## PERLINDUNGAN SAKSI BERDASARKAN KUHAP DALAM PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG
I Wayan Sumada Arianta 1
Abstrak: Dalam  rangka  menumbuhkan  partisipasi  masyarakat  untuk mengungkap  tindak  pidana,  perlu  diciptakan  iklim  yang  kondusif  dengan  cara memberikan  perlindungan  hukum  dan  keamanan  kepada  setiap  orang  yang mengetahui  atau  menemukan  suatu  hal  yang  dapat  membantu  mengungkap tindak  pidana  yang  telah  terjadi  dan  melaporkan  hal  tersebut  kepada  penegak hukum,  termasuk  menjadi  saksi  dan  memberikan  keterangan  atas  apa  yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh yang bersangkutan.
Penelitian  ini  hendak  mencari  jawaban  atas  permasalahan:  bagaimanakah perlindungan  saksi  diatur  dalam    Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana dan bagaimanakah pelaksanaan perlindungan saksi dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Buleleng. Permasalahan dalam penelitian ini didekati dengan menggunakan  pendekatan  normatif  sosiologis.  Pendekatan  secara  normatif sosiologis  maksudnya  permasalahan  terutama  didekati  dengan  berpegangan pada peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan hal-hal nyata yang  terjadi  di  masyarakat.  Dari  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa perlindungan  saksi  dalam    Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  sudah diatur  cukup  memadai  dalam  perkara-perkara  pidana  pada  umumnya. Perlindungan  saksi  dalam  proses  penyidikan  di  Kepolisian  Resor  Buleleng dapat  dilakukan  dengan  baik.  Salah  satu  indikasinya  adalah  kesediaan masyarakat  untuk  menjadi  saksi.  Umumnya  belum  ditemukan  adanya masyarakat  yang  tidak  bersedia  menjadi  saksi  karena  merasa  kurangnya perlindungan oleh petugas kepolisian.
Kata-kata kunci: perlindungan, saksi, penyidikan.

## PENDAHULUAN
Keberhasilan  suatu  proses  peradilan  pidana  sangat  bergantung  pada  alat  bukti yang  berhasil  diungkap  atau  ditemukan.  Dalam  proses  persidangan,  terutama  yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang  dapat  mendukung  tugas  penegak  hukum.  Padahal,  adanya  saksi  merupakan unsur  yang  sangat  menentukan  dalam  proses  peradilan  pidana.  Keberadaan saksi
1 I Wayan Sumada Arianta, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Alumni  Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak  hukum.  Kasus-kasus  yang  tidak  terungkap  dan  tidak  terselesaikan  banyak disebabkan  oleh  saksi  dan  korban  takut  memberikan  kesaksian  kepada  penegak hukum  karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.
Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum  dan  keamanan  kepada  setiap  orang  yang  mengetahui  atau  menemukan  suatu hal  yang  dapat  membantu  mengungkap  tindak  pidana  yang  telah  terjadi  dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.
Pelapor  yang  demikian  itu  harus  diberi  perlindungan  hukum  dan  keamanan yang  memadai  atas  laporannya,  sehingga  tidak  merasa  terancam  atau  terintimidasi baik  hak  maupun  jiwanya.  Dengan  jaminan  perlindungan  hukum  dan  keamanan tersebut,  diharapkan  tercipta  suatu  keadaan  yang  memungkinkan  masyarakat  tidak lagi  merasa  takut  untuk  melaporkan  suatu  tindak  pidana  yang  diketahuinya  kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.
Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa:
(1) Seorang Saksi dan Korban berhak:
a. memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  pribadi,  keluarga,  dan  harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
b. ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan  menentukan  bentuk  perlindungan  dan dukungan keamanan;
c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. mendapat penerjemah;
e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
i. mendapat identitas baru;
j. mendapatkan tempat kediaman baru;
k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
m. memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu perlindungan berakhir.
(2) Hak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  kepada  saksi  dan/  atau korban  tindak  pidana  dalam  kasus-kasus  tertentu  sesuai  dengan  keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Dalam  Penjelasan  Pasal  5  ayat  (2)  dinyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan ”kasus-kasus  tertentu”,  antara  lain,  tindak  pidana  korupsi,  tindak  pidana  narkotika/ psikotropika,  tindak  pidana  terorisme,  dan  tindak  pidana  lain  yang  mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.
Ketentuan ini mengindikasikan bahwa menurut pemerintah untuk tindak pidana umum, yang tidak termasuk dalam kasus-kasus tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, saksi telah mendapat perlindungan yang  cukup  berdasarkan  ketentuan  yang  lain,  dalam  hal  ini  terutama  berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981  tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya dalam tulisan ini disebut KUHAP).
Bagaimana  ketentuan  hukum  mengenai  perlindungan  saksi  diatur  dalam KUHAP perlu untuk dikaji, sama perlunya dengan mengkaji bagaimana pelaksanaan ketentuan tentang perlindungan saksi tersebut dalam praktek penyidikan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Secara  umum  saksi  adalah  seseorang  yang  mempunyai  pengetahuan  tentang suatu kejadian dan mampu menerangkan kepada orang lain tentang kejadian tersebut. Saksi adalah orang yang memberi kesaksian, tentang sesuatu.
Dalam  kamus  hukum  (Subekti  dan  Tjitrosoedibio,  1997:  97)  saksi  adalah: “Orang  yang  di  dengar  keterangannya  di  muka  pengadilan,  orang  yang  mendapat
tugas  menghadiri  suatu  peristiwa  dan  bila  perlu  dapat  di  dengar  keterangannya  di muka pengadilan”
Dalam  Hukum  Acara  Pidana  pengertian  saksi  adalah  orang  yang  dapat memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan tentang suatu perkara yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan  dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP).
Sehubungan  dengan  pengertian  saksi  tersebut,  kesaksian  adalah  semua keterangan  baik  yang  diberikan  secara  lisan  atau  tertulis  oleh  seorang  saksi  di persidangan  mengenai  kejadian-kejadian  yang  disaksikan  atau  dialami  sendiri,  dan keterangan-keterangan  tersebut  harus  disertai  dengan  alasan-alasan  tentang pengetahuan tersebut.
Pendapat  maupun  rekaan  yang  diperoleh  dari  hasil  pemikiran  saja,  bukan merupakan  keterangan  saksi  :  keterangan  yang  semacam  ini  di  dalam  ilmu  hukum acara  pidana  disebut testimonium    de  auditu. Saksi de  auditu tidak  memperoleh tempat  yang  penting  dalam  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia.  Namun  demikian,  bagi seorang  hakim  yang  bijaksana  kesaksian  tersebut  perlu  juga  didengar,  karena  akan berguna  untuk  memperkuat  keyakinan  hakim  yang  bersumber  dan  disesuaikan dengan alat-alat bukti yang lainnya.
Pandangan hakim mengenai kesaksian de auditu tidak dapat dinyatakan  secara pasti.  Kesaksian de  auditu diterima  atau  tidak  untuk  memperkuat  keyakinan  hakim tergantung  dari  kasus-perkasus.  Dalam  hal-hal  tertentu,  dapat  saja  kesaksian de auditu ,  memegang  peran  yang  begitu  penting,  sehingga  berdasarkan  kesaksian  itu penyidikan dapat dilakukan lebih secara lebih terarah.
Menurut klasifikasinya saksi  dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :
1. Saksi hidup.
Saksi  hidup  adalah  orang  yang  memberikan  keterangan  berdasarkan  yang dilihat, didengar dan dialami sendiri/ dapat dirasakan oleh seseorang itu.
Ada  orang  yang  memiliki  hubungan  erat  dengan    terdakwa  sehingga  tidak diperbolehkan menjadi saksi di antaranya (Prodjodikoro, 1983: 104):
a. Keluarga dari kelahiran atau keluarga karena perkawinan dalam garis lurus, ke atas  atau  kebawah,  terhadap  terdakwa  atau  kawan  terdakwa  dalam  suatu perkara pidana, jadi misalnya ayah, ibu, mertua,kakek, nenek, anak, menantu, cucu.
b. Saudara  sekandung  atau  ipar  atau  keluarga  karena  kelahiran  atau  karena perkawinan dalam garis kesamping sampai tingkat ke tiga terhadap terdakwa atau  kawan  terdakwa  dalam  satu  perkara  pidana,  misalnya  saudara,  ipar, keponakan.
c. Suami  atau  istri  dari  terdakwa  atau  kawan  terdakwa  dalam  satu  perkara pidana, biarpun sudah di cerai dalam perkawinan.
2. Saksi mati atau diam.
Saksi diam adalah benda-benda yang perlu diselidiki oleh para ahli dan nantinya dipergunakan sebagai bahan-bahan keterangan.
Saksi hidup dibedakan menjadi 3 (tiga) macam saksi, yaitu :
a. Saksi  biasa/  dikenal  dengan  sebutan  saksi  proses  verbal,  yaitu  saksi  yang pernah diperiksa pada pemeriksaan pendahuluan, yang dibedakan menjadi 2 (dua) bagian :
1) Saksi  biasa  sebagai  saksi  penderita  yaitu  saksi  di  dalam  suatu  perkara pidana  yang menjadi korban disuatu kejadian, misalnya dalam perkara penganiayaan  (orang  tersebut  dianiaya),  perkara  penipuan  (orang tersebut telah ditipu).
2) Saksi  biasa  bukan  sebagai  penderita,  yaitu  orang  yang  hanya  melihat, mendengar  dan  mengalami  sendiri  adanya  suatu  kejadian-kejadian dalam suatu perkara pidana.
b. Saksi  ahli  adalah  apa  yang  seorang  ahli  nyatakan  di  sidang  pengadilan. Keterangan  yang  diberikan  ini  akan  membuat  terang  suatu  perkara  pidana yang sedang diperiksa.
c. Saksi  informatif  adalah  orang  yang  dapat  memberikan  keterangan- keterangan  tentang  kemungkinan  ke  arah  kepastian,  saksi  ini  bukan  dalam
arti  yang  sebenarnya  tapi  sebagai  seorang  informan.  Saksi  ini  tidak dimasukkan  dalam  berita  acara  sebagaimana  halnya  dengan  saksi  proses verbal.
Saksi  diam  adalah  benda  yang  diajukan  dalam  sidang  pengadilan  untuk menguatkan  keterangan  saksi,  keterangan  ahli  dan  keterangan  terdakwa,  guna membuktikan  kesalahan  terdakwa  dalam  kaitannya  dengan  barang  bukti.  Benda  ini dapat di bagi  dalam bentuk :
a. benda bergerak (semua benda yang dapat bergerak/ dapat dipindahkan)
b. benda tak bergerak (seperti rumah, tanah, kapal berbobotr mati lebih dari 20 ton, dan sebagainya)
c. benda berwujud/ berbentuk
1) bentuk benda padat: senjata api, peluru, pisau;
2) bentuk benda cair: darah, miras;
3) bentuk tak berwujud: gas.
Untuk mengetahui bagaimana kedudukan saksi dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana, perlu dihubungkan dengan alat-alat bukti yang lain maupun teori-teori pembuktian yang dikenal dalam Hukum Acara Pidana.
Alat-alat  bukti  yang  sah  adalah  alat-alat  bukti  yang  ada  hubungannya  dengan suatu  tindak  pidana.  Alat-alat  bukti  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  bahan pembuktian, untuk  menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana dan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa.
Dengan  adanya  alat  bukti  yang  sah  maka  akan  dapat  dibuat    terang  tentang tindak  pidana  yang  terjadi  dan  dapat  ditentukan  orang  yang  bersalah  melakukan tindak pidana itu. Adapun alat bukti yang sah telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri  dan  dialami  sendiri,  dengan  menyebut  alasan  dari  pengetahuannya  itu  ( vide Pasal 1 butir 27 KUHAP).
Dalam  Pasal  1  butir  26  KUHAP  disebutkan  bahwa  saksi  adalah  orang  yang dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan,  dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri.
Keterangan  saksi  supaya  dapat  dipakai  sebagai  alat  bukti  yang  sah  harus memenuhi dua syarat, yaitu:
1. Syarat  formil.  Bahwa  keterangan  saksi  hanya  dapat  dianggap  sah,  apabila diberikan  di  bawah  sumpah.  Keterangan  saksi  yang  tidak  di  bawah  sumpah hanya boleh dipergunakan sebagai penambah keyakinan hakim.
2. Syarat  materiil.  Bahwa  keterangan  seorang  saksi  saja  tidak  dapat  dianggap  sah sebagai  alat  pembuktian.  Dalam  Hukum  Acara  Pidana  dikenal  adanya  adagium Unus Testis Nullus Testis (satu saksi bukan saksi).
Keterangan saksi  dinilai  dengan menghubungkan  dengan keterangan saksi lain dan  fakta-fakta  yang  terungkap  dipersidangan.  Keterangan  saksi  dapat  saling menguatkan,  tetapi  tidak  jarang  terjadi  justru  saling  bertentangan  satu  dengan  yang lain.  Tidak  mudah  untuk  menilai  kebenaran  keterangan  yang  diberikan  oleh  saksi- saksi  yang  ada.  Dalam  menilai  keterangan  seorang  saksi,  hakim  harus  sungguh- sungguh  memperhatikan secara menyeluruh apa yang disampaikan oleh saksi.
Pasal  185  ayat  (6)  KUHAP  menyatakan  bahwa  dalam  menilai  keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
1. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
2. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
3. alasan  yang  mungkin  dipergunakan  oleh  saksi  untuk  memberi  keterangan tertentu;
4. cara hidup  dan kesusilaan saksi  serta segala sesuatu  yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
Penilaian  terhadap  keterangan  saksi  akan  lebih  mudah  dilakukan  apabila keterangan  saksi  itu  diberikan  benar-benar  secara  bebas  dan  jujur  serta  objektif. Untuk  kepentingan  inilah  kemudian  dalam  Hukum  Acara  Pidana  dikenal  adanya
ketentuan  untuk  mebebankan  pengangkatan  sumpah  oleh  saksi  yang  didengar kesaksiannya dalam persidangan.
Jadi,  agar  keterangan  saksi  sah  menurut  hukum,  harus  dipenuhi  syarat-syarat sebagai berikut secara komulatif:
1. saksi  harus  mengangkat  sumpah  sebelum  memberikan  keterangan  ( vide Pasal 160 ayat (3) KUHAP;
2. keterangan  saksi  harus  mengenai  peristiwa  pidana  yang  dilihat,  disengar,  dan dialami  sendiri,  dengan  menyebut  alasan  pengetahuannya (testimonium  de auditu) ( vide Pasal 1 Butir 26 dan 27 KUHAP);
3. keterangan  saksi  harus  diberikan  di  muka  sidang  pengadilan,  kecuali  yang ditentuikan dalam Pasal 162 KUHAP;
4. keterangan  seorang  saksi  saja  tidak  cukup  untuk  membuktikan  kesalahan terdakwa ( vide Pasal 185 ayat (2) KUHAP);
5. kalau ada beberapa saksi terhadap beberapa perbuatan, kesaksian itu sah menjadi alat  bukti  apabila  saksi  satu  dengan  yang  lain  terhadap  peristiwa  tersebut bersangkut paut dan bersesuaian, nilainya diserahkan kepada hakim.
Menurut    Rusli  Muhammad  (2007:  194)  keterangan  saksi  sebagai  alat  bukti yang  sah  mempunyai  kekuatan  pembuktian  bebas.  Oleh  karena  itu,  laat  bukti kesaksian  tidak  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  juga  tidak menentukan  atau  mengikat,  nilai  kekuatan  pembuktian  keterangan  saksi  tergantung pada  penilaian  hakim.  Sebagai  alat  bukti  yang  berkekuatan  pembuktian  bebas  dapat dilumpuhkan terdakwa dengan alat bukti yang lain berupa saksi a de charge atau pun keterangan ahli.
Menurut  Karjadi  dan  Soesilo  (1997:  164)  dalam  praktek  ternyata  alat  bukti keterangan  saksi  merupakan  alat  bukti  yang  terpenting.  Dinyatakannya  lebih  lanjut bahwa  keterangan  saksi  diberikan  secara  tertulis.  Dalam  hal  ini  tulisan  itu  harus dibacakan  di  depan  hakim  dan  sesudahnya  tulisan  itu  diserahkan  kepada  hakim. Keterangan saksi  yang diberikan dalam  pemeriksaan pendahuluan dengan disumpah
terlebih  dahulu,  ditetapkan  dalam  berita  acara  yang  dibacakan  di  muka  sidang,  oleh karena orangnya meninggal dunia atau tidak dapat datang.
Demi menjamin tegaknya hak-hak azasi, maka dalam hukum acara pidana telah dijelaskan  bahwa  pembuktian  di  dalam  suatu  acara  pemeriksaan  perkara  pidana  di persidangan  memegang  peranan  penting.  Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan    dari pembuktian  itu  sendiri  yaitu  mencari  dan  menetapkan  kebenaran  yang  ada  di  dalam perkara dengan mempergunakan bukti-bukti yang tersedia, sehingga tercapailah suatu kebenaran yang dapat dipercaya.
Dengan demikian dalam masalah pembuktian ini yang perlu diperhatikan adalah antara lain:
1. Alat-alat  bukti.  Artinya  alat-alat  bukti  macam  apa  yang  dapat  dipergunakan untuk  menetapkan  kebenaran  dalam  penuntutan  pidana,  misalnya  keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
2. Peraturan pembuktian. Artinya peraturan-peraturan cara bagaimana hakim boleh mempergunakan  alat-alat  bukti  itu,  misalnya  cara  mengumpulkan  saksi-saksi, cara-cara pemeriksaan saksi dan terdakwa.
3. Kekuatan  alat  bukti.  Artinya  ketentuan  banyaknya  alat  bukti  yang  harus  ada untuk dapat menjatuhkan pidana.
Suatu  kepastian yang absolut tidaklah mungkin dapat tercapai dan hakim selalu harus  puas  dengan  suatu  kepastian  yang  relatif,  namun  walaupun  demikian kepentingan-kepentingan yang dipercayakan kepada hakim sangatlah besar, sehingga pada  umumnya  terpaksa  harus  berusaha  untuk  mencapai  kepastian  sampai  derajat yang setinggi-tingginya.  Hakim wajib untuk  membuktikan hal-hal  yang  didakwakan dengan suatu keyakinan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruks,  yang  dilakukan  secara  metodologis,  sistematis  dan  konsisten  (Soekanto, 1984: 42). Pada hakekatnya penelitian adalah suatu cara berpikir. Penelitian bukanlah
sekadar mengumpulkan data betapapun banyaknya, melainkan mngolahnya sehingga terungkap  maknanya.  Penelitian  akhirnya  bertujuan  mencari  kebenaran  (Nasution, 1991: 1).
Suatu  penelitian  harus  dilakukan  secara  metodologis.  Menurut  Soerjono Soekanto  metodologis  artinya  sesuai  dengan  metode  atau  cara  tertentu,  sistematis adalah  berdasarkan  sistem,  sedangkan  konsisten  berarti  tidak  adanya  hal-hal  yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (1986: 42).
Untuk  membahas  atau  memecahkan  permasalahan  dalam  skripsi  ini  dan  untuk dapat  dikatakan  sebagai  suatu  karya  tulis,  untuk  itu  dalam  pembahasan  tersebut peneliti menggunakan metode pendekatan masalah. Metode pendekatan masalah yang dipakai  adalah  metode  pendekatan  masalah  normatif  empiris.  Adapun  pendekatan secara normatif adalah penelitian terhadap data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Data  sekunder  yang  digunakan  adalah  buku-buku  literatur  yang  ada  hubungannya dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas  dan  dokumen-dokumen  resmi  dari  instansi terkait  dalam  hal  ini  adalah  data  dari  Kepolisian  Resor  Buleleng  serta  peraturan perundang-undangan  mengenai  penyidikan/  penyelidikan.  Sedangkan  metode pendekatan  hukum  empiris  yaitu  penelitian  dengan  cara  melihat/  memperhatikan penerapannya peraturan perundang-undangan didalam praktek di lapangan.
Penelitian  dilakukan  di  Kepolisian  Resor  Buleleng,  khususnya  pada  bagian Reserse Kriminal, yang menangani penyelidikan maupun penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Buleleng.
Untuk  dapat  dipertanggung  jawabkan  kebenaran  dari  penelitian  ini,  peneliti menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut :
1. Data  Primer  diperoleh  dari  penelitian  lapangan  atau field  research adalah penelitian  yang dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun langsung kelapangan untuk memeperoleh data tentang penyidikan yang dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng.
2. Data Sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan atau library research yaitu mencari  dasar-dasar  hukum  yang  terdapat  dalam  buku-buku  kepustakaan  baik
dari bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan-peraturan perundang- undangan dan bahan-bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku panduan atau makalah-makalah yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Populasi  atau Universe, adalah  keseluruhan  unit  atau  manusia  (dapat  juga berbentuk  gejala,  atau  peristiwa)  yang  mempunyai  ciri-ciri  yang  sama,  misalnya semua Polisi) (Amiruddin, 2004:95). Informan ditentukan dengan mempertimbangkan birokrasi dan kompetensi. Dalam hal ini sebagai informan kunci ditetapkan  Kepala  Satuan  Reserse  Kriminal  (Kasat  Reskrim),  kemudian  Kasat Reskrim  menunjuk  beberapa  stafnya  dalam  hal  ini  adalah  penyidik  di  lingkungan Kepolisian Resor Buleleng.
Dalam  menyelesaikan  skripsi  ini  peneliti  menggunakan  teknik  pengumpulan data  untuk  memeperoleh  bahan  dari  penyelesaian  skripsi  ini,  adapun  teknik pengumpulan data  yang  peneliti lakukan adalah  Penelitian  Lapangan dengan bentuk kegiatan berupa  wawancara.
Jenis  wawancara  yang  dilakukan  adalah  wawancara  terstruktur  dengan melampirkan  daftar  pertanyaan  untuk  memperoleh  data  yang  diinginkan.  Daftar pertanyaan  tersebut  biasanya  disusun  atas  dasar  pola  yang  sama  ditujukan  kepada sampel  yang  representatif  dari  populasi  tertentu.  Wawancara  dilakukan  dengan Kepala  Satuan  Reserse  Kriminal  (Kasat  Reskrim)  dan  penyidik  di  lingkungan Kepolisian Resor Buleleng.
Proses  analisis  data  itu  sebenarnya  merupakan  pekerjaan  untuk  menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesis, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti  untuk  dapat  digunakan  guna  merumuskan  hipotesis.  Hanya  saja  pada  analisis data  tema  dan  hipotesis  lebih  diperkaya  dan  diperdalam  dengan  cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data  yang  ada  (Burhan Ashshofa, 1996: 66).
Dengan  adanya  data  yang  dapat  dihimpun  secara  sederhana  kemudian  diolah secara  kualitatif  yang  merupakan  tata  cara  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif  yang  diperoleh  dari  informasi  secara  lisan  dan  tertulis  dari  Kepolisian
Resor Buleleng yang kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu terhadap aspek-aspek dari  problema-problema  yuridis  yang  dapat  dipakai  untuk  menyelesaikan  masalah- masalah  hukum  yang  ada.  Kemudian  data  ini  akan  disajikan  secara  deskriptif  yaitu dengan  menggambarkan  hasil  penelitian  secara  lengkap  disertai  dengan  analisa tentang hasil daripada penelitian.

## PEMBAHASAN
Sebagaimana  diketahui  bersama  bahwa  Hukum  Acara  Pidana  yang  diterapkan di  Indonesia  sangat  menghormati,  menjunjung  tinggi  dan  yang  lebih  penting  lagi adalah melindungi hak-hak asasi manusia. Oleh sebab itu  dalam setiap pemeriksaan perkara  pidana  di  persidangan    pengadilan,  keterangan  saksi  adalah  merupakan  alat bukti  yang  sangat  penting  dan  memegang  peranan  cukup  besar  untuk  membuktikan kebenaran suatu perkara.
Dari  beberapa  alat  bukti    yang  disebutkan  dalam  pasal  184  KUHAP  maka keterangan  saksi  menempati  urutan  pertama,  ini  menunjukkan  bahwa  keterangan saksi perlu di dengar terlebih dahulu dari keterangan terdakwa.
Dalam  urutan  pemeriksaan  perkara  seperti  yang  disebutkan  dalam  Pasal  155 sampai  dengan  160  KUHAP  ternyata  yang  diperiksa  dan  didengar  keterangannya terlebih  dahulu  adalah  saksi-saksi.  Pada  permulaan  sidang,  terdakwa  hanya  ditanya identitas,  setelah  itu  hakim  ketua  sidang  minta  kepada  penuntut  umum  untuk membacakan  surat  dakwaan.  Berikutnya  hakim  ketua  sidang  menanyakan  kepada terdakwa  apakah  sudah  benar-benar  mengerti  isi  surat  dakwaan  itu,  kalau  belum mengerti, maka penuntut wajib memberikan penjelasan yang perlu.
Setelah  itu  kalau  surat  dakwaan  tidak  ada  masalah  lagi,  maka  yang  perlu diperhatikan adalah apakah  antara terdakwa ada hubungan dengan saksi, apakah ada hubungan  keluarga,  teman  kerja,    dan  kalau    tidak  ada  persoalan  maka  dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi.
Didahuluinya  pemeriksaan  saksi-saksi  daripada  terdakwa  didalam  perkara pidana ini dilandasi pemikiran bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian
terlebih  dahulu.  Ini  merupakan  penjelmaan  dari  asas  praduga  tak  bersalah  yang berarti setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di  depan  pengadilan  wajib    dianggap  tidak  bersalah  sebelum  adanya  putusan pengadilan  yang  menyatakan  kesalahannya  dan  memperoleh  kekuatan  hukum  yang tetap.
Dikarenakan  terdakwa  tidak  dibebani  kewajiban  pembuktian,  maka  penuntut umum  sebagai  pihak  yang  melakukan  penuntutan    yang  harus  membuktikan kesalahan  terdakwa.  Untuk  membuktikan  kesalahan  terdakwa  didepan  sidang pengadilan  maka  sudah  seharusnya  kalau  saksi  harus  didengar  terlebih  dahulu daripada terdakwa.
Pembuktian  dengan  pemeriksaan  saksi  terlebih  dahulu    merupakan  cara pembuktian  yang  sangat  efektif  didepan  sidang  pengadilan  yang  bertujuan  untuk memperoleh dasar dan pedoman bagi hakim sebagai suatu usaha untuk mencapai dan mendapatkan  atau  setidak-tidaknya  mendekati  kebenaran  materiil,  yaitu  kebenaran yang  selengkap-lengkapnya  dari  suatu  tindak  pidana  secara  jujur  dan  tepat  dengan tujuan untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak.
Hakim  dalam  menjalankan  tugasnya  harus  menilai  dan  menghayati  serta memiliki  ketelitian  yang  tinggi  guna  dapat  memberikan  nilai  dari  keterangan  saksi tersebut.  Maka  tepatlah  kiranya  bila  fungsi  saksi  itu  dianggap  sebagai  pembantu hakim dalam usaha mencari kebenaran.
Keterangan  saksi  sangat  berperan  sekali  dalam  pembuktian,  karena  keragu  – raguan  hakim  dalam  memutus  perkara  yang  di  sebabkan  terjadinya  perbedaan  – perbedaan  pendapat  saksi  tersebut  bisa  menjadi  hilang  bahkan  hakim  percaya  dan yakin akan putusannya itu dan dapat menentukan siapa pelaku pembunuhan tersebut.
Kekuatan  pembuktian dari alat bukti keterangan saksi adalah :
1. Harus ada kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang  lain.  Antara  keterangan  yang  satu  dengan  yang  lain  harus  bersesuaian, adanya kesamaan keterangan sehingga dapat  membuktikan kesalahan terdakwa,
jadi  antara  keterangan  yang  satu  dengan  yang  lainnya  tidak  boleh  saling bertentangan sehingga menyulitkan pembuktian.
2. Keterangan  saksi  yang  berdiri  sendiri-sendiri  tetapi  berhubungan  antara  yang satu  dengan  yang  lainnya.  Keterangan  saksi  di  sini  ialah  keterangan  yang  di berikan  oleh  beberapa  saksi  yang  masing  -  masing  keterangannya  tidak  sama atau  masing  –  masing  berdiri  sendiri–sendiri  tetapi  keterangan  tersebut  ada hubungan  dengan  yang  lainnya  sedemikian  rupa,  sehingga  dapat  membenarkan adanya  suatu  kejadian  atau  keadaan  tertentu,  hal  ini  terjadi  biasanya  masing  – masing saksi tidak mengetahui secara keseluruhan kejadiannya, melainkan hanya mengetahui sebagian–sebagian saja.
3. Keterangan  saksi  berkesesuaian  dengan  alat  bukti  yang  lain.  Keterangan  saksi dengan  alat  bukti  yang  lain  tidak  boleh  saling  bertentangan,  melainkan  harus saling  berhubungan  sehingga  dapat  di  jadikan  petunjuk  untuk  membuktikan kesalahan  terdakwa,  alat  bukti  yang  lain  selain  keterangan  saksi  adalah keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Jadi antara keterangan saksi  dengan  alat  bukti  yang  lain  harus  saling  bersesuaian  atau  saling berhubungan sehingga memudahkan hakim di dalam memutus perkara.
Mengacu  pada  ketentuan  KUHAP  sebagaimanan  telah  disebut  di  depan  maka perlindungan yang seharusnya diberikan kepada saksi pada pemeriksaan pendahuluan di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Perlindungan  agar  saksi  agar  dapat  menyampaikan  keterangan.  Jika  saksi merupakan korban harus diberi perlindungan agar dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas peristiwa yang dialaminya. Dalam hal ini petugas kepolisian harus melindungi saksi dari pihak-pihak yang tidak menginginkan saksi melapor atau  meberi  keterangan.  Perlindungan  mestinya  diberikan  pula  setelah  saksi memberikan  keterangan  apabila  menurut  penilaian  yang  wajar  saksi  tersebut berpotensi  mendapat  ancaman, gangguan, dan tindak kekerasan lain dari  pihak- pihak  yang  berkepentingan,  terhadap  keamanan  pribadi,  keluarga,  dan  harta bendanya.
2. Perlindungan  saksi  agar  dapat  memberikan  keterangan  dengan  benar.  Hal  ini hanya  dapat  dilakukan  jika  saksi  bebas  dari  tekanan  siapapun  termasuk  dari petugas.
3. Perlindungan agar saksi memperoleh bantuan penterjemah dalam hal tidak dapat berbahasa  Indonesia  dengan  baik.  Perlindungan  ini  perlu  agar  saksi  dapat melindungi diri dari pemberian keterangan yang kurang tepat karena pemakaian bahasa yang kurang baik.
4. Perlindungan  dari  pertanyaan  yang  menjerat.  Dalam  hal  ini,  penyidik  sebagai pelaksana pemeriksaan harus menyampaikan pertanyaan secara jelas agar dapat dipahami  dengan  mudah  oleh  saksi.  Jika  pertanyaan  yang  diajukan  sulit dimengerti  dapat  menyebabkan  saksi  tidak  daopat  memberikan  keterangan dengan  benar,  bahkan    dapat  memberikan  keterangan  yang  dapat  merugikan dirinya sendiri.
Jadi  dilihat  dari  sisi  penyidik  sebagai  petugas,  perlindungan  terhadap  saksi diberikan terhadap kemungkinan tekanan berupa ancaman pisik ataupun psikis  yang dialami saksi yang berasal dari pihak lain dan dari pihak petugas sendiri.
Pemeriksaan  terhadap  saksi  dilakukan  pada  pemeriksaan  pendahuluan  dan pemeriksaan  lanjutan.  Jika  pemeriksaan  pendahuluan  dapat  dilakukan  dengan  baik, sangat  berpengaruh  terhadap  pengungkapan  kebenaran  tentang  suatu  tindak  pidana yang  terjadi.  Pada  pemeriksaan  pendahuluan  saksi  masih  ingat  apa  yang  didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri karena pemeriksaan akan dilakukan secepat mungkin setelah  kejadian,  tetapi  pemeriksaan  lanjutan  di  sidang  pengadilan  baru  dilakukan setelah  beberapa  waktu,  kadang-kadang  karena  satu  dan  lain  hal  waktunya  cukup lama.  Sehingga  sering  saksi  sudah  lupa  apa  yang  diketahuinya.  Pemeriksaan  saksi dengan  baik  pada  pemeriksaan  pendahuluan  dapat  membantu  saksi  mengingat kembali  apa  yang  diketahuinya  pada  pemeriksaan  lanjutan.  Penyidik  sendiri mengakui  ada  kemungkinan  keterangan  saksi  dipemeriksaan  pendahuluan  berbeda dengan keterangan yang diberikan di depan persidangan.
Pemeriksaan  saksi  akan  dapat  dilakukan  dengan  baik  apabila  saksi  bebas  dari tekanan. Tekanan terhadap saksi dapat datang dari beberapa pihak yang berkentingan. Pihak  terdakwa  berkepentingan  agar  saksi  memberikan  keterangan  yang meringankan. Pihak korban atau keluarganya berkepentingan agar saksi memberikan keterangan  yang  memberatkan.  Pihak  penyidik  berkepentingan  agar  pemeriksaan dapat  segera  diselesaikan  dengan  baik.  Para  pihak  yang  berkepentingan  inilah berpotensi menjadi pihak yang menekan saksi sesuai dengan kepentingannya.
Penyidik sangat berkepentingan terhadap keberadaan saksi agar tugasnya dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu penyidik sangat berkepentingan agar orang-orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu kejadian yang kemungkinan besar  merupakan  suatu  tindak  pidana  bersedia  menjadi  saksi  dan  memberikan keterangan.
Seringkali  orang-orang  enggan  menjadi  saksi.  Keengganan  ini  menurut pengalaman  Penyidik  di  Kepolisian  Resor  disebabkan  oleh  beberapa  hal.  Masalah tidak mau repot paling sering dijadikan alasan. Menjadi saksi berarti akan bolak-balik ke  kantor  polisi,  dan  kemudian  akan  ke  pengadilan.  Selain  keluar  biaya,  juga  harus mengorbankan  waktu,  dan  perasaan.  Alasan  yang  lain  adalah  karena  takut  akan terseret  ke  dalam  masalah.  Masalah  yang  sering  ditakutkan  adalah  ancaman  atas keselamatan diri dan keluarganya dari pihak-pihak yang berkepentingan. Belum lagi masalah takut salah memberikan keterangan.
Dalam  hal  inilah  peranan  petugas  untuk  memberikan  penjelasan  bagi masyarakat  sangat  penting.  Umumnya  petugas  akan  menyampaikan  bahwa penegakan  hukum  dan  keadilan  merupakan  tugas  seluruh  masyarakat.  Jika  tidak bersedia  menjadi  saksi,  dianggap  tidak  bersedia  membantu  menegakan  hukum  dan keadilan. Mengedepankan unsur sanksi jika tidak bersedia menjadi saksi, lebih sering tidak berhasil. Cara-cara/ pendekatan kekeluargaan lebih sering mendatangkan hasil, dari tidak mau menjadi bersedia menjadi saksi.
Untuk  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor  Buleleng,  menurut  penyidik  belum ditemukan situasi di mana saksi tidak bersedia memberikan keterangan karena merasa
tidak  aman.  Umumnya  suasana  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  yang  cukup baik, meyakinkan masyarakat bahwa memberikan keterangan  yang benar tidak akan membahayakan  keselamatan  diri  dan  keluarganya.  Jaminan  dari  petugas  umumnya menambah  keyakinan  masyarakat  bahwa  kewajiban  untuk  menjadi  saksi  dapat dilakukan dengan aman.
Masalah  yang  sampai  saat  ini,  masih  sering  menjadi  kendala  adalah  masalah biaya  transportasi.  Sampai  saat  ini  umumnya  biaya  ini  masih  ditanggung  oleh masyarakat yang menjadi saksi itu sendiri. Jika jaraknya dekat tidak begitu masalah. Tetapi  jika  jaraknya  jauh  dari  Singaraja,  terkadang  menjadi  masalah.  Untuk  hal  ini dapat ditempuh 2 cara. Pertama, penyidik mendatangi tempat saksi dan pemeriksaan dilakukan dikediaman saksi. Hal ini menjadi kendala jika sedang ada banyak kegiatan sementara jumlah personil penyidik terbatas. Kedua, adalah dengan meminta bantuan atau menugaskan penyidik  pembantu atau penyelidik  yang  ada di  Kepolisian Sektor terdekat  untuk  melakukan  pemeriksaan.  Cara  yang  mana  yang  dipilih  disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi.
Masalah  penyediaan  tenaga  penterjemah  juga  tidak  menjadi  masalah.  Selain karena  ada  beberapa  petugas  kepolisian  yang  cukup  mahir  berbahasa  asing,  petugas juga dapat meminta bantuan beberapa lembaga, utamanya lembaga pendidikan  yang ada di Singaraja yang mempelajari bahasa asing. Dibanding masalah bahasa, masalah tata cara pemeriksaan dan hukum  yang berlaku lebih sering menjadi  masalah dalam hal  pemeriksaan  saksi/  korban  warga  negara  asing.  Seringkali  warga  asing  tersebut menginginkan  pemeriksaan  oleh  petugas  dilakukan  seperti  di  negaranya,  di  mana petugas maupun sarana pra sarana tersedia dengan lebih baik.

## SIMPULAN
Simpulan yang dapat diambil  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Perlindungan  saksi  dalam    Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  sudah diatur cukup memadai dalam perkara-perkara pidana pada umumnya.
2. Perlindungan saksi dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Buleleng dapat dilakukan  dengan  baik.  Salah  satu  indikasinya  adalah  kesediaan  masyarakat untuk menjadi saksi. Umumnya belum ditemukan adanya masyarakat yang tidak bersedia  menjadi  saksi  karena  merasa  kurangnya  perlindungan  oleh  petugas kepolisian.
Sehubungan  dengan  penelitian  ini  penulis  dapat  mengemukakan  saran-saran sebagai berikut:
1. Dapat  dipahami  jika  dalam  perkara-perkara  tertentu  diperlukan  adanya perlindungan  saksi  yang  lebih  dari  biasanya  (telah  ada  Undang-undang tersendiri,  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006),  yang  penting  adalah bagaimana pengaturan yang telah baik dilaksanakan dalam praktek secara cukup baik pula.
2. Peningkatan  kemampuan  petugas  secara  memadai  secara  terus-menerus  harus dilakukan.  Mungkin  kemampuan  yang  ada  saat  ini  masih  memadai,  tetapi perkembangan  terjadi  dalam  berbagai  hal  termasuk  dalam  hal  modus  operadi kejahatan.  Hal  ini  harus  diantisipasi  petugas  agar  masyarakat  tetap  merasa terlindungi dan bila diperlukan tetap bersedia menjadi saksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Afiah,  Ratna  Nurul.  1989. Barang  Bukti  Dalam  Proses  Pidana. Jakarta:  Sinar Grafika.
Anwar,  H.A.K.  Moch.  1980 .    Hukum  Pidana  Bagian  Khusus  (  KUHP  buku  II  ) . Bandung: Alumni.
Arikunto,  Suharsini.  2002. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Hamzah,  Andi.  1984. Pengusutan  Perkara  Kriminal  Melalui  Sarana  Teknik  dan Sarana Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Himpunan Juklak dan Juknis. 1987. Jakarta: Direktorat Reserse.
Himpunan  Bujuklak,  Bujuklap,  dan  Bujukmin  Proses  Penyidikan  Tindak  Pidana. 2001. Jakarta: Direktorat Reserse.
Husein, Hanum M. 1991. Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Lemdiklat Polri. 1999. Buku pedoman tugas Bintara Polri. Jakarta: Mabes Polri.
Muhhamad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditia Bakti.
Muhhammad,  Rusli.  2007. Hukum  Acara  Pidana  Kontemporer. Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Nasution, S. 1991. Metode Research. Bandung: Jemmars. Prakoso,  Djoko.  1987. Polri  Sebagai  Penyidik  Dalam  Penegakan  Hukum. Jakarta: Bina Aksara.
Prodjodikoro,  R.  Wirjono.  1983. Hukum    Acara  Pidana  di  Indonesia .  Bandung: Sumur Bandung.
Salam,  Moch.  Faisal.  2001. Hukum  Acara  Pidana  Dalam  Teori  dan  Praktek. Bandung: Mandar Maju.
Samasir,  C.  Djisman.  1985. Hukum  Acara  Pidana  Dalam  Pertimbangan. Bandung: Bina Cipta.
Sitompul,  DPM.,  dan  Syahpernong,  Edward. Hukum  Kepolisian  Di  Indonesia. Bandung: Tarsito.
Soekanto.  Soerjono.  1984. Pengantar  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Penerbit Universitas Indonesia.
__________________.  1986. Pengantar  Penelitian  Hukum. Jakarta:    Peneribit Universitas Indonesia.
Soejono  dan  Abdurahman  H.  2003. Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Rineka Cipta.
Subekti, R. dan Tjitrosoedibio. 1992. Kamus Hukum . Jakarta: PT Pradnya Paramita.