## Strategi Polres Poso Dalam Pencegahan Gerakan Radikal dan Terorisme
Sudrajat Djumantara 1 , Basir 2 , Eva Achjani Zulfa 3

## ABSTRAK
Hampir semua model akademis memahami radikalisasi sebagai perkembangan yang berlangsung selama periode waktu tertentu dan melibatkan banyak faktor dan dinamika yang berbeda. Sisi lain radikalisme ini dapat dijelaskan sebagai metode yang diterapkan oleh kelompok agama Islam Sunni yang bertujuan untuk menggulingkan rezim penguasa yang memiliki kekuatan geopolitik non muslim yang mendukung mereka untuk membuka jalan dalam mencapai tujuan tersebut, sehingga wujud ancamannya terasa secara global di berbagai belahan dunia mulai dari Amerika, Eropa, Australia dan Asia, termasuk di Indonesia. Salah satu wilayah Indonesia yang pernah menjadi sorotan dunia akibat gerakan radikal yang melahirkan aksi terorisme adalah provinsi Sulawesi Tengah. Secara substansial, Sulawesi Tengah menjadi daerah endemik radikalisme di Indonesia akibat akses konflik komunal masyarakat Poso yang meluas dan berimplikasi pada terlampauinya batas-batas sosial dalam kurun waktu yang lama.
Di samping itu, wilayah Sulawesi Tengah ini menjadi daerah endemik aksi radikal, disebabkan oleh perluasan jaringan teroris radikal ke Sulawesi Tengah yang didasarkan pada konflik Poso dan di luar konteks konflik Poso. Berdasarkan adanya permasalahan kegagalan dalam penerapan strategi pencegahan radikalisme di atas, dapat diidentifikasikan masalahnya berasal dari belum tepatnya sasaran pelaksanaan strategi pencegahan gerakan radikal tersebut dan belum adanya tolak ukur keberhasilan dalam pencegahan gerakan radikal di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaan strategi pencegahan radikalisme diperlukan evaluasi. Tindakan ini sangat diperlukan mengingat banyaknya temuan pelaku aksi teror di Indonesia yang pelakunya bersembunyi di wilayah Poso, yang sebanyak 13 orang pelaku teroris mulai dari teroris bom Bali hingga tokoh-tokoh yang aktif tergabung dalam kelompok radikal JAD dan JAT. Tokoh-tokoh tersebut yang ditemukan berada di wilayah Poso ini memiliki peran sebagai intelijen JAD dan bendahara JAD, serta 1 tokoh aktif yang menjabat sebagai Sekjen  JAT.
Kata Kunci : Strategi, Pencegahan, Gerakan Radikalisme.
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
1  Sekolah Kajian Strategic dan Global, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya 4, Jakarta 10430, email : Sdjumantara@gmail.com.
2  Sekolah Kajian Strategic dan Global, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya 4, Jakarta 10430 3  Sekolah Kajian Strategic dan Global, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya 4, Jakarta 10430

## ABSTRACT
Almost all academic models understand radicalization as a development that takes place over a period of time and involves many different factors and dynamics. The other side of this radicalism can be explained as a method applied by the Sunni Islamic religious group which aims to overthrow the ruling regime that has non-Muslim geopolitical power supporting them to pave the way for achieving this goal, so that the threat is felt globally in various parts of the world starting from America, Europe, Australia and Asia, including in Indonesia. One of the regions of Indonesia that has been in the world spotlight due to radical movements that gave birth to acts of terrorism is the province of Central Sulawesi.
Substantially, Central Sulawesi has become an endemic area of radicalism in Indonesia due to the widespread access to communal conflicts of the Poso people and the implications of the exceeding of social boundaries for a long time. In addition, the Central Sulawesi region has become an endemic area for radical action, due to the expansion of the radical terrorist network to Central Sulawesi which is based on the Poso conflict and outside the context of the Poso conflict. Based on the problem of failure in implementing the radicalism prevention strategy above, it can be identified that the problem stems from the inaccurate target of implementing the radical movement prevention strategy and the absence of a measure of success in preventing radical movements in Indonesia, so the implementation of the radicalism prevention strategy requires evaluation. This action is very necessary considering the many findings of terrorists in Indonesia whose perpetrators were hiding in the Poso area, as many as 13 terrorists ranging from the Bali bombing terrorists to figures who are active in the JAD and JAT radical groups. These figures who were found in the Poso area had roles as JAD intelligence and JAD treasurers, as well as 1 active figure who served as JAT Secretary General.
Keywords: Strategy, Prevention, Radicalism Movement.

## Pendahuluan
Radikalisasi adalah proses di mana orang beralih ke ekstremisme (Peter R. Neumann, 2013: 6). Dampaknya dapat dilihat pada gelombang baru ekstremisme yang melahirkan kekerasan yang telah merenggut nyawa banyak orang yang tidak bersalah. Entah berdasarkan alasan agama, etnis atau politik, atau ideologi, ekstremisme mengagungkan supremasi kelompok tertentu, dan menentang masyarakat yang lebih toleran dan inklusif, yang selanjutnya menimbulkan dua tantangan yang berbeda namun terkait bagi masyarakat kontemporer, yaitu: (1) kebangkitan ekstremisme kekerasan; dan (2) penyebaran ekstrimisme melintasi perbatasan negara dan tata kelola masyarakat yang semakin beragam serta multi-budaya (UNDP, 2018: 4), yang menghancurkan kedaulatan sebuah negara. Hampir semua model akademis memahami radikalisasi sebagai perkembangan yang berlangsung selama periode waktu tertentu dan melibatkan banyak faktor dan dinamika yang berbeda (Peter R. Neumann, 2013: 6). La Free dkk. (2018) mendefinisikan, penyebab radikalisme salah satunya berasal dari faktor psikologis, ekonomi, kerenggangan, gerakan sosial dan lain sebagainya. Aksi radikal dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan dapat dilaksanakan dengan tanpa profil tunggal, oleh karena itu sulit dilakukan pengambilan kebijakan yang tepat untuk menanggulangi terorisme sebagai dampak dari aksi radikal yang ada di dunia ini (Keyran Hardi, 2018). Sependapat dengan Peter R. Neumann tersebut, Komisi Eropa (2018) mendefinisikan radikalisasi sebagai fenomena kompleks masyarakat yang menganut ideologi radikal yang dapat berujung pada komitmen aksi teror. Akibatnya, radikalisme menjadi ancaman nyata di seluruh dunia.
Penjelasan di atas semakin memperkuat pendapat bahwa radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Hal ini dapat dilihat dari metode yang dipergunakan dalam aksi radikal adalah munculnya jalur terorisme (Gill, 2007). Raden Mas Jerry Indrawan dan Efriza (2017) juga menyatakan, gerakan radikal memiliki ancaman yang menyebar seperti virus ke seluruh dunia, yang memiliki ciri-ciri sebagai perang ideologi dan berdampak pada spketrum yang lebih luas karena menyasar berbagai individu di semua lapisan masyarakat. Malek Al-Zewairia dan Ghazi Naymata (2017) juga menyatakan, radikalisme merupakan proses pengembangan ideologi dan keyakinan ekstrimisme yang dapat mendorong, membenarkan, mendukung dan memaafkan kekerasan  untuk dipakai dalam mencapai tujuan politik, ideologis, agama, sosial dan ekonomi.
Sisi lain radikalisme ini dapat dijelaskan sebagai metode yang diterapkan oleh kelompok agama Islam Sunni yang bertujuan untuk menggulingkan rezim penguasa yang memiliki kekuatan geopolitik non muslim yang mendukung mereka untuk membuka jalan dalam mencapai tujuan tersebut (Borum R. 2011), sehingga wujud ancamannya terasa secara global di berbagai belahan dunia mulai dari Amerika, Eropa, Australia dan Asia, termasuk di Indonesia.
Berbagai peristiwa pengeboman yang terjadi di Indonesia di sepanjang tahun 1977 hingga tahun 2018, yang menorehkan 751 peristiwa pengeboman di seluruh wilayah Indonesia, mengharuskan Indonesia untuk selalu waspada dalam melihat potensi ancaman keberadaan gerakan radikal yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Upaya ini sangat perlu dilakukan, melihat potensi bagus negara Indonesia menjadi tempat berkembangnya gerakan radikal, yang mendapat dukungan dari keberagaman budaya, agama, suku dan ras masyarakat Indonesia.
Salah satu wilayah Indonesia yang pernah menjadi sorotan dunia akibat gerakan radikal yang melahirkan aksi terorisme adalah provinsi Sulawesi Tengah. Secara substansial, Sulawesi Tengah menjadi daerah endemik radikalisme di Indonesia akibat akses konflik komunal masyarakat Poso yang meluas dan berimplikasi pada terlampauinya batas-batas sosial dalam kurun waktu yang lama. Selain itu, wilayah Sulawesi Tengah ini menjadi daerah endemik aksi radikal, disebabkan oleh perluasan jaringan teroris radikal ke Sulawesi Tengah yang didasarkan pada konflik Poso dan di luar konteks konflik Poso. Pemicu lainnya yang menjadikan Sulawesi Tengah menjadi sasaran perkembangan radikalisme di Indonesia juga disebabkan oleh: (1) spirit ideologis yang menggerakkan teroris adalah dogma agama, sehingga muncul sebagai gerakan radikal fundamental yang ekstrim; (2) kekuasaan, atau dalam hal ini pemerintah, adalah pihak yang paling bertanggung jawab; dan (3), aksi teror Poso yang merupakan bagian dari jaringan terorisme nasional dan global yang saling bergantung (Muhammad Nur Ali, 2016: 512).
Permasalahannya adalah selama ini ada adalah di wilayah Poso sampai saat ini masih menjadi daerah terbaik dalam penyebaran gerakan radikal di Indonesia. Hal ini ditandai oleh hasil survei BNPT yang menyatakan bahwa Poso merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi gerakan radikal yang masih tinggi, akibat banyaknya pendatang yang membawa isu dan faktor lain yang mengidentifkasikan adanya gerakan radikal (Didi Syafirdi, 2017). Polri selama ini telah menerapkan berbagai kebijakan dan strategi dalam pencegahan radikalisme yang ada di wilayah Poso tersebut, yang dilakukan dengan cara bekerjasama dengan stakholder. Namun, upaya tersebut selama ini belum berhasil akibat peran stakeholder tersebut belum maksimal dalam menerapkan strategi pencegahan radikalisme melalui tindakan kolektif dengan penerapan metode interdisiplin dalam proses pembelajaran yang terstruktur (Roma Tressa, 2018).
Kegagalan dalam pencegahan radikalisme yang ada di wilayah Indonesia juga disampaikan oleh Rendy Adiwilaga dan Syifa Davia Harija (2018) dalam penelitiannya, yang menyatakan bahwa selama ini pemerintah Indonesia dalam melaksanakan strategi pencegahan radikalisme di beberapa wilayahnya belum mampu menyentuh sasaran yang tepat. Hal ini disebabkan oleh tindakan yang dilakukan pemerintah dalam pencegahan radikalisme hanya terfokus pada kelompok kanan, sedangkan bibit radikalisme yang berasal dari kelompok separatis, aliran sempalan dan kelompok lain yang berbahaya belum tersentuh sama sekali dalam strategi pencegahan kelompok radikal tersebut.
Berdasarkan adanya permasalahan kegagalan dalam penerapan strategi pencegahan radikalisme di atas, dapat diidentifikasikan masalahnya berasal dari belum tepatnya sasaran pelaksanaan strategi pencegahan gerakan radikal tersebut dan belum adanya tolak ukur keberhasilan dalam pencegahan gerakan radikal di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaan strategi pencegahan radikalisme diperlukan evaluasi. Tindakan ini sangat diperlukan mengingat banyaknya temuan pelaku aksi teror di Indonesia yang pelakunya bersembunyi di wilayah Poso, yang sebanyak 13 orang pelaku teroris mulai dari teroris bom Bali hingga tokoh-tokoh yang aktif tergabung dalam kelompok radikal JAD dan JAT. Tokoh- tokoh tersebut yang ditemukan berada di wilayah Poso ini memiliki peran sebagai intelijen JAD dan bendahara JAD, serta 1 tokoh aktif yang menjabat sebagai Sekjen  JAT. Berdasarkan kondisi tersebut maka dapat dinyatakan bahwa wilayah kabupaten Poso merupakan salah satu wilayah yang paling rentan dengan pengembangan kelompok radikal dan pelaku teroris, sehingga untuk menanggulangi penyebaran simpatisan maupun penyebaran kelompok radikal agar wilayah kabupaten Poso tidak menjadi lokasi lahirnya embiro radikalisme dan terorisme maka perlu dilakukan penanganan yang tepat terhadap penyebaran gerakan radikal yang ada di wilayah tersebut.
Berdasarkan kondisi tersebut, maka Polres Poso perlu melakukan evaluasi dalam pelaksanaan strategi pencegahan garakan radikal yang diterapkannya, agar strategi tersebut optimal. Berdasarkan kepentingan tersebut, judul penelitian yang akan ditetapkan untuk melakukan penelitian ini guna mengatasi berbagai persoalan yang ada adalah Strategi Polres Poso Dalam Pencegahan Gerakan Radikal.

## Metode Penelitian
Jenis dan tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang ditujukan agar peneliti dapat meringkas secara komprehensif dan memaksimalkan kredibilitas epistemologis fenomena ini, sehingga jenis penelitian deskriptif kualitatif pada Strategi Polres Poso Dalam Pencegahan Gerakan Radikal Di Wilayah Hukum Polres Poso layak dan dapat diterima kebenarannya.
Pertanyaan penelitian ini dibagi ke dalam 3 kelompok permasalahan, yang selanjutnya dipecahkan ke dalam beberapa sub pertanyaan penelitian. Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder dan data primer. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan studi dokumen yang selanjutnya dianalisa dengan cara mereduksi data, sajian data dan verifikasi data.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, hasil penelitian dan pembahasan akan dijabarkan sebagai berikut:

## 1.  Gambaran Gerakan Radikal Yang Ada Di Wilayah Hukum Polres Poso
Hal yang mendasar terkait radikalisme Poso bahwa di Poso radikalisme terbentuk di awali dengan konflik komunal dan kekecewaan KINESIK Vol. 6 No. 1 (2019) | 3 terhadap aparat terutama polri dalam penanganan konflik yang dianggap tidak adil, penanganan radikalisme di Kabupaten Poso dilakukan secara khusus dengan mengedepankan kearifan local yang berlaku di wilayah Kabupaten Poso, sehingga diperlukan suatu program dalam rangka deradikalisasi, kontraradikalisasi dan rehabilitasi dengan mengedepankan peran Polisi Lokal. Legalitas dari pelaksanaan program deradikalisasi oleh Polri tertuang dalam Commander Wish Kapolri poin 4, misi Kapolri poin 7 dan Program Kapolri poin 3 dan 8, serta Quick Wins Kapolri poin 2 yang kemudian Polres Poso menuangkan dalam program “Madago Raya” Penguatan peran polisi lokal personel polres poso dalam kegiatan deradikalisasi yaitu Mapping wilayah radikalisme, Membangun sinergitas penanganan radikalisme dengan stakeholder, dan Mengoptimalkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat, sedangkan untuk kontra deradikalisasi yaitu Menentukan klasifikasi/Kelurahan/Desa dusun dengan karakteristik berupa ancaman radikalisme, Pendataan jumlah korban radikalisme, Melaksanakan kegiatan Operasi Cipta Kepolisian.
Kemudian terkait Rehabilitasi Polres Poso melakukan Perawatan terhadap ex napi teroris, Perawatan terhadap keluarga napi yang masih menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, dan Perawatan terhadap keluarga DPO yang meninggal dunia akibat penegakkan hukum Polri. Kondisi yang menarik dalam penelitian ini adalah yang melatar belakangi mantan napiter melakukan tindakan terorisme adalah bukan murni karena faktor ideologi melainkan faktor dendam saat konflik poso terjadi yang banyak memakan korban dari phak keluarga mereka, dan yang melakukan deradikalisasi dari pihak institusi polri adalah unit Binmas karena Bhabinkamtibmas lah yang mengetahui secara spesifik karakteristik dari para mantan napiter yang merupakan polisi lokal.
Permasalahan aksi-aksi kekerasan diKabupaten Poso oleh kelompok islam radikal dapat dijelaskan secara lebih sistematis bahwa dalam konteks masalah perorangan beberapa fakta yang terkait dengan masalah tersebut diantaranya adalah persoalan dendam, trauma psikologis, kesulitan ekonomi, hak keperdataan, keputusan dan kasusu-kasus yang belum tersentuh secara maksimal. Berbagai persoalan perorangan tersebut kemudian memicu potensi aksi kekerasan dan tindak terorisme (Khairil:2011).
Sesungguhnya terorisme atau aksi kekerasan yang dilakukan secara sistematis terjadi karena adanya dua unsur utama yaitu pertama adalah terkait dengan adanya permasalahan tuntutan yang ingin dicapai dan yang kedua adalah adanya pandangan ideologi atau politik tertentu yang melegitimasi pelaku teror untuk melakukan kekerasan. Selain itu, Sageman dan Richardo (dalam Karnavian, 2008) mengemukakan bahwa terorisme disebabkan oleh tiga faktor yaitu pertama, tuntutan masalah perorangan, kedua, tuntutan kolektif yang membuat individu-individu secara kolektif memiliki tanggung jawab terhadap komunitasnya, ketiga adalah pandangan ideologi atau politik yang membenarkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tuntutan tersebut.
2.  Peran Polres Poso Dalam Pencegahan Gerakan Radikal Di Wilayah Hukum Polres Poso
Peran Polisi Polres Poso Pencegahan kejahatan dalam arti luas dapat dipahami sebagai upaya untuk mengurangi baik terjadinya kejahatan dimasa yang akan datang serta konsekuensi kejahatan yang merugikan bagi korban dan masyarakat. Ekstrimisme kekerasan dan serangan teroris bentuk
kejahatan yang parah, menyebabkan kerusakan (fisik) dan ketakutan di antara penduduk. Pencegahan Radikal Di Wilayah Hukum Polres Poso bertujuan untuk mengurangi masa depan terjadinya kejahatan yang dimotivasi oleh ideologi ekstremis dan kebencian kelompok, serta akibatnya yang berbahaya.
Dengan demikian, mencegah ekstremisme kekerasan dan terorisme adalah pencegahan kejahatan dalam arti luas, dan secara umum prinsip dan mekanisme pencegahan kejahatan karena itu sebagian besar berlaku. Namun demikian, yang membedakan ekstremisme kekerasan dan terorisme dari kejahatan ”biasa” adalah ekstremis brutal itu atau teroris memiliki beberapa bentuk motivasi atau pembenaran ideologis; mereka berusaha mencapai tujuan politik dengan membuat dampak di luar korban langsung kekerasan.
Lapisan ekstra ini mungkin menciptakan kompleksitas tidak diketahui oleh pencegahan kejahatan ”biasa”, dan, seperti yang diilustrasikan dalam makalah ini, tindakan polisi tertentu yang berhasil di pencegahan kejahatan mungkin sangat berdampak buruk bila digunakan. Menetapkan batasan normatif untuk tidak merugikan orang lain, dan mengubahnya menjadi batasan hukum, mungkin adalah cara yang tepat mekanisme yang mencegah jumlah kejahatan terbesar. Undang- undang pidana memiliki didukung nilai-nilai moral dasar, dan jenis tindakan baru telah didefinisikan tidak hanya sebagai salah tetapi juga ilegal.
Peran dan tanggung jawab Polres Poso dan penegak hukum umumnya dipahami sebagai penjamin norma baru dan hukum diterapkan dan diikuti. Dengan demikian, pengaturan norma terutama merupakan pencegahan primer (atau universal), menargetkan seluruh populasi dalam upaya menciptakan masyarakat yang aman dan adil yang terdiri dari warga negara yang terintegrasi dengan baik. Mekanisme ini juga tentang promosi nilai-nilai, khususnya nilai-nilai yang menjadi identitas dan identitas negara masyarakat dibangun. Jenis nilai ini dibangun melalui sosialisasi dasar di dalam keluarga dan di sekolah, dan melalui interaksi sosial dalam komunitas.
Sejauh mana polisi terlihat mempromosikan ini nilai-nilai bergantung pada perilaku yang mereka tunjukkan terhadap masyarakat umum: jika polisi menunjukkan keadilan dan perilaku yang seimbang terhadap semua anggota masyarakat, mereka kemungkinan akan dianggap sebagai lembaga publik yang sah dan dihormati secara aktif memperkuat dan mempromosikan nilai-nilai yang mendefinisikan identitas negara. Namun, jika polisi menunjukkan perilaku yang merusak nilai- nilai ini, seperti kecurigaan yang tidak proporsional terhadap atau represi kelompok tertentu dalam masyarakat, mereka berisiko memicu perilaku reaksioner yang juga tidak menghormati mereka nilai-nilai. Selain itu, mereka bahkan dapat memicu kemarahan, kebencian dan radikalisasi di antara kelompok-kelompok ini.

## 3.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Dan Kegagalan Polres Poso Dalam Pencegahan Gerakan Radikal Di Wilayah Hukum Polres Poso
Pada pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945) tersirat bahwa pemerintah Repubik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional maupun internasional dan berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan negara serta memulihkan keutuhan dan integritas nasional dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri.
Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Kabupaten Poso telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta telah menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme guna memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Faktor keberhasilan Polres Poso dalam mempengaruhi Keberhasilan Dan Kegagalan Polres Poso Dalam Pencegahan Gerakan Radikal Di Wilayah Hukum Polres Poso yaitu :
a.  Sinergitas seluruh komponen bangsa menjadi salah satu faktor penting untuk mencapai keberhasilan dalam menanggulangi terorisme. Karena negara melalui aparat pemerintah tidak bisa sendirian dalam memerangi, menindak, dan mencegah terorisme. Sehingga butuh keterlibatan semua pihak dalam melakukan upaya tersebut.
b.  Penguatan nilai-nilai lokal mencegah paham radikal.  Nilai-nilai budaya dan kearifan lokal merupakan penguat solidaritas dan kohesifitas masyarakat. Dan masyarakat Indonesia yang majemuk ini, pada umumnya merupakan mayoritas umat beragama dengan pandangan yang moderat, yang tentunya menjunjung tinggi nilai toleransi, kerukunan dan juga perdamaian.
Terorisme adalah persoalan ideologi, keyakinan, dan pemahaman yang keliru tentang cita- cita yang tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa, Pancasila. Karena itulah, peluru tajam, penangkapan, dan penegakan hukum dirasa bukan jalan tunggal yang dapat memutus aktifitas terorisme di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi Kegagaln Penanggulangan tindak pidana terorisme di kabupaten Poso yaitu sebagai berikut:
a.  Minimnya Jumlah Personil. Berdasarkan beragamnya motivasi yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana terorisme, berbeda pula bentuk pendekatan dan pembinaannya sesuai latar belakang dalam melakukan tindak pidana terorisme, disadari bahwa tidak mudah untuk memutus ikatan seorang terorisme dari kelompoknya yang umumnya bertipe organisasi tertutup, sehingga walaupun sudah banyak yang ditanggap oleh aparat keamanan tetapi tidak mau mengungkat jaringannya atau tidak mau bekersama dengan Aparat penegak hukum.
b.  Sulitnya Medan Persembunyian Terorisme. Salah satu tempat persembunyian favorit kelompok terorisme di Poso adalah di Gunung Biru.Lokasi Gunung Biru terletak di wilayah Tamanjeka, Kecamatan Poso pesisir.Tepatnya sekitar 200 meter jarak pandang dari pusat dusun.Untuk menuju titik itu harus dilalui dengan menuruni jurang sedalam 50 meter dengan panjang 20 meter, kemudian sungai Masani, perkebunan kakao lalu naik perbukitan.
c.  Sarana dan Prasarana. Sarana dan prasana merupakan hal-hal atau fasilitas yang mendukung akan berlangsungnya kegiatan yang berkaitan dengan perkantoran. Sarana dan prasarana adalah dua hal yang berbeda tetapi berkaitan erat. Dimana sarana adalah fasilitas yang dapat dilihat atau berwujud seperti gedung, peralatan komputer, kendaraan dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang tidak berwujud tetapi sangat menunjang pada suatu proses kerja seperti apresiasi ketika prestasi dalam mencapai kerja memuaskan.

## 4.  Strategi Polres Poso Dalam Pencegahan Gerakan Radikal Di Wilayah Hukum Polres Poso
Berbeda dengan Kejahatan ”biasa”, ekstremisme kekerasan, dan radikalisasi adalah tentang bagaimana seseorang atau kelompok memandang posisi mereka dalam masyarakat dan
mengidentifikasi keluhan mereka. Selain itu, ekstremis dan individu yang meradikalisasi memberi makan mereka yang dianggap gagasan bahwa dunia dibagi ke dalam kategori biner ”kita versus mereka”. Terlebih lagi, kelompok ekstremis atau individu lebih cenderung menghormati dan bergantung pada norma dan nilai mereka sendiri (dibuat oleh kelompok) daripada pada norma- norma dan hambatan yang diberlakukan oleh masyarakat dan pemerintah yang membuat mereka merasa ditinggalkan (kelompok luar).
Di jantung ekstremisme Islamis (IE), misalnya, terletak gagasan tentang pedoman moral yang superior. Para pemimpin ekstremis Islam sering kali karismatik, memastikan daya tarik yang lebih kuat terhadap pedoman moral yang mereka tawarkan. Akibatnya, individu yang teradikalisasi dan ekstremis cenderung lebih kebal terhadap mekanisme ini daripada ”biasa” penjahat. Untuk menghadapi tantangan ini secara efektif, sebuah angkatan polisi harus terlatih dengan baik dan memiliki pengetahuan dasar perbedaan budaya, komunikasi antar budaya, hak asasi manusia dan proses radikalisasi. Ini akan memperkuat polisi dalam kemampuan mereka untuk berinteraksi secara tepat dengan semua kelompok penduduk, dan dengan demikian membatasi kesempatan bahwa perilaku mereka dikritik atau digunakan oleh kelompok atau individu ekstremis sebagai alasan untuk membenarkan atau memperkuat ideologi mereka.
Polisi dengan demikian memainkan peran penting dalam jenis ini pencegahan yang harus menanggapi dinamika kompleks populasi yang hidup dalam masyarakat. Meski polisi aktif Keterlibatan dalam jenis pencegahan primer ini mungkin masih memerlukan pergeseran budaya polisi di beberapa negara tertentu lembaga pendidikan polisi sekarang menyediakan pelatihan wajib dalam kesadaran budaya, hak asasi manusia dan keterampilan komunikasi antar budaya. Dalam hal ini Polres Poso menyiapkan Strategi yaitu :
a.  Melakukan deradikalisasi terhadap orang-orang yang pernah terpengaruh paham radikal. Dia menyebut ada strategi yang dijalankan oleh polisi, bersama dengan lembaga lain.
b.  Melakukan kontra radikalisasi. Cara ini dilakukan terhadap orang yang berpotensi terpengaruh paham radikal. Dengan memberikan bagaimana caranya pemahaman yang benar oleh ulama dengan ayat-ayat yang ada di Al Quran.
c.  Kontra ideologi. Caranya dengan memoderasi dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat. Bisa dalam bentuk cerita pendek atau komik. Sehingga Lebih menarik untuk menyampaikan ideologi demokrasi kepada masyarakat. Radikalisme selama ini selalu dikaitkan kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan agama untuk melakukan propaganda. Tujuannya ingin mendirikan negara sendiri sesuai dengan syariat agama seperti khilafah.
Kerangka hukum yang jelas mencerminkan norma dan nilai dari sistem demokrasi adalah satu- satunya ”kerangka aman” di mana polisi dapat bertindak terhadap kelompok dan individu ekstremis brutal dan kelompok dan individu ekstremis ”belum melakukan kekerasan”. Untuk secara hukum melakukan kegiatan yang dapat berdampak pada hak-hak fundamental, seperti kebebasan berbicara atau kebebasan berkumpul, dengan tujuan untuk mencegah, misalnya, demonstrasi berubah menjadi kekerasan atau kelompok untuk menghasut Kebencian atau kekerasan, polisi membutuhkan kerangka hukum yang jelas untuk mendorong tindakan mereka. Itu dikatakan, itu juga penting untuk memastikan bahwa petugas polisi memahami sepenuhnya kerangka hukum yang berlaku di negara
mereka dan terus berlanjut dilatih dan diperbarui tentang setiap perubahan atau perkembangan dalam kerangka hukum tersebut.
Selain pelatihan polisi secara teratur, tindakan pencegahan kejahatan umum yang dapat digunakan polisi untuk mengganggu atau Melumpuhkan calon pejuang asing adalah menyita paspor orang-orang yang dicurigai akan melakukan perjalanan ke negara-negara yang terkenal dengan aktivitas jihadis. Tanggung jawab polisi yang penting adalah melindungi berbagai macam bangunan, tempat, dan orang yang mungkin berada target menarik untuk serangan kriminal. Salah satu perdebatan utama dalam bidang pencegahan kejahatan situasional adalah apakah pengerasan target dengan langkah-langkah perlindungan mengarah pada perpindahan kejahatan ke target yang lebih lunak, atau ke jaring pengurangan kejahatan dan dalam hal terorisme, tidak diragukan lagi efek perpindahan signifikan.
Meskipun pengerasan target memiliki dampak pencegahan, ada sedikit bukti yang menunjukkan keamanan itu langkah-langkah membuat teroris melepaskan niat mereka untuk melakukan serangan sama sekali. Mayoritas serangan yang dilakukan oleh ekstrimis sayap kanan juga ditujukan pada sasaran empuk, yang relatif tidak terlindungi dan rentan. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar serangan ini dilakukan sendirian aktor, yang umumnya menjadi perhatian yang lebih besar daripada kelompok dan gerakan yang terorganisir dengan baik. Pertimbangkan rangkaian serangan FRE terbaru yang dilakukan oleh aktor tunggal, semuanya tampaknya terinspirasi.
Serangan-serangan ini, semua tidak dapat diprediksi dan kebanyakan ditujukan pada sasaran empuk, menggambarkan betapa sulitnya bagi polisi dan lainnya lembaga penegak hukum untuk melindungi begitu banyak target lunak yang potensial. Pada saat yang sama, serangan masuk Halle, Jerman, juga mengilustrasikan bahwa masih ada kebutuhan untuk terus melindungi target yang rentan, seperti sinagoga.
Berbagai macam target lunak dan rentan potensial ini telah memaksa penegak hukum dan polisi untuk melakukannya pikirkan kembali cara serangan teroris dapat dicegah. Tidak mungkin ada polisi di depan, misalnya, setiap target lunak atau rentan potensial, tetapi dimungkinkan untuk mengurangi risiko dengan membangun kerjasama multi-lembaga di mana orang dan lembaga berbagi dan bertukar informasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku tunggal potensial yang mampu melakukan serangan seperti itu.
Berbicara tentang deradikalisasi dan pelepasan dari ekstremisme kekerasan alih-alih penghentian dari kejahatan. Mempromosikan dan memfasilitasi proses keluar adalah bentuk pencegahan tersier (terindikasi), menargetkan orang-orang yang sudah terlibat dalam ekstremisme kekerasan. lainnya yang kembali ke tanah air mereka di Eropa, atau sudah dibebaskan dari penjara. Kelompok ini menghadirkan tantangan ganda: reintegrasi mereka kembali ke masyarakat, dan pada saat yang sama mengamankan masyarakat dari potensi risiko bahwa beberapa orang mungkin memutuskan untuk terlibat kembali dalam ekstremisme kekerasan setelah mereka dibebaskan.
Memfasilitasi pelepasan dan reintegrasi ekstremis brutal atau pelaku teroris membutuhkan dekat kolaborasi dan koordinasi antara layanan penjara dan masa percobaan, polisi dan layanan keamanan, serta dengan layanan sosial dan kesehatan serta CSO (lihat Molenkamp & Wouterse, 2018). Peran yang dimainkan polisi hal ini, baik sebelum dan setelah dibebaskan dari penjara, berbeda-beda di setiap negara. Seringkali, polisi tidak dilibatkan di tahap pra-rilis. Namun, ada keuntungan ganda
dari melibatkan polisi komunitas sejak dini ini tahap, terutama jika menyangkut keterlibatan dengan keluarga individu atau membangun hubungan dengan pelaku saat masih di penjara.

## Simpulan
Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan :
1.  Hal yang mendasar terkait radikalisme Poso bahwa di Poso radikalisme terbentuk di awali dengan konflik komunal dan kekecewaan KINESIK Vol. 6 No. 1 (2019) | 3 terhadap aparat terutama polri dalam penanganan konflik yang dianggap tidak adil, penanganan radikalisme di Kabupaten Poso dilakukan secara khusus dengan mengedepankan kearifan local yang berlaku di wilayah Kabupaten Poso, sehingga diperlukan suatu program dalam rangka deradikalisasi, kontraradikalisasi dan rehabilitasi dengan mengedepankan peran Polisi Lokal. Legalitas dari pelaksanaan program deradikalisasi oleh Polri tertuang dalam Commander Wish Kapolri poin 4, misi Kapolri poin 7 dan Program Kapolri poin 3 dan 8, serta Quick Wins Kapolri poin 2 yang kemudian Polres Poso menuangkan dalam program “Madago Raya” Penguatan peran polisi lokal personel polres poso dalam kegiatan deradikalisasi yaitu Mapping wilayah radikalisme.
2.  Peran Polisi Polres Poso Pencegahan kejahatan dalam arti luas dapat dipahami sebagai upaya untuk mengurangi baik terjadinya kejahatan dimasa yang akan datang serta konsekuensi kejahatan yang merugikan bagi korban dan masyarakat. Ekstrimisme kekerasan dan serangan teroris bentuk kejahatan yang parah, menyebabkan kerusakan (fisik) dan ketakutan di antara penduduk. Pencegahan Radikal Di Wilayah Hukum Polres Poso bertujuan untuk mengurangi masa depan terjadinya kejahatan yang dimotivasi oleh ideologi ekstremis dan kebencian kelompok, serta akibatnya yang berbahaya
3.  Sulitnya Medan Persembunyian Terorisme. Salah satu tempat persembunyian favorit kelompok terorisme di Poso adalah di Gunung Biru.Lokasi Gunung Biru terletak di wilayah Tamanjeka, Kecamatan Poso pesisir.Tepatnya sekitar 200 meter jarak pandang dari pusat dusun.Untuk menuju titik itu harus dilalui dengan menuruni jurang sedalam 50 meter dengan panjang 20 meter, kemudian sungai Masani, perkebunan kakao lalu naik perbukitan. Penguatan nilai-nilai lokal mencegah paham radikal.  Nilai-nilai budaya dan kearifan lokal merupakan penguat solidaritas dan kohesifitas masyarakat.
4.  Melakukan deradikalisasi terhadap orang-orang yang pernah terpengaruh paham radikal. Dia menyebut ada strategi yang dijalankan oleh polisi, bersama dengan lembaga lain.Melakukan kontra radikalisasi. Cara ini dilakukan terhadap orang yang berpotensi terpengaruh paham radikal. Dengan memberikan bagaimana caranya pemahaman yang benar oleh ulama dengan ayat-ayat yang ada di Al Quran.Kontra ideologi. Caranya dengan memoderasi dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat.
Saran yang diberikan penulis terkait permasalahan tersebut yaitu :
1.  Dibutuhkan koordinasi dan pertukaran informasi antara polisi dan pasukan keamanan;
2.  Perlu adanya koordinasi dan berbagi informasi antara polisi dan badan publik lainnya;
3.  Polri perlu membangun kepercayaan kepada masyarakat;
4.  Bekerja dalam masyarakat yang terpolarisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Alex P. Schmid. 2015. Challenging the Narrative of the “Islamic State ”. ICCT The Hague – Research Paper.
Borum, R. 2011. Radicalization into Violent Extremism I: A Review of Social Science Theories.
Journal of Strategic Secur ity. 4(4), pp. 7– 36.
Didi Syafirdi, 2017. Survei BNPT: Lima Daerah Ini Memiliki Potensi Radikal Cukup Tinggi. Diakses dalam: Merdeka.com. Sumber: https://www.merdeka.com/peristiwa/survei-bnpt-lima- daerah-ini-memiliki-potensi-radikal-cukup-tinggi.html pada tanggal 07 November 2020.
Dryzek, J. S. 2016. The Forum, the System, and the Polity: Three Varieties of Democratic Theory.
Political Theory 45 (5): 610-636.
Edy Suhardono. 2016. Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
European Commission. 2018. Radicalisation. Diakses dalam: https://ec.europa.eu/home-affairs/ what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/radicalisation pada tanggal 07 November 2020.
Francesca Polletta dan James Jasper. 2001. Collective Identity in Social Movements. Annual Review of Sociology 27. Pp : 283–305.
Furqon Syarief Hidayatulloh. 2013. Strategi Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Aliran Sesat Di Indonesia Studi Kasus di Institut Pertanian Bogor . Volume XIII, Nomor 2, Desember 2013.
Gill, P. 2007. A multi-dimensional approach to suicide bombing. International Journal of Conflict and Violence , 1(2), 142-159.
Hajer, M. A. 2003. Policy without Polity? Policy Analysis and the Institutional Void. Policy Sciences 36 (2): 175-195.
_____. 2005. Rebuilding Ground Zero. The Politics of Performance. Planning Theory & Practice 6 (4): 445-464.
Innes, J. E., and D. E. Booher. 2003. Collaborative Policy Making: Governance Through Dialogue. In Deliberative Policy Analysis : Understanding Governance in the Network Society, edited by M. A. Hajer, and H. Wagenaar, 33-59. Cambridge: Cambridge University Press.
Keyran Hardi. 2018. Comparing Theories of Radicalisation with Countering Violent Extremism Policy. Journal for Deradicalization . Summer 2018. Nr. 15.
La Free, G., Jensen, M., James, P., & Safer-Lichtenstein, A. (2018). Correlates of violent political extremism in the United States. Criminology , 56(2), 233-268.
Li, Y. 2015. Think Tank 2.0 for Deliberative Policy Analysis. Policy Sciences 48 (1): 25-50.
M. Sofyan BR. 2014. Penanggulangan Aliran Bermasalah Di MAN Model Ternate. Jurnal “Al- Qalam ”. Volume 20 Nomor 2 Desember 2014.
Malek Al-Zewairia dan Ghazi Naymata. 2017. Spotting the Islamist Radical within: Religious
Extremists Profiling in the United State. Science Direct Elsevier: Procedia Computer Science 113 (2017) 162–169.
Masnun Tahir. 2015. The Role of Universities in the Overcoming and Prevention of Terrorist Radicalism and ISIS in the Campus in West Nusa Tenggara. Tasamuh . Vol. 13, No. 1, Desember 2015.
Muhammad Nur Ali. 2016. Studi Terorisme di Sulawesi Tengah. Jurnal Al Ulum , Volume 16 Nomor 2 Desember 2016.
Raden Mas Jerry Indrawan dan Efriza. 2017. Bela Negara sebagai Metode Pencegahan Ancaman Radikalisme di Indonesia. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara. Volume 7 Nomor 3 Desember 2017.
Rendy Adiwilaga dan Syifa Davia Harija. 2018. Strategi Pemerintahan Daerah Terkait Pencegahan Isu Radikalisme Kanan Di Kabupaten Garut. Journal of Governance . Volume 3, Issue 2, December 2018 (154-167).
Remy Cross dan David A. Snow. 2011. Radicalism within the Context ofSocial Movements: Processes andTypes. Journal of Strategic Security . Number 4 Volume 4, No. 4, Winter 2011.
Roma Tressa. 2018. Policy Network dalam Kebijakan Kontra Radikalisme Di Kabupaten Poso.
Jurnal Ilmiah Administratie. Volume : 11 Nomor : 1 Edisi: September 2018.
Shaw, M. dan Travers, K. (Ed.). 2007. Strategies and Best Practices in Crime Prevention in particular in relation to Urban Areas and Youth at Risk. International Centre for the Prevention of Crime.
Stevenson, H. 2016. Deliberative Policy Analysis. In Edward Elgar Encyclopedia for Global Environmental Governance and Politics, edited by P. H. Pattberg, and F. Zelli, 96-103. Cheltenham: Edward Elgar.
Sudjito, Hendro Mhaimin dan Agung Saras Sri Widodo. 2018. Pancasila dan Radicalism: Pancasila Enculturation Strategies as Radical Movement Preventions. Jurnal Dinamika Hukum . Vol. 18, No. 1 Januari 2018.
Peter R. Neumann. 2013. The Trouble with Radicalization. International Affairs. 89(4) (2013), p. 875-6.
Terry, George R. 2009. Prinsip-Prinsip Manajemen, Cetakan 10. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
UNDP. 2018. Preventing Violent Extremism Through Promoting Inclusive Develophment, Tolerance and Respect for Diversity A Development Response to Addressing Radicalization and Violent Extremism . New York: UNDP.