## KAJIAN KEBIJAKAN MODAL SOSIAL DALAM MENYELESAIKAN

## KONFLIK TAMBANG PADA MASYARAKAT PESISIR

## Fitriansyah
Analis Kebijakan Madya Provinsi Kepulauan Bangka, 21fitriansyah@gmail.com

## Abstract
Social conflicts always occur because of interests in people's lives. Likewise, what happens to coastal communities as a result of negative excesses in carrying out mining activities, so that this environmental condition is not managed wisely and can cause conflicts that are detrimental to the parties concerned. This writing aims to analyze and examine the application of social capital  as a policy in resolving conflicts. Qualitative descriptive method, which examines some literature related to  the  handling of  social conflicts, one of  which is developing the existing social capital in society. Reference to social capital developed by the government through the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia as a policy in resolving social conflicts, with the assumption that social capital can generate collective consensus in society to answer problems that lead to social conflict. The conclusion of this conclusion shows that, the development  of  social  capital  through  social  harmony  programs  are  functionally  not  fully  utilized,  because  of  the various connecting services. So that we need the right solutions and strategies in developing these policies.
Keywords:

## Social Canflict, social capital

## Abstrak
Konflik  sosial  selalu  terjadi  karena  perbedaan  kepentingan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Begitu  juga  yang  terjadi pada masyarakat  pesisir sebagai akibat dari ekses negatif dalam melakukan aktifitas pertambangan, sehingga apabila kondisi  ini  tidak  dikelola  dengan  bijaksana  dapat  menyebabkan  pertentangan  yang  merugikan  pihak-pihak  yang berkepentingan.    Penulisan  ini  bertujuan  untuk  menganilisis  dan  mengkaji  penerapan  modal  sosial  sebagai  sebuah kebijakan  dalam  menyelesaikan  konflik.    Metode  penulisan  adalah  deskriptif  kualitatif,  yaitu  mengkaji  beberapa literatur yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial, salah satunya adalah mengembangkan modal sosial yang ada pada masyarakat. Referensentasi modal sosial masyarakat dikembangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial RI sebagai sebuah kebijakan dalam  menyelesaikan konflik sosial, dengan asumsi  bahwa  modal sosial dapat melahirkan permufakatan bersama di dalam masyarakat untuk menjawab persoalan-persoalan yang mengarah pada terjadinya  konflik  sosial.  Kesimpulan  penulisan  ini  menunjukkan  bahwa,  pengembangan  modal  sosial  melalui program  keserasian  sosial  secara  fungsional  belum  secara  maksimal  dimanfaatkan,  karena  berbagai  kendala  yang dihadapi. Sehingga diperlukan solusi dan strategi yang tepat dalam  mengembangkan kebijakan tersebut.

## Kata Kunci:
Konflik sosial, modal sosial

## PENDAHULUAN
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mencari solusi  terhadap  penyelesaian  konflik  sosial yang  terjadi  pada  masyarakat  pesisir  di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masalah  ini  sangat  penting  dikaji  karena menyangkut  dua  kepentingan  yang  berbeda dalam memanfaatkan sumberdaya alam, yaitu antara  masyarakat  pesisir  dengan  yang melakukan  aktifitas  pertambangan  laut,  baik yang dilakukan secara perseorangan, kelompok    maupun  kelembagaan.  Hasil kajian  ini  bermanfaat  untuk  menjaga kelangsungan hidup masyarakat pesisir disatu sisi,  dan  disisi  lain  kegiatan  aktifitas pertambangan  yang  merupakan  bagian  dari proses  pembangunan  dalam  sektor  ekonomi dapat  tetap  dilaksanakan,  namun  dengan memperhatikan aspek keberlanjutan.
Sepanjang pengetahuan penulis, studi masalah ini  masih  sangat  terbatas.  Beberapa studi  sebelumnya  pernah  dilakukan  oleh Mustamin  (2016),  Juliannes  Cadith  (2019), serta  Endang  Bidayani  dan  Kurniawan (2020).  Hasil  studi  tersebut  menunjukkan bahwa  konflik  disebabkan  oleh  beberapa kepentingan yang berbeda. Sementara itu cara untuk menyelesaikan konflik  adalah melalui proses negosiasi. Sedangkan tujuan penyelesain konflik adalah untuk
menghindari masalah hukum. Hal ini sejalan dengan  yang  diungkapkan  oleh  Mustamin (2016  :  hal.185),  yang  menyatakan  konflik sosial  adalah  pertentangan  antar  kelompok dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh, yang  disebabkan  oleh  adanya  beberapa perbedaan.  Perbedaan  tersebut  diantaranya adalah berbeda secara individu, pola budaya, status  sosial,  dan  kepentingan.  Resolusi konflik merupakan kolaborasi yang
memadukan antara unsur masyarakat pengguna,  dalam  hal  ini  kelompok  nelayan
dan penambang inkonvensional serta pemerintah yang dikenal dengan co- management yang menghindari peran dominan yang berlebihan dari satu           pihak dalam pengelolaan  sumberdaya  pesisir  dan  laut melalui pendekatan negosiasi (Endang Bidayani  dan  Kurniawan:  2020,  hal  22). Sementara itu menurut Juliannes Cadith (2019: hal.  16),  Tujuan  Penyelesaian  konflik  adalah untuk memfasilitasi proses pembuatan keputusan  oleh  kelompok-kelompok  yang bersengketa, sehingga sedapat mungkin menghindari  penyelesaian  masalah  melalui meja hukum. Sebagaimana diketahui bahwa Masyarakat Pesisir adalah sekelompok masyarakat  yang  hidup  dan  menetap  di kawasan  pesisir  dan  laut  serta  melaksanakan fungsi sosial ekonominya dengan menggantungkan  kebutuhan  hidup  dengan memanfaatkan  sumber  daya  pesisir.  Menurut Kartika  Dewi  (2018  :  hal.  34),    Masyarakat pesisir  adalah  masyarakat  yang  mendiami wilayah  sekitaran  pesisir  dan  biasanya menggantungkan  hidupnya  pada  laut  sebagai sumber  mata  pencaharian.  Masyarakat  pesisir memiliki  karakteristik  dan  budaya  yang  khas dengan  menyesuaikan  terhadap  lingkungan dan alam sekitar. Masyarakat pesisir khususnya nelayan mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap ekosistem terumbu  karang  yang  menjadi  sumber penangkapan ikan
sebagai mata pencahariannya  (Latip  Waratsangka,  Yayat Dhahiyat,  dan  Sunardi  :  2014,  hal  :  11). Karakteristik  sebagai  masyarakat  pesisir lambat  laun  akan  punah  seiring  dengan terancamnya  kelestarian  lingkungan  laut  dan pantai  sebagai  akibat  penambangan  lepas pantai yang dilakukan oleh pelaku tambang.
Kajian  ini  dibatasi  pada  masalah penanganan  konflik  sosial  antara  masyarakat
pesisir dan pelaku tambang melalui pengembangan  modal  sosial  yang  ada  pada masyarakat  untuk  dikembangkan  sebagai salah  satu  alternatif  kebijakan dalam mengatasi  masalah  konflik.  Hal  itu  karena masyarakat yang memiliki modal sosial yang tinggi  cenderung  bekerja  secara  gotong royong  serta  mampu  dalam  mengatasi permasalahan.    Penulis  menduga  bahwa kekuatan modal sosial ini belum sepenuhnya dimanfaatkan  oleh  pengambil  kebijakan ( policy  maker )  ataupun  pihak-pihak  yang berkepentingan  dalam  suatu  komunitas tertentu yang mengalami konflik sosial.

## METODOLOGI
Secara metodologis, penulisan makalah  ini    menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  melakukan  kajian  literatur dalam  membahas  kerangka  konseptual tentang  konflik  sosial  yang  terjadi  pada masyarakat pesisir,
Regulasi tentang pertambangan, kontribusi dan peranan pertambangan dalam
pembangunan berkelanjutan serta penanganan konflik sosial dengan memanfaatkan modal sosial yang ada di  masyarakat,  melalui  Program  Keserasian sosial  yang  telah  diterapkan    pemerintah  di beberapa daerah yang terjadi konflik. Penulis mencoba mendeskripsikan kaitan dari beberapa  literatur  yang  berkenaan  dengan masalah tersebut untuk mempertajam pendapat penulis dalam memberikan rekomendasi  sesuai  tujuan  dari  penulisan makalah  ini.  Adapun  teknik  pengumpulan data  dilakukan  dengan  studi  dokumentasi secara  sekunder  yaitu  data  diambil  dari berbagai  literatur,  yang  terdiri  dari  11 (sebelas) Jurnal, 5 (lima) Website Pemerintah dan  lembaga,  Undang-Undang  Republik Indonesia,  termasuk  dokumen  hasil  evaluasi
program  keserasian  sosial  dalam  penanganan konflik  sosial  yang  dikeluarkan  oleh  Pusat Penelitian  dan  Pengembangan  Kementerian Sosial RI.  Kemudian dianalisis dan dijadikan sebuah tulisan berupa makalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Tinjauan Terhadap  Regulasi  Tambang Laut Dan Pengelolaan  Kawasan  Pesisir
Regulasi  merupakan  suatu  bentuk perumusan aturan-aturan tertentu yang mengatur individu, kelompok  atau masyarakat agar  dapat  mengendalikan  perilaku  dalam melaksanakan  interaksi  sosial  sehingga  dapat menciptakan  ketertiban  dalam  masyarakat. Secara umum  bentuk  regulasi  dapat  berupa nilai-nilai,  norma  maupun  produk  hukum. Secara teknis regulasi dapat berupa kebijakan, program,  dan  kegiatan.  Nilai-nilai  dan  norma adalah  sesuatu  yang  menjadi  kebiasaan  dan disepakti  bersama  untuk  dipedomani  dan diyakini  sebagai  sesuatu  hal  yang  baik. Sedangkan  Produk  hukum  merupakan  aturan- aturan  yang  mengikat  yang  harus  dipatuhi setiap  orang  atau  lembaga  dalam  situasi tertentu  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah maupun  pemerintah  daerah.  Contoh  produk hukum  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan  Peraturan  Menteri.  Sedangkan  produk hukum  yang  ditetapkan  pemerintah  daerah dapat  berupa  Peraturan  Daerah  ataupun Peraturan Kepala Daerah.  Dasar regulasi atau kebijakan  publik  di  bidang  pertambangan adalah  UUD  1945  pasal  33  ayat  3  yang menyatakan    bahwa  : “bumi  dan  air  dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Beberapa regulasi telah ditetapkan pemerintah untuk mengatur masalah pertambangan, seperti
Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara,  Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah,  Perizinan  dan  Pelaporan  pada Kegiatan  Usaha  Pertambangan  Mineral  dan Batu  Bara,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang  Pengelolaan  Pertambangan  Mineral. Keseluruhan  regulasi  tersebut  merupakan sebuah keputusan atau tindakan yang diambil pemerintah  dan  pemerintah  daerah  untuk mengatur  tatalaksana  pertambangan  agar terciptanya keseimbangan antara usaha-usaha pertambangan  dan  ekosistem  sumber  daya kelautan.  Dalam  UU  No.  4  Tahun  2009 tentang  pertambangan  mineral  dan  batubara, dijelaskan bahwa  pertambangan mineral dan batu  bara  merupakan  kegiatan  usaha pertambangan  yang  mempunyai  peranan penting  dan  vital  dalam  memberikan  nilai tambah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi nasional  dan  pembangunan  daerah  secara berkelanjutan,  namun  harus  juga  dilakukan dengan memadukan kemampuan lingkungan, sumber  daya  alam,  dan  teknologi  ke  dalam proses pembangunan untuk menjamin generasi yang akan datang ( www.researchgate.net ). Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai tanggung jawab terhadap pengelolaan
kawasan  pesisir  yang  beririsan  dengan kawasan  pertambangan  untuk  menjaga kesinambungan potensi ekonomi  sektor pertambangan,  serta  disisi  lain  Pemerintah Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  juga bertanggung  jawab  terhadap  kelestarian lingkungan  serta  menjamin  kesejahteraan masyarakat,  khususnya  masyarakat  yang tinggal di daerah pesisir.   Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil (RZWP3K)  merupakan  bukti  tanggung  jawab pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakatnya.  Sebagaimana diuraikan  dalam  Penjelasan  Umum  Perda Nomor  3  Tahun  2020,  bahwa  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung,  mempunyai peran  penting  dalam  menerapkan  strategi pengembangan ekonomi lokal dan menciptakan  peluang  investasi.  Peraturan Daerah RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  Tahun  2020-2040,  memuat  arah kebijakan  lintas  sektor  dalam  pembangunan pesisir  dan  pulau-pulau  kecil,  yang  meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan,  dan  pengendalian  terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya  serta  proses  alamiah  secara berkelanjutan  dalam  upaya  meningkatkan kesejahteraan masyarakat (www.babelprov.go.id).  Namun  disisi  lain , kehadiran Peraturan Daerah (PERDA) ini tidak semuanya  diterima  oleh  banyak  pihak.  Ada pihak-pihak  yang  berkepentingan  menolak kehadiran  PERDA  ini  karena  belum  dapat mengakomodir  kepentingan  nelayan  dan masyarakat pesisir. Sebagaimana diungkapkan oleh  Direktur  Wahana  Lingkungan  Hidup (WALHI)  Bangka Belitung, Jessix Amundian, bahwa    WALHI  menilai  Peraturan  daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pulau-Pulau Kecil  (RZWP3K)  yang  baru  disahkan, mengancam  kerusakan  lingkungan  hidup  dan memiskinkan  nelayan  di  Pulau  Bangka (mediaindonesia.com).  Perbedaan  pandangan (dissenting  opinion) tersebut  dikhawatirkan pada  kondisi  tertentu  apabila  tidak  dapat dipertemukan ,  dapat  menimbulkan  konflik sosial  di  masyarakat,  khususnya  masyarakat pesisir, serta akan menghambat penyelenggaraan  tugas-tugas  pemerintah  dan
pembangunan di Bangka Belitung.
2. Kontribusi  Sektor Pertambangan Bagi
Perekonomian Daerah serta Bentuk
Konflik Masyarakat Pesisir Dengan Pelaku Tambang
a. Kontribusi Sektor Pertambangan
Tidak  dipungkiri  bahwa  sektor pertambangan masih mendominasi terhadap perekonomian Bangka
Belitung, walaupun sesunggguhnya potensi  sektor  ini  di  masa  yang  akan datang  akan  habis  dan  tidak  menjamin sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan.    Kontribusi  Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
atas  sektor  mineral  dan  batu  bara  pada Desember 2018 tercatat mencapai Rp.46,6  triliun  (detikfinance.com  : 2019).    Sedangkan  kontribusi  hasil tambang terhadap perekonomian Bangka Belitung  mempunyai  pengaruh  yang besar  terhadap  pertumbuhan  ekonomi Bangka Belitung.  Dalam  rentang waktu 5  (lima)  tahun  ke  belakang  pengaruh komoditas ini sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Sulista  (2019  :  hal  64),  bahwa  turunnya harga timah menjadi salah satu penyebab terjadinya perlambatan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu  Tahun  2011  hingga  Tahun  2015, yaitu  dari  6,90  persen  menjadi  4,08 persen.  Selanjutnya  berdasarkan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sulista dan  Rosyid  (2018),  dari  kajian  rata-rata analisis PDRB ADHK 2010-2017, untuk sektor  pertambangan  timah  menempati urutan  ke-3  dari    43  sub  sektor,  yaitu sebesar  10,72  %.  Industri  pengolahan timah  menempati  urutan  ke-1,  yaitu sebesar  14,61  %  serta  untuk  9  sektor
perekonomian, menyokong  sebesar 10,77 trilyun  rupiah  PDRB  Bangka  Belitung (bappeda.babelprov.go.id).    Begitu  juga disaat  pertumbuhan  ekonomi  Bangka Belitung  tahun  2019  Anjlok  ke  peringkat dua  paling  bawah  di  antara  provinsi  se  – sumatera, yaitu pada angka 3,32%, karena disebabkan  oleh  anjloknya  harga  dari beberapa  komoditas  Bangka  Belitung, yaitu salah satunya adalah Timah.
Disamping itu, kontribusi perusahaan  pertambangan  dalam  hal  ini PT.  Timah  yang  beroperasi  di  Bangka Belitung telah banyak memberikan Berbagai  kegiatan  positif  di  sekitar wilayah  operasi.  Kontribusi  perusahaan pertambangan  yang  dilakukan  dapat berupa  program  wajib  Corporate  Social Responsibility  (CSR)  yang  merupakan tanggung  jawab  perusahahan  kepada masyarakat  sekitar  sebagai  konsekuensi dari  timbulnya  dampak  sosial,  ekonomi dan lingkungan dari beroperasinya perusahaan  tersebut.  Program  lain  yang dilaksanakan  adalah  melalui  Program Kemitraan Bina Lingkungan yang dirasakan  ikut  mendorong  perekonomian masyarakat.  Belum  lagi  program  charity yang  berupa  bantuan  sosial.  Berdasarkan statistik    bantuan  CSR  PT.  Timah,  total anggaran  program  CSR  yang  telah dikucurkan  kepada  masyarakat  kurun waktu  tahun  2009  s.d  2013  berkisar sebesar    Rp.  117,3  M.  Sedangkan  untuk Program  Bina  Lingkungan    sebesar    Rp. 32,8  M, serta Program Pembinaan Usaha Kecil  dan  Koperasi  sebesar  Rp.  83,4  M (www.timah.com).
b. Bentuk Konflik Masyarakat Pesisir
dengan Perusahaan Pertambangan Besarnya  pengaruh  komoditas
pertambangan  ini  tidak  hanya  membawa
keuntungan  secara  ekonomi  semata, tetapi  juga  banyak  menimbulkan  ekses negatif    terhadap  kehidupan  sosial masyarakat  Bangka  Belitung.  Dampak negatif  yang  muncul  dari  aktifitas pertambangan  ini  adalah  menurunnya kualitas lingkungan, khususnya ekosistem  terumbu  karang    yang merupakan  sumber  potensial  bagi  mata pencaharian  masyarakat  pesisir,    yang pada  akhirnya  dapat  menyebabkan menurunnya pendapatan nelayan. Hal ini dapat
terjadi apabila pelaku pertambangan dalam melaksanakan ekplorasi  pertambangan  mengabaikan kepentingan nelayan serta kaidah-kaidah kelestarian  lingkungan.  Apalagi  dengan maraknya penambang-penambang illegal yang  beroperasi  di  daerah  tertentu  yang hanya mengejar keuntungan semata. Bila ekses  negatif  ini  dibiarkan  dan  tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan konflik  sosial  antara  masyarakat  pesisir dengan pelaku pertambangan, yang akan menyebabkan  kerugian  diantara  kedua belah  pihak.  Sebagaimana  dijelaskan oleh  Jeanne  Darc  Noviyanti  Manik (2014) :
“ Tidak ada pertambangan yang tidak merusak  lingkungan,  baik  di  darat maupun  di  laut.  Kerusakan  akan membawa  dampak  bagi  beberapa dekade  mendatang  bahkan  bisa menjadi  permanen.  Penambangan timah  lepas  pantai  tanpa  dilandasi dasar hukum, dapat merusak terumbu karang, mencemari pantai, dan  mengganggu  perkembangan perikanan  serta  dapat  mengganggu sistem  sosial.  Potensi  besar  dalam jangka  panjang  akan  habis,  hanya untuk  mengisi  nafsu  keuntungan yang  sesaat. Jika  hal  ini  terus berlanjut,  pada  titik  klimaks,  bukan
tidak  mungkin  bahwa  akan  ada perselisihan  atau  penjarahan  yang dilakukan  oleh  nelayan  yang  merasa dirugikan dengan penambang” (Jeanne  Darc  Noviyanti  Manik  : 2014)”.
Di  dalam  setiap  kehidupan sosial  termasuk  juga  pada  masyarakat pesisir,  tidak ada satu pun manusia yang memiliki  kesamaan yang persis, baik dari unsur  prilaku,  budaya,  kepentingan, keinginan, tujuan dan sebagainya.
Sehingga berbagai reaksi yang ditimbulkan  sebagai  bentuk  dari  konflik yang
terjadi disebabkan karena ketidaksamaan  kepentingan,  khususnya dalam  hal  ini  muncul  reaksi-reaksi penolakan,  bahkan  sampai  menyebabkan terancamnya keberlangsungan kepentingan  yang  lainnya.    Konflik mengandung  unsur  sebuah  permusuhan atau pertentangan. Konflik Juga sering kali berubah  menjadi  kekerasan,    terutama dalam  upaya  mengelola  konflik  tidak dilaksanakan  dengan  sungguh-sungguh oleh pihak yang berkepentingan. Menurut Mustamin (2016 : hal. 185) menyebutkan konflik  merupakan  suatu  proses  sosial individual atau kelompok   yang berusaha untuk  memenuhi    keinginannya  dengan cara  melakukan  pertentangan  dengan pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan/atau  kekerasan.  Fisher  et  al.,(2001) dalam  Juliannes  Cadith  (2019  :  hal.  5), membagi pola konflik dalam tiga bentuk, yakni  1)  konflik  laten  yang  bersifat tersembunyi  dan  perlu  diangkat  ke permukaan untuk ditangani secara efektif, 2)  konflik  terbuka,  yaitu  konflik  yang berakar  dalam  dan  sangat  nyata,  dan memerlukan  berbagai  tindakan  untuk mengatasi  akar  penyebab  dan  berbagai macam  dampaknya,  dan  3)  konflik  di
permukaan  memiliki akar yang dangkal atau  tidak  berakar  dan  muncul  hanya karena kesalahpahaman mengenai sesuatu  yang  dapat  diatasi  dengan menggunakan  komunikasi.  Lebih  lanjut Fisher  et  al.,(2001)  dalam  Endang Bidayani dan Kurniawan (2020 : hal. 15) menjelaskan  bahwa,  konflik  disebabkan karena  kebutuhan  manusia  baik  fisik, mental  maupun  sosial  ada  yang  tidak terpenuhi.    Selaras  dengan  pendapat Fisher  et  al.,(2001),  pemicu  konflik dalam  pemanfaatan  sumberdaya  pesisir di  Kabupaten  Bangka  Tengah  menurut Endang Bidayani dan Kurniawan (2020 : hal.  18)  dikelompokkan  menjadi  4 (empat)  isu,  yaitu  1)  isu  lingkungan berupa  kerusakan  terumbu  karang, pendangkalan  dan  menurunnya  kualitas air,  2)  isu  sosial  meliputi  pendidikan anak, kesehatan nelayan dan kesempatan kerja,  3)  isu  pelanggaran  hukum,  yaitu muncul  tambang  inkonvensional  yang illegal,  serta  4)  isu  ekonomi,  yaitu disebabkan  oleh  disparitas  pendapatan antara nelayan dengan penambang timah. Bentuk-bentuk  konflik  dan  penyebab konflik  akibat  aktifitas  pertambangan pada umumnya mencakup hal-hal sebagaimana  diuraikan  di  atas.  Contoh kasus konflik tersebut seperti yang terjadi di  pesisir  Teluk  Banten.    Aktivitas penambangan pasir laut di Teluk Banten diindikasikan  merusak  ekosistem  Teluk Banten dan memberikan dampak terhadap penurunan pendapatan nelayan. Reaksi  terhadap  bentuk  konflik  ini berupa  penolakan  terhadap  kegiatan penambangan  pasir  laut  yang  ditandai dengan maraknya demonstrasi penolakan terhadap
kegiatan pertambangan (Juliannes Cadith : 2019, hal. 8).  Begitu
juga  yang  terjadi  di  Bangka  Belitung, konflik  yang  muncul  berupa  penolakan masyarakat  pesisir  terhadap  aktifitas tambang  laut,  bahkan  sampai  dengan berhentinya operasional perusahaan tambang di daerah tersebut. Disamping itu konflik  yang  terjadi  dapat memecahbelah masyarakat,  sebagaimana  dijelaskan  oleh Sulista  (Peneliti  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung),  bahwa  ada  tiga  model respon masyarakat pesisir terhadap penambangan laut. Pertama, sikap akomodatif dengan beberapa pertimbangan konpensasi, kedua, menolak dengan  keras  tanpa  syarat,  serta  ketiga, sikap ganda masyarakat dengan implikasi pada
keterbelahan masyarakat (www.babelprov.go.id)
3. Program    Keserasian  Sosial  sebagai kebijakan  Dalam Penanganan Konflik .
Kebijakan pemerintah dalam mengatasi konflik  sosial  salah  satunya  adalah    Program Keserasian Sosial. Program Keserasian Sosial dapat  dikatakan  sebagai  kebijakan  publik, karena program ini dikeluarkan oleh Pemerintah  melalui  Kementerian  Sosial  RI sebagai  entitas  yang  mempunyai  tanggung jawab dan wewenang untuk mengatasi konflik sosial yang terjadi di masyarakat, sebagaimana disampaikan  oleh  Dian  Fitriani  Afifah  dan Neneng  Yani  Yuningsih  (2016  :  hal.  335), bahwa  Kebijakan  merupakan  suatu  keputusan politis  yang  diambil  oleh  pemerintah  sebagai bagian dari sikap pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan persoalan  publik.    Sejalan  dengan  pendapat tersebut definisi kebijakan menurut Thomas R. Dye  (2016)  dalam Dian  Fitriani  Afifah  dan Neneng  Yani  Yuningsih  (2016  :  hal.  336), merupakan  pilihan-pilihan  apapun  untuk melakukan  sesuatu  maupun  tidak  melakukan sesuatu  yang  dapat  diambil  oleh  pemerintah
(whatever government choose to do or not to do) .    Program  Keserasian  Sosial  yang merupakan pengembangan dari modal sosial untuk  penanganan  konflik,  adalah  berupa serangkaian  sistem intrumen  kebijakan  yang dapat  dipedomani  dalam  menangani  suatu persoalan,  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan konflik yang terjadi antara masyarakat pesisir dengan  pelaku  pertambangan.  Asumsinya keserasian  sosial  merupakan  modal  sosial masyarakat  untuk  melahirkan  permufakatan bersama di dalam masyarakat untuk menjawab
persoalan-persoalan yang
mengarah  pada  terjadinya  konflik  sosial. Sementara itu menurut Rusydan Fathy (2019
:  hal.  4),  ketersediaan  rasa  saling  percaya  di dalam  masyarakat  (stocks  of  sosialtrust), norma-norma,  dan  jejaring  yang  dapat dimanfaatkan dalam rangka untuk menyelesaikan  persoalan-persoalan  bersama dapat dikatakan sebagai modal sosial (Lang & Hornburg  :  1998).    Hal  ini  selaras  dengan yang  disampaikan  oleh  Nunung  Hastika Ardiwijadja  (2017:  hal  17),  bahwa  Program keserasian    sosial    merupakan    salah  satu implementasi  Kebijakan    pemerintah   dalam penanganan    konflik,  yang  merupakan  salah satu  pengembangan  dari  unsur-unsur  modal sosial  untuk  membangkitkan  kepercayaan masyarakat dalam menangani masalah konflik yang terjadi di kehidupan masyarakat. Program    keserasian    sosial    merupakan hubungan  sosial  antar  warga    secara harmonis  dan  penuh  kedamaian serta upaya pencegahan  terhadap  potensi  konflik  yang ada  di  dalam  masyarakat.    Program keserasian sosial merupakan upaya pencegahan  terhadap  potensi  konflik  yang ada  di  masyarakat,  melalui  pendekatan manajemen risiko dalam menangani bencana sosial berbasis masyarakat.
Keserasian sosial adalah suatu kondisi
dalam  kehidupan  masyarakat  yang  dilandasi dengan  semangat  yang  saling  menghargai, saling  menghormati  antar  warga  dan  antar komunitas masyarakat lokal. Keserasian sosial sebagai  sebuah  kebijakan  diwujudkan  dalam bentuk  Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Penanganan Konflik  Sosial  di  Bidang  Sosial.  Dalam pedoman ini dijelaskan bahwa :
“ Keserasian  Sosial  adalah  kondisi  sosial yang  menjamin  terciptanya  relasi  dan interaksi  sosial  antar  warga  masyarakat yang dinamis, selaras, dan seimbang untuk hidup berdampingan secara damai berdasarkan kesetaraan, kebersamaan, dan persaudaraan sejati” (pasal 1 : hal 3).
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Sosial tersebut, Tujuan dari program keserasian sosial adalah  untuk  menciptakan  suatu  tatanan kehidupan  sosial  yang  serasi  dan  harmonis yang  dilandasi  oleh  nilai  dasar  kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati, sehingga  dapat  membangun,  memantapkan dan mengembangkan serta memelihara kembali kehidupan bersama di antara anggota masyarakat.  Dalam  kegiatan  penerapannya program  keserasian  sosial  dapat  berbentuk kegiatan  fisik  maupun  non  fisik  dengan melibatkan  unsur  masyarakat,  khususnya masyarakat yang berkonflik.
4. Implementasi Program Keserasian Sosial
Untuk mengetahui sejauh mana Program Keserasian Sosial
dapat menyelesaikan  masalah  konflik  sosial  yang terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat,  dapat dilihat dari hasil kajian terhadap implementasi Program  Keserasian  Sosial  yang  telah diterapkan oleh pemerintah  di beberapa daerah yang  mengalami  konflik  sosial,  seperti  DKI Jakarta,  Kota  Makasar  –  Provinsi  Sulawesi Selatan  serta  Kota  Palu  Provinsi  Sulawesi Tengah.  Karakteristik  konflik  yang  terjadi berbeda-beda di setiap daerah. Begitu juga cara
penanganannyapun berbeda-beda-beda. Pada kasus  konflik  sosial  yang  terjadi  di  DKI, konflik yang terjadi berupa bentrok fisik antar warga yang disebabkan oleh faktor kemiskinan.    Sebagaimana  dijelaskan  oleh Nunung Hastika Ardiwijadja (2020 : hal 33), bahwa  sumber  permasalahan  konflik  di Jakarta  Pusat  adalah  disebabkan  karena banyaknya  pengangguran,    rumah  dan lingkungan  yang  kumuh  serta  pendidikan yang rendah.
Sedangkan Intervensi pananganannya  lebih  dititkberatkan  pada kegiatan  fisik.  Hal  ini  dipertegaskan  dengan pendapat    Nunung  Hastika  Ardiwijadja (2020: hal 32), yang menyatakan bahwa :
“Implementasi  program  keserasian  sosial  di DKI  Jakarta  sesuai  dengan  buku  pedoman pelaksanaan  keserasian  sosial  tahun  2010 dan  2011  meliputi:  pembuatan  taman masyarakat,  taman  bacaan,  jalan  setapak, perbaikan jalan warga perbaikan kakus atau WC umum, pemagaran taman, pembuatan pot bunga  penghijauan,  perbaikan  sarana  olah raga, alat musik dan pembuatan tugu. Lokasi pembuatan tugu perdamaian letaknya diantara kedua wilayah terjadinya bentrokan warga”.
Dalam pelaksanaannya, Program Keserasian Sosial di DKI Jakarta belum dapat mengatasi konflik yang terjadi, karena secara nyata konflik dan bentrok masih tetap terjadi di daerah tersebut. Namun setidaknya daerah tersebut  tidak  lagi  dikategorikan  sebagai daerah  yang  rawan  konflik,    lebih  lanjut dijelaskan oleh  Nunung Hastika  Ardiwijadja (2020  :  hal  34),    bahwa  Implementasi Program Keserasian  Sosial  di  DKI  Jakarta secara  fisik      telah      dilaksanakan      sesuai dengan  pedoman    yang  telah  ditetapkan. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa meskipun demikian,  keberhasilan  secara  fungsional belum mencapai tujuan secara optimal, yaitu untuk  mengembalikan  dan  mewujudkan kehidupan  berdampingan  secara  damai, adil,
selaras,    harmonis    dan    seimbang    di  lokasi konflik.  Hal  ini  disebabkan  karena penerapan jenis    Program    Keserasian  sosial  di  daerah rawan    konflik    masih    fokus    pada  kegiatan fisik. Sedangkan kendala yang dihadapi untuk penanganan  non  fisik,  yaitu  mereka  belum mampu  memetakan  sumber  masalah  konflik dan  kebutuhan  akan  tokoh  atau  panutan  yang mampu  menghentikan  konflik.  (Nunung Hastika Ardiwijadja (2020 : hal 35).
Hampir  sama  dengan  DKI  Jakarta,  di Makasar  Provinsi  Sulawes  Selatan,  konflik yang terjadi berupa bentrok antar warga yang disebabkan  karena  faktor  kemiskinan  yang identik  dengan  pengangguran  dan  menempati tempat  tinggal  dan  lingkungan  yang  kumuh. Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Setyo  Sumarno dan  Haryati  Roebiyantho  (2013:  hal  33), bahwa pemukiman padat penduduk, tidak ada ruangan untuk bergerak, tidak ada ruang untuk bermain  anak-anak,  pendidikan  yang  rendah serta  mata  pencaharian  sebagai  buruh, tukang beca, dll adalah sumber masalah antar warga di Kota Makasar.  Sedangkan pemicunya adalah bersumber  dari  para  wanita  yang  tidak memiliki  mata  pencaharian  tetap.    Program Keserasian  Sosial  di  Makasar  juga  tidak berjalan  sebagaimana  mestinya  dan  belum memberikan  manfaat  sepenuhnya  dalam mengatasi konflik yang terjadi. Pembangunan sarana  prasarana  untuk  kepentingan  umum seperti  ruang  pertemuan  dan  ruang  bacaan dalam  rangka  menyatukan  masyarakat  yang berkonflik belum dapat memberikan pengaruh yang  berarti,  serta  belum  dapat  mengurangi keikutsertaan  warga  ikut  dalam  terjadinya bentrok.  Hal  tersebut  dijelaskan  oleh  Setyo Sumarno dan  Haryati Roebiyantho (2013: hal 33) :
“Meskipun  telah  diadakan  kesepakatan damai  antara  pelaku  konflik  dengan mendirikan  tugu  perdamaian,  namun dalam  kenyataan  konflik  dan  bentrok masih    tetap  terjadi  hingga  hari  ini. Artinya Forum Keserasian Sosial belum mampu  menjangkau  ke  daerah  konflik dan  belum mampu menciptakan  tatanan kehidupan  sosial  yang  serasi  dalam
kehidupan bersama dalam masyarakat”. Berbeda  dengan  kedua  daerah  yang telah  diuraikan  tersebut  di  atas,  penerapan Program  Keserasian  Sosial  di  Kota  Palu  – Sulawesi  Tengah  dilaksanakan  di  dua  desa yang  belum  terjadinya  konflik,  tetapi merupakan daerah yang rawan dan berpotensi timbulnya  konflik,  yaitu  dalam  bentuk
Program
Keserasian
Sosial Berbasis Masyarakat  (KSBM).  Gambaran  tentang
implementasi  Program  Keserasian  Sosial Berbasis Masyarakat di Kota Palu dijelaskan oleh  Azmi  (2017  :  hal.  195)  diprioritaskan pada  daerah-daerah  rawan  konflik  sosial,
diantaranya Kelurahan Pengawu dan Kelurahan Duyu. Program ini sudah terlaksana, namun pelaksanaan tersebut perlu didukung oleh semua masyarakat dan pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  kegiatan  tersebut. Disamping itu, lebih lanjut Azmi (2017 : 199- 200) menjelaskan, bahwa berdasarkan penilaian  terhadap  6  (enam)  aspek  model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn, program keserasian sosial di Kota Palu belum  terlaksana  secara  optimal,  karena berdasarkan  standar  dan  sasaran  kebijakan kelompok sasaran, sebagian besar masyarakat belum  memahami  program  KSBM.  Dari aspek sumber daya, sebagian besar masyarakat  mempunyai  tingkat  pendidikan dan ekonomi agak kurang, sehingga masyarakat  kurang  berpartisipasi  dalam pelaksanaannya.  Sselain  itu  program  ini belum didukung dengan dana yang memadai.
Sedangkan untuk aspek karakteristik
organisasi pelaksana, dan sikap para pelaksana  kegiatan,  sudah  terjalin  dengan baik, sehingga dapat mendukung pelaksanaan program  tersebut.  Sementara  untuk  aspek komunikasi  antar  organisasi  pelaksana  atau para  implementor,  meskipun  sudah  berjalan dengan  baik  tetapi  komunikasi  dengan
masyarakat masih kurang, sehingga masyarakat  kurang  paham  dan  kurang berpartisipasi  dalam  pelaksanaan  program. Faktor ekonomi masyarakat yang rendah juga mempengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan  program  ini.  Karena  dalam pelaksanaannya tidak ada upah kerja, sehingga menyebabkan  sebagian  masyarakat  kurang berpartisipasi untuk bergotong royong.

## KESIMPULAN
Konflik  dapat  terjadi  pada  setiap  tata kehidupan masyarakat, karena dalam kehidupan  sosial  tidak  ada  satu  pun  manusia yang memiliki  kesamaan yang persis.  Begitu juga  yang  terjadi  pada  masyarakat  pesisir, karena adanya perbedaan kepentingan terhadap pengelolaan  sumber  daya  alam,  khususnya sumber  daya  pesisir  dan  laut.    Disatu  sisi potensi  sumber  daya  pesisir  dan  laut merupakan  mata  pencaharian  bagi  para nelayan, sementara disisi lain potensi tersebut memberikan  peluang  usaha  bagi  perorang, kelompok  atau  lembaga  untuk  melakukan aktifitas pertambangan. Disamping itu potensi tersbut  dapat  memberikan  nilai  tambah  bagi pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah.  Namun kenyataannya dalam pengelolaan sumber daya pesisir  dan  laut  masih  sering  terjadi  konflik sosial,  yang  disebabkan  karena  perbedaan kepentingan  antara  para  nelayan  dan  pelaku tambang.  Padahal  pemerintah  telah  banyak mengeluarkan regulasi untuk mengatur pengelolaan  sumber  daya  pesisir  dan  laut, khususnya masalah pertambangan. Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan penanganan  konflik  sosial  yang  terjadi  di beberapa daerah melalui pengembangan modal sosial yang ada di masyarakat.  Namun dalam implementasinya  kebijakan  tersebut  belum dapat memberikan hasil yang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Republik  Indonesia.  2009.  Undang-Undang
No. 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan  Mineral  dan  Batubara. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No.
115. Sekretariat Negara. Jakarta.
Setyo  Sumarno  &  Haryati  Roebiyantho.
Evaluasi  Program  Keserasian  Sosial Dalam  Penanganan  Konflik  Sosial. Jakarta. 2013. P3KS Press Jeanne  Darc  Noviyanti  Manik  (2014). Kebijakan Pertambangan  Laut Timah Yang  Berdampak    Pada  Lingkungan. Journal  article    Promine  Vol  2  No.  2 2014.
https://www.journal.ubb.ac.id/index.php/promine /article/view/82
Lantip  Wratsangka  &  Yayat  Dhahiyat,  dan Sunardi  (2014).  Rencana  Pengelolaan Konservasi  Perairan  Daerah  Untuk
Menjaga Kelestarian Ekosistem Terumbu Karang Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Belitung Timur –
Kepulauan  Bangka  Belitung  ).  IJAZ.
Volume  4  No.  2  Edisi  Agustus  2014  : Hal. 11.
http://jurnal.unpad.ac.id/ijas/article/download/1 6804/8104
Mustamin, Drs, M.Si    (2016).   Studi Konflik Sosial  di Desa  Bugis  dan Parangina Kecamatan    Sape  Kabupaten  Bima Tahun  2014.    Jurnal  Ilmiah  Mandala Education(  JIME),  Vol.  2.  No.  2.  Hal 186.
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIM E/article/view/109/106
Dian  Fitri  Afifah  &  Neneng  Yani  Yuningsih (2016).  Analisis  Kebijakan  Pemerintah Tentang  Pencegahan  dan  Penanganan
Korban Perdagangan (Tarfficking)
Perempuan  dan  Anak  di  Kabupaten CIanjur.    CosmoGov,  Vol.2  No.2, Oktober 2016.  ISSN 2442-5958.  E-ISSN 2540-8674.
https://www.researchgate.net/publication/3185555
24 Ardiwijadja,  N.  (2017).  Konflik  Sosial  dan Program Keserasian Sosial. SOSIOHUMANITAS,  Vol  19  No.  2 Agustus 2017. https://doi.org/10.36555/sosiohumanitas.v19i2.93 Azmi (2017). Implementasi Program Keserasian Sosial di Kota Palu Berbasis Masyarakat di Kota Palu. Katalogis. Vol 5 No 12 (2017). p-ISSN : 2302 – 2319.
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogi
s/article/view/9803
Kartika  Dewi  Sabda  (2018).    Pelapisan
Ssosial-Budaya Pesisir Kelurahan Mangkang  Kulon  Semarang.    Sabda.
Volume 13, Nomor 1, 28 Juni 2018, hal1. ISSN 1410–7910 E-ISSN   2549-16. https://e.jurnal.undip.ac.id
Sulista  (2019).  Tambang  Inkonvesional  :
Peran  Masyarakat  dan  Daya  Tarik Ekonomi  Bagi  Penambang.    Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Volume 15, Nomor 1, Januari 2019 : 63 – 75. http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 Juliannes  Cadith.  (2019).  Konflik  dan Pemanfaatan  Sumber  Daya  Pesisir. Jurnal Administrasi Publik. Vol 10 No 2 (2019). ISSN 2087-8923 eISSN 2549-
9319
http://dx.doi.org/10.31506/jap.v10i2.6929 Rusydan  Fathy.  (2019).  Modal  Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan  Masyarakat.  Jurnal Pemikiran  Sosiologi  Volume  6  No.  1, Januari 2019. Endang  Bidayani  &  Kurniawan  (2020). Resolusi Konflik Pemanfaatan Sumberdaya  Pesisir  antara  Nelayan dengan Penambang Timah Inkonvensional.  Society,  8  (1),  14-24, 2020  P-ISSN:  2338-6932  |  E-ISSN: 2597-4874.
https://society.fisip.ubb.ac.id http://jdih.babelprov.go.id/sites/default/files/produ k- hukum/PERGUB%20NO.%2024%20TAHU N%202017.pdf https://mediaindonesia.com/read/detail/293475- walhi-babel-anggap-perdan-rzwp3k-bisa- memiskinkan-nelayan https://finance.detik.com/energi/d- 4391856/penerimaan-negara-dari- tambang-diklaim-tertinggi-berapa-sih? http://bappeda.babelprov.go.id/content/bappeda- babel-lakukan-penelitian-dampak-positif- ekonomi-dan-kerusakan-lingkungan-akibat