## IMPLEMENTASI PROGRAM SIAGA KEPENDUDUKAN PADA SMAN 1 NGAGLIK SLEMAN
Oleh  : Yulia Kartikasari dan Nur Hidayah Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta Email  : yuliakartika1999@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  program  sekolah  siaga kependudukan  di  SMA  N  1  Ngaglik  Sleman  dan  mengetahui  faktor  pendorong  serta faktor  penghambat  dari  implementasi  program  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan metode kualitatif deskriptif. Informan pada penelitian ini berjumlah 10 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling . Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Validitas  data  yang  digunakan  dengan triangulasi  sumber  dan teknik  analisis  data  menggunakan  teknik  analisis  model  Miles dan  Hubberman.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  program  sekolah  siaga kependudukan diterapkan melalui integrasi pendidikan kependudukan kedalam proses pembelajaran  dan  kegiatan  sekolah.  Pada  proses  pembelajaran,  pendidikan kependudukan diintegrasikan kedalam mata pelajaran dengan kompetensi dasar yang telah  diseleksi  dan  relevan  dengan  materi  yang  diajarkan.  Pada  kegiatan  sekolah, pendidikan kependudukan diajarkan melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan PIK- R. Proses implementasi program ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong yaitu:  1)  dukungan  dari  guru;  dan  2)  fasilitas  yang  mendukung.  Sedangkan  faktor penghambatnya  yaitu:  1)  kesulitan  mengintegrasikan  pendidikan kependudukan  pada kompetensi  dasar;  2)  adanya  pandemi  Covid-19;  3)  kesulitan  dalam  mengadakan sarana prasarana; dan 4) biaya mahal.
Kata Kunci: Implementasi, Program, SSK.

## Abstract
This study aimed to determine the implementation of the population alert school program in SMA N 1 Ngaglik Sleman and to determine the driving factors and inhibiting factors of the implementation of the program. This study uses a descriptive qualitative method.  There  are  10  informants  in  this  study  who  were  selected  using  purposive sampling technique. Data collected by observation, interview, and documentation. The validity of the data used by source triangulation and data analysis techniques using the Miles and Hubberman model analysis technique. The results of this study indicate that the population alert school program is implemented through the integration of population education  into  the  learning  process  and  school  activities.  In  the  learning  process, population education is integrated into subjects with selected basic competencies that are  relevant  to  the  material  being  taught.  In  school  activities,  population  education  is taught through scout extracurricular activities and PIK-R. The process of implementing this program is also influenced by several driving factors are: 1) support from teachers, and  2)  supporting  facilities.  While  the  inhibiting  factors  are:  1)  difficulty  integrating population  education  into  basic  competencies,  2)  the  presence  of  the  Covid-19 pandemic, 3) difficulties in providing infrastructure, and 4) expensive cost Keywords: Implementation, Program, SSK.

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara
yang memiliki jumlah penduduk tergolong  banyak.  Berdasarkan  data Badan Pusat Statistik (2015) pada Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS 2015 menunjukan jumlah penduduk
Indonesia  sebanyak  255,18  juta  jiwa.
Selain  itu,  Indonesia  juga  diprediksi mengalami  masa  bonus  demografi. Bonus  demografi  yang  dimanfaatkan sebaik-baiknya dapat
membawa dampak  positif  pada  berbagai  aspek bidang.  Namun,  bonus  demografi  yang tidak  dimanfaatkan  dengan  sebaik- baiknya maka  dapat memicu timbulnya permasalahan  kependudukan  berupa ledakan penduduk.
Menurut  BKKBN  pada  Jurnal Keluarga (2018) menjelaskan penyebab ledakan  penduduk  dipengaruhi  oleh kematian, kelahiran dan pernikahan usia dini.  Indraswari  dan  Risni  (2017) berpendapat  bahwa Total  Fertility  Rate (TFR)  di  Indonesia  menunjukan  angka 2,6  di  tahun  2012.  Hal  ini  menunjukan bahwa  angka  TFR  tersebut  tergolong tinggi. Selain itu, Alfana dan Beti (2017) menjelaskan rata-rata
prevalensi pernikahan  usia  dini  sebanyak  13,3 persen. Menurut data BPS dalam Alfana dan Beti (2017) juga menjelaskan pada tahun 2015 di Provinsi DIY jumlah anak yang  melakukan  pernikahan  usia  dini mencapai 13  ribu.  Data yang  diperoleh
KUA  Kecamatan  Ngaglik  dalam  Tyas dan  Siti  (2018)  memaparkan  bahwa pada  tahun  2015  terdapat  137 pasangan  yang  belum  ideal  untuk menikah.  Selain  itu,  berdasarkan  data KUA  Kabupaten  Sleman  2013-2015 yang  diperoleh  Alfana  dan  Beti  (2017)
memaparkan bahwa Kecamatan Ngaglik menjadi salah satu penyumbang  pernikahan  usia  dini terbanyak  setelah  Kecamatan  Mlati. Pada data tersebut menunjukan Kecamatan Ngaglik menyumbang angka pernikahan dini berjumlah 46. Tingginya  angka  kelahiran  dan kasus  pernikahan  usia  dini  turut menyumbang laju pertumbuhan penduduk yang cepat. Sehingga diperlukan  solusi  untuk  mengatasi masalah tersebut yaitu melalui pendidikan kependudukan yang diajarkan dalam program Sekolah Siaga
Kependudukan  (SSK)  di  SMAN  1 Ngaglik Sleman. Program SSK di SMAN 1 Ngaglik menjadi program yang penting dalam  proses  mengedukasi  generasi muda untuk menjadi generasi berencana dan tidak melakukan
pernikahan usia dini. Selain itu, program SSK  ini  juga  sebagai  upaya  untuk menekan kenakalan remaja seperti seks bebas, NAPZA, klitih dan masalah sosial lainnya.  Hapsari  (2019)  menjelaskan untuk  menekan  kenakalan  remaja, BKKBN  DIY  membentuk  sekolah  siaga
kependudukan.  Namun,  implementasi program SSK di SMAN 1 Ngaglik belum terlihat  jelas.  Di  sisi  lain,  alasan terpilihnya  SMAN  1  Ngaglik  sebagai SSK juga belum diketahui secara pasti. Program SSK merupakan program yang tergolong  baru,  sehingga  masih  sedikit orang  yang  mendengar  dan  paham akan program tersebut. Penelitian yang mengkaji  tentang  SSK  juga  belum terlalu  banyak  khususnya  mengenai implementasi program
tersebut.
Sehingga  sangat  penting  dilakukan suatu  penelitian  yang  mengkaji  lebih mendalam  mengenai  implementasi program  tersebut.  Oleh  karena  itu, peneliti  tertarik  untuk  mengkaji  lebih dalam mengenai implementasi program SSK yang diterapkan di SMAN 1 Ngaglik Sleman  beserta  faktor  pendorong  dan penghambatnya.

## 1.  Pendidikan Kependudukan
Pendidikan kependudukan menjadi  salah  satu  edukasi  yang penting  bagi  masyarakat  khususnya generasi  muda.  Abu  Ahmadi  (2016) mendefinisikan pendidikan kependudukan merupakan suatu usaha dari bagian pendidikan dengan maksud memberikan pengertian tentang kependudukan yang besar pengaruhnya terhadap  perkembangan  hidup  kelak. Pendidikan kependudukan yang
digagas  oleh  BKKBN  memiliki  tujuan untuk menyiapkan generasi muda yang
paham  akan  kependudukan,  masalah dan isu-isu kependudukan di Indonesia. Dapat  disimpulkan  bahwa  pendidikan kependudukan ialah proses penanaman pengetahuan  dan  upaya  membangun kesadaran tentang pentingnya pendidikan kependudukan yang berguna di masa mendatang. Pendidikan kependudukan sendiri dibedakan menjadi tiga jalur pendidikan. BKKBN  dalam  info  grafis  pendidikan kependudukan (2017) menyatakan terdapat  tiga  jalur  pendidikan  yaitu sebagai berikut: a.  Jalur formal. Ruang lingkup pendidikan kependudukan pada jalur formal  yaitu  SD-MI,  SMP-Mts,  SMA- MA,  dan  perguruan  tinggi.  Melalui sekolah,  pendidikan  kependudukan diterapkan  dalam  program  Sekolah Siaga
Kependudukan (SSK),
program  pendidikan  di  sekolah seperti  gemar  membaca,  pelatihan guru,  bimbingan  konseling,  pojok kependudukan  dan  lain  sebagainya. Sedangkan  untuk  perguruan  tinggi dapat  diterapkan  melalui  kegiatan kemahasiswaan, kegiatan perkuliahan,  kegiatan  penelitian  dan pojok kependudukan.
b.  Jalur  non  formal.  Pada  jalur  non formal,  pendidikan  kependudukan diterapkan  pada  materi  pelajaran diklat.  Ruang  lingkup  pendidikan kependudukan pada jalur non formal
di  Balai  Diklat  Pemerintah  dan Swasta.
c.  Jalur  informal.  Pada  jalur  informal, pendidikan kependudukan diterapkan  dalam  kegiatan  keluarga atau kegiatan kelompok masyarakat. Ruang lingkup pendidikan kependudukan  pada  jalur  informal dapat  diterapkan  pada  pendidikan keluarga, lingkungan, kelompok (poktan)  masyarakat,  dan  media
massa. 2.  Sekolah Siaga Kependudukan Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan dan BKKBN (2017) mendefinisikan sekolah siaga kependudukan merupakan sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan,  keluarga  berencana dan pembangunan keluarga kedalam mata pelajaran dan atau muatan lokal khusus kependudukan. Melalui pernyataan tersebut dapat disimpulkan  bahwa  Sekolah  Siaga Kependudukan  (SSK)  ialah  program sekolah yang mengintegrasikan pendidikan  kependudukan  untuk disampaikan  kepada  peserta  didik mengenai  beberapa  materi  yang relevan dengan materi kependudukan  guna  meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai  kependudukan.  Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)
merupakan  bagian  dari  program pendidikan  kependudukan  di  jalur formal yaitu melalui sekolah. Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan dan BKKBN  (2017)  menjelaskan  bahwa SSK bukanlah sesuatu mata pelajaran  yang  baru  sehingga  tidak perlu menambah jam atau menganggu kegiatan belajar mengajar.  Dengan  adanya  program SSK yang mengintegrasikan pendidikan  kependudukan  kedalam beberapa  mata  pelajaran  dapat memperdalam  materi-materi  yang akan dibahas. Dalam pelaksanaannya Sekolah Siaga Kependudukan  (SSK)  yang  di dalamnya memuat pendidikan kependudukan menekankan pembelajaran  yang  berpusat  pada peserta didik. Peserta didik diberikan kesempatan  untuk  mengetahui  lebih dalam mengenai materi kependudukan  dengan  dukungan materi dan media yang berhubungan dengan  kependudukan  contohnya seperti buku dan pojok kependudukan. Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan dan BKKBN (2017) mendefinisikan pojok kependudukan sebagai sumber belajar  untuk  peserta  didik  yang berisi  materi  kependudukan  sebagai upaya pembentukan generasi
berencana. Dengan demikian, pendidikan kependudukan yang dibantu dengan fasilitas berupa pojok kependudukan  diharapkan  dapat mempermudah  pemahaman  peserta didik  dalam  memahami  materi kependudukan.
3.  Pendidikan dalam Perspektif Struktural Fungsional Talcott Parsons Talcott Parsons memiliki pandangan dalam bidang pendidikan. Menurut Parsons, pendidikan merupakan sarana untuk melestarikan  pola-pola  kehidupan sosial  dan  budaya.  Pendidikan  juga sebagai pemegang fungsi sosialisasi dan  seleksi.  Melalui  pendidikan, individu  memperoleh  kecakapan
teknis, sosial dan rasa tanggungjawab. Dalam pandangannya, Talcott Parsons juga mengemukakan  fungsi  pendidikan. Menurut  Hanum  (2011)  Talcott Parsons mengemukakan fungsi pendidikan sebagai berikut: a.  Sekolah sebagai sarana sosialisasi utama Parson  menunjukkan  adanya fungsi fundamental dari pendidikan  primer  dan  sekunder sebagai lembaga menengah antara  sosialisasi  keluarga  dan seleksi  peran  dewasa.  Parson menjelaskan  terdapat  dua  fungsi
dari  sekolah  yaitu  mengarahkan peserta didik dari orientasi askriptif ke  orientasi  prestasi  dan  alokasi seleksi  ke  peran-peran  dewasa yang  diberi  penghargaan  yang berbeda.  Parson  dalam  hal  ini menekankan pada tingkatan
sekolah  primer  karena  seluruh proses dimulai dari sana. b.  Partikularisme-Universalisme  dan Askripsi-Prestasi Parson menjelaskan bahwa sekolah  memiliki  fungsi  spesial yaitu  mensosialisasikan  individu dari  orientasi  partikularisme  ke orientasi universalisme dan orientasi  askripsi  ke  orientasi prestasi.  Pada  fungsi  ini  sekolah sebagai sarana mensosialisasikan anak  dari  orientasi  partikularisme dan  askripsi  yang  biasa  ia  terima di  rumah  ke  orientasi  universal dan prestasi yang umumnya lebih dibutuhkan  oleh  mereka  kelak  di kemudian hari.
c.  Seleksi dan alokasi Pada fungsi ini, Parson menjelaskan  bahwa  pendidikan menjadi  penting  karena  memiliki tugas untuk mempersiapkan peserta  didik  di  dunia  kerja. Sekolah  memiliki  fungsi  primer dimana  mengantarkan  peserta didik  yang  memiliki  kemampuan lebih  dan  motivasi  tinggi  untuk
dapat terpilih pada peran dewasa dan  lebih  sulit.  Sehingga  melalui proses  sekolah  dan  melihat prestasi  dan  motivasinya  dapat benar-benar  fungsional  sesuai kebutuhan masyarakat.
d.  Kesamaan kesempatan Hanum (2011) menjelaskan bahwa  Parson  memahami  tidak semua peserta didik yang diberikan kesempatan sama akan sama berhasilnya. Parson sebenarnya  sadar  bahwa  proses
seleksi sudah berlangsung dalam sosialisasi  di  sekolah.  Namun, menurut  Parson  fungsi  sekolah bukanlah  untuk  itu.  Sekolah memiliki fungsi untuk meyakinkan bahwa  semua  peserta  didik diperlakukan  sama  dan  diberi kesempatan  yang  sama  dalam mencapai  kesuksesannya  dan dalam  bidang  yang  mereka inginkan.
Dengan
diberlakukannya  fungsi  tersebut tentu peserta didik dapat berhasil. Hal  ini  diperkuat  oleh  Hanum (2011)  menjelaskan  jika  peserta didik  memiliki  kemampuan  dan motivasi  yang  sama  tentu  dapat sama-sama berhasil.
4.  Teori Fisiologi dan Sosial Ekonomi
John Stuart Mill
John Struat Mill (dalam Mantra, 2015)  mengatakan  manusia  dapat
mempengaruhi
perilaku demografinya  dan  seseorang  yang memiliki  produktivitas  yang  tinggi cenderung ingin mempunyai keluarga yang kecil. Melalui pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya
tinggi  rendahnya  kelahiran  dapat ditentukan  oleh  manusia  itu  sendiri. Melihat  tinggi  rendahnya  kelahiran dapat ditentukan oleh manusia, maka Mill  menyarankan  sebuah  solusi dimana  pendidikan  penduduk  perlu ditingkatkan.
Mantra  (2015)  mengatakan meningkatnya  pendidikan  penduduk membuat mereka akan
mempertimbangkan  perlu  tidaknya menambah jumlah anak sesuai karir dan  usaha  yang  ada.  Peningkatan pendidikan  tidak  hanya  dilakukan oleh  golongan  mampu,  tetapi  juga perlu disamaratakan dengan penduduk  golongan  tidak  mampu.
Selain  itu,  Mill  dalam  teorinya  juga mengemukakan  bahwa  perempuan sebenarnya tidak menghendaki jumlah  anak  yang  banyak.  Jika keinginan  perempuan  tersebut  lebih diperhatikan  lagi,  maka  tingkat kelahiran akan rendah.

## Metode
Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di SMAN  1  Ngaglik  yang  beralamat  di
Jalan  Palagan  Tentara  Pelajar  No.  Km 13,5,  Kayunan,  Donoharjo,  Kecamatan Ngaglik,  Kabupaten  Sleman,  Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Alasan peneliti  mengambil  lokasi  penelitian  di SMAN  1  Ngaglik  karena  sekolah  ini merupakan sekolah yang mencanangkan program Sekolah Siaga Kependudukan  (SSK)  satu-satunya  di Kabupaten Sleman.
Penelitian  ini  dilaksanakan  mulai tanggal  18  November  2020  sampai  2 Januari 2021. Penelitian ini menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif deskriptif.  Auerbach  dan  Silverstein (dalam  Sugiyono,  2017)  penelitian kualitatif ialah penelitian yang melakukan analisis dan interpretasi teks serta  hasil  interview  untuk  menemukan makna dalam fenomena. Dapat disimpulkan  bahwa  penelitian  yang menggunakan  pendekatan  kualitatif  ini disajikan  dalam  bentuk  deskriptif dimana cara pendeskripsiannya menggunakan  kata-kata  dan  bukan terfokus pada angka. Dengan menggunakan metode penelitian  kualitatif  deskriptif,  peneliti dapat memperoleh data dan menyajikannya secara deskriptif mengenai “Implementasi Program Sekolah Siaga Kependudukan di SMAN 1  Ngaglik  Sleman”.  Penelitian  kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan dari penelitian yang menjabarkan mengenai
implementasi  program  sekolah  siaga kependudukan  di  SMA  N  1  Ngaglik Sleman  dan  faktor  pendorong  serta faktor penghambat implementasi program  sekolah  siaga  kependudukan di  SMA  N  1  Ngaglik  Sleman.  Teknik sampling yang digunakan pada penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive  sampling. .  Dalam  penelitian ini,  peneliti  telah  mempertimbangkan untuk  memilih  sampel  sebagai  sumber data  penelitian  diantaranya  1  orang kepala  sekolah,  1  orang  wakil  kepala sekolah  bidang  kurikulum,  4  orang  tim Sekolah  Siaga  Kependudukan  (SSK), dan  4  orang  guru  mata  pelajaran  dari mata  pelajaran  Bahasa  Indonesia, Sosiologi, Geografi dan PJOK.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  telah mempertimbangkan untuk memilih sampel sebagai sumber data penelitian diantaranya  1  orang  kepala  sekolah,  1 orang  wakil  kepala  sekolah  bidang kurikulum,  4  orang  tim  Sekolah  Siaga Kependudukan (SSK), dan 4 orang guru mata  pelajaran  dari  mata  pelajaran Bahasa  Indonesia,  Sosiologi,  Geografi dan  PJOK. Sumber  data  primer diperoleh melalui observasi dan wawancara.  Sumber  data  primer  pada penelitian ini yaitu informan dari guru di SMA  Negeri  1  Ngaglik  yang  telah peneliti tentukan. Sumber data sekunder dalam  penelitian  ini  adalah  dokumen perjanjian kerja sama antara perwakilan
Badan  Kependudukan  dan  Keluarga Berencana  Nasional  Daerah  Istimewa Yogyakarta (BKKBN DIY) dengan SMA N 1 Ngaglik, materi pelatihan mengenai integrasi  pendidikan  kependudukan dalam  mata  pelajaran,  surat  tugas  tim SSK  SMA  N  1  Ngaglik,  RPP,  dan dokumentasi foto kegiatan program SSK di SMA N 1 Ngaglik serta informasi profil sekolah  yang  diperoleh  dari  laman sekolah https://sman1ngaglik.sch.id/ Teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara  dan  dokumentasi. Validitas data  yang  digunakan  untuk  menguji keabsahan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan triangulasi sumber.
Triangulasi  sumber  adalah  teknik  yang dilakukan  oleh  peneliti  dengan  cara membandingkan  data  yang  diperoleh dari  hasil  wawancara  dan  observasi. Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis Miles dan  Hubberman  yang  terdiri atas empat  tahap  yaitu  pengumpulan  data, kondensasi  data,  penyajian  data  dan penarikan kesimpulan.
Hasil dan Pembahasan
1.  Implementasi Program SSK dalam Proses Pembelajaran Program Sekolah Siaga Kependudukan  (SSK)  di  SMAN  1 Ngaglik merupakan program
pemerintah  yang  diterapkan  pada
jalur  formal.  Program  SSK  ialah program  yang  dicanangkan  oleh BKKBN  yang  di  dalamnya  memuat pendidikan  kependudukan,  keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kedalam mata pelajaran. Sebelum program ini diimplementasikan pada proses pembelajaran,  para  guru  diberikan pelatihan penyusunan Rencana
Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP) dan silabus yang terintegrasi dengan program  SSK  terlebih  dahulu. Sehingga guru diwajibkan menyusun RPP  yang  memuat  materi-materi kependudukan  di  dalamnya.  Selain itu,  kurikulum  yang  digunakan  tetap menggunakan  kurikulum  2013  edisi revisi. Hal ini dikarenakan belum ada kurikulum  khusus  yang  berkaitan dengan  program  SSK.  Selain  itu, program SSK yang memuat pendidikan  kependudukan  hanya diintegrasikan ke dalam mata pelajaran sehingga tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran  dan  tidak  menambah jam pelajaran. Namun, dalam proses pengintegrasian materi kependudukan dalam mata pelajaran, guru perlu memilih
kompetensi  dasar  yang  cocok  dan relevan  untuk  diintegrasikan  dengan materi-materi  kependudukan.  Hal  ini
dikarenakan tidak semua kompetensi dasar  dapat  diintegrasikan  dengan materi  kependudukan.  Selain  itu, materi-materi  kependudukan  yang akan diintegrasikan harus
menyesuaikan  dengan  materi  dan bidang  mata  pelajaran.  Adapun materi-materi  yang  disisipkan  dalam mata  pelajaran  yaitu  mengenai Penyakit  Menular  Seksual  (PMS), kesehatan  reproduksi,  kesehatan remaja, pencegahan pernikahan usia dini,  pengaruh  penduduk  terhadap ekonomi, menghitung jumlah pertumbuhan  penduduk,  demografi kependudukan, perencanaan keluarga,  masalah  kependudukan, isu kependudukan,  pencegahan perceraian, natalitas, fertilitas, perubahan  dinamika  kependudukan, statistik kependudukan, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan lain-lain. Dalam  penerapan  program sekolah  siaga  kependudukan  pada proses pembelajaran, guru menggunakan  metode  diskusi  dan ceramah.  Namun,  adanya  pandemi Covid-19 menyebabkan
guru kesulitan  menyampaikan  pendidikan kependudukan  kepada  peserta  didik secara tatap muka melainkan secara daring. Akan tetapi kesulitan tersebut dapat  diatasi  oleh  masing-masing guru. Selain itu, guru juga
menggunakan  media  pembelajaran berupa  poster,  pamflet,  video  dari Youtube ,  teks  bacaan,  dan Power Point  Text (PPT).  Sedangkan  untuk sumber  bahan  ajar  menggunakan sumber digital dan cetak.
Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa guru di SMA Negeri 1 Ngaglik telah  menerapkan  program  SSK melalui  pendidikan  kependudukan yang  diintegrasikan  ke  dalam  mata pelajaran.  Melalui  mata  pelajaran, topik-topik  mengenai  kependudukan dapat  dipertajam  dengan  melihat realita  kependudukan  saat  ini. Walaupun  dalam  proses  penerapan program  SSK  kedalam  proses pembelajaran  mengalami  kendala karena  adanya  pandemi  Covid-19, namun  para  guru  memiliki  solusi untuk memberikan pemahaman pendidikan  kependudukan  secara daring.
Berdasarkan  pembahasan  di atas,  maka  hasil  penelitian  ini  dapat dianalisis  menggunakan  pandangan pendidikan dalam perspektif struktural  milik  Talcott  Parsons. Program sekolah siaga kependudukan yang
diimplementasikan  di  SMA  Negeri  1 Ngaglik  menunjukan  bahwa  sekolah sebagai  sarana  sosialisasi  utama dalam menyampaikan nilai-nilai yang berkaitan  dengan  kependudukan.
Sosialisasi  nilai-nilai  ini  ditunjukan melalui  pendidikan  kependudukan yang  diintegrasikan  dalam  mata pelajaran. Dengan dibekalinya pendidikan  kependudukan  melalui proses  pembelajaran  maka  peserta didik  dapat  memperoleh  materi kependudukan yang dibutuhkan kelak  dalam  kehidupan  masyarakat. Selain itu, melalui pendidikan kependudukan dapat mengubah cara pandang  peserta  didik  untuk  tidak melakukan  pernikahan  usia  dini. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa dengan  adanya  program  sekolah siaga kependudukan yang diimplementasikan  di  SMA  Negeri  1 Ngaglik tidak hanya sekedar berfungsi  mensosisalisasikan  nilai- nilai  tetapi  juga  mengubah  cara pandang  peserta  didik  dengan wawasan baru.
Selain  itu,  program  sekolah
siaga kependudukan yang di dalamnya memuat pendidikan kependudukan memberikan pengetahuan  terkait  kependudukan seperti perencanaan keluarga, kelahiran,  kematian,  pencegahan pernikahan  usia  dini,  dan  materi lainnya  yang  tidak  sering  mereka dapatkan di rumah. Hal ini berkaitan dengan fungsi partikularisme- universalisme  dan  askripsi-prestasi. Parson  (dalam  Hanum,  2011) menjelaskan
bahwa fungsi pendidikan adalah mensosialisasikan anak  dari  arah  partikularisme  ke universalisme  dan  dari  arah  askripsi ke  prestasi.  Pada  fungsi  ini  sekolah memiliki fungsi sebagai sarana untuk mensosialisasikan anak dari orientasi partikularisme  dan  askripsi  yang biasa mereka alami di rumah ke arah universalisme  dan  prestasi  yang umumnya  dibutuhkan  oleh  anak  di kemudian hari. Maka melalui program  SSK  di  SMA  Negeri  1 Ngaglik  yang  di  dalamnya  memuat pendidikan kependudukan sebenarnya bertujuan untuk membekali anak agar mereka paham tentang  kependudukan.  Umumnya pendidikan kependudukan tidak sering  diberikan  di  dalam  rumah, sehingga  sekolah  memiliki  peran lebih dalam mensosialisasikan pemahaman kependudukan tersebut
Selain  itu,  hasil  penelitian  ini juga  dapat  dianalisis  menggunakan teori  fisiologi  dan  sosial  ekonomi John Stuart Mill. Menurut Mill (dalam Mantra,  2015)  menjelaskan  bahwa manusia dapat mempengaruhi perilaku demografinya dan seseorang yang memiliki produktivitas  yang  tinggi  cenderung ingin mempunyai keluarga yang kecil. Mengingat tinggi rendahnya
kelahiran  dapat  ditentukan  oleh
manusia  itu  sendiri,  maka  Mill menawarkan  sebuah  solusi  untuk meningkatkan  pendidikan  penduduk agar penduduk dapat mempertimbangkan  perlu  tidaknya menambah  jumlah  anak.  Hasil temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa adanya program sekolah  siaga  kependudukan  dapat mengubah  cara  pandang  peserta didik  untuk  lebih  mementingkan tingkat  pendidikannya  dibandingkan menikah  di  usia  dini.  Dengan mementingkan  tingkat  pendidikan dan dibekalinya pendidikan kependudukan  dari  sekolah  maka peserta didik dapat mempertimbangkan  ulang  untuk menikah  secara  dini.  Selain  itu, peserta didik juga dapat mempertimbangkan  secara  matang untuk  membentuk  keluarga  dan merencanakan  jumlah  anak  sesuai kondisi keluarga.
2.  Implementasi Program SSK dalam
Kegiatan Sekolah Program sekolah siaga kependudukan tidak hanya diterapkan dalam proses pembelajaran saja tetapi juga dalam kegiatan  sekolah.  Kegiatan  sekolah yang  berkontribusi  besar  dalam proses pengimplementasian program ini  adalah  kegiatan  ekstrakurikuler pramuka  dan  Pusat  Informasi  dan
Konseling  Remaja  (PIK-R).  Pada kegiatan  ekstrakurikuler  pramuka, pendidikan kependudukan disampaikan melalui kerja kelompok. Selama  proses  kerja  kelompok, peserta  didik  diberikan  pemahaman materi  yang  berkaitan  dengan kependudukan seperti keluarga berencana,  perencanaan  keluarga sejahtera, bahaya NAPZA, pernikahan dini, pendataan penduduk, menggambar peta kependudukan  dan  materi  lain  yang relevan. Namun dalam pelaksanaannya,  kegiatan  pramuka tidak  dapat  dilakukan  secara  tatap muka  dikarenakan  adanya  pandemi Covid-19. Sehingga sekolah berupaya mengatasi hambatan tersebut  dengan  menyelenggarakan kegiatan pramuka secara daring.
Pada  kegiatan  ekstrakurikuler
PIK-R,  program  sekolah  siaga kependudukan didukung secara antusius  oleh  peserta  didik  yang tergabung  dengan  ekstrakurikuler tersebut.  Adapun  kegiatan  yang dilakukan  oleh  anak-anak  PIK-R untuk  mendukung  jalannya  program sekolah  siaga  kependudukan  di SMAN  1  Ngaglik  Sleman  adalah membuat  poster  kependudukan, membuat mading kependudukan dan membahas  materi  kependudukan yang dilakukan dengan antusias.
Program sekolah siaga
kependudukan  di  SMAN  1  Ngaglik juga  didukung  dengan  adanya fasilitas  pojok  kependudukan.  Pojok kependudukan  di  SMAN  1  Ngaglik dilengkapi  dengan  fasilitas  meja, kursi,  rak  buku,  buku-buku  yang berkaitan  dengan  kependudukan,
mading kependudukan, poster kependudukan  dan  beberapa  media lainnya. Selain itu, pojok kependudukan  ini  juga  mendapat
bantuan  dana  dari  BKKBN  untuk memaksimalkan  fasilitas  tersebut. Berdasarkan  pembahasan  di  atas maka  dapat  dianalisis  dengan menggunakan pandangan pendidikan perspektif struktural fungsional mengenai fungsi pendidikan yaitu memberikan kesamaan kesempatan. Implementasi program sekolah siaga kependudukan  di  SMAN  1  Ngaglik menunjukan adanya fungsi
kesamaan  kesempatan.  Fungsi  ini ditunjukan  pada  saat  pendidikan kependudukan  diberikan  melalui kegiatan  ekstrakurikuler  pramuka dan  kegiatan  ekstrakurikuler  PIK-R. Pada kegiatan tersebut, peserta didik diberikan kesempatan untuk memperdalam pengetahuannya terkait  kependudukan.  Di  sisi  lain, adanya fasilitas pojok kependudukan juga  membuka  kesempatan  yang
sama  bagi  peserta  didik  untuk memperluas  wawasannya  di  bidang kependudukan. Namun, proses implementasi program sekolah siaga kependudukan pada kegiatan sekolah mengalami hambatan karena  adanya  pandemi  Covid-19. Sehingga  implementasi  program sekolah  siaga  kependudukan  pada kegiatan sekolah tidak dapat dilakukan  secara  maksimal  seperti sebelumnya.
Selain  disediakan  beberapa fasilitas  yang  mendukung,  SMAN  1 Ngaglik  juga  menjalin  kerja  sama dengan beberapa pihak tekait seperti puskesmas,  pihak  desa,  instansi- instansi di sekitar sekolah dan pihak lain  agar  implementasi  program sekolah  siaga  kependudukan  dapat berjalan.
Namun,
peneliti menemukan bahwa SMA N 1 Ngaglik belum melakukan kerja sama secara mandiri  dengan  beberapa  sekolah yang  sama-sama  mencanangkan program
sekolah siaga kependudukan.  Sehingga  hal  ini menjadi  bahan  evaluasi  pihak sekolah kedepannya. 3.  Faktor Pendorong dan Penghambat Pada Program SSK Setiap program yang dilakukan tentu di dalamnya terdapat faktor  pendorong  dan  penghambat selama pelaksanaan program
tersebut.  Sama  halnya  dengan program sekolah siaga kependudukan  di  SMA  N  1  Ngaglik yang  didalamnya  memuat  faktor pendorong dan faktor penghambat.
a.  Faktor Pendorong
1)  Dukungan dari guru
Adanya  dukungan  dari
guru  di  SMAN  1  Ngaglik menjadi  salah  satu  faktor pendorong implementasi program sekolah siaga kependudukan.  Seperti  yang telah  dipaparkan  sebelumnya bahwa  guru  telah  mengikuti pelatihan  penyusunan  silabus dan  RPP  yang  terintegrasi pendidikan kependudukan, tentu hal ini menjadi semangat para  guru  untuk  ikut  serta dalam membantu proses implementasi  program  sekolah
siaga  kependudukan  di  SMA Negeri  1  Ngaglik.  Di  sisi  lain, adanya  prestasi  dari  kegiatan PIK-R  yang  membawa  nama SMAN 1 Ngaglik hingga tingkat provinsi  memotivasi  para  guru untuk  lebih  bersemangat  dan mendukung pelaksanaan program sekolah siaga kependudukan  di  SMAN  1 Ngaglik. 2)  Fasilitas yang mendukung Program  sekolah  siaga kependudukan di SMA Negeri 1 Ngaglik didukung dengan adanya fasilitas pojok kependudukan. Pojok kependudukan yang dilengkapi dengan  buku  bacaan,  meja, kursi,  alas  karpet,  rak  buku, banner, mading kependudukan dan  poster  kependudukan.
Selain itu, pojok kependudukan juga dilengkapi dengan beberapa peralatan yang mendukung  seperti  TV  dan laptop. Buku-buku yang disediakan di pojok kependudukan sebagian besar didapatkan dari BKKBN. Dengan adanya fasilitas tersebut maka dapat memotivasi peserta didik untuk meningkatkan  pemahamannya mengenai  kependudukan  dan implementasi  program  sekolah siaga  kependudukan  di  SMAN 1 Ngaglik dapat berjalan.
b.  Faktor Penghambat
1)  Kesulitan  mengintegrasikan pendidikan kependudukan pada kompetensi dasar
Program  sekolah  siaga kependudukan mengintegrasikan  pendidikan kependudukan  ke  dalam  mata pelajaran. Namun, pada
kenyataannya proses pengintegrasian tersebut harus memilih kompetensi dasar yang  cocok  dan  tepat  untuk diintegrasikan dengan pendidikan kependudukan. Hal ini  dikarenakan  tidak  semua kompetensi dasar dapat dipaksakan untuk diintegrasikan dengan pendidikan kependudukan. Selain  itu,  kurikulum  yang digunakan  adalah  kurikulum 2013  edisi  revisi.  Sehingga
belum  ada  kurikulum  yang mengatur secara khusus untuk program sekolah siaga kependudukan. Untuk mengatasi  hambatan  tersebut, guru dapat memilih kompetensi dasar yang dirasa sesuai untuk diintegrasikan dengan pendidikan kependudukan. Contohnya seperti mata pelajaran  matematika  yang dapat diselipkan materi kependudukan yaitu menghitung jumlah penduduk. 2)  Adanya pandemi Covid-19 Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan program sekolah siaga kependudukan di SMAN  1  Ngaglik  tidak  dapat dilakukan  secara  maksimal. Seperti pada proses
pembelajaran  yang  awalnya dapat  dilakukan  secara  tatap muka terpaksa dilakukan
secara  daring.  Di  sisi  lain, proses  pembelajaran  yang dilaksanakan  secara  daring menyebabkan penyampaian pendidikan kependudukan tidak maksimal karena terbatasnya waktu dan pemahaman peserta didik yang berbeda-beda dalam menangkap materi yang disampaikan oleh guru. Pandemi  Covid-19  juga menghambat kegiatan pendukung  program  sekolah siaga kependudukan. Terbatasnya  pertemuan  tatap muka  menyebabkan  peserta didik  tidak  dapat  mengelola pojok  kependudukan  secara maksimal.  Selain  itu,  kegiatan ekstrakurikuler  pramuka  juga terpaksa  dilakukan  secara daring. Dengan demikian, Pandemi  Covid-19  membawa pengaruh  yang  cukup  besar dalam proses pengimplementasian  program sekolah siaga kependudukan di
SMAN 1 Ngaglik.
3)  Kesulitan dalam mengadakan sarana prasarana Program  sekolah  siaga kependudukan  menyediakan fasilitas berupa pojok kependudukan.  Namun,  dalam proses  pengadaan  fasilitas tersebut terdapat kendala yaitu kesulitan  dalam  mengadakan bahan  bacaan  yang  berkaitan dengan kependudukan.
Terbatasnya  bahan  bacaan tersebut  menyebabkan  pihak sekolah  harus  berusaha  keras untuk melengkapi buku-buku di pojok  kependudukan  dengan cara membeli buku dan mengupayakan pengadaan sumber bacaan dari BKKBN. 4)  Biaya mahal Pengimplementasian program sekolah siaga kependudukan  membutuhkan
biaya  yang  tidak  murah. Walaupun  program  ini  telah mendapatkan  bantuan  dana dari  BKKBN,  namun  anggaran untuk pengadaan fasilitas pojok kependudukan  dan  sarana prasarana  pendukung  lainnya tetap membutuhkan biaya yang mahal.
Simpulan Program sekolah siaga kependudukan di SMA Negeri 1 Ngaglik telah  berjalan.  Program  sekolah  siaga kependudukan di SMAN 1 Ngaglik telah diterapkan ke dalam proses pembelajaran  dan  kegiatan  sekolah. Pada  proses  pembelajaran,  pendidikan kependudukan  diintegrasikan  ke  dalam hampir  semua  mata  pelajaran  melalui kompetensi dasar yang telah dipilih dan sesuai. Integrasi pendidikan kependudukan  pun  perlu  disesuaikan dengan materi pelajaran dan kompetensi  dasar  yang  ada  sehingga dapat relevan. Sedangkan pada kegiatan sekolah,  pendidikan  kependudukan diintegrasikan melalui kegiatan
ekstrakurikuler  Pusat  Informasi  dan
Konseling Remaja (PIK-R) dan kegiatan pramuka serta didukung dengan adanya fasilitas  pojok  kependudukan.  Namun,
adanya Pandemi Covid-19 ini menyebabkan  implementasi  program sekolah  siaga  kependudukan  tidak dapat berjalan secara maksimal. Seperti proses  pembelajaran  yang  dilakukan secara  daring  menyebabkan  waktu pertemuan  menjadi  terbatas  dan pemahaman peserta didik yang berbeda-beda dalam memahami materi kependudukan.  Selain  itu,  kegiatan ekstrakurikuler  pramuka  juga  terpaksa dilaksanakan  secara  daring.  Pandemi
Covid-19  ini  juga  menyebabkan  pojok kependudukan tidak dapat dimaksimalkan  karena  keterbatasan pertemuan tatap muka.
Implementasi  program  sekolah siaga kependudukan di SMAN 1 Ngaglik dipengaruhi  oleh  faktor  pendorong  dan faktor  penghambat.  Adapun  faktor pendorong  yaitu:  (1)  dukungan  dari guru, dan (2) fasilitas yang mendukung. Selain  itu,  ada  pula  penghambat  dari jalannya implementasi program sekolah siaga kependudukan yaitu: (1) kesulitan mengintegrasikan pendidikan kependudukan pada kompetensi dasar, (2)  Adanya  Pandemi  Covid-19,  (3) kesulitan  dalam  mengadakan  sarana prasarana, dan (4) biaya mahal.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  disampaikan  kepada semua  pihak  yang  terlibat  dalam penulisan artikel ini, sehingga terlaksana  dengan  baik,  serta  kepada tim  redaksi  Jurnal  Dimensia  Prodi Pendidikan  Sosiologi  Fakultas  Ilmu Sosial UNY yang telah mempublikasikan karya ini.
Daftar Pustaka
Ahmadi, A. 2016. Sosiologi Pendidikan . Jakarta: PT Rineka Cipta.
Ahmadi, R. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif .  Yogyakarta:  Ar-Ruzz
Media. Alfana, M.A.F dan Beti, N.A, Pernikahan Dini  dan  Agenda  Kebijakan Kedepan (Kasus di  Kabupaten Sleman), Jurnal  Natapraja , Volume 5 , Nomor 2, 2017, 137-
148. Badan  Pusat  Statistik.  2015. Profil Penduduk  Indonesia Hasil SUPAS. Diunduh https://www.bps.go.id/publicati on/2016/11/30/63daa471092b b2cb7c1fada6/profil-penduduk- indonesia-hasil-supas- 2015.html.  Pada  tanggal  10 April 2020.
BKKBN. 2018. Jurnal Keluarga Informasi  Kependudukan,  KB dan  Pembangunan  Keluarga . Diunduh di https://www.bkkbn.go.id/po- content/uploads /Jurnal_Keluarga_Edisi_Keem pat_2018.pdf.  Pada  tanggal  8 April 2020.
BKKBN.  2017. Info  Grafis  Pendidikan Kependudukan . Diunduh https://www.bkkbn.go.id/po- content/uploads/Info.Grafis.Pe nduduk.pdf . Pada  tanggal  3 Maret 2020. Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan  dan  Badan Keluarga  Berencana  Nasional. 2017. Pedoman  Pengelolaan Pendidikan Kependudukan Melalui Sekolah Siaga Kependudukan  (SSK)  di  SMP, SMA,  dan  Sederajat. Tersedia di http://balaidiklatkkbbogor.blogs pot.com/2017/10/pelatihan- sekolah-siaga- kependudukan.
Hanum,  F.  2011. Sosiologi  Pendidikan . Yogyakarta: Kanwa Publisher
Hapsari.  A.  2019. Sekolah  Siaga
Kependudukan Tekan Kenakalan  Remaja .  Diunduh https://www.suaramerdeka.co
m/  amp/news/baca  /206531/ sekolah-siaga-kependudukan- tekan-kenakalan-remaja.  Pada tanggal 10 April 2020.
Indraswari,  R.R  dan  Risni,  J.Y,  Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhi Penundaan  Kelahiran  Anak Pertama Di Wilayah Perdesaan Indonesia:  Analisis  Data  SKDI 2012, Jurnal  Kependudukan
Indonesia ,  Volume  12,  Nomor
1, 2017, 1-12.
Mantra,  I.  B.  2015. Demografi  Umum . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tyas,  A.K.W.S.,  dan  Siti,  H.B.A,
Pengambilan Keputusan Menikah  Dini  Pada  Remaja Putri  di  Kecamatan  Sukoharjo Ngaglik, Jurnal Spirits , Volume
8 , No 2, 2018, 78-93.
Sugiyono.  2017. Metode  Penelitian Kualitatif .  Bandung:  Penerbit Alfabet.