## Kekerasan Atas Nama Agama : Perspektif Politik
Andre Pebrian Perdana Email : andrepebrian@malahayati.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung
Diterima: 28 Juli 2021        Disetujui: 5 Agustus 2021         Dipublikasikan: 7 Agustus 2021

## Abstract :
Violence is a political and sociological phenomenon. It occurs both horizontally and vertically  in  various  dimensions  and  characteristics.  Over  the  years,  Indonesia  has experienced  various  cases  of  violence.  One  of  them  is  that  religious  violence  often occurs and involves the interests of the state and politics, which are important factors that give rise to political expressions in the form of violence and terror. If a person has a strong enough understanding that permeates his mind and soul, it will be difficult to correct the mindset, especially if the understanding of religion is quite narrow, namely seeing religion only textually, then this has the potential for religious fanaticism. This fact is certainly very detrimental to people's lives because it will only cause endless turmoil.

## Keywords: Violence, Politics, Identity

## Abstrak :
Kekerasan merupakan fenomena politik dan sosiologis. Itu terjadi baik horizontal dan vertikal dalam berbagai dimensi dan karakteristik. Selama bertahun-tahun indoensia telah mengalami berbagai kasus kekerasan. Salah satunya kekerasaan agama sering terjadi  dan  melibatkan  kepentingan  negara  dan  politik  faktor  yang  penting memunculkan  ekspresi  politik  berbentuk  kekerasaan  dan  teror.  Apabila  seseorang telah cukup kuat pemahaman yang merasuki pemikiran dan jiwanya, maka akan sulit untuk diperbaiki pola pikir, apalagi bila pemahaman agamanya cukup sempit, yakni melihat  agama  hanya  secara  tekstual,  maka  hal  ini  berpotensi  fanatisme  agama. Kenyataan demikian ini tentu sangat merugikan bagi kehidupan rakyat karena hanya akan menimbulkan gejolak yang tiada akhir.
Kata Kunci : Kekerasan, Politik, Identitas

## Pendahuluan
Konflik  yang  terjadi  di  Indonesia  merupakan  sebuah  tantangan  besar  untuk  tetap bertahan  di  tengah  situasi  apa  pun.  Sebagai  bangsa  yang  mejemuk,  Indonesia membutuhkan ujian dan tantangan besar untuk lebih kebal dalam menghadapi gejolak konflik yang terjadi di berbagai daerah. Indonesia sejak lama telah mengalami rentetan konflik  yang  berkepanjangan  melalui  pergantian  pemerintah  yang  memunculkan pandangan  dari  berbagai  kalangan,  termasuk  dari  pemerhati  internasional  yang menyoroti  kemampuan  Indonesia  dalam  merawat  keberagamaan  sebagai  kekayaan yang patut dipoles dengan baik.
Terjadinya konflik di kalangan masyarakat urban memang menjadi perhatian khalayak ramai, karena berkaitan dengan keamanan dan ketenangan masyarakat dalam merajut kehidupan yang sesuai dengan harapan. Dalam kehidupan masyarakat urban terdapat banyak  kompleksitas  permasalahan  yang  harus  dihadapi  dan  disikapi  dengan  penuh kearifan  dan  kebijakan.  Apalagi  masyarakat  urban  selalu  menghadapi  benturan peradaban  dari  situasi  globalisasi  dan  modernisasi  yang  menjadi  hantu  bagi  setiap orang yang tidak mampu melawan amukan era digital saat ini.
Di  tengah  situasi  dan  era  global  yang  tidak  terbendung,  masyarakat  urban  pasti menghadapi konflik yang mengatasnamakan etnisitas dan religiusitas sebagai bentuk ekspresi  politik  identitas  yang  semakin  menguat  di  kalangan  masyarakat  Indonesia. Benturan masyarakat urban dengan situasi global yang tidak bisa dikendalikan, secara tidak  langsung  telah  membawa  suasana  konflik  dalam  lingkunganya  maupun  dalam kelompok keagamaan sebagai wadah dalam mengekpresikan praktik keagamaan yang masuk dalam ruang publik.
Di  sinilah  nanti  akan  terjadi  kontestasi  antara  masyarakat  urban  sebagai  penikmat globalisasi  dengan  kelompok  masyarakat  yang  mengatasnamakan  kesukuan  atau etnisitas  dalam  ruang  yang  lebih  luas,  termasuk  pada  ruang  publik  dan  politik. Penguatan  politik  identitas  ini  pada  gilirannya  akan  memengaruhi  cara  berpikir  dan penyikapan  terhadap  situasi  konflik  yang  muncul  di  tengah  keragaman  masyarakat Indonesia. Hal ini penting untuk diuraikan mengingat politik identitas dewasa ini telah menjadi  trend  yang  mengemukan  dalam  dinamika  keberagsamaan  masyarakat Indonesia  yang  dianugerahi  khazanah  kebudayaan  dan  agama  yang  tak  ternilai harganya.  Pada  saat  itulah  dibutuhkan  lembaga-lembaga  keagamaan  atau  aliansi- aliansi keagamaan yang bisa mengendalikan ancaman politik identitas bagi persatuan dan kesatuan bangsa secara keseluruhan1
Dari uraian di atas penulis dapat merumuskan menjadi dua pertanyaan, yang pertama (1) Bagaimana persoalan kekerasan agama yang terjadi di indonesia?; (2) Bagaimana persoalan kekerasaan agama dilihat dari prespektif politik di indonesia?

## Metode Penelitian

## Pendekatan Masalah
Pendekatan yuridis normatif oleh Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji disebut dengan istilah  kepustakaan.  Nama  penelitian  hukum  kepustakaan  karena  dalam  penelitian hukum  normatif  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan  pustaka  atau  data sekunder saja2
Penelitian ini terkait data-data yang dibutuhkan peneliti diambil oleh informasi orang ataupun  pihak  yang  berhubungan  langsung  berdasarkan  dokumen-dokumen  berupa data tertulis kemudian data-data tersebut dianalisis untuk kemudian disimpulkan.
1 SyamsulArifin, Syamsul Arifin,2001.Merambah Jalan Baru dalam Beragama: Rekonstruksi Kearifan Perennial Agama dalam Masyarakat Madani dan Pluralitas Bangsa,Yogyakarta,Ittaqa Press, hlm. 67-68.
2 Dyah ochtorina.dkk. 2018. Penelitian hukum,Jakarta:. Sinar Grafika,hlm,35-23.

## Tehnik Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah langkan penting dalam penelitian ilmiah karena data yang  dihasilkan  digunakan  untuk  menjawab  dan  memecahkan  masalah  yang  ada. Dalam pengumpulan data ini menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

## Dokumentasi
Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mempelajari arsip atau dokumen- dokumen, yaitu bahan yang tertulis baik internal maupun eksternal yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

## Observasi
Observasi menjasi subjek yang paling dasar dan paling tua dari ilmu-ilmu sosial karena dalam cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Observasi adalah suatu  aktivitas  dalam  mengenal  tingkah  laku  individu  dan  biasanya  diakhiri  dengan mencatat  hal-hal  yang  penting  dan  merupakan  studi  yang  dilakukan  dengan  sengaja dan secara sistematis melalui proses pengamatan atau gejala-gejala yang terjadi pada saat  itu.  Observasi  merupkan  metode  pengumpulan  dan  esensial  dalam  penelitian apalagi penelitian dengan pendekatan kualitatif.

## Jenis Data
Data  Sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  kepustakaan  dengan  cara  membaca mencatat  bahan-bahan  yang  terkait  dengan  penulisan.  Bahan  hukum  primer  adalah bahan-bahan  hukum  yang  mengikat,  yaitu  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  Undang-Undang  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan.  Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  dapat  memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer  .Berbagai  kepustakaan  umum  mengenai kasus hukum tata negara. Artikel ilmiah / jurnal, hasil karya dibidang hukum, surat- surat kabar yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian
Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan  hukum  yang  fungsinya  melengkapi  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder  agar  dapat  menjadi  lebih  jelas,  seperti  kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia3
Penyajian Data
Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari pengamatan kedalam bentuk penjelasan secara sistematis sehingga dapat  diperoleh  gambaran  yang  jelas  tentang  masalah  yang  diteliti  kemudian disimpulkan4

## Hasil dan Pembahasan

## Persoalan Kekerasan Agama
Beberapa  ekspresi  kekerasan  agama  sesngguhnya  bukanlah  fenomena  tunggal  yang tidak  terkait  dengan apapun,  atau  hanya bisa  dijelaskan  lewat  fenomena tersebut. Ia terkait  dengan  sejumlah  persoalan,  yang  membantu  memahami  dan  memperjelas persoalan kekerasan agama. Oleh karena itu, menilai satu ekspresi kekerasan sebagai “kengawuran”, adalah penilaian yang terburu-buru. Bisa jadi kesimpulan dan penilaian tersebut  benar  adanya  bagi  kelompok  lain,  namun  bagi  pelaku  bahwa  apa  yang dilakukan  adalah  kebaikan,  atau  bahkan  tugas  suci  (in  the  name  of  God).  Terdapat perbedaan cara pandang dari dua kelompok ini, yang berangkat dari standar yang juga berbeda.  Kelompok  penilai  mengukurnya  dari  sisi  kemanusiaan,  namun  kelompok pelaku menilainya sebagai tugas keagamaan. Ia sesungguhnya merupakan akumulasi dari  berbagai  fenomena  yang  kemudian  melahirkan  ekspresi  tertentu  misalnya bombing, teror, bunuh diri, dan kerusuhan.
3 Soejono Soekanto. 2010. “ sosiologi hukum”. Genta Publshing. Yogyakarta.hal 46-49.
4 Muhammmad Kadafi, dkk.. “ Metodologi Penelitian Hukum”. (Medan.Perdana Publishing. 2016) hal 32-33.
Ekspresi dan perilaku kekerasan bisa jadi terkait dengan faktor-faktor internal maupun eksternal  manusia,  namun  juga  bisa  karena  internal  dan  eksternal  agama.  Secara internal  kemanusiaan,  meminjam  teori  Fromm,bahwa  sesungguhnya  kekerasan merupakan  bentuk  penyaluran  naluri  destruktif  yang  ada  dalam  diri  manusia.  Jika kecenderungan manusia untuk tumbuh dihalangi, energi yang terhalang itu mengalami proses  perubahan  dan  menjadi  energi  yang  jahat  dan  merusak.  Dengan  demikian, kondisi  individual  dan  sosial  yang  menghalangi  energi  yang  memajukan  kehidupan manusia, akan menghasilkan sifat perusakan, dan bisa menjadi sumber kekerasan.
Temuan  psikologi  terkini  menyatakan  bahwa  naluri  dominasi  dan agresivitas  adalah bawaan  manusia  sejak  lahir.  Bahkan  John  Stuart  Mill,  sebagaimana  disitir  Fromm, menyatakan  bahwa  pelajaran  pertama  dari  peradaban  adalah  pelajaran  tentang kepatuhan.  Manusia  memiliki  dua  kecondongan,  yakni  hasrat  untuk  menggunakan kekuasaan  atas  orang  lain;  dan  ketidakinginan  menggunakan  kekuasaan  atas  diri mereka sendiri”.16 Kuatnya hasrat dan gairah untuk mematuhi dan diatur sebenarnya sama unggulnya dengan kehendak untuk berkuasa. Tampaknya dalam konteks politik hal tersebut lebih relevan.5
Berlawanan  dengan  Fromm,  Arendt  menunjukkan  penolakannya  terhadap  teori agresivitas sebagai bawaan manusia. Hasil-hasil riset dalam ilmu sosial maupun alam cenderung  untuk  membuat  perilaku  kekerasan  lebih  sebagai  reaksi  alamiah.  Dalam konteks  ini,  dapat  diterima  teori  agresivitas  sebagai  sebuah  dorongan  naluriah  yang memainkan  peran  fungsional  yang  sama  dengan  naluri-naluri  nutritif  dan  seksual dalam  proses  kehidupan  manusia.  Namun,  agresivitas  selalu  memerlukan  provokasi dan  faktor  eksternal  untuk  membangkitkannya.Kekerasan  yang  mengatasnamakan agama, seringkali terjadi tidak hanya karena faktor internal agama, namun justru karena
5 Informasi  mengenai  kerusakan  gereja  di  diambil  dari  Theodor  Kampschulte,  Situasi  HAM  diIndonesia:  Kebebasan Beragama dan Aksi Kekerasan (Internationales Katholisches Mission-swerk Misio, 2001)
faktor  eksternal.  Dengan  stimuli  eksternal,  potensi  internal  kekerasan  agama  akan dengan mudah tersulut.
Kekerasan muncul sebagai fenomena sosio-politik.
Perilaku kekerasan merupakan respons terhadap kegagalan atau tatanan sosio-politik yang ada. Kelompok pelaku kekerasan berupaya agar ideologi mereka menjadi satu- satunya alternatif yang dapat menggantikan tatanan yang ada. Harapannya adalah dapat mengentaskan  manusia  dari  modernitas  yang  membuatnya  tercerabut  dari  nilai-nilai agama. Amarah yang diekspresikan dengan kekerasan adalah reaksi terhadap kondisi- kondisi sosial tertentu yang diketahui dapat diubah menjadi lebih baik, namun tidak dilakukan  perubahan  untuk  itu.  Oleh  karena  itu,  muncullah  ideologi “dunia  ketiga”. Dalam  konteks  gerakan  Islam  “radikal”,  ideologi  penyatuan  dunia  Islam  dalam naungan  khilafah  islamiyah,  sesungguhnya  juga  muncul  sebagai  respons  terhadap ideologi-ideologi  modern  yang  tidak  mampu  menyelesaikan  permasalahan  hidup manusia.
Kekerasan terjadi karena kondisi internal penganut agama.
Secara internal agama, fenomena kekerasan agama bisa jadi karena merupakan respons terhadap penyimpangan ajaran agama yang dilakukan oleh sekelompok orang. Karena itu, dalam perspektif kelompok tertentu, jalan kekerasan harus dilakukan dalam rangka melakukan pemurnian kembali agama yang telah terasuki penyakit takhayyul, bid’ah dan khurafat.
Perjuangan gerakan pemurnian Wahhabi yang dimotori oleh Muhammad ibn ‘Abd al- Wahhab di Saudi Arabia yang berkolaborasi dengan penguasa, gerakan purifikasi yang dilakukan  Shah  Waliy  Allah  di  India  melawan  Islam  sinkretik,  gerakan  purifikasi dalam  Perang  Padri  di  bawah  pimpinan  Imam  Bonjol,  adalah  di  antara  bukti  bahwa kondisi internal agama bisa menjadi pemicu yang begitu kuat melahirkan kekerasan.
Kekerasan memerlukan soliditas dan militansi kelompok.
Soliditas dan militansi gerakan kekerasan sangat tinggi. Dukungan keyakinan agama yang  telah  menjadi  ideologi  menjadikan  kelompok  ini  sering  melahirkan  kekerasan terhadap kelompok lain yang diklaim salah karena berbeda ideologi. Praktek kekerasan mengikat  manusia  bersama  sebagai  sebuah  keseluruhan,  karena  setiap  individu membentuk sebuah jalinan kekerasan dalam rantai besar, sebuah bagan dari organisme besar yang telah menyeruak ke permukaan6
Kelompok pelaku kekerasan agama, misalnya, tidak akan pernah diperhatikan kecuali mereka terlibat dalam berbagai aksi dan provokasi. Oleh karena itu, dapat dipahami ketika para pelaku pengeboman maupun teror bom mengaku bertangggung jawab atas perbuatan  tersebut.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  mendapat  perhatian  publik  bahwa eksistensi  mereka  harus “diakui”  dan  bisa  menjadi  oposan  jika  keinginan-keinginan ideologis mereka tidak dilaksanakan pihak penguasa.
Kekerasan memiliki basis sistemik dalam sejarah survivalitas agama.
Kekerasan  agama  dapat  berbasis  pada  motivasi  spiritual  dan  makna  religius.  Ritual pengorbanan  dan  persembahan  anak  sebagaimana  yang  pernah  dilakukan  Ibrahin  di Kan’an, merupakan salah satu contohnya. Motivasi religius dalam konteks ini terlihat lebih  kuat  dibanding  dengan  kecintaan  terhadap  anak.  Manusia  yang  dalam  kondisi demikian akan sangat taat terhadap sistem religinya. Karenanya dia tidak bisa disebut kejam,  kendati  orang  lain  di  luar  penganut  sistem  religi  tersebut  menganggapnya demikian.  Dengan  demikian,  kepercayaan  dan  ketaatan  terhadap  doktrin  agamanya semakin memperkokoh dan melegitimasi kekerasan yang dilakukannya.
Perjuangan kelompok radikalisme keagamaan, misalnya, dilakukan juga karena untuk memperoleh kebebasan dari cengkraman dan hegemoni kapitalisme, modernisme dan sekulerisme.  Mereka  meyakini  bahwa  Islam  adalah  satu-satunya  ideologi  alternatif yang  membebaskan.  Islam  yang  lengkap  (shumul)      akan  mampu  menjawab  semua
6 GeorgeRitzer, SosiologiIlmuPengetahuanBerparadigmaGanda .Terj.Alimandan.(Jakarta:CV.Rajawali,1985),hlm.25.
problem kehidupan. Sehingga dengan demikian, perjuangan melalui kekerasan tersebut ditujukan demi keberlagsungan menjaga citra islam dan kaum muslimin.
Kekerasan terkait suprerioritas diri terhadap pihak lain
Kekerasan  bisa  terjadi  sebagai  akibat  terlukainya  perasaan  narsistik,  yakni  sikap mengagumi diri karena penilaian subyektif terhadap kesempurnaan, keunggulan, dan keluarbiasaannya,  baik  dalam  konteks  kebangsaan  maupun  keagamaan.Narsisisme bisa muncul dalam identitas individu maupun kelompok. Narsisisme kelompok ini bisa dipahami  pada  keyakinan  gerakan  kekerasan,  yang  dalam  konteks  Islam  misalnya, yang  mengagumi  dan  meyakini  bahwa  Islam  adalah  agama  yang  shumu>l  dan sempurna,  sehingga  agama-  agama  atau  ideologi  lain  harus  dikalahkan  demi terlaksananya  ke-shumul-an  Islam.  Sikap  ini  bisa  mengakibatkan  eksklusivitas  yang karenannya  pihak  lain  tidak  perlu  dihargai,  bahkan  jika  perlu  diperangi  dan dihancurkan7
Narsisisme  kelompok  akan  berfungsi  memperkuat  solidaritas  dan  keterpaduan kelompok.  Sehingga  mereka  akan  bereaksi  keras  terhadap  segala  bentuk  pelecehan, baik yang nyata maupun yang samar, yang tertuju pada kelompoknya.Ketika simbol- simbol  agamanya  dilecehkan,  maka  dengan  narsisismenya  sebuah  kelompok  akan bereaksi keras dan radikal. Fenomena penggunaan simbol keagamaan oleh sebuah grup musik Dewa yang kemudian direspons secara reaktif oleh Front Pembela Islam (FPI), membuktikan relevansi teori ini.
Kekerasan merupakan ekspresi ketaatan terhadap Tuhan.
Manusia  memiliki  fitrah  (sifat  dasar)  yang  menjadi  esensinya.  Untuk  itu,  ia membutuhkan  kerangka  orientasi  fitrinya  pada  obyek  ketaatan  penuh  sebagai  titik
7 EricFromm, AkarKekerasan:AnalisisSosio-PsikologisatasWatakManusia, ter.ImamMuttaqin(Yogyakarta:PustakaPelajar,2004),227.
pusat  dari  segala  upaya  dan  landasan  bagi  semua  nilai  yang  diyakininya.  Dalam konteks  ini,  ketaatan  bisa  diarahkan  pada  dua  pilihan,  untuk  kemajuan  (taqwa)  atau kehancuran (fujur), untuk mendapatkan cita atau sebaliknya. Kedua sindrom ini bisa berkembang  karena  manusia  adalah  makhluk  yang  “belum  sempurna”  diciptakan, bukan  hanya  karena  otaknya  yang  belum  berkembang,  namun  juga  karena ketidakseimbangan yang menjadikan dirinya mengalami proses yang tak berujung dan tak berakhir.
Kekerasan yang dilakukan oleh sebuah gerakan, karena mereka meyakini ada perintah untuk  melakukannya  dan  berkewajiban  menaatinya.  Ketaatan  tersebut  bisa  kepada Tuhan,  teks  agama,  elit  agama  dan  bahkan  doktrin  agama.  Oleh  karena  itu,  dalam teologi-teologi  agama,  dipahami  bahwa  sesungguhnya  relasi  manusia  dengan  Tuhan merupakan relasi sederhana perintah dan kepatuhan. Pemahaman literal terhadap teks keagamaan juga bisa melahirkan ketaatan secara taken for granted untuk melakukan agresi dan kekerasan terhadap pihak lain.
Kekerasan terkait dengan persepsi tentang Tuhan dalam tradisi agama.
Tuhan  dalam  gambaran  masing-masing  agama  atau  pola  keberagamaan  mengalami “kekerasan”  karena  masing-masing  memiliki  konsepsi  dan  gambaran  Tuhan  yang berbeda-  beda.  Gambaran  Tuhan  yang  sadis  dan  perang  akan  berlawanan  dengan gambaran  Tuhan  Pengasih  dan  Penyayang.  Hal  ini  bisa  mengakibatkan  munculnya ekspresi  keberagamaan  sesuai  dengan  bagaimana  gambaran  mereka  tentang Tuhannya8
Kekerasan memerlukan legitimasi teologis
Ekspresi  kekerasan  agama  dalam  konteks  ini,  misalnya,  dapat  dilihat  pada  gerakan zionisme,  yang  oleh  kelompok  Yahudi  ortodoks  diyakini  bahwa  penegakan  dan
8 SudhirKakar, TheColorsofViolenceCulturalIdentities,ReligionandConflict (Chicago:UniversityofChicagoPress,1 996),192.
perwujudan negara Israel sesungguhnya lebih dimotivasi oleh ekspresi ketaatan mereka terhadap keyakinan bahwa Israel adalah negara yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Dengan demikian, mereka akan dapat merealisasikan hukum Taurat yang selama ini tidak bisa diimplementasikan dalam diaspora, di bawah rezim-rezim dan ideologi yang sama sekali tidak memberikan kebebasan kepada kelompok Yahudi untuk “bernafas” dalam  konteks  ke-Yahudiannya.Dengan  demikian,  ia  merupakan  perang  suci  yang harus dikobarkan melawan semua pihak yang menentangnya. Dalam konteks ini adalah Arab  Palestina  yang  diklaim  sebagai  perampas  hak  Yahudi.  Perang  suci  ini menewaskan  ribuan  martir  dari  kedua  belah  pihak  sebagai  “ongkos”  sosio-teologis yang terlalu mahal untuk sebuah keyakinan ideologis. Dengan demikian, identitas ke- Yahudian dibangun di atas kekerasan yang mengatasnamakan “perintah dan ketaatan terhadap Tuhan”.
Konteks Kristen Barat yang berkeyakinan bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan, selama kurun perang Salib di abad ke 11-12 memikul tugas dan tanggung jawab yang tidak  bisa  dilakukan  oleh  Yahudi.  Teologi  keterpilihan  ini,  dalam  semangat  kaum Calvinis Amerika diyakini bahwa mereka sebangsa dengan Tuhan. Ekspresi kekerasan kelompok  ini  sering  kali  muncul  dalam  situasi  kerawanan  politik  ketika  mereka dihantui  oleh  ketakutan  akan  kehancuran  diri.  Ketika  agama  berfusi  dengan  aspek- aspek  kehidupan  lain,  tidak  jarang  agama  menjadialat  legitimasi  kekerasan.  Untuk memicu  kekerasan,  identitas  agama  individu  menjelma  menjadi  homogenisasi komunal. Agama akan menjadi kekuatan dalam membangkitkan identitas emosional keagamaan, dibanding dengan identitas sosial lainnya. Dalam konteks inilah, analisis Kakar bahwa agama membawa konflik antar kelompok dengan intensitas emosi yang lebih  besar  dan  motivasi  pemaksaan  yang  lebih  mendalam  dibandingkan  bahasa, daerah atau olokan terhadap identitas etnis lainnya, menemukan relevansinya.
Konteks  ini  pula,  perlu  dimajukan  tesis  Beuken  dan  Kuschel  yang  berkesimpulan bahwa  kekerasan  atas  nama  agama  bisa  dilihat  dari  dua  perspektif,  yakni:  pertama, pembacaan agama mengenai hubungan sosial, di mana agama merupakan legitimasi
tersendiri  bagi  keabsahan  perilaku  kekerasan,  karena  memiliki  fungsinya  sebagai ideologi;  kedua,  agama  sebagai  faktor  budaya  identitas.  Beberapa  kasus  kekerasan bernuansa agama, seperti konflik Suku Hutu dan Tutsi di Rwanda; kekerasan agama di Sri  Lanka,  di  mana  Kerajaan  Singhalese  dengan  konsep  nasionalisme  Budhisnya, berperan  aktif  dalam  pentas  politik;  kekerasan  agama  di  Bosnia,  yang  merupakan representasi perang etnis dan budaya. Konflik dan kekerasan dimaksud, adalah bukti konkret  betapa agama  memiliki akar  dan  legitimasinya  terhadap  keabsahan  perilaku kekerasan.
Beberapa  warisan  kekerasan  atas  nama  agama,  bisa  disimak  dalam  beberapa  kasus sejarah keislaman maupun kekristenan. Dalam sejarah Islam misalnya, kasus al-Hallaj yang  dihukum  mati,  Ibnu  Rushd  dihukum  di  depan  masjid  Kordoba,  atau  dalam konteks Indonesia adalah Shaykh Siti Jenar yang dihukum pancung akibat menyalahi pola  keberagamaan  mainstream.  Dalam  sejarah  Kristiani  misalnya,  juga  bisa  dilihat kasus  Priscillian  yang  dihukum  mati  dan  lain-  lain.  Kendati  berbau  agama,  namun sebenarnya tragedi kekerasan di atas tidak murni agama, tetapi juga terdapat faktor lain seperti politik, sosial dan bahkan interpretasi teologis.
Terdapat beberapa pijakan teologis tentang “perang suci atas nama agama” (holy war), yang  interpretasinya  sarat  dan  identik  dengan  kekerasan.  Ini  karena,  dalam  tradisi agama-agama,  fenomena  ini  seakan  memiliki  legitimasi  teologis  tersendiri  bagi survivalitas dan keberlangungan doktrin tersebut. Dengan demikian, terlalu sederhana untuk mengatakan bahwa kekerasan agama terjadi karena pembelokan makna teks-teks keagamaan, karena pada dasarnya tidak bisa dipungkiri bahwa ajaran agama memiliki unsur kekerasan. Hal ini juga bisa dilihat pada fakta penyebaran agama-agama, yang sarat dengan kekerasan. Belum lagi doktrin-doktrin keagamaan yang potensial menjadi pemicu kekerasan. Konsep jihad yang dimaknai sebagai perang fisik,polarisasi dar al- Islam dan dar al-harb sehingga muncul identitas kawan dan lawan, konsepn dakwah sebagai ideologi pengislaman dunia, maupun keyakinan akan uniformitas antara agama dan politik, adalah di antara isu-isu teologis yang seringkali memicu ekspresi kekerasan
agama.  Sumbangan  kelompok  Islam  fundamentalis  dalam  menghadirkan  fenomena kekerasan agama juga menarik  untuk  ditelisik,  karena  meyakini  bahwa  Islam  bukan semata-mata agama, namun juga politik (al-islam dinwa dawlah).9
Simbol-simbol  keagamaan  yang  merupakan  representasi  masyarakat,  seperti etnosentrisme agama Yahudi, agama Mormon di AS dan Sikh di India, dan lain lain demikian  kental  sifat  komunalnya.  Sehingga,  melalui  simbol-simbol  inilah, komunalisme agama sering menjadi pemandangan dalam relasi agama-agama. Dengan semangat  dan  identitas  komunalisme  yang  kuat,  maka  rentan  memicu  terjadinya kekerasan  agama.  Sekelompok  orang  yang  hidup  di  wilayah  tertentu  atau  dengan identitas tertentu, baik suku, etnis, ras maupun agama, memiliki ikatan emosional yang kuat  satu  dengan  yang  lain.  Sehingga  ketika  identitas  mereka  yang  diekspresikan melalui  simbol-simbol  tertentu  merasa  terusik  atau  dilecehkan  orang  lain,  dengan sangat cepat semangat komunalisme ini timbul.
Pendangkalan  agama  dalam  transformasi  masyarakat  tradisional  ke  modern  yang mengakibatkan  hilangnya  akar-akar  psikologis  dan  kultural  juga  menjadi  sebab  lain dari  merebaknya  komunalisme  agama-agama.  Bercampur-baurnya  agama  dengan politik  padahal  keduanya  adalah  entitas  yang  berbeda,  sehingga  yang  terjadi  adalah politisasi agama, juga merupakan faktor yang tidak kalah menariknya bagi pembacaan kekerasan agama.
Riyanto menyatakan bahwa kekerasan agama lebih disebabkan oleh sikap keagamaan yang fanatik (fanatisme), paham keagamaan yang fundamentalistis (fundamentalisme) dan  integralisme.  Dengan  demikian,  eksklusivisme  sering  dekat  dengan  konflik, pertikaian, dan kekerasan. Orang beragama yang menghadirkan kekerasan, disebabkan level keagamaannya yang jargonsentrisme, memperlihatkan keimanan yang logoistis, memiliki  kekuatan  bahasa  yang  provokatif,  sempit  dan  rigid.  Sehingga  penghayatan
9 BeukendanKuschel,etal. AgamaSebagaiSumberKekerasan?, ter.ImanBaehaqi(Yogyakarta:PustakaPelajar,2003),x iv-xxv.
yang  kurang  terhadap  hakikat  agama  (being  religious)  menjadi  sebab  merebaknya komunalisme. Hal ini karena agama merupakan entitas yang secara sosio-psikologis bertautan langsung dengan dimensi emosionalitas dan spiritualitasmanusia.

## Perspektif Politik Menanggapi Persoalan Agama
Pihak yang terlibat langsung dalam berbagai aktivitas kehidupan. Semua masyarakat beragama  tanpa  terkecuali  memiliki  dambaan  untuk  selalu  hidup  rukun  dan  damai dengan sesama demi mencapai kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Dambaan hidup rukun bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi merupakan yang lumrah dan menjadi fitrah bagi manusia untuk saling mengenal dan berbagi kasih dengan sesama. Hal ini sudah menjadi bagian dari tujuan hidup manusia di dunia, yang selalu menghendaki kebaikan  dan  kemaslahatan  dalam  segala  aspek  kehidupan.  Kerukunan  merupakan dambaan dari setiap agama yang ada di dunia, karena menjadi ukuran dan cerminan dari  berjalannya  ajaran  agama  yang  benar  dan  hakiki.  Di  tengah  berbagai  konflik agama  yang  muncul,  tuntutan  untuk  mengkaji  kembali  konsep  kerukunan  yang diterapkan oleh pemerintah semakin menge- muka.
Kehidupan modern, kerukunan merupakan sebuah keniscayaan yang tak bisa ditolak, apalagi  ditentang  oleh  kelompok  keagamaan  tertentu  yang  menghendaki  adanya pertentangan dan konflik antarumat beragama. Pertama, kita hidup dalam masyarakat yang  inklusif  yang  dihuni  oleh  banyak  sekali  golongan  dari  yan  berbeda,  terutama perbedaan agama di antara kelompok masyarakat. Jalinan komunikasi dan kerjasama antar-kelompok  keagamaan  tentu  tidak  bisa  ditolak  dan  diperdebatakan  karena merupakan  bagian  dari  fitrah  manusia  untuk  hidup  bersama  dalam  kondisi  apa  pun. Realitas  kehidupan  kita  memang  menunjukkan  bahwa  kemajemukan  merupakan sebuah  realitas  sejarah  yan  tak  mungkin  dicegah.  Kedua,  sebagai  masyarakat beragama,  kita  tidak  mungki  menolak  kehadiran  agama-agama  untuk  keluar  dari Indonesia.Justru kita dituntut untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan semua agama tanpa terkecuali, karena tujuan hidup manusia bukan untuk saling menyerang
atau saling menyalahkan satu sama lain, melainkan untuk berbagai kebaikan dan saling menolong dalam kondisi apa pun dengan melibatkan semua kelompok keagamaan agar bahu-membahu  melaksanakan  kegiatan  yang  bersifat  kemanusiaan.  Memang  harus diakui  bahwa  umat  beragama  sedang  menghadapi  ujian  berat  untuk  membuktikan bahwa  agama  tetap memiliki  arti  penting  bagi  kehidupan  umat  manusia.  Pembinaan dan pemeliharaan kerukunan bukan sekadar mengacu pada kebijakan pemerintah yang selalu menggunakan pendekatan keamanan dalam menjaga kehidupan umat beragama di Indonesia.
Pendekatan keamanan bagi masyarakat di berbagai daerah dianggap tidak akan efektif dan  menyelesai-kan  masalah  konflik  agama  jika  terus  dijadikan  sebagai  bagian  dari mekanisme dan pendekatan. Ini karena, masyarakat beragama di berbagai daerah sudah terikat oleh budaya dan kearifan lokal yang mereka miliki sejak ribuan tahun yang lalu. Jika masih menggunakan pendekatan keamanan, maka berbagai konflik yang terjadi di Indonesia tidak akan menemukan titik temu dan penyelesaian karena tidak melibatkan langsung  tokoh-tokoh  adat  yang  mampu  mendinginkan  masyarakat  untuk  tidak melakukan tindakan kekerasan atau pembakaran terhadap tempat-tempat ibadah yang suci bagi umat beragama.
Kerukunan  berbasis  kearifan  lokal  merupakan  sebuah  paradigma  yang  lebih kompatibel  dan  sesuai  dengan  keinginan  masyarakat.  Ini  karena  masyarakat menginginkan  sebuah  penyelesaian  konflik  dengan  pendekatan  budaya  yang  sudah mendarah  daging  dan  menjadi  ruh  bagi  kehidupan  masyarakat  di  berbagai  daerah. Pemerintah  sebagai  pemegang  kebijakan  tidak  mempunyai  hak  untuk  mengatur kehidupan  masyarakat  secara  mendalam  dan  keseluruhan,  karena  jika  tokoh masyarakat  atau  adat  tidak  dilibatkan  akan  terjadi  gejolak  di  daerah  sehingga  bisa menimbulkan kerawanan yang lebih besar dibandingkan dengan konflik itu sendiri.
Di beberapa daerah di Indonesia, tradisi dan kebudayaan masing-masing berbeda, baik berkaitan  dengan  konsep  kerukunan  yang  dipakai  dalam  menyelesaikan  setiap
persoalan  atau  konflik  yang  terjadi.  Intinya  setiap  daerah  mempunyai  cara  dan mekanisme  sendiri  dalam  memperkuat  semangat  keber-  samaan  dan  persaudaraan tanpa  mekanisme  atau  pendekatan  keamanaan  sebagai  bagian  dari  penyelesaian konflik. Mekanisme penyelesaian konflik dengan pendekatan budaya lebih efektif dan efesien  dibandingkan  dengan  menggunakan  pendekatan  keamanan  atau  militer  yang selama  ini  sering  dipakai  oleh  pemerintah  dalam  mengendalikan  dan  mengontrol masyarakat untuk tidak melakukan tindakan kekerasan10
Maka  kerukunan  merupakan  modal  yang  sangat  luar  biasa  yang  bisa  menjaga keberlangsungan  hidup  masyarakat  di  berbagai  daerah.  Kerukunan  umat  beragama adalah  sesuatu  yang  selalu  bersifat  dinamis  dan  akan  mengalami  perubahan  sesuai dengan perkembangan pemikiran masyarakat dalam menyikapi berbagai konflik yang terjadi. Peran penting pemimpin agama dan tokoh masyarakat setempat tentu sangat besar  dalam  menjaga  iklim  persaudaraan  di  antara  semua  komponen  masyarakat. Pejabat  pemerintahan  juga  tak  kalah  pentingnya  karena  menjadi  pengarah  dan penanggung jawab dari semua pelaksanaan atau kegiatan kemasyarakatan, baik yang berkaitan  dengan  aktivitas  keagamaan.  Pendekatan  yang  bisa  dipakai  adalah pendekatan  langsung  ke  masyarakat  melalui  komunitas  atau  perkumpulan  yang diwadahi langsung oleh pemerintah dan tokoh agama untuk menggerakkan semangat kerukunan antarumat beragama.
Ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  pendorong  terciptanya  kerukunan  antarumat beragama  di  kota  Semarang,  yaitu  munculnya  wadah  atau  forum  paguyupan  lintas agama  yang  siap  memfasilitasi  kepentingan  semua  kelompok  agama  untuk berkomunikasi  secara  berkelanjutan,  pemerintah  daerah  mendukung  penuh  segala program atau kegiatan yang dilakukan berbagai forum atau paguyupan lintas agama, keterbukaan  semua  kelompok  agama  dan  masyarakat  dan  pemerintah  dalam
10 Hasyim,Umar, ToleransidanKemerdekaanBeragamadalamIslamsebagaiMenujuDialogdan KerukunanAntarAgama, (BinaIlmu:Surabaya.1990)hlm 11-12
memberikan penghargaan terhadap aktivitas keagamaan yang dilaksanakan setiap umat beragama,  dan  juga  keterlibatan  generasi  muda  maupun  media  massa  dalam menyuarakan  semangat  kerukunan  dan  menjadi  pioneer  dari  tercapainya  hubungan yang baik antarumat beragama11
Di  daerah  lain  juga  terdapat  konsep  kerukunan  yang  diterapkan  untuk  hubungan kebersamaan dan persadaraan di antara sesama manusia. Dalam kehidupan masyarakat Madura,  terdapat  konsep  kerukunan  yang  menjadi  karakter  unik  dari  terjalinnya semangat  persaudaraan  di  antara  masyarakat  Madura.  Ungkapan  settong  dara  dan rampak  naong  menjadi  cerminan  dari  praktik  kerukunan  yang  menjadi  bagian  dari kebersamaan  hidup  masyarakat.  Hal  ini  tentu  saja  untuk  menepis  anggapan  bahwa masyarakat  Madura  selalu  berkarakter  keras  dan  tidak  menginginkan  kerukunan sebagai impian bersama.
Terciptanya  kerukunan  di  kalangan  masyarakat  Madura  tentu  saja  tidak  lepas  dari kemampuan masyarakatnya untuk menggunakan kearifan lokal sebagai falsafah hidup. Di kalangan masyarakat Madura, kerukunan merupakan sebuah situasi di mana antar- masyarakat  bisa  saling  menjaga  dan  merawat  hubungan  dengan  baik  tanpa  adanya sikap saling menonjolkan satu sama lain. Tentu saja pengaruh tokoh agama atau kiai sangat besar dalam menjaga persaudaraan dan kebersamaan masyarakat Madura agar tidak mudah tersinggung dan lebih menguatamakan perdamaian dibandingkan dengan tindakan kekerasan yang merugikan banyak orang. Keterlibatan kiai atau ulama dengan tokoh  masyarakat  setempat  juga  menjadi  salah  satu  kunci  penting  yang  menopang terpeliharanya semangat kerukunan di kalangan masyarakat Madura.
Beberapa  tokoh  ORMAS  Islam  yang  tergabung  dalam  dalam  Forum  Komunikasi ORMAS  Islam  di  Pamekasan,  misalnya,  menjadi  tonggak  penting  dari  terjalinnya
11 Maliki,Zainuddin, PolitikusBusuk:FenomenaInsensibilitasMoralElitePolitik, (PenerbitGalangPress:Yogyakarta. 2004).hal.171
hubungan yang baik antar-masyarakat dalam menjaga kerukunan dan perdamaian. Para tokoh  agama  tersebut  telah  memberikan  pemahaman  yang  baik  kepada  masyarakat tentang pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain dan juga memberikan  keteladanan  bagi  masing-  masing  masyarakat  tentang  indahnya  hidup rukun dan harmonis bersama-sama dengan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu juga  selalu  dilaksanakan  kegiatan-kegiatan  yang  berkaitan  langsung  dengan peningkatan dan pembinaan umat agar memiliki pemahaman yang benar tentang cara beragama  secara  sehat  dan  tidak  menghakimi  orang  lain  karena  berbeda  pandangan atau pemikiran.
Di Indonesia, konsep kerukunan yang berbasis kearifan lokal memang sangat mungkin untuk diterapkan agar tidak selalu bergantung pada regulasi atau aturan dari pemerintah pusat. Sebagai contoh, potret kerukunan yang diterapkan di kota Makasar sebagai kota yang berada di luar Jawa dan mempunyai karakter tersendiri sebagai sebuah wilayah yang  sangat  tegas  terhadap adanya  berbagai  kekerasan  atau  konflik  berbasis  agama. Masyarakat  Makasar  sangat  mementingkan  dan  mendahulukan  nilai-nilai  kearifan lokal  sebagai  instrumen  untuk  memperkuat  semangat  solidaritas  di  antara  sesama. Pendekatan  adat  dan  kearifan  lokal  merupakan  salah  strategi  tersendiri  yang memperkuat semangat kebersamaan masyarakat di mana pun berada. Dalam kehidupan masyarakat memang terdapat karakter yang mampu memper- kuat persaudaraan dan hubungan  persahabatan  agar  semakin  erat  di  antaranya  adalah  kesamaan  karakter, sistem  kekerabatan,  tata  cara  musyarawah,  maupun  sistem  kepercayaan  yang mempengaruhi langsung terhadap cara pandang dan dalam menyikapi sesuatu. Potensi kerukunan sudah terdapat dalam kearifan lokal yang mengakar kuat dalam dinamika kehidupan  masyarakat  sehingga  ada  kecendrungan  untuk  mempertahankan  secara berkelanjutan  bagunan  kehidupan  yang  dibangun  dengan  semangat  yang  berlipat ganda12
12 Baharudin, SosiologiSuatuPengantar, (Yogyakarta:Lentera,2000).hal.45
Kekerasan atas nama agama atau yang menempatkan agama sebagai pembenarannya mendapatkan  respons  yang  bervariasi.  Azyumardi  Azra  menggunakan  perspektif politik  dalam  memahami  persoalan  ini.  Menurut  Azyumardi,  kekerasan  atas  nama agama  telah  ada  sejak  era  pasca  kemerdekaan  dengan  munculnya  DI/TII.  Sebuah gerakan  politik  yang  menggunakan  agama  sebagai  justifikasinya  dalam  usaha  untuk mewujudkan  cita-cita  politiknya.  Sejarah  mencatat  DI/  TII  gagal.  Akan  tetapi  pada masa  Soeharto muncul lagi.  Hanya  saja, sebagian  kelompok  radikal  di  era  Soeharto adalah produk rekayasa militer atau intelijen melalui Ali Moertopo dengan Opsusnya dan Bakin yang merekayasa bekas anggota DI/TII. Sebagian direkrut kemudian disuruh melakukan berbagai aksi seperti Komando Jihad dalam rangka mendiskreditkan Islam. Sejak jatuhnya Soeharto, kelompok ini muncul lebih visible, lebih militan, dan vokal. Hal ini semakin diperkeras oleh kehadiran media massa, khususnya media elektronik sepetti TV yang banyak memberikan liputannya atas sepak-terjang kelompok sejenis.
Aksi ini bisa karena faktor agama saja dan bisa juga karena politik. Ini bisa bertitik tolak dari pemahaman keagamaan tertentu kemudian diisi oleh muatan politik. Atau sebaliknya muatan politik lebih dulu baru diberikan justifikasi agama. Mereka punya agenda  politik  tertentu  yang  dijustifikasi  oleh  ayat-ayat  Al  Quran  atau  Hadis  atau pandangan ulama tertentu. Atau bisa jadi dua-duanya. Penggunaan agama sebagai alat justifikasi  bisa  disebabkan  karena  pemahaman  keagamaannya  sangat  literer  atau harfiah.  Dengan  pemahaman  ini  mendorong  mereka  melakukan  tindakan  politik tertentu, termasuk tindakan kekerasan.
Penggunaan  kekerasan  oleh  kelompok  ini  oleh  Azyumardi  disebabkan  karena  pada awalnya  kelompok  ini  merupakan  kelompok  politik.  Untuk  mendapatkan  dukungan publik Indonesia yang mayoritasMuslim, mereka menyertakan agama. Tujuannya agar sikap  politiknya,  termasuk  kekerasan,  seolah-olah  dibenarkan  agama.  Cara  ini sebenarnya  karena  melihat  ajaran  agama  secara  sepotong-sepotong.  Misalnya, memahami jihad itu hanya perang. Perang yang dikembangkan bersifat indsikriminatif
dimana tidak hanya orang non-muslim saja yang menjadi target, tetapi juga orang Islam yang  berbeda  pendapat.  Orang  Islam  sendiri,  akhirnya  menjadi  sasaran  jihad  versi mereka.
Romo Mudji Sutrisno memahaminya dari sudut budaya. Dari segi kebudayaan, agama berfungsi  sebagai  perekat  damai.  Ia  merupakan  teks  yang  mengajarkan  hubungan damai dengan sesama dan tulus damai dengan Yang Kuasa. Geertz menempatkannya sebagai ruang pengarti makna hidup dan orientasi hidup yang bersumber pada teks suci kebenaran  hingga  mendasari  lapis-lapis  pandangan  hidup  lainnya  seperti  akal  sehat, ilmu pengetahuan, dan estetika.
Krisis di tahap agama akan mengakibatkan krisis mendasar dan total. Sebab, pengarti makna hidup runtuh. Di sini saja, terjawab bahwa peran agama secara budaya menjadi perajut identitas individu maupun kolektif atau komunitas. Di situ, juga terletak salah satu jawaban mengapa usaha mati-matian untuk tidak terjadi krisis identitas, komunitas memegang  agama  erat-erat  dengan  ketotalan  tafsiran  dan  pembahasan  hukum kebenaran  mutlak.  Sekalipun  demikian,  konflik  bisa  tetap  diatasi  secara  budaya. Contoh  paling  mencolok  adalah  wacana  konflik  peradaban  dari  Samuel  Huntington yang  membuat  masing-masing  peradaban  yang  merasa  eksistensi  identitasnya ditantang konflik lalu memakai jalur politik identitas untuk mempertahankan diri dan melawan.
Konflik yang terjadi pada masa Orde Lama, yakni konflik politik yang berbasis pada ideologi  dan  sentimen  agama,  ternyata  menjadikan  rezim  Orde  Baru  menerapkan pengetatan atas berbagai bentuk artikulasi politik yang berbeda dari pemerintah. Hal ini  ditandai  dengan  satu  pandangan  bahwa  negara  yang  kuat  adalah  negara  yang mampu  mengisolasi  kecenderungan-kecenderungan  kelompok  masyarakat  tertentu yang memiliki arogansi berbasis sentimen teritorial, etnis dan agama menjadikan ruang gerak partisipasi politik rakyat terhambat.
Agama  di  era  rezim  Orba  tunduk  di  bawah  aturan  pemerintah,  berbagai  insitusi keagamaan yang tidak dibentuk oleh negara atau tidak mendapat restu negara dianggap sebagai  pembangkangan  dan  ancaman  bagi  eksistensi  pemerintah.  Lebih  jauh pemerintah berusaha mengorporasikan berbagai organisasi dan tokoh agama ke dalam mesin birokrasi. Politisasi agama atau penggunaan ideologisasi agama dalam aktivitas politik  sangat  ditekan  di  era  itu.  Dengan begitu  agama  kehilangan  kekuatan  sebagai penyeimbang dan pengontrol kebijakan negara.
Menurut  W.Liddle,  seperti  yang  dikutip  oleh  Eep  Saefulloh  Fatah,  ada  tiga  bentuk konflik politik yang terjadi pada masa Orla dan dihindari pengulangannyapada masa Orba,  yaitu  konflik  keagamaan  (1950-1955),  konflik  kesukuan  (1956-  1961)  dan konflik  kelas  (1961-1966).  Paradigma  semacam  itu  tentu  akan  berdampak  pada kebijakan yang ekstra ketat dalam mengawasi setiap gerak dan partisipasi peran agama khususnya demi maksimalisasi produktivitas negara dalam melakukan pembangunan yang tidak ingin diganggu oleh konflik dan riak kritik dari pihak mana pun13
Model  atau  karakter  kehidupan  bernegara  semacam  Orde  Baru  jika  dilihat  dari perspektif  Hannah  Arendt30  adalah  bentuk  negara  yang  diistilahkan  dengan totalitarianisme di mana seorang pemimpin yang tidak menginginkan adanya gangguan dari bawah, tidak hanya itu bahkan memonopoli kekuasaan, menentu- kan bagaimana masyarakat  itu  hidup  dan  mati,  dan  yang  lebih  parah  sang  pemimpin  pun  akan mengontrol  apa  yang  dipikirkan  oleh  rakyat,  dan  siapa  yang  tidak  takut  akan dihancurkan.Lain  rezim  Soeharto  lain  pula  rezim  Susilo  Bambang  Yudhoyono,  di mana  era  keterbukaan  dan  demokratisasi  yang  konon  adalah  ideologi  negara  yang mampu memberikan angin segar terhadap kehidupan sosial-keagamaan. Jika menelisik argumen Arendt sebagaimana yang ditangkap oleh Rikardus terkait dengan kekuasaan,
13
Gidden,Anthony,PerdebatanKalsikdanKontemporerMengenaiKelompok,Kekuasaan,danKonflik,(Jakarta:RajawaliPers, 1987).hal.187
kekuasaan bukanlah sarana untuk mencapai tujuan lain di luar dirinya, melainkan untuk melindungi  praksis  (tindakan  dan  komunikasi)  warga  negara  yang  bebas  dan  sama. Fenomena  dasar  kekuasaan  bukanlah  penginstrumentalisasian  keinginan  atau kehendak  orang  lain  untuk  maksud-  maksud  tertentu,  melainkan  pembentukan kehendak  bersama  dalam  bentuk  komunikasi  yang  diarahkan  untuk  mencapai kesepakatan.
Selama rezim SBY berkuasa dari tahun 2004 hingga 2012, muncul beberapa isu besar terkait konflik agama, baik antarumat beragama maupun interumat beragama. Konflik tersebut  bisa  dalam  bentuk  ketegangan  dan  kekerasan,  sebut  saja  misalnya  laporan penelitian  dari  Ihsan  Ali  Fauzi  yang  memetakan  pola-pola  konflik  keagamaan  di Indonesia dari tahun 1990-2008,tercatat bahwa pada masa pemerintahan SBY terjadi eskalasi  ketegangan  yang  tinggi  terkait  dengan  konflik  agama.  Konflik  interumat beragama  seperti  konflik  Ahmadiyah,  Syiah,  konflik  pendirian  rumah  ibadah  di berbagai wilayah Indonesia sangat mencemaskan.
Konflik agama khususnya konflik internagama justru lebih keras dan lebih kompleks daripada  konflik  antaragama.  Ini  tidak  bararti  bahwa  konflik  antar-  agama  tidak kompleks,  untuk  konteks  Indonesia  pada  masa  rezim  SBY  konflik  interagama  lebih dominan  ketimbang  konflik  antaragama,  bahkan  sampai  pada  kondisi  yang  sangat memprihati

## Kesimpulan
Konflik sosial yang mengatasnamakan agama merupakan sebuah relitas sosial. Konflik sosial beradasarkan agama tidk jarang diikuti dengan tindakan kekerasan. Menuculnya konflik  yang  mengatasnamakan  agama  dilatarbelakagi  oleh  beberapa  faktor,  seperti, adanya klaim kebenaran, rendahnya pemahahaman keagamaan, adanya doktrin-doktrin yang provokatif, dan pemahaman pluralisme yang rendah.
Konflik yang menggunakan kekerasan adalah sesuatu realitas yang tidak membutuhkan pembenaran  moral,  karena  kekerasan  memiliki  pembaruan,  membebaskan  manusia untuk  mengikuti  ketentuan  tidak  rasional  dari  sifat  bawaannya  sendiri.  Kekerasan bahkan pada sebagian kalangan sudah menjadi ideologi, gaya hidup dan budaya yang sulit dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari.
Konflik sosial yang terjadi pada masyarakat tidak sepenuhnya benar disebabkan oleh faktor  keagamaan,  melainkan  disebabkan  oleh  faktor,  sosial  budaya,  ekonomi  dan bahkan politik. Dilibatkannya agama oleh kalangan elit termasuk elite politik dijadikan sebagai  legitimasi  dan  jastifikasi  suatu  tindakan  kekerasan  terhadap  suatu  kelompok tertentu.

## Daftar Pustaka
Syamsul Arifin,2001.Merambah Jalan Baru dalam  Beragama: Rekonstruksi Kearifan
Perennial Agama dalam Masyarakat Madani dan Pluralitas Bangsa,Yogyakarta,Ittaqa Press.
Dyah ochtorina.dkk. 2018. Penelitian hukum,Jakarta:.Sinar Grafika.
Soejono Soekanto. 2010. “sosiologi hukum”. Genta Publshing. Yogyakarta.
Muhammmad  Kadafi,  dkk..  “Metodologi  Penelitian  Hukum”.  (Medan.Perdana Publishing. 2016).
Informasi  mengenai  kerusakan  gereja  di diambil  dari Theodor  Kampschulte,  Situasi HAM  di  Indonesia:  Kebebasan  Beragama  dan  Aksi  Kekerasan (Internationales Katholisches Mission- swerk Misio, 2001).
George  Ritzer,  Sosiologi  Ilmu  Pengetahuan  Berparadigma  Ganda.  Terj.  Alimandan.
(Jakarta: CV. Rajawali, 1985).
Eric  Fromm,  Akar  Kekerasan:  Analisis  Sosio-Psikologis  atas  Watak  Manusia,  ter.
Imam Muttaqin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
Sudhir  Kakar,  The  Colors  of  Violence  Cultural  Identities,  Religion  and  Conflict (Chicago: University of Chicago Press, 1996).
Beuken  dan  Kuschel,  et  al.  Agama  Sebagai  Sumber  Kekerasan?,  ter.  Iman  Baehaqi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
Hasyim, Umar, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama, (Bina Ilmu: Surabaya. 1990).
Maliki,  Zainuddin,  Politikus  Busuk:  Fenomena  Insensibilitas  Moral  Elite  Politik,
(Penerbit Galang Press: Yogyakarta. 2004).
Baharudin, Sosiologi Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Lentera, 2000).
Gidden,  Anthony,  Perdebatan  Kalsik  dan  Kontemporer  Mengenai  Kelompok,
Kekuasaan, dan Konflik, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987).