ANALISIS DAN PERANCANGAN E-GOVERMENT DALAM TRANSPARANSI SISTEM PEMERINTAHAN DESA (Studi Kasus : Desa Tenjo Layar dan Desa Tanjung Sari Majalengka)
Dede Abdurahman 1 , Tri Ferga Prasetyo 2
1,2) Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Majalengka dzildan@gmail.com

## ABSTRACT
Fast,  accurate  and  accurate  information  needs  to  be  one  of  the  basic  development  of  information  and communication  technology.  The  type  of  service  and  support  in  the  field  of  information  and  communication technology (ICT) on governance is a strategic part in ensuring the improvement of service quality and support in applying e-Government to Village Governance.
Village Governance and clean, transparent public services are challenges that the village government must answer in performing its functions as a public servant. With infrastructure facilities in the field of ICT already available in  the  village  and  administrative  issues  that  need  to  get  serious  attention,  thereby  encouraging  Researchers  to utilize existing ICT infrastructure by analyzing and designing e-government applications that suit the needs of the village and in accordance with the Village Law article 4 letter f which reads to improve public services for the villagers to accelerate the realization of general welfare, and article 7 paragraph 3 letter c which reads accelerate the improvement of public service quality.
Based  on  the  above  study,  the  public  service  and  e-Government  support  provided  by  the  Village  Government through  the  application  of  information  and  communication  technology  is  the  focus  of  the  researcher  in  this research, with the aim of improving the service to the village community and improving the performance of village government  apparatus,  for  the  analysis  and  design  of  e-  government  Researchers  are  based  on  policies  and National Strategy e-Government development is done in several stages namely, Level 1 - Preparation, which is making the website as a  medium of  information  and communication at each  institution. Level 2  - Maturation, which is the creation of an interactive public information web portal. Level 3 - Stabilization, which is the creation of  a  web  portal  that  is  a  public  service  electronic transaction.  Level  4  -  Utilization,  ie  application  creation  for Government  to  Government  (G2G),  Government to  Business  (G2B),  Government  to  Consumers  /  community (G2C) services.
The method of this study using the usual research methods used in the development of system life cycle system development (SDLC). The main stages may consist of system planning stages, system analysis, system design, system selection, system implementation and system maintenance.
As for the method of data collection using the method of observation, interview,  and literature study. The final step in this application development process is system testing. The system tested using 2 ways, namely: Blackbox test and Alpha test. Blackbox test, performed by system programmers while Alpha test performed simultaneously with user training.
Keyword : Service, ICT, e-Government, SDLC
1. PENDAHULUAN
Penerapan Teknologi Informasi dan
Komunikasi  (TIK)  saat  ini,  menjadi  isu  yang penting di semua institusi/lembaga baik perusahaan swasta,  BUMD  dan  BUMN,  lembaga  pendidikan dan pemerintahan. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di pemerintahan khususnya Pemerintahan Desa diantaranya untuk kepentingan pelayanan publik seperti administrasi kependudukan,  dan  administrasi  Pembangunan Desa. Pelayanan administrasi desa yang menggunakan  TIK  merupakan  suatu  terobosan dalam  rangka  peningkatan  kepuasan  masyarakat desa  akan  kinerja  pemerintah  desa  sekaligus optimalisasi  di  bidang  teknologi  informasi  dan komunikasi  yang  mana  dengan  pemanfaatan teknologi  ini  masyarakat  dapat  dilayani  kapanpun dan dimanapun.
Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 Pemerintah  telah  mencanangkan  pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan internet ke seluruh wilayah  Indonesia  dalam  skema  Program  USO (Universal Service Obligation).
Kebijakan  ini  dituangkan  dalam  Peraturan Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  nomor 11/PER/M.KOMINFO/04/2007  dan  48/PER/M. KOMINFO/11/2009[1, 2].
Dari  Berita  Kominfo  diperoleh  informasi bahwa dengan flagshipnya Desa Berdering, sampai Februari 2010 telah terpasang 25.176 desa berdering dan  100  desa  pinter  yang  sudah  memiliki  akses Internet. Visi Pemerintah untuk mewujudkan 10 ribu Desa Pinter di tahun 2014, telah dijalankan dengan memulai program PLIK (Pusat Layanan Jasa Akses Internet  Kecamatan)  di  5.748  ibukota  kecamatan mulai  tahun  2010.  Berdasarkan  informasi  diatas
Copyright (c) 2018 Jurnal Mnemonic
maka penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di pemerintahan desa pada bidang e-goverment dapat di implementasikan dengan baik, baik  sistem  e-goverment  pada  sektor  G2G (government-to-government), G2B (government-to- business), maupun G2C (government-to-citizen).
Pada saat ini, perangkat perundangan mengenai  e-goverment  di  Indonesia  sudah  cukup lengkap,  walaupun  dibandingkan  dengan  negara- negara maju relative terlambat. Dukungan pemerintah  mengenai  pentingnya  penerapan  e- goverment  baru  mulai  tampak  pada  awal  tahun 1990-an  walaupun  di  sektor  swasta  sudah  banyak pelaku  bisnis  besar  yang  menggunakan  teknologi dengan  konsep  e-commerce,  e-banking  atau  tele- marketing.    Menyadari  pentingnya  penerapan konsep  e-goverment,  pemerintah  menerbitkan Inpres  No.3  tahun  2003  mengenai  Strategi Pengembangan e-government. Berdasarkan Undang-Undang Desa pasal 4  huruf f yang berbunyi meningkatkan  pelayanan  publik  bagi  warga masyarakat  Desa  guna  mempercepat  perwujudan kesejahteraan  umum,  dan  pasal    7  ayat  3  huruf  c yang  berbunyi  mempercepat  peningkatan  kualitas pelayanan publik. Strategi pokok yang diambil oleh pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  dalam mencapai  e-goverment  adalah  sebagai  berikut:  (1) Pengembangan  sistem  pelayanan  yang  andal  dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas. (2) Penataan  sistem  manajemen  dan  proses  kerja pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  secara holistik.  (3)  Pemanfaatan  teknologi  informasi  dan komunikasi secara optimal. (4) Peningkatan peran- serta  dunia  usaha  dan  pengembangan  industri telekomunikasi  dan  teknologi  informasi.  (5) Pengembangan sumber daya manusia di pemerintahan dan peningkatan e-literacy masyarakat. (6) Pelaksanaan pengembangan secara sistematis  melalui  tahapan  yang  realistis  dan terukur.
Sampai  saat  ini,  pemerintah  desa  khususnya Desa  Tenjolayar  dan  Desa  Tanjung  Sari  belum menerapkan  sistem  informasi  manajemen  desa dalam  melayani  berbagai  kebutuhan  masyarakat desa  secara  online  contoh  bidang  administrasi kependudukan desa. Sistem pelayanan administrasi yang  sedang  berjalan  masih  mengunakan  sistem manual  tidak  menggunakan  e-goverment,  sehingga Peneliti  mentargetkan  analisis  dan  perancangan  e- goverment  dalam  transparansi  pemerintahan  desa untuk  :  (1).  meminimalisir  resiko  kesalahan Penelitian identitas, (2). lebih praktis dan cepat pada proses  administrasi  seperti  pada  pengajuan  surat menyurut,  (3).  masyarakat  desa  dapat  dilayani secara  online  24  jam.  Sistem  yang  sedang  Peneliti analisis  juga  akan  memiliki  beberapa  kelebihan diantaranya  adalah  dapat  mengajukan  surat pengantar  KTP  dan  KK  secara  online  dan  dapat langsung diprint karena outputnya berupa file PDF, dan  dapat  dengan  mudah  mengajukan  surat
keterangan miskin karena sudah terfilter oleh sistem kemiskinan  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Sosial dalam  menentukan  Indikator  miskin  (Keputusan Menteri Sosial Rebuplik Indonesia No.
146/HUK/2013),  dan  keperluan  surat  menyurat lainnya. Hal  ini  yang  mendorong  Peneliti  untuk menganalisis  dan  merancang  e-goverment  pada bidang sistem pelayanan adminsitrasi kependudukan  yang  berbasis  web  dan  berbasis android di Pemerintahan Desa, sehingga masyarakat dapat  mengakses  kapanpun  dan  dimanapun, sehingga  tujuan  dari  penelitian  ini  akan  tercapai yaitu adalah mempermudah masyarakat desa dalam pelayanan  administrasi  desa  yang  prima  dan mengayomi seluruh masyarakat desa tanpa terkecuali  serta  mendorong  untuk  meningkatkan kinerja Pemerintah Desa
Untuk  memfokuskan  pada  masalah-masalah yang  akan  dibahas  pada  penelitian  ini,  maka diberikan batasan-batasan yaitu:
1. Registrasi dan Autentikasi. Merupakan  bagian  utama  dari  sistem  ini, dimana  warga  dapat  memesan  berbagai  surat keterangan  atau  pengantar  setelah  melewati  proses autentikasi  dalam  sistem.  Adapun  12  jenis  surat keterangan  atau  pengantar  yang  akan  dilayani, yakni:
a. Surat Keterangan Lahir
b. Surat Keterangan Menikah
c. Surat Pengantar SKCK
d. Surat Keterangan
e. Surat Pengantar
f. Surat Keterangan Wali
g. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah
h. Surat Keterangan Janda/Duda
i. Surat Keterangan Tidak Mampu
j. Permohonan KTP WNI
k. Permohonan KK Baru WNI
l. Surat Permohonan Akta Kelahiran
2. Pengolahan  Pengajuan  Surat  Keterangan  atau Pengantar.
Berisi  program  bagi  masyarakat  desa  untuk memproses pengajuan masyarakat akan administrasi kependudukan,  kemudian  memberikan  konfirmasi kepada  warga  tentang  status  pesanannya  apakah ditunda, sedang diproses, atau sudah jadi.
3. Pengolahan Data Kependudukan. Memungkinkan operator desa untuk mengolah data kependudukan yaitu meliputi tambah, edit dan hapus  data  penduduk  (mutasi  penduduk),  serta pengelompokan data penduduk berdasarkan kategori tertentu (statistik penduduk).
4. Profil Desa dan Berita Berisi  profil  desa  secara  lengkap  untuk  lebih memperkenalkan desa kepada masyarakat luas. Dan Selain untuk pelayanan administrasi kependudukan, sistem ini juga dapat untuk mengolah berbagai berita tentang  desa,  nasional,  maupun  internasional kemudian ditampilkan bagi masyarakat luas.
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara dari Pemerintah Desa Tenjolayar dan Tanjung Sari bahwa kedua Desa tersebut telah memiliki web site yang  berdomain  desa.id  dan  fungsi  dari  web  site tersebut  adalah  untuk  menyampaikan  informasi kepada masyarakat Desa dan Pemerintah Kabupaten,  maka  Peneliti  menganalisis  visi  dan misi  kedua  desa  tersebut  dengan  menggunakan metode  analisis  SWOT  yang  terdiri  dari  analisis lingkungan  internal  (ALI)  dan  analisis  lingkungan eksternal  (ALE)  dan  menghasilkan  perumusan asumsi  melalui  pembobotan  analisis  lingkungan internal  (ALI)  dan  analisis  lingkungan  eksternal (ALE). Analisis SWOT juga menghasilkan analisis stratejik  alternatif  dan  pilihan  (ASAP)  untuk mendapatkan  analisis  faktor  penentu  keberhasilan (FPK).  Dari  analisis  diatas  maka  dapat  disusun rencana  penerapan  e-goverment  untuk  tahun  yang akan datang.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang  biasa  dipergunakan  dalam  pengembangan sistem yaitu system development life cycle (SDLC). Tahapan  utamanya  dapat  terdiri  dari  tahapan perencanaan  sistem  (systems  planning),  analisis sistem  (systems  analysis),  desain  sistem  (system design), seleksi sistem (system selection), implementasi sistem (systems implementation) dan perawatan sistem (systems maintenance) (Jogiyanto, 2002). Adapun untuk metode pengumpulan datanya menggunakan metode observasi,  wawancara,  dan  studi  kepustakaan. Langkah  terakhir  pada  proses  pengembangan aplikasi  ini  adalah  pengujian  sistem.  Sistem  diuji menggunakan  2  cara,  yaitu:  Blackbox  test  dan Alpha  test.  Blackbox  test,  dilakukan  oleh programmer sistem sedangkan Alpha test dilakukan bersamaan dengan pelatihan pengguna.

## 2. Tinjauan Pustaka
2.1 Analisis Sistem
Menurut  Jogiyanto  Hartono,  analisis  sistem (systems  analysis)  dapat  didefinisikan  sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk  mengidentifikasikan  dan  mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan- kesempatan,  hambatan-hambatan  yang  terjadi  dan kebutuhan-kebutuhan  yang  diharapkan  sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya, “Analisis dan Desain Sistem Informasi”.
Tahap analisis sistem dilakukan setelah tahap perencanaan  sistem  (systems  planning)  dan sebelum  tahap  desain  sistem  (systems  design). Tahap  analisis  merupakan  tahap  yang  kritis  dan sangat penting, karena kesalahan di dalam tahap ini akan  menyebabkan  juga  kesalahan  di  tahap selanjutnya.  Di  dalam  tahap  analisis,  terdapat langkah-langkah  dasar  yang  harus  dilakukan  oleh analisis sistem sebagai berikut:
1. Identify, yaitu mengidentifikasikan masalah.
2. Understand,  yaitu  memahami  kerja  sistem yang dibuat.
3. Analyze, yaitu menganalisis sistem.
4. Report,  yaitu  membuat  laporan  hasil  analisis sistem.

## 2.2 Analisis SWOT
Dari Apriandes,. E (2013:20), analisis SWOT menurut  Rangkuti  (1997:18)  “Analisis  SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk  merumuskan  strategi  Perusahaan”  Analisis SWOT  mempunyai  peranan  penting  dalam kemajuan  usaha  yang  akhir-akhir  ini  semakin kompetitif  persaingannya  dalam  mencapai  tujuan. arti  dari  SWOT  adalah  Strengths,  Weakness, Opportunity,  and Threats. Yang  artinya  Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman.

## 2.3 E-Government
Pada dasarnya, e-goverment adalah penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi (TIK)  yang  dapat  meningkatkan  hubungan  antara pemerintah,  masyarakat,  dan  bisnis,  di  dalamnya melibatkan  otomatisasi  dan  komputerisasi  pada prosedur paper-based yang  mendorong  cara  baru dalam kepemimpinan, mendiskusikan dan menetapkan strategi, transaksi
bisnis, mendengarkan warga dan komunitas, serta mengorganisasi dan menyampaikan informasi. Luasnya  peran  TIK  dalam  proses  bisnis membuat  banyak  instansi  berlomba  menerapkan TIK untuk proses terintegrasi, salah satunya adalah e-Goverment .  Idealnya e-Goverment diharapkan dapat  meningkatkan  interaksi  antara  pemerintah, masyarakat,  dan  bisnis  sehingga  mendorong perkembangan  politik  dan  ekonomi.  Penerapan e- goverment di  setiap  instansi  pemerintah  Indonesia mengacu pada tahapan pengembangan e-goverment Nasional  sesuai  dengan  kondisi  setiap  lembaga, yaitu :
1. Persiapan:  pembuatan  website  di  setiap lembaga, pendidikan SDM, penyediaan sarana akses  publik,  sosialisasi  keberadaan  layanan informasi  elektronik  (publik  dan  internal), pengembangan e-leadership  dan  awareness building , serta penyiapan peraturan.
2. Pematangan:  pembuatan  website  layanan informasi publik interaktif dan hyperlink.
3. Pemantapan: penyediaan fitur transaksi elektronik, dan interoperabilitas antar lembaga.
4. Pemanfaatan:  pembuatan  layanan  G2G,  G2B, dan  G2C  terintegrasi,  pengembangan  proses layanan e-goverment yang efektif dan efisien, dan  penyempurnaan  menuju  kualitas best practice .
Isu permasalahan e-goverment ini dapat dibagi dalam 3 kategori yaitu manajemen, infrastruktur dan sumber daya manusia pelaksana. Secara umum yang dihadapi  dalam  sistem  layanan e-goverment yang
berkelanjutan  dan  terpadu  (layanan  level  3)  adalah sebagai berikut:
1. Demografi  penduduk  dan  pemerintahan  yang tersebar  dan  kaya  nilai  konteks  lokal  (sosial. budaya, ekonomis) yang perlu ditonjolkan (isu konten lokal).
2. Beragamnya platfon, infrastruktur dan perangkat TIK tiap daerah (isu interoperasi dan sebaran  letak  perangkat/server,  serta  sistem monitoring dan sumber daya pelaksana).
3. Akses jaringan internet yang belum stabil (isu kehandalan  infrastruktur  dan  layanan,  dan dukungan sumber daya finansial).
Teknologi computing  cloud dengan  konsep penyediaan  sumber  daya  komputasi  sebagai layanan,  telah  dianggap  sebagai  paradigma  baru dalam  industri  TIK  saat  ini.  Dengan  mendasarkan konsepnya  pada  bidang  penelitian  seperti  SOA ( servise Oriented Architecture ), komputasi terdistribusi dan grid , serta virtualisasi , sumber daya TIK  dapat  dimamfaakan  secara  efisien  untuk menghadirkan layanan dan aplikasi TIK terbarukan. Komputing  cloud  itu  sendiri  mempunyai benefit yang membuatnya berkembang menjadi pilihan bagi industri TIK masa depan.
Kesiapan  menuju  keberhasilan e-Government menurut Heeks (2001) berkaitan dengan:
1. Infrastruktur  legal/hukum.  Perlu  adanya perangkat  hukum  untuk  menangkal  kejahatan digital,  serta  melindungi  privasi,  sekuriti data/informasi dan transaksi digital perorangan, perusahaan dan lembaga pemerintah.
2. Infrastruktur  kelembagaan.  Perlu  adanya instansi khusus yang menangani e-Government yang  memberikan  layanan  informasi  kepada masyarakat termasuk layanan digital.
3. Infrastruktur SDM. Sistem kepegawaian perlu dapat  dikembangkan  agar  mampu  menarik SDM  berkualitas  professional  dalam  bidang telematika  untuk  ikut  berkiprah  dalam e- Government milik pemerintah.
4. Infrastruktur  teknologi.  Meskipun  teknologi yang  diperlukan  relative  mahal,  tapi  peluang kerjasama dengan swasta perlu dikembangkan dalam  membangun  infrastruktur  teknologi untuk mendukung e-Government .
5. Suport, Capacity, Value ;
6. Political  environment , Leadership,  Planning, Stakeholder, Transparency, Budgets, Technology, Innovation.
Informasi  merupakan  hasil  data  yang  telah diolah  menjadi  bentuk  yang  lebih  penting  bagi pengguna  dan  lebih  bermanfaat  dalam  mengambil keputusan.  Sifat-sifat  informasi  adalah  sebagai berikut :
1. Informasi  harus  berkualitas  dan  akurat  bebas dari  kesalahan  karena  sumber  informasi  yang
sampai  ke  pengguna  informasi  kemungkinan besar  banyak  gangguan  yang  dapat  merusak informasi.
2. Tepat pada waktunya, berarti sampai informasi harus tepat waktu tidak boleh terlambat sebab informasi yang usang tidak ada artinya lagi.
3. Informasi  harus  relevan  sehingga  informasi tersebut  mempunyai  nilai  atau  manfaat  untuk penggunanya.
4. Informasi  harus  jelas,  nilai  informasi  yang disajikan  bisa  dibaca  dan  dipahami  dengan baik.
5. Informasi harus lengkap, yaitu nilai informasi yang  disajikan  kepada  user  tersedia  dengan lengkap.
Berdasarkan acuan teori dan hasil penelitian  yang  dikemukakan  oleh  peneliti  diatas dan oleh beberapa peneliti sebelumnya bahwa faktor keberhasilan  dalam  implementasi e-goverment adalah :
1. Peraturan,  Peraturan  merupakan  dasar  hukum bagi  para  pegawai  pemerintah  dalam  rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Maka, perkara yang sangat penting untuk memayungi implementasi e-goverment dengan  peraturan yang  jelas  dan  sesuai  dengan  teknologi  yang berkembang.  J.  Ramo´  n  Gil-Garcı´a  dan Theresa A. Pardo (2005) menyebutkan bahwa terdapat dua hal terkait aspek legal dari sebuah e-goverment yaitu  pertama  mereka  menyebut bahwa  peraturan  yang  ketat  yang  dibuat sebelum atau atas ketidaktahuan atas teknologi yang  relevan  dengan e-goverment akan mempengaruhi  keberhasilan  proyek  dan  yang kedua  bahwa  mengembangkan  kebijakan  dan standar  teknologi  informasi  pemerintah  yang sesuai  dapat  memberikan  kerangka  yang memadai  untuk  inisiatif e-government untuk menjadi sukses.
2. Sistem  penghargaan,  Penghargaan  dan  sanksi ( reward  and  punishment )  lebih  banyak terdapat  di  dalam  artikel-artikel  bidang manajemen.  Gardner  (2003)  menyatakan bahwa  untuk  mengubah  dan  mempengaruhi prilaku  seseorang,  kita  dapat  menggunakan salah satu dari tiga pendekatan yaitu reasoning, reward atau punishment . Manajemen penghargaan  ( reward  management )  terkait dengan  strategi,  kebijakan  dan  proses  yang dibutuhkan  untuk  memastikan  kontribusi  dari orang-orang  dalam  sebuah  organisasi  dengan sarana  baik  finansial  maupun  non  finansial. Dalam  konteks e-goverment ,  para  pegawai akan lebih mau memberikan waktu dan tenaga pada  sebuah  proyek  jika  manajemen  senior mengakui dan  menghargai kontribusi  mereka. Dengan  kata  lain,  implementasi e-goverment membutuhkan  keterlibatan  para  pegawai  dan sistem  imbalan  memotivasi  mereka  untuk
berpartisipasi  dan  menghasilkan  pekerjaan dengan kualitas yang tinggi.
3. Sistem  sanksi,  Berkenaan  dengan  sanksi, walaupun  kebijaksanaan  yang  konvensional menyatakan  bahwa  sanksi  itu  sebaiknya dihindari, namun pada hakikatnya sanksi tetap menjadi hal penting bagi pelaksanaan pekerjaan para pimpinan. Gardner menyatakan bahwa  bagian  dari  manajemen  sumber  daya manusia yang efektif adalah memahami untuk menggunakan  salah  satu  dari  imbalan  atau sanksi  untuk  merubah  pegawai.  Kebanyakan dari  kita  menggunakan  salah  satunya,  namun sebenarnya  kita  benar-benar  membutuhkan keduanya secara bersama-sama.

## 2.4 Transparansi
Menurut  Piotrwosky  dan  Van  Rizin  (2007) dalam  Dwiyanto  (2011:241)  menjelaskan  bahwa transparansi dalam pemerintahan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menjelaskan apa yang terjadi didalam organisasi di sektor publik melalui pertemuan terbuka, pemberian akses  terhadap  dokumen,  publikasi  informasi melalui website secara aktif, perlindungan terhadap whistle  blowers  dan  bahkan  melalui  pembocoran informasi secara ilegal.
Pada  prinsipnya  transparansi  adalah  bagian dari  upaya  pemerintah  untuk  menumbuhkan kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah sekaligus melibatkan masyarakat dalam menjalankan  fungsi  controlling  terhadap  segala upaya  atau  usaha  yang  dilakukan  oleh  pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Prinsip transparansi senantiasa akan dibarengi oleh  prinsip  keterbukaan  informasi.  Di  Indonesia, keterbukaan informasi publik sejak tahun 2008 telah diatur ke dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008. Dalam pasal 1 undang undang ini disebutkan bahwa informasi  adalah  keterangan,  penyataan,  gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan  baik  data,  fakta  maupun  penjelasannya  yang disajikan  dalam  berbagai  kemasan  dan  format sesuai  dengan  perkembangan  teknologi  informasi dan  komunikasi  secara  elektronik  maupun  non- elektronik.
Sedang  informasi  publik  adalah  informasi yang  dihasilkan,  disimpan,  dikelola,  dikirim dan/atau  diterima  oleh  penyelenggara  negara  dan penyelenggaraan  negara  dan/atau  penyelenggara dan  penyelenggaraan  badan  publik  lainnya  yang sesuai  dengan  undang-undang  ini  serta  informasi lain  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  publik. Badan  publik  adalah  lembaga  eksekutif,  legislatif dan yudikatif dan badan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya  berkaitan dengan penyelenggaraan negara,  yang  sebagian  atau  seluruh  dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat atau bantuan luar negeri.
SDLC  (Systems  Development  Life  Cycle), Siklus  Hidup  Pengembangan  Sistem  atau  Systems Life  Cycle  (Siklus  Hidup  Sistem),  dalam  rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak, adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem  tersebut.  Konsep  ini  umumnya merujuk  pada  sistem  komputer  atau  informasi. SDLC  juga  merupakan  pola  yang  diambil  untuk mengembangkan  sistem  perangkat  lunak,  yang terdiri dari tahap-tahap: rencana (planning), analisis (analysis), desain (design), implementasi (implementation), uji coba (testing) dan pengelolaan (maintenance).
Dalam  rekayasa  perangkat  lunak,  konsep SDLC  mendasari  berbagai  jenis  metodologi pengembangan  perangkat  lunak.  Metodologi- metodologi  ini  membentuk  suatu  kerangka  kerja untuk  perencanaan  dan  pengendalian  pembuatan sistem  informasi,  yaitu  proses  pengembangan perangkat  lunak.  Terdapat  3  jenis  metode  siklus hidup sistem yang paling banyak digunakan, yakni: siklus  hidup  sistem  tradisional  (traditional  system life  cycle),  siklus  hidup  menggunakan  prototyping (life  cycle  using  prototyping),  dan  siklus  hidup sistem  orientasi  objek  (object-oriented  system  life cycle).  SDLC  juga  merupakan  metodologi  umum dalam  pengembangan  sistem  yang  menandai kemajuan usaha analisis dan desain. Fase-fase yang terdapat didalam SDLC meliputi :
1. Perencanaan Sistem (Systems Planning)
2. Analisis Sistem (Systems Analysis)
3. Perancangan Sistem (Systems Design)
4. Implementasi Sistem (Systems Implementation) 5. Pemeliharaan Sistem (Systems Maintenance)

## 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun  tujuan  dari  Penelitian  pada  skema Penelitian  Dosen  Pemula  (PDP)  adalah  untuk meningkatkan  kapasitas  Dosen  Pemula  pada Penelitian Dasar dan untuk meningkatkan pelayanan administrasi  secara  online  di  Pemerintahan  Desa berbasis  e-goverment  dan  untuk  meningkatkan kinerja perangkat desa.
Luaran yang akan dihasil pada penelitian PDP kali ini adalah:
1. Jurnal  atau  Prosiding  tentang  Analisis  dan Perancangan  e-goverment  dalam  transparansi Pemerintah  Desa  Tanjung  Sari  dan  Desa Tenjolayar di Kabupaten Majalengka.
2. Membuat  Perancangan  sistem  pelayanan prima  berbasis  e-goverment  di  Pemerintahan Desa.
Penelitian Dosen Pemula ini diharapkan dapat memberikan  mamfaat  bagi  peneliti  dan  bagi Pemerintah Desa Tanjung Sari dan Desa Tenjolayar di Kabupaten Majalengka. Hasil Penelitian ini dapat digunakan  sebagai  dasar  untuk  penelitian  lanjutan
dalam  pengembang  sistem  informasi  pelayanan prima  berbasis  e-goverment,    adapun  mamafaat Penelitian ini adalah :
1. Bagi  peneliti,  penelitian  ini  diharapkan  dapat meningkatkan Kapasitas sebagai Dosen Pemula dan menambah pengetahuan tentang Pelayanan Prima dan e-goverment.
2. Secara kelembagaan, penelitian  ini diharapkan dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan e- goverment di Pemerintahan Desa Tanjung sari dan Tenjolayar di Kabupaten Majalengka.

## 4. Hasil Luaran yang Dicapai
4.1 Hasil Analisis Swot
1.Analisis Faktor Internal Kekuatan ( Strengths ) 1. Desa telah membangun infrastruktur Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  mulai tahun 2001 dengan membeli personal komputer,  membangun  Jaringan  Intranet  dan Internet, mengimplementasikan aplikasi seperti aplikasi Siladdu, Sedeka dan Siskeudes, Desa  Tanjung  sari  dan  desa  Tenjolayar  telah memiliki  fasilitas  Web  Desa  berdomain desa.id, Jaringan Internet baik VSAT maupun Jaringan  Fiber  Optik.  Infrastruktur  TIK  ini digunakan untuk mendukung proses pelayanan di desa terhadap kebutuhan masyarakat desa.
2. Pemerintah  Desa  memiliki  alokasi  dana  baik dari  Dana  Desa  maupun  dari  Alolasi  Dana Desa sebagai penunjang operasional di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi khususnya  dalam  hal  Pelayanan  kepada Masyarakat.  (UU  Desa  pasal  4    huruf  f  dan pasal  7 ayat 3 huruf c).
3. Pemerintah Desa selalu mengadakan pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan SDM baik ditingkat Kepada Desa dan Aparatur Pemerintah Desa sebagai pengguna/operator di bidang  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi baik  yang  diselenggarakan  oleh  Dinas Kabupaten  atau  Pemerintah  Pusat.  adapun pelatihan  yang  diselenggarakan  bagi  operator diantaranya  adalah  pelatihan  aplikasi  office, pelatihan penggunaan aplikasi di desa (seperti aaplikasi Siladdu, Sedeka dan Siskeudes).
4. Kepala Desa dan Para Aparatur Desa terbiasa menggunakan  email,  media  sosial  dan mengikuti grup/ komunitas di WhatsUp dalam berkomunikasi dan berkoordinasi tentnag desa, dan  menambah  pengetahuan  karena  terjadi proses knowledge sharing pada grup tersebut, dan  dapat  meningkatkan  Kapasitas  Kepala Desa dan Aparatur Pemerintah Desa.
5. Berdasarkan  wawancara  kepada  masyarakat desa  bahwa  masyarakat  desa  sekarang  sudah terbiasa  menggunakan  handphone  berbasis android, untuk berbagai aktivitas kehidupannya baik untuk mendapatkan imformasi,  bermain  game,  dan  bertransaksi
online  (bayar  Listrik,  beli  pulsa,  bayar  BPJS dan lain sebagainya.
6. Pemerintahan  Desa  sekarang  cenderung  dan sangat mendukung program untuk pengembangan TIK baik untuk mempermudah pelayanan publik sebagai mana yang diamanatkan oleh UU Desa. Sehingga ini bisa dijadikan  kekuatan  atau  dasar  masyarakat untuk  mendorong  pemerintah  desa  dalam mengimplementasikan salah saru yang diamanatkan dalam UU Desa.
Tabel 1. Indikator Kekuatan Internal Desa Urut Peringkat S1 Desa  memiliki  Inftrastruktur  Teknologi Informasi  dan  Komunikasi  seperti  Web Desa  berdomain  desa.id,  Jaringan  Internet baik  VSAT  maupun  Jaringan  Fibe  Optik, Personal Komputer dan Perangkat Penunjang lainnya S2 Pemerintah  Desa  memiliki  alokasi  dana sebagai  penunjang  operasional  di  bidang Teknologi  Informasi  khususnya  dalam  hal Pelayanan  kepada  Masyarakat.  (UU  Desa pasal 4  huruf f dan pasal  7 ayat 3 huruf c)
S3
Pemerintah Desa selalu mengadakan pelatihan-pelatihan
dalam rangka
peningkatan  SDM  baik  ditingkat  Kepada Desa dan Aparatur Pemerintah Desa sebagai pengguna  di  bidang  Teknologi  Imformasi dan Komunikasi baik yang diselenggarakan oleh  Dinas  Kabupaten  atau  Pemerintah Pusat.
S4 Kepala  Desa  dan  Para  Aparatur  Desa terbiasa  menggunakan email, Media Sosial dan mengikuti grup/ komunitas di WhatsUp dalam  menambah  pengetahuan  atau  pada proses knowledge sharing untuk meningkatkan  Kapasitas  Kepala  Desa  dan Aparatur Pemerintah Desa.
S5 Masyarakat  Desa  terbiasa  menggunakan handphone berbasis android untuk mendapatkan imformasi.
S6 Pemerintahan Desa mendukung pengembangan  TIK  untuk  kemudahan dalam hal pelayanan publik yang diamanatkan oleh UU Desa .
2. Kelemahan ((Weaknesses)
1. Pemerintah  Kabupaten  selalu  mengkitisi kepada pemerintah desa bahwa belum melihat dampak bottom line dari Investasi TIK dalam hal  pembangunan  pelayanan  publik  secara online  sehingga  pemerintah  desa  harus berkomitmen  dengan  RPJM  Desanya  baik dalam hal pelayanan desa berbasis TIK dan e- govermet maupuan hal lainnya.
2. Perubahan jaman yang sangat pesat dan cepat membutuhkan  peranan  Kepala  Desa  dalam membangun kesadaran baik masyarakat
maupun aparatur desa dalam menerima budaya baru dalam hal pelayanan publik berbasis TIK dan e-goverment , dan harus mensosialisasikan program  ini  kepada  Masyarakat  agar  muncul kesadaran  dari  Masyarakat,  sehingga  tujaun dari pelayanan prima di desa dapat tercapai.
3. Ganti  Kepala  Desa  dan  jajarannya  sangat memungkinkan terjadinya loss knowledge atau hilangnya  pengetahuan  kepala  desa  dan aparatur  desa  yang  disebabkan  terjadinya mutasi/pergantian  aparatur  pemerintah  desa sangat merugikan keberlansungan roda pemerintahan  desa.  Karena  k nowledge di
Pemerintah  Desa  masih  didominasi  oleh tacit knowledge .
4. Pemerintah  Desa  harus  berkomitmen  untuk mengontrol penggunaan akses internet di desa dan  dipastikan  hanya  digunakan  untuk penunjang  palayanan  prima  di  desa  dan kegiatan positif lainnya dalam rangka menambah  pengetahuan  para  aparatur  desa, sehingga  tenaga  ahli  dibidang  TIK  sangat dibutuhkan untuk kelansungan pelaksanaan e- goverment . 5. Prosentasi Masyarakat Desa
yang berpengetahuan TIK masih rendah dan kurang memahami  mamfaat  TIK  untuk  membantu kemudahan dalam segala aspek kehidupan baik dalam  hal  Pelayanan  publik,  bertransaksi ataupun  untuk  sekedar  mencari  informasi, tujuan dari pelayanan berbasis e-goverment ini adalah salah satunya untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat desa.
6. Masih  banyak  masyarakat  desa  yang  tidak mengerti  lebih  dalam  tentang  Implementasi UU  Desa  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakatnya.  Diperlukan  lagi  sosialisasi Implementasi  UU  Desa  kepada  masyarakat desa agar masyarakat desa merasakan keuntungan  dengan  adanya  UU  Desa,  tidak hanya segelintir masyarakat saja.
Tabel 2. Indikator Kelemahan Internal
Desa Urut Peringkat
W1 Pemerintah  Desa  belum  melihat  dampak bottom  line dari  Investasi  TIK  dalam  hal pembangunan  pelayanan  publik  secara online.
W2 Perlu peranan Kepala Desa dalam membangun  kesadaran  baik  masyarakat maupun  aparatur  desa  dalam  menerima budaya  baru  dalam  hal  pelayanan  publik berbasis TIK.
W3
Kemungkinan loss knowledge atau hilangnya  pengetahuan  Aparatur  Desa disebabkan  terjadinya  mutasi/pergantian aparatur  pemerintah  desa. Knowledge di Pemerintah  Desa  masih  didominasi  oleh tacit knowledge .
W4
Pemerintah  Desa  kurang  mengontrol penggunaan akses internet untuk penunjang  palayanan  dan  kegiatan  positif lainnya.
W5 Prosentasi Masyarakat Desa yang berpengetahuan  TIK  masih  rendah  dan kurang  memahami  mamfaat  TIK  untuk membantu kemudahan dalam hal Pelayanan  publik  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
W6 Masih banyak masyarakat desa yang tidak mengerti lebih dalam tentang Implementasi UU Desa
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
3. Analisis Faktor Eksternal
A. Kesempatan ( Opportunities )
1. Pemerintah Desa harus fokus dan berkomitmen mengembangkan e-goverment karena memiliki  peluang  sangat  besar  apabila  dilihat dari  dana  untuk  operasional  mengembangkan e-goverment tersedia ( dapat dialokasikan atau dianggarkan  di  RPJM  Desanya  masing masing) dan harapan masyarakat adalah dapat meningkat  pelayanan  yang  optimal  dan  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakt desa.
2. Ketetapan dan Payung hukum untuk mengembangkan e-goverment sudah  cukup banyak  dan  sudah  disosialisasikan,  apa  lagi dalam  hal  pelayanan  kepada  masyarakat  desa sudah  tersirat  pada  UU  Desa  No.  6  Tahun 2014.  Sehingga  peluang  desa  menjadikan sistem pelayanan prima bisa terlaksana.
3. Pada  era  revlusi  industri  4.0  masyarakat  desa yang memiliki perankat telekomunikasi canggih sudah banyak dan Prosentasi masyarakat  Desa  yang  memilik  handphone berbasis  android  berdasarkan  wawancara lumayan banyak khususnya di desa tenjolayar dan tanjungsari.
4. Untuk mengembankan potensi desa baik pada sumber  daya  manusia  maupun  sumber  daya alam maka pemerintah pusat selalu memberikan bantuan baik dana maupun berupa pelatihan, salah satu tujuannya untuk meningkatkan  pelayanan  di  Pemerintah  Desa yang  tersirat  pada  UU  Desa  Nomer  14  tahun 2004.
5. Kebutuhan akan informasi dan transaksi online baik  untuk  masyarakat  Desa  maupun  untuk aparatur pemerintah Desa akan terus meningkat  sejalan  dengan  perkembangan dunia  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi. Layanan yang berbasis TIK akan mendominasi atau  mewarnai  kehidupan  masyarakt  desa karena  akan  memberikan  kehidupan  yang nyaman  baik  hal  pelayanan  administrasi maupun bertransaksi.
6. Salah saru unsur untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa adalah
Pemerintah Desa segera mengimplementasikan e-goverment dalam hal pelayanan  publik  baik  untuk  pelayanan administrasi maupun untuk palayanan lainnya.
Tabel 3. Indikator Kesempatan Eksternal
Desa Urut Peringkat
O1 Pemerintah Desa harus fokus dan berkomitmen
mengembangkan
e- goverment untuk  peningkatan  palayanan yang  optimal  dalam  mensejahterakan masyarakt desa.

## O2
Payung  hukum  untuk  mengembangkan e- goverment sudah cukup, apa lagi dalam hal pelayanan  kepada  masyarakat  desa tersirat pada UU Desa No. 6 Tahun 2014.
O3 Prosentasi  masyarakat  Desa  yang  memilik handphone berbasis android banyak.
O4
Pemerintah  Desa  selalu  mendapatkan bantuan baik dana maupun berupa pelatihan dari Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pelayanan di Pemerintah Desa. O5 Kebutuhan  akan  informasi  dan  transaksi online baik untuk masyarakat Desa maupun untuk pemerintah Desa akan terus meningkat.
O6 Untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat  Desa  maka  Pemerintah  Desa segera  mengimplementasikan e-goverment dalam hal pelayanan publiknya.
B. Tantangan (Threats)
1. Untuk  membangun  sistem  pelayanan  yang prima dan apalagi berbasis e-goverment maka tenaga ahli yang profesional harus dipersiapkan oleh desa guna keberlangsungan aplikasi berbasis e-goverment .
2. Perkembangan  Teknologi  Imformasi  dan Komunikasi  dalam  hal  palayanan  berbasis e- govermet di  Indonesia  sangat  cepat  sehingga memerlukan  komitment  Kepala  Desa  dan masyarakat  desa  dalam  pembuatan  RPJM Desa.
3. Akses  untuk  mendapatkan  informasi  semakin mudah  karena  tersedia  infrastuktur Teknologi Informasi  dan  Komunikasi,  di  khawatirkan terjadi  kejahatan  di  dunia  internet  berupa mendapatkan  serangan  ke  web e-goverment sehingga SDM aparatur desa harus dipersiapkan dengan cara sharing knowledge .
4. Semakin bertambahnya pengetahuan dibidang Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi,  atau bertambahnya  tacit  knowledge  pada  aparatur desa tersebut dikhawatirkan tidak berkomitment  untuk sharing  knowledge dan dalam membangun e-goverment tanpa penghargaan dari pemerintah Desa. Harus ada apresiasi  dari  pemerintah  desa  baik  berupa
tambahan  honor  atau  voucher  belanja  di bumdes.
5. Dikhawatirkan  para  aparatur  desa  dan masyarakat  terlena  kenyamanan  pelayanan berbasis  TIK  sehingga  akan  mengurangi kebersampan atau memiliki sifat individualisme  dan  hilangnya  budaya  gotong royong/kebersamaan di masyarakat desa.
6. Belum  memiliki  Sumber  Daya  Manusia  pada pemerintah  desa  tenjolayar  dan  tanjungsari khususnya dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan tantangan pemerintah desa untuk membangun SDM yang ahli  dibidang  TIK    untuk  menjaga  kestabilan dan berkelanjutan apliasi berbasis e- goverment.

## Tabel 4. Indikator Tantangan Eksternal
Desa Urut Peringkat
T1 Tidak memiliki tenaga ahli yang profesional guna keberlangsungan e-goverment .
T2
Perkembangan  Teknologi  Imformasi  dan Komunikasi  dalam  hal  palayanan  berbasis e-govermet di  Indonesia  sangat  cepat sehingga  memerlukan  komitment  Kepala Desa dan masyarakat desa dalam menjalankan Undang-Undang Desa.
T3
Akses untuk mendapatkan informasi semakin mudah karena tersedia infrastuktur Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi,  di khawatirkan  terjadi  kejahatan  di  dunia internet dan membuka web berbau pornografi.
T4 Semakin bertambahnya pengetahuan dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi,  mengkhawatirkan  aparatur desa tidak berkomitment dalam membangun
e-goverment tanpa penghargaan dari pemerintah Desa. T5
Dikhawatirkan  para  aparatur  desa  dan masyarakat  terlena  kenyamanan  pelayanan berbasis  TIK  sehingga  akan  mengurangi kebersamaan.  Hilangnya  budaya  gotong royong/kebersamaan di masyarakat desa.
T6 Belum  memiliki  SDM  pemerintah  desa dalam bidang TIK.

## C. Matriks IFE dan EFE
Pengolahan  data  dari  swot  diatas  dimasukkan ke  Matriks  IFE  dan  EFE  ini,  akan  dilakukan perhitungan  dengan  memberikan  bobot,  serta penentuan rating dari dampak yang akan dihasilkan dari  potensi  yang  dimiliki  oleh  perusahaan. Perusahaan akan memiliki posisi internal yang kuat dan respon yang baik terhadap peluang dan ancaman apabila memiliki nilai berada di atas rata-rata yakni 2.5.
Total Bobot : Lingkungan Internal (IFE) = 100% Lingkungan Eksternal (EFE) = 100% Penentuan Rating :
Untuk Matriks IFE:
1 = Kelemahan besar
3 = Kekuatan kecil
2 = Kelemahan kecil
4 = Kekuatan besar Untuk Matriks EFE:
1 = Respon jelek
3 = Respon di atas rata-rata
2 = Respon rata-rata
4 = Respon luar biasa
Matriks IFE (Internal Factor Evalution)
Tabel 5. Matrik IFE No KEKUATAN Bobot Rating Jumlah S1 Desa memiliki Inftrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi seperti Web  Desa  berdomain  desa.id,  Jaringan  Internet  baik  VSAT  maupun Jaringan  Fibe  Optik,  Personal  Komputer  dan  Perangkat  Penunjang lainnya 0.074 3 0.222 S2 Pemerintah Desa memiliki alokasi dana sebagai penunjang operasional di bidang  Teknologi  Informasi  khususnya  dalam  hal  Pelayanan  kepada Masyarakat. (UU Desa pasal 4  huruf f dan pasal  7 ayat 3 huruf c) 0.086 3 0.258 S3 Pemerintah  Desa  selalu  mengadakan  pelatihan-pelatihan  dalam  rangka peningkatan SDM baik ditingkat Kepada Desa dan Aparatur Pemerintah Desa sebagai pengguna di bidang Teknologi Imformasi dan Komunikasi baik yang diselenggarakan oleh Dinas Kabupaten atau Pemerintah Pusat. 0.86 4 0.344 S4 Kepala Desa dan Para Aparatur Desa terbiasa menggunakan email, Media
Sosial  dan  mengikuti  grup/  komunitas  di  WhatsUp  dalam  menambah pengetahuan  atau  pada  proses knowledge  sharing untuk  meningkatkan Kapasitas Kepala Desa dan Aparatur Pemerintah Desa. 0.09 3 0.27 S5 Masyarakat  Desa  terbiasa  menggunakan  handphone  berbasis  android untuk mendapatkan imformasi. 0.094 1 0.094 S6 Pemerintahan  Desa  mendukung  pengembangan  TIK  untuk  kemudahan dalam hal pelayanan publik yang diamanatkan oleh UU Desa . 0.09 2 0.18 SUBTOTAL 1.368 No KELEMAHAN Bobot Rating Jumlah
W1 Pemerintah Desa  belum  melihat dampak bottom line dari Investasi TIK dalam hal pembangunan pelayanan publik secara online. 0.086 4 0.344 W2 Perlu  peranan  Kepala  Desa  dalam  membangun  kesadaran  baik masyarakat  maupun  aparatur  desa  dalam  menerima  budaya  baru  dalam hal pelayanan publik berbasis TIK. 0.062 3 0.186 W3 Kemungkinan loss knowledge atau hilangnya pengetahuan Aparatur Desa disebabkan  terjadinya  mutasi/pergantian  aparatur  pemerintah  desa. Knowledge di Pemerintah Desa masih didominasi oleh tacit knowledge . 0.073 2 0.146 W4 Pemerintah  Desa  kurang  mengontrol  penggunaan  akses  internet  untuk penunjang palayanan dan kegiatan positif lainnya. 0.086 3 0.258 W5 Prosentasi Masyarakat Desa yang berpengetahuan TIK masih rendah dan kurang memahami mamfaat TIK untuk membantu kemudahan dalam hal Pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. 0.086 2 0.172 W6 Masih banyak masyarakat desa yang tidak mengerti lebih dalam tentang Implementasi UU Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. 0.09 2 0.18 SUBTOTAL 1.286 TOTAL 2.654

## Matriks EFE (External Factor Evalution)
No PELUANG Bobot Rating Jumlah O1 Pemerintah  Desa  harus  fokus  dan  berkomitmen  mengembangkan e- goverment untuk  peningkatan  palayanan  yang  optimal  dalam mensejahterakan masyarakt desa. 0.083 2 0.166 O2 Payung hukum untuk mengembangkan e-goverment sudah cukup, apa lagi  dalam  hal  pelayanan  kepada  masyarakat  desa  tersirat  pada  UU Desa No. 6 Tahun 2014. 0.09 4 0.384 O3 Prosentasi  masyarakat  Desa  yang  memilik  handphone  berbasis android banyak. 0.083 4 0.332 O4 Pemerintah  Desa  selalu  mendapatkan  bantuan  baik  dana  maupun berupa  pelatihan  dari  Pemerintah  Pusat  untuk  meningkatkan pelayanan di Pemerintah Desa. 0.079 2 0.158 O5 Kebutuhan akan informasi dan transaksi online baik untuk masyarakat Desa maupun untuk pemerintah Desa akan terus meningkat. 0.104 2 0.208 O6 Untuk  meningkatkan  Kesejahteraan  masyarakat  Desa  maka Pemerintah  Desa  segera  mengimplementasikan e-goverment dalam hal pelayanan publiknya. 0.061 2 0.122 SUBTOTAL 1.37 No ANCAMAN Bobot Rating Jumlah T1 Tidak memiliki tenaga ahli yang profesional guna keberlangsungan e- goverment . 0.104 4 0.416 T2 Perkembangan  Teknologi  Imformasi  dan  Komunikasi  dalam  hal palayanan  berbasis e-govermet di  Indonesia  sangat  cepat  sehingga memerlukan  komitment  Kepala  Desa  dan  masyarakat  desa  dalam menjalankan Undang-Undang Desa. 0.065 1 0.065 T3 Akses untuk mendapatkan informasi semakin mudah karena tersedia infrastuktur  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi,  di  khawatirkan terjadi  kejahatan  di  dunia  internet  dan  membuka  web  berbau pornografi. 0.061 2 0.122 T4 Semakin  bertambahnya  pengetahuan  dibidang  Teknologi  Informasi dan Komunikasi, mengkhawatirkan aparatur desa tidak berkomitment dalam  membangun e-goverment tanpa  penghargaan  dari  pemerintah Desa. 0.1 2 0.2 T5 Dikhawatirkan para aparatur desa dan masyarakat terlena kenyamanan pelayanan  berbasis  TIK  sehingga  akan  mengurangi  kebersamaan. Hilangnya budaya gotong royong/kebersamaan di masyarakat desa. 0.079 3 0.237 T6 Kekurangan  SDM  Pemerintah  Desa  dalam  bidang  TIK  dan  e- goverment. 0.087 3 0.261 SUBTOTAL 1.301 TOTAL 2.671

## 4.2 Digaram Konteks
Gambar 1. Diagram Konteks
4.3 Data Flow Diagram Level 0 (DFD)
Gambar 2. Data Flow Diagram

## 4.4 Data Flow Diagram Level 1

## 4.5 Data Flow Diagram Level 1
Gambar 4. Data Flow Diagram Level 1 Pelayanan Desa
4.6 Data Flow Diagram Level 1 Proses Pencarian
Gambar 5. Data Flow Diagram Level 1 Proses Pencarian

## 4.7 Data Flow Diagram Level 1 Proses Pelaporan
Gambar 6. Data Flow Diagram Level 1 Proses Pelaporan

## 4.8 Perancangan Database
Gambar 7. Entity Relational Digaram (ERD)
5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
Dari  hasil  analisis  dan  perancangan e- goverment dalam transparansi sistem pemerintahan Desa, Penulis dapat menyimpulkan bahwa Perancangan  Pelayanan  di  desa  berbasis e- goverment dapat  diterapkan  dengan  berbagai persyaratan  baik  Sumber  Daya  Manusia  maupun peralatan pendukung dibidang TIK untuk terlaksananya  Pelayanan  Desa  yang  prima.  Penulis juga  sudah  membuat  rancangan  aplikasi  pelayanan berbasis e-goverment berbasarkan  analisis  penulis terhadap  2  desa  yaitu  desa  tanjungsari  dan  desa tenjolayar.

## 5.2 Saran
Perancangan  Aplikasi  Electronic  Government yang akan diterapkan di desa tenjolayar dan tanjung sari akan di Implementasikan setelah tahap metode benckmarking dengan  sistem  pelayanan  terkini  di Indonesia,  baik  melalui  kajian  literasi  maupun observasi  ke  tempat  lain  yang  sudah  menjalankan sistem  pelayanan  semodel  ini,  dan  ini  merupakan saran penulis agar dilakukan metode benckmarking.

## 6. REFERENSI
[1]. Apriandes,  E,.  (2013)  Analisis  SWOT  Guna Penyusunan  Rencana  Induk  E-Government Pada  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Muara
Enim, Sripsi, Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Darma. [2]. Daeng Sudirwo, 1981, Pokok-Pokok Pemerintahan  Di  Daerah  dan  Pemerintahan Desa, Angkasa, Bandung, h. 41
[3]. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  35 Tahun  2007  Tentang    Pedoman  Umum  Tata Cara  Pelaporan  Dan  Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
[4]. Putu Krishna Yogiswara, Piers Andreas Noak, I  Ketut  Winaya,.  Peranan  E-Government Dalam Mendukung Transparansi Dan Keterbukaan  Informasi    Publik  (Studi  Kasus Website Resmi Pemerintah Kabupaten
Klungkung),  Program  Studi  Administrasi Negara Fakultas Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.
[5]. Susilowati,  E,  B  dan  Purnama,  B,  E.  2011. Analisis  Dan  Perancangan  Sistem  Informasi Pasien  Rumah  Sakit  Umum  Nirmala  Suri Sukoharjo.  Journal  Speed  –  Sentra  Penelitian Engineering dan Edukasi – Volume 3 No 4 10- 17.
[6]. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2014  Nomor  7,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
[7]. .........2005.(http://www.transparansi.or.id/good _governance/prinsi  p.html)  2005  desa  yang bergerak dibidang tranparansi.