## ANALISIS DISPARITAS DAN INTERAKSI SPASIAL DI TIMOR–LESTE
Analysis of the Disparity and Spatial Interaction in Timor - Leste
LUCAS SOARES 1* , ERNAN RUSTIADI 1 , DAN SRI MULATSIH 1
1 Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Institut Pertanian Bogor, Jl. Kamper Lingkar kampus, Level 5 Wing 2 Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680; * Penulis korespondensi, e-mail: luberaso0404@gmail.com
(Diterima: 1 November 2016; Disetujui: 5 Januari 2017)

## ABSTRACT
Spatial  planning  is  a  tool  to  achieve  braden  goals  of  development.  To  support  economic development  in  Timor  Leste,  it  needs  an  optimal  spatial  structure  planning  that  supports connectivities  between  districts  through  infrastructures  network.  This  research  aimed  to  analyze and  explain  disparities,  interaction  and  optimal  regional  spatial  structure  using  variables  of infrastructures and public facilities on national and regional/districts/subnational activities center. This research used Scalogram and gravitation modelling analysis. The results showed that there is a  high  disparity  level  between  districts  in  Timor-Leste  that  caused  by  the  lack  of  public  facilities and lack of access to public services. Moreover, the spatial structure interaction between districts are  very  weak.  To  cope  with  those  problems,  this  research  suggested  the  formulation  of  one national activity center located in the north (Dili) and three Regional (subnational) Activity Center (RAC) located at Ermera in the west, Baucau in the east and Manufahi in the south of Timor-Leste.
Keywords: regional disparities, gravitation model, spatial interaction, spatial structure, scalogram

## ABSTRAK
Perencanaan  spasial  wilayah  merupakan  alat  untuk  mencapai  tujuan  umum  pembangunan. Perencanaan spasial merupakan prasyarat pembangunan untuk menentukan pusat kegiatan dengan memperhatikan efisiensi interaksi dengan daerah hinterland . Penelitian ini bertujuan menganalisis dan  menjelaskan  ketimpangan,  interaksi,  dan  struktur  spasial  wilayah  yang  optimal  antardistrik dengan  menggunakan  peubah  yang  terdiri  atas  infrastruktur,  fasilitas  publik  dalam  kegiatan nasional  dan  pusat  aktivitas  distrik  dan  pusat–pusat  kegiatan.  Penelitian  ini  menggunakan  model analisis  skalogram  dan  gravitasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  ketimpangan pembangunan antardistrik di  Timor-Leste sangat  tinggi disebabkan  kurangnya fasilitas publik dan kurangnya  akses  pelayanan  umum.  Disamping  itu,  interaksi  struktur  spasial  antardistrik  sangat rendah dan lemah. Penelitian ini juga merumuskan Pusat Kegiatan Nasional di bagian Utara (Dili) dan  tiga  Pusat  Kegiatan  Wilayah  yaitu  Ermera  di  bagian  Barat,  Baucau  di  bagian  Timur  dan Manufahi di bagian Selatan Timor-Leste.
Kata kunci: interaksi spasial, ketimpangan wilayah, model gravitasi, skalogram, struktur spasial

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pembangunan adalah suatu proses multi- dimensi  yang  melibatkan  berbagai  perubahan mendasar  dalam  struktur  sosial,  tingkah  laku sosial dan  institusi sosial, disamping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan  pendapatan,  serta  pemberantasan kemiskinan  (Todaro  dan  Smith,  2012).  Tujuan dari  pembangunan  adalah  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  secara  merata.  Oleh karena  itu,  dalam  pembangunan  diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, disertai dengan  distribusi  pendapatan  yang  merata. Seperti yang disampaikan oleh Santosa (2015), pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi  merupakan  dua  tujuan  pembangunan yang seharusnya dapat dicapai secara bersamaan dalam proses pembangunan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti oleh pemerataan  ekonomi  akan  memperlebar  jurang pemisah  antara  satu  kelompok  masyarakat  dan kelompok  lainnya,  sementara  pemerataan ekonomi  tanpa  pertumbuhan  ekonomi  sama halnya dengan meningkatkan kemiskinan suatu daerah  (Rubiarko,  2013).  Demikian  juga menurut  pendapat  Rustiadi et  al. (2011), pembangunan  yang  hanya  menekankan  pada pertumbuhan  ekonomi  dan  pendapatan  per kapita akan menimbulkan persoalan pembangunan  yang  kompleks.  Dalam  skala nasional,  pertumbuhan  ekonomi  yang  cepat namun  tidak  diimbangi  dengan  pemerataan, akan  menimbulkan  ketimpangan  wilayah. Ketimpangan  wilayah  ( regional  disparity ) tersebut  juga  diikuti  oleh  ketimpangan  tingkat pertumbuhan penduduk serta terjadinya perbedaan  struktur  ekonomi  (Nurhuda  dan Prasetyo,  2011).  Ketimpangan  pembangunan antardaerah  dapat  dilihat  dari  kesenjangan dalam  pendapatan  per  kapita,  kualitas  sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana  dan  akses  ke  perbankan  (Candra et al., 2010).
Pembangunan  merupakan  permasalahan yang  kompleks,  sesuai  pernyataan  Acemoglu
dan Robinson (2012) yang menjawab sekaligus mengajukan  pertanyaan  atas  isu  strategis  di dunia,  wilayah  dan  negara  manapun  yaitu:  (1) kenapa ( why ) ada negara yang kaya dan lainnya tidak?  (2)  kenapa  negara  gagal  ( why  nations fail )?  (3)  kenapa  ada  negara  yang  gagal  untuk membangun  dan  ada  negara  yang  berhasil membangun?  (4)  kenapa  ada  negara  yang miskin  dalam  sumber  daya  alam  potensial  dan ada negara yang kaya dalam sumber daya alam yang  terbatas  bahkan  kecil?  (5)  kenapa kemiskinan  dan  ketimpangan  terjadi  secara spasial  antarwilayah,  lokal  dan  antarnegara? dan  (6)  berkaitan  dengan  keempat  pertanyaan terdahulu adalah: kenapa ada negara yang maju dan  berhasil  dalam  pembangunan  melalui penataan-kembali  kelembagaan  ( institutional re-arrangements )  sementara  negara  lain  tidak? kenapa dan kenapa ( why and why )?
Ketimpangan  wilayah  dicirikan  oleh perbedaan  tingkat  perkembangan  aktivitas ekonomi  dan  sosial  masyarakatnya.  Aktivitas masyarakat tersebut, bergantung pada ketersediaan  fasilitas  pendukung  ekonomi (seperti bank dan pasar), fasilitas layanan sosial (sekolah,  rumah  sakit  dan  lainnya),  fasilitas layanan administrasi pemerintah, serta infrastruktur  (jalan,  alat  transportasi  dan sebagainya).  Oleh  karena  itu,  keterjangkauan masyarakat  terhadap  fasilitas-fasilitas  tersebut, menentukan  tingkat  pelayanan  yang  bisa diakses,  sehingga  menentukan  kesejahteraan masyarakat.
Tolok  ukur  keberhasilan  pembangunan dapat  dilihat  dari  pertumbuhan  ekonomi  dan semakin  kecilnya  ketimpangan  pendapatan antarpenduduk,  antardaerah  dan  antarsektor. Akan  tetapi  pada  kenyataannya  pertumbuhan ekonomi  tidak  selamanya  diikuti  pemerataan secara  memadai.  Ketimpangan  antar  daerah seringkali  menjadi  masalah  serius.  Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa  daerah  lain  mengalami  pertumbuhan yang  lambat.  Daerah-daerah  tersebut  tidak mengalami  kemajuan  yang  sama  disebabkan beberapa  hal  misalnya  karena  kurangnya sumber-sumber yang dimiliki, adanya kecenderungan  penanam  modal  (investor)
memilih  daerah  perkotaan  atau  daerah  yang telah  memiliki  fasilitas  seperti  prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi,  juga  tenaga kerja  yang terampil (Kurniasih, 2013).
Ketimpangan  pembangunan  seringkali menjadi  permasalahan  serius  dan  apabila  tidak mampu  dieliminasi  secara  hati-hati  dapat menimbulkan  krisis  yang  lebih  kompleks seperti  masalah  kependudukan,  ekonomi, sosial,  politik  dan  lingkungan,  serta  dalam konteks  makro  sangat  merugikan  proses  dan hasil  pembangunan  yang  ingin  dicapai  suatu wilayah  (Mopangga,  2011).  Sebagai  salah  satu contoh,  di  negara  India  tingkat  pertumbuhan ekonomi  terjadi  tidak  seimbang  dan  inklusif. Oleh  sebab  itu,  negara  tersebut  memiliki tingkat ketimpangan wilayah yang sangat tinggi dan penyebaran kebutuhan ekonomi yang tidak merata  karena  berbanding  terbalik  dengan tingkat  keseimbangan  ekonomi  (Raman  dan Kumari, 2012).
Perspektif pembangunan spasial di Eropa mengadopsi  berbagai  paket  strategi  kebijakan yang  mengintegrasikan  tentang  ketimpangan ekonomi  dan  meningkatkan  ekonomi  yang kompetitif. Peningkatan ekonomi dan pengurangan  ketimpangan  dapat  dilakukan melalui  peningkatan  infrastruktur  dan  fasilitas yang lengkap serta memadai untuk meningkatkan  aktivitas  ekonomi  baru  (Dewar dan Epstein, 2007).
Menurut  Andrade dalam Misra et  al. (1978)  dalam  bukunya Regional  Planning  and National  Development, seluruh  pelayanan  jasa pada suatu wilayah ( region ) harus terletak pada lokasi  akses  yang  mudah,  tepat  dan  sesuai pilihan  ( convenient  choices  location )  populasi ketika mereka ditunjuk untuk dilayani ( designed  to  serve )  melalui  jalan  lintasan  dan koridor  ( passage )  fasilitas  tambahan  untuk memperbaiki  akses  konsumen  dan  jasa-jasa pelayanan.
Timor-Leste  merupakan  suatu  negara yang  baru  merdeka  pada  tahun  2002. Pembangunan masih terkonsentrasi pada distrik tertentu,  terutama  Kota  Dili.  Kesenjangan antara  distrik  termaju  (Dili)  dengan  distrik
terbelakang  relatif  masih  tinggi.  Ketimpangan antardistrik  tersebut,  perlu  dikurangi  melalui pembangunan fasilitas di distrik yang dijadikan sebagai  pusat  pertumbuhan.  Pemilihan  distrik sebagai pusat pertumbuhan sangat penting agar investasi pembangunan fasilitas dapat dijangkau  oleh  masyarakat  banyak  dan  dapat memberikan multiplier  effect yang  besar. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis ketimpangan  pembangunan  antar  distrik  di Timor-Leste  serta  interaksi  struktur  spasial antar  distrik  di  Timor-Leste  dan  merumuskan susunan hierarki.
Ketimpangan  memiliki  dampak  positif maupun  dampak  negatif.  Dampak  positif  dari adanya  ketimpangan  adalah  dapat  mendorong wilayah  lain  yang  kurang  maju  untuk  dapat bersaing  dan  meningkatkan  pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya.
Sedangkan  dampak  negatif  dari  ketimpangan yang  ekstrim  antara  lain  inefisiensi  ekonomi, melemahkan  stabilitas  sosial  dan  solidaritas, serta  ketimpangan  yang  tinggi  pada  umumnya dipandang tidak adil (Yeniwati, 2013).
Dili  merupakan  ibu  kota  negara  Timor- Leste.  Berbagai  infrastruktur  serta  pusat kegiatan  juga  berada  di  daerah  tersebut misalnya,  lembaga  keuangan,  pelabuhan  dan bandara.  Timor-Leste  memiliki  tiga  lembaga keuangan  bank  dari  negara  asing  yaitu  Bank Australian  and  New  Zealand (ANZ),  Bank Mandiri  (Indonesia)  dan Banco  Nacional Ultramarino (BNU)  salah  satu  bank  yang dimiliki oleh Portugal.  Sedangkan bank  sentral yang dimiliki Timor-Leste ada dua yaitu Banco Central  de  Timor  Leste (BCTL)  dan Banco Nacional  de  Comercio  Timor  Leste (BNCTL) atau  Bank  Dagang  Nasional.  Keberadaan lembaga keuangan tersebut di Dili, menggambarkan  terkonsentrasinya  aktivitas yang  terpusat  di  satu  distrik  dan  tidak  tersebar di  12  distrik  lainnya.  Hal  ini  juga  disebabkan oleh  banyaknya  infrastruktur  yang  sudah terbangun di wilayah tersebut bila dibandingkan  dengan  distrik  lainnya.  Kondisi perencanaan pembangunan yang hanya terpusat pada  satu  distrik  saja  akan  berdampak  pada ketimpangan antar wilayah, ketimpangan antara
perkotaan  dengan  perkotaan  dan  antara perdesaan dengan perdesaan.
Ketimpangan  wilayah  yang  terjadi  salah satunya  belum  memiliki  institusi  perencanaan pembangunan  di  masing-masing  daerah  yaitu Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah (BAPPEDA), karena institusi ini yang menyusun  rencana  tata  ruang  daerah.  Oleh karena  itu  penelitian  yang  dimaksudkan  untuk mengetahui  ketimpangan  dan  interaksi  struktur spasial  pembangunan  wilayah  di  Timor-Leste sangat  diperlukan.  Tujuan  dari  penelitian  ini, antara  lain:  (1)  mengkaji  dan  menganalisis ketimpangan ( disparity )
pembangunan antarwilayah di Timor-Leste, (2) mengkaji dan menganalisis  keterkaitan  dan  interaksi  spasial antardistrik  di  Timor-Leste,  (3)  merumuskan tentang  perwilayahan  pengembangan  wilayah Pusat  Kegiatan  Nasional  (PKN)  dan  Pusat Kegiatan  Wilayah  (PKW)  berbasis  struktur spasial.

## METODE PENELITIAN
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  data  sekunder.  Data  diperoleh  dari Timor Leste dalam  Angka (2010, 2011, 2013), laporan dari instansi terkait dan hasil penelitian terdahulu.  Data  yang  digunakan  diantaranya data  jumlah  penduduk,  jenis  dan  jumlah fasilitas  di  tiap  distrik,  jarak  antar  kota,  moda transportasi  dan  biaya  transport.  Analisis  data menggunakan  metode  analisis  skalogram  dan analisis gravitasi.

## Metode Analisis Skalogram
Metode  analisis  skalogram  digunakan untuk  mengetahui  ketimpangan  antarwilayah. Metode ini mengurutkan dan memberi peringkat  pada  distrik  dan  juga  fasilitas berdasarkan  nilai  indeks  skalogram.  Penelitian ini  menggunakan  dua  jenis  skalogram  yaitu skalogram-1 (dengan 4 peubah) dan skalogram- 2  (dengan  27  peubah).  Peubah  skalogram-1 adalah  sekolah,  rumah  sakit,  bank  dan  pasar. Skalogram-2  menggunakan  peubah  jumlah sekolah  dasar,  sekolah  menengah,  sekolah lanjutan, rumah sakit umum, community health
center , health  post , sisca (pelayanan  kesehatan keliling), private  clinic ,  bank,  pelabuhan, telepon,  radio,  TV,  total  aset  rumah  tangga, kendaraan  bermotor,  motor,  sepeda,  traktor, rice  husker , rice  mill ,  pasar,  kantor  pos, terminal, gereja, toko/supermarket, bandara dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN).
Tahapan dalam menyusun indeks skalogram:
Menghitung  indeks  fasilitas  per  1,000 penduduk
𝐴 𝑖𝑗 = 1,000 ∗ 𝐹 𝑖𝑗 𝑃 𝑖 Dimana:
A ij = indeks fasilitas ke-j pada distrik ke-i F ij = jumlah fasilitas ke-j pada distrik ke-i P i = jumlah penduduk pada distrik ke-i Menghitung invers indeks data: A ij = 1/X ij Menghitung bobot indeks penciri:
𝐼 𝑖𝑗 = 𝑋 𝑖𝑗 𝑛 𝑋. 𝑗 𝑎 𝑗 dimana: i = distrik ke-i n = jumlah distrik j = fasilitas ke-j
a j = jumlah seluruh variabel penciri
Melakukan  pembakuan  indeks  untuk  seluruh variabel sehingga hasil akhir sebagai berikut:
K ij = X ij - min X j S j
Sehingga ∑ 𝐾 𝑖𝑗 adalah jumlah model perkembangan wilayah 𝑛 𝑗

## Mengkelaskan distrik:
Hierarki 1: ∑ 𝐾 𝑖𝑗 > 𝑅𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛 (𝐾 𝑖𝑗 ) + 𝑆𝐷(𝐾 𝑖𝑗 )
Hierarki 2: ( 𝐾 𝑖𝑗 ) < ∑ 𝐾 𝑖𝑗 < 𝑅𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛 (𝐾 𝑖𝑗 ) +
𝑆𝐷(𝐾 𝑖𝑗 )
Hierarki 3: ∑ 𝐾 𝑖𝑗 < 𝑅𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛 (𝐾 𝑖𝑗 )
Jumlah Indeks per wilayah ∑ 𝐾 𝑖𝑗 𝑛 𝑗 = 𝐾 𝑖

## Model Analisis Gravitasi
Model gravitasi digunakan untuk interaksi  antar  distrik.  Dengan  model  ini  dapat dilihat  pengaruh  dari  distrik  yang  satu  dengan yang  lainnya.  Data  yang  digunakan  adalah
jumlah  penduduk  distrik  asal  (P i ),  jumlah penduduk  distrik  tujuan  (P j )  dan  jarak  distrik asal  ke  distrik  tujuan  (d ij ).  Tahapan  model gravitasi dirumuskan sebagai berikut:
Angka Interaksi (𝐴𝑖𝑗)   = 𝑘 𝑃 𝑖 𝑥 𝑃 𝑗 𝑑 𝑖𝑗 2 Nilai Interaksi (satuan daya tarik) = ∑ 𝐴 𝑖𝑗 𝑛 1
Rata-rata nilai interaksi
= Nilai interaksi (satuan daya tarik)
n−1 Dimana: A
ij = angka interaksi
K = diasumsikan dengan 1 j = distrik tujuan P i = penduduk distrik asal P j = penduduk distrik tujuan d ij = jarak dari distrik asal ke tujuan d ij 2 = kuadrat dari jarak
Menghitung indeks:
Indeks = nilai interaksi dari Dili ke distrik lain yang terbesar nilai interaksi dari Dili ke distrik lain yang terkecil
Merumuskan dan Mengklasifikasi Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional
(PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berbasis Struktur Spasial Dalam tahap merumuskan dan
mengklasifikasi  pengembangan  wilayah,  yaitu menggunakan  analisis  kualitatif  dari  hasil metode  sebelumnya.  Analisis  kualitatif  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu merumuskan sintesis struktur/ordo (pusat-pusat kegiatan)  struktur  jaringan  antar  kegiatan  per wilayah  pembangunan.  Penyusunan  hierarki atau pusat-pusat kegiatan bertujuan mengetahui kondisi  ketimpangan  infrastruktur  yang  terjadi di  Timor-Leste.  Untuk  merumuskan  dan mengklasifikasikan  hierarki  diperlukan  analisis skalogram  dan  analisis  gravitasi.  Setelah mendapatkan  hasil  dari  penghitungan  dengan dua metode maka selanjutnya yaitu merumuskan hierarki atau  orde  dengan menggunakan data jumlah penduduk, kepadatan penduduk, jumlah fasilitas, jarak dari beberapa  distrik  ke  Dili.  Selain  itu,  diperlukan juga  memasukkan  interaksi  wilayah.  Interaksi wilayah  digunakan  untuk  mengetahui  jumlah
urutan  daerah  yang  memiliki  fasilitas  paling tinggi berdasarkan rumus yang telah ditentukan.
Tujuan  dari  rumusan  atau  klasifikasi  ini untuk menentukan distrik yang termasuk dalam tiga  kategori.  Tiga  kategori  tersebut  meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat
Kegiatan  Wilayah  (PKW)  dan  distrik  sebagai hinterland . Pusat Kegiatan Nasional merupakan daerah  yang  memiliki  pusat  aktivitas  terpadat dan  mampu  menjadi  penyedia  fasilitas  bagi distrik lain. Pusat Kegiatan Wilayah merupakan pusat  penyedia  kegiatan  maupun  fasilitas  bagi wilayah hinterland . Hinterland merupakan daerah-daerah  terbelakang  yang  bergantung pada  distrik  sebagai  PKN  maupun  PKW. Hinterland biasanya menyebabkan menurunnya kapasitas  produksi  kegiatan  ekonomi,  terutama laju pertumbuhan penduduknya tidak seimbang dengan  laju  pertumbuhan  kapasitas  produksi kawasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Disparitas Spasial Antarwilayah
Ketimpangan  pembangunan  memang merupakan  salah  satu  hal  penting  yang  harus diperhatikan  oleh  Pemerintah  dan  komponen masyarakat (Barika,  2012).  Ketimpangan merupakan  suatu  kondisi  yang  tidak  seimbang antara  distrik  yang  satu  dengan  distrik  yang lain.
Hierarki  1  merupakan  distrik  dengan tingkat  perkembangan  paling  maju,  dicirikan oleh indeks distrik paling tinggi dan ditentukan oleh  jumlah  ketersediaan  sarana  dan  prasarana yang  cukup  memadai.  Hierarki  2  merupakan distrik  dengan  tingkat  perkembangan  sedang ditunjukkan  oleh  tingkat  sarana  dan  prasarana yang  tersedia  di  distrik  tersebut  lebih  sedikit dari  Hierarki  1.  Hierarki  3  ditunjukkan  oleh tingkat  sarana  dan  prasarana  yang  tersedia  di distrik  tersebut  relatif  sangat  kurang  dan  jarak dari  masing-masing  distrik  terhadap  pusat- pusat  pelayanan  relatif  jauh  sehingga  untuk mengakses  pusat-pusat  pelayanan  relatif  lebih sulit  dibandingkan  dengan  distrik  yang  ada pada hierarki 1 dan hierarki 2.
Tabel 1.  Hierarki distrik berdasarkan hasil analisis skalogram-1
Distrik Variabel A Jumlah Indeks per Distrik ( ∑ 𝑲𝒊𝒋 𝒏 𝒋 ) Peringkat Hierarki Penduduk  Sekolah Rumah Sakit Bank  Pasar Dili 266,236 1.606 0.064 3.464  3.822 8.957 1 Hierarki 1 Baucau 116,934 3.446 3.085 0.000  1.274 7.806 2 Hierarki 1 Covalima 62,303 0.993 2.314 0.000 1.699 5.006 3 Hierarki 2 Bobonaro 96,271 2.424 0.836 0.000 1.274 4.534 4 Hierarki 2 Viqueque 72,797 1.285 1.671 0.000 0.849 3.806 5 Hierarki 2 Ermera 124,687 2.015 0.836 0.000 0.849 3.700 6 Hierarki 2 Liquica 67,831 0.643 1.928 0.000 0.000 2.571 7 Hierarki 3 Manatuto 45,098 0.467 0.321 0.000 1.274 2.063 8 Hierarki 3 Ainaro 63,121 0.789 0.450 0.000 0.425 1.663 9 Hierarki 3 Manufahi 51,904 0.409 0.321 0.000 0.425 1.155 10 Hierarki 3 Aileu 47,643 0.497 0.000 0.000 0.425 0.921 11 Hierarki 3 Lautem 65,475 0.000 0.321 0.000 0.425 0.746 12 Hierarki 3
Sumber: Data diolah, 2016.
Gambar 1. Peta Hierarki Skalogram 1
Sumber: Data diolah, 2016.
Hasil  analisis  skalogram-1  [Tabel  1] yang  menggunakan  peubah  sekolah,  rumah sakit, bank, dan pasar menunjukkan bahwa Dili menduduki  peringkat  1.  Peringkat  2  ditempati oleh  Distrik  Baucau.  Artinya,  bahwa  keempat prasarana dan sarana di Distrik Dili dan Distrik Baucau  cukup  tersedia  dan  lengkap.  Baucau merupakan  distrik  terbesar  kedua  di  Timor- Leste  dan  mempunyai  fasilitas  umum  seperti sekolah,  rumah  sakit,  bank  dan  pasar.  Di Baucau  juga  terdapat  pendidikan  teknik  dan pendidikan  tinggi.  Universitas  dan  sekolah
kejuruan di Baucau mempunyai kualitas terbaik karena  pengelola  pendidikan  adalah  para misionaris Katolik di Timor-Leste.
Distrik pada hierarki 1 (Dili dan Baucau) juga  memiliki  jumlah  penduduk  paling  padat, disamping  jumlah  fasilitas  yang  cukup  tinggi. Hal  ini  dapat  dilihat  pada  jumlah  indeks masing-masing  peubah,  jumlah  indeks  distrik yang  tinggi  yaitu  sebesar  8.957  untuk  Distrik Dili  dan  7.806  untuk  Distrik  Baucau.  Hasil analisis  Skalogram-2  dapat  dilihat  pada  Tabel 2.

## Tabel 2.  Hasil analisis metode skalogram 2
Distrik Jumlah Indeks per Wilayah Peringkat Hierarki Dili 506.09 1 Hierarki 1 Lautem 413.39 2 Hierarki 2 Covalima 401.67 3 Hierarki 2 Baucau 397.78 4 Hierarki 2 Bobonaro 387.93 5 Hierarki 2 Viqueque 385.04 6 Hierarki 2 Manufahi 372.21 7 Hierarki 3 Liquica 361.88 8 Hierarki 3 Manatuto 345.12 9 Hierarki 3 Ermera 339.71 10 Hierarki 3 Ainaro 328.21 11 Hierarki 3 Aileu 325.84 12 Hierarki 3 Sumber: Data diolah, 2016.
Distrik  Dili  dan  Distrik  Baucau  yang berada  pada  hierarki  1,  memiliki  4  fasilitas umum  terlengkap  (sekolah,  rumah  sakit,  bank dan pasar). Distrik tersebut merupakan Central Businesss  District (CBD)  bagi  distrik  di sekitarnya.  Pusat  kota  atau  pusat  bisnis merupakan  lokasi  yang  paling  menarik  bagi perusahaan  dan  rumah  tangga  (Capello,  2007), sehingga  dua  distrik  tersebut  selalu  menjadi pusat perhatian bagi daerah lain. Selain itu, Dili dan Baucau menjadi motor penggerak pertumbuhan  ekonomi  dan  kontribusi  bagi pertumbuhan  ekonomi  daerah  lain  yang memiliki  hierarki  lebih  rendah  (hierarki  2  dan hierarki  3).  Distrik  yang  termasuk  hierarki  2 adalah  Distrik  Bobonaro,  Covalima,  Ermera, dan Viqueque. Sedangkan distrik yang termasuk  hierarki  3  adalah  Aileu,  Ainaro, Liquica,  Lautern,  Manufahi,  dan  Manatuto. Lautem  merupakan  distrik  dengan  fasilitas paling minim di Timor-Leste, dapat dilihat dari indeks  hierarki  distrik  tersebut  yang  paling rendah di antara distrik-distrik lainnya.
Analisis  skalogram-2  menggunakan  27 peubah  yang  terdiri  atas  4  peubah  yang digunakan pada skalogram-1, ditambah dengan 23  peubah  baru.  Peubah  yang  digunakan tersebut  meliputi  jumlah  fasilitas  publik  yang ada  di  Timor  Leste  yaitu  fasilitas  pendidikan, fasilitas  kesehatan,  fasilitas  transportasi  dan fasilitas pertanian.
Skalogram  dengan  menggunakan  27 peubah,  distrik  yang  masuk  dalam  hierarki  1 yaitu Dili. Baucau yang semula masuk hierarki 1  (pada  skalogram-1),  dengan  27  peubah (skalogram-2)  menjadi  hierarki  2.  Bahkan posisi peringkat Baucau (peringkat 4) berada di bawah Distrik Lautem (peringkat 2) dan Distrik Covalima  (peringkat  3).  Berarti  kelengkapan fasilitas  publik  yang  ada  di  Baucau  masih kurang  dibandingkan  dengan  Lautem  dan Covalima.  Secara  spasial  hasil  skalogram-2 ditunjukkan pada Gambar 2.

## Gambar 2. Peta Hierarki Skalogram 2
Sumber: Data diolah, 2016.
Hierarki  3  dari  skalogram-2  [Gambar  2] meliputi Manufahi, Liquica, Manatuto, Ermera, Ainaro  dan  Aileu.  Fasilitas  yang  dimiliki  oleh keenam distrik tersebut tidak lengkap dibandingkan  dengan  distrik  lain.  Fasilitas transportasi  pada  umumnya  belum  memadai, dan  ditambah  dengan  jarak  ke  pusat  pelayanan dan  pusat-pusat  kegiatan  yang  cukup  jauh. Ermera  merupakan  distrik  yang  memiliki jumlah penduduk tertinggi di antara distrik lain yang  berada  pada  hierarki  3.  Namun  jumlah penduduk  yang  tinggi  tidak  diikuti  dengan ketersediaan  fasilitas  yang  cukup,  sehingga masuk dalam peringkat 10.

## Analisis Interaksi dan Keterkaitan Antarwilayah
Metode  analisis  gravitasi  digunakan untuk  memperkirakan  daya  tarik  suatu  lokasi dibandingkan  dengan  lokasi  lain  di  sekitarnya.
Interaksi  antar  kedua  lokasi  dapat  terlihat  dari banyaknya  perjalanan  ( trip )  penduduk  suatu lokasi  ke  lokasi  lainnya.  Nilai  interaksi  distrik berdasarkan peubah penduduk di Timor-Leste.
Berdasarkan  informasi  yang  disajikan pada  Tabel  1  menunjukkan  bahwa  distrik  di lokasi  penelitian  (Timor-Leste)  merupakan distrik  dengan  kategori  perkembangan  rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah distrik hierarki 3  pada  metode  skalogram-1  dengan  4  peubah berjumlah enam distrik dari 12 distrik yang ada di  Timor-Leste  (Liquica,  Manatuto,  Ainaro, Manufahi,  Aileu  dan  Lautem),  sedangkan distrik  yang  masuk  kategori  berkembang  dan maju  (hierarki  1)  hanya  dua  distrik  yaitu  Dili dan  Baucau  dan  sisanya  masuk  kategori hierarki  2  yaitu  empat  distrik  masing-masing Covalima,  Bobonaro,  Viqueque  dan  Ermera pada  metode  skalogram-1  dengan  4  peubah [lihat Tabel 3].

## Tabel 3.  Analisis gravitasi terhadap Kota Dili
Distrik Jumlah Penduduk Dili Jumlah Penduduk Distrik j Jarak Dili ke Distrik j Interkasi Distrik j ke Dili Dili – Liquica 266,236 67,831 32 17,635,795.00 62 Dili – Ermera 266,236 124,687 56 10,585,513.00 37 Dili – Aileu 266,236 47,643 47 5,742,092.00 20 Dili – Ainaro 266,236 63,121 78 2,762,177.00 10 Dili – Manufahi 266,236 51,904 81 2,106,190.00 7 Dili – Baucau 266,236 116,934 122 2,091,645.00 7 Dili – Bobonaro 266,236 96,271 149 1,154,489.00 4 Dili – Covalima 266,236 62,303 139 858,511.50 3 Dili –Viqueque 266,236 72,797 183 578,732.80 2 Dili –Lautem 266,236 65,475 248 283,425.50 1
Sumber: Data diolah, 2016.
Tabel  3  menunjukkan  bahwa  interaksi antar distrik lain ke Dili paling tinggi terjadi di Dili  ke  Liquica.  Hal  ini  dikarenakan  jarak, waktu  tempuh  dan  biaya  transportasi  di  antara kedua distrik tersebut lebih rendah dibandingkan  dengan  distrik yang  lain.
Sedangkan  Lautem  merupakan  distrik  yang paling  rendah  interaksi  wilayahnya.  Hal  ini karena  jarak,  waktu  tempuh  dan  biaya transportasinya  lebih  tinggi.  Secara  spasial dapat  dilihat  pusat-pusat  kegiatan  antar  distrik yang ditunjukkan pada Gambar 3.
Gambar 3. Peta Hierarki PKN dan PKW baru Sumber: Data diolah, 2016.
Berdasarkan  hasil  analisis  gravitasi menunjukkan bahwa distrik pusat pertumbuhan Dili  4,125,897.37  memiliki  hubungan  interaksi yang  paling  kuat  dengan  Liquica  2,049,577.31 dengan total angka Nilai Indeks Interaksi Antar Distrik  (NIIAD)  6,175,474.68.  Angka  NIIAD masing-masing  adalah  sebagai  berikut:  Ermera 2,618,928.25  dengan  Aileu  1,463,244.49  dan
Bobonaro  894,627.45  dengan  total  NIIAD 4,976,800.19  sehingga  Ermera  dapat  dijadikan sebagai  PKW  baru  untuk  wilayah  Tengah Timor-Leste dengan hinterland masing-masing.
Baucau 750,787.26 memiliki hubungan interaksi yang kuat dengan Viqueque 421,469.44,  Lautem  127,007.86  dan  Manatuto 452,971.69,  dengan  total  NIIAD  1,752,236.25
sehingga  Baucau  dapat  dijadikan  wilayah pengembangan  PKW  baru  wilayah  Timur Timor-Leste  untuk  daerah hinterland masing- masing.  Distrik  Manufahi  706,792.18,  juga dapat  dijadikan  pengembangan  wilayah  PKW baru untuk distrik hinterland Ainaro
1,105,099.83  dan  Covalima  488,621.97.  Ada peluang  dan  potensi  bagi  Distrik  Manufahi sebagai  pengembangan  PKW  di  wilayah Selatan  Timor-Leste  untuk  daerah hinterland masing-masing.
Tabel 4.  Analisis pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan distrik hinterland -nya dengan Nilai Indeks Interaksi Antar Distrik (NIIAD).
W il ay ah Peren can aa n PK W Baru D is tri k H in te rl a n d
Ju ml ah p en d u d u k (j iw a)
L u as w il ay ah (k m 2 ) K ep ad at an (j iw a/ km 2 ) Ju ml ah Fas il it as
(u n it ) Jarak k e P K N d an j ara k k e PK W (k m) N IIA D k e PK N PK W k e H in ter lan d (T ij ) H ierar k i d i Sk al o g ram 1 , 2 O rd o 1 2 3 4 5 6 7 ke PKN (Dili) ke PKW 9 10 11 Pusat Pengembangan Wilayah Utara Dili (PKN) PKN-Dili 266,236 368 723 400,975 0 0 4,125,897.37 1, 1 I Liquica 67,831 551 123 92,378 32 56 2,049,577.31 3, 3 III Total NIIAD 6,175,474.68 Pusat Pengembangan Wilayah Barat Ermera (PKW) Ermera 124,687 771 161 167,044 56 0 2,618,928.25 2, 3 II Aileu 47,643 676 70 63,167 47 29 1,463,244.49 2, 3 III Bobonaro 96,271 1,381 69 133,617 149 65 894,627.45 2, 2 III Total NIIAD 4,976,800.19 Pusat Pengembangan Wilayah Selatan Manu- fahi (PKW) Manufahi 51,904 1,786 39 71,223 81 0 706,792.18 3, 3 II Ainaro 63,121 870 72 83,838 78 60 1,105,099.83 3, 3 III Covalima 62,303 1,207 51 87,328 139 84 488,621.97 2, 2 III Total NIIAD 2,300,513.98 Pusat Pengembangan Wilayah Timur Baucau (PKW) Baucau 116,934 1,508 77 163,448 122 0 750,787.26 1, 2 II Manatuto 45,098 1,786 25 60,662 87 60 452,971.69 3, 3 III Lautem 65,475 1,813 36 92,542 248 126 127,007.86 3, 2 III Viqueque 72,797 1,880 38 100,827 183 61 421,469.44 2, 2 III Total NIIAD 1,752,236.25
Sumber: Data diolah, 2016.
Gambar 3. Skema PKN, PKW dan distrik hinterland masing-masing
Gambar 4. Peta PKN, PKW dan distrik hinterland -nya
Distrik  yang  mewakili  empat  Pusat Kegiatan  Wilayah/Nasional  tersebut,  sebagai CBD  yang  akan  melayani  kegiatan  ekonomi distrik hinterland -nya  yang  secara  spasial jaraknya  relatif  dekat.  Semakin  dekat  jarak, interaksi hinterland dengan  CBD  semakin intensif  seperti  ditunjukkan  dari  hasil  analisis gravitasi [Tabel 4].
Semakin tinggi interaksinya,  maka  kegiatan  ekonomi  seperti perdagangan  semakin  lancar,  yang  akhirnya dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi
distrik hinterland .  Tabel  4  menunjukkan interaksi  antara  distrik  PKW/N  dengan  distrik hinterland .

## Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah
Republik Timor-Leste merupakan kawasan  yang  membentang  dari  Timur  ke Barat. Penentuan distrik sebagai pusat pertumbuhan didasarkan pada kawasan
pertumbuhan yang  dibagi dalam empat
Baucau Dili Manatuto Lautem Viqueque Ermera Aileu Ordo 1 (PKN)
Ordo II (PKW) Ordo III
(Distrik Hinterland ) Bobonaro Manufahi Covalima Ainaro Liquica
kawasan yaitu kawasan barat, timur, tengah dan kawasan  selatan.  Dari  Tabel  3,  Gambar  1, Gambar  2,  dan  dari  2  analisis  skalogram, diketahui  bahwa  Dili  merupakan  distrik  yang paling  sering  muncul  di  hierarki  1.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  fasilitas  publik  di  Dili terlengkap,  dan  bisa  sebagai  Pusat  Kegiatan Nasional  (PKN).  Posisi  Dili  secara  spasial mewakili  pusat  kegiatan  di  kawasan  Barat.  Di kawasan timur  ada Baucau,  yang  juga dua  kali muncul  sebagai  hierarki  1  dari  dua  analisis spasial  yang  dilakukan.  Status  Baucau  sebagai hierarki  1  berfungsi  sebagai  PKW  yang mewakili wilayah Timur.
Dari  distrik  yang  berada  di  kawasan tengah, meskipun Bobonaro menempati hierarki  yang  sedikit  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  Ermera,  namun  posisi  spasial  Ermera yang  strategis,  akan  lebih  menguntungkan  jika Ermera  sebagai  PKW  mewakili  wilayah tengah. Sedangkan di kawasan selatan, Manufahi memiliki hierarki tertinggi dibandingkan  dengan  distrik  lainnya,  sehingga potensial  sebagai  PKW.  Berdasarkan  hasil analisis  gravitasi  menunjukkan  bahwa  distrik pusat  pertumbuhan  Dili  4,125,897.37  memiliki hubungan  interaksi  yang  paling  kuat  dengan Liquica  2,049,577.31  dengan  total  NIIAD 6,175,474.68.  Angka  NIIAD  masing-masing adalah  Ermera  2,618,928.25  dengan  Aileu 1,463,244.49 dan Bobonaro 894,627.45 dengan total  NIIAD  4,976,800.19  sehingga  Ermera sebagai  PKW  baru  untuk  wilayah  Tengah dengan hinterland masing-masing.  Baucau 750,787.26  memiliki  hubungan  interaksi  yang kuat  dengan  Viqueque  421,469.44,  Lautem 127,007.86  dan  Manatuto  452,971.69.  Dengan total  NIIAD  Baucau  1,752,236.25  dapat dijadikan  wilayah  pengembangan  PKW  baru wilayah  Timur  Timor-Leste  untuk  daerah hinterland -nya masing-masing. Distrik Manufahi  706,792.18,  juga  dapat  dijadikan pengembangan  wilayah  PKW  baru  untuk distrik hinterland Ainaro  1,105,099.83  dan Covalima  488,621.97,  Distrik  Manufahi  ada peluang  dan  potensi  pengembangan  PKW  di wilayah  Selatan  untuk  daerah hinterland masing-masing.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  skalogram-1, analisis  skalogram-2  dan  pembahasan  di  atas, dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  tingkat perkembangan  distrik  dan  antardistrik  di Timor-Leste secara  umum masih menunjukkan tingkat  ketimpangan  spasial  antar  daerah. Sejumlah  12  dari  keseluruhan  13  distrik memiliki  tingkat  perkembangan  yang  rendah, interaksi  dan  keterkaitan  struktur  spasial  yang lemah.  Sebagian  besar  distrik  masih  memiliki disparitas  spasial  yang  tinggi,  baik  fasilitas publik  (jumlah  fasilitas  pendidikan,  jumlah fasilitas  kesehatan,  dan  jumlah  fasilitas perekonomian),  aksesibilitas  (jarak)  yang  jauh antar  wilayah  yang  satu  dengan  yang  lainnya dari  pusat  (Dili),  serta  memiliki  biaya  yang cukup besar. Hasil tersebut dijadikan pertimbangan untuk menentukan distrik sebagai  pusat  pertumbuhan  untuk  mengurangi masalah  ketimpangan  antar  distrik  di  Timor- Leste.

## Saran dan Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan  hasil  analisis  ketimpangan dan  interaksi  spasial  yang  merupakan  dasar kebijakan dan  sekaligus merupakan alat ( tools ) dalam mencapai tujuan ( goals ) umum, penelitian ini dapat menjadi masukan dan saran rekomendasi yang mempunyai implikasi kebijakan  publik  bagi  para  pemimpin  politik, profesional  dan  para  perencana  (PPP)  untuk pembuat  dan  pengambil  keputusan  ( decision- maker ),  maupun  masukan  bagi  penelitian selanjutnya  berdasarkan  hasil  temuan  dalam pada  penelitian  ini.  Perlu political  will dalam pembangunan wilayah (distrik) berbasis analisis  ketimpangan  dan  keterkaitan  struktur spasial dalam segitiga perencanaan pembangunan  yaitu:  Perencanaan  Spasial Stratejik  (PSS),  Perencanaan  Pembangunan Stratejik  (PPS)  dan  Perencanaan  Anggaran Stratejik (PAS), melibatkan partisipasi masyarakat  dan  semua stakeholder termasuk PPPs dan KADIN.

## DAFTAR PUSTAKA
Acemoglu,  D.,  and  Robinson,  J.  A.  (2012). Why Nations  Fail.  The  Origins  of  Power, Prosperity, and Poverty. New York Times . Barika. (2012). Analisis Ketimpangan Pembangunan  Wilayah  Kabupaten/Kota  di
Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2009. Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan, 4 (3) . ISSN: 1979-7338. Candra, A.  K., Tunjung,  W.  S., &  Surjono.  (2010). Kajian  Disparitas  Sebagai  Solusi  Dalam Penentuan  Pemilihan  Kecamatan  Baru  Kota
Pasuruan. Jurnal Tata  Kota  dan  Daerah , 2 (2).
Dewar,  M.,  &  Epstein,  D.  (2007).  Planning  for
Megaregions in the United States. Journal of Planning Literature, 22 (2 ) . Firedmann,  J.,  &  Alonso,  W.  (1975). Regional Policy. Readings in Theory and Applications . Massachusetts Institute of Technology. Kurniasih,  E.  P.  (2013).  Ketimpangan  Wilayah  di Provinsi  Kalimantan  Barat  Suatu  Kajian terhadap  Hipotesis  Kuznet. Jurnal  Eksos  9
(1) . ISSN 1693-9093. Mopangga,  H.  (2011).  Analisis  Ketimpangan Pembangunan  dan  Pertumbuhan  Ekonomidi Provinsi Gorontalo. Trikonomika, 10 (1) , 40- 51. Nurhuda & Prasetyo. (2011). Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011). JAP 1 (4): 110-119.
Raman,  R.,  &  Kumari,  R.  (2012).  Regional
Disparity  in  Agricultural  Development:  A District-Level  Analysis  For  Uttar  Pradesh.
Journal  of  Regional  Development  and Planning, 1 (2) .
Rubiarko, S. I.  (2013). Analisis Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Disparitas  Pendapatan  di Provinsi  Jawa  Timur  Tahun  2008-2011.
Jurnal  Ilmiah,  Fakultas  Ekonomi  Bisnis.
Universitas Brawijaya.
Rustiadi,  E.,  Saefulhakim,  S.,  &  Panuju,  D.  R.
(2011). Perencanaan  dan  Pengembangan Wilayah.  Cetakan  Ketiga. Yayasan  Pustaka Obor Indonesia.
Santosa,  S.  H.  (2015).  Disparitas  Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Ekonomi
Wilayah  Di  Satuan  Wilayah  Pembangunan
IV  Propinsi  Jawa  Timur. Media  Trend 10
(2),116-128.
Statistics Timor-Leste. 2010, 2011, 2012, 2013.
Todaro,  M.  P.,  &  Smith,  S.  C.  (2012). Economic
Development ,  11 th Edition.  New  Work
University.
Yeniwati.  (2013).  Ketimpangan  Ekonomi  antar
Provinsi di Sumatera. Jurnal Kajian
Ekonomi, 2 (3).