## IMPLEMENTASI HUKUM UDARA INTERNASIONAL SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESELAMATAN PENERBANGAN

## (STUDI KASUS KECELAKAAN PESAWAT UDARA LION AIR JT 610)
The Implementation of International Air Law as an Effort to Improve Flight Safety (A Case Study of Lion Air JT 610 Aircraft Accident)
Saptandri Widiyanto 1* , Daniel Dewantoro Rumani 2 , Maya Masita 3
1 Program Studi Manajemen Lalu Lintas Udara Politeknik Penerbangan Makassar
2 Program Studi Penerbang Sayap Tetap Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi
3 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Bulukumba
*Email: saptandri017@gmail.com
Diterima: 12 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implementasi  hukum  udara  privat  internasional  dalam  upaya  peningkatan keselamatan penerbangan, dengan studi kasus kecelakaan pesawat udara LION Air JT 610 2018. Penelitian ini menyajikan tinjauan  norma-norma  hukum  udara  privat  internasional  sebagai  rujukan  penerbangan  internasional  yang  menjadi  sumber hukum  udara  nasional  serta  sejauhmana  penerapan  dan  penegakan  hukum  dapat  membantu  mencegah  kecelakaan  pesawat udara di masa depan. Metode penelitian melibatkan analisis dokumen resmi, peraturan internasional, dan laporan resmi hasil investigasi  kecelakaan  pesawat  udara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  meskipun  kecelakaan  pesawat  udara  terjadi  di Indonesia  (domestik)  namun  keluarga  korban  menerima  ganti  rugi  langsung  dari  hasil  mediasi  dan  charity  dari  Boeing. Penelitian  ini  memberikan  rekomendasi  dari  sisi  tanggung  jawab  perusahaan  penerbangan,  dalam  pemberian  ganti  rugi kepada korban agar tidak ditambahkan persyaratan baru yang nantinya akan membebani korban atau keluarganya sedangkan dari  aspek  keselamatan,  diperlukan  dukungan  dari  semua  pihak  baik  dari  regulator,  operator,  maupun  stakeholder  untuk menindaklanjuti dan aksi serta pelaporan perkembangan atas rekomendasi keselamatan hasil investigasi agar kejadian serupa tidak terjadi dengan sebab yang sama di masa depan..
Kata Kunci : Hukum Udara; Hukum Udara Internasional; Keselamatan Penerbangan; Kecelakaan Pesawat Udara

## ABSTRACT
This study aims to analyze the implementation of international private air law to improve aviation safety, with a case study of the 2018 LION Air JT 610 aircraft accident. This study presents an overview of international private air law norms as a reference for international aviation sources of national air law and the extent to which the application and enforcement of the  law  can  help  prevent  future  aircraft  accidents.  The  research  method  involves  the  analysis  of  official  documents, international regulations, and official reports of aircraft accident investigation results. The results showed that although the aircraft  accident  occurred  in  Indonesia  (domestic),  the  families  of  the  victims  received  direct  compensation  from  the mediation  and  charity  results  of  Boeing.  This  study  provides  recommendations  from  the  side  of  responsibility  of  airline companies, in providing compensation to victims so that new requirements are not added that will later burden victims or their families. At the same time, from  the safety aspect, support from all parties is needed from regulators, operators, and stakeholders to follow up and take action and report progress on safety recommendations from investigations so that similar accidents do not occur with the same causes in the future.
Keywords: Air Law; International Air Law; Aviation Safety; Airplane Accident; Aircraft Accident
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara anggota International Civil Aviation  Organization (ICAO)  sejak  tahun  1950,  dimana ICAO  merupakan  salah  satu  lembaga  atau  organisasi  di
bidang  penerbangan  sipil  internasional  yang  berada  di bawah naungan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  ( United  Nation )  seperti UNESCO,  WHO,  IMO,  UNICEF  dan  lain-lain  yang beranggotakan  negara  berdaulat  yang  dikenal  sebagai Contracting  State (Citaristi  2022;  Vaugeois  2019;  Weber

## Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Implementasi Hukum Udara Internasional Sebagai Upaya Peningkatan …..  ( Saptandri Widiyanto, Daniel Dewantoro Rumani, Maya Masita )
2021). Hal ini sesuai dengan Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan  Sipil  Internasional,  dimana  Indonesia  memiliki hak yang penuh dan utuh serta eksklusif terhadap ruang udara di wilayah territorial Indonesia. Untuk memenuhi persyaratan dan  comply  terhadap  regulasi  internasional  di  bidang penerbangan sipil, Indonesia melalui Kementerian Perhubungan Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau dikenal  dengan Directorate  General  of  Civil  Aviation (DGCA) yang bertugas melakukan pengaturan, pengendalian, dan  pengawasan  seluruh  aktivitas  penerbangan,  termasuk aktivitas  di  bandar  udara.  Orientasi  penerbangan  berfokus pada  keamanan,  keselamatan,  pelayanan,  dan  perlindungan lingkungan  sesuai  dengan  hukum  udara  yang  memiliki  dua karakteristik utama yaitu berkarakteristik internasional dimana seluruh  rule  and  procedure  berbasis  pada  hukum  udara internasional  dan  berkarakteristik  hukum  composite  dimana dalam  penyelenggaraan  penerbangan  tidak  terlepas  dengan hukum  internasional,  hukum  perdata,  hukum  pidana,  hukum tata  usaha  negara,  hukum  administrasi  negara,  dan  hukum lingkungan.
Gambar 1. Karakteristik Transportasi Udara High  Invest  merupakan  inovasi  teknologi  penerbangan yang  diperoleh  dari  penelitian  yang  memakan  waktu  yang lama  sehingga  memerlukan  dana  yang  cukup  besar  ( detail, prototype,  dan  flight  test);  High  Technology ,  yang  semula berbasis  Ground  Base,  pada  5  sampai  dengan  10  tahun mendatang  akan  berbasis  pada  satellite.  Konsekuensinya, penyiapan  SDM  yang  kompeten  sesuai  dengan  bidang  dan rule and procedure sesuai equipment item berdasarkan SARPs yang  ada; High  Risk ,  meski  pesawat  udara  sebagai  moda utama  dalam  transportasi  udara  tergolong  moda  yang  paling aman  dan  berkeselamatan.  Seiring  dengan  perkembangan teknologi  yang  semakin  canggih  maka  berakibat  pada  resiko yang  tinggi;  International,  semua  peralatan  dan  cara pengoperasian  sesuai  dengan  standar  internasional.  Hal-hal bersifat  teknis  mengacu  pada ICAO  ANNEX 1-19  sebagai konsekuensi Indonesia as a member of ICAO ; dan Composite Law , hukum udara tidak berdiri sendiri namun terdapat unsur hukum  perdata,  pidana,  tata  negara,  adminsitrasi  negara, lingkungan,  internasional,  dan  hukum  nasional  dari  masing- masing-negara. Dengan kata lain, seluruh aktivitas penerbangan menjadi perhatian dunia.
Oleh  karena  itu,  keselamatan  penerbangan  wajib memenuhi  persyaratan  keselamatan  dan  keamanan  dalam pemanfaatan  wilayah  udara,  pesawat  udara,  bandar  udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, dan fasilitas penunjang serta  fasilitas  umum  lainnya  (Cui  et  al.  2018;  Insua  et  al. 2019).  Sedangkan  keamanan  penerbangan  wajib  memberikan perlindungan  kepada  penerbangan  dari  tindakan  melawan
hukum  dan  membahayakan  penumpang  (Abeyratne,  2018) melalui  keterpaduan  pemanfaatan  sumber  daya  manusia, fasilitas, dan prosedur keamanan dan keselamatan penerbangan.
Hukum  udara  terdiri  dari  berbagai  unsur  hukum (composite)  namun  pada  praktiknya  dikelompokkan  menjadi dua, yaitu:
a. Hukum  udara publik  internasional  yang  memberikan mandat  kepada  Contracting  State,  dimana  negara wajib  menyusun  hukum  nasional  yang  mengatur, mengendalikan, dan mengawasi agar terjadi ketertiban dalam penyelenggaraan aktivitas penerbangan  dan  memberikan  sanksi  pidana  bagi individua  atau  badan  hukum  yang  melanggar  atau melakukan kejahatan;
b. Hukum  udara  privat  internasional  yang  memberikan mandat  kepada  Contracting  State,  dimana  negara wajib  menyusun  hukum  nasional  yang:  mengatur hubungan  antara  negara  dengan  individu,  negara dengan  badan  hukum  dan  individu  dengan  individu atau  individu  dengan  perusahaan  atau  perusahaan dengan  perusahaan;  mengendalikan;  dan  mengawasi agar  terjadi  ketertiban  dalam  penyelenggaraan aktivitas  penerbangan  seta  memberikan  sanksi administratif  bagi  individu  atau  badan  hukum  atau perusahaan  yang  tidak  menjalankan  kewajiban  atau memberikan  ganti  kerugian  apabila  perbuatan  yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
Gambar 2. Evolusi Hukum Udara Dalam  hal penerapan hukum  udara publik internasional, bersumber pada Konvensi Chicago 1944 sedangkan penerapan hukum  udara  privat  internasional  telah  mengalami  evolusi terutama  terhadap  penyesuaian  kondisi  ekonomi  masyarakat dunia yang disepakati dan dituangkan dalam peningkatan nilai ganti  rugi  dan  penyempurnaan  dokumen  perjalanan  dari Konvensi Warsawa (1929) sampai dengan Konvensi Montreal (1999).
a. Konvensi Warsawa (1929) yang membahas tentang ― Unification  of  Certain  Rules  Relating  to International  Carriage  by  Air ‖.  Konvensi  ini mengatur  tanggung  jawab  mutlak  perusahaan penerbangan  apabila  menimbulkan  kerugian  dan yuridiksi pengadilan;
b. Konvensi The  Hague (1955)  yang  membahas tentang  ― Unification  of  Certain  Rules  Relating  to International  Carriage  by  Air ‖.  Konvensi  ini mengatur peningkatan nilai ganti rugi;
Characteristics High Invest High Tech High Risk International Composite
c. Konvensi  Guadalajara  (1961)  yang  membahas tentang  ― Unification  of  Certain  Rules  Relating  to International  Carriage  by  Air  Performed  by  a Person  Other  than  the  Contracting  Carrier ‖.
Konvensi ini mengatur tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap kelalaian pegawai atau agen;
d. Konvensi  Guatemala  (1971)  yang  membahas tentang  ― Unification  of  Certain  Rules  Relating  to International  Carriage  by  Air ‖.  Konvensi  ini mengatur  perubahan  dokumen  angkutan  udara  dan menaikkan jumlah nilai ganti rugi;
e. Protocol Montreal 1, 2, 3, 4 (1975) yang membahas tentang  ― Unification  of  Certain  Rules  Relating  to International  Carriage  by  Air ‖.  Konvensi  ini mengatur  pemberlakuan  nilai  mata  uang  semula Gold  Francs  menjadi Special  Drawing  Raight (SDR) sebagaimana digunakan oleh IMF;
f. Konvensi Montreal (1999) yang membahas tentang ― Unification  of  Certain  Rules  Relating  to International  Carriage  by  Air ‖.  Konvensi  ini mengatur  dan  memperbaiki  kenaikan  nilai  ganti rugi  dan  kemudahan  untuk  mengajukan  gugatan (dimana  penggugat  berdomisili)  serta  ketentuan- ketentuan  yang  diatur  dalam  Konvensi  warsawa (1929)  beserta  protokol  dan  suplemennya  tetap dipertahankan dan diberlakukan.
Setelah  perusahaan  penerbangan  memenuhi  kewajiban sebagaimana  tersebut  diatas,  maka  perusahaan  penerbangan akan  fokus  dalam  membantu  proses  investigasi  yang dilakukan  oleh  Tim  Investigasi  yang  melibatkan  investigator dari  beberapa  negara.  Investigasi  merupakan  salah  satu  area yang  masuk  dalam  area  audit  ICAO Universal  Safety Oversight  Audit  Program (USOAP)  (Bliss  2019).  USOAP adalah  salah  satu  program  utama  ICAO  dalam  rangka memastikan bahwa Contracting State atau yang lazim dikenal sebagai Anggota ICAO telah menerapkan regulasi internasional  yang  bersifat  mandatory  di  bidang  keselamatan penerbangan  (Vaugeois,  2019;  Weber,  2021;  Citaristi,  2022). Apabila  ditemukan  deviasi  dalam  implementasinya,  maka ICAO  akan  memberikan  rekomendasi  agar  Contracting  State mematuhi  seluruh  regulasi  yang  kemudian  dituangkan  dalam hukum  nasional.  Jika  dalam  penerapan  standar,  Contracting State  mengalami  kesulitan  maka  cukup  mengirimkan pemberitahuan  yang  ditujukan  kepada  ICAO  ( letter  of differences )  selanjutnya,  ICAO  mengirimkan  pemberitahuan kepada seluruh anggota Contracting State melalui State Letter.
Dalam  rangka  mewujudkan  keselamatan  penerbangan, perlu  untuk  diketahui  perbedaan  mendasar  antara  keamanan penerbangan  dan  keselamatan  penerbangan  dimana  keduanya dapat  diibaratkan  sebagai  dua  sisi  mata  uang  yang  saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.
Table 1. Perbedaan Safety and Security Safety Security Internal Factor External factor Calculable Non-Calculable Predicted Unpredicted Sequence Accidental Hazard Non-Hazard Non-Politic Maybe Politic
Perbedaan  sebagaimana  tersebut  diatas  akan  sangat mempengaruhi  perilaku  petugas  dalam  menghadapi  kondisi real  di  lapangan  sehingga  pengambilan  keputusan  untuk melakukan  aksi  dapat  dilakukan  sesuai  otoritas  yang  dimiliki
baik  oleh  petugas Aviation  Security (AVSEC)  atau  petugas yang membidangi keselamatan.
Meskipun pesawat adalah transportasi yang paling aman, namun tetap berpotensi terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian baik nyawa atau harta benda. Hal ini tak terlepas dengan karakter pesawat yang memiliki teknologi canggih sehingga semakin  pesatnya perkembangan teknologi, maka  kecepatan  dan  tingkat  keselamatan  penerbangan  pun akan semakin tinggi (Melissa et al. 2017; Transportasi 2015). Dalam  praktiknya  apabila  terjadi  kecelakaan  pesawat  udara, dalam  pemberian  ganti  rugi  masih  mengalami  kendala termasuk  persyaratan  tambahan  yang  tidak  diatur  dalam peraturan  yang  merupakan  kebijakan  internal  perusahaan penerbangan sehingga penelitian ini diperlukan sebagai kajian untuk  melihat  sejauhmana  dampak  penyelesaian  ganti  rugi kepada  korban  kecelakaan  terhadap  upaya  peningkatan keselamatan penerbangan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum  udara  privat  internasional  dalam  upaya  peningkatan keselamatan  penerbangan,  dengan  studi  kasus  kecelakaan pesawat udara LION Air JT 610 2018.

## 2. METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  studi  kasus  dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan ini menggabungkan pendekatan  normatif  dan  empiris  untuk  menganalisa implementasi  hukum  udara  internasional  sebagai  upaya peningkatan  keselamatan  penerbangan.  Pada  penelitian  ini, peneliti  mengintegrasikan  pemahaman  tentang  nilai,  norma, dan teori (aspek normatif) dengan data empiris yang diperoleh (Efendi  and  Ibrahim  2018;  Nurhayati  et  al.  2021).  Data diperoleh  dari  tinjauan  literatur  tentang  undang-undang  dan peraturan  terkait  kecelakaan  pesawat  udara  Lion  Air  JT  610; menganalisis  kasus-kasus  hukum  yang  terdahulu  yang  serupa untuk  memahami  hukuman  dan  proses  hukum  yang  telah dilaksanakan.  Data  juga  diperoleh  dari  mengumpulkan  data termasuk  kronologi  kejadian,  tindakan  yang  diambil  oleh pihak  berwenang,  dan  hasil  hukum  dari  kasus-kasus  tersebut serta  melakukan  wawancara  dengan  pengacara  dari  Boeing dan keluarga korban serta hakim mediator untuk mendapatkan pemasalahan yang lebih mendalam.
Gambar 3. Alur Penelitian Dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan informasi yang relevan dari kasus nyata dan menghubungkannya dengan aspek  normatif  (nilai,  etika,  prinsip)  serta  data  empiris. Langkah-langkah  dalam  pengumpulan  data  adalah  pemilihan kasus,  riset  pendahuluan,  wawancara  dan  obeservasi,  analisis dokumen,  analisis  data,  integrasi  normatif  dan  empiris,  dan yang  terakhir  merupakan  penarikan  kesimpulan  dan rekomendasi.  Sedangkan  analisis  data  melibatkan  integrasi antara  aspek  normatif  (nilai,  etika,  prinsip)  dengan  data empiris  yang  diperoleh  dari  studi  kasus  (Efendi  and  Ibrahim 2018;  Nurhayati  et  al.  2021).  Langkah-langkah  dalam menganalisis  data  dalam  penelitian  ini  yaitu:  pengumpulan data empiris berupa wawancara, obeservasi dan dokumentasi;
Implementasi Hukum Udara Internasional Sebagai Upaya Peningkatan …..  ( Saptandri Widiyanto, Daniel Dewantoro Rumani, Maya Masita )
analisis deskriptif; identifikasi aspek normatif, penghubungan antara data empiris dan aspek normatif; analisis perbandingan; kemudian  penyimpuan  normatif  empiris  dan  diakhiri  dengan memberikan rekomendasi dan implikasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil
a. Wawancara Wawancara  dengan Lawyer Boeing  ( non  litigasi,  dari The Law Office of Kenneth R Feinberg PC) ―The Boeing Company separately set up a $100 million charity  for  the  crash  of  Boeing  737-MAX  8  aircraft  for victims  of  Lion  Air  and  Ethiopia  Airline,  whose requirements  and  procedures  are  adjusted  to  each country's  national  laws.  The  charity  is  $50  million  each without  litigation  and  coordinated  with  lawyers representing  the  victims’  family  and  all  have  been distributed to the victim's family‖
Wawancara  dengan  hakim  mediator  (dari  O’Connell Mediation Services)
―We  received  a  mandate  to  mediate  between  Boeing's lawyers  and  victims'  family  attorneys  to  seek  common ground  or  agreement  between  claims  for  damages  and Boeing's  willingness  to  pay  damages.  The  provision  of compensation was agreed, but the value received by each victim's  family  differed  according  to  the  social  strata  of the victim at the time of the accident‖
Wawancara dengan Investigator KNKT (Investigator in Charge KNKT pada kecelakaan JT 610) ―Kopilot  tidak  familiar  dengan  prosedur,  meski ditunjukkan cara mengatasi pesawat saat training. Dalam laporan final KNKT menyimpulkan ada sembilan faktor yang  berkontribusi  pada  kecelakaan  tersebut.  Secara garis  besar  adalah  gabungan  antara  faktor  mekanik, desain  pesawat,  dan  kurangnya  dokumentasi  tentang sistem pesawat. Selain itu, faktor lain yang berkontribusi adalah kurangnya komunikasi dan kontrol manual antara pilot  dan  kopilot  beserta  distraksi  dalam  kokpit  dan sudah diterbitkan rekomendasi keselamatan‖
Wawancara dengan Pengacara Keluarga Korban (Herrmann  Law  Group  dan  Mateo  Mervin  Law  Office, salah  sartu  pengacara  keluarga  korban  ―Kami    ditunjuk sebagai pengacara oleh sebagian dari keluarga korban JT 610 untuk  memperjuangkan  hak  keluarga  korban  untuk  mendapat ganti  rugi  atas  terjadinya  kecelakaan  pesawat  JT  610  milik Lion Air dan bersama dengan pengacara yang lain melakukan mediasi dengan pengacara Boeing yang dimediasi oleh hakim Donald O'Connell yang pada akhirnya sepakat nilai ganti rugi yang  bervariasi  dan  klien  kami  seluruhnya  telah  menerima ganti rugi"
b. Dokumen
Dalam  penelitian  ini  sebagai  referensi  diambil  beberapa dokumen resmi yaitu Annex 13 tentang Aircraft Accident and Serious  Incident  Investigation;  Konvensi  Warsawa  (1929); Konvensi The Hague (1955); Konvensi Gualadarajara (1961); Konvensi  Guatelama  City  (1971);  Protocol  Montreal  (1975); Konvensi  Montreal  (1999);  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2009; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang  Ganti  Rugi  Penumpang  Pesawat  Udara  Peraturan Pemerintah  Nomor  62  Tahun  2013  tentang  Investigasi Kecelakaan  Transportasi;  Laporan  Akhir  Hasil  Investigasi
Kecelakaan Pesawat Udara Boeing 737 Max 8. Tabel 2.
Dokumen Kajian Dokumen Keterangan Konvensi Warsawa (1929) Konvensi The Hague (1955) Konvensi Guadalajara (1961)
Konvensi Guatemala (1971)
Protocol Montreal 1, 2, 3, 4
(1975) Konvensi Montreal (1999)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 PM 77 Tahun 2011 PP 62 Tahun 2013 - Tanggung jawab pengangkut udara internasional baik untuk penumpang maupun bagasi - Yuridiksi (pengadilan yang berwenang) untuk mengadili suatu perkara apabila terjadi kasus atau kecelakaan pesawat udara
- Untuk ganti rugi kecelakaan pesawat udara domestik sebesar Rp. 1.250.000.000
- Investigasi Kecelakaan Transportasi Laporan Akhir Hasil Investigasi Kecelakaan Pesawat Udara JT 610 (rekomendasi keselamatan untuk pabrik pesawat) - Menambahkan beberapa pertimbangan agar potensi tindakan pilot yang tidak sesuai dengan asumsi pabrikan pesawat dapat diminimalisir.
- Menambah toleransi desain pesawat yang lebih luas untuk mengakomodir beragamnya kemampuan pilot dalam pengoperasian pesawat.
- Meningkatkan ketelitian terhadap proses pengembangan dan sertifikasi pada sistem pesawat yang jika rusak berdampak pada hilangnya kendali pesawat.
- Membuat panduan untuk kriteria informasi yang perlu dimasukkan ke dalam manual pilot dan teknisi.
- Menjamin bahwa sistem pesawat pada saat sertifikasi berfungsi sama dengan pesawat yang sudah di delivery .
- Mengkaji kembali urutan IFIM task agar dapat dikerjakan secara efektif.
Laporan  Akhir  Hasil  Investigasi  Kecelakaan  Pesawat Udara  JT  610  (rekomendasi  keselamatan  untuk  pabrik pesawat). Menambahkan beberapa pertimbangan agar potensi tindakan  pilot  yang  tidak  sesuai  dengan  asumsi  pabrikan pesawat  dapat  diminimalisir.  Menambah  toleransi  desain pesawat  yang  lebih  luas  untuk  mengakomodir  beragamnya kemampuan pilot dalam pengoperasian pesawat.
Meningkatkan  ketelitian  terhadap  proses  pengembangan dan sertifikasi pada sistem pesawat yang jika rusak berdampak pada  hilangnya  kendali  pesawat.  Membuat  panduan  untuk kriteria  informasi  yang  perlu  dimasukkan  ke  dalam  manual pilot  dan  teknisi.  Menjamin  bahwa  sistem  pesawat  pada  saat sertifikasi  berfungsi  sama  dengan  pesawat  yang  sudah  di delivery.  Mengkaji  kembali  urutan  IFIM  task  agar  dapat dikerjakan secara efektif.

## 3.2. Pembahasan
Tanggal  29  Oktober  2018  terjadi  kecelakaan  pesawat udara  jenis  Boeing  737  MAX  nomor  penerbangan  JT-  610, Lion  Air  rute  Jakarta-Pangkal  Pinang.  Sebanyak  189  orang
yang terdiri dari 179 penumpang dewasa, 1 penumpang anak, 2 bayi, 2 pilot, 5 kru dinyatakan meninggal dunia. Pesawat JT- 610  lepas  landas  pada  pukul  06.20  WIB  dari  Bandara Soekarno  Hatta.  Namun,  13  menit  setelah  lepas  landas, pesawat jatuh pada pukul 06.33 WIB di koordinat S 5'49.052" E 107'06.628".
Berdasarkan  bukti  rekaman  data  dan  percakapan  selama penerbangan,  KNKT  menyimpulkan  bahwa  kopilot  tidak familiar  dengan  prosedur,  meski  ditunjukkan  cara  mengatasi pesawat saat training (Ilham and Adhari 2022; Moon and Cho 2020).  KNKT  juga  menyimpulkan  ada  sembilan  faktor  yang berkontribusi  pada  kecelakaan  tersebut.  Secara  garis  besar adalah  gabungan  antara  faktor  mekanik,  desain  pesawat,  dan kurangnya  dokumentasi  serta  informasi  tentang  sistem pesawat.  Selain  itu,  faktor  lain  yang  berkontribusi  adalah kurangnya  komunikasi  dan  kontrol  manual  antara  pilot  dan kopilot beserta distraksi dalam kokpit.
Ditinjau dari sisi hukum udara, rekomendasi keselamatan dari  KNKT  yang  ditujukan  kepada  Federal  Aviation Administration  (FAA)  merupakan  implementasi  hukum internasional  dan  hukum  tata  negara  mengingat  FAA  sebagai otoritas  penerbangan  sipil  di  Amerika  Serikat  yang  memiliki tugas  dan  fungsi to  regulate,  to  manage  and  to  control  in aviation sector.
Tabel 3 . Composite Air Law Hukum Keterangan Perdata: Konvensi Warsawa (1929) Konvensi The Hague (1955) Konvensi Guadalajara (1961) Konvensi Guatemala (1971)
Protocol Montreal 1, 2, 3, 4 (1975)
Konvensi Montreal (1999) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
PM 77 Tahun 2011
- Tanggung jawab pengangkut udara internasional baik untuk penumpang maupun bagasi
- Yuridiksi (pengadilan yang berwenang) untuk mengadili suatu perkara apabila terjadi kasus atau kecelakaan pesawat udara
- Untuk ganti rugi kecelakaan pesawat udara domestik sebesar
Rp. 1.250.000.000 Pidana:
Konvensi Tokyo (1963) Konvensi The Hague (1970) Konvensi Montreal (1971), (1988), (1991) Undang-Undang No. 2 Tahun 1976
Undang-Undang No. 1 KUHP Tahun 2023 Pengesahan tentang kejahatan penerbangan di pesawat dan bandar udara Tata Negara: Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 - Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan penerbangan
- Pemerintah melaksanakan investigasi kecelakaan pesawat udara
- Pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah sebagai
Peraturan Pelaksanaan Administrasi Negara: Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 - Setiap personil penerbangan wajib memiliki sertifikat
kecakapan dan lisensi
- DGCA menerbitkan lisensi, melakukan pengendalian dengan penerbitan perijinan Internasional: Konvensi Chicago 1944
ANNEX 1-19
Konvensi Cape Town 2001
Council (Dewan ICAO) menyiapkan produk hukum internasional dibidang udara untuk diterapkan dalam hukum nasional
oleh masing-masing negara dan praktik bilateral air agreement antar negara. Lingkungan: ICAO Environment (CORSIA) PP No. 32 Tahun 2021  Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International
Aviation (CORSIA). Program skema gas rumah kaca terkait dengan offset karbon dan pengurangan karbon untuk menurunkan emisi CO ₂ penerbangan internasional, serta mengendalikan dampak penerbangan terhadap perubahan iklim
 Pembangunan & pelestarian lingkungan hidup bandar udara; kelaikudaraan & pengoperasian pesawat udara; angkutan udara; bandar udara; navigasi penerbangan; manajemen keselamatan dan penyedia jasa penerbangan; dan sanksi administratif.
Nilai  ganti  rugi  kecelakaan  pesawat  udara  domestik (pesawat udara Indonesia (PK) yang mengalami kecelakaan di Indonesia),  pemberian  ganti  rugi  kepada  korban  diberikan oleh  perusahaan  penerbangan  dengan  nilai  tertentu  (limited) berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  tentang Penerbangan  yang  pengaturan  nilai  ganti  ruginya  ditetapkan dalam  Peraturan  Menteri  Nomor  77  Tahun  2011  sebagai tanggung  jawab  pengangkut  angkutan  udara.  Sedangkan pemberian  ganti  rugi  dari  perusahaan  Boeing  melebihi regulasi internasional dan tidak terbatas (unlimited) sebagaimana  diatur  dalam  Konvensi  Internasional  sebagai tanggung  jawab  atas  kelalaian  dalam  pemberian  informasi terkait penggunaan sistem baru yang belum dituangkan dalam manual book .
Table 4. Nilai Ganti Rugi Kecelakaan Pesawat Udara No. Regulasi Meninggal 1. Konvensi Warsawa (1929) $10.000 2. Konvensi The Hague (1955) $20.000 3. Konvensi Guadalajara (1961) - 4. Montreal Agreement (1966) $58.000 (Without Lawyer) $75.00 (With Lawyer) 5. Konvensi Guatemala (1971) $100.000 (Without Lawyer) $120.00 (With Lawyer) 6. Protocol Montreal 1, 2, 3, 4 - 7. Konvensi Montreal (1999) $100.000 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 PM 77 Tahun 2011 Rp. 1.250.000.000 Apabila pemberian ganti rugi dari perusahaan penerbangan  kepada  korban  kecelakaan  dapat  segera dilaksanakan,  tanpa  dibebani  persyaratan  tambahan  maka pihak  manajemen  dapat  berkontribusi  secara  langsung  dalam memberikan  keterangan  dalam  rangka  investigasi  atau penyelidikan  lanjutan  kecelakaan  pesawat  udara.  Pemberian ganti  rugi  seperti  ini  secara  tidak  langsung  sebagai  sarana safety campaign karena dipenuhinya hak-hak korban.
Dalam  upaya  peningkatan  keselamatan  penerbangan, pelaksanaan rekomendasi keselamatan merupakan cara efektif dalam  meningkatkan  keselamatan  penerbangan  agar  tidak terjadi  kecelakaan  dengan  penyebab  yang  sama  di  masa
Implementasi Hukum Udara Internasional Sebagai Upaya Peningkatan …..  ( Saptandri Widiyanto, Daniel Dewantoro Rumani, Maya Masita )
depan.  Apabila  dalam  pelaksanaan  rekomendasi  menemui kesulitan  dapat  dilaporkan  secara  langsung  ke  KNKT  untuk dijadikan  referensi  dalam  pembahasan  upaya  pemenuhan rekomendasi keselamatan.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  sisi  tanggung  jawab  pengangkut  ( Airline ):  dalam  hal terjadi kecelakaan Pesawat Udara di Indonesia, baik terhadap Pesawat Udara Indonesia (PK) maupun Pesawat Udara Asing (Non-PK)  dilakukan  investigasi  oleh  Pemerintah  dan  dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi  (KNKT)  yang  bertujuan  untuk  menemukan penyebab  kecelakaan  agar  tidak  terjadi  kecelakaan  dengan penyebab  yang sama. Hasil investigasi tidak dapat digunakan sebagai bukti di Pengadilan, sedangkan  ganti rugi kecelakaan pesawat  udara  menjadi  beban  tanggung  jawab  Airline  yang mengoperasikan pesawat udara.
Pemberian  ganti  rugi  yang  timbul  akibat  kecelakaan pesawat  udara  ini  menggunakan  prinsip presumption  of liability ,  bahwa  tanpa  proses  pembuktian  maka Airline diasumsikan  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  timbul dan  memberikan  ganti  rugi  dengan  nilai  tertentu  ( limited ) sesuai  peraturan,  implementasinya  melalui  Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor  77  Tahun  2011.  Sedangkan  ganti  rugi dari  Boeing  merupakan  hasil  mediasi  yang  nilai  nominal bervariasi  sesuai  kedudukan  sosial  korban  pada  saat kecelakaan dan Boeing juga memberikan charity sebesar $100 juta  diberikan  secara  langsung  tanpa  proses  litigasi  maupun mediasi bagi keluarga korban Lion Air dan Ethiopia Airlines.
Dari Sisi Keselamatan, pelaksanaan investigasi kecelakaan pesawat udara merupakan tanggung jawab negara, yang  dalam  laporan  akhir  memuat  rekomendasi  keselamatan yang  ditujukan  kepada  para  pihak  termasuk  kepada  regulator dan  operator  atau  pihak  lain  guna  peningkatan  keselamatan penerbangan. Dalam rangka menjamin kepastian hukum, nilai ganti rugi berpedoman pada hukum udara privat sebagaimana dimaksud pada Konvensi Warsawa (1929) yang disempurnakan  sampai  dengan  Konvensi  Montreal  (1999) yang  digunakan  sebagai  rujukan.  Dengan  demikian  hak korban  terpenuhi  dan  upaya  peningkatan  keselamatan penerbangan dapat terlaksanna sesuai tujuan investigasi dalam ANNEX  13  tentang  Aircraft  Accident  and  Serious  Inccident Investigation.
Dalam rangka menjamin kepastian hak korban terpenuhi, maka Airline sebaiknya  tidak  memberikan  syarat  tambahan sebagaimana syarat yang telah ditentukan dalam PM 77 Tahun 2011  dan  pemberian  ganti  rugi  dilaksanakan  setelah  semua syarat terpenuhi.
Para  pemangku  kepentingan  segera  melakukan  aksi  dan tindak  lanjut  terhadap  ICAO  USOAP  karena  ini  akan berpengaruh terhadap nilai keselamatan. Dalam hal pelaksanannya  dapat  dikoordinasikan  dengan  Direktorat Jenderal  Perhubungan  Udara  selaku  pemegang  otoritas penerbangan sipil di Indonesia.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Abeyratne,  Ruwantissa  I.  R.  2018.  Aviation  Security:  Legal and Regulatory Aspects. Routledge.
Bliss,  Donald  T.  2019.  ―ICAO’s  Strength:  Reinventing  Itself to  Address  the  Challenges  Facing  International Aviation.‖ Air & Space Law. 32:3.
Citaristi,  Ileana.  2022.  ―International  Civil Aviation Organization—ICAO.‖  Pp.  336–40  in  The  Europa Directory of International Organizations 2022. Routledge.
Cui,  Lijie,  Jiakui  Zhang,  Bo  Ren,  and  Haoran  Chen.  2018.
―Research  on  a  New  Aviation  Safety  Index  and  Its Solution Under Uncertainty Conditions.‖ Safety Science 107:55–61.
Efendi,  Jonaedi,  and  Johnny  Ibrahim.  2018.  ―Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris.‖
Ilham, Sulaiman Hadaya, and Ade Adhari. 2022. ―Functionalization  of  Criminal  Sanctions  Against Negligence in Aircraft Inspection in The Lion Air JT610 Case.‖  Pp.  677–83  in  3rd  Tarumanagara  International Conference  on  the  Applications  of  Social  Sciences  and Humanities (TICASH 2021). Atlantis Press.
Insua,  David  Rios,  Cesar  Alfaro,  Javier  Gomez,  Pablo Hernandez-Coronado,  and  Francisco  Bernal.  2019. ―Forecasting  and  Assessing  Consequences  of  Aviation Safety Occurrences.‖ Safety Science 111:243–52.
Melissa,  Anaria  Carini,  Toto  Hardiyanto  Subagyo,  Hadi Suharno,  and  Suharto  Abdul  Majid.  2017.  ―Penerapan Safety  Management  System  (SMS)  Dan  Kompetensi Pemandu  Lalu  Lintas  Penerbangan.‖  Jurnal  Manajemen Transportasi & Logistik (JMTransLog) 4(1):89–100.
Moon, Jung-Ho, and Hwankee Cho. 2020. ―Accident Analysis
&  Lessons  Learned  of  B737MAX  JT610  from  a  Flight Control  System  Design  Perspective.‖  Journal  of  the Korean Society for Aviation and Aeronautics 28(1):106– 14.
Nurhayati,  Yati,  Ifrani  Ifrani,  and  M.  Yasir  Said.  2021.
―Metodologi  Normatif  Dan  Empiris  Dalam  Perspektif Ilmu  Hukum.‖  Jurnal  Penegakan  Hukum  Indonesia 2(1):1–20.
Transportasi,  Komite  Nasional  Keselamatan.  2015.  Aircraft Accident Investigation Report.
Vaugeois,  Mathieu.  2019.  ―International  Civil  Aviation Organization  (ICAO).‖  Pp.  222–39  in  Research Handbook  on  the  European  Union  and  International Organizations. Edward Elgar Publishing.
Weber, Ludwig. 2021. International Civil Aviation Organization (ICAO). Kluwer Law International BV.