## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI
Vol. 7,  No. 1,  Januari – Maret  2022: 10-19 e-ISSN 2460-6235 p-ISSN 2715-5722
https://online-journal.unja.ac.id/jaku

## HAVE THE PRINCIPLES OF VILLAGE FINANCIAL

## MANAGEMENT IMPLEMENTED?

## SUDAHKAH ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

## TERIMPLEMENTASI?
Oleh:
Aprina Nugrahesthy SH 1) , Natasia Alinsari 2) , Alfiananda Prasetya 3)
1&2) Dosen Departemen Akuntansi FEB Universitas Kristen Satya Wacana – Indonesia
3) Mahasiswa Departemen Akuntansi FEB Universitas Kristen Satya Wacana – Indonesia Email: aprina.nugrahesthy@uksw.edu 1 ) , natasia.alinsari@uksw.edu 2 ) , 232015203@student.uksw.edu 3 )

## ABSTRACT
This  research  purpose  to  analyze  the  suitability  of  Village  Fund  management  practices  and  providing  a  clear overviews  of  the  implementation  of  the  Village  Fund management  principles  in  the  practice  of  Village  Fund management in Lerep Village. This research is a qualitative descriptive study using  phenomenology. The object of this research is Lerep Village, Ungaran Barat, Semarang Regency. The data source in this study uses primary data which  is  collected  using  indepth  interview  techniques  with  competent  resource  persons in  the  management of  the Village Fund in Lerep Village consisting of village government and village communities. Data analysis techniques used are data reduction, triangulation, data presentation,  and  drawing  conclusions.  The  results  and  discussion  of this study indicate that the  Village Fund management carried out by the Lerep Village Government starting from the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages in general is in accordance with guidelines  set  by  the  government  in  Permendagri  20 of  2018,  namely  transparent, accountable, participative and carried out in an orderly and disciplined budget. There are still a number of obstacles including the lack of community understanding of Village Fund management and natural disasters, but this has not been a significant obstacle.
Keywords: Village Fund , T ransparent, Accountable, Participative, Orderly and  Disciplined Budget.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik pengelolaan Dana Desa dan memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan prinsip-prinsip pengelolaan Dana Desa dalam praktik pengelolaan Dana Desa di Desa Lerep.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan  fenomenologi.  Objek penelitian  ini  adalah  Desa  Lerep,  Ungaran  Barat,  Kabupaten  Semarang.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  data  primer  yang  dikumpulkan  dengan  teknik  wawancara  mendalam  dengan  narasumber  yang berkompeten dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lerep yang terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat  desa. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  reduksi  data,  triangulasi,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lerep mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara umum  sudah  sesuai  dengan  pedoman  yang  ditetapkan  pemerintah  dalam  Permendagri  20  Tahun  2018,  yaitu transparan,  akuntabel,  partisipatif  dan  dilaksanakan  dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran.  Masih  terdapat  beberapa kendala diantaranya kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan Dana Desa dan bencana alam, namun hal tersebut belum menjadi kendala yang berarti.
Kata Kunci: Dana Desa, Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran.

## 1.   PENDAHULUAN
Era  pandemi  yang  terjadi  saat  ini  menuntut pemerintah  untuk  terus  melakukan  penyesuaian  di dalam  segala  hal,  tidak  terkecuali  dalam  menyikapi perekonomian  Indonesia  yang  dibangun  dari  desa melalui pengucuran dana desa. Hal tersebut dibuktikan melalui  pernyataan  dari  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi,  Abdul  Halim Iskandar  bahwa  Dana  Desa  tahun  anggaran  2021 sebesar  Rp72  triliun  akan  diprioritaskan  untuk Pembangunan  Nasional  Berkelanjutan  ( Sustainable Development  Goals / SDGs )  di  desa  (Waseso,  2020). Terdapat  tiga  fokus  utama  dalam  SDGs  desa  di  tahun 2021  ini,  yaitu:  (1)  pemulihan  ekonomi  yang  menjadi kewenangan  desa  melalui  salah  satunya  BUMDes;  (2) program  prioritas  nasional  melalui  pendataan  desa, pemetaan  potensi  dan  sumber  daya  desa,  serta pengembangan  desa  wisata;  (3)  program  Desa  Aman Covid-19  yang  menunjang  keamanan  serta  edukasi masyarakat  terkait  virus  Covid-19  (Belina,  2020). Ketiga  fokus  tersebut  nantinya  akan  diwujudkan melalui  18  program  yang  memberikan  peluang  kepada masyarakat  agar  lebih  berpartisipasi  dalam  mengelola desa melalui keuangan desa yang sepenuhnya diberikan untuk memajukan dan mengembangkan desa.
Program  yang  menjadi  fokus  dalam  SDGs  Desa akan  dapat  terwujud  dengan  baik,  jika  diimbangi dengan  pengelolaan  dana  desa  yang  optimal.  Namun pada kenyataannya masih banyak terdapat penyalahgunaan pengelolaan dana desa, seperti korupsi yang  terjadi  di  Kabupaten  Kudus,  Jawa  Tengah  dan menyeret tiga mantan Kepala Desa di Kecamatan Dawe dan  Kecamatan  Undaan  yang  merugikan  keuangan negara  sampai  dengan  Rp1,8  miliar  (Nugroho,  2021). Kecurangan dalam pengelolaan keuangan juga ditemukan  di  Cianjur,  Jawa  Barat  yang  melibatkan seorang mantan Kades yang membuat Surat Pertanggung  Jawaban  (SPJ)  fiktif  dan  menggunakan dana  desa  untuk  kepentingan  pribadi,  serta  merugikan negara  mencapai  Rp362  juta  (Taufiqurrahman,  2021). Kasus  lain  yang  menjadi  sorotan  dalam  pengelolaan dana  desa  adalah  penyelewengan  dana  BLT  Covid-19 yang  dilakukan  oleh  seorang  Kades  di  Kabupaten Bengkulu  Utara  yang  merugikan  negara  sebesar Rp338,47 juta (Jpnn.com, 2021).
Kasus kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa tersebut sangat bertentangan dengan harapan dari  pemerintah  dalam  menggelontorkan  dana  desa sebagai  bentuk  komitmen  terhadap  perekonomian Indonesia  sesuai  dengan  nawacita  Presiden  Jokowi yang  tertuang  dalam  Perpres  Nomor  2  Tahun  2015 mengenai  RPJNM  2015-2019  membangun  Indonesia dari  pinggiran  dengan  memperkuat  daerah-daerah  dan desa  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (Setiawan,  2019).  Pemerintah  dalam  hal  ini telah  membuat  panduan  yang  berisi  aturan  dalam pengelolaan  dana  desa,  salah  satunya  tertuang  dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menunjukkan bahwa  dalam  rangka  untuk  mewujudkan  tata  kelola yang  baik  dalam  penyelenggaraan  desa,  pengelolaan
keuangan  desa  harus  dikelola  berdasarkan  asas transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran  (Kementerian Dalam Negeri, 2018).
Penelitian terdahulu terkait akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh Supriadi (2015) yang  menyatakan  bahwa  setiap  tahap  dari  pengelolaan keuangan  harus  mencakup  adanya  akuntabilitas  atau pertanggungjawaban untuk
menghindari penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa dan  terkendalanya  penyaluran  Dana  Desa  periode selanjutnya. Penelitian yang dilakukan Oktaresa (2015) juga menyatakan bahwa pemerintah desa dituntut untuk dapat  mengimplementasikan  prinsip  akuntabilitas dalam  pengelolaan  keuangan  desa  sebagai  bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat desa sehingga  Tata  Kelola  Pemerintah  Desa  yang  baik  atau Good Village Governance dapat terwujud.
Warsono &  Ruksamin (2014) menemukan  bahwa keterlibatan  masyarakat  atau  partisipasi  masyarakat merupakan  kendala  utama  dalam pengalokasian pendanaan  sehingga  dapat  mengakibatkan  kesalahan dalam  prioritas  pendanaan.  Faktor  yang  menyebabkan rendahnya  tingkat  partisipasi    masyarakat  tersebut diantaranya  rendahnya  tingkat  pendidikan  masyarakat, kurangnya  pemahaman  dan  sosialisasi  mengenai pengalokasian  Dana  Desa.  Sementara  itu,  Rani  Eka Diansari  (2015)  dalam    penelitiannya  menyatakan bahwa proses perencanaan pengalokasian Dana Desa di 13  desa  di  wilayah  Kecamatan  Kledung  telah  berjalan secara  partisipatif,  selain  itu  pelaksanaannya  juga menerapkan prinsip transparansi dan mencoba menerapkan  prinsip  akuntabilitas.  Meskipun  demikian, masih  terdapat  kendala-  kendala  yang  dihadapi  yaitu terbatasnya  kompetensi  pemerintah  desa,  lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa, dan juga lemahnya pengawasan BPD dan juga masyarakat.
Merujuk  pada  penelitian  yang  telah  dilakukan sebelumnya,  penelitian  ini  bermaksud  mengeksplorasi implementasi  asas  pengelolaan  dana  desa  di  Desa Lerep,  Kabupaten  Semarang,  Jawa  Tengah. Alasan pemilihan  objek  penelitian  ini  karena  di  tahun  2018 Kabupaten  Semarang  mengalami  penurunan  dalam penerimaan  dana  desa,  selain  itu  Desa  Lerep  juga mendapatkan  predikat  sebagai  Juara  Umum  dalam Festival  Desa  Wisata  Jawa  Tengah  2017  dan  juga sebagai Kelompok Sadar Wisata atau Kopdarwis terbaik di  Kabupaten  Semarang.  Penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan  manfaat  bagi  Desa  Lerep  yaitu sebagai  sarana  evaluasi  khususnya  terkait  dengan implementasi  asas  pengelolaan  dana  desa  agar  tercipta tata  kelola  desa  yang  baik.  Selain  itu,  dengan  adanya penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  tambahan wawasan  maupun  pemahaman  mengenai  implementasi asas  dalam  pengelolaan  dana  desa  dan  penelitian  ini juga  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  referensi maupun  bahan  masukan  terhadap  penelitian  sejenis  di masa yang akan datang.

## 2.   TINJAUAN  PUSTAKA  DAN  PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1.   Desa dan Dana Desa
efinisi desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak  asal-usul,  dan  atau  hak  tradisional yang  diakui  dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI.  Kewenangan  berdasarkan  hak  asal-  usul  adalah hak  yang  merupakan  warisan  yang  masih  hidup  dan prakarsa  desa  atau  prakarsa  masyarakat  desa  sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat (Pemerintah Pusat  Republik  Indonesia,  2014).  Menurut  Permendagri Nomor  20  Tahun  2018  mengenai  Pengelolaan Keuangan  Desa,  dana  desa  merupakan  dana  yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  yang  ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  dan  diperuntukan bagi desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Kementerian  Dalam  Negeri,  2018).  Dana  desa merupakan  dana  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat untuk membiayai kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.

## 2.2.   Pengelolaan Keuangan Desa
Dalam  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018, pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  keseluruhan aktivitas  yang  terdiri  dari  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan juga pertanggungjawaban.  Perencanaan  merupakan    tahap awal  dalam  pengelolaan  keuangan  desa,  kegiatan  ini dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan  Desa  (Musrenbangdes)  untuk  menyusun program  kerja  apa  saja  yang  akan  dilaksanakan  untuk tahun  yang  berkenaan.  Perencanaan  keuangan  desa sendiri  meliputi  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Desa  (RJPM  Desa)  dalam  jangka  waktu  6 tahun,  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPDesa) untuk  jangka  waktu  satu  tahun,  dan  Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). RKP Desa membahas mengenai skala prioritas program kerja  yang  akan  dilaksanakan  sesuai  dengan  usulan- usulan  dari  masyarakat  pada  saat  Musrenbangdes (Kementerian  Dalam  Negeri,  2018).  Selain  itu,  RKP Desa  juga  menjadi  dasar  dalam  penyusunan  RAPB Desa.    Musrenbangdes  ini  diselenggarakan  secara partisipatif,  demokratis,      transparan  dan  akuntabel dengan  berdasarkan  kepada  hak  dan  kewajiban masyarakat.  Semakin  luas  unsur  masyarakat  yang terlibat,  maka  tingkat  legitimasi  hasil  Musrenbangdes semakin kuat dihadapan masyarakat.
Tahap  selanjutnya  merupakan  tahap  pelaksanaan, dalam  pelaksanaan  kegiatan  ini,  anggaran  biaya  yang berasal  dari  ADD  yang  dilaksanakan  oleh  Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Menurut (Diansari, 2015),  setiap  pelaksanaan  kegiatan  fisik  ADD  wajib
dilengkapi  dengan  papan  informasi  kegiatan  yang dipasang  di  lokasi  tempat  kegiatan  berlangsung  untuk mendukung  keterbukaan  dan  penyampaian  informasi secara  jelas  kepada  masyarakat.  Papan  informasi  ini minimal  memuat  informasi  mengenai  nama  kegiatan, volume  kegiatan,  jumlah  anggaran,  dan  juga  waktu pelaksanaan  kegiatan  sesuai  dengan  hasil  kesepakatan Musrenbang Desa.
Tahap selanjutnya adalah penatausahaan, di tahap penatausahaan  ini  seluruh  transaksi  yang  dilakukan selama  masa  periode  dicatat  sesuai  dengan  prinsip, standar,  dan  prosedur  yang  berlaku  secara  aktual  dan faktual.  Tahap  yang  terakhir  adalah  pelaporan  dan pertanggungjawaban  pada  tahap  ini  bendahara  desa menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilampiri dokumen- dokumen bukti pertanggungjawaban. Tahapan pengelolaan dana desa dapat dilihat di Gambar 1.

## Sumber: Data diolah peneliti

## Gambar 1. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa
Untuk  mewujudkan  tata  kelola  yang  baik  dalam penyelenggaraan  desa,  pengelolaan  keuangan  desa harus  berpedoman  terhadap  asas-asas  yang  telah ditetapkan  pemerintah  dalam  Permendagri  Nomor  20 Tahun  2018,  yaitu  transparan,  akuntabel,  partisipatif serta  dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran. Akuntabilitas merupakan kewajiban memberikan pertanggungjawaban  dan  menerangkan  kinerja  atau tindakan  seseorang  yang  memiliki  badan  hukum, pimpinan  suatu  organisasi  kepada  pihak  yang  berhak atau  berkewenangan  dalam  meminta  keterangan  atau pertanggungjawaban  (Astuti  &  Yulianto,  2016). Akuntabilitas  menggambarkan  proses  penganggaran dan  pelaporan,  mulai  dari  perencanaan  sampai pelaksanaan  dalam  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (ADD) yang harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan  kepada  yang  berkepentingan, juga dapat diakses oleh masyarakat di wilayah tersebut. Untuk  penerapan  prinsip  akuntabilitas ini  memerlukan berbagai  sumber  daya  dan  sarana  pendukung, diantaranya  adalah  Sumber  Daya  Manusia  yang berkompeten  serta  sarana  teknologi  informasi  yang memadai dan dapat diandalkan (Oktaresa, 2015).
Transparan  adalah  prinsip  keterbukaan  yang
memungkinkan  masyarakat  mendapatkan  akses  untuk mengetahui  informasi  selengkap-lengkapnya  mengenai keuangan  daerah  secara  benar,  jujur,  dan  tidak diskriminatif  tentang  penyelenggaraan pemerintah desa dengan  tetap  memperhatikan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  (Kementerian  Dalam  Negeri, 2014).  Transparansi  memiliki  makna  informasi  yang tersedia  lengkap,  akurat  dan  tepat  waktu.  Dengan ketersediaan  informasi  seperti  ini,  masyarakat  dapat ikut  serta  dalam  mengawasi  sehingga  kebijakan  publik yang  ada  dapat  memberi  hasil  yang  optimal  bagi masyarakat serta mencegah terjadinya tindak kecurangan berupa manipulasi yang hanya menguntungkan  salah  satu  pihak.  Adanya  transparansi juga  menjamin  akses atau  kebebasan  bagi  setiap  orang dalam memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang perencanaan,  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban dalam  proses  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) (Astuti & Yulianto, 2016).
Dalam  pengelolaan  Dana  Desa,  perlu  adanya peran  aktif  dari  masyarakat.  Partisipasi  menurut Lembaga  Administrasi  Negara  dan  Badan  Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  (2000)  adalah  setiap warga  negara  mempunyai  suara  dalam  pembuatan keputusan, secara langsung ataupun melalui intermediasi institusi  legitimasi yang mewakili kepentingannya.  Partisipasi  ini  dibangun  atas  dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara  konstruksif.  Krina  P  (2003)  menyatakan  bahwa prinsip  partisipasi  dapat  diukur  melalui  beberapa indikator  diantaranya;  (1)  Adanya  forum  yang menampung partisipasi masyarakat secara representatif, jelas dan dapat dikontrol, bersifat  terbuka dan inklusif, harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat mengekspresikan keinginannya. (2) Keterlibatan masyarakat  dalam  proses  pembuatan  keputusan.  (3) Fokus  pemerintah  untuk  memberikan  arahan  kepada masyarakat  untuk  ikut  berpartisipasi.  (4)  Akses masyarakat  dalam  menyampaikan  pendapat  atau aspirasi pada proses pengambilan keputusan.
Tertib  dan  Disiplin  Anggaran  yang  berarti konsisten,  tepat  waktu,  tepat  jumlah  dan  taat  asas (Direktorat  Jenderal  Bina  Pemerintah  Desa,  2016). Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, Tertib dan Disiplin  Anggaran  sendiri  memiliki  makna  bahwa pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau  pedoman  yang  melandasinya.  Adapun  berapa disiplin  anggaran  yang  perlu  diperhatikan  dalam pengelolaan keuangan desa diantaranya; (1) Pendapatan yang  direncanakan merupakan  perkiraan  terukur  secara rasional  untuk  setiap  sumber  pendapatan,  sedangkan belanja  yang  dianggarkan  merupakan  batas  tertinggi pengeluaran  belanja.  (2)  Pengeluaran  harus  didukung kepastian  tersedianya  penerimaan  dengan jumlah  yang cukup  dalam  APB  Desa.  (3)  Semua  penerimaan  dan pengeluaran  dalam  tahun  anggaran  yang  bersangkutan harus  dimasukkan  dalam  APB  Desa  dan  dilakukan melalui  Rekening  Kas  Desa  (Kementerian  Dalam Negeri, 2014).

## 3.   METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1.   Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Objek  penelitian  ini  adalah  Desa  Lerep,  Kecamatan Ungaran  Barat,  Kabupaten  Semarang.  Sumber  data dalam  penelitian  ini menggunakan  data  primer.  Teknik pengumpulan  data    menggunakan    wawancara mendalam  atau indepth  interview terhadap  narasumber yang  terkait  dengan  pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa Lerep yaitu Kepala Desa Lerep,
Badan
Permusyawaratan  Desa  dan  perwakilan  masyarakat Desa  Lerep.  Selain  itu,  cara  mengumpulkan  data  juga dilakukan melalui observasi dan pengumpulan dokumen  terkait,  seperti  bukti  pertanggung  jawaban, laporan  realisasi  anggaran,  kebijakan  dan  aturan  desa, serta dokumen lain yang terkait.

## 3.2.   Tahapan Penelitian
Penelitian  memiliki  beberapa  tahapan  di  dalam pengolahan  data  secara  kualitatif,  yaitu  melakukan reduksi data, triangulasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  Pada  tahap  reduksi  data,  peneliti  akan berfokus  pada  pengumpulan  dan  pengelompokan  data mengenai permasalahan yang diteliti secara berkelanjutan  selama  penelitian  dilakukan.  Selain  itu, peneliti  akan  menghilangkan  beberapa  data  yang  tidak digunakan  yang  bertujuan  mempermudah  pemahaman terhadap data yang  terkumpul dari hasil wawancara dan observasi. Tahap selanjutnya adalah triangulasi. Dalam tahap triangulasi,  peneliti  akan  mencari  keabsahan  atas data informasi  yang diperoleh dengan  membandingkan konsistensi  jawaban  dari  narasumber  untuk  pertanyaan yang  sama  dalam  kurun  waktu  pengambilan  data. Selain  itu  juga  dilakukan  pengecekan  catatan  atau laporan  mengenai  pengelolaan  keuangan  desa  yang telah  tersusun  dalam  arsip.  Tahap  selanjutnya  adalah menyajikan  data  dalam   bentuk  uraian  hasil  analisis data, sehingga memudahkan untuk penarikan kesimpulan.  Data  yang  disajikan  di  dalam  tahapan  ini adalah  data  yang  telah  teruji  keabsahannya  sekaligus analisis  dan  temuan  dari  hasil  penelitian.  Tahapan terakhir   yaitu  penarikan  kesimpulan  berdasarkan  data yang telah disajikan.

## 4.   HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1.   Gambaran Objek Penelitian
Desa  Lerep  merupakan  desa  yang  terletak  di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang,  Jawa Tengah.  Desa  Lerep  memiliki  potensi  di  bidang pariwisata,  oleh  sebab  itu  Kepala  Desa  Lerep  dan masyarakat  mulai  merintis  dan  mengembangkan  desa untuk  menjadi  potensi  wisata  di  Jawa  Tengah  dengan membentuk  Kelompok  Sadar  Wisata  atau  Pokdarwis. Desa  Lerep  diresmikan  sebagai  Desa  Wisata  sejak tahun  2016.  Desa  Lerep  memiliki  luas  wilayah  ± 682,32 Ha yang mayoritas memiliki keadaan permukaan tanah  bergelombang  dan  curam.  Desa  Lerep  berada pada  ketinggian  antara  310  sampai  dengan  940  mdpl
dan  memiliki  iklim  tropis  dengan  suhu  udara  rata-rata 24ºC  sampai  dengan  34ºC.  Secara  administratif,  Desa Lerep terdiri dari 8 dusun diantaranya Dusun Indrokilo, Dusun  Lerep,  Dusun  Soka, Dusun  Tegalrejo,  Dusun Lorog,  Dusun  Karangbolo,  Dusun  Kretek,  dan  Dusun Mapagan  yang  terbagi  dalam  10  Rukun  Warga  (RW) dan 66 Rukun Tetangga (RT).
Visi  dan  Misi  Desa  Lerep  terbentuk  atas  gagasan dari  Bapak  Sumariyadi,  ST selaku  Kepala  Desa  Lerep terpilih. Visi yang ingin dicapai oleh Kepala Desa Lerep adalah dengan semangat kegotong-royongan mewujudkan  masyarakat  Desa  Lerep yang  bertaqwa, aman, tentram, sejahtera, bermartabat, dan guyub rukun santosa.Untuk  mewujudkan Visi tersebut, Kepala Desa Lerep  memiliki  beberapa  Misi  yang  akan  dicapai sebagai berikut: 1) Peningkatan tata kelola pemerintahan  desa  menuju  pelayanan  prima  atau SMART  Service ,  transparansi  anggaran  serta  melayani dengan  sepenuh  hati;  2)  Pemantapan  kehidupan beragama  menuju  masyarakat  Desa  Lerep  yang semakin  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaan  masing-masing dengan membantu memfasilitasi ormas-ormas keagamaan  dalam  penyelenggaraan  kegiatannya;  3) Pemantapan  slogan Guyub  Rukun dalam  membina persatuan dan kesatuan masyarakat desa; 4) Optimalisasi  pendayagunaan  potensi  ekonomi  untuk kesejahteraan  masyarakat  desa  melalui  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes)  dan  pengelolaan  Desa  Wisata; 5)  Optimalisasi  pembangunan  partisipatif  berbasis masyarakat  bidang  infrastruktur,  ekonomi,  kesehatan, pendidikan,  keagamaan,  sarana  olahraga  dan  bidang sosial  budaya;  6)  Pemantapan  upaya  mewujudkan ketentraman,  ketertiban  umum  dan  perlindungan masyarakat dengan cara pembangunan poskamling tiap RT,  Sosialisasi  Kadarkum,  Gerakan  Sadar  Hukum, Pelatihan Linmas, dan Fasilitasi Ormas yang membantu Kamtibmas seperti Anshor, Banser dan lain sebagainya; 7)  Optimalisasi  upaya  pelestarian  lingkungan  hidup untuk  kehidupan  yang  aman  dan  nyaman  dengan  cara pengembangan Kampung Proklim, Gerakan Pemanfaatan  Pekarangan,  Pengembangan  TPS  3R, Pengembangan  Edu  Wisata  Proklim,  Demplot  Bibit Tanaman  Buat  dan  Tanaman  Tegakan,  Gerakan Penanaman Hutan, Pengoptimalan Sistem Embung, dan Sumur Resapan, Biopori, Guludan, dan lain sebagainya; 8) Pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan  sosial  masyarakat  kelompok  rentan, warga  miskin,  lansia,  yatim/piatu,  difabel  dan  wanita hamil;  8)  Peningkatan  kewaspadaan  dini  masyarakat desa  yang  tangguh  dan  tanggap  bencana  dengan pembinaan Kelompok Siaga Bencana, Pencanangan dan Pengelolaan  Desa  Tangguh  Bencana,  Pencadangan Biaya  Tanggap  Bencana,  Pemasangan  rambu  rambu siaga bencana, dan Pengembangan Gotong Royong dan Solidaritas Warga dalam menangani  bencana.

## 4.2.   Akuntabilitas  dalam  Pengelolaan  Keuangan Desa
Tahapan  perencanaan  di  Desa  Lerep  sendiri diawali  dengan  penjaringan aspirasi  masyarakat  per
Dusun  atau  Musyawarah  Dusun  (Musdus).  Dalam musyawarah  dusun  ini  biasanya  akan  dihadiri  oleh beberapa tokoh masyarakat yang terdiri dari Pemerintah Desa Lerep, Badan Permusyawaratan Desa, perwakilan dari  RT    maupun  RW,    perwakilan  dari    beberapa kelompok  yang  ada  di  masyarakat  serta  warga    Desa Lerep.    Setelah  Musdus  dilaksanakan,  aspirasi-aspirasi yang ditampung tersebut selanjutnya akan disampaikan dalam musyawarah di tingkat desa yang difasilitasi oleh panitia  dari  Pemerintah  Desa  pada  bulan  Juni  sampai dengan  September  untuk  membentuk RKPDesa Tahunan.  Setelah  RKPDesa  Tahunan  terbentuk,  tahap akhirnya  adalah  menyusun  RAPBDesa  yang  harus disetujui  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  dan ditetapkan pada tanggal 31 Desember.
Akuntabilitas   yang  ditunjukkan  di  dalam  tahap perencanaan  ini  diantaranya  seluruh  hasil  dari  forum musyawarah  tersebut  nantinya  akan  disimpan  dalam bentuk  dokumen  dan  dapat  disebarluaskan  kepada masyarakat  dan  juga  pihak-pihak  yang  berkepentingan sebagai  bentuk  pertanggungjawaban.    Hal  ini disampaikan oleh beberapa narasumber, yaitu:
“Nantinya setelah penjaringan aspirasi masyarakat  per  dusun  telah  dilaksanakan,  akan diparipurnakan  di  tingkat  desa  dan  menghasilkan output  dokumen  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Desa  atau  RPJMDes.  Tahap  selanjutnya, dibuat  juga  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  atau RKPDes.  Setelah  RKPDes  diterbitkan,  tahap  akhirnya Pemerintah Desa akan menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau  APBDes  berdampingan dengan  Lembaga  Legislatif  desa  khususnya  Badap Permusyawaratan Desa” (Kepala Desa Lerep)
“Semua  hasil  dari  tahap  perencanaan  ini  yang meliputi  RPJMDes, RKPDes,  sampai  dengan  APBDes sepenuhnya  diawasi  oleh  BPD  dan  harus  disetujui terlebih dahulu oleh BPD. Untuk hasil outputnya nanti ada  dalam  bentuk  dokumen  yang  disimpan  oleh Pemerintah  Desa  Lerep  dan  juga  disebarluaskan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan” (Mardoyo, Ketua BPD)
“Setelah  musyawarah  selesai  biasanya  akan terdapat  notulensi  rapat.  Selain  itu,  hasil  dari musyawarah  tersebut  juga  dibuat  dalam  bentuk dokumen  yang  nantinya  dapat  disebarluaskan  kepada masyarakat dan juga pihak lain yang berkepentingan” (Isnan, Warga)
Tahap  pelaksanaan  ini  nantinya  dilakukan  ketika dana  sudah  masuk  kedalam Rekening  Kas  Desa  atau RKD.  Biasanya  dana  ini  turun  dalam  tiga  tahap, pertama  20  persen,  kedua  40  persen,  dan  terakhir  40 persen. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini nantinya dilaksanaan  oleh  Tim  Pengelola  Kegiatan  atau  TPK yang  dibentuk  dan  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Desa Lerep  melalui  Surat  Keputusan.  Kinerja  dari    TPK sendiri  akan  dievaluasi  dan  diawasi.  Implementasi akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa pada tahap pelaksanaan  di  Desa  Lerep  sendiri  juga  dapat  dilihat dari  adanya  Berita  Acara  Kegiatan  dan  juga  Laporan
Realisasi  Anggaran  atau  LRA  atas  setiap  proyek  yang sedang  atau  telah  dilaksanakan  karena  Berita  Acara Kegiatan  dan  juga  Laporan  Realisasi  Anggaran merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  dalam  tahap pelaksanaan.  Hal  itu  disampaikan  oleh  beberapa narasumber, yaitu:
“Jika  terdapat  kendala  atau  perubahan  rencana pembangunan,  maka  wajib  dimasukkan  dalam  Berita Acara Kegiata”(Kepala Desa)
“Kami  selaku  BPD  biasanya  akan  melihat  atau turun  ke  lapangan  atas dasar  aduan  dari  masyarakat jikalau  terdapat  proyek  yang  tidak  sesuai dengan yang semestinya.  Setelah  itu,  kami  juga  akan  melakukan diskusi dengan  Pemerintah  Desa  atas  hal  tersebut” (Mardoyo, Ketua BPD)
“Biasanya  nanti  ada  pelaporan  keuangan  dan untuk  pelaporan  tersebut  dikerjakan  oleh  orang Kantor  Kepala  Desa.  Selain  itu  juga  terdapat Berita Acara  Kegiatan  atas  progress  dari  TPK”  (Muntahar dan Isnan, Warga)
Di  dalam  tahapan  penatusahaan,  Tim  Pelaksana Kegiatan  ini  nantinya  akan  berkoordinasi  dengan Sekretaris  Desa  dan  juga  Bendahara  Desa  dalam pembuatan  laporan-laporan  dan  juga  penyelesaian administrasi  atas  proyek  yang  dilaksanakan.  Untuk mempermudah  proses  penatausahaannya,  pembuatan dilakukan  di  dalam  Sistem  Keuangan  Desa  atau SISKEUDES. SISKEUDES ini sendiri sudah dilengkapi  dengan  pengendalian  internal  yang  baik sehingga  output  laporan  yang  nantinya  terbentuk dapat dipertanggungjelaskan sebagai bentuk akuntabilitas di tahapan  penatausahaan.
“Untuk  seluruh  proses  pencatatannya  ini  dibuat dengan  SISKEUDes  karena  SISKEUDes  sudah  dapat menunjang  pengendalian  internal     yang  baik.  Dengan adanya  SISKEUDes,  maka  semua  pelaporan  dapat dikerjakan dengan mudah melalui itu” (Kepala Desa)
Tahapan  selanjutnya  adalah  pelaporan  dan pertanggungjawaban.  Pemerintah  Desa  Lerep  dalam mempertanggungjawabkan  kegiatannya  wajib  untuk memberikan  laporannya  kepada  masyarakat  dan  juga pihak-pihak yang berkepentingan seperti pihak Kecamatan  dan  juga  Kabupaten.  Laporan  ini  berasal dari  output  SISKEUDES  yang  berupa  Laporan Realisasi Anggaran. Laporan ini harus disetujui terlebih dahulu  oleh  BPD  sebelum  disampaikan  kepada masyarakat  dan  pihak-pihak  yang  berkepentingan. Dengan  terdapatnya  output  laporan  ini  merupakan bentuk implementasi akuntabilitas dalam tahap pelaporan dan         pertanggungjawaban. Hal tersebut sesuai dengan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  narasumber sebagai berikut:
“Untuk Laporan Realisasi Anggaran biasanya kita buat  bersama  dengan  persetujuan  dari  Badan Permusyawaratan  Desa.  Nantinya  berbagai  macam output  laporan  ini  harus  diserahkan  ke  pihak Kecamatan  dan  Kabupaten  untuk  ditanda-tangani  dan sebagai bentuk pertanggungjawaban” (Kepala Desa)
“Untuk Laporan Realisasi Anggaran biasanya kita buat  bersama  dengan  persetujuan  dari  Badan Permusyawaratan  Desa.  Nantinya  berbagai  macam output  laporan  ini  harus  diserahkan  ke  pihak Kecamatan  dan  Kabupaten  untuk  ditanda-tangani  dan sebagai bentuk pertanggungjawaban” (Ketua BPD)

## 4.3.   Transparansi  dalam  Pengelolaan  Keuangan Desa
Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan  masyarakat  ataupun  pihak-pihak  yang berkepentingan  untuk  mendapatkan  akses  mengetahui informasi selengkap-lengkapnya mengenai penyelenggaraan  pemerintahan,  salah  satunya  terkait dengan  pengelolaan  keuangan  desa  mulai  dari tahapan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban.  Pemerintah  Desa  Lerep  dan  juga beberapa Narasumber memberikan informasi mengenai bentuk  implementasi  transparansi  dalam  tahapan perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  sebagai berikut:
“Di  dalam  proses  perencanaan  dan  penganggaran, kami selaku Pemerintah Desa akan membuat undangan secara  umum  kepada  masyarakat  dan  juga  list undangan yang diwajibkan untuk menghadiri musyawarah mengenai perencanaan dan penganggaran  Dana  Desa  di  Desa  Wisata  Lerep” (Kepala Desa Lerep)
“Seluruh  masyarakat  biasanya  akan  diundang  dalam proses Penjaringan Aspirasi Masyarakat tingkat dusun. Setelah aspirasi- aspirasi sudah sepenuhnya tertampung, nantinya akan dimusyawarahkan lagi oleh perwakilan  di  tingkat  desa.  (Isnan,  Warga) Biasanya musyawarah ini membahas mengenai rencana pembangunan. Undangan yang paling rajin menghadiri musyawarah  dari  RT  dan  juga pemuka  masyarakat” (Muntahar, Warga)
Pemerintah  Desa  juga  mengimplementasikan transparansi  dengan  cara  menyampaikan  informasi ringkasan  APBDesa  dalam  papan  informasi  maupun melalui  media  sosial  seperti Whatsapp dan Facebook . Hal  tersebut  didukung  dengan  pernyataan  narasumber sebagai berikut:
“Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah  terbentuk,  kami  Pemerintah  Desa  akan mengolahnya kedalam Ringkasan APB Desa yang selanjutnya  dapat  dilihat  oleh  pihak-pihak  yang berkepentingan  melalui  papan  informasi  yang tersedia  di  Kantor  Kepala  Desa  maupun media sosial  seperti  Whatsapp  dan  Facebook”  (Kepala Desa Lerep)
“Setiap  perwakilan  nantinya  akan  mendapatkan Ringkasan APB Desa yang dapat disebar-luaskan kepada  pihak  yang  berkepentingan  melalui media Whatsapp dan Facebook” (Isnan, Warga)
Dalam  tahap  pelaksanaan,  masyarakat  dapat mengetahui progress kegiatan  pembangunan  secara
langsung  di  lapangan  maupun  melalui  media  sosial. Dalam  hal  ini,  TPK  wajib  melaporkan progress kegiatan pembangunan termasuk melaporkan pengadaan  barang  maupun  jasa  dalam  pengerjaan proyek pembangunan tersebut sebagai  bentuk implementasi  transparansi  dalam  tahap  pelaksanaan. Hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh narasumber:
“Nantinya Pemerintah Desa akan menginformasikan progress dari kegiatan pembangunan  yang  sedang  atau  sudah  selesai melalui  media  sosial  aktif  seperti  Facebook  dan Whatsap”(Kepala Desa Lerep)
Sementara  itu  bentuk  implementasi  transparansi dalam  tahap  penatausahaan  sampai  dengan  tahap pelaporan  dan  pertanggungjawaban  ini  ditunjukkan dengan  laporan  ini  nantinya  akan  dicetak  dan  dapat diakses  masyarakat  melalui  media  sosial. Output laporan  ini  juga  nantinya  akan  dijadikan  sebagai laporan  pertanggungjawaban  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan.  Hal  tersebut  dinyatakan  oleh  Kepala Desa Lerep:
“Setelah  Laporan  Realisasi  Anggaran  selesai disusun,  nantinya  akan  di  cetak  dan  juga diinformasikan  kepada  seluruh  pihak  yang berkepentingan. Kami menghimbau kepada Ketua RT  atau  perwakilan  untuk  menginformasikan kepada  masyarakat  mengenai  Laporan Realisasi Anggaran  dari  proyek  pembangunan  yang  sudah selesai” (Kepala Desa Lerep)

## 4.4.   Partisipatif dalam Pengelolaan Dana Desa
Masyarakat Desa Lerep memiliki tingkat partisipasi  yang  tinggi  pada  tahap  perencanaan.  Hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya tingkat kehadiran  warga  Desa  Lerep  dalam  setiap  forum musyawarah  baik  mulai  dari  tingkat  dusun  sampai dengan tingkat desa. Selain dari masyarakat Desa Lerep pada umumnya, musyawarah mengenai perencanaan dan penganggaran ini juga memberi ruang kepada organisasi ataupun  elemen  masyarakat  lain  untuk  ikut  serta menyampaikan  aspirasinya  seperti  Kelompok  Sadar Wisata,  Kelompok  PKK,  Kelompok  Tani,  dan  Karang Taruna. Hal tersebut didukung  melalui pernyataan dari narasumber, yaitu:
“Tingkat  kehadiran  masyarakat  Desa  Lerep  dan juga list yang wajib datang tergolong tinggi walau terkadang  list  wajib  hadir  ada  juga  yang tidak dapat  hadir.  Tetapi  tidak  masalah  jika  mereka mengajukan  perwakilan  kepada  orang  lain” (Kepala Desa)
“Dalam  penjaringan  aspirasi  masyarakat  ini harus terdapat minimal perwakilan dari masyarakat per dusun” (Isnan, warga)
Selanjutnya  dalam  tahap  pelaksanaan,  bentuk implementasi  dari  asas  partisipatif  adalah  Pemerintah Desa  Lerep  selalu  berupaya  untuk  memberdayakan masyarakat  Desa  Lerep  sendiri  sebagai  Tim  Pengelola Kegiatan  atau  TPK.  Selain  menjadi  TPK,  masyarakat
juga  ikut  serta  dalam  mengawasi  pelaksanaan  proyek pembangunan
bersama dengan Badan Permusyawaratan  Desa  dan  berhak  melaporkan  jika terdapat ketidaksesuaian realisasi dari rencana pembangunan yang telah disusun dan disetujui bersama. Hal  tersebut  didukung  pernyataan  dari  narasumber sebagai berikut:
“Setiap proyek pembangunan ini memberdayakan masyarakat sekitar. Jika masyarakat sekitar tidak ada  yang  sanggup,  maka  akan  diambil  dari masyarakat dusun lain” (Isnan, warga)
“Jika terdapat ketidak-sesuaian maka masyarakat boleh  melaporkan  kepada  Pemerintah  Desa. Nantinya jika terdapat sengketa, pihak Pemerintah  Desa  yang  akan  menjadi  mediasi” (Kepala Desa)
“Jika  terdapat  laporan  dari  masyarakat  atas adanya  ketidaksesuaian  atau  kejanggalan  atas proyek  biasanya  masyarakat  bersama  dengan BPD akan mengevaluasi laporan tersebut terlebih dahulu.  Jika  memang  terdapat  ketidaksesuaian, maka  BPD  akan  mengadakan  dialog dengan TPK beserta pemerintah desa” (Ketua BPD)
Pada tahap penatausahaan sampai dengan pelaporan  dan  pertanggungjawaban,  implementasi  asas partisipatif  ditunjukan  dengan  adanya peran  aktif  dari Tim  Pengelola  Kegiatan  yang  berkoordinasi  dengan Pemerintah  Desa  dalam  pembuatan  Laporan  Realisasi Anggaran.  Selain  itu  masyarakat  dapat  menyampaikan kritik  dan  saran  terkait  kinerja  dari  Tim  Pengelola Kegiatan  dan  juga  Pemerintah  Desa,  seperti  yang disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:
“Nantinya  Pemerintah  Desa  akan  berkoordinasi dengan  Tim  Pengelola  Kegiatan  dalam  membuat Laporan  Realisasi  Anggaran.  Selain  itu, nantinya dari  setiap  proyek  pembangunan  yang  telah dilaksanakan,  masyarakat  dapat  menyampaikan kritik  dan  saran  terhadap  kinerja TPK maupun Pemerintah  Desa.  Tidak  hanya  itu,  jika  terdapat pengerjaan  yang  kurang  berkenan,  masyarakat juga  dapat  langsung  memberikan  kritik  kepada Pemerintah  Desa,  kami  terbuka  dalam  menerima kritik maupun saran” (Kepala Desa)
4.5.   Tertib dan Disiplin Anggaran dalam
Pengelolaan Keuangan Desa
Dalam tahap perencanaan, Pemerintah Desa Lerep selalu  berlandaskan  pada  peraturan-peraturan  yang berlaku sehingga dalam penyelenggaraannya, Pemerintah  Desa Lerep telah berusaha untuk mengimplementasikan asas tertib dan disiplin anggaran. Hal  tersebut  dinyatakan  oleh  Kepala  Desa  Lerep sebagai berikut:
“Dalam perencanaan dan penganggaran ini, kami melakukannya  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku” (Kepala Desa)
Bentuk  implementasi  tertib  dan  disiplin  anggaran dalam  tahap  pelaksanaan  ini  ditunjukan  dengan Pemerintah Desa Lerep akan membuat surat keputusan yang nantinya dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan oleh  Tim  Pengelola  Kegiatan.  Surat  keputusan  ini didalamnya  berisi  mengenai  pengesahan  struktur  dari Tim  Pengelola  Kegiatan,  tugas  dan  kewajiban  Tim Pengelola Kegiatan, perlakuan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lerep, dan tanggal kapan keputusan tersebut  berlaku.  Didalam  pelaksanaannya, jika terdapat perubahan anggaran maka Pemerintah Desa Lerep  akan  mengadakan  musyawarah  ulang  dengan BPD  untuk  merevisi  Peraturan  Desa.  Revisi  terhadap Peraturan  Desa  ini  nantinya  baru  bisa  disahkan  jika telah mendapatkan persetujuan dari BPD.
“Sebelum  melaksanakan  kegiatan,  biasanya  TPK akan  mendapat  sosialisasi  mengenai  peraturan dalam  pelaksanaan,  seperti  contohnya  terdapat presensi  ketika  hadir  dalam  proses  pengerjaan.” (Muntahar, Warga)
“Terkadang  terjadi  perubahan  anggaran  karena berbagai macam faktor, maka  dari  itu  jika  terjadi hal tersebut biasanya akan diadakan musyawarah ulang  yang  disetujui  bersama  dengan  BPD”  ( Kepala Desa)
“Tidak
menutup kemungkinan dalam pelaksanaannya, akan terjadi perubahan anggaran.  Dalam  kasusnya,  jika  terdapat  suatu proyek  yang  mengalami  perubahan  anggaran, kami  selaku  BPD  akan  bermusyawarah  dengan Pemerintah Desa Lerep” (Ketua BPD)
Selanjutnya, dalam tahap penatausahaan, nantinya seluruh laporan keuangan  akan dibuat dalam SISKEUDES.  Laporan  yang  dibuat  sesuai  dengan jumlah  anggaran  yang  terpakai  disertai  bukti-bukti transaksi yang ada. Hal tersebut merupakan bentuk dari tertib  dan  disiplin  anggaran  yang  diterapkan  oleh Pemerintah Desa.
“Semua  laporan  tentunya  dibuat  sesuai  dengan jumlah  anggaran  yang  terpakai.  Pembuatannya berdasarkan  nota  atau  bukti  transaksi  yang  ada. Sebagai Pemerintah Desa, tentunya kami memiliki kewajiban dalam menyampaikan berbagai laporan kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Tata cara  penyusunannya  pun  kami  mengikuti  sesuai aturan yang berlaku dengan dibantu SISKEUDes” (Kepala Desa)
“Biasanya jika terdapat pengeluaran, kami harus menyampaikan  kepada Pemerintah  Desa  disertai dengan nota transaksi”(Mulyadi, Warga)
“Dalam  pembuatan  laporan  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  dari        Pemerintah  Desa terhadap  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  BPD nantinya akan ikut mengawasi dan mengevaluasi.  Laporan  ini  wajib untuk  disetujui BPD terlebih dahulu” (Ketua BPD)

## 4.6.   Pembahasan
Pengelolaan  keuangan  desa  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Desa  Lerep  secara garis  besar  telah  sesuai dengan  dengan  pedoman  yang  ditetapkan  oleh pemerintah dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu dilakukan secara akuntabel, transparan, partisipatif,  serta  dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran. Seluruh  asas  pengelolaan  keuangan  desa  tersebut diterapkan dalam tahapan-tahapan pengelolaan keuangan  desa  dimulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban. Penerapan  akuntabilitas  di  dalam  tahapan-tahapan pegelolaan  dana  desa  tidak  menemui  kendala  yang berarti karena didalam setiap tahapan terdapat dokumen terkait  dengan  pengelolaan  Dana  Desa  yang  disahkan secara  langsung  oleh  Pemerintah  Desa  Lerep  beserta Badan Permusyawarahan Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban  terhadap  berbagai  pihak  yang berkepentingan.  Hal  tersebut  dikarenakan  Pemerintah Desa  Lerep  memiliki  Sumber  Daya  Manusia  yang berkualitas dan memiliki sikap disiplin dalam membuat laporan  dan  juga  dokumentasi  terkait  hal-hal  yang dilaksanakan dalam pengelolaan Dana  Desa.  Penerapan ini  sesuai  dengan  kriteria  akuntabilitas  yang  tercantum dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yaitu setiap kegiatan  ataupun  hasil  akhir kegiatan  penyelenggaraan desa  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat  desa  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Badan  Permusyawaratan  Desa sebagai  wakil  dari  masyarakat  juga  turut  aktif  dalam memberikan  pengawasan  dan  juga  berkoordinasi dengan  baik  dengan  Pemerintah  Desa  Lerep  dalam pengelolaan  keuangan  desa.  Seluruh  dokumen  yang dihasilkan  ini  juga  diarsipkan  secara  rapi  oleh Pemerintah Desa Lerep.
Transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan  desa di  Desa  Lerep  juga  dapat diterapkan  dengan  baik  di seluruh  tahapan  pengelolaan  Dana  Desa.  Hal  tersebut ditunjukan  dengan  keterbukaan  dari  Pemerintah  Desa Lerep dalam memberikan berbagai informasi mengenai pengelolaan  keuangan  desa  kepada  seluruh  pihak  yang berkepentingan tanpa terkecuali sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Keterbukaan dari Pemerintah Desa Lerep ini ditunjang dengan pemanfaatan  media  informasi  yang  baik  sehingga komunikasi  yang  terjalin  dengan  berbagai  pihak  yang berkepentingan ini berjalan secara efektif dan efisien.
Masyarakat  Desa  Lerep  ikut  aktif  berpartisipasi dalam  berbagai  tahapan  pengelolaan  keuangan  desa, sehingga  asas  partisipatif  dalam  pengelolaan  keuangan desa juga terpenuhi dimana penyelenggaraan desa harus mengikutsertakan kelembagaan  desa dan unsur masyarakat  desa.  Tingkat  partisipasi  masyarakat  yang tinggi  ini  disebabkan  karena  masyarakat  Desa  Lerep masih  menjunjung  kearifan  lokal  yang  kuat  yaitu prinsip  gotong-royong  dalam  kehidupan  sehari-hari. Akan tetapi, terdapat keterbatasan partisipasi masyarakat dalam tahapan-tahapan pengelolaan keuangan  desa  khususnya  di  bidang  keuangan.  Hal  ini dikarenakan banyak dari masyarakat Desa Lerep belum
memahami secara baik mengenai pengelolaan keuangan.  Akan  tetapi,  hal  tersebut  tidak  menjadi kendala  yang berarti karena di dalam  masyarakat Desa Lerep  terdapat  perwakilan-perwakilan  yang  memiliki pemahaman  mengenai  pengelolaan  keuangan  yang turut  berkoordinasi  dan  mengawasi  Pemerintah  Desa Lerep dalam bidang pengelolaan keuangan.
Pemerintah  Desa  Lerep  juga  sudah  menerapkan asas  tertib  dan  disiplin  anggaran karena telah mengacu pada  aturan  atau  pedoman  yang  berlaku,  akan  tetapi masih  terdapat  beberapa  kendala  dalam  penerapan tertib  dan  disiplin  anggaran  diantaranya seperti adanya beberapa program pembangunan yang belum terlaksana. Hal  tersebut  dikarenakan  bencana  tanah  longsor sehingga  prioritas  kegiatan  akan  ditujukan  kepada penanganan  bencana  terlebih  dahulu.  Akan  tetapi, program  yang belum  terlaksana  ini  nantinya  akan  tetap direalisasikan pada periode selanjutnya. Selain itu juga pernah  terdapat  perubahan  rencana  pembangunan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, perubahan rencana  ini  nantinya  akan  dicantumkan  dalam  Berita Acara Kegiatan dan jika terdapat selisih lebih anggaran akan  dimasukkan  kedalam  SILPA.  Tertib  dan  disiplin anggaran dapat diterapkan karena koordinasi yang  baik dari pihak pemerintah dengan
Badan
Permusyawaratan  Desa  selaku pihak yang memberikan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa Lerep.

## 5.   SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

## 5.1.   Simpulan
Berdasarkan  dari  uraian  hasil  penelitian  di  lapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lerep mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan  dan  pertanggungjawaban  secara  garis  besar telah  sesuai  dengan  pedoman  yang  telah  ditetapkan oleh  pemerintah  dalam  Permendagri  Nomor  20  Tahun 2018,  yaitu  transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran, meskipun  belum  optimal  dikarenakan  adanya  kendala teknis  dan  non  teknis.  Meskipun  masih  terdapat beberapa kendala dalam pengimplementasian asas-asas pengelolaan  keuangan  desa,  akan  tetapi  Pemerintah Desa dan juga Badan Permusyawaratan Desa berupaya untuk  melakukan  koordinasi  dengan  baik  sebagai bentuk  pengendalian  terjadinya  risiko-risiko  dalam pengelolaan  keuangan  desa.  Jika  keuangan  desa  dapat dikelola dengan berpedoman pada asas-asas pengelolaan  keuangan  desa  yang  disyaratkan  oleh pemerintah, harapannya desa mampu mengimplementasikan SDGs desa  dan  mewujudkan tata kelola desa yang baik.

## 5.2.   Keterbatasan
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  adalah  narasumber yang  berasal  hanya  dari  beberapa   dusun,  perwakilan masyarakat, dan Pemerintah Desa Lerep sehingga hasil penelitian  kurang  dapat  mewakili  masyarakat  secara menyeluruh.  Selain  itu,  dalam  pemilihan  narasumber
penelitian  ini  tidak  menggunakan  kriteria  tertentu, sehingga   terdapat  beberapa  narasumber  yang  memiliki keterbatasan  pengetahuan  dan  pemahaman  mengenai pengelolaan keuangan desa, sebagai contoh perwakilan warga  masyarakat.  Hal  tersebut  mengakibatkan jawaban  yang diberikan oleh  narasumber kurang detail dan rinci sehingga tidak dapat digali informasinya lebih dalam lagi. Disamping hal tersebut, waktu pengambilan data  kurang  maksimal  dikarenakan  objek  penelitian sedang  terdampak  bencana  alam  puting  beliung, sehingga  pemerintah  Desa  Lerep  berfokus  dalam penanganan  bencana  tersebut.  Selain  itu  kondisi Perlakuan
Pembatasan
Kegiatan Masyarakat menyebabkan  adanya  keterbatasan  waktu  untuk mengumpulkan data secara maksimal.

## 5.3.   Saran
Saran yang dapat digunakan untuk penelitian berikutnya adalah  menguji  secara  kuantitatif  terkait  persepsi masyarakat  terhadap  implementasi  asas  pengelolaan keuangan  desa,  dengan  mengambil  objek  penelitian  di beberapa  desa  dalam  satu  wilayah  kabupaten  tertentu agar  dapat  menggambarkan  hasil  dengan  lebih komprehensif.  Pada  penelitian  lebih  lanjut  dapat  juga meneliti terkait dukungan kearifan lokal di Desa Lerep sebagai  salah  satu  bentuk  pengendalian  yang  dapat memitigasi  risiko  kecurangan  dalam  pengelolaan keuangan  desa.  Implikasi  praktis  yang  dapat  diberikan adalah  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  tolok ukur  implementasi  pengelolaan  keuangan  bagi  desa- desa  yang  lain.  Hasil  penelitian  ini  juga  diharapkan dapat  dijadikan  sarana  evaluasi  dalam  perumusan kebijakan pengelolaan keuangan desa agar implementasi asas dapat lebih optimal.

## DAFTAR REFERENSI
Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014. Berkala  Akuntansi  Dan  Keuangan  Indonesia. https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694
Belina,  M.  R.  (2020). Prioritas  Dana  Desa  2021 sebagai Upaya Pencapaian SGDs Desa.
Yoursay.Suara.Com. Retrieved from https://yoursay.suara.com/news/2020/11/25/12321
1/prioritas-dana-desa-2021-sebagai-upaya- pencapaian-sgds-desa
Diansari,  R.  E.  (2015). Analisa  Implementasi  Alokasi Dana  Desa  (Add)  Kasus  Seluruh  Desa  Di Kecamatan  Kledung  Kabupaten  Temanggung Tahun  2013 .  Seminar  Nasional  Universitas  PGRI Yogyakarta 2015.
Direktorat  Jenderal  Bina  Pemerintah  Desa.  (2016).
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Berdaarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 . In www.djpk.kemenkeu.go.id. Retrieved
from www.djpk.kemenkeu.go.id
Jpnn.com.  (2021). Dana  BLT  Covid-19  dan  DD  Ludes
Tanpa  Kejelasan,  Sadi  Karmanto  Ditahan  Usai Diperiksa . Jpnn.Com. Retrieved
from https://www.jpnn.com/news/dana-blt-covid-19- dan-dd-ludes-tanpa-kejelasan-sadi-karmanto- ditahan-usai-diperiksa
Kementerian  Dalam  Negeri. Peraturan  Kementerian Dalam  Negeri  No  113  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa . , (2014).
Kementerian  Dalam  Negeri. Peraturan  Pemerintah Dalam  Negeri  No  20  Tahun  2018  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa . , (2018).
Krina P, L. L. (2003). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas,  Transparansi  dan  Partisipasi . Bappenas.
Lembaga  Administrasi  Negara  dan  Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2000). Akuntabilitas dan Good Governance.
Nugroho,  P.  D.  P.  (2021).  3 Mantan  Kades  di  Kudus Ditetapkan  Jadi  Tersangka  Korupsi  Dana  Desa . Kompas.com. Retrieved
from https://regional.kompas.com/read/2021/09/09/081 150678/3-mantan-kades-di-kudus-ditetapkan-jadi- tersangka-korupsi-dana-desa
Oktaresa,  B.  (2015). Kelola  Dana  Desa  Pemerintah Harus Melek Risiko . Kompasiana. Retrieved from https://www.kompasiana.com/betrikaoktaresa/558 76656dd937332196a29b6/kelola-dana-desa- pemerintah-desa-harus-melek- risiko?page=2&page_images=1
Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. , (2014).
Setiawan,  A.  (2019). Membangun  Indonesia  Dari Pinggiran  Desa .  Setkab.Go.Id.  Retrieved  from https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari- pinggiran-desa/
Supriadi, E. (2015). Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa . Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan.
Taufiqurrahman,  F.  (2021). Selewengkan  Dana  Desa Saat  Masih  Menjabat,  Mantan  Kades  di  Cianjur Jadi  Tersangka  Tipikor .  Kompas.Com.  Retrieved from https://regional.kompas.com/read/2021/06/07/181 031678/selewengkan-dana-desa-saat-masih- menjabat-mantan-kades-di-cianjur-jadi
Warsono, H., & Ruksamin, D. (2014). The Obstacles of Implementation  of  Village  Allocation  Fund Program  in  the  North  Konawe  Southeast Sulawesi . Journal of Management and Sustainability. https://doi.org/10.5539/jms.v4n3p175
Waseso, R. (2020). Dana Desa 2021 akan Diprioritaskan  untuk  SDGs  Desa  Pembangunan
Nasional  Berkelanjutan .  Kontan.co.id.  Retrieved from https://nasional.kontan.co.id/news/dana- desa-2021-akan-diprioritaskan-untuk-sdgs-desa- pembangunan-nasional-berkelanjutan