## RESTORASI MANAJEMEN WAKAF DARI TRADISIONAL MENUJU PROFESIONAL
Oleh: Wawan Juandi & Nawawi Universitas Ibrahimy Situbondo, Indonesia Universitas Ibrahimy Situbondo, Indonesia nawawithabrani71@gmail.com & wwnjuandi@gmail.com
Abstract :
This study found that waqf is a form of worship that contains a distinct benefit.  The  distinction  of  waqf  is  that  its  object  is  permanent  and  its benefits  continue  to  flow  for  the  benefit  of  Islamic  preaching  and  the economic  improvement.  Waqf  is  not  only  in  the  form  of  immovable objects but also includes all handy objects. This is in accordance with the words of the Prophet, "hold on to the point and give the result." So far, waqf has only been managed traditionally. It needs restoration so that becomes professional, and becomes a potential and useful asset for the benefit  of  Muslims.  Waqf  in  the  history  has  contributed  to  Muslim civilization. Waqf as a medium for Islamic preaching (dakwah), such as mosques, universities, and schools because it will becomes the glory of Islam as rahmatal lil 'alamin. Waqf also has a function as a medium for improving  the  economy  of  Muslims,  because  a  very  urgent  need  is property to meet the needs of life. Meanwhile, what people face today is poverty.  One  of  them  is  waqf  which  is  managed  productively  and professionally.  Fourteen  centuries  ago,  the  Prophet  said,  "almost poverty has fallen into disbelief". Therefore, it is necessary to change the mindset or rejuvenate that Islam is not synonymous with  poverty and backwardness.  So, it  is inappropriate  for  Muslims to  live  in  an  Islamic country  in  poverty  even  if  they  are  kafir  dzimmi  (kafir  who  has  the protection in Islamic country).
Keywords: Restorasi,  Manajemen, Wakaf, Profesional, Dakwah, Ekonomi
A.  Pendahuluan
Tujuan ajaran syariat Islam adalah demi tercapainya kemaslahatan manusia.  Pada  prinsipnya  hukum  Islam  berpegang  pada  prinsip “jalb  al- mash lih  wa  dar u  al-maf sid” (menjga  kemaslahatan  dan  menolak kerusakan) 1 .  Sedangkan  tujuan  hukum  Islam  telepasa  dari  tiga  pokok, yaitu  menjaga  maslahat dhar riyyat ,  maslahat haji  t ,  dan  maslahat
1 Izzuddin bin Abdusalam, Qawa id al-Ahkam , (Beirut: Dar al Fikr, 1985) Juz II, 99.

## “Restorasi Manajemen Wakaf”
tahsini  t. Agama  Islam  menjaga  kemaslahatan dhar riyat dengan memberikan kebebasan untuk melaksanakan praktek-praktek ibadah dan ketentuan  hukum 2 .  Dalam  hal  ini  wakaf  menempati  urutan  ketiga  dari maslahat yang ditawarkan Islam, yaitu maslahat tahsihiyyat.
Menurut  al-Dahlawi bahwa wakaf mengandung kemaslahatan yang tidak  dijumpai    dalam  sedekah  yang  lain,  sebab  kadangkala  ada  orang menggunakan  hartanya  di  jalan  Allah,  tetapi  pada  akhirnya  habis bendanya. Padahal masih banyak orang lain yang membutuhkannya.  Oleh karena itu, tidak ada sedekah yang lebih baik  dan bermanfaat bagi orang- orang miskin dan ibnu sabil kecuali  harta wakaf yang manfaatnya  terus berkembang dan bendanya tetap permanen 3 . Wakaf  merupakan  salah  satu  bentuk  ibadah,  yang  nilainya  lebih dominan  pada  ibadah  sosial.  Ini  berarti  juga  merupakan  salah  stu  jenis dari  beberapa  jenis  ibadah  serupa,  seperti  amal  shalih,  shadaqah,  infaq dan  lainnya:  yang  kesemuanya  itu  merupakan  bentuk charity  (charity table  endowment). Dalam  fikih  klasik,  wakaf  biasanya  diharuskan mengandung  tiga  syarat:  (a)  barang  yang  diwakafkan  itu  berupa  barang tetap yang dapat diambil manfaatnya, sehingga tidak  seperti  mewakafkan makanan  yang  akan  habis  setelah dimakan; (b) yang  diberi  wakaf  sudah jelas,  bukan  yang  akan  ada,  sehingga  tidak  mungkin  menyerahkan  harta wakaf kepada orang yang belum lahir, sudah meniggal dunia, mesjid yang belum  ada  dan  semacamnya;  dan  (c)  barang  yang  diwakafkan  bukan barang  haram:  tidak  dibenarkan  mewakafkan  tempat  perjudian  atau tempat lokalisasi pelacuran atau semacamnya 4 . Dilihat  dari keberadaannya bahwa wakaf tanah berasal dari hukm Islam,  yang  diberlakukan  sebagai  hukum  Nasional.  Negara  Republik Indonesia  menganut  asas  Pancasila  yang  memberikan  hak  kepada rakyatnya  untuk  melaksanakan  kiadah-kaidah  yang  sesuai  dengan keyakinan  agamanya.  Menurut  Ahmad  Azhar  Basyir  menyatakan  bahwa berlakunya  UUD  1945  pasal  29  ayat  2  adalah  negara  menjamin kemerdekaan  tiap-tiappendudukuntuk  memeluk  agamanya  masing- masing  dan  beribadat  menurut  agamannya  dan  kepercayaannnya,  maka secara yuridis formal hukum Islam berlaku bagi penduduk yang memeluk ajaran Islam 5 .
2 Al-Syathbi, al-Muwafaqat , (Beirut: Dar al Fikr, 1985) Juz II, 4-6.
3 Al-Dahlawi, ujjah allah al-  lighah , (Beirut: Dar al-Fikr, 1986) Juz II, 116.
4 Qadri A. Azizy, Membangun Fondasi Ekomoni Umat . (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2004), 122.
5 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf Ijarah Syirkah , (Bandung: PT Al Ma’arif,  1973), 15.
Perkembangan wakaf dapat diklasifikasikan kepada tiga fase, yaitu fase  tradisional,  semi-profesional  dan  profesional. Pertama, fase tradisional  harta  wakaf  hanya  untuk  pembangunan  fisik  semata,  seperti untuk  pekuburan,  mesjid,  mushalla,  dan  madrasah.  Pada  fase  ini  ikrar wakaf umumnya hanya bersifat lisan tanpa ada bukti tertulis sama sekali. Akibatnya setelah diurus oleh beberapa generasi banyak harta wakaf yang hilang tanpa bekas. Kedua, fase semi-profesional adalah pengelolaan wakaf sudah  mulai  dikembangkan  secara  produktif  tetapi  belum  maksimal. Pelaksanaan wakaf sudah mulai dilakukan secara tertulis dengan melalui Akta  Ikarar  Wakaf  (AIW)  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar Wakaf (PPAIW). Model wakaf ini sudah memiliki kekuatan hukum. Ketiga, fase  professional  adalah  wakaf  sudah    dikembangkan  secara    produktif. Bahkan  wakaf  dalam  bentuk  uang  dan  barang  berharga  lainnya  sudah mulai diperkenalkan. Di Indonesia, wakaf uang diperkuat dengan UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006.

## B. Pendistribusian dan Pendayagunaan Wakaf
Semangat  yang  dibawa  bersama  perintah  wakaf  adalah  adanya perubahan  kondisi  seseorang  dari mauquf  ‘alaih (penerima  wakaf) menjadi wakif (pemberi).  Bertambahnya  jumlah wakif akan  mengurangi beban  kemiskinan  yang  ada  di  masyarakat.  Namun  keterbatasan  dana wakaf  yang  berhasil  dihimpun  sangat  terbatas.  Hal  mi  menuntut  adanya pengaturan  yang  baik  sehingga  potensi  umat  dapat  dimanfaatkan  secara optimal mungkin. Dan tidak bisa tidak diperlukan lembaga-lembaga yang khusus  mengelola  dana-dana  wakaf  ini  secara  profesional.    Lembaga- lembaga  pengelola  wakaf  dituntut  untuk  merancang  program  secara terencana  dan  terukur.  Parameter  keberhasilan  yang  digunakan  lebih menitikberatkan  pada  efek  pemberdayaan  masyarakat  bukan  pada populis.Misalkan  pengguliran  program  santunan  pendidikan.  Tugas  para pengelola  wakaf  tidak  berhenti  pada  pemberian  santunan  dana,  tapi bagaimana  upaya-upaya  pemberdayaan  memandirikan  penerima beasiswa  agar  terbebas  dan  jerat  kemiskinan.  Bukan  membiarkan  dalam kemiskinan  hingga  terbiasa  dan  bangga  serta  menjadi  komoditi.  Selain perancangan program yang baik, lembaga-lembaga pengelola wakaf perlu melakukan  skala  prioritas  program.  Program  yang  harus  diprioritaskan tentu saja program- program yang berefek luas dan jangka panjang, serta tepat pada akar permasalahan. Istilahnya, membunuh satu induk masalah yang berimbas pada matinya anak-anak masalah. Masyarakat miskin pun perlu  dipilih  yang  potensial  untuk  dikembangkan.  Artinya,  suatu  saat  ia dapat  membantu  masyarakat  miskin  lainnya.  Manfaat  yang  didapatkan
ketika  selektif  dalam  memberi  adalah  terhindamya  duplikasi  atau penumpukan  bantuan  kepada mauquf  ‘alaih yang  sama.  Di  samping  itu, kesalahan  dalam  penyaluran  bantuan  relatif  kecil  karena  adanya perencanaan dan kontrol yang ketat.
Pengetahuan  tentang  golongan-golongan  masyarakat  yang  berhak menerima wakaf menjadi acuan, di samping bukti-bukti administratif, dan pembuktian  aktif  berupa  investigasi.  Dapat  dilihat  bahwa  manajemen  ini dapat menyelamatkan potensi dana wakaf yang ada di masyarakat. Salah satu fungsi wakaf adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama  manusia  terutama  antara  orang  kaya  dan  orang  miskin,  karena dana  wakaf  dapat  dimanfaatkan  secara  kreatif  untuk  mengatasi kemiskinan  yang  merupakan  masalah  sosial    yang  selalu  ada  dalam kehidupan  masyarakat.  Agar  dana  wakaf  yang  disalurkan  itu  dapat berdaya  guna  dan  berhasil  guna,  maka  pemanfaatannya  harus  selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Masing-masing dan kebutuhan konsumtif  dan  produktif  tersebut  kemudian  dibagi  dua,  yaitu  konsumtif tradisional  dan  konsumtif  kreatif,  sedangkan  yang  berbentuk  produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif.
1. Konsumtif  Tradisional.  Maksud  pendistribusian  wakaf  secara konsumtif  tradisional adalah bahwa wakaf dibagikan kepada mauquf ‘alaih dengan secara Iangsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti  pembagian  hasil  wakaf  sawah  seperti,  beras  dan  jagung kepada faqir miskin atau pembagian wakaf secara langsung oleh para wakif kepada mauquf  ‘alaih yang  sangat  membutuhkan  karena kekurangan  pangan  dan  mengalami  musibah.  Pola  tersebut merupakan  program  jangka  pendek  dalam    mengatasi  permasalahan umat.
2. Konsumtif  Kreatif.  Pendistribusian  wakaf  secara  konsumtif  kreatif adalah  wakaf  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  barang  konsumtif  dan digunakan  untuk  membantu  orang  miskin  dalam  mengatasi permasalahan  sosial  dan  ekonomi.    Bantuan  itu    antara  lain  seperti alat-alat  sekolah  dan  beasiswa  untuk  para  pelajar,  bantuan  sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat-alat pertanian  untuk petani, perahu untuk nelayan, dan sebagainya.
3. Produktif  konvensional.  Pendistribusian  wakaf  secara  produktif konvensional  adalah  wakaf  yang  diberikan  dalam  bentuk  barang- barang produktif dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mauquf  ‘alaih dapat  menciptakan  suatu  usaha,  seperti  wakaf  sapi kepada  pelajar  untuk  diminum  susunya  atau  dijual  anaknya  untuk keperluan asrama, wakaf domba untuk diambil bulunya, wakaf ayam,
bebek, dan burung untuk diambil telurnya, wakaf hewan jantan untuk pengembangbiakan  melalui  perkawianan  dengan  hewan-hewan betina,  pemberian  bantuan  ternak  sapi  perahan  untuk  diambil susunya  atau  membajak  sawah,  alat  pertukangan,  mesin  jahit,  dan sebagainya.
4. Produktif  Kreatif.  Pendistribusian  wakaf  secara  produktif  kreatif adalah  wakaf  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  pemberian  modal bergulir,  baik  untuk  permodalan  proyek  sosial,  seperti  membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ihadah maupun  modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha keciI.
Ada beberapa hambatan-hambatan dalam optimalisasi pendayagunaan  wakaf  yaitu: pertama, tidak  adanya  persamaan  persepsi antar ulama tentang kedudukan wakaf dalarn hukum Islam, apakah wakaf itu termasuk bidang t a abbudi (ibadah) ataukah termasuk bagian al-furudh al-ijtimaiyah (kewajiban  sosial). Kedua, sebagian  ulama  beranggapan hahwa  wakaf  itu  sekedar  ritual  seremonial,  tidak  ada  kaitannya  dengan ekonorni, sosial, dengan pengentasan kemiskinan. Sehingga pada akhirnya wakaf  tidak  potensi  dalam  meningkatkan  ekonomi  umat. Ketiga, banyak orang  awam  beranggapan  bahwa  sumber  wakaf  hanya  terfokus  pada benda bergerak yang hanya berupa tanah saja. Hal ini tidak akan memberi motivasi tinggi untuk berwakaf selain tanah, padahal tanah untuk zaman ini  sulit  sekali. Keempat ,  banyak  yang  beranggapan  bahwa  wakaf  itu ibadah  syakhsiyah atau  ibadah  pribadi  yang  tidak  perlu  campur  tangan orang  lain  atau  intervensi  penguasa. Kelima ,  Badan  Wakaf  Indonesia (BWI)  bersifat  independen  tidak  resmi  pemerintah,  sehingga  tidak berwibawa,  sehingga  dengan  demikian  menjadi  tidak  efektif  dan  efesein. Keenam, aparat  pengelola  wakaf  bukan  pegawai  negeri,  tetapi  tenaga swasta.  Padahal  dalam  negara-negara  Islam  sudah  ada  menteri  wakaf, sepert Kuwait, Mesir, Syiria, dan Saudi Arabiyah.

## C.  Sistem Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf
Pengawasan  dapat  didefinisikan  sebagai  proses  untuk  menjamin bahwa  tujuan-tujuan  organisasi  dan  manajemen  tercapai.  mi  berkenaan dengan  cara-cara  membuat  kegiatankegiatan  sesuai  dengan  yang  telah direncanakan  sebelumnya  Pengertian  mi  menunjukkkan  adanya hubungan yang erat antara penncanaan dan pengawasanOleh karena itu, pengawasan  mempunyai  peranan  atau  kedudukan  yang  sangat  penting dalam  manajemen,  karena  mempunyai  fungsi  untuk  menguji  apakah pelaksanaan kenerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak.
Robert  J.  Mockler  sebagaimana  dikutip  T.  Handoko,  mengatakan bahwa  pengawasan  manajemen    adalah  sutu  usaha  sistematik  untuk menetapkan  standar  pelaksanaan  dengan  tujuan-tujuan  pcrencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan  standar  yang  tclah  ditetapkan  sebelumnya,  menentukan  dan mengukur  penyimpangan-penyimpangan,  serta  mengambil  tindakan koreksi  yang  diperiukan  untuk  menjamin  bahwa  semua  sumber  daya perusahaan  dipergunakan  dengan  cara  paling  efektif  dan  efisien 6 . Pengawasan dilakukan untuk menjamin jalannya kegiatan program sesuai dengan  standar  yang  telah  ditetapkan.  Sesuai  tidaknya  amat  tergantung pada niat dan kecakapan dan para pelaksana. Niat tulus tapi tidak cakap, kegiatan  akan  me-  nyimpang.  Sebaliknya  meski  cakap  tapi  dilandasi kepentingan  tertentu,  kegiatan  juga  akan  menyimpang.  Jika  memang terjadi penyimpangan, analisa pengawasan harus dilakukan dengan jemih, tepat,  dan  obyektif.  Analisa  pengawasan  hams  sanggup  mengungkap sebab-sebab  penyimpangan.  Karena  itu  tim  pengawas  yang  ditugaskan, juga  tidak  boleh  memiliki  kepentingan  yang  akan  menambah  parahnya suatu penyimpangan 7 . Agar  pengawasan  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  efektif,  maka harus  mengikuti  prinsip-prinsip  pengawasan.  Harold  Koontz  dan  Cyril O’Donnell  dalam  bukunya Principle  of  Management sebagaimana  dikutip Sukarta  menyebut  14  macam  prinsip  sebagai  berikut: Pertama ,  prinsip tercapainya  tujuan . Maksudnya  adalah  bahwa  pengawasan  harus ditujukan terhadap tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan koreksi untuk  menghindari  penyimpangan-penyimpangan  atau  deviasi  dan  pada perencanaan.
Kedua, prinsip  efesiensi  pengawasan. Maksudnya  adalah  bahwa pengawasan  efesien  bilamana  dapat  menghindarkan  penyimpangan- penyimpangan pada planning. Nazhir sebagi top manajeral harus hati-hati dalam  melakukan  amant  mengelola  dan  mengembangkan  wakaf. Pengawasan  merupakan  bentuk amar  ma ruf  nahi  munkar yang  wajib dijalankan  setiap  muslim  di  manapun  berada  termasuk  dalam  masalah wakaf.
Ketiga, prinsip  tanggung  jawab . Maksudnya  adalah  bahwa pengawasan  hanya  dapat  dilaksanakan  apabila  manajer  bertanggung jawab  penuh  terhadap  pelaksanaan  perencanaan.  Dalam  ajaran  agama Islam bahwa pertanggungjawaban  nanti di akhirat di hadapan Allah Swt.
6 Hani T. Handoko, Manajemen , (Yogykarta: BPEE cet. Ke-1. 1999), 359.
7 Eri Sudewo, Manajemen Zakat . (Jakarta: Insitut Manajemen Zakat, 2004), 148.
Semua  manusia  memiliki  tanggung  jawab.  Oleh  karena  itu  nazhir  harus bertanggung  jawab  secara  horizontal    ada  wakif  dan  masyarakat  dan vertikal pada Allah Swt.
Keempat, prinsip  pengawasan  terhadap  masa  yang  akan  datang. Maksudnya  adalah  bahwa  pengawasan  yang  efektif  harus  ditunjukkan terhadap pencegahan penyimpangan planning yang akan terjadi baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
Kelima, prinsip  pengawasan  langsung. Maksudnya  adalah  bahwa pengawasan  dilakukan  oleh  manajer  atas  dasar  bahwa  manusia  itu  suka berbuat salah. Cara yang paling baik untuk menjamin adanya pelaksanaan yang  sesuai  dengan planning ialah mengusahakan  sedapat  mungkin  para petugas  memiliki  kualitas  yang  bailk.  Dalam  hal  ini,  nazhir  dalam mengelola  wakaf  harus  memili  planning  yang  sitematis  dan  stratigis, sehingga wakf berkembang dengan baik.
Keenam, prinsip  refleksi  perencanaan.  Maksudnya  adalah  bahwa pengawasan  harus  disusun  dengan  baik  sehingga  dapat  mencerminkan karakter dan susunan  pada planning. Ketujuh ,  prinsip  penyesuaian  dengan  organisasi . Maksudnya adalah  hahwa  pengawasan  harus  dilakukan  sesuai  dengan  struktur organisasi.  Manajer  dan  bawahannya  merupakan  sarana  untiik melaksanakan planning. Dengan demikian pengawasan yang efektif harus disesuaikan  dengan  luas  autoriti  manajer,  sehingga  mencerminkan struktur organisasi.
Kedelapan ,    prinsip  kemandirian  pengawas.  Maksudnya  adalah bahwa  pengawasan  harus  sesuai  dengan  kebutuhan  manajer.  Teknik pengawasan  harus  ditunjukkan  terhadap  kebutuhan-kebutuhan  akan informasi  dan  pada  setiap  manajer.  Ruang  Iingkup  informasi  yang dibutuhkan  itu  berbeda  satu  sama  lain,  tergantung  kepada  tingkat  dan tugas dan pada manajer.
Kesembilan, prinsip  standar . Maksudnya  adalah  bahwa pengawasan  yang  efektif  dan  efesien  memerlukan  standar  yang  tepat. Prinsip  standar  ini  menghendaki  bahwa  setiap  rencana  itu  mempunyai ukuran efektivitas yaitu untuk mengukur bahwa suatu program dan pada suatu  rencana  itu  telah  dilakukan.  Hal  ini  dibutuhkan  pengawasan terhadap  pekerjaan  itu  dilakukan  melalui  orang-orang.  Perlu  diingat sekalipun  manajer  yang  paling qualfied tidak  dapat  melepaskan  diri  dan pada pengaruh-pengaruh yang bersifat pribadi.
Kesepuluh ,  Prinsip  pengawasan  terhadap  poin  strategis. Maksudnya  adalah  bahwa  pengawasan  yang  efektif  dan  efesien memerlukan  adanya  perhatian  yang  ditunjukan  terhadap  faktor-faktor
yang  strategis  dalam  pelaksanaan.  Prinsip  ini  harus  menceminkan kenyataan  bahwa  manajer  itu  tidak  perlu  meneliti  sampai  pada  hal-hal yang  sekecil-kecilnya  dalam  pelaksanaan  perencanaan.  OIeh  karna  itu manajer  harus  rnemusatkan  perhatiannya  terhadap  faktor-faktor  yang mungkin  atau  sedang  menimbulkan  penyimpangan-penyimpangan  dan pada planning. Kesebelas , Prinsip kekecualian.  Maksudnya adalah bahwa efesiensi dalam  pengawasan  membutuhkan  adanya  perhatian  yang  ditujukan terhadap faktor kekecualian. Prinsip ini menunjukkan adanya kekecualian dan pada pembiasaan dalam pelaksanaan, sehingga manajer harus betul- betul  memperhatikannya.OIeh  karena  hal  ini    dapat  menimbulkan penyimpangan dan pada planning. Kekecualian ini  dapat terjadi di dalam keadaan tertentu dimana situasi berubah atau tidak. Kedua belas , Prinsip daya-suai  pengawasan.  Maksudnya  adalah  bahwa  pengawasan  harus fleksibel untuk menghindarkan kegagalan planning. Ketiga  belas ,  prinsip  peninjauan    kembali . Maksudnya  adalah hahwa sistem pengawasan harus ditinjau secara berkali-kali, agar supaya sistem yang digunakan berguna untuk mencapai  tujuan.
Keempat  belas, Prinsip  tindakan.  Maksudnya  adalah  bahwa pengawasan  mengenai  apabila  ada  ukuran-ukuran  untuk  mengoreksi penyimpangan-penyimpangan  daripada planning,  organizing,  staffing dirrecting) . Dalam  Islam, pengawasan (control) paling  tidak  terbagi menjadi  dua,  yaitu: pertama, kontrol  yang  berasal  dan  diri  sendiri  yang bersumber dari tauhid dan keimanan keda Allah swt. Kcdua, kontrol dan luar.  Pengawasan  ini  dilakukan  dan  luar  diri  sendini.  Sistem pengawasanini  dapat terdini atas mekanisme pengawasan dan pemimpin yang  berkaitan  dengan  penyelesaian  tugas  yang  telah  didelegasikan. kesesuaian  antara  penyelesaian  tugas  dan  perencanaan  tugas  dan  lain- lain 8 . OIeh  karena  itu  lembaga  wakaf,  Badan  Wakaf  (BWI)  pada hakekatnya di dalamnya terdapat dua pengawasan substantif, yaitu:
a. Secara Fungsional , pengawasan telah built-in melekat inhern dalam diri setiap nazhir. Dengan  pengawasan  melekat,  sejak  dini  penyimpangan telah  dikikis  tiap nazhir. Pengawasan  melekat  mi,  secara  tegas memposisikan nazhir menjadi penga was setiap program. Secara moral fungsi  mi  melegakan nazhir karena  bisa  bekeqa  dan  beribadah sekaligus.  Secara  tak  langsunnazhir  dipaksa  dewasa,  matang,  dan
8 Didin  Hafifuddin  dan  Hendri  Tanjung, Manajemen  Syariah  dalam  Praktek . (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 156.
bertanggung  jawab.  Substansi  inilah  yang  membedakannya  dengan lembaga sosial umum lainnya.
b. Secara  Formal ,  lembaga  wakaf  membuat  Dewan  Syariah.  Kedudukan Dewan  Syariah  dilembagakan  secara  struktural.  Bersifat  formal disahkan  melalui  surat  keputusan  yang  diangkat  oleh  Badan  Pendiri. Karena  mengawasi  seluruh  kegiatan,  secara  organisasi  posisi  Dewan Syariah  berada  di  atas  pimpinan  lembaga  wakaf.  Hak  dan  wewenang Dewan  Syariah  adalah  melegalisasi  dan  mengesahkan  setiap  program lembaga  wakaf.  Di  samping  itu,  dewanini  juga  berhak  menghentikan program yang menyimpang dan ketentuan syariah.
Mengingat namanya Dewan Syariah, maka dewan ini diisi oleh tim yang  terdiri  atas  beberapa  orang  yang  dianggap  ahli  di  bidangnya. Dipimpin  oleh  Ketua  Dewan  Syariah  yang  diangkat  berdasarkan kesepakatan anggota Dewan Syariah. Dewan Syariah inilah yang kemudian melakukan  tiga  macam  pengawasan.  Pertama,  pengawasan  syanah  yang bersifat  normatif,  terutama  dalam  mengawasi  kehidupan  keseharian dengan  memperhatikan  nilai-nilai  yang  berkembang. Kedua ,  pengawasan manajemen syariah yang akan memantau apakah manajemen telah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Manajemen yang bertentangan dengan syariah  akan  ditolak. Ketiga ,  pengawasan  ekonomi  syariah  dengan memantau  apakah  pengelolaan  dan  pendayagunaannya  telah  dilakukan melalui  pendekatan  ekonomi  syariah,  karena  wakaf  yang  dikelola  tanpa landasan  ekonomi  syariah,  maka  manfaatnya  tidak  akan  dirasakan  oleh kalangan fakir miskin.
Teori  POAC  dari  Gerorge  R.  Terry,  yaitu: Planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan),  dan controlling (pengendalian). Gerorge R. Terry (1966) menjelaskan bahwa manajemen adalah  proses  yang  khas  yang  terdiri  atas  tindakan-tindakan  berupa perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  dan  pengendalian  bidang masing-masing dengan menggunakan sain dan seni yang dilakukan secara berurutan  untuk  mencapai  sasaran  yang  telah  ditetapkan  dengan memanfaatkan  sumberdaya  manusia  dan  sumber  daya  lainnya 9 . Sedangkan menurut Robert Kreitner adalah “ Management is the prosess of working with and through other to efctively achieve organisation objectives b   evvicienl   usinglimited  resources  in  achingingenviroment” 10 . Menurut James A. Stoner (yaitu: “management is the prosess of planning, organozing,
9 Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis , (Jakarta: Rineka Cipta. 2004), 109.
10 Robert, Kreitner. Management. (Boston: Honghton Mifflin Company, 1983), 8.
leading,  and  controling  the  effort  of  oragisation  member  and  of  using  all other organization resources to achieve stated organsational goold.
Menurut  Sondang  P.  Siagian  mengemukakan  bahwa  fungsi manajemen  mencakup:  1.  Perencanaan,  2.  Pengorganisasian,  3. Pemotivasian,  4. Pengawasan, dan 5. Penilaian. Demikian pula Mondy dan Premeaux, mengatakan “ The management process is said to consist of four funtion:  planning,  organizing,  inpluencing  and  controlling” .  Sementara Menurut  Handoko  (t.  th:  16)  bahwa  manajemen  adalah  seni  untuk melaksanakan  suatu  pekerjaan  melalui  orang  lain.  Teori  SWOT  berasal dari  Charles  D.  Pringle.  SWOT  adalah  suatu  metode  analisis  yang menperhatikan  empat  hal  terkait  dengan  keadaan  organisasi  baik hubungan  internal  maupun  eksternal.  Empat  hal  tersebut  adalah  anlisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman 11 . Menurut Effendy bahwa hakekat dan ciri-ciri manajemen Islam ada enam  sebagai  berikut: Pertama, Manajemen  berdasarkan  akhlak  yang luhur. Akhlak mulia merupakan nilai fundamental dalam ajaran Islam yang dibawa  Nabi  adalah  menyempurnakan  akhlak  manusia.  Oleh  karena  itu, para manajer dan nazhir harus mengamalkan akhlak mulia (jujur, amanah, cerdas,  sabar,  rendah  hati,  saling  menghoramati,  suritauladan, qana ah , tanggung  jawab,  dan  sebagainya).  Segala  tindakan  dan  keputusan  harus berdasarkan  etis  moralitas  yang  bersumberdari  al-Qur’an  dan  Hadis Nabi 12 . Kedua, Manajemen terbuka. Manajemen dalam Islam adalah adanya transpansi  ( open  minded ).  Karena  jabatan  dalam  Islam  merupakan amanah  yang  harus  dipertanggung  jawabkan  secara  horizontal  dan vetikal.  Hal  itu  sesuai  firman  Allah  (Qs.  4:  58)  “ sesungguhnya  Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yangberhak menerimanya ”.  Manajer  muslim  dan  nazhir  wakaf  yang  menjalankan menajemen  Islam  adalah  orang  yang  memiliki  sifat  jujur  dan  terbuka setiap saat untuk diperiksa apa yang dikerjakannnya untuk organisasi atau lembaga wakaf dalam rangka kebaikan umat.
Ketiga, Manajemen  yang  demokratis.  Konsekwensi  dari  sikap terbuka  dalam  manajemen,  maka  pengambilan  keputusan  atas musyawarah untuk kebaikan organisasi termasuk lembaga wakaf. Bahkan dengan musyawarah, setiap personil akan merasa bertanggungjawab dan
11 Charles  D.  Pringle, Stastgic  Mangement  Text  and  Cases. (Boston:  Allen  Y  and Bacon, 1992), 97.
12 Effendy, Mochtar, EK., Manajemen suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam . (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1989) , 28.
memiliki  komitmen  dalam  menjalankan  semua  keputusan.  Firman  Allah (Qs.  42:  38)  “ urusan  mereka    (diputuskan)  dengan  musyawarah  antara mereka ”  dan  (QS.  3:159)  “ dan  bermusyawarahlah  engakau  dalam  semua urusan” .  Dengan  demikian,  semakin  tinggi  keterlibatan  anggota dalampengambilan  keputusan,  maka  mereka  semakin  berdaya  dalam menjalankan  dan  mendorong  kepusan  kerja.  Dalam  menjalankan  suatu lembaga,    seperti  wakaf    dengan  musyawarah,  akan  melahirkan kepercayaan  dan  kinerja  yang  profesional,  karena  mereka  terlibat langsung dalam pengambilan keputusan.
Keempat, Manajemen  berdasarkan  ilmiah.  Dalam  Islam  setiap menjalankan  pekerjaan  harus  berdasarkan  pengetahuan  dan  kebenaran. Oleh  karena  itu,  aktivitasorganisasi  atau  lemabaga  (wakaf)  harus berdasarkan  pengetahuan  atau  kebenaran.  Dalam  firman  Allah, “Dan janganlah  kamu  mengikuti  apa  yang  kamutidak  mempunyai  pengetahuan tentangnya.  Sesungguhnya  pendengaran,  penglihatan,  dan  hati  semua  itu akan diminta pertanggung jawabann a” (Qs. 17: 36). Kelima, Manajemen  berdasarkan  tolong  menolong.  Salah  satu  ciri utama  kehidupan  muslim  dalam  masyarakat  adalah  hidup  tolong menelong,  karena  pada  prinsipnya  manusia  bersosial  ( zon  politican atau dalam  istilah  Ibnu  Kkaldun al-ins n  madani  bi  thab ihi ).  Dalam  al-Qur’an menjelaskan, “ Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (Qs. 2: 2).
Keenam, Manajemen berdasarkan perdamaian. Allah
memerintahkan  umat  Islam  agar  menjaga  perdamaian,  sesuai  dengan hakekat  Islam  yang  berarti  keselamatan  dan  kedamaian.  Dalam  segala aspek kehidupan, umat Islam harus mengamalkan perdamaian, termasuk dalam lembaga  wakaf.  Allah berfirman  (Qs.  60:  8),  “ Allah  tidak  melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap oang-orang yang tiada memerangimu  karena  agama,  dan  tidak  pula  mengusir  kamu  negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil “ dan (Qs. 16: 91),  “ dan  tepatilah  perjanjian  dengan  Allah  apabila  kamu  berjanji  dan janganlah  kamu  membatalkan  sumpah-sumpahmu  itu,  sesuadah meneguhkannya,  sedang  kamu  telah  menjadikan  Allah  sebagai  saksimu. Sesungguhn a Allah mengetahi apa  ang kamu perbuat”.

## D. Nazhir Profesional Sebagai Manajer Wakaf
Ada  beberapa  ciri  atau  karakteristik  profesi,  yang  juga  berlaku dalam pekerjaan mengelola wakaf, jika pekerjaan ini  (kerja-kerja nazhir ) ingin  dikategorikan  sebagai  profesi. Pertama, adanya  keahlian    dan
ketrampilan  khusus  untuk  bisa  menjalankan  sebuah  pekerjaan  dengan baik.  Keahliaan  dan  ketrampilan  khusus  ini  umumnya  dimiliki  dengan kadar, lingkup, dan tingkat yang melebihi keahlian dan ketrampilan yang dimiliki  orang  kebanyakan  lainnya.  Kaum  profesional  berarti  harus lebih ahli dan terampil dalam bidang profesionya  dari pada orang lain. Keahlian dan ketrampilan inibiasanya dimilikinya berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman  yang  diperolehnya  selama  bertahun-tahun.  Bahkan pendidikan  dan  pelatihan  itu  (formal  maupun  informa)  dijalaninya dengan tingkat yang sangat ketat dan keras. Pengetahun atau keahilan dan keterampilan  ini  memungkinkan  orang  yang  profesional  mengenalinya dengan  cukup  cepat  dan  tepat  persoalan  yang  dihadapi  bidang pekerjaannya  serta  solusinya  yang  tepat.  Dengan  kata  lain,  pengetahuan dan  keterampilan  mi  memungkinkan  seorang  profesional  menjalankan tugasnya dengan tingkat keberhasilan dan mutu yang paling baik. Karena itu,  masyarakat  pun  lalu  mempercayakan  persoalan  yang  dihadapinya pada orang yang dianggapnya profesional.
Kedua, adanya  komitmen  moral  yang  tinggi.  Komitmen  moral  ini biasanya  dituangkan,  khususnya  untuk  profesi  yang  luhur,  dalam  bentuk aturan khusus yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengemban profesi  yang  bersangkutan.  Aturan  ini    berlaku  sebagai  semacam  kaidah moral yang khusus bagi orang-orang yang mempunyai profesi tersebut. Ia merupakan  aturan  main  dalam  menjalankan  atau  mengemban  profesi tersebut, yang biasanya disebut sebagai kode etik. Ada dua sasaran pokok dan kode etik ini. (a) Kode etik bermaksud melindungi masyarakat (dalam wakaf  berarti  wakif  dan  publik)  dan  kemungkinan  dirugikan  oleh kelalaian,  disengaja  atau  tidak,  dan  kaum  yang  mengaku  profesional (nazhir). (b) Kode etik juga bertujuan melindungi profesi tertentu seperti nazhir wakaf  dari  prilaku    bobrok  orang—orang  yang  mengaku  dirinya profesional  dalam  wakaf,  kode  etik  ini  ada  dalam  UU  wakaf,  aturan perundangan lain, dan aturan fiqh bagi para nazhir.
Ketiga, biasanya  orang  yang  profesional  adalah  orang  yang  hidup dan profesinya. Biasanya, ia dibayar dengan gaji yang sangat tinggi sebagai konsekwensi  dari    pengerahan  seluruh  tenaga,  fikiran,  keahlian,  dan ketrampilannya,  karena  hidupnya  telah  diperuntukan  demi  profesinya dan profesinyaa itu telah membentuk sebagai identitasnya yang tidak bisa dipisahkan.  Seorang  profesional  menjadi  dirinya  berkat  dan  melalui profesinya.
Keempat, pengabdian kepada masyarakat. Adanya komitmen moral yang tertuang dalam kode etik profesi atau sumpah jabatan  menyiratkan bahwa  orang-orang  yang  mengembangkan    profesi  tertentu,  khususnya
profesi  luhur,  lebih  mendahulukan  dan  mengutamakan  kepentingan masyarakat  dari  pada  kepentingan  pribadinya,  dalam  fiqh  aulawiyah disebutkan, “taqdim  al-ihtimam  al-jama i  ‘ala  al-ihtimam  al-fard” (mendahulukan kepentingan orang dari kepentingan pribadi).
KeIima, pada  profesi  luhur  biasa  ada  izin  khusus  untuk menjalankan  profesi  tersebut.  Karena  setiap  profesi  khususnya  profesi lihur  menyangkut  kepentingan    orang  banyak,  dan  terkait  dengan  nilai- flilai  luhur  karena    berupa  keselamatan,  keamanfaatan,  kelangsungan hidup,  kesehatan,  dan  sebaginya.  kepentingan  orang  banyak  diperlukan izin  khusus.  Izin  khusus  ini  bertujuan  untuk  melindungi  masyarakat  dan pelaksanaan profesi yang tidak becus. Izin juga sesungguhnya merupakan tanda  bahwa  orang  tersebut  mempunyai  keahlian,  keterampilan,  dan komitmen moral yang diandalkan dan dapat dipercaya. Dalam wakaf izin itu  dikeluarkan  KUA  (Kantor  Urusan  Agama)  dan  saat  ini    oleh  Badan Wakaf Indonesia (BWI).
Keenam, kaum  profesional  biasanya  menjadi  anggota  dan  suatu organisasi  profesi.  Beberapa  yang  hisa  disebut  adalah IDI  (Ikatan  Dokter Indonesia)  untuk  profesi  dokter,  LAI  (Ikatan  Akuntan  Indonesia)  untuk profesi akuntan, dan sebagainya. Saat ini dalam wakaf belum terjadi, tetapi kalau  BWI  sudah  berdiri  dan  berjalan  bisa  terlaksana.  Selain  ciri  di  atas seorang profesional juga harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dengan tidak melakukan tindakan diskriminasi dan prinsip otonomi. Yaitu prinsip untuk  diberi  kebebasan  sepenuhnya  dalam  menajalankan  dan mengembangkan  profesinya,  bisa  melakukan  inovasi  dan  kreasi  tertentu yang  berguna  bagi  profesi  lembaga  tempat  ia  bekerja.  Secara  umum, profesionalitas  yang  rnengharuskan  adanya  keahlian  dan  keterampilan dalam profesi sejalan dengan Islam. Alasannya karena al-Quran menyebut salah satu sifat Tuhan yang harus dicontoh oleh hambanya adalah khabir (ahli  atau  pakar)  dan  menekankan  keharusan  amanah.  Dalam  Islam, amanah  berarti  mampu  menjalankan  tugas  yang  diuerikafl  dengan  baik. Bahkan,  dalam  hadis  riwayat  Bukhari  dan  Abu  Hurairah,  Nabi  bersabda: “Jika  suatu  urusan  diserahkan    kepada  orang   ang  bukan  ahlin a, tunggulah saatn a kehancurann a”. Sedangkan keharusan adanya imbalan yang  memadai  yang  membuat  seorang  profesional  hidup  layak  sesuai dengan  hadis  Nabi: “Dari  Abdillah  bin  Umar,  Rasulullah  Saw.  Bersabda: “ erikanlah  upah  orang  upahan  sebelum  kering  keringatn a“. (HR.  Ibnu Majah dan Imam Thabrani).
S eorang  profesional    adalah  seorang  yang  bekerja  serius,  disiplin, bertanggungjawab (amanah), dan  mengandalkan  keahlian  serta keterampilan  yang  tinggi.  karena  itu  profesinya  melekat  pada  dirinya,
dapat  dijadikan  sandaran  hidup  layak,  dan  dapat  dipercaya  masyarakat. Sementara  itu,  seorang  nazhir  secara  bahasa  adalah  manajer.  Sebab  itu, dalam  bahasa  lain,  bisa  dikatakan  nazhir  profesional  adalah  manajer wakaf  yang  dalam  mengelolanya  mengacu  pada  prinsip-prinsip manajemen  modern.  Apa  yang  dimaksud  manajer  adalah  subjek manajemen. Yaitu individu yang bertanggungjawab secara langsung untuk memastikan  kegiatan  dalam  sebuah  organisasi  dijalankan  bersama  para anggotanya.  Dalam  ilmu  manajemen,  organisasi  didefinisikan  sebagai sekelompok  orang  yang  bekerjasama  dalam  struktur  dan  koordinasi tertentu  dalam  mencapai  serangkaian  tujuan  tertentu.  Nazhir  wakaf perorangan,  apalagi  nazhir  organisasi  dan  badan  hukum,  karenanya, termasuk  kategori  organisasi.  Dalam  setiap  organisasi,  termasuk  para nazhir  wakaf,  manajer  bertugas  untuk  memastikan  bahwa  keseluruhan tujuan  yang  telah  ditetapkan  oleh  organ  isasi  dapat  diwujudkan  melalui rangkaian  kegiatan  manjemen,  baik  yang  bersifat  fungsional  maupun bersifat operasional. Allah menegaskan tentang imbalan ini dalam Qur’an, sebagai  berikut: “Dan  katakanlah  :  " ekerjalah  kamu,  maka  Allah  dan Rasul-Nya  serta  orang-orang  mu min  akan  melihat  pekerjaanmu  itu,  dan kamu  akan  dikembalikan  kepada  Allah  Yang  Mengetahui  akan  ghaib  dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan." (At Taubah : 105).
Berdasarkan  UU  wakaf  No  41/2004,  tugas  nazhir  adalah:  (1) melakukan  pengadministrasian  harta  benda  wakaf.  (2).  Mengelola  dan mengembangkan  harta  benda  wakafsesuai  dengan  tujuan,  fungsi,  dan peruittukannya.  (3).  Mengawasi  dan  melindungi  harta  benda  wakaf.  (4). amanah  juga merujuk  pada  syarat  pemimpin    termasuk  di  dalamnya manajer,  yang  disebut  al-Qur  an  (QS.  2826). Yakni, paling  tidak memiliki dua  kriteria: al-qawi  ( baik  keterarmpilan  intelektual,  maupunemosiofnal, seperti  kuat  menghadapi  resiko),  dan al-amin  (kuat  terpercaya, kemampuan, dan etis memenej). Dalam ilmu manajemen, seorang manajer termasuk  di  dalarnnya  nazhir  harus  memiliki  keahlian  manajemen (managerial skill) berikut:
1) Keahlian  teknis (technical  skill), yaitu  keahlian  yang  diperlukan  untuk melakukan  pekerjaan  spesifik  tertentu,  seperti  pengoperasikan  alat komputer,  mendasain  bangunan,  membuat layout kantor,  dan sebagainya
2) Keahlian  berkomunikasi  dan  berinteraksi  dengan  masyarakat (human relation skill), yaitu keahlian dalam memaliami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang masyarakat
3) Keahlian  konseptual (conceptual  skill), yaitu  keahlian  dalam  berfikir secara  abstrak  dan  sistematis.  Keahlian  ini  terutama  dibutuhkan  oleh top  manager, karena  antara  lain  manyangkut  visi  dan  misi,  apalagi dalam wakaf
4) Keahlian  dalam  pengambilan  keputusan (decision  making  skill), yaitu keahlian  untuk  mengidentifikasi  masalah,  sekaligus  menawarkan berbagai alternatif solusi
5) Keahlian  dalam  mengelola  waktu (time  management  skill), yaitu keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efesien.
Beberapa  ahli  manajemen  lainnya  menyebut  syarat  manajer, termasuk di dalamnya  nazhir, adalah sebagai berikut: 1. Cerdas, rasional, kreatif,  responsif  terhadap  perubahan,  kosmopolit  dan  visioner,  2. Komitmen  pada  etika  (jujur,  bertanggung  jawab,  dan  moralitas),  3. Memiliki energi maksimal, 4. Mempu] emotional stabiIlity, 5. Menguasai the knowledge  of  human  relation ,  6. Personal  motivation (inisiati),  proaktif, antusias,  dan  percaya  diri,  7.  Mampu  melakukan  komunikasi  sosial (perhatian,  demokratis,  dan  transparan).  Dalam  al-Quran,  “ hendaklah kamu  bermusyawarah  dalam  segala  urusan”, dan  8. Teaching  ability (mampu mengabstraksi,  mengidentifikasi  masalah,  dan  berperan  sebagai sumber informasi organisasi dan berani mengambil resiko  yang terendah, dalam kaidah fiqh, “al-akhzu bi akhaf al-dlarurain” (mengambil kerusakan yang lebih ringan dari keduanya).

## E.  Wakaf  Sebagai Media Peningkatan Ekonomi
Keberhasilan  harta  wakaf    untuk  pembangun  tercatat  dalam sejarah.  Antara  lain  pada  masa  pemerintahan  Khalifah  Harun  Al-Rashid. Puteri  Zubaidah  (istri  Khalifah)  pernah  membangun  jalan  raya  dari Baghdad  di  Irak  sampai  ke  Mekkah.  Jalan  itu  dibangun  untuk memperlancar  perjalanan  jamaah  yang  akan  menunaikan  ibadah  haji  di Makkah.  Dana  pembangunan  jalan  raya  tentunya  tidaklah  sedikit, mengingat  jarak  antara  kedua  kota  relatif  jauh.  Seluruh  biaya pembangunan berasal dari harta wakaf yang dikelola oleh Puteri.
Sedangkan pada masa pemerintahan Umanyah di Turki, dana wakaf berhasil meringankan perbelanjaan negara, terutama  untuk menyediakan fasilitas  pendidikan,  sarana  perkotaan  dan  fasilitas  umum  lainnya. Manakala di Mesir sudah semenjak lama harta wakaf dikelola, dan berhasil membangun  Universitas  Al-Azhar  (Universitas  tertua  di  dunia).  Seluruh biaya  operasional  kegiatan  Universitas  mulai  dari  biaya  mahasiswa (seluruhnya  beasiswa),  staf  pengajar,  pimpinan  dan  pengembangan Universitas  berasal dari harta wakaf.
Keberhasilan  pengelolaan    wakaf  juga  terjadi  di  negara  sekuler Singapura.  Dengan  penduduk  muslim  minoritas  (lebih  kurang  453.000 orang  saja)  berhasil  membangun  harta  wakaf  secara  inovatif.  Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) melalui WARESS Investment Pte Ltd telah berhasil  mengurus  dan  membangun  harta  wakaf  secara  profesional. Keberhasilan  itu  antara  lain  membangun  apartement  12  tingkat  bernilai sekitar  S$62.62  juta.  WARESS  juga  berhasil  membangun  proyek perumahan mewah yang diberi nama The Chancery Residence, dan banyak lagi catatan aktivitas inovatif lainnya.
Perkembangan wakaf dapat diklasifikasikan kepada tiga fase, yaitu fase  tradisional,  semi-profesional  dan  profesional. Pertama, Fase tradisional  harta  wakaf  diperuntukkan  hanya  untuk  pembangunan  fisik semata,  seperti  untuk  pekuburan,  mesjid,  mushalla,  dan  madrasah.  Pada fase ini ikrar wakaf umumnya hanya bersifat lisan tanpa ada bukti tertulis sama  sekali.  Akibatnya  setelah  diurus  oleh  beberapa  generasi  banyak harta wakaf yang hilang tanpa bekas. Kedua, fase semi-profesional adalah pengelolaan  wakaf  sudah  mulai  dikembangkan  secara  produktif  tetapi belum maksimal. Pelaksanaan wakaf sudah mulai dilakukan secara tertulis dengan  melalui  Akta  Ikarar  Wakaf  (AIW)  yang  dibuat  oleh  Pejabat Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW).  Model  wakaf  ini  sudah  memiliki kekuatan  hukum. Ketiga, fase  profesional  adalah  wakaf  sudah dikembangkan  secara    produktif.  Bahkan  wakaf  dalam  bentuk  uang  dan barang berharga lainnya sudah mulai diperkenalkan. Di Indonesia, wakaf uang diperkuat dengan UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006. Namum,  wakaf  uang  dalam  kalangan  pakar  ilmu  fiqh  terjadi  perbedaan pendapat,  karena  tidak  ada  satu  teks  yang  menjelaskan  secara  langsung. Oleh  karena  itu,  permasalahan  wakaf  uang  termasuk  ranah ijtih di atau fur ’  (cabang  hukum  Islam)  yang  dapat  menyuburkan  perbedaan pendapat.
Menurut Ibn Taimiyah  bahwa peningkatan kesejahteraan meterial rakyat  senantiasa  merupakan  hal  yang  paling  penting,  karena  tanpa kesejahteraan  material,  maka  kaum  muslimin  tidak  dapat  memperoleh kesejateraan  spiritual.  Negara  memiliki  tugas  pokok  untuk mensejahterakan  rakyatnya  baik  meterial  maupun  spiritual,  dimana keduanya  tidak  bisa  dipisahkan.  Tidak  akan  mungkin  mereka  taat beragama tanpa adanya pendukung utama berupa material. Sebab dalam pandangan Islam bahwa harta untuk manusia bukan manusia untuk harta, apalagi  al-Quran  menyebutkan  harta  sebanyak  delapan  puluh  enam  kali, sementara  rasul  dan  nabi    disebutkan  tidak  kurang  dari  delapan  puluh kali. Oleh karena itu, menurut al-Maududi bahwa kepemilikan harta dalam
Islam harus disertai dengan tanggung jawab moral. Dengan kata lain harta sebagai amanah Allah dan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dalam  hal  ini  Islam  memandang, pertama, kesenjangan  ekonomi akan  menimbulkan  hancurnya  sendi-sendi  perdaban  dan  tatanan  sosial. Menurut  Majdid  berdasarkan  surat al-Humazah ,  Islam  memandang kejahatan  terbesar  setelah syirik adalah  penumpukan  kekayaan  dan penggunaannya yang tidak benar 13 . Kedua , akumulasi kekayaan seseorang dibangun  di  atas  keringat  orang-orang  miskin,  karena  di  dunia  ini  tidak ada satu orang kaya dapat hidup berdiri sendiri tanpa  orang-orang yang lemah ekonominya. Dalam hal ini wakaf sebagai bentuk tasyakkur (simbol ucapan terima kasih) orang kaya terhadap orang miskin.
Dalam  bidang  hak  milik  ekonomi,  reformulasi  tauhid  dikaitkan dengan  keadilan  ekonomi  dimunculkan  oleh    Bani  Sadr  dalam  konsep implikasi aspek penegasian dan aspek positif untuk menciptakan keadilan ekonomi.  Aspek  penegasannya  adalah  bahwa  dalam  islam,  tidak  ada  hak milik  mutlak.  Hak  milik  mutlak  hanya  milik  Allah.  Yang  mendekati  hak milik  mutlak  adalah  hak  milik  masyarakat.  Hak  milik  individu  berada setelah  hak  milik  masyarakat.  Karenanya,  berdasarkan  pertimbangan tertentu,  negara  boleh  melakukan  nasionalisasi  terhadap  hak  milik individu  tertentu,  bahkan  mengambil  alih  hak  milik  individu  muslim, ketika dia menolak untuk  berzakat. Aspek positifnya adalah bahwa karena semuanya  milik  Allah,  maka  di  hadapan  Allah  semua  manusia  sama, kecuali  tingkat  takwanya.  Akibat  dari  konsep  persamaan  itu,  maka  islam melarang  kesewenang-wenangan  dan  hubungan  dominatif.  Islam melarang  untuk  merampok  hasil  pekerjaan  orang.  Konsep  tauhid  Islam dalam  konteks  ekonomi  merupakan  pemersatu.  Artinya,  setiap  individu sebagai  bagian  dari  masyarakat  dan  setiap  orang  diperkenankan  untuk mengembangkan  pribadinya.  Dengan  konsep  zakat  dan  waris  sebagai doktrin yang diturunkan dari tauhid, Islam menghendaki pemerataan hasil pekerjaan.  Kapitalisme  ekstrim  yang  membolehkan  penguasaan  alat-alat produksi  secara  mutlak,  yang  karenanya  melahirkan  sikap  main  kuasa, menurut Bani Sadr, bertentangan dengan Islam 14 .
13 Noerchalish,  Madjid, Nilai  Identitas  Kader  dalam  Pedoman  LKI .  (Ciputat:  HMI Ciputat, 1993) , 127. 14 Donohue,  dan  Esposito,  John  L. Islam  dan  Pembaharuan;  Ensiklopedi  Masalah- Masalah , (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 423-424.

## F.   Wakaf  sebagai Media Dakwah
Praktek  ritual  menyembah  tuhan  yang  dilakukan  oleh  manusia mendorong  mereka  untuk  mendirikan  bangunan  tempat  peribadatan. Dengan demikian,  tempat-tempat itu didirikan dalam bentuk dan tempat yang  permanen.  Mereka  memiliki  kepedulian  dan  perhatian  terhadap kelangsungan  agama,  maka  mereka  sukarela  menyumbangkan  sebagian tanah  dan  harta  untuk  kepentingan  pembangunan  tempat  peribadatan. Sejarah  mencatat  bahwa    praktek  pembangunan  tempat  ibadah  tersebut telah  dilakukan  oleh  orang-orang  Mesir  dan  Romawi.  Masyarakat  Mesir Kuno  sudah  terbiasa  menyerahkan  barang  mereka  yang  dialokasikan untuk  kepentingan  para  dewa,  tempat  peribadatan,  dan  pekuburan. Mereka  mengelola  barang  tersebut  untuk  memperbaiki  kuil-kuil  dan kepentingan  syiar  agama  mereka.  Raja  Ramses  II  telah  menyerahkan kekayaan yang banyak terhadap pihak kuil Abidus.
Orang-orang  Mesir  telah  mengenal  sejenis  wakaf  keluarga  (wakaf ahli )  dan  cara  pengelolaannya.  Seseorang  menyerahkan  kepemilikan penuh  sebagian  hartanya  pada  keluarga  dan  menjadikan  keturunan  dari keluarga  tersebut  sebagai  pihak  yang  berhak  memperoleh  manfaat  dari pengelolaan  barang  tersebut  tanpa  hak  untuk  memilikinya.  Anak  tertua merupakan  orang  yang  paling  berhak  untuk  mengelola  harta  tersebut 15 . Pada masa Fir`aun, sebagian penguasa dan orang kaya biasa menyerahkan tanah  untuk  bercocok  tanam  dan  hasilnya  diserahkan  pada  para  tokoh spiritual yang pada saat itu dikenal dengan dukun, baik digunakan untuk kepentingan  pribadi  mereka,  mendanai  tempat  peribadatan  yang  berada di bawah pengawasannya dan  diberikan kepada fakir miskin 16 . Fakta  sejarah  menunjukkan  bahwa  adanya  perwakafan  termasuk perwakafan  tanah  sejalan  dengan  penyebaran  dakwah  Islam  dan pendidikan  Islam.  Wakaf  sangat  dibutuhkan  sebagai  sarana  dakwa  dan pendidikan  Islam,  seperti  untuk  kepentingan  ibadah  mahdhah  (masjid, musolla,  langgar,  dam  sebagainya),  dan  untuk  ibadah  ammah  yang berkaitan  dengan  kepentingan  masyarakat  (bidang  ekonomi,  sosial, politik, dan sebagainya). Tanah yang diserahkan kepada pondok pesantren telah mampu meningkatkan eksistensi pondok pesantren 17 .
15 Muhammad  Abid  Abdullah  Al-Kabisi, Hukum  Wakaf ,  diterjemahkan  oleh  Ahrul Sani Fathurrohman (et.al.), (Jakarta: IIMaN Press, 2004), 15-16.
16 Mundzir  Qahaf, Ekonomi  Islam,  Telaah  Analitik  terhadap  Fungsi  Sistem  Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 4-5.
17 Suhadi, Imam, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat . (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 7.
Menurut  Hamzah  Ya’qub    bahwa  media  dakwah  ada  lima  macam, yaitu:  1)  Lisan  adalah  media  dakwa  yang  peling  sedrhana  yang menggunakan lidah dan suara baik pidato maupun bimbingan, 2) Tulisan adalah media dakwah melalui tulisan, seperti buku, majalah, surat kabar, dan  sebagainya,  3)  Audiovisual  adalah  media  dakwah  yang  dapat merangsang  pendengaran,  penglihatandan  sebagainya,  seperti  televisi, film,  internet,  dan  sebagainya,  4)  Lukisan  adalah  media  dakwah  yang melalui  gambar,  karikatur,  dan  sebagainya,  dan  5)  Akhlak  adalah  media dakwah melalui perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam.
Secara garis besar bahwa meode dakwah ada tiga pokok, yaitu 18 : 1) Al-Hikmah adalah  berdakwah  dengan  memperhatikan  situasi  dan kondisi  dengan  menitik  beratkan  kemampuan  mereka,  sehingga menerima ajaran Islam dengan merasa tidak terpaksa
2) Al-Mau izhah hasanah  adalah  berdakwa  berupa  nsihat-nasihat  atau menyampaikan  Islam  dengan  rasa  kasih  sayang  sehingga  menyentuh hati mereka
3) Al-Mujadalah adalah  berdakwah  dengan  bertukar  pikiran  dan menbantah  dengan  santun  dan  etis  moral  atau  dengan  dialogis  yang bermoral agar kebenaran dapat diterima.
Dari  diskripsi    diatas,  tidak  menyebutkan  dan  menyentuh  sama sekali  media  dakwah  dengan  harta.  Padahal  harta  sangat  efektif  sekali dalam  peningkatan  dakwah  Islam.  Survey  membuktikan  bahwa  banyak umat Islam menukar keimanannya dengan kekufuran karena kemiskinan. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi, “kada al-faqr an  akun kufran” (hampir kefakiran  akan  terjerumus  dalam  kekufuran). Oleh  karena  sangat dibutuhkan media yang sangat efektif berupa harta benda sesuai dengan kebutuhan umat Islam. Sementara kebutuhan yang sangat urgen sekarang adalah  harta  benda  untuk  memenuhi  kebutuhannya.  Dalam  pribahasa orang  Arab, “suara perut  lebih  dahs at  dari  suara  hati”. Harta  sebagai wasilah atau  media  yang  dapat  mengantarkan  pada  tujuan  pokok,  yaitu kesejahteraan uman Islam, sebagaimana dlamkaidah fiqh, “ li al-wasail al- hukm al-maqashid” (tujuan hukum adalah memiliki media atau sarana). Islam memberikan keleluasaan manusia untuk mengelola hartanya dan mengeluarkannya sebagai infak sesuai yang digariskan agama. Dalam al-Quran  bahwa tujuan distribusi ekonomi antara lain terlihat dalam QS. Al-Dzariyat: 19 dalam kekayaan mereka terdapat hak bagi para peminta- minta  dan  yang  terhalang.  Tujuannya  adalah  agar  harta  kekayaan  tidak
18 Munir  dan  Wahyu  Ilahi, Manajemen  Dakwah. Jakarta:  Rahmat  Semesta,  2006), 32-34.
hanya beredar di kalangan orang kaya (QS. Al-Hasyr, 59: 7), ayat tersebut diperkuat    oleh  QS.  Al-Taubah,  9:  60  bahwa  sedekah  baik  yang  wajib maupun  yang  sunnah  seperti  wakaf  ditujukan  untuk  pemberdayaan  dan pengentasan  kemiskinan  karena  prioritas  distribusinyaterhadap kelompok  yang  lemah  (fakir  miskin).  Oleh  karena  itu,  wakaf  sebagai bentuk pembelanjaanharta di jalan  kebaikan dan sebagai alternatif yang ditawarkan  sebagai  sarana  mendekatkan  diri  kepada  Allah  swt.  Menurut Mundzer  Qahaf  bahwa  orang  yang  tidak  memanfaatkan  hartanya  dalam produksi  dan  menyimpannya  tanpa  investasi  akan  kehilangan seperempatnya dalam waktu kurang dari 12 tahun 19 . Oleh karena itu Nabi bersabda:  “ perdagangkanlah  harta  anak  yatim  itu  sehingga  tidak  habis termakan oleh zakat” .
Tanah  wakaf  di  Irak  berasal  dari  peninggalan  Umar ibn  Khatthab. Tanah-tanah  tersebut  didayagunakan  oleh  Dewan  Wakaf  untuk kemaslahtan  masyarakat,  terutama  yang  membutuhkan,  seperti pemberian  beasiawa  pada  mahasiswa  baik  dalam  negeri  maupun  luar negeri yang belajar di lembaga pendidikan milik Dewan Wakaf, pemberian tunjangan  bulanan  para  imam,  khatib,  muadzin  dan  guru  non  formal, pemberian  gaji  pada  ta’mir,  pegawai  atau  karyawan,  guru,  dosen  dan pengurus  dewan  wakaf,  tunjangan  pada  anak  yatim  dan  lanjut  usi,  dan pengobatan  gratis 20 .  Bahkan  Dewan  Wakaf  Mesir  mendanai  biaya operasional  dan  biaya  pembangunan  lembaga  pendidikan  Islam  swasta, antara  lain  Universitas  al-Azhar  dengan  21  fakultas  yang  ada,  termasuk pemberian  beasiswa  kepada  puluhan  ribu  mahasiswa  asing  berikut tempat  tinggal  mereka  yang  dikenal  dengan “Madinah  al- u us  al- Islami ah” 21 .  Menurut  Kuntowijoyo, people  power menjelang  Revolusi Islam Iran 1973 yang dipimpin oleh para ulama terjadi karena antara lain mereka  memiliki  sumber-sumber  finansial  yang  independen,  kekuatan dari  zakat,  dan  wakaf  yang  terkait  dengan  masjid  dan  lembaga-lembaga pendidikan.  Dengan  demikian,  wakaf  telah  menjadi  sumber  dan  media kekuatan  dakwah  Islam  yang  sangat  efektif  dalam  perjalanan  sejarah peradaban  Islam,  “ the  onl   histor   will  be  judge”  (han a  sejarahlah   ang akan menjadi hakim penentu) 22 .
19 Mundzir Qahaf, Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 80
20 Ibnu  Taimiyah, Majmu   al-Fatawa. (Pakistan:  Dar  al-Wafa  al-Taba’ah  wa  al- Nadhar, 2001), 14.
21 Al-Harani,  Ibnu  Taimiyah, Kitab  al-Ikhtiyarat  al-Ilmiyah .  (Cairo:  Matba’ah Kerdistan al-Ilmiyah, 1329 H), 118.
22 Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam. (Bandung: Mizan, 1997), 130.

## G.  Simpulan
Dari  diskripsi  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  wakaf  merupkan ibadah  yang  mengandung  suatu  kemaslahatan  yang  tidak  sama  dengan sedekah-sedakah  lainnya.  Keistimewaan  wakaf  adalah  bendanya  bersifat permanen  dan  manfaatnya  terus  mengalir  untuk  kepentingan  dakwah Islam  dan  peningkatan  ekonomi  umat  Islam.  Wakaf  bukan  hanya  berupa benda  tidak  bergerak  saja  tetapi  mencakup  segala  barang  yang  dapat diambil manfaatnya dan bendanya tidak habis sekali pakai. Hal ini sesuai sabda  Nabi  Saw,  “ tahanlah  pokokn a  dan  sedekahkanlah  hasiln a”. Oleh karena itu, selama ini wakaf hanya dimenej secara tradisional saja, maka perlu  penyegaran  kembali  (restorasi)  agar  wakaf  menjadi  profesional, sehingga manjadi aset yang potensial dan bermanfaat untuk kepentingan umat  Islam.  Wakaf  dalam  lintasan  sejarah  telah  memberi  kontribusi terhadap  peradaban  umat  Islam.  Wakaf  sebagai  media  dakwah  Islam, seperti  masjid,  musalla,  perguruan  tinggi,  dan  madrasah.  Karena  dengan lembaga  tersebut  akan  menjadi  syiar  Islam  yang rahmatal  lil  ‘alamin . Wakaf  juga  memiliki  fungsi  sebagai  media  peningkatan  ekonomi  umat Islam, karena kebutuhan yang sangat urgen adalah harta untuk memenuhi kebutuhan  hidup.  Sementara  yang  dihadapi  umat  sekarang  ini  adalah kemiskinan. Salah satu mengentasnya adalah wakaf yang dimenej  secara produktif  dan  profesional.  Pada  empat  belas  abad  yang    lalu,  Nabi bersabda, “hampir  kefakiran  itu  terjerumus  pada  kekafiran”. Oleh  karena itu  perlu  mengubah  pola  pikir  atau  menyegarkan  kembali  bahwa  Islam tidaklah identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Menurut Yusuf Qardhawi  bahwa  tidak  selayak  umat  Islam  hidup  di  negara  Islam  dalam kemiskinan walaupun orang kafir dzimmi (kafir yang dapat perlindungan di negara Islam).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdusalam, Izz bin, Qawa id al Ahkam , Beirut: Dar al Fikr, 1985. Al-Dahlawi, ujjah allah al-  lighah , Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
Al-Harani,  Ibnu  Taimiyah, Kitab  al-Ikhtiyarat  al-Ilmiyah .  Cairo:  Matba’ah Kerdistan al-Ilmiyah, 1329 H.
Al-Kabisi,  Muhammad  Abid  Abdullah, Hukum  Wakaf ,  diterjemahkan  oleh Ahrul Sani Fathurrohman (et.al.), Jakarta, IIMaN Press, 2004. Al-Syathbi, al-Muwafaqat , Beirut: Dar al Fikr, 1985.
Al-Turmudzi,  Muhammad  bin  ‘Isa, Sunan  al-Turmuzi ,  Kairo:  Mauqi‘ Wizarah al-Auqaf al-Misriyyah, TT.

## “Restorasi Manajemen Wakaf”
Anoraga, Pandji, Manajemen Bisnis , Jakarta: Rineka Cipta. 2004. Azizy,  A.  Qadri, Membangun  Fondasi  Ekomoni  Umat .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2004. Basyir,  Ahmad  Azhar, Hukum  Islam  tentang  Wakaf  Ijarah  Syirkah , Bandung: PT Al Ma’arif,  1973. Charles D. Pringle, Stastgic Mangement Text and Cases. Boston: Allen Y and Bacon, 1992.
Donohue,  dan  Esposito,  John  L., Islam  dan  Pembaharuan;  Ensiklopedi Masalah-Masalah , Jakarta: Rajawali Pers, 1993. Effendy,  Mochtar,  EK., Manajemen  suatu  Pendekatan  Berdasarkan  Ajaran Islam . Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1989 .
Hafifuddin, Didin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktek . Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
Handoko, T. Hani, Manajemen , Yogykarta: BPEE cet. Ke-1. Ibnu Taimiyah, Majmu  al-Fatawa. Pakistan: Dar al-Wafa al-Taba’ah wa al- Nadhar, 2001.
James  A.  Stoner, Management, New  Delhi:  Prentice  Hall  of  India  Private Limited, 1986.
Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam. Bandung: Mizan, 1997. Madjid,  Noerchalish, Nilai  Identitas  Kader  dalam  Pedoman  LKI .  Ciputat:
HMI Ciputat, 1993 .
Munir  dan  Wahyu  Ilahi, Manajemen  Dakwah. Jakarta:  Rahmat  Semesta, 2006.
Qahaf,  Mundzir, Ekonomi  Islam,  Telaah  Analitik  terhadap  Fungsi  Sistem Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
Kreitner, Robert. Management. Boston: Honghton Mifflin Company, 1983. Sudewo, Eri, Manajemen Zakat . Jakarta: Insitut Manajemen Zakat, 2004.
Suhadi,  Imam, Wakaf  Untuk  Kesejahteraan  Umat .  Yogyakarta:  PT.  Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.