CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
p-ISSN 2338-9680 | e-ISSN 2614-509X | Vol. 7 No. 1 Maret 2019, hal. 9-17

## Implementasi BUMDes Terhadap Pengembangan Perekonomian di Desa Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima
Maemunah 1 , Ahmad Efendi 2
1 Pendidikan Pencasila dan Kewarganegaran, Universitas Muhammadiyah Mataram, Email: maemunahabdullah@gmail.com 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Email: ahmadefendi12@gmail.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima: 09-Maret-2019 Disetujui: 20-Maret-2019
Abstrak Pilar  yang  menjadikan  Desa  lebih  mandiri  dan  produktif  mengelola  potensi  Desa sebagai  PADes  adalah  BUMDes.  Pengelolaan  BUMDes  sepenuhnya  dilaksanakan  oleh masyarakat  Desa  yaitu  oleh  Desa,  dari  Desa,  dan  untuk  Desa.  Cara  kerja  BUMDes  adalah dengan  jalan  menampung  kegiatan-kegiatan  ekonomi  masyarakat  dalam  bentuk kelembagaan  atau  badan  usaha  yang  dikelola  secara  profesional,  namun  tetap  bersandar pada potensi asli Desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, tehnik penentuan subyek menggunkan purposive sampling, jenis data yang  digunakan  data  kualitatif,  sumber  data  terdiri  dari  data  sekunder  dan  data  primer, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu melalui, reduksi, display, verifikasi. Hasil penelitian  menunjukkan  Implementasi  BUMDes  terhadap  pengembangan  perekonomian  di Desa Sai Kecamatan  Soromandi Kabupaten Bima  terdapat  beberapa upaya yang dilakukan oleh  BUMDes  dalam  memanfaatkan  anggaran  yang  ditetapkan  oleh  kepala  Desa  sebagai modal  usaha  BUMDes,  BUMDes  telah  melaksanakan  tiga  program  antara  lain;  1). Penggemukan  Sapi  2).  Pengadaan  Pestisida  3).  Simpan  Pinjam.  Program  yang  sudah diimplementasikan  sudah  ada  perkembagan  yang  cukup  Baik  terhadap  pegembangan perekonomian  Desa  salah  satu  sumber  PADes.  Beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh BUMDes  antara  lain;  1).  Pelatihan/pembinaan  2).  Pengadaan  pakan  ternak  3).  Kesadaran masyarakat dan 4). Anggaran yang ditetapkan minim.
Abstract: The pillar that makes the village more independent and productive in managing the  village's  potential  as  PADes  is  BUMDes.  The  management  of  BUMDes  is  fully implemented by the Village community, namely by the Village, from the Village, and for the Village.  The  workings  of  BUMDes  are  by  accommodating  economic  activities  of  the population in the form of institutions or business entities that was professionally managed but still rely on the original potential of the Village. The type of research used is qualitative research with a descriptive approach, the technique of determining subjects using purposive sampling, the type of data used  is qualitative data, data sources consist of secondary data and  primary  data,  data  collection  methods  used  are  observation,  interviews,  and documentation,  while  analysis  techniques  data  used  is  through,  reduction,  display, verification.  The  results  of  the  study  show  that  the  BUMDes'  implementation  of  economic development in the Soromandi Sub-District of Sai Village in Bima Regency has made several efforts made  by the BUMDes to  utilize the budget set by the village head as the business capital of the BUMDes 1). Cow Fattening 2). Procurement of Pesticides, 3). Savings and Loan. The  program  implemented  already  has  a  reasonably  good  development  towards  the development of the village  economy, one  of  the  sources of PADes. Some of the  obstacles faced  by  BUMDes  include;  1).  Training/coaching,  2).  Procurement  of  animal  feed  3). Community awareness, 4). The budget set is minimal.
Kata Kunci: implementasi
BUMDes pengembangan perekonomian
——————————  ——————————

## A. LATAR BELAKANG
Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia  1945.  Titik  berat  pembangunan  diletakkan pada  bidang  ekonomi,  merupakan  penggerak  utama pembangunan,  seiring  dengan  kualitas  sumber  daya manusia  serta  saling  memperkuat,  saling  terkait  dan terpadu  dengan  pembangunan  bidang-bidang  lainnya yang  dilaksanakan  selaras,  serasi  dan  seimbang  guna
keberhasilan  pembangunan  dibidang  ekonomi  dalam rangka  mencapai  tujuan  dan  sasaran  pembangunan Nasional.  Bertitik  tolak  pada  pembangunan  tersebut, maka  pemerintah  dan  rakyat  Indonesia  mempunyai kewajiban  untuk  menggali,  mengolah  dan  membina potensi  yang  ada  tersebut  guna  mencapai  masyarakat yang  adil  dan  makmur.  Sehingga  titik  sentral pembangunan adalah daerah Pedesaan[1].
Amanat  dalam  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014 Tentang  Desa.  Dalam  konsideran  Undang-Undang tersebut  diisampaikan  bahwa  Desa  memiliki  hak  asal
10 CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 7, No. 1, Maret 2019, hal 9-17
usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  dan  berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 termasuk juga pengelolaan BUMDes secara profesional[2].  Arti  penting  pembangunan  pedesaan adalah  dengan  menempatkan  Desa  sebagai  sasaran pembangunan  untuk  mengurangi  berbagai  kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa  dan  kota  dapat  diwujudkan.  Desa  sebagai  bagian wilayah dari sebuah kabupaten, memiliki otonomi asli.
Masalah  pengembangan  ekonomi  desa  dari  desa tertinggal  menjadi  desa  maju  dipengaruhi  oleh kurangnya sumber daya manusia, ekonomi desa, potensi desa  dan  pengelolaan  manajemen  desa.  Berdasarkan temuan peneliti sebelumnya menunjukkan  peran modal sosial  yang  dimiliki  warga  yang  telah  berkembang dengan  baik  seperti  Organisasi  Desa,  Kepercayaan, Norma,  dan  Jaringan.  Namun,  pengelolaan  BUMDes dinilai  kurang  efektif  karena  belum  dikelola  secara transparan dan akuntabel[3].
Pemahaman aparat desa dalam mengimplementasikan  UU  No.23  tahun  2014  belum mencakup  secara  spesifik  mengenai  pengaturan Desa/Kelurahan,  maka  peraturan  tersebut  dijabarkan kembali  dengan  lebih  spesifik  dalam  UU  No.  6  tahun 2014  yang  didalamnya  pada  pasal  18  dimana  desa memiliki  kewenangan  di  bidang  penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa. Karena  keterbatasan  kemampuan.  Karena  banyaknya tugas  dan  wewenang  serta  tanggung  jawab  yang diemban atau dimiliki oleh desa maka perlu jalan keluar terbaik  dengan  langkah  strategis  yang  lebih  optimal dalam  menggenjot  pemberdayaan  serta  pembinaan kemasyarakatan sehingga diharapkan tujuan kemakmuran  bersama  dapat  diperoleh  secara  lebih komprehensif[4].
Pemerintahan  Desa  dilaksanakan  oleh  kepala  Desa sebagai  Badan  Eksekutif  dan  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Badan legislatif. Pemerintahan Desa inilah  yang  selanjutnya  mengayomi  masyarakat  serta mengurus kepentingan Desa dalam bidang pemerintahan, dan pembangunan. Walaupun seyogyanya  Desa  memiliki  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) yang  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN),  namun  diperlukan  juga  suatu  badan yang  mengurus  kekayaan  asli  Desa  demi  terjadinya keseimbangan  dana  pembangunan.  Untuk  itulah  perlu suatu  lembaga  yang  dapat  mengelola  potensi  Desa dengan maksimal, maka dibentuklah Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes)  yang  seluruh  modalnya  berasal  dari kekayaan  Desa  seperti  industri  berbasis  masyarakat, pertanian,  pertam-bangan,  perkebunan,  perdagangan, pari-wisata, dan lain-lain.
BUMDes sebagai lembaga usaha Desa yang dikelola oleh  masyarakat  dan  pemerintahan  Desa  dalam  upaya memperkuat  perekonomian  Desa  dan  dibentuk berdasarkan  kebutuhan  dan  potensi  Desa.  BUMDes sebagai  salah  satu  lembaga  ekonomi  yang  beroperasi  di Pedesaan  harus  memiliki  perbedaan  dengan  lembaga ekonomi  pada  umumnya.  Hal  ini  dimaksudkan  agar keberadaan  dan  kinerja  BUMDes  mampu  memberikan kontribusi  yang  signifikan  terhadap  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  Desa.  Di  samping  itu,  agar tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di Pedesaan yang  dapat  mengakibatkan  terganggunya  nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.
BUMDes  diatur  dalam  [5]  Pasal  87  ayat  1 menyatakan  Desa  dapat  mendirikan  BUMDes,  dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan. BUMDes  dapat  menjalankan  usaha  dibidang  ekonomi dan  pelayanan  umum  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai  BUMDes  diatur  dalam  peraturan  menteri Desa, pembangunan [6] menjelaskan Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa  melalui  penyertaan  secara  langsung  yang  berasal dari  kekayaan  Desa  yang  dipisahkan  guna  mengelola aset,  jasa  pelanyanan,  dan  usaha  lainya  untuk  sebesar- besarnya kesejahteraan masyaraka Desa.
Pendirian BUMDes hampir merata, dalam pengelolaanya BUMDes ada yang secara mandiri dalam mengembangkan  potensi  Desa,  ada  juga  yang  didorong oleh  pemerintah  kabupaten  setempat  dengan  diberikan stimulant  permodalan  awal  dari  APBD  kabupaten melalui dana hibah dengan status dana milik masyarakat Desa dan menjadi saham dalam BUMDes. Saat ini belum banyak  BUMDes  yang  berkembang  dengan  baik. Penyebab utamanya antara lain adalah tidak dikelolanya BUMDes  secara  profesional.  Undang-Undang  Desa sudah  memberikan  peluang  untuk  menggerakkan perekonomian  di  Desa.  Akan  tetapi  harus  kita  sadari bahwa  Desa  memerlukan  peningkatan  keahlian  dan ketrampilan dalam mengurus Badan Usaha Milik Desa.
Salah  satu  Desa  dikabupaten  Bima  adalah  Desa  Sai yang telah mendirikan BUMDes. Kecamatan Soromandi Kabupaten  Bima  berjumlah  7  (tujuh)  Desa  yang keseluruhan  Desa  telah  membentuk  BUMDes.  Seperti yang  telah  dijelaskan  sebelumya  BUMDes  merupakan hajat  hidup  orang  banyak  yang  akan  menampung aspiratif dalam bentuk kreatifitas masyarakat Desa. Data Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten  Bima  Tahun 2014,  dari  7  (enam)  jumlah  Desa  di  Kecamatan Soromandi  Kabupaten  Bima,  Desa  Sai  merupakan  Desa yang  angka    penduduknya  paling  tinggi  dibandingkan dengan  Desa  lain.  Pelaksanaan  dan  implementasi BUMDes  yang  tidak  maksimal  dan  sering  terjadinya penggunaan  dana  BUMDes  yang  tidak  efektif  peneliti
tertarik  meneliti  tentang  Implementasi  BUMDes terhadap  Pengembangan  Perokonomian  Desa  Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  sejauh mana  implementasi  BUMDes  terhadap    pengembangan perekonomian  desa,  dan    mengetahui  kendala  dalam implementasi BUMDes terhadap pengembangan perekonomian desa.

## B. METODE PENELITIAN
1. Metode Penelitian yang Digunakan
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif  yang  kemukakan [7]penelitian  kualitatif  adalah  pendekatan  untuk membangun  pernyataan  pengetahuan  berdasarkan perspektif  kontruktif,  ( misalnya ,  makna-makna  yang bersumber  dari  pengalaman  individu,  nilai-nilai  social dan sejarah dengan tujuan untuk membangun teori atau pola  pengetahuan  tertentu).  Sedangkan  menurut [8]paradigma  kualitatif  ialah  suatu  penelitian  untuk memahami  masalah-masalah  manusia  atau  social dengan  menciptakan  gambaran  menyeluruh  dan kompleks  yang  disajikan  dengan  kata-kata,  melaporkan pandangan  terinci  yang  diperoleh  dari  para  sumber informasi  serta  dilakukan  dengan  latar  (setting)  yang alamiah.
Data  deskriptif  adalah  berupa  kata-kata,  gambar, dan  bukan angka -angka.  Penelitian  ini  berupaya  untuk menjelaskan  dan  mencoba  mendeskripsikan  serta mempelajari implementasi BUMDes terhadap pengembangan perekonomian Desa[9].
Penelitian merupakan cara yang digunakan manusia untuk  mengetahui gejala -gejala  serta  memecahkan suatu  masalah  dan  mencari  jawaban  terhadap  masalah yang  terjadi  dalam  ruang  lingkup  kehidupan  sosial dengan melakukan pengumpulan, klasifikasi dan analisis, pengolahan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.
2. Subyek Penelitian
Subyek  penelitian  adalah  seseorang  atau  sesuatu yang  mengenainya  ingin  diperoleh  keterangan[10] Teknik  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengumpulan sampel sumber data dengan pertimbangan  tertentu. Pertimbangan tertentu  ini misalnya  orang  tersebut  yang  dianggap  paling  tahu tentang  apa  yang  kita  harapkan  atau  mungkin  dia sebagai  penguasa  sehingga  akan  memudahkan  peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.[11]
Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden tetapi  sebagai  narasumber, partisipan,  informan.  Informan  dalam  penelitian  ini adalah  kepala  Desa,  BPD,  BUMDes  dan  Masyarakat setempat.
3. Jenis Data dan Sumber Data
Jenis data  dapat  dibagi  menjadi  dua[12]  yaitu  1) Data  kualitatif  adalah  data  yang  berhubung  dengan karakteristik  berwujud  pernyataan  atau  berupa  kata- kata;  2)  Data  kuantitatif  adalah  data    yang  berwujud angka-angka atau hitungan statistik.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data  kualitatif,  data  yang  berbentuk  kalimat,  kata-kata, gambar  atau  data  yang  ditanyakan  dalam  bentuk tanggapan  atau  pernyataan  tentang  Implementasi BUMDes  terhadap  Pengembangan  Perokonomian  Desa Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.
Sumber data dalam penelitian kualitatif digolongkan menjadi  2  (dua)  jenis  yaitu  sumber  data  primer  dan sumber  data  sekunder[13].  a)  Sumber  data  primer adalah  sumber  yang  memberikan  data  langsung  dari tangan  pertama;  b)  Sumber  data  sekunder  adalah sumber  menguntip  dari  sumber  lain  mencakup dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku,  hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  yaitu diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan subyek penelitian.  Data  sekunder  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pencatatan dokumen  penelitian  tentang  implementasi  BUMDes terhadap  pengembangan  perokonomian  Desa  Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.

## 4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling  startegis  dalam  penelitian.  Adapun  teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Observasi  merupakan  suatu  tehnik  pengumpulan data  yang  prosesnya  diarahkan  pada  kegiatan pengamatan  secara  akurat,  mencatat  fenomena  yang akan  diteliti.  Wawancara  merupakan  pertemuan  dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan pendapat melalui  tanya  jawab,  sehingga  bisa  mendapatkan informasi  yang  baru  dan  mengembangkan  informasi awal.  Terdapat  dua  model  wawancara  yakni;  1). wawancara  terstruktur  dilakukan  dengan  menggunakan intrumen  pedoman  wawancara  tertulis  yang  berisi pertanyaan  yang  diajukan  kepada  informan.  2). wawancara tidak terstruktur bersifat lebih bebas dimana peneliti  tidak  menggunakan  pedoman  wawancara, wawancara  ini  berupa  pertanyaan  yang  mendalam. Dokumen  merupakan  sumber  data  yang  melengkapi data penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar dan karya-karya  lainya  yang  semuanya  itu  memberikan informasi bagi proses penelitian[14].
Teknik  observasi  digunakan  untuk  melakukan pengamatan yang mendalam dan secara akurat terhadap implementasi BUMDes terhadap pengembangan perekonomian Desa Sai. Untuk mendapatkan data yang lebih  rinci  peneliti  menggunakan  teknik  wawancara terstruktur  dan  wawancara  tidak  terstruktur.  Dengan
12 CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 7, No. 1, Maret 2019, hal 9-17
wawancara  terstruktur  peneliti  menyusun  terlebih  dulu pertanyaan  yang  akan  diajukan  pada  informan  untuk menguatkan informasi yang ingin peneliti dapatkan dan wawancara tak terstruktur juga akan membantu peneliti menggali  informasi  lebih  dalam  kepada  informan, peneliti  juga  mengembangkan  pertanyaan  seiring berjalanya  wawancara  nantinya.  Saat  melakukan wawancara,  peneliti  menggungakan  alat  bantu  record video  untuk  membantu  penyusunan  skripsi.  Konsep wawancara  akan  peneiliti  lampirkan  dihalaman lampiran. Sedangkan dokumentasi  yang  peneliti lakukan  adalah  foto,  rekaman  dan  data  yang  berkaitan dengan  implementasi  bumdes  terhadap  pengembangan perekonomian Desa Sai.
5. Tehnik Analisis Data
Analisis  data  adalah  sebuah  kegiatan  untuk mengatur,  mengurutkan,  mengelompokan,  memberi kode/tanda,  dan  mengkategorikan  sehingga  diperoleh suatu  temuan  berdasarkan  focus  atau  masalah  yang ingin  dijawab[14].  Taknik  analisis  data  yang  digunakan adalah tiga tahapan yakni; reduksi data ( data reduction ), penyajian data ( data display ), dan verifikasi ( conclution drawing )[15].

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi BUMDes Terhadap

## Pengembangan Perekonomian Desa
Implementasi  BUMDes  terhadap  pengembangan perekonomian  Desa,  bahwa  BUMDes  Sai  telah mengimlementasi beberapa program yaitu penggemukan  sapi,  pengadaan  pestisida  dan  simpan pinjam.
Amanat  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  dari  amanat  Undang- Undang tersebut pemerintah Desa Sai telah membentuk BUMDes  pada  tahun  2007,  yang  diketuai  oleh  Ustadz Edi  Wibowo  S.Pdi,  BUMDes  saat  itu  hanya  bergerak dibidang  simpan  pinjam  dengan  modalnya  dari  daerah kabupaten  Bima.  Setelah  berlanjut  sampai  2015-2016 Desa  membetuk  kepengurusan  baru  yang  diketuai  oleh Ramdin  S.H.,  setelah  anggaranya  dicairkan  kepengurus baru  BUMDes  tidak  berkembang  dengan  baik sebagaimana  yang  direncanakan.  Selanjutnya  dibentuk BUMDes  yang  baru  ditahun  2017  yang  diketuai  oleh Najamudin, Sampai sekarang masih beroperasi.
Desa  Sai  memiliki  beberapa  potensi  yang terkandung  didalamnya  antara  lain  potensi  dibidang pertanian yang memiliki keunggulan dibandingkan Desa yang  lain  di  Kecamatan  Soromandi  seperti,  bawang merah,  jagung  dan  padi.  Setiap  tahunnya  Desa  Sai  bisa menghasilkan  980  ton  pertahun  bawang  merah,  jagung 370  ton  pertahun,  padi  580  ton  pertahun.  Selain memiliki komoditif dibidang pertanian masyarakat Desa Sai  memiliki  hasil  peternakan  seperti  sapi,  kerbau, kambing,  kuda  dan  ayam.  Desa  Sai  memiliki  jumlah
penduduk  4.019  jiwa  (Tahun  2017)  berdasarkan  data kependudukan  milik  Desa  yang  terbagi  dalam  6  dusun. Jumlah  penduduk  perempuan  sebanyak  2.076    dan penduduk  laki-laki  1.943  dan  100%  beragama  Islam seperti tabel dibawah ini.
Hasil  wawancara  yang  berhubungan  dengan implementasi BUMDes terhadap pengembangan perekonomian Desa. Dalam hal ini peneliti mawawancarai  Kepala  Desa,  BPD,  BUMDes  dan masyarakat.  Adapun  wawancara  dengan  kepala  Desa sebagai berikut:
“ Langkah  yang  sudah  kami  jalankan  adalah membentuk  BUMDes  karena  UU  sudah mengiturksikan untuk mengembangkan perekonomian  masyarakat  salah  satunya adalah BUMDes. BUMDes sudah ada sejak 2007, hanya bergerak diunit simpan pinjam. BUMDes sekarang dipemerintahan saya, kami membentuknya  2015  karena  perekembanganya tidak baik maka kami membentuk ulang ditahun 2017, Alhamdulillah BUMDes sekarang berjalan dengan  baik  walaupun  tidak  maksimal. Pembentukan  BUMDes  saat  itu  dihadiri  oleh semua  tokoh  masyarakat  dan  disepakati berdasarkan  musyawarah  Desa.  Anggaran yang kami tetapkan untuk BUMDes Rp.50.000.000. Pengawasan yang kami jalankan  dengan  BPD  adalah  langsung  turun lokasi untuk memnatau penggemukan sapi, dan mengevalusai  dikantor  Desa  untuk  program simpan  pinjam  dan  pengadaan  pestisda. Menurut  saya  setelah  dibentuk  BUMDes  sudah ada  pengembangannya  untuk  perekonomian Desa  yaitu  BUMDes  membantu  masyarakat yang punya usaha mikro seperti simpan pinjam dan  membantu  petani  menyediakan  pestisda dengan  harga  dibawah  harga  pasar  dan penggemukan  sapi  sudah  ada  pemasukan PADes ” (Wawancara, 24  November 2018).
a. Penggemukan Sapi
Penggemukan sapi  adalah usaha  yang  dilaksanakan oleh BUMDes sebagai upaya mempercepat pertumbuhan sapi. Prinsip umum beternak sapi yang lazim dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh keuntungan adalah dengan  cara    penggemukan.  Wawancara  dengan  Bapak Najamudin  selaku  ketua  BUMDes  kaitan  dengan penggemukan.
“ Tahun  2017  Desa  dengan  seluruh  elemen masyarakat  melakukan  musyawarah  untuk membentuk  BUMDes  yang  baru  karena kepengurusan  BUMDes  yang  lama  tidak berjalan.  Anggaran  untuk  BUMDes  sebesar  Rp 30.000.000 juta dengan angaran tersebut kami mengadakan pemeliharaan/ penggemukan sapi lokal 4 ekor dengan harga Rp 5.000.000/ ekor. Setelah  4  bulan,  kami  menjualnya  seharga  Rp 7.000.000  sampai  7.500.000.  Dari  hasil pemeliharaan tersebut masing-masing satu ekor sapi  kami  meraut  keuntungan  2  sampai  2,5 juta/  ekor.  Karna  pada  saat  penjualan  sapi
tersebut  kami  menjualnya  1  minggu  sebelum Idul  Adhar.  Hasil  dari  penjualan  tersebut  kami mengadakan  rapat  dengan  kepengurusan BUMDes  akan  menyampaikan  hasil  penjualan kepada kepala Desa, karna BUMDes bentuknya system bagi hasil kami diberikan Rp.2.500.000. ”  (Kamis-Jumaat  22-23  november 2018)
Hasil  wawancara  di  atas  menggambarkan  adanya perkembangan  yang  cukup  baik  terhadap  implementasi BUMDes  Sai.  Program  pe-nggemukan  sapi,  BUMDes mendapatkan  perkembangan  yang  cukup  baik  karena hasil  wawancara  dengan  ketua  BUMDes  cukup signifikan,  dan  pengelolaannya  terarah.  Hasil  program pertama cukup membantu pemasukan PAD. Dari jumlah 4  Sapi  Desa  meraut  keuntungan  atau  pemasukan  PAD sebsar  Rp.  8.500.000  dan  dikurangi  upah  yang diberikan  Rp.  2.500.000  kepada  BUMDes.  Jadi keutungan  atau  PADesa  6.000.000.  dan  sisa  dari anggaran yang dibelanjakan dengan program penggemukan Sapi 10.000.000.
b. Pengadaan Obat-obatan (Pestisida)
Salah  satu  tujuan  pendirian  BUMDes  adalah  untuk menggali  potensi  Desa  atau  kekayaan  Asli  Desa. Berangkat dari tujuan pendirian tersebut maka BUMDes yang  ada  didesa  Sai  mengadakan  pendistribusian  Obat- Obatan  (pestisida)  karena  pada  dasarnya  masyarakat Desa  Sai  mayoritas  petani.  Wawancara  dengan  Bapak Najamudin  selaku  ketua  BUMDes  kaitan  dengan pengadaan Obat-Obatan.
“ Setelah  dinilai  sukses  oleh  pemerintah  Desa dari  program  penggemukan  Sapi  kami diberikan modal untuk mendistribusikan pestisida  (obat-obatan)  bawang  merah  dengan anggaran  Rp.  20.000.000  dan  ditambah dengan  uang  sisa  pembelian  sapi  sehingga berjumlah  Rp.  30.000.000,  jenis  obat-obatan yang  kami  belanjakan  bermacam-macam, mulai  dari  dupont  lanate,  roundup,  dupont preza.  System  pembelian  oleh  masyarakat adalah  kredit  akan  dibayar  setelah  panen  raya masyarakat Sai. Jumlah obat-obatan yang kami belanjakan  Rp.25.000.000  sisa  dari  anggaran tersebut  Rp.5.000.000.  Sampai  sekarang  untuk keutungan kami belum bisa memastikan karena masih  ada  yang  belum  selesai  pembayarnya. Dan  kami  sampai  hari  ini  masih  melakukan penagihan terhadap masyarakat yang melakukan kredit pestisida. ” (Kamis-Jumaat 22- 23 novemeber 2018).
Setelah dinilai baik perkembanganya Desa memberikan anggaran Rp. 20.000.000 untuk pengadaan  obat-obatan,  habis  belanja  untuk  pestisida Rp.  25.000.000.  Sisa  dari  anggaran  pembelian  obat- obatan  Rp.5.000.000.  Bentuk  pembelian  konsumen pestisida  tersebut  dengan  system  kreditan.  Sampai  saat ini  masih  dilakukanya  penagihan  terhadap  masyarakat yang kredit. Perkembangan program dibidang pengadaan  obat-obatan  tidak  maksimal  karena kesadaran masyarakat yang tidak memperhatikan waktu pengkreditan.

## c. Simpan Pinjam
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  pasal  3 tujuan  koperasi  Indonesia  adalah  untuk  memajukan kesejahteraan  masyarakat  serta  ikut  membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan  masyarakat  yang  maju,  adil  dan  makmur berlandaskan  pancasila  dan  UUD.  Wawancara  dengan Bapak Najamudin selaku ketua BUMDes:
“Adapun  program  yang  ketiga  ditahun  2017 adalah  simpan  pinjam  kepada  masyarakat yang  ingin  menambah  modalnya  atau  untuk modal awal, seprti kios dan warung kopi. Dana simpan  pinjam  tersebut  adalah  sisa  dari anggaran  pembelian  pestisida  Rp.5.000.000. Simpan pinjam tersebut kami kadang mengambil  bunganya  kadang  juga  tidak, alasanya karena usaha yang dilakoni masyarakat  kadang  tidak  berkembang,  yang kami  ambil  bunganya  adalah  pedangan  yang baik  perkembangannya,  dari  5  kios  yang  kami pinjamkan hanya 2 kios dan warung kopi, kami ambil bunganya sebesar 10%. Dengan pinjaman 1 juta perkios. Dan 3 kios yang dinilai tidak baik perkembanganya  kami  hanya  mengambil besaran  uang  yang  dipinjam.  Sebenarnya  saya didatangi  ada  11  masyarakat  yang  ingin meminjam  tapi  karna  dana  tidak  cukup  maka hanya  5  orang  yang  kami  kasih” (Kamis,jumaat- 22-23 Novemeber 2018).
Penjelasan diatas disampaikan, pelaksanaan simpan pinjam hanya 2 unit kios yang bagus perkembangannya, pada dasarnya indikator perkembangan usaha tergantung  menajeman  pengelolaan,  seperti  jumlah pengeluaran  dan  pemasukan  harus  diakumulasikan dengan  baik  agar  pengelolaanya  terarah.  Sampai sekarang  BUMDes  sudah  final  dalam  penagihannya. Program  simpan  pinjam  ini  mendaptkan  keuntungan Rp.200.000  dari  2  kios  yang  dinilai  sukses  dengan bunga  10%  dari  pinjaman  1  juta  tersebut.  Indikator perkembangnaya  cukup  baik  karena  BUMDes  tetap mengupayakan perkembangan seperti laba/untung.
Paparan  diatas  juga  menggambarkan  pembentukan BUMDes,  belum  bisa  membantu  masyarakat  yang membutuhkan dana,  dari  11  orang  yang  membutuhkan, BUMDes  hanya  bisa  membantu  5  orang  untuk  dana simpan  pinjam..  Untuk  memahami  kondisi  tersebut sebagaiman paparan ketua BPD(Azhar) sebagai berikut:
“ BUMDes dibentuk tahun 2015 karena programnya  tidak  ada  yang  dijalankan    maka kami  membentuk  ulang  ditahun  2017,  Adapun program  yang  sudah  kami  evaluasi  dengan kepala desa program BUMDes 1. Penggemukan sapi  2.  Pengadaan  pestisida  3.  Simpan  pinjam Dalam hal megawal kinerja BUMDes kami pada saat  pemeliharaan  sapi  di  Desa  Sai  khususnya didusun  Jati.  Kami  saat  itu  turun  memantau keadaan  dilapangan  bersama  kepala  Desa. Kepala Desa sebagai Pembina dalam
pelaksanaan program tersebut. Untuk kunjungan  2  kali  seminggu  di  tempat pemeliharaan  sapi,  anggaran  yang  ditetpakan dimusrembangdes  untuk  program  sebesar
14 CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 7, No. 1, Maret 2019, hal 9-17
Rp.50.000.000  juta.  Dari  beberapa  progam yang kami tanyakan, simpan pinjam dan kredit pestisida yang
tidak baik perkembangannya.“ (Senin 26 november 2018). Penjelasan  BPD ,  dari  proses  pengawasan  terhadap pelaksanaan  BUMDes  ketua  BPD untuk  pengujunganya dilapangan sangat baik, dikarenakan langsung memantau  proses  penggemukan  sapi  dan  mengevaluasi program  lain  dalam  bentuk  bersurat  ke  Desa  setelah Desa  menerima  surat  dari  BPD,  Desa  memanggil BUMDes untuk mengevaluasi dikantor kepala Desa Sai. Ada  ketidak  samaan  yang  sampaikan  oleh  BUMDes dengan  ketua  BPD  begitupun  dengan  kepala  Desa menegenai  anggaran.  Setelah  ditelusuri  lebih  jauh ternyata uang baru cair Rp.30.000.000 sisa Rp.20.000.000  juta  akan  diklarifikasi  oleh  kepala  Desa Dan BPD kebendahara Desa.
Wawancara  dengan  Masyarakat  Desa  Sai  Rusman adalah sebagai berikut:
“BUMDes  sangat  bagus  menurut  saya  dibentuk karna saya dengar sebagai kios atau usah untuk pemasukan  Desa.  Dari  pemantauan  kami program  yang  dijalankan  oleh  BUMDes perkembangannya  kurang  baik,  karena  kinerja dari BUMDes kami lihat tidak maksimal dalam upaya menjalankan program yang direncanakan  seperti  acuh  tak  acuh ”.  (24 november 2018)
Wawancara  di  atas  menggambarkan  apresiasi masyarakat    terhadap  pembentukan  BUMDes.  Keadaan BUMDes yang dinilai tidak maksimal dalam menjalankan  program,  seperti  acuh  tak  acuh.  Apabila tindakan  ini  berlangsung  lama  akan  berdampak  pada tidak maksimalnya program yang direncanakan.

## 2. Kendala  Implementasi  BUMDes  terhadap Pengembangan Perekonomian di Desa Sai
Hasil observasi dilakukan dari tanggal 19 November sampai  20  Desember  2018  oleh  peneliti  di  Desa  Sai Kecamatan  Soromandi,  diperoleh  beberapa  hal  yang menyangkut  kendala  Implementasi  BUMDes  terhadap pengembangan perekonomian Desa, beberapa pemantauan yang dilakukan oleh peneliti adalah kendala yang dihapai oleh BUMDes. 1. Pelatihan dan pembinaan yang  dilakukan  oleh  kepala  Desa  terhadap  BUMDes.  2. Anggaran  yang  ditetapkan  minim  yang  berakibat  tidak maksimalnya  program  yang  diimplementasikan  sepeti simpan  pinjam  masih  ada  masyarakat  yang  me- mbutuhkan  pinjaman  untuk  usaha  baik  berupa penambahan modal maupun modal awal dan pengadaan pestisida  yang  masih  kurang  terhadap  permintaan masyarakat.  3.  Kesadaran  Masya-rakat  disini  ada  dua factor  yang  pertama  kurangnya  partsispasi  masyarakat untuk mengusulkan ide untuk kegiatan dan yang kedua kurangnya kesadaran masyarakat yang tidak memperhatikan  tanggal  pengembalian  pinjaman,  4. Tidak  seriusnya  BUMDes  dan  Pemerintah  Desa  dalam
memaksimalkan  program  Bumdes  sehinga  BUMDes tidak  maksimal  dalam  memanfaatkan  anggaran BUMDes.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  ber-hubungan dengan  beberapa  kendala  implement-tasi  BUMDes terhadap  pengembangan  perekonomian  Desa  Sai.  Hasil wawanacara  menujukan  bahwa  beberapa  kendala  yang dihadapi oleh BUMDes pembinaan/pelatihan yang tidak pernah  dilakukan  kepada  BUMDes,  Pakan  Ternak, Kesadaran masyarakat, anggaran yang minim. 1. Pembinaan/ Pelatihan
Pembinaan/pelatihan  adalah  usaha  sadar  dan terencana yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain  untuk  melakukan  bimbingan  atau  arahan  agar menjadi  seseorang  yang  mandiri,  sadar,  dan  baik. Peneliti  mewawancarai  ketua  BUMDes  Najamudin seabagai berikut:
“BUMDes  mendapatkan  kendala  yang  cukup banyak  salah  satunya  yang  paling  penting adalah  pembinaan  dan  pelatihan  kepada  kami yang  tidak  pernah  dilakukan  oleh  kepala  Desa, setelah  dibentuk  kami  dibiayarkan  begitu  saja, dan  allhamdulillah  walaupun  tdiak  adanya pelatihan  dari  desa  kami  sudah  menjalankan program  yang  labanya  cukup  baik”. (Kamis, Jum’at, 22-23 Novemeber 2018).
Setelah  diwawancarai  kendala  yang  paling  urgen adalah  pembinaan  kepala  Desa  terhadap  BUMDes, karna  pada  prinsipnya  kepala  Desa  merupakan Pembina/penasehat  yang  diatur  dalam  Peraturan menteri  Nomor  4  Tahun  2015.  Pembinaan  merupakan bentuk  tanggung  jawab  kepala  Desa  terhadap  undang- undang.
2. Pengadaan Pakan Ternak
Pakan  adalah  segala  jenis    yang  bisa  dimakan  oleh ternak  sebagai  sumber  energy  dan  zat-zat  gizi  agar proses penggemukannya maksimal dan tidak menggangu kesehatannya. Beberapa macam pakan yang biasa  diberikan  sebagai  makanan  ternak  sapi,  rumput segar,  gabah,  daun  pisang.  Wawancarai  ketua  BUMDes Najamudin seabagai berikut:
“ Kendala peggadaan pakan, karna kondisi Desa Sai  yang  suhunya  cukup  panas  sehingga  pada bulan  Mei  kami  memulai  penggemukan  sapi saat  itu  sudah  musim  kemarau,  rumput  dan sebagainya  sulit  kami  dapatkan,  begitupun gabah  dan  jenis  pakan  lainya,  alternatifnya kami  mengambil  sisa  gabah  yang  tidak  dipake oleh  masyarakat  disekitar  persawahan  Desa Sai ”. (Kamis,jumaat-22-23 Novemeber 2018).
Penjelasan  diatas  menunjukan  sangat  sulitnya jangakauan  BUMDes  terhadap  pakan  ternak  seperti rumput.  Karna  curah hujan  mulai  dari  April  khususnya dibima  cukup  rendah.  Sebagai  alternatifnya  BUMDes mengambilnya diberbagai sawah masyarakat, sisa gabah yang tidak dipakai oleh petani.
3. Kesadaran Masyarakat
Kesadaran,  merupakan  tolak  ukur  maksimalnya program  yang  direncanakan.  Sadar  artinya    merasa  tau atau  ingat  kepada  keadaan  yang  harus  dilakukan  yang sebenarnya.  Peneliti  mewawancarai  ketua  BUMDes Najamudin sebagai berikut:
“ Setelah terbentuk kepengurusan, kami melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat, program  yang  sudah  disusun  oleh  pengurus BUMDes,    tujuannya  agar  masyarakat  dapat memberikan  masukan  terhadap  program  yang kami jalankan nantinya, misalnya penggemukan  sapi  apa  saja  yang  harusn  kami lakukan,  dan  setelah  kami  pinjamkan  uang berdasarkan  kesepakatan  banyak  yang  kurang memeperhatikan  waktu  untuk  pengembalian pinjamam.  Dan  pembayaran  kreditpun  begitu tidak  memperhatikan  tanggal  penggembalian ” (Kamis,jumaat-22-23 Novemeber 2018)
Penjelasan  ketua  BUMDes  salah  satu  hambatan yang  dirsakan  adalah  tidak  ada  partisipasi  masyarakat terhadap  kegiatan  BUMDes,  tujuan  dilakukanya sosialisasi  oleh  BUMDes  salah  satunya  adalah  agar masyarakat  bisa  memberikan  masukan  terhadap  apa saja  yang  harus  dilakukan  oleh  pengurus  BUMDes, contoh  program  seperti  penggemukan  sapi,    program penggemukan tersebut, pakan apa saja agar maksimalnya pertumbuhan dan terhindar dari penyakit. Dan  yang  kedua  kesadaran  masyarakat  tidak  tepatnya pembayaran  atau  pengembalian  pinjaman  uang  dan kredit pestisida.
4. Anggaran  yang Ditetapkan Minim Pelaksanaan  sebuah  program  yang  berbentuk  fisik, salah  satu  indikatornya  adalah  Dana/anggaran. Anggaran  BUMDes  merupakan  alokasi  dari  dana  Desa yang  dibahas  dan ditetapkan  oleh kepala  Desa  bersama dengan BPD.
Wawancara  dengan  ketua  BUMDes  Najamudin sebagai berikut:
“Seperti  yang  saya  sampaikan  tadi  anggaran yang  diberikan  kepada  kami  BUMDes  sebesar Rp.30.000.000.  dari  evalusi  program  yang kami  jalankan  seperti  simpan  pinjam  misalnya itu masih banyak masyarkat yang membutuhkan  tapi  karena  dana  tidak  cukup, program simpan  pinjam  hanya bisa  membantu 4  orang,  belum  lagi  masalah  pengadaan  obat- obatan dan penggemukan sapi itu masih minim sekali”. (Kamis,jumaat-22-23 Novemeber 2018).
Pada  dasarnya  anggaran  adalah  hal  yang  sangat fundamental  dalam  melaksanakan  program,  karna BUMDes  adalah  usaha  yang  salah  satunya  sumber pendapatan  Desa  yang  dibentuk  oleh  Pemerintah  Desa berdasarkan Undang-Undang, bertujuan untuk memudahkan  transaksi  masyarakat  dan  membantu kegiatan  perekonomian  masyarakat.  Anggaran  yang sudah dianggarkan kurang memadai terhadap permintaan  simpan  pinjam  dan  pengadaan  pestisida. Karena  permintaan  jenis  dan  kuantitas  pestisida  cukup tinggi  dilinkungan  petani  Desa  Sai  karena  sember
pencarian  masyarakat  adalah  petani  seperti  bawang merah dan jaggung.
Wawancara  dengang  masyarakat  (Rusman)  sebagai berikut:
“ Kami  mengetahui  tentang  bumdes  setelah dikabarkan  oleh  pemerintah  Desa  ke  kami  dan informasi  dari  ketua  bumdes  najamudin.  Saya melihat berkembang kurang baik untuk bumdes setahu  saya  ada  masyarakat  yang  kecewa karena  ada  yang  ingin  meminjam  uang BUMDes  tapi  tidak  cukup  anggaran  itu  kata bumdes  yang  saya  dengar ”.    (Minggu  25 November 2018)
Penjelasan  masyarakat  diatas  mengambarkan sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  BUMDes  cukup  baik. kekurangan  yang  disampaikan  tersebut  berkaitan dengan  kekurangan  anggaran  yang  dianggarkan  Desa untuk  BUMDes,  karna  prinsip  terbentuknya  BUMDes untuk membantu ekonomi masyarakat Desa.

## D. TEMUAN DAN DISKUSI
Implementasi  BUMDes  terhadap  pengembangan perekonomian Desa ada beberapa upaya yang dilakukan oleh  kepla  Desa,  dan  BUMDes  untuk  mengembangkan perekonomian  masyarakat  Desa  salah  satunya  adalah membentuk  BUMDes.  Program  BUMDes  yang  sudah diimplementasi  oleh  pengurus  BUMDes  adalah penggemukan  sapi  yang  sudah dijual dan  mendapatkan hasil  yang  cukup  baik  untuk  pemasukan  PADes  karena pertimbanganya BUMDes baru dibentuk beberapa bulan sudah  mendpatkan  hasil  yang  cukup  baik,  begitupun dibidang pengadaan pestisida dan simpan pinjam sudah membantu  perekonomian  masyarakat.  Adapun  data dokomentasi struktur BUMDes dan struktur pemerintah Desa Sai.
Pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  32  tahun 2004  tentang  Pemerintah  Daerah  dan  Undang-Undang Nomor  6  tahun  2014  memberikan  kesempatan  dan peluang yang sangat baik untuk perbaikan perkembangan ekonomi Desa. Undang-Undang mengamanatkan  Desa  harus  membentuk  BUMDes  dan dikelola  dengan  cara  kekeluargaan  dan  gotong  royong, tujuanya  untuk  menggali  potensi  Desa  dan  sebagai pemasukan  PADes.  Pemerintahan  Desa  harus  menjalin hubungan  kerjasama  dengan  BPD  untuk  mengelola BUMDes,  Kerjasama  dalam  membuat  Rencana  Kerja Pemerintah  Desa  (RKP  Desa)  dan  APBdesa,  upaya ntersebut  dapat  membantu  pemerintah  Desa  dalam pembangunan dan pengelolaan dana Desa[16].
BUMDes  dibentuk  berdasarkan  pada  kebutuhan masyarakat  setempat  dan  dijalankan  oleh  masyarakat asli  Desa  Sai,  bergerak  dipedesaan  sebagi  penggerak roda  perekonomian  masyarakat  Desa.  Berkenaan dengan  tujuan  pembentukan  BUMDes  adalah  untuk mengembangkan  potensi  Desa.  Cara  pandang  tersebut pengurus  BUMDes  harus  orang-orang  paham  terhadap keadaan masyarkatanya dan memahami potensi Desa.
16 CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 7, No. 1, Maret 2019, hal 9-17
BUMDes  Sai  sudah  mampu  menjalankan  proram dengan  baik,  Hal  ini  dapat  dilihat  mulai  dari pembentukan  BUMDes  sampai  Hasil  yang  telah dilaksanakan  oleh  BUMDes  Sai.  Program  BUMDes cukup  membantu  keadaan  masyarakat  karna  pada prinsipnya  terbentuknya  BUMDes  untuk  menggali potensi Desa guna membantu perekonomian masyarakat, seperti  yang  sudah  dijelakan  mayoritas  pencarian masyarakat  di  Desa  Sai  adalah  petani,  nelayan,  ternak. Untuk menjawab kebutuhan petani BUMDes menjalankan  Pogram  penggemukan  sapi,  pengadaan pestisida  untuk  membantu  petani  yang  ekonomi  lemah dengan  harga  dibawah  harga  pasar  dan  simpan  pinjam guna membantu modal masyarakat yang membutuhkan modal awal atau modal tambahan.
Pemerintah Desa Sai (arti luas) dengan BUMDes Sai tidak bersinergi dengan baik dalam mengelola anggaran BUMDes,  kepala  Desa  harus  mengoptimalkan  pem binaan  kepada  BUMDes.  dan  harus  mengadakan pelatihan  khusus  kepada  BUMDes  guna  tercapainya BUMDes yang mandiri dan kreatif terhadap pengelolaan potensi  Desa.  Di  lihat  dari  interkasi  BUMDes  yang kurang  Baik  seperti  kejadian  masalah  anggaran  yang belum  cair  sebagianya.  BUMDes  pula  perlu  meberikan aspirasi  kepada  BPD  dan  kepala  Desa  karna  anggaran yang  disalurkan  tidak  cukup  memadai  untuk  program, misalnya  penggemukan  sapi  hanya  bisa  dilakukan  oleh BUMDes  4  ekor  sapi,  pengadaan  pestisida  hanya  3 macam  yang  bisa  disediakan  padahal  kebutuhan  merek obat (pestisda) bermacam-macam yang dibutuhkan oleh petani. Simpan pinjam tidak bisa membantu masyarakat yang  mebutuhkan  karena  kurangya  Dana  sehingga BUMDes  hanya  bisa  membantu  4  orang  (kios).  Kepala Desa  kedepanya  agar  memerhatikan  Dana  yang dibutuhkan oleh BUMDes untuk membantu pengembangan per-ekonomian masyarakat.
Program yang dilaksanakan oleh BUMDes  ini dapat mendorong  semangat  masyarakat  baik  dibidang peternakan, pertanian, dan wirausaha. Seperti penggemukan  sapi  ini  akan  memacu  semangat masyarakat yang peternak sapi karna melihat hasil yang sudah dilakukan oleh BUMDes, dan pengadaan pestisida akan  mempermudah  jankauan  petani  terhadap mahalnya  harga  pestisda  dipasar,  simpan  pinjam  juga akan sangat membantu masyarakat yang ingin membuka usaha  maupun  penambahan  modalnya.  Penyelenggara pemerintah Desa Sai diharapkan mampu memanfaakan potensi Desa lewat Badan Usaha Milik Desa yang sudah diamanahkan dalam Undang-Undang.
Hal  ini  pemerintah  Desa  dan  BUMDes  harus berupaya  mengembangkan  potensi  lainnya,  karena dilihat dari wilayah geografisnya Desa Sai sebelah barat adalah gunung sebelah timur adalah laut lepas. Di dalam pemukiman  warga  itu  terdapat  lahan  yang  cukup  luas untuk  dimanfaatkan.  Upaya  kepala  Desa  sebagai
Pembina dan BUMDes sebagai badan operasional untuk menggali potensi yang ada. Untuk mencapai hal tersebut pertama  yang  harus  dilakukan  oleh  Pemerintah  dan BUMdes penyelenggaraan yang sinergi dan transparan.
Terkait  kendala  kendala  yang  dihadapi  oleh BUMDes  terutama  pelatihan  dan  pembinaan  yang dilakukan oleh kepala Desa terhadap BUMDes, anggaran yang ditetapkan minim yang berakibat tidak maksimalnya  program  yang  diimplementasikan  sepeti simpan  pinjam  masih  ada  masyarakat  yang  me- mbutuhkan  pinjaman  untuk  usaha  baik  berupa penambahan modal maupun modal awal dan pengadaan pestisida  yang  masih  kurang  terhadap  permintaan masyarakat. Demikian juga kesadaran masyarakat disini ada  dua  factor  yang  pertama  kurangnya  partsispasi masyarakat untuk mengusulkan ide untuk kegiatan dan yang kedua kurangnya kesadaran masyarakat yang tidak memperhatikan  tanggal  pengembalian  pinjaman,  serta tidak  seriusnya  BUMDes  dan  Pemerintah  Desa  dalam memaksimalkan  program  Bumdes  sehinga  BUMDes tidak  maksimal  dalam  memanfaatkan  anggaran BUMDes.  Jadi  implementasi  BUMDes  mengalami kendala terutama kebijakan otonomi desa yang termuat dalam  Undang-Undang  Desa  akan  tetapi,  tidak selamanya  kebijakan  tersebut  tidak  sama  dengan implementasinya,  namun  harus  ada  cara  efektif  dalam mengelola  BUMDes  untuk  mewujudkan  desa  mandiri. Hal  itu  sejalan  dengan  pendapat  bahwa  upaya Pemerintah  Desa  melalui  BUMDes  untuk  mewujudkan desa  mandiri  juga  menghadapi  kendala  sosial  yang terjadi  yaitu  munculnya  kecemburuan  antardukuh terkait  dengan  dana  bantuan  yang  diberikan,  serta munculnya  pelaku  ekonomi  di  sekitar  area  wisata  yang berasal  dari  keluarga  berekonomi  mapan.  Sejatinya pelaku  ekonomi  desa  wisata  diutamakan  warga  desa yang  berekonomi  lemah[3].  Karena  tujuan  utamanya pengelolaan  BUMDes  mampu  menyejahterakan  warga kurang mampu agar lebih mandiri dan sejahtera.

## E. SIMPULAN DAN SARAN
Implementasi  BUMDes  terhadap  perkembangan perekonomian  Desa  Sai  Kecamatan  Soromandi Kabupaten  Bima,  sudah  berjalan  dengan  baik,  hal tersebut  dapat  dilihat  dari  Tiga  program  BUMDes  yang sudah  dilaksanakan,  seperti  penggemukan  sapi, pengadaan  pestisida,  simpan  pinjam,  sudah  dapat memberikan  dampak  yang  cukup  baik  terhadap perkembangan perekonomian Desa.
Kendala  yang  dihadapi  oleh  BUMDes  seperti  1. Pembinaan/  pelatihan  kepala  Desa  kepada  BUMDes,  2. Pakan  ternak  yang  kurang  terjangkau,  3.  Kesadaran Masyarakat  untuk  berpartisipasi  terhadap  program  dan kesadaran  masyarakat  yang  kurang  memperthatikan pengembalian  pinjaman,  kreditan,  4.  Anggaran    yang minim menghambat pengembangan program BUMDes.
Saran  bagi  Pemerintah  Desa  Sai  agar  melakukan pembinaan yang baik terhadap BUMDes dan melakukan sosialisasi  yang  serius  kepada  masyarakat  untuk berpartisipasi  pada  program  BUMDes.  Harapanya  agar bertindak  tegas  terhadap  aparatur  dan  BUMDes  yang bekerja tidak maksimal.
Pemerintahan  Desa  Sai  dan  BUMDes  dalam melaksanakan  program  diharapkan  bersinergi.  Dan melakukan studi program ke Desa lain yang dinilai oleh pemerintah kabupaten Bima maksimal dalam penyelenggara BUMDes seperti salah satu Desa yang ada Di  kecamatan  Sape  Kabupaten  Bima.  BPD  dalam melaksanakan  pengawasan  harus  bersikap  tegas  dalam menjalankan  tugas  sebagai  badan  legislative.  BUMDes juga  harus  serius  dalam  mengelola  anggaran  yang ditetapkan  oleh  Desa  dan  transparansi  dalam pengelolaan anggaran.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan
Universitas
Muhammadiyah  Mataram  yang  telah  membantu memberikan  dukungan  dana  masukan  kepada  penulis sehingga artikel ini selesai dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN
[1] M.  Akbar,  “Pengembangan  Ekonomi  Masyarakat Melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Des)  Desa
Hanura  Kecamatan  Teluk  Pandan  Kabupaten
Pesawaran.” UIN Raden Intan Lampung, 2017.
[2] N.  Zulkarnaen  and  M.  Maemunah,  “Kewenangan Kepala Desa dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa di Tinjau dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” Civicus , vol. 6, no. 1, pp.
26–34, 2018.
[3] F.  Sidik,  “Menggali  potensi  lokal  mewujudkan kemandirian  Desa,” JKAP  (Jurnal  Kebijak.  dan  Adm. Publik) , vol. 19, no. 2, pp. 115–131, 2015.
[4] A.  E.  Trisnawati,  H.  Wahyono,  and  C.  Wardoyo, “Pengembangan  Desa  Wisata  dan  Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal,” J. Pendidik. Teor. Penelitian,  dan  Pengemb. ,  vol.  3,  no.  1,  pp.  29–33,
2018.
[5] R.  Indonesia,  “Undang-undang  Nomor  6  tahun  2014 tentang Desa,” Jakarta Sekr. Negara , 2014.
[6] R.  R.  Garis,  “Analisis  Implementasi  4  Program Prioritas  Kementerian  Desa  Pembangunan  Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi  Di  Kabupaten  Ciamis (Studi  kasus  pada  lima  desa  di  Kabupaten  Ciamis),” MODERAT J. Ilm. Ilmu Pemerintah. , vol. 3, no. 2, pp. 108–130, 2017.
[7] J.  W.  Creswell  and  J.  D.  Creswell, Research  Design: Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods Approaches . Sage publications, 2017.
[8] I.  Gunawan,  “Metode  Penelitian  Kualitatif:  Teori  dan Praktik.  Edisi  kesatu,  Cetakan  keempat,” PT.  Bumi Aksara. Jakarta , 2016.
[9] L.
J. Moleong,
“Metodologi
Penelitian
Kualitatif,(Bandung:  Remaja  Rosdakarya,  2010),  cet,” Ke-13, h , vol. 111.
[10] M.  N.  Purwanto, Prinsip-prinsip  dan  teknik  evaluasi pengajaran . Remaja Rosdakarya, 2000.
[11] D.  Sugiyono,  “Metode  penelitian  kuantitatif  kualitatif dan R dan D,” Alf. Bandung , 2010.
[12] M. Fitrah, Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif,
Tindakan  Kelas  &  Studi  Kasus .  CV  Jejak  (Jejak Publisher), 2018.
[13] A.  Suharsimi,  “Prosedur  Suatu  Pendekatan  Praktek,” Jakarta PT. Rineka Cipta , 2006.
[14] G.  Imam,  “Metode  Penelitian  Kualitatif  Teori  dan Praktik,” Jakarta Bumi Aksara , 2013.
[15] M.  B.  Miles  and  A.  M.  Huberman,  “Qualitative  Data Analysis (terjemahan).” Jakarta: UI Press, 2007.