## IMPLEMENTASI FATWA MPU ACEH NO. 9 TAHUN 2013 PADA PERUSAHAAN TAMBANG DI PROVINSI ACEH
Ariful Mufti
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia.
arifulmufti.pd@gmail.com

## Abstrak
Aceh  sebagai  salah  satu  Provinsi  di  Indonesia  yang  terkenal  dengan  daerah  yang menetapkan  hukum  islam  secara  menyeluruh  dalam  segala  aspek,  baik  itu  hubungan antara  manusia  maupun  dengan  Allah  SWT.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  adanya aturan  syariah  khusus  atau  disebut  dengan  qanun  yang  ditetapkan  oleh  MPU.  Aturan- aturan  tersebut  tentunya  harus  dibarengi  dengan  praktik  yang  sesuai,  tidak  sebatas mengeluarkan  hukum  atas  suatu  produk.  Paraktik  yang  dimaksud  adalah,  menjalankan segala jenis aturan telah ditetapkan selaku masyarakat dengan adanya penegakan hukum yang  berlaku.  Pelaksanaan  zakat  banyak  menemukan  hambatan  karena  masih  belum diikuti  dengan  tingkat  pemahaman  yang  memadai  tentang  cara  pelaksanaan  zakat. Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pembayaran yang  dituntunkan  oleh  syariat  Islam  menyebabkan  pelaksanaan  ibadah  zakat  menjadi sangat  tergantung  pada  masing-masing  individu.  Jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus  ( case  study) dan  studi lapangan (field  research). Dalam  penelitian  ini  penulis  melakukan  studi  langsung  ke lapangan  untuk  memperoleh  data  yang  konkrit  mengenai  implementasi  pembatasan zakat tambang di Aceh. Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.  Aturan mengenai zakat di Aceh sendiri  tentunya  sudah  dirasa  memadai,  terutama  pada  zakat  pertambangan,  sebagai mana  yang  tertulis  dalam  qanun  Aceh  Nomor  10  tahun  2012,  akan  tetapi  praktik penegakan mengenai qanun yang dihadapi oleh pemerintah saat ini masih menjadi faktor utama  terhambatnya  proses  pemungutan  dan  pendistribusian  zakat,  dimana  masih banyak  sekali  kelompok  yang  menganggap  bahwa  zakat  pada  barang  tambang  adalah sama  dengan  zakat  perdagangan,  yang  kemudian  ditunaikan  oleh  perushaan  ketika mencapai  haul.  Sementara  untuk  zakat  tambang  sendiri,  ulama  sudah  sepakat  bahwa tidak ditetapkan haul padanya.
Kata Kunci: Zakat Pertambangan, Qanun, Haul.

## Abstract
Aceh  as  one  of  the  provinces  in  Indonesia  which  is  famous  for  its  area  that  stipulates Islamic law as a whole in all aspects, be it the relationship between humans and with Allah SWT. This is evidenced by the existence of special sharia rules or called Qanun set by the MPU. These rules must of course be accompanied by appropriate practices, not limited to a single product. The practice in question is, carrying out all kinds of rules that have been
established  as  a  society  with  the  application  of  applicable  law.  The  implementation  of zakat  has  encountered  many  obstacles  because  it  is  still  not  followed  by  an  adequate level  of  understanding  on  how  to  implement  zakat.  The  lack  of  understanding  of  the types  of  assets  that  are  obligatory  on  zakat  and  the  payment  mechanism  guided  by Islamic law causes the implementation of zakat worship to be highly dependent on each individual.  The  type  of  research  that  the  writer  uses  is  descriptive  qualitative  research with the  method of case studies (case studies) and field studies (field research). In this study,  the  authors  conducted  a  study  directly  in  the  field  to  obtain  concrete  data regarding the preparation for mining zakat  in Aceh. The research approach that will be used  in  this  paper  is  a  normative  juridical  approach  and  an  empirical  juridical  approach. The rules regarding zakat in Aceh itself are certainly sufficient, especially on mining zakat, as written in Aceh Qanun Number 10 of 2012, but the practice of enforcing Qanuns faced by the current government is still the main factor in hampering the process of collecting and distributing zakat. there are still many groups who think that zakat on mining goods is the same as trade zakat, which is then paid by the company when it reaches the haul. As for the mining zakat itself, scholars have ordered that your haul is not set.
Keywords: Mining Zakat, Qanun, Haul.

## A. PENDAHULUAN
Sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat 1 dan 2  Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, MPU mempunyai wewenang: “Memberikan fatwa baik diminta  maupun  tidak  diminta  terhadap  persoalan  pemerintahan,  pembangunan, pembinaan  masyarakat,  dan  ekonomi;  dan  memberikan  arahan  terhadap  perbedaan pendapat di kalangan masyarakat dalam masalah keagamaan”. 1
Berdasarkan  pasal  di  atas,  MPU  memiliki  wewenang  untuk  mengeluarkan  fatwa yang  menyangkut  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  saat  ini,  salah  satunya tentang aturan zakat hasil tambang. MPU Aceh menilai bahwa jenis barang hasil tambang yang diwajibkan zakatnya hanya pada emas dan perak saja. Hal ini sesuai dengan aturan- aturan yang tercantum di
dalam  “ Fatwa  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  Aceh  Nomor  9  Tahun  2013  tentang Zakat  Kelapa  Sawit,  Sarang  Burung    Walet  dan  Hasil  Tambang ”  dimana  fatwa  tersebut menetapkan  bahwa,  hanya  emas  dan  perak  saja  dari  keseluruhan  hasil  tambang  yang diwajibkan untuk ditunaikan zakatnya.
Secara  umum  kita  mengetahui  bahwa  barang  hasil  tambang  bukan  hanya  emas dan perak saja, terdapat berbagai jenis hasil tambang yang juga bernilai tinggi dan sangat
1 Pemerintah  Pusat,  “Undang -Undang  Nomor  11  Tahun  2006  Ten tang  Pemerintahan  Aceh”  (2006), Pasal 140 ayat 1 dan 2.
potensial untuk dikeluarkan zakat nya. Hasil tambang seperti intan, batu permata, timah, batu  akik,  besi,  serta  batu  bara  juga  merupakan barang  yang  berharga  dan  bernilai  jual tinggi.    Imam  Hambali  bahkan  berpendapat  bahwa  “semua  pemberian  bumi  yang terbentuk dari unsur lain tetapi berharga akan dikenakan zakat”. 2
Selain peran Lembaga MPU Aceh, dalam pengelolaan zakat ini Provinsi Aceh sudah memiliki Lembaga khusus untuk mengelola zakat daerah yang disebut dengan Baitul Mal. Pembentukan Lembaga Baitul mal ini sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan  Tata  Kerja  Sekretariat  Keistimewaan  Aceh.  Pembentukan  Lembaga  khusus  dan formal  dalam  pengelolaan  zakat  di  Aceh  ini  sebenarnya  sudah  dimulai  sejak  tahun  1973 melalui  Keputusan  Gubernur  Kepala  Daerah  Istimewa  Aceh  No.  5/1973  tentang Pembentukan  Badan  Penertiban  Harta  Agama  (BPHA).  Tahun  1975  BPHA  ini  berubah nama menjadi Badan Harta Agama (BHA), namun pada tahun 1998 BHA berubah menjadi Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah (BAZIS) berhubungan dengan adanya Keputusan Bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  pada  tahun  1991  tentang Pembentukan  BAZIS.  Struktur  BAZIS  di  Aceh  cukup  berbeda  dibandingkan  dengan daerah-daerah lain di Indonesia. secara nasional, di daerah lain struktur nya di mulai dari BAZIS  Provinsi,  setelah  itu  diikuti  dengan  BAZIS  Kabupaten/Kota  dan  terakhir  BAZIS Kecamatan. Sedikit berbeda dari struktur secara nasional, BAZIS Aceh juga memiliki BAZIS di Gampong/kelurahan, jadi ada 4 tingkatan struktur BAZIS di Aceh, dimulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul  Mal  Aceh  dimulai  sejak  dikeluarkannya  Keputusan  Gubernur  No.  18/2003  tentang Pembentukan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Badan  Baitul  Mal  Prov.  NAD,  yang  mulai beroperasi pada bulan Januari 2004. Selanjutnya lahir Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA dimana di dalam pasal  3  ayat  1  menerangkan  bahwa  “Baitul  Mal  adalah  lembaga  Daerah  Non  Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur”.
2 Yusuf  Qardawi, Hukum Zakat ,  terj.  Didin  Hafidhuddin  dan  Hasanuddin  Salman  Harun  (Jakarrta:  PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 415.
Baitul  Mal  merupakan  lembaga  daerah  non  struktural  yang  memiliki  fungsi  serta wewenang dalam pengelolaan dan pengembangan zakat, wakaf, serta harta agama bagi kemaslahatan umat selain itu juga berperan sebagai wali pengawas bagi anak yatim piatu dan/atau  hartanya  serta  pengelolaan  terhadap  harta  warisan  yang  tidak  memiliki  wali berdasarkan hukum Islam.
Tugas Sekretariat Baitul Mal Aceh sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 137  Tahun  2016  tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh, pasal 5 menegaskan, bahwa Baitu Mal Aceh memiliki tugas dan peran untuk menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung  pelaksanaan  tugas  serta  fungsi  Baitul  Mal  Aceh  yaitu  menyediakan  serta berkoordinasi dengan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh.
Mekanisme  Pengumpulan  zakat  yang  dilakukan  oleh  Baitul  Mal  yaitu  dengan mengambil  atau  menerima  zakat  dari  muzakki  berdasarkan  adanya  pemberitahuan  dari muzakki.  Selain  itu  Baitul  Mal  juga  dapat  bekerja  sama  dengan  pihak  lain  dalam  proses pengumpulan zakat, seperti bekerjasama dengan bank dimana terdapat harta muzakki di dalamnya,  tentu  saja  semua  atas  dilakukan  setelah  ada  permintaan  dari  muzakki  yang bersangkutan.
Berdasarkan  Qanun  Aceh  Nomor  10  tahun  2007  tentang  Baitul  Mal  menjelaskan, bahwasanya barang tambang (emas dan perak) yang hasilnya mencapai nisab senilai 94 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% untuk setiap produksi/temuan. 3 Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syāfi‘ī yang mengemukakan bahwa tidak adanya haul dalam zakat tambang (emas  dan perak). Sedangkan pada Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018  Tentang Baitul Mal pada Bab X, dijelaskan bahwa: Hasil usaha pertambangan yang modalnya  paling  sedikit  senilai  94  (sembilan  puluh  empat)  gram  emas  murni,  wajib dikeluarkan zakat atas keuntungannya sebesar 2,5% (dua setengah persen) setiap tahun.
Pada  pengumpulan  data  awal,  yang  diterima  dengan  cara  mewawancarai  salah seorang  pemilik  tambang  emas  pribadi  di  daerah  Geumpang,  Kabupaten  Pidie.  Adapun selama  ini  pemilik  tambang  tersebut  tidak  mengeluarkan  zakat  sebagaimana  yang ditentukan, meski yang hasil yang diperoleh pada saat menambang melebihi nisab yang telah  ditetapkan.  Para  pengelola  tambang  hanya  mengeluarkan  zakat  emas  tersebut
3 Pemerintahan Aceh, “Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal” (2007), Pasal 19 Ayat 1 Poin (f).
ketika mencapai haul yakni 1 tahun kepada pihak yang bertanggung jawab, dalam hal ini kepala  desa  selaku  Baitul  Mal  Gampong.  Para  pengelola  tambang  berdalih  bahwasanya tidak  mengetahui  tentang  kewajiban  untuk  mengeluarkan  zakat  tambang  (emas  dan perak) per temuan/galian apabila sudah mencapai nisab. 4
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  kurangnya  pengetahuan  dan informasi  yang  diterima  oleh  para  pemilik  tambang  mengenani  ketentuan  bahwa  tidak ditetapkan  haul  dalam  mengeluarkan  zakat  tambang  (emas  dan  perak)  dan  harus dikeluarkan segera jika mencapai nisab.

## B. KAJIAN PUSTAKA

## 1. Zakat
Zakat  berasal  dari  bahasa  Arab  yaitu zāka - yuzāku - zākah yang  artinya  berkah, tumbuh,  baik,  bersih  dan  bertambah.  Maka  dari  itu,  orang-orang  yang  berzakat diharapkan hatinya dapat menjadi bersih.  Berdasarkan pendapat Ibnu Thaimiyah, dengan mengeluarkan  zakat,  hati  seseorang  yang  berzakat  tersebut  dapat  menjadi  bersih  dan suci  serta  berkembang  secara  maknawi.  Dikatakan  berkembang  karena  dengan mengeluarkan  zakat,  harta  yang  di  zakatkan  itu  tidak  menumpuk  pada  seseorang  atau suatu tempat saja.
Zakat  merupakan  suatu  ibadah  yang  dapat  menambah  kepedulian  antar  sesama umat muslim, zakat tidak diperuntukkan kepada Allah Swt. melainkan kepada umat Islam yang  membutuhkannya.  Allah  akan  memberikan  balasan  berupa  pahala  yang  diterima seorang  muzakki.  Zakat  merupakan  ibadah  yang  dapat  menyucikan  harta  serta  jiwa seorang  hamba,  sedangkan  mustahik  mendapatkan  keuntungan  didunia  berupa  materi serta bahan pokok yang dapat meringankan kebutuhan seharihari. 5
Dalam  al- Qur‘ān  disebutkan  beberapa  ayat  mengenai  zakat,  seperti  yang disebutkan pada surah at-Taubah ayat 103:
ميلع عيسم اللهو مله نكس كتاولص نإ مهيلع يلصو ابه مهيكزتو مهرهطت ةقدص ملهاومأ نم ذخ
Menurut terminologi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. untuk diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya dengan syarat-
4 Wawancara  terhadap  M. Nur  Miswari  salah seorang  pemilik  tambang emas  di  Geumpang,  Pidie. pada tanggal 28 Juni 2020.
5 Muhammad  Farabi  Dinata,  “Analisis  Hu kum  Islam  Terhadap  Sistem  Pengelolaan  Dana  Zakat  Di Baitul Mal Aceh Singkil,” At- Tasyri’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah 10 (2018): 74.
syarat  tertentu.  Wahbah  Zu ḥ aylī  dalam  kitabnya Fīqh  Islām  wa ʻ Adillatuhū yang menjelaskan  tentang  beberapa  defenisi  zakat  berdasarkan  pandangan  para  ulama Mazhab, yaitu:
1.1. Malikyah menjelaskan bahwa zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang sudah  mencapai  nisab  kepada  orang  yang  berhak  menerima,  jika  kepemilikan,  haul (mencapai satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan barang temuan.
1.2. Hanafiah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah memberikan hak kepemilikan dari sebagian harta tertentu yang dimiliki seseorang kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan agama, semata-mata karena Allah Swt.
1.3. Mazhab  Syāfi‘ī  berpendapat  bahwa  zakat  merupakan  suatu  harta  yang  diberikan kepada pihak tertentu.
1.4. Menurut mazhab Hambali, zakat merupakan suatu hak yang wajib dikeluarkan pada harta tertentu kepada orang atau kelompok tertentu dan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

## 2. Zakat Hasil Tambang
Berdasarkan  pendapat  jumhur  ulama,  zakat  hasil  tambang  disebut  juga  dengan ma ‘ din ,  yaitu  segala  sesuatu  yang  diciptakan  oleh  Allah  yang  berasal  dari  dalam  perut bumi, baik itu berupa zat cair maupun padat. Seperti emas, perak, tembaga, batu bara, minyak,  gas  besi  dan  sulfur. 6 Menurut  Ibnu  Athir  dalam an- Nihāyah dikutip  oleh  Yusuf Qardhawi “ ma ‘ din berarti tempat pengambilan kekayaan bumi seperti emas, perak dan tembaga”. 7
Ibnu  Qudamah  yang  dikutip  oleh  M.  Ali  Hasan,  barang  tambang  itu  antara  lain timah,  emas,  besi,  perak,  batu  bara,  batu  permata  dan  intan.  Lalu  ada  kategori  barang tambang berupa benda cair diantaranya seperti belerang, aspal, gas, dan minyak bumi. 8
Wahbah  Zu ḥ aylī  mengutip  beberapa  pendapat  ulama  mengenai  zakat  hasil tambang, diantaranya:
6 Fakhruddin, Fiqh Dan Manajemen Zakat Indonesia (Malang: UIN Press, 2008). h. 314.
7 Qardawi, Hukum Zakat , h. 433.
8 M  Ali  Hasan, Zakat Dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi  Problema Sosial Di Indonesia (Jakarrta: Kencana, 2008), h. 64.
2.1. Menurut mazhab Hanafi barang tambang, barang peninggalan kuno atau harta karun mempunyai pengertian sama, yaitu semua harta yang tertimbun didalam perut bumi, hanya saja barang tambang adalah barang yang yang memang sudah diciptakan oleh Allah semenjak terciptanya bumi.
Adapun barang-barang tambang menurut Hanafiah ada tiga macam, yaitu:
a) Beku  yang  bisa  meleleh  dan  dapat  terbentuk  dengan  api  seperti  emas,  perak, tembaga, besi, timah, dan merkuri.
b) Beku yang tidak bisa meleleh dan tidak bisa dibentuk dengan api seperti plester dan batu kapur, alcohol, arsenic, dan batu-batuan lain seperti runi dan garam.
c) Mencair tidak beku seperti aspal dan minyak bumi.
2.2. Menurut  mazhab  Maliki  barang  tambang  tidak  termasuk  jenis  barang  peninggalan kuno tetapi sesuatu yang diciptakan oleh Allah di bumi yang berupa belerang, emas, timah,  perak,  tembaga,  dan  lainnya  yang  perlu  dikeluarkan  untuk  dibersihkan  dan diolah.
2.3. Mazhab  Syafi’i  menjelaskan  hal  yang  sama,  bahwa  barang  tambang  tidak  termasuk kedalam barang peninggalan kuno melainkan sesuatu atau barang yang dikeluarkan dari  bumi  sebagai  tempat  yang  diciptakan  oleh  Allah,  dikhususkan  pada  emas  dan perak sebagaimana pendapat Malikiyah.
2.4. Hambali berpendapat bahwa barang tambang merupakan suatu benda atau barang berharga yang diambil dari dalam tanah ciptaan Allah baik itu berupa barang cair atau padat. 9

## C. DATA DAN METODOLOGI
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode  studi  kasus  ( case  study ),  studi  lapangan  ( field  research )  dan  ( library  research ). Penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.  Dalam penelitian ini penulis melakukan studi langsung ke lapangan serta menggunakan beberapa penelitian dan regulasi untuk memperoleh  data  yang  konkrit  mengenai  implementasi  fatwa  MPU  Aceh  No.  9  Tahun 2013.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara  kualitatif  (data-data  tidak berupa  angka-angka  statistik).  Adapun  metode  pengolahan  data  yang  peneliti  gunakan
9 Wahbah Zu ḥ aylī, Al-Fiqh Al- Islāmī Wa ʻ Adillātuhu , Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), h. 1854.
dalam  penelitian  ini  adalah  mengunakan  metode  analisis  data  Model  Miles  and Huberman.  Analisis  data  menurut  Miles  and  Hubermandalam  penelitian  kualitatif  terdiri dari tiga kompenen pokok, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Analisis Implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Zakat Tambang
Ilmu Ushul Fikih telah  menentukan metode dalam membentuk dan merumuskan suatu  hukum.  Sebagai  seorang  yang  ahli  dalam  hukum  Islam  seharusnya  telah mengetahui dan memahami proses serta cara penggalian suatu hukum. Sehingga sudah bukan  menjadi  sebuah  keanehan  lagi  ketika  istinbat  dijadikan  sebagai  patokan  utama dalam ilmu Ushul Fikih yakni pada penjelasan tentang lafazh nash agar dapat ditentukan metodenya.
Salah  satu  Teknik  atau  cara  yang  dapat  digunakan  untuk  mengkaji  suatu  hukum yaitu  metode  bayani.  Metode  bayani  merupakan  langkah  dalam  menentukan  suatu hukum  dengan  melihat  arti  atau  makna  dari  diksi  yang  dipakai  di  dalam  nash  serta rangkaian kalimat itu sendiri. Meto de lainnya yang digunakan yaitu metode ta‘līlī dengan cara  menganalisa  suatu  hukum  dengan  menimbang  adanya  persamaan  ‘illat  atau  nilai substansial  dari  suatu  masalah  dan  persoalan  yang  terjadi  dengan  kejadian  yang  sudah terangkan  sebelumnya  oleh  nash.  Seda ngkan  qiyās  dan  isti ḥ san  adalah  metode  yang gunakan oleh jumhur ulama dalam metode analisa ta‘līlī. Makna dari qiyās yaitu mengukur atau  membandingkan  sesuatu  dengan  sesuatu  lainnya  untuk  mengetahui  apakah terdapat  kesamaan  antara  dua  hal  tersebut.    Dalam kitab  “al - Ijtihād  fī  asy - Syarī ʻ ah  al- Islāmiyah”  disebutkan  bahwa  Syaīkh ʻ Abdul  Wahāb  Khallāf  pernah  mengutip  pemikiran dari Imam Al-Bai ḍ awī di dalam kitabnya yang berjudul al - Minhāj yang menjelaskan bahwa qiyas  merupakan  “metode  menetapkan  hukum  yang  sama dari  persoalan  yang  telah diketahui ke dalam permasalahan lainnya yang telah diketahui juga karena kesamaan illat hukum dari kedua permasalahan tersebut menurut orang yang menetapkannya”. 10
Hal tersebut juga berarti sebagai suatu metode penetapan hukum yang sama dari suatu masalah kepada masalah lainnya dikarenakan terdapat kesamaan ‘illat (sifat nyata dan sistematis yang sesuai dengan hukum) di antara dua hal tersebut menurut pendapat ahli yang menetapkan hukum atau mujtahid. Sementara makna dari istihsan  sebelumnya
10 Syaīkh  Abdul  Wahab  Kallāf, Al- Ijtihīd  Fī  Asy - Syarī ʻ ah  Al- Islāmiyyah,  Terj.  Rohidin  Wahid (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015), h. 185.
telah dibahas dan dijelaska oleh Imam Malik seperti yang telah dijelaskan oleh Sawarjin di dalam  buku  Ushūlul  Fiqh  adalah  adalah  “beramal  dengan  salah  satu  dari  dua  dalil  yang paling kuat dengan mengambil maslahah juz‘iyyah dalam berhadapan dengan dalil kulli”.
Tgk.  Faisal  Ali  mengatakan  bahwa  hadi ṡ yang  membahas  tentang  zakat  hasil tambang  hanya  menjelaskan  bahwa  barang  hasil  tambang  ditetapkan  pada  dua  jenis barang  saja,  yaitu  emas  dan  perak.  Beliau  berpendapat  bahwa  Nabi  Muhammad  saw. hanya  mewajibkan  zakat  pada  emas  dan  perak  saja  sebagai  barang  hasil  tambang.  Kita Tidak  dapat  memastikan  bahwa  apakah  pada  masa  itu  tidak  terdapat  jenis  barang tambang  lainnya  selain  emas  dan  perak.  Bahkan  muncul  dugaan-dugaan  kuat  bahwa terdapat juga jenis-jenis barang tambang selain emas dan perak, namun Nabi Muhammad saw.    hanya  mewajibkan  emas  dan  perak  saja  yang  wajib  di  keluarkan  zakatnya.  Oleh sebab  itu  kita  tidak  perlu  berijtihad  untuk  me-generalisasi  nya  (mengambil  zakat  pada hasil  tambang  selain  emas  dan  perak),  karena  pasti  ada  hikmah  nya  dari  pembatasan kewajiban zakat tersebut. 11
Pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Hanbali  (tentang  semua  hasil  bumi  yang berharga  dan  dibentuk  dari  unsur-unsur  lain,  dan  kewajiban  zakat  pada  semua  hasil tambang tidak terbatas pada emas dan perak saja) tentu saja berhubungan dengan hal- hal  lain  dan  alangkah  baiknya  dikaji  lagi  secara  mendalam.  Logika  dan  penalaran  umum lainnya  yang  menyebutkan  bahwa  zakat  hasil  tambang  tidak  terbatas  pada  emas  dan perak saja karena “mahal” dapa t dibantah dengan perbandingan bahwa berlian biasanya lebih  mahal  daripada  emas  dan  perak  namun  Rasulullah  sendiri  tidak  mewajibkan  zakat pada berlian. Pertimbangan lainnya dari MPU Aceh adalah zakat merupakan suatu ibadah, dan ibadah tersebut memiliki nil ai ta‘abbudī yang artinya:
هتَّلع كردت لاو هانعم لقعي لا ام
Pengertian  ini  diambil  dari  buku  Kajian  dan  Penyelidikan  Aturan  “Asal  Ibadah Adalah  Larangan”  karya  Muhammad  bin  Hussain  Al -Jizani. 12 MPU  Aceh  berpendapat bahwa  zakat  adalah  suatu  ibadah  yang  mem iliki  nilai  ta‘abbudī  didalamnya,  ta‘abbudī merupakan bentuk ketaatan terhadap aturan dan ketetapan Allah Swt. di dalam Alquran
11 Bayu Setyadipraja, “Pembatasan Zakat Tambang Pada Emas Dan Perak” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017), h. 52.
12 Muhammad  bin  Hussain  Al-Jizani, Kajian Dan Penyelidikan Aturan: Asal Ibadah Adalah Larangan ,  I (Saudi Arabia: Dar Ibn Al-Jawzi for Publishing and Distribution, 2010), h. 1-13.
dan  Sunnah,  yang  harus  diterima  apa  adanya  walaupun  tidak  dapat  dinalar  secara  akal manusia.  Hal  ini  diperkuat  oleh  pendapat  Ima m  Syāfi‘ī  yang  menyatakan  bahwa  zakat hasil  tambang  hanya  diwajibkan  terhadap  emas  dan  perak  saja,  lalu  juga  didukung  oleh Qanun Aceh nomor 8 tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam yang berbunyi:
1.1. Penyelenggaraan ibadah di Aceh wajib dijalankan sesuai dengan tuntunan syariah.
1.2. Penyelenggaraan  ibadah  sebagaimana  diatur  ayat  (1)  diamalkan  dengan memprioritaskan tata cara pengamalan ibadah menurut mazhab Syāfi‘ī.
Berdasarkan  beberapa  pertimbangan  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  Majelis Permusyawaratan  Ulama  Aceh  memutuskan  bahwa  zakat  hasil  tambang  terbatas  pada emas dan perak saja.
Terlepas dari khilāfiyah atau perbedaan tentang jenis barang tambang yang wajib zakatnya  wajib  dikeluarkan,  disini  penulis  lebih  tertarik  untuk  menelusuri  lebih  dalam tentang  Yusuf  Al-Qardhawi  dalam  kitab  Fiqh  Zakat,  beliau  berpendapat  bahwa  apabila ulama  mujtahid  kita  terdahulu  masih  hidup  hingga  saat  ini  dan  mengetahui  nilai  serta manfaat barang tambang yang salah satunya dapat menjadi tolak ukur kekayaan bangsa- bangsa  yang  memilikinya,  tentunya  ulama  terdahulu  akan  memiliki  pendapat  lain  yang berbeda dari pendapat-pendapat mereka sebelumnya. 13 Oleh sebab itu, akan lebih baik lagi apabila pola pemikiran yang digunakan MPU Aceh mengacu pada pertimbangan dari nilai kekayaan seseorang atau individu yang memiliki usaha tambang dalam tujuan untuk menemukan hukum dari suatu persoalan.
Pendapat Al-Yasa Abubakar yang dikutip dari buku Metode Istislahiah menyatakan bahwa  sangat  dibutuhkan  pembaharuan  Fiqh  karena  adanya  kemajuan  dalam  bidang teknologi  saat  ini  dalam  berbagai  persoalan,  misalnya  dalam  perihal  perumusan  zakat, definisi,  atau  konsep  tentang  mustahiq  yang  dinilai  akan  lebih  tepat  dan  komprehensif jika  mempertimbangkan  kemajuan  ilmu  Ekonomi,  Sosiologi,  Psikologi,  statistika,  serta ilmu-ilmu  yang  lainnya  yang  berhubungan,  dalam  penyusunannya  perihal  masalah  zakat tersebut.
Demikian dengan harta yang wajib dizakatkan, mungkin akan lebih mudah lagi jika semua dibagi dan dikategorikan menjadi simpanan dan juga penghasilan. Dalil mengenai zakat ini nanti nya ditafsirkan ulang bukan berdasarkan lughawiyah namun berdasarkan ta‘liliyah  dengan  memanfaatkan  istilah  tersebut  didalam  multidisiplin  ilmu  pengetahuan
13 Qardawi, Hukum Zakat , h. 415.
konvensional dan modern saat ini serta juga mengacu pada jenis dan bentuk penghasilan masyarakat saat ini. 14
Nantinya  diharapkan  dapat  memperoleh  objek  pendapatan  zakat  pada  hal  baru yang dibatasi pada obyek zakat fiqh klasik yang sebelumnya telah dijelaskan oleh ulama terdahulu  dengan  tujuan  dan  harapan  hal  tersebut  dapat  meningkatkan  kekuatan ekonomi umat Islam pada umumnya dan khususnya di provinsi Aceh. Selain itu, di dalam naskah  putusan  fatwa  tersebut  MPU  Aceh  tidak  mencantumkan  dalil  al- Qur‘ān,  hadi ṡ , Ijma‘, dan Qiyas, dan akan lebih baik la gi jika ditambakan penulisan dalil oleh MPU Aceh, sehingga masyarakat lebih  memahami  dasar dan  acuan (dalil-dalil) yang digunakan oleh MPU dalam membentuk fatwa tersebut.

## 2. Analisis Implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.
Baitul  Mal  adalah  Lembaga  Daerah  Non  Struktural  yang  diberi  kewenangan  untuk mengelola  dan  mengembangkan  zakat,  wakaf,  harta  agama  dengan  tujuan  untuk kemaslahatan  umat  serta  menjadi  wali-wali  pengawas  terhadap  anak  yatim  piatu  atau hartanya dan pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam.
Butuh proses dan kesadaran yang sangat besar untuk mewujudkan ibadah zakat sendiri. Di Aceh, sebagai salah satu daerah yang sebagian besar masyarakatnya penganut ajaran Islam, zakat masih menjadi masalah yang sangat sulit untuk diterapkan. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menunaikan zakat itu sendiri menjadi kendala terbesar yang dihadapi oleh baitul mal dalam proses pemungutan dan juga pendistribusian zakat. Meskipun  dalam  hal  ini  baitul  mal  telah  bekerjasama  dengan  pihak-pihak  pemerintahan yang mempunyai informasi penuh atas aset yang dimiliki oleh setiap masyarakat.
Zakat  tambang  (emas  dan  perak)  merupakan  salah  satu  zakat  yang  harus dikeluarkan tanpa menunggu waktu (haul), sama seperti zakat pada pertanian yang harus segera  dikeluarkan  jika  sudah  tercapai  waktunya  untuk  memanen,  hal  tersebut sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  pada  hukum  Islam.  Dalam  Qanun  Provinsi  Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal pada pasal 19 ayat 1 pada poin (f) ditetapkan bahwa zakat tambang (emas dan perak) harus segera dikeluarkan sebesar 2,5% per galian.
14 Al- Yasa’ Abubakar, Metode Istilahīah (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), h. 325.
Berbanding  terbalik  jika  dilihat  pada  perubahan  qanun  tentang  baitul  mal  yang menetapkan  haul  pada  zakat  tambang  yakni  (1  tahun),  alasan  ditetapkannya  haul  pada tambang emas tersebut karena melihat qanun tahun 2007 tidak terlaksana menyangkut zakat  tambang  (emas  dan  perak),  pemilik  tambang  enggan  untuk  mengeluarkan  zakat dikarenakan  minimnya  pengetahuan  serta  kesadaran  untuk  mengeluarkan  zakat pertambangan. 15
Informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan salah satu tenaga profesional pada  baitul  mal  bahwa  kedua  regulasi  tersebut  belum  seutuhnya  berjalan  atau diterapkan,  dikarenakan  sulitnya  memperoleh  informasi  mengenai  tambang-tambang yang  beroperasi  di  wilayah  Aceh  baik  itu  tambang  legal  maupun  ilegal,  para  pemilik tambang menganggap zakat tambang masuk kedalam ranah pribadi, mereka memiliki hak penuh  atas  pengelolaan  aset  atas  apa  yang  telah  mereka  dapatkan,  apabila  ada  orang asing  yang  memasuki  wilayah  mereka  merupakan  sebuah  ancaman  bagi  mereka.  Oleh karena itu, pemerintah melakukan revisi pada qanun nomor 10 tahun 2007 tentang baitul mal dengan menetapkan haul pada zakat tambang. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.
Selain  menetapkan  haul  pada  zakat  tambang  terdapat  banyak  perubahan  yang diterapkan kedalam Qanun Nomor 10 tahun 2018, seperti ditetapkannya pasal mengenai ‘uqūbāt  atau  hukuman  yang  diberikan  kepada  masyarakat  yang  tidak  menunaikan kewajibannya  dalam  berzakat,  dan  juga  melakukan  penggelapan  zakat  akan  dikenakan denda serta kurungan, hal tersebut tercantum dalam pasal 156, yang berbunyi:
“Setiap  orang  yang  melakukan,  turut  melakukan  atau  membantu  melakukan penggelapan  Zakat,  Infak,  Wakaf  atau  Harta  Keagamaan  Lainnya  yang  akan  diserahkan Pengelolaannya  dan  Pengembangannya  kepada  Baitul  Mal,  dihukum  karena penggelapan,  dengan  ‘uqūbāt  ta‘zīr  berupa  cambuk  di  depan  umum  paling  sedikit  satu kali, paling banyak tiga kali, atau penjara paling singkat 1 (satu) bulan paling lama 3 (tiga) bulan  dan  denda  paling  sedikit  satu  kali,  paling  banyak  dua  kali,  dari  nilai  Zakat,  Wakaf, atau Harta Keagamaan lainnya yang digelapkan.”
15 Wawancara  dengan  Bapak  Bobby  Novrizan,  salah  seorang  tenaga  ahli  di  kantor  Baitul  Mal Profinsi Aceh pada tanggal 5 Juli 2021.
Akan  tetapi  aturan  tentang  ‘uqūbāt  tersebut  belum  berjalan  seperti  yang  telah ditetapkan,  dikarenakan  keberadaan  baitul  mal  selaku  penegak  hukum  dalam  hal  harta keagamaan sendiri masih belum sepenuhnya diterima masyarakat
Lahirnya  Qanun  Nomor  10  Tahun  2018  Tentang  Baitul  Mal  dinilai  tidak  memberikan dampak signifikan terhadap penerapan zakat tambang (emas dan perak) di Provinsi Aceh, dikarenakan  baitul  mal  belum  mendapatkan  akses  sepenuhnya  dalam  mengumpulkan data-data  yang  diperlukan,  yang  nantinya  digunakan  untuk  melancarkan  proses pemungutan  dan  pendistribusian  zakat  tambang  pada  perusahaan-perusahaan  yang beroperasi di wilayah Aceh secara merata sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain memili  akses  yang  sulit  untuk  menuju  pertambangan,  pihak  Baitul  Mal  sendiri  tidak mengetahui secara pasti dimana letak pasti dari lokasi pertambangan.
Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari penolakan pendataan oleh kalangan para penambang, bahkan mereka menganggap bahwa masuknya orang asing dalam kawasan pertambangan adalah sebuah ancaman. Sebagian besar praktik pertambangan (emas dan perak) di Aceh sendiri masih jauh dari legalitas, artinya para pengelola tambang banyak yang tidak memiliki izin tambang dari pemerintah setempat.
Sejauh  ini,  praktik  zakat  yang  dilaksanakan  oleh  para  pemilik  tambang  adalah dengan  menunaikan  zakat  kepada  Baitul  Mal  Gampong  (dalam  hal  ini  diwakilkan  oleh kepala  desa  setempat)  ketika  tercapainya  nisab  dan  haul  (satu  tahun),  yang  kemudian akan didistribusikan kepada masyarakat setempat. Menurut informasi yang didapatkan di lapangan  melalui  wawancara  dengan  salah  satu  anggota  keluarga  pemilik  tambang, Muhammad  Nur  Miswari  menyampaikan  bahwa  praktik  pembayaran  zakat  tersebut sudah  menjadi  hukum  adat  yang  telah  dilakukan  dari  generasi  ke  generasi.  Beliau menganggap  praktik  tersebut  telah  sesuai  dengan  syariat  Islam  yang  telah  ditetapkan. Praktik  tersebut  tentunya  bertentangan  dengan  pendapat  para  ulama  mngenai  zakat tambang.
Hal lain yang menjadi hambatan bagi Baitul Mal dalam pendistribusian zakat yakni mengenai  dana  zakat,  dimana  dana  yang  terkumpulkan  selama  ini  tidak  berada  pada Baitul Mal melainkan dana tersebut disimpan dan dikelola oleh pemerintah pusat, dimana Baitul  Mal  harus  melalui  tahap  permohonan  dana  terlebih  daluhu,  baru  dana  tersebut dapat dicairkan dan selanjutnya disalurkan kepada orang yang menima zakat.

## 3. Tinjauan Hukum Islam Tentang Problematika Zakat Tambang di Aceh
Ulama  fikih  kesamaan  pendapat  tentang  kewajiban  zakat  hasil  tambang  yang  harus dikeluarkan  oleh  setiap  umat  muslim  yang  telah  mencapai  ketentuan  untuk  berzakat. Hanya  saja  terdapat  perbedaan  pendapat  dalam  menentukan  apa  saja  jenis  barang tambang  yang  hukumnya  wajib  untuk  di  zakatkan,  perbedaan  tersebut  muncul  karena terdapat perbedaan penafsiran dalil ataupun penetapan qiyas tentang zakat barang hasil tambang.
Imam Syāfi‘ī berpendapat:
: يعفاشلا لاق
نطبا نم جرختسلما ندعلمبا دوصقلما .اقرو وأ ابهذ لاإ نداعلما نم جريخ امم ءيش في ةاكز لاو ةضفلاو بهذلا اصوصمخ ،ضرلأا
Apabila dikerjakan mengenai barang tambang, maka tidak ada zakat pada sesuatu yang dikeluarkan  darinya,  selain  emas  dan  perak.  Artinya  barang  tambang  selain  emas  dan perak tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat. 16
Alasan  ulama  Syāfi‘ī  sebagaimana  dikemukakan  oleh  An - Nawawi,  “ Dalil  kami adalah  karena  tidak  adanya  dalil  yang  menunjukkan  tentang  wajibnya.  sedangkan  untuk barang  tambang  emas  dan  perak  ada  kewajiban  zakat  sebagaimana  kesepakatan  ulama dalam hal ini. oleh karena itu tidak ada kewajiban zakat pada barang tambang lainnya ”. 17
Imam  Hanafi  dan  para  sahabatnya  berpendapat  bahwa  setiap  barang  tambang yang diolah dengan menggunakan api atau dengan kata lain yang diketok  dan ditempa, harus dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi barang yang sifatnya cair  dan padat yang tidak diolah  dengan  menggunakan  api  maka  tidak  diwajibkan  untuk  mengeluarkan  zakatnya. Pendapat ini di qiyaskan kepada emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketetapan dalil dan kesepakatan ulama. Barang tambang yang diolah dengan api hukumnya sama seperti emas dan perak. 18
Imam  hambali  beserta  pengikutnya  sepakat  bahwa  barang  tambang  dengan beragam jenis nya tidak memiliki perbedaan antara jenis barang tambang padat dan cair serta  barang  tambang  yang  diolah  dengan  api  maupun  tidak.  Menurut  Imam  Hambali serta  pengikutnya,  barang  tambang  seperti  emas,  perak,  timah,  besi,  tembaga,  dan minyak  bumi,  seper ti  rikāz  (barang  terpendam)  yang  memiliki  kewajiban  untuk
16 Al-Imam Asy- Syāfi‘ī, Al-Umm , (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), III: 57.
17 Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
18 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat , h. 415.
dikeluarkan zakatnya, walaupun mereka belum sepakat mengenai berapa kadar zakatnya. Penulis cenderung lebih setuju dengan pendapat ini karena berdasarkan firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 267:
متسلو نوقفنت هنم ثيبلخا اومميت لاو ضرلاا نم مكل انجرخأ اممو متبسك ام تابيط نم اوقفنا اونما نيذلا اهيا يا ديحم نيغ الله نا اوملعاو هيف اوضمغت نأ لاإ هيذخبا
Jika  kita  melihat  lebih  dalam  lagi  terhadap  ayat  di  atas,  dapat  ketahui  bahwa maksud  dari  fi rman  Allah  Swt.  diatas  bersifat  umum,  yaitu  “dan  segala  yang  kami keluarkan  dari  bumi  untuk  kamu”.  Oleh  sebab  itu,  barang  tambang  lainnya  selain  emas dan  perak  juga  wajib  untuk  dikeluarkan  zakatnya.  Dalam  kitab  “Al - Mughnī”,  Ibnu Qu ḍ āmah  juga berpendapat  bahwa  barang  tersebut  termasuk  harta  kekayaan,  maka zakatnya sama seperti emas.
Zakat  tambang  merupakan  sektor  zakat  yang  mampu  menunjang  perekonomian dan  juga  pendapatan  daerah,  sebagaimana  yang  kita  ketahui  bahwa  penghasilan  zakat tambang  lebih  besar  jika  dibandingkan  dengan  zakat-zakat  yang  lain.  Artinya  zakat tambang  mampu  merubah  kehidupan  dan  perekonomian  umat  jika  dapat  dituntaskan dengan maksimal. 19
Rasulullah telah menyampaikan ketentuan yang lebih rinci, meskipun dalam hal ini  tidak disebutkannya haul dan nisab nya, seperti yang diriwayatkan oleh imam Bukhari:
“ Dari  Abu  Hurairah  bahwa  Nabi  saw.  bersabda  “Binatang  pemburu  adalah  jubar, 20 sumur adalah  jubar,  barang  tambang  adalah  jubar  dan  pada  hasil  temuan  (wajib  dikeluarkan zakatnya) satu perlima ”. ( Ṣ ahīh al - Bukhārī).
Tidak  dapat  dipungkiri  lagi,  bahwa  barang  tambang  sangat  dibutuhkan  oleh manusia  dalam  kehidupannya,  terutama  di  abad  modern  ini  dimana  perusahaan- perusahaan  internasional  berlomba-lomba  untuk  memperoleh  hak  agar  dapat memproduksi  barang-barang  tambang,  bahkan  menimbulkan  pertentangan  di  kalangan pemerintahan dan juga menimbulkan peperangan sebagai akibat memperebutkan harta hasil dari pertambangan terutama minyak bumi, emas dan perak.
Maka  dari  itu,  untuk  problematika  saat  ini  sangat  dibutuhkan  mujtahid  yang mampu menangani permasalahan yang terdapat dalam ruang lingkup pertambangan ini,
19 Nashiruddin  Baidan, Tafsīr  Maudhū ʻ ī solusi  Qurani  atas  Masalah  Sosial  Kontemporer (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h.149.
20 Yang  dimaksud  dengan  jubar  adalah,  aapabila  terdapat  sesuatu  yang  cacat  maka  tidak  ada penggantinya.
berbentuk  kewajiban-kewajiban  tertentu  yang  harus  dilakukan  oleh  umat  Islam  baik  itu berbentuk  perorangan,  badan  hukum  maupun  perusahaan  yang  memperoleh  barang tambang  tersebut.  Maksud  dan  tujuannya  tidak  lain  adalah  agar  terciptanya  keadilan dalam kepemilikan harta benda tersebut.
Keadilan  tersebut  merupakan  salah  satu  asa  naqasid  hukum.  Abu  Zahrah mengatakan  bahwa  sesungguhnya  Islam  berorientasi  kepada  tiga  segi  dalam mendasarkan  hukumnya,  yaitu  menjadikan  manusia  mempunyai  kebaikan  dan  tidak mempunyai  keburukan  terhadap  masyarakatnya,  menegakkan  keadilan  dan  rahmat dalam masyarakat Islam dan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. 21
Dengan  demikian,  dalam  menentukan  sebuah  hukum  haruslah  melihat  dari  segi keadilan. Karena keadilan  merupakan asas, maka ini harus ada dalam tiap hukum  Islam. Jika keadilan itu tidak ada, maka hukum Islam itu menjadi dilarang dari sesuatu yang pada dasarnya mubah.
Maka  seperti  itulah  yang  terjadi  pada  barang  tambang,  dimana  dalam kepemilikannya  harus  mewujudkan  kemaslahatan  bagi  umat.  Karena  kita  tahu  bahwa betapa  luasnya  karunia  Allah  yang  dilimpahkan  ke  muka  bumi  yang  kemudian  dapat dinikmati  oleh  manusia,  dalam  lingkup  hasil  tambang  haruslah  dikelola  oleh  orang  yang berkompeten dalam bidangnya sehingga dalam pemungutan zakatnya harus merata, hal tersebut  tentunya  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  bagi  umat,  kita  telah  ketahui bersama  bahwa  zakat  adalah  salah  satu  pendapatan  daerah.  Apabila pengelolaan  zakat dalam  suatu  daerah  terkendali  dengan  baik,  maka  dapat  dipastikan  bahwa  masyarakat yang berada dalam daerah tersebut akan makmur dan sejahtera.
Yusuf  Qardhawai  mengemukakan  kadar  zakat  sebanyak  5%  hingga  10%  dengan menqiyaskan pada zakat pertanian, menurut penulis pendapat tersebut sangatlah relevan dengan keadaan zaman saat ini. Dimana perkembangan teknologi yang semakin canggih dan berkembang, dalam hal tersebut dapat membantu umat untuk memperoleh apa yang mereka  inginkan,  terutama  alat-alat  yang  digunakan  untuk  mengolah  hasil  tambang. Munculnya  beragam  teknologi  terbaru  dalam  kehidupan  umat  manusia  di  era  modern saat ini sangat besar kemungkinan untuk memperoleh hasil tambang, ketimbang keadaan umat  pada  zaman  dahulu  yang  masih  menggunakan  alat-alat  yang  seadanya.  Hal  ini
21 Mu ḥ ammad Abū Zahrah, Ushūlul Fiqh (Ttp.: Dār al-Arabi, t.t.), h. 365-366.
dikemukakan  oleh  Yusuf  Qardhawi  dengan  menerapkan  prinsip  keadilan  dalam  hukum Islam.
Abu  Yusuf  berpendapat  bahwa  setiap  barang  tambang  yang  diperoleh  atau dihasilkan  baik  dalam  jumlah  yang  sedikit  maupun  dalam  jumlah  banyak  maka  akan dikenakan khumus. 22 Jika barang tambang yang didapatkan kurang dari timbangan dua puluh miśqal emas atau dua ratus dirham perak, maka atas barang tambang itu dikenakan khumus.  Khumus  yang  dimaksuk  i ni  merupakan  ghanīmah,  bukan  zakat.  Tanah  sebagai sumber  atau  tempat  dihasilkannya  barang  tambang  tersebut  tidak  diwajibkan  untuk membayar  pungutan  apa  pun.  Khumus  yang  wajib  untuk  dibayar  hanya  yang  termasuk kategori  perak,  besi,  emas  murni,  timah,  dan  tembaga  setelah  pengurangan  dari  biaya operasional  pertambangan  tersebut.  Terkadang  jumlah  biaya  yang  dibayarkan  sama dengan  jumlah  dari  hasil  barang  yang  didapatkan,  maka  kondisi  tersebut  tidak  wajib untuk  dikenakan  khumus.  Barang  yang  setelah  di  murnikan  maka  wajib  deikeluaran khumus nya, baik barang tersebut dalam jumlah banyak maupun sedikit. Jenis-jeni barang hasil  tambang  lainnya  selain  barang-barang  seperti  raksa,  belerang,  firus,  celak,  lumpur merah, dan firuz maka tidak terkena khumus karena dinilai termasuk kedalam jenis tanah dan lumpur.
Jika  yang  menemukan  tembaga,  emas,  timah,  besi,  dan  perak  memiliki  hutang dalam  jumlah  yang  banyak,  tetap  tidak  melunturkan  kewajiban  membayar  khumus  nya. Selain  itu,  jika  seorang  prajurit  mendapatkan  ganīmah  dari pihak  musuh,  maka  ia  wajib membayar  khumus  tanpa  terkecuali  mempunyai  uang  atau  tidak,  memiliki  hutang  atau tidak, ia tetap wajib membayarkan khumus tersebut.
Adapun  rikāz  maksudnya  adalah  emas  dan  perak  ciptaan  Allah  Swt.  pada  saat penciptaan  bumi.  Emas  dan  perak  tersebut  wajib  dikeluarkan  atau  dibayarkan  khumus nya.  Lalu  Barangsiapa  yang  memperoleh  harta  atau  barang  berharga  dari  dalam  tanah pendaman  biasa  di  likasi  yang  tidak  memiliki  pemiliknya  dan  di  dalamnya  terdapat Mutiara, pakaian, perak, dan emas maka ia wajib membayar khumus (seperlima) dari nilai harta  benda  tersebut:  Sedangkan  sisa  empat  perlimanya  untuk  orang  yang menemukannya.  Harta  atau  Benda- benda  tersebut  seperti  ghanīmah  yang  didapatkan oleh suatu kaum. Mereka membayarkan seperlimanya dan sisanya untuk mereka.
22 Perkataan Arab untuk Satu Perlima (1/5). Mengikut istilah hukum Islam Syi ʻ ah , ia bermakna "satu perlima harta tertentu seseorang yang mesti dibayar sebagai cukai”.
Jika seorang kafir harbi memperoleh rikāz di tempat kaum Muslimin, lalu ia masuk ke  tempat  tersebut  dengan  jaminan  keamanan,  maka  seluruh  barang  tersebut  dapat diambil darinya sehingga ia tidak mendapatkan apapun. Tetapi jika yang  mmendapatkan seorang  kafir  dzimmi,  maka  ia  harus  mengeluarkan  khumus  seperti  layaknya  seorang Muslim,  empat  perlima  bagian  lagi  diserahkan  kepadanya.  Ketentuan  ini  sama  halnya dengan  budak  mukātab  (yang  terikat  perjanjian  pembebasan  dengan  tuannya),  dimana jika ia memperoleh rikāz di negeri kaum Muslimin, maka ia harus mengeluarkan seperlima nya untuk dapat memiliki benda tersebut.
Aceh sebagai salah satu Provinsi  di Indonesia  yang terkenal dengan daerah yang menetapkan  hukum  Islam  secara  menyeluruh  dalam  segala  aspek,  baik  itu  hubungan antara manusia maupun dengan Allah Swt. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya aturan syariah  khusus  atau  disebut  dengan  qanun  yang  ditetapkan  oleh  MPU.  Aturan-aturan tersebut  tentunya  harus  dibarengi  dengan  praktik  yang  sesuai,  tidak  sebatas mengeluarkan  hukum  atas  suatu  produk.  Paraktik  yang  dimaksud  adalah,  menjalankan segala jenis aturan telah ditetapkan selaku masyarakat dengan adanya penegakan hukum yang berlaku.
Aturan  mengenai  zakat  sendiri  tentunya  sudah  dirasa  memadai,  terutama  pada zakat pertambangan, sebagai mana yang tertulis dalam qanun Aceh Nomor 10 tahun 2012, akan  tetapi  praktik  penegakan  mengenai  qanun  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  saat  ini masih  menjadi  faktor  utama  terhambatnya  proses  pemungutan  dan  pendistribusian zakat,  dimana  masih  banyak    kelompok  yang  menganggap  bahwa  zakat  pada  barang tambang  adalah  sama  dengan  zakat  perdagangan,  yang  kemudian  ditunaikan  oleh perushaan  ketika  mencapai  haul.  Sementara  untuk  zakat  tambang  sendiri,  ulama  sudah sepakat bahwa tidak ditetapkan haul padanya.
Qanun  nomor  10  tahun  2018  tentang  baitul  mal  pun  belum  mengatur  dan menerapkan  akan  adanya  ‘uqūbāt  ataupun  hukuman  tegas  yang  ditetapkan  kepada pengelola tambang yang enggan untuk mengeluarkan zakat hasil tambang tersebut. Hal tesebut tentunya menjadi salah satu faktor yang akan menunjang kesadaran masyarakat untuk  mengeluarkan  kewajibannya  atas  zakat,  kami  berharap  kedepannya  kepada  MPU Aceh  beserta  pihak- pihak  yang  terkait  untuk  menambahkan  poin  ‘uqūbāt  ataupun hukuman di dalam Qanun tentang bitul mal.

## E. KESIMPULAN
Zakat  pertambangan  memiliki  kadar  dan  haul  yang  berbeda  jika  dibandingkan dengan  zakat  perniagaan,  zakat  emas  dan  sebagainya.  Dimana  tidak  terdapat  haul padanya,  melainkan  harus  segera  ditunaikan  apabila  sudah  tercapainya  nisab. Berdasarkan  Qanun  Aceh  Nomor  10  tahun  2007  tentang  Baitul  Mal  dibarengi  dengan pendapat para ulama menjelaskan, bahwasanya barang tambang (emas dan perak) yang hasilnya  mencapai  nisab  senilai  94  gram  emas,  wajib  dikeluarkan  zakatnya  sebesar  2.5% untuk  setiap  produksi/temuan.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Imam  Syāfi‘ī  yang mengemukakan bahwa tidak adanya haul dalam zakat tambang (emas dan perak).
Sejauh  ini,  praktik  zakat  yang  dilaksanakan  oleh  para  pemilik  tambang  adalah dengan  menunaikan  zakat  kepada  Baitul  Mal  Gampong  (dalam  hal  ini  diwakilkan  oleh kepala  desa  setempat)  ketika  tercapainya  nisab  dan  haul  (satu  tahun),  yang  kemudian akan  didistribusikan  kepada  masyarakat  setempat.  Praktik  pembayaran  zakat  tersebut sudah  menjadi  hukum  adat  yang  telah  dilakukan  dari  generasi  ke  generasi.  Masyarakat menganggap  praktik  tersebut  telah  sesuai  dengan  syariat  Islam  yang  telah  ditetapkan. Praktik  tersebut  tentunya  bertentangan  dengan  pendapat  para  ulama  mngenai  zakat tambang.
Hal lain yang menjadi hambatan bagi Baitul Mal dalam pendistribusian zakat yakni mengenai  dana  zakat,  dimana  dana  yang  terkumpulkan  selama  ini  tidak  berada  pada Baitul Mal melainkan dana tersebut disimpan dan dikelola oleh pemerintah pusat, dimana Baitul  Mal  harus  melalui  tahap  permohonan  dana  terlebih  daluhu,  baru  dana  tersebut dapat dicairkan dan selanjutnya disalurkan kepada orang yang menima zakat.

## Daftar Pustaka
Al-Imam Asy- Syāfi‘ī, Al-Umm , Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, III.
Al- Yasa’ Abubakar, Metode Istilahīah, Banda Aceh: Bandar Publishing, (2012).
Bayu  Setyadipraja,  “Pembatasan  Zakat  Tambang  Pada  Emas  dan  Perak”, Skirpsi sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, (2017).
Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia , Malang: UIN Press, (2008).
Muhammad  Farabi  Dinata.  (2018).  Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Sistem  Pengelolaan Dana  Zakat  di  Baitul  Mal  Aceh  Singkil. AT- TASYRI’:  JURNAL  ILMIAH  PRODI
MUAMALAH , 10 (2).
M.  Ali  Hasan, Zakat  dan  Infaq:  Salah  Satu  Solusi  Mengatasi  Problema  Sosial  di  Indonesia , Jakarta: Kencana, (2008).
Muhammad  bin  Hussain  Al-Jizani, Kajian  dan  Penyelidikan  Aturan  “Asal  Ibadah  Adalah Larangan” , cet. I Saudi Arabia: Dar Ibn Al-Jawzi for Publishing and Distribution (1431 H).
Mu ḥ ammad Abū Zahrah, Ushūlul Fiqh (Ttp .: Dār al -Arabi, t.t.).
Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
Nashiruddin  Baidan, Tafsīr  Maudhū ʻ ī  solusi  Qurani  atas  Masalah  Sosial  Kontemporer ,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2001).
Pasal 19 Ayat 1 Poin (f), Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal.
Syaīkh  Abdul  Wahab  Kallāf, Al- Ijtihīd  fī  Asy - Syarī ʻ ah  Al- Islāmiyyah, Terj.  Rohidin  Wahid Jakarta: Pustaka Al-Kautsar (2015).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Wahbah Zu ḥ aylī, al-Fiqh al- Islāmī Wa ʻ Adillātuhu , Juz III, Beirut: Dār al -Fikr, (2007).
Wawancara terhadap M. Nur Miswari salah seorang pemilik tambang emas di Geumpang, Pidie. pada tanggal 28 Juni 2020.
Wawancara dengan Bapak Bobby Novrizan, salah seorang tenaga ahli di kantor Baitul Mal Profinsi Aceh pada tanggal 5 Juli 2021.
Yusuf  Qardawi, Hukum  Zakat ,  terj.  Salman  Harun,  Didin  Hafidhuddin  dan  Hasanuddin, Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, (2007).