## AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak
Homepage: www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/awlady E-mail: pgrasyekhnurjati@gmail.com
P-ISSN: 2541-4658 E-ISSN: 2528-7427
KEBIJAKAN LAYANAN PENDIDIKAN UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) DI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

## Sapto Aji Wirantho
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan E-mail: saptoajiwirantho@gmail.com

## Farah Arriani
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan E-mail: faraharriani@yahoo.com
Article received: 31 Desember 2016 Review process: 21 Februari 2017 Article published: 28 Februari 2017

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji kebijakan pemerintah mengenai layanan pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus  (ABK)  di  satuan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (PAUD).  Regulasi  penyelenggaraan pendidikan  ABK  di  PAUD  belum  operasional  dan  tersosialisasi  dengan  baik.  Terdapatnya regulasi  yang  tumpang  tindih  antarkementerian  menyebabkan  layanan  pendidikan  ABK  di PAUD  belum  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Penelitian  menggunakan  metode  kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui interview, observasi, studi dokumen, dan Focus  Group  Discussion  (FGD).  Penelitian  dilaksanakan  di  8  daerah  yang  sudah  ditentukan yaitu Lampung, Jambi, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah.

## Kata Kunci:  ABK, AUD, Kebijakan, Layanan, PAUD

## A.  PENDAHULUAN
Pemerintah  menyadari  pentingnya  pembangunan  sumber  daya  manusia  adalah  melalui pendidikan,  hal  ini  dituangkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945 pasal  31  ayat  1  “setiap  warga  negara  berhak  mendapat  pendidikan.“  Bahkan  hak  memperoleh pendidikan  mencakup  untuk  semua  warga  negara  tanpa  terkecuali.  Hal  ini  dipertegas  dalam Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  no.  20  tahun  2003  pasal  5  ayat  1  yaitu ”setiap warga  negara  mempunyai  hak  yang  sama  untuk  memperoleh  pendidikan  yang  bermutu ”.  Hak memperoleh  pendidikan  ini  juga  mencakup  warga  negara  yang  mengalami  disabilitas  seperti dinyatakan dalam pasal 2 yaitu ” warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental,

## AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak
Homepage: www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/awlady E-mail: pgrasyekhnurjati@gmail.com
P-ISSN: 2541-4658 E-ISSN: 2528-7427
intelektual  dan  atau/sosial  berhak  memperoleh  pendidikan  khusus.” Mengacu  pada  undang- undang tersebut terlihat bahwa pemerintah mengakui adanya hak untuk setiap anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan yang sama dengan pada setiap anak.
Data  Direktorat  PAUDNI  penerima  bantuan  operasional  pendidikan  (BOP)  tahun  2014 jumlah ABK di  34 provinsi  adalah 2.560 anak  yang dilayani  dari 622 jumlah lembaga.  Jumlah ini  tentunya  belum  mewakili  keseluruhan  ABK  yang  berusia  dini.  Masih  banyak  AUD  dengan kondisi  berkebutuhan khusus  yang belum mendapatkan pendidikan.  Terlebih  jumlah ABK kian meningkat,  meski  hingga  saat  ini  belum  ada  angka  yang  akurat.    Menurut  Fasli  Jalal  " Jumlah anak usia sekolah di Indonesia berdasarkan data BPS tahun 2005 sebesar 42.870.041  jiwa. Jika asumsi  PBB  digunakan,  maka  ada  4,2  juta  ABK  di  Indonesia.” (Republika,  17  Juli  2013). Sedangkan  Hamid  Muhammad  dalam  antara  news  (2015)  menyatakan  angka  partisipasi bersekolah  ABK  masih  rendah  yaitu  hanya  sebesar  10-11  %  dari  jumlah total  1,6  juta  ABK  di tanah air.
Kebijakan-kebijakan  yang  mengatur  layanan  pendidikan  untuk  ABK  di  satuan  PAUD telah  lama  bergulir  namun  hingga  saat  ini  masih  banyak  ABK  yang  belum  tersentuh  PAUD. Selain  itu  pandangan  negatif  mengenai  ABK  dari  kelurga  dan  masyarakat  menyebabkan  masih banyak  orangtua  yang  menyembunyikan  ABK.  Hal  ini  terkesan  ironis  mengingat  pendidikan merupakan  tanggungjawab  bersama  antara  keluarga,  masyarakat  dan  pemerintah.  Oleh karenanya penelitian ini bermaksud mengkaji kesesuaian antara kebijakan pemerintah yang telah ada, dukungan masyarakat dan orangtua terhadap pendidikan ABK di PAUD.   Pertanyaan dalam penelitian  ini  terdiri  atas:  1)  bagaimana  kebijakan  ABK  di  PAUD,  2)  bagaimana  kerjasama pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  implementasi  kebijakan  ABK  di  PAUD,  3)  bagaimana dukungan keluarga dan masyarakat dalam layanan pendidikan ABK di PAUD?

## B.  Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilaksanakan  di  8  daerah  dipilih  sesuai  dengan  kriteria  tertentu,  yaitu  Daerah  Istimewa Yogyakarta,  Bali,  Nusa  Tenggara  Barat,  Kalimantan  Selatan,  Jambi,  Lampung,  Sulawesi Tengah, dan Jawa Timur.  Penelitian dilaksnakan pada Maret - Juni 2015. Strategi pengumpulan data  melalui  wawancara,  observasi,  studi  dokumen,  dan  FGD.  Informan  penelitian:  pemangku kebijakan  di  pusat  dan  daerah,  tenaga  pendidik  di  satuan  PAUD,  orangtua,  tokoh  masyarakat, perguruan  tinggi,  LSM,  NGO,  bunda  PAUD,  organisasi  terkait  PAUD  (HIMPAUDI,  IGKTI),

## AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak
Homepage: www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/awlady E-mail: pgrasyekhnurjati@gmail.com
P-ISSN: 2541-4658 E-ISSN: 2528-7427
psikolog, dan terapis. Tehnik analisis data yang digunkaan adalah Miles dan Huberman. Langkah analisis data, meliputi reduction data, display data dan conclution drawing (verification).

## C.  Penyampaian Hasil
Pemerintah  pusat  telah  mengembangkan  kebijakan  mengenai  layanan  pendidikan  untuk ABK  di  satuan  PAUD.  Misalnya  PP  NO.  17  tahun  2010  tentang  Pengelolaan  dan Penyelenggaraan  Pendidikan.  Semangat  penyelenggaraan  pendidikan  anak  usia  dini  yang  non dikriminasi dituangkan dalam  Perpres no. 60 tahun 2013 tentang pengembangan PAUD holistic integratif. Melalui  Perpres  ini  pemerintah  melibatkan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  aktif dalam pelayanan untuk pengembangan anak usia dini sehingga pelayanan yang diberikan PAUD dapat  dijangkau  dan  terjangkau  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat.  Dapat  kita  simpulkan  bahwa pemerintah  telah  menyiapkan  layanan  pendidikan  untuk  ABK  di  PAUD.  Hal  inipun  dipertegas dalam  Permendikbud  No.  146  tahun  2014  tentang  kurikulum  2013  PAUD    pasal  10  yaitu “ Kurikulum  untuk  anak  berkelainan  atau  berkebutuhan  khusus  merupakan  Kurikulum  2013 Pendidikan  Anak  Usia  Dini  yang  dikembangkan  lebih  lanjut  sesuai  dengan  potensi  dan kebutuhan anak. “
Kebijakan  mengenai  ABK  bukan  semata  menjadi  tanggungjawab  dari  kementerian pendidikan,  pemerintah  provinsi  maupun  pemerintah  kab/kota  semata  namun  melibatkan kerjasama  lintas  kementerian  dan  sektoral.  Beberapa  kementerian  juga  mengembangkan kebijakan  mengenai  layanan  termasuk  pendidikan  untuk  ABK  di  PAUD.    Meski  demikian kebijakan  legal  formal  ini  kurang  disosialisasikan  lintas  sektoral  sehingga  kebijakan  yang  ada terkesan  tumpang  tindih  dan  tidak  memiliki  batas  yang  jelas.  Secara  garis  besar  hak  anak berkebutuhan  khusus  untuk  memperoleh  pendidikan  telah  diakui  dan  dijamin  oleh  pemerintah. Sehingga  pemerintah  pusat  mengeluarkan  beberapa  kebijakan  yang  terkait  dan  sesuai  dengan tupoksinya untuk layanan pendidikan ABK di PAUD.
Beberapa  aspek  legal  formal  yang  bersentuhan  dengan  layanan  untuk  ABK  usia  dini yaitu:  UU  no.  4  tahun  1997  tentang  penyandang  cacat,  PP  RI  no.  39  tahun  2012  tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  UU  No.  39  tahun  1999  tentang  Hak  Azasi  Manusia, Permendagri No. 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu. Di hampir semua daerah terlihat pelaksanaan layanan untuk ABK di PAUD berjalan  sendiri-sendiri  dan  belum  terintegrasi  dikarenakan  belum  adanya  sosialisasi  lintas

## AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak
Homepage: www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/awlady E-mail: pgrasyekhnurjati@gmail.com
P-ISSN: 2541-4658 E-ISSN: 2528-7427
kementerian termasuk unit-unit dibawahnya, hal ini juga berimbas pada tidak adanya data akurat mengenai jumlah ABK.
Koordinasi  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  mengembangkan  layanan pendidikan untuk ABK di PAUD belum bersinergi dengan baik. Pemerintah pusat memberikan bantuan  pendanaan  (BOP)  untuk  pembelajaran  ABK  di  PAUD  baik  dari  Kemdikbud  maupun dinas  sosial,  namun  bantuan  ini  belum  merata  dikarenakan  masih  banyak  daerah  yang  belum mengetahui  kebijakan  ini.  Sebagian  besar  daerah  belum  memiliki  kebijakan  daerah  terkait dengan  penyelenggaraan  pendidikan  inklusi.    Dari  8  sampel  terpilih,  hanya  dua  daerah  yaitu Kota  Yogyakarta  dan  Kota  Banjarmasin  yang  memiliki  kebijakan  sendiri  mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusi untuk ABK di PAUD, meski menyatakan telah menjalankan pendidikan inklusi di PAUD dan jenjang pendidikan dasar serta menengah.
Umumnya  masyarakat  dan  orang  tua  mendukung  program  layanan  pendidikan  untuk ABK di PAUD, meski tidak semua daerah memiliki program pelibatan nyata untuk masyarakat dan  orang  tua.    Terlihat  keterlibatan  orang  tua  hanya  sebatas  dalam  proses  pembelajaran  di satuan PAUD.  Beberapa daerah memanfaatkan keberadaan bunda PAUD sebagai public figure untuk  memasyarakatkan  program  layanan  ABK  di  PAUD.  Bahkan  di  Kota  Yogyakarta  Bunda PAUD ini juga merupakan motivator dan penggerak layanan pendidikan ABK di PAUD melalui berbagai  kegiatan  nyata.    Meski  di  sebagaian  besar  daerah  keberadaan  bunda  PAUD  ini  hanya sebatas icon politis.   Hambatan pelaksanaan program  ABK di  PAUD keterbatasan dana, SDM, data  yang  akurat  mengenai  jumlah  ABK  dan  rendahnya  kesadaran  di  masyarakat  tentang  arti pentingnya pendidikan anak usia dini khususnya untuk ABK.

## D.  Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian
Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan awal  yang diterima oleh seorang anak sebelum menyentuh  pendidikan dasar.   Dalam Permendikbud  no. 146 tahun 2014 pasal  1  yaitu dinyatakan  bahwa: Pendidikan  Anak  Usia  Dini,  yang  selanjutnya  disingkat  PAUD,  merupakan suatu  upaya  pembinaan  yang  ditujukan  kepada  anak  sejak  lahir  sampai  dengan  usia  6  (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan  perkembangan  jasmani  dan  rohani  agar  anak  memiliki  kesiapan  dalam  memasuki pendidikan lebih lanjut..
Mengacu  pada  Permendikbud  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  yang  disebut  dengan PAUD  adalah  sebuah  program  pendidikan  yang  ditujukan  untuk  anak  sampai  dengan  usia  6 tahun.    Pendidikan  anak  usia  dini  (PAUD)  memiliki  posisi  yang  sangat  strategis  bagi

## AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak
Homepage: www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/awlady E-mail: pgrasyekhnurjati@gmail.com
P-ISSN: 2541-4658 E-ISSN: 2528-7427
pengembangan  sumber  daya  manusia,  mengingat  pada  masa  ini  anak  mengalami  pertumbuhan dan  perkembangan  yang  sangat  pesat  dalam  berbagai  aspek  yaitu  fisik,  motorik,  bahasa,  sosial emosi dan kognitif.  Pada masa ini juga terdapat masa keemasan yang menjadi ciri khas masa ini dan terjadi di masa 8 tahun awal kehidupan manusia. Masa ini hanya terjadi sekali dalam rentang kehidupan  manusia  sehingga  tidak  mengherankan  apabila  pemerintah pun menaruh  perhatian besar terhadap anak usia dini dengan harapan sebagai starting point untuk membangun sumber daya manusia.  Kehadiran PAUD tentunya sangat dibutuhkan oleh orang tua yang anak usia dini. Di sisi lain tidak semua anak mengalami proses perkembangan sesuai tahapannya, sebagian dari mereka  mengalami  gangguan  perkembangan  fisik  dan  motorik,  kognitif,  bahasa,  dan  sosial emosi yang dikenal dengan istilah anak berkebutuhan khusus , disingkat ABK .
Menurut  Kirk  (1970)  yang  dikutip  oleh  Efendi  dalam  pendidikan  luar  biasa  atau pendidikan  khusus,  istilah  penyimpangan  secara  ekplisit  ditujukan  kepada  anak  yang  dianggap memiliki kelainan penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal umumnya, dalam hal fisik, mental maupun karakteristik perilaku sosialnya, atau anak yang berbeda dari rata-rata umumnya dikarenakan ada permasalahan dalam kemampuan berfikir, penglihatan, pendengaran, sosialisasi dan  bergerak.  Menurut  Kustawan  dan  Meimulyani,  anak  berkebutuhan  khusus  adalah  anak dengan  karakteristik  khusus  yang  berbeda  dengan  individu  pada  umumnya  tanpa  selalu menunjukan  pada  ketidak  mampuan  mental,  emosi  atau  fisik.  (2013:  29).    Dalam  PP  No.  17 Tahun 2010 Pasal 129 ayat (3) dinyatakan bahwa “peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang: a. tunanetra; b. tunarungu; c. tunawicara; d. tunagrahita; e. tunadaksa; f. tunalaras; g.  berkesulitan  belajar;  h.  lamban  belajar;  i.  autis;  j.  memiliki  gangguan  motorik;  k.  menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan l. memiliki kelainan lain.” .
Seiring  dengan  bergulirnya  deklarasi  pendidikan  inklusi  yang  dideklarasikan  pada konferensi  di  Salamanca  (1994)  yang  didahului  dengan  Konferensi  Jomtien-Thailand  (1990) tentang pendidikan untuk semua ( education for all) dan penyediaan akses pendidikan dasar bagi semua anak di  tahun 2000, pemerintah  Indonesia memfasilitasi  keberadaan ABK   tak hanya di jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah,  namun  sejak  usia  dini.    Hal  ini  telah  dituangkan pemerintah dalam PP NO. 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  pasal 132 yaitu ” Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur formal diselenggarakan melalui  satuan  pendidikan  anak  usia  dini,  satuan  pendidikan  dasar,  dan  satuan  pendidikan

## AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak
Homepage: www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/awlady E-mail: pgrasyekhnurjati@gmail.com
P-ISSN: 2541-4658 E-ISSN: 2528-7427
menengah. “  Berbeda  dengan  penyelenggaraan  pendidikan  inklusi  di  jenjang  pendidikan  dasar dan menengah yang memang telah diatur dalam Permendiknas no. 70 tahun 2009.
Layanan  pendidikan  untuk  ABK  di  PAUD  dituangkan  dalam    Permendikbud  no.  146 tahun  2014  tentang  kurikulum  PAUD dan Perpres  no.  60  tahun  2013  tentang  pengembangan PAUD holistic  integratif. Melalui  Perpres  ini  pemerintah  melibatkan  masyarakat  untuk berpartisipasi  aktif  dalam  pelayanan  untuk  pengembangan  anak  usia  dini  sehingga  pelayanan yang  diberikan  PAUD  dapat  dijangkau  dan  terjangkau  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat. Pelayanan  ini  juga  bersifat  nondiskriminatif  sehingga  seluruh  anak  usia  dini  dilayani  tanpa terkecuali termasuk ABK.
Salah  satu  tujuan  khusus  Pengembangan  Anak  Usia  Dini  Holistik-Integratif  adalah terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga,  masyarakat,  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah,  dalam  upaya  Pengembangan  Anak Usia Dini Holistik-Integratif. Sehingga jelas terlihat bahwa dalam upaya pengembangan usia dini pemerintah pusat tidak bekerja seorang diri tetapi juga melibatkan pemerintah daerah, orangtua dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara  yang dikenal dengan tri sentra pendidikan.
Compston  (2004  :  310)  menyatakan  bahwa  kebijakan  publik  dalam  pendidikan  terkait dengan peraturan dari pemerintah dalam ketentuan formal, pembiayaan dan atau peraturan dari layanan  pendidikan  dalam  jangkauan  tingkatan  yang  berbeda.  Kebijakan  publik  di  bidang pendidikan  terkait  dengan  masalah  pendanaan  dan  pelaksanaan,  kebijakan  akses  dan  prosedur evaluasi, kurikulum dan penilaian, perekrutan dan pelatihan guru.  Aspek-Aspek  yang tercakup dalam kebijakan pendidikan menurut Tilaar dan Nugroho dalam Rusdiana (2015:43) yaitu:
a. Keseluruhan  hakikat  manusia  sebagai  mahluk  yang  menjadi  manusia  di  lingkungan kemanusiaan,
b. Penjabaran visi dan misi pendidikan dalam masyarakat tertentu,
c. Kesatuan  antara  teori  dan  praktik  pendidikan.  Kebijakan  pendidikan  meliputi  proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi,
d. Validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan,
e. Ditujukan pada kebutuhan peserta didik,
f. Diarahkan pada terbentuknya masyarakat demokratis,
g. Penjabaran misi pendidikan dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

## AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak
Homepage: www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/awlady E-mail: pgrasyekhnurjati@gmail.com
P-ISSN: 2541-4658 E-ISSN: 2528-7427
h. Berdasarkan  efisiensi.  Kebijakan  pendidikan  harus  dilaksanakan  dalam  masyarakat  dan dalam lembaga-lembaga pendidikan,
i. Tidak berdasarkan kekuasaan, tetapi pada kebutuhan peserta didik,
j. Tidak berdasarkan institusi atau kebijakan yang rasional,
k. Kejelasan tujuan akan melahirkan kebijakan pendidikan yang tepat.
Mengacu pada uraian di atas dapat  disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan mencakup peraturan  dari  pemerintah,  pendanaan,  pelaksanaan,  kebijakan  akses  dan  prosedur  evaluasi, kurikulum dan penilaian, perekrutan dan pelatihan guru.
Hal  tersebut  juga  dibahas  UNESCO  dalam overcoming  exclusion  through  Inclusive Approaches in Education (2003:25)  yaitu pengembangan sistem pendidikan yang lebih inklusif juga  membutuhkan  pelatihan  dan  pelatihan  ulang  semua  tenaga  kependidikan.  Kurikulum, penilaian  dan  evaluasi  prosedur,  layanan  dukungan,  mekanisme  pendanaan  dan  kerangka  kerja administrasi  secara  keseluruhan  perlu  disesuaikan  untuk  memfasilitasi  pengembangan pendidikan inklusif..
Oleh  karena  itu,  administrator  dan  manajer  pendidikan  dari  kementerian  pendidikan, pemerintah  daerah,  layanan  kabupaten,  LSM,  NGO  perlu  diperkenalkan  dengan  prinsip-prinsip inklusi dan implikasinya terhadap sistem pada tingkat yang berberbeda.
Kebijakan  mengenai  pelayanan  untuk  ABK  termasuk  layanan  pendidikan  tak  hanya berpusat  di  Kemetnerian  Pendidikan  namun  juga  berbenturan  dengan    tupoksi  di  beberapa kementerian berserta unit-unit dibawahnya seperti Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kementerian  Sosial,  Kementerian  Kesehatan,  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak,  Kementerian  Dalam  Negeri.  Namun  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh masing-masing  kementerian  ini  tidak  bersinergi  dengan  baik.    Misal:  hak  ABK  untuk mendapatkan  pendidikan  selain  merupakan  kebijakan  kemdikbud,  kebijakan  serupa  juga dituangkan dalam UU no. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat pasal  6 ayat 1  yaitu “s etiap penyandang cacat  berhak memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur,  jenis dan jenjang pendidikan.  “ Lebih  lanjut  pada  ayat  4  dinyatakan  bahwa  “ setiap  penyandang  cacat  berhak memperoleh  aksesibilitas  dalam  rangka  kemandiriannya. “  Pada  pasal  11  dinyatakan  “ setiap penyandang  cacat  mempunyai  kesamaan  kesempatan  untuk  mendapatkan  pendidikan  pada satuan,  jalur,  jenis  dan  jenjang  pendidikan  sesuai  dengan  jenis  dan  derajat  kecacatannya.” Sedangkan  pada  pasal  12  “ setiap  lembaga  pendidikan  memberikan  kesempatan  dan  perlakuan

## AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak
Homepage: www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/awlady E-mail: pgrasyekhnurjati@gmail.com
P-ISSN: 2541-4658 E-ISSN: 2528-7427
yang sama kepada penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan serta kemampuannya. “
Kebijakan lainnya yaitu PP RI no. 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial  pasal  2  ayat  2  yaitu ”  penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  diprioritaskan  kepada mereka  yang  memiliki  kehidupan  yang  tidak  layak  secara  kemanusiaan  dan  memiliki  kriteria masalah  sosial;  a)  kemiskinan,  b)  ketelantaran,  c)  kecacatan,  d)  keterpencilan,  e)  ketunaan sosial  dan  penyimpangan  perilaku,  f)  korban  bencana  dan/atau:  g)  korban  tindak  kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi” .  Lebih lanjut pada pasal 6 ayat 1 dinyatakan bahwa:
“rehabilitasi  sosial  ditujukan  kepada  seseorang  yang  mengalami  kondisi  kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku serta yang  memerlukan  perlindungan  khusus  yang  meliputi:  a)  penyandang  cacat  fisik,  b) penyandang  cacat  mental.  c)  Penyandang  cacat  fisik  dan  mental,  tuna  susila,  d) gelandangan,  e)  pengemis,  f)  eks  penderita  penyakit  kronis,  g)  eks  narapidana,  h)  eks pecandu narkotika, i) eks psikotik, k) pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, l) orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno deficiency Syndrome, m)  korban  tindak  kekerasan,  n)  korban  bencana,  o)  korban  perdagangan  orang,  p)  anak terlantar, q) anak dengan kebutuhan khusus.
Pasal 7 ayat 1 dinyatakan “ rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk: a) motivasi dan diagnosis  psikososial,  b)  perawatan  dan  pengasuhan,  c)  pelatihan  vokasional  dan  pembinaan kewirausahaan,  d)  bimbingan  mental  spiritual,  e)  bimbingan  fisik,  f)  bimbingan  sosial  dan konseling psikososial,  g) pelayanan aksesibilitas,  h) bantuan  dan asistensi  sosial,  i) bimbingan resosialisasi, j) bimbingan lanjut dan/atau, k) rujukan. “
ABK juga dibahas dalam UU no. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pasal 5 ayat 2 yaitu:
penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  sebagaimana  dimaksud  diprioritaskan  kepada mereka  yang  memiliki  kehidupan  yang  tidak  layak  secara  kemanusiaan  dan  memiliki kriteria  masalah  sosial,  yaitu  a)  kemiskinan,  b)  ketelantaran,  c)  kecacatan,  d) keterpencilan, e) ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, f) korban bencana dan/atau
g) korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
Dalam UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bab VII Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Penyandang Cacat pasal 131 ayat 2: “ upaya pemeliharaan kesehatan  anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan dan sampai usia 18 tahun.” Dan pada  pasal  3  dinyatakan  bahwa  “upaya  pemeliharaan  kesehatan  bayi  dan  anak  sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 menjadi tanggungjawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah dan pemerintah daerah.” Lebih lanjut dalam pasal 139 ayat

## AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak
Homepage: www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/awlady E-mail: pgrasyekhnurjati@gmail.com
P-ISSN: 2541-4658 E-ISSN: 2528-7427
1 dinyatakan “ upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomis, dan bermartabat, (2) pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk  dapat  tetap  hidup  mandiri  dan  produktif  secara  sosial  dan  ekonomis. “  Pasal  140  yaitu ‘upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia dan penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 dan 139 dilakukan oleh pemerntah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. “
Pada  UU  No.  39  tahun  1999  tentang  Hak  Azasi  Manusia  –  Bagian  Kesepuluh  Pasal  54 (Hak  Anak)  yaitu  “ setiap  anak  yang  cacat  fisik  atau  mental  berhak  memperoleh  perawatan, pendidikan,  pelatihan  dan  bantuan  khusus  atas  biaya  negara  untuk  menjamin  kehidupannya sesuai  dengan  martabat  kemanusiaan,  meingkatkan  rasa  percaya  diri  dan  kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbamgsa dan bernegara.”
Hak  ABK  juga  dibahas  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak pasal 9:
a) Setiap  anak  berhak  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka pengembangan  pribadinya  dan  tingkat  kecerdasannya  sesuai  dengan  minat  dan bakatnya.
b) Selain  hak  anak  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  khusus  bagi  anak  yang menyandang  cacat  juga  berhak  memperoleh  pendidikan  luar  biasa,  sedangkan  bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
Pasal 51” anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa, pasal 52 anak  yang  memiliki  keunggulan  diberikan  kesempatan  dan  aksesibilitas  untuk  memperoleh pendidikan khusus.”
Kemendagri  juga  mengeluarkan  kebijakan  mengenai  layanan  ABK  dalam  Peraturan Mentri dalam negeri no. 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu, pasal 7 , yaitu:
jenis layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak meliputi:  a). suplementasi gizi mikro;  b).  penyuluhan  gizi  seimbang,  konseling  makanan  bayi  dan  balita;  c)  pelayanan gizi  meliputi  pemantauan  pertumbuhan,  pemberian  vitamin,  pemberian  makanan tambahan,  penyuluhan,  komunikasi  informasi  dan  edukasi  gizi;  d)  pemeriksaan  tinggi badan  dan  berat  badan,  ukur  lingkar  lengan  atas,  tekanan  darah,  tinggi  fundus  uteri, pemberian  tablet  tambah  darah,  bila  diperlukan  imunisasi  toxoid  tetanus,  konseling, pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil; e) layanan Keluarga Berencana berupa suntik, pil dan  kondom;  f)  sosialiasi  program  perencanaan  persalinan  dan  pencegahan  komplikasi;

## AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak
Homepage: www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/awlady E-mail: pgrasyekhnurjati@gmail.com
P-ISSN: 2541-4658 E-ISSN: 2528-7427
g) pemberian Imunisasi dasar 0 – 9 bulan, h) pemantauan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang pada usia 3, 6, 9 dan 12 bulan dan anak usia kurang dari 1 tahun minimal 2 kali dalam setahun; dan i) konseling dan penyuluhan mengenai perawatan bayi baru lahir, tanda-tanda bahaya pada bayi dan balita.
Lebih lanjut dalam ayat 5 Jenis layanan BKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2  yaitu:  “ a)  penyuluhan  kepada  keluarga/orang  tua  tentang  kesehatan,  gizi,  perawatan, pengasuhan;b)  stimulasi  aspek-aspek  perkembangan  anak  menggunakan  alat  permainan edukatif;  dan  c)  rujukan  bila  anak  mengalami  gangguan  tumbuh  kembang.” Sedangkan  dalam ayat 6 dinyatakan “jenis layanan Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi stimulasi pendidikan.”
Pemerintah  juga  memperhatikan  mengenai  hak  ABK  dalam  aksesibilitas  ruang  yang dibahas  dalam    UU  no.  28  tahun  2002  tentang  bangunan  gedung,  pasal  27  ayat  2  yaitu “kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1)  meliputi  tersedianya  fasilitas  dan  aksesibilitas  yang  mudah,  aman,  dan  nyaman termasuk  bagi  penyandang  cacat  dan  lanjut  usia,  “ Sedangkan  dalam  pasal  31  ayat  2 dinyatakan “fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),  termasuk  penyediaan  fasilitas  aksesibilitas  dan  fasilitas  lainnya  dalam  bangunan  gedung dan lingkungannya.”
Kebijakan  yang  tumpang  tindih  dan  tidak  bersinergi  ini  juga  berimbas  pada  sulitnya pendataan ABK yang akurat karena setiap kementerian memiliki data tersendiri, selain itu masih banyak ABK yang tidak teridentifikasi. Kebijakan-kebijakan tersebut belum tersosialisasi secara meluas untuk unit-unit di bawahnya.
Terkait  dengan  layanan  pendidikan  untuk  ABK  di  PAUD,  kebijakan  yang  telah dikembangkan oleh pemerintah yang menjadi payung hukum penerimaan ABK di PAUD belum tersosialisasi dengan baik. Umumnya pemerintah daerah lebih familiar dengan UUD 45 pasal 31 dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 15 sebagai acuan utama penerimaan setiap peserta didik tanpa terkecuali untuk  mendapatkan  layanan pendidikan. Selain  itu Permendiknas no.  70  tahun  2009    tentang  pendidikan  inklusif  bagi  peserta  didik  yang  memiliki  kelainan  dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa terlihat lebih terdengar gaungnya. Kurang tesosialisainya  kebijakan  layanan  pendidikan  untuk  ABK  di  PAUD  berdampak  besar  terhadap pemberian layanan pendididkan yang seharusnya diterima oleh anak.

## AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak
Homepage: www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/awlady E-mail: pgrasyekhnurjati@gmail.com
P-ISSN: 2541-4658 E-ISSN: 2528-7427
Koordinasi  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  penyelenggaraan  layanan pendidikan untuk ABK terlihat belum maksimal. Mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  pasal  10  yaitu “pemerintah  dan  pemerintah  daerah  berhak mengarahkan,  membimbing,  membantu  dan  mengawasi  penyelenggaraan  pendidikan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  “ .  Sehingga  dapat  disimpulkan pemerintah  pusat  dan  daerah  harus  bersinergi  dalam  menyelenggarakan  layanan  pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Kurang koordinasi juga membuat kebijakan mengenai pemberian bantuan  dana  operasional  dari  pusat  untuk  PAUD  yang  melayani  ABK,  dan  dana bantuan seumur hidup untuk penyandang cacat banyak tidak diketahui oleh daerah.
Meski  demikian  jalinan  kerjasama  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam penyelenggaraan  pendidikan  ABK  di  PAUD  telah  di  beberapa  daerah.  Misalnya:  Di  Kota Yogyakarta, kementerian kesehatan melalui puskesmas memiliki beberapa program terkait untuk penanganan  anak  usia  dini  ABK: screening (SDIDTK/  Stimulasi  Deteksi  Intervensi  Dini Tumbuh  Kembang)  atau screening kesehatan,    pelayanan  terapi  di  RS  negeri    menggunakan BPJS,  pelibatan  kader  posyandu    sebagai  lini  depan  untuk  mendeteksi  ABK  melalui  SDIDTK, layanan  psikolog  di  setiap  puskemas  untuk  deteksi  dini  ABK  dan  konsultan  permasalahan tumbuh  kembang  dan  penyediaan  Guru  Pembimbing  Khusus  di  PAUD  dengan  memanfaatkan guru  SLB    sebagai  pendamping  dan  konsultan.  Penyediaan  SDM  merupakan  tanggungjawab bersama antara pemerintah provinsi dan kab/ kota seperti yang terdapat dalam pasal 131 ayat 4 PP  No.  17  Tahun  2010  tentang  pengelolaan  dan  penyelenggaraan  pendidikan  yaitu “  dalam menjamin  terselenggaranya  pendidikan  khusus,    pemerintah  kab/  kota  menyediakan  sumber daya  pendidikan  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan  peserta  didik  berkelainan.” Sedangkan dalam ayat  6 dinyatakan “ pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan pada pendidikan khusus.
Pemerintah  daerah  umumnya  belum  mengembangkan  kebijakan  layanan  pendidikan untuk  ABK,  meski  Kota  Yogyakarta  dan  Banjarmasin  telah  membuat  landasan  legal  formal terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Bahkan di Kota Yogyakarta, kebijakan legal formal  ini  mencakup  pemberian  layanan  pendidikan  ABK  di  PAUD  hingga  SMA  dan pembentukan  kelompok  kerja  (pokja)  pendidikan  inklusi  Kota  Yogyakarta  yang  berfungsi sebagai fasilitator dan mediator bagi semua pihak dalam implementasi pendidikan inklusi.  Dinas Pendidikan  Kota  Banjarmasin  memiliki  program  sekolah piloting utama  pendidikan  inklusi. Kebijakan  yang  dikembangkan  di  daerah  mencakup  SDM,  pendanaan,  kurikulum.  Sedangkan

## AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak
Homepage: www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/awlady E-mail: pgrasyekhnurjati@gmail.com
P-ISSN: 2541-4658 E-ISSN: 2528-7427
untuk  6  daerah  lainnya  belum  memiliki  kebijakan  daerah  terkait  dengan  penyelenggaraan pendidikan inklusi di PAUD, meski menyatakan telah menjalankan pendidikan inklusi di PAUD dan jenjang pendidikan dasar serta menengah.
Penyelenggaraan  layanan  pendidikan  untuk  ABK  di  satuan  PAUD  umumnya  belum dibarengi  dengan penyediaan SDM  yang sesuai  oleh pemerintah daerah.  Mayoritas  pendidik di satuan  PAUD  tidak  berlatar  pendidikan  khusus,  satuan  PAUD  tidak  memiliki  GPK  (Guru Pembimbing  Khusus),  shadow  teacher  dan  tenaga  ahli.    Direktorat  Pendidikan  Anak  Usia  Dini menyatakan  dalam  bahan  dan  media  pembelajaran  pokok  bahasan  bahan  anak  berkebutuhan (2010:  38),  komponen  layanan  untuk  anak  berkebutuhan  khusus  di  kelompok  bermain  salah satunya  adalah  “pendidik  dan  tenaga  kependidikan  yang  terdiri  dari:  1)  tenaga  pendidik,  2) shadow  teacher ,  3)  tenaga  ahli  (dokter,  psikolog,  terapis,  pedagogi)  dapat  bermitra  dengan lembaga  lain.  Pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  yang  terdiri  dari:  tenaga  pendidik, shadow teacher, tenaga ahli (dokter, psikolog, terapis,pedagogi) dapat bermitra dengan lembaga lain. “ Dalam Permendiknas no. 70 tahun 2009, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewajiban tak  hanya  untuk  menyediakan  GPK  namun  juga  berkewajiban  meningkatkan  kompetensi  bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Pasal 10 ayat 1 dinyatakan “pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan  paling  sedikit  1  (satu)  orang  guru  pembimbing  khusus  pada  satuan  pendidikan yang  ditunjuk  untuk  menyelenggarakan  pendidikan  inklusif’,  pada  pasal  3  “pemerintah kabupaten/kota wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
Dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan layanan pendidikan untuk ABK, selain guru kelas, guru juga perlu bermitra dengan guru pembimbing khusus, shadow teacher , dokter, psikolog  dan  tenaga  ahlinya  agar  layanan  pendidikan  yang  diberikan  sesuai  dengan perkembangan dan kebutuhan ABK. Dan pemerintah bertanggungjawab dalam penyediaan SDM ini.    Minimnya  SDM  berlatar  belakang  pendidikan  khusus  disikapi  dengan  berbagai  kebijakan satuan pendidikan, misal melibatkan perguruan tinggi yang memiliki jurusan pendidikan khusus untuk melatih guru-guru PAUD menangani ABK, meski belum semua daerah terpilih memiliki universitas  yang  memiliki  jurusan  pendidikan  khusus,  bekerjasama  dengan  SLB  sebagai  guru khusus  di  PAUD  maupun  konsultan,  bekerjasama  dengan  pusat  terapi,  memberdayakan orangtua/ pengasuh sebagai pendamping atau helper pada saat pembelajaran di kelas.
Untuk  kebijakan  mengenai  pendanaan  juga  belum  dimiliki  oleh  semua  daerah.  Hanya lima daerah yang  menyatakan memiliki pendanaan untuk PAUD, yaitu Kota Yogyakarta, Kota

## AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak
Homepage: www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/awlady E-mail: pgrasyekhnurjati@gmail.com
P-ISSN: 2541-4658 E-ISSN: 2528-7427
Gianyar,  Kota  Mataram,    Kota  Banjarmasin,  Kota  Surabaya  dan    Kota  Palu.  Dana  yang dianggarkan  nominalnya  berbeda  oleh  dinas  pendidikan  dituangkan  untuk  kebijakan  yang beragam. Umumnya pendanaan digunakan untuk insentif para guru dan pelatihan, bahkan dinas pendidikan  kota  Banjarmasin  memberikan  beasiswa  S1  untuk  guru-guru  PAUD  yang  belum meraih gelar kesarjanaaan, dana lainnya di alokasikan untuk sarana prasarana. Umumnya satuan PAUD  belum  memiliki  sarana  dan  prasarana  yang  sesuai  untuk  ABK  termasuk  aksesibiltas lingkungan yang aman, nyaman dan memberi kemudahan kepada setiap ABK untuk melakukan aktivitas.
Satuan  PAUD  umumnya  tidak  menggunakan  kurikulum  khusus  untuk  ABK  di  PAUD. Hal ini sesuai dengan Permendikbud no. 146 Tahun 2014 pasal 10 juga telah ditegaskan bahwa “ kurikulum untuk ABK adalah kurikulum 2013 PAUD yang dikembangkan sesuai dengan potensi dan  kebutuhan  yang  dimiliki  oleh  anak. “  Manastas  menyatakan  (2014:65)” Kurikulum pendidikan  inklusi  menggunakan  kurikulum  sekolah  regular  (kurikulum  nasional)  yang dimodifikasi  (diimprovisasi)  sesuai  dengan  tahap  perkembangan  dengan  mempertimbangkan karakteristik (ciri-ciri) dan tingkat kecerdasannya. “ Hal ini juga dibahas UNESCO (1999) dalam dalam Overcoming  Exclusion  through  Inclusive  Approaches  in  Education (2003:  16)  beberapa elemen  kunci  untuk  kurikulum  yang  bertujuan  untuk  mengembangkan  pendidikan  yang  lebih inklusif:
1) Keluasan tujuan bersama yang ditetapkan untuk semua, termasuk pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang akan diperoleh
2) Struktur  yang  fleksibel  untuk  memfasilitasi  merespon  keragaman  dan  memberikan kesempatan  beragam  untuk  praktik  dan  kinerja  dalam  hal  konten,  metode  dan  tingkat partisipasi
3) Assesment berdasarkan kemajuan individu
4) Keragaman budaya, agama dan bahasa peserta didik diakui dan
5) Konten, pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan konteks peserta didik
Untuk  menyesuaikan  dengan  karakteristik  anak  maka  dilakukan  modifikasi  kurikulum. Dalam pedoman penyelenggaraan pendididkan terpadu/inklusi (2004; 32) dinyatakan bahwa ada beberapa teknik memodifikasi isi materi kurikulum untuk disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik secara individual misalnya:
a)  untuk  peserta  didik  yang  memiliki  kelainan  dan  memiliki  kecerdasan  di  atas  normal (berbakat) materi dalam kurikulum sekolah regular dapat dimodifikasi dengan memperluas/

## AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak
Homepage: www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/awlady E-mail: pgrasyekhnurjati@gmail.com
P-ISSN: 2541-4658 E-ISSN: 2528-7427
memperdalam, menambah materi yang ada di dalam kurikulum sekolah regular pada pokok bahasan  berikutnya  (percepatan),  b)  untuk  peserta  didik  yang  memiliki  kelainan  dan memiliki  kecerdasan  relative  normal  materi  dalam  kurikulum  sekolah  regular  dapat  tetap dipertahankan  atau  tingkat  kesulitannya  diturunkan  sedikit,  c)  untuk  peserta  didik  yang memiliki  kelainan  dan  memiliki  kecerdasan  di  bawah  normal  (peserta  didik  lamban belajar/tunagrahita)  materi  dalam  kurikulum  dapat  dikurangi  atau  diturunkan  tingkat kesulitan seperlunya atau bahkan dihilangkan bagian tertentu.
Setiap satuan PAUD mengembangkan sendiri kurikulum yang sesuai untuk ABK. Meski mayoritas  responden  di  satuan  pendidikan  tidak  melakukan  modifikasi  kurikulum  dan  tidak mengembangkan program khusus untuk ABK.
Kebijakan  pendidikan  untuk  ABK  di  PAUD  juga  belum  didukung  secara  penuh  oleh masyarakat  dan  orangtua.  Masyarakat  belum  memiliki  kepedulian  yang  nyata  akan  ABK. Kerjasama  masyakat  dan  keluarga  sangat  diperlukan  dalam  mendukung  kebijakan  pendidikan yang  telah  dikembangkan  pemerintah.    Hidayat  (2013:25)  menyatakan  pengembangan lingkungan  inklusif  yang  ramah  terhadap  pembelajaran  (LIRP)  terkait  dengan  berbagai  yaitu kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. (warga sekitar sekolah, tokoh masyarakat, dan para pengusaha atau pemilik usaha yang ada di sekitar sekolah). Keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan  LIRP  karena  masyarakat  merupakan  konteks  dimana  LIRP  ini  berada.  Dalam kacamata sistem, input, proses dan output LIRP semuanya berasal, terjadi dan akan kembali ke masyarakat.  Untuk  itu,  keterlibatan  masyarakat  dalam  mengembangkan  LIRP  menjadi  suatu prasyarat keberhasilan implementasi konsep ini.
Masyarakatpun  dapat  berkontribusi  bagi  keberhasilan  pelaksanaan  pendidikan  inklusi yaitu:  a) sebagai  mitra pemerintah dalam mendukung terlaksananya model  pendidikan  inklusi, b) memperluas akses pendidikan dan pekerjaan bagi anak berkebutuhan khusus seperti membuka peluang  kerja  dan  usaha  bagi  anak  berkebutuhan  khusus,  c)  membangun  dan  mengembangkan kesadaran  akan  hak  anak  untuk  memperoleh  pendidikan,  d)  melakukan  kontrol  sosial  akan kebijakan pemerintah tentang pendidikan, membantu  mengidentifikasi  anak  yang berkebutuhan khusus yang belum  bersekolah di lingkungannya, e) sebagai tempat/wadah belajar bagi peserta didik,  merupakan  sumber  informasi,  pengetahuan  dan  pengalaman  praktis,  mendukung  sekolah dalam  mengembangkan  lingkungan  yang  inklusif  dan  ramah  terhadap  pembelajaran,  f) melakukan awareness  campaign pada  masyarakat  yang  belum  mengetahui  dan  memahami pentingnya pendidikan inklusi (Pusat sumber SLB A, 2012:46).

## AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak
Homepage: www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/awlady E-mail: pgrasyekhnurjati@gmail.com
P-ISSN: 2541-4658 E-ISSN: 2528-7427
Daerah  umumnya  menggandeng  publik  figur  dalam  hal  ini  bunda  PAUD  untuk mensosialisasikan  keberadaan  ABK  di  PAUD.  Bunda  PAUD  yang  merupakan  predikat  yang diberikan kepada istri kepala pemerintahan (presiden, gubernur, bupati/ walikota, camat, kepala desa/lurah, atau wakilnya) atas perannya dalam mengembangkan program PAUD di wilayahnya. Sehingga  disimpulkan  bahwa  gelar  ini  sebenarnya  mengandung  tanggungjawab  dan  kewajiban untuk  mengembangkan  PAUD  di  wilayahnya.  Kehadiran  bunda  PAUD  di  daerah  penelitian terkesan  sebagai icon politik,  belum  terlihat  adanya  pemanfaatan  bunda  PAUD  sebagai  tokoh penggerak.
Meski  demikian figure bunda  PAUD  kota  Yogyakarta  yang  diwakili  oleh  istri  walikota Yogyakarta  dapat  dikatakan  sebagai  penggerak  PAUD  termasuk  ABK,  tak  hanya  sekedar mencari  donatur  untuk  pelatihan  kader-kader  posyandu  mengenai  ABK,  menjalin  kerjasama dengan  neuroscience  untuk  melatih  kader-kader  posyandu,  tapi  juga  membuatkan  modul aplikatif pendidik  hingga  membuat  gerakan  kader  PAUD  mengantar  jemput  ABK  ke  PAUD sehingga setiap ABK mendapat pendidikan.
Keterlibatan  orang  tua  dalam  pendidikan  ABK  di  PAUD  hanya  sebatas  keterlibatan dalam  proses  pembelajaran.  Umumnya  orangtua  menyatakan  kesulitan  dalam  mendapatkan informasi  mengenai  satuan  PAUD  yang  menerima  ABK.  Informasi  ini  tidak  tersosialisasi dengan  baik    pada  satuan  PAUD  dan  orang  tua  sehingga  terkesan  bersifat  eksklusif  dalam  arti tidak  semua  orang  mengetahui  kebijakan  ini.  Tak  mengeherankan  di  beberapa  daerah  terdapat ABK yang melanjutkan ke sekolah khusus padahal memiliki kemampuan intelegensi yang sama dengan  AUD  dikarenakan  minimnya  informasi  dari  dinas  pendidikan.    Orang  tua  berharap adanya  panduan  yang  aplikatif sehingga  orangtua  ABK  dan  AUD  juga  mendapat  informasi mengenai ABK dan dapat turut berperan aktif dalam mendidik ABK.

## E.  Kesimpulan
Penerimaan ABK di PAUD telah sebenarnya telah berjalan meski tanpa label inklusi dan tanpa  ada  payung  hukum  yang  jelas  seperti  penyelenggaraan  pendidikan  inklusi  di  jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hal ini menyebabkan layanan pendidikan yang diberikan untuk ABK  belum  berjalan  sebagaimana  mestinya.    Kualifikasi  tenaga  pendidik  yang  tidak  sesuai, tidak  adanya  guru  pembimbing  khusus  (GPK),  minimnya  sarana  prasana  dan  aksesibilitas menjadi potret buram pelaksanaan pendidikan inklusi di PAUD. Kondisi ini dipertajam dengan kebijakan mengenai ABK yang juga disandang di beberapa kementerian yang overlap dan tidak tersosialisasi dengan baik. Sehingga layanan yang diberikan tidak dapat bersinergi.

## AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak
Homepage: www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/awlady E-mail: pgrasyekhnurjati@gmail.com
P-ISSN: 2541-4658 E-ISSN: 2528-7427
Kebijakan  mengenai  ABK  belum  mendapat  dukungan  yang  nyata  dari  masyarakat. Diperlukan  edukasi  masyarakat  lewat  media  mengenai  wajib  belajar  dimulai  dari  PAUD  dan untuk  ABK  agar  dapat  ditangani  sedini  mungkin.    Selain  itu  diperlukan  pula  kerjasama  antara pemerintah pusat dan daerah untuk penyediaan sumber daya yang diperlukan dalam pendidikan inklusi,  misal  penganggaran  untuk  membiayai  pelatihan  guru  maupun  kerjasama  dengan perguruan  tinggi  untuk  melatih  guru  PAUD  dan  memasukkan  mata  kuliah  pendidikan  khusus sebagai  mata kuliah wajib di  program  FKIP, sarana dan prasarana termasuk aksesibilitas untuk ABK.  Diperlukan  pula  pembuatan  panduan  orangtua  mengenai  penanganan  ABK  sehingga orangtua terlibat dalam proses pembelajaran ABK di rumah.

## DAFTAR PUSTAKA
Compston, Hugh. Handbook of Public Policy in Europe .  New York: Palgriv Macmillian, 2004. Effendi, Mohammad. Pengantar Psikopedagodik Anak Berkelainan . Jakarta: Bumi Aksara, 2006 Direktorat Pendidikan Luar Biasa, Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/Inklusi Buku 3 Pengembangan Kurikulum , Jakarta: Direktorat Pendidikan Luar Biasa, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas, 2004
Hidayat, Deden Saepul. Pengembangan SLB sebagai Pusat Sumber (Resource Center). Jakarta: Luxima , 2013
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Peraturan  Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI no. 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus.
Kementerian  Pendidikan  Nasional. Bahan  dan  Media  Pembelajaran  Pokok  Bahasan  Anak Berkebutuhan  Khusus  pada  Lembaga  Kelompok  Bermain ,  Direktorat  Jendral  Pendidikan Nonformal dan Informal, Direktorat PAUDNI.  Jakarta: Direktorat PAUDNI, 2010.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan. Data  penerima  bantuan  operasional  pendidikan (BOP) tahun 2014 . Jakarta: Direktorat PAUDNI, 2014
Kustawan, Dedy dan Yani Meimulyani. Mengenal Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Serta Implementasinya , Jakarta: PT Luxima, 2013
Manastas, Lagita. Strategi Mengajar Siswa Tunanetra . Yogyakarta: Imperium, 2014

## AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak
Homepage: www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/awlady E-mail: pgrasyekhnurjati@gmail.com
P-ISSN: 2541-4658 E-ISSN: 2528-7427
Peraturan  Presiden  No.  60  Tahun  2013  tentang  Pengembangan  Anak  Usia  Dini  Holistik Integratif, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  19  tahun  2011  tentang  Pedoman  Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  No.  146  tahun  2014  tentang  Kurikulum  2013

## PAUD
Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2012  tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial Peraturan  Pemerintah  No.  17  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  dan  penyelenggaraan pendidikan
Pusat Kurikulum. Balitbang Kemdiknas Bunga Rampai Kurikulum, Buku Kedua , Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang Kemdiknas, 2009.
Pusat  Sumber  SLB  A. Pedoman  Penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusi .  Jakarta:  Pusat  Sumber SLB A, 2012.
Rusdiana,  H.A.    Kebijakan Pendidikan  Dari  FIlosofi  Ke  Implementasi .  Bandung:  CV  Pustaka Setia, 2015
Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Undang-Undang RI no. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Undang-Undang  RI  No.  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  Jakarta:
Inspektorat Jendral  2009
Undang-Undang  RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehata
Undang-Undang  RI  No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
UNESCO. Salamanca  5 years on, Review of Unesco Activities in The Light of The Salamanca Statement  and  Framework  For  Action  On  Special  Needs  Education. France:  Place  de Fontenoy, 1999
________. Overcoming Exclusion through Inclusive Approaches in Education conceptual Paper, Paris: Place de Fontenoy , 2003
________. The  Dakar  Framework  for  Action  Education  For  All:  Meeting  Our  Collective Commitments, France : Place de Fontenoy, 2000
http://www.antaranews.com/berita/527190/kemdikbud-angka-pertisipasi-bersekolah-anak- berkebutuhan-khusus-rendah

## AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak
Homepage: www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/awlady E-mail: pgrasyekhnurjati@gmail.com
P-ISSN: 2541-4658 E-ISSN: 2528-7427
http://www.Republika.co.id/berita/nasional/umum/13/07/17/  mq2vp-  jumlah  anak  berkebutuhan khusus di Indonesia tinggi