## PENGEMBANGAN  EKOWISATA DI KAWASAN HUTAN PROVINSI LAMPUNG
( Ecotourism Development in Forest Area Lampung Province )
Dedi Idwin 1 & Susni Herwanti 2*
1 Dinas Kehutanan, Provinsi Lampung, 35141
2 Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, 35145 * Emai l : sh4nt@yahoo.com

## ABSTRACT
The development of eco-tourism positively impacts managers, the surrounding community, and the  government.  Therefore,  appropriate  eco-tourism  development  is  needed  so  that  the  benefits  of  eco- tourism can be optimal and have a broad impact. This study aims to analyze the development of eco-tourism in the  forest  area  of  Lampung  Province.  Sampling  was carried  out  intentionally  on  decision-makers  in forest area management within the scope of the Lampung Provincial Forestry Service, including the Head of Service, Head of UPTD KPH, and Administrator Officers, as many as 22 respondents. The data were analyzed descriptively on the eco-tourism development strategy stated in the Domestik Minister Regulation Number  33  of  2009  concerning  Guidelines  for  Ecotourism  Development  in  the  region,  which  includes planning, utilization, and control. The results showed that the development of eco-tourism in forest areas carried out by the Lampung Provincial Government from planning, utilization, and management was not optimal. The Lampung Provincial and Regency Governments need to form a coordination team as a forum for  communication  and  coordination  between  eco-tourism  actors  so  that  the  development  carried  out technically can run ideally. In addition, cooperation with investors also needs to be carried out to overcome budget constraints and build an integrated eco-tourism information and service center.
KEYWORDS: eco-tourism development in forest areas, control, planning, utilization

## INTISARI
Pengembangan  ekowisata  berdampak  positif  tidak  hanya  bagi  pengelola  dan masyarakat sekitar tetapi juga bagi pemerintah. Oleh karena itu, pengembangan ekowisata yang tepat  diperlukan  agar  manfaat  ekowisata  dapat  optimal  dan  berdampak  luas.  Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan ekowisata di kawasan hutan Provinsi Lampung. Pengambilan  sampel  dilakukan  secara  sengaja  terhadap  para  pengambil  keputusan  dalam pengelolaan kawasan hutan lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Lampung meliputi Kepala Dinas, Kepala UPTD KPH, dan Pejabat Administrator sebanyak 22 responden. Data dianalisis secara deskriptif  terhadap  pengembangan  ekowisata  yang  tertera  pada  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  33  Tahun  2009  tentang Pedoman  Pengembangan  Ekowisata  di  daerah  yang meliputi  perencanaan,  pemanfaatan  dan  pengendalian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pengembangan ekowisata di kawasan hutan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung dari aspek  perencanaan,  pemanfaatan  dan  pengendalian  belum  optimal.  Pemerintah  Provinsi Lampung  dan  Kabupaten  perlu  membentuk  tim  koordinasi  sebagai  wadah  komunikasi  dan koordinasi antar pelaku ekowisata sehingga pengembangan yang dilakukan secara teknis dapat berjalan ideal. Selain itu,  kerjasama dengan para investor juga perlu dilakukan sebagai upaya mengatasi  keterbatasan  anggaran  dan  membangun  pusat  informasi  dan  layanan  ekowisata terpadu.
KATA KUNCI: pengembangan ekowisata di kawasan hutan, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Indonesia  sejak  tahun  2002  mulai  fokus  untuk  mengembangkan  potensi ekowisata.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2010  tentang  Pengusahaan Pariwisata Alam, di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam merupakan wujud penegasan pengembangan ekowisata di Indonesia.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  33  Tahun  2009  tentang  Pedoman  Pengembangan Ekowisata  di  daerah  mendefinisikan  ekowisata  sebagai  suatu  kegiatan  wisata  alam  di  daerah yang  bertanggungjawab  dengan  memperhatikan  unsur    pendidikan,  pemahaman,  dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Nugroho (2004) menyebutkan bahwa Ecotourism adalah kegiatan perjalanan wisata yang dikemas secara profesional, terlatih, dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor/usaha ekonomi, yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk  lokal  serta  upaya-upaya  konservasi  sumberdaya  alam  dan  lingkungan.  Ekowisata dipandang  mampu  meningkatkan  ekonomi  masyarakat  setempat    tidak  hanya  mendorong pertumbuhan  ekonomi  secara  regional  maupun  lokal  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memelihara kelestarian sumber daya alam (Beaumont, 2011; Shoo dan Songorwa 2013).  Pynanjung dan Rainti (2018) menemukan bahwa ekowisata memiliki banyak dampak  positif  seperti    mengurangi  angka  pengangguran,  peningkatan  pendapatan, peningkatan inflasi dan nilai lahan sampai mempercepat proses pembangunan.
Potensi ekowisata di Provinsi Lampung sangat menjanjikan dengan berbagai tujuan wisata. Objek wisata di Provinsi Lampung hampir dapat dijumpai di semua areal kawasan hutan baik hutan lindung, hutan produksi, maupun hutan konservasi.  Kawasan hutan di Provinsi Lampung berdasarkan SK. Menhutbun No.256/Kpts-II/2000 memiliki luas lahan 1.004.735 hektar.
Kawasan hutan di Provinsi Lampung terbagi dalam 2 (dua) kewenangan pengelolaan yaitu kewenangan pusat dan kewenangan provinsi.  Luas kawasan hutan yang menjadi kewenangan provinsi adalah 564.954 hektar terdiri dari Tahura WAR, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2012). Tabel 1 menunjukkan luas kawasan hutan yang merupakan kewenangan provinsi.
Tabel 1. Luas kawasan hutan yang merupakan kewenangan provinsi
No. Kawasan Hutan Luas (ha) 1 Tahura WAR 22.249 2 Hutan Lindung 317.615 3 Hutan Produksi 225.090 Jumlah (Ha) 564.954
Sumber data :  Dinas Kehutanan, 2012.
Pengembangan  kawasan  hutan  di  Provinsi  Lampung  menarik  untuk  dikaji  dikarenakan Provinsi Lampung mempunyai potensi yang besar bagi pengembangan kepariwisataan seperti wisata  alam  namun  pengembangan  kepariwisataan  Lampung  belum  maksimal.  Hal  ini disebabkan karena beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan ekowisata di Provinsi Lampung,  yaitu:    persepsi  masyarakat  bahkan  pemerintah  daerah  terhadap  pengembangan kawasan hutan yang menghambat pembangunan karena pemanfaatan sumberdayanya terbatas, infrastruktur  yang  mendukung  pengembangan  ekowisata  tidak  mencukupi  dan  tidak terpelihara dengan baik sehingga belum memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Lampung  dan  adanya  alih  fungsi  lahan  kawasan  hutan  menjadi  lahan  perkebunan  yang mengakibatkan ekosistem terganggu. Kondisi saat ini 53,34 persen kawasan hutan mengalami kerusakan akibat alih fungsi lahan dan kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan asli daerah  Provinsi  Lampung  hanya  sebesar  0,015  persen  (Dinas  Kehutanan  Provinsi  Lampung, 2012).    Hal  ini  menjadi  tantangan  tersendiri  dalam  upaya  pengembangan  kawasan  hutan  di Provinsi  Lampung.  Menurut  Wardhani  dan  Mayo  (2017),  pengembangan  kawasan  ekowisata merupakan  salah  satu  upaya  konservasi,  pemberdayaan      ekonomi      lokal,  dan      mendorong respon   yang   lebih   besar terhadap   perbedaan   budaya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian  tentang  pengembangan  ekowisata  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  33  Tahun  2009  yang  meliputi  perencanaan,  pemanfaatan  dan  pengendalian  perlu dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan hutan untuk pariwisata. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengembangan ekowisata di kawasan hutan Provinsi Lampung.

## METODE  PENELITIAN
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  teknik wawancara dan penelusuran dokumen. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling kepada  aktor  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  kawasan  hutan  yang  merupakan  kewenangan provinsi  yakni  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Lampung.  Responden  yang  diwawancara  adalah Kepala  Dinas,  Kepala  UPTD  KPH,  dan  Pejabat  Administrator  Dinas  Kehutanan  Provinsi Lampung  sebanyak  22  responden.  Analisis  pengembangan  ekowisata  berdasarkan  pada Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  33  Tahun  2009  tentang  Pedoman  Pengembangan Ekowisata  di  daerah  yang  meliputi  perencanaan,  pemanfaatan  dan  pengendalian  secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengembangan  kawasan  hutan  yang  merupakan  kewenangan  provinsi  secara  spesifik dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung bekerjasama dengan berbagai pihak.
Pengembangan  ekowisata  menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  33  Tahun  2009 didasarkan pada tiga hal yang mana penerapan oleh pemerintah setempat belum optimal, yaitu: perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.

## Perencanaan
Perencanaan pengembangan ekowisata di kawasan hutan Provinsi Lampung dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.  Pengembangan kawasan hutan di Provinsi Lampung dilakukan dengan membagi kawasan ke dalam beberapa blok/zona seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Luas blok/zona kawasan hutan di Provinsi Lampung disajikan pada Tabel 2. Tabel 2 .  Luas blok/zona kawasan hutan di Provinsi Lampung
No. Blok/Zona Tahura  WAR (Ha) Hutan  Lindung (Ha) Hutan  Produksi (Ha) Jumlah (Ha) 1. Perlindungan 4.648 - 10.160 14.808 2. Inti - 59.665 - 59.665 3. Koleksi Tumbuhan/Satwa 2.122 - - 2.122 4 Pemanfaatan 1.138 231.360 67.395 299.893 5. Pemanfaatan HHK-HT - - 48.163 48.163 6. Pemanfaatan KH, Jasling dan HHBK - - 1.135 1.135 7. Pemberdayaan - - 88.973 88.973 8. Khusus 4 - 9.264 9.268 9. Tradisional 13.811 - - 13.811 10. Wilayah Tertentu / Wiltu - 26.590 - 26.590 11. Rehabilitasi 526 - - 526 Jumlah 22.249 317.615 225.090 564.954
Sumber data : Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2012
Pengembangan  kawasan  hutan  di  Provinsi  Lampung  secara  normatif  seharusnya  tertuang dalam  kebijakan  Rencana  Kehutanan  Tingkat  Provinsi  (RKTP)  yang  merupakan  turunan  dari Rencana  Kehutanan  Tingkat  Nasional  (RKTN).  Namun  demikian,  Dinas Kehutanan    Provinsi Lampung  sampai  saat  ini  belum  memiliki  dan/atau  menyusun  dokumen  RKTN  dimaksud. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan  Kehutanan  Bab  VII  Ketentuan  peralihan  pasal  36  ayat  4  berbunyi  Dalam  hal Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi atau Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota belum tersusun maka rencana pengelolaan hutan mengacu pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional. Dengan demikian pembangunan kehutanan Provinsi Lampung mengacu pada RKTN.
Kebijakan kehutanan Indonesia 2011-2030 berdasarkan RKTN yaitu;
1. Pembaharuan sistem.
2. Pemantapan dan Optimalisasi Kawasan Hutan.
3. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif.
4. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
5. Penguatan desentralisasi dalam pengelolaan hutan.
6. Peningkatan Koordinasi lintas sektor/kementerian.
7. Penguatan Kelembagaan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan.
8. Peningkatan Peran Sektor Kehutanan Indonesia di tingkat regional dan global.
9. Komitmen dan Konsistensi Penegakan Hukum Bidang Kehutanan
10. Penguatan Pemanfaatan SDA untuk tujuan Perlindungan dan Pelestarian Alam.
11. Penguatan pemanfaatan SDA untuk keseimbangan lingkungan global
12. Percepatan rehabilitasi kawasan hutan.
13. Peningkatan produk hasil hutan.
14. Peningkatan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan.
15. Optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan
Pengembangan  ekowisata  di  Provinsi  Lampung  sesuai  dengan  RKTN  ke  delapan  yang bertujuan  untuk  mewujudkan  kebijakan  pemantapan  dan  optimalisasi  kawasan  hutan  yaitu pengembangan/diversifikasi jasa lingkungan dan wisata alam yang kreatif.  Adapun beberapa strategi yang telah disusun pada RKTN yaitu;
1. Rasionalisasi kawasan hutan (luas dan fungsi)
2. Penyelesaian review RTRWP tepat waktu
3. Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan
4. Peningkatan produktifitas hutan
5. Penerapan multisistem dalam pengelolaan kawasan hutan (cth: Joint Production)
6. Peningkatan PNBP pemanfaatan kawasan hutan
7. Pemanfaatan kawasan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, air dan energi
8. pengembangan/diversifikasi jasa lingkungan dan wisata alam yang kreatif
9. Promosi/pemasaran termasuk penyusunan peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam
10. Pelibatan pihak swasta dalam meningkatkan HHBK
11. Pengembangan energi baru terbarukan (EBT)
12. Pengadaan bibit terkonsentrasi untuk menjamin kualitas dan kuantitas (bersertifikat) Dalam  rangka  mewujudkan  strategi  ke  delapan  dan  mewujudkan  masyarakat  Provinsi Lampung  yang  maju  dan  sejahtera  sebagai  salah  satu  sasaran  pokok  pembangunan  jangka panjang  Provinsi  Lampung  (2005 – 2025),  pariwisata  menjadi  salah  indikator  keberhasilan pembangunan. Menurut Aliansyah dan Hermawan (2019); Soewarni at el. 2019; Mumu et al.
(2020),  pariwisata  mampu  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  dan  menyerap  tenaga  kerja dengan cepat melalui penciptaan lapangan kerja baru sehingga meningkatkan devisa negara.
Pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung diharapkan mampu mendorong kegiatan ekonomi daerah, meningkatkan citra Lampung yang positif melalui TRI CITRA (Aman, Nyaman,
dan  Tertib),  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  serta  perluasan  kesempatan  kerja. Pengembangan  kepariwisataan  dengan  memanfaatkan  secara  arif  dan  berkelanjutan  akan keragaman pesona keindahan alam dan potensi wisata lainnya serta dapat mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan seni budaya daerah Lampung.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Lampung  menetapkan rencana strategis dengan beberapa isu strategis  bidang kehutanan di  Provinsi Lampung yang dianggap  prioritas  dan  harus  segera  ditangani  dengan  baik  diantaranya  adalah  pemanfaatan hasil hutan melalui Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam di sekitar/dalam kawasan  hutan.  Untuk  mewujudkan  rencana  strategis  tersebut,  Dinas  Kehutanan  Provinsi Lampung melakukan kegiatan sebagai  berikut:
1. Survey potensi obyek wisata alam di kawasan hutan secara menyeluruh
2. Mengusulkan secara bertahap, menjalin kerjasama dengan Pemda Kabupaten dan mitra kerja untuk pembenahan sarana dan prasarana wisata alam
3. Mengembangkan upaya promosi melalui leaflet, booklet, poster, kalender, pameran, w ebsite , pusat informasi dan lain-lain.
4. Mengadakan festival wisata hutan lampung sebagai event promosi wisata
5. Pelatihan keterampilan bagi masyarakat dan bantuan usaha ekonomi pengembangan jasa dan sarana wisata alam.
6. Pembentukan kelompok Sadar  Wisata
7. Meningkatkan pelayanan pengunjung bekerja sama dengan pihak lain
Dalam rangka pengembangan ekowisata Dinas Kehutanan Provinsi Lampung melaksanakan
Festival Wisata Hutan Lampung yang isinya adalah berbagai atraksi budaya dan perlombaan dalam rangka mempromosikan potensi ekowisata Provinsi Lampung.  Kegiatan festival ini telah dilakukan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun yakni tahun 20021 dan tahun 2022.  Festival wisata hutan lampung pada tahun 2022 ini diadakan pada tanggal 4 Agustus 2022.  Promosi potensi wisata  Provinsi  Lampung  selain  dalam  bentuk  festival  juga  diperkenalkan  melalui  media elektronik  seperti  website  serta  sosial  media  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Lampung.    Selain  itu dibuat juga paket wisata untuk wilayah kerja KPH Batutegi dan KPH Way Pisang.
Perencanaan pengembangan ekowisata juga telah dibuat di masing-masing KPH Provinsi Lampung.  Perencanaan ini tertuang dalam Rencana  Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) untuk masing-masing KPH. RPHJP KPH sangat komplek dengan menyusun kebijakan yang didasarkan terlebih dahulu melalui analisis SWOT terhadap isu-isu strategis yang dihadapi dalam pengembangan  kawasan hutan  Provinsi Lampung.   Kebijakan  yang dituangkan dalam RPHJP  KPH  tersebut  juga  sudah  memadai  dengan  memberikan  fokus  terhadap  aspek perencanaan,  pelaksanaan,  pengorganisasian  dan  pengawasan  serta  pengendalian  kawasan
hutan.  Kebijakan pengembangan kawasan hutan Provinsi Lampung yang tertuang dalam RPHJP KPH adalah sebagai berikut:
1. Inventarisasi Sumber Daya Alam
2. Penatagunaan Kawasan ke dalam Zona atau Blok
3. Perlindungan dan Pengawasan Kawasan
4. Pengawetan Keanekaragaman Hayati
5. Pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam
6. Pembangunan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pengelolaan
7. Pembinaan dan pengembangan daerah penyangga
8. Pengembangan kerjasama/kolaborasi pengelolaan kawasan
9. Peningkatan dan peran serta pemberdayaan masyarakat
10. Peningkatan koordinasi dan integrasi
11. Pengelolaan data base potensi kawasan
12. Pengembangan investasi pemanfaatan dan pengusahaan jasa lingkungan
13. Perencanaan dan strategi pendanaan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi dalam pengembangan kawasan hutan Provinsi Lampung saat ini terletak pada koordinasi dan kerjasama yang belum berjalan dengan baik antara Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  tidak  memiliki  kewenangan  dalam  mengelola  kawasan  hutan namun  dapat  berpartisipasi  dalam  mengembangkan  kawasan  hutan  di  Provinsi  Lampung karena masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan adalah masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten  setempat.    Dengan  demikian  diperlukan  komunikasi  yang  intens  dan  sinergitas program sehingga pengembangan kawasan hutan di Provinsi Lampung dapat terlaksana secara berkelanjutan dengan berbasis pada kebutuhhan masyarakat.  Natori (2001) menyebutkan bahwa pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  berbasis  masyarakat  menekankan  pada  1) terpeliharanya  mutu  dan  berkelanjutan  sumber  daya  alam  dan  budaya,  2)  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  lokal,  3)  terwujudnya  keseimbangan  antara  sumber  daya  alam  dan budaya, 4) kesejahteraan masyarakat lokal serta kepuasan wisatawan.
Pengembangan dan pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat di Provinsi Lampung  saat  ini  mulai  dikembangkan.    Masyarakat  mulai  merasakan  manfaat  dari    potensi sumber daya alam akan tetapi perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan yang intens agar kegiatan  pariwisata  yang  mulai  dikembangkan  tidak  menyebabkan  terganggunya  pelestarian alam di kawasan hutan Provinsi Lampung.  Hal ini tentu saja sejalan dengan prinsip ekowisata yang salah satunya adalah konservasi sumber daya alam.
Pemerintah  Provinsi  dan  Kabupaten  perlu  membentuk  tim  koordinasi  sebagai  wadah komunikasi  dan  koordinasi  antar  pelaku  ekowisata  sehingga  pengembangan  yang  dilakukan
secara  teknis  dapat  berjalan  ideal.    Pelaku  ekowisata  tersebut  adalah  pemerintah  provinsi, pemerintah  daerah  kabupaten,  dunia  usaha  dan  masyarakat  yang  bergerak  dibidang  swasta. Dengan  demikan  perlu  adanya  perencanaan  ekowisata  kawasan  hutan  Provinsi  Lampung. Perencanaan  ekowisata  tersebut  termasuk  didalamnya  anggaran  yang  dibutuhkan  untuk pengembangan kawasan hutan di Provinsi Lampung.

## Pemanfaatan
Beberapa  bentuk  Pemanfaatan  pengembangan  ekowisata  diantaranya  yaitu  pengelolaan, pemeliharaan,  pengamanan,  dan  penggalian  potensi  kawasan  ekowisata  yang  baru. Pemanfaatan  ekowisata  di  Provinsi  Lampung  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  yang mengelola  kawasan  ekowisata  (Dinas  Kehutanan)  bekerja  sama  dengan  pemerintah  daerah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan, pemeliharaan, dan pengamanan kawasan ekowisata yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan  Provinsi    Lampung  sejauh  ini  hanya  melibatkan  masyarakat  sekitar  kawasan ekowisata yang tergabung dalam kelompok sadar wisata.  Pembekalan ataupun pelatihan untuk peningkatan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan objek ekowisata belum dilakukan oleh Dinas  Kehutanan  Provinsi  Lampung.    Keterbatasan  alokasi  anggaran  untuk  menunjang pengembangan  ekowisata  menjadi  salah  satu  kendala  klasik  yang  masih  menjadi  faktor penghambat dalam pengembangan ekowisata di Provinsi Lampung.
Keterbatasan  alokasi  anggaran  untuk  pengembangan  ekowisata  juga  mengakibatkan sebagian  sarana  dan  prasarana  yang  dibangun  dengan  sumber  anggaran  APBD  Provinsi Lampung menjadi tidak terawat bahkan sebagian sudah tidak dapat digunakan kembali.  Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Wisesa et al (2020) bahwa keterbatasan anggaran menyebabkan pengelolaan  wisata  tidak  maksimal.  Sementara  itu  pendapatan  dari  pengunjung  objek  wisata yang  dikelola  oleh pokdarwis sampai  saat  ini  hanya  mampu  untuk  melakukan  pemeliharaan ringan  seperti  pembersihan  gulma  serta  sarana  kebersihan  lokasi  objek  wisata.    Salah  satu ekowisata  di  Provinsi  Lampung  yang  belum  berkembang  dengan  baik  karena  keterbatasan anggaran disajikan pada Gambar 1 .
Pelibatan  sektor  swasta  dan/atau  badan  hukum  sangat  diperlukan  agar  pengembangan ekowisata di Provinsi Lampung dapat optimal dilaksanakan. Menurut Ringa et al (2020), sektor swasta dalam pengembangan pariwisata berperan penting sebagai penghubung dengan dunia luar terutama dari segi financial dan marketing untuk memperoleh jaringan.
Gambar 1 . Salah satu kondisi ekowisata di Provinsi Lampung

## Pengendalian
Pengendalian  terhadap  fungsi  kawasan,  pemanfaatan  ruang,  pembangunan  sarana  dan prasarana, kesesuaian spesifikasi kontruksi dengan desain teknis dan kelestarian ekowisata perlu dilakukan  secara  intensif  agar  pemanfaatan  dari  kawasan  hutan  dapat  terus  dirasakan  oleh pengunjung.  Beberapa usaha yang telah dilakukan  oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dalam  pengendalian  pengembangan  wisata  alam  dengan  melibatkan  pokdarwis  setempat diantaranya  yaitu  membuat  tanda-tanda  larangan  pada  lokasi  wisata,  serta  membuat  rambu- rambu pariwisata menuju objek wisata.
Usaha  yang  perlu  dilakukan  oleh  Dinas  Kehutanan  untuk  menunjang  pengendalian pengembangan wisata alam kedepan yaitu penyediaan pusat informasi terkait wisata alam serta pembinaan  terhadap  masyarakat  dan  pokdarwis  setempat  seperti  pelatihan  pemandu  wisata, pelatihan pengelolaan sarana prasarana, keselamatan dan kemananan pengunjung, penanganan dan pengolahan sampah pengunjung dan lain-lain.  Hal ini penting dilakukan agar masyarakat tidak  merusak  keberadaan  alam  serta  mampu  mengelola  dan  melestarikan  kawasan  hutan lindung  agar  tetap  berfungsi  sebagaimana  mestinya.    Disamping  itu,  melalui  kegiatan pengendalian pengembangan wisata alam  oleh pemerintah dan  masyarakat diharapkan turut menjamin  keselamatan  maupun  keamanan  selama  kegiatan  kepariwisataan  dengan  penuh tanggungjaawab oleh semua pihak terkait.
Pengembangan kawasan hutan di Provinsi Lampung dapat juga dilakukan oleh pihak swasta. Beberapa insentif atau kemudahan bagi investor yang menanamkan modalnya di
kawasan hutan Provinsi Lampung dapat diberikan sebagai penghargaan agar kemitraan dengan pihak swasta ini dapat terjalin dengan baik.  Pemberian insentif atau kemudahan tersebut dapat dilakukan dengan cara meringankan pajak dan retribusi daerah dan percepatan pemberian izin.
Pengembangan  ekowisata  melalui  perencanaan,  pemanfaatan  dan  pengendalian  belum optimal dilaksanakan pemerintah daerah. Dukungan dari berbagai pihak dan sinergisitas antara Pemerintah  Daerah  Provinsi  Lampung,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten,  pihak  swasta  dan masyarakat perlu dilakukan agar pengembangan ekowisata di Lampung dapat berjalan dengan baik.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Marta  (2014)  yang  menemukan  bahwa pengembangan  ekowisata  di  Taman  Nasional  Bukittiga  Puluh  (TNBT)  melalui  perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian belum optimal.

## KESIMPULAN
Pengembangan kawasan hutan di Provinsi Lampung dari sisi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian  pelaksanaannya  belum  optimal.  Pengembangan  kawasan  hutan  di  Provinsi Lampung  belum  melibatkan  berbagai  pihak  dan  masih  bersifat  sektoral.  Sinergitas  antara Pemerintah  Daerah  Provinsi  Lampung,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten,  pihak  swasta  dan masyarakat  masih  lemah  dalam  pengembangan  kawasan  hutan.  Hal  ini  menyebabkan permasalahan dalam pengembangan kawasan hutan tidak dapat diselesaikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Aliansyah  H,  Hermawan  W.  2019 . Peran  sektor  pariwisata  pada  pertumbuhan  ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat. Bina Ekonomi , 23(1): 39-55.
Beaumont, N. (2011). Ecotourism: impacts, potentials and possibilities. Annals of Leisure Research , 14(4): 390 – 392.
Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. 2012. Buku Statistik Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2011. Bandar Lampung: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
Marta, A . 2014. Strategi Pemerintah dalam Pengembangan Ekowisata:(Studi di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau). Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 13(22): 1-18.
Mumu NE, Rotinsulu TE, Engka DSM. 2020. Pengaruh sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi  dan  penyerapan  tenaga  kerja  di  Provinsi  Sulawesi  Utara. Jurnal  Pembanguan Ekonomi dan Keuangan Daerah , 21(2): 1-16.
Natori,  Nasahiko  (ed).  2001. A  Guide  Book  for  Tourism  Based  Community  Development .  Osaka: Publisher APTE.
Nazir, M. 2005. Metode Penelitian . Bogor: Ghalia Indonesia.
Nugroho, I. 2004. Ecotourism. Malang: Universitas Widya Gama .
Pynanjung, P. A.& Rainti,  R. 2018. Dampak pengembangan ekowisata terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkayang : studi kasus kawasan Ekowisata Riam Pangar. Jurnal Nasional Pariwisata , 10(1): 22-38.
Ringa,  M.B.  2020.  Strategi  place  triangle  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  berbasis masyarakat di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, Jurnal Inovasi Kebijakan . V(2): 9-25.
Shoo,  R.,  &  Songorwa,  A.  (2013).  Contribution  of  ecotourism  to  nature  conservation  and improvement of livelihoods around Amani nature reserve, Tanzania. Journal of Ecotourism , 12(2): 75 – 89.
Soewarni  I,  Sari  N,  Santosa  EB,  Gai  AM.  2019.  Dampak  perkembangan  pariwisata  terhadap ekonomi masyarakat di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Jurnal Planoearth , 4(2):52-57.
Wardhani,  JVB.  &  Mayo,  R.  2017.  Strategi  pengembangan  kawasan  ekowisata  untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan , 5(2): 64 – 71.
Wisesa BVS., Hadi A., Darmansyah. 2020. Alokasi anggaran pengelolaan objek daya tarik wisata (odtw) alami di Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Journal Of Government And Politics , 2(1): 67-83.