## Analisis Yuridis Keberadaan Hukum Dalam Masyarakat Dalam Konteks Hak Asasi Manusia

## Mohd. Yusuf DM
Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; yusufdaeng23@gmail.com
Nadia Junesti
lmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia;  nadiajune04@gmail.com Fatmawati
lmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; fatmawati13p@gmail.com

## Salahuddin
Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; adinadd80@gmail.com

## Geofani Milthree Saragih
Ilmu Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia; geofanimilthree@gmail.com
*Coresponding Author Info Artikel: Dikirim: --- ; Direvisi: ---; Diterima: --- Cara  sitasi: Nama  Belakang,  Inisial  Nama  Depan.  Inisial  Nama  Tengah.,  Nama  Belakang, Inisial Nama Depan., & Nama Belakang, Inisial Nama Depan. Inisial Nama Tengah. (Tahun). Judul Artikel. JPIn: Jurnal Pendidik Indonesia , vol(yy), xx-yy.
Abstrak . Hukum adalah seperangkat aturan yang berisi tentang perintah, larangan dan  arahan  yang  bertujuan  untuk  melindungi  hak-hak  yang  terdapat  pada manusia,  atau  yang  lebih  sering  disebut  dengan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Di Indonesia,  secara  konstitusional  mengenai  HAM  juga  telah  ditegaskan  di  dalam UUD  1945  terkhusus  di  dalam  Bab  XA  UUD  1945.  Pada  dasarnya,  salah  satu  hal yang penting yang akan diatur dan ditegaskan di dalam konstitusi di semua negara yang  ada  di  dunia  adalah  mengenai  perlindungan  HAM  terhadap  warga negaranya. Sejarah dan gejolak HAM di Indonesia sudah sangat Panjang, terhitung sejak  awal  Indonesia  merdeka  hingga  reformasi  saat  ini.  Awal  mula  perhatian serius  terhadap  penegakan  HAM  di  Indonesia  adalah  pasca  jatuhnya  Orde  Baru, dimana  tidak  lama  setelah  jatuhnya  rezim  tersebut  dibentuklah  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Penelitian  ini  menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini yakni mengenai Hak Asasi Manusia. Hasil dari penelitian  ini  akan  mengkaji  keberadaan  hukum  yang  ada  di  tengah-tengah masyarakat dalam konteks Hak Asasi Manusia.
Kata Kunci : Keberadaan Hukum, Hak Asasi Manusia, Masyarakat.
Abstract. Law is a set of rules containing orders, prohibitions and directions aimed at protecting human rights, or what is more commonly referred to as Human Rights (HAM).  In  Indonesia,  constitutionally  regarding  human  rights  has  also  been confirmed  in  the  1945  Constitution,  specifically  in  Chapter  XA  of  the  1945 Constitution.  Basically,  one  of  the  important  things  that  will  be  regulated  and
emphasized  in  the  constitutions  of  all  countries  in  the  world  is  regarding  the protection  of  human  rights  against  its  citizens.  The  history  and  turmoil  of  human rights in  Indonesia  has  been  very  long,  starting  from  the  beginning  of  Indonesia's independence  until  the  current  reform.  The  beginning  of  serious  attention  to upholding  human  rights  in  Indonesia  was  after  the  fall  of  the  New  Order,  where not  long  after  the  fall  of  the  regime,  Law  Number  39  of  1999  concerning  Human Rights  was  formed.  This  research  uses  the  type  of  juridical  normative  research  by linking the subject matter to the main topic in this study, namely regarding Human Rights.  The  results  of  this  study  will  examine  the  existence  of  existing  law  in  the midst of society in the context of human rights.
Keywords : Existence of Law, Human Rights, Society.

## Pendahuluan
Membahas  mengenai  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  tidak  terlepas  dari pembahasan mengenai apa tujuan dari hukum. Hukum pada dasarnya ada untuk  manusia,  sehingga  hukum  memiliki  tujuan  dasar  untuk  melindungi hak-hak yang melekat pada manusia. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa Hak  Asasi  Manusia  merupakan  materi  inti  dari  naskah  undang-undang dasar  negara  modern  (Jimly  Asshiddiqie,  2007),  demikian  halnya  dengan pengaturan  mengenai  hak  dan  kewajiban  warga  negara  yang  diatur  di seluruh  konstitusi  negara-negara  modern  yang  ada  pada  saat  ini.  Secara teoritis  dapat  dikatakan  bahwa  HAM  adalah  hak  yang  melekat  pada  diri manusia  yang  bersifat  kodrati  dan  fundamental  sebagai  pemberian  dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi  (Susani Triwahyuningsih, 2018).
Maka,  HAM  pada dasarnya  adalah  pemberian  dari  Tuhan  Yang Maha  Esa, bukan  dari  manusia.  Yang  dapat  mengambil  HAM  tersebut  adalah  Sang Pemberi,  bukan  manusia.  Dalam  perlindungan  HAM,  pasti  akan  dibarengi dengan  adanya  suatu  kewajiban.  Dalam  penjaminan  HAM  terhadap manusia, manusia juga harus mematuhi kewajiban yang melekat kepadanya demi  terlaksananya  HAM  tersebut.  Dalam  menegakkan  HAM,  manusia harus  memperhatikan,  menghormati  dan  menghargai  HAM  yang  melekat pada  diri  orang  lain.  Kesadaran  terhadap  HAM,  harga  diri,  harkat  dan martabat manusia telah ada sejak manusia itu dilahirkan (A. Bazar Harapan, 2006).
Dalam  konteks  Indonesia,  penegakan  HAM    tidak  terlepas  dari  pengaruh ideologi  bangsa  dan  negara,  yaitu  Pancasila.  Pancasila  adalah  dasar  dari negara  Indonesia  yang  tumbuh  dan  lahir  dalam  kepribadian  bangsa  yang merupakan  bentuk  dari  sikap  dan  kepribadian  bangsa  Indonesia.  Pancasila sebagai  ideologi  bangsa  dan  negara  mengandung  nilai-nilai  serta  gagasan-
gagasan  dasar  yang  dapat  dilihat  melalui  sikap  dan  kepribadian  bangsa Indonesia (Lilis Eka Lestari & Ridwan Arifin, 2019) .
Dalam perspektif sosiologi hukum, pembahasan mengenai HAM adalah hal yang  tidak  dapat  dikesampingkan.  Hal  ini  karena  pada  dasarnya,  yang menjadi objek kajian di dalam sosiologi hukum adalah hukum dalam tataran implementasi di tengah-tengah masyarakat. Hukum pada dasarnya dibentuk untuk mewujudkan keadilan. Mengenai mekanisme penegakan hukum dan keadilan  secara  konstitusional  di  tegaskan  di  dalam  Pasal  24  ayat  (1)  UUD 1945,  Kekuasaan  Kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Mohd.
Yusuf  Daeng  M  &  Siti  Yulia  Makkininnawa  YD,  2022) .  Pasal  tersebut  menegaskan bahwa  hukum  ada  untuk  menegakkan  keadilan,  termasuk  melindungi  hak asasi yang melekat pada setiap manusia.
Dari  latar  belakang  yang  telah  ditegaskan  tersebut,  peneliti  tertarik  untuk mengkaji mengenai keberadaan hukum di dalam masyarakat dalam konteks Hak  Asasi  Manusia.  Pembahasan  akan  diawali  dari  pengkajian  mengenai bagaimana  Hak  Asasi  Manusia  dalam  konteks  Indoensia,  kemudian dilanjutkan  dengan  pembahasan  mengenai  bagaimana  keberadaan  hukum dalam masyarakat dalam konteks Hak Asasi Manusia.

## Metode
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research ) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh  peneliti  di  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  asas  hukum,  terkhususnya dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada  pembahasan  mengenai  keberadaan hukum  dalam  masyarakat  dalam  konteks  Hak  Asasi  Manusia.  Penelitian hukum  normatif  didefinisikan  penelitian  yang  mengacu  kepada  norma- norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan maupun  putusan  pengadilan.  Penelitian  hukum  normatif  bisa  juga  disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018) . Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis  mengenai bagaimana  Hak  Asasi  Manusia  dalam  konteks  Indoensia,  kemudian dilanjutkan  dengan  pembahasan  mengenai  bagaimana  keberadaan  hukum dalam masyarakat dalam konteks Hak Asasi Manusia..
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan  konsep  atau  naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan
eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul  berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed  (M.  Zed,  2008)  yang  mengatakan  bahwa  riset  Pustaka  tidak  hanya sebatas  urusan  membaca  dan  mencatat  literatur  atau  buku,  melainkan serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Hak Asasi Manusia Konteks Indonesia
Sebelum membahas mengenai Hak  Asasi Manusia, perlu untuk memahami apa  sebenarnya  yang  menjadi  tujuan  dari  pembentukan  hukum  di  tengah- tengah  masyarakat.  Dalam  pendefenisian  hukum  disini  akan  lebih  fokus pada  pemikir  hukum  yang  berpaham  sosiologis.  Roscoe  Pound mendefenisikan  hukum  dalam  tiga  artian  yakni  sebagai  berikut  (Achmad Ali, 2015):
1. Pada tahap pertama, para pakar hukum melihat hukum adalah sistem pengaturan,  hubungan-hubungan  dan  penertiban  tingkah  laku manusia  dengan  menerapkan  secara  sistematis  dan  teratur  serta menggunakan kekuatan masyarakat yang terorganisasi secara politis. Dalam  usaha  untuk  menerapkan  secara  sistematis  dan  teratur  itu, dibutuhkan  seperangkat  kaidah  yang  beribawa  dan  menjadi pedoman,  baik  bagi  hakim  untuk  membuat  putusan,  bagi  penasehat hukum  untuk  dasar  nasihatnya,  dan  bagi  siapa  saja  untuk  pedoman bertingkah laku dalam masyarakat;
2. Kebutuhan  diatas  menyebabkan  masyarakat  lebih  maju  mengalami tahap  pandangan  berikutnya  tentang  apa  yang  dimaksud  sebagai hukum.  Dalam  tahap  ini,  para  pakar  hukum  memandang  hukum sebagai  seperangkat  pedoman  yang  beribawa  dan  menjadi  dasar- dasar  dalam  pengambilan  putusan  yang  dikembangkan  dan diterapkan  oleh  suatu  Teknik  tertentu,  yang  memiliki  otoritas berdasarkan cita-cita tentang ketertiban masyarakat dan hukum yang telah  diterima.  Dalam  tahap  ini,  terdapat  tiga  unsur  yang  harus terdapat di dalam hukum yaitu sebagai berikut:
a. Aturan yang memiliki kewenangan;
b. Teknik tertentu;
c. Cita-cita yang telah diterima Bersama;
d. Asas-asas.
3. Arti  ketiga  dari  hukum  telah  dikemukakan  oleh  aliran  realis  di Amerika  Serikat.  Para  realis  sering  menggunakan  istilah  sebagai proses peradilan ( judicial process ).
Kemudian,  defenisi  hukum  aliran  sosiologi  lainnya  adalah  Eugene  Elrich. Eugene Elrich megnatakan pusat kegiatan dari perkembangan hukum, tidak terletak pada undang-undang, tidak pada ilmu hukum dan juga tidak pada putusan  pengadilan,  melainkan  di  dalam  masyarakatnya  sendiri  (Achmad Ali,  2009).  Defenisi  selanjutnya  adalah  pandangan  Philippe  Nonet  yang mengatakan  bahwa  hukum  bukan  apa  yang  oleh  para  pengacara  dianggap sebagai  konsep-konsep  yang  mengikat,  tetapi  hukum  lebih  merupakan disposisi-disposisi yang dapat diamati tentang para hakim, para polisi, para penuntut  umum  dan  pejabat  administrasi.  Pakar  hukum  aliran  sosilogis terakhir  yang  dikutip  pandangannya  dalam  penelitian  ini  adalah  J.H.A Logemann  yang  mengatakan  bahwa  terdapat  pandangan  umum  yang menegaskan bagaimanapun hukum itu sangat berkaitan dengan masyarakat.
Dari  beberapa  pandangan  pakar  beraliran  sosiologis  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  keberadaan  hukum  sangat  erat  kaitannya  dengan penegakan  HAM  yang  melekat  pada  diri  manusia.  Pada  dasarnya,  suatu negara  diperlukan  adanya rule  of  law dan  HAM  untuk  mengatur  dan melindungi  setiap  warga  negara  agar  terhindar  dari  kemungkinan- kemungkinan  pelanggaran-pelanggaran  HAM  dalam  usaha  mewujudkan keadilan dan kedamaian (Rizkyana Tri Nandini et al., 2021).
Di  awal  penelitian  ini  telah  ditegaskan  bahwa  secara  konstitusional mengenai  HAM  di  Indonesia  secara  umum  diatur  di  dalam  BAB  XA  UUD 1945.  Seluruh  pasal  yang  terdapat  di  dalam  UUD  1945  sudah  pasti  harus sesuai  dengan  ideologi  Pancasila.  Walaupun  secara  tekstual  tidak disebutkan, nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila telah dituangkan di Alinea  ke-4  pembukaan  UUD  1945.  Pancasila  sebagai  ideologi  negara menjadi sumber inspirasi dari HAM yang ada di Indonesia (Ari Putra, 2022). Dalam  konteks HAM, negara menjadi subjek utama karena negara menjadi entitas utama yang bertanggung jawab dalam melindungi, menegakkan dan memajukan HAM (Victorio H. Situmorang, 2019).
Dengan demikian, Hak Asasi Manusia dalam konteks Indonesia adalah Hak Asasi  Manusia  yang  telah  disesuaikan  dengan  ideologi  Pancasila.  Jimly Assiddiqie  mengemukakan  bahwa  keberadaan  Pancasila  sebagai  falsafah kenegaraan  ( staatsidee )  cita  negara  yang  berfungsi  sebagai filosofische grondslag dan common platform atau kalimantun sawa di antara sesame warga masyarakat  alam  konteks  kehidupan  bernegara  dalam  kesepatan  pertama penyangga  konstitusionalisme  menunjukkan  hakikat  Pancasila  sebagai
ideologi  terbuka  yang  harus  menyesuaikan  dengan  perkembangan  warga negara Indonesia  (Nurul Qamar,  2016). Sehingga, segala sesuatu yang akan diimplementasikan  di  negara  Indonesia  sebelumnya  haruslah  telah disesuaikan dengan ideologi Pancasila.

## B. Keberadaan Hukum Dalam Masyarakat Konteks Hak Asasi Manusia
Kajian  mengenai  keberadaan  hukum  dalam  masyarakat  konteks  Hak  Asasi Manusia  pada  dasarnya  bukan  hanya  pembahasan  krusial  dalam  konteks nasional  saja.  Pasca  selesainya  perang  dunia  kedua,  salah  satu  tuntutan utama  masyarakat  internasional  adalah  mengenai  penegasan  pengaturan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Menanggapi hal tersebut, PBB  mengatur  tentang  HAM  Internasional  di  dalam Declaration  of  Human Rights (Deklarasi  Universal  Hak-Hak  Asasi  Manusia),(Bayu  Dwiwiddy Jatmiko, 2018) yang kemudian juga pada tahun 1951 dilakukan resolusi No. 2200 A (XXI) International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang ditetapkan  oleh  majelis  umum  PBB  pada  tanggal  16  Desember  1966  dan dinyatakan telah berlaku sejak 23 Maret 1976 (Moh. Mahfud MD, 1999).
Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya mengatakan bahwa hak-hak yang  terdapat  di  dalam  Universal  Declaration  Of  Human  Rights  dapat dikategorikan sebagai berikut (Dossy Iskandar Prasetyo & Bernard L. Tanya, 2011) :
1. Hak-hak  asasi  pribadi  atau personal  rights yang  meliputi  kebebasan menyatakan  pendapat,  kebebasan  memeluk  agama,  kebebasan bergerak dan sebagainya;
2. Hak-hak asasi ekonomi atau property rights yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya;
3. Hak-hak  asasi  politik  atau political  rights yaitu  hak  untuk  ikut  serta dalam  pemerintahan,  hak  pilih  (dipilih  dan  memilih  dalam  suatu pemilihan  umum),  hak  untuk  mendirikan  partai  politik  dan sebagainya;
4. Hak-hak asasi mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau rights of legal equality ;
5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture yaitu hak untuk memilih Pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya;
6. Hak  asasi  untuk  mendapatkan  perlakuan  tata  cara  peradilan  dan perlindungan atau procedural rights . Seperti peraturan yang mengatur tentang  penahanan,  pengangkapan,  penggeledahan,  peradilan  dan sebagainya, dalam konteks Indonesia diatur di dalam KUHAP.
Keberadaan  hukum  sudah  pasti  ada  di  tengah-tengah  masyarakat,  hal  ini karena hukum memiliki tujuan utama untk melindungi Hak Asasi Manusia yang  melekat  pada  setiap  manusia.  Sebelumnya  telah  ditegaskan  bahwa HAM adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, maka hukum memiliki tujuan  untuk  melindungi  HAM  tersebut.  H.  Zainuddin  Ali  mengatakan bahwa  terdapat  beberapa  ruang  lingkup  hak  asasi  manusia  dalam  aspek kehidupan yaitu sebagai berikut (H. Zainuddin Ali, 2018):
1. Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya;
2. Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan  di  depan  hukum  sebagai manusia pribadi di manasaja ia berada;
3. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat sesuatu;
4. Setiap  orang  tidak  boleh  diganggu  yang  merupakan  hak  yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya;
5. Setiap  orang  berhak  atas  kemerdekaan  dan  rahasia  dalam  hubungan komunikasi  melalui  sarana  elektronik  tidak  boleh  diganggu,  kecuali atas  perintah  hakim  atau  kekuasaan  lain  yang  sah  sesuai  dengan undang-undang;
6. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan  yang  kejam,  tidak  manusiawi,  penghilangan  paksa  dan penghilangan nyawa;
7. Setiap  orang  tidak  boleh  ditangkap,  ditekan,  disiksa,  dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang;
8. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tenteram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan  sepenuhnya  hak  asasi  manusia  dan  kewajiban  dasar manusia sebagaimana diatur di dalam undang-undang.
Berdasarkan  ruang  lingkup  HAM  diatas,  dapat  diketahui  dan  dipahami bahwa  di  negara  Indonesia  yang  berdasarkan  atas  hukum  sangat menjunjung  dan  menghormati  eksistensi  HAM  yang  melekat  pada  setiap diri manusia. Seperti yang telah ditegaskan di awal, bahwa Hak akan selalu disertai  dengan  kewajiban.  Kewajiban  yang  dimaksud  adalah  seperangkat kewajiban  yang  mendukung  terlaksananya  pengakuan  dan  perlindungan terhadap HAM.
Perlindungan  terhadap  HAM  menjadi  isu  utama  bagi  negara-negara modern,  hal  ini  dapat  dipahami  melalui  pengaturan  konstitusi-kontisusi negara  modern  yang  sudah  pasti  mengatur  mengenai  pengakuan  terhadap HAM warga negaranya. Keberadaan hukum adalah untuk melindungi HAM yang melekat pada setiap diri manusia.

## Simpulan
Hak  Asasi  Manusia  merupakan  bagian  yang  melekat  pada  setiap  diri manusia yang ada di dunia. HAM merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, oleh karenanya tidak seorang pun manusia dapat mencabut HAM yang melekat pada diri manusia tanpa alasan. Pembahasan mengenai HAM menjadi salah satu isu penting dari sosiologi hukum karena pada dasarnya yang  menjadi  pembahasan  dalam  sosiologi  hukum  adalah  tataran implementasi atau pelaksanaan  hukum di masyarakat. Hukum sendiri jelas memiliki  tujuan  untuk  menegakkan  dan  melindungi  HAM  yang  melekat pada  diri  setiap  manusia.  Kemudian,  pembahasan  mengenai  perlindungan terhadap  HAM  tidak  hanya  menjadi  isu  nasioanal,  melainkan  juga  isu penting  dalam  dunia  internasional.  Hal  ini  terbukti  dari  usaha  PBB  pasca perang  dunia  kedua  yang  mengatur  tentang  HAM  Internasional  di  dalam Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia), yang  kemudian  juga  pada  tahun  1951  dilakukan  resolusi  No.  2200  A  (XXI) International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Semua usaha tersebut  berasal  dari  desakan  masyarakat  internasional  yang  menuntut untuk  diaturnya  jaminan  terhadap  perlindungan  HAM.  Dalam  konteks nasional Indonesia, pengaturan mengenai HAM ditegaskan di dalam Bab XA UUD 1945. Penegakan HAM di Indonesia harus disesuaikan dengan ideologi Pancasila sebagai landasan utama bernegara Indonesia.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terimakasih  terhadap  semua  pihak  yang  sudah  ikut serta  dalam  penyusunan  penelitian  ini.  Keempat  penulis  yang  telah meluangkan  waktu  dan  pikiran  sehingga  penelitian  dalam  bentuk  karya ilmiah jurnal ini dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya, semoga penelitian  ini  dapat  berguna  bagi  perkembangan  hukum  di  Indonesia terutama  dalam  hal  pembahasan  mengenai  keberadaan  hukum  dalam masyarakat dalam konteks Hak Asasi Manusia.

## Daftar Pustaka
A. Bazar Harapan. (2006). Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya . CV Yani’s. Achmad Ali. (2009). Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan . Kencana.
Achmad Ali. (2015). Menguak Tabir Hukum . Kencana.
Ari  Putra.  (2022).  Interpretasi  HAM  Dalam  Ideologi  Pancasila  Dan  Implikasinya Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Indonesia. Jurnal HAM , 13 (1), 3. Bayu Dwiwiddy Jatmiko. (2018). Menelisik Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Politik Pasca Perubahan UUD 1945. Jurnal Panorama Hukum , 3 (2), 217. Dossy  Iskandar  Prasetyo,  &  Bernard  L.  Tanya.  (2011). Hukum  Etika  Dan Kekuasaan . Genta Publishing. H. Zainuddin Ali. (2018). Sosiologi Hukum . Sinar Grafika. Jimly Asshiddiqie. (2007). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia . PT Bhuana Ilmu Komputer.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Kencana.
Lilis Eka Lestari, & Ridwan Arifin. (2019). Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia  Di  Indonesia  Dalam  Konteks  Implementasi  Sila  Kemanusiaan  Yang Adil Dan Beradab. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 5 (2), 13. M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan . Yayasan Obor  Indonesia. Moh. Mahfud MD. (1999). Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi . Gama Media. Mohd. Yusuf Daeng M, & Siti Yulia Makkininnawa YD. (2022). Sosiologi Hukum . Taman Karya.
Nurul Qamar. (2016). Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi .
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian . Ar-Ruzz Media.
Rizkyana Tri Nandini, Anita Trisiana, & Dina Yeti Utami. (2021). Relevansi HAM Dalam  Perspektif  Hukum  Di  Indonesia. Bhineka  Tunggal  Ika :  Kajian  Teori Dan Praktik Pendidikan PKN , 8–1.
Susani  Triwahyuningsih.  (2018).  Perlindungan  Dan  Penegakan  Hak  Asasi  Manusia (HAM) Di Indonesia. Jurnal Hukum Legal Standing , 2 (2), 113. Victorio  H.  Situmorang.  (2019).  Kebebasan  Beragama  Sebagai  Bagian  Dari  Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM , 59.