## TATA CARA GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SICINCIN TERHADAP TANAH PUSAKO TINGGI (STUDI KASUS KORONG LADANG LAWEH NAGARI SICINCIN KECAMATAN
2X11 ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN)

## PUTRI FIRMANETI, SYURYANI, MAHLIL ADRIAMAN
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pfirmaneti@gmail.com, syuryani@gmail.com, mahliladriaman@gmail.com
Abstract: Compensation  is  a  proper  and  fair  compensation  for  the  party  entitled  to  the  land acquisition  process.  In  Korong  Ladang  Laweh  Nagari  Sicincin,  a  lot  of  land  is  used  for  the construction  of  the  Padang-Pekanbaru  oll  Road.  In  the  procurement  of  land,  there  was  a dispute  because  the  land  was  high  pusako  land.  At  the  time  of  compensation,  many  of  the distributions were unequal and not in accordance with the results of the natural wealth in the land. Based on the background above, the purpose and usefulness of this writing is to find out the  settlement  of  compensation  and  the  obstacles  to  completing  compensation  for  land acquisition for people affected by the toll road, while the use of this writing for theoretical use is used as a reference for various parties for the development of knowledge and understanding of  compensation  and  its  practical  use  is  beneficial  to  the  community  and  institutions  in compensation  for  road  land  acquisition  and  provides  insight  into  academic  and  civil  law aspects.  The  method  used  is  the  field  method  through  interviews  with  sources  related  to  this writing.  Besides  that,  using  normative  methods  or  secondary  data  libraries  can  be  found  in libraries  and  the  internet.  Completion  of  compensation  for  pusako  high  land  for  the construction of the Toll Road in Korong Ladang Laweh requires prior objection from the land owner, re-identification in the field, and showing proof of land ownership and documents that have been signed or agreed upon, if not resolved in the family then pursued by means of legal channels.  The  obstacles  in  the  settlement  of  compensation  for  the  procurement  of  pusako tinggi  land  for  the  construction  of  the  Padang-Pekanbaru  Toll  Road  are  due  to  the  minimal education  of  the  people,  the  lack  of  community  participation,  the  existence  of  fraud,  namely the  unequal  distribution  of  one  ranji,  and  violations  of  agreements  with  the  ninik  mamak  of their people. Therefore, this can hinder the settlement of cases against high pusako tinggi . Keywords: compensation, land, pusako tinggi.
Abstrak: Ganti  rugi  merupakan  suatu  penggantian  yang  layak  dan  adil  terhadap  pihak  yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Di Korong Ladang Laweh Nagari Sicincin banyaknya tanah yang digunakan untuk pembuatan Jalan Tol Padang-Pekanbaru.Dalam pengadaan tanah tersebut  terjadinya  sengketa  karena  tanah  tersebut  merupakan  tanah pusako  tinggi .  Pada  saat ganti  rugi  banyak  pembagian  yang  tidak  sama  rata  dan  tidak  sesuai  dengan  hasil  kekayaan alam yang ada dalam lahan. Berdasarkan latarbelakang di atas tujuan dan kegunaan penulisan ini  untuk mengetahui penyelesaian ganti rugi dan kendala penyelesaian  ganti  rugi pengadaan tanah  kaum  yang  terkena  Jalan  Tol,  adapun  kegunaan  dari  penulisan  ini  untuk  kegunaan teoritis dijadikan sebagai rujukan berbagai pihak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman  mengenai  ganti  rugi  dan  kegunaan  praktisnya  bermanfaat  bagi  masyarakat  dan lembaga dalam ganti rugi pengadaan tanah Jalan dan memberikan wawasan segi akademis dan hukum  perdata.  Metode  yang  digunakan  yaitu  metode  lapangan  melalui  wawancara  dengan narasumber berkaitan penulisan ini.Disamping itu menggunakan metode normatif atau pustaka data sekunder dapat ditemukan di perpustakaan, dan internet. Penyelesaian ganti rugi terhadap tanah pusako  tinggi untuk  pembuatan  Jalan  Tol  di  Korong  Ladang  Laweh  harus  adanya sanggahan  terdahulu  dari  pihak  pemilik  tanah,  melakukan  identifikasi  kembali  ke  lapangan, dan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanah dan berkas-berkas yang sudah ditandatangani atau  disepakati,  apabila  tidak  terselesaikan  secara  kekeluargaan  maka  ditempuh  dengan  cara jalur hukum. Adapun kendala dalam penyelesaian ganti rugi terhadap pengadaan tanah pusako tinggi  untuk  pembuatan  Jalan  Tol  Padang-Pekanbaru  ini  disebabkan  pendidikan masyarakatnya yang minim, masyarakat yang kurang berpatisipasi,  adanya  kecurangan  yaitu
pembagian  yang  tidak  sama  rata  pada  satu  ranji,  dan  pelanggaran  perjanjian  terhadap  ninik mamak  kaumnya.  Oleh  karena  itu,  hal  tersebut  dapat  menghambat  penyelesaian  perkara terhadap tanah pusako tinggi.
Kata Kunci: Ganti Rugi, Tanah, Pusako Tinggi.

## A.Pendahuluan
Tanah  merupakan  peranan  penting  bagi  kehidupan  manusia,  yaitu  tempat  kelahiran, pendidikan dan juga tempat tinggal. Tanpa tanah, tidak mungkin memiliki perumahan di atas tanah,  yang  merupakan  kebutuhan  manusia  (Rika,  2023).  Salah  satunya  sebagai  prasarana dalam  bidang  perindustrian,  perumahan,  dan    jalan.  Fungsi  tanah  tidak  hanya  terbatas  pada kebutuhan  tempat  tinggal,  tetapi  juga  tempat  tumbuh  kembang  sosial,  politik,  dan  budaya seseorang  maupun  suatu  komunitas  masyarakat  (Wianahyu,  2009).  Dalam  proses  hak  tanah sering terjadinya permasalahan, salah satu cara penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan yang  biasanya  melalui  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  yang  dituntut  untuk  tetap mengedepankan  keadilan,  sehingga  diharapkan  dalam  mengambil  suatu  keputusan,  tidak merugikan para pihak, bahkan mampu mewujudkan suatu penyelesaian secara damai di antara para pihak yang bersengketa (Sarjita, 2005).
Dalam  proses  pembangunan  jalan  tol  yang  digunakan  untuk  kepentingan  umum bertujuan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  dan  juga  melakukan  pemerataan  sehingga pemerintah terus berupaya untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat (Boedi, 2008). Namun, pada  penulisan  ini  pengadaan  tanah  biasanya  masyarakatnya  menyebut  tanah pusako  tinggi , saat  ini  banyak  digunakan  dalam  pembuatan  jalan  tol,  salah  satunya  ialah  Jalan  Tol  Padang- Pekanbaru.  Dalam  penelitian  ini  lokasi  yang  dikhususkan  adalah  di  Nagari  Sicinin,  Nagari Sicincin terdiri dari 4 Korong yaitu Korong Ladang Laweh, Korong Sicincin, Korong Pauah, dan  Korong  Bari.  Nagari  Sicincin  memiliki  luas  wilayah  2.726  Ha.  Dalam  Kenagarian Sicincin  dipimpin  oleh  Wali  Nagari  yang  dipilih  langsung  oleh  setiap  warga  Nagari  Sicincin yang sudah memenuhi persyaratan tertentu dalam pemilihan wali Nagari.
Pengadaan  tanah  dengan  membayar  ganti  rugi  tanah pusako  tinggi untuk  pembuatan Jalan  Tol  Padang-Pekanbaru,  disebabkan  adanya  pihak  yang  tidak  menemukan  titik  temu, mereka pada umumnya merasa sama-sama berhak atas tanah tersebut merupakan tanah kaum yang biasa disebut dengan tanah pusako tinggi, adanya rasa saling menguasai uang dari tanah kaum tersebut. Adanya tingkat nilai ganti rugi  yang tidak sesuai, masyarakat yang menerima uang ganti rugi tanah yang terkena Jalan Tol Padang-Pekanbaru, masyarakat merasa keberatan mengenai  uang  yang  diganti  rugikan  oleh  pihak  pemerintah  dikarenakan  banyak  kekayaan alam  yang  ada  di  lahan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  jumlah  nilai  uang  yang  diganti  rugikan (Rita,  2023).  Sedangkan  dalam  Pasal  1  UU  Nomor  2  tahun  2012  menyatakan  bahwa  ganti kerugian merupakan penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.
Pada  saat  pelaksanaan  pendaftaran  ganti  rugi  tanah  yang  terkena  Jalan  Tol  Padang- Pekanbaru, ada beberapa keluarga  yang  terdapat dalam satu  ranji melakukan rekayasa terkait kepemilikan tanah yang ada dipengadaan tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru Ini. Hal tersebut memicu terjadinya sengketa dalam proses ganti rugi tersebut.

## B. Metodologi Penelitian
Metode adalah cara untuk melakukan penelitian, mencari dan mengumpulkan data-data dan  bahan-bahan  yang  berkaitan  dengan  penulisan  ini.  Penelitian  ini  memakai  metode  Sifat penelitian  yang  cenderung  deskriptif  yaitu  penyelidikan  terhadap  ganti  rugi  pengadaan  tanah pusako tinggi yang dilakukan oleh pengerjaan proyek Jalan  Tol Padang-Pekanbaru.Penelitian tentangganti  kerugian  dalam  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  jalan  tol  di  sicincin terhadap  tanah pusako  tinggi sudah  diberlakukan  namun,  ada  persengketaan  pada  saat penggantiannya  maka  dari  itu  penulis  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  empiris  atau pendekatan  metode  lapangan  empiris  (penelitian  yang  dilakukan  ditempat  kejadian  atau lapangan)  yang  berkaitan  langsung  dengan  penelitian  ini  (Muhaimin,  2020).  Penelitian  ini menggunakan  penelitian  wawancara,  adapun  teknik  pengumpulan  data  ialah  melakukan
penelitian  dengan  meninjau  kepustakaan  terkait  dengan  tata  cara  ganti  kerugian  dalam pengadaan  tanah,  melakukan  observasi  dan  Tanya  jawab  tentang  pengadaan  tanah  untuk pembangunan  jalan  tol  terhadap  tanah pusako  tinggi yang  dialami  oleh  masyarakat  Korong Ladang  Laweh  Nagari  Sicincin  Kecamatan  2X11  Enam  Lingkung  Kabupaten  Padang Pariaman. Kemudian penulis menganalisis data yaitu melakukan penafsiran terhadap berbagai bahan hukum sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan secara akurat dan komprehensif.

## C. Hasil dan Pembahasan
1.Penyelesaian  Ganti  Rugi  Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembuatan  Jalan  Tol  Padang- Pekanbaru Di Korong Ladang Laweh Nagari Sicincin Terhadap Tanah Pusako Tinggi Menurut  Pasal  1  Angka  22  Undang-Undang  No  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP,  ganti kerugian  adalah  hak  seorang  untuk  mendapat  pemenuhan  atas  tuntutannya  yang  berupa imbalan  sejumlah  uang  karena  ditangkap,  ditahan,  dituntut  ataupun  diadili  tanpa  alasan  yang berdasarkan  undang-undang  atau  karena  kekeliruan  mengenai  orangnya  atau  hukum  yang diterapkan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Pengadaan  tanah  adalah serangkaian kegiatan menyediakan tanah dengan cara ganti rugi. Pengadaan tanah merupakan setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberi ganti rugi kepada yang berhak atas  tanah  tersebut  (Adrian,  2006).  Berdasarkan  PP  No.  15  Tahun  2005  tentang  jalan  tol, dijelaskan bahwa definisi jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalannasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol. Tol merupakan sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  bahwa  pengadaan  tanah  itu  ada  4 tahapan  perencanaan,  persiapan,  pelaksaan  dan  penyerahan.  Pada  saat  sekarang  ini  tahap perencanaa kewenangannya berada pada yang memerlukan tanah dan juga bisa menggandeng konsultan  untuk  membuat  dokumen  perencanaan  begitu  juga  dengan  BPN  harus  juga digandeng  karena  awal  dari  dokumen  pengadaan  tanah.  Karena  apabila  dokumen  awal perencaannya  tidak  matang  akan  mengakibatkan  kekacauan  untuk  tahap  selanjutnya.  Tahap persiapan,  instansi  yang  dilibatkan  orang  yang  terkait  dengan  pengadaan  tanah  tersebut  di antaranya ada Pemerintah Provinsi, Pemda, dan BPN. Dan juga harus ada dokumen Penetapan Lokasi  yang  berupa  SK  yang  dipersiapkan  oleh  Gubernur.  Apabila  Gubernur  melimpahkan kewenangannya pada Kabupaten maka SKnya ditetapkan oleh Bupati.
Salah  satu  faktor  berhentinya  suatu  pengerjaan  pengadaan  tanah  disebabkan  tidak adanya  anggaran  dana,  adapun  uang  dalam  pengadaan  tanah  juga  terbagi  empat  yaitu  uang perencanaan  dan  persiapan,  uang  pelaksanaan  dan  penyerahan,  uang  ganti  rugi,  dan  uang pembangunan.  Tahap  pelaksanaan,  dokumen  sudah  siap  untuk  dipaparkan  dan  diekpose, menjelaskan  di  mana  lokasinya  lalu  mempersiapkan  anggran  dibantu  oleh  kesekretariatan. Untuk  pelaksanaannya  petugas  juga  melibatkan  orang  pertanian  untuk  mengetahui  hasil kekayaan alam dan juga melibatkan orang pembangunan untuk pembuatan pembangunan jalan tol.
Hasil wawancara dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yaitu dengan Kepala Seksi Pengadaan  Tanah  dan  Pengembangan  yaitu  Ibu  Ela  Nurlaelawati,  S.H.,  M.H.  beliau menyatakan  bahwa  ada  beberapa  tata  cara  penyelasaian  ganti  rugi  pengadaan  tanah  untuk pembuatan  Jalan  Tol  Padang-Pekanbaru  Di  Korong  Ladang  Laweh  Nagari  Sicincin  terhadap tanah pusako tinggi. Pada saat pembayaran ganti rugi pengadaan tanah untuk pembuatan Jalan Tol Padang-Pekanbaru di Korong Ladang Laweh Nagari Sicincin terhadap tanah pusako tinggi ada  beberapa  tata-tata  cara  yang  dilakukan  oleh  pihak  petugas  pembuatan  Jalan  Tol  Padang- Pekanbaru di antaranya (Ela, 2023): Para petugas menanyakan apakah sudah ada kesepakatan dari  kaumnya.  Kesepakatan  merupakan  persetujuan  (tertulis  atau  dengan  lisan)  yang  dibuat oleh  dua  belah  pihak  atau  lebih,  masing-masing  bersepakat  akan  menaati  apa  yang  tersebut dalam persetujuan itu. Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata menerangkan bahwa supaya terjadi persetujuan  yang  sah,  perlu  dipenuhi  empat  syarat  diantaranya  kesepakatan  mereka  yang mengikatkan  dirinya,  kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan,  suatu  pokok  persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang.
Sehingga  penulis  berpendapat  bahwa  kesepakatan  kaum  sangat  dibutuhkan  untuk
menghindari  permasalahan  mengenai  pembayaran  ganti  rugi  nantinya.  Apabila  belum  ada kesepakatan  harus  ditentuskan  terlebih  dahulu.  Untuk  kesepakatan  kaum  ini  harus  diketahui oleh  Wali  Nagari,  KAN,  dan  surat  pertanggungjawaban  yang  isinya  nanti  berkaitan  dengan dengan  hak pusako  tinggi. Apabila  sudah  ada  kesepakatan,  kaum  mendelegasikan  satu  nama saja  untuk  perwakilan  atas  tanah pusako  tinggi dan  harus  ada  bukti  tanda  tangan  atas kesepakatan  kaumnya  tersebut.  Pemeriksaan  dan  perbaikan  berkas.  Ketika  pada  saat pemeriksaan atau pendaftaran berkas mengenai kepemilikan tanah, petugas akan memberikan waktu selama 14 hari untuk menyanggah berkas tersebut apakah ada kesalahan atau perbaikan berkas nantinya. Apabila sudah lewat diabaikan saja, namun kenyatannya tetap dilayani karena mengingat  massa  masyarakat  yang  banyak.  Petugas  turun  ke  lapangan.  Pada  saat  waktu pemeriksaan  atau  perbaikan  berkas  sudah  lewat,  petugas  segera  turun  ke  lapangan.  Apabila ada  komplain  dari  masyarakat  petugas  dapat  membantah  atas  waktu  yang  sudah  di  sedikan selama  14  hari  tersebut.  Pada  saat  penilaian  terhadap  tanah  harus  diekpos  untuk menyampaikan informasi atau masukkan dan hasil penilaian tersebut harus dimusyawarahkan. Pada tahap inilah dapat ditentukan berapa nilai harga ganti rugi tanah dan harga tersebut harus sesuai dengan kekayaan yang ada di dalam pengadaan tanah tersebut.
Pembayaran  ganti  rugi  menurut  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum.  Berdasarkan  ketentuan Pasal  1  angka  2  mendefinisikan  pengadaan  tanah  bahwa  “pengadaan  tanah  adalah  kegiatan menyediakan  tanah  dengan  cara  memberi  ganti  kerugian  yang  layak  dan  adil  kepada  pihak yang  berhak”.  Berkaitan  dengan  tanah pusako  tinggi pada  saat  peneriman  uang  ganti  rugi harus memperlihatkan apakah tanahnya sudah disertifikatkan atau belum. Apabila belum pada saat pembayaran ganti rugi tersebut seluruh ranji atau satu garis keturunan harus datang pada saat  proses  ganti  rugi  untuk  menghindari  kesalahpahaman.  Jadi  penulis  berpendapat  apabila harga  tersebut  sesuai  dengan  kesepakatan  masyarakat  maka  petugas  akan  segera  membayar ganti  rugi  tanah  tersebut.  Tidak  boleh  menguasakan  kepada  orang  lain  yang  tidak  ada kaitannya  dengan  pihak  yang  akan  menerima  uang  ganti  rugi  tanah  tersebut.  Pembayaran dilakukan  dalam  bentuk  tunai  dan  akan  dikirimkan  kerekening  pihak  yang  menerima  ganti rugi  tersebut.  Sebagian  besar  masyarakat  yang  tidak  memiliki  alat  bukti  kepemilikan  tanah, namun  hal  ini  akan  dilengkapi  apabila  sudah  terjadinya  musyawarah  atau  mufakat.  Namun, setelah selesainya pada tahap pembagian ganti rugi sehingga ada terjadinya sengketa terhadap tanah pusako  tinggi ini,  berdasarkan  wawancara  dengan  BPN  ada  beberapa  tahap penyelesainnya yaitu (Ela, 2023):
Adanya penyanggahan terdapat pada  saat terjadinya sengketa  terhadap ganti rugi tanah pusako  tinggi adanya  penyanggahan  terdahulu  oleh  masyarakat.  Setelah  dilakukannya penyanggahan selanjutnya Melakukan identifikasi  ke lapangan. Pada saat  ada penyanggahan, masyararakat  menunjukkan  tanahnya  dan  harus  dibuktikan  dengan  surat-surat  tanah  dan petugas  kembali  mengukur  tanah  tersebut  dan  di  data  kembali  dan  menunjukkan  bukti kepemilikan  tanah.  Setelah  itu  pihak  petugas  akan  menunjukkan  bukti-bukti  berkas  yang sudah  disepakati  dan  ditandatangani  dan  harus  disaksikan  oleh  pihak  yang  dianggap  penting dalam  penyelasaian  sengketa  dan  apabila  proses  di  atas  tidak  terselesaikan  juga,  maka diselesaikan ke jalur hukum atau pengadilan.
2.Kendala  Dalam  Penyelesaian  Ganti  Rugi  Pengadaan  Tanah Pusako  Tinggi Yang Terkena Jalan Tol Padang-Pekanbaru Menurut Adat Korong Ladang Laweh Nagari Sicincin
Kendala  adalah  suatu  halangan  atau  rintangan  dengan  keadaan  yang  membatasi, menghalangi,  atau  mencegah  pencapaian  sasaran.Kendala  juga  dapat  dikatakan  suatu  kondisi dimana  gejala  atau  hambatan  dan  kesulitan  menjadi  penghalang  tercapainya  suatu  keinginan (Ratih,  2009).  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Pengadaan  Tanah  dan Pengembangan  yaitu  Ibu  Ela  Nurlaelawati,  S.H.,  M.H.  dalam  penyelesaian  ganti  rugi pengadaan  tanah pusako  tinggi yang  terkena  Jalan  Tol  Padang-Pekanbaru  ada  beberapa kendala  yang  dapat  menghambat  penyelesaian  ganti  rugi  terhadap  tanah  di  antaranya  (Ela, 2023):
1)Minimnya  pendidikan  masyarakat.  Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya  dan masyarakat (Rahman, 2020). Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan, bahwa dengan minimnya  pendidikan  masyarakat  Korong  Ladang  Laweh  atas  penyelesaian  ganti  rugi tanah  Jalan  Tol  Padang-Pekanbaru  dapat  menjadi  hambatan  atau  kendala penyelesaiannya.  Diantaranya  minimnya  ilmu  pengetahuan  dan  pengendalian  diri  yang kurang  stabil  sehingga  terjadilah  pertengkaran  karena  adanya  emosi  atau  ego  yang terlalu tinggi.
2)Kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam  mengadakan  musyawarah.  Musyawarah merupakan  adanya  suatu  pembahasan  yang  dilakukan  secara  bersama-sama  dengan maksud atau tujuan untuk mencapai kesepakatan, keputusan, atau penyelesaian masalah bersama. Musyawarah  sering diartikan dengan berunding atau berembuk  (Kebudayaan, 1989). Kurangnya  partipasi  masyarakat  Korong  Ladang  Laweh  atas  penyelesaian  ganti rugi  tanah  Jalan  Tol  Padang-Pekanbaru  untuk  ikut  musyawarah  yang  sudah dilaksanakan  oleh  pihak  pemerintah  pengerjaan  Jalan  Tol  Padang-Pekanbaru  dapat mengakibatkan  simpang  siurnya  informasi  dan  kesalah  pahaman  antara  masyarakat dengan pihak pekerja jalan tol.
Menurut  penulis  berdasarkan  kendala  yang  dijelaskan  di  atas  dapat  membuat  suatu penyelesaian  sengketa  ganti  rugi  tanah  Jalan  Tol  Padang-Bukittinggi  terhambat  dan  juga apabila  ego  dan  emosi  yang  terlalu  tinggi  sehingga  tidak  dapat  terselesaikan  secara  damai maka dapat ditempuh dengan jalur hukum.
Hasil wawancara  yang dilakukan dengan Wali Korong dan  juga  sebagai Ninik Mamak di  Korong  Ladang  Laweh  yaitu  Bapak  Irwandi,  beliau  menyatakan  ada  beberapa  kendala untuk penyelesaian terjadinya sengketa pembayaran ganti rugi pengadaan tanah pusako tinggi yang terkena Jalan Tol Padang-Pekanbaru diantaranya (Irwandi, 2023):
1)Terjadinya  konflik  pada  satu  ranji.  Maksudnya  adalah  ada  suatu  lahan  yang  dijadikan sebagai tempat pembangunan jalan tol dengan atas nama sanak kemenakan, namun pada saat penerimaan  uang  ganti  rugi  kemenakannya tidak mau mengeluarkan presentasinya kepada  ninik  mamaknya.  Sehingga  kemenakan  yang  sudah  menerima  uang  ganti  rugi tersebut  sudah  melanggar  perjanjian.  Sehingga  terjadilah  sengketa  pada  saat penyelasaian ganti rugi tanah tersebut.
2)Tanah pusako tinggi yang tidak memiliki sertifikat tanah. Di Kabupaten Padang Pariaman tanah pusako  tinggi tidak  disertifikatkan  kecuali  ada  masyarakat  yang  mau mensertifikatkan lahan tanah tersebut dan harus mendapatkan izin atau persertujuan dari seluruh anggota keluarga yang ada di dalam ranji beserta niniak mamak kaum yang ada terutama  datuak  kaum.  Sehingga  pada  saat  penerimaan  ganti  rugi  tanah  Jalan  Tol Padang-Pekanbaru khusunya di Korong Ladang Laweh Nagari Sicincin sehingga adanya pihak keluarga seranji rasa saling ingin menguasai uang ganti rugi tanah tersebut.
3)Pembagian  uang  yang  tidak  sama  rata.  Uang  yang  sudah  diterima  dari  pihak  Jalan  Tol terhadap pengadaan tanahnya yang berasal dari tanah pusako tinggi , adanya kecurangan yang terjadi antara sesama keluarga atau sanak kemenakan di mana pembagian uangnya yang tidak sama rata dan juga tidak adil.
4)Terjadinya  wanprestasi  antara  kemenakan  dengan  ninik  mamak  kaum.  Berdasarkan wawancara  di  atas  bahwa  penyebab  sengketa  ganti  rugi  banyak  terjadi  antara kemenakan  dengan  ninik  mamaknya  yang  disebabkan  oleh  kendala  yang  sudah dijelaskan  di  atas  padahal  dari  pihak  jalan  tol  sudah  melakukan  perencanaan  atau pembayaran ganti rugi sesuai dengan aturan yang berlaku.

## D. Penutup
Penulis  dapat  menarik  kesimpulan  dalam  penulisan  ini  ialah  mengenai  penyelesaian ganti rugi atau pengadaan tanah untuk pembuatan Jalan Tol di Korong Ladang Laweh Nagari
Sicincin  terhadap  tanah pusako  tinggi yaitu  adanya  penyanggahan  dari  pihak  masyarakat terlebih  dahulu  mengenai  uang  ganti  rugi,  melakukan  identifikasi  kembali  ke  lapangan, menunjukkan bukti terhadap kepemilikan tanah, untuk saling membuktikan pihak petugas juga harus  menunjukkan  bukti-bukti  berkas  atau  data    yang  sudah  disepakati  dan  ditandatangani oleh  pihak  yang  menyelasaikan  permasalahan  atau  sengketa.  Namun,  apabila  proses penyelasaian  yang  sudah  dijelaskan  di  atas  tidak  terselesaikan  juga,  maka  sebaiknya diselesaikan  kejalur  hukum  atau  pengadilan. Adapun  kendala  dalam  penyelesaian  ganti  rugi pengadaan  tanah pusako  tinggi yang  terkena  Jalan  Tol  Padang-Pekanbaru  Menurut  Adat Korong Ladang Laweh adanya suatu kecurangan yang terjadi pada saat pembagian uang ganti rugi  pada  ninik  mamak  kaumnya  yaitu  pembagian  yang  tidak  sama  rata,  tanah  yang  tidak adanya  sertifikat  tanah pusako  tanah, dan  adanya  pelanggaran  perjanjian  antara  kemenakan dan  ninik  mamak.  Oleh  sebab  itu  dengan  berbagai  penyebab  di  atas  dapat  menghambat penyelesaian perkara terhadap tanah pusako tinggi.

## Daftar Pustaka
Adrian  Sutedi. Implementasi  Prinsip  Kepentingan  Umum  Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk Pembangunan. Sinar Grafika: Jakarta, 2006. Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agrarian. Jakarta: Djambatan, 2008. Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Jakarta:  Balai Pustaka, 1989. Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020. Ratih  Septianingrum.  Analisis  Kendala-Kendala  Dalam  Pembelajaran  Online  Mata  Pelajaran online  Matematika  Siswa  Kelas  IV  MI  Ma’rif  1  Trimurjo  Lampung  Tengah.  IAIN MetroLampung: 2020.
Sarjita. Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Konflik . Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka, 2005.
Wianahyu Erwiningsih. Hak Menguasai Negara atas Tanah. Yogyakarta:
Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana, 2009. Abd  Rahman,  dkk,  “Pengertian  Pendidikan,  Ilmu  Pendidiikan  dan  Unsur-Unsur  Pendidikan”
Al Urwatul Wutsqa: Kajan Pendidikan Islam , Volume 2, Nomor 2, Juni 2022.
Ela  Nurlaelawati,  Kepala  Seksi  Pengadaan  Tanah  dan  Pengembangan,  wawancara  langsung pada  tanggal  13  Juli  2023  di  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  di  Parit Malintang pada pukul 14:00-15.30 WIB.
Irwandi, Wali Korong dan Ninik Mamak di Korong Ladang Laweh wawancara langsung pada tanggal 17 Juli 2023 pada pukul 13:15-14:30 WIB.
Rita  Yenisa,  Masyarakar  Korong  Ladang  Laweh  Laweh  wawancara  langsung  pada  tanggal pada hari Jumat 2 Juni 2023.