SBY dalam Konflik Indonesia-Malaysia
Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 5, No. 1, 2014, Hal. 3-22
© 2014 PSDR LIPI ISSN 2087-2119
Soft Diplomacy SBY dalam Konflik Indonesia-Malaysia: Studi Kebijakan SBY terhadap Pelanggaran Kedaulatan oleh Malaysia di Perairan Bintan Tahun 2010

## Mohamad Rosyidin

## Abstract
This  paper  seeks  to  interpret  and  evaluate  President  Yudhoyono’s diplomatic  approach  towards  Malaysia  regarding  the  captured  of three  Indonesian  officials  in  2010  by  Malaysian  Maritime  Police.  It is  interesting  since  violation  of  state  sovereignty  had  triggered  mass protest in Indonesia, the executive ignored the public demand. Rather than  using  coercive  approach,  the  Indonesian  elite  employed  soft diplomacy to engage Malaysia towards win-win solutions. This paper argues that Yudhoyono’s foreign policy towards Malaysia in this context is counterproductive to increase nation’s self-esteem. Yudhoyono’s soft diplomacy only matters for short term interest but not for long term one. This paper argues that the strategy chosen by President Yudhoyono is rooted from his misconception of soft power. This paper also suggest that soft power alone is insufficient to serve national interest; it need to be combine with hard power. As such, the effective diplomacy is smart power; the combination of soft and hard power which is compatible to the Second Principle of Pancasila.
Keywords: soft diplomacy, soft power, SBY’s foreign policy, smart power

## Pendahuluan
Hubungan  Indonesia-Malaysia  ibarat roaller-coaster yang  selalu  naik-turun. Terkadang  hubungan  negara  serumpun  itu  hangat,  terkadang  memanas. Salah satu peristiwa yang membuat hubungan kedua negara memanas adalah insiden  penangkapan  tiga  petugas  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan (KKP) oleh polisi laut Malaysia pada 13 Agustus 2010 lalu. Ketiga petugas itu  sebelumnya  telah  menahan  tujuh  nelayan  Malaysia  karena  tertangkap basah sedang mencuri ikan di perairan Bintan, Indonesia. Ketiga petugas itu pun mendapat perlakuan buruk dari petugas Malaysia. Anehnya, pada saat opini publik begitu kencang mengecam tindakan Malaysia itu dan menuntut respon  tegas  dari  pemerintah,  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY) justru  memakai  pendekatannya  sendiri.  Alih-alih  melakukan  protes  keras
atau  mengirim  pasukan  militer  untuk  menggertak  Malaysia,  Presiden  SBY memilih langkah diplomasi untuk meredam ketegangan antar kedua negara. Setelah pemerintah Indonesia mengembalikan tujuh nelayan Malaysia, kasus pun tuntas dengan dikembalikannya ketiga petugas KKP ke tanah air.
Walaupun pendekatan diplomatik SBY telah berhasil menurunkan tensi hubungan Indonesia-Malaysia, publik kecewa karena pemerintah dianggap terlalu ‘ramah’ terhadap Malaysia yang sering berbuat ulah. Pemerintah dituduh tidak punya wibawa dan harga diri di hadapan Malaysia. Ketidakmampuan pemerintah  bersikap  tegas  kepada  Malaysia  mencerminkan  rendahnya posisi  tawar    Indonesia  di  hadapan  Malaysia.  Padahal  pihak  Malaysia menantang  Indonesia  dengan  melontarkan  kecaman  keras  atas  tindakan publik  Indonesia  mengobarkan  kampanye  anti-Malaysia.  Menanggapi demonstrasi  anti-Malaysia  yang  marak  terjadi  di  Indonesia,  Menteri  Luar Negeri Malaysia Anifah Aman mengatakan, “Malaysia adalah bangsa yang penyabar. Harus ada tindakan untuk memastikan bahwa demonstrasi bisa dikendalikan  sebelum  bangsa  Malaysia  kehilangan  kesabaran”  (vivanews 2010).  Pernyataan  ini  dapat  ditafsirkan  sebagai  kesiapan  Malaysia  untuk berkonflik dengan Indonesia. Namun dalam menanggapi situasi konfliktual seperti itu, pemerintah berjalan sendirian dalam memutuskan kebijakan luar negeri apa yang akan diambil terlepas dari aspirasi publik.
Tulisan ini hendak menafsirkan dan mengevaluasi kebijakan luar negeri Presiden  SBY  dalam  kasus  penangkapan  tiga  petugas  KKP  oleh  petugas Malaysia. Secara spesifik, tulisan ini mengkaji strategi kebijakan luar negeri SBY  dalam  konteks  konflik  hubungan  bilateral  Indonesia-Malaysia.  Di samping itu, tulisan ini menawarkan masukan berupa rekomendasi kebijakan kepada pemerintah terkait bagaimana seharusnya memilih strategi diplomasi yang tepat khususnya dalam situasi konfliktual.
Tulisan  ini  mengaplikasikan  konsep power dalam  studi  Hubungan Internasional  untuk  mendeskripsikan  perilaku  politik  luar  negeri  SBY terhadap  Malaysia.  Untuk  menganalisis  strategi  diplomasi  SBY,  tulisan  ini mengaplikasikan  pemikiran  Joseph  Nye  tentang  tipologi power yaitu soft power , hard power , dan smart power (Nye 2004; 2009; 2011a; 2011b). Argumen dalam tulisan ini sepenuhnya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Sumber data pendukung terutama digali dari pendapat para ahli yang tulisannya tersebar di berbagai karya ilmiah baik berupa buku dan jurnal ilmiah dan pernyataan para pembuat kebijakan dalam bentuk teks pidato dan pernyataan-pernyataan di media massa. Meskipun sebagian besar data  merupakan  data  kualitatif,  namun  tulisan  ini  juga  memasukkan  data kuantitatif sebagai data pendukung.
Tulisan ini berangkat dari asumsi bahwa strategi kebijakan luar negeri yang  dipakai  SBY  dalam  menghadapi  situasi  konfliktual  dengan  Malaysia kurang tepat dan cenderung berdampak negatif terhadap wibawa dan harga
diri bangsa. Pemerintah tidak mempertimbangkan konsekuensi dari pilihan kebijakan  yang  diambil  dalam  jangka  panjang.  Akar  dari  pilihan  strategi diplomasi tersebut adalah kepercayaan yang terlalu berlebihan pada soft power yang  dianggap  sarana  paling  efektif  dalam  hubungan  internasional  abad- 21.  Tulisan  ini  berpendapat  bahwa  kesalahpahaman  pemerintah  terhadap konsep soft  power turut  berperan  dalam  pemilihan  strategi  diplomasi  yang kurang  tepat. Soft  power bukan  satu-satunya  alat  diplomasi  dan  terkadang tidak efektif dalam situasi konfliktual.
Tulisan  ini  mengajukan  saran  bahwa  dalam  menyikapi  tindakan negara lain yang cenderung konfrontatif, pemerintah semestinya mengambil strategi kebijakan luar negeri yang tepat tanpa mengorbankan kewibawaan dan  harga  diri  bangsa.  Dalam  kaitan  ini,  penulis  tidak  menganjurkan menggunakan  strategi  yang  bersifat  konfrontatif-emosional,  melainkan strategi  yang  berhati-hati  ( prudent )  dalam  pengertian  strategi  itu  nantinya tidak beresiko melemahkan wibawa dan harga diri bangsa di hadapan bangsa lain. Menurut para penganut aliran realisme politik, diplomasi yang prudent berarti  diplomasi  yang  meletakkan  konsekuensi  politik  sebagai  parameter rasionalitas kebijakan luar negeri. Konsekuensi politik ini seharusnya menjadi pertimbangan para pembuat kebijakan sebelum keputusan penting diambil. Mengabaikan  pertimbangan  ini  berpotensi  memperlemah  posisi  tawar Indonesia di hadapan negara lain.
Tulisan  ini  akan  dibagi  menjadi  tiga  bagian.  Bagian  pertama  akan menjelaskan  konsep power dan  tipologinya  untuk  menjelaskan  diplomasi sebagai  strategi  pelaksanaan  politik  luar  negeri.  Bagian  kedua  akan mengaplikasikan konsep soft power pada kasus hubungan Indonesia-Malaysia terkait penangkapan tiga petugas KKP oleh petugas Malaysia. Bagian ketiga adalah kesimpulan dan rekomendasi.
Kerangka Teori: Tipologi power sebagai alat diplomasi Diplomasi  senantiasa  berhubungan  dengan  strategi  penggunaan  kekuatan dalam pelaksanaan politik luar negeri. Kekuasaan atau dalam bahasa ilmu politik ‘ power ’ adalah kemampuan membuat pihak lain melakukan sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh pihak tersebut (Dahl 1957: 202-203). Morgenthau (1978: 30) mengatakan bahwa, “Ketika kita membicarakan tentang kekuasaan, yang  kita  maksud  adalah  pengendalian  seseorang  terhadap  pikiran  dan tindakan  orang  lain.”  Dalam  pengertian  yang  berbeda, power bisa  berarti sumberdaya ( resources ) yang berguna untuk mencapai tujuan dalam proses tawar-menawar atau negosiasi. Oleh sebab itu, power dalam politik internasional ibarat uang dalam ekonomi pasar (Wolfers 1962: 105). Ibarat dalam proses jual-beli, baik penjual maupun pembeli dituntut piawai menggunakan power agar mampu menghindari kerugian dan memperbesar keuntungan. Begitu
pula dengan negarawan, kepiawaian menggunakan power ketika melakukan hubungan luar negeri dengan negara lain sangat menentukan keberhasilan politik luar negerinya. Negarawan yang kurang piawai menggunakan power akan  menyebabkan  negaranya  menderita  kerugian  dalam  hal  pencapaian kepentingan  nasional.  Sebaliknya,  negarawan  yang  piawai  memainkan power -nya, maka negara lain akan berpikir dua kali untuk mempermainkan negara tersebut. Pendek kata, power menempati posisi sentral dalam dunia diplomasi.
Sebagai konsep yang abstrak, power tidak dapat diketahui hanya dari indikator-indikator yang bersifat material. Hans Morgenthau dalam risalah klasiknya, Politics Among Nations (Morgenthau 1978: 117) membagi kategori power menjadi  dua  macam  yaitu power yang  relatif  stabil  dan power yang cenderung  berubah  atau  tidak  konstan. Power yang  relatif  stabil  adalah sumberdaya-sumberdaya yang bersifat material dan dapat diukur misalnya luas  wilayah  (geografi),  jumlah  penduduk  (demografi),  kapasitas  industri, kekuatan  militer,  serta  potensi  sumberdaya  alam.  Sedangkan power yang cenderung berubah adalah sumberdaya-sumberdaya yang bersifat imaterial dan  tak  dapat  diukur  seperti  karakter  nasional,  moral  nasional,  kualitas diplomasi,  dan  kualitas  pemerintahan.  Kedua  jenis power tersebut  tidak dapat  direduksi  satu  sama  lain.  Artinya, power yang  relatif  stabil  tidak lebih  penting  daripada power yang  cenderung  berubah  dan  sebaliknya. Keduanya merupakan elemen vital kekuatan nasional sebuah negara supaya dapat  memenangkan  kompetisi  dan  kerjasama  ( discord  and  collaboration )  di percaturan politik internasional.
Studi paling mendalam dan komprehensif mengenai power dilakukan oleh Joseph Nye. Karya-karyanya banyak membahas tentang hakekat power dalam hubungan luar negeri. Studi Nye mengenai power sebenarnya dimaksudkan sebagai  bahan  masukan  bagi  pemerintah  Amerika  Serikat  mengingat  Nye pernah  menjabat  sebagai  Asisten  Menteri  Pertahanan  dan  Ketua  Dewan Intelijen Nasional. Akan tetapi, buah karyanya telah dibaca secara luas oleh para pemimpin dunia sehingga pemikirannya sangat mempengaruhi politik luar negeri negara-negara lain di luar Amerika.
Salah satu kontribusinya yang paling penting adalah mengenai tipologi power . Nye membagi power menjadi tiga macam yaitu hard power , soft power , dan smart power (Nye 2004; 2009; 2011a; 2011b). Sebetulnya pembagian tersebut bukan gagasan yang sama sekali baru karena sebelumnya sudah disebutkan bahwa Hans Morgenthau juga membagi power menjadi dua macam. Bedanya adalah tipologi power versi Morgenthau hanya berdasarkan pada sifat dari sumber- nya, sedangkan tipologi Nye berdasarkan pada sifat dari penggunaan - nya. Dengan kata lain, tipologi Morgenthau dimaksudkan untuk membagi bermacam-macam  sumber  atau  elemen  kekuatan  nasional  suatu  negara
( elements  of  national  power ),  sedangkan  tipologi  Nye  dimaksudkan  untuk membagi cara kerja power dalam menghasilkan tujuan yang dikehendaki.
Secara  sederhana, hard  power dimaknai  sebagai  penggunaan  sarana- sarana  koersi  untuk  mencapai  tujuan.  Memerintahkan  orang  lain  untuk melakukan  apa  yang  seseorang  inginkan  adalah  elemen  dari hard  power . Orang tersebut dapat melakukannya karena ia memakai pendekatan ‘imbalan dan  hukuman’  ( reward and  punishment )  atau  strategi  ‘tongkat  dan  wortel’ ( stick and carrot ). Jika orang yang diperintahkan tersebut bersedia melakukan apa  yang  diinginkan  oleh  yang  memerintahkannya,  maka  orang  itu  akan diberi imbalan. Akan tetapi jika menolak, maka akan diberi hukuman. Aspek psikologis memainkan peran dalam hard power . Orang itu menyadari bahwa ia sedang diperintah (di bawah tekanan).  Sehingga dalam situasi ini, relasi antara pihak satu dan pihak lain bersifat hirarkis atau patron-klien. Dalam hubungan  internasional,  sumber hard  power adalah  kekuatan  militer  dan ekonomi.  Para  penganut  teori  realis  percaya  bahwa  kedua  sumberdaya material tersebut adalah elemen terpenting kekuatan nasional suatu negara.
Berbeda  dengan hard  power yang  bersifat  koersif, soft  power lebih menekankan  pada  pendekatan co-optive (persetujuan).  Artinya,  pihak  lain melakukan apa yang kita inginkan bukan karena ia berada dalam tekanan, melainkan  karena  ia  setuju  dengan  pemikiran  atau  tindakan  kita  sehingga ia bersedia mengikutinya. 1 Strategi soft power bukan memberi imbalan atau hukuman, melainkan ‘menciptakan situasi’ atau agenda setting . Ketika pihak lain tertarik atau terkesan dengan gagasan atau perilaku kita, maka hal itu dapat  mempengaruhi  cara  ia  berpikir  dan  merumuskan  tujuan  yang  pada gilirannya  mempengaruhi  tindakannya.  Analogi  yang  digunakan  Nye (1990:  181)  adalah  orang  tua  akan  lebih  efektif  dalam  mengontrol  anak- anak  remajanya  jika  ia  mampu  membentuk  keyakinan  dan  pikiran  anak- anaknya. Soft power sama pentingnya dengan hard power . Bila suatu negara mampu memperlihatkan legitimasi kekuasaannya di mata negara lain, maka ia  dapat  terhindar  dari  sikap  resisten  atau  melawan  dari  negara  lain.  Jika budaya dan ideologi yang ia anut menarik, pihak lain akan mengikutinya. Jika ia mampu mempromosikan norma internasional yang konsisten dengan masyarakatnya, maka ia tidak perlu berubah (Nye 1990: 167). Justru pihak lain akan mendukung dan mengikuti norma tersebut. Jadi negara tak perlu menguras banyak biaya sebagaimana hard power untuk membuat pihak lain mengikutinya.
1 Konsep soft power mirip dengan konsep hegemoni dari Antonio Gramsci. Menurut perspektif Gramscian, hegemoni secara bebas dapat dimaknai sebagai “ manipulasi ideologi oleh kelas penguasa sehingga seolah-olah menguntungkan semua pihak”. Ini berbeda dengan konsep soft power yang tidak mengandung manipulasi tetapi “promosi nilai-nilai, ideologi, budaya, dan norma untuk menarik pihak lain”. Namun begitu, keduanya sama-sama menekankan pada strategi untuk menguasai. Konsep soft power juga berbeda dengan konsep Ideological State Apparatus (ISA) dari Louis Althusser yang dimaknai sebagai institusi-institusi sosial yang melanggengkan ideologi pemerintah.
Meskipun demikian, soft power hendaknya dibedakan dengan pengaruh ( influence ). Seseorang mampu mempengaruhi orang lain tetapi belum tentu mempunyai  kekuasaan  atas  orang  tersebut.  Sebaliknya,  seseorang  yang mempunyai  kekuasaan  belum  tentu  mampu  mempengaruhi  orang  lain ( powerless ).  Morgenthau  (1978:  31)  mencontohkan,  seorang  menteri  luar negeri bisa mempengaruhi kebijakan seorang presiden namun ia tidak bisa memaksakan  kehendaknya  kepada  presiden,  sebaliknya  presiden  mampu memaksakan kehendaknya kepada menteri luar negeri semata-mata karena ia punya otoritas. Nye (2004: 6) mengatakan bahwa pengaruh bisa saja muncul dari hard power , sedangkan soft power lebih dari sekedar pengaruh. Soft power lebih  dari  sekedar  persuasi  atau  kemampuan  memerintahkan  pihak  lain menggunakan kekuatan argumen. Soft power adalah kemampuan membuat pihak lain tertarik sehingga ia akan memberikan persetujuannya. Persetujuan berarti kerelaan untuk menerima. Secara psikologis pihak yang dikenai soft power tidak  menyadari  kalau  dia  sedang  dikuasai.  Itulah  yang  diingatkan oleh  Nye  pasca  serangan  teroris  11  September  2001.  Bila  Amerika  terlalu mengedepankan  arogansi  dan  intoleransi,  maka  Amerika  akan  semakin rapuh (Nye 2002: xvi).
Dalam dunia yang semakin terglobalisasi, soft power adalah instrumen diplomasi  yang  semakin  diperlukan.  Napoleon  Bonaparte  pernah  berujar, “Hanya  ada  dua  kekuatan  di  dunia,  pedang  dan  pikiran.  Di  masa  depan pedang akan dikalahkan oleh pikiran” (Heinl 1966: 318). Perkataan Napoleon tersebut menemukan relevansinya dalam konteks politik internasional abad- 21 seiring semakin banyak negara yang memanfaatkan soft power daripada hard  power yang  mengedepankan  cara-cara  militer.  Diplomasi  kebudayaan merupakan contoh pemanfaatan soft power dalam mendukung kebijakan luar negeri  suatu  negara.  Banyak  negara  mulai  mempromosikan  beragam  aset budaya yang dimilikinya untuk menarik perhatian dunia internasional. Jepang dan Korea Selatan adalah sedikit negara yang cukup berhasil memanfaatkan budaya mereka untuk mendukung tujuan kebijakan luar negerinya.
Meskipun soft power sangat cocok dipakai dalam iklim gobalisasi seperti sekarang ini dimana teknologi informasi berkembang begitu pesat, ia bukan solusi bagi semua persoalan yang dihadapi negara. Tantangan abad-21 tidak hanya  keamanan  non-tradisional,  namun  ancaman  tradisional  dari  negara lain tetap sangat besar. Untuk itu, pemerintah tidak boleh mengabaikan hard power . Ia tetap relevan sebagai penyokong kesuksesan soft power . Kombinasi antara hard power dan soft power disebut smart power (Nye 2011: xiii). Pakar diplomasi  S.  L.  Roy  (1984:  19)  menyatakan  bahwa,  “Hakikat  diplomasi yang  sukses  adalah  kemampuan  menempatkan  penekanan  yang  benar pada  setiap  keadaan  tertentu  pada  satu  atau  lebih  instrumen  diplomasi, termasuk penggunaan kekuatan.” Pernyataan ini mengimplikasikan kapan pun  negosiasi  damai  dilaksanakan,  kekuatan  koersif  berdiri  di  belakang
(siap siaga), dan bila dibutuhkan, ia dibawa ke depan sebagai ancaman, jika ancaman gagal kekuatan koersif digunakan secara terbuka. Kekuatan militer sebagai sarana pemaksa atau alat kekerasan merupakan bagian integral dari diplomasi dalam dunia yang anarki (Roy 1984: 20). Jadi smart power adalah kunci  sukses  diplomasi  yang  cerdas  ( smart  diplomacy ).  Mengedepankan hard power saja dapat memicu kebencian dan permusuhan dari negara lain. Mengedepankan soft  power saja  dapat  menimbulkan  resiko  jangka  panjang lemahnya  posisi  tawar  di  hadapan  negara  lain.  Oleh  sebab  itu,  prinsip kehati-hatian ( prudent ) dalam hubungan antar negara harus dimaknai dalam kerangka penggunaan smart power secara canggih.

## Soft power dan diplomasi SBY
Kasus  penangkapan  tiga  petugas  KKP  oleh  Polisi  Maritim  Malaysia  di perairan Bintan memicu reaksi keras dari masyarakat Indonesia. Demonstrasi di depan kantor Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berujung pada tindakan saling  kecam.  Kemarahan  publik  memang  beralasan  sebab  selain  telah melanggar  kedaulatan  karena  memasuki  wilayah  Indonesia,  tindakan aparat Malaysia yang menangkap tiga petugas KKP tersebut disertai dengan kekerasan.  Menanggapi  tindakan  ‘kurang  ajar’  Malaysia  tersebut,  opini publik menghendaki ketegasan dari pihak Indonesia. Tuntutan itu memang terkesan emosional dan reaktif. Morgenthau (1978: 265) pernah menyatakan bahwa  kebijakan  luar  negeri  seringkali  tidak  sejalan  dengan  opini  publik. Namun  secara  normatif,  pemerintah  Indonesia  sudah  sepantasnya memberikan  tindakan  tegas  karena  apa  yang  dilakukan  oleh  Malaysia  itu sudah mengancam kepentingan nasional Indonesia, khususnya menyangkut kedaulatan dan perindungan terhadap warga negara.
Awalnya  pemerintahan  SBY  mengajukan  nota  protes  sebagai  reaksi atas  peristiwa  tersebut.  Namun  protes  Indonesia  ternyata  tidak  diiringi dengan  tindakan  tegas  pemerintahan  SBY.  Pada  akhirnya,  SBY  memilih jalur  diplomatik  untuk  menyelesaikan  masalah  itu.  Dalam  pidatonya  di Markas Besar TNI, SBY mengemukakan alasan mengapa Indonesia memilih pendekatan  diplomatik. Pertama ,  faktor  sejarah.  “Indonesia  dan  Malaysia mempunyai hubungan sejarah, budaya dan kekerabatan yang sangat erat, dan mungkin yang paling erat dibanding negara-negara lain, dan sudah terjalin selama ratusan tahun” (detik 2010). Di samping itu, diplomasi penting karena untuk menjaga keutuhan ASEAN. Kedua , faktor strategis. Ada sekitar dua juta tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia serta tiga belas ribu pelajar dan mahasiswa Indonesia yang belajar di Malaysia. Wisatawan Malaysia di Indonesia adalah ketiga terbesar di dunia. Investasi Malaysia di Indonesia 5 tahun  terakhir  (2005-2009)  adalah  285  proyek  investasi,  berjumlah  US$  1.2 miliar, dan investasi Indonesia di Malaysia berjumlah US$ 534 juta. Jumlah
perdagangan kedua negara telah mencapai US$ 11,4 miliar pada tahun 2009 (Yudhoyono 2010).
Tabel-tabel  di  bawah  ini  memperkuat  alasan  SBY  di  balik  keputusan memilih  strategi  diplomatik  ketimbang  strategi  koersi  terhadap  Malaysia. Dari  aspek  perdagangan,  pada  tahun  2009  neraca  perdagangan  Indonesia- Malaysia  mengalami  defisit  dalam  sektor  migas.  Meskipun  demikian, surplus perdagangan terjadi dalam sektor non-migas. Sementara dari aspek penempatan tenaga kerja migran, Malaysia merupakan negara tujuan terbesar kedua setelah Arab Saudi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia pada tahun 2009 sebanyak 123.886 orang. Lalu dari aspek investasi langsung, Malaysia menempati peringkat ke-10 yang pada tahun 2009 saja mencakup 75 proyek dengan  total  investasi  sebesar  $129.3  juta.  Pendek  kata,  Malaysia  terlalu menguntungkan  bagi  Indonesia  sehingga  SBY  memilih  pendekatan  lunak untuk menjaga agar keuntungan tadi tidak lepas dari Indonesia.
Tabel 1. Neraca perdagangan Indonesia-Malaysia tahun 2009 (ribu US$)
Sumber: kemendag.go.id
URAIAN 2009 \ TOTAL PERDAGANGAN 12.500.255,0 MIGAS 3.679.653,2 NON MIGAS 8.820.601,8 EKSPOR 6.811.823,5 MIGAS 1.175.451,8 NON MIGAS 5.636.371,8 IMPOR 5.688.431,5 MIGAS 2.504.201,5 NON MIGAS 3.184.230,0 NERACA PERDAGANGAN 1.123.392,1 MIGAS -1.328.749,7 NON MIGAS 2.452.141,8
Tabel 2. Penempatan Per Tahun Per Negara (10 Besar Negara Penempatan) Sumber: BNP2TKI No N eg ar a Pen em pata n Tah un Ju m la h 2006 200 7 200 8 200 9 20 10 20 11 20 12 1 Sa ud i A ra bia 281, 08 7 257, 21 7 234, 64 4 276, 63 3 228, 89 0 137, 64 3 11, 814 1, 427 ,928
2 M ala ys ia
219, 65 8 222, 19 8 187, 12 3 123, 88 6 116, 05 6 134, 10 8 46, 296 1, 049 ,325 3 Tai w an
45, 706 50, 810 59, 522 59, 335 62, 048 73, 498 30, 669 381, 58 8 4 Si ng ap or e 28, 661 37, 496 21, 807 33, 077 39, 623 47, 781 20, 430 228, 87 5 5 U ni te d Em ira te A ra b (U A E) 22, 685 28, 184 38, 092 40, 391 37, 337 39, 857 14, 274 220, 82 0 6 H on gk on g 20, 100 29, 973 30, 204 32, 417 33, 262 50, 283 18, 237 214, 47 6 7 K uw ai t 24, 600 25, 756 29, 218 23, 041 563 2, 723 693 106, 59 4 8 Qat ar 7, 980 10, 449 8, 582 10, 010 13, 559 16, 578 8, 476 75, 634 9 Yo rd an ia 10, 978 12, 062 11, 155 10, 932 5, 695 134 29 50, 985 10 O m an 5, 210 7, 150 8, 309 9, 700 9, 259 7, 292 3, 375 50, 295

## Tabel 3. Peringkat 20 Besar Realisasi FDI Menurut Negara (2009)

## Sumber: BKPM dalam CDMI Consulting
Selain  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,  Indonesia  perlu  berpikir tentang  resiko  yang  akan  ditanggung  Indonesia  jika  pemerintah  nekat menggunakan  pendekatan  koersif  kepada  Malaysia.  Menurut  peneliti  LIPI Jaleswari  Pramodhawardani,  Malaysia  adalah  anggota    aliansi  Five  Power Defence  Arrangements  (FPDA)  bersama  dengan  Singapura,  Selandia  Baru, Australia, dan Inggris. Menurut perhitungannya, jika Indonesia mengambil sikap keras terhadap Malaysia maka Indonesia akan dikeroyok oleh empat negara tersebut (vivanews 2010). Pertimbangan pemerintah memilih tindakan lunak terhadap Malaysia didorong oleh alasan moral dan rasional.
Pendekatan  SBY  dalam  menyelesaikan  persoalan  itu  dikritik  banyak kalangan. Mantan wakil presiden Jusuf Kalla mengatakan, “Apa kita harus berbaikan ketika tiga petugas KKP kita ditangkap. Kalau ingin baik dengan semua orang, menurut pengalaman, kita justru tidak dihargai, karena tidak punya  pendirian”  (tribunnews  2010).  Komisi  I  DPR  RI  yang  membidangi masalah  luar  negeri  juga  mengkritik  kebijakan  yang  diambil  SBY  sebagai tindakan yang merendahkan harga diri bangsa. Anggota Komisi I Sidharto
No Negara/Country Proyek/ Project Nilai/Value (USS Juta/Uss Million) % 1 Singapura/ Singapore 189 4.341,0 40,1 2 Belanda/ Netherlands 32 1.198,7 11,1 3 Jepan/ Japan 124 678,9 6,3 4 Korea Selatan/ South Korea 186 624,6 5,8 5 Inggris/ United Kingdom 61 587,7 5,4 6 Seychel/ Syechelles 4 322,2 3,0 7 Amerika Serikat/ United States of America 27 171,5 1,6 8 Mauritius/ Mauritius 6 159,5 1,5 9 Swiss/ Switzerland 11 132,1 1,2 10 Malaysia/ Malaysia 75 129,3 1,2 11 Jerman/ Germany 18 103,9 1,0 12 Australia/ Australia 26 79,7 0,7 13 R.R. China/ People’s Republic China 37 65,5 0,6 14 Muang Thai/ Thaland 4 51,4 0,5 15 Italia/ Italy 11 41,1 0,4 16 Taiwan/ Taiwan 36 31,7 0,3 17 Perancis/ France 12 29,0 0,3 18 India/ India 31 26,2 0,2 19 Hongkong/ Hong Kong (SAR) 18 21,0 0,2 20 Emirat Arab/ Arab Emirat 3 15,5 0,1 21 Gabungan Negara/ Joint Countries 310 2.004,7 18,5 Jumlah/ Total 1.221 10.815,2 100,0
Danusubroto mengatakan, “Ini bukan soal diplomasi, tapi sudah menginjak- injak harga diri kita” (tribunnews 2010). Hikmahanto Juwana juga mengirimkan pesan  kepada  pemerintah  bahwa  pelecehan  yang  dilakukan  oleh  petugas Malaysia kepada petugas KKP menciptakan kesan arogansi Malaysia di mata publik  Indonesia  (kompas  2010).  Kritikan  tersebut  mencerminkan  adanya kesenjangan antara aspirasi rakyat dan respon pemerintah. Menurut peneliti CSIS Philip Vermonte, pemerintah adalah ‘pemimpin’, bukan ‘budak’ opini publik (liputan6 2010). Apapun kritik dan kecaman yang dilayangkan kepada pemerintah, diplomasi santun ( soft diplomacy ) tetap menjadi gaya diplomasi khas seorang SBY.
Soft  diplomacy SBY  berakar  dari  pandangan  bahwa  solusi  untuk menyelesaikan  masalah  hubungan  antar  negara  tidak  bisa  dan  tidak  akan berhasil  jika  menggunakan  cara-cara  keras  atau  paksaan.  Pada  pidato pembukaan 13 th General Assembly of The Veterans Confederations of ASEAN Countries, 27 Juli 2010, SBY mengatakan abad-21 berbeda dari abad-20 karena abad-21  adalah  abad soft  power (Faizasyah  2012:  58). Soft  power dianggap lebih efektif ketimbang hard power . SBY (2008) mengungkapkan pentingnya penggunaan strategi soft power ini di hadapan para diplomat Indonesia.
Dan kemudian berkali-kali saya sampaikan mari kita gunakan soft power. Soft power, sering, sangat atau lebih efektif dibandingkan dengan hard power. Seelok-eloknya  kita  menyelesaikan  masalah  dengan  mengedepankan soft power dan  kita  buktikan  dalam  menyelesaikan  permasalahan  di  dalam negeri pun dengan soft power approach ternyata banyak yang lebih berhasil dibandingkan menggunakan pendekatan tradisional seperti dulu, security approach yang berlebihan.
Senada dengan SBY, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa (2010) juga mengatakan bahwa soft power akan menempati posisi sentral dalam politik luar  negeri  Indonesia.  Ketika  berbicara  di  Universitas  Harvard  tahun  2009 lalu,  SBY  mengulangi  komitmennya  terhadap soft  power .  Ia  mengatakan bahwa jika abad-20 adalah abad hard power , maka abad-21 adalah abad soft power (Yudhoyono  2009). Hard  power menyebabkan  konflik,  sementara soft power menyebabkan  kerjasama  dan  harmoni.  Pandangan  hitam-putih  SBY tentang power tersebut  membuatnya  beranggapan  bahwa hard  power tidak relevan lagi dalam situasi sekarang ini yang menuntut negara lebih banyak melakukan kerjasama ketimbang konflik. Militer dianggap instrumen usang dalam  berdiplomasi  yang  identik  dengan  masa  perang.  Pada  era  dimana perang  digantikan  oleh  kerjasama,  pemilihan  strategi soft  power adalah kebijakan yang dipandang sejalan dengan globalisasi (Rosyidin 2012: 413).
Akan  tetapi,  globalisasi  tidak  melulu  identik  dengan  kerjasama. Globalisasi  juga  menyimpan  sisi  gelap  berupa  benturan  kepentingan  yang
tak  terhindarkan  sebagai  konsekuensi  dari  tingkat  interaksi  antar  aktor internasional  yang  kian  intensif.  Globalisasi  juga  memunculkan  kekuatan- kekuatan baru yang mengubah struktur kekuasaan global menjadi multipolar. Perkembangan ini bukan berarti menjadikan dunia semakin damai dan stabil. Justru  sebaliknya,  konflik  antar  negara  dan  tingkat  kerawanan  semakin meninggi (Waltz 2000).
Implikasi dari kondisi seperti itu, negara perlu menggunakan strategi diplomasi  yang  kontekstual.  Nye  (2011:  xiv)  mengatakan, power selalu tergantung  pada  konteks.  Artinya,  jika  konteks  yang  dihadapi  menuntut pemerintah  menggunakan hard  power ,  maka  pemerintah  seharusnya menggunakannya.  Begitu  pula  sebaliknya,  ada  situasi  dimana  pemerintah perlu  menggunakan  strategi soft  power .  Sebagai  contoh,  ketika  kedaulatan terancam  oleh  pelanggaran  yang  dilakukan  negara  lain  maka  strategi hard power perlu dikedepankan. Alasannya, pemerintah akan kesulitan mengatasi masalah itu dengan hanya mengandalkan kekuatan nilai, norma dan budaya yang dimiliki. Dalam situasi dimana keputusan harus diambil secara cepat dan tepat, menjatuhkan pilihan pada strategi soft power dalam situasi konfliktual terlalu riskan. Dalam situasi yang berbeda, misalnya ketika ancaman bersifat laten  dalam  arti  ancaman  tersebut  tidak  di  depan  mata,  pemerintah  bisa mengandalkan soft  power untuk  mengikis  potensi  ancaman  tersebut  dan mengubahnya  menjadi  peluang  yang  menguntungkan.  Dengan  demikian, makna kalimat “menjadikan musuh menjadi teman, teman menjadi mitra” (Yudhoyono 2005) merupakan bagian dari strategi soft power untuk mengubah hubungan  konfliktual  menjadi  kerjasama  secara  gradual.  Kesimpulannya, dalam konteks ancaman nyata dan mendesak ( urgent ) maka pilihan strategi hard  power lebih  tepat,  sementara  dalam  konteks  ancaman  yang  potensial maka pilihan strategi soft power lebih tepat.
Pendekatan diplomasi SBY sepertinya tidak mempertimbangkan konteks yang  dihadapi.  Pemerintah  terlanjur  percaya  pada  manfaat soft  diplomacy dalam memecahkan segala persoalan hubungan antar bangsa. Soft diplomacy mengedepankan  pendekatan  dialog  konstruktif  tanpa  melibatkan  unsur paksaan dan ancaman. Soft diplomacy penting untuk membangun rasa saling percaya ( trust ) supaya segala persoalan bisa teratasi dengan win-win solution . Penyelesaian masalah harus dilakukan dengan kepala dingin alih-alih emosi yang  cenderung  reaksioner.  Pendekatan  diplomasi  ini  dilakukan  dalam kerangka gagasan ‘ a million friends zero enemy ’ yakni menegaskan komitmen Indonesia  bahwa  Indonesia  tidak  memandang  negara  lain  sebagai  musuh. Indonesia selalu beritikad baik dalam melaksanakan hubungan luar negeri dalam  suasana  konfliktual  dengan  tidak  memperkeruh  keadaan  misalnya menggelar kekuatan militer sebagai strategi deterrence . Kendati negara lain menunjukkan sikap tidak ramah, Indonesia harus bisa menunjukkan sikap sebaliknya. Hanya dengan pendekatan itulah masalah hubungan antar negara bisa diatasi.
Komitmen  SBY  pada soft  power sedikit  banyak  dipengaruhi  oleh momen kebangkitan Asia. Pergeseran kekuatan global yang ditandai dengan bangkitnya China dan India dalam hal ekonomi membuat Indonesia optimis bahwa kerjasama adalah satu-satunya cara agar dapat memenangi peluang di  abad-21.  Dalam  pidatonya  ketika  membuka  Sidang  Pleno  ke  4  Asian Parliamentary Assembly (APA) menyatakan secara tegas bahwa Asia adalah kawasan yang penuh harmoni dan sejahtera.
Saya sungguh percaya, bahwa kunci dari masa depan Asia yang damai dan sejahtera, terletak pada kapasitas kita untuk membangun dan menyebarkan soft  power .  Apabila  abad  21  dapat  kita  jadikan  abad soft  power ,  kita  akan mewujudkan suatu Asia yang berbeda (detik.com 2009).
Pernyataan  tersebut  mencerminkan  optimisme  SBY  dalam  merespon kebangkitan  Asia  atau Asian  Century .  Konflik  adalah  tema  masa  lalu  yang harus  dikubur  dalam-dalam  karena  sudah  ketinggalan  jaman.  Sebaliknya, kerjasama  harus  terus  ditingkatkan  dengan  semua  bangsa  di  dunia  untuk mencapai tujuan nasional.
Implementasi soft power sebagai pendekatan diplomasi Indonesia tak lepas dari pengaruh gagasan Nye. Nye memang pernah mengatakan bahwa dalam abad informasi dewasa ini, soft power memang perlu mendapatkan porsi yang lebih besar dalam perumusan kebijakan luar negeri. Hanya saja, pandangan SBY  tentang  dunia  terlalu  monolitik.  SBY  melihat  dunia  dalam  kacamata kaum liberal yang serba optimis dan progresif. SBY sepertinya mengabaikan elemen konflik dan ancaman sebagai bagian tak terpisahkan dari relasi antar negara. SBY begitu percaya soft power bisa mengatasi segala persoalan. SBY sepertinya lupa bahwa soft power hanya salah satu sisi dari power . Ketika soft power lebih relevan untuk mencapai tujuan negara dalam iklim globalisasi, bukan  berarti  mengesampingkan  atau  bahkan  menghilangkan hard  power . Lagipula, akan menjadi sebuah paradoks apabila pemerintah berkomitmen meningkatkan  anggaran  pertahanan  jika  ternyata  alat  negara  tersebut  sia- sia  karena  tidak  digunakan.  Pemerintah  sepertinya  ‘alergi’  menggunakan pendekatan  koersif  menyangkut  isu-isu  sensitif  seperti  kasus  pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh negara tetangga.
Dalam hal ini Presiden SBY agaknya keliru dalam menafsirkan konsep soft power yang dicetuskan Nye. Pernyataan SBY di Universitas Harvard bahwa abad-21 adalah abad soft power dapat ditafsirkan sebagai penyangkalan SBY terhadap kenyataan bahwa konflik-konflik antar negara masih menyelimuti hubungan internasional abad-21 sekalipun pada saat bersamaan kerjasama baik  bilateral  maupun  multilateral  kian  meningkat  signifikan.  Nye  sendiri sebagai  pencetus  konsep-konsep  itu  tidak  pernah  mengatakan  bahwa soft
power akan menggantikan hard power . Ketika berbicara di Central European University, Nye (2011) mengatakan bahwa,
Terkadang  orang  menafsirkan  apa  yang  saya  tulis  dengan  mengatakan: “oh, soft power menggantikan atau menyingkirkan hard power ; militer dan ekonomi”. Apa yang ingin saya katakan adalah soft power merupakan bagian dari keseluruhan alat yang kita gunakan atau kita butuhkan ketika berpikir tentang strategi.
Pernyataan Nye ini menggarisbawahi poin penting gagasannya bahwa soft power hanyalah salah satu sisi kekuasaan yang sama sekali tidak mereduksi gagasan  tentang hard  power .  Dalam  tulisannya  yang  lain,  Nye  (2009:  160) meluruskan anggapan keliru banyak orang mengenai konsep soft power yang ia  ajukan  dengan  mencetuskan  gagasannya  tentang  ‘ smart  power ’.  Konsep tersebut  ia  kembangkan  sebagai  cara  untuk  meyakinkan  banyak  kalangan bahwa  penggunaan soft  power saja  tidak  bisa  menghasilkan  kebijakan  luar negeri yang efektif.
Dalam  dunia  diplomasi,  pemerintah  kerap  melakukan  kesalahan perihal  memilih  strategi  apa  yang  paling  sesuai  dengan  masalah  yang dihadapi.  Kesalahan  ini  bisa  terjadi  karena  mispersepsi  atau  irasionalitas pembuat kebijakan. Irasionalitas bisa muncul lantaran cara pandang elit yang dikotomistis atau monolitik. Cara pandang ‘sejuta teman tidak ada musuh’ dapat  dimaknai  sebagai  cara  pandang  yang  monolitik  karena  itu  berarti mengingkari  keberadaan  pihak-pihak  yang  berniat  memusuhi.  Menurut Mandel  (1984),  salah  satu  ciri  kebijakan  luar  negeri  yang  irasional  adalah kebijakan luar negeri yang terlampau hati-hati dan lamban ( stick-in-the-mud irrationality ). Kebijakan luar negeri yang hati-hati sebenarnya dimaksudkan untuk menghindari resiko buruk misalnya perang dengan negara lain. Tetapi masalahnya, kebijakan yang terlampau hati-hati akan melanggengkan kondisi status quo dan struktur hirarkis dalam hubungan antar bangsa (Mandel 1984: 658). Kelihatannya paradoks apabila prinsip kehati-hatian seorang pemimpin dianggap  sebagai  tindakan  irasional.  Namun  di  sini  perlu  digarisbawahi bahwa  kehati-hatian  dalam  arti  irasional  tidak  sama  dengan  kehati-hatian dalam  arti prudence sebagaimana  sikap  yang  harus  dimiliki  oleh  seorang pemimpin  saat  pengambilan  keputusan.  Kehati-hatian  seorang  pemimpin dapat dikategorikan ke dalam tindakan irasional karena akan menjerumuskan negara ke dalam situasi yang dapat merugikan negara itu sendiri. Misalnya, Kehati-hatian memang penting, namun jika terlalu berlebihan bisa menjadi bumerang bagi negara itu sendiri.
Kebijakan  SBY  yang  terlampau  hati-hati  dalam  menanggapi  kasus penangkapan  tiga  petugas  KKP  di  atas  dapat  ditafsirkan  sebagai  tindakan yang  irasional.  Dikatakan  irasional  sebab  pendekatan soft  diplomacy yang
dipilih SBY berpotensi melanggengkan status quo dan struktur hirarkis antara Indonesia dan Malaysia. Status quo yang dimaksud adalah kondisi hubungan antar kedua negara akan cenderung konfliktual di masa yang akan datang. Kehati-hatian SBY akan memberikan dampak positif dalam jangka pendek, misalnya dalam urusan TKI dan kerjasama ekonomi. Namun sikap kehati- hatian itu menciptakan preseden bahwa pemerintah Indonesia tidak berani menggertak  Malaysia  sehingga  dalam  jangka  panjang  peristiwa  serupa bukan tidak mungkin akan terulang kembali. Sementara itu, pendekatan soft diplomacy SBY juga akan melanggengkan struktur hirarkis antara Indonesia dan  Malaysia  dalam  konteks  pola  interaksinya.  Meskipun  secara  legal- institusional hubungan kedua negara adalah sejajar, namun dalam praktiknya Indonesia  seolah-olah  menjadi  subordinat  Malaysia.  Konsesi-konsesi yang  diberikan  pemerintah  Indonesia  kepada  Malaysia  untuk  meredakan ketegangan antar kedua negara menjadi bukti bahwa Indonesia powerless di hadapan Malaysia.
Menolak menggunakan hard power karena terlalu percaya pada efektivitas soft  power menimbulkan  apa  yang  disebut  sebagai  ‘paradoks  kepentingan nasional’.  Paradoks  kepentingan  nasional  adalah  situasi  dimana  keinginan untuk  meraihnya  malah  menyebabkan  kerugian.  Hal  ini  terjadi  karena adanya kesenjangan antara tujuan dan cara yang digunakan (Rosyidin 2012: 414).  Misalnya,  tujuan  semua  negara  di  dunia  adalah  menjaga  kedaulatan atau membela warga negara. Seandainya ada negara lain yang melakukan pelanggaran  terhadap  keduanya,  maka  cara  diplomasi  tidak  akan  efektif. Hal  ini  karena  sikap  yang  ditunjukkan  negara  lain  tersebut  adalah  sikap permusuhan.  Jika  ditanggapi  dengan  santun,  maka  kerugian  akan  berada pada pihak negara yang dilanggar.
Pemikiran tersebut bukan berarti menganjurkan supaya negara selalu mengedepankan cara-cara kekerasan. Perang selalu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Selain itu, perang bisa menjauhkan negara dari peluang kerjasama dengan negara lain. Resiko itu hanya terjadi hanya jika pemerintah menggunakan kebijakan luar negeri yang agresif dan emosional. Diplomasi idealnya harus dijauhkan dari sikap reaksioner dan terkesan membabi-buta. Akan tetapi poin penting yang perlu digarisbawahi adalah kekuatan militer sebagai alat pendukung diplomasi semestinya tidak dipandang sebagai hal yang tabu. Sampai kapanpun, pendekatan koersif tetap penting. Hanya saja, kapan waktunya ia digunakan memerlukan pertimbangan yang rasional.
Rasionalitas  SBY  memilih  langkah  diplomasi  memperlihatkan ketidakmampuan  pemerintah  mempertimbangkan  kepentingan  jangka panjang. Soft diplomacy mungkin dapat mengamankan kepentingan nasional Indonesia dalam jangka pendek. Dengan tidak melawan Malaysia, Indonesia setidaknya  tidak  kehilangan  aset  strategis  di  Malaysia  yaitu  aset  ekonomi.
Dengan  menghindari  opsi gunboat  diplomacy 2 yang  bernuansa hard  power , Indonesia berarti ikut serta dalam menjaga stabilitas kawasan dan keutuhan ASEAN. Namun pada saat yang sama pemerintah gagal menjaga kewibawaan negara dan harga diri ( self-esteem ) bangsa di hadapan negara lain. Menjaga kewibawaan dan harga diri bangsa adalah kepentingan jangka panjang yang menjamin keberlangsungan eksistensi Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Survavilitas atau kemampuan mempertahankan diri tergantung pada sejauh mana pemerintah mampu menjaga kewibaannya.
Turunnya kewibawaan dan harga diri suatu negara dapat berdampak buruk bagi kelangsungan hidup negara tersebut. Dalam konteks relasi antar bangsa, status negara tidak hanya dibentuk oleh kedaulatan yang berorientasi ke  dalam  ( inward  looking )  seperti  kekuasaan  untuk  mempertahankan wilayah  kekuasaannya  tetapi  juga  kedaulatan  yang  berorientasi  keluar ( outward looking ) yaitu pengakuan sebagai anggota masyarakat internasional (Wendt  2004:  294).  Secara  psikologis,  pengakuan  oleh  negara  lain  ini mengisyaratkan adanya penerimaan secara sederajat (egaliter). Sama seperti individu manusia, negara juga menginginkan ‘keamanan ontologis’ (Mitzen 2006)  yaitu  terhindar  dari  ancaman  terhadap  identitas  dan  harga  dirinya. Kepentingan  nasional  dalam  konteks  keamanan  tidak  hanya  bersifat  fisik seperti  melindungi  batas  wilayah  dan  penduduk,  tetapi  juga  bagaimana negara  tersebut  diperlakukan  dengan  hormat  oleh  negara  lain  ( honorable ). Rasa hormat ( honor ) erat hubungannya dengan harga diri ( self esteem ), yaitu pengakuan negara lain terhadap keberadaan suatu negara (Lebow 2008: 64). Inilah  sebabnya  tindakan  sewenang-wenang  Malaysia  terhadap  Indonesia tidak dapat dibenarkan dalam kacamata keamanan ontologis tersebut. Jika pemerintah  tidak  melakukan  langkah-langkah  preventif,  kejadian  seperti yang dilakukan Malaysia itu bukan tidak mungkin akan terjadi lagi di masa yang akan datang.

## Kesimpulan dan rekomendasi
Pendekatan soft  diplomacy SBY  dalam  merespon  pelanggaran  kedaulatan oleh Malaysia merupakan konsekuensi dari cara pandang yang keliru dalam melihat  politik  dunia.  Howard  Lentner  (2004:  1)  mengingatkan  bahwa, “Sebagaimana semua aktivitas politik, baik kerjasama maupun konflik selalu hadir, dominasi dan perlawanan selalu muncul, serta persaingan pun ada di mana-mana.” Frederick Agung dari Prussia mengatakan bahwa, “Diplomasi
2 Gunboat  diplomacy atau  diplomasi  kapal  meriam  adalah  sebutan  untuk  diplomasi  yang melibatkan  kekuatan  militer.  James  Cable  (dalam  Dunaway  1991:  35-36)  mendefinisikan gunboat  diplomacy sebagai  “penggunaan  atau  ancaman  kekuatan  angkatan  laut  secara terbatas,  bukan  [dimaksudkan]  sebagai  tindakan  perang,  [tetapi]  untuk  mengamankan kepentingan,  atau  untuk  mencegah  kekalahan,  baik  dalam  sengketa  internasional  atau melawan  negara  lain  dalam  wilayah  atau  yurisdiksi  negara  bersangkutan”.  Penggunaan konsep gunboat diplomacy untuk saat sekarang mengalami perluasan makna sehingga tidak hanya terbatas pada kekuatan angkatan laut tetapi kekuatan militer secara umum.
tanpa kekuatan militer ibarat musik tanpa instrumen”. Fanatisme terhadap soft  power dapat  membuat  diplomasi  Indonesia  menjadi  lembek  dan  tidak berkarakter. Sah-sah saja menganggap Malaysia merupakan negara sahabat, ‘saudara serumpun’, mitra dagang terbesar, dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika negara yang dipersepsi sebagai sahabat tersebut menunjukkan sikap permusuhan dengan Indonesia, pemerintah semestinya menanggapi dengan sikap tegas. Tegas tidak berarti perang. Tegas berarti menunjukkan bahwa Indonesia bukan ‘boneka mainan’ yang akan tinggal diam jika diperlakukan tidak adil.
Dalam  rangka  membangun  landasan  diplomasi  yang  kokoh  dan berkarakter,  Indonesia  mutlak  kembali  ke  Pancasila.  Sebagai  ideologi bangsa,  Pancasila  mengandung  nilai-nilai  yang  komprehensif  termasuk urusan politik luar negeri. Sila ke-II “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” mengandung pengertian bahwa Indonesia menghendaki prinsip kesetaraan dalam pergaulan antar bangsa. Indonesia tidak naif dalam menyadari realitas- realitas hubungan internasional yang jauh dari kerangka idealitas (Latif 2011: 215). Hard power dan soft power ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Pilihan pendekatan hard power saja dalam hubungan antar negara jelas  tidak  bijak  dan  kontraproduktif.  Menggunakan soft  power saja  untuk menyikapi tindakan negara lain yang melanggar kedaulatan negara juga tidak efektif.  Oleh  sebab  itu,  pendekatan  yang  perlu  dikembangkan  pemerintah Indonesia adalah strategi smart power . Kombinasi antara hard power dan soft power sama  sekali  tidak  bertentangan  dengan  Pancasila.  Justru  sebaliknya, s mart power sangat sejalan dengan Pancasila sebagai strategi diplomasi yang efektif dalam pencapaian kepentingan nasional Indonesia.
Sebagaimana karya ilmiah lainnya, tulisan ini tidak lepas dari kekurangan. Tulisan ini berpendapat bahwa konsep soft power sebenarnya kurang relevan untuk  memahami  kebijakan  SBY  terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan oleh Malaysia. Seperti telah dibahas sebelumnya, soft power adalah strategi alternatif selain hard power , tetapi bukan berarti menggantikan strategi hard power .  Strategi  ini  menekankan  pada  penggunaan  unsur-unsur  non-koersif seperti nilai-nilai, norma-norma, budaya, ideologi untuk menarik negara lain. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi kebijakan negara lain tanpa perlu menggunakan tekanan dan paksaan. Persoalannya, pada saat SBY memilih pendekatan  diplomatik  terhadap  Malaysia,  unsur-unsur  tersebut  sama sekali tidak memainkan peran. Sederhananya, SBY hanya melakukan upaya diplomatik melalui dialog untuk meredakan ketegangan kedua negara. Hal ini berarti menampik anggapan kebanyakan kalangan yang menilai bahwa kebijakan SBY itu mencerminkan penggunaan soft power ; sama sekali bukan.
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  kebijakan luar  negeri  SBY  terhadap  Malaysia  dalam  isu  penangkapan  tiga  petugas KKP  itu  merupakan  wujud  mispersepsi  SBY  terhadap  sikap  dan  tindakan
negara lain. SBY tidak melihat persoalan secara obyektif tetapi lebih condong pada preferensi subyektif. Padahal, ada resiko yang jauh lebih besar di balik keputusan tersebut yakni terkait wibawa dan harga diri pemerintah Indonesia di hadapan Malaysia. Kepentingan ini jelas lebih dari sekedar kepentingan strategi  jangka  pendek  seperti  kepentingan  ekonomi  atau  alasan  moral sebagai  saudara  serumpun.  Kesimpulan  ini  memperkuat  teori  mispersepsi yang  mengatakan  bahwa  faktor  psikologi  pembuat  kebijakan  berperan penting dalam membentuk hubungan konfliktual antar negara (Jervis 1968 &  1976).  Konsekuensi  dari  mispersepsi  pengambil  kebijakan  dalam  situasi konfliktual adalah kebijakan luar negeri yang irasional, yaitu kebijakan yang berpotensi  merugikan  negara  tersebut.  Jika  Malaysia  kembali  melakukan pelanggaran,  berarti  itu  membuktikan  bahwa  keputusan  SBY  memilih pendekatan  diplomatik  telah  gagal  karena  keputusan  itu  terbukti  tidak mampu mengantisipasi kemungkinan yang bakal terjadi. Jadi, mispersepsi pembuat kebijakan dapat menyebabkan irasionalitas kebijakan luar negeri. l

## Referensi
Dahl, R. 1957. “The Concept of Power,” Behavioral Science , Vol. 2, No. 3 (July), pp. 201-215.
Detik.  2009. Soft  power  untuk  Asia  yang  berbeda ,  <http://news.detik.com/re ad/2009/12/08/130400/1256067/10/soft-power-untuk-asia-yang- berbed a >, diakses pada 3 Oktober 2012. Dunaway,  W.M.  1991. Gunboat  Diplomacy  in  A  New  World  Order:  Strategic Consideration for U.S Naval Intervention in the Twenty-First Century , M.A thesis, Fletcher School of Law and Diplomacy, Tuft University.
Faizasyah,  T.  2012. Polugri  101  Kutipan  Presiden  SBY  Mengenai  Diplomasi  & Hubungan Internasional . Jakarta: Red & White Publishing.
Heinl, R.D. 1966. Dictionary of Military and Naval Quotations . Annapolis: United
States Naval Institute.
Jervis, R. 1968. “Hypotheses on Misperception,” World Politics , Vol. 20, No. 3 (April), pp. 454-479.
Jervis, R. 1976. Perception and Misperception in International Politics . New Jersey: Princeton University Press.
Juwana,  H.  2010. Kisruh  Indonesia-Malaysia  di  Perbatasan ,  Kompas,  24 Agustus.
Latif,  Y.  2011. Negara  Paripurna:  Historisitas,  Rasionalitas,  dan  Aktualitas Pancasila . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Lebow,  R.N.  2008. A  Cultural  Theory  of  International  Relations .  Cambridge: Cambridge University Press.
Lentner, H.H. 2004. Power and Politics in Globalization: The Indispensable State . London: Routledge.
Mandel, R. 1984. “The Desirability of Irrationality in Foreign Policy Making:
A Preliminary Theoritical Analysis,” Political Psychology , Vol. 5, No. 4, pp. 643-660.
Mitzen, J. 2006. “Ontological Security in World Politics: State Identity and the Security Dilemma,” European Journal of International Relations , Vol. 12,
No. 3, pp. 341-370.
Morgenthau, H.J. 1978. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace 5 th edn. New York: Alfred Knopf. Natalegawa,  M.  2010. Indonesia  and  the  World  2010 ,  The  Jakarta  Post,  26 January.
Nye, J.S. 1990a. “Soft Power,” Foreign Policy , No. 80, (Autumn), pp. 153-171.
Nye,  J.S.  1990b.  “The  Changing  Nature  of  World  Power,” Political  Science Quarterly , Vol. 105, No. 2 (Summer), pp. 177-192.
Nye, J.S. 2002. The Paradox of American Power: Why The World’s Only Superpower Can’t Go It Alone . New York: Oxford University Press.
Nye, J.S. 2004. Soft Power: The Means to Success in World Politics . New York:
Public Affairs.
Nye, J.S. 2009. “Get Smart: Combining Hard and Soft Power,” Foreign Affairs , Vol. 88, No. 4 (July-August 2009), pp. 160-163.
Nye, J.S. 2011a. The Future of Power . New York: Public Affairs. Nye, J.S. 2011b. Global Power in The 21 st Century , Lecture at Cental European University,  September  26,  2011,  <http://archive.ceu.hu/video/2011- 09-26/at-ceu-joseph-nye-talks-global-power-in-the-21st-century>, diakses pada 20 Maret 2014.
Rosyidin, M. 2012. “Globalisasi dan Paradoks Kepentingan Nasional: Million
Friends Zero Enemy,” Analisis CSIS , Vol. 41, No. 3 (September), pp. 399- 423.
Roy,  S.  L.  1984. Diplomasi ,  terj.  Herwanto  dan  Mirsawati.  Jakarta:  CV. Rajawali.
Tribunnews. 2010. JK: Prinsip Politik Luar Negeri SBY tidak Realistis , <http:// www.tribunnews.com/2010/08/19/prinsip-sby-semua-teman-tidak- ada-lawan-adalah-prinsip-pedagang>, diakses pada 26 Mei 2013.
Tribunnews.  2010. Malaysia  Langgar  HAM ,  <http://www.tribunnews. com/2010/08/25/malaysia-langgar-ha m >, diakses pada 26 Mei 2013.
Vermonte, P. 2010. Pidato SBY dan Opini Publik , <http://news.liputan6.com/ read/294388/pidato-sby-dan-opini-publik>, diakses pada 26 Mei 2013.
Vivanews.  2010. RI  Pilih  Hadapi  Malaysia  dengan  Diplomasi ,  <http://politik. news.viva.co.id/news/read/174887-ri-pilih-hadapi-malaysia-dengan- diplomasi>, diakses pada 26 Mei 2013.
Vivanews. 2010. Menlu Malaysia: Kami Protes , <http://dunia.news.viva.co.id/ news/read/173428-menlu-malaysia--kami-terhin a >,  diakses  pada  21 Maret 2014.
Vivanews.  2010. Dagang  Indonesia-Malaysia,  Siapa  Untung? ,  < http://bisnis. news.viva.co.id/news/read/174056-dagang-indonesia-malaysia-- siapa-untung->, diakses pada 21 April 2014.
Waltz, K. 2000. “Structural Realism After Cold War,” International Security , Vol. 25, No. 1 (Summer), pp. 5-41.
Wendt,  A.  2004.  “The  State  as  person  in  International  Theory,” Review  of International Studies , Vol. 30, pp. 289-316.
Wolfers,  A.  1962. Discord  and  Collaborations:  Essays  on  International  Politics .
Baltimore: John Hopkins Press.
Yudhoyono, S.B. 2005. Speech By President of The Republic of Indonesia Before  The Indonesian  Council  on  World  Affairs  (ICWA) ,  <http://www.presidenri. go.id/index.php/pidato/2005/05/19/332.htm l >,  diakses  pada  19
April 2013.
Yudhoyono,  S.B.  2008. Sambutan  Presiden  Republik  Indonesia    pada  Acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi  Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri , <http://www.presidenri.go.id/index.php/pidato/2008/04/02/875. htm l >, diakses pada 17 Mei 2012. Yudhoyono, S.B. 2009. Towards Harmony Among Civilizations , <http://www. presidenri.go.id/index.php/eng/pidato/2009/09/30/1228.htm l >,
diakses pada 16 April 2013.
Yudhoyono,  S.B.  2010. Pidato  Presiden  RI  mengenai  Dinamika  Hubungan Indonesia-Malaysia ,<http://www.presidenri.go.id/index.php/ pidato/2010/09/01/1473.htm l >, diakses pada 23 April 2014.