## Amanna Gappa
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Relasi Penerapan Automatic Exchange of Information dan Prinsip Kerahasiaan Bank: Perspektif Hukum Perpajakan
Tjia Siauw Jan * , Zainal Muttaqin, Dewi Kania Sugiharti
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia.
* E-mail: eugenia_gpv@yahoo.com

## Abstract:
The  implementation  of  access  to  banking  financial  information  for  tax  purposes  in  Indonesia  is linked  to  the  secret  banking  policy.  Banking  secrecy  is  not  a  problem  that  can  stop  the implementation of taxation duties because the existing legal elements have supported this action's implementation.  However,  due  to  the  absence  of  legal  regulations  regarding  tax  implementation mechanisms  of  banking  secrecy,  a  basic  implementing  rule  must  be  established  to  create  legal certainty. The concept of automatic exchange of information carried out by the Indonesian state is related  to  its  implementation  readiness.  By  prioritizing  disclosure  of  information  supported  by existing  legal  instruments,  implementing  automatic  exchange  of  information  can  be  carried  out, although there are several obstacles faced.
Keywords: Automatic Exchange of Information; Bank; Tax law; Banking Secrecy

## Abstrak:
Pelaksanaan  akses  informasi  keuangan  perbankan  untuk  kepentingan  perpajakan  di  Indonesia dihubungkan  dengan  kebijakan  rahasia  perbankan  pada  dasarnya  rahasia  perbankan  bukan  suatu masalah yang dapat menghentikan pelaksanaan tugas perpajakan karena elemen hukum yang ada telah  mendukung  akan  terlaksananya  tindakan  tersebut.  Namun  demikian,  berhubung  dengan aturan hukum yang belum ada mengenai mekanisme pelaksanaan perpajakan yang bersinggungan dengan  kerahasiahan  perbankan,  maka  harus  dibentuk  aturan  dasar  pelaksana  sehingga  dapat menimbulkan  kepastian  hukum.  Konsep  automatic  exchange  of  information  yang  dilakukan  oleh Indonesia  dihubungkan  dengan  kesiapan  atas  pelaksanaannya  dengan  mengedepankan  pada keterbukaan informasi yang didukung oleh instrumen hukum yang ada maka pelaksanaan automatic exchange of information dapat dilakukan, meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi.
Kata Kunci: Automatic Exchange of Information; Bank; Hukum Pajak; Rahasia Bank

## 1. Pendahuluan
Terbitnya  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2017  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan  untuk  Kepentingan  Perpajakan,  membuat  otoritas  pajak  mempunyai tambahan  amunisi  untuk  mengejar  target  penerimaan  dari  sektor  pajak.  Aturan  ini memberikan  kewenangan  kepada  otoritas  perpajakan  untuk  meminta  informasi  dan
bukti tambahan dari lembaga keuangan terkait. 1 Dengan demikian, penerapan prinsip Automatic Exchange of Information (AEOI) di Indonesia memerlukan perangkat hukum yang  tegas  dan  jelas. 2 Perangkat  hukum  yang  tegas  dan  jelas  mengenai  AEOI didapatkan melalui ratifikasi.
Pada  tataran  praktis,  pelaksanaan  ratifikasi  AEOI  di  Indonesia  tidak  sesuai  dengan beberapa  regulasi  hukum  positif yang  berlaku  saat  ini, yaitu UU  Perbankan  dan  UU KUP.  UU  yang  ada  belum  mengakomodasi  adanya  pembangunan sistem  pertukaran informasi  keuangan  secara  otomatis  lintas  negara  yang  sekarang  sudah  diadopsi  di berbagai  negara  maju.  Pelaksanaan  ratifikasi  AEOI  di  Indonesia  juga  tidak  sesuai dengan perlindungan kerahasiaan data dan informasi masyarakat. 3
Pelaksanaan  ratifikasi  AEOI  di  Indonesia  memungkinkan  informasi  data  keuangan nasabah  di  lembaga  jasa  keuangan  untuk  bisa  dipertukarkan. 4 Data  yang  bisa dipertukarkan  antara  lain  identitas  nasabah,  nilai  simpanan,  bunga,  dan pendapatan lainnya. Data yang disimpan tersebut tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat menurut Rahasia Bank dalam UU Perbankan. Rahasia Bank adalah segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  keuangan  dan  hal-hal  lain  dari  nasabah bank  yang  menurut  kelaziman  dunia  perbankan  tidak  boleh  secara  terbuka diungkapkan  kepada  pihak  masyarakat.  Rahasia  Bank  meliputi  seluruh  data  dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. 5
Pasal  1  angka  28  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  (UU Perbankan)  menyebutkan  bahwa:  “rahasia  bank  adalah  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  keterangan  mengenai  nasabah  penyimpan  dan  simpanannya”. Pasal  40  ayat  (1)  UU  Perbankan  mengatur  tentang  kewajiban  Bank  dalam merahasiakan  keterangan  mengenai  nasabah  penyimpan  dan  simpanannya.  Namun, untuk  beberapa  hal  dikecualikan kewajiban kerahasiaan  tersebut  yang  salah satunya terkait kepentingan perpajakan.
Penerapan AEOI di Indonesia menimbulkan masalah hukum terkait dengan perangkat hukum  yang  tegas  dan  jelas  dalam  mengatur  dan  melindungi  rahasia  data  dan informasi  masyarakat.  Pemerintah  melalui  Instruksi  Presiden  Nomor  10  Tahun  2016 tentang  Aksi  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Korupsi  (PPK)  telah  menitikberatkan Automatic Exchange of Information (AEOI) untuk segera diratifikasi di Indonesia. Di sisi  lain  penerapan  AEOI  tidak sesuai  dengan  aturan hukum  di Indonesia, yaitu UU Perbankan dan UU KUP dan perlindungan hukum terkait rahasia data dan informasi masyarakat di bidang perpajakan dan perbankan di Indonesia.
1 Puspawati Mega, FX Joko Priyono, dan Nabitatus Sa'adah. (2018). Karakter Multilateral Competent Authority Agreement On Automatic Exchange Of Financial Account Information Dan Implikasinya Pasca Program Tax Amnesty Di Indonesia. Diponegoro Law Journal, Vol. 7, No. 4: 345-363.
2 Budi Ispriyarso. (2020). "Automatic Exchange of Information (AEOI) & Penghindaran Pajak." Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 49, No. 2: 172-179.
3 Winkleman,  Tyler  J.  (2012).  "Automatic  information  exchange  as  a  multilateral  solution  to  tax havens." Ind. Int'l & Comp. L. Rev. Vol. 22: 193.
4 Supriyadi.  (2019).  "Automatic  Exchange  of  Information  sebagai  Sarana  Meningkatkan  Empat  Pilar Kepatuhan Pajak." Jurnal Reformasi Administrasi, Vol. 6, No. 2: 114-123.
5 Adrian Sutedi. (2007). Hukum Perbankan , Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  kasus  ( case  approach ), dan  pendekatan  konseptual  ( conceotual  approach ). 6 Sifat  penelitian  yang  penulis gunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  deskriptif.  Sifat  deskriptif  terlihat  dari permasalahan  yang  akan  dibahas  yaitu  mengenai  bagaimana  pelaksanaan  akses informasi  keuangan  perbankan  untuk  kepentingan  perpajakan  di  Indonesia dihubungkan dengan kebijakan rahasia perbankan serta bagaimana konsep automatic exchange  of  information yang  dilakukan oleh  negara  Indonesia  dihubungkan  dengan kesiapan  atas  pelaksanaannya.  Data  yang  penulis  gunakan  adalah  data  primer  dan data sekunder.

## 3. Pajak sebagai Wujud Kedaulatan Negara
Bicara konsep kedaulatan  pajak , maka  berbicara  bagaimana  negara  menghimpun uang  dari  rakyatnya  atas  dasar  undang-undang.  Seperti  halnya  apabila  program ampunan pajak tidak ‘direstui’ DPR maka negara tetap berdaulat menggunakan cara lain  supaya  pemilik  uang  membayar  pajak  sesuai  undang-undang.  Pemeriksaan sebagai  bentuk  penegakan  hukum  adalah  wujud  kedaulatan  pajak  sebagai  pilihan hukum yang dapat ditempuh pemerintah sebagai pemilik kekuasaan 7 .
Kedaulatan  itulah  yang  mesti  dijalankan  sepanjang  berdasarkan  undang-undang. Debat  panjang  pengampunan  pajak  yang  dibahas  berbagai  pihak  tidak  pernah  usai karena  selalu  dihadapkan  pada  kondisi  pro-kontra,  padahal  persoalan  utama  bukan pada pro-kontra tetapi pada kedaulatan pajak untuk tujuan keadilan maupun tujuan kebutuhan dana (ekonomis).
Dua tujuan tersebut tidak pernah memiliki arah jalan yang sama. Keduanya ibarat dua sisi  mata  uang  yang  saling  bertolak  belakang  namun  menyatu.  Sisi  pertama  melihat sisi  ekonomis,  sisi  lain  melihat  sisi  keadilan.  Kedaulatan  pajak  mesti  dilihat  pada kedua sisi dan tergantung pada kebutuhan negara sesuai jamannya.   Pada tahun 2008 pemerintah  pernah  membuat  kebijakan  pengampunan  pajak  mini  dengan  sebutan s unset  policy dan  masyarakat  antusias  mengikutinya.  Sukses  besar sunset  policy memberi  sinyal  positif  betapa  masyarakat  memerlukan  keadaan  itu.  Begitupun penghapusan sanksi pajak ( reinventing policy ) di tahun 2015 yang banyak diburu wajib pajak.
Merupakan  suatu  kelaziman  bahwa  untuk  mempelajari  sesuatu  hal,  terlebih  dahulu harus diketahui apa yang akan dipelajari dan bagaimana batasannya, demikian halnya untuk mempelajari tentang pajak tentu terlebih dahulu harus diketahui apa itu pajak dan  bagaimana  batasannya.  Banyak  ahli  memberikan  definisi  tentang  pajak,  di antaranya yang  dikemukakan  oleh  Prof. Dr.  P.J.A.  Adriani yang  telah  diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo sebagai berikut 8 :
Pajak  adalah  iuran  kepada  negara  (yang  dapat  dipaksakan)  yang  terutang  oleh  yang wajib  membayarnya  menurut  peraturan-peraturan,  dengan  tidak  mendapat  prestasi
6 Peter Mahmud Marzuki. (2009). Penelitian Hukum . Cetakan Kelima. Jakarta: Kencana, hlm. 93-95
7 Wirawan B Ilyas, "Kedaulatan Pajak", 3 Mei 2016, https://investor.id/ opinion/kedaulatan-pajak, 15 Maret 2020
8 Santoso Brotodihardjo. (1984). Pengantar Hukum Pajak , Bandung: Eresco, hlm 2
kembali  yang  langsung  dapat  ditunjuk,  dan  yang  gunanya  adalah  untuk  membiayai pengeluaran  umum  berhubung  dengan  tugas  negara  untuk  menyelenggarakan pemerintahan.

## 4. Mekanisme  Pertukaran  Informasi  Secara  Otomatis  dalam  Kerangka Automatic Exchange of Information (AEOI)
Latar  belakang  pertukaran  informasi  otomatis  yang  bertujuan  untuk  kepentingan perpajakan dimulai dari beberapa runutan kejadian. Runutan tersebut adalah 9 :
a. OECD Harmful Tax Competition (1998)
b. OECD  The  Global  Forum  on  Transparency  and  Exchange  of  Information (2000)
c. OECD Model Agreement Exchange of Information Dan TIEA (2002)
d. Global Forum Menyusun standard peerreview dan mulai menyuarakan EOI dan US menerbitkan aturan tentang FATCA (2009-2010)
e. Komitmen untuk merumuskan dan Bekerjasama dalam AEOI oleh G20 dan OECD  serta  mengumumkan  Fullversion  of  AEOI  dan  Common  Reporting Standart (2013-2014)
Pada  awalnya  OECD  dikenal  sebagai Organization  for  European  Economic  Cooperation yang  didirikan  untuk  melakukan  koordinasi  terhadap  pelaksanaan  Marshall  Plan  di Eropa.  Kemudian  pada  tanggal  20  Septembe  1961,  organisasi  ini  berubah  menjadi Organization for Economic and Development dengan ditandatanganinya Convention on the Organization  for  Economic  Co-operation  and  Develompent .  OECD  berupaya  untuk membangun  perekonomian  negara  anggotanya  supaya  menjadi  semakin  kuat, meningkatkan  efisiensi,  memperkuat  sistem  perekonomian  pasar,  memperluas perdagangan  bebas  dan  berkontribusi  terhadap  pembangunan  baik  di  negara  maju maupun di negara berkembang. 10
Dalam  pembuatannya,  AEOI  disusun  oleh  negara  anggota Organisation  for  Economic Co-operation  and  Development (OECD),  kumpulan  negara-negara  maju  dan  makmur yang  telah  memiliki  sistem  administrasi  dan  infrastruktur  yang  maju.  Sehingga menimbulkan  adanya  anggapan  bahwa  standar  yang  telah  ada  kurang  memihak terhadap negara-negara berkembang, terutama dalam hal kesiapan administratif yang diperlukan guna menerapkan AEOI. 11
The  Global  Forum  on  Transparency  and  Exchange  of  Information adalah  lembaga multilateral terkemuka di dunia yang berperan di bidang transparansi dan pertukaran informasi  untuk  tujuan  perpajakan.  Tugas  dari  Global  Forum  adalah  memastikan implementasi  yang  cepat  dan  efektif  dari standards  on  transparency  and  exchange  of information  for  tax  purposes .  Tugasnya  adalah  berfokus pada  dua standar yang  diakui secara  internasional:  pertukaran  informasi  berdasarkan  permintaan  (EOIR)  dan pertukaran  informasi  otomatis  (AEOI). 12 Global  Forum  bertugas  untuk  membantu
9 Wawancara dengan Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H. pada tanggal 8 April 2020
10 Hendra Siahaan. (2017 ). Perkembangan Rahasia Bank Demi Kepentingan Perpajakan pada Era Pertukaran Informasi Otomatis (AEOI) , Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
11 Panayi,  Christiana  HJI,  (2016).  Current  Trends  on  Automatic  Exchange  of  Information. Singapore Management University School of Accountancy Research Paper , (2016-S), 43.
12 Wawancara dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. pada tanggal 10 April 2020
anggota, terutama yurisdiksi dengan kapasitas yang lebih rendah, untuk menerapkan dan mendapatkan keuntungan dari standar tersebut secara efektif. 13
Global Forum didirikan oleh 32 anggota OECD bersama dengan sejumlah negara mitra pada  tahun  2000  dan  direstrukturisasi  pada  bulan  September  2009.  Pada  laporan perkembangan Global forum yang disampaikan pada 2013, Global Forum mencakup 120  Jurisdiksi  anggota  dan  Uni  Eropa,  bersama  12  Observer  sehingga  Global  Forum menjadi  grup  pajak  terbesar  di  dunia.  Keanggotaan  Global  Forum  ini  terbuka  bagi semua  yurisdiksi  yang  bersedia  menerapkan  standar  transparansi  dan  pertukaran informasi internasional, berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses Peer-review serta membayarkan kontribusi. 14

## 5. Pelaksanaan  Akses  Informasi  Keuangan  Perbankan  Untuk  Kepentingan Perpajakan dalam Konteks Kebijakan Rahasia Perbankan
Langkah  apabila  penulis  memperhatikan  pengaturan  mengenai  rahasia  bank  di berbagai negara, maka terdapat penggolongan pengaturan sebagai berikut:
a. Yang  memasukkan  rahasia  bank  sebagai  ketentuan  pidana,  dalam  arti rahasia  bank  sebagai  kewajiban  publik,  sebagaimana  banyak  dianut  oleh negara yang menggunakan sistem hukum kodifikasi.
b. Yang  memasukkan  rahasia  bank  sebagai  ketentuan  perdata,  dalam  arti rahasia  bank  sebagai  kewajiban  yang  timbul  dari  hubungan  kontraktual, sebagaimana banyak dianut oleh sebagian besar negara yang menggunakan sistem Common Law.
c. Yang  memasukkan  sebagian  pengaturan  rahasia  bank  sebagai  ketentuan pidana,  namun  di  sebagian  lain  sebagai  ketentuan  perdata (kombinasi/campuran), sebagaimana dianut oleh negara Amerika Serikat.
Menurut  penggolongan  tersebut,  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan  dapat  digolongkan  yang  memasukkan  rahasia  bank  sebagai  ketentuan pidana.  Dibandingkan  dengan  ketentuan  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan, dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  sebagaimana  dapat dilihat  dari  ketentuan  Pasal  40  ayat  (1) jo.  Pasal 47  Undang-undang  Nomor  7  Tahun 1992 tentang Perbankan, hanya memasukkan kewajiban menjaga keterangan mengenai Nasabah  Penyimpan  dan  Simpanannya  sebagai  rahasia  bank  yang  bersifat  publik. Sedangkan  keterangan  mengenai  Nasabah  Debitur,  secara letterlijk dikecualikan sebagai rahasia bank yang bersifat publik. Hal ini bisa dilihat dari penjelasan Pasal 40 ayat (1) paragraf ke-2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  yang  menegaskan, “Keterangan  mengenai  Nasabah  selain  sebagai  Nasabah  Penyimpan,  bukan  merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan Bank.”
Ketentuan ini berbeda dengan obyek rahasia bank sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  yang  tidak  membedakan
13 “Global  Forum  on  Transparency  and  Exchange  of  Information  on  Tax  Purposes”, http://www.oecd.org/tax/transparency/ automaticexchangeofinformation.htm, l 17 Februari 2019.
14 OECD, Tax transparancy 2013, Report and Progress , 2013, hlm. 14.
apakah  nasabah  tersebut  sebagai  Nasabah  Penyimpan  atau  Nasabah  Debitur.  Segala keterangan  yang  tercatat  pada  bank  tentang  keadaan keuangan  dan  hal-hal  lain  dari nasabah  merupakan  rahasia  bank.  Meskipun  keterangan  mengenai  Nasabah  Debitur tidak  diatur  secara  tegas  dalam  Undang-undang  Nomor  10  tahun  1998  tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  sebagai rahasia bank, sebagaimana ketentuan rahasia bank menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun perubahan ini hanya merupakan satu bentuk apa yang dikenal dalam ilmu hukum pidana sebagai depenalisasi.
Depenalisasi  di  sini  mempunyai  pengertian  bahwa  perbuatan  yang  semula  diancam dengan  pidana,  ancaman  pidananya  dihilangkan,  akan  tetapi  masih  dimungkinkan adanya  tuntutan  dengan  cara  lain,  misalnya  dengan  melalui  hukum  perdata  atau hukum  administrasi.  Artinya  bahwa  pengungkapan  keterangan  mengenai  Nasabah Debitur  yang  dalam  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan ditentukan sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang  Perbankan  ini  dihilangkan  ancaman  pidananya,  akan  tetapi  tidak menghilangkan  sama  sekali  kemungkinan  untuk  dituntut  secara  perdata  maupun administratif.  Dengan  kata  lain  dapat  disebutkan  bahwa  tidak  masuknya  lagi keterangan  mengenai  Nasabah  Debitur  menjadi  keterangan  yang  wajib  dirahasiakan oleh  Bank  dan  Pihak  Terafiliasi  sebagaimana  ditetapkan  dalam  Pasal  40  Undang- undang  Nomor  10  tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  7 Tahun  1992  tentang  Perbankan,  bukan  menghilangkan  sifat  wajib  dirahasiakannya keterangan  tersebut,  namun  hanya  mengalihkan  kewajiban  tersebut  yang  tadinya merupakan kewajiban yang bersifat pidana (termasuk ketentuan yang bersifat publik) menjadi kewajiban yang bersifat perdata.
Menyikapi  permasalahan  kerahasiahan  bank  dan  dihubungkan  dengan  keperluan perpajakan  mengetahui  data  nasabah  bank  maka  Direktorat  Jenderal  Pajak  (Ditjen Pajak),  Kementerian  Keuangan  (Kemenkeu)  memiliki  aplikasi  khusus  internal  untuk pembukaan  rahasia  bank  secara  elektronik  bernama  Aplikasi  Usulan  Buka  Rahasia Bank  (Akasia).  Pembukaan  rahasia  bank  milik  wajib  pajak  merupakan  kewenangan Ditjen  Pajak  Kemenkeu  sesuai  Undang-undang  Nomor  28  tahun  2007  tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Wajib pajak seperti apa yang data-datanya bisa disentuh atau dibuka oleh Ditjen Pajak. Dengan kata lain apabila Ditjen Pajak sedang melakukan  pemeriksaan,  pemeriksaan  bukti  permulaan  (buper),  penyidikan,  atau penagihan, maka secara undang-undang, Ditjen Pajak boleh membuka rekening wajib pajak seluruhnya.
Sementara itu, dalam proses pemeriksaan wajib pajak badan, maka yang akan dibuka data-data perbankannya yakni seluruh pemegang saham, jajaran direksi, serta dewan komisaris.  Sehubungan  dengan  data-data  yang  bersumber  dari  instituti  lain  seperti misalnya,  dari  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (  PPATK),  maka diklasifikasikan terlebih dahulu jenis datanya dikarenakan data dari PPATK ada dua jenis, yaitu data yang diminta dari PPATK dan  ada data yang PPATK berikan. Data yang  diterima  dari  PPATK,  selagi  bisa  dimanfaatkan  untuk  imbauan  maka  data tersebut  akan  diserahkan  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak.  Namun,  apabila  data  tersebut bisa dimanfaatkan untuk dasar pemeriksaan maka data tersebut akan dilimpahkan ke Direktur  Pemeriksaan  dan  Penagihan.  Apabila  data  yang  masuk  ke  Direktur Pemeriksaan  dan  Penagihan  ditindaklanjuti  dengan  proses  pemeriksaan,  maka  data perbankan  wajib  pajak  yang  ada  dalam  radar  PPATK  itu  akan  dibuka  oleh  Ditjen Pajak.  Selain  menerima  data  dari  PPATK,  Ditjen  Pajak  juga  bisa  meminta  data  dari
PPATK.  Ditjen  Pajak  meminta  data  dari  PPATK  bilamana  ada  wajib  pajak  yang menunggak  pembayaran  pajak.  Adapun  data  mengenai  transaksi  keuangan  yang mencurigakan  yang  dilaporkan  oleh  PPATK  akan  diproses  ke  Direktur  Intelijen Perpajakan.  Dari  proses  di  intelijen  perpajakan  tersebut,  selanjutnya  akan ditindaklanjuti untuk pemeriksaan, atau pemeriksaan buper, atau penyidikan
Kegiatan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak perbankan sebagai pihak terperiksa terkait dengan pengujian atas kebenaran pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito atau tabungan tentunya tunduk kepada Pasal 29 UU KUP. Dalam ketentuan perpajakan, pemotongan PPh dikenakan atas Bunga Deposito atau Tabungan dengan tarif  20%  atau  sesuai  dengan  Perjanjian  Penghindaran  Pajak  Berganda  (P3B)  dan bersifat  final.   Kewajiban  pemotongan  ini  berlaku  untuk  semua  bank  yang berkedudukan  termasuk  cabang  bank  luar  negeri  yang  ada  di  Indonesia.   Namun terdapat pengecualian  atas pemotongan PPh  Pasal  4 ayat  (2) sebagaimana  dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 131 seperti bunga deposito dan tabungan:
a. dimiliki  oleh  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  seluruh  penghasilannya termasuk bunga deposito/ tabungan yang tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak
b. jumlah deposito/ tabungan tidak melebihi Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk jumlah yang tidak terpecah-pecah, yang diperoleh
c. diterima  atau  diperoleh  bank  atau  cabang  bank  luar  negeri  yang  ada  di Indonesia.
d. diterima  atau  diperoleh  dana  pensiun  yang  pendiriannya  disahkan  oleh Menteri Keuangan
e. diterima atau diperoleh bank yang ditunjuk oleh pemerintah dalam rangka kepemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana.
Dalam  rangka  untuk  menguji  pemenuhan  kepatuhan  pihak  Wajib  Pajak  perbankan terkait  pemotongan  PPh  Pasal  4  ayat  (2)  terhadap  Bunga  Deposito  atau  Tabungan maupun  pembebasannya  maka  pemeriksa  pajak  harus  memeriksa  pembukuan  dan mengidentifikasi  masing-masing  rekening  nasabah  secara  individu.  Selain  daripada itu, Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-53/PJ./2009 yang mengharuskan kepada Wajib Pajak  perbankan untuk membuat  bukti  potong PPh Pasal  4  ayat  (2)  terhadap  Bunga Deposito  atau  Tabungan  lengkap  dengan  identitas  perpajakan  dari  nasabah,  tidak dilaksanakan  sehingga  pemeriksa  pajak  tidak  dapat  memastikan  kebenaran pemotongan pajaknya.
Prinsipnya,  ketentuan  perpajakan  telah  mengakomodasi  kerahasiaan  perbankan dengan perlakuan khusus bagi Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito atau  Tabungan  untuk  tidak  melaporkannya  kepada  KPP.  Namun  hal  ini  dipandang berbeda  oleh  para  Wajib  Pajak  Perbankan,  mereka  dalam  prakteknya  tidak  mengisi identitas  perpajakan  nasabah  dalam  bukti  potongnya  dan  bahkan  tidak  memenuhi kewajiban perpajakannya dalam rangka pemeriksaan.
Terkait  dengan  pemeriksaan  pajak  tersebut,  muncul  resistensi  dari  para  Wajib  Pajak perbankan  dengan  dalil  kerahasiaan  perbankan.  Wajib  Pajak  perbankan  tidak memberikan  pembukuan  atau  dokumen  terkait  dengan  deposito  atau  tabungan  dan bukti  pemotongan  PPh  Pasal  4  ayat  (2)  atas  Bunga  Deposito  atau  Tabungan  dengan dalil  pemeriksa  pajak  belum  mengajukan  ijin  dari  Menteri  Keuangan  sebagaimana diatur dalam ketentuan perbankan, OJK maupun perpajakan. Pemeriksaan pajak yang dilakukan  berakhir  dengan  ketidaksepakatan  dalam  komitmen  pembayaran  pajak.
Ketidaksepakatan ini juga berlanjut pada tingkat proses keberatan sehingga para Wajib Pajak mengajukan banding atas sengketanya.
Dalam  sengketa  seperti  ini  tentunya  perpajakan  harus  mencermati  secara  seksama ketentuan perpajakan yang terungkap dalam Pasal 29 ayat (4) dan 35 ayat (2) UU KUP. Penulis  berpendapat  bahwa  terdapat  perbedaan  ranah  ketentuan  perpajakan  antara Pasal  29  dengan  Pasal  35  UU  KUP.   Pasal  35  UU  KUP  yang  merupakan  ranah ketentuan khusus perpajakan menyatakan bahwa kedudukan pihak perbankan adalah sebagai  pihak  ketiga  yang  memberikan  informasi/keterangan  atau  bukti  terkait keadaan keuangan nasabah penyimpan, bukan sebagai terperiksa yang berkedudukan sebagai pihak kedua.
Seiring  dengan  hal  tersebut,  tidak  tepat  kiranya  jika  Wajib  Pajak  perbankan menggunakan  Pasal  35  ayat  (2)  UU  KUP  sebagai  dalil  untuk  tidak  menyampaikan data-data  atau  dokumen  maupun  pembukuan  terkait  kewajiban  pemotongan  PPh Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito atau Tabungan. Sedangkan Pasal 29 ayat (4) UU KUP yang merupakan ranah pemeriksaan pajak menempatkan Wajib Pajak perbankan sebagai  terperiksa,  pihak  kedua.  Dalam  hal  ini,  pemeriksa  pajak  tidak  melakukan pemeriksaan terhadap nasabah penyimpan.
Alasan  terkait  dengan  perbedaan  ranah  ketentuan perpajakan  tersebut  menunjukkan bahwa  kegiatan  pemeriksaan  pajak  tidak  relevan  dengan  ketentuan  kerahasiaan perbankan  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  10  tahun  1998  tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  dan  UU OJK Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maupun Pasal 35 ayat (2) UU KUP. Jika Wajib Pajak perbankan  yang mengharuskan pemeriksa pajak untuk meminta ijin kepada Gubernur Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan dengan  menyebutkan  nama  nasabah  penyimpan  yang  dikehendaki  keterangannya maka  hal  tersebut  merupakan  hal  yang  tidak  mungkin  karena   nasabah  penyimpan bukan  sebagai  Wajib  Pajak  terperiksanya.  Ketentuan  PBI  terkait  kerahasiaan perbankan sangat relevan dengan Pasal 35 ayat (2) UU KUP namun tidak untuk Pasal 29 UU KUP.
Permasalahan  terkait  dengan  ketakutan  dari  para  Wajib  Pajak  perbankan  akan bocornya  informasi  keadaan  keuangan  nasabah  sebenarnya  dapat  diatasi  dengan mekanisme  khusus  dalam  pemeriksaan  pajak.  Mekanisme  khusus  tersebut  berupa kegiatan  pemeriksaan  pajak  atas  data-data/dokumen  informasi  deposito  atau tabungan dilakukan dalam suatu ruangan khusus yang dapat dipantau dan direkam oleh  pihak  bank  tanpa  ada  kegiatan  dokumentasi  yang  dilakukan  oleh  pemeriksa pajak seperti fotokopi Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito atau Tabungan, pemotretan dokumen melalui telepon seluler ataupun kamera dan lain-lain. Mekanisme  khusus  ini  sekiranya  mendapat  perhatian  kepada  otoritas  perpajakan  di Indonesia  untuk  dapat  dibakukan  dalam  suatu  peraturan  dalam  ruang  lingkup pemeriksaan pajak.
6. Menakar  Kesiapterapan  Prinsip Automatic  Exchange  of  Information di Indonesia
Globalisasi berpengaruh kuat dibalik reformasi perpajakan yang berfokus kepada base broading dan rate  reductions dan  meminimalisir  penyimpangan  di  dalam  praktik perpajakan.  Oleh  karena  itu,  reformasi  di  bidang  perpajakan  dibutuhkan  untuk beradaptasi  dengan  lingkungan  global.  Adanya  globaliasi,  negara-negara  di  dunia
berlomba-lomba  untuk  terus  meningkatkan  pendapatan  dan  khususnya  negara berkembang  salah  satu  caranya  adalah  dengan  mengundang  investor  untuk  masuk dan menanam sahamnya dinegara tersebut. Biasanya hal ini terjadi di negara-negara berkembang dimana mereka sangat menyambut baik kedatangan para investor untuk menanamkan sahamnya atau berinvestasi di negara tersebut. Umunya investor asing tersebut  berasal  dari  negara-negara  yang  sudah  maju  perekonomiannya,  sebagai contoh:  Jeoang,  Amerika  Serikat,  Korea  Selatan,  dan  negara-negara  lain  yang bergabung dalam OECD. 15
Salah  satu  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  otoritas  perpajakan  dalam  mengakses informasi  perpajakan  adalah  ketatnya  pengaturan  rahasia  bank yang  terdapat  dalam bidang  perbankan.  Perbankan  yang  sehat  memiliki  hal  yang  sangat  mendasar  yaitu adanya  sebuah  sistem  kerahasiaan  bank.  Rahasia  bank  tidak  hanya  dikenal  di Indonesia,  namun  di  semua  negara  manapun  di  dunia  yang  mempunyai  lembaga keuangan bank.
Kesiapan  Indonesia  dalam  implementasi  tersebut  diwujudkan  dengan  telah diterbitkannya  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  39/PMK.03/2017  (PMK  39) tentang  Tata  Cara  Pertukaran  Informasi  Berdasarkan  Perjanjian  International  dan sebelumnya  juga  telah  diterbitkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 213/PMK.03/2016 (PMK 213) tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang  Mempunyai  Hubungan  Istimewa  dan  Tata  Cara  Pengelolaannya.  Peraturan Menteri  Keuangan  tentang  Tata  Cara  Pertukaran  Informasi  telah  ada  sebelumnya, yaitu:  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  60/PMK.03/2014  dimana  telah  diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2015.
Dalam  Pasal  5  ayat  (2)  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  39/PMK.03/2017 diuraikan  Pertukaran  Informasi  secara  otomatis  dilakukan  atas:  (a)  Informasi  terkait pemotongan  pajak  atas  penghasilan yang  dibayarkan kepada subjek  pajak  Indonesia atau  pemotongan  pajak  atas  penghasilan,  yang  dibayarkan  kepada  subjek  pajak Negara  Mitra  atau  Yurisdiksi  Mitra;  (b)  Informasi  keuangan  Nasabah  Asing;  (c) Informasi laporan per negara; dan/ atau (d) Informasi perpajakan lainnya berdasarkan kesepakatan bersama antara Indonesia dan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Poin (c)  dan  (d)  merupakan  tambahan  informasi  yang  belum  dilakukan  pertukaran informasi sebagaimana PMK sebelumnya.
Informasi pada poin (a) didapatkan dari SPT Masa PPh Pasal 26 yang dilaporkan pada setiap masa oleh wajib pajak dalam negeri yang merupakan perusahaan multinasional. Informasi pada  poin  (b)  didapatkan  dari  Lembaga  Jasa  Keuangan  sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi  Mitra.  Sedangkan,  informasi  pada  poin  (c)  didapatkan  dari  Form  CBC-1 yang wajib dilampirkan pada saat perusahaan multinasional yang memiliki transaksi afiliasi  melaporkan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  PPh  Badan,  sejalan  dengan diterbitkannya PMK 213. Dalam PMK 213 diatur tentang kewajiban menyelenggarakan dan  meniyimpan  Dokumen  Penentuan  Harga  Transfer  atau  yang  lebih  dikenal dengan Transfer  Pricing  Documentation  (TP-Doc) .  Selain  itu  diatur  pula  kewajiban melampirkan  dokumen  dan/atau  informasi  tambahan  sebagaimana  PMK  213  pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.
15 OECD, Ibid .
Sekurang-kurangnya  ada  empat  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  setiap  negara/ jurisdiksi untuk melaksanakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis, yaitu: Pertama ,  yaitu  tersedianya  perjanjian  internasional  untuk  melakukan  pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Kedua , ketentuan perundang-undangan domestik terkait  dengan  implementasi  pertukaran  informasi  keuangan  secara  otomatis. Ketiga , kerahasian  dan  keamanan  informasi  keuangan  yang  akan  dipertukarkan, dan keempat kesiapan sarana teknologi informasi untuk melakukan pertukaran.
Pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan memiliki dua tujuan utama yaitu: untuk  memastikan  fakta-fakta  dalam  kaitannya  dengan  aturan  konvensi  pajak penghasilan  harus  diterapkan.  Selain  itu,  pertukaran  informasi  diperlukan  untuk membantu  salah  satu  pihak  dalam  menyelenggarakan  atau  menegakkan  hukum  di bidang perpajakan dalam negerinya.
Menyikpai  hal  tersebut,  pada  dasarnya  Indonesia  lebih  rinci  mengatur  tujuan pertukaran informasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  70/PMK.03/2017  tentang  Petunjuk  Teknis Mengenai  Akses  Informasi  Keuangan  untuk  Kepentingan  Perpajakan.  Adapun tujuannya  ialah  mencegah  penghindaran  pajak,  mencegah  pengelakan  pajak, mencegah  penyalahgunaan  P3B  oleh  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  berhak  dan/atau mendapatkan informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
PMK menekankan bahwa pertukaran informasi dianggap mampu menekan praktik tax avoidance dan tax  evasion .  Salah  satu  pentingnya  program  AEoI  bagi  negara berkembang  ialah  untuk  mencegah  dan  mengurangi  Illicit  fiancial  flows  (IFF)  atau aliran dana gelap yang mana aliran dana gelap merupakan salah satu tantangan berat yang harus dihadapi oleh negara berkembang. Aliran dana gelap didefiniskan sebagai arus  modal  yang  secara  ilegal  dibuat,  ditransfer  atau  dimanfaatkan 16 .  Aliran  dana gelap  atau  uang  yang  tak  tercatat  ( unrecorded  money )  ini  didapatkan  dari  korupsi, penjualan  narkoba,  perdagangan  manusia,  penyelundupan  barang,  manipulasi  bea cukai, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan
Teknis Pelaksanaan AEoI Pertukaran informasi untuk perpajakan berupa nama Wajib Pajak,  NPWP  dari  negara  residen,  alamat  sementara  dan  alamat  permanen  Wajib Pajak, jenis dan jumlah penghasilan yang diperoleh dalam peride tertentu dan detail pembayar  penghasilan  dari  negara  sumber.  Selain  itu,  pertukaran  informasi  juga berisikan  tentang  aset  keuangan,  harta  tak  bergerak,  dan  lain sebagainya 17 .  Terdapat tujuh proses dasar AEoI yakni:
a. Pembayar  atau  agen  pembayaran  (dari  Negara  Sumber)  mengumpulkan informasi dari pembayar pajak dan/atau menghasilkan informasi itu sendiri
b. Pembayar atau agen pembayaran melaporkan informasi tersebut ke otoritas pajak Negara sumber
c. Otoritas  pajak  Negara  sumber  mengkonsolidasi  informasi  kepada  Negara residen pembayar pajak tersebut
d. Informasi dienkripsi dan di kirimkan ke otoritas Negara residen
e. Infomasi diterima dan didekripsi
16 Hearson, M. (2014). Tax-motivated Illicit Financial Flows: A Guide for Development Paractitioner . Norway: BergenU4, hlm 1
17 Slancheva,  Atanaska  Filipova,  (2017).  Automatic  Exchange  of  Tax  Information:  Initiation. Implementation and Guidelines in Bulgarian Context, Business Perspectives Vol. 15, Issue 2: 510
f. Negara residen memberikan informasi relevan ke dalam proses pencocokan secara otomatis atau manual
g. Negara residen menganalisa hasil dan mengambil tindakan kepatuhan yang sewajarnya
Di  Indonesia,  pengumpul  informasi  keuangan  dilakukan  oleh  lembaga  keuangan pelapor yang terdiri dari Lembaga Jasa Keuangan (jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal dan perasuransian), Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (jasa keuangan lain yng diatur dalam UU tentang Otoritas Jasa Keuangan) serta entitas lain (badan hukum seperti  Perseroan  Terbatas  atau  yayasan  atau non  badan  hukum  seperti persekutuan atau trust). Adapun lembaga keuangan pelapor ini terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada  Direktorat  Jenderal  Pajak.  Lembaga  keuangan  pelapor  wajib  melaporkan laporan  yang  berisi  informasi  keuangan  untuk  setiap  rekening  kepada  Dirjen  Pajak melalui  OJK  (paling  lambat  disampaikan  kepada  OJK  tanggal  1  Agutus  tiap  tahun) yang  kemudian  OJK  akan  menyampaikan  laporan  tersebut  ke  Dirjen  Pajak  paling lambat 31 Agustus tiap tahun.
Laporan  tersebut  paling  sedikit  memuat  identitas  pemegang  rekening  keuangan, nomor  rekening  keuangan,  identitas  lembaga  keuangan  pelapor,  saldo  atau  nilai rekening keuangan dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan. Adapun sanksi  bagi  lembaga  keuangan  pelapor  yang  tidak  memberikan  informasi  keuangan seseuai dengan ketentuan maka akan dikenai sanksi pidana kurungan satu tahun dan denda satu miliar rupiah.
Pelaksanaan  AEoI  bagi  negara  berkembang  merupakan  suatu  tantangan  yang  berat mengingat  negara  berkembang  masih  memiliki  beberapa  keterbatasan  dibandingkan dengan  negara  maju.  Beberapa  keterbatasan  ini  mau  tidak  mau  harus  segera  diatasi jika  tidak  mau  negara  tersebut  dikucilkan  dari  dunia  internasional  yang mengharuskan  semua  negara  mengikuti  program  AEoI.  Tantangan  pertama  ialah membuat aturan domestik perihal teknis pelaksanaan AEoI yang disesuaikan dengan aturan  baku  yang  ditetapkan  oleh  OECD. 18 Aturan  domestik  ini  berupa  aturan kerahasian  bank  yang  awalnya  menjadi  mutlak  menjadi  tidak  ada  kerahasian  lagi untuk  kepentingan  perpajakan.   Selain  aturan  perihal  kerahasian  bank,  aturan  teknis pengumpulan dan pelaporan informasi keuangan juga hal yang yang sangat penting.
Aturan  di  bidang  perpajakan  serta  integrasi  dan  kolaborasi  antar  lembaga  perlu menjadi hal yang diperhatikan. Pembuatan aturan-aturan ini tentu saja membutuhkan sumber  daya  yang  tidak  sedikit.  Dibutuhkan  suatu  kajian-kajian  yang  memakan banyak biaya dan waktu dimana negara berkembang biasanya memiliki sumber dana yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan negara maju. Indonesia telah memiliki aturan domestik terkait AEoI, di antaranya:
a. Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
b. UU  Nomor  9  Tahun  2017  tentang  Penetapan  Perppu  No 1  Tahun  2017  tentang Akses  Informasi  Keuangan  untuk  Kepentingan  Perpajakan  menjadi  Undang- Undang
18 Gad ž o,  Stjepan, &  Irena Klemen č i ć .  (2017).  "Effective  international  information  exchange  as  a  key element of modern tax systems: promises and pitfalls of the OECD’s common reporting standard." Public Sector Economics Vol. 41, No. 2: 207-226.
c. Perpres  No.  13  Tahun  2018  tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenali  Pemilik Manfaat  dari  Korporasi  dalam  rangka  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
d. PMK  Nomor  70/PMK.03/2017  tentang  Petunjuk  Teknis  mengenai  Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
e. PMK  Nomor  73/PMK.03/2017  tentang  Perubahan  atas  PMK  Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
f. PMK  Nomor  19/PMK.03/2018  tentang  Perubahan  Kedua  atas  PMK  Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
g. Peraturan  Dirjen  Pajak  Nomor  PER-04/PJ/2018  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran bagi  Lembaga  Keuangan  dan  Penyampaian  Laporan  yang  berisi  informasi Keuangan secara Otomatis
Tantangan  kedua  ialah  teknologi  informasi  dalam  mendukung  AEoI.  Teknologi informasi yang  dimiliki  oleh suatu  negara harus memenuhi  standar  kerahasiaan  dan pengamanan  ( confidentiality  and  safeguard ).  Dalam  membangun  satu  teknologi informasi  bukanlah  hal  yang  mudah  khususnya  bagi  negara  berkembang  yang  lagi- lagi  terkendala  dengan  keterbatasan  sumberdaya  manusia  dan  finansial.  Direktorat Jenderal  Pajak  telah  menyiapkan  tiga jenis pengelolaan  teknologi  untuk  mendukung AEoI.  Teknologi  itu  terdiri  dari  Join  Domain  yang  berisikan  langkah  untuk menghubungkan semua server pada domain yang sama, Desktop Management yang berkaitan dengan upaya komprehensif dalam mengelola keseluruhan komputer yang terhubung  serta  IT  Audit  Policy  yang  terkait  dengan  kebijakan  audit  dalam pengelolaan teknologi informasi.
Tantangan  ketiga  ialah  langkah  negosiasi  bilateral  dengan  negara  lain  terkait pertukaran informasi keuangan. Perjanjian bilateral membutuhkan waktu dan sumber daya yang dengan harga yang signifikan. Tidak hanya masalah uang, namun ini juga berhubungan dengan waktu dan usaha. Harga non moneter berkaitan dengan inisiasi, perencanaan,  negosiasi,  penarikan  kesimpulan  dan  akhirnya  perolehan  persetujuan dari parlemen.

## 7. Penutup
Pelaksanaan  akses  informasi  keuangan  perbankan  untuk  kepentingan  perpajakan  di Indonesia  dihubungkan  dengan  kebijakan  rahasia  perbankan  pada  dasarnya  rahasia perbankan  bukan  suatu  masalah  yang  dapat  menghentikan  pelaksanaan  tugas perpajakan  karena  elemen  hukum  yang  ada  telah  mendukung  akan  terlaksananya tindakan  tersebut.  Namun  demikian,  berhubung  dengan  aturan  hukum  yang  belum ada  mengenai  mekanisme  pelaksanaan  perpajakan  yang  bersinggungan  dengan kerahasiahan perbankan, maka harus dibentuk aturan dasar pelaksana sehingga dapat menimbulkan  kepastian  hukum.  Konsep automatic  exchange  of  information yang dilakukan oleh negara Indonesia dihubungkan dengan kesiapan atas pelaksanaannya adalah  dengan  mengedepankan  pada  keterbukaan  informasi  yang  didukung  oleh instrumen hukum yang ada maka pelaksanaan automatic exchange of information dapat dilakukan, meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi.

## Referensi
Brotodihardjo, Santoso. (1984). Pengantar Hukum Pajak , Bandung: ERESCO.
Gad ž o,  Stjepan,  &  Klemen č i ć .  Irena  (2017).  "Effective  international  information exchange  as  a  key  element  of  modern  tax  systems:  promises  and pitfalls  of  the OECD’s common reporting standard." Public Sector Economics Vol. 41, No. 2: 207- 226.
Hearson,  M. (2014). Tax-motivated  Illicit  Financial  Flows:  A  Guide  for  Development Paractitioner . Norway: BergenU4.
Ispriyarsom,  Budi.  (2020).  "Automatic  Exchange  Of  Information  (AEOI)  Dan Penghindaran Pajak." Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 49, No. 2: 172-179.
Marzuki, Peter Mahmud. (2009). Penelitian Hukum . Cetakan Kelima. Jakarta: Kencana.
Panayi,  Christiana,  (2016).  Current  Trends  on  Automatic  Exchange  of  Information.
Singapore Management University School of Accountancy Research Paper , (2016-S), 43.
Puspawati,  Mega,  Priyono,  FX  Joko.,  Sa'adah  Nabiatus.  (2018).  Karakter  Multilateral
Competent Authority Agreement On Automatic Exchange Of Financial Account Information & Implikasinya Pasca Program Tax Amnesty Di Indonesia. Diponegoro Law Journal Vol. 7, No. 4: 345-363.
Siahaan,  Hendra.  (2017 ).  Perkembangan  Rahasia  Bank  Demi Kepentingan  Perpajakan  pada Era  Pertukaran  Informasi  Otomatis  (AEOI) ,  Skripsi,  Universitas  Sumatera  Utara, Medan.
Slancheva,  Atanaska  Filipova,  (2017).  Automatic  Exchange  of  Tax  Information: Initiation.  Implementation  and  Guidelines  in  Bulgarian  Context, Business Perspectives Vol. 15, Issue 2: 510.
Supriyadi. (2019). "Automatic Exchange of Information sebagai Sarana Meningkatkan Empat  Pilar  Kepatuhan  Pajak." Jurnal  Reformasi  Administrasi, Vol.  6,  No.  2:  114- 123.
Sutedi, Adrian. (2007). Hukum Perbankan , Jakarta: Sinar Grafika.
Winkleman, Tyler J. (2012). "Automatic information exchange as a multilateral solution to tax havens." Ind. Int'l & Comp. L. Rev. Vol. 22: 193.
Wirawan,  B.  Ilyas,  "Kedaulatan  Pajak",  3  Mei  2016,  https://investor.id/ opinion/kedaulatan-pajak, 15 Maret 2020.