## Vol. 5 No. 1 Januari 2023

## IMPLEMENTASI HAK PARTISIPASI PEMUDA DALAM PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS DESA LINGGAR KECAMATAN RANCAEKEK
KABUPATEN BANDUNG)
Implementation Of Youth Participation Right In Village Government (Case Study Of Linggar Village, Rancaekek Sub-District, Bandung District)
Abdul Rohman Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung abe131185@gmail.com Naskah dikirim : 17 Desember 2022
Naskah diterima untuk diterbitkan : 10 Januari 2023
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.8729

## ABSTRACT
In the era of globalization, youth the occupy themselves individually and are not participatory in village government. Event thought taking part in government is guaranteed his rights by constitution. The purpose of this study is to provide an overview of youth participation rights in village administration, as well as to describe the form of its implementation in Linggar Village, Bandung Regency. The normative research  method  was  chosen  relevant  answer.  The  results  of  this  study  indicate  that  in  laws  and regulation  the  rights  of  youth  are  highly  guaranteed,  starting  to  be  involved  as  Village  officials, Developing  the  knowledge  they  get  from  education  so  that  it  becomes  a  contribution  of  thought  as community  leaders  who  contribute  to  various  Village  meeting,  and  Linggar  Village  data  collection volunteers  based  on  Sustainable  Development  Goals,  holding  independent  workforce  recruitment,  and involving  youth  in  village  youth  organizations.  So  that  youth  have  the  opportunity  to  develop  their potential in building a sustainable society in the modern era.
Keywords: Youth Participation Right, Village Government

## ABSTRAK
Pada  era  globalisasi  para  pemuda  cenderung  menyibukan  diri  secara  individualis  serta  tidak partisipatif  dalam  Pemerintahan  Desa.  Padahal  ikut  serta  dalam  pemerintahan  dijamin  haknya  oleh konstitusi. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang hak partisipasi pemuda dalam Pemerintahan Desa, serta memaparkan bentuk Implementasinya pada Desa Linggar Kabupaten Bandung. Metode  penelitian  normative  dipilih  penulis  dengan  sumber  utama  bahan  pustaka  yang  dilengkapi  hasil wawancara berusaha mendapatkan jawaban paling relevan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam peraturan  perundang-undangan  hak  pemuda  sangat  dijamin,  mulai  ikut  serta  terlibat  menjadi  perangkat Desa,  Mengembangkan  keilmuan  yang  mereka  dapatkan  dari  bangku  pendidikan  sehingga  menjadi sumbangsi pemikiran sebagai tokoh masyarakat yang berkontibusi pada berbagai musyawarah Desa, serta Desa  Linggar  telah  mengimplementasikan  pemberian  hak  partisipasi  pemuda  dalam  pemerintahan, diantaranya  adalah  memberikan  bimbingan  teknis  relawan  pendataan  Desa  berbasis Sustainable Development  Goals, mengadakan  rekrutmen  tenaga  kerja mandiri,  dan  melibatkan  pemuda  pada  karang taruna  Desa.  Sehingga  pemuda  memiliki  kesempatan  untuk  mengembangkan  potensi  dirinya  dalam membangun masyarakat secara berkelanjutan di era modern.
Kata Kunci: Hak Partisipasi Pemuda, Pemerintahan Desa

## PENDAHULUAN
Pemuda  merupakan  generasi  penerus  bangsa  yang  menjadi  aset  dalam  pembangunan nasional.  Dalam  sejarah  kemerdekaan  Indonesia,  peran  pemuda  sangat  berpengaruh  sekali,

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
terutama  ketika  mendekati  proklamasi  kemerdekaan.  Secara  emosional  maupun  fisik,  pemuda memiliki  potensi  yang  kuat  untuk  bergerak  cepat,  maupun  kengototan  bertindak.  Hal ini tentu saja penting menjadi sorotan bagi generasi sebelumnnya, karena apabila tidak diarahkan secara baik  tidak  mustahil  bergeser  pada  hel-hal  negatif. Tidak  jarang  ditemui  para  pemuda  ini  salah dalam mengambil Langkah, sehingga generasi emas malah menjadi ini tidak sebagaimana yang diharapkan.  Pemerintah  sebagai  diamanahi  menjaga  harmonisasi  tata  kehidupan  penduduknya perlu  menemukan  formula,  agar  para  pemuda  ini  tidak  salah  mengambil  Langkah,  sehingga pemerintah  menjadi  media  tempat  mereka  untuk  berkreasi,  berekspresi,  serta  melatih kepemimpinan, salah satunya adalah dengan mengarahkan pada organisasi kepemudaan, seperti karang  taruna  maupun  organisasi  kepemudaan  lainnya,  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  serta karakteristi tempat mereka tinggal.
Pada konstitusi Indonesia, hak ikut serta dalam politik dan pemerintahan sangat dijamin. Pasal  28D  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD 1945),  disebutkan  bahwa  “ Setiap  warga  negara  berhak  memperoleh  kesempatan  yang  sama dalam  pemerintahan ”,  ketentuan  tersebut  merupakan  jaminan  konstitusi  terhadap  hak  setiap orang dalam keikutsertaan pembangunan nasional, dalam kajian ini adalah keterlibatan pemuda dalam  Pemerintahan  Desa.  Selanjutnya,  Pemerintahan  Desa  selalu  melakukan  Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES), maka berdasarkan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa “ Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. ” Ketentuan tersebut menguatkan terhadap bunyi Pasal 28D ayat (3) di atas,  yaitu  selain  ikut  serta  dalam  pemerintahan,  maka  keikutsertaannya  adanya  penjaminan terhadap  setiap  orang  (dalam  pembahasan  penelitian  ini  adalah  pemuda),  untuk  mengeluarkan pendapat pada saat MUSRENBANGDES. Selaras dengan bunyi pasal ini juga, pemuda dijamin secara konstitusi untuk berserikat dan berkumpul, artinya  mengikuti organisasi yang berada di bawah naungan Pemerintahan Desa.
Sebelumnya,  telah  ada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sastro  M.  Wahyu,  Dkk.,  dengan judul “Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Dasar di Desa Kaliyoso Kecamatan Dungalio Kabupaten  Gorontalo”,  yang  diterbitkan  oleh  Jurnal  Abdidas  pada  volume  2  nomor  2  tahun 2021.  Sastro  M.  Wahyu,  Dkk.,  membahas  dalam  sudut  pandang  ilmu  pemerintahan  mengenai menggali  informasi  serta  berusaha  mendapatkan  solusi  supaya  adanya  peran  serta  pemuda dalam  upaya  pembangunan  desa.  Karena,  sebagaimana  penulis  kutip  dari  artikel  Sastro  M. Wahyu,  Dkk.,  Partisipasi  pemuda  di  Desa  Kaliyoso  sebelumnya  pemuda  dalam  pelaksanaan pembangunan  desa  sangat kurang  dalam  hal  pelaksanaan  program  pembangunan  desa.  Hal ini diakibatkan  adanya  miskomunikasi  antara  pemerintah  dan  pemuda  khususnya  karang  taruna Desa  Kaliyoso.  Miskomunikasi  yang  terjadi  tersebut  dikarenakan  tidak  dilibatkannya  para generasi  muda  dalam  kelembagaan  kepemudaan  seperti  kaang  taruna  misalnya. 1 Perbedaan yang  penulis  lakukan  dengan  artikel  sebelumnya,  yaitu  berusaha  mendapatkan  gambaran berdasarkan  hak  konstitusi  bagi  pemuda  untuk  terlibat  dalam  Pemerintahan  Desa,  karena keikutsertaan  dalam  pemerintahan  merupakan  hak  yang  penting  diperhatikan  bagi  pemerintah desa,  sehingga  kedepannya  adanya  regenerasi  kepemimpinan  yang  berkualitas  pada pemerintahan  berdasarkan  pengalamannya  berorganisasi,  khususnya  organisasi  pemerintahan sesuai  tuntutan  zaman.  Sebagaimana  yang  penulis  kutip  dari  artikel  karya  Deni  Aditya Puspasari,  Dkk.,  pemuda  sebagai  salah  satu  agen  perubahan  memiliki  peran  penting  di  dalam keberanian  dan  kreatifitas  pemuda  sangat  dibutuhkan  dalam  perencanaan  pembangungan.
1 Sastro  M.  Wantu,  Lucyane  Djaafar,  Yayan  Sahi,  Partisipasi  Pemuda  dalam  Pembangungan Dasar di Desa Kaliyoso Kecamatan Dungalio Kabupaten Gorontalo, Jurnal Abdidas , Vol. 2 No. 2 (2021), hal. 409.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
Pemuda merupakan generasi bangsa yang harus dibina dan didik sehingga kelak mereka mampu memimpin dan membangun negara. 2
Berhubungan  dengan  paparan  di  atas,  penulis  hendak  untuk  meneliti  terhadap  peran pemuda  dalam  Pemerintahan  Desa,  khususnya  di  Desa  Linggar  Kecamatan  Rancaekek Kabupaten  Bandung.  Pemuda  seperti  yang  sebelumnya  penulis  paparkan  bahwa  dalam  usia remaja  gejolak-gejolah  secara  mental  masih  belum  stabil,  namun  positifnya  yaitu  kecepatan respon  terhadap  hal  yang  perlu  disegerakan  dalam  sebuah  kegiatan,  maupun  fisik  yang  relatif bugar,  sehingga  penting  adanya  pembinaan  dari  orang-orang  yang  lebih  dewasa  terhadapnya. Tidak sedikit stigma negatif terhadap mereka mengakibatkan mereka merasa didiskriminasikan serta  tidak  diberikan  kesempatan  untuk  berubah  kearah  yang  lebih  baik,  akibatnya  mereka mengambil zona nyaman pada keadaan yang tidak baik. Padalah, berdasarkan Pasal 28I ayat (2) UUD  1945  disebutkan  bahwa  “ Setiap  orang  berhak  bebas  dari  perlakuan  yang  bersifat diskriminatif  atas  dasar  apa  pun  dan  berhak  mendapatkan  perlindungan  terhadap  perlakuan yang bersifat diskriminatif itu ”. Bunyi pasal tersebut sangat jelas bahwa konstitusi sangat tidak memperkenankan  adanya  perlakuan  yang  diskriminatif,  tetapi  pada  kenyataannya  perlakuan tersebut di lapangan terasa sekali. Seperti orang yang dirasa paling berpengaruh di wilayah atas dasar  kekuasaan,  harta,  maupun  kekuatan  lainnya,  maka  lebih  dikedepankan  dibandingkan dengan  orang  yang  biasa-biasa  saja.  Maka,  penelitian  ini  berusaha  memberikan  pencerahan terhadap permasalahan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penulis melakukan penelitian dengan metode hukum normatif, dengan pendekatan yuridis normatif. Metode  penelitian  hukum  normatif  diartikan  sebagai  “sebuah  metode penelitian  atas aturan-aturan  perundangan  baik  ditinjau  dari  sudut  hirarki  peraturan  perundang-undangan (vertikal),  maupun  hubungan  harmoni  perundang-undangan  (horizontal)”. 3 Pendekatan  yuridis normatif  adalah  “suatu  pendekatan  yang  mengacu  pada  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku”. Data-data kepustakaan baik peraturan perundang-undangan, maupun sumber  kepustakaan  lainnya  dianalisis.  Selanjutnya,  gunakan  juga  metode  deskriptif,  yang sebagaimana  didefinisikan  oleh  Irwansyah  dalam  bukunya  yang  berjudul  Penelitian  Hukum Pemilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel  (Edisi  Revisi),  Metode  deskriftif  merupakan metode  penelitian  yang  menggambarkan  peristiwa  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung dalam  bentuk  penjelasan  terhadap  suatu  fenomena, 4 sehingga  dapat  diambil  kesimpulan  yang paling mendekati dengan keakuratan.

## PEMBAHASAN
1. Hak  Partisipasi  Pemuda  Dalam  Pemerintahan  Desa  Berdasarkan  Peraturan Perundang-undangan
Hak  merupakan  unsur  normatif  yang  melekat  pada  diri  setiap  manusia  yang  dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dalam
2 Deny  Aditya  Puspitasari,  Surya  Tri  Esthi  W.H,  M.  Indra  Hadi  Wijaya,  Tingkat  Partisipasi Pemuda  dalam  Pembangunan  (Studi  Kasus  Kabupaten  Temanggung) , Bhumiphala:  Jurnal Pengembangan Daerah, Vol. 1 No. 2 (2020), hal. 42.
3 Komelius  Benuf,  Muhammad  Azhar,  Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai  Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan , Vol. 7 Edisi 1 (2020), hal. 24.
4 Irwansyah, Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel  (Edisi  Revisi) , Mira Buana Media, Yogyakarta, 2021, Hal. 54.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
interaksinya antara individu atau instansi. 5 Hak dapat diartikan juga sebagai sesuatu yang patut atau  layak  diterima. 6 Adapun  yang  disebut  hak  konstitusi  menurut  ( constitutional right), menurut Jimly Asshiddiqie adalah hak-hak di dalam dan oleh UUD 1945. 7 Hak pemuda dalam peran serta membangun negeri penting menjadi sorotan, karena sebagaimana disebutkan di latar belakangartikel  ini  bahwa  Pemerintahan  Desa  dapat  menjadi  untuk  mereka  berkreasi.  Dalam konteks Indonesia, pemuda didefinisikan menurut UU Kepemudaan No. 40 Tahun 2009 sebagai mereka  yang  berusia  16-30  tahun,  sedangkan  PBB  menjustifikasi  kaum  muda  sebagai  mereka yang  berusia  15-24  tahun. 8 Dalam  rentang  usia  tersebutlah  penting  bagi  para  pemangku kebijakan  di  lingkungan  Pemerintahan  Desa  untuk  mengikutsertakan  pemuda  guna memaksimalkan  mental  kepemimpinan  serta  keorganisasian  mereka,  hal  tersebut  juga  dijamin berdasarkan  konstitusi  yang  merupakan  amanat  bagi  pemerintah  Desa,  sehingga diimplementasikan  pada pemerintahan,  sehingga  terjadinya  iklim  yang  demokratis  bagi  semua kalangan, serta adanya regenerasi yang bermutu untuk kemajuan bangsa Indonesia.
Carl J. Friendrich dalam buku yang ditulis oleh Miriam Dudiardjo dengan judul: “Dasar- Dasar  Ilmu  Politik”,  menyebutkan  bahwa  konstitusionalisme  merupakan  gagasan  bahwa pemerintahan  merupakan  suatu  kumpulan  gagasan  bahwa  pemerintah  merupakan  suatu kumpulan  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh  dan  atas  nama  rakyat,  tetapi  yang  diperlukan untuk  tidak  disalahgunakan  oleh  mereka  yang  mendapat  tugas  untuk  memerintah. 9 Kata disalahgunakan  ini  adalah  melaksanakan  sesuatu  yang  tidak  seharusnya,  dengan  pendekatan terkait  hak  konstitusi  ikut  serta  pada  pemerintahan  bagi  pemuda,  berarti  penting  ketentuan sebagaimana UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia tentang hak setiap warga negara berperan membangun  negeri  penting  menjadi  salah  satu  prioritas  bagi  pemangku  kepentingan  di lingkungan Pemerintahan Desa, termasuk pemuda yang merupakan harapan menjadi pemimpin di masa yang akan datang.
UUD  1945  merupakan  konstitusi  tertulis,  sebagai  hukum  tertinggi  NKRI  ( the  supreme law  of  the  land ). 10 Dapat  dikatakan  bahwa  UUD  1945  merupakan  bagian  dari  konstitusi. Sebagai  konstitusi  tertulis  UUD  1945  mengimplementasikan  suatu  gagasan  konstitusionalime yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  negara  sebagai  suatu  organisasi  kekuasaan  harus dibatasi  dalam  menjalankan  kekuasaan  supaya  tidak  terjadi  kesewenang-wenangan  ( arbitrary ) oleh negara terhadap rakyat. 11 Sehingga pada Pasal  2 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang  Desa  (UU  Desa),  yang  menyebutkan  bahwa  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, pelaksanaaan  pembangungan  Desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan  Pemberdayaan masyarakat  Desa  berdasarkan  Pancasila,  Undang  -  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dan  Bhineka  Tunggal  Ika, 12 merupakan
5 Susani  Triwahyuningsih,  Perlindungan  dan  Penegakan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  di Indonesia, Legal Standing , Vol. 2 No. 2 (2018), hal. 113.
6 Wahyudi dan Ayu Wulandari Wirawan, Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Kewajiban Vaksinasi  Covid  19  Dalam    Rangka  Penanggulangan  Pandemi Corona  Virus  Diseasse 19, Res  Nullius Law Journal , Vol 4 No. 1 (2022), hal. 59.
7 Muliadi,  Analisis Hukum  Status Kewarganegaraan  Ganda Menurut Undang  - Undang  Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Res Nullius Law Journal , Vol 1 No. 1 (2019),  hal. 72.
8 Oki  Rahadianto  Sutopo,  Perdebatan  Perspektif  Transisi  Dalam  Kajian  Kepemudaan , Jurnal Studi Pemuda , Vol. 11 No. 1 (2022), hal. 8.
9 Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik, Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta,  2008,  hal. 171.
10 Ahmad  Fadhil  Sumadi,  Mahkamah  Konstitusi  dan  Kontrak  Outsourching, Jurnal  Konstitusi , Vol. 9 No. 1 (2012), hal. 5.
11 Moh.  Mahfud  MH, Demokrasi  dan  Konstitusi  di  Indonesia, Liberty,  Cetakan  Pertama, Yogyakarta, 1993, Hlm. 28-29.
12 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
implementasi dalam rangka terealisasinya ketentuan Pasal 24 Huruf (a), yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas kepastian hukum. 13 Selanjutnya pada bagian penjelesannya bahwa yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan  landasan  peraturan  perundang-undangan,  kepatutan,  keadilan  dalam  setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 14 Maka, dari sudut pandang ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kepatutan demi terciptanya keadilan terutama hak pemuda untuk berpartisipasi  di  Pemerintahan  Desa,  menjadi  semakin  jelas  akan  tercerminnya  pemerintahan yang berasaskan kepastian hukum.
UUD  1945  sebagai  norma  dasar  yang  implementasinya  diatur  kembali  dengan  undang- undang,  pada  Pemerintahan  Desa  diturunkan  melalui  Pasal  18  yang  mengatur  terkait pemerintahan  daerah.  Kewenangan  pemerintah  yang  dibedakan  atas  pemerintah,  pemerintah provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/kota. 15 Selanjutnya,  dengan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  (UU  Pemda),  Pasal  20  Ayat  (3)  bahwa  urusan konkuren  yang  menjadi  kewenangan  Daerah  kabupaten/kota  atau  dapat  ditugaskan  sebagian pelaksanaannya  oleh  Desa.  Pasal  1  Angka  (43)  UU  Pemda  memaparkan  bahwa  yang  maksud dengan  Desa  adalah  Desa  dan  Desa  Adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lainnya,  yang merupakan kesatuan masyarakat memiliki batas wilayah dengan wewenang untuk mengatur dan mengurus  urusan  pemerintahan  maupun  kepentingan  masyarakat  setempat,  berdasarkan Prakarsa masyarakat dan hak asal usul, serta hak tradisional yang diakui. Sehingga, pemerintah Desa mampu untuk melakukan terobosan-terobosan sebagaimana kewenangan dalam mengatur rumah  tangganya  sebdiri  berdasarkan  kepentingan  masyarakat  di  wilayahnya,  termasuk menfasilitasi  pemuda  untuk  berkarya  dan  berorganisasi.  Pasal  4  huruf  (i)  UU  Desa  salah  satu instrument  pengaturan  yang  dibuat  oleh  Pemerintahan  Desa  diantaranya  adalah  memperkuat masyarakat  desa  sebagai  subjek  pembangunan  bukanlah  objek.  Hal  tersebut  semakin memperkuat bahwa penting Pemerintah Desa membentuk regulasi yang melibatkan masyarakat Desa, yang diantanranya di dalamnya terdapat pemuda untuk dididik, dilatih, dan diberdayakan secara langsung pada implementasi Pemerintahan Desa.
Tugas Kepala Desa sebagai pimpinan, sebagaimana termuat pada Pasal 26 Ayat (1) salah satunya  adalah  pembinaan  kemasyarakatan  Desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa. Selanjutnya  dapat  ketentuan  tersebut  dapat  diimplementasikan  melalui  Peraturan  Pemerintah, seperti  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Terhadap  Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  Tentang  Peraturan  Pelaksana  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  Tentang  Desa.  Selnjutnya,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2019  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  Tentang  Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang selanjutnya penulis sebut PP Desa.
Dalam  rangka  mengakomodasi  partisipasi  Pemuda,  Pasal  34  huruf  (e)  PP  Desa  dapat dijadikan  landasan,  yaitu  kewenangan  Desa  berdasarkan  hak  asal  usul  salah  satunya pengembangan  peran  masyarakat  Desa.  Berbicara  mengenai  masyarakat  Desa  aitu  sendiri, didalamnya  terdapat  pemuda  sebagai  bagian  dari  penduduk  Desa.  Sehingga,  secara  teknisnya Pemerintah  Desa  mampu  mengakomodir  mereka  dalam  kegiatan-kegiatan  yang  positif,  untuk menunjang  kemampuan  keorganisasian  pada  Pemerintahan  Desa.  Musyawarah  Desa
13 Pasal 24 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
14 Penjelasan Pasal 24 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
15 Josua  Hari  M,  Pertanggungjawaban  Mutlak  PT.  Waringin  Argo  Jaya  Yang  Mengakibatkan Kebakaran Hutan Dengan Menuntut Ganti Rugi dan Tindakan Tertentu, Res Nullius Law Journal , Vol 4 No. 2 (2022). hal. 191.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
diselenggarakan  Badan  Permusyawaratan  Desa  yang  difasilitasi  oleh  Pemerintahan  Desa, 16 dimana  diikuti  ole  Pemerintah  Desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa,  dan  unsur  masyarakat. 17 Unsur  Masyarakat  tersebut  terdiri  atas  tokoh  adat,  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat,  tokoh pendidikan,  perwakilan  kelompok  tani,  perwakilan  kelompok  nelayan,  perwakilan  kelompok pengrajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlingungan anak,  serta  perwakilan  kelompok  masyarakat  miskin. 18 Hasil  dari  musyawarah  Desa  tentunya para  tokoh  dan  perwakilan  yang  menghadirinya  dapat  melibatkan  para  pemuda  di  sekitarnya untuk  mensukseskan  program  yang  telah  disepakati  pada  pertemuan  musyawarah  tersebut. Sehingga,  pemuda  mampu  berkontribusi  secara  aktif  dalam  rangka  mensukseskan  seluruh program  yang  dibuat  oleh  Desa  yang  melibatkan  unsur  masyarakat.  Bahkan,  dalam  ayat selanjutnya  Pasal  80  PP  Desa  ini,  musyawarah  Desa  dapat  melibatkan  unsur  masyarakat  lain sesuai  dengan  kondisi  sosial  budaya  masyarakat. 19 Melihat  perkembangan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  para  pemuda  masa  kini,  tentu  perlu  dipertimbangan  kehadiran  mereka  guna mendongkrak  pembangunan  Pemerintahan  Desa  supaya  lebih  berkembang  pesat  kea  rah  yang lebih  baik.  Sehingga,  organisasi  kepemudaan  dipandang  sangat  sentral  mendukung  kemajuan Pemerintahan Desa.
Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2009  Tentang  Kepemudaan  (UU Kepemudaan),  mendefinisikan  pemuda  adalahwarga negara  Indonesia  yang  memasuki  periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. 20 Usia  tersebut  penting  dikembangkan  melalui  kegiatan-kegiatan  pemberdayaan kepemudaan. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak,  karakter,  kapasitas,  aktualisasi  diri,  dan  cita-cita  pemuda. 21 Sedangkan  pemberdayaan pemuda  adalah  kegiatan  mengembangkan  potensi  keteladanan,  keberpengaruhan,  serta penggerakan  pemuda. 22 Dengan  demikian,  penting  adanya  suatu  wadah  bagi  mereka  guna melatih  serta  mengembangkan  bakat  mereka  dalam  sebuah  organisasi  kepemudaan, sebagaimana definisi dari organisasi kepemudaan tersebut berdasarkan Pasal 1 Angka (11) UU Kepemudaan, yaitu wadah pengembangan potensi pemuda. 23
Keterlibatan  pemuda  pada  Pemerintahan  Desa,  sebagaimana  asas  Pasal  2  UU Kepemudaan  yaitu  ketuhanan  yang  maha  esa,  kemanusiaan,  kebangsaan,  kebhinekaan, demokratis,  keadilan,  partisipatif,  kebersamaan,  kesetaraan,  dan  kemandirian. 24 Maka,  jelas membuka  gerbang  seluas-luasnya  berdasarkan  potensi  yang  dimiliki,  bahkan  mengembangkan potensi  mereka  dengan  diikut  libatkan  pada  program-program  pembangunan  Pemerintahan Desa.  Pelayanan  kepemudaan  salah  satunya  adalah  pemberian  kesempatan  yang  sama  untuk
16 Pasal 80 Ayat (1) Peraturan Pemeritnah Nomot  47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  Tentang  Peraturan  Pelaksana  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa
17 Lihat  Pasal  80  Ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2013  Tentang  Perubahan Terhadap  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  Tentang  Peraturan  Pelaksana  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
18 Lihat  Pasal  80  Ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2013  Tentang  Perubahan Terhadap  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  Tentang  Peraturan  Pelaksana  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
19 Lihat  Pasal  80  Ayat  (4)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2013  Tentang  Perubahan Terhadap  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  Tentang  Peraturan  Pelaksana  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
20 Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
21 Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
22 Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
23 Pasal 1 Angka (11) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
24 Pasal 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
berekspresi,  beraktivitas,  dan  berorganisasi  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. 25 Selanjutnya,  pemerintah  mempunyai  tugas  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang kepemudaan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, 26 yang meliputi  perumusan  dan  penetapan  kebijakan,  koordinasi  dan  sinkronisasi  pelaksanaan kebijakan,  pengelolaan  barang  milik  kekayaan  negara,  pengawasan  atas  pelaksanaan  tugas. 27 Pemerintah daerah termasuk Pemerintahan Desa bertanggung jawab atas kepemudaan tersebut, meliputi  melaksanakan  penyadaran,  pemberdayaan,  dan  pengembangan  potensi  pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing. 28 Karena  pemuda  mempunyai  hak-hak  sebagai  berikut:  (a)  perlindungan, khususnya  dari  pengaruh  destruktif;  b.  pelayanan  dalam  penggunaan  prasarana  dan  sarana kepemudaan  tanpa  diskriminasi;  c.  advokasi;  d.  akses  untuk  pengembangan  diri;  dan  e. kesempatan  berperan  serta  dalam  perencanaan,  pengawasan,  evaluasi,  dan  pengambilan keputusan program kepemudaan. 29
Dalam  rangka  menjaga  hak  pemuda  khususnya  pada  lingkungan  Pemerintahan  Desa, maka  dibentuklah  organisasi  kepemudaan,  dimana  berdasarkan  Pasal  40  UU  Kepemudaan organisasi  kepemudaan  ini  dibentuk  berdasarkan  kesamaan  asas,  agama,  ideologim  minat  dan bakat,  arau  pementingan,  yang  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Selanjutnya,  organisasi  kepemudaan  di  lingkungan  Desa  dikenal  dengan  Karang Taruna.  Karang  Taruna  adalah  organisasi  yang  dibentuk  oleh  masyarakat  sebagai  wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. 30 Adapun salah satu fungsi karang taruna adalah advokasi sosial,  dimana  disebutkan  dalam  Pasal  13  Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  25  Tahun  2019 Tentang  Karang  Taruna  (Permensos  Karang  Taruna),  yaitu  upaya  untuk  melindungi  dan membela  generasi  muda  dan  masyarakat  yang  dilanggar  haknya.  Advokasi  sosial  diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak. 31
Berdasarkan  paparan  di  atas,  menunjukan  adanya  keseriusan  negara  secara  konstitusi melalui  regulasi-regulasi  yang  memberikan  wadah  kepada  para  pemuda  untuk  berkarya memberikan  kemampuan  tebaiknya  pada  pembangunan  Pemerintahan  Desa.  Bahkan  advokasi secara  terlembaga  bagi  kaum  muda  dapat  dilakukan  melalui  organisasi  kepemudaan,  yaitu karang taruna Desa.
Pemuda  juga  dapat  secara  langsung  menjadi  perangkat  Desa  melalui  rekrutment  yang transparan yang dilakukan oleh panitia bentukan Kepala Desa 32 , dengan mekanisme berdasarkan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  83  Tahun  2015  Tentang  Pengangkatan  dan Pemberhentian Perangkat Desa (Permendagri Perangkat Desa), dimana pada Pasal 1 Angka (5) PP  Perangkat  Desa  menyebutkan  bahwa  perangkat  Desa  adalah  unsur  staf  yang  membantu Kepala  Desa  dalam  penyusunan  kebijakan  dan  koordinasi  yang  diwadahi  dalam  Sekretariat Desa,  dan  unsur  pendukung  tugas  Kepala  Desa  dalam  pelaksanaan  kebijakan  yang  diwadahi
25 Pasal 8 Ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
26 Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
27 Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
28 Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
29 Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
30 Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taaruna
31 Pasal 13  Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taaruna
32 Untuk Mekanisme pengangkatan perangkat Desa melalui rekrutmen yang regulasi pada Pasal 4 ayat 1 dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 33 Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa  dari  warga  Desa  yang  telah  memenuhi  persyaratan  umum  dan  khusus. 34 Untuk  menjadi perangkat  desa,  selain  mempunya  hak  ikut  serta  pada  pemerintahan,  pemuda  juga  punya kewajiban  sebagaimana  disebutkan  pada  Pasal  2  Ayat  (3)  dan  Ayat  (4)  PP  Perangkat  Desa, sehingga dapat mengikuti seleksi sesuai kebutuhan pemenuhan kuota pada  Pemerintahan Desa untuk perangkat Desa. Syarat tersebut diantaranya:
a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 tahun (empat puluh dua tahun)
c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
Melihat  poin  poin  ketiga,  dapat  diartikan  bahwa  PP  Perangkat  Desa  ini  sangat memprioritaskan  penduduk  asli,  sehingga  pemuda  setempat  sangat  memiliki  peluang  besar untuk  ikut  serta  dalam  pemerintahan  pada  Desa  tempat  tinggalnya.  Hal  tersebut  penting disampaikan dengan sosialisasi oleh Pemerintah Desa, sehingga pemuda dapat terdorong untuk senantiasa  menjadi  insan  yang  unggul  melalui  pendidikan,  maka  hak  konstitusi  terhadap mendapatkan  pembelajaran  pada  generasi  bangsa  secara  tidak  langsung  terselenggara  dengan sukses. Pemuda mampu bersaing dan meningkatkan kemampuannya pada ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), karena tentu kemampuan tersebut akan membantu Pemerintahan Desa untuk meningkatkan mutu serta bersaing dengan Desa lainnya, sehingga terciptanya good governance pada  Pemerintahan  Desa  berkat  kehlian  pemuda  yang  didapatkan  dari  bangku  pendidikan, karena syarat formal menjadi perangkat Desa sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 3 huruf (d) adalah Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh  pejabat berwenang  atau  surat  penyataan  dari  pejabat  yang  berwenang 35 ,  sehingga  penting bagi  pemuda  yang  ingin  ikut  serta  pada  Pemerintahan  Desa  secara  langsung  dengan  menjadi perangkat Desa, untuk sungguh-sungguh belajar dan mengikuti pendidikan formal.
Dapat  disimpulkan  bahwa  hak  pemuda  dalam  Pemerintahan  Desa  berdasarkan perundang-undangan  adalah  berorganisasi  melalui  karang  taruna, ikut  serta  menjadi  salah  satu tokoh  pada  musyawarah  Desa  berdasarkan  kepakaran  yang  mereka  miliki,  serta  dapat  secara langsung menjadi aparatur pemerintahan yaitu sebagai perangkat Desa.

## 2. Implementasi  Partisipasi  Pemuda  Dalam  Pemerintahan  Desa  Linggar  Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung
Sebagaimana  penulis  sebutkan  pada  pendahuluan,  bahwa  penulis  akan  memberikan gambaran  terkait  implementasi  partisi  pemuda  dalam  Pemerintahan  Desa  Linggar,  sehingga dapat menjadi salah satu referensi bagi para pemangku kebijakan khususnya pada Pemerintahan Desa  untuk  memberikan  kesempatan  para  pemuda  disekitarnya  berperan  aktif  memajukan daerah yang dipimpinnya.
Secara  umum,  kondisi  fisik  Desa  Linggar  yang  merupakan  salah  satu  Desa  terluas dibanding Desa lain yang ada di wilayah Kecamatan Rancaekek, yaitu 351,385 ha, atau 3,514 km 2 ,  meliputi  darat:  115,775  ha,  dan  sawah:  235,650  ha,  dan  dialiri  dua  sungai  yaitu  sungai Cimande dan Cikijing, yang merupakan anak sungai Citarik yang nantinya mermuara ke sungai
33 Pasal  1  Angka  (5)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  83  Tahun  2015  Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
34 Pasal  2  Ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  83  Tahun  2015  Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
35 Pasal  3  Huruf  (d)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  83  Tahun  2015  Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
Citarum. 36 Desa  Linggar  Kecamatan  Rancaekek  terletak  di  Kabupaten  Bandung,  secara geografis terletak di longitude 107.797795 (B) dan latitude – 6.9656298 (L) ketinggian kurang lebih 676 meter permukaan laut (mdpl). 37 Pemerintahan Desa yang dipimpik oleh Kepala Desa yang Bernama Udung Hidayat 38 , memiliki visi mandiri, unggul, agamis, dan profesional, 39 serta memiliki salah satu misi yang memberikan ruang bagi pemuda untuk berkembang secara baik, yaitu  mengoptimalkan  peran-peran  pemuda  dalam  sektor  UMKM,  penyedia  jasa, pertanian/peternakan  untuk  terciptanya  desa  yang  maju  dan  mandiri. 40 Dikutip  dari https//linggar.desa.id, diketahui persentase usia muda sebagai berikut:
Tabel 1: Umur (Rentang) Sumber: https://linggar.desa.id No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan N % n % n % 1 15 s/d 19 Tahun 917 8,68% 481 4,55% 436 4,19% 2 20 s/d 24 Tahun 978 9,26% 461 4,36% 517 4,89% 3 25 s/d 29 Tahun 841 7,96% 411 3,89% 430 4,07% 4 30 s/d 34 Tahun 771 7,30% 413 3,91% 358 4,39% Total 3507 33,20% 1766 16,71% 1741 17,54%
Keterangan: n = jumlah populasi
Sebanyak 33,20% penduduk pemuda di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung,  cukup  berpotensi  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  Pemerintahan  Desa. Angka  tersebut  tentunya  menjadi  modal  guna  mewujudkan  visi  dan  misi  sebagaimana  yang telah  dipaparkan  sebelumnya,  dimana  pemuda  menjadi  salah  satu  sasaran  pada perkembangan ekonomi,  sosial  maupun  budaya  daerah  tersebut.  Selanjutnya,  angka  penduduk  Desa  Linggar yang  berpendidikan  dari  tingkat  sekolah  lanjutan  tingkat  atas  hingga  perguruan  tinggi diantaranya:
Tabel 2: Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK Sumber: https://linggar.desa.id No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan n % n % n % 1 SLTA/Sederajat 2992 28,32% 1268 15,63% 1341 12,69% 2 DiplomaI/II 41 0,39% 1651 0,16% 24 0,23% 3 Akademi/Diploma III/Sarjana Muda 88 0,83% 17 0,38% 48 0,45% 4 Diploma IV/Strata I 315 2,98% 40 1,55% 151 1,43% 5 Strata II 12 0,11% 164 0,03% 9 0,09% 6 Strata III 2 0,02% 3 0,01% 1 0,01% Total 3450 32,65% 3143 17,76% 1574 14,90%
Keterangan: n = jumlah populasi
36 https://linggar.desa.id/artikel/2017/6/7/profil-wilayah-desa
37 Ibid.
38 https://linggar.desa.id/artikel/2022/6/24/pemerintah-desa
39 https://linggar.desa.id/artikel/2022/6/20/visi-dan-misi
40 Ibid.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
Tingkat  pendidikan  sebanyak  32,65%  menjadi  modal  yang  sangat  besar  bagi  Desa Linggar  untuk  berpotensi  mengembangkan  daerahnya,  dari  33,20%  pemuda  jika  melihat  tidak terlalu  jauh  dengan  persentase  tingkat  pendidikan,  maka  kemungkinan  pemuda  yang  kurang memahami  keorganisasian  sangat  sedikit,  karena  di  lingkungan  pendidikan  dididik  mengenai partisipasi  politik,  baik  melalui  beberapa  organisasi  yang  diikuti  oleh  siswa  dan  mahasiswa, maupun  mata  pelajaran  pada  tingkat  sekolah  menengah  atas,  dan  mata  kuliah  pada  tingkat universitas  yang  bermuatan  demokrasi,  seperti  pancasila  dan  kewarganegaraan.  Dengan demikian,  Pemerintah  Desa  tinggal  menyediakan  sarana  bagi  mereka  untuk  mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki sebagai wadah mempertajam kemampuan mereka.
Beberapa  mekanisme  telah  dilakukan  oleh  Pemerintahan  Desa  Linggar  untuk memberikan  ruang  bagi  pemuda  untuk  aktif  dalam  membangun  daerah,  diantaranya  adalah menyelenggarakan  rekrutmen  perangkat  Desa  berdasarkan  Permendagri  Perangkat  Desa. Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  salah  satu  tokoh  masyarakat  Desa  Linggar,  Bapak  Yadi Supriyadi  yang  berprofesi  sebagai  guru  dengan  jabatan  Kepala  Sekolah,  beliau  juga  menjadi sekretaris  Karang  Taruna  Kabupaten  Bandung,  saat  ditemui  di  kediamannya  (Desa  Linggar Kecamatan  Bandung)  mengatakan:  “ Saya  selaku  tokoh  masyarakat  sangat  bangga  menjadi warga  Pemerintahan  Desa  Linggar.  Kepala  Desa  senantiasa  melakukan  musyawarah  dengan para  tokoh  agama,  masyarakat,  bahkan  tokoh  pemuda  seperti  saya.  Banyak  hal  yang dimusyawarahkan, diantaranya ketika akan melakukan rekturmen perangkat Desa, melibatkan pemuda  dalam  kegaitan-kegiatan  sosial,  serta  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  dan tentunya karena saya adalah tokoh pemuda di karang taruna, Pemerintah Desa Linggar selalu mendukung serta memberikan fasilitas organisasi kepemudaan (Karang Taruna) supaya eksis, bahkan terus maju dan berkembang secara bertahap ke arah yang positif ”. 41
Pernyataan  dari  Bapak  Yadi  Supriyadi  di  atas,  menunjukan  bahwa  telah diimplementasikan oleh Pemerintah Desa Linggar untuk melibatkan peran serta pemuda dalam ikut  serta  mensukseskan  pembangungan  daerah.  Artinya,  hak  partisipasi  pemuda  di  Desa  ini telah diberikan secara baik. Pada website resmi Pemerintahan Desa Linggar (http//:linggar.desa.id), beberapa agenda yang melibatkan pemuda dilaksanakan, diantaranya:
a. Bimbingan  teknis  (Bimtek)  relawan  pendataan  Desa  berbasis Sustainable  Development Goals (SDGs).
Salah  satu  tujuan  SDGs  ini  adalah  desa  tanpa  kesenjangan. 42 Sehingga,  memberikan ruang bagi setiap warga desa untuk terlibat dalam semua urusan yang menyangkut kepentingan bersama,  termasuk  keterlibatan  pemuda  pada  setiap  kegiatan  yang  menjadi  agenda  kegiatan Pemerintahan Desa;
b. Rekrutmen Tenaga Kerja Mandiri (TKM)
Pada  hari  Jumat  (24/6/2022)  pukul  09.00  WIB,  bertempat  di  Aula  Balai  Desa  Linggar sebanyak  20  orang  yang  termasuk  usia  produktif  di  Desa  Linggar,  mengikuti recrument dan seleksi  calon  TKM  Konveksi. 43 Melihat  gambaran  di  atas,  terlihat  bahwa  adanya  peran  serta Pemerintahan  Desa  untuk  memberikan  kesempatan  bagi  masyarakat  terutama  usia  produktif (pemuda)  untuk  berkontribusi  pada  pemerintahan,  sehingga  potensi  yang  mereka  miliki  dapat juga  memberikan  dukungan  pada  program-program  pemerintahan  dalam  rangka  peningkatan
41 Berdasarkan  wawancara  dengan  Yadi  Supriyadi,  di  kediamannya  Desa  Linggar  Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, pada tanggal 21 November 2022.
42 https://linggar.desa.id/artikel/2021/4/8/kegiatan-bintek-pokja-relawan-pendataan-desa- berbasis-sdgs-desa-tahun-2021
43 https://linggar.desa.id/artikel/2022/6/25/recruitment-dan-seleksi-calon-peserta-tkm-konveksi

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
kualitas  hidup  masyarakat  Desa  Linggar  sendiri,  serta  mampu  meningkatkan  kualitas kesejahteraan bagi pemuda untuk kreatif dan mandiri.
c. Karang Taruna Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung
Penguatan  eksistensi  karang  taruna  sebagai  organisasi  kepemudaan,  terutama  pada Pemerintahan Desa Linggar. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Yadi Supriyadi, selaku warga Desa Linggar sekaligus pengurus Karang Taruna Kabupaten Bandung, “para pemuda di Desa Linggar  sangat  antusia  serta  aktif  dalam  kegiatan  Karang  Taruna  Desa  karena  memang Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Bapak Udung Hidayat memberikan ruang kepada mereka untuk  berinovatif  dan  berkreasi  berdasarkan  potensi  para  pemuda  disini.  Selain  itu,  jumlah pemuda  yang  berpendidikan  dari  mulai  tingkat  SLTA  hingga  perguruan  tinggi  semakin meningkat  tiap  tahunnya,  sehingga  kami  tidak  sulit  untuk  membina  mereka  menjadi  kader Karang Taruna yang memiliki integritas tinggi dan tangguh sebagai aset daerah” . 44
Kepala Desa Linggar Bapak Udung Hidayat  memberikan pernyataan yang sama dengan Bapak  Yadi  Supriyadi,  Udung  Hidayat  menuturkan  bahwa:  “ Keberadaan  pemuda  sangat penting  bagi  perkembangan  generasi  bermutu  di  masa  yang  akan  datang.  Pemuda  saat  ini adalah  pemimpin  di  masa  yang  akan  datang.  Maka,  penting  bagi  kita  untuk  senantiasa memberikan tempat bagi mereka selalu mengembangkan potensi dengan diberikan kesempatan pada  setiap  kegiatan yang  positif.  Bapak Yadi  Supriyadi  selaku  warga  di  daerah  kami sangat membantu bagi eksistensi para pemuda yang tegabung ataupun pengurus Karang Taruna Desa Linggar,  beliau  memberikan  bimbingan  serta  motivasi  untuk  selalu  berinovasi  dalam  event- event maupun program-program Karang Taruna Desa Linggar, kami berharap kapasitas beliau sebagai  pengurus  sekaligus  yang  mempunyai  jabatan  sentral  Karang  Taruna  Kabupaten Bandung  dapat  memberikan  semangat  kepada  pemuda  di  Desa  kami,  karena  beliau  menjadi panutan sekaligus motivator bagi pemuda untuk berkembang, dilihat dengan bukti warga kami mampu menjadi leader di tingkat Kabupaten ”. 45
Dengan motivasi yang tinggi dari Pemerintah Desa Linggar dan didukung juga kesadaran dari  senior  pada  tingkat  di  atasnya,  maka  Karang  Taruna  Desa  Linggar  mampu  berkembang serta  meningkatkan  minat  bagi  para  pemuda  lainnya  untuk  ikut  bergabung  dan  memberikan kemampuan  terbaiknya  dalam  organisasi  kepemudaan  (Karang  Taruna).  Dengan  kata  lain, Pemerintahan  Desa  Linggar  telah  berhasil  mengimplementasikan  amanat  konstitusi  untuk memberikan  hak  konstitusi  bagi  pemuda  dalam  ikut  serta  pada  pembangunan  Pemerintahan Desa,  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  seluruh  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pemuda mempunyai hak partisipasi dalam Pemerintahan Desa, dan  Pemerintah  Desa  Linggar  Kecamatan  Rancaekek  Kabupaten  Bandung  telah mengimplementasikan  hak  pemuda  tersebut  dengan  kegiatan  bimtek  relawan  pendataan  Desa berbasis Sustainable  Development  Goals (SDGs),  Rekrutmen  Tenaga  Kerja  Mandiri  (TKM), serta  Karang  Taruna  Mekar  Desa  Linggar.  Sehingga,  potensi  pemuda  yang  hampir  32% berpendidikan  sekolah  lanjutan  tingkat  atas  hingga  perguruan  tinggi,  dapat  terus mengembangkan  potensinya,  yang  diwadahi  oleh  event-event  melalui  program  Pemerintahan
44 Berdasarkan  wawancara  dengan  Yadi  Supriyadi,  di  kediamannya  Desa  Linggar  Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, pada tanggal 21 November 2022.
45 Berdasarkan  wawancara  dengan  Udung  Hidayat,  di  kantor  Pemerintahan  Desa  Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, pada tanggal 21 November 2022.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
Desa,  serta  kegiatan  keorganisasian  kepemudaan  Karang  Taruna  dengan  dukungan  penuh  dari Pemerintah Desa.

## SARAN
Dalam rangka pemenuhan hak partisipasi pemuda dalam Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa  diharapkan  memberikan  motivasi-motivasi  supaya  adanya  knsistensi  dari  mereka  untuk tetap berkontribusi serta berinovasi sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, sarana prasarana yang  modern  menjadi  salah  satu  rangsangan  bagi  para  pemuda  bergaul  dengan  lingkungan Pemerintahan Desa, seperti tersedianya wifi adaupun akses digital lainnya, dengan kenyamanan tempat  mereka  berkumpul  menjadi  salah  satu  motivasi  para  pemuda  ini  untuk  bergabung dengan suatu organisasi. Pemberian pengakuan atas kompetensi pemuda yang didapatkan pada bangku pendidikan juga menjadi salah satu pemberian ruang bagi mereka berkontribusi dalam Pemerintahan Desa.
Pemerintah  Desa  Linggar  telah  melaksanakan  hak  partisipasi  pemuda  berdasarkan Peraturan  Perundang-undangan,  sehingga  para  pemuda  dapat  berkontribusi  baik  peningkatan mutu  kesejahteraan,  maupun  sumbangsi  pemikiran,  yang  perlu  ditingkatkan  adalah  menjada konsistensi serta inovasi-inovasi baru dalam sarana prasarana, sehingga para pemuda yang telah ikut  terlibat  menyukseskan  program-program  pemerintahan  tetap  konsisten  dan  tidak terpengaruh dalam kegiatan-kegiatan negatif di luar. Selain itu, pemberian penghargaan kepada pemuda yang berprestasi menjadi salah satu perhatian cukup penting, karena mereka memiliki kebanggaan  tersendiri  dan  meningkatkan  prestasinya  terhadap  kontribusi  positif  dalam Pemerintahan Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Fadhil  Sumadi,  Mahkamah  Konstitusi  dan  Kontrak  Outsourching, Jurnal  Konstitusi , Vol. 9 No. 1 (2018), 1-25.
Josua  Hari  M,  Pertanggungjawaban  Mutlak  PT.  Waringin  Argo  Jaya  Yang  Mengakibatkan Kebakaran Hutan Dengan Menuntut Ganti Rugi dan Tindakan Tertentu, Res Nullius Law Journal , Vol 4 No. 2 (2022), 182-200. https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i2.6819 Susani Triwahyuningsih, Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia,
Legal Standing , Vol. 2 No. 2 (2018), 13-121.
Oki  Rahadianto  Sutopo,  Perdebatan  Perspektif  Transisi  Dalam  Kajian  Kepemudaan , Jurnal Studi Pemuda , Vol. 11 No. 1 (2022), 1- 18. https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.75260
Sastro  M.  Wantu,  Lucyane  Djaafar,  Yayan  Sahi,  Partisipasi  Pemuda  dalam  Pembangungan Dasar di Desa Kaliyoso Kecamatan Dungalio Kabupaten Gorontalo, Jurnal Abdidas , Vol. 2 No. 2 (2021). 407-410.
Deny  Aditya  Puspitasari,  Surya  Tri  Esthi  W.H,  M.  Indra  Hadi  Wijaya,  Tingkat  Partisipasi Pemuda  dalam  Pembangunan  (Studi  Kasus  Kabupaten  Temanggung) , Bhumiphala: Jurnal Pengembangan Daerah, Vol. 1 No. 2 (2020). 36-44.
Komelius  Benuf,  Muhammad  Azhar,  Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai  Instrumen Mengurai  Permasalahan  Hukum  Kontemporer, Jurnal  Gema  Keadilan ,  Vol.  7  Edisi  1 (2020), 20-33.
Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi) , Mira Buana Media, Yogyakarta, 2021.
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. Moh.  Mahfud  MH, Demokrasi  dan  Konstitusi  di  Indonesia, Liberty,  Cetakan  Pertama,
Yogyakarta, 1993.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
Muliadi,  Analisis  Hukum  Status  Kewarganegaraan  Ganda  Menurut  Undang  -  Undang  Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Res Nullius Law Journal , Vol 1 No. 1 (2019),
68-84. https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i1.2495
Wahyudi dan Ayu Wulandari Wirawan, Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Kewajiban Vaksinasi Covid 19 Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseasse 19, Res Nullius Law Journal , Vol 4 No. 1 (2022), 57-65.
https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i1.7243

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan  Pemeritnah  Nomot  47  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Terhadap  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  Tentang  Peraturan  Pelaksana  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taaruna Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  83  Tahun  2015  Tentang  Pengangkatan  dan Pemberhentian Perangkat Desa

## INTERNET
https://linggar.desa.id/artikel/2017/6/7/profil-wilayah-desa https://linggar.desa.id/artikel/2022/6/24/pemerintah-desa https://linggar.desa.id/artikel/2022/6/20/visi-dan-misi https://linggar.desa.id/artikel/2021/4/8/kegiatan-bintek-pokja-relawan-pendataan-desa-berbasis- sdgs-desa-tahun-2021 https://linggar.desa.id/artikel/2022/6/25/recruitment-dan-seleksi-calon-peserta-tkm-konveksi

## WAWANCARA
Yadi  Supriyadi,  di  kediamannya  Desa  Linggar  Kecamatan  Rancaekek  Kabupaten  Bandung, pada tanggal 21 November 2022.
Udung  Hidayat,  di  kantor  Pemerintahan  Desa  Linggar  Kecamatan  Rancaekek  Kabupaten Bandung, pada tanggal 21 November 2022.