How to cite: Rivando, B., & Samputra, P. L. (2024). Penerapan Sekuritisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI  Jakarta  Selatan  dalam  Menangani  Pelanggaran  Keimigrasian  Warga  Negara  Asing. Syntax Literate . (9)6. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i6
E-ISSN: 2548-1398
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 6, Juni 2024

## PENERAPAN  SEKURITISASI  KANTOR  IMIGRASI  KELAS  I  KHUSUS  NON TPI  JAKARTA  SELATAN  DALAM  MENANGANI  PELANGGARAN KEIMIGRASIAN WARGA NEGARA ASING
Boy Rivando 1 , Palupi Lindiasari Samputra 2
Program Kajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 1,2 Email: boy.rivando@gmail.com 1 , palupi.ls@ui.ac.id 2

## Abstrak
Pelanggaran  keimigrasian  yang  dilakukan  warga  negara  asing  merupakan  suatu  ancaman bagi  Indonesia.  Untuk  itu  proses  sekuritisasi  yang  dilakukan  oleh  aktor  negara  dengan melihat  adanya  ancaman  dari  pelanggaran  keimigrasian  merupakan  langkah  preventif pemerintah  Indonesia  untuk  melindungi  keamanan  nasionalnya.  Selain  itu  diperlukannya pelaksanaan  fungsi  keimigrasian  sebagai  bentuk  upaya  pencegahan  dari  tindakan keimigrasian, agar hanya warga negara asing yang mendapat izin tinggal benar-benar yang bermanfaat  untuk  negara.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  proses sekuritisasi  terhadap  pelanggaran  keimigrasian  Warga  Negara  Asing.  Metode  penelitian yang digunakan  adalah pendekatan  kualitatif, teknik  pegumpulan data  dapat berupa  studi literature dan wawancara. Wawancara yang di peroleh selanjutnya dianalisis untuk disajikan dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan melalui penerapan sekuritisasi telah melakukan penindakan segala bentuk pelanggaran keimigrasian warga negara asing  melalui tiga tahap proses yaitu profiling,  pengawasan,  dan  penindakan  pendeportasian  penangkalan.  Namun  terdapat hambatan  dalam  prosesnya  yaitu  kendala  komunikasi,  kendala  keterangan  fiktif  alamat domisili,  dan kendala biaya warga negara asing tersebut untuk pulang kenegara asalnya. Saran dari riset ini adalah memperkuat kebijakan selektif dan memeperkuat pengawasan juga berkoordinasi kepada beberapa instansi lain seperti kedutaan negara asal orang asing tersebut untuk  dapat  bekerjasama  dalam  proses  pendeportasian  terhadap  warga  negaranya  yang melakukan pelanggaran.
Kata kunci : Ancaman; Imigrasi; Fungsi Keimigrasian; Sekuritisasi.

## Abstract
Immigration violations committed by foreign nationals are a threat to Indonesia. For this reason, the securitization process carried out by state actors by considering the threat of immigration  violations  is  a  preventive  step  for  the  Indonesian  government  to  protect  its national security. Apart from that, it is necessary to implement the immigration function as a form of effort to prevent immigration actions, so that only foreign citizens who receive residence permits are truly beneficial to the country. This research aims to find out how the securitization process applies to foreign citizen immigration violations. The research method used is a qualitative approach, data collection techniques can be in the form of literature studies  and  interviews.  The  interviews  obtained  are  then  analyzed  to  be  presented  and conclusions drawn. The results of this research show that the South Jakarta immigration office, through the implementation of securitization, has taken action against all forms of immigration violations for foreign nationals through a three-stage process, namely profiling, monitoring and deterring deportation. However, there are obstacles in the process, namely communication  problems,  problems  with  fictitious  information  about  domicile  addresses,
and  problems  with  costs  for  foreign  citizens  to  return  to  their  country  of  origin.  The suggestion from this research is to strengthen selective policies and strengthen supervision by coordinating with several other agencies such as the embassy of the foreigner's country of origin to be able to collaborate in the deportation process
Keywords: Threat; Immigration; Immigration Function; Securitization

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  berdaulat  yang  mempunyai  kekuasaan  untuk mengatur siapa saja orang asing yang dapat keluar masuk wilayahnya. Meningkatknya arus globalisasi berpengaruh terhadap hubungan antar negara yang semakin berkembang dan intens. Batas-batas negara menjadi menipis karena semakin tinggi kerjasama yang dibangun dan hubungan internasional yang saling ketergantungan. Hal ini menyebabkan meningkatnya mobilitas manusia semakin tidak tertahankan (Deputra & Tarigan, 2021; Niazela  &  Herlina,  2020).  Meningkatnya  perpindahan  manusia  antar  negara  berkaitan dengan peran penting negara. Baik tujuan migrasi untuk waktu singkat, atau dalam waktu yang  lama  membuat  negara  menerapkan  aturan-aturan  tertentu  dinegaranya.  Sehingga pengingkatan mobilitas orang asing ini dapat menghasilkan dampak yang negative, yaitu adanya  pelanggaran  keimigrasian  penyalahgunaan  izin  tinggal  yang  dilakukan  warga negara asing dimana izin tinggal yang mereka dapatkan tidak digunakan sebagaimana mestinya (Wahyudiono & Al-Farauqi, 2021; Wardana et al., 2021).
Negara  mempunyai  peranan  yang  penting  sebagai  fasilitator  dalam  aktivitas migrasi  internasional  dengan  memberikan  kemudahan  akses  bagi  individu  maupun kelompok  sesuai  dengan  tujuan  nasional  negara  tersebut  (Puspita  &  Putri,  2023; Widyanto  &  Ardyaningtyas,  2020).  Ketetapan  yang  diatur  bagi  setiap  masing-masing negara  dalam  hal  keimigrasian  dapat  bersifat  memudahkan  ataupun  membatasi  bagi keluar masuknya warga asing ke dalam wilayah negara tersebut. Aturan yang membatasi adalah dengan membuat kebijakan-kebijakan dan persyaratan-persyaratan dokumen yang lengkap,  hal  ini  bertujuan  guna  melindungi  kepentingan  nasional,  keamanan,  dan kedaulatan negara. Dalam pelaksanaan ini dilakukan oleh pihak imigrasi. Imigrasi adalah suatu wadah yang mengatur dibidang arus lalu lintas manusia atau perpindahan manusia dari  satu  negara  ke  negara  lain.  Dan  ini  adalah  kewenangan  dari  instansi  Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melaksakanan fungsi keimigrasiannya di setiap garis perbatasan- perbatasan negara. Pada Negara Indonesia imigrasi ini diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2011  tentang  Keimigrasian.  Undang-Undang  Keimigrasian  adalah  sebagai  dari perwujudan dalam melaksanakan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia.
Indonesia menjadi negara yang mempunyai peluang lebih besar sebagai negara paling banyak di sambangi atau kunjungi oleh warga negara asing. Baik itu warga asing yang  hendak  berwisata  di  Indonesia,  ataupun  warga  negara  asing  yang  berniat mempunyai  tujuan  bisnis  dengan  skala  yang  besar.  Bahkan  Indonesia  juga  masuk kedalam sepuluh sederet negara yang paling banyak dimintai dan sering disambangi oleh wisatawan-wisatawan  dari  Asia  pasifik  (Tayibnapis  &  Sundari,  2020).  Hal  ini  karena Wisatawan yang menyambangi Indonesia tertarik dengan destinasi-destinasi yang banyak akan peninggalan sejarah dan warisan budaya yang aman dan terjamin, juga mempunyai nilai tinggi. Selain itu indahnya kekayaan Alam Indonesia yang membuat para wisatawan tertarik.
Namun, daya tarik Indonesia ini yang mengakibatkan banyak orang asing yang berkunjung  ke  Indonesia  melakukan  tindakan  pelanggaran  keimigrasian  seperti, penyalahgunaan izin tinggal, overstay, memanfaatkan visa kunjungannya, memberikan keterangan tidak benar agar mendapat izin tinggal, serta tidak menaatin peraturan yang
telah  ditetapkan.  Terkait  pelanggaran  ini,  Kantor  Imigrasi  diberikan  tanggung  jawab dalam  mengawasi  warga  negara  asing  di  wilayah  Indonesia.  Pelaku  pelanggaran keimigrasian  dapat  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian  dan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2013 Tentang  Peraturan  pelaksanaan  nya  (Abimanasa,  2019;  Hahamu,  2019).  Orang  asing yang memasuki wilayah Indonesia dengan tidak resmi dapat dihukum dan dideportasi. Penertiban  yang  perlu  dilakukan  terhadap  warga  negara  asing  tidak  sebatas  pada  saat kedatangannya saja, juga tetap dilakukan pengawasan oleh pihak keimigrasian selama masih tinggal di kawasan Indonesia, misalnya melakukan pengawasan terhadap segala jenis tingkah laku dan kegiatan mereka.
Hingga  saat  ini  terhitung  dari  Januari  hingga  Desember  tahun  2023  sudah  106 warga  negara  asing  yang  berada  dalam  wilayah  pengawasan  Kantor  Imigrasi  Jakarta Selatan  yang  melakukan  pelanggaran  keimigrasian  sehingga  dilakukan  pendeportasian dan  penangkalan  oleh  pihak  imigrasi  (Lado,  2023).  Pelanggaran  keimigrasian  yang terjadi  dapat  menjadi  pontensi  ancaman dengan  meningkatnya  presentasi  kejahatan keimigrasian  atau  lintas  batas  negara  ( transnational  crimes )  seperti  terorisme  antar negara, pembajakan, kejahatan siber, penjualan orang, penjualan organ tubuh manusia, pencucian uang, serta penyelundupan narkoba dan senjata api (Wirata et al., 2023). Jika tidak  diatasi,  macam-macam  kejahatan  atau  tindak  kriminal  tersebut  bukan  hanya memberi  dampak  bagi  keamanan  negara  saja,  juga  dapat    mempengaruhi  keamanan masyarakat dan individu dalam negeri
Hal  ini  yang  membuat  Direktur  Jenderal  Imigrasi  dan  Kepala  Kantor  Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan membuat pernyataan pada akhir 2023. Didalam pernyataannya  mereka  akan  melakukan  evaluasi  terhadap  penerbitan  izin  tinggal  bagi warga negara asing agar lebih selektif dan melakukan pengawasan ketat terhadap para investor  asing,  jika  terdapat  pelanggaran  akan  segera  melakukan  tindakan pendeportasian. Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  bagaimana  penerapan  sekuritisasi  dalam  menangani  pelanggaran  keimigrasian warga negara asing pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan.
Meskipun  terdapat  banyak  literatur  mengenai  penyalahgunaan  izin  tinggal  bagi warga negara asing , namun hanya ada sedikit perhatian terhadap tindakan pengawasan atas pelanggaran keimigrasian warga negara asing di wilayan Jakarta Selatan (Wardana et al., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Arthana dan Zahidi (2022) pada tindakan keimigrasian  berupa  deportasi  dan  hanya  sedikit  bukti  bagaimana  proses  tindakan deportasi sebagai langkah pengambilan keputusan atas pelanggaran keimigrasian yang telah dilakukan oleh warga negara asing.
Penelitian  ini  melengkapi  kesenjangan  terhadap  penelitian-penelitian  terdahulu yang dilakukan Wardana et al. (2021) dan Arthana dan Zahidi (2022) mengenai tindakan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan warga negara asing. Yang membedakan artikel ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada teori pendekatan yang belum pernah digunakan  sebelumnya  terhadap  pelanggaran  keimigrasian.  Dimana  penelitian  ini berfokus menganalisis secara rinci proses pelanggaran dengan menggunakan pendekatan teori  sekuritisasi  dengan  menggunakan  lima  variable  yaitu  adanya  isu  ancaman ( existensial  threat) dalam  sebuah  pernyataan  ( speech  act) oleh  aktor  sekuritisasi ( securitisizing  actor )  hingga  pengambilan  tindakan  dalam  menangani  pelanggaran keimigrasian ( extraordinary measure ). Dan juga penelitian ini menambahkan upaya yang harus  dilakukan  pihak  imigrasi  untuk  menekan  pelanggaran  keimigrasian.  Pentingnya penelitian  ini  adalah  sebagai  memperkaya  literatur  terhadap  tindakan  penyalahgunaan
izin tinggal warga negara asing dan menambah pemahaman bagaimana suatu keputusan dapat  diambil  melalui  proses  sekuritisasi. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana proses sekuritisasi terhadap pelanggaran keimigrasian Warga Negara Asing.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  (Creswell  &  Poth,  2016). Pendekatan  kualitatif  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penulis  menggunakan metode untuk memahami konteks, sudut pandang, dan pengalaman yang terlibat dalam penerapan sekuritisasi dengan menggunakan jenis deskriptif, yang mana penelitian ini nantinya mampu menjelaskan atau menjawab pertanyaan tentang Bagaimana penerapan sekuritisasi mengenai pelanggaran keimigrasian warga negara asing pada Kantor Imigrasi Kelas  I  Khusus  Non  TPI.  Sumber  data  terdapat  data  primer  dan  data  sekunder.  Data sekunder diperoleh dengan teknik pengumpulan data studi literature atau studi pustaka, dimana dalam pembuatan penelitian studi pustaka ini peneliti mencari informasi data dari Undang-Undang,  beberapa  buku,  jurnal  ilmiah,  serta  literatur-literatur  yang  seusai dengan judul penelitian.
Data  primer  meliputi  jumlah  warga  negara  asing  yang  telah  melakukan pelanggaran dibidang keimigrasian pada Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan wawancara yang  di  peroleh  dari  Kepala  Bidang  Intelijen  dan  Penindakan  Keimigrasian,  Kepala Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khsusus Non TPI Jakarta Selatan dan staf karyawan dibidang terkait penerbitan izin tinggal warga negara asing.
Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  metode  yang  diungkapkan  oleh Milles dan Huberman (2013). Tahapan analisis data digambarkan sebagai berikut:

## Gambar 1. Metode Analisis Data

## 1. Pengumpulan i data
Pengumpulan  data  yang  dilakukan  untuk  memudahkan  peneliti  dalam menganalisis  dan  mengolah  data.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode wawancara, observasi, dan studi kepustakaan yang dapat mendukung penelitian..
2. Reduksi data
Pada  tahapan  ini  data  dan  informasi  yang  didapatkan  peneliti  diolah  untuk menelaah keseluruhan data. Telaah dilakukan guna mendapatkan hal penting atau hal  pokok  dari  objek  penelitian,  dan  membuang  hal-hal  yang  kurang  penting. Sehingga data yang sudah direduksi dapat memberikan  gambaran yang lebih jelas dan dapat dipahami.
3. Penyajian Data
Tahap ini dilakukan kegiatan penyajian data secara sistematis dan tersusun dalam pola  yang  berhubungan,  sehingga  memudahkan  peneliti  untuk  memahami masalah yang terjadi. Penyajian data berupa teks dan bersifat naratif.
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi Dalam  tahapan  ini  kegiatan  dilakukan  untuk  mencari  data  yang  dikumpulkan dengan mencari hubungan dan persamaan data dari infroman. Hal ini dilakukan agar mendapatkan kesesuaian data dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian. Penarikan  kesimpulan  dapat  diambil  dari  data-data  yang  sudah  di  analisis  dan dicek berdasarkan bukti yang didapatkan pada lokasi penelitian. Pada langkah ini peneliti  mengambil  kesimpulan  terkait  penerapan  sekuritisasi  Kantor  Imigrasi Kelas  I  Khusus  Non  TPI  Jakarta  Selatan  dalam  menangani  pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing.

## Hasil dan Pembahasan
Terjaminnya kehidupan warga negara merupakan suatu keadaan keamanan dalam satu  negara  dapat  dikatakan  berjalan  dengan  baik  (Kuswardani,  2022).  Namun  ketika disuatu negara terdapat banyak pelanggaran keimigrasian dari warga negara asing, maka dapat menimbulkan keresahan bagi warga negara Indonesia.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  Kepala  Bidang  Intelijen  dan  Penindakan, masuknya warga negara asing kedalam wilayah Indonesia, dapat memberikan dampak positif  maupun  negatif.  Dampak  positif  dari  banyaknya  warga  asing  yang  masuk  ke Indonesia salah satu nya adalah dapat meningkatkan devisa negara, namun yang dapat negatifnya  adalah  dengan  munculnya  peluang  ancaman  terhadap  pembangunan  itu sendiri.  Salah  satunya  adalah  terdapatnya  imigran  gelap,  adanya human  trafficking , perjualan organ manusia yang bertaraf internasional dan meningkatnya sindikat-sindikat internasional  di  bidang  terorisme, money  laundry ,  dan  lain-lain.  Pelanggaran keimigrasian  dapat  berupa  pelanggaran  visa  yang  telah  lewat  masa  berlakunya, penyalahgunaan  visa,  penyalahgunaan  izin  tinggal,  overstay  dan  lainnya.   Untuk  itu peneggakan  hukum  baik  hukum  administratif  ataupun  hukum  projustisia  sangat diperlukan  sebagai  langkah  tindakan  dari  warga  negara  asing  yang  melakukan pelanggaran.

## Sekuritisasi Dalam Menangani Pelanggaran Keimigrasian Warga Negara Asing
Terdapatnya  pelanggaran  keimigrasian  yang  dilakukan  warga  negara  asing membuat  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Non  TPI  mengambil  tindakan  dalam menangani pelanggaran tersebut. Pada kasus ini yang menjadi securitisizing actor adalah Silmy Karim, S.E., M.E., M.B.A selaku Direktur Jenderal Imigrasi Republik Indonesia dan Felucia Sengky Ratna, A.Md.Im., S.H., M.Si. selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus  Non  TPI  Jakarta  Selatan.  Melalui Speech  act Direktur  Jenderal  Imigrasi  dan Kepala  Kantor  Imigrasi  Jakarta  Selatan  yang  dilakukan  pada  saat  siaran  pers,  beliau mengatakan  akan  menindak  tegas  bagi  warga  negara  asing  yang  telah  melakukan kekacauan,  penyalahgunaan  izin  tinggal,  atau  pelanggaran  keimigrasian  serta  akan melakukan evaluasi penerbitan izin tinggal bagi warga negara asing yang memiliki izin tinggal  di  Indonesia.  Sanksi  yang  akan  diberikan  bagi  warga  negara  asing  yang melakukan  pelanggaran  adalah  dapat tindakan  administratif  yaitu  pendetensian, pendeportasian, hingga penangkalan atau tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia dalam waktu  yang  telah  ditentukan  oleh  pihak  keimigrasian.. S peech  act ini  dinilai  dapat
membuat masyarakat yakin dengan keadaan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini, yaitu dengan  membingkai  isu  pelanggaran  keimigrasian  warga  negara  asing  sebagai  sebuah ancaman (e xistensial threat) yang dapat meresahkan Indonesia (referent object ).
Berdasarkan hasil wawancara dari yang didapat dari Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2022 terdapat 106 warga negara asing yang berada dalam naungan Kantor Imigrasi Kelas I Khsus Non TPI Jakarta Selatan yang melakukan pelanggaran dibidang keimigrasian . Dimana izin tinggal yang mereka punya tidak sesuai dengan tujuan dan kegiatan yang dilakukan di Indonesia. Untuk  itu  perlu  dilakukannya  penindakan (extraordinary  measures) terhadap pelanggaran yang terjadi. Menurut hasil wawancara yang didapatkan bahwa dalam hal ini beberapa tindakan yang dapat dilakukan pihak imigrasi dalam menangani pelanggaran keimigrasian khususnya pada Kantor Imigrasi Jakarta Selatan melalui Bidang inteldak keimigrasian  telah  dilakukannya  pengawasan  dan  diakhiri  dengan  pendeportasian penangkalan. Penindakan deportasi yang dilakukan sebenarnya melaui tiga tahap proses, dimulai dari profiling, pengawasan, hingga deportasi.

## Gambar 2. Tahapan Proses Penindakan Pelanggaran Keimigrasian
1. Profiling Profiling merupakan suatu proses pemeriksaan data untuk memastikan apakah data tersebut sudah sesuai dan benar. Profiling dilakukan pada Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bidang ini adalah, bahwa warga negara asing yang melakukan permohonan  untuk  penerbitan  izin  tinggal  kepada  kantor  imigrasi  dengan menyertai berbagai macam persyarakat kelengkapan dokumen sesuai dengan tujuannya berada diwilayah Indonesia. Petugas imigrasi melakukan verifikasi atau  pengecekkan  kelengkapan  dokumen  persyaratan  warga  negara  asing tersebut.  Selanjutnya  setelah  dilakukan  pengecekkan  dokumen,  profiling dilakukan  dalam  tahapan  pengambilan  biometrik.  Dalam  tahapan  ini  juga petugas melakukan screening dimulai dari wawancara dan observasi terhadap penampilan  dari  warga  negara  asing  tersebut  disinilah  kemampuan  petugas harus lebih selektif agar dapat mendeteksi lebih awal apakah warga negara asing tersebut benar dan sesuai tujuannya untuk beradda di wilayah Indonesia. Dengan berdasarkan dokumen permohonan petugas dapat menggali informasi lebih  dalam  tentang  maksud  dan  tujuannya  warga  negara  asing  tersebut. Selanjutnya  apabila  ditemukan  kejanggalan  dan  dugaan  pelanggaran  maka petugas dapat melakukan koordinasi dengan atasan dan Bidang Intelijen dan Penindakan untuk dapat di proses lebih lanjut.
2. Pengawasan Pengawasan  merupakan  seluruh  proses  kegiatan  yang  dilakukan  pihak imigrasi  untuk  melakukan  pengecekkan  lapangan  dan  mengawasi  warga negara  asing  apakah  data  yang  diberikan  dalam  persyarakat  dokumen permohonan izin tinggal sesuai dengan yang sebenarnya. Berdasarkan hasil
Profiling Warga Negara Asing Pengawasan Keimigrasian Penindakan Depotasi & Penangkalan
wawancara  yang  didapatkan,  bahwa  dalam  tahapan  ini  pejabat  imigrasi memberikan  arahan  kepada  Bidang  Intelijen  dan  Penindakan  untuk mengawasi yaitu mencari dan verifikasi apakah data yang ada di permohonan sesuai  dengan  data  yang  ada  dilapangan,  yaitu  dengan  cara  melakukan pengawasan langsung ke alamat tempat tinggal dan atau alamat perusahaan sesuai  yang  tertera  dipermohonan.  Dari  hasil  pengawasan  ini  akan  banyak informasi yang didapat sehingga apabila ditemukan dugaan pelanggaran maka dugaan itu makin kuat .Selanjutnya petugas melaporkan hasil pengawasan ke atasan langsung guna menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang ditemukan dilapangan dengan cara membuat surat panggilan terhadap warga negara asing yang  melakukan  dugaan  pelanggaran  untuk  dimintai  keterangan  di  kantor dalam proses berita acara pemeriksaan (BAP)
3. Penindakan Penindakan adalah dimana petugas melakukan pelaksanaan, pengoordinasian, evalusi  dan  pelaporan  di  bidang  penyidikan  keimigrasian  dan  pemulangan orang  asing.  Dalam  tahapan  ini  petugas  imigrasi  melakukan  proses permintaan  keterangan  dari  warga  negara  asing  yang  melakukan  dugaan pelanggaran  dan  dituangkan  dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  yang kemudian hasil dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dilaporkan ke atasan guna dibuatkan usulan tindakan yang akan diberikan ke warga negara asing  yang  melakukan  pelanggaran  keimigrasian  dituangkan  dalam  Berita Acara Pendapat (BAPEN) yang berisi rekomendasi tindakan administratif . Apabila  rekomendasi  tindakan  administratif  tersebut  disetujui  oleh  Kepala Kantor Imigrasi maka warga negara asing tersebut akan diberikan tindakan administratif  keimigrasian  berupa  Pendeportasian  dan  Penangkalan  sesuai peraturan  Pasal  75  Ayat  2  Undang-Undang  Keimigrasian  Nomor  6  Tahun 2011.
Tindakan deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkanwarga negara asing dari wilayanhIndonesia.  Tindakan  ini  dilakukan  kepada  warga  negara  asing  yang  dapat mengganggu  keamanan  negara.  Menurut  Kepala  Bidang  Intelijen  dan  Penindakan  , deportasi dinilai tindakan paling efisien oleh aktor sekuritisasi dalam menangani warga negara asing yang melalukan pelanggaran, karena ini merupakan tindakan paling cepat dan praktis dimana tidak memakan waktu lama dibandingkan dengan tindakan-tindakan lainnya.
Tabel 1. Laporan Deportasi dan Penangkalan Warga Negara Asing yang Melakukan Pelanggaran Izin Keimigrasian Pada Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI
Jakarta Selatan Tahun 2023 No Bulan Tindakan Adm. Keimigrasian Deportasi Penangkalan 1 Januari 5 5 2 Februari 3 2 3 Maret 22 17 4 April 2 - 5 Mei 6 5 6 Juni 2 1 7 Juli 6 5 8 Agustus 1 - 9 September 6 3
No Bulan Tindakan Adm. Keimigrasian Deportasi Penangkalan 10 Oktober 3 1 11 November 2 2 12 Desember 5 2 Jumlah 63 43
Dengan  melihat  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  terhitung  dari  bulan  Januari sampai  dengan  bulan  Desember  tahun  2022  sudah  106  warga  negara  asing  didalam naungan  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Non  TPI  Jakarta  Selatan  yang  melakukan pelanggaran dibidang keimigrasian, sehingga dilakukan tindakan extraordinary measure dalam bentuk pendeportasian dan penangkalan oleh pihak imigrasi.

## Hambatan Dalam Pelaksanaan Proses Penindakan Pelanggaran Keimigrasian
Dalam  implementasi  setiap  proses  penindakan  pelanggaran  terkadang  terdapat kendala-kendala yang ditemui dilapangan yang mana tidak semua SOP dapat berjalan dengan lancar.  Kendala-kendala yang sering ditemui petugas dilapangan adalah sebagai berikut:
1) Profiling
Dalam  proses  profiling  verifikasi  dokumen  petugas  tidak  dapat  langsung mengidentifikasi apakah data persyaratan dalam dokumen permohonan yang diajukan warga negara asing sesuai dengan sebenarnya atau tidak. Untuk itu dapat di proses lebih  lanjut  dengan  melakukan  wawancara  kepada  warga  negara  asing  mengenai maksud dan tujuannya untuk berada dii wilayah Indonesia. Dalam proses wawancara ini lah yang sering ditemui kendala, yaitu kendala komunikasi. Dimana tidak semua warga negara asing mempunyai kemampuan berbahasa inggris atau Bahasa universal, terkadang mereka hanya mengetahui Bahasa asal negara mereka sendiri.
2) Pengawasan Untuk  proses  pengawasan  kendala  yang  kerap  kali  ditemui  oleh  petugas  imigrasi adalah keterangan fiktif yang diberikan warga negara asing, seperti alamat domisili yang tudak sesuai sehingga petugas tidak dapat menemukan keberadaan warga negara asing tersebut untuk dapat di panggil proses berita acara pemeriksaan (BAP) sehingga kesulitan untuk diproses lebih lanjut.
3) Penindakan
Dalam proses penindakan administratif yaitu deportasi atau pemulangan kenegara asal tidak  selalu  dapat  berjalan  mulus.    Karena  adanya  warga  negara  asing  yang  tidak memiliki  cukup  biaya  untuk  dapat  kembali  kenegara  asalnya.  Sedangkan  deportasi dalam  transportasi  bukan  tanggung  jawab  dari  pihak  imigrasi  untuk  menyediakan biaya kepulangan kenegara asal. Hal ini terkadang yang menjadi kendala dalam proses pendeportasian.

## Upaya Mencegah Terjadinya Pelanggaran Keimigrasian
Perlunya upaya pencegahan guna meminimalisir kembali terjadinya pelanggaran keimigrasian pada warga negara asing adalah dengan penerapkan selective policy dalam penerbitan izin tinggal warga asing yang visa investor Indonesia, hal ini dilakukan agar semakin  meminimalisasi  penerbitan  izin  tinggal  yang  tidak  tepat.  Dalam  menjalankan fungsi  dan  wewenangnya  di  bidang  keimigrasian,  pihak  imigrasi  menerapkan  suatu kebijakan  yang  menyaring  orang  asing  untuk  masuk  dan  tinggal  di  suatu  wilayah berdasarkan alasan tertentu, kebijakan ini disebut kebijakan selektif.
Kebijakan  selektif  biasanya  menekankan  bahwa  orang  asing  yang  diizinkan masuk  dan  tinggal  di  suatu  negara  harus  memberikan  manfaat  baik  dibidang  sosial, budaya,  atau  ekonomi  bagi  negara  tersebut.  Selain  itu  diharapkan  mereka  juga  tidak mengganggu  keamanan  dan  ketertiban  umum.  Kebijakan  selektif  ini  biasanya  diatur dalam peraturan imigrasi suatu negara dan dapat mencakup persyaratan seperti visa, izin tinggal,  atau  persyaratan  pendukungyang  harus  dipenuhi  oleh  orang  asing  sebelum mereka diperbolehkan masuk dan tinggal di negara tersebut. Tujuannya adalah menjamin bahwa  orang  asing  yang  masuk  dan  tinggal  di  negara  tersebut  dapat  memberikan kontribusi positif dan tidak menimbulkan masalah bagi negara tersebut
Dalam  hal  ini  terdapat  prosedur  penertiban  yang  ketat  dan  selektif  mulai  dari penerbitan  izin  tinggal  orang  asing  tersebut,  dapat  dilakukan  saat  permohonan  dalam tahapan  pengambilan  biometrik  dan  wawancara  untuk  menggali  informasi  dan mencocokkan  bahwa  dokumen  yang  dilampirakan  sesuai  dengan  kenyataan  yang  ada. Apabila  dicurigai  data  yang  diberikan  langkah  selajutnya  akan  diinformasikan  ke pimpinan bidang terkait apakah permohoan tersebut dapat dilanjutkan atau dibatalkan.
Penerapan  selective  policy  dalam  upaya  menimalisir  pelanggaran  keimigrasian melakukan  pengawasan  bagi  setiap  warga  negara  asing  yang  saat  ini  sudah  berada  di kawasan  wilayah  Indonesia.  Pelayanan  dan  pengawasan  dibidang  hal  keimigrasian dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  yang  bersifat  selektif  bagi  warga  negara  asing  yang hendak melakukan kegiatan keluar dan masuk wilayah Indonesia. Berdasarkan dengan prinsip tersebut, dapat diselektif hanya orang-warga negara asing yang dapat membawa manfaat  atau  keuntungan  bagi  kesejahteraan  rakyat,  bangsa  dan  negara  Republik Indonesia  serta  warga  negara  asing  yang  tidak  membawa  kerugian  atau  yang  dapat membahayakan  keamanan  dan  ketertiban  bagi  rakyat  Indonesia  dan  juga  bermusuhan terhadap rakyat maupun negara kesatuan Republik Indonesia yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia.
Selain itu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari pelangaran keimigrasian adalah  dengan  mengadakan  sosialisasi  keimigrasian  kepada  intansi-intansi  lain  dan maryarakat dengan tujuan memberikan informasi tentang keimigrasian dan pentingnya imigrasi  dalam  menjalankan  fungsinya.  Selanjutnya  dengan  pembentuan  APOA  yaitu aplikasi pelaporan oaring asing yang dapat membantu proses pengawasan pihak imigrasi. Dengan aplikasi ini diharapka masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan melaporkan warga negara asing apabila mereka melakukan pelanggaran atau membuat masalah yang dapat meresahkan masyarakat.

## Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan dan dibandingkan dengan teori yang peneliti dapatkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan telah melaksanakan fungsi keimigrasiannya dalam menangani pelanggaran  keimigrasian  yang  dilakukan  warga  negara  asing  melalui  penerapan sekuritisasi. Dimana dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan warga negara asing terdapat tiga proses tahapan, yaitu profiling sebagai tahapan  pertama  sebagai  pemeriksaan  data,  selanjutnya  tahapan  pengawasan  yang dilakukan  terhadap  dugaan  pelanggaran  keimigrasian,  dan  terakhir  apabila  terbukti adanya pelanggaran maka dilakukan penindakan pendeportasian penangkalan. Dimana langkah  ini  dinilai  tepat  dan  efektif  dalam  untuk  mnegatasi  terjadinya  pelanggaran. Temuan penelitian ini memiliki implikasi kebijakan yang dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran  keimigrasian  berulang.  Langkah-langkah  kebijakan  yang  efektif  adalah
dengan memperkuat kebijakan selektif, memperkuat pengawasan orang asing diseluruh wilayah Jakarta Selatan dan berkoordinasi dengan beberapa instasnsi lain terkait dalam melakukan pengawasan orang asing dengan harapan dapat membantu pengendalian dan pengawasan warga negara asing secara efektif, sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga dapat menekan pelanggaran keimigrasian.

## BIBLIOGRAFI
Abimanasa,  M.  S.  (2019). Pelaksanaan  Pengawasan  keimigrasian  terhadap penyalahgunaan dokumen warga negara asing menurut undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian di kantor imigrasi kelas I TPI Surakarta .
Arthana, H. N. A., & Zahidi, M. S. (2022). Analisis Kebijakan Deportasi Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, Indonesia. REFORMASI , 12 (2), 251–261.
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches . Sage publications.
Deputra,  A.  A.,  &  Tarigan,  B.  Y.  A.  (2021).  Implementation  of  Selective  Policy  in Granting  State  Enterprises  License  Calling  Visa  in  Anticipating  Immigration Violations  at  Immigration  Examinations. Journal  of  Law  and  Border  Protection , 3 (2), 23–33.
Hahamu,  W.  D.  C.  (2019).  Izin  tinggal  kunjungan  bagi  warga  negara  asing  menurut undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Lex Et Societatis , 7 (3). Kuswardani,  K.  (2022). Sistem  Keamanan  Dan  Ketertiban  Masyarakat  Swakarsa Sebagai  Upaya  Penanggulangan  Kejahatan  di  Kecamatan  Ngargoyoso, Karanganyar .
Lado, I. N. R. (2023). Strategi Indonesia Menghadapi Ancaman Migrasi Internasional: Studi Kasus Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dalam Menindak Penyalahgunaan Izin Tinggal Berkedok Investasi Asing . Universitas Kristen Indonesia. Miles,  M.  B.,  Huberman,  M.  A.,  &  Saldana,  J.  (2013).  Qualitative  Data  Analysis:  A Methods Sourcebook. In SAGE Publication (3rd Ed). SAGE Publications. Niazela,  A.,  &  Herlina,  A.  (2020).  Identify  Abuse  Stay  Permit  By  Foreigners  In Indonesia. Journal of Law and Border Protection , 2 (1), 1–11.
Puspita,  N.  M.  A.  T.  A.,  &  Putri,  P.  K.  (2023).  Analisis  Dampak  Pemberian  Visa  on Arrival (VOA) Bagi Negara Konflik (Studi Kasus: VOA Bagi Rusia Dan Ukraina di Imigrasi Ngurah Rai). Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian , 6 (2), 121–144. Tayibnapis, A. Z., & Sundari, H. M. S. (2020). Memacu Pariwisata Indonesia Berdaya Saing: Laporan Akhir Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi . Wahyudiono, T., & Al-Farauqi, M. D. A. (2021). Proses Sekuritisasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi , 11 (2).
Wardana,  I.  G.  P.  A.  K.,  Putri,  T.  S.,  &  Laksono,  T.  B.  (2021).  Pengawasan  Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora , 4 (3), 774–795.
Widyanto, G., & Ardyaningtyas, R. (2020). Kebijakan Selektif Di Bidang Keimigrasian Menghadapi  Pandemi  Global  Covid-19. Jurnal  Ilmiah  Kajian  Keimigrasian Politeknik Imigrasi , 3 (2).
Wirata, A. A. D., Srijati, E. I., & Pamungkas, N. B. (2023). Implementasi Pencegahan Kejahatan  Transnasional  Di  Wilayah  Indonesia  Melalui  Pendekatan  Hukum
Keimigrasian. Jurnal Yustisiabel , 7 (2), 185–200.

## Copyright holder:
Boy Rivando, Palupi Lindiasari Samputra (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia This article is licensed under: