## PENERAPAN BUDAYA ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH
Oleh
Muhammad Akbar Agung Pratama 1 ,
Murtir Jeddawi 2 , Sampara Lukman 3
1) Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri
muhammad.akbaragung@yahoo.com
2, 3) Institut Pemerintahan Dalam Negeri

## Abstract
n the context of national development, the aspect of population is the basis for the achievement of development goals. However, in Banjarnegara District, there are tens of thousands residents who  do  not  yet  have  an  e-KTP.  This  is  caused  by  the  convoluted  process  of  population administration services. In the concept of management, one effort to encourage performance is to pay attention to the culture inherent in the organization that is able to have a positive influence on  employee  performance.  Therefore,  the  authors  conducted  research  related  to  the implementation of organizational culture in the Department of Population and Civil Registration of Banjarnegara Regency.
In this study, the authors used a qualitative method with an inductive approach. The focus of this study is the application of work culture, service performance, inhibiting factors in improving performance  and  implementing  organizational  culture.  This  study  selected  participants  in  the interview using purposive sampling method. In addition, a document study was also conducted.
The results showed that the  performance  of the service  had met the target targets of the service as outlined in the RPJMD. The first target is to improve the quality of excellent service to the community in the field of population and civil registration. The second target is to increase the orderly administration of the population of Banjarnegara. While in the context of the application of  organizational  culture  the  Office,  in  general,  has  carried  out  the  organizational  culture component in accordance with Robbins's theory. There are several factors why this can be applied, namely, first, is the size of the service organization that is not too large. Employee turnover in the scope  of  services  is  also  not  carried  out  too  often  so  that  the  organizational  culture  is  well embedded.
Keywords: organizational culture, performance, Population and Civil Registry Office

## Abstrak
alam pembangunan  nasional, aspek kependudukan merupakan dasar untuk tercapainya tujuan  pembangunan.  Akan  tetapi,  di  Kabupaten  Banjarnegara,  ada  puluhan  ribu  warga yang  belum  memiliki  e-KTP.  Hal  ini  disebabkan  oleh  berbelit-belitnya  proses  pelayanan administrasi  kependudukan.  Dalam  konsep  manajemen,  salah  satu  upaya  untuk  mendorong kinerja  adalah  dengan  memperhatikan  budaya  yang  melekat  pada  organisasi  tersebut  yang
I
D
mampu  memberikan  pengaruh  positif  terhadap  kinerja  pegawai.  Oleh  karena  itu,  penulis melakukan  penelitian  terkait  penerapan  budaya  organisasi  pada  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara.
Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Fokus  kajian  pada  penelitian  ini  adalah  penerapan  budaya  kerja,  kinerja  dinas,  faktor penghambat  dalam  peningkatan  kinerja  dan  penerapan  budaya  organisasi.  Penelitian  ini memilih  partisipan  dalam  wawancara  dengan  menggunakan  metode  purposive  sampling. Selain itu juga dilakukan kajian dokumen.
Hasil penelitian  menunjukkan bahwa kinerja dinas telah  memenuhi target sasaran dari dinas  yang  dituangkan  dalam  RPJMD.  Sasaran  pertama  adalah  meningkatnya  kualitas pelayanan prima kepada masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Sasaran kedua  adalah  meningkatnya  tertib  administrasi  kependudukan  masyarakat  Banjarnegara. Sementara  dalam  konteks  penerapan  budaya  organisasi  Dinas  secara  umum  telah melaksanakan komponen budaya organisasi sesuai dengan teori Robbins. Ada beberapa faktor penyebab hal tersebut bisa diterapkan, yakni pertama, adalah ukuran organisasi dinas yang tidak terlalu besar. Perputaran pegawai di lingkup dinas juga tidak terlalu sering dilaksanakan sehingga budaya organisasi tertanam dengan baik.
Kata kunci: budaya organisasi, kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## PENDAHULUAN
atu  jenis  pelayanan  publik  yang menjadi  sorotan  dan  konsentrasi pemerintah baik pusat maupun daerah adalah pelayanan administrasi kependudukan. Dalam pembangunan nasional,  aspek  kependudukan  merupakan dasar untuk tercapainya tujuan pembangunan,  oleh  karena  itu  wajib hukumnya pemerintah
melaksanakan pelayanan  kependudukan  dan  pencatatan sipil guna mendapatkan data kependudukan yang  valid  sebagai  dasar  pembuatan kebijakan  kependudukan  dan  kebijakan- kebijakan sektoral lainnya. Melalui pelaksanaan  otonomi  daerah  pemerintah memberikan wewenang kepada pemerintahan  daerah  untuk  melaksanakan urusan pelayanan administrasi
kependudukan dan catatan sipil.
Mengingat  vitalnya  peran  administrasi kependudukan  dan  tingginya  tuntutan pemenuhannnya  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  pemerintah  daerah  Kabupaten Banjarnegara berupaya untuk dapat memenuhi ekspektasi rakyat dan melaksanakan kewajibannya sebagai provider  pelayanan  publik.  Akan  tetapi
tingkat  kinerja  pelayanan  administrasi kependudukan  yang  dilaksanakan  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten  Banjarnegara  belum  optimal.
Dalam konsep manajemen, salah satu upaya untuk  mendorong  kinerja  adalah  dengan memperhatikan  budaya  yang  melekat  pada organisasi tersebut yang mampu memberikan  pengaruh  positif  terhadap kinerja pegawai.
Budaya  organisasi  yang  terbina  dengan baik  dalam  organisasi  akan  berkontribusi terhadap perilaku pegawai yang selanjutnya akan bermuara pada prestasi kerja pegawai. Dalam  organisasi,  implementasi  budaya dirupakan  dalam  bentuk  perilaku,  artinya perilaku  individu  dalam  organisasi  akan diwarnai  oleh  budaya  organisasi  yang bersangkutan. Perilaku pegawai yang sesuai dengan  budaya  organisasi  tersebut  akan memberikan efek pada meningkatnya kinerja pegawai, karena budaya perusahaan ditetapkan oleh manajemen demi mewujudkan visi dan misi perusahaan yang salah satunya adalah menciptakan kompetensi  pegawai  yang  berkinerja  tinggi. Dengan demikian budaya organisasi menjadi salah satu kriteria penting dalam
S
menentukan  pertumbuhan  dan  kesuksesan organisasi.
Sehubungan  dengan  fenomena  yang terjadi  sehingga  muncul  penilaian  sekilas bahwa  kualitas  pelayanan  administrasi kependudukan  masih  rendah  maka  penulis mengangkat  judul  dari  penelitian  ini,  yaitu: “Penerapan  Budaya  Organisasi  Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten  Banjarnegara  Provinsi  Jawa Tengah”.

## Identifikasi Masalah
Berdasarkan  fakta  yang  ada  dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan  pada  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara maka peneliti mengidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut.
a. Pelayanan  belum  optimal  meski  ada kebijakan  yang  sudah  diambil  untuk meningkatkan kinerja;
b. Pelimpahan  kewenangan  ke  kecamatan belum  menjadikan  pelayanan  yang optimal;
c. Pelayanan  administrasi  kependudukan terkesan  dipersulit,  terlihat  dari  waktu pelayanan  yang  tidak  sesuai  dengan standar  pelayanan  minimal  sehingga banyak  keluhan  masyarakat  mengenai pelayanan yang diberikan.

## Pembatasan Masalah
Permasalahan dan Penelitian ini dibatasi dengan  memperhatikan  fokus  dan  lokus penelitian,  adapun  penelitian  ini  dibatasi pada  permasalahan  yang  menitikberatkan pada  penerapan  budaya  organisasi  dalam upaya  meningkatkan  kinerja  aparat  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara,  khususnya  yang  berkaitan dengan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E- KTP).

## Perumusan Masalah
a. Bagaimana penerapan budaya organisasi dalam  peningkatan  kinerja  pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Banjarnegara  Provinsi  Jawa Tengah?
b. Faktor  apakah  yang  memengaruhi penerapan  budaya  organisasi  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil dalam  meningkatkan  kinerja  pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten  Banjarnegara  Provinsi  Jawa Tengah?
c. Upaya  apa  saja  yang  dilakukan  oleh Dinas  untuk  mengatasi  hambatan budaya organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan di
Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah?

## Maksud dan Tujuan Penelitian
Adapun  maksud  penelitian  ini  adalah untuk menganalisis budaya organisasi dalam meningkatkan
kinerja pelayanan administrasi  kependudukan  pada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Banjarnegara  Provinsi  Jawa Tengah  dalam  rangka  mewujudkan  tertib administrasi kependudukan.
Sementara,  tujuan  dari  penelitian  ini adalah:
a. Untuk  menganalisis  dan  memahami penerapan  budaya  organisasi  dalam pelaksanaan pelayanan Administrasi
Kependudukan pada   Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Banjarnegara  Provinsi  Jawa Tengah.
b. Untuk  mengetahui  faktor  yang  menjadi hambatan  budaya  organisasi  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil
dalam  meningkatkan  kinerja  pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten  Banjarnegara  Provinsi  Jawa Tengah.
c. Untuk mengetahui upaya sebagai solusi dari hambatan dalam Penerapan Budaya Organisasi Dalam Peningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah.

## Kegunaan Penelitian

## 1. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan  sumbangan  saran  serta informasi  khususnya  bagi  pemerintah Kabupaten Banjarnegara terutama Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil dalam  rangka  penerapan  budaya organisasi  dan  pencapaian  kinerja pelayanan  di  bidang  administrasi kependudukan.

## 2. Kegunaan Teoretis
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi  bagi  ilmu  pemerintahan terutama konsep-konsep yang berkaitan dengan pelaksanaan manajemen administrasi sektor publik serta mengembangkan  ilmu  pengetahuan khususnya  yang  berkaitan  dengan masalah  kependudukan  serta  dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk pendalaman penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan optimalisasi pendataan  penduduk,  khususnya  bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

## KAJIAN PUSTAKA
Penelitian
terdahulu menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh terhadap kinerja pada suatu organisasi. Yang membedakan  adalah  tingkat  pengaruhnya
ada yang biasa saja dan ada juga yang kuat. Penelitian  yang  akan  dilaksanakan  penulis memiliki  fokus  dan  tujuan  penelitian  yang hampir  sama.  Yang  membedakan  adalah bahwa  motode  penelitian  pada  penelitian terdahulu  banyak  menggunakan  metode kuantitatif.  Sedangkan,  pada  penelitian  ini akan digunakan metode penelitian kualitatif dengan  pendekatan  induktif.  Perbedaan metode ini tentunya akan memberikan sudut pandang  yang  berbeda  dengan  penelitan yang  sudah  ada.  Hal  ini  nantinya  akan memperkaya  literatur  terkait  budaya organisasi.

## Budaya Organisasi
Istilah  budaya  organisasi  sering  kali disebut  dengan  budaya  perusahaan  ketika konsep  ini  dibawa  kepada  korporasi. Sementara sering juga budaya organisasi ini disebut  dengan  budaya  kerja.  Hal  ini mempertimbangkan  kaitan  erat  antara budaya  organisasi  dengan  kinerja  sumber daya  manusia  dari  organisasi  tersebut. Semakin  kuat  budaya  organisasi  bisa dikatakan bahwa dorongan untuk
berprestasi  dari  sumber  daya  manusianya juga  akan  semakin  besar.  Pettgrew  dalam Sobirin  (2011)  mengungkapkan  bahwa budaya  organisasi  diartikan  sebagai  sebuah sistem  makna  yang  dipahami  dan  diakui secara  terbuka  dan  kolektif,  yang  berlaku untuk waktu dan kelompok tertentu.
Dari uraian di atas, nampak jelas terlihat bahwa  budaya  organisasi  erat  kaitannya dengan  kesepakatan  anggota  organisasi terhadap norma-norma atau aturan bersama yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan  yang  timbul dalam  suatu  organisasi.  Dapat  disimpulkan juga budaya organisasi merupakan seperangkat  asumsi  atau  sistem  keyakinan, nilai-nilai dan norma yang dianut oleh setiap anggota  organisasi  yang  dijadikan  sebagai pedoman  membentuk  dan  mengarahkan
perilaku  dalam  mengatasi  masalah  akibat adanya perubahan.
Menurut  Robbins  (2008),  budaya organisasi  memiliki  beberapa  indikator, sebagai berikut.
a. Inovasi dan pengambilan risiko:
berkaitan  dengan  sejauh  mana  para anggota  organisasi  atau  karyawan didorong  untuk  inovatif  dan  berani mengambil risiko.
b. Perhatian pada hal-hal  detail: berkaitan dengan  sejauh  mana  para  anggota organisasi  atau  karyawan  diharapkan mau memperlihatkan kecermatan,
analisis  dan  perhatian  terhadap  hal-hal yang detail (rinci).
c. Berorientasi  pada  hasil:  berkaitan dengan  sejauh  mana  manajemen  fokus pada hasil, bukan pada teknik dan proses yang  digunakan  untuk  mendapatkan hasil tersebut.
d. Orientasi pada orang: berkaitan dengan sejauh  mana  keputusan  manajemen memperhitungkan  efek  hasil  kepada orang-orang  di  dalam  organisasi tersebut.
e. Orientasi  pada  tim:  berkaitan  dengan sejauh  mana  kegiatan  kerja  organisasi
dilaksanakan dalam tim-tim kerja, bukan pada individu-individu.
f. Agresivitas:  sejauh  mana  orangorang dalam organisasi menunjukkan keagresifan  dan  kompetitif,  bukannya bersantai.
g. Stabilitas: sejauh mana kegiatan organisasi menekankan
dipertahankannya  status  quo  sebagai lawan dari pertumbuhan atau inovasi

## Kinerja
Kinerja  menurut  Suprihanto  dalam  Uno &  Lamatenggo  (2012:  62):  adalah  prestasi kerja,  yaitu  hasil  kerja  seseorang  karyawan selama  periode  tertentu  dibandingkan dengan  berbagai  kemungkinan,  misalnya standar,  target,  atau  kriteria  yang  telah ditentukan lebih dahulu dan telah disepakati bersama.
Sementara  menurut  Bastian  dalam Fahmi  (2011:  2)  kinerja  merupakan gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian pelaksanaan  suatu  kegiatan  atau  program atau  kebijaksanaan  dalam  mewujudkan sasaran,  tujuan,  misi,  visi  organisasi  yang tertuang  dalam  perumusan  skema  strategis
(strategic planning) suatu organisasi.
Gambar 1. Proses Terbentuknya Budaya Organisasi
Sumber: (Robbins, 2008)

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
Pada penelitian ini, penulis menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan  induktif.  Pendekatan  induktif merupakan cara berpikir untuk memberikan alasan yang dimulai dari pernyataanpernyataan spesifik untuk
menyusun  suatu  argumentasi  yang  bersifat umum  (Nazir,  2011).  Dengan  demikian, pendekatan induktif dapat dipahami sebagai suatu  cara  dalam  memecahkan  suatu problematik,  mulai  dari  kegiatan  mencari fakta,  nyata  dan  murni  dari  pengalaman
dalam  masyarakat,  dari  fakta  itu  ditarik simpulan yang bersifat umum.

## Sumber Data
Sumber data penelitian ini menggunakan sumber  data  sebagaimana  diklasifikasikan oleh Arikunto (2012), yaitu.:
a. Person, yaitu sumber data berupa orang. Sumber  data  pada  penelitian  ini  adalah aparat  pada  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  Kabupaten  Banjarnegara, yaitu  Kepala  Dinas,  Kepala  Bidang Pencatatan sipil,  Kepala seksi Kelahiran dan Kematian.

## KERANGKA PEMIKIRAN

## Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014
Perda Kabupaten Banjarnegara tentang Organisasi Perangkat Daerah
Pencapaian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
(Tertib Administrasi Kependudukan Bagi Seluruh Penduduk)
Gambar 2 Kerangka Pemikiran Penerapan Budaya Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kinerja Dinas Faktor Pendukung Faktor Penghamba t 1. Inovasi dan Pengambilan Resiko
2. Perhatian Pada Hal - Hal Detail 3. Berorientasi Pada Hasil 4. Orientasi Pada Orang 5. Orientasi Pada Tim 6. Agresivitas 7. Stabilitas 8. ( Robbins )
b. Place, yaitu sumber data berupa tempat yang  menyajikan  tampilan  berupa keadaan  diam  dan  bergerak.  Yang menjadi tempat ataupun lokasi penelitian ini adalah Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kabupaten Banjarnegara.
c. Paper,  yaitu  sumber  data  yang menyajikan  tanda-tanda  berupa  huruf, angka,  gambar  atau  simbol-simbol  lain yang  diperoleh  dari  dokumentasi.
Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah berupa Undang-undang, Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan Daerah  yang  berkaitan  dengan  kinerja Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil dalam  pelayanan  pembuatan  akta kelahiran  di  Kabupaten  Banjarnegara. Fokus Penelitian
Tabel 1. Lingkup Penelitian
Fokus Kajian Aspek Kajian Penerapan Budaya Kerja 1. Inovasi dan pengambilan risiko 2. Perhatian terhadap detail 3. Orientasi pada hasil 4. Orientasi pada manusia 5. Orientasi pada tim 6. Agresivitas 7. Stabilitas Faktorpenghambat budaya organisasi dalam meningkatkan kinerja 1. Faktor kelemahan 2. Faktor Ancaman Upaya  yang  dilakukan aparat dalam mengatasi hambatanhambatan 1. Internal Organisasi 2. E k s t e r n a l
Organisasi
Sumber: Robbins, 2008 (diolah penulis)

## Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian
Teknik  pengumpulan  data  yang  penulis gunakan  untuk  mendapatkan  data,  yaitu, dengan  menggunakan  metode  wawancara dan dokumentasi.

## a. Wawancara
Wawancara  yang  akan  digunakan  penulis adalah  dengan  pedoman  wawancara semi
terstruktur, di mana pelaksanaannya lebih bebas, oleh karena itu permasalahan yang ditemukan secara lebih  terbuka  melalui  pendapat  dan ideide dari pihak yang diwawancara. Jadi jawaban  yang  diperoleh  diharapkan memiliki  keterangan  yang  lengkap  dan mendalam.
Cara menentukan partisipan dalam wawancara dengan menggunakan metode purposive sampling.

## b. Dokumentasi
Menurut Arikunto (2010: 201), Dokumentasi adalah  ‘metode  yang  dilaksanakan  oleh peneliti  untuk  meneliti  benda-benda tertulis,  seperti  buku-buku,  majalah, dokumen,  peraturan-peraturan,  notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.

## Teknik Penentuan Keabsahan Data
Sebagai cara untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian digunakan teknik triangulasi data. Teknik ini menggunakan sesuatu dari eksternal data itu guna  mengecek  dan  membandingkan  data tersebut (Moleong, 2009).
Lebih  lanjut,  triangulasi  meliputi  empat aspek,  yakni:  (1)  triangulasi  metode,  (2) triangulasi  antar-peneliti  (jika  penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber  data,  dan  (4)  triangulasi  teori  ( Moleong,  2009).

## Teknik Analisis Data
Dalam  menganalisis  data  penulis menggunakan  tiga  tahapan,  yaitu  Reduksi Data  (Data  Reduction),  Penyajian  Data (Display Data). dan Penarikan Simpulan Data.

## Lokasi dan Jadwal Penelitian
Penelitian  mengambil  lokasi  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Banjarnegara  Provinsi  Jawa Tengah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sejarah  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Lembaga  Catatan  Sipil  di  Indonesia merupakan kelanjutan dari Lembaga Catatan Sipil pada zaman Pemerintahan Belanda yang dikenal dengan nama
Bugerlijke  Stand (BS),  yaitu  lembaga  yang ditugasi untuk memelihara daftar-daftar atau catatan-catatan  untuk  pembuktian  status atau peristiwa-peristiwa penting bagi Warga Negara  seperti  Kelahiran,  Perkawinan,  dan Kematian.  Catatan  Sipil  adalah  catatan  yang menyangkut  kedudukan  hukum  seseorang. Hal  itu  penting  karena  Indonesia  adalah negara  hukum  sehingga  setiap  kedudukan Warga  Negara  harus  jelas  dan  pasti  karena setiap  peristiwa  akan  membawa  akibat hukum  bagi  kehidupan  orang  yang bersangkutan,  orang  lain  atau  pihak  ketiga. Pencatatan  yang  dilakukan  oleh  Lembaga Catatan  Sipil  merupakan  data-data  tentang kependudukan  yang  dapat  dijadikan  bukti otentik sehingga kedudukan hukum seseorang menjadi jelas.

## Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara
Keberadaan  Disdukcapil  kabupaten
Banjarnegara berawal dari sebuah sub bagian
di Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara, yaitu Sub Bagian Catatan Sipil pada 1992. Pada saat itu Sub Bagian Catatan Sipil  masih  berada  di  bawah  Bagian Pemerintahan.  Pada  tahun  2001  bergabung dalam Dinas Kependudukan masuk pada Sub Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil berkantor  di  Jl.  A.  Yani  No.  7  Banjarnegara.
Sub Bagian Kependudukan dan Catatan sipil berdiri sendiri menjadi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil pada 2004 berdasarkan  Perda  Nomor  24  Tahun  2003. Kemudian  dengan  adanya  Perda  Nomor  16 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas-dinas Kabupaten  Banjarnegara,  Kantor  tersebut berubah  menjadi  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Banjarnegara yang  terdiri  dari  Bidang  Pencatatan  Sipil,
Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pengelolaan Informasi Kependudukan. Struktur  organisasi  ini  ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Tahun  2016  tentang  Kedudukan,  Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Banjarnegara.

## Kinerja Dinas
Kinerja  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Banjarnegara sebagaimana  dituangkan  dalam  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Dukcapil 2018 diklasifikasikan ke dalam dua sasaran dan lima indikator.
Sasaran  pertama  adalah  meningkatnya kualitas pelayanan prima kepada masyarakat di  bidang  kependudukan  dan  pencatatan sipil.  Pada  sasaran  ini  terdiri  dari  dua indikator, yakni:

## 1. Survei Kepuasan Masyarakat
Apabila  dibandingkan  antara  target  dan realisasi  kinerja  tahun  ini,  pada  indikator kinerja survei kepuasan masyarakat tercapai
Tabel 2 Survei Kepuasan Masyarakat
dengan  nilai  81,60,  dapat  digambarkan sebagai berikut.
INDIKATOR KINERJA TARGET 2018 % REALIS- ASI 2018 % CAPA- IAN (%) S u r v e i K e p u a s a n Masyara kat 78 81,60 104,61 Sumber :  LAKIP Dinas Dukcapil,  2018 Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  14 Tahun  2017  tentang  Pedoman  Penyusunan Survei  Kepuasan  Masyarakat.  Pedoman  ini menggantikan  pedoman  sebelumnya  dalam Permen-PAN RB No. 16 Tahun 2014 tentang
Pedoman  Survei  Kepuasan  Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Dalam Permen-PAN No. 14 Tahun 2017 disebutkan  bahwa  SKM  ini  bertujuan  untuk mengukur  tingkat  kepuasan  masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas  penyelenggaraan  pelayanan  publik. Unsur-unsur  yang  menjadi  fokus  dalam pelaksanaan  Survei  Kepuasan  Masyarakat terdiri  dari  sembilan  unsur,  di  mana perolehan hasil survei di setiap unsur dapat dilihat dari tabel 3.
Sumber :  LAKIP Dinas Dukcapil,  2018
Sementara  hasil  survei  kepuasan masyarakat dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Gambar 4:
Gambar 3. SOTK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara.

## Gambar 4
Hasil survei kepuasan masyarakat dari
tahun ke tahun
Sumber: LAKIP Dinas Dukcapil, 2018 Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) fluktuatif  dari  tahun ketahun.  Hal  ini  menggambarkan  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  dari tahun ke tahun terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Apabila  dibandingkan  antara  realisasi kinerja  sampai  dengan  tahun  ini  dengan
target RPJMD yang terdapat dalam dokumen perencanaan  strategis  organisasi,  dapat digambarkan sebagai berikut.
Tabel 4 INDIKATOR KINERJA TARGET 2018 % REALIS- ASI 2018 % CAPAIAN ( % ) Survei Kepuasan Masyarakat 96 81,60 85 Sumber :  LAKIP Dinas Dukcapil,  2018
Indikator  kinerja  telah  mencapai  85% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD atau dapat dikatakan memuaskan. Keberhasilan indikator kinerja ini didukung/
Tabel 3 Hasil Kuesioner Evaluasi Layanan
NO UNSUR PELAYANAN NILAI UNSUR PELAYANAN KINERJA UNSUR PELAYANAN BOBOT (3)*(5) 1 Persyaratan Pelayanan 3,24 Baik 0,111 0 , 36 2 Sistem, mekanisme dan prosedur 3,15 Baik 0,111 0 , 35 3 Waktu Pelayanan 2,90 Baik 0,111 0 , 32 4 Biaya/tarif pelayanan 3,59 Sangat Baik 0,111 0 , 40 5 Produk layanan 3,27 Sangat Baik 0,111 0 , 36 6 Kompetensi pelaksana 3,28 Sangat Baik 0,111 0 , 36 7 Perilaku pelaksana 3,43 Sangat Baik 0,111 0 , 38 8 Penanganan pengaduan, saran, dan masukan 3,33 Sangat Baik 0,111 0 , 37 9 Sarana dan prasarana 3,22 Baik 0,111 0 , 36 Nilai Indeks 3 , 26 Nilai IKM 81 , 60 Mutu pelayanan A Kinerja unit pelayanan Sangat Baik
0 50 100 2014 2015 2016 2017 2018
disebabkan  oleh  beberapa  hal  sebagai berikut.
1. Peningkatan kinerja petugas pelayanan 2. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana administrasi perkantoran
3. Publikasi  standar  pelayanan  kepada pengguna  layanan  sehingga  pengguna layanan  dapat  memahami  standar pelayanan  untuk  masing-masing  jenis layanan.
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan  survei  kepuasan  masyarakat antara lain sebagai berikut.
1. Pelaksanaan  survei  dilakukan  secara manual  sehingga  responden  masih  bisa dipengaruhi oleh pihak lain.
2. Komitmen  pimpinan  perangkat  daerah masih kurang begitu peduli.
3. Hasil survei kepuasan masyarakat belum dijadikan umpan balik untuk peningkatan pelayanan publik.
Terhadap  kendala  tersebut  langkah  dan strategi yang akan dilakukan adalah dengan membangun  aplikasi  survei  kepuasan masyarakat, menjadikan hasil survei sebagai dasar penganggaran.
Indikator  kinerja  survei  kepuasan masyarakat  dicapai  dengan  melaksanakan empat program berikut.
1. Program   pelayanan administrasi perkantoran
2. Program  peningkatan  sarana  dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4. Program  mengintensifkan  penanganan pengaduan masyarakat;
Output  kegiatan  ini  berupa  nilai  survei kepuasan masyarakat.

## 2.  Nilai  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (SAKIP)
Apabila  dibandingkan  antara  target  dan realisasi  kinerja  tahun  ini,  pada  indikator kinerja  Nilai  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (SAKIP)  sudah  tercapai  dengan nilai B, dapat digambarkan sebagai berikut.

## Tabel 5
INDIKATOR KINERJA TARGET 2018 REALIS- ASI 2018 CAPA- IAN (%) N i l a i
Akuntabilitas
K i n e r j a I n s  t  a  n  s  i Pemerintah (SAKIP) CC B Melebihi Target
Sumber :  LAKIP Dinas Dukcapil,  2018
Dalam  rangka  mendorong  terciptanya akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah sebagai  salah  satu  prasyarat  untuk terciptanya  pemerintah  yang  baik  dan terpercaya.  Maka  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil mengukur indikator kinerja melalui  penilaian  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Nilai  tersebut  diperoleh  dari  hasil evaluasi  SAKIP  oleh  Inspektorat  Kabupaten Banjarnegara  yang  berpedoman  pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.12 Tahun 2015, dengan beberapa komponen penilaian yang meliputi: Perencanaan Kinerja;
Pengukuran  Kinerja;  Pelaporan  Kinerja; Evaluasi  internal  dan  Pencapaian  Kinerja. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian  terhadap  seluruh  komponen manajemen kinerja yang dievaluasi.
Sebagaimana  dalam  Laporan  Hasil  Evaluasi Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah Tahun  2017  Nomor:  700/12/LHE/2018 tanggal  27  September  2018,  Inspektorat Kabupaten  Banjarnegara  ditugaskan  untuk melaksanakan  evaluasi  atas  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  pada  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  pada 2017.
Apabila  dibandingkan  antara  realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun  lalu,  yaitu  2016  dan  2017,  dapat digambarkan sebagai berikut.
Tabel 6 INDIKATOR KINERJA REALISASI 2014 2015 2016 2017 2018 N i l a i Akuntabilitas K i n e r j a I n s  t  a  n  s  i Pemerintah (SAKIP) - - C CC B Sumber : LAKIP Dinas Dukcapil, 2018 Secara kuantitatif, terdapat
kecenderungan (trend) fluktuatif dari  tahun ke  tahun.  Dari  data  di  atas,  maka  dapat disimpulkan bahwa realisasi atas target yang telah  ditetapkan  capaiannya  meningkat sampai  pada  level  B.  Di  mana  pada sebelumnya, yaitu evaluasi AKIP tahun 2017 perolehan  nilai  SAKIP  hanya  52,88  dengan kategori CC atau cukup menjadi 67,61 dengan kategori  B  atau  Baik,  pada  evaluasi  AKIP 2018.
Sasaran  kedua  adalah  meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat  Banjarnegara.  Analisis  capaian kinerja pada sasaran 2, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang dijabarkan diukur dengan tiga indikator kinerja berikut. 1. Persentase  penyelesaian  administrasi kependudukan (adminduk) 2. Persentase pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu 3. Persentase pendayagunaan sistem informasi  kependudukan  yang  dapat diakses masyarakat Adapun pencapaian target dari masingmasing  indikator  kinerja  dapat diuraikan sebagai berikut.

## 1.  Persentase  penyelesaian  administrasi kependudukan (adminduk)
Apabila  dibandingkan  antara  target  dan realisasi  kinerja  tahun  ini,  pada  indikator kinerja Persentase penyelesaian administrasi kependudukan (adminduk) tercapai sebesar 75 ,56%, dapat digambarkan sebagai berikut.

## Tabel 7
INDIKATOR KINERJA TARGET 2018 % REALIS- ASI 2018 % CAPAIAN ( % ) P e r s e n t a s e penyelesaian administrasi kependudukan ( Adminduk ) 92 75,56 82 , 34
Sumber :  LAKIP Dinas Dukcapil,  2018
Realisasi  sebesar  75,56  dihitung  dari ratarata persentase perhitungan kepemilikan KTP elektronik, kepemilikan kartu keluarga, kepemilikan  akta  kelahiran  0-18  tahun,  dan percetakan akta-akta pencatatan sipil selain akta  kelahiran.  Berdasarkan  tabel  di  atas dapat  dilihat  bahwa  pada  Tahun  2018, prosentase penyelesaian administrasi kependudukan  (adminduk)  belum  tercapai sesuai  target  yang  ditetapkan.  Dikarenakan kegiatan  percetakan  Kartu  Identitas  Anak (KIA) belum dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan.
Sebagai  informasi  bahwa  dalam  rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan  sejalan  dengan  tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional,  memenuhi  standar  teknologi informasi,  dinamis,  tertib,  dan  tidak diskriminatif  dalam  pencapaian  standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan  kependudukan,  perlu  diukur dengan  indikator  kinerja  secara  berkala. Indikator  yang  dimaksud  adalah  indikator yang mengukur kinerja tentang Administrasi Kependudukan (adminduk).
Sesuai  UU  23  Tahun  2006  tentang
Administrasi Kependudukan yang dimaksud Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam  penerbitan  dokumen  dan  Data Kependudukan melalui Pendaftaran
Penduduk,  Pencatatan  Sipil,  pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan  hasilnya  untuk  pelayanan publik  dan  pembangunan  sektor  lain. Administrasi  kependudukan  terdiri  dari kepengurusan KTP elektronik, kartu keluarga,  akta  kelahiran  dan  akta-akta pencatatan sipil lainnya selain akta kelahiran.

## 2. Persentase
pembangunan
dan pengoperasian SIAK secara terpadu
Apabila  dibandingkan  antara  target  dan realisasi  kinerja  tahun  ini,  pada  indikator kinerja  Persentase  pembangunan  dan pengoperasian SIAK secara terpadu tercapai sebesar  100,  dapat  digambarkan  sebagai berikut.
Tabel 8 INDIKATOR KINERJA TAR- GET % REAL- ISASI % CAPA- IAN (%) Persentase pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu 100 100 100
Sumber : LAKIP Dinas Dukcapil, 2018
Pencapaian  itu  diperoleh  100  %  karena dalam  rangka  memberikan  pelayanan dokumen adminduk, jaringan SIAK berperan utama dalam membantu berbagai pekerjaan mengenai  pendaftaran  kependudukan  yang sesuai  dengan  standar  yang  diperlukan bahkan  pemerintah  merumuskan  sebuah kebijakan  baru,  yaitu  Sistem  Informasi Administrasi  Kependudukan  (SIAK)  dengan perkembangan  versi  yang  setiap  tahun mengalami  peningkatan.  SIAK  merupakan suatu  sistem  informasi  berbasis  web  yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standardisasi khusus yang bertujuan  menata  sistem  administrasi  di bidang  kependudukan  sehingga  tercapai tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas  di  jajaran  Pemerintah  Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di dalam menyelenggarakan layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Apabila  dibandingkan  antara  realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun  lalu  dan  beberapa  tahun  terakhir, dapat digambarkan sebagai berikut.

## Tabel 9
INDIKATOR KINERJA REALISASI 2014 2015 2016 2017 2018 Persentase pembangunan dan pengo- p e r a s i a n SIAK secar a terpadu 100 100 100 100 100
Sumber :  LAKIP Dinas Dukcapil,  2018
Apabila  dibandingkan  antar  target  dan realisasi  pada  -tahun  sebelumnya  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  di  bidang Pengelolaan Informasi Administrasi KependudukaN  (PIAK)  setiap  tahun  dapat dikatakan berhasil 100% karena pengelolaan
SIAK  dilakukan  secara  continue  dengan anggaran yang cukup.
Apabila  dibandingkan  antara  realisasi kinerja  sampai  dengan  tahun  ini  dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen  perencanaan  strategis  organisasi, dapat digambarkan sebagai berikut.
Tabel 10 INDIKATOR KINERJA TARGET 2022 % REALIS- ASI 2018 % CAPAIAN (%) Persentase pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu 100 100 100 Sumber : LAKIP Dinas Dukcapil, 2018
Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan  target  jangka  menengah  telah mencapai  100%,  karena  perkembangan sistem informasi administrasi kependudukan selalu  di  upgrade  mengikuti  perubahan  di pusat.

## 3.  Persentase  pendayagunaan  sistem informasi  kependudukan  yang  dapat diakses masyarakat
Apabila  dibandingkan  antara  target  dan realisasi  kinerja  tahun  ini,  pada  indikator kinerja  Persentase  pendayagunaan  sistem informasi kependudukan yang dapat diakses masyarakat tercapai 100, dapat digambarkan sebagai berikut.
Tabel 11
INDIKATOR KINERJA TARGE T % REALIS - ASI % CAPAIA N (%) Persentase pendayagunaa n sistem informasi kependuduka n yang dapat diakses masyarakat 100 100 100
Sumber : LAKIP Dinas Dukcapil, 2018 Indikator  ini  mencapai  100%  sesuai target  yang  telah  ditetapkan  karena meningkatnya  pelayanan  publik  pada masyarakat  termasuk  menyediakan  layanan akses  informasi  seputar  kependudukan kepada  masyarakat,  pendayagunaan  sistem informasi kependudukan yang dapat diakses masyarakat berjalan dengan baik.
Apabila  dibandingkan  antara  realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun  lalu  dan  beberapa  tahun  terakhir, dapat digambarkan sebagai berikut.

## Tabel 12
INDIKATOR KINERJA REALISASI 2014 2015 2016 2017 2018 Persentase pendayagunaan sistem i n f o r m a s i kependudukan yang dapat  diakses masya- rakat 100 100 100 100 100
Sumber :  LAKIP Dinas Dukcapil,  2018 Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) meningkat  apabila dibandingkan  dengan  beberapa  tahun  yang lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan akses informasi kependudukan  kepada  publik  setiap  tahun
dapat  dikatakan  berhasil  100%  karena pengelolaan sistem informasi kependudukan dilakukan secara continue dengan anggaran yang cukup.
Tabel 13 INDIKATOR KINERJA TAR- GET % REAL- ISASI % CAPA- IAN (%) Persentase pendayagunaan sistem informasi kependuduk  an yang dapat diakses masya- rakat 100 100 100 Sumber :  LAKIP Dinas Dukcapil,  2018
Tabel 13 di atas membandingkan antara realisasi  kinerja  sampai  dengan  tahun  ini dengan  target  jangka  menengah  yang terdapat  dalam  dokumen  perencanaan strategis organisasi.
Berdasar  tabel  di  atas  indikator Persentase pendayagunaan sistem informasi kependudukan yang dapat diakses masyarakat jika dibandingkan dengan target RPJMD  sudah  mencapai  100%  hal  ini dikarenakan kerja sama dan koordinasi yang baik antar personel yang menangani data dan sistem akses kependudukan untuk masyarakat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Penerapan Budaya Organisasi
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menilai penerapan  budaya  organisasi  di  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara  dengan  mengacu  pada  teori dari  Robbins.  Menurut  Robbins,  budaya organisasi  meliputi  tujuh  aspek  yang  akan dijabarkan di bawah ini:

## 1. Inovasi dan Pengambilan Resiko
Hasil penelitian oleh penulis menunjukkan bahwa secara umum, dari
informan, menyampaikan bahwa mereka siap mengambil risiko dalam melakukan pekerjaan  yang  menjadi  tanggung jawabnya.  Mereka  menyatakan  bahwa sudah  menjadi  satu  kesatuan  yang melekat antara risiko dengan pekerjaan. Lebih  lanjut,  ada  delegasi  kewenangan yang  sangat  terlihat,  sehingga  memang ada  kepercayaan  penuh  dari  pimpinan terhadap  bawahan  dalam  penyelesaian pekerjaan.
Kepala  seksi  identitas  penduduk menyampaikan bahwa:
“Di  sini  bawahan  diberi  keleluasaan dalam  menyelesaikan  pekerjaan.  Tidak terlalu ribet dalam hal hierarki. Jadi kita enak kerjanya tidak terlalu kaku”.
2. Perhatian terhadap Detail
Dalam kaitannya dengan aspek yang satu ini,  terlihat  bahwa  secara  keseluruhan dinas  telah  memiliki  target  serta pembagian  tugas  yang  sangat  baik.  Hal ini  membantu  para  pekerja  dalam menyelesaikan  apa  yang  menjadi  tugas dan kewajibannya. Adanya visi misi serta target  kinerja  tahunan  menjadikan kejelasan  bagi  pekerja  terkait  apa  yang harus mereka kerjakan. Hal ini termasuk juga  adalah  arahan  yang  jelas  dari pimpinan  baik  yang  tertulis  maupun tidak tertulis. Dinas Kependudukan dan Catatan  Sipil  setiap  hari  mengawali kegiatan dengan apel pagi. Di dalam apel pagi  ini  disampaikan  kebijakan  dan arahan baik yang sifatnya rutin maupun kegiatan  incidental  serta  kebijakan strategis  dari  pimpinan  dinas  maupun pimpinan kabupaten yang terkait dengan administrasi  kependudukan.  Selain  itu, adanya  rapat  rutin  dan  rapat  evaluasi selalu mampu menjadi media yang baik dalam  penyamaan  persepsi  serta  arah tujuan  pelaksanaan  pekerjaan.  Adanya evaluasi  juga  menuntut  pegawai  untuk selalu  menyelesaikan  pekerjaan  dengan akurat sesuai target.

## 3. Orientasi Hasil
Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kabupaten  Banjarnegara  selama  ini selalu  mengutamakan  hasil  kerja  yang optimal.  Hal  ini  terlihat dari  bagaimana dinas  selalu  berupaya  meningkatkan kinerjanya  (terlihat  pada  poin  kinerja). Upaya sebagaimana disampaikan di poin sebelumnya  dengan sistem  jemput  bola adalah  indikasi  bagaimana  dinas  telah berupaya  menyusun  strategi  untuk mendapatkan  hasil  yang  maksimal dengan  cara  yang  efektif.  dan  memang terbukti  bahwa  terjadi  peningkatan kinerja  dinas  setelah  diterapkan  sistem jemput  bola  itu.  Selain  itu,  di  tengah keterbatasan dukungan anggaran, dinas berupaya  mengutamakan  pelayanan dibanding  fasilitas  untuk  pejabat.  Salah satunya  kegiatan  jemput  bola  yang diimplementasikan sering kali menggunakan  kendaraan  dinas  dari pejabat dikarenakan kendaraan operasional yang tidak memadai. Bahkan untuk daerah-daerah yang tidak memungkinkan  menggunakan  mobil, petugas  rela  menggunakan  kendaraan roda dua pribadinya.

## 4. Orientasi Individu
Kondisi  yang  disampaikan  pada  poin sebelumnya juga mengindikasikan bagaimana dinas memiliki orientasi pada individu.  Dinas,  tidak  membiarkan pegawainya  bekerja  sendiri  tanpa dukungan  dari  instansi.  Penyediaan bahan bakar dan dukungan trasnportasi lainnya  menunjukkan  perhatian  yang diberikan kepada pegawai dinas. Di sisi lain,  kesediaan  pegawai  menggunakan kendaraan pribadi menunjukkan bahwa pegawai berusaha menyelesaikan pekerjaan  dengan  sungguh-sungguh. Selain  itu,  ada  kesadaran  penuh  dari pegawai  bahwa  kinerja  individu  akan memberikan dampak pada kinerja dinas secara lebih luas.

## 5. Orientasi terhadap Tim
Orientasi  terhadap  tim  di  lingkungan dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kabupaten Banjarnegara tercermin dari kuatnya kerja sama antar pegawai. Salah satunya terlihat dari bagaimana pelaksanaan  pelayanan  terutama  ketika proses “jemput bola” dilaksanakan. Tim yang turun ke lapangan mampu bekerja dengan  baik  hanya  karena  mereka bekerja  secara  tim  bukan  hanya  fokus pada  individu.  Selain  itu,  kejelasan proses  komunikasi  dan  koordinasi memudahkan  kerja  tim.  Begitu  juga apabila  ada  permasalahan,  solusi  selalu dipikirkan  bersama  yang  melibatkan semua  pihak,  mulai  dari  pimpinan sampai dengan staf.

## F. Agresivitas
Sementara, pada poin agresivitas, di satu sisi pegawai menyatakan bahwa mereka akan melakukan pekerjaan yang memang  menjadi  tugas  pokoknya. Mereka  menyampaikan  bahwa  mereka tidak  akan  menyelesaikan  tugas  lain yang  bukan  menjadi  tugas  pokoknya apabila tidak diminta oleh pimpinan atau rekan  kerjanya.  Lebih  lanjut,  instansi hanya  memiliki  SOP  tetapi  tidak memiliki aturan yang mengatur tentang apa  yang  boleh  dan  tidak  boleh dilakukan  di  luar  kegiatan  yang berkenaan dengan pekerjaan.

## 6. Stabilitas
Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil menekankan  bahwa  semua  pegawai adalah satu keluarga. Hal ini menjadikan adanya  rasa  saling  memiliki  dan berdampak  pada  perspektif  pegawai. Mereka merasa bahwa mereka bukanlah alat  yang  dipergunakan  oleh  pimpinan ataupun  dinas,  sehingga  pada  akhirnya pegawai  merasa  nyaman  bekerja  di dinas. Selain itu, dinas sering
mengadakan family gathering tiap akhir tahun meskipun dalam skala sederhana.

## Faktor yang Memengaruhi Penerapan Budaya Organisasi
Hasil  penelitian  menggunakan  teori
Robbins menunjukkan terimplementasikannya budaya kerja dengan baik  di  lingkungan  dinas  terkait.  Ada beberapa  pendukung  kuatnya  budaya organisasi di lingkungan dinas.
a. Ukuran  organisasi  dinas  yang  tidak terlalu  besar.  Hal  ini  berdampak  pada hubungan  yang  lebih  dekat  satu  sama lain di dinas.
b. Dinas ini sudah berdiri sejak lama. Hal ini menyebabkan  budaya  organisasi  yang sudah tertanam dalam waktu yang relatif panjang.
c. Perputaran  pegawai  di  lingkup  dinas juga  tidak  terlalu  sering  dilaksanakan. Hal  ini  berpengaruh  pada  kedekatan antar pegawai dan rasa saling memiliki. Di  sisi  lain,  perputaran  pegawai  tetap dilaksanakan untuk menjaga antusiasme dan semangat kerja serta motivasi kerja guna menghindari kebosanan.
d. Pemberian contoh.
Penerapan  budaya  merupakan  proses  yang melibatkan  seluruh  organisasi,  tetapi harus  dimulai  dari  atas.  Setiap  anggota perlu secara aktif mengejar tujuan yang sama, atau inisiatif tidak akan bertahan. Seperti  yang  disampaikan  oleh  kepala dinas, yakni:
"Jika Anda tidak memimpin dengan memberi contoh,  Anda  tidak  bisa  mengharapkan orang lain melakukan pekerjaan itu."
e. Budaya  organisasi  menjadi  strategi melalui eksekusi.
Eksekusi  adalah  cara  memanfaatkan kekuatan  organisasi  untuk  benar-benar mewujudkan  strategi  itu.  Semakin
selaras budaya, semakin mudah transisi strategi dari rencana ke tindakan.
f. Melibatkan setiap karyawan.
Kepala dinas dalam interview -nya menyatakan bahwa “salah satu pelajaran pertama yang saya pelajari adalah bahwa setiap  orang  terlibat  dalam  budaya, termasuk saya.” Karena budaya dibangun  berdasarkan  tindakan  dan sikap setiap orang yang berpartisipasi di dalamnya,  seluruh  organisasi  harus secara  aktif  bekerja  bersama  untuk mewujudkannya.
Akan tetapi kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih memilih menyebut hal  tersebut  sebagai  tantangan  daripada hambatan. Hal tersebut di antaranya sebagai berikut.
a. Mempertahankan  budaya  organisasi. Tantangan  utama  bagi  organisasi  mana pun  adalah  mempertahankan  budaya organisasi  yang  sehat.  Adalah  tindakan pegawai  sendiri  yang  mencerminkan budaya  organisasi,  dan  sangat  penting untuk tetap menjadi elemen pemersatu. Mempertahankan  budaya  organisasi akan  memerlukan  tingkat  keterlibatan pegawai.  Lebih  baik  lagi,  jika  ada kesesuaian yang nyata antara nilai-nilai organisasi dan nilai-nilai anggotanya, hal ini  akan  berdampak  pada  peningkatan signifikan  dalam  keseluruhan  tingkat kepuasan kerja.
b. Memperkuatnya  setiap  saat.  Budaya organisasi  juga  harus  selalu  diwakili  di seluruh organisasi. Nilai-nilai kita, etika, dan  bahkan  lingkungan  kerja  umum harus  hadir  dan  konsisten  setiap  hari. Budaya organisasi haruslah nonsporadis agar  memungkinkan  kita  untuk  benar- benar  merasa  seperti  kita  bisa  menjadi diri kita sendiri.
c. Libatkan  semua  anggota  tim.  Budaya organisasi  harus  melibatkan  semua pegawai.  Itu  bahkan  dapat  muncul  dan
dibangun dari tim, daripada memaksakannya  pada  mereka  oleh manajemen. Budaya perlu diintegrasikan dengan  cara  alami  untuk  memastikan semua  orang  merasa  mereka  adalah bagian  dari  proses.  Mutasi  pegawai walaupun  sampai  saat  ini  tidak berdampak negatif tetapi tidak menutup kemungkinan ke depannya bisa berdampak  buruk.  Kebahagiaan  di tempat  kerja  adalah  konsep  yang  lebih besar daripada keterlibatan; ini tentang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan  individu  untuk  mendukung diri mereka sendiri dan mengembangkan keterlibatan mereka.
Pegawai  harus  menjadi  bagian  dari proses  itu.  Anggota  organisasi  harus merasa  terlibat  dan  merangkul  gaya hidup  budaya.  Sangat  penting  untuk keberhasilannya  agar  setiap  orang bergerak ke arah yang sama; karena itu pentingnya  mengoptimalkannya  secara terus-menerus  dengan  menggunakan seluruh tim.

## Upaya Dinas dalam Penerapan Budaya Organisasi
Mengingat pentingnya dan juga hubungan  antara  budaya  organisasi  dengan kinerja dari Dinas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara melakukan beberapa upaya, di antaranya: a. Melakukan internalisasi budaya organisasi  melalui  kegiatan-kegiatan bersama  yang  melibatkan  semua pegawai.  Salah  satunya  adalah  adanya kegiatan  gathering  yang  mengundang seluruh  pegawai mulai  dari  staf  sampai dengan  pimpinan  bahkan  pegawai pendukung seperti petugas kebersihan.
b. Memperkenalkan budaya organisasi dan nilai-nilai  organisasi  kepada  pegawai baru yang masuk ke Dinas.
c. Penekanan kepada setiap pimpinan unit untuk  dapat  memberikan  teladan  dan contoh kepada pegawai yang lain dalam pelaksanaan kinerja.
d. Memecahkan setiap permasalahan (problem  solving) dengan  melibatkan semua elemen organisasi, agar
melahirkan  suatu  terobosan  yang  tidak berkutat hanya pada satu sudut pandang saja,  dan  satu  bidang  keilmuan,  tetapi juga  dari  multi  disiplin  ilmu,  sehingga hasil  pemecahan  masalah  yang  tercipta lebih  berkualitas  dan  memiliki  impact positif yang besar terhadap penyelesaian masalah tersebut;
e. Para  pimpinan  di  dalam  organisasi, seyogianya  dapat  menjadi  pioner sekaligus mendorong para anggota/ staf unit kerjanya untuk dapat berinovasi dan berpikir out  of  the  box dalam menyelesaikan  permasalahan  seperti yang  dijelaskan  pada  huruf  d., dikarenakan perkembangan zaman yang kian  maju,  serta  iklim  kerja  yang dinamis, diperlukan pemikiran- pemikiran  baru  yang  tidak  hanya dilahirkan dari pemikiran satu orang tapi juga  banyak  orang  di  dalam  organisasi tersebut.  Inovasi  dan  perubahan- perubahan tersebut juga tetap
mengedepankan  prinsip sustainability dan berbasis leading advantage;
f. Menjalin Komunikasi yang konstan dari pimpinan kepada semua elemen organisasi  baik  dari  tingkat  top  sampai dengan  low  manager.  Para  pemimpin sering  membuat  mistakes  (kesalahan) dengan  membayangkan  bahwa  jika mereka menyampaikan pesan yang kuat dari perubahan pada awal inisiatif, maka orang  akan  mengerti  apa  yang  harus dilakukan.  Namun,  Justru  perubahan yang  kuat  dan  berkelanjutan  seperti pada  poin  e.  Memerlukan  komunikasi yang  konstan,  semakin  banyak  jenis komunikasi  yang  digunakan,  semakin
efektif pula upaya perubahan dan inovasi tersebut berjalan;
g. Melakukan evaluasi secara rutin dengan cara  mengukur  tingkat  keberhasilan program. Para pemimpin di Disdukcapil Banjarnegara  dapat  meluangkan  waktu untuk  mencari  tahu  apa  yang  telah berhasil dikerjakan dan apa yang belum berhasil  dicapai.  Sehingga,  mereka  bisa melakukan  penyesuaian  langkah  yang harus ditempuh ke depannya;
h. Memanfaatkan solusi formal, Membujuk orang untuk mengubah perilaku mereka tidak  akan  cukup  dengan  transformasi kecil-kecilan,  seperti  elemen  struktur formal,  sistem  penghargaan,  pelatihan, dan pengembangan saja. Justru faktanya banyak organisasi yang gagal di sini. Jadi cobalah  untuk  membuat  solusi  yang lebih  kuat,  seperti  program  mentoring. Sehingga, dengan program Mentoring ini memungkinkan
para pemimpin perusahaan memberlakukan  perubahan kebijakan  secara  menyeluruh  dan melakukan  persamaan  persepsi  secara holistik serta terpadu;
i. Solusi  formal  juga  harus  diikuti  dengan solusi informal, dalam rangka meningkatkan budaya organisasi, solusi informal  juga  perlu  diberikan,  seperti dengan  meminta  setiap  anggota  untuk bertanggung  jawab  atas  kualitas,  dan dengan  merayakan  dan  menghargai sebuah upaya perbaikan;
j. Mengajak  pemimpin  di  luar  lini,  untuk berpartisipasi  memimpin  ke  arah  yang lebih  baik.  Contohnya  adalah  kepala dinas dapat mengajak para penata muda yang  disukai  oleh  staf  lain  dan  baik kinerjanya  untuk  ikut  membantu memimpin organisasi menuju perubahan,  Kepala  Bidang  mengajak para kepala seksi atau staf di bawahnya yang menjadi panutan anggota organisasi  lain  untuk  menjadi  pasukan khusus  membantu  Kepala  bidang
tersebut memimpin unit yang dipimpinnya.

## SIMPULAN
a. Penerapan Budaya Organisasi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  diambil simpulan bahwa pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten  Banjarnegara  telah diimplementasikan  budaya  organisasi,
namun budaya organisasi yang dilaksanakan  masih  terbatas  pada kegiatan-kegiatan sederhana yang tidak ber-impact banyak terhadap keberlangsungan organisasi, adakalanya cara-cara  yang  digunakan  cenderung tidak efektif meningkatkan kualitas kerja sel-sel
organisasi, minim inovasi/terobosan,  sehingga  terjadi ketidaksesuaian  eksekusi  di  lapangan dengan perkembangan zaman yang ada. Komunikasi  antara  bawahan  dan pimpinan  berlangsung  secara  monoton, tidak  ada  sebuah  terobosan  baru  untuk dapat  mengubah  sistem  komunikasi tersebut supaya berlangsung efektif dan efisien, semua berjalan kaku, dan sebatas mengikuti  apa  yang  sudah  ada, adakalanya  komunikasi  yang  baik  itu melibatkan  berbagai  cara/terobosan yang out of the box tidak hanya sekedar duduk,  berkumpul,  dan  berbicara, namun juga harus tetap memperhatikan faktor-faktor  potensial  lain  yang  dapat meningkatkan tingkat kesuksesan dalam komunikasi. Pola komunikasi yang baru ini,  kemudian  akan  berimbas  kepada hasil  pemecahan  masalah,  dengan  pola baru  ini  sejatinya  organisasi  dapat menjadi lebih hidup, dan menyesuaikan tantangan zaman.
Tentunya  hal  itulah  yang  diperlukan pertama  dalam  penerapan  budaya organisasi  ini,  selain  itu  kepemimpinan yang kreatif dan tidak berkutat pada satu cara,  juga  menjadi  solusi  terhadap
macetnya  kualitas  kinerja  di  sel-sel organisasi,  top  manager  harus  mampu juga mengajak para pemimpin di luar lini yang  disebut  dengan  “pasukan  khusus” untuk  dapat  mengajak  anggota  lain supaya  lebih  agresif  dan  produktif  lagi dalam bekerja.

## b. Faktor Penyebab
Ada  beberapa  faktor  yang  memengaruhi  di antaranya  ukuran  organisasi,  lama berdirinya  organisasi  serta  perputaran pegawai.  Sementara  itu  ada  tantangan yang  harus  dihadapi  seperti  bagaimana mempertahankan  budaya  organisasi serta  bagaimana  pelibatan  pegawai dalam  pembentukan  dan  penerapan budaya  organisasi.  Organisasi  pada prinsipnya harus melakukan perubahan- perubahan  serta  berani  melakukan inovasi yang sustainable untuk menghadapi  tantangan  dunia  kerja  ke depan,  dalam  rangka  surviving  serta penguatan dan pembaharuan segala lini, mulai  dari  kualitas  pegawai,  kualitas pemecahan masalah,  kualitas  pemimpin masing-masing  unit  dan  instansi,  aksi dan  cara  yang  dilakukan,  kemudian sarana  dan  prasarana  yang  dapat menunjang perubahan ke arah yang lebih baik tersebut. Pada dasarnya Disdukcapil khususnya  para  pemimpin  di  dalam instansi tersebut tidak perlu takut untuk mengeksplorasi  lebih  jauh  kebijakan, cara,  metode,  dan  aksi  yang  hendak dilakukan,  karena  hakikatnya  sekarang adalah  zaman  penuh  inovasi,  inovasi berbasis  4.0  yang  mengandalkan pelayanan  dan  koordinasi  yang  cepat antar  lembaga,  serta  internalisasi organisasi yang berbeda dari sebelumnya,lebih  kreatif,  humanif,  tapi tetap  dalam  koridor sustainability,
Leading advantage , efektif, dan efisien.
c. Upaya yang Dilakukan
Upaya yang dilakukan Disdukcapil Kabupaten  Banjarnegara  adalah  dengan
cara  meningkatkan  kualitas  komunikasi dan  merubah  pola  kepemimpinan  di dalam  organisasi,  serta  dengan  terbuka mengajak semua lapisan sel-sel organisasi  untuk  saling  bahumembahu, menanamkan  tanggung  jawab,  dan kepercayaan diri dalam rangka memajukan  Disdukcapil  Kabupaten Banjarnegara.  Penerapan  tekad  untuk berinovasi  dan  selalu  melakukan terobosan  dalam  diri  masing-masing elemen  organisasi  juga  dianggap  perlu, dan menjadi upaya Disdukcapil Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan kualitas budaya organisasi  dan  produktivitas  daripada organisasinya  tersebut  sebagai  dampak positif  dari  budaya  inovasi  yang  terus sustainable  di  lingkungan  staf  dan pimpinan.

## SARAN
Berdasarkan simpulan penelitian di atas, ada beberapa saran berikut.
a. Untuk Dinas:
Penerapan  budaya  organisasi  dapat  lebih ditingkatkan  dengan  memperhatikan faktor-faktor  sebagaimana  disebut  di atas.  Dengan  mengetahui  tantangan  ke depannya  Dinas  diharapkan  bisa mengantisipasi
dengan tindakantindakan yang bisa mengurangi risiko.

## b. Untuk Penelitian Selanjutnya:
Agar  mengembangkan  penelitian  lebih dalam  lagi  tentang  pengaruh  budaya organisasi  terhadap  kinerja  Dinas.  dan juga  agar  melakukan  penelitian  tentang pengaruh  budaya  organisasi  terhadap kinerja  Dinas  dengan  menggunakan metode lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  S.  (2010). Prosedur  Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
Buhler, P. (2004). Alpa Teach Yourself; Manajemen Skills  dalam  24  Jam. Jakarta:  Prenada Media.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.
Banjarnegara (2016). Sejarah  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kab. Banjarnegara  (2018) Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah.
Fahmi,  I.  (2011). Manajemen  Kinerja. Bandung:
Alfabeta.
Gulo,  W.  (2010). Metode  Penelitian  (Penelitian Perspektif). Jakarta: PT. Grasindo. Hardiyansyah.   (2011). Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, Indikator dan Impelementasinya. Yogyakarta: Gava Media.
Khumairoh, N., Juliati, L., & Wediawati, T. (2018). Penerapan  Budaya  Organisasi  Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada PT Salim  Surya  Phone  di  Samarinda.
Administrasi Bisnis, 1334-1346.
Kreitner,  R.,  &  Kinicki,  A.  (2001). Organisation Behaviour. Singapore: McGraw-Hill.
Mangkunegara, N. P. (2005). Manajemen Sumber daya Manusia Perusahaan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Moleong,  L.  J.  (2009). Metodologi  Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nimran, U. (1999). Perilaku Organisasi. Surabaya:
Citra Media.
Nazir, M. (2011). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
Rivai, V. (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, Dari Teori ke Praktik. J akarta: Rajagrafindo Persada.
Robbins,  S.  (2008). Perilaku  Organisasi.  Edisi Kesepuluh. Jakarta: PT. Indeks.
Schein,  E.  H.  (1997). Organizational  Culture  and Leadership. Second Edition. San Franscisco: Jossey-Bass Publishers.
Sobirin, A. (2011). Budaya Organisasi: Pengertian, Makna, dan Aplikasinya dalam Kehidupan Organisasi: Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Soelistyarini. (2014). Cross Cultural Communication:  Building  Communication Competence Accross Culture . Surabaya.
Soemartono,  Triyuni,  &  Hendrastuti,  S.  (2011).
Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi. Bandung: Radja Grafindo Persada
Sugiyono. (2011). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
Suwarto, & Koeshartono, D. (2009). Budaya
Organisasi.
Yogyakarta:
Universitas Atma Jaya.
Uno, B. H., & Lamatenggo, N. (2012). Teori Kinerja dan  Pengukurannya .  Jakarta:  Bumi Aksara.
Wasistiono, S. d. (2002).
Menata  Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan. Bandung: PKP STPDN.
Widaningsih,  L.,  &  Busono,  T.  (2012).  Aspek Budaya Dalam Penggunaan Ruang Terbuka  Hijau. Jurnal  Pendidikan  Teknik Arsitektur.

## Dokumen Lainnya:
Mitra Wacana (2018) Ada Persoalan Adminduk di Banjarnegara.  https://mitra  wacana. or.id/berita/ada-persoalan-admindukdi- jalatunda-banjarnegara/ Laporan Akuntabilitas   Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Banjarnegara tahun 2017
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang- Undang  23 Tahun 2006 tentang  Administrasi Kependudukan

## Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

## Visioner
Vol. 12 \ No. 1 \ Januari 2020