Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi
ISSN : 2442 - 9708 (Online)
Vol. 23  No. 2 September 2023 : 203-224
ISSN : 1411 - 8831 (Print)
Doi:  http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v23i2.16956

## ANALISIS SENGKETA PAJAK ATAS PEMBATASAN PERBANDINGAN UTANG DAN MODAL PERUSAHAAN
Ajeng Loshita Sari 1
Siti Nuryanah 2
Universitas Indonesia *Korespondensi: ajeng.loshita@ui.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  causes  of  thin  capitalization  disputes  after  the implementation of related rules (PMK Number 169/PMK.010/2015 (PMK-169)) based on the Tax Court's decision from 2019 to 2022. The research method is qualitative using a triangulation approach by conducting content analysis and documents, interviews, and data triangulation using more than one data source over several time periods. The results of the research show that there has been an increase in the number and causes of disputes related to thin capitalization after the implementation of regulations. This is due to the use of a fixed ratio of debt and equity of 4:1 which is seen as not in accordance with the characteristics of the business and does not reflect fairness in business. The cause of the dispute  also  comes  from  the  weakness  of  the  examiner's  correction  basis  in  proving fairness and the existence of tax evasion efforts. This research has implications for efforts to minimize the occurrence of tax disputes in the future, accelerate tax dispute resolution, and increase literacy, especially related to thin capitalization in Indonesia.
Keywords : Debt to Equity Ratio; Interest Expense; Tax Dispute; Thin Capitalization.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan  untuk menganalisis penyebab sengketa  kapitalisasi tipis (thin capitalization)  setelah  penerapan  aturan  terkait  (PMK  Nomor  169/PMK.010/2015 (PMK-169)) berdasarkan putusan Pengadilan Pajak tahun 2019 sampai dengan 2022. Metode  penelitian  adalah  kualitatif  menggunakan  pendekatan  triangulasi  dengan melakukan  analisis  konten  dan  dokumen,  wawancara  serta  triangulasi  data menggunakan  lebih  dari  satu  sumber  data  dalam  beberapa  periode  waktu.  Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan jumlah dan penyebab sengketa terkait thin capitalization setelah implementasi peraturan. Hal ini disebabkan karena penggunaan fix ratio utang dan modal sebesar 4:1 yang dipandang tidak sesuai dengan karakteristik usaha dan tidak mencerminkan keadilan dalam bisnis. Penyebab sengketa juga berasal dari  lemahnya  dasar  koreksi  pemeriksa  dalam  membuktikan  kewajaran  dan  adanya upaya  penghindaran  pajak.  Penelitian  ini  berimplikasi  pada  upaya  meminimalisasi terjadinya sengketa pajak di kemudian hari, mempercepat penyelesaian sengketa pajak dan menambah literasi khususnya terkait thin capitalization di Indonesia.
Kata kunci : Biaya Bunga; Kapitalisasi Tipis; Rasio Utang dan Modal; Sengketa Pajak.

## JEL Classification : G18, H32, K34, M48
Submission date: June 2023 Accepted date: September 2023

## PENDAHULUAN
Thin  capitalization adalah  kondisi  dimana  perusahaan  didanai  dengan  tingkat utang yang lebih tinggi daripada ekuitas. OECD dalam “ Thin Capitalization Legislation A Background Paper For Country Tax Administrations (Pilot version for comments)” menyatakan bahwa thin capitalization mengacu pada situasi di mana suatu perusahaan dibiayai  melalui  tingkat  utang  yang  lebih  tinggi  daripada  ekuitas.  Kondisi  ini  dipicu adanya debt bias, dimana dalam ketentuan perpajakan biaya bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (bersifat deductible) sedangkan dividen merupakan biaya yang  tidak  dapat  dikurangkan  (bersifat non-deductible). Skema thin  capitalization berpotensi  menimbulkan  penghindaran  pajak  (Lietz,  2013)  dan  salah  satu  pencegahan adalah dengan penerapan thin capitalization rule yang diadopsi oleh pemerintah melalui penerbitan peraturan yang mengatur batas maksimal perbandingan utang dan modal yang diperbolehkan  dalam  menghitung  pajak  penghasilan  di  Indonesia  (PMK-169).  Batas maksimal  yang ditetapkan adalah sebesar empat  banding  satu  (4:1) dan mulai  berlaku tahun  pajak  2016.  Penerbitan  PMK-169  sebagai  bentuk  penerapan thin  capitalization rules dapat menimbulkan potensi sengketa pajak antara Wajib Pajak (WP) dengan Fiskus (DJP).  Sengketa  pajak  yang  berlarut-larut  menimbulkan  kerugian  bagi  banyak  pihak. Proses  penyelesaian  sengketa  pajak  umumnya  memakan  waktu  hingga  36  bulan (Hidayah, 2018). Lamanya proses penyelesaian sengketa pajak berarti WP maupun DJP tidak dapat segera menerima kepastian hukum, yang akan menyulitkan para pihak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun berikutnya.
Penelitian  terdahulu  pada  umumnya  mengukur  pengaruh  PMK-169  terhadap struktur  modal  perusahaan,  tarif  efektif  pajak  dan  upaya  penghindaran  pajak  seperti penelitian yang dilakukan Anindita et  al ., (2022) dan  Jatmiko  (2018). Penelitian yang dilakukan bersifat kuantitatif untuk mengukur pengaruh thin capitalization pada struktur modal  dan  tidak  membahas  lebih  lanjut  mengenai  manajemen  perpajakan  maupun penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  dalam  implementasi  peraturan  terkait.  Penelitian terdahulu  juga  membahas  mengenai  perbandingan  penerapan thin  capitalization di Indonesia dengan negara lain seperti Australia oleh Sismi (2020). Penelitian membahas mengenai  penerapan thin  capitalization  rules secara  umum  dan  tidak  membahas mengenai  dampak  implementasi  peraturan  maupun  sengketa  pajak. Research  gap ini diharapkan dapat dipenuhi dengan penelitian mengenai sengketa pajak yang memberikan gambaran  utuh  atas  penerapan  peraturan,  baik  dari  sisi  perusahaan  yang  melakukan manajemen perpajakan maupun fiskus dalam mengurangi penghindaran pajak.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penyebab  sengketa  terkait thin capitalization setelah penerapan PMK-169 di Indonesia dan upaya untuk meminimalisasi sengketa  pajak  terkait thin  capitalization .  Data  dalam  objek  penelitian  adalah  putusan Pengadilan Pajak tahun 2019 sampai dengan 2022 dengan pertimbangan jangka waktu penyampaian SPT, pengajuan keberatan, penerbitan keputusan keberatan dan pengajuan banding  sejak  PMK-169  mulai  diberlakukan.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat berimplikasi  pada  upaya  meminimalisasi  terjadinya  sengketa  pajak  di  kemudian  hari, mempercepat penyelesaian sengketa pajak dan menambah literasi khususnya terkait thin capitalization di Indonesia.

## REVIU LITERATUR
Perpajakan internasional memiliki tantangan berupa penggerusan basis pemajakan dan pergeseran profit yang disebabkan adanya hubungan antara perekonomian nasional dengan pasar internasional. Khususnya pada negara dengan tarif pajak tinggi, perusahaan cenderung memilih sumber pendanaan berupa hutang dibandingkan dengan modal untuk membiayai operasinya. Hal itu karena biaya bunga atas suatu pinjaman adalah salah satu unsur  yang  dapat  dideduksi  dari  penghasilan  kena  pajak,  berbeda  dengan  dividen  dan bentuk pengembalian modal setara dividen yang tidak dapat dideduksi dari penghasilan kena pajak (Blouin, 2014). Keputusan sumber pendanaan operasional perusahaan yang lebih  mengutamakan  utang  dari  pada  modal  karena  pertimbangan  penghindaran  pajak dikenal dengan thin capitalization .
Thin  capitalization merupakan  skema  umum  yang  digunakan  untuk  membiayai anak  perusahaan  atau  cabang  dengan  utang  yang  melampaui  jumlah  modal  saham. Strategi  penggunaan  utang  pada  suatu  negara  tertentu  yang  memiliki  tarif  pajak  yang tinggi dapat memberikan manfaat pajak yang signifikan (Taylor dan Richardson, 2013). Terdapat  beberapa  hal  yang    mendorong  perusahaan  untuk  menggunakan  utang  lebih banyak  dalam  struktur  modal  perusahaan.  Mereka  meneliti  peran  pajak  dalam menentukan keputusan perusahaan terkait struktur modal. Dari hasil penelitian diketahui bahwa thin capitalization dipengaruhi oleh keberadaan anak perusahaan dalam beberapa yurisdiksi perpajakan yang berbeda, penggunaan tax haven , adanya pemungutan pajak, serta  adanya  ketidakjelasan  pajak  yang  harus  dibayar.  Modigliani  dan  Miller  Theory (MM Theory ) menyebutkan bahwa struktur antara utang dan modal tidaklah memiliki keterkaitan  terhadap  nilai  perusahaan  dalam  kondisi  pasar  yang  sempurna.  Namun demikian,  Modigliani  dan  Miller  mulai  menguji  kembali  teori  tersebut  dan menambahkan  pajak  sebagai  variabel  baru.  Hasil  pengujian  menyimpulkan  bahwa struktur  antara  utang  dan  modal  sangat  berpengaruh  terhadap  nilai  perusahaan,  oleh karena  itu  MM Theory berkembang  pesat  dan  banyak  dipakai  oleh  perusahaan- perusahaan di berbagai negara. Penggunaan utang lebih disukai perusahaan ketimbang modal,  sebab  penggunaan  utang  lebih  menguntungkan  dengan  adanya tax  shield dan membuat perusahaan akan lebih bernilai tinggi daripada perusahaan yang menggunakan modal (Sri et al ., 2013). Salah satu cara bagi multinational corporation (MNC) untuk mengurangi tagihan pajaknya adalah melalui pinjaman antar perusahaan (intercompany loans) . Perbedaan tarif pajak lintas negara menciptakan peluang pinjaman dari negara- negara dengan tarif pajak rendah afiliasinya di negara-negara dengan tarif pajak tinggi atau dengan mencari pinjaman eksternal di negara-negara dengan pajak tinggi. Skema pengalihan utang mengurangi tagihan pajak grup tanpa mempengaruhi eksposur utang secara  keseluruhan  (Beer et  al .,  2018).  Pemberian  pinjaman  untuk  tujuan thin capitalization dapat disalurkan melalui beberapa skema, yakni:
a. Direct Loan
Pada direct  loan ,  WPLN  selaku  investor  langsung  memberikan  pinjaman  kepada anak  perusahaan  dan  mendapatkan  tingkat  bunga  yang  umumnya  ditentukan  oleh mereka sendiri. Contoh skema direct loan diperlihatkan di bawah ini:

## Gambar 1 Skema Direct Loan
(Sumber : Rahayu.2008)

## b. Back to Back Loan
Lembaga keuangan umumnya bank internasional berfungsi sebagai perantara dalam peminjaman dana dari induk kepada anak perusahaan. Dana pinjaman berasal dari deposito  yang  disetor  induk  perusahaan  pada  bank  tersebut,  untuk  kemudian disalurkan melalui bank kepada anak perusahaan dengan jumlah yang sama dalam bentuk  pinjaman.  Contoh  skema back  to  back  loan diperlihatkan  pada  gambar  di bawah ini:
Gambar 2

## Skema Back to Back Loan
(Sumber : Rahayu.2008)
c. Parallel Loan Pada parallel  loan ,  investor  akan  bekerja  sama  dengan  mitra  perusahaan  yang memiliki  anak  perusahaan  yang  berkedudukan  di  negara  investor.  Sebagai  imbal balik  pemberian  pinjaman  kepada  anak  perusahaan  mitra  di  negara  investor, perusahaan mitra juga akan memberikan pinjaman kepada anak perusahaan investor di negara perusahaan mitra. Contoh skema parallel loan diperlihatkan pada gambar 3.

## Gambar 3 Skema Parallel Loan
(Sumber : Rahayu.2008)
Melalui  skema thin  capitalization perusahaan  dimungkinkan  menambah  beban bunga  sehingga  penghasilan  yang  dikenakan  pajak  menjadi  lebih  kecil.  Berkurangnya penghasilan  kena  pajak  berpotensi  menurunkan  pendapatan  negara  dari  pajak  yang memiliki dampak makro bagi perekonomian. Skema thin capitalization hanya diterapkan untuk  pembayaran  bunga  yang  dibayarkan  oleh  SPDN  (Subjek  Pajak  Dalam  Negeri) kepada  SPLN  (Subjek  Pajak  Luar  Negeri)  sebagai  pemegang  saham  substansial  dari SPDN. Dalam rangka pencegahan skema thin capitalization dalam penghindaran pajak di  Indonesia  diterapkan thin  capitalization  rules dengan  penerbitan  PMK-169  yang mengatur  besarnya  perbandingan  antara  utang  dan  modal  ditetapkan  maksimal  empat dibanding  satu  (4:1).  Perbandingan  utang  dan  modal  yang  melebihi  batas  dimaksud menyebabkan  kelebihan  biaya  pinjaman  menjadi  tidak  dapat  dikurangkan  dari penghasilan kena pajak.
Penerbitan  PMK-169  sebagai  bentuk  penerapan thin  capitalization  rules dapat menimbulkan potensi sengketa pajak antara Wajib Pajak dengan Fiskus. Sengketa pajak yang  terjadi  disebabkan  karena  berbagai  hal,  baik  dari  peraturan  perundang-undangan yang dipatuhi atau perbedaan perhitungan pajak oleh Wajib Pajak dan penetapan Fiskus setelah pemeriksaan.
Perbedaan antara Wajib Pajak dengan Fiskus (Aritonang, 2020), disebabkan antara lain:
•  Perbedaan  persepsi  Wajib  Pajak  dan  Fiskus  mengenai  pemahaman  peraturan perpajakan;
•  Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Fiskus dalam memahami proses bisnis dan sistem pencatatan atau pembukuan Wajib Pajak;
•  Keterbatasan  Wajib  Pajak  dalam  memahami  dan  melaksanakan  peraturan perpajakan serta membedakan laporan komersial dan fiskal ; dan
•  Perbedaan pengakuan atas suatu transaksi beserta bukti pendukungnya. Alasan-alasan tersebut menyebabkan perhitungan pajak terutang oleh Wajib Pajak dan  petugas  pajak  memiliki  hasil  yang  berbeda.  Perbedaan  inilah  yang  menimbulkan sengketa pajak. Penyebab sengketa pajak dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:
a.  Sengketa formal terjadi  karena tidak terpenuhinya ketentuan yang  diprasyaratkan, yaitu  sengketa  yang  bersifat  administratif  dan  ketidakpatuhan  atas  petunjuk
pelaksanaan  dan/atau  adanya  perbedaan  penafsiran  hukum  dalam  menerapkan ketentuan perpajakan.
b.  Sengketa material karena kesalahan atau pelanggaran terkait dengan substansi yang disengketakan dan atas ketidakpatuhan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga maupun kenaikan.
Analisis  dilakukan  untuk  mengidentifikasi  penyebab  sengketa  pajak  terkait thin capitalization .  Identifikasi  melalui  analisis  konten  putusan  Pengadilan  Pajak  dengan membandingkan pendapat dari sisi DJP dan WP sebagai pihak yang bersengketa serta pendapat  majelis  hakim  yang  memutus  perkara  sengketa  pajak.  Hasil  analisis  konten kemudian  dikonfirmasi  dengan  tinjauan  literatur,  hasil  wawancara  untuk  merumuskan solusi  atas  sengketa  pajak.  Hasil  dari  analisis  konten  digabungkan  dengan  tinjauan literatur dan hasil wawancara sehingga dapat merumuskan rekomendasi solusi yang lebih komprehensif. Gambar 4 di bawah ini menunjukkan kerangka konseptual penelitian.

## Gambar 4 Kerangka Konseptual
(Sumber: diolah Penulis.2023)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus. Penelitian dilakukan dengan triangulasi dengan melakukan analisis konten dan dokumen serta  wawancara  sedangkan  triangulasi  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan lebih dari satu sumber data dan dalam beberapa periode waktu. Desain penelitian adalah sebagai berikut:
Gambar 5

## Desain Penelitian
(Sumber: diolah Penulis.2023)
Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari: a. Tinjauan Literatur
Data dalam tinjauan literatur adalah regulasi dan literatur lain. Data regulasi terkait thin capitalization diperoleh secara daring baik di jaringan internet melalui situs JDIH Sekretariat  Negara,  situs  Kementerian  Keuangan,  situs  DJP,  dan  lain-lain.  Data literatur  lain  berupa  jurnal,  buku,  artikel  yang  digunakan  bisa  dalam  bentuk  cetak maupun elektronik didapatkan melalui kunjungan ke perpustakaan dan daring dengan alamat rujukan disertakan.
b. Putusan Pengadilan Pajak Data  yang  digunakan  adalah  putusan  Pengadilan  Pajak  terkait thin  capitalization tahun 2019 sampai dengan 2022 yang diperoleh melalui situs dan arsip di Sekretariat Pengadilan Pajak serta direktori putusan Mahkamah Agung. Pencarian menggunakan fitur aplikasi ‘profiling’ dengan kata kunci "bunga" dan "169/PMK.10/2015".
c. Wawancara
Wawancara  untuk  mendapatkan  konfirmasi  hasil  analisis  konten  dan  dokumen, menangkap  persepsi,  dan  pandangan  narasumber.  Narasumber  memiliki  kapasitas pengetahuan,  kemampuan  serta  pengalaman  mengenai  sengketa thin  capitalization .
Narasumber wawancara sebagai berikut:
-  Fungsional  Pemeriksa  Pajak  DJP,  bertugas  melakukan  pengujian  kepatuhan perpajakan  diantaranya  pemeriksaan.  Narasumber  memiliki  pengalaman melakukan  koreksi  sengketa thin  capitalization ,  telah  mengabdi  kurang  lebih selama  15  tahun  di  DJP  dimana  selama  13  tahun  menjabat  sebagai  fungsional pemeriksa pajak.
-  Konsultan  Pajak,  bertugas  sebagai  kuasa  WP  yang  memiliki  pengetahuan  dan pengalaman  dalam  mendampingi  dan  membantu  WP  dari  tahap  pemeriksaan hingga  tahap  banding  di  Pengadilan  Pajak  atas  sengketa thin  capitalization .
Narasumber telah berkarir sebagai senior consultant selama 8 tahun.
Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Analisis Konten
Penulis  meneliti  69  putusan  Pengadilan  Pajak  terkait thin  capitalization untuk memperoleh gambaran sengketa dalam bentuk pendapat atas pokok sengketa dari
pihak yang bersengketa serta pendapat Majelis Hakim. Analisis atas pendapat dari pihak  DJP  dan  Wajib  Pajak  digunakan  untuk  menjawab  rumusan  masalah mengenai  jenis  sengketa  serta  penyebab  terjadinya.  Sedangkan  analisis  atas pendapat  Majelis  Hakim  digunakan  untuk  menjawab  rumusan  masalah  terkait solusi dan rekomendasi untuk mengurangi sengketa berulang.
b. Kisi-kisi Pertanyaan Wawancara Wawancara dilakukan untuk mengkonfirmasi dan mendalami penyebab sengketa serta  dan  mencari  solusi  yang  lebih  praktikal  dalam  mengatasi  sengketa. Pertanyaan utama wawancara kepada setiap narasumber tidak ada perbedaan yang signifikan namun untuk pertanyaan lanjutan disesuaikan dengan jawaban masing- masing  narasumber  atas  pertanyaan  utama  untuk  menggali  lebih  detail  sesuai dengan  pengalaman  dan  pengetahuan  masing-masing.  Berdasarkan  desain penelitian  dan  penyusunan  instrumen  penelitian  maka  instrumen  data  yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian dijabarkan dalam Tabel 1.
Tabel 1

## Instrumen Pengumpulan Data dalam Menjawab Pertanyaan Penelitian
No. Pertanyaan Penelitian Sumber Data Narasumber 1. Apa saja penyebab terjadinya sengketa terkait thin capitalization setelah penerapan PMK-169 di Indonesia?
• pendapat dan argumen dari pihak DJP dalam putusan banding • pendapat dan argumen WP dalam putusan banding • Wawancara • Fiskus • Konsultan Pajak
2. Bagaimana solusi untuk mengurangi sengketa terkait thin capitalization ? • pertimbangan dan pendapat Hakim dalam putusan banding • Wawancara • Fiskus • Konsultan
Pajak
Sumber: telah diolah kembali
Analisis data yang dilakukan terdiri dari:
a.  Analisis  Konten  dan  Dokumen,  untuk  memberi  gambaran  dan  pemahaman  atas permasalahan.  Hasil  analisis  konten  dan  dokumen  dikembangkan  sesuai  desain penelitian sebagai dasar pengajuan pertanyaan dalam proses wawancara.
b.  Analisis Data Hasil Wawancara, untuk memberi konfirmasi hasil analisis konten dan dokumen atas masalah yang diteliti guna menjawab pertanyaan penelitian.
c.  Triangulasi,  analisis  dilakukan  secara  triangulasi  metode  dengan  melakukan analisis konten dan literatur serta wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskriptif Statistik Putusan Banding Pengadilan Pajak
Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan terhadap putusan yang terbit dari tahun 2019 sampai dengan 2022, terdapat 69 putusan yang terkait dengan sengketa pajak thin  capitalization yang terdiri  dari  52  putusan  dengan  jenis  pajak  PPh  Badan  dan  17 putusan dengan jenis pajak PPh Pasal 26 yang dibahas di Pengadilan Pajak. Analisis yang akan dilakukan pada putusan dengan jenis pajak PPh Badan karena putusan PPh Pasal 26 merupakan secondary adjustment yang terkait dengan hasil putusan PPh Badan.

## Gambar 6 Putusan Berdasarkan Pengucapan Dan Tahun Pajak
(Sumber: diolah Penulis.2023)
Selama periode 2019-2022 putusan terkait thin capitalization di Pengadilan Pajak mengalami tren kenaikan baik berdasarkan tahun pengucapan maupun berdasarkan tahun pajak  yang  diajukan  banding  sebagaimana  ditampilkan  dalam  Gambar  6.  Peraturan mengenai  Penentuan  Besarnya  Perbandingan  Antara  Utang  dan  Modal  Perusahaan Untuk  Keperluan  Penghitungan  Pajak  Penghasilan  mulai  berlaku  efektif  untuk  tahun pajak 2016 sehingga analisis selanjutnya akan difokuskan pada putusan tahun pajak 2016 dan 2017.
Berdasarkan pengolahan data, sebanyak 63,16% putusan memiliki nilai sengketa kurang  dari  Rp20  milyar.  Sedangkan  amar  putusan  untuk  tahun  pajak  2016  dan  2017 mayoritas mengabulkan seluruhnya dengan persentase sebesar 61,90%, menolak sebesar 33,33% dan mengabulkan sebagian sebesar 4,76% atas permohonan banding.

## Analisis Penyebab Sengketa Pajak
Analisis penyebab sengketa dengan membandingkan dasar dilakukannya koreksi dan  argumen  dari  sisi  Terbanding  (DJP)  yang  menjadi  asal  pokok  sengketa  dengan argumen atau dalil dari Pemohon Banding (WP) berupa ketidaksetujuan atau bantahan atas koreksi sesuai informasi dari analisis konten putusan banding. Data dan informasi yang  diperoleh  tersebut  kemudian  dikonfirmasi  dan  diperkaya  dengan  data  hasil wawancara. Tabel 2 menampilkan analisis penyebab sengketa dengan membandingkan dasar  dilakukannya  koreksi  dan  argumen  dari  sisi  Terbanding  (DJP)  dengan  argumen atau dalil dari Pemohon Banding (WP).

## Tabel 2 Jumlah Putusan Berdasarkan Jenis Sengketa
Jenis Sengketa Jumlah Putusan Berdasarkan Tahun Pajak Total 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sengketa Formal 0 0 0 0 0 0 0 Sengketa Material 2 10 9 11 16 21 69 a. DER 1 8 6 7 10 6 38 b. ALP 1 2 3 4 6 15
31
Sumber: Pengolahan data penulis (2023)
Setelah PMK-169

## Sengketa  Besarnya  Perbandingan  Antara  Utang  Dan  Modal  (Debt  Equity Ratio/DER)
Pendekatan Fix  ratio  approach dalam  Pasal  18  ayat  (1)  UU  PPh  mengatur kewenangan  Menteri  Keuangan  untuk  menerbitkan  keputusan  mengenai  besarnya perbandingan  antara  utang  dan  modal  perusahaan  dalam  penghitungan  pajak. PMK-169 mengatur besarnya DER sebesar empat dibanding satu (4:1).

## Analisis Konten
Tabel 3 Jumlah Putusan Berdasarkan Penyebab Sengketa DER Jenis Sengketa Jumlah Putusan Berdasarkan Tahun Pajak Total 2012  2013  2014  2015  2016 2017 Sengketa DER sebelum implementasi PMK-169 1) Sengketa terkait DER tidak wajar 1 8 6 7 0 0 22 Sengketa DER setelah implementasi PMK-169 1) Sengketa penentuan saldo modal dan utang 0 0 0 0 3 3 6 2)  Jenis  biaya  yang  termasuk  biaya  pinjaman yang dapat diperhitungkan 0 0 0 0 1 0 1 3)  Tata  cara  penghitungan  perbandingan  utang dan modal serta biaya bunga 0 0 0 0 2 0 2 4)  Wajib  Pajak memiliki  saldo  ekuitas  nol  atau kurang dari nol 0 0 0 0 4 4 8 5) Kriteria pengecualian ketentuan perbandingan antara utang dan modal *) 0 0 0 0 4 2 6
*) terdapat 6 putusan dengan 2 dasar koreksi yang menyebabkan sengketa Sumber: Pengolahan data penulis (2023)
Beberapa penyebab sengketa sebagaimana Tabel 3 sebagai berikut:
1)  Sengketa penentuan saldo modal dalam perbandingan utang dan modal Terbanding melakukan koreksi DER Pemohon Banding yang berada diatas 4:1. Sengketa karena perbedaan dalam penentuan saldo modal. Definisi saldo modal untuk menentukan besarnya DER diatur dalam Pasal 1 Ayat (4) dan (5) PMK- 169.  Penyebab  perbedaan  penentuan  saldo  modal  dalam  analisis  putusan diantaranya:
a)  Pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa Terbanding  tidak  mengakui  pinjaman  tanpa  bunga  dari  pemegang  saham sebagai saldo modal karena:
-  pinjaman  yang  berasal  dari  pemegang  saham  tidak  memenuhi  syarat- syarat pinjaman tanpa bunga
Sengketa  bersifat  yuridis  pembuktian  dimana  Terbanding  melakukan pengujian transaksi  pinjaman Pemohon  Banding atas pemenuhan syarat untuk dikenakan pinjaman tanpa bunga sebagaimana diatur pada Pasal 12 Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2010  (PP-94)  tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.
-  Terbanding  tidak  dapat  meyakini  dokumen  yang  disampaikan  oleh Pemohon Banding sebagai bukti pendukung pinjaman tanpa bunga.
Sengketa  bersifat  pembuktian  dimana  koreksi  dilakukan  Terbanding karena  bukti  yang  ditunjukkan  oleh  Pemohon  Banding  dianggap  tidak
memadai  dan  terdapat  ketidaksesuaian  pencatatan  antara  SPT  dengan Buku Besar.
b) Saldo Laba Ditahan dalam rangka Pengampunan Pajak (tax amnesty) Sengketa  bersifat  yuridis  dimana  Terbanding  dalam  penghitungan  ulang DER  hanya  mengakui  laba  ditahan  dalam  Laporan  Keuangan  dan  tidak memasukkan Laba Ditahan yang diperoleh Pemohon Banding dalam rangka mengikuti tax amnesty dalam perhitungan saldo modal. Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi karena merujuk pada Pasal 45 ayat (1) PMK Nomor 118/PMK.03/2016 (PMK-118) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
2) Sengketa penentuan saldo utang dalam perbandingan utang dan modal Sengketa  karena  perbedaan  dalam  penentuan  saldo  utang  antara  Terbanding dengan  Pemohon  Banding.  Definisi  saldo  utang  untuk  menentukan  besarnya perbandingan  antara  utang  dan  modal  diatur  dalam  pasal  1  Ayat  (2)  dan  (3) PMK-169.  Penyebab  sengketa  adalah  pemisahan  utang  yang  berasal  dari lembaga keuangan ataupun utang dari pihak afiliasi. Sengketa bersifat yuridis dimana Terbanding melakukan penghitungan kembali DER Pemohon Banding dan melakukan koreksi biaya bunga.
3)  Jenis biaya yang termasuk biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan Dalam  kondisi  DER  Wajib  Pajak  melebihi  ketentuan,  biaya  pinjaman  yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal. Cakupan biaya pinjaman  diatur  dalam  Pasal  3  ayat  (2)  PMK-169  dengan  memperhatikan ketentuan Pasal 6 UU PPh (pengeluaran yang dapat dikurangkan) dan Pasal 9 UU PPh (pengeluaran yang dapat  tidak dikurangkan). Terbanding  melakukan koreksi atas kerugian selisih kurs karena termasuk dalam biaya pinjaman yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding.
4)  Tata cara penghitungan perbandingan utang dan modal serta biaya bunga Sengketa bersifat  yuridis  dimana  Terbanding  melakukan koreksi  biaya bunga karena  perbandingan  utang  dan  modal  Pemohon  Banding  berada  diatas  4:1 dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 3 Ayat (6) PMK-169 dimana Pemohon Banding tidak setuju karena Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak baru diterbitkan setelah tahun 2016.
5)  Wajib Pajak memiliki saldo ekuitas nol atau kurang dari nol Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3  Ayat  (5)  PMK-169,  jika  Wajib  Pajak mempunyai saldo ekuitas nol atau kurang dari nol, maka seluruh biaya pinjaman tidak  dapat  diperhitungkan  dalam  penghitungan  penghasilan  kena  pajak. Terbanding melakukan koreksi seluruh biaya bunga karena Pemohon Banding mempunyai  saldo  ekuitas  nol  atau  kurang  dari  nol.  Sengketa  karena  menurut Pemohon  Banding  struktur  permodalan  telah  memenuhi  kewajaran  dan kelaziman dalam usaha sehingga biaya seharusnya dapat dibiayakan.
6)  Kriteria pengecualian ketentuan perbandingan antara utang dan modal Terbanding melakukan koreksi biaya bunga dengan dasar pemenuhan kriteria pengecualian  dalam  Pasal  2  Ayat  (2)  PMK-169.  Sengketa  karena  perbedaan dalam  mengklasifikasikan  Wajib  Pajak  yang  menjalankan  usaha  yang dikecualikan.
b.  Wawancara
Penulis  melakukan  wawancara  dengan  Pemeriksa  DJP  yang  melakukan  koreksi dan  konsultan  pajak  untuk  mendapatkan  konfirmasi  penyebab  sengketa  DER. Narasumber  menyatakan  sengketa  DER  terbanyak  adalah  terkait  sengketa pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang bersifat yuridis dan pembuktian atas upaya penghindaran pajak. Narasumber menyebutkan mayoritas koreksi DER yang dilakukan dan penyebab sbb:
“pinjaman/hutang  (ke  pemegang  saham)….  WP  membayar  biaya  bunga, sementara Modal Dasar belum seluruhnya disetor oleh Pemegang Saham. Beberapa  WP  tidak  menerima  koreksi,  lebih  pada  dasar  aturan  atau sengketa  yuridis…  Terjadi  berulang  dikarenakan  ketidaktahuan  WP  atau modus  dalam  mengecilkan  laba  bersihnya.  Perbedaan  adalah  terkait perhitungan DER, meskipun terdapat dispute untuk perhitungan utang dari pemegang saham. Motif penghindaran pajak memang dapat menjadi salah satu alat bukti, namun sulit untuk dibuktikan, ...”
Berdasarkan analisis konten dan hasil wawancara diketahui setelah implementasi PMK-169  sengketa  perhitungan  DER  tidak  menggunakan  pembanding  karena batasan maksimum DER telah ditetapkan sebesar 4:1. Sengketa mayoritas terjadi karena  perbedaan  penentuan  saldo  modal  dan  utang  yang  digunakan  dalam menghitung DER serta perlakuan biaya bunga untuk WP dengan ekuitas nol atau kurang dari nol.
2.  Sengketa atas Biaya Bunga terkait pinjaman kepada pihak afiliasi Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh mengatur mengenai pendekatan Arm’s length principle. Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung  kembali  penghasilan  dan  pengurangan  dan  menentukan  utang  sebagai modal  untuk  menghitung  besarnya  Penghasilan  Kena  Pajak  bagi  WP  yang mempunyai  hubungan  istimewa  dengan  WP  lainnya  sesuai  dengan  kewajaran  dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Hal ini juga diatur dalam Pasal 3 Ayat (4) PMK-169. a.  Analisis Konten
Tabel 4 Jumlah Putusan Berdasarkan Penyebab Sengketa ALP Jenis Sengketa Jumlah Putusan Berdasarkan Tahun Pajak Total 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1)     Struktur  utang  dianggap  tidak wajar 1 2 3 4 1 1 12 2)     Tingkat  bunga  pinjaman  tidak wajar 0 0 0 0 4 14 18
Sumber: Pengolahan data penulis (2023)
Penerapan arm’s  length  principle  approach dilaksanakan  melalui  dua  tahapan yaitu  menilai  kewajaran  struktur  hutang  dan  menilai  kewajaran  tingkat  bunga pinjaman. Beberapa penyebab yang menimbulkan sengketa sebagaimana Tabel 4 adalah sebagai berikut:
1)  Struktur utang dianggap tidak wajar dibandingkan industri sejenis Terbanding melakukan koreksi biaya bunga karena perbandingan utang kepada afiliasi  terhadap  modal  Pemohon  Banding  diatas  perusahaan  pembanding. Sengketa timbul karena Pemohon Banding mendalilkan batasan perbandingan utang dan modal yang diatur adalah 4:1 sebagaimana diatur pada Pasal 2 Ayat (1) PMK-169.
2)  Tingkat bunga pinjaman dianggap tidak wajar Menurut Terbanding transaksi biaya bunga pinjaman kepada pihak afiliasi tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman karena tingkat bunga berada diluar rentang kewajaran dalam TP Documentation Pemohon Banding.
b.  Wawancara
Penulis  melakukan  wawancara  dengan  Pemeriksa  DJP  yang  melakukan  koreksi dan  konsultan  pajak  untuk  mendapatkan  konfirmasi  penyebab  sengketa  ALP. Narasumber  menyatakan  mayoritas  sengketa  adalah  kewajaran  tingkat  bunga karena  kurangnya  pedoman  dalam  menentukan  tingkat  kewajaran.  Narasumber menyebutkan mayoritas koreksi ALP yang dilakukan dan penyebab sbb:
“(Koreksi  terhadap)  Kewajaran  bunga  yang  dianggap  tidak  memenuhi Arm’s  Length  Principles  (ALP),  lebih  banyak  case  yg  terkait  kewajaran pinjaman dari afiliasi,..”
(PMK-169)  belum  cukup  untuk  memberi  guidance  dalam  rangka menentukan  biaya  keuangan  yang  memenuhi  prinsip  arm’s  length.  Belum terdapat aturan detil ...”
Berdasarkan analisis konten dan wawancara diketahui sengketa atas utang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa karena adanya ketentuan bahwa untuk  utang  afiliasi  selain  memenuhi  kewajaran,  harus  terlebih  dulu  memenuhi pembatasan DER 4:1.

## Analisis Solusi Untuk Mengatasi Berulangnya Sengketa.
Analisis  dalam  mencari  solusi  dengan  membandingkan  argumen  dari  sisi Terbanding dan Pemohon Banding dengan pendapat dari Majelis Hakim yang menjadi dasar putusan.
1.  Sengketa besarnya perbandingan antara utang dan modal (Debt Equity Ratio/DER)
a.  Analisis Konten
Tabel 5 Rincian Amar Putusan Sengketa DER Jenis Sengketa Jumlah Putusan Menolak Mengabulk an sebagian Mengabulka n seluruhnya Sengketa DER setelah implementasi PMK-169 1) Sengketa penentuan saldo modal dan utang 7 1 0 6 2) Jenis biaya yang termasuk biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan 1 0 0 1 3) Tata cara penghitungan perbandingan utang dan modal serta biaya bunga 1 1 0 0 4) Wajib Pajak memiliki saldo ekuitas nol atau kurang dari nol 8 4 0 4 5) Kriteria pengecualian ketentuan perbandingan antara utang dan modal *) 6 1 0 5
*) terdapat 6 putusan dengan 2 dasar koreksi yang menyebabkan sengketa Sumber: Pengolahan data penulis (2023)
1) Sengketa terkait saldo modal karena perbedaan perlakuan pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham bersifat yuridis pembuktian sedangkan penetapan saldo laba ditahan dalam rangka tax amnesty bersifat yuridis.
-  Pinjaman pemegang saham tidak memenuhi syarat pinjaman tanpa bunga Pertimbangan  Majelis  Hakim  merujuk  pada  pemenuhan  syarat  Pasal  12 PP-94  yaitu  pemegang  saham  telah  menyetor  seluruh  saham,  tidak  dalam
keadaan  merugi,  pinjaman  dari  dana  pemegang  saham,  dan  penerima pinjaman dalam kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya. Koreksi dibatalkan  karena  sudah  sewajarnya  jika  anak  perusahaan  mengalami kerugian  diberikan  pinjaman  tanpa  bunga  untuk  mencegah  kerugian  yang berujung  likuidasi  dan  mengurangi return pemegang  saham.  Pemohon Banding  sulit  memperoleh  pinjaman  dari  bank  atau  pihak  lain.  Kebijakan pinjaman  tanpa  bunga  dari  pemegang  saham  adalah  kebijakan  manajemen dalam  bisnis  sepanjang  tidak  ada  unsur  pemanfaatan  pajak  maupun  unsur penghindaran pajak.
-  Saldo Laba Ditahan dalam rangka tax amnesty
Sengketa bersifat yuridis dimana Terbanding tidak mengakui Laba Ditahan Pemohon Banding dalam rangka mengikuti tax amnesty sebagai saldo modal. Pengakuan Saldo Laba Ditahan dalam rangka tax amnesty telah diatur pada Pasal  45  ayat  (1)  PMK-118  dan  koreksi  telah  dibatalkan  oleh  Terbanding. Sengketa  terjadi  karena  kurangnya  pemahaman  Terbanding  dalam memahami  penerapan  ketentuan  PMK-118.  Untuk  mengurangi  sengketa diperlukan  program  peningkatan  kompetensi  Pemeriksa  terkait  penerapan peraturan.
2)  Sengketa penentuan saldo utang dalam perbandingan utang dan modal Sengketa  bersifat  yuridis  karena  perbedaan  interpretasi  ketentuan  dalam menghitung  saldo  utang.  Pemohon  Banding  memisahkan  utang  yang  berasal dari pihak non afiliasi dengan pihak afiliasi dalam menghitung DER sedangkan Terbanding  menghitung  seluruh  utang  tanpa  pemisahan  pemberi  pinjaman. Koreksi  dipertahankan  oleh  Majelis  Hakim  karena  dalam  PMK-169  tidak dibedakan utang yang berasal dari lembaga keuangan ataupun utang dari pihak afiliasi. Pasal 18 ayat (1) UU PPh dan PMK-169 dimaksudkan untuk mengatur agar  perusahaan  memiliki  utang  yang  wajar  sebagaimana  dunia  usaha  pada umumnya dan mencegah adanya modal terselubung.
3)  Sengketa terkait biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan Sengketa  bersifat  yuridis  pembuktian.  Koreksi  selisih  kurs  yang  berasal  dari pinjaman  dibatalkan  oleh  Majelis  Hakim  dengan  pertimbangan  sebagaimana disampaikan  oleh  Pemohon  Banding.  Kerugian  selisih  kurs  terkait  dengan pokok pinjaman tidak termasuk dalam pengertian biaya pinjaman sebagai objek penerapan ketentuan DER sebagaimana diatur dalam PMK-169.
4)  Sengketa cara penghitungan perbandingan utang dan modal serta biaya bunga Sengketa  bersifat  yuridis.  Pemohon  Banding  mempertanyakan  dasar  hukum koreksi Terbanding karena menurut Pemohon Banding Perdirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2017 baru diterbitkan tahun 2017 maka tahun 2016 PMK-169 belum dapat  diterapkan.  Majelis  Hakim  setuju  dengan  argumen  Terbanding  dan mempertahankan  koreksi  karena  perhitungan  biaya  pinjaman  yang  dapat diperhitungkan  adalah  sesuai  contoh  pada  lampiran  yang  merupakan  bagian yang tidak terpisahkan dari PMK. Sehingga PMK dapat diterapkan untuk tahun pajak 2016.
5)  Sengketa Wajib Pajak yang memiliki saldo ekuitas nol atau kurang dari nol Sengketa bersifat yuridis namun demikian terdapat putusan yang membatalkan koreksi  dan  mempertahankan  koreksi.  Pertimbangan  Majelis  Hakim  yang membatalkan koreksi adalah fakta bahwa saldo ekuitas nol atau kurang dari nol namun  memiliki  beban  bunga  merupakan  adat  kebiasaan  yang  lazim/wajar
dalam  kegiatan  usaha.  Tidak  terdapat  bukti  adanya  usaha  untuk  melakukan penghindaran  pajak.  Permasalahan  pokok  pinjaman,  jaminan  pinjaman,  biaya bunga  serta  pembayaran  adalah  permasalahan  perdata  antara  kreditur  dengan debitur. Tidak terdapat fakta dan keterangan bahwa kerugian Pemohon Banding disebabkan oleh beban bunga yang tinggi.
Pertimbangan  Majelis  Hakim  yang  mempertahankan  koreksi  adalah  bahwa kondisi  saldo  ekuitas  yang  kurang  dari  nol  menunjukkan  perusahaan  dalam keadaan tidak sehat dan perlu modal, tetapi Pemohon Banding meminjam uang kepada  pihak  afiliasi  pihak  afiliasi  sangat  besar,  pembayaran  bunga  akan membebani  keuangan  Pemohon  Banding  yang  berdampak  pada  mengecilnya laba dan pajak yang harus dibayar menunjukkan adanya kepentingan tertentu sehingga biaya bunga tidak dapat dibiayakan.
6)  Sengketa kriteria pengecualian ketentuan perbandingan utang dan modal Merupakan  sengketa  yuridis.  Koreksi  pengecualian  pengenaan  ketentuan perbandingan utang dan modal seluruhnya dipertahankan oleh Majelis Hakim dengan merujuk kriteria pada Pasal 2 Ayat (2) PMK-169.
b.  Wawancara Penulis  melakukan  wawancara  dengan  Pemeriksa  dan  konsultan  pajak  untuk mengonfirmasi  analisis  solusi  sengketa  DER.  Narasumber  menyatakan  solusi sengketa adalah biaya bunga dikoreksi saat WP dalam kondisi laba, koreksi tidak didasarkan pada perbandingan utang dan modal tetapi lebih kepada biaya pinjaman dan  perlunya  pengaturan  teknis  sebagai  turunan  UU  PPh  dalam  UU  HPP. Narasumber menyebutkan solusi dan saran untuk mengurangi sengketa DER sbb:
“Biaya  Bunga  Pinjaman  dikoreksi  sepenuhnya  dan  dibebankan  ketika surplus (laba)…, yang semula menentukan besarnya perbandingan antara uang dan modal, menjadi  mengatur mengenai  biaya pinjaman yang dapat dibebankan (bunga)… dalam menentukan biaya pinjaman, terdapat kondisi yang dapat mempengaruhi perbedaan penentuan biaya... Perlu diturunkan dalam aturan teknisnya... untuk memberi kepastian hukum bagi WP maupun petugas pajak...”
c.  Rekomendasi
Sengketa  pemenuhan  ketentuan  perbandingan  antara  utang  dan  modal  setelah implementasi PMK-169 terjadi karena Indonesia menerapkan fix ratio approach . Kelemahan penggunaan fix ratio approach dalam PMK-169 dengan batas atas 4:1 tidak selalu sesuai dengan karakteristik dari masing-masing usaha WP. PMK-169 memberikan pengecualian namun masih terdapat WP yang mengajukan keberatan dan  banding  terkait  hal  ini.  Karakterisasi  utang  dan  modal  menjadi  kompleks apabila  melibatkan  instrumen  keuangan  campuran (hybrid  financial  instrument)
(Kurniawan,  2018).  Meskipun  dalam  penelitian  tidak  ditemukan  sengketa  yang menggunakan  instrumen  ini,  namun  tidak  menutup  kemungkinan  sengketa  akan masuk ke Pengadilan Pajak.
Rasio  DER  mempunyai  kelemahan  yaitu  kadang  tidak  sesuai  kondisi  realitas ekonomi  (Traversa,  2013).  Untuk  menutup  celah  penghindaran  pajak  dan  lebih mencerminkan  kondisi  realitas  ekonomi,  alternatif fix  ratio dapat  menggunakan basis laporan laba rugi. OECD merekomendasikan fix ratio menggunakan interest to EBITDA ratio antara 10% dan 30% (OECD, 2016). UU HPP mengakomodasi
pengaturan instrumen pencegahan penghindaran pajak dengan perubahan Pasal 18 UU PPh. Pada penjelasan Pasal 18 Ayat (1) UU PPh diatur penerapan pembatasan biaya  pinjaman  tidak  hanya  dengan  menggunakan  metode  perbandingan  rasio utang dan modal, tapi juga metode lainnya yang sesuai dengan international best practice sehingga bisa  menjadi  solusi  atas permasalahan  DER yang tidak sesuai dengan  karakteristik  usaha  WP.  Namun  demikian  perlu  diatur  lebih  lanjut mengenai  pemilihan  dan  penggunaan  metode  oleh  WP  karena  pengaturan pelaksanaan yang tidak jelas akan berpotensi menimbulkan sengketa baru.
2.  Analisis Solusi Sengketa Biaya Bunga atas Utang dari Pihak-Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa
Sengketa  pembuktian arm’s  length  priciple  approach terhadap  kewajaran struktur utang dalam industri sejenis maupun tingkat bunga dibandingkan perusahaan pembanding.  Struktur  pinjaman  diuji  dengan  membandingkan  DER  perusahaan pembanding yang tidak memiliki hubungan istimewa sesuai dengan penerapan prinsip kewajaran  dan  kelaziman  usaha.  Sedangkan  kewajaran  tingkat  bunga  dilakukan pengujian  dengan  membandingkan  tingkat  bunga  pinjaman  dengan  tingkat  bunga yang digunakan pihak independen yang pada umumnya menggunakan tingkat dasar (misalnya  SIBOR,  LIBOR,  atau  JIBOR),  ditambah  tingkat  bunga  tertentu  merujuk pada peringkat kredit (credit rating) pihak yang menerima pinjaman.
Tabel 6.

## Rincian Amar Putusan Sengketa ALP
Jenis Sengketa Jumlah Putusan Amar Putusan Menolak Mengabulkan sebagian Mengabulkan seluruhnya Sengketa ALP setelah implementasi PMK-169 1)    Struktur utang dianggap tidak wajar 2 1 0 1 2)    Tingkat bunga pinjaman tidak wajar 18 1 1 16 Sumber: Pengolahan data penulis (2023)
a.  Analisis Konten Faktor yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah TP Documentation dan bukti pendukung  Pemohon  Banding.  Dalam  hal  Pemohon  Banding  telah  menyusun TP Documentation maka  beban  pembuktian  berada  di  pihak  Terbanding sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  20  ayat  (4)  Perdirjen  Nomor  PER-32/PJ/2011. Terbanding  harus memiliki dasar koreksi  kuat  berupa pembuktian adanya upaya penghindaran pajak dan ketidakwajaran transaksi.
Koreksi  terkait  dengan  kewajaran  struktur  utang  dan  tingkat  bunga  hampir seluruhnya dibatalkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan Terbanding tidak dapat membuktikan TP Documentation yang disusun oleh Pemohon Banding tidak sesuai  prinsip  kewajaran  atau  kesesuaian  usaha.  TP Documentation telah memberikan cukup bukti penggunaan dana pinjaman dalam rangka mendapatkan menagih  dan  memelihara  penghasilan,  sehingga  beban  bunga  pinjaman  dapat dikurangkan  sebagai  pengurang  penghasilan  bruto  sesuai  Pasal  6  UU  PPh. Sedangkan koreksi yang dipertahankan Majelis Hakim karena Pemohon Banding tidak menyampaikan TP Documentation atau TP Documentation yang diserahkan tidak lengkap.
b.  Wawancara
Wawancara dilakukan dengan pemeriksa dan konsultan pajak untuk mendapatkan konfirmasi  solusi  mengurangi  sengketa  ALP  dimana  narasumber  sepakat  bahwa perlu  adanya  pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  penentuan  kewajaran  utang  dan tingkat bunga sbb:
“Perlu  diatur  lebih  lanjut,  teknis  pembuktian  kewajaran  biaya  keuangan untuk memberi kepastian hukum... Mekanisme tentang penentuan kewajaran biaya  keuangan  belum  diatur  secara  detail/mendalam  dalam  PER- 43/PJ/2010 stdd PER-32/PJ/2011.”
c.  Rekomendasi Selain fix  ratio  approach Indonesia  juga  menganut arm’s  length  principle approach karena  masih  terdapat  celah  penghindaran  pajak  untuk  transaksi hubungan  istimewa.  Walaupun  rasio  utang  dan  modalnya  sudah  wajar  tapi, besarnya  tingkat  bunga  antar  pihak  istimewa  bisa  tidak  wajar.  Sengketa  karena adanya ketentuan untuk utang afiliasi selain memenuhi kewajaran, harus terlebih dulu  memenuhi  pembatasan  DER  4:1.  Sebelum  PMK-169  utang  afiliasi  hanya menggunakan  kewajaran  melalui  perusahaan  pembanding.  Sedangkan  sengketa terkait kewajaran tingkat bunga karena meskipun struktur utang dari pihak afiliasi sudah dianggap wajar namun tingkat bunga dianggap tidak wajar.
UU HPP mengakomodasi penambahan metode penentuan harga wajar dalam Pasal 18  Ayat  (3)  UU  PPh.  Selain  penambahan  metode,  penegasan  terhadap  transaksi atau skema artifisial yang tidak sejalan dengan prinsip substance over form juga diatur dalam penjelasan Pasal 18 UU PPh. Koreksi kewajaran struktur utang dan tingkat bunga dibatalkan Majelis Hakim karena lemahnya pembuktian Pemeriksa. Sehingga  Terbanding  harus  memiliki  dasar  koreksi  kuat  berupa  pembuktian adanya upaya penghindaran pajak dan ketidakwajaran transaksi. Penguatan dasar koreksi  dapat  dilakukan dengan memberikan pedoman yang jelas dan instrumen pendukung bagi Pemeriksa seperti fasilitas pertukaran data sehingga memudahkan dalam pembuktian adanya pemanfaatan atau penghindaran pajak.

## Ringkasan Analisis Penyebab dan Solusi Sengketa Terkait Thin Capitalization
Gambar  7  dan  Gambar  8  menampilkan  ringkasan  analisis  penyebab  dan  solusi sengketa terkait thin capitalization yang ditelah dipaparkan sebelumnya melalui analisis konten  dan  wawancara.  Ringkasan  berisi  gambar  skenario  analisis  yang  terdiri  dari identifikasi sengketa, analisis penyebab sengketa, analisis solusi serta rekomendasi yang ditawarkan untuk mengurangi sengketa. Gambar 7 menampilkan skenario analisis yang terdiri  dari  identifikasi  sengketa,  analisis  penyebab  sengketa,  analisis  solusi  serta rekomendasi yang ditawarkan untuk sengketa thin capitalization terkait DER dengan fix ratio approach . Sedangkan Gambar 8 menampilkan skenario analisis yang terdiri dari identifikasi sengketa, analisis penyebab sengketa, analisis solusi serta rekomendasi yang ditawarkan untuk sengketa thin capitalization terkait transaksi kewajaran pihak afiliasi dengan arm’s length approach .
Gambar 7

## Ringkasan Analisis Penyebab dan Solusi Sengketa Terkait DER
(Sumber: diolah Penulis.2023)
Gambar 8 Ringkasan Analisis Penyebab dan Solusi Sengketa Terkait ALP
(Sumber: diolah Penulis.2023)

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

## Simpulan
Putusan thin  capitalization tahun  2019-2022  mengalami  kenaikan  berdasarkan tahun pengucapan maupun tahun pajak, dengan 61,90% amar mengabulkan seluruhnya banding  WP  (membatalkan  koreksi  DJP).  Nilai  sengketa  cukup  signifikan  meskipun jumlah putusan tidak banyak, namun mengingat pemberlakuan PMK-169 dimulai tahun pajak  2016  kemungkinan  pengajuan  banding  masih  terus  bertambah.  Sengketa  DER sebelum  implementasi  PMK-169,  muncul  karena  WP  tidak  setuju  dengan  DER  yang digunakan Pemeriksa sebagai standar kewajaran khususnya pada pemilihan perusahaan pembanding.  Setelah  implementasi  PMK-169  ketentuan  nilai  maksimum  DER  telah ditetapkan  sebesar  4:1,  hal  ini  berakibat  munculnya  sengketa  yang  mayoritas  terjadi karena perbedaan dalam penentuan saldo modal dan utang serta perlakuan biaya bunga untuk WP dengan ekuitas nol atau kurang dari nol. Penggunaan fix ratio approach dalam
Perubahan  regulasi dan aturan pelaksanaan lebih rinci dan jelas
Fix ratio approach Sengketa penentuan saldo modal dan utang Jenis biaya yang termasuk biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan
Tata cara penghitungan perbandingan utang dan modal serta biaya bunga Wajib Pajak memiliki saldo ekuitas nol atau kurang dari nol Kriteria pengecualian ketentuan perbandingan antara utang dan modal Regulasi tidak dapat mengatasi upaya penghindaran pajak kurangnya pemahaman Fiskus dalam penerapan ketentuan kurangnya pemahaman Pemohon Banding mengenai ketentuan perbedaan interpretasi antara Fiskus dan WP mengenai substansi transaksi Regulasi tidak sesuai dengan karakteristik usaha WP program peningkatan kompetensi Pemeriksa upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman WP melalui sosialisasi, pendampingan Account Representative (AR), maupun penyediaan help desk
penguatan dasar koreksi Pemeriksa melalui pemberian tools misalnya database, fasilitas pertukaran data dan informasi
Identifikasi sengketa
Analisis penyebab sengketa Analisis solusi atas sengketa Arm ’ s length approach
Identifikasi sengketa
Analisis penyebab sengketa Analisis solusi atas sengketa
Sengketa Kewajaran Struktur Utang Sengketa Kewajaran Tingkat Bunga lemahnya dasar koreksi Terbanding dalam membuktikan ketidakwajaran sehingga sulit untuk membuktikan adanya upaya pemanfaatan dan penghindaran pajak penguatan dasar koreksi Pemeriksa melalui peningkatan kompetensi Pemeriksa maupun pemberian tools dalam pengujian misalnya database serta fasilitas pertukaran data dan informasi.
peraturan turunan tidak jelas dan kurang rinci sehingga tidak dapat memberikan kepastian tata cara perhitungan kewajaran peraturan turunan yang jelas dan rinci sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan menghindari perbedaan dalam tata cara perhitungan kewajaran.
PMK-169  (yang  menetapkan  batas  DER  4:1)  tidak  selalu  sesuai  dengan  karakteristik usaha  WP,  tidak  memadai  untuk  mengatasi  upaya  penghindaran  pajak,  dan  tidak  ada dasar logika ditinjau dari aspek keadilan dalam berbisnis. Perubahan Pasal 18 Ayat (1) UU  PPh  dalam  UU  HPP  telah  mengakomodasi  penggunaan  metode  selain  DER, sehingga  untuk  menghindari  potensi  sengketa  baru  perlu  diatur  lebih  lanjut  mengenai pedoman pemilihan dan penggunaan metode dimaksud oleh WP.
Sengketa  terkait  utang  afiliasi  sebelum  implementasi  PMK-169  muncul  karena pengujian  kewajaran  melalui  perusahaan  pembanding  non  afiliasi,  sedangkan  setelah adanya  PMK-169  sengketa  meningkat  karena  adanya  ketentuan  tambahan  berupa pemenuhan  pembatasan  DER  sebesar  4:1  sebelum  dilakukan  pengujian  kewajaran. Sengketa  kewajaran  untuk  tingkat  bunga  masih  muncul  baik  sebelum  maupun  setelah implementasi  PMK-169.  Koreksi  Pemeriksa  hampir  seluruhnya  dibatalkan  Hakim karena tidak dapat membuktikan TP Documentation WP tidak sesuai prinsip kewajaran atau kesesuaian usaha. Untuk mengurangi sengketa, Pemeriksa harus menguatkan dasar koreksi  berupa  pembuktian  adanya  upaya  penghindaran  pajak  dan  ketidakwajaran transaksi. Penguatan dasar koreksi dalam melakukan pengujian dapat dilakukan dengan penetapan  pedoman  yang  lebih  jelas  dan  pemberian  instrumen  pendukung  bagi Pemeriksa dalam melakukan pengujian seperti fasilitas pertukaran data.

## Keterbatasan
Keterbatasan dalam pengumpulan data putusan Pengadilan Pajak adalah terdapat kemungkinan data putusan yang belum diunggah pada halaman https://setpp.kemenkeu.go.id/risalah/Index Putusan  serta  data  putusan  profiling-nya tidak  terisi  atau  kesalahan  input  profiling  pada  arsip  Sekretariat  Pengadilan  Pajak. Penulis  dalam  melakukan  analisis  penyebab  dan  solusi  sengketa  terkait thin capitalization didasarkan pada Putusan Pengadilan Pajak. Meskipun dalam analisis tidak didapati putusan dengan amar yang berbeda serta putusan bersifat final dan mengikat, namun tidak serta-merta dapat secara langsung dijadikan yurisprudensi untuk sengketa sejenis karena Indonesia menganut civil law.

## Saran Untuk Penelitian Selanjutnya
Putusan  yang  digunakan  dalam  analisis  adalah  periode  2019-2022  dimana PMK-169 baru berlaku  efektif untuk  tahun pajak 2016, sehingga sengketa terkait thin capitalization masih terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya. Perubahan Pasal 18 UU  PPh  dalam  UU  HPP  berlaku  mulai  tahun  2022,  disarankan  melakukan  penelitian lebih  lanjut  mengenai  dampak  pemberlakuan  perubahan  ini  pada  sengketa thin capitalization.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada Research  Cluster  Tax  and  Public Finance , Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia atas dukungan Pendanaan Penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Anindita,  R.  I.,  Irawan,  F.,  Firmansyah,  A.,  Wijaya,  S.,  Qadri,  R.  A.,  Sumantri,  J., Andriani, A. F., & Mahrus, M. L. (2022). The Impact of Thin Capitalization Rules on Capital Structure and Tax Avoidance. Journal of Governance and Regulation, 11(2). https://doi.org/10.22495/jgrv11i2art1
Aritonang,  J.  (2020).  Analisis  Penyebab  Kekalahan  DJP  Pada  Sengketa  Pajak Sehubungan  Dengan  Penetapan  Secara  Jabatan. Simposium  Nasional  Keuangan Negara. 2, 1 (Dec. 2020), 953-973.
Beer,  Sebastian.,  Mooij,  Ruud  de.,  &  Liu,  Liu.  (2018).  International  Corporate  Tax Avoidance:  A  Review  of  the  Channels,  Magnitudes,  and  Blind  Spots.  IMF Working Paper.
Blouin, J. (2014). Defining and Measuring Tax Planning Aggressiveness. National Tax Journal, 67(4). https://doi.org/10.17310/ntj.2014.4.06
Hidayah,  K.  (2018).  Indonesian  Tax  Dispute  Resolution  in  Cooperative  Paradigm Compared to United Kingdom and Australia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 175(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012203 Jatmiko, Venantius & Husodo, Zaafri. (2019). The Impact of Thin Capitalization Rule on Capital Structure. 10.2991/icbmr-18.2019.15.
Kurniawan,  A.  M.  (2018).  Pengaturan  Pembebanan  Bunga  Untuk  Mencegah Penghindaran Pajak. Simposium Nasional Keuangan Negara, 1.
Lietz, Gerrit M. (2013). Determinants and Consequences of Corporate Tax Avoidance.
SSRN Electronic Journal. 10.2139/ssrn.2363868.
OECD. (2017). Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/mtc_cond-2017-en.
______.(2016).  Limiting  Base  Erosion  Involving  Interest  Deductions  and  Other Financial  Payments,  Action  4  -  2016  Update:  Inclusive  Framework  on  BEPS, OECD/G20  Base  Erosion  and  Profit  Shifting  Project,  OECD  Publishing,  Paris, https://doi.org/10.1787/9789264268333-en .
Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Indonesia.
______.  (2008).  Undang-Undang  nomor  36  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Indonesia.
______.  (2010).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2010  tentang  Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan. Indonesia.
______.  (2015).  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  169/PMK.010/2015  tentang Penentuan  Besarnya  Perbandingan  Antara  Utang  dan  Modal  Perusahaan  Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. Indonesia.
______.  (2016).  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  118/PMK.03/2016  tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  Tentang  Pengampunan Pajak. Indonesia.
______.  (2011).  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-43/PJ/2010  tentang Penerapan  Prinsip  Kewajaran  Dan  Kelaziman  Usaha  Dalam  Transaksi  Antara Wajib  Pajak  Dengan  Pihak  yang  Mempunyai  Hubungan  Istimewa  sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2011. Indonesia.
______. (2017). Perdirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2017 tentang Pelaksanaan Penentuan Besarnya  Perbandingan  Antara  Utang  dan  Modal  Perusahaan  Untuk  Keperluan
Penghitungan  Pajak  Penghasilan  dan  Tata  Cara  Pelaporan  Utang  Swasta  Luar Negeri. Indonesia.
Sismi,  Ramadhania  Deninta,  Dwi  Martani  (Pembimbing/Promotor).  (2020).  Analisis Peraturan Thin Capitalization pada Perusahaan Terbuka di Indonesia dan Australia. Depok:  Program  Studi  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Indonesia.
Taylor,  G.  and  G.  Richardson.  (2013).  The  Determinants  of  Thinly  Capitalized  Tax Avoidance Structures: Evidence From Australian Firms. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Vol. 22, Elsevier, Amsterdam, pp. 12-25.
Sri, A., Dewi, M., & Wirajaya, A. (2013). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Pada Nilai Perusahaan. E-Jurnal Akuntansi, 4(2).
Traversa, E. (2013). Interest Deductibility and the BEPS Action Plan:  Nihil Novi Sub Sole? British Tax Review, 2013(5).