## ANALISIS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA MAKASSAR
1 Satriawan, 2 Alfiana, 3 Hafizha Fasya, 4 Ayu Friska Amelia, 5 Andi Ahmad Yani 1,2,4 Program Sarjana Adm Negara Universitas Hasanuddin, 3 Program Sarjana Ilmu Psikologi Universitas Hasanuddin, 4 Dep. Ilmu Administrasi, Universitas Hasanuddin
1 wawanmakkymataharimuhammad@gmail.com, 2 alfianahafid97@gmail.com, 3 fiizha.fasya@gmail.com,
4 aayani@unhas.ac.id

## Abstract
This study aims to analyze policies that have been issued by the government on child protection and  what  policies  should  be  done  by  the  government.  This  study  is  a  reference  and representative  of  the  results  of  previous  research  related  to  the  influence  of  online  games against  violence  on  children  and  adolescents  in  Makassar  City.  This  research  employs qualitative method with document analysis. The data was analyzed by descriptive approach. This study indicates that the policy undertaken by the government in child protection has not been  succefully  implemented.  One  of  main  factors  that  may  contribute  in  this  unsuccessful implementation  is  the  implementator  tend  to  undermined  the  involvement  of  children  who commit violence against other childrens. This kind of violence is influenced by aggressiveness of child that arises due to various things. One of them is a violence experience of children in their  daily  lifes  including  playing  game,  such  as  online  game.  Hence,  this  study  suggests parents  to  control  the  type  of  game  which  their  children  like  to  play.  In  addition,  the government needs to develop a regulation to control game centers which most children spend their time after school in order to eradicate violence among them .
Key words: policy analysis, violence on children, Makassar

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tentang  perlindungan  anak  dan  kebijakan  apa  saja  yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah. Penelitian ini merupakan rujukan dan representative dari hasil penelitian sebelumnya terkait Pengaruh  Game  Online  Terhadap  Tingkat  Kekerasan  oleh  Anak-anak  dan  Remaja  di  Kota Makassar.Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  data sekunder. Serta, hasil penelitian terkait kasus yang akan diangkat dan dianalisa dengan fokus penelitian.  Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah  dalam  perlindungan  anak  belum  maksimal  dalam  implementasinya.  Ada  satu faktor penyumbang angka kekerasan terhadap anak yang dilupakan yaitu anak itu sendiri yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak yang lain. Tindak kekerasan ini lahir dari adanya agresivitas  dalam  diri  anak  yang  muncul  karena  berbagai  hal.  Salah  satunya  perangaruh keseharian.  Unutk  itu,  studi  merekomendasikan  orang  tua  ikut  terlibat  dalam  mengontrol perilaku  bermain anaknya.  Selain  itu,  pemerintah  diharapkan  dapat  membuat  sebuah  aturan untuk  mengatur  game  center  dimana  sering  menghabis  waktu  setelah  sekolah  untuk memastikan kekerasan di sesama anak bisa dikurangi dengan efektif.
Kata kunci: analisis kebijakan, kekerasan pada anak, Makassar

## PENDAHULUAN
Kekerasan anak merupakan fenomena sosial yang cenderung meningkat, baik kuantitatif  maupun  kualitatif  pada  dasawarsa  terakhir  ini.  Namun,  angka-angka yang  dipublikasi  tersebut  masih  sebatas  kasus  yang  dilaporkan  atau  yang memperoleh pelayanan di Rumah Sakit, Puskesmas, KPAI, Kepolisian dan lembaga pelayanan dan perlindungan anak. Sedangkan angka sesungguhnya sulit ditemukan karena berbagai alasan (Suradi, 2013).
Jumlah anak-anak dan remaja awal di Indonesia mencapai angka 63 juta jiwa (Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN,2011)  dan diprediksi  akan  semakin  meningkat  menjadi  80-90  juta  jiwa  pada  2020.  Remaja menurut world Health Organization (WHO) (Kementrian Kesehatan RI, 2015) adalah kelompok  umur  10-19.  Pada  remaja,  secara  berangsur-angsur  akan  timbul kematangan fisik, mental, akal, kejiwaan, dan sosial serta emosional (Wong, 2009).
Kasus  kekerasan  terhadap  anak  paling  banyak  dilakukan  oleh  orang  tua kandung (44,3%), diikuti oleh teman (25,9%), tetangga (10,9%), orang tua tiri (9,8%), guru (6,7%) dan saudara (2%) (Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam Fiqi, 2014). Batasan  kekerasan  yang  dimaksud  adalah  segala  tindakan  disengaja  yang mengakibatkan cidera fisik atau tekanan mental (Carpenito & Moyet, 2009).
Di Indonesia, berdasarkan data yang didapatkan dari Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, mengenai berita tentang kekerasan pada anak yang terjadi di tahun 1992-2002 di 7 kota besar ditemukan bahwa ada 2969 kasus kekerasan anak dengan persentase  fisik  (25,5%)  dan  mental  (28,8%).  Kasus  kekerasan  emosional  paling banyak  dialami  dan  dilakukan  oleh  anak  dengan  rentang  usia  6-12  tahun  (Solihin dalam Fiqi, 2014).
Tindak kekerasan anak terjadi disemua aspek lingkungan tanpa membedakan lingkungan  dan  status  ekonomi.  Ironisnya,  lingkungan  sosial  yang  diharapkan menjadi  perlindungan  anak,  seperti  keluarga  dan  sekolah  justru  menjadi penyumbang angka kekerasan anak yang cukup signifikan (Kabar Jakarta.com dalam Suradi, 2013).
Sesungguhnya  Negara  dan  pemerintah  telah  mengembangkan  kebijakan perlindungan  terhadap  anak  dari  tindak  kekerasan.  Pada  tahun  1974  Indonesia menerbitkan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  1974  tentang  Kesejahteraan  Sosial Anak.  Pada  tahun  1989,  Indonesia  merativitasi  Konvensi  Hak  Anak  (KHA),  Pada tahun 2002, diterbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini, memberikan gambaran bahwa respon pemerintah sudah ada sejak 40 tahun silam terhadap persoalan kekerasan anak.
Meskipun  respon  Negara  dan  pemerintah  cukup  besar  dalam  memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan, realitasnya kasus kekerasan ini semakin meningkat. Bahkan, beberapa kasus kekerasan anak memperlihatkan tindak kekerasan yang dilakukan secara sadis dan diakhiri dengan kematian anak dengan berbagai indikasi.
Dari  permasalahan  tersebut  perlu  kiranya  membuat  sebuah  analisis  terkait kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan  untuk  mengatasi  tindak  kekerasan  anak. Analisis  kebijakan  menghasilkan  dan  menyajikan  informasi  sedemikian  rupa sehingga  dapat  memberikan  landasan  para  pembuat  kebijakan  dalam  membuat keputusan.
Selain itu, analisis kebijakan dapat melihat kesesuaian isi dari sebuah kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Sehingga dari analisis kebijakan itulah dapat ditelusuri faktor penyebab peningkatan kasus kekerasan anak dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah Kota Makassar.
Berdasarkan permasalahan yang terlah diuraikan diatas, mendorong penulis untuk melakukan sebuah penelitian  degan judul: Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar.

## II. Kajian Literatur

## Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan
Dalam mengatasi berbagai permasalahan kekerasan anak yang menyangkut jaminan  kesejahteraan  anak,  diperlukan  sebuah  kebijakan  untuk  mengaturnya. Kebijakan  ini  adalah  kebijakan  yang  menyangkut  orang  banyak.  Kebijakan  adalah sebuah  keputusan  politisi  yang  diambil  oleh  pemerintah  untuk  mencegah  sebuah persoalan publik.
Pada  prinsipnya  sebuah  kebijakan  tidak  terlepas  dari  keterlibatan  semua element yang ada, baik masyarakat sebagai pihak yang terlibat maupun pemerintah sebagai  pihak  pembuat  kebijakan  tersebut.  Kebijakan  memiliki  banyak  definisi, menurut  Anderson  (Zairullah,  2016)  kebijakan  merupakan  arah  tindakan  yang mempunyai  maksud  yang  ditetapkan  oleh  seorang  actor  atau  jumlah  actor  dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.
William N. Dunn menyebutkan istilah kebijakan Publik dalam bukunya yang berjudul Analsis kebijakan publik, pengertiannya sebagai berikut:
“Kebijakan Publik (Public Policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari  pilihan-pilihan  kolektif  yang  saling  bergantungan,  termasuk  keputusan keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah” (Dunn, 2013: 132)
Proses pembuatan kebijakan publik merupakan suatu konsep yang komplek karena  melibatkan  banyak  alur  proses.  Tahap  penilaian  kebijakan  seperti  yang tercantum dalam bagan di bawah ini, bukan termasuk proses akhir dari kebijakan publik,  sebab  masih  ada  satu  tahap  lagi,  yakni  tahap  perubahan  kebijakan  dan terminasi atau penghentian kebijakan. Di dalam setiap proses terhadap tahap-tahap kebijakan publik. (Dunn 2003, 24-25).
Edwards  dan  Sharkansky  (dalam  Islamy,  1988:  20)  yang  mengartikan kebijakan publik sebagai “…. What the government say to do or not to do, it’s the goals  ot  purpose  of  government  programs”,  yang  berarti  apa  yang  dilakukan pemerintah dan tidak dilakukan pemerintah, yang pencapaian tujuan dari program pemerintah, Charles O. Jones (1996: 49), yang mengartikan kebijakan adalah unsur- unsur  formal  atau  ekspresi-ekspresi  legal  dari  program-program  dari  keputusan- keputusan. (Utomo 2000: 4)
kebijakan  publik  merupakan  keputusan  (formal)  pemerintah  yang  berisi program-program pembangunan sebagai realisasi dari fungsi atau tugas negara, serta dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
Carl J Federich dalam Leo Agustino (2008:7) mendefenisikan kebijakan sebagai serangkaian  tindakan/kegiatan  yang  ddiusulkan  seseorang,  kelompok  atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan
(kesulitan-kesulitan)  dan  tujuan  merupakan  bagian  yang  penting  dari  defenisi kebijakan,  karena  bagaimanapun  kebijakan  harus  menunjukkan  apa  yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa pada suatu masalah.
berdasarkan  macam  defenisi  tentang  kebijakan  yang  telah  dikemukakan  di atas  maka  yang  dimaksud  dengan  kebijakan  publik  dalam  penelitian  ini  adalah sekumpulan  keputusan,  tindakan  dan  strategi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran guna menyelesaikan persoalan.

## Kekerasan Anak
Undang-Undang  23  Tahun  2002  menjelaskan  “Pada  pasal  1:  anak  adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam  kandungan”  sedangkan  pasal  1  angka  2:  menyebutkan  bahwa  anak  adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
Menurut WHO (Huda, 2008) kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan,  ancaman  atau  tindakan  terhadap  diri  sendiri,  perorangan  atau sekolompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan  memar/trauma,  kematian,  kerugian  psikologis,  kelainan perkembangan atau perampasan hak kekuatan fisik dan kekuasaan harus dilihat dari sehi  pandang  yang  luas  mencakup  tindakan  atau  penyiksaan  secara  fisik, psikis/emosi, seksual dan kurang perhatian (neglected)
(http://www.bpkpenabur.or.id/c harles/orasi6a.htm)
Baker  (2003)  mendefinisikan  kekerasan  terhadap  anak  adalah  tindakan melukai  yang  berulang  -  ulang  secara  fisik  dan  emosi  terhadap  anak  yang ketergantungan,  melalui  desakan  hasrat,  hukuman  badan  yang  tak  terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.

## Bentuk Kekerasan Terhadap Anak
Bentuk - bentuk kekerasan terhadap anak dapat digolongkan menjadi empat yaitu:

## 1. Kekerasan Fisik
Kekerasan  fisik  merupakan  kekerasan  yang  sering  terjadi  karena  mudah dideteksi.  Biasanya  terbuka  dan  mudah  diketahui  oleh  orang  lain.  Terjadinya kekerasan fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya seperti nakal, rewel, suka menangis.

## 2. Kekerasan Psikis
Meliputi penyampaian kata - kata kotor, penghardikan. Anak yang mendapat perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptife seperti menarik diri, pemalu.

## 3. Kekerasan Seksual
Dapat berupa perlakuan pra kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih  dewasa  atau  melalui  kontak  langsung  antara  anak  dengan  orang  dewasa. Magistra  No.  73  Th.  XXII  September  2010  67  ISSN  0215-9511  Kekerasan  Terhadap Anak “BOM Waktu” Masa Depan

## 4. Kekerasan Sosial
Berupa  penelantaran  dan  eksploitasi  anak.  Penelantaran  anak  adalah  sikap dan perlakuan orang tua yang tidak  memberikan perhatian layak terhadap proses tumbuh  kembang  anak.  Dari  keempat  bentuk  kekerasan  tersebut  maka  kekerasan fisik yang paling sering terjadi karena mudah dideteksi dan biasanya terbuka serta mudah diketahui orang lain.

## Kajian Penelitian Terdahulu
Hasil penelitian Nurul Ilmi Zulkifli (2013: 38) mengungkapkan sebagian besar yang melakukan tindakan kekerasan berjenis kelamin laki-laki sejumlah 132 orang (58,9%)  sedangkan  perempuan  yang  melakukan  tindakan  kekerasan  ada  25  orang (47,2%). Dengan kata lain berdasarkan persentasenya anak jalanan laki-laki lebih lima kali lebih besar dari persentase anak jalanan perempuan yang melakukan tindakan kekerasan.  Dengan  persentase  umur  12  tahun  (67,2%).  Sebagian  besar  alasan responden melakukan tindakan kekerasan karena diganggu yaitu sebesar (44,6%).
Hasil  penelitian  lainnya  oleh  Cao  &  Su  (Syahran,  2015)  pada  siswa  yang mengalami adiksi internet game di Korea menunjukkan bahwa siswa dengan adiksi internt dengam mudah dapat terpengaruh oleh perasaan, emosional, kurang stabil, imajinatif,  tenggelam  dalam  pikiran,  mandiri,  bereksperimen,  dan  lebih  memilih keputusan  sendiri.  Oleh  karena  itu,  tidak  heran  jika  anak-anak  dapat  mengalami adiksi game karena pengaruh dari kekuatan game.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dinni  Kurnia  Sugiharti  dkk,  tentang perlindungan  hukum  terkait  kasus  kekerasan  fisik  pada  anak  menyimpulkan  1. Putusan  No.  64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt  yang  mewujudkan  perlindungan  dan keadilan  bagi  anak  korban  kekerasan  fisik  masih  tidak  sesuai  dengan  prinsip perlindungan  anak  yang  tidak  dapat  berjuang  sendiri  berkaitan  dengan kedudukannya  sebagai  korban  dalam  pemenuhan  kepentingan  terbaik  bagi  anak tersebut yang merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. 2. Putusan No.  64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt  tidak  mewujudkan  perlindungan  dan  keadilan terhadap  anak  korban  kekerasan  fisik  karena  putusan  tersebut  telah  menjatuhkan sanksi  yang  ringan  bagi  pelaku.  Hak  korban  untuk  mendapatkan  restitusi  dan kompensasi dari perbuatan pelaku juga tidak tercantum dalam putusan ini sehingga tampak pengabaian terhadap nasib korban dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim.
Dari  pemaparan  tersebut  kemudian  menunjukkan  bahwa  pada  dasarnya penegakan  hukum  serta  kebijakan  pemerintah  terkait  perlindungan  terhadap kekerasan  anak  belum  menjadi  prioritas  utama.  Selain  itu  masih  Banyak  aparat penegak hukum yang menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap anak memperparah kondisi  di  mana  masyarakat  kita  masih  banyak  melakukan  tindak  kekerasan terhadap anak dalam berbagai bentuk baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Aparat penegak hukum hampir selalu melakukan kriminalisasi anak, terhadap anak- anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  tanpa  berusaha  melakukan  diversi  agar penghukuman  cukup  dilakukan  dengan  tindakan  kasus  pemidanaan  anak  yang dituduh berjudi, penembakan seorang anak oleh oknum polisi, Penyiksaan seorang anak di depan orang tuanya, dan berbagai kasus lainnya sebagaimana laporan dari berbagai pihak kepada KPAI. (Dwi, 2015: 42)

## III. Metode Penelitian Pendekatan dan jenis penelitian
Pelaksanaan  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).
Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif oleh  karena  hasil-hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan gambaran mengenai kebijakan pemerintah terhadap perlindungan bagi anak korban kekerasan.
Jenis  pengumpulan  data  menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari berbagai  literatur  seperti  buku,  journal,  berita  di  media  cetak,  dan  media  online. Dengan metode penelitian diharapkan bisa memudahkan dalam pengumpulan data dan melihat permasalahan yang ada terkait analisis kebijakan.

## Lokasi Penelitian
Adapaun lokasi penelitian dalam penelitan yang akan dilakukan ialah berada di  lingkup  wilayah  kota  makassar.  Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  mengambil berbagai  data  dan  informasi  yang  dimuat  atau  dipublikasikan  dimedia  cetak  dan media elektronik. Data yang diperoleh kemudian diuji dengan literasi kajian teoritis yang ada.
Data atau informasi yang dikumpulkan terkait dengan kebijakan yang telah atau akan dikeluarkan oleh pemerintah dan isu kekerasan anak yang terjadi disemua lini dengan berbagai sebab dan indikasi.

## Sumber data
Secara  umum  sumber  data  yang  digunakan  yaitu  data  sekunder,  data-data yang  diperoleh  peneliti  dari  penelitian  kepustakaan  dan  dokumentasi,  yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data penelitian menggunakan studi dokumentasi dan literasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa data tertulis yang mengandung  keterangan  dan  penjelasan  serta  pemikiran  tentang  fenomena  yang masih aktual. Dalam hal dapat berupa data-data, dokumen arsip, atau catatan penting yang berhubungan dengan penelitian.

## IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  analisa  tentang  kebijakan  yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait perlindungan kekerasan anak.
Begitu banyak kebijakan yang dikeluarkan, baik yang bersifat internasional, nasional maupun kebijakan daerah. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah di dunia internasional adalah meratifikasi Konvensi Hak Anak menjadi UU Nomor 26 Tahun 1990.  Upaya  ini  merupakan  salah  satu  peran  Negara  dalam  mengatasi  tindak kekerasan terhadap anak karena adanya KHA setiap Negara yang dianungi oleh PBB,
selain  perlindungan  juga  disepakati  pemberian  sanksi  bagi  pelaku  kekerasan terhadap anak.
Sedangkan, secara nasional didahului oleh lahirnya UU Nomor 35 Tahun 2014 jo  UU  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  yang  mengalami perubahan pada pasal 20 dengan bunyi “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak” dan pasal 21 ayat 3 yang menegaskan bahwa  pemerintah  berkewajiban  merumuskan  dan  melaksanakan  kebijakan dibidang penyelenggaraan perlindungan anak.
Dua  tahun  sebelum  itu,  lahir  UU  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak, yang baru ditanda tangani pada bulan juli 2012. Peraturan ini menggunakan prinsip keadilan restorative untuk menangani kasus yang melibatkan remaja, termasuk rehabilitasi dan memperkenalkan mekanisme lebih mengefektifkan diversi.
Pembangunan  perlindungan  anak  telah  dilakukan  sesuai  dengan  Undang- Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  juga  menegaskan  bahwa perlindungan anak mencangkup anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang didalam kandungan.
Indonesia telah berkomitmen untuk menciptakan dunia yang layak bagi anak (World  Fit  for  Children).  Sebagai  implementasi  dari  komitmen  tersebut  indonesia mencanankan kebijakan Kabupaten atau Kota Layak Anak. Kota Layak Anak adalah Kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan menjamin terpenuhinya hak-hak anak.
Konsep  Kota  Layak  Anak  menjadi  salah  satu  solusi  yang  strategis  yang menjamin  perlindungan  anak.  Mewujudkan  kota  yang  layak  anak  merupakan keharusan dan tidak ada kompromi. Salah satunya, anak-anak berhak mendapatkan ruang  yang  layak  untuk  berekspresi  dan  menyampaikan  aspirasinya  tapi  dengan beberapa pengawasan.
Jeni (2011) Salah satu persyaratan terwujudnya Kota Layak Anak yaitu dengan berdiri dan terkelolanya Pusat  Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  (P2TP2A)  dibawah  naungan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan dan Anak dengan Tugas pokok yaitu mewadahi dan menindaklanjuti segala bentuk pengaduan terkait kekerasan pada perempuan dan anak.
P2TPA2  untuk  setiap  kabupaten/kota  memiliki  tugas,  fungsi,  program  dan struktur  kepengurusan  yang  berbeda.  Akan  tetapi,  tujuannya  yaitu  menjamin  hak anak dan perempuan.
Upaya nyata pemerintah terukur pula dari kinerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), KPAI terbentuk atas amanat Keppres No. 7 Tahun 2003. Lembaga ini  bersifat  Independen,  tidak  boleh  dipengaruhi  oleh  siapapun.  Sebagai  sebuah lembaga Negara, fokus perhatian KPAI lebih kepada penguatan kelembagaan seperti merumuskan tata tertib, merumuskan rencana strategis, menyusun program jangka pendek  dan  jangka  panjang  serta  penataan  kegiatan  tahun  berjalan,  melengkapi
sarana  prasarana,  melengkapi  struktur  organisasi  dengan  membentuk  kelompok kerja  dan  tim  ahli,  tenaga  secretariat,  pedoman-pedoman  internal  dan  mekanisme kerja serta pedoman pembentukan KPAI Daerah. (Melati, 2015)
Kasus kekerasan yang telah diselesaikan oleh KPAI sangatlah beragam. Kasus yang  paling  terkenal  adalah  kasus  Arumi  Bachsin  yang  melakukan  pengaduan  ke KPAI tentang kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya. Setelah KPAI melakukan wawancara,  menurut  Sander  Diki  Zulkarnaen  bahwa  kasus  Arumi  Bachin  adalah kasus yang terekploitasi dari segi ekonomi dan seksual. Arumi yang masih 17 tahun pada waktu itu dihimbau dengan pendampingan KPAI melaporkan ibundanya ke Polda  Metro  Jaya  pada  25  Oktober  2010,  dengan  ancaman  melanggar  pasal  99 Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  serta  eksploitasi anak yang tertuang dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT.
Pemerintah  menghimbau  setiap  daerah  memperkuat  kinerja  KPAID  dan P2TP2PA  yang  ada  disetiap  daerah,  begitupula  dengan  Kota  Makassar.  Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kota Makassar  yang  dibentuk  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  (DPPPA)  Kota  Makassar  yang  terletak  di  Jalan  Anggrek,  Kecamatan Panakkukang,  yang  menjadi  tempat  mengadu  bagi  anak  dan  perempuan  yang mengalami  tindak  kekerasan  dan  penelantaran.  Tim  P2TP2A  Makassar  ini dikukuhkan  langsung  Wali  Kota  Makassar,  Moh  Ramdhan  ‘Danny’  Pomanto  dan Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal MI disaksikan sejumlah legislator Makassar serta  artis  ibu  kota,  Nova  Eliza  sekaligus  pemerhati  perempuan  pada  2015  lalu (Makassar today, 2016).
Beberapa kasus yang telah dan sementara ditangani adalah kasus penelantaran anak  di  lampu  merah  dan  kasus  kekerasan  pada  anak.  Penanganan  dilakukan langsung oleh Psikolog Klinis Iyan Afriyani HS, M.Psi., Pemberian motivasi langsung di  Shelter  Pembinaan  Pekerja  Anak dan  Putus  Sekolah  yang  diselenggarakan  oleh Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Makassar.  Saat  ini  penanganan  tengah  difokuskan  pada usaha membangun kelekatan kembali antara anak dan ibunya yang terpisah setelah anak ditelantarkan dan dirawat oleh P2TP2A.
Berdasarkan  data  seluruh  pelayanan  dan  jaringan  Pusat  Pelayanan Terpadu  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kota  Makassar,  kasus kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  yang  ditangani  cenderung  mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2015, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi sebanyak 1.025 kasus, 2016 sebanyak 1.172 kasus. Sementara periode Januari Maret 2017 sebanyak 64 kasus.  Bentuk kekerasan sangat beragam muali dari fisik, mental, penelantaran dan hingga trafficking, baik terhadap perempuan maupun anak.
Dalam mengatasi peningkatan tersebut P2TP2A terus meningkatkan kuantitas tenaga yang saat ini sudah berjumlah 10 tenaga yang tersebar di beberapa kecamatan. Selain  itu,  dihimbau  agar  setiap  keluarga  di  kelurahan  memiliki  shalter  yang memantau  setiap  tindak  kekerasan  yang  terjadi,  Kepala  Bidang  Perlindungan Perempuan dan Anak, Hapidah di sela-sela pertemuan Gugus Tugas Trafiking Kota Makassar  mengungkapkan,  hingga  maret  2017  telah  ada  67  kasus  diantaranya  45
kasus  sudah selesai, dan 22 kasus sementara proses.  Perkembangan kinerja Dinas PPPA bekerjasama dengan P2TP2A semakin terlihat.
Beberbagai kebijakan dan usaha telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan  meminimalisir  kekeresan  pada  anak.  Namun,  ada  satu  faktor  kekerasan  pada anak yang sering terabaikan. Perlu diingat kembali bahwa Kasus kekerasan terhadap anak paling banyak dilakukan oleh orang tua kandung (44,3%), diikuti oleh teman (25,9%)  (Carpenito  &  Moyet,  2009).  Hal  ini  memberikan  pemahaman  bahwa kekerasan  yang  terjadi  pada  anak  berpotensi  atas  dasar  serangan  anak  lainnya (teman).
Sebuah riset yang dilakukan LSM Plan International dan International Center for Research on Women (ICRW) yang dirilis awal Maret 2015 dalam (Qodar, 2015) ini menunjukkan fakta terdapat 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Riset ini diambil dari Jakarta dan Serang, Banten. Survei diambil pada Oktober 2013 hingga Maret 2014 dengan melibatkan 9 ribu siswa usia 12-17 tahun, guru, kepala sekolah, orangtua, dan perwakilan LSM.
Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Kendal ditemukan bahwa yang menjadi faktor penyebab yang dominan dari siswa-siswa melakukan kenakalan adalah faktor sifat dari remaja itu sendiri (Fuadah, 2011). Penyebabnya karena siswa- siswa  itu  memiliki  sikap  berlebihan  dan  memiliki  pengendalian  diri  yang  rendah. Kontrol diri yang rendah menjadi jaminan stimulus kekerasan hadir. Hurlock (1998) Kekerasan yang dilakukan oleh anak diawali dari perilaku agresif yang berkembang dan terpelihara dalam keseharian dan segala sesuatu yang terlihat.
Sejak  Maret  sampai  Juni  2017,  Tim  Program  Kreativitas  Mahasiswa (PKM)  Penelitian  Sosial  Humaniora  yang  mendapat  dana  hibah  2017  dari Kementerian Riset, Tekhnologi dan Pendidikan Tinggal dari Universitas Hasanuddin melakukan  penelitian  dengan  fokus  kekerasan  pada  anak  dan  remaja  yang  ada  di Kota Makassar. Penelitian yang dilakukan berjudul Pengaruh Game Online terhadap tingkat kekerasan oleh anak-anak dan remaja di Kota Makassar dengan studi kasus agresivitas anak di Kecamatan Tallo.
Data yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu tidak ada pengaruh langsung dari jenis game online terhadap agresivitas oleh anak-anak dan remaja. Akan tetapi, Jenis  game  online  yang  bertemakan kekerasan  berpengaruh  sesuai  dengan  tingkat intensitas dimainkan. Sehingga, anak-anak dan remaja meniru apa yang mereka lihat ketika bermain game online.
Teori  belajar  menjelaskan  bahwa  tingkah  laku  agresif  terjadi  sama  dengan tingkah  laku  manusia  yang  lain,  yaitu  melalui  proses  belajar.  Anak-anak  belajar berbagai macam tingkah laku dengan cara yang sama yaitu melalui imitasi (Crider dkk,  1983).  Bandura  (Crider  dkk,  1983)  berdasarkan  penelitian  bahwa  anak-anak melakukan peniruan terhadap semua model termasuk tingkahlaku agrsif yang dilihat secara intensif baik di dunia nyata maupun di dalam tanyangan dunia maya. (Wisnu dan Adiyanti 1992).
Penelitian  di  atas  didukung  oleh  kasus  yang  terjadi  beberapa  tahun belakangan  ini. Berbagai kasus tindak kekerasan dan kriminalitas acap  kali terjadi sebagai  dampak  game.  Misalnya,  kasus  Rizaldin  (16  tahun),  siswa  SMK  swasta  di Kota  Makassar  yang  tewas  di  depan  game  center,  diduga  menurut  saksi  mata
kejadian  ini  terjadi  setalah  Rizaldin  dan  rombongannya  keluar  dari  game  center disusul  oleh  beberapa  rombongan  anak  lainnya.  Kemudian,  terjadi  perkelahian antara kedua rombongan tersebut, Rizaldin kena tusukan benda tajam dan meninggal dunia  (Abdurrahman,  2016).  Kasus  selanjutnya  dua  orang  remaja  perempuan  asal Wisconsin,  Amerika,  membunuh  seorang  teman  sekelasnya.  Pasalnya,  dua  remaja yang berumur 12 tahun ini merasa ditakuti oleh karakter game horor `Slender Man` dan harus mengorbankan seorang temannya agar tidak dihantui oleh makhluk fiktif tersebut (Reza, 2016).
Berangkat  dari  dukungan  data dan  hasil  penelitian,  dianggap  perlu  adanya kebijakan khusus yang menangani tentang pengaruh intensitas bermain game online terhadap agresivitas anak yang memicu timbulnya tindak kekerasan. Aturan hukum spesifik  mengenai  batasan  anak  bermain  game  untuk  mencegah  intensitas  yang berlebih harus difikirkan oleh pemerintah. Aturan kebijakan mengenai penyedia jasa game  online,  misalnya  dari  pihak  warnet,  game  center,  dan  perusahaan  produksi game  online  harus  mendapat  regulasi  dan  aturan  yang  jelas.  Selain  itu,  dianggap perlu  adanya  badan  khusus  yang  menangani  mengenai  game  online.  Kesadaran orang tua untuk melakukan pengawasan terhadap anaknya harus ditingkatkan dan kesadaran anak akan bahaya intensitas bermain game bertema kekerasan harus di tumbuhkan.

## V. Penutup
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  diperoleh  hasil  analisis  kebijakan perlindungan kekerasan anak di Kota Makassar.
Berbagai bentuk kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam bentuk aturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahu 2002 tentang Perlindungan  Anak.  Undang-undang  tersebut  masih  belum  maksimal  dalam pelaksanaannya.  Hal  itu,  terlihat  dari  peningkatan  kasus  kekerasan  anak  yang meningkat  setiap  tahunnya.  Kebijakan  yang  dikeluarkan  terhambat  dalam  hal implementasi,  walaupun  sudah  dibentuk  beberapa  badan  seperti  KPAI  (Komisi Nasional  Perlindungan  Anak  Indonesia)  dan  P2TP2A  (Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) di setiap kabupaten/kota.
Dalam  analisis  data  ditemukan  bahwa  penyumbang  data  peningkatan kekerasan  anak  adalah  anak  lainnya  sebanyak  (25,9%),  (Komisi  Nasional Perlindungan Anak dalam Fiqi, 2014). Oleh karena itu, dalam pembuatan kebijakan kedepan  penting  memperhatikan  beberapa  subjek  yang  menjadi  pelaku  kekerasan pada anak. Terfokus kepada pelaku kekerasan terhadap anak yaitu anak itu sendiri (teman).  Di  buktikan  dari  hasil  penelitian  tim  PKM  Penelitian  Universitas Hasanuddin  yang  memperoleh  hasil  adanya  pengaruh  intensitas  bermain  game online  bertema  kekerasan  terhadap  tingkat  agresivitas  anak.  Stimulus  agresivitas yang berkembang akan membuahkan tindak kekerasan.
Adapun kesimpulan dari penelitian  yaitu harus ada kebijakan  khusus  yang mengatur  perlindungan  anak  dari  tindak  kekerasan  oleh  anak  karena  agresivitas yang ditimbulkan oleh game online. Solusi yang ditawarkan yaitu hadirnya usulan kebijakan kepada pemerintah, membuat aturan perizinan game center berupa surat kontrak yang membahas mengenai aturan waktu beroperasi, jarak antar game center. Hadirnya  badan  khusus  yang  menangani  masalah  kekerasan  oleh  anak  akibat
pengaruh intensitas bermain game. Sosialisasi kepada orang tua terkait pengawasan anak-anak  dan  remaja/  Selanjutnya,  pengelolaan  produksi  game  impor  bertema kekerasan yang masuk di Indonesia agar dapat diminimalisir. Semua rekomendasi yang  diajukan  bertujuan  meminimalisir  pengaruh  intensitas  bermain  game  online terhadap  perilaku  agresivitas  oleh  anak-anak  dan  remaja  yang  memicu meningkatnya angka kekerasan terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Muhammad Nur. 2016. Siswa SMK di Makassar Tewas Dikeroyok di Depan  Game  Center.  https://news.detik.com/berita/3259745/siswa-smk-di- makassar-tewas-dikeroyok-di-depan-game-center (Diakses pada tanggal 4 Juli 2017 Pukul 17:20 WITA)
Afifah, Dian Fitriani. 2015. Jurnal Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan dan  Penanganan  Perdagangan  Peremppuan  dan  Anak  di  Kabupaten Cianjur.Universitas Padjajaran. Yogyakarta
Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Carpenito, L. J. & Moyet. 2007. Buku Saku Diagnosis Keperawatan Edisi 10. Jakarta:
EGC.
Chusniyah,  Tutut.  ____.  Penyebab  Kenakalan  dan  Kriminalitas  Anak.  Universitas Negeri  Malang.  http://fppsi.um.ac.id/?p=1276#  (Diakses  pada  tanggal  3  Juli 2017 Pukul 11.45 WITA)
Crider, Andrew. B. 1983. Psychology. Illionis Scot Foresman and Company.
Dunn,  William  n.,  2013,  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik,  Gadjah  Mada University Press; Yogyakarta
Fakultas  Psikologi  UNM  Makassar.  2016.  Sumbangsih  PT2P2A.  Diakses  melalui http://psikologi.unm.ac.id/index.php/blog/artikel/121-penanganan-kasus- kekerasan-di-kota-makassar. Pada 3 Juli 2017 pukul 12:34 WITA.
Fiqi,  Nurul.  2014.  Hubungan  Kekerasan  Emosional  dan  Fisik  Orang  Tua  dengan Konsep  Diri  pada  Remaja  di  SMP  N  35  Padang.  Skripsi. http://repository.unand.ac.id/22498/3/bab%201.pdf (Diakses pada tanggal 3 Juli 2017 pukul 12:35 WITA).
Fuadah,  N.  2011.  Gambaran  Kenakalan  Siswa  Di  SMA  Muhammadiyah  4  Kendal. Jurnal Psikologi, 09(01), 29-40
Huda, Nurul. 2008. Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial yang Kronis. Pena Justisia. 3 (14): 82-96.
Hurlock,  E.  1998.  Psikologi  Perkembangan:  pendekatan  sepanjang  rentang kehidupan. Jakarta: Erlangga.
Kementrian  Kesehatan  RI.  2015  InfoDatin:  Pusat  Data  dan  Informasi  Kementerian Kesehatan RI.
http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodati n%20reproduksi%20remaja-ed.pdf (Diakses pada tanggal 3 Juli 2017 pukul 12:35 WITA)
Makassar  Today.  2016.  Tim  P2TP2A Terbentuk,  Ini  Tugas  dan  Fungsinya.  Diakses melalui http://makassartoday.com/2016/03/22/tim-p2tp2a-makassar- terbentuk-ini-tugas-dan-fungsinya/. Pada 3 Juli 2017 pukul 12:00 WITA
Martani, Wisnu dan M.G. Adiyanti. 1992. [Jurnal Psikologi] Pengaruh Film Televisi Terhadap Tingkahlaku Agresif Anak.Universitas Gajah Mada. Yogyakarta Melati, Dwi Putri. 2015. Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Moleong,  Lexy  J.  2007.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya Offset.
Qodar, Nafiysul. 2015. Survei ICRW: 84 % Anak Alami Kekerasan di Sekolah. Diakses melalui http://news.liputan6.com/read/2191106/survei-icrw-84-anak- indonesia-alami-kekerasan-di-sekolah. Pada 3 Juli 2017 pukul 16:10 WITA
Ainul, Alifiah. 2017. Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Makassar Meningkat. Diakses  melalui  http://news.rakyatku.com/read/54254/2017/06/27/kasus- kekerasan-perempuan-dan-anak-di-makassar-meningkat.  Pada  3  Juli  2017 pukul 14:00 WITA
Reza,  Jeko  Iqbal.  2016.  Takut  Digentayangi  ‘Slender  Man’,  Remaja  Nekat  Bunuh Temannya. http://tekno.liputan6.com/read/2190967/takut-digentayangi- slender-man-remaja-nekat-bunuh-temannya (Diakses pada tanggal 4 Juli 2017 pukul 17:30 WITA)
Sappewali, Alif. 2017. Tiga Bulan, Dinas PPPA Tangani 67 Kasus Kekerasan Anak. Diakses  melalui  http://fajaronline.com/2017/04/04/tiga-bulan-dinas-pppa- tangani-67-kasus-perempuan-dan-anak. Pada 3 Juli 2017 pukul 15:00 WITA Suradi. 2013. Problema dan Solusi Strategis Kekerasan Terhadap Anak. Jurnal. 18 (02): 183-202.
Sugiharti, Dinny Kurnia. Agus Raharjo dan Setya Wahyudi. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik (Studi Terhadap Penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt). diakses melalui http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/Artikel%20ilmiah.pdf pada 7 juni 2017 pukul 18.30 WITA
S.,  Jenica  Ricca.  2011.  Implementasi  Kebijakan  Perlindungan  Anak  di  Kota  Pekan Baru. Universitas Republik Indonesia. Pekan Baru
Utomo, Tri Widodo Wahyu, 1999-2000, Pengantar Kebijakan Publik, Introdusction to Public Policy, Hal: 4
Wong, D. Dkk. 2009. Buku Ajar Keperawatan untuk Pediatrik. Jakarta: EGC.
Yarini, Dhini Sesi. 2014.  Peran Negara Dalam Upaya Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Anak. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. Diakses melalui http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27426/1/DHINI
%20SESI%20YARRINI-FISIP.pdf. Pada 3 Juli 2017 pukul 16:17 WITA.
Zairullah.  2016.  Implementasi  Peraturan  Pemerintah  No  37  Tahun  2012  Tentang Pengelolaan Daerah Aliran SungaiDi Sungai Karang Mumus Kota Samarinda. eJournal Ilmu Pemerintahan, 4 (4): 1387-1400, ISSN: 2488-2458.
Zulkifli, Nurul  Ilmi. 2013. Efek Game Online Terhadap Tindakan Kekerasan Anak Jalanan. Jurnal Pekommas. E-ISSN: 2502-1907.
UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.