## JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
Volume 7 Nomor 1, September 2021 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## TRANSFER OF ULAYAT LAND OWNERSHIP RIGHTS ACCORDING TO LEGISLATION AND REGULATIONS IN INDONESIA

## PEMINDAHAN HAK KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA 
Roly Irvan 1 , Bagio Kadaryanto 2
Prodi S2 Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru * e-mail: rolyirvan.mh.unilak@gmail.com 1 e-mail: bagio.kadaryanto@gmail.com 2

## Abstract
Ulayat land is a land with the members of the customary law community. This study aims to explain  the  transfer  of  customary  land  ownership  rights  according  to  the  laws  and  regulations  in Indonesia.  The  method  used  in  this  research  is  normative  legal  research,  using  a  statutory approach.  The  results  of  the  study  explain  that  the  recognition of  ulayat  rights  is  stipulated  in  the constitution of the State of Indonesia, namely Article 18B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia admitts and reverences the customary community units and their traditional rights as long as they are alive and in accordance with  with the development of society and the principles of the Unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia.  Furthermore,  Article  28  paragraph  (3)  of  the  1945 Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  states  that  traditional  cultural  and  community  identities are respected in line with the development of times and civilizations. In the concept of national land law,  there  are  three  entities  related  to  land  status,  namely  state  land,  private  land, and  customary land, but in the concept of national forest law, only two forest statuses are recognized, namely state forest  and  private  forest.  In  the  concept  of  land  acquisition  for  the  public  interest,  indigenous peoples  are  not  given  the  freedom  to  make  decisions  on  development  programs  and  investments made by the government on ulayat lands, for example toll road construction projects.
Keywords: Customary Land; Rights; Transfer of Rights.

## Abstrak
Tanah  ulayat  adalah  tanah  bersama  para  warga  masyarakat  hukum  adat.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menjelaskan  pemindahan  hak  kepemilikan  tanah  ulayat  menurut  peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum  normatif,  dengan  menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan.  Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengakuan mengenai hak ulayat ditetapkan dalam konstitusi Negara Indonesia,  yaitu pada  Pasal  18B Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945, yang  menyatakan  bahwa  negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  adat beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  serta  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip-prinsip  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Selanjutnya,  pada Pasal  28 ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dinyatakan  bahwa identitas  budaya  dan  masyarakat  tradisional  dihormati  selaras  dengan  perkembangan  zaman  dan peradaban. Dalam konsep hukum tanah nasional, dikenal tiga entitas yang berkenaan dengan status tanah,  yaitu  tanah  negara,  tanah  hak,  dan  tanah  ulayat  namun  dalam  konsep  hukum  kehutanan nasional,  hanya  mengenal  dua  status  hutan,  yaitu  hutan  negara  dan  hutan  hak.  Dalam  konsep pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum,  masyarakat  adat  tidak  diberikan  kebebasan  untuk memberikan  keputusan  terhadap  program  pembangunan  dan  investasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah terhadap tanah ulayat, contohnya proyek pembangunan jalan tol.
Kata kunci: Tanah Ulayat; Hak; Pemindahan Hak
 Naskah diterima: 11 Januari 2021, direvisi: 26 September 2021, disetujui untuk terbit: 29 September 2021 Doi: 10.3376/jch.v7i1.323

## PENDAHULUAN
Tanah  memiliki  nilai  yang  tinggi dilihat  dari  kacamata  apapun,  baik kacamata  sosiologi,  psikologi,  politik, apalagi  ekonomi. Tanah merupakan tempat  berdiam,  tempat  mencari  nafkah, tempat berketurunan, serta tempat lahirnya adat istiadat dan ritual keagamaan. Di mata masyarakat tradisional,  tanah  merupakan  kediaman para  dewa  dan  roh  leluhurnya  sehingga senantiasa  dijaga  dengan  baik.  (Elsa Syarif, 2012) Tanah sangat erat hubungannya  dengan  kehidupan manusia. Setiap  orang  tentu  memerlukan  tanah bukan  hanya  dalam  kehidupan,  saat matipun  manusia  memerlukan  sebidang tanah, yaitu tanah pemakaman. Luas tanah yang  dapat  dikuasai  oleh  manusia jumlahnya  terbatas,  sedangkan  jumlah populasi  manusia  yang  berhajat  terhadap tanah senantiasa bertambah. Selain bertambah  banyaknya  populasi  manusia yang  memerlukan  tanah  untuk  tempat tinggal,  perkembangan  dan  kemajuan ekonomi,  sosial  dan  budaya,  serta teknologi  menghendaki  tersedianya  tanah dalam jumlah yang besar, misalnya untuk lahan  perkebunan,  perkantoran,  pabrik- pabrik,  tempat  hiburan,  dan  jalan  untuk perhubungan.
Di Indonesia, terdapat beragam masyarakat  adat  yang  berbeda-beda  di masing-masing  daerah.  Masyarakat  adat tersebut  mempunyai  hukum  tersendiri yang  bersifat  tidak  tertulis  yang  biasa disebut  dengan  hukum  adat.  Adapun hukum  adat  yang  menjadi  objek  dalam penelitian ini adalah hukum adat mengenai  pertanahan  dalam  masyarakat
adat.  Pertanahan  dalam  hukum  adat  tidak lepas  dari  hak  ulayat  suatu  masyarakat hukum adat. (Rikardo Simarmata, 2006)
Pada  dasarnya,  masyarakat  hukum adat  terbentuk  berdasarkan  tiga  prinsip dasar,  yaitu  prinsip  genealogis,  prinsip teritorial,  serta  gabungan  dari  prinsip genealogis  dan  prinsip  teritorial.  Prinsip genealogis merupakan masyarakat hukum adat  yang  terbentuk  berdasarkan  garis keturunan  yang  telah  diwariskan  secara turun-temurun, yaitu patrilineal, matrilineal,  dan  parental.  Sedangkan, prinsip  teritorial  merupakan  masyarakat hukum  adat  yang  terbentuk  berdasarkan kesamaan karena mendiami suatu wilayah tertentu. (Andrew Shandy Utama, 2017)
Tanah dalam masyarakat adat mempunyai kedudukan yang penting. Hal ini  disebabkan  menurut  sifatnya,  tanah merupakan  salah  satu  kekayaan  yang bersifat  tetap  dan  tidak  terpengaruh dengan  keadaan  yang  terjadi  di  atasnya. Secara  faktual  tanah  berfungsi  sebagai tempat tinggal suatu persekutuan, memberikan  kehidupan  kepada  warga persekutuan,  tempat  warga  persekutaun dimakamkan, serta tempat tinggal makhluk ghaib pelindung persekutuan dan arwah para leluhur persekutuan.
Pengakuan  mengenai  hak  ulayat ditetapkan dalam konstitusi Negara Indonesia,  yaitu  pada  Pasal  18B  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945,  yang  menyatakan  bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip-
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, pada Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan  bahwa  identitas  budaya  dan masyarakat  tradisional  dihormati  selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.  Pada  amandemen  keempat Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan Pasal 32 ayat  (1)  yang  mengamanatkan  bahwa negara  memajukan  kebudayaan  nasional Indonesia  di  tengah  peradapan  dunia dengan  menjamin  kebebasan  masyarakat dalam  memelihara  dan  mengembangkan nilai-nilai budayanya.
Tanah  ulayat  adalah  tanah  bersama para  warga  masyarakat  hukum  adat  yang bersangkutan.  Hak  penguasaan  atas  tanah masyarakat  hukum  adat  dikenal  dengan hak  ulayat.  Hak  ulayat  merupakan serangkaian  wewenang  dan  kewajiban suatu  masyarakat  hukum  adat  yang berhubungan  dengan  tanah  yang  terletak dalam  lingkungan  wilayahnya.  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria atau  Undang-Undang  Pokok  Agraria (UUPA)  mengakui  adanya  hak  ulayat. Pengakuan  tersebut  disertai  dengan  dua syarat,  yaitu  mengenai  eksistensinya  dan mengenai  pelaksanaannya.  Berdasarkan Pasal  3  Undang-Undang  Pokok  Agraria dinyatakan  bahwa  hak  ulayat  diakui sepanjang  menurut  kenyataannya  masih ada.
Eksistensi  masyarakat  hukum  adat dengan  hak  ulayatnya  akan  diakui  oleh negara apabila telah memenuhi persyaratan  yang  diatur  dalam  peraturan
perudang-undangan, yaitu sepanjang masyarakat  hukum  adat  masih  hidup, sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat, sesuai  dengan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  dan  diatur  dengan undang-undang.  Jadi,  dalam  konteks  ini diperlukan pendekatan secara epistemologist,  yaitu  metode  pendekatan melalui  peraturan  perundang-undangan ( statute  approach ),  pendekatan  kasus ( case  approach ),  dan  pendekatan  hukum adat. (Soetandjo Wignjosoebroto, 2005)
Undang-Undang Pokok  Agraria tidak menjelaskan  secara  rigid  mengenai  hak ulayat,  hanya  menyebutkan  bahwa  hak ulayat  adalah beschikkingsrecht dalam kepustakaan hukum adat. Beberapa literatur  lain  yang  terdapat  di  Indonesia menjabarkan mengenai hak ulayat sebagai istilah  teknis  yuridis,  yaitu  hak  yang melekat  sebagai  kompetensi  khas  pada masyarakat hukum adat.
Terdapat  inkonsistensi  pasal-pasal dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau Nomor  10  Tahun  2015  tentang  Tanah Ulayat  dan  Pemanfaatannya.  Di  satu  sisi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun  2015  tentang  Tanah  Ulayat  dan Pemanfaatannya mengatur bahwa penguasaan dan pengelolaan bahan tambang berat yang ada di dalam wilayah tanah ulayat dilakukan berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang-undangan, sedangkan  pada  Pasal  16  ayat  (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun  2015  tentang  Tanah  Ulayat  dan Pemanfaatannya menyatakan bahwa dilarang  memindahkan  hak  kepemilikan tanah  ulayat,  kecuali  untuk  kepentingan negara.
Pada prinsipnya, harus ada keseimbangan  antara  hak  menguasai negara  dengan  hak  asasi  manusia  karena keduanya  sama-sama  diamanatkan  dalam konstitusi  negara,  yaitu  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Perintah  konstitusi  Pasal  33  ayat  3 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  mengatur  bahwa hak  menguasai  negara  atas  tanah  harus bermuara pada sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Selain  itu,  konstitusi juga  mengakui  hak  asasi  warga  negara, termasuk  hak  milik  atas  tanah  dan  hak ulayat. Hak seseorang atas tanah semestinya  harus  dihormati,  artinya  tidak boleh  orang  lain  melakukan  tindakan melawan  hukum  untuk  memiliki  atau menguasai tanah tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum adalah suatu kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu  atau  beberapa  gejala  hukum  tertentu dengan  jalan  menganalisanya.  (Soerjono Soekanto,  2007)  Metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif,  dengan  menggunakan pendekatan peraturan perundang- undangan.  Penelitian  hukum  normatif adalah  suatu  proses  untuk  menemukan aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum, maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab  isu-isu  hukum  yang  dihadapi. (Peter  Mahmud  Marzuki,  2011)  Sumber data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder,  yaitu  data  yang diperoleh  dari  peraturan  perundang- undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan
literatur  hukum.  Teknik  pengumpulan data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  studi  kepustakaan,  sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi  Pemindahan  Hak
Kepemilikan Tanah
Ulayat

## Menurut  Peraturan  Perundang- undangan di Indonesia
Di  Indonesia,  konsep  dasar  hak menguasai  tanah  oleh  negara  tertuang pada  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  yang  berbunyi  bahwa  bumi  dan  air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebelum di amandemen,  Pasal  33  alinea  4  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi bahwa bumi dan air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat.
Hubungan  hukum  antara  negara  dan tanah  melahirkan  hak  menguasai  tanah oleh  negara.  (A.P.  Parlindungan,  2002) Hubungan antara masyarakat adat dengan tanah  ulayatnya  melahirkan  hak  ulayat, sedangkan hubungan antara orang perseorangan  dengan  tanah  melahirkan hak-hak perorangan atas tanah. Hubungan antara  hak  menguasai  tanah  oleh  negara, hak ulayat, dan hak perorangan atas tanah terjalin  secara  harmonis  dan  seimbang. Artinya, ketiga hak tersebut sama kedudukan  dan  kekuatannya  dan  tidak saling  merugikan.  Namun,  peraturan perundang-undangan di Indonesia
memberi  kekuasaan  yang  besar  dan  tidak jelas  batasannya  kepada  negara  untuk menguasai semua tanah yang ada di dalam wilayah  Indonesia.  Akibatnya,  terjadi dominasi  hak  menguasai  tanah  oleh negara  terhadap  hak  ulayat  sehingga memberi  peluang  kepada  pemerintah untuk  bertindak  sewenang-wenang  dan berpotensi  melanggar  hak  ulayat  atas tanah.
Terkait dengan kewenangan pemerintah  untuk  mengatur  penggunaan, peruntukan,  dan  penyediaan  tanah,  maka hak-hak  privat  yang  terkristalisasi  dalam berbagai  hak  sebagaimana  yang  diatur pada  Pasal  6  Undang-Undang  Pokok Agraria harus tunduk pada hak menguasai dari negara atas tanah dan kekayaan alam yang  terkandung  di  dalamnya.  Dalam  hal ini, hak milik atas tanah milik masyarakat dapat  diambil  alih  atau  dicabut  haknya oleh pemerintah guna pemenuhan kebutuhan  atas  tanah  yang  diperuntukkan bagi  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan untuk kepentingan umum.
Undang-Undang Pokok Agraria
seolah  sengaja  tidak  memuat  pengaturan dalam bentuk peraturan perundang- undangan  mengenai  hak  ulayat  dan membiarkan
pengaturannya tetap berlangsung menurut hukum adat setempat.  Mengatur  hak  ulayat  menurut para  perancang  dan  pembentuk  Undang- Undang  Pokok  Agraria  dapat  berakibat menghambat  perkembangan  alamiah  hak ulayat,  yang  pada  kenyataannya  memang cenderung melemah. Kecenderungan tersebut  dipercepat  dengan  bertambah kuatnya hak-hak individu melalui pengaturan  dalam  bentuk  hukum  yang
tertulis  dan  penyelenggaraan  pendaftaran tanah yang menghasilkan surat-surat tanda pembuktian hak. Melemahnya atau bahkan menghilangnya hak ulayat diusahakan penampungannya dalam rangka pelaksanaan hak menguasai negara,  yang  menggantikan  peranan kepala adat dan para tetua adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan dalam hubungannya dengan tanah-tanah  yang  sudah  memiliki  hak secara  individual  oleh  para  warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. (Hermawan Prakoso, 2003)
Selain  pengaturan  mengenai  tanah hak  ulayat yang  ditetapkan  dalam Undang-Undang  Pokok  Agraria,  melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 dinyatakan  bahwa  negara  mengakui  dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup serta  sesuai  perkembangan  masyarakat dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Pengakuan  eksistensi  hak ulayat oleh Undang-Undang Pokok Agraria merupakan hal yang wajar karena hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya Indonesia sebagai  sebuah  negara  pada  tanggal  17 Agustus 1945. Hak ulayat adalah kewenangan  yang  menurut  hukum  adat dipunyai  oleh  masyarakat  hukum  adat tertentu  atas  wilayah  tertentu  yang merupakan lingkungan hidup para warganya  untuk  mengambil  manfaat  dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan  kehidupannya,  yang  timbul  dari
hubungan  secara  lahiriah  dan  batiniah secara  turun-temurun  dan  tidak  terputus antara  masyarakat  hukum  adat  tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. (Fatimah, 2007)
Peraturan  perundang-undangan  di Indonesia,  selain  ada  yang  mengakui  dan menghormati  hak  ulayat  seperti  halnya dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria, juga  ada  peraturan  perundang-undangan yang  mengingkari  hak  ulayat  masyarakat hukum adat. Pengingkaran tersebut dilakukan dengan cara mengingkari eksistensi  tanah  ulayat  yang  dinyatakan sebagai tanah negara. Dengan
dinyatakannya  tanah  ulayat  sebagai  tanah negara,  menyebabkan  hilangnya  hak-hak masyarakat  hukum  adat  dan  warga masyarakat hukum adat yang hak ulayatnya  memiliki  dasar  karena  hak-hak tersebut  ada  di  atas  tanah  ulayat.  Oleh karena  itu,  pengingkaran  terhadap  tanah ulayat  juga  berarti  pengingkaran  terhadap hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat. Peraturan perundang-undangan yang mengingkari  tanah  ulayat  di  antaranya Undang-Undang  Nomor  41  tahun  1999 tentang  Kehutanan  dan  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2001  tentang  Minyak dan Gas Bumi.
Menurut  Mertokusumo,  hak  ulayat adalah hak atas tanah yang menjadi milik bersama masyarakat, yang merupakan hak tertinggi kedudukannya. Hak ulayat mengandung  dua  unsur,  yaitu  unsur kepunyaan bahwa semua anggota masyarakat mempunyai hak untuk menggunakan  dan  unsur  kewenangan untuk  mengatur,  merencanakan,  dan memimpin  penggunaannya.  Kemudian,
karena  semua  anggota  masyarakat  tidak mungkin  melaksanakan  pengurusan  hak ulayat,  maka  tugas  tersebut  dilimpahkan kepada  kepala  adat.  Jadi,  kepala  adat berhak  memberikan  hak-hak  atas  tanah kepada  perseorangan,  seperti  hak  milik, hak yayasan, dan hak pakai.
Terdapat kekosongan konstitusi dalam hukum terhadap bentuk pengakuan oleh  negara  bagi  tanah  ulayat.  Memang benar  secara  mendasar  Pasal  33  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  menaungi. Namun,  juga  ada  Pasal  18B  ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Tanah  ulayat berbeda  dengan  tanah  adat.  Tanah  adat ditafsirkan sebagai tanah milik perorangan, sedangkan tanah ulayat merupakan  penguasaan  atas  tanah  secara bersama-sama  ( communal ).  Hak  yang dimiliki  dan  pemanfaatannya  dilakukan secara bersama-sama pula.
Fakta  ini  tidak  bisa  dikesampingkan oleh negara dalam menuangkan nilai-nilai dasar  dalam  konstitusi.  Persoalannya adalah  negara  merupakan  organisasi terbesar  yang  wajib  mampu  mengayomi seluruh tumpah darah tanah air Indonesia, sebagai  hak  berbangsa.  Namun,  negara juga  wajib  mampu  memberikan  jaminan kepastian  hukum  status  suatu  objek  yang berada  dalam  penguasaan  dan  pengaturan negara. Dalam hal ini, hak menguasai oleh negara  atas  tanah  juga  ada  pembatasan karena  Pasal  18B  ayat  (2)  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dimaknai sebagai salah satu  bentuk  pembatasan  karena  konstitusi
telah  memberikan  pengakuan  meskipun disertai syarat ‘sepanjang masih hidup’.
Hasil penelitian yang dapat membuktikan  hak  ulayat  yang  masih hidup harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan
memberikan pengakuan  dalam  bentuk  tertulis.  Hal  ini dapat  dijadikan  sebagai  alternatif  solusi terhadap konflik tanah ulayat  yang belum terselesaikan  di  Indonesia.  Selain  itu, pengakuan  dalam  bentuk  tertulis  dari pemerintah diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian  hukum  bagi  masyarakat  adat pemegang hak ulayat. (Ilyas Ismail, 2010)
2. Konsep  Ideal  Pemindahan  Hak Kepemilikan  Tanah  Ulayat  di Indonesia
Tanah ulayat adalah suatu lahan yang dikuasai  oleh  ninik  mamak  para  kepala suku  (datuk).  Secara  hukum  adat,  tanah ulayat diserahkan pengelolaan dan pemanfaatannya  kepada  masing-masing suku  yang  ada.  Kebiasaan  ini  secara turun-temurun  telah  berlangsung  sejak lama  sehingga  status  tanah  ulayat  secara adat  sangat  kuat.  Hasil  tanah  ulayat sebagian besar digunakan sebagai
penunjang kehidupan anak kemenakan. Di dalamnya  juga  terkandung  berbagai  jenis kayu yang bernilai ekonomis dan keanekaragaman biota yang tinggi sehingga  kelestarian  tanah  ulayat  sangat dijaga  oleh  masyarakat  adat.  (Elviriadi,
2007)
Hak  ulayat  tidak  terbatas  hanya  pada tanah,  melainkan  meliputi  bumi,  air,  dan ruang  angkasa.  Tanah  ulayat  hanyalah bagian  dari  objek  hak  ulayat,  baik  yang sudah  dilekati  dengan  hak  perorangan
maupun  yang  belum.  Dengan  demikian, istilah  tanah  ulayat  tidak  tertuju  pada tanah  kosong,  melainkan  pula  tanah  yang sudah  dilekati  dengan  hak  anggota  suatu persekutuan.  Keberadaan  dan  kedudukan hak  ulayat  cukup  kuat  dan  masih dipertahankan  sampai  saat  sekarang. Sebagai  akibat  dari  perkembangan  yang terjadi,  tentu  saja  diperlukan  keinginan baru  yang  tidak  dimuat  dalam  konstitusi. Dalam  merespon,  maka  konstitusi  harus memuat kaidah-kaidah yang memungkinkan dilakukannya, yaitu amandemen. Sebelum Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 diamandemen, pengakuan terhadap masyarakat  hukum  adat  di  Indonesia terdapat  pada  Pasal  l8  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  yang  berbunyi  bahwa  pembagian daerah  Indonesia  atas  daerah  besar  dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang,  dengan  menimbang  dan mengingat  dasar-dasar  permusyawaratan dalam  sistem  pemerintahan  negara  dan hak-hak  asal-usul  dalam  daerah  yang bersifat istimewa.
Dalam banyak peraturan yang berkembang, rujukan mengenai hak konstitusional  masyarakat  hukum  adat pertama-tama  selalu  merujuk  pada  Pasal 18B  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Padahal  ketentuan  tersebut  mengandung problem normatif berupa sejumlah persyaratan  dan  kecenderungan  untuk melihat  masyarakat  hukum  adat  sebagai bagian  dalam  rezim  pemerintahan  di
daerah. Diskursus masyarakat hukum adat lebih  banyak  berada  pada  level  hak  asasi manusia, yang landasan konstitusionalnya seharusnya  Pasal  28I  ayat  (3)  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sama dengan Pasal 18B ayat
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
ketentuan  Pasal  28I  ayat  (3)  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  juga  merupakan  hasil  dari amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 tahun  2000.  Pasal  28I  ayat  (3)  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  berbunyi  bahwa  identitas budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional dihormati  selaras  dengan  perkembangan zaman dan peradaban.
Oleh  karena  itu,  maka  hak  ulayat merupakan  tanggung  jawab  dari  negara sebagai  bentuk  hak  tradisional  yang melekat pada masyarakat hukum adat. Hal paling  mendasar  bagi  pemahaman  yang realistis  mengenai  kewajiban-kewajiban negara  adalah  bahwa  individu  merupakan subjek yang aktif bagi seluruh pengembangan sosial dan ekonomi,
seperti  yang  dinyatakan  dalam  Deklarasi Hak  atas  Pembangunan.  Setiap  individu diharapkan melalui usaha-usahanya sendiri  dan  dengan  menggunakan  sumber dayanya  berupaya  menjamin  pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya  sendiri,  baik secara individual maupun secara bersama- sama  dengan  orang  lain.  Akan  tetapi, penggunaan  sumber  daya  di  sini  berarti orang  tersebut  memiliki  sumber  daya yang  dapat  digunakan  seperti  tanah  atau menjadi  buruh.  Hal  ini  termasuk  hak-hak
bersama  atas  tanah-tanah  communal  dan hak  atas  tanah  yang  dimiliki  oleh masyarakat hukum adat.
Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pokok  Agraria,  pengakuan  terhadap  hak ulayat  dibatasi  pada  dua  hal,  yaitu berkenaan  dengan  eksistensinya  dan berkenaan  pelaksanaannya.  Pemikiran yang melandasi penyusun Undang- Undang  Pokok  Agraria  saat  itu  lebih didorong oleh pengalaman empiris berupa hambatan  ketika  pemerintah  memerlukan tanah  yang  dimiliki  oleh  masyarakat hukum adat sehingga membuahkan pemikiran bahwa kepentingan masyarakat hukum adat harus tunduk kepada kepentingan  nasional.  Artinya,  hak  ulayat tidak bersifat eksklusif.
Dalam konsep hukum tanah nasional, hak  ulayat  tidak  hanya  mengenai  tanah saja,  melainkan  juga  meliputi  segala isinya,  termasuk  hutan  ulayat.  Dengan demikian,  jika  hak  ulayat  terbukti memang  eksis  dalam  suatu  masyarakat hukum adat tertentu, maka apabila di atas tanah  tersebut  terdapat  hutan,  hutan  itu termasuk  ruang  lingkup  hak  ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
Dalam konsep hukum tanah nasional, dikenal  tiga  entitas  yang  berkenaan dengan  status  tanah,  yaitu  tanah  negara, tanah hak, dan tanah ulayat namun dalam konsep  hukum  kehutanan  nasional,  hanya mengenal  dua  status  hutan,  yaitu  hutan negara  dan  hutan  hak.  Ruang  lingkup pertanahan  adalah  pengaturan  mengenai penguasaan tanah, sedangkan ruang lingkup  kehutanan  adalah  pengaturan mengenai  pemanfaatan  hutan.  Undang-
Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan menganut persepsi yang berbeda  tentang  hak  ulayat.  Jika  dalam hukum  tanah  nasional  diartikan  bahwa hak  ulayat  merupakan  hak  atas  tanah  dan segala  isinya  (termasuk  hutan),  maka dalam  hukum  kehutanan  nasional,  status hutan  hanya  hutan  negara  dan  hutan  hak, sedangkan  hutan  adat  dimasukkan  ke dalam kategori hutan negara.
Konsekuensinya,  Undang-Undang  Nomor 41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  tidak mengakui keberadaan hutan adat.
Manusia  di  dalam  pergaulan  hidup pada  dasarnya  mempunyai  pandangan- pandangan  tertentu  mengenai  apa  yang baik  dan  apa  yang  buruk.  Pandangan- pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya,  ada  pasangan  nilai  ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian  dengan  nilai  inovatisme,  dan lain  sebagainya.  (Andrew  Shandy  Utama, 2019)
Pemanfaatan  tanah  ulayat  untuk kepentingan  umum  dilakukan  dengan penyerahan  tanah  oleh  masyarakat  adat kepada instansi pemerintah yang memerlukannya.  Masyarakat  adat  tidak dapat  menolak  pelaksanaan  program kepentingam  umum  menurut  pandangan pemerintah  apabila  nyatanya  program tersebut  bukan  merupakan  hal  yang penting bagi masyarakat. Masyarakat adat seharusnya  diberikan  kebebasan  untuk memberikan  keputusan  terhadap  program pembangunan dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tanah
ulayat,  contohnya  proyek  pembangunan jalan  tol.  Jalan  tol  merupakan  fasilitas umum yang diperuntukkan bagi masyarakat  dengan  tingkat  ekonomi menengah  ke  atas.  Undang-undang  tidak secara  tegas  mengatur  bahwa  masyarakat berhak  memperoleh  ganti  rugi  atas penggunaan  lahan  yang  tidak  bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya.
Konsep  pembangunan  nasional  yang diimplementasikan  oleh  pemerintah  pada saat  ini,  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah kebijakan  membangun  Indonesia  dari desa.  Desa  adalah  kesatuan  masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usulnya, dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  di Indonesia.  (Fahrial,  Andrew  Shandy Utama, Sandra Dewi, 2019)
Kebijakan  pengadaan  tanah  bagi pembangunan  untuk  kepentingan  umum diselenggarakan  oleh  pemerintah  daerah. Tanah  ulayat  milik  masyarakat  adat seringkali  dijadikan  sebagai  pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan  umum.  Pemerintah  daerah seharusnya  melibatkan  masyarakat  adat apabila  suatu  kebijakan  bersentuhan dengan hak-hak masyarakat adat, termasuk  tanah  ulayat.  (Miranda  Nissa,
Atik Winanti, 2021) Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai
kedudukan  yang  sangat  penting.  Hal  ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupannya,  terutama  bagi  bangsa
Indonesia,  tidak  terlepas  dari  keberadaan tanah  yang  sesungguhnya  tidak  dapat hanya  ditinjau  dari  aspek  ekonomi  saja, melainkan  meliputi  segala  kehidupan  dan penghidupan  manusia.  Tanah  mempunyai multiple  value ,  maka  sebutan  tanah  air dan  tumpah  darah  digunakan  oleh  bangsa Indonesia  untuk  menyebutkan  wilayah negara  yang  berdaulat.  Selain  itu,  tanah merupakan salah satu komponen ekosistem yang strategis bagi
kelangsungan  hidup  manusia  serta  faktor utama  dalam  aktivitas  pembangunan. Kebijakan pengadaan tanah bagi pembangunan  untuk  kepentingan  umum merupakan problem klasik yang senantiasa melahirkan sengketa di masyarakat.  (Adonia  Ivone  Laturette, 2021)

## SIMPULAN
Tanah  ulayat  adalah  tanah  bersama para  warga  masyarakat  hukum  adat.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemindahan hak kepemilikan tanah ulayat menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  penelitian  hukum  normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian  menjelaskan  bahwa  pengakuan mengenai  hak  ulayat  ditetapkan  dalam konstitusi  Negara  Indonesia,  yaitu  pada Pasal  18B  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yang menyatakan  bahwa  negara  mengakui  dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup
serta sesuai dengan perkembangan masyarakat  dan  prinsip-prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya,  pada  Pasal  28  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  1945  dinyatakan  bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional  dihormati  selaras  dengan perkembangan  zaman  dan  peradaban. Dalam  konsep  hukum  tanah  nasional, dikenal  tiga  entitas  yang  berkenaan dengan  status  tanah,  yaitu  tanah  negara, tanah hak, dan tanah ulayat namun dalam konsep  hukum  kehutanan  nasional,  hanya mengenal  dua  status  hutan,  yaitu  hutan negara  dan  hutan  hak.  Dalam  konsep pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum,  masyarakat  adat  tidak  diberikan kebebasan  untuk  memberikan  keputusan terhadap  program  pembangunan  dan investasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah terhadap  tanah  ulayat,  contohnya  proyek pembangunan jalan tol.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Telah selesainya penelitian ini tentunya  tidak  terlepas  karena  dukungan serta  bantuan  dari  berbagai  pihak.  Oleh karena  itu,  penulis  sampaikan  rasa  terima kasih  kepada  Rektor  Universitas  Lancang Kuning  Dr.  Junaidi,  S.S.,  M.Hum., Direktur Program
Pascasarjana Universitas  Lancang  Kuning  Prof.  Dr. Syafrani, M.Si., dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pacsasarjana Universitas Lancang Kuning Dr.  Ardiansah,  S.H.,  M.Ag.,  M.H.  yang telah  memberikan  kesempatan  kepada penulis  untuk  melaksanakan  penelitian. Tidak  lupa  penulis  ucapkan  terima  kasih
yang  sebesar-besarnya  kepada  Dr.  Eddy Asnawi,  S.H.,  M.Hum.  dan  Dr.  Bagio Kadaryanto,  S.H.,  M.H.  yang  telah
membimbing
penulis dalam menyelesaikan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
A.P. Parlindungan. (2002). Komentar atas
Undang-Undang  Pokok  Agraria . Bandung: Alumni. Adonia Ivone Laturette. (2021). Penyelesaian  Sengketa  Hak  Ulayat pada  Kawasan  Hutan .  Jurnal  Sasi,
27 (1), 102-112.
Andrew Shandy Utama. (2017). Eksistensi Nagari di Sumatera Barat sebagai  Desa  Adat  dalam  Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jurnal Equitable , 2 (1), 75-93. Andrew Shandy Utama. (2019). Kepercayaan  Masyarakat  terhadap
Penegakan  Hukum  di  Indonesia.
Jurnal  Ensiklopedia  Social  Review , 1 (3), 306-313.
Elsa Syarif. (2012). Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan . Jakarta:
Gramedia.
Elviriadi.  (2007). Sebuah  Kitab  Hutan untuk  Negeri  Gundul  Mereguk Kearifan Tetua Kampar . Pekanbaru:
Suska Pers. Fahrial, Andrew Shandy Utama, & Sandra
Dewi. (2019). Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa. Jurnal Wawasan Yuridika , 3 (2), 259-272.
Fatimah.  (2007). Pengakuan  Eksistensi Keberadaan  Hukum  Adat .  Jakarta: Sinar Grafika.
Hermawan  Prakoso.  (2003). Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria . Jakarta: Djambatan.
Ilyas  Ismail.  (2010). Kedudukan  dan Pengakuan  Hak  Ulayat  dalam Sistem  Hukum  Agraria  Nasional . Jurnal Kanun, 50 (April), 49-66.
Miranda  Nissa  &  Atik  Winanti.  (2021).
Hak  Masyarakat  Hukum  Adat dalam Pelaksanaan Pengadaan
Tanah  Ulayat  bagi  Pembangunan untuk  Kepentingan  Umum. Jurnal
Salam , 8 (1), 159-172. Peter Mahmud Marzuki. (2011).
Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana
Prenada Media.
Soerjono  Soekanto.  (2007). Pengantar Penelitian  Hukum .  Jakarta:  UI
Press.
Rikardo  Simarmata.  (2006). Pengakuan Hukum  terhadap  Masyarakat  Adat di Indonesia . Jakarta: UNDP.
Soetandjo Wignjosoebroto. (2005). Pokok-pokok Pikiran tentang Empat Syarat Pengakuan Eksistensi Masyarakat Adat dalam Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat  Hukum  Adat .  Jakarta:
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.