Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi

## Lolanda Sinaga
lolasinaga95@yahoo.com
Umar Hasan umarhasan@unja.ac.id
Permono permono@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History: Submitted : 20 Maret 2020; Accepted: 22 Nopember 2020; Published: 22 Nopember 2020

## Abstract
The purpose of this study is to know and analyze the responsibilities of parents towards children  after  divorce  in  the  jurisdiction  of  the  Jambi  District  Court.  2.  To  find  out  and analyze  the  obstacles  faced  in  implementing  the  responsibilities  of  parents  towards children after the divorce in the Jurisdiction of the Jambi District Court. The method used is empirical juridical research type. The formulation of the problem under study regarding the  responsibilities  of  parents  towards  post-divorce  children  in  the  jurisdiction  of  the Jambi  District  Court  1.  How  to  implement  the  responsibilities  of  parents  towards  post- divorce children in the jurisdiction of the Jambi District Court; 2. Whatever is the obstacle in  the  implementation  of  parental  responsibilities  towards  children  after  divorce  in  the jurisdiction  of  the  Jambi  District  Court.  The  results  of  the  study  show  that  1.  the implementation  of  parental  responsibilities  towards  children  after  divorce  in  the jurisdiction  of  the  Jambi  District  Court  is  not  fully  implemented  2.  the  constraints  in  the implementation  of  parental  responsibilities  towards  children  after  divorce  in  the jurisdiction  of  the  Jambi  District  Court  are  the  lack  of  awareness  of  people  parents  will have a good future for children, a factor in the inability of parents to finance the financial needs of children.
Keywords: Responsibility of Parents; Children; Divorce.

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  1.untuk  mengetahui  dan  menganalisis  tanggung  jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi. 2.
Volume 1 Nomor 3
Oktober 2020   Halaman 431-451
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas
Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca terjadinya perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri  Jambi.  Metode  yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian  yuridis  empiris.  Adapun perumusan masalah yang dikaji mengenai Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak  pasca  perceraian  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Jambi  1.  Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan  Negeri  Jambi;  2.  Apasaja  yang  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan  tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca terjadinya perceraian di wilayah hukum Pengadilan Negeri  Jambi.  Hasil  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  1.  pelaksanaan  tanggung  jawab orang  tua  terhadap  anak  pasca  perceraian  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Jambi tidak dilaksanakan secara penuh 2. kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap  anak  pasca  terjadinya  perceraian  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Jambi yaitu  kurangnya  kesadaran  orang  tua  akan  masa  depan  yang  baik  bagi  anak,  faktor ketidakmampuan orang tua untuk membiayai kebutuhan keuangan bagi anak.
Kata Kunci : Tanggung Jawab Orang Tua; Anak; Perceraian .

## A. Pendahuluan
Artikel  ini  membahas  tentang  Tanggung  Jawab  Orang  Tua  Terhadap  Anak  Pasca Perceraian.  Tipe  penelitian  ini  adalah  Yuridis  Empiris,  dimana  faktor  dari  yuridisnya adalah  aturan-perundang-undangan  dan  faktor  empirisnya  merupakan  Pelaksanaan Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Orang  Tua  Terhadap  Anak  Pasca  Perceraian  di  Wilayah Hukum  Pengadilan  Negeri  Jambi.  Perkawinan  merupakan  salah  satu  peristiwa  penting dalam kehidupan manusia.  Perkawinan  yang  terjadi antara seorang pria  dengan seorang wanita  menimbulkan  akibat  hukum  baik  terhadap  keluarga  masing-masing  dan  juga dengan  harta  kekayaan  yang  diperoleh  diantara  mereka  baik  sebelum  maupun  selama perkawinan  berlangsung.  Setiap  makhluk  hidup  memiliki  hak  azasi  untuk  melanjutkan keturunannya  melalui  perkawinan,  yakni  melalui  adat  dan  budaya  dalam  melaksanakan suatu  perkawinan  sehingga  pasangan  ini  dapat  diterima  dan  diakui  statusnya  sebagai pasangan suami istri yang sah menurut Hukum, baik Agama, Negara maupun Adat dengan sederetan hak dan kewajiban sesuai peran maing-masing sebagai suami dan istri.
Pengertian  Perkawinan  menurut  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyaitu: “Perkawinan adalah Ikatan lahir batin Antara seorang laki- laki dan  seorang  perempuan  sebagai  suamiistri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekalberdasarkan    ketuhanan    Yang    Maha    Esa”.    Pengertian Perkawinan  tersebut diatas mengandung arti bahwa suami-istri perlu saling membantu, saling  menghormati  dan  saling  melengkapi,  agar  masing-masing  dapat  mengembangkan dan  memahami  kepribadian  masing-masing  guna  tercapainya  kebahagiaan  lahir  dan bathin dari pasangan suami isteri tersebut.
Dalam  perkawinan,  semua  orang  tentunya  menghendaki  kehidupan  rumah  tangga yang  bahagia,  kekal  dan  ada  kerukunan  yang  menciptakan  rasa  tentram,  damai,  saling menyayangi  tanpa  saling  mencurigai  sehingga  dapat  sejahtera  yang  artinya  tercukupi kebutuhan  ekonomi,  pendidikan  dan  hiburan  yang  diterima  yang  diperoleh  dari  hasil pekerjaan  (profesi)  yang  layak  bagi  kehidupan  keluarga  suami  dan/atau  istri,  boleh melaksanakan  pekerjaan  apa  saja  sebagai  sumber  kesejahteraan  keluarga,  asalkan  tidak dilarang oleh Undang-Undang ketertiban umum dan kesusilaan. 1
Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu”.  maka  dapat  dikatakan  tidak  ada  suatu perkawinan  yang  sah  tanpa  didahului  dengan  pelaksanaan  perkawinan  berdasarkan agama mereka (mempelai). 2
Dasar  perkawinan  pada  hakikatnya  adalah  saling  mencintai  satu  sama  lain,  saling menerima  kekurangan  dan  kelebihan  masing-masing,  saling  menerima  apa  adanya. Mereka  datang  dari  dua  tipe  karakter,  sifat,  perilaku,  kebiasaan  dan  dari  keluarga  yang berbeda. Hal–hal berbeda inilah dikalahkan oleh rasa kasih sayang dan ingin memiliki satu sama  lain  dan  juga  saling  berkorban  demi  utuhnya  keharmonisan  rumah  tangga.  Tujuan dari  perkawinan  ialah  untuk  membentuk  suatu  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Dengan  dilakukannya  perkawinan  tersebut diharapkan  dapat  memperoleh  keturunan  yaitu  berupa  anak. Anak  yang  dilahirkan  dari suatu perkawinan, menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya hubungan hukum antara orang tua dan  anak.  Bagi  pihak  orang  tua,  dengan  lahirnya  anak,  maka  kewajiban  berupa  memelihara, membelikan macam-macam kebutuhan anak, ataupun mendidiknya, harus dilakukan oleh orang tua.
Undang-Undang  Perkawinan  tidak  hanya  mengatur  tentang  kewajiban  terhadap anak, orang tua tetapi juga kewajiban anak terhadap orang tua. Hal ini diatur dalam Pasal 46  Undang-Undang  Perkawinan,  yaitu  anak  wajib  hormat  dan  taat  pada  orang  tua. Manakala di kemudian hari anak menjadi dewasa, lalu menduduki posisi sosial ekonomis yang mapan, wajib baginya untuk memelihara dan membantu orang tuanya sekiranya itu diperlukan sesuai kemampuannya. 3
1 I Ketut Oka Setiawan , Hukum Perorangan dan Kebendaan , Cet.1, Sinar Grafika,    Jakarta, 2016, hlm. 45
3 Moch.Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia , Cet. 1, PT. Refika Aditama, Bandung,
2016, hlm. 128.
Berdasarkan  kedua  Pasal  di  atas  maka  dapat  dikatakan  bahwa  adanya  hubungan timbal balik antara orang tua dan anak yaitu adanya hak dan kewajiban antara  orang tua dananak yang tidak  akan  pernah  berakhir walaupun kedua orang tuanya bercerai.
Tentunya semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan  sejahtera.  Namun  tidak  semua  orang  dapat  mencapai  kehidupan  perkawinan  yang dicita-citakan  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  terdapatnya  banyak  hal  yang  mendorong terjadinya  perceraian.  Secara  mendasar,  perceraian  adalah  salah  satu  hal  yang mengakibatkan hapusnya perkawinan. Suatu perkawinan dapat dihapus oleh beberapa hal antara  lain  jika  salah  satu  pihak  meninggal,  jika  salah  satu  pihak  menikah  lagi  setelah mendapat izin  hakim,  atau  jika  salah  satu  pihak  meninggalkan  tempat  tinggalnya  hingga sepuluh tahun lamanya. Akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan perceraian. 4
Masyarakat  pada  saat  ini  menganggap  bahwa  perceraian  merupakan  cara  terbaik untuk  mengakhiri  suatu  permasalahan  rumah  tangga.  Perselisihan  yang  terus  menerus kerap  kali  diajukan  sebagai  alasan  oleh  para  penggugat  perceraian  biasanya  disebabkan karena  salah  satu  pihak  merasa  bahwa  pihak  yang  lain  baik  suami  atau  istrinya  tidak menjalankan  kewajibannya  sebagai  seorang  suami  atau  istri  dengan  baik,  ketika  itulah terjadi perselisihan  dan pertengkaran yang terus-menerus diantara pasangan suami istri sehingga  sulit  diharapkan  untuk  bersatu  kembali  dan  akhirnya  berakhir  dengan perceraian.
Seperti  halnya perkawinan yang menimbulkan hak  dan kewajiban, perceraian juga membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Anak-anak tersebut harus hidup dalam suatu keluarga yang tidak  harmonis  sebagaimana  mestinya  misal  harus  hidup  dalam  suatu  keluarga  dengan orang tua tunggal seperti dengan seorang ibu atau dengan seorang seorang ayah saja.
Menurut  ketentuan  pasal  41  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan menyatakan:
a) Baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya, semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak,  bilamana  ada  perselisihan  mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
b) Bapak  yang  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban  tersebut  pengadilan  dapat  menentukan  bahwa  ikut  memikul  biaya tersebut.
4 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 42.
Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:
1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2) Kewajiban orang tua yang dimakud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin  atau  dapat  berdiri  sendiri  kewajiban  mana  berlaku  terus  meskipun perkawinan antara kedua orang tua terputus.
Bukan  hanya  Undang-Undang  Perkawinan  saja  yang  mengatur  tentang  kewajiban- kewajiban  yang  harus  dilakukan  orang  tua  terhadap  anak,  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa ada hak-hak anak yang memang  harus  di  penuhi  oleh  orang  tua,  yang  mana  secara  garis  besar  hak  tersebut adalah:
a) Hak  mendapatkan  kehidupan  yang  layak  seperti  mendapatkan  kasih  sayang  dari orang tua, memiliki identitas diri yang jelas, dan sebagainya.
b) Hak  untuk  tumbuh  dan  berkembang  seperti  mendapatkan  pendidikan  yang  layak, mengkonsumsi  makanan  yang  bergizi,  mendapatkan  waktu  istirahat,  bermain, bergaul dengan teman sebaya, belajar, dan lain sebagainya.
c) Hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  dari  kekerasan,  pelecehan  seksual,  serta tindakan kriminal lainnya.
d) Hak untuk ikut berpartisipasi seperti menyampaikan pendapat, memilih yang sesuai dengan minat dan bakat, dan lain sebagainya.
Dalam keluarga yang orang tuanya bercerai pertumbuhan anak dalam standar yang ideal  kemungkinan  sulit  dicapai  karena  kebutuhan  jasmani  dan  rohaninya  tidak  dapat dipenuhi  secara  sempurna  dan  perkembangan  anak  ini  tentu  mengalami  hambatan  yang serius  apabila  kebutuhan  jasmani  dan  rohani  berupa  biaya  pemeliharaan  dan  biaya pendidikan anak sampai dewasa tidak ada kejelasan. Bagi anak yang selama ini mendapat perhatian  penuh,  pendidikan  dan  cukup  nafkah  yang  diterima  dari  kedua  orang  tuanya tentu  tidak  akan  sepenuhnya  sama  sebagaimana  yang  telah  diterima  oleh  anak  semasa orang tuanya belum bercerai. Semua itu terjadi karena selama masa perkawinan pasangan suami-isteri hidup serumah dan dapat mengasuh, mendidik dan membina anak-anaknya. Sebaliknya setelah suami-isteri bercerai tentunya tidak akan hidup serumah lagi dan juga tidak serumah lagi dengan anak-anak yang mengakibatkan menjadi kurangnya perhatian, pendidikan dan pembinaan orang tua terhadap anak.
Berdasarkan hasil penelitian penulis di kantor Pengadilan Negeri Jambi pada bulan Mei  2018  sampai  dengan  bulan  Mei  2019  terdapat  16  perkara  perceraian.Berdasarkan kasus  yang  terjadi  mengenai  tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak  setelah  adanya
putusan  perkara,  ayah  sering  mengabaikan  tanggung  jawabnya,  sehingga  tidak menjalankan sesuai dengan putusan yang sudah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi.  Berdasarkan  data  yang  penulis  peroleh  di  Pengadilan  Negeri  Jambi,  penulis mengambil putusan untuk dijadikan bahan penelitian yaitu:
1) Putusan  Nomor:  36/Pdt.G/2018/PN.Jmb  Putusan  tersebut  menentukan  hak  asuh anak  diberikan  kepada  ibu  (Penggugat)  dan  nafkah  anak  ditanggung  oleh  ayah  ( Tergugat).
2) Putusan  Nomor:  49/Pdt.G/2018/PN.Jmb  Putusan  tersebut  menentukan  hak  asuh anak  diberikan  kepada  ibu  (Penggugat)  dan  nafkah  anak  ditanggung  oleh  ayah (Tergugat).
3) Putusan  Nomor:  78/Pdt.G/2018/PN.Jmb  Putusan  tersebut  menentukan  hak  asuh anak  diberikan  kepada  ibu  (Penggugat)  dan  nafkah  anak  ditanggung  oleh  ayah (Tergugat)
4) Putusan  Nomor:  12/Pdt.G/2019/PN.Jmb  Putusan  tersebut  menentukan  hak  asuh anak  diberikan  kepada  ibu  (Penggugat)  dan  nafkah  anak  ditanggung  oleh  ayah (Tergugat).
5) Putusan  Nomor:  15/Pdt.G/2019/PN.Jmb  Putusan  tersebut  menentukan  hak  asuh anak  diberikan  kepada  ibu  (Penggugat)  dan  nafkah  anak  ditanggung  oleh  ayah (Tergugat).
Jika  banyak  orang  tua  yang  tidak  sadar  akan  pentingnya  tanggung  jawab  mereka terhadap  anak  pasca  perceraian  yang  mereka  lakukan,  maka  semakin  banyak  anak-anak yang  masa  depannya  terganggu  dan  harus  mengubur  impian  mereka  karena  untuk bersekolah saja mereka tidak mempunyai biaya apalagi untuk mengejar impian mereka.
Pada  hakikatnya  anak  tidak  dapat  melindungi  diri  sendiri  dari  berbagai  tindakan yang menimbulkan kerugian dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan  kondinya.  Anak  perlu  mendapat  perlindungan  agar  tidak  mendapatkan  kerugian mental, fisik, maupun sosial. 5
Bertitik  tolak  dari  permasalahan  tersebut,  maka  penulis  merasa  tertarik  untuk meneliti  permasalahan  mengenai  pelaksanaan  tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak akibat terjadinya perceraian, baik itu menyangkut pemeliharaan maupun tanggung jawab atas  nafkah  guna  pemenuhan  hidup  anak-anak  sehari-harinya  hingga  anak  tersebut dewasa.
5 Maidin Gultom , Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan , PT. Refika Aditama, Bandung, 2014,hlm.69.

## B.   Pembahasan
1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Adanya Putusan Perceraian di Wilayah Pengadilan Negeri Jambi.
Setiap  manusia  pada  umumnya  melakukan  suatu  perkawinan  untuk  membentuk keluarga  yang  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Ynag  Maha  Esa.  Tetapi  pada  kenyataannya tidak  semua  perkawinan  yang  telah  dilangsungkan  tersebut  dapat  dipertahankan  atau dapat  berlangsung  lama,  kekal  dan  abadi  sepanjang  sebagaimana  yang  diharapkan  oleh setiap  pasangan  suami  isteri.  Perkawinan  yang  tidak  dapat  bertahan  lama  mungkin disebabkan  karena  perselisihan  antara  pasangan  suami  isteri  tersebut  dan  juga dikarenakan  faktor  ekonomi  keluarga.  Perselisihan  di  antara  pasangan  suami  isteri tersebut ada yang dapat diselesaikan secara damai dan ada pula tidak dapat diselesaikan secara damai sehingga perselisihan ini dilakukan dengan jalan perceraian.
Perkawinan  adalah  suatu  perjanjian  antara  seorang  pria  dan  wanita  yang mengikatkan diri menjadi suami-istri yang sah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan  sejahtera  sesuai  dengan  perintah  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Pada  umunya  menurut hukum  agama  perkawinan  adalah  perbuatan  yang  suci  yaitu  suatu  perikatan  antara  dua pihak  dalam  memenuhi  perintah  dan  anjuran  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  agar  kehiduupan berkeluarga  dan  berumah  tangga  serta  berkerabat  tetangga  berjalan  dengan  baik  sesuai ajaran  agama  masing-masing.  Jadi  perkawinan  dilihat  dari  segikeagamaan  adalah  suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.
Syarat  sahnya  perkawinan  menurut  pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang Perkawinan  yaitu:  “Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu”.  Selain  itu  diatur  pula  bahwa:  “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Selanjutnya  dalam  pasal  6  sampai  pasal  12  Undang-Undang  Perkawinan  diatur mengenai syarat sahnya perkawinan yaitu harus:
a. Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan isteri, berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan;
b. Untuk  melangsungkan  perkawinan  seorang  yang  belum  mencapai  umur  21 (duapuluh  satu)  tahun  harus  mendapat  izin  kedua  orang  tua,  Dalam  hal  salah seorang  dari  kedua  orang  tua  telah  meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan  tidak mampu  menyatakan  kehendaknya,  maka  diperoleh  dari  orang  tua  yang  masih hidup  atau  dari  orang  tua  yang  mampu  menyatakan  kehendaknya.  Dalam  hal
kedua  orang  tua  telah  meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan  tidak  mampu  untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau  keluarga  yang  mempunyai  hubungan  darah  dalam  garis  keturunan  lurus keatas  selama  mereka  masih  hidup  dan  dalam  keadaan  dapat  menyatakan kehendaknya;
c. Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan;
d. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang  lain tidak dapat kawin lagi kecuali dispensasi oleh pengadilan;
e. Apabila  suami  dan  isteri  yang  telah  cerai  kawin  lagi  satu  dengan  yang  lain  dan bercerai  lagi  untuk  kedua  kalinya,  maka  diantara  mereka  tidak  boleh dilangsungkan  perkawinan  lagi,  sepanjang  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;
f. Seorang  wanita  yang  perkawinannya  terputus  untuk  kawin  lagi  telah  lampau tenggang waktu tunggu;
g. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  suatu  perkawinan dinyatakan sah apabila telahh memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.  Berdasarkan  Pasal  8  Undang-Undang  Perkawinan,  Perkawinan tidak  boleh  dilangsungkan  terhadap  merek  yang  terikat  hubungan  kekeluargaan  dalam hal:
1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
2. berhubungan  darah  dalam  garis  keturunan  menyamping  yaitu  antara  saudara, antara  seorang  dengan  saudara  orang  tua  dan  antara  seorang  dengan  saudara neneknya;  berhubungan  darah  dalam  garis  keturunan  menyamping  yaitu  antara saudara,  antara  seorang  dengan  saudara  orang  tua  dan  antara  seorang  dengan saudara neneknya;
3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
4. berhubungan  susuan,  yaitu  orang  tua  susuan,  anak  susuan,  saudara  susuan  dan bibi/paman susuan;
5. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi  atau kemenakan  dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. mempunyai  hubungan  yang  oleh  agamanya  atau  peraturan  lain  yang  berlaku, dilarang kawin.
Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memnuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam keturunan lurus ke atas dan ke bawah,  saudara, wali nikah, pengampu dari salah seorang  calon mempelai dan pihak- pihak yang berkepentingan (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan).
Berdasarkan  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  diatur  bahwa perceraian terjadi karena beberapa alasan yaitu:
1. Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi,  dan  lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  diluar kemampuannya;
3. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau    hukuman  yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan pihak lain;
5. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
Berdasarkan  pasal  41  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  diatur ketentuan mengenai tanggung jawab orang tua dalam hal terjadinya perceraian bagi anak yaitu:
1. Baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya, semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak,  bilamana  ada  perselisihan  mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak  yang  bertanggung-jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban  tersebut,  Pengadilan  dapat  menentukan  bahwa  ibu  ikut  memikul  biaya tersebut;
3. Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
Alasan terjadinya suatu perceraian yaitu:
1. Didalam  kehidupan  rumah  tangga  sebagaian  besar  pasangan  merasa  serba kekurangan.  Seperti  kurangnya  perhatian  diantara  suami  isteri  itu  sendiri, kurangnya  terpenuhi  kebutuhan  rumah  tangga  baik  dari  segi  nafkah  batin maupun  nafkah  lahir  dengan  berbagai  alasan  baik  salah  satu  pihak  menderita cacat atau lainnya.
2. Setiap  rumah  tangga  pasti  adanya  kekurangan  ada  juga  kelebihan.  Seperti penghasilan suami isteri yang tidak  seimbang misalnya penghasilan suami lebih kecil dari pada isteri, keinginan atau nafsu sex yang berlebihan, sehingga dengan kelebihan  tersebut  seseorang  dapat  dengan  mudah  menjangkau  apa  yang diinginkannya.
Berdasarkan  kedua  hal  tersebut  di  atas  yaitu  kekurangan  dan  kelebihan,  akan menuju  kepada  kebejatan  moral  apabila  tidak  dikendalikan  dengan  iman  yang  kuat. Dan hal tersebut di atas pada masa sekarang bukan hanya dapat dilakukan oleh kaum pria saja, tetapi  kaum  wanita pun juga telah melakukan hal tersebut.Maka  apabila  hal ini terjadi tidaklah aneh rumah tangga yang tadinya begitu harmonis, rukun dan damai, seketika  saja  bisa  berubah  menjadi  berantakan  yang  pada  akhirnya  berujung  dengan perceraian.
Menurut  keterangan  Bapak  Morailam  Purba  selaku  Hakim  di  Pengadilan  Negeri Jambi,  Mengatakan  bahwa:Perceraian  yang  terjadi  di  Pengadilan  Negeri  Jambi  rata-rata terjadi  karena  kurangnya  komunikasi  antara  si  suami  dan  si  isteri,  dan  ada  pula perselisihan yang terus-menerus  sehingga terjadi  pertengkaran yang hebat antara suami dan  isteri,  tidak  jarang  pula  si  suami  melakukan  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  misalnya memukul,  menampar,  menendang  dan  lain  sebagainya.  Meskipun  sudah  sering didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tetap 6 saja berakhir di persidangan (bercerai).
Tanggung  jawab  pemeliharaan  anak  adalah  menjadi  beban  kedua  orang  tua, meskipun  orang  tua  nya  telah  bercerai.Kedua  orang  tua  bertanggung  jawab  terhadap pemeliharaan  dan  kesejahteraan  hidup  anak  baik  kesejahteraan  jasmani,  rohani maupun  sosialnya.Namun  yang  terjadi  dalam  permasalahan  ini  adalah  karena  adanya perpisahaan  atau  putusnya  perkawinan  kedua  orang  tua  karena  perceraian,  maka bagaimana pun orang tua melaksanakan kewajiban dalam memelihara, mendidik anak- anak  mereka  setelah  adanya  perceraian.Untuk  itu  penulis  telah  melakukan  penelitian untuk  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak dalam  hal  pemeliharaan  dan  mendidik  anak-anak  setelah  adanya  perceraian.  Dalam
6 Wawancara hakim di Pengadilan Negeri Jambi.
penelitian ini Penulis akan melakukan penelitian terhadap 5 (lima) perkara perceraian yang  terjadi  di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri  Jambi  mengenai  tanggung  jawab orang  tua  terhadap  anak  setelah  terjadinya  perceraian.  Adapun  hasil  dari  wawancara dengan 5 (lima) responden dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Kasus pertama dengan putusan perkara nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Jmb. perkara ini diajukan oleh Penggugat selaku istri dan Tergugat selaku suami.
Penggugat  mengatakan  bahwa  perceraian  yang  terjadi  dalam  perkawinannya dikarenakan  antara  penggugat  dan  tergugat  sering  kali  terjadi  pertengkaran  yang berlangsung  terus  menerus  dan  diantara  penggugat  dan  tergugat  sudah  tidak  ada komunikasi lagi. Perceraian antara penggugat dan tergugat diputuskan berdasarkan putusan  perkara  Pengadilan  Negeri  Jambi  Nomor  36/Pdt.G/2018/PN.Jmb.  Dalam putusan ini  hakim menetapkan bahwa pengasuhan  anak  jatuh ketangan penggugat dikarenakan masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari ibunya. Perkawinan antara penggugat dan tergugat telah menghasilkan 2 (dua) orang anak.
Menurut penggugat bahwa pasca perceraian, anak diasuh oleh penggugat dan pemberian  nafkah  belum  sepenuhnya  dijalankan  tergugat  karena  tergugat  tidak mempunyai  pengahasilan  yang  tetap  dan  kadang  setiap  penggugat  menghubungi tergugat, tergugat tidak pernah merespon penggugat. 7 Berdasarkan keterangan yang diberikan  oleh  adik  kandung  penggugat  mengatakan  bahwa  :  “penggugat  dan tergugat  sering  terjadi  pertengkaran  dan  tak  jarang  tergugat  sering  memukul penggugat,  kejadian  ini  sudah  sering  dilihat  oleh  adik  penggugat  karena  adik penggugat  tinggal  dirumah  penggugat  pada  saat  pengugat  melahirkan  anak pertamanya.  Dan  selama  pisah  rumah  penggugat  membiayai  hidupnya  dan  anak- anaknya  dengan  menjual  kue.  Dan  mantan  suaminya  setelah  bercerai  sulit  untuk dihubungi”. 8
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  diatas  maka  diketahui  bahwa  setelah terjadinya  perceraian  tangggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak  pasca  perceraian tidak  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal 41  Undang-Undang  Perkawinan  yang  mengatur  bahwa  dalam  hal  terjadinya perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak- anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
2. Kasus  kedua  dengan  putusan  perkara  nomor  49/Pdt.G/2018/PN.Jmb  perkara  ini diajukan  oleh  Penggugat  selaku  istri  dan  Tergugat  selaku  suami.  Penggugat
7 Wawancara dengan Penggugat.
8 Wawancara dengan Adik Penggugat.
mengatakan  bahwa  perceraian  yang  terjadi  dalam  perkawinannya  dikarenakan antara penggugat dan tergugat sering terjadi keributan karena perbedaan pendapat ditambah lagi tergugat sering membawa perempuan lain kerumah itu semua dilihat oleh  anak  penggugat  dan  tergugat.  Perceraian  antara  penggugat  dan  tergugat diputuskan  berdasarkan  putusan  perkara  Pengadilan  Negeri  Jambi  Nomor 49/Pdt.G/2018/PN.Jmb.  Dalam  putusan  ini  hakim  menetapkan  bahwa  untuk  anak penggugat dan tergugat yang pertama telah berusia 20 tahun dan bisa menentukan pilihannya sedangkan anak kedua berusia 17 tahun juga telah cukup dewasa untuk menentukan pilihannya sedangkan anak ketiga berusia 14 tahun dan anak keempat berusia  10  tahun  belum  mampu  menetukan  pilihannya  sendiri  masih  butuh  kasih sayang  kedua  orang  tuanya.  Perkawinan  antara  penggugat  dan  tergugat  telah menghasilkan 4 (empat) orang anak.
Menurut  penggugat  bahwa  pasca  perceraian  meskipun  dari  ke  4  (empat) anak ada 2 (dua) anak yang sudah bisa memilih tinggal bersama siapa, tetap saja ke 4  (empat)  anak  penggugat  dan  tergugat  tinggal  bersama  penggugat.  Pemberian nafkah  tidak  dijalankan  dengan  baik  oleh  tergugat,  dan  pengasuhan  anak dilaksanakan sepenuhnya oleh penggugat. 9
Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh anak kandung penggugat dan tergugat  mengatakan  bahwa  :  “si  anak  sering  melihat  orang  tuanya  bertengkar dimana  ayah  (tergugat)  memukul  ibunya  (penggugat)  dan  juga  si  anak  sering melihat  ayahnya  (tergugat)  membawa  perempuan  lain  kerumah.  setelah  bercerai ayah (tergugat)  sangat jarang menghubungi  dan menanyakan kabar anak-anaknya. Ayah  (tergugat)  hanya  mengirim  uang  3  bulan  sekali  itupun  hanya  cukup  untuk biaya hidup kami semua selama sebulan”. 10
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  diatas  maka  diketahui  bahwa  setelah terjadinya  perceraian  tangggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak  pasca  perceraian tidak  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal 41  Undang-Undang  Perkawinan  yang  mengatur  bahwa  dalam  hal  terjadinya perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak- anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
3. Kasus  ketiga  dengan  putusan  perkara  nomor  78/Pdt.G/2018/PN.Jmb.  perkara  ini diajukan  oleh  Penggugat  selaku  istri  dan  Tergugat  selaku  suami.  Penggugat mengatakan  bahwa  perceraian  yang  terjadi  dalam  perkawinannya  dikarenakan
9 Wawancara dengan Penggugat.
10 Wawancara dengan Anak Penggugat.
pada  saat  sang  suami  (tergugat)  bekerja  di  luar  daerah  jambi  (Muaro  Bungo)  dia mulai  suka  marah-marah  bahkan  sering  memukul  tergugat  dan  anaknya  sendiri. Perceraian antara penggugat dan tergugat diputuskan berdasarkan putusan perkara Pengadilan  Negeri  Jambi  Nomor  78/Pdt.G/2018/PN.Jmb.Dalam  putusan  ini  hakim menetapkan bahwa dalam persidangan terungkap bahwa selama ini pengasuhan ke 2  (dua)  anak  penggugat  dan  tergugat,  telah  diasuh  oleh  penggugat  dan  tergugat, maka  dengan  demkian  mengenai  biaya  hidup  anak  ditanggung  bersama  antara penggugat dan tergugat dan mengenai nafkah anak dimana penggugat meminta Rp; 5.000.000,-  (lima  juta  rupiah)  perbulan  mejelis  hakim  berpendapat  bahwa berdasarkan  fakta  yang  terungkap  dipersidangan,  penggugat  tidak  dapat membuktikan  besarnya  penghasilan  tergugat  perbulannya,  sehingga  permintaan tersebut  ditolak.  Perkawinan  antara  penggugat  dan  tergugat  telah  menghasilkan  2 (dua) orang anak.
Menurut  penggugat  bahwa  pasca  perceraian  pemberian  nafkah  belum sepenuhnya  dijalankan  oleh  tergugat  dimana  kadang  tergugat  hanya  memberikan nafkah  2  (dua)  bulan  sekali  itupun  tidak  penuh.  Tergugat  tidak  bisa  memberikan nafkah sesuai kesepakatan karena pengahasilannya yang tidak tetap. 11
Berdasarkan  keterangan  yang  diberikan  oleh  adik  dari  penggugat mengatakan  bahwa:  “penggugat  dan  tergugat  merupakan  pasangan  suami  isteri yang  dikarunai  2  (dua)  orang  anak.  Antara  penggugat  dan  tergugat  sering  terjadi percekcokan bahkan tergugat sering melakukan KDRT kepada penggugat. Semenjak pisah  rumah  penggugat  membiayai  anak-anaknya  sendiri  dengan  menjadi  tukang ojek. Dan benar pasca perceraian anak-anak sekarang diasuh oleh penggugat karena tergugat jarang memberikan nafkah kepada anak-anaknya”. 12
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  diatas  maka  diketahui  bahwa  setelah terjadinya  perceraian,  biaya  pemeliharaan  anak  merupakan  tanggung  jawab  orang seorang bapak sampai anak itu dewasa dan mandiri. Tanggung jawab seorang bapak tidak  hilang  jika  terjadi  perceraian.  Dalam  hal  ini  tergugat  setelah  terjadinya perceraian  belum  sepenuhnya  melaksanakan  kewajibannya  sebagai  seorang  bapak dalam memenuhi kebutuhan hidup anak.
4. Kasus keempat dengan putusan perkara nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Jmb. perkara ini diajukan  oleh  Penggugat  selaku  istri  dan  Tergugat  selaku  suami.  Penggugat
11 Wawancara dengan Penggugat.
12 Wawancara dengan Adik Penggugat.
mengatakan  bahwa  perceraian  yang  terjadi  dalam  perkawinannya  dikarenakan penggugat  dan  tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  karena perbedaan  prinsip.  Tergugat  sangat  sering  minta  maaf  dan  berjanji  tidak mengulangi  kesalahannya  tapi  itu  hanya  sebentar  saja,  beberapa  hari  kemudian tergugat  kembali  mengulangi  kesalahannya  dan  pertengkaranpun    kembali lagi.Perceraian  antara  penggugat  dan  tergugat  diputuskan  berdasarkan  putusan perkara Pengadilan Negeri Jambi Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Jmb. Dalam putusan ini hakim  menetapkan  bahwa  mengenai  nafkah  anak  dimana  penggugat  meminta 4.000.000,-  (empat  juta  rupiah)  perbulan  hakim  berkesimpulan  dalam  hal  ini tergugat  tidak  akan  mampu  membayar  biaya  nafkah  dan  pendidikan  terhadap  2 (dua)  orang  anak  penggugat  dan  tergugat  oleh  karena  tergugat  tidak  mempunyai pekerjaan.  Berdasarkan  hal  tersebut  diatas  majelis  hakim  tidak  akan  menyatakan berapa  besar  biaya  nafkah  yang  harus  diberikan  tergugat  kepada  anak-anaknya, namun  demikian  bukan  berarti  tergugat  lepas  dari  tanggung  jawabnya  untuk memberi  biaya  hidup  sehari-hari  dan  biaya  pendidikan  terhadap  2  (dua)  orang anaknya, karena pada dasarnya walaupun suatu perkawinan itu telah putus, bukan berarti memutus ikatan dan kewajiban seorang ayah dengan anaknya. Perkawinan antara penggugat dan tergugat telah menghasilkan 2 (dua) orang anak.
Menurut penggugat pasca perceraian anak diasuh oleh penggugat di kediaman orang  tua  penggugat  dan  penggugat  membiayai  sendiri  kebutuhan  anak-anaknya dengan  bantuan  orang  tua  penggugat.  Dan  pemberian  nafkah  belum  sepenuhnya dijalankan  oleh  tergugat  karena  tergugat  tidak  memiliki  pekerjaan  yang  tetap. Kadang  hanya  Rp;  500.000,-  (lima  ratus  ribu  rupiah)  dan  untuk  3  (tiga)  bulan terakhir  ini  tergugat  tidak  memberikan  nafkah  kepada  anaknya.  Penggugat  sudah berusaha  menghubungi  tergugat  tetapi  sampai  sekarang  penggugat  tidak  tahu dimana keberadaan si tergugat. 13
Berdasarkan  keterangan  yang  diberikan  oleh  orang  tua  dari  penggugat mengatakan  bahwa:  “antara  penggugat  dan  tergugat  sudah  tidak  tinggal  bersama hampir  7  (tujuh)  bulan  pasca  perceraian.  Dan  anak-anak  dari  penggugat  dan tergugat  hidupnya  dibiayai  sendiri  oleh  penggugat  dan  dari  orang  tua  penggugat. Selama 4 (empat) bulan setelah perceraian rutin datang untuk memberikan nafkah
13 Wawancara dengan Penggugat.
dan  3  (tiga)  bulan  terakhir  ini  tergugat  tidak  pernah  lagi  menemui  anak-anaknya sampai sekarang tergugat sendiripun tidak diketahui dimana keberadaannya”. 14
Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka diketahui bahwa setelah terjadinya perceraian  tangggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak  pasca  perceraian  tidak dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  41 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa dalam hal terjadinya perceraian baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
5. Kasus  kelima  dengan  putusan  perkara  nomor  15/Pdt.G/2019/PN.Jmb.  perkara  ini diajukan  oleh  Penggugat  selaku  istri  dan  Tergugat  selaku  suami.  Penggugat mengatakan  bahwa  perceraian  yang  terjadi  dalam  perkawinannya  dikarenakan antara penggugat dan tergugat sering terjadi keributan terus-mmenerus. Penggugat dan  tergugat  pernah  di  mediasi  dan  sempat  rukun  kembali  namun  tidak berlangsung  lama,  ternyata  tergugat  tidak  bisa  merubah  sikapnya  terhadap penggugat,  sikap  tergugat  malah  semakin  menjadi  kasar  terhadap  penggugat, sehingga  rumah  tangga  penggugat  dan  tergugat  kembali  terjadi  pertengkaran  dan keributan.  Perceraian  antara  penggugat  dan  tergugat  diputuskan  berdasarkan putusan  perkara  Pengadilan  Negeri  Jambi  Nomor  15/Pdt.G/2019/PN.Jmb.  Dalam putusan  ini  hakim  menetapkan  bahwa  sebagai  ayah  dari  anak-anaknya  tergugat masih  mempunyai  hak  secara  bersama-sama  dengan  penggugat  sebagai  ibunya dalam  merawat,  mengurus  dan  mendidik  anak-anaknya  serta  memberikan  nafkah hidup serta biaya pendidikan kepada anak-anaknya tanpa dapat dihalangi siapapun juga. Perkawinan antara penggugat dan tergugat telah menghasilkan 2 (dua) orang anak.
menurut  penggugat  pasca  perceraian  anak  tetap  diasuh  oleh  penggugat  dan tergugat  meskipun  sekarang  penggugat  dan  tergugat  pisah  rumah  tetapi  tergugat sering  mengunjungi  anak-anaknya,  dan  kadang  tergugat  meminta  izin  kepada penggugat  untk mengajak  anaknya  tidur  di  rumah  tergugat.  Hal  ini  dilakukan  agar tergugat  dapat  mencurahkan  kasih  sayangnya  kepada  anak-anaknya.  Dan  juga dalam pemberian nafkah sampai saat ini tergugat rutin memberikan nafkah kepada anak-anaknya. 15
Berdasarkan  keterangan  dari  Ketua  RT  sekaligus  juga  tetangga  penggugat mengatakan  bahwa  :  “penggugat  dan  tergugat  benar  pasangan  suami  isteri  yang
14 Wawancara dengan Orang Tua Penggugat.
15 Wawancara dengan Penggugat.
telah  dikaruniai  2  (dua)  orang  anak.  setelah  berpisah  tergugat  masih  sering mengunjungi  anak-anaknya  dan  mengajak  anak-anaknya  jalan-jalan  apabila  hari libur dan juga anak-anaknya sering dibelikan mainan oleh tergugat”. 16
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  diatas  maka  diketahui  bahwa  setelah terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab seorang bapak  sampai  anak  itu  dewasa  dan  mandiri.  Berdasarkan  penelitian  yang  penulis lakukan  terhadap  5  (lima)  perkara  perceraian  yang  terjadi  di  Wilayah  Hukum Pengadilan  Negeri  Jambi  tersebut  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  tanggung  jawab orang  tua  terhadap  anak  pasca  perceraian  dilaksanakan  dalam  1  (satu)  perkara perceraian dan dalam 4 (empat) kasus perkara perceraian tidak terlaksana dengan baik.  Perbuatan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  41  Undang-Undang Perkawinan  yang  mengatur  bahwa  dalam  hal  terjadinya  perceraian  baik  ibu  atau bapak  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya,  semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
Tidak dilaksanakannya tanggung jawab orang tua sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan hendaknya di berlakukan sanksi hukum yang tegas terhadap  orang  tua  yang  tidak  melaksanakan  tanggung  jawabnya  tersebut,  mengingat bahwa dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak mengatur  bahwa  bahwa  Orang  Tua  berkewajiban  dan  bertanggung  jawaab  untuk mengauh,  memelihara,  mendidik,  dan  melindungi  anak,  menumbuhkembangkan  anak sesuai  dengan  kemampuan,  bakat,  dan  minatnya  serta  mencegah  terjadinya  perkawinan pada usia anak-anak.
Kewajiban orang tua terhadap anak tidak akan pernah putus walaupun perkawinan diantara  orang  tua  puus  karena  perceraian,  sedangkan  kewajiban  untuk  memenuhi kebutuan hidup dan kebutuhan pendidikan anak ada pada  ayahnya, sedangkan hak asuh atau  hak  pemeliharaan  anak  ada  pada  ibunya  dimana  anak  tersebut  masih  kecil,  dan dalam  kasus  di  atas  dimana  pihak  tergugat  belum  sepenuhnya  melakukan  kewajiban secara rutin tiap bulannya dalam pemberian nafkah hidup anak.
Menurut  keterangan  Bapak  Morailam  Purba  selaku  Hakim  di  Pengadilan  Negeri Jambi, Mengatakan bahwa:“Setelah terjadinya perceraian akan ada yang namanya putusan kesepakatan  dalam  hal  pembiayaan  nafkah  anak.  dan  putusan  ini  harus  dilaksanakan karena  bagaimanapun  juga  yang  namanya  anak  ya  tetap  anak  sampai  kapanpun. Walaupun  mungkin  secara  badan  orang  tuanya  tidak  bisa  bersama-sama  lagi  dengan
16 Wawancara dengan Ketua RT  Penggugat.
anaknya tapi orang  tuanya  wajib membiayai anak-anaknya baik  itu berupa materi, biaya sekolah,  dan  biaya-biaya lainnya”. 17 Kewajiban  yang  timbul  terhadap  anak  setelah  terjadi perceraian yaitu pemberian nafkah anak untuk keperluan hidupnya dan biaya pendidikan, kewajiban  pemberian  nafkah  ini  berakhir  apabila  anak  tersebut  telah  dewasa,  dapat mandiri dan telah menikah.

## 2.      Kendala-kendala  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  tanggung  jawab  orang  tua terhadap anak setelah adanya putusan perceraian di Pengadilan Negeri Jambi
Orang  tua  harus  berkewajiban  dalam  memelihara  dan  mengasuh  anak  baik  yang ditentukan menurut  hukum adat,  ajaran  agama  dan  juga  menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  di  Negara  Republik  Indonesia.  Orang  tua  adalah  yang  pertama- tama  bertanggung  jawab  atas  kesejahteraan  anak,  kewajiban  memelihara  dan  mendidik anak  sedemikian  rupa  sehingga anak  dapat  tmbuh  dan  berkembang menjadi  orang  yang cerdas,  sehat  berbakti  kepada  orang  tua,  berbudi  luhur,  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa  dan  berkemauan  serta  berkemampuan  meneruskan  cita-cita  bangsa berdasarkan Pancasila.
Tujuan  dari  pemeliharaan  dan  mengasuh  anak-anak  itu  tidak  hanya  sebatas memberi  atau  memenuhi  kebutuhan  hidup  anak-anak  sehari-hari  tetapi  lebih  dari  itu seperti  dituntut  untuk  dapat  mempersiapkan  diri  anak-anak  agar  kelak  dapat  hidup mandiri mempunyai ilmu pendidikan yang memadai dan dapat menjalani hidupnya yang bermanfaat  bagi  anak  itu  sendiri  maupun  bagi  orang  lain  dan  diharapkan  pada  anak tersebut  dapat  berbuat  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  oleh  ajaran  agama  dan peraturan yang berlaku.
Bahwa  jika  terjadi  putusnya  perkawinan  dikarenakan  perceraian,  tanggung  jawab orang tua terhadap anak tidak akan pernah putus. Hal ini termasuk juga kewajiban orang tua  terhadap  anak-anaknya  dalam  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya  tersebut hingga  anak-anak  itu  dewasa  atau  dapat  mandiri.  Hak  dan  kedudukan  anak  setelah perceraian orang tuanya di antara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah. Seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya meskipun hubungan orang tua si anak telah putus.  Suatu  perceraian tidak  berakibat hilangnya  kewajiban  orang tua  untuk tetap  memberi  nafkah  kepada  anak-anaknya  sampai  mereka  dewasa  dan  mandiri. Peristiwa perceraian apapun alasannya merupakan malapetaka bagi anak, anak tidak akan
17 Wawancara dengan Bapak Morailam Purba.
dapat lagi menikamati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan  mentalnya.  Tidak  jarang  juga  pecahnya  rumah  tangga  mengakibatkan terlantarnya  pengasuhan  anak.  itulah  sebabnya  dalam  ajaran  Agama  Kristen  maupun ajaran  Agama  manapun  perceraian  harus  dihindarkan  sedapat  mungkin  bahkan merupakan perbuatan yang benci oleh Tuhan.
Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang  kehidupannya  dan  akan  berdampak  buruk  bagi  pertumbuhan  dan perkembangannya,  sehingga  biasanya  anak-anak  adalah  pihak  yang  paling  menderita dengan  terjadinya  perceraian  orang  tuanya.Bahwa  pasangan  suami  isteri  jika  ingin melakukan  perceraian  terlebih  dahulu  harus  memikirkan  tentang  nasib  anak-anak  hasil perkawinan mereka sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Berdasarkan  penelitian  penulis  dilapangan  dapat  diketahui  bahwa  permasalahan yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak  setelah terjadinya  perceraian  belum  sepenuhnya  dijalankan  kewajiban  pihak  orang  tua  laki-laki dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  anak  mereka  dikarenakan  terdapat  kendala-kendala dalam  pelaksanaan  tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak  tersebut.Kendala-kendala yang  terjadi  sebagian  besar  dikarenakan  faktor  ekonomi  dari  pihak  laki-laki.  Para  orang tua pihak laki-laki yang  memiliki pekerjaan tak menentu yang berpenghasilan sebulannya tidak mencukupi untuk kehidupan anak.
Bapak  Morailam  Purba  (Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Jambi)  mengatakan  bahwa kendala  pelaksanaan  tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak  setelah  terjadinya perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri di sebabkan oleh beberapa hal yaitu:
1. Faktor ketidakmampuan orang tua khususnya orang tua laki-laki untuk membiayai kebutuhan keuangan bagi anak.
2. Kurangnya kesadaran orang tua akan masa depan yang baik bagi anak-anaknya.
3. Para pihak orang tua telah melakukan perkawinan lagi dengan pihak lain.
Berdasarkan  keterangan  yang  disampaikan  oleh  Bapak  Morailam  Purba  di  atas dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup anak akibat perceraian adalah :
1. Dilihat  dari  faktor  ketidakmampuan  maksudnya  adalah  faktor  keuangan  yang merupakan faktor yang paling banyak menjadi dasar pertengkaran dalam keluarga, tingkat kebutuhan yang semakin tinggi terkadang tidak diimbangi dengan besarnya pendapatan  sehingga  menimbulkan  keributan  yang  sering  terjadi  dalam  rumah tangga  dan  mengakibatkan  perceraian.  Faktor  ekonomi  juga  menjadi  salah  satu
kendala  dalam  pelaksanaan  tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak  setelah terjadinya  perceraian.Suami  sebagai  salah  satu  kepala  keluarga  diwajibkan  untuk menafkahi  anak  dan  istrinya,  akan  tetapi  sulitnya  mencari  penghasilan  dan tingginya  harga  bahan  pokok  mengakibtakan  suami  sebagai  kepala  keluarga menyerah  dan  meninggalkan  keluarganya.  Pasca  perceraia,  anak  akan  berada  di bawah  pengasuhan  salah  satu  pihak  yang  bercerai.  Apabila  anak  berada  dalam pengasuhan  pihak  yang  memiliki  tingkat  peekonomian  yang  tinggi  maka  masa depan  anak  tersebut  dapat  terjamin  dengan  baik  mengingat  tingginya  biaya pendidikan  dan  biaya  kebutuhan  pokok  saat  ini. Akan  tetapi  apabila  anak  tersebut berada dalam pengasuhan salah satu pihak yang berperkara dengan ekonomi yang rendah  maka  kendala  tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak  setelah  terjadinya perceraian  tidak  akan  terlaksana  dengan  baik.  Oleh  karena  itu  hendaknya pembiayaan  terhadap  kebutuhan  anak  ditanggung  oleh  kedua  belah  pihak  yang berperkara sehingga kebutuhan anak dapat dibantu secara bersama.
2. Kurangnya  kesadaran  orang  tua  akan  masa  depan  yang  baik  bagi  anak-anaknya dapat  dipahami  bahwa  perkara  perceraian  disebabkan  salah  satunya  tidak  mau mengalah  dari  masing-masing  pihak  yang  berperkara  tidak  ingin  bertemu. Kurangnya kesadaran orang tua akan masa depan yang baik bagi anak berada pada posisi  sosial  anak,  dimana  dalam  hal  ini  anak  berada  pada  posisi  harus  memilih untuk  berada  bersama  siapa.  Padahal  diketahui  bahwa  anak  membutuhkan dukungan dari kedua orang tua dalam hal membangun kepribadian dan sikap yang baik  dalam  masa  tumbuh  kembang  anak.Remaja  yang  orang  tuanya  bercerai  akan mengalami kebingungan dalam mengambil keputusan apakah akan mengikuti ayah ataupun  ibu.  Ia  cenderung  mengalami  frustasi  karena  karena  kebutuhan  dasarnya, seperti  perasaan  ingin  disayangi,  dilindungi  rasa  aman  dan  dihargai  telah  hilang bersamaan  dengan  peristiwa  perceraian  orang  tuanya.  Keluarga  yang  tidak harmonis  atau  berantakan (broken  home) merupakan  faktor  penentu  bagi perkembangan  kepribadian  anak  yang  tidak  sehat.  Kurangnya  kesadaran  akan perhatian  dari  orang  tua  akan  mengakibatkan  anak  cenderung  memiliki  tingkat emosi yang tinggi, hal tersebut tentu berbahaya bagi anak maupun orang lain karen atingkat emosi yang tidak terkendali akan memicu perbuatan kriminal.
3. Para pihak orang tua telah melakukan perkawinan lagi dengan pihak lain. Hal ini di karenakan para pihak yang melakukan perkawinan memiliki tanggungan yang baru untuk  keluarganya  dan  berakibat  terhadap  anaknya  yaitu  kurangnya  kasih  sayang terhadap anak.
Berdasarkan dari uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kendala- kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak- anak setelah terjadinya perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi adalah sebagai berikut :
1. Dilihat dari ekonomi orang tua laki-laki tidak mampu.
2. Kurangnya kesadaran orang tua dalam perkembangan masa depan anaknya.
3. Para pihak orang tua melakukan perkawinan lagi.

## C. Kesimpulan
Dari penjelasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pembahasan tersebut di atas maka dalam hal ini Penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu:
1. Pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi khusunya orang tua laki-laki atau bapak belum  sepenuhnya  melaksanakan  kewajibannya  dalam  hal  pemberian  nafkah  dan biaya  pendidikan  anak  setelah  terjadinya  perceraian.  Dimana  terhadap  5  (lima) perkara  perceraian  yang  terjadi  di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri  Jambi tersebut  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak pasca  perceraian  dilaksanakan  dalam  1  (satu)  perkara  perceraian  dan  dalam  4 (empat) kasus perkara perceraian tidak terlaksana dengan baik sebagaimana diatur dalam  pasal  41  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang mengatur  bahwa  dalam  terjadinya  perceraian  baik  ibu  atau  bapak  tetap berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya,  semata-mata  berdasarkan kepentingan anak.
2. Adapun  kendala  dalam  pelaksanaan  tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak setelah terjadinya perceraian diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu:
a. Dilihat dari ekonomi orang tua laki-laki tidak mampu.
b. Kurangnya kesadaran orang tua dalam perkembangan masa depan anaknya.

## D. Daftar Pustaka

## Buku
Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan , PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
Isnaeni, Muhammad. Hukum  Perkawinan  Indonesia , Cetakan Pertama,  PT. Refika  Aditama, Bandung,2016.
Setiawan, I Ketut Oka. Hukum Perorangan dan Kebendaan , Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata , Intermasa, Jakarta, 2003.

## Peraturan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.