Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Teknologi (EMT)
Indonesian Journal for the Economics, Management and Technology .
Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi, 7(4), 2023, 1149-1156 Available online at http://journal.lembagakita.org
Penilaian Akuntabilitas Keuangan Sektor Publik untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung
Rani Velia Salsabilla 1* , Iskandar Ali Alam 2 1*,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia.
Abstrak. Kebijakan  otonomi  daerah  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  daerah  memiliki  dampak  signifikan  terhadap kinerja pengelolaan keuangan mereka. Hal ini penting untuk menciptakan daya saing yang didasari oleh prinsip-prinsip yang  sesuai  dengan  potensi  dan  karakteristik  unik  setiap  wilayah.  Evaluasi  kinerja  keuangan  daerah  menjadi  penting, terutama  dalam  konteks  prinsip  akuntabilitas  yang  berkualitas  tinggi,  yang  melibatkan  penilaian  mendalam  terhadap pengukuran kinerja keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, dengan fokus pada analisis rasio keuangan daerah. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder, yakni Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandar Lampung dari tahun 2019 hingga 2021. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Kota  Bandar  Lampung,  jika  dinilai  berdasarkan  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah,  terkategori  dalam  tingkat konsultatif.  Namun,  Rasio  Efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  menunjukkan  ketidakefektifan  dalam pengelolaan sumber pendapatan tersebut. Selain itu, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menunjukkan tingkat efisiensi yang masih  kurang  optimal.  Rasio  Pertumbuhan  PAD,  Total  Pendapatan,  dan  Belanja  Operasi  menunjukkan  tren  negatif, sementara Rasio Pertumbuhan Belanja Modal menunjukkan tren positif.
Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah; Kinerja Keuangan; Kemampuan Keuangan.
Abstract. Regional  autonomy  policies  implemented  by  local  governments  have  a  significant  impact  on  their  financial management efficiency. It is important to create competitiveness based on principles appropriate to the potential and unique characteristics  of  each  region.  Assessing  regional  financial  performance  is  critical,  especially  in  the  context  of  high-quality accountability  principles,  including  thorough  evaluation  of  regional  financial  performance  measures.  This  study  uses  a quantitative descriptive method, focusing on analyzing regional financial ratios. The data used comes from secondary sources, specifically the Bandar Lampung City Budget Achievement Report from 2019 to 2021. The research results show that the regional financial performance of Bandar Lampung City, if evaluated based on the regional financial independence ratio, is ranked at advisory level. However, the original regional income (PAD) efficiency ratio shows inefficiency in managing this source of income. In addition, the regional financial efficiency ratio shows that the level of efficiency has not yet reached the optimal  level.  PAD,  gross  income,  and  operating  expenditure  growth  rates  trended  negatively,  while  capital  expenditure growth rates trended positively.
Keywords: Locally Generated Revenue; Financial Performance; Financial Capabilities.
* Author. Email: rani.19021107@student.ubl.ac.id 1* , iskandar@ubl.ac.id 2 .
DOI: https://doi.org/10.35870/emt.v7i4.1605
Received: 14 September 2023, Revision: 23 September 2023, Accepted: 26 September 2023, Available Online : 10 October 2023. Print ISSN: 2579-7972; Online ISSN: 2549-6204. Copyright @ 2023. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Pendahuluan
Era  otonomi  daerah  membawa  pemerintahan Indonesia  ke  dalam  fase  baru  dalam pengelolaan  sumber  daya  sesuai  dengan kepentingan masing-masing daerah. Pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah memegang  peranan  sentral  sebagai  instrumen yang  mampu  memberikan  dampak  yang signifikan  terhadap  kehidupan  masyarakat setempat. Kesuksesan otonomi daerah tercermin  dalam  pengelolaan  keuangan  yang efisien,  akuntabel,  dan  memberikan  manfaat yang  nyata  bagi  warga  daerah  tersebut. Pengelolaan  keuangan  yang  bersih  dan akuntabel  adalah  kunci  untuk  memastikan penyusunan  dan  penyajian  laporan  keuangan pemerintah  yang  berkualitas,  memberikan informasi  yang  transparan,  dan  memenuhi standar akuntansi yang telah ditetapkan.
Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  yang ditetapkan  melalui  Peraturan  Pemerintah  (PP) No.  71  Tahun  2010  merupakan  landasan penting  bagi  pemerintah  daerah  dalam menyusun  laporan  keuangan  mereka.  SAP memberikan  kerangka  kerja  yang  jelas  dan standar  yang  harus  diikuti  agar  laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan dan diandalkan sebagai alat evaluasi kinerja keuangan.
Pengelolaan pemerintahan daerah yang akuntabel tak dapat dilepaskan dari manajemen Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD).  APBD  adalah  instrumen  penting dalam  menjalankan  fungsi  pemerintah  daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Akuntabilitas  dalam  pengelolaan APBD mencakup aspek perencanaan, penyusunan,  dan  pelaksanaan  anggaran  yang harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada lembaga legislatif dan masyarakat.
Sejalan  dengan  prinsip-prinsip  akuntabilitas, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29  Tahun  2014  tentang  Sistem  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  menegaskan bahwa kinerja instansi pemerintah harus diukur dalam  hal  kuantitas  dan  kualitas  keluaran  atau hasil  kegiatan  atau  program  yang  telah  atau akan  dicapai  sehubungan  dengan  penggunaan anggaran.  Konsep  akuntabilitas  merupakan
prinsip  pertanggungjawaban  yang  melibatkan proses  penganggaran,  dimulai  dari  tahap perencanaan  hingga  pelaksanaan,  harus  benar- benar
dapat dilaporkan dan pertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  serta masyarakat.
Namun,  realitas  pengelolaan  keuangan  daerah tidak selalu mencerminkan tingkat akuntabilitas yang  diharapkan.  Melalui  Laporan  Realisasi Anggaran, kita dapat melihat adanya kesenjangan  yang  cukup  signifikan  dalam pengelolaan  keuangan  daerah.  Dalam  periode 2019  hingga  2021,  terjadi  fluktuasi  pendapatan daerah  Kota  Bandar  Lampung.  Pendapatan pada  tahun  2019  mencapai  78,35%  dari  total yang diestimasi, kemudian mengalami penurunan  menjadi  70,46%  pada  tahun  2020, dan  akhirnya  mengalami  kenaikan  menjadi 75,72%  pada  tahun  2021.  Analisis  mendalam terhadap  kondisi  ini  menjadi  esensial  untuk memahami  faktor-faktor  yang  memengaruhi kinerja  keuangan  pemerintah  Kota  Bandar Lampung.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  tingkat akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan sektor  publik  dan  menjelaskan  implikasinya terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah. Selain itu, penelitian ini juga akan mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin  memengaruhi  fluktuasi  pendapatan daerah  selama  periode  yang  diamati.  Penelitian ini  memiliki  relevansi  yang  signifikan  dalam konteks pemahaman dan peningkatan pengelolaan  keuangan  daerah  yang  lebih  baik dan  berkesinambungan,  dengan  tujuan  akhir untuk  memberikan  manfaat  yang  lebih  besar bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.

## Tinjauan Literatur

## Kinerja Keuangan
Kinerja  keuangan  adalah  parameter  yang menggambarkan  sejauh  mana  tujuan  keuangan dalam  suatu  kegiatan  telah  berhasil  dicapai, meliputi  pendapatan  dan  pengeluaran  keuangan (Susanto,  2019;  Kusuma  &  Handayani,  2017). Dalam ranah pemerintahan, pengukuran kinerja keuangan menjadi alat penting dalam mengevaluasi pencapaian yang telah dicapai oleh
pemerintah  daerah  sebagai  bagian  dari  upaya pengawasan  dan  evaluasi  organisasi  (Alpi  & Ramadhan,  2018).  Hal  ini  menjadi  esensial dalam  memastikan  bahwa  alokasi  dana  dan penggunaan sumber daya publik berjalan sesuai dengan tujuan, prinsip akuntabilitas, dan prinsip transparansi.
Pengukuran  kinerja  keuangan  ini  dapat memberikan  wawasan  mendalam  tentang efisiensi  dan  efektivitas  manajemen  keuangan pemerintah  daerah.  Melalui  indikator-indikator seperti  rasio  keuangan,  pemerintah  dapat mengidentifikasi  sejauh  mana  sumber  daya finansial telah digunakan untuk mencapai tujuan dan  program  yang  telah  ditetapkan.  Dengan kata  lain,  pengukuran  kinerja  keuangan menggambarkan  kualitas  pengelolaan  keuangan dan  sejauh  mana  tujuan  kebijakan  keuangan telah  tercapai.  Selain  itu,  evaluasi  kinerja keuangan juga berfungsi sebagai alat pengawasan  dan  evaluasi  bagi  pemerintah  dan pemangku  kepentingan  lainnya.  Ini  membantu lembaga pengawas dan pihak-pihak yang terlibat dalam  proses  pengambilan  keputusan  untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan  atau  perubahan  dalam  pengelolaan keuangan  pemerintah  daerah.  Hal  ini menciptakan  landasan  yang  kuat  untuk pengambilan  keputusan  yang  berhubungan dengan  alokasi  sumber  daya  keuangan  serta upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah.

## Akuntansi Keuangan Daerah
Akuntansi  Keuangan  Daerah  merupakan instrumen  yang  digunakan  oleh  pemerintah daerah  untuk  mengelola  keuangan  daerah dengan  tujuan  menyajikan  informasi  yang relevan  bagi  para  pengambil  keputusan. Informasi  yang  disajikan  melalui  akuntansi keuangan  daerah  memberikan  gambaran tentang  peristiwa  ekonomi  yang  signifikan, memungkinkan  pengambilan  keputusan  yang lebih baik. Hal ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam alokasi sumber daya terbatas, seperti  modal,  tenaga  kerja,  tanah,  dan  bahan baku,  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  tujuan mereka (Antika, Murdayanti, & Nasution, 2020; Tarigan  &  Nurtanzila,  2013;  Vidyasari  & Suryono, 2021).

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  ( accountability )  merupakan  konsep yang  lebih  komprehensif  daripada  stewardship (Septa,  2018).  Stewardship  merujuk  pada manajemen aktivitas dengan cara yang ekonomis dan efisien, tanpa keharusan untuk memberikan laporan.  Sebaliknya,  akuntabilitas  berkaitan dengan tanggung jawab individu atau pihak yang bertanggung  jawab  terhadap  pihak  yang memberikan  amanah.  Akuntabilitas  melibatkan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh individu atau penguasa yang diberikan kepercayaan untuk mengelola  sumber  daya  publik  (Bovens, Schillemans, & Hart, 2008).
Hal  ini  mengandung  arti  bahwa  individu  atau pihak  yang  memiliki  tanggung  jawab  dalam pengelolaan  sumber  daya  publik  memiliki kewajiban  untuk  menjalankan  tugas  mereka dengan  itikad  baik  dan  efisiensi.  Akuntabilitas mendorong
transparansi dan pertanggungjawaban yang ketat, serta memberikan dorongan bagi pemangku kepentingan  utama  untuk  bertanggung  jawab dan  memastikan  bahwa  layanan  publik dijalankan  dengan  baik  (Zumofen,  2016). Dengan  kata  lain,  akuntabilitas  menciptakan tekanan bagi para pemangku kunci yang terlibat untuk  bertanggung  jawab  dan  menjamin penyediaan layanan publik yang efektif.

## Analisis  Rasio  Keuangan pada APBD Rasio  Kemandirian  Keuangan Daerah
Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  adalah indikator yang mencerminkan tingkat ketergantungan  suatu  daerah  terhadap  sumber dana  eksternal,  seperti  pemerintah  pusat  dan provinsi.  Semakin  rendah  rasio  kemandirian, semakin  besar  ketergantungan  pada  sumber dana  eksternal,  dan  sebaliknya.  Rumus  untuk menghitung  Rasio  Kemandirian  adalah  sebagai berikut:
Rasio  Kemandirian  =  (Pendapatan  Asli  Daerah / Pendapatan Transfer) x 100%
Tabel 1 di bawah ini memberikan gambaran pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah dalam pengelolaan  keuangan  mereka.  Tabel  ini membantu untuk memahami sejauh mana suatu daerah  mengandalkan  pendapatan  asli  daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diterima
dari transfer dana eksternal. Dengan mengevaluasi  rasio  ini,  pemerintah  dan pemangku  kepentingan  dapat  mengidentifikasi sejauh  mana  daerah  tersebut  dapat  mandiri dalam pengelolaan keuangannya.
Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat
Kemandirian Daerah Kemampuan Daerah Kemandirian (%) Pola Hubungan Rendah Sekali  0 – 25 Instruktif Rendah 25 – 50 Konsultatif Sedang 50 – 75 Partisifatif Tinggi 75 – 100 Delegatif
Rasio  Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Rasio  Efektivitas  merupakan  indikator  yang menggambarkan  kemampuan  suatu  daerah dalam  merealisasikan  pendapatan  asli  daerah (PAD)  sesuai  dengan  yang  telah  direncanakan, dibandingkan  dengan  target  pendapatan  yang telah  ditetapkan.  Dengan  kata  lain,  rasio  ini membantu  mengukur  sejauh  mana  daerah berhasil mencapai target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan. Rumus untuk menghitung  Rasio  Efektivitas  PAD  adalah sebagai berikut:
Rasio Efektivitas = (Realisasi Penerimaan PAD / Target Penerimaan PAD) x 100%
Melalui  perhitungan  rasio  ini,  pemerintah daerah  dan  pemangku  kepentingan  dapat mengevaluasi  sejauh  mana  pendapatan  asli daerah telah berhasil diwujudkan sesuai dengan yang  direncanakan.  Hal  ini  membantu  dalam pengawasan  dan  evaluasi  kinerja  keuangan daerah  serta  memastikan  bahwa  target pendapatan PAD tercapai dengan efektif.
Tabel 2. Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah
% Kinerja Keuangan Kriteria Diatas 100 Sangat Efektif 90 – 100 Efektif 80 – 90 Cukup Efektif 60 – 80 Kurang Efektif Dibawah 60 Tidak Efektif Rasio  Efisiensi Keuangan Daerah Rasio efisiensi adalah indikator yang memperlihatkan perbandingan antara biaya yang
dikeluarkan  untuk  menghasilkan  pendapatan dengan  jumlah  pendapatan  yang  telah  diterima. Dalam  konteks  ini,  rasio  efisiensi  membantu mengukur  sejauh  mana  suatu  daerah  dapat mencapai  pendapatan  dengan  menggunakan sumber  daya  secara  efisien.  Rumus  untuk menghitung  Rasio  Efisiensi  adalah  sebagai berikut:
Rasio  Efisiensi  =  (Biaya  yang  dikeluarkan  / Belanja) x 100%
Tabel 3. Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah % Kinerja Keuangan Kriteria Diatas 100 Tidak Efisien 90 – 100 Kurang Efisien 80 – 90 Cukup Efisien 60 – 80 Efisien Dibawah 60 Sangat Efisien Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah
Rasio  pertumbuhan  adalah  alat  yang  digunakan untuk  mengukur  sejauh  mana  pemerintah daerah mampu mempertahankan dan meningkatkan  prestasi  yang  telah  dicapai  dari satu  periode  ke  periode  berikutnya.  Rasio pertumbuhan  memberikan  gambaran  tentang perkembangan pendapatan dan belanja pemerintah  daerah  dari  satu  tahun  ke  tahun berikutnya.  Rumus  untuk  menghitung  Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:
Rasio Pertumbuhan = [(Pn - Po) / Po] x 100%
Keterangan : R  :  Pertumbuhan (dalam persen) Pn  :  Realisasi  pendapatan  dan  belanja  pada tahun ke – n Po  :  Realisasi  pendapatan  dan  belanja  pada tahun awal sebelumnya
Dalam rumus ini, Pn adalah realisasi pendapatan dan  belanja  pada  tahun  ke-n,  sementara  Po adalah  realisasi  pendapatan  dan  belanja  pada tahun awal sebelumnya. Hasil perhitungan rasio ini  menghasilkan  persentase  pertumbuhan  yang mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pendapatan dan belanja dari satu tahun ke tahun berikutnya. Rasio  ini  membantu  dalam  evaluasi  kinerja  dan perkembangan keuangan pemerintah daerah.

## Kerangka Pemikiran
Terciptanya  pemerintahan  yang  bersih  dituntut adanya  sistem  pengelolaan  keuangan  terpadu dan  ketat  dalam  pengambilan  keputusan  yang berkaitan  dengan  kinerja  keuangan  daerah Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung.  Kinerja keuangan  daerah  merupakan  hasil  yang  telah dicapai  atau  suatu  hasil  kerja  pada  bidang keuangan yang ditetapkan. Tersedianya informasi  keuangan  yang  berasal  dari Laporan Realisasi  Anggaran  melalui  Badan  Pengelolaan Keuangan Daerah menghasilkan hal yang dapat disimpulkan berupa rasio keuangan.
Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## Metodologi Penelitian
Metode  analisis  yang  diterapkan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  analisis  deskriptif dengan  pendekatan  kuantitatif.  Pendekatan kuantitatif  digunakan  untuk  mengolah  data Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  Kota Bandar Lampung dari tahun 2019 hingga 2021.
Data dalam penelitian ini bersifat sekunder dan diperoleh  melalui  pengumpulan  serta  studi dokumen, khususnya Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung selama periode tersebut. Pada tahap  analisis,  data-data  tersebut  dianalisis dengan  menggunakan  metode  komparatif. Pendekatan ini melibatkan perbandingan antara rasio  kemandirian  keuangan  daerah,  rasio efektivitas  PAD,  rasio  efisiensi  keuangan daerah,  dan  rasio  pertumbuhan  keuangan daerah.  Tujuannya  adalah  untuk  memberikan gambaran  yang  komprehensif  tentang  kinerja keuangan  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung berdasarkan  Analisis  Rasio  Keuangan  pada Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD).  Pendekatan  ini  memungkinkan peneliti untuk menyusun analisis yang terperinci dan  mendasar  tentang  efisiensi,  kemandirian, efektivitas,  dan  pertumbuhan  keuangan  daerah selama periode yang diselidiki.

## Hasil dan Pembahasan
Gambaran Objek Penelitian Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada  5º 20’ Lintang Selatan−5º  30’  Lintang Selatan  dan  105º  28  Bujur  Timur−105º  37’ Bujur  Timur.  Kota  Bandar  Lampung  memiliki luas wilayah 197,2 km². Dari luas tersebut, Kota Bandar  Lampung terbagi  menjadi 20 kecamatan dan 126 kelurahan.

## Analisis Data
Dalam  pembahasan  hasil  penelitian  ini  dibahas mengenai  bagaimana  kinerja  keuangan  yang telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Bandar Lampung.  Data  yang  digunakan  untuk mengukur  kinerja  pengelolaan  keuangan Kota  Bandar  Lampung  tersebut  adalah  berupa Laporan  Realisasi  Anggaran  APBD  Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021.
Tabel 4. Rasio Kemandirian Keuangan  Daerah. Tahun Anggaran  Realisasi PAD (Dalam Miliar Rupiah) Pendapatan Transfer (Dalam Miliar Rupiah) RKKD% Pola Hubungan 2019 627,30 1.679,90 40% Konsultatif 2020 537,54 1.493,84 36% Konsultatif 2021 564,29 1.462,90 39% Konsultatif
Berdasarkan  kajian  pada  APBD  Kota  Bandar Lampung  pada  tahun  2019  kemampuan keuangan pada aspek kemandirian sebesar 40% sedangkan  sebesar  60%  dari  bantuan pemerintah  pusat  dan  pinjaman.  Pada  tahun 2020 rasio kemandirian  keuangan  daerah Kota Bandar  Lampung  mengalami  penurunan  rasio dengan  presentase  36%.  Hal  tersebut disebabkan  oleh  adanya  penurunan  realisasi
PAD,  sehingga  jumlah  bantuan  yang  diberikan oleh pemerintah pusat lebih besar dibandingkan dengan  tahun  sebelumnya.  Pada  tahun  2021 rasio  kemandirian  keuangan  daerah  Kota Bandar  Lampung  sebesar  39%  yang  berarti mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun  tetap  berada  pada  level  rendah,  yaitu pola hubungan Konsultatif
Tabel 5. Rasio  Efektivitas PAD Tahun  Anggaran Realisasi PAD (Dalam Miliar Rupiah) Target Penerimaan PAD (Dalam Miliar Rupiah) REPAD% Kriteria 2019 627,30 980,70 64% Kurang Efektif 2020 537,54 1.293,98 41% Tidak Efektif 2021 564,29 1.135,60 50% Tidak Efektif
Dengan  hasil  presentase  diatas  Rasio Efektivitas  PAD  Kota  Bandar  Lampung digolongkan pada level Kurang Efektif diathun 2019, sedangkan di tahun 2020 dan 2021 pada level  Tidak  Efektif.  Hal  itu  disebabkan  karena rata-rata rasio efektifitas berada dibawah 100%. Pemerintahan Kota Bandar Lampung dianggap
belum dapat mengelola realisasi PAD yang telah dianggarkan sebelumnya. Untuk  mengatasi  hal tersebut, pemerintah daerah harus memaksimalkan  penerimaan  dari  potensi pendapatan  yang telah diperoleh Tabel 6. Rasio  Efisiensi Keuangan Daerah Tahun Anggaran Realisasi Belanja (Dalam Miliar Rupiah) Realisasi Pendapatan (Dalam Miliar Rupiah) REKD% Kriteria 2019 2.189,50 2.294,7 95% Kurang Efisien 2020 2.127,50 2.145,8 99% Kurang Efisien 2021 2.018,39 2.127,7 95% KurangxEfisien
Perhitungan  Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah pada  tahun  2019-2021  yang  dihasilkan  oleh Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  memiliki presentase  dibawah  100%,  yang  berarti tergolong  Kurang  Efisien.  Dari  hasil  tersebut menunjukkan  bahwa  efisien  pengelolaan keuangan  pemerintah  daerah  kota  Bandar Lampung  kurang  baik.  Artinya  pemerintah
daerah dianggap belum menekan jumlah belanja pada  daerah  secara  optimal.  Diharapkan Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  dapat meminimalisir jumlah belanja daerah menyesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh untuk kedepannya. Tabel 7. Rasio Pertumbuhan Keterangan 2019 2020 2021 Rata-Rata PAD 627,3 537,54 564,3 - Pertumbuhan PAD 11,96% -14,31% 4,98% -1,32% Pendapatan Total 2.294,7 2.145,8 2.127,75 - Pertumbuhan Pendapatan 6,13% -6,49% -0,84% -0,40% Belanja Operasi 1.875,8 1.837,3 1.593,1 - Pertumbuhan Belanja Operasi 6,43% -2,05% -13,29% -2,97%
Belanja Modal 310,73 263,72 400,78 - Pertumbuhan belanja Modal -26,91% -15,13% 51,97% 3,31% Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD
KotaxBandar  Lampung  pada  tahun  2019 sampai  dengan  2021  menghasilkan  rata-rata sebesar  -1,32%.  Pemerintah  Kota  Bandar Lampung harus mempunyai rencana yang baik untuk  selalu  meningkatkan  PAD  dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki. Pertumbuhan  PAD  menjadi  lebih  baik  apabila tidak  terlalu  mengandalkan  bantuan  dan pemerintah pusat sehingga lebih mandiri untuk mengelola daerahnya dengan PAD yang tinggi. Hasil  dari  Pertumbuhan  Pendapatan  pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan bahwa total pendapatan  di  Kota  Bandar  Lampung menurun.  Hal  ini  diakibatkan  karena  dampak pandemic  Covid-19  yang  menyebabkan bertambahnya pengangguran. Sejak diberlakukannya  Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) aktivitas masyarakat menjadi lebih ketat daripada aturan- aturan sebelumnya.
Perkembangan  Rasio  Pertumbuhan  Belanja Operasi  mengalami  kenaikan  dan  penurunan yang menghasilkan belanja operasi dengan rata- rata  -2,97%.  Jika  dilihat  dari  perkembangan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi dan Modal bisa  dikatakan  buruk,  namun  proporsi  belanja operasi jumlahnya masih lebih kecil dibandingkan  dengan  jumlah  belanja  modal.
Pemerintah  daerah  Kota  Bandar  Lampung seharusnya bisa mengoptimalkan dana alokasinya  untuk  belanja  operasi  sehingga pembangunan  di  daerahnya  bisa  lebih maksimal.

## Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  analisis  data  yang  telah  dilakukan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah
Kota  Bandar  Lampung  selama  periode  tahun 2019  hingga  2021  yang  diukur  dengan menggunakan analisis rasio sebagai berikut:
1) Hasil  analisis  data  menunjukkan  bahwa kinerja  keuangan  daerah  Kota  Bandar Lampung  secara  keseluruhan  masih menunjukkan  tingkat  kinerja  yang  kurang
memuaskan.  Terdapat  fluktuasi  dalam perhitungan  rasio  keuangan  setiap  tahun, dengan  beberapa  rasio  menunjukkan  tren positif  dan  sebagian  lainnya  menunjukkan tren negatif.
2) Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah selama tahun 2019 hingga 2021 menunjukkan bahwa ketergantungan daerah  terhadap  sumber  dana  eksternal, seperti  pemerintah  pusat,  masih  cukup tinggi,  dengan  persentase  di  bawah  50%. Hal  ini  mengindikasikan  ketergantungan yang konsultatif.
3) Rasio  Efektivitas  PAD  menunjukkan kinerja  yang  cenderung  kurang  efektif, karena target pendapatan asli daerah belum sepenuhnya  tercapai  selama  tahun  2019- 2021.
4) Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah  masih dikategorikan  sebagai  kurang  efisien, karena  persentase  pengeluaran  yang dihasilkan  selama  3  tahun  berturut-turut berada di atas 90% namun di bawah 100%. 5) Rasio Pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan  yang  fluktuatif,  dengan  rata- rata  hasil  perhitungan  rasio  pertumbuhan PAD,  Total  Pendapatan,  dan  Belanja Operasi  yang  negatif  secara  berturut-turut. Hanya  Rasio  Pertumbuhan  Belanja  Modal yang  menunjukkan  pertumbuhan  positif. Ini  mencerminkan  bahwa  Pemerintah Daerah  Kota  Bandar  Lampung  masih menghadapi  kendala  dalam  meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Berdasarkan  analisis  di  atas,  beberapa  saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
1) Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  perlu meningkatkan upaya untuk mencapai target anggaran  yang  telah  ditetapkan,  dengan memaksimalkan kemampuan daerah dalam pengelolaan keuangan.
2) Strategi  perlu  diatur  untuk  mengurangi ketergantungan  keuangan  daerah  pada sumber  dana  eksternal,  dan  meningkatkan pendapatan  daerah  melalui  peningkatan retribusi  dan  pajak,  dengan  tujuan membangun kemandirian keuangan.
3) Optimalisasi  sumber-sumber  Pendapatan
Asli Daerah (PAD) perlu ditingkatkan agar kinerja  keuangan  daerah  dapat  menjadi lebih efektif.
4) Pemerintah  daerah  perlu  mengalokasikan dana  dengan  lebih  proporsional  agar tercipta  keseimbangan  antara  pengeluaran belanja dengan pendapatan daerah.
5) Peningkatan  alokasi  dana  untuk  belanja operasi,  termasuk  penyediaan  peralatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan,  dapat  membantu  memenuhi kebutuhan  yang  memberikan  manfaat jangka  pendek  bagi  pegawai  dan masyarakat.

## Daftar Pustaka
Alpi,  M.  F.,  &  Ramadhan,  P.  R.  (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan  temuan  audit  Badan  Pemeriksa Keuangan  terhadap  kinerja  keuangan kabupaten/kota. Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan , 2 (3), 103-114.
Antika,  Z.,  Murdayanti,  Y.,  &  Nasution,  H. (2020).  Pengaruh  sistem  akuntansi keuangan  daerah,  aksesibilitas  laporan keuangan,  dan  pengendalian  internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan  daerah. Jurnal  Ilmiah  Wahana Akuntansi , 15 (2), 212-232.
Bovens,  M.,  Schillemans,  T.,  &  Hart,  P.  T. (2008). Does public accountability work? An assessment tool. Public administration , 86 (1), 225-242.
Kusuma,  A.  R.,  &  Handayani,  N.  (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap efisiensi kinerja keuangan  pemerintah  daerah. Jurnal  Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) , 6 (1).
Septa,  P.  (2018). Pengaruh  penyajian  laporan keuangan  dan  aksesibilitas  laporan  keuangan terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan kabupaten  ponorogo (Doctoral  dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
Susanto,  H.  (2019).  Analisis  rasio  keuangan untuk  mengukur  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  kota  mataram. Jurnal Distribusi-Jurnal  Ilmu  Manajemen  dan Bisnis , 7 (1), 81-92.
Tarigan,  E.  P.  A.,  &  Nurtanzila,  L.  (2013).
Standar  akuntansi  pemerintahan  dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. JKAP  (Jurnal  Kebijakan  Dan Administrasi Publik) , 17 (1), 29-45.
Vidyasari,  F.  N.  A.,  &  Suryono,  B.  (2021). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan  daerah  dan  sistem  akuntansi keuangan  daerah  terhadap  kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah. Jurnal  Ilmu  dan  Riset  Akuntansi (JIRA) , 10 (4).
Zumofen,  R.  (2016). Public  accountability:  a summary analysis (No. 4/2016). IDHEAP.