## MENYIBAK FENOMENA INSPEKTORAT KABUPATEN SAMPANG: MEMAHAMI PENGAWASAN DALAM PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH

## Mohamad Djasuli
Program Studi Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura djasuli@yahoo.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  gambaran  mengenai  eksistensi  peran  Inspektorat Kabupaten  Sampang  dalam  pengawasan  pengadaan  barang  milik  daerah.  Informan  dalam  penelitian  ini adalah Ketua Seksi (Kasi) Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan dari Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV dan Substansi Bagian Perencanaan di Inspektorat Kabupaten Sampang. Data dikumpulkan dengan wawancara langsung dengan kelima informan dan dianalisa dengan pendekatan fenomenologi. Hasil dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  peran  Inspektorat  Kabupaten  Sampang  sebagai  APIP  belum  adanya koordinasi yang baik. Terlihat dengan jawaban mengenai pengawasan pengadaan barang miliki daerah yang dilakukan  keempat  informan  berbeda-beda, padahal  tupoksinya  sama.  Dalam  pelaksanaannya  tidak  semua pengawasan pengadaan barang milik daerah dilakukan oleh APIP yang berkompeten, sehingga pengawasan yang  dilakukan  lebih  terpaku  kepada  Kertas  Kerja  Pemeriksaan  (KKP)  yang  sudah  disediakan.  Terdapat keambiguan  antara  tugas  pengawasan  dan  pemeriksaan  baik  di  Inspektorat  Kabupaten  Sampang  ataupun penjelasan pengawasan di peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia lebih kearah penjelasan pemeriksaan.  Serta  belum  sinkron  antara  dokumen  yang  ada  di  Inspektorat  Kabupaten  Sampang  dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dari Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya..
Kata Kunci: peran, inspektorat kabupaten, pengawasan, pengadaan barang milik daerah.

## Abstract
The purpose of this study is to provide an overview of the role of the Inspectorate Sampang existence in the procurement  of  goods  belonging  to  local  supervision.  Informants  in  this  study  is  the  Chairman  of  the Section (Kasi) Government Oversight Assistant Superintendent for Development of Region I, II, III and IV and  the  substance  of  the  Planning  Inspectorate  in  Sampang.  Data  were  collected  by  interviews  with  five informants and analyzed with a phenomenological approach. The results of the study indicate that the role of  the  Inspectorate  as  APIP  Sampang  lack  of  good  coordination.  Seen  with  answers  regarding  the supervision of local procurement have conducted four different informants, whereas the same tupoksinya. In practice  not  all  belong  to  the  area  of  procurement  supervision  carried  out  by  the  competent  APIP,  so monitoring is done more glued to the Working Paper Examination (CTF) that has been provided. There is ambiguity  between  good  supervision  and  inspection  duties  in  the  Inspectorate  Sampang  supervision  or explanation  on  the  laws  and  regulations  applicable  in  Indonesia  more  towards  explanation  of  the examination. As well as not synchronized between documents at Inspectorate Sampang the legislation that became the benchmark of the Inspectorate in carrying out duties and functions.
Keywords : roles, district inspectorate, monitoring, procurement district property.

## PENDAHULUAN
Sejak diberlakukannya UU nomor 32 Tahun 2004 dimana Pemerintah Daerah diberi wewenang (otonomi daerah)  untuk  mengatur  segala  urusan  kebijakan  rumah  tangganya  yang  menjadi  tanggung  jawab  dari masing-masing  daerah.  Adanya  otonomi  daerah  yang  mengurus  kebijakan  rumah  tangganya  masing - masing,  sehingga  dalam  praktiknya  harus  ada  upaya  pengawasan  internal  untuk  meminimalisasi kemungkinan  terjadinya  peningkatan  penyelewengan  anggaran.  Implementasi  dari  otonomi  daerah  dan desentralisasi  fiskal  adalah  fungsi  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Inspektorat  Daerah.  Pengawasan tersebut  berfungsi  untuk  meminimalisasi  terjadinya  kecurangan  dalam  urusan  penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Sesuai  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  nomor  51  Tahun  2010  tentang  Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk Tahun 2011, pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah  Daerah  dilaksanakan  oleh  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP)  yang  meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota sesuai fungsi dan kewenangannya.
Berkaitan  dengan  fungsi  Inspektorat  Provinsi,  Kabupaten/  Kota  secara  umum  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  Tahun  2007  pasal  4,  menyatakan  bahwa  dalam  melaksanakan  tugas pengawasan  urusan  pemerintahan,  Inspektorat  Provinsi,  Kabupaten/Kota  memiliki  fungsi  sebagai berikut:  pertama,  perencanaan  program  pengawasan;  kedua,  perumusan  kebijaka n  dan  fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dan salah satu  kewenangannya  dalam  bidang  pengawasan  adalah  pengadaaan  barang.  Sehubungan  dengan  itu, peran Inspektorat Kabupaten/Kota diperlukan untuk mempersempit ruang gerak pelaku, khususnya yang ingin melakukan kecurangan dalam pengadaan barang/jasa untuk kepentingan pribadinya.
Sebagaimana  dijelaskan  Tuanakotta  (2010:431),  pengadaan  merupakan  salah  satu  sumber  korupsi terbesar dalam sektor keuangan publik. Setiap tahun, BPK dan BPKP melaporkan kasus pengadaan yang mengandung  unsur  tindak  pidana  korupsi.  Dibuktikan  dengan  adanya  pemberitaan  di  media  elektronik dan  media  cetak  yang  mengungkap  kasus  kecurangan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  yang  ma rak dilakukan oleh oknum pejabat negara.
Wakil  Ketua  KPK  Haryono  Umar  (2011)  menyatakan  bahwa  kecurangan  dalam  pengadaan  bisa diperkecil  melalui  pengetatan  pengawasan  internal.  Cara  meningkatkan  peran  pengawasan  dalam pengadaan  barang/jasa  dapat  dimulai  dari  proses  penganggaran  (perencanaan)  sampai  dengan  proses pengadaan itu selesai. Maka dari itu, peran Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai pengawas internal harus bersikap tanggap apabila menemukan adanya indikasi kecurangan dalam proses pengadaan barang mil ik daerah.    Apalagi  Kabupaten  Sampang  masuk  lima  besar  wilayah  tertinggal  di  Pulau  Jawa (www.kompas.com).  Menteri  Negara  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  Helmi  Faizal  Zaini  (2013) menyatakan bahwa penetapan kriteria daerah tertinggal dengan mempertimbangkan e nam kriteria dasar, yaitu  perekonomian  masyarakat,  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  prasarana  (infrastruktur),  kemampuan keuangan  (fiskal),  aksesibilitas,  dan  karakteristik  daerah.  Dengan  kata  lain,  Kabupaten  Sampang  masih lemah  dalam  tata  kelola  pemerintahan.  Hal  ini  dikarenakan  lima  dari  enam  kriteria  wilayah  tertinggal, diantaranya mempengaruhi keberhasilan dalam menjalankan roda pemerintahan. Jika Pemerintah Daerah lemah  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan,  maka  tidak  dapat  dipungkiri  kasus  penyimpangan  akan sering terjadi termasuk pengadaan barang milik daerah.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  tentang  peran  Inspektorat Kabupaten  Sampang  dalam  pengawasan  pengadaan  barang  milik  daerah.  Penelitian  ini  akan  dilakukan pada  Pemerintah  Kabupaten  Sampang  mengingat  ditemukan  kasus  penyimpangan  dan  korupsi. Banyaknya  pejabat  pemerintah  yang  tersandung  korupsi,  data  aset  yang  masih  kocar  kacir,  dana perjalanan dinas anggota DPRD yang janggal (www.beritajatim.com). Adanya tiga  kegiatan proyek yang mencolok, di antaranya pelaksanaan pembangunan jalan ruas Karangpenang-Tamberuh dan pelaksanaan pembangunan  drainase  yang  dinilai  tidak  sesuai  kontrak.  Selain  itu  klasifikasi  penganggaran  belanja modal  di  Dinas  PU  Bina  Marga  dari  bantuan  Provinsi  Jawa  Timur  yang  tidak  tepat (www.lintasmaduranews.co.id). Dengan terungkapnya kasus korupsi di lingkungan SKPD di Kabupaten Sampang menjadi tanda tanya bagi peneliti.
Dengan  adanya  fenomena  yang  disebutkan  diatas,  peneliti  untuk  mengetahui  baga imana  peran Inspektorat Kabupaten Sampang dalam pengawasan pengadaan barang milik daerah. Penelitian ini akan menjawab  berjalan  atau  tidak  berjalannya  suatu  peran  Inspektorat  Kabupaten  Sampang  dalam menjalankan  tugasnya  sebagai  pengawas  internal  dalam  pengawasan  pengadaan  barang  milik  daerah  di lingkungan SKPD Kabupaten Sampang.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Barang Milik Daerah
Dalam  Permendagri  nomor  17  tahun  2007  tentang  pedoman  teknis  pengelolaan  barang  milik  daerah, menjelaskan dalam pasal 1 ayat (3), pengertian barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah.

## Pengawasan Barang Milik Daerah
Sesuai dengan Permendagri     nomor 17 tahun 2007 pasal 83, pengawasan pengadaan barang milik daerah adalah  sebagai  berikut:  (1)  Pengelola  berwenang  untuk  melakukan  pemantauan  dan  investigasi  atas pelaksanaan  penggunaan,  pemanfaatan,  dan  pemindahtanganan  barang  milik  daerah,  dalam  rangka penertiban  penggunaan,  pemanfaatan,  dan  pemindahtanganan  barang  milik  daerah  sesuai  ketentuan berlaku; (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola dapat meminta aparat pengawas fungsional  untuk  melakukan  audit  atas  pelaksanaan  penggunaan,  pemanfaatan,  dan  pemindahtanganan barang  milik  daerah;  (3)  Hasil  audit  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  disampaikan  kepada  pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

## Pengadaan Barang Pemerintah
Dalam  Perpres  nomor  70  Tahun  2012  pasal  1,  menjelaskan  pengertian  Pengadaan  Barang  Pemerintah adalah  kegiatan  untuk  memperoleh  Barang  oleh  Kementerian/Lembaga/Satuan  Kerja  Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaaan kebutuhan sampai diselesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang.
Prinsip-prinsip  pengadaan  barang  pemerintah  sebagaimana  diatur  dalam  Perpres  nomor  70  tahun  2012 adalah (1) efisien, (2) efektif, (3) terbuka dan bersaing, (4) transparan, (5) adil dan tidak diskriminatif, (6) akuntabel.  Pihak  yang  terkait  dalam  kegiatan  pengadaan  barang  pemerintah  diatur  juga  dalam  Perpres nomor  70  tahun  2012  pasal  1  adalah:  (1)  pengguna  anggaran,  (2)  kuasa  pengguna  anggaran,  (3)  pejabat pembuat  komitmen,  (4)  unit  layanan  pengadaan,  (5)  pejabat  pengadaan,  (6)  penyedia  barang/jasa,  (7) panitia/pejabat penerimaan hasil pekerjaan.

## Pengawasan Pengadaan Barang Pemerintah
Disempurnakan  dalam  Perpres  nomor  70  tahun  2012  pasal  116  dijelaskan  mengenai  pengawasan  dalam pengadaan  barang/jasa,  adalah  sebagai  berikut:  (1)  K/L/D/I  wajib  melakukan  pengawasan  terhadap  PPK dan  ULP/Pejabat  Pengadaan  di  lingkungan  K/L/D/I  masing-masing,  dan  menugaskan  aparat  pengawasan intern yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan; (2) K/L/D/I menyelenggarakan sistem whistleblower Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  dalam  rangka  pencegahan  KKN;  (3) Penyelenggaraan  sistem whistleblower sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dikoordinasikan  oleh  LKPP; (4) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang Pemerintah.

## Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Adanya Permendagri nomor 23 tahun 2007 pasal 1, pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Penyusunan Rencana Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Permendagri  nomor  23  tahun  2007  pasal  5,  bagian  kesatu  penyusunan  rencana  pengawasan  adalah:  (1) Penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota dikoordinasikan  oleh  Inspektur  Provinsi;  (2)  Rencana  pengawasan  tahunan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  disusun  dalam  bentuk  Program  Kerja  Pengawasan  Tahunan  (PKPT)  dengan  berpedoman  pada kebijakan pengawasan; (3) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas prinsip keserasian,  keterpaduan,  menghindari  tumpang  tindih  dan  pemeriksaan  berulang-ulang  serta memperhatikan  efisiensi  dan  efektifitas  dalam  penggunaaan  sumber  daya  pengawasan;  (4)  Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Diatur dalam Permendagri nomor 23 tahun 2007 pasal 6, bagian kedua rencana pengawasan adalah  PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pasal 5 meliputi:
(1) Ruang lingkup;
(2) Sasaran pemeriksaan; (3) SKPD yang diperiksa; (4) Jadual pelaksanaan pemeriksaan;
(5) Jumlah tenaga;
(6) Anggaran pemeriksaan; dan (7) Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.

## Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah
Dalam Permendagri nomor 23 tahun 2007 pasal 8, bagian ketiga pelaksanaan pengawasan adalah: pertama, Pejabat  Pengawas  Pemerintah  melaksanakan  pengawasan  atas  penyelenggaraan  pemerintah  daerah berpedoman  pada  PKPT;  kedua,  Pejabat  Pengawas  Pemerintah  dalam  melaksanakan  pengawasan  atas penyelenggaraan  pemerintah  daerah  berkoordinasi  dengan  Inspektur  Provinsi  dan  Inspektur Kabupaten/Kota.

## Garis Besar Inspektorat Kabupaten/Kota
Dalam Permendagri      nomor 64 tahun 2007 pasal 1, Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawas fungsional  yang  berada  dibawah  dan  bertanggungjawab  kepada  bupati/walikota.  Menurut  Efendy  (2010), Inspektorat  Daerah  mempunyai  tugas  menyelenggarakan  kegiatan  pengawasan  umum  pemerintah  daerah dan  tugas  lain  yang  diberikan  Kepala  Daerah,  sehingga  dalam  tugasnya  Inspektorat  sama  seperti  auditor internal.

## Audit Internal
Definisi Audit Internal yang dikemukakan oleh  Sawyer (2005:10) dalam Hutasuhut (2012), adalah sebuah penilaian  yang  sistematis  dan  objektif  yang  dilakukan  auditor  internal  terhadap  operasi  dan  kontrol  yang berbeda-beda  dalam  organisasi  yang  menggambarkan  lingkup  audit  internal  modern  yang  luas  dan  tak terbatas untuk menentukan apakah: (1) Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2)  Risiko  yang  dihadapi  perusahaan  telah  diidentifikasi  dan  diminimalisasi;  (3)  Peraturan  eksternal  serta kebijakan  dan  prosedur  internal  yang  biasa  diterima  telah  diikuti;  (4)  Kriteria  operasi  yang  memuaskan telah  dipenuhi;  (5)  Sumber  daya  telah  digunakan  secara  efisien  dan  ekonomis,  dan  (6)  Tujuan  organisasi telah  dicapai  secara  efektif  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  dikonsultasikan  dengan  manajemen  dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.
Unsur Pengendalian Internal ( Internal Control ) Berkaitan  dengan  konsep  dari  COSO  ( Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  the  Treadway Commisions ),  pengendalian  internal  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  nomor  60  tahun  2008 tentang  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPIP),  terdiri  dari  lima  komponen  yang  saling  terkait (Harwida:2011), yaitu:
(1) Lingkungan pengendalian; (2) Penilaian resiko; (3) Aktifitas pengendalian; (4) Informasi dan komunikasi; (5) Pemantauan.
Dari kelima komponen sistem pengendalian  internal COSO yang telah diuraikan diatas, jika digambarkan akan menjadi seperti gambar 1 berikut ini:

## Gambar 1. Komponen sistem pengendalian internal COSO

## Penelitian Terdahulu
Adapun penelitian tentang peran Inspektorat dalam pengawasan kegiatan Pemda   dilakukan oleh Suryanti Fabanyo  (2011),  tentang  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  di  Inspektorat  Daerah  Kota  Tidore  Kepulauan. Tujuan  dalam  penelitian  yang  dilakukan  adalah  menganalisis  efektifitas  pelaksanaan  fungsi  pengawasan kinerja  Pemda  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  kinerja  Pemda  di Inspektorat Daerah. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitiannya adalah  baik dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan, ternyata belum efektif, hal ini disebabkan karena adanya  ketidaktepatan  waktu  dalam  melakukan  pengawasan,  serta  Faktor  yang  mempengaruhi penyelenggara-an pemerintah di kota Tidore adalah skill aparatur, pengetahuan dibidangnya dan tersedianya sarana dan prasarana.
Penelitian lain juga dilakukan oleh Jefri Mokodampit dan Marthen Arie (2011) yang berjudul optimalisasi fungsi Inspektorat Kota Ternate dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah di Kota Ternate. Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  fungsi  Inspektorat  Kota  Ternate  dalam  melakukan  pengawasan pengelolaan  keuangan  daerah  di  kota  Ternate,  serta  faktor  apa  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  fungsi inspektorat  kota  Ternate  dalam  pengawasan  pengelolaan  keuangan  daerah  di  kota  Ternate.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif.  Hasil  penelitiannya  adalah  pengawasan pengelolaan  keuangan  daerah  di  Kota  Ternate  yang  dilaksanakan  oleh  Inspektorat  Kota  Ternate  belum optimal,  hal  tersebut  terlihat  dari  realisasi  pengawasan  pada  setiap  tahun  jauh  di  bawah  target  yang ditetapkan  dalam  rencana  startegis  (Renstra),  dan  terdapat  faktor  Intern  yang  meliputi  :  regulasi,  sumber daya  aparatur,  sarana  dan  prasarana,  anggaran,  dan  faktor  eksteren,  yaitu  :  tindak  lanjut  pengawasan  dan penegakan  sanksi  temuan  pengawasan  yang  mempengaruhi  optimalisasi  pelaksanaan  fungsi  Inspektorat Kota Ternate dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah di Kota Ternate.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Dalam  Bungin  (2009:68),  kualitatif  bertujuan untuk  menggambarkan,  meringkaskan  berbagai  kondisi,  berbagai  situasi,  atau  berbagai  fenomena  realitas soial  yang  ada  di  masyarakat  yang  menjadi  objek  penelitian,  dan  berupaya  menarik  realitas  itu  ke permukaan  sebagai  suatu  ciri,  karakteristik,  sifat,  model,  tanda  atau  gambaran  tentang  kondisi,  situasi, ataupun  fenomena  tertentu.  Peneliti  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  karena  ingin  menggali informasi  dari  para  informan  secara  mendalam  tentang  eksistensi  peran  Inspektorat  Kabupaten  Sampang terhadap pengadaan barang milik daerah.

## Metode Pendekatan
Metode  pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  fenomenologi.  Menurut Moleong  (2010:15),  fenomenologi  adalah  pandangan  berpikir  yang  menekankan  pada  fokus  kepada pengalaman-pengalaman  subjektif    manusia  dan  interpretasi  dunia.  Peneliti  menggunakan  metode pendekatan fenomenologi, karena peneliti ingin meneliti terkait dengan fenomena yang benar-benar terjadi dalam pengawasan pengadaan barang milik daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sampang.

## Jenis Data

## Data Primer
Data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  data  yang  diperoleh  dari  pengajuan  beberapa  pertanyaan  tentang pengawasan  pengadaan  barang  milik  daerah  yang  ditujukan  kepada  informan  (pihak  terkait  pengawas pengadaan barang) melalui wawancara (interview).

## Data Sekunder
Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  diperoleh  Program  Kerja  Pengawas  Tahunan  (PKPT)  2013,  Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).

## Teknik Pengumpulan Data

## Wawancara
Bentuk  wawancara  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara  tidak  terstruktur  (unstructured  interview). Menurut  Esterberg  (2002)  dalam  (Sugiyono,2010:233),  pengertian  wawancara  tidak  terstruktur  adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis  dan  lengkap  untuk  pengumpulan  datanya.  Wawancara  dilakukan  dengan  berbincang-bincang mengajukan  pertanyaan  kepada  para  informan  yang  terlibat  langsung  di  dalam  pengawasan  pengadaan barang milik daerah yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Sampang.

## Observasi
Dalam Sugiyono (2010:226), observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan dimana para ilmuwan hanya dapat  bekerja  berdasarkan  fakta  yang  mengenai  dunia  kenyataan  yang  diperoleh  dari  observasi.  Dalam penelitian  ini  menggunakan  metode  observasi  tidak  berperan  serta  (non-participant  observation)  yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti hanya mempunyai satu fungsi yaitu melakukan pengamatan saja.

## Rekaman
Dalam  penelitian  ini,  rekaman  yang  dimaksud  bertujuan  untuk  memudahkan  peneliti  melakukan pengumpulan  data    yang  didapat  dari  wawancara  dengan  para  informan  direkam  menggunakan  tape recorder.

## Kriteria Informan dan Informan
Bungin  (2009:108),  Informan  adalah  orang  yang  diperkirakan  menguasai  dan  memahami  data,  informasi ataupun fakta dari suatu obyek penelitian. Kriteria informan dalam penelitian ini, yaitu: (1) Pegawai Negeri Sipil  (PNS)  di  Inspektorat  Kabupaten  Sampang  yang  telah  memiliki  pengalaman  dalam  mengawasi pengadaan barang  milik daerah  minimal 2 tahun; (2) memiliki tugas sebagai pengawas pengadaan barang milik  daerah;  (3)  memiliki  pemahaman  terhadap  peran  personal  dalam  pengawasan  pengadaaan  barang milik daerah.
Informan  kunci  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  adalah  Ketua  Seksi  Pengawasan  Pemerintahan  Bidang Pembangunan  dari  masing-masing  Irbanwil  I,  II,  III  dan  IV  karena  sebagai  APIP  yang  melakukan pengawasan  dan  pemeriksaan  pengadaan  barang  milik  daerah  di  lingkungan  SKPD  dan  dinilai  memiliki pengalaman  yang  banyak  terhadap  apa  saja  yang  berkaitan  dengan  pengawasan  pengadaan  barang  milik daerah.
Sedangkan  informan  pendukung  adalah  Subsatansi  Bagian  Perencanaan,  karena  dinilai  memiliki pemahaman dalam perencanaan PKPT.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran APIP yang Belum Terkoordinasi dengan Baik dalam Pengawasan Pengadaaan Barang Milik Daerah
Inspektorat Kabupaten Sampang memiliki garis komando dari Inspektur yaitu Inspektur Pembantu Wilayah yang  dibawahnya  terdapat  Ketua  Seksi  (Kasi)  Pengawasan  Pemerintahan  Bagian  Pembangunan.  Dalam struktur  organisasi  Inspektorat  Kabupaten  Sampang  yang  melakukan  pengawasan  terhadap  pengadaan barang  milik daerah ada dalam ranah Kasi Pengawasan Pemerintahan Bagian Pembangunan.  Sehubungan dengan  itu,  peneliti  ingin  melakukan  wawancara  terahadap  Bapak  A,  Ibu  B,  Bapak  C  dan  Ibu  D  yang menjabat sebagai Kasi Pengawasan Pemerintah Bagian Pembangunan dari masing-masing Irbanwil I, II, III dan IV untuk mengetahui eksistensi peran Inspektorat Kabupaten Sampang dalam pengawasan pengadaan barang milik daerah.
Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Bapak A menyatakan pengawasan pengadaan barang milik daerah  hanya  menyesuaikan  antara  dokumen  kontrak  dengan  barang  (output)  karena  jumlah  SKPD  di Kabupaten Sampang ada 45 belum lagi kecamatan atau desa.  Dapat dikatakan selama ini, Bapak A hanya pada  proses  akhir  saja  (serah  terima  barang)  tanpa  adanya  pengawasan  mulai  dari  perencanaan  proses pengadaan barang milik daerah.
Seperti halnya pernyataan   Ibu D  yang  menyatakan pengawasan  itu adalah PKPT. Tentu saja, pernyataan Ibu  D  tidak  sesuai,  karena  PKPT  adalah  pedoman  pengawasan  bukan  bentuk  pengawasannya.    Dapat dikatakan,  Ibu  D  kurang  memahami  perannya  sebagai  APIP  dalam  pengawasan  pengadaan  barang  milik daerah.
Lain halnya dengan pernyataan Ibu B dan Bapak C memahami perannya sebagai APIP, karena sudah sesuai dengan  Perpres  nomor  70  tahun  2012  pasal  116.      Ibu  B  menyatakan  yang  diawasi  Pejabat  Pembuat Komitmen  (PPK),  Unit  Layanan  Pengadaan  (ULP)  dan  Pejabat  Pelaksanaan  Teknis  Kegiatan  (PPTK) dengan  melakukan diskusi dan Bapak C  yang  menyatakan  pengawasan dimulai dari perencanaan (deteksi dini)  dan  akan  mengkroscek  dokumen  yang  disyaratkan  panitia  pengadaan  kepada  penyedia  barang. Dengan    pernyataan  keempat  informan  yang  berbeda-beda  dalam  melaksanakan  pengawasan  pengadaan barang milik daerah, padahal  tupoksinya sama antara Irbanwil I, II, III dan IV. Dapat disimpulkan, peran keempat informan sebagai APIP belum terkoordinasi dengan baik.
Pada  dasarnya  pengawasan  dilakukan  untuk  menghindari    kemungkinan  penyelewengan  atas tujuan/target/output yang ingin dicapai. Pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang  telah  ditetapkan,  serta  adanya  pengawasan  yang  dilakukan  APIP  diharapkan  mampu  mengurangi tingkat  kerugian  negara  akibat  penyimpangan  pengadaan  barang  milik  daerah  yang  dilakukan  oknum pejabat.  Keberhasilan  pengawasan  dapat  diukur  dengan  optimalisasi  pengawasan  yang  dilakukan  APIP. Maksud  dari  optimalisasi  pengawasan  yaitu  kegiatan  yang  dilakukan  secara  seimbang  dengan  menilai kenyataan  yang  sesungguhnya  mengenai  pelaksanaan  tugas/kegiatan,  apa  sudah  sesuai  dengan  kenyataan atau tidak.
Seperti yang dijelaskan dalam Permendagri nomor 23 tahun 2007 pasal 8, bahwasannya “Pejabat Pengawas Pemerintah  melaksanakan  pengawasan  atas  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  berpedoman  pada PKPT”.  Dengan  demikian,  Bapak  A,  Ibu  B,  Bapak  C  dan  Ibu  D  sebagai  Aparat  Pengawas  Intern Pemerintah (APIP) berpedoman kepada PKPT dan peneliti ingin mengetahui bentuk asli dari PKPT.
Bentuk  asli  PKPT  tahun  2013  yang  selama  ini  menjadi  acuan  dalam  pelaksanaan  pengawasan  urusan Pemerintah  Kabupaten  Sampang.  Dalam  PKPT  terdapat  jadwal  atau  matrik,  namun  didalamnya  hanya terdapat pembagian objek SKPD, minggu keberapa, bulan apa dan berapa kali kunjungan untuk mengawasi dan  memeriksa.  Peneliti  menganalisa  PKPT  kurang  lengkap  dalam  menyajikan  jadwal,  karena  tidak  ada penjelasan mengenai jenis pengawasannya.
Seperti  yang  kita  ketahui,  APIP  bukan  hanya  mengawasi  pengadaan  barang  milik  daerah,  tetapi  juga mengawasi  semua  urusan  Pemerintah  Kabupaten  Sampang.  Dalam  jadwal  pengawasan  terdapat  jumlah berkunjung ke SKPD masing-masing Inpektur Pembantu  Wilayah I, II, III dan IV. Peneliti terkejut melihat jadwal berkunjung untuk mengawasi maksimal tiga kali bahkan ada yang hanya satu kali, sedangkan waktu melaksanakan  pengawasan  tidak  cukup  hanya  satu  kali  melainkan  secara  berkala.  Peneliti  berpendapat PKPT  yang  ada  di  Inspektorat  Kabupaten  Sampang  masih  bersifat  umum.  Hal  ini  dapat  menyebabkan peran APIP menjadi belum terkoordinasi dengan baik, karena PKPT tidak tersusun dengan rinci.

## Ambiguitas Antara Tugas Pengawasan dan Pemeriksaan
Dijelaskan  dalam  Permendagri  nomor  23  tahun  2007  tentang  pedoman  tata  cara  pengawasan  atas penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah,  dijelaskan  pengertian  pengawasan  atas  penyelenggaraan  pemerintah daerah  adalah  proses  kegiatan  yang  ditujukan  untuk  menjamin  agar  Pemda  berjalan  secara  efisien  dan efektif  sesuai  dengan  rencana  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan,  definisi pemeriksaan  diatur  dalam  Undang-undang  nomor  15  tahun  2004  tentang  Pemeiksaan  Pengelolaan  dan Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara  pasal  1  ayat  (1),  adalah  proses  identifikasi  masalah,  analisis  dan evaluasi  yang  dilakukan  secara  independen,  obyektif,  dan  profesional  berdasarkan  standar  pemeriksaan, untuk  menilai  kebenaran,  kecermatan,  kredibilitas,  dan  keandalan  informasi  mengenai  pengelolaan  dan tanggung jawab keuangan negara.
Dari  hasil  pembahasan  di  bab  sebelumnya  mengenai  pengawasan  pengadaan  barang  milik  daerah  yang dilakukan  masing-masing  informan,  pdapat  dilihat  pernyataan  Bapak  A,  Ibu  B,  Bapak  C  dan  Ibu  D jawabannya  lebih  mengarah  kepada  pemeriksaan  bukan  pengawasan.  Terlihat  jelas  ketika  peneliti mengajukan  pertanyaan  mengenai  pendapat  keempat  informan  terkait  perbedaannya  pengawasan  dengan pemeriksaan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  mengenai  perbedaan  pengawasan  dan  pemeriksaan.  Bapak  A  menyatakan sulit  membedakan  antara  pengawasan  dengan  pemeriksaan.  Berbeda  dengan  Ibu  B  dan  Ibu  D  yang menyatakan bahwa pengawasan sudah melekat atau menjadi satu dengan pemeriksaan.  bayangan peneliti sebelumnya,  pengawasan  dimulai  dari  perencanaan  sampai  serah  terima  barang  atau  proses  pengadaan barang  selesai,  tetapi  keempat  informan  saja  sulit  untuk  menjelaskan  mana  pengawasan  dan  mana pemeriksaan.
Untuk menjawabnya peneliti menemukan peraturan yang berlaku diatasnya, seperti: Permendagri nomor 17 tahun  2007  tentang  pedoman  teknis  pengelolaan  barang  milik  daerah,  Permendagri  nomor  70  tahun  2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2013, dan Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ketiga peraturan  yang  disebutkan  diatas  terdapat  pasal  yang  membahas  pengawasan  pengadaan  barang  namun penjelasannya pemeriksaan. Setelah peneliti membaca ketiganya,  Permendagri nomor 17 tahun 2007 pasal 83 ayat (2), dijelaskan pengelola dapat meminta Aparat Pengawas Fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah dan pasal  yang sama ayat  (3),  hasil  audit  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  disampaikan  kepada  Pengelola  untuk ditindaklanjuti  sesuai  ketentuan  perundang-undangan.  Selanjutnya,  Permendagri  nomor  70  tahun  2012
pasal 6 huruf c, dijelaskan pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset. Serta Perpres nomor 70 tahun 2012 pasal 116   ayat (1), K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan di lingkungan  K/L/D/I  masing-masing,  dan  menugaskan  aparat  pengawasan  intern  yang  bersangkutan  untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan.
Selanjutnya, peneliti  memperoleh KKP administrasi pengelolaan barang daerah Sebagaimana kita ketahui dalam  Permendagri  nomor  17  tahun  2007  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah dalam  pasal  4  ayat  (2),  dalam  pengelolaan  barang  milik  daerah  terdapat  13  elemen  didalamnya,  salah satunya pengadaan.

## Gambar 2. Kertas Kerja Pemeriksaan
Urutan  berkas  yang  diperlukan  sudah  komunikatif.  Bermula  dari  urutan  pertama  ada  Rencana  Kebutuhan Barang Unit (RKBU), pertanyaannya apakah tiap SKPD memiliki RKBU atau tidak?. Pernyataan Bapak A dan  Bapak  C  menyebutkan  bahwa  semua  SKPD  memiliki  RKBU,  namun  berbeda  dengan  Ibu  D  yang menyatakan  tidak  semuanya  memiliki  RKBU,  seperti  UPT  Sekolah  Dasar  (SD),  karena  yang  menyusun RKBUnya  adalah  Dinas  Pendidikan.  Dengan  begitu,  kemungkinan  barang  yag  tidak  dibutuhkan  UPT  SD namun direncanakan oleh Dinas Pendidikan.
Sejauh  mana  APIP  memeriksa  ketidaklengkapan  berkas  administrasi  pengelolaan  barang  daerah,  selaras pernyataan  Bapak  A,  Bapak  C  dan  Ibu  D  bahwa  APIP  akan  tetap  melakukan  pemeriksaan  dengan menyesuaikan antara buku penerimaan barang, buku inventaris, buku pengadaan dengan barang yang ada, dan  sejauh  ini  jika  dokumen  yang  dibutuhkan  tidak  lengkap,  maka  APIP  akan  merekomendasi  kepada Instansi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Seharusnya,  audit  internal  menganut  empat  prinsip  model  baru  audit  internal,  salah  satunya  perbaikan lembaga secara berkelanjutan (performance improvement). Peran APIP seharusnya memberikan perbaikan kinerja  secara  berkelanjutan  (performance  improvement).  Terlihat  dari  paradigma  definisi  Audit  Internal (YPIA,2011) sebagai berikut:
“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps organization accomplish its  objective  by  bringing  a  systematic,  disciplined  approach  to  evaluate,  and  improve  the effectiveness of risk management, control, and governance process”.
Dari  definisi  diatas,  seharusnya  Audit  Internal  tidak  hanya  sebagai  pengawas  saja,  akan  tetapi  sebagai institusi  yang  menyelenggarakan  misi  assurance  dan  misi  konsultan  dengan  mengedepankan  nilai-nilai pengawasan yang independen, obyektif dan penambahan nilai (value added), serta meningkatkan mutu dari organisasi.  Selain  itu,  masih  menurut  definisi  tersebut  audit  internal  juga  membantu  organisasi  untuk mencapai tujuannya melalui evaluasi dan meningkatkan efektifitas dari manajemen resiko, pengawasan dan proses tata kelola. Sejauh ini dari hasil telaah peraturan perundang-undangan seperti Permendagri nomor 23 tahun  2007,  Permendagri  nomor  64  tahun  2007  Peraturan  Bupati  nomor  29  tahun  2008  yang  merupakan dasar  hukum  dari  tata  kelola  pemerintah,  begitu  pula  dengan  PKPT  dan  SOP  tidak  ditemukan  fungsi maupun  definisi  audit  internal  yang  dalam  hal  ini  Inspektorat  Kabupaten/Kota  seperti  definisi  yang  telah diterangkan sebelumnya.

## KESIMPULAN

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  telaah  data  di  bab  sebelumnya,  maka  dapat  diambil  simpulan  dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Peran  Inspektorat  Kabupaten  Sampang  sebagai  APIP  belum  adanya  koordinasi  yang  baik.  Terbukti dengan  jawaban  mengenai  pengawasan  pengadaan  barang  milik  daerah  yang  dilakukan  keempat informan berbeda-beda, padahal tupoksinya sama. PKPT sebagai pedoman APIP dalam melaksanakan pengawasan masih bersifat umum, kurang lengkap dalam menyajikan jadwal dan tidak ada penjelasan mengenai jenis pengawasannya.
2. Terdapat  keambiguan  anatar  tugas  pengawasan  dan  pemeriksaan,  baik  di  Inspektorat  Kabupaten Sampang  maupun  di  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  dalam  penjelasan pengawasan  namun  lebih  kearah  pemeriksaan.  Serta  belum  sinkronnya  antara  dokumen  yang  ada  di Inspektorat Kabupaten Sampang maupun di peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dari Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Dalam pelaksanaannya tidak semua pengawasan pengadaan barang milik daerah dilakukan oleh APIP yang  berkompeten,  sehingga  pengawasan  yang  dilakukan  lebih  terpaku  kepada  Kertas  Kerja Pemeriksaan (KKP) yang sudah disediakan.

## Saran
Saran yang dapat diberikan kepada Inspektorat Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:
1. Perlunya  sinkronisasi  antara  peraturan  perundang-undangan  dengan  dokumen  terkait  yang  menjadi acuan  dari  Inspektorat  untuk  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya.  Saran  dari  peneliti,  sebaiknya Peraturan  Bupati  diikuti  sistem  dan  prosedur/SOP  baik  pengawasan,  pemeriksaan,  monitoring  atau evaluasi dari tiap-tiap bidang  atau ruang  lingkup pengawasannya dengan  merujuk  kepada peraturan- peraturan  diatasnya  tentang  pengawasan  ataupun  peraturan  lainnya  yang  sesuai  dengan  bidang pengawasannya.
2. Dalam  penyusunan  PKPT  tahun  berikutnya  untuk  matrik  diharapkan  lebih  disusun  secara  terperinci dan lengkap, agar bisa terkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan.
3. Guna  terpenuhinya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  memahami  pengadaan  barang/jasa  dapat diusulkan  dengan  mengikutsertakan  APIP  pada  program  sertifikasi  dengan  keahlian  tertentu,  seperti sertifikasi  pejabat  pengadaan  barang/jasa,  diadakannya  pelatihan  rutin  dan  sosialisasi  Peraturan terbaru tentang pengadaan barang/jasa pemerintah ataupun bidang-bidang lain yang diharapkan APIP dapat melaksanakan secara optimal.
4. Dengan  adanya  pelatihan  rutin  tentang  akuntansi  pemerintahan  (akuntansi  sektor  publik)  diharapkan PPK dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

## Rekomendasi Penelitian
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu penelitian hanya dilakukan hanya melibatkan Inspektorat Kabupaten  Sampang  dan  penelitian  ini  lebih  membahas  pada  eksistensi  peran  APIP  dalam  pengawasan pengadaan  barang  milik  daerah  saja.  Alangkah  baiknya  jika  peneliti  selanjutnya  penambahan  terhadap pengadaan  barang/jasa  dan  melakukan  wawancara  dengan  melibatkan  beberapa  PPK,  PPTK  dan ULP/Pejabat  Pengadaan  di  SKPD  yang  ada  di  Kabupaten  Sampang  mengenai  pengawasan  pengadaan barang milik daerah. Hal ini diharapkan agar informasi yang didapatkan lebih akurat dan memperoleh fakta secara keseluruhan atas keterjadian di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, Feni Fartiana. 2012. Studi Fenomenologi Fraud Pengadaan Barang/Jasa (Mobil Dinas) Tahun 2007 Dalam  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Internal  (COSO)  Di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sampang. Skripsi. Madura: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura.
Bungin, H.M.Burhan. 2009. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Edisi Pertama. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana.
Fabanyo, Suryanti. 2011. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Di Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanudin.
Harwida,  Gita  Arasy.  2011.  Mengulik  Peran  Satuan  Pengawas  Intern  (SPI)  dalam  Mencegah  Fraud  di Perguruan  Tinggi  Negeri  dan  Perguruan  Tinggi  Swasta.  Bangkalan:  Universitas  Trunojoyo Madura.
Hutasuhut,  Ririn  Yustari.  2012.  Pentingnya  Audit  Internal  dalam  Mendeteksi  Kecurangan  (Fraud)  pada Inspektorat  Pemerintahan  Propinsi  Sumatera  Utara  dan  Inspektorat  Labuhan  batu  Utara.  Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.
Mokodampit Jefri, Achmad Ruslan dan Marthen Arie . 2011. Optimalisasi Fungsi Inspektorat Kota Ternate dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Ternate. Jurnal
Moleong,  Lexy.  2010.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Cetakan  Kedua  puluh  Delapan.  Bandung:
PT.Remaja Rosdakarya.
Republik  Indonesia.  2003.  Keputusan  Presiden  Nomor  80  Tahun  2003  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Republik  Indonesia.  2007.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  Tahun  2007  Tentang  Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Republik  Indonesia.  2010.  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  51  Tahun  2010  Tentang  Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah.
Republik  Indonesia.  2008.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sampang  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
Republik  Indonesia.  2008.  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Sampang  Nomor  29  Tahun  2008  Tentang  Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah.
Republik  Indonesia.  2010.  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah.
Republik  Indonesia.  2012.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  70  Tahun  2012  Tentang  Uraian Kegiatan Pengawasan.
Republik  Indonesia.  2012.  Peraturan  Presiden  Nomor  70  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah.
Saleh, Via Fitria. 2013. Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  Di  Kota  Makssar.  Skripsi.  Makassar: Universitas Hasanudin.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B, Edisi Ke.11. Bandung:Alfabeta.
Tuanakotta, Theodorus M. 2010. Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta:Salemba Empat.
YPIA, 2011. Paradigma Baru audit Internal.
Harwida,G.A. dan carolina,A.,2013.
.