## HISTORIOGRAFI ORDE BARU YANG HEGEMONIK DAN PEMBELAJARAN SEJARAH DI SEKOLAH (SMP, SMA)
IG. Krisnadi
Email: ignatius.krisnadi@gmail.com

## Abstrak
Artikel ini bertujuan menjelaskan upaya pemerintah Orde Baru mengendalikan sejarah, sejarah  kontroversial  dan  krisis  pembelajaran  sejarah,  demokratisasi  sejarah  dan memformat ulang historiografi Orde Baru. Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Setiap permasalahan yang muncul di dalam penelitian ini didekati dengan ilmu politik, dan dianalisis menggunakan teori hegemoni dari Antonio Gramsi.
Kata kunci: Historiografi Orde Baru, sejarah kontroversial, krisis pembelajaran sejarah, demokratisasi sejarah, hegemoni.

## 1. Pendahuluan
Di  kalangan  sejarawan,  gugatan  terhadap  gambaran  masa  lalu  merupakan  bagian dinamika ilmu sejarah. Gugatan sejarah dilakukan para politisi ketika melihat gambaran masa  lalu  yang  ditampilkan  dianggap  merugikan  kepentingan  politiknya.  Selain  itu, gugatan  sejarah  datang  dari  masyarakat  ketika  melihat  gambaran  masa  lalu  yang ditampilkan,  dianggap  meniadakan  atau  memperkecil  peran  tokoh  yang  diidolakan  di dalam  perjuangan  bangsa  atau  peran  lain.  Di  kalangan  sejarawan,  gugatan  sejarah dilancarkan  ketika  mengetahui  terjadi  manipulasi  sejarah  dari  pihak  penguasa  untuk mengamankan  statusquonya,  sehingga  kredibilitas  gambaran  masa  lalu  yang ditampilkan dianggap rusak, dan perlu diformat ulang. Namun sesungguhnya, gambaran masa  lalu  yang  ditampilkan  itu  menjadi  ajang  pertarungan  terus-menerus  tiada berkesudahan ( conflict area ) bagi pihak manapun yang menginginkannya.
Sejarawan  dianggap  sebagai  sekelompok  orang  yang  dapat  mempertemukan masa  lalu  dengan  masa  kini,  dan  “meramal”  kemungkinan  akan  terjadi  di  masa mendatang,  sehingga  sejarawan  menjadi  “wilayah”  perebutan  hegemoni  bagi  pihak manapun  yang  memanfaatkannya.  Perebutan  hegemoni  didasarkan  atas  diktum  “siapa yang menguasai  kekinian, akan menguasai masa lalu, dan siapa yang menguasai  masa
lalu  akan  menguasai  masa  depan  (Abdullah,  1999:2).  Hal  ini  merangsang  penguasa, para  politisi  atau  bahkan  masyarakat  untuk  memanfaatkan  sejarawan  guna  menggapai kepentingannya.  Maka  tidak  berlebihan  jika  Presiden  Uni  Sovyet,  Kruschev mengatakan, sejarawan adalah sekelompok orang “berbahaya,” karena dengan dokumen primer  yang  dimiliki,  dapat  mengungkap  peristiwa  sosial-politik  terjadi  di  masa  lalu yang  kebenarannya  tidak  terbantahkan,  sehingga  dapat  menjatuhkan  rezim  yang berkuasa. Oleh karena itu, sejarawan harus diawasi negara, dan sejarah menjadi urusan negara (Asvi, 1999:27).
Pada  masa  pergerakan  nasional,  Bung  Karno  memanfaatkan  sejarah  untuk menggelorakan  semangat  patriotisme  dan  nasionalisme  guna  mengusir  penjajah (Soekarno,  1964),  dan  pada  masa  kemerdekaan,  ia  menginginkan  narasi  sejarah  untuk membangun  kesadaran  nasional  yang  mengintegrasikan  bangsa.  Untuk  merealisasi keinginannya, ia memerintahkan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (Kementerian  PP&K)  menyelenggarakan  Seminar  Sejarah  Nasional  I  di  UGM Jogjakarta pada 14-15 Desember 1957. Sartono Kartodirdjo di dalam Seminar tersebut memaparkan  makalah  perlunya  menyusun  periodisasi  sejarah  nasional  berwawasan Indonesia  sentris  dari  sudut  pandang  “orang  dalam”  dengan  menonjolkan  aktivitas bangsa Indonesia berkiprah di panggung sejarah nasional, sehingga terbangun kesadaran nasional  yang  dapat  mengintegrasikan  bangsa  (Kementerian  PPK,  1957:198-216). Namun  keinginan  menyusun  narasi  sejarah  Indonesia  sentris  yang  memantulkan kesadaran nasional dan mengintegrasikan bangsa seperti yang direkomendasikan panitia seminar  tersebut  belum  terealisasi,  terkait  situasi  poleksosbud-hankam  tidak  stabil. Bahkan situasi demikian, membawa kejatuhann Presiden Sukarno.
Kejatuhan  Soekarno  diikuti  krisis  ekonomi,  digantikan  rezim  Orde  Baru  di bawah  Presiden  Soeharto  (1966-1998).  Orde  ini  memerlukan  percepatan  perbaikan ekonomi  diikuti  tercipta  stabilitas  politik  dan  keamanan.  Untuk  itu  diperlukan pendekatan  pembangunan  otoriter-tersentralistik.  Di  era  ini,  Soeharto  menginginkan penyusunan  narasi  sejarah  Indonesia  tersentralistik  dan  eskatologis  melalui  pemaparan sejarah  didahului  “cahaya”  era  keemasan  pra-kolonial  sebagai  masa  embrio  identitas nasional,  dilanjutkan  era  “kegelapan”  kolonial  sebagai  masa  penindasan  kolonial, memunculkan  perjuangan  heroik  melawan  kekuasaan  kolonial  yang  mencapai  fase kebangkitan  nasional  (1908)  dan  mencapai  titik  kulminasi  pada  17  Agustus  1945
dengan  menghasilkan  kemerdekaan  RI.  Dilanjutkan  “bab  penutup”  zaman  Orde  Baru didahulu  sengketa  “ nation” ,  dan  Soeharto  tampil  sebagai  “Juru  Selamat”  bangsa.  Ia menginginkan  “tujuan  akhir  sejarah”  bebas  dari  kejadian-kejadian  yang  mengganggu (Schulte  Nordholt,  dkk.,  2008:11).  Buku  yang  membawa  amanat  ini  adalah  Sejarah Nasional Indonesia 6 jilid (1975), dan beberapa edisi revisi.
Sartono  Kartodirdjo  mengundurkan  diri  sebagai  editor  buku  tersebut  (1984) karena keinginan menggunakan berbagai disiplin ilmu dan perpektif untuk menjelaskan proses  integrasi  budaya  sebagai  pembentuk  “ nation” yang  jauh  mendahului  negara kolonial  melalui  interaksi  antara  sejarah  lokal  dan  proses  di  tingkat  nasional  terganjal, pada hal itu persoalan sangat urgent . Hasrat ini tidak terakomodir dalam proyek sejarah nasional  yang diambil-alih  sejarawan militer Nugroho Notosusanto yang  menghendaki peran militer sebagai agen pembentukan “ nation” (Schulte Nordholt, dkk., 2008:13).
Historiografi  Orde  Baru  yang  hegemonik  dalam  hal  ini  penulisan  sejarah Indonesia  yang  dikeluarkan  pemerintah  Orde  Baru  melalui  institusi  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Negara RI maupun institusi militer. Misal buku berjudul Sejarah Nasional Indonesia (6 jilid) yang diterbitkan pada tahun 1970 maupun edisi  revisi  tahun  1984.  Buku  ini  kemudian  di breakdown menjadi  buku  paket  dan sekaligus menjadi buku pegangan guru di dalam pembelajaran sejarah di sekolah. Misal buku Sejarah Nasional Indonesia: Untuk SMP (3 jilid) yang terbit tahun 1975 (Nugroho Notosusanto  dkk., 1975), buku Sejarah Nasional Indonesia: Untuk SMA (3 jilid) yang terbit  tahun  1977  (Nugroho  Notosusanto  dkk.,  1975).  Selain  itu,  buku  sejarah  resmi lainnya  seperti  buku Gerakan  30  September;  Pemberontakan  Partai  Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya yang dikeluarkan oleh Sekretaris Negara RI (1994) maupun buku yang dikeluarkan Mabes ABRI berjudul Bahaya Laten Komunisme  di  Indonesia Jilid  IV  A, Pemberontakan  G30S/PKI  dan  Penumpasannya ditulis para sejarawan atas perintah Mabes ABRI yang diterbitkan tahun 1994 oleh Pusat  Sejarah  dan  Tradisi  ABRI.  Para  sejarawan  penulis  buku  tersebut  dikontrol  dan dikendalikan  pemerintah  Orde  Baru.  Buku-buku  tersebut  diajarkan  maupun  dibaca  di lingkungan sekolah, prajurit, maupun masyarakat luas sebagai buku resmi sejarah yang memiliki  kebenaran  tunggal  versi  pemerintah  Orde  Baru.  Kebenaran-kebenaran  lain yang ditampilkan pihak manapun di luar buku sejarah resmi dianggap menyesatkan, dan dilarang beredar di masyarakat.
Titik  lemah  historiografi  Orde  Baru  dibangun  atas  dasar  dokumen-dokumen palsu,  kesaksian-kesaksian  palsu  sengaja  diciptakan  sebagai  propaganda  militer  untuk menghancurkan  PKI.  Hal  ini  menimbulkan  dendam  rakyat  untuk  melakukan pembunuhan  massal  dikoordinir  negara  terhadap  ratusan  ribu  anggota/simpatisan  atau yang  distigma  PKI.  Namun  episode  pembunuhan  massal  sengaja  disembunyikan  atau tidak  disajikan  dalam  buku  tersebut  (Roosa,  2008:3-15),  sehingga  historiografi  Orde Baru  memunculkan  paradoks  ironis  dari  sebuah  “sejarah  tanpa  kekerasan”  yang didominasi  militer  (Schulte  Nordholt,  dkk.,  2008:14).  Pada  hal,  menurut  laporan  akhir Pengadilan  Rakyat  Internasional  (IPT  ’65),  negara  bukan  sekedar  melakukan pembunuhan massal terhadap ratusan ribu anggota/simpatisan atau yang distigma PKI, melainkan  juga  melakukan  tindak  kejahatan  kemanusiaan  seperti  penyiksaan, pemenjaraan,  pengasingan,  kekerasan  seksual,  perbudakan  yang  semuanya  dilakukan tanpa  proses  hukum  atau  para  pelakunya  bebas  dari  sangsi  hukum  (Klinken,  2017:58- 75-270).  Atas  dasar  hal  tersebut,  kredibilitas  historiografi  Orde  Baru  telah  rusak,  dan harus  diformat  ulang  dengan  menampilkan  sisi-si  lain  yang  sengaja  dihilangkan  rezim Orde  Baru  yang  semestinya  memiliki  kebenaran  sejarah  secara  faktual,  dan  diikuti upaya penyelesaian krisis pembelajaran sejarah di sekolah.
Penelitian  tentang  historiografi  Orde  Baru  yang  hegemonik  dan  pembelajaran sejarah di sekolah (SMP, SMA) mencakup pembahasan sebagai berikut: (1) Orde Baru mengendalikan  sejarah;  (2)  sejarah  kontroversial  dan  krisis  pembelajaran  sejarah;  (3) demokratisasi sejarah; (4) memformat ulang historiografi Orde Baru. Metode digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  sejarah.  Metode  ini memberikan  “rambu-rambu” penelitian  sejarah  ilmiah  berupa  tahap-tahap  kegiatan  penelitian:  heuristik,  kritik interpretasi,  historiografi  (Gottschalk,  1975:27-38,).  Metode  ini  mampu  memformat ulang  historiografi  Orde  Baru  secara  kritis,  sehingga  menghasilkan format  baru historiografi  Orde  Baru  yang  kredibilitasnya  dapat  dipertanggungjawabkan  secara ilmiah.
Setiap permasalahan muncul di dalam penelitian ini dicoba dipecahkan dengan menggunakan  teori  hegemoni  dari  Antonio  Gramsi.  Menurut  Antonio  Gramsci, hegemoni  selalu  dihubungkan  dengan  penyusunan  kekuatan  oleh  “masyarakat  politik (Negara)  terhadap  “masyarakat  sipil”  (rakyat)  (  Nezar,  Andi,  2003:16,  34)  yang dilakukan  secara coercion maupun non-coercion (Mudji,  1992:98).  Pemerolehan
hegemoni  secara coercion, berhubungan  dengan  penyusunan  kekuatan  negara  sebagai kelas diktator secara represif (intimidasi, tindak kekerasan) dengan menggunakan alat- alat  kekuasaan  seperti  angkatan  bersenjata,  polisi,  lembaga  hukum  (Roger,  2004:104). Pemerolehan  hegemoni  secara non-coercion terkait  penyusunan  kekuatan  negara melalui penguasaan kesadaran kritis masyarakat yang dilakukan secara kultural (halus- membius),  sehingga  semuanya  dapat  dikontrol  dalam  pembiusan  penyeragaman  basis- basis  keyakinan  dan  persepsi  yang  sama  mengenai  kebenaran  (kebenaran  tunggal) ditentukan  dari  birokrat.  Salah  satu  cara  sosiologis  untuk  mengukur  apakah  sebuah hegemoni  sedang  berlangsung  dengan  memunculkan  pertanyaan  “ sedang  tidurkah kesadaran  kritis  masyarakat  oleh  proses  penyeragaman  berpikir? Atau  melalui pertanyaan “ adakah  tempat  untuk  kritik  terbuka?” Kritik  dijadikan  sebagai  tolok  ukur untuk  mengetahui  berlangsung-tidaknya  hegemoni,  karena  kritik  berfungsi  membedah penyalahgunaan  kekuasaan.  Jika  kritik  dibungkam  dengan  cara  kasar  atau  secara manipulasi halus-membius yang mampu menidurkan daya pikir-kritis, berarti hegemoni sedang berlangsung (Mudji, 1992:98-99).
Jenderal  Soeharto  menghancurkan  lawan-lawan  politik  baik  secara  fisik maupun mental ( coercion ) dengan melakukan penangkapan, penganiayaan, penahanan, intimidasi, penculikan, pembunuhan maupun pembuangan. Hal ini pernah dialami 9957 tahanan  politik  (tapol)  Golongan  B  dari  Jawa  yang  dibuang  oleh  rezim  Orde  Baru  ke Kamp  Konsentrasi  Pulau  Buru  (IG.  Krisnadi,  2001)  dan  64  tapol  wanita  dari  berbagai organisasi  massa  PKI  yang  dimasukkan  ke  Kamp  Plantungan  (Amurwani,  2011:285- 290).  Selain  itu,  hegemoni  diperoleh  secara non-coercion seperti  melalui penyelenggaraan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Masyarakat) ke berbagai  instansi  pemerintah,  upaya  de-Soekarnoisasi,  upaya  mengangkat  citra  sejarah militer  melalui  PSPB  (Pendidikan  Sejarah  Perjuangan  Bangsa),  penulisan  Sejarah Nasional  Indonesia  (6  jilid),  pembangunan  museum  dan  monumen  bersejarah  beserta diorama, dan penayangan film propaganda karya Arifin C. Nur berjudul Pengkhianatan G.30.S PKI (1984).

## 2. Orde Baru Mengendalikan Sejarah
Hasil pengendalian sejarah tergantung di mana “dapur” sejarah diolah?, siapa sejarawan yang  mengolah?,  dan  di  lembaga  mana  sejarawan  bekerja?  Dalam  hal  ini  berlaku prinsip semakin independen sejarawan bekerja di suatu lembaga, semakin otonom hasil
karyanya, dan semakin tidak independen sejarawan bekerja di suatu lembaga, semakin tidak  otonom  hasil  karyanya  (Asvi,  1999:56).  Jika  “dapur”  mengolah  sejarah  dari institusi  militer,  penulisan  sejarah  ditekankan  stabilitas  dan  keamanan  negara.  Dalam hal  ini,  sejarawan  mendapat  pengawasan  ketat  dari  militer,  sehingga  posisi  sejarawan tidak  independen  dalam  bekerja,  maka  produk  sejarah  yang  dihasilkan  tidak  otonom  , karena  menyajikan  kebenaran  tunggal  menurut  versi  pemerintah.  Namun  jika  “dapur” pengolah  sejarah  dari  lembaga  perguruan  tinggi  atau  lembaga  penelitian,  sejarawan bekerja  independen  dan  profesional,  produk  sejarah  yang  dihasilkan  otonom, profesional, ilmiah. Di era Orde Baru (1966-1998), sejarah dikendalikan militer sebagai “dapur” pengolah sejarah. Orang dipercaya untuk pekerjaan ini, Nugroho Notosusanto. Ia memegang peran kunci dalam menyusun historiografi Orde Baru.
Upaya  Orde  Baru  mengontrol  sejarah,  tampak  kasus  Tragedi  Gerakan  30 September  1965.  Melalui  buku Sejarah  Nasional  Indonesia Jilid  6  (1984),  buku Gerakan  30  September,  Pemberontakan  Partai  Komunis  Indonesia,  Latar  Belakang, Aksi dan Penumpasannya (Sekneg . RI 1994), atau buku terbitan militer, seperti Bahaya Laten  Komunisme  di  Indonesia:  Pemberontakan  G30S/PKI  dan  Penumpasannya, Jilid IV A (Mabes  ABRI,1994), atau buku Mengapa  G30S/PKI Gagal: Suatu  Analis ditulis Mayjen  (Purn.)  Samsudin  (2005).  Buku-buku  itu  menyajikan  keberhasilan  militer menyelamatkan bangsa dari pemberontakan G30S yang didalangi PKI . Menurut ketiga buku tersebut, dalang G30S adalah PKI dengan memperalat ABRI. Untuk meyakinkan masyarakat bahwa yang bertanggungjawab atas Tragedi G30S 1965 adalah PKI, dibuat akronim G.30.S/PKI atau Gestapu-PKI. Ketiga buku tersebut cacat secara metodologis, karena dibangun atas dasar dokumen palsu, kisah cerita palsu, kesaksian palsu sebagai bagian  propagandis  kebencian  terhadap  PKI.  Hal  ini  berimplikasi  timbulnya  balas dendam  rakyat  dengan  melakukan  pembunuhan  massal  terhadap  anggota/simpatisan atau  yang  distigma  PKI  atas  arahan  negara  (Klinken,  ed.2016,  Luhulima,  2007, Aboeprijadi, dkk.ed., 2017).
Pihak Angkatan Darat bersusah payah menyusun mozaik fiksi, namun berhasil. Sebelum  mozaik  fiksi  dibangun,  Senin  4  Oktober  1965,  setelah  ke-enam  jenderal  dan seorang perwira pertama diangkat dari sumur tua Lubang Buaya, Pangkostrad Soeharto mengeluarkan  pernyataan  disiarkan  langsung  RRI  dan  TVRI  pukul  15.00  sebagai berikut:  “ Jelas  betapa  kejam  dan  biadabnya  aniaya  yang  dilakukan  petualang-
petualang G30S. Ketujuh jenazah Pahlawan Revolusi, 6 jenderal dan seorang perwira pertama,  ditemukan  dalam  keadaan  tubuh  yang  jelas  penuh  luka  karena  siksaan. Bekas  luka  di  sekujur  tubuh  pahlawan  kita” (Eros,2006:16).  Untuk  menguatkan pernyataan itu, segera dibuatkan data (fiktif) dengan cara para “saksi” dikutip, foto-foto dicetak  di  surat-surat  kabar,  disusun  kisah  fiktif  kebiadaban  Gestapu-PKI  (G30S/PKI) ditunjukkan  melalui  para  anggota  Gerwani  maupun  Pemuda  Rakyat  melakukan “penyiksaan” terhadap para jenderal sebelum dimasukkan ke sumur tua Lubang Buaya.
Surat  kabar  harian Angkatan  Bersendjata (5  Oktober  1965)  menampilkan beberapa foto kabur dari mayat-mayat mulai membusuk digambarkan kematian mereka sebagai  perbuatan  bar-bar  dalam  bentuk  penyiksaan  di  luar  batas  kemanusiaan. Sementara itu, surat kabar harian Berita Yudha (5 Oktober 1965) menyebutkan mayat- mayat  korban  tertutup,  terdapat  tanda-tanda  mengindikasikan  luka-luka  penyiksaan. Jumat 9 Oktober 1965, Berita Yudha memberitakan jasad Lettu Pierre Tendean terdapat luka  sayatan  pisau  di  dada  sebelah  kiri  dan  perut,  leher  dipenggal  dan  kedua  mata dicungkil  keluar.  Minggu  11  Oktober  1965,  surat  kabar  harian Angkatan  Bersendjata menulis  Pierre  Tendean  (tawanan)  diperlakukan  sebagai  “barang  mainan”  Gerwani (Eros,  2006:17).  Untuk  membenarkan  berita  itu,  seorang  perempuan  “anggota” Gerwani,  Djamilah  (15  tahun)  memberi  kesaksian  “jujur”  dimuat  di  surat  kabar Angkatan  Bersendjata (5-11-1965) ,  Duta  Masyarakat (6-11-1965) , Sinar  Harapan (6- 11-1965) , Berita Yudha (7-11-1965) sebagai berikut:
“Hari  itu  dan  hari  berikutnja  kami  latihan...  dan  kira-kira  djam  tiga  malam kami  dibangunkan...  diperintahkan  untuk  mengganjang  kabir  dan  Nekolim. Ada  sekitar  500  orang  berkumpul  di  sana,  100  orang  diantaranja  wanita. Kepada  anggota-anggota  Gerwani,  termasuk  Djamilah,  dibagikan  pisau-pisau lipat  dan silet....  Dari djauh kami melihat seseorang gemuk  pendek  datang;  ia memakai  piama  berpotongan  Ganefo.  Kedua  tangannja  diikat  dengan  kain merah.  Juga  matanja  ditutup  dengan  kain  merah.  Dan  Ton  pimpinan  kami memberi perintah supaja kami memukul orang itu, lalu mulailah dengan pisau lipat itu mereka menikam kemaluannja. Jang pertama kali,menurut penglihatan kami,  memukul  dan  menikam  kemaluan  orang  itu  Ketua  Gerwani  Tanjung Priok  jang  bernama  “S”.,  dan  Nj.  “Sas”.  Lalu  teman-temannja  mengikuti... kemudian  kami  juga  ikut  menjiksa  orang  itu.  Kami  semuanja  100  orang  jang
melakukan perbuatan itu... Lalu orang itu diseret ke sebuah sumur oleh seorang laki-laki  berseragam...  tapi  ia  masih  belum  mati.  Lalu  seorang  berseragam memerintahkan  Gerwani  supaja  meneruskan.  Dan  orang-orang  Gerwani meneruskan  seperti  jang  sudah,  menikam  dan  memicis  kemaluannja  dan seluruh tubuhnja sampai ia mati. (Saskia,1999:522).
Menurut  Saskia,  (1999:522),  ke  empat  surat  kabar  itu  menyiarkan  kesaksian Djamilah  dengan  kata  maupun  kalimat  sama.  Dua  surat  kabar  memuat  potret  sama (Djamilah). Ini memberi kesan kuat, bahwa pers dibagikan teks dan potret yang sudah disiapkan.  Kesan  berikut,  pihak  propagandis  kebencian  PKI  tidak  mempercayai “pengakuan  jujur”  Djamilah  untuk  berbicara  sendiri  kepada  pers.  Berita  ini  sangat bernada menghasut, dan tersebar luas di kalangan masyarakat.
Kisah  cerita  keganasan  Gestapu-PKI  lainnya  terdapat  dalam  kesaksian  salah seorang “anggota” Gerwani, Saina kepada tim pemeriksa yang dimuat dalam surat kabar Sinar Harapan (13 Desember 1965). Di depan tim pemeriksa, Saina mengaku beberapa kali disuntik selama latihan enam setengah bulan di Lubang Buaya, sesudah diinjeksi ia merasa napsu syahwatnya menjadi liar. Menurut Kepala Tim Interogasi Pepelrada Jawa Barat,  Mayor  A.  Danamihardjo  SH,  selama  enam  setengah  bulan  latihan,  Saina  harus bersaing dengan 199 anggota Gerwani dalam melayani birahi 400 orang laki-laki yang juga  dilatih  di  sana.  Suntikan  itu  mendorong  melakukan  perbuatan  cabul.  Ia  juga mengatakan  kepada  tim  interogasi,  Aidit  (Ketua  CC-PKI)  pernah  berpidato  di  barak latihan, bahwa sukarelawan PKI tidak perlu merasa terkekang oleh aturan-aturan agama, sebaiknya mereka melakukan hubungan seks satu sama lain secara bebas. Ia melakukan perbuatan  semacam  itu  sesudah  mendengarkan  pidato  Aidit  (Stanley,  1999:21-22). Sementara itu surat kabar Angkatan Bersendjata (3 Nopember 1965) memuat potret dua gadis  remaja  tampak  ketakutan  dengan  pernyataan  seorang  laki-laki  anggota  Pemuda Rakyat  yang  menyebut  bahwa  ia  melihat  “tiga  puluh  orang  Gerwani  berteriak-teriak menyiksa dan bermain-main dengan Jenderal Yani yang sudah dalam keadaan pingsan (Stanley, 1999:16).
Kisah cerita kegaganasan Gestapu-PKI jika dibaca, membuat perut terasa mual, marah  dan  bergidik.  Mereka  membayangkan  para  perempuan  pelaku  kekejaman  itu bukan manusia, melainkan setan perempuan jahat, kuntilanak (Saskia, 1998:31). Cerita ini  disiarkan  melalui  radio  ,  televisi  berulang-ulang,  bahkan  dibuatkan  film,  dan  anak-
anak sekolah wajib menonton, serta diabadikan dalam monumen atau nama-nama jalan. Bahkan  cerita  fiktif  ini  oleh  para  ilmuwan  (sejarawan)  atau  wartawan,  mahasiswa dikutip  berulang  kali  untuk  keperluan  menulis  buku,  artikel,  makalah,  skripsi,  tesis, disertasi,  sehingga  kisah  fiktif  pun  hingga  kini  berubah  menjadi  “fakta”  di  kalangan masyarakat  luas.  Melalui  cara  demikian,  Orde  Baru  lahir  setelah  berhasil  membunuh “setan jahat” bernama PKI (Wood, 2013:230-233).
Saskia  (1999),  Klinken  (2017),  Stanley  (1999),  Hikmah  (2007),  Ita  (2009), Anna  (2015),  menganggap  kisah  cerita  tersebut  fiktif,  dan  sengaja  dibuat  pihak propagandis  untuk  mencelakakan  PKI.  Menurut  Saskia,  keberadaan  sejumlah  anggota Gerwani  di  Lubang  Buaya  (Kompleks  Halim)  saat  itu  karena  ikut  latihan  bersama sukarelawan  lain  berasal  dari  para  istri  prajurit  dari  Divisi  Cakrabirawa,  Pemuda Rakyat,  SOBSI,  BTI.  dalam  rangka  Dwikora  (1999:501).  Menurut  seorang  anggota Gerwani,  Sulami,  pada  30  September  1965,  Wakil  Ketua  DPP  Gerwani,  Suharti Suwarto  (anggota  CC-PKI)  datang  ke  kantor  DPP  Gerwani  meminta  tenaga  beberapa orang untuk latihan Dwikora di Lubang Buaya. Ini tidak terbiasa bagi Gerwani, karena Gerwani mempunyai tempat latihan di Cipete, Jakarta Selatan. Di tempat ini 50 anggota Gerwani  dilatih  dalam  rangka  pendidikan  kader  revolusi  (Pekarev).  Namun  Gerwani memenuhi  tugas  tersebut,  dan  mereka  sesampai  di  lokasi,  ternyata  hanya  ditugaskan menyiapkan konsumsi dan menyiapkan dapur umum. Di Lubang Buaya, Mayor Udara Suyono  memberikan  latihan  kepada  para  sukwan-sukwati  dari  Pemuda  Rakyat, Gerwani,  SOBSI,  BTI  mulai  Juli  1965,  dan  latihan  dilakukan  secara  bergelombang. Tempat latihan tidak hanya digunakan para ormas PKI, tetapi juga para perempuan atau pemudi  dari  organisasi  lain  tergabung  dalam  anggota  Front  Nasional  seperti  Perwari, Wanita  Marhaen,  Wanita  Islam,  Aisyah,  istri-istri  prajurit  dari  Divisi  Cakrabirawa (Hikmah, 2007:177-178), dan pada 1 Oktober 1965 para pemuda NU diharapkan akan datang  untuk  menjadi  sukwan-sukwati  atas  panggilan  Dwikora  (Saskia,  1999:500). Menurut Sulami, selama bulan September 1965, DPP Gerwani bersidang tiga kali untuk mempersiapkan  kongres  Gerwani  pada  1  Oktober  1965.  Sama  sekali  tidak  pernah membicarakan akan terjadi G30S, dan juga tidak ada surat instruksi apapun ke daerah. Misal instruksi mengikuti latihan sukwati untuk ikut serta G30S 1965. Oleh karena itu, Gerwani  tidak  ada  sangkut-paut  dengan  G30S  1965,  dan  Gerwani  bukan  anggota  PKI (Hikmah,  2007).  Sulami  (anggota  Gerwani)  mengetahui  kejadian  pembunuhan  para
jendral di Lubang Buaya pukul 06.00 WIB pagi hari dari seorang wakil DPP datang ke kantor  DPP  Gerwani.  Pada  saat  pembunuhan,  sebagian  besar  yang  ada  di  TKP  adalah Pemuda  Rakyat,  Gerwani,  BTI,  SOBSI,  istri-istri  prajurit  dari  Divisi  Cakrabirawa (Saskia, 1999:500, Hikmah, 2007:179).
Bagaimana  kebenaran  yang  dituduhkan  melalui  berbagai  surat  kabar  bahwa para  anggota  Pemuda  Rakyat  dan  Gerwani  terlibat  penganiayaan  dan  pembunuhan  di Lubang  Buaya,  dapat  dilihat  pada  kesaksian  istri  seorang  prajurit  dari  Divisi Cakrabirawa yang hadir di Lubang Buaya pada saat kejadian tersebut.
“Beberapa hari sebelum kup saya dijemput untuk melakukan pekerjaan ekstra di  Halim.  Ia  tidak  berterus  terang,  apa  pekerjaan  itu.  Tapi  seperti  biasa,  saya megikutinya  saja.  Begitu  sampai  di  sana,  saya  diminta  mendjahit  pita  warna- warni pada pakian-pakaian seragam, sebagai pembeda antara kawan dan lawan. Pekerjaan  itu  banyak  sekali,  sehingga  kami  mengerjakannya  sampai  larut malam.  Karena  itu  pada  1  0ktober  (1965)  saya  tidur  nyenyak  sekali,  sampai kami terbangun oleh bunyi tembakan-tembakan. Di luar masih gelap, dan kami semua  menjadi  ketakutan.  Kami  lari  ke  lapangan,  di  sana  kami  melihat beberapa  tentara  menggiring  jenderal-jenderal  culikan  mereka.  Suasananya ramai  sekali.  Karena  mereka  terus-menerus  meneriakkan  “kabir”  pada jenderal-jenderal  itu.  Kata  yang  biasa  saja  sebenarnya,  karena  kami  sudah selalu  mengucapkannya.  Jenderal-jenderal  itu  dipukuli,  dan  akhirnya  mereka ditembaki,  dan  dimasukkan  ke  dalam  sumur.  Begitu  marah  para  tentara  itu, sehingga peluru dihamburkan ke tubuh  korban,  walaupun mereka sudah  mati. Kemudian  dengan  ketakutan,  baru  kami  pun  pergi  ke  sumur.  Belakangan mereka menyiarkan cerita-cerita tentang tari-tarian, perbuatan seks yang tidak normal,  memotong  kemaluan.  Semuanya  itu  sama  sekali bohong .  Jenderal- jenderal  itu  sangat  ketakutan,  sehingga  berdiri  saja  mereka  tidak  bisa!  Tapi pemudi-pemudi  sukarelawan  itu  juga  ketakutan.  Mereka  bersembunyi berdesak-desakan di sudut! Saya tidak tahu harus berbuat apa, sesudah tentara- tentara  itu  pergi.  Akhirnya  beberapa  diantara  kami  pergi  ke  kantor  Gerwani, ada  lagi  yang  lari  pulang.  Dan  menyembunyikan  seragam  mereka.  Saya  juga melarikan  diri,  tapi  beberapa  minggu  kemudian  tertangkap,  dan  disiksa  luar
biasa. Lima kali terpaksa membawa saya ke rumah sakit. Dua tahun sesudah itu tubuh saya menjadi lumpuh.... (Saskia, 1999:504).
Berkenaan  dengan  tuduhan  para  anggota  Gerwani  atau  Pemuda  Rakyat  melakukan tarian  telanjang  dalam  pesta  harum  bunga  di  Lubang  Buaya  sambil  melakukan perbuatan bejat terhadap enam jenderal dan seorang perwira pertama, Sugiyah (Pemuda Rakyat) yang hadir di Lubang Buaya pada saat kejadian tersebut bersaksi berikut ini.
“Ketika  itu  umur  saya  enam  belas  tahun,  dan  saya  anggota  Pemuda  Rakyat. Saya pernah ikut latihan di Cepete, dan berkali-kali mengikuti latihan Dwikora. Sehingga  waktu  diminta  untuk  ikut  ke  Lubang  Buaya,  tentu  saja  saya berangkat.  Saya  melihat  bagaimana  tentara-tentara  itu  membunuh  jenderal- jenderal,  dan  kemudian  saya  lari  pulang.  Pagi-pagi  jam  sembilan  saya ditangkap,  dan  ditahan  dua  minggu.  Saya  dipukuli  dan  diinterogasi.  Mereka memaksa kami membuka pakaian, dan menari-nari telanjang di depan mereka, sementara  yang  lain  mengambil  foto  kami.  Lalu  foto-foto  itu  disiarkan.  Tak lama  kemudian  saya  ditangkap  lagi,  dan  dilepas  lagi.  Seluruhnya  saya  pernah lima  kali  ditangkap  dan  dilepas,  sebelum  akhirnya  mereka  putuskan  untuk memenjarakan  saya.  Itu  waktu  permulaan  November  1965.  Dan  saya  dilepas bulan Desember 1982.” (Saskia:1999:506).
Para  propagandis  kebencian  terhadap  PKI  menyusun  cerita  fiktif  dengan memanfaatkan tiga pelacur (Saina, Emmi, Atikah alias Djamilah) yang kebetulan pada saat  terjadi  pembunuhan  ke-enam  jenderal  dan  seorang  perwira  pertama  sedang mangkal  di  tempat  kejadian  tersebut.  Pihak  militer  segera  melakukan  pengejaran terhadap  ketiga  pelacur  itu.  Emmy  dan  Saina  tertangkap,  dan  disiksa  hebat  di  dalam tahanan. Atikah belum tertangkap, namun pihak militer akhirnya mendengar informasi Atikah  mengganti  nama  Djamilah  yang  sering  mangkal  di  daerah  Senin,  segera dilakukan  pengejaran,  dan  ia  tertangkap.  Ketiganya  disiksa  berat,  ditelanjangi,  dan disuruh  menari  telanjang  di  depan  mereka,  difoto,  disebarkan  di  berbagai  surat  kabar, seolah-olah  menari  dalam  pesta  harum  bunga  di  Lubang  Buaya.  Bahkan  Emmy  yang buta  huruf  dan  belum  pernah  mendengar  nama  Gerwani,  disiksa  berat,  setelah  itu dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan yang tidak tahu isinya, tetapi ia merasa lega,  karena  penyiksaan  dihentikan  setelah  surat  pernyataan  ditanda  tangani  Emmi. Surat  tersebut  ternyata  berupa  pernyataan  bahwa  dirinya  mengaku  sebagai  Ketua
Gerwani cabang Jakarta dan telah ikut ambil bagian dalam penyiksaan dan pemotongan kelamin  para  jenderal  di  Lubang  Buaya.”  (Saskia,  1999:507-508).  Berdasarkan kesaksian tersebut, ketiga pelacur tersebut mempunyai andil besar dalam  menyediakan dokumen  bagi  penyusunan  historiografi  Orde  Baru  yang  ditulis  Nugroho  Notosusanto dkk.
Sebenarnya  ada  dokumen  asli  dapat  mengungkap  ke-enam  jenderal  dan seorang perwira pertama yang dibunuh, yaitu hasil visum dari tim dokter Rumah Sakit Gatot  Subroto  diketuai  Brigjen  TNI  dr.  Roebiono  Kertapati  terhadap  ketujuh  korban. Hasil visum menunjukkan tidak ada seorangpun korban dicungkil matanya, dan semua alat kelamin para korban masih utuh (4 orang dikitan dan tiga orang tidak dikitan). Ada seorang korban bola mata copot, hal itu karena saat dimasukkan ke sumur, posisi kepala terlebih  dahulu,  sehingga  membentur  dinding  sumur.  Selain  itu  hasil  visum menunjukkan ketujuh korban tewas karena luka di perut yang kemungkinan disebabkan oleh  bayonet.  Luka-luka  selain  tembakan  yang  direkam  pada  tubuh  mereka menunjukkan  pukulan  oleh  popor  senapan  atau  sebagai  akibat  dilemparkan  ke  dalam sumur  kedalamaan  36  kaki.  Tak  satupun  dari  tubuh  ketujuh  korban  memiliki  tanda- tanda penyiksaan atau mutilasi. Dokumen hasil autopsi sengaja disembunyikan Mayjen Soeharto,  dan  tahun  1987  seorang  indolog  dari  Cornell  University,  Ben  Anderson mengungkapkannya, dan heboh (Klinken, 2017:124-131).
Soeharto melakukan kontrol sejarah dengan memanipulasi naskah Supersemar. Naskah  hasil  manipulasi  yang  beredar  di  masyarakat  seperti  berikut  ( DeTAK, No.32. Tahun Ke-1, 2-8 Maret 1999:4, Tumakaka, 1998:190-191).

## PRESIDEN

## REPUBLIK INDONESIA

## SURAT PERINTAH

## I. Mengingat:
1.1 Tingkatan  Revolusi  sekarang  ini,  serta  keadaan  politik  baik  Nasional maupun Internasional.
1.2 Perintah  Harian  Panglima  Tertinggi  Angkatan  Bersendjata/Presiden Panglima Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966.

## II. Menimbang:
2.1 Perlu  adanja  ketenangan  dan  kestabilan  Pemerintahan  dan  jalannja Revolusi.
2.2 Perlu  adanja  jaminan  keutuhan  Pemimpin  Besar  Revolusi  ABRI  dan Rakjat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden/Panglima  Tertinggi/Pemimpin  Besar  Revolusi  serta  segala adjaran-adjaran-adjarannja
III. Memutuskan/Memerintahkan:
Kepada:  LETNAN  DJENDRAL  SOEHARTO  MENTERI  PANGLIMA ANGKATAN DARAT
Untuk: Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi:
1. “Mengambil  segala  tindakan  jang  dianggap  perlu,  untuk  terjaminnja keamanan  dan  ketenangan  serta  kestabilan  djalannja  Pemerintahan  dan djalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan  Presiden/Panglima  Tertinggi/Pemimpin  Besar  Revolusi/ Mandataris  MPRS,  demi  untuk  keutuhan  bangsa  dan  negara  Republik Indonesia,  dan  melaksanakan  dengan  pasti  segala  adjaran  Pemimpin Besar Revolusi.
2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima Angkatan lain dengan sebaik-baiknja.
3. Supaja melaporkan segala sesuatu  jang bersangkut-paut  dalam tugas dan tanggungdjawabnja seperti tersebut di atas.”
IV. Selesai.
Djakarta, 11 Maret 1966

## P RESIDEN /P ANGLIMA

## T ERTINGGI /P EMIMPIN B ESAR R EVOLUSI /M ANDATARIS MPRS SOEKARNO
Menurut  kesaksian  Waperdam  I  dan  Menteri  Luar  Negeri  (1957-1966),  Dr. Subandrio  yang  saat  itu  dipercaya  Bung  Karno  untuk  mengoreksi  naskah  Supersemar mengatakan,  naskah  asli  Supersemar  setelah  diketik  dan  ditanda  tangani  Bung  Karno
berjumlah  dua  lembar,  sedangkan  yang  beredar  di  masyarakat  berjumlah  satu  lembar. Selain  seperti  isi  naskah  Supersemar  yang  beredar  di  masyarakat  berisi  tiga  poin (Perintah pengamanan, koordinasi dengan panglima angkatan lain, dan melapor terkait dengan tugas dan tanggungjawab), masih ada satu poin penting yakni setelah Soeharto selesai  melaksanakan  tugas,  kekuasaan  dikembalikan  kepada  Presiden  Soekarno.  Poin penting ini  sengaja dihilangkan dalam naskah Supersemar yang beredar di  masyarakat ( DeTAK ,  No.32  Tahun  Ke-1,  2-8  Maret  1999:4-5).  Disinilah  manipulasi  sejarah dilakukan oleh pihak yang sengaja menghilangkan poin penting demi memenuhi ambisi politiknya yaitu merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno. Bahkan naskah aslinya oleh rezim Orde Baru dinyatakan hilang.
Soeharto dalam melaksanakan tugas, tidak mengindahkan perintah Supersemar bahkan  melampaui  tugasnya.  Ia  tidak  koordinasi  dengan  panglima  angkatan  lain,  dan tidak  melapor  segala  sesuatu  terkait  tugas  dan  tanggungjawabnya,  serta  setelah  selesai melaksanakan tugas, Soeharto tidak mengembalikan tugasnya kepada Soekarno. Setelah menerima Supersemar, keesokan hari (12 Maret 1966), Soeharto melangkai wewenang Presiden  Soekarno  dengan  membubarkan  PKI.  Berkenaan  dengan  itu  Soekarno memerintahkan  Menteri  Negara  Laksda  Udara,  Sri  Muljono  Herlambang  (14  Maret 1966) untuk menemui Soeharto menanyakan tidak ada koordinasi dengan Menpang AU perihal pembubaran PKI. Soeharto menjawab, pembubaran PKI atas tanggungjawabnya. Soekarno  juga  mengutus  Waperdam  Leimena  untuk  menyampaikan  surat  yang  berisi mengingatkan  Soeharto  bahwa  Supersemar  itu  sifatnya  teknis/administratif  keamanan, dan  bukan  politik.  Surat  itu  juga  berisi  memerintahkan  Soeharto  supaya  menghadap Presiden  Soekarno  untuk  memberikan  laporan.  Soeharto  tidak  pernah  menghadap Soekarno.  Bahkan  Soeharto  mengubah  Supersemar  yang  bersifat  eksekutif  order menjadi  legislatif  order  (Tap  MPRS  No.  IX/1966)  yang  memutuskan  mengganti Soekarno,  sebab  pertanggungjawabannya  ditolak  MPRS.  Akhirnya  tanggal  11  Maret 1967  MPRS  mengesahkan  Tap  MPRS  No.  XXXIII/MPRS/1967  mengenai  pencabutan kekuasaan dari tangan Soekarno, dan ia diganti Pejabat Presiden Jenderal Soeharto (IG. Krisnadi,  2001:44-74).  Itulah  pentahapan  kudeta  merangkak  Soeharto  atas  kekuasaan Presiden Soekarno (Asvi, 2007:61-64).
Pengendalian  sejarah  masa  Orde  Baru  selain  untuk  menghancurkan  PKI, memanipulasi  naskah  Supersemar,  juga  dilakukan  untuk  mengurangi  pengaruh
Soekarno  di  hati  masyarakat  dengan  mereduksi  peran  Soekarno  dan  yang  kedua membesar-besarkan  jasa  Jenderal  Soeharto.  Contoh  untuk  pertama,  upaya menghilangkan  gambar  Soekarno  dalam  sebuah  foto  pengibaran  bendera  pada  saat proklamasi kemerdekaan. Namun tidak berhasil, karena mendapat protes dari sejarawan, Abdurrahman Surjomihardo. Upaya lain berupa tindakan politik untuk melarang ajaran Soekarno,  termasuk  dalam  hal  ini  pelarangan  pendirian  Universitas  Bung  Karno  oleh seorang  putrinya  bernama  Rachmawati  Soekanoputri.  Tindakan  deSoekarnoisasi dilakukan  dengan  sengaja  menghapus  peran  Soekarno  sebagai  penggali  Pancasila dengan menghilangkan peringatan 1 Juni 1945 sebagai hari kelahiran Pancasila diganti 1  Oktober  sebagai  hari  kesaktian  Pancasila  dimana  Soeharto  punya  peran  besar menumpas pemberontakan “ G30S/PKI.”
Tindakan untuk  membesarkan peran Soeharto dilakukan melalui  buku sejarah dan media lain seperti film. Di dalam buku pelajaran sejarah di sekolah materi pelajaran Serangan Umum 1 Maret 1949 dikesankan konseptor serangan adalah Soeharto, namun secara  faktual,  konseptor  Serangan  Umum  1  Maret  1949  adalah  Sri  Sultan  Hamengku Buwana IX. Membesarkan peran Soeharto tampak pula dalam film Janur Kuning karya sutradara  Alam  Surawijaya  dibuat  tahun  1979  (era  pemerintahan  Soeharto).  Film  ini sengaja  dibuat  rezim  Orde  Baru  untuk  menggantikan  film  “ 6  Jam  di  Yogya ”  karya sutradara  Usmar  Ismail  (1951)  yang  kurang  menonjolkan  peran  Soeharto  dalam Serangan  Umum  1  Maret  1949.  Film  Janur  Kuning  menunjukkan  pemitosan  Soeharto sebagai pahlawan paling hebat dan berjasa dalam menyelamatkan negeri ini dari agresi Belanda.. Film  Janur  Kuning yang  biayanya  mencapai  Rp.  385  juta  hampir  dua  kali lipat biaya rata-rata pembuatan film Indonesia pada saat itu, menggambarkan Soeharto sebagai  seorang komandan  berwibawa, tenang, dan murah senyum.  Daya fisiknya luar biasa,  hal  ini  tampak  setelah  pertempuran  panjang,  anak  buahnya  tampak  lelah, Soeharto  tetap  berjalan  dengan  energik.  Seorang  anggota  pasukannya  (dalam  film  itu) berkata  “ Berjalan  tujuh  hari  tujuh  malam,  Pak  Harto  tak  pernah  istirahat.” Ia  juga menjadi  teladan  bagi  para  anak  buahnya.  Hal  ini  tampak  ketika  ia  ditawari  makanan oleh  penduduk  yang  dilewatinya,  Soeharto  memastikan  terlebih  dahulu  apakah  semua anak buahnya sudah memperoleh makanan tersebut. Di dalam film itu fokus kamera dan percakapan  didominasi  oleh  Soeharto,  sedangkan  Jenderal  Sudirman  dan  Sri  Sultan Hamengku  Buwono  IX  hanya  disorot  sekilas  ( Kompas 1  Januari  2000).  Berkenaan
dengan itu, mantan Komandan Brigif 1 Kodam V/Jaya, Kol. Abdul. Latief menyatakan bahwa  di  dalam  Serangan  Umum  1  Maret  1949  ia  bersama  pasukannya  terdiri  tentara dan  para  pemuda  gerilyawan  di  sekitar  Yogyakarta  mengalami  kerugian  berat.  Ketika mengundurkan  diri  ke  pangkalan  di  Kuncen,  Abdul  Latief  hanya  bisa  mengumpulkan kembali  sisa-sisa  anak  buahnya  tidak  lebih  dari  10  orang.  Korban-korban  di  pihaknya 12  orang  tentara  terluka  dan  2  orang  gugur,  serta  50  orang  pemuda  gerilyawan  gugur. Ketika  mereka  yang  mandi  darah  itu  tiba  di  Kuncen,  mereka  mendapati  Soeharto  lagi duduk santai sambil menyantap soto babat (Abdul Latief, 200:95-96).

## 3. Krisis Pembelajaran Sejarah
Waktu  yang  dinantikan  pun  tiba,  rezim  Orde  Baru  yang  kokoh  tumbang  pada  21  Mei 1998,  sejak  itu  Indonesia  memasuki  era  Reformasi.  Di  era  ini  bergulir  arus  deras demokratisasi  di  segala  sektor  kehidupan.  Penulisan  sejarah  dahulu  dimonopoli  dan dimanipulasi  penguasa (militer), sehingga memunculkan  historiografi yang  hegemonik dan hanya ada kebenaran tunggal dalam sejarah (versi penguasa), kini muncul gugatan produk sejarah resmi  Orde Baru di  berbagai  media massa. Bukan hanya  dari kalangan kiri  bersuara  lantang  seperti  M.R.  Siregar  dalam  buku Naiknya  Para  Jenderal (2000), melainkan  para  purnawirawan  TNI-AD  atau  TNI-AU  menggugat  historiografi  Orde Baru. Hal ini tampak dalam buku ditulis mantan Kodam V Jaya Djakarta Raya, Abdul Latief berjudul Pledoi Kol. A. Latief: Soeharto Terlibat G.30.S (2000) atau dalam buku Aristides Katoppo, Menyingkap Kabut Halim 1965 (1999). Dari kalangan cendekiawan berupaya  “meluruskan  sejarah”  atau  mencoba  mengungkap  borok-borok  rezim  Orde Baru  seperti  ditulis  Saskia  Eleonora  Wieringa  dalam  disertasi The  Politization  of Gender  Relation  in  Indonesia  Womens  Movement  and  Gerwani  Until  The  New  Order State (1999 atau dalam disertasi Hermawan Sulistyo yang kemudian diterbitkan dalam buku Palu  Arit  Di  Ladang  Tebu (2000),  maupun  dalam  tesis  IG.  Krisnadi Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979) (LP3ES, 2001) dan masih banyak lainnya.
Di era Reformasi bergulir demokratisasi di segala sektor kehidupan. Sejarah di masa  lalu  dimonopoli  penguasa  Orde  Baru,  namun  kini  di  era  Reformasi  sejarah menjadi  ajang  pertarungan  antara  penguasa  dengan  masyarakat.  Sejarah  sebagai gambaran  masa  lalu  dianggap  penting  dan  signifikan,  adalah  milik  masyarakat,  bukan milik  apa  lagi  menjadi  monopoli  penguasa  sehingga  bergulir  demokratisasi  sejarah ditandai  bermunculan  gugatan  sejarah  terhadap  gambaran  di  masa  lalu.  Misal
bermunculan  buku-buku  yang  mempertanyakan  dalang  atau  pelaku  utama  yang bertanggungjawab  terhadap  Tragedi  30  September  1965.  Dari  buku-buku  yang  ada sampai  saat  ini  (2010),  muncul  berbagai  versi  tentang  pelaku  utama  yang bertanggungjawab  terhadap  tragedi  tersebut  sebagai  berikut:  (1)  Pelaku  utama  Tragedi 30  September  1965  adalah  PKI  dan  Biro  Chusus  dengan  memperalat  unsur  ABRI. Buku-buku  mendukung  versi  ini  adalah  buku  sejarah  resmi  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  Orde  Baru  seperti: Sejarah  Nasional  Indonesia Jilid  VI  yang  ditulis  oleh Nugroho Notosusanto dkk., buku paket pelajaran sejarah untuk tingkat SMP, SMA atau yang  sederajat, Gerakan  30  September,  Pemberontakan  Partai  Komunis  Indonesia; Latar  Belakang Aksi  dan Penumpasannya (1994) yang dikeluarkan Sekretariat Negara RI,  atau  buku-buku  ditulis  kalangan  militer  seperti  Mayjen  (Purn.)  Samsudin  berjudul Mengapa  G30S/PKI  Gagal:  Suatu  Analisis? (2005),  (2)  Menurut  versi  Cornell  Paper, Tragedi 30 September 1965 merupakan puncak konflik intern di tubuh TNI-AD. Buku- buku yang mendukung versi ini seperti: A Preliminary Analysis of The October 1, 1965; Coup in Indonesia (1966) ditulis dua ilmuwan dari Cornell University, Amerika Serikat, Benedict R. Anderson dan Ruth Mc. Vey. Selain itu ada buku lain mendukung teori ini berjudul The Army and  Politics in  Indonesia (1966)  ditulis  Harold Crouch;  (3) Pelaku utama Tragedi 30 September 1965 adalah CIA/Pemerintah Amerika Serikat. Buku yang mendukung versi ini seperti The United States and Overthrow of Sukarno (1985) yang ditulis  oleh  Peter  Dale  Scott;  (4)  Yang  menjadi  dalang  Tragedi  30  September  adalah Soekarno.  Versi  ini  didukung  Antonie  Dake  dalam  buku In  The  Spirit  of  The  Red Banteng; (5)  Gerakan  30  September  1965  adalah  konspirasi  di  mana  unsur-unsur nekolim  ingin  menggagalkan  jalannya  revolusi  Indonesia.  Hal  ini  terjadi  karena ditunjang  oleh  pimpinan  PKI  yang keblinger dan  oknum-oknum  TNI-AD  yang  tidak benar.  Hal  ini  terungkap  dalam Pelengkap  Nawaksara  Soekarno. Versi  ini  didukung oleh  JK.  Tumakaka  dalam  buku  berjudul Peralihan  Kekuasaan  Soekarno,  Soeharto, Habibie (1998).  (6) Yang menjadi  dalang Gerakan 30 September 1965 adalah oknum- oknum PKI yang tergabung di dalam Biro Chusus seperti: Syam Kamaruzaman, Aidit. Versi  ini  didukung  oleh  sebuah  tim  dari  Institut  Studi  Arus  Informasi  yang  menulis buku Bayang-Bayang PKI (1995) (ISAI, 1995).
Pada  masa  Reformasi,  semakin  deras  arus  informasi  melalui  berbagai  media massa menampilkan banyak kebenaran sejarah , sehingga membingungkan guru dalam
mengajarkan  sejarah  kepada  anak-anak  didik  di  kelas.  Seorang  guru  sejarah  yang berpegang buku paket dari pemerintah merasa sulit mengajar. Sementara itu para siswa sering  berpijak  pada  informasi  ditawarkan  melalui  media  massa.  Tidak  mengherankan jika  jawaban  disampaikan  guru  bertentangan  dengan  informasi  diperoleh  para  siswa, sehingga  tidak  jarang  diantara  para  guru  dituduh  membohongi  murid.  Berakibat, kredibilitas  guru  sebagai  pendidik  di  mata  siswa  langsung  merosot.  Dalam  keadaan demikian,  terjadi  krisis  pembelajaran,  sejarah  telah  membinggungkan  guru,  dan  guru pun telah membinggungkan murid. Hal ini seperti dirasakan Kepala Sekolah SMPN 15 Pontianak,  Dewi  Hariyani  (45  tahun)  dituduh  telah  membohongi  muridnya  seperti dalam kutipan di bawah ini: “Terus terang, saya sebetulnya dituduh siswa membohongi mereka.  Misal  ketika  saya  mengajarkan  tentang  materi  G.30.S/PKI  atau  Supersemar. Rasanya  sakit  sekali,  tetapi  inilah  konsekuensi  profesi.  Lagi  pula  saya  hanya berpatokan  pada  materi  yang  ditetapkan  pemerintah ( Kompas, Sabtu  29  April  2000). Pendapat  senada  dilontarkan  Endang  Sukeni  (30  tahun),  guru  SMU  swasta  di  Cipete, Jakarta  Selatan  yang  mengatakan  dirinya  diduga  menipu  murid-muridnya  ketika mengajarkan  materi  sejarah  seputar  runtuhnya  Orde  Lama  dan  kelahiran  Orde  Baru seperti  dalam  kutipan  berikut: “Jadi  selama  ini  Ibu  menipu  kami?” Tanya  seorang siswa kepada guru sejarah. “ Tidak, Ibu sama sekali tidak bermaksud menipu, Ibu hanya menerangkan  apa  yang  ada  dalam  buku  pelajaran.” Jawab  seorang  guru.” Tapi nyatanya  di  koran-koran  ditulis  lain, ”  timpal  murid  lain.  “ Baiklah.  Tapi  kalian  mesti maklum,  Ibu  ini  seorang  guru,  bukan  sejarawan.  Tugas  utama  Ibu,  mendidik  kalian untuk  mencintai  bangsa  ini,” jawab  sang  guru  dengan  nada  lembut  dan  bijak.  Hal serupa  dialami  Woro  Kusrini  (25  tahun),  guru  sejarah  SMA  Cenderawasih  I,  Jakarta Selatan  yang  seringkali  merasa  susah  untuk  menerangkan  kepada  murid  mengenai materi pelajaran sejarah seputar berakhirnya pemerintahan Soekarno dan kelahiran Orde Baru. Apa lagi di era Reformasi, orang ramai bicara dalang G30S 1965 atau manipulasi Soeharto  terhadap  naskah  Supersemar  untuk  menggulingkan  pemerintahan  Soekarno (DeTAK No.32 Tahun Ke-1, 2-8 Maret 1999:20).
Keadaan krisis pembelajaran sejarah juga dialami para guru sejarah di SMP se- Kabupaten  Jember  tergabung  dalam  MGMP-Sejarah  (Musyawarah  Guru  Mata Pelajaran-Sejarah).  Bahkan  diantara  mereka  menemui  saya  untuk  menyampaikan keluhan  berkenaan  kesulitan  mengajar  sejarah  Indonesia  masa  Orde  Baru  di  era
Reformasi.  Pada  pertemuan  itu,  mereka  menanyakan  apa  ada  buku  ajar  sejarah  yang dapat dijadikan buku pegangan untuk mengajar sejarah Indonesia masa Orde Baru. IG. Krisnadi, 17 Maret 2006). Keluhan serupa disampaikan para guru bidang studi sejarah di tingkat sekolah menengah maupun atas di lingkungan kerja Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah dalam seminar bertema Sosialisasi Kurukulum Sejarah Terkait  Peristiwa  G.30.S/PKI  1965  yang  diselenggarakan  oleh  MSI  Cabang  Jawa Tengah  yang  bekerja  sama  dengan  Dinas  Pendidikan  Nasional  Propinsi  Jawa  Tengah dan Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro di Aula Dinas Pendidikan Nasional  Propinsi  Jawa  Tengah  Jalan.  Pemuda  No.  134  Semarang  pada  7  Desember 2006.  Di  dalam  seminar  tersebut,  para  guru  mengeluh  berkenaan  kesulitan  mengajar sejarah Indonesia masa Orde Baru di era Reformasi dan meminta supaya segera disusun buku  ajar  sejarah  Indonesia  masa  Orde  Baru  yang  dapat  dijadikan  sebagai  buku pegangan mengajar (IG. Krisnadi, 17 Desember 2006).
Untuk  menghindari  polemik  sejarah  yang  terjadi  antara  guru  dengan  siswa tentang  sejarah  masa  Orde  Baru  yang  diperdebatkan,  Menteri  Pendidikan  Yuwono Sudarsono  (1998-1999)  memerintahkan  jajarannya  untuk  memperbaiki  isi  buku  resmi pelajaran  sekolah  sambil  meminta  menangguhkan  sejumlah  materi  pelajaran  sejarah (Orde  Baru)  yang  sedang  diperdebatkan  publik.  Beberapa  materi/pokok  bahasan  yang ditunda  pembelajarannya  adalah  (1)  Serangan  Umum  1  Maret  1949;  (2)  Peristiwa G.30.S/PKI  Tahun  1965;  (3)  Lahirnya  Orde  Baru;  (4)  Proses  Timor  Timur  menjadi propinsi  ke-27  (Suranto,  22  Maret  2000:7).  Namun  hasil  perbaikan  isi  buku  resmi pelajaran  sejarah  belum  memuaskan.  Materi  Serangan  Umum  1949,  peranan  Soeharto diturunkan,  dan  peranan  banyak  diberikan  kepada  Sultan  Hamengku  Buwono  IX sebagai pengambil prakarsa. Materi kudeta 1965 dan peranan militer tidak diubah, para korban 1965-1966 masih dibungkam  (Schulte  Nordholt dkk.,2008:18). Sekalipun hasil perbaikan isi buku materi pelajaran sejarah belum memuaskan, namun telah mengubah penyajian periode Orde Baru. Di dalam kurikulum 1994 dijelaskan kelahiran, hasil-hasil dan  nilai-nilai  Orde  Baru  termasuk  “integrasi”  Timor  Timur,  maka  dalam  edisi  revisi 2001, sejarah Orde Baru dipadatkan menjadi tiga bagian (1) daftar menteri Orde Lama digantikan kabinet baru 1966; (2) Supersemar plus catatan-catatan interpretasi mengenai keaslian dokumen; (3) pemerintahan Soeharto kandas oleh KKN diikuti krisis ekonomi 1997.
Periode  1966  -1997  seolah-olah  periode  kosong  tanpa  kejadian,  ini menyiratkan  menguap  Orde  Baru  dalam  sejarah.  Namun  ditampilkan  pemerintahan Soeharto  kandas  oleh  KKN  diikuti  krisis  ekonomi  1997,  dilanjutkan  optimis  era Reformasi  diakhiri  pemerintahan  Abdurrahman  Wahid  dan  Megawati  Soekarnoputri Oktober 1999 (Schult Nordolt, dkk., 2008),
Pemerintah  meluncurkan  kembali  buku  pelajaran  sejarah  (2004)  dengan menyebutkan  kudeta  1965  dengan  istilah  G30S,  bukan  G30S/PKI,  sehingga  dikecam oleh  masyarakat,  karena  dianggap  menghilangkan  peran  PKI  dalam  kudeta  1965. Akhirnya buku itu ditarik, dan diluncurkan buku pelajaran IPS (2007) mencakup bidang studi  Sejarah,  Geografi,  Ekonomi.  Di  dalam  buku  itu  khususnya  bidang  studi  sejarah, istilah  G30S  tidak  muncul,  dan  akronim  G30S/PKI  kembali  dimunculkan  (Suhartono dkk.,2007).  Setahun  kemudian  pemerintah  meluncurkan  kembali  buku  pelajaran  IPS (2008),  selain  menampilkan  akronim  G30S/PKI,  menampilkan  peristiwa-peristiwa penting  masa  Orde  Baru  termasuk  sejarah  perekonomian  masa  Orde  Baru  sampai muncul  krisis  ekonomi  dan  gerakan  Reformasi  serta  berakhirnya  pemerintahan  Orde Baru (Sutarto dkk., 2008).
Krisis  pembelajaran  sejarah  di  sekolah  hingga  kini  masih  berlangsung, disebabkan  substansi  buku  pelajaran  sejarah  salah,  strategi  paedagogis  penulisannya pun semrawut ,  ganti  pimpinan  ganti  kebijakan,  ganti  buku  pelajaran  berorientasi “proyek.”  Banyak  diantara  pengajar  sejarah  tidak  memiliki  latar  belakang  pendidikan sejarah,  semakin  memperparah  pembelajaran  sejarah.  Akhirnya  para  murid  pun  lebih senang  memilih  “diam”  dan  apatis  ketika  mengikuti  pelajaran  sejarah  di  kelas  (Dwi Sunaryati,  18  Nopember  2017).  Itulah  benang  kusut  pembelajaran  sejarah  di  sekolah yang  masih  terus  berlangsung  entah  kapan  berakhirnya.  Sementara  itu  pihak-pihak terkait dalam pembelajaran sejarah seperti Menteri Pendidikan beserta jajarannya masih sibuk  dengan  urusan gonta-ganti pimpinan, gonta-ganti kebijakan, gonta-ganti buku pelajaran berorientasi proyek, dan belum menyentuh persoalan substansial pembelajaran sejarah. Sementara itu sebagian sejarawan maupun para pakar pendidikan sejarah  yang dekat dengan pengambil kebijakan lebih senang memilih menunggu kucuran “proyek,” daripada  merenung,  berdiskusi  bersama  untuk  memecahkan  persoalan  substansial pembelajaran sejarah.

## 4. Memformat Ulang Historiografi Masa Orde Baru
Taufik  Abdullah  membagi  penulisan  sejarah  kedalam  tiga  macam  kebutuhan,  yakni untuk  keperluan  akademik,  publik,  untuk  pelajaran  sekolah.  Jika  sejarah  ditulis  untuk kepentingan akademik, maka harus didekati dari sisi keilmuan, sehingga sejarah ditulis berdasarkan  kebenaran  peristiwanya  saja.  Jenis  ini  dikerjakan  orang  menulis  skripsi, tesis,  disertasi,  artikel  ilmiah.  Jika  sejarah  ditulis  untuk  kepentingan  publik, penulisannya bersifat populer, karena sejarah ditulis untuk mengatakan sesuatu di balik peristiwa.  Namun  jika  sejarah  ditulis  untuk  keperluan  pelajaran  anak-anak  sekolah, maka sejarah ditulis sebagai kebutuhan sosialisasi membangun karakter para muridnya agar memiliki rasa mencintai dan bangga terhadap bangsa dan tanah airnya. Oleh karena itu sejarah seharusnya diperlakukan sebagai ilmu, artinya materi sejarah yang digunakan memiliki  kebenaran  ilmiah,  dan  strategi  paedagogis  penulisannya  harus  sesuai  dengan sasaran tujuan pembelajaran sejarah (DeTAK, No.32 Tahun Ke-1, 2-8 Maret 1999:20).
Lantas  muncul  pertanyaan  substansial,  bisakah  seorang  guru  mengajarkan kearifan berbangsa dari sejarah yang salah? Bisakah seorang guru mengajarkan kepada para  murid  menggunakan  materi  sejarah  masa  Orde  Baru  yang  kredibilitasnya  rusak? Tentu  tidak  mungkin,?  jika  tidak  mungkin,  persoalan  bergeser  ke  bagaimana menyediakan materi pelajaran sejarah masa Orde Baru yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Untuk itu historiografi Orde Baru harus diformat ulang, dan tugas ini menjadi tanggung jawab bersama para sejarawan.
Langkah  pertama  diayunkan  untuk  memformat  ulang  historiografi  Orde  Baru dengan melakukan dekolonisasi atau demiliterisasi historiografi masa Orde Baru. Ironis, itu  kata  paling  tepat  untuk  mengatakan  bahwa  sejarah”  tanpa  kekerasan”  dari  sebuah orde didominasi militer. Itu ditunjukkan historiografi Orde Baru (Sejarah Nasional Jiid VI) di bawah pimpinan sejarawan militer Nugroho Notosusanto yang berhasil mewarisi “ilmu”  para  sejarawan  kolonial  dalam  historiografi  kolonial  Belanda  yang  berhasil menghapus  tindak kekerasan dilakukan oleh negara  terhadap rakyatnya.  Hal  itu sangat paradoks  dengan  kenyataan  sesungguhnya.  Sejak  kelahirannya,  jabang  bayi  bernama Orde Baru telah berlumuran darah, darah PKI dalam serangkaian pembunuhan massal di daerah-daerah Jawa, Sumatra, Bali dan dimungkinkan di tempat-tempat lain. Belum lagi serangkaian kekerasan lain dipertontonkan rezim Orde Baru selama berkuasa, sebut saja Gerakan  Aceh  Merdeka  (1976-2001),  Peristiwa  Malari  (1974),  Petisi  50  (1982),
Peristiwa Tanjung Priok (1984) Kasus Marsinah (1993), Penculikan Aktivis Demokrasi (1996),  Peristiwa  Lampung  (1989),  Penyerbuan  kantor  DPP  PDI  Perjuangan  (1996), Pelanggaran HAM di Timor-Timur (1976-1999), Peristiwa Kedungombo (1989), Kasus Nipah-Madura (1993), Pembunuhan Dukun Santet di Banyuwangi (1998-1999). Untuk itu,  format  ulang  dilakukan  dengan  menampilkan  para  korban  tindak  kejahatan kemanusiaan dilakukan rezim Orde Baru dalam buku sejarah nasional.
Kehadiran  para  korban  kekerasan  rezim  Orde  Baru  di  tingkat  lokal  bukan sekedar  mengisi  ruang  sejarah  nasional  yang  menghubungkan  peristiwa  sejarah  di tingkat  lokal  dengan  peristiwa  sejarah  di  tingkat  nasional,  melainkan  memberi  nuansa baru dan membentuk genre historiografi Orde Baru yang lebih egalitarian, dan sekaligus mengakomodir hasrat Sartono Kartodirdjo dalam menampilkan berbagai gerakan sosial di tingkat lokal yang memiliki dimensi nasional sebagai bentuk perlawanan wong cilik terhadap  perintahan  Soeharto.  Hal  ini  mengubah  historiografi  masa  Orde  Baru  yang militeristik  dan  “bebas  dari  kekerasan”  menjadi  historiografi  Orde  Baru  yang militeristik sarat dengan tindak kekerasan. Jika upaya fortmat ulang berhenti sampai di sini,  historiografi  Orde  Baru  hanya  menampilkan  sejarah  orang-orang  kecil  yang memberontak,  maka  keterlibatan  orang-orang  kecil  dalam  sejarah  harus  diperluas dengan menampilkan sejarah kehidupan sehari-hari orang-orang kecil dalam panggung sejarah  nasional  (Bambang  Purwanto,  Asvi,  2013:38-39),  sehingga  akan  mengubah wajah  historiografi  yang  “kolonialistik,”  militeristik  menjadi  historiografi  yang egalitarian.
Selain  itu,  format  ulang  historiografi  Orde  Baru  dilakukan  dengan  mengisi ruang  kosong  yang  tersedia  dengan  menampilkan  sejarah  perekonomian  masa  Orde Baru  dimulai  dengan  upaya  pemerintah  Orde  Baru  melakukan  stabilitas  ekonomi, bisnisnya  para  jendral  sarat  dengan  KKN  hingga  munculnya  krisis  ekonomi  (krisis moneter)  yang  membawa  kejatuhan  rezim  Orde  Baru.  Ruang  kosong  belum  tersentuh historiografi  Orde  Baru  lainnya  seperti  menampilkan  sejarah  ketahanan  pangan dibangun pemerintah Soeharto melalui program Revolusi Hijau, dan memperoleh hasil positif berupa pencapaian target  swasembada beras (1983) (Nawiyanto  dkk.,2011:105- 106).  Namun  pembangunan  besar-besaran  dilakukan  pemerintah  Orde  Baru  untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, juga membawa dampak pada perubahan lingkungan. Oleh  karena  itu  sejarah  lingkungan  ditampilkan  dalam  mengisi  ruang  yang  belum
tersentuh  oleh  historiografi  masa  Orde  Baru  garapan  Nugroho  Notosusanto  dkk, menjadi pilihan bijak (Nawiyanto, 2016).
Bagaimana  peran  negara  dalam  memformat  ulang  historiografi  Orde  Baru? Seyogyanya negara  berperan sebagai  fasilitator dengan mengajak para sejarawan, para pakar  pendidikan  sejarah,  maupun  berbagai  instansi  terkait  (ANRI,  Perpustakaan Nasional dan sebagainya) maupun pihak-pihak lain untuk menyusun historiografi Orde Baru  yang  kredibilitasnya  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah.  Dalam  hal  ini, negara  tidak  boleh  mengambil  kesempatan  “menunggang  sejarah”  untuk  menguasai kesadaran  masyarakat,  dan  negara  tidak  boleh  “serakah”  yang  ingin  menguasai  dan memonopoli  tentang  apa  yang  harus  dianggap  benar,  dan  tentang  apa  yang  dianggap baik  sambil  menidurkan  daya  kritis  masyarakat  (Mudji  Sutrisno,1992:14-15)  seperti yang pernah dipertontonkan rezim Orde Baru selama ini.
Segera  setelah  diperoleh  historiografi  Orde  Baru  yang  kredibilitasnya  dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, segera para pakar pendidikan sejarah menyusun buku ajar sejarah Indonesia masa Orde Baru untuk pegangan guru dalam mengajar anak didiknya  di  sekolah  tingkat  dasar,  menengah,  dan  atas  didasarkan  strategi  paedagogis penulisannya  yang  tepat  disesuaikan  dengan  tujuan  pembelajaran  sejarah.  Buku  ajar yang  dihasilkan  diharapkan  segera  mengakhiri  masa  krisis  pembelajaran  sejarah  masa Orde  Baru  .  Buku  ajar  yang  akan  dihasilkan  menolak  kebenaran  sejarah  tunggal  yang hegemonik  seperti  yang  pernah  terjadi  selama  rezim  Orde  Baru  berkuasa,  melainkan menampilkan  berbagai  kebenaran  sejarah,  menurut  versi  masing-masing  dengan mempersilahkan  guru  sejarah  membimbing  para  siswa  untuk  mengkritisinya  (IG. Krisnadi, 17 Desember 2006).
Para  guru  sejarah  di  era  Reformasi  harus  meninggalkan  kebenaran  tunggal sejarah  versi  Orde  Baru.  Buku  ajar  yang  dihasilkan,  dijadikan  buku  pedoman  guru dalam mengajar sejarah kepada murid-murid secara demokratis, sehingga guru mampu memahami perdebatan (gugatan) sejarah yang sedang terjadi di era ini hanya bagian dari dinamika dalam wacana akademik dan intelektual (IG. Krisnadi, 2010:83-102). Apakah mungkin  hal  ini  dapat  dipahami  jika  guru  yang  mengajar  sejarah  berlatar  belakang pendidikan  ekonomi  atau  geografi?  Malah  guru  berlatar  belakang  pendidikan  sejarah menghabiskan  energinya  untuk  mengajar  bidang  studi  geografi  atau  ekonomi.  Kondisi sistem  pembelajaran  yang semrawut terkait  kebijakan  pemerintah  memasukkan
pelajaran  sejarah  ke  dalam  pelajaran  IPS  Terpadu  sejak  tahun  2007  hingga  masa  kini. Ini hanya semakin menambah krisis pembelajaran sejarah di sekolah. Berkenaan dengan itu,  sebaiknya  pihak  pemerintah  segera  menarik  ulang  pelajaran  IPS  Terpadu  (2007) yang  membuat  sistem  pembelajaran  semakin semrawut ,  dan  mengembalikan  bidang studi  sejarah  sebagai  mata  pelajaran  yang  berdiri  sendiri,  dan  para  guru  sejarah  fokus mengajar mata pelajaran sejarah secara profesional dan demokratis.
Para  guru  sejarah  setelah  memahami  proses  demokratisasi  di  bidang  sejarah, diharapkan  mereka  mampu  meredam  perdebatan  sejarah  yang  terjadi  dengan  para peserta  didiknya  di  dalam  kelas  maupun  yang  sedang  terjadi  di  tengah-tengah masyarakat.  Para  guru  sejarah  harus  mampu  memahami  perdebatan  sejarah  yang semakin mengarah kepada kepentingan politik dan “balas dendam,” melainkan mereka harus  mampu  mendampingi  para  peserta  didiknya  dengan  memberikan  pemahaman sejarah  yang  memantulkan  kearifan  hidup  berbangsa  dan  mencintai  tanah  air,  serta dapat memahami “tanda-tanda lalu lintas” dalam perjalanan sejarah bangsa.

## 5. Kesimpulan
Historiografi Orde Baru disusun berdasarkan dokumen palsu, kesaksian palsu, sehingga kredibilitas  rusak  dan  cacat  metodologis.  Dapur  penyusun  historiografi  Orde  Baru, institusi  militer,  Orde  Baru  ditampilkan  sebagai  stabilisator  dan  dinamisator  dari jalannya  sejarah,  dan  sebagai  pengintegrasi  bangsa,  serta  sebagai  penjaga  negara  dari rongrongan  PKI.  Terjadi  paradoks  dalam  historiografi  Orde  Baru  yang  militeristik dengan  menampilkan  sejarah  “tanpa  kekerasan”,  namun  kenyataannya  sejak kelahirannya  hingga  kejatuhan  rezim  Orde  Baru  dipenuhi  sejarah  kekerasan,  namun secara  sengaja  menghapuskan  pembunuhan  massal  tehadap  anggota/simpatisan  atau berstigma PKI dan berbagai pelanggaran HAM lainnya dari ingatan masyarakat.
Arus  deras  informasi  pada  masa  Reformasi  mempersulit  posisi  guru  sejarah dalam memberikan materi pelajaran sejarah dalam kegiatan belajar-mengajar. Berbagai gugatan  sejarah  tentang  gambaran  masa  lalu  muncul  di  era  Reformasi,  berimplikasi terhadap  terjadinya  polemik  sejarah  antara  guru  dengan  siswanya.  Untuk  menghindari hal ini, pemerintah hingga kini belum mampu mengatasi persoalan krisis pembelajaran sejarah  secara  substansial,  sehingga  format  ulang  historiografi  masa  Orde  Baru  tidak terelakkan.
Format  ulang  terhadap  historiografi  Orde  Baru  dilakukan  menghadirkan  para korban  Orde  Baru  dalam  buku  sejarah  nasional.  Selain  itu  juga  ditampilkan  sejarah gerakan  sosial  di  tingkat  lokal  berskala  nasional,  sejarah  kehidupan  sehari-hari  orang- orang  kecil,  sejarah  perekonomian,  sejarah  ketahanan  pangan  dan  sejarah  lingkungan masa  Orde  Baru  mengisi  ruang  kosong  yang  belum  tersentuh  historiografi  masa  Orde Baru.  Tersusunnya  historiografi  masa  Orde  Baru  yang  kredibilitasnya  dapat dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah,  disusun  buku  ajar  sejarah  yang  berwawasan demokratis,  guru  dapat  mengajarkan  pelajaran  sejarah  secara  demokratis,  dan mengakhir krisis pembelajaran sejarah.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Taufik. Perdebatan  Sejarah  dan  Tragedi  1965 (Makalah).  Disajikan  dalam Seminar  Pra  KIPNAS  dengan  topic  Memandang  Tragedi  Nasional  Secara Jernih,  diselenggarakan  MSI  di  Gedung  Riset  Nasional;  PUSPITEK, Serpong Jawa Barat, 8 September 1999.
Adam,  Asvi  Warman.  Manipulasi  Sejarah,  (Artikel),  dalam  Tim  Cidesindo, Membuka Lipatan Sejarah: Menguak Fakta Gerakan PKI . Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1991.
_______. Kontrol  Sejarah  Semasa  Pemerintahan  Soeharto. Disajikan  dalam  Seminar Pra KIPNAS yang diselenggarakan MSI dengan topik Memandang Tragedi Nasional  1965  Secara  Jernih ,  di  Gedung  Dewan  Riset  Nasional, PUSPITEK, Serpong, 8 September 1999.
_______. Seabad Kontreversi Sejarah. Yogyakarta: Ombak, 2007.
_______. Pelurusan Sejarah Indonesia. Yogyakarta: Ombak, 2009.
Amurwani  Dwi Lestariningsih. GERWANI: Kisah  Tapol  Wanita di  Kamp Plantungan. Jakarta: Kompas, 2011.
Anderson,  Benedict,  Ruth  Mc  Vey. A  Preliminary  Analisysis  of  The  October  I,  1965 Coup  in  Indonesia. Ithaca:  Cornell  University  Southeast  Asia  Program, 1971.
Crouch,  Harould. The  Army  and  Politics  in  Indonesia. Edisi  revisi.  Ithaca:  Cornell University Press, 1988.
Dake, A.C.A. In the Spirit of the Red Banteng: Indonesian Comunism between Moscow and Peking 1959-1965. The Hague: Mouton, 1973.
Diniah,  Hikmah. Gerwani  Bukan  PKI:  Sebuah  Gerakan  Feminisme  Terbesar  di Indonesia. Yogyakarta: CarassvatiBooks, 2007.
Djarot,  Eros,  dkk. Siapa  Sebenarnya  Soeharto:  Fakta  dan  Kesaksian  Para  Pelaku Sejarah G-30-S/PKI. Jakarta: Media Kita, 2006.
Gottschalk,  Louis. Mengerti  Sejarah .  Terj.  Nugroho  Notosusanto.  Jakarta:  Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975.
Irawan,  Budi.  Film  Ideologi  &  Militer:  Hegemoni  Militer  (Artikel). Kompas 1  Januari 2000.
Katoppo, Aristides. Menyingkap Kabut Halim 1965 . Jakarta: Penebar Swadaya, 1999.
Latief, Abdul. Pledoi Kol. A. Latief: Soeharto Terlibat G.30.S . Jakarta: ISAI, 2000.
Luhulima,  James. Menyingkap  Dua  Hari  Tergelap  di  Tahun  1965:  Melihat  Peristiwa G30S dari Perpekstif Lain . Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
Kementerian  Pendidikan  Pengadjaran  dan  Kebudajaan. Seminar  Sedjarah:  Laporan Lengkap  Atjara  I  dan  II  tentang  Konsepsi  ilsafat  Sedjarah  Nasional  dan Periodisasi Sedjarah Indonesia . Djogdjakarta: UGM, 14-15 Desember 1957.
Klinken,  Helene  van  (Ed.),. Final  Report  on  The  International  People’s  Tribunal  on Crimes Against Humanity in Indonesia 1965 . IPT 1965. Bandung, Foundation, The Hague-Jakarta, 2017.
Kompas, “Ketika Sejarah Membingungkan Guru”, 29 April 2000.
Krisnadi, IG. Tahanan Politik Pulau Buru. Jakarta: LP3ES, 2001.
_______.  Menggugat  Sejarah  Orde  Baru  Yang  Hegemonik . Jurnal Historia Vol.  V, No.1 (Juni 2010).
_______. Historiografi  Indonesia  Tradisional. Yogyakarta:  Kurnia  Kalam  Semesta , 2013.
________. Kontroversi  Seputar  Peristiwa  G.30.S  1965 (Makalah)  dalam  Seminar Sosialisasi Kurikulum Sejarah Terkait Peristiwa G.30.S/PKI 1965 Pada Guru- guru  Sejarah  Sekolah  Menengah  Se-Jawa  Tengah  yang  diselenggarakan  oeh Masyarakat  Sejarawan  Indonesia  (MSI)  Cabang  Jawa  Tengah  pada  Kamis  7 Desember  2006  di  Aula  Dinas  Pendidikan  Nasional  Propinsi  Jawa  Tengah Jalan Pemuda 134, Semarang.
_______.  Mengungkap  Aktor  di  Balik  Gerakan  30  September  1965,  dalam Malam Bencana 1965: Dalam Belitan Krisis Nasional: Bagian I: Rekonstruksi dalam Perdebatan. (Taufik  Abdullah,  dkk.),  Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia, 2012.
_______.  Tapal  Kuda  Bergolak,  dalam Malam  Bencana  1965:  Dalam  Belitan  Krisis Nasional: Bagian I: Rekonstruksi dalam Perdebatan. (Taufik Abdullah, dkk.), Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
Mabes ABRI. Bahaya  Laten  Komunisme  di  Indonesia Jilid  IV  A, Pemberontakan G30S/PKI dan Penumpasannya. Jakarta, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI.
Mariana, Anna. Perbudakan Seksual: Perbandingan Antara Masa Fasisme Jepang dan Neofasisme Orde Baru. Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2015
Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, 1984 Sejarah Nasional Indonesia, Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
Nadia, Ita F. Suara Perempuan Korban Tragedi ’65. Yogyakarta: Galang Press, 2009.
Nugroho  Notosusanto,  dkk. Sejarah  Nasional  Indonesia :  Untuk  SMP  Jilid  1,  2,  3. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975.
Nugroho  Notsusanto,  dkk. Sejarah  Nasional  Indonesia: Untuk  SMA  Jilid  1,  2,  3.
Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.
Nanang  Indra  Kurniawan  (Penyunting). Genjer-Genjer;  Kuasa  dan  Kontestasi  Makna.
Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2007.
Nawiyanto,  dkk. Pangan,  Makan,  dan  Ketahanan  Pangan:  Konsepsi  Etnis  Jawa  dan Madura. Yogyakarta: Galang Press, 2011.
_________. Historiografi Lingkungan: Konteks, Praktek, dan Prospeknya di Indonesia.
Orasi Ilmiah Pengukuhan Profesor. Kemenristek Dikti, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember, 12 Oktober 2016.
Patria,  Nezar,  dan  Andi  Arief. Antonio  Gramsci:  Negara  &  Hegemoni,  Cetakan  II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
Panitia Seminar Sejarah Tahun 1957. Laporan Seminar Sejarah Pada 14-18 Desember 1957 di Yogyakarta. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017.
Pengaduan  masalah  krisis  pembelajaran  sejarah  Dwi  Sunaryati  dkk  selaku  anggota MGMP-Sejarah se-Kabupaten Jember di Jurusan Sejarah, 17 Maret 2006.
Purwanto,  Bambang  dan  Asvi  Warman  Adam. Menggugat  Historiografi  Indonesia. Yogyakarta: Ombak, 2013.
Roosa, John. Dalih  pembunuhan massal: GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA
SUHARTO. Jakarta: Hasta Mitra, 2008.
Samsudin. Mengapa  G30S/PKI  Gagal:  Suatu  Analisis. Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia, 2005.
Santosa,  Aboeprijadi,  dkk.,(ed.). Dari  Beranda  Tribunal:  Bunga  Rampai  Kisah Relawan. Bandung, 2017.
Schulte  Nordholt,  Henk,  Bambang  Purwanto,  Ratna  Saptari  (Ed.). Perspektif  Baru Penulisan  Sejarah  Indonesia. Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia-KITLV- Jakarta, 2008.
Sekretariat  Negara  RI. Gerakan  30  September . Pemberontakan  Partai  Komunis  di Indonesia . Latar  Belakang  Aksi  dan  Penumpasannya . Jakarta:  Teplok  Press, 1994.
Simon,  Roger. Gagasan-gagasan  Politik  Gramsci. Diterjemahkan  Kamdani  dan  Imam Baehaqi.  Yogyakarta:  INSIST  Bekerjasama  dengan  Pustaka  Pelajar.  Cetakan Ke IV, 2004.
Siregar,  M.R., Naiknya  Para  Jenderal .  Medan:  Sumatera  Human  Rights  Watch  Net- Work, 2000.
Soerojo, Soegiarso. Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai. Jakarta: Penerbit Antar Kota, 1989.
Sri  Margono,  dkk. Sejarah  Pangan  di  Indonesia:  Strategi  dan  Politik  Pangan  dari Masa Kolonial Sampai Reformasi. Jakarta: Direktorat Geografi Sejarah, Dirjen Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Parawisata, 2010.
Stanley (Penyunting). Bayang-Bayang PKI, Jakarta: ISAI, 1995.
________. Penggambaran  Gerwani  Sebagai  Kumpulan  Pembunuh  dan  Setan,  Fitnah dan  Fakta  Penghancuran  Organisasi  Perempuan  Terkemuka. (Makalah) disajikan  dalam  Seminar  Pra  KIPNAS  yang  diselenggarakan  MSI  dengan topik  “Memandang  Tragedi  Nasional  1965  secara  Jernih  di  Gedung  Dewan Riset Nasional, PUSPITEK, Serpong 8 September 1999.
Suhartono, dkk. IPS Untuk SMP dan MTS Kelas IX. Jakarta: Widya Utama, 2007.
Sukarno. Di  Bawah  Bendera  Revolusi  Djilid  Pertama. Djakarta:  1964:  Di  Bawah Bendera Revolusi, 1964.
Sulistyo, Hermawan. Palu Arit Di Ladang Tebu . Jakarta: Gramedia, 2000.
Suranto, Pembelajaran  Sejarah  di  Sekolah  Pada  Era  Reformasi. (Makalah),  disajikan dalam  pemantapan  kerja  Guru  Sejarah  se-Eks-Karesidenan  Besuki  di  Aula Pemda Tingkat II Jember, 22 Maret 2000.
Sutarto, dkk. IPS Untuk SMP/MTS Kelas IX. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
Sutrisno, Mudji. Hegemoni; dalam MATRA, Edisi Khusus III, Agustus 1992.
Tabloid Detak No. 32, Tahun Ke-1, 2-8 Maret 1999.
Tumakaka,  JK. Peralihan  Kekuasaan  Soekarno,  Soeharto,  Habibie. Jakarta:  Hasta Mitra, 1988.
Wawancara  dengan  Dwi  Sunaryati,  Guru  Sejarah  SMPK  Maria  Fatima  Jember  18
Nopember 2017.
Wieringa,  Saskia  Eleonora. The  Perfumed  Nightmare. Diterjemahkan Hersri  Setiawan berjudul Kuntilanak  Wangi:  Organisasi-Organisasi  Perempuan  Indonesia Sesudah 1950. Jakarta: Kalyanitra, 1998.
_______. The  Politization  of  Gender  Relation  in  Indonesia  Womens  Movement  and Gerwani Until The New Order State , (Desertasi). Terjemahan Hersri Setiawan, Penghancuran  Organisasi  Perempuan  di  Indonesia .  Jakarta:  Garba  Budaya dan Kalyamitra, 1999.
Wood,  Michael. Sejarah  Resmi  Indonesia  Modern  Versi  Orde  Baru  dan  Para Penantangnya. Yogyakarta: Ombak, 2013.