## KEBERADAAN QANUN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH DITINJAU DARI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

## THE EXISTENCE OF ACEH GOVERNMENT REGULATION
NUMBER 3 OF 2013 REGARDING THE FLAG AND EMBLEM OF ACEH: A REVIEW FROM THE PERSPECTIVE OF

## LEGISLATIVE FORMATION
1. Herlin, 2. Muksalmina, 3 Joelman Subaidi
1. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna
2,3. Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Berdasarkan ketentuan Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang  Pemerintahan  Aceh  maka  dirancang  dan  disahkannya  Qanun  Nomor  3 Tahun  2013  Tentang  Bendera  dan  Lambang  Aceh,  hasil  klarifikasi  Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia qanun ini dianggap bertentangan dengan PP 77 Tahun  2007  tentang  Lambang  Daerah.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  untuk mengetahui  dan  mengkaji  keberadaan    Qanun  Nomor  3  Tahun  2013  tentang Bendera dan Lambang Aceh, serta untuk mengetahui implementasi Qanun Nomor 3  Tahun  2013  tentang  Bendera  dan  Lambang  Aceh.  Penelitian  ini  mengunakan metode penelitian hukum normatif yaitu mengkaji studi dokumen-dokumen hukum berupa  peraturan  perundang-undangan,  peraturan  pemerintah  dan  qanun  serta menganalisis  hukum  dari  aspek  yuridis  normatif  yang  artinya  meneliti  peraturan perundang-undangan  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  di  teliti.  Hasil penelitian  ini  keberadaan  Qanun  Nomor  3  Tahun  2013  tentang  Bendera  dan Lambang Aceh secara hukum sah dan dapat dilaksanakan karena merupakan salah satu  kewenangan  khusus  bagi  Aceh  yang  diberikan  melalui  UUPA  sebagaimana disebutkan dalam Pasal 246 ayat (1) dan 247 ayat (2) UUPA.
Keyword: Qanun, Aceh, Bendera, Lambang, Negara

## Abstract
Based  on  Article  246  paragraph  (2)  of  Law  Number  11  of  2006  concerning  the Government of Aceh, Qanun Number 3 of 2013 regarding the Flag and Emblem of Aceh was designed and enacted. However, after clarification from the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia, this qanun was deemed contradictory to Government  Regulation  (PP)  Number  77  of  2007  regarding  Regional  Emblems. The purpose of this research is to understand and examine the existence of Qanun Number 3 of 2013 regarding the Flag and Emblem of Aceh, as well as to determine the  implementation  of  the  said  qanun.  This  research  employs  a  normative  legal research  method,  which  involves  studying  legal  documents  such  as  legislation,
government  regulations,  and  qanun,  and  analyzing  the  law  from  a  normative juridical  perspective.  This  means  examining  relevant  legislation  related  to  the researched issue. The results of this research indicate that the presence of Qanun Number  3  of  2013  regarding  the  Flag  and  Emblem  of  Aceh  is  legally  valid  and enforceable. This is because it falls under the specific authority granted to Aceh through the Law on the Governing of Aceh (UUPA), as mentioned in Article 246 paragraph (1) and Article 247 paragraph (2) of the UUPA.
Keyword: regulation, Aceh, flag,symbol, state

## A. Pendahuluan
Konflik yang terjadi di Aceh antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)  merupakan salah satu konflik yang masa berlangsungnya paling lama sejak Indonesia merdeka. Salah satu momen terpenting dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut terjadi pada saat ditandatanganinya Memorandum of  Understanding (MoU)  antara  Pemerintah  Indonesia  dan  GAM  di  Helsinki, Finlandia,  tanggal  15  Agustus  2005  (MoU  Helsinki  2005).  Pembentukan  MoU Helsinki  2005  tersebut  dilaksanakan  melalui  5  (lima)  babak  pertemuan  antara Pemerintah  Indonesia  dengan  GAM  yang  diprakarsai  oleh  Ketua Crisis Management  Initiative Finlandia,  Martti  Ahtisari,  di  Helsinki,  Finlandia,  sejak Januari 2005 sampai dengan tanggal 17 Juli 2005 (Wijaya, 2016).
Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) juga tidak bisa dilepaskan dari nota kesepahaman yang dijalankan antara Pemerintah  Republik  Indonesia  dengan  Gerakan  Aceh  Merdeka  yang  difasilitasi oleh mantan Presiden Finlandia, Marti Ahtisaari. Penggunaan simbol daerah seperti bendera dan lambang Aceh termasuk juga bentuk kekhususan dari otonomi yang diberikan pemerintah kepada pemerintahan Aceh. Keberadaan UUPA, merupakan tonggak sejarah sekaligus sebagai landasan hukum  bagi keberadaan bendera dan lambang Aceh dalam lapangan ketatanegaraan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal  246  ayat  (2)  UUPA  “Selain  Bendera  Merah  Putih  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh  sebagai  lambang  yang  mencerminkan  keistimewaan  dan  kekhususan”. Sedangkan  Pasal  247  ayat    (1)  menyebutkan  bahwa  “Pemerintah  Aceh  dapat menetapkan lambang sebagai simbol keistimewaan dan kekhususan (UUPA 2006)
1
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  246  ayat  (2)  dan  Pasal  247  ayat    (1)  UUPA tersebut, pada hari Jum’at malam tanggal 22 Maret 2013 Gubernur Aceh  bersama dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh  (DPRA)  menyetujui  secara  bersama Rancangan Qanun yang diinisiasi oleh oleh DPRA tersebut. Dalam rapat paripurna DPRA,  Qanun  Aceh  No.  3  Tahun  2013  tentang  Bendera  dan  Lambang  Aceh (Lembaran  Aceh  Tahun  2013  Nomor  3,  Tambahan  Lembaran  Aceh  Nomor  49) (Kurniawan, 2014)
Berdasarkan Qanun tersebut, bendera Aceh berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua pertiga) dari panjang, dua buah garis  lurus putih di bagian atas, dua buah garis lurus putih di  bagian bawah, satu garis hitam di bagian atas,  satu  garis  hitam  di  bagian  bawah,  dan  di  bagian  tengah  bergambar  bulan bintang  dengan  warna  dasar  merah,  putih  dan  hitam,  sedangkan  lambang  Aceh berbentuk  gambar  yang  terdiri  dari  singa,  bintang  lima,  bulan,  perisai,  rencong, buraq,  rangkaian  bunga,  daun  padi,  semboyan Hudep  Beu  Sare  Mate  Beu  Sajan dalam tulisan Jawi, huruf ta dalam tulisan arab dan jangkar  (UUPA 2014). Pada hari  Senin,  25  Maret  2013  akhirnya  Pemerintah  Aceh  langsung  mengundangkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh tersebut ke dalam Lembaran Daerah Aceh.
Pengesahan  ini  menuai  polemik  karena  bendera  dan  lambang  Aceh  yang disyaratkan  dalam  qanun  menyerupai  bendera  dan  lambang  GAM,  menurut Menhan  Purnomo  Yusgiantoro,  penetapan  bendera  mirip  GAM  sebagai  bendera Aceh kemungkinan menjurus pada pembentukan wali negara. Purnomo juga setuju jika penggunaan bendera itu dipandang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.
Oleh  karena  itu,  untuk  menyelesaikan  permasalahan  ini,  pemerintah kemudian  berinisiatif  untuk  mengadakan  pertemuan  antara  para  penandatangan MoU  Helsinki  dengan  pemerintah  Aceh  guna  membahas  solusi  apa  yang  akan diambil  pemerintah.  Pemerintah  menolak  desain  tersebut  karena  dianggap bertentangan  dengan  Pasal  6  Peraturan  Pemerintah  No.  77  tahun  2007  tentang Lambang  Daerah  yang  melarang  bendera  daerah  menyerupai  bendera  gerakan separatis atau organisasi terlarang.
Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan di bahas yaitu bagaimana keberadaan qanun nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh menurut undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh?

## B. Metode Penelitan
Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif dengan menggunakan tiga metode  yang  berbeda,  yakni  pendekatan  peraturan  perundang-undangan (pendekatan  statute),  pendekatan  kasus (pendekatan  case), dan  pendekatan konseptual (pendekatan  conceptual). Dalam  pendekatan  peraturan  perundang- undangan,  penelitian  ini  melakukan  analisis  terhadap  beragam  peraturan perundang-undangan  seperti  Undang-Undang  Dasar  1945,  Undang-Undang Pemerintahan  Aceh,  Qanun  Aceh,  dan  regulasi  hukum  lainnya.  Sumber  utama dalam  penelitian  ini  adalah  berbagai  bahan  hukum  primer  yang  meliputi  UUD 1945, undang-undang, serta peraturan perundang-undangan lainnya.
Pendukungnya, bahan hukum sekunder, digunakan untuk melengkapi analisis dan pemahaman  terhadap  bahan  hukum  primer.  Sumber-sumber  hukum  sekunder  ini meliputi literatur seperti buku referensi, majalah hukum, jurnal hukum, artikel surat kabar, dan juga penelitian ilmiah terdahulu dalam bidang yang sama.(Muksalmina, 2023)

## C. Pembahasan
Keberadaan  Qanun  Aceh  Nomor    3  Tahun  2013  tentang  Bendera  dan Lambang  Aceh  Sebelum  dilaksanakan  pembuatan  qanun,  maka  dilakukan perencanaan  penyusunan  qanun  Aceh  dilakukan  dalam  program  legislasi  Aceh (PROLEGA)  untuk  Provinsi  atau  legislasi  Kabupaten/Kota  (PROLEK)  untuk Kabupaten/Kota.  Berkaitan  dengan  proses  pembuatan  Qanun  Aceh  yang didasarkan  pada  Qanun  nomor  5  tahun  2011  tentang  pembentukan  Qanun. Kewenangan membentuk Qanun diatur dalam Pasal 10.
Berdasarkan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 menjelaskan bahwa SKPA/SKPK  sebagai  pemrakarsa  dalam  penyusunan  persiapan  Pra  Rancangan Qanun  terlebih  dahulu  dapat  menyusun  Naskah  Akademik.  Naskah  Akademik
tersebut paling sedikit, memuat dasar islami filosofis, yuridis, sosiologis pokok dan lingkup materi yang akan diatur, penyusunan Naskah Akademik dapat bekerjasama dengan  perguruan  tinggi  dan/atau  pihak  ketiga  yang  mempunyai  keahlian  dalam bidang  tersebut.  Penyusunan  Naskah  juga  dilakukan  secara  partisipatif.  Nasakah Akademik  juga  disarankan  dalam  setiap  pembahasan  Pra  Rancangan  Qanun. Pengecualian  terhadap  Naskah  Akademik  dalam  penyusunan  suatu  rancangan Qanun. Terkait dengan mekanisme pembentukan qanun di Aceh dapat dilihat lebih lengkap dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011. Dalam Qanun di Aceh memang berbeda  dengan  peraturan  daerah  lainnya,  hal  ini  dapat  kita  lihat  mulai  dari pengesahan Qanun yang dimulai dengan kalimat
“BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM ”  dilanjutkan DENGAN  RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUAS ( Mukhlis dkk, 2015)
Dalam Qanun Aceh juga dibentuk berdasarkan asas pembentukan Peraturan perundang-undangan  yang  meliputi  kejelasan  tujuan,  kelembagaan  atau  organ materi    muatan,  keterelaksanaan,  kedatagunaan,  dan  kehasilgunaan,  kejelasan rumusan, keterbukaan, dan keterlibatan publik. Disamping itu dalam pembentukan Qanun di Aceh tidak boleh bertentangan dengan syari’at Islam UUD 1945 dan MoU Helsinki  15  Agustus  2005,  Undang-Undang  Pemerintahan  Aceh  menjadi kewenangan Pemerintah adat istiadat Aceh, kepentingan umum, kelestarian alam dan antar Qanun.
Lebih  lanjut  materi  muatan  qanun  mengandung  asas  Dinul  Islam;  sejarah Aceh;  Kebenaran;  Kemanfaatan;pengayoman;  hak  asasi  manusia;  kebangsaan; kekeluargaan; keterbukaan dan komunikatif; keanekaragaman; keadilan; keserasian dan nondiskriminasi; ketertiban dan kepastian hukum; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; dan/ atau keseimbangan, kesetaraan dan keselarasan.
Pasca penandatanganan MoU Helsinki pada 15 agustus 2005 yang kemudian di implementasikan butir-butirnya dalam UUPA, masih banyak hal-hal yang sudah disepakati  tidak  dilaksanakan  dengan  konsisten,  bahkan  dalam  UUPA  sendiri masih terjadi kesalahpahaman antara masyarakat, Pemerintah Aceh, DPR Aceh dan Pemerintah Pusat. Saat ini juga menjadi hal yang harus dipertegas, karena selama itu  Keistimewaan  Aceh  seperti  menanam  tebu  di  pinggir  bibir.  Sementara,  di
tempat yang berbeda tokoh Aceh lainnya menilai kewenangan yang dimiliki oleh Provinsi  Aceh  pasca  penandatangan  MoU  di  Helsinki  dan  genjatan  senjata  itu belum  layak  dan  pantas  untuk  disebut Self  Government atau  kebebasan  dalam mengelola  pemerintahan  sendiri.  kewenangan  yang  sudah  dimiliki  saat  ini dianggap masih setara  dengan  otonomi  khusus  yang  sudah  pernah  diterapkan sejak  awal  tahun 2000 lalu.
Setelah  kesepahaman  untuk  berdamai  antara  Pemerintah  Indonesia  dengan GAM  ditandatangani,  banyak  dinamika  menarik  yang  terjadi  di  Aceh,  terutama apabila dilihat dari perspektif hukum tata negara dan politik. Dinamika yang telah banyak menarik perhatian publik tersebut antara lain adalah mengenai keberadaan partai politik lokal di Aceh, eksistensi qanun wali nanggroe, dan bendera Aceh .
Mengenai partisipasi politik di dalam MoU antara Pemerintah Indonesia dan GAM dijelaskan bahwa:
“sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman  ini,  Pemerintah  RI  menyepakati  dan  memfasilitasi  pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun atau paling lambat 18 bulan sejak penandatangan Nota Kesepahaman  ini,  akan  menciptakan  kondisi  politik  dan  hukum  untuk  pendirian partai  politik  lokal  di  Aceh  dengan  berkonsultasi  dengan  Dewan  Perwakilan Rakyat.”
Isi  MoU  yang  memuat  materi  partisipasi  politik  tersebut  pada  intinya merupakan  peluang  yang  diberikan  kepada  rakyat  Aceh  untuk  terlibat  atau berpartisipasi dalam perpolitikan di Aceh. Peluang yang tentu saja dampaknya bisa meluas ke bidang kehidupan yang lain, seperti bidang hukum dan ekonomi.
Ketentuan  MoU  tersebut  juga  menjadi  landasan  awal  warga  Aceh membentuk  partai  politik  lokal  sebagai  kendaraan  dalam  berpartisipasi  secara politik di Aceh. Sebagai tindak lanjut dari MoU antara Pemerintah Indonesia dan GAM,  UUPA  dibentuk  dan  diundangkan,  serta  kemudian  diikuti  dengan dikeluarkannya PP Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.
Sejak  gagasan  pembentukan  partai  politik  lokal  di  Aceh  ini  diajukan, pendapat  yang  mendukung  ataupun  yang  menolak  segera  bermunculan.  Namun demikian, terlepas dari adanya perbedaan pendapat tersebut, kini partai politik lokal di  Aceh  sudah  menjadi  fakta  ketatanegaraan  yang  harus  diakui  pencapaiannya. Semenjak pemilihan Gubernur Aceh yang pertama setelah ditandatanganinya MoU Helsinki, seluruh pejabat Gubernur Aceh yang terpilih adalah ialah mereka yang berasal dari partai politik lokal di Aceh. Termasuk komposisi keanggotaan dalam Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh  (DPRA),  baik  untuk  periode  tahun  2009-2014 maupun periode tahun 2014-2019. Keanggotaan di DPRA mayoritas dikuasai oleh para wakil dari partai politik lokal di Aceh, khususnya Partai Aceh (Ali & Patria, 2009)
Pasca damai 2005, Aceh memiliki banyak kekhususan yang tidak dimiliki oleh  Provinsi  lain  di  Indonesia.  Ini  merupakan  konsekuensi politik dan hukum yang harus dijalankan di Aceh. Sebagai daerah yang memiliki kekhususan, Aceh memiliki  banyak  kewenangan  dan  keistimewaan,  salah  satu  keistimewaan Pemerintah Aceh adalah  berhak membuat bendera dan lambang sendiri. Bendera dan lambang tersebut bukanlah   sebagai   simbol   kedaulatan.  Dasar hukum yang digunakan untuk bendera dan lambang Aceh ialah qanun. Qanun adalah peraturan perundang-undangan  sejenis  peraturan  daerah  yang  mengatur  penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Aceh (Damanik dkk. 2010).
Dengan  diberlakukannya  UUPA,  pintu  masuk  untuk  memberlakukan otonomi  khusus  Aceh  yang  memiliki  ciri  tersendiri  terbuka  lebar.  Penggunaan simbol  daerah  seperti  bendera  dan  lambang  Aceh  termasuk  juga  bentuk kewenangan khusus bagi Aceh yang diberikan melalui UUPA dari otonomi yang diberikan  pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintahan  Aceh.  keberadaan  UUPA, merupakan  tonggak  sejarah  sekaligus  sebagai  landasan  hukum    bagi  keberadaan Bendera  dan  Lambang  Aceh  dalam  lapangan  ketatanegaraan  di  Indonesia. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  246  ayat  (2)  UUPA  “Selain  Bendera  Merah  Putih sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Pemerintah  Aceh  dapat  menentukan  dan menetapkan  bendera  daerah  Aceh  sebagai  lambang  yang  mencerminkan keistimewaan dan kekhususan”. Sedangkan Pasal 247 ayat  (1) menyebutkan bahwa
“ Pemerintah Aceh dapat menetapkan lambang sebagai simbol keistimewaan dan kekhususan ”.
Qanun No.3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang  Aceh adalah sebuah qanun yang disusun dengan melalui proses politik oleh Dewan Perwakilan  Rakyat Aceh  (DPRA).  DPRA  yang  didominasi  oleh  Partai  Aceh  yang  anggotanya merupakan mantan anggota GAM. Adapun fraksi di  DPRA  periode  2009-2014, yaitu  fraksi  Partai  Aceh  36  orang,  fraksi Partai Demokrat 14 orang, fraksi Partai Golkar 8 orang, fraksi Partai PPP gabungan  dengan  partai  PKS  sebanyak  8  orang (UUPA, 2006).
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  246  ayat  (2)  dan  Pasal  247  ayat    (1)  UUPA tersebut, pada hari Jum’at malam tanggal 22 Maret 2013 Gubernur Aceh  bersama dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh  (DPRA)  menyetujui  secara  bersama Rancangan  Qanun  yang  diinisiasi  oleh  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh (DPRA) tersebut. Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) rancangan Qanun tersebut disahkan menjadi Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera  dan  Lambang  Aceh  dan  dimasukkan  ke  dalam  Lembaran  Aceh  Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 49.
Berdasarkan  rumusan  Pasal  246  ayat  (2),  Pasal  247  ayat  (1)  tersebut menghendaki  agar  baik  bendera  daerah  Aceh,  Lambang  Aceh,  maupun  himne Aceh yang ditetapkan tersebut hakikatnya merupakan manifestasi terhadap dua hal yaitu: Pertama : manifestasi terhadap status keistimewaan ; dan Kedua : manifestasi terhadap kewenangan khususan Aceh yang diberikan melalui UUPA .
Munculnya  bendera  bulan  sabit  dalam  konteks  politik  kekinian  di  Aceh sebenarnya sejalan dengan munculnya fenomena partai politik lokal di Aceh. Dan jika  ditelusuri  lebih  jauh  ke  belakang,  maka  kedua  fenomena  tersebut  berkaitan dengan munculnya gerakan perlawanan (separatisme) terhadap pemerintah pusat yang diperankan salah satunya oleh GAM.
Beberapa pendapat telah diungkapkan oleh para ahli mengenai faktor-faktor yang  menyebabkan  timbulnya  separatisme,  khususnya  dalam  wilayah  NKRI. Menurut  pendapat    Kristiadi,  separatisme  akan  timbul  karena  adanya
ketidakadilan, kesewenang-wenangan, tersumbatnya aspirasi di suatu daerah, dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya.
Sebelum penandatanganan MoU atau pada masa konflik berlangsung antara Pemerintah  Indonesia  dan  GAM,  GAM  sebenarnya  memiliki  3  (tiga)  simbol penting, termasuk yang berbentuk bendera, yaitu: simbol bouraq dan singa yang mengapit  bulan  sabit  dan  bintang;  simbol  berupa  bendera  warna  hijau  dengan tulisan  kalimat  Tauhid  berbahasa  Arab  (mengacu  kepada  bendera  Negara  Arab Saudi);  serta  simbol  bendera  bulan  sabit  dan  bintang  dengan  latar  belakang berwarna merah.
Simbol  bendera  bulan  sabit  dan  bintang  dengan  latar  belakang  berwarna merah  (bendera  bulan  sabit  dan  bintang)  inilah  yang  pada  masa  konflik  lebih populer  dikenal  sebagai  bendera  GAM.  Bendera  itu  jugalah  yang  saat  ini  telah disahkan  sebagai  bendera  Aceh  melalui  Qanun  Nomor  3  Tahun  2013  tentang Bendera  dan  Lambang  Aceh  2013.  Bendera  bulan  sabit  dan  bintang  pada  masa konflik hingga sekarang telah diidentikkan dengan bendera kelompok separatis di Aceh (GAM), dan hal itu disebabkan antar lain oleh alasan-alasan sebagai berikut: Pertama, bendera bulan sabit dan bintang pada masa konflik menjadi bendera yang dipilih  oleh  GAM  sebagai  simbol  dari  kombatan  mereka  dalam  bergerilya  di lapangan.  Dalam  hal  ini,  bendera  bulan  sabit  dan  bintang  itu  telah  difungsikan sebagai  pembeda  antara  yang  mana  kawan  dan  yang  mana  lawan  dalam  sebuah medan pertempuran (konflik). Kedua , bendera bulan sabit dan bintang pada masa konflik sering dikibarkan pada tempat-tempat tertentu, yang mana hal dikemudian direspon  oleh  Pemerintah  Indonesia  karena  dianggap  sebagai  bentuk  ganguan keamanan terhadap kedaulatan NKRI. Ketiga, sebagai akumulasi kedua alasan di atas, maka secara yuridis melalui PP 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah telah ditetapkan  bahwa  bendera  bulan  sabit  seperti  yang  digunakan  oleh  gerakan separatis  di  Aceh,  yaitu  GAM,  tidak  boleh  digunakan    sebagai  lambang  daerah (logo dan bendera daerah).
Namun demikian, fakta yang terjadi terkait bendera Aceh ternyata menjadi permasalahan  yang  belum  terselesaikan.  Pada  tanggal  25  Maret  2013,  telah diundangkan  Qanun  Nomor  3  Tahun  2013  tentang  Bendera  dan  Lambang  Aceh.
Salah satu yang menjadi permasalahan utama dari diberlakukannya Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh adalah ditetapkannya bendera bulan sabit dan bintang menjadi bendera Aceh.
Beberapa pihak yang berwenang bereaksi dengan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pengesahan bendera bulan sabit dan bintang sebagai bendera Aceh. Pihak pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri, telah mengirimkan surat klarifikasi atas Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, tetapi tindak lanjut dari surat tersebut masih belum jelas sampai sekarang.
Sejak  disahkannya  Qanun  tersebut,  telah  menimbulkan  ketegangan  antara Pemerintah  dengan  Pemerintahan  Aceh.  Selain  itu  pro  kontra  juga  terjadi  antar kelompok masyarakat di Aceh. Berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Kementerian  Dalam  Negeri  bersama  dengan  Kementerian  dan  Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait, telah melakukan kajian terhadap Qanun No. 3  Tahun  2013  tersebut.
Hasil  kajian  K e m e n d a g r i   menunjukkan  bahwa  terdapat  beberapa  pasal dari Qanun No. 3 Tahun 2013 tersebut yang secara substansi dinilai bertentangan dengan  PP  No.  77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Sementara Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersikukuh mempertahankan keberadaan Qanun Aceh tersebut dan berpendapat bahwa justru PP No. 77 Tahun 2007 tersebut yang tidak senafas dengan UUPA.
Menyikapi  masalah  ini,  pada  saat  itu  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono mengiginkan  diselesaikan  melalui  jalur  pendekatan  diplomasi,  bukan  dengan kekuatan  senjata.  Upaya  yang  ditempuh  SBY  beberapa  waktu  lalu,  bukan  hanya memanggil Gubernur Aceh, namun delegasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), ulama serta tokoh masyarakat Aceh juga ikut dipanggil ke Istana Negara, sehingga bisa memberi penjelasan aspirasi masyarakat.
Sikap  Pemerintah  Aceh  yang  bersikukuh  mempertahankan  keberadaan bendera Aceh, yang identik dengan bendera GAM, juga mendapat kritik dari salah seseorang  pegiat  HAM,  Otto  Nur  Abdullah  anggota  Komnas  HAM  pada  saat
dihubungi  wartawan  BBC  Indonesia.  Menurut  beliau penggunaan  bendera GAM sebagai bendera Aceh mengabaikan keanekaragaman politik dan budaya di Aceh.
Dalam  rangka  mengakhiri  ketegangan  tersebut,  diantara  para  pihak  telah bersepakat  untuk  membentuk  tim  gabungan  untuk  mencapai  kesepakatan  yang terdiri  dari  delegasi  para  pihak  melalui  revisi    terhadap  Qanun  tersebut.  Tim gabungan tersebut telah  beberapa  putaran melakukan pertemuan untuk  mencapai kata sepakat mulai dari pertemuan di Batam - Kepri (7/5/2013), Makasar-Sulawesi Selatan  (16/5/2013),  Bogor  -  Jabar  (23/5/2013),  Jakarta  -  Kantor  Kemendagri (31/7/2013), namun kesepakatan diantara kedua belah pihak belum mencapai titik temu hingga saat ini (colling down).
Hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri   bersama dengan  Kementerian  dan  Lembaga  Pemerintah  Non  Kementerian  terkait, memberikan 13  komentar terkait dengan adanya beberapa  substansi Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang dinilai bertentangan dengan  Ketentuan  Umum  dan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi serta aturan dalam tehnik pembuatan legal drafting.
Adapun  hasil  Klarifikasi  Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia bersama  dengan  Kementerian  dan  Lembaga  Pemerintah  Non  Kementerian (Kurniawan, 2014) sebagai berikut:
1. Konsideran  menimbang  huruf  a,  huruf  b,  dan  huruf  d  yang  terkait  dengan Memorandum  of  Understanding  Between  The  Government  of  Republic  of Indonesia and The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005, tidak perlu dimuat karena substansi MoU telah diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Dasar  hukum  mengingat  angka  8  bertentangan  dengan  Lampiran  II  angka  28 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang Undangan.
3. Pasal 4 dan Lampiran I Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tersebut bertentangan dengan  Pasal  6 ayat  (4) dan penjelasan  Pasal  6  ayat  (4) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang  Daerah,  dimana  Pasal  6  ayat  (4). menyebutkan  bahwa
4. Pasal  6  ayat  (3)  bertentangan  dengan  Pasal  18  Peraturan  Pemerintah  Nomor 77  Tahun  2007 tentang Lambang Daerah,
5. Pasal 7 ayat (1) huruf e, huruf j, huruf q, dan huruf w bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Aceh
a. Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) dan ayat  (3)  Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah .
6. Pasal  8  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  bertentangan  dengan  Pasal  10  ayat  (1)  dan  ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, yang menyebutkan:
7. Pasal 9 bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan  Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007  tentang Lambang Daerah yang menyatakan:
8. Pasal  11  ayat  (4)  dan  Pasal  12  bertentangan  dengan  Pasal  18  Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang lambang Daerah
9. Pasal 13 bertentangan dengan:
a. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri  yang  menyebutkan  “Perjanjian  Internasional  adalah  perjanjian  dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh Hukum  Internasional  dan  dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia   dengan   satu   atau   lebih Negara,  organisasi  internasional  atau  subyek  Hukum Internasional  lainnya, serta  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  pada  Pemerintah  Republik Indonesia yang bersifat hukum publik".
b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian  Internasional  yang secara tegas menyatakan bahwa subyek Hukum Perjanjian Internasional adalah Pemerintah Republik Indonesia sebagai entitas Negara.
c. Pasal  10  ayat  (3)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  penjelasannya.  Pasal  10  Ayat  (3)  antara  lain menyatakan  bahwa  “urusan  Pemerintahan  yang  menjadi  urusan  pemerintah sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) meliputi a. politik luar negeri”. Dan dalam penjelasannya  dinyatakan  bahwa  “yang  dimaksud  dengan  urusan  politik  luar negeri dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga Negara
untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri,  melakukan  perjanjian  dengan  Negara  lain,  menetapkan  kebijakan perdagangan  luar  negeri dan sebagainya.
d. Pasal  17  serta  lampiran  II  bertentangan  dengan  syariat  Islam  karena  dalam syariat Islam tidak pernah  menggunakan  lambang  dan  simbol  binatang  serta binatang  singa  bukan  merupakan binatang asli dari wilayah Provinsi Aceh.
10. Pasal 27 melanggar syariat Islam dan merendahkan hakekat Adzan.
11. Pasal  18  ayat  (2)  bertentangan  dengan  Lampiran  II  angka  210  Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Hasil klarifikasi tersebut telah diserahkan secara langsung oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Otda Djohermansyah Djohan kepada Gubernur Aceh di  Pendopo  Gubernur,  Banda  Aceh  pada  hari  selasa  tanggal  2  April  2013. Pertemuan  tersebut  dilakukan  antara  Kementerian Dalam  Negeri  melalui  Dirjen Otda  Djohermansyah  Djohan  dengan  Gubernur  Aceh  dan  Malik  Mahmud (Pemangku Wali Nanggroe). Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah memberikan waktu  15    hari    terhitung    sejak    2    April    bagi    Pemerintah    Aceh    untuk mempertimbangkan  kembali penggunaan Bendera dan lambang tersebut.
Dalam konteks otonomi daerah berkaitan hubungan antara pemerintah pusat dan  Aceh  --termasuk  daerah-daerah  lainnya--  pemerintah  pusat  berwenang melakukan  pengawasan  prefentif  atau  represif.  Sebagaimana  Pasal  235  UUPA, menyebukan, pemerintah melaksanakan pengawasan sesuai peraturan perundang- undangan,  dan  dapat  membatalkan  qanun  jika  bertentangan  dengan  kepentingan umum,  antar  qanun  dan  peraturan  perundang-undangan  lebih  tinggi.  Sehingga, dalam  hal  pembetukan  Qanun  Aceh  melibatkan  tiga  institusi,  yaitu  DPRA, Gubernur dan Pemerintah Pusat. Berdasarkan Perpres No.87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.12 Tahun 2011, untuk Raperda/Raqan APBD, pajak daerah,  retribusi  daerah,  dan  tata  ruang  daerah  dilakukan  dengan  evaluasi (prefentif).  Sementara,  Perda/Qanun  lainnya  dilakukan  dengan  klarifikasi (represif).  Anehnya,  klarifikasi  Qanun Bendera oleh  pemerintah  tidak  konsisten dengan  Perpres  No.87  Tahun  2014,  malah  secara  diskresi  (freisermessen)
melakukan cooling  down ,  yang  tidak  dikenal  dalam  proses  pembentukan perundang-undangan ( Amrizal, 2018) .
Menurut  Yance  Arizona (2018)  proses  evaluasi  Perda  oleh  Pemerintah Pusat  memakan waktu yang lama, meskipun UU Pemerintah Daerah menyatakan bahwa  pembatalan  perda  ditetapkan  dengan  Peraturan  Presiden  paling  lama  60 (enam puluh) hari sejak diterimanya perda oleh pemerintah Pusat, evaluasi perda oleh  pemerintah pusat tetap memakan waktu yang lama. Lamanya proses evaluasi perda  oleh  pemerintah  pusat  berimplikasi  pada  terabainya  kepastian  hukum penerapan  perda  di  daerah.  Hal  ini  terlihat  pada  evaluasi Qanun Aceh  tentang bendera  dan  lambang  Aceh  telah  dilakukan  klarifikasi  oleh  Menteri  Dalam Negeri. Sejak ditetapkan pada 25 Maret 2013, Qanun Bendera telah mengalami perpanjangan  sebanyak 3 kali, terakhir pada 15 November 2013, dan belum jelas hasilnya. Padahal, secara normatif pemerintah membatalkan perda paling lambat 60 hari  sejak  Perda  diterima oleh Pemerintah  (PP  No.  79  Tahun  2005).  Meminjam istilah Robert Endi Jaweng, proses pengujian perda yang membutuhkan waktu 60 hari dan berlaku secara otomatis, merupakan kebijakan  yang  ideal  secara  politik tetapi  sulit  dijalankan  dan  berpotensi  gagal (Jaweng, 2018).
Sesuai  dengan  asas  hierarki  peraturan  perundang-undangan  maka  Qanun, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali diatur lain oleh undang-undang otonomi khusus terkait . Hal tersebut saat ini  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  yaitu kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya.
Sesuai dengan asas umum peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dapat mengenyampingkan  peraturan  perundang-undangan  yang  bersifat  umum  ( lex specialis  derogat  lex  generalis). Jika pembatalan Qanun dilakukan  oleh  pejabat yang  berwenang,  dikhawatirkan  akan  terjadi  penyalahgunaan  wewenang, dimana  pembatalan  dipergunakan  tanpa  dasar  alasan  yang  jelas,  yang  dijadikan sebagai “senjata yang ampuh” untuk mematikan otonomi daerah. Jangan  sampai pembatalan  disalahgunakan  menjadi  turut  mengatur  dan  memerintah.  Namun,
menyerahkan  pengaturan  otonomi  daerah  kepada  pemerintah  tanpa  kontrol  sama halnya dengan menggagalkan otonomi daerah itu sendiri (Arizona, 2014)
Panjangnya  masa  pertimbangan Qanun ini  telah  menimbulkan  kekisruhan yang  berujung  pada  suasana  ketidakpastian  hukum  di  Provinsi  Aceh  dan memunculkan  sentimen  negatif  terhadap  Pemerintah  Pusat  yang  lamban dalam  memeriksa Peraturan Daerah. Secara normatif, evaluasi terhadap rancangan peraturan  daerah  hanya  terbatas  pada  raperda  yang  bermuatan  APBD,  pajak  dan retribusi serta tata ruang, membatasi kontrol pemerintah terhadap rancangan perda yang mengatur hal lain seperti rancangan Perda bendera, wali nanggroe atau produk hukum daerah lain yang berstatus otonomi khusus. Jika Pemerintah terlebih dahulu mengevaluasi  rancangan Qanun ini,  maka  tidak  terjadi  ketegangan  dan  suasana ketidakpastian hukum di Aceh.
Pengawasan  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  yang  umum dilakukan  adalah  dalam  bentuk  pengawasan  preventif  dan  pengawasan  represif.  I Gde  Pantja  Astawa  menyatakan  bahwa  secara  garis  besar  perbedaan  antara keduanya  adalah  pengawasan  preventif  yang  dilakukan  sebelum  perda  disahkan, sedangkan  pengawasan  represif  dilakukan  setelah  perda  disahkan.  Berdasarkan akibat  hukumnya,  pengawasan  preventif  belum  menyentuh  akibat  hukum  yang timbul karena status perda belum disahkan, sedangkan dalam pengawasan represif sudah  memperhitungkan  akibat  hukum  yang  timbul  pada  saat  keberlakuannya ( Astawa ,  2009)  Bagir  Manan  menyatakan  bahwa  pengawasan  preventif  memiliki aspek  positif,  yaitu  dapat  mengendalikan  inisiatif  yang  dilakukan  oleh  daerah, sehingga daerah dipaksa  untuk mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat.  Terkait dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh tersebut Pemerintah  Pusat  melakukan  pengawasan  secara  represif  dengan  mekanisme “Excecutive Review”.
“Executive  Review” merupakan  model  pengujian  peraturan  perundang- undangan khususnya peraturan perundang-undangan yang lahir pada tingkat daerah yang dilakukan oleh  pemerintah Pusat. Konsep ini biasanya lahir di negara-negara yang  bentuknya  Negara  kesatuan. Executive  review ini  lahir  dari  konsekuensi adanya kewenangan pemerintahan atasan (Pusat) untuk mengawasi
penyelenggaraan  otonomi  daerah  oleh  pemerintah  daerah,  khususnya    terhadap produk    legislasi  daerah.  Bentuk  pengujian  ini  juga  dikenal  dengan  pengujian administratif (administrative  review) karena  dilakukan  oleh  badan/pejabat administrasi  Negara  seperti  kewenangan  Mendagri  atau  Gubernur  (pejabat  yang berwenang).  Kewenangan  ini  juga  dikenal  sebagai  pengawasan  represif. Pengawasan  terhadap  produk  legislasi  daerah  (perda)    dilakukan  agar    materi muatan    perda    tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-  undangan  yang lebih  tinggi dan  tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Undang  Undang Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 251 mengatur Pembatalan  Perda. Perda  yang  sudah  ditetapkan  oleh  DPRD yang  dievaluasi oleh pemerintah pusat  dan membutuhkan  perbaikan,   maka Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat keputusan pembatalan, baik sebagian atau keseluruhan perda.
Kalangan akademisi tidak hanya memandang  mekanisme pembatalan perda secara  normatif  sebagaimana  dijelaskan  diatas.  Aswanto  menjelaskan  tentang perda  yang  dibatalkan  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri  sebenarnya      menyalahi dari   segi teori dan tidak lazim dilakukan. Dari segi teori  produk  legislasi  tidak boleh  dibatalkan  oleh  eksekutif.  Ini  logika  ketatanegaraan      yang      tidak      jalan. Oleh karena  itu,  “tidak  semestinya perda dibatalkan  oleh  Menteri Dalam  Negeri melalui sebuah keputusan, cukup Departemen Dalam Negeri memberikan masukan terhadap  kajian  mereka  tentang  perda  yang  diasistensi  dari  daerah.  Selanjutnya perda  tersebut  dibatalkan  oleh  daerah    yang    bersangkutan    atas    masukan  dari berbagai pihak.
Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, dalam Pasal 251 mengatur Kewenangan Mendagri Membatalkan Perda. Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri diatur dalam Perpres No.11 Tahun 2015   Pasal 2  dan  3.  Kalau    kita  melihat  masalah  itu  dari  hukum  Pemerintahan  Daerah, Mendagri  memang  mempunyai  kewenangan  untuk  membatalkan  perda  sesuai dengan ketentuan   Pasal   251   UU   No.   23   Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  Tapi  jika  dilihat  dari  hukum  perundang-undangan,  dasar  hukum  yang dipergunakan  Mendagri  untuk  melakukan  pembatalan  itu  adalah  salah  secara
hukum.  Tepatnya  isi UU   No.   23   Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah itu bertentangan  dengan  UU  No.12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  yang  bersumber  langsung  dari  UUD    Negara    Republik Indonesia   (NRI) 1945.
Menurut Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,  pengujian  legalitas  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  UU  terhadap UU  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dilakukan  oleh  MA. Adapun  pengujian  konstitusionalitas  UU  terhadap  UUD  dilakukan  Mahkamah Konstitusi  (MK).  Ketentuan  yang  demikian  sudah  dituangkan  dengan  tepat didalam  Pasal  9 UU   No.12 Tahun 2011  yang  menyatakan dugaan pertentangan UU  dengan  UUD  diperiksa  dan  diputus  MK,  sedangkan  dugaan  pelanggaran peraturan  perundang-  undangan  dibawah  UU  terhadap    peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi diperiksa dan diputus oleh MA.
Dengan demikian lembaga eksekutif, Presiden atau kementerian, sebenarnya tidak  bisa  melakukan  pembatalan  terhadap  perda  secara  sepihak  dengan  alasan apapun.  Pembatalan  perda  harus  dilakukan  menurut  rezim  hukum  perundang- undangan ini. Pertanyaan yang kemudian  muncul,  bagaimana  posisi  UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda yang melalui Pasal 251, memberi kewenangan kepada Mendagri  untuk   membatalkan perda.  Jawabannya simple saja.  Yang  lebih kuat untuk diikuti adalah ketentuan UU No.12 Tahun 2011 yang menentukan, pengujian legalitas  atas  perda  hanya  bisa  dilakukan  oleh  MA  melalui judicial  review. UU No.12  Tahun  2011   ini  lebih  kuat karena  ia  merupakan derivasi langsung dari ketentuan Pasal 24A UUD NRI 1945. Seharusnya pembentukan UU No.23 Tahun 2014 tunduk pada ketentuan konstitusi bahwa pembatalan atau pencabutan perda karena  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi hanya  bisa  dilakukan  melalui judicial  review oleh  MA,  bukan  oleh  menteri.
Pembentukan UU tidak boleh mencampur aduk antara kewenangan yudikatif dan pengawasan administratif.
Sikap  pemerintah  hingga  saat  ini  belum  jelas  terhadap  eksistensi Qanun bendera  tersebut, apakah Pemerintah akan membatalkannya atau menunggu hasil revisi  dari  Pemerintah  Aceh.  Kalaupun  nantinya  Pemerintah  akan  membatalkan
Qanun bendera  tersebut,  Pemerintah  sudah  tidak  memiliki  kewenangan  karena sudah  lewat  waktu  atau  daluwarsa  di  waktu  yang  seharusnya.  Berlarut-larutnya Pemerintah  bersikap  terhadap Qanun No.  3  Tahun  2013  tentang  Bendera  dan Lambang Aceh justru menimbulkan ketidakpastian terhadap status hukum Qanun tersebut.  Sikap  Pemerintah  tersebut  justru  menguntungkan  Pemerintah  Aceh karena  batas  waktu  kewenangan  Pemerintah  Pusat  untuk  membatalkan  sudah lampau waktu sehingga Qanun No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh sudah sah berlaku. Adanya dualisme pembatalan Qanun (oleh Pemerintah dan Mahkamah  Agung)  berpotensi  menimbulkan  benturan  wewenang  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah,  serta  ketidakjelasan  pengaturan pembatalan Qanun akan  menyebabkan  perbedaan  penafsiran  akan  semakin meresahkan  masyarakat.  Sebaiknya  Pemerintah  mulai  menghidupkan  kembali gagasan untuk melakukan pengawasan preventif terhadap Qanun.
Lahirnya Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang diterbitkan pada Rabu 15 Juni 2017 mencabut kewenangan Mendagri membatalkan perda provinsi. MK dalam pertimbangannya mengacu pada Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang diterbitkan  pada  5  April  2017  lalu.  Dalam  putusan  Putusan  Nomor  137/PUU- XIII/2015 itu disebutkan bahwa pencabutan Perda Kabupaten/Kota oleh gubernur sebagai  perwakilan  pemerintah  pusat  bertentangan  dengan  UUD  1945.  Dalam putusan itu juga MK menyatakan, demi kepastian hukum dan sesuai dengan UUD 1945  menurut  Mahkamah,  pengujian  atau  pembatalan  Perda  menjadi  ranah kewenangan konstitusional Mahkamah Agung. Hal ini menjadi kekuatan baru bagi pemberlakuan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.
Kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membatalkan perda tingkat kabupaten  maupun  provinsi  telah  dicabut  oleh  Mahkamah  Konstitusi  (MK). Apabila  ada  perda  yang  dianggap  mesti  dibatalkan,  harus  melalui  mekanisme pengajuan uji materi di Mahkamah Agung (MA) (kompas.com, 2017)
Mahkamah  Konstitusi  (MK)  mencabut  wewenang  Mendagri  membatalkan perda,  baik  perda  kota,  kabupaten  atau  provinsi.  Putusan  ini  belakangan dipersoalkan karena dinilai menghambat program deregulasi pemerintah.
Berikut  5  alasan  MK  mencabut  wewenang  Mendagri  itu  dikutip  dari putusan MK Nomor 137 PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 antara lain:
1. Keberadaan judicial review di dalam suatu negara hukum, merupakan salah satu syarat tegaknya negara hukum itu sendiri, sebagaimana tersurat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Peraturan perundang-undangan hanya layak diuji oleh  suatu  lembaga  yustisi. Deskripsi  pengaturan  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bukti nyata bahwa  mekanisme  judicial  review  bahkan  sudah  diterapkan  sebelum dilakukan perubahan UUD 1945.
2. Menurut UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, Perda jelas disebut sebagai salah satu bentuk peraturan perundang- undangan dengan hierarki di bawah UU. Maka sebagaimana ditentukan oleh Pasal  24A  ayat  (1)  UUD  1945,  pengujiannya  hanya  dapat  dilakukan oleh Mahkamah Agung, bukan oleh lembaga lain.
3. Eksekutif bisa membatalkan Perda menyimpangi logika dan bangunan negara hukum  Indonesia  sebagaimana  amanah  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  juga menegasikan  peran  dan  fungsi  Mahkamah  Agung  sebagai  lembaga  yang berwenang  melakukan  pengujian  peraturan  perundang-undangan  di  bawah UU in casu Perda Kabupaten/Kota sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.
4. Ekses dari produk hukum pembatalan Perda dalam lingkup eksekutif dengan produk hukum ketetapan gubernur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 ayat  (4)  UU  Pemda  berpotensi  menimbulkan  dualisme  putusan  pengadilan jika  kewenangan  pengujian  atau  pembatalan  Perda  terdapat  pada  lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif.
5. Jika  peraturan  daerah  itu  sudah  mengikat  umum,  maka  sebaiknya  yang mengujinya  adalah  lembaga  peradilan  sebagai  pihak  ketiga  yang  sama sekali  tidak  terlibat  dalam  proses  pembentukan  peraturan  daerah  yang bersangkutan sesuai dengan sistem yang dianut dan dikembangkan menurut UUD 1945.
Pasca  lahirnya  putusan  MK  tersebut,  maka  semakin  menguatkan keberadaan  Qanun  Nomor  3  Tahun  2013  tentang  Bendera  dan  Lambang Aceh. Apalagi hal ini juga menguatkan kekhasan dan kondisi khusus daerah perlu  diakomodir  kepentingannya  dalam  peraturan  perundangan,  untuk menjaga keragaman dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pasal 18 UUD 1945  dengan  tegas  memberikan  penghormatan  bagi  daerah  yang  bersifat khusus  dan  bersifat  istimewa  untuk  mengatur  sendiri  model pemerintahannya.  Kepastian  hukum  dari  putusan  MK  ini  jelas mempertegas  sikap  pemerintah  yang  sejalan  dengan  semangat  otonomi daerah yang terkandung dalam UUD 1945.
Tafsir (interpetasi) yang baru sebaiknya dilakukan dengan memaknai bendera bulan  sabit  dan  bintang  yang  dipilih  menjadi  bendera  Aceh,  sehingga  bendera tersebut dapat memiliki makna yang cocok bagi keberlangsungan hubungan antara Aceh  dan  Pemerintah  Pusat  dalam  bingkai  NKRI  pada  masa  sekarang  dan mendatang. Selain itu, harus ada kesediaan pula dari Pemerintah Pusat untuk tidak lagi memaknai bendera bulan sabit dan bintang sebagai bendera kelompok separatis yang dahulu pernah berkonflik dengan Pemerintah Pusat. Hal yang harus dibangun adalah pemahaman bahwa bendera bulan sabit dan bintang adalah salah satu simbol dari keragaman budaya yang berasal dari Aceh yang bisa semakin memperkaya dan menguatkan bangunan NKRI yang didirikan di atas pluralisme.

## D. Simpulan
Berdasarkan  uraian-uraian  pada  bab-bab  terdahulu,  maka  dapat  ditarik kesimpulan bahwa keberadaan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh secara hukum sah dan dapat dilaksanakan karena merupakan salah satu  kewenangan  khusus  bagi  Aceh  yang  diberikan  melalui  UUPA  sebagaimana disebutkan dalam Pasal 246 ayat (1) dan 247 ayat (2) UUPA.

## E. DAFTAR PUSTAKA
C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, (Bandung: Alumni, 1994).
I Gde Pantja Astawa, Problemaka Hukum Otonomi Daerah di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2009).
Ikhwan  Damanik  dkk, Otonomi  Daerah,  Etnonasionalisme,  dan  Masa  depan Indonesia:  Berapa  Persen  lagi  Tanah  dan  Air  Nusantara  Milik  Rakyat , Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
Indra  Jaya  Piliang, Bouraq-Singa  Kontra  Garuda:  Pengaruh  Sistem  Lambang dalam Separatisme GAM terhadap RI , Yogyakarta: Ombak, 2010. Mukhlis,  Amrizal  J.  Prang  dan  Dedi  Syahputra, Modul  Perancangan  Peraturan Perundang-Undangan, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).
M.  Rizwan  Haji  Ali  dan  Nezar  Patria,  “Dari  Senjata  ke  Kotak  Suara  :  Peralihan Gerakan Aceh Merdeka ke Politik Elektoral.” Prisma 1, Vol. 28, Juni 2009. J. Kristiadi, Takut Dengan Partai Lokal?” Kompas, 19 Juli 2005. Kurniawan, Aspek Hukum Pembentukan Qanun No. 3/2013 tentang Bendera dan Lambang  Aceh ,  FH  Unsyiah,  Kanun  Jurnal  Imu  Hukum,  No.  62,  Th.  XVI (April, 2014).
Endra Wijaya dkk, Problem Pengesahan Bendera Aceh dalam Negara Kesatuan Republik  Indonesia  (Pemetaan  Permasalahan) ,  ringkasan  hasil  laporan Penelitian  Hibah  Bersaing,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik  Indonesia,  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi,  Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2013/2014.
Memorandum Of Understanding (MoU) Helsinki.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang  Pemerintahan Aceh.
PP  No.  79  Tahun  2005  tentang  Pedoman  Pembinaan  dan  Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh http://nasional.kompas.com/read/2017/06/15/15280191/ma.siap.terima.dampak.pu tusan.mk.terkait.pembatalan.perda.
https://news.detik.com/berita/d-3536837/5-alasan-mk-cabut-wewenang-mendagri-
batalkan-perda.
http://www.kppod.org/datapdf/brief/ KPPOD_Brief05.pdf.
http://yancearizona.files.wordpress.com/2008/07/disparitas-pengujian-peraturan daerah.pdf,
http://aceh.tribunnews.com/2016/05/09/selesaikan-qanun-bendera-dengan penemuan hukum.
http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/03/130328_bendera_gam_
dikritik.shtml, Bendera Aceh dianggap tidak cerminkan pluralitas.
http://www.merdeka.com/peristiwa/tim-helsinky-bertemu-gubernur-aceh-bahas- bahas- qanun -bendera.html.
http://atjehpost.co/berita1/read/Mengenal-Lebih-Dekat-Fraksi-FraksiDPR-  Aceh- 30124.
Hasan Basri, Konflik Pemerintah Aceh Dan Pemerintah Pusat Pasca MoU Helsinki :  Self  Government,  Jurnal  Politika  Vol.5  No.  1,  Oktober  2014  dalam https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/8220
Muksalmina, M., Tasyukur, T., & Yustisi, N. (2023). DINAMIKA KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN  DAERAH  SEBAGAI  LEMBAGA  LEGISLATIF  DALAM  SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. Unes Journal of Swara Justisia , 7 (2), 764-773.