## HAKEKAT KEADILAN PADA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL

## Rahmad Masturi
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarajana UMI Makassar email : rahmad.masturi@ymail.com

## Abstract
Land  acquisition  for  the  interest  is  done  by  way  of  deliberation  in  order  to  obtain agreement especially related to compensation issue. Although the empiric often occurs disagreement, which resulted in the clash between the holder of the land with the land holder  land.  The  values  of  justice  in  the  implementation  of  land  procurement  for  the public interest have not been fully able to realize just law protection, so that the formation of Law No. 2 of 2012 on the procurement of land for public interest, can not be used as a means to achieve prosperity for all Indonesian people. Keywords : Justice; Land Procurement; National Development;

## Abstrak
Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  tersebut  dilakukan  dengan  musyawarah  untuk mendapatkan kesepakatan terutama terkait dengan masalah kompensasi. Meskipun secara empiris  sering  terjadi  perselisihan,  yang  mengakibatkan  terjadinya  bentrokan  antara pemegang tanah dengan pemilik tanah. Nilai-nilai keadilan dalam pelaksanaan pengadaan tanah  untuk  kepentingan  publik  belum  sepenuhnya  mampu  mewujudkan  perlindungan hukum yang adil, sehingga pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum,  tidak  bisa  dijadikan  sebagai  sarana  untuk mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kata kunci: Keadilan; Pengadaan Tanah; Pembangunan Nasional;

## A. PENGANTAR
Dasar  konstitusional  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  oleh  Pemerintah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat.”  Sebagi  penjabaran  dari  Pasal  33  ayat  (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, diatur dalam Pasal 2 UUPA, yang menegaskan bahwa Hak Menguasai bukan berarti memiliki.
Dalam  realitasnya  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  masalah pengadaan tanah, dianggap belum memenuhi  rasa keadilan bagi pihak  yang kehilangan tanahnya.Peraturan  perundang-undangan  yang  telah  diterbitkan  tersebut,  masih menghambat atau kurang untuk memenuhi kelancaran pelaksanaan pembangunan sesuai rencana.  Karena  itu,  dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,menjadi solusi
atas  pelaksanaan  pengadaan  tanah  pada  saat  ini  yang  masih  lambat  dalam  mendukung pembangunan  infrastruktur.  Pelaksanaan  pengadaan  tanah  masih  menimbulkan  banyak permasalahan serta belum menjamin kepastian waktu dalam pembebasan tanahnya.
Sebagai  peraturan  pelaksanaan  dari  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  yang mengatur teknis pembebasan lahan, Presiden telah menerbitkan Perpres Nomor 71 Tahun 2012, telah diubah dengan Perpres  Nomor 99 Tahun 2014, dan terakhir  adalah Perpres Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Pengadaan  Tanah  untuk  kepentingan  umum  mensyaratkan  adanya  ganti  kerugian yang layak kepada pemegang hak atas tanah dan benda-benda yang ada di  atasnya. Ganti kerugian tersebut merupakan hak masyarakat  yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai  pihak  yang  memerlukan  tanah.Kepentingan  masyarakat  dan  kepentingan perseorangan  harus  saling  mengimbangi,  sehingga  akhirnya  tercapai  tujuan  pokok, kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya.Namun seringkali proses ganti  kerugian  tersebut  menimbulkan  perselisihan  dan  pertentangan  antara  masyarakat yang  tanahnya  dibebaskan  oleh  Pemerintah,  sehingga  menimbulkan  kerugian  di  kedua belah pihak. Di satu sisi rencana Pemerintah untuk membangun fasilitas umum menjadi terhambat, di sisi lain masyarakat menderita karena timbulnya ketidakpastian atas tanah mereka yang terkena pembebasan.
Maria  S.  W.  Soemardjono,  menekankan  satu  hal,  yaitu  prinsip  keadilan  dimana transaksi jual beli tanah yang berkeadilan adalah jika hasil yang diperoleh oleh pemilik tanah minimal setara dengan ketika tanahnyabelum dibeli Pemerintah. Bagaimana prinsip keadilan  bisa  berfungsi  maka  harus  ada  musyawarah  dalam  jual  beli  dengan memanfaatkan pejabat  penilai  tanah sebagai  pemberi pertimbangan.prinsip  keadilan ini bisa berjalan jika pemerintah juga punya etika berlaku adil.

## B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Nilai-Nilai Keadilan Pada Pengadaan Tanah Untuk KepentinganUmum.
Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  sering  tidak  dapat  berjalan  dengan baik, disebabkan karena pemegang hak atas tanah enggan melepaskan tanahnya, karena merasa  tidak  mendapatkan  ganti  kerugian  yang  layak.Karena  itu,untuk  mewujudkan nilai-nilai  keadilan  diperlukan  adanya  beberapa  sarana  penyelesaian,  seperti mekanisme musyawarah dan mekanisme ganti kerugian.

## a. Mekanisme Musyawarah
Musyawarah  merupakan  sarana  yang  digunakan  negara  untuk  membuktikan itikad  baik  negara  dalam  menghormati  hak  milik  masyarakat  yang  dijamin  oleh konstitusi.Dalam  Pasal  28H  ayat  (4)  UUD  NRI  Tahun  1945  bahwa  “hak  milik perseorangan  tidak  dapat  dirampas  secara  sewenang-wenang  oleh  siapapun”. Perlindungan  yang  diberikan  konstitusi  dalam  pengadaan  tanah  mencermikan  nilai luhur musyawarah untuk menghindari tindakan pelanggaran hak asasi pemegang hak atastanah.
Dalam  mekanisme  musyawarah  perlu  didasarkan  kepada  prinsip-prinsip pengadaan  tanah  yang  mencerminkan  nilai  keadilan,  berupa  prinsippenghormatan
terhadap hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh rakyat yang merupakan bagian dari hak asasi  warga  Negara.  Musyawarah  itu  sendiri  merupakan  kegiatan  yang  saling mendengar, memberi dan saling menerima pendapat, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengan pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan.
Namun  dalam  praktek,  musyawarah  sering  tidak  dapat  dilakukan  secara  baik, oleh karena para pihak yang bermusyawarah tidak berada dalam kedudukan yang sama, sehingga lebih cenderung bersifat pengarahan. Menurut MariaS.W.Sumardjonobahwa walaupun secara prosedural musyawarah memenuhi syarat, namun apabila keputusan yang  dihasilkan  dilandasi  adanya  tekanan,maka  tidak  dapat  dikatakan  telah  dicapai kesepakatan karena tekanan itu merupakan perwujudan dari pemaksaan kehendak satu pihak  untuk  menekan  pihak  lain  agar  mengikuti  kehendaknya.  Dengan  kata  lain kesepakatan  itu  terjadi  dalam  keadaan  terpaksa,  disamping  itu,  kehadiran  atau keterlibatan  orang-orang  diluar  kepanitiaan  yang  resmi  yang  tidak  jelas  fungsi  atau tanggung  jawabnya  jelas  akan  semakin  mengaburkan  artimusyawarah  itu  secara substansial. 1
Pengalaman  masa  lalu  menunjukkan  adanya  kecenderungan  bahwa  yang dianggap sebagai musyawarah lebih dititik beratkan pada segi formalitas atau prosedur belaka.Padahal  suatu  musyawarah  untuk  dapat  menghasilkan  kesepakatan  haruslah dilandasi asas kesejajaran antara pihak-pihak  yang bermusyawarah dan dilaksanakan tanpa tekanan berupa apapun. 2 Dalam Pasal 2 huruf f UU No. 2 Tahun 2012 bahwa yang  dimaksud  dengan  "asas  kesepakatan"  adalah  bahwa  proses  Pengadaan  Tanah dilakukan  dengan  musyawarah  para  pihak  tanpa  unsur  paksaan  untuk  mendapatkan kesepakatan bersama.
Seluruh  kegiatan  pengadaan  tanah  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  antara pihak  yang  memerlukan  tanah  dan  pemegang  hak  atas  tanah. 3 Kegiatan  fisik pembangunan baru dapat dilaksanakan bila telah terjadi kesepakatan antara para pihak dan  ganti  rugi  telah  diserahkan.Prinsip  penghormatan  khususnya  asas  kesepakatan diejawantahkan  dalam  bentuk  musyawarah.Musyawarah  harus  dilandasi  dengan kesetaraan  kedudukan  para  pihak.Di  dalam  musyawarah  tidak  boleh  ada  paksaan, tipuan, kekhilafan maupun penyalahgunaan keadaan. Proses musyawarah sama dengan proses negosiasi dalam suatu perjanjian di mana para pihak berusaha mempertemukan keinginan masing- masing untuk mencapai win-win solution .
Dalam  UU  No.  2  Tahun  2012  mengatur  bahwa  pelaksanaan  musyawarah dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama, adalah konsultasi publik yang dilakukan untuk memperoleh kesepakatan lokasi rencana pembangunan.Pelaksanaannya dibatasi dalam  jangka  waktu  90  hari;  dan Tahap  kedua, adalah  musyawarah  penetapan  ganti rugi.  Musyawarah  tersebut,  dilaksanakan  antara  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) dengan  pihak  yang  berhak  paling  lama  30  hari  sejak  hasil  penilaian  dari  penilai disampaikan kepada BPN.
1 Maria S.W.Sumardjono, ”Tinjauan Yuridis Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaannya”, (makalah, seminar nasional “pengadaan tanah untuk pembangunan, 1994), hlm. 6.
2 ibid.
3 ibid.

## b. Mekanisme Ganti Kerugian
Masalah  ganti  rugi  merupakan  isu  sentral  yang  paling  rumit  penanganannya dalam upaya pengadaan tanah oleh pemerintah, hampir selalu muncul rasa tidak puas masyarakat  yang  hak  atas  tanahnya  terkena  proyek.  Adapun  bentuk  ganti  Kerugian yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 berupa : Uang, Tanah pengganti, Pemukiman kembali, Kepemilikan Saham, dan Bentuk lain yang disetujui oleh pihak- pihak yang bersangkutan.
Dalam  hal  tidak  terjadi  kesepakatan  mengenai  bentuk  dan/atau  besarnya  ganti kerugian  berdasarkan  UU  No.  2  Tahun  2012,  pihak  yang  berhak  dapat  mengajukan keberatan  kepada  pengadilan  negeri  setempat  dalam  waktu  paling  lama  14  (empat belas)  hari  kerja  setelah  musyawarah  penetapan  Ganti  Kerugian.  Pengadilan  negeri memutus bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)  hari  kerja  sejak  diterimanya  pengajuan  keberatan.Pihak  yang  keberatan terhadap  putusan  pengadilan  negeri  dalam  waktu  paling  lama  14  (empat  belas)  hari kerja  dapat  mengajukan  kasasi  kepada  Mahkamah  Agung  (MA)  Republik Indonesia.MA  wajib  memberikan  putusan  dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.Putusan pengadilan Negeri/MA yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan.
Ganti rugi dalam UU No. 2 Tahun 2012 ditetapkan pada Pasal 1 angka 10 bahwa Ganti  Kerugian  adalah  penggantian  yang  layak  dan  adil  kepada  pihak  yang  berhak dalam  proses  pengadaan  tanah.  Dengan  demikian,  penekanan  ganti  rugi  pada  aspek kelayakan dan keadilan bagi pemegang hak atas tanah.
Ganti rugi yang harus diberikan dalam pengadaan tanah haruslah ganti kerugian yang adil, 4 yang berarti bahwa pemberian ganti rugi tidak membuat seseorang menjadi lebih kaya, atau lebih miskin dari keadaan semula. Sedangkan yang dimaksud dengan ganti kerugian yang wajar dan layak, adalah besarnya ganti kerugian memadai untuk memperoleh tanah dan/atau bangunan dan tanaman di tempat lain. 5
Konsep  ganti  rugi  di  dalam  hukum  perdata  berbeda  dengan  konsep  ganti  rugi dalam  peraturan  pengadaan  tanah.Ganti  rugi  dalam  hukum  perdata  timbul  manakala terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.Ganti rugi dalam hukum perdata terdiri dari 3 macam, yaitu biaya, kerugian dan bunga. R.Subekti mendefinisikan tiga macam ganti rugi ( schadevorgoeding ) sebagai berikut : 6
1) Biaya  ( costen ).  Biaya  adalah  segala  pengeluaran  yang  nyata-nyata  sudah dikeluarkan oleh satu pihak;
2) Kerugian ( schaden ).Kerugian adalah kerugian kerusakan barang-barang kepunyaan satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lawan atau wanprestasi.
4 ibid
5 Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan umum Dalam Pengadaan tanah Untuk pembangunan, Penerbit Sinar grafika: 2006. Jakarta, hlm. 265
6 ibid
3) Bunga ( interesten ).Bunga adalah keuntungan bunga  yang hilang  yang mempunyai kemiripan dengan verlies yang diartikan sebagai kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dihitung oleh kreditur.
Ganti  rugi  dalam  hukum  pengadaan  tanah  tidak  berkaitan  dengan  terjadinya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Ganti rugi dalam hukum pengadaan tanah merupakan suatu kompensasi atas kerugian pemegang hak atas tanah yang kehilangan hak atas tanahnya, karena dibebaskan untuk kepentingan umum.
Asas-asas  Ganti  rugi  harus  diberikan  kepada  setiap  orang  yang  berhak berdasarkan asas nemo plus yuris , yaitu pemegang hak atas tanah, pemilik bangunan maupun  benda-benda  yang  ada  dan  melekat  pada  tanah.  Ganti  rugi  merupakan  hak mutlak  dari  para  pemegang  hak  atas  tanah  yang  melepaskan  tanahnya  untuk kepentingan umum.Tidak ada kewenangan pada negara untuk mengambil tanah tanpa adanya  suatu  ganti  rugi.Indonesia  bukan  negara  yang  berideologi  komunis  yang memungkinkan penyitaan tanah tanpa ganti rugi.Penyitaan tanah hanya dimungkinkan bagi tanah-tanah hasil kejahatan.
Pada dasarnya harga jual  beli dengan ganti rugi adalah sama. 7 Perbedaan secara yuridis  antara  kedua  istilah  itu  hanya  dibedakan  menurut  perbuatan  hukumnya.Jika dilakukan  jual  beli  maka  dibayarkan  harga  tanah.Sedangkan  apabila  dilakukan pembebasan tanah dibayarkan uang ganti rugi tanah.
Pemerintah masih memiliki interpretasi  yang berbeda terhadap uang ganti rugi dan  harga  tanah.Ada  yang  mendefinisikan  uang  ganti  rugi  berbeda  dengan  harga tanah.Sebab  pemerintah  yang  mengatur  dan  memberikan  hak  atas  tanah,  maka  jika sebidang tanah diperlukan kembali oleh pemerintah cukup dibayar dengan uang ganti rugi bukan harga tanah.Jadi besarnya uang ganti rugi dengan sendirinya lebih rendah dari harga tanah.Pemerintah perlu mengubah pola pandangnya terhadap hakikat ganti rugi.Ganti rugi yang dibayarkan sebagai kompensasi pengadaan tanah haruslah mampu mengkompensasi kerugian yang diderita rakyat akibat pelepasan haknya.
Ganti rugi harus meliputi : 8
a. Setiap  kerugian  akibat  langsung  dari  pencabutan  hak  yang  harus  diganti sepenuhnya;
b. Kerugian disebabkan sisa yang tidak dicabut haknya menjadi berkurang nilainya;
c. Kerugian  karena  tidak  dapat  mempergunakan  benda  tersebut,  atau  karena kehilangan penghasilan;
d. Kerugian karena harus mencari tempat usaha lain sebagai penggantian.
Schenk  mengemukakan  lebih  lanjut  bahwa  orang  yang  dicabut  haknya  harus dalam  situasi  finansil  yang  sama  sebelum  haknya  dicabut,  dan  tidak  di  bawah  dari
7 John Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988),1994, hlm. 51.
8 A.P. Parlindungan, Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah Suatu Studi Perbandingan. Bandung: Mandar Maju 1993, hlm. 50
sebenarnya, sehingga dia mendapat kerugian. 9
Dari perkembangan pengaturan bentuk  dan dasar penentuan  ganti rugi, seperti Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  15  Tahun  1975  tidak  diatur  secara terperinci.Sedangkan  di  dalam  Peraturan  Presiden  No.  36  Tahun  2005  menetapkan bentuk ganti rugisesuai Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993,dan mengubah dengan menambahkan penyertaan modal sebagai bentuk ganti rugi yang baru. Sementara itu, dalam Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 bentuk ganti rugi dapat berupa:
a. Uang; dan/atau
b. tanah pengganti; dan/atau
c. pemukiman kembali; dan/atau
d. gabungan dari dua atau lebih dari bentuk ganti kerugian sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
e. bentuk lain yang disetujui pihak-pihak yang bersangkutan.
Bentuk  ganti  rugi  dalam  Peraturan  Presiden  No.  65  Tahun  2006  kembali mengacu kepada bentuk ganti rugi yang pernah diatur dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993. Revisi penetapan ganti rugi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, yaitu: Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas:
a. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia;
b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan
c. Nilai jual tanaman ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian.
Perbedaan  mendasar  berkenaan  dengan  dasar  perhitungan  besarnya  ganti  rugi antara Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, adalah kewenangan penilai harga tanah untuk menetapkan jumlah ganti rugi.  Di  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun  2005  penilai  harga  tanah berwenang  untuk  mengeluarkan  penetapan  mengenai  besarnya  ganti  rugi tanah.Sedangkan  di  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  65  Tahun  2006  penilai  harga tanah  hanya  berwenang  melakukan  penilaian.Perubahan  tersebut  dikarenakan kewenangan penetapan ganti rugi ada pada panitia pengadaan tanah.
Di dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 Pasal 28  ayat  (2)  diatur  secara  mendetail  mengenai  variabel-variabel  yang  turut dipertimbangkan  dalam  penetapan  ganti  rugi,  antara  lain:  (2)  Tim  Penilai  Harga
Tanah  melakukan  penilaian  harga  tanah  berdasarkan  pada  NJOP,  atau  nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :
a. lokasi dan letak tanah;
9 ibid
b. status tanah;
c. peruntukan tanah;
d. kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
e. sarana dan prasarana yang tersedia; dan
f. faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dalam Pasal 36 mengatur mengenai bentuk ganti rugi berupa: Pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
a. uang
b. tanah pengganti
c. pemukiman kembali
d. kepemilikan saham
e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
Di  dalam  UU  No.  2  Tahun  2012  tidak  dicantumkan  dasar  penetapan  ganti kerugian  berdasarkan  NJOP  dan  variabel-variabel  penilaian  harga  tanah.Penilaian harga tanah sepenuhnya diserahkan kepada Penilai Pertanahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 yang dimaksud dengan Penilai Pertanahan adalah: Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara  independen  dan  profesional  yang  telah  mendapat  izin  praktik  penilaian  dari Menteri  Keuangan  dan  telah  mendapat  lisensi  dari  Lembaga  Pertanahan  untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah.
Pembayaran ganti rugi  yang adil dan layak dalam pengadaan tanah merupakan perwujudan dari prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah.Keseimbangan antara kepentingan  umum  dengan  kepentingan  individu  bergantung  pada  aspek kesebandingan  nilai  ganti  rugi  yang  diberikan  dengan  kehilangan  yang  dialami pemegang hak atas tanah.
Ganti rugi dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 ditentukan bahwa “Penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses Pengadaan Tanah”.  Penilai  bertugas  melakukan  penilaian  besarnya  Ganti  Kerugian  bidang  per bidang tanah, meliputi: a. tanah; b. ruang atas tanah dan bawah tanah; c. bangunan; d. tanaman; e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau f. kerugian lain yang dapat dinilai.
Adapun  bentuk  ganti  rugi  menurut  UU  No.  2  Tahun  2012  jo  Perpres  No.  71 Tahun 2012 bahwa Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak, yang pada prinsipnya harus diserahkan langsung kepada pihak yang berhak atas ganti kerugian. Apabila berhalangan, pihak yang berhak karena hukum  dapat  memberikan kuasa kepada  pihak  lain atau ahli waris. Penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari satu orang yang berhak atas Ganti Kerugian, Yang berhak antara lain: a. Pemegang hak atas tanah;b. pemegang hak pengololaan; c. nadzir,  untuk  tanah  wakaf;d.  pemilik  tanah  bekas  milik  adat;  e.  masyarakat  hukum adat;f.  pihak  yang  menguasai  tanah  negara  dengan  itikad  baik;  g.  pemegang  dasar penguasaan atas tanah; dan/atau h. pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang
berkaitan dengan tanah.
Ganti kerugian diberikan kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil penilaian yang  ditetapkan  dalam  musyawarah  dan/atau  putusan  pengadilan  negeri/Mahkamah Agung.Pada  saat  pemberian  Ganti  Kerugian  pihak  yang  berhak  menerima  ganti kerugian  wajib  melakukan  pelepasan  hak  dan  menyerahkan  bukti  penguasaan  atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah  yang  telah  diserahkan  kepada  instansi  yang  memerlukan  tanah  menjadi tanggung jawab Pihak yang berhak menerima Ganti Kerugian.
Pemberian Ganti Kerugian menurut UU No. 2 Tahun 2012 ditentukan dalam hal Pihak  yang  Berhak  menolak  bentuk  dan/atau  besarnya  Ganti  Kerugian  berdasarkan hasil musyawarah, atau putusan pengadilan negeri/MA, Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat. Penitipan Ganti Kerugian, juga dilakukan terhadap: Pihak yang  Berhak  menerima  Ganti  Kerugian  tidak  diketahui  keberadaannya;  atau  objek Pengadaan  Tanah  yang  akan  diberikan  Ganti  Kerugian  :  1.  Sedang  menjadi  objek perkara di pengadilan; 2. Masih dipersengketakan kepemilikannya; 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang atau 4. Menjadi jaminan di bank.
Pada  saat  pelaksanaan  pemberian  Ganti  kerugian  dan  Pelepasan  Hak  telah dilaksanakan,  atau pemberian Ganti Kerugian sudah dititipkan di  pengadilan negeri, kepemilikan atau Hak Atas Tanah dari Pihak yang Berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang di kuasai langsung oleh  negara.  Pihak  yang  berhak  menerima  Ganti  Kerugian  atau  instansi  yang memperoleh tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dapat diberikan insentif perpajakan. Secara teknis bila terjadi penolakan atas bentuk dan besaran ganti rugi, maka pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat  dalam  waktu  paling  lama  14  hari  kerja  setelah  ditandatangani  berita  acara hasil musyawarah.
Bentuk ganti kerugian menurut Perpres No. 71 Tahun 2012 meliputi uang, tanah pengganti,  pemukiman  kembali.  Kepemilikan  saham  atau  bentuk  lain  yang  disetujui oleh  kedua  belah  pihak.  Ganti  kerugian  dalam  bentuk  uang  diberikan  dalam  bentuk mata uang rupiah.Pemberian ganti kerugian dilakukan paling lama 7 hari kerja sejak penetapan  bentuk  ganti  kerugian  oleh  pelaksana  pengadaan  tanah.Ganti  kerugian dalam bentuk tanah pengganti diberikan oleh instansi yang memerlukan tanah melalui pelaksana  pengadaan  tanah.Pemberian  Ganti  Kerugian  dilakukan  oleh  Instansi  yang memerlukan  tanah  setelah  mendapat  permintaan  tertulis  dari  Ketua  Pelaksana Pengadaan Tanah. Tanah pengganti diberikan untuk dan atas nama pihak yang berhak. Pelaksanaan  penyediaan  tanah  pengganti  dilakukan  paling  lama  6  bulan  sejak penetapan  bentuk  ganti  kerugian  oleh  pelaksana  pengadaan  tanah.Ganti  Kerugian dalam  bentuk  permukiman  kembali  diberikan  oleh  Instansi  yang  memerlukan  tanah melalui  pelaksana  pengadaan  tanah.Pelaksanaan  penyediaan  permukiman  kembali dilakukan  paling  lama  1  tahun.Ganti  Kerugian  dalam  bentuk  kepemilikan  saham diberikan  oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  berbentuk  perusahaan  terbuka  dan mendapat penugasan khusus dari Pemerintah. Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak dapat berupa gabungan 2 atau lebih bentuk Ganti  Kerugian.  Ganti  Kerugian  tidak  diberikan  terhadap  pelepasan  hak  objek
pengadaan  tanah  yang  dimiliki/dikuasai  Pemerintah/BUMN/BUMD,  kecuali  objek pengadaan  tanah  yang  telah  berdiri  bangunan  yang  dipergunakan  secara  aktif  untuk penyelenggaraan  tugas  pemerintahan.Objek  pengadaan  tanah  yang  dimilik/dikuasai oleh BUMN/BUMD dan/atau objek pengadaan tanah kas desa. Tahapan pelaksanaan pengadaan  tanah  diatur  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  UU  No.  2  Tahun  2012  bahwa berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, instansi  yang memerlukan  tanah  mengajukan  pelakksanaan  pengadaan  tanah  kepada  Lembaga Pertanahan.  Dalam  penjelasan  Pasal  27  ayat  (1)  dijelaskan  bahwa  pengadaan  tanah pada prinsipnya dilaksanakan oleh Lembaga Pertanahan, yang dalam pelaksanaannya dapat  mengikutsertakan,  atau  berkoordinasi  dengan  pemerintah  kabupaten/kota. Pelaksanaan pengadaan tanah dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang prosesnya meliputi tahapan: inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; penilaian ganti kerugian; musyawarah penetapan ganti  kerugian;  pemberian  ganti  kerugian;  dan  pelepasan  tanah  Instansi.  Setelah penetapan  lokasi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum,  pihak  yang  berhak  hanya dapatmengalihkan hak atas tanahnya kepada instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga  Pertanahan.Beralihnya  hak  dilakukan  dengan  memberikan  Ganti  Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman penetapan lokasi.
Selanjutnya  dalam  Pasal  2  Peraturan  Presiden  No.  71  Tahun  2012  dijelaskan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:
a. perencanaan;
b. persiapan;
c. pelaksanaan; dan
d. penyerahan hasil.
Pada  tahapan  perencanaan  menurut  Pasal  3  Perpres  No.  71  Tahun  2012 ditentukan  bahwa  setiap  instansi  yang  memerlukan  tanah  bagi  pembangunan  untuk kepentingan umum membuat rencana pengadaan tanah yang didasarkan pada Rencana Tata  Ruang  Wilayah  dan  Prioritas  Pembangunan  yang  tercantum  dalam  rencana pembangunan  jangka  menengah,  rencana  strategis  dan  rencana  kerja  pemerintah instansi  yang  bersangkutan.  Tahapan  persiapan,  maka  satu  hal  yang  sangat  penting untuk  diperhatikan  ialah  adanya  kewajiban  untuk  memberitahukan  rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan.

## 2. Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Dalam Hukum Perdata konsinyasi diartikan sebagai penitipan uang di Pengadilan Negeri, yang dilatar belakangi adanya hubungan utang piutang antara debitur dengan kreditur.Dalam UU No.  2 Tahun 2012, tentang penitipan uang  ganti kerugian diatur dalam Pasal 42 ayat (1) bahwa Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya  ganti  kerugian  berdasarkan  hasil  musyawarah,  atau  putusan  Pengadilan Negeri/Mahkamah  Agung,maka  ganti  kerugian  dititipkan  di  pengadilan  negeri setempat.Selain itu, penitipan ganti kerugian, juga dilakukan terhadap:
a. Pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau
b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
2. masih dipersengketakan kepemilikannya;
3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;
4. menjadi jaminan di bank.
Selanjutnya dalam Pasal 43ditentukan bahwa :“Pada saat pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak telah dilaksanakan, atau pemberian  ganti kerugian sudah dititipkan di pengadilan negeri, kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak  menjadi  hapus  dan  alat  bukti  haknya  dinyatakan  tidak  berlaku  dan  tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.”
Secara  garis  besar  konsinyasi,  adalah  penawaran  pembayaran  tunai  diikuti dengan penyimpanan, yangdalam KUH Perdata ditentukan :
1. Pasal 1404 KUHPerdata menyatakan:
“jika  si  berpiutang  menolak  pembayaran,  maka  si  berhutang  dapat  melakukan penawaran  pembayaran  tunai  apa  yang  diutangkan,  dan  jika  si  berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada penagdilan. Penawaran yang sedemikian,  diikuti  dengan  penitipan,  membebaskan  si  berhutang  dan  berlaku baginya  sebagai  pembayaran,  asal  penawaran  itu  telah  dilakukan  dengan  cara menurut  undang-undang  sedangkan  apa  yang  dititipkan  secara  itu  tetap  atas tanggungan si berpiutang.”
2. Pasal 1405 KUHPerdata menyatakan:“Agar supaya penawaran yang sedemikian itu sah adalah perlu :
a. bahwa  ia  dilakukan  kepada  seorang  berpiutang  atau  kepada  seorang  berkuasa menerimanya untuk dia;
b. bahwa ia dilakukan oleh seorang yang berkuasa membayar;
c. bahwa  ia  mengenai  semua  uang  pokok  dan  bunga  yang  dapat  ditagih,  beserta biaya yang telah ditetapkan dan mengenai sejumlah uang untuk biaya yang belum ditetapkan, dengan tidak mengurangi penetapan terkemudian;
d. bahwa ketetapan waktu telah tiba, jika itu dibuat untuk kepentingan si berpiutang;
e. bahwa syarat dengan mana utang yang telah dibuat, telah dipenuhi;
f. bahwa  pembayaran  dilakukan  di  tempat,  dimana  menurut  persetujuan pembayaran harus dilakukan, dan jika tiada suatu persetujuan khusus mengenai itu, kepada si berpiutang atau ditempat tinggal yang telah dipilihnya;
g. bahwa  penawaran  itu  dilakukan  oleh  seorang  Notaris  atau  juru  sita,  kedua- duanya disertai dua saksi.
3. Pasal 1407 KUHPerdata menyatakan :
“biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan penawaran pembayaran tunai dan penyimpanan,  harus  dipikul  oleh  si  berpiutang,  jika  perbuatan-perbuatan  telah dilakukan menurut undang-undang.”
4. Pasal 1408 KUHPerdata menyatakan :
“selama  apa  yang  dititipkan  tidak  diambil  oleh  si  berpiutang,  si  berhutang  dapat mengambilnya  kembali  dalam  hal  itu  orang-orang  yang  turut  berhutang  dan  para penanggung utang tidak dibebaskan.”
Berdasarkan ketentuan tersebut  di  atas dapat  disimpulkan beberapa hal,  antara lain sebagai berikut :
a. Penawaran pembayaran tunai  yang diikuti oleh penyimpanan  (Konsinyasi) terjadi apabila  dalam  suatu  perjanjian,  kreditur  tidak  bersedia  menerima  prestasi  yang dilakukan oleh debitur. Wanprestasi pihak kreditur ini disebut “mora kreditoris”. 10
b. Penawaran sah bilamana telah memenuhi syarat bahwa utang telah dibuat.Ini berarti bahwa penawaran hanya dikenal bila sudah ada hubungan hutang-piutang. Jelaslah bahwa lembaga konsinyasi bersifat limitatif. 11
Konsinyasi  yang dikenal di dalam Keppres No.55/Tahun 1993 hanyalah untuk keperluan  penyampaian  ganti  rugi  yang  telah  disepakati,  akan  tetapi  orang  yang bersangkutan tidak diketemukan. 12 Peraturan pengadaan tanah ini, hanya berlaku bagi pengadaan tanah yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah untuk kepentingan umum. Karena  itu,  konsinyasi  hanya  bisa  diterapkan  untuk  pembayaran  ganti  rugi  untuk pengadaan tanah dilakukan oleh Instansi Pemerintah untuk kepentingan umum, dengan catatan memang telah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak: yang membutuhkan tanah dan pemegang hak atas tanah dan pemilik bangunan, tanaman dan/atau benda- benda yang ada di atas tanah tersebut. 13
Berkenaan  dengan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum,  belum  ada keseragaman  pendapat  boleh  tidaknya  konsinyasi  diterapkan  dalam  pelepasan,atau penyerahan hak, sedangkan untuk pengadaan tanah yang dilakukan oleh swasta, para ahli  menyatakan  bahwa  konsinyasi  tidak  dapat  diterapkan  dalam  menyelesaikan ketidaksepakatan  ganti  rugi.  Demikian  pula  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia juga menegaskan melalui putusannya Reg. No. 3757 PK/Pdt/1991 tanggal 6 Agustus 1991 bahwa konsinyasi tidak dapat diterapkan dalam pengadaan tanah yang dilakukan oleh  pemerintah.  Konsinyasi  hanya  dikenal  atau  diatur  dalam  KUHPerdata  dan Keppres No.55/Tahun 1993 yang sekarang telah dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan  Kepala  BPN  No  3/2007  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Perpres  No 36/2005 yang telah diubah dengan Perpres No 65/2006 tentang Perubahan atas Perpres No 36/2005, yang berkaitan dengan konsinyasi adalah penilaian harga tanah oleh Tim Penilai  Harga  Tanah  didasarkan  pada  NJOP  atau  nilai  nyata  dengan  memerhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada 6 (enam) variabel yakni lokasi, letak tanah,  status  tanah,  peruntukan  tanah,  kesesuaian  penggunaan  tanah  dengan  RI'RW,
10 Mariam Darus Badrulzaman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Bandung, Alumni, 1983, hlm. 171.
11 Oloan Sitorus, SKH Sinar Indonesia Baru, 6 Juli 1994, dalam Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004, hlm. 80.
12 Abdulrrahman, Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanPembangunan UntukKepentingan Umum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 66
13 Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, Op. Cit, hlm. 59.
sarana dan prasarana, dan faktor-faktor lain.
Penilaian harga bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain dilakukan oleh instansi terkait.Hasil penilaian diserahkan kepada P2T untuk digunakan sebagai dasar  musyawarah.Kesepakatan  dianggap  telah  tercapai  bila  75  %  luas  tanah  telah diperoleh,  atau  75  %  pemilik  telah  menyetujui  bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi.  Jika musyawarah tidak mencapai 75 %, maka dapat terjadi 2 (dua) kemungkinan, yakni:
1. Jika lokasi dapat dipindahkan, P2T mengusulkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah untuk memindahkan lokasi;
2. Jika lokasi tersebut tidak dapat dipindahkan (sesuai kriteria dalam Pasal 39), maka kegiatan pengadaan tanah tetap dilanjutkan. Jika 25 % dah pemilik belum sepakat tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atau 25 % luas tanah belum diperoleh, P2T melakukan musyawarah kembali dalam jangka waktu 120 hari kalender. Jika jangka waktu 120 hari lewat, maka:
“Bagi  yang  telah  sepakat  mengenai  bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi,  ganti  rugi diserahkan  dengan  Berita  Acara  Penyerahan  Ganti  Rugi  atau  Berita  Acara Penawaran Ganti Rugi.Bagi yang tetap menolak, ganti rugi dititipkan oleh instansi pemerintah  di  Pengadilan  Negeri  (PN)  setempat  berdasarkan  Berita  Acara Penyerahan Ganti Rugi.”
P2T Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah dan Penetapan  Bentuk  dan/atau  besarnya  ganti  rugi  yang  ditandatangani  oleh  seluruh anggota P2T, instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik. Putusan P2T  tentang  bentuk  dan/atau  besarnya  ganti  rugi  diatur  dalam  Pasal  40-42.Pemilik yang  berkeberatan  terhadap  putusan  P2T  dapat  mengajukan  keberatan  disertai alasannya kepada Bupati/WaliKota/Gub/Mendagri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
Putusan penyelesaian atas keberatan diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)  hari.Bila  pemilik  tetap  berkeberatan  dan  lokasi  pembangunan  tidak  dapat dipindahkan,  Bupati/WaliKota/Gub/Mendagri  mengajukan  usul  pencabutan  hak  atas tanah menurut UU No 20/1961.
Ganti  rugi  dalam  bentuk  uang  diberikan  dalam  waktu  paling  lambat  60  (enam puluh)  hari  sejak  tanggal  keputusan.Untuk  ganti  rugi  yang  tidak  berupa  uang, penyerahannya dilakukan dalam jangka waktu  yang disepakati para pihak.Ganti rugi diberikan  dalam  bentuk:  (1)  Uang;(2)  Tanah  dan/atau  bangunan  pengganti  atau permukiman kembali;(3) Tanah dan/atau bangunan dan/atau fasilitas lainnya dengan nilai  paling  kurang  sama  dengan  harta  benda  wakaf  yang  dilepaskan;(4) Recognise berupa pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat (untuk tanah ulayat), atau sesuai keputusan pejabat yang berwenang untuk tanah instansi pemerintah atau pemerintah daerah.
Penitipan ganti rugi karena sebab-sebab tertentu (Pasal 48), yakni:
1. Yang berhak atas ganti rugi tidak diketahui keberadaannya;
2. Tanah, bangunan, tanaman dan atau benda lain terkait dengan tanah sedang menjadi obyek perkara di pengadilan;
3. Sengketa pemilikan yang masih berlangsung dan belum ada penyelesaiannya;
4. Tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang terkait dengan tanah sedang dfletakkan seta oleh pihak yang berwenang.
5. Penitipan ganti rugi dilakukan dengan permohonan penitipan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
Perpres maupun Peraturan Kepala BPN No 3/2007 menyebutkan tentang bentuk ganti  kerugian  berupa  permukiman  kembali,  namun  tidak  merincinya  lebih  lanjut. Sebagaimana  diketahui,  permukiman  kembali  itu  merupakan  proses  tersendiri  yang memerlukan  perhatian  mengenai  berbagai  hal,  antara  lain:bahwa  pemilihan  lokasi permukiman  kembali  harus  merupakan  hasil  musyawarah  dengan  pihak  yang  akan dipindahkan dengan mengikutsertakan masyarakat penerima; lokasi pemindahan harus dilengkapi  sarana  dan  prasarana  serta  fasilitas  umum.Prasarana  dan  sarana  tersebut harus dapat juga dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Demikian juga Perpres tidak menyinggung tentang ganti kerugian terhadap faktor nonfisik berupa upaya pemulihan pendapatan ( income restoration ).

## C. PENUTUP
Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  dilakukan  dengan  cara  musyawarah  agar  dapat diperoleh kesepakatan terutama berkaitan dengan persoalan ganti rugi. Kendatipun secara empiric  sering  terjadi  ketidaksepakatan,  yang  berakibat  timbulnya  bentutran  antara pemegang ha katas tanah dengan pihak yang memelukan tanah.
Nilai-nilai keadilan pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum belum sepenuhnya  dapat  mewujudkan  perlindungan  hukum  yang  berkeadilan,  sehingga pembentukan UU No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, belum  dapat  dijadikan  sebagai  sarana  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  bagi  seluruh rakyat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulrrahman, Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994
Adrian  Sutedi, Implementasi  Prinsip  Kepentingan  umum  Dalam  Pengadaan  tanah  Untuk pembangunan , Penerbit Sinar grafika: 2006. Jakarta.
BF.  Sihombing, Evolusi  Kebijakan  Pertanahan  Dalam  Hukum  Tanah  Indonesia ,  Jakarta: Gunung Aguns, 2005.
Djanggih, H., & Salle, S. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pandecta: Research Law Journal, 12(2), 165-172.
John  Salindeho, Masalah  Tanah  Dalam  Pembangunan ,  Cetakan  Kedua,  Jakarta:  Sinar Grafika, 1988.
Oloan  Sitorus, SKH  Sinar  Indonesia  Baru,  6  Juli  1994,  dalam  Oloan  Sitorus  dan  Dayat Limbong,  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum ,  Yogyakarta,  Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004.
Mariam Darus Badrulzaman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan , Bandung, Alumni, 1983.
Maria S.W.Sumardjono, ”Tinjauan Yuridis Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah  Bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  dan Pelaksanaannya”,  ( makalah ,  seminar  nasional  “pengadaan  tanah  untuk pembangunan, 1994.
Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum ,Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia , 2004.
Rahman, S., & Passamai, S. (2017). Regional Government Functions In Land Procurement For Development For Public Interest. ADRI International Journal Of Law and Social Science , 1 (1), 10-17.
Parlindungan, Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah Suatu Studi Perbandingan, Cetakan I. Bandung: Mandar Maju, 1993.