## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
985 |  Volume 5 Nomor 3  2023

## Pandangan K.H. Husein Muhammad terhadap Fenomena Perkawinan Anak
Okti Nur Hidayah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Oktinurhidayah18@gmail.com

## ABSTRACT.
Child marriage is a form of violence against children. The problem of child marriage will always occur along with the increasing cases of early marriage. So that to reduce the high rate of child marriage, it is necessary to have studies that can  provide  solutions  from  the  results  of  their  thinking.  One  of  the  scholars  who studied  child  marriage  is  K.H.  Husein  Muhammad.  The  research  method  used  in this research is qualitative research method. This research will be conducted with literature studies sourced from related books and journals, with content analysis. According to K.H. Husein Muhammad, child marriage can cause harm, damage or ugliness,  while  at  the  same  time  the  factors  of  concern  about  falling  into  sexual relations  prohibited  by  religion  cannot  be  proven,  so  the  marriage  cannot  be justified .

## Keywords: Child Marriage, K.H. Husein Muhammad's View
ABSTRAK.
Perkawinan  anak  merupakan  salah  satu  bentuk  tindak  kekerasan terhadap anak. Problematika pernikahan anak akan selalu terjadi seiring dengan kasus pernikahan dini yang kian meningkat. Sehingga untuk menekan tingginya angka  pernikahan  anak  perlu  adanya  kajian-kajian  yang  dapat  memberikan solusi  dari  hasil  pemikirannya.  Salah  satu  ulama  yang  mengkaji  tentang pernikahan  anak  yaitu  K.H.  Husein  Muhammad.  Metode  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan  dengan  studi  pustaka  yang  bersumber  dari  buku  dan  jurnal  terkait, dengan  analisa  isi  atau  content  analysis.  Menurut  K.H.  Husein  Muhammad perkawinan  anak  itu  dapat  menimbukan  kemudharatan,  kerusakan  atau keburukan,  padahal  pada  saat  yang  sama  faktor-faktor  kekhawatiran  akan terjerumus  ke  dalam  pergaulan  seksual  yang  dilarang  agama  tidak  dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dibenarkan.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## Kata kunci: Perkawinan Anak, Pandangan K.H. Husein Muhammad PENDAHULUAN
Perkawinan  anak  merupakan  salah  satu  bentuk  tindak  kekerasan terhadap anak. Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah  akan  memiliki  kerentanan  yang  lebih  besar  baik  secara  akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan serta hidup dalam  kemiskinan.  Dampak  perkawinan  anak  tidak  hanya  akan  dialami  oleh anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan serta  berpotensi  memunculkan  kemiskinan  antar  generasi.(Badan  Pusat Statistik, 2020)
Perkawinan  anak  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  maupun  dua  belah pihak,  namun  perkawinan  anak  juga  bisa  terjadi  dengan  adanya  perkawinan paksa. Perkawinan paksa terjadi karena sang anak belum memiliki daya sendiri untuk memutuskan sebuah perkawinan pada dirinya karena usianya yang masih terlalu  dini.(Kamalia,  2017)  Saat  ini  pemaksaan  perkawinan  anak  merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual sebagaimana yang tertera dalam UU Nomor 12  tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  seksual.  ( Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)
Dalam  siaran  Pers  Kemen  PPPA  pada  bulan  Januari  2023  menjelaskan bahwa  kasus  perkawinan  anak  di  Indonesia  sudah  sangat  mengkhawatirkan. Data dari pengadilan agama atas permohonan dispensasi perkawinan usia anak, tahun 2021 tercatat 65 ribu kasus dan tahun  2022 tercatat 55 ribu pengajuan. Pengajuan permohonan menikah pada usia anak lebih banyak disebabkan oleh faktor  pemohon  perempuan  sudah  hamil  terlebih  dahulu  dan  faktor  dorongan dari  orangtua  yang  menginginkan  anak  mereka  segera  menikah  karena  sudah memiliki teman dekat/pacaran.(Kemen PPPA, 2023)
Menurut  Titi  Eko  Rahayu,  Staf  Ahli  Menteri  Bidang  Penanggulangan Kemiskinan Kemen PPA :
“Tingginya  angka  perkawinan  anak  adalah  salah  satu  ancaman  bagi terpenuhinya  hak-hak  dasar  anak.  Tidak  hanya  memberikan  dampak secara fisik dan psikis bagi anak-anak, perkawinan di usia anak juga dapat memperparah angka kemiskinan, stunting, putus sekolah hingga ancaman kanker  serviks/kanker  rahim  pada  anak.  Amandemen  terhadap  Undang- Undang Perkawinan di tahun 2019 dimana usia minimum perkawinan bagi perempuan  dan  laki-laki  adalah  19  tahun  menjadi  upaya  pemerintah mencegah  anak-anak  menikah  terlalu  cepat.  Namun  di  lapangan, permohoan  pengajuan  perkawinan  masih  terus  terjadi  dan  ini  sudah

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
sangat mengkhawatirkan. Anak-anak ini adalah harapan masa depan untuk membangun  Indonesia  dan  kasus  perkawinan  anak  menjadi  penghambat besar. Ini tanggung jawab bersama karena Isu perkawinan anak rumit dan sifatnya multisektoral.”(Kemen PPPA, 2023)
Dalam  revisi  Undang-undang  Perkawinan  tahun  1974  Nomor  1 disebutkan bahwa syarat untuk dapat melangsungkan adanya perkawinan bagi seorang laki-laki dan perempuan adalah sama-sama berusia 19 tahun.  Namun, terdapat  dispensasi  yang  dibolehkannya  anak  dibawah  usia  19  tahun  untuk menikah  dengan  syarat  harus  ada  izin  dari  orang  tua  dan  izin  dari  pengadilan setempat.(Eleanora & Sari, 2020)
Pernikahan  anak  saat  ini  marak  dibicarakan,  seperti  halnya  kasus beberapa tahun yang lalu yaitu pernikahan Pujiono Cahyo Widianto atau sering disebutkan  dengan  syeh  puji,  seorang  hartawan  sekaligus  pengasuh  Pondok Pesantren  dengan  anak  asuhnya  yang  bernama  Lutviana  Ulfah.  Pernikahan antara  pria  berusia  43  tahun  dengan  gadis  belia  berusia  12  tahun  ini mengundang reaksi keras dari Komnas Perlindungan Anak.(Iriani, 2018)
Problematika  pernikahan  anak  akan  selalu  terjadi  seiring  dengan  kasus pernikahan dini yang kian meningkat. Sehingga untuk menekan tingginya angka pernikahan anak perlu adanya kajian-kajian yang dapat memberikan solusi dari hasil pemikirannya.(Jannah & Hamidah, 2022) Salah satu ulama yang mengkaji tentang pernikahan anak yaitu K.H. Husein Muhammad. Beliau merupakan salah satu tokoh yang aktif mengkampanyekan pesan-pesan kesetaraan gender dalam Islam,(Fahasbu, 2021) termasuk tentang fenomena pernikahan anak.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  kualitatif  .  Penelitian  kualitatif  merupakan  metode  penelitian  yang digunakan  untuk  meneliti  kondisi  objek  penelitian,  dimana  peneliti  bertindak sebagai  instumen  kunci,  pengambilan  contoh  dan  data.  Penelitian  ini  akan dilakukan  dengan  studi  pustaka  yang  bersumber  dari  buku  dan  jurnal  terkait, dengan analisa isi atau content analysis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Anak
Islam  tidak  memberikan  batasan  umur  yang  ideal  untuk  pernikahan. Berbagai perdebatan muncul untuk menentukan usia baligh . Apabila seseorang sudah  memenuhi  usia baligh ,  maka  seseorang  tersebut  memungkinkan  untuk

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
melangsungkan  pernikahan.  Karena  dalam  usia  baligh  identik  dengan kedewasaan  seseorang.(Ahmad  &  Witriani,  2019)  Apabila  batasan  baligh ditentukan dengan hitungan tahun, maka perkawinan anak ialah perkawinan di bawah  usia  15  tahun  menurut  mayoritas  ahli  fiqh,  dan  di  bawah  17/18  tahun menurut Abu Hanifah.(Muhammad, 2019)
Pernikahan shagirah (gadis  belia)  yang  masih  kecil  diperbolehkan  oleh para  ulama  sejak  dahulu.  Hadis  mengenai  pernikahan  nabi  Muhammad    SAW dan  Aisyah  sering  menjadi  dalil  sahnya  pernikahan  anak  yang    belum  cukup umur. Ketetapan Nabi dan perilakunya adalah sumber hukum Islam karena itu penting  untuk  melihat  keabsahan  mengenai  ketatapan  tersebut.  Berdasarkan riwayat  Imam  Al-Bukhari  usia  Aisyah  ra.  Ketika  menikah  dengan  Nabi  saw adalah  6  tahun  dan  memasukinya  (berumah  tangga  dengan  hidup  satu  ataap) adalah 9 tahun.(Tarmudli, 2021)
Akan  tetapi  belakangan  ini  pernyataan  Aisyah  Ra.  Tentang  usia pernikahannya  dengan  Nabi  saw.  Mendapatkan  kritik  tajam  dari  sejumlah ulama,  antara  lain  dari  seorang  ulama  ahli  hadis  asal  India,  Maulana Habiburrahman  Siddiqi  al-Kandahlawi.  Ia  berpendapat  bahwa  usia  Aisyah  Ra. Saat  menikah  dengan  Nabi  Saw.  Ialah  antara  tidak  kurang  dari  18  tahun. Ketentuan ini didasarkan atas pelacakan sejaran hidup Aisyah Ra.(Muhammad,
2019)
Jika melacak sumber sejarah Siti Aisyah Ra., maka dalam kitab Tahdzib al- Asma  wa  al-Lughah karya  Imam  Nawawi  menyatakan  bahwa  Asma  binti  Abu Bakar (saudara kandung Aisyah Ra.) masuk Islam lebih dulu setelah 17 orang. Ia lebih dulu tua dari Aisyah Ra. Ia kemudian mengutip pernyataan Abdurrahman bin Abi Zannad, yang menyebutkan bahwa Asma 10 tahun lebih tua dari Aisyah Ra. Ia juga mengutip Al-Hafizh Abu Na’im yang menyebutkan bahwa  Asma lahir 27 tahun sebelum Nabi Saw. Hijrah.(Muhammad, 2019)
Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, Asma hidup hingga usia 100 tahun dan meninggal  tahun  73  H.  ini  berarti  bahwa  apabila  Asma  meninggal  dalam  usia 100 tahun  dan meninggal pada tahun 73, maka Asma berumur 27 pada waktu hijrah, sehingga Siti Aisyah Ra. Berumur 17 tahun pada waktu hijrah. Jika Nabi Saw. Menikahi Aisyah Ra. Satu atau dua tahun setelah berada di Madinah, maka usia Aisyah Ra. Saat menikah ialah 18 atau 19 tahun.(Muhammad, 2019)
Pada  masa  sekarang,  termasuk  Indonesia  sedang  gencar  untuk memgatasi  usia  dibolehkannya  melakukan  perkawinan.  Syariat  Islam  memiliki sudut  pandang  yang  sangat  luas  melebihi  fiqih.  Syariat  memberikan  semangat atau  spirit  kemaslahatan  bagi  umat  manusia.  Dalam  perspektif  maqashid

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
syariah,  negara  Republik  Indonesia  telah  membuat  serangkaian  peraturan  dan perundang-undangan  yang  tetap  berorientasi  dan  bertujuan  mewujudkan kemaslahatan  yang  selaras  dengan  konsep  maqashid  al-syariah  yang  digagas oleh  imam  al-Syatibi  demi  kebaikan  masa  depan  generasi  muda  bangsa Indonesia.(Kadarisman & Hamidah, 2021)
Undang-undang  No.  35  Tahun  2014  menarasikan  Perubahan  atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan  anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan.  Anak  memiliki  hak  yang  harus dijamin,  dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh  orang  tua,  keluarga,  masyarakat, pemerintah  dan  negara.( Undang-undang  (UU)  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) Bersadarkan  Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, hak-hak anak meliputi: 1) hak untuk bermain; 2) hak untuk  mendapatkan  pendidikan;  3)  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan;  4) hak  untuk  mendapatkan  nama  (identitas);  5)  hak  untuk  mendapatkan  status kebangsaan;  6)  hak  untuk  mendapatkan  makanan;  7)  hak  untuk  mendapatkan akses  kesehatan;  8)  hak  untuk  mendapatkan  rekreasi;  9)  hak  untuk mendapatkan kesamaan; 10) hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.
Perkawinan anak juga diatur dalam Undang-undang Repbulik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 10 ayat  2  yaitu  yang  termasuk  dalam  pemaksaan  yaitu  salah  satunya  perkawinan anak,  pemaksaan  perkawinan  yang  lain  dalam  ayat  tersebut  pemaksaan perkawinan  dengan  mengatasnamakan  praktik  budaya  atau  pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Dalam ayat 1 menjelaskan setiap orang  secara  melawan  hukum  memaksa,  menempatkan  seseorang  di  bawah kekuasannya  atau  orang  lain,  atau  menyalahgunakan  kekuasaannya  untuk melakukan  atau  membiarkan  dilakukan  perkawinan  dengannya  atau  dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana paling lama 9  (sembilan)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp.  200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).( Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)
Perkawinan  anak  juga  menjadi  pembahasan  dalam  Kongres  Ulama Perempuan  Indonesia  pada  tahun  2017.  Musyawarah  KUPI  memutuskan  sikap dan  pandangan  mengenai  pernikahan  anak  yaitu:  1)  hukum  mencegah pernikahan  anak  dalam  konteks  perwujudan  kemaslahatan  keluarga sakinah, mawaddah,  wa  rahmah adalah  wajid..  karena,  pernikahan  anak  lebih  banyak menimbulkan madlarat/mafsadah ketimbang mendatangkan maslahat/ manfaat; 2)  pihak-pihak  yang  paling  bertanggungjawab  untuk  melakukan  pencegahan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
pernikahan  anak  adalah  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah,  dan negara;  3)  hal  yang  bisa  dilakukan  pada  anak  yang  mengalami  pernikahan sebagai bentuk perlindungan adalah memastikan hak-haknya sebagai anak tetap terpenuhi  sebagaimana  hak-hak  anak  lainnya  terutama  hak  pendidikan, kesehatan,  pengasuhan  dari  orang  tua  dan  perlindungan  dari  segala  bentuk kekerasan, ekspolitasi, dan diskriminasi.(Tim KUPI, 2017)
Dalam  fenomena  krisis  iklim,  temuan  menunjukkan  bahwa  perubahan lingkungan  juga  memiliki  implikasi  mendalam  bagi  otonomi  tubuh  perempuan dan  anak  perempuan.  Krisis  iklim  juga  memiliki  hubungan  dengan  adanya perkawinan  anak,  yang  menunjukan  bahwa  krisis  iklim  memperburuk  pemicu perkawinan  anak.  Diketahui  bahwa  hilangnya  sumber  daya  seperti  aset  dan pendapatan,  gangguan  terhadap  sekolah  dan  perpindahan  masyarakat.  Banyak daerah dengan tingkat perkawinan anak tertinggi menghadapi dampak terbesar dari perubahan iklim dan krisis iklim lainnya,(UNFPA, 2022)
Perubahan  iklim  menyebabkan  guncangan  terhadap  mata  pencaharian yang dapat menyebabkan perkawinan anak sebagai mekanisme penanggulangan dan sarana untuk mengamankan masa depan ekonomi keluarga. Sebagai buntut dari  krisis    iklim,  peningkatan  konflik  dan  kekerasan,  termasuk  kekerasan seksual,  adalah  hal  biasa  Ini  dapat  mengakibatkan  perkawinan  anak,  karena keluarga  berusaha  melindungi  anak  perempuan  mereka  dan  kehormatan keluarga mereka.(UNFPA, 2022)

## Dampak Perkawinan Anak
Deputi  Bidang  Pemenuhan  Hak  Anak  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (Kemen  PPPA),  Lenny  N  Rosalin  pada Webinar  Pencegahan  Perkawinan  Anak  untuk  Pengasuhan  Terbaik  Bagi  Anak menjelaskan  perkawinan  anak  mengakibatkan  dampak  negatif  bagi  anak, terutama  bagi  pendidikannya,  kesehatan,  ekonomi  yang  dapat  menyebabkan munculnya  kemiskinan  baru  atau  kemiskinan  struktural,  belum  lagi  dampak lainnya  seperti  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT),  perdagangan  orang, serta  pola  asuh  yang  salah  terhadap  anak  sehingga  seluruh  hak-hak  anak  bisa terenggut.(Kemen PPPA, 2021)
Dalam  penelitian  di  Kecamatan  Ilir  Talo  Kabupaten  Seluma  Provinsi Bengkulu  yang  dilakukan  oleh  Sari  dkk,  mengenai  dampak  pernikahan  anak ditinjau dari kesehatan, dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan yaitu anemia, panggul sempit, BBLR, hipertensi, dan dampak lain yang di timbulkan terjadinya

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Berdasarkan  penelitian  tersebut  pernikahan dini berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan.(Sari et al., 2020)
Menurut  Zumrotin  dari  Yayasan  Kesehatan  Perempuan  juga  sepakat bahwa  perkawinan  anak  dapat  berdampak  pada  terganggunya  kesehatan reproduksi,  hingga  menyebabkan  kanker  serviks  atau  kanker  leher  rahim. Zumrotin  juga  mengecam  oknum  yang  melakukan  ajakan  kepada  para perempuan  untuk  menikah  di  atas  usia  12  tahun  hingga  maksimal  21  tahun. Menurutnya, tindakan tersebut tidak betanggungjawab dan tidak bermoral. Oleh karenanya,  ia  menekankan  pentingnya  pendidikan  kesehatan  reproduksi  yang komprehensif di sekolah-sekolah.(Kemen PPPA, 2021)
Menurut Puspasari dan Pawitaningtyas menjelaskan dampak pernikahan anak  terhadap  kesehatan  ibu  dan  anak  antara  lain,  terjadinya  keguguran, kelahiran  premature,  pendarahan  hingga  kematian  ibu.  Menurutnya  sebaiknya remaja  memiliki  pengetahuan  mengenai  pentingnya  kesehatan  reproduksi  dan mendapatkan  pendidikan  kesehatan  reproduksi  yang  benar  dan  layak  dari sumber  yang  terpercaya.  Perlunya  peran  pemerintah  untuk  memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan kegiatan-kegiatan yang positif untuk menghindari  pernikahan  ini.  Edukasi  tersebut  khusunya  untuk  masyarakat  di daerah  yang  memiliki  angka  pernikahan  yang  cukup  tinggi.(Puspasari  & Pawitaningtyas, 2020)
Dalam  aspek  psikologi  pernikahan  anak  juga  memiliki  dampak  negatif yaitu:1) penyesuaian diri menjadi terganggu; 2) sering terjadi pertengkaran; 3) perceraian  yang  selalu  membayangi;  4)  hubungan  sosial  yang  kurang  baik dikarenakan anak yang telah melakukan pernikahan dituntut untuk berinteraksi dengan  orang  yang  lebih  dewasa  bapak-bapak  maupun  ibu-ibu;  5)  pola  asuh yang tidak jelas.(Surawan, 2019)

## Pandangan K.H. Husein Muhammad mengenai Isu Perkawinan Anak
K.H.  Husein  Muhammad  merupakan  anak  kedua  dari  8  bersaudara.  Ia dilahirkan  di  Cirebon,  tepatnya  di  Arjawinangun  pada  tanggal  9  Mei  1953  di lingkungan  Pondok  pesantren  Dar  At-Tauhid.(Zulaiha  &  Busro,  2020)  Menurut Husein  Muhammad  melihat  secara  cermat  pandangan  para  ahli  fiqh  tentang kawin  muda,  tampak  jelas  bahwa  sebenarnya  perkawinan  anak  bukanlah sesuatu baik. Imam Syafi’I mengatakan:
“sebaiknya,  seorang  ayah  tidak  mengawinkannya  (anak  perempuan belia) sampai ia baligh, agar ia bisa menyampaikan izinnya, karena perkawinan akan membawa berbagai kewajiban (tanggung jawab).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Menurut  mazhab  Syafi’I,  perkawinan  menjadi  makruh  hukumnya, termasuk  bagi  yang  sudah  dewasa,  ketika  yang  bersangkutan  tidak  mampu memenuhi  kewajiban-kewajiban  yang  harus  dipikul  dalam  kehidupan  sebagai suami-istri. Dalam pada itu, ia juga masih bisa menahan diri dari berbuat zina. Demikian pula, makruh menikah bagi laki-laki yang tidak berkeinginan menikah dan  tidak  pula  laki-laki  yang  tidak  berkeinginan  menikah  dan  tidak  pula mempunyai  kemampuan  memberikan  maskawin  dan  nafkah.  Apabila  ia mempunyai kemampuan atas biaya-biaya tersebut, tetapi pada saat yang sama ia  tidak  mempunyai  alasan  yang  mengharuskannya  untuk  menikah,  bahkan sebenarnya  ia  lebih  menyukai  ibadah,  maka  sebaiknya  tidak  menikah  agar ibadahnya tidak terganggu.(Muhammad, 2019)
Pada  hakikatnya,  pandangan  Mazhab  Syafi’I  tersebut  sebenarnya  juga menjadi  komitmen  para  mazhab  fiqh  yang  lain.  Semuanya  sepakat  bahwa perkawinan dimaksudkan untuk suatu kemaslahatan atau kebaikan bagi semua pihak yang terkait. Mazhab Maliki bahkan mengharamkan perkawinan seorang laki-laki yang masih bisa menjaga dirinya dari berbuat zina, tetapi tidak mampu memberi  nafkah  untuk  istrinya  dari  harta  yang  halal.  Mazhab  Hanafi  juga menyatakan hal yang sama:
“ia  menjadi  haram  jika  dia  meyakini  bahwa  pernikahannya  akan membawa  akibat  pada  perbuatan-perbuatan  yang  diharamkan,  misalnya menyakiti dan menzalimi orang lain. Karena sebenarnya pernikahan dianjurkan oleh  agama  dalam  rangka  menjaga  kemaslahatan  dan  kemaslahatan  fungsi reproduksi  serta  mengharapkan  pahala  dari  Tuhan.  Maka,  apabila  pernikahan tersebut  justru  akan  membawanya  kepada  perbuatan-perbuatan  yang  haram, karena  menyakiti  orang  misalnya,  maka  berarti  ia  telah  melakukan  perbuatan dosa.  Sebab,  kemaslahatan  yang  ingin  dicapai  justru  berbalik  menjadi kemudharatan (kerusakan).
Dari  keterangan  tersebut  tampak  jelas  bahwa  persoalan  paling  krusial tentang kawin muda atau kawin dibawah umur dalam pandangan para ahli fiqh, pertama  ialah  faktor  ada  tidaknya  unsur  kemaslahatan  atau  ada  tidaknya kekhawatiran  terhadap  kemungkinan  terjadinya  hubungan  seksual  yang  tidak dibenarkan  oleh  agama.  Apabila  perkawinan  belia  itu  dapat  menimbukan kemudharatan, kerusakan atau keburukan, padahal pada saat yang sama faktor- faktor kekhawatiran akan terjermus  ke dalam pergaulan seksual yang dilarang agama  tidak  dapat  dibuktikan,  maka  perkawinan  tersebut  tidak  dapat dibenarkan.(Muhammad, 2019)

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Akhirnya,  seperti  yang  sudah  kita  ketahui,  perkawinan  antara  laki-laki dan perempuan dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri agar mereka  tidak  terjerumus  ke  dalam  perbuatan  terlarang,  memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan yang sehat, mendirikan kehidupan rumah  tangga  yang  dipenuhi  kasih  sayang  antara  suami  dan  istri  dan  saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama. Ayat al-Quran dalam hal ini telah menyatakan secara jelas:
“Dan, di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kamu  pasangan-pasanga  dari  jenis  (yang  sama  dengan)  kamu  sendiri,  supaya kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram  kepada  mereka,  dan  dijadikan-Nya  di antara  kamu  (dan  pasanganmu)  saling  mengasihi  dan  menyayangi. Sesungguhnya,  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi kaum yan berpikir.
Untuk  maksud  tersebut,  maka tanzhimul  usrah (pengaturan  keluarga) dan  usaha-usaha  menjaga  kesehatan  reproduksi  menjadi  suatu  ikhtiar  yang harus  mendapat  perhatian  serius  dari  semua  pihak,  termasuk  di  dalamnya pengaturan tentang batas usia perkawinan yang dapat menjamin terpenuhinya kesehatan reproduksi dan kesmaslahatan bersama.(Muhammad, 2019)

## KESIMPULAN
Menurut K.H. Husein Muhammad bahwa persoalan paling krusial tentang kawin muda atau kawin dibawah umur dalam pandangan para ahli fiqh, pertama ialah  faktor  ada  tidaknya  unsur  kemaslahatan  atau  ada tidaknya  kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama.  Apabila  perkawinan  belia  itu  dapat  menimbukan  kemudharatan, kerusakan  atau  keburukan,  padahal  pada  saat  yang  sama  faktor-faktro kekhawatiran akan terjermusu ke dalam pergaulan seksual yang dilarang agama tidak dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dibenarkan

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, N. L., & Witriani. (2019). Dispensasi Kawin Dan Penolakan Permohonan Di Pengadilan Agama Wates: Rasa Malu Versus Keadilan Dan Perlindungan Perempuan. Nilai-Nilai Budaya Dan Keadilan Bagi Perempuan Di Pengadilan Agama Indonesia: Praktik Terbaik .
Badan  Pusat  Statistik.  (2020).  Pencegahan  Perkawinan  Anak  Percepatan  yang Tidak Bisa Ditunda. Badan Pusat Statistik , 6–10.
Eleanora,  F.  N.,  &  Sari,  A.  (2020).  Pernikahan  Anak  Usia  Dini  Ditinjau  Dari

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)   985-995   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3750
Perspektif Perlindungan Anak. PROGRESIF:Jurnal Hukum , XIV (1).
Fahasbu, A. H. (2021). Husein Muhammad . KUPI Pedia. https://kupipedia.id/index.php/Husein_Muhammad
Iriani, S. (2018). Fenomena Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di  Desa  Kalikuning). Jurnal  Penelitian  Keislaman , 14 (2),  153–161. https://doi.org/10.20414/jpk.v14i2.700
Jannah, S., & Hamidah, T. (2022). Understanding The Problems Of Early Marriage Perspective  KH.  Husein  Muhammad  And  Their  Relevance  To  Law  No  16 Year  2019  Concerning  Marriage. Transformatif , 6 (1),  88–98. https://doi.org/10.23971/tf.v6i1.3421
Kadarisman,  A.,  &  Hamidah,  T.  (2021).  Pembatasan  Usia  Perkawinan  Dalam Sudut  Pandang  Maqashid  Syari’ah  Al  Syathibi. CENDEKIA:  Jurnal  Studi Keislaman , 7 (1 SE-), 115–138. http://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/cendekia/article/view/128
Kamalia, M. F. J. (2017). Relasi Kuasa Perkawinan Anak di Bawah Umur  dalam Novel  I  Am  Nujood,  Age  10,  and  Divorced. BUANA  GENDER :  Jurnal  Studi Gender Dan Anak , 2 (1), 73–88. https://doi.org/10.22515/bg.v2i1.785
Kemen  PPPA.  (2021). Dampak  Negatif  Perkawinan  Anak .  Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3055/dampak- negatif-perkawinan-anak Kemen  PPPA.  (2023). Kemen  PPPA :  Perkawinan  Anak  di  Indonesia  Sudah Mengkhawatirkan . Kemen PPPA.
https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa- perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan
Muhammad, H. (2019). Fiqh Perempuan . IRCiSoD.
Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada  Pernikahan  Usia  Dini  Di  Beberapa  Etnis  Indonesia;  Dampak  Dan Pencegahannya. Buletin  Penelitian  Sistem  Kesehatan , 23 (4),  275–283. https://doi.org/10.22435/hsr.v23i4.3672
Sari, L. Y., Umami, D. A., & Darmawansyah, D. (2020). Dampak Pernikahan Dini Pada  Kesehatan  Reproduksi  Dan  Mental  Perempuan  (Studi  Kasus  Di Kecamatan  Ilir  Talo  Kabupaten  Seluma  Provinsi  Bengkulu). Jurnal  Bidang Ilmu Kesehatan , 10 (1), 54–65. https://doi.org/10.52643/jbik.v10i1.735
Surawan, S. (2019). Pernikahan Dini; Ditinjau dari Aspek Psikologi. Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam) , 2 (2), 200–219.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)   985-995   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3750
https://doi.org/10.23971/mdr.v2i2.1432
Tarmudli, A. (2021). Mengurai Polemik Usia Pernikahan Aisyah Antara Ahli Fikih Dan Ahli Sejarah. MADZAHIB : Jurnal Fikih Dan Ushul Fikih , 2 (1).
Tim  KUPI.  (2017). Proses  dan  Hasil  Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesi  KUPI 2017 . Kongres Ulama Perempuan Indonesia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak
Pidana Kekerasan Seksual, diakses pada 29 April 2022, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022.
Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  diakses  pada  29  April  2023, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014
UNFPA.  (2022). Climate  justice  requires  ending  climate  crisis-related  child marriages . UNFPA. https://esaro-unfpa-org.
Zulaiha,  E.,  &  Busro,  B.  (2020).  Tradisi  Bahts  Al-Masail  Nahdhatul  Ulama  (Nu): Pematangan  Pemikiran  Fikih  Adil  Gender  Husein  Muhammad. Musãwa : Jurnal Studi Gender Dan Islam , 19 (2).