## MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN AKUNTABILITAS DANA DESA
Erna Puspitasari, Nur Ika Mauliyah, Anam Miftakhul Huda E-mail: ernaerna410@gmail.com , nurikamauliyah@gmail.com , a6.asix6@yahoo.co.id Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Balitar IAIN Jember

## ABSTRACT
Public accountability is the main foundation of the process of good governance. The concept of good governance  is  used  in  order  to  create  good,  democratic  and  trustworthy  village  governance,  a government with public accountability means that the government is always willing to account for all activities mandated by the people. In fact there are still many public institutions that have not implemented  the  concept  of  good  governance  in  the  system  of  government,  especially  in  the accountability of funds. Village funds are part of village income derived from the APBN. In its use village  funds  are  prioritized  for  the  field  of  rural  development  and  the  field  of  community empowerment. This study aims to describe the accountability of the Village Fund in 2017 in realizing Good  Governance  in  the  Government  of  the  Village  of  Genengan,  Kecamatan  Doko,  District  of Blitar. Data collection was carried out by observation and interviews with the government of the village of Genengan and several community leaders as well as seeing the completeness of the Village Fund management document. Data obtained from the study were analyzed using qualitative methods by comparing data related to Village Fund accountability in realizing good governance. This study uses  a  descriptive  qualitative  approach  by  collecting  data  obtained  from  direct  observation  and interviews. The results of this study indicate that the accountability of village funds in the village of Genengan has met the criteria for realizing good governance. Where the Village Government has implemented the Village Fund Program in accordance with regulations and involves elements of the government,  village  institutions,  and  the  community  also  feel  from  the  results  of  the  Village Government  Accountability  by  always  being  involved  in  village  meetings  or  musrenbang  and  as supervisors or monitoring in the implementation of Village Fund activities.

## Keywords: Village Funds, Accountability, Good Governance

## ABSTRAK
Akuntabilitas publik adalah dasar utama dari proses tata kelola yang baik. Konsep tata kelola yang baik digunakan untuk menciptakan baik, demokrasi dan pemerintahan desa yang dapat dipercaya, pemerintah  dengan  akuntabilitas  publik  berarti  bahwa  pemerintah  selalu  bersedia  untuk account untuk semua kegiatan yang diamanatkan oleh orang-orang. Sebenarnya masih ada banyak lembaga- lembaga  publik  yang  belum  mengimplementasikan  konsep  tata  kelola  yang  baik  dalam  sistem pemerintahan, terutama di akuntabilitas dana. Dana desa adalah bagian dari desa pendapatan berasal dari APBN. Dalam penggunaannya dana desa diprioritaskan untuk bidang pembangunan pedesaan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan akuntabilitas dana desa pada 2017 dalam mewujudkan pemerintahan yang baik  di  pemerintah desa Genengan, Kecamatan Doko, Kabupaten. Pengumpulan data dilaksanakan dengan  pengamatan dan wawancara dengan pemerintah desa Genengan dan beberapa pemimpin masyarakat serta melihat kelengkapan dokumen manajemen dana desa. Data Diperoleh dari studi dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan  membandingkan  data  yang  terkait  dengan  dana  desa  akuntabilitas  dalam  mewujudkan pemerintahan  yang  baik.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  dengan mengumpulkan  data  yang  Diperoleh  dari  pengamatan  langsung  dan  wawancara.  Hasil  studi  ini menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  dana  desa  di  desa  Genengan  telah  memenuhi  kriteria  untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Dimana pemerintah desa telah melaksanakan Program dana desa sesuai dengan peraturan dan melibatkan unsur pemerintah, lembaga desa, dan masyarakat juga merasa  dari  hasil  akuntabilitas  pemerintah  desa  dengan  selalu  menjadi  terlibat  dalam  Rapat  desa atau musrenbang dan sebagai pengawas atau pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan dana desa. Kata kunci : Desa dana, akuntabilitas, kelola

## PENDAHULUAN
Pengesahan  atas  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 15 Januari 2014 membawa berkah bagi desa- desa di seluruh Indonesia. Undang-undang yang  telah  melewati  proses  pembahasan selama  7  tahun  tersebut  mengatur  sumber pendanaan bagi 73 ribu desa yang berasal dari  sumbangan  pemerintah  pusat  dan suntikan  kas  daerah.  Menurut  undang- undang  tersebut,  setiap  desa  mendapat alokasi  dana  yang  jumlahnya  cukup banyak  bahkan  bisa  mencapai  satu  miliar rupiah  per  desa.  UU  Desa  ini  memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa menerima  dana  dari  pemerintah  melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya  berlipat,  jauh  diatas  jumlah yang  selama  ini  tersedia  dalam  anggaran desa.  Meskipun  nilai  sebesar  satu  miliar tersebut  belum  dapat  terealisasi  secara penuh,  namun paling  tidak  pemerintah telah  berusaha  menepati  janji  untuk melaksanakan pembangunan secara merata hingga  ke  pelosok  desa.  Dana  Desa  yang berkisar  pada  angka  ratusan  juta  rupiah sudah  mulai  dikucurkan  pada  tahun  2015 ke  seluruh  desa  di  Indonesia  melalui kabupaten,  tanpa  dipotong  sepeserpun.
Meskipun  demikian,  sejumlah  aparat  desa belum
berani mengambil serta memanfaatkan dana desa yang telah masuk di  rekening  desa.  Belum  adanya  aturan yang jelas tentang mekanisme pengambilan  dan  pemakaian  Dana  Desa menyebabkan  mereka  merasa  khawatir untuk menggunakan dana tersebut.
Mengingat  APBN  2015  merupakan  tahun pertama dialokasikannya dana desa, penting  bagi  masyarakat  untuk  bersama- sama  mengawasi  pelaksanaan  anggaran tersebut. (Kompas, 2015). Dalam Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal  72  dan  ayat  1,  disebutkan  sumber pendapatan  Desa  berasal  dari  berbagai sumber,  antara  lain  Pendapatan  Asli  Desa (PAD) yang berasal dari hasil usaha, hasil aset,  swadaya  dan  partisipasi,  gotong royong, dan lain-lain pendapatan desa yang sah,  Dana  Desa  (DD)  yang  merupakan Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke  daerah/desa,  Bagian  dari  hasil  pajak daerah dan retribusi daerah
Kabupaten/Kota;  paling  sedikit  10%  dari pajak  dan  retribusi  daerah  (BHPR), Alokasi dana Desa (ADD) yang
merupakan  bagian  dari  dana  perimbangan yang  diterima  Kabupaten/Kota,  Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota,  Hibah  dan  sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, lain- lain  pendapatan  Desa  yang  sah.  Dengan adanya Dana Desa ini memaksa aparat desa untuk memahami tata  cara dan tata kelola keuangan  yang  baik  sebagai  salah  satu komponen good governance . Good governance dipandang  sebagai  paradigma baru dalam manajemen pembangunan.
Perencanaan dan penganggaran juga belum  sepenuhnya  disesuaikan  dengan kebutuhan masyarakat sehingga berpotensi menjadikan  pembangunan  desa  tidak efektif, efisiensi, dan ekonomis Kemudian dari Indonesia  Corruption  Watch (ICW) mengatakan  bahwa  ada  110  kasus  dana desa  dan  alokasi  dana  sepanjang  tahun 2016 sampai 10 Agustus 2017. Dari sekian kasus itu, rata-rata pelaku kasus penyelewengan  dana  tersebut  dilakukan oleh kepala desa. Selain itu ada juga yang dilakukan  oleh  perangkat  desa  maupun pihak terkait yang menjalankan dana desa. Dari  kasus  ini  jumlah  kerugian  Negara mencapai Rp. 30 M. data tersebut diambil berdasarkan berbagai sumber media hingga aparat penegak hukum lainnya. Penyelewengan yang dilakukan antara lain, penggelapan dana, penyalahgunaan anggaran,  penyalahgunaan  wewenang,
pungutan  liar, mark  up anggaran,  laporan fiktif,  pemotongan  anggaran  dan  suap. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian ini  adalah  bagaimana  perwujudan good governance pada pengelolaan akuntabilitas Dana  Desa  di  Desa  Genengan  Kecamatan Doko Kabupaten Blitar.

## TINJAUAN TEORETIS
Fadhil Azhar (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa untuk  perencanaan  Dana  Desa  sudah menampakkan  adanya  pengelolaan  yang akuntabel dilihat dari kelengkapan dokumen  serta  transparansi  informasi kepada  masyarakat.  Pelaksanaan  juga
dapat dikatakan akuntabel dengan melihat pengalokasian yang sudah sesuai prioritasnya. Sedangkan dalam pertanggungjawaban  dilihat  secara  hasil fisik  sudah  menunjukkan  pelaksanaan program  sesuai  rencana.  Namun  untuk administrasi  (pertanggungjawaban  dana) masih  terdapat  kekurangan.  Hal  ini dikarenakan  keterlambatan  dana  yang turun.
Riska  Apriliana  (2017)  dalam penelitiannya menunjukkan
bahwa pengelolaan ADD secara garis besar telah akuntabel,  transparan,  dan  partisipatif. Namun,  secara  teknis  masih  terdapat kendala.  Kendala  tersebut  merupakan kendala  dari  kabupaten  yang  terlambat dalam membuat Peraturan Bupati mengenai  peraturan  tentang  ADD  dan pengelolaannya.  Hal  ini  berdampak  pada keterlambatan pelaporan terkait
pengelolaan  ADD.  Ni  Wayan  Rustiarini (2016), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa  pelaksanaan  pengelolaan  Dana Desa di Provinsi Bali secara normatif dapat dikatakan  sesuai  dengan  mekanisme  yang diatur dalam UU No 6 Tahun 2004 tentang Desa  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  60 Tahun  2014  Dana  Desa  yang  Bersumber dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara.  Apabila  dikaitkan  dengan  makna dan  hakikat  pengelolaan  sesungguhnya, masih  terdapat  beberapa  kelemahan  yang berpotensi  mengakibatkan  pembangunan desa tidak terarah.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  dilihat  dari  obyek dan metode analisis yang digunakan, termasuk dalam  tipe  Penelitian  Kualitatif.  Penelitian  ini berusaha  mendeskripsikan  gambaran  yang senyatanya  dari  fenomena  yang  terjadi  pada Akuntabilitas  Dana  Desa,  khususnya  Dana Desa  di  Desa  Genengan  Kecamatan  Doko Kabupaten Blitar. Metode Penelitian Kualitatif merupakan metode penelitian yang
berlandaskan  pada  filsafat  postpositifsime, digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek yang  alamiah  (sebagai  lawannya  adalah eksperipem)  dimana  peneliti  adalah  sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber data dilakukan secara purposive (pengambilan sampel  secara  sengaja)  dan snowbaal (teknik penentuan  sampel  yang  mula-mula  jumlahnya
kecil, kemudian membesar), teknik pengumpulan data dilakukan dengan
triangulasi  (gabungan)  analisis  data  bersifat induktif  atau  kualitatif,  dan  hasil  penelitian kualitatif  lebih  menekankan  pada  makna  dari pada  generalisasi  (Sugiyono,  2009).  Dalam penelitian ini
Pada penelitian yang menjadi informan adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara  Desa,  TPK,  PPHP,  dan  beberapa tokoh  masyarakat.  Informan  yang  dipilih adalah  individu  yang  terlibat  langsung, memahami,  dan  dapat  memberikan  informasi tentang pengelolaan Dana Desa, yang ditunjukkan pada Tabel 1. Tabel 1. No Informan (inisial) Jabatan dalam Kedinasan 1 KD Kepala Desa 2 SD Sekretaris Desa 3 PPHP PPHP 4 TPK TPK 5 KT KARANG TARUNA 6 PKK PKK 7 RT KETUA RT 8 TML TOKOH MASYARAKAT L 9 TMP TOKOH MASYARAKAT P 10 TA TOKOH AGAMA

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.1 Akuntabilitas  Dana  Desa  di  Desa

## Genengan Kec. Doko
Akuntabilitas  dana  desa  yang  dimaksud adalah seb ag ai upaya untuk mewujudkan tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good governance ).  Sebagaimana  yang  telah dikemukakan  oleh  UNPD  (1997), good governance akan  terwujud  dalam  sistem pemerintahan  yang  efisien,  sektor  bisnis yang  berhasil,  dan  organisasi  masyarakat yang efektif, apabila  mencakup  9   prinsip: partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat  tanggap,  membangun  konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggungjawab  serta  visi  stratejik. Akuntabilitas  Dana  Desa  merupakan bagian  dari  pelaksanaan  pembangunan  di desa,  sudah  seharusnya  memegang  teguh prinsip-prinsip  yang  merupakan  indikator
good  governance tersebut.  Dari  ketentuan tersebut sudah sangat jelas bahwa Akuntabilitas Dana Desa harus dilaksanakan  secara  terbuka  dan  melalui musyawarah  desa,  berdasarkan  penelitian terhadap  observasi  dan  hasil  wawancara kepada informan terkait untuk mengaplikasikan konsep-konsep 4 Dimensi Akuntabilitas (Mardiasmo, 2002), walaupun  belum  sepenuhnya  maksimal, hal  ini  secara  penerapan  tercermin  dalam beberapa hal yang sudah dilaksanakan oleh Tim  Pelaksana  Dana  Desa  yaitu  sebagai berikut:
1. Akuntabilitas  Hukum  dan  Kejujuran
(accountability for probity and legality)
Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya  kepatuhan  terhadap  hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam suatu  organisasi,  sedangkan  akuntabilitas kejujuran  terkait  dengan  penghindaran penyalahgunaan jabatan dan praktek KKN. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin  adanya  praktik  organisasi  yang sehat.  Termasuk  dalam  pengelolaan  dana desa,  akuntabilitas  hukum  dan  kejujuran merupakan  jaminan  adanya  kepatuhan terhadap  hukum  dan  peraturan  lain  yang diisyaratkan  dalam  penggunaan  sumber dana publik. Untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini biasanya  perlu  dilakukan  audit  kepatuhan oleh pihak yang berkepentingan. “Kita  sudah  menjalankan  program  sesuai undang-undang  yang  berlaku,  sepanjang pemerintah  desa  berjalan  sesuai  dengan peraturan  tidak  ada  masalah  atau  tidak  ada yang  perlu  ditakutkan,  jadi  siapapun  bukan hanya media masa, baik masyarakat, lembaga manapun  media  yang  lain  jika  ingin  melihat program  dana  desa  di  pemerintah  desa  kami siap  memberi  informasi  karena  kami  berjalan tidak  ada  yang  ditutup-tutupi.  Selama  hal  itu masih  dalam  kewenangan  desa.’’  (KD,  3  Juli
2018) Petikan percakapan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan  program  sesuai  dengan hukum  yang  berlaku,  yaitu  Permendes nomor  22  tahun  2016  tentang  pedoman penggunaan  Dana  Desa,  serta  dalam pembuatan  perencanaan  pembangunan
desa  atau  yang  disebut  RKPDes  telah sesuai hukum yang berlaku.
2. Akuntabilitas Proses (process accountability) Akuntabilitas proses terkait dengan apakah cara  atau  prosedur  yang  digunakan  dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik atau belum  dalam  hal  kecukupan  sistem informasi  akuntansi,  sistem  informasi manajemen,  dan  prosedur  administrasi. Jenis  akuntabilitas  ini  dapat  diwujudkan melalui  pemberian  pelayanan  yang  cepat, responsif,  dan  murah  biaya.  Prosedur dalam  pelaksanaan  kegiatan  Dana  Desa perlu adanya sebuah Tim dalam pelaksanaanya.
“Waktu  itu rapat  desa sekitar tahun  2015 an, berdasarkan  hasil  musyawarah  saya  ditunjuk oleh Kepala desa sebagai pengawas TPK. Saya ya kaget, tapi ya memang itu sudah aturannya dek, bahwa ketua PPHP harus dari perangkat, jadi  ya  saya  manut  pak  lurah  saja.  Kami beranggotakan 3 orang, ketua saya, sekretaris pak  slamet  dan  anggota  pak  jukiono.  Pak jukiono  ini  orang  baru,  yang  lama  orangnya tidak aktif jadi ya diganti. Sampai saat ini pun saya  masih  menjabat  sebagai  PPHP,  tugas saya  ya  memonitoring  pekerjaan  TPK,  sudah sampai tahap mana. Tapi sejauh ini tugas TPK alhamdulillah  berjalan  lancar  dan  baik, tidak kendala  yang  begitu  fatal”.  (PPHP,  05  Juli 2018)
Dalam  pembentukan  sebuah  tim  Kepala Desa melibatkan unsur perangkat, lembaga dan  masyarakat  yang  terkait,  hal  ini dilakukan  untuk  menghindari  praktik KKN. Sebelum pembentukan itu dilakukan,  kepala  desa  terlebih  dahulu membuat rencana pembangun tahunan atau yang  disebut  dengan  RKPDes,  yang diambil dari rencana pembangunan jangka menengah  desa  (RPJMDes)  yang  dibuat setiap  5  tahun  sekali,  seperti  disampaikan dalam petikan hasil wawancara berikut: “Sebelum  pembentukan  tim  tadi  kami  sudah membuat  perencanaan  desa  yang  tertuang dalam APBDes.  APBDes dimulai dari musyawarah  dusun  yang  membahas  tentang usulan-usulan  masyarakat  untuk  program tahun  depan.  Ini  dilaksanakan  sekitar  bulan juli. Lalu hasil dari masing-masing dusun akan dibahas  dalam  musrenbangdes,  lalu  hasilnya akan kami buat RKPDes, yang mana Rencana ini  disetujui  bersama  dalam  rapat  Desa  yang
dihadiri oleh unsur Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan  desa  (BPD),  LPMD,  RT, RW,  Karang  Taruna,  PKK  dan  tokoh masyarakat yang lain. Kemudian tugas tim tadi selanjutnya  adalah  membuat  pengajuan  dana untuk  prodram  mana  yang  akan  mereka kerjakan terlebih dahulu” (KD, 03 Juli 2018)
Berdasarkan  cuplikan  pendapat  diatas bahwa  dalam  pelaksanaan  program  Dana Desa di Pemerintah Desa Genengan proses yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa Genengan  adalah  pembentukan  tim-tim yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  yaitu Tim  Pelaksana  Kegiatan  (TPK)  dan  tim PPHP  (Panitia  Penerima  Hasil  Pekerjaan) yang  merupakan  ujung  tombak  dari pelaksanaan  program-program  Dana  Desa yang sesuai dengan PERBUP Blitar No. 12
Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. Dalam pelaksanaan musrenbangdes  juga  melibatkan  lembaga masyarakat,  tokoh  masyarakat,  hal  ini ditegaskan  oleh  anggota  BPD  Desa Genengan. Kemudian membuat Rekapitulasi permintaan pembayaran, ditambah  lagi  proses  pengajuan  dan pencairan DD dilaksanakan sesuai dengan Permendagri  113  tentang  pengelolaan keuangan  desa,  dilanjut  lagi  dalam pembuatan pertanggungjawaban dana (SPJ)  yang  setiap  tahun  ada  pemeriksaan dari  Inspektorat  Kabupaten  Blitar.  Hal tersebut  diutarakan  oleh  Bapak  Kepala Desa, Ketua TPK, PPHP, Bendahara Desa. 3. Akuntabilitas Program (program accountability) Akuntabilitas program merupakan akuntabilitas yang terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan  alternatif  program yang  dapat  memberikan  hasil  optimal dengan  biaya  yang  minimal.  Dalam penyusunan  program  Dana  Desa  tidak lepas  dari  pihak-pihak  terkait  yaitu perangkat  desa,  lembaga  desa  dan tokoh masyarakat.
“Seperti  yang  di  atur  dalam  Permendagri nomor  113  tentang  pengelolaan  keuangan  di desa  bahwa  desa  berkewajiban  membuat rencana  pembangunan  yang  pelaksanaannya bulan  Juli.  Diawali  dengan  musyawarah
tingkat  dusun  lalu  hasilnya  dibawa  pada musyawarah tingkat desa atau musrenbangdes dan  saya  melibatkan  unsur  Pemerintahan Desa,  Badan  Permusyawaratan  desa  (BPD), LPMD,  RT  /  RW,  Karang  Taruna,  PKK  dan tokoh  masyarakat  yang  lain.”  (KD,  03  Juli 2018)
Berdasarkan pendapat diatas bahwa sesuai dengan Permendagri 113 tentang pengelolaan keuangan di desa, bahwa desa berkewajiban membuat rencana
pembangunan desa mulai bulan Juli untuk tahun  berikutnya.  Bapak  Arif  selaku kepada  desa  telah  melaksanakan  hal tersebut  mulai  dari  musyawarah  tingkat dusun,  lalu  tingkat  desa  hingga  tingkat kecamatan.  Beliau  melibatkan  unsur Pemerintah  Desa,  BPD,  LPMD,  PKK, RT/RW,  dan  beberapa  tokoh  masyarakat lalu  dalam  hal  pencairan  dana  beliau menyampaikan  bahwa  pencairan  sesuai dengan permintaan pembayaran dari TPK.
Pendapat tersebut didukung oleh pernyataan  dari  ketua  TPK.  Selanjutnya dalam  penggunaan  dana  pemerintah  desa menggunakan DD untuk program pembangunan desa dan program
pemberdayaan  masyarakat,  sesuai  dengan permendes  no.  22  tahun  2016  tentang prioritas penggunaan DD tahun 2017.
4. Akuntabilitas Kebijakan (policy accountability) Akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban  pemerintah  desa, baik  kepada  pemerintah  pusat  maupun daerah terlebih kepada masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan  sehingga  masyarakat  dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat  dalam  pengambilan  keputusan . Program Dana Desa yang sudah dijalankan dan  dioptimalkan  oleh  Pemerintah  Desa tentunya  membuat  masyarakat  ingin mengerti  seberapa  jauh  perkembangan program tersebut berjalan, agar masyarakat tahu perlu adanya transparansi.
Berdasarkan pendapat diatas bahwa sesuai dengan Permendagri 113 tentang pengelolaan keuangan di desa, bahwa desa berkewajiban membuat rencana
pembangunan desa mulai bulan Juli untuk tahun  berikutnya.  Bapak  Arif  selaku
kepada  desa  telah  melaksanakan  hal tersebut  mulai  dari  musyawarah  tingkat dusun,  lalu  tingkat  desa  hingga  tingkat kecamatan.  Beliau  melibatkan  unsur Pemerintah  Desa,  BPD,  LPMD,  PKK, RT/RW,  dan  beberapa  tokoh  masyarakat lalu  dalam  hal  pencairan  dana  beliau menyampaikan  bahwa  pencairan  sesuai dengan permintaan pembayaran dari TPK. Pendapat tersebut didukung oleh pernyataan  dari  ketua  TPK.  Selanjutnya dalam  penggunaan  dana  pemerintah  desa menggunakan DD untuk program pembangunan desa dan program pemberdayaan  masyarakat,  sesuai  dengan permendes  no.  22  tahun  2016  tentang prioritas penggunaan DD tahun 2017. 5. Akuntabilitas Kebijakan (policy accountability) Akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban  pemerintah  desa, baik  kepada  pemerintah  pusat  maupun daerah terlebih kepada masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan  sehingga  masyarakat  dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat  dalam  pengambilan  keputusan . Program Dana Desa yang sudah dijalankan dan  dioptimalkan  oleh  Pemerintah  Desa tentunya  membuat  masyarakat  ingin mengerti  seberapa  jauh  perkembangan program tersebut berjalan, agar masyarakat tahu perlu adanya transparansi.
1.2 Good Governance di Desa Genengan Kec. Doko Salah satu makna penting dari good governanve adalah keterlibatan pelaku-pelaku governance diluar  Negara  dalam merespon  masalah-masalah  publik. Dalam pelayanan publik keterlibatan  masyarakat  sipil  dan mekanisme  pasar  sudah  banyak terjadi,  sehingga  praktek good governance sebenarnya sudah bukan  hal  yang  baru  lagi.  Namun menurut  Forum  Kajian  Ambtenaar Provinsi Jawa Timur (Agus Dwiyanto, 2006) menyebutkan bahwa  penyelengaraan  pelayanan publik sekarang ini adalah
rendahnya  peran  masyarakat  dan
stakeholders dalam peyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konsep ini, peran  warga  yang  utama  hanyalah menggunakan  pelayanan  publik,
yang telah diberikan oleh pemerintah, apapun jenis dan kualitasnya. Mereka  tidak memiliki pilihan  mengenai  jenis  pelayanan,
kualitas, kuantitas, dan cara memperolehnya  karena  semuanya telah ditentukan oleh pemerintah.
Pemerintah  Desa  sudah  mencoba  untuk mengaplikasikan  konsep-konsep Good
Governance dari pernyataan (UNDP tahun 1997)  agar  masyarakat  bisa  merasakan Program Dana Desa yang sudah dijalankan, hal ini secara aplikatif tercermin  dalam  beberapa  hal  sebagai berikut: 1. Partisipasi (Participation)
Partisipasi  secara  sederhana  berarti adanya  peran  serta  masyarakat  dalam suatu  lingkungan  kegiatan.  Peran  serta disini  menyangkut  akan  adanya  proses antara  dua  atau  lebih  pihak  yang  ikut mempengaruhi  satu  sama  lain  yang menyangkut  pembuatan  keputusan, rencana atau kebijakan.
“Kami  selalu  melibatkan  masyarakat dalam  perencanaan  desa.  Nantinya juga  akan  mereka  nikmati  sendiri kegiatan  yang  mereka  usulkan,  jadi kami hanya memberikan wadah kepada mereka agar mereka ikut berperan aktif dalam  pembangunan  desa.  Terlebih untuk kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa, yang
notabene untuk
mensejahterakan  masyarakat  desa.”
(KD, 03 Juli 2018)
Berdasarkan  petikan  pendapat  diatas bahwa  partisipasi  di  Desa  Genengan sudah  melibatkan  warga  mulai  dari rapat perencanaan pembangunan sampai  pada  pelaksanaan  program- program  yang  dilaksanakan  secara swakelola yaitu dikerjakan sendiri oleh masyarakat  Desa  Genengan.  Hal  ini didukung  oleh  pendapat  Kepala  Desa dan ketua RT yang peneliti wawancarai. Namun  ada  tokoh  masyarakat  yang kadang  dilibatkan  dalam  rapat  dan kadang tidak.
2. Supremasi Hukum (Rule of Law)
Rule  of  law berarti  penegakan  hukum yang  adil  serta  tanpa  pandang  bulu, yang  mengatur  hak-hak  manusia  yang berarti adanya supremasi hukum. ''Untuk  menaati  hukum  atau  tidaknya saya kurang tau mbak, apalagi masalah DD, tapi semoga saja pemerintah desa genengan berpegang pada aturan yang ada dalam melaksanakan kegiatannya.” (RT, 05 Juli 2018) Berdasarkan  pendapat  diatas  bahwa penegakan  hukum  untuk  kegiatan  DD sudah  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku  yaitu  permendes  no.  22  tahun 2016 tentang prioritas penggunaan DD tahun 2017. Beberapa tokoh masyarakat juga  sependapat  yang  sama  tentang penegakan  hukum  yang  adil  di  Desa
Genengan.
3. Transparansi (Transparancy) Transparansi berarti adanya keterbukaan  terhadap  publik  tidak  ada yang  ditutup-tutupi,  sehingga  dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan  mengenai  kebijakan pemerintah,  terutama  para  pengguna pelayanan publik. Transparansi menyangkut kebebasan informasi terhadap publik, satu hal yang membedakan  antara  organisasi  swasta dan  publik  adalah  dalam  masalah transparansi  sendiri.  Dalam  organisasi swasta, keterbukaan informasi bukanlah suatu hal yang menjadi harus.
Banyak hal yang dirasa harus dirahasiakan  dari  publik  dan  hanya terbuka untuk beberapa pihak. Sementara itu, organisasi sektor publik yang  bergerak  atas  nama  publik mengharuskan adanya keterbukaan agar dapat  menilai  kinerja  pelayanan  yang diberikan. Dengan begini, akan terlihat bagaimana  suatu  sistem  yang  berjalan dalam organisasi tersebut.
“saya  rasa  Pemerintah  Desa  sudah transparan kepada masyarakat, dengan dilibatkannya  kami  dalam  Rapat  Desa atau  Musrenbang.  Pemerintah  Desa menyampaikan
perkembangan program  yang  di  danai  Dana  Desa yang  sedang  dikerjakan  oleh  TPK” (RT, 05 Juli 2018)
Berdasarkan  pendapat  diatas  bahwa
transparansi  Pemerintah  Desa  untuk kegiatan  DD  yang  sudah  dilaksanan telah  memenuhi  keterbukaan  yang sesuai dengan kriteria, seperti diungkapkan oleh ketua RT Rt. 01 Rw. 05  bahwa  dalam  rapat  desa  selalu melibatkan  warga  baik  saat  rapat perencanaan  (mesrenbangdes)  maupun rapat  desa  yang  lain.  Hal  itu  didukung oleh  pendapat  dari  bebarapa  tokoh masyarakat yang lain.
4. Cepat tanggap (Responsiveness) Responsif berarti cepat tanggap, pemerintah harus dengan segera menyadari apa yang menjadi kepentingan  publik  ( public  interest ) sehingga cepat berbenah diri. Masyarakat  merupakan  sosok  yang kepentingannya  tidak  bisa  disamakan secara  keseluruhan  dan  pada  saatnya akan  merasakan  suatu  kebosanan dengan hal yang monoton atau tidak ada perubahan,  termasuk  dalam  pemberian pelayanan,  masyarakat  selalu  akan menuntut  suatu  proses  yang  lebih mudah  dalam  memenuhi  berbagai kepentingannya.
“Pemerintah  desa  sudah  tanggap mbak,  contohnya  pembangunan  jalan rabat  penghubung  ngadirejo  dengan jatiroto  sepanjang  330  meter.  Yang jalan itu sangat penting bagi masyarakat  sebagai  jalan  sumber ekonomi  mereka.”  (TA,  03  Juli  2018) Berdasarkan  beberapa  pendapat  diatas menyatakan  bahwa  Pemerintah  Desa Genengan  telah  cepat  tanggap  dalam menjawab kebutuhan masyarakat terbukti  dengan  jawaban  salah  satu tokoh  masyarakat  yang  menyatakan bahwa saat pengusulan rencana pembangunan berpendapat untuk pemasangan  lampu di  jalan  gang  desa, dan  ternyata  oleh  Pemerintah  Desa kegiatan  itu  direalisasikan  karena merupakan prioritas yang wajib didahulukan.  Pendapat  itu  didukung oleh tokoh masyarakat yang lain.
5. Membangun  Konsensus (Consensus Orientation)
Berorientasi  pada  konsensus  berarti pembuatan  dan  pelaksanaan  kebijakan harus  merupakan  hasil  kesepakatan
bersama  diantara  para  pelaku  yang terlibat dari masyarakat dalam merumuskan secara bersama mengenai hal pelayanan publik.
“Pemerintah  desa  sudah  membangun consensus, dalam rapat selalu melibatkan  kami  para  lembaga  dalam tersebut pengambilan keputusan” (TMP, 09 Juli 2018) Dari  pendapat  diatas  mengemukakan bahwa dalam pembuatan dan pelaksanaan  kebijakan  telah  sesuai dimana pemerintah desa sudah memihak kepada kepentingan masyarakat dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi  dan  dilibatkan  dalam merumuskan kebijakan secara bersama dalam program DD tahun 2017, hal ini didukung  oleh  tokoh  masyarakat  yang lain. Akan tetapi ada tokoh masyarakat yang  berbeda  pendapat,  dia  berdalih tidak  tahu  tentang  program  apa  saja yang  dikerjakan  di  tahun  2018  ini, dikarenakan  dia  tidak  menghadiri undangan yang disampaikan padanya.
6. Keadilan (Equity)
Keadilan berarti semua orang, baik laki- laki  maupun  perempuan,  miskin  dan kaya memiliki kesamaan dalam memperoleh  pelayanan  publik  oleh pemerintah.  Dalam  hal  ini,  pemerintah tidak boleh berbuat diskriminatif dimana  hanya  mau  melayani  pihak- pihak  yang  dianggap  perlu  untuk dilayani.
“Saya kira adil mbak, pemerintah desa genengan  melihat  apa  yang  harus dibenahi dulu dan dibutuhkan masyarakat,  diprioritaskan  mana  yang lebih membutuhkan. Kan ya dana desa itu terbatas juga, tidak mungkin semua usulan  warga  akan  terlaksana  tahun depan.  Dan  saya  pernah  dengar  kalo dana desa akan ada pemotongan, tidak tahu kenapa. ”(RT,05 Juli 2018)
Berdasarkan  pendapat  diatas  keadilan di Desa Genengan telah mencapai target dimana menurut pendapat tokoh masyarakat menyatakan bahwa sebagian program DD memang
dikhususkan untuk kesejahteraan warga kurang mampu dan itu menjadi prioritas
utama  Pemeirntah  Desa,  salh  satu contoh dalam pembuatan jamban untuk warga  kurang  mampu  serta  pemberian makan tambahan (PMT) untuk balita da lansia saat posyandu rutin setiap bulan. Hal  ini  didukung  dengan  pernyataan lain dari tokoh masyarakat yang lain. 7. Efektif  dan  Efisien (Effectiveness  and
Efficiency) Efektif secara sederhana berarti tercapainya sasaran dan efisien merupakan bagaimana dalam mencapai sasaran  dengan  sesuatu  yang  tidak berlebihan  (hemat).  Hal  ini  berarti bagaimana  pihak  pemberi  pelayanan melayani masyarakat seefektif mungkin dan tanpa banyak hal-hal atau prosedur yang  sebenarnya  bisa  diminimalisir tanpa mengurangi efektivitasnya. “Pelaksanaan  Dana  Desa  saya  rasa sudah  mencapai  sasaran,  dibentuknya Tim Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya  masing-masing  yang  sesuai dengan kemampuannya, dan pelaksanaan  program-program  Dana Desa yang di kerjakan sesuai rencana.”
(TMP, 09 Juli 2018) “saya  kira  sudah  sesuai,  tapi  kadang ada proyek yang melambat
materialnya,  tidak  tahu  kenapa,  waktu saya  tanya  kepada  TPK  katanya uangnya belum cair lagi.”(TML, 9 Juli
2018)
Berdasarkan  pendapat  diatas  bahwa efektifitas dan efisiensi untuk pelaksanaan  DD  di  Desa  Genengan sudah mencapai sasaran dengan dibentuknya  TPK  yang  melaksanakan program  sesuai  dengan  rencana  awal. Selain  itu  didukung  dengan  laporan penggunaan DD yang telah dibuat oleh bendahara  desa.  Hal  ini  disampaikan oleh  satu  tokoh  masyarakat  dan didukung dengan pendapat yang lain.
8. Bertanggungjawab (Accountability)
Bertanggungjawab berarti berani untuk mempertanggungjawabkan  dan  berani untuk  ditanggung  gugat  atas  kinerja atau  tindakan  dalam  suatu  organisasi. Dalam  pemberian  pelayanan  publik, akuntabilitas  dapat  dinilai  dari  sudah efektifkah  prosedur  yang  diterapkan oleh organisasi tersebut, sudah
sesuaikah pengaplikasiannya, dan bagaimana dengan pengelolaan keuangannya, dan lain-lain. “Pemerintah desa sudah bertangggung jawab  dalam  pelaksanaan  program Dana  Desa  yang  dijalankan,  dilihat dalam  setiap  proses  pekerjaan  selalu dikerjakan  dengan  tepat  waktu  dan sesuai  sasaran,  kita  selalu  dilibatkan dan diberi informasi melalu rapat desa yang  dikuti  oleh  unsur  pemerintahan dan  tokoh masyarakat”  (TMP,  09  Juli 2018) Berdasarkan pendapat diatas pertanggungjawaban DD di Pemerintah Desa  Genengan  sudah  dilaksanakan dengan  tercapainya  sasaran  program- program  DD  selain  itu  juga  didukung dengan disampaikannya informasi tersebut melalui rapat-rapat desa. Serta pembuatan  suart  pertanggungjawan
(SPJ) DD.
9. Visi Stratejik (Strategic Vision) Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat  harus  memiiki  visi  jauh kedepan,  Pemerintah  dan  Masyarakat harus  memiliki  kesatuan  pandangan sesuai visi yang diusung agar terciptanya  keselarasan  dan  integritas dalam pembangunan, dengan memperhatikan  latar  belakang  sejarah, kondisi sosial, dan budaya masyarakat.
”Ya  tentunya  dalam  Program  Dana Desa masyarakat pasti mempunyai Visi kedepan, dan tentunya Visi masyarakat tidak  luput  dari  adanya  kerjasama dengan  Pemerintah  Desa.  Maka  itu Pemerintah  Desa  selalu  melibatkan kami sebagai masyarakat dalam sebuah Rapat desa atau Musrenbang, ditambah dengan  adanya  program  pelatihan penanaman  durian  yang  tujuannya untuk  menjadikan  desa  genengan menjadi kampung wisata durian, hal ini sudah ditindaklanjuti dengan pemberian 1 bibit pohon durian untukk setiap  rumah  di  desa  genengan.
Nantinya  hasil  dari  tanaman  ini  bisa diambil  sendiri  oleh  warga  yang menanamnya.” (TMP, 09 Juli 2018) Berdasarkan  petikan  wawancara  diatas bahwa visi stratejik untuk DD kedepan telah  direncanakan  oleh  Pemerintah
Desa Genengan, terlihat pada beberapa program  yang  dilaksanakan  yaitu pelatihan  penanaman  durian  serta pemberian bibit tanaman durian kepada masyarakat,  kedepan  Pemerintah  Desa Genengan  berharap  kegiatan  itu  bisa menjadikan  Desa  Genengan  menjadi desa wisata kampung durian.  Selain itu beberapa  pemberdayaan  masyarakat yang  lain  seperti  pelatihan  untuk masyarakat  terutama  ibu-ibu  melalui kegiatan  PKK  Desa.  Hal  ini  diuraikan oleh  tokoh  masyarakat  dan  saling mendukung antara pendapat satu dengan pendapat yang lainnya. Dengan kata  lain  visi  kedepan  masyarakat  dan Pemerintah  Desa  Genengan  adalah menjadikan  Desa  Genengan  menjadi lebih baik dari tahun ketahun agar Desa Genengan  bisa  bersaing  dengan  desa yang  lain,  hingga  mensejahterakan masyarakatnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan  bahwa  Akuntabilitas  Dana Desa  di  Desa  Genengan  Kec.  Doko  Kab. Blitar berdasarkan empat dimensi akuntabilitas (Mardiasmo, 2002), bahwa: 1. Kepatuhan terhadap hukum dan kejujuran  terhadap  pelaksanaan  DD telah  dilaksanakan  oleh  Pemerintah Desa  Genengan  hal  ini  sejalan  dengan pendapat dari para tokoh, serta terbukti sesuai  dengan  peraturan  yang  mereka gunakan  sesuai  dengan  peraturan  yang ada  yaitu  Permendes  No.  22  Tahun 2016 tentang prioritas penggunaan DD tahun  2017,  serta  Permendagri  113 tentang pengelolaan keuangan di desa.
2. Dalam  pelaksanaan  proses  Dana  Desa telah  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku, yaitu dalam proses perencanaan harus terbentuk TPK desa dan Desa Genengan sudah melaksanakan  hal  itu  sesuai  dengan PERBUP  no.  12  tahun  2015  tentang pengadaan  barang  dan  jasa  di  desa. Selanjutnya  dalam  proses  pengajuan dan pencairan DD sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan Desa Genengan
sudah melaksanakannya sesuai Permendagri  114  tentang  pengelolaan keuangan desa.
3. Pelaksanaan  akuntabilitas  program  ini sudah  dilaksanakan  Pemerintah  Desa Genengan  dimana  dalam  rapat  selalu melibatkan  unsur  Pemerintah  Desa, BPD,  LPMD,  PKK,  Karang  Taruna, RT/RW  dan  tokoh  masyarakat  yang lain.  Meskipun  ada  beberapa  tokoh masyarakat  lain  yang  tidak  diundang, tetapi sudah ada yang mewakili tiap RT.
Program-programnya pun sudah sesuai dengan  prioritas  yang  ditetapkan  oleh peraturan  yaitu  Permendes  No.  22 Tahun 2-16 tentang prioritas penggunaan DD tahun 2017, dimana di Desa  Genengan  digunakan  untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana  desa  dan  pemberdayaan masyarakat. 4. Pertanggungjawaban  atas  transparansi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah  Desa  Genengan  sudah dilakukan dengan  menyampaikan pada rapat  desa,  selain  itu  didukung  dengan pembuatan banner untuk APBDes Awal tahun dan pembuatan baner APBDes di akhir  tahun  anggaran,  yang  ditaruh  di papan pengumuman desa serta di depan kantor  desa.  Selain  itu  pembuatan laporan  penggunaan  DD  setiap  bulan yang  dilaporkan  kepada  pihak  yang berwenang.
5. Dalam  mewujudkan good  governance
berdasarkan  hasil  pembahasan  yang diterapkan oleh pemerintah desa, perlu adanya  keterlibatan  masyarakat  dalam proses pengawasan terhadap pemerintah  desa  agar  tidak  terjadi penyalahgunaan wewenang, maka dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintah
Desa  Genengan  telah  menerapkan konsep-konsep 9 poin good governance dari UNDP.

## DAFTAR PUSTAKA
A gus Dwiyanto. 2006. Mewujudkan Good Geovernance Melalui  Pelayanan Public. Yogyakarta: UGM Press. Fadhil Azhar. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa studi kasus di  Desa  Uekuli  Kec.  Tojo  Kab. Tojo Una-una [skripsi] . Makassar: Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis, Universitas Hasanuddin. Fadhil Azhar. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa studi kasus di  Desa  Uekuli  Kec.  Tojo  Kab. Tojo Una-una [skripsi] . Makassar: Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis, Universitas Hasanuddin.
Mardiasmo.  2002.  Otonomi  Daerah  dan
Manajemen  Keuangan  Daerah.
Yogyakarta: Andi.
Muksin. 10 Januari 2015 . Mengawal Dana Desa. Kompas. Halaman 7. Ni Wayan Rustiarini. 2016. Good Governance dalam  Pengelolaan Dana Desa studi kasus di Provinsi Bali. Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung. 18 (2): 1-18. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan  Transmigrasi  nomor  22  tahun 2016 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017
Peraturan  Bupati  Blitar  Nomor  12  tahun
2015  tentang  tata  cara  pengadaan barang dan jasa di desa Riska Apriliana. 2017. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan  Good  Governance [skripsi] . Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut
Agama Islam Surakarta
Schiavo C, Salvatore, Daniel Tommasi.
1999.  Managing  Government Expenditure.  Manila:  Asian
Development Bank. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta Undang-undang  nomor  06  tahun  2014 tentang Desa
UNDP. 1997. Governance for Sustainable Development- A Policy Document . Yulida. 2018 Agt 11. Indonesia Corruption Watch Sebut  Pak  Kades  Paling Banyak  Korupsi  Dana  Desa. Detikcom . Rubrik Opini: 6 (kol 1- 6)