ANALISIS YURIDIS FAKTOR KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
Oleh: Yiyin Umi Elfridawati Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan Mayjen Haryono No. 139 Malang

## Abstrak
Penggunaan  Ketentuan  Pasal  6  UU  RI  No.  23  Tahun  2004  Sebagai  Dasar  Pertimbangan Hakim  Pengadilan  Agama  Untuk  Mengabulkan  Cerai  Gugat.  Dalil  terjadinya  kekerasan dalam  rumah  tangga  yang  sebagaimana  diatur  Pasal  6  UU  RI  No.  23  tahun  2004  dapat diterima  oleh  majelis  hakim  dalam  memutus  perkara  gugat  cerai.  Yang  mana  dalil  tersebut dapat  memperkuat  dalil  alasan  perceraian  yang  sebagaimana  diatur  Pasal  19  huruf  (d) dan/atau  Pasal  19  huruf  (f)  PP  RI  No.  9  tahun  1975.  Namun  demikian  dalam  praktik  jika pada  dalil  gugatan  diuraikan  tentang  adanya  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang sebagaimana  dirumuskan  pada  Pasal  6  UU  RI  No.  23  Tahun  2004  tersebut  majelis  hakim tidak mengaitkannya dengan dalil alasan perceraian yang sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (d) PP RI No. 9 Tahun 1975.
Kata kunci: kekerasan, hokum, suami, istri

## Abstract
Use  of  the  provisions  of  Article  6  of  the  Law  No.  23  of  2004  As  A  Basis  Of  Judgment  Of Religious Court Judges To Grant Divorce. The arguments for domestic violence as stipulated in  Article  6  of  the  Law  No.  23  of  2004  was  accepted  by  a  jury  in  a  divorce  suit.  Which  of these proposals may strengthen the arguments for divorce as set out in Article 19 letter (d) and  /  or  Article  19  letter  (f)  of  PP  RI  No.  9  of  1975.  However,  it  is  practicable  that  in  the prosecution's case it is stated that domestic violence is as stated in Article 6 of the Law No. 23 In 2004 the jury did not associate it with the grounds of divorce as set out in Article 19 letter (d) of PP No. 9, 1975.
Keywords: violence, hockey, husband, wife

## PENDAHULUAN
Banyak  kasus  perceraian  yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama    Banyuwangi  yang disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga,baik kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa  sakit,jatuh  sakit  atau  luka  berat,  maupun  kekerasan  psikis  yang  mengakibatkan ketakutan,  hilangnya  rasa  percaya  diri,  hilangnya  kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak berdaya  atau  penderitaan  psikis  berat  pada  seseorang.  Bahkan  ada  juga  kekerasan seksual
yakni pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu
Adapun  perkawinan  bagi  manusia  merupakan  cara  yang  dipilih  oleh  Tuhan sebagai jalan bagi manusia tersebut dalam melestarikan keturunan dan kehidupanya,setelah masing  masing  pasangan  siap  melakukan  peranannya  yang  positif  dalam  mewujudkan perkawinan tersebut
Tuhan  tidak  mau  menjadikan  manusia  seperti  makhluk  lain,yang  hidup  bebas mengikuti naluri dan nafsunya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki tanpa  adanya  aturan.  Oleh  karena  itu,untuk  menjaga  kehormatan  dan  kemulian manusia,Allah  wujudkan  hukum  yang  sesuai  dengan  martabatnya,sehingga  hubungan antara  laki  laki  dan  perempuan  diatur  secara  terhormat  dan  berdasarkan  saling  rela  dan menyintai diantara keduanya.
Perkawinan  merupakan  peristiwa  yang  sakral  bagi  manusia  yang  menjalaninya, tujuan  perkawinan  diantaranya  untuk  membentuk  sebuah  keluarga  yang  harmonis  yang dapat  membentuk  suasana  bahagia  menuju  terwujudnya  ketenangan,  kenyamanan  bagi suami  istri  serta  anggota  keluarga.  Islam  dengan  segala  kesempurnaannya  memandang perkawinan  adalah  suatu  peristiwa  penting  dalam  kehidupan  manusia,  karena  Islam memandang  perkawinan  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia,  juga  merupakan  ikatan  tali suci  atau  merupakan  perjanjian  suci  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Di  samping  itu perkawinan  adalah  merupakan  sarana  yang  terbaik  untuk  mewujudkan  rasa  kasih  sayang sesama  manusia  yang  dari  padanya  dapat  diharapkan  untuk  melestarikan  proses  historis keberadaan  manusia  dalam  kehidupan  di  dunia  ini  yang  pada  akhirnya  akan  melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai dari kehidupan dalam masyarakat 1 . Perkawinan  untuk membentuk  keluarga  yang  bahagia  tak  lepas  dari  kondisi  lingkungan  dan  budaya  dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami istri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang    akhirnya  dapat  menjadi  perselisihan  dan  keretakan  dalam  tubuh  keluarga  yang berujung pada perceraian.
Perceraian  pada  hakekatnya  adalah  suatu  proses  di  mana  hubungan  suami  istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Ketidakharmonisan ini biasanya berupa  perbedaan-perbedaan  pendapat  yang  lumrah  terjadi  dalam  rumah  tangga,  sehingga terjadi  percekcokan  secara  terus  menerus,  yang  berujung  pada  perceraian.  Mengenai definisi  perceraian  undang-undang  perkawinan  tidak  mengatur  secara  tegas,  melainkan hanya  menentukan  bahwa  perceraian  hanyalah  satu  sebab  dari  putusnya  perkawinan,  di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.
Dalam  memeriksa  dan  mengadili  gugatan  perceraian  yang  diajukan  oleh  para pihak  yang  beragama  Islam,  Pengadilan  Agama  melakukannya  berdasarkan  pada  UU  RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU RI  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  telah diberlakukan  berdasarkan  pada  INPRES  RI  No.  1  Tahun  1991 jo. Keputusan  Menteri
1 Djamal Latief, H.M. , Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia, Jakarta : Ghalia
Agama  RI  No.  154  Tahun  1991  telah  merumuskan  persyaratan  yang  ketat  dan  tegas  baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, Hal ini di jelaskan dengan ketentuan Pasal 39 UU RI No. 1 Tahun 1974 yaitu:
1. Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  setelah  pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. 2

## METODE PENELITIAN
Dalam  riset  ini,  jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiric,  yang  Menurut  Ronny Hanitijo  Soemitro,  yuridis  sosiologis  artinya  adalah    mengidentifikasikan  dan mengkonsepsikan  hukum  sebagai  institusi  sosial  yang  riil  dan  fungsional  dalam  sistem kehidupan  yang  mempola, 3 dengan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  studi kasus,  teknik  pengambilan  bahan  yang  digunakan  adalah  teknik  wawancara,  dokumentasi, dan  pengamatan,  sumberdatanya  dari  informan  di  lapangan  dan  bahan  hukumnya menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Sedangkan  analisisnya  menggunakan deskriptif kualitatif

## PEMBAHASAN
Dalam  Pasal  115  Kompilasi  Hukum  Islam  telah  pula  dirumuskan    bahwa  :  Perceraian hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  setelah  Pengadilan  Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak Jadi dari ketentuan di atas jelaslah bahwa undang-undang perkawinan pada prinsipnya telah mengatur secara ketat mengenai  perceraian,  di  mana  perceraian  hanya  dapat  dilaksanakan  di  hadapan  sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Putusnya perkawinan  itu  dapat  terjadi  karena  talak  atau  berdasarkan  gugatan  perceraian  maka  dari berbagi peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan diajukan oleh pihak  suami.  Cerai  talak  adalah  istilah  yang  khusus  digunakan  di  lingkungan  Peradilan Agama untuk membedakan para pihak  yang mengajukan cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah istri. Hal  ini  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  114  Kompilasi  Hukum  Islam  bahwa  : Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian. Perkawinan kadangkala tidak sesuai dengan tujuan semula, ketidak  mengertian  dan  kesalahpahaman  masing-masing  pihak  tentang  peran,  hak  dan kewajibannya  membuat  perkawinan  tidak  harmonis  lagi.  Hal  ini  dapat  memicu pertengkaran  yang  terus  menerus,  akhirnya  salah  satu  pihak  melakukan  tindakan kekerasaan,  melukai  fisik  atau  psikis.  Korban  kekerasan  dalam.  rumah  tangga  umumnya adalah  perempuan  atau  istri  yang notabene mempunyai  fisik  yang  lemah  dibandingkan dengan  suaminya.  Tetapi  banyak  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  tidak
2 Faktor-faktor Penyebab Perceraian Dalam Kurun Waktu 2005 Sampai Dengan 2010, www.badilag.net (diolah), diakses tanggal  21 Desember 2011
3 Ronny Hanitijo Soemitro, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta, 1994).
melaporkan nasibnya kepada  yang berwenang, salah satu sebabnya adalah ketergantungan korban terhadap pelaku baik secara ekonomi maupun social.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat  disebabkan  oleh  faktor  tidak  siapnya  pasangan dalam  menempuh  kehidupan  berumah  tangga  yang  kemudian  disalurkan  ke  dalam kehidupan  rumah  tangga,  dan  seringkali  yang  menjadi  korban  adalah  dari  pihak  istri. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga  adalah  Setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat timbulnya  kesengsaraan,  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual  psikologis,  dan/atau penelantaran  rumah  tangga,  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan, atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam  lingkup  rumah  tangga Sehingga dengan alasan telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu maka pihak istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama untuk memutuskan ikatan tali perkawinan tersebut. Pengajuan gugatan cerai dari istri dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga ini telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (d) PP RI No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Dalam penulisan tesis ini penulis membatasi kajian  hanya.  mengenai  perceraian  yang  terjadi  dengan  alasan  karena  “salah  satu  pihak melakukan  kekerasan”  dan  bagaimana  relevansi  dengan  rumusan  Pasal  6  UU  RI  No.  23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  Pada Pasal 6 UU RI No.  23  Tahun  2004  telah  dirumuskan  bahwa  :  Kekerasan  fisik  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  5  huruf  a  adalah  perbuatan  yang  mengakibatkan  rasa  sakit,  jatuh  sakit,  atau luka  berat.  Sedangkan  pada  Pasal  5  huruf  (a)  telah  dirumuskan  bahwa  :  Setiap  orang dilarang  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  orang  dalam  lingkup  rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik. Sedangkan dalam Pasal 19 huruf (d) PP RI No. 9 Tahun  1975 jo Pasal  116  huruf  (d)  Kompilasi  Hukum  Islam,  yang  mengatur  tentang alasanalasan terjadinya perceraian, yang berbunyi : Perceraian dapat terjadi karena alasan : “Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang  membahayakan pihak yang lain. Ketentuan tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kekejaman atau penganiayaan  berat  yang  bagaimana  yang  dapat  dijadikan  alasan  untuk  menuntut perceraian.  Dalam  ketentuan  tersebut  hanya  terdapat  kata-kata  :  “Yang  dapat membahayakan  pihak  lain”.  Tentang  perbuatan  yang  bagaimana  yang  bersifat membahayakan  itu  juga  tidak  terdapat  penjelasannya.  Sejak  berlakunya  UU  RI  No.  23 Tahun 2004, pengajuan gugatan perceraian dengan menggunakan alasan pihak suami telah melakukan  kekerasan  fisik  terhadap  istri  menunjukan  peningkatan  yang  signifikan,  yakni sebanyak  30%  atau  sekitar  568  kasus  setiap  tahunnya. 4 Sehingga  seolah-olah  terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang sebagaimana diatur dalam UU RI No. 23 Tahun 2004  tersebut  telah  menjadi  “alasan  baru”  dalam  mengajukan  gugatan  perceraian  ke pengadilan. Padahal berdasarkan pada  Pasal 4 huruf (d) UU RI No. 23 Tahun 2004 tujuan penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  untuk  memelihara  keutuhan  rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
4 Afandi, Peradilan  Agama  :  Strategi  dan  Taktik  Membela  Perkara  di  Pengadilan  Agama ,  Setara, Malang, 2009, Hal. 46.
Bentuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  berupa    penelantaran  bagi  anggota keluarga  baik  bagi  istri  maupun  anggota  keluarga  atau  anak  anak  mereka,dengan meninggalkan tanpa adanya persetujuan atau perjanjian bahkan tidak diketahui kemana dia pergi  dan  dimana  dia  tinggal  sampai  bertahun  tahun  tanpa  mempedulikan  istri  dan anaknya,sedangkan  ekonomi  istrinya  sangat  bergantung    pada  si  suami,sementara  si  istri tindakanya sangat terbatas karena status sebagai istri sah 5
Ada  tiga  hal  mengapa  perkawinan  itu  menjadi  penting. Petama: perkawinan adalah  cara  untuk  ikhtiyar  manusia  melestarikan  dan  mengembangbiakan  keturunanya dalam rangka melanjutkan kehidupan manusia di muka bumi. Kedua: perkawinan menjadi cara manusia menyalurkan hasrat seksual. Yang dimaksud di sini adalah lebih pada kondisi terjaganya  moralitas,  dengan  begitu  perkawinan  bukan  semata-mata  menyalurkan kebutuhan biologis secara seenaknya, melainkan juga menjaga alat reproduksi agar menjadi tetap  sehat  dan  tidak  disalurkan  pada  tempat  yang  salah. Ketiga: perkawinan  merupakan wahana rekreasi dan tempat orang menumpahkan keresahan hati dan membebaskan diri dari kesulitan hidup  secara terbuka kepada pasanganya Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal,  dalam  undang-undang  No.  1  tahun  1974 tentang  perkawinan,  perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa3. Dari pengertian tersebut untuk mewujudkan keluarga yang bahagia landasan utama yang perlu dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai  suami  istri  adalah  adanya    hak  dan  kewajiban  di  antara  keduanya,  sebagaimana tujuan  perkawinan yang disebuitkan dalam Surat Ar- Rum ayat 21 yang artinya : “Dan di antara tanda - tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tentram  kepadanya,  dan  dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tertanda - tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Al Rum: 21). 6
Dalam  Alqur.an Surat Al Rum ini mempunyai  4 (empat) pengertian:
1. Istri-istri  dari  jenismu  sendiri  (berpasang  pasangan),  yaitu  mempunyai  ukuran  yang sama,  ukuran  dalam  bidang  tujuan,  ilmu,  rohani,  dan  lain-lain.  serta  masing-masing dapat  dengan  baik  memahami  fungsinya,  serta  menjalankan  kewajiban  dan  haknya dengan baik. Suami sebagai imam dalam rumah tangga, dan istri sebagai wakilnya. Masa awal  berumah  tangga,  dimana  kita  harus  dapat  menyamakan  pandangan  dengan  cara beradaptasi dengan pasangan masing-masing, serta meningggalkan sifat individual.
2. Tentram,  yaitu  suatu  masa  berumah  tangga  dimana  kita  sudah  saling  memahami  sifat pasangan masing-masing, serta mulai timbul perasaan tentram, seiring dan sejalan dalam mewujudkan tujuan berumah tangga.
3. Cinta, hal ini adalah tahap selanjutnya yang kita rasakan pada pasangan kita, dimana kita mencintai  tidak  hanya  didasarkan  atas  keadaan  fisik  atau  ekonomi  semata,  ataupun
5 www.badilag.net (diolah), diakses tanggal 4   Pebruari 2019
6 Departemen Agama RI, Al-Qur;an dan Terjemahannya, Proyek Pengadilan Kitab Suci Al-Qur’an, Jakarta 1983, hal. 120
keadaan  luar  saja,  tetapi  telah  timbul  perasaan  mencintai  yang  dalam,  karena  Allah SWT, yang tidak tergoyahkan oleh godaan-godaan yang ada.
4. Rahmah,  adalah  tahap  akhir  yang  merupakan  buah  final  dari  semua  perasaan,  dimana pada  tahap  ini,  kita  benar-benar  menjalankan  pernikahan  tanpa  adanya  halangan  yang mengganggu, dan dapat terus berpasangan menuju ridho Allah SWT.
5. Dalam  ayat  tersebut  dikatakan sakinah,  mawadah  dan  rahmah mempunyai  arti antara lain: diam sesudah bergerak, tetap, menetap, bertempat tinggal, tenang, dan tentram, ini  menyebutkan  bahwa  perkawinan  dimaksudkan  sebagai  wahana  atau  tempat  dimana orang-orang  yang  ada  didalamnya  terlindungi  dan  dapat  menjalani  hidup  dengan  penuh kedamaian dan aman. 7
Dengan  ketiga  arti  ini  perkawinan  merupakan  ikatan  yang  dapat  melahirkan hubungan  saling  mencintai,  saling  menasehati,  dan  saling  mengharapkan  satu  sama  lain, ungkapan  al-Qur’an  dengan  bahasa bainakum atau  dengan  kata  lain  satu  sama  lain.  Tentu saja menunjukan bahwa cinta dan kasih sayang bukan hanya dimiliki oleh salah  satu pihak. Yakni  suami  istri  konsekuensi  logisnya  mereka  tidak  boleh  saling  menyakiti  dan menghianati.Fenomena  kadang  berbicara  lain,  perkawinan  yang  diharapkan sakinah, mawadah , warahmah, ternyata  harus  kandas  ditengah  jalan  karena  permasalahan  dalam keluarga,  dan  Islam  menyikapi  dengan  memberi  solusi  perceraian  bagi  keluarga  yang memang  sudah  tidak  dapat  dipertahankan.    Kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan suatu  permasalahan  dalam  keluarga  untuk  mempertahankan  sebuah  keluarga.  Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk bapak, suami, istri, dan anak, namun secara  umum  pengertian  dalam  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  di  sini  dipersempit artinya penganiayaan terhadap istri oleh suami. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam  Kekerasan dalam rumah tangga itu adalah istri.
Bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga undang-undang telah mengatur akan hak-hak yang dapat dituntut kepada pelakunya, antara lain :
a. .Perlindungan  dari  pihak  keluarga,  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  advokat,  lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban’
d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum
e. Pelayanan  bimbingan  rohani.  Selain  itu  korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT) juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani. (vide, pasal 10 UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekeratan dalam  rumah tangga.. 8
7 Abdul Manan & M. Fauzan, Pokok-pokok Hukum Perdata : Wewenang Peradilan Agama , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal. 105
8 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia , CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, Hal. 7
Tindakan  kekerasan  terhadap  perempuan  merupakan  ancaman  yang  terus-menerus bagi perempuan dimanapun di dunia. Dalam sejarah masa lalu, kita mengetahui bagaimana nasib dan martabat wanita sebelum Islam. Wanita seringkali dijadikan sebagai budak yang hanya  digunakan  sebagai  alat  pemuas  nafsu  kaum  pria.  Jadi  pada  saat  itu  derajat  wanita berada  jauh  sekali  di  bawah  derajat  kaum  pria.  Ketika  Islam  lahir  di  Arabia,  perempuan menempati  kedudukan  amat  rendah.  Mereka  diperlakukan  bukan  hanya  inferior  secara sosial,  tetapi  juga  ibarat  benda.  Mempunyai  anak  perempuan  merupakan  tanda  kehinaan dan  banyak  orang  tua  yang  mengubur  hidup-hidup  anak  perempuannya.1  Hal  ini  jelas bertentangan sekali dengan Islam  yang menyatakan dalam al-Qur'an bahwa derajat wanita dan pria adalah sama. Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki  dan  perempuan  kecuali  tingkat  ketakwaan.  Sebagaimana  firman  Allah  QS.  Al- Hujurat  yang a rtinya : ”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya  kamu  saling  kenal  mengenal.  Sesungguhnya  orang  yang  paling  mulia  di  antara kamu di sisi Allah ialah orang  yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat: 13:2) 9
Tidak sampai di situ saja, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan tidak hanya saling mengenal, bahkan saling berpasangan sebagaimana dalam QS. Al-Dzariyat : 4 yang ar tinya  : ”Dan  segala  sesuatu  Kami  ciptakan  berpasang-pasangan  supaya  kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (QS. Al-Dzariyat : 49)
Perpasangan  antara  laki-laki  dan  perempuan  tercipta  dalam  sebuah  wadah  yaitu perkawinan  yang  merupakan  hukum  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  kemanusiaan.  Karena perkawinan  akan  mampu  menjadikan  laki-laki  dan  perempuan  dalam  penuh  kehormatan dan  saling  meridhoi.  Di  samping  itu,  perkawinan  merupakan  jalan  dan  saluran  syahwat sebagai naluri manusia untuk selanjutnya melahirkan dan memelihara generasi baru dengan baik  dan  menghindari  penindasan  kaum  pria  terhadap  kaun  wanita.  Hal  ini  juga  akan menciptakan  kondisi  dan  suasana  yang  tertib  dan  aman  dalam  kehidupan  social.  untuk membentuk  sebuah  keluarga4  karena  bagaimanapun,  keluarga  merupakan  basis  sosial pertama  setiap  orang.  Karena  kehidupan  dalam  keluarga  sebagai  barometer  dasar  setiap orang. Maka dalam lingkup inilah perlu dibangun konsep dan perilaku yang mendasar pula. Dalam  bahasa  al-Qur'an  konsep  dasar  keluarga  ini  disebut  dengan  sakinah,  mawadah  dan rahmah.
Begitu pula dengan konteks perkawinan, Islam telah menentukan sejumlah hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga dimana hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang  dari  orang  lain.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  kewajiban  adalah  apa-apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungannya, antara suami dan isteri  mempunyai  hak  dan  kewajiban  masing-masing  maupun  bersama.  Kewajiban  isteri merupakan hak suami, begitu pula sebaliknya, kewajiban suami merupakan hak bagi isteri6. Dalam  syariah  Islam  antara  suami  dan  isteri  diwajibkan  untuk  saling  bergaul  dengan sebaik-baiknya.  Mereka  tidak  diperbolehkan  saling  menunda  hak  dan  kewajiban,  tidak boleh pula saling membenci apa yang diberikan oleh salah satu dari mereka apalagi saling
9 Departemen Agama RI,op.cit. 261.
menyakiti.  Sebagaimana  firman  Allah  QS.    Yang ”…  Dan  bergaullah  dengan  mereka secara patut…..” (QS. Al-Nisa' : 19) 10
Ayat  tersebut  di  atas  memberi  pengertian  bahwa  hendaklah  suami  menggauli isterinya  dengan  cara  yang  sebaik-baiknya,  sesuai  dengan  keadaan  dan  alam  sekitarnya, sepadan  dengan  syara',  adat  dan  adab  sopan  santun.  Oleh  sebab  itu  suami  tidak  boleh menyakiti hati isterinya, baik dengan perkataan atau dengan perbuatan.
Jadi  keharmonisan  rumah  tangga  akan  tercipta  dalam  kehidupan  keluarga  bila diantara  anggotanya  saling  menyadari  bahwa  masing-masing  mempunyai  hak  dan kewajiban. Akan tetapi di sisi  yang lain, ketegangan maupun konflik merupakan hal  yang biasa. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling memiliki bahkan melakukan tindak  kekerasan  sering  terjadi  Diantara  tindak  kekerasan  yang  terjadi  dala32m  rumah tangga  adalah  kekerasan  fisik,  kekerasan  psikologi,  kekerasan  seksual  dan  kekerasan ekonomi. Seperti halnya kebutuhan seksual sebagai kebutuhan selaku manusia. Tidak dapat dipungkiri  bahwa  seks  atau  hubungan  badan  suami  isteri  dalam  rumah  tangga  merupakan masalah  yang  cukup  penting,  sebab  salah  satu  tujuan  berumah  tangga  adalah istimta. .  Di samping  itu  seks  merupakan  salah  satu  sarana  untuk  memperoleh  keturunan  dan kenikmatan.  Tidak  dipungkiri  pula  dalam  keadaan  tertentu  terdapat  hal-hal  yang  bisa menimbulkan  pertengkaran  yang  pada  akhirnya  menghendaki  putusan  perkawinan.  Dalam arti  bila  hubungan  perkawinan tetap  dilanjutkan,  maka  kemudharatan  akan  terjadi.  Seperti halnya  pasangan  suami  isteri  yang  tidak  menikmati  hubungan  tersebut.  Seks  bagi  mereka dapat menjadi beban, bahkan dapat dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari. Hal ini terjadi  karena  salah  satu  dari  mereka  merasa  tidak  diperlakukan  selayaknya.  Satu  pihak memaksakan kehendak seksualnya tanpa memperhatikan keinginan pihak lain. Pemaksaan dan  sikap  acuh  terhadap  hasrat  dan  kepuasan  seksual  pasangan  merupakan  salah  satu bentuk  kekerasan  seksual  ( Marital  Rape )  yang  tidak  selayaknya  dilakukan.  Sebagaimana dalam  Undang-Undang  No.  23  tahun  2004  pasal  8  bahwa  kekerasan  seksual  meliputi pemaksaan  hubungan  seksual  yang  dilakukan  terhadap  orang  yang  menetap  dalam  ruang lingkup  rumah  tersebut  dan  pemaksaan  hubungan  seksual  terhadap  salah  seorang  dalam lingkup  rumahtangganya  dengan  orang  lain  untuk  tujuan  komersial  dan  /  atau  tujuan tertentu.  Sebagaimana  firman  Allah  dalam  QS.  Al-Nisa  yang  artinya : ”Hai  orang-orang yang  beriman,  tidak  halal  bagi  kamu  mempusakai  wanita  dengan  jalan  paksa  dan janganlah  kamu  menyusahkan  mereka  karena  hendak  mengambil  kembalisebagian  dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang  nyata.  Dan  bergaullah  dengan  mereka  secara  patut.  Kemudian  bila  kamu  tidak menyukai  mereka,  (maka  bersabarlah)  karena  mungkin  kamu  tidak  menyukai  sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. Al- Nisa: 19) 11
Ketidakmampuan salah satu pihak dalam masalah ini akan menimbulkan masalah besar.  Bermula  dari  hal  tersebut  sehingga  mengakibatkan  pertengkaran  yang  kemudian kehidupan  rumah  tangga  menjadi  tidak  harmonis  dan  berujung  ke  perceraian.  Begitu  juga
10 Ibid 321
dengan  kasus  perceraian  dengan  alasan Marital  Rape, dimana  Penggugat  merasa  adanya suatu pemaksaan dalam frekuensi hubungan seksual yang tidak sewajarnya. Sejalan dengan tujuan  perkawinan,  maka  Undang-Undang  menganut  asas  atau  prinsip  untuk  mempersulit terjadinya  perceraian.  Karena  itu  perceraian  hanya  terjadi  dengan  alasan-alasan  yang  sah menurut hukum dan dilakukan di depan sidang pengadilan.
Dalam Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pemerintah mempunyai kewajiban, yaitu
a.  Merumuskan kebijakan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
b.   Menyelenggarakan  komunikasi,  informasi  dan  edukasi  tentang  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga (KDRT) .
d.  Menyelenggarakan  sosialisasi  dan  advokasi  tentang  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT)
d.  Menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan  sensitif  jender,  dan  isu  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)) serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender 12 .
UU  No.23  tahun  2004  juga  mengatur  kewajiban  masyarakat  dalam  Penghaspusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)),  dimana bagi  setiap  orang  yang  mendengar,  melihat,  atau  mengetahui  terjadinya  kekerasan  dalam rumah  tangga  (Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT))) wajib melakukan upaya :
a.  mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
b. memberikan perlindungan kepada korban
c. memberikan pertolongan darurat . dan
d. mengajukan proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan  . (vide pasal 15 UU Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)).  Namun  untuk  kejahatan kekerasan  psikis  dan  fisik  ringan  serta  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  dalam  relasi antar  suami-isteri,  maka  yang  berlaku  adalah  delik  aduan.  Maksudnya  adalah  korban sendiri  yang  melaporkan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  yang  dialaminya kepada  pihak  kepolisian.  (  vide,  pasal  26  ayat  1  UU  23  tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Dalam  UU  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  Pemerintah mempunyai  kewajiban,  yaitu  :  a).Merumuskan  kebijakan  penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT)  .  b).  Menyelenggarakan  komunikasi,  informasi  dan  edukasi tentang  Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) . c).  Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi  tentang  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  .  dan  d).  Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender, dan isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender.
Namun  korban  dapat  memberikan  kuasa  kepada  keluarga  atau  Advokat/Pengacara untuk melaporkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ke kepolisian (vide, pasal 26 ayat 2). Jika yang menjadi korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang
12 Hilman Hadikusuma, op.cit, hal. 231
tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (vide, pasal 27). Adapun mengenai sanksi pidana dalam pelanggaran UU No.23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diatur dalam Bab VIII mulai  dari pasal 44 s/d pasal 53.  Khusus untuk kekerasan KDRT di bidang seksual, berlaku pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara atau 20 tahun penjara atau denda antara 12 juta s/d 300 juta rupiah atau antara 25 juta  s/d  500  juta  rupiah.  (  vide  pasal  47  dan  48  UU  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT)).

## PENUTUP
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974 jo.  Pasal  76  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di dalam mengatur tentang Sinkronisasi  Ketentuan  Pasal  6  UU  RI  No.  23  Tahun  2004  dengan  Alasan  Perceraian Menurut Pasal 19 huruf (d) PP RI No. 9  Tahun  1975. Adalah lebih tepat jika alasan-alasan perceraian  yang  sebagaimana  dirumuskan  dalam  penjelasan  Pasal  39  ayat  (2)  UU  RI  No.  1 Tahun 1974 dirumuskan dalam batang tubuh UU RI No. 1 Tahun 1974. Sehingga PP RI No. 9 Tahun 1975 tidak perlu lagi mengatur tentang alasan-alasan perceraian, oleh karena adalah tidak  tepat  jika  peraturan  pemerintah  mengatur  tentang  hukum  materiil,  juga  ternyata berdasarkan  Pasal  3  ayat  (3)  UU  RI  No.  1  Tahun  1974  yang  diamanatkan  untuk  diatur dengan  peraturan  perundang-undangan  tersendiri  adalah  mengenai  tata  cara  perceraian  di depan sidang pengadilan.
Materi muatan ketentuan Pasal 6 UU RI  No. 23 Tahun 2004 denganketentuan Pasal 19 huruf (d) PP RI No 19 Tahun 1975 terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Meskipun kedua pasal tersebut sama-sama mengatur tentang kekerasan/kekejaman fisik, namun tindak kekerasan  yang  termasuk  dalam  ketentuan  Pasal  19  huruf  (d)  PP  RI  No.  9  Tahun  1975 haruslah  menimbulkan  akibat  yang  membahayakan  pihak  lainnya.  Sedangkan  ketentuan Pasal  6  UU  RI  No.  23  Tahun  2004  telah  terpenuhi  bilamana  kekerasan  telah  menimbulkan “rasa sakit” meskipun tidak menimbulkan akibat yang membahayakan pihak lainnya

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Manan, & M. Fauzan, 2002, Pokok-pokok Hukum Perdata : Wewenang Peradilan Agama , RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Farida, Maria, 2007, Ilmu Perundang-undangan I , Kanisius, Yogyakarta. Hadikusuma,
Hilman, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia , CV. Mandar Maju, Bandung.
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I.(2001). Himpunan Peraturan Perundang- undangan , Jakarta.
M. Yahya Harahap, S.H.(1989). Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta.
Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama.(1976). Himpunan Nash dan Hujjah Syari’ah Putusan/Penetapan Pengadilan Agama. Jakarta.
Pengadilan  Agama  Sampang(1984). Kedudukan  Wali  Adlol  dan  Wali  Muhakkam  Setelah Berlakunya UU No. 1/1974 – PP. No. 9/1975 ,Sampang.
Mahkamah  Agung  R.I.(1994). Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Pengadilan Buku II .Jakarta.
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I.(1999-2000) Bulletin Berkala Hukum dan Peradilan No.10 . Jakarta.
Hilman Hadikusuma, S.H.(1990). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan,, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung.
. Mohammad Daud Ali, S.H.(1997). Hukum Islam dan Peradilan Agama, Raja Grafindo Persada, Jakarta
.
Prawirohamidjojo, R. Soetojo & Marthalena Pohan, Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda , 1996, Airlangga University Press, Surabaya
-----------------------------------------, 1994, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia , Airlangga University Press, Surabaya. Tency, Mulida Syaiful & Ibnu Elmi Pelu, 2009, Kekerasan Seksual dan Perceraian , Intimedia, Banyuwangi.