## Perancangan Model Penanganan Sampah Kota Bekasi

## Bekasi City Waste Management Model Design

## Nonistantia*
* Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.
* Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Margahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
* Koresponden Email: Nonistantia@gmail.com

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Histori Artikel - Artikel dikirim 29/03/2022 - Artikel diperbaiki 09/04/2022 - Artikel diterima 22/04/2022 Secara  astronomi,  Kota  Bekasi  terletak  antara  106 o 48’28’’– 107 o 27’29’’ Bujur  Timur  dan  6 o 10’6’’– 6 o 30’6’’ Lintang  Selatan,  dan  memiliki  luas wilayah  sekitar  210,49  km 2 dengan  batas-batas  wilayah  administrasi terdiri atas  DKI  Jakarta, Kabupaten Bekasi dan  Kabupaten Bogor. Dalam buku  Kota  Bekasi  dalam  angka  Tahun  2018,  jumlah  penduduk  sebesar 2.436.577 jiwa, hal ini menunjukkan peningkatan 2,45 % dari tahun 2017. Ancaman  yang  berpeluang  yakni  lingkungan  yang  tidak  sehat, tersumbatnya drainase kota dan aliran sungai yang memberikan dampak fatal  yaitu  banjir.  Tujuan  yang  ingin  dicapai  yaitu  menata  sistem penanganan  sampah  sehingga  mengurangi  resiko  banjir.  Metode  yang digunakan  adalah  merancang  sistem bank sampah  dan  kegiatan pengangkutan sampah dan sedimen saluran (kegiatan pematusan). Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kegiatan  pematusan  sepanjang  796  m per-hari  atau  23.871  km  per-bulan  perlu  dilakukan  oleh  dinas  teknis DBMSDA  Kota  Bekasi.  Disimpulkan  bahwa  perancangan  model penanganan sampah-sedimen secara sinergi baik masyarakat dari RT-RW yang berkoordinasi dengan dinas terkait dalam sistem pemerintahan Kota Bekasi, mampu mengurangi terjadinya resiko banjir. Kata  kunci:  Perancangan  model,  penanganan  sampah,  kegiatan pematusan, drainase , resiko banjir.
ABSTRACT Astronomically,  Bekasi  City  is  located  between  106o48'28'' – 107o27'29'' East  Longitude  and  6o10'6'' – 6o30'6''  South  Latitude,  and  has  an  area  of about  210.49  km2  with  administrative  boundaries.  consisting  of  DKI Jakarta, Bekasi Regency and Bogor Regency. In the Bekasi City book in 2018 figures, the population is 2,436,577 people, this shows an increase of 2.45% from  2017.  Potential  threats  are  an  unhealthy  environment,  clogged  city drainage  and  river  flows  which  have  a  fatal  impact,  namely  flooding.  The goal  to  be  achieved  is  to  organize  a  waste  management  system  so  as  to reduce  the  risk  of  flooding.  The  method  used  is  to  design  a  waste  bank system  and  activities  to  remove  waste  and  sediment  from  the  canal (termination activity). The results of the study indicate that the termination of 796  m per  day or  23,871  km per  month  needs to  be carried out by the Bekasi City DBMSDA technical service. It was concluded that the design of the waste management model in a synergistic manner, both the community from  the  RT-RW  in  coordination  with  the  relevant  agencies  in  the  Bekasi
City government system, was able to reduce the risk of flooding.
Keywords:  Model  design,  waste  management,  termination  activities, drainage, flood risk.

## Volume 3, Nomor 1, Mei 2022, hlm 1-11 Jurnal Terapan Teknik Industri
ISSN [print] 2722 3469 | ISSN [Online] 2722 4740

## 2 Nonistantia

## Perancangan Model Penanganan Sampah Kota Bekasi

## 1. Pendahuluan
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 37,3% sampah di Indonesia berasal dari aktivitas rumah tangga. Sumber sampah terbesar berikutnya berasal dari pasar tradisional, yakni 16,4%. Sebanyak 15,9% sampah berasal dari kawasan. Lalu, 14,6% sampah  berasal  dari  sumber  lainnya.  Ada  7,29%  sampah  yang  berasal  dari  perniagaan. Sebanyak  5,25%  sampah  dari  fasilitas  publik.  Sementara,  3,22%  sampah  berasal  dari perkantoran [1] .  Sampah  merupakan  salah  satu  permasalahan  lingkungan  yang  memerlukan penanganan  serius [2] ,  Seiring  dengan  meningkatnya  jumlah  penduduk [3] di  suatu  wilayah, akan  mengakibatkan  bertambahnya  volume  sampah.  Hal  yang  disayangkan  adalah  kapasitas penanganan  sampah  yang  selama  ini  dilakukan  oleh  masyarakat  maupun  pemerintah  daerah belum  optimal.  Pengelolaan  sampah  rumah  tangga [4] umumnya  diterapkan  dengan  memilah sampah  organik  dan  sampah  non  organik,  menerapkan  model [5] pengelolaan Reduce,  Reuse, Recycle (3R)  baik  berbasis  perorangan  maupun  berbasis  masyarakat  ( Bank Sampah)  serta adanya pengangkutan sampah menuju tempat pembuangan sementara (TPS) [6] , sehingga tidak terjadi penumpukan sampah [7] .
Riset  kesehatan  dasar  oleh  Badan  litbangkes  Kementerian  Kesehatan  pada  tahun  2018 menyatakan bahwa pengelolaan sampah yang dibuang ke kali atau selokan menyumbang 5,9 % dari  total  pengelolaan  sampah.  Kegiatan  pembuangan  sampah  ke  sungai  umumnya  dilakukan oleh penduduk yang tinggal serta beraktivitas di bantaran sungai.  Prioritas untuk mengurangi jumlah  sampah  yang  dibuang  ke  sungai  lebih  ditekankan  pada  masyarakat  yang  tinggal  serta beraktivitas  di  dekat  sungai [8] .  Faktor-faktor  penyebab  perilaku  membuang  sampah  di  aliran sungai berdasarkan tiga aspek NAM (Norm Activation Model) yaitu kurangnya kesadaran norma pribadi,  kesadaran  konsekuensi,  dan  rasa  tanggung  jawab  terhadap  lingkungan.  Untuk mengatasinya dapat digunakan yaitu pertama adanya penegakan hukum (legal measures), kedua penyediaan layanan yang berkualitas [9] .
Upaya  lain  adalah  pembinaan,  sosialisasi  tentang  kebijakan  pengelolaan  sampah,  bahaya sampah bagi kesehatan dan lingkungan, serta memberikan pelatihan dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse,  Recycle) [10] , serta penyediaan  sarana  pengangkutan,  tempat  sampah  yang  dekat pemukiman dan terjangkau oleh warga juga perlu disediakan oleh Dinas kebersihan kota, serta diperlukan  juga  pembentukan  kelompok  masyarakat  yang  peduli  terhadap  kebersihan sungai [11] ,  tersedianya  teknologi  ramah  lingkungan  seperti  alat  pembersih  sampah  sungai untuk mengelola sungai [12] . Jadi melalui beberapa upaya yang dilakukan secara integrasi oleh masing-masing Dinas Kota Bekasi terkait penanganan sampah yang utamanya di area bantaran sungai  guna  mengurangi  kebiasaan  masyarakat  dalam  membuang  sampah  agar  tidak  secara langsung ke sungai serta mengeliminasi dampak banjir yang terjadi.

## 2. Tinjauan Pustaka
Proses perancangan memerlukan penyusunan konsep yang matang, hal ini terkait dengan aspek kebutuhan manusia yang harus dipenuhi secara efektif. Sampah yang muncul dari sebuah aktivitas  kegiatan  manusia  terkait  proses  nilai  tambah  suatu  barang  untuk  pemenuhan kebutuhan  manusia [13] menjadi  persoalan  tersendiri  sehingga  mempunyai  dampak  dalam lingkungan masyarakat baik di area perkantoran, pasar, industri, transportasi, sungai, dan lain- lain.  Untuk  mencari  solusi  terhadap  persoalan  penanganan  sampah  yang  terjadi  diperlukan keseriusan  dengan  mengacu  sistem  layanan  yang  handal.  Melalui  perancangan  produk [14] ataupun teknologi tepat guna dan secara aplikatif dalam mewujudkan alternatif solusi atas alat penanganan sampah yang akan memberikan peluang bagi pembuat kebijakan (pemerintah) dan
swasta yang berkolaborasi dengan masyarakat secara simultan. Model penanganan sampah oleh pemerintah  daerah  dilakukan  melalui  lima  tahapan,  yaitu:  a)  pemilahan,  b)  pengumpulan,  c) pengangkutan, d) pengolahan dan e) pemrosesan akhir [15] . Problematika utama dari penerapan model  ini  adalah  pada  soal  bagaimana  merubah  paradigma  dari  membuang  sampah  menjadi memanfaatkan  sampah [16] .  Model  inovasi  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  dapat memberikan nilai positif bagi masyarakat untuk melakukan pemberdayaan secara mandiri dan dapat  memanfaatkan  ruang-ruang  publik  dari  sampah  rumah  tangga  agar  dapat  bernilai tinggi [17] .

## 3. Metode
Penerapan metode yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi :
a) Tahap  Observasi  adalah  sebuah  proses  beberapa  tahapan  pengumpulan  data  terkait data-data primer maupun data penunjang. Data primer dan penunjang ini merujuk pada satuan  panjang,  lebar  dan  tinggi  saluran-sungai  serta  volume  sampah  yang  dihasilkan masyarakat dengan mengacu  asumsi 2.5 kg per orang dalam sehari agar dapat membuat estimasi kebutuhan penangan sampah yang ditangani.
b) Tahap  wawancara  yaitu  sebuah  kegiatan  wawancara  yang  dilakukan  dalam  tahapan mendapatkan  informasi  dan  data  secara  langsung  terkait  sampah,  sistem  &  model penanganan sampah.
c) Studi  literatur  yakni  suatu  tahapan  proses  yang  dilaksanakan  tentang  sumber  materi pokok  sebagai  rujukan  utama  berbasis  teori-teori  terkait,  jurnal-jurnal  ilmiah  nasional maupun internasional.
d) Tahap  desain  penelitian  merupakan  rancangan  kegiatan  penelitian  yang  diawali  dari proses  studi  literatur,  studi  lapangan  (observasi),  sampai  dengan  proses  wawancara. Selanjutnya  dilakukan  proses  pengolahan  data  dengan  dengan  merancang  model penanganan sampah sebagai solusi optimal terkait persoalan yang terjadi.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Teknik penanganan sampah
Upaya melaksanakan pembangunan daerah sesuai tuntutan masyarakat serta dalam rangka menyediakan pelayanan publik, pemerintah memiliki sejumlah keterbatasan sumber daya dan kemampuan untuk mewujudkannya.
Sumber : Timbulan Sampah Rumah
Tangga Sistem Pewadahan
Sistem Pengumpulan :
Armada ; Gerobak,
Motor sampah, Truk Sampah Sarana Peralihan
Antara/ pengolahan : TPST / Intermediate treatment facility /, Bank sampah / Recycle center Sarana Pengangkutan :
Truk sampah /
Amrol / Compactor Truk Sarana Penimbunan/ Pengolahan : Pemrosesan Akhir ; TPA / Landfiil /Waste to energy Sarana Infrastruktur Peran Pengurangan Sampah di Sumber :
- Masyarakat MASYARAKAT, PEMDA, SWASTA 1. Pembangunan TPST, TPS 3R : Pemda, KemenPUPR, Swasta 2. Lembaga Pengelola TPST,: Dinas LH 3. Pengelola TPS 3R : KSM 4. Pembangunan Sarana Pengurangan Sampah (Bank Sampah / Recycle Center) : Masyarakat / KLHK 5. Operation & Maintenance : PEMDA PEMDA, SWASTA
1. Pembangunan TPA : PEMDA,   Kemen- PUPR, 2. Lembaga Pengelola TPA ; Dinas LH 3. Pemberi Izin Incinerator Pihak Swasta ; KLHK 4. Operator Dan Maintenance ;
PEMDA & Swasta
Gambar 1. Alur teknis penanganan sampah

## 4 Nonistantia

## Perancangan Model Penanganan Sampah Kota Bekasi
Untuk  itulah,  dibutuhkan  kolaborasi  dan  keterlibatan  semua  komponen  baik  swasta maupun  masyarakat  untuk  turut  berperan  dalam  aktivitas  pembangunan,  terutama  pada bidang-bidang  pembangunan  yang  memang  belum  bisa  ditangani  pemerintah  atau  bidang- bidang  pembangunan  yang  akan  lebih  efisien  dan  efektif  jika  dilaksanakan  oleh  pihak  swasta atau masyarakat.
Pada  gambar  1  menunjukkan  alur  proses  secara  teknis  untuk  melakukan  penanganan sampah  dengan  melibatkan  beberapa  elemen  masyarakat  melalui  pengadaan  infrastruktur penunjang  kegiatan  secara  berkesinambungan.  Berikut lima  aspek  pendukung  model  yang harus diperhatikan dalam penanganan permasalahan sampah.
Tabel 1. Model pendukung penanganan sampah No Aspek Keterangan 1 Perilaku Masyarakat Pola  pikir  dan  perilaku  masyarakat  yang  harus diubah menjadi lebih peka dan aktif dalam menjaga lingkungan sekitarnya. 2 Kelembagaan Kelembagaan  sangat  diperlukan  sebagai  pelaksana pengelolaan  sampah  di  kali/  sungai,  baik  sebagai regulator  maupun  operator.  Akan  tetapi  satu kelembagaan mempunyai wewenang yang terbatas sehingga tidak bisa menjangkau semua aspek. Oleh karena  itu,  kolaborasi  lembaga  sangat  diperlukan dalam  menangani  permasalahan  sampah  di kali/sungai  sehingga  permasalahan  sampah  dapat diatasi  secara  menyeluruh.  Kolaborasi  juga  harus dilakukan 2 cara: a) Kolaborasi vertikal (kolaborasi dari pemerintah pusat sampai dengan masyarakat); b) Kolaborasi Horizontal (kolaborasi antar dinas atau instansi). 3 Teknis Aspek  ini  berkaitan  dengan  teknis  pelaksanaan pembangunan,  teknis  pelaksanaan  operasional infrastruktur.  Infrastruktur  yang  dimaksud  ialah sarana  dan  prasarana  penunjang  pengelolaan sampah. Diusulkan dua jenis infrastruktur:
a) Infrastruktur berbasis kelembagaan. Infrastruktur yang dilakukan  oleh  instansi mulai  dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan operasional;
b) Infrastruktur  berbasis  masyarakat. Infrastruktur  yang selalu melibatkan masyarakat dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan operasional. Hal ini bertujuan  agar  dapat  menumbuhkan  rasa memiliki  masyarakat  terhadap  infrastruktur yang telah dibangunnya.
DOI 10.37373/jenius.v3i1.228
4 Peraturan Payung  hukum  sangat  diperlukan  sebagai  dasar/ acuan pelaksanaan, pembangunan dan pengelolaan sampah. 5 Keuangan Dibutuhkan  keuangan  atau  pendanaan  untuk pengelolaan  sampah  baik  fisik  maupun  non  fisik. Sumber  pendanaan  bisa  didapatkan  dari  APBD maupun APBN
Dalam tabel 1  menunjukkan komponen pendukung untuk melakukan perancangan model penanganan  sampah  agar  sinergitas  terhadap  lima  aspek  berjalan  sesuai  rencana.  Beberapa langkah sebagai bentuk penyelesaian permasalahan sampah secara non teknis untuk mengajak semua  elemen  baik  pemerintah,  masyarakat,  swasta  untuk  ikut  aktif  berpartisipasi  dalam menjaga kebersihan lingkungan.
A. Sosialisasi
Dalam  sistem  pemerintahan  hanya  mengenal  istilah  sosialisasi,  Sosialisasi  bisa  dikatakan marketing dalam suatu perusahaan. Acap kali program pemerintah yang dibuat tidak sampai ke telinga  masyarakat,  sehingga  masyarakat  berasumsi  pemerintah  tidak  melakukan  tindakan apapun untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.  untuk memaksimalkan sosialisasi, maka bisa dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut:
1.a.  Sosialisasi melalui media sosial
Beberapa  hal  yang  dapat  dilakukan  untuk  mensosialisasi  program  pemerintah  di  media sosial meliputi pengenalan produk, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dan mengabarkan program pemerintah yang sedang dijalankan. Untuk lebih efektif, pemerintah bisa menggandeng public figure atau influencer untuk mensosialisasikan program pemerintah. 1.b.  Membuat perlombaan atau challenge Pada  bulan  agustus  tahun  2019  sebuah startup  company yaitu GRAB melakukan giveaway [18] atau  perlombaan    dengan  memberikan  sejumlah  hadiah  di  media  sosial twitter . Perlombaan  yang  cukup  sederhana  dengan  bermodalkan  Rp  2.000.000.000  tetapi  bisa menjadikan  GRAB trending  topic no  1  di  twitter. Trending  topic menandakan  banyaknya partisipasi  orang  yang  bisa  mencapai  ribuan  bahkan  puluhan  ribu  orang  yang  mengikuti perlombaan  tersebut.    Pemerintah  juga  bisa  mengikuti  jejak GRAB dalam  menarik  partisipasi masyarakat. Pemerintah bisa membuat giveaway atau perlombaan yang dikemas secara menarik dengan outcome yang ingin didapatkan yaitu atensi masyarakat dan partisipasi dalam menjaga kebersihan dan lebih aware terhadap kebersihan lingkungan.
B. Reward and Punishment
Reward  and  Punishment sangat  dibutuhkan  dalam  sistem  masyarakat  untuk  memberikan motivasi dan efek jera pada dampak dari aktivitas yang dilakukan warga.
2.a. Reward
Pemerintah Kota Bekasi bisa mencoba menerapkan program seperti adipura untuk tingkat di kecamatan, kelurahan atau RT-RW. Dari sisi aparatur sipil negara (ASN) yang jika diberikan reward tentu  dapat  mendorong  kepemimpinannya  untuk  menjadikan  yang  terbaik  dan memotivasi  untuk  menjaga  wilayah  lingkungannya.  Hal  ini  juga  berguna  sebagai  portofolio jenjang  karir  di  masa  depannya.  Sedangkan  dari  sisi  masyarakat  jika  seseorang  atau  suatu kelompok  diberikan  suatu reward ada  perasaan  kebanggan  tersendiri  sehingga  dapat  memicu untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa.
6 Nonistantia

## Perancangan Model Penanganan Sampah Kota Bekasi

## 2.b. Punishment
Punishment dilakukan  jika  semua  tingkat  warga  baik  masyarakat  umum,  pihak  swasta maupun  pegawai  pemerintahan    melanggar  norma-norma  yang  berlaku. Punishment dapat diberikan dalam bentuk sanksi hukum maupun sanksi sosial yang berlaku dalam peraturan Wali Kota.

## 4.2 Penerapan model penanganan sampah

## Gambar 2. Proporsi pengelolaan sampah rumah tangga
Pada gambar 2 menunjukkan proporsional  pengelolaan sampah khususnya rumah tangga melalui enam proses dengan dominasi penanganan adalah melalui membakar sampah (49.5%) dan yang dibuang ke sungai yakni 7.8%.
Menurut penelitian pusat lingkungan hidup ITB, rata-rata rumah tangga menghasilkan 2,5 kg/org/hari sampah, jika penduduk kota bekasi 2.436.577 jiwa maka bisa diasumsikan bahwa:
Tabel 2. Data pengukuran sampah rumah tangga Kota Bekasi No Deskripsi Total Satuan Keterangan 1 Jumlah penduduk Kota Bekasi 2,436,577 Jiwa Sumber : Sumber BPS Kota Bekasi , 2019 2 Sampah yang dihasilkan orang per hari 2.50 kg Sumber : Jurnal Universitas Negeri Semarang,  2014 3 Sampah yang dihasilkan Kota Bekasi per hari 6,091,443 kg 4 Densitas sampah 75,280 kg/m 3 Sumber : Jurnal Universitas Bhayangkara,  2017 5 volume sampah 80,917,143   m 3 /hari 6 Volume sampah yang dibuang  di kali 4,774,111   m3/hari Menurut data riskesdas tahun 2018 persentase jumlah sampah yang dibuang ke kali sebanyak 5,9%
DOI 10.37373/jenius.v3i1.228
7 Tinggi saluran 2,000 m Asumsi rata-rata tinggi saluran lingkungan 8 Lebar saluran 3,000 m Asumsi rata-rata lebar saluran lingkungan 9 Panjang saluran yang ditutupi sampah per hari 795,685   m /hari 0.796   km/hari 10 Panjang saluran yang ditutupi sampah per bulan 23,870,550   m/bulan 23,871   km/bulan    Asumsi 30 hari
Jika  dilihat  dari  tabel  2,  menunjukkan  bahwa  produksi  sampah  mencapai  6.091.443  kg per-hari, sedangkan efek dari kondisi ini akan berakibat menutupi saluran sepanjang 796 m dan jika dikonversi dalam satu bulan adalah 23.871 km sampah per-bulan.
Catatan perhitungan:
Rerata sampah rumah tangga = 2.5 kg/org/hari Penduduk kota bekasi = 2.436.577 jiwa Panjang saluran tertutup sampah = 0.796 km/hari 1) Produksi sampah Kota Bekasi (1) 2.5 x 2.436.577

## 2) Panjang saluran tertutup sampah
(2)
Panjang saluran tertutup sampah = 23.871 km/bulan
Dengan  demikian,  model  penanganan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  BMSDA  untuk menanggulangi  resiko  banjir  adalah  melalui  kegiatan  pengangkutan  sampah  maupun  sedimen dalam  saluran  atau  disebut  juga  kegiatan  pematusan.  Hasil  analisa  ini  hanya  dihitung  dari sampah rumah tangga belum mencakup dari sampah industri, pertanian dan perkantoran dll.
Gambar 3. Pengangkutan sampah – sedimen (kegiatan pematusan)

## 8 Nonistantia

## Perancangan Model Penanganan Sampah Kota Bekasi
Kegiatan  pematusan  pada  gambar  3  dilakukan  secara  periodik  dengan  mengacu  panjang sungai  atau  saluran  di  wilayah  Kota  Bekasi  untuk  diselesaikan  proses  pengangkutan  sampah- sedimen. Tujuannya adalah untuk memperlancar aliran sungai, menjaga  lingkungan yang asri, bersih dan sehat, serta mengantisipasi terjadinya banjir.
Tabel 3. Model penanganan sampah No Institusi Uraian pelaksanaan Regulasi 1  Kelurahan 1) Melakukan  penyuluhan  dan  sosialisasi  ke masyarakat tingkat RT-RW; 2) Memberikan  edukasi  terkait  program  3R (Reuse, Recycle dan Reduce) ; 3) Monitoring  dan  pendampingan  Bank sampah. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 93 Tahun 2016 No Institusi Uraian pelaksanaan Regulasi 2  Kecamatan 1. Menjalankan program dinas melalui UPTD; 2. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi di tingkat kelurahan; 3. Monitoring dan evaluasi progres pelaksanaan. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 93 Tahun 2016 3  Dinas LH 1) Menyediakan  sarana  berupa tempat pengolahan sampah terpadu di RT-RW; 2) Menyediakan  sarana  transportasi  untuk pengangkutan sampah secara berkala; 3) Monitoring  Industri  yang  menghasilkan limbah baik limbah cair, padat maupun B3; 4) Membuat  program  dalam  pengurangan sampah agar sampah mempunyai nilai; 5) Mengelola sampah hasil akhir pemilahan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Pemrosesan sampah bisa berupa controlled landfill, sanitary landfill maupun insinerasi ; 6) Memastikan  pihak  industri  mempunyai instalasi pengelolaan limbah tersendiri; 7) Memperbaharui  teknologi  teranyar  dalam pengelolaan sampah; 8) Berkolaborasi  dengan  balitbang  Kota Bekasi. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 76 Tahun 2016 4 Dinas BMSDA 1. Melakukan  pengangkutan  sampah  dan pembersihan sedimentasi di sungai/kali; 2. Membuat infrastruktur penyaringan sampah  di  sungai.  Seperti  pemasangan jaring sampah di pipa atau outlet drainase . Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 77 Tahun 2017
5 Dinas INDAG 1) Melakukan  penataan  lokasi  kios  sampah dengan menyesuaikan jenis penjualan; 2) Mengedukasi  kepada  pedagang  tentang program 3R, pemilahan-pemilahan sampah; 3) Membuat sarana TPST di Pasar; 4) Melibatkan  pedagang  dalam  pengelolaan sampah. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 68 Tahun 2008 6 Dinas Koperasi & UMKM Menghimbau wirausahawan untuk menggunakan  material  kemasan  yang  dapat didaur  ulang (recyclable) atau  yang  dapat digunakan  kembali (reusable) seperti  material kaca, kain maupun plastik jenis PET. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 84 Tahun 2016 7 Dinas Tata Ruang 1) Membuat zonasi tempat sesuai peruntukan dan  juga  memperhatikan  dengan  Daerah Aliran Sungai (DAS); 2) Membuat  peletakan  sarana  dan  prasarana pengelolaan sampah yang ideal. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 78 Tahun 2017 8  Satpol PP Mengeksekusi  bangunan  liar  yang  tidak  sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2016
Pada tabel 3 menunjukkan model penanganan sampah-sedimen yang dilaksanakan secara terintegrasi terhadap dinas terkait dengan diperkuat melalui beberapa regulasi-payung hukum yaitu peraturan Wali Kota Bekasi dengan Nomor 77 tahun 2017.
PENGOLAHAN SAMPAH DINAS INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR DINAS TATA RUANG SATPOL PP PENANGANAN SAMPAH KECAMATAN KELURAHAN RT-RW MASYARAKAT Gambar 3. Model penanganan sampah Kota Bekasi

## 10 Nonistantia

## Perancangan Model Penanganan Sampah Kota Bekasi
Pada  gambar  3  merupakan    alur  model  penanganan  sampah-sedimen  dari  masyarakat paling bawah yakni RT-RW berkoordinasi  dengan pihak kelurahan, kecamatan serta beberapa dinas  di  pemerintah  kota  guna  memperlancar  daerah  aliran  sungai,  menjaga  lingkungan  yang bersih dan sehat, mengantisipasi terjadinya resiko banjir.

## 5. Simpulan
Penerapan  model  penanganan  sampah-sedimen  melalui  kegiatan  pematusan  dengan sinergitas  masyarakat  dari  RT-RW  dan  berkoordinasi  dengan  dinas  terkait  pada  sistem pemerintahan  Kota  Bekasi  melalui  dinas  teknis  DBMSDA  sebagai  model  penataan  sistem penanganan  sampah-sedimen  pada  daerah  aliran  sungai, maka  perlu  dilakukan  pengangkutan sampah-sedimen dengan panjang penanganan minimum yakni 796 m per-hari atau 23.871 km per-bulan, dengan demikian mampu mengurangi terjadinya resiko banjir di wilayah Kota Bekasi.

## Referensi
[1] M.  A.  Rizaty, “Mayoritas  Sampah  Nasional  dari  Aktivitas  Rumah  Tangga  pada  2020,” Kementeri. Lingkung. Hidup dan Kehutan. , hal. 2025, 2020.
[2] I. nurani Dewi, I. Royani, S. Sumarjan, dan H. Jannah, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Skala Rumah Tangga Menggunakan Metode Komposting,” Sasambo J. Abdimas  (Journal  Community  Serv. ,  vol.  2,  no.  1,  hal.  12 – 18,  2020,  doi: 10.36312/sasambo.v2i1.172.
[3] S.  Kasus,  “Pengembangan  Model  Kelembagaan  Pengelola  Sampah  Kota  dengan  Metode ISM ( Interpretative Structural Modeling ),” vol. 02, no. 01, hal. 31– 48, 2008.
[4] B.  I.  A.  Fatma  dan  P.  Triwahyudi,  “Pelaksanaan  Pengelolaan  Sampah  Pl astik  di  Sungai Bengawan  Solo  Oleh Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Surakarta,” J.  Discret.  J. Bagian  Huk. Adm. Negara , vol. 1, no. 1, hal. 25 – 30, 2020.
[5] M.  Imtihan,  “Perancangan  Produk  Boneka  Pada  Unit  Usaha  Kecil  Untuk  Meningkatkan Kemandirian Dengan Metode LP - Simpleks,” TEKNOSAINS  J. Sains, Teknol. dan Inform. , 2020, doi: 10.37373/tekno.v7i1.1.
[6] K.  F.  Juwon o  dan  K.  C.  Diyanah,  “Analisis  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  (  sampah medis dan nonmedis ) di kota Surabaya selama pandemi COVID-19 Analysis Household Wast Management ( Medical and Non-Medical Waste ) in Surabaya City during Covid-19 Pandemic,” Ekol. Kesehat. , vol. 20, no. 1, hal. 12 – 20, 2021.
[7] F. R. Achmad, “Pengelolaan Sampah di TPA Klotok Kota Kediri,” vol. 02, no. 01, hal. 16– 23, 2014.
[8] D. Indrawati, “River Polution Preparedness Caused by Waste,” D.Indrawati TJL , vol. 5, no. 6, hal. 193 – 200, 2011.
[9] A. F. Fakih dan M. Sa, “Perilaku Membuang Sampah di Sungai dan Problem Lingkungan : Pandangan Model Aktivasi Norma,” no. April, hal. 110– 116, 2021.
[10] J.  T.  Lingkungan,  F.  Teknik,  dan  I.  T.  Nasional,  “ADANYA  PROGRAM  KAWASAN  BEBAS SAMPAH  IDENTIFICATION  OF  SOLID  WASTE  REDUCTION  LEVEL  WITH  KAWASAN BEBAS SAMPAH PROGRAM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota  Bandung  Tahun  2014-2018  Bebas  Sampah  ,  yaitu  mengembangkan  program Kawasan Bebas Sampah ( KBS ), sebagai dan Kebersihan Kota Bandung . Kegiatan untuk menjadikan  Kawasan  Bebas  Sampah  tersebut  kawasan  .  Selain  itu  ,  Kelurahan  Kebon Pisang ini sejak bulan Oktober tahun 2018 sedang RW 7 Kelurahan Kebon Pisang sudah mengikuti program Kawasan Bebas Sampah,” vol. 24, hal. 43– 60, 2018.
[11] N. Yulida, A. Suwarni, dan S. Sarto, “Analysis of community behavior on garbage disposing
in Batang Bakarek-Karek river basin of Padang Panjang, ” Ber. Kedokt. Masy. , vol. 32, no. 10, hal. 373, 2016, doi: 10.22146/bkm.7298.
[12] W.  Komarawidjaja,  “Prospek Pemanfaatan  Penyaring  Sampah  Sungai  Dalam Implementasi  Imbal  Jasa  Lingkungan  Di  Daerah  Aliran  Sungai  Ciliwung  Segmen  2  Kota Bogor,” J. Teknol. Lingkung. , vol. 18, no. 1, hal. 37, 2017, doi: 10.29122/jtl.v18i1.1640.
[13]  M.  A.  Wijaya,  S.  Nugroho,  M.  A.  Pah mi,  dan  M.  Imtihan,  “Control  of  Product  Inventory Using EOQ Method Through the Concept of Supply Chain Management,” J. Terap. Tek. Ind. , vol. 2, no. 1, hal. 1 – 12, 2021.
[14]  E. L. Miftahul Imtihan, “Perancangan Produk Aquascape Dengan Metode Quality Functi on Deployment (QFD),” JENIUS  J. Terap. Tek. Ind. , 2020, doi: 10.37373/jenius.v1i1.24.
[15] . Samsuri dan L. H. Maulana, “MODEL PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN (Survey Pada Pengelolaan  Persampahan  Kota  Bogor),” J.  Visionida ,  vol.  5,  no.  2,  hal.  54,  2019,  doi: 10.30997/jvs.v5i2.2206.
[16] B.  M.  Dwiyanto,  “07 - Bambang1,” J.  Ekon.  Pembang. ,  vol.  12,  no.  2,  Desember  2011,  hal. 239 – 256, 2011.
[17] H. Hayat, H., & Zayadi, “Model Inovasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. JU -ke (Jurnal Ketahanan Pangan),” JU-ke (Jurnal Ketahanan Pangan), vol. 2, no. 2, hal. 131 – 141, 2018.
[18] U. Preservasi dan A. Digital, “Record and Library Journal,” vol. 4, no. 2, hal. 127 – 138, 2018.