Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018

## 42

## EVALUASI PELAKSANAAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL BINA REMAJA RUMBAI KOTA PEKANBARU
Alsar Andri & Askarmin Harun
Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Alsar_Andri@yahoo.co.id
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau Kepulauan askarmin@rocketmail.com

## ABSTRACT
The  Technical  Implementation  Unit  (UPT)  of  the  Youth  Social  Institution (PSBR)  of  Rumbai  Pekanbaru  Riau  Province is  authorized  by  the  Ministry  of Social Affairs of the Republic of Indonesia to carry out its function of welfare abandoned  children  in  Riau  Province,  Kepulaun  Riau,  Jambi  and  West Sumatra.  This  study  aims  to  determine  the  implementation  as  well  as obstacles  in  implementing  the  function  of  Technical  Implementation  Unit (UPT) of Youth Social Institution (PSBR) Rumbai Pekanbaru Riau Province. This research method used survey research with descriptive explanatory level and using  quantitative  and  qualitative  data  analysis.  This  study  looked  at  the implementation  of  three  functions  abandoned  dropout  service  in  the orphanage, social guidance and skills guidance, network implementation and partnership  and  monitoring  of  evaluation  and  report  on  the  implementation of  services  that  have  not been  implemented  properly  from  the  six  functions carried.
Keyword : Evaluation and Implemntation Function

## ABSTRAK
Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Panti  Sosial  Bina  Remaja  (PSBR)  Rumbai Pekanbaru Provinsi Riau diberikan wewenang oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia untuk menjalankan fungsinya mensejahterakan anak-anak terlantar yang  ada  di  Provinsi  Riau,  Kepulaun  Riau,  Jambi  dan  Sumatera  Barat. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  serta  hambatan dalam  menjalankan  fungsi  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Panti  Sosial  Bina Remaja  (PSBR)  Rumbai  Kota  Pekanbaru  Provinsi  Riau.  Metode  penelitian  ini menggunakan  penelitian  survey  dengan  tingkat  eksplanasi  deskriftif  dan menggunakan  analisa  data  kuantitatif  dan  kualitatif.  Penelitian  ini  melihat
pelaksanaan  tiga  fungsi  yakni  pelayanan  remaja  putus  sekolah  terlantar  di dalam  panti,  bimbingan  sosial  dan  bimbingan  keterampilan,  pelaksanaan jaringan  kerja  dan  kemitraan  serta  monitoring  evaluasi  dan  laporan pelaksanaan  pelayanan  yang  belum  terlaksana  secara  baik  dari  enam  fungsi yang diemban.

## Kata Kunci : Evaluasi dan Pelaksanaan Fungsi

## PENDAHULUAN
Negara  adalah  lembaga  sosial  yang  diadakan  manusia  untuk  memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang vital, dalam usaha mencapai tujuan Negara maka dibentuklah  pemerintah,  baik  pemerintah  dalam  arti  luas  dan  dalam  arti sempit.  Salah  satu  tujuan  Negara  adalah  mewujudkan  kesejahteraan  bagi seluruh rakyat Indonesia, serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak  mampu  yang  merata  dan  berkesinambungan  berdasarkan  pancasila dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan martabat kemanusian,  yang  termuat  dalam Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  34  Ayat 1,2 dan 3 sebagai berikut :
1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.
2. Negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  mampu  sesuai dengan martabat kemanusian.
3. Negara bertanggung jawab atas penyedian fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Sehingga  salah  satu  wujud  untuk  mencapai  tujuan  Negara  yang  termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1, 2 dan 3 maka dibentuklah jaringan dan sistem sosial yang terorganisir di seluruh daerah-daerah yang ada di  Indonesia,  maka  melalui  Keputusan  Meteri  Sosial  Republik  Indonesia Nomor  24B/DIK/KPTS/BKS/V/95,  di  Provinsi  Riau  dibentuklah  Unit  Pelaksana
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
Teknis  (UPT)  Panti  Sosial  Bina  Remaja  (PSBR)  Rumbai,  untuk  mempermudah terwujudnya  kesejateraan  umum  bagi  anak-anak  terlantar  dan  juga  mudah dalam  penyedian  fasilitas  pelayanan  yang  dibutuhkan  oleh  anak-anak terlantar.  Tentu  dalam  hal  ini  Panti  Sosial  Bina  Remaja  (PSBR)  Rumbai  Kota Pekanbaru  Provinsi  Riau  mempunyai  tugas  pokok  dan  fungsi  yang  harus dijalankan, adapun tugas pokok dan fungsinya adalah :
Tugas Pokok
:
Melaksanakan  pelayanan  kepada  remaja  putus  sekolah  terlantar  dari keluarga  tidak  mampu  agar  dapat  terwujudnya  kemandirian  serta terhindar  dari  berbagai  kemungkinan  timbulnya  masalah  sosial  bagi dirinya.
Fungsi
:
1. Penyiapan  perumusan  kebijakan  tekhnis  dan  pelaksanaannya, penyusunan standarisasi pelayanan, pelayanan dan rehabilitasi remaja putus  sekolah,  terminasi  dan  pembinaan  lanjut  sesuai  dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan pelayanan remaja putus sekolah terlantar di dalam panti, bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan.
3. Pelaksanaan jaringan kerja dan kemitraan.
4. Monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan pelayanan.
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
6. Pelaksanaan  tugas  lain  yang  disesuaikan  dengan  Departemen  Sosial Republik Indonesia.
Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini data penyandang masalah kesejahteraan sosial pada 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau adalah :

## Tabel 1.
Jumlah Anak-Anak Terlantar Yang Ada Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi
Riau Tahun 2011 No Kabupaten/Kota Jumlah Anak Terlantar Persentase % 1 Pekanbaru 5.640 Orang 16,48 % 2 Kampar 7.415 Orang 21,65 %
3 Kuantan Singingi - - 4 Rokan Hilir 140 Orang 0,40 % 5 Indra Giri Hulu 2.319 Orang 6,77 % 6 Bengkalis 4.567 Orang 13,33 % 7 Pelalawan 968 Orang 2,83 % 8 Siak 73 Orang 0,22 % 9 Dumai 31 Orang 0,09 % 10 Indra Giri Hilir 6.485 Orang 18,93 % 11 Rokan Hulu 1.602 Orang 4,67 % 12 Kep Meranti 5.008 Orang 14,62 % Jumlah 34.248 Orang 100 %
Sumber : Olahan Data Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2011.
Untuk  Provinsi  Riau  dari  34.248  jumlah  anak-anak  telantar  yang  telah terpaparkan  di  atas  ternyata  yang  terealisasi  ataupun  yang  telah mendapatkan  pelatihan  dan  pembinaan  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT) Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Kota Pekanbaru dari tahun 1979-2011 (mulai dari angkatan 01-63) hanya 4.611 orang anak terlantar.
Untuk  lebih  jelasnya  dalam  melihat  perbandingan  anak-anak  terlantar  yang telah terealisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.
Jumlah Perbandingan Anak-Anak Terlantar Yang Telah Terealisasi Dari Tahun 1970-2011 No Jumlah Anak Terlantar Persentase % Terealisasi Persentase % 1 34.248 Orang 100 % 4.611 Orang 13,47 %
Sumber :  Olahan  Data  Panti  Sosial  Bina  Remaja  (PSBR)  Rumbai  Kota Pekanbaru Tahun 2011.
Data  di  atas  menunjukan  tidak  terlayaninya  anak-anak  terlantar  secara maksimal, ini terkait pada fungsi pelaksanaan pelayanan remaja putus sekolah terlantar di dalam panti, bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan.
Gambaran  persentase  pelaksanaan  jaringan  kerja  dan  kemitraan  serta penyaluran klien dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3. Persentase Penyaluran Klien No Penyaluran Pasca Pelayanan Persentase %
46
1 Bekerja Pada Orang Lain/Mandiri 30 % 2 Buka Usaha Sendiri/Wirausaha 7,50 % 3 Melanjutkan Sekolah/Kuliah 15 % 4 Dirujuk ke Panti/Yayasan/Lembaga Lain 0 % 5 Kembali ke Orang Tua 47,50 % Persentase 100% Sumber   : Olahan  Data  Panti  Sosial  Bina  Remaja  (PSBR)  Rumbai  Kota
Pekanbaru  Tahun  2011.  Monitoring,  evaluasi  dan  laporan pelaksanaan pelayanan.
Ketiga fungsi di atas sangatlah penting untuk dievaluasi, karena ketiga fungsi itu merupakan fungsi inti dari proses dan hasil pelatihan dan pembinaan yang dilakukan  oleh  Panti  Sosial  Bina  Remaja  Rumbai  Kota  Pekanbaru,  ketika fungsi-fungsi  itu  tidak  berjalan  secara  maksimal  tentu  akan  lambatnya tercapai  kesejahteraan  sosial  yang  merata  terkhusus  pada  kesejahteraan anak-anak terlantar yang menjadi tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Kota Pekanbaru,  maka dari itu fungsi Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Panti  Sosial  Bina  Remaja  (PSBR)  Rumbai  Kota Pekanbaru  sebagai  pelaksana  pelayanan  remaja  putus  sekolah  terlantar  di dalam  panti,  bimbingna  sosial  dan  keterampilan,  pelaksanaan  jaringan  kerja dan  kemitraan,  monitoring,  evaluasi  dan  laporan  pelaksanaan  pelayanan. Perlu  ditingkatkan  dalam  hal  penanganan  anak-anak  terlantar  sebagaimana pada amanat Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

## TINJAUAN PUSTAKA
Sebagai acuan analisa dalam penelitian ini, adapun peneliti kemukakan teori- teori/konsep  yang  mendukung/berkaitan  dengan  variabel  yang  diteliti  untuk membantu  memecahkan  permasalahan  yang  terjadi  antara  lain  sebagai berikut :
1. Teori/Konsep Evaluasi
Evaluasi  biasanya  ditujukan  untuk  menilai  sejauh  mana  kesuksesan  kinerja kebijakan  publik,  guna  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat.  Sejauh mana  tujuan  dicapai,  maka  evaluasi  diperlukan  untuk  melihat  kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan”.
Untuk teori evaluasi itu sendiri, ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang  hal  tersebut.  Menurut  Subarsono  bahwa  evaluasi  adalah  kegiatan untuk  menilai  tingkat  kinerja  suatu  kebijakan.  Evaluasi  baru  dapat  dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. (Subarsono, 2009 : 119).
Evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebgai berikut :
1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan.
2. Mengukur tingkat efesiensi suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran ( outcome ) suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan.
6. Sebagai  bahan  masukan  ( input )  untuk  kebijakan  yang  akan  datang. (Subarsono, 2009 : 120).
Menurut  N.  Dunn  evaluasi  membuahkan  pengetahuan  yang  relevan  dengan kebijakan tentang ketidak sesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan  yang  benar-benar  dihasilkan.  Evaluasi  tidak  hanya  menghasilakan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang  pada  klarifikasi  dan  kritik  terhadap  nilai-nilai  yang  mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuain dan perumusan kembali masalah. (N. Dunn, 2003 : 28).
Menurut  Ndraha  evaluasi  adalah  proses  pembandingan  antara  standar dengan  fakta  dan  analisis  hasilnya.  (Ndraha,  2003  :  201).    Sedangakan menurut  Worthen  dan  Sanders  evaluasi  adalah  mengukur  nilai  ( merit )  dan mamfaat ( worth ) dari objek evaluasi. (dalam Wirawan, 2011 : 2).
Menurut  Suharto  mengemukakan  evaluasi  dilakukan  baik  terhadap  proses maupun  hasil  implementasi  kebijakan.  Penilaian  terhadap  proses  kebijakan difokuskan  pada  tahapan  perumusan  kebijakan,  terutama  untuk  melihat keterpaduan antar tahapan, serta sejauhmana program dan pelayanan sosial mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan. (Suharto, 2008 : 80).
Selain itu N. Dunn juga mengemukakan istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan,  masing-masing  menunjuk  pada  aplikasi  beberapa  skala  nilai terhadap  hasil  kebijakan  dan  program.  Secara  umum  istilah  evaluasi  dapat disamakan  dengan  penaksiran  ( appraisal ),  pemberian  angka  ( rating ),  dan penilain  ( assessment ),  kata-kata  yang  menyatakan usaha untuk  menganalisis hasil kebijakan dalam artian satuan nilainya. Dalam arti lebih spesifik evaluasi berkenaan  dengan  produksi  informasi  mengenai  nilai  atau  mamfaat  hasil kebijakan. (N. Dunn, 2003 : 608).
Pendapat Wirawan mendefinisikan evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan,  menganalisis,  dan  menyajikan  informasi  yang  bermamfaat mengenai  objek  evaluasi,  menilainya  dengan  membandingkannya  dengan indikator  evaluasi  dan  hasilnya  dipergunakan  untuk  mengambil  keputusan mengenai objek evaluasi. (Wirawan, 2011 : 7).

## 2. Teori/Konsep Pelayanan
Soetopo mendefenisikan pelayanan sebagai : “suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain”. (dalam Napitupulu. 2007 : 164).
Pelayanan  adalah  suatu  proses  bantuan  kepada  orang  lain  dengan  cara-cara tertentu  yang  memerlukan  kepekaan  dan  hubungan  interpersonal  agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. (Boediono. B, 2003 : 60).
Pelayanan  adalah  serangkain  kegiatan  atau  proses  pemenuhan  kebutuhan orang lain secara lebih memuaskan berupa produk jasa dengan sejumlah ciri seperti  tidak  terwujud,  cepat  hilang,  lebih  dapt  dirasakan  dari  pada  dimilki, dan  pelanggan  lebih  dapat  berpartisipasi  aktif  dalam  proses  mengkonsumsi jasa tersebut. (Napitupulu, 2007 : 164).
Pamudji  konsep  pelayanan publik  diturunkan  dari  makna publik  service yang berarti : “berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa”. (dalam Napitupulu, 2007 : 165).
Pelayanan  publik  dinyatakan  prima  bila  pelayanan  tersebut  memuaskan pelanggan,  pelayanan  tersebut  melebihi  standar,  minimal  sama  dengan standar.  Baik  kepuasaan  pelanggan  maupun  standar  pelayanan  merupakan ukuran. (Boediono. B, 2003 : 75).
Yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah pelayan yang dilakukan oleh birokrasi  atau  lembaga  lain  yang  tidak  termasuk  badan  swasta,  yang  tidak berorientasi  pada  laba (profit) .  (Boediono.  B,  2003  :  59).  Pelayanan  ini, menurut keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18  Tahun  1993  disebut  dengan  Pelayanan  Umum.  Yang  diharapkan  adalah pelayanan  yang  bermutu,  atau  disebut  dengan  prima.  (dalam  Boediono.  B, 2003 : 59).
Soetopo  mengartikan  pelayanan  umum  sebagai  berikut  :  “segala  bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan lingkungan  BUMN/D  dalam  bentuk  barang  dan  atau  jasa  baik  dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam  rangka  pelaksanaan perundang-undangan. (dalam Napitupulu, 2007 : 165).
Pengertian  pelayanan  umum  menurut  Keputusan  Menteri  Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) No. 81 Tahun 1993 adalah segala
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat  maupun  dalam  rangka  pelaksanaan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. (dalam Boediono. B, 2003 : 61).
Ruang  lingkup  lingkup  pelayanan  umum  yang  diberikan  oleh  aparatur pemerintah  meliputi  :  melayani,  mengayomi,  dan  menumbuhkan  prakarsa serta  peran  aktif  masyarakat  dalam  pembangunan.  Demikian  pula  yang dimaksud  dengan  pemberi  pelayanan  (aparatur  pemerintah)  meliputi aparatur yang bertugas pada instansi pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). (Boediono. B, 2003 : 60).
Ndraha  menjelaskan  bahwa  tugas  pelayanan  pemerintah  dalam  memenuhi kebutuhan masyarakat sangat ditentukan oleh sistem nilai budaya pemerintah dan budaya masyarakat tersebut. Nilai-nilai budaya pemerintah diidentifikasi dalam tiga sistem yakni :
1. Sistem nilai layanan pemerintah kepada masyarakat yang berkembang menjadi Civil  Service dan  layanan  kepedulian.  Melalui  layanan  ini  hak rakyat,  penduduk,  konsumen,  lingkungan  dan  setiap  warga  negara dipenuhi  secara  adil  tanpa  pandang  bulu,  diminta  dan  dituntut ataupun tidak sama sekali.
2. Sistem nilai perlindungan dan pemeliharaan.
3. Sistem  nilai  pengusahaan  dan  pengembangan.  (dalam  Napitupulu, 2007 : 166).
Menurut  Napitupulu  disisi  aparat  pemerintahan,  sikap  skeptis  itu  muncul dengan  pertimbangan  perbedaan  benefit  yang  mungkin  bisa  diraih  dari
kualitas layanan. Dikalangan swasta, layanan prima adalah sarana untuk satu tujuan  tertentu,  yakni  benefit  ekonomi.  semakin  bagus  pelayanan,  semakin tinggi  manfaat  ekonomi  yang  bisa  diraih.  logika  yang  sama  secara  kategoris tidak  bisa  diterapkan  pada  layanan  publik  oleh  pemerintahan.  (Napitupulu, 2007 : 5).
Kotler menyebutkan sejumlah karakteristik pelayanan sebagai berikut :
1. Intangibility (tidak  terwujud)  ;  tidak  dapat  dilihat,  diraba,  dirasa, didengar, dicium sebelum ada trnsaksi. pembeli tidak diketahui dengan pasti  atau  dengan  baik  hasil  pelayanan (service  outcome) sebelum pelayanan dikonsumsi.
2. Inseparability (tidak  dapat  dipisahkan),  dijual  lalu  dproduksi  dan dikonsumsi  secara  bersamaan  karena  tidak  dapat  dipisahkan.  Karena itu,  konsumen  ikut  berpartisipasi  menghasilkan  jsa  layanan.  Dengan adanya  kehadiran  konsumen,  pemberi  pelayanan  berhati-berhati terhadap  interkasi  yang  terjadi  antara  penyedia  dan  pembeli. Keduanya mempengaruhi hasil layanan.
3. Variability (berubah-ubah  dan  bervariasi).  Jasa  bergam,  selalu mengalami  perubahan,  tidak  selalu  sama  kualitasnya  bergantung kepada  siapa  yang  menyediakannya  dan  kapan  serta  dimana disediakan.
4. Perishability (cepat hilang, tidak tahan lama); jasa tidak dapat disimpan dan  permintaannya  berfluktuasi.  Daya  tahan  suatu  jasa  layanan bergantung  kepada  situasi  yang  diciptakan  oleh  berbagai  faktor. (dalam Napitupulu, 2007 : 164-165).
Rahayu berpendapat bahwa : “Penilain kualitas pelayanan atau servqual harus ditinjau dari dua dimensi yakni dimensi customer, atau masyarakat konsumen, rakyat  penerima  layanan,  dan  juga  dari  dimensi provider, atau proviser atau pemberi  pelayanan  publik  menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab  pemerintah. Khusu dari dimensi provider, ditekankan pada kemampuan kualitas pelayanan yang di sajikan oleh orang-orang yang melayani dari tingkat manajerial hingga ke tingkat front line service.” (dalam Napitupulu, 2007 : 169-170).
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
Sedangkan  Gronroos  memberikan  tiga  kriteria  pokok  menilai  kualitas pelayanan  jasa-publik  yaitu outcome-related,  process  related,  and  image- related criteria. (dalam Napitupulu, 2007 : 173-174).

## 3. Teori/Konsep Fungsi, Peranan dan Tugas
Bagi  kebanyakan  struktural-fungsionalis,  fungsi  adalah  tugas  sosial,  suatu kegiatan  yang  harus  dilaksanakan  dengan  tingkat  ketepatan  tertentu  apabila ada pengelompokan sosial dan mempertahankan keanggotaan kelompoknya. Diantara  tugas-tugas  ini  terdapat  rentang  wilayah  kerja  yang  meliputi sosialisasi dan pendidikan kalangan muda, pengaturan hal ihwal ekonomi dan politik, regulasi perilaku kejahatan dan selanjutnya. (Saifuddin, 2005 : 159).
Peran (role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya, seseorang  telah  menjalankan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajibannya  sesuai dengan  kedudukannya,  maka  orang  tersebut  telah  melaksanakan  sesuatu peran.  Keduanya  tak  dapat  dipisahkan  karena  satu  dengan  yang  lain  saling tergantung,  artinya  tidak  ada  peran  tanpa  status  dan  tidak  ada  status  tanpa peran. (Narwoko dan Suyanto, 2004 : 158-159).
Lebih lanjut Parson menerangkan tentang status dan peran. Dalam perspektif struktural-funsinalis,  setiap  individu  menempati  suatu status dalam berbagai struktur  masyarakat.  Status  dalam  hal  ini  bukanlah  prestise  dari  posisi individual, melainkan posisi itu sendiri. Individu yang menempati suatu status juga  dianggap  memiliki  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  tertentu,  yang merupakan peranan dalam status tersebut. Jadi satus dan peranan cenderung berada  bersama-sama  dalam  apa  yang  disebut  Parson  sebagai  “kumpulan status dan peranan”. (dalam Saifuddin, 2005 : 157).
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa  Edisi  Keempat  tugas adalah yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan
yang  menjadi  tanggung  jawab  seseorang;  pegawai  hendaklah  menjalankan masing-masing dengan baik. (Anonim, 2008 : 1492).

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  Survey  Deskriptif  dengan menggunakan analisis  data Kuantitaif dan Kualitatif. Penelitian survey adalah penelitian  yang  mengambil  sampel  dari  satu  populasi  dan  menggunakan kuesioner  sebagai  alat  pengumpulan  data  yang  pokok.  Penelitian  ini  akan menuntun  si  peneliti  dalam  membuat  daftar  pertanyaan  berupa  kuesioner yang  dimaksud  di  atas  untuk  disebarkan  kepada  populasi  yang  sudah ditentukan.  (Singarimbun,  2008  :  3).  Sedangkan  pengertian  deskriftif (Descriptive) yang  berarti  bersifat  menggambarkan  atau  melukiskan  sesuatu hal.  Menggambarkan  atau  melukiskan  dalam  hal  ini  dapat  dalam  arti sebenarnya (Harfiah), yaitu  berupa  gambar-gambar  atau  foto-foto  yang didapat  dari  lapangan,  atau  peneliti  menjelaskan  hasil  penelitian  dengan gambar-gambar  dan  dapat  pula  berarti  menjelaskannya  dengan  kata-kata. (Usman, 2011 : 129).
Adapun  yang  menjadi  responden  dan  key  informan  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut :
Tabel 4. Populasi dan Sampel Penelitian dari Unsur Anak-Anak Binaan No Nama Responden Jumlah Persentase % Populasi Sampel 1 Anak-Anak  Yang  Sedang  Mendapat Binaan Di Dalam Panti 75 50 66 % Jumlah 75 50 66 % Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2011. Tabel 5. Key Informan dari Unsur Pegawai Panti dan Anak-Anak yang Telah Mendapatkan Pelatihan dan Pembinaan No Key Informan Jumlah Persentase % Key Key
Informan Informan 1 Pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti  Sosial  Bina  Remaja  (PSBR) Rumbai Kota Pekanbaru. 35 6 17 % 2 Anak-anak  yang  telah  mendapatkan pelatihan dan pembinaan. 75 11 14 % Jumlah 110 17 15 %
Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2011
Proses  penarikan  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik Random Sampling dan teknik Porposive Sampling . Adapun jenis dan sumber data yang diambil  dalam  penelitian  ini  data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  angket,  wawancara,  observasi, dokumentasi dan triangulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  pelayanan  remaja  putus  sekolah  terlantar  di  dalam  panti, bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan.
Pelaksanaan  pelayanan  remaja  putus  sekolah  terlantar  di  dalam  panti, bimbingan  sosial  dan  bimbingan  keterampilan  merupakan  salah  satu  dari pada  fungsi  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Panti  Sosial  Bina  Remaja  (PSBR) Rumbai Pekanbaru, yang juga sebagai indikator dalam penulisan penelitian ini. Hendaknya pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial  Bina Remaja  (PSBR) Rumbai  Pekanbaru dapat  menciptakan  kepuasaan dan  keberhasilan  bagi  anak-anak  yang  sedang  mendapatkan  pelatihan maupun pada anak-anak yang telah mendapatkan pelatihan dan pembinaan, sebagaimana  tujuan  dari  pelayanan  itu  sendiri  terciptanya  kepuasaan  dan keberhasilan.  Keberhasilan  itu  bisa  berupa  keahlian/keterampilan  yang dimiliki oleh penerima mamfaat dari pelatihan dan pembinaan.
Secara  keseluruhan  pelayanan  di  dalam  panti  yang  telah  dilakukan  Unit Pelaksana  Teknis  (UPT)  Panti  Sosial  Bina  Remja  (PSBR)  Rumbai  Pekanbaru
telah berjalan secara baik, hanya bagian kecil saja yang belum berjalan secara maksimal,  bahwasannya  pelayanan  yang  kurang  maksimal  adalah  pada pemberian bimbingan keterampilan yakni pada jurusan tata rias dan menjahit tahun  2011  angkatan  63  khususnya  yaitu  pada  jurusan  tata  rias,  materi NGEBLOW (mengeringkan  rambut  tapi  dibentuk  pake  sisir)  dikarenakan instrukturnya  jarang  masuk.  Akan  tetapi  sertifikatnya  tetap  diberikan  dan menjadi  permasalahan  tersendiri  bagi  penerima  mamfaat  saat  hendak melamar  pekerjaan.  Sedangkan  pada  jurusan  menjahit  yakni  keterampilan menjahit itu sendiri dikarenakan waktu pelatihan yang cukup singkat hanya 6 (enam) bulan saja.
Untuk  mengetahui  sejauh  mana  pelayanan  yang  telah  diberikan  oleh  Unit Pelaksana  Teknis  (UPT)  Panti  Sosial  Bina  Remja  (PSBR)  Rumbai  Pekanbaru, terkait pada fungsi pelaksanaan pelayanan remaja putus sekolah terlantar di dalam  panti,  bimbingan  sosial,  bimbingan  keterampilan  dapat  dilihat  pada tabel di bawah ini :

## Tabel 6.
Responden Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Remaja Putus Sekolah Terlantar di Dalam Panti, Bimbingan Sosial, Bimbingan Keterampilan No Tingkatan Jawaban Persentase Kategori 1 Baik 47 94 2 Kurang Baik 2 4 3 Tidak Baik 1 2 Jumlah 50 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2012

## 2. Pelaksanaan jaringan kerja dan kemitraan
Jaringan  kerja  dan  kemitraan  merupakan  salah  satu  indikator  dari keberhasilan terhadap program pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Panti  Sosial  Bina  Remaja  (PSBR)  Rumbai Pekanbaru,  baik  yang  terlibat  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
Fungsinya  juga  sangat  penting  dalam  menyukseskan  keberhasilan  program pelatihan dan pembinaan yakni sebagai instruktur pelatih, serta juga sebagai tempat  penyaluran  eks  binaan  setelah  mendapatkan  pelatihan  dan pembinaan  untuk  bekerja,  agar  nantinya  dapat  menciptakan  kemandirian sosial  bagi  eks  binaan.  Jaringan  kerja  dan  kemitraan  ini  berupa  pihak pemerintah  yang  terkait  langsung  dengan  pihak  panti  seperti  Dinas  Sosial Provinsi  dan  Dinas  Sosial  Kabupaten/Kota,  lembaga  kemetrian  yang  terkait dengan anak, pihak kepolisian dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), dan  juga  berupa  dunia  usaha/swasta  yang  konsen  dalam  dalam pengembangan dan penanganan anak remaja.
Bahwasannya  pihak  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Panti  Sosial  Bina  Remaja (PSBR)  sudah  melakukan  kerja  sama  dengan  pihak  lain,  hal  ini  dapat  dilihat dari  intruktur  yang  mengajar  dalam  memberikan  pelatihan,  sedangkan penyaluran  eks  binaan  pada  kemitraan  yang  telah  terjalin  tidak  dapat terlaksana secara maksmial untuk bekerja sebagai bentuk akhir dari pelatihan selama  di  panti,  dikarenakan  tidak  semua  kemitraan  yang  memerlukan pekerja  dan  pihak  panti  hanya  sebagai  fasilitator  apabila  ada  yang mengingikan  eks  binaan  untuk  bekerja  di  dunia  usaha  mereka  untuk  dapat disalurkan  ke  dunia  kerja  dan  tidak  dapat  memaksakan  dalam  bentuk perjanjian ataupun kontrak (MoU).
Pihak panti juga telah melaksanakan ( terminasi ) berupa pemulangan kembali ke orang tua, keluarga dan tempat kerja. Pada dasarnya pelaksanaan jaringan kerja  dan  kemitraan  yang  dilakukan  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Panti Sosial  Bina  Remaja  (PSBR)  Rumbai  Pekanbaru  adalah  untuk  menyukseskan program pelatihan dan pembinaan serta untuk penyaluran eks binaan, maka dari itu pihak panti melakukan kerja sama dalam bentuk luas dan menyeluruh. Untuk  lebih  jelasnya  keberhasilan  dari  pelaksanaan  jaringan  kerja  dan kemitraan yang dijalin oleh pihak panti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 7 Responden Terhadap Pelaksanaan Jaringan Kerja dan Kemitraan No Tingkatan Jawaban Persentase Kategori 1 Baik 18 36 2 Kurang Baik 26 52 3 Tidak Baik 6 12 Jumlah 50 100 Sumber : Data Olahan Penelitian 2012

## 3. Monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan pelayanan
Sementara  itu  untuk  mengetahui  sejauh  mana  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT) Panti  Sosial  Bina  Remaja  (PSBR)  Rumbai  Pekanbaru  melakukan  kegiatan monitoring,  evaluasi  dan  laporan  pelaksanaan  pelayanan,  baik  monitoring turun langsung ke lapangan dengan memantau langsung eks binaan ataupun monitoring  secara  berkala/monitoring  secara  rutin. Dapat  ketahui bahwasannya  pelaksanaan  monitoring,  evaluasi  dan  laporan  pelaksanaan pelayanan  belum  ada  dilakukan  oleh  pihak  panti  kepada  eks  binaan  baik secara langsung turun kelapangan maupun monitoring secra berkala.
Seharusnya  pihak  panti  melakukan  monitoring  kepada  eks  binaan  untuk mendapatkan  informasi  perkembangan  eks  binaan,  serta  untuk  menjadi bahan  evaluasi  dan  kebijakan  bimbingan  lanjut  apabila  tidak  sesuai  dengan tujuan dari pelayanan panti. Namun kendala untuk melakukan monitoring itu, tidak  dapat  dilakukan  secara  optimal  dikarenakan  keterbatasan  dari  sumber daya manusia yang dimiliki panti.
Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi  dan  laporan  pelaksanaan  pelayanan  yang  dilakukan  Unit  Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Pekanbaru terhadap eks binaan. Program monitoring berlaku pada anak-anak yang sedang dibina dan yang  telah  dibina.  Untuk  anak-anak  yang  sedang  dibina  yakni  berupa monitoring  secara  langsung  melalui  keluarga  asuh,  pekerja  sosial,  instruktur
untuk  mengawasi  perkembangan  penerima  mamfaat,  serta  instruktur mengevaluasi  ruang  bimbingan  sosial,  ruang  dapur  dan  ruang  keterampilan, dan dapat juga dimonitoring melalui kegiatan resosialisasi dan praktek belajar lapangan  setelah  itu  terminasi.  Untuk  eks  binaan  dimonitoring  melalui program bimbingan lanjutan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk mengetaui  dan  mencari  informasi  tentang  eks  binaan  bagaimana  mereka bermasyarakat, mandiri atu masih bergantung pada lingkunagn orang tua dan program home  visit .  Akan  tetapi  dari  daipada  kenyataannya  yang  dirasakan olek  eks  binaan  program  ini  tidak  menyentuh  kepada  mereka,  apalagi program monitoring secara berkala.

## 4. Hambatan  Dalam  Pelaksanaan  Fungsi  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Pekanbaru.
Dalam  pelaksanaan  fungsi  pelayanan  kepada  remaja  putus  sekolah  terlantar di  dalam  panti,  bimbingan  sosial  dan  bimbingan  keterampilan,  pelaksanaan jaringan  kerja  dan  kemitraan  serta  monitoring,  evaluasi  dan  laporan pelaksanaan pelayanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Bina Remaja (PSBR)  Rumbai  Pekanbaru  masih  terdapat  hambatan  yang  dialami  yaitu, keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam menjalankan fungsi yang diemban Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Panti  Sosial  Bina  Remaja  (PSBR)  Rumbai Pekanbaru  dibandingkan  kewenangannya  yakni  meliputi  Provinsi  Riau, Kepulaun Riau, Jambi dan Sumatra Barat, keterbatasan  Sumber Daya Manusia dalam proses pembinaan di dalam panti 1 (satu)  orang yakni pegawai pekerja sosial menangani 8-10 oarng sedangkan pekerja sosial 5 (lima) orang, artinya tidak  dapat  menangani  anak-anak  dalam  skala  besar,  adanya  pegawai  yang tidak  berbasis  pendidikan  kesejahteraan  sosial,  kurangnya  pro  aktif  dan perhatian  dari  Dinas  Sosial  Kabupaten/Kota  dalam  menyalurkan  eks  binaan ketempat  kerja  setalah  pulang  keorang  tua,  dalam  penerimaan  siswa terkadang masih ada yang belum sesuai dengan syarat yang telah ditentukan
oleh panti, tingkat kemaun anak untuk di pantikan dan kurangnya kerja sama antar lembaga kerja.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisa  yang  telah  dilakukan  mengenai Evaluasi  Pelaksanaan  Fungsi  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Panti  Sosial  Bina Remaja (PSBR) Rumbai  Kota Pekanbaru, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dinilai dari indikator penelitian yakni pelaksanaan pelayanan  remaja  putus  sekolah  terlantar  di  dalam  panti,  bimbingan  sosial dan bimbingan keterampilan, pelaksanaan jaringan kerja dan kemitraan serta evaluasi  dan  laporan  pelaksanaan  pelayanan  secara  keseluruhan  belum terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Boediono, B, 2003. Pelayanan Prima Perpajakan , Jakarta, PT. Rineka Cipta. Napitupulu,  Paimin,    2007. Pelayanan  Publik  dan  Customer  Satisfaction “Prisip-prinsip  Dasar  agar  Pelayanan  Publik  Lebih  Beriontasi  pada Kepuasaan dan Kepentingan masyarakat”, Jakarta, PT. Alumni. Narwoko,  J.  Dwi,  Bagong  Suyanto,  2004. Sosiologi  Teks  Pengantar  Dan Terapan , Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
N.  Dunn,  William,  2003. Pengantar  Analisa  Kebijakan  Publik ,  Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
Saifuddin,  Ahmad  Fedyani,  2005. Antropologi  Kontemporer  Suatu  Pengantar Kritis Mengenai Paradigma , Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
Singarimbun,  Masri,  Sofian,  Efendi,  2008.  Metode Penelitian  Survai ,  Jakarta,
LP3ES Indonesia.
Subarsono,  AG,  2009.  Analisa Kebijakan  Publik  (Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi) , Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Suharto,  Edi,  2008. Analisa  Kebijakan  Publik  (Panduan  Praktis  Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial) , Bandung, CV. Alfabeta.
,  2008. Kebijakan  Sosial  sebagai  Kebijakan  Publik ,  Bandung,  CV. Alfabeta.
Usman, Husaini. Purnomo, Setiady Akbar, 2011. Metodologi Penelitian Sosial ,
Jakarta, PT. Bumi Aksara.
Wirawan, 2011. Evaluasi : Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi , Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.