NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                            ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 -

## 1702

## AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN GAMBAR DARI INTERNET DALAM KAITANNYA DENGAN HAK CIPTA

## In Bagus Sugiharta Wirakusuma, Budi Santoso, Fifiana Wisnaeni
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro wirakusumabagus@gmail.com

## Abstract
Copyright  protection  includes  expression  and  does  not  cover  ideas,  procedures,  work  methods  or mathematical concepts.  For picture users or those of  you  who carry out certain professions where the need for images is quite high, instead be careful taking pictures of other parties, including on the internet.  Copyright  is  not  always  registered  or  mentioned  in  an  image  by  the  owner.  Therefore, when  in  doubt  about  the  copyright  of  an  image,  always  assume  that  an  image  is  protected  by copyright  and  must  try  to  get  permission  to  use  it  properly.  The  method  used  in  this  research  is normative juridical. The results of this study are due to the legal use of internet images in relation to copyrights that were not obtained from their creation. And the use of images from the internet that are  not  obtained  from  their  creation  is  a  violation  of  copyright,  the  internet  as  a  means  for perpetrators  of  image  violations  stored  on  the  internet  and  the  perpetrators  know  that  the  picture does not belong to him but belongs to someone else.

## Keywords : Legal Effects, Images on The Internet, Copyright

## Abstrak
Perlindungan hak cipta meliputi pengekspresian dan tidak meliputi gagasan, prosedur, metode kerja atau  konsep  matematika.  Bagi  pengguna  gambar    atau  anda  yang  menjalankan  profesi-profesi tertentu  dimana  kebutuhan  akan  gambar  cukup  tinggi  sebaliknya  berhati-hati  mengambil  gambar pihak  lain,  termasuk  di  internet.  Hak  cipta  tidak  selalu  didaftarkan  atau  disebutkan  pada  sebuah gambar oleh pemiliknya. Karenanya, pada saat ragu mengenai hak cipta atas sebuah gambar, selalu berasumsi  bahwa  sebuah  gambar  dilindungi  hak  cipta  dan  harus  berusaha  mendapat  izin penggunaan  dengan  benar.Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif.Hasil  penelitian  ini  adalahakibat  hukum  penggunaan  gambar  internet  dalam  kaitannya dengan  hak  cipta  yang  tidak  diperoleh  dari  penciptannya.Dan  penggunaan  gambar  dari  internet yang  tidak  diperoleh  dari  penciptannya  merupakan  pelanggaran  hak  cipta,  internet  sebagai  sarana bagi  pelaku  pelanggaran  gambar  yang  tersimpan  dalam  internet  dan  pelaku  mengetahui  bahwa gambar tersebut bukan miliknya melainkan milik orang lain.
Kata Kunci : Akibat Hukum, Gambar di Internet, Hak Cipta.

## A. Pendahuluan
Bagi  pengguna  gambar  atau  anda  yang  menjalankan  profesi-profesi  tertentu  dimana kebutuhan  akan  gambar  cukup  tinggi  sebaliknya  berhati-hati  mengambil  gambar  pihak  lain, termasuk  di  internet.  Hak  cipta  tidak  selalu  didaftarkan  atau  disebutkan  pada  sebuah  gambar
oleh  pemiliknya.  Karenanya,  pada  saat  ragu  mengenai  hak  cipta  atas  sebuah  gambar,  selalu berasumsi  bahwa  sebuah  gambar  dilindungi  hak  cipta  dan  harus  berusaha  mendapat  izin penggunaan dengan benar.(Maulana, 2002)
Dari  ketidaknyamanan  yang  mungkin  timbul  di  kemudian  hari  akibat  tuntutan  hukum pemilik  hak  cipta,  disarankan  untuk  mengikuti  syarat  dan  ketentuan  yang  digariskan  pemilik atau penyedia gambar sebelum tersebut dipilih dan digunakan.
Berbagai  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  ataupun  apparat  penegak  hukum kebanyakan masih bersifat prefentif bukan represif. Upaya prefentif yang dilakukan antara lain hanya  berupa  penutupan  situs,  pemblokiran,  memberikan  edukasi  kepada  masyarakat,  dan sebagainya.  Sangat  jarang  dilakukan  tindakan  represif  terkait  pelanggaran  hak  cipta  dalam jaringan internet. (Harsono, 1990)
Aparat penegak hukum tidak dapat dengan leluasa menindak para pelaku yang berada di negara lain mengingat keterbatasan yurisdiksi yang dimiliki. Sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadi penyebab lain penindakan sulit dilakukan. Selain diperlukan peralatan yang canggih,  sumber  daya  manusia  yang  memadai  juga  dibutuhkan  untuk  dapat  melacak  para pelaku. Karena apabila merupakan orang yang ahli, pelaku juga dapat menyamarkan identitas, menyembunyikan lokasi, dan sebagainya agar tidak mudah ditemukan.
Perlindungan  hak  cipta  meliputi  pengekspresian  dan  tidak  meliputi  gagasan,  prosedur, metode kerja atau konsep matematika sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002). Dengan patokan rumusan perlindungan hukum terhadap ciptaan yang demikian itu, maka dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta  yang  menunjukan  keaslian  dalam  lapangan  ilmu  pengetahuan,  seni  dan  sastra. (Massudilawe & Partners, 2008)
Seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama-sama  yang  atas  inspirasinya  serta berdasarkan  kemampuan  pikiran,  imajinasi,  kecekatan,  keterampilan  atau  keahliannya melahirkan suatu ciptaan mendapat perlindungan hukum, akan tetapi sampai saat ini belum ada perlindungan hak cipta yang cukup memadai untuk menanggulangi masalah ini.(Saidin, 2004)
Pandangan  Aristoteles  tentang  keadilan  bisa  didapatkan  dalam  karyanya Nichomachean Ethics,  Politics,  Dan  Rethoric .  Spesifik  dilihat  dalam  buku  tersebut,  buku  itu  sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti  dari  filsafat  hukumnya,  “karena  hukum  hanya  bisa  ditetapkan  dalam  kaitannya  dengan keadilan”.(Van Apeldoorn, 1996)
Pada  pokoknya  pandangan  keadilan  ini  sebagai  suatu  pemberian  hak  persamaan  tapi bukan  persamarataan.  Aristoteles  membedakan  hak  persamaanya  sesuai  dengan  hak proposional.  Kesamaan  hak  dipandangan  manusia  sebagai  suatu  unit  atau  wadah  yang  sama. Inilah  yang  dapat  dipahami  bahwa  semua  orang  atau  setiap  warga  negara  di  hadapan  hukum sama.  Kesamaan  proposional  memberi  tiap  orang  apa  yang  menjadihaknya  sesuai  dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.
Kajian  yang  hendak  digali  dalam  penulisan  ini  memfokuskan  dirinya  pada  pembahasan bagaimana akibat  hukum  penggunaan  gambar  dari  internet  dalam  kaitannya  dengan  hak cipta yang  tidak  diperoleh  dari  penciptannya,  dan  apakah  akibat  hukum  penggunaan  gambar  dari internet  dalam  kaitannya  dengan  hak  cipta  yang  tidak  diperoleh  dari  penciptannya  dapat dinamakan pelanggaran hak cipta.
Fakta  menunjukkan  bahwa  cukup  banyak  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan  obyek penelitian  baik  dalam  bentuk  laporan,  skripsi,  tesis  maupun  disertasi.  Namun  khusus  untuk penelitian  hukum,  dengan  keterbatasan  kemampuan  penulis  untuk  menelusuri  hasil-hasil penelitian di bidang hukum, tidak banyak didapati penelitian tentang  izin penggunaan gambar dari  internet  dalam  kaitannya  dengan  hak  cipta  yang  tidak  dapat  diperoleh  dari  penciptannya, penulis mendapat penelitian dalam bentuk tesis dengan judul Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Relevansinya  Dengan  Asas  Ultimum  Remedium  yang  ditulis  oleh  Rachmat  Hidayat  pada Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro,  Semarang Tahun  2013  yang  menjadi  Fokus  studinya  yaitu  apakah asas  ultimum  remedium diperlukan dalam  penyelesaian  pelanggaran  hak  cipta,  kendala-kendala  apa  saja  yang  dihadapi  dalam penerapan asas ultimum remedium tersebut (Hidayat, 2013).
Tesis  yang  ditulis  oleh  Linda  Agustina  Program  Studi  Kenotariatan  Fakultas  Hukum Universitas Hasanudin, Makassar tahun 2012 dengan judul  perlindungan hukum pencipta lagu terhadap website penyedia  jasa download lagu  gratis  dalam  media  internet,  ada  dua  yang menjadi  Fokus  studi  dalam  penulisan  tersebut  antara  lain,  Pertama  bagaimana  perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah kepada pemegang hak cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran  hak  cipta  di  dunia  maya  dan  kedua,  bagaimana  pertanggungjawaban  pihak penyedia  jasa download lagu  gratis  terhadap  pelanggaran  hak  cipta  melalui  media  internet (Agustina, 2012).

## B. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis  normatif yaitu dengan  melakukan  analisis  terhadap  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  hak  cipta  serta aturan  prosedural (rules) yang  berlaku  dalam  izin  penggunaan  gambar  dari  internet.  Melalui pendekatan ini pula penulis melakukan analisis terhadap  izin penggunaan gambar dari internet dalam kaitannya dengan hak cipta yang tidak dapat diperoleh dari penciptannya. (Salim HS dan Nurbani, 2013)

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Akibat  Hukum  Penggunaan  Gambar  Internet  Dalam  Kaitannya  Dengan  Hak  Cipta Yang Tidak Diperoleh Dari Penciptannya
Fakta  yang  terjadi  saat  ini  adalah  banyak  sekali  orang  yang  memanfaatkan  haknya tersebut untuk melakukan beberapa hal diantaranya melakukan penelitian, yang mana dari- gambar hasil penelitian tersebut diolah kembali sehingga menghasilkan suatu gambar baik yang  berhubungan  maupun  yang  tidak  berhubungan  langsung  dengan  dirinya.    Seiring dengan  kemajuan  teknologi,  gambar  tersebut  menjadi  lebih  efisien  baik  dari  segi pengolahannya maupun dari segi keamanannya karena penyimpanannya dilakukan dengan menggunakan  media  informasi  seperti  internet  dan  apabila  gambar  tersebut  diperlukan kembali,  pemiliknya  akan  mudah  mencari  gambar  tersebut  tanpa  menghabiskan  banyak waktu dan tenaga.
Pemilik gambar tidak hanya memiliki hak untuk membuat gambar saja, tetapi diikuti juga  dengan  hak-hak  lainnya.    Berikut  ini  adalah  hak-hak  dari  pemilik  gambar  secara umumnya selain dari hak yang telah dijelaskan diatas. Hak-hak tersebut antara lain :
1) Hak membuat dan memiliki gambar.
Hak  mutlak  yang  dimiliki  setiap  orang  adalah  untuk  melakukan  sesuatu.  (Mahadi, 1998)  Salah  satunya  membuat  suatu  tulisan-tulisan  dan  atau  gambar-gambar  yang kemudian diolah kembali menjadi satu kesatuan gambar yang berarti. Gambar tersebut dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  yang  riil  seperti  buku  bacaan,  maupun  tersimpan dalam internet/dunia maya, namun tetap dapat dikategorikan sebagai suatu benda. Hak untuk  membuat  dan  memiliki  gambar  sama  halnya  dengan  hak  untuk  membuat  dan memiliki  suatu  benda.  Adapun  yang  membedakannya  adalah  gambar  yang dikategorikan  sebagai  benda  itu  ada  yang  berwujud  (dalam  bentuk  buku,  koran,
majalah)  dan  ada  yang  tidak  berwujud  (gambar  yang  tersimpan  dalam  komputer maupun internet).
2) Hak menyimpan gambar.
Seseorang  yang  memiliki  gambar,  tentu  akan  berusaha  untuk  melindungi  gambar tersebut agar tetap terjaga dari gangguan luar seperti kerusakan maupun gambar perlu dilakukan  pengamanan.  Oleh  sebab  itu,  demi  keamanan  gambar  yang  dimilikinya, pemilik gambar yang bersangkutan mempunyai hak untuk menyimpannya.
3) Hak  untuk  mengetahui  dan  mengerti  tentang  sistem  serta  ketentuan-ketentuan  yang berlaku dalam penggunaan internet agar gambar yang disimpan dalam sistem jaringan internet dapat selalu terjaga kerahasiaannya.
Setiap jaringan dalam komputer memiliki sistem dengan ketentuannya masing-masing, salah  satu  sistem  itu  adalah  internet.    Sistem  dan  ketentuan-ketentuan  tersebut merupakan suatu prosedur yang harus dipenuhi agar jaringan komputer tersebut dapat dipergunakan  semestinya.  Apabila  seseorang  ingin  menggunakan  fasilitas-fasilitas yang  ada  pada  internet,  maka  harus  mengikuti  setiap  prosedur  yang  terdapat  di dalamnya,  karena  internet  merupakan  bagian  dari  jaringan  komputer  yang  melintas batas negara.
4) Hak  untuk  menjalankan  mekanisme  keamanan  yang  tersedia  dalam  internet  serta prosedur  untuk  melindungi  gambar  mereka  sendiri.    Internet  merupakan  bagian  dari teknologi  informasi  yang  melintas  batas  negara  dengan  menggunakan  media  berupa komputer,  oleh  sebab  itu,  setiap  orang  yang  telah  memiliki  jaringan  komputer  dan komputer  tersebut  terhubung  dengan  jaringan  internet  dapat  menggunakan  internet sebagai sarana media informasi dan penyimpanan gambar.
5) Hak  untuk  mengizinkan  atau  melarang  orang  lain  mempergunakan  gambar  yang dimilikinya.  Setiap  orang  memiliki  hak  privasi  terhadap  gambar  yang  dimilikinya dalam  internet.  Apabila  pihak  lain  bermaksud  menggunakan  gambar  tersebut,  maka harus  meminta  izin  terlebih  dahulu  kepada  pemiliknya.Gambar  tersebut  boleh dipergunakan bila pemiliknya mengizinkan, baik itu dengan imbalan tertentu maupun tanpa  imbalan,  namun  apabila  pemiliknya  melarang  untuk  mempergunakan  gambar tersebut, maka siapapun tidak boleh menggunakannya. Hak privasi seseorang terhadap gambar miliknya berhubungan dengan hak cipta yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan
izin  untuk  itu  dengan  tidak  mengurangi  pembatasan-pembatasan  menurut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  (Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  No.19  Tahun 2002 Tentang Hak Cipta), seperti gambar-gambar yang tersimpan di internet.
6) Hak untuk merahasiakan segala gambar miliknya.
Gambar  yang  dimiliki  oleh  seseorang  biasanya  berbeda  dengan  gambar  milik  orang lain. Gambar tersebut hanya diketahui oleh pemiliknya saja terkecuali pemiliknya telah memberitahukannya  pada  pihak  lain.    Kerahasiaan  gambar  tersebut  merupakan  hak privasi dari pemiliknya, apapun isi  gambar tersebut, pihak lain tidak mempunyai  hak untuk  mengetahuinya  terkecuali  pemiliknya  telah  mengizinkan  pihak  lain  tersebut untuk mengetahui dan menggunakanya.
7) Hak  untuk  memperoleh  keuntungan  atas  gambar  yang  dimilikinya,  baik menguntungkan  dari  segi  materil  maupun  dari  segi  moril.    Gambar  yang  dibuat  oleh seseorang  merupakan  hak  milik  dari  pembuatnya.  Keuntungan  dari  hasil  ciptaannya yang  berupa  gambar  itu  merupakan  hak  dari  pemilik  gambar.  Gambar  yang  tercipta atau  diciptakan  oleh  seseorang  ataupun  beberapa  orang  biasanya  memberikan keuntungan, baik bagi pemiliknya ataupun menguntungkan pihak lain seperti gambar hasil  penelitian,  yang  mana  hasil  penelitian  tersebut  diolah  kembali  menjadi  sebuah laporan  dalam  bentuk  artikel,  buku,  dan  majalah,  gambar  tentang  kejahatan  yang dilakukan pihak lain yaitu hasil penyelidikan pihak kepolisian atas kejahatan seseorang berupa berita acara penyelidikan, gambar pribadi seseorang yang diberitahukan orang tersebut kepada pihak lain namun diperjualbelikan oleh pihak lain seperti identitas diri yang  diberikan  oleh  pemiliknya  sebagai  syarat  atas  pembelian  suatu  benda,  namun identitas yang didapat secara sah menurut hukum itu ternyata disalahgunakan dengan cara menjualnya pada pihak ketiga yang memerlukannya.
Fakta  yang  terjadi  saat  ini  adalah  pelanggaran  gambar  melalui  internet  semakin sering terjadi, namun para pelaku pelanggaran gambar melalui internet selalu terbebas dari tuntutan  hukum  karena  belum  ada  ketentuan  khusus  yang  mengatur  tentang  pelanggaran gambar melalui internet, begitu pula di Indonesia.(Ramli, 2004)  Namun, akhir-akhir ini di beberapa  negara  di  dunia  seperti  Amerika  dan  Inggris  telah  dilakukan  pembaharuan terhadap  hukum  positifnya  agar  para  pelaku  dari  pelanggaran  gambar  melalui  internet dapat dijerat oleh hukum positif negara yang bersangkutan, sehingga satu persatu dari para pelaku dapat ditangkap dan dijerat oleh hukum positif negara tersebut.
Tanggung  jawab  yang  paling  utama  dari  para  pelaku  pelanggaran  gambar  melalui internet pada kenyataannya dapat menempuh dua macam cara antara lain:
a) Secara damai
b) Tanggung jawab yang ditempuh secara damai, maksudnya antara pemilik gambar yang gambarnya  tersimpan  dalam  internet  dengan  pelaku  pelanggaran  gambar  melalui internet  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dengan  penyelesaian  secara damai.  Pelaku  pelanggaran  gambar  tersebut  bertanggung  jawab  atas  gambar  dalam internet  yang  dicurinya  itu  dengan  memberikan  ganti  rugi  kepada  pihak  pemilik gambar termaksud.
c) Secara litigasi
Tanggung  jawab  secara  litigasi  maksudnya  para  pelaku  pelanggaran  gambar  melalui internet  harus  mempertanggungjawabkannya  di  depan  pengadilan  atas  perbuatan pelanggaran gambar melalui internet yang dilakukannya tersebut.
2. Penggunaan  Gambar  Dari  Internet  Yang  Tidak  Diperoleh  Dari  Penciptannya Merupakan Pelanggaran Hak Cipta
Internet  pada  umumnya  merupakan  perpustakaan  global  tempat  mencari  berbagai informasi yang dibutuhkan setiap orang.  Namun, tidak semua gambar dan informasi yang terdapat dalam internet mudah untuk digunakan tanpa ada batasan-batasan hukum tertentu, batasan hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan.(Hadiarianti, 2008) Adapun  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  antara  lain  mengenai  hak  cipta terhadap kepemilikan suatu gambar yang tersimpan dalam internet, yaitu Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2002  Tentang  Hak  Cipta.  Kebenaran  gambar-gambar  yang  terdapat dalam  internet  terkadang  masih  diragukan,  karena  hanya  sebagian  gambar-gambar  saja yang dicantumkan nama pemiliknya dan terdaftar hak ciptanya. Terlepas dari hal tersebut, mengambil  dan  mempergunakan  sesuatu  hal  yang  bukan  miliknya  tanpa  seijin  dari pemiliknya  merupakan  pelanggaran  dari  norma-norma  yang  hidup  di  masyarakat  seperti norma agama dan norma hukum.
Pengguna  yang  ingin  menggunakan  karya  gambar  di  internet  harus  menghubungi Direktorat  Jenderal  Hak  Cipta  dan  meminta  ijin  untuk  menggunakan  gambar  tersebut.
Atau  dengan  cara  lain  yakni  membuat  perjanjian  dengan  Pencipta  atau  Pemegang  hak cipta 1 .
Apabila gambar  yang terdapat dalam internet tersebut memang sengaja diumumkan oleh  pemiliknya  untuk  diketahui  banyak  orang,  maka  tindakan  mengambil  gambar  yang dimaksud  bukan  merupakan  pelanggaran  gambar  melalui  internet,  namun  apabila sebaliknya  maka  hal  itu  dapat  dikategorikan  sebagai  suatu  pelanggaran  yang  mana melanggar  norma  agama  dan  hukum,  dengan  demikian  apabila  pihak  lain  bermaksud mempergunakan gambar tersebut harus mengikuti ketentuan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan  oleh  pemilik  gambar  yang  bersangkutan.  (Usman,  2003)  Kedua    dari pelanggaran  gambar  melalui  internet  sebagaimana  dijelaskan  diatas  merupakan  yang sering  terjadi.  Khususnya  pelanggaran  gambar  melalui  internet  selalu  mengalami perubahan sesuai dengan tingkat intelegensi pelaku, karena dalam melakukan pelanggaran gambar  melalui  internet  memerlukan  tingkat  kecerdasan  dan  pengetahuan  dari  pelaku tentang internet dan sistem jaringan yang ada dalam komputer.
Salah  satu  prinsip  utama  yang  digariskan  dalam UNCITRAL  Model  Law  on Electronic  Commerce menyebutkan  bahwa  segala  informasi  elektronik  memiliki  akibat hukum,  keabsahan  ataupun  kekuatan  hukum.  Akibat  hukum  dari  prinsip  tersebut  adalah suatu  gambar  yang  tersimpan  dalam  media  elektronik  mempunyai  kekuatan  hukum sehingga  keberadaannya  dilindungi  oleh  hukum.  Sebagai  tindak  lanjut  dari  prinsip  yang digariskan dalam UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce tersebut bahwa segala macam gambar elektronik baik itu yang berbentuk gambar-gambar maupun tulisan-tulisan, keberadaannya  akan  dilindungi  oleh  hukum  berupa  peraturan-peraturan,  meskipun peraturan  yang  dibuat  oleh  pihak  yang  berwenang  masih  belum  maksimal  karena peraturan  yang  melindunginya  tersebut  masih  bersifat  umum  seperti  yang  diatur  dalam Pasal  362  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana(KUHP).    Pasal  362  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  memberikan  pengertian  bahwa  suatu  gambar  itu termasuk ke dalam pengertian benda yaitu benda yang tidak berwujud. Berdasarkan Arrest listrik yang pernah terjadi pada tanggal 23 Mei 1921 terlihat bahwa aliran  listrik sebagai benda  yang  tidak  berwujud  dapat  dijadikan  objek  dari  pelanggarandalam  hal  ini
1 Ni Wayan Pipin Peranika & I Nyoman A. Martana, 2019, Perlindungan Karya Fotografi yang Diunggah Melalui Sistem Internet Dan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Ilegal . Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 4, Juli 2019, hlm 9
pelanggaran,  dengan  demikian  gambar  yang  tersimpan  dalam  internet,  walaupun  tidak dapat diraba atau tidak berwujud, tetapi merupakan salah satu objek pelanggaran.
Unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  Pasal  362  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) dapat diterapkan terhadap  pelaku pelanggaran gambar melalui internet. Adapun unsur-unsur  tersebut  antara  lain  barangsiapa,  mengambil,  sesuatu  benda,  yang  sebagian atau  seluruhnya  kepunyaan  orang  lain,  dengan  maksud  untuk  menguasai  benda  tersebut secara melawan hukum(Hadiarianti, 2010).
Unsur  yang  pertama  adalah  barangsiapa.  Kata  barangsiapa  dapat  diartikan  sebagai manusia  maupun  badan  hukum,  karena  perbuatan  hukum  hanya  dapat  dilakukan  oleh subyek  hukum  yaitu  manusia  dan  badan  hukum.    Di  Indonesia  perkembangan  korporasi sebagai subjek pelanggaran terjadi di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu  diatur  pada  perundang-undangan  khusus  (Priyatno,  2004),  akan  tetapi  untuk pelanggaranyang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya dapat dilakukan oleh manusia.  Oleh sebab itu, pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal  362  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  hanya  dapat  dilakukan  oleh manusia,  baik  yang  dilakukan  perorangan  maupun  kelompok  (beberapa  orang).  Aktifitas dalam jaringan komputer seperti internet tidaklah mungkin berjalan sendiri melainkan ada seseorang  yang  mengoperasikan  ataupun  yang  mengendalikannya,  seseorang  tersebut sudah  pasti  manusia,  dengan  demikian  pelanggaran  gambar  melalui  internet  hanya  dapat dilakukan oleh manusia.
Unsur  yang  kedua  adalah mengambil ,  unsur  ini  sangat  sulit  untuk  dibuktikan. Menurut teori kontrektasi, untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa antara  pelaku  dengan  benda  yang  dicuri  terjadi  sentuhan  badaniah,  sedangkan  dalam pelanggaran gambar melalui internet tidak terjadi sentuhan badaniah, selain itu, diperlukan adanya  perpindahan  dari  benda  yang  dicuri  tersebut  dari  tempatnya  yang  semula, sedangkan  dalam  pelanggaran  gambar  melalui  internet,  gambar  yang  asli  tetap  berada  di tempatnya.    Apabila  penerapan  unsur  mengambil  hanya  mengacu  pada  teori  kontrektasi tersebut di atas, maka pelaku dari pelanggaran gambar melalui internet dapat terbebas dari sanksi  pidana  karena  unsur-unsurnya  tidak  terpenuhi,  tetapi  ada  teori  yang  dapat digunakan untuk dapat menjerat para pelaku pelanggaran gambar melalui internet.
Secara  nyata  gambar  yang  dicuri  tersebut  tidak  berpindah  tempat  karena  gambar yang aslinya tetap berada di tempatnya, namun secara komputerisasi gambar tersebut telah dialihkan dengan menggunakan salah satu fasilitas yang ada dalam komputer yaitu dengan
cara download . Men- download sama halnya dengan melakukan foto copy , karena gambar yang  aslinya  tidak  ada  ada  yang  berubah  baik  dari  segi  isinya  maupun  dari  bentuknya. Berdasarkan    putusan Hot  Arnhem tanggal  27  Oktober  1983  dalam  kasus Dispact  Arrest menyebutkan bahwa membuat foto copy dari suatu gambar komputer sama halnya dengan mengambil  gambar  aslinya(Pardede,  2001). Dispact  Arrest menunjukkan  adanya  suatu perlindungan hukum terhadap gambar yang tersimpan dalam komputer.
Unsur  yang  ketiga  adalah  unsur sesuatu  benda .    Pada  awalnya  setiap  orang mengartikan  suatu  benda  itu  adalah  benda  yang  dapat  disentuh  oleh  indera  manusia, namun  setelah  melalui  perkembangan  jaman  dan  kemajuan  teknologi,  manusia  dapat menciptakan benda yang tidak dapat dijangkau oleh indera manusia. Burgerlijk Wetboek (BW)  membagi  suatu  benda  ke  dalam  benda  yang  berwujud  dan  benda  yang  tidak berwujud.  Jadi, benda yang tidak berwujud juga dapat dijadikan objek dari suatu tindak pidana.

## D. Simpulan
Tanggung  jawab  yang  paling  utama  dari  para  pelaku  pelanggaran  gambar  melalui internet yang dapat ditempuh secara damai dan litigasi, maksudnya antara Pelaku pelanggaran gambar  tersebut  bertanggung  jawab  atas  gambar  dalam  internet  yang  dicurinya  itu  dengan memberikan  ganti  rugi  kepada  pihak  pemilik  gambar  termaksud.  Tanggung  jawab  secara litigasi maksudnya para pelaku pelanggaran gambar melalui internet harus mempertanggungjawabkannya di depan pengadilan atas perbuatan pelanggaran gambar melalui internet  yang  dilakukannya  tersebut.    Setiap  perbuatan  tidak  lepas  dari  tanggung  jawab  para pelakunya.  Tanggung  jawab  tersebut  dapat  dilakukan  secara  sukarela/tanpa  paksaan  atau dengan  cara  paksaan  seperti  menggunakan  jalur  hukum  untuk  meminta  pertanggungjawaban perbuatan pelaku pelanggaran gambar melalui internet tersebut.
Pelanggaran  gambar  melalui  internet  digolongkan  menjadi  dua  macam,  yaitu  internet sebagai  sarana  bagi  pelaku  pelanggaran  gambar  yang  tersimpan  dalam  internet  dan  pelaku mengetahui bahwa gambar tersebut bukan miliknya melainkan milik orang lain, baik itu orang yang  dikenal  oleh  pelakunya  maupun  orang  yang  sama  sekali  tidak  dikenal  oleh  pelakunya. Penggolongan  pelanggaran  gambar  melalui  internet  akan  memudahkan  pihak  aparat  hukum untuk  menentukan  pelakunya  dan  mencari  bukti-bukti  yang  dapat  digunakan  untuk menghukum  para  pelaku  pelanggaran  gambar  melalui  internet  sehingga  hukum  pun  dapat
ditegakkan, khususnya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelanggaran gambar melalui internet.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, Linda. (2012). Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis Dalam Media Internet . Universitas Diponegoro
Budi Maulana, Insan. (2002). “Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual lirtelaktual I.” Penerbit Yayasan Klinik HaKI Jakarta dan Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta . Harsono, Adisumarto. (1990). Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta . Jakarta: Akademika Pressindo.
Hidayat, Rahmat. (2013). Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Relevansinya Dengan Asas Ultimum Remedium. Universitas Diponegoro.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . M. Ramli, Ahmadi. (2004). Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia . Bandung: PT. Refika Aditama.
Mahadi. (1998). Hak Milik dalam Sistem Hukum Nasional . Jakarta: BPHN.
Massudilawe & Partners. (2008). Himpunan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual . Jakarta: Penerbit Andi.
Pardede, Marulak. (2001). “Mengungkap Kejahatan Intelektual,” Jurnal hukum Bisnis, Vol 13 (April).
Peranika, Ni Wayan Pipin, & Martana, I Nyoman A. (2010) , Perlindungan Karya Fotografi yang Diunggah Melalui Sistem Internet Dan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Ilegal . Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 4, Juli 2019, hlm 1-15
Priyatno, Dwidja. (2004). Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia . Bandung: C.V. Utomo.
Saidin, Ok. (2004). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. HS, Salim & Nurbani, Erlies Septiana. (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Sri Hadiarianti, Venantia. (2008). Konsep Dasar Pemberian Hak dan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual .
———. (2010). “Memahami Hak Kekayaan Intelektual.”
Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 .
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta .
Usman, Rachmadi. (2003). Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia . Bandung: PT. Alumni.
Van Apeldoorn, L. J. (1996). “Pengantar Ilmu Hukum.” Cetakan kedua puluh enam. Jakarta: Pradnya Paramita.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                            ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702