## DAMPAK KEBIJAKAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN SIRI DAN CAMPURAN DI KABUPATEN CIANJUR 1
Cucu Solihah*, Yuyun Yulianah, Hilman Nur, Mumuh M. Rozi Fakultas Hukum dan Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakancana Jl. Pasir Gede Raya Cianjur cucusolihah2012@gmail.com

## Abstract
Marriage isbat policy applies to marriages in the context of divorce settlement, loss of marriage certificate,  doubts  about  whether  a  marriage  is  valid  or  not,  and  to  marriages  that  occurred before the entry into force of Law Number 1 of 1974 also against marriages committed by those who do not have marriage obstacles according to Law Number 1 of 1974, but the policy is also used  by  married  couples  who  marry  by  means  of  sirri  and  mixed  marriages.  The  research method  uses  a  juridical  normative  approach  in  the  form  of  descriptive  analysis.  Data  sources used  are  primary  data  and  secondary  data  in  the  form  of  regulations  that  are  relevant  to research.  The  results  showed  an  indication  of  the  use  of  legal  loopholes  in  marriage  isbat policies  by  the  public  and  foreign  nationals  in  marrying  Indonesian  women  in  order  to  avoid marital administration requirements.
Keywords: Sirri Marriage; Legality; Administration; Validity

## Abstrak
Kebijakan  isbat  nikah  berlaku  terhadap  perkawinan  dalam  rangka  penyelesaian  perceraian, hilangnya  akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu  syarat  perkawinan, dan  terhadap  perkawinan  yang  terjadi  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 juga  terhadap  Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai  halangan perkawinan  menurut  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974,  namun  kebijakan  tersebut  juga dimanfaatkan  oleh  pasangan  suami  istri  yang  menikah    dengan  cara  siri  dan  perkawinan campuran.  Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan  normatif  yuridis  berupa  analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder berupa peraturan yang  relevan  dengan  penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  indikasi  pemanfaatan celah  hukum  dari  kebijakan  isbat  nikah  oleh  masyarakat  dan  warga  Negara  asing  dalam menikahi wanita Indonesia guna menghindari syarat administrasi perkawinan.
Kata Kunci: Pernikahan Siri; Legalitas; Administrasi; Keabsahan
1 Penelitian  Dosen  Fakultas  Hukum  Univeritas  Suryakancana,  dengan  No  SK:  22/Dek-FH/UNSUR/Kep/X/2018 dengan sumber dana bersumber dari Dana Penelitian Dosen Fakultas Hukum Tahun 2018.

## A. Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  fitrah  manusia, dan  dalam  pemenuhan  kebutuhan  fitrah tersebut tidak semua orang melaksanakannya dengan dan sesuai dengan ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Fenomena yang  terjadi  di  masyarakat  banyak  praktik perkawinan  yang  hanya  memenuhi  syarat syah  dan  rukun  nikah  menurut  agama  saja, hal tersebut dilakukan dalam rangka mencari kehalalan hubungan perkawinan dan menghindari syarat administrasi
perkawinan.
Sementara  itu,  keabsahan  perkawinan sebagaimana  ketentuan  Pasal  2  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  tidak  hanya  mencakup  unsur agama  dan  kepercayaan  saja  melainkan terdapat  juga  ketentuan  dimana  setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  artinya secara subtansi Pasal 2 yang terdiri dari ayat 1  dan  2  merupakan  syarat  perkawinan sebagai satu kesatuan utuh atau bukan syarat alternatif melainkan menjadi syarat kumulatif.
Tujuan  ideal perkawinan  menurut ketentuan  Pasal  1  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  adalah dalam  rangka  membentuk  keluarga  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa, jadi perkawinan merupakan  “Perikatan  Keagamaan”  karena akibat  hukumnya  adalah  mengikat  pria  dan wanita  dalam  suatu  ikatan  lahir  dan  bathin sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  yang  suci dan  mulia  yang  didasarkan  atas  Ketuhanan yang  maha  esa  itu  mempunyai    hubungan yang  erat  sekali  dengan  agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai  unsur  lahiriah/jasmaniah,  tetapi juga  unsur  bathiniah/rohaniah  (Syaifuddin, 2014).
Harapan suatu pernikahan dapat menjaga  kemaslahatan  sosial,  di  tengah gonjang ganjingnya kerusakan moral, pernikahan  yang  sah  dan  kuat  pondasinya akan membentengi individu keluarga sehingga  tidak  mudah  terpengaruh  dengan penyakit-penyakit  sosial  yang  berkembang
di  sekelilingnya.  Dalam  pandangan  islam pernikahan  bukan  hanya  sebagai  media peluapan  kecenderungan  terhadap  lawan jenis,  tetapi  diharapkan  juga  sebagai  pilar penopang kehidupan bermasyarakat, sehingga  apabila  pernikahannya  baik  maka akan  berimbas  pula  pada  terwujudnya tatanan  masyarakat  yang  baik  (Hanna, 2013).
Membahas mengenai perkawinan memang  menarik  ditelaah  sebagai  wilayah pluralitas hukum, sesuai dengan konsep dan pendekatan  pluralisme  hukum  dan  agama. Perkawinan  adalah  wilayah  sosial  yang dihuni  oleh  lebih  dari  satu  sistem  hukum (Ashsubli, Undang-Undang Perkawinan dalam  Pluralitas  Hukum  Agama  (  Judicial Review  Pasal  Perkawinan  Beda  Agama), 2015).  Demikian  pula  terhadap  perkawinan yang  dilakukan  secara  siri  atau  perkawinan campuran  yang  dilakukan  oleh  dua  warga Negara  yang  berbeda  memiliki  ketentuan perkawinan  sesuai  pemahaman  agama,  adat dan  juga  ketentuan    hukum  negaranya masing-masing,  meskipun  dalam  aturan hukum perkawinan Islam tidak membedakan  status  kewarganegaan  sebagai penghalang suatu keabsahan perkawinan.
Perkawinan yang dilakukan dengan cara siri  atau  perkawinan  campuran  yang  terjadi dibawah tangan, secara legalitas perkawinan jenis tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat pasangan tersebut melangsungkan  perkawinannya  sehingga tidak mempunyai akta nikah. Perkawinan siri dan perkawinan campuran  antar  dua  warga  negara  yang berbeda  mengandung  unsur  yang  berkaitan dengan  dapat  atau  tidaknya  seseorang mempertanggungjawabkan perbuatan hukum  yang  dilakukannya,  selain  itu  suatu perkawinan  harus  memenuhi  persyaratan usia  dimana  kedua  calon  mempelai  yang akan  melangsungkan  perkawinan  telah memenuhi persyaratan usia supaya perkawinan  tersebut  dapat  dilaksanakan berdasarkan  Undang-Undang  No.  1  Tahun 1994 Tentang
Perkawinan yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum,
khususnya  dalam  bidang  hukum  perdata (Darmabrata, 2003).
Terhadap  praktik  perkawinan  siri  yang berakhir  pada  proses  isbat  nikah  pada hakikatnya  yang  demikian  itu  termasuk wilayah sosial dimana masyarakat dihadapkan  pada  pilihan  dan  konsekwensi hukum  untuk  melaksanakan  perkawinan secara  terang-terangan  atau  sembunyi- sembunyi (siri), untuk melegalkan perkawinan  atau  cukup  kehalalan  secara agama  saja,  selama  tidak  ada  kerugian  dan permasalahan hukum yang dihadapi pasangan suami istri dan keluarganya.
Adapun  terhadap  pasangan  suami  istri yang  telah  melaksanakan  perkawinan  siri dengan  kewarganegaraan  yang  sama  atau dengan  kewarganegaraan  yang  berbeda  dan menghendaki adanya legalitas formal perkawinannya tersebut, maka hukum memberikan  alternatif  solusi,  yakni  dengan proses  isbat  nikah  (penetapan  keabsahan perkawinan) sebagaimana ketentuan  Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
menyebutkan  bahwa  dalam  hal  perkawinan tidak  dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
Pada dasarnya masyarakat yang memanfaatkan  sarana  hukum  isbat  nikah, pada hakikatnya merupakan suatu fenomena fitrah  kebutuhan  dasar  manusia  untuk menikah dan adanya indikasi kesadaran dan kebutuhan  perlindungan  hukum  masyarakat untuk  melegalkan  perkawinan.  Dua  faktor tersebut  akan  menarik  untuk  dikaji  dari aspek  tuntutan  dan  dampak  hukumnya mengingat  dampak  dari  isbat  nikah  tidak hanya  dapat  dilihat  dari  sisi  positifnya dimana  para  pasangan  suami  istri  dapat memiliki legalitas dan keabsahan perkawinannya  berdasarkan  hukum  juga berdampak terhadap sisi negatifnya. Dengan banyaknya  praktik  perkawinan  siri  dan perkawinan  campuran  di  masyarakat  dan masyarakat akan dengan mudah memanfaatkan  celah  hukum  isbat  nikah pada  saat  terdapat  potensi  masalah  hukum dari  perkawinan  siri  dan  perkawinan campuran,  namun  jika  dianggap  tidak
berpotensi masalah hukum, maka perkawinan  siri  dan  perkawinan  campuran akan  semakin  menjamur  sehingga  beresiko terhadap  sulitnya  penegakan  dan  penertiban hukum perkawinan.
Suatu  hal  yang  sangat  ironis  pada praktik  perkawinan  siri  dan  perkawinan campuran  ialah  adanya  kesadaran  dan kepastian bahwa perkawinan tanpa pencatatan  oleh  pegawai  pencatat  nikah akan  beresiko  secara  hukum,  dan  mungkin saja  hal  tersebut  disadari  dan  terpikirkan sebelumnya dan setelah perkawinan siri dan perkawinan campuran dilaksanakan.
Berpijak  dari  adanya  kebutuhan  akan legalitas  perkawinan  dari  pasangan  suami  istri dan anak-anak hasil perkawinan juga menyangkut  harta  dan  hak  keperdataan  lainnya dari suatu suatu perkawinan siri dan perkawinan di  bawah  tangan,  maka  perkara  isbat  nikah masih  menjadi  perkara  yang  sangat  tinggi  di Jawa  Barat  umumnya  dan  di  Pengadilan Kabupaten Cianjur khususnya.
Terhitung  sejak  periode  tahun  2015,  2016 dan  2017  data  isbat  nikah  yang  masuk  ke pangadilan agama Cianjur mengalami peningkatan  yang  cukup  signifikan,  dan  pada umumnya perkawinan siri menjadi latar belakang  pengajuan  isbat  nikah  selain  itu  juga tidak jarang ditemukan alasan masyarakat dalam rangka  menghindari  sistem  administrasi  dan biaya  perkawinan  yang  lebih  tinggi  dibanding biaya perkara isbat nikah ke Pengadilan Agama. Latar  belakang  inilah  yang  merupakan  urgensi dilakukannya penelitian ini, sekaligus menunjukkan  kebaharuan  dan state  of  the  art dari  hasil  penelitian  ini  dibandingkan  dengan penelitian-penelitian  yang  telah  dilaksanakan sebelumnya.
Adapun  tujuan  penelitian  ini  terutama dalam  rangka  mengetahuilatar  belakang perkawinan  siri  dan  perkawinan  campuran menempuh jalur isbat nikah dan mengetahui dampak  hukum  dari  perkawinan  siri  dan perkawinan campuran yang mendapat legalitas hukum melalui isbat nikah.

## B.   Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif  yuridis  yang  berupa  analisis deskriptif.  Sumber  data  yang  digunakan adalah  data  primer  yang  berupa  wawancara
dengan  pihak  Pengadilan  Agama  Kelas  I Kabupaten  Cianjur.  Data  sekunder  berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia  No.  50  Tahun  2009  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  No. 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama, Peraturan Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor 11  Tahun  2007  tentang  Pencatatan  Nikah, dengan  teknik  pengumpulan  data  diambil dari  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Cianjur dengan  analisis  datanya  menggunakan  data triangulasi.
Metode  analisis  dilakukan  melalui proses interpretasi, yaitu mencoba menerobos dan menangkap makna dari data yang  diperoleh,  dan  kemudian  dilakukan evaluasi  kritis  dan  menyajikan  pandangan alternatif  yang  lebih  lengkap  serta  sesuai. Metode  ini  dilakukan  untuk  menghasilkan analisis  yang  lebih  komprehensif  dalam memahami permasalahan.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Asas Legalitas dan Kepastian Hukum dalam Perkawinan
Dalam negara
hukum, hukum ditempatkan  sebagai  aturan  main  dalam penyelenggaraan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  dengan  tujuan  hukum  itu  sendiri untuk  menata  masyarakat  yang  damai,  adil dan  bermakna.  Artinya  sasaran  dari  negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan
kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan,  kedamaian  dan  kemanfaatan  dan kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrument dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan
kemasyarakatan.
Peran strategis pemerintah dalam menata  kehidupan  kemasyarakatan  adalah dengan  lahirnya  Undang-Undang  No.  1
Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Embrio lahirnya undang-undang perkawinan, sebagai  bentuk  telah  adanya  keeragaman pengaturan tentang perkawinan bagi seluruh masyarakat  di  Indonesia,  melalui    undang- undang  perkawinan  ini  maka  perkawinan tidak  hanya  sekedar  ikatan  keperdataan antara seorang laki-laki dan wanita melainkan lebih kepada  sebagai  ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga  atau  rumah  tangga  yangbahagia dan  kekal  berdasarkan  ketuhanan  YME (Ashsubli, Undang-Undang Perkawinan dalam  Pluralitas  Hukum  Agama  (  judicial Review  Pasal  Perkawinan  Beda  Agama), 2015).
Perkara  permohonan  isbat  nikah  ke Pengadilan Agama didasarkan atas Pasal 49 ayat  (2)  yang  menjelaskan  bahwa  yang dimaksud  bidang  perkawinan  sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  antara  lain meliputi penetapan tentang sahnya
perkawinan  terutama  terhadap  perkawinan yang  terjadi  sebelum  tahun  1974,  namun dalam  praktik  perkara  isbat  nikah  juga dipergunakan  guna  melegalkan  perkawinan yang  terjadi  setelah  tahun  1974  dengan pertimbangan dan dasar hukum lainnya.
Perkara isbat nikah merupakan jawaban atas  tuntutan  masyarakat  akan  kebutuhan legalitas  dan  kepastian  hukum  perkawinan berdasarkan fakta-fakta dan keadaan- keadaan  yang  menjadi  tuntutan  sosial, sehingga  hukum  jika  dilihat  dari  segi sosiologis, hukum tidak lebih dari pencerminan realitas social (Marzuki, 2009).
Berikut  akan  dikemukakan  cerminan realita sosial perkara isbat nikah yang masuk ke  Pengadilan  Agama  Cianjur  terhitung sejak  2015  sampai  dengan  2017  dengan perimbangan  data  perkawinan  yang  terjadi sebelum dan sesudah tahun 1974.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.4, Oktober2019, Halaman 376-384

## Tabel 1. Daftar Perkara Pengajuan Isbat Nikah
(Sumber dari Pengadilan Agama Cianjur) Tahun Jumlah Pengajuan Perkara Perkawinan Setelah Tahun 1974 Perkawinan Sebelum Tahun 1974 2015 793 696 97 2016 1607 1527 112 2017 1807 1692 195 Fenomena lain bahwa permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Cianjur menunjukkan  peringkat  teratas  untuk  jenis perkara permohonan. Menurut aplikasi yang dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Tinggi  Agama Jawa  Barat  pada  tahun  2017,  Pengadilan Agama  Cianjur  menerima  perkara  sebanyak 5.017  (lima  ribu  tujuh  belas)  perkara.  Dari jumlah tersebut perkara isbat nikah menyumbang perkara sebanyak 1.738 (seribu  tujuh  ratus  tiga  puluh  delapan) perkara atau 34,46% (Barat, 2018).
Terdapat  fenomena  yang  menarik  dari tingginya perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan  Agama  Kabupaten  Cianjur, dimana posisi masyarakat  yang mengajukan permohonan  isbat  nikah  dipengeruhi  oleh budaya  hukum  dan  perspektif  masyarakat terhadap perkawinan dan proses isbat nikah. Lingkungan sangat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Bahkan  situasi  dan  kondisi  lingkungan tersebut  sangat  mempunyai  dampak  hampir dominan  dalam  memberikan  warna  dan budaya  tertentu  bagi  kehidupan  manusia selanjutnya,  sifat  manusia  akan  sangat terpengaruh oleh kondisi tersebut.
Terdapat  karakteristik  unik  dari  sikap hukum masyarakat terhadap perkawinan siri dan  isbat  nikah  di  Kabupaten  Cianjur, tingginya  tingkat  permohonan  isbat  nikah dilatarbelakangi  oleh  kebutuhan  legalitas hukum. Namun demikian, justru kemudahan proses  melegalkan  perkawinan  siri  melalaui isbat  nikah  menjadi  alasan  masyarakat melakukan  nikah  siri.  Artinya  masyarakat menganggap  selama  perkawinan  siri  tidak merugikan  dan  syah  menurut  agama  maka masyarakat  mengganggapnya  sebagai  suatu
hal  yang  akan  dilestarikan  pelaksanaannya, dan  pada  saat  kebutuhan  akan  legalitas hukum  maka  masyarakat  memanfaatkan kebijakan  hukum  untuk  menyelesaikan permasalahan  perkawinan  siri.  Namun,  hal ini bukanlah sebuah ukuran untuk menentukan  sifat-sifat  manusia,  apakah  itu baik  atau  buruk.  Tidak  dapat  dipungkiri bahwa  kondisi  sosio-kultural  masyarakat juga  turut  andil  dalam  menentukan  perilaku baik  buruknya  manusia,  tapi  hal  itu  tidak menjadi  barometer  yang  mutlak  bagi perkembangan perilaku manusia
(Maslikhah, 2015) . Lembaga pembentuk dan pengak hukum senantiasasa akan memandang hukum tertulis yang berlaku saat ini (hukum positif, ius  constitututm )  sebagai  hukum yang efektif dan efiesien. Masyarakat di lain pihak  akan  berpandangan  bahwa  kebiasaan yang hidup dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat  (hukum  kebiasaan,  hukum  tak tertulis) merupakan hukum  yang efektif dan efisien. Dengan demikian, menurut pandangan  masyarakat  hukum  tertulis  itu efektif  dan  efisesin  apabila  subtansi  dan pelaksanaannya  sesuai  dengan  kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat.di samping itu,  masing-masing  anggota  masyarakat akan  memberikan  respon  secara  ekonomis terhadap  hukum  yang  berlaku.  Masing- masing anggota masyarakat akan memandang  hukum  positif  sebagai  hukum yang berlaku bagi dirinya apabia hukumtersebut memberikan manfaat kepada dirinya  (Purwaka,  Beberapa  Pendekatan untuk Memahami Hukum ( Several Approacher  for  Understanding  The  Law), 2015).
2. Kedudukan dan Tujuan Isbat Nikah
Isbat  nikah  berarti  penetapan  atas pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri yang pelaksanaannya  menggunakan  hukum  islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, namun  pernikahan  yang  telah  terjadi  tidak dicatatkan  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah (PPN)  Kantor  Urusan  Agama.  Keadaan  ini tidak  sesuai  dengan  Pasal  5    Kompilasi Hukum  Islam  (KHI),  (1)  yang  memberi norma  bahwa  perkawinan  bagi  masyarakat islam  setiap  perkawinan  harus  dicatat.  (2) pencatatan  perkawinan  tersebut  tersebut pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  Pegawai Pencatat  Nikah  (PPN)  sebagaimana  yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946  jo  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 1954.  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  juga diatur  didalam  Pasal  2  Peraturan  Menteri Agama  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  diatas, pada asasnya isbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan. Namun demikian,  berdasarkan  Pasal  7  ayat  (3)
Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran  penafsiran  dengan  membuka pintu  lebih  lebar  terhadap  pengajuan  itsbat nikah  sebelum  atau  sesudah  tahun  1974. Demikian pula Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Tugas dan  Administrasi  Pengadilan  disebutkan bahwa  isbat  nikah  adalah  pengesahan perkawinan yang telah dilangsungkan menurut  syariat  agama  Islam,  akan  tetapi tidak  dicatat  oleh  KUA  atau  PPN  yang berwenang.
Selanjutnya  dijelaskan  sahnya  suatu perkawinan  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1) Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974, perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agamanya dan  kepercayaannya  itu  dan  tiap-tiap perkawinan  dicatat  menurut  perundang- undangan  yang  berlaku,  sedangkan  bagi
perkawinan  yang  tidak  dapat  dibuktikan dengan  akta  nikah  karena  perkawinannya tidak  dicatatkan  melalui  Pegawai  Pencatat Nikah,  maka  dapat  diajukan  isbat  nikah. Isbat nikah sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal  7  huruf  (e)  KHI  adalah  isbat  nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak/belum dilakukan pencatatansebagaimana yang dimaksud oleh Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  1 Tahun 1974.
Pasal  7  ayat  (3)  Kompilasi  Hukum Islam  juga    menjelaskan,  isbat  nikah  yang diajukan  ke  Pengadilan  Agama  terbatas mengenai  hal-hal  yang  berkenaan  dengan: adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian  perceraian;  hilangnya  akta nikah;  adanya  keraguan  tentang  sah  atau tidaknya  salah  satu  syarat  perkawinan; adanya  perkawinan  yang  terjadi  sebelum berlakunya  Undang-Undang  No.  1  Tahun 1974  dan;  Perkawinan  yang  dilakukan  oleh mereka  yang  tidak  mempunyai  halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.  1 Tahun 1974.
Produk hukum Islam, khususnya hukum perkawinan Islam Indonesia, sangat ditentukan  oleh  perspektif  perumusnya  dan seringkali dipengaruhi oleh berbagai kepentingan,  baikyang  bersifat  spiritual maupun  yang  bersifat  material.  Dengankata lain,  perumusan  hukum  sangat  dipengaruhi oleh  berbagai  aspek,  termasuk  aspek ideologi  dan  sensitivitas  gender.  (Khoirul, 2015)
Kesadaran  akan  hukum  agama  dan keyakinan  masing-masing  warga  negara bangsa  Indonesia  yaitu  perkawinan  harus dilakukan  berdasarkan  hukum  agama  dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan crusial  point yang  hampir tenggelam, di samping itu perkawinan harus memenuhi administrasi pemerintahan dalam bentuk  pencatatan  (akta  nikah)  (Nurudin, 2004).
Berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Islam tersebut  bahwa  pengajuan  isbat  nikah  dapat terjadidengan  beberapa  kemungkinan  yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut.  Bahwa  isbat  nikah  dapat  diajukan
terhadap  perkawinan  yang  dilakukan  oleh mereka  yang  tidak  mempunyai  halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
Konsekuensi logis dari kebijakan tersebut lebih menekankan pada pemenuhan aspek syarat syah suatu keabsahan perkawinan  dan  tidak  adanya  halangan perkawinan  yang  menyebabkan  perkawinan batal  demi  hukum.  Namun  demikian, pertimbangan-pertimbangan pelaksanaan permohonan  isbat  nikah  harus  juga  dilihat secara kasuistik, terutama terhadap permohonan isbat nikah terhadap perkawinan  yang  dilakukan  pasca  tahun 1974,  dengan  pertimbangan  sepanjang perkawinan  tersebut  dilakukan  berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan  dengan  ketentuan  perundang- undangan  yang  berlaku,  harus  menjadi pertimbangan  hakim  dalam  mengabulkan permohonan  isbat  nikah  seperti  indikasi adanya  poligami  tanpa  prosedur  (liar), perkawinan siri dengan perbedaan kewarganegaraan  maka  permohonan  isbat nikah  tersebut  harus  dapat  dipertimbangkan kembali  oleh  hakim  di  Pengadilan  Agama.

## 3. Implikasi Hukum Isbat Nikah
Dalam pandangan masyarakat,
perkawinan  merupakan  tali  ikatan  yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan  masyarakat  dan  negara.  Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat  perlu  adanya  landasan  yang kokoh  dan  kuat  sebagai  titik  tolak  pada masyarakat  yang  adil  dan  makmur  (Asuan, Perlindungan hukum Terhadap Harta Perkawinan  Dalam  Perjanjian  Perkawinan, 2016).
Akibat  dari  suatu  perkawinan  memiliki dimensi  yang  cukup  luas  antara  lain  sosial dan  hukum,  mulai  pada  saat  perkawinan maupun  setelah  perkawinan.  Hal  ini dikarenakan dalam suatu perkawinan banyak  hal  yang  akan  terjadi  maupun  yang akan  didapatkan,  seperti  masalah  harta,  dan keturunan  (Asuan,  Perlindungan  Hukum Terhadap
Harta Perkawinan Dalam
Perjanjian Perkawinan, 2016).
Setiap penerapan hukum pasti memiliki dampak  baik  dampak  positif  maupun dampak  negatif,  terhadap  subyek  hukum yang  terdiri  dari  pihak  yang  mengatur  dan pihak  yang  diatur  dampak  langsung  yang dapat  dirasakan  oleh  para  pihak  yang mengatur  dan  atau  yang  diatur  karena mempunyai  kepentingan  langsung  dengan objek  pengaturan  sebaliknya  dampak  tidak langsung dirasakan oleh pihak yang mengatur  dan  atau  yang  diatur  karena kepentingan  kedua  pihak  tersebut  tidak perkaitan langsung dengan objek pengaturan (Purwaka,  Beberapa  Pendekatan  Untuk Memahami Hukum (Several Approaches for understanding  The  Law),  2015).  Demikian pula  terhadap  kebijakan  isbat  nikah  sebagai celah hukum dari perumusnya guna memberikan  aspek  perlindungan  hukum khususnya
terhadap lembaga perkawinannya, perempuan dan anak sebagai hasil dari perkawinan siri.
Hukum dapat dipahami dengan memperhatikan  dampak  yang  ditimbulkan terhadap  hubungan  antara  berbagai  pihak dalam kehidupan bermasyarakat dan bagaimana  respon  atau  tanggapan  berbagai pihak  tersebut  terhadap  dampak  dari penerapan  hukum.  Respon  atau  tanggapan dari  para  pihak  yang  memperoleh  dampak positif  adalah  tindakan  mendukung  (pro) penerapan  hukum  dan  oleh  karena  itu  para pihak  tersebut  akan  berupaya  meningkatkan dampak positif tersebut (Purwaka, Beberapa Pendekatan  Untuk  Memahami  Hukum (Several Approaches For Understanding The Law), 2015).
Pemanfaatan kebijakan hukum dari para pasangan  suami  istri  yang  tidak  mau melaksanakan  perkawinan  sesuai  dengan prosedur  peraturan  perundang-undangan dengan melaksanakan prosedur permohonan isbat  nikah  merupakan  upaya  meningkatkan dampak positif hukum bagi masyarakat.

## D. Simpulan dan Saran
Berdasarkan kajian dan analisis permasalahan  yang  dikaji,  maka  dapat disimpulkan bahwa latar belakang perkawinan  siri  dan  perkawinan  campuran
menempuh  jalur  isbat  nikah  adalah  dalam rangka  mempermudah  proses  perkawinan dengan  hanya  melaksanakan  ketentuan syarat  sahnya  suatu  perkawinan.  Jika  suatu perkawinan  siri  dan  perkawinan  campuran tersebut  terindikasi  masalah  hukum  berupa kebutuhan  akan  legalitas  dan  perlindungan hukum terhadap hak keperdataan maka akan ditempuh  dengan  jalur  isbat  nikah.  Oleh karenanya  diperlukan  penegakan  hukum dalam  hukum  perkawinan  sesuai  dengan ketentuan  Undang-Undang  No.  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  dimana  sahnya suatu  perkawinan  tidak  hanya  memenuhi rukun dan syarat perkawinan saja melainkan juga  harus  adanya  syarat  administratif berupa akta perkawinan. Diharapkan pemerintah  menyempurnakan  aturan  hukum dalam  bentuk  peraturan  pemerintah  untuk mengatur  lebih  lanjut  syarat  dan  ketentuan isbat nikah.
Dampak  hukum  dari  perkawinan  siri dan  perkawinan  campuran  yang  mendapat legalitas hukum melalui isbat nikah semakin memperbanyak  praktik  perkawinan  siri  dan perkawinan  campuran  baik  antar  warga negara yang sama ataupun dua kewarganegaraan  yang  berbeda  berakibat fatal jika para penegak hukum tidak selektif mengkaji  kasuistik  perkawinan  siri  dan perkawinan  campuran  karena  akan  terjadi penyelundupan hukum Warga Negara Asing yang  menikahi  wanita  Indonesia  karena dengan  mudahnya  Warga  Negara  Asing memanfaatkan  celah  hukum  melegalkan perkawinan siri dan perkawinan campurannya melalui isbat nikah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ashsubli,  M.  (2015).  Undang-Undang Perkawinan  dalam  Pluralitas  Hukum Agama ( judicial Review Pasal Perkawinan  Beda  Agama). Jurnal  Cita Hukum , 290.
Ashsubli,  M.  (2015).  Undang-Undang Perkawinan  dalam  Pluralitas  Hukum Agama ( Judicial Review Pasal
Perkawinan  Beda  Agama). Jurnal  Cita Hukum , 290.
Asuan. (2016). Perlindungan hukum
Terhadap  Harta  Perkawinan  Dalam Perjanjian  Perkawinan. Jurnal  Solusi ,
406.
Asuan. (2016). Perlindungan Hukum
Terhadap  Harta  Perkawinan  Dalam Perjanjian  Perkawinan. Jurnal  Solusi ,
407.
Barat, P. T. (2018, Juli selasa).
http://118.97.189.242:9000/pengawasa n_sipp/proses_stat . Retrieved September Rabu, 2018, from http://118.97.189.242:9000/pengawasan _sipp/proses_stat:
http://118.97.189.242:9000/pengawasan _sipp/proses_stat
Darmabrata,  W.  (2003). Tinjauan  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1991  Tentang Perkawinan Besera Peraturan
Pelaksanaannya. Jakarta: Gitama Jaya.
Hanna, S. (2013). Nikah Dalam Perspektif Fikih dan Kemaslahatan Sosial. Jurnal Lex Jurnalica , 87.
Khoirul,  M.  (2015).  Otoritas  Perempuan
Menolak Ruju dalam Pendekatan Gender  dan  Maslahah. PALASTREN ,
107.
Marzuki,  P.  M.  (2009). Pengantar  Ilmu Hukum. Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Maslikhah. (2015). Pendidikan Islam Berkeadilan Gender, Menyoroti Pemikiran  Muhammad  Attiyah  Al-
Abrashi. PALASTREN , 330.
Nurudin,  A.  (2004). Hukum  Perdata  Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada.
Purwaka, T. H. (2015). Beberapa Pendekatan  untuk  Memahami  Hukum  ( Several  Approacher  for  Understanding The Law). Jurnal Hukum dan Peradilan , 258.
Purwaka,
T. H. (2015). Beberapa
Pendekatan  Untuk  Memahami  Hukum (Several  Approaches  for  understanding The Law). Jurnal Hukum Dan Peradilan , 529.
Purwaka, T. H. (2015). Beberapa Pendekatan  Untuk  Memahami  Hukum (Several Approaches For Understanding The Law). Jurnal Hukum Dan
Peradilan , 531.
Syaifuddin,  M.  (2014). Hukum  Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika.