Evaluasi  Pemahaman, Kecukupan SDM dan Teknologi Informasi dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual (PP 71/2010)

## Asmy Febry Tama 1*
1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widyaswara Indonesia, asmy038@gmail.com
*Corresponding Author : asmy038@gmail.com Info Artikel Abstrak Diterima, 05-10-2022 Perubahan  peraturan  basis  pencatatan  akuntansi  dari Cash  basis ke Acrual basic tidak  merubah  target  opini  yang  harus  dicapai  oleh  pemerintah  daerah dan  dengan  masa  transisi  lima  tahun  seharusnya  pemerintah  daerah  telah mempunyai  persiapan  yang  matang  dalam  menghadapi  penerapan  akuntansi berbasis akrual ini. Karena itu penelitian ini bertujuan mengetahui Bagaimana Pemahaman,  Kecukupan  SDM,  dan  Teknologi  Informasi  dalam  Penerapan Akuntansi  Berbasis  Akrual  yang  telah  disiapkan  Pemda  Solok  Selatan. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif, menggunakan  data  primer  dan  sekunder  yang  diperoleh  melalui  quisioner, wawancara dan observasi yang diolah dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian dilakukan terhadap PPK dan stafnya diseluruh SKPD dengan jumlah responden 88 orang. Dari hasil penelitian didapat hasil bahwa 1) PPK dan staf keuangan  di  kabupaten  Solok  Selatan  73,86%  tidak  paham  dengan  akuntansi berbasis  akrual,  2)  SDM  yang  berperan  dalam  penerapan  akuntansi  berbasis akrual  belum  mencukupi  dan  3)  Teknologi  informasi  dalam  penerapan akuntansi akrual sudah cukup memadai.
Direvisi, 25-10-2022 Dipublikasi, 01-11-2022 Kata Kunci:
Basis Akrual, Akuntansi, Pemahaman, SDM, Teknologi Informasi.

## Keywords:
Accrual Basis, Accounting, Understanding, HR, Information Technology

## Abstract
Changes in the rules of accounting recording basis from cash basis to accrual basis  do  not  change  the  opinion  target  that  must  be  achieved  by  local governments and with a five-year transition period, local governments should have  had  thorough  preparation  in  dealing  with  the  application  of  accrual- based  accounting.  Therefore,  this  study  aims  to  determine  how  the understanding, adequacy of human resources, and information technology in the  application  of  accrual-based  accounting  has  been  prepared  by  the  local government  of  South  Solok.  This  research  is  a  qualitative  research  with  a descriptive  approach,  using  primary  and  secondary  data  obtained  through questionnaires,  interviews  and  observations  processed  by  quantitative  and qualitative methods. The study was conducted on PPK and its staff throughout the SKPD with a total of 88 respondents. From the results of the study, it was found that 1) PPK and financial staff in South Solok Regency 73.86% did not understand  accrual-based  accounting,  2)  HR  that  played  a  role  in  the application of accrual-based accounting was not sufficient and 3) Information technology in the application of accrual accounting was sufficient. adequate.

## PENDAHULUAN
Banyaknya  kritikan  atas  pengelolaan  organisasi  sektor  publik  mendorong  terciptanya reformasi manajemen sektor public (Aryanti & Prasojo, 2021). Organisasi sektor publik sering digambarkan  tidak  produktif,  tidak  efisien,  selalu  rugi,  rendah  kualitas,  kurang  inovasi  dan kreativitas  serta  berbagai  kekurangan  lainnya  (Widianti  dkk,  2016).  Pencatatan  dan perhitungan  keuangan  yang  tidak  akurat  akan  membuat  laporan  keuangan  yang  dibuat mempunyai  kualitas  informasi  yang  rendah.  Rendahnya  kualitas  informasi  keuangan
menjadikan hasil audit laporan keuangan mendapat opini yang buruk (Arih dkk, 2017). Hal ini lah yang dialami oleh kabupaten Solok Selatan bahkan hampir seumur keberadaannya. Opini audit disclaimer nyaris tidak pernah lepas dari kabupaten ini, bahkan pada tahun 2011 menjadi satu-satunya pemerintah daerah yang memperoleh opini disclaimer di Sumatera Barat.
Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu  harus diikuti  dengan  peningkatan  kemampuan  pengelolaan  keuangan  pemerintah  (Langelo  dkk, 2015). Untuk itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan  kemajuan  teknologi  informasi  untuk  meningkatkan  kemampuan  mengelola keuangan  daerah,  dan  menyalurkan  informasi  keuangan  daerah  kepada  pelayanan  public (Ranuba  dkk,  2015).  Kewajiban  pemanfaatan  teknologi  informasi  oleh  Pemerintah  dan Pemerintah  Daerah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  56  Tahun  2005  tentang  Sistem Informasi  Keuangan  Daerah  yang  merupakan  pengganti  dari  PP  No.  11  Tahun  2001  tentang Informasi Keuangan Daerah.
Laporan  keuangan  2013  menjadi  tolok  ukur  kemajuan  pengelolaan  keuangan  di kabupaten  Solok  Selatan.  Hasil  audit  BPK  atas  laporan  keuangan  tahun  2013  adalah  WDP dengan  basis  pencatatan  telah  menggunakan Cash  to  Acrual .  Saat  para  pembuat  laporan keuangan  di  Solok  Selatan  baru  mulai  mengerti  dengan  akuntansi  berbasis cash  to  acrual hingga  bisa  memperoleh  opini  Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP),  pemerintah    melalui  PP 71/2010 mengganti basis pencatatan dengan akrual dan mewajibkan pemerintah daerah untuk menerapkannya pada pencatatan setiap traksaksi akuntansi.
Penerapan  PP  71/2010  berarti  bahwa  segala  elemen  dalam  laporan  keuangan pemerintah  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah  mengacu  kepada  peraturan  yang  baru  tujuh elemen  (Laporan  Realisasi  anggaran  (LRA),  Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih  (LP SAL),  neraca,  Laporan  Operasional  (LO),  Laporan  Arus  Kas  (LAK),  Laporan  Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) (Lamonisi, 2016).
Kesiapan  adalah  sebagai  penanda  kognitif  terhadap  perilaku  dari  penolakan  atau dukungan terhadap  upaya perubahan (Kristiawati, 2015). Kesiapan untuk perubahan menurut Holt  et  al  dalam  (Pujanira  &  Taman,  2017)  adalah  sikap  komprehensif  yang  mempengaruhi secara berkelanjutan oleh isi (contoh: apa yang sedang berubah), proses (bagaimana perubahan diimplementasikan), konteks (contoh: keadaaan yang berada pada saat perubahan terjadi), dan individu  (contoh:  karakteristik  dari  mereka  yang  diminta  untuk  berubah)  melibatkan  dan secara  kolektif  merefleksikan  keluasaan  terhadap  individu  atau  sekumpulan  individu  sebagai kenaikan secara kognitif dan secara emosional untuk menerima, menyetujui, dan mengadopsi sebuah rencana khusus yang bermaksud untuk mengubah status quo.
Dilihat  dari  opini  sebelum  SAP  berbasis  akrual  diterapkan  pada  tahun  2015  terkait LKPD 2013 yang diaudit BPK, dimana baru 16 provinsi dan 115 kab/kota yang mendapatkan opini  WTP  (IHPS  II  Tahun  2013).  Mengingat  dengan  basis Cash dan CTA Solok  Selatan selalu  mendapat  opini disclaimer dari  BPK  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD)  sampai  tahun  2012  dan  hanya  meningkat  menjadi  Wajar  Dengan  Pengecualian (WDP)  pada  tahun  2013,  sementara  tahun  2015  basis  akrual  sudah  wajib  diterapkan  dengan target  opini  BPK  tetap  WTP,  maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti  bagaimana  Pemahaman, Kecukupan SDM, dan Teknologi Informasi dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual yang telah disiapkan Pemda Solok Selatan.

## TINJAUAN PUSTAKA Teori Perilaku
Salah  satu  dari  teori  tersebut  adalah Teori  ABC  (Sulzer,  Azaroff,  Mayer:  1977) . Menurut  teori  ini  perilaku  manusia  merupakan  sutu  proses  sekaligus  hasil  interaksi  antara Antecedent  Behavior  Consequences. Sedangkan  menurut  Teori  Kurt  Lewin  (1970)  Perilaku manusia  adalah  suatu  keadaan  seimbang  antara driving  forces (kekuatan-kekuatan pendorong)    dan restrining  forces (kekuatan-kekuatan  penahan).  Perilaku  dapat  berubah apabila terjadi ketidakseimbangan antara kedua kekuatan tersebut.

## Teori Change Management
Change  Management (CM) atau  yang  kemudian  sering  disebut  sebagai  manajemen perubahan merupakan pendekatan baru yang dikembangkan dan populer dalam menyelesaikan permasalahan  pada  setiap  tatanan.  Perubahan  bisa  bermakna  melakukan  hal-hal  dengan  cara baru,  mengikuti  jalur  baru,  mengadopsi  teknologi  baru,  memasang  dan  menggunakan  sistem baru,  mengikuti  prosedur-prosedur  manajemen  baru,  menggabungkan,  melakukan reorganisasi,  atau  terjadinya  peristiwa  yang  bersifat  mengganggu (disruptive) yang  sangat signifikan (Davidson, 2005- Terjemahan).
Secara  definisi, Change  Management adalah  sebuah  proses  terstruktur  dan  sistematis untuk  membantu  transisi  individu,  tim  kerja,  ataupun  organisasi  dari  sebuah  kondisi  ke  arah tujuan  yang  diinginkan.  Komponen  yang  harus  ada  di  dalam Change  Management adalah  : Motivating  Change , Creating  a  Vision , Developing  Political  Support , Managing  the Transition , Sustaining  Momentum. Berdasarkan  uraian  diatas  maka Change  Management cocok  digunakan  dalam  penataan  kembali  tata  kelola  sistem  akuntansi  pemerintahan,  karena perlu  adanya  perubahan  dasar  pencatatan,  pengelolaan  kekayaan,  cara  pandang  manajemen serta perangkat teknologi dalam menghadirkan kondisi yang lebih baik.

## Teori Agensi
Berdasarkan teori agensi yang mengadopsi pendapat  Jensen  (1976), Hendriksen (2002) dan  Scott  (2009)  dapat  digambarkan  bahwa  hubungan  rakyat  dengan  pemerintah  dapat dikatakan  sebagai  hubungan  keagenan,  yaitu  hubungan  yang  timbul  karena  adanya  kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (sebagai prinsipal) yang menggunakan pemerintah (sebagai agen) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat.
Melalui  laporan  keuangan  yang  merupakan  tanggungjawab  pemerintah,  rakyat  melalui legislatif  dapat  mengukur,  menilai  sekaligus  mengawasi  kinerja  pemerintah,  sejauhmana pemerintah telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Hermaningsih, 2009).

## Teori New Public Management (NPM)
Lynn  dalam  Ibrahim  (2013)  menjelaskan  bahwa New  Public  Management (NPM) merupakan sebuah paradigma baru dalam manajemen publik yang menekankan pada insentif, persaingan  dan  kinerja.  Menurut  Hood  dalam  Ibrahim  (2013)  konsep  NPM  memilki  tujuh komponen utama yaitu: Manajemen Profesional di sektor publik , Adanya standar kinerja dan ukuran  kinerja,  Penekanan  yang  lebih  besar  terhadap  pengendalian  output  dan  outcome, Pemecahan  unit-unit  kerja  di  sektor  public,  Menciptakan  persaingan  di  sektor  public, Pengadopsian  gaya  manajemen  di  sektor  bisnis  ke  dalam  sektor  public,  dan  Penekanan  pada
disiplin dan penghematan lebih besar dalam menggunakan sumber daya.
Menurut  Bunea  dalam  Damayanti  (2013)  menggambarkan  hubungan New  Public Management dengan  reformasi  akuntansi  di  sektor  publik  sebagai  berikut:  “ New  Public Management is focused on efficiency, as governments around the world are being asked to do more with less and to be fully accountable to the community for resources entrusted to them. Accounting  plays  a  crucial  role  in  New  Public  Management  developments  as  the  means  by which measurements are made, achievements are documented, and negotiations take place ” Oleh  karena  itu  akuntansi  khususnya  akuntansi  akrual  merupakan  konsep  yang  ada akibat  munculnya  NPM  hal  ini  diperkuat  oleh  Watkins  dalam  (Sugijanto,  2002)  yang menjelaskan bahwa “Accounting is seen within this domain as an integral component of what is now termed New Public Management”. Lebih lanjut Coonnely and Hyndmen menjelaskan “The move from cash to accruals accounting by many governments is viewed as an aspect of an  ongoing  New  Public  Management  agenda  designed  to  achieve  a  more  business-  like  and performance-focused public sector”.

## Akuntansi Berbasis Akrual
Basis akuntansi akrual, seperti yang telah disimpulkan oleh KSAP (2006), adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam  laporan  keuangan  pada  saat  terjadinya  transaksi  tersebut,  tanpa  memperhatikan  waktu kas  atau setara kas  diterima atau dibayarkan. Selanjutnya, dalam  makalah yang sama, KSAP menyatakan  bahwa  dalam  akuntansi  berbasis  akrual,  waktu  pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.
Menurut  Bastian  (2010),  dasar  akrual  merupakan  basis  pelaporan  keuangan  sektor publik dimana pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) serta dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan  dalam  laporan  keuangan  periode  bersangkutan.  Sehingga  bisa  dikatakan  bahwa dasar  akrual  telah  menjadi  aturan  yang  harus  dilaksanakan.  Hal  ini  dilakukan  dengan mengaplikasikannya dalam proses organisasi publik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
Dengan dikeluarkannya PP No 71 tahun 2010 maka pemerintah diharapkan juga dapat menjalankan  standar  pencatanan  akuntansi  dengan  basis  akrual  yang  disebut  SAP  berbasis Akrual. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas  dalam  pelaporan  finansial  berbasis  akrual,  serta  mengakui  pendapatan,  belanja,  dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD (PP No. 71/2010).

## Kerangka Peemikiran
Sebelum  basis  akrual,  pencatatan  keuangan  di  Pemda  Solok  Selatan  masih menggunakan basis Cash to Acrual , dimana dengan aturan lama itu Kabupaten ini hanya bisa meraih  opini  WDP  untuk  laporan  keuangannya,  setelah  sebelumnya  tidak  pernah  lepas  dari opini disclaimer. Saat  para  pengelola  keuangan  ini  baru  mulai  mahir  dengan  aturan CTA pmerintah mewajibkan pemerintah daerah untuk menerapkan basis akrual penuh.
Penerapan  aturan  baru  semestinya  diiringi  dengan  persiapan  yang  matang  dari penerima atau pelaksana aturan tersebut. Demikian pula dengan penerapan akuntansi berbasis
akrual  pada  pemerintahan  daerah,  khususnya  pemerintah  daerah  Solok  Selatan.  Sosialisasi akan  adanya  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  ini  telah  mulai  dilakukan  oleh  pemerintah pusat  sejak  tahun  2010.  Lima  tahun  seharusnya  merupakan  waktu  yang  cukup  panjang  bagi pemerintah daerah untuk dapat mempersiapkan diri menyambut penerapan aturan baru ditahun 2015, baik persiapan SDM maupun fasilitas perangkat kerjanya.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  penelitian  ini  berusaha  menjelaskan  bagaimana penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  Solok  Selatan, khususnya  mengenai  pemahaman  pengelola  keuangan  terhadap  akuntansi  berbasis  akrual, kecukupan  SDM  yang  mengelola  keuangan  serta  teknologi  informasi  yang  digunakan  dalam penerapan basis akrual tersebut.

## METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif berguna  untuk  dasar  pengambilan  keputusan  maupun  untuk  mengenali  distribusi  maupun perilaku  data  yang  kita  miliki . Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  yang dikumpulkan  dari  sumber-sumber  asli  dan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  dokumen- dokumen  atau  publikasi  dari  instansi.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah quisioner,  wawancara,  dan  observasi.  Teknik  analisis  data  meliputi  tiga  tahap  yaitu  reduksi data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan/verifikasi.  Untuk  jenis  responden  dilihat berdasarkan jenis kelamin, jabatan, dan umur. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

## Tabel 1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 1 Laki-laki 31 35.23 2 Perempuan 57 64.77 Jumlah 88 100 Responden Berdasarkan Jabatan No Jabatan Jumlah Persentase (%) 1 Kasubbag  (PPK) 34 38,64 2 Staf 54 61,36 Jumlah 88 100 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur No Umur Jumlah Persentase (%) 1 25 - 34 tahun 44 50.00
2 35 - 44 tahun 33 37.50 3 45 - 54 tahun 9 10.23 4  55 tahun 2 2.27 Jumlah 88 100

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten  Solok  Selatan  adalah  sebuah  kabupaten  di  Provinsi  Sumatera  Barat, Indonesia,  yang  diresmikan  pada  7  Januari  2004  bersama  24  kabupaten  baru  lainnya  di Indonesia  dan  tiga  di  antaranya  terdapat  di  Sumatera  Barat,  yakni  Kabupaten  Solok  Selatan, Dharmasraya,  dan  Pasaman  Barat.  Pusat  pemerintahan  kabupaten  ini  terletak  di  Padang  Aro dengan Demografi daerah seperti peta berikut:

## Gambar 1. Wilayah Kabupaten Solok Selatan

## Pemahaman Terhadap Penerapan Akuntansi Berbasis Akural
Menurut (Alimbudiono, dkk. 2004) dasar akrual merupakan basis pelaporan keuangan sektor publik dimana pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) serta dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan periode bersangkutan. Sehingga bisa dikatakan bahwa dasar  akrual  telah  menjadi  aturan  yang  harus  dilaksanakan,  hal  ini  sesuai  dengan  PP  No  71 tahun 2010 dimana dasar pencatatan dengan basis akrual telah wajib dilaksanakan pemerintah daerah sejak 1 Januari 2015.
Karena  telah  wajib  dilaksanakan  maka  seyogyanya  para  aparatur  pemerintah  yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah telah memahami bagaimana penerapan akuntansi berbasis akrual ini, sehingga dapat membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAP demi terwujudnya  opini  audit  wajar  tanpa  pengecualian.  Pemahaman  pengelola  keuangan  di kabupaten Solok Selatan atas penerapan akuntansi berbasis akrual dapat dilihat dari beberapa table hasil pengisian yang dilakukan oleh responden seperti berikut ini:
Tabel 2. Tingkat Pemahaman Berdasarkan Perolehan Skor Quisioner No Skor Kategori Pemahaman Jumlah Responden (Orang) % 1 86 – 100 Sangat Paham 0 0 2 71 – 85 Paham 7 7,95 3 56 – 70 Cukup Paham 9 10,23
4 41 – 55 Kurang paham 7 7,95 5  40 Tidak Paham 65 73,86 Jumlah 88 100
Berdasarkan  skor  quisioner,  pengelola  keuangan  di  kabupaten  ini  didominasi  oleh mereka  yang  tidak  memahami  akuntansi  berbasis  akrual.  Hal  ini  dikarenakan  oleh  banyak faktor,  diantaranya  pengelola  keuangan  sebagian  besar  tidak  berlatar  belakang  akuntansi, bahkan  dari  33  orang  PPK  hanya  6  orang  yang  berlatar  belakang  akuntansi  dan  kebanyakan juga tidak pernah mengikuti pelatihan akuntansi berbasis akrual.

## Tabel 3. Tingkat Pemahaman Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pengelola Keuangan
No Tingkat Pendidikan Tingkat Pemahaman Total Tidak Paham Kurang Paham Cukup Paham s/d Sangat Paham 1 SMA 8 0 1 9 2 D-3 Akuntansi 0 0 4 4 3 D-3 Non Akuntansi 13 1 0 14 4 S-1 Akuntansi 4 1 8 13 5 S-1 Non Akuntansi 37 5 2 44 6 S-2 3 0 1 4 Total 65 7 16 88 % 73,86 7,95 18,18 100
Melihat  tabel  diatas  jumlah  pengelola  keuangan  yang  masih  tidak  paham  dengan akuntansi berbasis akrual masih sangat banyak, terutama bagi pengelola keuangan yang bukan dari  akuntansi.  Kondisi  ini  cukup  mengkhawatirkan,  mengingat  dengan  pencatatan menggunakan  kas  basis  saja  laporan  keuangan  daerah  sering  terlambat  penyelesaiannya.  Hal ini  senada  dengan  pernyataan  responden  saat  wawancara  bahwa  ”dalam  membuat  laporan keuangan kami sering kesulitan, kami hanya berusaha menyesuaikan dengan buku kas umum dan fungsional, mengikuti apa yang dikatakan DPPKAD tanpa mengikuti prosedur yang benar untuk terciptanya suatu laporan keuangan, karena kami bukan dari akuntansi dan tidak pernah mengikuti  pelatihan  terutama  yang  baru  sekarang  berbasis  akrual.  Jadi  kami  tidak  tahu bagaimana  itu  jurnal  ataupun  buku  besar,  tetapi  katanya  aplikasi  SIMDA  sudah  meng cover basis akrual jadi kami tidak terlalu khawatir”
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  berdasarkan  tingkat  pendidikan  tingkat pemahaman pengelola keuangan terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual  di Kabupaten Solok Selatan sebagain besar berada pada tingkat tidak paham. Sementara tingkat pemahaman SDM jika dilihat dari tingkat pendidikan dari PPK-SKPD dan staf PPK tergambar dalam Tabel dibawah ini.
Tabel 4. Tingkat Pemahaman Berdasarkan Tingkat Pendidikan PPK
No Tingkat Pendidikan Tingkat Pemahaman Total Tidak Paham Kurang Paham Cukup Paham s/d Sangat Paham 1 SMA 1 0 0 1 2 D-3 Akuntansi 0 0 0 0 3 D-3 Non Akuntansi 3 0 0 3 4 S-1 Akuntansi 0 1 5 6
5 S-1 Non Akuntansi 17 2 2 21 6 S-2 2 0 1 3 Total 23 3 8 34 % 67,65 8,82 23,53 100
PPK  yang berlatar belakang  D3  semuanya Non-akuntansi dan semuanya tidak paham dengan  akuntansi  berbasis  akrual.  Sisanya  1  orang  tidak  paham  dengan  akuntansi  berbasis akrual dengan latar belakang SMA dan yang berlatarbelakang S2 sebanyak 3 orang, dimana 1 diantaranya  berada  pada  tingkat  pemahaman  paham,  hal  ini  karena  S1  nya  berasal  dari akuntansi dan pernah mengikuti pelatihan akuntansi akrual walaupun hanya satu kali.

## Tabel 5. Tingkat Pemahaman Berdasarkan Tingkat Pendidikan Staf PPK
No Tingkat Pendidikan Tingkat Pemahaman Total Tidak Paham Kurang Paham Cukup Paham s/d Sangat Paham 1 SMA 7 0 1 8 2 D-3 Akuntansi 0 0 4 4 3 D-3 Non Akuntansi 10 1 0 11 4 S-1 Akuntansi 4 0 3 7 5 S-1 Non Akuntansi 20 3 0 23 6 S-2 1 0 0 1 Total 42 4 8 54 % 77,78 7,41 14,81 100
Dipahami bahwa sebagian besar mereka yang mengelola keuangan di kabupaten Solok Selatan  tidak  paham  dengan  akuntansi  berbasis  akrual.  Bahkan    tidak  ada  responden  yang berada  pada  tingkat  pemahaman  sangat  paham.  Artinya  baik  PPK  maupun  stafnya  tidak  ada yang  benar-benar  paham  dengan  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  termasuk  mereka  yang berlatar  belakang  pendidikan  akuntansi. Tingkat  pemahaman  terhadap  akuntansi  akrual  juga dapat dilihat dari pelatihan yang pernah diikuti serta masa kerja yang telah dijalani. Untuk itu dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 6. Tingkat Pemahaman Berdasarkan Pelatihan Berbasis Akrual yang Diikuti
No Jumlah Pelatihan (Kali) Tingkat Pemahaman (Orang) Total (Orang) Tidak Paham Kurang Paham Cukup Paham s/d Sangat Paham 1 0 54 3 4 61 2 1 11 4 8 23 3 2 0 0 2 2 4 3 0 0 2 2 Total 65 7 16 88 % 73,86 7,95 18,18 100
Banyaknya pengelola keuangan yang tidak pernah mengikuti akuntansi berbasis akrual ini  disebabkan  oleh  berbagai  hal  seperti  kurangnya  pelatihan  yang  diberikan  di  lingkungan tempat kerja, sementara untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pihak ketiga anggaran bimtek di SKPD tidak mencukupi, bahkan ada SKPD yang tidak mempunyai anggaran bimtek. Banyak PPK yang baru menjabat dan banyak staf yang baru bergabung di subbag keuangan, juga menjadikan pengetahuan mereka minim tentang akuntansi berbasis akrual.
Tabel 7. Tingkat Pemahaman Berdasarkan Masa Kerja di Bagian Keuangan No Masa Kerja (Tahun) Tingkat Pemahaman (Orang) Total Tidak Paham Kurang Paham Cukup Paham s/d Sangat Paham 1 0 - 3 23 2 3 28 2 4 - 6 26 2 6 34 3 7 - 9 10 2 4 16 4 10 – 12 6 1 3 10 Total 65 7 16 88 % 73,86 7,95 18,18 100
Dapat  dilihat  dari  pelatihan  yang  pernah  diikuti  dan  lamanya  masa  kerja  dapat disimpulkan pengelola keuangan di kabupaten Solok Selatan masih sangat banyak yang belum paham dengan akuntansi berbasis akrual. Terlihat dari 70% pengelola keuangan tidak paham dengan penerapan akuntansi berbasis akrual.

## Kecukupan SDM dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual
Dilihat  dari  usia,  87,5%  pengelola  keuangan  berada  pada  usia  25  –  44  tahun,  usia tersebut merupakan usia yang sangat produktif untuk bekerja. Karena kebanyakan dari mereka bukan  berlatar  belakang  akuntansi  maka  diperlukan  pelatihan  yang  lebih  banyak  guna peningkatan pengetahuan tentang akuntansi terutama akuntansi berbasis akrual.  Berdasarkan quisioner yang disebarkan 61 orang dari 88 orang responden mengaku tidak pernah mengikuti pelatihan akuntansi akrual. Pemerintah daerah jarang sekali melaksanakan pelatihan dan untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pihak ketiga dana bimbingan teknis (bimtek) di SKPD sering tidak mencukupi. Jadi dilihat dari segi usia maka pengelola keuangan di Solok Selatan mempunyai  usia  yang  mencukupi  untuk  bisa  bekerja  dengan  baik  dan  mengelola  keuangan daerah dengan bijak tentu saja harus ditunjang dengan kemampuan yang memadai.

## Teknologi Informasi dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual
Teknologi informasi kabupaten Solok Selatan cukup siap dalam menerapkan akuntansi berbasis  akrual  yang  dapat  terlihat  dari  adanya  aplikasi  yang  dapat  digunakan  dalam mempermudah penerapan akuntansi berbasis akrual, tersedianya ruang entri dengan komputer yang siap pakai, adanya server aplikasi yang jangkauannya sampai ke SKPD, jaringan internet dihampir setiap SKPD dan tersedianya perangkat komputer dengan kapastitas yang baik untuk para pengelola keuangan SKPD.

## Kendala-kendala Dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual
Penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  mestinya juga didukung  oleh  SDM  yang handal,  namun  di  Solok Selatan kondisi  itu  belum  terpenuhi. Meskipun  sebagian  besar  PPK  dan  staf  keuangan  di  Solok  Selatan  adalah  sarjana,  namun hanya  sebagian  kecil  yang  berasal  dari  sarjana  akuntansi,  itulah  sebabnya  banyak  PPK    dan staf keuangan yang tidak faham dengan akuntansi berbasis akrual, juga tidak mengerti dengan mekanisme penyusunan laporan keuangan.
Kurangnya pelatihan keuangan juga menjadi kendala. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana  bimtek  di  SKPD.  Sejak  tahun  2012  dana  bimtek  yang  disetujui  jauh  lebih  kecil  dari
tahun-tahun  sebelumnya.  Akibatnya  banyak  pelatihan  yang  tidak  bisa  diikuti,  apalagi pelatihan-pelatihan  yang  diselenggarakan  oleh  pihak  ketiga  yang  pembayaran  kontribusinya cukup menguras anggaran yang ada
Hambatan  lainnya  adalah  Seringnya  Pergantian  Pegawai  di  Bagian  Keuangan dengan berbagai  alasan,  mutasi  dan  rotasi  pegawai  di  keuangan  terlalu  sering  dan  cepat  dilakukan. Sehingga  saat  pegawai  baru  mulai  mengerti  dan  mahir  mahir  dengan  aturan  baru,  dia  harus pindah  dan  pergi  membawa  ilmunya.  Saat  pegawai  baru  masuk  lagi  di  keuangan,  ternyata minim  pengetahuan  keuangan  sehingga  harus  diklat/bimtek  lagi.  Hal  seperti  ini  membuat banyak dana bimtek menjadi mubazir.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Dari  uraian  yang  telah  disampaikan  diatas  maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan berikut mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual di kabupaten Solok Selatan :
1. PPK dan staf keuangan di kabupaten Solok Selatan 73,86% tidak paham dengan akuntansi berbasis akrual, hal ini dikarenakan oleh berbagai faktor seperti latar belakang pendidikan yang non-akuntansi, tidak pernah mengikuti pelatihan dan masa kerja yang masih baru.
2. SDM  yang  berperan  dalam  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  belum  mencukupi terutama  jumlah  PPK  yang  mempunyai  latar  belakang  akuntansi,  sehingga  banyak  PPK yang  tidak  mengerti  dan  melimpahkan  beban  kerjanya  kepada    staf,  ini  membuat  beban kerja staf bertambah berat.
3. Dari  segi  teknologi  informasi  penerapan  akuntansi  akrual  cukup  memadai,  yang  dapat dilihat dari kelancaran jalannya aplikasi SIMDA, server yang bisa menjangkau sampai ke SKPD-SKPD hingga lengkapnya  perangkat  komputer yang dapat  dipakai oleh pengelola keuangan.  Sehingga  laporan  keuangan  semester  I  dapat  disusun  lebih  cepat  meskipun dengan  pemahaman  akrual  yang  masih  sangat  minim  dan  masih  harus  disandingkan dengan laporan yang dibuat secara manual.

## Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut:
1. Perlunya penambahan SDM terutama yang berlatar belakang akuntansi. Untuk SDM yang ada  saat  ini  dibutuhkan  pelatihan  yang  banyak  mengenai  akuntansi  berbasis  akrual, mengingat pengelola keuangan yang ada sekarang didominasi oleh tenaga non-akuntansi namun masih dalam usia sangat produktif
2. Diperlukan  penambahan  anggaran  kegiatan  bimbingan  teknis,  agar  pengelola  keuangan bisa mengupdate pengetahuannya mengenai aturan-aturan terbaru.
3. Diharapkan pengontrolan yang baik  atas  penggunan  SIMDA baik  dari  segi input,  output maupun hardware dan software nya,  agar  bisa  digunakan  untuk  jangka  panjang.  Dan sebaiknya  ada  back  up  data  agar  jika  terjadi  sesuatu  yang  tidak  diinginkan  pemerintah daerah tidak kehilangan data.
4. Mutasi  atau  rotasi  pegawai  pengelola  keuangan  hendaknya  jangan  terlalu  cepat  atau sering, hal seperti ini membuat biaya bimtek yang telah dikeluarkan terbuang sia-sia.

## DAFTAR PUSTAKA
Alimbudiono, dkk. 2004. Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik . Vol. 05 No. 02. Hal. 18-30
Aryanti,  D  &  Prasojo,  E  (2021).  Manajemen  Pengetahuan  Pada  Sektor  Publik:  Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis 2010-2021. Jurnal Academia Praja . Vol 4 No 2. Arih, T, N & Rahayu, S, & Nurbaiti, A.   (2017).  Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi  Standar  Akuntansi  “Pemerintah”  berbasis  akrual  pada  pemerintah  kota Bandung. Jurnal Manajemen Indonesia . Vol 17-No.1.
Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar . Jakarta: Erlangga. Damayanti, RA. 2013. Akuntansi Akrual dan Penerapannya di Sektor Publik: Sebuah Agenda Pembaruan . Universitas Hasanuddin. Davidson, Jeff. 2005. Change Management – Terjemahan . Prenada Jakarta.
Hendriksen, E. S.. (2002). Accounting Theory . Edisi 6. Richard D. Irwin Inc., Singapore Hermaningsih.  (2009) .  Pengaruh  Partisipasi  dalam  Penganggaran  dan  Peran  Manajerial Pengelola  Keuangan  Daerah  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah. Program  Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro
Ibrahim,  P.  (2013). Akuntansi  Akrual  dan  Penerapannya  di  Sektor  Publik:  Telaah  Pustaka. Skripsi. Universitas Hasanuddin Jensen. and Meckling, 1976. “The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structur,”( Journal of Financial and Economics, 3)
Kristiawati,  E.  (2015).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  penerapan  akuntansi berbasis  akrual  pada  pemerintah  daerah  Kalimantan  barat. AKUNTABILITAS .  Vol  VIII No 3.
Langelo,  F,  &  Saerang,  D,P,E  &  Alexander,  S,  W.  (2015).  Analisis  Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintah  Berbasis  Akrual  dalam  Penyajian  Laporan  Keuangan  pada Pemerintah Kota Bitung. Jurnal EMBA . Vol 3 No 1.
Lamonisi, S. (2016). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Ambon . Jurnal EMBA . Vol 4 No. 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Pujanira & Taman, (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi  Pemerintah,  dan  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. Jurnal Nominal . Vol VI No 2.
Ranuba,  E,  D,  S,  &  Pangemanan,  S,  &  Pinatik,  S.  (2015).  Analisis  Kesiapan  Penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintah  Berbasis  Akrual  Berdasarkan  PP  No.  71  Tahun  2010 pada DPKPA Minahasa Selatan. Jurnal EMBA. Vol 3 No 1.
Scott, W. R. 2009. Financial Accounting Theory . 5thEdition. Toronto: Prentice-Hall Sugijanto.  2002. Peranan  sistem  akuntansi  Pemerintah  Pusat  dalam  Meningkatkan Akuntabilitas  Keuangan  dan  Implikasi  UU  No.  22/25  Tahun  1999 .  Lintasan  Ekonomi. Volume XIX Nomor 1. Hal. 50-66.
Widianti,  H,  &  Hadiyati,  S,  N,  &  Sulistyowati,  D.  (2016). Analisis  Faktor-faktor Mempengaruhi Implementasi Akuntansi Akrual pada Sektor Pemerintah . SENIT 2016.