## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK PANGAN TANPA LABEL BAHASA INDONESIA
Oleh:
Rezie Dava Amar Rani Apriani
reziedavaamar2503@gmail.com rani.apriani@fh.unsika.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

## ABSTRAK
Pasal 8 angka 1 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai  perbuatan yang dilarang bagi  pelaku usaha  yakni pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa  yang  tidak  mencantumkan  informasi  dan/atau  petunjuk  penggunaan  barang dalam  bahasa  Indonesia  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami  seperti  apa pengaturan  hukum  tentang  perlindungan  konsumen  produk  pangan  tanpa  label bahasa Indonesia dan tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian akibat penjualan  produk  pangan  tanpa  label  bahasa  Indonesia.  Penelitian  ini  adalah penelitian  yuridis  normatif,  dengan  menggunakan  suatu  pendekatan  peraturan perundang-undangan  ( The  Statue  Approach ).  Dalam  penelitian  ini  data  yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder ini meliputi bahan hukum primer dan  bahan  hukum  sekunder.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mencari  informasi secara  kepustakaan.  Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan suatu keharusan karena dalam hal ini telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen.
Kata  Kunci  :  Perlindungan  Hukum,  Konsumen,  Produk  Pangan,  Label  Bahasa Indonesia

## PENDAHULUAN
Pada  zaman  yang  semakin  modern  dan  seiring  dengan  peningkatan kesejahteraan, setiap manusia memiliki kebutuhan yang sangat beraneka. Salah satu dari kebutuhan manusia tersebut adalah kebutuhan akan pangan. Makanan adalah kebutuhan dasar manusia yang di konsumsi sehari-hari, makanan yang dikonsumsi

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
tersebut  harus  mengandung  zat-zat  tertentu  sebagai  pemenuhan  gizi,  sehingga makanan yang dikonsumsi dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan. 1
Setiap  produk  pangan  yang  diperkenalkan  atau  diperdagangkan  kepada konsumen  wajib  disertai  informasi  tentang  produk  barang  dan  atau  jasa  yang dibutuhkan  konsumen,  informasi  merupakan  salah  satu  hal  yang  paling  penting untuk konsumen yang bukan hanya menerima barang dan jasa dari pelaku usaha. Informasi  dapat  juga  dilihat  dari  berbagai  sumber  lainnya  yang  mempunyai kepercayaan,  serta  dapat  mempertanggungjawabkan  sehingga  pada  akhirnya konsumen  tidak  dirugikan  baik  materiil  maupun  immateriil,  untuk  menjaga kesehatan dan keselamatan bagi konsumen dalam mengonsumsi atau menggunakan suatu produk. 2
Sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  8  angka  1  huruf  j  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan  informasi  dan/atau  petunjuk  penggunaan  barang  dalam  bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Diatur juga mengenai  pelabelan  produk  pangan  dalam  Pasal  97  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan) bahwa setiap produk harus  mencantumkan  label  yang  ditulis  maupun  dicetak  dengan  menggunakan bahasa Indonesia baik itu produk dalam negeri ataupun produk yang diimpor.
Peredaran  produk  pangan  di  indonesia  masih  banyak  yang  masih  tidak mencantumkan  label  bahasa  Indonesia,  hal  ini  sangat  mengkhawatirkan  karena tidak  semua  konsumen  di  indonesia  mengerti  akan  bahasa  asing  salah  satunya seperti bahasa Inggris. Meskipun bahasa Inggris merupakan bahasa Internasional, namun sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, tetap harus diterjemahkan ke dalam
1 Soekidjo Notoadmojo, Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat, Jakarta, Rineka cipta, 2003. hal. 195.
2 Widjaja,  G.,  &  Yani,  A.,  Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  Jakarta,  Gramedia  Pustaka Utama, 2000.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
bahasa  Indonesia  karena  bahasa  Indonesia  merupakan  bahasa  nasional  sehingga ketika konsumen membeli atau mengonsumsi produk pangan tidak kesulitan dalam membaca informasi yang tertera pada label. 3 Hal ini juga ditekankan kembali dalam Pasal  6  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan, pelaku  usaha  harus  menggunakan  atau  melengkapi  label  berbahasa  Indonesia terhadap  barang  yang  diedarakan  atau  diperdagangkan  di  dalam  negeri.  Namun, pada kenyataannya masih terdapat pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum dalam UUPK mengenai pencantuman label dalam bahasa Indonesia.
Kerugian  yang  didapatkan  oleh  konsumen  baik  dalam  bentuk  materiil maupun  immateriil  karena  akibat  dari  tidak  diberikannya  label  dalam  penjelasan produk  sebagaimana  seharusnya,  hal  tersebut  dikarenakan  kurangnya  kesadaran dari  pelaku  usaha  akan  kewajiban  dan  tanggung  jawabnya  untuk  melindungi konsumen,  menjamin  keselamatan  dan  keamanan  produk  yang  diperjualbelikan oleh pelaku usaha tersebut. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas  kerusakan,  pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
Pemerintah mempunyai tanggung jawab sepenuhnya untuk menjamin setiap konsumen  memperoleh  haknya,  dengan  dijaminnya  hak-hak  konsumen  tersebut akan menimbulkan iklim usaha yang baik. Dalam rangka menciptakan dunia usaha yang  baik  sangat  diperlukan  koordinasi  di  antara  sesama  instansi  terkait  untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.

## RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:
1. Bagaimana  pengaturan  hukum  tentang  perlindungan  konsumen  produk  pangan tanpa label bahasa Indonesia ?
3 Sastri Mayani & Wardah. (2018). Perlindungan Konsumen Atas Produk Pangan Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia Yang Dijual Di Toko Modern (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh), Jurnal Ilmiah Mahasiswa , Vol. 2(No.4).

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian akibat penjualan produk pangan tanpa label bahasa Indonesia ?

## PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Produk Pangan

## Tanpa Label Bahasa Indonesia
Seseorang  yang  menggunakan  barang  dan/atau  jasa  yang  terdapat  dalam masyarakat, baik untuk kepentingan hidupnya sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup  lain dan  tidak untuk  diperdagangkan biasa disebut dengan istilah konsumen. Dalam pasal 1 angka (1) UUPK perlindungan konsumen adalah segala upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen merupakan suatu bentuk tindakan yang diberikan kepada setiap  pengguna produk barang maupun jasa yang merasa hak- hak nya telah dilanggar oleh pelaku usaha yang menjual suatu produk maupun jasa kepada konsumen. 4
World  Trade  Organization  (WTO)  didirikan  pada  tahun  1995  yang merupakan panduan perdagangan internasional antar negara anggota yang terdiri dari peraturan materiil dan peraturan prosedural.  Diratifikasinya perjanjian WTO oleh Indonesia mengakibatkan banyak produk pangan impor masuk ke Indonesia. Selain itu dengan perkembangan teknologi menghantarkan manusia ke dunia yang segala sesuatunya dapat diakses dengan mudah, manusia dapat melihat hal-hal yang baru diluar dari lingkup sekitarnya. Dalam hal ini pengawasan terhadap masuknya produk  pangan  impor  ke  Indonesia  sangat  dibutuhkan  agar  menghindari  adanya produk  pangan  impor  yang  masuk  secara  illegal.  Banyaknya  permintaan  pasar menjadikan  para  pelaku  usaha  saling  bersaing  untuk  memperkenalkan  atau memperdagangkan produk pangan yang diinginkan konsumen tanpa memberikan informasi yang benar dan jelas terhadap produk pangan yang dijual. Pada produk pangan asing biasanya menggunakan bahasa asalnya contohnya saja produk pangan
4 Made  Isma  A.  S.,  I  Nyoman  P.  B.,  &  Ni  Made  P.,  U.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen Terkait Label Berbahasa Asing Dalam Suatu Produk Kosmetik, Jurnal Analogi Hukum , Vol. 3 (No. 3).

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
dari  Jepang  yang  sudah  pasti  label  produknya  menggunakan  bahasa  Jepang  hal tersebut dapat membuat masyarakat Indonesia akan sulit untuk memahaminya.
Berdasarkan Pasal 8 angka 1 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang  tidak  mencantumkan  informasi dan/atau  petunjuk  penggunaan  barang  dalam  bahasa  Indonesia  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dalam  Pasal  97  Ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan, menyatakan  bahwa  pencatuman label di dalam atau pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
a. Nama produk;
b. Daftar bahan yang digunakan;
c. Berat bersih atau isi bersih;
d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
f. Tanggal dank ode produksi;
g. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa;
h. Nomor izin edar bagi pangan Olahan; dan
i. Asal usul bahan pangan tertentu.
Kewajiban  menerjemahkan  label  ke  dalam  bahasa  Indonesia  kaitannya dengan upaya dalam memenuhi hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
c. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa.
Selain terdapat hak-hak konsumen, pelaku usaha juga memiliki kewajiban sesuai yang tertera dalam Pasal 7 huruf a, b dan d UUPK, yaitu :
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. Memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
d. Menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu  barang dan/atau jasa yang berlaku.
Pencantuman label bahasa Indonesia pada produk pangan ditunjukan agar masyrakat Indonesia yang berkedudukan sebagai konsumen dapat mengetahui apa saja  kandungan  yang  terdapat  dalam  produk  pangan  dan  memilih  dengan  tepat produk pangan yang memang dibutuhkannya. Sebagaimana tinjauan teori kontrak dan due care theory dalam hal merespons beberapa kasus peredaran produk dapat diberi kesimpulan bahwa konsumen wajib selalu berhati-hati sebelum melakukan pembelian,  dapat  mengerti  karakteristik  produk  dan  tidak  mengabaikan  tulisan maupun  penjelasan  pada  kemasan  ataupun  buku  manual  yang  terdapat  pada produk. 5
2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Apabila Terjadi Kerugian Akibat Penjualan Produk Pangan Tanpa Label Bahasa

## Indonesia
Tanggung jawab pelaku usaha adalah bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan mereka dalam berusaha, yang dikenal sebagai Product liability (tanggung jawab produk). Product  liability  adalah suatu  tanggung jawab secara hukum  dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacturer) dari orang atau badan suatu produk (processor, assembler) atau mendistribusikan (seller, distributor)  produk  tersebut.” 6 Dasar  pembebanan  tanggung  jawab  pelaku  usaha terhadap konsumen adalah adanya negligence yaitu suatu perilaku yang tidak sesuai
5 Rahmawati,  Indah  Dwi,  I.  Made  Udiana,  &  I.  Nyoman  Mudana  (2019).  Perlindungan  Hukum Konsumen  Pengguna  Kosmetik  Tanpa  Izin  edar  Dalam  Perspektif  Undang-Undang  No.8  Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum , Vol. 7 (No.5).
6 Happy Susanto, Hak-hak Konsumen jika Dirugikan, Jakarta, PT. Visimedia , 2008.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
dengan kelakuan (standard of conduct) yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan adanya duty of care (kewajiban memelihara kepentingan orang lain). 7
Apabila  terdapat  konsumen  yang  merasa  bahwa  dirinya  dirugikan,  maka konsumen  tersebut  mempunyai  hak  untuk  meminta  pertanggung  jawaban  dari pelaku usaha yang merugikannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur terkait tanggung jawab pelaku usaha dalam  Pasal  19  menyatakan  pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti rugi  atas  kerusakan,  pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau  diperdagangkan.  Ganti kerugian yang dapat diberikan oleh pelaku usaha yaitu dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku,  ganti  rugi  tersebut  dilaksanakan  dalam tenggang  waktu  7  hari  setelah  tanggal  transaksi.  Dalam  terjadinya  kerusakan, pencemaran  dan/atau  kerugian  konsumen  produk  pangan  yang  tidak mencantumkan  label  bahasa  Indonesia  maka  pelaku  usaha  memiliki  tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian, apabila dalam hal pelaku usaha tidak mau memberikan  ganti  rugi  maka  dapat  dikenakan  sanksi  administratif.  Sanksi administratif  diatur  dalam  Pasal  60  UUPK  yang  menyatakan  bahwa  terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26 berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00.
Khusus bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf j  UUPK  yaitu  tidak  mencantumkan  label  produk  dengan  menggunakan  bahasa Indonesia  sesuai  peraturan  perundang-undangan  maka  pelaku  usaha  dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 62 yaitu pidana penjara paling lama  5  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp.2.000.000.000,00,  apabila mengakibatkan  luka  berat,  sakit  berat,  cacat  tetap  atau  kematian  dikenakan ketentuan  pidana  yang  berlaku.  Hukuman  tambahan  diatur  dalam  Pasal  63  yaitu
7 Abuyazid  Bustomi  (2018).  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Terhadap  Kerugian  Konsumen, SOLUSI , Vol. 16 (No.2).

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
dapat  berupa  perampasan  barang  tertentu,  pengumuman  putusan  hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tetentu yang menyebabkan timbulnya  kerugian  konsumen,  kewajiban  penarikan  barang  dari  peredaran  atau pencabutan izin usaha.
Ketentuan  lain  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012 tentang Pangan, Pasal 97 bahwa setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri atau mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan lebel di dalam dan/atau pada kemasan pangan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pasal  102  mengatur  apabila  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 97 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif dan yang melanggar ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  97  ayat  (2)  wajib  mengeluarkan  dari  dalam wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  atau  memusnahkan  pangan  yang diimpor.  Sanksi  administratif  dapat  berupa:  denda,  penghentian  sementara  dari kegiatan,  produksi,  dan/atau  peredaran,  penarikan  pangan  dari  peredaran  oleh produsen, ganti rugi, pencabutan izin. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2014  tentang  Perdagangan,  mengatur  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  menyatakan bahwa  pelaku  usaha  wajib  menggunakan  atau  melengkapi  label  berbahasa Indonesia  pada  barang  yang  diperdagangkan  di  dalam  negeri,  Pasal  104 menyatakan  pelaku  usaha  yang  tidak  menggunakan  atau  tidak  melengkapi  label berbahasa  Indonesia  pada  barang  yang  diperdagangkan  di  dalam  negeri sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.

## KESIMPULAN
Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada konsumen. Pengaturan  hukum  tentang  perlindungan  konsumen  produk  pangan tanpa  label  bahasa  Indonesia  telah  diatur  secara  tegas  dan  jelas  Pasal  8  angka  1 huruf  j  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni pelaku usaha

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan  informasi  dan/atau  petunjuk  penggunaan  barang  dalam  bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai pencantuman  label  produk  pangan  harus  menggunakan  bahasa  Indonesia  diatur juga  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan  dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen (UUPK) mengatur terkait tanggung jawab pelaku usaha dalam Pasal 19 menyatakan pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat  mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Apabila dalam hal  pelaku usaha tidak mau  memberikan  ganti  rugi  maka  dapat  dikenakan  sanksi  administratif.  Sanksi administratif  diatur  dalam  Pasal  60  UUPK. Khusus  bagi  pelaku  usaha  yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK yaitu tidak mencantumkan label produk  dengan  menggunakan  bahasa  Indonesia  sesuai  peraturan  perundang- undangan  maka  pelaku  usaha  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  yang  terdapat  pada Pasal 62 UUPK, terkait hukuman tambahan diatur pasal 63 UUPK.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024

## DAFTAR PUSTAKA

## I. Buku
Az.  Nasution,  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Suatu  Pengantar,  Jakarta,  Diadit
Media, 2007.
Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Jakarta, PT. Visimedia , 2008. Soekidjo Notoadmojo, Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat, Jakarta,
Rineka cipta, 2003. hal. 195.
Widjaja,  G.,  &  Yani,  A.,  Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000.

## II. Jurnal
AA Putri Ganitri Windrahayu & I Ketut Westra (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap  Produk  Skincare  Tanpa  Label  Bahasa  Indonesia,  Jurnal  Kertha Desa, Vol. 8 (No.7).
Abuyazid  Bustomi  (2018).  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Terhadap  Kerugian Konsumen, SOLUSI, Vol. 16 (No.2).
Aulia Rahman Hakim (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label, Yustitiabelen, Vol. 6 (No.2).
Made Isma A. S., I Nyoman P. B., & Ni Made P., U. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Berbahasa Asing Dalam Suatu Produk Kosmetik, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3 (No. 3).
Ni Putu Lisna Yunita & I Gede Putra Ariana (2016). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap  Produk  Impor  Yang  Tidak  Berlabel  Bahasa  Indonesia  Ditinjau Dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen, Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, Vol. 5 (No. 3).
Rahmawati,  Indah  Dwi,  I.  Made  Udiana,  &  I.  Nyoman  Mudana  (2019).
Perlindungan  Hukum  Konsumen  Pengguna  Kosmetik  Tanpa  Izin  edar Dalam Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol. 7 (No.5).

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
Salamiah (2014), Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli, Al Adl, Vol. 6, (No.12).
Sastri  Mayani  &  Wardah.  (2018).  Perlindungan  Konsumen  Atas  Produk  Pangan Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia Yang Dijual Di  Toko  Modern  (Suatu  Penelitian  Di  Kota  Banda  Aceh),  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa, Vol. 2(No.4).
Wayan  Gede  Asmara,  I  Nyoman  Sujana  &  Ni  Made  Puspasutari  (2019).
Perlindungan  Hukum  terhadap  Hak  Konsumen  Atas  Informasi  Produk Import, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, (No. 1).
III. Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.