## Pengaruh Emic View Terhadap Penetapan Kelayakan Lingkungan Rencana Pembangunan Tenaga Listrik Jawa Bali

## Endang Susilowati
Sosial Humaniora, FBMT, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, endangits@yahoo.com

## Sukriyah Kustanti Moerad
Sosial Humaniora, FBMT, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, antin@mku.its.ac.id

## Zaenal Arifin
Departemen Fisika, FIA, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, zaenalw18@gmail.com
Diterima: 03 Mei 2018 Direview: 10 Juli 2018 Diterbitkan: 27 Juli 2018
Hak Cipta © 2017 oleh Penulis (dkk.) dan Jurnal Sosial Humaniora (JSH) *This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Subject Areas: socio-environmental

## Abstract
Based on the official calculation of power supply, the island of Bali requires the increasing  of  electric  power  to  support  their  tourism  sectors.  The  survey's results showed that social-environmental feasibility has met the requirements of Environmental Ministry’s Regulation (no.16, 2012). The assessments of the environmental documents, however, did not fulfill one of ten criteria and that is an  emic  view  especially  from  the  religion  communities.  As  a  result,  the  plan could  not  be  done.  This  paper  intends  to  give  an  in-depth  analysis  of  how religion communities try to conceive the governmental planning as a breaking of the religion’s law .
Keywords: Emic View; Environmental Feasibility; Jawa Bali Crossing (JBC); Religion Communities .

## Pendahuluan/Latar Belakang
Pulau  Bali  merupakan  daerah  tujuan  wisata baik domestik maupun internasional dimana kunjungan wisatawan mancanegara rata-rata mencapai 1,6 juta orang per tahun, yang memberikan pemasukan  devisa  terbesar  secara  nasional.  Terkait dengan hal tersebut, Pulau Bali memerlukan pasokan tenaga  listrik.  P.T  PLN  perlu  mengantisipasi kebutuhan daya listrik untuk pemakaian beban puncak pada malam hari. Pertumbuhan kebutuhan daya listrik di  Provinsi  Bali  5  tahun  terakhir  sebesar  8,9%  per tahun, dengan pertumbuhan ekonomi/PDRB Provinsi Bali yang mencapai 5-6%, maka kebutuhan listrik 10 tahun ke depan rata-rata 9,21% per tahun. Kebutuhan listrik  di  Provinsi  Bali  pada  tahun  2019  diprediksi mencapai 6.685 GWH per tahun dan beban 1.245MW.
Dengan proyeksi pertumbuhan kebutuhan listrik rata- rata  9,21%  per  tahun,  jika  tanpa  adanya  tambahan pasokan tenaga listrik baru, maka akan terjadi  defisit daya  sebesar  600  MW.  Selama  periode  2009-2019, diperlukan  tambahan  pasokan  pembangkit  minimal sebesar 60 MW per tahun. Jaringan transmisi ini akan melintasi  persawahan,  ladang,  lahan  perbukitan, perairan laut dan kawasan konservasi di Baluran dan Taman Nasional Bali Barat (TNBB). Rute sepanjang ±  239,68  Km  melintasi  sebagian  daerah  ujung  Jawa Timur, dan sebagian daerah barat Pulau Bali (Arifin, Zaenal, dkk. 2017) .
Open Access
Gambar 1 (Ket.: Peta Jalur SUTET dan SUTT) Gambar 2 (Ket.: Crossing Tower dan Achor Tower )
Untuk  mewujudkan  rencana  ini,  kegiatan pembangunan  harus  mendapat  kelayakan  lingkungan untuk ditetapkan persetujuan “Izin Lingkungan”.( UU No. 32 Tahun 2009 ). Dalam UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) tersebut menetapkan bahwa “Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang  Berdampak  Penting  Wajib  Memiliki  Dokumen Lingkungan ( Permen  LH  No.05  Tahun  2012 ).
Berdasarkan peraturan tersebut, Unit Induk Pembangunan  Jaringan  Jawa  Bali  wajib  menyusun
dokumen  lingkungan  untuk  mendapatkan  kelayakan lingkungan  untuk  ditetapkan  “Izin  Lingkungan”. Untuk  mendapatkan  persetujuan  “Izin  Lingkungan”, maka perlu dilakukan penilaian kelayakan lingkungan oleh  tim  teknis  dan  komisi  penilai  Dokumen Lingkungan  Hidup.  ( Permen  LH  No.08  Tahun 2013 ). Kelayakan lingkungan dari dokumen lingkungan hidup ditetapkan berdasarkan 10 (sepuluh) kriteria  kelayakan  lingkungan  penyusunan  dokumen lingkungan hidup. ( Permen LH No. 16 Tahun 2012 ) Kriteria kelayakan tersebut adalah:
1.Rencana tata ruang sesuai ketentuan perundang- undangan;
2.Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan hidup serta sumber daya alam (PPLH &  PSDA)  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan;
3.Kepentingan pertahanan keamanan;
4.Prakiraan  secara  cermat  mengenai  besaran  dan sifat  penting  dampak  dari  aspek  biogeofisik kimia,  sosial-ekonomi  dan  sosial-  budaya,  tata ruang,  dan  kesehatan  masyarakat  pada  tahap prakonstruksi,  konstruksi,  operasi,  dan  pasca operasi rencana kegiatan;
5.Hasil  evaluasi  secara  holistik  terhadap  seluruh dampak  penting  sebagai  sebuah  kesatuan  yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui  perimbangan  dampak  penting  yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif; 6.Kemampuan  pemrakarsa  dan/atau  pihak  terkait yang  bertanggung  jawab  dalam  menanggulangi dampak  penting  negatif  yang  akan  ditimbulkan dari  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  direncanakan dengan  pendekatan  teknologi,  sosial,  dan kelembagaan;
7.Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu  nilai-nilai  sosial  atau  pandangan
masyarakat ( emic view );
8.Rencana  usaha  dan/atau  kegiatan  tidak  akan mempengaruhi  dan  atau  mengganggu  entitas ekologis  yang  merupakan:  entitas  dan/atau spesies  kunci  ( key  species ),  memiliki  nilai penting secara ekologis ( ecological importance ), memiliki nilai penting secara ekonomi ( economic importance );  dan/atau  memiliki  nilai  penting secara ilmiah ( scientific importance );
9.Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan  yang  telah  ada  di  sekitar  lokasi  usaha dan/atau kegiatan;
10.Tidak  dilampauinya  daya  dukung  dan  daya tamping  lingkungan  hidup  dari  lokasi  rencana usaha  dan/atau  kegiatan,  dalam  hal  terdapat perhitungan  daya  dukung  dan  daya  tamping lingkungan dimaksud.
Dari  kesepuluh  kriteria  tersebut,  kriteria kelayakan lingkungan yang paling sering menyebabkan terganjalnya penetapan izin lingkungan justru  bukan  faktor  teknis  melainkan  faktor  sosial budaya.  Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  budaya sangat berpengaruh terhadap perilaku, ekspresi emosi, kepribadian,  keyakinan,  dan  kehendak.  Dalam pemahaman budaya (etnografi) terdapat 2 (dua) jenis ragam budaya dalam masyarakat, yaitu etik dan emik ( etic and emic view ). Emic view adalah pandangan/perilaku  masyarakat  yang  bersifat  khas budaya  ( culture-spesific ),  mengacu  pada  pandangan warga masyarakat yang dikaji. Emik ( native point of view ) misalnya, mencoba menjelaskan suatu fenomena  dalam  masyarakat  dengan  sudut  pandang masyarakat  itu  sendiri,  sehingga  kebenaran  tersebut belum  tentu  merupakan  kebenaran  bagi  orang  dari budaya  lain.  Studi emic bersifat  unik,  sukar  untuk
digeneralisasikan  secara  luas  (Pelto,  1970).  Lebih lanjut  dijelaskan  (Foster,  1978)  bahwa  pendekatan emic  mencakup  upaya  untuk  mengkomunikasikan keadaan  diri-dalam  ( inner  psychological  states )  dan perasaan  individu  yang  berkaitan  dengan  perilaku. Berbeda  dengan  etik  yang  mengacu  pada  pandangan pengamat  yang  mengkaji  masyarakat  tersebut  yang menganggap kebenarannya bersifat universal, kebenaran bagi semua orang. (Mulyana, 2000).

## Kajian Literatur
Terdapat  beberapa  nilai  penting  yang  menjadi landasan dan pedoman bagi Masyarakat Bali (Hindu) dalam  melakukan  berbagai  aktivitas.  Keberadaan nilai-nilai tersebut menyebabkan Budaya Bali tampak berbeda dan unik. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat Bali bersumber dari Agama Hindu. Nilai- nilai budaya yang dianggap penting tersebut tertuang dalam beberapa konsep, seperti: Tri Hita Karana , Tri Mandala , dan konsep Luan Teben
• Tri Hita Karana , yaitu sebuah konsep yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: Parahyanga n, Pawongan ,  dan Palemahan .  Inti  konsep Tri  Hita Karana mengandung makna adanya keharmonisan dan  keselarasan  hubungan  antara  Manusia  dan Tuhan;  hubungan  Manusia  dengan  sesama Manusia, dan hubungan Manusia dengan Lingkungan.
- Parahyangan (adanya tempat-tempat pemujaan kepada Tuhan), merupakan perwujudan hubungan harmonis antara Manusia dengan Tuhan.
- Pawongan (kehidupan bermasyarakat),
merupakan perwujudan hubungan yang harmonis antara sesama manusia.
- Palemahan , perwujudan harmonisasi
kehidupan manusia dengan lingkungan alam.
Konsep Tri  Hita  Karana ini  merupakan  filosofi hidup  Orang  Bali  yang  terimplementasi  dalam berbagai kehidupan sosial di Bali.
• Tri Mandala , merupakan konsep yang memegang peranan  penting  dalam  Tata  Ruang  Masyarakat Bali. Secara umum, konsep ini membedakan ruang menjadi  tiga,  yaitu: Utama  Mandala , Madya
Mandala , dan Nista Mandala .
- Utama Mandala merupakan tempat yang paling suci,  ditinjau  dari  tingkat  kesuciannya.  Dalam pembagian  Tata  Ruang  atau  Tata  Letak Bangunan Suci (Pura), Tri Mandala diimplementasikan  dalam  pembagian  tiga halaman  Pura  ( Jeroan tempat  yang  dianggap paling suci; Jaba Tengah ; dan Jaba tempat yang kesuciannya  dianggap  paling  rendah).  Dalam Tata  Ruang  Perumahan  ( Compound )  tempat pemujaan  keluarga  ( Pemerajan , Sanggah ) adalah Utama Mandala .
- Madya  Mandala adalah  rumah  tempat  tinggal manusia
- Nista  Mandala adalahtempat  pembuangan limbah dan kandang
Dalam  tataran  kawasan  geografi  dibedakan menjadi:  Kawasan  Pegunungan,  yaitu  Hulu disebut Utama  Mandala ;  Tengah  yang  berupa
Dataran  disebut Madya  Mandala ;  dan  Hilir yaitu  Dataran  Rendah/Pesisr  disebut Nista Mandala.
• Hulu-Teben  atau  Luan-Teben  merupakan  konsep yang juga mempunyai makna kesucian. Misalnya:
Secara  horizontal,  arah  gunung  ( Kaja )  dan  arah matahari terbit ( Kangin ) adalah arah yang dianggap
lebih  suci  dibandingkan  dengan  arah  laut ( Kelod ) dan  arah  matahari  tenggelam  ( Kauh ).  Secara vertikal,arah keatas ( Luwur/Duwur ) dianggap lebih suci  dibandingkan  dengan  arah  ke  bawah ( Sor ).Terkait dengan konsep ini, maka di Bali ada ketentuan  khusus  tentang  ketinggian  sebuah bangunan.  Ketinggian  bangunan  yang  diijinkan adalah maksimal 15 m (meter).
Dalam  budaya  Hindu  di  Bali,  daerah  pesisir (pantai)  merupakan  wilayah  yang  mempunyai  nilai yang sangat penting. Wilayah laut (pantai) merupakan wilayah kawasan suci. Pada saat-saat tertentu, pantai menjadi  pusat  orientasi  masyarakat  Hindu  ketika melaksanakan  ritual-ritual  tertentu,  seperti  Upacara Melasti (upacara  sebelum  Hari  Raya  Nyepi)  atau Nglayut setelah  Upacara Ngaben / Memukur / Meligia dan  sebagainya.  Nilai-nilai  tentang  pola  pengaturan ruang  tersebut  memegang  peranan  penting  dalam Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  di  Provinsi Bali.  Pola  pengaturan ruang  terjadi  secara  horizontal maupun  vertikal.  Pola  pengaturan  ruang  inilah  yang membawa  konskuensi  bahwa  ada  ruang  yang termasuk dalam kawasan suci, baik horizontal maupun vertikal.
Warisan  budaya  yang  paling  penting  dan keberadaannya  cukup  banyak  di  Bali  adalah  Pura. Secara  garis  besar  Pura  di  Bali  dikelompokkan menjadi 5 (lima) jenis Pura, yaitu:
• Kahyangan  Jagat ,  terdiri  dari  delapan  buah  Pura besar yang masing-masing pura menempati sebuah penjuru mata angin. Di sebelah timur adalah Pura Lempu  yang  Luwur terletak  di  Kabupaten Karangasem;  di  bagian  tenggara  adalah Pura Goalawah terletak  di  Kabupaten  Klungkung;  di bagian  selatan  adalah Pura  Andakasa terletak  di Kabupaten Klungkung; di bagian barat daya adalah
Pura  Uluwatu terletak  di  Kabupaten  Badung;  di sebelah  barat  adalah Pura  Batukaru terletak  di Kabupaten  Tabanan;  di  barat  laut  adalah Pura Pucak  Mangu terletak  di  Kabupaten  Badung;  di bagian  utara  adalah Pura  Batur terletak  di Kabupaten  Bangli;  dan Pura  Besakih terletak  di
Kabupaten  Karangasem  menempati  posisi  timur laut dan dibagian tengah. Seluruh masyarakat Bali (Hindu)  dan  bahkan  dari  luar  Bali  biasanya  ikut melakukan  persembahyangan  di  Pura Kahyangan Jagat .
• Dhang  Kahyangan ,  adalah  Pura  yang  dibangun dalam  rangka thirthayatra (perjalanan  suci)
Bhagawan  Astapaka  (seorang  Budist)  dan Dhanghyang Nirartha/ Pedanda Sakti Wawu Rauh (Ciwaistis)  ke  Bali.  Di  tempat-tempat  dimana beliau  pernah  tinggal  untuk  bersemadi  dan menyebarkan  agama,  maka  di  tempat  tersebut kemudian dibangun Pura. Terdapat sangat banyak Pura  yang  termasuk  katagori Dhang  Kahyangan .
Beberapa diantaranya adalah: Pura Segara Rupek,
Pura  Prapat  Agung,  Pura  Payogan dan Pura Pulaki di Kabupaten Buleleng; Pura Rambt Siwi di Kabupaten  Jembrana; Pura  Tanah  Lot di Kabupaten  Tabanan; Pura  Pucak  Payogan dan Pura Gunung Lebah di Ubud Kabupaten Gianjar;
Pura Sakenan di Denpasar dan sebagainya. Pemuja diberbagai Pura dengan katagori ini adalah seluruh Masyarakat  Bali,  seperti  halnya  Pura  Kahyangan Jagat.
• Pura Kahyangan  Desa atau Kahyangan  Tiga adalah  Pura  Utama  yang  biasanya  ada  di  setiap
Desa Adat / Desa Pakraman . Kahyangan Desa atau Kahyangan  Tig a  terdiri  dari  tiga  unit  pura,  yaitu Pura  Puseh , Pura  Desa/Baleagung ,  dan Pura Dalem .  Yang  bertanggung  jawab  dan  melakukan
pemujaan  di  ketiga  pura  tersebut  adalah  seluruh krama (anggota) Desa Adat/ Desa Pakraman yang bersangkutan.
• Pura Dadia atau  Pura  Panti  adalah  Pura  tempat pemujaan bagi golongan atau klan tertentu saja.
• Pura Swagina adalah  Pura  tempat  pemujaan berkaitan  dengan  profesi  kegiatan  ekonomi tertentu. Dalam komunitas petani dikenal ada Pura Subak (  Pura Ulun  Danu , Ulun  Suwi , Bedugul ), biasanya terletak pada sumber air dari mana sawah mendapatkan  irigasi. Pura Melanting adalah  pura yang berkaitan dengan kehidupan perekonomian di bidang  perdagangan. Pura  Melanting biasanya terletak  di  areal  pasar. Pura  Segara adalah  Pura yang dibangun terkait dengan kehidupan nelayan,biasanya berada di wilayah pantai.
Dari  kelima  kelompok  pura  tersebut,  masing- masing  mempunyai  jarak  kesucian  yang  berbeda- beda.  Pada  jarak  yang  telah  ditetapkan  tidak dibenarkan  membuat  bangunan  dengan  tujuan ekonomi.  Bangunan  yang  diperbolehkan  dibangun hanyalah  bangunan  yang  berkaitan  dengan  aktivitas keagamaan saja. Untuk Pura Kahyangan Jagat , jarak kesuciannya ± 5 km dan Pura Dhang Kahyangan ± 2 km,  sedangkan  jarak  antara Pura  Dadia , Pura Swagina , dan Pura Kahyangan Desa biasanya diatur sesuai  dengan  kesepakatan  antara  masyarakat sekitar Pura dan pengempon (pengelola) pura tersebut. Jarak kesucian kawasan pura yang umum disepakati adalah apenyengker ,  yaitu  jarak  yang  sama  dengan  tinggi tembok pura yang bersangkutan.
Rencana  pembangunan  SUTET  500  kV  dari GISTET  Paiton  Antosari  dan  SUTT  150  kV  dari  GI Antosari  ke  GI  Kapal,  dari  hasil  pelingkupan ditemukan beberapa tower yang jaraknya relatif dekat
dengan Pura. Crossing Tower jaraknya hanya ± 400 m dari Pura Penataran Segara Rupek , dan letak Anchor Tower dengan Pura Payogan, Pura Prapat Agung dan Pura  Segara  Rupek ,  masing-masing  ±  139  m  dan  ± 179  m.  Kedua  Pura  tersebut  berstatus Dhang Kahyangan ,  dengan  demikian  jarak  minimal  antara Pura dengan kegiatan yang bukan kegiatan keagamaan seharusnya ± 2 km.
Dalam  Perda  Provinsi  Bali  Nomor  16  Tahun 2009  tentang  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi Bali  Tahun  2009  –  2029,  beberapa  bab  diantaranya berisi  tentang  pengaturan  kawasan  suci.  Pada  Bab  I yang  berisiketentuan  umum,  pada  bagian  kesatu tentang pengertian, pasal 1 ayat 41 menjelaskan bahwa Kawasan Tempat Suci adalah kawasan di sekitar Pura yang  perlu  dijaga  kesuciannya  dalam  radius  tertentu sesuai  status  Pura  sebagaimana  ditetapkan  dalam Bhisama  Kesucian  Pura Parisadha  Hindu  Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Nomor
11/Kep/I/PHDIP/1994.
Di  areal/kawasan  Taman  Nasional  Bali  Barat (TNBB)  Jalan  Raya  Gilimanuk-Singaraja  terdapat sebuah  komplek  Pura,  yaitu  Pura  Bakungan.  Pura utama  (Pura  Bakungan)  terdiri  dari  tiga  bagian ( mandala ), sebagai berikut:
• Utama Mandala : beberapa bangunan dalam Pura,
diantaranya,  sebuah pelinggih (bangunan  suci)
padmasana dan sebuah candi. Pada candi tersebut terdapat dua buah lingga
• Madya Mandala : bagian Pura yang terdapat sebuah bangunan suci, yang dipuja Bagawan Sidi Mantra
(leluhur dari klan Arya Bang Pinatih di Bali)
• Nista  Mandala :  bagian  Pura  yang  terdapat pemujaan Hyang Tunggal Narayana
Di  sebelah  selatan  (±  15  m)  bangunan  utama
Pura  Bakungan terdapat  sebuah pelinggih tempat pemujaan Jero Patih Wijaya Kusuma . Di sebelah barat Pura  Bakungan terdapat  dua pelinggih (bangunan pemujaan),  yaitu Pelinggih  Dewa  Ayu  Ulun  Danu (letaknya  di  utara)  dan Pelinggih  Dewa  Ayu Taman (letaknya di selatan). Kedua pelinggih tersebut berfungsi  sebagai Pura  Beji (tempat  mengambil  air suci)  bagi Pura  Bakunga n.  Kedua pelinggih ini diperkirakan posisinya agak dekat dengan titik tower T.041
Di  Banjar/Dusun  Delod  Setra,  Desa  Medewi- Kecamatan  Mendoyo,  Kabupaten  Jembrana,posisi tower  T.113  dan  T.114  akan  melintas  diatas pemukiman.  Di  dekat  T.114  terdapat  Pura  Bedugul (Pura milik Subak Medewi ) dan balai subak (bangunan tempat rapat) Subak Medewi.
Gambar 3
(Ket.: Pintu gerbang Pura Segara Rupek

## Gambar 4
(Ket.: Gambar: Kegiatan survei wawancara di dalam Pura Segera Rumpek)
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan tersebut,  maka  dilakukan  penelitian  Pengaruh Emic View Terhadap  Penetapan  Kelayakan  Lingkungan Rencana  Pembangunan  Jawa  Bali Crossing (JBC)- SUTET  500  kV  Paiton-Antosari  dan  SUTT  150  kV Antosari-Kapal,  yang  dilakukan  di  Desa  Sumber Klampok-Kecamatan  Gerogak,  Kabupaten  Buleleng.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk mengetahui  seberapa  signifikan  pengaruh emic  view terhadap  penetapan  kelayakan  lingkungan  suatu rencana kegiatan/pembangunan khususnya emic view masyarakat  Bali  sebagai  wilayah  studi;  faktor-faktor yang berpengaruh terhadap emic viw di wilayah studi. Dari analisis hasil penelitian tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan bagi stakeholder/pemangku  kepentingan  terkait  kebijakan yang  mengatur  rencana  kegiatan/pembangunan; pertimbangan  bagi  tim  teknis  dan  komisi  dalam menilai dokumen lingkungan; dan sebagai basis data penelitian emic view kasus sejenis.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian Descriptive Analysis ,  yang  dilakukan  secara Cross-Sectional , dengan  wilayah  kajian  Desa  Sumber  Klampok- Kecamatan  Gerogak,  Kabupaten  Buleleng,  Provinsi Bali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data  primer  dan  sekunder.  Data  Primer  diperoleh melalui  observasi  langsung  di  wilayah  kajian, penyebaran  kuesioner,  partisipasi  dan  wawancara mendalam  ( dept  interview,  grievance  mechanism ) dengan  responden  terpilih,  yaitu  100  penduduk  di wilayah  kajian.  Sedangkan  data  sekunder  dari  studi pustaka yang relevan, jurnal, hasil penelitian dan data sekunder  dari  institusi  terkait.  Penelitian  ini menggunakan  teknik  pengambilan  sampel  secara
purposive random sampling . Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kritis interpretative , causa-logical , descriptive dan reflective . Penelitian kualitatif ini disimpulkan setelah diperoleh proposisi-proposisi dasar dari hasil analisis sebelumnya.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pembahasan hasil penelitian ini dikelompokkan dalam 3  variabel,  yaitu:  sikap  dan  persepsi  masyarakat terhadap rencana  pembangunan,  serta  hasil  penilaian kelayakan  dokumen  lingkungan  oleh  tim  teknis maupun  komisi,  berdasarkan  10  kriteria  kelayakan (Permen L.H No.16 Tahun 2012) yang telah dilakukan dalam penelitian ini
A.  Persepsi Masyarakat terhadap Rencana
Pembangunan
Persepsi masyarakat terhadap rencana pembangunan  merupakan  bagian  penting  dari  studi untuk  menguji  dokumen  lingkungan,  karena  terkait dengan respon masyarakat terhadap rencana pembangunan.  Selain  itu  rencana  pembangunan  ini sendiri  telah  dilakukan  sejak  5  tahun  yang  lalu,  di mana studi kajian lingkungannya dilaksanakan tahun 2014.Oleh  karena  itu  sebanyak  84,00%  responden telah  mengtahui  rencana  kegiatan  ini.  Sedangkan 16,00%  responden  mengatakan  belum  mendengar. Masyarakat mengetahui adanya rencana pembangunan SUTET 500 kV tersebut dari berbagai sumber  informasi  mulai  dari  sosialisasi/pertemuan formal  yang  dilakukan  sebelumnya  oleh  aparat kelurahan,  sesama  warga,  dan  oleh  pemrakarsa proyek,  serta  pengumuman banner di  kelurahan maupun kecamatan, serta media masa.
B.  Sikap Masyarakat
terhadap Rencana

## Pembangunan
Berdasarkan  informasi  yang  didapat  dari  100 responden,  sebanyak  83,00%  responden  menjawab setuju  dan  12,00%  tidak  setuju,  serta  5,00%  tidak menjawab  terkait  adanya  rencana  pembangunan SUTET  500  kV  dari  GISTET  Paiton  Antosari  dan SUTT 150 kV dari GI Antosari ke GI Kapal tersebut, meskipun sebagian besar masyarakat setuju masih ada responden yang ragu-ragu.
Gambar 5
(Ket.:  Data  Primer  September  2017  tentang  sikap  Responden terhadap Pembangunan SUTT 500kV)
Distribusi  alasan  responden  setuju  terhadap rencana  pembangunan,  selanjutnya  akan  disajikan dalam gambar 4.
Gambar 6
(Ket.: Data Primer September 2017)
Dari  gambar  6  dapat  diinterpretasikan  bahwa alasan  responden  setuju  yang  paling  banyak  adalah opsi  untuk  memenuhi  kebutuhan  listrik  masyarakat, industri,  dan  pariwisata  dinyatakan  oleh  37,00% responden,  dan  opsi  lainnya  adalah  membuka lapangan  kerja  dan  berusaha  pada  saat  konstruksi maupun operasi, dinyatakan oleh 29,00% responden, ada  ganti  rugi  kerugian  aset  yang  terkena  dampak, dinyatakan sebanyak 16,00% responden, serta alasan pasokan  listrik  akan  stabil  dinyatakan  sebanyak 13,00% responden. Kemudian frekuensi paling sedikit adalah  opsi  memperoleh  manfaat Community Development (COMDEV)  dari  pemrakarsa  kegiatan dinyatakan  oleh  5,00%  responden.  Dengan  melihat alasan responden setuju terhadap rencana pembangunan  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  kegiatan  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh pemrakarsa, secara umum telah banyak dipahami oleh masyarakat, dan berharap harapan masyarakat tersebut dapat diakomodir oleh pemrakarsa.
Sedangkan,  responden  setuju  namun  masih muncul  berbagai  jenis  kekhawatiran  serta  responden yang tidak setuju menyampaikan jenis-jenis
83% 12% 5% Sikap Responden setuju tidak setuju tidak tahu Ada ganti rugi aset yang terkena dampak Ada peluang Community Membuka lapangan kerja dan lapangan… Pasokan listrik akan stabil dan intensitasnya Untuk memenuhi kebutuhan listrik 16% 5% 25% 13% 37% Alasan Responden setuju
kekhawatiran dalam gambar 7.

## Gambar 7
(Ket.: Data Primer September 2017)
Sebagaimana telah disebutkan meskipun mayoritas  responden  setuju  dan  mengharapkan pembangunan  SUTET  500  kV  dari  GISTET  Paiton Antosari  dan  SUTT  150  kV  dari  GI  Antosari  ke  GI Kapal  tersebut  segera  dibangun  supaya  dikemudian hari Bali tidak kekurangan energi listrik, namun masih ada  responden  yang  setuju  tetapi  menyatakan  ada kekhawatiran,  serta  masyarakat  yang  tidak  setuju. Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa kekhawatiran responden paling tinggi adalah akan terjadi kerusakan dan  kemacetan  jalan  saat  konstruksi  yaitu  saat mobilisasi  peralatan  dan  material  yang  dinyatakan oleh  28%  responden.  Kemudian  kekhawatiran  yang dinyatakan  oleh  23%  responden,  yaitu  rekruitmen tenaga  kerja  tidak  transparan,  kekhawatiran  dengan terganggunya  kesucian  Pura,  dinyatakan  sebanyak 17%. Respon dengan persentase kecil, masing-masing sebanyak  11%  dan  8%  responden  adalah  khawatir terhadap  dampak  jalur  transmisi  melintasi  jalan  dan fasilitas  umum,  serta  kekhawatiran  responden terhadap  listrik  tegangan  tinggi  (SUTT)  akan mempengaruhi kegiatan masyarakat dan lingkungan.
Dengan  adanya  rencana  pembangunan  SUTT ini,  harapan  dan  saran  dari  masyarakat  sangat diperlukan  guna  mengevaluasi,  mengelola  dampak, menunjang  dan  mendukung  rencana  pembangunan. Harapan  besar  dari  masyarakat  terkait  pembangunan SUTT  ini  adalah  ketika  pembangunan  akan  dimulai harus ada sosialisasi/pemberitahuan kepada masyarakat  terdampak  terutama  yang  asetnya terdampak,  memperhatikan  keselamatan  pekerja  dan masyarakat,  serta  lingkungan  sekitar.  Menurut  hasil survei  diperoleh  informasi bahwa  81,67%  responden berharap  pembangunan  segera  dilaksanakan  dengan baik, sedangkan sisanya sebanyak 18,33% responden tidak  menjawab.  Saran  dari  masyarakat  terkait pembangunan  JBC  (SUTT)  ini  diantaranya  sebagai berikut.
a) Persoalan  jarak  antara  tower  dan  Pura  Segara Rupek yang selama ini menjadi isu terkait dengan kesucian  pura  harus  sudah  clear/dicaraikan solusinya,  jika  proyek  SUTT  tersebut  akan dilaksanakan
b) Melakukan sosialisasi atau memberitau masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di wilayah  studi  maupun  institusi  terkait,  jika kegiatan konstruksi akan dimulai
c) Untuk  menjaga  kesucian  kawasan,  pemrakarsa kegiatan  untuk  melakukan  upacara-upacara sesuai dengan kebutuhan, baik sebelum maupun sesudah kegiatan konstruksi
d) Menjaga  keamanan  dan  keselamatan  kerja pekerja maupun masyarakat sekitar.
e) Tenaga kerja diutamakan dari masyarakat sekitar sehingga  disamping  membuka  lapangan  kerja juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
Ada kerusakan jalan… Rekruitmen tenaga… jalur transmisi… tower yang tinggi… listrik tegangan tinggi… Dekat dengan Pura… 28% 23% 11% 8% 13% 17% Alasan Responden khawatir
f) Menjaga keamanan lingkungan selama pembangunan berlangsung.

## C.  Hasil  Penilaian  Kelayakan  Lingkungan terhadap Rencana Pembangunan JBC
Hasil  penelitian  dalam  menyusun  dokumen lingkungan  berdasarkan  10  kriteria  kelayakan lingkungan,  hampir  semuanya  disimpulkan  telah terpenuhi, kecuali pandangan masyarakat ( emic view ) secara  religius  bukan  pandangan  seluruh  masyarakat Bali.Hasil  penilaian  kriteria  kelayakan  lingkungan adalah sebagai berikut:
I. Aspek RTRW rencana pembangunan SUTET 500 kV dari GISTET Paiton ke GISTET Antosari dan SUTT 150 kV dari GI Antosari ke GI Kapal telah sesuai dengan:
A. Pemanfaatan Zonasi dalam Taman Nasional Bali Barat (TNBB)
Pemanfaatan  area  zonasi  taman  nasional ditetapkan  dalam  Peraturan  Menteri  Kehutanan Nomor 56 Tahun 2006 tentang Pedoman Zonasi
Taman Nasional Menteri Kehutanan. Berdasarkan definisi diatas Rencana
pembangunan  JBC  yang  meliputi  pembangunan Crossing  Tower,  Anchor  tower  dan  tower penerus dengan  total  tower  sebanyak  26  buah,
Peningkatan jalan akses, temporary jetty, jaringan kabel  bawah  tanah  150  kV  dan  penyiapan laydown  area  berada  dalam wilayah  kawasan pesisir TNBB dalam Zona Pemanfaatan

## B. Peraturan RTRW
B.1. Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Pasal 34 ayat
2 huruf (e) dan (f) menyatakan:
Pengembangan  sistem  jaringan  transmisi
tenaga  listrik  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  34  ayat  (1)  huruf  b,  ditetapkan  dengan kriteria:  e.  merupakan  media  penyaluran tenaga  listrik  berupa  kawat  saluran  udara, kabel  bawah  laut,  dan  kabel  bawah  tanah;  f. menyalurkan tenaga listrik berkapasitas besar dengan  tegangan  lebih  dari  35  (tiga  puluh lima) kilo volt;
B.2.Perda  Kabupaten  Tabanan  Nomor  11  Tahun 201 2 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten  Tabanan  tahun  2012  -  2032. Rencana  Sistem  Jaringan  Energi/Kelistrikan mengacu pada sistem jaringan transmisi tenaga listrik  menggunakan  sistem  interkoneksi  Jawa Bali  yang  meliputi:  Jaringan  interkoneksi jaringan  kabel  listrik  bawah  laut  Jawa-Bali; Jalur  lintasan  jaringan crossing Saluran  Udara Tegangan  Ekstra  Tinggi  (SUTET)  Jawa-Bali; Jalur lintasan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi  (SUTT);  dan  Gardu  Induk  Antosari  di Kecamatan  Selemadeg  Barat  yang  terintegrasi dengan  Gardu  Induk  lainnya  di  luar  wilayah Kabupaten
B.3.Perda  Kabupaten  Buleleng  Nomor  9  Tahun 2013 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 - 2033. Pasal 14 ayat 3 huruf a point 2, menyatakan jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas: pengembangan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) yang melintasi Kecamatan  Gerokgak,  Kecamatan  Seririt  dan Kecamatan  Busungbiu  setelah  melalui  kajian; Pasal  24  ayat  1  huruf  a  menyatakan  kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b, meliputi: a. kawasan radius kesucian Pura Dhang Kahyangan . Berdasarkan
Penjelasan Pasal 24 ayat 1 adalah:
Kawasan  Kesucian  Pura  ditetapkan  dalam Bhisama  Parisadha  Hindu  Dharma  Indonesia Nomor  11/Kep/I/PHDI/1994  tertanggal  25
Januari  1994.  Rincian Bhisama kesucian  pura adalah:
1. Untuk  Pura  Sad  Kahyangan  diterapkan ukuran Apeneleng Agung (minimal 5 km dari
Pura).
2. Untuk  Pura  Dhang  Kahyangan  diterapkan ukuran Apeneleng  Alit (minimal  2  km  dari Pura).
3. Untuk  Pura  Kahyangan  Tiga  dan  lain-lain diterapkan ukuran Apenimpug atau

## Apenyengker
Pura  Segara  Rupek  termasuk  dalam  golongan Pura  Dhang  Kahyangan  dan  jarak  Crossing Tower  ke  Pura  Segara  Rupek  sejauh  200  m, sehingga  tidak  memenuhi ketentuan  RTRW Kabupaten  Buleleng  Pasal  24.  Sedangkan penjelasan  terkait  ketidaksesuaian  dengan RTRW  Kabupaten  Buleleng  adalah  sebagai berikut:
1. Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup
Republik  Indonesia  No.21  tahun  2013, ditetapkan di Jakarta, tgl 21 April 2013, tentang: “Izin  Lingkungan  Kegiatan  Pembangunan Saluran  Udara  Tegangan  Ekstra  Tinggi (SUTET) 500 kV Paiton – Antosari dan Saluran Udara  Tegangan  Tinggi  (SUTT)  150  kV Antosari –  Kapal  di  Provinsi Jawa  Timur  dan Provinsi  Bali  Oleh  PT  PLN  (Persero)  Unit Induk  Pembangunan  Jaringan  Jawa  Bali” .
Sedangkan  Perda  No.  9  tahun  2013  tentang RTRW Kabupaten Buleleng tahun 2013 – 2033
ditetapkan  di  Singaraja  pada  tanggal  30 Desember 2013.
2. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 58  Tahun  2017  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Presiden  Nomor  3  Tahun  2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis  Nasional  Pasal  19  menyebutkan bahwa:
(a)  Pelaksanaan  Proyek  Strategis  Nasional dilakukan  sesuai  dengan  Rencana  Tata Ruang  Wilayah,  Rencana  Detail  Tata Ruang  Daerah,  atau  Rencana  Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. (b) Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional tidak  sesuai dengan  Rencana  Tata  Ruang Wilayah,  Rencana  Detail  Tata  Ruang Daerah,  atau  Rencana  Zonasi  Wilayah Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil  dan  secara teknis tidak dimungkinkan untuk dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dapat  dilakukan  penyesuaian  tata  ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  di  bidang  penataan ruang.
(c)  Terhadap  lokasi  Proyek  Strategis  Nasional yang  tidak  berkesesuaian  dengan  rencana tata  ruang  kabupaten/kota  dan/atau  rencana tata  ruang  kawasan  strategis  nasional, Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat memberikan  rekomendasi  kesesuaian  tata ruang atas lokasi Proyek Strategis Nasional dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
II. Aspek  PPLH  serta  Sumber  Daya  Alam  (SDA) rencana  pembangunan  SUTET  500  kV  dari GISTET  Paiton  ke  GISTET  Antosari  dan  SUTT 150 kV dari GI Antosari ke GI Kapal dari TIDAK ADA  yang  melanggar  Peraturan  Perundang- undangan: Operasional sarana penunjang pembangunan SUTET 500 kV di area TNBB tidak berada  dalam  kawasan  zona  inti  dan  zona  rimba, tetapi berada di kawasan zona pemanfaatan TNBB seperti  yang  tercantum  dalam  Peraturan  Menteri Kehutanan  Nomor  56  Tahun  2006  tentang Pedoman  Zonasi  Taman  Nasional  Menteri Kehutanan  ;  Operasional  bangunan  sarana penunjang  pembangunan  SUTET  500  kV  di  area TNBB tidak berada dalam wilayah kawasan Suaka alam  dan  Kawasan  Pelestarian  alam  seperti  yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2011; Operasional bangunan sarana penunjang pembangunan SUTET 500  kV  di  area  TNBB  tidak  ada  area  yang memotong sungai seperti yang diatur dalam PP No. 38 Tahun 2011
III. Aspek Kepentingan pertahanan keamanan:
Kegiatan operasional SUTET 500 kV dari GISTET Paiton ke GISTET Antosari dan SUTT 150 kV dari GI Antosari ke GI Kapal tidak berdampak terhadap gangguan  pertahanan  keamanan.  Karena  wilayah rencana  kegiatan:  tidak  berada  dalam  wilayah  uji coba  peralatan  dan  persenjataan  militer;  tidak berada dalam wilayah penyimpanan barang-barang eksplosif  dan  berbahaya  lainnya;  tidak  berada  di daerah  disposal  amunisi;  tidak  berada  dalam  area tempat pelatihan militer.
IV. Dari Aspek Besaran dan Pentingnya dampak Kegiatan Konstruksi dan Operasi SUTET 500 kV dari  GISTET  Paiton  ke  GISTET  Antosari  dan SUTT  150  kV  dari  GI  Antosari  ke  GI  Kapal berpotensi  menimbulkan  dampak  besar  dan
penting. Tetapi dampak yang dihasilkan baik tahap konstruksi  maupun  operasi,  merupakan  dampak yang  masih  bisa  diminimalisasi  melalui  beberapa pendekatan  baik  secara  teknik,  sosial,  maupun institusional.
V. Dari  Aspek  Evaluasi  Secara  Holistik  terhadap Seluruh Dampak Penting
Walaupun dampak konstruksi dan operasi SUTET 500 kV dari GISTET Paiton ke GISTET Antosari dan  SUTT  150  kV  dari  GI  Antosari  ke  GI  Kapal ada  yang  bersifat  negatif,  namun  masih  dapat diminimalisasi  melalui  pendekatan  teknologi, pendekatan sosial-ekonomi-budaya dan pendekatan  institusi.  Sedangkan  dampak  positif yang  dihasilkan  dapat  memberikan  manfaat  yang sangat  besar  bagi  masyarakat  sekitar  seperti  : Menyediakan  kebutuhan  pasokan  daya  listrik  di Pulau  Bali;  Pemikul  beban  puncak  pada  sistem kelistrikan Bali; Mendukung program 35.000 MW yang  dicanangkan  pemerintah;  Memberikan Kesempatan  kerja  bagi  masyarakat  di  wilayah Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng; Memberikan efek berantai positif ( multiplier effect ) dari  aktivitas  pembangunan  SUTET  500  kV  dan SUTT 150 kV seperti kegiatan industri, pariwisata, rumah tangga dll.
VI. Dari  Aspek  Kemampuan  Pemrakarsa  dalam Mmenanggulangi Dampak Negatif .
PT  PLN  (Persero)  UIP  JBTB  I  bersedia bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting  negatif  yang  akan  timbul  dari  rencana kegiatan melalui pendekatan teknologi, sosial dan kelembagaan/Institusi seperti: untuk meminimalkan  dampak  gangguan  penurunan kualitas  udara,  kebisingan  akan  dilakukan penyiraman  jalan  akses;  Menghindari  terjadinya keresahan masyarakat dan terjadinya konflik sosial
dengan cara melakukan pendekatan yang persuasif, maupun  melalui  institusi  terkait  baik  tingkat Kabupaten,  Provinsi  dan  Pusat;  melakukan penanganan  dampak  dengan  segera  ( bila  terjadi ) melalui  teknologi  yang  sudah  ada  dan  tidak memerlukan teknologi yang sangat tinggi. VII. Dari  aspek  pandangan  masyarakat  ( emic  view ), rencana  kegiatan  pembangunan  SUTET  500  kV dari  GISTET  Paiton  ke  GISTET  Antosari  dan SUTT  150  kV  dari  GI  Antosari  ke  GI  Kapal, sebagian  mengganggu  nilai-nilai  sosial,  atau pandangan  masyarakat  ( emic  view )  tertentu, pemuka agama dan organisasi Agama Hindu Bali (Bhisama Parisadha Hindu Dharma
Indonesia/PHDI),  sedangkan  masyarakat  umum tidak  terganggu  secara  sosial,  seperti  yang dideskripsikan berikut ini:

## a. Pandangan Masyarakat (emic view) Secara Umum
Hasil  Konsultasi  Publik  dan  Kuesioner: Provinsi  Bali  membutuhkan  pasokan  listrik dari  Pulau  Jawa,  dengan  alasan:  Pembangkit listrik  yang  ada  di  Provinsi  Bali  belum  bisa memenuhi  kebutuhan  listrik  di  Pulau  Bali;
Pertumbuhan  Penduduk  dari  tahun  ke  tahun bertambah,  sehingga  kebutuhan  listrik  dari tahun ke tahun bertambah terus; Aliran listrik lancar dan tidak terjadi pemadaman;

## b. Pandangan Masyarakat (emic view) dalam Dunia Usaha
Provinsi  Bali  merupakan  Daerah  kunjungan wisata baik lokal maupun Internasional. Para wisatawan  membutuhkan  tempat  menginap, tempat  hiburan,  rumah  makan,  dll,  semua aktivitas  pariwisata  membutuhkan  energi listrik,  khususnya  pada  malam  hari.  Usaha
Kecil  dan  Menegah  (UMKM)  dan  rumah tangga juga membutuhkan pasokan listrik c. Pandangan Masyarakat (emic view) Secara Religi
Tapak Crossing  Tower berdekatan  dengan Pura  Segara  Rupek  dengan  jarak  ±  400  m. Berdasarkan  Peraturan  Bhisama  Parisadha Hindu Dharma Indonesia mengenai Kesucian
Pura
Nomor 11/Kep/I/PHDI/1994,
menyatakan bahwa tempat-tempat suci tersebut  memiliki  radius  kesucian  yang disebut daerah  Kekeran ,  dengan  ukuran Apeneleng,  Apenimpug,  dan  Apenyengker. Pura  Segara  Rupak  masuk  dalam  kategori Pura  Dhah  Kahyangan  diterapkan  ukuran Apeneleng  Alit minimal  2  Km  dari  Pura. Pernyataan ini juga tertuang dalam Perda No. 9  Tahun  2013  tentang  RTRW  Kabupaten Buleleng  Pasal  24,  dengan  demikian  belum layak  menurut  pandangan  masyarakat  secara religi

## VIII. Dari Aspek Entitas Ekologis
Kegiatan  Transmisi  SUTET  500  kV  dari GISTET  Paiton  ke  GISTET  Antosari  dan SUTT 150 kV dari GI Antosari ke GI Kapal tidak  mempengaruhi  dan/atau  mengganggu entitas ekologis, karena
a. Rencana  proyek  tidak  mengganggu  spesies khusus baik flora maupun fauna karena lokasi pembangunan jalan akses, Jetty, underground cable dan perluasan Crossing Tower berada di Zona  Pemanfaatan  Intensif,  dan  Zona Pemanfaatan Budaya
b. Memiliki  nilai  penting  secara  ekonomi,
Transmisi SUTET 500 kV dan SUTT 150 kV
dapat memberikan listrik di pulau Bali untuk memenuhi  kebutuhan  energi  untuk  industri, pariwisata dan rumah tangga
c. Memiliki  nilai  penting  secara  ilmiah,
Operasional  Transmisi  SUTET  500  kV  dan SUTT  150  kV  memiliki  nilai  penting  secara ilmiah  yaitu  sebagai  sarana  edukasi  sebagai tempat  kerja  praktik  dan  penelitian  bagi siswa/mahasiswa
IX. Kegiatan operasional Transmisi SUTET 500 kV dari  GISTET  Paiton  ke  GISTET  Antosari  dan SUTT  150  kV  dari  GI  Antosari  ke  GI  Kapal TIDAK menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau  kegiatan  yang  telah  ada  sebelumnya, justru  dibutuhkan  oleh  banyak  industri  dan pariwisata di Provinsi Bal
X. Tidak  dilampauinya  daya  dukung  dan  daya tampung  lingkungan  hidup.  Perhitungan  daya dukung  dan  daya  tampung  dalam  wilayah  studi belum tersedia.
Meskipun  hasil  penilaian  kajian  penelitian menyimpulkan  hampir  seluruh  kriteria  kelayakan lingkungan  telah  terpenuhi,  kecuali  gangguan  sosial berupa  pandangan  ( emic  view )  masyarakat  secara religi,  pada  pembahasan  oleh  tim  teknis  dan  komisi belum  dinyatakan  layak  lingkungan,  dengan  alasan sebagai berikut
Masyarakat  Bali  adalah  masyarakat  komunal, pengambilan keputusan dalam sistem komunal adalah diputuskan secara kolektif yang tidak jarang dikaitkan dengan tradisi secara turun temurun, atau yang sering disebut sesuai dengan Dresta di desa atau masyarakat setempat.  SUTET  akan  melalui  Pura  Segara  Rupek dan  Pura  Payogan,  yang  merupakan  kawasan  suci di wilayah  TNBB.  Kawasan  Suci  atau  Kawasan  yang
disucikan tertuang dalam Bhisama Parisada. Kawasan Suci  Menurut  Bhisama  : Keputusan  Parisada  Hindu Dharma  Indonesia  Pusat  Nomor  11/Kep/Phdi/1994 tentang Bhisama Kesucian Pura. Agama Hindu dalam Kitab  Sucinya  yaitu  Weda-Weda  telah  menguraikan, apa  yang  disebut  tempat-tempat  suci,  dan  kawasan suci,  gunung,  danau,  Campuan  (pertemuan  sungai), pantai, laut, dan sebagaimana diyakini memiliki nilai- nilai  kesucian.  Oleh  karena  itu  pura  dan  tempat- tempat  suci  umumnya  didirikan  di  tempat  tersebut, karena di tempat tersebut orang-orang suci dan Umat Hindu  mendapatkan  pikiran-pikiran  suci  (Wahyu). Dalam setiap pembangunan di Bali, wajib memperhatikan Bhisama tersebut. Bukan berarti pula tidak boleh ada aktivitas di kawasan suci atau kawasan yang disucikan. Budaya Bali adalah penyatuan antara tradisi  masyarakat,  atau  kebiasaan  masyarakat  yang tidak terpisahkan dari keyakinan orang Bali. Disektor ekonomi,  Bali  masih  bergantung  pada  sektor pariwisata. Disektor pariwisata sebagai industri sangat bergantung juga pada energi listrik, dalam mengembangkan potensi pariwisata di Bali, dan sektor pariwisata paling banyak menyerap tenaga kerja.

## Kesimpulan
Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai  berikut:  Persepsi  dan  sikap  masyarakat terhadap  rencana pembangunan  SUTET 500  kV  dari GISTET Paiton ke GISTET Antosari dan SUTT 150 kV dari GI Antosari ke GI Kapal, ada yang positip dan ada  yang  negative.  Persepsi  positif  masyarakat disimpulkan  dari  respon  setuju  terhadap  rencana pembangunan  tersebut,  yaitu  sebanyak  83,00%  dari 100  responden  menjawab  setuju  dengan  rencana pembangunan  dan  sebanyak  81,67%  responden berharap  pembangunan  segera  dilaksanakan  dengan baik,  karena  telah  direncanakan  lama  sejak  4  tahun
yang  lalu.  Sedangkan  persepsi  negative  disimpulkan dari respon tidak setuju terhadap rencana pembangunan,  yaitu  sebanyak  12,00%  responden, dengan  alasan  ada  kekhawatiran  terganggunya kesucian Pura (17,89%), dan masing-masing sebanyak 11,58%  dan  8,42%  responden  adalah  khawatir terhadap  dampak  jalur  transmisi  melintasi  jalan  dan fasilitas  umum,  serta  kekhawatiran  responden terhadap  listrik  tegangan  tinggi  (SUTT)  akan mempengaruhi  kegiatan  masyarakat  dan  lingkungan. Meskipun  hasil  penilaian  menyimpulkan  hampir seluruh kriteria kelayakan lingkungan telah terpenuhi, kecuali  gangguan  sosial  berupa  pandangan  ( emic view ) masyarakat secara religi, dan persepsi serta sikap masyarakat  sebagian  besar  masyarakat  setuju  dan minta rencana pembangunan ini segera direalisasikan, namun  pada  pembahasan  oleh  tim  teknis  dan  komisi belum dinyatakan layak lingkungan. Sehingga sampai sekarang belum bisa diterbitkan izin lingkungan, dan rencana pembangunan tersebut belum bisa direalisasikan.

## Saran
Pembangunan bidang kelistrikan adalah pembangunan  pemenuhan  listrik  untuk  kepentingan umum  untuk  hajat  hidup  orang  banyak,  masyarakat harus  menimbang,  memikirkan  kembali  setiap keputusan  yang  diambil  (tidak  dilakukan  secara emosional)  dan  menjaga  kawasan  kesucian  pura (kearifan  lokal-emic  view  )  tetap  diakomodir  untuk dicarikan solusinya, namun pembangunan kelistrikan yang  ramah  lingkungan  dan sustainable harus dilaksanakan;  karena  pertumbuhan  pertambahan energi  lsitrik  di  Bali  termasuk  tinggi  di Indonesia yakni 8 sampai 10 persen dan hal ini harus diantisipasi supaya  tidak  terjadi  pemadaman.Dengan  demikian para pihak terkait di level penentu kebijakan (ESDM,
PHDI,  Pemerintah  Provinsi  Bali,  dan  Pemerintah Daerah  Beleleng,  Tokoh  Agama  dan  Tokoh  Adat) harus duduk bersama, mendiskusikan, mensosialisasikan  rencana  pembangunan  di  semua level  tidak  hanya  pada  masyarakat,  dikarenakan Pembangunan  Energi  khususnya  listrik  adalah  untuk kepentingan umum dan nasional

## Bibliografi
Arifin,  Zaenal;  Susilowati,  Endang;  Kustanti, Sukriyah,  2017Addendum  ANDAL,  RKL  dan RPL  Rencana  Pembangunan  SUTET  500  kV Paiton-Antosari  dan  SUTT  150  kV  Antosari- Kapal. P.T PLN (Persero) Unit Induk
Pembangunan Jaringan Jawa-Bali
Foster,  George  Mand  Barbara  G.Anderson,  1978. Medical Anthropology, New York Kementerian  Lingkungan  Hidup,  2013.  Undang- Undang  No.32  Tahun  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH)
Kementerian  Lingkungan  Hidup,  2013  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  No.16  Tahun  2012 tentang Penyusunan dokumen Lingkungan Hidup Kementerian  Lingkungan  Hidup,  2013  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  No.05  Tahun  2012 tentang  Jenis  Rencana  Usaha  dan/atau  Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL
Kementerian  Lingkungan  Hidup,  2013  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  No.08  Tahun  2013 tentang  Tata  Laksana  Penilaian  Dokumen Lingkungan
Mulyana,  Deddy,  2009.  Emic  dan  Etik  dalam Etnografi.
Journal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article Mahendra,  Sudiana.  M,  dkk,  2014  Studi  AMDAL Rencana  Pembangunan  SUTET  500  kV  Paiton- Antosari dan SUTT 150 kV Antosari-Kapal. P.T PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa-Bali
Pelto,  Pertti,  1970.  Anthropological  Research-The Structure  of  Inquiry,  Harper  &  Row  Publishers,
New York
Saputra,  Herman,dkk,  2016  Integrasi  Sosial masyarakat  Multietnik  di  Desa  Gerogak- Kecamatan  Gerogak,  Kabupaten  Buleleng. https//ejournal.undiksa.ac/index.php/JJPP/article /view/1124
Sarwono,  Sarlito  W,  1997  Individu  danTeori
Psikologi Sosial Balai Pustaka ISBN 9796661187; 9789796661183