Heru  Siswanto  (2022).  Analisis  Yuridis  Terhadap  Pembatalan  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah  Ganda  (Studi Kasus Putusan Nomor 392/K/TUN/2017). Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia. 7 (9). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541- 0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 9, September 2022

## ANALISIS  YURIDIS  TERHADAP  PEMBATALAN  SERTIPIKAT  HAK  ATAS TANAH GANDA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 392/K/TUN/2017)

## Heru Siswanto
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia Email: heru.siswanto@dsn.ubharajaya.ac.id

## Abstrak
Penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakukan oleh pemerintah yang menghasilkan pemberian sertifikat. Sertifikat sebagai bukti kuat penguasaan hak atas tanah tidak selalu  menjamin  kepastian  hukum  bagi  pemegangnya.  Terungkap  kasus  tumpang tindih  hak  atas  tanah  terjadi  di  Desa  Sukajaya.  Kecamatan  Jonggol.  Kabupaten Bogor. Jawa barat. Pemilik sah, yaitu H. Agus Salim, mengajukan pembatalan hak atas tanah ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan objek gugatan, yaitu hak milik nomor 87/ Sukajaya atas nama Syahrir Sandun dan hak milik nomor 86/ Sukajaya  atas  nama  H.  Mas  Bonsar  Hernayadi.  Penulis  ingin  mengetahui pertimbangan  hukum  putusan  392  K/TUN/2017  dalam  melaksanakan  putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  untuk  memberikan jaminan  kepastian  hukum  terhadap  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  putusan  tata usaha  negara.  Melalui  tulisan  ini,  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif dengan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  sebagai  dasar pemecahan masalah. Temuan penelitian ini dapat diketahui bahwa hak milik nomor 87/ Sukajaya dan 86/ Sukajaya tidak memiliki validitas. Itu dibatalkan dan dicabut dalam putusan 392/KTUN/2017
Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Sertifikat Ganda, Pembatalan Hak Atas Tanah

## Pendahuluan
Tanah  merupakan  unsur  penting  bagi  manusia  dalam  menjalani  kehidupan  dan bertahan  hidup,  Negara  Indonesia  yang  merupakan  negara  kepulauan.  Bagi  bangsa Indonesia  tanah  memiliki  peran  penting  terhadap  kehidupan  setiap  orang.  Tanah menjadi  modal  dasar  bagi  penyelenggaraan  kehidupan  bernegara  dan  untuk mewujudkan  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat,  oleh  karena  itu  pemilikan, pemanfaatan, maupun penggunaan tanah memperoleh jaminan perlindungan hukum dari Pemerintah.
Negara  Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  berorientasi  kepada kesejahteraan  umum,  maka  dari  itu  tanah  sudah  merambah  kepada  persoalan  yang komplek  dan  memerlukan  pemecahan  dengan  komprehensif,  Guna  memberikan kepastian  hukum  serta  melindungi  hak-hak  pemilik  tanah,  Pemerintah  wajib melaksanakan  pendaftaran  tanah  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  19  Undang- Undang No 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
Kegiatan  pendaftaran  tanah  yang  sudah  memenuhi  persyaratan  pendaftaran tanah  maka  langkah  selanjutnya  adalah  pemberian  sertipikat  hak  atas  tanah  dapat diberikan  kepada  hak  milik  perseorangan  atau  hak  milik  badan  hukum.  Hak  milik merupakan salah satu jenis hak atas tanah yang dapat dimiliki dan dialihkan seseorang setelah pendaftaran tanah dilakukan. Berdasarkan Pasal 20 UUPA berbunyi:
1. Hak  milik  adalah  hak  turun  temurun,  terkuat,  dan  terpenuh  yang  dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6 UUPA.
2. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
Pemberian  kata  terkuat  dan  terpenuh  bukan  berarti  bahwa  hak  yang  mutlak,  tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat sebagai hak eigendom menurut pengertiannya yang asli dulu.
Terlebih  lagi  Pasal  18  UUPA  mengamanatkan  “Untuk  Kepentingan  Umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak- hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang”. Berdasarkan fakta bahwa sertipikat hak atas tanah  belum  sepenuhnya  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  dan  perlindungan hukum kepada pemilik hak atas tanah. Pemilik sertipikat hak atas tanah kemungkinan menghadapi  adanya  gugatan  dari  pihak  lain  yang  merasa  memiliki  hak  atas  tanah tersebut.
Pemilik sebenarnya menunjukan alat bukti yang berupa sertipikat hak atas tanah dapat diandalkan, walaupun sertipikat hak atas tanah sebagai tanda bukti yang kuat bagi pemegang haknya. Tidak menutupi kemungkinan adanya klaim tuntutan dari pihak lain terhadap  hak  atas  tanah  yang  telah  dikeluarkan  sertipikat.  Sehingga  terjadi sengketa/konflik tersebut berujung di lembaga peradilan.
Terdapat  masalah  pertanahan  khususnya  sengketa  yang  timbul  atas  sertipikat ganda dalam Putusan 392 K/ TUN/2017. Penggugat yaitu H. Agus Salim yang memberi kuasa  kepada  Pardamean  Lumban  Gaol,  SH.  dan  Yogi  Nathaniel,  SH.  melawan Tergugat  yaitu  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bogor  yang  diwakilkan  oleh Ispriyadi Nurhantara, SH, Sopiyan, A.Ptnh, Ate Sarah, SH, Upi Surasti, SH, Sarminto. Penggugat  merupakan  pemilik  tanah  yang  mempunyai  alat  bukti  sertipikat  hak  milik No.88/Sukanegara  yang  kemudian  berubah  menjadi  sertipikat  hak  milik  No 418/Sukajaya.  Dasar  gugatan  bahwa  Penggugat  pemilik  tanah  seluas  20.410  m2  (Dua Puluh Ribu Empat Ratus Sepuluh Meter Persegi) yang berlokasi di Blok Sodong, RT.01 dan RT 02/RW 05, Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penggugat  membeli  tanah  tersebut  dari  Yogiharjo  pada  tahun  1995.  Telah  terjadi tumpang tindih sertipikat hak milik Penggugat yang lebih dahulu terbit pada tahun 1982 sebelum pemakaran Desa Sukanegara menjadi Desa Sukajaya pada tahun 1987.
Penggugat mengetahui bahwa terjadi tumpah tindih terhadap sertipikat hak milik atas tanah milik Penggugat pada tanggal 13 Juli 2016 ketika Penggugat ingin menjual tanah  miliknya.  Penggugat  mengetahui  terjadinya  tumpang  tindih  sertipikat  hak  milik atas nama Syahrir Sandun H. Mas Bonsar Hernayadi yang diterbitkan pada tahun 2002. Tergugat  menerbitkan  sertipikat  hak  milik  atas  nama  Syahrir  Sandun  dan  H.  Mas
Bonsar Hernayadi pada tanah milik Penggugat atas dasar Akta Jual Beli milik H. Mas Bonsar  Hernayadi  yang  dibuat  oleh  Notaris  PPAT  Machdar  Daud,  SH.  yang berkedudukan  di  Tanjung  Priuk  Jakarta  Utara  dengan  dasar  pembelian  tanah  dari  H. Muhamad Saleh.
Atas pernyataan pihak Desa Sukajaya bahwa tidak pernah ada proses jual beli atas tanah milik Penggugat kepada Syahrir Sandun dan H. Mas Bonsar Hernayadi serta tidak pernah menguasai fisik di lokasi Blok Sodong, khususnya di area sertipikat hak milik Syahrir Sandun dan H. Mas Bonsar Hernayadi. Tidak pernah ada catatan maupun arsip hasil  pengumuman  BPN  selama  2  bulan  berturut-turut  tentang  akan  diterbitkan sertipikat  hak  milik  dasar  dari  girik  letter  C  atas  nama  Syahrir  Sandun  dan  H.  Mas Bonsar Hernayadi.
Nomor  Objek  Pajak  SPPT  atas  nama  Syarir  Sandun  dan  H.  Mas  Bonsar Hernayadi tidak tercatat dalam arsip Desa Sukajaya dan Kecamatan Jonggol pada buku Desa  tidak  tercatat  Letter  C  No.  1207  Persil  No.59D.  D.II  yang  menjadi  dasar pengakuan hak untuk pembuatan sertipikat hak milik atas nama Syahrir Sandun. Pihak Desa  Sukajaya  juga  menyatakan  bahwa  Letter  C  No.1218  Persil  No.59.D.II  milik  H. Mas  Bonsar  Hernayadi  juga  tidak  tercatat  dalam  buku  Desa  Sukajaya  seperti  yang tercantum  dalam  pengakuan  hak  sebagai  dasar  untuk  pembuatan  sertipikat  hak  milik atas nama H. Mas Bonsar Hernayadi.
Bahwa  yang  diinginkan  Penggugat  ialah  menyatakan  batal  dan  mencabut sertipikat  hak  milik  No  :  87/Sukajaya  yang  diterbitkan  Tanggal  18  November  2002 dengan  No  surat  ukur  :  117/Sukajaya  /2002,  Tanggal  08-11-2002:  NIB  : 10.09.13.21.00136: penunjuk : bekas tanah milik adat letter C No/1217 Persil 59 D.II Luas Tanah 65.000m2 atas Nama : H Mas Bonsar Hernayadi dan sertipikat hak milik No: 87/Sukajaya yang diterbitkan pada Tanggal 18 November 2002  dengan No surat ukur  :  116/Sukajaya/2002,  Tanggal  08-11-2002;  NIB  :  10.09.13.21.0013;  penunjuk  : Bekas tanah milik adat letter C No.1207 Persil 59 D. II; luas tanah : 50.000 m2. Atas nama Syahrir Sandun.
Berdasarkan  Pasal  53  ayat  (2)  huruf  a  dan  b  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terdapat cacat yuridis yang dinyatakan batal.  Bahwa  dalam  putusan  ini  eksepsi  Tergugat  tidak  diterima  dan  hakim mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  seluruhnya  serta  menyatakan  batal  keputusan Tergugat dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tergugat berupa:
1. Sertipikat Hak Milik, No : 87/SUKAJAYA, Luas Tanah : 50.000 m2 Atas Nama : SYAHRIR SANDUN, sebatas tanah milik Penggugat.
2. Sertipikat Hak Milik, No : 86/SUKAJAYA, Luas Tanah : 65.000 m2 Atas Nama : H. MAS BONSAR HERNAYADI, sebatas tanah milik Penggugat.
Dalam kasus jual beli tanah yang menyebabkan terjadinya sertipikat ganda sering sekali disebabkan lemahnya sistem administrasi pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional. Termasuk namun tidak terbatas pada penyimpanan arsip/dokumen sertipikat hak milik masyarakat yang belum rapih, sehingga menyebabkan Pejabat Kantor Badan Pertanahan  Nasional  tidak  dapat  menjelaskan  dengan  baik  keberadaan  dokumen
tersebut.  Sertipikat  ganda  tersebut  disebabkan  oleh  manusia  (human  error),  adanya kesalahan  atau  ketidak  hati-hatian  serta  tidak  ada  itikad  baik  atau  kesengajaan  yang dapat menimbulkan terjadinya tumpang tindih baik disengaja maupun tidak disengaja.
Berdasarkan  hal  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  selanjutnya  dapat  timbul beberapa  permasalahan.  Adapun  permasalahanny  adalah  Bagaimana  tanggung  jawab Badan  Pertanahan  Nasional  dalam  melaksanakan  eksekusi  administratif  dari  Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Berdasarkan  hal  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  selanjutnya  dapat  timbul beberapa  permasalahan.  Adapun  permasalahanny  adalah  Bagaimana  tanggung  jawab Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan eksekusi administratif dari Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Berdasarkan  hal  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  selanjutnya  dapat  timbul beberapa  permasalahan.  Adapun  permasalahanny  adalah  Bagaimana  tanggung  jawab Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan eksekusi administratif  dari Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  proposal  ini  adalah  studi penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis  normatif  merupakan  konsep penelitian yang berdasarkan pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori- teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan  perundang-undangan  yang berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Disebut  juga  sebagai  penelitian  hukum doktrinal,  yaitu  penelitian  terhadap  hukum  yang  dikonsepkan  dan  dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut pengkonsep atau dalam pengembangannya.

## Hasil dan Pembahasan
Hukum  Administrasi  Negara  merupakan  bagian  yang  dikelola  oleh  gabungan jabatan  eksekutif  dan  bukan  yang  masuk  dalam  wilayah  yudikatif  dan  legislatif, sedangkan  Pemerintahan  adalah  berkenaan  dengan  sistem,  fungsi,  cara  perbuatan, kegiatan,  urusan  atau  tindakan  memerintah  yang  dilakukan  atau  diselenggarakannya atau dilaksanakan oleh pemerintah dalam artian luas.
Pertanggungjawaban perbuatan Pemerintah muncul karena adanya kewenangan dan  adanya  hak  dan  kewajiban.  Oleh  karena  itu  pertanggungjawaban  Pemerintah merupakan kewajiban penataan hukum dari Negara atau Pemerintah atau Pejabat lain yang  menjalankan  fungsi  Pemerintahan  sebagai  akibat  adanya  suatu  keberatan gugatan, yang diajukan oleh seseorang, masyarakat dan badan hukum perdata, bentuk pertanggungjawaban berupa:
1. Pembayaran sejumlah uang, semisal ganti rugi.
2. Menerbitkan atau membatalkan/mencabut suatu keputusan atau Peraturan.
3. Tindakan-tindakan lain yang merupakan pemenuhan kewajibannya.
Menurut  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Pasal  1  angka  (1)  Nomor  63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional:
“Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPN RI  adalah  Lembaga  Pemerintahan  non  kementerian  yang  berada  di  bawah  dan bertanggungjawab kepada Predisen”.
Kantor  Pertanahan  merupakan  Pejabat  TUN,  hal  ini  diatur  dalam  Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  ( UU 5/1986) pada Pasal 1 angka 2 yang berbunyi:
“Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  adalah  Badan  atau  Pejabat  yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”.
Sengketa tata usaha Negara terjadi karena adanya seseorang atau badan hukum yang  merasa  kepentingannya  dirugikan  oleh  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yaitu  suatu  penetapan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  berisi  tindakan  hukum  Tata  Usaha Negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku bersifat konkrit, individual  dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan perdata sesuai yang diatur dalam  Pasal  53  ayat  (2)  UU  5/1986.  Ketentuan  Pasal  105  PMNA/KaBPN  9/1999, bahwa  pembatalan  hak  atas  tanah  dilakukan  dengan  keputusan  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  atau    melimpahkan  kepada  Kantor  Wilayah  atau  Pejabat  yang ditunjuk.  Pada  prinsipnya  hak  atas  tanah  yang  dibatalkan  dengan  keputusan  surat pembatalan yang berwenang penerbitannya sesuai dengan pelimpahan wewenang yang diatur  dalam  PMNA/KaBPN  9/1999.  Badan  Pertanahan  Nasional  bertanggungjawab atas sertipikat yang dikeluarkannya sesuai Pasal 37 PMNATR 21/2020.
Undang-Undang  Dasar  1945  secara  eksplisit  mengamanatkan  bahwa  Negara melindungi  segenap  bangsa  Indonesia,  jika  disandingkan  dengan  asas  perlindungan hukum serta kepastian hukum maka segala aktivitas masyarakat sebagai warga negara mendapat perlindungan hak-hak
Sertipikat sebagai alat bukti yang terkuat masih belum bisa menjamin kepastian hukum,  dalam  melindungi  objek  yaitu  tanah  dan  subjek  yaitu  hak  perorangan  atau badan  hukum.  Dalam  prosesnya  masih  sering  terjadi  konflik/sengketa  tanah  yang berupa  adanya  tumpang  tindih  atas  sertipikat  tanah  pada  objek  tersebut,  biasanya sertipikat  ganda  terjadi  karena  adanya  kesalahan  administrasi  yang  dilakukan  oleh Kepala Kantor Pertanahan.
Penyelesaian sengketa pertanahan dengan menggunakan jalur pengadilan akan memunculkan Sengketa Tata Usaha Negara karena Badan Pertanahan Nasional selaku Pejabat  yang  menerbitkan  sertipikat  tanah  berlaku  ketentuan-ketentuan  Hukum Administrasi  Negara,  apabila  terjadi  Sengketa  Tata  Usaha  bahwa  perbuatan  Pejabat tersebut  sudah  melawan  hukum  baik  dengan  kesalahan  ataupun  kelalaian  ketika menjalankan  kewajibannya.  Kewenangan  Badan  Pertanahan  Nasional  terhadap pembatalan  sertipikat  hak  milik  atas  tanah  berdasarkan  putusan  yang  sudah
berkekuatan  hukum  tetap  hanya  dapat  diterbitkan  berdasarkan  permohonan  sesuai dalam Pasal 124 angka 1 PMNA/KaBPN 9/1999 mengamanatkan:
“Keputusan  pembatalan  hak  atas  tanah  karena  melaksanakan  putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterbitkan atas permohonan yang berkepentingan”.
Badan  Pertanahan  Nasional  bertanggung  jawab  terhadap  diterbitkannya sertipikat  hak  milik  atas  tanah,  sesuai  dengan  Pasal  56  Peraturan  Menteri Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  11  Tahun  2016  tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan mengamanatkan:
1. Dalam hal pelaksanaan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kewenangan pembatalan.
2. Kewenangan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kepala Kantor Pertanahan, dalam hal keputusan konversi/penegasan/pengakuan, pemberian  hak,  pembatalan  hak  yang  diterbitkan  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan.
b. Kepala Kantor Wilayah BPN, dalam hal keputusan konversi/penegasan/pengakuan,  pemberian  hak,  pembatalan  hak  yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN.
c. Menteri  dalam  hal  keputusan  pemberian  hak,  keputusan  pembatalan  hak, keputusan penetapan tanah terlantar yang diterbitkan oleh Menteri.
3. Penerbitan  keputusan  pembatalan  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan atas nama Menteri dan dilaporkan kepada Menteri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan pembatalan diterbitkan.
Peradilan  Tata  Usaha  dibentuk  untuk  menegakan  keadilan,  kebenaran  dan kepastian  hukum.  PTUN  memberikan  pengayoman  kepada  masyarakat  khususnya hubungan  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  dan  orang  atau  badan  hukum perdata.  Putusan  PTUN  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  terhadap pembatalan  sertipikat  hak  milik  atas  tanah  yang  bersifat  mengikat  dan  memiliki kekuatan  pembuktian  serta  memiliki  kekuatan  hukum  eksekutorial.  Putusan  PTUN yang mempunyai hak eksekutorial tergantung pada amar yang diputusan oleh PTUN.
Pelaksanaan  Putusan  Pengadilan  yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap ( inkracht) ,  kekuatan  hukum  tetap  yang  bersifat  menghukum  haruslah  diterima  oleh para pihak, karena para pihak telah diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum baik  perlawanan,  banding  maupun  kasasi,  konsekuensi  khususnya  pihak  yang terkalahkan  harus  merealisasikan  putusan  tersebut  dengan  cara  sukarela.  Sebagai wujud pelaksanaan terhadap suatu Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum ( inkracht ), dalam hal ini bahwa putusan sudah mencapai putusan akhir dan final.
Dalam  pelaksanaan  Putusan  Pengadilan  TUN  yang  telah  memiliki  kekuatan hukum tetap, maka kewajiban Badan atau Pejabat Tata Usaha adalah:
1. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
2. Pencabutan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  bersangkutan  dan  menerbitkan keputusan Tata Usaha yang baru.
3. Penerbitan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dalam  hal  gugatan  didasarkan  pada ketentuan Pasal 3 UU PTUN.
4. Badan  Pertanahan  Nasional  wajib  melaksanakan  putusan  tersebut  secara  paksa, pada  pelaksanaan  eksekusi  tersebut  harus  dilaksanakan  semuanya.  Eksekusi merupakan  tindakan  memaksa  guna  menjalankan  Putusan  Pengadilan  yang  sudah berkekuatan hukum tetap.
5. Pejabat  tata  usaha  negara  yang  tidak  melaksanakan  Putusan  Pengadilan  maka  dia telah berbuat sewenang-wenang dan telah menyalahgunakan wewenangnya. Dalam eksekusi  putusan  PTUN  apabila  Pejabat  TUN  tidak  menjalankan  kewajibannya sesuai  dengan  putusan  PTUN  maka  pihak  penggugat  harus  mengajukan  kembali permohonan  kepada  hakim  PTUN  untuk  memberikan  perintah  kepada  instansi atasan  Pejabat  TUN  agar,  Pejabat  TUN  dapat  melaksanakan  putusan  yang  telah diterapkan.  Karena  para  pencari  keadilan  tentunya  tidak  ingin  putusan  yang dihasilkan  dalam  perkara  tersebut  hanya  diatas  kertas  semata,  dalam  kata  lain bahwa  putusan  yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap  itu  harus  dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## Kesimpulan
Badan  Pertanahan  Nasional  selaku  Lembaga  Pemerintahan  yang  menerbitkan sertipikat  tanah  sebagai  pengembangan  terhadap  administrasi  khususnya  pertanahan. Apabila terjadi masalah pertanahan maka salah satu fungsi Badan Pertanahan Nasional mempunyai  kewenangan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  sesuai  dengan Pasal  2  PMATR/KBPN  21/2020.  Pihak  yang  merasa  dirugikan  terhadap  sertipikat yang  cacat  hukum  administrasi  sesuai  dengan  Pasal  35  PMATR/KBPN  21/2020 tersebut  diberikan  kesempatan  untuk  mengajukan  permohonan  pembatalan  diluar pengadilan  atau  menggunakan  jalur  pengadilan.  Apabila  permohonan  pembatalan menggunakan  jalur  diluar  pengadilan  maka  diajukan  kepada  Menteri  Agraria/Kepala Kantor  Pertanahan  Nasional  harus  sesuai  dengan  Pasal  106  PMNA/KaBPN  9/1999. Apabila  Permohonan  pembatalan  menggunakan  jalur  pengadilan  maka  harus  sesuai dengan  Pasal  125  PMNA/KaBPN  9/1999.  Dalam  hal  mengajukan  permohonan pembatalan  hak  atas  tanah  yang  menggunakan  jalur  pengadilan  maka  amar  putusan pengadilan tersebut harus sudah berkekuatan hukum tetap lalu diajukan kepada Kepala Kantor  Wilayah  sesuai  dengan  Pasal  132  PMNA/KaBPN  9/1999.  Badan  Pertanahan Nasional  dalam  melaksanakan  eksekusi  administratif  terhadap  putusan  pengadilan yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap  ditindaklanjuti  jika  amarnya  menyatakan batal/tidak  sah/tidak  mempunyai  kekuatan  hukum/tidak  mempunyai  kekuatan mengikaPada dasarnya eksekusi administratif merupakan rangkaian dari proses hukum acara dalam bentuk yang memaksa.

## BIBLIOGRAFI
Dewandaru,  Prasetyo  Ary,  dkk.  (2020).  “ Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Terhadap Sertifikat  Ganda  di  Badan  Pertanahan  Nasional ”.  Diponogoro  Jurnal  Notarius. Volume 13. Nomor 1
Kusnandi,  Adi.  “ Tanah ”  https://www.bphn.go.id  (2020) Tanah, htm,  14  November 2020.
Malaka,  Zuman    &  Habib  Adjie.  (2017).  “ Tanggungjawab  Kantor  Pertanahan Terhadap Terbitnya Sertipikat Ganda” . Universitas Narotama Jurnal Al-Qanum. Volume 20. Nomor 2.
Saptono, Damar Ariadi, Agus. (2017).  “ Pembatalan Sertipikat Terhadap Kepemilikan Hak  Atas  Tanah  Oleh  Hakim” ,    Universitas  Negeri  Sebelas  Maret  Surakarta Jurnal Repertorium. Volume IV. Nomor 2.
Sembiring, Jimy Joses. (2010). Panduan Mengurus Sertifikat Tanah. Jakarta: VisiMedia Perdana,  Septivany  Christa.  (2018).  “ Sertipikat  Ganda  Pada  Proyek  Pembangunan Rumah Susun” . Universitas Pancasila Jurnal Legal Reasoning. Volume 1. Nomor 1.

## Copyright holder:
Heru Siswanto (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: