## PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN
INFRASTRUKTUR PUBLIK AKIBAT DAMPAK BENCANA BANJIR DI KOTA SEMARANG
Ilham Sahid Wismana Putra 1) , Ferry Hermawan 1,*) , Jati Utomo Dwi Hatmoko 1)
1) Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang 50275
*) Email : ferry.hermawan@live.undip.ac.id

## Abstract
Flood is a disaster that has the biggest threat, in terms of the number of victims or losses. Semarang City is a city that is classified as a flood prone area, this is due to the  geographical  location  in  the  lowlands  and  highlands.  The  impact  of  the  flood disaster  caused  damage  and  losses  from  various  sectors  of  public  infrastructure including  the  education  service  sector  and  health  services.  Damage  and  loss  of public  infrastructure  will  burden  the  government  in  the  post-flood  recovery  phase. An assessment of infrastructure damage and losses from flooding is needed in order to  help  the  Semarang  City  Government  prepare  a  budget  plan  and  manage rehabilitation and reconstruction. The purpose of this research is to explore the loss of  public  infrastructure  due  to  the  impact  of  the  flood  disaster,  so  that  it  can accelerate the post-disaster recovery process and management strategies for the risk of  further  flood  disasters.  The  valuation  method  used  is  ECLAC  (Economic Commission  for  Latin  American  and  the  Caribbean)  Method.  This  method  can identify  damage  and  estimate  the  losses  caused  by  floods.  The  results  of  this  study are that each public infrastructure building has a different level of damage and loss and the budget allocation for disaster management each year is still inadequate. A risk  transfer  strategy  is  needed  with  an  insurance  financing  scheme  based  on  the level of risk in each infrastructure building.
Kata kunci : value engineering, infrastructure, flood, disaster

## PENDAHULUAN
Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai  kondisi  topografi  unik. Berdasarkan letak
geografisnya wilayah  Semarang  terbagi  atas  daerah dataran  rendah  (Semarang  bawah)  dan dataran  tinggi  (Semarang  atas).  Pada Semarang  bawah,  beberapa  wilayah terletak  di  pesisir  pantai  utara  yang mempunyai  tingkat  sedimentasi  8 sampai 15 meter per tahun (Buchori et al . 2018). Kecenderungan ini mengarah  pada  masalah  penurunan
muka  tanah  sehingga  menyebabkan permukaan tanah yang rendah berpotensi  terkena  dampak  kenaikan air.  Adanya  perbedaan  tinggi  dataran antara  wilayah  utara  dan  wilayah selatan  menyebabkan  potensi  banjir kiriman  pada  saat  musim  penghujan dari wilayah Semarang atas. Perbedaan tersebut  menjadikan  Kota  Semarang merupakan  salah  satu  daerah  yang memiliki  ancaman  bencana  banjir setiap tahunnya. Berdasarkan data dari BPBD  Kota  Semarang,  frekuensi terjadinya banjir pada tahun 2013-2018
lebih  dari  25  kali  dalam  setahun,  hal ini  mengindikasikan  bahwa  banjir termasuk  bencana  yang  serius  di  Kota Semarang.  Adanya  bencana  banjir dapat  menghambat  dan  memiliki konsekuensi  besar  dalam  kerugian  di sektor ekonomi pada bangunan infrastruktur (Mol et al. 2018).
Dampak bencana banjir menyebabkan  kerugian  dari  berbagai sektor  infrastruktur,  karena  dapat menghambat perkembangan dan kemajuan  kota.  Ketersediaan  dan pelayanan  infrastruktur  yang  baik dalam mengatur dan mengelola kegiatan  publik  dalam  kehidupan sehari-hari sangat
berpengaruh terhadap  pengembangan  sebuah  kota dalam  menentukan  perekonomian  di daerah  tersebut  (Saidi et  al .  2018;
Yilema and Gianoli, 2018). Infrastruktur  menurut  Bennett  (2018) merupakan  fasilitas  yang  menunjang kegiatan  dan  mendukung  penyediaan fasilitas pendidikan,
kesehatan
(misalnya  :  sekolah  dan  rumah  sakit). Ketersediaan dan pelayanan
infrastruktur  yang  baik  adalah  dimana tersedianya fasilitas yang bisa memenuhi  kebutuhan  publik  dan memiliki  sistem  infrastruktur  yang saling terkoneksi. Menurut (Benali and Feki,  2017)  dampak  bencana  banjir terbagi  menjadi  dua,  yaitu  dampak secara  langsung  dan  dampak  secara tidak  langsung.  Dampak  bencana banjir secara langsung adalah kerugian terhadap  fisik  setelah  bencana  terjadi yang berwujud kehancuran atau kerusakan.  Dampak  tidak  langsung pada  bencana  banjir  adalah  kerugian yang disebabkan oleh kerusakan
langsung, sehingga menimbulkan kerugian  yang  berkelanjutan  seperti gangguan  mata  pencaharian,  kerugian ekonomi,  dan  kerusakan  lingkungan (Osti et  al. 2011).  Banyak  kerugian yang  dialami  akibat  dampak  banjir pada  berbagai  sektor  infrastruktur publik  diantaranya  adalah  pada  sektor pelayanan  kesehatan  dan  pendidikan, karena  menurut  Cass et  al. (2018)
infrastruktur publik tersebut merupakan tuntutan kebutuhan
masyarakat  paling  banyak,  sehingga berdampak pada kerugian ekonomi dan sosial yang cukup besar bagi masyarakat.  Dampak  bencana  banjir juga  menyebabkan  kerugian  pada sektor pendidikan (Havko et al. 2017), contoh  kerugian  yang  dialami  adalah proses belajar mengajar menjadi terhambat  serta  peralatan  penunjang pendidikan rusak karena terkena banjir.
Kerusakan dan kerugian infrastruktur  publik  akan  membebani pemerintah  dalam  tahap  pemulihan pasca  bencana  banjir.  Sampai  saat  ini, pembiayaan  pemulihan  akibat  bencana banjir  sebagian  besar  masih  menjadi tanggung jawab Pemerintah. Mengingat  kejadian  bencana  banjir tidak  bisa  diprediksi  kapan  terjadinya dan  keterbatasan  anggaran  untuk pemulihan  pasca  bencana,  maka  harus merencanakan strategi untuk penanggulangan  risiko  akibat  bencana banjir  sehingga  dapat  mengurangi beban anggaran Pemerintah. Dibutuhkan  penilaian  kerusakan  dan kerugian  pada  infrastruktur  publik yang  diakibat  oleh  bencana  banjir, sehingga  mempermudah  pemerintah Kota Semarang dalam proses
pemulihan  serta  tahap  rehabilitasi  dan rekonstruksi.  Penilaian  kerusakan  dan kerugian ( Damage and Loss
Assessment )  infrastruktur  publik  bisa menjadi  rujukan  dalam  memetakan daerah  yang  termasuk  rawan  terhadap potensi  banjir,  karena  setiap  bangunan infrastruktur publik mempunyai kerusakan  dan  nilai  kerugian  yang berbeda  (Diakakis et  al. 2019).
Menurut Severen and Plantinga (2018) dalam  menentukan  nilai  infrastruktur atau  properti  dipengaruhi  oleh  lokasi, fasilitas  pendukung  di  lingkungan sekitar.  Kerugian  akibat  bencana  pada umumnya dipandang sebagai peristiwa yang dapat mengganggu sektor ekonomi lokal maupun nasional.
Menilai kerugian dari sebuah peristiwa dapat menjadi tugas yang berat, karean kerugian akibat bencana banjir khususnya  terkait  dengan  berbagai faktor  serta  berbeda-beda  tergantung jenis  bencana,  tingkat  serta  durasi  dari bencana tersebut (Madjid, 2018).
Penilaian kerusakan dan kerugian infrastruktur
terhadap bencana banjir sangat dibutuhkan pada tahap  rehabilitasi  dan  rekonstruksi pasca  bencana,  penilaian  bertujuan
membantu  pemerintah  menyiapkan rencana  anggaran  dan  penanganan rehabilitasi  dan  rekonstruksi.  Maksud dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengeksplorasi  kerugian  infrastruktur publik    akibat  dampak  bencana  banjir, sehingga  bisa  mempercepat  proses pemulihan pasca bencana dan  strategi penanganan  untuk  risiko  bencana banjir selanjutnya, serta untuk memetakan  infrastruktur  yang  berada didaerah rawan banjir.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dibatasi  hanya  pada infrastruktur  publik  milik  Pemerintah Kota Semarang pada sektor Pendidikan dan  Kesehatan  yang  terkena  dampak bencana  banjir,  dan  pada  infrastruktur publik  yang  terkena  dampak  bencana banjir dalam periode tahun 2014-2019. Lokasi  penelitian  diambil  berdasarkan daerah  yang  memiliki  indeks  ancaman bencana  banjir  sedang  sampai  tinggi dari  BPBD  Kota  Semarang.  Dari  hasil pemetaan didapat 40 responden seperti pada  Tabel  1.  yang  terdiri  dari infrastruktur  publik  sektor  pendidikan dan kesehatan.
Tabel 1. Responden Penilitian Lokasi Penelitian (Kecamatan) Sektor Infrastruktur Pendidikan Kesehatan 1. Semarang Timur 8 2 2. Pedurungan 4 2 3. Genuk 8 1 4. Gayamsari 5 - 5. Tugu 5 2 6. Ngaliyan 3 - Jumlah = 33 7 Data  yang  digunakan  dalam memperoleh  informasi  supaya  dapat
mencapai  kesimpulan  harus  didukung data  yang  relevan  berupa  data  primer dan  sekunder.  Data  primer  diperoleh dari  (1)  Survei  lapangan,  dilakukan dengan  mengamati  secara  langsung kondisi  bangunan  infrastruktur  publik yang  terdampak  banjir  di Kota Semarang;  (2)  Wawancara,  digunakan untuk  menggali  informasi  lebih  dalam mengenai  kondisi  setelah  dampak bencana  banjir  terjadi,  tindakan  apa yang pernah dilakukan dalam
mengatasi banjir. Wawancara dilakukan  secara  semi  terstruktur kepada  pihak  pengguna  dan  pengelola bangunan  infrastruktur  publik  yang terkena dampak banjir di Kota Semarang.  Data  Sekunder  merupakan data  pendukung  yang  terkait  dengan permasalahan  penelitian,  seperti  peta rawan bencana banjir di Kota Semarang, data bencana banjir di Kota Semarang,  data  asset  infrastruktur publik milik Pemerintah Kota Semarang,  data  Anggaran  Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang. Teknik  analisis  ini  bersifat uraian atau penjelasan dengan membuat tabel atau grafik, mengelompokkan,  serta  menganalisa data  berdasarkan  pada  hasil  jawaban kuesioner atau observasi yang diperoleh.  Penggunaan  metode  ini untuk mendeskripsikan hasil hasil yang diperoleh  dari  pengamatan,  gambaran
setelah  terjadinya  bencana.  Data  yang didapatkan dalam penelitian ini kemudian diolah melalui proses editing, coding, dan tabulating . Metode penilaian yang digunakan pada penelitian  ini  adalah  Metode  ECLAC ( Economic Commision for Latin American  and  the  Carribean ).  Metode ini  dapat  mengidentifikasi  kerusakan tiap komponen bangunan dan mentaksir  kerugian  yang  diakibatkan bencana banjir, sehingga memudahkan pemerintah dalam menyiapkan anggaran dan penanganan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi (Wardhono and Rondhi, 2010).
Perkiraan  nilai  kerusakan  didapat perkalian  antara  tingkat  prosentase kerusakan  terhadap  harga  satuan  atau nilai  aset  bangunan,  seperti  disajikan pada  Tabel  2.  Di  bawah  sebagai pedoman  menentukan  estimasi  nilai kerusakan  bangunan  publik  akibat dampak banjir.
Dari  hasil  perbandingan  pada Tabel  2.  metode  penilaian  yang  sesuai dengan penelitian kasus bencana banjir di  Kota  Semarang  ini  adalah  metode
ECLAC. Metode ini dapat mengidentifikasi kerusakan tiap
komponen  bangunan  dan  mentaksir kerugian  yang  diakibatkan  bencana banjir, sehingga memudahkan
pemerintah dalam menyiapkan anggaran dan penanganan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

## Tabel 2. Pedoman Penilaian Estimasi Kerusakan Bangunan
Tingkat Kerusakan Keterangan Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat Harga satuan x 10-30% (presentase kerusakan) a. 10% = sebagian kecil struktur bangunan rusak ringan b. 20% = Retak-retak
pada dinding
plesteran
c. 30% = sebagian kecil komponen penunjang lainnya rusak Harga satuan x 40-50% (presentase kerusakan) d. 40% = sebagian komponen penunjang lainnya rusak e. 50% = sebagian kecil struktur utama bangunan rusak Harga satuan x 60% (presentase kerusakan) f. 60% = bangunan roboh/ sebagian besar struktur utama bangunan rusak Harga satuan diambil dari nilai aset tiap bangunan HASIL DAN PEMBAHASAN Kondisi Infrastruktur Publik Akibat Dampak Banjir Dampak bencana banjir mengakibatkan kerusakan dan kerugian  yang  beragam  pada  sebagian infrastruktur publik di Kota Semarang. Bencana  banjir  yang  berdampak  pada infrastruktur publik
tersebut disebabkan  oleh  (1)  letak  geografis Kota  Semarang,  (2)  perubahan  tata guna lahan, (3) tanggul untuk mencegah  meluapnya  air  sungai  tidak berfungsi,  (3)  adanya  banjir  kiriman dari  wilayah  Semarang  bagian  selatan, (4) intensitas hujan yang tinggi, (5) air pasang  atau  rob,  (6)  tidak  lancar  atau terhambatnya saluran.
Pada kerusakan bangunan dikelompokkan  menjadi  3  tingkatan kerusakan,  yaitu  rusak  ringan,  rusak sedang,  dan  rusak  berat,  sedangkan untuk dampak kerugian adalah kerugian  akses  yang  ditimbulkan karena genangan air yang menghambat aktivitas  dan  kegiatan  di  lingkungan
bangunan  tersebut.  Berdasarkan  hasil survei,  dampak  dari  bencana  banjir terparah
terhadap bangunan infrastruktur  publik  Tahun  2014-2019
pada Gambar 1 dan 2. Pada Gambar 1 dan 2
menunjukkan  bencana  banjir  terparah mengakibatkan  dampak  yang  berbeda pada  setiap  bangunan  dan  kejadian bencana  banjir  terparah  juga  berbeda pada  masing-masing  bangunannya. Kejadian  banjir  terparah  terjadi  pada Tahun  2017  sebanyak  12  bangunan dan Tahun 2018 sebanyak 13 bangunan. Dari hasil survei menunjukkan  dampak  bencana  banjir pada  bangunan  infrastruktur  publik  di Kota  Semarang  mengakibatkan  rusak ringan  sebanyak  26  bangunan,  rusak sedang  sebanyak  3  bangunan,  dan kerugian akses sebanyak 11 bangunan. Hampir semua kerusakan yang dialami adalah  kerusakan  ringan  (Gambar  3) yaitu  pada  komponen  non  struktur seperti penutup lantai, dinding tembok, kusen pintu dan jendela.
Gambar 1. Grafik dampak kerusakan dan kerugian akibat banjir
Gambar 2. Grafik tahun banjir terparah berdasarkan wilayah Kecamatan
Dari  hasil  survei  di  lapangan dampak  terparah  adalah  mengalami kerusakan  sedang  3  bangunan  (Pada Tabel 3) yaitu pada SD Wonosari 01 di Kecamatan  Ngaliyan,  SMP  20  di Kecamatan  Genuk,  dan  Puskesmas Karanganyar  di  Kecamatan  Tugu. Kerugian dari kerusakan yang diakibatkan  bencana  banjir  dapat
mengurangi fungsionalitas sebuah bangunan
infrastruktur publik. Kerugian  lain  yang  dialami  adalah dapat  mengganggu  kegiatan  belajar mengajar  di  sekolah  dan  kegiatan pelayanan  kesehatan,  karena  adanya tinggi  genangan  atau  kedalaman  air. Dari  hasil  survei  juga  menunjukkan bahwa  dampak  bencana  banjir  tidak
Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat Kerugian Akses Semarang Timur 5 5 Pedurungan 3 3 Genuk 8 1 Gayamsari 3 2 Tugu 5 1 1
Ngaliyan 2 1 0 2 4 6 8 10 Jum la h Ba n g una n 2014 2015 2016
2017 2018 2019 Semarang Timur 3 1 2 3 Pedurungan 1 2 3 Genuk 2 1 4 1 1 Gayamsari 5 Tugu 5 2
Ngaliyan 3 0 1 2 3 4 5 6 Jum la h b an g una n
dapat  ditentukan  dari  wilayahnya, karena  tiap  wilayah  memiliki  tingkat kerusakan  yang  berbeda.  Melihat kondisi seperti ini, dibutuhkan anggaran  perbaikan  kerusakan  untuk mengembalikan
fungsionalitas
bangunan  seperti  semula  dan  perlu adanya  peningkatan  perbaikan  untuk mengurangi  kerugian  yang  berbeda juga  berdasarkan  tingkat  kerusakan akibat dari bencana banjir.
Gambar 3. Data tingkat kerusakan ringan
Tabel 3. Data Dampak Kerusakan Sedang
Nama Bangunan Wilayah Kecamatan Dampak Kerusakan SMP N 20 Genuk Dinding, lantai, pagar, jalan, kamar mandi rusak SD N Wonosari 01 Ngaliyan Tanggul jebol, dinding, lantai dan pintu rusak, kaca pecah Puskesmas Karanganyar Tugu Dinding, lantai dan pintu rusak, dinding roboh Penilaian  Kerusakan  dan  Kerugian Akibat Dampak Banjir Penilaian kerusakan dimaksudkan
untuk mengidentifikasi taksiran kerugian  akibat  dampak  bencana banjir.  Berdasarkan  40  responden
penelitian  pada  daearah  rawan  banjir, didapat  29  bangunan  yang  mengalami kerusakan  akibat  dampak  bencana banjir.  Perkiraan  nilai  kerugian  akibat bencana  banjir  berdasarkan  tahun kejadian dapat dilihat pada Gambar 4.
Penutup lantai Dinding retak/ terkikis Penutup lantai dan dinding rusak Penutup lantai, dinding, pintu dan kusen rusak Semarang Timur 3 2 Pedurungan 1 2 Genuk 2 3 3 Gayamsari 1 2 Tugu 1 4
Ngaliyan 1 1 0 1 2 3 4 5 Jum la h Ba n g una n (n =2 6)
Gambar 4. Grafik perkiraan nilai kerugian akibat banjir berdasarkan tahun kejadian
Pada  Gambar  4.    menunjukkan dampak  kerusakan  bangunan  dan  nilai kerugian akibat bencana banjir terbanyak berdasarkan tahun kejadiannya  adalah  pada  tahun  2017 dan 2018. Dampak kerusakan terhadap
bangunan  pada  tahun  tersebut  yaitu masing-masing sebanyak 10 bangunan, sedangkan nilai kerugian akibat kerusakan  bangunan  pada  tahun  2017 dan 2018 memiliki nilai kerugian yang berbeda. Kondisi tesebut terjadi karena setiap  bangunan  mempunyai  nilai bangunan  yang  berbeda  dan  tingkat kerusakan  yang  berbeda  juga  pada setiap  wilayahnya,  hal  ini  didukung dari penelitian sebelumnya oleh Diakakis et al. (2019) yang
menyebutkan  bahwa  setiap  kerusakan bangunan  infrastruktur  memiliki  nilai kerugian, kedalaman banjir, dan tingkat  kerusakan  yang  berbeda  satu dengan yang lainnya.
Nilai  kerugian  akibat  bencana banjir tiap tahunnya bersifat  fluktuatif, karena  setiap  tahunnya  memiliki  nilai kerugian  yang  berbeda-beda.  Oleh sebab itu, dibutuhkan penilaian perkiraan kerugian kerusakan
bangunan  akibat  dampak  bencana
banjir untuk mengetahui nilai kerugian pada setiap bangunan sehingga memudahkan dalam mengusulkan rencana anggaran pada tahun berikutnya. Sumber Anggaran untuk Penanggulangan Bencana Banjir Proses  rehabilitasi  dan  rekonstruksi dalam  pelaksanaannya  juga  harus didukung  anggaran  yang  cukup  dari
Pemerintah sehingga bisa
mempercepat  proses  pemulihan  pasca bencana. Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi  pasca  bencana  harus sesegera mungkin dilakukan
khususnya bangunan infrastruktur publik, supaya perbaikan dan pembangunan  kembali  tersebut  dapat memulihkan  kegiatan  perekonomian. Pembiayaan  untuk  penanggulangan bencana  banjir  terhadap  bangunan infrastruktur  publik  di  Kota  Semarang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  Kota  Semarang. Berdasarkan data APBD Kota Semarang  Tahun  2011-2018  anggaran belanja  rutin  untuk  penanggulangan bencana seperti pada Gambar 5.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Semarang Timur Rp275.05 Rp587.90 Rp564.49 Pedurungan Rp63.18 Rp189.55 Rp860.11 Genuk Rp925.23 Rp277.14 Rp1,452.46 Rp1,569.25 Rp180.76 Gayamsari Rp827.12 Tugu Rp1,119.25 Rp1,124.94
Ngaliyan Rp2,002.09 Rp- Rp500.00 Rp1,000.00 Rp1,500.00 Rp2,000.00 Rp2,500.00 N il ai da la m Ju ta ( R p )
Gambar 5. Grafik perbandingan anggaran untuk bencana Tahun 2011-2018 Anggaran  tersebut  merupakan anggaran yang disiapkan untuk program pencegahan dan penanggulangan bencana. Alokasi
anggaran untuk penanganan bencana di Kota  Semarang  pada  tahun  2011-2018 tidak  mencapai  0,1  %  dari  total keseluruhan  anggaran  belanja  Kota Semarang.  Apabila  rencana  anggaran pada  tahun  bencana  yang  disiapkan tidak  mencukupi,  maka  Pemerintah menyiapkan  anggaran  penanggulangan bencana untuk tahun berikutnya melalui anggaran rehabilitasi bangunan dari  tiap  dinas  atau  instansi  yang terdampak bencana. Anggaran
rehabilitasi  termasuk  anggaran  yang disiapkan untuk perbaikan dan pemulihan  semua  aspek  pelayanan publik  pada  wilayah  pasca  bencana dengan  tujuan  mengembalikan  aspek fungsionalitas  seperti  semula  pada wilayah pasca bencana.
Keterbatasan anggaran dari Pemerintah berdampak terhadap beban anggaran  untuk  rehabilitasi  serta  akan menghambat  tahap  pemulihan  dan perbaikan pasca bencana banjir. Pemerintah  Kota  Semarang  sebagai pihak yang mengelola bangunan infrastruktur  publik  sudah  menerapkan pembiayaan  asuransi  melalui  anggaran dari  Badan  Pengelola  Keuangan  dan
Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang. Banyaknya asset infrastruktur publik yang diasuransikan dan  anggaran  yang  terbatas  ,maka penentuan nilai premi asuransi diberlakukan  sama  pada  setiap  sektor infrastruktur. Nilai besaran premi yang dibayarkan berdasarkan dari nilai buku pada setiap bangunan setelah dikurangi nilai penyusutan dikalikan dengan nilai rate yang sudah ditentukan seperti pada Gambar 6.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran APBD Rp2,200,00Rp3,100,00Rp3,100,00Rp3,700,00Rp4,300,00Rp4,400,00Rp4,700,00Rp4,700,00 Anggaran Bencana Rp596 Rp1,380 Rp2,320 Rp3,246 Rp2,939 Rp3,322 Rp1,698 Rp4,584 Rp0 Rp500 Rp1,000 Rp1,500 Rp2,000 Rp2,500 Rp3,000 Rp3,500 Rp4,000 Rp4,500 Rp5,000 Rp0 Rp500,000 Rp1,000,000 Rp1,500,000 Rp2,000,000 Rp2,500,000 Rp3,000,000 Rp3,500,000 Rp4,000,000 Rp4,500,000 Rp5,000,000 A n g g ar an Be n ca n a (N il ai Da la m Jut a)
A n gg ar an A P BD (N il ai Dal am Jut a)
Gambar 6. Grafik nilai rate pada Premi Asuransi
Adanya  keterbatasan  anggaran berdampak pada penentuan nilai premi, sehingga besaran premi tidak mencapai 100%.  Pada  Gambar  6.  menunjukkan bahwa nilai rate untuk risiko kerusakan yang  ditanggung  menunjukkan  angka yang  sama.  Perlu  adanya  penentuan nilai  rate  berdasarkan  dengan  tingkat risiko  bencana  banjir,  karena  setiap bangunan  memiliki  tingkat  kerusakan dan  kerugian  yang  berbeda  akibat dampak bencana banjir.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  Penilaian Kerusakan  dan  Kerugian  Infrastruktur Publik  Akibat  Dampak  Banjir  di  Kota Semarang, maka dapat ditarik kesimpulan  bahwa  bencana  banjir menyebabkan  dampak  yang  beragam yaitu  kerusakan  ringan,  sedang,  dan kerugian akses. Setiap bangunan infrastruktur publik mempunyai tingkat kerusakan  dan  kerugian  yang  berbeda satu dengan lainya.
Nilai  kerugian  akibat  bencana
banjir  setiap  tahunnya  berbeda,  maka penilaian  kerusakan  akibat  dampak bencana  banjir  akan  memudahkan Pemerintah  Kota  Semarang  dalam menyusun anggaran rehabilitasi. Alokasi  anggaran  untuk  penanganan bencana  di  Kota  Semarang  tidak mencapai  0,1  %  dari  total  keseluruhan anggaran belanja, sehingga menghambat tahap perbaikan. Pemerintah  Kota  Semarang  sudah menerapkan pembiayaan asuransi untuk menekan risiko kerugian dampak  bencana  banjir,  namun  premi asuransi yang ditetapkan belum berdasarkan  tingkat  risiko  bencana banjir.
Penilaian kerusakan akibat dampak  bencana  banjir  bertujuan memudahkan pemerintah dalam merencanakan  anggaran  penanganan bencana  dan  harus  segera  dilakukan dalam upaya
mengembalikan fungsionalitas bangunan tersebut, maka dalam penilaian kerusakan  perlu melibatkan  tenaga  ahli  (sipil  dan Sekolah Kantor Rumah sakit/puskesmas Rumah dinas Rumah Susun Sarana Olahraga Kebakaran 0.406 0.35 0.378 0.294 0.385 0.563 Banjir 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 P re sen ta se n il ai ra te ( %)
arsitek)  dalam  tahap  pengelompokkan tingkat  kerusakan  dan  menentukan nilai kerusakan. Perlu adanya anggaran rehabilitasi yang khusus untuk penanganan  dampak  bencana  pada bangunan infrastruktur
publik,
sehingga  apabila  ada  kerusakan  bisa sesegera  mungkin  dilakukan  tahap perbaikan. Salah satunya adalah dengan menerapkan skema pembiayaan asuransi berdasarkan
tingkat  risiko  bencana  banjir  setiap bangunannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhitya  Wardhono,  &  Rondhi,  M., 2010,  Perhitungan  Kerusakan dan  Kerugian  dalam  Perspektif Ekonomi  dan  Sosial  dengan Metode  ECLAC  pada  Bencana Banjir Bandang Panti, Kabupaten Jember-Jawa Timur. https://doi.org/10.13140/RG.2. 1.3346.9840 Benali,  N.,  &  Feki,  R.,  2017,  The impact  of  natural  disasters  on insurers’ profitability: Evidence from Property/Casualty Insurance  company  in  United States. Research in International Business and Finance, 42, 1394–1400. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2 017.07.078
Bennett,  D.  L.,  2018,  Infrastructure investments and entrepreneurial dynamism  in  the  U.S.  Journal of Business Venturing. https://doi.org/10.1016/j.jbusve nt.2018.10.005 Buchori,  I.,  Sugiri,  A.,  Mussadun,  M., Wadley, D., Liu, Y.,
Pramitasari,  A.,  &  Pamungkas, I.  T.  D.,  2018,  A  predictive model to assess spatial planning  in  addressing  hydro- meteorological  hazards:  A  case study of Semarang City, Indonesia. International Journal of Disaster Risk Reduction, 27,
415–426. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2 017.11.003 Cass,  N.,  Schwanen,  T.,  &  Shove,  E., 2018, Infrastructures, intersections and societal transformations.  Technological
Forecasting and Social Change, 137, 160–167.
https://doi.org/10.1016/j.techfor e.2018.07.039 Diakakis, M., Andreadakis, E., Nikolopoulos, E. I., Spyrou, N. I., Gogou, M. E., Deligiannakis, G., Katsetsiadou, N. K., Antoniadis,  Z.,  Melaki,  M., Georgakopoulos, A.,
Tsaprouni,  K.,  Kalogiros,  J.,  &
Lekkas, E., 2019, An integrated approach  of  ground  and  aerial observations  in  flash  flood disaster investigations. The case  of  the  2017  Mandra  flash flood  in  Greece.  International
Journal of Disaster Risk Reduction, 33, 290–309. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2 018.10.015 Havko,  J.,  Titko,  M.,  &  Kováčová,  J., 2017,  Vulnerability  of  the  City Infrastructure  as  a  Part  of  the Resilient City Concept. Procedia Engineering, 192,
307–312. https://doi.org/10.1016/j.proeng .2017.06.053
Madjid,  N.  C.,  2018,  ANALISIS METODE  PENGHITUNGAN DAN ALOKASI ANGGARAN BENCANA ALAM. Simposium Nasional Keuangan
Negara, 1046–1065.
Mol,  J.  M.,  Botzen,  W.  J.  W.,  & Blasch,  J.  E.,  2018,  Behavioral motivations  for  self-insurance under  different  disaster  risk insurance  schemes.  Journal  of Economic Behavior & Organization. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2 018.12.007
Osti, R., Hishinuma, S., Miyake, K., &
Inomata,  H.,  2011,  Lessons learned from statistical comparison  of  flood  impact factors  among  southern  and eastern Asian countries: Statistical  comparison  of  flood impact  factors  among  Asian countries.  Journal  of  Flood
Risk  Management,  4(3),  203–
215. https://doi.org/10.1111/j.1753- 318X.2011.01107.x Saidi,  S.,  Kattan,  L.,  Jayasinghe,  P.,
Hettiaratchi,  P.,  &  Taron,  J.,
2018,  Integrated  infrastructure systems—A review.
Sustainable  Cities  and  Society,
36, 1–11.
https://doi.org/10.1016/j.scs.20 17.09.022
Severen,  C.,  &  Plantinga,  A.  J.,  2018,
Land-use  regulations,  property values, and rents: Decomposing the  effects  of  the  California Coastal  Act.  Journal  of  Urban Economics, 107, 65–78. https://doi.org/10.1016/j.jue.20 18.07.001
Yilema,  M.  G.,  &  Gianoli,  A.,  2018,
Infrastructure governance: Causes  for  the  poor  sectoral coordination among
infrastructure  sectors  of  Addis Ababa. Cities, 83, 165–172.
https://doi.org/10.1016/j.cities. 2018.06.019