Mizan: Journal of Islamic Law is continuation of Mizan Ahwal Al-Syakhsiyah Journal since 2013, published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor West Java, Indonesia. Mizan of Islamic Law published twice a year since 2017 (June and Desember), is a multilingual (Bahasa Indonesia, Arabic, English, and Russian), Peer-Reviewed journal, and specialized in Islamic Law, Islamic Studies, and Sharia. This journal is published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun Bogor, in partnership with APSI (Indonesian Sharia Advocates Association). Editors welcome scholars researchers and pratitioner of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published throught this journal. All articles will be reviewed by experts before accepted for publication, each author is solely responsible for the content of published articles.
MIZAN; Journal of Islamic Law has been indexed at Google Scholar, Moraref, Sinta, and become a CrossRef Member since year 2017. Therefore, all articles published by MIZAN; Journal of Islamic Law will have unique DOI number.
[ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252]

## ADVISORY EDITORIAL BOARD
Didin Hafidhuddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor) Muhammad Munir (International Islamic University Islamabad, Pakistan) Andi Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ending Bahruddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Kholil Nawawi (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Hendri Tanjung (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Irfan Syauqi Beik (Institut Pertanian Bogor) Nur Rohim Y (Kazan Federal University, KFU Russia)

## EDITOR IN CHIEF
Syarifah Gustiawati Mukri

## EDITORS
Suyud Arif Sutisna Yono

## ASSISTANT TO THE EDITORS
Siti Anisaul Kamilah

## Redaktur Office
Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat Jl. KH. Sholeh Iskandar KM. 2 Kedung Badang Tanah Sareal Bogor 16162 Telp. (62-251) 8356884, Faks. (62-251) 8356884 Website: http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan, E-mail: mizan@uika-bogor.ac.id Permalink: https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor
VOL. 3 NO. 1 (2019)
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 1
Akses Keadilan Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan

## (Justice Access for the Kepulauan Seribu District Community)
Kamarusdiana
25

## Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di KUA Citeureup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga
(Effectiveness of Marriage Guidance in KUA Citeureup in Maintaining the Integrity of Households)
Yusuf Firdaus, Kholil Nawawi, Mukhtar
37 Penerapan  Asas  Audi  Alteram  Et  Partem  Pada  Perkara  Judicial  review  Di Mahkamah Agung
(Implementation of the Alteram Et Partem Audi Principle On Cases of Judicial review at the Supreme Court) Asep Syarifuddin Hidayat
51 Sistem Pelaksanaan Koperasi Mitra GBS PT. Golden Blossom Sumatera Desa Prambatan
(GBS Partner Cooperative Implementation System At PT. Golden Blossom Sumatra Prambat Village)
Saprida
71 Tinjauan Hukum Islam Tentang Asuransi
(Overview of Islamic Law About Insurance)
Abdul Wahab Abd Muhaimin
99 Perekonomian Islam Pada Masa Dinasti Fatimiyah
(Islamic Economy in the Fatimid Dynasty)
Fakhry Zamzam, Havis Aravik
117 Pemikiran Tentang Hukum Keperdataan Islam Dalam Dimensi Filsafat Ilmu
(Thought about Islamic Civil Law In the Dimension of Philosophy of Science)
Abu Tamrin
MIZAN: Journal of Islamic Law , FAI Universitas Ibn khaldun (UIKA) Bogor. Vol. 3 No. 1 (2019), pp: 51-70. ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252. DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.431

## Sistem Pelaksanaan Koperasi Mitra GBS PT. Golden Blossom Sumatera Desa Prambatan *
(GBS Partner Cooperative Implementation System At PT. Golden Blossom Sumatra Prambat Village)
Saprida 1
Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri Palembang
https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.431

## Abstract
This study seeks to answer several problems related to the GBS partner  cooperative PT. Golden Blossom Sumatra in Prambat Village. To find out the problem the author uses  a  type  of  qualitative  data,  with  primary  data  sources,  namely  the  main  data obtained  using  field  studies  by  interviewing  members  and  employees  of  the  GBS partner cooperative in the village of Prambat. While secondary data was taken from the documentation in the GBS partner cooperative office in Prambat village, such as population data, livelihoods and literature related to the problems studied. The data collection  techniques  are  observation,  interview  and  documentation.  Then  the collected  data  is  analyzed  qualitatively  using  interpretive  deductive  analysis instruments. From this study it was found, the implementation system of GBS partner cooperatives  consisting  of  three  villages,  namely  Prambat,  Pengabuan  and  Tanjung Kurung  villages  which  numbered  3,015  people  was  a  cooperative  that  had  several basic functions for cooperative members, namely the provision of palm transportation services  for  plasma  land,  provision  of  picking  services  for  plasma  land,  providing member data recapitulation for PT. Golden Blossom Sumatra as a financial input for members of cooperatives and accommodates conveying the aspirations of members to PT.  Golden  Blossom  Sumatra  as  the  manager  of  Plasma  land.  The  plasma  palm  oil sharing  system  between  PT.  Golden  Blossom  Sumatra  as  the  manager  with  the cooperative  partner  GBS  as  a  cooperative.  Some  members  of  the  GBS  partner cooperative  feel  frustrated  because  the  distribution  of  palm  oil  products  is  not transparent with the GBS partner cooperatives as Plasma land controllers and controls managed by PT. Golden Blossom Sumatra. Among the triggers of conflict between the community as members of the GBS partner cooperative and the Management of PT. Golden Blossom Sumatra is indicated by the existence of inflation of plasma fertilizer funds, and also the transparency of the distribution of plasma land as community land and core land as land owned by PT. Golden Blossom Sumatra.
Keywords: System, Cooperative, PT. Golden blossom

## Abstrak
Penelitian ini berupaya menjawab beberapa masalah berkaitan dengan koperasi mitra GBS PT. Golden Blossom Sumatera di Desa Prambatan. Untuk mengetahui masalah tersebut penulis menggunakan jenis data kualitatif, dengan sumber data primer yaitu
* Naskah diterima tanggal: 26 Januari 2019, direvisi: 26 Maret 2019, disetujui untuk terbit: 20 Mei 2019.
1 Saprida adalah Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri Palembang. E-mail: saprida@stebisigm.ac.id.
data pokok yang diperoleh dengan menggunakan studi lapangan dengan wawancara kepada anggota dan pegawai koperasi mitra GBS di desa prambatan. Sedangkan data sekunder diambil dari dokumentasi yang ada di kantor koperasi mitra GBS di desa Prambatan  seperti  data  jumlah  penduduk,  mata  pencarian  dan  literatur  yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang telah terkumpul dianalisa  secara  kualitatif  dengan  menggunakan  instrumen  analisis  deduktif interpretatif. Dari penelitian ini ditemukan, Sistem pelaksanaan koperasi mitra GBS yang beranggotakan tiga desa yaitu desa Prambatan, Pengabuan dan Tanjung Kurung yang berjumlah 3.015 orang merupakan koperasi yang memiliki beberapa fungsi dasar bagi  anggota  koperasi,  yaitu  penyediaan  jasa  angkutan  sawit  untuk  lahan  plasma, penyediaan jasa pemetikan untuk lahan plasma, penyediaan rekapitulasi data anggota untuk PT. Golden Blossom Sumatera sebagai input keuangan anggota koperasi dan menampung menyampaikan aspirasi anggota kepada PT. Golden Blossom Sumatera selaku  pengelola  lahan  Plasma.  Sistem  bagi  hasil  lahan  sawit  plasma  antara  PT. Golden  Blossom  Sumatera  selaku  pengelola  dengan  koperasi  mitra  GBS  selaku koperasi. Sebagian anggota koperasi mitra GBS merasa terzholimi karena pembagian hasil sawit tidak transparan dengan pihak koperasi mitra GBS selaku pengontrol dan pengawasan lahan Plasma yang dikelola oleh PT. Golden Blossom Sumatera. Diantara pemicu  konflik  antara  masyarakat  selaku  anggota  koperasi  mitra  GBS  dengan Manajemen PT. Golden Blossom Sumatera yaitu terindikasi adanya
penggelembungan  dana  pupuk  plasma,  dan  juga  tidak  transparansinya  pembagian lahan plasma selaku lahan masyarakat dan lahan inti selaku lahan milik PT. Golden Blossom Sumatera.
Kata Kunci: Sistem, Koperasi, PT. Golden Blossom

## Pendahuluan
Koperasi yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan merupakan salah satu bentuk  badan  usaha  yang  berperan  dalam  perkembangan  perekonomian Indonesia.  Koperasi  memiliki  arti  penting  pada  sektor  ekonomi  kecil  dan menengah. Namun harus diakui, bahwa sampai saat ini perkembangan koperasi di Indonesia tidak seperti di negara maju, seperti Jepang. Salah satu penyebabnya adalah  koperasi  belum  mampu  menjalankan  perannya  dalam  meningkatkan kesejahteraan  anggotanya.  Untuk  dapat  mengembangkan  koperasi  sebagai gerakan  ekonomi  rakyat  tidak  saja  diperlukan  kemampuan  manajerial  dalam mengelola koperasi, tetapi yang paling penting adalah pemahaman semua pihak tentang  peran,  misi,  dan  tujuan  dari  koperasi  itu  sendiri.  Pemahaman  bahwa koperasi adalah suatu usaha “dari kita dan untuk kita , ” harus dapat membawa manfaat bagi masyarakat luas. 2
Sejak dilahirkan, manusia telah menghadapi masalah untuk bisa tetap hidup dan  akan  berusaha  untuk  mempertahankan  kelangsungan  hidupnya.  Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya  manusia  harus  selalu  berusaha.  Hal  ini  disebabkan  karena  tidak sesuainya  jumlah  barang  dan  jasa  yang  tersedia  dibandingkan  dengan  jumlah
2 Andjar Pachta W. dkk. 2018. Hukum Koperasi Indonesia , Jakarta: Prenada Media Group, hal. 3.
kebutuhan manusia. Manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka peroleh dan dengan apa yang telah mereka capai. 3
Jika  semula  untuk  mempertahankan  hidupnya,  seseorang  bekerja menghasilkan  suatu  barang    untuk  digunakan  sendiri  atau  untuk  keluarganya, maka  dalam  perkembangannya,  usaha  manusia  untuk  mempertahankan hidupnya dan untuk mencapai keinginan itu bukan lagi sebagai individu, tetapi sebagai anggota dari suatu kelompok dalam masyarakat, di mana mereka harus bekerja  sama  dalam  melaksanakan  kegiatan  sehari-harinya.  adalah  merupakan sifat  dan  sikap  dari  manusia  bahwa  bilamana  keinginan-keinginan  yang  lama telah tercapai selalu di dorong oleh timbulnya keinginan yang baru dan mereka akan  selalu  mempunyai  keinginan  untuk  mencapai  kesejahteraan  yang  lebih tinggi dari apa yang telah mereka capai hari ini. Keberhasilan manusia untuk bisa tetap  mempertahankan  kelangsungan  hidupnya  itu  sangat  dipengaruhi  oleh faktor  alam,  terutama  pada  masyarakat  yang  primitif.  Jika  disuatu  pihak,  alam merupakan segala sumber bagi kehidupan manusia, maka dilain pihak alam bisa merupakan  sumber  bencana  bagi  manusia.  Berbagai  cara  telah  digunakan manusia  untuk  memecahkan  permasalahan  ekonomi  yang  mereka  hadapi. Sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas,  bahwa  jika  semula  dalam  pemecahan kebutuhan  hidupnya,  manusia  melakukannya  secara  individual,  maka  dalam perkembangannya lebih lanjut, cara-cara yang digunakan oleh masyarakat untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang mereka hadapi berbeda-beda, seirama dengan perkembangan zaman. 4
Ada tiga cara bagi masyarakat untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang  mereka  hadapi,  yaitu  :  dengan  cara  mengorganisir  masyarakat  menurut tradisi,  menurut  komando  dan  menurut  pasar.  Dalam  sistem  ekonomi  yang pertama, yang dikelola menurut tradisi ini, masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan  hidupnya  dan  demi  mempertahankan  kelangsungan  hidupnya, kegiatan-kegiatannya  diatur  menurut  kebiasaan  dan  adat  istiadat/tradisi.  Pada umumnya  dalam  sistem  ini  tiap  keluarga  menghasilkan  sendiri  barang-barang yang dibutuhkan. Produktivitas pada masyarakat ini masih sangat rendah. Cara penanganan  masalah  produksi  dan  distribusi  adalah  statis.  Pemikiran  secara rasional belum berkembang. 5
Diantara  masalah-masalah  yang  banyak  melibatkan  anggota  masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah muamalah (akad, transaksi) dalam berbagai  bidang,  salah  satu  diantaranya  adalah  koperasi.  Karena  masalah muamalah ini langsung melibatkan manusia dalam masyarakat, maka pedoman dan tata caranya pun perlu dipelajari dan diketahui dengan baik, sehingga tidak
3 Hendrojogi. 2015. Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.1.
4 Opcit. h.3.
5 Ibid. h.3.
terjadi  penyimpangan  dan  pelanggaran  yang  merusak  kehidupan ekonomi  dan hubungan  sesama  manusia.  Dalam  sistem  perekonomian  dikenal  dengan koperasi.  Koperasi  adalah  lembaga  usaha  yang  dinilai  cocok  untuk memberdayakan  rakyat  kecil.  Nilai-nilai  koperasi  juga  mulia  seperti  keadilan, kebersamaan,  kekeluargaan,  dan  kesejahteraan  bersama.  Koperasi  berdasarkan sistem bagi hasil. Saat ini di masyarakat, terutama umat muslim timbul keraguan tentang  koperasi.  Koperasi  adalah  lembaga  usaha  yang  dinilai  cocok  untuk memberdayakan  rakyat  kecil.  Nilai-nilai  koperasi  juga  mulia  seperti  keadilan, kebersamaan,  kekeluargaan,  dan  kesejahteraan  bersama.  Dalam  Islam,  koperasi tergolong  sebagai  syirkah/syarikah.  Lembaga  ini  adalah  wadah  kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal.
Tujuan  koperasi  sebagai  perusahaan  atau  badan  usaha  bukan  semata- semata hanya pada orientasi laba, melainkan juga pada orientasi manfaat. Karena itu,  dalam  banyak  kasus  koperasi,  manajemen  koperasi  tidak  mengejar keuntungan  sebagai  tujuan  perusahaan  karena  mereka  bekerja  didasari  dengan pelayanan.  Untuk  koperasi  di  Indonesia,  tujuan  badan  usaha  koperasi  adalah memajukan  kesejahteraan  anggota  pada  khususnya  dan  masyarakat  pada umumnya (UU No. 25/1992 pasal 3). Tujuan ini dijabarkan dalam berbagai aspek program oleh manajemen koperasi pada setiap rapat angggota tahunan. Koperasi juga  memberikan  kontribusi  yang  cukup  besar  terhadap  pembentukan  produk nasional,  peningkatan  ekspor,  perluasan  lapangan  kerja  dan  usaha,  serta peningkatan dan pemerataan pendapatan.
Pada  saat  ini  masih  banyak  orang  yang  kurang  memahami  betapa pentingnya  peran  koperasi  sebagai  salah  satu  sektor  usaha  perekonomian Indonesia.  Mungkin  masih  banyak  orang  yang  menganggap  koperasi  hanyalah lembaga keuangan biasa. Namun kenyataannya koperasi merupakan salah satu dari tiga sektor usaha formal dalam perekonomian Indonesia. Dalam kegiatannya, selain menekankan pada kepentingan sosial dan ekonomi, kegiatan koperasi juga menekankan  pada  kepentingan  moral.  Hal  ini  dilakukan  supaya  tidak  ada perselisihan antara pihak koperasi dengan nasabah koperasi, lain halnya dengan permasalahan  yang  terjadi  pada  koperasi  Mitra  GBS  di  desa  Prambatan  pada tahun 2011 dimana terjadi perselisihan antara anggota koperasi mitra GBS dengan pihak PT. Golden Blossom Sumatera dalam hal ini perselisian langsung dengan manajemen  perusahaan,  permasalahan  ini  terjadi  dikarenakan  bagi  hasil  panen sawit yang dijanjikan oleh PT. Golden Blossom Sumatera selaku pengelola lahan sawit  plasma  tidak  sesuai  dengan  MoU  diawal  pendirian  PT.  Golden  Blossom Sumatera.  Sehingga  pada  tahun  2011  Kepala  Desa  dan  warga  ramai-ramai mendatangi  kantor  PT.  Golden  Blossom  Sumatera  untuk  mendapatkan  hak mereka yang sudah disepakati dengan manajemen PT. Golden Blossom Sumatera. Sebagian warga merasa terzholimi karena pembagian hasil sawit tidak transparan dengan pihak koperasi mitra GBS selaku pengontrol dan pengawas lahan Plasma yang di kelola oleh PT. Golden Blossom Sumatera. Diantara pemicu konflik antara
masyarakat  selaku  anggota  koperasi mitra  GBS dengan  Manajemen PT. Golden Blossom  Sumatera  yaitu  terindikasi  adanya  penggelembungan  dana  pupuk plasma,  dan  juga  tidak  transparansinya  pembagian  lahan  plasma  selaku  lahan masyarakat dan lahan inti selaku lahan milik PT. Golden Blossom Sumatera.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  warga  desa  Prambatan  yang mayoritas  anggota  koperasi  mitra  GBS  dan  juga  hasil  pengamatan  peneliti, terjadinya perselisihan antara manajemen PT. Golden Blossom Sumatera dengan warga  masyarakat,  dikarenakan  manajemen  PT.  Golden  Blossom  Sumatera terindikasi melanggar MoU yang telah disepakati dengan warga masyarakat desa Prambatan  atau  anggota  koperasi  mitra  GBS,  dengan  tidak  transparannya  bagi hasil  yang  diterapkan  manajemen  PT.  Golden  Blossom  Sumatera,  membuat sebagian nasabah koperasi kurang memahami harga jual sawit dan pemotongan uang hasil panen sawit pada lahan plasma oleh manajemen PT. Golden Blossom Sumatera.  Dari  latar  belakang  tersebut  penulis  tertarik  meneliti  penelitian  yang berjudul yaitu : “Sistem Pelaksanaan Koperasi Mitra GBS PT. Golden Blossom Sumatera Desa Prambatan” . Dari  penelitian ini diharapkan sistem pelaksanaan koperasi Mitra GBS di desa Prambatan dapat berjalan sesuai tujuan koperasi untuk saling tolong-menolong antar sesama sesuai dengan syariat Islam, sehingga sistem pelaksanaan koperasi mempunyai kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

## Tinjauan Pustaka
Penelitian  tentang  koperasi  telah  banyak  dilakukan.  Skripsi Pengaruh Pendapatan Koperasi Mahasiswa terhadap Kesejahteraan Anggota Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi di Koperasi Mahasiswa Al- Hikmah IAIN “SMH” Banten ) yang ditulis oleh Aziz Rustandi. 2003. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa sistem dalam koperasi mahasiswa al-hikmah menggunakan sistem konvensional walaupun keberadaannya di lingkungan yang Islami yaitu di dalam kampus IAIN ”SMH” Banten karena mengacu kepada Surat keputusan mentri (KepMen) koperasi dan UKM Republik Indonesia nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, tanggal 10 september 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha. Koperasi al-hikmah ini lebih mementingkan kesejahteraan anggota daripada keuntungan, itu terbukti dengan harga  penjualan  di  koperasi  al-hikmah  lebih  murah  dibandingkan  dengan pedagang  yang  lain,  selain  itu  pinjaman  dan  bagi  hasil  yang  ditawarkan  tidak terlalu  sulit  sehingga  anggota  bisa  pinjam  dengan  mudah.  Selanjutnya  skripsi Nurul Eka Mayasari (2009) yang berjudul  Analisis pengukuran kinerja koperasi (studi kasus pada koperasi pegawai republik Indonesia di Kabupaten Blora) yang membahas  tentang  bagaimana  persepsi  pengurus  terhadap  aturan  pengukuran kinerja  koperasi,  bagaimana  peran  pemerintah  daerah  dalam  sosialisasi  aturan pengukuran  kinerja  koperasi  dalam  rangka  pembinaan  koperasi,  3)  Bagaimana KPRI  di  Kabupaten  Blora  jika  diukur  dengan  alat  ukur  yang  sesuai  dengan Pedoman Pemeringkatan Koperasi (Kep.Men.No.06/Per/M. KUKM/III/2008).
Adapun tulisan dalam bentuk buku antara lain, “ Hukum Koperasi Indonesia ” yang  ditulis  oleh  Andjar  Pachta  W.  Dkk.  (2005)  yang  membahas  tentang pemahaman dasar mengenai koperasi, pengertian koperasi, sejarah awal koperasi, sejarah awal koperasi Indonesia, koperasi dalam cabang ilmu hukum dan tujuan pendirian  koperasi.  Selanjutnya “ Koperasi:  Asas-asas,  Teori  dan  Praktik ” oleh Hendrojogi (2015). Membahas berbagai persoalan seputar koperasi secara lengkap tentang  perkoperasian  yang  meliputi  asas-asas  perkoperasian,  teori-teori perkoperasian  yang  dikaitkan  dengan  disiplin  ilmu  pengetahuan  lainnya,  dan pengamatan  terhadap  bagaimana  asas-asas  dan  teori-teori  dilaksanakan  dalam koperasi  sehari-hari.  Selanjutnya “ Aspek  Hukum  Lembaga  Keuangan  Syariah  Di indonesia ” ditulis  oleh  Mardani  yang  membahas  tentang  Badan  Usaha  Koperasi Syariah (Syirkah).

## Pengertian Koperasi
Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa  Inggris yaitu cooperatives; merupakan  gabungan  dua  kata co dan operation. Dalam  bahasa Belanda  disebut cooperatie, yang  artinya  adalah  kerja  bersama.  Dalam  bahasa Indonesia  dilafalkan  menjadi koperasi. Soeriaatmaja memberikan definisi koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik dan secara sukarela  masuk  untuk  sekadar  memenuhi  kebutuhan  bersama  yang  bersifat kebendaan atas tanggungan bersama. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Perkumpulan  Perseroan  dan  Koperasi  Indonesia, mendefinisikan  koperasi  adalah bersifat  suatu  kerja  sama  antara  orang-orang  yang  termasuk  golongan  kurang mampu, yang ingin bersama untuk meringankan  beban  hidup  atau  beban  kerja. Mohammad  Hatta  dalam  bukunya The  Cooperative  Movement  in  Indonesia, mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Selanjutnya dikemukakan pula  oleh  Mohammad  Hatta  bahwa  gerakan  koperasi  adalah  melambangkan harapan  bagi  kaum  yang lemah  ekonominya  berdasarkan self-help dan  tolong- menolong  di  antara  anggota-anggotanya  yang  melahirkan  diantara  mereka  rasa percaya pada diri sendiri dan persaudaraan. Koperasi menyatakan semangat baru untuk  menolong  diri  sendiri  yang  didorong  oleh  keinginan  memberi  jasa  kepada kawan  berdasarkan  kebersamaan.  Inilah  yang dimaksudkan  dengan auto activitet golongan. Auto  activitet golongan  tersebut  berdasarkan solidaritet, individualitet, auto activitet dan self-help, dan jujur. 6
Pengertian  atau  definisi  tentang  koperasi  di  Indonesia  sendiri  juga mengalami perkembangan atau perubahan dari suatu Undang-Undang Koperasi ke Undang-Undang Koperasi berikutnya. Undang-undang Koperasi No. 14 Tahun
6 Andjar Pachta W. dkk. 2018. Hukum Koperasi Indonesia . Jakarta: Prenada Media Group. Jakarta, h.19.
1965, Bab III Pasal 3 mengatakan, bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan mayarakat serta wahana menuju  sosialisme  Indonesia  berdasarkan  Pancasila.  Berikutnya  pada  Pasal  4 Bab III diberikan rincian asas-asasnya sebagai berikut :
1. Gotong royong.
2. Bertujuan  mengembangkan  kesejahteraan  anggota  dan  masyarakat  dalam rangka  mencapai  dan  membina  masyarakat  Sosialis  Indonesia  berdasarkan Pancasila tanpa hisapan oleh manusia atas manusia.
3. Tidak merupakan konsentrasi modal.
4. Sifat keanggotaan sukarela dalam rangka demokrasi terpimpin.
5. Anggota mempunyai kewajiban, hak dan kepentingan yang sama.
6. Keanggotaan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain atau badan hukum lain dengan jalan apapun.
7. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi.
8. Tiap keputusan rapat anggota didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
9. Tiap-tiap  anggota  sesuai  dengan  tingkat  kesadaran  dan  kemampuannya menyumbangkan  materi,  tenaga  maupun  pikiran  untuk  koperasi  dan  sesuai dengan  karyanya  menerima  bagian  dari  setiap  kemanfaatan  koperasi  dalam batas-batas kepentingan negara dan masyarakat.
10. Usaha ketatalaksanaannya bersifat terbuka. 7

## Hakikat Koperasi
Hakikat  koperasi  dari  ungkapan  Charles  Gide,  yang  berbunyi  bahwa koperasi “kalau mau berkembang dan tetap setia pada dirinya sendiri dan tidak menyimpang  menjadi  bentuk  lain,  maka  nilai-nilai  moral  yang  mendasarinya harus  merupakan  realita  realita  hidup  dalam  kegiatan  maupun  tingkah  laku orang-orang koperasi”. Dengan perkataan lain hakikat koperasi bukan ditentukan oleh nama yang disandangnya atau hak badan hukum yang  perolehnya dari pemerintah, akan tetapi apakah asas dan prinsip;
Prinsipnya sudah merupakan realita-realita hidup dalam kegiatan maupun tingkah laku koperasi dan anggotanya.

## 1. Tujuan Koperasi
Koperasi  mengandung  dua  unsur,  yaitu  unsur  ekonomi  dan  unsur  sosial. Koperasi  merupakan  suatu  sistem  dan  sebagaimana  diketahui  sistem  itu merupakan himpunan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan kata lain bahwa koperasi harus berdasarkan atas  motif  ekonomi  atau  mencari  keuntungan,  sedangkan  bagian-bagian  yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi seperti digunakannya
7 Hendrojogi. 2015. Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.26.
sistem pembukuan yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodik, adanya cadangan,  dan  sebagainya.  Sedangkan  unsur  sosial,  bukan  dalam  arti kedermawanan (Philantropis), tetapi  lebih  untuk  menerangkan  kedudukan anggota  dalam  organisasi,  hubungan  antarsesama  anggota  dan  hubungan anggota dengan pengurus. Juga unsur sosial ditemukan dalam cara koperasi yang demokratis,  kesamaan  derajat,  kebebasan  keluar  masuk  anggota,  calon  anggota, persaudaraan,  pembagian  sisa  hasil  usaha  kepada  anggota  secara proporsional dengan jasanya, serta menolong diri  sendiri. 8

## 2. Sifat Koperasi
Koperasi bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang masuk golongan kurang mampu dalam hal kekayaan (kleine luiden) yang ingin meringankan beban hidup atau beban kerja. Persamaan dengan bentuk usaha lain adalah sama-sama mengejar  suatu  keuntungan  kebendaan (stoffelijk  voordeel). Perbedaannya  adalah bahwa  biasanya  koperasi  didirikan  oleh  orang-orang  yang  benar-benar memerlukan sekali kerja sama ini untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan orang- orang  yang  mendirikan  bentuk  usaha  lain  sebenarnya  masing-masing  dapat mencapai tujuan yang dikehendaki dengan mendapat cukup keuntungan, tetapi mereka ingin memperbesar keuntungan itu. Maka biasanya perkumpulan koperasi terdiri dari agak banyak peserta, sedang bentuk usaha lain sering didirikan hanya oleh  dua  atau  tiga  orang  saja,  yang masing-masing  sudah  cukup  kaya, sedangkan sifat koperasi ialah bahwa para peserta masing-masing tidak kaya. 9

## 3. Nilai dan Prinsip-prinsip Koperasi
Kongres  ke-100  ICA  di  Manchester  menetapkan  ICA  Indentity  Cooperative Statement (IICIS) yang selain memperbarui, juga memantapkan definisi, nilai-nilai dan  prinsip-prinsip  koperasi,  sebagai  berikut:  Nilai-nilai  yang menjadi  dasar koperasi  adalah  kemandirian,  bertanggung  jawab,  demokrasi,  kesetaraan, keadilan, dan solidaritas. Nilai-nilai etika yang diyakini anggota adalah: kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan perhatian terhadap sesama.

## Prinsip-prinsip Koperasi
Adapun  yang  menjadi  prinsip-prinsip  koperasi  adalah  sebagai  berikut; Pertama;  Sukarela  dan  terbuka.  Koperasi  adalah  organisasi  sukarela,  terbuka kepada semua  orang  untuk  dapat  menggunakan  pelayanan  yang  diberikannya dan mau menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin, sosial,  suku,  politik,  atau  agama.  Kedua;  Kontrol  Anggota  Demokratis. Koperasi adalah  organisasi  demokratis  yang  dikontrol  oleh  anggotanya,  yang  aktif berpartisipasi  dalam  merumuskan  kebijakan  dan  membuat  keputusan.  Ketiga;
8 Andjar Pachta W. dkk. 2018. Hukum Koperasi Indonesia . Jakarta: Prenada Media Group, h.26.
9 Ibid . h.22
Partisipasi  Ekonomi  Anggota.  Anggota  berkontribusi  secara  adil  dan pengawasan  secara  demokrasi  atas  modal  koperasi.  Keempat;  Otonomi  dan Independen.  Koperasi  adalah  organisasi  mandiri  yang  dikendalikan  oleh anggota-anggotanya.  Walaupun  koperasi  membuat  perjanjian  dengan organisasi lainnya termasuk pemerintah atau menambah  modal dari sumber luar,  koperasi  harus  tetap  dikendalikan  secara  demokrasi  oleh  anggota  dan mempertahankan  otonomi  koperasi.  Kelima;  Pendidikan,  Pelatihan,  dan Informasi.  Koperasi  menyediakan  pendidikan  dan  pelatihan  untuk  anggota, wakil-wakil  yang  dipilih,  manager,  dan  karyawan  sehingga  mereka  dapat berkontribusi secara efektif untuk perkembangan koperasi. Keenam; Kerja Sama Antarkoperasi.  Koperasi  melayani  anggota-anggotanya  dan  memperkuat gerakan koperasi melalui kerja sama dengan struktur koperasi lokal, nasional, dan internasionai. Ketujuh; Perhatian terhadap Komunitas. Koperasi bekerja untuk perkembangan yang berkesinambungan atas komunitasnya.
Untuk  lebih  sederhana  memahami  prinsip-prinsip  koperasi,  berikut  adalah Rochdale  Principles. Rochdale  adalah  sebuah  kota  kecil  di  Inggris,  dimana  untuk pertama  kalinya  koperasi  (konsumsi)  didirikan.  Dalam  sejarah  prinsip-prinsip koperasi Rochdale ini terkenal dengan nama The Equitable Pioneerss of Rochdale, yang telah  merupakan  perintis  jiwa  koperasi.  Prinsip-prinsip  Rochdale  tersebut  adalah sebagai berikut: a). Masuk dan berhenti menjadi anggota atas dasar sukarela; b). Seorang anggota mempunyai hak satu suara; c). Netral terhadap agama dan aliran politik mana pun juga; d). Siapa saja dapat diterima sebagai anggota; e). Pembelian dan  penjualan  secara  tunai/kontan;  f).  Pembagian  keuntungan  menurut pembelian/jasa anggota; g). Penjualan disamakan dengan harga  pasar setempat; h). Kualitas ukuran dan timbangan harus dijamin; i). Mengadakan pendidikan bagi  anggota-anggotanya;  j).  Pembagian  keuntungan  harus  dicadangkan  untuk memperbesar modal, sebagai dana untuk pendidikan. 10

## Jenis Koperasi
Pada  dasarnya  jenis  koperasi  dapat  dibedakan  menjadi  sebagai  berikut;  a). Koperasi  Konsumsi  (menyediakan  barang  konsumsi  anggota);  b).  Koperasi Produksi (menghasilkan barang bersama); c). Koperasi Simpan Pinjam (menerima tabungan dan memberi pinjaman);  d).  Koperasi Serba Usaha (campuran). Sedang jenis koperasi berdasarkan tingkatannya, kita bedakan saja menjadi dua, yaitu; a). Koperasi  Primer  (anggotanya  masih  perseorangan);  dan  b).  Koperasi  Sekunder (gabungan koperasi atau induk koperasi). 11
10 Opcit. h.25
11 Opcit. h.26

## Koperasi dalam Pandangan Islam
Agar lebih memahami apa itu koperasi syariah, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli berikut ini:
Pertama;  Ahmad  Ifham.  Menurut  Ahmad  Ifham  (2010),  pengertian koperasi syariah adalah usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak mengandung riba.
Kedua;  Soemitra.  Menurut  Soemitra  (2009),  arti  koperasi  syariah  adalah suatu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil, guna menumbuh-kembangkan  usaha  mikro  dan  kecil  anggotanya  sehingga  mampu mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.
Jenis koperasi ini memiliki fungsi tertentu yang tidak ditemukan pada jenis koperasi  lainnya.  Adapun  beberapa  fungsi  koperasi  syariah  adalah  sebagai berikut;  a).  Membangun  dan  mengembangkan  segala  potensi  yang  ada  pada setiap  anggotanya  secara  khusus,  serta  meningkatkan  kesejahteraan  sosial ekonomi masyarakat secara umum; b). Memperbaiki atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia para anggota agar lebih amanah, profesional, konsisten, dan konsekuen,  dalam  menjalankan  prinsip-prinsip  ekonomi  dan  syarah  Islam;  c). Berupaya  mewujudkan  dan  meningkatkan  perekonomian  nasional  yang merupakan  usaha  bersama  berdasarkan  azas  demokrasi  dan  kekeluargaan;  d). Menjadi sebuah wadah atau mediator yang menghubungkan penyandang dana dengan pengguna dana sehingga pemanfaatan harta lebih optimal; e). Berusaha untuk memperkuat setiap anggota koperasi sehingga saling bekerjasama dalam melakukan kontrol terhadap operasional koperasi; f). Membuka dan memperluas lapangan  pekerjaan  bagi  para  anggota  dan  masyarakat  luas;  g).  Membantu menumbuhkan  dan  mengembangkan  berbagai  usaha  produktif  para  anggota koperasi.
Dalam menjalankan usahanya, koperasi ini memiliki beberapa prinsip yang sesuai dengan konsep syariah. Adapun beberapa prinsip koperasi syariah adalah sebagai berikut; a). Kekayaan merupakan amanah dari Allah SWT dan tidak bisa dimiliki sepenuhnya oleh siapapun secara mutlak; b). Setiap manusia berhak dan diberi  kebebasan  untuk  bermu’amalah  selama  hal  tersebut  sesuai  dengan ketentuan  Syariah;  c).  Umat  manusia  adalah  khalifah  Allah  dan  pemakmur  di muka  bumi  ini;  d).  Menjunjung  tinggi  keadilan,  serta  menolak  semua  yang berhubungan dengan ribawi dan pemusatan sumber ekonomi pada sekelompok orang.
Koperasi  ini  memiliki  landasan  tertentu  dalam  melakukan  kegiatan usahanya,  yaitu;  a).  Berlandaskan  syariah  Islam,  yaitu  Alquran  dan  As-sunah secara  tolong- menolong  (ta’awun)  dan  sal ing  menguatkan  (takaful);  b).
Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; c). Berlandaskan azas kekeluargaan dan kepentingan bersama.

## 5. Syarat Usaha Koperasi Syariah
Dalam proses operasionalnya, koperasi ini harus memenuhi beberapa syarat tertentu yang telah ditetapkan, diantaranya adalah; a). Semua kegiatan di dalam koperasi  ini  merupakan  kegiatan  usaha  yang  halal,  baik,  bermanfaat,  dan menguntungkan  dengan  sistem  bagi  hasil;  b).  Koperasi  ini  harus  menjalankan fungsi  dan  perannya  sebagai  badan  usaha  sebagaimana  disebutkan  dalam sertifikasi usaha koperasi; c). Setiap usaha yang dijalankan oleh koperasi ini harus mengacu  pada  fatwa  dan  ketentuan  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia;  d).  Setiap  usaha  yang  dijalankan  oleh  koperasi  ini  tidak  boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. (https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/koperasi-syariah.html).

## Dasar Hukum Koperasi dalam Islam dan Kenegaraan
Dasar hukum Koperasi Indonesia ialah UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang pengesahannya dilakukan pada tanggal 21 Oktober 1992 di Jakarta,  penandatanganannya  dilakukan  oleh  Presiden  RI  Soeharto,  dan diumumkan  di  Lembaran  Negara  RI  Tahun  1992  Nomor  116.  Dengan dipublishnya UU 25 Tahun 1992 maka sudah sah bahwa UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832 sudah tidak berlaku.  Sedangkan  dasar  hukum  koperasi  dalam  Islam  yaitu  surat  Al- Maidah ayat 2 dan Al-Imran ayat 130, sebagai berikut :
“Dan tolong -menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa- Nya” . (Al-Maidah ayat 2).
“Hai orang -orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda  dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah  supaya  kamu  mendapat keberuntungan”. (Al -Imran : 130).

## Sejarah Berdirinya Koperasi Mitra GBS
Koperasi  PT.  GBS  didirikan  di  desa  Prambatan  Kecamatan  Pali  dengan bangunan seluas +- ½ hektar.  Koperasi Mitra GBS berdiri pada tanggal 12 Maret 2007 dan disahkan oleh kepala Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Selatan, dengan  badan  hukum    nomor:    4013/BH/KEP/KOP/III/2007.  Anggota  Koperasi Mitra GBS Kabupaten Muara Enim adalah petani plasma kebun kelapa sawit yang berdasarkan  SK.  Bupati  Muara  Enim.  Pada  tahun    2011  berjumlah  3.015  anggota yang terdiri dari 1.260 dari Desa Prambatan, 1.015 dari Desa Pengabuan, dan 740 dari    Desa  Tanjung  Kurung.  Kewajiban  anggota  yaitu  simpanan  pokok  dan
simpanan wajib, pada tahun 2011 dan  tahun sebelumnya belum  terlaksana, karena simpanan pokok dan simpanan wajib anggota di ambil dari hasil kebun, sedangkan kebun plasma kelapa sawit anggota belum menghasilkan. Pengelolaan adminitrasi berpedoman  kepada  petunjuk  yang  ada  dan  disesuaikan  dengan  perkembangan kegiatan  usaha  koperasi  dewasa  ini,  maka  pengelolaan  yang  menyangkut  aspek administrasi dan penanganannya oleh sekretaris, untuk menjaga dan memelihara tertib  adminitrasi.  Modal  usaha  koperasi  diambil  dari  simpanan  pokok  dan simpanan wajib, sedangkan bidang usahanya yaitu perkebunan kelapa sawit.

## Visi Misi Koperasi Mitra GBS
Adapun  visi  misi  Koperasi  Mitra  GBS  adalah;  a).  Mengembangkan kerjasama  dan  pembenahan  data-data  keanggotan  koperasi  Mitra  GBS;  b). Mendayagunakan  semua  kekuatan  riil  secara  optimal  yang  oleh  koperasi  mitra GBS  dan  anggota  dengan  diikuti  upaya  pembenahan  terhadap  berbagai kelemahan  yang  merupakan  kendala/hambatan  dalam  pelaksanaan  pencapaian sasaran  kegiatan  usaha  yang  di  inginkan;  c).  Meningkatkan  peranan  usaha koperasi  dan  memanfaatkan  peluang  usaha  yang  berkaitan  langsung  dengan usaha anggota.

## Ketetapan Peraturan Koperasi Mitra GBS :
Adapun ketetapan peraturan koperasi Mitra GBS adalah sebagai berikut :
1. Penetapan atas simpana pokok Rp.10.000,- per anggota dan simpanan Wajib Rp.5000,-per anggota setiap bulannya.
2. Penarikan fee Rp.10, per kg buat biaya operasional dan Jasa Pengurus dan Pengawas koperasi, dengan rincian sebagai berikut :
• Jasa Pengurus dan Pengawas 70% dari hasil setiap bulannya.
• Operasional Koperasi 25%
• Sisa 5% di jadikan SHU (sisa hasil usaha)
3. Pembentukan tempat pelayanan koperasi (TPK) di masing-masing desa.
4. Penetapan Ketua  kelompok  sebagai  wakil  pengurus   dan  atau anggota di wilayahnya, serta tugas dan tanggung jawabnya.
5. Penetapan Tim Pembuat ART Koperasi Mitra GBS dalam 6 bulan kedepan (susunan Tim terlampir).
6. Pengesahan  pengangkatan  Staf  Koperasi,  dan  memberikan  hak  kepada pengurus untuk memberikan
7. lingkup tugas dan konpensasinya.
8. Pengesahan anggaran pendapatan belanja koparasi tahun buku 2012.
Kewajiban Koperasi Mitra GBS terhadap Anggotanya :
1. Neraca Rugi laba
2. Simpanan wajib dan simpanan pokok anggota
3. Pertanggung jawaban Pengurus
4. Pertanggung jawaban Badan Pengawas
5. Penetapan rencana kerja
6. SHU (Sisa Hasil Usaha)

## Dasar-dasar Penyusunan Koperasi GBS
1. Landasan Kebijaksanaan:
a. Undang-undang Koperasi No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
b. Anggaran Dasar Koperasi Mitra GBS.
c. Kebulatan tekat Pemerintah untuk membina mengembangkan Koperasi Mandiri.
d. Tuntutan dari Anggota Koperasi Mitra GBS.
2. Referensi kebijaksanaan:
a. Semua kebijakan Pemerintah di bidang keuangan dan industri terutama yang berkaitan di sektor pertanian dan penanaman modal.
b. Rencana  Kerja  Koperasi  Mitra  GBS  tahun  lalu  dan  tahun-tahun sebelumnya belum ada yang terlaksana.
3. Prinsip Pengembangan Usaha :
a. Mengembangkan Usaha pada azas kelayakan usaha.
b. Mengutamakan usulan/saran yang di ajukan para Anggota.
c. Azas keterkaitan usaha antara koperasi mitra GBS dengan Anggota dan mitra kerja (PT. GBS) dengan sistem manajemen satu atap.

## Sasaran dan Prioritas Koperasi GBS
1. Sasaran Kuantitatif:
a. Meningkatkan  pengawasan/pengontrolan  terhadap  usaha  koperasi  dan anggota supaya dapat mencapai keuntungan yang tinggi.
b. Mengontrol semua biaya yang dikeluarkan oleh mitra kerja dan menekan sehingga biaya yang keluar sekecil mungkin.
2. Sasaran Kualitatif:
a. Menumbuhkan pusat Koperasi Mitra GBS sebagai lembaga usaha yang efisien berdaya saing dan di kelola secara propesional.
b. Merangsang  terciptanya  manajemen  yang  bersih,  sehingga  manfa’at Koperasi dapat di rasakan oleh anggota.
c. Meningkatkan  motivasi  dan  keterampilan  personil  di  lingkungan Koperasi Mitra GBS.
3. Penetapan Prioritas Kegiatan:
Mengingat masih banyak keterbatasan-keterbatasan Internet yang di hadapi Koperasi saat ini dan masih sedikit pengetahuan  anggota  tentang Koperasi, serta  masih    kurangnya  pengawasan  terhadap  usaha  Koperasi,  maka penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini di dasarkan pada pertimbangan yang realistis untuk dilaksanakan. Untuk itu dalam    tahun 2011 dan 2012 ini kegiatan usaha di prioritaskan pada :
1) Melakukan penyuluhan kepada seluruh anggota koperasi, memberikan pengertian arti  dari  apa itu koperasi.
2) Melaksanakan  atau  mengontrol  usaha  Koperasi,  dalam  hal  ini    kebun Plasma, baik dari segi kebersihan, perawatan, dan operasional yang lain serta biaya yang di keluarkan.
3) Melaksanakan penarikan simpanan wajib dan simpanan pokok anggota.
4) Melakukan  penataan  manajemen  Koperasi  Mitra  GBS  dengan perusahaan mitra, guna meningkatkan mutu koperasi menjadi koperasi yang mandiri.

## Pelaksanaan Koperasi Mitra PT. Golden Blossom Sumatera
Mengingat anggota koperasi Mitra GBS yang berjumlah 3.015 anggota dan calon anggota 485 anggota, untuk melaksanakan Rapat Anggota boleh di wakilkan kepada  ketua  kelompoknya,  sesuai  dengan  pengarahan  dari  Dinas  Koperasi Kabupaten Muara Enim dan akan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Mitra GBS.
Anggota Koperasi Mitra GBS adalah petani plasma kebun kelapa sawit yang berdasarkan SK. Bupati Muara Enim. Pada tahun  2011 berjumlah 3.015 dan dibuat dalam kelompok sebagai berikut :
-  Desa  Prambatan  jumlah  anggota  penuh  1.260  anggota    terbagi  dalam  28 kelompok.
-  Desa  Pengabuan  jumlah  anggota  penuh  1.015  anggota  terbagi  dalam  23 kelompok.
-  Desa  Tanjung  Kurung  jumlah  anggota  penuh  740  anggota  terbagi  dalam  16 kelompok.

## Sistem Koperasi Mitra PT. Golden Blossom Sumatera
1. Penarikan simpanan pokok dan simpanan wajib yang diterapkan PT. GBS adalah sebagai berikut:
a) Simpanan pokok  Rp. 10.000,- / anggota
b) Simpanan wajib Rp. 5.000,-/ anggota setiap bulan
Semua penarikan simpanan pokok dan simpanan wajib akan di ambil / di potong  dari  hasil  kebun  petani  yang  sudah  menghasilkan,  dan  petani  yang kebunnya sudah menghasilkan untuk tahun 2012 ini sebanyak 1.260 anggota dan sudah  kami  lakukan  penarikan  sejak  bulan  januari  2012,  sesuai  dengan kesepakatan  pada  Rapat  Anggota  tanggal  20  Januari  2012  di  Balai  Desa Prambatan.
Uang tersebut telah kami terima :
a. Simpanan Pokok Rp. 10.000,- x 1.260 = Rp. 12.600.000,-
b. Simpanan wajib sejak Januari s/d Juni 2012, Rp.5.000 x 1260 x 6   =Rp. 37.800.000,- Jumlah = Rp. 50.400.000,-
Uang  tersebut  tersimpan  di  Rekening  Bank  BRI  Unit  Betung  atas  nama Koperasi Mitra GBS dengan nomor Rekening : 7107 01 000244 50 8. ditanda tangani oleh Ketua dan Bendahara Koperasi.
2. Pemotongan Fee Rp.10,- Per Kg. dari Hasil Penjualan TBS PLASMA
Pemotongan  ini  diperuntukan  biaya  operasional  dan  jasa  pengurus  dan pengawas koperasi dengan rincian sebagai berikut :
1) Jasa Pengurus dan Pengawas diambil sebesar : 70%
2) Biaya operasional : 25%
3) Biaya kantor ; alat tulis, kertas,tinta dll
4) Biaya perjalanan Pengurus dan Pengawas koperasi.
5) Biaya  operasional  ketua  kelompok  (sewaktu  ada  kunjungan  kerja  di lapangan dan Rapat)
3. Sisa 5% akan di jadikan modal atau SHU koperasi.
4. Pembagian  Hasil  10%  Dari  Hasil  Penjualan  Tbs  Plasma  Untuk  Anggota Koperasi.
Pendapat  Masyarakat  Tentang  Pelaksanaan  Koperasi  Mitra  PT.  Golden Blossom Sumatera
Hasil wawancara dengan sebagian masyarakat yang ikut bergabung dalam koperasi GBS adalah sebagai berikut :
1. Koperasi PT. GBS milik orang banyak yaitu terdiri dari 3 Desa yaitu desa Perambatan, Desa Tanjung Kurung, dan Desa Pengabuan. (Mursal, warga masyarakat Prambatan, 10 November 2018)
2. Menurut Redi, pada Aksi Demo yang digelar Kamis (22/11/18) lalu diketahui bahwa  sebagian  bukan  dari  Anggota  Koperasi.  Dan  jika  harus menggunakan  KAS  Koperasi,  semestinya  melakukan  Koordinasi  terlebih dahulu dengan seluruh Anggota Koperasi, melalui Rapat Anggota. Sebagian masyarakat  tidak  setuju  menggunakan  Uang  Koperasi  untuk  mendanai pengukuran ulang lahan milik PT GBS itu secara global. Karena tidak ada untungnya  bagi  masyarakat,  yang  ada  hanya  menambah  beban  para anggota. Dan seharusnya hal itu harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu dengan seluruh anggota dan pengurus, disetujui apa tidak. Sebab, koperasi  bukan  milik  perorangan,  atau  milik  ketua,  sebagian  masyarakat berpendapat, jika mau menggunakan uang koperasi harus ada kata mufakat bersama, karena hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila tetap dilakukan bisa sangat merugikan para anggota lainnya.
3. Menurut  Amir  Mursan  Amd  Ketua  Koperasi  Mitra  PT.  GBS  Desa Prambatan,  sependapat  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  anggotanya. Dirinya tidak melarang jika harus menggunakan dana koperasi untuk biaya pengukuran ulang lahan perusahaan perkebunan kelapa sawit milik PT GBS itu.  Asalkan  hal  tersebut    dapat  dipertanggungjawabkan  secara  bersama seluruh anggota yang ada. Dan tentunya, melalui musyawarah dan disetujui oleh  para  anggota.  Pak  Amir  juga  menambahkan,  bahwa  pihaknya  tidak bisa memastikan bahwa uang koperasi bisa dipergunakan atau tidak untuk membiayai  pengukuran  ulang  lahan  dimaksud  (hasil  wawancara  27 November 2018).
Menurut  peneliti,  pada  sistem  pelaksanaan  koperasi  mitra  GBS  yang beranggotakan  dari  tiga  desa  yaitu  desa  Prambatan,  Pengabuan  dan  Tanjung Kurung  yang  berjumlah  3.015  orang  bukan  merupakan  koperasi  simpan  pinjam sebagai mana mestinya, dalam hal ini Koperasi Mitra GBS adalah koperasi  dengan beberapa fungsi dasar bagi anggotanya:
• Penyediaan jasa angkutan sawit untuk lahan plasma,
• Penyediaan jasa pemetikan untuk lahan plasma,
• penyediaan rekapitulasi data anggota untuk PT. Golden Blossom Sumatera sebagai input keuangan anggota koperasi.
• Menampung, menyampaikan aspirasi anggota kepada PT. Golden Blossom Sumatera selaku pengelola lahan Plasma.
Namun pada saat wawancara dengan bendahara Koperasi Mitra GBS “ada wacana untuk menjadikan Koperasi Mitra GBS sebagai koperasi simpan pinjam, dengan cara sebelum keuangan hasil panen sawit anggota koperasi di transfer ke rekening  masing-  masing  anggota,  maka  dana  tersebut  ditampung  dulu  ke rekening  Koperasi  Mitra  GBS  dengan  demikian  setiap  bulan  ada  pemotongan pinjaman  anggota”.  Denga n  dikelolanya    lahan  sawit  plasma  oleh  PT.  Golden Blossom  Sumatera,  Maka  sesuai  MoU  yang  disepakati  sistem  bagi  hasil  lahan sawit  plasma  antara  PT.  Golden  Blossom  Sumatera  selaku  pengelola  dengan koperasi  mitra  GBS  selaku  koperasi  warga  yang  memiliki  lahan  plasma  maka setiap  bulan  masyarakat  menerima  bagi  hasil  yang  telah  ditentukan  dan  di sepakati  bersama  dengan  pihak  perusahaan  langsung  ke  rekening  anggota koperasi  namun  sebelumnya  telah  di  potong  biaya  angkutan,  biaya  pemetikan sawit, biaya pupuk, dan biaya pengelolaan, biaya operasional dan dana simpanan wajib dan simpanan pokok. (hasil wawancara 06 Desember 2018).
Peneliti juga menemukan beberapa kejanggalan bahkan pelanggaran oleh pihak  manajemen  PT.  Golden  Blossom  Sumatera  yang  dikeluhkan  anggota koperasi  mitra  GBS.  Kurang  tranparansi  keuangan  lahan  sawit  plasma  yang dikelola oleh pihak manajemen PT. Golden Blossom Sumatera baik itu harga jual sawit maupun biaya pembelian pupuk yang dalam hal ini langsung dikelola oleh manajemen  perusahaan,  disamping  itu  juga  sering  terjadi  keterlambatan pencairan dana anggota koperasi oleh manajemen PT.Golden Blossom Sumatera. Sehingga masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja manajemen  PT. Golden Blossom Sumatera. Perselisihan memuncak  antara pihak koperasi mitra GBS dan manajemen  PT.  Golden  Blossom  Sumatera  pun  terjadi,  dimana  masyarakat meminta kejelasan keuangan lahan plasma pada manajemen PT. Golden Blossom Sumatera.  Apalagi  setelah  masyarakat  mengetahui  adanya  penggelembungan dana  terhadap  pembelian  pupuk  plasma  yang  dilakukan  pihak  manajemen  PT. Golden Blossom Sumatera. Puncak perselisihan terjadi demo besar-besaran oleh Masyarakat  yang  sangat  kecewa  dengan  kinerja  pihak  manajemen  PT.  Golden Blossom  Sumatera  yang  kurang  transparan  dalam  keuangan  koperasi  setiap bulannya (hasil wawancara 10 Desember 2018).

## Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Koperasi Mitra GBS PT. Golden Blossom Sumatera di desa Prambatan
Koperasi  syariah berlandaskan  atas  dasar  syariat  Islam.  Tujuan  pendirian koperasi  syariah  tidak  hanya  untuk  mensejahterakan  para  anggota  koperasi,
namun  juga  mengatur  perekonomian  koperasi  yang  berlandaskan  pada  ajaran prinsip  Islam.  Oleh  karenanya,  setiap  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seluruh anggota  koperasi  berlandaskan  pada  syariat  Islam,  termasuk  perannya  dalam koperasi  syariah  itu  sendiri.  Konsep  pendirian  koperasi  syariah  menggunakan konsep Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama- sama  oleh  dua  orang  atau  lebih,  masing-masing  memberikan  kontribusi  dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.
Koperasi  syariah  didasari  pada  kerja  sama  dan  gotong-royong.  Koperasi syariah  adalah  suatu  perkumpulan  atau  organisasi  yang  beranggotakan  orang perorangan atau badan hukum yang bekerja sama berdasarkan syariah Islam dan dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela dan kekeluargaan. Tujuan utama dibentuknya koperasi syariah adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum,  maka  koperasi  merupakan  salah  satu  bentuk  kerja  sama  untuk mendirikan  suatu  bentuk  badan  usaha  dan  menciptakan  lapangan  pekerjaan. Tolong-menolong  merupakan  perbuatan  yang  terpuji  menurut  agama  Islam. Salah  satu  bentuk  tolong-menolong  adalah  mendirikan  koperasi,  maka mendirikan  dan  menjadikan  anggota  koperasi  merupakan  salah  satu  perbuatan yang terpuji menurut agama Islam. Koperasi syariah dijalankan berpedoman pada hukum-hukum  syariah,  sehingga  menjamin  kemaslahatan  dalam  kegiatannya. Koperasi  syariah  harus  dijalankan  oleh  orang-orang  yang  mengerti  ekonomi syariah  dan  dapat  menyampaikan  ilmu-ilmunya  kepada  masyarakat  sebagai anggota  koperasi,  sehingga  masyarakat  mengerti  keunggulan  bertransaksi  di koperasi  syariah,  dan  memilih  koperasi  syariah  dari  pada  di  lembaga  ekonomi yang bersistem kapitalis untuk melakukan kegiatan ekonomi.
Hukum  Islam  mengizinkan  kepentingan  masyarakat  atau  kesejahteraan bersama melalui prinsip ishtishlah atau al-maslahah. Ini berarti bahwa ekonomi Islam  harus  memberi  prioritas  pada  kesejahteraan  rakyat  bersama  yang merupakan  kepentingan  masyarakat.  Perjanjian  perseroan  koperasi  yang dibentuk  atas  dasar  kerelaan  adalah  sah.  Mendirikan  koperasi  dibolehkan menurut  agama  Islam  tanpa  ada  keragua-raguan  apapun  mengenai  halnya, selama koperasi tidak melakukan riba atau penghasilan haram. Tolong menolong merupakan  perbuatan  terpuji  menurut  agama  Islam.  Salah  satu  bentuk  tolong- menolong  adalah  mendirikan  koperasi,  maka  mendirikan  dan  menjadi  anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan terpuji menurut agama Islam.

## Kesimpulan
Berdasarkaan  uraian  dan  analisa  di  atas  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem pelaksanaan koperasi mitra GBS yang beranggotakan dari tiga desa yaitu  desa  Prambatan,  Pengabuan  dan  Tanjung  Kurung  yang  berjumlah 3.015 orang merupakan koperasi yang memiliki beberapa fungsi dasar bagi anggota  koperasi,  yaitu  penyediaan  jasa  angkutan  sawit  untuk  lahan plasma,  penyediaan  jasa  pemetikan  untuk  lahan  plasma,  penyediaan rekapitulasi data anggota untuk PT. Golden Blossom Sumatera sebagai input keuangan  anggota  koperasi  dan  menampung  menyampaikan  aspirasi anggota  kepada  PT.  Golden  Blossom  Sumatera  selaku  pengelola  lahan Plasma.  Sistem  bagi  hasil  lahan  sawit  plasma  antara  PT.  Golden  Blossom Sumatera  selaku  pengelola  dengan  koperasi  mitra  GBS  selaku  koperasi. warga  yang  memiliki  lahan  plasma  setiap  bulannya  menerima  bagi  hasil yang  telah  ditentukan  dan  disepakati  bersama  dengan  pihak  perusahaan langsung ke rekening anggota koperasi, namun sebelumnya telah dipotong biaya  angkutan,  biaya  pemetikan  sawit,  biaya  pupuk,  dan  biaya pengelolaan,  biaya  operasional  dan  dana  simpanan  wajib  dan  simpanan pokok.
2. Tinjauan  hukum  Islam  terhadap  pelaksanaan  koperasi  harus  bersifat sukarela  dan  terbuka,  keputusan  ditetapkan  secara  musyawarah  dan dilaksanakan  secara  konsisten  dan  konsekuen  (istiqomah),  Jujur,  amanah dan  mandiri,  pengelolaan  dilakukan  secara  transparan  dan  profesional. Menurut  hukum  Islam  koperasi  harus  dijalankan  dengan  benar  dan berpedoman pada hukum-hukum syariah, sehingga menjamin kemaslahatan  dalam  kegiatannya.  Koperasi  harus  dijalankan  oleh  orang- orang  yang  mengerti  ekonomi  syariah  dan  dapat  menyampaikan  ilmu- ilmunya kepada masyarakat sebagai anggota koperasi, sehingga masyarakat mengerti  keunggulan  bertransaksi  di  koperasi  syariah,  dan  memilih koperasi  syariah  dari  pada  di  lembaga  ekonomi  yang  bersistem  kapitalis untuk melakukan kegiatan ekonomi. Islam melarang pelaksanaan koperasi yang  terindikasi  adanya  penggelembungan  dana  pupuk  plasma,  dan juga tidak  transparansinya  pembagian  lahan  plasma  selaku  lahan  masyarakat dan lahan inti selaku lahan milik PT. Golden Blossom Sumatera.

## Daftar Pustaka
Al- Qur’an.
Abdul  Aziz  dan  Mariyah  Ulfah.  2010. Kapita  Selekta  Ekonomi  Islam  Kontemporer. Bandung: Alfabeta.
Aji, Ahmad Mukri. "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 2, Nomor 2, (2015).
Aji, Ahmad Mukri. Rasionalitas ijtihad Ibn Rusyd: kajian atas fiqh jinayat dalam kitab "Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2010.
Aji, Ahmad Mukri; Yunus, Nur Rohim. Basic Theory of Law and Justice, Jakarta:
Jurisprudence Institute, 2018.
Hendrojogi. 2015. Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers.
Karim, Adiwarman Azwar. 2001. Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta:
Gema Insani.
Mardani.  2015. Aspek  Hukum  Lembaga  Keuangan  Syariah  Di  Indonesia. Jakarta: Kencana.
Mukri,  Syarifah  Gustiawati. "Langkah  Strategis  Optimalisasi  Sistem  Ekonomi Syariah," SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 1, No. 1, (2014).
Nurul Huda dan Mohamad Heykal. 2018. Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jakarta: Prenada Media Group.
Rohim, Nur. “ Spirit Ekonomi Islam Dalam Tafsir Konstitusi Republik Indonesia Guna Terciptanya  Kesejahteraan  Rakyat," Al-Infaq: Jurnal  Ekonomi  Islam,  Vol.  4, No. 1, (2013).
Pachta  W,  Andjar,  dkk.  2005. Hukum  Koperasi  Indonesia:  Pemahaman,  regulasi, pendirian, dan modal usaha. Jakarta: Kencana.
Soemitra, Andri. 2017. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.
Sudarsono. 2010. Manajemen Koperasi Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta.
(https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/koperasi-syariah.html).

## PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH
1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (centered);
b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
1) Judul;
2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
5) Pendahuluan;
6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
7) Penutup; dan
8) Pustaka  Acuan  (hanya  memuat  sumber-sumber  yang  dirujuk  dan  sedapat  mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3.5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
g. Pengutipan  kalimat.  Kutipan  kalimat  ditulis  secara  langsung  apabila  lebih  dari  empat  baris dipisahkan  dari  teks  dengan  jarak  satu  spasi  dengan  ukuran  huruf  10  point.  Sedangkan kutipan  kurang  dari  empat  baris  diintegrasikan  dalam  teks,  dengan  tanda  apostrof  ganda  di awal  dan  di  akhir  kutipan.  Setiap  kutipan  diberi  nomor.  Sistem  pengutipan  adalah footnote (bukan bodynote atau endnote). Penulisan footnote menggunakan  sistem  turabian.  Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
h. Pengutipan  Ayat  Alquran  dan Hadis.  Ayat  yang  dikutip  menyertakan  keterangan  ayat  dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al- Mu’min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al- Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi  versi  cetak  kitab  Hadis  yang  dikutip.  Hadis  harus  dikutip  dari  kitab-kitab  Hadis standar ( Kutub al- Tis‘ah);
i. Cara  pembuatan footnote.  Footnote ditulis  dengan font  Palation size 9,  untuk  pelbagai sumber, antara lain:
1) Buku:  nama  utuh  penulis  (tanpa  gelar), judul  buku (tempat  terbit:  penerbit,  tahun  terbit), cetakan,  volume,  juz,  halaman.  Contoh:  Soerjono  Soekanto, Pokok-pokok  Sosiologi Hukum , (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
2) Buku  terjemahan,  contoh:  Roscoe  Pound, Pengantar  Filsafat  Hukum:  Buku  III, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, “ Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah  konstitusi  dalam  ranah  kegentingan  yang  memaksa” , dalam Jurnal  Cita Hukum, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
2) Artikel  sebagai  bagian  dari  buku  (antologi),  contoh:  Hikmahanto  Juwana,  “Penegakan Hukum  dalam  Kajian Law  and  Development: Problem  dan  Fundamen  bagi  Solusi Indonesia”,  dalam  Muhammad  Tahir  Azhary, Beberapa  Aspek  Hukum  Tata  Negara, Hukum  Pidana,  dan  Hukum  Islam, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Gorup,  2012),  h. 127.
3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, “Problem Yuridis RUU Syariah” dalam http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah,  diunduh  pada  20  Maret 2012.
4) Artikel  dari  majalah,  contoh:  Susilaningtias,  “Potret  Hukum  Adat  pada  Masa  Kolonial”, dalam Forum Keadilan, No. 17, 20 Agustus 2006.
5) Makalah  dalam  seminar,  contoh:  Jimly  Asshiddiqie,  “Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi dalam  Struktur Ketatanegaraan  Indonesia”,  Makalah  disampaikan  dalam  Kuliah  Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
j. Pustaka  Acuan:  daftar  pustaka  acuan  ditulis  sesuai  urutan  abjad,  nama  akhir  penulis diletakkan di depan. Contoh:
1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
2) Buku  terjemahan,  contoh:  Pound,  Roscoe, Pengantar  Filsafat  Hukum:  Buku  III, diterjemahakan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, “ Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah  konstitusi  dalam  ranah  kegentingan  yang  memaksa” , dalam Jurnal  Cita Hukum, Vol. 2, No. 1 (2014).
4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, “Penegakan Hukum dalam Kajian Law  and  Development: Problem  dan  Fundamen  bagi  Solusi  Indonesia”,  dalam
Muhammad  Tahir  Azhary, Beberapa  Aspek  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Pidana,  dan Hukum Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
5) Artikel  yang  dikutip  dari  internet,  contoh:  Kharlie,  Ahmad  T holabi, “Problem Yuridis RUU Syariah”  dalam  http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem -yuridis-ruu-syariah,  diunduh pada 20 Maret 2012.
6) Majalah, contoh: Susilaningtias, “Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial”, dalam Forum Keadilan, No. 17, 20 Agustus 2006.
7) Makalah  dalam  seminar,  contoh:  Asshiddiqie,  Jimly,  “Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi dalam  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia”,  Makalah  disampaikan  dalam  Kuliah  Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap  naskah  yang  tidak  mengindahkan  pedoman  penulisan  ini  akan  dikembalikan  kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan  (Juni  dan  Desember)  dengan  mengupload  pada  laman  OJS  jurnal  pada  alamat Website: http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnalmizan.uikabogor@gmail.com atau syarifah@fai-uika.ac.id . Permalink: https://uika- bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor. []