## PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN INSENTIF PAJAK SEBAGAI PEMODERASI
(STUDI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI)
Kholid Hidayat, Arles P. Ompusunggu, H. Suratno
Magister Akuntansi  Universitas Pancasila, Jl. Srengseng Sawah, Jakarta 12640, Indonesia E-mail: kholidhidayat@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  is  aimed  to  examine  the  effect  of  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  to  tax aggresiveness  with  tax  incentive  as  a  moderator.  The  study  population  used  was  the  mining companies  listed  in  Indonesia  Stock  Exchange  with  sample  consisted  of  34  companies  which were obtained by purposive sampling method between 2011 and 2015. This study used CSR (as independent  variable),  tax  aggressiveness  (as  dependent  variable)  and  tax  incentive  (as moderating  variable).  To  control  the  effect  of  CSR  to  tax  aggressiveness,  this  study  used variable controls namely leverage, size, Return On Assets (ROA), capital intensity and inventory intensity. While dependent variable, tax aggressiveness, was measured by using a proxy: Effective Tax Rate (ETR). CSR has been carried out by using Corporate Social Responsibility Index (CSRI) and data analysis technique has been done by using Moderated Regression Analysis (MRA). In addition the data was processed by using SPSS 22. The result showed that CSR has negative influence to tax agressiveness.  The  higher  the  level  of  corporation’s  CSR  disclosure,  the  lower  is  the  level  of  tax aggressiveness.Tax  incentives  was  proven  and  capable  to  strenghthen  the  relation  between  CSR and tax aggressivenes. CSR simultantly tested with the control variables showed similar result. It has negative influence.The higher the level of corporation’s CSR disclosure, the lower is the level of tax aggressiveness.
Keywords: CSR, Tax Aggressivenes, Tax Incentives

## Pendahuluan
Penghindaran  pajak  agresif  (agresivitas pajak)  dilakukan  dengan  berbagai  skema transaksi  keuangan,  baik  yang  legal  maupun illegal  berdampak  mempengaruhi  penurunan penerimaan  negara  yang  digunakan  untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan self  assessment (wajib  pajak menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak  yang  terutang)  dengan  tulang  punggung kepatuhan  sukarela (voluntary  compliance), maka  seharusnya  wajib  pajak  menjalankan kewajiban  membayar  pajak  dengan  benar. Namun  demikian,  dari  sudut  pandang  logika bisnis,  mereka  menganggap  bahwa  pajak adalah biaya pelaksanaan usaha (cost of doing business). Model pemikiran ini akan menyebabkan
perusahaan perusahaan berusaha  mengeluarkan  beban  pajak  seefisien mungkin, perusahaan akan melakukan
perencanaan  pajak  ( tax  planning) yang bertujuan untuk meminimalkan pajak terutang untuk  memaksimalkan  laba  sebelum  pajak yang  optimal.    (Mangoting,  1999).  Strategi manajerial  untuk  meminimalkan  pajak  melalui tindakan  agresivitas  pajak  menjadi  fitur  yang umum  dari  lanskap  perusahaan  di  seluruh dunia (Lanis dan Richardson, 2012).
Perusahaan  selama  ini  beranggapan memiliki  dua  beban  yang  sama  untuk kepentingan  kesejahteraan  masyarakat  yaitu beban  pajak  dan  beban Corporate  Social Responcibility (CSR).  Agar  perusahaan  tidak memiliki  dua  beban  maka  perusahaan  mulai mencari  cara  untuk  meminimalkan  pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas  pajak. Perusahaan lebih mempertimbangkan pengeluaran  dana  untuk  CSR  yang  dapat mengurangi  laba  kena  pajak.  Seharusnya perusahaan  tidak  melakukan strategic  tax behaviour (perilaku  penghindaran  pajak)  yang
merusak  hubungan  konstitutif  antara  negara dan perusahaan (Avi-Yonnah, 2008).
Sesuai  data  empiris,  pada  tahun  2015 tax  ratio Indonesia  hanya  mencapai  12,7 persen  (dibanding  dengan  negara  ASEAN, tax ratio tersebut  berada  di  bawah  rata-rata tax ratio negara  ASEAN).  Hal  ini  mencerminkan adanya output kinerja ekonomi yang tercermin dalam PDB belum dikenakan pajak. Rendahnya tax ratio Indonesia
dibanding  negara  ASEAN  telah  mendorong Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  dan  Badan Kebijakan  Fiskal  (BKF)  untuk  membuat  aturan ( tax policy ) dan usaha lainnya ( tax effort ) yang mampu  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak dengan  memperluas  basis  pemajakan  (baik jumlah  wajib  pajak  maupun  peraturan perundang-undangan  yang  memperluas  objek pemajakan).

## Gambar 1 Tax Ratio 5 Negara ASEAN Tahun 2015
Fenomena  agresivitas  pajak  banyak terjadi di perusahaan penanaman modal asing (Brodjonegoro,  2016).  Fenomena  ini  juga terjadi pada perusahaan pertambangan. Hal ini dapat  dilihat  adanya  ketetapan  pajak  hasil pemeriksaan  DJP  dan  rendahnya tax  ratio sektor  pertambangan.  Pada  tahun  2010 beberapa perusahaan pertambangan mempunyai  tunggakan  pajak  dari  hasil pemeriksaan  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP) masing-masing  Rp1,5  triliun  untuk  PT.  Kaltim Prima  Coal,  Rp376  miliar  untuk  PT.  Bumi Resources, dan US$27,5 juta untuk PT. Arutmin (Hardianti, 2014). Disamping itu, data tax ratio sektor
pertambangan tahun 2014
menunjukkan  rasio  sebesar  9,4%  (Saputra, 2015).  Nilai  tersebut  menunjukkan  angka  di bawah tax  ratio secara  nasional  tahun  2014, yaitu  sebesar  10,88  %.  Fenomena  ketetapan pajak  dari  DJP  dan  rendahnya tax  ratio sektor pertambangan  di  bawah tax  ratio secara nasional ini mengindikasikan terjadinya tindakan agresivitas pajak di sektor pertambangan.
Organization  for  Economic  Co-operation and  Developmnet (OECD)  mendeskripsikan tax avoidance adalah usaha wajib pajak mengurangi  pajak  terutang,  meskipun  upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum ( the letter of  the  law ),  namun  sebenarnya  bertentangan dengan tujuan dibuatnya
peraturan perundang-undangan  perpajakan  ( the  spirit  of the law ). Justice Reddy (dalam kasus McDowell &  Co  Versus  CTO  di  Amerika  Serikat) merumuskan tax  avoidance sebagai  seni menghindari  pajak  tanpa  melanggar  hukum (Prastowo,  2016).  Walaupun  secara  literal tidak  ada  hukum  yang  dilanggar,  semua  pihak sepakat bahwa agresivitas pajak atau penghindaran  pajak  merupakan  sesuatu  yang secara  praktik  tidak  dapat  diterima.  Hal  ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung  berdampak  pada  tergerusnya  basis pajak,  yang  mengakibatkan  berkurangnya penerimaan  pajak  yang  dibutuhkan  oleh negara.  Menurut  Lanis  dan  Richardson  (2013) pandangan  masyarakat  mengenai  perusahaan yang  melakukan  tindakan  agresivitas  pajak dianggap  telah  membentuk  suatu  kegiatan
12.70 16.00 14.00 16.50 12.90
yang  tidak  bertanggung  jawab  secara  sosial dan  tidak  sah.  Dalam  Undang-Undang    RI  No. 40  tahun  2007  pasal  74  mengenai  tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan,  tertulis  bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan”. Sebutan  lain  bagi  tanggung  jawab  perusahaan adalah Corporate  Social  Responsibility  (CSR).
Hubungan  CSR  dengan  agresivitas  pajak  dapat dijelaskan  bahwa  CSR  merupakan  bentuk tanggung  jawab  perusahaan  kepada  semua stakeholder -nya.  Dan  pajak  merupakan  salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada stakeholder- nya  melalui  pemerintah. Dengan  demikian,  perusahaan  yang  terlibat penghindaran  pajak  adalah  perusahaan  yang tidak  bertanggung  jawab  sosial  (Lanis  dan Richardson, 2012). Sehingga keputusan perusahaan untuk mengurangi tingkat pajaknya  atau  melakukan  penghindaran  pajak juga dipengaruhi oleh sikapnya terhadap CSR.
Pengungkapan CSR adalah proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan ekonomi perusahaan pada  kelompok-kelompok  tertentu  dalam masyarakat  dan  pada  masyarakat  secara keseluruhan  (Gray  et.  al.,  1987  dalam Rosmasita,  2007).  Terdapat  ketentuan  dalam Pasal  66  ayat  2c  UU  No.  40  tahun  2007,  yang menyatakan  bahwa  semua  perseroan  wajib untuk  melaporkan  pelaksanaan  tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  dalam  laporan tahunan.  Dalam  pandangan  bisnis  bahwa pembayaran  CSR  dan  pajak  adalah cost  of doing  business yang  mempunyai  tujuan  yang sama,  yaitu  untuk  memenuhi  kesejahteraan masyarakat  melalui  penyediaan  barang  dan jasa  untuk  masyarakat  ( public  goods  and services ), maka perusahaan akan merencanakan  CSR  dan  pajak  seefisien mungkin  dan  dimungkinkan  untuk  memilih salah  satu  dari  keduanya.  Watson  (2011) menyatakan  bahwa  pengungkapan  CSR  yang rendah  dianggap  sebagai  perusahaan  yang tidak  bertanggung  jawab  secara  sosial. Perusahaan  yang  mengungkap  CSR  rendah mampu  melakukan  strategi  pajak  yang  lebih
agresif  dibanding  perusahaan  dengan  tingkat CSR  yang  tinggi.  Sementara  itu,  perusahaan yang  melakukan  pengungkapan  CSR  yang tinggi  teridentifikasi  melakukan  kepatuhan pajak  yang  tinggi  atau  tingkat  penghindaran pajaknya relatih lebih rendah.
Penelitian akuntansi terkait CSR terhadap  agresivitas  pajak  telah  banyak dilakukan,  seperti  Lanis  dan  Richardson, 2012;  Huseynov  dan  Klam,  2012  yang  dalam penelitiannya  membahas  hubungan  antara pengungkapan    CSR  dengan  agresivitas  pajak dengan  proksi  ETR  ( Effective  Tax  Rates ). Penelitian  lainnya  dilakukan  oleh  Ratmono, Winarti  dan  Sagala  (2015).  Hasil  penelitian menyatakan  bahwa  semakin  tinggi  tingkat pengungkapan  CSR  dari  suatu  perusahaan, semakin  rendah  tingkat    agresivitas  pajak perusahaan tersebut. CSR berpengaruh negatif terhadap  agresivitas  pajak.  Penelitian  lain terkait  pengaruh  CSR  terhadap  agresivitas pajak  atau  penghindaran  pajak  menunjukkan adanya hasil yang berbeda.  Preuss (2010) dan Sikka  (2010)  berpendapat  bahwa  beberapa perusahaan yang  mengklaim  melakukan  CSR tetap  melakukan  penghindaran pajak. Dengan demikian,  semakin  tinggi  pengungkapan  CSR, semakin  tinggi  pula  penghindaran  pajak  yang dilakukan.  Dalam  konteks  Indonesia  belum banyak  penelitian  yang  dilakukan  terkait  CSR dan agresivitas pajak, khususnya jika dihubungkan  dengan  insentif  pajak  atas  CSR sesuai  Undang-Undang  No.  36  tahun  2008 tentang  Perubahan  Keempat  Undang-Undang Pajak  Penghasilan  (UU  PPh)  dan  Pemerintah Nomor 93 tahun 2010 serta Peraturan Menteri Keuangan  Nomor    76  tahun  2011.  Yaitu diberikannya  insentif  pajak  atas  pengeluaran CSR  berupa tax  deduction (diperbolehkannya pengeluaran  perusahaan  terkait  CSR  dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak), sehingga  Pajak  Penghasilan  (PPh)  yang terutang  menjadi lebih  kecil.  Dengan pengurangan  pajak  tersebut,  insentif  pajak diduga  mempengaruhi  hubungan  CSR  dengan agresivitas pajak.
Adanya  indikasi  praktik  penghindaran pajak  di  sektor  perusahaan  PMA,  rendahnya tax  ratio Indonesia  dibanding  dengan
beberapa  negara  ASEAN  dan  rendahnya tax ratio sektor  pertambangan  dibanding tax ratio secara  nasional  serta  hasil  pemeriksaan pajak terhadap beberapa perusahaan pertambangan  yang  menyebabkan  ketetapan pajak  kurang  bayar  merupakan  fenomena yang menggambarkan adanya upaya
penghindaran pajak (Negoro, 2013).  Simptom
tersebut merupakan fenomena menarik untuk dilakukan penelitian.Hal ini disebabkan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan menyebabkan penerimaan
negara  untuk  membiayai  kesejahteraan masyarakat tidak tercapai.
Ditinjau dari pandangan teori psikologi, yaitu  teori  perilaku  atau theory  planned  of behavior dengan motivasi sikap atau behavioral  beliefs ,  seharusnya  perusahaan mempunyai kesadaran untuk membayar pajak dengan benar karena pentingnya pajak untuk pembiayaan  pembangunan.  Sementara  itu dalam pandangan
teori sosiologi, penghindaran  pajak  atau  agresivitas  pajak bertentangan dengan teori pemangku kepentingan  ( stakeholder  theory ).  Perusahaan seharusnya  beraktivitas  tidak  hanya  untuk kepentingan  pemilik  saham,  melainkan  juga bagi semua pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk  pemerintah  dengan cara  ketaatan  membayar  pajak,  dan  tidak melakukan penghindaran pajak.
Adanya  fenomena  dan research  gap di atas  mendorong  penulis  untuk  melakukan penelitian  dengan  topik  penghindaran  pajak (agresivitas  pajak)  dengan  proksi Effective Taxes  Rate  ( ETR ). ETR  merupakan  efektifitas pembayaran pajak
perusahaan yang
merefleksikan  besarnya  penghindaran  pajak atas  perhitungan  tarif  pajak  terhadap  laba perusahaan.  ETR  merepresentasikan  berapa persentase  perusahaan  membayar  pajak sebenarnya  terhadap  laba  komersial.  Semakin rendah  nilai  ETR  maka  semakin  tinggi kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan untuk menginvestigasi dan menjelaskan secara empiris pengaruh pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak serta pengaruh  insentif pajak
terhadap  hubungan  keduanya.  Insentif  pajak tersebut  adalah tax  deduction (pengurangan pajak) atas beban CSR sesuai ketentuan pasal 6 ayat  1  UU  PPh  jo  PP  93  tahun  2010  atau pelaksanaan ketentuan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

## Telaah Teori dan Pengembangan Hipotesis
Theory of Planned Behavior (TPB) Theory  of  Planned  Behavior (TPB) merupakan perluasan dari Theory of Reasoned Action (TRA). Dalam TRA dijelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor  utama  yaitu attitude  toward  the behavior dan subjective  norms (Fishbein  dan Ajzen, 1975), sedangkan dalam TPB ditambahkan  satu  faktor  lagi  yaitu perceived behavioral  control (Ajzen,  1991).  TPB  sangat sesuai  digunakan  untuk  menjelaskan  berbagai perilaku.  Sebagaimana  dikatakan  oleh  Ajzen (1991)  bahwa  TPB is  suitable  to  explain  any behavior  which  requires  planning,  such  as entrepreneurship (TPB cocok untuk menjelaskan perilaku apapun yang memerlukan perencanaan, seperti penghindaran pajak yang dilakukan melalui tax planning). Wajib  pajak  yang  sadar  pajak,  akan memiliki  keyakinan  mengenai  pentingnya membayar pajak untuk
pembiayaan pembangunan  ( attitude  atau  behavioral beliefs ).    Sebaliknya  keyakinan  yang  rendah akan  pentingnya  membayar  pajak  akan menyebabkan  rendahnya  kesadaran  untuk membayar
pajak melalui perilaku
penghindaran pajak.

## Stakeholder Theory
Stakeholder  theory (teori  pemangku kepentingan)  relevan  untuk  menjelaskan tindakan  agresivitas  pajak  dan  CSR.  Edward Feeman  (1984)  dalam stakeholder    theory mengatakan  bahwa  kinerja  sebuah  organisasi dipengaruhi oleh semua stakeholder
organisasi,  oleh  karena  itu  merupakan tanggung jawab manajerial untuk memberikan benefit  kepada  semua stakeholder yang berpengaruh  terhadap  kinerja  organisasi. Pemerintah  sebagai  regulator,  merupakan
salah  satu stakeholder perusahaan.  Oleh karena  itu  perusahaan  harus  memperhatikan kepentingan pemerintah. Salah satunya adalah dengan  cara  mengikuti  semua  peraturan  yang dibuat  oleh  pemerintah,  ketaatan  membayar pajak,  dan  tidak  melakukan  penghindaran pajak.

## Teori Pertukaran Sosial
Teori pertukaran sosial merupakan teori yang  digunakan  untuk  menjelaskan  pengaruh insentif  pajak  terhadap  hubungan  CSR  dan agresivitas  pajak.  Asumsi  dasar  teori  ini adalah  setiap  individu  secara  sukarela memasuki  dan  tinggal  dalam  hubungan  social hanya  selama  hubungan  tersebut  cukup memuaskan    jika  ditinjau  dari  sisi  biaya  dan benefit (Thibaut  dan  Kelley,  1959).Teori  ini menjelaskan  bahwa  suatu  tindakan  akan terjadi  jika  menghasilkan benefit timbal  balik ( reciprocal )  bagi  kedua  belah  pihak.  Demikian juga  sebaliknya,  jika  suatu  tindakan  tidak memberikan benefit ,  maka  tindakan  tersebut cenderung akan ditinggalkan.
Corporate  Social  Responsibility (CSR), Insentif Pajak dan Agresivitas Pajak
Kottler(2005)  menjelaskan  bahwa  CSR merupakan  komitmen  perusahaan  untuk meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat melalui tingkat-tingkat bisnisnya.
CSR merupakan  bentuk  perhatian  bisnis  untuk menjamin  agar  praktek  usahanya  memenuhi kriteria tanggung jawab pada semua pemangku kepentingan. Sehingga perusahaan tidak hanya berorientasi laba semata, tetapi juga berorientasi  pada  lingkungan  dan  sosial  di sekitar perusahaan. Hlaing (2012)
mendefinisikan  agresivitas  pajak  sebagai kegiatan perencanaan
pajak semua perusahaan  yang  terlibat  dalam  usaha mengurangi  tingkat  pajak  yang  efektif. Tindakan  agresivitas  pajak  ini  tidak  hanya berasal dari ketidakpatuhan terhadap peraturan  perpajakan  namun  dapat  juga berasal dari aktivitas penghematan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga sering kali  agresivitas  pajak  disebut  juga  sebagai tax sheltering atau tax  avoidance .  Effendi  (2010)
menyatakan  pemerintah  telah  memberikan insentif pajak terkait CSR. Yaitu
diperbolehkannya dana CSR sebagai pengurang Penghasilan  Kena  Pajak  (Ph  KP)  atau tax  base . Kebijakan  ini  akan  mengakibatkan  Ph  KP menjadi  lebih  kecil  bagi  organisasi  yang melakukan  aktivitas  CSR,  sehingga  besaran pajaknya pun akan menjadi lebih kecil. Insentif pajak diatur pada pasal 6 ayat (1) UU PPh dan PP Nomor 93 tahun 2010.

## Pengembangan Hipotesis
Hubungan  CSR  dengan  agresivitas  pajak dapat  dijelaskan  bahwa  CSR  merupakan bentuk  tanggung  jawab  perusahaan  kepada semua stakeholder -nya.  Pajak  merupakan salah  satu  bentuk  tanggung  jawab  sosial perusahaan  kepada stakeholder- nya  melalui pemerintah.  Dengan  demikian,  perusahaan yang  terlibat  penghindaran  pajak  adalah perusahaan  yang  tidak  bertanggung  jawab social  (Lanis  dan  Richardson,  2012).  Sehingga keputusan  perusahaan  untuk  mengurangi tingkat pajaknya atau melakukan penghindaran  pajak  juga  dipengaruhi  oleh sikapnya  terhadap  CSR.  Dalam  penelitian terdahulu yang dilakukan Lanis  dan  Richardson ( 2012),  Huseynov  dan  Klam  (2012)  dalam penelitiannya  membahas  hubungan  antara pengungkapan    CSR  dengan  agresivitas  pajak. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa semakin tinggi  tingkat  pengungkapan  CSR  dari  suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan tersebut.

## H1:  CSR  berpengaruh  negatif  terhadap agresivitas pajak
Dengan  adanya  ketentuan  pasal  6  ayat  1 huruf i, j, k, l dan m UU PPh serta PPNo.93 tahun 2010  yang  membolehkan  CSR  sebagai  biaya secara  fiskal  ( deductible  expenses ),  maka  akan terjadi  penurunan  tingkat  penghindaran  pajak atau agresivitas pajak. Dengan diperbolehkannya  CSR  tertentu deductible expenses , maka perusahaan akan memperoleh tax  saving (berupa  pengurangan  beban  pajak) dan  tidak  perlu  lagi  menyiasati  pengeluaran aktivitas  CSRnya  ke  pos  biaya  yang  lain  yang
merupakan  tindakan  penghindaran  pajak secara illegal (Amna, 2010).
H2: Insentif pajak berpengaruh positif (memperkuat) hubungan CSR dengan agresivitas   pajak Rerangka Pemikiran Teoritis Penelitian  ini  merupakan  pengembangan dari  beberapa  konsep  teori  dan  penelitian
terdahulu, dimana Corporate Social Responsibility (CSR) diduga memiliki pengaruh  negatif  terhadap  agresivitas  pajak (Lanis and Richardson, 2011 dan Ratmono dan Sagala (2015). Semakin tinggi pengungakapan
CSR  maka  semakin  rendah  agresivitas  pajak. Sementara  itu  insentif  pajak  berpengaruh signifikan  terhadap  hubungan  CSR  dengan agresivitas pajak (Amna, 2010).

## Gambar 2 Rerangka Pemikiran Teoritis

## Metode Penelitian Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  41 perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2011  s.d  2015.  Dari  jumlah  populasi  tersebut, 34  perusahaan  dijadikan  sampel  penelitian dengan  menggunakan  metode purposive sampling. Yaitu  perusahaan  pertambangan yang  memenuhi  kriteria  konsistensi  dalam menerbitkan annual report selama 2011-2015. Sebanyak 7 perusahaan tidak dijadikan sampel penelitian karena perusahaan tersebut
delisting dan suspend (tidak  atau  belum menerbitkan annual  report yang  konsisten selama 2011-2015). Untuk penelitian korelasional dalam desain penelitian kausalitas,  jumlah  sampel  tersebut  telah memenuhi syarat  kecukupan sampel (Gay dan Diehl, 1992).

## Definisi Operasionalisasi Variabel
Variabel Dependen
Variabel  yang  akan  digunakan  dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Khurana dan  Moser  (2009)  mendefinisikan  agresivitas pajak sebagai tax planning perusahaan melalui aktivitas  penghindaran  pajak  ( tax  avoidance atau tax  sheltering) .  Adapun  yang  menjadi proksi  agresivitas  pajak  adalah Effective  Tax Rate s  (ETR)  yang  menggambarkan    persentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan  dari  seluruh    total  laba  sebelum pajak. Lanis dan Richardson (2012) menyatakan ETR  merupakan  pengukuran  agresvitas  yang sering  digunakan  dalam  penelitian.  Nilai  ETR dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap ( permanent  different )  antara  perhitungan  laba akuntansi dengan laba fiskal (Frank et al. 2009). ETR  mencerminkan  besarnya  beban  pajak  kini yang  terutang  oleh  perusahaan  dari  laba komersial  yang  diperoleh  perusahaan  selama periode berjalan.
ETR menyediakan  informasi  mengenai efek  kumulatif  dari  insentif  pajak  serta perubahan tarif pajak yang terjadi dalam suatu
perusahaan.  Proksi  ETR  dinilai  menjadi indikator  adanya  agresivitas  pajak  apabila memiliki ETR yang mendekati nol; diformulasikan pembagian beban pajak penghasilan    dengan  laba  sebelum  pajak dikalikan  100  persen.  Semakin  tinggi  nilai  ETR maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak.

## Variabel Independen
Variabel  independen  penelitian  ini adalah Corporate  Social  Responsibility (CSR). Pengungkapan  CSR  adalah  provisi  atas informasi  terkait  aspek  sumberdaya  manusia, produk  dan  jasa,  keterlibatan  perusahaan dalam  proyek  kemasyarakatan,  termasuk aktivitas  sosial  dan  aktivitas  terkait  lingkungan lainnya (Esa dan Ghazali , 2010).
Tingkat  pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)  pada  laporan  tahunan (annual report )  perusahaan  yang  yang  akan dinilai dengan membandingkan jumlah pengungkapan  yang  dilakukan  perusahaan. pengukuran  kemudian  dilakukan  berdasarkan indeks pengungkapan masing-masing perusahaan yang dihitung melalui jumlah item yang  sesungguhnya  diungkapkan  perusahaan dengan  jumlah  semua  item  yang  mungkin diungkapkan  ( Corporate  Social  Responsibility Disclosure  Index Perusahaan)  atau  disingkat CSRDI,  yang  diformulasikan  dengan  membagi jumlah item pengungkapan CSR yang dipenuhi dengan jumlah semua item pengungkapan CSR (79 item indikator pengungkapan CSR menurut GRI 3.0).

## Variabel Moderating
Variabel  moderating  adalah  variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel
independen dengan variabel dependen
(Indriantoro  dan  Supomo,  2002).  Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel
moderating adalah insentif pajak dan berfungsi sebagai  variabel  moderating  murni  ( pure moderating ).  Sehingga  insentif  pajak  tidak berfungsi sebagai variabel independen (Ghozali, 2013). Pada saat syarat pembebanan CSR  secara  juridis  fiskal  terpenuhi,  maka perusahaan  dapat  membebankan  CSR  secara
fiskal.  Dengan  demikian  perusahaan  telah memperoleh    insentif  pajak  ( tax  deduction ). Sementara  itu  jika  syarat  pembebanan  CSR secara fiskal tidak terpenuhi, maka perusahaan tidak  memperoleh  insentif  pajak.  Dengan demikian pengukuran insentif pajak ini bersifat kategorik  (kualitatif)  sesuai  dasar  juridis  fiskal. Pada  penelitian  ini,  insentif  pajak  dihitung dengan  variabel dummy; kategori  1  untuk untuk  perusahaan  yang  memperoleh  insentif pajak  (membebankan    CSR    secara  fiskal)  dan kategori  0  untuk  perusahaan  yang  tidak memperoleh insentif pajak (tidak membebankan CSR  secara fiskal).

## Variabel Kontrol
Untuk  mengendalikan  agar  pengaruh variabel independen (CSR) terhadap dependen (agresivitas pajak) tidak dipengaruhi faktor lain yang  tidak  diteliti  dan  untuk  mengendalikan dampak  variabel  moderating  (insentif  pajak), maka penelitian ini menggunakan lima variabel kontrol  yakni  l everage (DER),  s ize (ukuran perusahaan),  r eturn  on  assets (profitabilitas), c apital  intensity dan inventory  intensity. Penggunaan variabel kontrol ini akan memperkuat model penelitian dengan penjelasan sebagai berikut.
1. Leverage (DER)
Rasio leverage merupakan proporsi total hutang  terhadap  ekuitas  pemegang saham.  Rasio  tersebut  digunakan  untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga  dapat  dilihat  tingkat  resiko  tak tertagihnya  suatu  utang  (Purnasiwi, 2011). Untuk mengukur tingkat leverage adalah  d ebt  to  equity  ratio ( DER ). Leverage dirumuskan  dengan  rasio membagi total libilities dengan equity.
2. Size
Size atau  ukuran  perusahaan  diartikan sebagai sebuah skala dimana perusahaan dapat  dikategorikan  besar  dan  kecil. Pada  penelitian  ini  ukuran  perusahaan dilambangkan  dengan log natural  total asset (Ln).
3. Return on Assets (ROA) ROA  merupakan  rasio  profitabilitas untuk mengukur kemampuan
perusahaan  menghasilkan    keuntungan dari  aktivitas  bisnisnya.  ROA  diperoleh dari  pembangian  antara net  income dengan total asetnya.
4. Capital Intensity Capital  intensity atau  intensitas  modal menggambarkan seberapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan  dalam  bentuk  aset  tetap.
Capital  intensity menurut  Lanis  dan Richardson  (2012)  dihitung  dengan membagi total  net  fixed  assets dengan total assets.
5. Inventory Intensity Inventory intensity atau bisa disebut juga dengan intensitas persediaan merupakan salah satu komponen penyusun  komposisi  aktiva. Inventory intensity memberi  gambaran  akan jumlah  persediaan  perusahaan  yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi yang diukur dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan.
Metode  yang  dipakai  dalam  analisis variabel-variabel  dalam  penelitian  ini  adalah dengan  menggunakan  regresi  linier  berganda
yang  dimoderasi  ( Multiple  Regression  Analysis / MRA).
Model  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah :
ETR =α+β1CSR+ε …..1) ETR =α+β1 CSR +β1 CSR*TI + ε ….2) ETR  =α+β1CSR +β2 CSR*TI + β2 DER + β3 Size + β4 ROA + β5CapInt + β6 InvInt+ ε         ….3) Keterangan : ETR = effecitive tax rate CSR = Corporate social responsibility TI = Tax incentive CSR*TI  = interaksi antara CSR dan TI DER = Leverage perusahaan I pada periode t Size = Ln total asset ROA = Return  on  asset perusahaan  I  pada
periode t
CapInt   = Capital intensity
InvInt     = Inventory intensity α = Konstanta β 1 - β 6 = Koefisien regresi ε = Koefisien error dalam model
Dari  penelitian  ini  diharapkan  akan menghasilkan  suatu  gambaran  deskriptif mengenai  hubungan  antara  CSR  terhadap  ETR dan  interaksi  CSR  dengan  TI  terhadap  ETR .
Asumsi Klasik

## Gambar 3
Hasil Uji Normalitas P-Plot
Pada output SPSS  versi  22.0, P-P  plot  of regression  data terlihat  titik-titik  cenderung lurus  mengikuti  garis  diagonal,  maka  data
dapat  disimpulkan  bahwa  data  terdistribusi normal  atau  memenuhi  asumsi  normalitas.
Tabel 2

## Hasil Uji Multikolinearitas
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1  (Constant) CSR TI CSR*TI .173 .122 .169 5.788 8.176 9.446 DER .831 1.204 SIZE .810 1.234 ROA .791 1.264 C-INCT .915 1.093 IINV-INCT .816 1.225 Dependent Variable: ETR
Berdasarkan  tabel  di  atas  diketahui bahwa  semua  variabel  bebas  mempunyai  nilai tolerance > 0.1 dan VIF<10. Hal ini disimpulkan bahwa  variabel  independen  tidak  memiliki masalah multikolinearitas.
Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan scatter plot, yang menunjukkan tidak terdapat pola yang jelas, serta residual menyebar di atas angka  0  pada  sumbu  Y,  maka  tidak  terjadi heteroskedastisitas,  yang  ditunjukkan  pada gambar di bawah ini.

## Gambar 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatter-Plot
Berdasarkan  olah  data  menggunakan SPSS,  hasil  uji  autokorelasi  dapat  dilihat  pada tabel di bawah ini.
Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi Model Durbin-Watson 1 2.143
a.   Predictors: (Constant),  CSR, CSRTI,SIZE, DER, ROA, C-INT, INV-INCT b.   Dependent Variable: ETR Sumber : Data Bursa Efek Indonesia yang diolah
Dari  hasil output tabel  3  di  atas,  dapat dilihat  bahwa  nilai  Durbin-Watson  yang dihasilkan  dari  model  regresi  adalah  2,143. Sedangkan dari tabel DW dengan siginifikansi α 0,05,  jumlah  data  n  170  dan  k  adalah  7, diperoleh  nilai  dL  sebesar  1,6553  dan  dU
sebesar 1,8341. Nilai  4-dL sebesar 2,3447 dan nilai  4-dU  sebesar  2,1659.  Dengan  demikian dapat disimpulkan bahwa nilai dU< DW < 4-du atau  1,8341<2,143<2,1659,  maka  hasilnya dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian
Tabel 4.
Statistik Deskriptif
Berdasarkan  tabel  4di  atas  dapat  dilihat bahwa  selama  periode  penelitian,  agresivitas pajak  yang  diproksikan  dengan  ETR  dari  34 perusahaan  industri    pertambangan    yang terdaftar  di  BEI  tahun  2011  sampai  2015 minimum -2,8073 dan maksimum 1,6570. Nilai
rata-rata  sebesar  0,1869  dan  standar  deviasi sebesar  0,40369.  Berdasarkan  nilai  rata-rata ETR  sebesar  0,1869  (atau  18,69  %)  lebih rendah  dibanding  tarif  PPh  WP  Badan  sesuai pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar 25 %.

## Tabel 5
Hasil Koefisien Korelasi dan Determinasi CSR terhadap Agresivitas Pajak (ETR) Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate .378 a .142 .100 .23993 a. Predictors: (Constant), CSR b. Dependen Variable  : ETR Sumber: icmd, BEI, data diolah N Minimum Maximum Mean Std. Deviation ETR CSR TI 170 170 170 -2.8073 .2152 .0000 1.6570 1.0000 1.0000 .1869 .5894 .8100 .40369 .22012 .39700 CSRTI 170 .0000 1.0000 .4847 .31031 DER 170 .0134 3.5513 .4995 .34079 SIZE 170 6.7527 7.3248 7.0586 .15570 ROA 170 -.6012 .7214 .0676 .16183 CAPT-INT 170 .0000 1.2646 .2758 .19778 INV-INT 170 .0000 .5497 .0743 .09461 Valid N (listwise) 170
Dari  tabel  5  di  atas  diketahui  nilai  R sebesar  0,378  artinya  korelasi  (hubungan) antara  CSR  dengan  agresivitas  pajak  cukup (Sarwono,  2006).  Nilai R  square sebesar 0,142 yang  berarti  bahwa  sebesar  14,2  %  variabel
dependen  yaitu    agresivitas  pajak  dipengaruhi oleh  CSR.  Sedangkan  sisanya  (85,8  %) dipengaruhi  oleh  variabel  lain  atau  dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

## Tabel 6
Hasil Uji t CSR terhadap Agresivitas Pajak (ETR) Coefficients a MODEL Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) .020 .052 .382 .703 CSR .391 .083 .340 4.691 .000 a.    Dependent Variable: ETR Sumber : icmd, BEI, data diolah
Berdasarkan tabel 6 di atas, variabel CSR memiliki  koefisien  positif  sebesar  0,391  dan signifikansi  sebesar  0.000  (signifikansi  pada alpha  5%).  Hasil    t  hitung  atau  t  penelitian sebesar  4,691  lebih  besar  dari  t  tabel  sebesar 1,97509.  Dari  angka  pada  tabel  6  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  agresivitas  pajak (ETR)  dipengaruhi  oleh  CSR  dimana CSR berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  ETR . Semakin  tinggi  nilai  CSR  maka  semakin  tinggi nilai ETR , dimana nilai ETR yang semakin tinggi menunjukkan  tingkat  agresivitas  pajak  yang rendah.  Dengan  hasil  uji  t  dan  penjelasan tersebut disimpulkan bahwa CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.
Berdasarkan  tabel  di  atas,  persamaaan model regresi dapat dinyatakan sebagi berikut.

## Y = 0,020 + 0,391 CSR +ε
Nilai  koefisien  regresi  dari  CSR  adalah sebesar  0,391  atau  sebesar  39,1  %.  Hal  ini berarti  setiap  perubahan  1  (satu)  satuan  CSR akan  menaikkan  ETR  sebesar  0,391  satuan. Dengan  demikian  nilai  agresivitas  pajak  akan turun  sebesar  0,391  satuan.  Kesadaran perusahaan  terhadap  CSR  akan  memberikan dampak pada kesadaran kepatuhan pajak atau menurunkan perilaku penghindaran pajak atau agresivitas pajak sebesar 39,1 %.
Hasil  uji  koefisien  determinasi  (R2) antara  CSR  terhadap  agresivitas  pajak  dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini.
Tabel 7 Uji Korelasi dan Determinasi (MRA) Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .414 a .171 .164 .24072 a. Predictors: (Constant), CSR,  CSRTI
Sumber : icmd, BEI, data diolah
Berdasarkan  tabel  7  di  atas  diketahui nilai  R  sebesar  0,414  artinya  korelasi (hubungan)  antara  CSR  dan  CSR*TI  dengan agresivitas  pajak  cukup  (Sarwono,  2006).  Nilai R square sebesar 0.171 berarti bahwa variabel independen  CSR  dan  pemoderasi  CSR  dengan insentif  pajak  berpengaruh  sebesar  17,1  % pada  agresivitas  pajak,  sedangkan  sisanya sebesar  82,9  %  dipengaruhi  oleh  variabel  lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.
Berdasarkan  hasil  uji  korelasi  dan determinasi, variabel independen (CSR) setelah
dimoderasi dengan insentif pajak (CSRTI) lebih baik  dalam  menjelaskan  variabel  dependen (agesivitas  pajak)  dibanding  dengan  sebelum dimoderasi.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  nilai R square pada tabel 7 sebesar 0,171 atau 17,1 % lebih  besar  dari  nilai R  square pada tabel  5 yaitu sebesar 0,142 atau 14,2 %. Hasil ini dapat menggambarkan  bahwa  insentif  pajak  sebagai variabel  moderating  yang  dimasukkan  ke dalam  model  regresi  memperkuat  hubungan antara  variabel  CSR  dan  variabel  agresivitas pajak (ETR).

## Tabel8
Hasil Uji t - CSR terhadap Agresivits Pajak (ETR) - MRA Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) .111 .037 3.031 .003 CSR CSR*TI .340 .277 .212 .063 .296 .323 3.602 4.421 .000 .000 Dependent Variable: ETR
Berdasarkan tabel 8 di atas, variabel CSR memiliki  koefisien  positif  sebesar  0,340  dan signifikansi  sebesar  0,000  (signifikansi  pada alpha  5%).  Hasil    t  hitung  atau  t  penelitian sebesar  3,602  lebih  besar  dari  t  tabel  sebesar 1,97509.    Dari  angka  pada  tabel  8  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  agresivitas  pajak (ETR)  dipengaruhi  oleh  CSR  dimana CSR berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  ETR . Semakin  tinggi  nilai  CSR  maka  semakin  tinggi nilai ETR , dimana nilai ETR yang semakin tinggi menunjukkan  tingkat  agresivitas  pajak  yang rendah.  Dengan  hasil  uji  t  dan  penjelasan tersebut disimpulkan bahwa CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.
Berdasarkan  tabel  di  atas,  persamaaan model  regresi  dapat  dinyatakan  sebagai berikut:
Y = 0.111 + 0,340 CSR +0.277 CSR*TI + ε
Interaksi  antara  CSR  dan  insentif  pajak (TI)  memiliki  koefisien  sebesar  0,277  dan siginifikansi sebesar 0,000. Hasil t hitung 4,421 lebih  besar  dari  t  tabel  sebesar  1,97519.  Dari angka  tersebut  menujukkan  bahwa  variabel moderating (insentif pajak) bepengaruh dalam memperkuat  hubungan  antara  CSR  dengan agresivitas  pajak.  Kesadaran  perusahaan terhadap CSR akan berdampak pada kesadaran kepatuhan  pajak  atau  menurunkan  perilaku penghindaran  pajak  atau  agresivitas  pajak sebesar  27,7  %.  Insentif  pajak  berupa tax deduction (pengurangan pajak) atas beban CSR akan  meningkatkan  kesadaran  melakukan pembayaran  dan  pengungkapan  CSR  serta tidak melakukan tindakan merekayasa pembebanan  CSR  pada  pos  lainnya  (yang merupakan  tindakan illegal  tax  avoidance ).

## Tabel 9
Uji Korelasi dan Determinasi CSR terhadap Agresivitas Pajak dengan Variabel Kontrol

## Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .438 a .192 .180 .24242
a. Predictors: (Constant), CSR, CSRTI, DER, SIZE, ROA,  Cap-Int, Inv-Int
Sumber : icmd, BEI, data diolah
Dari  tabel  9  di  atas    diketahui  nilai  R sebesar  0,438  artinya  korelasi  (hubungan) antara  CSR  dan  CSR*TI  dengan  agresivitas pajak  cukup  (Sarwono,  2006).  Nilai R  square sebesar 0,192 berarti bahwa pengaruh variabel independen  CSR  dan  pemoderasi  CSR*TI  serta
variabel  kontrol  DER,  Size,  ROA,  Cap-Int  dan Inv-Int  sebesar  19,2  %  terhadap  agresivitas pajak,  sedangkan  sisanya  sebesar  80,80  % dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak dimasukkan dalam model penelitian.
Tabel 10 Hasil Uji F ANOVA a Model Sum of squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 1.231 6 .205 3.492 .003 b Residual 9.579 163 .059 Total 10.810 169 a. Dependent Variable: ETR b. Predictors: (Constant),  CSR, CSRTI, DER, SIZE, ROA,  Cap-Int, Inv-Int
Sumber : icmd, BEI, data diolah
Hasil penelitian sesuai tabel 10
menunjukkan  nilai  F  hitung  sebesar  3,492 (lebih  besar  dari  F  tabel  2,15)  dengan  tingkat signifikansi  sebesar  0,003  (lebih  kecil  dari tingkat signifikansi 0,05), maka dapat disimpulkan  bahwa  secara  bersama-sama (simultan)  CSR,  CSR*TI,  Leverage  (DER),  Size,
ROA, Cap-Int dan Inv-Int mempunyai pengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  agresivitas pajak.  Dengan  demikian  secara  simultan variabel-variabel
tersebut mampu memprediksi  atau  menjelaskan  agresivitas pajak,  sehingga  model  yang  digunakan  dalam penelitian ini telah layak (fit) .
Tabel 11 Hasil Uji t Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) .096 .941 .528 .599 CSR CSRTI .437 .272 .083 .068 .342 .316 2.904 3.993 .000 .000 DER .056 .058 .076 .967 .335 SIZE .079 .133 .053 .653 .515 ROA .046 .150 .047 2.610 .043
CAP-INT .068 .098 .053 3.462 .045 INV-INT .074 .215 .028 .346 .729
a. Dependent Variable: ETR
Berdasarkan  tabel  11  di  atas,  variabel CSR  memiliki  t  hitung  sebesar  2,904.  Nilai  ini lebih  besar  dari  t  tabel  (2,904  >  1,97509), sedangkan hasil probabilitasnya lebih kecil dari tingkat  signifikansi  (0,000<0,05).  Dari  angka tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel agresivitas  pajak  (ETR)  dipengaruhi  oleh  CSR dimana CSR  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  ETR .  Semakin  tinggi  nilai  CSR  maka semakin tinggi nilai ETR , dimana nilai ETR yang semakin tinggi menunjukkan tingkat agresivitas pajak  yang  rendah.  Dengan  hasil  uji  t  dan penjelasan  tersebut  disimpulkan  bahwa CSR berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap agresivitas pajak.
Hasil  uji  t  untuk  variabel  kontrol Leverage (DER) menunjukkan nilai (0,967<1,97529) dengan signifikansi (0,335>0,05)  sehingga  Leverage  (DER)  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  agresivitas pajak.  Hasil  uji  t  Size  menunjukkan  nilai (0.653<1,97539)
dengan signifikansi (0,515>0,05)  sehingga  size tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Hasil uji t ROA  menunjukkan  nilai  (2,610>1,975349) dengan  signifikansi  (0,043<0,05)  maka  ROA mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil uji t Cap-Int menunjukkan (3,462>1,97559) dengan signifikansi  (0,045<0,05)  yang  berarti  Cap-Int mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil uji t Inv-Int menunjukkan  nilai  (0,282<1,97569)  dengan signifikansi  (0,729>0,05)  berarti  Inv-Int  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  agresivitas pajak.
Berdasarkan  tabel  di  atas,  persamaaan model  regresi  dapat  dinyatakan  sebagai berikut.
Y = 0.096 + 0,437 CSR +0.272 CSR*TI + 0.056DER + 0.079Size + 0,047ROA + 0,068CapInt + 0,074InvInt+ ε
Nilai  koefisien  regresi  dari  CSR  adalah sebesar  0,437  atau  sebesar  43,7  %.  Hal  ini berarti  setiap  perubahan  1  (satu)  satuan  CSR akan  menaikkan  ETR  sebesar  0,437  satuan. Dengan  demikian  nilai  agresivitas  pajak  akan turun  sebesar  0,437  satuan.  Kesadaran perusahaan  terhadap  CSR  akan  memberikan berdampak  pada  kesadaran  kepatuhan  pajak atau menurunkan perilaku penghindaran pajak atau agresivitas pajak sebesar 43,7 %.
Nilai  koefisien  regresi  dari  interaksi CSR*TI adalah sebesar 0,272 atau sebesar 27,2 %.  Hal  ini  berarti  apabila nila  koefisien  regresi CSR  tetap  (tidak  berubah),  maka  perubahan  1 (satu)  satuan  insentif  pajak  (TI)  atas  CSR  akan menaikkan  ETR  sebesar  0,27  satuan.  Dengan demikian  nilai  agresivitas  pajak  akan  turun sebesar 0,27 satuan.  Insentif pajak berupa tax deduction (pengurangan pajak) atas beban CSR akan  meningkatkan  kesadaran  melakukan pembayaran  dan  pengungkapan  CSR  serta tidak melakukan tindakan merekayasa pembebanan  CSR  pada  pos  lainnya  (yang merupakan  tindakan illegal  tax  avoidance ). Dengan  demikian  insentif  pajak  memperkuat hubungan CSR dan agresivitas pajak.
Nilai  koefisien  regresi  dari  DER  adalah sebesar  0,056  atau  sebesar  5,6  %.  Hal  ini berarti  setiap  perubahan  1  (satu)  satuan  CSR akan  menaikkan  ETR  sebesar  0,056  satuan. Dengan  demikian  nilai  agresivitas  pajak  akan turun  sebesar  0,056  satuan.  Nilai  koefisien regresi  dari  Size  adalah  sebesar  0,079  atau sebesar 7,9 %. Hal ini berarti setiap perubahan 1  (satu)  satuan  CSR  akan  menaikkan  ETR sebesar  0,079  satuan.  Dengan  demikian  nilai agresivitas  pajak  akan  turun  sebesar  0,079 satuan.
Nilai  koefisien  regresi  dari  ROA  adalah sebesar  0,047  atau  sebesar  4,7  %.  Hal  ini berarti  setiap  perubahan  1  (satu)  satuan  CSR akan  menaikkan  ETR  sebesar  0,047  satuan. Dengan  demikian  nilai  agresivitas  pajak  akan turun  sebesar  0,047  satuan.  Nilai  koefisien regresi  dari  Cap-Int  adalah  sebesar  0,068  atau
sebesar 6,8 %. Hal ini berarti setiap perubahan 1  (satu)  satuan  CSR  akan  menaikkan  ETR sebesar  0,068  satuan.  Dengan  demikian  nilai agresivitas  pajak  akan  turun  sebesar  0,068 satuan.  Sedangkan  Nilai  koefisien  regresi  dari Inv-Int  adalah  sebesar  0,074  atau  sebesar  7,4
%.  Hal  ini  berarti  setiap  perubahan  1  (satu) satuan CSR akan menaikkan ETR sebesar 0,074 satuan. Dengan demikian nilai agresivitas pajak akan turun sebesar 0,074 satuan.

## Pembahasan
Pengaruh  CSR terhadap Agresivitas Pajak . Hasil  pengujian  hipotesis  pertama  (H1) dari uji t  baik  dari model  (persamaan) regresi 1, 2 atau 3 menunjukkan bahwa pengungkapan CSR  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap ETR.  Dimana  ETR  yang  tinggi  menunjukkan agresivitas  pajak  yang  rendah.  Semakin  tinggi nilai CSR maka semakin tinggi nilai ETR dimana nilai  ETR  yang  semakin  tinggi  menunjukkan tingkat  agresivitas  pajak  yang  rendah.  Hasil  ini menjelaskan bahwa semakin tinggi perusahaan melakukan  aktivitas  CSR,  maka  semakin  tinggi sikap  tanggung  jawab  yang  dimilikinya  dalam melaksanakan  kewajiban  pajaknya.  Dengan demikian semakin tinggi CSR perusahaan maka semakin rendah agresivitas pajaknya.
CSR  adalah  bentuk  akuntabilitas  kepada masyarakat  (lingkungan,  pelanggan,  karyawan, pemasok  dan  masyarakat  lainnya).  Kepatuhan pajak  ( tax  compliance )  merupakan  bentuk akuntabilitas  wajib  pajak  kepada  pemerintah. CSR  dan  kepatuhan  pajak  mempunyai  korelasi positif.  Dengan  demikian  CSR    berbanding terbalik  dengan  penghindaran  pajak  atau agresivitas pajak.  Perusahaan yang aktif dalam program  CSR  cenderung  tidak  terlibat  dalan agresivitas pajak (Avi-Yonah, 2006).
Hasil  pengujian  hipotesis  dengan  model regresi  3,  yaitu  penggunaan  variabel  kontrol diperoleh hasil bahwa profitabilitas atau r eturn on  assets (ROA)  dan  c apital  intensity (Cap-Int) berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  ETR. Dengan  demikian  ROA  dan  capital  intensity mampu  mengontrol  pengaruh  CSR  terhadap agresivitas pajak.
Profitabilitas  (ROA)  adalah  kemampuan perusahaan  menghasilkan  keuntungan  dari
aktivitas bisnisnya. Dengan demikian, kenaikan ROA  akan  mengakibatkan  kenaikan  ETR, sehingga  ROAmemiliki  pengaruh  yang  positif dengan  ETR  atau  pengaruh  negatif  terhadap agresivitas  pajak  (Ardyansyah  dan  Zulaikha, 2014).  Apabila  ROA  (profitabilitas)  mengalami peningkatan,  maka  penghindaran  pajak  akan mengalami penurunan.
Sementara itu, c apital intensity (Cap-Int) berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  ETR atau  pengaruh  negatif  terhadap  agresivitas pajak. Capital  intensity ini  terkait  investasi perusahaan  dalam  aset  tetap.  Menurut Ratmono (2015), penguruh tersebut didasarkan  pada  keterkaitan  antara  besar kecilnya  aset  tetap  dengan  besar  kecilnya perusahaan. Semakin besar perusahaan cenderung  mempunyai  aset  tetap  yang  tinggi dan  hasil  usaha  yang  efisien.  Walaupun perusahaan  mempunyai  beban  penyusutan yang  tinggi,  tetapi  perusahaan  yang  besar mempunyai  manajemen  yang  baik,  sehingga mampu  menghasilkan revenue yang  tinggi. Dengan demikian, perusahaan mampu memperoleh laba sebelum pajak dan ETR  yang tinggi.
Hasil  pengujian  tersebut  menunjukkan dukungan  terhadap  hipotesis  penelitian, dimana  (pengungkapan)  CSR  berpengaruh negatif  signifikan  terhadap  agresivitas  pajak. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  Dwi Ratmono,  Winarti  Monica  Sagala  (2015)  dan Lanis dan  Richardson (2012) yang menyatakan bahwa  semakin  tinggi  CSR  semakin  rendah agresivitas  pajak.  Hasil  penelitian  ini  berbeda dengan  penelitian  Dudi  Wahyudi  (2015)  yang menyatakan  bahwa  CSR  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  tindakan  penghindaran pajak perusahaan.
Pengaruh  Insentif  Pajak  terhadap  Hubungan CSR dengan Agresivitas Pajak.
Hasil  pengujian  hipotesis  kedua  (H2) dengan  m oderated  regression  analysis  (MRA ) menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap hubungan antara CSR dengan agresivitas pajak.
Dengan kata lain, semakin tinggi pengungkapan  CSR  maka  semakin  rendah
agresivitas pajak, terutama pada saat perusahaan memanfaatkan insentif pajak yang diberikan  oleh  pemerintah  berupa tax deduction atas CSR.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  CSR  dan pajak  adalah cost  of  doing  business. Dengan demikian, perusahaan akan berusaha merencanakan  CSR  dan  pajak  seefisien mungkin dan dimungkinkan memilih salah satu dari  keduanya.  Dengan  adanya  insentif  pajak tersebut,  maka  perusahaan  akan  memperoleh pengurangan  beban,  yaitu  beban  pajak. Insentif  pengurangan  pajak  tersebut  akan mendorong  lebih  banyak  lagi  dukungan  bagi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan,  pengembangan  infrastruktur sosial dan lainnya.
Insentif  pajak  atas  CSR  juga  dapat menghindarkan  perusahaan  untuk  menyiasati biaya  CSR  agar  dapat  dikurangkan  dari penghasilan  bruto  dengan  cara  melaporakan pada  biaya  lainnya  (Amna,  2010).  Misalnya sebelum  berlakunya  ketentuan  pasal  6  ayat  1 UU PPh jo PP 93 tahun 2010; sumbangan untuk olah raga, pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar  lokasi  tambang  dan  sumbangan bencana  alam  dimasukkan  dalam  biaya promosi agar dapat dikurangkan dari penghasilan  bruto.  Secara  fiskal,  perlakuan biaya seperti ini adalah tindakan penghindaran pajak  yang  tidak  diperkenankan  ( unacceptable tax avoidance ).
Hasil  studi  yang  dilakukan  PIRAC mempunyai korelasi dengan hasil penelitian ini. Hasil  studi  empiris  ini  menyatakan  bahwa semakin  tinggi  pengungkapan  CSR  maka semakin  rendah  agresivitas  pajak,  terutama pada  saat  perusahaan  memanfaatkan  insentif pajak atas CSR. Sementara itu, hasil studi PIRAC mengkonfirmasikan  bahwa  insentif  pajak berupa tax  deduction atas  beban  CSR  telah meningkatkan  kesadaran  perusahaan  untuk mengeluarkan  beban  CSR.  Dengan  demikian semakin  meningkatnya  kesadaran  membayar CSR  (setelah  diberikan  insentif  pajak),  maka agresivitas pajak akan turun. Dengan demikian terdapat  kesesuaian  antara  hasil  penelitian  ini dengan studi yang dilakukan PIRAC.
Hasil  pengujian  yang  menyatakan insentif  pajak  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  hubungan  antara  CSR dengan  agresivitas  pajak;  dimana    semakin tinggi  pengungkapan  CSR  maka  semakin rendah  agresivitas  pajak,  terutama  pada  saat perusahaan memanfaatkan insentif pajak yang diberikan  oleh  pemerintah  berupa tax deduction atas  CSR  menunjukkan  dukungan terhadap  hipotesis  penelitian.  Yaitu  insentif pajak  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap hubungan  CSR  dengan  agresivitas  pajak.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Amna (2010)  dan  teori  pertukaran  sosial.  Insentif pajak  berupa tax  deduction memberikan benefit bagi  perusahaan.  Konsekuensi benefit tersebut, perusahaan akan melakukan tindakan timbal balik dengan tidak melakukan penghindaran pajak (agresivitas pajak).

## SIMPULAN,  KETERBATASAN  DAN  IMPLIKASI HASIL PENELITIAN
Hasil pengujian   pengaruh  CSR terhadap agresivitas pajak membuktikan
CSR berpengaruh  positif  siginifikan  terhadap  ETR. Semakin  tinggi  nilai  CSR  maka  semakin  tinggi nilai  ETR,  dimana  nilai  ETR  yang  tinggi menunjukkan  tingkat  agresivitas  pajak  yang rendah.  Dengan  demikian  disimpulkan  bahwa semakin tinggi CSR semakin rendah agresivitas pajak.  CSR  berpengaruh  negatif  terhadap agresivitas  pajak.  Hasil  pengujian    pengaruh insentif  pajak  terhadap  hubungan  CSR  dengan agresivitas  pajak.  Insentif  pajak  dimaksud adalah tax  deduction; dengan  menggunakan MRA, insentif pajak sebagai variable moderating memperkuat hubungan antara CSR dengan  agresivitas  pajak.  Semakin  tinggi pengungkapan  CSR  maka  semakin  rendah agresivitas pajak, terutama pada saat perusahaan memanfaatkan insentif pajak yang diberikan  oleh  pemerintah  berupa tax deduction atas CSR. Dengan insentif pajak atas beban CSR, maka perusahaan akan
memperoleh tax  saving (penghematan  pajak). Sesuai  teori  pertukaran  sosial,  perusahaan yang  memperoleh benefit dari  pemerintah, maka  akan  melakukan  tindakan  timbal  balik,
yaitu akan meningkatkan kepatuhan pajak atau tidak melakukan agresivitas pajak.
Keterbatasan  penelitian  meliputi  1) Sampel  perusahaan  di  sektor  pertambangan, sehingga  kesimpulan  di  atas  pada  prinsipnya berlaku  untuk  sektor  tersebut.  2)  Periode pengamatan  penelitian  selama  5  tahun  yakni mulai  dari  tahun  2011  sampai  dengan  2015 sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi  untuk  periode  yang  lebih panjang.  Apabila  periode  penelitian  diperluas, maka  kemungkinan  hasil  penelitian  kausal antara CSR dengan agresivitas pajak menunjukkan  korelasi  dan  determinasi  yang lebih  kuat.  3)  Penggunaan  variabel  kontrol (akuntansi)  yang  hanya  diwakili  oleh  lima variabel  yaitu  ukuran  perusahaan  ( size ), leverage,  return  on  assets,  capital  intensity, dan inventory  intensity .  Sesuai  kesimpulan korelasi  dan  determinasi  hasil  penelitian  ini, terdapat  variabel  (akuntansi)  lainnya  yang memberikan  pengaruh  terhadap  agresivitas pajak.  Dengan  demikian,  apabila  variabel  lain digunakan dalam penelitian,
maka kemungkinan  akan  meningkatkan  korelasi  dan determinasi  antara  CSR  dengan  agresivitas pajak.
Saran  yang  digunakan  bagi  pihak  yang ingin  melanjutkan  penelitian  ini  adalah;  1) menggunakan  variabel-variabel  independen lain, seperti  ukuran dewan komisaris, karakter eksekutif,  kepemilikan  institusional,  koneksi politik  dan  c orporate  governance yang  patut diduga berpengaruh terhadap agresivitas pajak 2) dapat menggunakan sampel penelitian pada perusahaan sektor non-tambang. Hal ini untuk memberikan  gambaran  lain  tentang  luasnya pengungkapan CSR dan pengaruhnya terhadap agresivitas  pajak  Dan  3)  dapat  menggunakan proksi  lain  dari  agresivitas  pajak  seperti book tax difference (BTD).
Bagi  emiten  sektor  pertambangan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam  merancang  program  CSR,  perusahaan hendaklah  memperhatikan  seluruh  pemangku kepentingan  ( stakeholders ),  yaitu  pemilik, pegawai,  pemasok,  pembeli,  masyarakat, kompetitor,  media,  pemerhati  lingkungan  dan pemerintah.  Hal  ini  selain  sebagai  tuntutan
etis,  juga  diharapkan    agar  mendatangkan manfaat  ekonomis  dan  menjaga  kelangsungan bisnis  perusahaan.  Di  samping  program  CSR dirancang  dengan  memperhitungkan  nilai bisnis ( business value ), program CSR juga harus dirancang dengan mempertimbangkan ketentuan  pajak.  Sehingga  perusahaan  akan memperoleh  keuntungan  ( tax  benefit )  dari insentif  pajak  yang  diberikan  pemerintah. Untuk itu perusahaan dituntut untuk memahami  ketentuan  peraturan  perpajakan terkait  CSR  sesuai  pasal  6  UU  PPh  jo  PP  93 tahun 2010.

## DAFTAR PUSTAKA
Alvarez,  Lorenzo,  dan  Garcia-Sanchez,  2011.
CSR  and  Inovation:  A  Resource  Based Theory, Management  Discusion ,  Vol.  49 No.10, 1709-1727.
Amna,  Afiyah,  2010.  Analisis  UU  PPh  dan Peraturan  Perpajakan  Terkait  Insentif Pajak  dan  Pencegahan  Tax  avoidance Atas  Kegiatan  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan, Tesis Magister Akuntansi UI.
Ardyansyah,  Danis.,  Zulaikha.  2014.  Pengaruh
Size,  Leverage,  Profitability,  Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Etr). Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
Badan  Pengawas  Pasar  Modal,  2006.  Kep.  No
134/BL/2006 Tentang Kewajiban Penyampaian  Laporan  Tahunan  bagi Emiten atau Perusahaan Publik.
Blaylock,    Shevlin,    dan    Wilson,    2012.    Tax Avoidance,    Large    Positive  Temporary BTD,  and  Earning  Persistence, The Accouting Review , vol87, No.1, 91-120. Brojonegoro,  Bambang,  2016.  Hindari  Pajak:
2000 PMA dibidik BKPM. https://pemeriksaanpajak.com/2016/03 /29/hindari-pajak-2-000-pma-dibidik- bkpm,  29 Maret 2016 (10:16).
Budiman,  Judi.,  Setiyono.  2012.  Pengaruh
Karakter Eksekutif terhadap
Penghindaran  Pajak  (Tax  Avoidance).
Fakultas  Ekonomi.  Universitas  Islam
Sultan Agung.
Chang,  Hsiao,  dan  Tsai,  2013.  Earnings,
Institutional  Investors,  Tax  avoidance, and  Firm  Value:  Evidence  from  Taiwan, Journal  of  International  Accounting , Auditing and Taxation, 98-108. Chen ,Shuping, Chen Xia, Qian Cheng & Selvin, Terry,  2008,  Are  Family  Firms  More  Tax Aggressive  Than  Non  Family  Firms?, Journal  of  Financial  Economics ,  95,  41- 46.
Darussalam,  2009.  “Tax  Avoidance,  Tax
Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule. ”Observasion & Research of Taxation” http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue &page=show&id=36&q=&hlm=1, 21 Maret 2016 (10:10).
David dan Gallego, 2009. The Interrelationship Between Corporate Income Tax and CSR, Journal  of  Applied  Accounting  Research ,
Vol. 10 No.3, 208-223.
Dedi Diah Cahyono, Rita Andini, Kharis Raharjo,
2016. Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan
Komisaris,  Ukuran  Perusahaan  (Size),
Leverage  (DER)  dan  Profitabilitas  (ROA)
Terhadap  Tindakan  Penghindaran  Pajak (Tax  Avoidance)  pada  perusahaan  yang listing  BEI  pada  periode  2011-12013, Journal of Accounting , Vol. 2 No. 2 Esa dan Ghazali, 2010. CSR dan CG in Malaysian Government-linked Companies, Corprate Governance, Vol.12 no.3.
Frank,  Lynch,  Rego,  2009.  Tax  Reporting Aggressiveness  and  Its  Relation  to Aggressive  Financial  Reporting, The Accounting  Review ,  Vol.  84,  No.2,  467- 496.
Freeman, R. Edward (1984) , 2015. A Survey of Sustainability  Reporting  Practices  of Australian  Reporting  Entities, Australian Accounting Review , Vol.15 no.1.
Frost,  Jones,  Loftus,  Laan,  2005.  A  Survey  of Sustainability  Reporting  Practices  of Australian  Reporting  Entities, Australian
Accounting Review , Vol.15 no.1. Gamerschlag, Moller, Verbeeten, 2011. Determinants of Voluntary CSR Disclosure:  Empirical  Evidence  From Germany, Rev Manag Sci , 5:233-262.
Gay,  L.R.  dan  Diehl,  P.L.  (1992), Research Methods for Business and Management ,
MacMillan  Publishing  Company,  New York. Ghozali, Imam, 2013. Aplikasi Analisis Multivariat  dengan  Program  IBM  SPSS 21.  Edisi  7 ,  Penerbit  Universitas
Diponegoro, Semarang.
Hanlon  dan  Heitzman,  2010.  A  Review  of  Tax Research, Journal  of  Accounting  and Economics , 50, 127-178.
Hanlon  dan  Slemrod,  2009.  What  Does  Tax Agresiveness  Signal?  Evidence  to  News About  Tax  Shelter  Involvement. Journal of Public Economics , 93: 126-141.
Hardianti,  Eka  Puji,  2014,  Analisis  Tindakan Penghindaran  Pajak  Pada  Perusahaan Yang  Mempunyai  Koneksi  Politik  (Studi pada  Perusahaan  BUMN  yang  terdaftar di  Bursa  Efek  Indonesia  periode  2010-
2013). http://www.e-
jurnal.com/2015/07/analisis-tindakan- penghindaran-pajak.html.
Hidayanti,  Alfiyani  Nur  &  Herry  Laksito.(2013).
Pengaruh  Aantara  Kepemilikan  Keluarga dan  Corporate  Governance  Terhadap Tindakan  Pajak  Agresif.  Diponegoro Journal of Accounting , 2(2): 1-12. Hong  Yongtao  &  Andersen  Margareth,  2011. The  Relationship  Between  CSR  and Earning  Management:  An  Explanatory Study, Journal  Business  Ethic ,  I04:461- 471.
Huseynov,  Klamm,  2012.  Tax  Avoidance,  Tax Management,  and  Corporate  social responsibility, Journal  of  Corporate Finance , 18. 804-827. Hutagaol, John, http://economy.okezone.com/read/201 6/03/02/20/1326165/ditjen-pajak-
ungkap-penyebab-tax-ratio-ri-hanya-10, 06-12-2016 (08:44).
Ikatan  Akuntansi  Indonesia,  2009. Standar Akuntansi  Keuangan ,  Jakarta:  Salemba Empat. Khurana, Inder K. dan Moser, William J., 2009. Institusional Ownership and Tax Agressiveness.  www.ssrn.com,  30  Juli 2016 (20:22).
Lanis,  Roman  and  Richardson,  Grant  2012.
Corporate  Social  Responsibility  and  Tax Aggressiveess:  An  Empirical  Analysis,/  J.
Account, Public Policy , 31, 86-108.
Lanis, Roman and Richardson, Grant, 2013.Corporate Social Responsibility and Tax  Agresiveness:  A  Test  of  Legitimacy Theory, Accounting, Auditing, & Accountability  Journal ,  Vol.26,  No.1,  75- 100. Mangoting, Yenni 1999. Tax  Planning : Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan  Pajak. Jurnal  Akuntansi dan Keuangan . Vol.1; No. 1, Hal. 43-53. Mardiasmo,  2003. Perpajakan ,  Edisi  Revisi. Andi Offset, Yogyakarta.
Muid Dul, 2011. Pengaruh CSR terhadap Stock Return, Fokus Ekonomi , Vol.6 no.1 .
Negoro,  Haryo  Abduh,  2013.  SDM  Yang Berkarakter Menyongsong DJP Gemilang Pajak  Kemimpinan  dan  Masa  Depan Lintas Generasi. DJP Kanwil Jawa Tengah I Tahun 2013.
Pradipta  dan  Purwaningsih,  2011.  Pengaruh Luas  Pengungkapan  Tanggung  Jawab Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan Terhadap Earning  Response  Coeficient (ERC),  Dengan  Ukuran  Perusahaan  dan Leverage  Sebagai  Variabel  Kendali, Simposium Nasional Akuntansi 2011. Prastowo,  Yustinus,  2016.  Apa  Perbedaan
Praktik Penghindaran Pajak dan Penggelapan Pajak, http://bisniskeuangan, kompas.com/read/2016/04/14/0830008 26/, 12-11-2016 (12:30). Preuss,  Lutz,  2010.  Tax  avoidance  and
Corporate  Social  Responsibility:  You Can’t  Do  Both  Or  Can  You?, Corporate
Governance , Vol.10 No.4. Ratmono  Dwi,  Sagala  Winarti  Monika,  2015. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)  sebagai  sarana legitimasi:  Dampak  terhadap  Tingkat
Agresivitas  Pajak. Jurnal  Nominal / Volume 2/ 2015. Republik Indonesia, 2007.UU No.25 tahun 2007 Tentang  Penanaman  Modal  Republik Indonesia,  2007.UU  No.40  Tahun  2007
Tentang  Perseroan  Terbatas  Republik Indonesia,  2008.  UU  No.36  tahun  2008
Tentang Pajak Penghasilan.
Riswari,  DyahArdana.,  dan  Cahyonowati,  Nur.
2012. Pengaruh Pengungkapan Corporate  Social  Responsibility terhadap Nilai  Perusahaan  dengan Corporate Governance sebagai Variabel Moderating :  Studi  pada  Perusahaan Publik  Non  Finansial  yang  Tercatat  di Bursa Efek Indonesia. Diponegoro
Journal of Accounting . Vol.1, No.1 : 1-12.
Rodriguez, Elena Fernandez and Arias, Antonio Martinez,  2014  “Determinants  of  The ETR in The BRIC Countries”. http:/ressearchgate.net, 09-01-2017
(09:41).
Saputra,  Eko,  2015.  Membunuh    indonesia. net/.../kejahatan-keuangan-di-sektor- pertamb..., 30-12-2016 (08:30).
Sawir,  Agnes,  2009.  Analisa  Kinerja  Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Sikka, Prem, 2010. Smoke and Mirrors: CSR and Tax  avoidance, Accounting  Forum ,  153- 168.
Thibaut,  John  dan  Kelley,  Harold,  1959. The Social  Psycology  of  Groups ,  Chapman and Hall., Ltd, London.
Tongkachok  dan  Chaikeaw,  2012.  CSR:  The Emperical  Study  of  Listed  Companies  in the  Stock  Exchange  of  Thailand, International  Journal  of  Business  and Social Science , Vol.3 No.21.
Wahyudi, Dudi, 2015. Analisis Empiris Pengaruh  CSR  Terhadap  Penghindaran
Pajak. Jurnal  Lingkar  Widyaswara 2  (4):
13-15.
Watson,  Luke,  2011.  “Corporate  Social Responsibility  and  Tax  Aggressiveness: An  Examination  of  Unrecognized  Tax
Benefits”.  Social  Science  Research Network. Watson, Luke, 2012. “Corporate Aggressiveness:  An  Examination  of
Unrecognized  Tax  Benefits.  Pensylvania: The Pensylvania State University. Winata,  Fenny  2012.  “Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax  Avoidance
Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek  Indonesia  Tahun  2013”. Tax
Accounting Review , Vol. 4 No. 1.
Winarsih,  Rina,  Prasetyono  dan  Kusufi,  M.
Syam.  2014.  “Pengaruh Good  Corporate Goverment dan Corporate Social Responsibility Terhadap  Tindakan  Pajak Agresif.”  Simposium  Nasional  Akuntansi XVII.Mataram  www.global  reporting.org
(15  September  2016,  16:40)  http:// www.pirac. Org /2012/05/22/ sumbangan-sosial-perusahaan/  (07-11- 2017, 16:00). Wijaya,  Ibnu.  2014.  Mengenal  Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). http ://www.pajak.go.id/content/article/men genal-penghindaran-pajak-tax  avoidance
(11-01-2017, 13:11).
Yoehana,  Maretta.  2013.  Analisis  Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap
Agresivitas  Pajak.Fakultas  Ekonomika dan  Bisnis  Universitas  Diponegoro. Semarang. Yonah, Avi, 2006. Corporate Social Responsibility and Strategic Tax Behaviour, Tax and Corporate Governance.