## Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL)
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 1, No. 1, Juni 2019, pp 33-46 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.146
* Email: pandu.pontianak@gmail.com A rtikel dengan akses terbuka di bawah lisensi CC BY

## Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang
Pandoe Pramoe Kartika
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Email: pandu.pontianak@gmail.com

## Artikel Info
Article History : Received : 20-05-2019 Revised : 22-05-2019 Accepted : 30-05-2019 Published :  16-06-2019
Keywords : Electronic Data; Evidence; Money Laundering Crime
Kata Kunci : Data Elektronik; Alat Bukti; Tindak Pidana Pencucian Uang
Abstract . The writing of  this scientific work is motivated by the difficulty of  legal institutions such as the court in carrying out the verification of criminal cases related to Electronic Data. Evidence is fundamental in every criminal case. Therefore, evidence becomes a very decisive thing whether or not a person is convicted. However, the Criminal Procedure Code as a formal law in Indonesia, has not regulated electronic evidence as a legal evidence. The research method used is normative research using a statutory and analytical approach, while data collection through literature studies and interviews and qualitative descriptive data analysis. The results of  the study indicate that proof  of  the ITE Law is lex specialis, because the ITE Law regulates everything that is more specific in the evidentiary law contained in the Criminal Procedure Code. The legal proof  of  electronic aspect as a legitimate evidence in the case of  money laundering is regulated in Article 73 and with the enactment of  the ITE Law, it is increasingly emphasized that electronic documentary evidence is a legitimate and recognized evidence in Indonesian procedural law.
Abstrak . Penulisan karya ilmiah ini dilatar belakangi oleh sulitnya lembaga hukum seperti pengadilan dalam hal melaksanakan pembuktian perkara pidana yang berhubungan dengan Data Elektronik. Bukti merupakan hal mendasar dalam setiap perkara pidana. Oleh karena itu, alat bukti menjadi hal yang sangat menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil di Indonesia, belum mengatur mengenai alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analitis, sedangkan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara serta analisis data secara deskriptif  kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembuktian pada UU ITE bersifat lex specialis, dikarenakan UU ITE mengatur segala sesuatu yang lebih spesifik dalam hukum pembuktian yang terdapat di dalam KUHAP. Aspek hukum pembuktian elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam kasus tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 73 dan dengan diberlakukannya UU ITE semakin dipertegas bahwa alat bukti dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dan diakui dalam hukum acara Indonesia.

## 34 | Indonesian Journal of  Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 1, Juni 2019

## PENDAHULUAN
Peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi dengan konsetelasi masyarakat dunia telah memasuki suatu masyarakat yang berorientasi kepada informasi. Sistem informasi dan teknologi telah digunakan pada banyak sektor kehidupan, mulai dari perdagangan/ bisnis ( electronic commerce atau e-commerce ), pendidikan ( electronic education ), kesehatan ( tele-medicine ), telekarya, transportasi, industri, pariwisata, lingkungan sampai ke sektor hiburan (Budhijanto, 2010:1).
Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan komunikasi melalui internet, memunculkan berbagai kejahatan yang dilakukan dengan media internet. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan internet yang canggih dan cepat tersebut memunculkan pula kejahatan yang sangat canggih dan sulit untuk diketahui pelakunya. Hal ini disebabkan karena internet merupakan suatu media komunikasi yang tidak terlihat ( maya ), sehingga pelaku kejahatan dapat dengan mudah menghilangkan jejak tanpa dapat diketahui dengan jelas. Kejahatan ini lebih dikenal dengan cybercrime atau tindak pidana mayantara (Arief, 2006:239). Pertumbuhan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat mendorong pula munculnya kejahatan didalamnya. Kejahatan dibidang teknologi informasi dan komunikasi khusunya kejahatan yang terkait dengan internet ini biasa disebut dengan kejahatan mayantara atau dalam bahasa inggrisnya Cyber Crime . Cyber Crime merupakan suatu ancaman yang timbul dimana seseorang mempunyai akses illegal ke dalam jaringan komputer, merusak jaringan, mengubah suatu tampilan dengan tampilan lain yang merugikan banyak pihak dan pencemaran nama baik oleh beberapa orang ( Djanggih, 2018:213). Disinilah lahirnya perilaku-perilaku menyimpang dengan memanfaatkan teknologi yang lebih canggih sebagai alat untuk mencapai tujuan, dengan melakukan kejahatan.
Menurut Soerjono Soekanto, kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan- perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola- pola perilaku, organisasi dan susunan lembaga kemasyarakatan (Sitompul, 2012:20) . Secara khusus, perkembangan teknologi komputer dan internet memberikan implikasi- implikasi yang signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan regulasi dalam ruang siber dan hukum siber serta terhadap perkembangan kejahatan dalam cyberspace, (cybercrimes) (Sitompul, 2012:26) . Penggunaan teknologi komputer dan peralatan digital lainnya, serta ditunjang oleh jaringan internet, selain mempermudah pekerjaan manusia juga memberikan dampak negatif  yaitu meningkatnya potensi terjadinya tindak pidana. Hal ini dikarenakan, munculnya wadah baru terjadinya tindak pidana, yaitu cyberspace atau sering juga disebut dunia virtual (Qamar & Djanggih, 2018)
Sistem pembuktian era teknologi informasi sekarang ini mengahadapi tantangan besar yang memerlukan penanganan serius, khususnya dalam kaitan dengan upaya pemberantasan kejahatan di dunia maya ( cyber Crime). Manusr & Gultom, (2005:97) Mencermati hal tersebut dapatlah disepakati bahwa kejahatan teknologi informasi atau cybercrime memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana lainnya baik dari segi pelaku, korban, modus operandi dan tempat kejadian perkara sehingga butuh penanganan dan pengaturan khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Terkait dengan hukum pembuktian biasanya akan memunculkan sebuah posisi dilema, di salah satu sisi diharapkan agar hukum dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, di sisi yang lain perlu juga pengakuan hukum terhadap berbagai jenis-
Data Elektronik Sebagai Alat ... (Kartika) | 35 jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan (Fuady, 2001:151).
Pembuktian memegang peranan yang penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pembuktian inilah yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang yang diajukan di muka pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan dari orang tersebut maka akan dilepaskan dari hukuman, sebaliknya apabila kesalahan dapat dibuktikan maka dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu harus berhati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.
Suatu alat bukti dikatakan sebagai alat bukti yang sah adalah tidak hanya alat bukti tersebut diatur dalam suatu undang-undang ( bewijsmiddelen ) tetapi bagaimana alat bukti tersebut diperoleh dan cara pengajuan alat bukti tersebut di pengadilan ( bewijsvoering ), serta kekuatan pembuktian ( bewijskracht ) atas masing-masing alat bukti yang diajukan tersebut juga sangat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan suatu alat bukti.
Proses pembuktian pada kasus cybercrime pada dasarnya tidak berbeda dengan pembuktian pada kasus pidana konvensional, tetapi dalam kasus cybercrime ada beberapa hal yang bersifat elektronik yang menjadi hal utama dalam pembuktian, antara lain adanya informasi elektronik atau dokumen elektronik, ketentuan hukum mengenai pembuktian atas kasus cybercrime telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dianggap sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian kasus cybercrime dan alat bukti elektronik tersebut dianggap pula sebagai perluasan dari alat bukti yang berlaku dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini alat-alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP (Hamdi & Suhaimi, 2013:27).
Hukum akan selalu ketinggalan dengan perkembangan masyarakat (Lestari, 2018). Begitu juga dengan kejahatan. Hukum baru muncul setelah ada kejahatan. Dengan munculnya kejahatan yang baru dan dengan modus operandi yang baru, penegak hukum harus memiliki cara untuk mengungkap kejahatan tersebut. Awalnya, masyarakat tidak mengenal apa yang dimaksud dengan cybercrime , namun dengan perkembangan kejahatan di dunia virtual ( cyberspace ), maka muncullah istilah baru dalam hukum. Sama seperti di dunia konvensional yang penuh dengan permasalahan hukum, cyberspace juga memunculkan permasalahan hukum sehingga diperlukan cyberlaw .
Salah satu aspek kehidupan manusia yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi adalah lalu lintas perdagangan. Kemajuan teknologi mempermudah masyarakat melakukan transaksi keuangan antar negara melalui jasa perbankan tanpa membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, kegiatan transfer dana (pemindahan/ pengiriman/ pembayaran uang) merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan modern saat ini. Perkembangan globalisasi di berbagai bidang kehidupan yang ditunjang dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan elektronik telah memunculkan sistem transfer dana elektronik ( electronic Funds transfer system , disingkat EFTS) (Arief, 2006:51-52).
Berkembangnya sistem transfer dana elektronik diikuti pula dengan berkembangnya kejahatan teknologi canggih ( high tech crime ). Dikenallah antara lain istilah cyber crime , EFT crime , cybank crime , internet banking crime , online business crime , cyber / electronic money laundering (Arief, 2006).
36 | Indonesian Journal of  Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 1, Juni 2019
Kejahatan transfer dana elektronik ( electronic funds transfer crime ) tidak hanya ditujukan pada pencurian dana ( theft of  funds ), tetapi juga pada penggunaan, pengungkapan, penghapusan, pencurian atau perusakan data ( use, disclosure, alteration, theft, or destruction of  data ), atau bertujuan untuk mengganggu/mengacaukan atau merusak sistem transfer dana elektroniknya itu sendiri ( disruption or destruction of  the EFT system ) (Catalog, 1982:54). Sistem transfer dana elektronik juga dapat membantu menyembunyikan atau memindahkan hasil kejahatan, sehingga sering juga disebut kejahatan pencucian uang yang dilakukan secara elektronik (Catalog, 1982:54). . UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 3, menyebutkan secara spesifik perbuatan yang dikatakan melakukan tindak pidana pencucian uang, yaitu perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain. Dalam melakukan perbuatan yang dikatakan tindak pidana pencucian uang tersebut, seringkali menggunakan transaksi elektronik.
Pengaturan secara materil tentang bukti elektronik telah diatur dalam beberapa undang-undang khusus seperti dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun aturan secara formilnya belum ada, walaupun dalam prakteknya hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana pencucian uang sudah memperhatikan keberadaan alat bukti elektronik ini. Perkembangan teknologi yang sering disalahgunakan dan menjadi media dan sarana yang digunakan dalam tindak pidana pencucian uang, perlu mendapatkan penanganan yang serius, termasuk dalam pembuktiannya.  Multi tafsir akibat dari pemaknaan unsur dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan yang berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bisa berpengaruh terhadap keyakinan hakim dalam menilai dari keabsahan suatu alat bukti elektronik tersebut.
Menurut O. C. Kaligis yang menyatakan bahwa belum ada hukum positif  Indonesia yang mengatur secara detail, komprehensif  serta seragam mengenai keabsahan alat bukti elektronik yang dijamin keutuhannya, sehingga menyebabkan di dalam proses persidangan terjadi perbedaan pendapat dari keterangan ahli mengenai terjaminnya keutuhan alat bukti elektronik tersebut (Kaligis, 2012:297). Hal ini dikarenakan pembuktian sangat menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak bersalah.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif  dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analitis, sedangkan pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil penelitian dianalisis dan diuraikan secara deskriptif kualitatif, artinya data yang diperoleh dengan membandingkan antara teori yang berlaku dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

## LITERATURE REVIEW A.   Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia
Menurut Pirlo yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Sedangkan menurut Subekti, yang dimaksud dengan “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil-dalil yang ddikemukakan
Data Elektronik Sebagai Alat ... (Kartika) | 37 oleh para pihak dalam suatu persengketaan (Subekti, 1995). Maka dari kedua pengertian dapat dikatakan bahwa pembuktian dalam perkara pidana pada intinya untuk membuktikan terdakakwa telah benar benar melakukan tindak pidana, sehingga aparat penegak hukum berkewajiban untuk mendapkan bukti bukti untuk membuktikan tuduhannya tersebut benar. Namun pembuktian bukanlah semata- mata mencari kesalahan seseorang namun pembuktian bertujuan untuk mencari, menemukan, dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang sejati yang ada dalam perkara tersebut.
Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu, hukum acara pidana mencari kebenaran materil. Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian dapat diuraikan sebagai berikut (Poernomo, 1993:58):
1.  Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar ( bewijsgronden );
2.  Alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau ( bewijsmiddelen );
3.  Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di siding pengadilan ( bewijsvoering );
4.  Kekuatan pembuktian dalam , masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan ( bewijskracht );
5.  Pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan dimuka sidang pengadilan ( bewijslast );
6.  Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim ( bewijsminimum ).
Pada hakekatnya pembuktian dimulai sejak adanya suatu peristiwa hukum. Menurut Adami Chazawi, pada dasarnya seluruh kegiatan dalam proses hukum penyelesaian perkara pidana, sejak penyelidikan sampai putusan akhir diucapkan di muka persidangan oleh majelis hakim adalah berupa kegiatan yang berhubungan dengan pembuktian atau kegiatan untuk membuktikan (Chazawi, 2008:13). Ilmu pengetahuan hukum mengenal 4 (empat) sistem pembuktian, yaitu :
1.  Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka ( Conviction in Time ).
Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan berdasarkan keyakinannya saja, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti) dia memperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinannya tersebut. Juga tidak perlu mempertimbangkan apakah logis ataukah tidak logis. Bekerjanya sistem ini benar-benar bergantung kepada hati nurani hakim. Sehingga pembuktian ini sangatlah subyektif, seseorang bisa dinyatakan bersalah tanpa bukti apa-apa yang mendukungnya, sebaliknya pembuktian sistem ini bisa membebaskan seseorang dari perbuatan yang dilakukannya (Irman, 2006:136) . Wirjono Prodjodikoro mengatakanbahwa system pembuktian ini pernah dianut di Indonesia., yaitu pada pengadilan distrik dan kabupaten, Sistem ini memungkinkan hakim menyebur apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalkan keterangan dukun (Makarao & Suhasril, 2004:104).
2. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif  (Positief Wettelijk Bewijstheorie).

## 38 | Indonesian Journal of  Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 1, Juni 2019
Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang, yang artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal ( formele bewijstheorie) (Hamzah, 2010:251) . Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (positief  wettelijk) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif  hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan- peraturan pembuktian yang keras (Hamzah, 2010:251) . Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang (Hamzah, 2010:250).
3.  Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakian Hakim Dengan Alasan Yang Logis ( La Conviction Raisonee ).
Menurut sistem pembuktian ini, hakim dapat menghukum seseorang terdakwa apabila ia telah meyakini bahwa perbuatan yang berssangkutan terbukti kebenarannya dengan keyakinan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian pemikiran (logika), hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang menjadi dasar keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas menyebut alasan-alasan keyakinannya ( vrije bewijstheorie (Hamzah, 2010:1).
4.  Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk). Sistem pembuktian ini merupakan gabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif  dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata. Hasil penggabungan ini dapat dirumuskan “salah tidaknya seseorang terdakwa ditentukan oleh hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.” “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative ini merupakan suatu keseimbangan antara sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim (Harahap, 1986:278).” Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif  ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim ini bersumber pada peraturan undang-undang (Hamzah, 2010:250).

## B.  Sistem Pembuktian Yang Diterapkan Di Indonesia
Dalam kasus pidana yang terkait dengan data elektronik, proses penegakan hukum tidak begitu saja dilepaskan dengan dalih kesulitan pada proses pembuktian. Apalagi jika terhadap perbuatan pidana tersebut telah dapat dikenakan delik-delik konvensional yang ketentuannya jelas dan tegas. Upaya yang dapat ditempuh adalah penelusuran bukti-bukti yang berkaitan dengan perbuatan pelaku pidana melalui jalur KUHAP. Artinya, disini kita tetap menggunakan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Kesalahan pelaku dapat terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat-alat bukti ini harus mampu membuktikan telah terjadi suatu perbuatan dan pembuktian adanya akibat dari perbuatan pidana.
Mengenai macam alat bukti yang sah dan boleh dipergunakan untuk membuktikan yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, ialah :
Data Elektronik Sebagai Alat ... (Kartika) | 39 a.  Keterangan saksi; b.  Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk;
e.  Keterangan terdakwa.
Jika dibandingkan dengan alat-alat bukti dalam Pasal 295 HIR, maka alat-alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ada perbedaan. Perbedaan itu ialah:
1.  Alat bukti pengakuan menurut HIR, yang dalam KUHAP diperluas menjadi keterangan terdakwa. Pengertian keterangan terdakwa lebih luas dari sekedar pengakuan.
2.  Dalam KUHAP ditambahkan, alat bukti baru yang dulu dalam HIR bukan merupakan alat bukti, yakni keterangan ahli.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Tindak Pidana di Indonesia Alat bukti elektronik memiliki cakupan yang luas dan jenis yang beragam, sehingga pengumpulan dan pemeriksaan alat bukti elektronik membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Pengaturan alat bukti elektronik harus didasarkan pada sistem dan prinsip pembuktian hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. KUHAP belum mengatur mengenai alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun beberapa peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
Adapun yang dimaksud dengan bukti elektronik adalah bukti yang didapat dari kejahatan yang menggunakan peralatan teknologi untuk mengarahkan suatu peristiwa pidana berupa data-data elektronik baik yang berada di dalam perangkat teknologi itu sendiri misalnya terdapat pada komputer, hard disk / floppy disk , memory card , sim card atau yang merupakan hasil print out , ataupun telah mengalami pengolahan melalui suatu perangkat teknologi tertentu misalnya komputer ataupun dalam bentuk lain berupa jejak ( path ) dari suatu aktivitas penggunaan teknologi (Makarim, 2004:455).
Hakim Mohammed Chawki dari Computer Crime Research Center mengklasifikasikan bukti elektronik menjadi tiga kategori, sebagai berikut (Mansur, 2005:97):
a.  Real Evidence
Real Evidence atau Physical Evidence ialah bukti yang terdiri dari objekobjek nyata/ berwujud yang dapat dilihat dan disentuh. “ Real evidence juga merupakan bukti langsung berupa rekaman otomatis yang dihasilkan oleh komputer itu sendiri dengan menjalankan software dan receipt dari informasi yang diperoleh dari alat ( device ) yang lain, contohnya computer log files ” (Makarim, 2007). Edmon Makarim mengemukakan bukti elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah dan yang berdiri sendiri ( real evidence ), tentunya harus dapat diberikan jaminan bahwa suatu rekaman/salinan data ( data recording ) berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku (telah dikalibrasi dan diprogram) sedemikian rupa sehingga hasil print out suatu data dapat diterima dalam pembuktian suatu kasus.
b.  Testamentary Evidence.
Testamentary Evidence juga dikenal dengan istilah Hearsay Evidence dimana
40 | Indonesian Journal of  Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 1, Juni 2019
keterangan dari saksi maupun expert witness yaitu keterangan dari seorang ahli dapat diberikan selama persidangan, berdasarkan pengalaman dan pengamatan individu. “Peranan dari keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundang- undangan kita yaitu UU No.8 Tahun 1981 KUHAP, bahwa keterangan ahli dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian jika keterangan yang diberikan tentang sesuatu hal berdasarkan keahlian khusus dalam bidang yang dimilikinya dan yang berupa keterangan “menurut pengetahuannya” secara murni” (Harahap, 2006:301). Kedudukan seorang ahli dalam memperjelas tindak pidana yang terjadi serta menerangkan atau menjelaskan bukti elektronik sangat penting dalam memberikan keyakinan hakim dalam memutus perkara kejahatan dunia maya.
c.  Circumstantial Evidence.
Pengertian dari Circumstantial Evidence ini adalah merupakan Bukti terperinci yang diperoleh berdasarkan ucapan atau pengamatan dari kejadian yang sebenarnya yang mendorong untuk mendukung suatu kesimpulan, tetapi bukan untuk membuktikannya. Circumstantial evidence atau derived evidence ini merupakan kombinasi dari real evidence dan hearsay evidence ” (Makarim, 2007).
Sampai saat ini ada beberapa perundang-undangan yang secara parsial telah mengatur eksistensi alat bukti elektronik, yaitu:
a.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan. Dari Pasal 12 UU No. 8/1997 tersebut dinyatakan bahwa dokumen perusahan dapat dialihkan kedalam microfilm, dan di pasal selanjutnya dinyatakan bahwa dokumen perusahaan baru mempunyai kekuatan sebagai alat bukti setelah dilakukan proses pengalihan yang kemudia dilanjutkan dengan proses legalisasi. Setelah proses tersebut barulah dokumen perusahaan dinyatakan sebagai alat bukti yang sah.
b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan KUHAP, alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Tetapi, menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik ( electronic data interchange ), surat elektronik ( email ), telegram, teleks, faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
c.  Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pada Pasal UU Terorisme mengatur bahwa alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme yaitu antara lain alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan ini.
d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Pasal 29 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pengaturan menegenai alat bukti elektronik lebih jelas dari
Data Elektronik Sebagai Alat ... (Kartika) | 41 undang-undang sebelumnya. Namun masih belum menjangkau perkembangan alat bukti elektronik yang semakin beragam.
e.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang juga diatur mengenai alat bukti elektronik, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 73. Dalam Undang-undang ini mengenai hukum pembuktian nya selain menggunakan alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP. juga, menggunaan alat bukti elektronik yang diperbolehkan, sehingga alat bukti elektronik diakui keberadaanya. Namun dalam undang-undang tersebut hanya menyebutkan boleh digunakan yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Pengaturan tersebut belum dapat mengakomudir alat bukti elektronik.
f.  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Indormasi Dan Transaksi Elektronik. Dengan diundangkanya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat memberikan dasar mengenai penggunaan alat bukti elektronik, dengan adanya UU ITE ini alat bukti elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah yang merupakan perluasan dari KUHAP, sehingga alat bukti elektronik telah sah dalam peradilan. Alat bukti elektronik tersebut pengaturanya dalam Pasal 5 UU ITE. Pasal 5 terkait dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan. UU ITE yang baru mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dokumen elektronik yang diperoleh melalui penyadapan (intersepsi) tanpa seizin pengadilan tidak sah sebagai bukti.

## B.  Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010.
Pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya memproses uang hasil kejahatan dengan bisnis yang sah sehingga uang tersebut bersih atau tampak sebagai uang halal. Dengan demikian asal usul uang itu pun tertutupi. Pengertian Pencucian Uang dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dicantumkan dalam Pasal 1 butir (1), yaitu:
“segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”
Secara umum, dalam bukunya, Tb. Irman mengklasifikasikan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang menjadi 3, yaitu (Irman, 2006:57-81):
1. Transaksi;
2.  Harta kekayaan;
3.  Melanggar hukum.
Dengan demikian pencucian uang ( money laundering ) selalu terjadi setelah adanya perbuatan melanggar hukum, maka pencucian uang tidak akan ada bila tidak ada perbuatan melanggar hukum yang menghasilkan harta kekayaan. Tetapi tidak cukup bahwa perbuatan melanggar hukum tersebut hanya menghasilkan kekayaan, barulah lengkap apabila harta kekayaan hasil kejahatan tersebut (hasil perbuatan melanggar hukum) ditransaksikan dengan disamarkan asal usulnya (Irman, 2006:57-80): .
42 | Indonesian Journal of  Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 1, Juni 2019
Money laundering (Tindak Pidana Pencucian Uang) berasal dari adanya suatu perbuatan pidana ( een feit ) yang di dalamnya mengandung antara lain unsur kesalahan atau kelalaian, unsur kesengajaan, unsur perbuatan melanggar hukum, unsur objek tindak pidana, unsur akibat perbuatan, unsur keadaan yang menyertai atau membantu atau yang menyuruh melakukan. Suatu perbuatan tersebut tidak harus semuanya lengkap untuk dapat dipidana tetapi harus melihat rumusan formal yang tertera dalam aturan yang telah ditetapkan. Perbuatan pidana atau tindak pidana di atas adalah yang merupakan awal tindak pidana yang terjadi. Dalam suatu tindak pidana selalu ada pelaku dan korban, apabila ada pelaku dan korban saja belum merupakan tindak pidana, harus dihubungkan dengan suatu perbuatan, yaitu perbuatan yang melawan hukum, sehingga terjadi suatu tindak pidana. Karena adanya suatu tindak pidana yang ditujukan terhadap korban oleh pelaku tindak pidana, maka timbul akibat. Dengan demikian pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada korban adalah merupakan sebab, sehingga dikarenakan adanya sebab tersebut timbul akibat. Akibat dari tindak pidana terhadap manusia dapat berupa rasa sakit, rasa terhina, rasa kehilangan sesuatu benda, sampai hilangnya nyawa manusia, dan akibat dari tindak pidana terhadap benda dapat berupa rusaknya benda, tidak dapat dipakainya suatu benda, berubahnya suatu benda, atau timbulnya suatu benda. Dari semua akibat yang timbul dan bila akibat tersebut berupa benda yang berupa uang atau menghasilkan uang, dan uang tersebut disimpan di dalam tempat menyimpan uang yang ditentukan oleh peraturan yaitu bank, atau Penyedia Jasa Keuangan maka barulah timbul awal pencucian uang. Secara langsung, pencucian uang tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan tertentu. Artinya, kejahatan ini tidak menimbulkan korban sehingga berbeda dari kejahatan perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang menimbulkan kerugian bagi korbannya.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU No. 8 Tahun 2010, untuk mendapatkan alat bukti Penyidik meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan terhadap harta kekayaan yang terindikasi pencucian uang yang telah dilaporkan oleh PPATK, atau berstatus Tersangka atau Terdakwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 72 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2010, di dalam meminta keterangan tersebut Penyidik harus memperhatikannya berlakukanya ketentuan yang mengatur tentang rahasia bank dan rahasia transaksi lainnya.
Berdasarkan alat bukti yang berhasil dikumpulkan maka Penyidik akan mendapatkan: a.  Pelaku aktif  yaitu pelaku tindak pidana asal (predicate crime), sekaligus pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010). Terhadap hal yang demikian maka Penyidik merumuskan sangkaannya secara kumulatif (pelanggaran terhadap predicate crime dan Tindak Pidana Pencucian Uang). Apabila terhadap tindak pidana asalnya belum diproses. Namun apabila tindak pidananya telah diproses maka sangkaan secara tunggal.
b.  Pelaku pasif  (orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010). Hal ini dimungkinkan pelaku aktifnya berada di luar negeri. Terhadap hal yang demikian maka Penyidik merumuskan sangkaan tunggal yaitu pelanggaran terhadap UU TPPU.
C.  Keabsahan Dan Aspek Hukum Pembuktian Elektronik Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Undang-Undang Informasi & Transaksi Eektronik Hukum pembuktian pada UU ITE bersifat lex specialis , dikarenakan UU ITE mengatur segala sesuatu yang lebih spesifik dalam hukum pembuktian yang
Data Elektronik Sebagai Alat ... (Kartika) | 43 terdapat di dalam KUHAP. Dengan diberlakukannya UU ITE maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti yang diakui di dalam hukum acara Indonesia, secara khusus hukum acara pidana, yaitu alat bukti dokumen elektronik. Dalam Pasal 73 UU ITE diatur mengenai pembuktian elektronik, yang menerangkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Pada Pasal 73 huruf  b UU ITE dengan tegas menyatakan bahwa:
“alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.”
Dalam pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE diatur mengenai pembuktian elektronik, yang menerangkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. UU ITE Pasal 5 ayat (1), dengan tegas menyatakan bahwa informasi dan/atau informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Selain 5 alat bukti yang diatur oleh KUHAP, UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 44 juga mengatur bahwa:
“alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut:
a.  Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan b.  Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).”
Sedangkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang juga mengatur mengenai alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 73:
“alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah: a.  Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum acara pidana; dan/atau;
b.  Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa optik dan dokumen.”
Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, di baca, dan/ atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan atau sarana, baik yang tertuang di kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik.
Mengacu kepada pembahasan bahwa esensi dari informasi elektronik (Pasal 1 butir UU ITE) dan dokumen elektronik (Pasal 1 butir 4 UU ITE) sama dengan defenisi dokumen dan alat bukti lain sebagaimana diatur dalam Pasal 38 TPPU, perluasan tersebut mengandung makna:
1.  Memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.
Alat bukti dalam KUHAP yang diperluas ialah alat bukti surat. Esensi dari surat ialah kumpulan dari tanda baca dalam bahasa tertentu yang memiliki makna. Esensi ini sama dengan hasil cetak dari Informasi atau dokumen
44 | Indonesian Journal of  Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 1, Juni 2019
elektronik. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik dikategorikan sebagai surat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf  d KUHAP dan hanya dapat dijadikan alat bukti apabila hasil cetak tersebut memiliki hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.;
2.  Mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.
Hal alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain yang dipertegas dalam Pasal 44 UU ITE yang mengatur bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik adalah alat bukti lain. Penegasan bahwa informasi atau dokumen elektronik dalam bentuk originalnya merupakan alat bukti selain yang telah diatur dalam KUHAP ialah pengaturan yang sangat penting mengingat informasi atau dokumen elektronik dalam bentuk originalnya dapat mengandung informasi yang tidak dapat diperoleh apabila informasi atau dokumen elektronik tersebut dicetak.
Pasal 188 ayat (2) KUHAP menentukan secara limitatif  sumber petunjuk, yaitu: Keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Akan tetapi, alat bukti elektronik juga dapat dijadikan sumber petunjuk, yaitu hasil cetak informasi atau dokumen elektronik dapat dikategorikan sebagai surat. Surat yang dimaksud ialah “surat lain” sepanjang surat itu memiliki hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf  d.
Dalam sistem pembuktian di Indonesia, kesalahan terdakwa ditentukan oleh minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Keabsahan alat bukti didasarkan pada pemenuhan syarat dan ketentuan baik secara formil maupun materil. Prinsip ini juga berlaku terhadap pengumpulan dan penyajian alat bukti elektronik baik yang dalam bentuk original maupun hasil cetaknya, yang diperoleh baik melalui penyitaan maupun intersepsi. KUHAP telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai upaya paksa penggeledahan dan penyitaan secara umum, tetapi belum terhadap Sistem Elektronik (Sitompul, 2012:282).
Dalam hal Sistem Elektronik yang ddigunakan telah memenuhi persyaratan tersebut, maka kualitas alat bukti elektronik dalam bentuk originalnya (Informasi atau Dokumen Elektronik) dan hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik adalah sama. Dengan kata lain, polisi, jaksa, dan hakim dapat menggunakan keduanya atau salah satunya (Sitompul, 2012:122).

## KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis berkesimpulan bahwa:
1.  Penerapan pembuktian data elektronik sebagai alat bukti elektronik dalam perkara pidana menurut UU ITE tidak lepas dari keberadaan alat bukti pada KUHAP. KUHAP belum mengatur mengenai alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang, Undang-Undang
Data Elektronik Sebagai Alat ... (Kartika) | 45 Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Indormasi Dan Transaksi Elektronik, telah mengatur bahwa data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Dengan adanya UU ITE telah memberikan perluasan alat bukti di ranah internet dari apa yang diatur dalam KUHAP. Hukum pembuktian pada UU ITE sendiri bersifat lex specialis , dikarenakan UU ITE mengatur segala sesuatu yang lebih spesifik dalam hukum pembuktian yang terdapat di dalam KUHAP. Dalam interpretasi hukum hakim akan mengubah status bukti elektronik dengan melakukan generalisasi bukti elektronik. Generalisasi bukti elektronik adalah mengubah status bukti elektronik menjadi alat bukti surat atau petunjuk, yang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum pidana Indonesia. Kekuatan alat bukti elektronik dalam UU ITE dapat dikatakan sebagai perluasan dari alat bukti surat atau petunjuk, yang merupakan alat bukti yang sah dan dapat dihadirkan di persidangan setelah hakim melakukan penemuan hukum dan menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti. Untuk menilai keabsahan dari alat bukti tersebut, hakim membutuhkan keterangan ahli, uji lab keabsahan bukti elektronik tersebut.
2. Pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Pasal 73 yang menyatakan bahwa alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa optik dan dokumen juga merupakan alat bukti yang sah. Dalam pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE diatur mengenai pembuktian elektronik, yang menerangkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Dengan diberlakukannya UU ITE semakin dipertegas bahwa alat bukti dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dan diakui dalam hukum acara Indonesia, secara khusus hukum acara pidana.

## SARAN
Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:
1. Perlu dilakukanya pendidikan tambahan bagi aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, hakim dalam hal mengenai digital investigation dan pelatihan khusus dalam bidang digital forensik, sehingga dapat meminimalisasi kemungkinan pelaku tindak pidana dibebaskan karena kurangnya alat bukti.
2.  Perlu diatur dalam suatu peraturan yang jelas mengenai tata cara penggeledahan dan penyitaan alat bukti elektronik, sehingga menjaga keabsahan dari alat bukti elektronik dan agar tidak melanggar hak-hak orang yang terkait.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Kepada seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam penulisan ini.

## DAFTAR RUJUKAN

## Buku
Arief, B.W. (2006), Tindak Pidana Mayantara , PT. Raja Grafindo, Jakarta. Budhijanto, D. (2010), Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi , Refika Aditama, Bandung.
46 | Indonesian Journal of  Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 1, Juni 2019
Catalog, L.C. (1982). Selected Electronic Funds Transfer Issues: Privacy, Security, And Equity (Washington D.C: U.S Government Printing Office). Chazawi, A. (2008). Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi , PT. Alumni. Bandung.
Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). Pandecta: Research Law Journal , 13 (1), 10-23.
Djanggih, H. (2018). The Phenomenon Of  Cyber Crimes Which Impact Children As Victims In Indonesia. Yuridika , 33 (2), 212-231.
Fuady, M. (200)1, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata) , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Hamdi, S., & Suhaimi, M. (2013). Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana. Jurnal Ilmu Hukum , 1 (4). Hamzah, A. (2010), Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta. Harahap, M.Y. (2012). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali , Sinar Grafika, Jakarta. Irman. S.Tb. (2006). Hukum Pembuktian Pencucian Uang . MQS Publishing, Jakarta. Kaligis, O.C. (2012), Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya, Yarsif  Watampone, Jakarta.
Lestari, S. E. (2018). Pancasila Dalam Konstruksi Sistem Hukum Nasional. Negara dan Keadilan , 7 (2), 85-90.
Makarao, M.T. & Suhasril, (2004), Hukum Acara Pidana dalam teori dan praktek , Ghalia Indonesia, Jakarta.
Makarim, E. (2007), “ Tindak Pidana terkait dengan Komputer dan Internet: Suatu Kajian Pidana Materiil dan Formil” , Seminar Pembuktian dan Penanganan Cyber Crime di Indonesia, FHUI, Jakarta.
Mansur, D.M.A. & Gultom, E. (2005). Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung.
Poernomo, B. (1982), Pandangan Terhadap Asas-asas Umum Hukum Acara Pidana., Liberty, Yogyakarta.
Sitompul, J. (2012), Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, , Jakarta, Tatanusa.
Subekti, (1995), Hukum Pembuktian , Pradya Paramita, Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan Moeljatno, 1999, Jakarta: Bumi Aksara
Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Indormasi Dan Transaksi Elektronik.