Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 12, No. 2 Januari 2021, pp. 241-249
ISSN: 2301-8879 E-ISSN: 2599-1809 Available Online At: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna

## ANALISIS KESIAPAN UMKM BATIK DI KOTA MADIUN DALAM PENERAPAN SAK EMKM
Diza Satrina Luchindawati, Elva Nuraina, Elly Astuti*
Program Studi Akuntansi, Universitas PGRI Madiun
*email : ellyastuti@unipma.ac.id*

## Abstract
DiPublikasi: 01/01/2020 http://dx.doi.org/10.22225/kr.11.2.1154.190-196
MSMEs are small-scale business activities that can be controlled by groups or groups of people who aim to make a profit. UMKM is  one  of  the  pillars  of  a  country's  economy.  However,  the  development  of  MSMEs  from  year  to  year  is  less  significant.  That condition happens because of a lack of knowledge about business financial management. The office in charge of MSMEs in several regions  has  begun  to  aggressively  introduce  financial  reports  preparation  as  information  for  the  decision-making  process.  This socialization generally uses the Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Enterprises (SAK EMKM) as the legal basis for preparing their financial statements. This study aims to determine the readiness of batik micro, small and medium enterprises  (MSMEs)  in  Madiun  City  to  apply  SAK  EMKM  to  their  business  financial  reports.  This  research  uses  descriptive qualitative method. This study indicates that batik UMKM players in Madiun City are not ready to implement SAK EMKM. Keywords: Readiness,  Micro  Small  and  Medium  Enterprises  (MSMEs),  Financial  Accounting  Standards  for  Micro,  Small  and Medium Entities (SAK EMKM)

## Abstrak
UMKM  merupakan  kegiatan  usaha  yang  memiliki  skala  kecil  yang  bisa  dikendalikan  oleh  kelompok  maupun  kumpulan  orang yang  memiliki  tujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan.  UMKM  merupakan  salah  satu  penyangga  perekonomian  sebuah  negara. Namun  demikian  perkembangan  UMKM  dari  tahun  ke  tahun  kurang  signifikan.  Hal  ini  terjadi  karena  kurangnya  pengetahuan mengenai pegelolaan keuangan usahanya. Dinas yang  membawahi UMKM pada beberapa daerah mulai gencar  memperkenalkan penyusunan  laporan  keuangan  sebagai  informasi  untuk  proses  pengambilan  keputusan.  Sosialisasi  tersebut  pada  umumnya menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) sebagai dasar hukum penyusunan laporan  keuangannya.  Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  kesiapan  dari  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM) batik di Kota Madiun dalam menerapkan SAK EMKM pada laporan keuangan  usahanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaku UMKM batik di Kota Madiun  belum siap menerapkan SAK EMKM.
Kata  Kunci: Kesiapan,  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM),  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Mikro  Kecil  dan Menengah (SAK EMKM)

## I. PENDAHULUAN
Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (Selanjutnya  UMKM)  adalah  usaha ekonomi  yang aktif  serta  bebas,  dan  dikelola  oleh  badan  usaha yang  bukan  cabang  perusahaan  yang  dikendalikan atau menjadi bagian secara langsung maupun tidak dengan  usaha  kecil  atau  besar  ( Undang  Undang No.  20 ,  2008).  UMKM  juga  merupakan  aktivitas usaha  yang  memiliki  skala  kecil  yang  bisa dikendalikan  oleh  kelompok  maupun  kumpulan orang  yang  memiliki  tujuan  untuk  mendapatkan keuntungan.  Tetapi  UMKM  dalam  pengelolaan usaha  dan  penerapan  manajemen  menjadi  kurang profesional, hal ini berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan.
Semakin berkembangnya UMKM, Pemerintah Indonesia  memberikan  kemudahan  bagi  UMKM dalam  mendapatkan  tambahan  modal  dengan pengajuan kredit secara mudah. Laporan keuangan menjadi  syarat  bagi  UMKM  untuk  mengajukan kredit.  Laporan  keuangan  sebagai  bahan  analisis untuk  menilai  kemampuan  dari  UMKM  dalam pelunasan  kredit  guna  meminimalisir  risiko  gagal bayar.
Laporan  keuangan  juga  digunakan  untuk melakukan  analisis  untuk  membuat  keputusan finansial dan mempertanggungjawabkan manajemen  pada  penggunaan  sumber  daya  di dalam  usahanya.  Tetapi  nyatanya  penyusunan
laporan  keuangan  tidak  mudah  untuk  sebagian pelaku  UMKM.  Permasalahan  ini  diakibatkan karena  kurangnya  pengetahuan  tentang  cara penyusunan  laporan  keuangan  yang  benar  karena beberapa  pelaku  UMKM  belum  bisa  melakukan pemisahan dana pribadi dengan keuangan usahanya. Apabila UMKM dipaksa dalam penyusunan  laporan  keuangan  maka  bisa  saja laporan  keuangan  yang  sudah  dibuat  tidak  bisa dipercaya  serta  digunakan  dalam  pengambilan keputusan.
Pemerintah Indonesia saat ini sudah merencanakan  untuk  mewajibkan  UMKM  dalam melakukan  penyusunan  laporan  keuangan.  Dewan Standar  Akuntansi  Keuangan  Ikatan  Akuntan Indonesia (DSAK IAI) sudah melakukan pengesahan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (selanjutnya  SAK EMKM)  pada  tanggal  1  Januari  2018.  SAK EMKM  sebagai  dasar  dalam  penyusunan  laporan keuangan.  Tetapi,  sosialisai  terkait  SAK  EMKM dirasakan  kurang  menyeluruh,  karena  banyak pelaku UMKM yang belum menerapkannya.
Sholikin  &  Setiawan  (2018)  menyatakan bahwa  terdapat  kendala  yang  berdampak  pada ketidaksiapan UMKM dalam melakukan implementasi  SAK  EMKM.  Kendala  tersebut
adalah  pelaku  UMKM  tidak  memiliki  kesadaran terhadap  pentingnya  laporan  keuangan  dan kurangnya penyuluhan serta latihan yang berkaitan dengan  SAK  EMKM.  Sulisti  (2019)  menunjukkan bahwa  Pelaku  UMKM  sudah  memahami  dasar- dasar  akuntansi  namun  belum  mengetahui  tentang SAK  EMKM.  Pelaku  UMKM  cukup  siap melakukan  pencatatan  laporan  keuangan  yang berpedoman dengan SAK EMKM.
Berdasarkan data di Dinas Penanaman Modal Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Koperasi  Usaha Mikro  (DPMPTSPKUM)  Kota  Madiun  terdapat 20.941  jenis  usaha  mikro,  2.196  jenis  usaha  kecil, dan  223  jenis  usaha  menengah.  Salah  satu  sektor UMKM yang memiliki potensi cukup besar di Kota Madiun  adalah  sentra  batik.  Usaha  batik  di  Kota Madiun  relatif  cukup  dibandingkan  dengan  usaha makanan.  Perkembangan  UMKM  cukup  baik  dan sudah  banyak  yang  melakukan  pencatatan  laporan keuangan  usahanya.  Namun  demikian  penyusunan laporan keuangan masih dilakukan secara sederhana. Untuk itu, penelitian ini ditujukan untuk mengungkapkan  kesiapan  pelaku  UMKM  batik dalam  penerapan  SAK  EMKM  sesuai  dengan wacana  Pemerintah  Indonesia  yang  mewajibkan UMKM melakukan penyusunan laporan keuangan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## Kesiapan
Menurut  Kasus  et  al  (2019)  kesiapan  adalah pernyataan  kesiapan  atau  siap  dari  seseorang, organisasi  atau  bahkan  sistem  dalam  pemenuhan sebuah aktifitas yang telah direncanakan. Kesiapan juga  diartikan  kemampuan  seseorang  dalam melakukan  suatu  hal  dengan  kondisi  tertentu. Kesiapan  pada  penelitian  ini  adalah  kondisi seseorang  yang  sudah  siap  dalam  penerapan  SAK EMKM  di  dalam  usahanya  dan  dilihat  dari  aspek keadaan  atau  kondisi,  kebutuhan,  serta  wawasan tentang  SAK  EMKM.  Apabila  pelaku  UMKM sudah  memenuhi  aspek-aspek  diatas,  UMKM tersebut  bisa  dinilai  telah  siap  dalam  penerapan SAK EMKM di dalam laporan keuanganya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Peranan  dari  ekonomi  kreatif  yang  makin meningkat  untuk  perekonomian  di  suatu  wilayah, terutama  pada  pengembangan  ekonomi  yang berbasis  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM).  Tidak  heran  apabila  semakin  banyak kota  yang  membuat  ekonomi  kreatif  sebagai katalisator  bagi  pengembangan  ekonomi  di
daerahnya (Huda, 2017:77).
Savitri  (2018)  menyatakan  bahwa  bentuk  dari UMKM bisa berupa persekutuan ataupun perusahaan  perseorangan.  Tujuan  UMKM  adalah untuk mengembangkan dan menumbuhkan usahanya  dalam  memajukan  ekonomi  negara menurut demokrasi ekonomi yang adil (Sulistyowati, 2017).

## Kriteria UMKM
Sulisti (2019) mengatakan ciri UMKM adalah keadaan  nyata  yang  lekat  dengan  kegiatan  usaha atau  tingkah  laku  pelaku  usaha  yang  bersangkutan pada  saat  menjalankan  usahanya.  Ciri  tersebut adalah  ciri  khas  pelaku  usaha  yang  sesuai  dengan ukuran  usahanya  (Rafiqa,  2018).  Sulisti  (2019), mengelompokkan  UMKM  berdasarkan  pandangan usahanya menjadi empat klasifikasi yaitu:
1. UMKM  sektor  informal,  misalnya  PKL (Pedagang Kaki Lima).
2. UMKM  Mikro  merupakan  pelaku  UMKM yang memiliki keahlian kreatif dan memiliki sifat pengrajin tetapi kurang dalam memiliki
jiwa  berwirausaha  dalam  mengembangkan usahanya.
3. Usaha Kecil Dinamis merupakan sekelompok  pelaku  UMKM  yang  dapat menjadi  usahawan  serta  menerima  kerja kontrak  atau  menjalin sebuah  kerjasama  dan melakukan ekspor.
4. UMKM yang mempunyai semangat berwirausaha  yang  siap  dan  cakap  berubah untuk  menjadi  usaha  yang  besar  dan berkembang ( Fast Moving Enterprises )

## Peranan UMKM
UMKM mempunyai peranan dengan pengaruh yang  sangat  besar  bagi    pendapatan  negara. Salmiah et al (2015) mengatakan UMKM di bidang pertanian  dan  kerajinan  menjadi  sumber  devisa bagi  negara  atau  menjadi  investasi  untuk  negara. Selain  memiliki  manfaat  untuk  pertumbuhan ekonomi,  UMKM  juga  banyak  ikut  dalam mengurangi pengangguran di Indonesia (Salmiah et al,  2015).  Hal  ini  dibuktikan  dengan  banyaknya kebutuhan  tenaga  kerja  yang  mengutamakan masyarakat  sekitar.  Dengan  demikian,  UMKM mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## Permasalahan dalam UMKM
Salmiah et al (2015) menjelaskan permasalahan  yang  biasa  dihadapi  oleh  UMKM adalah:
a. Faktor Internal Pertama,  kekurangan  modal.  Salah  satu alternatif  penyelesaian  masalah  permodalan  adalah penyusunan  laporan  keuangan.  Ketika  UMKM mampu  menyusun  laporan  keuangan  berdasarkan SAK  EMKM,  akses  permodalan  mereka  akan semakin  terbuka.  UMKM  dapat  memperoleh permodalan  dari  bank  ataupun  lembaga  finansial lainnya.  Kedua,  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) terbatas.  Keterbatasan  yang  dimaksudkan  adalah pendidikan  yang  formal  yang  relatif  rendah, kurangnya  wawasan  serta  keterampilan  dalam pengelolaan usaha, sehingga mengakibatkan usahanya sulit berkembang.
b. Faktor Eksternal
Pertama,  iklim  usaha  yang  belum  kondusif secara  penuh  pada  kebijakan  yang  dibuat Pemerintah Indonesia dalam hal menumbuhkan dan mengembangkan  UMKM.  Ditinjau  dari  segi persaingan  yang  tidak  adil  antara  pengusaha  kecil
dan  besar.  Kedua,  infrastruktur  yang  terbatas, dikarenakan kemajuan IPTEK  terhambat sehingga sarana dan prasarana yang dimiliki tidak berkembang cepat.
Rofiaty (2012:66) mengungkapkan kendala lain  dari  UMKM  adalah  tidak  adanya  peran  aktif dari  UMKM  di  Jawa  Timur  dalam  memasarkan produknya melalui internet, padahal internet dinilai sangat efisien dan efektif dalam penjualan produk.
Menurut  Arliani  et  al  (2019)  pemerintah memberikan  perhatian  yang  besar  untuk  UMKM merupakan  langkah  yang  strategis  dan  tepat  serta yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  Indonesia. Bentuk perhatian Pemerintah untuk UMKM adalah membentuk  Kementerian  Negara  Koperasi  dan Usaha Kecil Menengah.

## Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM)
Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Mikro, Kecil,  Menengah  (SAK  EMKM)  sudah  disahkan tahun  2016  berlaku  untuk  entitas  yang  tidak memiliki  tanggung  jawab  kepada  publik.  Sama halnya  dengan  SAK  ETAP  (Standar  Akuntansi Keuangan  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik) yang  sudah  memenuhi  kriteria  usaha  mikro,  kecil, dan  menengah  yang  telah  diatur  di  dalam  undang- undang yang berlaku di Indonesia.
Setiady (2012) mengatakan entitas yang tanpa akuntabilitas  merupakan  perusahaan  yang  tidak mempunyai  tanggung  jawab  kepada  masyarakat luas  yang  tinggi  serta  menyediakan  laporan  demi tujuan  umum  untuk  pelaku  usaha  yang  tidak  ada keterlibatan  dalam  usaha  atau  pengguna  luar (eksternal).
Sedangkan  perusahaan  yang  memiliki  tanggung jawab  kepada  publik  yang  signifikan  apabila perusahaan sudah membuat pengajuan pendaftaran, atau  sedang  membuat  pendaftaran,  pada  pihak pasar  modal  dengan  tujuan  untuk  penyediaan  efek di  dalam  pasar  modal  atau  perusahaan  telah mengontrol  aset  dengan  jumlah  sebagai  hak pelimpahan  kepemilikan  (fidusia)  demi  kelompok besar  di  masyarakat,  contohnya  bank,  perusahaan asuransi, atau pedagang efek, reksa dana serta bank untuk  investasi.  SAK  EMKM  bisa  dipakai  oleh perusahaan  yang  tidak  atau  kriteria  yang  belum terpenuhi dan definisi di atas.

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di 3 UMKM Batik
di Kota Madiun yang meliputi Galeri Batik Murni (Jalan  Halmahera),  Batik  Tulis  Kenongo  Madiun
(Winongo), Batik Arum Melati (Jalan Pulanggeni, Josenan).  Teknik  pengumpulan  data  melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif  mencakup  hasil  observasi,  wawancara, menggunakan  reduksi  data,  penyajian  data
informasi dan menarik isi kesimpulan. Bila  sesuai dengan hasil wawancara dapat diterima dan di uji menggunakan  teknik  triangulasi  maka  hasil wawancara tersebut berkembang menjadi teori.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan  standar  SAK  EMKM  pada realisasinya  yang  belum  dapat  diterapkan  dengan baik.  Hal  ini  dikarenakan  minimnya  pengetahuan terkait  dengan  laporan  keuangan  dan  banyaknya masyarakat  yang  tidak  menerapkan  dengan  baik pencatatan  laporan  keuangan  dan  hanya  dicatat secara  sederhana.  Dua  dari  tiga  informan  hanya mencatat pesanan yang masuk dan tidak membuat laporan  keuangan  secara  lengkap.  Padahal  jika ditinjau  ulang,  perkembangan  UMKM  medorong pemerintah  memberikan  kemudahan  pengajuan kredit dan akses permodalan.
Salah  satu  persyaratan  yang  diajukan  guna memperoleh akses modal usahaadalah ketersediaan laporan  keuangan  sebagai  pertimbangan  prospek usaha.  Laporan  keuangan  juga  digunakan  sebagai dasar  pengukuran  likuiditas  guna  meminimalkan resiko yang mungkin terjadi.
Dalam  penyusunan  laporan  keuangan,  tentu saja  harus  mengikuti  kaidah  umum  yang  berlaku. Untuk  jenis  usaha  UMKM  dapat  mengacu  pada
Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Mikro  Kecil Menengah  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah  SAK EMKM.  Namun  demikian,  proses  penyusunan laporan  keuangan  ini  juga  tidak  terlepas  dari sumber daya yang dimiliki entitas.
Kompetensi  sumber  daya  manusia  (SDM) menjadi  hal  yang  dapat  menentukan  keberhasilan dari  UMKM..  Kompetensi  tersebut  termasuk keahlian  bagian  keuangan  dalam  mengolah informasi  menjadi  pondasi  dalam  pengambilan keputusan  ekonomik.  Namun  demikian,  hasil  dari observasi  menunjukkan  bahwa  kompetensi  SDM untuk UMKM batik di Kota Madiun masih sangat minim. Mereka sedikit mengesampingkan pencatatan karena kurangnya keterampilan manajerial  utamanya dalam pengelolaan keuangan yang  baik.  Hal  itu  sebagaimana  yang  dinyatakan ke-2  informan  dari  dua  UMKM  batik  yang menyatakan  bahwa  bagian  keuangan  dipegang oleh  keluarga  inti  tanpa  mempertimbangkan keahliannya dalam akuntansi.
Gambar 1 Pencatatan Pesanan UMKM Batik Tulis Kenongo
Gambar  1  menunjukkan  pencatatan  keuangan pada  UMKM  Batik  Tulis  Kenongo  hanya  berisi mengenai  rincian  pesanan,  uang  muka,  pelunasan pembayaran  dan  konfirmasi  pengambilan.  Hasil wawancara  lanjutan  menunjukkan  bahwa  catatan tersebut  dibuat  hanya  untuk  pengingat  saja. Pembeli  akan  diberikan  nota  apabila  telah melakukan  pembayaran.  Nota  dibuat  dalam  dua rangkap.  Rangkap  pertama  (nota  asli)  diberikan kepada pembeli sebagai bukti pembayaran pesanan, sedangkan  rangkap  kedua  (berwarna  merah  muda)
akan disimpan oleh penjual. Nota rangkap tersebut juga merupakan bentuk penendalian, dimana ketika pelanggan  mengambil  barang  atau  karyawan mengirimkan  barangdapat  diketahui  kekurangan pembayarannya.
Gambar  2,  3,  4,  dan  5  menunjukkan pencatatan  keuangan  yang  terjadi  pada  UMKM Batik  Arum  Melati.  Berdasarkan  gambar  tersebut diketahui  bahwa  pada  UMKM  Batik  Arum  Melati terdapat  pembukuan  untuk  pesanan  pelanggan, namun dalam buku tersebut hanya dilakukan secara
tradisional  yakni  hanya  memuat  nama  pemesan, pencatatan jumlah pesanan, estimasi biaya produksi yang  dikeluarkan,  jumlah  uang  muka  yang
dibayarkan  oleh  pembeli,  dan  jumlah  uang  muka serta tanggal pengambilan barang.
Gambar 2 Pencatatan  Pesanan Batik Arum Melati kepada Dinas Tahun 2014
Gambar 3 Pencatatan  Pesanan Batik Arum Melati kepada Kantor Koperasi Tahun 2016
Gambar 4 Pencatatan  Pesanan Batik Arum Melati kepada Kantor Statistik Tahun 2016
Gambar 5 Pencatatan  Pesanan dan Pelunasan Batik Arum Melati
Berdasarkan  bukti  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa pencatatan masih dilakukan secara tradisional  dan  belum  sesuai  dengan  prosedur pencatatan  dalam  akuntansi.  Jika  dikaji  lebih mendalam catatan itu hanya memuat terkait dengan pendapatan  yang  diperoleh  karena  didalamnya hanya  terdapat  uang  muka  dan  juga  jumlah  dari pelunasan  atas  pesanan  batik.  Jumlah  pemakaian  / biaya  bahan  baku  masih  diestimasikan,  namun untuk  biaya  pengeluaran  lain  tidak  dijelaskan secara gamblang bahkan tidak dilakukan pencatatan.
Hasil  wawancara  dengan  informan  pada UMKM  Batik  Arum  Melati  diketahui  bahwa pencatatan  yang  dilakukan  hanya  bertujuan  untuk pengingat  mana  saja  pembeli  yang  melakukan pelunasan  dan  pembeli  yang  belum  melakukan pelunasan.  Sedangkan  catatan  pendukung  lainnya tidak  dibuat.  Menurut  informan,  pencatatan  rinci baru  dilakukan  ketika  jumlah  pesanan  dalam kapasitas  besar,  sedangkan  untuk  pesanan  dalam jumlah  sedikit  perhitungan  dan  pencatatannya
hanya kira-kira saja.
Penelusuran  mengenai  kesiapan  UMKM dalam  menyusun  laporan  keuangan  berbasis  SAK ETAP dilanjutkan pada UMKM batik lainnya yaitu Galeri  Batik  Murni.  Pada  UMKM  ini,  pencatatan pembukuan  dilakukan  setiap  hari  ketika  terjadi transkasi  keuangan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan adanya pembukuan yang dilakukan secara terperinci. Namun demikian, peneliti tidak diperkenankan  untuk  mendokumentasikan  laporan pembukuan  hariannya.  Untuk  itu  penggalian informasi  hanya  berdasarkan  wawancara  serta neraca akhirnya.
Berdasarkan Gambar 6 dapat diketahui bahwa Galeri  Batik  Murni  telah  menyusun  laporan keuangan.  UMKM  tersebut  menyusun  laporan keuangan  dengan  menggunakan  aplikasi  Microsoft Excel. Namun demikian dalam laporan neraca yang diberikan  oleh  informan,  terdapat  bebrapa  aspek yang  kurang  sesuai  dengan  akuntansi  berlaku umum.
Gambar 6. Neraca Saldo Galeri Batik Murni
Sumber: Hasil data Galeri Batik Murni
Pada  neraca  saldo  tersebut,  jumlah  debet  dan kredit  seimbang  dengan  nilai  Rp.147.114.000,  - namun  setelah  peneliti  hitung  secara  manual terdapat  selisih  Rp.291.470.332,  karena total  debet Rp.147.114.000,-,  namun  total  kredit  seharusnya Rp.438.584.332,-.  Neraca  saldo  juga  menunjukkan
saldo  akumulasi  penyusutan  yang  cukup  besar, sedangkan asset tetap yang susutkan tidak ada.
Hasil  konfirmasi  lanjutan  kepada  UMKM Galeri  Batik  Murni,  informan  menyatakan  bahwa hasil  tersebut  sesuai  dengan  screenshot  dari  layar HP, sedangkan versi revisinya dilakukan
menggunakan  neraca  lajur.  Namun  demikian peneliti tidak diijinkan mengakses data revisiannya. Berdasrkan  data  observasi,  dokumentasi  dan  hasil wawancara,  akhirnya  peneliti  dapat  menyimpulkan bahwa pada penyusunan laporan keuangan UMKM Galeri  Batik  Murni  belum  menerapkan  SAK EMKM.
Terdapat  beberapa  faktor  internal  yang menyebabkan  seseorang  tidak  melakukan  adanya pembukuan  atau  pencatatan  laporan  keuangan dengan  baik  salah  satunya  dari  segi  permodalan yang  minim,  sehingga  para  pelaku  menganggap sepele hal tersebut. Padahal jika penyusunan sudah sesuai  dengan  SAK  EMKM  dapat  menjadi pertimbangan  bagi  dinas  untuk  memberikan pinjaman modal yang lebih besar bagi UMKM. Hal lain  yaitu  terkait  dengan  Sumber  Daya  Manusia (SDM) terbatas.
Rofiaty  (2012:66)  mengungkapkan  kendala lain  dari  UMKM  adalah  tidak  adanya  peran  aktif dari  UMKM  di  Jawa  Timur  dalam  memasarkan produknya melalui internet, padahal internet dinilai sangat  efisien  dan  efektif dalam  penjualan  produk. Hal  itu  juga  didukung  oleh  Suyanto  (2018:58) mengatakan  hal  ini  disebabkan  karena  sehari-hari pelaku  UMKM  hanya  mengandalkan  teknologi yang sangat sederhana, kurang memiliki pendidikan,  dan  tidak  adanya  modal  yang  cukup untuk  bersaing  dengan  sektor  firma  yang  sudah dinilai mapan.
Hasil penelitian dan beberapa refernsi terdahulu  tersebut  menujukkan  bahwa  kebanyakan UMKM masih dalam skala keluarga. Mereka masih sangat membatasi jumlah karyawan dan penggunaan  teknologi.  Mereka  berasumsi  bahwa pembuatan  laporan  keuangan  secara  detail  dan terperinci  belum  diperlukan.  Untuk  itu    mereka lebih  memilih  mencatatnya  secara  manual  atau dengan  cara  tradisional  tanpa  adanya  pembukuan yang jelas.
Fokus  utama  UMKM  batik  di  Kota  Madiun adalah jumlah pemasaran dan produksi. Penambahan  karyawan  pun  hanya  difokuskan untuk  membantu  proses  produksi.  Dalam  proses pengambilan keputusan ekonomik lebih ditekankan pada  intuisi  dan  pengalaman  pemilik  selama menjalankan usaha UMKM batik.
Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Widjaja  et  al, (2018)  bahwa  faktor-faktor  hambatan  kemajuan UMKM adalah tingkat pendidikan pengetahuan dan keterampilan  termasuk,  keterampilan  di  bidang keuangan  yang  masih  sangat  minim  sehingga  hal itulah yang akhirnya menurunkan standar
kompetitif UMKM itu sendiri khususnya di bidang permodalan. Sejalan dengan itu Sulistyowati (2017) menyatakan  bahwa  harus  ada  sosialisasi  terkait laporan  keuangan  secara  berkelanjutan,  karena pada realisasinya  yang  selama  ini  dilakukan  hanya berupa  seminar  untuk  menyampaikan  gambaran teori dan belum secara praktiknya.
SAK  EMKM  (2018  bab  2  paragraf  2.1) menjelaskan  mengenai  laporan  posisi  keuangan, praktek  keuangan  serta  laporan  arus  kas  yang disusun  pelaku  UMKM  akan  dapat  dijadikan sebagai  keputusan  ekonomi  guna  mewujudkan keperluan  sebuah  informasi.  Dalam  pemenuhan tujuan, laporan keuangan memperlihatkan apa yang sudah  dilakukan  oleh  pihak  manajemen  atau sebagai tanggung jawab dari manajemen. Sehingga pelaku UMKM mampu menganalisis dan mengetahui informasi secara pasti terkait aset/kekayaan,  liabilitas  akan  dinyatakan  di  dalam laporan  posisi  keuangan  apabila  pengeluaran  ada manfaat ekonominya dan jumlahnya bisa dilakukan pengukuran yang dapat dipercaya.
Sedangkan  pos  lain  yang  dapat  dijadikan bahan  pertimbangan  dalam  pemerolehan  laba adalah  beban  akan  diakui  dalam  laporan laba rugi. Perkembangan usaha Batik UMKM di kota Madiun tidak selaras dengan pencatatan akuntansi, beberapa memiliki catatan pembukuan dengan cara sederhana  serta  tidak  dibuat  secara  sistematis  hal tersebut  menyebabkan  pelaku  UMKM  belum memiliki pemahaman terkait pentingnya akuntansi, padahal akuntansi dapat digunakan untuk mengetahui  apakah  usahanya  berkembang  atau tidak.  Selain  itu  pelaku  UMKM  juga  belum memiliki  pencatatan  keuangan  yang  sesuai  atau belum  menerapkan  standar  akuntansi  keuangan. Persepsi  kegunaan  mulai  dari  persepsi  kemudahan penggunaan  dan  kompetensi  SDM  menjadi hambatan utama kesiapan UMKM untuk mengimplementasikan SAK EMKM.
Kemampuan  adalah  ciri-ciri  yang  dimiliki seseorang sesuai dengan keterampilan pengetahuan dan  juga  keahlian  dalam  melakukan  suatu pekerjaan.  Perubahan  standar  pencatatan  laporan keuangan  berbasis  SAK  EMKM  menuntut  pelaku UMKM  untuk  bersiap  melalui  perekrutan  SDM dengan  kemampuan  akuntansi  yang  memadai.  Hal ini  akan  berdampak  positif  pada  perkembangan UMKM  karena  pemilik  mampu  mengambil keputusan berdasarkan aspek-aspek riil yang tersaji dalam  laporan  keuangan.  Bukan  berdasarkan analisis  intuitif  dan  pengalaman  saja.  Namun  pada praktiknya  ditemukan  bahwa  SDM  di  UMKM
Batik  Kota  Madiun  belum  memahami  proses pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan  elemen-elemen  dalam  laporan keuangan  yang  berlaku  umum  atau    berdasarkan SAK EMKM.
Wawasan  dan  pengetahuan  terkait  SAK EMKM  tidak  dimiliki  oleh  ketiga  informan. Wawasan  yang  dimiliki  hanya  sebatas  pencatatan pendapatan,  utang  dan  piutang  saja.  Hal  ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pelatihan  terkait  penyusunan  laporan  keuangan berbasis  SAK  EMKM.  Hasil  wawancara  secara mendalam,  merujuk  pada  suatu  simpulan  bahwa menurut  asumsi  informan  tidak  ada  standar  yang mengatur pencatatan laporan keuangan. Selama ini mereka  hanya mendapat  sosialisasi  tentang pengemasan produk dan startegi pemasaran saja.
Ketiga  informan  menyatakan  bahwa  pernah dilakukan  sosialisasi  terkait  dasar  pembukuan  oleh beberapa  lembaga  mulai  dari  perbankan,  lembaga keuangan  non  bank  dan  INKA.  Namun  kegiatan sosialisasi tersebut hanya mengupas dasar pencatatatan.  Dinas  terkait  juga  menegaskan memang  belum  ada  sosialisasi  tentang  dasar pencatatan termasuk pembukuan berdasarkan SAK EMKM.  Sementara  ini  mereka  masih  berfokus pada  pendataan  UMKM,  pengembangan  produk UMKM  serta  perluasan  pemasaran  produk  kepada masyarakat luar Kota Madiun.
Perwakilan IAI komisariat Madiun menyatakan bahwa UMKM Kota Madiun memang belum  menggunakan  dasar  pencatatan  akuntansi yang  benar.  Untuk  itu,  penerapan  SAK  EMKM masih sangat sulit untuk dijalankan. Sejalan dengan hal  itu  Sholikin  &  Setiawan,  (2018)  menyatakan bahwa  ketidaksiapan  dalam  mengimplementasikan SAK  EMKM  karena  kurangnya  wawasan  SDM pada  UMKM.  Kebanyakan  mereka  tidak  mengerti ada  regulasi  khusus  yang  mengatur  penyusunan laporan  keuangan  UMKM  yaitu  SAK  EMKM. Pencatatan  keuangan  mereka  biasanya  masih menggunakan pembukuan dengan basis kas.
Kesiapan  pelaku  UMKM  dalam  penerapan SAK  EMKM,  merupakan  suatu  kemampuan seseorang untuk mengklasifikasikan, mengikhtisarkan pencatatan serta penyajian isi dari laporan  keuangan  sesuai  dengan  pedoman  yang telah  ditetapkan.  Berdasarkan  hasil  observasi, wawancara dan dokumentasi dapat diketahui bahwa pelaku  UMKM  batik  di  Kota  Madiun  hampir seluruhnya  belum  mengetahui  tentang  SAK EMKM.  Dengan  demikian,  mereka  belum  siap secara mandiri untuk menyusun laporan
keuangannya  sesuai  standar  akuntansi  yang berlaku.  Namun  informan  dalam  penelitian  ini menyatakan siap dan bersedia mengikuti ketentuan tersebut  jika  ada  pengarahan  dan  sosialisasi mendalam  terkait  dengan  standar  akuntansi tersebut.
Sosialisasi dan pengadampingan secara intensif sangat diperlukan karena para pelaku usaha mayoritas  belum  mampu  menerapkan  prinsip business  entity.  Dalam  menjalankan  usahanya mereka belum mampu memisahkan antara kegiatan /  transaksi  keuangan  yang  berkaitan  operasional usaha  dengan  pengeluaran  yang  bersifat  pribadi. Hal  ini  tentu  berdampak  pada  kredibilitas  UMKM untuk  mengakses  modal  eksternal  yang  sedikit diragukan.
Sejalan  dengan  hal  itu,  perwakilan  dari  IAI komisariat  Madiun  menyatakan  bahwa  pembuatan laporan  keuangan  berdasarkan  SAK  EMKM  ini sangat  diperlukan  bagi  pelaku  UMKM.  Laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui  posisi  keuangan  yang  sebenarnya. Melalui  laporan  keuangan,  pelaku  UMKM  dapat melakukan  analisis  mengenai  bagaimana  proses harta  kekayaan  yang  dimiliki  perusahaan  dapat berkembang atau sebaliknya.
Hasil  dari  penelitian  ini  sejalan  dengan  Evi Puji  Lestari  (2018)  yang  menunjukkan  bahwa pelaku  UMKM  pengrajin  mebel  di  Desa  Catak belum  siap  dalam  pembuatan  laporan  keuangan berbasis SAK EMKM. Berdasarkan hasil wawancara  yang  dilakukan,  informan  I  dan informan  III  yang  menyatakan  sudah  siap  apabila pemerintah  mewajibkan  penerapan  SAK  EMKM, namun  mereka  memerlukan  pendampingan  secara intensif. Sedangkan informan II menyatakan belum siap  apabila  harus  membuat  laporan  keuangan sesuai  dengan  SAK  EMKM  karena  keterbatasn SDM yang dimilikinya.
Berdasarkan  data-data  yang  diperoleh  serta analisis  yang  dilakukan,  peneliti  berasumsi  bahwa UMKM  batik  di  Kota  Madiun  belum  siap menyusun  laporan  keuanganya  berbasis  SAK EMKM. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan  apabila  ada  sosialisasi  khusus  serta pendampingan  secara  intensif  akan  mengubah pandangan mereka mengenai urgensinya menyusun laporan keuangan. Judianto et al, (2018) menyatakan pentingnya ketersediaan laporan keuangan  bagi  UMKM,  meskipun  mereka  merasa tidak  membutuhkan  informasi  akuntansi  dan berasumsi  bahwa  penyusuan  laporan  keuangan hanya  membuang  dana  dan  waktu  karena
keterbatasan sumber daya yang ada. Sejalan dengan itu,  Nuvitasari  et  al  (2019)    menyatakan  bahwa penyebab  belum  diimplementasikannya  SAK EMKM  pada  praktik  akuntansi  pada  UMKM adalah kurangnya wawasan pemilik sehingga tidak melakukan praktik akuntansi yang sesuai.

## V.  SIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaku UMKM  batik  Kota  Madiun  belum  siap  dalam penyusunan  laporan  keuangan  berbasis  SAK EMKM. Untuk itu, apabila pemerintah mewajibkan regualsi tersebut bagi pelaku UMKM, perlu diberikan pendampingan secara intensif. Hal ini  dikarenakan  pelaku  UMKM  batik  di  Kota Madiun  masih  melakukan  penyusunan  laporan keuangan secara secara tradisional sehingga belum sesuai dengan standar yang berlaku.
Keterbatasan penelitian ini adalah pembatasan akses  laporan  keuangan  secara  komprehensif  di UMKM Batik Kota Madiun, sehingga analisis dan sintesis hanya berdasarkan dokumen dan informasi yang  tersedia  dengan  menggunakan  metode deskriptif. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menggunakan  paradigma  kualitatif  lainnya  untuk menghasilkan  pemahaman  yang  lebih  mendalam terhadap objek yang diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA
Arliani, L., Indrayani, L., Tripalupi, L. E., Studi, P., Ekonomi, P., & Ganesha, U. P. (2019). Pengaruh Perilaku Pelaku Usaha  dan  Modal  Usaha  Terhadap  Keberhasilan UMKM  Di  Desa  Tukad  Sumaga  Kecamatan  Gerokgak Kabupaten Buleleng . 11 (2).
Evi  Puji Lestari. (2018). Kesiapan UMKM Dalam Implementasi  SAK  EMKM  Pengrajin  Mebel  DesaCatak Gayam, Mojowarno . 2 (1), 24–33.
Huda, A. F. (2017). Apa Itu Ekonomi Kreatif . Istana Media. Judianto,  R.,  Ismunawan,  &  Rahman,  A.  N.  (2018). Implementasi  Penyusunan  Laporan  Keuangan  UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil  dan  Menengah  (SAK-EMKM)  Pada  UKM  Davin Decor Surakarta . 4 (02), 79–98.
Kasus,  S.,  Buleleng,  K.,  Gede,  L.,  Dewi,  K.,  Gede,  L.,  & Mekar,  J.  (2019).  Analisis  Kesiapan  dan  Pengetahuan dalam  Penyusunan  Laporan  Keuangan  Berbasis  Standar Akuntansi  Keuangan  EMKM. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi , 4 (2), 141–160.
Nuvitasari, A., Y, N. C., & Martiana, N. (2019). Implementasi SAK  EMKM  Sebagai  Dasar  Penyusunan  Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM ) . 3 (3), 341–347. Rafiqa,  F.  (2018). Analisis  Tingkat  Pemahaman  dan  Tingkat Kesiapan  UMKM  Dalam  Implementasi  SAK  EMKM Dalam Pelaporan Keuangan Di Kota Padang . Rofiaty. (2012). INOVASI DAN KINERJA: Knowledge Sharing Behaviour  Pada  UKM (Ismiatun  (Ed.)).  Universitas Brawijaya Press (UB Press).
Salmiah,  N.,  Indarti,  &  Inova  Fitri  Siregar.  (2015).  Analisis Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya dengan Standar
Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Pada UMKM di Kecamatan Sukajadi Binaan DisKop &
UMKM Kota Pekanbaru). Akuntansi , 3 (2), 212–226. Savitri, R. V. (2018). Pencatatan Akuntansi pada Usaha Mikro Kecil  dan  Menengah  (  studi  pada  UMKM  Mr  .  Pelangi Semarang) : 5 (2), 117–125.
Setiady,  M.  (2012). Telaah  Kesiapan  dan  Prospek
Implementasi  SAK  ETAP:  Studi  Kasus  Pada  Pengusaha UMKM Garmen Di Pusat Grosir Surabaya . 79–83. Sholikin,  A.,  &  Setiawan,  A.  (2018).  Kesiapan  Umkm Terhadap  Implementasi  SAK  EMKM  (Studi  UMKM  Di Kabupaten  Blora). Journal  of  Islamic  Finance  and
Accounting , 1 (2), 35.
https://doi.org/10.22515/jifa.v1i2.1441
Sulisti,  T.  (2019).  Analisis  Tingkat  Pemahaman  dan  Kesiapan Pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  dalam Implementasi  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (SAK  EMKM). FLEPS 2019  -  IEEE  International  Conference  on  Flexible  and Printable Sensors and Systems, Proceedings , 6 (1), 1–46. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2019.125084
Sulistyowati,  Y.  (2017). Pencatatan  Pelaporan  Keuangan UMKM (Study Kasus di Kota Malang) . 5 (2), 49–55. Suyanto,  B.  (2018). Kemiskinan,  Konflik,  dan  Ekses Pembangunan (Pertama). Suluh Media. Undang Undang No. 20 . (2008).
Widjaja,  Y.  R.,  Alamsyah,  D.  P.,  Rohaeni,  H.,  &  Sukajie,  B. (2018). Peranan  Kompetensi  SDM  UMKM  Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Desa Cilayung
Kecamatan Jatinangor, Sumedang . 1 (3), 465–476.