## TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PELAPORAN KEUANGAN
MASJID
Nurul Fauziyyah 1* , Zulfatul Afifah 2
12 Departement of Accounting, Nahdlatul Ulama Indonesia University, 10320, Indonesia
Email: nurulfauziyyah@unusia.ac.id

## ABSTRAK
Masjid merupakan organisasi nirlaba di bidang keagamaan sesuai dengan ISAK 35. Organisasi nirlaba wajib menyusun  dan  melaporkan  laporan  keuangan.  Transparansi  dan  akuntabilitas  juga  perlu  diterapkan  untuk meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  dan  kredibilitas  Masjid  itu  sendiri.  Faktanya,  laporan  keuangan  yang dibuat  oleh  Masjid  pada  umumnya  belum  memenuhi  standar  ISAK  35.  Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan alasan  tersebut.  Ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Data  primer  diolah  dan  diinterpretasikan  bersama  dengan bukti-bukti lain seperti laporan keuangan dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan yang  dibuat  masjid  belum  sesuai  dengan  ISAK  35.  Laporan  keuangan  yang  disusun  hanyalah  laporan operasional  yaitu  kas  masuk  dan  kas  keluar.  Di  sisi  lain,  transparansi  dan  akuntabilitas  telah  diterapkan dengan baik. Tulisan ini membahas tentang transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan keuangan berdasarkan ISAK 35, sedangkan makalah-makalah sebelumnya dengan tema terkait banyak ditulis berdasarkan PSAK 45. Selain itu, tulisan ini menjadikan masjid terbesar di Sumenep sebagai tempat penelitian sehingga tergambarkan hasilnya. akan memberikan pengetahuan segar.
Kata Kunci: Akuntansi Organisasi Nirlaba; Transparansi; Akuntabilitas; Laporan keuangan; ISAK 35

## ABSTRACT
Mosque is a non-profit organization in the religious field in accordance with ISAK 35. Non-profit organizations should prepare and report financial reports. Transparency and accountability also need to be applied to increase public trust and the credibility of the Mosque itself. In fact, the financial reports made by Mosques are generally not up to standard, ISAK 35 . This study was carried out based on those reasons. This is a qualitative study. The primary data is processed and interpreted along with other evidence such as financial statements and others. The results show that financial  statements made the  mosque are not  in  accordance with  ISAK  35 yet.  The financial statements prepared are only operational reports, namely cash in and cash out. On the other hand, transparency and accountability have been implemented well. This paper looks at transparency, accountability, and financial reporting based on ISAK 35, while many previous papers with related themes were written based on PSAK 45. In addition, this paper makes the largest mosque in Sumenep a place of research so that the results described will provide fresh knowledge.
Keywords: Nonprofit Organization Accounting; Transperancy; Accountability; Financial Statement; ISAK 35

## PENDAHULUAN
Masjid adalah rumah Allah yang merupakan simbol ibadah  umat Islam, sarana ibadah bagi umat Islam untuk melakukan ibadah dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta (Aziz &;  Ulfah,  2010).  Masjid  juga  merupakan  bagian  dari  badan  publik  yang  memiliki  fungsi untuk  mengelola  dana  dari  masyarakat.  Untuk  itu,  masjid  melakukan  praktik  akuntansi karena  masjid  berperan  sebagai  pengumpul  dan  juga  sebagai  penyalur  dana  dari  dan  untuk masyarakat.  Salah  satu  hal  terpenting  dalam  pengelolaan  masjid  adalah  pengelolaan keuangan  yang  baik.  Jika  keuangan  masjid  dikelola  dengan  baik  dan  bertanggung  jawab, maka  mampu  meningkatkan  kepercayaan  jemaah  yang  telah  menyumbangkan  dananya kepada  masjid.  Diperlukan  pertanggungjawaban  untuk  tempat  ibadah  ini.  Publikasi  laporan
keuangan  yang  baik  di  masjid  merupakan  salah  satu  bukti  akuntabilitas  (Kismawadi  et  al., 2018).
Laporan  keuangan  yang  sesuai  standar  masih  menjadi  hal  yang  langka  di  organisasi nirlaba,  dalam  hal  ini  Masjid.  Pencatatan  keuangan  Masjid  selama  ini  umumnya  hanya mencakup  penerimaan  dan  pencairan  tanpa  menunjukkan  jumlah  aset  yang  dimiliki  Masjid dan berapa nilainya, sehingga banyak kasus hilangnya aset Masjid disebabkan oleh lemahnya sistem  pencatatan  keuangan.  Masalah  lain  yang sering muncul  adalah masih  banyak Masjid yang  tidak  mencatat  secara  detail  untuk  cash-in  dan  cash-out,  hanya  mencatat  cash-in  dan cash-out tanpa menentukan sumber pendapatan tunai dan penggunaan cash out Masjid untuk apapun sehingga terkadang hal ini menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat.
Transparansi  dan  akuntabilitas  juga  masih  buruk  di  organisasi  nirlaba,  sehingga menyebabkan  penyelewengan dana yang  disumbangkan  (Mohamed et  al., 2014;  Said  et  al., 2013).  Padahal,  penyusunan  laporan  keuangan  yang  baik  sesuai  dengan  standar  akuntansi sangat  perlu  dilakukan  agar  transparansi  dan  akuntabilitas  juga  semakin  eksistensinya. Manajemen  dan  catatan  keuangan  serta  pelaporan  kepada  stakeholder  juga  mampu meningkatkan  kepercayaan  dan  kredibilitas  organisasi.  Akuntabilitas  adalah  faktor  yang mempengaruhi  kepercayaan  pemangku  kepentingan.  Kenyataan  ini  menginspirasi pengelolaan  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  keuangan  Masjid,  dengan  menggunakan prinsip amanah dan fathanah . Tujuan akuntabilitas tidak hanya memberikan informasi dalam bentuk  laporan  keuangan  tetapi  juga  tentang  nilai-nilai  moral  luhur  dan  tanggung  jawab individu  dalam  suatu  organisasi  (Rodliyah  et  al.,  2021).  Akuntabilitas  adalah  cara pertanggungjawaban  manajemen  atau  penerima  kepercayaan  kepada  wali  amanat  atas pengelolaan  sumber  daya  yang  dipercayakan  kepadanya  baik  secara  vertikal  maupun horizontal  (Endahwati,  2014).  Hal  ini  sejalan  dengan  dimulainya  era  demokrasi  dimana tuntutan  masyarakat  terhadap  akuntabilitas  keuangan  dan  transparansi  organisasi  sektor publik  dan  nirlaba  semakin  besar  (Bastian,  2010).  Akuntabilitas  muncul  sebagai  akibat  dari pemberian  kepercayaan  dari  satu  pihak  ke  pihak  lain  untuk  melaksanakan  tugas-tugas tertentu. Dalam Islam, akuntabilitas adalah filosofi kepercayaan (Kholmi, 2012).
Melalui  pengelolaan  keuangan  yang  baik  dan  penyusunan  laporan  keuangan, kredibilitas dan kepercayaan terhadap organisasi nirlaba ini akan meningkat. Semakin tinggi akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  Masjid,  semakin  besar  pula  potensi  penerimaan dana  yang  masuk  ke  dalam  Masjid  (Haq  &  Dewi,  2013).  Faktanya  masih  banyak  aplikasi laporan  keuangan  Masjid  yang  belum  menerapkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam penyusunan laporan keuangan sehingga menjadi perhatian khusus dalam studi praktik ini.
Masjid  harus  memiliki  kinerja  keuangan  yang  baik  sehingga  donor  percaya  pada penggunaan dana mereka karena kinerja keuangan organisasi nirlaba ini menentukan kualitas dan  kuantitas  penyediaan  layanan.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting  bagi  pengurus  Masjid untuk menjaga kondisi keuangan Masjid. Senada dengan Jamalia Said (2013),
" Selanjutnya, Masjid perlu menyadari pentingnya kegiatan
penggalangan  dana.  Keterlibatan  aktif  anggota  komite  Masjid  dalam kegiatan  penggalangan  dana  memfasilitasi  aliran  dana  yang  berkelanjutan ke  Masjid  mereka.  Mereka  juga  perlu  membekali  diri  dengan  keterampilan dan  pengetahuan  tentang  mekanisme  penggalangan  dana.  Akhirnya,  semua Masjid  perlu  mengundang  anggota  komite  yang  memiliki  latar  belakang lembaga keuangan untuk membahas strategi manajemen untuk meningkatkan  kinerja  keuangannya  dan  pada  gilirannya  kuantitas  dan kualitas hasil program. "
Objek  penelitian  ini  adalah  Masjid  terbesar  dan  tertua  di  Kabupaten  Sumenep  dengan desain arsitektur kuno. Arsitektur Masjid sangat dipengaruhi oleh budaya Cina, Eropa, Jawa dan  Madura.  Salah  satunya,  di  gerbang  masuk  utama  Masjid  yang  gaya  arsitekturnya bernuansa budaya Tionghoa. Faktor-faktor ini memotivasi penulisan makalah ini.
Penerapan  prinsip  transparansi  dapat  diartikan  sebagai  penerapan  keterbukaan informasi  atau  penyampaian  informasi  baik  dalam  proses  pengambilan  keputusan  maupun pengungkapan  informasi  material  dan  relevan  mengenai  kegiatan  perusahaan.  Akuntabilitas dan  transparansi  keduanya  memang  mendasar  dalam  pelaporan  keuangan  serta  pelaporan keuangan. Masjid harus berpegang pada  prinsip Islam karena akuntabilitas dalam perspektif Islam  memberikan  pemahaman  kepada  kita  bahwa  akuntabilitas  atas  penggunaan  sumber daya  organisasi  tidak  hanya  diberikan  kepada  manusia  tetapi  juga  kepada  Tuhan  dan  alam (Afifah  &  Fauziyyah,  2022;  Kholmi,  2012).  Fenomena  yang  terjadi  adalah  masih  banyak organisasi  berorientasi  nirlaba  yang  belum  menerapkan  ISAK  35  dalam  laporan keuangannya,  sehingga  penelitian  ini  bermaksud  untuk  menggali  transparansi  masjid, akuntabilitas  keuangan,  proses  pengelolaan  keuangan,  dan  cara  penyusunan  laporan keuangan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Transparansi
Dalam  Undang-Undang  Nomor  28  pasal  3  angka  4  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan  Negera  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  Nepotisme  (KKN) mengungkapkan:  Transparansi  diartikan  sebagai  asas  yang  membuka  diri  terhadap  hak masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur  dan  tidak  diskriminatif  tentang penyelenggaraan  negara  dengan  tetap  memperhatikan  perlindungan  atas  hak  asasi  pribadi,
golongan  dan  rahasia  negara.  Dari  pengertian  tersebut  dapat  terlihat  bahwa  masyarakat berhak memperoleh informasi yang jujur dan benar tentang penyelenggaraan negara.
Transparansi  merupakan  keterbukaan  informasi  yang  berkaitan  dengan  organisasi yang tersedia secara mudah dan dapat diakses oleh pihak- pihak terkait. Transparansi adalah keterbukaan  pemerintah  dalam  memberikan  informasi  yang  terkait  dengan  aktifitas pengolaan  sumber  publik  kepada  pihak  yang  membutuhkan  yaitu  masyarakat  (Mardiasmo, 2016).

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  juga  dapat  berarti  sebagai  perwujudan  pertanggungjawaban  seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka  pencapaian  tujuan,  melalui  suatu  media  berupa  laporan  akuntabilitas  kinerja  secara periodik.  Sumber  daya  dalam  hal  ini  merupakan  sarana  pendukung  yang  diberikan  kepada seseorang  atau  unit  organisasi  dalam  rangka  memperlancar  pelaksanaan  tugas  yang  telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia,  dana,  sarana  prasarana,  dan  metode  kerja.  Sedangkan  pengertian  sumber  daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik.

## Pelaporan Keuangan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  Lampiran  I.01  KK  tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2010) menyatakan bahwa definisi  laporan  keuangan  disusun  untuk  menyediakan  informasi  yang  relevan  mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu periode pelaporan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan

## METODE PENELITIAN
Ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan  data  primer  yang diperoleh  langsung  dari  bendahara  Masjid  dan  ketua  Takmir  Masjid.  Penelitian  ini  juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber lain seperti literatur dan buku-buku ilmiah  terkait  yang  mampu  membantu  menggambarkan  kondisi  yang  terjadi  sesuai  fakta  di Masjid. Teknik purposive sampling digunakan dalam penelitian ini dan penelitian deskriptif kualitatif  ini  tidak  menggunakan  populasi  melainkan  " situasi  sosial "  yang  terdiri  dari  tiga unsur yaitu tempat, aktor, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2017).
Narasumber  dalam  penelitian  ini  adalah  informan  kunci    (bendahara  masjid); informan  utama  (ketua  masjid);  dan  informan  pendukung  (sekretaris  masjid  dan  wakil
bendahara).  Menerapkan  tata  kelola  masjid  yang  baik  mampu  diwakili  oleh  struktur organisasi.  Organisasi  harus  dipimpin  oleh  seorang  ketua,  sekretaris  dan  bendahara,  dan rincian  tugas  mereka  harus  dibuat  transparan  dan  tersedia  bagi  para  pemangku  kepentingan (Borhan  et  al.,  2011),  dengan  demikian  pemilihan  sumber  dalam  penelitian  ini  juga mencakup masalah ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  dan  pembahasan  dapat  disajikan  dalam  satu  kesatuan  yang  berisi  temuan penelitian dan penjelasannya.

## Hasil
Tabel 1. Laporan Operasional Masjid NO AKTIVITAS (2019) (2020) 1 Saldo Kas Awal 437.530.271,00 138.950.510,00 2 Income 1) Dana Infaq dari charity box 890.807.000,00 645.670.000,00 2) Penghasilan lainnya 12.440.000,00 3.984.000,00 3) Donasi Infaq dari Telkomsel, BPRS 100.000.000,00 0 4) Donasi Infaq PHBI 14.130.000,00 13.450.000,00 5) Pendapatan layanan bank 3.276.243,00 717.838,00 6) Penghasilan dari parkir 61.498.000,00 50.482.000,00 7) Sumbangan instalasi keramik dari pemerintah daerah 80.000.000,00 0 Total Pendapatan 1.162.151.243,00 714.303.838,00 3 Pengeluaran 1) Biaya layanan parkir 31.931.400,00 26.323.800,00 2) Sembah 101.030.000,00 106.805.000,00 3) Biaya tenaga kerja 186.357.500,00 189.890.000,00 4) Biaya perbaikan dan pemeliharaan 47.211.300,00 39.846.500,00 5) Biaya perbaikan dan pemeliharaan lainnya a. Biaya pemasangan keramik 668.412.800,00 204.431.300,00 b. Biaya pengecatan bangunan 158.650.004,00 0 c. Biaya pembersihan karpet 0 24.000.000,00 d. Biaya layanan AC 0 5.650.000,00 e. Biaya layanan operator elektro 0 7.570.000,00 6) PHBI a. Mauls 51.035.000,00 38.342.500,00 b. Kegiatan Ramadhan 29.388.500,00 18.064.500,00 c. Isra'  Mi'raj 16.809.200,00 13.303.000,00 d. 1  Muharram 5.000.000,00 1.510.000,00 e. Idul Adha 5.002.800,00 3.306.000,00 f. Sya'ban 3.000.000,00 0 7) Investasi a. Lampu taman, 2 unit 2.000.000,00 b. Kontraktor, 10 unit 4.100.000,00 c. Kap lampu plafon, 26 unit 9.620.000,00 d. Amps, 2 unit; corong 50 W, 8 unit; kabel 15.200.000,00 e. Instalasi listrik 8.770.000,00 f. Instalasi Sound System 8.450.000,00
g. Wok, 1 unit 560.000,00 h. Carpet vacuum, 1 unit 15.500.000,00 i. Clip mic, 1 unit 275.000,00 j. Spotlights, 2 units 1.270.500,00 k. Penggiling Makita, 1 unit 900.000,00 l. Arco train, 1 unit 530.000,00 m. Dispenser, 1 unit 330.000,00 n. Handy Talkie (HT), 4 unit 1.920.000,00 o. Kipas, 5 unit 300.000,00 p. Bor listrik, 1 unit 692.000,00 q. Transportasi operasional 69.750.000,00 r. Air conditioner, 1  PK 0 3.400.000,00 8) Pengeluaran sekretariat 7.146.000,00 5.830.500,00 9) Pengeluaran lainnya 9.589.000,00 6.780.850,00 Total Pengeluaran 1.460.731.004,00 695.053.950,00 4 Saldo kas akhir 138.950.510,00 158.200.398,00

## Sumber: Bendahara Masjid (2022)
Berdasarkan ISAK 35, organisasi nirlaba harus menyiapkan Laporan Posisi Keuangan; Laporan Laba Rugi Komprehensif; Laporan Perubahan Aset Bersih; Laporan Arus Kas; dan Catatan  atas  Laporan  Keuangan.  Namun,    laporan  keuangan  yang  dibuat  adalah  laporan operasional  yang  hanya  berisi  kwitansi  dan  pengeluaran.  Secara  umum,  penerimaan  uang tunai  Masjid  berasal  dari  sumbangan  dari  donatur  tetap;  penerimaan    parkir Masjid ;  dan sumbangan  dari  jemaah Masjid. Organisasi  nirlaba  mengandalkan  sumbangan  dari  donor sehingga kegiatan mereka dapat berlanjut (Drucker, 2006). Sedangkan penyaluran uang tunai Masjid  berupa  pemberian  bantuan  kepada  masyarakat  dan  anak  yatim;  biaya  pembelian, perbaikan  Masjid,  dan  tenaga  kerja;  dan  kegiatan  merayakan  hari  raya  Islam.  Umumnya, pelaporan keuangan Masjid perlu diperbaiki jika pengelolaan dan pelaporan ingin lebih baik lagi  karena  alur  pencatatan  pendapatan  donatur  tetap  yang  diminta  oleh  petugas  langsung diberikan  untuk  dicatat  dan  dimasukkan  dalam  Buku  Kas  Umum  yang  tentunya  diketahui oleh ketua Takmir Masjid.
Namun  hal  baiknya  adalah  laporan  operasional  yang  disajikan  di  Masjid  telah meningkat (2019 hingga 2020). Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaturan keuangan yang baik yang dilakukan oleh Bendahara Masjid

## Pembahasan

## Transparansi
Transparansi  yang  dijelaskan  dalam  kegiatan  rutin  Masjid  adalah  memberikan informasi  secara  terhalang  terhadap  semua  kwitansi  dan  pengeluaran  yang  disertai  dengan bukti pembayaran  atau bukti  transaksi.  Untuk  menjaga  citra  dan kredibilitas  panitia  Masjid, sistem  keuangan  yang  terorganisir  harus  dibentuk  sekurang-kurangnya  laporan  pendapatan
dan  pengeluaran  yang  lengkap,  penerimaan  bersih  dan  voucher  pembayaran  serta keseimbangan keuangan yang masuk akal (Abdullah & Aini, 2017).
Pelaporan  keuangan  yang  ditunjukkan  oleh  Masjid  sangat  sederhana  karena  alur pencatatan  pendapatan  donatur  rutin  yang  diminta  oleh  petugas  langsung  diberikan  untuk dicatat dan  dimasukkan dalam  Buku  Kas  Umum  yang  tentunya diketahui  oleh  ketua  takmir Masjid.  Disiplin  bendahara  dalam  menginformasikan  situasi  kas  kepada  ketua  takmir  serta kepada  manajemen  Masjid  menunjukkan  transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan  Masjid.
Melaporkan  setiap  hari  Jumat  kondisi  kas  Masjid  kepada  jemaah  atau  masyarakat  serta mempublikasikan  ikhtisar  laporan  keuangan  Masjid  di  papan  informasi  Masjid  juga merupakan bukti transparansi. Seperti yang dikatakan Pak Suyuti, Bendahara Masjid:
"Sebagai Bendahara, setiap momen kegiatan atau dalam bentuk apapun yang berkaitan  dengan  keuangan,  saya  selalu  meminta  bukti  pertanggungjawaban yang  telah  disetujui  oleh  ketua  Takmir.  Ini  juga  berlaku  untuk  pengeluaran. Harus  ada  bukti  seperti  nota,  kwitansi,  dan  tanda  tangan  penerima  untuk pembelian  toko  sehingga  jelas  bahwa  alokasi  untuk  pencairan  dana  Masjid juga  termasuk  dalam  pembayaran  personel  dan  pertanggungjawaban penggunaan dana terlihat dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan."
Temuan  ini  sejalan  dengan  Fitria  (2017).  Bentuk-bentuk  pertanggungjawaban  di Masjid ditangkap oleh pemberitahuan sumbangan pada hari Jumat infaq dan sedekah dibaca langsung dan diposting di papan pengumuman Masjid. Ini didukung oleh teori penatalayanan. Kewajiban untuk melaporkan bukan hanya kepentingan pribadi lagi, tetapi bentuk penekanan pada kepentingan umum. Ini menjelaskan bahwa manajer keuangan Masjid akan termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan donor (Davis et al., 2018).

## Akuntabilitas
Dari  jenis  pertanggungjawaban  berdasarkan  Mardiasmo  (2018),  Masjid  menerapkan akuntabilitas  vertikal  dan  horizontal.  Takmir  dan  bendahara  melaporkan  dan mempertanggungjawabkan  agenda/kegiatan  Masjid  yang  berkaitan  dengan  keuangan  dan pengelolaan  kepada  ketua  takmir  Masjid  melalui  laporan  agenda,  laporan  keuangan,  dan laporan  pengelolaan  keuangan.  Hal  ini  tergambar  dari  kenyataan  bahwa  untuk  setiap penerimaan dan pengeluaran harus ada bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kegiatan. Setiap pembelian barang juga harus didukung dengan bukti pembayaran atau  bukti  yang  sudah  memiliki  cap  toko.  Itu  adalah  akuntabilitas  vertikal.  Untuk pertanggungjawaban horizontal, pengelola Masjid bertanggung jawab atas penggunaan dana Masjid  kepada  stakeholder  atau  donatur  melalui  uraian  laporan  keuangan  yang  dapat diketahui melalui papan informasi Masjid.
Sedangkan menurut sudut pandang dimensi akuntabilitas publik yang dikemukakan oleh Syafrudin  (2015).  Masjid  telah  menerapkan  akuntabilitas  manajerial,  program  akuntabilitas, dan akuntabilitas keuangan.

## Pelaporan Keuangan
Masjid  adalah  organisasi  nirlaba  yang  seharusnya  membuat  laporan  keuangan berdasarkan  Interpretasi  Standar  Akuntansi  Keuangan  (ISAK)  35.  Namun,  pada kenyataannya, pelaporan akuntansi di Masjid masih sangat sederhana dan menggunakan basis kas, yaitu mengenali biaya dan pendapatan pada saat pembayaran.  Dalam akuntansi, ada dua metode  pencatatan  yang  membedakan  cara  pencatatan  pendapatan  dan  pengeluaran,  yaitu basis kas dan basis akrual. Secara kas, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode kas diterima atau dikeluarkan. Dasar ini mengakui efek transaksi ketika kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan secara akrual, pengakuan dan pencatatan transaksi  atau  peristiwa  keuangan  dilakukan  pada  saat  terjadi  atau  pada  saat  akuisisi  tanpa memperhatikan kapan kas atau setara kas diterima atau dibayarkan (Warren et al., 2017).
Laporan  operasional  yang  disampaikan  di  Masjid  mengalami  peningkatan  (2019 hingga  2020).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ada  pengaturan  keuangan  yang  baik  yang dilakukan  oleh  Bendahara  Masjid.  Namun,  laporan  keuangan  belum  dibuat  berdasarkan ISAK  35.  Contoh  lainnya  adalah Masjid  Istiqomah Sugihwaras  (Muchlis  et  al.,  2019).
Pihaknya  melakukan  akuntabilitas  dan  transparansi  berdasarkan  prinsip  amanat  dengan melaksanakan  Pencacahan  seluruh  pemasukan  dan  pengeluaran  dengan  melaporkan  setiap pemasukan  dan  pengeluaran  setiap  hari  Jumat.  Dalam  proses  pengelolaan  keuangannya Masjid  Istiqamah masih  belum  menerapkan    prinsip fathanah ,  hal  ini  dapat  dilihat  dari struktur  pengelolaan  yang  tidak  jelas,  hanya  pencatatan  pengeluaran  dan  pendapatan  serta transparansi  hanya  mengandalkan  pengumuman  setiap  hari  Jumat  dan  perhitungan  dana hanya  melibatkan  pengurus  tanpa  melibatkan  jamaah  sehingga  hal  ini  akan  mengurangi tingkat  kepercayaan  jamaah  terhadap  pengurus  Masjid  dalam  mengelola  keuangan  Masjid, tetapi  untuk  kelangsungan  organisasi  panitia  Masjid  sangat  bijaksana  dengan  penambahan insentif  gaji  kepada  Imam  Masjid  dan  Masjid  Khatib.  Praktek  transparansi  di  Masjid  masih belum  optimal  karena  informasi  tentang  pengelolaan  Masjid  disimpan  untuk  internal organisasi  dan  mengumumkan  laporan  keuangan  secara  lisan  sebagai  "simbol"  bentuk transparansi  sehingga  sangat  dibutuhkan  dengan  penggunaan  media  seperti  papan  buletin sebagai  sarana  untuk  mengkomunikasikan  hasil  kinerja  takmir  Masjid  agar  masyarakat mengetahui  dan  mengevaluasi  hasil  manajemen  kinerja  organisasi  dan  penyediaan  buku Kotak saran dan saran ditempatkan di lokasi strategis di mana orang lebih mudah diakses.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Manajemen  keuangan  di  Masjid  diakui  cukup  profesional  karena  staf manajemennya  adalah  mantan  karyawan  salah  satu  bank  terkemuka  di  Sumenep  dan  telah terjadi  peningkatan  pendapatan  dari  tahun  sebelumnya.  Namun,  penyusunan  laporan keuangan  belum  sesuai  dengan  ISAK  35.  Laporan  keuangan  yang  disusun  oleh  bendahara Masjid hanya laporan operasional, yaitu  kas masuk dan kas keluar. Hasil ini sejalan dengan Suarni,  Agusdiwana,  dkk.  (2022)  yang  menempuh  pendidikan  di  Masjid  Dato'  Tiro  Islamic Center.  Tercatat  bahwa  masjid  juga  membuat  laporan  keuangan  sederhana  seperti  laporan keuangan mingguan, bulanan, dan tahunan. Masih belum menerapkan ISAK 35. Hal ini juga sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Maulana  &;  Rahmat  (2021)  di Masjid  Agung  Al-Atqiyah  Sumbawa  yang  menunjukkan  hasil  bahwa  laporan  keuangan masjid  masih  menggunakan  metode  sederhana  dan  belum  menerapkan  ISAK  35.  Mereka hanya  membuat  laporan  cash  in  dan  cash  out  dan  jumlahnya  dibagikan  setiap  hari  Jumat kepada  jemaah  masjid.  Penelitian  lain  dengan  hasil  serupa  adalah  penelitian  di  Masjid  An- Nuur (Dewi & Muslimin, 2021; Fitria, 2017).
Disiplin  bendahara  dalam  menginformasikan  situasi  kas  kepada  ketua  takmir  serta manajemen  masjid  menunjukkan  transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan  masjid. Melaporkan  setiap  hari  Jumat  kondisi  kas  masjid  kepada  jemaah  atau  masyarakat  serta mempublikasikan  ikhtisar  laporan  keuangan  masjid  di  papan  informasi  masjid  juga merupakan  bukti  transparansi.  Pertanggungjawaban  berdasarkan  Mardiasmo,  Masjid menerapkan  pertanggungjawaban  vertikal  dengan  melaporkan  laporan  agenda,  laporan keuangan,  dan  laporan  pengelolaan  keuangan  kepada  pimpinan  Masjid  Takmik.  Hal  ini tergambar  dari  kenyataan  bahwa  untuk  setiap  penerimaan  dan  pengeluaran  harus  ada  bukti otentik  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  oleh  pelaksana  kegiatan;  dan  akuntabilitas horizontal  dengan  menerbitkan  laporan  keuangan  melalui  Dewan  Informasi  Masjid. Sementara  itu,  menurut  Syafrudin,  Masjid  telah  menerapkan  akuntabilitas  manajerial, program akuntabilitas, dan akuntabilitas keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, M. Y. M., & Aini, Z. H. (2017). The Efficiency Model of Mosque Management for the Indigenous Community in Selangor. Jurnal Hal Ehwal Islam Dan Warisan Selangor , 1-9. Afifah, Z., & Fauziyyah, N. (2022). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Masjid Jamik Kabupaten Sumenep. INVENTORY: Jurnal Akuntansi , 6 (2), 115–124.
Andarsari, P. R. (2017). Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid). Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri , 1 (2). https://doi.org/10.30737/ekonika.v1i2.12
Aziz,  A.,  &  Ulfah,  M.  (2010). Kapita  Selekta  Ekonomi  Islam  Kontemporer .  Penerbit Alfabeta.
Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. In Jakarta: Erlangga .
Borhan,  J.  T.,  Husin,  M.  Y.  M.,  Muhammad,  F.,  &  Fauzi,  M.  Abu@  Hussin.  (2011).
Membentuk Usahawan Muslim: Peranan Dana Masjid.
Davis,  J.  H.,  Schoorman,  F.  D.,  &  Donaldson,  L.  (2018).  Toward  a  stewardship  theory  of management. Business  Ethics  and  Strategy,  Volumes  I  and  II ,  473–500. https://doi.org/10.4324/9781315261102-29.
Dewi,  Y.  T.  T.  M.,  &  Muslimin.  (2021).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Kecurangan (Fraud) Pada Sektor Pemerintahan. Jurnal Proaksi , 8 (2).
Drucker,  P.  (2006).  Managing  the  Non-profit  Organization:  Principle  and  Practice.  In The Nonprofit Organization: Essential Readings .
Endahwati,  Y.  D.  (2014).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Zakat,  Infaq,  dan  Shadaqah  (ZIS). Jurnal Ilmiah Akuntansi & Humanika , 4 (1).
Fitria,  Y.  (2017).  Akuntabilitas  pada  Organisasi  Religi;  Studi  Kasus  Masjid-Masjid  di Balikpapan, Kalimantan Timur. Akuntabel , 14 (1), 38. https://doi.org/10.29264/jakt.v14i1.1353
Haq,  J.  A.  A.,  &  Dewi,  K.  M.  (2013).  Praktik  Manajemen  Keuangan  Masjid  dan  Potensi Dana Masjid (Studi Kasus Pada Beberapa Masjid di Kota Bogor). Fe Ui .
Kholmi,  M.  (2012).  Akuntabilitas  dan  Pembentukan  Perilaku  Amanah  dalam  Masyarakat Islam. Jurnal Studi Masyarakat Islam , 15 (1).
Kismawadi,  E.  R.,  Muddatstsir,  U.  dwi  Al,  &  Sawarjuwono,  T.  (2018).  Accountability  and Inovative  Financial  Reporting  to  the  Mosque. The  International  Journal  of Organizational Innovation , 10 (4), 111–120.
Kusuma,  M.  (2012).  Pengaruh  Akuntabilitas  Terhadap  Transparansi  Penyusunan  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Terhadap  Persepsi  Mahasiswa  Diploma Akuntansi Di Kediri). Cahaya Aktiva , 2 (2), 45–57.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. In Akuntansi Sektor Publik .
Maulana,  I.  S.,  &  Rahmat,  M.  (2021).  Penerapan  Isak  No.  35  Tentang  Penyajian  Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Pada Masjid Besar Al-Atqiyah Kecamatan Moyo Utara  Kabupaten  Sumbawa. JAFA  Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis  UTS  Journal  of Accounting, Finance and Auditing , 3 (2).
Muchlis,  S.,  Sukirman,  A.  S.,  &  Ridwan,  R.  (2019).  Accountability  and  Management Transparency Masjid Finance Based on Principles Aman and Fathanah (Phenomenology Study  in  Mosques  in  Nganjuk  Hamlet  ,  Sugihwaras  Village,  Wonomulyo  District, Polewali  Mandar  Regency,  West  Sulawesi  Province). The  Indonesian  Journal  of Accounting Research , 22 (1). https://doi.org/10.33312/ijar.418
Mohamed,  I.  S.,  Ab  Aziz,  N.  H.,  Masrek,  M.  N.,  &  Mohd  Daud,  N.  (2014).  Mosque  fund management:  issues  on  accountability  and  internal  controls. Procedia  -  Social  and Behavioral Sciences, 145 (2014), 189- 194.
Nainggolan, P. (2005). Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis . PT. Raja Grafindo Persada.
Rizky Ade, D., & Padmono, Y. Y. (2013). ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 45 PADA YAYASAN MASJID AL FALAH SURABAYA. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No. 7 (2013) , 2 (45).
Rodliyah, S., Djamhuri, A., & Prihatiningtias, Y. W. (2021). Revealing The Accountability of Nurul  Haromain  Islamic  Boarding  Schools:  A  Phenomenological  Study. Jurnal  Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis , 16 (2), 359. https://doi.org/10.24843/jiab.2021.v16.i02.p12
Said,  J.,  Mohamed,  A.,  Sanusi,  Z.  M.,  &  Yusuf,  S.  N.  S.  (2013).  Financial  Management Practices  in  Religious  Organizations:  An  Empirical  Evidence  of  Mosque  in  Malaysia. International Business Research , 6 (7). https://doi.org/10.5539/ibr.v6n7p111
Suarni,  A.  (2022).  Should  Mosque  Disclosed  The  Financial  Performance?  (Study  Cased Islamic Center Dato’ Tiro, Bulukumba Indonesia). Proceedings of the 3rd International Conference of Business, Accounting, and Economics, ICBAE.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D .
Syafruddin, S. (2015). TARIKAT TIJANIYAH DI KALIMANTAN SELATAN. Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman , 12 (2). https://doi.org/10.18592/al-banjari.v12i2.448
Warren, C. S., Reeve, J. M., Duchac, J. E., Wahyuni, E. T., & Yusuf, A. A. (2017). Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia. In Salemba Empat .