Isu-Isu  Pendidikan dalam Kampanye Pilkada Kabupaten Dompu 2015
1) Ilyas Yasin, 2) Enung Nurhasanah
1) Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, STKIP Yapis Dompu
2) Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, STKIP Yapis Dompu E-mail: ilyasdompu73@yahoo.co.id
Article History: Received: 2020-10-20  ||  Revised: 2021-01-03  ||  Published: 2021-01-30 Sejarah Artikel : Diterima: 2020-10-20  ||  Direvisi: 2021-01-03  ||  Dipublikasi: 2021-01-30

## Abstract
n the context of the regional head election (Pilkada) in Dompu Regency, the issue of education is interesting not only because this issue is still crucial, but also the fact that candidates see the world of education as a basis for support and political legitimacy is quite important in every Pilkada campaign in the area. The long-term objective  to  be  achieved  in  this  research  is  to  encourage  stakeholders,  particularly  the  Dompu  Regency government,  to  put  the  education  sector  in  the  mainstream  in  making  regional  development  policies.  This research  can  also  assist  future  candidates  for  the  district  head  of  Dompu  in  formulating  the  theme  of  the education campaign, program and policy that will be carried out. While the specific target of this research is the knowledge of the political or educational policies of each candidate for district head of Dompu, the forms of educational policies to be implemented, how important educational issues are in the campaign themes of the candidates, how they view educational issues among the issues. other developments, and how to execute the education policies that have been drawn up if elected later. This research was conducted using qualitative methods. The data were collected by means of observation and document study, while the data analysis was carried  out  in  a  descriptive-qualitative  manner.  This  research  concludes  that  apart  from  not  being  a  major issue in the Pilkada campaign, the solution to the educational problems offered by candidates is also partial and only relies on a welfare approach.
Keywords : Politics, Education, Regional Head Election.

## Abstrak
Dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Dompu,  masalah pendidikan menarik bukan hanya  karena  persoalan  ini  masih  krusial,  tapi  juga  fakta  bahwa  para  calon  memandang  dunia  pendidikan sebagai  basis  dukungan  dan  legitimasi  politik  cukup  penting  dalam  setiap  kampanye  Pilkada  di  daerah tersebut.  Tujuan  jangka  panjang  yang  akan  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  mendorong  para  pemangku kepentingan ( stakeholders ), khususnya pemerintah Kabupaten Dompu, agar menempatkan sektor pendidikan berada  di  arus  utama  dalam  pembuatan  kebijakan  pembangunan  di  daerah.  Penelitian  ini  juga  dapat membantu para calon bupati Dompu yang akan datang dalam merumuskan tema kampanye, program maupun kebijakan  pendidikan  yang  akan  diusungnya.  Sedangkan  target  khusus  penelitian  ini  adalah  diketahuinya politik  atau  kebijakan  pendidikan  dari  masing-masing  calon  bupati  Dompu,  bentuk-bentuk  kebijakan pendidikan  yang  akan  dijalankan,  seberapa  penting  isu  pendidikan  dalam  tema-tema  kampanye  para  calon, bagaimana mereka memandang isu pendidikan di antara isu-isu pembangunan lainnya, dan bagaimana cara mengeksekusi  kebijakan  pendidikan  yang  telah  disusun  jika  terpilih  nantinya.  Penelitian  ini  dilaksanakan dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan studi dokumen, sedangkan analisis data dilakukan secara deksriptif-kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa  selain belum menjadi isu utama dalam kampanye Pilkada, penyelesaian masalah pendidikan yang ditawarkan para calon juga masih bersifat  parsial serta hanya mengandalkan pendekatan kesejahteraan.
Kata kunci: Politik, Pendidikan, Pilkada.

## I. PENDAHULUAN
Dalam  pentas  politik  modern  pendidikan  seringkali  menjadi  salah  satu  isu  strategis  yang digunakan oleh para elit untuk meraih dan memobilisasi dukungan publik dalam ajang perebutan jabatan-jabatan politik seperti Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal itu didasarkan pada fakta bahwa pendidikan tidak sekadar berfungsi mengembangkan potensi
individu-individu  dalam  masyarakat  tapi  juga  secara  langsung  ikut  memengaruhi  kualitas kehidupan  negara  secara  luas  (Razik&Swanson,  1995).  Itulah  sebabnya  setiap  kebijakan pendidikan  merefleksikan  pilihan-pilihan  politik,  tradisi,  nilai  dan  konsepsi  masa  depan  sebuah negara  (UNESCO,  1972:  170).    Bahkan  menurut  Olsen  dkk  (Tilaar  dan  Nugroho,  2008:  267) kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keamanan, keberlanjutan dan eksistensi dunia global. Sebagai  salah  satu  aspek  yang  bersentuhan  langsung  dengan  hajat  hidup  orang  banyak  maka kebijakan-kebijakan  di  bidang  pendidikan  tentu  akan  ikut  memengaruhi  persepsi  dan  pilihan seseorang dalam menyalurkan aspirasi politik yang dimilikinya dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada.
Pilkada  secara  langsung  yang  dilakukan  sejak  2004  telah  membawa  beberapa  implikasi mendasar dalam  sistem perpolitikan di  Indonesia  baik dari aspek  rekrutmen  elit maupun  isu-isu kampanye  politik  di  daerah.  Dari  aspek  rekrutmen,    studi    Pramusinto  (2010:  307-308) menunjukkan  bahwa  otonomi  daerah  tidak  hanya  melahirkan  kepemimpinan  yang  inovatif  tapi juga  sumber-sumber  rekrutmen  kepemimpinan  yang  lebih  bervariasi.  Jika  pada  masa  Orde  Baru kepemimpinan  didominasi  kalangan  militer  dan  birokrat  maka  sejak  otonomi  daerah  pola kepemimpinan  berasal  dari  berbagai  kalangan  seperti  dunia  usaha  (Kota  Yogyakarta  dan Gorontalo),  pendidik  (Jembrana,  Blitar,  Bantaeng,  Bojonegoro),  aktivis  politik  (Blitar,  Kebumen, Solo),  birokrat  muda  (Solok),  tokoh  perempuan  (Kebumen)  dan  kalangan  profesional  (Kota Bandung). Sedangkan dari aspek isu kampanye, Pilkada telah menyebabkan isu-isu kampanye para calon  kepala  daerah  memiliki  dimensi  kedekatan  ( proximity )  dengan  berbagai  persoalan  yang dihadapi  secara  langsung  oleh  masyarakat  pemilih,  sehingga  setiap  pilihan  isu  kampanye  yang disampaikan para kandidat akan turut memengaruhi tingkat elektabilitas kandidat, termasuk isu- isu di bidang pendidikan.
Pada 2015 secara nasional  terdapat 269 daerah yang terdiri atas 9 provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten  melakukan  Pilkada  secara  serentak  ( Suara  KPU ,  edisi  Maret-April  2015).  Di  Provinsi Nusa  Tenggara  Barat  (NTB)  sendiri  terdapat  tujuh  kabupaten/kota  yang  menggelar  Pilkada serentak  yakni  Kabupaten  Sumbawa  Besar,  Kabupaten  Sumbawa  Barat,  Kabupaten  Dompu, Kabupaten Bima, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara ( Jurnal KPU Dompu , Juli-Agustus 2015). Meskipun Pilkada digelar  pada awal Desember 2015, namun sejak pertengahan  tahun  2014  geliat  politik  kabupaten  Dompu  sudah  mulai  bermunculan.  Beberapa kandidat  yang  akan  mencalonkan  diri  dalam  Pilkada  melakukan  berbagai  upaya  untuk  menarik simpatik masyarakat baik secara terbuka maupun tersamar, misalnya melalui berbagai acara sosial kemasyarakatan  (seperti  pernikahan),  pertemuan-pertemuan  informal,  mensponsori  berbagai kegiatan  perlombaan  olahraga,  maupun  dengan  menggunakan  media  dan  alat  seperti  spanduk, baliho  dan  kalender.  Berbagai  upaya  tersebut  tidak  lain  dimaksudkan  untuk  membangun  citra positif guna meraih dukungan publik, baik yang dilakukan calon pendatang baru maupun petahana ( incumbent ).
Di Kabupaten Dompu maupun  NTB umumnya, secara politik isu pendidikan menjadi menarik karena berhubungan dengan masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Di tingkat provinsi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB masih sangat rendah, yakni menempati urutan 32 dari 33 provinsi dengan indeks 63 pada tahun 2007. Posisi tersebut belum bergeser sampai tahun 2009. Tahun 2005 NTB bahkan merupakan salah satu dari tujuh provinsi yang memiliki proporsi angka buta  huruf  yang  relatif  tinggi  yaitu  18,27%  (Sulistyastuti,  2007:  19).  Kendati  Angka  Partisipasi Kasar (APK) melebihi 100% dan Angka Partisipasi Murni (APM) cukup tinggi (SD/MI 95,15% tahun 2002/2003,  SMP/MTs  76,15%  pada  2006)  tapi  IPM  NTB  dalam  tiga  tahun  terakhir tetap  rendah yaitu    60,6    (2004),  62,4  (2005)  dan  63  (2006).  Peringkat  ini  berada  di  bawah  rata-rata  IPM nasional pada tahun yang sama yaitu 68,7; 69,4; dan 70,1 (BPS NTB, 2008). Demikian juga, meski Angka  Melek  Huruf  (AMH)  cukup  tinggi  yaitu  mencapai  80,1%  untuk  usia  di  atas  15  tahun,  tapi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) hanya mencapai 6,7 tahun atau setingkat kelas satu SMP. Angka drop out (DO) juga cukup tinggi terutama di tingkat SD yaitu 29.724 siswa (5,51%), sedangkan di SMP 4,76%, SMA 4,23% dan SMK 6,31%.
Di  Kabupaten  Dompu,  isu  pendidikan  paling  tidak  menghadapi  dua  tantangan  berat. Pertama , masih  tingginya    angka  kemiskinan  yakni  mencapai  57.531  jiwa    (27,87%)  dari  keseluruhan penduduk  213.185  jiwa  sehingga  menempatkan  Kabupaten  Dompu  berada  di  urutan  kedua  dari sembilan  kabupaten/kota  yang  berpenduduk  miskin  di  Provinsi  NTB. Kedua ,  angka  buta  aksara
untuk  usia  10  tahun  ke  atas  juga  tergolong  tinggi  yaitu  20,17%  tahun  pada  2006.    Angka  Melek Huruf  mencapai  82,80%,  Rata-rata  Lama  Sekolah  (RLS)  7,00  tahun  dan drop  out (DO)  4,88%. Kondisi  ini  menyebabkan  IPM    Kabupaten  Dompu  pada  2007  berada  berada  di  urutan  5  tingkat provinsi atau urutan 424  secara nasional. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa ke depan berbagai persoalan pendidikan senantiasa menjadi isu krusial yang akan dihadapi oleh elit yang memimpin Kabupaten  Dompu.  Oleh  karena  itu,  menarik  untuk  mencermati  isu-isu  pendidikan  dalam kampanye Pilkada Kabupaten Dompu 2015. Meski selama ini janji-janji kampanye seringkali tidak memiliki  konsekuensi  hukum,  namun  betapapun  bahwa  janji  kampanye  menjadi  cermin  dari visi dan  aspirasi  politik  dari  calon  kepala  daerah  bersangkutan.  Faktanya,  terdapat  beberapa  daerah yang  tergolong  sukses  membuat  inovasi  di  bidang  pendidikan  sehingga  kualitas  kehidupan masyarakatnya dapat ditingkatkan.
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  melihat  bagaimana  politik  pendidikan  dalam  kampanye  Pilkada Kabupaten  Dompu  tahun  2015.  Apakah  bidang  pendidikan  menjadi  perhatian  para  calon  bupati, bagaimana mereka memandang isu pendidikan dalam kerangka kebijakan pembangunan di daerah jika kelak terpilih? Seberapa pentingkah posisi pendidikan dibandingkan sektor-sektor lain seperti kesehatan,  ekonomi,  pertanian  dan  lain-lain?    Tulisan  ini  merupakan  hasil  penelitian    kualitatif yang    dilakukan  selama  lima  bulan  masa  kampanye  Pilkada  di  Kabupaten  Dompu    yakni    27 Agustus-5 Desember 2015. Sasaran penelitian ini adalah seluruh calon atau pasangan calon bupati Dompu  periode  2015-2020  yang  telah  ditetapkan  dan  disahkan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum Daerah  (KPUD)  Kabupaten  Dompu  serta  yang  melakukan  kampanye  dalam  pemilihan  kepala daerah kabupaten Dompu tahun 2015.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di sejumlah wilayah yang menjadi tempat kampanye para pasangan calon bupati Dompu yang tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Dompu yakni Kecamatan Dompu, Woja,  Pajo,  Hu’u,  Manggelewa,  Kempo,  Kilo  dan  Pekat.    Data  primer  diperoleh  melalui    observasi saat para pasangan calon maupun tim sukses  melakukan kampanye,  pidato maupun  acara debat antar  pasangan  calon  yang  difasilitasi  KPUD,  di  samping  melalui  publikasi  media  massa  seperti pemberitaan  di  koran  dan  siaran  televisi  lokal.    Sedangkan  data  sekunder  dikumpulkan  melalui berbagai  bahan  bacaan  dan  sumber  yang  relevan  dengan    penelitian  ini.    Analisis  data  mengacu pada  Miles  dan  Huberman  (1985)  yang  terdiri  atas  tiga  aktivitas  yakni  reduksi  data  ( data reduction ), penyajian data ( data display ), dan kesimpulan/verifikasi ( conclusion drawing/verification ).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Penelitian
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  (KPUD)  Kabupaten  Dompu Nomor  50/Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun  2015  tanggal  24  Agustus  2015    terdapat  empat pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2015 yakni (a)  Drs. H. Bambang M. Yasin-Arifuddin,  SH  yang diusung  Partai  Nasdem    (3  kursi),  Partai Gerindra  (  3  kursi)  dan  Partai Hanura (1 kursi),  (b) Syafruddin, SAP-Rafiuddin, SE yang diusung PAN (4 kursi) dan PKB ( 3 kursi); (c) H. Mulyadin, SH, MH-Kurniawan Ahmadi yang diusung PKS (3 kursi), PDI-P (3 kursi) dan Partai Demokrat (2 kursi) dan (d) H. Abubakar Ahmad, SH-Kisman, SH yang diusung PPP (3 kursi), Partai Golkar (2 kursi) dan PBB (3 kursi). Berdasarkan komposisi kursi partai politik di DPRD Kabupaten Dompu,  keempat  pasangan  calon  di  atas  masing-masing  diusung  oleh  7    kursi  parpol  (Paslon Bambang M. Yasin-Arifuddin dan Syafruddin-Rafiuddin) dan 8 kursi parpol (Mulyadin-Kurniawan Ahmadi dan Abubakar Ahmad-Kisman).
Dilihat  dari  latarbelakang  pekerjaan,  keempat  Paslon  berasal  dari  profesi  yang  beragam  sejak dari  politisi  (Rafiuddin  dan  Kurniawan  Ahmadi),  birokrat  (Syafruddin,  Mulyadin),  birokrat- pengusaha (Arifuddin), pengusaha (Bambang M. Yasin), birokrat-politisi (Abubakar Ahmad) hingga pengacara-aktivis LSM (Kisman). Dari keempat Paslon di atas ternyata tak ada satu calon pun yang murni  datang  atau  berasal  dari  dunia  pendidikan.  Untuk    memperkenalkan  diri  maupun  meraih simpati  publik,  ternyata  tidak  seluruh  Paslon  bupati  Dompu  secara  eksplisit  menyampaikan  atau mencantumkan visi dan misi mereka baik melalui alat peraga kampanye, publikasi, saat kampanye maupun  dalam  sesi  debat  antarkandidat  bupati.  Dari  keempat  Paslon,  hanya  Paslon  Syafruddin
Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan) E-ISSN: 2746-7767 Volume 2, Nomor 1, Januari 2021, Hal (38-48)
Yasin  dan  Rafiuddin  H.  Anas  ( Lamba  Rasa )  dan  pasangan  H.  Mulyadin  dan  Kurniawan  Ahmadi (MULYA)  yang  secara  resmi  mencantumkan  visi  dan  misinya,  terutama  melalui  alat  peraga kampanye seperti baliho, spanduk, stiker, dan pamflet. Pasangan Syafruddin Yasin dan Rafiuddin H. Anas ( Lamba Rasa ) memiliki visi “Terwujudnya Dompu yang unggul, sejahtera, maju, religius dan berdaya  saing”.  Sedangkan  misi  adalah  (1)  mewujudkan  pemerintahan  yang  unggul  dalam pelayanan  publik  (2)  membangun  masyarakat  sejahtera  melalui  peningkatan  perekonomian  (3) maju  dalam  kualitas  hidup,  religius  dalam  kehidupan  beragama,  sosial  dan  budaya  serta menciptakan sumberdaya manusia yang berdaya saing dalam bingkai nggahi rawi pahu 1 .
Pasangan  H.  Mulyadin  dan  Kurniawan  Ahmadi  (MULYA),  mengusung  slogan  “Bangga  Bangun Desa” (dan belakangan ditambah menjadi “Menata Kota” sehingga menjadi “Bangga Bangun Desa, Menata Kota”). Visi pasangan ini adalah: “Terwujudnya masyarakat Dompu yang maju, mandiri dan religius  dengan  dinafasi  semangat Mbolo  Weki ”  (gotong  royong).  Misi  pasangan  ini  adalah:  (a) meningkatkan kemampuan dan keadilan ekonomi (b) mengembangkan pendidikan dan teknologi yang bermutu dan berorientasi pasar (c) peningkatan derajat kesehatan masyarakat (d) melibatkan partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  publik  (e)  peningkatan  upaya  penegakkan hukum  (f)  meningkatkan  pengelolaan  dan  pelestarian  sumberdaya  alam.  Sedangkan  pasangan  H. Bambang  M.  Yasin  dan  Arifuddin  (HBY-Arif)  mengusung  visi  maupun  misi  dalam  beberapa  kata saja, yakni visi: “Mandiri dan Religius” dan misi “Membuat Masyarakat Dompu Mampu Membayar”. Kendati mungkin dimaksudkan agar lebih sederhana dan mudah diingat oleh publik, namun secara teoretis visi Paslon ini lebih lepat disebut sebagai slogan, sedangkan rumusan misinya justru lebih cocok  sebagai  visi  meski  secara  tata  kebahasaan  belum  menjadi  kalimat  yang  sempurna  karena tidak  memiliki  predikat.  Sementara  pasangan  H.  Abubakar  Ahmad  dan  Kisman  Pangeran  (OK) bahkan  tak  memiliki  visi  dan  misi  tapi  langsung  mengacu  pada  program  kegiatan  yakni  (1)  siap mengembalikan  program  pendidikan  dan  kesehatan  gratis  (2)  menaikkan  tunjangan  kinerja  PNS (3) menaikkan gaji honorer daerah (4) memberikan kepastian hukum kepada petani penggarap (5) menaikkan  gaji  pegawai  sukarela,  Guru  Tidak  Tetap,  Guru  Tetap  Yayasan,  Pegawai  Tidak  Tetap, Guru  Bantu  Daerah,  guru  PAUD,  guru  TK,  dan  guru  daerah  terpencil  (6)  membagi  pakaian  dinas gratis tiap tahun (7) memberi gaji untuk guru ngaji, marbot, dan ketu RT/RW (8) menaikkan harga jagung dan gabah (9) bantuan untuk nelayan (10) pemberian modal untuk pedagang bakulan (11) memajukan dunia pariwisata.
Dalam  kampanye  di  Lapangan  Bola  Desa  Ranggo  Kec.  Pajo  tanggal  19  September  2015, pasangan  HBY-Arif  tidak  secara  spesifik  mengungkapkan  program  kerja  di  bidang  pendidikan. Sebagai petahana, pasangan ini banyak menyinggung sejumlah capaian pada periode pemerintahan sebelumnya.  Di  bidang  pertanian  pasangan  ini  menyebut  misalnya  (1)  pembukaan  lahan  baru untuk  pertanian  khususnya  jagung  (2)  pemberian  bibit  jagung  gratis  untuk  para  petani  (3) penyediaan kebutuhan pupuk (4) bantuan pembangunan tambak rakyat (5) pembangunan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) (6) penerbitan sertifikat tanah gratis seluas 16.000 persil tanah tegalan. Di  bidang  pembangunan  infrastruktur  pasangan  calon  ini  menyebut  capaian  seperti  (a) pembangunan  Dam  Rababaka  Kompleks  senilai  1  triliun  rupiah  yang  akan  mengairi  lahan  di Kecamatan Woja dan Kecamatan Manggelewa (b) pembangunan dan beroperasinya Pabrik Tebu di desa Doropeti Kecamatan Pekat, beroperasinya perusahaan tambang PT. Sumbawa Timur Maining di  Kecamatan  Hu’u,  serta  pabrik  pengolahan  jagung  di  Kecamatan  Manggelewa.  Dari  sektor ekonomi pasangan HBY-Arif  juga menunjukkan penurunan angka kemiskinan di Dompu dari 21% (2010)  menjadi  14%  (2015).  Di  sisi  lain  daya  beli  masyarakat  Dompu  (pendapatan  perkapita) meningkat menjadi urutan pertama dari 8 kabupaten/kota se NTB dalam lima tahun terakhir. Di bidang  birokrasi  pemerintahan  pasangan  ini  juga  menjanjikan akan  segera  mengangkat  sejumlah pegawai  honorer  daerah  kategori-2  (K-2).  Pasangan  ini  memandang,  karena  tiap  tahun  terdapat ratusan sarjana maka tidak mungkin seluruhnya dapat ditampung dalam birokrasi pemerintahan. Karena  itu    pasangan  ini  berpandangan  bahwa  masuknya  investasi  swasta  di  Dompu  melalui beroperasinya  sejumlah  pabrik  dan  perusahaan  tambang  dengan  sendirinya  akan  membuka lapangan kerja baru bagi para sarjana.
1 Nggahi rawi pahu merupakan motto atau slogan resmi Pemda Kabupaten Dompu yang tertera dalam lambang daerah Dompu . Dalam  bahasa  Bima-Dompu  secara  harfiah nggahi berarti  perkataan, rawi =perbuatan,  dan pahu =bukti perbuatan. Jadi, motto ini mengandung pengertian tentang pentingnya akan satunya kata dengan perbuatan.
Dalam  kampanye  di  desa  nelayan,  desa    Jambu  Kecamatan  Pajo  tanggal  9  September  2015 pasangan MULYA banyak menyampaikan program yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan pembangunan fasilitas dan sarana untuk nelayan dan petani seperti pengadaan perahu, jaring tangkap, mesin ketinting, pelabuhan, Tempat Pendaratan Ikan (TPI), pembangunan pabrik es dll. Di bidang  pertanian,  pasangan  MULYA  menjanjikan  pengadaan  sumur  bor  untuk  meningkatkan produktivitas petani, pembangunan infrastruktur seperti pembanguna jalan lingkungan dan jalan usaha  tani.  Di  bidang  sosial  budaya  menjanjikan  pembangunan  fasilitas  olahraga,  santunan  anak yatim, guru mengaji dan marbot masjid, serta pemberian modal usaha yang bersumber dari dana hibah sebesar Rp 4 juta perorang khususnya untuk kaum ibu yang membuka usaha kecil/bakulan. Pasangan  MULYA  melalui  Kurniawan  Ahmadi  menjanjikan  bahwa  dengan  proyeksi  pendapatan tahun  2016 sebesar Rp 1,18 trilyun pasangan MULYA akan memberikan pendidikan dan kesehatan gratis.  Kurniawan  Ahmadi  memproyeksikan  bahwa  selama  setahun  Kesehatan  Gratis  dapat melayani  300  orang  perdesa  serta  satu  unit  mobil  ambulans  sehingga  jika  300  orang  perdesa dikalikan  90  desa  maka  akan  membutuhkan  dana  sebesar  Rp  1,5  milyar,  sedangkan  mobil ambulans  desa  dialokasikan  15  unit  pertahun  sehingga  menghabiskan  anggaran  sebesar  Rp  3 milyar pertahun. Sementara untuk warga miskin pasangan ini menjanjikan fasilitas BPJS Miskin.
Di bidang pendidikan Kurniawan Ahmadi  menyampaikan keprihatinannya terutama terhadap nasib Guru Tidak Tetap (GTT) yang hanya digaji Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) perbulan. Jumlah GTT  di  Kabupaten  Dompu  dari  tingkat  Taman  Kanak-Kanak  hingga  SMA  berjumlah  2.605  orang. Jika terpilih MULYA menjanjikan gaji GTT minimal Rp 300 ribu perbulan dengan alokasi APBD Rp 1 milyar.    Kurniawan  Ahmadi  juga  menyatakan  keprihatinannya  terhadap mutasi  guru  yang  kental dengan  nuansa  politis,  sehingga  menyebabkan  distribusi  guru  yang  timpang  dan  hanya berkonsentrasi  di  wilayah  perkotaan,  sementara  sejumlah  sekolah  di  wilayah  pinggiran  justru kekurangan  guru.  Di    beberapa  wilayah  seperti  kecamatan  Manggelewa  misalnya,  sejumlah  SD hanya  diisi  2-3  guru  terdiri  atas  guru  agama  dan  guru  olahrga  saja.  Di  sebagian  besar  sekolah kontribusi GTT sangat besar (sekitar 80%) dibandingkan guru PNS yang berjumlah 2.650 orang.
Kurniawan  Ahmadi  menyatakan  bahwa  jika  pada  zaman  Bupati  Syaifurrahman  tahun  2009 dengan PAD yang hanya Rp 514 milyar saja berani memberikan pendidikan dan kesehatan gratis, mengapa  sekarang  dengan  PAD  sebesar  Rp  619  milyar  malah  tidak  ada?  Dia  menyatakan  bahwa pasangan  MULYA  mengusung  slogan  “Membangun  Desa  Menata  Kota” didasari  kesadaran  bahwa “desa  adalah  lapisan  terbawah  kesejahteraan  masyarakat.  Ibarat  pohon,  desa  adalah  akar.  Jika akarnya  tidak  disiram  maka  daun-daunnya  akan  layu”.  Sementara  Cabup  Mulyadin  menyatakan keprihatinnya  atas  rendahnya  harga  jual  udang  maupun  hasil  pertanian  seperti  jagung.  Dia menjanjikan  akan  memperjuangkan  stabilitas  harga  serta  memfasilitasi  pembentukan  asosiasi nelayan  dan  petani  untuk  meningkatkan  posisi  tawar  petani  dan  nelayan.  Mulyadi  juga menawarkan semacam Kartu Jakarta Pintar (KJP) ala (bekas) Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yang  dapat  digunakan  masyarakat  untuk  ditukarkan  dengan  berbagai  kebutuhan  masyarakat seperti  mesin  ketinting,  sumur  bor  dalam  dll  yang  akan  berlaku  selama  masa  pemerintahannya. Mulyadin  juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari aspek fisik seperti  jagung  dan  pembangunan  infrastruktur  seperti  pembangunan  pasar  dan  fasilitas  lainnya tapi juga harus membangun aspek sosial budaya. Karena itu dia mencanangkan program “Magrib Mengaji” serta meluncurkan Balai Mengaji di 8 desa. Program “Magrib Mengaji” dimaksudkan agar masyarakat terutama anak-anak hendaknya mengaji setelah salat Magrib baik di rumah maupun di masjid.
Mulyadin  juga  menjanjikan  perubahan  dalam  pelayanan  pemerintahan  serta  hendak membangun  demokrasi  yang  bermartabat  dengan  menghilangkan  politik  uang  dalam  tata pemerintahannya. Selama ini, menurutnya, tata pemerintahan sudah sangat diwarnai politik uang sejak  dari  jenjang  terendah  seperti  pemilihan  Kadus  dan  Kades  hingga  pengangkatan  pejabat kepala  dinas.  Praktik  tersebut  sudah  terjadi  di  Dompu  sejak  15  tahun  terakhir.  Di  bidang pendidikan,  Mulyadin    menjanjikan  akan  menaikan  gaji  GTT  dari  Rp  100  ribu-150  ribu  sebulan menjadi  Rp  300  ribu  perbulan.  “Jika  gaji  GTT  masih  Rp  100-150  ribu  perbulan  maka  untuk  apa dilanjutkan?”  sambil  menyindir  slogan  petahana  paslon  HBY-Arif  yang  mengusung  jargon “Lanjutkan!”.  Mulyadin  juga  menjanjikan  akan  mengangkat  guru-guru  mengaji  menjadi  tenaga kontrak daerah.
Sementara itu, dalam Rapat Terbatas di Desa Jambu Kec. Pajo tanggal 29 September 2015 Paslon Lamba  Rasa menjanjikan  perbaikan  infrastruktur    nelayan  seperti  rehabilitasi  pelabuhan  serta bantuan  untuk  nelayan  seperti  sampan.  Sedangkan  di  bidang  pendidikan menjanjikan  bantuan perlengkapan sekolah (buku, seragam sekolah).  Anggota Tim Kampanye Lamba Rasa Ikhwayuddin AK (juga Ketua Fraksi PAN di DPRD Kabupaten Dompu) mempertanyakan mengapa pendidikan (di jenjang pendidikan dasar dan menengah) dan kesehatan harus dibiayai lagi masyarakat, sedangkan sebelumnya pendidikan dan  kesehatan gratis sudah berjalan. Dia menyatakan bahwa jika terpilih maka  Paslon Lamba  Rasa memastikan    selama  lima  tahun  memegang  pemerintahan  maka  tidak akan  ada  lagi  masyarakat  Dompu  yang  putus  sekolah  maupun  tidak  mampu  membayar  biaya berobat dengan Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis. Dia juga banyak mengeritik kebijakan pembangunan  Pemda  yang  lebih  berorientasi  proyek-proyek  fisik  seperti  pembangunan  gedung Paruga  Samakai  hanya  karena  Pemda  mendapat  konsesi  10%  dari  kontraktor  daripada pembangunan  dam-dam  yang  lebih  dibutuhkan  oleh  rakyat.  Dia  juga  menjanjikan  jika  paslon Lamba  Rasa memenangkan  Pilkada  akan  menyediakan  bantuan  modal  maupun  membuka lapangan kerja untuk para pemuda maupun kaum ibu sehingga mereka memiliki usaha produktif dan tidak perlu menjadi TKI/TKW seperti yang berlangsung selama ini. Paslon Lamba Rasa juga akan  memberikan  bantuan  untuk  nelayan  maupun  petani  seperti  perahu  dan  alat  tangkap. Sementara  Cabup  Syarifuddin  Yasin  menjanjikan,  jika  dirinya  terpilih    maka  akan  mengunjungi masyarakat setiap saat. Dia juga meyakinkan bahwa dirinya mengikuti pencalonan bupati Dompu bukan  untuk  mencari  kekayaan  pribadi  melainkan  untuk  mengabdikan  diri  untuk  masyarakat Dompu.  Dia  juga  mengklaim  memiliki  akses  untuk  mendapatkan  sumber-sumber  dana  di Pemerintah Pusat (Jakarta).
Sementara  itu,  Cawabup  Paslon  OK  Kisman  dalam  kampanye  di  Kelurahan    Monta  Kec.  Woja tanggal 1 Desember 2015 menyatakan pasangan OK bertekad mengembalikan program pendidikan dan  kesehatan  gratis  sebagaimana  dijalankan  pada  saat  Ompu  menjadi  Bupati  Dompu  periode sebelumnya.  Khusus  di  bidang  pendidikan  program  pendidikan  gratis  bahkan  akan  diperluas hingga tingkat SMA dibandingkan sebelumnya dari jenjang SD sampai SMP. Begitu juga untuk anak- anak kurang mampu yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi (PT), akan dibiayai asalkan memiliki prestasi akademik maupun prestasi nonakademik yang baik. Begitu pula untuk  para  guru  yang  berprestasi  tapi  hendak  menempuh  jenjang  pendidikan  lebih  tinggi  akan dikuliahkan secara gratis. Paslon OK mengeritik penghapusan program pendidikan dan kesehatan karena simpulan yang keliru yakni masyarakat Dompu sudah sejahtera (kaya).
Kisman  memastikan  bahwa  pihaknya  juga  akan  mengharamkan  penyuapan  dalam pengangkatan kepala sekolah seperti yang terjadi selama ini yang ditengarai melakukan penyuapan antara Rp20-30 juta. Pengangkatan kepala sekolah akan dilakukan berdasarkan prinsip senioritas. Paslon OK akan memberikan gaji kepada guru honor Rp 900 ribu seperti di zaman Ompu dahulu. “Sekarang gaji guru honor malah diturunkan menjadi Rp700 ribu,” tukas Kisman. OK menjanjikan gaji guru honor Rp 1 juta sebulan  sedangkan Guru Tidak Tetap (GTT), Guru Tetap Yayasan (GTY), guru TK, guru PAUD, kader Posyandu, guru ngaji , dan ketua RT diberi gaji Rp500 ribu. Sedangkan untuk  birokrasi,  pasangan  OK  akan  mengembalikan  program  pembagian  pakaian  dinas  secara gratis.  Pihaknya  juga  menjamin  tidak  ada  praktik  suap  dalam  tes  CPNS  maupun  perekrutan pegawai honor daerah.

## B. Pembahasan
Bila dicermati  terdapat beberapa fakta menarik tentang isu dan kebijakan pendidikan  dalam konteks  kampanye  Pilkada  Dompu. Pertama ,    tidak  seluruh  Paslon  merumuskan  visi,  terlebih memiliki visi pendidikan, secara sistematis dan komprehensif. Absennya bidang pendidikan dalam visi (sebagian) para Paslon bupati tersebut menunjukkan bahwa sektor pendidikan seolah menjadi sektor  yang  diabaikan  dan  dianggap  tidak  penting  dalam  keseluruhan  rancang-bangun pembangunan  di  daerah.  Sebaliknya,  isu  dan  kebijakan  di  bidang-bidang  ekonomi,  infrastruktur, dan  peningkatan  kesejahteraan  birokrasi  jauh  lebih  mendapat  perhatian.  Secara  teoretis  hal tersebut dapat  dimaklumi  karena,  kendatipun  kebijakan pendidikan disadari  sangat  penting  bagi transformasi  sosial  individu  dan  masyarakat  baik  secara  ekonomis  maupun  aktualisasi  nilai-nilai kemanusiaan,  namun  kebijakan  pendidikan  bukanlah  sesuatu  yang  berdiri  sendiri  melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti politik, budaya, maupun ekonomi.
Dalam  kampanye  Pilkada  Dompu,  kecilnya  perhatian  para  Paslon  terhadap  kebijakan pendidikan  dalam  derajat  tertentu  dapat  dipahami  dari  perspektif  di  atas.  Sebagai  daerah  yang masih didera oleh berbagai kemiskinan dan keterbelakangan maka ‘wajar’ bila para Paslon belum menjadikan  isu  pendidikan  sebagai  isu    utama  dalam  kampanye-kampanye  mereka.  Sebaliknya, fokus  isu  para  Paslon  lebih  besar  pada  persoalan-persoalan  kongkret  yang  dihadapi  oleh masyarakat seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pangan, kesejahteraan ekonomi, lapangan kerja serta  pembangunan  infrastruktur.  Isu-isu  seputar  pemenuhan  kebutuhan  dasar  masyarakat dipandang lebih populis dan karenanya secara politik lebih menguntungkan dibandingkan dengan isu pendidikan yang relatif dipandang ‘mewah’.
Kendati  demikian,  tidak  berarti  bahwa  kemiskinan  ekonomi  menjadi  satu-satunya  alasan  bagi suatu  daerah  untuk  tidak  menjadikan  kebijakan  pendidikan  sebagai  arus-utama  ( mainstream ) kebijakan  kepala  daerah.  Sebab  hal  itu  sangat  tergantung  pada  visi  dan  kepedulian  pemimpin bersangkutan.  Jika  kebijakan  pendidikan  dipandang  sebagai  bagian  dari  kebijakan  pembangunan lainnya maka pendidikan pun akan diperlakukan sama dengan kebijakan lainnya seperti kebijakan bidang  ekonomi,  sosial,  militer  dan  lain-lain.  Dalam  konteks  ini,  sebagai  wilayah  tanggung  jawab pemerintah    pendidikan  juga  sering  “dipaksa”  menyesuaikan  diri  dengan  pola-pola  administratif umum dan norma-norma yang berlaku. Akibatnya, ”pendidikan publik dibiayai dan dikontrol oleh pemerintah  seperti  pemerintah  membiayai  dan  mengontrol  bidang-bidang  lainnya  seperti pertanian, kesehatan, atau pelayanan sosial” (Sirozi, 2005: 17). Padahal sebagai upaya humanisasi ( humanizing ),  kebijakan  pendidikan  memerlukan  pola  pendekatan  dan  perlakuan  yang  juga manusiawi.  Pada  kampanye  Pilkada  Dompu  terlihat  bahwa  visi  dan  kebijakan  pendidikan  dari Paslon hanya sekadar bagian terkecil dari isu-isu utama dalam kampanye-kampanye mereka.
Persoalan kedua , adalah isu dan kebijakan pendidikan dari Paslon cenderung terkesan instan dan  belum  bersifat  strategis  seperti  pelayanan  pendidikan  gratis,  penyediaan  perlengkapan sekolah, menaikkan tunjangan guru honorer, pemberian beasiswa, serta mengarahkan lulusan agar terserap  dalam  pabrik  maupun  perusahaan  tambang.  Meskipun  demikian,  ada  juga  Paslon  yang menyoroti ketimpangan distribusi guru-guru di daerah perkotaan dan pedesaan, kendatipun belum dilengkapi  dengan  pemetaan  di  tiap  kecamatan  serta  data-data  yang  memadai.  Munculnya kebijakan-kebijakan  pendidikan  yang  bersifat  instan  tersebut  seolah  mengkonfirmasi  bahwa pembuatan  kebijakan-kebijakan  publik,  termasuk  kebijakan  pendidikan,  seringkali  tidak berdasarkan  analisis  kebijakan  yang  memadai.  Padahal  dengan  memanfaatkan  hasil  analisis kebijakan  yang  telah  ada  maka  di  samping  terhindar  dari  pembuatan  kebijakan  yang  keliru  juga dapat menghemat berbagai sumberdaya.
Bila dicermati maka isu dan kebijakan-kebijakan pendidikan dalam kampanye dari para Paslon bupati  Dompu  tidak  bersifat  strategis  dan  komprehensif.  Bahkan  kebijakan  pendidikan  gratis misalnya, sekadar menduplikasi kebijakan  nasional  karena hal itu merupakan amanat dari UU No. 20  Tahun  2003  tentang  Sisdiknas  sehingga  penerapan  kebijakan  tersebut  tidak  dapat  dipandang sebagai  ’kemurahan  hati’  atau  bentuk  keberpihakkan  pemimpin  di  daerah  terhadap  dunia pendidikan. Dalam pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi  setiap  warga  negara  tanpa  diskriminasi”    dan  pada  ayat  (2)  “Pemerintah  dan  pemerintah daerah  wajib  menjamin  tersedianya  dana  guna  terselenggaranya  pendidikan  bagi  setiap  warga negara  yang  berusia  tujuh  sampai  dengan  lima  belas  tahun”.  Bahkan  secara  spesifik,  dalam kaitannya  dengan  pendanaan  pasal  49  ayat  (1)  menegaskan  bahwa  pemerintah  wajib mengalokasikan  minimal  20%  APBN  maupun  APBD  untuk  sektor  pendidikan.  Dengan  demikian, keharusan  untuk  menjamin  terlaksananya  pendidikan  yang  murah  dan  berkualitas,  terutama  di jenjang pendidikan dasar (SD-SMP/sederajat), sudah merupakan sine quo non , mutlak dan inheren dalam  kebijakan  pembangunan  nasional  dan  daerah.  Di  luar  hal  itu,  kewajiban  untuk menyelenggarakan  pendidikan yang murah dan berkualitas bagi masyarakat merupakan amanat konstitusi yang harus ditunaikan oleh pemerintah untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Dapat dikatakan bahwa secara umum kebijakan-kebijakan pendidikan yang ditawarkan para Paslon  dalam  kampanye  Pilkada  Dompu  masih  berkutat  pada  hal-hal  yang  bersifat  fisik  atau finansial  seperti  pendidikan  gratis,  penyediaan  perlengkapan  sekolah,  pemberian  beasiswa  dan sejenisnya.  Padahal  sebagaimana  diingatkan  Arcaro  (1997:  2)  bahwa  kunci  peningkatan  mutu pendidikan  tidak  semata  ditentukan  oleh  ketersediaan  dana.  Arcaro  menolak  pandangan  bahwa
jika dana telah tersedia dalam jumlah cukup secara otomatis dapat meningkatkan mutu pendidikan. Padahal pencapaian mutu tersebut ditentukan oleh kualitas personil yang ada baik kepala sekolah, guru,  tenaga  kependidikan  maupun  komite  sekolah/dewan  pendidikan  dalam  membangun kerjasama bagi kemajuan sekolah. Masih menurut Arcaro (1997: ix) bahwa keberhasilan reformasi di  bidang  pendidikan  mengharuskan  pelibatan  semua  pemangku  kepentingan  dan  harus  dilihat sebagai bagian integral dari kehidupan sosial secara keseluruhan. Sejalan dengan itu Beeby (1982: 4)  juga  mempertanyakan  setiap  kebijakan  pendidikan  yang  hanya  mengandalkan  pertimbangan finansial.
Pada  kampanye  Pilkada  Dompu,  terlihat  bahwa  para  Paslon  belum  menyentuh  aspek-aspek kebijakan  pendidikan  yang  lebih  komprehensif,  sistematis  dan  terintegrasi.  Misalnya  tentang peningkatan kapasitas ( capacity building ) tenaga pendidik dan kependidikan yang dilakukan secara sistematis  dan  berkelanjutan,  kepastian  dalam  jenjang  karir,  pembatasan  masa  jabatan  kepala sekolah,  penggabungan  sejumlah  sekolah  yang  kekurangan  murid,  penyediaan  bis  sekolah, penyediaan  makanan  tambahan  untuk  anak  sekolah  dan  lain-lain.    Sebagian  kecil  isu  strategis pendidikan  tampaknya  sudah  muncul  dalam  kampanye  Paslon  seperti  persoalan  ketimpangan distribusi  guru  antarwilayah  (sebagaimana  dikemukakan  Paslon  MULYA)  maupun  tekad menghilangkan  praktek  ‘penyerahan  upeti’  yang  ditengarai  terjadi  dalam  pengangkatan  kepala sekolah (Paslon OK), namun juga jelas kiranya bahwa berbagai persoalan mendasar pendidikan di Dompu sebagaimana dikemukakan di atas belum tersentuh.
Masalah  peningkatan  kemampuan  mengajar  guru  misalnya,  merupakan  salah  satu  persoalan yang luput dan diabaikan dalam wacana kebijakan peningkatan mutu   pendidikan. Padahal sudah lama menjadi rahasia umum bahwa seorang pegawai negeri di Indonesia, termasuk guru, rata-rata hanya  mendapatkan  program-program  pelatihan  peningkatan  kemampuan  profesionalnya  hanya sekali  selama    20  tahun,  belum  lagi  guru-guru  di  sekolah  swasta.  Hal  tersebut  berakibat  pada lemahnya  kemampuan  profesional  guru  dan  akhirnya  berdampak  terhadap  rendahnya  kualitas pendidikan secara   keseluruhan.  Demikian  juga  dengan  peningkatan  kemampuan  kepala  sekolah. Meski  di  Dompu  dalam  satu  tahun  terakhir  ini  sudah  mulai  dilakukan  pembenahan  berupa pelatihan Cakep (calon kepala sekolah), namun kebijakan semacam itu belum ditindaklanjuti secara serius.    Sebagian  kalangan  pendidikan  menganggap  program  pelatihan  Cakep  hanya  ‘formalitas’ saja  karena  akhirnya  tetap  ditentukan  oleh  faktor  kedekatan,  pendekatan,  uang    dan  lobi-lobi politik.  Di kalangan pelaku pendidikan di Dompu berkembang beberapa istilah untuk menyindir kecenderungan ini misalnya, bahwa untuk mendapatkan jabatan-jabatan yang lebih tinggi  seperti kepala sekolah atau kepala dinas pendidikan kecamatan tidak hanya ditentukan oleh “garis tangan” tapi  juga  “jabat  tangan  dan  buah  tangan”,  atau  dalam  istilah  lokal  harus  memiliki  “pi”  dan  “pa”. Dalam  bahasa  Bima  “Pi”  adalah  akronim  “ piti” (uang)  dan  “pa”  adalah  “ pata ”  (kenalan).  Artinya, kepastian  jenjang  karir    kependidikan  tidak  semata ditentukan  oleh  kompetensi tapi  juga  karena faktor  uang  dan  pertemanan  dan  koneksi  dengan  sumber-sumber  kekuasaan.  Di  sisi  lain,  juga berkembang    asumsi  keliru  sebagian  pelaku  pendidikan  di  Dompu  yang  memandang  seolah-olah jabatan kepala sekolah merupakan pencapaian tertinggi dalam karir seorang pendidik.
Akibatnya, kendati regulasi menetapkan bahwa jabatan sebagai kepala sekolah hanyalah ‘tugas tambahan’,  namun  asumsi  keliru  semacam  ini  sudah  telanjur  berkembang  sehingga  berimplikasi pada  pandangan  bahwa  jabatan  kepala  sekolah  seolah  menjadi  simbol  prestise  dan  status  sosial dan,  karenanya,  harus  dikejar  dan  diperebutkan  dengan  segala  cara,  termasuk  dengan  upaya praktek penyuapan sebagaimana ditengarai sebagian kalangan selama ini. Sinyalemen ini muncul, salah satunya, disebabkan ketidakjelasan mekanisme pengangkatan dalam jabatan kepala sekolah. Akibatnya, setiap kali dilakukan promosi dan mutasi birokrasi seringkali menimbulkan ‘kegaduhan’ bahkan  ‘keguncangan’  di  tengah  publik  karena  selalu  dipersepsi  dalam  kerangka  ‘hukuman’  dan ‘anugerah’. Dipersepsi sebagai ‘hukuman’ ( punishment ) jika jabatan baru tersebut tergolong ‘kering’ secara ekonomis atau posisinya lebih rendah dari sebelumnya. Sebaliknya, akan dipersepsi sebagai anugerah dan keberuntungan jika seseorang mendapatkan jabatan baru yang lebih tinggi, terlebih lagi  jika  mengalami  ‘lompatan’  jabatan  dari  biasanya.    Sebaliknya,  jika  mekanisme  tersebut didasarkan pada indikator-indikator yang transparan dan akuntabel maka timbulnya ekses-ekses yang tidak produktif tersebut dapat dihindarkan.
Di  Indonesia  beberapa  contoh  baik  ( best  practice) dalam  terobosan  dan  inovasi-inovasi kebijakan  pendidikan  telah  dilakukan  misalnya,  di  Kabupaten  Jembrana,  sebuah  kabupaten
termiskin  di  Bali.  Sebagaimana  ditemukan  Nugroho  (2008)  bahwa  Pemerintah  Kabupaten Jembrana berhasil melakukan beberapa inovasi dalam kebijakan pendidikan seperti penggabungan beberapa  sekolah  (termasuk  penggabungan  sejumlah  kantor  pemerintah)  maupun  pembatasan masa jabatan kepala sekolah. Di Jembrana jabatan kepala sekolah hanya berlaku dua periode dan setelah  itu  menjadi  guru  biasa  karena  sesuai  dengan  regulasi  nasional  bahwa  jabatan  kepala sekolah  merupakan  tugas  tambahan,  sedangkan  tugas  pokoknya  adalah  tetap  sebagai  guru. Penegakkan aturan semacam ini diperlukan untuk mencegah timbulnya asumsi keliru sebagaimana dikemukakan  di  atas  bahwa  jabatan  kepala  sekolah  seolah  menjadi  lambang  prestise  dan  status sosial  seseorang.  Lebih  dari  itu,  penegakkan  regulasi  ini  dilakukan  karena  berdasarkan  sejumlah temuan bahwa ternyata banyak kepala sekolah,  pengawas, dan guru-guru senior yang tidak lolos dalam uji kompetensi sertifikasi.
Dalam konteks Dompu masalah penggabungan sekolah yang tidak efisien juga sangat mendesak dilakukan. Tapi rupanya isu ini tergolong sensitif sehingga cenderung dihindari  para Paslon karena dianggap tidak menguntungkan secara elektoral. Sebab jika isu merger sekolah ini dilakukan tentu akan menimbulkan sejumlah implikasi seperti bagaimana merelokasi jabatan bagi kepala sekolah, guru, hingga guru honorer pada sekolah yang dimerger. Padahal suara dan dukungan para pelaku pendidikan di tingkat bawah ini dipandang signifikan oleh para Paslon. Selain persoalan efisiensi anggaran, kendala alat transportasi juga merupakan masalah yang sering dihadapi terutama oleh peserta  didik  khususnya  di  daerah-daerah  pedesaan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kendala  geografis maupun  demografis  dimana  sebagian  masyarakat    bertempat  tinggal  secara  terpencar-pencar sehingga  berpengaruh  terhadap  kinerja  pendidikan  ( educational  performance )  khususnya  dari aspek tingkat kehadiran peserta didik di sekolah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan-kebijakan pendidikan yang antisipatif dan progresif untuk memecahkan masalah tersebut, misalnya dengan pengadaan  angkutan  khusus  sekolah.  Demikian  pula,  diperlukan  kebijakan-kebijakan  pendidikan yang lebih populis untuk merangsang peningkatan persentase kehadiran peserta didik di sekolah, antara lain kebijakan pengadaan makan siang gratis di sekolah sebagaimana diterapkan di India.
Berbagai inovasi kebijakan pendidikan semacam ini maupun mengadopsi beberapa best practice yang ada sangat diperlukan agar wacana-wacana kebijakan pendidikan tidak hanya berkutat pada persoalan-persoalan konvensional (seperti pendidikan gratis) namun mampu melampaui berbagai masalah pendidikan yang muncul di masa mendatang. Di atas semua itu, pendidikan sebagai satu- satunya  instrumen  yang  efektif  untuk  meningkatkan  kemampuan  dan  daya  saing  sebuah  bangsa membuktikan  bahwa  investasi  pendidikan  akan  berpengaruh  secara  langsung  terhadap peningkatan  kualitas  SDM  dan  daya  saing  bangsa  tersebut.  Beberapa  studi  yang  dilakukan  Bank Dunia menunjukkan bahwa investasi pendidikan sebagai kegiatan inti pengembangan SDM terbukti telah  memiliki  sumbangan  yang  sangat  signifikan  terhadap  tingkat  keuntungan  ekonomi  (MC Mochan  dan  Boediono  1992  dalam  Fatah  2009).  Berdasarkan  temuan  studi  tersebut  bahwa keuntungan ekonomi ( rate of return ) investasi pendidikan ternyata lebih tinggi daripada investasi fisik dengan perbandingan rata-rata 15,3% dan 9,1%. Ini berarti bahwa investasi dalam pendidikan merupakan  upaya yang  menguntungkan   baik  secara  sosial  maupun  ekonomis  (Fatah,  2009:  79). Secara  demikian  maka  sudah  seharusnya  kebijakan-kebijakan  pendidikan  dijadikan  arus  utama ( mainstream )  dalam  rancang-bangun  pembangunan  di  daerah,  termasuk  dalam  kampanye- kampanye politik pemilihan kepala daerah.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## A. Simpulan
Berdasarkan  pembahasan    sebelumnya  maka  dapat  disimpulkan  beberapa  hal  sebagai berikut:
1. Pendidikan  belum  menjadi  isu  utama  dalam  tema-tema  kampanye  para  kandidat  yang bertarung dalam Pilkada Kabupaten Dompu 2015; isu-isu pendidikan berada dalam posisi sejajar  bahkan---bagi  sebagian  Paslon---disubordinasikan  dengan  tema-tema  kampanye lainnya  seperti  pembangunan  infrastruktur,  peningkatan  kesejahteraan  ekonomi  serta perbaikan kesejahteraan pegawai.
2. Isu  kebijakan  pendidikan  dalam  kampanye  para  Paslon  masih  berkisar  pada  perdebatan pendidikan gratis, sedangkan beberapa persoalan nyata pendidikan maupun memunculkan
inovasi-inovasi  baru  di  bidang  kebijakan  pendidikan  tidak  muncul  sama  sekali.  Memang, ada  satu  Paslon  yang  mulai  menyoroti  ketimpangan  distribusi  guru  antara  daerah perkotaan  dan  pedesaan,  tapi  juga  jelas  masih  banyak  masalah  strategis  pendidikan  yang belum  tersentuh  seperti  efisiensi  penyelenggaraan  pendidikan,  perbaikan  kualitas sumberdaya  tenaga  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  maupun  kejelasan  dan  kepastian dalam jenjang karir tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Pembenahan  kebijakan-kebijakan  pendidikan  dalam  kampanye  para  Paslon  masih  sangat kuat  menggunakan  pendekatan  ‘kesejahteraan’  dalam  mengatasi  persoalan  pendidikan seperti pemberian remunerasi, beasiswa, perlengkapan sekolah dan sejenisnya. Sedangkan persoalan-persoalan etos kerja, budaya dan mental cenderung diabaikan. Dengan kata lain, berbagai  persoalan  pendidikan    cenderung  dilihat  dengan  menggunakan  pendekatan kuratif,  seolah  dengan  mengandalkan  basis-basis  material  dapat  menyelesaikan  masalah pendidikan dengan sendirinya.
B. Saran
Tidak seperti   sektor pembangunan fisik yang  langsung  kelihatan  hasilnya,    tapi  sebagai sebuah  investasi  jangka  panjang  pendidikan  jelas  sangat  mempengaruhi  perubahan  sosial dalam  suatu  masyarakat.  Oleh  karena  itu  para  Paslon  yang  bertarung  harus  menjadikan  isu pendidikan  sebagai  konsen  utama  dalam  kampanye  Pilkada  bersama  sektor-sektor  lainnya. Dengan  kewenangan  yang  dimilikinya  sekarang  para  kepala    daerah  dapat  menggunakan sektor  pendidikan  sebagai  instrumen  untuk  mendorong  transformasi  sosial  ekonomi  di daerahnya.

## DAFTAR RUJUKAN
Arcaro,  S.  1997. Quality  in  Education:  An  Implementation  Handbook .  New  Delhi:  Vanity  Books International.
Badan Pusat Statistik. 2008. Buku Saku 2008 . Mataram: BPS.
CE. Beeby. 1982. Pendidikan di Indonesia: Penilaian dan Pedoman Perencanaan , terj. BP3K dan YIIS. Jakarta: LP3ES.
Fatah, N. 2009. Ekonomi&Pembiayaan Pendidikan . Bandung: Rosdakarya.
Miles, M.B&Huberman, AM. 1985. Qualitative Data Analysis . California: Sage Publication.
Nugroho,  R.  2008. Kebijakan  Pendidikan  yang  Unggul:  Kasus  Pembangunan  Pendidikan  di Kabupaten Jembrana 2000-2006. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Pramusinto, A. 2010. “Desentralisasi dan Kepemimpinan Inovatif di Indonesia,” Sosiohumaniora, vol. 12, no. 3, h. 307-308,  Nov.
Razik,  T&Swanson,  A.  1995. Fundamental  Concepts  of  Educational  Leadership  and  Management . New Jersey: Prentice-Hall.
Sirozi, M. 2007. Politik Pendidikan . Jakarta: Rajawali Press.
Sulistyastuti, R. 2007. “Pembangunan Pendidikan dan MDGs di Indonesia: Sebuah Refleksi Kritis,” Jurnal Kependudukan Indonesia , Vol. II, No. 2, h. 19, April.
Tilaar, HAR & Nugroho, R. 2008. Kebijakan Pendidikan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tim Penyusun KPU Kabupaten Dompu, 2015. Buku Data dan Infografik Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 . Dompu: KPU Kabupaten Dompu.
UNESCO, Learning to be . 1972. Paris: UNESCO.
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Kompas , 2009. 8 April.
Kompas , 2009. “Kinerja Guru Rendah, Produktivitas Tinggi Saat Mengikuti Sertifikasi”, 7 Oktober.
Kompas , 2009. “Guru Dituntut Perbaiki Kinerja”, 25 November.
Jurnal KPU Kabupaten Dompu. 2015.”7 Kabupaten/Kota di NTB Gelar Pilkada Serentak”. Edisi Juli- Agustus
Suara KPU , 2015. Edisi Maret-April.
Inti Rakyat ,  2015. “OK [Ompu-Kisman] Tawarkan 14 Program untuk Semua”, 28 September.
Inti Rakyat , 2015. “Paslon LR [ Lamba Rasa ] Janjikan Kesejahteraan Rakyat”, 28 September.
Inti Rakyat , 2015. “Membangun Mulai dari Desa”, 28 September.