## TINJAUAN YURIDIS TERKAIT IZIN PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA PASCA HADIRNYA OMNIBUS LAW
Nabbilah Amir*, Jerry Watumlawar Fakultas Hukum, Universitas Surabaya Jalan Raya Kali Rungkut Nomor 56, Kota Surabaya, 60284 Nabila.amir@staff.ubaya.ac.id

## Abstract
The  presence  of  Law  Number  11  of  2020  concerning  Job  Creation,  creates  problems.  The uniqueness  of  the  Indonesian  state  which  is  rich  natural  resources  provides  logical consequences  for  optimization  related  to  its  management,  so  that  the  law  exists,  aiming  to improve  the  disharmony  of  legislation  and  to  accelerate  investment  for  the  fulfillment  of  the welfare  Indonesian  people.  In  particular,  the  permit for  the  use of  small islands  is  one  aspect that is affected by the presence of this law. So this writing refers to the arrangement of permits for  the  use  of  small  islands.  Utilization  permits  can  be  one  of  the  efforts  to  accelerate  the fulfillment  of  the  goals  of  the  nation  and  state,  but  there  is  still  a  need  for  proper  planning, utilization and control by the government.
Keywords : Small Islands; Utilization; Management Permit.

## Abstrak
Kehadiran  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  menimbulkan problematika.  Kekhasan  dari  Negara  Indonesia  yang  kaya  akan  sumber  daya  alamnya memberikan  konsekuensi  logis  untuk  pengoptimalan terkait pengelolaannya,  sehingga undang- undang  tersebut  ada,  bertujuan  untuk  memperbaiki  disharmonisasi  perundang-undangan  dan guna  mempercepat  investasi  demi  pemenuhan  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia.  Secara khusus  izin  pemanfaatan  pulau-pulau  kecil  merupakan  salah  satu  aspek  yang  terdampak  dari kehadiran  undang-undang  ini.  Maka  penulisan  kali  ini  dengan  merujuk  pada  pengaturan  izin pemanfaatan  pulau-pulau  kecil.  Izin  pemanfaatan  dapat  menjadi  salah  satu  upaya  untuk percepatan pemenuhan tujuan berbangsa dan bernegara namun tetap perlu adanya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian yang tepat oleh pemerintah.
Kata Kunci : Pulau-Pulau Kecil; Pemanfaatan; Izin Pengelolaan.

## A. Pendahuluan
Founding  father dalam  membentuk  dan  menyusun  Konstitusi  secara  eksplisit  menyatakan bahwa  Indonesia  merupakan  negara  hukum  dengan  kata  lain  Indonesia  adalah  negara  yang menjunjung tinggi eksistensi hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) (Iswari, 2020). Salah satu bentuk perwujudan Indonesia sebagai  negara  hukum  ditandai  dengan  adanya  peraturan  perundang-undangan.  Bagir  Manan pernah  berpendapat  dalam  bukunya  bahwa:  “peraturan  perundang-undangan  adalah  setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh Lembaga dan/atau Pejabat Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku” (Manan,
1987:13)  (Manan,  1987).  Oleh  karena  itu,  “bentuk,  susunan,  penamaan,  prosedur  penyusunan, penetapan,  pengundangan,  pencabutan  atau  pembatalannya  serta  pengelolaan  informasi  dan pendokumentasiaanya  perlu  diatur  secara  tertib  dan  sistematis”  (Asshiddiqie,  2004).  Hal  ini ditujukan  agar  tujuan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  dalam  alinea  keempat  Pembukaan UUD NRI 1945 dapat diwujudkan.
Peraturan  perundang-undangan  juga  harus  dinamis  mengikuti  perkembangan  masyarakat dan dapat dimplementasikan oleh masyarakat (Aditya, 2019). Banyaknya peraturan perundang- undangan Indonesia  saat ini menyebabkan peraturan menjadi tidak harmonis dalam muatan isi atau  substansinya  sehingga  menghambat  upaya  percepatan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat. Demi terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan maka hadirlah metode Omnibus  Law sebagai  politik  hukum  pemerintah  yang  melahirkan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang merupakan regulasi pertama dari metode Omnibus  Law .  Upaya  penyederhanaan  dan  harmonisasi  tercermin  dengan  hadirnya  Undang- Undang  Cipta  Kerja,  namun  disisi  lain  terdapat  problematika  yang  timbul  akibat  hadirnya regulasi  ini.  Sedikit  banyak  ada  beberapa  aspek  yang  terpengaruh,  salah  satunya  terkait  izin pengelolaan  pulau-pulau  kecil  dan  pulau  terluar  oleh  asing.  Karakteristik  Indonesia  yang merupakan negara kepulauan cenderung menimbulkan dilematis dalam pengelolaan pulau-pulau yang  ada.  Sejalan  dengan  hal  tersebut  Adisasmita  dalam  bukunya  menyatakan  bahwa karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dicirikan sebagai berikut: (1) Mempunyai  12.508  pulau  yang  tersebar.  (2)  Bagian  barat  yaitu  Sabang  dan  sampai  ke  ujung paling  timur  yaitu  Merauke/Jayapura  berjarak  sekitar  5.000  kilometer.  (3)  Bagian  Utara  yaitu Pulau  Marore  sampai  ke  ujung  Selatan  yaitu  Pulau  Rote  berjarak  2.000  kilometer.  (4)  dan memiliki panjang pantai 81.000 kilometer (Adisasmita, 2005).
Dewasa  ini  pulau-pulau  kecil  dengan  kekayaan  alam  yang  ada  di  dalamnya  belum  secara optimal  dikelola  dan  dimanfaatkan  potensi  sumber  daya  alam  alamnya.  Pulau-pulau  yang tersebar  tersebut  memiliki  ciri  khas  dan  fungsinya  masing-masing  yang  bertalian  satu  dengan lainnya secara sosial, ekologis dan budaya yang berujung pada peningkatan skala ekonomi dalam pengelolaan  sumber  daya  alam  (Irawan,  2004).  Pada  prinsipnya,  pulau-pulau  kecil  dibawah penguasaan negara atau atau dengan kata lain negara memiliki kewenangan untuk menguasasi, sehingga  dalam  penguasaannya  negara  boleh  untuk  diberikan  kepada  pihak  lain,  baik  pada perseorangan  maupun  swasta  yang  tertuang  dalam  bentuk  izin.  Hal  tersebut  merupakan  suatu bentuk pengejawantahan dari pengamalan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Konsep  menguasai  oleh  negara  yang  secara  eksplisit  diatur  dalam  Konstitusi  kemudian tertuang  dalam  peraturan  perundang-undangan  dengan  tujuan  agar  mempercepat  pemenuhan tujuan  berbangsa  dan  bernegara  yang  salah  satunya  adalah  mencapai  kemakmuran  rakyat. Terkait  pengelolaan  sumber  daya  alam,  Dalimunthe  berpendapat  bahwa  adapun  beberapa  hal yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut (a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,  persediaan  dan  pemeliharaan  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa  tersebut;  (b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang  angkasa;  (c) Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang dan  perbuatan-perbuatan  hukum  yang  mengenai  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  (Dalimunthe, 2008).
Pengelolaan  dan  pengaturannya  pemerintah  dengan  politik  hukumnya  mengeluarkan sejumlah  peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan  adanya  pengelolala  pulau-pulau  di Indonesia oleh asing diantaranya yaitu: Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  (UU  PWP3K),  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  27  tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K-P), Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal), dan UU Cipta Kerja.
Eksistensi  dari  peraturan  perundang-undangan  diatas  menimbulkan  sejumlah  konsekuensi hukum baru yang berdampak pada segala aspek kehidupan manusia.(Simanjuntak et  al., 2021) Pro dan kontra kerap kali hadir dan mewarnai kehidupan berbangsa dan bernega. sebagai bentuk dari  negara  hukum  yang  demokratis  maka  merupakan  suatu  keharusan  bagi  Indonesia  untuk menjunjung tinggi aspirasi dari rakyatnya, hal tersebut ditujukan semata-mata agar suatu produk hukum  senantiasa  mencerminkan  hukum  yang  aspiratif.  Kehadiran  dari  hukum  yang memberikan manfaat bagi rakyat tentunya akan mempercepat pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara yang sejak awal mutlak untuk dicapai. Oleh sebab pengelolaan pulau-pulau kecil oleh asing  dirasa  dapat  memberikan  peluang  untuk  meningkatkan  perekonomian  nasional  yang kemudian akan berujung pada kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka penulis tertarik untuk mengkaji apakah konsekuensi hukum yang timbul terkait izin pengelolaan pulau- pulau kecil di Indonesia pasca dikeluarkannya omnibus law ?

## B. Pembahasan
1. Izin Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia Pasca Dikeluarkannya Omnibus Law
a. Tinjauan Umum tentang Pulau-Pulau Kecil di Indonesia
Pasca-memproklamasikan  Kemerdekaannya  pada  17  Agustus  1945  negara  Indonesia dalam  hal  ini  pemerintah  Indonesia  mengambil  suatu  kebijakan  penting  terhadap perlindungan  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dalam  hal  perairan  Indonesia, pada  13  Desember  1957  dengan  dikeluarkanya  suatu  deklarasi  tentang  perlindungan terhadap  wilayah  Indonesia  bagian  perairan  atau  yang  biasa  disebut  juga  dengan  dengan Deklarasi Djuanda.(Hukum et al., 1960) Deklarasi 13 Desember 1957 (Deklarasi Djuanda), Pemerintah  menyatakan  bahwa    “Segala  perairan  disekitar,  diantara  dan  yang menghubungkan  pulau-pulau  atau  bagian  pulau-pulau  yang  termasuk  daratan  Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar  daripada  wilayah  daratan  Negara  Republik  Indonesia  dan  dengan  demikian merupakan  bagian  daripada  perairan  nasional  yang  berada  dibawah  kedaulatan  mutlak daripada Negara Republik Indonensia (Kusumaatmadja, 1978).”
Karakter negara Indonesia sebagai negara kepulauan maka banyak ditemui pulau-pulau kecil maupun besar di wilayah NKRI. Adapun definisi dari pulau itu sendiri yang diartikan sebagai “suatu wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi oleh air dan selalu berada  di  atas  air  pada  saat  air  pasang”(Patittingi,  2012).  Pulau-pulau  yang  tersebar  di Indoneisa  hadir  dengan  keragaman  bentuk  dan  jenisnya  serta  memiliki  karakteristiknya masing-masing. Secara yuridis karakteristik dari setiap pulau dikategorikan dalam berbagai bentuk sebagaimana tertuang dalam Pasal 121 ayat (1) UNESCO yang menyatakan bahwa terkait kategori atau pengelompokan pulau menjadi tiga yaitu: (Andriyani, 2019)
“Pulau  besar,  pulau  kecil,  dan  pulau  sangat  kecil.  Terkait  pulau-pulau  kecil didefinisikan  berdasarkan dua kriteria utama yaitu luasan pulau dan jumlah penduduk yang  menghuninya.  Definisi  pulau-pulau  kecil  yang  dianut  secara  nasional  sesuai dengan  Kep.  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  No.  41/2000  Jo Kep.  Menteri Kelautan dan  Perikanan  No.  67/2002  adalah  pulau  yang  berukuran  kurang  atau  sama  dengan 10.000  km2,  dengan  jumlah  penduduk  kurang  atau  sama  dengan  200.000  jiwa.  Di samping kriteria utama tersebut, beberapa karakteristik pulau-pulau kecil adalah secara ekologis terpisah dari pulau induknya ( mainland island ), memiliki batas fisik yang jelas dan terpencil dari habitat pulau induk, sehingga bersifat insular; mempunyai sejumlah besar jenis endemik dan keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi; tidak mampu mempengaruhi  hidroklimat;  memiliki  daerah  tangkapan  air  ( catchment  area )  relatif
kecil  sehingga  sebagian  besar  aliran  air  permukaan  dan  sedimen  masuk  ke  laut  serta dari  segi  sosial,  ekonomi  dan  budaya  masyarakat  pulau-pulau  kecil  bersifat  khas dibandingkan dengan pulau induknya.”
Kemudian  menurut  Pasal  1  angka  1  UU  PWP3K-P  disebutkan  bahwa  pengelolaan Pulau-Pulau  Kecil  merupakan  suatu  pengoordinasian  perencanaan,  pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau- pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara  ilmu  pengetahuan  dan  manajemen  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.(Isawisuda, 2013)  Lebih  lanjut izin pengelolaan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 A yaitu, “Izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir  dan  perairan  pulau-pulau  kecil”.  Dalam  hal  pemanfaatan  Pulau-Pulau  Kecil  dan perairan  sekitarnya  untuk  penanaman  modal  asing  harus  mendapatkan  persetujuan  dari pemerintah. Tujuannya semata-mata untuk meningkatkan kesejahtraan. Namun harus tetap berpatokan pada ketentuan yuridis dalam “Pasal 26 yaitu huruf A ayat 4 yaitu : (1) Badan hukum  yang  berbentuk  perseroan  terbatas;  (2)  Menjamin  akses  publik;  (3)  Tidak berpenduduk; (4) Belum ada pemanfaatan oleh masyarakat  lokal; (5) Bekerjasama dengan peserta  Indonesia;  (6)  Melakukan  pengalihan  saham  secara  bertahap  kepada  peserta Indonesia; (7) Melakukan alih teknologi; dan (8) Memperhatikan aspek ekologi, sosial dan ekonomi pada luasan lahan”.

## b. Konsep Perizinan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia
Upaya  pemerintah  dalam  memanfaatkan  sumber  daya  alam  pada  pulau-pulau  kecil  di Indonesia  dituangkan  dalam  bentuk  izin,  ditujukan  agar  pulau-pulau  kecil  yang  memiliki nilai ekonomi tinggi dikarenakan potensi sumber daya alamnya yang kaya dalam optimalkan pemanfaatannya.(Malik  et  al.,  2019)  Berbicara  mengenai  pemanfaatan  pulau-pulau  kecil tidak  dapat  dilepas  pisahkan  dengan  potensi  adanya  ancaman  keberlanjutan  dari  sumber daya  alam  yang  ada  di  dalamnya.  Hal  tersebut  dikarenakan  kehadiran  dari  potensi  yang sangat  unik  dan  bernilai  ekonomi  tinggi  maka  dihadapkan  pada  tingkat  risiko  yang  tinggi pula. Terdapat 3 isu utama yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah pesisir ini, antara lain: (1) Isu  degradasi  biofisik  lingkungan  pesisir  (karang,  stok  ikan,  erosi  pantai,  pencemaran, sedimentasi  dan  siltasi).  (2)  Isu  konflik  pemanfaatan  dan  kewenangan  di  wilayah  pesisir sehingga  mengurangi  efektivitas  pengelolaan  pesisir  secara  lestari  dan  (3)  Ketidakpastian hukum  sering  terjadi  karena  adanya  ambiguitas  pemilikan  dan  penguasaan  sumberdaya pesisir (Andriyani, 2019).
Pemanfaatan  pulau-pulau  kecil  yang  hadir  dengan  segala  aspek  yang  berhubungan dengannya maka seperti yang dikatakan sebelumnya dalam pengelolaan terkait pulau-pulau kecil  di  Indonesia  tidak  terlepas  pisahakan  dengan  perosalan  yang  akan  muncul  sebagai bentuk sebab akibat dari pemanfaatan yang ada. Idealnya dalam hal pemanfaatannya harus berdasarkan  pada  pemikiran  yang  ekologis  dan  ekonomis  secara  menyeluruh  dan  terpadu sehingga  tidak  menimbulkan  kerusakan  lingkungan  dan/atau  pencemaran  lingkungan dan/atau  merugikan  masyarakat  sekitarnya.  Partisipasi  masyarakat  kemudian  dibutuhkan dalam hal ini demi tidak terciderai hak-haknya sebagaimana termaktub dalam Pasal 60 UU PWP3K.
Hak-hak  masyarakat  terkait  memperoleh  akses  perairan,  memperoleh  kompensasi karena  hilangnya  akses  terhadap  sumber  daya  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil,  memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan, masyarakat dapat pula melaporkan, mengadu bahkan mengajukan  keberatan  serta  gugatan  jika  merasa  dirugikan  merupakan  konsekuensi  logis dari  negara  hukum  sehingga  segala  sesuatu  diatur  sedemikian  rupa  agar  tidak  terjadi pencideraan  hak.(Sari  &  Hendriana,  2020)  Selain  itu  ditegaskan  undang-undang a  quo ,
masyarakat  berkewajiban  untuk  menyampaikan  laporan  terjadinya  bahaya,  pencemaran, dan/atau  perusakan  lingkungan  di  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  serta  memantau pelaksanaannya.(Katiandagho,  2020)  Privatisasi  sumber  daya  laut  untuk  kepentingan komersial telah menggusur keberadaan masyarakat pesisir dan menghilangkan akses mereka terhadap  sumber-sumber  penghidupannya.  Inilah  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang ditengarai dilegalisasi  oleh pemerintah di banyak negara dengan label kawasan konservasi laut  ( marine  protected  areas ),  investasi  pulau-pulau  kecil,  dan  pembangunan  hunian  tepi laut ( water front city )”
Sejalan dengan hal diatas dalam UU PWP3K, negara memberikan arahan bahwa dalam pengelolaan  pesisir  harus  lebih  memahami  karateristik  pulau-pulau  kecil,  yang  cenderung lebih sensitif terhadap kerentanan pulau-pulau kecil dan dalam memberlakukan terkait apa saja yang diperbolehkan dan tidak terkait pengelolaan pulau-pulau kecil. Penegakan hukum terlihat  masih  lemah  sehingga  timbulnya  permasalahan  yang  tidak  hanya  berhubungan dengan  lingkungan  dan  alam  sekitarnya  tetapi  juga  masyarakat  yang  hidup  di  dekatnya. Kurangnya pengawasan membuat masyarakat semakin resah pula. Saat ini di Indonesia telah memiliki banyak hukum tentang pengelolaan terkait dengan pengelolaan pulau-pulau kecil. Namun pada faktanya tidak mudah dalam implementasinya. Hal tersebut terjadi akibat dari lemahnya  penegakan  hukum  itu  sendiri  maka  tak  heran  jika  sering  kali  muncul  konflik. Pemanfaatan  pulau-pulau  kecil  secara  berkelanjutan  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat  khususnya yang bermukiman di pulau-pulau kecil serta menjaga kedaulatan  melalui  pengesahan  UU  PWP3K-P  menentukan  bahwa:  “dalam  pemanfaatan pulau-pulau kecil, harus disertai kewajiban mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional dan hak lintas damai  bagi  kapal  asing”.  Kemudian  pada  Pasal  23  menyataka  bahwa:  “terkait pemanfaatannya  harus  dilakukan  berdasar  pada  prinsip  ekologi  dan  ekonomis.    Terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil di Indonesia maka harus tetap dengan memperhatikan hal-hal dasar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”
Perlindungan pulau kecil-kecil adalah sesuatu hal yang mutlak dilakukan sebagai suatu pentuk  konsekuensi  logis  dari  adanya  pemanfaatan  di  dalamnya.  Secara  khusus perlindungan  tersebut  pun  termasuk  perairan  diantaranya  maka  di  dalam  UU  PWP3K-P memberikan dasar bagi pemanfaatan dan pengelolaan dalam bentuk perizinan secara umum harus memperhatikan tiga aspek penting yaitu perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian, sebagaimana  diuraikan  dalam  penjelasan  umum  undang-undang a  quo dengan  uraian sebagai berikut:
Pertama,  Perencanaan  dilakukan melalui  pendekatan  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir dan Pulau-Pulau  Kecil  Terpadu (Integrated  Coastal  Management) yang  mengintegrasikan berbagai  perencanaan  yang  disusun  oleh  sektor  dan  daerah  sehingga  terjadi  keharmonisan dan  saling  penguatan  pemanfaatannya.  Pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil terpadu  merupakan  pendekatan  yang  memberikan  arah  bagi  pemanfaatan  Sumber  Daya Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  secara  berkelanjutan  dengan  mengintegrasikan  berbagai perencanaan pembangunan dari berbagai  tingkat pemerintahan,  antara ekosistem darat dan laut,  serta  antara  ilmu  pengetahuan  dan  manajemen.  Perencanaan  pengelolaan  wilayah pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  dilakukan  agar  dapat  mengharmonisasikan  kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta memperhatikan  karakteristik  dan  keunikan  wilayah  tersebut.  Rencana  Aksi  Pengelolaan Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  yang  selanjutnya  disebut  RAWP-3-K.  Setiap Perencanaan  diatas,  mestilah  dilakukan  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah  ditetapkan berdasarkan  Pasal  14  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  dan  setiap  data serta  informasi  yang  berkaitan  dengan  pemanfaatan  dan  perlindungan  wilayah  pesisir  dan pulau-pulau  kecil  mestilah  dilakukan  pemutakhiran  data  dan  informasi  dalam  hal  ini
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.1, Januari 2022, Halaman 71-81
dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara periodik dan terdokumentasikan serta  dipublikasikan  secara  resmi,  sebagai  dokumen  publik,  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.
Kedua, pemanfaatan, pasca-diputuskannya permohonan uji materiil sejumlah pasal yang berkaitan  dengan  Hak  Pengusahaan  Perairan  Pesisir  (HP-3)  berupa  Pemanfaatan  perdasar ekologis dan ekonomis secara menyeluruh yang kemudaian diprioritaskan untuk salah satu atau  lebih  kepentingan  berikut:  konservasi,  pendidikan  dan  pelatihan;  penelitian  dan pengembangan;  budidaya  laut;  pariwisata;  usaha  perikanan  dan  kelautan  dan  industri perikanan secara lestari; pertanian organik; dan/atau peternakan.
Ketiga,  pengawasan  dan  pengendalian,  dalam  rangka  pelaksanaan  pengawasan  dan pengendalian  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib  melakukan  pemantauan, pengamatan  lapangan,  dan/atau  evaluasi  terhadap  perencanaan  dan  pelaksanaannya. Pengawasan  dan  pengendalian  tersebut  dapat  dilakukan  oleh  Pejabat  dengan  kewenangan tertentu,  PPNS  (Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil)  tertentu,  dan  masyarakat.  Pengawasan  dan pengendalian dilakukan untuk: mendorong mengetahui  adanya penyimpangan  pelaksanaan rencana  strategis,  rencana  zonasi,  rencana  pengelolaan,  serta  implikasi  penyimpangan tersebut  terhadap  perubahan  kualitas  ekosistem  pesisir;  mendorong  agar  pemanfaatan sumber  daya  di  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  sesuai  dengan  rencana  pengelolaan wilayah pesisirnya; memberikan sanksi terhadap pelanggar, baik berupa sanksi administrasi seperti  pembatalan  izin atau pencabutan  hak,  sanksi perdata  seperti  pengenaan denda atau ganti  rugi;  maupun  sanksi  pidana  berupa  penahanan  ataupun  kurungan;  Undang-  Undang tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  ini  merupakan  landasan penyesuaian  dengan  ketentuan  yang  tercantum  dalam  peraturan  perundang-undangan yang lain.
c. Penanaman Modal Asing bagi Pulau-Pulau Kecil di Indonesia
Berbicara terkait investasi maka sering didengar dalam kegiatan bisnis atau dunia usaha. Istilah ini kemudian dikenal  dengan istilah hukum penanaman modal.  Terakit arti katanya berasal  dari kata “ investment ”, berarti suatu kegiatan yang dilakukan baik  oleh orang atau badan  hukum  mempertahankan  nilai  modalnya  (Supanca,  2006).  Pasca-tahun  2007, pemerintah melakukan penggabungan terhadap kedua undang-undang yaitu Penaman Modal Aasing  dan  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  dengan  cara  melakukan  perbaikan  terhadap undang-undang tersebut menjadi UU Penanaman Modal. Paling tidak ada tiga alasan utama mengapa  dilakukan  perubahan  terhadap  Undang-Undang  tersebut,  antara  lain: pertama , demi percepatan bagi pembangunan nasional. Kedua , dalam hal menghadapi perekonomian secara global. Ketiga , karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan ekonomi (Rajagukguk, 2007). Pengaturan mengenai penanaman modal asing disebutkan dalam Pasal 23 ayat (7) UU PWP3K, bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya oleh orang asing harus mendapat persetujuan Menteri dan diubah dengan UU PWP3K-P pada Pasal 26 huruf a  bahwa  pemanfaatan  pulau-pulau  kecil  dan  perairan  disekitarnya  oleh  PMA  “dapat dilakukan”.  Secara  lengkap  dikutip  bunyi  pasal  tersebut  sebagai  berikut:  (1)  Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat izin Menteri; (2) Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  harus  mengutamakan  kepentingan  nasional;  (3)  Izin  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari bupati/wali kota; (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas; b. menjamin akses publik; c. tidak berpenduduk; d. belum ada pemanfaatan oleh masyarakat lokal; d. bekerja sama dengan peserta Indonesia; e. melakukan
pengalihan  saham  secara  bertahap  kepada  peserta  Indonesia;  f.  melakukan  alih  teknologi; dan g. memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan.
2. Implikasi Hukum dengan Hadirnya Omnibus Law bagi Izin Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia oleh Asing
a. Sekapur Sirih Terkait Omnibus Law
Kehadiran  UU  Cipta  Kerja  adalah  polik  hukum  pemerintah  dalam  menyikapi disharmonisasi  peraturan  perundang-undangan.(Darmawan,  2020)  Uraian  terkait  undang- undang  cipta  kerja  sebagaimana  dijelaskan  dilatar  belakang  memberikan gambaran bahwa dewasa  ini  dengan  hadirnya  undang-undang  cipta  kerja  menimbulkan  perubahan  dan konsekuensi  hukum  baru  dalam  segala  aspek  kehidupan  tanpa  terkecuali  terkait  izin pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia oleh asing.(Darwis, 2018) Pengesahan undang- undang  cipta  kerja  menimbulkan  polemik  disertai  pro  dan  kontra  dalam masyarakat.(Munawar  et  al.,  2021)  Sejumlah  pasal  yang  terkait  dengan  investasi  atau kemudahan  berusaha  di  kawasan  laut  atau  pulau-pulau  kecil.  Pusat  Data  dan  Informasi mencatat sejumlah dampak yang akan dialami oleh masyarakat pesisir akibat dari undang- undang cipta kerja diantaranya yaitu:
Pertama, nelayan-nelayan kecil maupun nelayan tradisional yang menggunakan perahu di bawah 10 gross tonnage serta menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dipaksa harus mengurus  perizinan  perikanan  tangkap.  Tak  hanya  itu,  rancangan  omnibus  law  ini menyamakan  nelayan  kecil  dan  nelayan  tradisional  dengan  nelayan  skala  besar,  yakni nelayan  yang  menggunakan  perahu  di  atas  10  gross  tonnage.  Padahal  nelayan  kecil  dan nelayan tradisional selama ini diperlakukan secara khusus oleh Undang-Undang Perikanan karena mereka ramah lingkungan dan tidak mengeksploitasi sumber daya perikanan.
Kedua,  undang-undang  cipta  kerja  memperkuat  posisi  tata  ruang  laut,  sebagaimana diatur  dalam  Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil  (RZWP3K).  Sampai akhir 2019, sebanyak 22 provinsi telah merampungkan pembahasan peraturan daerah zonasi wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil.  Artinya,  masih  ada  12  provinsi  yang  belum menyelesaikan  pembahasan  peraturan  zonasi  yang  merupakan  tata  ruang  lautnya  Namun, dari  22  peraturan  zonasi  yang  telah  disahkan,  ruang  hidup  masyarakat  pesisir  yang merupakan  pemegang  hak  utama  tak  mendapatkan  porsi  yang  adil.  Peraturan  zonasi  itu harus  ditolak  karena  sejumlah  alasan.  Pertama,  tidak  menempatkan  masyarakat  pesisir sebagai aktor utama pengelola sumber daya kelautan dan perikanan.  Kedua, alokasi ruang hidup masyarakat pesisir sangat kecil dibandingkan dengan alokasi ruang untuk kepentingan pelabuhan, industri, reklamasi, pertambangan, pariwisata, konservasi, dan proyek lainnya.
Akademisi  dari UKI,  Posma S.J.K Hutasoit (2020), menyebutkan bahwa: “tujuan dari penyelenggaraan  negara  adalah  untuk  kesejahteraan.  Apabila  investasi  meningkat  namun rakyat tidak sejahtera maka tujuan tersebut berarti tidak tercapai. Ia mencatat 4 (empat) poin yang menghalangi tercapainya kesejahteraan masyarakat, yaitu: perbedaan pandangan setiap pemangku  kepentingan  ( asimetric  information;  moral  hazard antara  pelaku  ekonomi  dan regulator;  aktor  eksternalitas  dimana  pemerintah  tidak  dapat  memungut  bayaran  dari  hasil tangkapan  ikan  yang unreported ,  dan market  power dikuasai  oleh  oligarki”.    Disisi  lain adapun  gambaran  bahwa  bagaimana  mungkin  pertumbuhan  ekonomi  meningkat  di  saat pemerintah  daerah  yang  merupakan  pihak  di  lapangan  yang  berhadapan  langsung  dengan masyarakat kewenangan perizinan dan pengawasannya dicabut. Selain itu secara nyata dapat dikatakan  bahwa:  “salah  satu  dampak  dari  undang-undang  cipta  kerja  yang  dapat  terjadi adalah terbentuknya market power yang besar dimana sumber daya akan dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi tertentu dan memunculkan oligarki dan oligopoli ekonomi. Akibatnya, UU Cipta Kerja hanya menguntungkan bagi kalangan tertentu yang memiliki power tersebut.
Merujuk pada sistem ketatanegaraan di Indonesia UU Cipta Kerja merupakan peraturan pertama  yang  hadir  dengan  merevisi  peraturan  lainnya,  terkait  definisi  makna  dari  Cipta Kerja sendiri dapat ditemui dalam dalam Pasal 1 angkat 1 UU Cipta Kerja yaitu Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi  dan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah,  peningkatan  ekosistem  investasi  dan kemudahan  berusaha,  dan  investasi  Pemerintah  Pusat  dan  percepatan  proyek  strategis nasional”.
Definisi  diatas  memberikan  gambaran  bahwa  hadirnya  UU  Cipta  Kerja  dilatar- belakangi  oleh  tujuan  utama  yaitu  untuk  meningkatkan  investasi  dalam  negeri  yang diharapkan akan berujung pada peningkatan kesejahtraan rakyat. Secara eksplisit UU Cipta Kerja memberikan penjabaran terkait “tujuannya berdasarkan Pasal 3 yaitu: a. menciptakan dan  meningkatkan  lapangan  kerja  dengan  memberikan  kemudahan,  pelindungan,  dan pemberdayaan  terhadap  koperasi  dan  UMK-M  serta  industri  dan  perdagangan  nasional sebagai  upaya  untuk  dapat  menyerap  tenaga  kerja  Indonesia  yang  seluas-luasnya  dengan tetap  memperhatikan  keseimbangan  dan  kemajuan  antardaerah  dalam  kesatuan  ekonomi nasional; b. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan  kerja;  c.  melakukan  penyesuaian berbagai  aspek  pengaturan  yang  berkaitan  dengan  keberpihakan,  penguatan,  dan perlindungan  bagi  koperasi  dan  UMK-M  serta  industri  nasional;  dan  d.  melakukan penyesuaian  berbagai  aspek  pengaturan  yang  berkaitan  dengan  peningkatan  ekosistem investasi,  kemudahan  dan  percepatan  proyek  strategis  nasional  yang  berorientasi  pada kepentingan  nasional  yang  berlandaskan  pada  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.”
b. Implikasi  Hadirnya  Pasal-Pasal  dalam Omnibus  Law Terkait  Izin  Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil
Secara  eksplisit  dalam  halaman  39  tepatnya  pada  Pasal  1  angka  (1)  UU  Cipta  Kerja menyatakan  bahwa  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  adalah  suatu pengoordinasian  perencanaan,  pemanfaatan,  pengawasan,  dan  pengendalian  sumber  daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahtraan rakyat.
Atas  definisi  di  atas  maka  dalam  upaya  pemerintah  untuk  melakukan  pengelolaan pulau-pulau kecil berpatokan utama pada prinsip untuk meningkatkan kesejahtraan rakyat. Oleh  sebab  itu  demi  terciptanya  pemerintah  yang  pro  rakyat  maka  adapun  pengaturan mengenai pengeloaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terkait “hak-hak bagi masyarkat yang diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) UU Cipta Kerja menyatakan bahwa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk: 1. memperoleh akses  terhadap  bagian  Perairan  Pesisir  yang  sudah  mendapat  Perizinan  Berusaha  terkait pemanfaatan di laut; 2. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K; 3. mengusulkan wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K; 4. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum  adat  yang  berlaku  dan  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan; 5. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil; 6. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau  Kecil;  7.  mengajukan  laporan  dan  pengaduan  kepada  pihak  yang  berwenang atas  kerugian  yang  menimpa  dirinya  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  Pengelolaan Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil;  8.  menyatakan  keberatan  terhadap  rencana pengelolaan  yang  sudah  diumumkan  dalam  jangka  waktu  tertentu;  9.  melaporkan  kepada penegak  hukum  akibat  dugaan  pencemaran,  pencemaran,  dan/atau  perusakan  Wilayah
Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  yang  merugikan  kehidupannya;  10.  Terhadap  berbagai masalah Wilayah Pesisir dan mengajukan gugatan kepada pengadilan; 11. Pulau-Pulau Kecil yang  merugikan  kehidupannya;  12.  memperoleh  ganti  rugi;  dan  13.  mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan”.
Pemenuhan kesejahtraan rakyat dengan pemenuhan hak-haknya seperti yang dijelaskan diatas  tidaklah  cukup  untuk  melegalkan  pemerintah  dalam  melakukan  pemberikan  izin, perlu  adanya  jaminan  berupa  pengendalian  terhadap  dampak  dari  adanya  pemanfaatan tersebut. Pemikiran yang demikian kemudian diejawantahkan berupa pengenaan sanksi bagi setiap orang yang melanggar. Adapun pengaturan terkait sanksi yang diatur dalam Pasal 71 UU Cipta Kerja yaitu Pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha terkait  pemanfaatan di laut yang diberikan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat  (2)  dan  Pasal  19  ayat  (1)  dikenai  sanksi administratif.
Selanjutnya  pada  Pasal  71  huruf  A  menjabarkan  terkait  jenis  atau  bentuk-bentuk  dari “sanksi  adiministratif  sebagai  berikut:  1.  peringatan  tertulis;  2.  penghentian  sementara kegiatan;  3.  penutupan  lokasi; 4.  pencabutan  Perizinan Berusaha;  5. pembatalan Perizinan Berusaha; dan atau 6. denda administratif”.
Uraian-uraian  terkait  pasal-pasal  yang  mengatur  terkait  pengelolaan  pulau-pulau  kecil di  Indonesia  pasca  hadirnya  UU  Cipta  Kerja  memberikan  warna  baru  dalam  pemanfaatan dan  pengelolaannya.  Secara  nyata  dapat  dilihat  bahwa  dampak  dari  hadirnya  pengaturan yang  demikian  agar  adanya  investor  yang  mau  berinvestasi  di  Indoensia  dan  dengan demikian upaya pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada dapat berjalan optimal dengan memberikan prosedur dan persyaratan izin yang tepat, sehingga secara tidak langsung pemerintah telah membuka pintu yang seluas-luasnya bagi investor untuk datang berinvestasi  dengan  berbagai  kemudahan  yang  ada.  Dampak  lain  dari  kehadiran  dari  UU Cipta  Kerja  yang  hanya  merubah  beberapa  pasal  tanpa  memberikan  ketentuan  yang  lebih lanjut pun dapat menjadi boomerang bagi bangsa Indonesia, hal tersebut kemudian diperkuat dengan kenyataan bahwa pemahaman yang baik dan benar tidak mudah untuk terserap oleh setiap  masyarakat.  Alhasil  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  yang  baik  adalah  hukum  yang aspiraitf maka pemerintah perlu melakukan 1001 cara untuk meyakinkan masyarakat terkait kebijakan  politik  hukum  yang  ada,  bahwa  dengan  hadirnya  UU  Cipta  Kerja  tidak  hanya memberikan keuntungan berupa investasi dalam kaitannya dengan pemanfaatan pulau-pulau kecil,  namun  juga  tetap  memperkatikan  dan  menjaga  ekosistem  lingkungan  hidup sekitarnya.

## C. Simpulan
Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, kesimpulan dalam penulisan ini bahwa pengelolaan sumber daya alam kaitannya dengan pemanfaatan pulau-pulau kecil tidak dapat dilepas-pisahkan dengan  tiga  aspek  penting  yang  harus  dicermati  oleh  pemerintah  yaitu  perencanaan, pemanfaatan,  dan  pengendalian.  Hal  tersebut  ditujukan  semata-mata  demi  terciptanya pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengurangi atau mengabaikan kebutuhan masa yang akan datang. Namun, pacsa diterbitkannya UU Cipta Kerja yang merupakan politik hukum pemerintah telah secara nyata menimbulkan polemik dalam masyarakat, tanpa mengurangi esensinya tidak dapat  dipungkiri  bahwa  tujuannya  memang  baik  dengan  berdasar  pada  harapan  untuk meningkatkan investasi  dalam  negeri  demi  pemenuhan  kesejahtraan  sosial,  sehingga  diberikan kemudahan-kemudahan  dalam  UU  Cipta  Kerja  agar  membuka  peluang  untuk  investor  tertarik berinvestasi  di  Indonesia.  Oleh  sebab  itu  dalam  upaya  pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang efektif dan efisien tidak dapat dilakukan tanpa adanya bantuan campur tangan dari pihak investor
baik  dalam  negeri  maupun  luar  negeri.  Hal  tersebut  kemudian  dituangkan  dalam  bentuk  izin pengelolaan  yang  diharapkan  agar  pemerintah  yang  merupakan  pemegang  otoritas  tertinggi dalam  penerbitan  izin  dapat  pengontrol  dan  mengendalikan  pemanfaatan  sumber  daya  alam dengan baik dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,  R.  (2005). Analisis  Pembangunan  Wilayah;  Kepulauan,  Kelautan,  Maritim, Terisolasi, Terpencil, Tertinggal, Perbatasan, Pesisir, Pulau – pulau Kecil, Archipelago dan Semeja . Graha Ilmu.
Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Konstribusi Hukum Adat  Dan  Hukum  Islam  Terhadap  Pembangunan  Hukum  Di  Indonesia. Jurnal  Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 8 (1), 37.
https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305
Andriyani, Y. (2019). Pulau Kecil dan Hak Asasi Manusia Catatan Situasi Ham Di Tiga Pulau Kecil (P. Bangka, P. Sunut, P. Romang) .
Asshiddiqie, J. (2004). Format  Kelembagaan Negara  dan Pergeseran Kekuasaan  dalam UUD 1945 . FH UII Press.
Dalimunthe,  C.  (2008). Politik  Hukum  Agraria  Nasional  Terhadap  Hak-  Hak  Atas  Tanah . Yayasan Pencerahan Mandailing.
Darmawan, A. (2020). Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks. Indonesian Journal of Law and Policy Studies , 1 (1), 14–25.
Darwis, M. (2018). Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil oleh Penanaman Modal Asing Pasca Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  3/PUU-VIII/2010. Jurnal  Konstitusi , 15 (2),  433. https://doi.org/10.31078/jk15210
Hukum,  F.,  Esa,  U.,  Arjuna,  J.,  Tol,  U.,  Kebon,  T.,  &  Wilayah,  P.  (1960). Implementasi Deklarasi Djuanda Dalam Perbatasan Perairan Lautan . 978–979.
Irawan, H. (2004). Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pengelolaan Pulau – Pulau Kecil Di Indonesia . Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HAM RI.
Isawisuda,  R.  (2013).  Membangun  Geodatabase  Kelautan  untuk  Mendukung  Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Reka Geomatika , 1 (1), 29–39.
Iswari,  F.  (2020).  Aplikasi  Konsep  Negara  Hukum  Dan  Demokrasi  Dalam  Pembentukan Undang-Undang  Di  Indonesia. JCH  (Jurnal  Cendekia  Hukum) , 6 (1),  127. https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.285
Katiandagho,  F.  G.  O.  (2020).  Aspek  Hukum  Pengelolaan  Pembangunan  Wilayah  Pesisir  Dan Pulau-Pulau  Kecil  Terluar  Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  Tentang  Pengelolaan  Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Lex Et Societatis , 8 (1), 97–108. https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28476
Kusumaatmadja, M. (1978). Hukum laut Internasional . Bina Cipta.
Malik,  F.,  Kotta,  R.  J.,  &  Rada,  A.  M.  (2019).  Kebijakan  Penataan  Pulau-Pulau  Terluar  Di Provinsi  Maluku  Utara  Dalam  Rangka  Mempertahankan  Keutuhan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Ganesha Law Review , 1 (2), 106–175.
Manan,  B.  (1987). Peranan  Peraturan  Perundang-undangan  Dalam  Pembinaan  Hukum Nasional . Armico.
Munawar,  Marzuki,  &  Affan, I.  (2021).  Analisis  Dalam  Proses  Pembentukan  Undang-Undang Cipta  Kerja  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Ilmiah Metadata , 3 (2), 452–468.
Patittingi,  F.  (2012). Dimensi,  Hukum  Pulau-Pulau  Kecil  Di  Indonesia .  Mahakarya  Rangkang Offset.
Rajagukguk, E. (2007). Hukum Investasi di Indonesia . UAI.
Sari,  D.,  &  Hendriana,  R.  (2020).  Bantuan  Hukum  bagi  Korban  Kejahatan  dalam  Proses Peradilan Pidana (Studi di Wilayah Hukum Banyumas). Prosiding , 6 (November), 402–409. http://jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Prosiding/article/view/1118
Simanjuntak,  R.  A.,  Akbar,  F.,  &  Lubis,  M.  Y.  (2021).  ISSN  ONLINE :  2745-8369  Dampak Globalisasi  Terhadap  Eksistensi  Pancasila  Sebagai  Staatsfundamentalnorm  Bagi  Bangsa Dan  Negara  Indonesia Dalam Pembentukan Hukum  Nasional. Iuris  Studia:  Jurnal  Kajian Hukum , 2 (2), 217–233.
Supanca,  I.  B.  R.  (2006). Kerangka  Hukum  dan  Kebijakan  Investasi  Langsung  Di  Indonesia . Ghalia Indonesia.