## PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  PEMILIK  KENDARAAN  ATAS PELANGGARAN LALU LINTAS BERBASIS TILANG ELEKTRONIK
Navanya Gabriel Cuaca a , Christian Tarapul Anjur Hasiholan b , Hans Christoper Krisnawangsa c a Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Indonesia b Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Indonesia Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Indonesia

## Abstrak
Permasalahan  tentang  tidak  disiplin  dan  tidak  taat  dalam  berkendara  lalu  lintas  sampai  saat  ini merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Lahirnya E- Tilang  (Tilang  Elektronik)  merupakan  upaya  pelengkap  dalam  mengatasi  masalah  pelanggaran ketertiban  lalu  lintas,  sehingga  kedudukannya  tidak  menghilangkan  metode  konvensional  dalam pengendalian  lalu  lintas  secara  langsung.  Dengan  diberlakukannya  Tilang  Elektronik  ini  diharapkan dapat memberi pelayanan yang lebih cepat dan efektif sehingga mampu memberi kemudahan dalam rangka  penyelesaian  pelanggaran  lalu  lintas.  Permasalahan  hukum  mengenai  tilang  elektronik  yang menjadi titik fokus pembahasan berkaitan dengan siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran  lalu  lintas.  Paradigma  kontemporer  memandang  pemilik  kendaraan  harus  bertanggung jawab  saat  terjadi  pelanggaran  lalu  lintas  terlepas  pemilik  kendaraan  tersebut  merupakan  pelanggar yang  bersangkutan  atau  tidak.  Penulisan  artikel  ini  tidak  membahas  mengenai  pertanggungjawaban terhadap  pemilik  kendaraan  yang  sekaligus  sebagai  pelanggar  lalu  lintas,  melainkan  membahas mengenai  pemilik  kendaraan  yang  bukan  pelanggar  lalu  lintas  akan  tetapi  tetap  harus  bertanggung jawab  atas  pelanggaran  lalu  lintas.Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan ( statute approach) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach) . Hasil dari penulisan artikel ini membuktikan bahwa yang seharusnya bertanggungjawab atas pelanggaran lalu lintas adalah pelanggar yang  bersangkutan  (terlepas  pelanggar  tersebut  sekaligus  sebagai  pemilik  kendaraan  atau  tidak). Pemilik kendaraan yang tidak melakukan pelanggaran lalu lintas seharusnya tidak dapat dijatuhi pidana (Tilang elektronik).
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Tilang Elektronik

## Abstract
The  problem  of  indiscipline  and  disobedience  of  drivers  is  still  a  problem  faced  by  law  enforcement officers in Indonesia. The birth of the E-Speeding ticket (Electronic Ticket) is a complementary effort in overcoming the problem of traffic order violations, so that its position does not eliminate the conventional way of direct traffic regulation. With the enactment of the Electronic Ticket, it is hoped that it can provide a faster and more effective service so that it can provide convenience in the context of resolving traffic violations. The legal issue regarding electronic tickets is the focus of discussion regarding who should be responsible for traffic violations. The contemporary paradigm views that the owner of the vehicle must be  responsible  for  traffic  violations  regardless  of  whether  the  owner  of  the  vehicle  is  the  violator  in question or not. The writing of this article does not discuss the responsibility for vehicle owners who are also  traffic  violators,  but  discusses  vehicle  owners  who  are  not  traffic  violators  but  must  still  be responsible for traffic violations. This study uses a statutory approach and a conceptual approach. The results  of  this  article  prove that the  violator  should  be  responsible  for  traffic  violations  (regardless  of whether the violator is also the owner of the vehicle or not). Vehicle owners who do not commit traffic violations should not be penalized (electronic fines).
Keywords : Legal Protection, Traffic Violation, Electronic Ticket

## JURNAL SPEKTRUM HUKUM
ISSN : 2355-1550 (online), 1858-0246 (print) Akreditasi SK No. 28/E/KPT/2019 Doi: 10.35973/sh.v18i2.2379 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH
c

## LATAR BELAKANG
Permasalahan tentang tidak disiplin dan tidak taat dalam berkendara lalu lintas sampai saat  ini  merupakan  permasalahan  yang  masih  dihadapi  oleh  aparat  penegak  hukum  di Indonesia. Pangkal permasalahan tersebut selalu bersumber pada kurangnya kesadaran dan kebiasaan pengendara lalu lintas di jalan raya. 1 Ketidakdisiplinan dan ketidaktaatan tersebut tercermin  dari  perilaku  berlalu  lintas  dengan  mengendarai  kendaraan  melebihi  batas kecepatan,  menerobos  lampu  lalu  lintas,  tidak  menggunakan alat  kelengkapan  berkendara serta  ketidaklengkapan  surat-surat  kendaraan  bermotor. 2 Pemberlakuan  tilang  merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir permasalahan tersebut. Dapat dikatakan bahwa surat tilang  merupakan penegakan hukum berbentuk  surat  bukti pelanggaran dalam penindakan pelanggaran lalu lintas yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran. 3 Berdasarkan  Pasal  260  Ayat  (1)  huruf  e  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU no 22 Tahun 2009), Polisi  berwenang  untuk  menindak  secara  langsung  pengguna  jalan  yang  melakukan pelanggaran  lalu  lintas.  Penindakan  secara  langsung  inilah  yang  disebut  sebagai  metode konvensional.
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi,  penegakan  hukum  dalam  penindakan pelanggaran  lalu  lintas  turut  mengalami  perkembangan  yaitu  dalam  pengawasan  dan pemberian tilang yang dibantu dengan sistem elektronik. Hal ini dibuktikan dengan adanya ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) yang merupakan upaya implementasi teknologi untuk mencatat pelanggaran dalam lalu lintas secara elektronik guna mendukung keamanan, keselamatan,  dan  ketertiban. 4 Inovasi  tersebut hadir  ditengah-tengah  metode  konvensional yang  digunakan  oleh kepolisian  dalam upaya  pemecahan  masalah  pelanggaran  ketertiban lalu  lintas.  Akan  tetapi  hadirnya  ETLE  tidak  serta-merta  menghapus  metode  konvensional dikarenakan  masih  tetap  diperlukan  untuk  pengendalian  pelanggaran  lalu  lintas  secara langsung. 5 Landasan  yuridis  terhadap  pelaksanaan  tilang  berbasis  elektronik  dapat ditemukan dalam Pasal 272 UULLAJ yang mendapatkan penjelasan lebih lanjut dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tatacara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut  PP  no.  80  Tahun  2012).   Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  terlebih  dahulu  perlu dikemukakan  mengenai  perbedaan  tilang  elektronik  (E-tilang)  dan  ETLE.  Paradigma masyarakat  memandang  ETLE  dan  tilang  elektronik  merupakan  hal  yang  serupa,  padahal kedua hal tersebut berbeda. Tilang elektronik (E-tilang) merupakan sistem yang digunakan
1 Soni  Sadono,  2016, Budaya  Tertib  Berlalu  Lintas  “Kajian  Fenomenologis  Atas  Masyarakat Pengendara  Sepeda  Motor  Di  Kota  Bandung” .  Channel:  Jurnal  Komunikasi  Vol.4  No.1  h.  61-79, Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, h. 62
2 Hendratno, et al., 2009, Masalah Transportasi Kota Dilihat Dengan Pendekatan Hukum, Sosial, dan Budaya . Jurnal Mimbar Hukum Vol. 21 No.3 h. 494-506, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, h. 499
3 Agung  Asmara,  et.al.,  2019, Penegakan  Hukum  Lalu  Lintas  Melalui  Sistem  e-Tilang. Jurnal Ilmu Kepolisian Vol.13 No.3 h. 187-202, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, h. 189.
4 Noverdi  Puja  Saputra,  2021, Electronic  Traffic  Law  Enforcement  (ETLE)  Dan Permasalahannya, Jurnal Info Singkat Vol. XIII No. 7/I/Puslit/April/2021, Jakarta Pusat: Pusat Penelitian badan Keahlian DPR RI, h.1
5 Ika Devi Lestari, et.al., 2020, Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) di Kota Surabaya. Public Administration Journal of Research Vol.2 No 2 h. 195-208, Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, h. 203
dalam  proses  tilang  melalui  surat  tilang  secara  elektronik.  Dilain  sisi,  ETLE  merupakan metode untuk mengendalikan pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik. 6
Secara konseptual, mekanisme pelaksanaan ETLE setidak-tidaknya termuat dalam 4 tahapan.  Diawali  dengan  kamera  yang  secara  otomatis  merekam  dan  menangkap pelanggaran  lalu  lintas  yang  selanjutnya  mengirimkan  bukti  pelanggaran  tersebut  kepada Regional Traffic Management centre di Polda. Kemudian dilakukan identifikasi terhadap data kendaraan yang dikendarai  oleh pelanggar  menggunakan  sistem Electronic  Registration & Identification .  Selanjutnya  surat  konfirmasi  dikirimkan  ke  alamat  pemilik  kendaraan  guna dilakukan  konfirmasi  atas  pelanggaran  yang  terjadi.  Setelah  terkonfirmasi,  tilang  elektronik akan diterbitkan dengan metode pembayaran virtual account untuk setiap pelanggaran yang telah  terverifikasi  untuk  dilakukan  penegakan  hukum. 7 Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat dikemukakan  bahwa  tilang  elektronik  (E-Tilang)  diberikan  pada  tahapan  akhir  mekanisme pelaksanaan ETLE sebagai bukti pelanggaran guna penindakan secara elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas yang telah terjadi. Konkretnya, tilang elektronik dan ETLE merupakan dua hal yang berbeda. Penulisan artikel ini tidak membahas mengenai metode pengendalian pelanggaran  lalu  lintas  secara  elektronik  (ETLE),  melainkan  membahas  mengenai  Tilang elektronik  sebagai  surat  bukti  pelanggaran  lalu  lintas  yang  berkaitan  dengan  problematika yuridisnya.
Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa lahirnya E-Tilang merupakan upaya pelengkap  dalam  mengatasi  masalah  pelanggaran  ketertiban  lalu  lintas,  sehingga kedudukannya  tidak  menghilangkan  metode  konvensional  dalam  pengendalian  lalu  lintas secara  langsung.  Namun  dengan  diberlakukannya  E-Tilang  ini  diharap  dapat  memberi pelayanan yang lebih cepat dan efektif sehingga mampu memberi kemudahan dalam rangka penyelesaian pelanggaran lalu lintas. Hal ini tercermin pada kemudahan pembayaran denda tilang  yang  dapat  dilakukan  di  bank  tanpa  menggunakan  blanko  maupun  surat tilang  pada umumnya. 8 Bahkan  dapat  dikatakan  bahwa  penerapan  E-tilang  berdampak  terhadap penurunan  pelanggaran  lalu  lintas.  Sebagai  contoh,  pelanggaran  lalu  lintas  di  Surabaya mengalami  penurunan.  Berdasarkan  sumber  dari  Satlantas  polrestabes  Surabaya menyatakan bahwa terdapat penurunan pelanggaran lalu lintas sebanyak 1.113 pelanggaran lalu lintas semenjak bulan Februari-Maret 2020. 9
Namun,  tidak  dapat  dipungkiri  dengan  disahkannya  E-Tilang  pasti  terdapat problematika dalam pelaksanaannya. Hal ini tercermin pada fakta bahwa tidak semua orang di  Indonesia  “melek  elektronik”  sehingga  alih-alih  mempermudah,  pemberlakuan  E-Tilang justru dianggap menyulitkan rakyat yang masih awam dengan perkembangan teknologi. Tidak berhenti disitu, permasalahan hukum mengenai tilang elektronik juga berkaitan dengan siapa yang  harus  bertanggung  jawab  atas  terjadinya  pelanggaran  lalu  lintas.  Ditinjau  dari  asas hukum  “barang  siapa  yang  berbuat  dia  bertanggung  jawab”   maka  seharusnya  yang bertanggung  jawab  adalah  pelanggar  lalu  lintas  yang  melakukan  pelanggaran  tersebut. Dalam  hal  ini,  pemilik  kendaraan  yang  sekaligus  sebagai  pelanggar  lalu  lintas  harus
6 Ika Devi Lestari, Ibid.
7 Noverdi Puja Saputra, 2021, Op.Cit. hlm. 2
8 Setyanto,  et.al.,  2017, Efektivitas  Penerapan  Sanksi  Denda  E-Tilang  Bagi  Pelanggar  Lalu Lintas  Berdasarkan  Undang-Undang  No.22  Tahun  2009  (Studi  di  Polres  Rembang). Jurnal  Hukum Khaira Ummah Vol.12. No. 4 h. 742-766, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 757
9 Ika Devi Lestari. Op.Cit. hlm.202
bertanggung  jawab  atas  perbuatannya.  Namun  yang  menjadi  permasalahan  apabila pelanggar lalu lintas tersebut bukanlah pemilik kendaraan yang bersangkutan. Seperti yang dikutip dari website ETLE di berbagai daerah 10 yang menyatakan bahwa pemilik kendaraan wajib bertanggung jawab kepada siapa pemilik tersebut meminjamkan kendaraannya.
Hal ini menempatkan pemilik kendaraan menjadi subjek yang bertanggung jawab di kursi  pertanggungjawaban  terlepas  pemilik  kendaraan  tersebut  merupakan  pelanggar ataupun  bukan. 11 Penulisan  artikel  ini  tidak  membahas  mengenai  pertanggungjawaban terhadap  pemilik  kendaraan  yang  sekaligus  sebagai  pelanggar  lalu  lintas,  melainkan membahas mengenai pemilik kendaraan yang bukan pelanggar lalu lintas akan tetapi tetap harus bertanggung jawab atas pelanggaran lalu lintas.
Artikel  ini  mencoba  melakukan  preskripsi  terhadap  permasalahan  hukum  berkairan dengan pertanggungjawaban seseorang atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain dalam pelanggaran  lalu  lintas.  Merupakan  pencederaan  atas  rasa  keadilan  pemilik  kendaraan apabila  mereka  harus  mendapatkan  penjeraan  atas  tindakan  yang  tidak  mereka  lakukan. Pertanggungjawaban pelanggaran lalu lintas melalui tilang elektronik perlu didiskusikan lebih mendalam berdasarkan tiga pilar pembaharuan hukum pidana sehingga mencapai kepastian perihal siapa yang seharusnya bertanggungjawab.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan uraian  latar belakang  di atas,  maka  adapun  permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu: Apakah pemilik kendaraan bermotor bertanggung jawab atas  tilang  elektronik  yang  dilakukan  oleh  orang  lain  ditinjau  dari  tiga  pilar  pembaharuan hukum pidana?

## MOTODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach) dan pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach). Pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini dapat membuka  kesempatan  bagi  peneliti  untuk  mempelajari  konsistensi  dan  kesesuaian  antara satu  undang-undang  dengan  undang-undang  lainnya  atau  antara  undang-undang  dengan Undang-Undang  Dasar  atau  antara  regulasi  dengan  undang-undang 12 Sedangkan pendekatan konseptual ( conceptual approach), digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis khususnya mengenai tiga pilar hukum pidana sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni mengkaji siapa yang seharusnya bertanggung  jawab  secara  pidana  atas  pelanggaran  lalu  lintas  yang  tidak  dilakukan  oleh pemilik kendaraan tersebut.
10 ETLE DIYogyakarta https://www.etle-diy.info/id , ETLE Poldametrojaya https://etle-pmj.info/id , ETLE Jawa Timur https://www.etle-jatim.info/id diakses pada tanggal 22 Juli 2021 Pukul 18.01 11 Theresia Ruth Simanjuntak, 2021, Pemilik Kendaraan Bukan Pengemudi Saat Pelanggaran Terjadi,
Apakah Tilang Elektronik Tetap Berlaku ? diakses
dari https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/25/17113971/pemilik-kendaraan-bukan-pengemudi- saat-pelanggaran-terjadi-apakah-tilang pada tanggal  22 Juli 2021 Pukul 18.25 12 Peter Mahmud Marzuki, 2020, Teori Hukum, Jakarta: Kencana, h. 133.
Terkait  dengan  analisis  bahan  hukum,  dalam  penelitian  ini  analisis  akan  dilakukan secara  kualitatif  dan  komprehensif.  Analisis  kualitatif  artinya,  menguraikan  bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisa. Komprehensif artinya, analisa dilakukan secara mendalam dan dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian

## PEMBAHASAN
Sebelum  membahas  mengenai  pertanggungjawaban  dalam  pelanggaran  lalu  lintas berbasis tilang elektronik, perlu dikemukakan terlebih dahulu mengenai tilang elektronik dan tilang konvensional. Seperti yang dikemukakan diatas bahwa tilang elektronik hadir sebagai bentuk baru dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas untuk melengkapi pelaksanaan tilang konvensional.
Sebagaimana  dalam  implementasinya,  pelaksanaan  tilang  konvensional  dilakukan dengan  menggunakan  sistem  kertas  yaitu  menggunakan  blanko  dan  surat  tilang. 13 Sedangkan tilang elektronik atau yang biasa disebut E-Tilang merupakan digitalisasi terhadap proses tilang yang berbasis teknologi informasi dengan tujuan terwujudnya pelayanan publik yang  efektif,  efisien,  dan  transparan. 14 Oleh  karena  itu  esensi  tilang  elektronik  merupakan bagian  dari  upaya  efisiensi  penegakan  pelanggaran  lalu  lintas  dengan  bantuan  teknologi. Akan  tetapi,  ada  kalanya  upaya  efisiensi  penegakan  hukum  tersebut  dalam  hal  tertentu berseberangan  dengan  asas-asas  hukum  umum.  Dalam  sistem  konvensional,  ketika pengguna  lalu  lintas  terbukti  melakukan  pelanggaran  maka  petugas  kepolisian  akan menindak  secara  langsung  di  tempat  kejadian  pelanggaran. 15 Dengan  kata  lain,  petugas kepolisian  akan  bertatap  muka  secara  langsung  dengan  pengendara  sehingga  dapat mengetahui  secara  pasti  pihak  yang  ditilang  adalah  pelanggar  yang  bersangkutan. Sedangkan  dalam  sistem  tilang  elektronik,  petugas  kepolisian  tidak  bertatap  muka  secara langsung dengan pelanggar melainkan penindakan dilakukan setelah terjadi pelanggaran lalu lintas yang terpantau melalui CCTV. Adapun yang terpantau oleh CCTV adalah kendaraan yang digunakan dalam melakukan pelanggaran lalu lintas beserta nomor registrasi kendaraan tersebut tanpa mengetahui identitas pelanggar yang bersangkutan. Dalam hal inilah penegak hukum  dihadapkan  pada  sebuah  permasalahan  mengenai  identitas  pelanggar  lalu  lintas. Berdasarkan  paradigma  utilitarian,  petugas  kepolisian  beralih  untuk  menekankan pertanggungjawaban kepada pemilik kendaraan yang bersangkutan dikarenakan kepemilikan terhadap kendaraan tersebut dapat diketahui dengan mudah dalam data registrasi kendaraan bermotor milik kepolisian. Kesukaran untuk membuktikan siapa yang mengendarai kendaraan yang  bersangkutan  saat  terjadi  pelanggaran  lalu  lintas  turut  mempengaruhi  pandangan utilitarian tersebut.
13 Setiyanto et al, 2017, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang , Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12 No. 4 hlm. 742- 766
14 Lutfina Zunia Apriliana, 2019, Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5 No. 2 h. 1-11, hlm. 3.
15 Uni  Sabadina,  2020, Penerapan  E-Tilang  dalam Penyelesaian  Tindak  Pidana  Pelanggaran Lalu Lintas , Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology Vol. 1 No. 1 h. 60- 72, Yogyakarta: Universitas Muhammadiah Yogyakarta, hlm. 61
Diskursus mengenai penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas pada dasarnya tidak  dapat  dipisahkan  dari  pembahasan  mengenai  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) sebagai sumber utama sistem hukum pidana di Indonesia. KUHP membagi tindak pidana  menjadi  kejahatan (misdrijve) dan  pelanggaran (overtredingen) .  Kejahatan  diatur dalam buku II tentang kejahatan dan pelanggaran diatur dalam buku III tentang pelanggaran. Tilang  pada  dasarnya  merupakan  upaya  dari  penegakan  hukum  atas  tindak  pidana pelanggaran khususnya pelanggaran lalu lintas, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan. 16 Dengan  demikian,  tilang  baik konvensional maupun elektronik pada dasarnya merupakan bagian dari keseluruhan sistem pidana di Indonesia. Namun pembahasan tidak berhenti disana, perlu diingat kembali bahwa pada  dasarnya  hukum  bersifat  dinamis.  Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan  pembaharuan hukum harus selalu mengingat kebutuhan masyarakat di satu sisi dan perkembangan zaman disisi lainnya. Pembaharuan hukum pidana yang dimaksud bukanlah mengganti hukum yang bersangkutan secara total, namun hanya menyempurnakan sehingga dapat mencerminkan tujuan  utama  hukum  yaitu  kepastian,  keadilan,  dan  kemanfaatan. 17 Hal  ini  tercermin  pada konsiderans  konsep  RKUHP  tahun  2019,  yang  pada  intinya  membahas  bahwa  untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  serta  asas hukum umum yang diakui masyarakat perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda dan hukum pidana  nasional  tersebut  harus  disesuaikan  dengan  politik  hukum,  keadaan  dan perkembangan  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Sehingga  dalam mengkaji  permasalahan  perihal  siapa  yang  seharusnya bertanggung  jawab  atas  terjadinya pelanggaran lalu lintas dengan penindakan berbasis tilang elektronik maka dapat digunakan 3 pilar pembaharuan hukum pidana. Lebih lanjut, dikemukakan oleh Sudarto bahwa sistem hukum  pidana  Indonesia  terbagi  atas  hukum  pidana  umum  dan  hukum  pidana  khusus (algemeen en byzonder strafrecht). Hukum pidana umum memuat aturan yang berlaku bagi semua  orang,  sedangkan  hukum  pidana  khusus  mengatur  mengenai  aturan  yang menyimpang  dari  hukum  pidana  umum.  Beliau  memberikan  contoh  bahwa  salah  satu pengaturan yang tergolong pidana umum misalnya KUHP dan Undang-Undang Lalu lintas. 18 Konsekuensi logis dari Undang-Undang lalu lintas (beserta aturan pelaksanaanya) tergolong dalam  rumpun  hukum  pidana  umum  berujung  pada  penggunaan  paradigma  yang  serupa mengenai 3 pilar pembaharuan hukum pidana.  Dalam hal ini yang dimaksud dengan 3 pilar pembaharuan  hukum  pidana  adalah:  Tindak  pidana,  pertanggungjawaban  pidana,  dan pemidanaan. 19

## I.  Tindak Pidana:
Pembahasan  mengenai  sistem  pemidanaan  di  Indonesia  selalu  berawal  dari  diskusi perihal  tindak  pidana.  Dapat  dikatakan  bahwa  tindak  pidana  adalah  suatu  istilah  yang
16 Dessi  Perdani  YP  Sari  dan  Rani  Hendriana,  2019, Penerapan  E-Tilang  Berbasis  CCTV  (Closed  Circuit Television)  di  Kabupaten  Banyumas .  Vol.8,  No.  1  h.  95,  Purwokerto:  Jurnal  LPPM  Universitas  Jenderal Soedirman Purwokerto
17 Dewi Rohayati, 2016, Pengaturan Yudisial Pardon Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Vol 15 No 2, h. 3.
18 Sudarto, 2013, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, h.16 19 Hanafi Amrani, 2019, Politik Pembaharuan Hukum Pidana, Yogyakarta: UII Press, h. 108
mengandung  suatu  pengertian  dasar  dalam  ilmu  hukum  pidana. 20 Istilah  tindak  pidana dipakai sebagai pengganti istilah strafbaar feit. Istilah tersebut dalam perundang-undangan negara  Indonesia  juga  dapat  dijumpai  istilah  lain  yang  pada  intinya  memilki  maksud  yang serupa dengan istilah strafbaar feit , misalnya penggunaan istilah: peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang dapat diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, tindak pidana. 21
Dalam  penulisan  artikel  ini  memilih  menggunakan  istilah  tindak  pidana  untuk mendeskripsikan strafbaar feit dikarenakan penggunaanya yang telah lazim digunakan oleh penegak  hukum  serta  pembuat  Undang-Undang  di  Indonesia.  Terkait  dengan  pengertian tindak  pidana  sendiri  tidak  ada  kesatuan  pendapat  di  antara  kalangan  sarjana  hukum  di Indonesia.  Dalam  hal  ini  terdapat  dua  pandangan  tentang  tindak  pidana  dan pertanggungjawaban  pidana  yang  saling  berseberangan,  yaitu:  pandangan  monisme  dan pandangan dualisme. Pandangan monisme melihat pertanggungjawaban sebagai bagian dari tindak  pidana,  sedangkan  pandangan  dualisme  merupakan  pandangan  yang  memisahkan antara  pertanggungjawaban  dengan  tindak  pidana. 22 Dalam  Konsep  RKUHP,  penggunaan istilah tindak pidana ditujukan kepada penggunaan pandangan dualisme dari Prof Moeljatno. Beliau  membedakan  dengan  tegas  antara  pengertian  tindak  pidana  ( criminal  act) dan pertanggungjawaban pidana ( criminal liability) . Ajaran tersebut melahirkan pengertian tindak pidana yang didefinisikan sebagai “perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana”. 23 Artinya tidak setiap tindakan dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana, hanya tindakan yang diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan lah yang dapat dikatakan sebagai tindakan pidana.
Tindak  pidana  yang  dibahas  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  tindak  pidana  yang termasuk dalam pelanggaran lalu lintas mengingat pengkajian dalam artikel ini berkutat pada siapa  yang  seharusnya  bertanggung  jawab  dalam  pelanggaran  lalu  lintas  berbasis  tilang elektronik.  Pelanggaran  lalu  lintas  yang  senantiasa  menjadi  fokus dalam  penerapan  tilang elektronik adalah sebagai berikut: 24
No. Jenis Pelanggaran Pasal Sanksi 1. Menerobos lampu lalu lintas 287 Ayat (1) Kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu 2. Menggunakan HP saat berkendara 283 Kurungan penjara 3 bulan atau denda paling banyak Rp750 ribu
20 Bambang Poernomo, 1981, Asas-Asas Hukum Pidana , Yogyakarta: Ghalia Indonesia, h. 121
21 Sudarto, Op . cit, h.64 22 Hanafi Amrani, Loc.cit 23 Hanafi Amrani, Ibid, h. 108
24 Noverdi Puja Saputra, Op.cit, h.3
3. Tidak mengenakan sabuk pengaman 106 Ayat (6) Kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu 4. Tidak   mengenakan helm SNI 106 ayat (8) Kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu 5. Melanggar marka & rambu lalu lintas 287 ayat (1) Kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu 6. Berboncengan lebih dari satu 292 jo 106 ayat (9) Kurungan 1 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu
Dapat ditelaah berdasarkan tabel di atas yang berisi tentang beragam jenis Pasal yang mengatur  pelanggaran  lalu  lintas,  seluruhnya  memiliki  konstruksi  unsur pasal  yang  serupa. Bila dikaitkan dengan pilar pertama yaitu tindak pidana, maka keseluruhan konstruksi unsur keenam  Pasal  tersebut  tidak  terlepas  dari  unsur  “setiap  orang”  dan  unsur  “yang mengemudikan”. 25 Berbicara  mengenai  unsur  diatas  maka  dapatlah  dikaitkan  dengan konsepsi pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Prof.  Moeljatno  yang  menyatakan bahwa  larangan  ditujukan  kepada perbuatan  yaitu  suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh karena perilaku seseorang, sedangkan terkait dengan ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut. 26 Dalam  pandangan  Prof.  Moeljatno  tersebut,  secara expressive  verbi s  dikemukakan  bahwa penjeraan  pidana  dikenakan  kepada  orang  yang  melakukan  tindak  pidana.  Hal  ini  selaras dengan asas hukum “barang siapa berbuat, dia yang bertanggungjawab”. Dengan kata lain, pelanggar lalu lintaslah yang seharusnya dikenakan ancaman pidana atas pelanggaran lalu lintas tersebut. Oleh karena itu, upaya tilang elektronik yang mengarahkan ancaman pidana kepada  pemilik  kendaraan  yang  bukan  merupakan  pelanggar  lalu  lintas  merupakan pencideraan  terhadap  asas  tersebut.  Sehingga  dalam  pembaharuan  hukum  pidana seharusnya  tidak  mengenal  dan  tidak  membenarkan  adanya  pengalihan  tanggung  jawab pidana kepada pihak lain atau orang lain termasuk dalam hal ini pemilik kendaraan yang tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. 27
25 Pasal 287 ayat (1) UULLAJ: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang  melanggar  aturan  perintah  atau  larangan  yang  dinyatakan  dengan  Rambu  Lalu  Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) huruf a…”
Pasal 283 UULLAJ: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguang konsentrasi dalam mengemudia di Jalan…”
Pasal 106 ayat (6)UULLAJ: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat  atau  lebih  di  Jalan  dan  penumpang  yang  duduk  di  sampingnya  wajib  mengenakan  sabuk keselamatan.”
Pasal  106  ayat  (8)  UULLAJ:  “Setiap  orang  yang  mengemudikan  Sepeda  Motor  dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.” Pasal 292 jo 106 ayat (9) UULLAJ  : “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang…”
26 Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta,h.59 27 Juliana Shana Anastasia, 2017, Pengalihan Tanggung Jawab Pidana dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, h.96

## II. Pertanggungjawaban Pidana
Pembahasan  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  erat  kaitannya  dengan pembahasan mengenai kondisi terpenuhinya penjeraan yang objektif dan penjeraan yang subjektif untuk dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana. 28 Sejalan dengan penjelasan diatas, dimana dalam Konsep RKUHP terjadi pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Seperti yang diketahui asas yang mendasar dalam pilar pertanggungjawaban pidana adalah asas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang dalam bahasa Belanda sering disebut geen straf zonder schuld . Konsep dalam KUHP mengatur hal ini secara eksplisit yaitu “tidak seorangpun yang melakukan tindak pidana dapat dipidana tanpa  kesalahan”.  Dengan  kata  lain, paradigma pertanggungjawaban pidana  yang  dianut dalam Konsep RKUHP memandang bahwa walaupun seseorang telah selesai melakukan tindak  pidana,  namun  orang  tersebut  tidak  dapat  dikenakan  pidana  sebelum  dapat dibuktikan kesalahan pada diri orang tersebut. Hal ini selaras dengan asas hukum latin yaitu “Actus Non Facit Reum, Misis Mens Sit Rea” ( An act does not make a person guilty, unless the  mind  is  guilty) yang  menekankan  pada  unsur  pikiran  jahat  seseorang. 29 Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana yang berlandaskan asas kesalahan merupakan suatu hal  yang  wajar  untuk  dilakukan  karena  pada  hakikatnya  tidaklah  adil  bila  suatu  pidana dijatuhkan kepada orang yang tidak melakukan kesalahan. 30
Berbanding lurus dengan penjelasan di atas, penjatuhan pidana terhadap seseorang selalu diawali dengan ada atau tidaknya kesalahan pada orang tersebut. Kesalahan disini mempunyai  arti  yang  seluas-luasnya,  yaitu  dapat  dicelanya  orang  tersebut  atas kesalahannya.  Kesalahan  sendiri  berarti  suatu  perbuatan  yang  meliputi  kesengajaan ataupun kealpaan. 31 Hal ini meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kemampuan bertanggung  jawab  dari  pelaku  serta  adanya  hubungan  batin  antara  pembuat  dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan dan kealpaan. 32 Dengan kata lain, meskipun tindak pidana telah terjadi dan dilakukan olehnya, namun seseorang tersebut masih belum dapat dipidana  sebelum  dapat  dibuktikan  kesalahannya.  Hal  yang  demikian  selaras  dengan penerapan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang dianut dalam konsep pembaharuan pilar  KUHP. Berkaitan  dengan  kasus  diatas dimana  pemilik  kendaraan  dipaksakan  untuk bertanggung jawab atas pelanggaran lalu lintas yang tidak dilakukan olehnya pada dasarnya merupakan  penyimpangan  terhadap  pilar  kedua  tersebut.  Dalam  hal  ini,  tidak  dapat ditemukan  sedikitpun  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  pemilik  kendaraan  yang mendudukannya  pada  posisi  yang  harus  bertanggung  jawab  atas  kesalahan  orang  lain (dalam  hal  ini  adalah  pelanggar  lalu  lintas).  Artinya  unsur  “pikiran  jahat  seseorang”  tidak dapat  ditemukan  dalam  diri  pemilik  kendaraan  tersebut.  Telah  dikemukakan  sebelumnya bahwa  tidaklah  adil  bila  suatu  pidana  dijatuhkan  kepada  orang  yang  tidak  melakukan kesalahan.  Upaya  menjatuhkan  pidana  (dalam  hal  ini  tilang  elektronik)  kepada  pemilik kendaraan  yang  bukan  merupakan  pelanggar  lalu  lintas  merupakan  manifestasi  dari ketidakadilan tersebut.  Oleh karena itu seharusnya yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut tidak lain adalah pelanggar lalu lintas yang bersangkutan.

## III. Pemidanaan
Pembaharuan  hukum  merupakan  proses  rekonstruksi  sistem  hukum  nasional, termasuk  didalamnya  pembaharuan  hukum  pidana  dengan  adanya  Konsep  RKUHP  yang bertujuan  untuk  melakukan  suatu  reorientasi  dan  reformasi  hukum  pidana  yang  sesuai dengan  nilai-nilai  negara  Indonesia.  Namun, raison  d’etre yang  diperlukan  dalam
28 Hanafi Amrani, Op.cit. h.120
29 Haris  Yudhianto,  2018, Penerapan  Asas  Kesalahan  Sebagai  Dasar  Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , Jurnal STKIP PGRI. Trenggalek:STKIP PGRI, h. 198
30 Hanafi Amrani, Op.cit, h.106
31 Ignatius Sriyanto, 1993. Asas Tiada Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Dengan Penyimpangannya. Vol.23, No 2. Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia. h.161
32 Sudarto, Op.cit , h.207
pembaharuan  hukum  pidana  memiliki  arti  pembaharuan  secara  keseluruhan  dan  bukan secara parsial yang didalamnya menyangkut substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana khususnya dalam substansi hukum, maka  tidak  terlepas  dari  masalah  menentukan  perbuatan  yang  dilarang/tindak  pidana, pertanggungjawaban, serta pemberian pidana atau yang lebih dikenal dengan pemidanaan. 33
Perbedaan  mendasar  terkait  dengan  pemidanaan  yang  ada  dalam  KUHP  (WvS) dengan Konsep RKUHP adalah, pada KUHP tidak memuat tujuan dari pemidanaan itu sendiri sedangkan  dalam  Konsep  RKUHP  menjelaskan  tentang  tujuan  dari  pemidanaan. 34 Tujuan pemidanaan pada Konsep RKUHP yang akan digunakan mendatang adalah teori utilitarian (teori kegunaan dan teori relatif) berdasarkan hal ini, maka dapat diketahui pemidanaan disini tidaklah  bertujuan  untuk  merendahkan  martabat  manusia,  namun  justru  berfokus  untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana serta menimbulkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, lalu  yang  terakhir  adalah  menumbuhkan  rasa  penyesalan  dan  membebaskan  para penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 35
Berdasarkan tujuan pemidanaan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dilihat bahwa Konsep RKUHP memiliki dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku tindak pidana. Dengan kata lain, kedua sasaran tersebut berkaitan erat dengan asas perlindungan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan  atau  upaya  untuk  melindungi  masyarakat  dari  perbuatan  sewenang-wenang  oleh penguasa  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum,  untuk  mewujudkan  ketertiban  dan ketentraman  sehingga  hal  tersebut  memungkinkan  manusia  untuk  menikmati  martabatnya sebagai manusia. 36
Namun dalam hal ini, perlindungan hukum akan menjadi angan-angan belaka apabila pemidanaan  dijatuhkan  kepada  orang  yang  tidak  semestinya.  Seperti  pemidanaan   yang dikenakan kepada pemilik kendaraan yang bukan merupakan pelanggar lalu lintas. Dalam hal ini,  upaya  menempatkan  pemilik  kendaraan  dalam  posisi  yang  bertanggung  jawab  atas pelanggaran lalu lintas yang tidak dilakukan olehnya merupakan bentuk pendegradasian dari tujuan  pemidanaan  tersebut.  Berbeda  halnya  dengan  pemilik  kendaraan  yang  sekaligus merupakan pelanggar yang bersangkutan. Merupakan hal yang wajar jika pemilik kendaraan tersebut  dijatuhkan  pidana.  Di  lain  sisi,  apabila  tujuan  perlindungan  masyarakat  dan pembinaan pelaku tindak pidana dilaksanakan secara komprehensif, seharusnya orang yang dijatuhi pidana adalah pelanggar yang bersangkutan, terlepas pelanggar tersebut merupakan pemilik kendaraan ataupun tidak. Dari dua sasaran pokok tersebut, dapat dikatakan bahwa perlindungan masyarakat seharusnya mengarah kepada perlindungan bagi orang yang tidak melakukan tindak pidana (dalam hal ini pemilik kendaraan yang bukan pelanggar lalu lintas) dan terkait pembinaan pelaku tindak pidana seharusnya diarahkan kepada pelanggar yang bersangkutan tersebut.
33 Barda  Nawawi  Arief  dan  Noveria  Devy  Irmawanti,  2021, Urgensi  Tujuan  dan  Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, Vol. 3, No. 2, h.217-227, Semarang: Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, h.218
34 Norman  Edwin  Elnizar, Banyak  Hal  Baru  Dalam  RUU  KUHP  Patut  Diapresiasi, https://m.hukumonline.com/ , diakses pada 12 Agustus 2021, Pukul 17.47
35 Maria  Ulfah,  2019, Sanksi  Pidana  Pokok  Dalam  KUHP  dan  RKUHP, Bandung:  Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, h.253.
36 Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum). Tesis Magister Ilmu Hukum Program Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta. h.3.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Errare Humanum Est Turpe in Errore Perseverare (Melakukan kekeliruan adalah sifat alamiah  manusia,  tetapi  tidaklah  baik  untuk  terus  mempertahankan  kekeliruan  tersebut). Melakukan kesalahan dan kekeliruan termasuk dalam melakukan implementasi asas hukum yang seharusnya berlaku merupakan sebuah kewajaran mengingat tidak ada manusia yang sempurna.   Namun,  ketika  telah  menyadari  bahwa  telah  terjadi  kekeliruan  dalam melaksanakan  hukum,  maka  sudah  seharusnya  aparat  penegak  hukum  kembali  kepada pelaksanaan aturan hukum yang selaras dengan asas hukum tersebut. Menjatuhkan pidana (E-Tilang) kepada pemilik kendaraan yang bukan merupakan pelanggar lalu lintas tersebut adalah  sebuah  kekeliruan  ditinjau  berdasarkan  analisis  secara  konseptual  (conceptual approach) berkaitan dengan 3 pilar pembaharuan hukum pidana. Ditinjau dari pilar pertama yaitu  tindak  pidana,  upaya  E-Tilang  yang  memberikan  ancaman  pidana  kepada  pemilik kendaraan yang bukan merupakan pelanggar lalu lintas merupakan pencederaan terhadap asas  “siapa berbuat  dia  yang bertanggung  jawab”  karena  berdasarkan asas  tersebut  yang seharusnya  bertanggung  jawab  adalah  pelanggar  lalu  lintas  semata  (terlepas  pelanggar tersebut  merupakan  pemilik  kendaraan  ataupun  bukan).  Ditinjau  dari  pilar  kedua  yaitu pertanggungjawaban pidana, pemilik kendaraan yang bukan merupakan pelanggar lalu lintas tidak memiliki kesalahan (baik kesengajaan maupun kelalaian) untuk dapat dijatuhkan pidana (E-Tilang).  Apabila seseorang  telah  melakukan  tindak  pidana,  orang  tersebut  belum  dapat dikenakan pidana sebelum dapat dibuktikan kesalahan pada dirinya. Terlebih lagi jika orang tersebut  tidak  melakukan  tindak  pidana  maka  jelas  tidak dapat  ditemukan  kesalahan pada dirinya. Ditinjau dari pilar ketiga yaitu pemidanaan, maka dapat dikatakan pemilik kendaraan (bukan pelanggar lalu lintas) tidak dapat dijatuhkan pidana, karena apabila ditelaah dari pilar pertama dan pilar kedua yang sudah tidak terpenuhi, maka pemidanaan sebagai pilar ketiga telah kehilangan esensinya. Dilain sisi ditinjau dari ketiga pilar pembaharuan hukum pidana, pelanggar lalu lintaslah (baik pemilik kendaraan maupun bukan) yang memenuhi keseluruhan tiga pilar tersebut.

## Saran
Berdasarkan  uraian  diatas  mengenai  tilang  elektronik  (E-Tilang),  maka  dapat disampaikan saran sebagai berikut, yaitu:
1. Aparat penegak hukum seharusnya lebih memahami implementasi asas-asas hukum kedalam  praktik  hukum,  guna  mencegah  pencideraan  kepada  orang  yang  tidak melakukan tindak pidana (pelanggaran lalu lintas) di masa mendatang;
2. Diperlukan  adanya  undang-undang  atau  aturan  hukum  baru  yang  mengatur  tentang perlindungan  hukum  terhadap  pemilik  kendaraan  (yang  bukan  merupakan  pelanggar lalu lintas). Karena dalam hal ini, apabila tidak ada dasar hukum yang mengatur maka terhadap pemilik kendaraan akan selalu dihadapkan dengan problematika yang serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Artikel Jurnal
Anastasia, Juliana Shana. 2017. Pengalihan Tanggung Jawab Pidana dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
Apriliana, Lutfina Zunia. 2019. Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas  di  Polres  Magelang. Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH)  Universitas Pendidikan Ganesha (Vol. 5 No. 2)
Asmara, Agung, et.al.. 2019. Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tilang. Jurnal Ilmu Kepolisian (Vol.13 No.3)
Barda  Nawawi  Arief  dan  Noveria  Devy  Irmawanti.  2021. Urgensi  Tujuan  dan  Pemidanaan Dalam  Rangka  Pembaharuan  Sistem  Pemidanaan  Hukum  Pidana .  Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia (Vol. 3, No. 2)
Dessi  Perdani  YP  Sari  dan  Rani  Hendriana.  2019. Penerapan  E-Tilang  Berbasis  CCTV (Closed Circuit Television) di Kabupaten Banyumas (Vol.8, No. 1)
Hendratno,  et  al..  2009. Masalah  Transportasi  Kota  Dilihat  Dengan  Pendekatan  Hukum, Sosial, dan Budaya . Jurnal Mimbar Hukum (Vol. 21 No.3)
Lestari, Ika Devi. et.al., 2020. Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) di Kota Surabaya. Public Administration Journal of Research (Vol.2 No 2)
Rohayati,  Dewi.  2016. Pengaturan  Yudisial  Pardon  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana (Vol 15 No 2)
Sabadina, Uni.  2020. Penerapan E-Tilang dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas . Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (Vol. 1 No. 1)
Sadono, Soni. 2016. Budaya Tertib Berlalu Lintas “Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor Di Kota Bandung” . Channel: Jurnal Komunikasi (Vol.4 No.1)
Saputra,  Noverdi  Puja.  2021. Electronic  Traffic  Law  Enforcement  (ETLE)  Dan Permasalahannya. Jurnal Info Singkat (Vol. 13 No. 7)
Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). Tesis Magister Ilmu Hukum Program Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta. h.3.
Setyanto,  et.al.,  2017. Efektivitas  Penerapan  Sanksi  Denda  E-Tilang  Bagi  Pelanggar  Lalu Lintas  Berdasarkan  Undang-Undang  No.22  Tahun  2009  (Studi  di  Polres Rembang). Jurnal Hukum Khaira Ummah (Vol.12. No. 4)
Sriyanto, Ignatius. 1993. Asas Tiada Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Dengan Penyimpangannya. (Vol.23, No 2)
Yudhianto,  Haris.  2018. Penerapan  Asas  Kesalahan  Sebagai  Dasar  Pertanggungjawaban Pidana Korporasi . Jurnal STKIP PGRI. Trenggalek: STKIP PGRI.

## BUKU
Marzuki, Peter Mahmud. 2020. Teori Hukum. Jakarta: Kencana.
Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
Poernomo, Bambang. 1981. Asas-Asas Hukum Pidana . Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
Sudarto. 2013. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto.
Ulfah,  Maria.  2019. Sanksi  Pidana  Pokok  Dalam  KUHP  dan  RKUHP. Bandung:  Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.

## INTERNET
Elnizar,  Norman  Edwin. Banyak  Hal  Baru  Dalam  RUU  KUHP  Patut  Diapresiasi, https://m.hukumonline.com/ , diakses pada 12 Agustus 2021.
ETLE DIYogyakarta https://www.etle-diy.info/id , ETLE Poldametrojaya https://etle-pmj.info/id , ETLE Jawa Timur https://www.etle-jatim.info/id diakses pada tanggal 22 Juli 2021.
Simanjuntak, Theresia Ruth. 2021. “ Pemilik Kendaraan Bukan Pengemudi Saat Pelanggaran Terjadi, Apakah Tilang Elektronik Tetap Berlaku ?” diakses dari https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/25/17113971/pemilik-kendaraan- bukan-pengemudi-saat-pelanggaran-terjadi-apakah-tilang pada  tanggal   22  Juli 2021.