Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023

## KEBIJAKAN PEMINDAHAN NARAPIDANA KATEGORI BANDAR NARKOTIKA KE LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUPER MAXIMUM SECURITY (POLICY OF TRANSFERRING PRISONERS IN THE CATEGORY OF NARCOTICS
DEALERS TO SUPERMAXIMUM SECURITY PENITENTIARY)

## Akhmad Muttaqien
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung akhmadMuttaqiin@gmail.com

## Baharudin
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung baharudin@ubl.ac.id

## Lintje Anna Marpaung
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung lintje@ubl.ac.id

## ABSTRACT
The enactment of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 35 of 2018 concerning the Revitalization of Correctional Administration, one of which regulates the transfer of high-risk prisoners to Super maximum security prisons. Narcotics convicts who are at high risk are those who are  included  as  dealers  and  narcotics  controllers  from  within  the  prison.  The  purpose  of  this research are to analize: (1) Policy of transferring prisoners in the category of narcotics dealers to Supermaximum Security Penitentiary? Inhibiting factors for the policy of transferring prisoners in the category of narcotics dealers to the Supermaximum Security. The research using normative and juridical approach.  The results of this study indicate: (1) The policy of transferring prisoners in the category of narcotics dealers to the Supermaximum Security Penitentiary was implemented by the Class  II  Narcotics  Prison  in  Bandar Lampung  by  transferring  19  prisoners  to  the  Class  Special Prison. IIA Karanganyar Nusakambangan and Class IIA Nusakambangan Narcotics Prison. The policy  has  been  implemented  even  though  it  has  not  been  maximized,  because  there  are  still inhibiting factors. (2) The inhibiting factors for the policy of transferring prisoners in the category of narcotics dealers to the Supermaximum Security Penitentiary as an effort to cut off the circulation of narcotics are the risky behavior of prisoners in the category of narcotics dealers that endanger or have a negative impact on themselves, others and the environment and the process of evaluation and reassessment of prisoners who need a relatively long time.
Keywords: Transfer Policy, Narcotics, Super Maximum Security.

## ABSTRAK
Pemberlakuan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  35  Tahun  2018  tentang Revitalisasi  Penyelenggaraan  Pemasyarakatan  salah  satunya  mengatur  tentang  pemindahan narapidana beresiko tinggi ke Lapas Super maximum security. Narapidana narkotika yang beresiko tinggi  adalah  yang  termasuk  sebagai  bandar  dan  pengendali  narkotika  dari  dalam  Lapas.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis:  (1)  Kebijakan  pemindahan  narapidana  kategori  bandar narkotika ke Lapas Supermaximum Security ? (2) Faktor-faktor penghambat kebijakan pemindahan narapidana  kategori  bandar  narkotika  ke  Lapas Supermaximum  Security .  Penelitian  ini
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Kebijakan pemindahan narapidana kategori bandar narkotika ke Lapas Supermaximum Security sebagai  upaya  memutus  peredaran  narkotika  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor  35  Tahun  2018  dilaksanakan  oleh  Lapas  Narkotika  Kelas  II  Bandar  Lampung  dengan memindahkan sebanyak 19 narapidana ke Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan dan Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan. Kebijakan tersebut telah dilaksanakan meskipun belum  maksimal,  karena  masih  adanya  faktor-faktor  penghambat.  (2)  Faktor-faktor  penghambat kebijakan  pemindahan  narapidana  kategori  bandar  narkotika  ke  Lapas Supermaximum  Security sebagai upaya memutus peredaran narkotika adanya perilaku beresiko narapidana kategori bandar narkotika yang membahayakan atau memberi dampak negatif bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungannya  dan  proses  evaluasi  serta  penilaian  ulang  terhadap  narapidana  yang  memerlukan waktu relatif lama.

## Kata Kunci: Kebijakan Pemindahan, Narkotika, Super Maximum Securit

## I. PENDAHULUAN
Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang  ditetapkan  dan  dilaksanakan  yang mempunyai  tujuan  atau  berorientasi  pada tujuan  tertentu  untuk  kepentingan  seluruh masyarakat. 1 Pelaksanaan  pemasyarakatan terhadap  warga  binaan  pemasyarakatan dilaksanakan  di  Lembaga  Pemasyarakatan berdasarkan  Pasal  1  Angka  (3)  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan, adalah tempat untuk melaksanakan  pembinaan  narapidana  dan anak  didik  pemasyarakatan.  Pembinaan narapidana  dalam  Sistem  Pemasyarakatan menurut  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dilaksanakan  berdasarkan  azas  pengayoman, Pendidikan,  pembimbingan,  penghormatan harkat dan martabat manusia serta kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaam.
1 Ridwan  H.R.  2017. Hukum  Administrasi Negara , Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 46
Kementerian Hukum dan HAM Republik  Indonesia  telah  memberlakukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.
Pertimbangan  pemberlakuan  Peraturan  ini adalah  sebagai  upaya  optimalisasi  dan penguatan  penyelenggaraan  pemasyarakatan guna mencapai tujuan pidana yaitu melakukan  pembinaan  agar  narapidana  tidak mengulang  perbuatan  hukum  dan  mendidik mereka agar memiliki keterampilan sosial dan berwirausaha  yang  didukung  dengan  situasi aman  dan  kondusif,  sehingga  dilakukan penataan  dan  pembaharuan  manajemen pemasyarakatan.
Salah  satu  aspek  yang  diatur  oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35  Tahun  2018  adalah  pembinaan  terhadap narapidana,  sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal 3 huruf (b). Selanjutnya dalam Pasal 8 disebutkan bahwa:
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
(1) Revitalisasi Pembinaan Narapidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3 huruf b, dilaksanakan untuk meningkatkan  kualitas  fungsi  Pembinaan Narapidana dalam mendorong perubahan perilaku  dan  penurunan  tingkat  risiko Narapidana.
(2) Revitalisasi Pembinaan Narapidana sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diselenggarakan di:
a. Lapas Super maximum security ;
b. Lapas Maximum Security ;
c. Lapas Medium Security ; atau
d. Lapas Minimum Security .
Narapidana yang masuk dalam kategori bandar  narkotika  tersebut  dipindahkan  ke Lapas  dengan  pengamanan super  maximum security. Pasal  9  Peraturan  Menteri  Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 menyatakan bahwa  Lapas super  maximum  security menjalankan program pembinaan bagi narapidana  tingkat  risiko  tinggi  untuk mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko. Adapun narapidana tingkat  risiko  tinggi  merupakan  terpidana yang  memenuhi  kategori  membahayakan membahayakan  keamanan  negara  dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat.
2 Lintje  Anna  Marpaung.  2018. Ilmu  Negara . Penerbit Andi (Anggota IKAPI), Yogyakarta. hlm. 14- 15.
3 R. Abdoel Djamali. 2009. Pengantar Hukum Indonesia .  Bandung.  Raja  Grafindo  Persada  Jakarta. hlm 67.
Alat-alat  pemerintahan  atau  lembaga negara  melaksanakan  tugas/fungsi  masing- masing  dan  wewenangnya  sesuai  dengan yang diamanatkan konstitusi sekaligus tidak saling  tumpang  tindih  antara  satu  dengan yang  lain . 2 Hukum  administrasi  negara sebagai  suatu  keseluruhan  aturan  hukum yang  mengatur  bagaimana  negara  sebagai penguasa  menjalankan  usaha-usaha  untuk memenuhi tugasnya. 3 Istilah hukum administrasi  negara  adalah  terjemahan  dari istilah Administrasi recht, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum  antara  jabatan-jabatan  dalam  negara dengan warga masyarakat 4 Peraturan Menteri Hukum  dan  HAM  Nomor  35  Tahun  2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan  diberlakukan  pada  seluruh Lemabaga  Pemasyarakatan  di  lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia.  Salah  satunya  adalah Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Bandar  Lampung  sebagai  salah  satu  Unit Pelaksana  Teknis  (UPT)  Pemasyarakatan yang  berada  dalam  wilayah  kerja  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung.
4 Philipus M. Hadjon. 2008. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. UGM Press, Yogyakarta, hlm. 38.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
Peraturan yang diberlakukan akan dapat memberikan  manfaat  yang  besar  bagi mayoritas  publik  yang  menjadi  sasaran  atas pemberlakuan aturan hukum tersebut. 5
Hukum dapat melaksanakan perannya sebagai insrtumen yang memberikan kepastian hukum dan keadilan. 6 Aturan hukum idealnya selaras dengan berbagai nilai dan norma yang dianut, hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat, sehingga  tidak  terjadi  dishamonisasi  antara hukum dengan nilai-nilai sosial budaya yang ada. 7

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis  normatif  dan  empiris,  dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh simpulan sesuai  dengan  pokok  permasalahan  yang diajukan. 8

## III. PEMBAHASAN
3.1 Kebijakan Pemindahan Narapidana Kategori Bandar Narkotika ke Lembaga Pemasyarakatan Supermaximum Security
5 Sidharta, Reformasi Peradilan dan
Tanggung  Jawab  Negara,  Bunga  Rampai  Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum,  dan  Kemanfaatan, Jurnal  Penelitian.  Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3.
6 Muladi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi  Hukum  di  Indonesia ,  Jakarta:  The  Habibie Center, 2002, hlm. 34.
Kebijakan pemindahan narapidana kategori  bandar  narkotika  ke  Lembaga Pemasyarakatan Supermaximum  Security sebagai  upaya  memutus  peredaran  narkotika berdasarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM  Nomor  35  Tahun  2018  dilaksanakan oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II Bandar  Lampung  dengan  memindahkan sebanyak  19  (sembilan  belas)  narapidana beresiko  tinggi  bandar  narkoba  dan  aktif pengendali ke lapas super maximum security Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas  IIA Karanganyar  Nusakambangan  dan  Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan. Pemindahan ini
dilaksanakan  pada  hari  rabu  tanggal  03 Agustus 2021 sampai dengan selesai.
Kebijakan pemindahan narapidana kategori  bandar  narkotika  ke  Lembaga Pemasyarakatan Supermaximum  Security dilaksanakan dengan tahapan:
1. Kepala  Divisi  Pemasyarakatan  membuat surat  Usulan  Pemindahan  19  narapidana high  risk bandar  narkoba  dan  aktif pengendali  ke  lapas super  maximum
security Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Karanganyar
Nusakambangan  yang  ditujukan  kepada
7 Dahlan  Thaib.  2015. Teori  Hukum  dan Konstitusi Edisi Revisi , Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 33.
8 Soerjono  Soekanto.  2014. Pengantar Penelitian  Hukum  Edisi  Revisi, Penerbit  Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.75.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Cq. Direktur  Pembinaan  Narapidana  dan Latihan Kerja Produksi.
2. Persetujuan
Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan  untuk  Pemindahan  19 narapidana high  risk bandar narkoba dan aktif pengendali ke lapas super maximum
security Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Karanganyar
Nusakambangan
3. Pelaksanaan  rapat  yang  dipimpin  oleh Kepala  Divisi  Pemasyarakatan  beserta kepala  UPT  Pemasyarakatan  Lampung membahas  tentang  kegiatan  tentang pemindahan  19  narapidana high  risk bandar  narkoba  dan  aktif  pengendali  ke lapas super  maximum  security Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan dan Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika
Kelas  IIA  Nusakambangan  dengan  hasil sebagai berikut:
a. Persiapan  pemindahan  19  narapidana high  risk bandar  narkoba  dan  aktif pengendali  ke  lapas super  maximum security Lembaga  Pemasyarakatan Khusus  Kelas  IIA  Karanganyar Nusakambangan dan Lembaga Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  IIA Nusakambangan b. Rincian jadwal dan waktu pelaksanaan  dari  persiapan  sampai dengan keberangkatan pemindahan 19 narapidana high  risk bandar  narkoba
dan  aktif  pengendali  ke  lapas super
maximum security Lembaga Pemasyarakatan  Khusus  Kelas  IIA Karanganyar  Nusakambangan  dan Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika Kelas  IIA  Nusakambangan  hingga sampai di Nusakambangan c. Persiapan petugas yang akan diberangkatkan menjadi petugas pengawalan ke Nusakambangan d. Membahas  rencana  anggaran  biaya yang  dikeluarkan  dalam  kegiatan pemindahan  19  narapidana high  risk bandar  narkoba  dan  aktif  pengendali ke  lapas super  maximum  security Lembaga  Pemasyarakatan  Khusus
Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan dan Lembaga
Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  IIA Nusakambangan
e. Persiapan  kesehatan  dan  fisik  WBP yang akan diberangkatkan.
4. Membuat  surat  perintah  pengawalan pemindahan  19  narapidana high  risk bandar  narkoba  dan  aktif  pengendali  ke lapas super  maximum  security Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan;
5. Membuat surat pengantar pemindahan 19 narapidana high  risk bandar narkoba dan aktif pengendali ke lapas super maximum security
Lembaga Pemasyarakatan
Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan dan Lembaga Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  IIA
Nusakambangan
6. Mengumpulkan  berkas  Narapidana  yang akan dipindahkan
7. Kepala
Divisi
pemasyarakatan
Berkoordinasi  dengan Sat.  Brimob Rawa Laut  Bandar  Lampung  dan  mengecek kendaraan  yang  akan  digunakan  dalam pemindahan narapidana
8. Rapat  final  yang  dihadiri  oleh  petugas pengawalan  kegiatan  pemindahan  19 narapidana high  risk bandar narkoba dan aktif pengendali ke lapas super maximum security Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan dan Lembaga
Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  IIA Nusakambangan  dengan  hasil  sebagai berikut:
a. Petugas  pemindahan  sudah  final dengan  Koordinator  Lapangan  yaitu Sambiyo, Gowim Mahalai dan Akhmad Sobirin.
b. Petugas harus sigap tanggap dan cepat dalam bertindak bila ada
permasalahan dalam perjalanan
c. Pelaksanaan waktu kegiatan pada jam
18.00  WIB  dengan  start  awal penjemputan  narapidana  di  Lembaga pemasyarakatan  Kleas  I  Bandar Lampung yang kemudian akan diberangkatkan  di  titik  Kumpul  di
Lapas  Narkotika  Kelas  IIA  Bandar Lampung
d. Tetap  Patuhi  Protokol  kesehatan  dan menjaga kesehatan
e. Penempatan  dan  tanggung  jawab petugas  pada  pelaksanaan  kegiatan pemindahan 19 Narapidana
9. Pelaksanaan penjemputan awal Narapidana yang berada di Lapas Kelas I Bandar  Lampung  oleh  Petugas  dan  Tim Sat Brimob Polda Lampung hari Rabu/ 04 Agustus  2021  pukul  18.30  WIB  dan berangkat menuju Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung pukul 19.34 WIB 10. Tiba di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung  Rabu/  04  Agustus  2021  pukul
20.15 WIB dan melaksanakan pemindahan  dari  dalam  Lapas  Narkotika Kelas IIA Bandar lampung ke dalam Bus 11. Tim  dan  Petugas  Pengawalan  Berangkat menuju  Nusakambangan  pada  Rabu/  04 Agustus 2021 pukul 20.45 WIB
12. Selama  perjalanan  sampai  di  Pelabuhan penyebrangan wijayapura aman terkendali 13. Tiba di Pelabuhan Penyebrangan Wijayapura  Kamis/  05  Agustus  2021 pukul 10.34 dan memindahan Narapidana dari  Bus  Satuan  Brimob  ke  atas  Kapal Penyebrangan  untuk  menuju  ke  pulau nusakambangan
14. Tiba dipulau nusakambangan pukul 11.00 dan  berangkat  meunuju  Lapas  Khusus Kelas  IIa  Karanganyar  Nusakambangan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
dengan  membagi  tim  menjadi  2  bagian, pertama  ke  Lapas  Narkotika  Kelas  IIa Nusa  kambangan  untuk  pengawalan Narapidana  a.n  M.  Amirsyah  Azhari  bin Almala  Ahyar  dan  Tim  kedua  ke  Lapas
Khusus Kelas IIa Karanganyar
Nusakambangan  untuk  pengawalan  18 narapidana a.n Mustafa Kamal bin Kamal Yunus dkk
15. Tiba  di  Lapas  Khusus  kelas  IIa Karanganyar Nusakambangan pukul 12.07  dan  melakukan  melaksanakan pemindahan  oleh  tim  /  petugas  Lapas Khusus kelas IIa
Karanganyar Nusakambangan  dengan  prosedur  ketat demi  keamanan  dan  ketertiban  dalam pelaksanaan pemindahan.
16. Selesai melaksanakan pengawalan pemindahan tim pengawalan pemindahan 19  narapidana high  risk bandar  narkoba dan  aktif  pengendali  ke  lapas super maximum security Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Kelas  IIA  Nusakambangan  tim  kembali ke Lampung;
17. Pelaksanaan  pemindahan  19  narapidana high  risk bandar  narkoba  dan  aktif
pengendali  ke  lapas super  maximum
security Lembaga
Pemasyarakatan
9 Ferdinand  Agustino.  2012. Pengantar Kebijakan  Negara, Bina  Cipta.  Jakarta.
hlm. 23.
Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan dan Lembaga Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  IIA Nusakambangan sesuai protokol kesehatan; 18. Mendokumentasikan kegiatan dan membuat  laporan  kegiatan  Sosialisasi dalam  rangka  penguatan  bagi  petugas pemasyarakatan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka diketahui  bahwa  kebijakan  pemindahan narapidana  kategori  bandar  narkotika  ke Lembaga  Pemasyarakatan Supermaximum Security sesuai dengan teori kebijakan publik menurut Thomas R. Dye sebagaimana dikutip Ferdinan Agustino, kebijakan publik meliputi apapun  pilihan  pemerintah  untuk  melakukan atau tidak melakukan sesuatu ( public policy is whatever governments choose to do or not to do) 9 . Kebijakan  publik  sebagai  apa  yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik itu  berupa  sasaran  atau  tujuan  program- program  pemerintah.  Fungsi  hukum  sebagai sarana  pengendali  masyarakat  menjadi  lebih menguat,  bahkan  hal  ini  memunculkan permasalahan yang mengarah pada penggunaan  hukum  secara  sadar  dan  aktif sebagai  sarana  untuk  turut  menyusun  tata kehidupan yang baru. 10 Konsep pembangunan di Indonesia dikenal dengan istilah
10 Mahfud  M.D.  2011, Politik  Hukum  di Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 4.
pembangunan yang berkelanjutan ( sustainable
development ), yaitu pembangunan  yang  dilakukan  oleh  manusia sehingga  dapat  digunakan  untuk  mencukupi kebutuhan  sekarang  dan  untuk  masa  yang akan datang. 11
3.2.Faktor-Faktor Penghambat Kebijakan Pemindahan Narapidana Kategori Bandar Narkotika ke Lembaga Pemasyarakatan Supermaximum Security
1. Konstitusi  Adanya  Perilaku  Beresiko Narapidana Kategori Bandar Narkotika Adanya  perilaku  berisiko  narapidana narkotika merupakan perilaku yang membahayakan atau memberi dampak negatif bagi  diri  sendiri,  orang  lain  maupun lingkungannya.  Narapidana  yang  termasuk dalam  kategori  bandar  narkotika  akan memberikan  dampak  buruk  pada  narapidana lain apabila tidak dipindahkan. Dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan terhadap narapidana  harus  dipisahkan  sesuai  dengan karakteristiknya.  Hal  ini  sesuai  dengan Undang-  Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan  Pasal  12  yang mengatur  bahwa  dalam  rangka  pembinaan terhadap narapidana di Lembaga
11 I  Gusti  Ayu  Ketut  Rachmi  Handayani. Green Constitution Sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan  Dan  Pedoman  Legal  Drafting  Peraturan
Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar: umur; jenis kelamin; lama pidana yang dijatuhkan;  jenis  kejahatan;  dan  kriteria lainnya  sesuai  dengan  kebutuhan  atau perkembangan pembinaan.
2. Proses  Evaluasi  dan  Penilaian  Ulang
Terhadap Narapidana
Kategori Bandar  Narkotika  yang  Memerlukan Waktu relatif lama
Evaluasi  dan  Penilaian  ulang  adalah bagian  penting  dari  setiap  sistem  klasifikasi dan  penggolongan  narapidana  dalam  usaha untuk  menyeimbangkan  keamanan  dan rehabilitasi. Kegiatan tersebut harus
dijadwalkan dan dilakukan dengan frekuensi yang wajar dan dengan melihat perkembangan individu narapidana. Ada tiga metode  penilaian  yang  digunakan  dalam perlakuan  terhadap  narapidana  risiko  tinggi, yaitu:
a. Penilaian  awal  dilakukan  berdasarkan rekomendasi  wali,  bapas  dan  informasi lainnya, jangka waktu penilaian dilakukan 1  (satu)  bulan  setelah  narapidana menjalani admisi dan orientasi, dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan (penangunggung  jawab  hasil  penilaian adalah Kalapas)
b. Penilaian tahunan dilakukan oleh

## Direktorat berdasarkan rekomendasi yang
Daerah  Dalam  Rangka  Praktik-Praktik  Tata  Kelola Pemerintahan  Yang  Baik  Di  Daerah. Jurnal  Yustisia Vol.1 No.1 Januari – April 2012.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
berasal dari TPP Lapas, untuk melakukan analisa dan peninjauan terhadap status dan jenis perlakuan narapidana risiko tinggi c. Penilaian khusus dilakukan atas permintaan  kantor  wilayah  maupun direktorat untuk perubahan status narapidana  risiko  tinggi  berdasarkan adanya bukti yang meyakinkan mengenai penurunan atau peningkatan risiko pengamanan.
Berdasarkan  faktor-faktor  penghambat kebijakan  pemindahan  narapidana  kategori bandar narkotika ke Lembaga Pemasyarakatan Supermaximum  Security sesuai  dengan  teori  sistem  hukum  Lawrence Friedman.  Menurut  teori  ini  sistem  hukum terdiri  dari  struktur  hukum  ( legal  structure ),
substansi  hukum  ( legal  substance )  dan budaya hukum ( legal culture ). 12
Adapun  uraian  Teori  Sistem  Hukum dalam konteks penelitian ini sebagai berikut:
a. Struktur  hukum,  dalam  hal  ini  adalah Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Kelas II Bandar Lampung
b. Substansi  hukum,  dalam  hal  ini  adalah
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM
Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan
Pemasyarakatan
Budaya  hukum,  dalam  hal  ini  adalah adanya  budaya  hukum  yang  dilaksanakan
12 Lawrence M. Friedman, American Law An Introduction,  2nd  Edition Alih  Bahasa  oleh  Wisnu
oleh  Lapas  bahwa  pemindahan  narapidana merupakan  bentuk  pembinaan  terhadap narapidana  beresiko  tinggi  dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan kepada para narapidana bermaksud untuk mempermudah  reintegrasi  dan  menjadikan mereka  warga  masyarakat  yang  baik  dan tidak  melakukan  pelanggaran  hukum  di kemudian hari.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:
1. Kebijakan pemindahan narapidana kategori  bandar  narkotika  ke  Lembaga Pemasyarakatan Supermaximum  Security sebagai upaya memutus;
2. Peredaran narkotika berdasarkan Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor 35 Tahun 2018;

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. BUKU
Dahlan  Thaib.  2015. Teori  Hukum  dan Konstitusi Edisi Revisi , Raja Grafindo
Persada. Jakarta. Ferdinand Agustino. 2012. Pengantar Kebijakan Negara, Bina Cipta. Jakarta.
Lawrence  M.  Friedman, American  Law  An Introduction, 2nd Edition Alih Bahasa oleh  Wisnu  Basuki.  2001. Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Tatanusa,
Jakarta.
Lintje  Anna  Marpaung.  2018. Ilmu  Negara . Penerbit  Andi  (Anggota  IKAPI), Yogyakarta.
Basuki, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 6-8,
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
Mahfud  M.D.  2011, Politik  Hukum  di Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta.
Muladi.  2002. Demokrasi,  Hak  Asasi Manusia  dan  Reformasi  Hukum  di Indonesia , Jakarta: The Habibie Center.
Philipus M. Hadjon. 2008. Pengantar Hukum Administrasi  Indonesia. UGM  Press,
Yogyakarta.
R. Abdoel Djamali. 2009. Pengantar Hukum Indonesia .  Bandung.  Raja  Grafindo
Persada Jakarta.
Ridwan  H.R.  2017. Hukum  Administrasi Negara , Raja Grafindo, Jakarta.
Sidharta.  2010. Reformasi  Peradilan  dan Tanggung  Jawab  Negara,  Bunga Rampai  Komisi  Yudisial,  Putusan Hakim:  Antara  Keadilan,  Kepastian
Hukum,  dan  Kemanfaatan, Jurnal
Penelitian.  Komisi  Yudisial  Republik Indonesia, Jakarta. Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi, Penerbit Universitas Indonesia,
Jakarta.

## 2. SUMBER LAIN
Gusti  Ayu  Ketut  Rachmi  Handayani. Green
Constitution Sebagai Penguatan
Norma  Hukum  Lingkungan  Dan Pedoman  Legal  Drafting  Peraturan Daerah  Dalam  Rangka  Praktik- Praktik  Tata  Kelola  Pemerintahan Yang Baik Di Daerah. Jurnal Yustisia Vol.1 No.1 Januari – April 2012..