PERANAN PENYIDIK DALAM PEMBERIAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022

## TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG
Oleh: Nyoman Adika 1 , I Nyoman Surata 2 , Putu Sugi Ardana 3
(nyoman.adika@g.mail.com.)(nyoman.surata@unipoas.ac.id) (sugi.ardana@unipas.ac.id)

## ABSTRAK
Restitusi  merupakan  suatu  bentuk  ganti  kerugian  yang  diberikan  kepada  korban atau  keluarganya  oleh  pelaku  tindak  pidana  atau  pihak  ketiga.  Penelitian  ini meneliti  peranan  penyidik  dalam  pemberian  restitusi  bagi  korban  tindak  pidana kekerasan seksual, kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi  kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian restitusi bagi korban tindak  pidana  kekerasan  seksual  di  Kepolisian  Resor  Buleleng.  Penelitian  ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, yang dilakukan di Kepolisian  Resor  Buleleng.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Penyidik wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban dan LPSK, dan sebagai  pelaksana  penyitaan  terhadap  harta  kekayaan  pelaku  tindak  pidana kekerasan  seksual  sebagai  jaminan  restitusi  dengan  izin  pengadilan  negeri setempat.  Kendala-kendala  dalam  pemberian  restitusi  bagi  korban  tindak  pidana kekerasan  seksual  di  Kepolisian  Resor  Buleleng  adalah  regulasi  belum tersosialisasi, sulit mencari hubungan kausal antara tindak pidana dengan kerugian yang  terjadi,  lembaga-lembaga  pendamping  ada  di  propinsi,  dan  penyitaan  sulit dilakukan.  Sehubungan  dengan  itu  dilakukan  upaya-upaya:    mengikuti  pelatihan dan  pendidikan  bagi  penyidik,  mematuhi  ketentuan  penyidikan,  meningkatkan kerjasama  dengan  lembaga  pendamping,  merencanakan  dan  melaksanakan penyitaan sesuai ketentuan.
Kata Kunci: Penyidik, Restitusi, Kekerasan Seksual .

## PENDAHULUAN
Hukum dan keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kaidah hukum merupakan seperangkat kaidah yang mengatur perilaku warga masyarakat
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
yang  pada  suatu  waktu  dan  tempat  tertentu  dirasakan  sebagai  tuntutan  keadilan demi  terwujudnya  keadilan  yang  mampu  membuka  peluang  bagi  setiap  orang untuk  mencapai  kebahagiaan  dalam  menjalani  kehidupan  di  dunia.  Hukum bertujuan  untuk  mewujudkan  keadilan  yang  menjamin  terlaksanaanya  kepastian dan  prediktabilitas  di  dalam  masyarakat.  Kepatuhannya  tidak  diserahkan sepenuhnya  kepada  kemauan  bebas  tiap  warga  masyarakat,  melainkan  dapat dipaksakan  oleh  masyarakat  secara  terorganisasi  sesuai  dengan  kaidah-kaidah hukum yang mengatur penegakan hukum (Bernard Arief Sidharta. 2013: 7).
Membicarakan  hukum  berarti  membicarakan  hubungan  antar  manusia. Membicarakan  hubungan  antar  manusia  adalah  membicarakan  keadilan,  dengan demikian,  setiap  pembicaraan  mengenai  hukum,  jelas  atau  samar-samar, senantiasa  merupakan  pembicaraan  mengenai  keadilan  pula.  Tidak  dapat membicarakan  hukum  hanya  sampai  kepada  wujudnya  sebagai  suatu  hubungan yang  formal,  juga  perlu  melihatnya  sebagai  ekspresi  dari  cita-cita  keadilan masyarakatnya  (Edward  L.  Panjaitan.  2018:  46).  Dalam  penegakan  hukum, keadilan  merupakan  suatu  keharusan.  Hukum  itu  harus  adil,  sedangkan  adil  itu sendiri  bersifat  subjektif,  tidak  dapat  disamaratakan  terhadap  semua  orang. Keadilan  itu  sesuatu  yang  abstrak,  subyektif  karena  keadilan  bagaimanapun menyangkut nilai etis yang dianut masing-masing individu. Keadilan merupakan sendi  terakhir  sebagai  tujuan  hukum.  Agar  keadilan  itu  tercapai  sesuai  dengan keadilan  yang  ada  pada  masyarakat  (Achmad  Ali.  2012:  243).  Teori  tentang keadilan  seperti  yang  dikemukakan  para  ahli  menitikberatkan  keadilan  sebagai tujuan  hukum.  Hukum  yang  mewujudkan  keadilan  itu  mutlak  diperlukan  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa adanya hukum hidup manusia menjadi tidak  teratur  dan  manusia  kehilangan  kemungkinan  untuk  berkembang  secara manusiawi (Bahder Johan Nasution. 2014: 125).
Tindak  pidana  kekerasan  seksual  merupakan  salah  satu  tindak  pidana  yang sangat merugikan tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi keluarganya dan bagi masyarakat  secara  umum.  Peningkatan  jumlah  kejadian  menunjukan  hal  yang sangat  mengkhawatirkan.  Kelompok  masyarakat  yang  rentan  menjadi  korban kekerasan seksual adalah perempuan dan anak-anak. Sejak tahun 2008, Komnas
Perempuan  telah  menghimpun  data  kekerasan  terhadap  perempuan  (KtP)  dari lembaga  pengada  layanan,  rumah  sakit,  kepolisian,  dan  pengadilan.  Sejak  tahun 2008  sampai  dengan  tahun  2019.  Dalam  kurun  waktu  12  tahun,  kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat. Kekerasan terhadap perempuan diyakini sebagai fenomena gunung es, yang dapat diartikan  bahwa  dalam  situasi  yang  sebenarnya,  kondisi  perempuan  Indonesia jauh mengalami kehidupan yang tidak aman (Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2021: 2).
Perlindungan  dari  tindak  kekerasan  seksual  merupakan  hak  yang  sifatnya konstitusional,  karena  diamanatkan  secara  langsung  oleh  konstitusi.  Alinea keempat  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  menyatakan  bahwa tujuan  bernegara  Indonesia  antara  lain  adalah  untuk  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia.  Hal  ini  merupakan  jaminan perlindungan  yang  komprehensif  bagi  seluruh  warga  negara  yang  selanjutnya dijabarkan  dalam  pasal-pasal  di  dalam  batang  tubuh  Undang-Undang  Dasar Tahun 1945, maupun peraundang-undangan lainnya. Pasal 28G Ayat (2) Undang- Undang  Dasar  Tahun  1945  menyatakan:  “Setiap  orang  berhak  untuk  bebas  dari penyiksaan  atau  perlakuan  yang  merendahkan  derajat  martabat  manusia  dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.
Kekerasan seksual tidak hanya berdampak langsung terhadap individu, tetapi juga  berdampak  terhadap  keluarga,  masyarakat,  dan  bahkan  negara.  Dampak kekerasan  terhadap  korban  antara  lain  sebagai  berikut  Badan  Legislasi  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2021: 3):
1. Dampak pada kesehatan fisik atau psikis.
Kekerasan  seksual  selain  menganggu  kesehatan  fisik,  seperti  luka-luka  atau kerusakan  fisik  yang  memerlukan  penanganan  medis  segera,  juga  dapat membawa  pengaruh  pada  kondisi  kejiwaan  atau  setidaknya  pada  kesehatan emosional  seseorang.  Terlebih,  dampak  psikologis  tidak  terlihat  langsung, sehingga cenderung diabaikan.
2. Dampak pada pemenuhan hak asasi perempuan dan relasi sosial.
Dampak fisik dan psikis yang dialami korban sering diperburuk oleh reaksi masyarakat terhadap korban. Korban ditempatkan dalam kondisi yang serba sulit  untuk  mampu  menjalankan  peran  sosialnya,  yang  kemudian  dapat berakibat  lebih  lanjut  pada  eksistensinya  dalam  relasi  sosial  di  masyarakat. Secara sosial, dampak yang biasanya cepat dikenali, yaitu korban mengalami kesulitan  untuk  membina  relasi  dengan  orang  lain  baik  dengan  lingkungan terdekat  seperti  keluarga  ataupun  dengan  lingkungan  yang  lebih  luas. Kesulitan  demikian,  pada  kasus  yang  ekstrim,  menyebabkan  korban kemudian  akan  lebih  merasa  “aman”  berdiam  dengan  dunia  yang dibangunnya  sendiri,  cenderung  menjadi  tidak  produktif  dan  kehilangan semangat  untuk  bekerja.  Hal  ini  secara  tidak  langsung  menyebabkan masyarakat  dan  negara  kehilangan  potensi  warganya  dalam  membangun bangsa.
3. Dampak ekonomi.
Kekerasan seksual juga mempunyai dampak terhadap perekonomian korban dan  keluarganya.  Korban/keluarganya  harus  mengeluarkan  biaya  untuk penanganan gawat darurat, perawatan rawat inap/jalan, pemulihan serta obat- obatan.  Korban  yang  memilih  penyelesaian  kekerasan  melalui  jalur  hukum, perlu  mengeluarkan  biaya  selama  proses  penyidikan  sampai  di  pengadilan. Ini  akan  sangat  menyulitkan  korban  yang  miskin  dan  akan  menyebabkan perempuan/keluarga  menjadi  lebih  miskin.  Jika  perempuan  korban  adalah perempuan  pekerja,  kekerasan  seksual  akan  mengganggu  rutinitas  dan produktivitasnya  di  tempat  kerja.  Bahkan  mungkin  akan  berdampak  pada performa  kinerja,  penerimaan  gaji  maupun  posisi  kerjanya.  Jika  kekerasan seksual menimpa perempuan pekerja, tulang punggung keluarga atau pencari nafkah  utama  keluarga  juga  akan  membuat  keuangan  perempuan  atau keluarga terganggu, jika kemudian korban tidak mampu bekerja lagi karena dampak kekerasan yang dialaminya.
Diundangkannya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun 2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  (Lembaran  Negara  Nomor Republik  Indonesia  Tahun  2022  Nomor  120,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Nomor  6792)  (selanjutnya  disebut  UU  No.  12  Tahun  2022) merupakan tonggak penting dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, khususnya berkaitan dengan upaya mewujudkan keadilan bagi korban. Penjelasan Umum UU No. 12 Tahun 2022 menyatakan:
Beberapa  terobosan  dalam  Undang-Undang  tentang  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual antara lain adalah:
1. selain  pengualifikasian  jenis  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  ini,  juga  terdapat  tindak pidana  lain  yang  dinyatakan  secara  tegas  sebagai  Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan lainnya;
2. terdapat  pengaturan  hukum  acara  yang  komprehensif  mulai  tahap penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  dengan tetap  memperhatikan  dan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi;
3. Hak  Korban  atas  Penanganan,  Pelindungan,  dan  Pemulihan  sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  kondisi  dan  kebutuhan  Korban. Selain itu, perhatian yang besar terhadap penderitaan Korban juga terlihat dalam bentuk pemberian Restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ganti kerugian bagi Korban. Jika harta kekayaan  terpidana  yang  disita  tidak  mencukupi  biaya  Restitusi,  negara memberikan  kompensasi  kepada  Korban  sesuai  dengan  putusan pengadilan; dan
4. perkara  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  tidak  dapat  dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.
UU No. 12 Tahun 2022 secara tegas menyatakan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi. Pasal 30 UU No. 12 Tahun 2022 menyatakan:
(1) Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.
(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b. ganti  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  penderitaan  yang  berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau
d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Sebelum  diundangkannya  UU  No.  12  Tahun  2022,  restitusi  telah  diatur dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan  diantaranya:  Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  76,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1981  Nomor  3209)  (selanjutnya  dalam  penelitian  ini disebut  KUHAP),  Undang-Undang  Nomor    26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan Hak  Asasi  Manusia,  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang-Undang,  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang PerubahanUndang-Undang  Nomor  13  Tahun  Nomor  2006,  Undang-Undang Nomor 21 Tahun  2017 tentang Penghapusan  Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 3  Tahun  2002  tentang  Restitusi  dan  Kompensasi  bagi  Korban  Pelanggaran  Hak Asasi  Manusia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2008,  Peraturan Pemerintah  Nomor    43  Tahun  2017  untuk  restitusi  bagi  anak  sebagai  korban, Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2018  tentang  Pemberian  Kompensasi, Restitusi,  dan  Bantuan  kepada  Saksi  dan  Korban    sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2020  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2018,  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Permohonan  dan  Pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi  Kepada  Korban  Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perma Nomor 1 Tahun 2022).
Pasal  1  angka  20  UU  No.  12  Tahun  2022  menyatakan:  “Restitusi  adalah pembayaran  ganti  kerugian  yang  dibebankan  kepada  pelaku  atau  pihak  ketiga berdasarkan  penetapan  atau  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap, atas  kerugian  materiel  dan/  atau  imateriel  yang  diderita  Korban  atau  ahli warisnya”.
Restitusi  dan  kompensasi  merupakan  konsep  ganti  rugi  yang  dikenal  dalam hukum di Indonesia. Perbedaan antara restitusi dan kompensasi dapat dilihat dari
dua  hal.  Pertama,  kompensasi  merupakan  tuntutan  pemenuhan  ganti  rugi  yang dilakukan  oleh  korban  melalui  suatu  permohonan  yang  dibayar  oleh  masyarakat atau  negara.  Dalam  kompensasi  tidak  mensyaratkan  adanya  penghukuman terhadap  pelaku  kejahatan.  Kedua,  pada  restitusi  tuntutan  ganti  rugi  dilakukan melalui  suatu  putusan  pengadilan  dan  dibayar  oleh  pelaku  kejahatan  (S.  Maya Indah. 2014: 138).
Pasal  3l  UU  No.  12  Tahun  2022  menyatakan  adanya  peran  penyidik  dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, dinyatakan:
(1) Penyidik,  penuntut  umum,  dan  hakim  wajib  memberitahukan  hak  atas Restitusi kepada Korban dan LPSK.
(2) Restitusi  dapat  dititipkan  terlebih  dahulu  di  kepaniteraan  pengadilan negeri tempat perkara diperiksa.
(3) Penyidik  dapat  melakukan  penyitaan  terhadap  harta  kekayaan  pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai jaminan Restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat.
(4) Penyitaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dilakukan  dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beriktikad baik.
Restitusi  merupakan  suatu  bentuk  ganti  kerugian  yang  diberikan  kepada korban  atau  keluarganya  oleh  pelaku  tindak  pidana  atau  pihak  ketiga.  Pasal  4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidan (selanjutnya ditulis  Perma No. 1 Tahun 2022) menyatakan:
Karban berhak memperaleh Restitusi berupa:
a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
b. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsungsebagai akibat tindak pidana;
c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikolagis;dan/atau
d. kerugian  lain  yang  diderita  Korban  sebagai  akibat  tindak  pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.
Restitusi  diajukan  melalui  permohonan  oleh  pihak  korban.  Pihak  korban terdiri atas (Alfi Ramadania. 2019: 32-33):
a. orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana;
b. ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana; dan
c. orang  yang  diberi  kuasa  oleh  orang  tua,  wali,  atau  ahli  waris  anak  yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus.
Sebagai  suatu  regulasi  yang  relatif  baru,  pemberian  restitusi  kepada  korban tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 perlu  dikaji  dalam  pelaksanaannya.    Sehubungan  dengan  pelaksanaan  ini  peranan aparatur penegak hukum  sangat penting. Peranan penyidik sebagai penegak hukum dalam  memberikan  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  korban  tindak  pidana kekerasan  seksual  sangat  penting.  Hal  ini  diantaranya  disebabkan  karena  penegak hukum berfungsi untuk menegakkan hukum, artinya memastikan bahwa aturan yang ada telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam norma dan jika ada  pelanggaran  maka  memastikan  terhadap  pelanggaran  tersebut  diberikan  sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada ( I Nyoman Gede Remaja. 2022: 8) .
Hal-hal  demikian  yang  merupakan  pendorong  peneliti  untuk  meneliti  masalah ini, dengan berpegang pada pendapat, bahwa sebaik-baiknya aturan hukum, jika tidak dilaksanakan  dalam  kenyataan,  tidak  akan  memberikan  manfaat  bagi  terciptanya keadilan  di  masayarakat,  bagi  kemanfaatan  untuk  masyarakat  banyak,  dan  bagi kepastian hukum.
Masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  peranan  penyidik  dalam  pemberian  restitusi  bagi  korban  tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor Buleleng?
2. Apa  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pemberian  restitusi  bagi  korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor Buleleng
3. Apa  upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi    kendala-kendala  yang dihadapi dalam pemberian restitusi bagi?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan norma hukum, dalam hal ini norma hukum  pidana  mengenai  penyidikan  secara  umum,    secara  khusus  mengenai peranan penyidik dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/melukiskan pelaksanaan norma hukum mengenai peranan penyidik dalam pemberian restitusi bagi korban tindak  pidana  kekerasan  seksual  di  Kepolisian  Resor  Buleleng,  kendala-kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kepolisian  Resor  Buleleng.  Pemilihan  lokasi penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  di  samping  untuk memudahkan  pencarian  data,  yang  paling  penting  adalah  relevansinya  dengan permasalahan yang diteliti.
Bahan-bahan  hukum  yang  dikumpulkan  dan  digunakan  dalam  penelitian  ini berupa:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum  positif)  terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan.  Bahan hukum primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini antara lain: Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara Pidana    (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  76,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209); Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan  Seksual  (Lembaran  Negara  Nomor  Republik  Indonesia  Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2018  tentang  Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban  sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2020  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2018;  Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata Cara  Penyelesaian  Permohonan  dan  Pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli  hukum  yang  tertuang  dalam  karangan  ilmiah    terutama  dalam  bentuk buku.
3. Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus dan Kamus Hukum.
Sumber data lapangan merupakan sumber dari data primer. Data primer yang dimaksudkan adalah data yang terjadi atau ada di lapangan secara nyata mengenai peranan penyidik dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor Buleleng, kendala-kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya.
Mengingat  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  maka setidaknya  sumber  datanya  ada  dua  jenis  sebagaimana  telah  diuraikan  di  depan, dan  dengan  demikian  teknik  pengumpulan  datanya  juga  minimal  ada  dua. Pelaksanaan  penelitian  ini  mempergunakan  beberapa  teknik  pengumpulan  data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/studi  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, bahan pustaka  yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
b. Teknik wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris.
Teknik  wawancara  yang  dipilih  dan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara  bebas  terpimpin,  dengan    informan  dari  Kepolisian  Resor  Buleleng, yang memiliki bidang tugas berkaitan dengan penyidikan suatu tindak pidana.
Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah: “Meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  nyata/alamiah/riil  ( natural setting ).  Fenomena  yang  diteliti  di  lapangan  adalah  fakta,  maka  terhadap fenomena  yang  dikaji,  tidak  dilakukan  tindakan-tindakan  tertentu  yang  dapat mempengaruhi apa yang terjadi di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peranan  Penyidik  dalam  Pemberian  Restitusi  bagi  Korban  Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kepolisian Resor Buleleng
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur kekerasan seksual sebagai pemaksaan hubungan seksual, yang dilakukan terhadap seseorang yang posisinya sebagai  pasangan  suami  atau  istri,  atau  seseorang  yang  menetap  dalam  lingkup rumah  tangga  tersebut,  atau  terhadap  salah  seorang  dalam  lingkup  rumah tangganya  dengan  orang  lain  untuk  tujuan  komersial  dan/atau  tujuan  tertentu. Ketentuan ini pada dasarnya bisa digunakan dalam kasus marital rape (perkosaan dalam  perkawinan), incest (hubungan  seksual  dengan  orang  yang  memiliki hubungan  keturunan)  ataupun  pemaksaan  prostitusi.  Walaupun  demikian,  UU PKDRT menegaskan bahwa terhadap seseorang yang posisinya sebagai pasangan suami atau istri maka kekerasan seksual merupakan delik aduan (Badan Legislasi Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia.  2021:  86).  Sehubungan  dengan hal ini jangkauan kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bersifat terbatas, hanya dalam lingkup rumah tangga.
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia menyebut  kata  “pelecehan  seksual”  tanpa  rumusan  delik  dan  unsur  yang memenuhi perbuatan yang dimaksud. Pelecehan seksual disebutkan sebagai salah satu  perbuatan  yang  dilarang  terhadap  anak,  tapi  tidak  ada  penjelasan  apa  yang dimaksud  dengan  pelecehan  seksual.  Walaupun  demikian,  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  menyebutkan  bahwa  pelecehan  seksual  termasuk  di dalamnya  pemerkosaan.  Terkait  dengan  kekerasan  seksual,  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2007  hanya  mengatur  tindak  pidana  perdagangan  orang  untuk tujuan eksploitasi, di mana eksploitasi didefinisikan sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan, pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara  melawan hukum  memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
mendapatkan  keuntungan  baik  materiil  maupun  immateriil  (Badan  Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2021: 88).
Sehubungan  dengan  beberapa  keterbatasan  peraturan  perundang-undangan yang ada dalam mengatur kekerasan seksual, UU No. 12 Tahun 2022 merupakan upaya  pembaruan  hukum  untuk  mengatasi  berbagai  persoalan  tersebut.  Dalam Penjelasan Umum UU No. 12 Tahun 2022 dinyatakan bahwa pembaruan hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut:
1. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
2. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
3. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
4. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
5. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.
Telah  disebutkan  di  depan  bahwa  beberapa  terobosan  dalam  UU  No.  12 Tahun 2022  yang ditegaskan dalam Penjelasan Umum, yaitu:
1. Dilakukan  pengualifikasian  jenis  tindak  pidana  kekerasan  seksual  dan  juga terdapat  tindak  pidana  lain  yang  dinyatakan  secara  tegas  sebagai  tindak pidana  kekerasan  seksual  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Pengaturan  hukum  acara  yang  komprehensif  mulai  tahap  penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  dengan  tetap memperhatikan  dan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  kehormatan,  dan tanpa intimidasi.
3. Hak  korban  atas  penanganan,  pelindungan,  dan  pemulihan  sejak  terjadinya tindak  pidana  kekerasan  seksual  yang  merupakan  kewajiban  negara  dan dilaksanakan  sesuai  dengan  kondisi  dan  kebutuhan  korban.  Perhatian  yang besar  terhadap  penderitaan  korban  juga  terlihat  dalam  bentuk  pemberian restitusi.  Restitusi  diberikan  oleh  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual sebagai ganti kerugian bagi korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak  mencukupi  biaya  restitusi,  negara  memberikan  kompensasi  kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan.
4. Perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak.
Meskipun  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2018  tentang  Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban  sebagaimana telah diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2020  tentang  Perubahan atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2018  dalam  Penjelasan  Umum menyatakan  bahwa  Peraturan  Pemerintah  ini  mengatur  mengenai  pemberian bantuan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan,  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  dan  korban  penganiayaan berat,  namun  dalam  kenyataannya  lebih  banyak  mengatur  pemberian  bantuan, termasuk restitusi, kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terorisme,  dan  tidak  banyak  mengatur  restitusi  untuk  korban  tindak  pidana kekerasan seksual.
Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2022 juga tidak secara spesifik menyatakan bahwa  Perma  ini  berlaku  terhadap  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  dinyatakan sebagai berikut:
(1) Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku terhadap:
a. permohonan  Restitusi  atas  perkara  tindak  pidana  pelanggaran  hak asasi  manusia  yang  berat,  terorisme,  perdagangan  orang, diskriminasi  ras  dan  etnis,  tindak  pidana  terkait  anak,  serta  tindak pidana  lain  yang  ditetapkan  dengan  Keputusan  LPSK  sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. permohonan Kompensasi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi  manusia  yang  berat  dan  terorisme  sebagaimana  dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang  Hukum  Acara  Jinayat  dipersamakan  dengan  Restitusi  dalam Peraturan  Mahkamah  Agung  ini  clan  ketentuan  peraturan  perunclang- undangan lain yang berlaku.
Jadi,  mengacu  pada  ketentuan  di  atas,  Perma  Nomor  1  Tahun  2022,  berlaku terhadap  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  apabila  ditetapkan  dengan  keutusan LPSK.
UU No. 12 Tahun 2022 secara tegas menyatakan bahwa restitusi merupakan hak  korban  kekerasan  seksual,  sehingga  dengan  demikian  meskipun  Perma Nomor  1  Tahun  2022  diterbitkan  sebelum  diundangkannya  UU  No.  12  Tahun 2022, seharusnya berlaku juga terhadap pemberian restitusi kepada korban tindak
pidana kekerasan seksual. Pasal 91 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 menyatakan peraturan  pelaksanaan  dari  Undang-Undang  ini  harus  telah  ditetapkan  paling lambat  2  (dua)  tahun  terhitung  sejak  Undang-Undang  ini  diundangkan.  Hal  ini menyiratkan  bahwa  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2018  tentang Pemberian  Kompensasi,  Restitusi,  dan  Bantuan  kepada  Saksi  dan  Korban sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2020 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2018  dianggap belum cukup sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2022.
Sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaan yang terbit setelah UU No. 12 Tahun 2022 diundangkan, karenanya pelaksanaan penyidikan dan hal-hal yang lain  terkait  dengan  penyidikan,  seperti  hak-hak  korban,  masih  mengacu  kepada peraturan  perundang-undangan  yang  ada  dan  berlaku.  KUHAP  menjadi  acuan utama penyidikan, dan untuk tindak kekerasan seksual di mana korbannya anak, yang juga menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2018  tentang Pemberian  Kompensasi,  Restitusi,  dan  Bantuan  kepada  Saksi  dan  Korban sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2020 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2018,  dan  Perma Nomor 1 Tahun 2022.
UU No. 12 Tahun 2022 mengatur mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana  kekerasan  seksual.  Rambu-rambu  pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana kekerasan seksual, dalam beberapa pasal dinyatakan sebagai berikut:
1. Penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  depan  sidang  pengadilan terhadap tindak pidana kekerasan seksual dilaksanakan berdasarkan undang- undang  yang  mengatur  mengenai  hukum  acara  pidana,  termasuk  yang diberlakukan  secara  khusus  dalam  penanganan  perkara  tindak  pidana kekerasan seksual tertentu, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini (Pasal 20).
2. Pasal  21  menyatakan  bahwa  penyidik,  penuntut  umum,  dan  hakim  yang menangani  perkara  tindak  pidana  kekerasan  seksual  harus  memenuhi persyaratan:
a. memiliki  integritas  dan  kompetensi  tentang  penanganan  perkara  yang berperspektif hak asasi manusia dan korban; dan
b. telah  mengikuti  pelatihan  terkait  penanganan  perkara  tindak  pidana kekerasan seksual.
Dalam  hal  belum  terdapat  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  yang memenuhi  persyaratan,  perkara  tindak  pidana  kekerasan  seksual  ditangani oleh  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  yang  berpengalaman  dalam menangani  tindak  pidana  kekerasan  seksual  berdasarkan  keputusan  yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di  luar  proses  peradilan,  kecuali  terhadap  pelaku  anak  sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang (Pasal 23).
4. Mengacu  pada  Pasal  26    ayat  (1)  dan  ayat  (2),  dalam  proses  penyidikan korban dapat didampingi oleh pendamping yang meliputi:
a. petugas lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK);
b. petugas  unit  pelaksana  teknis  daerah  perlindungan  perempuan  dan  anak (UPTD PPA);
c. tenaga kesehatan;
d. psikolog;
e. pekerja sosial;
f. tenaga kesejahteraan sosial;
g. psikiater;
h. pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal;
i. petugas lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat; dan
j. pendamping lain.
5. Penyidik,  penuntut  umum,  dan  hakim  wajib  memberitahukan  hak  atas restitusi kepada korban dan LPSK. Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa.
6. Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana  kekerasan  seksual  sebagai  jaminan  restitusi  dengan  izin  pengadilan negeri  setempat.  Penyitaan  dilakukan  dengan  memperhatikan  hak  pihak ketiga yang beriktikad baik (Pasal 31).
7. Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak  menerima  laporan  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  kepolisian  dapat memberikan  pelindungan  sementara  kepada  korban.  Pelindungan  sementara diberikan  berdasarkan  surat  perintah  pelindungan  sementara  untuk  waktu paling  lama  14  (empat  belas)  hari  terhitung  sejak  korban  ditangani.  Untuk keperluan  perlindungan  sementara  kepolisian  berwenang  membatasi  gerak pelaku,  baik  yang  bertujuan  untuk  menjauhkan  pelaku  dari  korban  dalam jarak  dan  waktu  tertentu  maupun  pembatasan  hak  tertentu  dari  pelaku. Pembatasan  dituangkan  dalam  surat  perintah  pelindungan  sementara  (Pasal 42).  Dalam  waktu  paling  lambat  1  x  24  (satu  kali  dua  puluh  empat)  jam terhitung  sejak  pemberian  pelindungan,    kepolisian  wajib  mengajukan permintaan pelindungan kepada LPSK (Pasal 43).
8. Penyidik  dapat  melakukan  pemeriksaan  saksi  dan/atau  korban  melalui perekaman elektronik dengan dihadiri penuntut umum, baik secara langsung maupun melalui sarana elektronik dari jarak jauh (Pasal 49 ayat (1)).
9. Dalam  hal  saksi  dan/atau  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual  adalah anak,  penyidik  dapat  melakukan  perekaman  elektronik  atau  pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual, dengan persetujuan atau  tanpa  persetujuan  orang  tua  atau  walinya,  dan  dengan  tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 52).
10. Pemeriksaan pada tahap penyidikan dilakukan di ruang pelayanan khusus di kepolisian. Dalam hal tertentu, pemeriksaan dapat dilakukan di UPTD PPA atau tempat lain (Pasal 53).
11. Sebelum  melakukan  pemeriksaan  terhadap  korban,  penyidik  wajib berkoordinasi  dengan  pendamping  tentang  kesiapan  dan  kebutuhan  terkait kondisi korban.  Hasil koordinasi dengan pendamping dapat dijadikan dasar penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban.  Dalam hal korban
mengalami  trauma  berat,  penyidik  dapat  menyampaikan  pertanyaan  melalui pendamping (Pasal 54).
12. Penyidik  berwenang  membuat  suatu  data  dan/atau  sistem  elektronik  yang terkait tindak pidana kekerasan seksual agar tidak dapat diakses selain untuk proses  peradilan.  Pelaksanaan  wewenang  tersebut  dilakukan  berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat (Pasal 55).
Sesuai  dengan  Pasal  3l  UU  No.  12  Tahun  2022  peran  penyidik  dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual adalah:
1. Wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban dan LPSK.
2. Dapat  melakukan  penyitaan  terhadap  harta  kekayaan  pelaku  tindak  pidana kekerasan  seksual  sebagai  jaminan  restitusi  dengan  izin  pengadilan  negeri setempat  yang  dilakukan  dengan  memperhatikan  hak  pihak  ketiga  yang beritikad baik.
Jika    harta  kekayaan  terpidana  yang  disita  tidak  mencukupi  biaya  restitusi, negara  memberikan  kompensasi  sejumlah  restitusi  yang  kurang  bayar  kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan. Kompensasi dalam hal ini dibayarkan melalui  dana  bantuan  korban,  dapat  diperoleh  dari  filantropi,  masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal demikian dinyatakan dalam Pasal 35 UU No. 12 Tahun 2022.
Sampai saat penelitian dilakukan belum pernah ada pelaksanaan penyidikan tindak  pidana  kekerasan  seksual  yang  di  dalamnya  terdapat  pemberian  restitusi bagi korban di Kabupaten Buleleng. Ada beberapa hal yang dipentingkan dalam penyidikan  tindak  pidana  kekerasan  seksual  dalam  penyidikan  di  Sat  Rekrim Polres Buleleng, yaitu:
1. Penyelesaian  penyidikan  dalam  waktu  yang  secepatnya  agar  tindak  pidana yang  terjadi  dapat  diselesaikan  secara  tuntas  dalam  waktu  cepat.  Semakin cepat dapat diselesaikan, semakin dapat dikurangi dampak yang timbul dari tindak kekerasan seksual khususnya dampak negatif bagi korban. Selain itu,
dengan selesainya penyelesaian melalui persidangan, korban dapat diarahkan untuk fokus mengikuti proses pemulihan.
2. Dalam  proses  penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  korban diupayakan tidak dibebani biaya apapun, termasuk biaya pembuatan visum et repertum dan biaya pengobatan.
3. Dalam  pelaksanaan  penyidikan  diupayakan  dengan  sungguh-sungguh  agar korban sejak awal didampingi oleh petugas dari unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA),  tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial,  tenaga kesejahteraan sosial; dan/atau psikiater.
Perma Nomor 1 Tahun 2022, mengatur perihal restitusi sebagai berikut:
1. Pengadilan  yang  berwenang  mengadili  permohanan  restitusi  adalah pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana (Pasal 3).
2. Pasal 4 menyatakan bahwa korban berhak memperoleh restitusi berupa:
a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
b. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikolagis; dan/atau
d. kerugian  lain  yang  diderita  korban  sebagai  akibat  tindak  pidana, termasuk biaya transpartasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.
3. Permohonan restitusi harus memuat:
a. identitas pemohon;
b. identitas korban, dalam hal pemohon bukan korban sendiri;
c. uraian mengenai tindak pidana;
d. identitas terdakwa/termohon;
e. uraian kerugian yang diderita; dan
f. besaran restitusi yang diminta.
Permohonan restitusi harus dilengkapi dengan:
a. fotokopi identitas pemohon dan/atau korban;
b. bukti  kerugian  materiil  yang  diderita  oleh  pemohon  dan/atau  korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
c. bukti  biaya  korban  selama  perawatan  dan/  atau  pengobatan  disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
d. uraian kerugian immateriil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban;
e. fotokopi surat kematian, dalam hal korban meninggal dunia;
f. surat  keterangan  hubungan  keluarga,  ahli  waris,  atau  wali  jika permohonan diajukan oleh keluarga, ahli waris atau wali;
g. surat kuasa khusus, jika permohonan restitusi diajukan melalui kuasa;
h. salinan  atau  petikan  putusan  pengadilan,  jika  perkaranya  telah  diputus dan berkekuatan hukum tetap.
4. Dalam  hal  korban  adalah  anak,  permohonan  diajukan  oleh  orang  tua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK, sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Permohonan  restitusi  dibuat  sccara  tertulis dalam  bahasa  Indonesia,  ditandatangani  oleh  pemohon  atau  kuasanya,  dan diajukan kepada ketua/kepala pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum.
5. Dalam  hal  pelaku  tindak  pidana  dan/atau  pihak  ketiga  melakukan pembayaran  restitusi  dalam  proses  pemeriksaan  atau  sebelum  putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, uang restitusi dititipkan di kepaniteraan pengadilan (Pasal 7).
6. Pengajuan  dan  pemeriksaan  permohanan  restitusi  sebelum  putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, diatur sebagai berikut (Pasal 8):
a. Permohonan restitusi kepada pengadilan selain diajukan melalui LPSK, penyidik,  atau  penuntut  umum,  dapat  diajukan  oleh  korban.  Dalam  hal permahanan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan  berkas  permohonan  restitusi  kepada  penuntut  umum, disertai  keputusan  LPSK  mengenai  besaran  nilai  restitusi  jika  terdapat keputusan  dan  pertimbangan  LPSK  mengenai  besaran  nilai  restitusi,
sebelum  berkas  perkara  dilimpahkan  ke  pengadilan  atau  paling  lambat sebelum penuntut umum membacakan tuntutan pidana.
b. Dalam  hal  permohonan  restitusi  diajukan  sebelum  berkas  perkara dilimpahkan,  penuntut  umum  wajib  memuat  permohonan  tersebut  ke dalam  surat  dakwaan  dan  memasukkan  berkas  permohonan  ke  dalam berkas  perkara  dan  segera  menyampaikan  salinannya  kepada  terdakwa atau penasihat hukumnya.
c. Dalam  hal  korban  tidak  mengajukan  permohonan  restitusi  dan  korban dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, hakim memberitahukan hak korban  untuk  memperoleh  restitusi  yang  dapat  diajukan  sebelum penuntut  umum  mengajukan  tuntutan  atau  setelah  putusan  pengadilan berkekuatan  hukum  tetap.  Permohonan  dapat  dicabut  paling  lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan.
d. Penuntut  umum  mengajukan  alat  bukti  di  persidangan  untuk membuktikan  permohonan  restitusi.  Hakim  memberikan  kesempatan pada  pemohon  dan/atau  LPSK  untuk  menyampaikan  keterangan  serta alat  bukti  tambahan  berdasarkan  permintaan  pemohon,  LPSK,  dan/atau penuntut umum. Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat  hukumnya  untuk  menyampaikan  tanggapan  atas  permohonan restitusi dan mengajukan alat bukti.
e. Dalam  hal  restitusi  akan  dibayarkan  oleh  pihak  ketiga,  pihak  ketiga wajib dihadirkan dalam sidang untuk dimintai persetujuannya.
f. Penuntut  umum  wajib  mencantumkan  permohonan  restitusi  dalam tuntutan pidana.
g. Hakim  memeriksa  berkas  permohonan  restitusi  dan  memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan serta mempertimbangkannya di dalam putusan, yang memuat:
1) pernyataan diterima atau tidaknya permohonan restitusi;
2) alasan  untuk  menerima  atau  menolak,  baik  sebagian  atau  untuk seluruh permohonan restitusi;
3) besaran  restitusi  yang  harus  dibayarkan  terdakwa  atau  orang  tua terdakwa dalam hal terdakwa adalah anak, dan/ atau pihak ketiga.
h. Pidana  penjara  atau  kurungan  pengganti  tidak  dapat  dijatuhkan  kepada orang tua terdakwa, dalam hal terdakwa adalah anak.
i. Dalam hal terdakwa lebih dari 1 (satu) orang, perincian besaran restitusi yang harus dibayarkan ditetapkan untuk masing-masing terdakwa sesuai dengan peran dan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian.
j. Dalam  hal  hakim  memutus  bebas  atau  lepas  dari  tuntutan  hukum, permohonan restitusi dinyatakan tidak dapat diterima.
k. Dalam  hal  terdakwa  dinyatakan  bersalah  namun  permohonan  restitusi ditolak  sebagian  atau  seluruhnya,  dengan  atau  tanpa  permintaan pemohon,  penuntut  umum  dapat  mengajukan  permohonan  banding dan/atau kasasi.
7. Pengajuan  dan  pemeriksaan  permohonan  restitusi  yang  dilakukan  setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap diatur sebagai berikut:
a. Dalam hal korban tidak mengajukan permohonan restitusi dalarn proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana, permohonan dapat diajukan setelah  putusan  pengadilan  berkekuatan  hukum  tetap.  Permohonan  ini tidak  dapat  dilakukan  jika  pemohon  telah  mengajukan  permohonan kompensasi bersamaan dengan pengajuan permohonan restitusi sebelum putusan berkekuatan hukum tetap (Pasal 11).
b. Permohonan Restitusi dapat diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan secara langsung atau melalui LPSK, diajukan paling lama 90 (sembilan puluh)  hari  sejak  pemohon  mengetahui  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan hukum tetap.
c. Pengajuan permohonan tidak dikenakan biaya.
d. Dalam  hal  permohonan  restitusi  dilakukan  setelah  putusan  pengadilan berkekuatan  hukum  tetap,  terpidana  menjadi  pihak  termohon.  Jaksa Agung/Jaksa/Oditur  Militer  menjadi  pihak  terkait  dalam  permohonan Restitusi.
Penyidik  pada  Sat  Reskrim  Polres  Buleleng  menyatakan  dengan  adanya pengaturan pemberian restitusi bagi korban kekerasan seksual, menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan hal-hal yang  diamanatkan oleh undang-undang, antara lain  kewajiban  untuk  menyampaikan  kepada  korban  adanya  hak  untuk mengajukan restitusi, dan kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual  sebagai  jaminan  restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat.
2. Kendala-kendala    yang    Dihadapi    dalam  Pemberian  Restitusi  bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kepolisian Resor Buleleng Ada  pendapat  bahwa  dari  aspek  norma,  KUHAP  tidak  mengatur  secara eksplisit  dan  komprehensif  mengenai  hak-hak  korban  atas  keadilan,  seperti  hak utuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk memperoleh salinan berkas perkara dan putusan pengadilan, hak untuk dilindungi kerahasiaannya, hak untuk terbebas dari  kelaparan  selama  diperiksa,  hak  atas  jaminan  keamanan  dan  transportasi selama  diperiksa,  hak  untuk  mendapatkan  informasi  yang  memadai  termasuk informasi  mengenai  pelaksanaan  putusan  serta  informasi  mengenai  telah selesainya  terdakwa  menjalankan  putusan  pengadilan,  serta  hak  untuk mendapatkan  restitusi  (ganti  kerugian)  dan  kompensasi  (Badan  Legislasi  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2021: 54).
Aturan  pembuktian  tindak  pidana  kekerasan  seksual  yang  merujuk  kepada KUHAP juga masih menyulitkan, karena menentukan bahwa keterangan 1 (satu) saksi  tidak  dapat  menjadi  alat  bukti  untuk  membuktikan  terdakwa  bersalah  jika tidak  disertai  1  (satu)  alat  bukti  lainnya.  Penyidik,  penuntut  umum  dan  hakim masih  meminta  dan  mempertimbangkan  keterangan  beberapa  saksi  lain  yang berdiri sendiri dalam satu kejadian untuk menghubungkan keterangan saksi-saksi lain  agar  dapat  membenarkan  adanya  suatu  kejadian  atau  keadaan.  Keterangan saksi  korban  sering  tidak  dipercaya  dan  disangkal  oleh  aparat  penegak  hukum, karena  kekerasan  seksual  yang  dialami  korban  selalu  dihubungkan  dengan perilaku,  cara  berpakaian,  dan  riwayat  seksual  korban.  Alasan  yang  sering digunakan  adalah  bahwa  perempuan  menggunakan  pakaian  tertentu  seperti
memakai  rok  mini  atau  pendek,  berbaju  ketat  dan  memperlihatkan  lekuk tubuhnya, atau perilaku perempuan misalnya pergi ke luar rumah di malam hari, mendatangi  rumah  atau  kos  pelaku,  sudah  pernah  melakukan  hubungan  seksual sebelumnya,  atau  respons  perempuan  terhadap  kekerasan  seperti  tidak  berteriak (Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2021: 55). Hal- hal ini merupakan bagian dari alasan-alasan pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dalam undang-undang tersendiri, yaitu UU No. 12 Tahun 2022.
Berkaitan  dengan  pelaksanaan  kewajiban  untuk  memberitahukan  kepada korban  maupun  kepada  LPSK  adanya  hak  untuk  mengajukan  restitusi  tidak  ada masalah.  Hal    yang  potensial  menjadi  masalah  adalah  pelaksanaan  untuk melakukan  penyitaan  terhadap  harta  kekayaan  pelaku  tindak  pidana  kekerasan seksual. Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor Buleleng di antaranya:
1. Sebagai  regulasi  yang  relatif  baru,  pemberian  restitusi  bagi  korban  tindak pidana  kekerasan  seksual,  masih  belum  banyak  diketahui  oleh  masyarakat, termasuk  tata  cara  pengajuannya.  Di  kalangan  petugas,  juga  masih  harus disebarluaskan.  Belum  diterbitkannya  peraturan  pelaksanaan  juga  belum memberi kepastian bagi petugas.
2. Sebagaimana  disebutkan  bahwa  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau  penghasilan;  ganti  kerugian,  baik  materiil  maupun  imateriil,  yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;  penggantian  biaya  perawatan  medis  dan/atau  psikolagis;  dan/atau kerugian  lain  yang  diderita  korban  sebagai  akibat  tindak  pidana,  termasuk biaya transpartasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan  proses  hukum.  Merumuskan  hubungan  korelasional  antara  kerugian yang terjadi dengan tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan hal yang mudah. Harus dapat dibuktikan secara obyektif bahwa ada hubungan antara kerugian  yang  timbul  dengan  tindak  pidana  kekerasan  seksual  yang dilakukan. Menghitung jumlah kerugian yang timbul juga bukan merupakan
hal yang mudah, dan penentuan jumlah tersebut seharusnya dilakukan secara logis, obyektif, dan berkeadilan.
3. Keberadaan  lembaga-lembaga  pendamping,  yang  umumnya  ada  di  tingkat propinsi  juga  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan  penyidikan.  Lembaga- lembaga  yang  dimaksud    adalah:  petugas  lembaga  perlindungan  saksi  dan korban  (LPSK),  psikolog,    pekerja  sosial,    tenaga  kesejahteraan  sosial, psikiater,  petugas lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.
4. Pelaksanaan  penyitaan  diprediksi  dapat  menjadi  kendala  tersendiri,  dari  sisi pemenuhan  syarat  dan  prosedur  pelaksanaannya,  identifikasi  kerugian  dan jumlahnya  dikaitkan  dengan  kerugian  yang  diderita  oleh  korban,  pelacakan harta yang dimiliki.
Selama ini penyitaan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan KUHAP, di mana  yang  disita  adalah  benda-benda  yang  ada  hubungannya  dengan  tindak pidana  yang  terjadi.  Ditinjau  dari  esensinya,  penyitaan  yang  dimaksud  dalam Pasal 3l UU No. 12 Tahun 2022 meliputi benda-benda yang tidak secara langsung Acuan dalam melaksanakan upaya paksan dalam penyidikan adalah KUHAP.
Pasal  1  butir  16  KUHAP  menyatakan:  “Penyitaan  adalah  serangkaian  tindakan penyidik  untuk  mengambil  alih  dan  atau  menyimpan  di  bawah  pengusaannya benda  bergerak  atau  tidak  bergerak,  berwujud  atau  tidak  berwujud  untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”. Penyitaan adalah  tindakan  hukum  dalam  proses  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi.
Ada beberapa regulasi yang dapat dijadikan pegangan pelaksanaan penyitaan, salah  satunya Standart  Operational  Precedure (SOP)  yang  diterbitkan  Markas Besar  Kepolisian  RI,  yang  menegaskan  bahwa  ada  beberapa  hal  yang  penting diperhatikan dalam pelaksanaan penyitaan, yaitu:
1. Dalam melakukan penyitaan minimal harus disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang identitasnya jelas.
2. Harus dicatat secara rinci jumlah, jenis, keadaan/bentuk dan ciri-ciri khusus dari benda sitaan.
3. Perlakuan  terhadap  barang  sitaan  berupa  uang,  harus  dihitung  lembar perlembar, catat angka nominal dan nomor seri.
4. Terhadap  barang  bukti  yang  tidak  bergerak,  prinsip  harus  mendapat  izin Pengadilan Negeri setempat.
5. Penyimpanan barang bukti hasil sitaan sedapat mungkin di RUPBASAN.
3. Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi  Kendala-kendala yang Dihadapi  dalam  Pemberian  Restitusi  bagi  Korban  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual di Kepolisian Resor Buleleng
Ada  beberapa  hal  yang  telah  dilakukan  dan  masih  diupayakan  sehubungan dengan Mengatasi  kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian restitusi bagi korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual  di  Kepolisian  Resor  Buleleng.  Upaya- upaya teresebut adalah:
1. Mengikuti  pelatihan  dan  pendidikan  untuk  meningkatkan  kemampuan penyidik,  secara  khusus  berkaitan  dengan  penyidikanan  tindak  pidana kekerasan seksual. Secara formal hal ini penting untuk memenuhi ketentuan Pasal  21  UU  No.  12  Tahun  2022  yang  menyatakan  bahwa  penyidik  tindak pidana kekerasan seksual harus  memiliki integritas dan kompetensi tentang penanganan  perkara  yang  berperspektif  hak  asasi  manusia  dan  korban;  dan telah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual.
2. Mematuhi  rambu-rambu  pelaksanaan  penyidikan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  ada  sambil  menunggu  diterbitkannya  peraturan pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2022.
3. Menjalin  kerja  sama  dengan  pihak  lain,  khususnya  lembaga  perlindungan saksi  dan  korban  (LPSK)  untuk  menentukan  ada  tidaknya  kerugian  yang timbul, serta berapa besar kerugian yang timbul tersebut.
4. Meningkatkan  pelaksanaan  kerja  sama  dengan    lembaga-lembaga pendamping,  dengan  mengefektifkan  komunikasi  melalui  pemanfaatan
teknologi  komunikasi,  sehingga  keterbatasan  karena  jarak  dapat diminimalkan.
5. Merencanakan  dan  melaksanakan  penyitaan  dengan  berpegang  teguh ketentuan  yang  berlaku,  berkaitan  dengan  syarat  dan  prosedur pelaksanaannya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pada  bab-bab  sebelumnya  dapat  disimpulkan  hal-hal berikut:
1. Peranan  penyidik  dalam  pemberian  restitusi  bagi  korban  tindak  pidana kekerasan  seksual  di  Kepolisian  Resor  Buleleng  adalah  sebagai  penegak hukum  yang  wajib  memberitahukan  hak  atas  restitusi  kepada  korban  dan LPSK,  dan  sebagai  pelaksana  penyitaan  terhadap  harta  kekayaan  pelaku tindak  pidana  kekerasan  seksual  sebagai  jaminan  restitusi  dengan  izin pengadilan negeri setempat yang dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beritikad baik.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor Buleleng adalah:
a. Sebagai  regulasi  yang  relatif  baru,  pemberian  restitusi  bagi  korban tindak  pidana  kekerasan  seksual,  masih  belum  banyak  diketahui  oleh masyarakat, termasuk tata cara pengajuannya. Di kalangan petugas, juga masih  harus  disebarluaskan.  Belum  diterbitkannya  peraturan pelaksanaan juga belum memberi kepastian bagi petugas.
b. Merumuskan  hubungan  kausal  antara  kerugian  yang  terjadi  dengan tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan hal yang mudah. Harus dapat  dibuktikan  secara  obyektif  bahwa  ada  hubungan  antara  kerugian yang  timbul  dengan  tindak  pidana  kekerasan  seksual  yang  dilakukan. Menghitung  jumlah  kerugian  yang  timbul  juga  bukan  merupakan  hal yang mudah, dan penentuan jumlah tersebut seharusnya dilakukan secara logis, obyektif, dan berkeadilan.
c. Keberadaan  lembaga-lembaga  pendamping,  yang  umumnya  ada  di tingkat propinsi juga menjadi kendala dalam pelaksanaan penyidikan.
d. Pelaksanaan penyitaan diprediksi dapat menjadi kendala tersendiri, dari sisi  pemenuhan  syarat  dan  prosedur  pelaksanaannya,  identifikasi kerugian  dan  jumlahnya  dikaitkan  dengan  kerugian  yang  diderita  oleh korban, pelacakan harta yang dimiliki.
3. Apa  upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi    kendala-kendala  yang dihadapi  dalam  pemberian  restitusi  bagi  korban  tindak  pidana  kekerasan seksual di Kepolisian Resor Buleleng:
a. Mengikuti  pelatihan  dan  pendidikan  untuk  meningkatkan  kemampuan penyidik,  secara  khusus  berkaitan  dengan  penyidikanan  tindak  pidana kekerasan  seksual.  Secara  formal  hal  ini  penting  untuk  memenuhi ketentuan  Pasal  21  UU  No.  12  Tahun  2022  yang  menyatakan  bahwa penyidik tindak pidana kekerasan seksual harus  memiliki integritas dan kompetensi  tentang  penanganan  perkara  yang  berperspektif  hak  asasi manusia  dan  korban;  dan  telah  mengikuti  pelatihan  terkait  penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual.
b. Mematuhi  rambu-rambu  pelaksanaan  penyidikan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang ada sambil menunggu diterbitkannya peraturan pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2022.
c. Menjalin  kerja  sama  dengan  pihak  lain,  khususnya  lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) untuk menentukan ada tidaknya kerugian yang timbul, serta berapa besar kerugian yang timbul tersebut.
d. Meningkatkan  pelaksanaan  kerja  sama  dengan    lembaga-lembaga pendamping,  dengan  mengefektifkan  komunikasi  melalui  pemanfaatan teknologi  komunikasi,  sehingga  keterbatasan  karena  jarak  dapat diminimalkan.
e. Merencanakan  dan  melaksanakan  penyitaan  dengan  berpegang  teguh ketentuan  yang  berlaku,  berkaitan  dengan  syarat  dan  prosedur pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali.  2012. Menguak  Teori  hukum  dan  Teori  Peradilan .  Bandung: Kencana Prenada Group.
Alfi  Ramadania.  2019. Penerapan  Pemberian  Restitusi  oleh  Pelaku  Bisnis Perdagangan  Orang  kepada  Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang (TPPO)  di  Kota  Batam ,  cetakan  pertama.  Batam:  Repository  Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.
Bahder  Johan  Nasution.  2014.  “Kajian  Filosofis  tentang  Konsep  Keadilan  dari Pemikiran  Klasik  Sampai  Pemikiran  Modern”. Yustisia Vol.  3  No.2  Mei  - Agustus 2014.
Badan  Legislasi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia.  2021. Naskah Akademik  RUU  Tindak  Pidana  Kekerasan  terhadap  Perempuan .  Jakarta: DPR RI.
Bernard Arief Sidharta. 2013. Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum  Sistematik  yang  Responsif  TerhadapPerubahan  Masyarakat . Yogyakarta: Genta Publishing.
Edward  L.  Panjaitan.  2018.  “Hukum  Dan  Keadilan  Dalam  Persfektif  Filsafat Hukum”. Tô-râ : Volume 4 Nomor 2, Agustus 2018.
I  Nyoman  Gede  Remaja.  2022.    Kekaburan  Pasal  54,  112,  117,  122,  Dan  127 Undang-Undang  Narkotika,  Pengaruhnya  Terhadap  Penegakan  Hukum . Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 10 No. 1 Agustus 2022 .
S.  Maya  Indah.  2014. Perlindungan  Korban  Suatu  Perspektif  Viktimologi  dan Kriminologi . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Suherman  Toha,  dkk.  2011. Eksistensi  Hukum  Adat  Dalam  Pelaksanaan Pemerintahan  Desa  Study  Empiric  Di  Bali .  Jakarta:    Badan  Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM R.I.
Yopik  Gani.  2017.  “ Deepening  Community  Policing dalam  Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme”. Jurnal Ilmu Kepolisian . Edisi 089. Agustus - Oktober 2017.