Yustisia Tirtayasa
Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 1 Nomor 1, Agustus 2021, hlm. (93-117) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2862 | E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang ( Cessie ) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur

## Novelia Adistie
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Tirtayasa, Ds. Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang, Provinsi Banten E-mail: noveliaadisty@gmail.com

## Jarkasi Anwar
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Tirtayasa, Ds. Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang, Provinsi Banten E-mail: jarkasianwar@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.11407

## Info Artikel
|Submitted : 29 Mei 2021
|Revised : 23 Juli 2021 |Accepted : 04 Agustus 2021
How to cite : Novelia Adistie, Jarkasi Anwar, “ Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang ( Cessie ) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur Berdasarkan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan  Dengan  Tanah ”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 1 No. 1, (Agustus, 2021 )”, hlm. 9 3-117.

## ABSTRACT
Banking  helps  people,  one  of  which  is  through  credit  facilities.  Received  credit  is  accompanied  by submitting a guarantee imposed by the mortgage right to the bank or creditor. One of the problems that often occur in credit is bad credit. The solution to overcome this is by obtaining funds relatively quickly by banks through transfer of accounts receivable (cessie). Efforts to minimize an impact that can harm the parties in the process of transferring accounts receivable (cessie) are  at the core of the problems raised in this study, namely, how is the relationship between the legality of the transfer of accounts receivable (cessie) which is carried out repeatedly to the transfer of the debtor's liability and how is legal protection? for cessie buyers (cessionaris) based on Article 613 of the Civil Code in conjunction with Law Number 4 of 1996 concerning Land Mortgage Rights and Land-related Objects. The research was conducted using a  normative juridical research  method  with  descriptive  analytical  research  using  a  statutory  approach method.  The  data  sources used in this research are primary legal materials, secondary materials, and tertiary legal materials. The data collection technique used in this research was through literature study and then analyzed qualitatively and normatively. The results of the research conclude that, the relationship between the legality of the transfer of accounts receivable (cessie) which is carried out repeatedly on the transfer of the debtor's mortgage is known to have mutual influence. A legal cessie is carried out if the basis of the rights is valid and in accordance with Article 613 and Article 1320 of the Civil Code. Legal protection for cessie buyers (cessie) in the practice of transferring  accounts  receivable  (cessie)  which  is  carried  out  repeatedly  for  the  transfer  of  the  debtor's mortgage is carried out through a cessie deed and several regulations in Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights to Land with Objects Items related to land.
Keywords: Transfer of receivables, Cessie, credit, mortgage right.

## ABSTRAK
Perbankan  membantu  masyarakat  salah  satunya  melalui  fasilitas  kredit.  Kredit  disertai dengan  menyerahkan  jaminan  yang  dibebankan  hak  tanggungan  kepada  bank  atau  kreditur. Permasalahan  yang  seringkali  terjadi  pada  kredit  salah  satunya  yaitu  kredit  macet.  Solusi  untuk mengatasi  hal  tersebut  untuk  memperoleh  dana  relatif  cepat  dapat  dilakukan  bank  melalui pengalihan piutang ( cessie ). Upaya untuk meminimalisasi suatu akibat yang dapat merugikan para pihak  pada  proses  pengalihan  piutang  ( cessie )  menjadi  inti  permasalahan  yang  diangkat  dalam penelitian  ini  yaitu,  bagaimana  hubungan  keabsahan  pengalihan  piutang  ( cessie )  yang  dilakukan secara  berulang  kali  terhadap  perpindahan  hak  tanggungan  milik  debitur  dan  bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli cessie ( cessionaris ) berdasarkan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata juncto Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  Atas Tanah  beserta  Benda-benda  yang  berkaitan  dengan  Tanah.  Penelitian  dilakukan  dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis yang menggunakan  metode  pendekatan  perundang-undangan.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  bahan  hukum  primer,  bahan  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  melalui  studi  kepustakaan    kemudian dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, hubungan keabsahan pengalihan  piutang  ( cessie )  yang  dilakukan  secara  berulang  kali  terhadap  perpindahan  hak tanggungan milik debitur diketahui ternyata saling memiliki pengaruh satu sama lain. Cessie sah dilakukan  apabila  alas  haknya  sah  dan  sesuai  dengan  Pasal  613  serta  Pasal  1320  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata.  Perlindungan  hukum  bagi  pembeli cessie ( cessionaris )  dalam  praktik pengalihan  piutang  ( cessie )  yang  dilakukan  secara  berulang  kali  terhadap  perpindahan  hak tanggungan  milik  debitur  dilakukan  melalui  akta cessie yang  dibuat  dan  beberapa  aturan  dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
Kata Kunci: Pengalihan piutang, cessie , kredit, hak tanggungan.

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  salah  satu negara kepulauan yang jumlah
penduduknya  sangat  besar.  Penduduk Indonesia  memiliki  mata  pencaharian yang  beraneka  ragam.  Pengusaha merupakan salah satu mata pencaharian yang  memerlukan  modal  dalam  jangka waktu  cepat  guna  menjamin  likuiditas usahanya. Dana yang dibutuhkan untuk membiayai  suatu  kegiatan  usaha  pada umumnya jumlahnya cukup besar. Besar dana  kegiatan  usaha  yang  diperlukan tergantung  dari  skala  kegiatan  usaha yang  dilakukan.  Kebutuhan  pendanaan untuk  membiayai  kegiatan  usaha  yang dilakukan  terkadang  tidak  cukup  hanya mengandalkan dana pribadi saja,
diperlukan  dana  tambahan  yang  dapat berasal  dari  investor  atau  melalui fasilitas kredit dari bank.
Kegiatan perekonomian suatu negara  tidak  terlepas  dari  peran perbankan  dan  lembaga  jasa  keuangan lainnya. Lembaga jasa keuangan menurut  Pasal  1  ayat  (4)  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang Otoritas  Jasa  Keuangan  adalah  lembaga yang  melaksanakan  kegiatan  di  sektor perbankan,  pasar  modal,  perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Perkembangan  sistem  keuangan  yang tidak  terlepas  dari  kemajuan  teknologi informasi  telah  mendorong  terciptanya inovasi  sistem  keuangan  yang  sangat kompleks,  dinamis  dan  saling  terkait dalam hal produk maupun kelembagaan antar sektor keuangan.
Perbankan  merupakan  salah  satu sektor  terpenting  yang  menunjang pertumbuhan  perekonomian  di  suatu negara.  Pembentukan  perbankan  di Indonesia salah satunya dilakukan untuk mendukung pembangunan nasional,  hal tersebut  sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan  yang  selanjutnya
disebut  Undang-Undang  Perbankan, menyatakan bahwa, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan  pembangunan  nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas  nasional  kearah  peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
Peran  bank  sebagai  salah  satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat  dengan  cara  memberikan kredit, pembiayaan, dan jasa-jasa lainnya.
1 Bank juga melakukan pembiayaan investasi, menerima
deposito, menciptakan uang dan tempat penyimpanan  barang-barang  berharga. 2 Semua  peran  bank  tersebut  senantiasa dimanfaatkan  oleh    masyarakat  dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang membutuhkan  dana  dapat  dibantu  oleh bank  melalui  fasilitas  pemberian  kredit. Fasilitas  kredit  yang  diterima  oleh masyarakat atau debitur tersebut biasanya  dilakukan  dengan  disertai menyerahkan  jaminan  tertentu  kepada bank guna menjamin pelunasan utangnya  kepada  bank,  kreditur  merasa aman terhadap modal yang disalurkan.
Perjanjian pemberian atau pengikatan  jaminan  adalah  merupakan perjanjian  kebendaan.  Hak  kebendaan yang  dikenal  di  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  adalah  hak gadai dan hipotik yang dalam perkembangannya  saat  ini  dikenal  pula hak  tanggungan  dan  fidusia  sebagai lembaga jaminan yang juga memberikan hak  kebendaan. Hak  tanggungan menurut  Pasal  1  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan  Atas  Tanah  beserta  Benda- benda  yang  berkaitan  dengan  Tanah adalah    hak  jaminan  yang  dibebankan pada  hak  atas  tanah  sebagaimana
1 O.P.  Simorangkir, Kamus  Perbankan (Jakarta: Bina Aksara, 1989). hlm. 33.
2 Zainal  Asikin, Pengantar  Hukum Perbankan  Indonesia (Depok:  PT  Rajagrafindo Persada, 2015). hlm. 17.
dimaksud dalam Undang-undang
Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan  satu  kesatuan  dengan  tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang
diutamakan  kepada  kreditur  tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain.
Pemberian jaminan secara khusus maka dapat menjamin pelunasan hutang debitur  kepada  kreditur.  Kreditur  akan memiliki  hak preferen di  dalam mengambil  pelunasan  atas  piutangnya. 3
Efektifnya  pemberlakuan  pemberian jaminan  tersebut  guna  memberikan kepastian  hukum  bagi  kepentingan kreditur  apabila  dilakukan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Sumber  dana  perbankan  yang pinjamkan  kepada  masyarakat  dalam bentuk kredit tersebut bukan dana milik bank  sendiri.  Modal  perbankan  juga sangat  terbatas  tetapi  merupakan  dana masyarakat  yang  disimpan  pada  bank tersebut. 4 Kegiatan yang dilakukan bank tidak  selalu  berjalan  dengan  baik, terdapat beberapa hambatan yang cukup serius  dan  perlu  ditindak  lanjuti. Keadaan likuiditas tiap bank tidak selalu sama.
Perkembangan  yang  terjadi  di sektor  sosial  dan  ekonomi,  baik  dalam skala  nasional  maupun  internasional, secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi keadaan likuiditas serta  kebijakan  penyaluran  kredit  pada bank selaku kreditur. 5 Pemberian  kredit yang  telah  disalurkan  bank  kepada masyarakat  dalam  jumlah  besar  jika
3 Rachmadi  Usman, Hukum  Jaminan Keperdataan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm. 60- 61.
4 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank (Bandung: Alfabeta, 2014). hlm. 1-2. 5 Puteri Nataliasari, “Pengalihan Piutang
Secara  Cessie  Dan  Akibatnya  Terhadap  Jaminan Hak  Tanggungan  Dan  Jaminan  Fidusia” (Universitas Indonesia, 2010). hlm. 1.
tidak dibayar kembali kepada bank tepat pada  waktunya  sesuai  perjanjian  maka kualitas  kredit  dapat  digolongkan menjadi Non  Performing  Loan  (NPL) .
Jumlah kredit yang tinggi Non Performing Loan (NPL) akibatnya dapat mengganggu  likuiditas  bank  yang bersangkutan. Kondisi likuiditas
terganggu  akibat  meningkatnya  kredit bermasalah akan bertambah parah. 6
Kredit  bermasalah  adalah  suatu keadaan  dimana  nasabah  sudah  tidak sanggup  membayar  sebagian  atau seluruh  kewajibannya  kepada  bank seperti  yang  telah  dijanjikannya.  Akibat yang  ditimbulkan  tidak  jarang  dalam kurun  waktu  berlakunya  perjanjian kredit, bank selaku kreditur berkeinginan  untuk  mengundurkan  diri dari  partisipasinya.  Pengunduran  diri kreditur  tentu  saja  akan  membuat terganggunya  kegiatan  usaha  yang dilakukan oleh debitur ketika dana yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan  usaha  tersebut  berasal  dari fasilitas  kredit  bank.
7 Bank  seringkali dihadapkan pada keadaan yang dilematis,  di  salah  satu  sisi  bank berorientasi pada
keuntungan ( profitability )  dari  kredit  yang  diberikan kepada  debitur  yang  berwujud  bunga, kemudian  di  sisi  lain  bank  dihadapkan pada  kemungkinan  terjadinya  resiko ( risk )  atas  pemberian  kredit  kepada debitur. 8
Upaya  yang  umumnya  bank  lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut agar dapat  memperoleh  dana  segar  dalam waktu  dekat  atas  piutang  yang  belum jatuh tempo adalah dengan jalan menjual piutang  yang  dimilikinya  kepada  pihak
6 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank .
7 Nataliasari, “Pengalihan Piutang Secara Cessie  Dan  Akibatnya  Terhadap  Jaminan  Hak Tanggungan Dan Jaminan Fidusia.”
8 Abdul  Kadir  Muhammad.  Rilda Murniati, Segi  Hukum  Lembaga  Keuangan  Dan Pembiayaan (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,  2000). hlm. 233.
lain  yang  bersedia  membelinya. Cessie yaitu suatu cara pengalihan piutang atas nama yang di atur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Piutang  umumnya  dijual  dengan harga  yang  lebih  rendah  dari  nilai tagihan  yang  akan  dibayar  oleh  debitur pada saat jatuh tempo. Tinggi rendahnya harga  juga  tergantung  dari liquid tidaknya  piutang  tersebut  serta  adanya jaminan yang menyertai piutang tersebut. Lembaga perbankan
merupakan  inti  dari  sistem  keuangan dari  setiap  negara.  Bank  merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat untuk  menyimpan  dana  yang  dimiliki. Kegiatan  perkreditan  dan  berbagai  jasa lain  yang  diberikan  tidak  hanya  itu karena  bank  melayani  kebutuhan pembiayaan
serta melancarkan mekanisme  sistem  pembayaran  bagi semua sektor perekonomian. 9 Penyelesaian terhadap kredit
bermasalah  melalui  upaya  pengalihan piutang ( cessie ) pernah terjadi pada kasus dengan Putusan Nomor 780/Pdt.G/2017/  PN.  Tng.  Kasus  ini bermula  dari  Ibrahim  Zainudin  Hasan selaku  debitur  (Tergugat  I)  meminjam uang  kepada  PT  Bank  Danamon Indonesia  (Bank  Danamon)  melalui fasilitas  kredit  kepemilikan  tanah  dan bangunan (KPR) sebesar Rp.
200.000.000,-  (dua  ratus  juta  rupiah), guna  menjamin  lebih  jauh  pembayaran seluruh  utang  Tergugat  I  kepada  Bank Danamon, maka Tergugat I memberikan agunan  jaminan  berupa  sebidang  tanah berikut segala sesuatu yang ada maupun yang  akan  ada  di  atasnya  yang  terletak di Komplek Perumahan Kedaton Private Golf  Estate  Sektor  Pondok  Mahoni, Kaveling  No.  C-6,  Luas  Tanah  560  M2, Kelurahan  Sukaharja,  Kecamatan  Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. 10
9 Akhmad  Budi  Cahyono,  “Cessie Sebagai  Bentu  Pengalihan  Piutang  Atas  Nama” (Universitas Indonesia, 2004). hlm. 13.
10 “Putusan  Nomor  780/Pdt.G/2017/ PN. Tng.” (n.d.).
Utang  Tergugat  I  kepada  Bank Danamon  telah  jatuh  tempo  dan  dapat ditagih,  namun  Tergugat  I  tidak beritikad baik untuk membayar utangnya.  Teguran  atau  peringatan terkait  hal  tersebut  dilakukan  terhadap Tergugat I namun tetap tidak membuahkan  hasil.  Kredit  tersebut seiring  berjalannya  waktu  dikategorikan sebagai kredit bermasalah. Bank
Danamon  mengupayakannya  dengan cara  mengalihkan  hak  tagihnya  yang diketahui  bahwa  telah  beberapa  kali dilakukan pengalihan, penjualan dan/atau  penyerahan,  yaitu  PT  Bank Danamon Indonesia menjual, mengalihkan  dan/atau  menyerahkan beberapa tagihannya (piutang), termasuk didalamnya tagihan (piutang) atas nama Tergugat  I  kepada  Badan  Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sebagaimana  tertuang  dalam  Perjanjian Jual  Beli  dan    Penyerahan  Piutang
Nomor : SP-184/BPPN/0501, tanggal  02 Mei 2001.
Tagihan  (piutang)  dari  PT  Bank Danamon Indonesia tersebut oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional  (BPPN) dijual,  dialihkan  dan/atau  diserahkan kepada PT NISP Sekuritas, sebagaimana tertuang dalam Akta
Perjanjian Pengalihan  Piutang  ( cessie )  Nomor  :  20, tanggal 17 Juni 2003. PT. NISP Sekuritas menjual, mengalihkan dan/atau menyerahkan tagihannya (piutang) tersebut  kepada  Fontienne  Capital Limited,    sebagaimana  tertuang  dalam Akta  Perjanjian  Pengalihan  Hak  Atas Tagihan  Nomor  :  18,  tanggal  23 September  2008.  Fontienne  Capital Limited,
menjual, mengalihkan dan/atau menyerahkan tagihannya (piutang)  tersebut  kepada  PT  Rindang Sejahtera  Finance  sebagaimana  tertuang dalam  Akta  Perjanjian  Pengalihan  Hak Atas  Tagihan  Nomor  :  19,  tanggal  23 September  2008.  PT  Rindang  Sejahtera Finance menjual, mengalihkan dan/atau menyerahkan beberapa tagihannya (piutang)  kepada  Mediarto  Prawiro
(Penggugat), sebagaimana tertuang dalam  Akta  Perjanjian  Pengalihan  Hak Atas  Tagihan  Nomor  :  06,  tanggal  08 Agustus 2011. 11 Pelaksanaan cessie dalam  kasus tersebut  telah  dilakukan  secara  berkali- kali,  hingga  setelah  terjadinya  5  kali upaya  pengalihan  piutang  ( cessie )  tetap saja  debitur  tidak  membayar  utangnya. Mediarto  Prawiro  (Penggugat)  akhirnya menggunggat  Ibrahim  Zainudin  Hasan selaku  debitur  (Tergugat  I)  telah melakukan wanprestasi dan juga
menggugat  PT.  Rindang  Sejahtera Finance  (Tergugat  II).  Tuntutan  dari penggugat salah satunya menuntut agar Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau pihak  lainnya  untuk  menyerahkan kepada penggugat berupa sertifikat atau dokumen  asli  kepemilikan  atas  tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Perumahan  Kedaton  Private  Golf  Estate Sektor Pondok Mahoni, Kaveling No. C- 6,  Luas    Tanah  560  M2  Kelurahan Sukaharja,  Kecamatan  Pasar  Kemis, Kabupaten Tangerang.
Pengalihan  piutang  ( cessie )  yang terjadi  dalam  kasus  tersebut  menarik apabila  ditelusuri  lebih  lanjut  terkait jaminan milik debitur yang tetap berada pada kreditur sebelumnya tidak
berpindah  kepada  kreditur  baru  ketika terjadinya cessie ,  dan  hak  tanggungan yang  berpindah  secara cessie di  kreditur sebelumnya  ternyata  belum  didaftarkan hak tanggungannya. Pengalihan ini tidak sesuai  dengan  ketentuan  pada  Pasal  16 Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah beserta  Benda-benda  yang  berkaitan dengan  Tanah,  bahwa  beralihnya  hak tanggungan melalui cessie wajib didaftarkan  oleh  kreditur  yang  baru kepada kantor pertanahan. 12
11 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2017/ PN.
Tng.
12 Suharnoko.  Endah  Hartati, Doktrin Subrogasi,  Novasi,  Dan  Cessie (Jakarta:  Kencana Prenada Media Grup, 2005). hlm. 101.
Kasus tersebut merupakan contoh  yang  menggambarkan  terdapat perbedaan antara pelaksanaan pengalihan piutang ( cessie ) yang seharusnya  dilaksanakan  sesuai  dengan Pasal  613  Kitab  Udang-UndangHukum Perdata  dan  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan Atas  Tanah  beserta  Benda-benda  yang berkaitan dengan Tanah namun
kenyataannya  dilaksanakan  tidak  sesuai sebagaimana  ketentuan  dalam  aturan terkait.
Pelaksanaan  pengalihan  piutang ( cessie )  yang  terjadi  berdasarkan  kasus tersebut juga menggambarkan
keterkaitan  dengan  perpindahan  hak tanggungan . Permasalahan terjadi ketika tata  cara  atau  proses  penjualan  piutang tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga dapat merugikan salah satu  pihak.  Pelaksanaan cessie pada umumnya  membutuhkan  waktu  yang relatif  singkat  tetapi  berdampak  cepat terhadap  dana  yang  diterima  bank, sehingga perputaran dana dapat dilakukan  pada  saat  itu  juga. 13 Para pihak  yang  terlibat  dalam cessie adalah kreditur  yang  menyerahkan  piutang disebut cedent ,  kreditur  baru  yang menerima  pengalihan  piutang,  yaitu cessionaris dan  debitur  sendiri  yaitu cessus . 14
Proses pengalihan piutang ( cessie ) sebagaimana  yang  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  tidak secara  nyata  disebutkan.  Bukti  telah terjadinya  pengalihan  piutang  dengan dibuatnya  perjanjian  tertulis  mutlak diperlukan baik itu berupa akta autentik maupun  akta  di  bawah  tangan. Ketentuan  ini  berdasarkan  Pasal  613 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.
13 Gita  Permata  Aulia.  Endang  Sri Kawuryan,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Pembeli  Cessie  Dalam  Melakukan  Balik  Nama Sertifikat Hak Atas Tanah Dan Bangunan,” Jurnal Transparansi Hukum , 2018, 81.
14 Hartati, Doktrin  Subrogasi,  Novasi,  Dan Cessie . hlm. 103-104.
Keberadaan perjanjian cessie yang dibuat baik  secara  autentik  atau  dibawah tangan  itu  belum  akan  mengikat  dan atau memberikan akibat hukum apapun juga  kepada  debitur  apabila  telah dilakukannya pengalihan piutang secara cessie ini  tidak  diberitahukan  kepada debitur  atau  secara  tertulis  tidak  diakui atau disetujui debitur. 15
Melihat terdapatnya potensi kerugian  terhadap  para  pihak  yang terlibat dalam proses pengalihan piutang ( cessie ) ini , maka perlu kajian lebih lanjut mengenai hubungan keabsahan pengalihan piutang ( cessie ) yang dilakukan  secara  berulang  kali  terhadap perpindahan  hak  tanggungan  milik debitur  berdasarkan  Pasal  613  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata juncto Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah beserta  Benda-benda  yang  berkaitan dengan Tanah, kajian ini perlu dilakukan sebagai  upaya  untuk  meminimalisasi suatu akibat yang dapat merugikan para pihak  pada  proses  pengalihan  piutang (cessie).
Berdasarkan  pemaparan  latar belakang  di  atas,  maka  peneliti  tertarik untuk  melakukan  penelitian  dengan mengangkat judul penelitian "HUBUNGAN KEABSAHAN PENGALIHAN  PIUTANG  ( CESSIE ) YANG DILAKUKAN SECARA BERULANG KALI TERHADAP PERPINDAHAN HAK TANGGUNGAN  MILIK  DEBITUR BERDASARKAN  PASAL  613  KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA JUNCTO UNDANG- UNDANG  NOMOR  4  TAHUN  1996
TENTANG  HAK  TANGGUNGAN ATAS  TANAH  BESERTA  BENDA-
15 Feronika  Y  Yangin,  “Analisis  Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUHPerdata,” Lex Privatum 4, no. 5 (2016): 80, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexpriva tum/article/view/12644. hlm. 80.
BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH." Sebagaimana uraian latar belakang  di  atas,  maka  identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi: 1. Bagaimana hubungan keabsahan pengalihan piutang ( cessie ) yang dilakukan  secara  berulang  kali  terhadap perpindahan  hak  tanggungan  milik debitur  berdasarkan  Pasal  613  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata juncto Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah beserta  Benda-benda  yang  berkaitan dengan Tanah? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli cessie ( cesionaris )  dalam  praktik  pengalihan piutang (cessie) berdasarkan  Pasal  613 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata juncto Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1996  tentang  Hak  Tanggungan  Atas
Tanah beserta Benda-benda  yang berkaitan dengan Tanah? Sesuai  dengan  ruang  lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan,  maka  tujuan  penyusunan penelitian  ini  dirumuskan  sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui hubungan keabsahan  pengalihan  piutang  ( cessie ) yang  dilakukan  secara  berulang  kali terhadap  perpindahan  hak  tanggungan milik  debitur  berdasarkan  Pasal  613 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata juncto Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1996  tentang  Hak  Tanggungan  Atas Tanah beserta Benda-benda  yang berkaitan  dengan  Tanah;  2.  Untuk mengetahui  perlindungan  hukum  bagi pembeli cessie ( cessionaris ) dalam praktik pengalihan  piutang (cessie) berdasarkan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Undang-Undang Nomor 4
Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan Atas  Tanah  beserta  Benda-benda  yang berkaitan dengan Tanah.
Setiap penelitian memiliki kegunaan,  diantaranya:  Secara  teoritis, hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan  sumbangan  bagi perkembangan  ilmu  pengetahuan  di
bidang  hukum  perdata  pada  umumnya dan  dibidang  hukum  perbankan  pada khususnya. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi suatu tambahan  referensi,  masukan  data ataupun literatur bagi penelitian hukum selanjutnya.  Secara  praktis,  diharapkan hasil  penelitian  ini  dapat  membuka wawasan  bagi  para  pihak  yang  ingin mempelajari dan membutuhkan pengetahuan dari pokok-pokok permasalahan yang diteliti secara efektif dan  efisien,    sehingga  dapat  juga dijadikan  sebagai  bahan  bacaan  dan pengetahuan dalam perkembangan mengenai pengalihan piutang ( cessie ). Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan kerangka
pemikiran  yang  terdiri  dari  teori-teori yang  menjadi  landasan  dilakukannnya penelitian. Penelitian ini menggunakan 2 teori  yaitu:  Teori  kausal  dan  teori perlindungan  hukum.  Menurut  teori kausal,  hubungan  antara  peristiwa perdatanya (rechtstitel) dengan  tindakan penyerahannya  adalah  hubungan  sebab akibat,  dengan  itu  berarti  bahwa keabsahan  dari  penyerahan  (akibat) bergantung  dari  keabsahan  peristiwa perdata  (sebab)  yang  menjadi  dasar penyerahan. Keabsahan suatu penyerahan hak milik (levering)
tergantung  dari  sah  atau  tidaknya perjanjian obligatoir yang mendasarinya, jika  perjanjian  obligatoirnya  sah  maka penyerahan  hak  miliknya  juga  sah, artinya jika perjanjian jual beli piutangnya sah, maka cessie juga sah dan sebaliknya.
16 Peristiwa perdatanya ketika batal,  maka  penyerahannya  juga  batal, dengan  akibat,  si  penerima  penyerahan tidak menjadi pemilik dari tagihan yang diserahkan.  Konsekuensi  dari  cara berpikir  teori  kausal  adalah  jika perjanjian  obligatoirnya  yang  menjadi dasar  penyerahan,  mengandung  cacat
16 J.  Satrio, Cessie  Tagihan  Atas  Nama (Jakarta: Yayasan DNC, 2012). hlm. 67.
dalam kehendak, misalnya ada kesesatan,  paksaan,  penipuan  atau kesepakatannya  diperoleh  dengan  cara menyalahgunakan keadaan maka pengalihan  piutang  yang  dilakukan batal.  Pembatalan  perjanjian  obligatoir mengakibatkan penyerahan yang didasarkan atasnya juga batal. Konsekuensi  lebih  lanjut  adalah  bahwa si  penerima  penyerahan  tidak  menjadi pemilik  atas  tagihan  atas  nama  yang  di cedeer kepadanya. 17 Pengikut  teori  ini antara  lain  Diephuis,  Scholten. 18 Dasar dari Teori Kausal adalah ketentuan Pasal 584,  Pasal  928,  Pasal  929,  Pasal  1004, Pasal  1169,  Pasal  1524,  Pasal  1532,  dan Pasal  1689  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata.  Ketentuan-ketentuan tersebut  menyimpulkan  bahwa  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut teori kausal. 19 Selanjutnya menurut teori perlindungan  hukum,  hukum  bertujuan untuk  mengintegrasikan  dan  untuk mengkoordinasikan
berbagai hal kepentingan  dalam  masyarakat,  karena dalam  suatu  lalu  lintas  kepentingan, perlindungan  terhadap  kepentingan tertentu  hanya  dapat  dilakukan  dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain  pihak.  Kepentingan  hukum  adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia,  sehingga  hukum  memiliki otoritas  tertinggi  untuk  menentukan kepentingan  manusia  yang  perlu  diatur dan  dilindungi.  Perlindungan  hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan  hukum  lahir  dari  suatu ketentuan  hukum  dan  segala  peraturan hukum  yang  diberikan  oleh  masyarakat
17 J.  Satrio, Hukum  Perikatan,  Perikatan Yang  Lahir  Dari  Perjanjian (Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti, 1995). hlm. 268.
18 Sumbar  Today,  “Hak  Eigendom/Hak Milik  Dalam  Hukum  Perdata,”  Sumbar  Today, 2019, https://www.sumbartoday.net/2019/03/12/hak- eigendom-hak-milik-dalam-hukum-perdata. diakses      pada  tanggal  19  Oktober  2020  pukul 20.15 WIB.
19 Usman, Hukum Jaminan Keperdataan .
yang pada dasarnya merupakan
kesepakatan  masyarakat  tersebut  untuk mengatur  hubungan  prilaku  antara anggota-anggota  masyarakat  dan  antara perseorangan.
20 Perlindungan hukum yang ditempuh melalui suatu legislasi memiliki asas hukum yang
mendasarinya.  Perlindungan  hukum dapat  pula  ditempuh  melalui  upaya pembuatan  dan  pencantuman  langkah- langkah  melalui  legislasi  yang  memiliki tujuan,  ruang  lingkup  direncanakan melalui  strategi  dan  kebijakan.  Semua hal  itu  dapat  dijumpai  dalam  setiap legislasi  yang  utama  diadakan  dengan persamaan  tujuan  yaitu  perlindungan hukum.
21 Pound mengklasifikasikan kepentingan-kepentingan yang
dilindungi  oleh  hukum  dalam  3  (tiga) kategori  pokok,  meliputi  kepentingan- kepentingan  umum  ( public  interests ),
kepentingan kemasyarakatan ( social interests ),  kepentingan  pribadi  ( private interests).
Perlindungan merupakan unsur  yang  penting  dalam  hak, sebagaimana pendapat Houwing melihat hak  sebagai  suatu  kepentingan  yang dilindungi  oleh  hukum  dengan  cara tertentu.
22 Perlindungan  hukum  yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan  implementasi  atas  prinsip pengakuan  dan  perlindungan  terhadap harkat  dan  martabat  manusia  yang bersumber  pada  pancasila  dan  prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.
20 Satjipto  Raharjo, Ilmu  Hukum
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000). hlm 54.
21 Lawrence  Friedman, The  Legal  System:
A  Social  Scine  Perpective (Bandung:  Nusa  Media, 2009). hlm. 164.
22 Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar Ilmu  Hukum (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Grup, 2006). hlm. 189.
Perlindungan
hukum memberikan  pengayoman  terhadap  hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan  perlindungan  itu  diberikan  kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak  yang  diberikan  oleh  hukum. Hukum  dapat  difungsikan  untuk  dapat mewujudkan perlindungan yang sifatnya  tidak  sekedar  adaptif  dan fleksibel,  melainkan  juga  prediktif  dan antisipatif.  Hukum  dibutuhkan  untuk mereka  yang  lemah.  Bagi  rakyat perlindungan hukum meliputi perlindungan hukum preventif (pencegahan), yakni bentuk
perlindungan  hukum  dimana  kepada rakyat  diberikan  kesempatan  untuk mengajukan  keberatan  atau  pendapat sebelum  suatu  keputusan  pemerintah mendapat  bentuk  yang  definitif  dan perlindungan hukum represif (pemaksaan), yakni bentuk
perlindungan  hukum  dimana  lebih ditujukan dalam penyelesaian semgketa, baik  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis dalam  rangka  menegakan  peraturan hukum. 23

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  adalah  suatu cara  atau  sistem  untuk  mengerjakan sesuatu secara sistematik dan metodologis, serta mengambil
kesimpulan  yang  tepat  dalam  suatu penelitian. 24 Metode  penelitian  hukum yang  peneliti  gunakan  adalah  metode yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis normatif  dikenal  juga  sebagai  penelitian hukum
kepustakaan karena
penelitiannya  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder  belaka. 25 Penelitian  hukum  ini menganalisis  isu  hukum  mengenai
23 Marzuki. hlm. 55-56.
24 Soerjono  Soekanto, Penelitian  Hukum Normatif :  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada, 2001). hlm. 3.
25 Soerjono  Soekanto.  Sri  Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) (Jakarta: Rajawali Press, 2001). hlm. 13.
hubungan keabsahan
pengalihan
piutang  ( cessie )  yang  dilakukan  secara berulang kali terhadap perpindahan hak tanggungan milik debitur dan perlindungan  hukum  kepada  pembeli cessie ( cesionaris ) dalam praktik pengalihan  piutang  ( cessie )  berdasarkan pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan Atas  Tanah  beserta  Benda-benda  yang berkaitan dengan Tanah.
Spesifikasi penelitian yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah berjenis  penelitian  deskriptif  analitis yaitu  suatu  metode  yang  berfungsi untuk  mendeskripsikan  atau  memberi gambaran  terhadap  objek  yang  diteliti melalui  data  atau  sampel  yang  telah terkumpul  sebagaimana  adanya  tanpa melakukan  analisis  dan  membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.
26
Berdasarkan  jenis  penelitian  yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan prosedur penelitian
secara  kualitatif.  Penelitian  kualitatif atau naturalistic  inquiry adalah  prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
27 Pendekatan penelitian yang peneliti  gunakan  dalam  penelitian  ini adalah pendekatan perundang- undangan. Pendekatan perundang- undangan  ( statute  approach )  dilakukan dengan  menelaah  semua  undang- undang  dan  regulasi  yang  bersangkut paut  dengan  hukum  yang  sedang ditangani.  Hasil  dari  telaah  tersebut merupakan  suatu  argumen  untuk
26 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualititaf  Dan  R&D (Bandung:  Alfabeta,  2018). hlm. 2.
27 Uhar  Suharsaputra, Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  Dan  Tindakan,  PT  Refika Aditama (Bandung: PT Refika Aditama, 2014). hlm. 181.
memecahkan  isu  yang  dihadapi. 28 Pada penelitian  hukum  ini  undang-undang dan regulasi yang dianalisis adalah Pasal 613  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  dan  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan Atas  Tanah  beserta  Benda-benda  yang berkaitan dengan Tanah.
Untuk memperoleh hasil penelitian  hukum  normatif,  maka diperlukan data sekunder. Data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan bahan  hukum  tersier.  Adapun  berikut ialah  penjabarannya:  1.  Bahan  hukum primer,  yaitu  bahan  hukum  yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat  dengan  objek  penelitian 29 , yaitu:  Kitab  Undang  Undang  Hukum Perdata,  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan,  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2011  tentang  Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 4  Tahun  1996  tentang  Hak  tanggungan Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  yang berkaitan  dengan  tanah,  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris jo .  Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2014;  2.  Bahan  hukum sekunder,  yaitu  bahan-bahan  hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah  atau  memberi  kejeleasan terhadap  bahan  hukum  primer  yang sumbernya  didapat  dari  buku-buku, jurnal, artikel, informasi yang dimuat di internet  ( e-journal,  e-news,  website ),  dan hasil  karya  ilmiah  serta  penelitian- penelitian yang relevan dengan penelitian hukum ini termasuk diantaranya  yaitu  skripsi,  tesis,  maupun disertasi hukum, selain itu kamus-kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan  yang  diteliti;  3.  Bahan
28 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Grup, 2005). hlm. 133.
29 Soekanto, Penelitian  Hukum  Normatif : Suatu Tinjauan Singkat . hlm. 52.
hukum tersier, yaitu bahan Hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan  bahan  hukum  sekunder  seperti Kamus Hukum, Internet, dan lain-lain.
Guna memperoleh bahan hukum yang  objektif  secara  kualitas  maupun kuantitas, maa diperlukan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini teknik  pengumpulan  data  dilakukan melalui  studi  kepustakaan  ( Library
Research ) yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan  relevan  dengan  penelitian, yang diperoleh dari membaca, mengkaji, dan  menelaah  data  yang  berasal  dari peraturan  hukum,  buku-buku,  literatur, makalah, dokumen-dokumen, surat kabar, majalah, karya tulis ilmiah, jurnal serta  sumber-sumber  informasi  lainnya seperti data-data yang
terdokumentasikan  melalui  situs-situs internet yang relevan.  Selain itu, penuliti juga menggunakan teknik pengumpulan data  berupa  wawancara  dengan  pihak yang relevan dengan penelitian.
Lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini  guna  menghasilkan  suatu  karya ilmiah yang mampu
dipertanggungjawabkan  dengan  data- data yang akurat meliputi, Perpustakaan Fakultas  Hukum  Universitas  Sultan Ageng  Tirtayasa,  Perpustakaan  Umum Universitas  Sultan  Ageng  Tirtayasa, Perpustakaan  Umum  Provinsi  Banten, dan  Kantor  Notaris  Musawamah,  S.H. Pemilihan  tempat  atau  lokasi  tersebut dipilih  sengaja (purposive) berdasarkan pertimbangan,  bahwa  lokasi  tersebut merupakan  tempat  dimana  terdapatnya data-data  yang  berkaitan  dengan  objek penelitian.
Kredit I stilah  kredit  berasal  dari  Bahasa Latin “ credere ” yang berarti kepercaya an, kredit  dalam  Bahasa  Belanda  istilahnya “ vertrouwen ”, istilah kredit dalam Bahasa
Inggris  “ faith ”  atau  “ trust  or  confidence ” artinya  percaya. 30 Kreditur  dalam hubungan  perkreditan  dengan  debitur mempunyai  suatu  kepercayaan,  bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat- syarat  yang  telah  disetujui  bersama dapat  mengembalikan  atau  membayar kembali  kredit  yang  bersangkutan. Kepercayaan  adalah  dasar  dari  kredit. 31 Kredit  diartikan  sebagai  penundaan pembayaran  karena  pengembalian  atas penerimaan  uang  dana  atau  suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saatnya menerima melainkan pengembaliannya  dilakukan  pada  masa tertentu yang akan datang. 32 Menurut O.P. Simorangkir, kredit adalah  pemberian  prestasi  (misalnya uang,  barang)  dengan  balas  prestasi (kontra prestasi). Kredit saling berkaitan antara  pemberi  kredit  dan  penerima kredit  atau  antara  kreditur  dengan debitur.
Mereka saling menarik keuntungan  dan  saling  menanggung risiko. Kredit dalam arti luas berdasarkan  atas  komponen-komponen kepercayaan,  risiko  dan  pertukaran ekonomi  dimasa  mendatang. 33 Unsur- unsur  yang  termuat  dalam  kredit  yaitu: Kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, balas jasa.
Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau dapat dikatakan suatu persetujuan yang dibuat  oleh  dua  pihak  atau  lebih, masing-masing bersepakat akan menaati
30 Rachmadi  Usman, Aspek-Aspek  Hukum Perbankan  Di  Indonesia (Jakarta:  PT  Gramedika Pustaka Utama, 2001). hlm. 236.
31 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum
Perkreditan  Bank (Bandung:  Alfabeta,  2003).  hlm. 92.
32 Johannes Ibrahim, Cross Default & Cross Collateral  Dalam  Upaya  Penyelesaian  Kredit Bermasalah (Bandung:  PT  Refika  Aditama,  2004). hlm. 17.
33 Johannes  Ibrahim, Mengupas  Tuntas Kredit  Komersial  Dan  Konsumtif  Dalam  Perjanjian Kredit  Bank  (Perspektif  Hukum  Dan  Ekonomi) (Bandung: Mandar Maju, 2004). hlm. 10.
apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Peristiwa  itu  timbul  suatu  hubungan hukum  diantara  pihak-pihak  yang mengadakan perjanjian tersebut. Hubungan  hukum  yang  merupakan suatu  perikatan  itu  menjadi  dasar  bagi salah  satu  pihak  untuk  menuntut  suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain atau sebaliknya. 34 Perjanjian  kredit  dapat  diartikan sebagai  perjanjian  pinjam-meminjam antara  bank  sebagai  kreditur  dengan pihak  lain  sebagai  debitur  yang mewajibkan  debitur  untuk  melunasi utangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu dengan  pemberian  bunga.  Menurut Subekti,  perjanjian  kredit  adalah  suatu perjanjian
pinjam-meminjam sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1754 sampai  dengan  Pasal  1769  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 35
Menurut Marhais Abdul Hay, perjanjian kredit  adalah  identik  dengan  perjanjian pinjam-meminjam  dan  dikuasai  oleh ketentuan  Bab  XIII  dari  Buku  III KUHPerdata.
36
Subjek  Hukum  dalam  perjanjian kredit
ialah pihak-pihak yang
mengikatkan  diri  dalam  hubungan hukum. Perjanjian kredit mencakup dua pihak  yaitu  pihak  kreditur  yang merupakan  orang  atau  badan  yang memiliki  uang,  barang,  atau  jasa  yang bersedia  untuk  meminjamkan  kepada pihak  lain  (pemberi  kredit)  dan  debitur yang merupakan pihak
yang membutuhkan  atau  meminjam  uang, barang,  atau  jasa  (pemohon  kredit). 37
34 Muhamad Djumhana, Hukum
Perbankan  Di  Indonesia (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2006). hlm. 47. 35 Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian  Kredit  Menurut  Hukum  Indonesia (Bandung: Alumni Bandung, 1982). hlm. 3.
36 Marhais Abdul Hay, Hukum Perbankan Di  Indonesia (Bandung:  Pradnya  Paramita,  2004). hlm. 67.
37 Heri  Sudarsono, Bank  Dan  Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi Dan Iiustrasi (Yogyakarta: Ekonosia, 2004). hlm. 56.
Sedangkan  objek  kredit  berbentuk  uang atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan dengan itu dan tidak berbentuk barang.
Bentuk  dan  isi  perjanjian  kredit yang  ada  pada  saat  ini  memiliki perbedaan antara satu bank dengan bank yang  lainnya.  Dasar  suatu  perjanjian kredit  harus  memenuhi  6  (enam)  syarat minimal, yaitu: Jumlah hutang, besarnya bunga,  waktu  pelunasan,  cara-cara pembayaran, klausula opeisbaarheid, barang  jaminan.  Persyaratan  kredit terdiri  dari  beberapa  prinsip  yang menjadi pedoman bank yaitu prinsip 5C: Character,  capital,  capacity,condition  of economy, collateral. 38

## Jaminan
Jaminan  adalah  sesuatu  yang diberikan  oleh  debitur  kepada  kreditur baik  yang  bersifat  materil  maupun imateril guna menimbulkan kepercayaan dan  keyakinan  kepada  kreditur  untuk kepastian  utang  tepat  waktunya  sesuai dengan  perjanjian  yang  telah  disepakati bersama.  Jaminan  secara  yuridis  adalah sarana  perlindungan  bagi  keamanan kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan utang  debitur  atau  pelaksanaan  suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin. 39 Perjanjian  jaminan  timbul karena adanya perjanjian pokok. 40
Perjanjian  pokoknya  berupa perjanjian kredit dan tidak mungkin ada perjanjian  jaminan  tanpa  ada  perjanjian pokoknya. Perjanjian jaminan merupakan  perjanjian  yang  bersifat accesoir atau  tambahan  dengan  ciri, perjanjian  jaminan  tidak  dapat  berdiri sendiri,  perjanjian  jaminan  ini  selalu mengikuti  perjanjian  pokoknya,  apabila
38 As  Mahmoeddin, 100  Penyebab  Kredit Macet (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995). hlm. 68.
39 Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Alumni (Bandung: Alumni Bandung, 1982). hlm. 8. 40 Sri  Soedewi, Hukum  Jaminan  Di Indonesia  Pokok-Pokok  Hukum  Jaminan  Dan Perorangan (Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 2007). hlm. 37.
perjanjian  pokoknya  berakhir,  maka perjanjian jaminan juga akan hapus. 41

## Hak Tanggungan
Hak tanggungan adalah hak atas tanah beserta benda-benda yang
berkaitan  dengan  tanah,  hak  ini  dapat juga diartikan sebagai hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan  satu  kesatuan  dengan  tanah itu.  Hak  tanggungan  dibebankan  untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan  kepada  kreditur  tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. 42 Subjek  hak  tanggungan  adalah pemberi hak tanggungan yang merupakan  orang  perseorangan  atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan
perbuatan  hukum  terhadap  objek  hak tanggungan  yang  bersangkutan.  Objek hak  tanggungan  atas  tanah  sebagai berikut:  Hak  atas  tanah  yang  dapat  di bebani  hak  tanggungan,  hak  milik,  hak guna  usaha  hak  guna  bangunan. 43 Ketentuan mengenai  hak tanggungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda- Benda yang berkaitan dengan tanah.

## Pengalihan Hak
Pengalihan hak merupakan beralihnya  hak  milik  seseorang  kepada orang  lain  dengan  jalan  jual  beli  atau
41 Hartanto  Hadisaputro, Jaminan  Dalam Perjanjian Kredit (Surabaya: Arkola, 2000). hlm. 26. 42
Sutan Remy Sjahdeny, Hak Tanggungan,  Asas-Asas,  Ketentuan  Pokok  Dan Masalah  Yang  Dihadapi  Oleh  Perbankan (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2003). hlm. 5.
43 Budi  Harsono, Hukum  Agraria Indonesia,  Sejarah  Pembetukan  Undang-Undang Pokok  Agraria,  Isi  Dan  Pelaksanaannya (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hlm. 45.
tukar-menukar  atau  dengan  cara  lain yang dibenarkan oleh hukum. 44 Pengalihan dalam hukum perdata dapat dilakukan dengan beberapa  macam  cara  memperoleh  hak kebendaan,  yaitu  dengan  pengakuan, penemuan, penyerahan, daluwarsa, pewarisan,  cara  penciptaan,  dan  cara ikutan  atau  turunan.  Benda  milik seseorang  kemudian  dialihkan  hak melalui  hal-hal  tersebut  di  atas,  maka orang  yang  bersangkutan  tidak  dapat lagi  menguasai  benda  tersebut,  karena hak  miliknya  sudah  beralih  kepada orang  lain.  Penguasaan  terhadap  hak miik  terhadap  sesuatu  benda  harus mempunyai  alas  hak  yang  jelas  yakni berupa surat atau sertifikat hak milik. 45
Pengalihan Piutang ( Cessie ) Pengalihan piutang ( cessie) merujuk  kepada  tindakan  pengalihan hak  tagih  utang  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  613  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata. Penyerahannya
dilakukan  dengan  membuat  akta.  Akta pengalihan hak tagih utang disebut akta cessie . Cessie biasanya berupa pengalihan piutang  atas  nama  kepada  pihak  ketiga, dimana  seorang  menjual  hak  tagihnya kepada  orang  lain.  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata tidak mengenal istilah cessie ,  tetapi  didalam  Pasal  613 ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  menyatakan  bahwa  penyerahan akan  piutang-piutang  atas  nama  dan kebendaan tidak  bertubuh lainya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta  autentik  atau  akta  dibawah  tangan dengan  hak-hak  atas  kebendaan  itu dilimpahkan kepada orang lain. 46
44 Mariam  Daruz  Badrulzaman, Bab-Bab Tentang  Credietverband,  Gadai  Dan  Fidusia (Bandung: Ikapi, 1984). hlm. 105.
45 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan  Pendaftarannya (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2010). hlm. 71.
46 Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian . hlm. 33.
Ketentuan  di  dalam  Pasal  613 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata apabila  diperhatikan  adalah  mengenai penyerahan  piutang  atas  nama  dan kebendaan  tidak  bertubuh  lainnya, sehubungan dengan kata piutang, hal ini menunjukkan bahwa yang dapat dialihkan  adalah  suatu  piutang  dan bukanlah  suatu  utang.  Ketentuan  yang diatur di dalam Pasal 613 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  hanya  dapat diberlakukan
untuk melakukan penggantian  kreditur  dan  tidak  dapat diberlakukan untuk
melakukan penggantian debitur. 47 Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terletak pada bagian Ke- III  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  yang  mengatur  tentang  cara memperoleh hak milik, hal ini dikaitkan dengan  ketentuan  umum  tentang  cara memperoleh  hak  milik  dalam  Pasal  548 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata salah  satunya  melalui  penyerahan. Peralihan  hak  milik  melalui  penyerahan agar  sah,  maka  harus  dipenuhi  syarat Pasal 548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  antara  lain  harus  didasarkan atas  suatu  peristiwa  perdata  dan  pihak yang  menyerahakan  harus  mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan atau  tindakan  hukum  pemilikan  atas benda yang diserahkan atas tagihan atas nama yang bersangkutan.
Termuat dalam Black Law Dictonary,  cessie atau  istilah  bahasa Inggris  yang  digunakan  adalah cession.
Cessie dalam  arti  definisi  ini  memiliki hubungan  antara  penyerahan  hak-hak properti yang disempitkan dalam bidang pertanahan. Cessie ialah  Pengalihan  hak atas  kebendaan  tak  bertubuh (intangible goods) kepada  pihak  ketiga.  Kebendaan tak  bertubuh  disini  biasa  berbentuk piutang  atas  nama.  Perbuatan  hukum
47 Nata liasari,  “Pengalihan  Piutang Secara  Cessie  Dan  Akibatnya  Terhadap  Jaminan Hak Tanggungan Dan Jaminan Fidusia.” hlm. 16- 17.
mengalihkan piutang orang atau kreditur-kreditur pemegang hak tanggungan  kepada  pihak  lain  disebut cessie . 48 Prof.  Subekti  mengartikan cessie adalah  pemindahan  hak  piutang  yang sebetulnya  merupakan  penggantian orang  berpiutang  lama,  yang  dalam  hal ini  dinamakan cedent ,  dengan  seorang beriputang  baru,  yang  dalam  hubungan ini  dinamakan cessionaris .  Pemindahan itu  harus  dilakukan  dengan  suatu  akta autentik  atau  di  bawah  tangan  tidak boleh  dilakukan  dengan  lisan  atau dengan penyerahan piutang saja. Pemindahan  agar  berlaku  terhadap  si berutang, harus diberitahukan terdapatnya  akta  padanya  secara  resmi ( betekend ).  Hak  piutang  dianggap  telah berpindah  pada  waktu  akta cessie itu dibuat,  tidak  pada  waktu  akta  itu diberitahukan pada si berutang. 49 Pengalihan  hak  tagih  atau cessie dilakukan dengan disertai beberapa asas hukum  sebagai  berikut:  Asas nemo  plus iurist, a sas cessie sebagai lembaga assesoir, asas  kontrak  nyata  ( riil ),  asas levering tertulis,  asas  transparansi  kepada debitur. 50 Cessie diatur dalam bab  ketiga buku  ke-II  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  yang  memberikan persangkaan  bahwa  objek  merupakan benda  dan  pengaturan  tentang cessie merupakan  bagian  dari  pengaturan tentang benda pada umumnya. 51
48 Muhamad Rizky Djangkarang, “Aspek Hukum Pengalihan Hak Tagihan Melalui Cessie,”
Lex Privatum 1, no. 5 (2013): 40,
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexpriva tum/article/view/3081. hlm. 40.
49 Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian  Kredit  Menurut  Hukum  Indonesia, Alumni .
50 Hartono Seorjopratiknjo, Utang Piutang,  Perjanjian-Perjanjian  Pembayaran  Dan Jaminan  Hypotik (Yogyakarta:  Seksi  Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1984). hlm. 39.
51 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010). hlm. 186.
Dasar pemikirannya cessie merupakan  salah  satu  cara  untuk memperoleh  hak  milik  dan  hak  milik adalah  hak  atas  suatu  benda.  Kata  hak milik  dalam hukum tertuju  baik  kepada haknya  sekelompok  hak-hak  maupun terhadap  bendanya.  Penggunaan  istilah hak  milik  bisa  tertuju  kepada  haknya atau  bendanya  atau  kedua-duanya  jadi objek cessie adalah  benda  yang  hendak dialihkan  hak  kepemilikannya  melalui penyerahan  atau cessie yang  dengan istilah  teknis  hukum  disebut  di cedeer atau di cessie . 52 Cessie sebagai  bagian  dari  cara penyerahan  selain  tunduk  terhadap hukum  perjanjian  juga  tunduk  terhadap hukum benda, khususnya yang mengatur  tentang  penyerahan  piutang atas  nama.  Pengertian  benda  ( Zaak ) mencakup  benda  berwujud  yang  biasa dikenal dengan barang ( Goed ) dan benda tidak  berwujud  atau  biasa  disebut dengan  hak  ( Recht ).  Benda  berwujud maupun  yang  tidak  berwujud  dalam terminologi  hukum  dibedakan  lagi antara  benda  bergerak  dan  benda  tidak bergerak. 53 Mekanisme cessie dilakukan melalui  perjanjian cessie sebagai  bentuk penyerahan piutang, dalam hal ini maka yang  diserahkan  adalah  piutang  atas nama. 54
Piutang  atas  nama  adalah  hak menagih  dari  kreditur  terhadap  debitur tertentu  berdasarkan  suatu  perikatan. Prinsip piutang atas nama menunjukkan siapa  krediturnya  meskipun  pada asasnya  tidak  harus  dituangkan  dalam bentuk  tertulis  atau  surat  yang menyebutkan  nama  krediturnya.  Para pihak  tahu  identitas  masing-masing, sehingga  tagihan  hanya  dapat  ditagih
52 Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian . hlm 136.
53 Sri Kastini, Gadai Saham, Gadai Piutang
Dan  Cessie (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,  1998). hlm. 52.
54 Yanti  Fristikawati, Laporan  Penelitian Cessie,  Makalah  Mempertajam  Konsep  Hukum  Cessie (Jakarta, 2010). hlm. 5.
terhadap mereka yang mengikatkan diri berdasarkan  perikatan  yang  dibuat. Kategori  piutang  atas  nama  adalah adalah  saham  atas  nama,  sertifikat deposito,  tagihan  antar  bank, promissory notes dan lain-lain. 55 Piutang  lainnya  juga  dibedakan atas piutang atas bawa dan piutang atas tunjuk.  Piutang  atas  bawa  adalah piutang yang memungkinkan
pembayarannya  kepada  siapa  saja  yang memegang  dan  dapat  menunjukkan surat  piutang  sebagai  bukti  adanya tagihan,  sedangkan  piutang  atas  tunjuk adalah  piutang  yang  pembayarannya dilakukan  terhadap  siapa  orang  yang ditunjuk. Penunjukan tersebut dilakukan dengan  membuat  catatan  punggung yang  biasa  dikenal  dengan endossement . Piutang atas bawa misalnya, cek, piutang atas  tunjuk  adalah  wesel. 56 Piutang  atas bawa  maupun  atas  tunjuk  harus berbentuk  surat  atau  tertulis  mengingat pembayarannya  dilakukan  terhadap pihak  yang  membawa  surat  utang tersebut  atau  pihak  yang  ditunjuk  pada bagian belakang surat utang tersebut.
Deskripsi  Contoh  Kasus  Pengalihan Piutang ( Cessie ) yang dilakukan Secara Berulang Kali
Kasus  ini  bermula  ketika  dibuat dan ditandatangani Perjanjian Pengikatan  Jual  Beli  Tanah  antara  PT Duta  Realtindo  Jaya  dan  Ibrahim Zainudin  Hasan.  Pembayaran  transaksi tersebut dilakukan oleh Ibrahim Zainudin  Hasan  dengan  meminjam sejumlah  uang  kepada  PT  Bank Danamon  Indonesia  yang  selanjutnya disebut  sebagai  Bank  Danamon  melalui fasilitas  kredit  kepemilikan  tanah  dan bangunan (KPR) sebesar Rp.
200.000.000,-  (dua  ratus  juta  rupiah). Perjanjian kredit tersebut disertai dengan
55 Ignatius  I.  Widyadharma, Sedikit Tentang  Hukum  Jaminan  Di  Indonesia (Semarang: Tanjung Mas, 1982). hlm. 29.
56 Munir  Fuady, Konsep  Hukum  Perdata (Jakarta: Rajawali Press, 2014). hlm. 53.
agunan  atau  jaminan  berupa  sebidang tanah  berikut  segala  sesuatu  yang  ada maupun yang akan ada di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Kedaton Private  Golf  Estate  Sektor  Pondok Mahoni,  Kaveling  No.  C-6,  Luas  Tanah 560 M2, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan  Pasar  Kemis,  Kabupaten Tangerang.
57
Utang  yang  dimiliki  Ibrahim Zainudin Hasan  kepada  Bank  Danamon telah  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih. Bank  Danamon  melakukan  penagihan, ketika  dilakukan  penagihan  terkait  hal tersebut,  Ibrahim  Zainudin  Hasan  tetap tidak  memperlihatkan  itikad  baiknya untuk melakukan pembayaran utangnya tersebut,  sampai  dikirimkan  kepadanya peringatan  atau  teguran  namun  tetap tidak ada itikad baik.
Upaya  untuk  mengatasi  kredit macet  tersebut  dilakukan  oleh  Bank Danamon dengan menjual, mengalihkan dan atau menyerahkan beberapa tagihannya (piutang), termasuk didalamnya tagihan (piutang) atas nama
Ibrahim  Zainudin  Hasan  kepada  Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sebagaimana  tertuang  dalam  Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang Nomor :  SP-184/BPPN/0501,  tanggal  02  Mei 2001. Tagihan  (piutang)  dari  Bank Danamon tersebut oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional  (BPPN) dijual,  dialihkan  dan  atau  diserahkan kepada PT NISP Sekuritas, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian
Pengalihan  Piutang  ( Cessie )  Nomor:  20, tanggal  17  Juni  2003.  PT  NISP  Sekuritas kemudian  menjual,  mengalihkan  dan atau  menyerahkan  tagihannya  (piutang) tersebut  kepada  Fontienne  Capital Limited,  sebagaimana  tertuang  dalam Akta  Perjanjian  Pengalihan  Hak  Atas Tagihan  Nomor:  18,  tanggal  23 September 2008.
57 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2017/ PN. Tng.
Kredit yang tetap tidak dibayarkan  oleh  Ibrahim  Zainudin Hasan  membuat  Fontienne  Capital Limited  juga  melakukan  penjualan, pengalihan,  dan  atau  penyerahan tagihannya (piutang) tersebut kepada PT Rindang Sejahtera Finance, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian
Pengalihan  Hak  Atas  Tagihan  Nomor: 19,  tanggal  23  September  2008.  PT Rindang  Sejahtera  Finance  lalu  menjual, mengalihkan  dan  atau  menyerahkan beberapa  tagihannya  (piutang)  kepada Bapak  Mediarto  Prawiro,  sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian
Pengalihan  Hak  Atas  Tagihan  Nomor:
06, tanggal 08 Agustus 2011. Pengalihan  piutang  yang  telah dilakukan  secara  berulang  kali  tetap tidak berhasil membuat terutang membayar  utangnya.  Bapak  Mediarto Prawiro  (penggugat)  selaku  pemegang hak tagih terakhir kemudian menggugat Ibrahim  Zainudin  Hasan  (Tergugat  I) dan  PT  Rindang  Sejahtera  Finance (Tergugat  II)  karena  telah  melakukan wanprestasi. Penggugat menuntut tergugat  I  harus  membayar  utangnya kepada  penggugat  dengan  total  sebesar Rp.  48,048,836,428,-  (empat  puluh delapan  milyar  empat  puluh  delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), yang  terdiri  dari  utang  pokok  sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), bunga sebesar Rp. 45,234,116,027,-(empat puluh  lima  milyar  dua  ratus  tiga  puluh empat  juta  seratus  enam  belas  ribu  dua puluh  tujuh  rupiah)  dan  denda  sebesar Rp.  2,614,720,401,-  (dua  milyar  enam ratus  empat  belas  juta  tujuh  ratus  dua puluh  ribu  empat  ratus  satu  rupiah). Gugatan  ini  terdaftar  pada  tanggal  18 Oktober  2017  dalam  Register  Perkara Nomor 780/Pdt.G/2017/ PN. Tng.
Utang  yang  sedemikian  besar diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran  tergugat  I  yang  tidak mempunyai itikad baik untuk membayar utang-utangnya walaupun
sudah
beberapa  kali  dilakukan  penagihan. Penggugat  selain  itu  juga  menuntut kepada  tergugat  II  untuk  menyerahkan kepada  penggugat  berupa  sertifikat dokumen  asli  kepemilikan  atas  tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Perumahan  Kedaton  Private  Golf  Estate Sektor Pondok Mahoni, Kaveling No. C- 6,  Luas  Tanah  560  M2,  Kelurahan Sukaharja,  Kecamatan  Pasar  Kemis, Kabupaten  Tangerang  yang  sebelumnya telah  menjadi  jaminan,  dan  menuntut untuk mengosongkan tanah dan bangunan tersebut. Berdasarkan kasus tersebut
diketahui  pengalihan  piutang  telah dilakukan  secara  berulang  kali  dan diketahui  pula  terdapat  pengalihan piutang  ( cessie )  yang  dilakukan  tidak disertai  dengan  perpindahan  hak tanggungan milik debitur. Kasus tersebut merupakan contoh yang
menggambarkan  terdapat  perbedaan antara  pelaksanaan  pengalihan  piutang ( cessie )  yang  seharusnya  dilaksanakan sesuai  dengan  Pasal  613  Kitab  Udang- Undang  Hukum  Perdata  dan  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  beserta Benda-benda  yang  berkaitan  dengan
Tanah, namun kenyataannya dilaksanakan  tidak  sesuai  sebagaimana ketentuan dalam aturan terkait.
Pelaksanaan  pengalihan  piutang  ( cessie ) yang  terjadi  berdasarkan  kasus  tersebut juga menggambarkan terdapatnya hubungan  antara  pengalihan  piutang ( cessie ) dengan perpindahan hak tanggungan . Analisis Hubungan Keabsahan Pengalihan  Piutang  ( cessie )  yang Dilakukan secara Berulang Kali terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur Peneliti dalam hal ini melakukan analisis  hukum  terhadap  keabsahan pengalihan piutang ( cessie ) yang
dilakukan  secara  berulang  kali  terhadap perpindahan  hak  tanggungan  milik
debitur  dengan  contoh  kasus  yang diambil dari Putusan Nomor 780/Pdt.G/2017/ PN. Tng. Piutang  yang  dapat  dialihkan dengan  cara cessie haruslah  berasal  dari piutang  kredit  yang  telah  dikategorikan sebagai kredit macet. Pihak yang berhak melakukan  pengalihan  piutang  atas nama  ialah  bank  atau  pemilik  piutang (kreditur). Jumlah piutang yang dialihkan haruslah sesuai dengan jumlah utang  milik  debitur.  Piutang  tersebut dapat  dibeli  oleh  orang  atau  badan hukum yang bersedia membelinya.
Ketentuan  terjadinya  pengalihan piutang  ( cessie) harus  tercantum  dalam perjanjian  kredit  secara  jelas,  apabila terjadi kredit macet maka pihak kreditur berhak  menjual  piutangnya  kepada kreditur baru guna menghindari kerugian  yang  lebih  banyak,  karena apabila  hal  tersebut  tidak  diatur  secara jelas  dan  tidak  tercantum  dalam perjanjian  kredit  maka  di  lain  waktu dapat  dipermasalahkan  oleh  pihak debitur.  Permasalahan  tersebut  muncul dikarenakan  adanya  pengaturan  yang kurang jelas dan pengaturan yang rancu.
Kepastian hukum terhadap praktik cessie yang  dilakukan  secara berulang kali adalah pengalihan piutang ( cessie )  harus  dilakukan  sesuai  dengan pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  yaitu  dengan  pembuatan  akta autentik  atau  akta  bawah  tangan,  serta adanya  pemberitahuan cessie kepada debitur  untuk  disetujui  dan  diakui  juga menyerahkan surat-surat piutang kepada  kreditur  baru  ( cessionaris ). Cessie yang  dilakukan  secara  berulang  kali yaitu  sebanyak  lebih  dari  2  (dua)  kali adalah  sah,  apabila  perjanjian  obligatoir yang  dibuat  oleh  para  pihak  memenuhi syarat  sahnya  perjanjian  yaitu  dalam Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  dan  tidak  melanggar syarat  subjektif  dan  syarat  objektif. Menurut  Pasal  1320  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  syarat  sahnya perjanjian yaitu: 1. Sepakat mereka yang
mengikatkan  diri;  2.  Kecakapan  untuk membuat  perjanjian;  3.  Suatu  hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal. 58 Sifat  dari  perjanjian  pengalihan piutang ini meskipun accessoir dan dapat dibuat  setelah  terjadi  kredit  macet namun agar lebih aman untuk kedepannya, hendaklah dalam perjanjian kredit  ditulis  secara terperinci mengenai ketentuan-ketentuan yang mungkin akan terjadi  di  waktu  yang  akan  mendatang agar  dapat  menghindari  masalah  yang akan  datang  di  kemudian  hari. Cessie adalah suatu perbuatan hukum pengalihan  piutang  atas  nama  dari kreditur  lama  kepada  kreditur  baru dalam  perikatan  yang  sebelumnya  telah dibuat  diantara  debitur dengan  kreditur lama  muncul  kehadiran  pihak  ketiga sebagai kreditur baru. 59
Pengambilalihan  piutang  yang disertai  juga  dengan  pengambilalihan hak  dan  kewajiban  itu  dapat  dilakukan dengan  cara  kreditur  baru  membeli piutang  tersebut  kepada  kreditur  lama. Hubungan  hukum  antara  kreditur dengan  debitur  tidak  putus  dan  tidak terjadi hubungan hukum yang baru yang menggantikan  hubungan  hukum  yang lama.  Perikatan  yang  lama  tetap  ada namun dialihkan kepada kreditur baru.
Unsur-unsur sahnya suatu tindakan cessie berdasarkan  Pasal  613 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata yaitu:  1.  Penyerahan  piutang  dilakukan dengan  dibuatnya  suatu  akta  autentik atau  akta  di  bawah  tangan;  2.  Hak-hak yang  melekat  pada  piutang  atas  nama dialihkan  atau  berpindah  kepada  pihak penerima  pengalihan;  3. Cessie hanya mempunyai  akibat  hukum  kepada debitur  apabila  telah  diberitahukan kepadanya  atau  secara  tertulis  disetujui dan diakuinya. Pengalihan piutang pada prinsipnya  harus  dilakukan  secara
58 Sriwaty  Sakkirang, Hukum  Perdata (Yogyakarta: Teras, 2011). hlm. 39. 59 Hartati, Doktrin  Subrogasi,  Novasi,  Dan Cessie . hlm. 64.
tertulis  walaupun  tidak  diwajibkan untuk  dilakukan  dalam  bentuk  suatu akta  autentik.  Akta cessie memiliki kekuatan  hukum  yang  mengikat cessus bila telah ada pemberitahuan atau secara tertulis telah disetujui dan diakuinya.
Rechtstitel atau  peristiwa  perdata yang menjadi dasar cessie dikenal dengan nama perjanjian jual beli dan pengalihan piutang.  Hubungan  antara  peristiwa perdata  ( rechtstitel )  tersebut  dengan tindakan  penyerahannya  sendiri  ( cessie) dapat  dikaitkan  dengan  teori  kausal, hubungan  yang  timbul    adalah  sebab akibat  sebagaimana  disampaikan  oleh  J. Satrio,  maka  atas  peristiwa cessie ini parameternya  adalah  peristiwa  perdata yang  mendasari  tindakan  penyerahan tersebut  sah.  Menurut  teori  kausal, keabsahan  suatu  penyerahan  hak  milik ( levering )  tergantung  pada  sah  atau tidaknya  perjanjian  obligatoir  yang mendasarinya. 60
Peristiwa  perdatanya  jika  batal atau dibatalkan maka demikian tindakan penyerahannya adalah batal atau dengan kata  lain  pihak  penerima  piutang (kreditur  baru)  tidak  berhak  untuk menerima  piutang  tersebut.  Perjanjian jual  beli  dan  pengalihan  piutang  yang cacat  hukum,  batal  ataupun  dibatalkan, maka  penyerahannya  juga  batal,  dan akibatnya  si  penerima  penyerahan  tidak menerima  piutang  yang  diserahkan. Ketentuan tentang cara memperoleh hak milik  diatur  dalam  Pasal  584  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 61
Piutang  yang  timbul  melalui  fasilitas kredit biasanya diikuti dengan
pemberian  jaminan  oleh  debitur  yang dituangkan dalam perjanjian pengikatan jaminan  yang  merupakan accessoir atau tambahan dari perjanjian pokok kreditnya.  Pembebanan  hak  atas  tanah dilakukan  melalui  hak  tanggungan  atas tanah beserta benda-benda yang
60 Hadisaputro, Jaminan  Dalam  Perjanjian Kredit . hlm 35.
61 Satrio, Cessie Tagihan Atas Nama . .
berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut hak tanggungan.
Pengaturannya  termuat  dalam Pasal  16  Undang-undang  Nomor  4 Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan atas  Tanah  beserta  Benda-benda  yang berkaitan dengan Tanah yang menyatakan  sebagai  berikut:  1.  Jika piutang  yang  dijamin  dengan  hak tanggungan beralih karena cessie , subrogasi,  pewarisan,  atau  sebab-sebab lain,  hak  tanggungan  tersebut  ikut beralih  karena  hukum  kepada  kreditur yang baru; 2. Beralihnya hak tanggungan sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) wajib  didaftarkan  oleh  kreditur  yang baru  kepada  Kantor  Pertanahan;  3. Pendaftaran  beralihnya  hak  tanggungan dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan dengan  mencatatnya  pada  buku-tanah hak  tanggungan  dan  buku-tanah  hak atas  tanah  yang  menjadi  objek  hak tanggungan  serta  menyalin  catatan tersebut  pada  sertifikat  hak  tanggungan dan  sertifikat  hak  atas  tanah  yang bersangkutan;  4.  Tanggal  pencatatan pada buku-tanah sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  adalah  tanggal hari  ketujuh  setelah  diterimanya  secara lengkap  surat-surat  yang  diperlukan bagi pendaftaran beralihnya hak tanggungan  dan  jika  hari  ketujuh  itu jatuh  tempo  pada  hari  libur,  catatan  itu diberi  bertanggal  hari  kerja  berikutnya; 5.  Beralihnya  hak  tanggungan  mulai berlaku  bagi  pihak  ketiga  pada  hari tanggal pencatatan.
Ketentuan  dalam  Pasal  16 Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan  atas  Tanah beserta  Benda-benda  yang  berkaitan dengan Tanah tersebut dengan memperhatikan  penjelasan  pasalnya,
maka peralihan hak tanggungan tersebut terjadi  karena  hukum.  Peralihan  hak tanggungan  sebagai accessoir dari perjanjian pokok, tidak perlu dibuktikan dengan  akta  yang  dibuat  oleh  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pencatatan beralihnya  hak  tanggungan  itu  cukup
dilakukan di Kantor Pertanahan setempat  dengan  menyertakan  akta pengalihan piutang ( cessie ) sebagai dasar beralihnya suatu piutang kepada kreditur yang baru ( cesionaris ). Penerima hak  tagih  ( cessionaris) selaku  kreditur baru  dapat  dengan  segera  menerima dokumen  jaminan  yaitu  sertifikat  hak milik,  sertifikat  hak  tanggungan  dan selanjutnya  melakukan  pendaftaran sekaligus pencatatan atas pengalihan hak tanggungan  dari cedent (kreditur  awal) ke cessionaris (kreditur  baru)  di  kantor pertanahan setempat.
Pendaftaran atas pengalihan hak tanggungan  disini  wajib  dilakukan untuk memberikan hak preferen kepada cesionaris
(kreditur baru) selaku pemegang  hak  tanggungan  yang  baru.
Peralihan  hak  tanggungan  ini  baru dianggap  berlaku  dan  mengikat  pihak ketiga sejak tanggal dilakukan pencatatan di buku tanah, sertifikat  hak atas tanah dan sertifikat hak tanggungan. Setiap pembebanan dan/atau  pengalihan  hak  diwajbkan adanya pendaftaran di kantor pertanahan.  Kewajiban  ini  berdasarkan ketentuan  Pasal  13  ayat  (1) juncto Pasal 16  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  4 Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan atas  Tanah  beserta  Benda-benda  yang berkaitan dengan Tanah.Aturan mengenai  kewajiban  pendaftaran  hak tanggungan  yang  diatur  di  dalam undang-undang  tersebut  sejalan  dengan ketentuan  Pasal  616 juncto Pasal  620 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Analisis kasus yang telah dibahas oleh  peneliti  mengemukakan  bahwa cessie dalam  kasus  tersebut  dilakukan secara berulang kali namun pada proses pengalihan piutang ( cessie ) yang terakhir dilakukan tidak disertai dengan perpindahan  hak  tanggungan  sehingga pemegang cessie yang  terakhir  tersebut perlu  menuntut  haknya. Cessie yang dilakukan seharusnya disertai perpindahan hak tanggungan juga.
Faktor  yang  dapat  menentukan keabsahan  suatu  pengalihan  piutang ( cessie )  tergantung  pada  alas  hak ( rechtstitel) yaitu peristiwa yang
mendahului  terjadinya cessie. Peristiwa yang  menjadi  sebab  terjadinya cessie merupakan salah satu faktor penentu sah atau  tidaknya  pengalihan  piutang  yang dilakukan ini berkaitan dengan apa yang telah  dibahas  dalam  landasan  teorinya yakni teori kausal.
Keabsahan  suatu  pengalihan piutang ( cessie ) juga harus sesuai dengan ketentuan  dasar  hukumnya  yakni  Pasal 613  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  dan  perjanjian cessie harus dibuat  dengan  memenuhi  persyaratan subjektif  dan  objektif  dalam  Pasal  1320 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.
Pengalihan piutang ( cessie ) boleh
dilakukan  secara  berulang  kali  dengan syarat  harus  memenuhi  ketentuan tersebut.
Sahnya suatu pengalihan piutang yang  dilakukan  dapat  mempengaruhi perpindahan  hak  tanggungan  yang menjadi  jaminan  atas  piutang  tersebut. Piutang  yang  dijamin  dengan  hak tanggungan  beralih  karena cessie maka hak  tanggungan  tersebut  ikut  beralih karena  hukum  kepada  kreditur  yang baru. Beralihnya hak tanggungan kepada kreditur  baru  belum  dapat  berlaku apabila  hak  tanggungan  itu  tidak didaftarkan di kantor pertanahan.
Pengambilalihan  piutang  bank oleh  pihak  ketiga  bukan  berarti  hanya piutang  saja  yang  diambil  alih,  tetapi disertai  juga  dengan  pengambilalihan hak  dan  kewajiban  bank,  termasuk beralihnya  jaminan  utang  debitur. Pengalihan  piutang  secara cessie tidak mengakibatkan  berakhirnya  perikatan yang  telah  ada  yang  dibuat  antara kreditur dengan debitur. Perikatan yang lama  tetap  ada  dan  berlaku  serta mengikat debitur maupun kreditur yang menerima  pengalihan  piutang  yang dimaksud dengan demikian yang terjadi adalah  pengalihan  seluruh  hak  dan
kewajiban kreditur berdasarkan perjanjian kredit yang ada kepada pihak ketiga yang selanjutnya menjadi kreditur baru.
Uraian-uraian diatas dengan jelas menerangkan bahwa pengalihan piutang ( cessie ) mengalihkan segala hak, kewajiban  serta  wewenang  dari cedent (kreditur awal) kepada cesionaris (kreditur  baru).  Pengalihan  piutang  ini mengakibatkan  turut  beralihnya  segala hak, kewajiban dan wewenang terhadap perjanjian pengikatan jaminannya dalam hal ini hak tanggungan. Perjanjian kredit yang  dialihkan  oleh  kreditur  dengan cara cessie mengakibatkan  hak  kreditur sebagai pemegang hak tanggungan akan berpindah  dan  beralih  kepada  pihak ketiga yang menerima pengalihan.
Analisis  Perlindungan  Hukum  bagi Pembeli cessie ( cessionaris )  dalam Praktik Pengalihan Piutang (cessie) Analisis  hukum  yang  peneliti lakukan  dalam  hal  ini  terhadap perlindungan  pembeli cessie ( cessionaris ) atas  penguasaan  objek  hak  tanggungan dengan  mengambil  contoh  kasus  yaitu pembeli cessie ( cessionaris )  ketika  telah melakukan  pengalihan  piutang  atas nama tidak secara langsung mendapatkan penyerahan objek jaminan utang debitur. Objek jaminan utang yang berupa  hak  tanggungan  itu  masih dipegang  oleh  kreditur  yang  lama. Cessionaris yang  tidak  terima,  lantas menggugat  kreditur  lama  melalui Pengadilan  Negeri  dengan  Nomor Perkara 780/Pdt.G/2017/ PN. Tng.
Peralihan  melalui cessie bukan berarti  pembeli cessie ( cessionaris) dapat langsung  berkuasa  atas  objek  jaminan utang  debitur.  Kasus  dimana  debitur tidak  membayar  utangnya  dan  juga tidak  diketahui  keberadaannya  kerap kali  terjadi,  hal  itu  akan  menyulitkan kreditur  untuk  meminta  pelunasan piutangnya.
Pihak kreditur dihadapkan dengan kasus seperti itu pun tidak dapat
langsung memiliki objek hak tanggungan  yang  merupakan  jaminan utang oleh cessus namun dalam sertifikat hak tanggungan memuat adanya kekuatan eksekutorial, dengan
didasarkan  pada  Pasal  6  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta Benda-Benda  Yang  Berkaitan  dengan Tanah  yaitu,  apabila cessus tidak membayar  utangnya  maka cessionaris mempunyai kekuasaan untuk mendapatkan  pelunasan  utang cessus melalui  pelelangan  umum  yang  telah dilakukan,  tetapi  apabila  bank  ingin melakukan  peralihan  piutang  melalui cessie kepada pihak lain juga diperbolehkan. Kekuatan  eksekutorial  tersebut merupakan salah satu wujud
perlindungan  yang  dapat  digunakan oleh  kreditur  baru  ( cessonaris )  sebagai pemegang  hak  tanggungan  yang  baru. Kreditur  mempunyai  hak  preferen  yang berarti  hak  kreditur  mempunyai  hak mendahului  atas  objek  jaminan  utang tertentu yang dijaminkan pada cessionaris tersebut.  Hasil  penjualan  benda-benda tersebut misalnya melalui lelang,
cesionaris mempunyai hak untuk mendapatkan  pelunasan  utang  debitur terlebih dahulu. Kreditur baru ( cessionaris )  sebagai  pemegang  hak tanggungan pun mendapatkan
perlindungan  hukum  dengan  adanya hak preferen tersebut.
Bentuk  perlindungan  hukum yang  diberikan  bagi  pembeli cessie ( cesisionaris )  berkaitan  dengan  itu diantaranya termuat dalam, Pasal 1 ayat (1),  Pasal  6,  Pasal  7,  Pasal  11  ayat  (2), Pasal  14  ayat  (1),  (2),  dan  (3),  Pasal  16, serta  Pasal  20  ayat  (2)  dan  (3)  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta Benda-Benda  yang  Berkaitan  dengan Tanah. 62
62 Sutan Remy Sjahdeny, Op.Cit, hlm. 25.
Bentuk  perlindungan  hukum yang  diberikan  bagi  pembeli cessie ( cesisionaris )  tersebut  memiliki  kaitan dengan teori  perlindungan hukum yang tidak  hanya  memberikan  perlindungan terhadap  individu  sebagai  bentuk pemenuhan hak dan kewajiban melainkan  juga  terhadap  hak  dan kewajiban masyarakat secara keseluruhan,  atau  dengan  kata  lain perlindungan hukum memberikan jaminan  dari  hukum  untuk  manusia dalam  rangka  memenuhi  kepentingan untuk dirinya sendiri  dan hubungannya dengan pihak lain.
Selain  itu,  perlu  diketahui  pula bahwa  Indonesia  menganut  tentang sistem  larangan  milik beding yang maksudnya  adalah cessionaris sebagai kreditur  baru  dilarang  atau  tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki  secara  langsung  benda  yang merupakan objek jaminan debitur karena dapat  batal  demi  hukum. 63 Ketentuan yang  mengatur  tentang  larangan  milik beding ini  sebenarnya  bertujuan  untuk melindungi  kepentingan  debitur  atau pemberi  hak  tanggungan.  Objek  yang dijadikan  jaminan  oleh  debitur  agar tidak  digunakan  secara  sewenang- wenang oleh pemegang hak tanggungan, debitur meskipun  belum  mampu membayar objek jaminan utang tersebut tetapi objek itu tetap menjadi miliknya.
Kepastian hukum yang diberikan undang-undang  kepada  pembeli cessie ( cessionaris )  terkait  pengalihan  piutang ( cessie )  dalam  Pasal  613  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata,  pengalihan suatu  benda  tidak  bergerak  harus dilakukan  dengan  jalan  membuat  suatu akta autentik atau akta di bawah tangan. Akta cessie yang  dibuat  oleh  notaris bukan  merupakan  proses  penghapusan utang  atau  roya  di  dalam  hak tanggungan  atau  hipotek,  tetapi  hanya
63 Urip  Santono, Pendaftaran  Dan Peralihan  Hak  Atas  Tanah (Jakarta:  Kencana Prenada Media Grup, 2010). hlm. 14.
merupakan  bukti  pengalihan  piutang saja  dari  kreditur  lama  kepada  kreditur baru  yang  kemudian  peralihan  tersebut dicatat di dalam sertifikat hak tanggungan  sebagai  pemegang  hak tanggungan  ini  merupakan  salah  satu kepastian  hukum  yang  diberikan  oleh undang-undang  kepada  pembeli cessie yang  mana  menurut  undang-undang pembeli cessie memiliki  hak  tagih terhadap objek tersebut.
64 Namun, kepastian hukum tersebut masih belum sempurna meskipun  telah  dibuatnya  akta cessie oleh  notaris  dan  dicatatnya  perubahan kreditur tersebut di  dalam sertifikat hak tanggungan karena pembeli cessie masih belum  memiliki  hak  kepemilikan  atas tanah  tersebut.  Akta cessie yang  dibuat oleh Notaris tidak dapat secara langsung dijadikan  dasar  untuk  melakukan peralihan hak tanah di Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  masih  perlu disempurnakan  dengan  mengajukan permohonan  ke  Pengadilan  Negeri terlebih  dahulu  agar  dari  ketetapan Pengadilan  Negeri  (PN)  tersebut  dapat menjadi dasar peralihan.
65 Perlindungan hukum bagi pembeli cessie ( cessionaris ) dalam praktik pengalihan piutang yang telah diuraikan demikian  sesuai  sebagaimana  yang dianut  oleh  teori  perlindungan  hukum bahwa  perlindungan  hukum  yang didapatkan oleh pembeli cessie ( cessionaris )  adalah  segala  upaya  yang dilakukan  pemerintah  untuk  menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi  perlindungan  kepada  warga negaranya  agar  hak-haknya  sebagai seorang  warga  negara  tidak  dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan  sanksi  sesuai  peraturan  yang berlaku.
Penutup
64 Wawan Iriawan, Op. Cit, hlm. 47. 65 Rachmad  Setiawan  dan  J.  satrio, Op.Cit, hlm. 57.
Berdasarkan  hasil  analisis  yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa:
1.  Hubungan  keabsahan  pengalihan piutang  ( cessie )  yang  dilakukan  secara berulang kali terhadap perpindahan hak tanggungan  milik  debitur  diketahui ternyata  saling  memiliki  pengaruh  satu sama  lain.  Keabsahan  pengalihan piutang ( cessie ) selama dilakukan dengan alas  hak  yang  sah  dan  sesuai  dengan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  serta  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  maka  tetap  dinyatakan sah meskipun dilakukan secara berulang kali.  Jaminan  yang  dibebankan  dengan hak  tanggungan  ikut  beralih  karena cessie sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  16 Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah Beserta  Benda-Benda  yang  Berkaitan dengan  Tanah  namun,  hak  tanggungan milik  debitur  tersebut  belum  dapat berlaku  apabila  tidak  didaftarkan  di kantor  pertanahan.  Pengalihan  piutang ( cessie )  yang  terjadi  pada  dasarnya berarti mengalihkan segala hak, kewajiban serta wewenang dari kreditur awal  ( cedent )  kepada  kreditur  baru
( cesionaris);
2 . Perlindungan  hukum  bagi  pembeli cessie ( cessionaris ) dalam praktik pengalihan piutang (cessie) yang dilakukan  secara  berulang  kali  terhadap perpindahan  hak  tanggungan  milik debitur yaitu perlindungan ini dilakukan sebagai  upaya  untuk  melindungi  hak- hak cessionaris ketika terjadinya wanprestasi  oleh  debitur.  Kepastian hukum  yang  diberikan  undang-undang kepada pembeli cessie ( cessionaris ) terkait pengalihan  piutang  ( cessie )  termuat dalam  Pasal  613  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata melalui akta cessie yang dibuat  dan  beberapa  aturan  dalam Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah Beserta  Benda-Benda  yang  Berkaitan dengan  Tanah  yang  memberikan  hak
preferen  yang  berkekuatan  eksekutorial kepada  pembeli cessie ( cessionaris ) dengan memperhatikan ketentuan larangan milik beding. Perlunya perlindungan hukum yang optimal demi memelihara kepastian hukum agar dapat meminimalisasi terjadinya konflik sehingga  dapat  tercipta  ketertiban  dan keteraturan.
Berkaitan  dengan  uraian  yang telah  dipaparkan  sebelumnya,  terdapat beberapa  saran  atau  masukan  sebagai bahan evaluasi dari peneliti, yaitu: 1.  Saran  kepada  Pemerintah  diharapkan untuk  segera  melakukan  pembaharuan hukum  keperdataan,  khususnya  terkait
Perikatan  dalam  Buku  Ke-III  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan cara memprioritaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang  Perikatan  masuk  ke  dalam Program  Legislasi  Nasional  (Prolegnas) untuk selanjutnya dilakukan pembentukan Undang-Undang
Perikatan.  Hal  ini  penting  dilakukan, karena  aturan  dalam  hukum  perikatan saat ini kurang tepat dalam memberikan pemahaman  terkait  dengan  adanya fenomena-fenomena  hukum  yang  baru. Sehingga,  penyesuain  dengan  kondisi saat  ini  melalui  pembentukan  Undang- Undang Perikatan sangat diperlukan; 2.  Saran  kepada  Kreditur  dan  Penerima cessie dalam pembuatan akta pengalihan piutang  ( cessie )  di  Notaris  sebaiknya melibatkan  Debitur  ( cessus )  juga,  agar ketentuan  yang  termuat  didalamnya disepakati  bersama,  sehingga  dapat meminimalisasi
atau mencegah kemungkinan  terjadinya  perselisihan dalam  pelaksanaan  pengalihan  piutang ( cessie ).

## Daftar Pustaka
Asikin, Zainal. Pengantar Hukum
Perbankan  Indonesia .  Depok:  PT
Rajagrafindo Persada, 2015.
Badrulzaman,  Mariam  Daruz. Bab-Bab
Tentang Credietverband, Gadai Dan
Fidusia . Bandung: Ikapi, 1984.
Budiono,  Herlien. Ajaran  Umum  Hukum Perjanjian  Dan  Penerapannya  Di Bidang  Kenotariatan .  Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
Cahyono, Akhmad Budi. “Cessie Sebagai Bentu  Pengalihan  Piutang  Atas Nama.”  Universitas  Indonesia, 2004.

## Djangkarang,  Muhamad  Rizky.  “Aspek
Hukum Pengalihan  Hak  Tagihan Melalui  Cessie.” Lex  Privatum 1, no. 5 (2013): 40. https://ejournal.unsrat.ac.id/ind ex.php/lexprivatum/article/vie
w/3081.
Djumhana,  Muhamad. Hukum  Perbankan Di  Indonesia .  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2006.
Friedman, Lawrence. The Legal System: A Social  Scine  Perpective .  Bandung: Nusa Media, 2009.
Fristikawati,  Yanti. Laporan  Penelitian Cessie, Makalah Mempertajam Konsep  Hukum  Cessie .  Jakarta,
2010.
Fuady,  Munir. Konsep  Hukum  Perdata . Jakarta: Rajawali Press, 2014. Hadisaputro,  Hartanto. Jaminan  Dalam Perjanjian Kredit . Surabaya: Arkola, 2000. Harsono, Budi. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembetukan Undang- Undang  Pokok  Agraria,  Isi  Dan Pelaksanaannya .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2012. Hartati,  Suharnoko.  Endah. Doktrin Subrogasi,  Novasi,  Dan  Cessie . Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Grup, 2005.
Hay,  Marhais  Abdul. Hukum  Perbankan Di  Indonesia .  Bandung:  Pradnya Paramita, 2004.
Ibrahim, Johannes. Cross  Default &  Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian  Kredit  Bermasalah .
Bandung:  PT  Refika  Aditama, 2004.
——— . Mengupas Tuntas Kredit Komersial Dan  Konsumtif  Dalam  Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum Dan
Ekonomi) . Bandung: Mandar
Maju, 2004. Ignatius I. Widyadharma. Sedikit Tentang
Hukum  Jaminan  Di  Indonesia . Semarang: Tanjung Mas, 1982. Kastini,  Sri. Gadai  Saham,  Gadai  Piutang Dan Cessie . Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1998. Kawuryan,  Gita  Permata  Aulia.  Endang Sri. “Perlindungan Hukum
Terhadap  Pembeli  Cessie  Dalam Melakukan Balik Nama Sertifikat
Hak Atas Tanah Dan Ban gunan.” Jurnal  Transparansi  Hukum ,  2018,
81.
Mahmoeddin,  As. 100  Penyebab  Kredit
Macet .  Jakarta:  Pustaka  Sinar
Harapan, 1995.
Mamudji, Soerjono  Soekanto.  Sri. Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu Tinjauan Singkat) . Jakarta: Rajawali Press, 2001. Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian
Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.
——— . Pengantar  Ilmu  Hukum .  Jakarta:
Kencana  Prenada  Media  Grup, 2006.
Murniati,  Abdul  Kadir  Muhammad.
Rilda. Segi  Hukum  Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan . Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2000. Nataliasari,  Puteri.  “Pengalihan  Piutang Secara  Cessie  Dan  Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Dan Jaminan Fidusia.”  Universitas  Indonesia, 2010.
Putusan  Nomor  780/Pdt.G/2017/  PN. Tng. (n.d.).
Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000. Sakkirang,  Sriwaty. Hukum  Perdata .
Yogyakarta: Teras, 2011. Santono,  Urip. Pendaftaran  Dan  Peralihan Hak  Atas  Tanah .  Jakarta:  Kencana Prenada Media Grup, 2010.
Satrio,  J. Cessie  Tagihan  Atas  Nama . Jakarta: Yayasan DNC, 2012.
——— . Hukum  Perikatan,  Perikatan  Yang Lahir Dari Perjanjian . Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995. Seorjopratiknjo,  Hartono. Utang  Piutang, Perjanjian-Perjanjian  Pembayaran Dan Jaminan Hypotik . Yogyakarta: Seksi  Notariat  Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada, 1984. Simorangkir,  O.P. Kamus  Perbankan . Jakarta: Bina Aksara, 1989. Sjahdeny,  Sutan  Remy. Hak  Tanggungan, Asas-Asas,  Ketentuan  Pokok  Dan Masalah  Yang  Dihadapi  Oleh Perbankan . Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2003. Soedewi, Sri. Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok  Hukum  Jaminan  Dan Perorangan .  Yogyakarta:  Liberty Offset Yogyakarta, 2007. Soekanto,  Soerjono. Penelitian  Hukum Normatif :  Suatu  Tinjauan  Singkat .
Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001. Subekti. Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian  Kredit  Menurut  Hukum Indonesia, Alumni . Bandung: Alumni Bandung, 1982.
——— . Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit  Menurut  Hukum  Indonesia . Bandung: Alumni Bandung, 1982. Sudarsono,  Heri. Bank  Dan  Lembaga Keuangan  Syariah,  Deskripsi  Dan Iiustrasi .  Yogyakarta:  Ekonosia, 2004.
Sugiyono. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualititaf  Dan  R&D .  Bandung: Alfabeta, 2018.
Sutarno. Aspek-Aspek  Hukum  Perkreditan Bank . Bandung: Alfabeta, 2003. ——— . Aspek-Aspek  Hukum  Perkreditan Pada  Bank .  Bandung:  Alfabeta, 2014.
Sutedi, Adrian. Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya . Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Today,  Sumbar.  “Hak  Eigendom/Hak Milik  Dalam  Hukum  Perdata.”
Sumbar Today, 2019. https://www.sumbartoday.net/2 019/03/12/hak-eigendom-hak-
milik-dalam-hukum-perdata.
Uhar  Suharsaputra.
Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan,  PT  Refika  Aditama .
Bandung:  PT  Refika  Aditama, 2014. Usman,  Rachmadi. Aspek-Aspek  Hukum Perbankan Di Indonesia . Jakarta: PT Gramedika Pustaka Utama, 2001. ——— . Hukum  Jaminan  Keperdataan . Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Yangin,  Feronika  Y.  “Analisis  Hukum
Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada  Pihak  Ketiga  Menurut Pasal  613  KUHPerdata.” Lex
Privatum 4,  no.  5  (2016):  80. https://ejournal.unsrat.ac.id/ind ex.php/lexprivatum/article/vie w/12644.