pegawai yang bersangkutan.
Kegagalan  yang  lebih  parah  lagi terjadi jika kesalahan menerjemahkan perintah  dilakukan  oleh  pimpinan organisasi (Pusdiklatwas BPKP, 2016);
e. Pengabaian manajemen
Sistem  pengendalian  intern  dapat berjalan efektif jika semua pihak atau unsur  dalam  organisasi  mulai  dari tingkat tertinggi terendah melaksanakan  tugas  dan  fungsinya sesuai  dengan  kewenangan  dan tanggung  jawabnya.  Meskipun  suatu organisasi memiliki system pengendalian  intern  yang  memadai, pengendalian  tersebut  tidak  akan dapat  mencapai  tujuannya  jika  staff atau pemimpin mengabaikan pengendalian  (Pusdiklatwas  BPKP, 2016).  Pengabaian  dapat  disebabkan adanya kepentingan di luar
kepentingan organisasi seperti kepentingan pribadi pegawai.
f. Adanya kolusi
Kolusi  adalah  salah  satu  ancaman dari  pengendalian  yang  efektif. Meskipun  pemisahan  fungsi  telah dilakukan namun jika pegawai melakukan  persekongkolan  untuk kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu selain kepentingan organisasi maka  pengendalian  yang  sebaik apapun  tidak  akan  dapat  mendeteksi atau  mencegah  terjadinya  suatu tindakan  yang  merugikan  organisasi (Pusdiklatwas BPKP, 2016) .
Dengan  capaian  pelaksanaan  sistem pengendalian  internal  yang  masih  jauh dari  optimal  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhi  implementasi  kebijakan sistem  pengendalian  intern  pemerintah diatas  maka  hal  yang  perlu  didiskusikan adalah kebijakan apa yang perlu dilakukan
Pemerintah untuk meningkatkan  pelaksanaan  pengendalian sistem  pengendalian  intern  pemerintah. Pertanyaan  ini  tentunya  hanya  bisa dijawab melalui sebuah penelitian lanjutan.

## I. KESIMPULAN
Berdasarkan tulisan diatas dapat disimpulkan bahwa:
1. Kebijakan Sistem  Pengendalian intern
Pemerintah  yang  tertuang  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008  merupakan  sebuah  sistem  yang diadopsi dari Commitee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (1992)
2. Penerapan  sistem  pengendalian  intern pemerintah masih jauh dari target yang ditetapkan  pemerintah  dalam  RPJMN 2015-2019.  Faktor-faktor  yang  dapat menyebabkan  lemahnya  pelaksanaan sistem  pengendalian  internal  antara lain:  (a)  Kelemahan  dari  segi  konten dan  konteks  Kebijakan,  (b)  Tidak adanya  penerapan  sanksi,  (c)  Kurang
matangnya suatu pertimbangan
(judgment),  (d)  Kesalahan  dalam menerjemahkan perintah, (e) Pengabaian  manajemen,  (f)  Adanya kolusi. Daftar Pustaka Buku Andersen,  E.S.,  dan  Jessen,  S.A., 2003, Project Maturity in Organizations, International Journal  of  Project  Management, 21, 457-461;
Bartol,  Kathryn  M.  et.al.  1996.
Management:  A  Pacific  Rim Focus.  Sydney:  McGraw-  Hill Book Company;
Coderre, David. 2009. Internal Audit Efficiency  through  Automation. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey; Commitee of Sponsoring Organizations  of  the  Treadway Commission. (COSO).(1992). Internal Control-Integrated Framework. Durham: Author; Eric  G  Flamholtz  (1996).  Effective Management Control: Theory and
Practice. Kluwer Academic Publisher. Netherland;
Grindle,  Merilee  S.  Politics  and Policy  Implementation  in  Third World.  New  Jersey:  Princeton University Press, 1980;
Konrath,  Larry  F.  1996.  Auditing:
Concepts  and  applications,  a  risk analysis  approach.  (3rd  ed.). Minnesota: West Publishing Company;
Nurhayanto.  (2013). Fraud Auditing. Jakarta.  Lembaga  Pengembangan Fraud Auditing.
Pickett,  K.  H.  Spencer.  2010.  The Internal  auditing  handbook.West Sussex,  England:  John  Wiley  & Sons;
Sawyer, L.B., Dittenhofer, M.A., dan Scheiner, J.H., 2006, Audit Internal  Sawyer,  Buku 3, Edisi 5,
Jakarta: Salemba Empat.
Simon, Mark R., 1997. COSO-Based Auditing, Internal Auditor, 69-73;
Stoner, James A.F., Freeman, Edward R. & Gilbert, Daniel R., Jr. 1995. Management.  Engelwood  Cliffs: New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Sekaran,  Uma,  2009,  Metodologi Penelitian untuk Bisnis Buku I ed 4, Jakarta : Salemba Empat.
Sujamto.  1983.  Beberapa  Pengertian di  Bidang  Pengawasan.  Ghalia Indonesia: Jakarta;
Triyulianto,  Tony.  (2008).  Sistem
Pengendalian  Intern  Pemerintah (SPIP) bersama kita bisa menyonsong  masa  depan  BPKP
yang lebih cerah. Bulletin Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, 4, 3-10; Walsh,  J.  and  J.  Seward  (1990).  On the  efficiency  of  internal  and external
corporate control mechanisms. Acad. Manage. Rev. 15, 421-458. Warner, J. (1977).

## JURNAL/TULISAN/LAPORAN
Anggella Amudo dan Eno L. Inanga (2009).  Evaluation  of  internal
control systems: A case study from Uganda,  International  Research Journal of Finance and Economics Panggabean, Maralus. 2014. Analisis Pengaruh  Sistem  Pengendalian
Internal terhadap  Pengawasan Internal  dalam  Perspektif  Chaos Theory di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Disertasi UI: Jakarta; Pusdiklatwas  BPKP  (2016).  Modul Penilaian Maturitas Sistem
pengendalian internal Pemerintah. Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan Pengawasan BPKP. Bogor;

## PERATURAN
Undang-Undang  No  1  tahun  2004 tentang Pembendaharaan Negara;
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60
Tahun  2008  Tentang  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I BPK Tahun 2015-2017.