## KAJIAN SUBSISTEM PRODUKSI DAN PEMASARAN DALAM PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT

## Study of Production and Marketing Subsystem in Private Forest Development
Andy Risasmoko 1 , Hardjanto, dan Leti Sundawati
Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB
1 email: andy_risasmoko@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Private  forest  has  benefit  of  economic,  ecology,  and  social.  Private  forest  development  need  to  be  conducted continuously  to  gain  the  optimal  benefit.  In  developing  of  private  forest  need  to  understanding  of  private  forest management  system,  i.e.  production  and  marketing  subsystem.  This  research  was  conducted  in  Glontor  Village  and Tlogosari Village, Kebumen District by purposive sampling method within 60 farmers as respondent. The objectives  of this  research  are  to  analyze  the  production  and  marketing  subsystem  of  private  forest.  Data  collected  by  observation, interview,  and  literature  study.  Result  of  research  showed  that  production  subsystem:  private  property  land,  private forest  development  more  conducted  in  mountainous area,  most  of  cropping  are  agroforestry  and mixed  planting,  plant maintenance  have  not  been  conducted  intensively.  Marketing  subsystem:  the  middleman  played  a  major  role  in  the marketing of timber, purchasing on standing stock, and farmer as price taker.
Key words: marketing subsystem, private forest development, production subsystem

## PENDAHULUAN
Hutan  rakyat  memiliki  manfaat  ekologi,  ekonomi dan  sosial.  Mahendra  (2009)  menyatakan  hutan  rakyat dengan  pola  tanam  agroforestri  (wanatani)  memiliki pengaruh  terhadap  aspek  ekologi  yang  signifikan. Tanaman  pohon  akan  memiliki  peranan  terhadap peningkatan  kesuburan  tanah,  mengurangi  laju  erosi (Andayani  2003;  Sudiana et  al. 2009).  Hutan  rakyat dengan  pola  agroforestri  memberikan  pendapatan masyarakat  dalam  jangka  pendek  dan  pendapatan jangka  panjang  sebagai  tabungan  (Kusumedi  dan Jariyah 2010). Selain itu, hutan rakyat memiliki manfaat ekonomi, yaitu berperan dalam meningkatkan pendapatan petani dan perekonomian daerah (Dirgantara 2008; Irawanti et al. 2012). Pendapatan dari hutan  rakyat  adalah  pendapatan  tambahan  dengan kisaran tidak lebih dari 10% dari total pendapatan petani (Hardjanto  2000;  Darusman  dan  Hardjanto  2006). Manfaat  lain  dari  hutan  rakyat,  yaitu  manfaat  sosial. Manfaat  sosial  yang  dapat  dilihat  dari  kegiatan  hutan rakyat  secara  langsung  adalah  terbukanya  lapangan pekerjaan (Djajapertjunda 2003; Sudiana et al. 2009). Salah satu daerah yang berpotensi untuk pengembangan hutan rakyat adalah Kabupaten Kebumen  yang  memiliki  luas  wilayah  128  111.50  ha dengan  kondisi  wilayah  berupa  daerah  dataran  rendah dan pegunungan. Pada tahun 2010 tercatat 88 343.50 ha merupakan  lahan  kering  dan  39  768  ha  lahan  sawah. Penggunaan lahan kering (bukan sawah) dibagi menjadi lahan  untuk  pertanian  seluas  42  799.50  ha  dan  bukan untuk  pertanian  45  544  ha  (Pemkab  Kebumen  2012). Lahan  kering  tersebut  dapat  berupa  tegalan,  ladang, perkebunan,  hutan  rakyat  dan  padang  penggembalaan. Luas  hutan  rakyat  di  Kabupaten  Kebumen  pada  tahun 2014 seluas 18 250 ha (Dishutbun Kabupaten Kebumen
2014).
Pengembangan  hutan  rakyat  perlu  terus  dilakukan untuk  memperoleh  manfaat  yang  optimal.  Akan  tetapi, dalam  pengembangan  hutan  rakyat  perlu  memahami sistem  pengelolaan  hutan  rakyat  yang  meliputi subsistem  produksi,  pemasaran,  pengolahan  dan kelembagaan.  Apabila  sistem  pengelolaan  hutan  rakyat masih  ada  subsistem  yang  lemah,  maka  subsistem  ini akan  menentukan keberhasilan dan  keberlanjutan usaha hutan  rakyat.  Penelitian  ini  menganalisis  subsistem produksi  dan  pemasaran  yang  merupakan  mata  rantai dari sistem pengelolaan hutan rakyat. Dengan demikian, akan diperoleh gambaran pengelolaan hutan rakyat yang berjalan  saat  ini  khususnya  subsistem  produksi  dan pemasaran untuk mengoptimalkan pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Kebumen.
Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis:  (1) Subsistem  produksi  dan  (2)  Subsistem  pemasaran  pada pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Kebumen.

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  selama  tiga  bulan,  yaitu Januari  sampai  dengan  Maret  2015.    Penelitian dilakukan  di  Desa  Glontor,  Kecamatan  Karanggayam yang  berada  di  bagian  Utara  Kabupaten  Kebumen  dan di  Desa  Tlogosari,  Kecamatan  Ayah  di  bagian  Selatan Kabupaten Kebumen.

## Teknik Penarikan Contoh
Pertama  menentukan  secara  sengaja  kecamatan  di wilayah Kabupaten Kebumen yang memiliki luas hutan rakyat  paling  luas  di  bagian  Utara,  yaitu  Kecamatan Karanggayam  dan  bagian  Selatan,  yaitu  Kecamatan
Ayah. Tahap kedua memilih secara acak masing-masing satu  desa  dan  Kelompok  Tani  Hutan  (KTH)  di  bagian Utara dan Selatan pada kecamatan  yang terpilih. Tahap ketiga  memilih  secara  acak  responden  petani  hutan rakyat  pada  desa  atau  Kelompok  Tani  Hutan  (KTH)  di desa  tersebut.  Menurut  Singarimbun  dan  Sufian  (1995) dalam penelitian survei standar minimal responden yang diambil  sebanyak  30  orang.  Oleh  karena  itu,  jumlah responden  masing-masing  desa  adalah  30  orang sehingga total responden 60 orang.

## Metode Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini menggunakan beberapa teknik, sebagai berikut: 1. Pengamatan,  yaitu  data  dikumpulkan  melalui pengamatan langsung di lapangan melalui observasi.
2. Wawancara  terstruktur,  yaitu  tatap  muka  langsung dengan  responden  untuk  mengumpulkan  data  dan informasi  yang  diperlukan  dengan  menggunakan kuisioner.
3. Studi  literatur,  yaitu  mencari  pustaka,  laporan  dan hasil penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian yang dilakukan.
Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada 60 orang petani hutan rakyat.  Data  sekunder  diperoleh  dari  dinas  kehutanan, BPS, kantor kecamatan dan desa setempat serta instansi lain yang terkait.

## Analisis Data
1. Analisis subsistem produksi Analisis  kualitatif  untuk  menggambarkan  variabel- variabel  pada  subsistem  produksi,  yaitu  kepemilikan lahan,  luas  hutan  rakyat,  potensi  tegakan,  pola  tanam dan pemeliharaan tanaman.
2. Analisis subsistem pemasaran
Pada  subsistem  pemasaran  analisis  kualitatif  untuk menggambarkan  pola  pemasaran,  rantai  pemasaran, struktur  pasar  dan  perilaku  pasar.  Analisis  kuantitatif digunakan  untuk  menganalisis  margin  pemasaran  dan margin  keuntungan  dengan  menggunakan  pendekatan yang dikembangkan oleh Tomeck dan Robinson (1990), yaitu:
MP = Pr – Pf atau MP = Σ bi + Σ ki Keterangan:
MP : Margin pemasaran Pr : Harga di tingkat konsumen Pf : Harga di tingkat produsen bi : Biaya pada tiap lembaga pemasaran ki : Keuntungan pada tiap lembaga pemasaran

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Biofisik
Kabupaten Kebumen secara administratif terdiri dari 26  kecamatan  dengan  luas  wilayah  sebesar  128  111.50 ha. Secara administratif Kabupaten Kebumen berbatasan dengan: Sebelah Timur :  Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara
Sebelah Selatan : Samudera Hindia Sebelah Barat :  Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap
Kabupaten  Kebumen  memiliki  kondisi  topografi yang  bervariasi,  bagian  Selatan  Kabupaten  Kebumen merupakan  dataran  rendah,  sedangkan  pada  bagian Utara  berupa  pegunungan  (BPS  Kabupaten  Kebumen 2013).
Jenis-jenis  tanah  yang  ada  di  Kabupaten  Kebumen dapat  dibedakan  atas  tanah  alluvial,  latosol,  podsolik, regosol,  glei  humus,  alluvial  kelabu  dan  mediteran coklat.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  Kabupaten Kebumen  pada  sebagian  wilayahnya  tergolong  cukup subur.
Luas  wilayah  Kabupaten  Kebumen  sekitar  128 111.50  ha.  Luas  lahan  kering  88  343.50  ha  (68.96%) sedangkan luas sawah 39 768 ha  (31.04%). Penggunaan lahan kering (bukan sawah) dibagi menjadi untuk lahan pertanian  sebesar  42  799.50  ha  (48.45%)  dan  bukan untuk  pertanian  sebesar  45  544.00  ha  (51.55%).  Lahan kering  untuk  penggunaan  lain  berupa  perkebunan, tegalan, padang penggembalaan dan bangunan. Tabel 1 menunjukkan penggunaan lahan di Kabupaten Kebumen.
Tabel 1  Penggunaan lahan di Kabupaten Kebumen No. Penggunaan lahan Luas (ha) Persentase (%) 1. Hutan negara 16 861.00 13.16 2. Hutan rakyat 18 249.63 14.25 3. Penggunaan lain 53 232.87 41.55 4. Sawah 39 768.00 31.04 Jumlah 128 111.50 100.00 Sumber: BPS Kabupaten Kebumen (2013) Kondisi Perekonomian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten  Kebumen  pada  tahun  2012  didominasi  oleh sektor  pertanian  sebagai  penyumbang  terbesar  PDRB mencapai  34.26%.  Perekonomian  Kabupaten  Kebumen pada  tahun  2012  tumbuh  sebesar  5.47%.  Sektor pertanian  mengalami  pertumbuhan  3.67%.  Sektor kehutanan  tumbuh  0.75%  disumbang  oleh  peningkatan produksi  tanaman  kehutanan  berupa  kayu  jati  (8.86%) pada  tahun  2012.  Peningkatan  produksi  tanaman kehutanan  berasal  dari  peningkatan  produksi  kayu rakyat  dan  peningkatan  permintaan  kayu  jati  bulat  dari konsumen (BPS Kabupaten Kebumen 2013).

## Kondisi Sosial Ekonomi Pelaku Usaha Hutan Rakyat

## Umur
Umur responden sebagain besar lebih dari 40 tahun. Seluruh responden berada pada usia produktif yaitu, 15– 64  tahun.  Hal  ini  menunjukkan  usaha  hutan  rakyat mampu menjadi usaha untuk pemberdayaan masyarakat dan  menyerap  usia  produktif  untuk  bekerja.  Selain  itu, usaha  hutan  rakyat  masih  menjadi  usaha  rumah  tangga sehingga  pengelolaannya  juga  melibatkan  seluruh anggota keluarga.

## Pekerjaan
Pekerjaan  utama  masyarakat  di  pedesaan  sebagian besar  sebagai  petani.  Jumlah  responden  yang  memiliki pekerjaan  petani  di  Desa  Glontor  sekitar  73.3%  dan  di Desa Tlogosari sekitar 60%. Sebagian besar masyarakat memiliki  pekerjaan  utama  sebagai  petani  namun  tidak menjadikan  usaha  hutan  rakyat    sebagai  pekerjaan utama.  Hal  tersebut  karena  usaha  hutan  rakyat memerlukan jangka waktu yang lama untuk memperoleh pendapatan dari usaha tersebut. Masyarakat  memilih  usaha  hutan  rakyat  sebagai pekerjaan  sampingan  karena  usaha  hutan  rakyat  mudah dilakukan,  tidak  membutuhkan  usaha  yang  intensif  dan tidak membutuhkan banyak waktu.

## Pendidikan
Umumnya  pendidikan  masyarakat  pedesaan  sampai dengan pendidikan SMA. Pendidikan responden di Desa Glontor sebagian besar lulus SMP (46.7%) sedangkan di Desa Tlgosari sebagian besar lulus SMA (40%). Tabel 2 memperlihatkan tingkat pendidikan responden.

## Tabel 2  Pendidikan formal responden
Tingkat Pendidikan Desa Glontor Desa Tlogosari Jumlah (orang) % Jumlah (orang) % Tidak lulus SD SD SMP SMA Lebih dari SMA 0 10 14 6 0 0.0 33.3 46.7 20.0 0.0 0 8 10 12 0 0.0 26.7 33.3 40.0 0.0 Jumlah 30 100.0 30 100.0

## Pendidikan Informal
Pendidikan  informal  mengenai  hutan  rakyat  yang diikuti  oleh  petani  berupa  pelatihan-pelatihan  dan  studi banding.  Akan  tetapi,  sebagian  besar  responden  belum pernah  mengikuti  pelatihan  terkait  hutan  rakyat. Pelatihan  cenderung  diikuti  oleh  pengurus  KTH. Responden  yang  pernah  mengikuti  pelatihan  berkaitan dengan  hutan  rakyat  di  Desa  Glontor  (16.7%) sedangkan di Desa Tlogosari (23.3%).

## Subsistem Produksi

## Kepemilikan lahan
Status  kepemilikan  lahan  merupakan  faktor  penting bagi  petani  untuk  menentukan  bentuk  penggunaan lahan.  Usaha  hutan  rakyat  memerlukan  lahan  sebagai modal usaha. Lahan berupa hak milik atau milik sendiri merupakan  kekuatan  utama  petani  hutan  rakyat  untuk tetap  mengusahakan  hutan  rakyat.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  100%  responden  sebagai  pemilik lahan.
Suprapto  (2010)  meyatakan  keputusan  penggunaan lahan tersebut bergantung  kepada pemilik lahan.  Lahan tersebut  tetap  akan  dipertahankan  sebagai  hutan  rakyat atau  akan  dipergunakan  untuk  peruntukan  lain.  Di beberapa  tempat  lahan  yang  semula  diperuntukkan sebagai  hutan  rakyat  dialihkan  peruntukannya  untuk membangun  rumah,  pembangunan  infrastruktur  dan sarana umum lainnya.

## Luas hutan rakyat
Luas  hutan  rakyat  di  wilayah  Kabupaten  Kebumen pada  tahun  2014  adalah  18  250  ha  (Dishutbun Kabupaten  Kebumen  2014).  Secara  umum  sebaran hutan  rakyat  lebih  dominan  di  wilayah  Kabupaten Kebumen  bagian  Utara.  Wilayah  ini  berupa  daerah pegunungan  yang  memiliki  tanah  marjinal  sehingga kurang  produktif  untuk  komoditi  pangan.  Kecamatan Karanggayam  merupakan  wilayah  yang  memiliki  hutan rakyat paling luas (2 090 ha). Wilayah di bagian Selatan Kabupaten Kebumen berbeda dengan wilayah di bagian Utara.  Bagian  Utara  memiliki  karakteristik  lahan  yang lebih subur dan memiliki topografi relatif datar sehingga petani memilih untuk menanami komoditi pangan. Oleh karena  itu,  hanya  beberapa  wilayah  di  bagian  Selatan yang memiliki hutan rakyat yang luas. Kecamatan Ayah merupakan  kecamatan  yang  memiliki  hutan  rakyat paling luas (1 345 ha).
Hutan  rakyat  di  lokasi  penelitian,  yaitu  di  Desa Glontor  Kecamatan  Karanggayam  dan  di  Desa Tlogosari Kecamatan Ayah rata-rata luasan hutan rakyat yang  dimiliki  petani  relatif  sempit.  Hardjanto  (2000) menyatakan  hutan  rakyat  di  Jawa  pada  umumnya luasannya sempit, hanya sedikit yang memenuhi definisi hutan dengan luas minimal 0.25 ha. Hal tersebut karena rata-rata kepemilikan lahan di Jawa sangat sempit. Luas hutan  rakyat  responden  di  lokasi  penelitian  disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3  Luas hutan rakyat milik responden No. Luas hutan rakyat (ha) Persentase (%) 1 0.10–1.23 85 2 1.24–2.37 10 3 2.38–3.50 5 Jumlah 100

## Potensi Tegakan
Jenis  pohon  yang  dominan  ditanam  di  lokasi penelitian  adalah  jati  dan  sengon.  Desa  Glontor memiliki  potensi  pohon  jati  yang  lebih  besar  daripada Desa  Tlogosari  karena  pohon  jati  dominan  ditanam petani  di  Desa  Glontor.  Sedangkan  potensi  pohon sengon  lebih  tinggi  di  Desa  Tlogosari  karena masyarakat  di  Desa  Tlogosari  lebih  menyukai mengembangkan  jenis  pohon  sengon  daripada  jati. Tabel  4  menunjukkan  potensi  hutan  rakyat  yang dimiliki responden di lokasi penelitian.
Tabel 4  Potensi  hutan  rakyat  yang  dimiliki  responden di lokasi penelitian
Potensi pohon perkelas diameter (m 3 /ha) <20 cm 20–30 cm >30 cm Desa Glontor Sengon 23.44 34.34 21.02 Jati 24.73 41.21 34.62 Desa Tlogosari Sengon 51.58 48.08 42.04 Jati 18.55 30.91 17.31
Petani Hutan Rakyat Tengkulak Industri Penggergajian Kayu Pedagang
Besar (Pengepul) Industri Lanjutan Toko  Kayu Konsumen

## Pola Tanam
Pola  tanam  hutan  rakyat  umumnya  pola  campuran dan  agroforestri  (tumpangsari).  Pola  tanam  campuran merupakan  kombinasi  dari  berbagai  jenis  pohon, sedangkan  pola  agroforestri  mengkombinasikan  pohon dengan tanaman pertanian. Pola tanam di Desa Glontor sebagian  besar  dengan  pola  agroforestri  (66.7%) sedangkan  di  Desa  Tlogosari  lebih  banyak  pola  tanam campuran  (46.7%).  Sedangkan  pola  tanam  monokultur hanya diterapkan oleh beberapa petani. Jarak tanam pola monokultur 3 x 3m, 5 x 5m. Tabel 5 menunjukkan pola tanam hutan rakyat di Desa Glontor dan Desa Tlogosari.
Tabel 5  Pola tanam hutan rakyat
Pola tanam Desa Glontor Desa Tlogosari Jumlah (orang) % Jumlah (orang) % Monokultur 5 16.7 8 26.7 Campuran 5 16.7 14 46.7 Agroforestri 20 66.7 8 26.7 Jumlah 30 100.0 30 100.0
Struktur tegakan pola campuran terdiri dari berbagai jenis dan umur. Jarak tanam hutan rakyat pola campuran tidak  teratur.  Jenis  pohon  yang  ditanam  di  lokasi penelitian  antara  lain:  jati,  sengon,  dan  pohon  buah- buahan.  Hutan  rakyat  pola  agroforestri  merupakan kombinasi  pohon  dengan  tanaman  pertanian.  Tanaman pertanian  yang  ditanam  antara  lain:  singkong,  jagung, kacang tanah dan pisang. Sistem agroforestri diterapkan pada  saat  kondisi  tegakan  masih  terbuka  sehingga cahaya matahari masih dapat masuk. Tanaman pertanian umumnya diusahakan pada saat pohon masih berumur 1 tahun sampai 3 tahun. Setelah umur 3 tahun tajuk pohon sudah  berkembang  sehingga  akan  menghalangi  cahaya masuk ke dalam hutan sehingga perkembangan tanaman pertanian  kurang  baik.  Menurut  Mustari  (2000) keuntungan  pola  tanam  agroforestri  memperoleh  hasil tanaman pertanian dalam jangka pendek.

## Pemeliharaan Tanaman
Pemeliharaan  tanaman  yang  dilakukan  berupa kegiatan pemupukan, pembersihan gulma, dan pemangkasan cabang. Tujuan utama kegiatan pemupukan dan pembersihan gulma adalah pemeliharaan  terhadap  tanaman  pertanian.  Seluruh
responden  di  Desa  Glontor  dan  Desa  Tlogosari melakukan  kegiatan  pemeliharan  tanaman.  Pemupukan dilakukan  2  kali  dalam  setahun,  yaitu  awal  musim penghujan  dan  akhir  musim  penghujan.  Pupuk  yang digunakan  berupa  pupuk  kandang  dengan  dosis  ±  3  kg per  pohon.  Pembersihan  gulma  atau  semak  dilakukan setahun  2  kali.  Selain  itu,  pada  tanaman  jati  dilakukan kegiatan pemangkasan cabang setahun sekali.
Kegiatan  pemeliharaan  umumnya  dilakukan  sampai umur pohon 3 tahun. Setelah umur pohon 3 tahun tidak dilakukan  pemupukan  dan  penyiangan  karena  tajuk pohon  sudah  menaungi  permukaan  tanah  sehingga gulma  dan  semak  belukar  tidak  dapat  tumbuh.  Hasil penelitian Mustari (2000) petani hutan rakyat umumnya melakukan  pemupukan  di  lahan  hutan  rakyat  adalah untuk  memupuk  tanaman  pertanian  yang  ada  di  bawah pohon  dan  kegiatan  pemeliharaan  dilakukan  sampai umur pohon 3 tahun.

## Subsistem Pemasaran

## Pola Pemasaran dan Efisiensi Pemasaran
Petani  hutan  rakyat  lebih  menyukai  menjual  kayu dalam  bentuk  pohon  berdiri.  Pembeli  pohon  atau pedagang  pengumpul  akan  mendatangi  pemilik  hutan rakyat.  Selanjutnya  melihat  keadaan  pohon  dan  jumlah pohon  yang dimiliki petani. Pembeli  menentukan harga secara  borongan  atau  membeli  secara  individu  pohon berdasarkan diamater pohon.
Hasil  studi  terhadap  cara  pemasaran  kayu  rakyat, baik  di  Desa  Glontor  maupun  Desa  Tlogosari  sebagian besar  responden  memilih  memasarkan  kayu  rakyat melalui  tengkulak.  Menurut  petani  cara  penjualan  ini dilakukan  oleh  sebagian  besar  petani  hutan  rakyat  hal ini  dilakukan  karena  lebih  mudah  dan  praktis.  Petani tidak  perlu  mengeluarkan  biaya  penebangan  dan pengangkutan.  Petani  akan  langsung  menerima  uang tunai  dari  pembeli  sesuai  dengan  jumlah  pohon  dan kondisi tegakan yang dimiliki oleh petani.
Pola  pemasaran  kayu  rakyat  yang  paling  banyak ditemukan  di  lokasi  penelitian  adalah  penjualan  kayu melalui  tengkulak.  Selanjutnya  kayu  dari  tengkulak dijual  ke  pedagang  besar  (pengepul)  atau  ke  industri penggergajian  kayu.  Gambar  1  menunjukkan  pola pemasaran kayu rakyat di lokasi penelitian.
Achmad et  al. (2008)  menyatakan  pola  pemasaran seperti  ini  sebagian  besar  kayu  beredar  di  tengkulak sehingga  peranan  tengkulak  sangat  besar  untuk kelangsungan  tata  niaga  kayu  rakyat.  Meskipun  pola pemasaran  ini  memposisikan  petani  memperoleh keuntungan  paling  kecil.  Tengkulak  dapat  berperan besar  dalam  pemasaran  kayu  rakyat  karena  tengkulak menguasai informasi pasar. Tengkulak   memiliki  taktik dan  strategi  yang  baik  untuk  memperoleh  bahan  baku maupun  dalam  menjual  kayu  ke  pedagang  besar  atau industri  pengolahan  kayu.  Menurut  Efendi  (2008) sistem pemasaran atau tata niaga kayu rakyat cenderung merugikan  petani,  terlalu  menguntungkan  pedagang karena: (a) penjualan dalam bentuk tegakan (borongan) sehingga  keuntungan  rendah.  (b)  penjualan  dalam bentuk  kayu  bulat  ke  luar  daerah,  nilai  tambah  bagi masyarakat rendah.
Responden  memilih  cara  penjualan  kayu  dengan sistem  tebang  pilih.  Hal  ini  dipilih  karena  diameter pohon  yang  beragam.  Petani  akan  menjual  pohon  yang memiliki diamater pohon relatif besar dan
meninggalkan  pohon  dengan  diameter  kecil  sebagai tabungan yang akan datang. Sedangkan cara lain adalah pembeli  akan  menebang  habis  seluruh  pohon  yang  ada di hamparan lahan tersebut. Petani yang melakukan cara ini umumnya petani yang memiliki hutan rakyat dengan pola  tanam  monokultur.  Tabel  6  memperlihatkan  cara panen  oleh  petani  hutan  rakyat  di  Desa  Glontor  dan Desa Tlogosari.
Tabel 6  Cara panen oleh petani hutan rakyat
Cara Panen Desa Glontor Desa Tlogosari Jumlah (orang) % Jumlah (orang) % Tebang pilih 28 93.3 23 76.7 Tebang habis 2 6.7 7 23.3 Jumlah 30  100.0 30 100.0
Analisis  margin,  harga  dan  biaya  pemasaran  kayu sengon  dan  jati  di  Kabupaten  Kebumen  disajikan  pada Tabel 7.
Tabel 7  Analisis margin pemasaran dan keuntungan kayu sengon dan jati di Kabupaten Kebumen
Uraian Sengon Jati Keterangan Harga (Rp/m 3 ) Harga (Rp/m 3 ) Petani 250 000 750 000 Kayu  A2  (diameter  20-29  cm) harga  per  pohon  Rp  150  000 (sengon); Rp 300 000 (jati) Tengkulak Biaya: 105 000 105 000 - tebang dan potong 15 000 15 000 Harian Rp 150 000/hari/10 m 3 - sarad 20 000 20 000 Borongan Rp 20 000/m 3 - muat/bongkar 20 000 20 000 Per truk Rp 100 000/5 m 3 - transportasi 50 000 50 000 Truk  Rp  250  000/5  m 3 (dalam kabupaten) Harga jual 450 000 1 000 000 Margin pemasaran 200 000 250 000 Margin keuntungan 95 000 145 000 Pedagang Besar Biaya: 125 000 330 000 - muat/bongkar 20 000 20 000 - transportasi 100 000 300 000 Truk  Rp  1  500  000/5  m 3 (pengiriman ke Jepara) - pungutan 5 000 10 000 Pungutan liar di jalan Harga jual 600 000 1 500 000 Margin pemasaran 150 000 500 000 Margin keuntungan 25 000 170 000 Industri Penggergajian Harga beli 500 000 Biaya: 275 000 - penggergajian  (tenaga+bahan bakar) 150 000 - muat/bongkar 20 000 - transportasi 100 000 - pungutan 5 000 Harga jual 900 000 Margin pemasaran 400 000 Margin keuntungan 125 000
Keterangan:
Diolah  dari  data  primer  dengan  responden  petani  hutan  rakyat  10  orang,  tengkulak  5  orang,  pedagang  besar  2  orang  dan  pemilik  industri penggergajian kayu 5 orang.

## Rantai Pemasaran
Pada  rantai  pemasaran  kayu,  hal  yang  dikaji,  yaitu peredaran  kayu  rakyat  dari  tengkulak  ke  pihak berikutnya.  Ada 7 tengkulak  yang dijadikan responden, yaitu  3  orang  di  Desa  Glontor  dan  4  orang  di  Desa Tlogosari.
Peredaran  kayu  rakyat  sebagain  besar  dari  petani hutan  rakyat  melalui  tengkulak.  Selanjutnya  dari tengkulak rantai pemasarannya ke industri penggergajian  kayu  di  dalam  desa  maupun  luar  desa dalam  kecamatan.  Selain  itu  dapat  juga  dari  tengkulak ke  pedagang  besar  di  dalam  kecamatan  maupun  luar kecamatan.  Kayu  dari  pedagang  besar  dapat  dijual  lagi ke  luar  kecamatan  ke  industri  penggergajian  kayu  atau ke luar kabupaten ke industri lanjutan (industri furniture di  Jepara).  Rantai  pemasaran  kayu  dari  tengkulak  ke pihak  berikutnya  di  lokasi  penelitian  disajikan  pada Tabel 8.
Tabel 8  Rantai pemasaran kayu rakyat dari tengkulak Wilayah Pemasaran Jumlah tengkulak (orang) % Luar kabupaten 2 28.6 Dalam kabupaten 2 28.6 Dalam kecamatan 2 28.6 Dalam desa 1 14.3 Jumlah 7 100.0

## Struktur Pasar
Struktur pasar kayu rakyat berkaitan dengan jumlah pembeli,  sifat  produk,  dan  hambatan  berusaha. Karakteristik  organisasi  pasar  yang  berpengaruh terhadap  sifat  kompetisi  dan  pembentukan  harga  di pasar.  Unsur-unsur  struktur  pasar  kayu  rakyat  dapat dibedakan  dalam  empat  ciri,  yaitu  tingkat  konsentrasi penjual,  tingkat  konsentrasi  pembeli,  sifat  kekhasan produk dan hambatan berusaha (Hardjanto 2003).
Hasil  penelitian  bahwa  responden  menyatakan penentuan  harga  awal  kayu  ditentukan  oleh  pembeli. Selanjutnya  proses  transaksi  dan  tawar  menawar  harga kayu  terjadi  antara  petani  dan  pedagang  kayu.  Namun pedagang  memiliki posisi tawar yang lebih baik karena mengetahui  informasi  dan  harga  pasar.  Petani cenderung  menerima  harga  yang  ditawarkan  oleh pedagang  kayu  karena  keterbatasan  pengetahuan. Sedangkan  petani  terkadang  hanya  bersikap  menerima karena seringkali terdesak oleh kebutuhan.
Para  petani  hutan  rakyat  juga  melakukan  penjualan kayu secara bebas dan bersifat individu, tidak ada kerja sama baik dengan KTH maupun dengan pedagang kayu. Petani  menjual kayu sesuai dengan  kebutuhan ekonomi masing-masing.
Menurut Hardjanto (2003) tidak ada kerja sama dan informasi  pasar  pada  level  petani  hutan  rakyat menyebabkan  petani  tidak  memiliki  posisi  tawar  yang kuat,  sehingga  petani  cenderung  hanya  sebagai pengambil  harga  ( price  taker ).  Dengan  demikian  tidak terjadi konsentrasi penjual pada pasar pohon berdiri.
Selain  itu,  masalah  lainnya  adalah  nilai  konversi kayu  antara  petani  dan  pedagang.  Achmad  (2008) menyatakan  pedagang  kayu  dalam  menentukan  harga sesuai dengan diameter pohon.  Akan tetapi, prakteknya diameter yang diukur cenderung underestimate
sehingga  petani  cenderung  dirugikan.  Selanjutnya pedagang  menjual  kayunya  dengan  dasar  volume. Pengalaman  yang  dimiliki  pedagang  kayu  dalam memprediksi  volume  pohon  dimanfaatkan  untuk mengambil keuntungan atas kelemahan petani.
Jumlah tengkulak yang sering membeli kayu di Desa Glontor  sekitar  3  orang  sedangkan  di  Desa  Tlogosari sekitar  5  orang.  Berdasarkan  wawancara  dengan pedagang  kayu,  bahwa  mereka  dalam  melakukan kegiatannya  bebas  membeli  kayu  dari  siapa  dan  dari wilayah  mana  saja.  Pedagang  kayu  mencari  dan mendatangi  petani  hutan  rakyat.  Para  pedagang  kayu bekerja  sendiri-sendiri,  tidak  melakukan  kerja  sama dengan  pihak  lain.  Hardjanto  (2003)  menyatakan kondisi  pasar  pohon  berdiri  tidak  terjadi  konsentrasi pembeli  karena  sebenarnya  setiap  pedagang  memiliki “wilayah”  pasar  tertentu  yang  dikuasainya.  Wilayah seperti  ini  umumnya  terbentuk  karena  ada  hubungan kekerabatan  maupun  kedekatan  dengan  tempat  tinggal pedagang dan pemilik hutan rakyat.
Jenis  pohon  yang  dominan  ditanam  di  wilayah penelitian  adalah  jati  dan  sengon.  Kondisi  lingkungan relatif sama baik dari tempat tumbuh maupun kebiasaan masyarakat.  Produk  yang  dihasilkan  juga  relatif seragam,  tidak  ada  diferensiasi  produk.  Menurut Hardjanto  (2003)  kondisi  seperti  ini  menunjukkan bahwa petani hutan rakyat tidak memiliki pola perilaku dan keragaan pasar yang berbeda.
Hambatan  berusaha  kayu  rakyat  tidak  ada  karena usaha  kayu  rakyat  terbuka  bagi  siapa  saja  yang menginginkannya. Hardjanto (2003) menyatakan sumber penyebab hambatan berusaha antara lain adanya keuntungan suatu perusahaan akibat diferensiasi produk, tingkat  superioritas  petani  dibandingkan  petani  lain akibat  perbedaan  pemilikan  lahan.  Hasil  wawancara dengan  responden  hampir  seluruh  hutan  rakyat  yang dimiliki  adalah  lahan  milik  sendiri.  Hal  ini  berkaitan dengan  keputusan  petani  untuk  menentukan  usaha  atau pemanfaatan lahan yang dimilikinya. Wilayah penelitian Desa  Glontor  memiliki  tanah  marjinal  yang  kurang subur  sehingga  kurang  produktif  untuk  tanaman pertanian.  Kondisi  seperti  ini  menjadi  kesempatan  bagi para petani untuk menanam pohon dan mengembangkan hutan  rakyat  di  wilayah  tersebut.  Dengan  demikian hutan  rakyat  akan  memberikan  manfaat  baik  secara ekonomi, ekologi dan sosial.
Menurut Hardjanto (2003) dengan kondisi seperti ini bahwa  struktur  pasar  pohon  berdiri  berupa  pasar monopsoni  lokal.  Distribusi  manfaat  pasar  monopsoni cenderung  kepada  pembeli  (pedagang  kayu)  sebagai monopsonis.  Para  petani  tidak  memiliki  kemampuan untuk  merubah  pasar  karena  tidak  ada  kerja  sama dengan  petani  lain  khusunya  dalam  pemasaran  kayu rakyat.  Hasil  wawancara  dengan  pengurus  KTH Sidodadi dan KTH Tlogo Mulyo bahwa kelompok yang ada  belum  mampu  membantu  anggota  KTH  dalam proses  penjualan  atau  pemasaran  kayu.  KTH  yang  ada hanya  membantu  dalam  proses  produksi  hutan  rakyat atau hanya untuk menerima proyek-proyek pemerintah.

## Perilaku Pasar
Perilaku  pasar  adalah  pola  perilaku  yang  dianut dalam adaptasi atau penyesuain terhadap keadaan pasar.
Perilaku  pasar  merupakan  pola  tingkah  laku  dari lembaga  pemasaran  dalam  hubungannya  dengan  sistem pembentukan  harga  dan  praktek  transaksi  (Hardjanto 2003).  Perilaku  pasar  kayu  rakyat  merupakan  pola kebiasaaan yang meliputi proses pengambilan keputusan  oleh  penjual  (petani  hutan  rakyat)  dengan pembeli  (pedagang  kayu)  terhadap  produk  kayu  rakyat selama periode tertentu.
Hasil wawancara dengan responden ada 2 kemungkinan  dalam  transaksi  jual  beli  kayu  rakyat. Pertama,  pedagang  kayu  mencari  kayu  dan  melihat tegakan  pohon  yang  sudah  besar  (diameter  >  20  cm) atau  sesuai  dengan  permintaan  pedagang  besar (pengepul).  Selanjutnya  pedagang  menemui  pemilik pohon  dan  mulai  menawarkan  harga  kayu  kepada pemilik pohon. Apabila pemilik pohon atau petani hutan rakyat  cocok  dengan  harga  yang  ditawarkan  oleh pembeli (pedagang kayu) maka akan terjadi kesepakatan jual beli. Kedua, petani hutan rakyat menawarkan pohon yang dimiliki kepada pedagang kayu. Hal ini umumnya terjadi karena petani memiliki kebutuhan ekonomi yang mendesak.  Selanjutnya  pedagang  kayu  melihat  dan memperkirakan volume pohon berdiri yang akan dijual. Setelah  menaksir  volume  pohon  berdiri  kemudian menawarkan  harga  kayu  kepada  pemilik  pohon.  Pada kondisi  ini,  biasanya  petani  berada  pada  pihak  yang lemah  sehingga  harga  kayu  sangat  ditentukan  oleh pedagang  kayu.  Gambar  2  menunjukkan  persentase antara  penjual  (petani  hutan  rakyat)  dengan  pembeli (pedagang  kayu)  dalam  pengambilan  keputusan  dalam penentuan harga kayu rakyat.
Gambar 2  Persentase penentuan harga kayu rakyat
Ada responden yang menyatakan dalam pengambilan  keputusan  harga  pohon  mereka  yang menentukan.  Namun  hanya  3%  yang  mengemukakan seperti  itu.  Meskipun  pedagang  kayu  sudah  sering menawar  pohon  yang  dimiliki  tetapi  responden  belum mau  menjual  pohon  yang  dimiliki  sesuai  dengan  harga yang  diminta  responden.  Karakteristik  petani  hutan rakyat seperti ini jarang ditemukan. Petani hutan rakyat seperti  ini  karena  memiliki  pekerjaan  utama  lain  dan secara  ekonomi  memiliki  tingkat  kesejahteraan  yang tinggi.
Hasil  wawancara  dengan  responden  kesepakatam harga  pohon  yang  wajar  (15%)  antara  petani  hutan rakyat  dan  pedagang  kayu  umumnya  terjadi  karena pedagang  kayu  yang  mencari  kayu  ke  petani  hutan rakyat. Proses transaksi seperti ini  menempatkan petani pada posisi tawar yang lebih baik. Petani menjual pohon
bukan karena kebutuhan  yang  mendesak tetapi  menjual pohon  karena  ada  permintaan  dari  pedagang  kayu. Selain  itu,  ada  hubungan  kekerabatan  dan  saling mengenal  antara  petani  dengan  pedagang  kayu. Hubungan  sosial  yang  baik  ikut  menentukan  harga kayu.  Pedagang  cenderung  tidak  menekan  harga  kayu kepada  petani  tetapi  proses  transaksi  dan  tawar menawar berjalan dengan baik.
Pedagang  kayu  memiliki  peran  sangat  besar  dalam penentuan  harga  kayu  rakyat  (82%).  Hal  ini  terjadi karena  pedagang  kayu  memiliki  informasi  pasar  dan jaringan pemasaran yang baik. Petani kurang mengetahui  informasi  pasar  dan  cenderung  menjual kayu pada saat ada kebutuhan ekonomi yang besar atau kebutuhan mendesak. Hardjanto (2000) mengemukakan petani  hutan  rakyat  melihat  pohon  sebagai  “tabungan” yang  pada  saat  diperlukan  dapat  ditebang  dan  dijual. Atas  dasar  kebiasan  petani  hutan  rakyat  dalam menebang  pohon  untuk  memenuhi  kebutuhan  ekonomi maka  dikenal  istilah  “tebang  butuh”.  Kebutuhan tersebut  antara  lain  biaya  anak  sekolah,  biaya  hajatan dan sebagainya.
Oleh  karena  itu  perilaku  pasar  tidak  selamanya konstan.  Perilaku  pasar  akan  berubah  sesuai  dengan pelaku  pasarnya  di  masa  yang  akan  datang.  Perilaku pasar sangat dipengaruhi oleh informasi yang beredar di lapangan.  Hardjanto  (2003)  mengemukakan  perilaku pasar kayu rakyat yang umum terjadi perilaku pedagang kayu  sebagai  monopsonis  lokal.  Untuk  menjaga monopsoninya maka pedagang kayu seminimal mungkin untuk menjaga informasi pasar sehingga tidak diketahui oleh petani hutan rakyat.

## SIMPULAN
1. Subsistem  produksi:  sebagian  besar  lahan  hutan rakyat  milik  sendiri,  pengembangan  hutan  rakyat lebih banyak di  wilayah Utara Kabupaten Kebumen yang  merupakan  daerah  pegunungan,  pola  tanam yang  diterapkan  oleh  petani  sebagian  besar  pola agroforestri dan campuran serta kegiatan pemeliharaan  tanaman  belum  dilakukan  secara intensif.
2. Subsistem  pemasaran:  tengkulak  berperan  sangat besar  dalam  pemasaran  kayu,  hampir  semua  petani menjual kayunya melalui tengkulak, cara pembelian kayu  secara  borongan  atau  per  individu  pohon dengan  kondisi  pohon  berdiri  dan  petani  cenderung sebagai pengambil harga ( price taker ). Khusus kayu jati,  wilayah  pemasarannya  sampai  ke  luar kabupaten dan dikirim dalam bentuk gelondongan.

## SARAN
Saran yang dapat disampaikan untuk pengembangan hutan rakyat di wilayah Kabupaten Kebumen adalah: 1. Pihak-pihak  yang  terkait  dengan  pengelolaan  hutan rakyat  di  wilayah  Kabupaten  Kebumen  untuk memberikan  pelatihan,  pembinaan  dan  penyuluhan untuk  meningkatkan  kapasitas  petani  dalam  hal pemanenan, pengolahan dan pemasaran kayu.
2. Penyuluh  Kehutanan  perlu  selalu  memberikan bimbingan  dan  informasi  kepada  para  petani mengenai  pemasaran  kayu  rakyat  dan  memfasilitasi kerja  sama  dengan  pihak-pihak  yang  dapat mendukung pengembangan hutan rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad B, Handayani W, Diniyati D, Fauziyah E, Hani A,  Widyaningsih  TS,    Herawati  T.  2008. Hutan Rakyat  Jawa  Barat  Status  Riset  dan  Strategi Pengembangannya .  Ciamis  (ID):  Balai  Penelitian Kehutanan Ciamis.
Andayani.  2003.  Strategi  peningkatan  efisiensi  usaha perhutanan  rakyat. Jurnal  Hutan  Rakyat 5(1):  17– 29.
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Kebumen. 2013. Kebumen  dalam  Angka .  Kebumen  (ID):  BPS Kabupaten Kebumen.
Darusman D, Hardjanto. 2006. Tinjauan ekonomi hutan rakyat.  Prosiding  Seminar  Hasil  Penelitian  Hasil Hutan.  Bogor  (ID):  Fakultas  Kehutanan  Institut Pertanian Bogor. Hlm 4–13
Dirgantara  U.  2008.  Analisis  potensi  fisik,  sosial  dan ekonomi  untuk  pengembangan  hutan  rakyat  di Kabupaten  Sukabumi  [tesis].  Bogor.  Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
[Dishutbun Kabupaten Kebumen] Dinas Kehutanan dan
Perkebunan.  2014.  Laporan  Tahunan  Dishutbun Kabupaten Kebumen. Kebumen: Dishutbun
Kabupaten Kebumen.
Djajapertjunda  S.  2003. Mengembangkan  Hutan  Milik di Jawa . Cetakan I. Sumedang: Alqaprint Jatinangor. Efendi R. 2008. Kajian Tataniaga Kayu Rakyat di Jawa Bagian Barat. Prosiding Hasil-hasil Penelitian Puslit Sosek dan Kebijakan Kehutanan. Bogor.
Hardjanto.  2000.  Beberapa  ciri  pengusahaan  hutan rakyat  di  Jawa.  Di  dalam:  Suharjito  (penyunting). Hutan rakyat di Jawa perannya dalam
perekonomian desa . Bogor (ID): Program Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (P3KM). PP 7–11. Hardjanto.  2003.  Keragaan  dan  pengembangan  usaha kayu  rakyat  di  Pulau  Jawa.  [Disertasi].  Bogor  (ID): Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
Irawanti  S.  Suka  AP.  Ekawati  S.  2012.  Manfaat ekonomi  dan  peluang  pengembangan  hutan  rakyat sengon  di  Kabupaten  Pati. Jurnal  Penelitian  Sosial dan Ekonomi Kehutanan 9(3): 126–139.
Kusumedi  P,  Jariyah  NA.  2010.  Analisis  finansial pengelolaan  agroforestri  dengan  pola  sengon kapulaga  di  Desa  Tirip.  Kecamatan  Wadaslintang. Kabupaten Wonosobo. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan 7(2): 93–100. Mahendra F. 2009. Sistem Agroforstri dan Aplikasinya. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu. Mustari  T.  2000.  Hutan  rakyat  sengon:  daur  dan kelestarian  hasil.  Di  dalam:  Suharjito  (penyunting). Hutan rakyat di Jawa perannya dalam perekonomian desa . Bogor (ID): Program Penelitian dan  Pengembangan  Masyarakat  (P3KM).  PP  85– 106.
[Pemkab  Kebumen]  Pemerintah  Kabupaten  Kebumen. 2012.  Kondisi  geografis  Kabupaten  Kebumen. [Internet].  [diunduh  2014  Juni  3].  Tersedia  pada: http://www.kebumenkab.go.id/index.php/public/pag e/index/23
Singarimbun  M,  Sufian  E.  1995. Metode  Penelitian Survei . Jakarta(ID): LP3S.
Sudiana  E,  Hanani  N,  Yanuwiadi  B,  Soemarno.  2009. Pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan di Kabupaten Ciamis. Agritek 17(3): 543–555.
Suprapto E. 2010. Membangun Unit Manajemen Hutan Rakyat  Menuju  Sertifikasi  Pengelolaan  Hutan Berbasis Masyarakat Lestari. Materi Pelatihan. Blora 21–22 Juli 2010.
Tomek  WE,  Robinson  KL.  1990. Agricultural  Product Prices.  Second  edition. Ithaca:  Cornell  University Press.