SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7 Nomor 1, Juni 2024
p-ISSN 2654-3923
e-ISSN 2621-6051
Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Peningkatan Non - Performing Financing (NPF) Sebagai Upaya Menjaga Portofolio Neraca Laba Rugi Pada PT. Bank NTB Syariah
Akhmad Husnie 1 , Muslihun 2 , Muhammad Yusuf 3
1,2.3 Universitas Islam Negeri Mataram
e-mail : 200404002.mhs@uinmataram.ac.id 1 , muslihun@uinmataram.ac.id 2 , muhammadyusuf@uinmataram.ac.id 3
Abstrak :  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  restrukturisasi pembiayaan  akibat  peningkatan  NPF (Non-Performing  Financing) sebagai  upaya  menjaga portofolio neraca laba rugi di PT. Bank NTB Syariah dab apa faktor-faktor pendukung, kendala, dan  solusi  dalam  pelaksanaan  restrukturisasi  pembiayaan  akibat  peningkatan  NPF (Non- Performing  Financing) sebagai  upaya  menjaga  portofolio  neraca  laba  rugi  di  PT.  Bank  NTB Syariah.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  yang  bersifat  kualitatif.  Teknis pengumpulan  data  dilakukan  dengan  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Data  primer penelitian  ini  adalah  Karyawan  PT.  Bank  NTB  Syariah.  Adapun  data  sekundernya  adalah berbagai  literatur  yang  relevan  dengan  penelitian  ini.  Penelitian  ini  penting,  karena  semakin rendah  nilai  NPF  Bank,  maka  semakin  baik  dan  menjadi  faktor  yang  menambah  keyakinan investor  untuk  menempatkan  Dana  dan  bekerjasama  dengan  PT.  Bank  NTB  Syariah.  Hasil penelitian  ini  adalah  penerapan  restrukturisasi  keuangan  bermasalah  pada  PT.  Bank  NTB Syariah NTB melalui penjadwalan kembali (recheduling), persyaratan kembali (reconditioning), pengemasan ulang (repackaging) dan penjadwalan ulang untuk pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya (restructuring) . Restrukturisasi pembiayaan bermasalah oleh PT. Bak NTB Syariah  didukung  oleh  faktor  adanya  iktikad  baik  dari  nasabah,  didukung  dengan  manajemen internal yang baik, Nasabah yang kondisi  keuangannya baik, dan agunan yang dikuasai secara sah  oleh  Bank.  Kendala  yang  dihadapi  PT.  Bank  NTB  Syariah  dalam  upaya  restrukturisasinya berasal  dari  Nasabah,  pihak  Bank  sendiri,  maupun  faktor  eksternal  lainnya  seperti  bencana alam.
Kata Kunci: Efektivitas, Restrukturisasi, NPF, Bank Syariah
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024

## PENDAHULUAN
Bank  Syariah  muncul  di  Indonesia awalnya  merupakan  sebuah  respon terhadap  kebutuhan  dan  keinginan masyarakat  terhadap  sebuah  alternatif perbankan  yang  mampu  menyediakan layanan  keuangan  yang  sesuai  dengan prinsip-prinsi  Syariah.  Aspek  yang ditekankan  dalam  operasional  bank Syariah  yaitu  kepatuhan  pada  prinsip ajaran  agama  Islam,  patuh  pada  prinsip kehati-hatian  dan  peningkatan  kualitas, serta  tegas  dalam  upaya  menstabilkan sistem  perbankan  secara  umum.  Dalam sudut  pandang  hukum  dan  undang- undang  No.  21  Tahun  2008,  perbankan Syariah  mengacu  pada  fatwa  yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang,  dalam  hal  ini  yaitu  fatwa Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  yang bernaung di bawah MUI.
Meskipun kegiatan utama perbankan pada dasarnya ialah penyerapan  dana  dari  nasabah  atau masyarakat,  namun  bank  juga  dapat memiliki  fungsi  sebagai  penyalur  dana kepada  nasabah  yang  membutuhkan (Hermansyah,  2006).  Dalam  konteks penyaluran  dana  kembali  ke  masyarakat, maka  secara  hukum  dan  undang-undang perbankan
Syariah
diharuskan menerapkan  prinsip  kehati-hatian.  Tidak dapat  dihindari  bahwa  penyaluran  dana pada masyarakat memiliki berbagai risiko mulai  dari  tingkat  paling  sederhana hingga  yang  paling  kompleks  (Karim, 2004). Secara khusus, dalam kasus terjadi suatu  risiko  keuangan  saat  penyaluran dana telah dilakukan kepada masyarakat, maka  kebijakan  terbaik  yang  sesuai dengan aturan undang-undang dan ajaran Islam  lah  yang  harus  dilakukan. Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh seringnya terjadi risiko dalam penyaluran pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  pihak bank  Syariah  yang  pada  akhirnya  akan berpengaruh  terhadap  portofolio  neraca
laba  rugi  bank  itu  sendiri  (Widyaningsih, 2019).
Pembiayaan  yang  dimaksud  dalam penelitian ini merupakan bentuk penyaluran  dana  yang  dalam  bank konvensional  sering  disebut  sebagai penyaluran  kredit  (Muhamad,  2014). Pembiayaan  terdiri  dari  berbagai  jenis, mulai dari pembiayaan konsumtif konsumer  hingga  pembiayaan  produktif. Pembiayaan  konsumer  umum  digunakan oleh  nasabah  yang  membutuhkan  dana untuk  kebutuhan  konsumsi  baik  berupa makanan,  tempat  tingga,  pendidikan, pengobatan,  kendaraan,  maupun  untuk wisata (Antonio, 2001). Namun pada bank Syariah  sendiri  sejauh  ini  hanya memberikan pembiayaan konsumer berupa  pembiayaan  kendaraan  bermotor dan  tempat  tinggalrumah.  Sementara  itu, pembiayaan  produktif,  yaitu  pembiayaan yang  bertujuan  untuk  memungkinkan penerima pembiayaan mencapai tujuannya  melalui  bantuan  dana  dari bank Syariah Pengaplikasian pembiayaan produktif  biasanya  berupa  pembiayaan modal  kerja  dan  pembiayaan  investasi lainnya (Kasmir, 2002).
Penyaluran pembiayaan, baik pembiayaan produktif maupun konsumtif ini tentu harus mempertimbangkan faktor keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu bank  sendiri  dan  nasabahnya.  Namun demikian,  penyaluran  pembiayaan  ini memiliki  risiko  baik  risiko  yang  terduga (anticipated) maupun  tidak  terduga (unanticipated) yang  dapat  merugikan bank.  Hal  inilah  yang  menyebabkan perbankan  Syariah  diperlukan  untuk memiliki  manajemen  risiko  dimana serangkaian  metode  dan  prosedur  untuk mengidentifikasi, mengukur, dan merancang  solusi  bagi  risiko  yang mungkin  muncul  dikembangkan  sesuai aturan  dan  ajaran  Islam.  Penelitian  ini khusus mengkaji mengenai risiko pembiayaan  dimana  pihak  nasabah  gagal
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
memenuhi
kewajibannya, yaitu membayar  angsuran  atau  melunasi pembiayaan yang diterima (Rivai, 2007).
Kondisi  dimana  nasabah  tidak mampu  memenuhi  kewajibannya  ini disebut  sebagai  pembiayaan  bermasalah. Sementara  itu,  kesehatan  bank  salah satunya  dipantau  oleh  Bank  Indonesia melalui  kualitas  NPF  yang  ada  di  Bank. Kualitas  NPF  dapat  menjadi  acuan  untuk menilai apakah bank tersebut masih layak dan  mampu  melanjutkan kegiatan operasional  bisnis  perbankannya.  Dalam hal  ini,  NPF  bank  tidak  boleh  lebih  dari 5% untuk  dapat dikatakan dlam  keadaan yang sehat (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor  13/24/DPNP  25  Oktober  2011). Demi tetap menjaga bank dalam keadaan sehat,  maka  bank  akan  sedini  mungkin mengambil  tindakan  apabila  terdapat kasus  NPF.  Salah  satu  bentuk  tindakan penyelesaian  pembiayaan  bermasalah yang  diambil  yang  kemudian  menjadi fokus  dalam  penelitian  ini  adalah restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan ini dilakukan setelah  sebelumnya  telah  dilakukan analisa  terhadap  kelayakan  penerima restrukturisasi (Sari, 2024)
Dengan  rasio  NPF  Bank  yang  kecil, Bank akan lebih mudah untuk mendapatkan investor yang akan menempatkan  dananya  karena  investor akan  merasa  aman  karena  investasi ditempatkan akan menghasilkan keuntungan  yang  besar  dan  aman. Kebijakan  restrukturisasi  ini  salah satunya juga dilakukan oleh PT. Bank NTB Syariah  yang  menjadi  lokasi  dalam penelitian  ini  sebagai  respon  terhadap kebijakan relaksasi yang dikeluarkan oleh OJK.    Perbankan  Syariah  sebagai  salah satu bentuk dari lembaga keuangan Islam tentu  selalu  berupaya  untuk  menjaga portofolio neraca laba ruginya. Dalam hal penelitian  ini,  pembiayaan  bermasalah dilihat  sebagai  factor  yang  dapat
mempengaruhi  kesehatan  neraca  laba rugi  bank  Syariah.  Salah  satu  yang  dapat dilakukan  ketika  terjadi  peningkatan pembiayaan  bermasalah  (NPF)  adalah dengan melakukan restrukturisasi. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti bagaimana PT.  Bank  NTB  Syariah  melakukan restrukturisasi  pembiayaan  bermasalah (NPF)  dalam  upaya  menjaga  portofolio neraca laba rugi di PT. Bank NTB Syariah.

## TINJAUAN PUSTAKA
Beberapa penelitian terdahulu sebagai  telaah  pustaka  penelitian  ini pertama,  Wahyu  Nofiantoro  dan  Nabila Washfaa  Alfathiin  Purnawan  Putri  yang berjudul
Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat
Pandemi  Covid-19  Terhadap  Penurunan NPF  Pada  PT  Bank  DKI  Unit  Usaha Syariah.  Penelitian  ini  dilakukan  pada tahun 2021. Penelitian tersebut dilakukan untuk  melihat  bagaimana  restrukturisasi pembiayaan  efektif  dalam  menurunkan NPF pada PT Bank DKI Unit Usaha Syariah telah efektif. Penelitian tersebut merupakan  penelitin  deskriptif  kualitatif dengan  jenis  data  primer  dan  sekunder. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Bank DKI Unit Usaha Syariah efektif menerapkan  restrukturisasi  pembiayaan dalam menurunkan NPF rata-rata sebesar 0,68%  sejak  April  2020  hingga  Mei  2021 (Wahyu  Nofiantoro  dan  Nabiila  Washfaa Alfathiin  Purnawan  Putri,  2021).  Kedua penelitian  Sri  Murtini  yang  berjudul, Analisis Yuridis Peraturan Bank Indonesia No.13/09/2011  Tentang  Restrukturisasi Pembiayaan  Bagi  Bank  Syari’ah  dan  Unit Usaha  Syari’ah  (UUS)  Tahun  2011. Penelitian  tersebut  meninjau  Kembali faktor-faktor  yang  menyebabkan  Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan restrukturisasi  pembiayaan  bagi  bank syariah  dan  unit  usaha  Syariah,  bentuk restrukturisasi  pembiayaan  bagi  bank syariah menurut PBI No 13/09/PBI/2011
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
serta  prinsip-prinsip  yang  terkandung dalam restrukturisasi pembiayaan perbankan syariah dan unit usaha syariah menurut  ketentuan  tersebut  (Murtini, 2011).
Ketiga,  Bekti  Widyaningsih  yang berjudul
Efektifitas Restrukturisasi
Pembiayaan  Akibat  Peningkatan  NPF (Non-Performing  Finance) Sebagai  Upaya Menjaga  Portofolio  Neraca  Laba  Rugi Pada  Bank  Syariah  Mandiri  dan  BRI Syariah  Jombang  pada  Juni  2019 (Widyaningsih, 2019). Penelitian tersebut bertujuan  untuk  menganalisis  efektif restrukturisasi  pembiayaan  bermasalah pada  kedua  bank  yang  berbeda  tersebut. Metode  yang  digunakan  yaitu  kualitatif deskriptif  dengan  melakukan  wawancara mendalam  terhadap  informan  penelitian. Hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan bahwa  Bank  BRI  Syariah  Jombang  cepat dalam memperoleh data nasabah bermasalah  sehingga  meeka  pun  dapat lebih cepat menentukan langkah penyelamatan  pembiayaan  bermasalah yang  terjadi.  Selain  itu  ditemukan  pula melalui  penelitian  tersebut  bahwa penyebab adanya pembiayaan bermasalah (NPF) berasal dari pihak bank dan nasabah. Peraturan pada bank dinilai masih  belum  cukup  kuat.  Selain  itu, banyak  juga  nasabah  yang  usahanya menurun atau bahkan melakukan penyalahgunaan dana (side streaming). Keempat,  Hidayat,  yang  berjudul Efektivitas  Restrukturisasi  Pembiayaan Akibat Peningkatan NPF (Non-Performing Finance) Terdampak  Covid-19  pada  PT Bank  NTB  Syariah  pada  tahun  2022. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif.  Metode  dalam  mengumpulkan data  penelitian,  yaitu  melalui  wawancara mendalam dengan beberapa nasabah dan pegawai  PT.  Bank  NTB  Syariah.  Hasil penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan  pada  PT  Bank  NTB  Syariah
diberikan kepada nasabah yang terdampak oleh kondisi COVID-19 dimana salah  satu  pertimbangan  pihak  bank dalam  memberikan  restrukturisasi  ialah adanya  jaminan  yang  dimiliki  nasabah (Hidayat, 2022).

## METODE
Pendekatan  yang  digunakan  oleh peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  kualitatif  yang  merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan pelaku  yang  bisa  diamati.  Sementara  itu, peneliti menganalisis data dengan mengadopsi  metode  analisis  deskriptif kualitatif.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk mendapatkan  kenyataan  atau  fakta-fakta yang  berkaitan  tentang  pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan akibat peningkatan  NPF  sebagai  upaya  menjaga portofolio neraca laba rugi pada PT. Bank NTB  Syariah.  Penerapan  pendekatan kualitatif data yang diperoleh di lapangan berupa  data  dalam  bentuk  fakta berdasarkan  hasil  wawancara  yang  perlu adanya analisis secara mendalam. Pendekatan  kualitatif  sangat  tepat digunakan  dalam  upaya  pencapaian  data yang bersifat mendalam terutama karena adanya  keterlibatan  peneliti  sendiri  di lapangan.  Dalam  penelitian  kualitatif, peneliti  menjadi  instrumen  utama  dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian (Sugiono, 2005).
Penelitian  ini  dilakukan  pada  PT. Bank  NTB  Syariah.  Penetapan  lokasi  ini didasarkan pada pertimbangan bahwa PT. Bank  NTB  Syariah  merupakan  bank Syariah  yang  diketahui  cukup  banyak melakukan  restrukturisasi  pembiayaan bermasalah.    Selain  itu,  penentuan  lokasi penelitian  ini  juga  didasarkan  pada  riset literatur  yang  dilakukan  peneliti  bahwa
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
belum  terdapat  penelitian  dengan  topik sama yang dilakukan pada bank tersebut. Sumber  data  dalam  penelitian  kualitatif terdiri  dari  sumber  data  primer  dan sumber  data  sekunder.  Sumber  data primer  dalam  penelitian  ini  adalah  hasil wawancara berupa kata-kata dan tindakan  informan  utama  penelitian  ini mengenai  objek  atau  topik  yang  diteliti (Arikunto, 2002).
Selain  itu,  data  primer  juga  dapat diperoleh melalui observasi maupun studi dokumentasi yang relevan dan dibutuhkan  dalam  penelitian  (Moleong, 2011).  Sedangkan  sumber  data  sekunder yaitu  data  tambahan  seperti  dokumen atau  literatur  baik  berupa  buku,  karya ilmiah,  majalah  dan  informasi  lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian
Data sekunder dalam penelitian  ini  diperoleh  melalui  buku profil  Bank  NTB  Syariah  yang  juga memuat  sejarah,  data  perusahaan,  dan data  NPF  serta  laporan  asset  bank  yang relevan dengan penelitian. Untuk memperoleh  data  yang  akurat  dan relevan  dengan  tujuan  penelitian,  maka pelaksanaan penelitian  dilakukan  dengan cara  atau  teknik  paling  sesuai  dengan data  yang  dicari.  Secara  garis  besar,  data yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini merupakan  kesaksian,  informasi,  dan keterangan  dari  narasumber  penelitian ini antara lain yaitu GM APP PT. Bank NTB Syariah,  Branch  Manager  KC  Selong,  dan Branch Manager KC Pancor.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan  Akibat  Peningkatan  NPF
(Non-Performing  Financing) di  PT. Bank NTB Syariah
Rasio keuangan NPF (Non- Performing
Financing) merupakan perbandingan  antara  kredit  bermasalah dengan  total  kredit  yang  disalurkan  oleh bank. NPF di PT. Bank NTB Syariah dapat
terkontrol dengan baik akibat dilakukannya  restrukturisasi  yang  secara tidak  langsung  akan  berdampak  dari semakin  sedikit  pembentukan  CKPN sehingga  secara  tidak  langsung  dengan semakin sedikit pembentukan CKPN akan semakin  menambah  laba  Bank  NTB Syariah.  Pertumbuhan  bank  sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam mengelola kualitas aset yang menguntungkan.  Untuk  mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul dari investasi  pada  dana  tersebut,  Bank Indonesia  melalui  Surat  Edaran  No. 15/26/DpbS/2013  mewajibkan  bank syariah untuk membentuk dana cadangan lancar  yang  disebut  CKPN,  yaitu  suatu penyisihan  yang  dibentuk  jika  nilai  buku suatu  aset  keuangan  setelah  penyusutan lebih kecil dari nilai buku aslinya. Adapun rumus perhitungan Non-Performing Financing (NPF) adalah sebagai berikut:
Pada  tahun  2021,  disaat  kondisi perekonomian  yang  belum  stabil,  Bank NTB Syariah mampu memberikan kinerja yang  baik.  Kinerja  keuangan  Bank  NTB Syariah  pada  tahun  2021  antara  lain adalah  Tahun  2021  aset  Bank  NTB Syariah  mencapai  Rp.  11,22  triliun  dan tumbuh  Rp  795,42  miliar  atau  7,63% terhadap  posisi  aset  tahun  2020. Pembiayaan mencapai Rp7,41 triliun dan tumbuh  Rp  995,95  miliar  atau  15,54% terhadap  posisi  pembiayaan  tahun  2020. Pembiayaan  Bank  tersebut  terdiri  atas pembiayaan  produktif  Rp  682  miliar  dan pembiayaan  konsumer  sebesar  Rp6,72 triliun  masing-masing  tumbuh  Rp65,57 miliar  dan  Rp930,38  miliar  atau  10,64% dan  16,06%  terhadap  posisi  tahun  2020. Pembiayaan  kepada  debitur  inti  sebesar Rp254  miliar  atau  3,43%  dari  total pembiayaan Rp7,41 triliun atau meningkat  Rp29,28  miliar.  Dana  Pihak
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
Ketiga  (DPK)  tahun  2021  mencapai Rp8,143  triliun  meningkat  Rp734,14 miliar  atau  9,91%  terhadap  posisi  Dana Pihak  Ketiga  (DPK)  tahun  2020  sebesar Rp7,409  triliun.  Pencapaian  dana  pihak ketiga  dikontribusi  dari  penghimpunan Giro  mencapai  Rp605,94  miliar  dan tumbuh  Rp15,51  miliar  atau  2,63% terhadap  posisi  Giro  tahun  2020. Tabungan  mencapai  Rp2,52  triliun  dan tumbuh  Rp329,64  miliar  atau  15,04% terhadap  posisi  Tabungan  tahun  2020. Deposito  mencapai  Rp5,02  triliun  dan tumbuh  Rp388,99  miliar  atau  8,41% terhadap  posisi  deposito  tahun  2020. Tahun  2021  Laba  tahun  berjalan mencapai  Rp138,34  milliar  ( audited )  dan tumbuh  Rp8,18  miliar  atau  6,29% terhadap  posisi  laba  tahun  2020  sebesar Rp130,17 miliar. Peningkatan penyaluran pembiayaan  diikuti  dengan  perbaikan pada  rasio  pembiayaan  bermasalah.  NPF gross  tahun  2021  sebesar  1,18%  lebih baik dibandingkan NPF gross tahun 2020
sebesar 1,26%. Namun terjadi peningkatan nominal NPF absolut sebesar Rp6,42  miliar  dari  posisi  NPF  absolut posisi Desember 2020.
Seiring dengan meredanya mobilitas masyarakat,  perekonomian  provinsi  NTB pada  triwulan  III  tahun  2022  tumbuh sebesar  7,10% (year-on-year), meningkat sebesar  55.555  persen  dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya (2022)  sebesar  5,99%.  selama  bertahun- tahun).  Stabilitas  keuangan  daerah Provinsi  NTB  pada  triwulan  III  tahun 2022  diketahui  mengalami  perbaikan, dengan  risiko  yang  masih  ada  seiring dengan
berlanjutnya
perbaikan perekonomian. Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada triwulan III 2022 tercatat  tumbuh  19,75%  (yoy),  setelah pada  triwulan  sebelumnya  meningkat 13,71%  (yoy).  Penyaluran  pembiayaan pada  triwulan  III  tahun  2022  tercatat tumbuh sebesar 26,54% (yoy), meningkat
signifikan  dibandingkan  pertumbuhan pembiayaan  yang  dicapai  pada  triwulan sebelumnya sebesar 6,05% (yoy). Sementara  itu,  risiko  pembiayaan  secara umum  masih  terjaga  dengan  rasio  utang buruk  (NPL)  sebesar  1,84%  dan  rasio subprime  loan  (LaR)  pada  triwulan  III tahun  2022  juga  tercatat  menurun  pada level rendah 9,88% dibandingkan sebelumnya. Posisi triwulan II tahun 2022 sebesar  10,67%.  Inflasi  Provinsi  NTB triwulan  III  tahun  2022  secara  tahunan mencapai  6,84%  (dibandingkan  periode yang  sama  tahun  lalu),  lebih  tinggi dibandingkan laju inflasi triwulan sebelumnya sebesar 5,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Bank  telah  memitigasi  risiko  yang akan  timbul  pada  tahun  2022  dengan melakukan pemantauan mendalam terhadap  nasabah  yang  berpotensi mengalami  penurunan  nilai  akibat dampak pandemi Covid-19 dan penurunan  penjualan.  Bank  NTB  Syariah juga  melakukan  restrukturisasi  terhadap debitur  yang  tetap  menjalankan  usaha namun mengalami penurunan pendapatan  dilakukan  secara  selektif berdasarkan  kemampuan  nasabah.  NPF PT.  Bank  NTB  Syariah  pada  tahun  2023 pada Triwulan I berada di angka 1, 21%. Pada  Triwulan  II  berada  di  angka  1,25% dan  pada  Triwulan  III  berada  di  angka 1,19%. Memperhatikan NPF dari tahun ke tahun,  yakni  sejak  tahun  2021  sampai dengan  2023,  nampak  bahwa  NPF  pada PT.  Bank  NTB  Syariah  tidak  pernah menyentuh  angka  5%.  Salah  satu  faktor yang  menyebabkan  landainya  NPF  pada PT.  Bank  NTB  Syariah  adalah  upaya restrukturisasi  pembiayaan  yang  terus dilakukan PT. Bank NTB Syariah.
Faktor-Faktor Terjadinya Non- Performing Financing
Pembiayaan  bermasalah  muncul karena  banyak  faktor  meliputi  terjadi kesalahan  pada  saat  mengevaluasi  objek
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
yang digunakan sebagai jaminan pendanaan.  Bank  mensponsori  proyek atau  usaha  milik  perorangan  atau  badan usaha terafiliasi dengan pemegang saham bank yang bersangkutan. Bank membiayai  proyek  atau  bisnis  diusulkan oleh  kekuatan  tertentu,  seperti  pengaruh politik, atau pejabat pemerintah, sehingga mengarah  pada  keputusan  Keputusan bisnis tidak objektif.
Dampak makroekonomi  seperti  inflasi  (Supriyadi, 2024). Khususnya kebijakan yang dipengaruhi  oleh  hubungan  emosional nasabah  seperti  persahabatan  (Susilo, 2017; Arif et al, 2024).
Sementara
Siswanto
Sutojo menjelaskan,  permasalahan  keuangan bisa  muncul  di  luar  alasan  internal  bank. Beberapa  permasalahan  keuangan  yang timbul  akibat  peristiwa  yang  menimpa debitur  antara  lain  terjadinya  penurunan kondisi  usaha  debitur  seperti  penurunan pendapatan yang mengakibatkan penurunan  laba.  Terjadi  salah  urus (mismanagement) terhadap  bisnis  atau perusahaan  klien,  seperti  pengembangan kebijakan  yang  buruk.  Permasalahan pribadi  debitur  seperti  gaya  hidup, penyakit,  perceraian,  hingga  kematian. Debitur mempunyai beberapa usaha yang salah satunya sedang mengalami penurunan sehingga mempengaruhi keadaan  keuangan  sisa  usahanya.  Faktor bencana  alam.  Sifat  buruk,  yaitu  tidak mau  mencicil  pada  saat  pembiayaan (Sutojo, 2007).
Non-performing  financing (NPF) atau  pembiayaan  bermasalah  merupakan salah satu risiko yang umum terjadi pada lembaga  keuangan  syariah.  NPF  atau pembiayan bermasalah ialah pembiayaan oleh  bank  Syariah  dimana  debitur  atau nasabah tidak dapat memenuhi persyaratan  yang  dijanjikan,  pelaksanaan pembiayaan  oleh  nasabah  tidak  lancar atau nasabah tidak dapat menepati jadwal angsurannya. Pembiayaan bermasalah ini
mengakibatkan kemampuan menghasilkan  pendapatan  bagi  bank sudah  berkurang  atau  menurun  dan bahkan  mungkin  tidak  ada  lagi  (Djamil, 2012).  Dikarenakan  keuntungan  bank pada dasarnya berasal dari bagi hasil atas usaha  yang  dijalankan  oleh  nasabah, maka  bank  harus  terus  melakukan pengawasan  dan  pembinaan  kepada nasabah  untuk  menghindari  risiko kehilangan  dana  yang  telah  disalurkan kepada  Nasabah  tersebut  (Usanti,  & Shomad, 2013).
Terdapat  banyak  hal  yang  dapat menyebabkan  risiko  kesehatan  keuangan bank  meningkat,  antara  lain  yaitu kewajiban  pokok  atau  utang  yang  tidak dibayar, margin atau bagi hasil yang gagal dibayar,  pembengkakan  biaya  yang dikeluarkan,  dan  penurunan  kesehatan pembiayaan
akibat pembiayaan bermasalah. Pada dasarnya, Bank Syariah memiliki beberapa pilihan upaya penanganan  pembiayaan  bermasalah, baik  upaya  preventif  maupun  upaya represif.  Upaya  preventif  dilakukan  bank sebagai  bentuk  pencegahan  terjadinya pembiayaan  bermasalah,  upaya  ini dilakukan sejak awal pembiayaan diajukan  yaitu  melalui  analisis  akurat terhadap  pembiayaan  yang  diajukan, pembuatan perjanjia, hingga pada ralisasi dan  pengawasan  terhadap  kelancaran usaha dan pembayaran angsuran pembiayaan  oleh  nasabah.  Sedangkan upaya represif ialah upaya yang dilakukan setelah terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga upaya
penyelamatan  atau  penanggulangan  saja. Berikut  ini  dijabarkan  secara  details penanganan  pembiayaan  bermasalah (Muftih, 2024).
Beberapa  langkah  yang  dilakukan oleh  AO  bank  Syariah  dalam  upaya menangani terjadinya pembiayaan bermasalah seperti inventarisasi nasabah pembiayaan  bermasalah,  yang  meliputi
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
menganalisis  dengan  cermat  kondisi usaha nasabah. Menganalisis data historis pemenuhan kewajiban nasabah sebelumnya.  Mengecek  kondisi  jaminan secara fisik dan aspek legalnya. Menganalisis  pembiayaan  bermasalah yang terjadi. Melakukan analisis terhadap penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah.  Melakukan  analisis  kembali pada  usaha  nasaba.  Melakukan  analisis yuridis. Menilai dan menganalisis kembali jaminan  nasabah.  Melakukan  tindakan pembinaan  kepada  nasabah.  Melakukan tindakan  administratif  berupa  surat peringatan. Melakukan kunjungan; dan 2) Melakukan pembinaan administrasi manajemen (Usanti, & Shomad, 2013).
PT.  Bank  NTB  Syariah  dalam praktiknya  telah  menerapkan  langkah- langkah  preventif  untuk  menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah.
Seperti meninventarisir Nasabah- Nasabah  PT.  Bank  NTB  Syariah  yang tercatat memiliki pembiayaan bermasalah dan  melakukan  administrasi  kepada manajemen PT. Bank NTB Syariah. Dalam menginventarisir  para  Nasabahnya  yang berpotensi memiliki pembiayaan bermasalah,  PT.  Bank  NTB  Syariah  akan memastikan  bahwa  calon  Nasabahnya memang benar memiliki usaha, selama ini tercatat  memiliki  laporan  keuangan  yang lancar  dan  baik,  memastikan  kondisi jaminan  Nasabah  dan  PT.  Bank  NTB Syariah  juga  melakukan  pendekatan komunikasi  kekeluargaan  kepada  para Nasabahnya,  agar  Bank  bisa  membina Nasabahnya apabila terjadi kendala.
Dalam  kasus  telah  terjadinya pembiayaan bermasalah,
maka berdasarkan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  bagi  bank  yang melaksanakan kegiatan berdasarkan pada prinsip syariah, maka bank Syariah dapat melakukan restrukturisasi.
Menurut Peraturan
Bank Indonesia
No. 10/18/PBI/2008  tentang  Restrukturisasi
Pembiayaan,  restrukturisasi  pembiayaan ialah  upaya  yang  dilakukan  bank  syarah dalam  rangka  membantu  nasabah  agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Untuk  mengurangi  risiko  kredit  dalam kegiatan perkreditan, bank dapat mengambil  langkah  proaktif  untuk menjaga  kelangsungan  usaha  nasabah pemberi  pinjamannya.  Langkah  tersebut antara  lain  melakukan  restrukturisasi pembiayaan  kepada  nasabah  yang  masih memiliki  prospek  usaha  dan  solvabilitas. Karena  kebutuhan  dan  penggunaan  dana nasabah  pada  dasarnya  berbeda,  bank menawarkan  pilihan  pembiayaan  kepada nasabah dalam berbagai akad yang sesuai dengan prinsip syariah (Lestari, 2024).
Setiap perjanjian pinjaman memiliki karakteristik tertentu yang harus dipertimbangkan  bank  ketika  mengelola pinjaman.  Selain  memenuhi  prinsip syariah, pelaksanaan restrukturisasi keuangan  bank  juga  harus  memenuhi prinsip  kehati-hatian.    Ketentuan  terkini mengenai  restrukturisasi  pendanaan tidak  sepenuhnya  memenuhi  kebutuhan Bank.  Sementara  itu,  dasar  hukum Syariah  dilakukannya  restrukturisasi ialah  Surat  Al-Baqarah  Ayat  280  yang berbunyi.
ْ ن ِا َو ْ ْ َ نا َ ك ْ ْ و ُذ ْ ْ ة َر  س ُع ْ ْ ة َر ِظ َنَف ْ ى ٰ ل ِا ْ ْ ة َر َس ي َم ْْ ْ ْ ن َ ا َو ْ ا  و ُ ق َّد َصَت ْ ْ ر ي َخ ْ ْ م ُ ك َّ ل ْ ْ ن ِا ْ ْ مُت ن ُ ك ْ ْ َ ن  و ُم َ ل  عَت ْ ٢٨٠ ْْ
Artinya:  “ Jika  dia  (orang  yang  berutang itu)  dalam  kesulitan,  berilah  tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah
(membebaskan  utang)  itu  lebih  baik bagimu  apabila  kamu  mengetahui(Nya) ”. (QS. Al-Baqarah: 280)
Dari  penjelasan  di  atas  dapat dipahami  bahwa  restrukturisasi  hanya dilakukan terhadap Nasabah yang perusahaan dan usahanya masih beroperasi, artinya masih beroperasi dan
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
menghasilkan pendapatan, dianggap masih  berfungsi  dengan  baik  untuk periode  mendatang.  Selain  itu,  strategi keuangan  juga  harus  mengkaji  karakter dari  Nasabah  itu  sendiri,  apakah  yang bersangkutan mempunyai niat baik untuk memenuhi  kewajibannya  atau  tidak. Nasabah  juga  perlu  mengetahui  apakah mempunyai  motivasi  atau  tidak,  daya tahan dan strategi masa depan, melaksanakan pengembangan bisnis pada saat  restrukturisasi.  Hal  ini  penting dilakukan,  untuk  menciptakan  berita kepercayaan kepada bank, bahwa restrukturisasi  bisa  menjadi  mekanisme untuk  untuk  melakukan  penghematan finansial  bagi  Nasabah  yang  mengalami kemunduran  dan  dapat  mulai  beroperasi secara normal kembali.
Oleh  karena  itu,  bagi  nasabah dengan  kategori  kualitas  pembiayaa, langkah restrukturisasi menjadi pilihankarena terbukti menjadi salah satu upaya  yang  dapat  menjaga  kesehatan keuangan  Bank  NTB  Syariah,  terutama semasa  pandemi  Covid  19  pada  tahun 2021  sampai  dengan  2022.  Nusa Tenggara  Barat  juga  sebelumnya  pernah dilanda  gempa,  peristiwa  tersebut  juga cukup  mengguncang  perekonomian  di Nusa  Tenggara  Barat,  namun  sekali  lagi, upaya  restrukturisasi  menjadi  salah  satu faktor  yang  membantu  PT.  Bank  NTB Syariah menjaga kesehatan keuangannya. Proses  restrukturisasi  keuangan  yang dilakukan  selama  tahun  2021  sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut.
1. Covid
Restructuring .
Covid
Restructuring pada  tahun  2021  yang diberikan  kepada  nasabah  terdampak pandemi  Covid-19  berupa  keringanan pembayaran  cicilan  untuk  membantu sebanyak  604  nasabah  dengan  jumlah Rp109.701  juta.  Pada  tahun  2022 sejumlah 604 nasabah tetap menjalankan operasional usaha selama
pandemi  dengan  jumlah  total  Rp 109,701 juta.
2. Restrukturisasi  Keuangan.  Salah  satu upaya penyelamatan dan penyelesaian permasalahan keuangan adalah dengan memberikan jasa restrukturisasi keuangan  berupa  relaksasi  angsuran bagi  nasabah  eksisting,  khususnya yang mutunya lebih rendah, diragukan dan  kerugian  yang  dapat  diperoleh kembali.  Jumlah  pembiayaan  yang direstrukturisasi  pada  tahun  2021 sebanyak  257.55.555  nasabah  dengan total  Rp  75.886  juta.  Pada  tahun  2022 sebanyak  257  nasabah  termasuk 55.555  nasabah  dengan  nilai  total  Rp 75.886 juta Adapun  langkah  restrukturisasi yang  dilakukan  oleh  PT.  Bank  NTB Syariah  dilakukan  dengan  tiga  langkah. Pertama, melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) yaitu  PT.  Bank NTB Syariah memperhatikan dan mempertimbangkan  kondisi  keuangan Nasabah,  akan  melakukan  perubahan jadwal pembayaran kewajiban Nasabahnya  atau  menyesuaikan  jangka waktunya  sehingga  dapat  membantu Nasabah.  Selanjutnya,  PT.  Bank  NTB Syariah  akan  melakukan  persyaratan kembali (reconditioning) yaitu melakukan perubahan  dengan  kesepakatan  bersama Nasabahnya terkati persyaratan pembiayaan.  Seperti  jangka  waktu  atau pemberian  potongan  sepanjang  tidak menambah  sisa  kewajiban  nasabah  yang harus  dibayarkan  kepada  Bank.  Langkah terakhir yakni penataan kembali (restructuring) atau restrukturisasi dengan  menambah  fasilitas  pembiayaan pada  Bank  NTB  Syariah,  mengonversi akad pembiayaan menjadi surat berharga syariah  berjangka  waktu  menengah, mengonversi penyertaan modal sementara perusahaan Nasabah.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024

## Faktor Pendukung
Berdasarkan  pengalaman  PT.  Bank
NTB Syariah
dalam melakukan restrukturisasi  sumber  keuangan  yang bermasalah,  Bank  NTB  Syariah  telah menetapkan  kriteria  tertentu  untuk mendukung  restrukturisasi  tersebut.  Di bawah  ini  adalah  beberapa  orang  yang menganjurkan  penerapan  restrukturisasi keuangan yang bermasalah. Ada niat baik dari  nasabah  dan  bank.  Nasabah bekerjasama dengan bank dengan mengusulkan langkah dalam penyelesaian pembiayaan  tanpa  memberikan  jaminan secara  langsung,  atau  tidak  menerima usulan  bank  untuk  merestrukturisasi kontrak  konversi  keuangan.  Persetujuan nasabah  dapat  berupa  tanggapan  atas panggilan  bank,  batas  waktu  kunjungan, penyampaian data sesuai kebutuhan bank dan  pemberian  informasi  akurat  kepada bank,  serta  seperti  pemberian  saran positif  mengenai  penyelesaian  masalah keuangan.
Dukungan  manajemen  internal. Dalam  hal  ini,  mulai  dari  penatausahaan, bank  hingga  terjadinya  restrukturisasi akan  menerima  permintaan  nasabah sebesar  dan  permintaan  ini  akan berlanjut  pada  akhir  pembiayaan.  Selain melaksanakan proses penjaminan,
manajemen juga dapat menyetujui usulan tersebut
Nasabah dalam bentuk pembayaran angsuran sebanyak unit yang mampu  dibayar  Nasabah  sampai  dengan akhir  jangka  waktu  pembayaran.  Obyek restrukturisasi berupa operasional perusahaan atau pelanggan masih berjalan  dan  mempunyai  prospek. Pendapatan masih berpeluang membayar obligasi  ke  bank.  Subyek  jaminan keuangan masih dikuasai secara sah oleh Bank,  misalnya  jaminan  tersebut  telah terikat secara sempurna menurut peraturan  lembaga  penjaminan,  titipan jaminan,  hipotek  atau  gadai.    Dengan adanya  faktor  pendukung  di  atas,  maka
restrukturisasi sumber keuangan bermasalah  dinilai  berhasil  dilakukan oleh  PT  Bank  NTB  Syariah.  Artinya keuangan  secara  keseluruhan  relatif stabil.
Kendala Penyelesaian permasalahan keuangan  pada  bank  syariah  seringkali disebabkan  oleh  faktor  internal  dan eksternal.  Faktor  internal  merupakan faktor yang berasal dari pihak perbankan itu  sendiri.  Faktor  internal  seringkali menjadi  permasalahan.  Faktor  eksternal merupakan  faktor  yang  berada  di  luar kendali manajemen bank seperti bencana alam,  peperangan,  perubahan  kondisi perekonomian  dan  bisnis,  perubahan teknologi.  PT  Bank  NTB  Syariah  dalam melaksanakan  restrukturisasi  sumber daya  keuangan  tidak  dapat  menghindari kendala. Salah satu kendala yang ditemui adalah pada proses kelengkapan dokumen  atau  administratif.  Jika  tempat tinggal  nasabah  jauh  dari  PT  Bank  NTB Syariah, hal ini juga akan menjadi kendala bagi  Nasabah  maupun  pihak  bank  itu sendiri.  Dalam  kasus,  jika  nasabah  perlu mengambil  dokumen  pada  hari  Senin tetapi  sampai  hari  Selasa  nasabah  masih belum  menerima  dokumen,  maka  proses restrukturisasi  keuangan  juga  akan tertunda.  Jika  pencatatan  tidak  lengkap dan tidak terkumpul secara akurat, maka bank  tidak  akan  dapat  mengontrol  dan memverifikasi  data  nasabah  yang  akan menjalani restrukturisasi keuangan. Proses  restrukturisasi  keuangan  tidak hanya  dilakukan  oleh  PT  Bank  NTB Syariah  Cabang  sendiri  tetapi  juga  dari kantor  pusat  PT  Bank  NTB  Syariah. Kantor  pusat  PT  Bank  NTB  Syariah  akan menilai  sendiri  apakah  Nasabahnya tersebut  memenuhi  syarat  mendapatkan pembiayaan restrukturisasi.
Ada  dua  hal  yang  umum  terjadi dalam penyelesaian kredit macet. Kendala yang  pertama  adalah  apakah  debitur
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
mempunyai  niat  buruk,  artinya  setelah dianalisis  dan  ditentukan  oleh  bank, nasabah  dapat  melunasi  kreditnya. Namun  Nasabah  sengaja  tidak  mau menyetor  uang  ke  rekeningnya.  Kendala kedua adalah Nasabah sedang mengalami permasalahan  ekonomi,  Nasabah  tidak dapat  mengelola  usahanya  dengan  baik. Jadi  karena  nasabah  otomatis  tidak  bisa mengelola kegiatan usahanya dengan baik pendapatannya akan berkurang. Pendapatan  Nasabah  menurun  sehingga usaha  pelanggan  juga  akan  bangkrut. Akibatnya Nasabah tidak dapat menyelesaikan  kreditnya  dengan  baik karena  usaha  milik  Nasabah  mengalami penurunan  pendapatan.  Namun  ada beberapa  permasalahan  lain  seperti gempa bumi tahun 2018 dan bencana luar biasa yang menyebabkan kendala pendanaan. Di Lombok, tepat di kawasan NTB,  gempa  bumi  menjadi  salah  satu penyebab  utamanya.  Gempa  bumi  dan musibah  virus  Covid-19  menyebabkan banyak  usaha  yang  tutup  bahkan  tutup operasionalnya.
Selain  itu  penyebab  permasalahan khususnya pada Nasabah yang mempunyai  proyek  adalah  karena  tidak terbayarnya  sesuai  ketentuan  proyek yang  berlaku  saat  ini  atau  karena  klien sudah  mengerjakan  proyek  namun  pihak pemberi  proyek  lambat  pembayarannya. Pekerjaan  proyek  yang  dilakukan  oleh Nasabah  dapat  menyebabkan  masalah ketika Nasabah tidak dapat
menyelesaikan  pekerjaan  dalam  waktu yang  telah  disepakati  dengan  bohir.  Hal ini  dapat  mengakibatkan  nasabah  tidak membayar  Bohir  dan  nasabah  menjadi mangkir  Bank  NTB  Syariah.  Demikian pula  jika  Nasabah  telah  menyelesaikan pekerjaan  proyek  tetapi  bohir  belum membayar  karena  masalah  pencairan modal,  maka  sumber  daya  keuangan pelanggan  akan  bermasalah  tetapi  harus memperpanjang jangka waktu
pembiayaan hingga menunggu pembayaran pekerjaan dari bohir.
Mempertahankan kualitas keuangan yang  lebih  baik  jauh  lebih  penting daripada  menghasilkan  sumber  daya keuangan  baru.  Adapaun  pemberian pembiayaan  tanpa  mempertimbangkan kualitas pembiayaan seringkali menimbulkan kerugian yang cukup besar di  kemudian  hari.  Langkah  pengamanan untuk  mengurangi  terjadinya  keuangan bermasalah adalah dengan sistem monitoring  yang  efektif,  salah  satu  cara untuk menjaga kualitas ini adalah dengan melakukan  monitoring  keuangan  secara terus menerus. Menurut peneliti, pemantauan  memastikan  bahwa  dana yang  diberikan  kepada  nasabah  terus dipantau secepatnya. Dalam penelitian ini dilakukan monitoring dan tracking karena nasabah  yang  tersebar  dan  kekurangan sumber daya manusia. Bank NTB Syariah harus  mampu  mengatur  pengendalian tersebut  secara  administratif,  yaitu melakukan  pengendalian  secara  terus menerus  dan  berkala.  Selanjutnya  Bank Syariah  NTB  harus  melakukan  pemetaan pengawasan keuangan secara langsung di daerah, sebagian, seluruhnya atau khusus untuk  kasus-kasus  tertentu.  Hal  ini dimaksudkan untuk menunjukkan penerapan kebijakan keuangan Bank NTB Syariah  secara  umum  untuk  mengetahui keadaan terkini nasabah dan memberikan tekanan terhadap akibat yang akan terjadi apabila nasabah wanprestasi.
Solusi Menurut Kasmir (2014), ada beberapa  cara  yang  bisa  dilakukan  oleh pihak Bank untuk menahih hutang kepada Nasabah,  yaitu:  Pertama,  melalui  surat. jika telah lewat beberapa hari sejak utang dilunasi  kepada  pelanggan  dan  belum dilakukan pembayaran. Perusahaan dapat mengirimkan  pengingat  atau  surat pengaduan kepada pelanggan yang belum membayar  utangnya  tepat  waktu.  Jika
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
utangnya  belum  lunas  dalam  waktu beberapa  hari  sejak  surat  dikirimkan, maka  dapat  mengirimkan  surat  lagi dengan  peringatan  yang  lebih  tegas. Kedua,  apabila  setelah  dikirimkan  surat pengingat  ternyata  tagihannya  belum dibayar,  maka  pelapor  kredit  dapat menghubungi  nasabah  melalui  telepon dan  secara  pribadi  memintanya  untuk segera membayar. Jika hasil pembicaraan menunjukkan  bahwa  pelanggan  memiliki alasan  yang  dapat  diterima,  perusahaan mungkin dapat memberikan perpanjangan  waktu  spesifik.  Ketiga, kunjungan  pribadi,  yaitu  kunjungan pribadi  atau  kunjungan  ke  pelanggan, sering  digunakan.  Hal  ini  dinilai  sangat penting dalam proses penagihan utang. Penelitian ini mengungkapkan, bahwa  strategi  Bank  NTB  Syariah  yang dijelaskan  oleh  Kasmir  telah  diterapkan dengan membentuk tim penagihan utang, menelepon  kembali  nasabah  melalui telepon,  SMS  atau  WhatsApp  dan melakukan  kunjungan  nasabah  secara intensif  dan  langsung.  Merencanakan kunjungan  dengan  memeriksa  ruang lingkup  pengumpulan  jarak  jauh  yang disediakan  oleh  Bank  NTB  Syariah  dan menjalin  hubungan  persahabatan  untuk mendiskusikan  masalah  agar  Bank  NTB Syariah  juga  dapat  memberikan  solusi yang  tepat  atas  permasalahan  nasabah dan apabila nasabah mengalami kesulitan keuangan  wajib  memberitahukan  hal tersebut kepada Bank Syariah juga.mencakup  bagian  pelaksanaan  hak yang menjamin pembiayaan.
SIMPULAN Penerapan restrukturisasi keuangan bermasalah  pada  PT.  Bank  NTB  Syariah NTB  melalui  penjadwalan  kembali (recheduling ), persyaratan kembali (reconditioning) , pengemasan ulang (repackaging) dan  penjadwalan  ulang untuk  pembayaran  kewajiban  nasabah
atau  jangka  waktunya (restructuring) . NPF  di  PT.  Bank  NTB  Syariah  dapat terkontrol dengan baik akibat dilakukannya  restrukturisasi  yang  secara tidak  langsung  akan  berdampak  dari semakin  sedikit  pembentukan  CKPN sehingga  secara  tidak  langsung  dengan semakin sedikit pembentukan CKPN akan semakin  menambah  laba  Bank  NTB Syariah. Upaya restrukturisasi pembiayaan  bermasalah  dinilai  berhasil dilakukan  oleh  PT  Bank  NTB  Syariah. Sebab  portofolio  neraca  laba  ruginya secara keseluruhan relatif stabil. Restrukturisasi  pembiayaan  bermasalah oleh  PT.  Bak  NTB  Syariah  didukung  oleh fator  adanya  iktikad  baik  dari  nassabah, didukung  dengan  manajemen  internal yang  baik,  Nasabah  yang  kondisi keuangannya  baik,  dan  barang  agunan yang  dikuasai  secara  sah  oleh  Bank. Adapun  saran  untuk  peneliti  selanjutnya dapat  melakukan  peneltian  lebih  luas cakup  Lokasi  sehingga  menghasilkan penelitian yang akan lebih komplek.

## DAFTAR RUJUKAN
Antonio,  M.  S.,  (2001). Bank  Syariah  Dari Teori  Ke  Praktik .  Jakarta:  Gema Insani.
Arikunto,  S.  (2002). Prosedur  Penilitian Suatu  Pendekatan  Praktek ,  Jakarta: Rieneka Cipta.
Arif,  M.,  Hamzah,  Z.,  &  Putri,  F.  (2024). Peningkatan  Kinerja  Karyawan  Bank Syariah Melalui Pemberdayaan Karyawan. Jurnal  Tabarru':  Islamic Banking and Finance , 7 (1), 417-429.
Djamil, F. (2012). Penyelesaian Pembiayaan  Bermasalah  di  Bank Syariah . Jakarta: Sinar Grafika.
Hidayat,  H.,  Muslim,  M.,  &  Wijaya,  P.  A. (2022).  Efektivitas  Restrukturisasi Pembiayaan  akibat  peningkatan  Non Performing Finance (NPF) terdampak  Covid-19  pada  PT.  Bank NTB Syariah. Target: Jurnal
Manajemen Bisnis , 4 (1), 59-66.
Hermansyah, H.L. (2006).
Hukum Perbankan Nasional Indonesia . Jakarta: Kencana.
Indonesia,  I.  B.  (2014). Memahami  Bisnis Bank  Syariah ,  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Karim,  A.  A.,  (2004). Bank  Islam  Analisis Fiqh dan Keuangan , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Kasmir.  (2002). Bank  dan  Lembaga Keuangan  Lainnya ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Lestari,  D.  (2024).  Factors  that  influence the  Islamic  Perspective  Human Development  Index  as  Evidence  of the  Development  of  the  Muslim Community. Journal  of  Islamic
Economics and Business Ethic (JIESBI) , 1 (2), 75–93.
Moleong,  L.  J.  (2011). Metode  Penelitian Kualitatif ,  Bandung:  Remaja  Rosda Karya.
Muftih,  A.  (2024).  Implementation  of Accountability  and  Reporting  Based on  Islamic  Sharia  in  Efforts  to Prevent Regional Government Financial  Fraud. Journal  of  Islamic Economics and Business Ethic
(JIESBI) , 1 (2), 94–107. Muhamad. (2014). Manajemen Dana Bank Syariah ,  Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada. Murtini,  S.  (2011).  “Analisis  Yuridis Peraturan Bank Indonesia No.13/09/2011 tentang Restrukturisasi  Pembiayaan  Bagi Bank  Syari’ah  dan  Unit  Usaha Syari’ah  (UUS)” Tesis ,  Program Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas Hukum  Universitas  Sumatera  Utara Medan.
Nofiantoro, W., & Putri, N. W. A. P. (2021). Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibatpandemi  Covid-19  Terhadap Penurunan  Npf  Pada  Pt  Bank  Dki Unitusaha Syariah. Jurnal Administrasi Bisnis Terapan (JABT) , 4 (1), 4.
Rivai, V., dkk, (2007). Bank and Financial Institution  Management,  Jakarta:  PT. Raja Garafindo Persada.
Sari,  I.  R.  (2024).  Considerations  of Religion  and  Situational  Factors  , Internal Control on the Occurrency of Fraud  Trends :  An  Experimental Study of the Financial Services Sector in  Indonesia. Journal  of  Islamic Economics and Business Ethic (JIESBI) , 1 (2), 56–74. Sugiyono.  (2005). Memahami  Penelitian Kualitatif , Bandung: Alfabeta.
Supriyadi,  A.  (2024).  Strengthening
Muamalah  Maliyah  ’  s  Literacy Understanding of Online
Transactions  in  Indonesia. Journal  of Islamic Economics and Business Ethic (JIESBI) , 1 (2), 108–124 Susilo, E. (2017). Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan syariah , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sutojo,  S.  (2007). The  Management  of Comercial  Bank  Manajemen  Bank Umum ,  Jakarta  :  Damar  mulia Pustaka.
Syariah,  Bank  NTB.  (2021). Sinergi  dan Akselerasi  untuk  Performa  Bisnis Berkelanjutan ,  NTB:  Bank  NTB
Syariah. Usanti, T. P., & Shomad, A. (2022). Transaksi bank syariah . Bumi Aksara.
Widyaningsih,  B.  (2019).  “Efektifitas Restrukturisasi  Pembiayaan  Akibat Peningkatan  NPF  (Non-Performing Finance)  Sebagai  Upaya  Menjaga Portofolio  Neraca  Laba  Rugi  Pada Bank  Syariah  Mandiri  dan  BRI Syariah  Jombang”, Thesis ,  IAIN Tulungagung.