Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Efektivitas Sistem Keuangan Desa Terhadap Penerapan Good Village Governance
Ni Wayan Desi Sawitri 1 , Lucy Sri Musmini 2
1,2 Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: 1 | desisawitri69@gmail.com , 2 | lucy.musmini@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  pengaruh  sistem  pengendalian  internal  pemerintah desa,  kompetensi  sumber  daya  manusia  dan  efektivitas  sistem  keuangan  desa  terhadap  penerapan good  village  governance pada a desa  di  Kabupaten n Buleleng.  Jenis  riset  ini  adalah  riset  kuantitatif dengan  menggunakan n data  yang  didapat  dari k kuesioner  dan  diukur  menggunakan  skala likert . Populasi  dalam  riset  ini  yaitu  semua  desa  di  Kabupaten  Buleleng  dengan  total  populasi  yaitu  129 desa.  Pengambilan  sampel d dalam  riset  ini  menggunakan  teknik probability  sampling dengan menggunakan  sampel  sebanyak  56  desa  dan  responden  sebanyak  168  orang.  Metode  yang digunakan dalam menganalisis data yaitu analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 20.0.  Capaian  dalam  riset  ini  memperlihatkan n bahwa  sistem  pengendalian  internal  pemerintah  desa kompetensi  sumber  daya  manusia  dan  efektivitas  sistem  keuangan  desa  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap penerapan good village governance .
Kata  kunci: Good  Village  Governance,  sistem  pengendalian  internal  pemerintah  desa,  kompetensi sumber daya manusia, efektivitas sistem keuangan desa.

## Abstract
This research aims to determine the effect to the village government’s internal control  system, human  resource  competencies    and  the  effecttiveness  of  the  village  financial  system n on  the implementation of good village governance in villages in Buleleng Regency. The type of the research is  quantitative  research.  The  populatian  in  thid  research  is  all  villages  in  Buleleng  Regency,  namely 129  villages.  Sampling  in  this  research  used  probability  sampling  techniques  using  a  sample  of  56 villages and 168 respondents. In this research data were obtained through a questionnaire distributed directly to respondents. Data analysis in this research uses multiple linear regression analysis with the help of SPSS version 20.0. The results this research stated that the internal control system of villages government,  human  resource  competency,  and  effectiveness  of  the  village  financial  system  had  a positive and significant effect on the implementation of good village governance.
Keywords  :  good  village  governance,  village  government  control  system,  human  resource competence, effectiveness of the village financial system.

## 1.  Pendahuluan
Penyelenggaraan  pemerintahan  di  Indonesia  menerapkan  sistem  desentralisasi. Pemerintah  daerah  akan  diberikan  kebebasan  dan  kesempatan  untuk  menyelenggarakan otonomi daerah. Moch (2012) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah memiliki peluang yang  besar  dalam  mendorong  demokratisasi  karena  dengan  asas  desentralisasi  lebih memungkinkan  terwujudnya  pemerintahan  yang  responsif,  partisipatif,  dan  akuntabel. Pemerintah telah m menerbitkan Undang-undang Nomor 32 n Tahun 2004 m yang berhubungan dengan pemerintah n daerah yang memberikan  peluang kepada masyarakat b agar m berperan aktiifndalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, maupun pemerintahan desa.
Penyelenggaraan  pemerintahan  pada  tingkat  desa  tidak  terlepas  dari  upaya  dalam menerapkan nn good  vilage  goverrnance . Good  village n governance adalah  wujud implementasi  dari    prinsip  dasar good  governance dalam  penyelenggraan  pemerintahan desa. Terdapat tiga kompenen yang saling bekaitan antarkomponen dalam mengimplementasikan good village governance yaitu, transparansi, akuntabilitas, partisipasi. Transparansi  sangat  diperlukan  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  desa  sebagai  wujud pertangungjawaban  atas  semua  kebijakan  dan  keputusan  yang sudah  disepekati dan  telah dilaksanaan.  Selain  itu  dibutuhkannya  transparansi  dalam  upaya  meningkatkan  partiisipasi dari  masyarakat  untuk  ikut  membangun    dan  ikut  serta  memberi  masukan,  serta  ikut  serta mengontrol  jalannya  pelaksanaan  pemerintahan  desa.dari  Kalau  ketiga  komponen  tersebut bisa diaplikasikan dengan baik, maka good b village m goverrnance dapat tercapai. Pemerintah m desa  memiliki  wewenang  untuk  mengatur  tata  pemerintahannya  sendiri. Penyelenggara pemerintahan desa adalah kepala b desa dan perangkat m desa. Merujuk pada Undang-undang n Nomor  6  Tahun nn 2014  mengenai D Desa,  disebutkan  bahwa  kepala  desa memiliki  tanggungjawab  untuk  menyelenggarakan  tata  pemerintahan  yang a akuntabel, transparan, n profesional,  efektif b dan b efisien, n bersih,  serta  bebas n dari f kolusi,  korupsi n dan nepotiisme. Desa n mendapatkan m dana desa yang berasal dari APBN untuk menyelenggarakan b pemerintahan desa. Dalam APBN 2020 telah tercatat dana sebesar Rp 72  triliun  akan  dialokasikan  untuk  74.953  desa  yang  tersebar  di  seluruh  Indonesia  ( djpk. kemenkeu.go.id ).  Dengan  begitu  besarnya  dana desa yang  dialokasikan ke masing-masing desa,  maka  akan  semakin  besar  pula  tanggung  jawab  aparatur b desa g dalam b mengelola dana  desa. per Dana  yang  diterima  oleh  desa  harus  dikelola  dengan  baik  oleh  aparat  desa agar  pelaksanaanya  tepat  sasaran.    Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  pengawasan  dalam pelaksanaanya.  Hal  dilakukan  untuk  mengurangi  terjadinya  resiko  penyalahgunaan pengelolaan anggaran dana desa yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Faktor-faktor yang mendukung  penerapan good  village  governance yaitu  sistem b pengendalian g internal pemerintah g desa, kompetensi i sumber daya c manusia, dan efektivitas j sistem keuangan j desa. Merujuk  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006,  dijelaskan bi sistem pengendalian  internal  sebagai  sebuah  proses  dalam  upaya  memberikan  keyakinan  untuk mencapai b efektivitas, b efisiensi,  kepatuhan  terhadap  peraturan p perundang-undangan  yang berlaku b terhadap  keandalan  laporan g keuangan b pemerintah.  Sistem  pengendalian  yang diberlakukan  secara  menyeluruh  pada  lingkungan  pemerintah  desa  merupakan  definsi  dari sistem b pengendalian b internal o pemerintah n desa  (Prawira,  2014).  Sistem  pengendalian internal  pemerintah  desa  yang  baik  akan  dapat  mengendalikan  penyelenggaraan  kegiatan desa  dan  dapat  meminimalisir  terjadinya  kesalahan  dan  penyimpangan  dalam pengelolaan keuangan penyelenggaraan p pemerintahan desa. Hasil riset dari Mailoor (2017) menjelaskan bahwa b sistem o pengendalian b internal p pemerintah  berpengaruh p positif  terhadap  penerapan good governance.  Hasil  riset  Kamaru  (2016)  menjelaskan  sistem p pengendalian n internal berpengaruh p positif  terhadap n penerapan good g governance .  Bersumber  dari  konsep  teori dan hasil riset t terdahulu, hipotesis p pertama yang digunakan pada riset ini yaitu: H 1 : Sistem p pengendalian  internal p pemerintah  desa b berpengaruh  terhadap  penerapan good village governance .
Kompetensi ne sumber n daya  manusia  merupakan per kemampuan,  keterampilan  dan pengetahuan yang melekat pada individu dalam rangka melaksanakan  tugas dan fungsinya secara ber efektif  dan  efisien vi (Ishanti,  2014).  Kompetensi  sumber  daya  manusia  berperan penting  dalam  pemerintahan  desa.  Sumber n daya  manusia  yang nn kompeten  sangat diperlukan  dalam  pemerintah a desa n untuk  mendukung  pengelolaan n keuangan n desa  agar pengelolaan k keuangan n desa  dapat  dialokasikan  dengan  benar,  tepat  waktu  dan  dapat dipertangungjawabkan  secara  transparan  dan  akuntabel.  Hasil  riset    Helmayani  (2017) menjelaskann bahwa b kompetensi b sumber daya manusia b berpengaruh positif dan signifiikan terhadap  implementasi good  village governance .  Berdasarkan  pemaparan  diatas,  hipotesis kedua yang digunakan dalam riset ini yaitu:
H 2 : Kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh  terhadap  penerapan good  village governance .
Sistem  keuangan  desa  adalah  sebuah  aplikasi  yang  dirancang  oleh  BPKP  bersama Kemendagri  guna  meningkatkan p kualitas  tata p kelola  keuangan p desa.  Sistem  keuangan desa  ini  sangat  diperlukan  dalam  pengelolaan n keuangan  desa,  dengan a adanya a sistem keuangan n desa memberikan dampak kepada pemerintah h desa, yaitu memberikan motivasi bagi    pemerintah  desa  untuk  bekerja  dengan  baik  dan  benar,  kegiatan  operasional pemerintah  desa  menjadi  lebih  tertata  secara  administratif,  meningkatkan  kinerja  aparatur pemerintah  desa,  mengurangi  adanya  kesalahan  dan  kecurangan , pengelolaan  keuangan desa  menjadi  tepat  sasaran,  dan  dapat  menciptakan  laporan  keuangan  yang  akuntabel (Sulina, 2017). Hasil riset Krisnawati (2019) menjelaskan bahwa efektivitas sistem keuangan desa  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah n desa.  Hasil  riset Saputri  (2019)  menunjukkan  bahwa  sistem  keuangan  desa  berpengaruh  terhadap good village governance . Berdasarkan pemaparan diatas, hipotesis ketiga yang digunakan dalam riset ini yaitu:
H 3 :   Efektivitas  Sistem  Keuangan  Desa  berpengaruh  terhadap  Penerapan Good  Village Governance .

## 2.  Metode
Pendekatan yang digunakan dalam riset ini adalah pendekatan kuantitaif dengan m data primer r yang berasal dari kuesioner yang distribusikan kepada responden dan diukur d dengan menggunakan  skala likert serta  dianalisis  dengan  menggunakan  program  SPSS  versi  20.0 Riset  ini dilakukan di Kabupaten Buleleng  dengan jumlah populasi sebanyak 129 desa yang tersebar  di  9  kecamatan  yang  berada  Kabupaten  Buleleng.  Dalam  riset  ini n menggunakan teknik probability  sampling ( simple  random  sampling) ,    dimana a sampel  dipilih  secara a acak tanpa m memperhatikan  tingkatan  yang  ada  dalam m populasi  itu  sendiri  (Sugiyono,  2013). Dari  hasil  perhitungan  rumus slovin ,  total  sampel  pada  riset  ini  adalah  56  desa  dengan  3 responden pada masing-masing desa yang meliputi i kepala a desa, sekretaris s desa, dan kaur keuangan n sehingga total responden riset ini adalah 168 responden.
Instrumen  dalam  riset  ini  berbentuk  kuesiioner  yang  didistribusikan  kepada  168 responden.  Dalam  menguji  instrumen  dilakukan  beberapa  pengujian  seperi  uji  satistik deskriptif,  uji  validitas,  dan uji  reabilitas. Dalam penganalisisan data dalam  riset  ini  meliputi uji  normalitas,  uji  multikolinearitas,  uji  heteroskedastisitas.  Untuk  menguji  hipotesis  dengan analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi dan uji t.

## 3.  Hasil Dan Pembahasan
Hasil riset ini meliputi uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.  Analisis  statistik  deskriptif  digunakan  untuk  mengetahui  nilai  minimal,  maksimal, rata-rata a dan n standar deviiasi. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif d dari 168 responden, Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa (X 1 ) memiliki n nilai minimal 75, nilai maksimal 95, nilai r rata-rata 84,63, dan standar d deviasi 5,167. Hal li ini menunujukkan bahwa dari  20  item  pertanyaan  mengenai S Sistem  Pengendalian n Internal  Pemerintah d Desa  (X 1 ), diperoleh  rata-rata  jawaban  responden  adalah  4  atau  setuju.  Variabel  Kompetensi Sumber rr Daya n Manusia  (X 2 )  mempunyai  nilai  minimal  75,  nilai  maksimal  95,  nilai r rata-rata 88,35,  dan  standar d deviasi  3,303.  Hal  ini  menunujukkan  bahwa  dari  20  item  pertanyaan mengenai K Kompetensi Sumber r Daya a Manusia (X 2 ), diperoleh rata-rata jawaban responden adalah  4  atau  setuju.  Variabel  Efektivitas  Sistem  Keuangan  Desa  (X 3 )  mempunyai  nilai minimal  16,  nilai  maksimal  25,  nilai r rata-rata  21,81,  dan  standar d deviasi  2,186.  Hal  ini menunujukkan bahwa dari 5 item pertanyaan mengenai Efektivitas Sistem Keuangan Desa (X 3 ), diperoleh rata-rata jawaban n responden adalah 4 atau setuju. Variabel Penerapan Good Village  Governance (Y)  memiliki n nilai  minimal  42,  nilai  maksimal  60,  nilai r rata-rata  53,51, dan  nilai  standar  deviasi  r  4,692.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa    dari  12  item  pertanyaan mengenai Penerapan Good Village Governance (Y), diperoleh rata-rata jawaban responden adalah 5 atau sangat setuju.
Tabel 1.  Hasil Uji Statistik Deskripstif
Variabel Penelitian N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa 168 75 95 84,63 5,167 Kompetensi Sumber Daya Manusia 168 75 95 88,35 3,303 Efektifitas Sistem Keuangan Desa 168 16 25 21,81 2,186 Penerapan Good Village Governance 168 42 60 52,51 4,692
Tahap awal pengujian instrumen adalah uji kualitas d data yang melibatkan uji i validitas s dan  uji i reliabilitas.  Dalam  mengukur  valid  atau  tidaknya  suatu  instrumen  dilakukan  uji validitas. Kriteria instrumen dikatakan valid jika menghasilkan r hitung > r tabel (Sugiyono, 2013). Berdasarkan  uji  validitas  data  yang  telah  dilakukan n menunjukkan  bahwa a semua  butir pertanyaan  pada a setiap v variabel  memiliki n nilai  r hitung >  r tabel (r tabel =  0,151,  pada  N  =  168). Artinya  bahwa  keseluruhan  butir  pertanyaan  pada  setiap  variabel  dikatakan  valid. Selanjutnya  adalah  uji  reliabilitas.  Reliabel  dapat  didefinisikan  sebagai    suatu n instrumen yang telah beberapa a kali dipergunakan dalam mengukur suatu objek yang sama  dan tetap menghasilkan output yang sama  Butir pertanyaan dinyatakan reliabel jika mempunyai n nila i Alpha Cronnbach > 0,70 (Sugiyono, 22 2013). Capaian uji reliabilitas memperlihatkan n bahwa keseluruhan  variabel n memiliki  nilai Alpha  Cronbach >  0,70.  Hal  ini  berarti  bahwa keseluruhan butir pertanyaan pada setiap variabel dinyatakan reliabel.
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data One-Sample-Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandarized Residual N 168 Normal Parameters a Mean .0000000 Std.Deviation 2.64326015 Most Extreme Absolute .053 Difference Positive .053 Negative -.029 Kolmogorov-Smirnov Z .690 Asymp. Sig. (2-tailed) .727
Setelah uji kualitas d data terpenuhi d dilanjutkan dengan uji asumsi ii klasik yang meliputi uji i normalitas,  uji i multikolinearitas,  dan  uji h heteroskedastisitas.  Uji ia asumsi  klasik  yang pertama adalah uji normalitas yang dilakukan guna menguji suatu data berdistribusi n normal atau tidak, dengan mempergunakan metode One Sampel Kolmogorov-Smirnov . Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 00 0,05, maka data dikatakan berdistribusi n normal. Merujuk  pada  hasil  uji  normalitas  menggunakan  Kolmogorov-Smirnov  menghasilkan nilai  signifikan  Kolmogorov-Smirnov  0,727.  Capaian  ini  mengindikasikan  bahwa  ukuran signifikansi  0,727  lebih  besar  dari  0,05,  maka  kesimpulannya  adalah  populasi  berdistribusi normal.
Selanjutnya  adalah  uji  multikolineraitas  yang  berguna  untuk  mengetahui  adanya hubungan  antarvariabel  independen.  Untuk n mendeteksi a adanya  multikolinearitas  dapat dilihat melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance . Sebuah model regresi dinyatakan bebas gejala multikolinearitas jika memiliki VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1.
Tabel 3. Hasil Uji Multikoleniaritas
Variabel Penelitian Colleniarity Statistic Keterangan Tolerance VIF Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa 0.614 1,561 Bebas Multikolineritas Kompetensi Sumber Daya Manusia 0.811 1,234 Bebas Multikolineritas Efektifitas Sistem Keuangan Desa 0,659 1,517 Bebas Multikolineritas
Capaian  uji  multikolinearitas  diatas  mengindikasikan  bahwa a seluruh  variabel independen memiliki n nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Hal ini  menunjukkan  bahwa  semua  variabel  independen  dalam  riset  ini  bebas  dari  gejela multikolineariitas. Artinya tidak ada korelasi antara variabel independen.
Uji a asumsi  klasiik  berikutnya    yaitu  uji  heteroskedastiisitas  yang  dipergunakan untuk melihati sebuah model regresi  apakah h terjadi perbedaan variancee dari residual  pada satu pengamatan n ke p pengamatan  yang  lainnya.  Pengujian  heteroskedastisitas  dilaksanakan dengan  menggunakan n uji Glejser yang  mempunyai  ketentuan  nilai  probabilitas  signifikan setiap variabel independen lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa a tidak terjadinya gejala heteroskedastisiitas
Tabel 4.  Hasil Uji Heterokedastisitas Variabel Penelitian Sig. Keterangan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa 0,108 Tidak Terjadi Heterokedastisitas Kompetensi Sumber Daya Manusia 0,442 Tidak Terjadi Heterokedastisitas Efektifitas Sistem Keuangan Desa 0,068 Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Merujuk pada tabel diatas, diketahui s seluruh variabel memiliki n nilai signiifikansi > 0,05, artinya  bahwa  tidak  terjadinya  gejala  heteroskedastisiitas.  Setelah  uji  asumsi  klasik terpenuhi,  dilanjutkan d dengan  uji h hipotesis  yang m meliputi  analisis  regresi  linear  berganda, uji  koefisien  determinasi  dan  uji  t  (secara  parsial).  Analisis  regresi  linier  berganda  berguna untuk m melihat  seberapa a besar  pengaruh v variabel  independen v yaitu  sistem  pengendalian internal  pemerintah  desa,  kompetensi  sumber  daya  manusiia,  dan  efektivitas  sistem keuangan desa terhadap variabel terikat yaitu penerapan good . village . governance .
Bersumber  dari  hasil  perhitungan  analiisis  regresi  liniier  pada  tabel  5  diatas,  maka diperoleh hasil persamaan regrresi pada riset ini yaitu:
Y= -19,129 + 0,322X 1 + 0.266X 2 + 1,002X 3 + 5,712 ……………………………….....…..(1) .
Dari  persamaan  tersebut  dapat  diketahui  nilai  konstanta  19,129  menunjukkan  bahwa apabila  variabel  independen  bernilai  konstant,  maka  variabel  terikat  memiliki  nilai  19,129 satuan. Niilai koeffisien regresi i variiabel system pengendaliian internal pemerintah desa (X 1 ) adalah  0,322,  menunjukkan  bahwa  setiap  peniingkatan  system  pengendaliian  interrnal pemerintah desa (X 1 ) satu satuan maka akan mengakibatkan peningkatan penerapan good village governance (Y) sebesar v 0,322 satuan, dengan angapan variabel independen n lainnya dianggap  konstant.  Nilai  koeffisien  regresi v kompetensi  sumber  daya a manusia  (X 2 )  adalah 0,266,  menunjukkan n bahwa a setiap  peningkatan  kompetensi  sumber  daya  manusia  (X 2 ) satu satuan maka a akan menyebabkan peningkatan penerapan good village governance (Y) sebesar  0,226  satuan,  dengan  anggapan v variabel  independen  lainnya  dianggap  konstant. Nillai  koefisiien  regresi i variabel  efektivitas  sistem  keuangan  desa  (X 3 )    adalah  1,002, menunjukkan bahwa setiap peningkatan efektivitas sistem keuangan desa (X 3 )  satu satuan
maka  akan  menyebabkan  peningkatan  penerapan good village  governance (Y)  sebesar 1,002 satuan, dengan anggapan variabel independen lainnya dianggap konstant.
Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Liner Berganda Unstandarized Coefficient Standarized Coefficient Model B Std. Error Beta t Sig. 1 (Constant) -19.129 5.712 -3.349 .001 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa .322 .050 .355 6.452 .000 Kompetensi Sumber Daya Manusia .266 .069 .188 3.838 .000 Efektifitas Sistem Keuangan Desa 1.002 .116 .467 8.615 .000
Berikutnya adalah uji koefisien determinasi yang  berguna untuk m mengukur b besarnya pengaruh  dari  variabel  independen  (X)  terhadap v variabel  dependen  (Y).  Nilai    koefisien determinasi  dapat  dilihat  pada Adjusted  R  Square. Apabila  nilai  yang  ditunjukkan  pada Adjusted  R  Square terbilang  kecil  artinya  variabel l independen  memiliki i kemampuan  sangat terbatas saat menjelaskan v variabel terikatnya
Dilihat dari tabel 6, menunjukkan luaran analisis koefisien determinasi yang ditunjukkan Adjusted R Square senilai 0,677.  Artinya, dalam  penerapan good village governance dapat dijelaskan  oleh  variabel  sistem m pengendalian n internal  pemerintah h desa,  kompetensi sumber daya a manusia, dan efektivitas sistem keuangan desa sebanyak 67,70%. Sedangkan sisianya 32,30% dijelaskan n oleh variabellain selain yang dimasukan pada riset ini.
Tabel 6.  Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of The Estimate 1 .826 a .683 .677 2.667 Tabel 7. Hasil Uji t Unstandarized Coefficient Standarized Coefficient Model B Std. Error Beta t Sig. 1 (Constant) -19.129 5.712 -3.349 .001 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa .322 .050 .355 6.452 .000 Kompetensi Sumber Daya Manusia .266 .069 .188 3.838 .000 Efektifitas Sistem Keuangan Desa 1.002 .116 .467 8.615 .000
Berikutnya  adalah  uji ii statistik k t  (uji i t)  yang  dipergunakan  untuk n melihat  pengaruh masing-masing v variabel  independen  terhadapvariabel  dependen  dengan  anggapan  bahwa variabel  lainnya  dianggap  konstant  (Sugiyono,2017).  Bersumber  pada  tabel  diatas  dapat dilihatbahwa sistem p pengendalian  internal  pemerintah  desa  (X 1 )  memmiliki  t hitung 6,452 dan nilai signiifikansi 0,000. T hitung 6,452 >  t tabel 1,974 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil
ini  menunjukkan n bahwa  sistem  pengendalian  internal  pemerintah  desa  (X 1 )  berpengaruh positiff dan signifiikan terhadap penerapan good viillage governance (Y), maka H 1 diterima. Kompetensi i sumber r daya  manusia  (X 2 )  mempunyai  nilai  t hitung 3,838  dan  nilai signifikansi 0,000. Nilai  t hitung 3,838 > t tabel 1,974 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal i ini menunjukkan n bahwa  kompetensi s sumber  daya v manusia  (X 2 )  berpengaruh n positif f dan signiifikan terhadap v penerapan good d villlage goverrnance (Y), maka H 2 diterima. Efektivitas  sistem  keuangan  desa  (X 3 )  mempunyai  t hitung 3,838  dan  nilai  signifikansi 0,000.  t hitung 0 8,615  >  t tabel 0 1,974  dengan  nilai  signifikansi  0,000  <  0,05.  Hasil n ini memperlihatkan  bahwa  effektivitas  sistem  keuangan n desa  (X 3 )  berpengaruh p positif  dan signifikan n terhadap penerapan good d villlage goverrnance (Y), maka H 3 diterima.
Pengaruh  Sistem  pengendalian  Internal  Pemerintah  Desa  terhadap  Penerapan  Good Village Governance.
Hasil  pengujian  hipotesis  pada  analisis  regresi i linier  berganda  mengenai  pengaruh h sistem m pengendaliian  internal  pemerintah  desa a terhadap p penerapan good d village goverrnance memiliki  nilai  koefisien  regresi  0,322,  artinya  apabila  sistem  pengendalian internal  pemerintah  desa  mengalami p peningkatan  senilai  1  satuan,  maka  penerapan good village  governance juga  akan  mengalami  peningkatan  senilai  0,322  satuan.  Sedangkan, hasil l uji  t t mempunyai  nilai  signifikansi i 0,000  <  0,05  dan  mempunyai  t hitung g 6,452  >  t tabel l 1,974. Hal ini berarti n bahwa s sistem mp pengendalian i internal pemerintah desa berpengaruh positif f dan signifiikan terhadap penerapan good village governance . Sistem m pengendalian n i internal  pemerintah  desa  memiliki  pengaruh  terhadap penerapan good  viillage  goverrnance . Sistem m pengendalian  yang  diberlakukan  secara a menyeluruh h pada  lingkungan n pemerintah  desa  merupakan  definsi  dari  sistem m pengendaliian  internal  pemerintah  desa  (Prawira,  2014).  pengendalian  internal  diperlukan oleh  pemerintah desa  dalam  upaya  meningkatkan  tata  kelola  pemerintahan  desa  menjadi lebih  baik.  Dalam  hal  ini  perlu  adanya  sistem  pengendalain  internal  dalam v lingkungan pengendalian, penilaian n resiko, kegiatan j pengendalian, dan j pemantauan dalam pengelolaan keuangan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  di  Kabupaten  Buleleng.  Dengan  adanya tindakan  pengendalian  dan  pemantauan  yang  dilakukan  pemerintah  desa  di  Kabupaten Buleleng  akan  dapat  mengurangi  resiko  terjadinya  kesalahan,  penyelewengan  atapun penyimpangan  dalam  pemerintahan  desa.  Hal  ini  didukung  oleh  teori stewardship yang menggambarkan  sifat steward yang  cenderung  mempertimbangkan  resiko,  dimana pemerintah  desa  sebagai steward diharapkan  dapat  melakukan  kegiatan  pegendalian  dan penilaian resiko dengan mempertimbangkan resiko yang mungkin dihadapi pemerintah desa. Sehingga, dengan diberlakukanya sistem pengendalian internal desa yang n baik diharapkan bisa  mengendalikan  penyelenggaraan  kegiatan  dan  menjadi  effektif,  efisiien,  transparan, akuntabel  serta  dapat  meminimalisir  terjadinya  kesalahan  dan  penyimpangan n dalam pengelolaan keuangan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Hasil  riset  ini  sejalan d dengan  hasil  riset  yang  dilakukakan  Mailoor  (2017)  yang menjelaskan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  pemerintah  berpengaruh n positif  dan signifikan n terhadap  penerapan n good  goverrnance .  Hasil  riset  ini  juga  sejalan v dengan  riset yang  dilakukan  oleh  Kamaru  (2016)  yang  menjelaskan n sistem  pengendalian n internal berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap p penerapan good  governance .  Maka,  dapat nyatakan  bahwa  sistem  pengendalian n internal  pemerintah  desa  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap penerapan good village governance .
Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  terhadap  Penerapan  Good  Village Governance.
Hasil  pengujian  hipotesis  pada  analisis s regresi  linier b berganda  mengenai n pengaruh kompetensi  sumber  daya  manusia  terhadap p penerapan good  village  governance memiliki nilai  koefisien  regresi  0,266  yang  berarti  bahwa  apabila  terdapat  peningkatan  kompetensi sumber  daya  manusia  sebesar  1 s satuan,  maka n penerapan good  village  governance juga akan  meningkat  0,266  satuan.  Sedangkan,  hasil  uji  t  mempunyai  nilai  signifiikansi  0,000  <
0,05 dan mempunyai nilai t hitung 3,838 > t tabel 1,974. hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia  berpengaruh positif dan signifiikan terhadap penerapan good. Kompetensi  sumber  daya  manusia  memiliki  pengaruh  terhadap  penerapan good village governance . Adapun kompetensi sumber daya manusia dalam riset ini berfokus pada pengetahuan,  kemampuan  dan  keterampilan  yang  dimiliki  pemerintah  desa  dalam  upaya pengelolaan  keuangan  desa.  Teori stewardship memandang  bahwa  pemerintah  desa sebagai  pihak  yang  dapat  dipercaya,  berintegritas  tinggi,  mampu  bertindak  dengan  penuh tanggungjawab  dan  mampu  berprilaku  dengan  baik  untuk  kepentingan n masyarakat.  Dalam hal i ini  pemerintah  desa  di  Kabupaten  Buleleng  diharapkan  dapat  bekerja  dengan  optimal untuk  kepentingan  publik  dengan  demikian  akan  dapat  memberikan n pelayanan  yang n baik pada a masyarakat dan dapat membuat pertanggungjawaban yang diamanahkan kepadanya. Untuk  melaksanakan  tanggungjawab  tersebut  pemerintah  desa  diharapkan  dapat mengerahkan  semua  kemampuan  dan  kompetensi  yang  dimilikinya.  Dalam  pemerintahan desa  diperlukanya  kompetensi  sumber  daya  manusia  agar  dapat  menerapkan  tata  kelola pemerintahan  yang  baik.  Sumber  daya  manusia  yang  kompeten n sangat n diperlukan  dalam pemerintah  desa  agar  pengelolaan n keuangan n desa  bisa  dipertangungjawabkan  secara transparan  dan  akuntabel.  Kompetensi  sumber  daya  manusia  yang m memadai  diharapkan dapat mendukung pengelolaan n keuangan desa a mulai dari tahap n perencanaan, pelaksanaan, p penatausahaan, pelaporan n dan pertanggujawaban, sehingga keuangan desa dapat  dialokasikan  dengan  benar  tepat  waktu,  transparan,  partisipatif  dan  akuntabel.  Oleh karena  itu  diperlukannya  sumber  daya  manusia  yang  berkompeten n dalam  pemerintahan desa  karena  kompetensi  sumber  daya  manusia  menjadi  elemen  yang  berpengaruh  dalam menentukan keberhasilan pemerintah desa dalam menerapkan good villlage governance. Hasil  riset  ini  sejalan  dengan n hasil  riset  yang  dilakukan  oleh  Helmayani  (2017) menjelaskan  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  implementasi good  village  governance .  Dengan n demikian,  dapat n dinyatakan bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap penerapan good village governance .

## Pengaruh  Efektivitas  Sistem  Keuangan  Desa  terhadap  Penerapan  Good  Village
Governance.
Hasil  pengujian  hipotesis  pada  analisis  regresi  linier  berganda  mengenai  pengaruh efektivitas sistem keuangan desa terhadap penerapan good village governance memiliki nilai koefisien  regresi  1,002  yang  berarti b bahwa  apabila  terjadi p peningkatan  efektivitas  sistem keuangan  desa  sebesar s 1  satuan,  maka  penerapan good  village  governance juga  akan meningkat s sebesar  1,002  satuan.  Sedangkan,  hasil  uji  t  mempunyai  nilai s signifikansi sebesar  0,000  <  0,05  dan  mempunyai  nilai  t hitung 8,615  >    t tabel 1,974.  hal  ini n menunjukkan bahwa n efektivitas  sistem  keuangan  desa    berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap penerapan good village governance .
Efektivitas  sistem  keuangan  memiliki  pengaruh  terhadap  penerapan good  village governance .  Sistem  keuangan  desa n berperan  guna  meningkatkan k kualitas  tata a kelola keuangan n desa.  Pemberian  dana  yang  jumlahnya  begitu  besar  ke  desa  akan  berbanding lurus juga  dengan tanggungjawab pemerintah yang semakin bertambah, dimana pemerintah desa  diharapkan  mampu  menerapkan n prinsip  akuntabiliitas  dan  transparansi  dalam pengelolaan n keuangan n desa, serta setiap kegiatan yang diselenggarakan pemerintah h desa harus n dapat  dipertanggungjawabkan n kepada  masyarakat d desa.  Sistem  keuangan  desa dapat  memudahkan  pemerintah  desa  dalam m proses  pengelolaan n keuangan,  membantu dalam  proses  menginput  data,  mencarian  data  dan  membuat  laporan  keuangan  desa, sehingga a sistem  keuangan  desa  dapat  meminilimalisasi  terjadinya  kesalahan n dan keamanan n data  dapat  dijaga  secara  optimal  (Rusmayanti  dkk.,  2010).  Sistem  keuangan desa berperan dalam mewujudkan akuntabilitas, dengan sekali input sistem keuangan desa dapat  menghasilkan  dokumen  penatausahan  dan  berbagai  laporan  yang  sudah h sesuai dengan n ketentuan  yang g berlaku  dan  pelaporan  keuangan  desa  menjadi  tepat  waktu  dan akurat.  Efektivitas  sistem  keuangan  desa  akan  dapat  meningkatkan  akuntabilitas, transparansi  dan  disiplin  anggaran  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Dengan n demikian,
effektivitas  sistem  keuangan n desa  berperan  penting  dalam  penerapan  tata a kelola pemerintahan n yang baik ( good village governance ).
Hasil  riset  ini  sejalan  dengan  hasil  riset  yang  dilakukan  oleh  Krisnawati  (2019)  yang menjelaskan  bahwa  efektivitas  sistem  keuangan  desa  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kinerja  pemerintah  desa.  Hasil  riset  Saputri  (2019)  menjelaskan  bahwa  sistem keuangan  memiliki  pengaruh  terhadap good  village  governance .  Dengan  demikian,  dapat dinyatakan  bahwa  efektivitas  sistem  keuangan  desa  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap penerapan good village governance .

## 4.  Simpulan Dan Saran
Berdasarkan n hasil  penelitian  simpulan  dalam  penelitian  ini, pertama ,    sistem pengendalian  internal  pemerintah  desa  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap penerapan good  village  governance dengan  nilai  t hitung 6,452  >  t tabel 1,974  dan  nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini berarti bahwa sistem pengendalian internal pemerintah desa yang  baik  akan  meningkatkan  penerapan good  village  governance . Kedua , kompetensi sumber  daya  manusia  berpengaruh  postif  dan  signifikan  terhadap  penerapan good  village governance dengan nilai t hitung 3,838 > t tabel 1,974 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal n ini berarti b bahwa kompetensi sumber daya manusia yang baik akan meningkatkan penerapan good village governance . Ketiga , Efektivitas sistem keuangan desa berpengaruh  positif dan signifikan terhadap n penerapan good village governance dengan nilai t hitung 8,615 > t tabel 1,974 dan  nilai  signifikansi  0,000  <  0,05.  Hal  ini b berarti  bahwa  efektivitas  sistem  keuangan  desa akan meningkatkan n penerapan good village governance . Peneliti menyarankan pertama , bagi pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah desa untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan penyimpangan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa. Kedua ,  diharapkan  agar pemerintah  desa  mengoptimalkan  kompetensi  sumber  daya  manusia  yang  dimilikinya  dan meningkatkan  efektivitas  penggunaan  sistem  keuangan  desa  agar  dapat  meningkatkan pengelolaan keuangan desa menjadi n lebih effektif dan n efisien serta dapat dipertangungjawabkan  secara  transparan  dan  akuntabel. Ketiga ,  bagi  peneliti  selanjutnya yang n tertarik  melakukan  riset  yang  sejenis  diharapkan  agar m menggunakan  variabel  lain yang juga menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan good village governance.

## Daftar Pustaka
Daniri.  2005. Good  Corporate  Governance:  Konsep  dan  Penerapannya  dalam  Konteks Indonesia . Jakarta: Ray Indonesia.
Helmayani,  Putu  Lia.  2017. Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Peran  Badan Permusyawaratan  Desa,  dan  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap  Implementasi  Good Village  Governance  (Studi  Pada  Desa  di  Kabupaten  Buleleng) .  Skripsi.  Jurusan Akuntansi Program S1. Universitas Pendidikan Ganesha.
Ishanti, Emilda. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah  (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota). Artikel. Universitas Negeri Padang.
Kamaru,  Brully.  2016. Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  Terhadap  Good Governance  Pemerintah  Kabupaten  Bone  Bolango .  Skripsi.  Universitas  Negeri Gorontalo.
Krisnawati,  Ni  Made  Gita.  2019. Pengaruh  Efektivitas  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes) dan  Kompetensi    Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Desa  (Studi Pada  Desa  Di  Kecamatan  Kediri  Kabupaten  Tabanan) .  Skripsi.  Jurusan  Akuntansi Program S1. Universitas Pendidikan Ganesha.
Mailoor, Jefri Herbert, Jullie J Sondakh. 2017. Pengaruh Sistem Akuntansi pemerintah, Budaya Organisasi, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, peran APIP, dan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris Di Kabuapaten Talaud). Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing. Vol. 8, No. 2: 82- 94.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Jakarta: Sekretariat Negara.
Prawira,  I.M.  2014. Pengaruh  Moralitas  Individu,  Asimetri  Informasi,  dan  Efektivitas Pengendalian  Terhadap  Fraud  (Kecurangan)  Akuntansi  (Studi  Empiris  pada  Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Buleleng). Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha.
Rusmayanti,  A.,  Purnama,  B.,  &  Sukadi.  2010.  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan. Indonesi Journal On Science, 1-5.
Saputri,  Nikita  Aprilia.  2019. Analisis  Penerapan  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes) Sebagai  Terciptanya  Good  Village  Governance  (Studi  Kasus  Pada  Desa  Banjarejo, Kecamatan  Donomulyo,  Kabupaten  Malang,  Jawa  Timur ).  Malang:  Universitas Muhammadiyah Malang.
Solekhan,  Moch.  2012.  Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  berbasis  partisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas. Malang: Setara press
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitaif dan R&D 12 th Edition . Bandung: CV Alfabeta.
Sulina,  I  Gusti  Ayu  Trisha.  2018.  Peranan  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  Terhadap Kinerja  Pemerintah  Desa  (Studi  Kasus  Di  Desa  Kaba-Kaba  Kecamatan  Kediri Tabanan). Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Jakarta: Sekretariat Negara.