## DAMPAK KEBIJAKAN PRIVATISASI TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA
Rizka Ardiani 1) , Saiful 1) , Karisma 1) , Sophi Alifiyah 1) , Devi Rachmawati 1)

## 1) Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

## Abstrak
Kebijakan  privatisasi  menjadi  tren  global  yang  terjadi  baik  di  negara  maju maupun negara berkembang. Privatisasi atau penjualan aset negara dipandang sebagai  program  ekonomi  yang  diperlukan  untuk  menghindari  penghematan yang  tinggi  dengan  membebaskan  BUMN  dari  kerugian.  Program  privatisasi dapat meningkatkan efisiensi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di  bidang  infrastruktur,  pendidikan,  dan  kesehatan.  Privatisasi  adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang mengalihkan sebagian atau seluruh  aset  yang  dimiliki oleh  negara  kepada  pihak  swasta.  Privatisasi  BUMN telah  menimbulkan  banyak  kontroversi  di  kalangan  masyarakat  Indonesia. Selama  privatisasi  dapat  membawa  manfaat  yang  lebih  baik,  beberapa  akan baik-baik  saja  dengan  privatisasi,  sementara  yang  lain  akan  dianggap  non- nasionalis  dan  menolak  privatisasi  untuk  mengkonsumsi  aset  negara.  Tujuan yang dicapai melalui kebijakan privatisasi adalah untuk memberikan kontribusi keuangan  kepada  organisasi  negara  dan  komersial,  akses  terbuka  ke  pasar internasional,  dan  transfer  teknologi  ke  organisasi  komersial.  Di  Indonesia, privatisasi  dianggap  penting  karena  mempromosikan  tata  kelola  perusahaan yang  baik.  Privatisasi  didasarkan  pada  prinsip  transparansi,  independensi, tanggung  jawab,  akuntabilitas,  kewajaran  dan  harga  terbaik,  dengan memperhatikan  kondisi  pasar.  Dengan  demikian,  pertumbuhan  ekonomi Indonesia akan meningkat.
Kata Kunci: Privatisasi, Perekonomian Indonesia

## Abstract
The  privatization  policy  has  become  a  global  trend  that  occurs  in  both  developed and  developing  countries.  Privatization  or  sale  of  state  assets  is  seen  as  an economic program needed to avoid high savings by freeing BUMN from losses. The privatization  program  can  increase  efficiency  and  encourage  economic  growth, especially  in  the  fields  of  infrastructure,  education,  and  health.  Privatization  is  a policy  implemented  by  the  government  that  transfers  part  or  all  of  the  assets owned by the state to the private sector. The privatization of BUMN has caused a lot of controversy among the Indonesian people. As long as privatization can bring better benefits, some will be fine with privatization, while others will be considered non-nationalists  and  reject  privatization  to  consume  state  assets.  The  objectives achieved  through  the  privatization  policy  are  to  provide  financial  contributions  to state  and  commercial  organizations,  open  access  to  international  markets,  and transfer  of  technology  to  commercial  organizations.  In  Indonesia,  privatization  is considered important because it promotes good corporate governance. Privatization is  based  on  the  principles  of  transparency,  independence,  responsibility, accountability, fairness and the best price, taking into account market conditions. Thus, Indonesia's economic growth will increase.

## Keywords : Privatization, Indonesian Economy

## PENDAHULUAN
Privatisasi  merupakan  salah  satu  kebijakan  yang  ditempuh  oleh Pemerintah  Indonesia  untuk  mengalihkan  sebagian  atau  seluruh  aset milik  negara  kepada  swasta.  Pengalihan  aset  dapat  dipahami  sebagai pengalihan hak administratif dari pemerintah kepada swasta. Selain itu, menurut  Boardman  (1989),  perubahan  kepemilikan  ini  mempengaruhi kinerja  perusahaan  dengan  meningkatkan  pemanfaatan  sumber  daya. Program  dan  kebijakan  privatisasi  dilaksanakan  secara  terpisah  dari ekonomi politik nasional. Seperti yang diungkapkan Bank Dunia (2002), keberhasilan  proses  privatisasi  tidak  lepas  dari  aspek  politik  dan ekonomi.  Keterlibatan  legislator  dan  persiapan  manajemen  perusahaan terafiliasi  sangat  mempengaruhi  keberhasilan  proses  privatisasi.  Untuk menyambut  datangnya  era  global  dan  pasar  bebas,  pemerintah  harus menciptakan  daya  saing  perusahaan  swasta  dan  publik  untuk meningkatkan  keterampilan  mereka.  Hasil  survei  menunjukkan  bahwa privatisasi  dapat  meningkatkan  kinerja  perusahaan.  Stiglitz  (1988)  dan Bos  (1991)  berpendapat  bahwa  privatisasi  dapat  meningkatkan  kinerja karena  dapat  mengubah  insentif  untuk  tata  kelola  dan  manajemen perusahaan menjadi yang terbaik. Namun pada kenyataannya, kebijakan privatisasi  Indonesia  bukanlah  jalan  utama  untuk  mereformasi  BUMN. Privatisasi  itu  akan  menjadi  keputusan  yang  tepat  jika  didukung  oleh kondisi  tertentu.  Yang  utama  adalah  adanya  infrastruktur  ekonomi  dan hukum  yang  memadai  dan  kapasitas  pemerintah  untuk  melakukan privatisasi. Prosedurnya tepat dan transparan.
Privatisasi  BUMN  telah  menimbulkan  kontroversi  di  kalangan penduduk  Indonesia.  Selama  privatisasi  adalah  untuk  tujuan  yang terbaik,  beberapa  akan  menerima  privatisasi,  sementara  yang  lain  akan dilihat  sebagai  non-nasionalis  dan  menolak  privatisasi.  Sebuah  studi internasional  yang  dilakukan  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa menyimpulkan  bahwa  privatisasi  yang  sukses  hanya  ada  di  negara- negara  di  mana  pemerintah  telah  menunjukkan  kemampuan  mereka untuk mengendalikan perusahaan milik negara. Privatisasi kemungkinan akan gagal untuk negara-negara di mana pemerintah tidak dapat secara efektif dan efisien mengelola perusahaan milik negara. Dengan demikian, Pemerintah  Indonesia  belum  menunjukkan  kemampuannya  mengelola BUMN  secara  optimal  dan  berdasarkan  pengalaman  empiris,  proses privatisasi  lebih  banyak  menimbulkan  masalah  daripada  keuntungan (Basri, 2009).
Privatisasi perusahaan publik didasarkan pada pendekatan teori hak milik  (The  Property  Right  Approach).  Pada  pendekatan  ini  dibahas mengenai  perbedaan  antara  perusahaan  publik  dan  swasta.  Struktur ekonomi  yang  dikendalikan  oleh  negara  berbeda  dari  struktur  ekonomi yang  dikendalikan  oleh  sektor  swasta  dalam  hal  fungsi  maksimalisasi. Dalam  struktur  ekonomi  yang  dikendalikan  negara,  organisasi  negara dipengaruhi  dan  dikendalikan  oleh  sekelompok  politisi,  menteri,  dan pemimpin publik. Terutama dalam ekonomi swasta, pemilik bisnis swasta (pemegang  saham)  memaksimalkan  nilai  organisasi  dengan  memastikan bahwa  manajer  mengalokasikan  sumber  daya  maksimum.  Kemampuan dan  kemauan  pemilik  untuk  mentransfer  kepemilikan  mengarah  pada realokasi sumber daya dari utilitas rendah ke tinggi. Jensen dan Meckling (1976) dan Boycko dkk. Penulis hak milik tersebut, menunjukkan bahwa struktur  kepemilikan  yang  lebih  besar  dalam  perekonomian  mengarah pada  potensi  alokasi  sumber  daya  yang  lebih  besar,  yang  sangat tergantung pada sejauh mana perekonomian diurus. Kepemilikan tunggal adalah perusahaan yang dimiliki oleh seorang individu yang bebas untuk memiliki,  menggunakan,  dan  menukar  hak  milik  pribadi  dalam  suatu aset dalam suatu batas hukum. Hak-hak ini memberikan kepada pemilik individu aset perusahaan swasta. Menggunakan barang-barang ini untuk menghasilkan  barang  dan  jasa  yang  diminta  oleh  konsumen  dengan biaya  di  bawah  harga  pasar  meningkatkan  dan  meningkatkan kebahagiaan.  Sebaliknya,  ketika  biaya  produksi  melebihi  harga  pasar, terjadi kerugian yang menurunkan nilai perusahaan serta kesejahteraan dan  pendapatan  pemilik  aset  sosial.  Pada  pemilik  sektor  atau  pihak swasta  mendapatkan  keuntungan  dari  manajemen  yang  efisien  dan menderita salah urus.
Teori privatisasi lainnya adalah teori yang memberikan analisis yang lebih  luas  daripada  pendekatan  pilihan  publik,  pendekatan  hak  milik. Pendekatan  pilihan  publik  mengasumsikan  bahwa  politisi,  pejabat,  dan pemilik perusahaan milik negara lebih mementingkan urusannya sendiri untuk  memaksimalkan  urusannya.  Pendekatan  ini  berasumsi  bahwa politisi  mengutamakan  kepentingannya  dalam  mencapai  cita-cita  atau cita-cita  pribadinya,  dengan  batasan  tidak  akan  kehilangan  posisinya  di pemilu  setelahnya.  Bagi  politisi,  mempertahankan  kekuasaan  adalah tujuan  utama  mereka,  sehingga  politisi  menggunakan  layanan  publik untuk keuntungan pribadi. Ternyata politisi tidak memiliki insentif untuk secara efektif mengelola penggunaan sumber daya nasional dan efisiensi perusahaan  publik.  Layanan  publik  menawarkan  politisi  kesempatan untuk  mengejar  kepentingan  pribadi  mereka  sendiri.  Artinya  pemilihan ulang di pemilu berikutnya dengan menambah lebih banyak pekerja dan menstabilkan daya beli.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam tinjauan ini adalah metode kualitatif  untuk  mengidentifikasi  dan  mengkonseptualisasikan  topik penelitian  yang  telah  ditentukan,  yaitu  dampak  kebijakan  privatisasi terhadap  perekonomian.  Diharapkan  hasil  penelitian  kualitatif  akan ditemukan  melalui  berbagai  bentuk  analisis  penelitian  deskriptif kualitatif dan analisis isi dan diskusi yang digunakan.

## PEMBAHASAN

## Kebijakan Pelaksanaan Privatisasi BUMN di Indonesia
Privatisasi  BUMN  Indonesia  dimulai  pada  awal  1980-an  sebagai  bagian dari  sistem  pengembangan  perusahaan  publik  yang  bertujuan  untuk mencapai  GCG.  Sejak  saat  itu,  istilah  BUMN  baru  dikenal  sejak diterbitkannya  PP  No.3  Tahun  1983  tentang  Pembinaan  dan  Tata  Cara Pengelolaan  Perusahaan  Jasa  (Perjan),  Perusahaan  Umum  (Perum)  dan Perusahaan  Umum  (Persero).  Privatisasi  Badan  Usaha  Milik  Negara  di Indonesia  sebagai  pelaksana  undang-undang  no.  19  Tahun  2003, khususnya Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Penanggung Jawab dan Peraturan Pemerintah No. 59  Tahun  2009  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  No.  33 tahun  2005.  Pemerintah  tidak  dapat  bertindak  sendiri  dalam pelaksanaan program privatisasi. Perusahaan yang dipilih dan memenuhi kriteria  tertentu  harus  berkonsultasi  terlebih  dahulu  dengan  DPRRI sesuai dengan ketentuan pasal 82 UU No. 19 Tahun 2003:
1) Privatisasi memerlukan tindakan proaktif untuk memilih perusahaan. Berdasarkan standar yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah,
2)  Perusahaan  yang  memenuhi  standar  yang  dipilih  dan  ditetapkan akan terbuka untuk umum dengan berkonsultasi dengan DPR setelah direkomendasikan oleh Menteri Keuangan.
Hal  ini  tentu  diperlukan  untuk  meredam  resistensi  publik  secara umum, karena DPR RI mewakili rakyat Indonesia. Kami telah berdiskusi dengan DPR RI dengan harapan proses privatisasi berjalan dengan baik. Ketidakmampuan  untuk  melakukan  privatisasi  sekurang-kurangnya harus  memenuhi  standar  industri/industri  atau  profesi  yang  berdaya saing  tinggi  atau  sektor/industri  teknologi  yang  berkembang  pesat. Sedangkan  badan  usaha  yang  tidak  dapat  disetarakan  adalah  cabang yang  dikelola  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  hanya  dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bisnis yang bergerak di bidang  tertentu  di  mana  pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  untuk melindungi  kepentingan  publik  dan  bisnis  sumber  daya  alam.  Persero
tidak  hanya  dimungkinkan  oleh  regulasi  di  bidang  pasar  modal,  tetapi juga  secara  umum  terlibat  dalam  bidang  persaingan,  karena  privatisasi harus  selalu  memperhatikan  kepentingan  semua.  Pemerintah  dapat melaksanakan  program  privatisasi  di  Indonesia  setelah  DPRRI mengesahkan  RAPBN,  yang  menetapkan  target  pendapatan  nasional berdasarkan hasil dari proses privatisasi itu sendiri. Rencana privatisasi yang  diusulkan  dijelaskan  dalam  Program  Privatisasi  Tahunan  yang pelaksanaannya  dibahas  dengan  DPRRI.  Dengan  menyampaikan  RAPBN kepada  DPRRI,  pemerintah  akan  mendaftarkan  badan  usaha  milik negara yang akan diprivatisasi pada tahun anggaran yang bersangkutan guna  mencapai  target  penerimaan  negara  pasca  privatisasi  yang  telah disusun untuk RAPBN. Oleh karena itu, persetujuan DPRRI atas RAPBN dimaksud termasuk persiapan pemerintah untuk privatisasi BUMN yang dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  2  UU.  2003  tentang Keuangan  Negara  17.  Rencana  privatisasi  yang  disetujui  DPRRI dituangkan  dalam  program  privatisasi  tahunan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  12  PP  No.  33  2005.  Privatisasi  didasarkan  pada  prinsip transparansi,  transparansi,  independensi,  akuntabilitas,  akuntabilitas, kewajaran  dan  harga  terbaik  dengan  mempertimbangkan  kondisi  pasar. Dalam  hal  ini,  kondisi  pasar  yang  tercantum  adalah  kondisi  pasar nasional dan internasional.
Pelaksanaan privatisasi di Indonesia berdasarkan Pasal 78 Undang- Undang  No.19  tahun  2003  tentang  BUMN  hanya  dimungkinkan  dengan tiga macam metode saja, yaitu :
a) Penjualan  saham  berdasarkan  ketentuan  pasar  modal (Initial  Public

## Offering)
b) Penjualan saham langsung kepada investor (Strategic Sales)
c) Penjualan  saham  kepada  manajemen  dan/atau  karyawan  yang bersangkutan (Employee and/or Management Buy Out)
Setelah dilakukannya privatisasi diharapkan akan terjadi perubahan atas budaya perusahaan sebagai akibat dari masuknya pemegang saham baru,  baik  melalui  penawaran  umum  maupun  melalui  penyertaan langsung.  Perusahaan  akan  menghadapi  pada  kewajiban  pemenuhan persyaratan-persyaratan  keterbukaan  yang  merupakan  persyaratan utama  dari  suatu  proses  penawaran  umum,  atau  adanya  sasaran- sasaran  perusahaan  yang  harus  dicapai  sebagai  akibat  masuknya pemegang saham baru. Pada budaya perusahaan yang berubah tersebut akan dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan yang selanjutnya akan  dapat  mempertinggi  daya  saing  perusahaan  dalam  berkompetisi dengan pesaing-pesaing, baik nasional, regional, bahkan global sehingga pada  akhirnya  akan  dapat  memberikan  kontribusi  yang  lebih  besar terhadap  perekonomian  nasional  dalam  bentuk  barang  dan  jasa  yang
semakin  berkualitas  dan  terjangkau  harganya,  serta  penerimaan  negara dalam bentuk pajak yang akan semakin besar pula.

## Dampak Privatisasi Terhadap Perekonomian di Indonesia
Pada  dasarnya  privatisasi  BUMN  dipandang  sebagai  langkah  untuk mengurangi  intervensi  pemerintah  di  bidang  ekonomi  yang  seharusnya dilakukan oleh swasta. Privatisasi diharapkan dapat meningkatkan daya saing  dan  efisiensi  dunia  usaha  yang  akan  mendukung  pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, privatisasi pemerintah saat ini bukan untuk tujuan ini tetapi untuk menutupi defisit anggaran negara. BUMN adalah "milik  negara",  tetapi  tidak  ada  cukup  fakta  bagi  pemerintah  untuk menjualnya  untuk  menutup  kesenjangan  modal  operasi.  Anggaran Kelemahan  Anggaran  merupakan  tanggung  jawab  instansi  pemerintah dan  harus  dikoreksi  dengan  kinerja  dan  bukan  oleh  instansi  lain. Berbagai manfaat privatisasi adalah:
1)  Budaya  sektor  swasta  mulai  mempengaruhi  bisnis  dan  perlu  lebih efisien.  Selain  itu,  peningkatan  keuntungan  menyebabkan  kenaikan harga saham (jika pemerintah masih memiliki saham, pemerintah juga akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan nilai saham).
2) Penjualan saham di pasar modal telah menimbulkan masalah dengan aturan pasar modal, terutama dalam hal transparansi perusahaan.
3)Keterlibatan  karyawan  telah  meningkatkan  keterlibatan  karyawan dalam pengendalian perusahaan (Gayle, 1990).
Shirley  dan  Neils  (1992)  menekankan  manfaat  privatisasi  dalam meningkatkan transparansi, meningkatkan peran mekanisme pengelolaan  pasar,  dan  mengurangi  tekanan  dan  campur  tangan  politik (Siahaan,  2000).  Todaro  (1989)  menyatakan  bahwa  privatisasi  dapat merangsang  inisiatif  pemerintah  dengan  mengurangi  pertumbuhan belanja publik, meningkatkan pendapatan tunai untuk membayar utang, di  samping  meningkatkan  efisiensi,  produksi  dan  penghematan  biaya. Terakhir  adalah  perluasan  kepemilikan  dan  partisipasi  nasional  dalam perekonomian  nasional.  Berdasarkan  temuan  perusahaan  privatisasi, manfaat  program  privatisasi  kemungkinan  disebabkan  oleh  beberapa faktor,  antara  lain:  (Ii)  Peraturan  yang  tepat  dan  pantas  dari  suatu perusahaan  tertentu  yang  mempengaruhi  kepentingan  umum.  (iii) Perubahan kepemilikan badan hukum (Goeltom, 1995).
Beberapa  studi  menunjukkan  bahwa  privatisasi  memiliki  dampak positif terhadap pertumbuhan dan lapangan kerja. Pertumbuhan adalah hasil  dari  peningkatan  efisiensi  di  tingkat  perusahaan.  Bukti  empiris menunjukkan  bahwa  pengangguran  total  cenderung  turun,  mengingat kekhawatiran  tentang  meningkatnya  pengangguran.  Namun,  beberapa kelompok pekerja mungkin mengalami hal yang sebaliknya (Davis, 2000).
Privatisasi juga memaksa perusahaan untuk menerapkan kebijakan yang mengurangi ketimpangan akses barang dan jasa dengan melakukan pembatasan  KKN.  Dalam  jangka  panjang,  terdapat  peluang  yang  lebih besar untuk berupaya mempromosikan kepemilikan yang lebih luas atas properti  dan  kondisi  kelembagaan  yang  kondusif  bagi  pengembangan ekonomi  yang  kompetitif  dan  sistem  politik  yang  demokratis.  Harus diakui  juga  bahwa  sementara  privatisasi  meningkatkan  pemerataan dalam  bentuk  penurunan  pendapatan  dan  ketidaksetaraan  akses, beberapa  privatisasi  dilakukan  dengan  mengorbankan  orang  miskin. Misalnya, ketika Kereta Api India memotong subsidi, orang miskin paling terpukul.  Dampak  dari  kebijakan  privatisasi  BUMN  terlihat  melalui perubahan  kebijakan  pemerintah  dan  pengawasan  regulasi.  Jika  dilihat sebagai  sarana  transisi  ke  pasar  bebas,  kegiatan  ekonomi  lebih kompetitif, dengan jaminan tidak ada hambatan persaingan, baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan, aturan, regulasi atau subsidi. Ini akan lebih terbuka untuk sejumlah kekuatan pasar.
Kebijakan  privatisasi  terkait  dengan  kebijakan  luar  negeri  yang penting  seperti  tarif,  nilai  tukar,  dan  peraturan  bagi  investor  asing.  Ini juga  membahas  kondisi  pasar  keuangan,  termasuk  akses  permodalan, penerapan  pajak  dan  peraturan  yang  tepat,  dan  kebijakan  internal, termasuk kepastian hukum dan bobot sumber daya untuk memprediksi kemungkinan  perselisihan  komersial.  Efek  lain  yang  sering  dirasakan oleh kebijakan privatisasi adalah kepemilikan negara diperluas ke sektor swasta, mengurangi konsentrasi kepemilikan pada kelompok atau suatu perusahaan.  Sebagai  sarana  transisi  ke  pasar  bebas,  kegiatan  ekonomi lebih  terbuka  terhadap  kekuatan  yang  lebih  kompetitif  di  pasar, memastikan  bahwa  tidak  ada  hambatan  persaingan  dalam  bentuk regulasi, regulasi. Untuk melakukan ini, kita perlu mengadopsi kebijakan yang  dapat  mendukung  pertumbuhan  dan  menarik  investasi  swasta dengan menghilangkan hambatan masuk pasar dan menghilangkan efek mengganggu  pada  kerjanya.  Program  privatisasi  harus  menekankan manfaat  mengubah  monopoli  publik  menjadi  milik  pribadi.  Hanya terbatas  pada  kepentingan  ekonomi  dan  politik.  Dengan  pengalihan kepemilikan,  alternatifnya  adalah  menerbitkan  saham  kepada  semua orang  dan  pegawai  BUMN  yang  terlibat  merasa  memiliki  dan  dengan senang  hati  berpartisipasi  untuk  meningkatkan  kinerjanya.  Dengan demikian  dapat  berpartisipasi  dalam  manajemen  dan  memotivasi karyawan.  Hal  ini  dapat  berdampak  pada  produktivitas  karyawan  dan meningkatkan keuntungan.

## KESIMPULAN
Program  privatisasi  dapat  meningkatkan  efisiensi  dan  mendorong pertumbuhan  ekonomi,  terutama  di  bidang  infrastruktur,  pendidikan,
dan  kesehatan.  Privatisasi  adalah  kebijakan  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  yang  mengalihkan  sebagian  atau  seluruh  aset  yang  dimiliki oleh  negara  kepada  pihak  swasta.  Privatisasi  BUMN  telah  menimbulkan banyak kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia. Selama privatisasi dapat  membawa  manfaat  yang  lebih  baik,  beberapa  akan  baik-baik  saja dengan  privatisasi,  sementara  yang  lain  akan  dianggap  non-nasionalis dan menolak privatisasi untuk mengkonsumsi aset negara. Tujuan yang dicapai  melalui  kebijakan  privatisasi  adalah  untuk  memberikan kontribusi  keuangan  kepada  organisasi  negara  dan  komersial,  akses terbuka  ke  pasar  internasional,  dan  transfer  teknologi  ke  organisasi komersial.  Di  Indonesia,  privatisasi  dianggap  penting  karena mempromosikan tata kelola perusahaan yang baik. Privatisasi didasarkan pada prinsip transparansi, independensi, tanggung jawab, akuntabilitas, kewajaran  dan  harga  terbaik,  dengan  memperhatikan  kondisi  pasar (domestik  dan  internasional).  Dengan  demikian,  pertumbuhan  ekonomi Indonesia akan meningkat.
Pada  pelaksanaan  privatisasi  BUMN,  Pemerintah  dapat  melakukan program  privatisasi  di  negara  Indonesia  setelah  DPR-RI  memberikan persetujuan  atas  RAPBN  yang  di  dalamnya  terdapat  target  penerimaan negara dari hasil privatisasi. Rencana privatisasi sebagaimana dimaksud dituangkan  dalam  program  tahunan  privatisasi  yang  pelaksanaannya dikonsultasikan  kepada  DPR-RI.  Pada  saat  pengusulan  RAPBN  kepada DPR-RI,  pemerintah  menyertakan  daftar  BUMN  yang  akan  di  privatisasi dalam  tahun  anggaran  yang  bersangkutan  untuk  memenuhi  target penerimaan  negara  dari  hasil  privatisasi  yang  direncanakan  dalam RAPBN  tersebut.  Privatisasi  dilakukan  berdasarkan  prinsip-prinsip transparansi, kemandirian akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran,  dan  prinsip  harga  terbaik  dengan  memperhatikan  kondisi pasar.
Beberapa  studi  menunjukkan  bahwa  privatisasi  memiliki  dampak positif terhadap pertumbuhan dan lapangan kerja. Pertumbuhan adalah hasil  dari  peningkatan  efisiensi  di  tingkat  perusahaan.  Bukti  empiris menunjukkan  bahwa  pengangguran  total  cenderung  turun,  mengingat kekhawatiran  tentang  meningkatnya  pengangguran.  Namun,  beberapa kelompok pekerja mungkin mengalami hal yang sebaliknya (Davis, 2000). Harus  diakui  juga  bahwa  sementara  privatisasi  meningkatkan pemerataan  dalam  bentuk  penurunan  pendapatan  dan  ketidaksetaraan akses,  beberapa  privatisasi  dilakukan  dengan  mengorbankan  orang kurang  mampu.  Efek  lain  yang  sering  dirasakan  oleh  kebijakan privatisasi  adalah  kepemilikan  negara  diperluas  ke  sektor  swasta, mengurangi  konsentrasi  kepemilikan  pada  kelompok  atau  suatu perusahaan.  Sebagai  sarana  transisi  ke  pasar  bebas,  kegiatan  ekonomi
lebih  terbuka  terhadap  kekuatan  yang  lebih  kompetitif  di  pasar, memastikan  bahwa  tidak  ada  hambatan  persaingan  dalam  bentuk regulasi,  regulasi  atau  subsidi.  Untuk  melakukan  ini,  kita  perlu mengadopsi  kebijakan  yang  dapat  mendukung  pertumbuhan  dan menarik investasi swasta dengan menghilangkan hambatan masuk pasar dan  menghilangkan  efek  mengganggu  pada  usahanya.  Program privatisasi  harus  menekankan  manfaat  mengubah  monopoli  publik menjadi  milik  pribadi.  Hanya  terbatas  pada  kepentingan  ekonomi  dan politik. Dengan pengalihan kepemilikan, alternatifnya adalah menerbitkan  saham  kepada  semua  orang  dan  pegawai  BUMN  yang terlibat  merasa  memiliki  dan  dengan  senang  hati  berpartisipasi  untuk meningkatkan  kerja.  Dengan  demikian  dapat  berpartisipasi  dalam manajemen  dan  memotivasi  karyawan.  Hal  ini  dapat  berdampak  pada produktivitas karyawan dan meningkatkan keuntungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Siahaan, F. A., & Hartono, S. R. “Privatisasi Badan Usaha Milik Negara ” Jurnal Undip, 9374 (undip.ac.id)
Aprilina,  V.  “Dampak  Privatisasi  Pada  Kinerja  Keuangan  Badan  Usaha Milik Negara (BUMN) Di Indonesia” JRAK, Vol. 4, No. 1, Hal. 1-12.
Maro’ah, S. “Kebijakan Privatisasi dan Pengaruhnya Dalam Perekonomian Makro  di  Indonesia”  BALANCE  Economics,  Bussiness,  Management and Accounting
Journal  Thn.  V,  No.  9/  Juli  /2008  Published  by  Faculty  of  Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN : 1693-9352.
Dampak_Privatisasi_di_Indonesia_Studi_Ka.pdf
√  8  Contoh  Teknik  Analisis  Data  Kualitatif  Karya  Ilmiah/Makalah  | PenelitianIlmiah.Com
Dampak  privatisasi  BUMN  bagi  perekonomian  Indonesia?  (marcia- dgembels.blogspot.com)
KEBIJAKAN PRIVATISASI BUMN : Relasi state, market and civil society | Ahabibullah's Blog (wordpress.com)