DOI: https://doi.org/10.31933/jimt.v3i5 Received: 7 Maret 2022 ,   Revised: 12 April 2022, Publish: 28 Mei 2022

## PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
Cris Kuntadi 1 , Juniarty Erika Magdalena Saragi 2 , Syasi Ikhlami Syafira 3
1) Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id 2) Mahasiswa Magister Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia, erika.lkpp@gmail.com 3) Mahasiswa Magister Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia, syafira.an.12@gmail.com

## Korespondensi Penulis: Cris Kuntadi 1
Abstrak: Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah  selama  suatu  periode.  Laporan  Keuangan  memiliki  arah  atau  tujuan  untuk menyediakan  informasi  yang  berkualitas  sehingga  dapat  bermanfaat  bagi  penggunanya. Artikel ini mereview faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah (y)  sebagai  variabel  dependen,  dan  standar  akuntansi  pemerintah  (x1),  sistem  pengendalian internal  pemerintah  (x2)  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia  (x3)  sebagai  variabel independen. Tujuan penulisan artikel ini untuk membangun hipotesis pengaruh antar variabel agar dapat dimanfaatkan dan digunakan pada riset selanjutnya. Hasil artikel literature review yang  telah  penulis  lakukan  menunjukkan  bahwa  ada  pengaruh  variabel  standar  akuntansi pemerintah (x1) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah variabel (y), adan pengaruh variabel  sistem  pengendalian  internal  pemerintah  (x2)  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  variabel  (y),  dan  ada  pengaruh  variabel  kompetensi  sumber  daya  manusia  (x3) terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah (y).
Kata Kunci: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia

## PENDAHULUAN
Kualitas  laporan  keuangan  merupakan  persyaratan  normatif  yang  perlu  diwujudkan dalam  informasi  akuntansi  dan  penyusunan  laporan  keuangan  agar  laporan  keuangan  yang dihasilkan  dapat  memberikan  informasi  yang  bermanfaat  bagi  para  pengguna  laporan keuangan.  Laporan  keuangan  merupakan  cerminan  untuk  mengetahui  apakah  suatu pemerintahan  telah  berjalan  dengan  baik,  sehingga  pemerintah  diharuskan  untuk  dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,  laporan  keuangan  yang  berkualitas  adalah  laporan  yang  dihasilkan  telah memenuhi  karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  yang  terdiri  dari  relevan,  andal,  dapat dibandingkan, dan dapat di pahami.Relevan yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat
mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu  atau  masa  kini  dan  memprediksi  masa  depan,  serta  menegaskan  atau  mengoreksi  hasil evaluasi  mereka  di  masa  lalu.  Andal  yaitu  informasi  dalam  laporan  keuangan  bebas  dari pengertian  yang  menyesatkan  dan  kesalahan  yang  material,  menyajikan  setiap  fakta  yang jujur,  serta  dapat  diverifikasi.  Dapat  dibandingkan  dengan  laporan  keuangan  periode sebelumnya  atau  laporan  keuangan  entitas  pelaporan  lain  pada  umumnya.  Dapat  dipahami dalam artian dapat dimengerti oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan  dengan  batas  pemahaman  para  pengguna  untuk  mempelajari  informasi  yang dimaksud.
Selanjutnya dalam penyusunan  Laporan Keuangan Instansi Pemerintah telah disusun standarisasi  yang  diatur  kedalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  dan  berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan instansi pemerintah. Laporan Keuangan Instansi Pemerintah sendiri terdiri atas Laporan Realisasi anggaran (LRA), Neraca, Laporan  Operasional  (LO),  Laporan  Perubahan  Ekuitas  (LPE),  dan  Catatan  Atas  Laporan Keuangan (CALK).
Drebin et al (1981) dalam Mardiasmo (2002) mengidentifikasi terdapat sepuluh jenis kelompok  yang  memanfaatkan  Laporan  Keuangan,  diantaranya  Pembayar  Pajak,  Pemberi Dana  Bantuan,  Investor,  Pengguna  Jasa,  Karyawan/Pegawai,  Pemasok/Vendor,  Dewan Legislatif, Manejemen, Pemilih, Badan Pengawas.
Sebagai bentuk akuntabilitas penilaian pengelolaan APBN di suatu instansi, Laporan Keuangan dilakukan pemeriksaan dan diberikan opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI)  sesuai  dengan  kualitas  penyajian  data  laporan  keuangan  instansi  tersebut.  Hal  tersebut dilakukan  sebagai  dasar  pengambilan  kebijakan  di  masa  mendatang,  informasi  capaian kinerja  pelaksanaan  APBN  kepada  masyarakat,  meningkatkan  kepercayaan  publik  terhadap pelaksanaan  APBN  serta  sebagai  bentuk  komitmen  pemerintah  dalam  menjalankan komitmen.  Pada  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  (LKPP)  Tahun  2019,  Badan Pemeriksaan Keuangan menemukan 13 masalah dalam LKPP tersebut. BPK mengidentifikasi sejumlah masalah,  baik  dalam  sistem  pengendalian  internal  (SPI)  maupun  dalam  kepatuhan terhadap  ketentuan  perundang-undangan  yang  harus  ditindaklanjuti.  Adapun  temuan permasalahan  terkait  kelemahan  sistem  pengendalian  internal  dan  kepatuhan  dan  temuan permasalahan  terkait  laporan  keuangan  yang  disusun  oleh  pemerintah  belum  didukung Standar Akuntansi.
Berdasarkan  hal  tersebut  penulis  melakukan  literatur  review  untuk  mengulas  faktor- faktor  yang  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pada  sektor  publik.  Dari penjelasan  beberapa  jurnal,  penulis  menentukan  3  (tiga)  faktor  yang  memiliki  pengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah,  yaitu  Standar  Akutansi  Pemerintah,  Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah,  dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  memiliki keterkaitan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah.

## KAJIAN PUSTAKA

## Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Variabel Y)
Kualitas  diartikan  sebagai  kesesuaian  dengan  standar,  diukur  berbasis  kadar ketidaksesuaian,  serta  dicapai  melalui  pemeriksaan  (Mulyana,  2010).  Untuk  itu  dapat diartikan bahwa kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban  atas  suatu  hal,  baik  itu  dilihat  dari  segi  yang  berwujud  seperti  barang maupun  segi  yang  tidak  berwujud.  Laporan  keuangan  sektor  publik  pada  hakekatnya merupakan  suatu  bentuk  pertanggungjawaban  pemerintah  kepada  rakyat  atas  pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya (Masmudi, 2003).
Menurut Goverment  Accounting  Standard  Board (2009),  tujuan  dari  penyusunan laporan  keuangan  adalah  mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  fungsinya,  melaporkan
hasil  operasi,  melaporkan  kondisi  keuangan,  dan  melaporkan  sumberdaya  jangka  panjang. Secara  umum  laporan  keuangan  sektor  publik  memerlukan  informasi  yang  dapat membantunya untuk membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik di masa mendatan serta sebagai bahan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan anggaran oleh pemerintah. laporan keuangan  juga  terfokus  pada  rencana  serta  hasil  dari  pelaksanaan  sebelumnya,  termasuk kinerja pemerintah dan kondisi keuangannya.
Selain  itu  Baridwan  (2000)  juga  mendefinisikan  laporan  keuangan  sebagai  berikut “Laporan  Keuangan  daerah  merupakan  ringkasan  dari  suatu  proses  pencatatan,  suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan”. Kualitas  Informasi  yang  harus  ada  dalam  laporan  keuangan  sektor  publik  menurut  Standar Akuntansi  Pemerintah  adalah  dapat  dipahami  (understandability),  relevansi  (relevance), keterandalan (reliable) dan dapat diperbandingkan (comparibility).
Kualitas  informasi  yang  harus  ada  dalam  laporan  keuangan  adalah  mudah  dipahami oleh  pembaca/pangguna  laporan  keuangan  tersebut.  maksudnya,  pembaca/pengguna  laporan keuangan diasumsikan memahami aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi. Namun demikian, informasi  kompleks  yang  seharusnya  dimasukkan  dalam  laporan  keuangan  juga  mudah dipahami  untuk  pembaca/pengguna  laporan  keuangan  yang  memiliki  pengetahuan  terbatas terkait dengan sistem informasi akuntansi pada laporan keuangan.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  222/PMK.05/2016  tentang Pedoman  Penyusunan  dan  Penyampaian  Laporan  Keuangan  Kementerian/Lembaga menyatakan  bahwa  dalam  melaksanakan  standar  akuntansi  keuangan,  intansi  pemerintah harus  membentuk  unit  akuntansi  dalam  organisasinya.  Unit  akuntansi  yang  dimaksud bertugas  menjalankan  fungsi  akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  atas  pelaksanaan anggaran. Laporan  keuangan  yang  dihasilkan  merupakan  bentuk  pertanggungjawabkan  pelaksanaan anggaran oleh unit- unit akuntansi, baik sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan.
Unit-unit  tersebutlah  yang  akan  bertanggung  jawab  terhadap  bagaimana  strategi mereka  agar  dapat  menyajikan  laporan  keuangan  yang  berkualitas  sehingga  dalam pemeriksaan audit eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan atas pelaksanaan anggaran pada tahun  tersebut  laporan  keuangan  instansi  yang  dimaksud  dapat  memperoleh  opini  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

## Standar Akuntansi Pemerintah (Variabel x1)
Menurut  Halim  (2012)  Standar  akuntansi  adalah  acuan  dalam  penyajian  laporan keuangan  yang  ditujukan  kepada  pihak-pihak  di  luar  organisasi  yang  mempunyai  otoritas tertinggi  dalam  kerangka  akuntansi.  Standar  akuntansi  berguna  bagi  penyusun  laporan keuangan  dalam  menentukan  informasi  yang  harus  disajikan  kepada  pihak-pihak  di  luar organisasi.  Para  pengguna  laporan  keuangan  di  luar  organisasi  akan  dapat  memahami Informasi  yang  disajikan  jika  disajikan  dengan  kriteria  atau  persepsi  yang  dipahami  secara sama dengan penyusun laporan keuangan.
Menurut  Singkali  &  Widuri  (2014)  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  adalah prinsip-prinsip  akuntansi  yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan keuangan  pemerintah  pusat  maupun  daerah”.  Undang-  Undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang  Keuangan  Negara  dalam  Pasal  32  mengamanatkan  bahwa  bentuk  dan  isi  laporan pertanggungjawaban  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  menurut  (PP  71,  2010),  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan  menyatakan  “bahwa  laporan  keuangan  merupakan  laporan  yang  terstruktur mengenai  posisi  keuangan  dan  transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas pelaporan”.  Laporan  Keuangan  Pemerintah  ditujukan  untuk  memenuhi  tujuan  umum
pelaporan keuangan, serta untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Kualitas Laporan Keuangan  Pemerintah  setiap  tahunnya  akan  mendapat  penilaian  berupa  opini  dari  Badan Pengawas  Keuangan  (BPK).  Opini  adalah  pernyataan  profesional  dari  pemeriksa  mengenai tingkat  kewajaran  atas  laporan  keuangan,  opini  BPK  diberikan  berdasarkan  tentang  Standar Pemeriksaan  Keuangan  Negara  dengan  tujuan  untuk  memberikan  opini  atas  kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
Dengan  adanya  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  dapat  membantu pengendalian  sumber  daya  manusia  atau  aparatur  daerah  dalam  penyusunan  laporan keuangan,  serta  meminimalisir  adanya  implikasi  negatif  berupa  rendahnya  reliabilitas informasi keuangan.

## Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Variabel x2)
Menurut  Mulyadi  (2008)  Pengendalian  intern  merupakan  suatu  proses  untuk mencapai  tujuan  tertentu  yang  dijalankan  oleh  orang-orang  dari  setiap  jenjang  organisasi yang diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan antara pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.
Menurut  Martini,  er  al.,  (2019)  Pengendalian  internal  merupakan  sistem/prosedur yang  ada  dalam  suatu  organisasi  untuk  menjaga  proses  kegiatan  operasi  sesuai  dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Pengendalian internal berisi rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva  dan  menghasilkan  informasi  yang  akurat  dan  dapat  dipercaya.  Untuk  mencapai pengelolaan  keuangan  negara  yang  efektif,  efisien,  transparan,  dan  akuntabel, menteri/pimpinan  lembaga,  gubernur,  dan  bupati/walikota  wajib  melakukan  pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  mendefinisikan  Sistem  Pengendalian Intern  sebagai  proses  yang  integral  pada tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara terus menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan. Selanjutnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
SPIP  terdiri  atas  beberapa  unsur,  pertama,  lingkungan  pengendalian.  Pimpinan Instansi  Pemerintah  wajib  menciptakan  dan  memelihara  lingkungan  pengendalian  yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI dalam lingkungan kerjanya. Aktivitas  tersebut  melalui  penegakan  integritas  dan  nilai  etika;  komitmen  terhadap kompetensi;  kepemimpinan  yang  kondusif;  pembentukan  struktur  organisasi  yang  sesuai dengan  kebutuhan;  pendelegasian  wewenang  dan  tanggung  jawab  yang  tepat;  penyusunan dan  penerapan  kebijakan  yang  sehat  tentang  pembinaan  sumber  daya  manusia;  perwujudan peran  aparat  pengawasan  intern  pemerintah  yang  efektif;  dan  hubungan  kerja  yang  baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
Unsur  pengendalian  intern  yang  kedua  adalah  penilaian  risiko.  Penilaian  risiko diawali  dengan  penetapan  maksud  dan  tujuan  instansi  pemerintah  yang  jelas  dan  konsisten baik  pada  tingkat  instansi  maupun  pada  tingkat  kegiatan.  Selanjutnya  instansi  pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut,  baik  yang  bersumber  dari  dalam  maupun  luar  instansi.  Risiko  yang  telah diidentifikasi  dianalisis  untuk  mengetahui  pengaruhnya  terhadap  pencapaian  tujuan. Pimpinan  Instansi  Pemerintah  merumuskan  pendekatan  manajemen  risiko  dan  kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
Menurut Committee  of  Sponsoring  organizations  of  the  Treadway  Commission (COSO)  (2013),  dimensi  untuk  mengukur  sistem  pengendalian  internal,  meliputi  (1)
lingkungan  pengendalian,  (2)  penilaian  risiko,  (3)  kegiatan  pengendalian,  (4)  informasi  dan komunikasi, dan (5) pemantauan pengendalian internal.
Berdasarkan  pengertian  sistem  pengendalian  intenal  menurut  para  ahli  diatas,  maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu proses pengendalian yang melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh karyawan yang dilakukan  bukan  hanya  bersifat  incidental  dan  responsive  atas  kasus  tertentu  saja  tetapi bersifat terus menerus.

## Kompetensi Sumber Daya Manusia (x3)
Menurut Wibowo (2007) menyebutkan bahwa kompetensi adalah suatu  kemampuan  untuk  melaksanakan  atau  melakukan  suatu  pekerjaan  atau tugas  yang  dilandasi  atas  keterampilan  dan  pengetahuan  serta  didukung  oleh sikap  kerja  yang  dituntut  oleh  pekerjaan  tersebut.  Sedangkan  menurut  Veithzal  (2003) menyebutkan,  kompetensi  adalah  kecakapan,  keterampilan,  kemampuan.  Kata  dasarnya sendiri,  yaitu  kompeten  yang  berarti cakap,  mampu,  terampil.  Kompetensi mengacu  kepada atribut/  karakteristik  seseorang  yang  membuatnya  berhasil  dalam  pekerjaannya.  Menurut Satori (2007) menyebutkan kompetensi berasal dari bahasa inggris competency yang berarti kecakapan,  kemampuan  dan  wewenang.  Jadi  kompetensi  adalah  performan  yang  mengarah pada pencapaian tujuan secara tuntas menuju kondisi yang diinginkannya.
Dari  beberapa  pendapat  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kompetensi  adalah sejumlah  kemampuan  yang  harus  dimiliki  seseorang  terutama  pegawai  untuk  mencapai tingkatan  pegawai  profesional.  Arsyiati  (2008)  menyebutkan  bahwa  sumber  daya  manusia merupakan  human  capital  di  dalam  organisasi.  Human  capital  merupakan  pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional  yang  konsisten  dan  berkualitas  tinggi.  Dari  pengertian  para  ahli  di  atas,  dapat diuraikan  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia  yaitu  kemampuan  SDM  untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  menggunakan  tinjauan  sistematis  literatur.  Strategi  pemilihan artikel  jurnal  terkait  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  yang  dipengaruhi  oleh  faktor Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah,  dan  Kompetensi Sumber Daya Manusia. Pengumpulan data dilakukan dengan pencarian informasi dari artikel terkait  yang  diterbitkan melalui google  scholar ,  dan  media  daring  lainnya.  Beberapa  artikel yang  menjadi  sumber  data  penulisan  dibatasi  dengan  rentang  waktu  7  tahun  yaitu  antara tahun 2016 hingga tahun 2022.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaruh  Standar  Akuntansi  Pemerintah  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah
Hasil  penelitian  yang  dilaksanakan  oleh  Hermawan  (2022),  Standar  Akuntansi Pemerintahan  secara  parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Daerah.  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  menjamin  bahwa  laporan  keuangan disusun sesuai ketentuan yang berlaku. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan standar yang  menjamin  laporan  keuangan  disusun  memenuhi  kualifikasi  informasi  keuangan  yang berguna bagi para penggunanya. Informasi yang berguna merupakan indikator bahwa laporan keuangan  memenuhi  kualifikasi  informasi.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  berpengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah.
Berdasarkan  penelitian  Ayuningsih,  dkk  (2022)  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah.  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  yang  baik  akan  memberikan  kualitas laporan  keuangan  yang  baik.  Karena  dengan  menerapkan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan maka  sama  dengan  mengikuti  aturan  Standar  Akuntansi  yang  telah  berlaku  dan  Penerapan standar  akuntansi  pemerintah  bertujuan  agar  pelaksanaan  pemerintahan  berjalan  terstruktur dan  sesuai  pedoman  sehingga  akan  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  berkualitas. Semakin  baik  dalam  menerapkan  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  maka  secara  otomatis laporan keuangan yang disajikan juga berkualitas.
Hasil  penelitian  tersebut  konsisten  mendukung  hasil  riset  Rohmah,  dkk  (2020)  yang menyimpulkan  ada  pengaruh  yang  searah  dan  bernilai  positif  antara  pemahaman  standar akuntansi  pemerintah  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pada  Pemerintah  Daerah  Kota Malang.  Pegawai  yang  memahami  standar  akuntansi  mampu  menjalankan  tugas  dan tanggung jawabnya untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

## Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah
Hasil  penelitian  Satirah,  dkk  (2022)  menunjukkan  bahwa  Sistem  Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Peningkatan kualitas  pengelolaan  keuangan  negara  dapat  dilakukan  melalui  unsur-unsur  SPI  ini  dengan melakukan  Langkah-langkah  seperti  penguatan  pengawasan,  pemisahan  tupoksi  yang  jelas, pendelegasian wewenang, dokumentasi atas transaksi yang lengkap dan sah, pencatatan yang akurat  dan  tepat  waktu  serta  melakukan  pengujian  sistem  pengendalian  intern  yang  sudah ada.  Untuk  mencapai  kualitas  laporan  keuangan  yang  baik,  unsur-unsur  tersebut  harus berjalan baik.
Berdasarkan  penelitian  Khoer  dan  Atnawi  (2022),  terdapat  pengaruh  positif  dan signifikan  antara  Sistem  Pengendalian  Internal  dengan  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD di Kecamatan Pabuaran. Artinya bahwa semakin baik Sistem Pengendalian Internal yang dimiliki SKPD, maka akan semakin tinggi pula Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah yang dihasilkan.
Hasil  penelitian  tersebut  konsisten  mendukung  hasil  riset  Aziyah  dan  Yanto  (2022) adanya pengendalian intern yang baik akan memudahkan proses pencapaian target yang telah dibuat pemerintah, sehingga mampu menciptakan informasi keuangan yang berkualitas. Hal tersebut  sejalan  dengan  teori  stewardship  yang  menjelaskan  bahwa  pada  organisasi  sektor publik  pemerintah  akan  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dimana  pemerintah memiliki  tujuan  bersama  (Donaldson  &  Davis,  1991).  Pemerintah  diharuskan  menyajikan informasi yang bermanfaat sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat.

## Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah
Berdasarkan  penelitian  Khoer  dan  Atnawi  (2022),  terdapat  pengaruh  positif  dan signifikan  antara  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dengan  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  pada  SKPD  di  Kecamatan  Pabuaran.  Artinya  bahwa  semakin  tinggi Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  yang  dimiliki  SKPD,  maka  akan  semakin  tinggi  pula Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah yang dihasilkan.
Hasil  penelitian  yang  dilaksanakan  oleh  Hermawan  (2022),  kualitas  Sumber  Daya Manusia  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah.  Kualitas Sumber  Daya  Manusia  yang  profesional  dibutuhkan  pemerintah  daerah  dalam  rangka menjalankan  fungsi  pemerintahan.  Sumber  Daya  Manusia  yang  profesional  akan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara tuntas, dengan kompetensi yang dimilikinya,
Sumber  Daya  Manusia  yang  kompeten  dibidang  akuntansi  (keuangan)  mampu  menyusun laporan  keuangan  sesuai  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan membutuhkan kompetensi Sumber Daya Manusia agar laporan keuangan yang disususn memenuhi kualifikasi informasi.
Hasil  penelitian  tersebut  konsisten  mendukung  hasil  riset  Ayuningsih,  dkk  (2022) kualitas  Sumber  Daya  Manusia  berpengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah.  Kualitas  sumber  daya  manusia  juga  menjadi  faktor  penting  dalam laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Dengan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  baik  dan disiplin ilmu akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Penelitian  tentang  pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  juga  dilakukan  oleh  Anggreni,  dkk  (2018),  membuktikan bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh  pada  kualitas  laporan  keuangan pemerintah,  semakin  tinggi  kompetensi  sumber  daya  manusia  akan  meningkatkan  kualitas laporan keuangan pemerintah.

## Kerangka Konseptual
Kerangka  konseptual  menggambarkan  hubungan  antara  variabel  independen  dengan variabel  dependen.  Artikel  ini  menguraikan  pengaruh  antara  standar  akuntansi  pemerintah, sistem  pengendalian  internal  pemerintah  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan rumusan masalah, pembahasan pengaruh antar variabel yang diperoleh dari literatur jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan terkait variabel yang dianalisis, maka diperoleh kerangka berpikir artikel ini sebagai berikut:

## Gambar 1: Kerangka Konseptual
H1.  Standar  Akuntansi  Pemerintah  berpengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah
H2.  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  berpengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah
H3. Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
Berdasarkan  gambar  kerangka  konseptual  di  atas,  maka  disimpulkan  bahwa  Standar Akuntansi  Pemerintah  (x1),  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  (x2)  dan  Kompetensi Sumber Daya Manusia (x3) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

## Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan
No Penulis (Tahun) Hasil Riset Terdahulu Persamaan Dengan Artikel Ini Perbedaan Dengan Artikel Ini 1 Hermawan, A. R. (2022) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Tidak Ada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (x2) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (y) Kompetensi Sumber Daya Manusia (x3)
Standar Akuntansi Pemerintah
(x1) H1
H2
H3
No Penulis (Tahun) Hasil Riset Terdahulu Persamaan Dengan Artikel Ini Perbedaan Dengan Artikel Ini Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Periode 2017-2020 berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 2 Ayuningsih, L., Mawardi, M. C., & Sari, A. F. K. (2022) Pengaruh Implementasi Sistem Manajemen Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Terdapat 465ariable lain yang diteliti yaitu Sistem Manajemen Daerah 3 Rohmah, L., Askandar, N. S., & Sari, A. F. K. (2020) Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Terdapat 465ariable lain yang diteliti yaitu Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah 4 Herawati, T., & Nopianti, D. (2017) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Terdapat 465ariable lain yang diteliti yaitu Good Governance 5 Oktarina,  M.,  Raharjo, K., & Andini, R. (2016) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014) Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Terdapat 465ariable lain yang diteliti yaitu Good Governance 6 Satirah, F. R., Martini, R., Nurhasanah, N., Sari, K. R., & Husin, F. (2022) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang: Dari Aspek Sistem Pengendalian Internal Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Tidak Ada 7 Khoer, I. M., & Atnawi, A. (2022) Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Laporan Keuangan Desa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Tidak Ada 8 Aziyah, W., & Yanto, H. (2022) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderating Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Terdapat 465ariable lain yang diteliti yaitu Komitmen Organisasi 9 Anggreni, N. M. M., Pengaruh Good Governance Kompetensi Sumber Terdapat
No Penulis (Tahun) Hasil Riset Terdahulu Persamaan Dengan Artikel Ini Perbedaan Dengan Artikel Ini Widanaputra, A. A. G. P., & Putri, I. G. A. D. (2018) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan di Kota Denpasar Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 466ariable lain yang diteliti yaitu Good Governance

## Tabel 2. Variabel Penelitian Terdahulu yang digunakan dalam Penulisan
No Penulis Variabel x Variabel y x1 x2 x3 1 Hermawan, A. R. (2022) v v v 2 Ayuningsih, L., Mawardi, M. C., & Sari, A. F. K. (2022) v v v 3 Rohmah,  L.,  Askandar,  N.  S.,  &  Sari,  A. F. K. (2020) v v v 4 Herawati, T., & Nopianti, D. (2017) v v 5 Oktarina, M., Raharjo, K., & Andini, R. (2016) v v 6 Satirah, F. R., Martini, R., Nurhasanah, N., Sari, K. R., & Husin, F. (2022). v v 7 Khoer, I. M., & Atnawi, A. (2022) v v v 8 Aziyah, W., & Yanto, H. (2022). v v v 9 Anggreni, N. M. M., Widanaputra, A. A. G. P., & Putri, I. G. A. D. (2018). v v

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  literatur  review  yang  telah  dilakukan,  menunjukkan  bahwa  Standar Akuntansi  Pemerintah  berpengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah. Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  menjamin  bahwa  laporan  keuangan  disusun sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  merupakan  standar  yang menjamin laporan keuangan disusun memenuhi kualifikasi informasi keuangan yang berguna bagi  para  penggunanya.  Informasi  yang  berguna  merupakan  indikator  bahwa  laporan keuangan  memenuhi  kualifikasi  informasi.  Selanjutnya  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah  berpengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan.  SPIP  bertujuan  untuk memberikan  keyakinan  yang  memadai  bagi  tercapainya  efektivitas  dan  efisiensi  pencapaian tujuan  penyelenggaraan  pemerintahan  negara,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah suatu produk  yang  dihasilkan  oleh  bidang  akuntansi,  oleh  karenanya  diperlukan  SDM  yang kompeten  dalam  menyusun  dan  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  berkualitas.  Untuk menghasilkan  laporan  keuangan  yang  berkualitas  dibutuhkan  SDM  yang  memahami  dan berkompeten  dalam  melaksanakan  akuntansi  keuangan  pemerintah  serta  organisasi  tentang pemerintahan.
Pada  penelitian  selanjutnya  dapat  dikaji  variabel-  variabel  bebas  lainnya  yang mempunyai  pengaruh  pada  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah,  seperti  variabel pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan good governance . Selain itu juga sumber-sumber  literatur  yang  dijadikan  acuan  dalam  penulisan  artikel  ini  juga  terbatas.   Di penelitian  selanjutnya  agar  dapat  menggunakan  sumber-sumber  literatur  yang  lebih  banyak dan  beragam  serta  dapat  dilakukan  penelitian  lapangan  dengan  melakukan  penyebaran kuesioner ke beberapa responden sehingga dapat diketahui kondisi sesungguhnya.

## DAFTAR RUJUKAN
Alda, F., & Nasution, J. 2022. Pengaruh Kompetensi ASN, Kedisiplinan ASN, dan Teknologi Informasi  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintahan  Daerah  Kota  Medan (Study  Kasus  pada  BPKAD  Kota  Medan). Jurnal  Pendidikan  Tambusai,  6 (1),  3788- 3793.
Anggreni,  N.  M.  M.,  Widanaputra,  A.  A.  G.  P.,  &  Putri,  I.  G.  A.  D.  2018.  Pengaruh  Good Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan di Kota Denpasar. E-Jurnal Akuntansi , 22 (1), 352-380. Arsyiati.  2008. Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  dalam  Pengelolaan  Keuangan Terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan PNBP Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Instansi . Tesis. Aceh: Universitas Syiah Kuala Ayuningtyas, I., Sulistyawati, A. I., & Nugroho, A. H. D. 2022. Menakar Kualitas Informasi Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Melalui  Faktor-Faktor  Penentunya  (Studi Empiris  pada  SKPD  di  Kota  Semarang). Jurnal  Akuntansi,  Ekonomi  dan  Manajemen Bisnis , 2 (1), 45-55.
Ayuningsih,  L.,  Mawardi,  M.  C.,  &  Sari,  A.  F.  K.  2022.  Pengaruh  Implementasi  Sistem Manajemen Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Standar Akuntansi  Pemerintah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Malang. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi , 11 (04).
Aziyah,  W.,  &  Yanto,  H.  2022.  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  dan  Komitmen Organisasi  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  dengan Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  sebagai  Variabel  Moderating. Owner:  Riset  dan Jurnal Akuntansi , 6 (1), 977-989.
Azlim,  D.,  &  Bakar,  U.  A.  2012.  Pengaruh  Penerapan  Good  Governance  Dan  Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh. Jurnal Akutansi ISSN , 2302 , 164.
Baridwan, Zaki. 2000. Sistem Informasi Akuntansi . Yogyakarta: BPFE.
Budiono, V. S., Muchlis, M., & Masri, I. 2018. Analisis pengaruh pendidikan dan pelatihan, pengalaman  kerja  serta  pemanfaatan  teknologi  informasi  terhadap  kualitas  laporan keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Kasus  Pada  Pemerintah  Kota  Depok). Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi , 13 (2), 110-128.
Donaldson,  L.,  &  Davis,  J.  H.  1991.  Stewardship  Theory  or  Agency  Theory:  CEO Governance  and  Shareholder  Returns.  Australian  Journal  of  Management,  16  (1),  49– 64.
Halim, A., & Kusufi, S. 2012. Akuntansi Sektor Publik . Jakarta: Salemba Empat
Hartati, S., Martini, R., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. 2018. Pengaruh Implementasi Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya.
Herawati, T., & Nopianti, D. 2017. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good  Governance  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal STAR , 14 (2), 10-45.
Hermawan, A. R. 2022. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri  Periode  2017-2020. Humantech:  Jurnal  Ilmiah  Multidisiplin  Indonesia , 2 (2), 304-315.
Mulyana, I. 2010. Sumber Daya Manusia . Jakarta: Salemba Empat.
Jati,  B.  P.  2019.  Pengaruh  penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  berbasis  akrual terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Wahana:  Jurnal  Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi , 22 (1), 1-14.
Khoer, I. M., & Atnawi, A. 2022. Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal  Terhadap  Kualitas  Pelaporan  Laporan  Keuangan  Desa. Al-Ulum  Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman , 9 (1), 12-23.
Kusnadi,  A.,  Oemar,  F.,  &  Supeno,  B.  2022.  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sains Akuntansi Dan Keuangan, 1 (1), 51-63.
Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Penerbit UII Press. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Masmudi.  2003.  Laporan  Keuangan  Sector  Public,  Antara  Konsep  Dan  Praktek.  Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Sector Public, Volume 3 No.1 Mulyadi. 2008. Sistem Akuntansi . Jakarta: Salemba Empat.
Munira,  H.  2022.  Analisis  Dampak  Implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pada  Dinas  Pengelola  Keuangan  Dan  Aset  Daerah (DPKAD)  Pada  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Tengah. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis [JIMEIS] , 2 (2).
Oktarina,  M.,  Raharjo,  K.,  &  Andini,  R.  2016.  Pengaruh  penerapan  standar  akuntansi pemerintahan,  kualitas  aparatur  pemerintah  daerah  dan  good  governance  terhadap kualitas  laporan  keuangan  Di  Kota  Semarang  (Studi  Kasus  Pada  Dinas  Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014). Journal of Accounting , 2 (2).
Putra, S., & Varina, R. (021. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam  Penyusunan  Laporan  Keuangan  Daerah  Kota  Bengkulu  Provinsi  Bengkulu. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau , 1 (2), 85-98.
Rohmah,  L.,  Askandar,  N.  S.,  &  Sari,  A.  F.  K.  2020.  Pengaruh  Pemahaman  Standar Akuntansi  Pemerintah,  Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan  Daerah Dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah Kota Malang. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi , 9 (05).
Roviyantie,  D.  2011.  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dan  Penerapan  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Universitas Siliwangi.
Rivai, V. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik . Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
Singkali, O. Y. F., & Widuri, R. 2014. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan  Dan  Pengelolaan  Keuangan  Aset  Daerah  (DPPKAD)  Kabupaten  Toraja Utara. Tax & Accounting Review, 4 (2).
Satirah, F. R., Martini, R., Nurhasanah, N., Sari, K. R., & Husin, F. 2022.  Kualitas Laporan Keuangan  Pemerintah  Kota  Palembang:  Dari  Aspek  Sistem  Pengendalian  Internal. Eksistansi , 11 (01).
Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja . Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada.