1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## PELAKSANAAN TUGAS KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA TERHADAP PEMBERLAKUAN SISTEM ADMINISTRASI PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## Gretel Marlene Yola Sianipar, Aju Putrijanti, Irma Cahyaningtyas
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail : gretel.marlene@gmail.com

## Abstract
All activities related to registration of Fiduciary Transfer of Ownership formerly done in Fiduciary Registration Office. Then to improve service of Fiduciary Transfer of Ownership registration easily and quickly. This legal research aims to know how task execution of fiduciary registration office to the  implementation  of  the  administrative  system  fiduciary  transfer  of  ownership  registration electronically (online system) in the Provinces of a Special Region  Yogyakarta. This legal research uses  empirical  research  method  with  primary  data  and  secondary  data.  The  process  of  thinking  is deductive.  The  conclusion  in  this  legal  research  is  Fiduciary  Registration  Office  has  a  task  that already executed by accordingly with legislation, but there is a task that not yet executed well which is checking authority list of sburdened objects with Fiduciary Transfer of Ownership electonically.

## Keywords: fiduciary; fiduciary registration office; electonic fiduciary

## Abstrak
Semua  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pendaftaran  jaminan  fidusia  dahulu  dilakukan  melalui Kantor Pendaftaran Fidusia.Kemudian untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia dengan  mudah  dan  cepat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  peran  Kantor Pendaftaran Fidusia terhadap pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (online  system) di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.Penelitian  hukum  ini menggunakan  metode  penelitian  empiris  dengan  sumber  data  primer  dan  data  sekunder.  Proses berpikir  yang  akan  digunakan  yaitu  proses  berpikir  secara  deduktif.  Kesimpulan  dalam  penulisan hukum  ini adalah Kantor Pendaftaran Fidusia memiliki peran yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  namun  ada  peran  yang  belum  sesuai  yaitu  mengenai kewenangan pengecekan daftar obyek yang dibebani jaminan fidusia secara elektronik.
Kata kunci: fidusia; kantor pendaftaran fidusia; fidusia online

## A. Pendahuluan
Pada  hakekatnya  manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  memerlukan  bantuan  dari manusia yang lainnya. Salah satu bukti bahwa manusia memerlukan bantuan dari manusia yang lain  adalah  adanya  kegiatan  kredit,  yaitu  perlunya  bantuan  dari  pihak  lain  terutama  faktor permodalan  untuk  menunjang  kegiatan  bisnisnya.  Perjanjian  kredit  yang  dibuat  antara  debitur
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
dan  kreditur  merupakan  perjanjian  timbal  balik  yang  artinya  masing-masing  pihak  dalam perjanjian memiliki hak dan kewajiban.
Selanjutnya  penting  untuk  melandasi  perjanjian  tersebut  dengan  itikad  baik  dari  debitur dan  kreditur,  karena  apabila  dilandasi  dengan  itikad  baik  dari  para  pihak  yang  mengikatkan, maka  para  pihak  dalam  perjanjian  masing-masing  akan  memenuhi  apa  yang  menjadi kewajibannya  serta  dengan  demikian  tidak  menimbulkan  kerugian  bagi  salah  satu  pihak  yang ada  dalam  perjanjian  tersebut.  Pada  setiap  perjanjian  kredit,  harus  disertai  dengan  jaminan pelunasan utang yang diberikan oleh debitur kepada kreditur. Arti penting dari adanya jaminan bagi  kreditur  adalah  adanya  rasa  aman  dan  kepastian  hukum,  bahwa  piutangnya  pasti  akan terbayar  lunas.  Salah  satu  jaminan  yang  dikenal  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  adalah jaminan  fidusia.  Asal  usul  dari  kata  fidusia  adalah  kata fides yang  berarti “kepercayaan”(Ahmad, 2013).
Hubungan  hukum  antara  pemberi  fidusia  (debitur)  dan  penerima  fidusia  (kreditur) merupakan  hubungan  hukum  yang  berdasarkan  atas  kepercayaan.  Pemberi  fidusia  percaya bahwa  penerima  fidusia  mau  mengembalikan  hak  milik  yang  telah  diserahkan  kapadanya, setelah debitur melunasi hutangnya. Penerima fidusia juga percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang  tersebut.  Perkembangan  jaminan  fidusia  di  Indonesia  adalah  disebabkan  adanya kelemahan dari gadai, dimana benda jaminan harus diserahkan secara fisik kepada kreditur.
Jaminan  fidusia  di  atur  dalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun1999  tentang  Jaminan Fidusia. Pada awalnya, kegiatan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia  wilayah  setempat.  Kegiatan  pendaftaran  Jaminan  Fidusia  meliputi  pendaftaran, perubahan dan penghapusan atau pencoretan jaminan fidusia. Jaminan Fidusia yang didaftarkan secara  manual  tidak  di  imbangi  dengan  fasilitas  dan  sumber  yang  ada,  sehingga  hal  ini menyebabkan  lamanya  proses  pendaftaran  akta  Jaminan  Fidusia  yang  sangat  merugikan  pihak penerima fidusia. Banyaknya akta Jaminan Fidusia yang didaftarkan mengakibatkan tidak bisa dilayaninya  secara  maksimal  dan  cepat  oleh  Kantor  Pendaftaran  Fidusia,  bahkan  pihak  yang mendaftarkan  akta  Jaminan  Fidusia  memerlukan  waktu  berhari-hari  untuk  mendaftarkannya. Ditambah  pula  dengan  proses  yang  berbelit-belit  mengakibatkan  bertambah  lamanya  proses pendaftaran tersebut (Nurudin, 2016).
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013  Tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Secara  Elektronik  mengatur  bahwa pendaftaran jaminan fidusia  dapat  dilakukan dengan  mudah, cepat,  murah  dan nyaman.  Sejak tanggal  5  Maret  2013,  administrasi  pendaftaran  jaminan  fidusia  secara  elektronik (online
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702 system) memasuki  era  baru  di  seluruh  kantor  pendaftaran  fidusia  di  Indonesia.  Hal  ini  berarti dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  menerima  permohonan  pendaftaran  jaminan  fidusia tidak lagi dilakukan secara manual (Ivone, 2013).
Pendaftaran  jaminan  fidusia  secara  elektronik  adalah  pendaftaran  jaminan  fidusia  yang dilakukan  oleh  pemohon  yaitu  penerima  fidusia,  kuasa  atau  wakilnya  dengan  mengisi  aplikasi secara  elektronik.  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  meliputi  kegiatan  pendaftaran  permohonan jaminan  fidusia,  pendaftaran  perubahan  jaminan  fidusia,  pengecekan,  pembiayaan  dan penghapusan  jaminan  fidusia  dengan  penerbitan  surat  keterangan  dan  sertifikat  hapusnya jaminan  fidusia,  dll.  Kegiatan  tersebut  dilakukan  melalui  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  secara elektronik.
Sistem  elektronik  ini  diberlakukan  dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  jasa  hukum pendaftaran  jaminan  fidusia  kepada  masyarakat  dengan  mudah,  cepat,  murah  dan nyaman.Setelah  pemberlakuan  sistem  fidusia  elektronik,  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  hanya memiliki  sedikit  tugas  yang  wajib  dilakukan.Berbeda  halnya  pada  saat  pemberlakuan  sistem fidusia manual, bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia memiliki banyak tugas yang  sangat penting berkaitan  dari  mulai  awalnya  permohonan  pendaftaran  hingga  penghapusan  jaminan  fidusia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia.
Permasalahan  yang  diajukan  pada  artikel  ini  adalah  bagaimanakah  pelaksanaan  tugas kantor  pendaftaran  fidusia  terhadap  pemberlakuan  sistem  administrasi  pendaftaran  jaminan fidusia secara elektronik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Artikel  ini  memiliki  perbedaan  dengan  artikel  lain  sebelumnya,  yaitu  artikel  yang membahas  mengenai  akibat  hukum  pendaftaran  jaminan  fidusia  secara online dimana pengaturan pendaftaran jaminan fidusia dengan sistem online dan akibat hukum jaminan fidusia yang  tidak  terdaftar  dalam  sistem  online  (Made,  2017).  Selanjutnya,  artikel  lain  yang menekankan  pada  pokok  permasalahan  mengenai  bagaimanakah  kekuatan  hukum  pendaftaran jaminan fidusia secara online beserta akibat hukumnya (Sundhari, 2018).
Artikel  lain  selanjutnya  membahas  mengenai  pendaftaran  fidusia  online  pada  Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  Dan  Ham  Provinsi  Bali  dan  kelebihan  maupun  kekurangan pendaftaran    jaminan    fidusia    secara  online  pada    Kantor  Wilayah    Kementerian  Hukum  dan HAM Provinsi Bali (Erna Sari, 2018).
Pada  artikel  ini  akan  membahas  mengenai  pelaksanaan  tugas  kantor  pendaftaran  fidusia terhadap  pemberlakuan  sistem  fidusia  elektronik  di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta (DIY).  Hal  tersebut  dikarenakan  DIY  merupakan  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang  dalam bidang perekonomiannya tinggi terutama dalam bidang jasa pinjam meminjam dimana banyak
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
masyarakat  yang  menggunakan  lembaga  pembiayaan  sebagai  sumber  dana  untuk  memajukan usahanya.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  artikel  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis empiris.  Penelitian  hukum  empiris  mencakup  penelitian  terhadap  efektivitas  hukum  yang merupakan  penelitian  yang  membahas  bagaimana  hukum  beroperasi  dalam  masyarakat  (Ali, Prof. Dr. H. Zainuddin, 2011). Data primer akan di dapat dengan melakukan wawancara dengan Ketua  Bidang  Hukum  Kantor  Kementerian  Hukum  Dan  HAM  RI  Kantor  Wilayah  Di Yogyakarta. Sedangkan data sekunder akan diperoleh dari peraturan-perundangan hukum positif dan  bahan  hukum  sekunder  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian,  buku-buku,  jurnal  ilmiah, artikel/makalah,  surat  kabar  dan  berita  internet,  bahan  hukum  tersier  diperoleh  dari  kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain-lain (Fajar, 2010).
Analisis data merupakan kegiatan yang melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang  dibantu  dengan  teori-teori  yang  ada  sehingga  akan  didapat  suatu  simpulan  khususnya mengenai  pelaksanaan  tugas  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  terhadap  pemberlakuan  sistem administrasi jaminan fidusia secara elektronik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## C. Hasil Dan Pembahasan

## Pengertian Perjanjian dan Hukum Jaminan
Pengertian  perjanjian  diatur  dalam  Pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata yang  berbunyi  “perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih”(KUH  Perdata,  n.d.).(Satrio, 2002)Pengertian  Hukum  Jaminan  menurut  J.  Satrio,  hukum  jaminan  adalah  peraturan  hukum yang  mengatur  jaminan  piutang  seorang  kreditur  terhadap  debitur,  dan  menurut  H.  Salim  HS hukum  jaminan  adalah  keseluruhan  kaidah-kaidah  hukum  yang  mengatur  hubungan  hukum antara  pemberi  dan  penerima  jaminan  dalam  kaitannya  dengan  pembebanan  jaminan  untuk mendapatkan fasilitas kredit.

## Pengertian Jaminan Fidusia
Jaminan  Fidusia  adalah  hak  jaminan  atas  benda  bergerak  baik  yang  berwujud  maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak  tanggungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2996  tentang Hak  Tanggungan  yang  tetap  berada  dalam  penguasaan  Pemberi  Fidusia,  sebagai  agunan  bagi
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  Penerima Fidusia  terhadap  kreditor  lainnya.  Pengertian  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia  pada  Pasal  1  ayat  (4)  dirumuskan  mengenai  definisi  Kantor Pendaftaran Fidusia yang selanjutnya disebut kantor adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia dan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik.

## Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik
Kantor  Pendaftaran  Fidusia  di  Indonesia  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  tidak lagi  menerima  permohonan  pendaftaran  jaminan  fidusia  secara  manual  dan  turut menginformasikan kepada pemohon untuk melakukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara  elektronik.  Berdasarkan  Surat  Edaran  Ditjen  AHU  No.  AHU-06.OT.03.01  Tahun  2013 bahwa  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  pada  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia diberikan username dan password secara tertulis dan bersifat rahasia dari Ditjen AHU berdasarkan  wilayah  kerjanya  untuk  keperluan  penandatanganan  sertifikat  jaminan  fidusia secara  elektronik,  rekapitulasi  dan  pelaporan  data,  pengawasan  ( audit  trial ),  monitoring, melakukan  percetakan  dan  kompilasi  dalam  bentuk  laporan  bulanan,  serta  keperluan administrasi  lain  yang  terkait  dengan  pendaftaran  jaminan  fidusia  pada  Kantor  Pendaftaran Fidusia.
Sistem  Administrasi  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Secara  Elektronik  ( Online  System ) berdasarkan  Pasal  1  ayat  2  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor  10  Tahun  2013  Tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Secara Elektronik  bahwa pengertian pendaftaran jaminan fidusia secara  elektronik adalah pendaftaran jaminan  fidusia  yang  dilakukan  oleh  pemohon  dengan  mengisi  aplikasi  secara  elektronik. Sistem  administrasi  pendaftaran  jaminan  fidusia  secara  elektronik  berlaku  berdasarkan  Surat Edaran  Ditjen  AHU  No.  AHU-06.OT.03.01  Tahun  2013  dan  ditegaskan  kembali  dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.
Sistem  elektronik  ini  diberlakukan  dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  jasa  hukum pendaftaran  jaminan  fidusia  kepada  masyarakat  dengan  mudah,  cepat,  murah,  dan nyaman(Made,  2017).  Pemberlakuan  sistem  administrasi  pendaftaran  jaminan  fidusia  secara elektronik,  diluncurkan  untuk  menyeimbangi  permohonan  pendaftaran  jaminan  fidusia  yang semakin  meningkat,  dan  memangkas  waktu  pendaftaran  menjadi  lebih  singkat,  juga  untuk
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya pungutan liar ataupun KKN dalam bentuk lain(Apriansyah, 2018).
Terkait dengan pendaftaran fidusia secara manual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 yang kemudian ketentuan tersebut telah dicabut dan dinyatakan  tidak  berlaku  lagi  melalui  Pasal  22  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2015 tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dan  Biaya  Pembuatan  Akta  Fidusia. Pembaharuan  Peraturan  Pemerintah  tersebut  dilaksanakan  karena  adanya  penggantian  sistem pendaftaran  dari  manual  menjadi  secara  elektronik  oleh  Direktorat  Jenderal  Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada tanggal 5 Maret 2013 berdasarkan Surat Edaran Ditjen AHU Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System).

## Pelaksanaan  Tugas  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  Terhadap  Pemberlakuan  Sistem Administrasi  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Secara  Elektronik  Di  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta.
Berdasarkan ketentuan tersebut maka sejak tahun 2013, hal-hal yang berhubungan dengan pendaftaran,  perubahan  dan  penghapusan  jaminan  fidusia  tidak  lagi  di  Kantor  Pendaftaran Fidusia  secara  manual  namun  dilakukan  secara  sistem  elektronik  dengan  mengakses www.fidusia.ahu.go.id.
Prosedur  pengisian  formulir  secara  manual  sudah  tidak  lagi  diterima  oleh  Kantor Pendaftaran  Fidusia  dan  diharuskan  untuk  menggunakan  sistem  elektronik.  Terhadap  berkas- berkas  yang  masih  tersimpan  di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  sebelum  diberlakukannya  sistem fidusia  elektronik  ini,  maka  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  harus  mengunggahnya  ke  system elektronik. Berdasarkan hasil penelitian, Kantor Pendaftaran Fidusia belum selesai mengunggah semua  berkas  jaminan  fidusia  ke  sistem  elektronik.  Setelah  pemberlakuan  sistem  fidusia elektronik,  Kantor  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  menerima  permohonan  pendaftaran  jaminan fidusia  secara  elektronik,  lalu  menerima  permohonan  perubahan  dan  penghapusan  atau pencoretan pendaftaran jaminan fidusia atas permohonan penerima fidusia, kuasa atau wakilnya secara elektronik.
Lebih  lanjut  ditegaskan  dalam  ketentuan  Pasal  2  Permenkumhan  Nomor  9  Tahun  2013 bahwa pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik meliputi(Farah, 2017):
a. Pendaftaran permohonan jaminan fidusia;
b. Pendaftaran perubahan jaminan fidusia;
c. Penghapusan jaminan fidusia.
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Kantor  Pendaftaran  Fidusia  setelah  pemberlakuan  sistem  fidusia  elektronik  ini  hanya memiliki  sedikit  tugas  yang  wajib  dilakukan.  Berbeda  halnya  pada  saat  pemberlakuan  sistem fidusia manual, bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia memiliki banyak tugas yang sangat penting berkaitan  dari  mulai  awalnya  permohonan  pendaftaran,  perubahan,  dan  penghapusan  jaminan fidusia  melalui  Kantor  Pendaftaran  Fidusia.  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  memiliki  tugas  untuk turut  menginformasikan  kepada  pemohon  untuk  melakukan  permohonan  pendaftaran  jaminan fidusia  secara  elektronik  dilakukan  melalui  pemasangan  berita  internet  di  situs www.kemenkumham.go.id.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  4  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2015  tentang  Tata Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dan  Biaya  Pembuatan  Akta  Fidusia  bahwa  Kantor Pendaftaran  Fidusia  adalah  kantor  yang  menerima  permohonan  pendaftaran  Jaminan  Fidusia dan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik.
Faktanya  di  lapangan  bahwa  semua  kegiatan  pendaftaran  jaminan  fidusia  elektronik dilakukan  melalui  situs  www.fidusia.ahu.go.id  dimana  saat  kreditur  melakukan  pendaftaran jaminan  fidusia  secara  elektronik  maka  langsung  mengisi  formulir  yang  tersedia  di  situs tersebut. Fakta-fakta tersebut diantaranya dijelaskan sebagai berikut :

## 1. Pelaksanaan Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia
Tugas  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  seperti  yang  disebutkan  pasal  diatas  bahwa  Kantor Pendaftaran  Fidusia  menerima  permohonan  pendaftaran  Jaminan  Fidusia  secara  elektronik dengan diwakilkan oleh Ditjen AHU sebagai pengelola situs. Kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia  juga  disebutkan  sebagai  kantor  yang  menerbitkan  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  secara elektronik. Hal ini benar terjadi karena penerbitan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik membutuhkan  bukti  berupa  kop  sertifikat  dan  tanda  tangan  elektronik  atas  nama  Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI.
Sistem fidusia secara elektronik ini dirasa belum bisa melayani dengan optimal karena setelah  pemberlakuan  sistem  fidusia  elektronik  ini  maka  mempersempit  kesempatan masyarakat untuk mengakses AHU. Begitu pula Kantor Pendaftaran Fidusia juga dipersempit dalam  hal  mengakses  AHU.  Menurut  Pasal  18 UUJF  menyatakan  bahwa  segala  keterangan yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.
Berdasarkan  asas  publisitas  dalam  hukum  jaminan  bahwa  maksud  dari  pendaftaran benda jaminan adalah agar pihak ketiga mengetahui bahwa benda yang bersangkutan sedang dibebani  dengan  jaminan  fidusia.Asas  ini  juga  merupakan  jaminan  kepastian  terhadap kreditur  lainnya  mengenai  benda  yang  telah  dibebani  Jaminan  Fidusia.Tetapi  sekarang  ini
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
setelah  pemberlakuan  sistem  fidusia  elektronik,  masyarakat  bahkan  Kantor  Pendaftaran Fidusia  dipersulit  dalam  hal  pengecekan  daftar  obyek  jaminan  fidusia.  Hal  ini  dikarenakan setelah  pemberlakuan  sistem  fidusia  elektronik,  untuk  melakukan  pengecekan  daftar  obyek yang dibebani jaminan fidusia harus dengan tambahan biaya Rp. 50.000,- per pencarian.
Sebelum  adanya  sistem  fidusia  elektronik  ini,  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  dapat membantu  para  pihak  (kreditur  dan  debitur)  yang  ingin  mengecek  obyek  tersebut  dibebani jaminan  fidusia  atau  tidak  dengan  cara  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  melihat  melalui  Buku Daftar Fidusia yang mencatat seluruh jaminan fidusia.  Namun setelah pemberlakuan sistem fidusia  elektronik,  pengecekan  tidak  dapat  dilakukan  dengan  semudah  itu  melainkan  para pihak  harus  mengeluarkan  biaya  ekstra.  Hal  ini  juga  tidak  sesuai  dengan  tujuan diberlakukannya  sistem  fidusia  elektronik  pada  bagian  menimbang  huruf  a  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan  Akta  Fidusia  yang  menyebutkan  bahwa  dengan  dilakukannya  pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia dengan biaya rendah.
Berlakunya  sistem  elektronik  ini,  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI  telah meningkatkan  kualitas  pelayanannya  dengan  mengadopsi  teknologi  yang  berbasis  web  agar masyarakat mudah untuk mengakses pelayanan-pelayanan yang ada (Nugroho, 2016), namun Kantor  Pendaftaran  Fidusia  tidak  mempunyai  kewenangan  untuk  membantu  para  pihak melakukan  pengecekan  daftar  obyek  yang  dibebani  jaminan  fidusia  sehingga  tidak  sesuai dengan asas publisitas dan belum mewujudkan tujuan pemberlakuan sistem fidusia elektronik dengan  biaya  rendah.  Dengan  demikian  jelas  terlihat  bahwa  dengan  adanya  pembebanan biaya untuk  pengecekan  daftar obyek jaminan fidusia belum mewujudkan tujuan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dengan biaya rendah.
2. Pelaksanaan Permohonan Perubahan Jaminan Fidusia
Kemudian  dalam  hal  permohonan  perubahan  hal  yang  tercantum  dalam  sertifikat jaminan  fidusia,  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  menerima  permohonan  perubahan  tersebut berdasarkan  permohonan  perubahan  yang  diajukan  oleh  pemohon  melalui  situs www.fidusia.ahu.go.id.
3. Pelaksanaan Permohonan Penghapusan Jaminan Fidusia
Pelaksanaan tugas Kantor Pendaftaran Fidusia terhadap kegiatan penghapusan jaminan fidusia  elektronik  dilihat  dalam  Pasal  16  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2015 tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dan  Biaya  Pembuatan  Akta  Fidusia menerangkan  bahwa  penghapusan  jaminan  fidusia  wajib  diberitahukan  kepada  Menteri
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
dalam jangka waktu  paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal  hapusnya Jaminan Fidusia. Pemohon memberitahukan penghapusan jaminan fidusia kepada Menteri (secara elektronik).
Sebelum  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  menerbitkan  sertifikat  jaminan  fidusia  secara elektronik,  Kantor  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  menerbitkan  surat  keterangan  penghapusan secara elektronik. Ketentuan diatas sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  terdapat  2  langkah  yang  harus  dilakukan  oleh  Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu:
a. Melakukan pencoretan pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia yang berada di Kantor Pendaftaran Fidusia;
b. Menerbitkan  surat  keterangan  yang  menyatakan  bahwa  sertifikat  jaminan  fidusia  yang bersangkutan tidak berlaku lagi.
Dengan hapusnya jaminan fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi (Yasir,  2016).  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  9  Tahun  2013  tentang Pemberlakuan  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Secara  Elektronik,  pihak  kreditur  secara langsung  melakukan  penghapusannya  dengan  menggunakan  penghapusan  jaminan  fidusia elektronik melalui situs www.fidusia.ahu.go.id.
Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia  dikenakan  biaya  besarnya  ditentukan  berdasarkan nilai  penjaminannya  (Junaidi,  2016),  sedangkan  untuk  tarif  penghapusan  jaminan  fidusia didasarkan  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2014  tentang  Jenis  dan  Tarif  Atas Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)    yang  belaku  pada  Kemenkum  HAM,  Tarif PNBP untuk penghapusan sertifikat jaminan fidusia adalah sebesar Rp. 100.000,-. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Jenis Dan Tarif Atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)    Yang  Belaku  Pada  Kemenkum  HAM menghapus tarif PNBP untuk penghapusan sertifikat jaminan fidusia.
Hal  ini  di  dukung  dengan  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2015 tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dan  Biaya  Pembuatan  Akta  Fidusia  terbaru bagian penjelasan umum huruf  a bahwa pemberitahuan penghapusan tidak dikenakan biaya dengan  harapan  Penerima  Fidusia  melakukan  pemberitahuan  penghapusan  secara  sukarela dan  tanpa  beban.  Hal  ini  akan  memudahkan  bagi  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  untuk melakukan  pemantauan  terhadap  jaminan    fidusia  yang  sudah  berakhir  atau  akan  berakhir jangka waktunya.
Namun  demikian  apabila  pemohon  melakukan  penghapusan  dengan  meminta  bantuan Notaris, maka penghapusan tersebut tetap harus memberikan biaya untuk jasa notaris sebagai
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
pihak  yang  berwenang  untuk  mengakses  sistem  jaminan  fidusia  elektronik.  Kantor Pendaftaran  Fidusia  selaku  kantor  yang  menerima  permohonan  pendaftaran  jaminan  fidusia dan  menerbitkan  sertifikat  jaminan  fidusia  secara  elektronik  menginformasikan  kepada penerima  fidusia  bahwa  pemberitahuan  penghapusan  jaminan  fidusia  elektronik  yang dilakukan sendiri oleh pemohon adalah tidak dipungut biaya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  untuk  pelaksanaan  penghapusan  jaminan  fidusia  itu sendiri  masih  terbilang  sedikit  hal  ini  dikarenakan  kurangnya  kesadaran  dari  pihak  debitur untuk  meroya  jaminan  fidusianya.  Namun  juga  yang  sangat  disayangkan  dalam  aturan hukum  tentang  Jaminan  Fidusia,  kesemuanya  tidak  memuat  sanksi  bagi  kreditor  sebagi penerima fidusia yang tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia. Hal ini menyebabkan banyak penerima fidusia yang baik karena lalai, tidak mengetahui adanya kewajiban tersebut atau maupun karena sengaja tidak melaksanakan penghapusan jaminan fidusia.

## D. Simpulan
Pelaksanaan  tugas  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  terhadap  pemberlakuan  sistem  fidusia elektronik  tidak  semua  terlaksana  dengan  baik  seperti  yang  telah  diuraikan  dalam  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  tidak  menerima  lagi  kegiatan pendaftaran  jaminan  fidusia  secara  manual  melainkan  elektronik.  Kantor  Pendaftaran  Fidusia turut  menginformasikan  kepada  pemohon  untuk  melakukan  permohonan  pendaftaran  jaminan fidusia  secara  elektronik  melalui  berita  di  internet,  menerima  permohonan  pendaftaran  dan permohonan  perubahan,  melakukan  penghapusan  jaminan  fidusia  dengan  menerbitkan  surat keterangan  penghapusan  jaminan  fidusia  dan  menerbitkan  sertifikat  jaminan  fidusia  secara elektronik.
Terdapat  satu  tugas  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  yang  belum  terlaksana  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yaitu  mengenai  kewenangan  pengecekan  Kantor Pendaftaran Fidusia terhadap kegiatan pengecekan daftar obyek yang dibebani jaminan fidusia. Kantor  Pendaftaran  Fidusia  tidak  mempunyai  kewenangan  untuk  membantu  para  pihak melakukan pengecekan daftar obyek yang dibebani jaminan fidusia sehingga hal ini tidak sesuai dengan  asas  publisitas  dan  belum  mewujudkan  tujuan  pemberlakuan  sistem  fidusia  elektronik dengan biaya rendah, karena harus mengeluarkan biaya untuk pengecekan.

## DAFTAR PUSTAKA
BUKU :
Ali, Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A., 2011, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta.
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Fajar,  Dr.  Mukti,  ND  dan  Yulianto  Achmad,  MH,  2010, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  & Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Gunawan Widjaja, 2003,  Jaminan Fidusia ,  PT GrajaGrafindo Persada, Jakarta.
J. Satrio, 2002, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia , Citra Aditya Bakti, Bandung. Simanjuntak, P.N.H., 2009, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia , Djambatan, Jakarta.
Sofwan,  Sri  Soedewi  Masjchoen,  2007, Hukum  Jaminan  di  Indonesia  Pokok-Pokok  Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan , Liberty Offset, Yogyakarta.
Sunggono,  Bambang,  S.H.,  M.S.,  2003, Metodologi  Penelitian  Hukum ,  PT  RajaGrafindo  Persada, Jakarta.
Usman, Rachmadi, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan , Sinar Grafika, Jakarta.

## ARTIKEL JURNAL
Apriansyah,  Nizar.  (2018).  Keabsahan  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  Yang  Didaftarkan  Secara Elektronik. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 12, (No. 3), p. 7.
Diana, Farah. (2017). Kajiam Yuridis Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
Syiah Kuala Law Journal , Vol. 1(2), p. 45.
Erna  Sari,  Ni  Wayan.  (2018).  Pendaftaran  Fidusia  Online  Pada  Kantor  Wilayah KementerianHukum  Dan  Ham  Provinsi  Bali. Kertha  Semaya:  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol.  6, (No. 4).
Nurudin,  Ikhsan  Bintang  Arya.  (2016).  Pelaksanaan  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Melalui  Online Oleh Kreditor Penerima Fidusia (Studi Kasus di Bank Perkreditan Rakyat Kota Semarang). Diponegoro Law Journal , Vol 5, (No. 3), p. 3.
Nugroho, Trisapto Wahyudi Agung. (2016). Analisis E-Government Terhadap Pelayanan Publik Di Kementerian Hukum Dan HAM. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum . Vol. 10, (No. 3), p. 10.
Sanusi,  Ahmad.  (2013).  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Dan  Akibat  Hukumnya  (Suatu  Tinjauan Normatif). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 7, (No. 1), p. 5.
Sundhari.  (2018).  Pelaksanaan  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Secara  Elektronik  (Online).Morality: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, (No. 2).
Widyari, Ida Ayu Made. (2017). Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan , Vol. 2, p. 5.
Yasir, M. (2016). Aspek Hukum Jamnan Fidusia. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i , Vol. 3, (No.1), p. 12.
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 -
1702

## SUMBER ONLINE
Ivone Dwiratna, “Kupas Tuntas Fidusia Elektronik, Langkah Hebat Situs Sibuk Pendulang PNBP” http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2013/05/02/kupas-tuntas-fidusia-elektronik- langkah-hebatsitus-sibuk-pendulang-pnbp-552337.html  diakses  pada  tanggal  14  Oktober 2019

## Undang-Undang Dan Peraturan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Peraturan  Pemerintah  Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Jenis dan Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia SecaraElektronik.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  9  Tahun  2013  Tentang  Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  10  Tahun  2013  Tentang  Tata  Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.