## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomber 1, Februari 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## Sanksi Hukum Bagi Pengawas Yayasan yang Lalai dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai Organ Yayasan

## Ida Bagus Bayu Brahmantya
Falkultas Hukum, Universitas Dwijendra Denpasar , E-mail : keprabayu@gmail.com
Info Artikel Abstract
Masuk:
Diterima:
Terbit:
Keywords: Foundation,
Supervisor, authority, sanctions A  foundation  is  an  institution  that  carries  out  religious, humanitarian  and  social  activities  that  are  formed  by  the community  or  the  government.  Law  Number  16  of  2001 concerning Foundations as later amended by Law Number 28 of 2004  concerning  amendments  to  Law  Number  16  of  2001 concerning  Foundations  which  provides  certainty  of  the  legal position of foundations as legal entities. Foundations do not have members,  but  have  foundations  consisting  of  coaches, administrators and supervisors who as legal subjects are capable of  taking legal actions.  The  management of foundation assets is open  in  nature  so  that  proper  supervision  is  required.  The Supervisory Organ has the authority to supervise the management of the Foundation by supervising financial reports, activity reports and their achievements which are written by the Management to be ratified in a supervisory meeting. These supervisors must have good  faith  in  carrying  out  their  authority,  duties  and responsibilities.  The  method  used  in  this  research  is  normative legal  research  using  a  statutory  approach.  The  authority  of  a Supervisor  is  regulated  in  statutory  regulations,  however,  legal sanctions if a Supervisor is negligent in carrying out the function are not completely stated. So that in order to avoid negligence in its function, it  is  necessary to  have  strict  sanctions to avoid  any harm to the Foundation, the state or related parties

## Abstrak
Kata kunci: Yayasan, Pengawasan, kewenangan, sanksi
Corresponding Author: Ida Bagus Bayu Brahmantya,  E- mail: keprabayu@gmail.com
Yayasan merupakan kelembagaan yang menjalankan kegiatan yang  bersifat  keagamaan,  kemanusiaan,  dan  sosial  yang dibentuk oleh masyarakat atau pemerintah. Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2001  tentang  Yayasan  sebagaimana kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2001  tentang  Yayasan  yang  memberikan  kepastian kedudukan  hukum  Yayasan  sebagai  badan  hukum.  Yayasan tidak memiliki anggota, tetapi memiliki organ Yayasan terdiri dari  Pembina,  Pengurus  dan Pengawas  yang sebagai  subjek hukum  mampu  melakukan  perbuatan  hukum.  Pengelolaan kekayaan  Yayasan  bersifat  terbuka  sehingga  diperlukan pengawasan  yang  baik.  Organ  Pengawas  memiliki kewenangan dalam pengawasan pengelolaan Yayasan dengan mengawasi  laporan  keuangan,  laporan  kegiatan  dan pencapaiannya  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  Pengurus untuk  dapat  disahkan  dalam  rapat  Pembina.  Pengawas  ini harus memiliki itikad baik dalam melaksanakan kewenangan, tugas  dan  pertanggunjawabannya.  Metode  yang  digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kewenangan yang dimiliki Pengawas diatur dalam peraturan perundang-undangan,  akan  tetapi  sanksi  hukum  apabila Pengawas lalai dalam menjalankan fungsinya tidak tercantum secara  lengkap.  Sehingga  untuk  menghidari  terjadinya kelalaian  dalam  fungsinya,  diperlukan  adanya  sanksi  yang tegas untuk menghindari adanya kerugian terhadap Yayasan, negara atau pihak-pihak yang terkait.
@Copyright 2021.

## A. PENDAHULUAN
Lembaga yang berbadan hukum dimana dibentuk oleh pemerintah ataupun pihak swasta yang bertujuan untuk hal-hal sosial, keagamaan dan kemanusian yang bersifat  privat  adalah  Yayasan. Kekayaan  yang  diperoleh  oleh  Yayasan  berupa sumbangan atau bantuan yang bersifat tidak mengikat seperti wakaf, hibah, hibah wasiat  dan  yang  diperoleh  lainnya  selama  tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekayaan yang dimaksud tersebut dipisahkan dalam  bentuk  uang  atau  barang  dan  didasari  dengan  sifat  keterbukaan  dengan melalui  proses  pengawasan  yang  didasarkan  pada  laporan  tahunan,  laporan keadaan  dan  laporan  kegiatan-kegiatan  Yayasan  serta  hasil  yang  dicapai  selama tahun buku .
Kewajiban  dalam  membuat  laporan  yang  disebutkan  diatas  merupakan kewajiban  Pengurus  yang  selambat-lamatnya  dilaporkan  dalam  jangka  waktu  5 (lima) bulan sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup. Laporan tahunan Pengurus dibuat secara tertulis dan ditandangani oleh semua Pengurus dan bahwa laporan tersebut  telah  melalui  proses  pengawasan  maka  Pengawas  turut menandatanganinya  sebagai  bentuk  keterbukaan  pertanggungjawaban  Pengurus
dan  Pengawas  selama  melaksanakan  fungsinya.  Pengesahan  terhadap  laporan tahunan dilakukan oleh Pembina dalam rapat Pembina.
Yayasan  tidak  memiliki  anggota  seperti  halnya  perkumpulan,  akan  tetapi Yayasan  memiliki  Pembina,  Pungurus  dan  Pengawas  yang  disebut  sebagai  organ Yayasan.  Pembina,  Pengawas  dan  Pengurus  merupakan  subjek  hukum  sehingga dapat melakukan perbuatan hukum. Organ-organ Yayasan ini tidak diperbolehkan untuk  merangkap  jabatan  dengan  maksud  untuk  menghindari  tumpang  tindih dalam kewenangannya, pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban sehingga tidak akan merugikan kepentingan Yayasan atau pihak-pihak lain.
Perundang-undangan yang berkaitan dengan Yayasan lahir pada tahun 2001 yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28  Tahun  2004 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001 Tentang  Yayasan  (selanjutnya  dalam  penelitian  ini  disebut  UU  Tentang  Yayasan. Sebelum  kehadiran  UU  ini,  Yayasan  berdiri  dan  pelaksanaannya  berdasarkan kebiasaan,  doktrin  dan  yurisprudensi,  sehingga  dengan  hadirnya  UU  Tentang Yayasan memberikan landasan hukum yang kokoh dan kepastian atas kedudukan hukum  Yayasan  di  Indonesia.  Maksud  dan  tujuan  pendirian  suatu  Yayasan selayaknya  mampu  memberikan  manfaat  dan  rasa  yang  adil  kepada  masyarakat sehingga kehadiran undang-undang yang mengatur tentang Yayasan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman atas Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum.
Sehubungan  dengan  pengelolaan  kekayaan  Yayasan  yang  didasari  dengan prinsip  keterbukaan  dan  akuntabilitas  diatur dalam  UU  Tentang  Yayasan  dimana hasil  dari  laporan  mengenai  keuangan  Yayasan ditempelkan pada  papan  yang memuat pengumuman dan diatur dengan penataan yang baik sehingga bisa dibaca oleh masyarakat terlebih lagi keterbukaan atas segala bantuan yang diperoleh oleh Yayasan  atau  Yayasan  yang  memiliki  kekayaan  dalam  suatu  jumlah  tertentu, sehingga masyarakat dapat mengetahuinya.
Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 UU Tentang Yayasan mengatur ketentuan tentang Laporan Tahunan Yayasan, kemudian pada Pasal 53 sampai dengan Pasal 56 UU Tentang Yayasan mengatur mengenai pemeriksaan terhadap Yayasan yang dimaksudkan untuk menghindari terdapatnya dugaan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar oleh organ Yayasan melakukan, akibat kelalaian  tugas  masing-masing  organ,  berbuat  sesuatu  yang  membuat  kerugian pada Yayasan, merugikan Negara ataupun pihak ketiga.
Organ  Yayasan  didalam  melakukan  fungsinya  haruslah  didasari  dengan itikad baik, sehingga hal-hal yang disebutkan diatas tidak terjadi. Salah satu organ Yayasan yaitu Pengawas memiliki fungsi yang sama beratnya dengan Pembina dan Pengurus.  Pengawas  sebagai  organ  yang  mampu  melakukan  perbuatan  hukum memiliki  tugas  pengawasan  dalam  menjalankan  kegiatan  Yayasan  dan  sehingga apabila  Pengawas  ternyata  tidak  melakukan  fungsinya  dengan  baik  dapat menyebabkan maksud, tujuan dan manfaat Yayasan tidak tercapai, terlebih lagi jika dokumen-dokumen  laporan  tahunan  ditemukan  bahwa  tidak  benar  dan  terlebih menyesatkan  sehingga  menimbulkan  kerugian  terhadap  pihak-pihak  tertentu, masyarakat,  dan/atau  Negara.,  maka  yang  turut  secara  tanggung  renteng
bertanggungjawab  tidak  hanya  Pengurus  akan  tetapi  Pengawas  juga  turut menanggungnya.
Kelalaian  Pengawas  sesuai  dengan  UU  Tentang  Yayasan  menyebutkan beberapa  sanksi-sanksi  yang  dikenai  pada  Pengawas  yaitu:  sanksi-sanksi  berupa pidana dan kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan Yayasan yang dialihkan atau dibagikan apabila melanggar Pasal 5  UU Tentang Yayasan; apabila dalam  hal  kepailitan  terjadi  karena  kesalahan  atau  kelalaian  Pengawas  dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian  akibat  kepailitan  tersebut,  setiap  anggota  Pengawas  secara  tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut bersama dengan Pengurus; dan sanksi  selanjutnya  apabila  setiap  anggota  Pengawas  yang  dinyatakan  bersalah berdasarkan  putusan  Pengadilan  dalam  jangka  waktu  paling lama  5  (lima) tahun sejak  putusan  tersebut  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  tidak  dapat  diangkat menjadi  Pengawas  Yayasan  manapun.  Sanksi-sanksi  yang  disebutkan  pada  UU Tentang Yayasan tidak menyebutkan sanksi apabila Pengawas tidak melaksanakan kewenangan,  tugas  dan  kewajiban  dalam  melakukan  pemeriksaan  dokumen- dokumen keuangan, pembukuan yayasan, melakukan pengawasan serta memberi nasihat  kepada  Pengurus  dalam  menjalankan  kegiatan  Yayasan.  Hal-hal  tersebut apabila  tidak  dilakukan  oleh  Pengawas  dapat  mengakibatkan  Yayasan  tidak menjalankan  maksud  dan  tujuannya  seusai  dengan  yang  dicita-citakan  hingga menyebabkan pailit atau bubarnya Yayasan tersebut.
Berdasarkan  hal-hal  yang  telah  dipaparkan  diatas  dalam  latar  belakang permasalahan, maka terdapat 2 (dua) rumusan permasalahan yang akan dikaji lebih dalam  yaitu;  bagaimanakah  kewenangan,  tugas  dan  tanggung  jawab  Pengawas Yayasan dan bagaimanakah sanksi hukum bagi Pengawas Yayasan yang lalai dalam menjalankan fungsinya sebagai organ yayasan.

## B. RESEARCH METHODS
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang objek penelitiannya adalah norma hukum dimana dilihat bahwa hukum dari perspektif internal  (Diantha,  2017).  Ketika  terjadinya  kekosongan,  kekaburan  dan  konflik norma maka penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis.  Pendekatan  perundang-undangan  bukan  saja  melihat  kepada  bentuk peraturan  perundang-undangan,  melainkan  juga  menelaah  materi  muatannya (Mahmud, 2013). Jenis penelitian ini dipilih karena terdapatnya kekosongan norma mengenai sanksi hukum bagi Pengawas Yayasan yang tidak menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai organ Yayasan. Membahas mengenai permasalahan kekosongan norma atau leemten van normen dalam penelitian ini selayaknya menggunakan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Penelusuran terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  isu  hukum  yang diteliti,  menguraikan  dan  menganalisis  permasalahan  penelitian  yaitu  metode penggunaan pendekatan ini.
Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder merupakan 2 (dua) jenis bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Aturan-aturan  tertulis  yang dibuat  oleh  negara  kemudian  dianalisis  sesuai  dengan  hirarkinya  yang dipergunakan  sebagai  bahan  hukum  primer.  Bahan  hukum  sekunder  yaitu  pada umumnya  berupa  berbagai  buku  hukum,  artikel-artikel  hukum,  narasi  mengenai
arti istilah, konsep-konsep, beberapa phrase, kamus hukum ataupun ensiklopedia hukum  dan  beberapa  bahan  hukum  yang  tidak  digolongkan  dalam  bahan  hukum primer atau any written job that is not the ultimate authority (Morris, Kent, 1992). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer  disusun  dan  diidentifikasikan  secara  sistematis  dengan  pengumpulan berdasarkan hierarki perundang-undangan, peraturan tersebut masih berlaku atau tidak  sebagai  hukum  positif  dan  pengumpulan  terhadap  pengumpulan  atas peraturan  perundang-undangan  yang  ada  hubungannya  dengan  isu  sentral  dari permasalahan penelitian.
Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik  deskriptif  yaitu  menampilkan  segala  sesuatu  apa  adanya  mengenai  suatu peristiwa hukum atau keadaan hukum yang dilakukan terhadap norma hukum yang berada pada posisi tidak memihak atau netral atau dalam "each statute become an independent source of law" (David, Elliot, 1998) yang artinya peraturan-peraturan tersebut belum mendapatkan suatu komentar dari pihak manapun dan juga tidak adanya komentar yang bersifat pemecahan masalah atau solusi dari peneliti.

## C. DISCUSSION Kewenangan, Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas Yayasan
Sebelum  diundangkannya  UU  Tentang  Yayasan  di  Indonesia,  dalam praktiknya  Yayasan  tidak  mempunyai  anggota,  melainkan  hanya  Pengurus (Borahima, 2010). Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus dan Pengawas. Setiap organ Yayasan dilarang merangkap jabatan dengan maksud untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas, dan tanggung jawab antara Pembina, Pengurus dan Pengawas yang dapat merugikan kepentingan Yayasan  atau  pihak  lain.  Pengaturan  mengenai  kewenangan,  tugas  dan  tanggung jawab Pengawas Yayasan diatur dari Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 UU Tentang Yayasan.  Larangan  perangkapan  jabatan  dimaksudkan  untuk  menghindari kemungkinan  tumpang  tindih  kewenangan,  tugas,  dan  tanggung  jawab  antara Pembina, Pengurus dan Pengawas yang dapat merugikan kepentingan Yayasan atau pihak lain.
Asas  legalitas  merupakan  pilar  utama  dan  merupakan  salah  satu  prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan kewenangan, begitu pula legalitas  Pengawas  dalam  mengemban  amanahnya  sebagai  organ  Yayasan.  Yang dapat  diangkat  menjadi  Pengawas  adalah  orang  perseorangan  yang  mampu melakukan  perbuatan  hukum.  Orang  yang  cakap  melakukan  perbuatan  hukum menurut  Pasal  1330  KUH  Perdata  adalah  bila  segi  usia  sudah  dewasa  dan  sehat jiwanya  (tidak  gila).  Yayasan  memiliki  Pengawas  sekurang-kurangnya  1  (satu) orang  Pengawas  yang  wewenang,  tugas,  dan  tanggung  jawabnya  diatur  dalam Anggaran Dasar. Menurut UU Tentang Yayasan, di dalam Anggaran Dasar memuat tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pembina,  Pengurus dan Pengawas  serta  hak  dan  kewajiban  masing-masing.  Pengawas  tidak  boleh merangkap  sebagai  Pembina  atau  Pengurus.  Pengangkatan  dan  pemberhentian Pengawas dilakukan oleh Pembina dalam rapat Pembina dan akan menjadi sah bila dalam  rapat  tersebut  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  mengenai  korum  yaitu dihadiri oleh 2/3 dari jumlah Pembina. Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun
dan  dapat  diangkat  kembali.  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  susunan,  tata  cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar tersebut.
Kewenangan Pengawas diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu oleh Pengawas. Menurut Ateng Syafrudin (Syafrudin,  2000)  ada  perbedaan  antara  pengertian  kewenangan  dengan wewenang,  kewenangan (autority  gezag) adalah  apa  yang  disebut  kekuasaan formal,  kekuasaan  yang  berasal  dari    kekuasaan  yang  diberikan  oleh  Undang- Undang,  sedangkan  wewenang (competence  bevoegheid) hanya  mengenai  suatu ”onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe voegdheden) . Kewenangan yang dimiliki Pengawas merupakan hak untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui  oleh  struktur  organ  Yayasan.  Wewenang  Pengawas  tidak  hanya  pada keputusan,  tetapi  meliputi  wewenang  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas.  Secara yuridis  pengertian  wewenang  adalah  kemampuan  yang  diberikan  oleh  peraturan perundang-undangan  untuk  menimbulkan  akibat-akibat  hukum  (Indroharto, 1994).  Wewenang  diperoleh  secara  atribusi,  delegasi,  dan  mandat,  kewenangan atribusi  lazimnya  digariskan  melalui  pembagian  kekuasaan  oleh  Undang-Undang, kewenangan  delegasi  dan  mandat  adalah  kewenangan  yang  berasal  dari pelimpahan.
Sumber kewenangan Pengawas secara atributif diberikan langsung oleh UU Tentang Yayasan. Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian Pengurus selama sementara oleh Pengawas  tersebut  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  terhitung  sejak  tanggal pemberhentian  sementara,  wajib  dilaporkan  secara  tertulis  kepada  Pembina  dan dalam  jangka  waktu  7  (tujuh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  laporan  diterima. Pembina  wajib  memanggil  anggota  Pengurus  yang  bersangkutan  untuk  diberi kesempatan membela diri. Jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal  pembelaan  diri  dari  Pengurus  yang  diberhentikan  sementara,  Pembina wajib  mencabut  keputusan  pemberhentian  sementara  atau  memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. Pembina yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.
Kewenangan Pengawas selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya menurut UU Tentang Yayasan adalah Pengawas berhak melakukan pemeriksaan dokumen- dokumen  keuangan,  pembukuan  Yayasan  dan  apabila  Pengawas  tidak  mampu melakukan pemeriksaan atas hal tersebut dapat menunjuk ahli. Pengawas berhak mengetahui segala tindakan Pengurus.
Pengawas  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  organ  Yayasan  dapat melakukan  pengawasan  serta  memberi  nasihat  kepada  Pengurus  dalam menjalankan  kegiatan  Yayasan.  Sebagai  gambaran,  kita  dapat  memiripkan  fungsi Pengawas  Yayasan  ini  sebagaimana  fungsi  komisaris  dalam  Perseroan  Terbatas (Bahari,  2010).  Pengawasan  serta  nasihat  ini  dengan  maksud  agar  Pengurus Yayasan bertanggung jawab menjalankan tugasnya dengan baik demi kepentingan dan  tujuan  Yayasan.  Pengawas  dalam  melakukan  tugas  dan  tanggung  jawabnya wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Jadi, terdapat suatu mekanisme dimana Pengurus tidak bertindak sewenang-wenang dan atau merugikan Yayasan,
maka hubungan inilah perlu adanya Pengawas tersebut, sebagai organ pengontrol Pengurus dan adanya Pengawas adalah mutlak (Prasetya, 2014).
Pengawas  bersama  dengan  Pengurus  wajib  mengadakan  rapat  gabungan untuk  mengangkat  Pembina  yang  dikarenakan  dengan  sebab  apapun  tidak  lagi mempunyai  Pembina,  paling  lambat  dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung sejak tanggal kekosongan posisi Pembina tersebut.
Sanksi  Hukum  Bagi  Pengawas  Yayasan  yang  Lalai  dalam  Menjalankan Fungsinya Sebagai Organ Yayasan
Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun untuk  membahas  kegiatan-kegiatan  yayasan  dan  mengevaluasi  tentang  kekayaan yayasan,  hak  dan  kewajiban  Yayasan  tahun  yang  lampau  sebagai  dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang. Rapat Pembina mengevaluasi kinerja Pengurus yang wajib membuat dan  menyimpan  catatan  atau  tulisan  yang  berisi  keterangan  mengenai  hak  dan kewajiban  serta  hal  lain  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  usaha  Yayasan  yang disebut dengan laporan tahunan sesuai dengan Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 UU Tentang  Yayasan.  Kewajiban  sebagaimana  dimaksud  tersebut,  Pengurus  wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan  data  pendukung  administrasi  keuangan.  Kewajiban  dari  Pengurus  tersebut bersinergi  dengan  kewenangan  dari  Pengawas  yaitu  memberikan  nasihat  kepada pengurus,  memeriksa  dokumen-dokumen  keuangan,  pembukuan  yayasan  dan mengetahui segala tindakan Pengurus.
Penyusunan  laporan  tahunan  oleh  Pengurus  harus  benar  dan  tidak menyesatkan,  sehingga  peran  Pengawas  dalam  mengawasi  kegiatan-kegiatan Yayasan harus maksimal dan didasari dengan  itikad baik. Sebagai Badan Hukum, pembukuan bagi Yayasan wajib dikerjakan. Hal-hal yang dicatat dalam pembukuan adalah hak dan kewajiban serta keadaan finansial Yayasan. Ini dimaksudkan agar laporan  tahunan  Yayasan  dapat  dengan  mudah  dilakukan  sekaligus  untuk mempermudah  audit  terhadap  Yayasan  (Firm,  2013).  Laporan  tahunan  tersebut dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup, wajib dilakukan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah  dicapai;  laporan  keuangan  yang  terdiri  atas  laporan  posisi  keuangan  pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan; dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan. Laporan tahunan juga secara rinci mencantumkan berbagai transaksi yang dilakukan oleh Yayasan dengan pihak lain. Hal-hal tersebut merupakan cerminan dari asas keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat yang harus dilaksanakan oleh  Yayasan  dengan  sebaik-baiknya.  Laporan  harus  ditandatangani  oleh  semua Pengurus  dan  Pengawas  karena  laporan  tersebut  merupakan  bentuk pertanggungjawaban  Pengurus  dan  Pengawas  dalam  melaksanakan  tugasnya. Apabila diantara Pengurus atau Pengawas ada yang tidak menandatangani, alasan atau  penyebab  tidak  menandatangani  laporan  tersebut  harus  dijelaskan  secara tertulis sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh rapat Pembina. Laporan  tahunan  secara  tertulis  yang  memuat  sekurang-kurangnya  laporan keadaan  dan  kegiatan  Yayasan,  serta  laporan  keuangan  yayasan  nantinya  akan
memperoleh    pengesahan  oleh  rapat  Pembina.  Pengesahan  terhadap  laporan keuangan berarti pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab  kepada Pengurus dan kepada Pengawas, selama tahun buku yang bersangkutan.
Sanksi  hukum  yang  ditetapkan  pada Pasal  51  UU  Tentang  Yayasan  bahwa dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka Pengurus  dan  Pengawas  secara  tanggung  renteng  bertanggungjawab  terhadap pihak  yang  dirugikan  yaitu  masyarakat,  dan/atau  Negara.  Yayasan  yang  diduga melakukan  perbuatan  yang  kurang  atau  tidak  baik,  yaitu  organnya:  melakukan perbuatan  melanggar  hukum,  lalai  dalam  menjalankan  tugasnya,  perbuatannya merugikan Yayasan atau pihak ketiga, atau melakukan perbuatan yang merugikan negara,  dapat  dilakukan  pemeriksaan  berdasarkan  penetapan  Pengadilan. Pengadilan  mengeluarkan  Penetapan  Pemeriksaan  atas  dasar  permintaan  pihak ketiga,  kecuali  perbuatan  Yayasan  yang  merugikan  negara  atas  permintaan Kejaksaan (Panggabean, 2017).
Pasal 5 (Ayat 1) UU Tentang Yayasan menyebutkan bahwa kekayaan Yayasan baik  berupa  uang,  barang,  maupun  kekayaan  lain  yang  diperoleh  Yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  kepada  Pembina,  Pengurus  dan  Pengawas. Ketentuan  dalam  ayat  ini  dimaksudkan  untuk  menegaskan  bahwa  kekayaan Yayasan,  termasuk  hasil  kegiatan  usaha  Yayasan,  merupakan  kekayaan  Yayasan sepenuhnya  untuk  dipergunakan  guna  mencapai  maksud  dan  tujuan  Yayasan, sehingga  seseorang  yang  menjadi  anggota  Pembina,  Pengurus,  dan  Pengawas Yayasan  bekerja  secara  sukarela  tanpa  menerima  gaji,  upah,  atau  honorarium. Ketentuan  dalam  ayat  ini  dimaksudkan  untuk  menegaskan  bahwa  kekayaan Yayasan,  termasuk  hasil  kegiatan  usaha  Yayasan,  merupakan  kekayaan  Yayasan sepenuhnya  untuk  dipergunakan  guna  mencapai  maksud  dan  tujuan  Yayasan, sehingga  seseorang  yang  menjadi  anggota  Pembina,  Pengurus,  dan  Pengawas Yayasan bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honorarium. Harta kekayaan  sebuah  Yayasan  itu  merupakan  harta  yang  terpisah  secara absolute , artinya pengertian terpisah disini tidak sama dengan pengertian terpisah yang ada pada sebuah Perseroan Terbatas yang juga mempunyai harta terpisah (H. Subekti, Mulyoto, 2011).
Sanksi  hukum  setiap  anggota  organ  Yayasan  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5  (lima)  tahun.  Selain  pidana  penjara,  anggota  organ  yayasan  sebagaimana dimaksud  juga  dikenakan  pidana  tambahan  berupa  kewajiban  mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.
Kelalaian Pengawas yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik tentunya dapat menyebabkan suatu yayasan tersebut melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar; melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan  atau  pihak  ketiga;  atau  melakukan  perbuatan  yang  merugikan  Negara. Salah  satu  penyebab  Yayasan  dapat  bubar  karena  putusan  Pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  berdasarkan  alasan:  Yayasan  melanggar ketertiban  umum  dan  kesusilaan;  tidak  mampu  membayar  utangnya  setelah dinyatakan  pailit;  atau  harta  kekayaan  Yayasan  tidak  cukup  untuk  melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
Sanksi hukum dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Pengawas secara tanggung  renteng  bertanggung  jawab  atas  kerugian  tersebut.  Anggota  Pengawas Yayasan yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya,  tidak  bertanggung  jawab  secara  tanggung  renteng  atas  kerugian tersebut.
Akibat dari kelalaian Pengawas Yayasan akan pengawasan terhadap kegiatan Yayasan,  sewaktu-waktu  dapat  diberhentikan  berdasarkan  keputusan  rapat Pembina. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum,  Pengadilan  dapat  membatalkan  pengangkatan,  pemberhentian,  atau penggantian Pengawas tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari  terhitung  sejak  tanggal  permohonan  pembatalan  diajukan.  Dalam  hal  terjadi penggantian  Pengawas,  Pengurus  menyampaikan  pemberitahuan  secara  tertulis kepada Menteri. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud diatas, wajib disampaikan dalam  jangka  waktu  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal penggantian Pengawas Yayasan.
Sanksi  selanjutnya  apabila  setiap  anggota  Pengawas  yang  dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan,  masyarakat,  dan/atau  Negara  berdasarkan  putusan  Pengadilan  dalam jangka  waktu  paling  lama  5  (lima)  tahun  sejak  putusan  tersebut  memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengawas Yayasan manapun.

## D. CONCLUSION
Pengawas  adalah  organ  dalam  Yayasan  yang  diberikan  tugas  untuk melaksanakan  pengawasan  serta  memberi  nasehat  kepada  Pengurus  dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Pengertian Pengawas Yayasan ini dijelaskan dalam Pasal 40 UU Tentang Yayasan (Ayat 1) ditentukan bahwa Pengawas adalah organ Yayasan  yang  bertugas  melakukan  pengawasan  serta  nasehat  kepada  Pengurus dalam  menjalankan  kegiatan  Yayasan,  namun  dalam  prakteknya  Pengawas  tidak saja memberikan nasehat dan melakukan pengawasan saja, Pengawas mempunyai tanggung jawab atas kegagalan Pengurus menjalankan program kerja atau kegiatan Yayasan.  Tanggung  jawab  Pengawas  Yayasan  ini  tidak  saja  berkaitan  mengenai urusan  pengelolaan  namun  secara  administrasi  dimana  Pengawas  secara  formal mengetahui  dan  memberikan  persetujuan  tertulis  atas  perbuatan  Badan  Hukum Yayasan  yang  dilaksanakan  Pengurus,  sehingga  langsung  atau  tidak  langsung Pengawas  Yayasan  sepatutnya  mengetahui  kegiatan  Yayasan,  sehingga  apabila Yayasan diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak yang berkepentingan, maka tidak saja Pengurus yang bertanggung jawab, Pengawas juga turut  bertanggungjawab  tidak  saja  mengenai  professional  liabilties  termasuk kekayaan pribadi dari Pengurus dan Pengawas.
Untuk Pengawas yang melakukan kelalaian didalam tugasnya, tidak dikenal adanya  pemberhentian  sementara,  melainkan  perberhentian  yang  bersifat  final. Kelalaian  Pengawas  sesuai  dengan  UU  Tentang  Yayasan  menyebutkan  beberapa sanksi-sanksi yang dikenai pada Pengawas yaitu: sanksi-sanksi berupa pidana dan
kewajiban  mengembalikan  uang,  barang,  atau  kekayaan  Yayasan  yang  dialihkan atau dibagikan apabila melanggar Pasal 5 UU Tentang Yayasan; apabila dalam hal kepailitan  terjadi  karena  kesalahan  atau  kelalaian  Pengawas  dalam  melakukan tugas  pengawasan  dan  kekayaan  Yayasan  tidak  cukup  untuk  menutup  kerugian akibat  kepailitan  tersebut,  setiap  anggota  Pengawas  secara  tanggung  renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut bersama dengan Pengurus; dan sanksi selanjutnya  apabila  setiap  anggota  Pengawas  yang  dinyatakan  bersalah berdasarkan  putusan  Pengadilan  dalam  jangka  waktu  paling lama  5  (lima) tahun sejak  putusan  tersebut  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  tidak  dapat  diangkat menjadi Pengawas Yayasan manapun. Pemberhentian tersebut dilakukan Pembina setelah  memperhatikan  pelaksanaan  tugas  Pengawas  yang  tidak  sejalan  dengan ketentuan  yang  ada  dalam  anggaran  dasar,  sehingga  akan  merugikan  Yayasan. Sebaliknya  jika  pemberhentian  itu  dilakukan  tidak  sesuai  anggaran  dasar, Pengadilan  dapat  membatalkan  setelah  pihak  yang  berkepentingan  mengajukan Gugatan.

## E. SUGGESTION
Berdasarkan kewenangan yang diperoleh oleh Pengawas Yayasan dan telah diatur  dalam  UU  Tentang  Yayasan  tentunya  memiliki  tugas  dan  kewajiban  yang sangat berat. Kelalaian atas pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas membawa pengaruh  yang  sangat  besar  dalam  perjalanan  Yayasan  tersebut.  Kurang  adanya pengawasan  yang  didasarkan  atas  kewenangannya  mengakibatkan  kerugian terhadap  Yayasan  itu  sendiri,  masyarakat,  negara  dan  pihak-pihak  yang  terkait. Tanpa disadari oleh Pengawas itupun sendiri bahwa betapa pentingnya peranannya bisa saja dikarenakan sanksi yang dicantumkan pada UU Tentang Yayasan kurang memberikan  pengaruh  apabila  terjadi  kelalaian.  Dengan  demikian  perlu  adanya penambahan  Pasal  yang  menegaskan  bahwa  sanksi  yang  akan  diterima  oleh Pengawas  bila  melakukan  kelalaian  terhadap  fungsinya  secara  lebih  terperinci dengan sanksi-sanksi berupa sanksi perdata dan pidana.

## Bibliography
Buku:
Adib Bahari, 2010, Prosedur Pendirian Yayasan , Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Anwar  Borahima,  2010, Kedudukan  Yayasan  di  Indonesia:  Eksistensi,  Tujuan,  dan Tanggung Jawab Yayasan , Prenada Media, Jakarta. David S, Elliot Vinson, 1998, Legal Analysis the Fundamental Skill , Carolina Academic Press, United States.
H.P.  Panggabean,  2017, Penegakan  Hukum  Menangani  Aset  Yayasan,  Upaya Penanganan  dan  Penyelesaian  Sengketa  Termasuk  Aset  Keagamaan ,  Jala Permata, Jakarta.
H.  Subekti  &  Mulyoto, Yayasan  Sebelum  dan  Sesudah  Berlakunya  Undang-Undang Yayasan dan PP. No. 63 Tahun 2008, 2011, Cakrawala Media, Yogyakarta Indrohato,  1994, Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang baik,  dalam  Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik , Citra Aditya Bakti, Bandung.
L&J  A  Law  Firm,  2013, Tanya  Jawab  Hukum  Yayasan  Pedoman  Bagi  Pembina, Pengawas  &  Pengurus,  Hak  &  Kewajiban  Terhadap  Karyawan  berdasarkan Peraturan Ketenaga kerjaan , Nera Pustaka, Jakarta.
Morris L. Cohen & Kent Olson, 1992, Legal Research In A Nutshell, St. Paul Minn West Publishing Co, hlm 220 Pasek Diantha, 2017, Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum , Prenada Media Group, Jakarta.
Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Rudhi Prasetya, 2014, Yayasan Dalam Teori dan Praktek , Sinar Grafika, Jakarta. Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Jurnal dan Publikasi Ilmiah:
Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab , Jurnal Pro Justisia, Universitas Parahyangan, Edisi IV, Bandung, 2000.