## Peningkatan Pengetahuan  Hukum Masyarakat Tentang Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

## Irwandi, Meri Yarni, Kosariza, Andrizal, Taufan Dyusanda Putra
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

## ABSTRAK
Desa merupakan kesatuan masyarakat terkecil dalam wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia . Dalam hal ini desa  terbentuk  dari  komponen  yang  terdiri  dari  wilayah  desa,masyarakat  desa  dan  pemerintah  desa.  Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dalam proses pencapaian tujuan negara  dan masyarakat desa  terutama dalam masalah pemerintah desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan  pengetahuan    pemerintah  desa  tentang  aturan  yang  mengatur  tentang  desa  atau  arti  pentingnya peraturan  perundang-undangan  dalam  prateknya  dilapangan.  Sedangkan  manfaat  yang  diharapkan  dalam penyuluhan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas, kewajiban hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dan juga menambah pengetahuan serta pemahaman bagi masyarakat  dan  aparatur  pemerintah  desa  mengenai  aturan  yang  berlaku  dan  prateknya.  Kegiatan  pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timuri, pada hari  Selasa tanggal 30 Juli 2019, Jam 09.00 – 13.00. di Ruang Aula Kantor Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timuri,,  dengan metode yang dilakukan adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab. Dalam penyuluhan hukum ini tanggapan pemerintah desa, BPD  dan masyarakat sangat positif terbukti dari banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada tim pengabdian. Baik mengenai tugas, kewenangan ataupun tentang pendapatan desa. Dengan harapan bahwa pemerintah desa dapat memahami tentang arti pentingnya peraturan dan bagaimana pelaksanaannya dalam pemerintahan desa.
Kata Kunci: Peningkatan, Pengetahuan Masyarakat, Hukum Pemdes

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Analisis Situasi
Penyelengaraan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab tidak terlepas dari penyelenggaraan otonomi  desa.  Tetapi  otonomi  desa  tersebut  berbeda  dengan  otonomi  daerah.  Adapun Perbedaannya :
1) Otonomi desa sudah ada sejak zaman dahulu, sedangkan otonomi daerah baru ada abad ke 20.
2) Otonomi desa berdasarkan hukum adat, otonomi daerah konsepnya dari hukum barat.
3) Otonomi desa tumbuh dalam masyarakat, sedangkan otonomi daerah di distribusikan oleh pemerintah pusat berdasarkan prinsip desentralisasi.
4) Otonomi desa tidak terbatas, sedangkan otonomi daerah terbatas.
Keberadaan  otonomi  desa  yang  minimbulkan  suatu  kewenangan  bagi  desa  itu  untuk menyelenggarakan  rumah  tangganya  sendiri  tidak  terlepas  dari  peran  serta  aktif  pemerintah desanya.  PP  Nomor  72  tahun  2005  tentang  desa  menentukan  dalam  Pasal  6  dan  7,  bahwa: Pemerintah  desa  adalah  penyelenggara  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah  desa  dan  badan pemusyawaratan  desa  dalam  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  asal  usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  system pemerintahan  Negara  kesatuan  republik  Indonesia.  Dalam  pelaksanaan  tugasnya  pemerintah desa  dibantu  oleh  aparatur  desa.  Kepala  desa  sebagai  orang  pertama  mengemban  tugas  dan kewajiban  yang  berat,  karena  ia  adalah  penyelengga  dan  penanggung  jawab  utama  di  bidang pemerintahan,  pembangunan,  kemasyarakatan  dan  urusan  pemerintahan  umum  termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban di desanya..
Dengan  diundangkannya  Undang-Undang    Nomor  06  Tahun  2014  Tentang  Desa  pada tanggal  15  Januari  2014  dalam    Lembaran  Negara  Nomor  7  Tahun  2014,  maka  pelaksanaan pemerintahan  desa  otomatis  mengalami  banyak  perubahan.  Terutama  sekali  tentang  tata  cara pemilihan kepada desa dan tugas serta kewenangan pemerintahan desa lainnya. Berdasarkan hal tersebut akan muncul banyak permasalahan kalau hal ini tidak dietahui oleh pemerintah desa dan masyarakat  desa.    Oleh  karena  itu  Tim  penyuluh  tertarik  untuk  melakukan  suatu  penyuluhan hokum  dengan  judul  Penyuluhan  Hukum  Tentang    Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

## 1.2. Permasalahan Mitra
Berdasarkan  pendekatan  awal  dengan  mitra  maka  disusun  prioritas  permasalahan  mitra  yang dirumuskan secara bersama yaitu:
1) Bagaimanakah  tugas  dan  kewenangan  pemerintah  desa  yang  diatur  oleh  Undang- Undang  Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2) Apakah  Pelaksanaan  tugas  Pemerintahan    Desa  mampu  dilaksanakan  oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

## 2. TARGET DAN LUARAN
Target  dan  luaran  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  yang  menjadi  tujuan  diadakannya sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa di Kabupaten Tanjung  Jabung  Timur  adalah  lebih  meningkatkan  pengetahuan  dari  pemerintah  desa  akan pentingnya  tugas  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014. Kegiatan ini diharapkan akan lebih meningkatkan pengetahuan dan  kesadaran serta kompetensi pemerintah desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.akan pentingnya melaksanakan tugas dan kewajibannya  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  dan perundang-undangan  lainnya    yang  berlaku.  Kegiatan  pengabdian  ini  secara  umum  akan meningkatkan  pengetahuan  pemerintah  desa  dan  mutu  kinerja  dari  aparatur  pemerintah  desa sehingga  dapat  memaksimalkan  penggunaan  tugas  dan  kewenangannya.  Secara  rinci  target luaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah :
1) Meningkatkan pengetahuan pemerintah desa  tentang permasalahan desa sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalitas pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dari pemerintah desa.
3) Untuk meningkatkan pemahaman Aparatur pemerintah desa mampu melaksanakan tugas  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  asas-asas  perundang-undangan  dan  teknik perundang-undangan yang berlaku.
4) Untuk meningkatkan pemerintah desa yang terampil dalam melakukan tugasnya, dan dapat  membagi  pengetahuannya  dan  ketrampilannya  dalam  mengembangkan desanya.

## 3. METODE PELAKSANAAN

## 3.1. Persiapan Pengabdian Kepada Masyarakat
Adapun  persiapan    itu  dimulai  melalui  penjajakan  terhadap  kemungkinan  pelaksanaan penyuluhan    hukum    disalah  satu  desa  yang  ada  di  Kabupaten    Tanjung  Jabung  Timur    yang disebut  sebagai  desa  mitra  kegiatan  .  Setelah  diadakan  observasi  ke  lapangan    maka  tim
pengabdian  memilih Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  dengan  alasan  bahwa    mitra  tersebut  perlu  mendapatkan Sosialisasi  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.  Selanjutnya  dari  hasil penjajakan  dijadikan  dasar  oleh  tim  sebagai  dasar  penyusunan  proposal  dan    materi  kegiatan, jadwal kegiatan serta menentukan kalayak sasaran.
Berdasarkan kesepakatan tersebut diadakanlah penyuluhan hukum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 , Jam 0090 – 12.00 di Ruang Pertemuan Kantor Desa  Pandan Lagan Kecmatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam kegiatan ini yang menjadi peserta  berjumlah 21 orang dengan rincian sebagai berikut: Kepala Desa Perangkat Desa, Kepala Dusun, Anggota Badan Pertimbangan Desa  (BPD), Ketua RT, Pemuda/ Karang Taruna dan Masyarakat

## 3.2. Metode Kegiatan
Berkaitan  dengan  upaya  untuk  menerapkan  ilmu  pengetahuan  terutama  di  bidang  hukum terkhusus hukum pemerintahan desa  maka solusi yang ditawarkan dikemas dalam bentuk dan model penyuluhan dengan metode:
1) Sosialisasi
2) Ceramah;
3) Diskusi;
4) Dan tanya jawab  akan pentingnya hukum yang berlaku dan  aturan yang dibuat serta yang harus dipatuhi oleh masyarakat.

## 3.3. Materi Yang diberikan.
Pemerintah  desa  mempunyai  tugas  membina  kehidupan  masyarakat  desa,  membina perekonomian  desa,  memelihara  ketentraman  dan  ketertiban  masyarakat  desa,  mendamaikan perselisihan  masyarakat  di  desa,  mengajukan  rancangan  peraturan  desa  dan  menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.   Dalam melaksanakan tugas, bagian pemerintahan desa menyelenggarakan  fungsi:
1) Penyusunan program kerja di bidang pemerintahan desa;
2) Penyusunan  kebijakan,  pedoman  dan  petunjuk  tekhnis  di  bidang  penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, administrasi, keuangan dan kekayaan serta Perangkat Desa/Kelurahan;
3) Pengoordinasian, pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah, sesuai dengan bidang tugasnya;
4) Pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  kebijakan  daerah  di  bidang  Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5) Melaksanakan administrasi dan aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan; dan
6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Asisten Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.
Kewenangan desa adalah :
1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepala desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat;
3) Tugas  pembantuan  dari  Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi,  dan  Pemerintah Kabupaten/Kota;
4) Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  berkedudukan  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintah desa  dan  berkedudukan  sejajar  serta  menjadi  mitra  pemerintah  desa.  Jadi,  dalam menyelenggarakan pemerintah desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah  berfungsi  menyelenggarakan  kebijakan  pemerintah  atasnya  dan  kebijakan  desa, sedangan  BPD  berfungsi  menetapkan  peraturan  desa  bersama  Kepala  Desa,  menampung  dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat.  Berdasarkan  Perda  Nomor  4  Tahun  2007  Pasal  8    Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai:
1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud dalam Ayat  (1) ditetapkan dalam tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Atas  fungsi  tersebut  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  mempunyai  wewenang  yang tercantum dalam Pasal 9 yaitu:
1) Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
2) Melaksanakan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  peraturan  desa  dan  peraturan Kepala Desa.
3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
4) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
5) Menggali,  menampung,  menghimpun,  merumuskan  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat.
6) Menyusun tata tertib BPD.
Kemudian  kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam Pasal 12:
1) Mengamalkan  Pancasila,  melaksanakan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
2) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
3) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
5) Memproses pemilihan Kepala Desa;
6) Mendahulukan  kepentingan  umum  di  atas  kepentingan  pribadi,  kelompok  dan golongan;
7) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
8) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  termasuk  di  dalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
1) pendapatan  asli  Desa  terdiri  atas  hasil  usaha,  hasil  aset,  swadaya  dan  partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4) alokasi  dana  Desa  yang  merupakan  bagian  dari  dana  perimbangan  yang  diterima Kabupaten/Kota;
5) bantuan  keuangan  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Provinsi  dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7) lain-lain pendapatan Desa yang sah.

## 3.4. Partisipasi Mitra
Permasalahan  yang  dikemukakan  dalam  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  hasil  pembicaraan bersama  dengan  kepala  desa  dan  aparatur  pemerintahan  desa.  Dimana  selama  ini  memang menjadi kendala utama untuk melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintahan desa terutama sekali dalam pemilihan kepala desa. Tingkat partisipasi mitra dalam pelaksanaan kegiatan  ini sangat tinggi, hal terlihat dalam semangat dan tingkat kepedulian yang tinggi untuk mengajak lembaga-lembaga yang ada di desa  untuk berperan aktif  ikut berpartisipasi  dalam pelaksanaan menyusun  rencana      kegiatan  apa  saja  yang  ada  di  desa  terurama  sekali  dalam  pelaksanaan pemilihan kepala desa dan peningkatan pendapatan desa.  Partisipasi mitra juga terlihat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan organisasi desa lainnya dalam melaksanakan kegiatan dalam memberi saran kepada BPD  yang diadakan di  ruang pertemuan kantor desa,

## 3.5. Jenis Luaran
Kegiatan  pengabdian  ini  secara  umum  akan  meningkatkan  pengetahuan  pemerintah  desa  dan mutu kinerja dari aparatur pemerintah desa sehingga dapat memaksimalkan penggunaan tugas dan kewenangannya. Secara rinci target luaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah :
1) Pemerintah Desa yang  melaksanakan  pemerintahan seseuai aturan yang berlaku.
2) Meningkatkan kemampuan aparat desa dan lembaga-lembaga desa  serta masyarakat dalam  memahami  dan  pentingnya  pelaksanaan  pemerintahan  desa  yang  dapat meningkatkan pendapatan asli desa.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Tanggapan Peserta Pengabdian Pada Masyarakat
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini sangat positif diterima oleh masyarakat, hal ini dapat dibuktikan  dari  antusias  masyarakat  baik  dalam  mengajukan  pertanyaan  maupun  tanggapan. Pertanyaan  dan  tanggapan  masyarakat  ini  tidak  hanya  terbatas  pada  paparan  normative sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang disampaikan oleh tim penyuluh tetapi juga berupa cerita-cerita kasus yang  ada, baik yang mereka lihat dan didengar di media elektronik, dibaca dalam media cetak maupun yang ada disekitar masyarakat itu sendiri.
Secara  umum,  pertanyaan  dan  tangggapan  masyarakat  berkisar  pada  persoalan  pokok, yaitu apa yang harus mereka lakukan apabila disekitar mereka terjadi perbuatan yang melanggar hukum  pemerintahan  desa.  dan  apa  hak  dan  kewajiban  mereka  sebagai  warga  desa  atau masyarakat  dan  warga negara yang tidak bermasalah dengan hukum  baik secara umum maupun dalam hal  yang lainnya.
Dalam  menjawab  dan  menanggapi  pertanyaan  tersebut  tim  penyuluh  menekankan  pada prinsip dasar dalam menjunjung tinggi, yaitu jangan sampai dalam menegakan hukum dilakukan dengan melanggar hukum. Khusus mngenai pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai aturan yang mengatur. Dan hal ini dapat diwujudkan dan  merupakan  perwujudan dari    pengelolaan    ekonomi    produktif    desa    yang  dilakukan    secara  kooperatif,    partisipatif, emansipatif,  transparansi,  akuntabel, dan  sustainable.  Oleh  karena  itu,  perlu  upaya  serius untuk  melaksanakan roda pemerintahan desa   dapat  berjalan  secara  efektif,  efisien, profesional dan mandiri.

## 4.2. Harapan Peserta Penyuluhan Hukum
Para  peserta  penyuluhan  hukum  sangat  mengharapkan  kepada  Perguruan  Tinggi  terutama Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi,  agar  secara  kontiniu  mengadakan  penyuluhan  untuk memberikan imformasi tentang berbagai permasalahan hukum secara umum. Harapan mereka antara lain :
1) Pemerintah Desa (Kepala Desadan aparat desa)  berharap agar desa mereka dijadikan sebagai  Desa Binaan dalam pelaksanaan penyuluhan hokum.
2) Pemerintah Desa (Kepala Desa dan aparat desa)  minta kepada para tim penyuluhan hukum  agar membantu  mereka dalam  memotivasi  pelaksanaan pemerintahan desa dengan  melaksakan    Administrasi  Desa  yang  sesuai  apa  yang  diamanatkan  oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
3) Pemerintah  desa    meminta  bantuan  kepada  tim  penyuluhan  hukum  agar  tim  bisa membantu  mereka  dalam  merancang  dan  revisi  Peraturan  Desa  dan  menata administrasi pemerintah desa yang benar.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Kesimpulan
Kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  yang  menjadi  tujuan  diadakannya  Penyuluhan  Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ) adalah sebagai berikut:
1) Untuk  memberikan  pengetahuan  kepada  pemerintah    desa  yang  dituju  agar memahami Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2) Untuk memberikan pengetahuan kepada pemerintah desa dan  masyarakat desa yang dituju  agar  memahami  secara  mendalam  bagaimana  pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3) Untuk memberikan pengetahuan kepada kepada pemerintah desa  yang dituju agar memahami  secara  mendalam  aturan  apa  yang  diperlukan  untuk  pengelolaan perekonomian desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa
4) Untuk  mengetahui,  memahami  secara  mendalam  bagaimana  cara  yang  harus dilakukan oleh Pemerintah Desa  dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan peningkatan pendapatan desa.

## 5.2. Saran
Sebaiknya Tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jambi atau Perguruan Tinggi,  agar  secara  kontiniu  mengadakan  penyuluhan  untuk  memberikan  imformasi  tentang berbagai permasalahan hukum secara umum terutama permasalahan hukum pemerintahan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Gde  Pantja  Astawa, Problematika  Hukum  Otonomi  Daerah  di  Indonesia, Alumni,  Bandung, 2008.
Juanda, Hukum  Pemerintahan  Daerah  (Pasang  Surut  Hubungan  Kewenangan  Antara  DPRD dan Kepala Daerah), Alumni, Bandung, 2008. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, Desa Mandiri , Sekjen Kementerian Desa PDTT, Jakarta,  2007.
Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2002.
Syaukani dkk, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Jakarta 1999. Abdullah, Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Issu FederalismeSebagai suatu Alternatif, Cet.
2 Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
Huda, Ni’matul, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Kansil, C.S.T. Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta,
1988.
Marbun, BN. Proses Pembangunan Desa, Erlangga, Jakarta, 1980.
Pemerintah  Kabupaten  Muaro  Jambi,  Menuju  Desa  Mandiri  di  Bumi  Sailun  Salimbai,
Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi dengan PSHK-ODA, Jambi, 2003

## Perundang-undangan
Republik Indonesia, Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004.
-----------------------, Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor  12 Tahun
2008.
-----------------------, Undang-undang Tentang Pemerintahan Desa, UU Nomor  6 Tahun 2014
-----------------------,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia    Tentang  Desa,  PP  Nomor  72 Tahun 2005.