Bayu Indra Permana, Dian Septiandani, Kadi Sukarna, Sukimin Sukimin

## Reposisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pilkada

## Bayu Indra Permana, Dian Septiandani, Kadi Sukarna, Sukimin Sukimin
Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang permana.bayu.indra@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada yang berlaku saat ini dan bagaimana bentuk ideal pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada ditinjau dari kajian pada UU Pilkada dan aturan turunan lainnya serta teori tujuan hukum. Beberapa regulasi mulai dari UU, PP,  sampai  dengan  Keputusan  Bersama  yang  melibatkan  beberapa  Kementerian/Lembaga diterbitkan dalam rangka membatasi ruang gerak dan menjamin netralitas ASN tetap terjaga dalam penyelenggaraan  Pilkada.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menemukan  pengaturan  ideal  terkait Netralitas ASN dalam Pilkada dengan menganalisa beberapa regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  data  sekunder  melalui  studi perundang-undangan  dan  penelusuran  literatur.  Penelitian  ini  memiliki  kebaruan  perspektif  yaitu berusaha menemukan bentuk ideal pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada ditinjau dari beberapa perundang-undangan  yang  berlaku  dan  teori  tujuan  hukum.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan bahwa, netralitas  ASN dalam Pilkada diatur dalam UU  ASN, UU Pilkada,  PP Disiplin PNS, PP Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS , SE KASN, SE Menpan-RB, dan Keputusan Bersama 5 Menteri/Kepala Lembaga. Selain itu perlu mendudukan ulang aturan  netralitas ASN dalam satu payung hukum yaitu dalam Peraturan KASN.
Kata kunci: Aparatur Sipil Negara; Netralitas; Pilkada

## Reposition of State Civil Servant (ASN) Neutrality Regulation in Regional Election

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  neutrality  regulation  of  State  Civil  Servant  (ASN) neutrality  in  the  current  regional  elections  is  in  effect  and  how  the  ideal  form  of  ASN  neutrality regulation  in  the  regional  elections  is  viewed  from  the  study  of  the  regional  elections  Law  and other derivative rules as  well  as the theory of legal objectives.  Several regulations, ranging  from laws and government law to joint decrees involving several ministries and institutions, were issued in  order  to  limit  the  space  for  movement  and  ensure  the  neutrality  of  ASN  is  maintained  in  the implementation of regional elections. This research is expected to be able to find the ideal setting regarding  ASN  Neutrality  in  regional  elections  by  analyzing  several  applicable  regulations.  This study uses a normative juridical approach by using secondary data through the study of legislation and literature searches. This research has a novel perspective, namely trying to find the ideal form of  regulation  of  ASN  neutrality  in  the  regional  elections  in  terms  of  several  applicable  laws  and theories  of  legal  objectives.  The  results  of  this  study  conclude  that  the  neutrality  of  ASN  in  the regional  elections  is  regulated  by  the  ASN  Law,  Regional  Elections  Law,  Government  Law Discipline of Civil Servants, Government Law for the Development of Corps Spirit,  and Code of Ethics  for  Civil  Servants,  Circular  Letter  of  KASN,  Circular  Letter  of  Menpan-RB,  and  Joint Decrees  of  5  Ministers/Heads  of  Institutions.  In  addition,  it  is  necessary  to  reposition  the  ASN neutrality rules under one legal umbrella, namely the KASN Regulations.
Keywords: State Civil Servant;  Neutrality, Regional Election
Bayu Indra Permana, Dian Septiandani, Kadi Sukarna, Sukimin Sukimin
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan suatu proses penyelenggaraan politik  demokrasi  untuk  memilih  seorang  pemimpin  pada  tingkat  kepala  daerah. Demokratisasi  yang  diwujudkan  dalam  Pilkada  tidak  terlepas  dengan  adanya peran aktor atau elit politik lokal yang secara langsung atau secara tidak langsung bisa  mempengaruhi  proses  pemerintahan  dan  pembangunan  di  daerah  dan  tidak terkecuali  dalam  Pilkada.  Seluruh  lapisan  masyarakat  juga  hendaknya memberikan  sumbangasihnya  untuk  keberhasilan  atau  kelancaran  berjalannya suatu  Pilkada  ini,  namun  bantuan  dan  dukungan  tersebut  harus  diberikan  sesuai dengan porsinya tanpa melanggar peraturan dan tidak keluar dari asas dan norma yang  berlaku  di  dalam  penyelenggaraan  Pilkada  tersebut.  Suatu  bantuan  dan dukungan yang dilakukan oleh para aparatur sipil negara (ASN) tidak dibenarkan untuk keluar dari prinsip netralitas yang seharusnya dijaga dengan baik oleh setiap ASN. 1
Untuk  mewujudkan  cita-cita  Indonesia  yang  sesuai  dengan  amanat pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945,  dibutuhkan  ASN  yang  profesional, bersih  dari  praktik  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme,  bebas  dari  intervensi  politik, serta  mampu  menyelenggarakan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat. 2 Namun, dalam  dinamika  politik  pilkada  di  Indonesia,  posisi  ASN  serba  salah.  Tidak  taat kepada  pimpinan  bisa  disebut  tidak  loyal.  Bila  ikut  terlihat  maka  mereka menyalahi  aturan.  Hasil  penelitian  beberapa  lembaga  menyebutkan,  pihak  yang paling  dominan  memanfaatkan  ASN  dalam  Pilkada  adalah  calon  petahana  atau incumbent .  Melalui  kuasa  dan  kewenangannya,  calon  petahana  akan menggunakan  jasa  ASN  agar  mau  mewujudkan  kepentingannya.  Kalau  mereka menolak,  ASN  yang  bersangkutan  bakal  dimutasi  atau  malah  dicopot  dari jabatannya.  Itulah sebabnya mutasi pejabat menjelang Pilkada selalu menjadi isu yang riuh. 3
Secara    normatif,    menurut    Pasal  9  ayat  (2)  Undang    Undang  Nomor  5 tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara,  netralitas      diartikan      bebas      dari pengaruh      dan  intervensi  semua  golongan  dan  partai  politik.  Sebagai  upaya menjaga  netralitas  ASN  dari  pengaruh    partai    politik    dan    untuk    menjamin keutuhan,  kekompakan,  dan  persatuan  ASN,  serta    dapat    memusatkan    segala perhatian,  pikiran,    dan    tenaga    pada    tugas    yang    dibebankan,  maka    ASN dilarang    menjadi    anggota    dan/atau  pengurus  partai  politik. 4 Pengaruh  semua golongan dan partai politik, dalam konteks pemilihan dapat diterjemahkan bahwa
1 Muhammad  Eko  Atmojo  Zikrisma  Alawiyah,  “Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  Pada  Tahap Kampanye  Di  Pemilihan  Kepala  Daerah  Kabupaten  Kulon  Progo  Tahun  2017,” Prosiding  Simposium Nasional: Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan Di Era Revolusi Industri 4.0 , 2017, 1508–20.
2 Setiya  Pramana  et  al.,  “Kewenangan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Dalam  Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum” 3, no. 2 (2020): 462–79.
3 Budiono, “Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilukada (Studi Penerapan Pasal 2 Huruf F UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas ASN Di Kabupaten Tulungagung),” Jurnal Ilmu Hukum 8 (2019): 129–37.
4  Novrida  Wulandari  and  Adianto,  “Kinerja  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  Sebagai  Lembaga Pengawas Netralitas Aparatur Sipil Negara,” Jurnal Humaniora 4, no. 1 (2020): 166–71.
Bayu Indra Permana, Dian Septiandani, Kadi Sukarna, Sukimin Sukimin
e-ISSN : 2621-4105
setiap  ASN  dalam  menjalankan  tugasnya  dilarang  secara  terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon yang sedang berkompetisi dalam pemilihan bupati, pemilihan walikota ataupun pemilihan gubernur.
ASN  yang  dengan  sengaja  mendukung  salah  satu  calon  kepala  daerah tertentu  sudah  pasti  dapat  diproses  dan  apabila  terbukti  dapat  dinyatakan melanggar aturan netralitas ASN. Berdasarkan data  yang diperoleh dari Bawaslu Provinsi  Jawa  Tengah,  angka  pelanggaran  netralitas  ASN  pada  pemilihan gubernur/wakil  gubernur  dan  bupati/wakil  bupati  serta  walikota/wakil  walikota tahun  2018  yaitu  sebanyak  11  pelanggaran,  sedangkan  pada  pemilihan bupati/wakil  bupati  dan  walikota/wakil  walikota  tahun  2020  jumlah pelanggarannya  mencapai  46  pelanggaran.  Terdapat  kenaikan  yang  signifikan terhadap  jumlah  ASN  yang  melanggar  netralitas  ASN  selama  penyelenggaraan pemilihan langsung pada tahun 2020 dibandingkan dengan pada penyelenggaraan pemilihan  tahun  2018.  Data  tersebut  cukup  menjadi  peringatan  bagi  ASN  untuk berhati-hati  dalam  bertindak  khususnya  pada  saat  pemilihan  kepala  daerah berlangsung.  Apabila  dilihat  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  tentang Pilkada, netralitas ASN dalam Pilkada hanya diatur dalam 3 pasal pada Undang- undang Pilkada. Beberapa aturan turunan lainnya mengatur juga tentang netralitas ASN,  namun  ada  yang  bersifat  secara  umum  dan  ada  juga  yang  bersifat  lebih khusus  dalam  lingkup  Pilkada.  Pengaturan  netralitas  ASN  belum  diatur  secara khusus dalam sebuah payung hukum, sehingga perlu ditentukan pengaturan yang lebih ideal.
Telah  ada  beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  membahas  tentang netralitas  ASN  dalam  Pilkada  antara  lain  oleh  Sutrisno  (2019).  Penelitian  ini mengangkat  permasalahan  penyebab  ketidaknetralan  ASN  terjadi  dalam pemilihan  kepala  daerah  dan  upaya  untuk  mewujudkan  netralitas  ASN  dalam pemilihan  kepala  daerah  di  Kota  Surakarta,  Kabupaten  Bantul,  dan  Kabupaten Sragen.  Hasil  dari  penelitian  tersebut  yaitu,  beberapa  PNS  tidak  netral  dengan beberapa  faktor  penyebab  antara  lain,  loyalitas  ASN,  hubungan  kekeluargaan, ambisi  karir  jabatan,  ambiguitas  peraturan,  lemahnya  penegakan  hukum,  serta rendahnya  kesadaran  masyarakat  dalam  berbudaya  hukum.  Pewujudan  netralitas ASN  dalam  Pilkada  dapat  dilakukan  dengan  melibatkan  secara  optimal  peranan beberapa  institusi  terkait,  antara  lain  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  (KASN), Inspektorat  Daerah,  Badan  Kepegawaian  Daerah,  Komisi  Pemilihan  Umum,  dan Badan  Pengawas  Pemilu. 5 Perbedaan  penelitian  tersebut  dengan  penelitian  ini yaitu,  pada  penelitian  ini  akan  membahas  ruang  lingkup  yang  lebih  luas  secara normatif, tidak hanya membahas terkait dengan prinsip netralitas saja.
Penelitian selanjutnya oleh Nugraha, dkk (2018) yang mengangkat bahasan politik hukum pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada dan pentingnya netralitas ASN  tersebut  dalam  pelaksanaan  Pilkada,  khususnya  pada  Pilkada  tahun  2018.
5 Sutrisno  Sutrisno,  “Prinsip  Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 26, no. 3 (2019): 521–43, https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art5.
Bayu Indra Permana, Dian Septiandani, Kadi Sukarna, Sukimin Sukimin
e-ISSN : 2621-4105
Hasil penelitiannya yaitu politik hukum dari pengaturan mengenai netralitas ASN adalah dalam rangka menjaga integritas, profesionalitas, dan netralitas ASN demi terwujudnya  Pilkada  yang  demokratis  dan  pengaturan  mengenai  netralitas  ASN menjadi  penting  guna  mencegah  penyalahgunaan  wewenang  baik  oleh  ASN maupun  oleh  calon  kepala  daerah  yang  bersangkutan. 6 Perbedaan  penelitian  ini dengan  penelitian  tersebut  yaitu  terletak  pada  substansi  pembahasannya. Penelitian  ini  berusaha  menemukan  bentuk  ideal  pengaturan  netralitas  ASN, melengkapi substansi politik hukum yang dibahas dalam penelitian tersebut.
Penelitian  yang  ketiga  oleh  Pradana  (2019),  yang  dalam  penelitiannya membahas  permasalahan  sejarah  pengaturan  netralitas  ASN;  pengaruh  politisasi birokrasi terhadap netralitas ASN; dan peran KASN untuk mewujudkan netralitas ASN.  Hasil  penelitian  tersebut  yaitu,  dalam  sejarahnya,  netralitas  ASN  sangat dipengaruhi oleh keinginan dari  pembentuk undang-undang. Pejabat  publik, baik berasal  dari  politik  ataupun  independen,  tidak  seharusnya  menempatkan  ASN sebagai  alat  untuk  mempertahankan  kekuasaannya.  Lembaga  baru  Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) diharapkan mampu menjaga kualitas pelaksanaan sistem  merit.  Selanjutnya,  diperlukan  regulasi  dalam  rangka  pengetatan  akses pejabat  publik  untuk  menyalahgunakan  kewenangan,  serta  memberikan  akses pengawasan  yang  ketat  dari  para  pihak  termasuk  internal  ASN  untuk  dapat melaporkan segala bentuk intervensi. 7 Penelitian yang akan dilakukan melengkapi konsep yang telah dikemukakan dalam penelitian tersebut, yaitu berusaha mencari konsep  ideal  regulasi  netralitas  ASN  yang  mana  akan  dikaitkan  dengan keberadaan lembaga baru yaitu KASN yang memiliki kewenangan dalam menjaga merit sistem.
Dari  uraian  singkat  atas  penelitian  terdahulu (literature  review) tersebut, dapat  disimpulkan  bahwa  secara  garis  besar,  keterbatasan  penelitian-penelitian sebelumnya  tidak  menyentuh  pada  pembahasan  substantif  terkait  dengan  bentuk ideal  regulasi  untuk  mengatur  netralitas  ASN  dan  lembaga  yang  berwenang  atas penegakan  hukum  netralitas  ASN  dalam  Pilkada.  Sedangkan  penelitian  ini memiliki  fokus  kajian:  1)  membahas  regulasi  atau  aturan  yang  berlaku  saat  ini yang  terkait  dengan  netralitas  ASN  dalam  Pilkada,  2)  menganalisis  bentuk  ideal pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada dengan dasar regulasi yang berlaku dan disinkronkan dengan asas kepastian hukum.
Sebagaimana yang telah ada saat ini, beragamnya pengaturan netralitas ASN dalam  Pilkada  mulai  dari  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  hingga  surat edaran yang dikeluarkan oleh beberapa kementerian/lembaga pada penyelenggaraan  Pilkada,  membuat  sebuah  kesan  aturan  terkait  netralitas  ASN
6 Harry Setya Nugraha, Imentari Siin Sembiring, and Dimar Simarmata, “Politik Hukum Pengaturan Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  Tahun  2018,” Jurnal  Justisi  Hukum 3 (2018): 21–38.
7 Gema Perdana, “Menjaga Netralitas ASN Dari Politisasi Birokrasi (Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization),” Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 10, no. 1 (2019): 109–28, https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1177.
Bayu Indra Permana, Dian Septiandani, Kadi Sukarna, Sukimin Sukimin
e-ISSN : 2621-4105
sumbernya  sangat  banyak,  oleh  karena  itu  tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk mengatur  ulang  ( reposisi )  regulasi  terkait  dengan  netralitas  ASN  dalam penyelenggaraan  Pilkada,  sehingga  diperoleh  bentuk  peraturan  yang  ideal  dan memenuhi  asas  kepastian  hukum.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengkaji pengaturan  netralitas  ASN  dalam  Pilkada  yang  berlaku  saat  ini  dan  mengkaji bentuk  ideal  pengaturan  netralitas  ASN  dalam  Pilkada  ditinjau  dari  kajian  pada UU Pilkada dan aturan turunan lainnya serta teori tujuan hukum.

## 2. METODE
Adapun  metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  pendekatan  yuridis  normatif.  Pendekatan  yuridis  normatif  adalah serangkaian penelitian yang menggunakan pendekatan undang-undang dan norma hukum  tertulis  lainnya  serta  dikaji  dari  sudut  pandang  kefektifitasan  undang- undang tersebut.
Spesifikasi  dalam  penelitian  ini  nantinya  menggunakan  deskriptif  analitis, yaitu  menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  serta  dikaitkan dengan  teori-teori  hukum  yang  berlaku  serta  menyangkut  permasalahan  dalam penelitian  ini.  Adapun  penelitian  deskriptif  merupakan  jenis  penelitian  yang menggambarkan  atau  uraian  suatu  keadaan  sejelas  mungkin  dan  menyeluruh dengan  semua  hal  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Sumber  data  yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didukung dengan data primer.
Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  antara  lain  peraturan  perundag- undangan  yang  berkaitan  dengan  netralitas  ASN  di  Pilkada  dan  bahan  hukum primer  yang  digunakan  antara  lain  buku-buku  dan  artikel  jurnal  yang  berkaitan dengan penelitian tentang netralitas ASN di Pilkada. Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori Gustav Radbruch. 8 Sehingga, penelitian ini menguraikan aspek  kepastian  hukum  terkait  beberapa  aturan  khususnya  beberapa  pengaturan tentang  netralitas  ASN  yang  dikeluarkan  oleh  beberapa  lembaga  seperti  BKN, Kemenpan RB, KASN, dan juga Bawaslu.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada
Netralitas  merupakan  salah  satu  asas  yang  penting  dalam  penyelenggaraan tugas  pelayanan  publik,  tugas  pemerintahan  dan  tugas  pembangunan.  Setiap pegawai ASN yang termasuk dalam lingkup birokrasi, harus bersikap netral untuk dapat  menjalankan  tugasnya  secara  profesional.  Bila  ditilik  dari  konsepsi  dasar tentang birokrasi sebagaimana dikemukakan para penggagas awalnya baik dalam pengertian  yang  rasional,  patologi  birokrasi  maupun  birokrasi  dalam  arti  netral, maka  sebenarnya  perdebatan  tentang  netralitas  birokrasi  dalam  kaitan  dengan kekuatan-kekuatan  di  luar  dirinya  telah  berlangsung  sejak  lama.  Sesuai  konsepsi W. G. F. Hegel, birokrasi pemerintah merupakan jembatan yang menghubungkan
8 Izzudin  Arsalan  et  al.,  “Reposisi  Kewenangan  Kejaksaan  Dalam  Melakukan  Penegakan  Tindak Pidana Korupsi Dan Maladministrasi Pemerintah” 4, no. 16 (2021): 651–62.
Bayu Indra Permana, Dian Septiandani, Kadi Sukarna, Sukimin Sukimin
e-ISSN : 2621-4105
antara  negara  ( the  state )  dengan  masyarakat/rakyat  ( the  civil  society ).  Domain masyarakat  ini  terdapat  berbagai  kepentingan  khusus  ( particular  interest )  yang membawa  kepentingan  para  profesi  dan  pengusaha,  sedangkan  negara  mewakili kepentingan  umum  ( general  interest ).  Dalam  konsepsinya  karena  birokrasi merupakan perantara yang berada di tengah-tengah antara dua kepentingan, maka dirinya harus dalam posisi netral. 9 Aturan  yang mengatur regulasi hal  yang tidak boleh  dilakukan  sudah  sangat  jelas,  hal  ini  dituangkan  dalam  Pasal  4  Peraturan Pemerintah  No  53  Tahun  2010  tentang  ASN  tidak  diperkenankan  melakukan keberpihakan  dalam  segala  bentuk  yang  berhubungan  dengan  memberikan dukungan kepada calon  kepala daerah ataupun wakil kepala daerah dalam  setiap perhelatan Pilkada. 10
Pemerintah dalam upayanya menegakkan netralitas ASN telah mengeluarkan  sejumlah  peraturan  perundang-undangan.  Masih  tingginya  tingkat pelanggaran  terhadap  asas  netralitas  dikalangan  pegawai  ASN,  terutama menjelang  pelaksanaan  Pilkada  serentak.  Sementara  itu,  ketidaknetralatan  ASN dapat menyebabkan terjadinya keberpihakan atau ketidakadilan dalam pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian  bagi  masyarakat  secara  luas. 11 Beberapa  aturan  yang  terkait  dengan Netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah yaitu:
1) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Salah  satu  alasan  lahirnya  regulasi  ini  untuk  membangun  ASN  yang memiliki  integritas,  professional,  netral,  dan  bebas  dari  intervensi  politik,  bersih dari  praktik  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  serta  mampu  menyelenggarakan pelayan  publik  bagi  masyarakat  serta  mampu  menjalankan  peran  sebagai  unsur perekat  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dalam rangka mewujudkan tujuan negara.
Berbicara mengenai netralitas ASN di dalam undang-undang tersebut dapat dilihat  bahwa  asas  netralitas  merupakan  1  dari  13  asas  penting  dalam penyelenggaraan  kebijakan  dan  manajemen  ASN.  Artinya,  dalam  upaya membentuk  ASN  sebagaimana  yang  dicita-citakan  untuk  mewujudkan  tujuan negara,  netralitas  menjadi  harga  mati  yang  tidak  dapat  dikesampingkan. Pelaksanaan  penyelenggaraan  kebijakan  dan  manajemen  ASN  harus  berdasarkan pada  beberapa  asas,  salah  satunya  adalah  asas  netralitas,  sebagaimana  yang tercantum  dalam  Pasal  2  huruf  f  UU  5/2014  sebagai  berikut:  “ Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: f. netralitas.”
9 Tatang  Sudrajat,  “Netralitas  PNS  Dan  Masa  Depan  Demokrasi  Dalam  Pilkada  Serentak  2015,” Jurnal  Ilmu Administrasi; Media Pengembangan Dan Praktk Administrasi XII, no. 3 (2015): 351–70.
10 Luh Putu  Suryani,  Fakultas  Hukum,  and  Universitas  Warmadewa,  “Sanksi  Terhadap Pelanggaran ASN Yang Terbukti Berpolitik Praktis Dalam Pilkada Serentak,” Jurnal Konstruksi Hukum 3, no. 2 (2022): 311–15.
11 Fritz Edward Siregar, Aparatur Sipil Negara Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pilkada , I (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2020).
Bayu Indra Permana, Dian Septiandani, Kadi Sukarna, Sukimin Sukimin
Berlakunya  asas  netralitas  dalam  ketentuan  tersebut  maka  seluruh  tindak tanduk  ASN  dalam  melaksanakan  penyelenggaraan  kebijakan  dan  manajemen ASN harus bersikap netral. UU 5/2014 menempatkan netralitas menjadi salah satu asas  penting,  dalam  penjelasan  UU  ini  juga  ditegaskan  bahwa  UU  5/2014 bertujuan salah satunya untuk menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan  untuk  menjamin  keutuhan,  kekompakan,  dan  persatuan  ASN,  serta  dapat memusatkan  segala  perhatian,  pikiran,  dan  tenaga  pada  tugas  yang  dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU 5/2014 diatur bagaimana ASN harus bebas  dari  pengaruh  dan  intervensi  semua  golongan  dan  partai  politik.  Hal tersebut dimaknai sebagai pengejawantahan dari asas netralitas bagi seorang ASN. Ketentuan  dan  larangan  tersebut  menjadi  rambu  bagi  seluruh  ASN  yang  wajib diperhatikan  dalam  bertindak  dan  berkegiatan  selama  menjadi  ASN.  Sehingga dengan  demikian,  UU  5/2014  menjadi  peraturan  yang  fundamental,  khususnya bagi  tindakan  ASN  yang  bersinggungan  dengan  kegiatan  politik  praktis  baik  itu pemilu maupun pemilihan kepala daerah.
2) UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015 dan Perubahannya Pada prinsipnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah beberapa  kali,  terakhir  dengan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2020  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang atau biasa  disebut  Undang-undang  Pilkada  lahir  dalam  rangka  menjamin  pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara demokratis sebagaimana amanat Pasal 18 ayat  (4)  UUD  1945.  Pemilihan  demokratis  tersebut  dapat  terwujud  apabila kedaulatan rakyat dan demokrasi dari rakyat telah dijunjung tinggi sebagai syarat utama dalam sebuah pemilihan.
Kaitannya dengan netralitas ASN, di dalam Pasal 7 Undang-undang Pilkada telah  disebutkan  secara  jelas  bahwa  apabila  terdapat  seorang  PNS  ingin mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala daerah, maka seorang tersebut harus terlebih  dahulu  mengundurkan  diri  sebagai  PNS  sejak  mendaftarkan  diri  sebagai calon  kepala  daerah.  Dari  sini  dapat  kita  lihat  bahwa  sebenarnya  persoalan netralitas  ASN  yang  dalam  hal  ini  adalah  PNS  merupakan  satu  kesatuan  dalam upaya mewujudkan pilkada yang demokratis. Adapun ketentuan yang mewajibkan seorang PNS  harus mengundurkan diri  apabila hendak mencalonkan diri  sebagai kepala  daerah  termaktub  dalam  ketentuan  Pasal  7  ayat  (2)  huruf  e  UU  Pilkada yang berbunyi: “ Calon  Gubernur  dan Calon  Wakil Gubernur,  Calon  Bupati dan Calon  Wakil  Bupati,  serta  Calon  Walikota  dan  Calon  Wakil  Walikota sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  memenuhi  persyaratan  sebagai berikut:  e.  berhenti  dari  jabatan  pada  badan  usaha  milik  negara  atau  badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.”
Bayu Indra Permana, Dian Septiandani, Kadi Sukarna, Sukimin Sukimin
Selain  aturan  pengunduran  diri  PNS  yang  ingin  berkontestasi  dalam pemilihan  kepala  daerah,  UU  Pilkada  juga  mengatur  mengenai  larangan  bagi petahana untuk melibatkan ASN dalam kegiatan pilkada. Pasal 70 ayat (1) huruf b UU Pilkada dinyatakan bahwa pasangan calon kepala daerah dilarang melibatkan ASN,  anggota  Polri,  dan  anggota  TNI  dalam  kegiatan  kampanye,  serta  Pasal  70 ayat (3) mewajibkan bagi incumbent untuk cuti selama masa kampanye, ketentuan tersebut  diatur  bertujuan  salah  satunya  untuk  menjaga  netralitas  ASN.  Ada  pula dalam  ketentuan  Pasal  71  ayat  (1)  dinyatakan  pejabat  negara,  pejabat  daerah, pejabat  ASN,  anggota  TNI/Polri,  kepala  desa  dilarang  membuat  keputusan dan/atau  tindakan  yang  menguntungkan  atau  merugikan  salah  satu  pasangan calon, ketentuan tersebut juga berkaitan dengan netralitas ASN .
3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
PP  Nomor  94  Tahun  2021  merupakan  salah  satu  aturan  yang  baru, menggantikan  PP  Nomor  53  Tahun  2010.  PP  Nomor  94  Tahun  2021,  mengatur tentang netralitas ASN dalam Pilkada yaitu Pasal 5  huruf n. Adapun sanksi yang diberikan  terhadap  ASN  yang  melanggar  larangan  yang  terdapat  dalam  Pasal  5 huruf  n,  diancam  sanksi  administrasi  berupa  hukuman  disiplin  sedang  dan  berat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf g.
Sedangkan sanksi hukuman disiplin berat diatur dalam Pasal 14 huruf i yang berbunyi sebagai berikut: “ Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal  8  ayat  (1)  huruf  c  dijatuhkan  bagi  PNS  yang  melanggar  ketentuan larangan: memberikan  dukungan  kepada  calon  Presiden/Wakil  Presiden,  calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat, calon  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah,  atau  calon  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7. ”
4) Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2004  tentang  Pembinaan  Jiwa  Korps dan Kode Etik PNS
Jika  memperhatikan  konsiderans  dalam  PP  ini,  dapat  diketahui  bahwa  PP Nomor 42 Tahun 2004 ini lahir sebagai langkah konkret untuk menanamkan rasa kesatuan  dan  persatuan,  kebersamaan,  kerja  sama,  tanggung  jawab,  dedikasi, disiplin,  kreativitas,  kebanggaan  dan  rasa  memiliki  organisasi  PNS  dalam  NKRI (jiwa korps) kepada seluruh PNS serta mengamalkan etika bagi PNS.
Kaitannya  dengan  netralitas  ASN,  Pasal  11  PP  42/2004  secara  tegas  telah menjelaskan  salah  satu  ruang  lingkup  etika  terhadap  diri  sendiri  (PNS)  adalah menghindari  konflik  kepentingan  pribadi,  kelompok,  maupun  golongan.  Selain itu, di dalam PP 42/2004 mengungkapkan salah satu etika PNS dalam kehidupan bernegara  yaitu  menaati  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku dalam  melaksanakan  tugas.  Artinya,  ketika  peraturan  perundang-undangan  telah menghendaki agar ASN menjunjung tinggi netralitas dalam Pilkada, maka hal itu
Bayu Indra Permana, Dian Septiandani, Kadi Sukarna, Sukimin Sukimin
merupakan  harga  mati  yang  harus  dilakukan  sebagai  bagian  yang  tidak terpisahkan dalam upaya membina jiwa koprs ASN.
Selain itu, di dalam PP 42/2004 juga dikatakan bahwa salah satu etika PNS dalam  kehidupan  bernegara  yaitu  menaati  semua  peraturan  perundang-undangan vang  berlaku  dalam  melaksanakan  tugas.  Sebagaimana  hal  tersebut  diatur  dalam Pasal 6 huruf h dan Pasal 11 huruf c PP 42/ 2004, yang menyatakan: Pasal 6 huruf h: “Nilai-nilai  Dasar  yang  harus  dijunjung  tinggi  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil meliputi: h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;” dan Pasal 11 huruf c :”Etika  terhadap  diri  sendiri  meliputi:  c.  menghindari  konflik  kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;”
Diaturnya  nilai-nilai  dasar  dan  kode  etik  PNS  tersebut  harus  menjadi perhatian  bagi  seluruh  PNS  untuk  menjaga  dengan  sungguh-sungguh  sifat netralnya  dalam  penyelenggaraan  Pemilu  dan  Pilkada.  PP  42/2004  telah menempatkan  asas  netralitas  dalam  roh  pengaturannya,  keberadaan  pengaturan tersebut  patut  diapresiasi  dan  dikawal  bersama  implementasinya  baik  oleh pengawas  di  tubuh  kelembagaan  PNS  sampai  dengan  penyelenggara  pemilu ataupun pemilihan.
5) SE KASN Nomor B.2900/KASN/11/2017
KASN mempunyai tugas mengawal netralitas ASN, melakukan pengawasan atas  pembinaan  profesionalisme  seorang  ASN,  dan  menyampaikan  laporan  hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan tata kelola  ASN. 12 Surat Edaran No  B.2900/KASN/11/2017  tanggal  10  November  2017  tentang  Pengawasan Netralitas  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  pada  Pilkada  Serentak  2018  ini merupakan  bentuk  konkret  pelaksanaan  tugas  KASN  dalam  menjaga  netralitas ASN.  Rujukan  dalam  pelaksanaan  tugas  tersebut  mengacu  pada  UU  5/2014,  PP 42/2004  dan  PP  53  Tahun  2010.  SE  ini  pada  prinsipnya  hadir  sebagai  bentuk upaya  lanjutan  dalam  rangka  mewujudkan  ASN  yang  profesional,  netral,  dan bebas dari intervensi politik.
SE KASN B.2900/KASN/11/2017 memuat penjelasan mengenai ketentuan- ketentuan apa saja  yang berkaitan dengan netralitas ASN dan bagaimana menilai suatu tindakan ASN masuk kedalam kategori pelanggaran netralitas ASN. SE ini juga  memuat  imbauan  bagi  seluruh  ketua  atau  pimpinan  lembaga  negara  untuk turut  mengawasi  dan  menghimbau  seluruh  ASN  di  lingkungan  kerja  lembaga masing-masing untuk menjaga netralitasnya dan juga menghimbau kepada seluruh ketua atau pimpinan lembaga  negara untuk  menindak tegas  apabila  ada tindakan dari  ASN  yang  ada  di  lingkungan  kerjanya  yang  melanggar  ketentuan  netralitas ASN  di  masa  Pilkada.  SE  tersebut  mengatur  tentang  himbauan  kepada  segenap
12 Rangga Julian Hadi, “Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Terhadap Pelanggaran Netralitas  ASN  Di  Pilkada  Kabupaten  Bandung,” Jurnal  Khazanah  Hukum 3,  no.  3  (2021):  107–15, https://doi.org/10.15575/kh.v3i3.
Bayu Indra Permana, Dian Septiandani, Kadi Sukarna, Sukimin Sukimin
ASN  untuk    menjaga  netralitas  dalam  Pilkada  dan  mengatur  pelanggaran  maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No 42 tahun 2004.
Surat  edaran  yang  dikeluarkan  oleh  KASN  ini  menegaskan  bahwa dibutuhkan komitmen dari semua lembaga untuk ikut menegakkan netralitas ASN dalam  penyelenggaraan  Pemilu  dan  Pilkada,  persoalan  netralitas  tidak  hanya menjadi  pekerjaan  KASN  atau  Bawaslu  tetapi  pekerjaan  seluruh stakeholder pemerintahan yang terlibat dalam persoalan netralitas ASN ini.
6) SE Menpan-RB Nomor B/71/M/SM.00.00/2017
Jika  dicermati,  Surat  Edaran  (SE)  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Nomor B/71/M/SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara ini  memiliki  maksud  yang  sama  dengan  surat  edaran  yang  dikeluarkan  oleh KASN,  yakni  merupakan  upaya  lanjutan  untuk  mewujudkan  ASN  yang profesional, netral dan bebas dari intervensi politik. SE tersebut berisi seruan atau pun  ajakan  kepada  para  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  (PPK)  dan  seluruh  ASN agar  memperhatikan  beberapa  regulasi  berkenaan  dengan  netralitas  ASN  dalam penyelenggaraan  Pilkada  Serentak  2018,  Pemilihan  Legislatif  Tahun  2019  dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.
SE  ini  secara  spesifik  mengatur  larangan  untuk  melakukan  perbuatan  yang mengarah  pada  keberpihakan  salah  satu  calon  atau  perbuatan  yang mengindikasikan  terlibat  dalam  politik  praktis/berafiliasi  dengan  partai  politik, diantaranya larangan melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan  dirinya  ataupun  orang  lain  sebagai  bakal  calon  kepala  daerah/wakil kepala daerah, larangan memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah, larngan mengunggah,  menanggapi  (seperti like ,  komentar  dan  sejenisnya)  atau menyebarluaskan  gambar/foto  bakal  calon  kepala  daerah  melalui  media online maupun media sosial, dan lain sebagainya.
Berdasarkan  uraian  dari  berbagai  regulasi  yang  mengatur  mengenai netralitas ASN di  atas, dapat  kita lihat  bahwa politik hukum  pembentuk UU dan pemerintah  yang  memilih  untuk  membentuk  berbagai  regulasi  tersebut  adalah dalam  rangka  menjaga  integritas,  profesionalitas  dan  netralitas  ASN  demi terwujudnya pilkada yang demokratis sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD UUD  NRI  1945.  Pembentuk  UU  dan  pemerintah  menyadari  betul  bahwa pemilihan  yang  demokratis  tidak  berdiri  dengan  sendirinya,  melainkan membutuhkan pilar-pilar penopang. Dalam konteks ini, integritas, profesionalitas dan  netralitas  ASN  merupakan  satu  dari  sekian  pilar  penting  yang  mutlak dibutuhkan untuk mewujudkan pilkada yang demokratis.
Bayu Indra Permana, Dian Septiandani, Kadi Sukarna, Sukimin Sukimin
7) Keputusan  Bersama  Menpan  RB,  Mendagri,  Kepala  BKN,  Ketua  KASN,  dan Ketua Bawaslu Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, Nomor 0314
Keputusan  Bersama  yang  ditetapkan  oleh  5  Kementerian/Lembaga  terkait, yaitu  mengatur  tentang  pedoman  pengawasan  netralitas  ASN  dalam penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  Daerah  Tahun  2020.  Keputusan  bersama tersebut  mengatur  tentang  ruang  lingkup  dan  kategori  kategori  pelanggaran netralitas atau larangan yang diatur bagi ASN dalam penyelenggaraan Pilkada.
Berdasarkan  beberapa  uraian  tersebut,  pengaturan  terkait  dengan  netralitas asn  dalam  pilkada,  diatur  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan,  surat edaran,  dan  juga  keputusan  bersama  yang  melibatkan  5  kementerian/lembaga terkait.  Pada  beberapa  produk  hukum  tersebut,  berisi  tentang  materi  muatan netralitas  ASN  dalam  Pilkada  mulai  dari  asas,  kategori  pelanggaran  netralitas ASN/larangan, dan juga sanksinya.
3.2 Reposisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada
Persoalan    integritas    penyelenggara    pemilihan  umum  maupun  pemilihan kepala  daerah    menjadi    hal    penting    yang    harus  mulai    ditata    sebagai    upaya untuk    membangun    dan    meningkatkan    derajat    integritas  dan  kualitas  Pemilu.
Sebagai  upaya  melakukan  penataan integritas penyelengara Pemilu dan Pilkada, maka  lahirnya  kode  etik  dan  kelembagaan  etik  sebagai  penyelenggara Pemilu dan Pilkada  mutlak  harus   ada  dalam  menjaga  kemandirian,  integritas,  dan kredibilitas  penyelenggara. 13 Seperti  telah  dijelaskan  pada  pembahasan sebelumnya,  terdapat  beberapa  aturan  yang  terkait  dengan  netralitas  ASN  dalam Pilkada.  Aturan  tersebut  termuat  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan, surat  edaran,  dan  juga  keputusan  bersama  yang  diterbitkan  beberapa kementerian/lembaga. Kementerian dan lembaga negara yang menerbitkan aturan yaitu  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi, Kementerian Dalam  Negeri,  Badan Kepegawaian Negara, Komisi  Aparatur Sipil Negara  dan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum.  Seluruh  kementerian/lembaga yang terlibat tersebut memang memiliki keterkaitan mandat atas tugas, fungsi, dan kewenangan  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  mengawasi netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN.
Apabila kita memperhatikan dari kelima kementerian/lembaga yang terlibat dalam penegakan netralitas ASN tersebut, terdapat 1 lembaga yang secara spesifik memiliki  kewenangan  atributif  untuk  menjaga  netralitas  ASN  berdasarkan  UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN  adalah  lembaga  non  struktural  yang  mandiri  yang  dibentuk  berdasarkan Pasal 27 UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sesuai Pasal 30 UU
13 Muhammad Syaefudin, “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ) Dalam Menegakan  Kode  Etik  Pelanggaran  Pemilihan  Umum,” Jurnal  USM  Law  Review 2,  no.  1  (2019):  104, https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2261.
Bayu Indra Permana, Dian Septiandani, Kadi Sukarna, Sukimin Sukimin
tersebut,  KASN  berfungsi  sebagai  pengawas  pelaksanaan  nilai  dasar,  kode  etik dan  kode  perilaku  ASN,  serta  penerapan  sistem  merit  dalam  kebijakan  dan manajemen ASN pada instansi  pemerintah. Adapun tugas KASN, menurut  Pasal 31  UU  ASN,  adalah  menjaga  netralitas  pegawai  ASN,  melakukan  pengawasan atas  pembinaan  profesi  ASN  dan  melaporkan  pelaksanaan  tugas  kepada Presiden. 14
Pasal  30  UU  ASN  menyebutkan  bahwa  “ KASN  berfungsi  mengawasi pelaksanaan  norma  dasar,  kode  etik  dan  kode  perilaku  ASN,  serta  penerapan Sistem  Merit  dalam  kebijakan  dan  Manajemen  ASN  pada  Instansi  Pemerintah ”. Selanjutnya,  diatur  juga  dalam  Pasal  31  ayat  (1)  huruf  a  Tugas  KASN,  yaitu “ menjaga  netralitas  Pegawai  ASN  dan  melakukan  pengawasan  atas  pembinaan profesi  ASN ”.  KASN  menerima  laporan  mengenai  pelanggaran  netralitas  ASN, melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran  netralitas  ASN,  dan  melakukan  upaya  pencegahan  pelanggaran terhadap  netralitas  ASN  merupakan  tugas  KASN  sebagai  lembaga  pengawas ASN. 15 Berkaitan  dengan  wewenang  KASN  sebagaimana  yang  termaktub  dalam UU ASN tersebut,  maka KASN sudah semestinya menjadi leading  sector dalam penegakan  netralitas  ASN  secara  umum  ataupun  dalam  penyelenggaraan  Pemilu dan Pilkada.
Selanjutnya terkait dengan substansi hukum, adanya beberapa kementerian/lembaga  yang mengeluarkan aturan  terkait netralitas ASN pada saat Pilkada,  tentunya  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dari  sudut  pandang  acuan aturan yang akan digunakan dalam menegakan netralitas ASN.  Kepastian hukum akan  menjamin  seseorang  melakukan  perilaku  sesuai  dengan  ketentuan  hukum yang  berlaku,  sebaliknya  tanpa  ada  kepastian  hukum  maka  seseorang  tidak memiliki  ketentuan  baku  dalam  menjalankan  perilaku.  Kepastian  hukum merupakan  sesuai  yang  bersifat  normatif  baik  ketentuan  maupun  keputusan hakim.  Kepastian  hukum  merujuk  pada  pelaksanaan  tata  kehidupan  yang  dalam pelaksanaannya  jelas,  teratur,  konsisten,  dan  konsekuen  serta  tidak  dapat dipengaruhi  oleh  keadaan-keadaan  yang  sifatnya  subjektif  dalam  kehidupan masyarakat. 16 Jenis pelanggaran dalam perhelatan kegiatan pemilihan yang sudah terjabarkan dalam regulasi pemilu terbagi menjadi empat pelanggaran yakni yang pertama  pelanggaran  kode  etik,  kedua  administratif,  ketiga  pidana  pemilu  dan yang  terakhir  pelanggaran  hukum  lainnya  yang  memilik  arti  tersusun  diluar regulasi pemilu. 17
14 Dewi  Mustika  Sari,  “Regulasi  Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  Pada  Pemilihan  Kepala  Daerah Tahun 2020,” Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan 05 (2021): 259–72,
https://doi.org/https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i02.2806.
15 Wulandari  and  Adianto,  “Kinerja  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  Sebagai  Lembaga  Pengawas Netralitas Aparatur Sipil Negara.”
16 Nur  Agus  Susanto,  Dimensi  Aksiologis  Dari  Putusan  Kasus  “St”  Kajian  Putusan  Peninjauan Kembali Nomor 97 Pk/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
17 Suryani, Hukum, and Warmadewa, “Sanksi Terhadap Pelanggaran ASN Yang Terbukti Berpolitik Praktis Dalam Pilkada Serentak.”
Bayu Indra Permana, Dian Septiandani, Kadi Sukarna, Sukimin Sukimin
e-ISSN : 2621-4105
Aturan  yang  diterbitkan  beberapa  kementerian/lembaga  tersebut  berbentuk surat edaran dan juga keputusan bersama, yang mana jenis aturan tersebut secara legal  formal kedudukannya  tidak  masuk  dalam  hirearki  peraturan  perundang- undangan  yang  terdapat  dalam  UU  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2019 tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor    12    Tahun    2011    tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Tidak  ditemukan  adanya pengaturan yang spesifik mengenai SKB, menurut Ridwan HR, menjadikan SKB ini tidak jelas atau “banci” karena dari segi  nomenklaturnya adalah “keputusan” tetapi  materi  muatannya  adalah  “peraturan”.  Maka  dapat  diambil  kesimpulan bahwa SKB ini apabila ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan, tidak termasuk  dalam  peraturan  perundang-undangan,  tetapi  masuk  dalam  peraturan kebijakan.  Tetapi,  apabila  ditinjau  dari  materi  muatan  yang  ada  di  dalamnya, maka  SKB  ini  masuk  dalam  kategori  “peraturan”. 18 Berdasarkan  pengertian tersebut,  maka  aturan  terkait  dengan  netralitas  ASN  seharusnya  dibuat  baku kedalam  sebuah  peraturan  perundang-undangan  ( regeling ).  Undang-undang harus  mampu  mengatur,  menertibkan,  dan  melindungi  kepentingan  umum, sehingga  dapat  menimbulkan  efek  yang  dikehendaki.  Pembentukan  hukum hendaknya mengarahkan kepada  hakikat  hukum  ( law  truth ). 19
Pengertian  peraturan  perundang-undangan  sendiri  yaitu  terdapat  dalam Undang-undang    Nomor    12    Tahun    2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan jo Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan    Perundang-Undangan  (UU  No.  12/2011 jo .  UU  No.  15/2019)  pada Pasal  1  ayat  (2)  yang    berbunyi:    ” Peraturan    tertulis    yang    memuat    norma hukum    yang  mengikat    secara    umum    dan    dibentuk    atau    ditetapkan    oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam  Peraturan  Perundang-undangan ”. 20 Peraturan  perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum mengikat secara umum serta  dientuk  oleh  lembaga  ataupun  pejabat  yang  berwenang  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 21
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  bentuk  ideal  pengaturan  netralitas ASN  dalam  Pilkada  yaitu  dituangkan  dalam  sebuah  peraturan  yang  diterbitkan oleh  KASN  yang  memiliki  kewenangan  untuk  menjaga  netralitas  pegawai  ASN dan melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Peraturan tersebut disusun sebagai peraturan turunan dengan  memperhatikan  beberapa  peraturan  perundang-undangan  induk  seperti
18 Zayanti Mandasari, “Dan Surat Keputusan Bersama Ditinjau Dari Teori” 20, no. 2 (2013): 278–99.
19 Arif  Hidayat  and  Zaenal  Arifin,  “Politik  Hukum  Legislasi  Sebagai  Socio-Equilibrium  Di Indonesia,” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 147–59, https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.
20 Rio  Trifo  Inggiz,  Toto  Kushartono,  and  Aliesa  Amanita,  “Kedudukan  Surat  Edaran  Dikaitkan Dengan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  Juncto  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” 1, no. 1 (2019): 1–29.
21 Cholida Hanum, “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia” 10, no. 2 (2020): 138–53.
Bayu Indra Permana, Dian Septiandani, Kadi Sukarna, Sukimin Sukimin
Undang-undang  ASN,  PP  Disiplin  PNS,  PP  tentang  Pembinaan  Jiwa  Korps  dan Kode  Etik  PNS,  serta  dengan  meringkas  beberapa  surat  edaran  dan  keputusan bersama yang telah diterbitkan oleh beberapa kementerian/lembaga.

## 4. PENUTUP
Pengaturan netralitas ASN yang diatur dalam banyak peraturan, diantaranya Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  ASN,  UU  Pilkada  Nomor  10 Tahun  2016,    PP  Nomor  94  Tahun  2021  tentang  Disiplin  PNS,  PP  Nomor  42 Tahun  2004  tentang  Pembinaan  Korps  dan  Kode  Etik  PNS,  SE  KASN  Nomor B.2900/KASN/11/2017  tentang  Pengawasan  Netralitas  Pegawai  Aparatur  Sipil Negara,  SE  Menpan-RB  Noor  B/71/M/SM.00.00/2017  tentang  Pelaksanaan Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara,  dan  Keputusan  Bersama  5  Menteri/Kepala Lembaga tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan  Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.  Aturan terkait  netralitas  ASN  harus  diatur  ulang  (reposisi)  kedalam  sebuah  peraturan perundang-undangan  yang  diterbitkan  oleh  KASN  yang  merupakan  lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menjaga netralitas ASN dan melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Peraturan tersebut harus disusun dengan memperhatikan UU dan PP yang  terkait  serta  meringkas  beberapa  surat  edaran  dan  keputusan  bersama beberapa kementerian/lembaga yang sebelumnya sudah terbit.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsalan, Izzudin, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin, and Kukuh Sudarmanto. “Reposisi  Kewenangan  Kejaksaan  Dalam  Melakukan  Penegakan  Tindak Pidana Korupsi Dan Maladministrasi Pemerintah” 4, no. 16 (2021): 651–62.
Budiono.  “Asas  Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  Pada  Pemilukada  (Studi Penerapan Pasal 2 Huruf F UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas ASN Di Kabupaten Tulungagung).” Jurnal Ilmu Hukum 8 (2019): 129–37. Hadi,  Rangga  Julian.  “Pelaksanaan  Peraturan  Bupati  Nomor  58  Tahun  2017 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Bandung  Terhadap  Pelanggaran  Netralitas  ASN  Di Pilkada  Kabupaten  Bandung.” Jurnal  Khazanah  Hukum 3,  no.  3  (2021): 107–15. https://doi.org/10.15575/kh.v3i3.
Hanum,  Cholida.  “Analisis  Yuridis  Kedudukan  Surat  Edaran  Dalam  Sistem Hukum Indonesia” 10, no. 2 (2020): 138–53.
Hidayat,  Arif,  and  Zaenal  Arifin.  “Politik  Hukum  Legislasi  Sebagai  Socio- Equilibrium Di Indonesia.” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 147– 59. https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.
Inggiz,  Rio  Trifo,  Toto  Kushartono,  and  Aliesa  Amanita.  “Kedudukan  Surat Edaran  Dikaitkan  Dengan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  Juncto Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan” 1, no. 1 (2019): 1–29.
Mandasari, Zayanti. “Dan Surat Keputusan Bersama Ditinjau Dari Teori” 20, no.
2 (2013): 278–99.
Nugraha,  Harry  Setya,  Imentari  Siin  Sembiring,  and  Dimar  Simarmata.  “Politik
Bayu Indra Permana, Dian Septiandani, Kadi Sukarna, Sukimin Sukimin
e-ISSN : 2621-4105
Hukum  Pengaturan  Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018.” Jurnal Justisi Hukum 3 (2018): 21–38.
Perdana,  Gema.  “Menjaga  Netralitas  ASN  Dari  Politisasi  Birokrasi  (Protecting The  ASN  Neutrality  From  Bureaucracy  Politicization).” Negara  Hukum: Membangun  Hukum  Untuk  Keadilan  Dan  Kesejahteraan 10,  no.  1  (2019): 109–28. https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1177.
Pramana,  Setiya,  Muhammad  Junaidi,  Zaenal  Arifin,  Kadi  Sukarna,  and Pemilihan  Umum.  “Kewenangan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Dalam  Penanganan  Kasus  Keterlibatan  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam Pemilihan Umum” 3, no. 2 (2020): 462–79.
Sari,  Dewi  Mustika.  “Regulasi  Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  Pada  Pemilihan Kepala  Daerah  Tahun  2020.” Kemudi:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan 05 (2021): 259–72. https://doi.org/https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i02.2806. Siregar,  Fritz  Edward. Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Perebutan  Kekuasaan  Di Pilkada . I. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2020.
Sudrajat,  Tatang.  “Netralitas  PNS  Dan  Masa  Depan  Demokrasi  Dalam  Pilkada Serentak  2015.” Jurnal    Ilmu  Administrasi;  Media  Pengembangan  Dan Praktk Administrasi XII, no. 3 (2015): 351–70.
Suryani,  Luh  Putu,  Fakultas  Hukum,  and  Universitas  Warmadewa.  “Sanksi Terhadap  Pelanggaran  ASN  Yang  Terbukti  Berpolitik  Praktis  Dalam Pilkada Serentak.” Jurnal Konstruksi Hukum 3, no. 2 (2022): 311–15. Sutrisno,  Sutrisno.  “Prinsip  Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Pemilihan Kepala Daerah.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 26, no. 3 (2019): 521–43. https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art5.
Syaefudin, Muhammad. “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (  DKPP  )  Dalam  Menegakan  Kode  Etik  Pelanggaran  Pemilihan  Umum.” Jurnal USM Law Review 2, no. 1 (2019): 104.
https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2261.
Wulandari, Novrida, and Adianto. “Kinerja Komisi Aparatur Sipil Negara Sebagai Lembaga Pengawas Netralitas Aparatur Sipil Negara.” Jurnal Humaniora 4, no. 1 (2020): 166–71.
Zikrisma  Alawiyah,  Muhammad  Eko  Atmojo.  “Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara Pada  Tahap  Kampanye  Di  Pemilihan  Kepala  Daerah  Kabupaten  Kulon Progo  Tahun  2017.” Prosiding  Simposium  Nasional:  Tantangan Penyelenggaran  Pemerintahan  Di  Era  Revolusi  Industri  4.0 ,  2017,  1508– 20.