Pemilihan Prioritas Penanganan Banjir Di Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat
Fahmi Nur Rahman 1* , Eka Wardhani 2
1,2 Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional, Jalan PHH.Mustofa No.23, Bandung  40124, Indonesia * Koresponden email : fahminurrahman44@gmail.com Diterima: 26 Desember 2019 Disetujui: 14 Maret 2020

## Abstract
As  time  goes,  the  pace  of  growth  and  social  functioning  of  the  physical  and  socio-economic  areas  of Jabodetabek  (Jakarta,  Bogor,  Depok,  Tangerang,  and  Bekasi)  experienced  rapid  development,  so  the policy  of  national  spatial  and  policy  The  provincial  spatial  of  West  Java  emphasized  the  need  for adequate infrastructure development to make the city of Bogor ideal as a buffer area (hinterland) of DKI Jakarta.  Referring  to  the  condition  of  development  dynamics  of  Bogor  City,  two  important  things  to consider are changes in land use and spatial planning, because city drainage problems arise due to these changes. then to anticipate these problems, it is necessary to immediately review the Bogor City drainage masterplan,  and  it  is  necessary  to  study  the  material  and  formulate  alternative  solutions  in  the  area  that will be prioritized for handling . This study  aimed to discuss about the arrangement of areas that  will be prioritized for handling, based on Peraturan Menteri Pekerja Umum No. 12 Tahun 2014 about concerning Procedures  for  Planning  a  City  Drainage  System.  This  study  can  be  used  as  a  recommendation  to determine priority areas for Central Bogor District.
Keywords: Drainage, flood, Bogor Tengah District, Masterplan, Hinterland

## Abstrak
Seiring berjalannya waktu, laju pertumbuhan dan alih fungsi lingkungan fisik maupun sosial ekonomi  di kawasan  Jabodetabek  (Jakarta,  Bogor,  Depok,  Tangerang  dan  Bekasi)  mengalami  perkembangkan  yang pesat,  sehingga  kebijakan  Tata  Ruang  Nasional  maupun  kebijakan  Tata  Ruang  Provinsi  Jawa  Barat menekankan  perlunya  pembangunan  infrastruktur  yang  memadai  guna  menjadikan  kota  Bogor  ideal sebagai  kawasan  penyangga  ( hinterland )  Provinsi  DKI  Jakarta.  Merujuk  pada  kondisi  dinamika pembangunan Kota Bogor saat ini, dua hal penting yang  harus diperhatikan adalah perubahan tata guna dan  tata  ruang  wilayah,  karena  permasalahan  drainase  kota  muncul  akibat  adanya  perubahan  tersebut. Maka  untuk  mengantisipasi  resiko  tambahan  dari  berubahnya  tata  ruang  dan  tataguna  wilayah  Kota Bogor,  perlu  segera  dilakukan  peninjauan  kembali  terhadap masterplan drainase  Kota  Bogor,  serta dilakukannya  pendalaman  kajian  materi  dan  perumusan  alternatif  solusi  pada  kawasan  yang  akan dijadikan  prioritas  penanganan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  tentang  penyusunan  kawasan yang  akan  dijadikan  prioritas  penanganan  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pekerja  Umum  No.  12  tahun 2014 tentang tata  cara perencanaan sistem drainase perkotaan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi penentuan kawasan prioritas penanganan banjir di Kecamatan Bogor Tengah.
Kata Kunci: Drainase, Banjir, Kecamatan Bogor Tengah, Masterplan, Hinterland

## 1. Pendahuluan
Meningkatnya  perkembangan  dikawasan  perkotaan  menimbulkan  permasalahan  genangan  air, banjir, dan pencemaran  air. Pertumbuhan penduduk yang  signifikan menyebabkan  kepadatan penduduk, sehingga  menyebabkan  tekanan  terhadap  ruang  dan  lingkungan.  Hal  tersebut  berdampak  pada berkurangnya  sarana  dan  pra-sarana  pengendali  banjir,  seperti  kurangnya  kemampuan  saluran  drainase dalam menampung kelebihan limpasan air dipermukaan [1].
Selaras  dengan  pesatnya  laju  pertumbuhan  dan  alih  fungsi  fisik  maupun  sosial  ekonomi  kawasan Kota  Bogor,  kebijakan  Pemerintah  Kota  Bogor  menekankan  perlunya  pembangunan  infrastruktur  yang memadai  guna  menjadikan  Kota  Bogor  ideal  sebagai  kawasan  penyangga  [2].  Kota  Bogor  merupakan bagian tengah dari daerah aliran sungai Cisadane dan Ciliwung. Menurut Ref [3] dalam [4] menyebutkan
bahwa  tingginya  curah  hujan  di  Kota  Bogor  serta  berubahnya  alih  fungsi  lahan  di  kawasan  tersebut menyebakan  meningkatnya  laju  limpasan  permukaan  sehingga  menyebabkan  banjir  pada  daerah  lain. Bagian  tengah  DAS  Ciliwung  merupakan  kawasan  yang  paling  besar  menyebabkan  banjir  di  beberapa kawasan di Jakarta.
Penelitian  [5]  memaparkan,  limpasan  air  permukaan  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  seperti, topografi,  tata  guna  lahan,  serta  luas  dan  bentuk  daerah  pengaliran.  Adapun  faktor  lainya  yaitu  faktor meterologi  meliputi  intensitas,  distribusi  curah  hujan  dan  durasi  hujan  pada  kawasan  tersebut.    Untuk kasus  di  Kecamatan  Bogor  Tengah,  faktor  utama  yang  mempengaruhi  terjadinya  banjir  dikawasan tersebut  adalah  perubahan  tata  guna  lahan,  kapasitas  saluran  drainase  terlampaui,  serta  terdapatnya sampah pada saluran drainase yang menyebabkan terjadinya penyumbatan aliran.
Menurut [6] secara konseptual proses perubahan tata guna lahan dipinggiran kota dipengaruhi oleh berbagai  hal  antara  lain  secara  aktif  kota  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  pengusaha  untuk  dibeli  dan dikembangkan, kota mulai diprogramkan untuk pembangunan, dibangun dan dihuni oleh penduduk, serta adanya urban  interest (bergesernya  tata  guna  lahan  pinggiran  kota  yang  tersedia  akibat  meningkatnya kebutuhan lahan kota dalam hal pengembangan pembangunan)
Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  hasil  studi  literatur  serta  pengamatan  langsung  di  lapangan guna  melihat  kawasan  terdampak  banjir  yang  perlu  dijadikan  kawasan  prioritas  penanganan  banjir. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan rekomendasi pemilihan prioritas penanganan banjir di Kecamatan Bogor Tengah berdasarkan Permen PU No. 12 tahun 2014.

## 2. Metode Penelitian
Banjir  dapat  menyebabkan  kerugian  fisik  maupun  material,  banjir  merupakan  bencana  alam  yang disebabkan  oleh  curah  hujan  yang  tinggi  namun  tidak  diimbangi  dengan  kemampuan  saluran  drainase dalam  menampung  kelebihan  limpasan  tersebut.  Penelitian  [7]  menyatakan  terlampauinya  kapasitas sungai  disebabkan  oleh  berlebihnya  air  yang  menggenang  disuatu  kawasan  yang  biasanya  kering, menyebabkan  kapasitas  sungai  sehingga  tidak  mampu  menampung  kelebihan  air  tersebut.  Kejenuhan tanah  yang  terlampaui  serta  masih  tingginya  ketinggian  muka  air  didalam  alur  sungai  merupakan  dua faktor yang menyebabkan banjir pada saat tingginya curah hujan.
Kerentanan  banjir  merupakan  tingkat  kemudahan  suatu  kawasan  untuk  terkena  banjir.  Daerah dengan  relief  datar  dan  landai  seperti  dataran  nyarit,  dataran  alluvial,  teras  marin,  dan  teras  sungai erosional, merupakan daerah yang mudah terkena dampak pada saat banjir [8].
Penentuan  skala  prioritas  dengan  menggunakan  metode  Permen  PU  No.  12  tahun  2014  yang digunakan  pada  penulisan  ini  digunakan    juga  oleh  [9]  dalam  menentukan  prioritas  penangaan  banjir  di Kecamatan  Bogor  Selatan,  dimana  hasil  dari  penelitianya  diperoleh  Kelurahan  Cikaret  sebagai  prioritas penaganan banjir karena memperoleh nilai skoring >200.
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bogor Tengah untuk mengetahui prioritas penanganan banjir berdasarkan Permen PU No. 12 tahun 2014. Adapun metodologi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 . Evaluasi  saluran  drainase  di  Kecamatan  Bogor  Tengah  menggunakan    kriteria  skoring  genangan berdasarkan  PerMen  PU  No.  12  tahun  2014  tentang  perencanaan  drainase  perkotaan.  Setiap  kondisi kriteria genangan memiliki nilai dan pembobotan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1,2,4, 5,7 dan 8. Parameter  penentuan  prioritas  penanganan  meliputi  beberapa  hal  seperti  dijabarkan  pada  uraian selanjutnya.
Gambar 1 . Flow chart metodologi penelitian

## Parameter Genangan
Parameter genangan meliputi tinggi genangan (m), Luas genangan (Ha), Lamanya genangan dalam 1 jam, serta frekuensi genangan dalam 1 tahun. Kriteria parameter genangan seperti dalam Tabel 1.
Tabel 1 . Kriteria parameter genangan Parameter Genangan Nilai Persentase Nilai Tinggi genangan (m): 35 >0,50 100 0,30-0,50 75 0,20-0,30 50 0,10-0,20 25 <0,10 0 Luas genangan (Ha): 25 >8 100 4-8 75 2-4 50 1-2 25 <1 0 Lamanya genangan (jam): 20 >8 100 4-8 75 2-4 50 1-2 25 <1 0 Frekuensi genangan: 20 Sangat sering (10 kali/tahun) 100 Sering (6 kali/tahun) 75 Kurang sering (3 kali/tahun) 50
Studi Literatur

## Parameter Teknis
1. Tinggi genangan 2. Luas area yang terdampak
3. Durasi genangan
4. Frekuensi genangan
Parameter Non-Teknis 1. Ekonomi
2. Fasilitas sosial dan pemerintah
3. Gangguan transportasi
4. Perumahan 5. Pribadi Pengumpulan Data Analisa Data
1. Identifikasi  kelengkapan data. 2. Membandingkan data yang diperoleh dengan Permen PU No. 12 Tahun 2014. 3. Rekapitulasi hasil penilaian titik genangan 4. Menentukan prioritas penanganan banjir Kesimpulan
Mulai
Parameter Genangan Nilai Persentase Nilai Jarang (1 kali/tahun) 25 Tidak pernah 0 Sumber:  [1]

## Parameter Ekonomi
Fasos (fasilitas sosial), fasum (fasilitas umum),  daerah pertanian, perkotaan, pertamanan, kawasan industri,  dan  perumahan  merupakan  bagian  yang  diamati  dalam  memperkirakan  kerugian  yang berpengaruh terhadap fasilitas ekonomi. Kriteria parameter ekonomi seperti dalam Tabel 2 .
Tabel 2. Kriteria kerugian ekonomi Parameter Kerugian Nilai Terjadi banjir pada kawasan komersial perkantoran padat dan industri Tinggi 100 Terjadi  banjir pada kawasan komersial perkantoran padat dan  industri yang kurang padat Sedang 65 Terjadi  banjir  yang  mempengaruhi  kawasan  perumahan  dan/atau kawasan pertanian Kecil 30 Terjadi genangan air/banjir pada daerah yang jarang penduduknya dan bukan daerah komersil Sangat Kecil 0 Sumber:  [1]
Mengacu  pada  [8],  maka  kepadatan  penduduk  di  Kecamatan  Bogor  Tengah  diklasifikasikan sebagai kawasan sangat padat.  Data kepadatan penduduk  dan tingkat kepadatan penduduk  dikategorikan dalam Tabel 3.
Tabel 3. Klasifikasi tingkat kepadatan Kepadatan Penduduk (Jiwa/km 2 ) Tingkat Kepadatan 0-50 Tidak Padat 51-250 Kurang Padat 251-400 Cukup Padat >400 Sangat Padat Sumber:  [8]

## Parameter Gangguan Sosial dan Fasilitas Pemerintah
Parameter  gangguan  sosial  dan  fasilitas  pemerintah,  seperti:  kerusakan  fasilitas  pemerintahan, kesehatan  masyarakat,  dan  kerusakan  ligkungan.  Kriteria  parameter  gangguan  sosial  dan  fasilitas pemerintahan seperti dalam Tabel 4.
Tabel 4 . Kriteria kerugian fasilitas sosial dan fasilitas pemerintahan Parameter Kerugian Nilai Terjadi genangan pada kawasan yang banyak pelayanan fasilitas pemerintah dan fasilitas sosial Tinggi 100 Terjadi genangan pada kawasan yang sedikit pelayanan fasilitas pemerintah dan fasilitas sosial Sedang 65 Terjadi genangan pada kawasan dengan pelayanan fasilitas pemerintah dan fasilitas sosial terbatas Kecil 30 Tidak ada fasilitas sosial dan fasilitas pemerintah Sangat Kecil 0 Sumber:  [1]

## Parameter Kerugian dan Gangguan Transportasi
Berdasarkan jaringannya transportasi dapat diketegorikan menjadi padat, kurang padat, dan terbatas dilihat  dari  keterpaduan  antara  sistem  transportasi  [10].  Kriteria  parameter  kerugian  dan  gangguan transportasi menurut [1] dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5 . Kriteria kerugian dan gangguan transportasi Parameter Kerugian Nilai Terjadi genangan pada kawasan jaringan transportasi padat Tinggi 100 Terjadi genangan pada kawasan jaringan transportasi kurang padat Sedang 65 Terjadi genangan pada kawasan jaringan transportasi terbatas Kecil 30 Tidak ada jaringan jalan Sangat Kecil 0 Sumber:  [1]
Menurut  [11]  dalam  [12]  dalam  penelitiannya,  moda  transportasi  umum  dapat  dijadikan  indikator kepadatan  jaringan  transportasi.  Indikator  kepadatan  jaringan  transportasi  dapat  dilihat  pada Tabel  6. Rasio arus terhadap kapasitas merupakan definisi derajat kejenuhan, nilai derajat kejenuhan menunjukan apakah  mempunyai  masalah  kapasitas/tidak  pada  segmen  jalan  tersebut  [13].  Kemacetan  terjadi  akibat kapasitas jalan  terlampaui dengan persamaan tingkat pelayanan yaitu V/C (volume/capasitas) mendekati 1, dimana nilai ideal untuk V/C pada suatu akses jalan sebesar <0,75 [14].
Tabel 6. Indikator kepadatan jaringan transportasi Parameter Ukuran Jarak jalan kaki ke shelter Wilayah padat 300-500 menit Wilayah kurang padat 500-1000 menit Kecepatan Perjalan Daerah padat dan mix traffic 10-12 km/jam Daerah kurang padat 25 m/jam Sumber: [11]

## Parameter Kerugian Pada Daerah Perumahan
Berdasarkan  [15]  tentang  perumahan  dan  kawasan  pemukiman  disebutkan  bahwa  pemukiman kumuh  yaitu  pemukiman  yang  tidak  layak  huni  akibat  ketidakteraturan  bangunan,  tingkat  kepadatan bangunan  tinggi,  serta  terdapat  sarana  dan  pra-sarana  yang  tidak  memenuhi  syarat.  Penelitian  [16] mengkategorikan  pemukiman  kumuh  dengan  beberapa  kondisi  yaitu  pemukiman  sangat  ramai  dan ditandai  dengan  perumahan  dan  populasi  yang  berkepadatan  tinggi,  pemukiman  terbuat  dari  struktur berkualitas buruk dan bobrok, penghuninya  mengalami  kemiskinan tingkat tinggi dan pengucilan  sosial, penghuninya  tidak  memiliki  jaminan  kepemilikan  lahan,  penghuninya  memiliki  kekurangan  pelayanan dasar,  dan  memiliki  lingkungan  hidup  yang  tidak  sehat.  Kriteria  kerugian  pada  daerah  perumahan menurut [1] dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7 . Kriteria kerugian pada daerah perumahan Parameter Kerugian Nilai Terjadi pada perumahan padat sekali Tinggi 100 Terjadi pada perumahan kurang padat Sedang 65 Terjadi pada daerah yang terdapat beberapa bangunan perumahan Kecil 30 Perumahan pada daerah banjir Sangat Kecil 0 Sumber:  [1]
Menurut  [17]  dalam  [18]  klasifikasi  kawasan  perumahan  dibagi  menjadi  3  klaster  dengan pengkategorian  sebagai  berikut  :  (a)  luas  pemukiman  rata-rata  <40%  dikategorikan  kawasan  kurang padat,  (b)  luas  pemukiman  rata-rata  40%-60%  kawasan  sedang  dan  (c)  untuk  luas  pemukiman  rata-rata >60% dikategorikan sebagai kawasan padat.

## Parameter Kerugian Hak Milik Pribadi
Kriteria  kerugian  hak  milik  pribadi/rumah  tangga  menurut  [1]  dapat  dilihat pada  Tabel  8. Pemerintah membagi jenis kerugian ke dalam empat kategori. Pembagian ini menurut nilai kerugian yang dialami korban banjir mulai dari kecil, sedang dan tinggi.
Tabel 8 . Kriteria kerugian hak milik pribadi Parameter Kerugian Nilai Jika kerugian lebih dari 80% nilai milik Tinggi 100 Jika kerugian 80% dari nilai milik pribadi Sedang 65 Jika kerugian kurang dari 40% milik pribadi Kecil 30 Tidak ada kerugian milik pribadi Sangat Kecil 0 Sumber:  [1]

## 3. Hasil dan Pembahasan
Secara  Geografis  Kecamatan  Bogor  Tengah  terletak  diantara  6.34’55,4”-6.36’35,2”  LS  dan 106.47’19,8”-106.47’19,8”  BT. Dengan jumlah penduduk sekitar 104.853 jiwa dan luas sebesar 851 Ha, Kecamatan  Bogor  Tengah  dapat  dikategorikan  sebagai  kawasan  padat  penduduk.  Kecamatan  Bogor Tengah  terletak  dekat  pusat  kota  yaitu  hanya  berjarak  2  km  dari  pusat  kota.  Kecamatan  Bogor  Tengah dialiri  oleh  dua  sungai  besar  yakni  Sungai  Cisadane  sebagai  batas  wilayah  dengan  Kecamatan  Bogor Barat,  dan  Sungai  Ciliwung  yang  berada  di  tengah  kota.  Kecamatan  Bogor  Tengah  merupakan  wilayah perbukitan  bergelombang  dengan  ketinggian  bervariasi  antara  200  s.d.  300  m  di  atas  permukaan  laut. Penggunaan lahan di Kecamatan Bogor Tengah berupa lahan pertanian seluas 0,45 Ha (0,08%), bangunan umum  (kantor  dan  pertokoan)  seluas  15,61  Ha  (2,87%),  pemakaman  2,95  Ha  (0,54%), perumahan/pemukiman seluas 524,24 Ha (96,5%), dan lain lain.
Beberapa wilayah di Kecamatan Bogor Tengah masuk dalam daerah rawan banjir. Penyebab utama permasalahan  sistem drainase di Kecamatan Bogor Tengah yaitu (a) Tingginya intensitas curah hujan. (b) Belum  terintegrasinya  sistem  drainase  satu  wilayah  dengan  wilayah  lain  disekitarnya.  (c) Mix  Drain, Terjadi akibat penyimpangan perilaku pengelolaan sampah dan limbah serta penggunaan lahan yang tidak tepat  di  areal  pemukiman  yang  padat  penduduk  dan  pusat  kegiatan  perdagangan/pasar  tradisional.  (d) Pendangkalan dan penyempitan jaringan drainase makro.
Survei  identifikasi  titik  genangan  memiliki  fungsi  sebagai  alat  verifikasi  mengenai  kawasan  yang akan  dijadikan  prioritas  penanganan  banjir.  Berdasarkan masterplan 2018  di  Kecamatan  Bogor  Tengah terdapat  3  Kelurahan  dengan  5  titik  genangan/banjir  yang  dijadikan  analisa  penentuan  proritas. Pembahasan setiap kelurahan disajikan pada uraian berikut.

## Kelurahan Panarangan
Titik  banjir  berada  daerah  tidak  produktif  tepatnya  di  RW  07  RT  03,  tepat  di  bantaran  Sungai Cisadane.  Peta  tata  guna  lahan  disajikan  pada Gambar  2. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  warga setempat  dengan  ketua  RW  07,  banjir  terakhir  terjadi  pada  tahun  2018  yang  menyebabkan  sekitar  6 sampai  7  rumah  terendam.  Genangan  yang  terjadi  beradius  2,1  Ha  dengan  lama  genangan  berkisar  4-8 jam,  menurut  warga  setempat  tinggi  genangan  berkisar  sepinggang  orang  dewasa  atau  ketinggian  air mencapai  1  meter.  Periode  genangan  yang  terjadi  di  Kelurahan  Panarangan  sekitar  1-2  kali/tahun.  Di kawasan tersebut tidak terdapat fasilitas sosial/fasilitas pemerintah yang terkena dampak akibat genangan, selain  itu  genangan  yang  terjadi  bukan  pada  jalur  transportasi.  Kerugian  dirasakan  langsung  oleh mayarakat setempat dikarnakan genangan terjadi di pemukiman sangat padat dan lebih dari 80% kerugian merupakan hak milik pribadi. Tabel 9-10 menyajikan hasil rekapitulasi penilaian untuk setiap parameter banjir di Kelurahan Panarangan.
Tabel 9 . Penentuan parameter genangan Kelurahan Panaragan Parameter Genangan RW 6 Skor RW 7 Skor Tinggi a 100 a 100 Luas e 0 e 0 Durasi b 75 b 75 Frek d 25 d 25 Rekapitulasi 55 55
Setelah  dilakukan  rekapitulasi  pembobotan  parameter  genangan,  Kelurahan  Panarangan  RW  6 memperoleh  bobot  parameter  genangan  sebesar  55,  dimana  angka  tersebut  diperoleh  dari  pembobotan yang  terdapat  di  Permen  PU  No.  12  tahun  2014  sebagai  berikut:  (1)  tinggi  genangan  35%,  (2)  luas genangan  25%,  (3)  durasi  genangan  20%,  (4)  frekuensi  genangan  20%. Pembobotan  tersebut  di  kalikan dengan nilai skor yang diperoleh/total skor  (skor/total skor x pembobotan) sehingga diperoleh hasil: (1) tinggi genangan sebesar 35 point, (2) luas genangan sebesar 0 point, (3) durasi genangan sebesar 15 point, (4)  frekuensi  genangan  sebesar  5  point.  Langkah  selanjutnya  yaitu  pembobotan  yang  sudah  diperoleh dijumlahkan sehingga diperoleh hasil sebesar 55 point untuk  Kelurahan Panarangan RW 06 dan RW 07. Tabel 10 menyajikan rekapitulasi penilaian di Kelurahan Panaragan.
Tabel 10. Rekapitulasi penilaian Kelurahan Panaragan Parameter Penentuan Prioitas RW 6 Skor RW 7 Skor Genangan 55 55 Ekonomi d 0 d 0 Sosial dan fasilitas pemerintah d 0 d 0 Transportasi d 0 d 0 Perumahan a 100 a 100 Kerugian hak milik pribadi a 100 a 100 Rekapitulasi 255 255

## Kelurahan Paledang
Titik  genangan  tersebut  berada  di  kawasan  pemukiman  dan  pertanian  tepatnya  di  Kelurahan Paledang RW 5 (RT 02,03,04), RW 06 (RT 02,03,04,05), dan RW 09. Genangan yang terjadi disebabkan oleh  saluran  irigasi  Cipakancilan  yang  berasal  dari  Sungai  Cibalok  dan  Sungai  Cisadane  (Bendung Empang).  Saluran  ini  merupakan  saluran  induk  yang  direncanakan  untuk  mengaliri  daerah  irigasi  di Bogor bagian Utara dan daerah hilirnya. Air yang masuk dari Sungai Cisadane (Bendung Empang) dapat diatur  menggunakan  pintu  air,  namun  air  dari  arah  sungai  Cibalok  tidak  bisa  dikendalikan.  Hal  ini memungkinkan terjadinya peluapan di ruas saluran induk.
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat, genangan yang terjadi berdampak < 1 Ha  dengan  lama  genangan  berkisar  1-2  jam,  tinggi  genangan  yang  terdapat  di  Kelurahan  Paledang berkisar  antara  30-40  centimeter  dengan  priode  genangan  sekitar  1-2  kali/tahun.  Pada  saat  terjadi genangan di kawasan tersebut, menimbulkan dampak terhadap fasilitas sosial/fasilitas pemerintah. Selain itu,  kerugian  berdampak  langsung  terhadap  mayarakat  dikarenakan  genangan  terjadi  di  pemukiman sangat padat.

## Kelurahan Kebon Kelapa
Genangan  yang  terdapat  di  Kelurahan  Kebon  Kelapa  berada  di  kawasan  pemukiman  tidak  padat penduduk dan pertanian tepatnya di RW 6 dan RW 7 Kelurahan Kebon Kelapa. Kasus genangan di RW 6 dan  RW  7  Kelurahan  Kebon  Kelapa  pada  dasarnya  merupakan  dampak  dari  adanya  pembangunan perumahan  di  kawasan  sungai  Cisadane,  sehingga  menimbulkan  banjir  pada  periode  ulang  tertentu. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pihak  kelurahan  dan  warga  setempat  terjadi  genangan  dengan ketinggian  air  sekitar  5  meter  dengan  luas  genangan  yang  terkena  dampak  sebesar  1,3  Ha.  Lamanya genangan yang terdapat di Kelurahan Kebon  Kelapa berkisar 6-8 jam, dengan periode genangan 10 kali dalam  1  tahun.  Pada  saat  terjadi  genangan  di  kawasan  tersebut,  tidak  menimbulkan  dampak  terhadap fasilitas  sosial/fasilitas  pemerintah.  Selain  itu  ketika  terjadinya  genangan  tidak  mengganggu  jalur transportasi di Kelurahan Kebon Kelapa.

## Penentuan Prioritas Penanganan
Rencana  indikasi  program  terdapat  2  alternatif  pilihan timeline pembangunan,  yaitu  berdasarkan nilai skoring dan  rencana  biaya.  Jika  pengerjaan  program  mengikuti  nilai skoring ,  maka  prioritas pelaksanaan  berdasarkan  nilai skoring terbesar.  Sedangkan  jika  pengerjaan  program  mengikuti  rencana biaya, maka pelaksanaan berdasarkan ketersediaan biaya.
Jumlah nilai maksimum dari keenam kriteria  tersebut di atas berikas antara 0  sampai dengan 600. Nilai  tertinggi  merupakan  kawasan  dengan  prioritas  utama,  makin  rendah  nilainya  makin  rendah  pula prioritasnya.    Berdasarkan  hasil  perhitungan  diperoleh  skor  berkisar  71,25-255,  dimana  nilai  tertinggi terdapat  di  Kelurahan  Panarangan  Rw  6,7  dengan  skor  255  dan  nilai  terendah  terdapat  di  Kelurahan Paledang Rw 9 dengan skor 71,25. Sehingga dari hasil tersebut menunjukan bila perencanaan disesuaikan dengan nilai tertinggi dari nilai skoring maka prioritas penanganan seperti terdapat pada Tabel 11 .
Tabel 11 . Rekapitulasi prioritas penanganan banjir Lokasi Skor Kelurahan Panaragan RW 6,7 255 Kelurahan Paledang RW 5 235 Kelurahan Paledang RW 6 205 Kelurahan Kebon Kelapa RW 6 131,25 Kelurahan Paledang RW 9 71,25

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  rekapitulasi  prioritas  penanganan  banjir  di  Kecamatan  Bogor  Tengah dilaksanakan mulai dari Kelurahan Panarangan RW 6 dan 7 hingga prioritas paling rendah dilaksanakan di  Kelurahan  Paledang  RW  9.  Artinya  di  Kelurahan  Panarangan  RW  6  dan  7  bila  terjadi  hujan  dan menimbulkan  genangan  maka  kawasan  tersebut  memiliki  dampak  yang  lebih  besar  dan  harus  segera ditangani. Pemerintah harus menyiapkan perencanaan dan antisipasi jika terjadi hujan yang menyebabkan banjir pada daerah prioritas tersebut.

## 5. Referensi
[1] Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  12,  tentang Penyelenggaraan  Sistem  Drainase Perkotaan , 2014.
[2] Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kota  Bogor, Masterplan  Drainase  Kota  Bogor  Tahun 2018 , Bappeda Kota Bogor, Bogor, 2018.
[3] Sinukaban, N, Menjinakkan Ciliwung Untuk Mengamankan Jakarta , Kompas, 2005.
[4] Pontoh  N.K,  Sudrajat  D.J,  “Hubungan  Perubahan  Penggunaan  Lahan  Dengan  Limpasan  Air Permukaan: Studi Kasus Kota Bogor,” Jurnal Perencanaan Wilayah Kota , Bandung, Vol. 16/No. 3, hlm.44-56, 2005.
[5] Suripin, Pelestarian Sumberdaya Tanah dan Air , Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.
[6] Baume., Larry S, Internal Structure of the City, Oxford University Press, New York, 1971.
[7] S.  Lili, Pemenafaatan  Teknik  Pengindraan  Jauh  Untuk  Mengidentifikasi  Kerentanan  dan  Resiko Banjir , Bandung, 2008.
[8] Dibyosaputro. P, “Flood Susceptibility and Hazard Survey of The Kudus Prawata-Welahan. Area, Central Java, Indonesia,” Thesis , ITC, Encshede, The Netherlands, 1984.
[9] R.  Anita.,  W.  Eka.,  S.  A.  Lina,  “Analisis  Penentuan  Skala  Prioritas  Genangan  atau  Banjir  Di Kecamatan Bogor Selatan,” Jurnal  Teknologi  Lingkungan  Lahan  Basah ,  Vol  07,  No  2,  hal:  081- 091, 2019.
[10]  Jinca, Transpotasi Laut Indonesia Analisis Sistem & Studi Kasus , Surabaya: Berlian Internasional, 2011.
[11]  Abubakar  I, Menuju  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  Tertib, Jakarta:  Direktorat  Jendral Perhubungan Darat, 1995.
[12]  Ayu K. M., Robbiatul  A., Riyanto B., Kusuma A.  I, “Evaluasi Efektifitas dan Efisiensi  Angkutan Umum  Di  Kawasan  Tembalang,” Jurnal  Teknik  Sipil ,  Fakultas  Teknik  Universitas  Diponogoro, Semarang, 2013.
[13]  Manual Kapasitas Jalan Indonesia (M.K.J.I.), 1997.
[14]  A.  Alhadar,  "Analisis  Kerja  Jalan  Dalam  Upaya  Mengatasi  Kemacetan  Lalu  Lintas  Pada  Ruas Simpang Bersinyal Di Kota Palu," Jurnal SMARTek , Vol.9 2011: 327-336, 2011.
[15]  Undang-Undang  Republik  Indonesia  nomor  1  Tahun  2011  tentang Perumahan  dan  Kawasan Pemukiman .
[16]  H. Aulia, "Evaluasi Keberhasilan Taman Lingkungan Di Perumahan Padat Sebagai Ruang Terbuka Publik  Studi  Kasus:  Taman  Lingkungan  Di  Kelurahan  Galur  Jakarta  Pusat , " Jurnal  Perencanaan Wilayah Kota ," Jakarta Pusat, Vol, 24 No. 2, hlm 109-124, 2013.
[17]  Fitrianingrum,  M.E, Identifkasi  Kualitas  Lingkungan  Pemukiman  dan  Persebaran  Kawasan Permukiman  Kumuh  dengan  Sistem  Informasi  Geografis  (Studi  Kasus:  Semarang  Tengah) , Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
[18]  H.  Nizma.,  S.  Bambang.,  Dr.  Prasetyo  Y, Analisis  Perbandingan  Kepadatan  Pemukiman Menggunakan  Klasifikasi  Supervised  dan  Segmentasi  (Studi  Kasus:  Kota  Bandung) ,  Universitas Diponogoro, Semarang, 2015.