Bryan, Ade Adhari (2023) Analisis Keadilan dalam Putusan Lepas Akibat Dakwaan Obscuur Libel, (8) 10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 10, Oktober 2023

## ANALISIS  KEADILAN  DALAM  PUTUSAN  LEPAS  AKIBAT  DAKWAAN OBSCUUR LIBEL

## Bryan, Ade Adhari
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia E-mail: bryan.205190082@stu.untar.ac.id, adea@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Dalam kata peradilan dan pengadilan sama-sama terdapat kata “adil” yang secara tidak  langsung  menunjukan  bahwa  justitiabelen  mengharapkan  mendapatkan keadilan  melalui  proses  peradilan  yang  dilakukan  di  pengadilan.  Namun,  tidak selamanya  proses  penegakkan  hukum  berjalan  lancar.  Bahkan  terkadang penegakkan hukum terhalang karena adanya kekurangan dalam surat dakwaan yang mengakibatkan surat dakwaan cacat secara materil sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan dijatuhkan putusan lepas sebagaimana yang terjadi dalam kasus Putusan  Pengadilan  Tinggi  Jakarta  Nomor  253/PID.SUS/2021/PT.DKI.  Adapun rumusan  masalah  yang  diangkat  ialah  Analisis  Keadilan  Dalam  Putusan  Lepas Akibat  Dakwaan  Tidak  Jelas  Dan  Lengkap  dan  upaya  hukum  terhadap  Analisis Keadilan Dalam Putusan Lepas Akibat Dakwaan Tidak Jelas Dan Lengkap (Studi Putusan  Pengadilan  Tinggi  Jakarta  Nomor  253/PID.SUS/2021/PT.DKI).  Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah normatif dengan menggunakan data sekunder yang  dikumpulkan  dengan  studi  kepustakaan.  Data  tersebut  disajikan  secara deskriptif  dan  dianalisa  dengan  logika  deduktif  dengan  pendekatan  perundang- undangan  dan  pendekatan  kasus.  Dari  hasil  penelitian  menunjukan  bahwasanya dalam  putusan  tersebut  hakim  telah  menjaga  hak  terdakwa  sebagai  bentuk pemenuhan  keadilan  dalam  perspektif  kesamaan  numerik  namun,  disisi  lain, putusan  yang  dijatuhkan  hakim  tidak  mencerminkan  keadilan  korektif.  Adapun upaya pencegahan untuk menghindari putusan lepas dengan cara kerja sama antara Penyidik dengan Penuntut Umum.
Kata Kunci: Keadilan, Dakwaan Batal Demi Hukum, Putusan Lepas.

## Abstract
In  the  words  judiciary  and  court  both  contain  the  word  "fair"  which  indirectly indicates that the justitiabelen expects to obtain justice through the judicial process conducted  in  court.  However,  the  law  enforcement  process  does  not  always  run smoothly. In fact, sometimes law enforcement is hindered due to deficiencies in the indictment which results in the indictment being materially defective so that it must be declared null and void and an acquittal is issued, as happened in the case of the Jakarta High Court Decision Number 253/PID.SUS/2021/PT.DKI. The formulation of the problem raised is the Analysis of Justice in Release Decisions Due to Unclear and  Complete  Charges  and  legal  remedies  for  Analysis  of  Justice  in  Release
Decisions  Due  to  Unclear  and  Complete  Accusations  (Study  of  Decision  of  the Jakarta  High  Court  Number  253/PID.SUS/2021/PT.DKI).  The  type  of  research used is normative by using secondary data collected by library research. The data is  presented  descriptively  and  analyzed  using  deductive  logic  with  a  statutory approach and a case approach. The results of the study show that in this decision the judge has safeguarded the rights of the accused as a form of fulfilling justice in the perspective of numerical equality but, on the other hand, the decision handed down by the judge does not reflect corrective justice. There are preventive measures to  avoid  acquittal  decisions  by  collaborating  between  investigators  and  public prosecutors.

## Keywords: Justice, The Charges Are Null and Void, The Verdict Is Released from All
Lawsuits.

## Pendahuluan
Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  “(UUD  NRI  1945)”  dinyatakan  bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara  hukum. Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum, secara tidak langsung memberikan jaminan bahwa sudah sepantasnya setiap orang mendapatkan keadilan berdasarkan dengan hukum yang ada (Sulistiyono dan Isharyannto, 2018). Hakikat dari konsep negara hukum ialah bahwa  setiap  kegiatan  penyelenggaraan  negara  selalu  disandarkan  pada  hukum  yang berlaku  agar  keadilan  dapat  terjamin  dan  terwujud  bagi  warga  negaranya  (M.  Muslih, 2013).
Meskipun memang, dalam perkembangannya, konsep negara hukum mengalami perkembangan, yang secara garis besar dibagi menjadi 2 konsep utama yakni rechtstaat dan the rule of law. Meskipun kedua konsep tersebut sama-sama berbasis pada konsep negara hukum, namun terdapat perbedaan diantara keduanya, yakni pada konsep rechstaat unsur-unsurnya ialah bahwa adanya pelaksanaan HAM, dilaksanakannya trias politica, peraturan  perundang-undangan  sebagai  dasar  dalam  menyelenggarakan  negara  serta adanya indepedensi dalam peradilan (Wijaya, 2013).
Dalam  konsep  rechstaat  ini  tujuan  utamanya  ialah  menerapkan  hukum sebagaimana  hukum  positif  mengaturnya  (Jimau,  2009).  Sedangkan  dalam  konsep  the rule of law unsur-unsurnya ialah supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum dan konstitusi yang mengakomodir HAM (Firmansyah, 2022). Dalam konsep the rule of law, penegakan hukum tidak selamanya terikat secara baku pada tulisan-tulisan yang terdapat dalam  hukum  positif,  namun  titik  utamanya  adalah  tercapainya  keadilan  yang  mana mungkin saja dalam mencapai keadilan terdapat suatu sikap diskresi/penyimpangan dari hakim terhadap hukum positif dalam tercapainya keadilan (Jimau, 2009).
Adapun  kedudukan  Indonesia  dalam  konsep  negara  hukum  yakni  menerapkan konsep  prismatik  dan  integratif  yakni  mengkombinasikan  konsep  rechstaat  yang bertumpu  pada  kepastian  hukum  dan  konsep  the  rule  of  law  yang  mengacu  pada tercapainya  keadilan  (Firmansyah,  2022).  Namun,  meskipun  kedua  konsep  tersebut seakan terpisah, namun terdapat satu kesamaan dalam unsur kedua konsep tersebut yakni supremasi  hukum.  Salah  satu  bentuk  nyata  dari  supremasi  hukum  yakni  adanya
penegakkan  hukum,  yang  mana  salah  satu  bentuk  dari  penegakkan  hukum  ialah dilaksanakannya peradilan.
Peradilan  terdiri  dari  kata  “per”,  “adil”,  dan  “an”.  Peradilan  merupakan terjemahan frasa “qadha” dalam bahasa Arab yang berarti “menghalangi” yang maknanya ialah bertujuan untuk menghindari orang-orang daripada kedzaliman/sikap aniaya. Dalam hal ini, berarti ketika hakim telah memutus bermakna bahwa hakim telah meletakkan hak pada  tempatnya  secara  proporsional  dan  mengembalikan  segala  sesuatunya  pada  yang memiliki hak tersebut (Sardari dan Shodiq, 2022).
Adapun pengertian dari peradilan dari H, Mohammad Daud ialah suatu prosesi yang  ditujukkan  untuk  memberikan  keadilan  yang  dilaksanakan  oleh  instansi  yang memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan, dan penyelesaian dari suatu sengketa yang diberikan pada instansi tersebut. Sedangkan Mahadi mendefinisikan peradilan ialah suatu proses  yang  muaranya  ialah  untuk  memberikan  keadilan  melalui  putusan  yang dijatuhkan.  Sedangkan  pengadilan  secara  singkat  ialah  instansi  yang  memiliki  tugas untuk melaksanakan peradilan (Sardari dan Shodiq, 2022).
Dalam  kata  “peradilan”  maupun  “pengadilan”  terdapat  kata  “adil”  yang  tidak terpisahkan dari keduanya. Hal ini menunjukan bahwa pengadilan ialah tempat dimana justitiabelen/para pencari keadilan berharap diberikan keadilan. Pada hakikatnya hukum bertujuan untuk tercapainya keadilan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Gustav Radbruch  bahwasanya  terdapat  3  (tiga)  tujuan  hukum  yakni  keadilan,  kepastian  serta kemanfaatan  (Santoso,  2021).  Ketiga  nilai  tersebut  saling  memperebutkan  untuk diterapkan,  namun  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Gustav  Radbruch  harus dilaksanakannya  asas  prioritas  yang  mana  keadilan  menempati  posisi  pertama  untuk diterapkan,  lalu  setelahnya  adalah  kemanfaatan  dan  kepastian  dalam  hukum  (Santoso, 2021).
Namun, faktanya menegakkan hukum demi tercapainya keadilan tidak semudah yang  dibayangkan.  Seringkali  proses  peradilan  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya. Bahkan  kesalahan-kesalahan  yang  dilakukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam pembuatan  dakwaan  seringkali  menghambat  proses  peradilan  bahkan  proses  peradilan sampai  harus  dihentikan  melalui  putusan  hakim  karena  dakwaan  yang  dibuat  tidak memenuhi syarat yang ditetapkan sehingga harus dibatalkan ataupun batal demi hukum.
Dalam  Putusan  Nomor  253/PID.SUS/2021/PT  DKI  menjatuhkan  putusan  lepas dari  segala  tuntutan  hukum  dikarenakan  dakwaan  yang  diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut Umum  dinilai  tidak  jelas  dan  tidak  lengkap  sehingga  dinyatakan  batal  demi  hukum. Dakwaan  merupakan  sebuah  akta  yang  berisi  uraian  rangkaian  tindak  pidana  yang didakwakan kepada terdakwa yang sumbernya ialah hasil pemeriksaan dan penyidikan.
Surat  dakwaan  merupakan  bagian  yang  terpenting  dalam  proses  sidang dikarenakan dakwaan itulah yang akan menjadi dasar bagi hakim untuk memeriksa, dasar bagi  terdakwa  untuk  menyampaikan  eksepsi  sekaligus  pembelaan,  serta  dasar  untuk melaksanakan  pembuktian  dalam  persidangan  (Yusuf  A,  2019).  Sebegitu  krusialnya kedudukan surat dakwaan bahkan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP dinyatakan bahwa sejatinya dalam membuat putusan, hakim bersandar pada surat dakwaan dan pembuktian.
Bahkan  apabila  hakim  memutus  diluar  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  selama hakim masih berada pada koridor surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal tersebut dapat diterima berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP. Sehingga dapat dikatakan bahwa surat dakwaan-lah  yang  akan  memandu  jalannya  persidangan  dari  awal,  pembuktian  hingga akhir. Sebegitu besarnya kedudukan surat dakwaan dalam proses persidangan, sehingga kesalahan  ataupun  kekurangan maupun  kekeliruan  yang  terdapat  dalam  surat  dakwaan memiliki konsekuensi yang tinggi yakni dibatalkan ataupun batal demi hukum yang bisa saja berujung pada penjatuhan putusan lepas dari hakim.
Tujuan  Penelitian  ini  (1)  Untuk  mengetahui  dan  memahami  analisis  keadilan dalam putusan lepas akibat dakwaan tidak jelas dan lengkap (Studi Putusan Pengadilan Tinggi  Jakarta  Nomor  253/PID.SUS/2021/PT.DKI).  (2)  Untuk  mengetahui  dan memahami upaya Penegak hukum dalam mengantisipasi putusan lepas yang disebabkan Surat dakwaan tidak jelas dan lengkap (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 253/PID.SUS/2021/PT.DKI)?
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, adapun rumusan masalah yang diangkat  oleh  penulis  ialah:  1)  Bagaimana  Analisis  Keadilan  Dalam  Putusan  Lepas Akibat  Dakwaan  Tidak  Jelas  Dan  Lengkap  (Studi  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Jakarta Nomor  253/PID.SUS/2021/PT.DKI)?  2)  Bagaimana  upaya  Penegak  Hukum  dalam mengantisipasi  Putusan  Lepas  yang  disebabkan  Dakwaan  Tidak  Jelas  Dan  Lengkap (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 253/PID.SUS/2021/PT.DKI)?

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif ialah penelitian  yang  melakukan  kajian  hukum  sebagai  konsep  norma  atau  kaidah  yang menjadi pedoman dan kaidah di masyarakat (Disemadi, 2022). Sifat penelitian ini yakni deskriptif. Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder dengan teknik pengumpulan  data  dengan  studi  kepustakaan.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sedangkan teknik analisa yang digunakan ialah dengan logika deduktif.

## Hasil dan Pembahasan
A. Analisis  Keadilan  Dalam  Putusan  Lepas  Akibat  Dakwaan  Tidak  Jelas  Dan Lengkap (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor
253/PID.SUS/2021/PT.DKI)
Dalam  Surat  Edaran  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  SE- 004/J.A/11/1993  tentang  Pembuatan  Surat  Dakwaan  “(SEJA  004/1993)”  dinyatakan bahwa surat dakwaan menduduki posisi utama dalam proses persidangan sebagai dasar pemeriksaan  serta  untuk  memberi  batasan  ruang  lingkup  dalam  pemeriksaan  di persidangan.  Bahkan  sebegitu  pentingnya  kedudukan  dari  surat  dakwaan,  sampai disebutkan bahwa surat dakwaan adalah “mahkota” dari Jaksa Penuntut Umum.
Adapun fungsi dari surat dakwaan ialah: 1) Bagi hakim, surat dakwaan sebagai guide/dasar serta pembatasan ruang lingkup pemeriksaan persidangan dan juga dijadikan
sebagai  dasar  dalam  mempertimbangkan  dalam  menjatuhkan  putusan.  2)  Bagi  Jaksa Penuntut Umum, surat dakwaan sebagai guide untuk melakukan pembuktian, menuntut serta  untuk  mengajukan  upaya  hukum.  3)  Bagi  terdakwa  dan  penasihat  hukum  yakni sebagai dasar dalam membuat pembelaan di persidangan.
Dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan syarat dakwaan yakni: “Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi; a) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal,  agama  dan  pekerjaan  tersangka;  b)  Uraian  secara  cermat,  jelas  dan  lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”
Dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentutan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b “batal demi hukum.” Pasal 143 ayat (2) huruf a disebutkan sebagai syarat formil surat dakwaan yang mana,  jika  syarat  formil  ini  tidak  terpenuhi  secara  sempurna,  maka  dapat  berakibat dibatalkan oleh hakim (verniegtigbaar) (Bahreisy, 2018). Sedangkan Pasal 143 ayat (2) huruf b dinyatakan sebagai syarat materil (Bahereisy, 2018), dan jika syarat materil yang tidak terpenuhi maka berakibat batal demi hukum (absolut nietig) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
Dalam SEJA 004/1993 diuraikan penjelasan mengenai syarat materil yakni: “a. Uraian  secara  cermat,  jelas  dan  lengkap  mengenai  tindak  pidana  yang  didakwakan.  b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”
Dalam SEJA 004/1993 dijelaskan bahwa frasa “cermat” diartikan sebagai bentuk sikap  teliti  Jaksa  Penuntut  Umum.  Frasa  “cermat”  diletakkan  didepan  yang  bermakna menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum selalu teliti dan korek. Dalam frasa “cermat” bermakna bahwa Jaksa Penuntut Umum harus mempersiapkan dakwaan sejalan dengan peraturan  perundang-undangan  yang  tepat  untuk  diberlakukan  kepada  terdakwa  tanpa adanya kekeliruan maupun kekurangan.
Selain  itu,  frasa  “cermat”  juga  menuntut  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  paham dengan  jelas  runtutan  peristiwa  yang  memang  menunjukan  adanya  tindak  pidana  dan harus mencermati apakah ada faktor-faktor yang dapat membuat surat dakwaan menjadi batal  yakni  kapabilitas  terdakwa  dalam  mempertanggungjawabkan  perbuatannya, tindakan  berulang  terdakwa,  nebis  in  idem  dan  terkait  wilayah  yurisdiksinya  yang berkaitan dengan kompetensi relatif (Imani, 2016).
Dalam  SEJA  004/1993  dijelaskan  frasa  “jelas”  bermakna  bahwa  dalam  surat dakwaan  harus  memuat  runtutan  kejadian  yang  berisi  fakta-fakta  secara  jelas,  yang bertujuan  agar  terdakwa  hal  yang  didakwakan  kepada  dirinya,  perbuatan  apa  yang dilakukan yang merujuk pada suatu tindak pidana hingga didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum guna pembuatan pembelaan sebaik mungkin. Secara garis besar, dijelaskan bahwa makna dari frasa “jelas” mengandung konsekuensi bahwa Jaksa Penuntut Umum harus mampu memberi rumusan unsur delik yang didukung fakta yang ada untuk membuktikan tindak  pidana  tersebut.  Sehingga  dalam  hal  ini,  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak
diperkenankan untuk mencampuradukan unsur delik yang satu dengan unsur delik lain yang unsurnya berbeda (Imani, 2016).
Sedangkan  frasa  “lengkap”  dalam  SEJA  004/1993  dijelaskan  sebagai  segala unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  tindak pidana  yang  didakwakan  harus  termuat  dalam surat  dakwaan.  Unsur  yang  ditentutkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  harus dirumuskan secara lengkap yang mana unsur tersebut harus dapat dilihat dan dibuktikan dalam  runtutuan  fakta  peristiwa  yang  termuat  dalam  surat  dakwaan.  Frasa  “lengkap” bermakna  bahwa  dalam  surat  dakwaan  tidak  diperkenankan  jika  terdapat  unsur  tindak pidana  yang  tidak  dilakukan  perumusan  secara  lengkap  atau  dengan  kata  lain  uraian perbuatan  materiil  tidak  dijelaskan  secara  tegas  dan  jelas,  sehingga  tindakan-tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai delik menurut peraturan perundang-undangan (Imani, 2016).
Dalam  SEJA  004/1993  disebutkan  bahwa  surat  dakwaan  dapat  dikatakan  telah memenuhi syarat materil jika terdapat uraian utuh dan bulat mengenai: “1) Tindak pidana yang  dilakukan.  2)  Siapa  yang  melakukan  tindak  pidana  tersebut.  3)  Dimana  tindak pidana di lakukan. 4) Kapan tindak pidana di lakukan. 5) Bagaimana tindak pidana itu dilaksanakan.  6)  Akibat  dari  perbuatan  tindak  pidana  jika  delik  yang  digunakan  ialah delik  materiil.  7)  Apa  yang  mendorong  seseorang  melakukan  tindak  pidana  itu.  8) ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan”.
Hal-hal yang disebutkan diatas harus dilakukan penyesuaian sesuai dengan kasus yang  terjadi  yakni  sesuai  delik  yang  didakwakan  (delik  formil/materil).  Berdasarkan uraian  tersebut,  dapat  diringkas  bahwasanya  syarat  formil  ialah  syarat  yang  berkaitan dengan formalitas pembuatan surat dakwaan sedangkan syarat materil berkaitan dengan kelayakan substansi/isi dari surat dakwaan.
Jika kita analisa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor
253/PID.SUS/2021/PT.DKI  terdapat  pertimbangan  hakim  yang  akhirnya  memutus bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum yakni dalam dakwaan dituliskan  bahwa  “terdakwa  MS  (inisial)  bersama-sama  dengan  BI  (inisial)  yang dilakukan  pemeriksaan  secara  terpisah  (splitsing)  yang  menyuruh  lakukan,  yang  turut serta  melakukan,  yang  menganjurkan  atau  yang  membantu melakukan  dengan  sengaja menerbitkan  dan/atau  menggunakan  faktur  pajak,  bukti  pemungutan  pajak,  bukti pemotongan  pajak  dan/atau  bukti  setoran  pajak  yang  tidak  berdasarkan  transaksi  yang sebenarnya”
Atas tindakan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa MS dengan dakwaan tunggal dengan Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) UU 28/2007 jo. Pasal 64 ayat  (1)  KUHP.  Dalam  dakwaan  tersebut  ditulis  secara  jelas  “bersama-sama”  “yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan.” Sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) UU 28/2007 tidak menjelaskan “turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan.” Sehingga dalam hal ini, hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya Jaksa Penuntut Umum menyertakan Pasal  55  KUHP  tentang  yang  mengatur  mengenai  “turut  serta  melakukan,  menyuruh melakukan dan menganjurkan melakukan”, serta juga harus disertakan Pasal 56 KUHP
jika memang Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa membantu melakukan. Sehingga dalam hal ini hakim berpendapat bahwa dengan tidak adanya Pasal 55 KUHP ataupun Pasal 56 KUHP yang disertakan dalam pasal yang didakwakan.
Selain  itu  dalam  pertimbangannya  hakim  juga  menyatakan  bahwa  dalam  surat dakwaan yang menggunakan frasa “yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan, yang  menganjurkan  atau  yang  membantu  melakukan”,  merupakan  bentuk mencampuradukan  antara  Pasal  55  KUHP  yang  mengatur  mengenai  “turut  serta melakukan,  menyuruh  melakukan  dan  menganjurkan  melakukan”  dengan  Pasal  56 KUHP yang mengatur mengenai membantu melakukan. Dalam pertimbangannya, hakim mengutip pendapat Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H., bahwasanya terdapat perbedaan antara Pasal 55 KUHP dengan Pasal 56 KUHP, sehingga unsur kedua pasal tersebut tidak dapat  dicampuradukan.  Atas  hal-hal  tersebutlah,  hakim  berpendapat  bahwa  surat dakwaan yang dibuat jaksa menjadi tidak jelas dan tidak lengkap (obscuur libel), karena dalam  hal  ini  menunjukan  bahwa  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak  mampu  melakukan perumusan peraturan perundang-undangan dengan cermat.
Hal-hal tersebut  menunjukan  bahwa  dalam  surat  dakwaan  yang  dibuat  tidaklah cermat dan lengkap karena tidak menyertakan Pasal 55 KUHP ataupun Pasal 56 KUHP, selain  itu  surat  dakwaan  tersebut  menunjukan  pula  ketidakjelasan  yang  mana  Jaksa Penuntut  Umum  berusaha  mencampuradukan  unsur  dari  pasal  yang  berbeda.  Padahal salah satu makna dari frasa “jelas” ialah Jaksa Penuntut Umum tidak diperkenankan untuk mencampuradukan unsur delik yang satu dengan unsur delik lain yang unsurnya berbeda. Hal tersebut menunjukan bahwa surat dakwaan penuntut umum tidak memenuhi syarat materil maka berdasarkan Pasal 143 ayat (3) maka surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah batal demi hukum (van rechtswegenietig/null and void) (Imani, 2016).
Dalam Putusan MK Nomor 28/PUU-XX/2022 dinyatakan bahwa memang Pasal 143  ayat  (3) ini merupakan  bentuk  penekanan  perlindungan  hak  terdakwa  untuk  dapat didakwa  dengan  surat  dakwaan  yang  sesuai  dengan  syarat  formil  dan  materil.  Hal  ini ditujukan  untuk  menghindari  terdakwa  dari  kebingungan  dalam  pembuatan  pembelaan dan  menghindarkan  terdakwa  dari  pemeriksaan  yang  tidak  jelas  dasarnya  sehingga memungkinkan merugikan terdakwa selama proses persidangan.
Dalam  hal  ini  penulis  berpendapat  bahwa  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Jakarta Nomor  253/PID.SUS/2021/PT.DKI  yang  menyatakan  bahwa  surat  dakwaan  Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha untuk melindungu terdakwa. Namun, salah satu yang harus digarisbawahi ialah penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan dalam putusan ini.
Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP dinyatakan bahwa putusan hakim dapat berupa pemidanaan, bebas ataupun lepas (Maimunah, 2019: 15). Putusan bebas dijelaskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa putusan bebas dijatuhkan apabila perbuatan yang mengandung kesalahan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tidak mampu terbukti secara sah dan meyakinkan. Adapun keadaan tersebut dapat berupa tidak terpenuhinya  asas  pembuktian  dan  tidak  terpenuhinya  asas  minimal  pembuktian.
Sehingga putusan bebas ini dapat dijatuhkan jika kesalahannya tidak terbukti, alat bukti yang digunakan tidak mampu membuktikan kesalahan, batas minimal pembuktian tidak tercapai dan apabila alat bukti cukup namun keyakinan hakim tidak mendukung alat bukti (Mawey, 2016).
Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan Pasal 191 ayat (2)  dijatuhkan  apabila  perbuatan  yang  diuraikan  dalam  surat  dakwaan  terbukti  namun tindakan  tersebut  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana.  Hal  ini  mencakup keadaan  seperti  seseorang  didakwa  penggelapan  namun  sebenarnya  tindakan  tersebut tidak  termasuk  lingkup  pidana  namun  perdata,  dan  juga  jika  apabila  dalam  kasus mengandung keadaan khusus yang membuat terdakwa tidak memiliki kapabilitas untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya (Mawey, 2016). Terakhir, putusan pemidanaan dijatuhkan jika memang hakim yakin bahwa kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan selama proses pemeriksaan yakni minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim (Mawey, 2016).
Berdasarkan uraian tersebut, maka sejatinya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang  batal  demi  hukum  tidak  dapat  dijadikan  dasar  bagi  hakim  untuk  menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini dikarenakan putusan lepas hanya dapat diberikan jika perbuatan terdakwa terbukti namun terbukti pula bahwa tindakan tersebut tidak masuk ranah pidana, ataupun dasar lain yang dapat digunakan ialah jika terdakwa tidak  memiliki  kapabilitas  untuk  mempertanggungjawabkannya.  Sedangkan  surat dakwaan batal demi hukum tidak termasuk keduanya.
Selain itu, jika kita lihat contoh kasus Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pwt yang mana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum, dalam amar putusannya hakim menyatakan: “1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Umar Husni tersebut diterima; 2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-01/Pkrto/Ft.2/01/2020 tanggal 31 Agustus 2020 batal demi hukum;  3.  Memerintahkan  mengembalikan  berkas  perkara  ini  beserta  seluruh  barang bukti kepada Penuntut Umum; 4. Membebankan biaya perkara kepada Negara”
Terlihat jelas bahwa dalam putusannya hakim tidak menjatuhkan frasa “lepas dari segala tuntutan hukum”, hanya mengatakan bahwa surat dakwaan batal demi hukum dan mengembalikan  berkas  perkara  kepada  Penuntut  Umum.  Bahkan  dalam  kasus  kasus Putusan  Nomor  154/Pid.Sus/2020/PN  Pwt,  setelah  berkas  dikembalikan  dan  Jaksa Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk memperbaiki dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum  berkali-kali  membenarkan  surat  dakwaannya,  bahkan  terdakwa  sampai mendapatkan  6  putusan  yakni  3  putusan  pengadilan  negeri  dan  3  putusan  pengadilan tinggi yang mana putusannya menyatakan dakwaan batal demi hukum.
Atas hal tersebut, terdakwa mengajukan judicial review yang akhirnya melahirkan Putusan MK Nomor 28/PUU-XX/2022 yang pada intinya menetapkan bahwa Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang menyatakan surat dakwaan batal demi huikum tidak mengikat dan mempunyai  kekuatan  hukum  selama  tidak  dimaknai  sebagai  surat  dakwaan  yang telah ditetapkan  batal  atau  batal  demi  hukum  oleh  hakim,  Jaksa  Penuntut  Umum  dapat memperbaiki dan mengajukan kembali kedalam persidangan sebanyak 1 (satu) kali dan
jika penasihat hukum masih mengajukan keberatan atas hal tersebut, maka hakim akan segera melakukan pemeriksaan, pertimbangan dan memberi putusan bersamaan dengan pokok perkara dalam putusan akhir. Hal ini menunjukan bahwa tidak secara serta merta surat  dakwaan  batal  demi  hukum  diberikan  putusan  lepas,  namun  seharusnya  surat dakwaan tersebut dikembalikan untuk diperbaiki oleh Jaksa Penuntut Umum.
Putusan lepas dalam surat dakwaan batal demi hukum berdasarkan teori keadilan menghasilkan pendapat yang saling bersebrangan bak 2 (dua) mata pisau. Dalam teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles yakni bahwa keadilan dipersamakan dengan persamaan.  Namun  ia  membagi  persamaan  menjadi  2  (dua)  yakni  adanya  kesamaan numerik  dan  proporsional.  Kesamaan  numerik  memposisikan  semua  manusia  dalam persamaan.  Kesamaan  numerik  biasanya  mengacu  pada  hak-hak  dasar  fundamental manusia yang mana hak-hak tersebut dimiliki oleh semua manusia tanpa terkecuali, yang penerapannya tanpa diskriminasi.
Salah  satunya  yakni  asas  equality  before  the  law  bahwa  semua  orang  sama kedudukannya dalam hukum. Hak ini tentu dimiliki semua orang tanpa terkecuali, tanpa melihat latar belakang, sosial, agama maupun ras seseorang. Asas tersebut tentulah harus diberikan  kepada  setiap  orang  secara  adil  tanpa  terkecuali.  Sedangkan  kesamaan proporsional  ialah  hak  yang  diberikan  kepada  setiap  orang  tergantung  berdasarkan prestasi, kemampuan dan lain sebagainya sehingga orang-orang yang memiliki prestasi dan kemampuan yang sama harus diberikan hak yang sama pula (Amin, 2019).
Lebih  jauh  lagi,  Aristoteles  membagi  keadilan  menjadi  2  (dua)  yakni  keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan korektif diartikan sebagai bahwa setiap orang yang  memiiliki  prestasi  yang  sama  berhak  untuk  mendapatkan  proporsi  yang  sama. Dalam  hal  ini  ditarik  kesimpulan  bahwa  orang-orang  yang  sama  dari  segi  prestasinya diperlakukan secara sama dan orang akan diperlakukan berbeda untuk hal yang berbeda.
Sedangkan  keadilan  korektif  ialah  keadilan  yang  menuntut  adanya  ganti  rugi ataupun reparasi seperti sediakala sebagai upaya untuk mengembalingan keseimbangan saat terjadi sesuatu yang tidak adil. Hal-hal yang diterapkan pada konsep keadilan korektif ialah  bahwa  hukuman  diterapkan  sebagai  bentuk  tebusan  atas  kejahatan,  restitusi ditujukan untuk mengganti kerugian, ataupun hal-hal menguntungkan lain yang ditujukan untuk memulihkan kerugian ataupun kerusakan ekonomi (Adlhiyati dan Achmad, 2019).
Sehingga dalam hal ini, tindakan hakim yang memberikan putusan lepas karena dakwaan  batal  demi  hukum,  maka  sejatinya  dalam  perspektif  kesamaan  numerik  yang dikemukakan  oleh  Aristoteles,  maka  sejatinya  hakim  berusaha  untuk  menjaga  hak-hak terdakwa yang dijamin dalam Kuhap. Pasal 143 ayat (3) Kuhap yang menyatakan bahwa dakwaan  batal  demi  hukum  jika  tidak  memenuhi  syarat materil maka  sejatinya  Kuhap sedang berusaha untuk menjaga hak terdakwa agar tidak didakwa dengan dakwaan cacat secara materil yang memungkinkan merugikan terdakwa selama proses persidangan.
Hak terdakwa yang berusaha dijunjung dalam Pasal 143 ayat (3) Kuhap tersebut tentulah harus ditegakkan dan dipenuhi kepada setiap terdakwa tanpa terkecuali karena merupakan bentuk penerapan konkret dari asas equality before the law. Maka, dalam hal
ini, sejatinya hakim telah melindungi hak terdakwa dan telah menciptakan keadilan bagi terdakwa.
Namun,  disisi  lain,  hakim  juga  harus  berusaha  menegakkan  keadilan  korektif yakni  bahwasanya  perlu  adanya  upaya  untuk  mengganti  kerugian  dari  suatu  tindakan kejahatan baik berupa penjatuhan hukuman maupun ganti rugi yang harus dikeluarkan oleh  pelaku.  Maka,  dalam  hal  ini,  hakim  telah  menjalankan  konsep  keadilan  dalam perspektif kesamaan numerik namun tidak menjalankan keadilan korektif itu sendiri.
Dalam  kasus  ini,  seharusnya  demi  menegakkan  keadilan  dalam  perspektif numerik dan keadilan korektif maka seharusnya, hakim membatalkan dakwaan tersebut untuk  menjaga  terdakwa  didakwa  dari  dakwaan  yang  cacat,  namun  disisi  lain  perlu adanya  penegakan  keadilan  korektif  untuk  mengembalikan  keseimbangan  setelah kejahatan terjadi, yakni seharusnya hakim mengembalikan surat dakwaan kepada Jaksa Penuntut  Umum  untuk  diperbaiki  dan  pemeriksaan  dimulai  kembali  setelah  Jaksa Penuntut Umum memperbaiki surat dakwaannya secara layak.

## B. Upaya Penegak Hukum dalam Mengantisipasi Putusan Lepas yang disebabkan Surat  Dakwaan  Tidak  Jelas  Dan  Lengkap  (Studi  Putusan  Pengadilan  Tinggi Jakarta Nomor 253/PID.SUS/2021/PT.DKI)
Dalam sistem hukum Indonesia, hukum pidana dapat diartikan secara sempit dan dapat diartikan secara luas. Hukum pidana dalam arti sempit hanya merupakan hukum pidana  material  saja  yakni  berisi  norma-norma  yang  mengatur  mengenai  Tindakan- tindakan  yang  merupakan  Tindakan  pidana  dan  pidananya.  Sedangkan  hukum  pidana dalam arti luas teridiri dari hukum pidana (subtantif dan material) dan hukum acara pidana (hukum  pidana  formal).  Hukum  acara  pidana  di  Indonesia  secara  umum  telah  di  atur dikondifisikan  kedalam  satu  dokumen  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum acara pidana atau biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana.
Pengertian Penyelidikan, Penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Polisi Republik Indonesia (Polri) akan diterangkan sebagai berikut: 1. Penyelidikan
Penyelidikan  diatur  dalam  Pasal  1  angka  5  KUHAP  di  definisikan  sebagai serangkaian Tindakan/penyelidik  untuk  mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menuru cara yang diatur dalam undang-undang.
2. Penyidikan
Penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 Kuhap didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kuhap untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, dari uraian Pasal  1  angka  2  Kuhap  tersebut  jelas  bahwa  dalam  penyidikan  dugaan  adanya  tindak pidana sudah jelas dan dilakukannya penyidikan ditunjukan untuk mengumpulkan bukti dan guna menemukan tersangka.
3. Berita acara Pemeriksaan (BAP)
Berita  acara  Pemeriksaan  adalah  Catatan yang  berisi mengenai  semua  kejadian dalam penyidikan yang berhubungan dengan pemeriksaan di tingkat penyidikan berupa pemeriksaan terhadap tersangka, pemeriksaan terhadap saksi, pemeriksaan terhadap ahli dan penghentian penyidikan BAP ini dijadikan jaksa penuntut umum sebagai dasar untuk membuat  dakwaan,  Oleh  karena  itu  jaksa  penuntut  umum  harus  ikut  aktif  dalam menentukan arah penyidikan.
Jika  dirasah  Penyidikan,  yang  dilakukan  Penyidik  telah  selesai  harus  lansung melimpahkan  berkas  ke  Penuntut  Umum  agar  guna  membaawa  suatu  perkara  hukum yang lebih tinggi diatur dalam Pasal 110 KUHAP Pasal 1 yaitu: "dalam hal penyidikan telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum" Wewenang penuntut umum dalam pelimpahan berkas pidana berdasarkan  KUHAP,  yaitu  melakukan  prapenuntutan  dan  penuntutan.  Prapenuntutan bertujuan  menyempurnakan  penyidikan.  Penuntutan  dilakukan  dengan  melimpahkan perkara  ke  pengadilan  negeri  dengan  agar  segera  mengadili  perkara  disertai  surat dakwaan.
Surat  dakwaan  adalah  akta  yang  dibuat  oleh  jaksa  penuntut  umum  yang  diberi perumusan  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepada  terdakwa  berdasarkan  kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh jaksa penuntut umum(JPU). Untuk menunjukkan, bahwa surat dakwaan imerupakan akta otentik maka di atasnya tertulis  projustitia  atau  untuk  keadilan,  sebagai  pengganti materai.  Oleh  karena  merupakan  akta  otentik,  Semua  kata  di  dalamnya  harus  dapat dibuktikan.  Dalam Bahasa belanda disebacte ivan beschuldiging. tidak dapat dipisahkan dari fungsi jaksa atau penuntut umum. Surat idakwaan iadalah  isenjata  iutama  penuntut umum untuk menuntut seseorang ke pengadilan. Hakim memeriksa terdakwa berdasarkan surat dakwaan.
Upaya  hukum  ialah  hak  yang  terdapat  pada  terdakwa  ataupun  Jaksa  Penunt Umum  pada  saat  mereka  tidak  terima  terhadap  putusan  pengadilan,  sehingga  upaya hukum  ialah  bentuk  perlawanan  baik  dari  terdakwa  maupun  Jaksa  Penuntut  Umum berupa banding, kasasi ataupun peninjauan kembali yang prosedurnya telah ditetapkan dalam  KUHAP  (Maimunah,  2019:  6).  Adapun  macam-macam  upaya  hukum  yakni (Maimunah, 2019: 6):
1. Upaya Hukum Biasa a. Banding
Banding merupakan hak yang diberikan kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan tingkat pertama. Upaya banding ini  tidak  dapat  dilakukan  terhadap  putusan  bebas  murni,  tidak  murni  ataupun  putusan lepas.
b. Kasasi
Kasasi ialah upaya perlawanan terhadap putusan tingkat terakhir, yang mana hak ini  diberikan  kepada  terdakwa  dan  Jaksa  Penuntut  Umum.  Pemeriksaan  kasasi  ini
dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung.  Upaya  kasasi  ini  tidak  dapat  diberlakukan  bagi putusan bebas murni.
2. Upaya Hukum Luar Biasa a. Kasasi demi kepentingan hukum
Kasasi demi kepentingan hukum berlaku bagi semua putusan yang telah inkracht dari  pengadilan  selain  daripada  Mahkamah  Agung.  Upaya  ini  dapat  dimohonkan  oleh Jaksa Agung sebanyak satu kali.
b. Peninjauan kembali
Peninjauan kembali ini dapat dilakukan bagi semua putusan yang telah inkracht. Namun, upaya ini tidak berlaku untuk putusan bebas dan putusan lepas. Didalam Putusan pengadilan Tinggi Jakarta nomor 253/Pid.sus/2021/PT.Dki memutus Terdakwa Meskah Supriadi Lepas dikarenakan Penuntut umum tidak memasukan pasal 55 KUHP  karena tidak memenuhi persyaratan materil yang sudah di atur dalam Pasal 143 Ayat 2 KUHAP atas  kejadian  tersebut  seharusnya  Penegak  Hukum  dapat  mengantisipasi  Putusan lepas akibat  dakwaan  yang  tidak  jelas  dan  lengkap  dengan  cara  Koordinasi  antara  Penyidik yang membuat berkas perkara dan yang melimpahkan berkas tersebut ke Penuntut umum, setelah  diberikan  berkas  tersebut  penuntut  umum  lansung  mereview  berkas  tanpa menundahnya  untuk  melihat  apakah  berkas  tersebut  sudah  lanyak  atau  masih  harus dikembalikan kepada penyidik jika penuntut umum merasa berkas tersebut belom lanyak Penuntut Umum lansung menyerahkan kepada Penyidik dan memberikan saran-saran apa yang perlu dilengkapi.
Pada  kasus  ini,  Hakim  menjatuhkan  putusan  lepas  karena  dakwaan  batal  demi hukum yang mana seharusnya putusan yang dijatuhnya seyogyanya cukup menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dan berkas dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan tidak menjatuhkan putusan lepas. Namun, dikarenakan pada kasus ini, putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah putusan lepas, maka upaya hukum yang dapat kasasi demi kepentingan hukum (diajukan oleh Jaksa Agung) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 259 KUHAP.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pembahasan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwasanya  surat dakwaan  yang  diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  Studi  Putusan  Pengadilan Tinggi  Jakarta  Nomor  253/PID.SUS/2021/PT.DKI  merupakan  bentuk  surat  dakwaan yang tidak memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan SEJA 004/1993 seehingga berdasarkan Paaal 143 ayat (3) KUHAP dinyatakan batal demi hukum. Namun, dalam kasus ini, hakim menjatuhkan putusan lepas akibat surat dakwaan batal demi hukum, yang mana seharusnya surat dakwaan tersebut dikembalikan  dan  diberikan  kesempatan  untuk  diperbaiki  dan  dapat  diajukan  dalam persidangan  kembali  sebagaimana  yang  telah  dikuatkan  dengan  Putusan  MK  Nomor 28/PUU-XX/2022.
Sehingga dalam hal ini, berdasarkan teori keadilan dari Aristoteles terlihat bahwa hakim telah menjaga hak terdakwa untuk tidak didakwa dengan dakwaan cacat materil
sebagai bentuk pemenuhan keadilan dalam perspektif kesamaan numerik namun, disisi lain, putusan yang dijatuhkan hakim tidak mencerminkan keadilan korektif yang mana seharusnya diupayakan untuk mengembalikan keseimbangan setelah kejahatan dilakukan baik berupa penjatuhan hukuman maupun ganti kerugian.
Penegak Hukum dapat mengantisipasi Putusan lepas akibat dakwaan yang tidak jelas dan lengkap dengan cara Koordinasi antara Penyidik yang membuat berkas perkara dan  yang  melimpahkan  berkas  tersebut  ke  Penuntut  umum,  setelah  diberikan  berkas tersebut  penuntut  umum  lansung  mereview  berkas  tanpa  menundahnya  untuk  melihat apakah berkas tersebut sudah lanyak atau masih harus dikembalikan kepada penyidik jika penuntut  umum  merasa  berkas  tersebut  belom  lanyak  Penuntut  Umum  lansung menyerahkan  kepada  Penyidik  dan  memberikan  saran-saran  apa  yang  perlu dilengkapi.Namun, karena dalam putusan ini dijatuhkan putusan lepas maka upaya yang dapat dilakukan ialah kasasi demi kepentingan hukum.

## BIBLIOGRAFI
A,  Ganda  Yusuf.  (2019).  “Kewajiban  Menyampaikan  Surat  Dakwaan  Oleh  Penuntut Umum  Kepada  Terdakwa  Atau  Penasihat  Hukumnya”.  Jurist-diction,  2  (3),  891- 905.
Adlhiyati,  Zakki  dan  Achmad.  (2019).  “Melacak  Keadilan  Dalam  Regulasi  Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas dan John Rawls”. Undang: Jurnal Hukum, 2 (2), 409-431.
Amin,  Subhan.  (2019).  “Keadilan  Dalam  Perspektif  Filsafat  Hukum  Terhadap Masyarakat”. 8 (1), 1-10.
Disemadi,  Hari  Sutra.  (2022),  “Lensa  Penelitian  Hukum:  Esai  Deskriptif  tentang Metodologi Penelitian Hukum”. Journal of Judicial Review, 24 (2), 289-304.
Bahreisy, Budi. (2018). “Implementasi Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap  Kerugian  Negara  Dari  Tindak  Pidana  Korupsi”.  Jurnal  Legislasi Indonesia, 15 (2), 103-117.
Firmansyah,  Hery,  (2022).  Menuju  Keadilan  Substantif:  Analisis  Surat  Perintah Penghentian  Penyidikan  (SP3)  Sidang  Praperadilan  Tindak  Pidana  Korupsi. Yogyakarta: Genta Publishing, 2022.
Imani,  Dahriyanto.  (2016).  “Akibat  Hukum  Jika  Surat  Dakwaan  Dinyatakan  Obscuur Libel Oleh Hakim”. Lex Crimen, V (5), 28-36.
Jitmau, Sefnat, (2009). “Tinjauan Terhadap Fungsi Pelayanan Menurut Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2009  (Kajian  Terhadap  Fungsi  Pelayanan  Publik  Dibidang Infrastruktur  di  Kota  Jayapura  di  Era  Otonomi  Khusus)”.  Tesis.  Universitas Atmajaya Yogyakarta.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
Maimunah.  (2019).  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Putusan  Lepas  Dari  Segala  Tuntutan Hukum”. Journal of Law, 6 (1), 1-15
Mawey,  Andre  G.  (2016).  “Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum”. Lex Crimen, V (2), 82-90.
Muslih, M. (2013). “Negara Hukum Indonesia Dalam Teori Hukum Gustav Redbruch”. Legalitas, IV (1): 130-152.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XX/2022
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012
Sardari, Ahmad Asif dan Ja’far Shodiq. (2022). “Peradilan dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan dan Dasar Hukum”. JIFLAW: Journal of Islamic Family Law, 1 (1): 11-23.
Santoso, Hari Agus. (2021). “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU “PTB”. Jatiswara, 36 (3), 325- 334.
Sulistiyono, Adi dan Isharyanto. (2018). Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Prenadamedia Group.
Surat  Edaran  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  SE-004/J.A/11/1993  tentang Pembuatan Surat Dakwaan
Wijaya, Made Hendra. (2013). “Keberadaan Konsep Rule By Law (Negara Berdasarkan Hukum) di dalam Teori Negara Hukum The Rule of Law”. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 2 (3), 1-14.

## Copyright holder:
Bryan, Ade Adhari (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: