Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 2 – Juni 2022, Hal. 292-297 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: 10.22225/juinhum.3.2.5067.292-297

## VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENENTUKAN TUNTUTAN PIDANA TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN BERAT
Ni Putu P Novi Widiantari, I Nyoman Gede Sugiartha & Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia noviwidiantari73@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com & madesukaryatikarma@gmail.com

## Abstrak
Dalam  hukum  di  Indonesia  terdapat  salah  satu  alat  bukti  yang  bernama Visum  et  Repertum. Alat  bukti  tersebut berupa  pernyataan  dari  pemeriksaan  ahli  Ilmu  Kedokteran  Kehakiman  atau  Kedokteran  Forensik  yang  didapatkan dari pemeriksaannya pada tubuh korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk persamaan Visum et  Repertum menjadi  suatu  alat  bukti  yang  sah  dalam  tindak  pidana  penganiayaan  berat  serta  untuk  mengkaji kekuatan  pembuktian  visum sebagai  alat  bukti  dalam  menentukan  tuntutan  terhadap  kasus  penganiayaan  berat. Visum  et  Repertum merupakan  salah  satu  alat  bukti  yang  penting  dalam  kasus  penganiayaan  berat  karena  dapat membantu hakim dalam pertimbangan mengambil keputusan. Penelitian ini  menggunakan metode hukum normatif yang  mana  mempergunakan  pendekatan  perundang-undangan,  konseptual,  dan  penalaran  logika  deduktif  induktif. Sumber  bahan  hukum  penelitian  ini  bersumber  dari  bahan  hukum  primer  yang  berisikan  KUHP,  KUHAP,  UU tentang  Pokok  Kekuasaan  Hakim,  UU  tentang  Kejaksaan  RI,  UU  tentang  Kepolisian  Negara  RI.  Bahan  hukum sekunder  yang  terdiri  dari:  literasi  cetak  maupun  elektronik  yang  relevan  dengan  kajian  ini.  Teknik  pengumpulan data  menggunakan:  teknik  kepustakaan  dan  teknik  mencatat,  data  yang  terkumpul  kemudian  dianalisis  secara sistematis melalui argumentasi yang dibentuk dari logika hukum. Penelitian ini menemukan bahwasannya Visum et Repertum tidak dijelaskan langsung dalam KUHAP, tetapi alat bukti dari pemeriksaan yang berkaitan dengan tubuh atau nyawa ini dianggap sah dan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan adanya alat bukti yang sah.
Kata Kunci: Penganiayaan Berat, Tuntutan Pidana, Visum et Repertum

## Abstract
In  Indonesian  law,  there  is  one  piece  of  evidence  called  Visum  et  Repertum.  The  evidence  is  in  the  form  of  a statement from an expert in Judicial Medicine or Forensic Medicine obtained from  the examination of the victim's body. The purpose of this study was to analyze the form of the Visum et Repertum equation as a valid evidence in the crime  of  serious  maltreatment  and  to  examine  the  strength  of  the  proof  of  the  post-mortem  as  evidence  in determining  the  prosecution  for  cases  of  severe  maltreatment.  Visum  et  Repertum  is  one  of  the  most  important pieces  of  evidence  in  cases  of  severe  abuse  because  it  can  assist  judges  in  making  decisions.  This  study  uses  a normative  legal  method  which  uses  a  statutory,  conceptual,  and  deductive-inductive  logical  reasoning  approach. The sources of the legal materials for this  study are primary legal materials which contain the Criminal Code, the Criminal  Procedure  Code,  the  Law  on  the  Principal  Powers  of  Judges,  the  Law  on  the  Indonesian  Attorney General's Office, and the Law on the Indonesian National Police. Secondary legal materials consisting of: print and electronic literacy relevant to this . Data collection techniques used: library techniques and note-taking techniques, the  data  was  collected  then  analyzed  systematically  through  arguments  formed  from  legal  logic.  This    finds  that Visum et Repertum is not explained directly in the Criminal Procedure Code, but the evidence from the examination relating to the body or life is considered valid and can be a consideration for judges in deciding a case with valid evidence.
Keywords: Criminal Charges, Severe Abuse, Visum et Repertum

## I. PENDAHULUAN
Sistem  hukum  akan  selalu  hadir  berdampingan  dengan  kehidupan  bermasyarakat  karena  hukum  tidak akan pernah lepas dari kehidupan. Akan tetapi tidak jarang juga terjadi permasalahan-permasalahan yang beragam  meskipun  ada  UU  yang  sudah  meregulasi  akan  hal-hal  yang  terdapat  dalam  sebuah  kelompok
masyarakat, akan tetapi kejahatan masih marak terjadi di negara ini, seperti tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan  merupakan  sebuah  perilaku  yang  menyebabkan  rasa  sakit  atau  luka  kepada  tubuh  orang lain  dengan  sengaja  (Risnayani,  2013).  Penganiayaan  juga  memiliki  beberapa  jenis  yang  mana  salah satunya yakni penganiayaan berat yang mana penganiayaan tersebut menyebabkan luka berat.
Sanksi  akan  selalu  digunakan  guna  menghukum  kejahatan  yang  telah  terbukti  bersalah  kepada pelaku  kejahatannya.  Putusan  yang  dikeluarkan  oleh  hakim  dengan  kekuatan  hukum  tetap  dapat menandakan  sanksi  pidana  sudah  berlaku.  Suatu  putusan  dapat  terjadi  karena  munculnya  fakta  hukum dimuka  persidangan.  Terungkapnya  sebuah  fakta  dalam  persidangan  merupakan  sebuah  fakta  hukum. Keterangan terdakwa dan saksi dibawah sumpah merupakan bagian dari fakta hukum. Akan tetapi, dalam tindak pidana penganiayaan, penggunaan keterangan saksi dan terdakwa masih memiliki Kendal karena adanya  kemungkinan  keterangan  palsu  atau  kesulitan  yang  disebabkan  dari  saksi  yang  tidak  berkenan hadir. Maka dari itu, alat bukti yang mana salah satunya yakni Visum et Repertum dapat menjadi sebuah penguat dalam sebuah persidangan.
Visum  et  Repertum (selanjutnya  disebut  Visum) digunakan  dalam  persidangan  oleh  pihak  yang memiliki  wewenang  seperti  penyidik  yang  mana  menjadi  alat  bukti  laporan  tertulis.  Visum  berisikan sebuah  pernyataan  oleh  ahli  kedokteran  yang  berdasarkan  atas  kesepakatan  antara  Ikatan  Hakim Indonesia  (IKAHI)  dan  Ikatan  Dokter  Indonesia  (IDI)  pada  tahun  1986  di  Jakarta  yang  mana dipergunakan supaya dapat menjadi pembeda antara Visum dan surat keterangan lainnya (Idries, 2009). Visum sendiri memiliki  peran  dalam  menjadi  alat  pembantu  jaksa  untuk  mempertimbangkan  dakwaan yang  akan  dikenakan  kepada  terdakwa  serta  keputusan  suatu  perkara  pidana  oleh  hakim  akan  terbantu atas pembuktian kebenaran materiil. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam pemeriksaan perkara pidana yang  mana  dibutuhkan  sebuah  ilmu  kedokteran  dalam  pemeriksaan  tubuh  manusia,  maka  dibutuhkan pengetahuan dokter karena jaksa tidak mempelajari atas ilmu anatomi.
Kebutuhan  akan  dokter  kehakiman  dalam  pemeriksaan  luka  atau  gangguan  kesehatan  bahkan hilangnya nyawa manusia sangat diperlukan dalam penyelidikan perkara pidana. Dari hal tersebut maka diperlukan dokter kehakiman untuk membantu dalam proses penyidikan. Berdasarkan barang bukti yang diserahkan  atau  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  ahli  dokter  kehakiman  dapat  membantu  dalam pembuatan laporan atas pemeriksaannya tersebut. Akan tetapi, apa yang masih terjadi pada sebagian besar kalangan  di  Indonesia  adalah  masih  tidak  adanya  kepercayaan  akan  hasil Visum  dari  pemeriksaan  pada luka  atau  jenazah  yang  diakibatkan  oleh  penganiayaan  dan  pentingnya  Visum  dalam  kasus  tersebut. Seperti  salah  satu  contoh  dalam  berita  online  mengenai  kasus  kekerasan  seksual  (pemerkosaan)  yang dialami  mahasiswa  UGM,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang  diduga  di  perkosa  saat  melakukan  KKN pada  tahun  2017  menolak  melakukan  visum,  sehingga  menghambat  proses  penyidikan  yang  sedang berjalan.
Seharusnya  setiap  ada  laporan  dugaan  tindak  penganiayaan  atau  pemerkosaan  dan  pencabulan pihak  korban  juga  seharusnya  langsung  ke  dokter  atau  rumah  sakit  untuk  Visum . Maka  dari  itu,  Ilmu Kedokteran  Kehakiman  sangat  dibutuhkan  oleh  penegak  hukum  dalam  penentuan  hubungan  kausalitas dari sebuah perbuatan yang menghasilkan akibat. Atas dasar penggunaan ilmu kedokteran di pengadilan tersebutlah  makanya  ilmu  itu  disebut  Ilmu  Kedokteran  Kehakiman  (Waluyadi,  2005).  Oleh  sebab  itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk persamaan Visum et Repertum menjadi suatu alat bukti yang  sah  dalam  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Berat  serta  untuk  mengkaji  kekuatan  pembuktian  Visum sebagai alat bukti dalam menentukan tuntutan terhadap kasus penganiayaan berat.
Beberapa penelitian menjelaskan mengenai Visum Repertum merupakan alat bukti yang mengambil peranan  penting  dalam  kasus  kekerasan  akibat  penganiayaan.  Penelitian  oleh  Azis  &  Hamsir  (2022) membahas mengenai peranan visum et repertum sebagai alat bukti terhadap  tindak pidana penganiayaan berat. Selanjutnya penelitian yang juga membahas mengenai Visum Repertum yang dimana mendapatkan penjelasan  bahwa  dengan  melampirkan  Visum  et  Repertum  dalam  suatu  berkas  perkara  pada  tahap pemeriksaan  dalam  proses  penuntuttan  oleh  Penuntut  Umum,  kemudian  diajukan  ke  persidangan,  maka alat  bukti  surat  Visum  et  Repertum  termasuk  alat  bukti  sah  seperti  disebutkan  dalam  Pasal  184  Ayat  1 KUHAP  (Yusuf  et  al.,  2020).  Visum  et  Repertum  merupakan  alat  yang  digunakan  sebagai  pembuktian akan  tindak  kekerasan  berupa  penganiayaan  yang  dialami  seseorang.  Pembuktian  merupakan  hal
terpenting  dalam  proses  peradilan,  proses  ini  guna untuk  mencari  kebenaran  materiil  yaitu  kebenaran yang selengkap – lengkapnya dari suatu perkara pidana (Nisa & Krisnan, 2015).

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  mempergunakan  metode  hukum  normatif  yang  mana  dapat  membantu  dalam pengkajian  yang  didapat  dari  studi  kepustakaan  dengan  dasar  bahan  hukum.  Selain  itu,  dalam menyelesaikannya dibutuhkan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan penalaran deduktif atau induktif  supaya  memperoleh  kebenaran  yang  objektif.  Dalam  penelitian  ini,  sumber  bahan  hukum diklasifikasikan  menjadi  tiga  yakni  primer,  dan  sekunder  yang  mana  berisikan  KUHP,  KUHAP,  UU tentang Pokok Kekuasaan Hakim, UU tentang Kejaksaan RI, UU tentang Kepolisian Negara RI, literasi cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan topik. Data yang terkumpul dalam penelitian ini berasal dari  pembacaan  studi  pustaka  serta  dari  peraturan-peraturan  yang  terdokumentasi  dengan  keterkaitan topik  yang  nantinya  diidentifikasi  dan  diklasifikasikan  melalui  pencatatan  file.  Setelah  terkumpul,  data tersebut akan dianalisis dengan analisis normatif yang mana dapat menginterpretasikan dan lalu dianalisis secara  sistematis  melalui  argumentasi  yang  dibentuk  dari  logika  hukum  dengan  dasar  deduktif/induktif yang ditampilkan secara deskriptif dalam penelitiannya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Visum  berkaitan  erat  dengan  Ilmu  Kedokteran  Hukum  atau  dikenal  juga  dengan  Ilmu  Kedokteran Forensik.  Keobyektifan  diharapkan  dapat  hadir  dalam  pengambilan  keputusan  dalam  sebuah  peradilan dengan  dasar  penggunaan  ilmu  kedokteran  kehakiman  dari  laporan  atas  apa  yang  terjadi  sebenarnya. Secara kajian umum, pembuktian muncul dari kata “bukti” yang mana berartikan suatu peristiwa dapat memunculkan  kebenarannya  (Soedirjo,  1985).  Hukum  pembuktian  yakni  sebuah  sistem  hukum  yang meregulasi  akan  pembuktian  yang  mana  mempergunakan  alat-alat  bukti  yang  sah.  Sebuah  upaya pengumpulan  alat  bukti  tersebut  berfungsi  dalam  penyidikan  yang  mana  memberikan  bantuan  kepada para penyidik.
1. Penormaan  Visum  et  Repertum  Menjadi  Suatu  Alat  Bukti  yang  Sah  dalam  Tindak  Pidana Penganiayaan Berat
Visum merupakan  pengganti Corpus  Delicti yang  mana  menjadi  sebuah  penemuan  obyektif  yang dilakukan  oleh  dokter  ahli  dalam  alat  bantu  pembuktian  kebenaran  atas  keadaan  atau  peristiwa  yang terjadi  berdasarkan  pemeriksaan  atas  dasar  fakta-fakta  yang  ada.  Melalui  analisis  dari  ahli  dengan kemampuan  ahlinya  tersebut,  diharapkan  sarana  pembuktian  ini  jadi  sebuah  kesimpulan  yang  tepat. Visum pada dasarnya merupakan Ilmu Kedokteran, dimana Visum sendiri memiliki berapa jenis. Adapun jenis-jenis Visum yaitu untuk orang hidup dan jenazah. Dalam Visum untuk orang hidup diklasifikasikan sebagai  seketika,  sementara,  dan  lanjutan.  Sedangkan  untuk  jenazah  dibagi  menjadi  Visum Tempat Kejadian Perkara (TKP), penggalian jenazah, psikiatri, dan barang bukti.
Dibutuhkan  pemenuhan  dua  syarat  supaya  Visum  sah  untuk  dianggap  alat  bukti  yaitu  syarat formil  dalam  pembuatan  Visum  yang  berdasarkan  atas  instruksi  Kapolri  No.  Pol:  Ins/E/20/IX/75  dan syarat  materiil  pembuatan  Visum  yang  mana  berisikan  hasil  Visum  yang  sesuai  dengan  kondisi pemeriksaan  pada  tubuh  yang  diperiksa  dan  telah  teruji  kebenarannya  melalui  ilmu  kedokteran. Sedangkan,  dalam  pembuatannya  terdapat  beberapa  pihak  yang  dapat  mengajukan  pembuatan  Visum yakni  penyidik  atau  polri  dengan  pangkat  serendahnya  yakni  Ipda  atau  Bripda,  hakim  pidana,  hakim perdata, dan hakim agama. Sedangkan untuk pihak yang dapat membuat Visum yang diatur sesuai dengan KUHAP Pasal 133 yakni Ahli Kedokteran Kehakiman atau Dokter yang  mendalami forensik klinik dan patologi forensic dalam pembelajaran serta bersumpah atas jabatannya.
Melalui  penjelasan  sebelumnya,  untuk  pembuatan  Visum  tidak  harus  dilakukan  oleh  dokter spesialis  forensik  akan  tetapi  sesuai  seperti  KUHAP  pasal  133  yang  mana  menjelaskan  bahwasannya Visum yang dibuat oleh dokter non-ahli forensik hanya disebut dalam batasan petunjuk, sedangkan yang sah  disebut  keterangan  ahli  yakni  Visum  yang  dikeluarkan  oleh  dokter  spesialis  forensik.  Hal  tersebut juga diperkuat dengan adanya keputusan dari Menteri Kehakiman pada No. M.01.PW.07.03 tahun 1982 yang  mana  menjelaskan  bahwasannya  pembuatan  keterangan  oleh  dokter  non-ahli  yakni  alat  bukti
petunjuk. Visum dalam pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Berat berkedudukan sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) huruf b dan huruf c UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP.
Dengan  penerapan  KUHAP  tersebut,  maka  pelbagai  macam  alat  bukti  yang  sah  terkait pembuktian dan pemeriksaan dalam peradilan yang mana memasukan keterangan ahli dalam bentuk alat bukti membuatnya menjadi semakin lengkap. Visum tidak dijelaskan atau diatur langsung dalam KUHAP namun  penyebutan  keterangan  ahli  dan  alat  bukti  surat  dalam  pasal  184  yang  mana  Visum  juga merupakan bagian dari alat bukti surat dari dokter spesialis yang telah disumpah.
Selain  KUHAP,  Visum  juga  dijelaskan  melalui  dasar-dasar  hukum  berikut  yakni  Staatsblad (Lembaran  Negara)  No.  350 Tahun  1937, Rechts  Reglement  Buitengewesten Pasal  397  (3) jo  Pasal  492 ayat  (4),  dan  Putusan  MA  tanggal  15  November  1959  No.  10  K/Kr/1959.  Tidak  hanya  menjadi  surat keterangan  dari  ahli,  tetapi  Visum  bisa  berubah  menjadi  bukti  ketika  pemeriksa  Visum  tersebut dihadirkan dalam peradilan guna memberikan penjelas atas keterangan yang dibuat.
2. Kekuatan  Pembuktian  Visum  et  Repertum  Sebagai  Alat  Bukti  dalam  Menentukan  Tuntutan terhadap Kasus Penganiayaan Berat
Sesuai  dengan  apa  yang  tertulis  dalam  KBBI,  kata  “peranan”  memiliki  arti  bahwasannya  bagian  dari tugas  yang  harus  dijalankan.  Melalui  pengertian  tersebut,  Visum  juga  bisa  menjadi  sebuah  tugas  yang harus  dijalankan.  Kehadiran  Visum  yang  mana  berisikan  keterangan  dari  pemeriksaan  oleh  dokter spesialis atas barang bukti yang ada dalam  sebuah kasus pidana membuatnya menjadi sebuah alat bukti yang sah, bukti penahanan tersangka, dan bahan pertimbangan hakim.
Berkaitan dengan hal di atas bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana diperlukan pencarian atas kebenaran materiil yang mana setiap hal yang memiliki keterhubungan dengan perkara pidana harus dapat dicari  kebenarannya  dengan  jelas  yang  mana  juga  berlaku  untuk  Visum  sendiri.  Visum  muncul  guna menjelaskan perkara yang ada dari bukti dan fakta nyata guna memberikan bantuan dalam pemeriksaan serta pembuktian bahwasannya terdakwa sudah melanggar dan melakukan tindak pidana.
Atas dasar sistem hukum yang ada, Visum muncul guna membantu aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus pidana. Fungsi tersebut sesuai denga napa yang telah dijelaskan dalam KUHAP dalam peranan  mempermudah  serta  memperjelas  penguakan  suatu  perkara  pidana.  Penyidik  juga mempergunakan  Visum  dalam  berita  pemeriksaan  perkara  pidana  dan  sebagai  pelengkapnya  yang nantinya dilimpahkan ke penuntut umum dalam rangkaian tuntutan.
Dalam KUHAP pasal 13 sudah diatur adanya penuntut umum  merupakan tugas dari jaksa yang mana  diperkuat  oleh  pasal  137.  Wewenang  yang  dimiliki  oleh  penuntut  umum  yakni  mengirimkan tuntutan  atas  seseorang  yang  didakwa  melakukan  pidana  ke  pihak  yang  berwenang.  Pasal  14  KUHAP juga  menjelaskan  bahwasannya  penuntutan  memang  salah  satu  tugas  dari  penutut  umum  dengan memberikan  berkas  perkara  terdakwa  di  PN  supaya  hakim  dapat  mengambil  putusan  atas  dakwaan tersebut. Sesuai juga dengan UU No. 6 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 yang mana Kejaksaan RI yakni sebuah alat negara yang memiliki wewenang menjadi penuntut umum karena posisinya sebagai penegak hukum.
Visum  bisa  juga  dianggap  sebagai  alat  bukti  pengganti  bagi  jaksa  karena  barang  buktinya berkaitan dengan tubuh manusia.  Seperti yang sudah dijelaskan bahwasannya alat bantu dalam mencapai suatu  kenyataan  atas  pelbagai  fakta  dari  bukti  yang  sudah  terkumpul  merupakan  sebuah  fungsi  dari Visum.  Hal  tersebut  juga  menjadi  bahan  pertimbangan  atas  pengambilan  keputusan  dengan  tepat  atas dasar fakta yang mana dapat digunakan sebagai pendukung pernyataan hakim (Soeparmono, 2016).
Jaksa sebagai penuntut umum dan kepolisian sebagai penyidik yang memiliki kerjasama sebagai aparat penegak hukum. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dengan dasar seperti yang ditetapkan oleh  KUHAP  atas  prosesnya,  jaksa  mendapati  hambatan  dalam  bentuk  kasus  yang  belum  dijatuhkan putusannya yang mana mayoritas dari masalah ini berawal dari banyaknya kasus yang berhenti dalam pra- penuntutan (Gesi Radja et al., 2022). Berita acara pemeriksaan yang tidak lengkap dari penyidik membuat jaksa  penuntut  umum  mengalami  hambatan  yang  mana  berita  tersebut  harus  dilengkapi  lagi  oleh penyidik.
Surat tuntutan dalam pembuatannya memang sulit karena ketelitian harus dimiliki oleh jaksa guna menghindari  kesalah  atas  tuntutannya.  Ketika  dalam  kasus  penganiayaan  yang  mampu  menyebabkan kematian,  Visum  pasti  akan  dipergunakan  oleh  jaksa  dalam  tuntutannya.  Visum  memang  tidak  akan
memberikan  pengaruh  atas  beban  yang  akan  diberikan  dalam  hukuman  yang  diputuskan,  akan  tetapi Visum  mampu  memberikan kekuatan dalam dakwaannya secara menjelaskan kondisi luka yang dialami korban.  Ketika  menghadapi  perkara  penganiayaan  yang  berdampak  pada  hilangnya  nyawa,  jaksa  tidak akan  begitu  membutuhkan  hasil  Visum  yang  ditemukan  akan  tetapi  pasal  yang  dipergunakan  akan berubah dari penganiayaan ke kasus pembunuhan. Maka hal yang akan diperhatikan oleh jaksa biasanya berupa apakah terdapat keinginan terdakwa atas kesalah yang dilakukan, adanya keinginan meminta maaf atau  ganti  rugi  kepada  keluarga  korban,  atau  bagaimana  sikap  terdakwa  apakah  akan  mempengaruhi jalannya peradilan atau tidak.
Fokus  dari  jaksa  akan  beralih  dari  bagaimana  korban  dianiaya  ke  akibat  dari  penganiayaan terdakwa.  Seperti yang dijelaskan di atas, tuntutan pembunuhan bisa saja dilayangkan oleh jaksa dilihat dari  keadaan  seperti  apakah  terdakwa  ketika  bertemu/membuat  korbannya  meninggal  membawa  senjata tajam karena dari analisa jaksa hal tersebut bisa ditangkap sebagai niat pembunuhan. Selain itu, hal akan berubah lagi apabila korbannya tersebut berupa seorang anak-anak atau korban pemerkosaan yang mana kekuatan dari Visum sudah cukup untuk membuat terdakwa terbukti berbuat tindak pidana.
Kebenaran materiil dapat diciptakan oleh  penuntut umum apabila terdapat fakta serta bukti atas dakwaan  tersebut.  Dibutuhkan  beberapa  tahapan  supaya  kebenaran  materiil  dapat  tercipta  yang  mana berisikan  proses  seperti  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  persidangan  guna membantu  dalam  pemutusan  tuntutan  apa  yang  harus  dilakukan.  Proses  tersebut  harus  dilakukan  sebab hakim  akan  menjatuhkan  keputusan dari  dasar  kebenaran  materiil  yang  dapat teruji  dari alat  bukti  yang diajukan sesuai regulasi yang sedang berjalan.
Sebenarnya, alat bukti yang ditunjukan dalam peradilan jika menganti dari prinsip hukum acara pidana maka kedudukan atas nilai yang dimilikinya adalah sama. Maka dari itu, penilaian lebih lanjut atas pelbagai alat bukti tersebut akan ditinjau oleh hakim dalam peradilan. Visum sendiri juga memiliki nilai yang  kuat  karena  berasal  dari  keterangan  ahli  yang  sudah  diikat  dengan  sumpah  dengan  bentuk  surat otentik  yang  mana  dapat  menunjukan  bahwasannya  alat  bukti  ini  memiliki  nilai  yang  tinggi  dalam pembuktiannya.  Akan  tetapi,  tidak  seperti  hukum  acara  perdata,  penggunaannya  dalam  hukum  acara pidana berbeda.
Kemungkinan dari adanya rekayasa dari hasil Visum cukup kecil dibandingkan alat-alat bukti lain jika  disandingkan  karena  obyektifitas  dari  laporan  tersebut.  Maka  dari  itu,  apabila  korban  memiliki dampak  atas  luka,  munculnya  gangguan  kesehatan  sampai  hilangnya  nyawa  membuat  Visum  menjadi dasar pertimbangan hakim dalam peradilan pidana. Meskipun begitu, Visum bagi hakim bukanlah sesuatu yang wajib dan mengikat. Maka jika Visum tidak tersedia dalam sebuah peradilan atau pemeriksaannya, maka prosesnya akan tetap dilanjutkan oleh hakim (Setiady, 2009).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
Penormaan Visum  et  Repertum menjadi  alat  bukti  yang  sah  dalam  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Berat dimana Visum  et  Repertum merupakan  suatu  keterangan  yang  berbentuk  surat  yang  dikeluarkan  oleh dokter forensic atau dokter ahli lainnya menjadi suatu alat bukti yang sah dan cukup jelas di dalam Pasal 133 dan Pasal 184 KUHAP yang merupakan dasar hukum dari Visum et Repertum itu sendiri , hanya saja dalam  Pasal-pasal  ini  tidak  menjelaskan  secara  langsung  mengenai Visum  et  Repertum . Visum  et Repertum dalam proses pidana sebagai pengganti Corpus Delicti dimana hasil pemeriksaan dokter yang dituangkan  dalam Visum et  Repertum merupakan sebuah  bukti  atau  fakta  dari suatu  tindak  pidana  yang berhubungan  dengan  tubuh,  nyawa  dan  kesehatan  manusia.  Kekuatan  pembuktian Visum  et  Repertum merupakan suatu alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c no 187 huruf c KUHAP termasuk ke kategori alat bukti surat dan dapat menjadi keterangan ahli, selain menjadi alat bukti yang sah Visum et Repertum memiliki  peran  sebagai  bukyi  penahanan  tersangka  dan  sebagai  bahan  pertimbangan  hakim. Visum  dapat  menjadi  pertimbangan  bagi  hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara  dengan  adanya  alat bukti yang sah disertai keyakinan menentukan kebenaran materiil bahwa tindak pidana telah terjadi dan membuktikan bahwa terdakwa lah yang bersalah dalam perbuatannya.
Oleh  sebab  itu,  Pemerintah  diharapkan  dapat  membuat  peraturan  baru  yang  mengatur  tentang Visum  et  Repertum secara  khusus,  sehingga  dapat  dengan  jelas  mengetahui  mengenai  apa  maksud  dan
tujuan  dari Visum  et  Repertum ,  bagi  masyarakat  sendiri  diharapkan  mampu  memahami  lebih  dalam kegunaan  dari  Visum  yang  mana  masih  banyak  yang  terkadang  tidak  mau  untuk  menyetujui  atau keberatan  ketika  terdapat  jenazah  yang  mau  diotopsi  ketika  meninggal.  Bagi  korban  dari  penganiayaan berat,  diharapkan  dapat  memperlancar  jalannya  persidangan  dengan  memberikan  bukti  berupa  VIsum karena  dapat  memperkuat  dakwaan  serta  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  Hakim  dalam  memutuskan perkara pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Radja,  L.  M.  A.  G.,  Sugiartha,  I.  N.  G.,  &  Karma,  N.  M.  S.  (2022).  Kewenangan  Kejaksaan  dalam  Melakukan Penahanan  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Ujaran  Kebencian  di  Sosial  Media. Jurnal  Konstruksi  Hukum , Vol.3 (1), 65. Idries, A. M. (2009). Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik; bagi praktisi hukum . Sagung Seto. Risnayani.  (2013). Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi .  PGSD  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan. Universitas Tadulako.
Setiady, T. (2009). Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman . Alfabeta, Bandung. Soedirjo. (1985). Jaksa dan hakim dalam proses pidana . Jakarta: Akademika Pressindo. Soeparmono, R. (2016). Keterangan Ahli dan visum et repertum dalam aspek hukum acara pidana . Mandar Maju, Bandung.
Waluyadi.  (2005). Ilmu kedokteran kehakiman : dalam  perspektif peradilan dan aspek hukum  praktik  kedokteran . Djambatan.
Azis,  I.  W.,  &  Hamsir.  (2022).  Peranan  Visum  Et  Repertum  Sebagai  Alat  Bukti  Terhadap  Tindak  Pidana Penganiayaan Berat. Alauddin Law Development Journal , Vol.4 (1).
Nisa,  Y.  K.,  &  Krisnan,  J.  (2015).  Kekuatan  Visum  Et  Repertum  sebagai  Alat  Bukti  dalam  Mengungkapkan Terjadinya Tindak Pidana. Varia Justicia , Vol.11 (2).
Yusuf, M., Karim, M. S., & Badaru, B. (2020). Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat. Journal of Lex Generalis , Vol.1 (2).