NILAI ISLAM DAN PANCASILA: PENGARUH GLOBALISASI DAN MODERNISASI DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA
Ricco Andreas Mahasiswa Magister IlmuHukum, Universitas Lampung Email: andreasricco@gmail Bambang Suryadi
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Lampung Email: bambangsuryadi71@yahoo.co.id

## Abstrak:
Indonesia adalah negara yang masyarakatnya mempunyai etika yang baik. Tapi saat ini banyak sekali remaja yang tidak sopan, tidak menghormati orang yang lebih tua darinya. Mungkin itu adalah pengaruh negatif dari Globalisasi. Maka Islam dan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang mutlak tidak boleh tergerus nilai-nilainya akibat mobilitas perkembangan zaman yang begitu cepat,  bahkan  system  hukum  yang  sudah  dipengaruhi  oleh  globalisasi. Makadalammakalahiniakanmembahas  :BagaimanaNilai  Islam  Dan    Pancasila BerpengaruhTerhadap  Globalisasi  Dan  Modernisasi  Dalam  Pembangunan Sistem  Hukum  Di  Indonesia.Metodepenelitianinimenggunakanmetodenormatif empiris.HasilpenelitianadalahDalam pembentukan hukum maka nilai islam dan pancasila    harus  tertuang  dalam  kerangka  pandang  bangsa  Indonesia.  Karena filsafatpencasilamerupakanpondasidansyogyanyanilaipersatuandankearifanloka. Sehinggapengarusdarimodernisasidanglobalisasibisadikendalikandalamperkem bangan system hukum di Indonesia.
Kata Kunci: Islam, Pancasila, Globalisasi, Hukum.

## A. Pendahuluan
Globalisasi  sebagai  suatu  proses  bukan  suatu  fenomena  baru  karena prosesglobalisasi  sebenarnya  telah  ada  sejak  berabad-abad  lamanya.  Di  akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 arus globalisasi  semakin berkembang pesat di berbagai  negara  ketika  mulai  ditemukan  teknologi  komunikasi,  informasi,  dan transportasi. Loncatan teknologi yang semakin canggih pada pertengahan abad ke-20  yaitu  internet  dan  sekarang  ini  telah  menjamur  telepon  genggam (handphone) dengan segala fasilitasnya. Bagi Indonesia, proses globalisasi telah begitu terasa sekali sejak awal dilaksanakan pembangunan.
Dengan kembalinya tenaga ahli Indonesia yang menjalankan studi di luar negeri  dan  datangnya  tenaga  ahli  (konsultan)  dari  negara  asing,  proses globalisasi  yang  berupa  pemikiran  atau  sistem  nilai  kehidupan  mulai  diadopsi dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  kondisi  di  Indonesia.  Globalisasi  secara  fisik
ditandai  dengan  perkembangan  kota-kota  yang  menjadi  bagian  dari  jaringan kota  dunia.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  infrastrukturtelekomunikasi,jaringan transportasi,perusahaanperusahaan  berskala  internasional  serta  cabang- cabangnya.  Dampak  Globalisasi  di  Indonesia  ada  yang  berdampak  positif  dan ada  yang  berdampak  negative  dalam  kehidupan  bangsa  Indonesia.  Dapak tersebut antara lain Pengaruh Globalisasi dalam Kehidupan Bangsa Indonesia Di zaman  Globalisasi  saat  ini  banyak  pengaruh  yang  mempengaruhi  remaja.  Ada pengaruh yang positif ada juga pengaruh yang negatif. Sebagai remaja yang baik kita  harus  memanfaatkan  alat  -  alat  /  teknologi  yang  sudah  canggih  sehingga mampu menguasainya.
Indonesia adalah negara yang masyarakatnya mempunyai etika yang baik.
Tapi  saat ini  banyak sekali remaja yang tidak sopan, tidak menghormati orang yang  lebih  tua  darinya.  Mungkin  itu  adalah  pengaruh  negatif  dari  Globalisasi. Etika  seharusnya  diajarkan  sejak  dini  oleh  orang  tuanya.  Anak  biasanya menirukan  kegiatan  orang  tuanya,  maka  dari  itu  orang  tua  seharusnya melakukan  kegiatan  yang  mampu  memberikan  arti  etika  baik.  Dan  mampu dimengerti oleh si anak. Dengan didikan yang baik anak tersebut akan menjadi anak  yang  sopan  kelak.  Dan  anak  tersebut  juga  harus  mempunyai  iman  yang kuat. Sehingga, mampu melawan pengaruh buruk Globalisasi. 1
Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang mutlak tidak boleh tergerus nilai-nilainya akibat mobilitas perkembangan zaman yang begitu cepat. Nilai  luhur  yang  sudah  tersusun  sistematis  dari  5  sila  yang  ditentukan  harus diemban  oleh  masyrakatnya  seumur  hidup  demi  mewujudkan  masyarakat Indonesia  yang  nasionalis  dan  pancasilais.  Berdasarkan  penerapan  dalam menghadapi situasi tersebut, peran Pancasila dalam menangkal dampak negatif globalisasi dan modernisasi dapat dipetakan pada beberapa aspek yaitu:
a. Aspek  Sosial  : *pergaulan/kebiasaan,adat  istiadat  yang  perubahannya cenderung  menurun,  oleh  karena  itu  peran  Pancasila  dapat  dikuatkan  kembali nilai semangat gotongroyong dan kekeluargaan...
b. Aspek Budaya : * kearifan lokal yang berkurang, namun saat ini dimunculkan kembali  gerakan/pengembangan  untuk  mengkaitkan  sesuatu  hal/kegiatan tertentu terhadap eksistensi kearifan lokal suatu wilayah...
c. Aspek  Ekonomi  :  * pengelolaan  ekonomi  negara  yang  cenderung  terpengaruh ekonomi asing (misalnya naik-turun harga dollar), peran Pancasila dalam hal ini penguatan ekonomi gotong royong/prinsip koperasi...
d. Aspek  Pemerintahan  :  * sistem  pengelolaan  negara  yang  carut  marut, pandangan  terhadap  kinerja  pemerintah  yang  belum  maksimal  dan  belum  pro
1 Nurhaidah,  M.  Insya  musa, Dampak  Pengeruh  Globalisasi  Bagi  Kehidupan  Bangsa Indonesia , Jurnal Pesona Dasar, Vol. 3. April 2015, 8-9
rakyat,  oleh  karena  itu  peran  Pancasila  disini  memunculkan  kembali  semangat persatuan (kerjasama membangun negara oleh pemerintah dan masyarakat)...
e. Aspek Politik : * keadaan politik yang tidak seimbang, isu saling menjatuhkan dengan berbagai topik (agama, sara, membongkar aib kesalahan), peran pancasila disini  kembali  menguatkan  persatuan,  dan  unsur  merangkul  masyarakat  yang menciptakan  politik  yang  sehat  berbasis  kerakyatan,  permusyawaratan, demokrasi yang sehat...
Pancasila  merupakan  lima  dasar  negara  yang  harus  dijadikan  pedoman hidup  bagi  setiap  warga  Indonesia,  segala  aturan  dan  norma-norma  yang  ada harus  sesuai  dengan  nilai  yang  terkandung  pada  Pancasila.  Pancasila  yang merupakan  dasar  filsafat  negara  dapat  berfungsi  sebagai  jiwa  bangsa, kepribadian  bangsa,  pandangan  hidup  bangsa,  tujuan  hidup  bangsa,  dan pedoman  hidup  bangsa.  Sehingga  di  era globalisasi ini  kita  sebagai  generasi penerus  bangsa  harus  bisa  menjaga  kepribadian  bangsa  tersebut  sebagai kepribadian bangsa Indonesia di saat banyak sekali pengaruh dari internasional di berbagai bidang kehidupan.
Dengan  tidak  melakukan  tindakantindakan  anarkis  yang  dapat memecahkan  persatuan  dan  kesatuan  negara  kita.  Tetapi  sebaliknya, kebaikankebaikanlah  yang  harus  kita  tunjukan  dimata  dunia  dengan  cara menjadi negara yang damai, bersatu dan memiliki kepribadian yang nyata dan memperbanyak  prestasi.  Kita  perlu  meningkatkan  lagi  penghayatan  dan pengamalan  kita  terhadap  Pancasila,  agar  tetap  terjaga  eksistensinya  di masyarakat  karena inilah kepribadian negara kita.
Dampak  perkembangan  dan  kemajuan  teknologi  informasi  sedemikian pesat yang dirasakan melanda dunia, dalamhalinidapatdiambilcontohIndonesia. Globalisasi  Informasi  telah  menempatkan  Indonesia  sebagai  bagian  dari masyarakat  informasi  dunia.  Hal  ini  menyebabkan  perubahan  kegiatan kehidupan  manusia  dalam  berbagai  bidang  yang  secara  langsung  telah mempengaruhi  lahirnya  bentuk-bentuk  perbuatan  hukum  baru  yang  berkaitan dengan teknologi informasi. Sehingga mengharuskan dilakukannya pengaturan mengenai  pengelolaan  informasi  dan  transaksi  elektronik  ditingkat  nasional yang  dituangkan  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan.  Salah satuperaturan
Indo-
nesiayangmengaturtentangteknologiinformasiadalahtermuatdalamUndang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah diundangkan pada tanggal 21 April 2008, dengan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58. 2
Teori  modernisasi  lahir  di  tahun  1950-an  di  Amerika  Serikat,  dan merupakan respon kaum intelektual terhadap perang dunia yang bagi penganut evolusi dianggap sebagai jalan optimis menuju perubahan. Modernisasi menjadi
2 Suyanto Sidik, Op,Cit., hlm. 2
penemuan  teori  yang  terpenting  dari  perjalanan  kapitalisme  yang  panjang dibawah  kepemimpinan  Amerika  Serikat.  Teori  ini  lahir  dalam  suasana  ketika dunia  memasuki  "Perang  Dingin"  antara  negara-negara  komunis  dibawah pimpinanNegara  Sosialis  Uni  Soviet  Rusia  (USSR).  Perang  dingin  merupakan bentuk  peperangan  idiologi  dan  teori  antara  kapitalisme  dan  Sosialisme. Sementara  itu  gerakan  sosialisme  Rusia  mulai  mengembangkan  pengaruhnya tidak saja di Eropa Timur, melainkan juga di negara-negara yang baru merdeka. Dengan  demikian  dalam  konteks  perang  dingin  tersebut,  teori  modernisasi terlibat dalam peperangan idiologi 3
Konsep  modernisasi  dalam  arti  khusus  yang  disepakati  teoritisi modernisasi di tahun 1950-an dan tahun 1960-an, didefinisikan dalam tiga cara: historis, relatif, dan analisis. Menurut definisi historis, modernisasi sama dengan westernisasi atau Amerikanisasi. Modernisasi dilihat sebagai gerakan menuju cita- cita masyarakat yang dijadikan model. Menurut pengertian relatif, modernisasi berarti upaya yang bertujuan untuk menyamai standar yang dianggap moderen baik  oleh  masyarakat  banyak  maupun  oleh  penguasa.  Definisi  analisis  berciri lebih  khusus  dari  pada  kedua  definisi  sebelumnya  yakni  melukiskan  dimensi masyarakat  moderen  dengan  maksud  untuk  ditanamkan  dalam  masyarakat tradisional atau masyarakat pra moderen. 4
Modernisasi  dan  Pembangunan  yang  akan  dibahas  disini  terkait  bentuk- bentuk pada sistem hukum yang berdampak perubahan sosial pada masyarakat. Modernisasi sebagai perubahan sosial yang memperlihatkan aspek penggunaan alat-alat mekanis secara sistematis, sedangkan pembangunan sebagai perubahan sosial yang dikehendaki dan direncanakan.
Untuk  meyakinkan  mengenai  peranan  hukum  dalam  pembangunan, modernisasi dan industrialisasi, perlu juga dikemukakan satu lagi uraian Rostow yang  pengamatannya  didasarkan  pada  penyelidikan  atas  sejumlah  negara (Inggris,  Amerika  Serikat,  Jerman,  Prancis,  Rusia,  Jepang,  Meksiko). 5 Pada peragaan  yang  diamati,  terjadinya  proses  modernisasi  terurai  dalam  beberapa tahap.  Rostow  mengemukakan  peran  hukum  terhadap  bidang  lain  misalnya pada  keahlian  bidangnya  yaitu  ekonomi,  perumusan  aturan  hukum  atau pelaksanaan kebijakan umum yang lebih konkret.
Modernisasi  adalah  suatu  proses  transformasi  dari  suatu  arah  perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju, dimana dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 6
3 Fakih,  Mansour, Runtuhnya  Teori  Pembangunan  dan  Globalisasi ,  (Insistpress, Yogyakarta, 2009) hlm 46-47
4 Sztompka, Piort, Sosiologi Perubahan Sosial , (Prenada, Jakarta, 2004), hlm 152-153.
5 Ibid. hlm 196
6 Abdulsyani, Sosiologi,  Skematika,  Teori,  dan  Terapan ,  (Bumi  Aksara,  Jakarta,  1994) hlm 176-177
Pada dasarnya semua bangsa dan masyarakat di dunia ini senatiasa terlibat dalam  proses  modernisasi,  meskipun  kecepatan  dan  arah  perubahannya berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Proses modernisasi  itu  sangat  luas,  hampir-hampir  tidak  bisa  dibatasi  ruang  lingkup dan  masalahnya,  mulai  dari  aspek  sosial,  ekonomi,  budaya,  politik,  dan seterusnya. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial,  norma-norma  sosial,  pola-pola  perilaku  organisasi,  susunan  lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya. 7
MelihatIslam  mewarnai  nilai-nilai  ideologi  bangsa  melalui  proses bermusyawarah dalam penyelesaian setiap masalah yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia.  Mengedepankan  akal  sehat  dengan  proses-proses  dialog dibandingkan  mengutamakan  kekerasan  yang  berdampak  pada  kehancuran. Proses  nilai-nilai  mu-syawarah  yang  demokratis  ditunjukkan  oleh  Ra-sulullah Saw  ketika  menerima  pendapat  para  sahabat  Nabi  karena  para  sahabat  lebih mengetahui  urusan-urusan  tertentu  dibandingkan  Beliau  sendiri.  bahkan  sikap demokratis  Beliau  juga  diikuti  oleh  para  sahabat  ketika  melakukan  proses pemilihan Khalifah sebagai pemimpin umat pengganti Rasulullah Saw.
Diskursus  Islam  dan  Pancasila  sebagai  sebuah ideologi  di  indonesia  menarik untuk  dikajidalammodernisasiperkembanganglobalisasi  system  hukum  di Indonesia, untuk itu dalam bagian ini akan diulas serta dianalisis nilaiPancasila dalam  kaitan  dengan  Islam  melalui  ayat-ayat  Quranuntukmeni-laimodernisasi. Quran  digunakan  sebagai  pisau  analisis  dalam  tulisan  ini  karena  ia  adalah sumber  acuan  tertinggi  dalam  ranah  hukum  Islam.  Ideologi  Islam  selalu mengacu kepada hukum tertingginya yang digunakan pula sebagai Grun-dnorm dalam  konsep  hukum  Islam.  Mengkaitkan  keduanya  dengan  membedah  sila serta ayat memiliki tujuan untuk melihat titik taut selain itu juga dikaji apakah terdapat  benturan  filosofis  diantara  kedua-nyauntukbisamencegahmodernisasi. Walau  tulisan  ini  tidak  berfokus  pada  sisi  sejarah,  melainkan  pada  sisi  nilai filosofis akan tetapi sudut pandang sejarah juga masih digunakan untuk melihat kerangka fikir ideologis pembentuk ideologi negara Pancasila.  Dalam pengaruh islam  dalam  menangkal  modernisasi  dan  globalisasi  sangat  erat,  karena  sistem hukum  islam  sangat  menjunjung  nilai-nilai  ke  rohanian  yang  dalam  pancasila sangat  kental  dan  berada  pada  tataran  pembentukan  jati  diri  bangsa.  Budaya yang  masukbisadihadangdengannilaiislamdannilaipancasila,  maupun  system hukumdaripengaruhglobalisasi.
7 Soekanto,  Soerjono, Sosiologi  Suatu  Pengantar ,  (Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 1994) hlm. 333.

## B. RumusanMasalah
Dari  uraian  diatas  maka  permasalahan  yang  dapat  bahasa  dalam  makalah inin  adalah  :  Bagaimana  menjaga  nilai  Islam  dan  Pancasila  terhadap  pengaruh globaisasi dan modernisasi dalam pembangunan sistem hukum di Indonesia.
Metode  penelitia  ini  menggunakan  metode  normatif  empiris.  Metode penelitian  ini  digunakan  untuk  mencari  unsur-unsur,  ciri-ciri,  sifat-sifat  suatu fenomena.  Metode  mulai  dengan  mengumpulkan  data,  menganalisa  data  dan melakukan wawancara kepada pihak terkait.

## C. Pembahasan

## 1. NilaiIslam  DalamPerkembangan.
Islam  masuk  ke  Indonesia  melalui  jalan  damai  (  penetration  pacifique) berhasil  mendamaikan  kultur  Islam  dengan  kultur  masyarakat  Indonesia. Berhasil masuk nya islam dikarenakan Islam memiliki nilai-nilai universal yang tidak  mengenal  batas-batas  sosio-kultural,  geografis  dan  etnis  manusia.  nilai- nilai  islam  mampu diterima dengan  keadaan bangsa membuat Islam menjadi agama mayoritas yang ada di Indonesia.
Nilai-nilai Islam yang memberikan kesetaraan dan keadilan baik dibidang sosial  dan  ekonomi.  Kesetaran  tanpa  melihat  ciri  spesifik  dari  setiap  individu, dan menjadikan sebuah kesamarataan hak yang melekat bagi setiap manusia.
Kesetaraan  dari  segi  sosial  terlihat  dari  bagaimana  islam    memandang sebuah  perbedaan  merupakan  sebuah  keniscayaan.  Perbedaan  yang menimbulkan  keberagaman  bukan  untuk  menjadikan  timbulnya  sikap mengintimidasi  antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Malahan  karena  adanya sebuah  perbedaan  masyarakat  menjadikannya  sebuah  pembelajaran  berharga yang  tidak  mungkin  didapat  tanpa  adanya  keberagaman.  Sehingga  semangat persaudaraan dapat hadir setelah masyarakat mampu menerapkan hal tersebut. Semangat  persaudaraan  akan  senantiasa  menjadi  kunci  terjaminnya  hak yang  melekat  pada  setiap  individu.  Penjaminan    Hak  individu  yang  selalu diidam-idamkan setiap masyarakat menjadi hal yang sangat diidam-idamkan. Hak  individu  tersebut  berarti  penjaminan  atas  kebebasan  individu  yang sama rata. sehingga sangat relvan jika semangat persaudaraan harus dan selalu ada  dalam  setiap  diri  manusia  selain  hanya  mengharapkan  alat  penjaminan didalamnya. Karena kesadaran dari setiap individu akan persaudaran sehingga hak serta keadilan dapat terwujud.
Implementasi dari nilai universal islam dapat kita lihat dikeadan madinah dan piagam madinah. Piagam Madinah menjadi wujud nyata bagaimana Islam mengedapankan nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi hak yang ada pada manusia. mengedepankan kebebasan tiap individu yang bersifat universal.
Kebebasan individu tersebut terbukti dengan tidak adanya paksaan dalam urusan memilih agama. Walaupun sejak hijrahnya nabi Muhammad SAW islam
berkembang  sangat  pesat  di  Madinah,  namun  bukan    berarti  semuanya  harus memilih  Islam,  karena  kembali  kepada  masing-masing  individu,  agama  atau kepercayaan  apa  yang  akan  dianut  tanpa  adanya  gangguan  dari  penganut agama atau kepercayaan lain. Saling mengenal dan saling menghargai terhadap perbedaan  menjadi  salah  satu  nilai  yang  di  kedepankan  islam.  Sebagaimana tertuang dalam Al-Qur’an.
“ Hai manusia! kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan , kami jadikan kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku  supaya  kamu  saling  mengenal, sungguh  yang  paling  mulia  diantara  kamu  disisi  Allah  adalah  yang  paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui.” ( QS. Al-hujarat : 13).
2. Pengaruh  Globalisasi  dan  Modernisasi  dalam  Struktur  Hukum  Na- sional
Globalisasi  dan  Modernisasi  dalam  mempengaruhi  struktur  hukum,
Penempatan Pancasila sebagai norma tertinggi harus dijadikan sebagai pemandu bagi  setiap  pembentukan  norma  hukum  di  Indonesia,  sehingga  secara  hierarki norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi.
Seiring  modernsiasi  tersebut  berjalan,  memberikan  efek  pula  terhadap pembangunan  yang  ada,  akan  tetapi  perlu  kita  kaji  lebih  lanjut  akan pembangunan  yang  berkelanjutan  serta  tidak  menimbulkan  permasalahan dalam  masyarakat  maupun  birokrasi  pemerintah.  Aspek  hukum  modernisasi dan  pembangunan  dalam  hal  ini  sudah  masuk  dalam  bidang  politik. Mewujudkan stabilitas politik harus diusahakan makin kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa serta makin tegakknya kehidupan hukum yang konstitusional, demokrasi,  dan  berdasarkan  kaidah  hukum  yang  harmonis.  Upaya meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam mengayomi masyarakat, yang  merupakan  syarat  bagi  terciptanya  stabilitas  nasional  yang  baik,  maka aparatur  Pemerintah  pada  umumnya  dan  aparatur  penegak  hukum  pada khususnya, perlu terus menerus dibina dan dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan  dan  kewibawaannya.  Tidak  hanya  2  pihak  tersebut,  namun masyarakat  umum  yang  juga  menjadi  subjek  hukum  harus  diperlakukan  yang sama.  Mereka  mendapatkan  pembinaan  yang  baik  dari  pemerintah  dan  aparat terkait  yang  tentunya  sudah  memberikan  contoh  menjalankan  urusan  negara dengan baik pada rakyatnya. Sehingga para pihak yang turut serta dalam peran modernisasi  dan  pembangunan  negara  dapat  bersinergi  dengan  porsi  dan kewenangannya  masing-masing,  dan  meminimalisir  terjadinya  konflik kepentingan antar pihak tersebut.
Langkah-Langkah  hukum  yang  dapat  dilakukan  masyarakat  Indonesia dalam menghadapi modernisasi dan pembangunan antara lain:
a. Pendirian lembaga-lembaga informasi industri dan bisnis.
b. Pengadaan tenaga teknisi menengah.
c. Membina  daya  saing  usaha  industri  nasional  terhadap  usaha industri asing yang sudah ada di Indonesia d. Menggariskan tertib hubungan yang disepakati bersama dan yang diperlukan  bagi  perusahaan-perusahaan  dalam  menjalankan fungsi produktifnya. e. Memikirkan  pembaharuan  dan  penyesuaian  yang  diperlukan dalam  tata  hukum  yang  berlku  untuk  memadai  kecepatan perkembangan  dunia  usaha  dan  keperluan  campur  tangan pemerintah di bidang pembangunan ekonomi
Struktur hukum (legal structure) merupakan institusionalisasi dari entitas- entitas  hukum.  Sebagai  contoh  adalah  struktur  kekuasaan  pengadilan  (di Indonesia)  yang  terdiri  dari  Pengadilan 8 Tingkat  1,  Pengadilan  Banding,  dan Pengadilan Tingkat Kasasi, jumlah hakim serta intergrated justice system. Selain itu  juga  dikenal  adanya  Peradilan  Umum,  Peradilan  Agama,  Peradilan  Militer, Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dan  Peradilan  Pajak.  Selanjutnya  Friedman menegaskan bahwa hukum memiliki elemen pertama dari sistem hukum, antara lain struktur hukum, tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga.
Pancasila  sebagai  sumber  segala  sumber  hukum  sudah  mendapatkan legitimasi  secara  yuridis  melalui  TAP  MPR  Nomor  XX/MPRS/1966  tentang Memorandum  DPR-GR  Mengenai  Sumber  Tertib  Hukum  Republik  Indonesia dan  Tata  Urutan  Peraturan  Perundang  Republik  Indonesia.  Setelah  reformasi, keberadaan  Pancasila  tersebut  kembali  dikukuhkan  dalam  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12  Tahun  2011  tentang  Peraturan  Perundang-Undangan.  Pancasila  sebagai sumber  segala  sumber  hukum  memberi  makna  bahwa  sistem  hukum  nasional wajib  berlandaskan  Pancasila. 9 Akan  tetapi,  keberadaan  Pancasila  tersebut semakin tergerus dalam sistem hukum nasional.
Hal  demikian  dilatarbelakangi  oleh  tiga  alasan  yaitu:  pertama,  adanya sikap  resistensi  terhadap  Orde  Baru  yang  memanfaatkan  Pancasila  demi kelanggengan kekuasaan yang bersifat otoriter. Kedua, menguatnya pluralisme hukum  yang  mengakibatkan  terjadinya  kontradiksi-kontradiksi  atau disharmonisasi hukum. Ketiga, status Pancasila tersebut hanya dijadikan simbol dalam  hukum.  Untuk  itu,  perlu  dilakukan  upaya-upaya  untuk  menerapkan Pancasila  sebagai  sumber  segala  sumber hukum  dalam  sistem  hukum nasional yaitu:  pertama,  menjadikan  Pancasila  sebagai  suatu  aliran  hukum  agar  tidak terjadi  lagi  disharmonisasi  hukum  akibat  diterapkannya  pluralisme  hukum. Kedua,  mendudukkan  Pancasila  sebagai  puncak  peraturan  perundang-
8 Chmad Ali, Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan , Vol. 1 Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Premedia Group. 2009, Hlm 20-21
9 Teguh  Prasetyo,  2013, Hukum  dan  Sistem  Hukum  Berdasarkan  Pancasila , Yogyakarta: Media Perkasa. Hlm 3-4
undangan  agar  Pancasila  memiliki  daya  mengikat  terhadap  segala  jenis peraturan  perundang-undangan  sehingga  tidak  melanggar  asas  lex  superiori derogat legi inferiori.
Sehingga  ciri  hukum  modern  dalam  perspektif 10 keindonesiaan,  dapat disusun sebagai berikut:
1. Aturan-aturan  hukumnya  berdasar  atas  kombinasi  hukum  yang bersumberdari Allah dan akal manusia.
2. Hukum  modern  Indonesia  dibingkai  oleh  tiga  konsep  kedaulatan dalasistem  hukum  nasional  yaitu  kedaulatan  Tuhan,  kedaulatan  rakyat dankedaulatan  negara  tanpa  mempertentangkan  dan  memisahkan  satu samalain.
3. Hukum  modern  Indonesia  adalah  kombinatif,  hukum  yang substansinyamengkombinasikan  nilai-nilai  hukum  agama,  nilai-nilai moral,  nilai-nilaihukum  adat  dan  nilai-nilai  hukum  Barat  dalam  satu kesatuan sistem hukumnasional yang diadobsi secara proporsional.
4. Hukum  modern  Indonesia  adalah  tidak  sekuler,  ketentuan  substansi hukum-nya tidak memisahkan agama, hukum dan moral etis. Ketiganya dipadukansebagai  satu  kesatuan  dalam  merespons  berbagai  persoalan sosial. Artinyahukum Indonesia yang modern adalah hukum yang tidak menghendakimaterialisem  yang  terlepas  bebas.  Demikian  pula  hukum Indonesia  modernadalah  hukum  yang  tidak  memisahkan  moral  dan hukum.  Dan  hukumIndonesia  modern  merupakan  hukum  yang  tidak membenarkan marxismedan tidak pula membenarkan kapitalisme.
5. Hukum  modern  Indonesia  adalah  plural  hukum  yang  mengayomi persamaandan  keberagaman,  suku,  ras,  budaya,  dan  adat  istiadat. ArtinyaHukum  modern  Indonesia  adalah  mengakar  pada  kesadaran hukum  masyarakatyang  sinergis,  hukum  mengsinergikan  berbagai kekhususan  dan  ke-istimewaan  baik  satuan-satuan  daerah  istimewa maupun  kesatuan-kesataunmasyarakat  karena  adat  istiadat  dan  syariat agama.
6. Hukum  Modern  Indonesia  adalah  responsif  dan  visioner  terhadap kebutuhanhukum  dan  perkembangan  serta  dinamika  masyarakat baikpengaruh dari budaya luar maupun dalam budaya Indonesia sendiri. Sepertidemokrasi, HAM dan hukum lokal dan lain-lain.
7. Hukum  Indonesia  modern  adalah  hukum  yang  tidak  semata-mata berorientasipada  kepentingan  umum  tetapi  juga  berorientasi  untuk memelihara,danmenjagakepentingansertakemaslahatanagama,akal,akhla
10 Nasrudin Umar, Konsep Hukum Moderen: Suatu Persepektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama, dan Sistem Hukum Nasional , Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 172
k,hartadan  jiwa.  Perlindungan  hukum  yang  konverehensif  ini berdasarkantujuan  pembentukan  negara  Indonesia  dalam  alenia  ke-4 Pembukaan  UUDNRI  Tahun  1945  yakni,  melindungi  segenap  dan seluruh tumpa darahIndonesia.
3. Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi dalam Substansi Hukum
Globalisasi  dan  Modernisasi  dalam  mempengaruhi  substansi  hukum, falsafah  Pancasila  merupakan  identitas  nasional  bangsa  Indonesia.  Nilai-nilai luhur  kepribadian  bangsa  Indonesia  yang  terdapat  dalam  falsafah  Pancasila diantaranya adalah sikap sopan santun, saling menghargai, saling menghormati, menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  bergotong  royong,  patriotisme  dan nasionalisme,  serta  berkeadilan  di  semua  bidang  kehidupan.  Maka  dari  itu, dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara senantiasa harus berpegang teguh kepada Pancasila di berbagai aspek kehidupan.
Hukum  sebagai  alat  yang  membentuk  suatu  ketentuan  yang  mengatur untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan  sejahtera,  pada  saat  ini  terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Pada perkembangannya saat ini, hukum  berkembang  pesat  disebabkan  beberapa  faktor,  baik  itu  perubahan kebiasaan  masyarakat,  maupun  peran  lembaga  legislatif  negara  dalam mengupayakan  pembaharuan  hukum  yang  menyesuaikan  perkembangan zaman. Fungsi hukum sendiri yaitu mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang tertib serta menjaga agar hak dan kewajiban dalam hubungan masyarakat tidak  saling  bermasalah.  Maksud  dari  tujuan  tersebut,  hukum  memiliki  peran meminimalisir  secara  persuasif  konflik  yang  akan  terjadi  dalam  interaksi masyarakat dengan lingkungan sekitar.
Perkembangan sistem hukum tidak terlepas dari dampak perubahan ilmu pengetahuan dan prilaku masyarakat yang terus berubah. Di era Globalisasi saat ini  unsur  modernisasi  dan  meningkatnya  intensitas  pembangunan  sangat berpengaruh terhadap perubahan dan perkembangan hukum yang sebelumnya sudah  diatur.  Akan  tetapi,  modernisasi  dan  pembangunan  tersebut  tidak  serta merta  merubah  aturan  hukum  yang  ada,  tetapi  juga  hukum  lah  yang mengakomodir  agar  modernisasi  dan  pembangunan  yang  terjadi  tidak menimbulkan dampak yang merugi bagi masyarakat dan negara.
Modernisasi  dan  Pembangunan  yang  akan  dibahas  disini  terkait  bentuk- bentuk pada sistem hukum yang berdampak perubahan sosial pada masyarakat. Modernisasi sebagai perubahan sosial yang memperlihatkan aspek penggunaan alat-alat mekanis secara sistematis, sedangkan pembangunan sebagai perubahan sosial yang dikehendaki dan direncanakan. 11
Untuk  meyakinkan  mengenai  peranan  hukum  dalam  pembangunan, modernisasi dan industrialisasi, perlu juga dikemukakan satu lagi uraian Rostow
11 Satjipto  Raharjo Hukum  dan  Perubahan  Sosial  (Suatu  Tinjauan  Teoretis  Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia ), Yogyakarta, Genta Publishing, , 2009, hlm. 193
yang  pengamatannya  didasarkan  pada  penyelidikan  atas  sejumlah  negara (Inggris,  Amerika  Serikat,  Jerman,  Prancis,  Rusia,  Jepang,  Meksiko). 12 Pada peragaan  yang  diamati,  terjadinya  proses  modernisasi  terurai  dalam  beberapa tahap.  Rostow  mengemukakan  peran  hukum  terhadap  bidang  lain  misalnya pada  keahlian  bidangnya  yaitu  ekonomi,  perumusan  aturan  hukum  atau pelaksanaan  kebijakan  umum  yang  lebih  konkret,  seperti  pembuatan  hukum paten,  dan  undang-undang  perkereta  apian.  Kemudian  hal  tersebut  berimbas pada aspek industri, jika industri sudah berkembang dengan baik artinya dalam suatu  lingkungan  yang  memiliki  prasarana  (termasuk  mentalitas  dan keterampilan),  maka  ia  memiliki  suatu  daya  yang  menular  yaitu  baik  yang bersifat kebelakang, ke samping, maupun ke depan.
Pembahasan tersebut menarik perhatian penulis Indonesia Daoed Joesoef 13 , yang  memperlihatkan  pula  pengamatannya  pada  proses  modernisasi  dan industrialisasi  di  Indonesia  yang  memiliki  sifat  kompleks  dan  bertahap-tahap, tentunya  dikaitkan  dengan  aspek  hukum.  Daoed  melihat  peranan  dunia  luar dalam  modernisasi  dan  industrialisasi  Indonesia  besar  sekali.  Indonsia membutuhkan  penyusupan  berupa  teknologi  modern  dan  modal  yang  datang dari luar negeri. Penulis tersebut juga melihat adanya kecenderungan mengenai pergeseran industri pembuatan barang, yang pada dasanya terdapat barang baru dari luar yang akan masuk ke pasar dan kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh sebab  itu,  tidak  serta  merta  ilustrasi  tersebut  diterima  masyarakat  Indonesia, tentunya  langkah-langkah  yang  harus  dilakukan  oleh  Indonesia  sebagai  pihak yang  akan  menerima  arus  industri  asing  itu  menimbulkan  dorongan  untuk melakukan berbagai persipan berupa pengadaan dan perombakan dalam negeri. Pembangunan  merupakan  bentuk  perubahan  sosial  yang  terarah  dan terncana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf  kehidupan  masyarakat.  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  telah mencantumkan  tujuan  pembangunan  nasionalnya.  Kesejahteraan  masyarakat adalah suatu keadaan yang selalu menjadi cita-cita seluruh bangsa di dunia ini. Berbagai  teori  tentang  pembangunan  telah  banyak  dikeluarkan  oleh  ahli-ahli sosial  barat,  salah  satunya  yang  juga  dianut  oleh  Bangsa  Indonesia  dalam program pembangunannya adalah teori modernisasi.

## 4. Pengaruh Globalisasi dan Modern dalam Budaya Hukum
Globalisasi  dan  Modernisasi  dalam  mempengaruhi  budaya  hukum,
Pancasila  adalah jiwa  seluruh rakyat Indonesia, yang memberi  kekuatan hidup kepada  bangsa  Indonesia  serta  membimbingnya  dalam  mengejar  kehidupan lahir  yang  makin  baik  didalam  masyarakat  Indonesia  yang  adil  dan  makmur. Menyadari  bahwa  untuk  kelestarian  keampuhan  dan  kesaktian  Pancasila  itu,
perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai  luhur  yang  terkandung  didalamnya  oleh  setiap  warga  negara Indonesia,  setiap  penyelenggara  negara  serta  setiap  lembaga  kenegaraan  dan lembaga kemasyarakatan baik dipusat maupun daerah.
Setelah  kita  melihat  peristiwa-peristwa  anarkis  yang  dapat  memecah persatuan  bangsa  ini  yang  terjadi  baru-baru  ini,pemerintah  hendaknya mempertegas dan menanganinya dengantepat. Sebagai warga negara yang baik, kita  juga seharusnya dapatmenjaga eksistensi Pancasila, dengan menghayati isi kandunganPancasila  dan  mengamalkanya  dalam  kehidupan  sehari-hari yangmerupakan  dasar  negara,  tujuan  hidup  bangsa,  pandangan  hidupbangsa bentuk kepribadian bangsa yang membedakan kita dengannegara lain. Dan kita tidak  hanya  sibuk  mempelajari    Pancasila,memperdebatkan  tentang  pancasila, tetapi  kita  sendiri  sebenarnyatidak  pernah  mengamalkanya  dalam  kehidupan sehari-hari.
Masyarakat  dan  kebudayaan  tak  lain  adalah  dwitunggal  dalam  elemen budaya  hukum  yang  memiliki  pengaruh  penting  dalam  bekerjanya  sebuah sistem  besar,  bernama  sistem  hukum.  Maka  tak  heran  jika  para  ahli  hukum mengatakan  jika  budaya  dan  kesadar-an  hukum  adalah  satu-satunya  sumber dan kekuatan mengikat dari hukum. Tetapi untuk meningkatkan derajat budaya hukum  bukanlah  perkara  mu-dah.  Sebuah  tugas  yang  tidak  ringan,  karena kesadaran hukum suatu bangsa bersumber dari perasaan dan keyakin-an hukum individu.  Sehingga  dibutuh-kan  upaya  membangun  keyakinan  individu- individu  masyarakat  Indonesia  bahwa  hukum  adalah  tonggak  acuan  di  negeri ini.
Budaya  hukum  bukan  hanya  monopoli  masyarakat,  di  dalamnya  ada peran  serta  penguasa  dan  pembentuk  undang-undang  sebagai  guru  yang seharusnya  pantas  “digugu”  dan  “ditiru”,  serta  bijak  dan  tentunya  berbudi. Bukan  sebaliknya,  hanya  menjadi  pejabat  yang  menikmati  kursi  dengan melupakan tugas dan kewa-jiban sebagai pelayan masyarakat. Akibatnya, timbul masyarakat yang lepas kontrol dan tak terkendali, karena pengontrol masyarakat –dalam hal ini pejabat negara- melupakan masyarakat. Selain masyarakat hanya merasa  dijadikan  objek  kepentingan  pejabat  semata,  atau  dijadikan  sapi  perah yang  dimanfaatkan  untuk  memuaskan  kepentingan  penguasa.  Dampaknya, tidak ada lagi kesadaran hukum di masyarakat, hukum hanya  sebatas angin lalu yang tidak diacuhkan oleh lapisan bawah.
Peraturan  perundang-undangan  se-harusnya  berasal  dari  suara „bawah ‟ yang dibawa ke „atas ‟ , dan bukan corong kepentingan penguasa untuk mengobok-ngobok  rakyat  di  bawah.  Karena  hukum  bukan  hanya  produk penguasa semata, melainkan hasil dari pengejawantahan nilai-nilai yang ada di masyarakat. 14 Karenanya,  upaya  peningkatan    derajat  budaya  hukum  dapat
14 Sebagaimana  pemikiran  mazhab  Historical  Jurisprudence,  yang  diwakili  oleh Friedrich  Karl  von  Savigny,  bahwa  hukum  bukanlah  sesuatu  yang  dapat  diciptakan
dilakukan  dengan  melakukan  beberapa  cara,  seperti  membuat  produk  hukum yang sesuai dengan suara rakyat, dan tidak pula membuat frustasi dan sengsara rakyat.  Juga  bukan  produk  hukum  yang  hanya  memuat  kepentingan-ke- pentingan personal, kelompok tertentu yang bermain di dalamnya.
Hukum  layaknya  suatu  bahasa,tumbuh  dan  berkembang  dalam  sebuah bangsa  dan  menjadi  milik  bersama  dari  bangsa  tersebut.  Karena  itu,  hukum didasarkan pada karakter dan jiwa kebangsaan dari bangsa yang bersangkutan (volkgeist). Realita yang terjadi saat ini, hukum hanya dijadikan sebagai kambing hitam.  Rakyat  hanya  tahu  “prosedur  hukum  berbelit-belit,  hukum  ada  untuk dilanggar, atau hukum hanya untuk wong cilik, tajam ke bawah tumpul keatas.” Karenanya  sebagai  penguasa  harus  mampu  membuktikan  bahwa  semua paradigma itu adalah salah dan selanjutnya menunjukkan perilaku yang pantas ditiru.  Negara  hukum 15 bukan  hanya  sebatas  predikat  semata.  Bila  hanya antonim dari kata machtsstaat, tentu predikat ini mudah terukir di negeri ini.
Akan  tetapi,  yang  sesungguhnya  harus  dipertanyakan,  apakah  hukum telah mendarah daging di dalam diri bangsa Indonesia? apakah memang hukum telah  memiliki  „nyawa ‟ -nya  di  bumi  Indonesia  ini?  Sudah  saatnya  setiap komponen  bangsa  harus  berani  menjadi  agen  perubahan  (the  agent  of  change) demi  tegaknya  hukum,  sebagaimana  pandangan  Roscoe  Pound 16 yang  men- jadikan hukum sebagai social engineering.
Berartipadasatupihakpembangunanhukummerupakanupayauntuk- merombakstrukturhukumpemerintahjajahan  yang  umumnyadianggapbersi- fatexploitatif  dandiskriminatif.  Dan  padapihaklainpembangunanhukumitudil- aksanakandalamkerangkauntukmemenuhituntutan- tuntutanpembangunanmasyarakat.
- negarabarusenantiasamengesankanadanyaperananganda,  yaitu;  Pertama,  pem- bangunanhukummerupakanupayauntukmelepaskandiridarilingka- ranstrukturhukumkolonial.Upayatersebutterdiriataspenghapusan,  penggantian, danpenyesuaianketentuanhukumwarisankolonialgunamemenuhituntutan- masyarakatnasionalbaru.Kedua, pembangunanhukumberperan pula dalammen-
secara  sewenang-wenang  dan  terencana  oleh  pembuat  hukum,  melainkan  hukum merupakan  proses  yang  bersifat  internal  dan  otonom  serta  diam-diam  dalam  diri masyarakat.  [Lihat:  Prof.  Darji  Darmodiharjo    dan  DR.  Shidarta,  SH.,  Pokok-Pokok Filsafat  Hukum, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,  2006), Cet. Ke-6, h.128].
15 Pembahasan tentang negara hukum telah  dituangkan secara detail oleh Prof. Dr. H.  Muhammad  Tahir  Azhari,  SH,  dalam  bukunya  Negara  Hukum.  Beliau mendefinisikan Negara Hukum sebagai suatu gagasan bernegara yang paling ideal dan telah berkembang sejak lama. [Lihat: Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.4, 2010), hlm.2].
16 Roscoe  Pound  dalam  teorinya  mengatakan  bahwa  “Law  as  tool  of  social engineering” hukum  sebagai alat perekayasa sosial masyarakat. [Lihat: Andre Ata Ujan, Filsafat Hukum,  Membangun Hukum, Membela Keadilan, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), h. 233].
dorong proses pembangunan, terutamapembangunanekonomi yang memangdi- perlukansetelahkemerdekaannegara-negaratersebut. 17

## 5. Pengaruh Sistem Hukum Indonesia Berbasis Pancasila dalam Pusaran Globalisasi dan Modernisasi
Tantangan  Pancasila  sebagai  ideologi  terbuka  di  eraglobalisasi  ini  telah nampak baik kini maupun nanti. Seperti terjaditindakakan sparatis yang terjadi di berbagai wilayah sperti aceh,Maluku, Papua dan yang lainya. Dan belum lama ini terjadigerakan-gerakan terorisme yangmengatsnamakan Agama dangerakan- gerakan  dari  NII,  yang  justru  hendak  memecah  persatuandan  kesatuan  negara kita.  Penanganan  yang    tidak  tepat  dan  tegasterhadap  gerakan-gerakan  atau tindakan-tindakan  yang  dapatmemecah  persatuan  bangsa  tersebut  akan berdampak  padaancaman  eksistensi  pancasila  di  negara  ini.  Jika  bangsa Indonesia  sudah  kehilangan  jiwanya  karena  pengaruh  lingkungan,  maka hilanglah eksistensi kebangsaan Indonesia.
Di era globalisasi ini Pancasila juga akan di hadapkan oleh permasalahan yang lebih besar yaitu adanya globalisasi. Sekecilapapun perubahan yang terjadi di  dunia  akan  segera  dirasakan  olehbangsa  Indonesia,  dan  sebaliknya  sekecil apapun  peristiwa  atau  masalah  yang  terjadi  di  Indonesia  akan  segera  terlihat oleh  dunia,Sehingga  Pancasila  sebagai  pandangan  hidup  bangsa  harus tetapterjaga eksistensinya dalam masyarakat bangsa Indonesia agartidak hilang karena  pengaruh globalisasi. Hukum  Indonesia,  eksistensi  Pancasila  dalam  era Globalisasi  dan  Modernisasi,  Segala  pengaturan  penyelenggaraan  kehidupan kenegaraan harus mengacu kepada Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila yaitu :
a. Nilai  Ketuhanan  Sila  yang  pertama  sila  Ketuhanan  yang  Maha  Esa, bangsa  Indonesia  menyatakan  kepercayaan  dan  ketakwaan  terhadap Tuhan  Yang  Esa  dan  oleh  karenanya  manusia  Indonesia  percaya  dan takwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  sesuai  dengan  agama  dan kepercayaannya  masing-masing  menurut  dasar  kemanusiaan  yang  adil dan  beradap.  Sehingga  tercipta  kerjasama  antara  pemeluk  agama  dan kepercayaan yang berbeda-beda menuju Tri Kerukunan Umat Beragama, antara  lain  kerukunan  intern  umat  beragama,  kerukunan  antar  umat beragama, kerukuran antara umat beragama dengan pemerintah.
b. Nilai  kemanusiaan  Sila  kedua  merupakan  kesesuaian  dengan  hakikat manusia. Hanya orang yang sadar dirinya adalah manusia yang akanbisa memperlakukan  orang  lain  sebagai  makhluk  TuhanYang  Maha  Esa. Dengan  adanya  sikap  saling  menghargai  setiap  manusia,  maka  akan timbul  persamaan  derajat,  persamaan  hak  dan kewajiban  asasi  manusia tanpa  membeda-bedakan  suku,  agama,  ras  dan  jenis  kelamin.  Hormat menghormati,  saling  bekerjasama,  tenggang  rasa,  sopan  santun
17 ABD. Hakim G. Nusantara, Nasroen Jasabari, Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 1-2
merupakan  sebagian  perwujudan  dari  menjunjung  tinggi  nilai-nilai kemanusiaan.
c. Nilai  Persatuan  Pengakuan  terhadap  nilai-nilai  kemanusiaan  yang berdasarkan  ketuhanan  adalah  modal  awal  bagi  terciptanya  persatuan bangsa Indonesia. Sikap yang mampu menempatkan kepentingan bangsa
Indonesia diatas kepentingan pribadi dan golongan serta mengembangkan persatuan Indonesia atasBhineka Tunggal Ika.
d. Nilai  Kerakyatan  Kerakyatan  merupakan  kata  kunci  dari  sila  keempat. Hal  ini  berarti  rakyat  mempunyai  kedudukan  yang  tertinggi  dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedaulatan negara  ditangan  rakyat,  maka  segala  keputusan  diutamakan  dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
e. Hakikat  dari  sila  kelima  adalah  adil,  yaitu  kesesuaian  dengan  hakikat adil. Kata adil dapat diartikan tidak memihak, memberikan yang bukan hak,  mengambil  hak,  adil  terhadap  diri  sendiri  dan  orang  lain. Perwujudan  keadilan  sosial  dalam  keadilan  sosial  atau  kemasyarakatan meliputi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Keadilan  dalam  bidang  sosial terutama  meliputi  bidang-bidang  ideologi,  politik,  hukum,  ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional.
Pembangunan  sistem  hukum  nasional  harus  diarahkan  kepadahukum nasional  yang  mengabdi  kepada  kepentingan  nasional.  Pembangunanhukum harus  dapat  dijadikan  dasar  untuk  menjamin  masyarakat,  antara  laindapat membuat kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindunganhukum. Dalam bahasa  para  ahli  filsafat  pencerahan,  hukum  tidak  bolehhanya  merupakan  alat bantu untuk mencapai rasionalitas, akan tetapi hukumitu sendiri harus rasional.
Hukum yang rasional adalah hukum yang benar-benar mampumewujudkan  tujuan  kehadirannya.  Selanjutnya  untuk  menjamin karyahukum  yang  rasional  itu  dapat  mewujudkan  tujuannya,  ia  harus didukungoleh tindakan yang efisien  dari  perangkat pelaksanaan hukum, disini perananaparat  penegak  hukum  sangat  menentukan.Untuk  dapat  menentukan bidang  hukum  mana  yang  sebaiknya  harusdikembangkan,  dapat    dipakai  pola ukuran atau kriteria sebagai berikut :
1. Ukuran keperluan mendesak ( urgent need ). Ukuran ini digunakanmanakala  kita  terdesak  untuk  melakukannya  tanpa kesempatan memilihdalam arti yang sebebanrnya.
2. Ukuran  kelayakan  ( feasibility ).  Ukuran  ini  digunakan  manakala kitadihadapkan  kepada  bidang  hukum  yang  mengandung  terlalu banyakhalangan.  Untuk  bidang  hukum  ini  perlu  ditangguhkan  dan dipilihbidang-bidang hukum yang tidak ada komplikasi budaya,keagamaan dansebagainya.
3. Ukuran  perubahan  yang  pokok  ( fundamental  change ).  Dalam  hal iniperubahan  melalui  perundang-undangan  diperlukan,  karena pertimbangan politis, ekonomis dan atau sosial
Untuk  dapat  menentukan  bidang  hukum  mana  yang  sebaiknya harusdikembangkan, dapat  dipakai pola ukuran atau kriteria sebagai berikut :
1. Ukuran keperluan mendesak ( urgent need ). Ukuran ini digunakanmanakala  kita  terdesak  untuk  melakukannya  tanpa kesempatan memilihdalam arti yang sebebanrnya.
2. Ukuran  kelayakan  ( feasibility ).  Ukuran  ini  digunakan  manakala kitadihadapkan  kepada  bidang  hukum  yang  mengandung  terlalu banyakhalangan.  Untuk  bidang  hukum  ini  perlu  ditangguhkan  dan dipilihbidang-bidang hukum yang tidak ada komplikasi budaya,keagamaan dansebagainya.
3. Ukuran  perubahan  yang  pokok  ( fundamental  change ).  Dalam  hal iniperubahan  melalui  perundang-undangan  diperlukan,  karena pertimbangan politis, ekonomis dan atau sosial. 18

## D. Kesimpulan
Pembangunan  sistem  hukum  nasional  harus  diarahkan  kepada  hukum nasional  yang  mengabdi  kepada  kepentingan  nasional.  Pembangunan  hukum harus  dapat  dijadikan  dasar  untuk  menjamin  masyarakat,  antara  lain  dapat membuat kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum. Dalam bahasa para ahli filsafat pencerahan, hukum tidak boleh hanya merupakan alat bantu untuk mencapai rasionalitas, akan tetapi hukum itu sendiri harus rasional, dalam  pembentukan  hukum  maka  nilai  islam  dan  pancasila    harus  tertuang dalam  kerangka  pandang  bangsa  Indonesia.  Karena  filsafatpencasilamerupa- kanpondasidansyogyanyanilaipersatuandankearifanloka. Sehing-
gapengarusdarimodernisasidanglobalisasibisa di kendalikandalamperkem- bangan system hukum di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Buku dan Jurnal:
Abdulsyani, Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan , (Bumi Aksara, Jakarta, 1994)
18 Edi  setiadi, Pengeruh  Globalisasi Terhadap  Substansi  dan  Penegakan  Hukum ,  jurnal Hukum, Volume XVIII No. 4 Oktober-Desember 2002Hlm 444-445
ABD.  Hakim  G.  Nusantara,  Nasroen  Jasabari,  Beberapa  Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1980)
Chmad Ali, Menguak  Teori Hukum Dan Teori Peradilan , Vol. 1 Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Premedia Group. 2000
Edi  setiadi, Pengeruh  Globalisasi  Terhadap  Substansi  dan  Penegakan  Hukum , jurnal Hukum, Volume XVIII No. 4 Oktober-Desember 2002
Fakih, Mansour, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi , (Insistpress, Yogyakarta, 2009)
Sztompka,  Piort, Sosiologi  Perubahan  Sosial ,  (Prenada,  Jakarta,  2004),  hlm 152-153.
Nurhaidah,  M.  Insya  musa, Dampak  Pengeruh  Globalisasi  Bagi  Kehidupan Bangsa  Indonesia , Jurnal Pesona Dasar, Vol. 3. April 201
Nasrudin  Umar, Konsep  Hukum  Moderen:  Suatu  Persepektif  Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama, dan Sistem Hukum Nasional , Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 172
Satjipto Raharjo, Hukum dan Perubahan Sosial (Suatu Tinjauan  Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman  di  Indonesia ),  Yogyakarta,  Genta  Publishing,  2009,    hlm.
193
Soekanto,  Soerjono, Sosiologi  Suatu  Pengantar ,  (Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 1994) hlm. 333.
Teguh  Prasetyo,  2013, Hukum  dan  Sistem  Hukum  Berdasarkan  Pancasila , Yogyakarta: Media Perkasa.

## Makalah:
Sebagaimana  pemikiran  mazhab  Historical  Jurisprudence,  yang  diwakili oleh  Friedrich  Karl  von  Savigny,  bahwa  hukum  bukanlah  sesuatu  yang  dapat diciptakan  secara  sewenang-wenang  dan  terencana  oleh  pembuat  hukum, melainkan  hukum  merupakan  proses  yang  bersifat  internal  dan  otonom  serta diam-diam  dalam  diri  masyarakat.  [Lihat:  Prof.  Darji  Darmodiharjo    dan  DR. Shidarta, SH., Pokok-Pokok Filsafat  Hukum, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), Cet. Ke-6.
Pembahasan  tentang  negara  hukum  telah    dituangkan  secara  detail  oleh Prof.  Dr.  H.  Muhammad  Tahir  Azhari,  SH,  dalam  bukunya  Negara  Hukum. Beliau  mendefinisikan  Negara  Hukum  sebagai  suatu  gagasan  bernegara  yang
paling ideal dan telah berkembang sejak lama. [Lihat: Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.4, 2010)
Roscoe  Pound  dalam  teorinya  mengatakan  bahwa  “Law  as  tool  of  social engineering”  hukum    sebagai  alat  perekayasa  sosial  masyarakat.  [Lihat:  Andre Ata  Ujan,  Filsafat  Hukum,    Membangun  Hukum,  Membela  Keadilan, (Yogyakarta: Kanisius, 2009)