PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021, Halaman 331-353 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : 10.33751/palar.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGURNYA GUGATAN HARTA BERSAMA AKIBAT PENGGUGAT MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 4256/PDT.G/2019/PA.BKS PENGADILAN AGAMA BEKASI)
Husein Tamara Ubay* Misbahul Huda** Erwin Syahruddin**
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jl. Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat 10450 E-Mail : erwinsyahruddin332@gmail.com Naskah diterima : 17/12/2021, revisi : 20/01/2021, disetujui 22/02/2022

## ABSTRAK
Tujuan  Penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui  bahwa  Dalam  proses  persidangan, tidak jarang menemui berbagai hambatan, salah satunya apabila salah satu pihak yang berperkara meninggal dunia. Mengenai penggugat meninggal dunia dan diputus gugur oleh Hakim, terdapat beberapa analisis yuridis yang bisa mengkoreksinya. Juga bagi ahli waris  atau  para  ahli  waris  terdapat  upaya  hukum  yang  ditempuh  apabila  putusan dinyatakan gugur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif dan berbentuk perspektif. Putusan gugur yang dijatuhkan oleh Hakim bertentangan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 5 K/Sip/1957.  Berdasarkan  yurisprudensi  tersebut  seharusnya  Hakim  memberikan kesempatan  kepada  ahli  waris  atau  ahli  waris  untuk  memilih  antara  meneruskan gugatan atau tidak meneruskan gugatan tersebut. Pertimbangan Hakim yang digunakan harus  beralasan  yang  yuridis  meskipun  di  dalam  hukum  positif  Indonesia  belum mengatur  ketentuan  dalam  kondisi  tersebut.  Bagi  ahli  waris  atau  ahli  waris  yang mendapati  putusan  gugur,  dapat  mengajukan  gugatan  baru  dengan  didahului mendapatkan  penetapan  ahli  waris  melalui  surat  permohonan  yang  diajukan  kepada Pengadilan Agama di wilayah pemohon.
Kata Kunci : Putusan, Gugatan, Gugur, Penggugat, Meninggal.

## ABSTRACT
The purpose of this study is to find out that in the trial process, it is not uncommon to encounter various obstacles, one of which is when one of the litigants dies. Regarding the plaintiff's death and was dismissed by the judge, there are several juridical analyzes that can correct it. Also for the heirs or heirs there are legal remedies taken if the decision is declared invalid. The research method used in this research is normative juridical, descriptive and in the form of perspective. The decision that was passed down by the judge contradicted the jurisprudence of the Decision of the Supreme Court Reg. No. 5 K/Sip/1957. Based on this jurisprudence,  the  judge  should  have  given  the  heirs  the  opportunity  to  choose  between continuing the lawsuit or not continuing the lawsuit. The judge's considerations used must
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021, Halaman 331-353 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : 10.33751/palar.
have juridical reasons even though Indonesia's positive law has not regulated the provisions in these conditions. For heirs or heirs who find the verdict invalid, they can file a new lawsuit preceded by obtaining a determination of the heir through a letter of application submitted to the Religious Court in the applicant's territory.
Keywords: Decision, Lawsuit, Dismissed, Plaintiff, Died.

## A. Latar Belakang
Asas  hukum  acara  perdata  adalah  inisiatif  untuk  mengajukan  tuntutan  hak  diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan 1 . Di dalam asas hukum acara perdata yang lain adalah  Hakim  bersifat  pasif.  Pasif  dalam  pengertian  Hakim  menunggu  para  pihak  yang berkepentingan untuk mengajukan tuntutan hak yang diajukan  kepadanya. Apabila tidak ada gugatan yang diajukan oleh para pihak yang berkepentingan, maka tidak akan ada Hakim yang mengadili perkara tersebut ( nemo judex sine actore ) 2 . Akan tetapi ketika ada perkara diajukan kepadanya, Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan alasan  hukumnya  tidak  ada  atau  kurang  jelas 3 .  Disebabkan  adanya  anggapan  bahwa  Hakim tahu akan Hakim, maka Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara ( ius curia novit ). Jika Hakim tidak bisa menemukan hukum tertulis dalam menyelesaikan suatu perkara, maka  Hakim  wajib  untuk  mengikuti,  menggali,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat 4 .
Agar suatu tuntutan hak dapat diterima oleh mejelis Hakim syarat utamanya adalah harus mempunyai  kepentingan  hukum  yang  cukup  ( point  d’interet,  point  d’action ),  bukan  berarti bahwa  tuntutan  hak  yang  ada  kepentingan  hukumnya  pasti  akan  dikabulkan  oleh  majelis Hakim. Tentu saja dikabulkan atau tidaknya suatu tuntutan hak tergantung pada pembuktian di dalam persidangan 5 . Di dalam Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 menyatakan bahwa syarat gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum. Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum,  L. J. Apeldoorn menyatakan bahwa hubungan hukum  adalah  pertautan  dua  atau  lebih  pihak  yang  diatur  oleh  kaidah  hukum  dengan menetapkan akibat-akibat hukum tertentu kepada para pihak dalam hubungan tersebut 6 .
Di  dalam  hukum  acara  perdata,  orang  yang  merasa  haknya  telah  dilanggar  disebut penggugat, sedangkan orang yang ditarik ke muka pengadilan karena dianggap melanggar hak
1 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , cet. 7, Yogyakarta : Liberty, 2002, hal 10
2 Lilik  Mulyadi, Hukum  Acara  Perdata  Menurut  Teori  dan  Praktik Peradilan  Indonesia ,  Jakarta  : Djambatan, 1998, hal 17
3 Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman , UU No. 4, LN No. 8 tahun 2004, TLN No. 4358, Pasal 16 ayat (1)
4 Ibid , Pasal 28 ayat (1)
5 Krisna Harahap, Hukum Acara Perdata Class Action, Arbitrase & Alternatif serta Mediasi , Bandung : PT. Grafitri Budi Utami, 2007, hal 15
6 L. J. Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta : PT. Pradya Paramita, 1993, hal 42
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021, Halaman 331-353 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : 10.33751/palar.
seseorang atau beberapa orang tersebut disebut tergugat 7 . Pihak yang dapat menjadi penggugat atau tergugat adalah subyek hukum, baik itu perorangan maupun badan hukum 8 .
Selama  proses  pemeriksaan  perkara  berjalan,  tidak  menutup  kemungkinan  salah  satu pihak  meninggal  dunia.  Namun  meninggalnya  salah  satu  pihak,  tidak  mengakhiri  proses perkara atau  gugatan  menjadi  gugur.  Pemeriksaaan  tetap  dilanjutkan  sampai  sengketa  dapat ditemukan penyelesaiannya 9 . Jika penggugat meninggal dunia ketika perkara tersebut sedang berjalan, maka perkara tersebut tidak gugur dengan sendirinya. Yang gugur dengan sendirinya adalah surat kuasa (jika didampingi kuasa hukum). Hakim sekiranya memberikan kesempatan kepada  ahli  waris  untuk  memilih  antara  meneruskan  perkara  yang  sedang  berjalan,  atau menggugurkan  gugatan  penggugat  asal  yang  telah  meninggal  dunia.  Perkara  tersebut  dapat dilanjutkan kembali, ketika ahli waris penggugat mengajukan permohonan untuk melanjutkan proses persidangan (dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat bahwa orang tersebut adalah ahli waris). Tentang hal itu ada putusan Mahkamah Agung tanggal 2 April 1958 Reg. No. 5 K/Sip/1957  yang  menentukan  bahwa  gugatan  penggugat  yang  telah  meninggal  dunia  dapat diajukan oleh salah satu atau semua ahli waris almarhum. Ahli waris atau para ahli waris juga dapat menunjuk kuasa hukum yang lama atau baru guna melanjutkan proses peradilan tersebut, tentunya dengan membuat surat kuasa baru. Jadi kedudukan sebagai pihak dapat diwariskan 10 . Pada dasarnya, dengan meninggalnya seseorang, seketika itu segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada ahli warisnya ( hak saisine ). Hak saisine memiliki arti demi hukum ahli waris menggantikan kedudukan pewaris dalam hal harta benda tanpa berbuat suatu apapun. 11 Demikian juga dengan tergugat yang meninggal dunia, dalam hukum acara perdata ada beberapa tahapan yang harus ditempuh untuk dapat menjadikan ahli waris sebagai pengganti tergugat  yang sudah meninggal dunia. Adapun di antaranya penyampaian kematian tergugat asal  oleh  penggugat  kepada  Majelis  Hakim  sekaligus  menunjuk  ahli  waris  yang  akan menggantikannya. Kemudian penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan ahli waris yang dimaksud ke persidangan, kemudian diikuti prosedur beracara seperti biasanya.
Sebagaimana pernyataan yang diberikan oleh M. Yahya Harahap bahwa :
“Kedudukan  tergugat  digantikan  oleh  ahli  warisnya.  Peralihan  penggantian  itu berdasarkan titel umum; oleh karena itu terjadi dengan sendirinya menurut hukum. Itu berarti penggantian  kedudukan  tersebut,  tidak  memerlukan  persetujuan  dari  penggugat,  sebab tampilnya  ahli  waris  menggantikan  pewaris  sebagai  tergugat  bukan  merupakan  hak,  tetapi kewajiban hukum bagi ahli waris yang bersangkutan; dengan demikian penggugat tidak perlu memperbaiki atau memperbarui ( renewal ) gugatan.” 12
7 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek , Bandung : Mandar Maju, 1997, hal 2
8 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta : PT. Intermasa, 1978, hal 19
9 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan , Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hal 131
10 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit. , hal 132
11 Surini  Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata  Barat , Jakarta : Kencana Renada Media Group, 2006, hal 15
12 M. Yahya Harahap, Op. Cit. , hal 132
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021, Halaman 331-353 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : 10.33751/palar.

## B. Metode Penelitian Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis penelitian  ini  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian tersebut dapat dilakukan pada bahan hukum primer dan sekunder, selagi bahan-bahan tersebut mengandung kaidah-kaidah hukum.

## Jenis Data
Jenis  data  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  sebagai  data utamanya.  Data  sekunder  yaitu  data  yang  tidak  diperoleh  secara  langsung  oleh  peneliti, seperti  buku,  jurnal  ilmiah,  arsip,  dokumentasi  pribadi  dan  resmi  dan  sebagainya  yang berkaitan dengan hukum acara perdata.

## Bahan Hukum
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap  individu  atau  masyarakat.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  bahan hukum  seperti,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  HIR,  RBg,  undang-undang, yurisprudensi dan lain-lain
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis, memahami dan menjelaskan bahan hukum lain seperti hasil-hasil penelitian dan teori atau pendapat para pakar hukum dan lain- lain.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberi informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia, kamus dan lain-lain.

## Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data bersandar pada data sekunder yaitu dengan cara studi pustaka, studi dokumenter, serta masalah-masalah hukum yang telah dibukukan.

## C. Hasil dan Pembahasan
Analisis  Yuridis  Terhadap  Putusan  Hakim  Mengenai  Gugurnya  Gugatan  Harta Bersama  Akibat  Penggugat  Meninggal  Dunia  (Studi  Kasus  Perkara  Nomor 4256/Pdt.G/PA.Bks Pengadilan Agama Bekasi)
Pengguguran suatu gugatan telah diatur dalam Pasal 124 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang berbunyi :
“Jika penggugat sudah dipanggil dengan patut, tidak menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu dan tidak juga menyuruh seorang kuasa untuk hadir, maka gugatannya  dipandang  gugur  dan  si  penggugat  dihukum  membayar  biaya  perkara,  akan tetapi  penggugat  berhak  mengajukan  gugatannya  sekali  lagi  setelah  membayar  biaya perkara.”
Apabila  penggugat  meninggal  dunia  sebelum  dipanggil  untuk  pemeriksaan,  maka ahli waris dapat memutuskan untuk meneruskan atau mencabut perkara tersebut. Apabila gugatan  ingin  dilanjutkan,  maka  surat  gugatan  harus  diubah  terlebih  dahulu  dengan mencantumkan nama ahli waris atau para ahli waris sebagai penggugat.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021, Halaman 331-353 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : 10.33751/palar.
Pengguguran  gugatan  dapat  dijatuhkan  oleh  Majelis  Hakim  apabila  alasan  yang digunakan memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 124 HIR. Dengan kata lain, bahwa pengguguran  gugatan memang menjadi kewenangan Majelis Hakim meskipun tidak ada permintaan  dari  pihak  tergugat.  Akan  tetapi  dalam  Pasal  126  HIR  menegaskan  bahwa sebelum  Majelis  Hakim  menjatuhkan  putusan  gugur  untuk  sebuah  gugatan,  Pengadilan dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil untuk kedua kalinya supaya datang menghadap di kesempatan sidang berikutnya.
Selain  itu  apabila  penggugat  pernah  hadir  kemudian  tidak  hadir  pada  persidangan berikutnya, maka penggugat dipanggil sekali lagi dengan peringatan untuk hadir. Apabila tetap tidak hadir sedangkan tergugat tetap hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diputus secara contradictoir. Gugatan yang digugurkan oleh Majelis Hakim akan dituangkan dalam bentuk amar putusan dan penggugat berhak mengajukan kembali atas gugatannya tersebut.
Uraian di atas sangat jelas bahwa putusan pengguguran suatu gugatan itu dikarenakan tidak  hadirnya  penggugat  dalam  pemeriksaan  perkara  saat  persidangan  berjalan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 124 HIR.
Perihal  penggugat  meninggal  dunia  selama  pemeriksaan  masih  berjalan  di persidangan,  belum  ada  hukum  positif  di  Indonesia  yang  mengaturnya.  Hal  ini mengakibatkan Hakim yang pernah menangani perkara serupa dituntut untuk memutuskan apakah gugatan tersebut bisa dilanjutkan atau dihentikan. Sehingga apabila Hakim tidak menemukan hukum sehingga menimbulkan pertanyaan sumber hukum apa yang dipakai oleh Hakim, maka Hakim harus memutus perkara karena jabatannya, namun harus diberi penalaran hukum dalam pertimbangan putusannya.
Mengenai perkara penggugat meninggal dunia di saat pemeriksaan berlangsung telah ada Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 5/K/Sip/1957 yang menyatakan bahwa  gugatan penggugat yang telah meninggal dunia dapat diajukan oleh salah satu atau semua ahli waris almarhum  dengan  terlebih  dahulu  mengurus  penetapan  ahli  waris  atau  surat  keterangan waris di Pengadilan Negeri, kemudian secara tertulis menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Negeri perihal kehendaknya melanjutkan perkara tersebut.
Putusan  tersebut  adalah  sebuah  yurisprudensi  terhadap  perkara  yang  menemui kejadian penggugat meninggal dunia saat pemeriksaan perkara masih berlangsung. Akan tetapi Majelis Hakim dalam perkara Nomor 4256/Pdt.G/2019/PA.  Bks tidak menjadikan putusan  yang lebih dahulu dan peradilan yang lebih tinggi di atas sebagai pertimbangan dalam membuat sebuah putusan. Meskipun tidak ada kewajiban hukum bagi Hakim untuk menyamakan  putusan  yang  dibuat  dengan  putusan  yang  lebih  dahulu,  serta  dibuat  oleh pengadilan yang lebih tinggi, setidaknya Hakim bisa mengambil pertimbangan dari putusan yang sudah ada. Atau apabila akan menjatuhkan putusan yang berbeda hendaknya Hakim menggunakan pertimbangan hukum yang lebih jelas dan mengandung kepastian hukum.
Ada tiga alasan seorang Hakim harus mengikuti putusan Hakim lain, yaitu :
1. Putusan  Hakim  memiliki  kekuasaan  terutama  putusan  Pengadilan  Tinggi  dan Mahkamah  Agung.  Putusan  Hakim  yang  lebih  tinggi  ini  dianut  karena  Hakim  ini adalah pengawas atas pekerjaan Hakim di bawahnya.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021, Halaman 331-353 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : 10.33751/palar.
2. Sebab pertimbangan praktis, maknanya seorang Hakim yang yang memberi putusan yang menyimpang dari putusan Hakim yang lebih tinggi yang pernah dijatuhkan atas perkara  yang  sama,  tidak  dibenarkan  pengadilannya  apabila  pihak  yang  tidak menerima putusan itu meminta banding.
3. Karena sependapat dengan putusan yang telah dibuat oleh Hakim terdahulu. 13
Meskipun  telah  dijamin  independensinya  dengan  asas  kebebasan  Hakim,  namun bagi Hakim secara faktual ditemukan tiga alasan mengapa Hakim harus mengikuti putusan Hakim lain atau sebelumnya, yaitu :
1. Karena  putusan  hakim  sebelumnya  memiliki  kekuasaan,  terutama  putusan  yang dibuat oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Hal ini berkaitan erat dengan sisi  psikologi  Hakim  dimana  Hakim  akan  mengikuti  putusan  Hakim  yang kedudukannya lebih tinggi.
2. Karena  alasan  praktis,  yaitu  apabila  terdapat  putusan  Hakim  yang  bertentangan dengan putusan Hakim yang lebih tinggi atau bahkan teringgi, maka para pihak yang mencari  keadilan  dapat  mengajukan  upaya  hukum  untuk  membatalkan  putusan tersebut.
3. Karena penyesuaian pendapat, dimana Hakim setuju dengan putusan Hakim lainnya tersebut. 14
Berkaitan dengan hal tersebut, Benny Riyanto mengkritik anomali kebebasan Hakim dimana sikap Hakim yang bertentangan dengan yurisprudensi dengan alasan setiap Hakim bebas dan tidak terikat dengan putusan Hakim lainnya. 15 Soenaryati Hartono berpendapat kebebasan Hakim yang tidak terbatas tersebut faktanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam yurisprudensi Indonesia karena tidak akan jelas apa yang menjadi peraturan hukumnya.
Ada  beberapa  persyaratan  suatu  putusan  dapat  dikatakan  sebagai  yurisprudensi, antara lain 16 :
1. Putusan atas perkara yang belum jelas peraturannya.
2. Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Putusan  telah  berulang  kali  dijadikan  rujukan  atau  dasar  hukum  dalam  memutus perkara.
4. Putusan telah memenuhi rasa keadilan di masyarakat.
5. Putusan telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung.
Sedangkan  menurut  pendapat  beberapa  Hakim  Agung,  suatu  putusan  untuk  sampai kepada tahapan menjadi yurisprudensi, mekanisme yang harus ditempuh atau prosesnya adalah sebagai berikut :
13 E Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Hukum Administrasi Indonsia , Jakarta : Ichtiar Baru, 1985, hal 125
14 Paulus Effendi Lotulung, Yurisprudensi Dalam Hukum Administrasi Negara , Bogor : Universitas Pakuan, 1994, hal 22
15 R. Benny Riyanto, Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata di Pengadilan Negeri , Disertasi, Semarang : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 1994, hal 92
16 Edward Simarmata, Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurungi Disparitas Putusan Pengadilan , Jakarta : Puslitbang Hukum dan Mahkamah Agung RI, 2010, hal 117
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021, Halaman 331-353 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : 10.33751/palar.
1. Adanya putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Atas perkara yang telah diputus belum ada atau kurang jelas aturan hukumnya.
3. Memiliki unsur kebenaran dan keadilan.
4. Berulang kali dijadikan dasar hukum bagi Hakim lainnya dalam memutus perkara yang sama.
5. Telah  melalui  uji  eksaminasi  atau  notasi  dari  tim  yurisprudensi  Hakim  Agung Mahkamah Agung.
6. Direkomendasikan sebagai putusan yang berkualifikasi yurisprudensi tetap. Menurut Sudikno Mertokusumo  yurisprudensi tetap, yaitu:
1. Dalam putusan hakim ditemukan adanya kaidah hukum yang dapat dianggap sebagai landmark decision karena diterima masyarakat luas sebagai terobosan yang nyata atas suatu konflik hukum yang sudah lama berlangsung.
2. Kaidah hukum atau ketentuan dalam suatu keputusan kemudian diikuti secara konstan  atau  tetap  oleh  para  hakim  dalam  putusannya  dan  dapat  dianggap menjadi bagian dari keyakinan hukum yang umum
Sedangkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) merumuskan bahwa sebuah putusan dikatakan sebagai yurisprudensi tetap apabila sekurang-kurangnya memiliki lima unsur utama yaitu:
1. Keputusan  atas  suatu  peristiwa  yang  belum  jelas  pengaturan  perundang- undangannya.
2. Keputusan itu merupakan keputusan tetap.
3. Telah berulang kali diputus dengan putusan yang sama dalam kasus yang sama.
4. Memiliki rasa keadilan.
5. Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung. 17
Suatu putusan Hakim  yang baik akan dijadikan yurisprudensi,  yaitu hukum positif yang berlaku secara umum yang muncul dari putusan Hakim dimana kaidahnya menjadi bersifat  umum  dan  dapat  digunakan  sebagai  dasar  pertimbangan  hukum  bagi  siapa  saja. Secara  substansi  suatu  putusan  yang  mempunyai  karakteristik  yurisprudensi  diikuti  oleh Hakim-Hakim lain adalah putusan yang mengandung nilai terobosan hukum.
Berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  No.  2/1972  tentang Pengumpulan Yurisprudensi menyatakan bahwa demi terwujudnya kesatuan hukum maka hanya  Mahkamah  Agung  satu-satunya  lembaga  konstitusional  yang  bertanggung  jawab mengumpulkan  yurisprudensi  yang  harus  diikuti  oleh  Hakim  dalam  mengadii  suatu perkara.
Berdasarkan uraian di atas, sangat tidak dibenarkan apabila seorang Hakim di dalam membuat  sebuah  putusan  tidak  menggunakan  pertimbangan  hukum  yang  jelas,  apalagi bertentangan dengan putusan terdahulu, bahkan yang diputus oleh pengadilan yang lebih tinggi.
Oleh karena itu demi menjunjung tinggi nilai keadilan, ahli waris atau para ahli waris yang  mendapati  putusan  perkara  yang  dinyatakan  gugur,  maka  diperkenankan  untuk
17 Mahkamah Agung, Naskah Akademis Tentang Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi , Jakarta : Mahkamah Agung, 2005, hal 28
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021, Halaman 331-353 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : 10.33751/palar.
melakukan  banding,  atau  mendaftarkan  kembali  perkara  tersebut  dengan  membayar  lagi panjar perkara di pengadilan setempat.
Upaya  Hukum  Yang  Dapat  Dilakukan Oleh  Ahli  Waris  Penggugat  Jika  Gugatan Dinyatakan Gugur Dengan Sendirinya

## 1. Mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris
Apabila  dalam  hal  orang  yang  bersangkutan  telah  meninggal  dunia,  maka  untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan bisa dilakukan oleh ahli waris dari orang yang telah meninggal dunia tersebut. Akan tetapi sebelum mengajukan gugatan salah satu syarat administratif yang harus ditempuh oleh ahli waris adalah mengajukan penetapan ahli waris terlebih dahulu agar tidak terdapat cacat di dalam surat gugatan.
Dalam hal penetapan ahli waris merupakan wewenang Pengadilan Agama apabila pewaris dan ahli waris beragama Islam. Pada Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa:
“...  Pengadilan  agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di bidang :
b. Waris ...”
Penjelasan yang lebih rinci mengenai permasalahan waris serta apa saja yang diatur bisa  dilihat  pada  Penjelasan  Pasal  49  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi :
“... Yang dimaksud dengann”waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan  tersebut,  serta  penetapan  pengadilan  atas  permohonan  seseorang  tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris ...”
Sesuai dengan yang telah diuraikan di atas bahwa yang berhak untuk mengeluarkan penetapan ahli waris adalah Pengadilan Agama. Dalam hal permasalahan warisan ini dapat dijalankan dengan dua cara, yaitu :
a. Melalui gugatan. Cara ini dilakukan apabila ada sengketa terhadap objek waris. Hal ini dikarenakan apabila ada ahli waris yang tidak mau membagi objek warisan kepada ahli  waris  lainnya  sehingga  terjadi  konflik.  Proses  gugatan  ini  akan  menghasilkan produk berupa putusan dari pengadilan.
b. Melalui permohonan yang diajukan para ahli waris dalam hal tidak terjadi sengketa. Terhadap permohonan tersebut pengadilan akan mengeluarkan produk hukum berupa penetapan.
Proses pengajuan permohonan di Pengadilan Agama dapat dilakukan dengan cara mengajukan  Surat  Permohonan  yang  ditandatangani  oleh  pemohon  atau  kuasanya  yang sah  dan  ditujukan  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  yang  memiliki  domisili  yang  sama dengan tempat tinggal pemohon (Pasal 118 HIR/142RBg).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021, Halaman 331-353 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : 10.33751/palar.
Apabila  pemohon  tidak  bisa  membaca  dan  menulis,  pemohon  dapat  mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama (Pasal 120 HIR/Pasal 144  RBg).  Pemohon  kemudian  membayar  biaya  perkara  (Pasal  121  Ayat  (4)  HIR,  145 Ayat (2) RBg, Pasal 89 dan Pasal 91 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama). Kemudian Hakim akan memeriksa permohonan pemohon tersebut dan terhadapnya Hakim akan mengeluarkan sebuah penetapan.

## 2. Mengajukan Gugatan
Gugatan  dapat  diajukan  baik  secara  lisan  maupun  secara  tertulis.  Bagi  penggugat yang tidak bisa membaca dan menulis maka gugatan dapat diajukan secara lisan. Gugatan yang dilakukan oleh penggugat, baik secara lisan maupun tulisan, harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya (kompetensi).
Kompetensi  di  dalam  kewenangan  mengadili  dibagi  menjadi  dua  macam  yaitu kompetensi  absolut  dan  kompetensi  relatif.  Kompetensi  absolut  merupakan  pembagian kekuasaan  antar  badan  peradilan  ditinjau  dari  jenis  pengadilan  yang  menyangkut pemberian kewenangan untuk mengadili dimana dibagi menjadi empat peradilan, yaitu :
a. Peradilan umum. Mengadili perkara pidana dan perdata umum.
b. Peradilan agama. Mengadili perkara perkawinan, kewarisan dan perkara perdata lain bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam.
c. Peradilan militer. Mengadili anggota militer yang melakukan kejahatan.
d. Pengadilan tata usaha negara. Mengadili sengketa tata usaha negara akibat terbitnya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian. 18
Sedangkan  kompetensi  relatif  adalah  kewenangan  mengadili  berdasarkan  wilayah atau daerah pengadilan itu berada. 19
Saat pengajuan gugatan, penggugat harus membayar panjar biaya perkara sehingga gugatan tersebut dapat didaftarkan. 20 Setalah dinyatakan terdaftar, gugatan diberi nomor perkara oleh panitera dan diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. 21 Paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan sebuah  penetapan  yang  selanjutnya  bersama  berkas  perkara  diserahkan  kepada  Majelis Hakim yang ditunjuk. 22
HIR  tidak  memuat  persyaratan  yang  harus  dilengkapi  dalam  membuat  sebuah gugatan.  Namun  di  dalam  Pasal  8  Nomor  3  RV  gugatan  harus  memuat  hal-hal  sebagai berikut :
a. Identitas dari pihak-pihak yang berperkara.
b. Dalil-dalil  konkrit  peristiwa  yang  menjelaskan  mengenai  duduk  perkara  mengenai adanya hubungan hukum serta alasan-alasan gugatan.
18 Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata , Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004, hal 18
19 Ibid
20 M. Yahya Harahap, Op. Cit. , hal 191
21 R. Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan , Jakarta : Sinar Grafika, 1999, hal 39
22 Lilik Mulyadi, Op. Cit ., hal 91-92
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021, Halaman 331-353 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : 10.33751/palar.
c. Gugatan atau Petitum.
Gugatan  tingkat  pertama  masuk  kewenangan  Pengadilan  Negeri  atau  Pengadilan Agama harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani penggugat atau kuasanya ke wilayah hukum Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama tergugat. Apabila tergugat lebih dari satu orang, maka penggugat dalam menentukan wilayah kewenangan pengadilannya  dapat  memilih  wilayah  hukum  salah  satu  tergugat.  Jika  tempat  tinggal tergugat tidak diketahui maka gugatan tersebut dapat diajukan ke wilayah hukum tempat tinggal penggugat.
Dalam  menyusun  sebuah  surat  gugatan  harus  memperhatikan  beberapa  syarat,  di antaranya :
a. Gugatan harus berdasarkan hukum dan mempunyai alasan.
b. Ada hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.
c. Penggugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan terhadap haknya yang dilanggar. 23
Apabila dalam penyusunan surat gugatan hal-hal tersebut tidak diperhatikan, maka akan  menyebabkan  gugatan  tidak  dapat  diterima  ( niet  ontvankelijk  verklaard ).  Selain dikarenakan hal-hal tersebut, gugatan tidak dapat diterima apabila :
a. Error in Persona
b. Obscuur Libel , gugatan yang tidak jelas atau kabur.
c. Ne bis in idem , yaitu jika apa yang menjadi perkara sudah pernah diperkarakan dan sudah ada putusan pengadilan yang positif.
d. Gugatan  Prematur,  yaitu  gugatan  belum  saatnya  diajukan  karena  ada  faktor-faktor yang  menghalanginya.  Misalnya  gugatan  belum  bisa  diajukan  karena  utang  belum jatuh tempo. 24
3. Pemanggilan
Setelah Ketua Pengadilan menetapkan hari persidangan, maka akan dimulai dengan pemanggilan para pihak yang sedang berperkara. Pasal 122 HIR menyatakan bahwa waktu pemanggilan kedua pihak yang berperkara tidak boleh lebih dari tiga hari kerja dari hari persidangan. 25 Pemanggilan para pihak oleh jurusita  dengan dibuatkan Berita Acara dan harus  ditandatangani  oleh  para  pihak  dan  jurusita  pengadilan.  Apabila  jurusita  tidak bertemu  dengan  pihak  yang  dimaksud,  tetapi  tempat  tinggalnya  diketahui,  maka  surat panggilan  tersebut  disampaikan  kepada  Kepala  Desa  yang  bersangkutan.  Namun  jika tempat  tinggal  tidak  dapat  diketemukan  atau  tidak  diketahui,  maka  surat  panggilan disampaikan  kepada  bupati  atau  walikota  sesuai  dengan  domisili  atau  yurisdiksi  yang dimilikinya dengan menempelkan surat tersebut pada pintu ruang persidangan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang bersangkutan. Namun cara ini dikembangkan lagi ke arah  yang  lebih  objektif  dan  realistis  yaitu  pengumuman  pemanggilan  tersebut  harus
23 Krisna Harahap, Op. Cit. , hal 24-26
24 Ibid 25 Lilik Mulyadi, Op. Cit. , hal 92
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021, Halaman 331-353 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : 10.33751/palar.
dimuat  di  salah  satu  surat  kabar  yang  terbit  di  wilayah  hukum  atau  berdekatan  dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang bersangkutan. 26
Pasal 121 Ayat (1) HIR dan Pasal 1 RV menyatakan bahwa surat panggilan meliputi nama yang dipanggil, waktu dan tempat sidang, membawa saksi-saksi  yang diperlukan, membawa segala surat-surat yang hendak digunakan, dan penegasan bahwa tergugat dapat menjawab  gugatan  tersebut  melalui  surat.  Isi  dari  surat  panggilan  tersebut  bersifat kumulatif, bukan bersifat alternatif. Sifat kumulatif tersebut adalah memaksa. Oleh karena itu salah satu saja lalai tidak dicantumkan akan mengakibatkan surat panggilan tersebut cacat hukum dan dianggap tidak sah.
4. Menghadap
Dalam  proses  beracara  hukum  perdata,  ada  dua  cara  menghadap  yang  dapat dilakukan, yaitu :
a. Proses tanpa kuasa ( partij materiil )
b. Proses dengan kuasa ( partij formil )
Beracara  di  hadapan  pengadilan,  pada  dasarnya  dapat  dilakukan  secara  langsung oleh para pihak yang berkepentingan tanpa kuasa. Akan tetapi di dalam HIR maupun RBg ada  ketentuan  yang  memberikan  kesempatan  kepada  para  pihak  tersebut  untuk memberikan kuasanya kepada orang lain. 27
Secara garis besar surat kuasa tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam Buku III KUHPerdata Bab ke-XVI, sedangkan aturan yang lebih spesifik diatur dalam ketentuan hukum  acara  yang  termuat  dalam  Pasal  123  HIR  dan  Pasal  147  RBg.  Pengertian  kuasa secara  umum  terdapat  dalam  Pasal  1792  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang berbunyi :
“Pemberian  kuasa  adalah  suatu  perjanjian  dengan  mana  seseorang  memberikan kekuasaan  kepada  seorang  lain,  yang  menerimanya,  untuk  atas  namanya menyelenggarakan suatu urusan.”
Oleh karena itu penerima kuasa berkuasa penuh bertindak mewakili untuk dan atas nama  pemberi  kuasa  terhadap  pihak  lain  selama  segala  kuasa  tersebut  tidak  melebihi wewenang  yang  diberikan  pemberi  kuasa.  Dalam  hubungan  hukum  yang  dilakukan penerima kuasa dengan pihak ketiga, pemberi kuasa memiliki kedudukan atau kapasitas sebagai pihak principal . Sedangkan penerima kuasa mempunyai kedudukan atau kapasitas sebagai  pihak  formil.  Sifat  perjanjian  pemberian  kuasa  adalah  konsensual,  artinya perjanjian  dilaksanakan  berdasarkan  kesepakatan  kedua  belah  pihak  (pemberi  dan penerima kuasa), berkekuatan mengikat sebagai persetujuan di antara kedua belah pihak. Pasal  1793  Ayat  (1)  KUPerdata  menjelaskan  bahwa  pemberian  kuasa  dapat  dituangkan dalam  bentuk  akta  otentik  atau  akta  di  bawah  tangan  maupun  secara  lisan.  Pasal  1813 KUHPerdata  memperbolehkan  berakhirnya  perjanjian  kuasa  secara  sepihak.  Pasal  1814 KUHPerdata memberikan ketentuan mengenai pencabutan kembali kuasa yang dilakukan oleh pemberi kuasa. Selain itu, Pasal 1817 KUHPerdata memberikan hak secara sepihak kepada  penerima  kuasa  untuk  melepaskan  kuasa  yang  diterimanya  dengan  syarat  harus
26 M. Yaya Harahap, Op. Cit ., hal 223
27 Taufik Makarao, Op. Cit. , hal 23
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021, Halaman 331-353 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : 10.33751/palar.
memberitahukan  kehendaknya  untuk  melepaskan  kuasa  tersebut  kepada  pemberi  kuasa, serta pelepasan tersebut tidak boleh dilakukan pada saat yang tidak layak yang didasarkan pada  perkiraan  objektif  apakah  pelepasan  tersebut  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi pemberi kuasa atau tidak.
5. Tahap Persidangan
a. Sidang Pertama
Setelah  Ketua  Majelis  Hakim  membuka  sidang  dengan  pernyataan  “sidang dibuka dan terbuka untuk umum” , Hakim memulai persidangan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan  kepada  para  pihak  yang  berperkara  sesuai  dengan  identitas dalam  gugatan  dan  apakah  mengerti  maksud  dipanggilnya  para  pihak  ke  dalam persidangan.  Sebagai  bukti  identitas  dari  para  pihak,  Hakim  meminta  kepada  para pihak untuk menunjukkan KTP atau identitas lain masing-masing. Apabila diwakilkan oleh  kuasa,  maka  Hakim  memberikan  izin  kepada  para  pihak  untuk  meneliti  surat kuasa dari pihak lawan. Apabila penggugat atau kuasanya dan tergugat atau kuasanya semua  hadir  di  dalam  persidangan,  maka  Hakim  mempunyai  kewajiban  untuk mendamaikan  para  pihak  yang  bersengketa.  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan mewajibkan terlebih dahulu ditempuh upaya perdamaian dengan bantuan mediator. Proses mediasi harus selesai  paling  lama  21  hari  sejak  penunjukan  mediator  yang  berasal  dari  dalam pengadilan.  Apabila  mediator  yang  ditunjuk  berasal  dari  luar  pengadilan,  proses mediasi paling lama 30 hari sejak penunjukan mediator tersebut. 28
Namun  ada  kemungkinan  jika  salah  satu  pihak  yang  sedang  berperkara  tidak hadir menghadap dalam sidang pertama di pengadilan, misalnya penggugat tidak hadir ataupun  juga  tidak  mengirimkan  wakilnya  pada  sidang  yang  telah  ditetapkan meskipun  telah  dipanggil  secara  patut,  maka  menurut  Pasal  126  HIR,  pengadilan memanggil sekali lagi dengan surat pemberitahuan. 29
Diajukannya sebuah gugatan merupakan kepentingan dari penggugat. Apabila penggugat  tetap  tidak  hadir  walaupun  sudah  dipanggil  secara  patut  dan  sah  untuk kedua kalinya sedangkan tergugat tetap hadir, maka dalam hal ini gugatan penggugat dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Namun ada pula kemungkinan bahwa tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah oleh jurusita pengadilan. Kemudian Hakim memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil kembali tergugat untuk  hadir  di  dalam  persidangan.  Apabila  setelah  dipanggil  untuk  kedua  kalinya tergugat  tetap  tidak  hadir  atau  mewakilkan  kuasanya,  maka  gugatan  dikabulkan dengan putusan verstek , kecuali kalau gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan. Terhadap putusan verstek ini tergugat dapat mengajukan perlawanan ( verzet ) untuk membela  kepentingannya.  Bisa  jadi  tergugat  maupun  wakilnya  tidak  datang,  tetapi mengirimkan  surat  jawaban  yang  isinya  merupakan  tangkisan  (eksepsi),  bahwa Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa perkaranya,
28 Krisna Harahap, Op. Cit ., hal 63
29 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit ., hal 107
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021, Halaman 331-353 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : 10.33751/palar.
maka  dalam  hal  ini  Hakim  wajib  memutuskan  eksepsi  tersebut.  Jika  Hakim menganggap  bahwa  Pengadilan  Negeri  atau  Pengadilan  Agama  yang  dimaksud berwenang untuk memeriksa perkara tersebut, maka Hakim menjatuhkan putusan sela dan  dalam  putusan  tersebut  memerintahkan  agar  kedua  belah  pihak  melanjutkan perkara  tersebut.  Eksepsi  tentang  berwenang  atau  tidaknya  Pengadilan  Negeri  atau Pengadilan  Agama  dalam  menangani  perkara  harus  diajukan  pada  sidang  pertama sebelum  diajukan  jawaban.  Sedangkan  eksepsi  mengenai  kompetensi  absolut, tergugat  dapat  mengajukan  tangkisan  bahwa  Pengadilan  Negeri  atau  Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan Pengadilan Negeri atau Pengadilan  Agama  harus  juga  menyatakan  tidak  berwenang  mengadili  perkara tersebut.
b. Pembacaan Gugatan
Pada  agenda  sidang  berikutnya,  apabila  para  pihak  yang  berperkara  berhasil mewujudkan  perdamaian,  maka  hasil  dari  perdamaian  tersebut  diserahkan  kepada Hakim  yang  kemudian  dibuatkan  dalam  bentuk  surat  (akta),  dimana  menerangkan bahwa kedua belah pihak harus memenuhi perjanjian perdamaian tersebut.
Akta  perdamaian  tersebut  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  sama  seperti sebuah  putusan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat.  Terbitnya  akta perdamaian  tersebut  dianggap  sebagai  sebuah  penyelesaian  perkara.  Apabila  suatu saat diajukan kembali gugatan baru yang telah diatur dalam akta perjanjian tersebut, maka  gugatan  dianggap ne  bis  in  idem dan  tidak  akan  diterima  oleh  pengadilan.
Perkara  tersebut  juga  tidak  bisa  diajukan  banding  maupun    kasasi  dan  dapat dieksekusi.
Apabila tidak terjadi perdamaian dalam sidang mediasi, maka mediator wajib menyampaikan  kepada  Majelis  Hakim  kemudian  sidang  dilanjutkan  dengan pembacaan  surat  gugatan.  Setelah  surat  gugatan  dibacakan  oleh  penggugat  atau kuasanya, maka Majeli Hakim menanyakan kepada penggugat atau kuasanya apakah akan tetap pada gugatannya atau akan mengubah isi dari gugatan tersebut. Perubahan gugatan  ini  kemudian  dicatat  dalam  Berita  Acara  Persidangan  oleh  panitera.  Jika penggugat  atau  kuasanya  tetap  pada  isi  gugatannya  maka  agenda  persidangan selanjutnya adalah penyampaian jawaban dari tergugat.
c. Jawaban Tergugat
Bagian di dalam isi jawaban tergugat terdiri dari tiga hal, yaitu :
1) Eksepsi atau tangkisan, merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara.
2) Jawaban tergugat mengenai pokok perkara.
3) Rekonvensi,  merupakan  gugatan  balasan  atau  gugatan  balik  yang  dilakukan tergugat kepada penggugat.
Pasal  136  HIR  menyatakan  semua  eksepsi,  kecuali  menyangkut  kewenangan absolut  dan  relatif,  harus  diputus  bersamaan  dengan  pokok  perkara.  Maksud  dari ketentual  Pasal  136  HIR  adalah  untuk  menghindari  lamanya  pemeriksaan  dengan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021, Halaman 331-353 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : 10.33751/palar.
proses  yang  tidak  perlu  atau  yang  dibuat-buat.  Hal  ini  guna  proses  pemeriksaan perkara bisa berjalan lancar.
Jawaban  tergugat  mengenai  pokok  perkara  biasanya  mengandung  sebuah pengakuan  atau  penyangkalan  dari  isi  surat  gugatan.  Pengakuan  adalah  apa  yang digugatkan oleh penggugat diakui kebenarannya oleh tergugat. Jika dalam jawaban pertama tergugat mengakui kebenaran isi gugatan penggugat, maka tergugat terikat dengan pengakuannya tersebut, bahkan sampai pengadilan di tingkat banding, artinya pengakuan  tersebut  tidak  bisa  dicabut.  Berbeda  dengan  penyangkalan  yang  mana penyangkalan  adalah  tergugat  membantah  atau  tidak  mengakui  atau  tidak membenarkan  isi  dari  gugatan  penggugat.  Jika tergugat  mengajukan  penyangkalan, maka harus disertai dengan alasan-alasan bantahannya.
Mengenai rekonvensi atau gugatan balasan atau gugatan balik telah diatur dalam Pasal  123a  dan  Pasal  123b  HIR.  Pasal-pasal  tersebut  memungkinkan  bagi  tergugat atau  para  tergugat  untuk  mengajukan  gugatan  rekonvensi  terhadap  penggugat. Rekonvensi  diajukan  bersama  dengan  jawaban  dari  tergugat.  Dalam  prakteknya, kesempatan  rekonvensi  dapat  diajukan  paling  lambat  sebelum  tahap  pembuktian. Apabila dalam pemeriksaan pengadilan pertama tidak mengajukan rekonvensi, maka dalam tingkat kasasi tidak dibolehkan mengajukan gugatan rekonvensi.
Bagian di dalam isi jawaban tergugat terdiri dari tiga hal, yaitu :
1) Eksepsi atau tangkisan, merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara.
2) Jawaban tergugat mengenai pokok perkara.
3) Rekonvensi,  merupakan  gugatan  balasan  atau  gugatan  balik  yang  dilakukan tergugat kepada penggugat.
Pasal  136  HIR  menyatakan  semua  eksepsi,  kecuali  menyangkut  kewenangan absolut  dan  relatif,  harus  diputus  bersamaan  dengan  pokok  perkara.  Maksud  dari ketentual  Pasal  136  HIR  adalah  untuk  menghindari  lamanya  pemeriksaan  dengan proses  yang  tidak  perlu  atau  yang  dibuat-buat.  Hal  ini  guna  proses  pemeriksaan perkara bisa berjalan lancar.
Jawaban  tergugat  mengenai  pokok  perkara  biasanya  mengandung  sebuah pengakuan  atau  penyangkalan  dari  isi  surat  gugatan.  Pengakuan  adalah  apa  yang digugatkan oleh penggugat diakui kebenarannya oleh tergugat. Jika dalam jawaban pertama tergugat mengakui kebenaran isi gugatan penggugat, maka tergugat terikat dengan pengakuannya tersebut, bahkan sampai pengadilan di tingkat banding, artinya pengakuan  tersebut  tidak  bisa  dicabut.  Berbeda  dengan  penyangkalan  yang  mana penyangkalan  adalah  tergugat  membantah  atau  tidak  mengakui  atau  tidak membenarkan  isi  dari  gugatan  penggugat.  Jika tergugat  mengajukan  penyangkalan, maka harus disertai dengan alasan-alasan bantahannya.
Mengenai rekonvensi atau gugatan balasan atau gugatan balik telah diatur dalam Pasal  123a  dan  Pasal  123b  HIR.  Pasal-pasal  tersebut  memungkinkan  bagi  tergugat atau  para  tergugat  untuk  mengajukan  gugatan  rekonvensi  terhadap  penggugat. Rekonvensi  diajukan  bersama  dengan  jawaban  dari  tergugat.  Dalam  prakteknya,
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021, Halaman 331-353 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : 10.33751/palar.
kesempatan  rekonvensi  dapat  diajukan  paling  lambat  sebelum  tahap  pembuktian. Apabila dalam pemeriksaan pengadilan pertama tidak mengajukan rekonvensi, maka dalam tingkat kasasi tidak dibolehkan mengajukan gugatan rekonvensi.
d. Replik
Replik  merupakan  tanggapan  penggugat  terhadap  jawaban  tergugat.  Replik diajukan  oleh  penggugat  untuk  menguatkan  gugatannya  dengan  alasan-alasan penolakan  yang  dikemukakan  oleh  tergugat.  Apabila  di  dalam  jawaban  tergugat terdapat rekonvensi atau gugatan balik, maka di dalam replik tersebut juga terdapat jawaban dari rekonvensi tersebut.
e. Duplik
Duplik merupakan tanggapan tergugat terhadap replik dari penggugat. Duplik diajukan oleh tergugat untuk menguatkan jawaban dari gugatan penggugat. Di dalam pemeriksaan  di  pengadilan,  agenda  jawab  menjawab  biasanya  dilakukan  secara tertulis. Hal ini menyebabkan persidangan ditunda selama satu atau dua minggu untuk mempersiapkan dokumen jawab menjawab tersebut.
f. Pembuktian
Tentang pembuktian, berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa :
“Barangsiapa yang menyatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya keadaan itu.”
Pembuktian  merupakan  penyajian  alat-alat  bukti  yang  sah  menurut  hukum kepada Hakim yang memeriksa suatu perkara untuk memberikan kepastian terhadap kebenaran peristiwa yang dikemukakan. 30
Dalam artian yuridis pembuktian berarti memberikan dasar-dasar  yang cukup kepada Hakim  yang memeriksa suatu perkara untuk memberikan kepastian tentang kebenaran sebuah peristiwa yang diajukan. 31
Dalam  hukum  acara  perdata,  kebenaran  yang  harus  dicari  adalah  kebenaran formil. Dari dalam diri Hakim tidak diperlukan adanya sebuah keyakinan. Misalnya tergugat mengakui isi gugatan penggugat, meskipun pengakuan tersebut adalah tidak benar atau bohong. Dalam hal tersebut, Hakim harus menerima menerima pengakuan tersebut  dengan  alasan  bahwa  tergugat  telah  melepaskan  hak  perdatanya  atas penyangkalan  isi  gugatan  dari  penggugat.  Secara  teoritis  dan  yuridis  Hakim  tidak boleh  melampaui  batas-batas  kebenaran  yang  diajukan  para  pihak  di  persidangan walaupun hakim berpendapat kebenaran isi gugatan penggugat yang diakui tergugat itu diragukan kebenarannya.
Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1071  K/Pdt/1984  yang menyatakan bahwa keyakinan Hakim dapat dibenarkan dengan ketentuan keyakinan itu  berlandaskan  pada  alat  bukti  yang  memenuhi  batas  minimal  pembuktian.  Jadi, apabila Hakim memiliki keyakinan, akan tetapi keyakinan itu tidak berdasarkan alat
30 Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum , Jakarta : Pustaka Kartini, 1988, hal 55
31 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit ., hal 138
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021, Halaman 331-353 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : 10.33751/palar.
bukti yang sah, maka tidak dibenarkan oleh hukum. Begitu juga sebaliknya, apabila hakim  tidak  yakin  akan  tetapi  para  pihak  yang  berperkara  dapat  membuktikan berdasarkan  alat  bukti  yang  sah,  maka  Hakim  harus  menerimanya  sebagai  sebuah kebenaran, meskipun kualitasnya hanya bersifat materiil.
Hakim  bersifat  pasif  maknanya  adalah  Hakim  hanya  sebatas  menerima  dan memeriksa  perkara  sepanjang  mengenai  pokok-pokok  perkara  yang  diajukan penggugat dan tergugat. Sehubungan dengan sifat pasifnya tersebut, walaupun hakim yakin bahwa apa yang digugat oleh penggugat adalah benar, akan tetapi penggugat tidak  bisa  membuktikan  kebenaran  gugatannya,  maka  Hakim  harus  menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil gugatan karena tidak ada bukti yang mendukung gugatannya yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan.
Berdasarkan  Pasal  163  HIR  dan  Pasal  1865  KUHPerdata,  makna  pasif  bagi hakim bukan hanya menerima dan memeriksa suatu perkara, tetapi tetap berperan dan memiliki  wewenang  menilai  kebenaran  fakta  yang  diajukan  dalam  persidangan dengan ketentuan hakim tidak diperkenankan meminta para pihak mengajukan atau menambah  alat  bukti  yang  diperlukan.  Semua  itu  menjadi  hak  dan  kewajiban  para pihak. Hakim tidak dibenarkan membantu pihak manapun untuk melakukan sesuatu, kecuali yang dibenarkan oleh perundang-undangan.
Tidak  semua  bukti  yang  dihadirkan  dalam  persidangan  bernilai  sebagai  alat bukti  yang  sah.  Hanya  fakta-fakta  yang  diajukan  di  persidangan  yang  boleh  dinilai dan diperhitungkan menentukan kebenaran dalam mengambil keputusan. Selain itu, fakta yang yang diajukan tersebut harus terbatas pada fakta yang konkret dan relevan, yaitu  jelas  dan  nyata    mampu  membenarkan  atau  menolak  mengenai  hal-hal  yang menjadi sengketa.
Terdapat fakta-fakta hukum yang tidak harus dibuktikan di dalam persidangan, yaitu  apabila  tergugat  mengakui  kebenaran  dari  gugatan  penggugat,  pihak  tergugat tidak menyangkal gugatan penggugat, apabila Hakim menjatuhkan putusan verstek , dan jika salah satu pihak melakukan sumpah decisoir atau sumpah pemutus (apabila selama  proses  persidangan  dama  sekali  tidak  ditemukan  bukti-bukti  untuk memperkuat dalil para pihak). 32
Selain  itu  terdapat  pula  fakta-fakta  yang  telah  diketahui  umum  atau  telah diketahui oleh sebagian masyarakat umum, maka tidak perlu dibuktikan lagi dalam persidangan, atau dikenal dengan sebutan fakta notoir . Nilai kekuatan yang melekat pada  masing-masing  alat  bukti  berbeda-beda. 33 Pengajuan  alat-alat  bukti  untuk diteliti,  dinilai,  dipertimbangkan,  dan  diputus  merupakan  kewenangan  mutlak Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Menurut Pasal 164 HIR atau Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat- alat bukti yaitu :
1) Surat
2) Saksi
32 Lilik Mulyadi, Op. Cit. , hal 151-152
33 M. Yahya Harahap, Op. Cit. , hal 545
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021, Halaman 331-353 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : 10.33751/palar.
3) Persangkaan
4) Pengakuan
5) Sumpah
1) Alat Bukti Tulisan atau Surat Alat bukti surat diklasifikasikan sebagai berikut :
a) Akta Otentik
b) Akta Bawah Tangan
c) Akta Sepihak atau Pengakuan Sepihak
2) Saksi
Seperti Seperti halnya pada alat bukti umumnya, alat bukti keterangan saksi juga  memiliki  syarat  formil  dan  syarat  materiil.  Apabila  kedua  syarat  tersebut tidak  dipenuhi,  maka  alat  bukti  tersebut  tidak  sah  dijadikan  sebagai  alat  bukti. Adapun  syarat  formil  yang  harus  dipenuhi  agar  alat  bukti  keterangan  saksi menjadi alat bukti yang sah, antara lain :
a) Bukan orang atau kelompok orang yang dilarang oleh undang-undang yang terdiri dari keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis keturunan  lurus,  suami  atau  istri  dari  salah  satu  pihak  meskipun  sudah bercerai. Anak-anak yang tidak diketahui sudah cukup umurnya lima belas tahun, dan orang gila meskipun terkadang ingatannya jelas.
b) Disampaikan di depan sidang pengadilan dimana saksi dipanggil ke dalam seorang demi seorang.
c) Sebelum memberikan kesaksian, saksi wajib mengucapkan sumpah menurut agamanya masing-masing.
Sedangkan syarat materiil agar keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti yang sah diantaranya :
a) Keterangan  hanya  seorang  saksi  tidak  sah  sebagai  alat  bukti  .  akan  tetapi harus ditambah dengan alat bukti lain.
b) Kesaksian yang diberikan harus berisi segala sebab pengetahuan. Maksudnya saksi  harus  memberikan  kesaksian  berdasarkan  pengalaman,  penglihatan, pendengaran saksi sandiri bukan berdasarkan pendapat pribadi saksi.
3) Persangkaan
Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditariknya dari suatu peristiwa-peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Ada dua bentuk persangkaan, yaitu :
a) Persangkaan menurut undang-undang, yaitu persangkaan berdasarkan suatu ketentuan  pasal  khusus  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  perbuatan atau peristiwa tertentu.
b) Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.
4) Pengakuan
Pengakuan  adalah  keterangan  atau  pernyataan  yang  dikemukakan  salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara, dilakukan di dalam persidangan, dan keterangan itu merupakan pengakuan bahwa apa yang
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021, Halaman 331-353 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : 10.33751/palar.
didalilkan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau untuk sebagian. 34 Pasal 1925 KUHPerdata dan Pasal 174 HIR mengatur bahwa pengakuan yang bersifat murni dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu :
a) Pengakuan secara tegas tanpa syarat dan klausul
b) Diam tanpa pengingkaran
c) Pengingkaran tanpa alasan
Apabila  terjadi  pengakuan  yang  demikian,  maka  menurut  Pasal  1925 KUHPerdata dan Pasal 174 HIR menyatakan pada pengakuan tersebut melekat nilai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna,  mengikat,  dan  menentukan.  Oleh karena  itu  Hakim  harus  menggunakan  pengakuan  tersebut  sebagai  dasar pertimbangan penyelesaian dalam mengambil sebuah putusan. Pengakuan yang dilakukan di hadapan persidangan tidak dapat dicabut kembali. Pencabutan dapat dilakukan  apabila  yang  bersangkutan  dapat  membuktikan  bahwa  itu  adalah sebuah  kekhilafan.  Pengakuan  dapat  berdiri  sendiri  tanpa  disertai  dengan  alat bukti yang lain.
5) Sumpah
Sumpah  merupakan  alat  bukti  berupa  keterangan  atau  pernyataan  yang dikuatkan dengan nama Tuhan dengan tujuan agar orang yang bersumpah dalam meberikan keterangan atau pernyataan takut akan murka Tuhan jika melakukan kebohongan.
g. Kesimpulan
Pada  agenda  sidang  ini  para  pihak  diberikan  kesempatan  mengajukan kesimpulan dari hasil selama pemeriksaan berlangsung di pengadilan. Pada dasarnya kesimpulan  merupakan  hal  yang  menguntungkan  pihak  yang  membuat  kesimpulan dan merugikan pihak lawan.
h. Putusan
Di  dalam  dunia  peradilan  dibedakan  antara  putusan  dan  penetapan.  Putusan diambil untuk menentukan atau memutuskan suatu perselisihan atau sengketa antara para pihak. Sedangkan penetapan diambil berkaitan dengan suatu permohonan.
Suatu  putusan  pengadilan  memakai  judul  “Demi  Keadilan  Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Judul tersebut lazimnya dianggap sebagai tanda bahwa dokumen yang berawalan kalimat tersebut dapat dijalankan secara paksa, yaitu dengan bantuan  alat-alat  negara.  Bentuk  suatu  putusan  Hakim  terdiri  dari  kepala  judul, pertimbangan-pertimbangan, dan amar ( diktum ). Pasal 184 HIR menyatakan bahwa putusan  pengadilan  harus  memuat  suatu  uraian  yang  singkat  namun  jelas  tentang gugatan  penggugat  dan  jawaban  tergugat  beserta  alasan-alasan  yang  menjadi  dasar sebuah putusan, amar putusan, juga tentang biaya perkara dan penyebutan apakah para pihak hadir atau tidak waktu putusan dibacakan.
Suatu putusan harus dibacakan dalam sidang yang dibuka untuk umum. Putusan harus  ditandatangani  oleh  ketua  Mejelis Hakim  dan  panitera  yang  telah  memeriksa
34 M. Yahya Harahap, Op. Cit , hal 722
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021, Halaman 331-353 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : 10.33751/palar.
perkara. Putusan menetapkan hubungan hukum antara para pihak yang berperkara. 35 Berdasarkan sifatnya, amar putusan dibedakan menjadi tiga yaitu :
1) Putusan condemnatoir , yaitu putusan yang amarnya berbunyi menghukum.
2) Putusan declaratoir ,  yaitu  putusan  yang  amarnya  menyatakan  suatu  keadaan sebagai keadaan yang sah demi hukum.
3) Putusan konstitutuf ,  yaitu  putusan  yang  amarnya  menciptakan  suatu  keadaan baru.
Suatu putusan Hakim mempunyai tiga macam kekuatan, di antaranya :
1) Kekuatan eksekutorial , yaitu kekuatan putusan dapat dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara terhadap pihak yang tidak mematuhinya.
2) Kekuatan  pembuktian  mengikat,  artinya  putusan  sebagai  dokumen  negara merupakan suatu akta otentik menurut pengertian undang-undang.
3) Kekuatan  untuk  menangkis  suatu  gugatan  baru  mengenai  hak  yang  sama, berdasarkan asas ne bis in idem yaitu tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama.

## D. Kesimpulan dan Saran
Hakim  hendaknya  dalam  membuat  sebuah  keputusan  perlu  mempertimbangkan banyak hal. Selain fakta-fakta yang timbul di dalam persidangan, Hakim juga memerlukan pertimbangan hukum yang bersifat yuridis. Dalam hal penggugat meninggal dunia selama proses persidangan, apabila tidak ada hukum positif yang mengatur mengenai ketentuan hukum  acaranya,  hendaknya  Hakim  mempelajari  apakah  ada  yurisprudensi  tentang peristiwa  tersebut.  Faktanya  Hakim  hanya  memakai  pertimbangan  hukum  berupa pemberitahuan kuasa hukum dari tergugat bahwa penggugat meninggal dunia. Di dalam putusannya  Hakim  bahkan  tidak  memerlukan  bukti  untuk  membenarkan  pemberitahuan tersebut.  Di  sisi  lain,  kondisi  dimana  penggugat  meninggal,  terdapat  yurisprudensi  dari Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 April 1958 Reg. No. 5 K/Sip/1957 yang pada intinya gugatan penggugat yang telah meninggal dunia dapat diajukan oleh salah satu atau semua ahli  waris  almarhum,  bukan  dinyatakan  gugur  dengan  sendirinya  karena  ketidakhadiran penggugat  bukan  dikarenakan  kelalaian  penggugat,  melainkan  karena  penggugat meninggal  dunia.  Oleh  karena  itu,  demi  memenuhi  asas  keadilan  dan  kepastian  hukum, hendaknya Hakim memberikan kesempatan kepada ahli waris atau para ahli waris dengan menanyakan  apakah  ahli  waris  atau  para  ahli  waris  tersebut  akan  melanjutkan  gugatan tersebut atau tidak, tentunya dengan menggunakan kuasa baru.
Apabila Hakim sudah terlanjur menjatuhkan putusan gugur, dimana putusan tersebut tidak bisa dilakukan banding, maka jalan  yang harus ditempuh oleh ahli waris atau para ahli  waris  adalah  mengajukan  gugatan  baru  dengan  terlebih  dahulu  mengajukan  surat permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama  wilayah domisili pemohon. Hal ini  sangat  diperlukan  untuk  melengkapi  syarat  administrasi  apabila  ingin  mengajukan
35 Subekti, Op. Cit. , hal 130
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021, Halaman 331-353 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : 10.33751/palar.
gugatan baru. Setelah mendapatkan penetapan ahli waris, langkah selanjutnya seperti pada umumnya, yaitu dimulai dengan pendaftaran perkara dan diakhiri dengan putusan.
Adapun saran yang dapat di berikan dalam penulisan jurnal ini ialah :
Dalam menjatuhkan sebuah putusan, Hakim hendaknya menggunakan pertimbangan-pertimbangan  hukum  yang  bersifat  yuridis.  Apabila  tidak  diketemukan hukum positif yang mengaturnya, hendaknya melihat apakah terdapat yurisprudensi yang telah  memutuskan  perkara  atau  kondisi  yang  sama.  Apabila  tidak  diketemukan  juga, hendaknya  Hakim  menggunakan  haknya  untuk  menciptakan  hukum  baru  yang  tentunya berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.
Bagi ahli waris atau para ahli waris yang menemui perkara gugatan dijatuhi putusan gugur,  hendaknya  tidak  perlu  berkecil  hati,  karena  ahli  waris  dan  para  ahli  waris  dapat mengajukan  gugatan  baru  dengan  alur  seperti  biasa.  Akan  tetapi  sebelum  mendaftarkan perara tersebut, ahli waris atau para ahli waris harus membuat surat permohonan terlebih dahulu di Pengadilan Agama di wilayah domisili pemohon apabila pewaris dan ahli waris atau para ahli waris beragama Islam.

## E. Biodata Singkat Penulis
Husein  Tamara  Ubay ,  seorang  Advokat  lahir  di  Ngawi,  5  Oktober  1989.
Menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Surakarta dan Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta.
Misbahul  Huda ,  seorang  Dosen  dan  Advokat,  menempuh  studi  di  Fakultas Syariah  IAIN  Ponorogo,  Fakultas  Syariah  IAIN  Walisongo  Semarang,  Fakultas Hukum Universitas Suryo Ngawi, Magister Hukum Islam Universitas Darul Ulum Jombang dan Program Doktor Universitas 17 Agustus Surabaya.
Dr (Cand) Erwin Syahruddin, S.H, M.H. CCD, CRA. Adalah Dosen, Ahli Hukum Kontrak, Pengacara, Pengurus & Kurator yang lahir di Blora pada 4 Maret 1992. Erwin  menempuh  SD-SMA  di  Blora  kemudian  melanjutkan  S1  ilmu  Hukum  di UNNES S2 di Ilmu Hukum UNS, dan sekarang sedang menempuh pendidikan S3 ilmu  hukum  di  Universitas  Brawijaya.  Saat  ini  Erwin  sedang  berikhtiar  dalam meluluskan  S3  dan  meluluskan  diri  dari  status  singlenya.  Semoga  Allah memberikan terbaik & berkah dalam setiap langkah hidupnya. Aamiin.

## F. Ucapan Terimakasih
Segala  puji  syukur  penulis  panjatkan  kehadirat  Allah  S.W.T  yang  telah memberikan kesehatan dan pemikiran yang jernih kepada penulis, karena berkat rahmat, hidayah, serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. Dalam penulisan hukum ini, penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa maupun cara  penyajian  maupun  penulisannya.  Dalam  menyusun  jurnal  ini,  penulis menyadari  bahwa  penulisan  jurnal  hukum  ini  tidak  akan  terselesaikan  tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi banyak dukungan, dan penulis
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021, Halaman 331-353 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : 10.33751/palar.
mengucapkan terimaksih atas dukungan moril maupun materiil terutama kepada redaksi jurnal palar, sehingga sampai diterbitkannya jurnal palar ini.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021, Halaman 331-353 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : 10.33751/palar.

## Daftar Pustaka
A. Buku
Apeldoorn, L. J., 1993. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta : PT. Pradya Paramita.
Arto, M., 2004. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Butarbutar, E. N., 2011. Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya. Jurnal Mimbar Hukum. 23 (1), 62
Hamzah, A., 1986. Hukum Acara Perdata . Yogyakarta : Liberty, 1986.
Harahap,  K.,  2007. Hukum  Acara  Perdata  Class  Action,  Arbitrase  &  Alternatif  Serta Mediasi . Bandung : PT. Grafitri Budi Utami.
Harahap, M. Y., 2005. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan . Jakarta : Sinar Grafika.
Huda, M., 2021. Metodologi Penelitian Hukum . Bandung : CV Cendekia Press. Makarao, T., 2004. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata . Jakarta : PT. Rineka Cipta. Mamudji,  S.,  2005. Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum .  Jakarta  :  Badan  Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Mertokusumo, S., 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia . Cet. 7. Yogyakarta : Liberty. Mulyadi, L., 1998. Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia . Jakarta : Djambatan.
Poerwadarminta, W. J. S., 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta : Balai Pustaka. Prodjodikoro, W., 1984. Hukum Acara Perdata di Indonesia . Jakarta : Sumur Bandung. Rahardjo, S., 2012. Ilmu Hukum . Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
Rambe, R., 2000. Hukum Acara Perdata Lengkap . Jakarta : Sinar Grafika Rifa’i,  A.,  2011. Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  Dalam  Perspektif  Hukum  Progresif . Jakarta : Sinar Grafika.
Setiawan, 1992. Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata . Bandung : Alumni Sidharta, 2006. Moralitas Profesi Hukum Suatu Kerangka Berpikir . Bandung : PT Refika Aditama.
Sjarif, S. A. dan Elmiyah, N., 2006. Hukum Kewarisan Perdata Barat . Jakarta : Kencana Renada Media Group.
Soepomo, R., 2002. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri . Jakarta : Pradnya Paramita, 2002.
Soeroso,  R.,  1999. Praktik  Hukum  Acara  Perdata  Tata  Cara  dan  Proses  Persidangan . Jakarta : Sinar Grafika
Subekti, 1978. Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta : PT. Intermasa. Susanto,  N.  A.,  2014.  Dimensi  Aksiologi  Dari  Putusan  Kasus  “ST”. Kajian  Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97/PK/Pid.Sus/2012 . 7 (3), 219
Suseno  dan  Magnis,  F.,  1988. Etika  Politik  :  Prinsip-Prinsip  Moral  Dasar  Kenegaraan Modern . Jakarta : Gramedia.
Sutantio,  R.  dan  Oeripkartawinata,  I.,  1997. Hukum  Acara  Perdata  dalam  Teori  dan Praktek . Bandung : Mandar Maju.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021, Halaman 331-353 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : 10.33751/palar.
Syahrani,  R.,  1988. Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Umum .  Jakarta  : Pustaka Kartini
Utrecht, E. dan Moh. Saleh Djindang. 1983. Pengantar Dalam Hukum Indonesia . Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
Widagdo, S., 2012. Kamus Hukum . Jakarta : PT Prestasi Pustaka Raya.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Herziene Indonesisch Reglement . 1992. Diterjemahkan oleh M. Karjadi. Bogor : Politeia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) . 2004. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 34. Jakarta : Pradya Paramita.
Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman . UU No. 4, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358
------------, Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia .  Reg.  No.  5  K/Sip/1957. Tanggal 2 April 1958
------------, Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia .  Reg.  No.  294  K/Sip/1971 Tanggal 7 Juli 1971
------------, Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia .  Reg.  No.  431  K/Sip/1973 Tanggal 9 Mei 1974
------------, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia . Reg. No. 516 K/Sip/1973 Tanggal 25 November 1975