## Conceptual Article

## Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama
M. Riyanto 1* , Vitalina Kovalenko 2 1 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
2 Geneva Graduate Institute
* mrr.riyanto@gmail.com

## ABSTRACT
The welfare state is a concept that shows the government's responsibility to provide social protection to all its citizens. It needs active participation from the community to achieve it. This article aims to discuss the importance of active community participation in creating a welfare state, along with the challenges and obstacles. The active participation of the community plays an important role in realizing a welfare state.  Community  participation  can  increase  the  effectiveness  and  efficiency  of  social  programs proclaimed  by  the  government,  as  well  as  help  the  community  understand  their  roles  and responsibilities  in  realizing  shared  prosperity.  There  are  several  obstacles  in  the  implementation  of community  participation,  such  as  the  lack  of  public  understanding  of  the  importance  of  participation, differences in views and interests, as well as limited resources and support from the government. The government  needs  to  strengthen  coordination  and  collaboration  with  the  community  in  planning  and implementing  welfare  programs  and  ensuring  transparency  and  accountability  in  managing  public resources and building an effective oversight system.
Keywords: Welfare State; Sosial Programs; Community Participation.

## ABSTRAK
Negara  kesejahteraan  merupakan  suatu  konsep  yang  menunjukkan  adanya  tanggung  jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada seluruh warganya. Perlu partisipasi aktif dari masyarakat  untuk  mencapainya.  Artikel  ini  bertujuan  membahas  pentingnya  partisipasi  aktif masyarakat  dalam  mewujudkan  negara  kesejahteraan,  beserta  tantangan  dan  hambatannya. Partisipasi  aktif  masyarakat  memegang  peranan  penting  dalam  mewujudkan  negara  kesejahteraan. Partisipasi  masyarakat  dapat  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  program-program  sosial  yang dicanangkan oleh pemerintah, serta membantu masyarakat memahami peran dan tanggung jawabnya dalam  mewujudkan  kesejahteraan  bersama.  Terdapat  beberapa  hambatan  dalam  pelaksanaan partisipasi  masyarakat,  seperti  minimnya  pemahaman  masyarakat  tentang  pentingnya  partisipasi, perbedaan  pandangan  dan  kepentingan,  serta  keterbatasan  sumber  daya  maupun  dukungan  dari pemerintah.  Pemerintah  perlu  memperkuat  koordinasi  dan  kolaborasi  dengan  masyarakat  dalam merencanakan  dan  melaksanakan  program  kesejahteraan  serta  memastikan  transparansi  dan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya publik dan membangun sistem pengawasan yang efektif.
Kata Kunci: Negara Kesejahteraan; Program Sosial; Partisipasi Masyarakat.

## A. PENDAHULUAN
Konsep  negara  kesejahteraan  adalah suatu sistem pemerintahan yang bertujuan untuk memperbaiki  kesejahteraan  dan  kualitas  hidup masyarakatnya.  Sistem  ini  meliputi  berbagai macam kebijakan publik dan layanan sosial yang disediakan  oleh  pemerintah  untuk  memenuhi kebutuhan  dasar  masyarakat,  seperti  kesehatan, pendidikan,  perumahan,  dan  keamanan  social (Elviandri,  Dimyati,  &  Absori,  2019).  Negara kesejahteraan  juga  berupaya  untuk  mengurangi kesenjangan  sosial  dan  ekonomi  antara masyarakat  yang  lebih  kaya  dan  miskin  melalui redistribusi pendapatan dan kebijakan fiskal yang adil  (Suryono,  2018).  Namun,  implementasi konsep negara kesejahteraan seringkali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal  keuangan  dan  politik.  Pemerintah  perlu menemukan  sumber  daya  yang  cukup  untuk membiayai  program-program  tersebut  dan memastikan bahwa penerima manfaatnya benar- benar  mendapatkan  dukungan  yang  dibutuhkan masyarakat.  Pengambilan  keputusan  politik  dan kebijakan  harus  mengakomodasi  berbagai kepentingan  dan  opini  yang  berbeda-beda,  dan tetap mempertahankan visi jangka panjang untuk mewujudkan kesejahteraan bersama (Fedryansyah, 2016).
Salah  satu  tantangan  utama  dalam implementasi  konsep  negara  kesejahteraan adalah  adanya  perbedaan  pandangan  dan  nilai- nilai  yang  berbeda  dalam  masyarakat,  terutama dalam  hal  kesejahteraan  dan  redistribusi
pendapatan.  Beberapa  kelompok  masyarakat menganggap bahwa program-program kesejahteraan  ini  seharusnya  tidak  ada,  karena mereka  percaya  bahwa  setiap  orang  harus bertanggung  jawab  atas  hidupnya  sendiri  dan tidak  bergantung  pada  bantuan  pemerintah (Dahlan,  &  ’Irfaan  2014).  Sementara  itu, kelompok  lain  merasa  bahwa  program-program ini  tidak  cukup,  dan  lebih  banyak  dukungan  dan sumber  daya  diperlukan  untuk  mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Selain itu, kebijakan kesejahteraan  seringkali  dianggap  sebagai  biaya yang tidak perlu oleh pihak yang lebih konservatif secara  ekonomi,  sehingga  pemerintah  perlu menjelaskan  manfaat  jangka  panjang  dari program-program kesejahteraan bagi masyarakat dan  negara  secara  keseluruhan  (Lismanto,  & Utama 2020)
Terlepas  dari  pro  dan  kontra  pandangan tentang  konsep  negara  kesejahteraan  tersebut, tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dalam  konteks Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  Pasal  34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945  menyatakan  "Fakir  Miskin  dan  Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara" dan selanjutnya dalam  Pasal  27  Ayat  (2)  menyatakan  "Bahwa tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan". negara  perlu  menjamin  kesejahteraan  sosial warga masyarakatnya (Hadiyono, 2020), sehingga  peran  masyarakat  dalam  mewujudkan kebijakan-kebijakan  pemerintah  yang  pro  atas terwujudnya  negara  kesejahteraan  memiliki  nilai
urgensi  yang  sangat  tinggi.  Dalam  Bahasa  lain partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam mendorong dan mendukung implementasi konsep negara kesejahteraan, sehingga kebijakan  publik yang  dibuat  mencerminkan  kebutuhan  dan aspirasi  masyarakat  secara  keseluruhan. Partisipasi  aktif  dari  masyarakat  sangat diperlukan karena konsep awal negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mana mempunyai makna  bahwa  pemerintahan  dari  rakyat  oleh rakyat  dan  untuk  rakyat  sehingga  partisipasi masyarakat  adalah  yang  utama  dalam  suatu negara  demokrasi  seperti  negara  Indonesia (Aswandi, & Roisah 2019).
Partisipasi masyarakat memiliki peran yang penting dalam pembangunan negara kesejahteraan. Masyarakat yang aktif berpartisipasi  dapat  mempengaruhi  kebijakan pemerintah  untuk  memperhatikan  kepentingan dan  kebutuhan  mereka,  terutama  mereka  yang membutuhkan  dukungan  dari  Negara  (Anasiru, 2011).  Partisipasi  masyarakat  juga  membantu mempercepat  dan  memperluas  akses  publik terhadap sumber daya dan layanan kesejahteraan  yang  disediakan  oleh  pemerintah. Hal  ini  akan  membantu  meningkatkan  kualitas hidup  masyarakat  dan  mengurangi  kesenjangan sosial  di  dalam  masyarakat    (Sukmana  dkk, 2015).
Namun,  partisipasi  masyarakat  bukanlah hal  yang  mudah  dilakukan.  Terdapat  berbagai tantangan dan hambatan yang dapat menghambat  partisipasi  masyarakat  dalam
pembangunan  negara  kesejahteraan,  seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya  partisipasi,  kurangnya  akses  dan informasi,  serta  perbedaan  kepentingan  dan pandangan yang ada di dalam masyarakat.
Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  bertujuan membahas  dan  menekankan  makna  penting Tindakan yang diperlukan oleh pemerintah untuk mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan  negara  kesejahteraan  dengan memperbaiki  akses  informasi  dan  layanan, memperkuat  kapasitas  masyarakat  untuk berpartisipasi,  serta  meningkatkan  dialog  dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.
Penelitian dan/atau tulisan yang membahas  mengenai  kesejahteraan  sosial  dan peran aktif masyarakat, sejatinya telah dilakukan oleh beberapa penulis dan diterbitkan diberbagai jurnal  baik  level  nasional  maupun  internasional. Dalam skala nasional penelitian atau tulisan yang membahas  mengenai  peran  masyarakat  dan kesejahteraan,  seperti  yang  dilakukan  oleh Ahmad  Suhendi  dalam  artikelnya  berjudul Peranan  Tokoh  Masyarakat  Lokal  Dalam Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial,  artikel  ini mengkaji  tentang  penguatan  pengetahuan pranata sosial dan peran tokoh masyarakat yang memiliki  sumbangsih  signifikan  dalam  proses pembangunan  sosial  yang  berdampak  pada kesejahteraan  masyarakat  (Suhendi,  2013). Tulisan  ini  berbeda  dengan  apa  yang  dikaji  oleh penulis  yang  lebih  membahas  mengenai
pentingnya penguatan atas partisipasi masyarakat  secara  umum,  tidak  terbatas  pada permasalahan  dalam  lingkup  tokoh  masyarakat dan pranata sosial lainnya.
Selanjutnya tulisan yang dikemukakan oleh M.  J.  Maspaitella,  Nancy  Rahakbauwi,  dengan judul  Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial: Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Pendekatan Pekerja  Sosial,  tulisan  ini  berupaya  untuk menekankan  makna  penting  pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial (Maspaitella, & Rahakbauwi 2014).    Tulisan  ini,  memiliki  persamaan  dengan penulisan peneliti yaitu mengangkat tema tentang pemberdayaan  masyarakat  secara  ekonomi  dan sebagainya demi mencapai kesejahteraan sosial, namun  demikian  terdapat  perbedaan  yang diangkat, dimana tulisan dalam artikel  penulis ini akan  lebih  memberikan  pemahaman  mengenai pentingnya  pemberdayaan  masyarakat  untuk mengasah  pengetahuan  atas  pentingnya partisipasi  masyarakat  demi  mewujudkan kesejahteraan sosial.
Lebih  lanjut  terdapat  tulisan  yang  dikaji oleh  Ratih  Probosiwi  dengan  judul  Perempuan Dan Perannya
Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Tulisan ini lebih cenderung menekankan pemberdayaan yang tidak
memandang
gender dalam mencapai kesejahteraan  sosial  (Probosiwi,  2015).  Senada dengan Ratih Probosiwi, Dorothy C. Miller dalam tulisannya berjudul Women and Sosial Welfare: A Feminist  Analysis,  juga  menekankan  pentingnya
peran perempuan dan kemudian menganalisis isu feminis  dalam  membagi  dan  memenuhi kebutuhan sosial (Miller, 1991). Kedua tulisan ini sangat  berbeda  dengan  tulisan  penulis,  walau sama-sama membahas peran masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sosial, namun penelitian penulis  tidak  menyinggung  gender  dan  lebih menekankan  makna  penting  pemahaman  dan peran aktif warga atas kesejahteraan sosial.
Terakhir  adalah  tulisan  yang  dibuat  oleh Sarbeswar  Sahoo,  dengan  judul  Globalization, social welfare and civil society in India, tulisan ini mengkaji mengenai praktik aktivisme masyarakat diera  modern  yang  lebih  pro  aktif  atas permasalahan  isu  kesejahteraan  masyarakat (Sahoo, 2008). Penelitian ini memiliki persamaan dengan  artikel  penulis  yang  menekankan  bahwa partisipasi  masyarakat  dalam  mewujudkan kesejahteraan  sudah  menjadi  kebutuhan  global, namun  perbedaannya  adalah  bahwa  artikel penulis  mencoba  memotret  makna  penting  dan hambatan serta tantangan partisipasi masyarakat dalam  mewujudkan  keadilan  sosial,  dengan demikian  bisa  dikemukakan  bahwa  artikel  ini memiliki  nilai  kebaharuan (Novelty) dan  penting untuk diulas.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Konsep Dasar Partisipasi
Partisipasi  masyarakat  dapat  didefinisikan sebagai  upaya  melibatkan  masyarakat  secara aktif  dalam  pembuatan  keputusan  dan pelaksanaan kebijakan publik yang
mempengaruhi  kehidupan  mereka.  Partisipasi masyarakat  bisa  dilakukan  dalam  berbagai bentuk, seperti memberikan masukan, memberikan tanggapan, menyumbangkan tenaga,  waktu,  atau  sumber  daya  lainnya,  serta turut  serta  dalam  pengambilan  keputusan  dan perencanaan program pembangunan (Czapanskiy,  &  Manjoo  2008).  Tujuan  dari partisipasi masyarakat adalah untuk meningkatkan  kualitas  dan  efektivitas  kebijakan publik  dan  pembangunan,  sehingga  dapat  lebih merespons  kebutuhan  dan  harapan  masyarakat, serta  mendorong  terciptanya  negara  yang  lebih demokratis dan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat (Harris, Owen, & Gould 2012).
Partisipasi  masyarakat  menjadi  semakin penting  di  tengah  kompleksitas  isu-isu  sosial, politik,  dan  ekonomi  yang  dihadapi  oleh  negara saat  ini.  Dengan  partisipasi  masyarakat  yang aktif,  kebijakan  publik  dapat  lebih  terbuka, akuntabel,  dan  partisipatif,  sehingga  dapat menghasilkan  hasil  yang  lebih  baik  dan  lebih bermanfaat  bagi  masyarakat.  Selain  itu, partisipasi  masyarakat  juga  dapat  membantu memperkuat ikatan sosial dan kohesi masyarakat, serta memperkuat kemampuan masyarakat untuk mengatasi  masalah-masalah  yang  dihadapi secara bersama-sama (Masango, 2002).
Landasan  teoritis  partisipasi  masyarakat dapat  ditemukan  dalam  beberapa  pendekatan teori  seperti  teori  demokrasi  partisipatif,  teori kekuasaan,  teori  keterlibatan  masyarakat,  dan
teori aksi kolektif. Teori demokrasi partisipatif oleh Herbert  Mc  Closky  yang  menekankan  pada pentingnya  partisipasi  masyarakat  dalam  proses pengambilan  keputusan  publik,  sehingga masyarakat  dianggap  memiliki  peran  aktif  dalam menjalankan  pemerintahan.  Sementara  itu,  teori kekuasaan  oleh  John  Locke  menekankan  pada cara  bagaimana  masyarakat  memperjuangkan kepentingan  mereka  dalam  suatu  sistem kekuasaan yang kompleks (Feenstra, 2015).
Di  sisi  lain,  teori  keterlibatan  masyarakat oleh Keith Davis menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat  mencakup  berbagai  metode  yang digunakan  untuk  melibatkan  masyarakat  dalam proses  pengambilan  keputusan,  termasuk partisipasi dalam proses perencanaan, pengawasan,  dan  evaluasi  program  publik. Sedangkan  teori  aksi  kolektif  oleh  Maximilian Weber  yang  menyoroti  pentingnya  kerja  sama antara masyarakat dalam meraih tujuan bersama. Dalam  keseluruhan,  landasan  teoritis  partisipasi masyarakat  menegaskan  bahwa  partisipasi masyarakat  adalah  penting  dalam  membangun tata kelola yang baik dan menjamin keberhasilan pembangunan  negara  kesejahteraan  (Van  Deth, 2001).
Konsep partisipasi dalam konteks penulisan  artikel  ini  berkaitan  dengan  partisipasi masyarakat dalam bingkai negara kesejahteraan. Konsep  negara  kesejahteraan  atau  welfare  state sendiri  adalah  sebuah  sistem  kebijakan  sosial yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh warga  negara  mendapatkan  jaminan  dan
perlindungan sosial yang cukup dari negara (Yay, &  Aksoy,  2018)  Negara  kesejahteraan  ini didasarkan  pada  prinsip  solidaritas  sosial,  di mana  warga  negara  yang  lebih  mampu membantu mereka yang kurang mampu. Konsep negara  kesejahteraan  ini  diterapkan  dalam berbagai  aspek  kehidupan,  seperti  kesehatan, pendidikan,  perumahan,  ketenagakerjaan,  dan lain sebagainya (Hajighasemi dkk, 2022).
Partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam konsep negara kesejahteraan.  Sebagaimana  telah  dikemukakan sebelumnya  bahwa  partisipasi  masyarakat merupakan  perwujudan  dari  sistem  demokrasi yang  dianut  negara  Indonesia.  Partisipasi masyarakat  merupakan  suatu  proses  di  mana warga  negara  aktif  terlibat  dalam  pengambilan keputusan,  perencanaan,  dan  pelaksanaan program-program  yang  berhubungan  dengan kesejahteraan  sosial.  Partisipasi  masyarakat sangat penting dalam konsep negara kesejahteraan  karena  dapat  memperkuat solidaritas  sosial  di  antara  warga  negara, memperbaiki  kualitas  program-program  sosial yang  diselenggarakan,  serta  meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan sosial. Dengan partisipasi  aktif  dari  masyarakat,  program- program  sosial  dapat  disesuaikan  dengan kebutuhan masyarakat yang  beragam dan dapat memastikan  bahwa  jaminan  sosial  dan perlindungan  yang  diberikan  oleh  negara  benar- benar  dapat  dirasakan  oleh  seluruh  warga
negara,  terutama  mereka  yang  kurang  mampu (Asyhabuddin, 2022).

## 2. Peran  Masyarakat  dalam  Mewujudkan Negara Kesejahteraan
Partisipasi  masyarakat  merupakan  suatu upaya  yang  penting  dalam  membangun  negara kesejahteraan, terutama dalam program-program kesejahteraan  sosial.  Masyarakat  yang  aktif terlibat  dalam  program-program  tersebut  dapat membantu  pemerintah  untuk  mengidentifikasi kebutuhan  dan  memastikan  bahwa  program tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.  Contohnya,  di  Indonesia  terdapat program  Jaring  Pengaman  Sosial  (JPS)  yang dirancang  untuk  membantu  masyarakat  yang berada  di  garis  kemiskinan.  Program  ini  meliputi bantuan sosial tunai, bantuan sembako, dan kartu sembako bagi yang terdampak Covid-19 (Nasrah dkk,  2021).  Partisipasi  masyarakat  dalam program  semacam  ini  terlihat  dari  adanya mekanisme  verifikasi  data  penerima  bantuan yang  melibatkan  warga  setempat,  sehingga memastikan  bahwa  bantuan  sosial  benar-benar diberikan kepada yang membutuhkan. Selain itu, masyarakat  juga  dapat  memberikan  masukan kepada  pemerintah  mengenai  kebijakan  atau program-program  yang  dibutuhkan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  mereka.  Dengan demikian,  partisipasi  masyarakat  merupakan salah  satu  kunci  penting  dalam  memastikan program-program  kesejahteraan  sosial  benar- benar bermanfaat dan berkelanjutan.
Partisipasi  masyarakat  menjadi  kunci penting dalam pembangunan yang  berkelanjutan dan  merata,  termasuk  dalam  sektor  pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam sektor pendidikan, partisipasi masyarakat  dapat  dilakukan  dalam  berbagai bentuk.
Seperti  contoh,  di  sektor  kesehatan, partisipasi  masyarakat  sangat  penting  dalam memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Partisipasi masyarakat  dapat  dilakukan  dengan  cara  ikut serta  dalam  kegiatan  penyuluhan  kesehatan, pemberian  dukungan  sosial  kepada  pasien  dan keluarga,  hingga  pengelolaan  fasilitas  kesehatan di  wilayah  masyarakat.  Sebagai  contoh,  di  India terdapat  program  "Accredited  Sosial  Health Activist  (ASHA)"  yang  melibatkan  para  relawan masyarakat  dalam  memberikan  penyuluhan kesehatan  dan  pelayanan  kesehatan  dasar  bagi masyarakat di pedesaan (Rahul dkk, 2021).
Sementara itu, dalam sektor pemberdayaan  ekonomi  masyarakat,  partisipasi masyarakat  dapat  dilakukan  dengan  cara  ikut serta dalam program pelatihan dan pengembangan keterampilan, mendirikan koperasi  atau  kelompok  usaha  bersama,  hingga mendukung pengembangan infrastruktur ekonomi di wilayah masyarakat (Sari, 2017). Contohnya, di Filipina  terdapat  program  "Pantawid  Pamilyang Pilipino Program (4P)" yang memberikan bantuan sosial  dan  pelatihan  keterampilan  bagi  keluarga miskin  agar  dapat  mengembangkan  usaha  dan
meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi.  Melalui partisipasi  masyarakat  yang  aktif  dan  terlibat dalam  program-program  ini,  diharapkan  dapat meningkatkan  kemandirian  dan  kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Aguado, 2021).
Selanjutnya  Masyarakat  juga  memainkan peran  penting  dalam  mitigasi  risiko  sosial  dan bencana  alam.  Partisipasi  masyarakat  sangat dibutuhkan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program mitigasi risiko sosial dan bencana  alam.  Masyarakat  dapat  membantu pemerintah  dalam  mengidentifikasi  risiko-risiko yang  mungkin  terjadi  di  daerah  mereka  dan memberikan  informasi  tentang  cara-cara  untuk mengurangi  risiko  tersebut.  Contohnya  adalah ketika  terjadi  bencana  alam  seperti  banjir  atau gempa bumi, masyarakat dapat membantu dalam proses  evakuasi  dan  memberikan  pertolongan pertama  kepada  korban.  Selain  itu,  masyarakat juga  dapat  membantu  pemerintah  dalam membangun  infrastruktur  yang  tahan  bencana, seperti tanggul atau bangunan yang kuat. Dengan demikian,  partisipasi  masyarakat  dalam  mitigasi risiko sosial dan bencana alam  dapat membantu mengurangi  dampak  yang  ditimbulkan  oleh bencana  dan  mempercepat  proses  pemulihan (Widayanti, 2016).
3. Tantangan  dalam  Implementasi  Partisipasi
Masyarakat
Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Partisipasi masyarakat dalam
pembangunan  kesejahteraan  sosial  merupakan hal  yang  sangat  penting  untuk  menjamin
keberhasilan  dari  program-program  yang dijalankan  oleh  pemerintah.  Namun,  dalam praktiknya, masih banyak kendala dan hambatan yang  menghalangi  partisipasi  masyarakat.  Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran dan  motivasi  masyarakat  untuk  terlibat  dalam program-program  sosial  (Ta’dung,  &  Lusdani, 2020).  Hal  ini  bisa  disebabkan  oleh  berbagai faktor seperti minimnya informasi yang diberikan, ketidakpercayaan  terhadap  program  yang dijalankan, atau kurangnya pemahaman mengenai  pentingnya  peran  masyarakat  dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
Faktor  lingkungan  sosial,  politik,  dan ekonomi  juga  dapat  menjadi  hambatan  dalam partisipasi  masyarakat.  Adanya  ketidaksetaraan ekonomi  dan  sosial  dalam  masyarakat  dapat memengaruhi  kemampuan  dan  kesempatan masyarakat  untuk  terlibat  dalam  program- program  kesejahteraan  sosial.  Selain  itu,  politik yang  tidak  stabil  dan  kurangnya  kebebasan berekspresi juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat  (Nurbaiti,  &  Bambang,  2017). Sebagai  contoh,  dalam  beberapa  negara, masyarakat yang mengkritik kebijakan pemerintah bisa mengalami tekanan atau bahkan ditangkap,  sehingga  membatasi  partisipasi mereka dalam program-program sosial.
Partisipasi  masyarakat  dianggap  sebagai faktor  kunci  dalam  membangun  sebuah  negara yang  demokratis  dan  kesejahteraan  sosial.  Oleh karena itu, pemerintah mempunyai peran penting dalam  mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam
kegiatan  pembangunan,  termasuk  dalam penyelenggaraan program-program kesejahteraan  sosial.  Berbagai  upaya  telah dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam  program-program ini. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan memberikan  ruang  dan  kesempatan  bagi masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  proses perencanaan  dan  pelaksanaan  program-program kesejahteraan  sosial.  Misalnya,  melalui  kegiatan forum  musyawarah  desa  atau  kelurahan, masyarakat  dapat  memberikan  masukan  dan saran  kepada  pemerintah  mengenai  kebutuhan dan  harapan  mereka  terhadap  program-program kesejahteraan sosial yang akan dilaksanakan.
Selain  itu,  pemerintah  juga  memberikan pelatihan  dan  pendidikan  kepada  masyarakat mengenai program-program kesejahteraan sosial dan  cara-cara  partisipasi  yang  efektif.  Dengan cara  ini,  masyarakat  dapat  lebih  memahami pentingnya  partisipasi  mereka  dalam  program- program  kesejahteraan  sosial  dan  meningkatkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi.
Lebih  lanjut,  pemerintah  juga  dapat memberikan  insentif  atau  motivasi  bagi masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  program- program kesejahteraan sosial. Misalnya, pemerintah  memberikan  bantuan  keuangan  atau penghargaan  kepada  masyarakat  yang  aktif berpartisipasi dalam program-program kesejahteraan  sosial.  Dengan  memberikan insentif  atau  motivasi,  masyarakat  akan  lebih
termotivasi  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam program-program kesejahteraan sosial.
Namun, upaya pemerintah dalam meningkatkan  partisipasi  masyarakat  juga menghadapi  berbagai  tantangan.  Salah  satunya adalah  kurangnya  akses  masyarakat  terhadap informasi mengenai program-program kesejahteraan  sosial  yang  tersedia.  Banyak masyarakat  yang  tidak  mengetahui  program- program  kesejahteraan  sosial  yang  ada  dan bagaimana  mereka  dapat  berpartisipasi  dalam program-program  tersebut.  Oleh  karena  itu, pemerintah  perlu  melakukan  kampanye  dan informasi  yang  lebih  intensif  kepada  masyarakat mengenai program-program kesejahteraan sosial yang tersedia dan cara partisipasi yang efektif.
Tantangan lain adalah kurangnya kesadaran  dan  partisipasi  dari  sebagian masyarakat,  khususnya  di  daerah-daerah  yang terpencil  atau  kurang  berkembang.  Beberapa masyarakat  mungkin  kurang  percaya  diri  atau merasa  tidak  memiliki  kemampuan  untuk berpartisipasi dalam program-program kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan dukungan dan bimbingan yang cukup  kepada  masyarakat,  terutama  mereka yang  kurang  terbiasa  dengan  partisipasi  dalam program-program kesejahteraan sosial.
Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat  menjadi  kunci  dalam  mewujudkan negara  kesejahteraan  yang  berkeadilan  sosial. Pemerintah  sebagai  lembaga  negara  yang memegang  peran  penting  dalam  mengatur
kebijakan  dan  program-program  yang  berkaitan dengan kesejahteraan sosial, dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam pelaksanaan program- program  tersebut.  Melalui  kolaborasi  ini, masyarakat  akan  merasa  lebih  terlibat  dan memiliki  rasa  kepemilikan  terhadap  program- program  yang  dilaksanakan,  sehingga  tercipta sinergi  yang  kuat  dalam  mewujudkan  tujuan bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat.
Salah  satu  contoh  kolaborasi  antara pemerintah dan masyarakat adalah dalam bidang pendidikan. Program pemerintah untuk meningkatkan  kualitas  pendidikan  di  Indonesia dapat dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat,  terutama  dalam  pengawasan  dan pemantauan  kualitas  pendidikan  di  lingkungan mereka.  Pemerintah  dapat  membuka  kanal partisipasi  masyarakat  melalui  forum-forum diskusi  dan  pertemuan  dengan  orang  tua  siswa, tokoh  masyarakat,  dan  stakeholder  terkait lainnya.  Dalam  forum  ini,  masyarakat  dapat memberikan  masukan  dan  saran  mengenai perbaikan  pendidikan  di  wilayah  mereka,  serta berperan  aktif  dalam  memantau  pelaksanaan program-program  pendidikan  yang  sudah dijalankan oleh pemerintah. Melalui kolaborasi ini, program  pendidikan  pemerintah  dapat  menjadi lebih  efektif  dan  tepat  sasaran,  karena  didukung oleh  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  semua tahap pelaksanaannya (Astawa, 2017).
Selain  di  bidang  pendidikan,  kolaborasi antara  pemerintah  dan  masyarakat  juga  dapat dilakukan  dalam  bidang  kesehatan.  Program-
program  kesehatan  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah dapat lebih efektif apabila masyarakat ikut  serta  dalam  pelaksanaannya.  Contohnya, program  imunisasi  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  dapat  melibatkan  kader-kader kesehatan  dari  masyarakat  setempat  dalam pelaksanaannya.  Kader-kader  kesehatan  ini dapat  melakukan  sosialisasi  tentang  pentingnya imunisasi, serta melakukan pengawasan terhadap  orang-orang  yang  belum  menjalani imunisasi.  Dalam  hal  ini,  kolaborasi  antara pemerintah  dan  masyarakat  dapat  membantu dalam  mencapai  target  program  imunisasi  yang telah  ditetapkan,  serta  mencegah  penyebaran penyakit  menular  yang  dapat  membahayakan kesehatan masyarakat.
Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat,  pemerintah  perlu  membuka  ruang partisipasi  yang  lebih  luas  dan  transparan, sehingga  masyarakat  dapat  lebih  mudah  terlibat dalam pelaksanaan program-program kesejahteraan  sosial.  Pemerintah  juga  perlu memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,  serta  memastikan  bahwa  program- program  yang  dilaksanakan  dapat  memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Partisipasi  masyarakat  dalam  program kesejahteraan  sosial  di  berbagai  negara  dapat menjadi  salah  satu  cara  untuk  memperkuat komunitas  dan  meningkatkan  kesejahteraan bersama.  Berikut  adalah  beberapa  studi  kasus tentang  partisipasi  masyarakat  dalam  program kesejahteraan sosial di beberapa negara:
a. Program  Food  Banks  di  Kanada  Salah  satu contoh  program  kesejahteraan  sosial  yang melibatkan  partisipasi  masyarakat  adalah Food  Banks  di  Kanada.  Food  Banks  adalah program kesejahteraan sosial yang memberikan bantuan makanan kepada orang- orang  yang  membutuhkan  di  Kanada. Program  ini  dengan  mengandalkan  donasi makanan  dari  masyarakat  dan  perusahaan. Program ini telah berhasil mengurangi tingkat kelaparan.  Partisipasi  masyarakat  dalam program  ini  sangat  penting,  karena  donasi makanan yang diberikan oleh masyarakat dan perusahaan  merupakan  sumber  utama keberhasilan program ini (BEKEN, 2021)
b. Program  Conditional  Cash  Transfer  di  Brasil Program  Conditional  Cash  Transfer  (CCT)  di Brasil  adalah  program  kesejahteraan  sosial yang  memberikan  bantuan  finansial  kepada keluarga  miskin  dengan  syarat  mereka  harus mengikuti program kesehatan dan pendidikan. Program  ini  menjadi  salah  satu  program kesejahteraan  sosial  terbesar  di  dunia. Pemerintah Brasil telah berinvestasi dari PDB- nya  dalam  program  ini  dan  berhasil mengurangi  kemiskinan  dan  meningkatkan akses  ke  pendidikan  dan  kesehatan  bagi keluarga  miskin  di  Brasil  (Rasella  dkk,  2013) Program  ini  juga  melibatkan  partisipasi masyarakat  dalam  pembuatan  kebijakan  dan evaluasi program, sehingga program ini dapat disesuaikan  dengan  kebutuhan  masyarakat yang dilayani.
c. Program National Rural Employment Guarantee  di  India  Program  National  Rural Employment  Guarantee  (NREGA)  di  India adalah  program  kesejahteraan  sosial  yang memberikan jaminan pekerjaan kepada warga miskin  di  daerah  pedesaan.  Program  ini menjadi  salah  satu  program  kesejahteraan sosial  terbesar  di  dunia.  Program  ini  berhasil mengurangi  tingkat  pengangguran  dan kemiskinan  di  daerah  pedesaan  di  India (Chakraborty,  2011).  Partisipasi  masyarakat dalam  program  ini  sangat  penting,  karena program ini didasarkan pada prinsip partisipasi aktif  masyarakat  dalam  merencanakan, melaksanakan,  dan  memantau  program. Masyarakat dilibatkan dalam proses pemantauan  melalui  forum-partisipatif  yang diadakan secara berkala.
Best  practices  atau  praktik  terbaik  dalam partisipasi  masyarakat  dalam  mewujudkan negara  kesejahteraan  melibatkan  beberapa aspek.  Pertama,  pemerintah  harus  memberikan informasi  yang  cukup  dan  transparan  kepada masyarakat mengenai program-program kesejahteraan  sosial  yang  ada  dan  bagaimana masyarakat  dapat  berpartisipasi  dalam  program tersebut.  Informasi  yang  jelas  dan  mudah dipahami  dapat  meningkatkan  partisipasi masyarakat.
Kedua,  pemerintah  dapat  membangun forum-forum  partisipasi  masyarakat,  seperti kelompok  kerja,  kelompok  advokasi,  dan kelompok  pemantauan.  Dalam  forum  ini,
masyarakat  dapat  memberikan  masukan  dan saran  kepada  pemerintah  mengenai  program- program  kesejahteraan  sosial  yang  ada  dan bagaimana program tersebut dapat ditingkatkan.
Ketiga,  pemerintah  dapat  melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan,  dan  evaluasi  program-program kesejahteraan sosial. Masyarakat dapat membantu  dalam  merencanakan  program, mengawasi pelaksanaan program, dan memberikan masukan dalam evaluasi program.

## C. SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  bisa disimpulkan  bahwa;  Partisipasi  masyarakat memegang  peran  yang  sangat  penting  dalam mewujudkan  negara  kesejahteraan.  Tantangan dalam  mewujudkan  partisipasi  masyarakat  yaitu kurangnya  keterlibatan  masyarakat,  perbedaan pandangan  dan  kepentingan,  serta  keterbatasan sumber  daya.  Untuk  mengatasi  tantangan  dan kendala  tersebut,  Pemerintah  perlu  memperkuat koordinasi  dan  kolaborasi  dengan  masyarakat dalam  merencanakan  dan  melaksanakan program  kesejahteraan.  Selain  itu,  pemerintah perlu  memastikan  transparansi  dan  akuntabilitas dalam  mengelola  sumber  daya  publik  dan membangun sistem pengawasan yang  efektif. Di sisi  lain,  masyarakat  juga  perlu  aktif  mengambil peran  dan  memiliki  kesadaran  akan  pentingnya partisipasi dalam memperjuangkan kesejahteraan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

## JURNAL
Aguado,  A.  (2021).  Implementation  of  Pantawid Pamilyang  Pilipino  Program  (4ps)  in Barangay  Talumpok,  Batangas  City. International Journal of Research Studies in Education ,Vol.10,Issue7.DOI:10.5861/ijrse.2
021.21603.
Anasiru,  R.  (2011).  Kebijakan  Publik  Dalam Konstelasi Paradigma Pembangunan Kesejahteraan  Sosial. Otoritas ; Jurnal  Ilmu Pemerintahan , Vol.1, (No.1),pp.60-64.
DOI: 10.26618/ojip.v1i1.19.
Astawa,  I  Nyoman  T.  (2017).  Memahami  Peran Masyarakat  Dan  Pemerintah  Dalam Kemajuan  Mutu  Pendidikan  Di  Indonesia. Jurnal  Penjaminan  Mutu ,  Vol.3,  (No.2), pp.197-205.https://doi.org/10.25078/jpm. v3i2.200
Aswandi, Bobi., & Roisah, Kholis. (2019). Negara Hukum  Dan  Demokrasi  Pancasila  Dalam Kaitannya  Dengan  Hak  Asasi  Manusia (HAM). Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia ,Vol.1,(No.1),pp.128–45. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145
Asyhabuddin.  (2022).  Welfare  Society  Dalam Sistem  Kesejahteraan  Sosial  Di  Indonesia.
ICODEV: Indonesian
Community Developmnet  Journal ,  Vol.3,  (No.1),pp.31- 39.https://doi.org/10.24090/icodev.v3i1.6232
BEKEN,  Hikmet  Gülçin.  (2021).  Gıda  Güvencesi Bağlamında  Gıda  Bankacılığı:  İngiltere  ve Kanada  Ülke  Örnekleri. Fiscaoeconomia ,
Vol.5,Issue1,pp.153-176.
DOI:10.25295/fsecon.833354.
Chakraborty,  P.  (2011).  Implementation  of  the National  Rural  Employment  Guarantee  Act in  India:  Spatial  Dimensions  and  Fiscal Implications. SSRN Electronic Journal . DOI: 10.2139/ssrn.1000215.
Czapanskiy,  Karen  Syma.,  &  Manjoo,  Rashida. (2008).  The Right of Public Participation in the  Law-Making  Process  and  the  Role  of Legislature  in  the  Promotion  of  This  Right.
Duke Journal of Comparative & International Law ,Vol.19,(No.1),pp.1-40.  https://scholar ship.law.duke.edu/djcil/vol19/iss1/1
Dahlan,  Ahmad.,  &  ’Irfaan,  Santosa.  (2014).
Mengagas Negara Kesejahteraan. El-Jizya :
Jurnal Ekonomi Islam , Vol.2, (No.1),pp.1-22. DOI: 10.24090/ej.v2i1.2014.pp1-22.
Miller,  Dorothy  C.  (1991).  Women  and  Social Welfare:  A  Feminist  Analysis. American Journal  of  Sociology ,  Vol.96,  (No.5). https://doi.org/10.1086/229665
Elviandri., Dimyati, Khuzdaifah., & Absori. (2019).
Quo Vadis Negara Kesejahteraan:
Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum  Kesejahteraan  Indonesia. Mimbar Hukum, Vol.31,(No.2),pp.252-266. https://doi.org/10.22146/jmh.32986 Fedryansyah, M. (2016). Kebijakan Sosial Dalam Pembangunan. Share ; Social Work Journal ,
Vol.6,(No.1),pp.136-147.
DOI:10.24198/share.v6i1.13159.
Feenstra,  Ramón  A.  (2015).  Activist  and  Citizen
Political  Repertoire  in  Spain:  A  Reflection Based on Civil Society Theory and Different Logics  of  Political  Participation. Journal  of
Civil Society , Vol.11, (Issue 3).
DOI: 10.1080/17448689.2015.1060662.
Hadiyono, V. (2020).  Indonesia Dalam Menjawab Konsep  Negara  Welfare  State  Dan Tantangannya  . Jurnal  Hukum,  Politik  dan Kekuasaan ,Vol.1,(No.1).pp.23-33. DOI: 10.24167/jhpk.v1i1.2672
Hajighasemi,  Ali.,  Oghazi,  Pejvak.,  Aliyari, Shahla.,  &    Pashkevich,  Natallia.  (2022). The  Impact  of  Welfare  State  Systems  on
Innovation Performance and Competitiveness: European Country Clusters. Journal  of  Innovation  and Knowledge , Vol.7, (Issue 4).
DOI: 10.1016/j.jik.2022.100236.
Lismanto.,  &  Utaman,  Yos  Johan.  (2020).
Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat
Mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial  Dalam Perspektif  Negara  Demokrasi. Jurnal Pembangunan  Hukum  Indonesia ,  Vol.2, (No.3),pp.416-433. DOI:10.14710/jphi.v2i3.416-433.
Masango,  R.  (2002).  Public  Participation:  A Critical  Ingredient  of  Good  Governance. Politeia:  Journal  for  Political  Science  and Public Administration , Vol.21, (No.2), pp.52-
65.https://journals.co.za/doi/10.10520/EJC8
8060
Maspaitella, M. J., & Rahakbauwi, Nancy. (2014).
“Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Pendekatan Pekerja Sosial. Aspirasi ; J urnal Masalah-Masalah  Sosial ,  Vol.5,  (No.2), pp.157-164.https://doi.org/10.46807/ aspirasi.v5i2.457
Nasrah,  Hidayati.,  Irdayanti.,  Nesneri,  Yessi.,  & Hidayati,  Fitri.  (2021).  Implementasi Program  Jaring  Pengaman  Sosial  Pada Masa  Pandemi  Covid-19  Di  Pekanbaru.
Jurnal  El-Riyasah ,  Vol.11,  (No.2),pp.119- 138. DOI: 10.24014/jel.v11i2.11699.
Nurbaiti,  Siti  Robiah.,  &  Bambang,  Azis  Nur. (2017).  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pelaksanaan Program  Corporate  Social  Responsibility (CSR). Proceeding  Biology  Education Conference ,Vol.14,(No.1),pp.224-228. https://jurnal.uns.ac.id/prosbi/article/view/18 940
Harris,  Sarah  Parker.,  Owen,  Randall.,  &  Gould,
Robert.  (2012).  Parity  of  Participation  in Liberal  Welfare  States:  Human  Rights, Neoliberalism,  Disability  and  Employment.
Disability  and  Society ,  Vol.26,  (Issue 6),pp.823-836.DOI:10.1080/09687599.
2012.679022.
Probosiwi,  R.  (2015).  Perempuan  Dan  Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Women  And  Its  Role  On  Social  Welfare Development). Jurnal Natapraja : Kajian Ilmu Administrasi Negara , Vol.3, (No.1).
DOI:10.21831/jnp.v3i1.11957.
Rahul, Patley., Chander, K. Rakesh., Murugesan,
Manisha., Anjappa, Adarsha Alur.,
Parthasarathy, Rajani., Manjunatha, Narayana, Kumar, Channaveerachari Naveen.,  &  Math,  Suresh  Bada.  (2021). Accredited  Social  Health  Activist  (ASHA) and  Her  Role  in  District  Mental  Health
Program:  Learnings  from  the  COVID  19
Pandemic. Community  Mental  Health Journal ,Vol.57,(No.3),pp.442-445.DOI:
10.1007/s10597-021-00773-1.
Rasella,  Davide.,  Aquino,  Rosana.,  Santos, Carlos  A.  T.,  Paes-Sousa,  Rômulo.,  & Barreto,  Mauricio  L.  (2013).  Effect  of  a Conditional  Cash  Transfer  Programme  on Childhood  Mortality:  A  Nationwide  Analysis of  Brazilian  Municipalities. The  Lancet , Vol.382,  pp.57-64.  DOI:10.1016/S0140- 6736(13)60715-1.
Sahoo,  S.  (2008).  Globalization,  Social  Welfare and  Civil  Society  in  India. Journal  of Comparative  Social  Welfare ,  Vol.24,  Issue 2,pp.133-141.DOI:10.1080/1748683080223 1073.
Suhendi,  A.  (2013).  Peranan  Tokoh  Masyarakat Lokal  Dalam  Pembangunan  Kesejahteraan
Sosial. Sosio Informa ; Kajian Permasalahan
Sosial  dan  Usaha  Kesejahteraan  Sosial, Vol.18,(No.2),pp.105-116.
DOI:10.33007/inf.v18i2.73.
Suryono,  A.  (2018).  Kebijakan  Publik  Untuk Kesejahteraan Rakyat. Transparansi: Jurnal
Ilmiah Ilmu Administrasi ,Vol.6, (No.2),pp.98-
102 DOI:10.31334/trans.v6i2.33.
Ta’dung,  Yohanis  Lotong.,  &  Lusdani,  Westerini.
(2020).  Akuntabilitas  Sosial  Dana  Desa : Peran  Dan  Partisipasi  Masyarakat. JESIT:
Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Terapan, Vol.1, (No.1),pp.25-36. https://journals.ukitoraja.ac. id/index.php/jesit/article/view/1078
Widayanti,  Sri  Yuni  M.  (2016).  Sikap  Sosial  Dan Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Penanggu langan  Bencana  Alam  Banjir. Jurnal Penelitian  Kesejahteraan  Sosial ,  Vol.15,
(No.2),pp.145-163.  https://doi.org/10.31105/ jpks.v15i2.1353
Yay,  Gülsün  Gürkan.,  &  Aksoy,Tolga.  (2018). Globalization and the Welfare State. Quality and Quantity , Vol.52,pp.1015-1040.
DOI:10.1007/s11135-017-0501-z.

## CONFERENCE
Van  Deth,  Jan  W.  (2001).  Studying  Political Participation:  Towards  a  Theory  of Everything?.  In  Conference:  Joint  Sessions of  Workshop European  Consortium  for Political Research (pp.1-19). Grenoble: New ICT’s.

## TESIS
Sari,  Yayang  S.  (2017). Partisipasi  Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis  Pariwisata  Di  Desa  Pulau Pahawang  Kecamatan  Marga  Punduh Kabupaten  Pesawaran .  UIN  Raden  Intan Lampung

## BUKU
Sukmana,  Oman.,  Kurniawan,  Luthfi  J.,
Abdussalam.,  &  Masduki.  (2015). Negara Kesejahteraan  Dan  Pelayanan  Sosial:
Perspektif Kebijakan
Sosial Yang
Memberikan  Jaminan  Perlindungan  Warga
Negara. Malang: Setara Press