## LEGISLASI HUKUM KEWARISAN ISLAM MENUJU HUKUM NASIONAL: ANALISIS NILAI-NILAI KEADILAN DALAM MASYARAKAT BACUKIKI PAREPARE

## ISLAMIC INHERITANCE LEGISLATION TOWARD THE NATIONAL LAW: THE ANALYSIS OF JUSTICE VALUES IN BACUKIKI PAREPARE SOCIETY

## Fikri, Andi Bahri, dan Budiman
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare Jl. Amal Bakti No.8 Soreang Parepare e-mail:  ikristainpare@gmail.com
Submitted: Mar 05, 2017; Reviewed: April 20, 2017; Accepted: Mei 28, 2017
Abstract: This research about Islamic law is as the applicable and acceptable law in Indonesian society. Islamic law placed inheritance law to regulated directly with the problems of socio-cultural in community, using the theological normative, yuridical and sociological approach. However, the Islamic inheritance law still regulated in the Instruction President Number 1, 1991 on KHI. The enforcement of KHI  has not given satisfaction among Muslims including Islamic jurists. It caused the existence of KHI was not placed in the hierarchy of legislation Indonesia. Nowdays, the spirit of Islamic Indonesian society in order that the Islamic inheritance law will be legislated as well as marriage law. Even though, when the application of the Islamic inheritance law in the form of legislation as national law, the principle of justice should be Implemented in human life, family and society, even nation life.
Keywords: Legislation, Islamic inheritance law, Justice, KHI.
Abstrak: Penelitian ini tentang hukum Islam dalam masyarakat Indonesia adalah hukum bersifat appli- cable and acceptable. Hukum Islam telah menempatkan hukum kewarisan untuk megatur langsung dengan problematika sosial masyarakat, dengan menggunakan pendekatan teologis normatif, yuridis and sosiologis. Namun demikian, hukum kewarisan yang berlaku, hingga saat ini masih diatur dalam Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI. Pemberlakuan KHI belum memberikan kepuasan di kalangan umat Islam termasuk para ahli hukum Islam. Hal itu disebabkankan, eksistensi KHI tidak berada dalam hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan  Indonesia. Dewasa ini, semangat masyarakat Islam Indonesia agar hukum kewarisan Islam dilegislasi dalam bentuk undang-undang seperti hukum perkawinan. Dengan demikian, penerapan hu- kum kewarisan Islam dalam bentuk undang-undang sebagai hukum nasional, prinsip keadilan diimplemensi- kan dalam setiap kehidupan manusia, keluarga dan masyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa.
Kata Kunci: Legislasi, Hukum Kewarisan Islam, Keadilan,KHI

## Al-Risalah
Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 17, No. 1, Juni 2017 (hlm. 45-60)

## Pendahuluan
Hukum Islam sebagai hukum Tuhan bersifat kokoh dan tidak mudah larut dengan perkem- bangan zaman. Hukum Islam sebagai hukum yang diperuntukkan bagi manusia bersifat fl eksibel, elastis dan dinamis dalam konteks menerima segala tuntutan perkembangan za- man. Dengan demikian, hukum Islam tidak boleh kehilangan jati dirinya ketika mengikuti perubahan dan perkembangan kehidupan so- sial masyarakat. 1
Sebagai hukum Tuhan, hukum Islam selalu bersumber pada wahyu Tuhan. Akan tetapi, jumlah wahyu tuhan bersifat terbatas, sementara perubahan sosial masyarakat tidak pernah ada batasnya. Demikian keberadaan hukum Islam  diharapkan dapat berfungsi untuk menjembatani antara wahyu dan reali- tas masyarakat agar tidak terjadi kehampaan dalam kekosongan hukum. Realitas harus se- lalu bersambung dan tunduk pada wahyu dan wahyu tidak boleh asing dari realitas. 2
Pemberlakuan hukum Islam menunjuk- kan dengan jelas kecenderungan umat Islam Indonesia untuk kembali keidentitas dirinya sebagai seorang muslim dengan menaati dan melaksanakan hukum Islam secara totalitas. Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan berurat akar dalam sosial budaya masyarakat di Indonesia. Hal tersebut disebabkan fl eksibelitas dan elas- tisitas yang dimiliki hukum Islam, sehingga terkesan tidak kaku atau statis pada setiap perkembangan tempat dan keadaan. Kenda-
1  Muhammad Roy Purwanto, Dekonstruksi Teori Hukum Islam, Kritik terhadap Konsep Maslahah Najmuddin al-Tufi (Yokyakarta: Kaukaba Dipan- tara, 2014), 66. Lihat Pula Fikri, Hukum Perdata Islam, Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Is- lam dalam Sistem Hukum Nasional (Yokyakarta: Trust Media, 2015), 1.
2 Ibid.
tipun hukum Islam tergolong otonom (karena adanya otoritas Tuhan di dalamnya), dalam tataran implementasi hukum Islam sangat ap- plicable and acceptable dengan berbagai jenis budaya lokal. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa dalam sejarah hukum Islam di Indo- nesia, menjadi kekuatan moral masyarakat (moral force of people) yang mampu vis a vis hukum positif negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. 3
Diakui bahwa hukum Islam sebagai hu- kum applicable and acceptable , namun pada saat bersamaan hukum kewarisan yang ber- laku di Indonesia, hingga saat ini telah dia- tur dalam Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut KHI terutama daya berlakunya, masih be- lum mempresentasikan kepuasan di kalangan umat Islam pada umumnya dan khususnya para ahli hukum Islam.  Hal tersebut dimung- kinkan sebab eksistensi Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI tidak berada dalam hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia setelah UUD 1945, Undang-Un- dang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU), Peraturan Pemer- intah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Daerah (Perda) perpektif UU RI. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
KHI dapat dinyatakan hukum tidak tertu- lis dan bukan hukum tertulis perspektif tata hukum nasional Indonesia. KHI yang meng- atur hukum kewarisan Islam dianggap masih sangat lemah daya berlakunya dan dapat di- pandang sebelah mata, kemungkinan eksis- tensinya dapat digugat oleh para pihak dalam tata hukum nasional. Keberadaan KHI dalam tata hukum nasional memunculkan banyak
3 Akhmad Mujahidin, Aktualisasi Hukum Islam, tekstual dan Kontekstual (Riau: Program Pasca Sarjana UIN Suska Pekan Baru, 2008), 55.
keraguan bagi praktisi hukum Islam, mengh- endaki agar legal substansi dalam arti yuridis formal hukum kewarisan Islam segera diber- lakukan dalam peraturan undang-undangkan. Berdasarkan latar belakang penelitian itu, pokok permasalahan adalah bagaimana leg- islasi hukum kewarisan Islam menuju hukum nasional: analisis nilai-nilai  keadilan dalam masyarakat Bacukiki Parepare?.”, Dengan be- gitu, maka rumusan sub pokok permasalahan yang telah dikemukakan, yaitu; Bagaimana menggagas legislasi hukum kewarisan Islam menuju hukum Nasional? ; Bagaimana per- spepsi hakim Pengadilan Agama Parepare dalam menyelesaikan perkara kewarisan masyarakat Bacukiki Parepare?; Bagaimana implementasi nilai-nilai keadilan dalam ke- warisan masyarakat Bacukiki Parepare?.

## Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat kualitatif (qualitative research) dengan penelitian lapangan ( fi eld research) dengan metode deskriptif-analitis kritis yang dilakukan untuk menjelaskan leg- islasi hukum kewarisan Islam menuju hukum nasional dengan menemukan implementasi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat Bacuki- ki Parepare tentang pembagian harta warisan. Penelitian ini dikembangkan berdasarkan data kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Bacukiki Parepare dan hakim pen- gadilan agama sebagai informan. Penelitian ini telah dikaji dengan menggunakan pendekatan, yaitu; pendekatan teologis normatif, pendeka- tan yuridis formal, dan pendekatan sosiolo- gis. Selanjutnya penelitian ini, dikonstruksi melalui teori keadilan sebagai grand theory, teori autoritas sebagai middle theory, dan teori perubahan hukum dan sosial sebagai applied theory.
Data yang sesuai dengan konsep dan
teori legislasi hukum kewarisan Islam dijadi- kan sebagai data primer. Selanjutnya, data sekunder dalam penelitian ini dapat pula ber- sumber dari fakta-fakta (realitas) yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat Bacukiki Parepare yang diperoleh melalui pendekatan sosiologis. Metode pengumpulan data untuk penelitian ini adalah pengumpulan bahan pus- taka, yakni studi kepustakaan dengan mencari dan mengkaji al-Qur’an dan sunah sebagai sumber hukum Islam, peraturan perundang- undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah atau artikel ilmiah. Mengumpulkan bahan-bahan dari kajian lapangan, yakni dilakukan melalui wawancara yaitu orang yang ahli dan yang berwenang dengan masalah tersebut. Adapun informan yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah tokoh masyarakat Kecamatan Bacukiki dan para hakim Pengadilan Agama Parepare. Oleh karena itu, peneliti menkonstruksi pertan- yaan-pertanyaan sebagai pedoman (guidance) wawancara sehingga objek permasalahan ter- ungkap melalui jawaban informan secara ter- buka dan terarah dari hasil wawancara.
Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Selanjutnya, data dikonstruksi berdasarkan isi dan struk- tur pembahasan untuk memperoleh gamba- ran konsep legislasi hukum kewarisan Islam menuju hukum nasional.

## Menggagas Legislasi Hukum  Kewarisan Islam Menuju Hukum Nasional
Sebelum hukum kolonial Belanda, hukum yang berlaku di wilayah Nusantara  adalah hukum adat 4 dan hukum Islam. Lalu dengan
4  Istilah hukum adat sebenarnya adalah strategi politik pemerintah Kolonial Belanda bertujuan untuk melemahkan kedudukan hukum Islam
perkembangannya agama Islam, hukum Islam sebagai hukum berhubungan dengan keyaki- nan agama mendapat tempat tersendiri dalam kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Kemudi- an Pasal 134 ayat 2 Konstitusi Hindia Belanda (Indische Staatsregeling) berdasarkan teori reseptie hanya bersedia mengakui hukum Is- lam bila telah menjadi hukum Adat. Terlepas dari teori ini hukum Islam dalam kenyataan sejarah telah menyatu dengan budaya hukum bangsa Indonesia. 5
Hukum Islam di Indonesia dilihat dari segi daya berlakunya, yaitu; (1) secara yu- ridis normatif, (2) secara yuridis formal. Hu- kum Islam secara yuridis normatif merupa- kan bagian hukum yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma-normanya dilanggar. Kuat tidaknya sanksi kemasyaraka- tan dimaksud tergantung kuat lemahnya kesa- daran umat Islam akan norma-norma hukum Islam yang bersifat normatif itu. Hukum Islam yang berlaku secara normatif dalam pelasak- naannya adalah ibadah shalat puasa, zakat dan haji. Hampir semua bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan  Tuhan, bersifat normatif. Sedangkan hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal adalah bagian hukum yang mengatur hubungan ma- nusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan oleh peraturan pe- rundang-undangan, misalnya hukum perkaw- inan (telah diundangkan dan dikompilasikan), hukum kewarisan (yang telah dikompilasi- kan), hukum wakaf dan hukum zakat (telah diundangkan). Penegakkan hukum Islam yang telah menjadi bagian hukum positif itu, sejak
yang telah terlanjur mendapatkan tempat secara yuridis formal.
5 Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia Pers- pektif Muhammadiyah dan NU (Jakarta: Univer- sitas Yasri, 1989), 76-77.
tahun 1882 didirikan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. 6
Bagian hukum Islam yang mengatur hu- kum kewarisan, memiliki kedudukan dari sisi kesejarahan yang sangat kuat secara yuridis formal yang bersamaan dengan didirikan- nya dengan Pengadilan Agama sebagaimana termuat dalam Staatblad Tahun 1882 nomor 152. Berkaitan dengan Staatblad Tahun 1882 nomor 152 yang diberlakukan oleh pemerin- tahan Belanda, kuat dugaan  hukum kewari- san tidak terbantahkan untuk menjadi hukum nasional dalam tata hukum Indonesia. Hukum kewarisan yang berlaku di Pengadilan Agama yang pada saat itu disebut priesteraad adalah bersumber dari hukum Islam.
Sebaliknya, pada tahun 1937, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan yang membatasi kewenangan Peradilan Agama. Kewenangan mengadili perkara waris diberi- kan kepada pengadilan untuk diselesaikan menurut hukum adat.peraturan ini dimuat da- lam Staatblad 1937 Nomor 116 dan 610. Per- aturan ini menutup peluang bagi umat Islam untuk menyelesaikan perkara waris menurut hukum Islam di peradilan. Kebijakan ini sen- gaja dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mendorong penggunaan hukum adat yang berlaku sebelum masuknya Islam serta mengurangi bahkan menutup peluang bagi berlakunya hukum Islam, termasuk dalam hal hukum waris, kecuali jika sudah disesuaikan dengan hukum adat. 7
Pemerintah kolonial Belanda membuat kebijakan yang membatasi aktivitas yang mampu memperdalam keyakinan beragama
6 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007), 6.
7  Lina Kushidayati, “Hak Opsi dan Hukum War- is Islam di Indonesia,” Jurnal Al-Manahij VII,
No.1, (2013): 55.
dengan cara menerapkan sistem politik dan ekonomi yang membatasi kewenangan pe- merintah lokal. Kebijakan  yang meneka- nkan pentingnya keseragaman dan persatuan masyarakat membuat individu-individu pen- duduk kesulitan untuk menjalankan ajaran Is- lam dalam bidang sosial yang kadang-kadang berlawanan dengan adat. Dalam situasi yang demikian, Islam boleh dilaksanakan selama dapat berdampingan dengan hukum adat. Hukum Islam hampir tidak mendapat perten- tangan dalam hal-hal yang berkaitan masalah perkawinan, khitan dan pemakaman. Akan tetapi menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan keputusan hukum yang bertentangan dengan hukum adat, maka hukum Islam lebih sering mendapat perlawanan daripada diteri- ma. Di antara perkara sering mendapat perten- tangan adalah hukum waris dan urusan tanah. Tidak mengherankan jika dalam dua bidang ini, hukum Islam memperoleh kemajuan yang tidak menggembirakan jika dibandingkan dengan bidang lainnya. 8
Setelah Proklamasi kemerdekaan Indo- nesia pada tanggal 17 Agustus 1945, syarat dan dasar berlakunya hukum Islam dan hu- kum agama-agama yang lain adalah UUD 1945 (sebelum diamandemen) Pasal 29 ayat 1 “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat 2 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menu- rut agamanya dan kepercaayaan itu. Pasal 29 ayat 1 dalam UUD 1945 itu, menurut seorang praktisi pada dasarnya mengandung tiga mua- tan makna, yaitu;
1.  Negara tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan
8 Ibid.
Yang Maha Esa.
2. Negara berkewajiban membuat pera- turan-peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3.  Negara berkewajiban membuat  peraturan perundang-undangan yang melarang siapa pun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama. 9
Mendalami landasan konstitusional da- lam UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1, membuka ruang denyut gerak dinamik hukum Islam pada setiap bagian hukum yang terdapat di dalamnya untuk dibuatkan peraturan perun- dang-undangan. Sebagaimana dipahami dari hasil pemikiran praktisi hukum pada poin 2 (dua) tersebut bahwa negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelak- sanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan begitu, peluang hu- kum kewarisan Islam untuk dibuatkan pera- turan undang-undangan menjadi kewajiban negara.
Menyikapi konteks kekinian, kenyataan hukum kewarisan di negara Republik Indone- sia, belum ditetapkan sebagai pedoman (guid- ance) secara nasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hingga kini ada 3 (tiga) macam hukum kewarisan yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yakni hukum kewarisan yang berdasarkan hukum Islam, hukum adat dan hukum Perdata Ero- pa atau Burgerlijk Wetboek (BW). Mestinya Indonesia sebagai negara yang sudah lama merdeka telah memiliki hukum kewarisan
9 Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia Per- spektif Muhammadiyah dan NU , 77 dalam Har- tono Mardjono, Menegakkan Syariat Islam da- lam Konteks Keindonesiaan (Jakarta: Mizan, 1997),  28.
yang berlaku secara nasional sebagaimana halnya dengan dinamisasi dan elastisitas ber- lakunya hukum perkawinan dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974 yang berdasarkan hukum agama yakni hukum Islam, yang sesuai den- gan falsafah, cita-cita hidup bangsa Indonesia dalam ideologi Pancasila.  Hal itu tidak dapat dielakkan jika bangsa Indonesia yang mayori- tas beragama Islam, mencita-citakan wujud riil hukum kewarisan  sebagai hukum positif (ius costitutum) dalam bentuk peraturan un- dang-undang yang berlaku  bagi mereka yang beragama Islam.
Senada dengan hal itu, menurut teori legislasi sebagaimana dikemukakan oleh Pe- ter Noll dan Jeremy Bentham (1748-1832), menempatkan posisi negara dan masyarakat dalam dinamika politik yang tidak saling ber- benturan, kompromistik dan dapat saling ber- bagi peran dalam proses pembentukan hukum. Teori ini mengkritisi tafsir dan proses pemben- tukkan hukum melalui kelembagaan negara, dan mengabsahkannya sebagai satu-satunya proses politik perundang-undangan. Teori ini juga meyakini bahwa proses “via negara” da- lam legislasi tidak semata-mata dibawa dan dikawal oleh pemegang kekuasaan dalam ba- dan legislatif, tetapi banyak dipengaruhi oleh pengetahuan, peran, kepentingan dan tafsir- tafsir yang mengerubuti badan legislatif atau- pun aktor-aktornya, untuk dipilah-pilah mana yang didorong “via negara” dan mana yang tidak. Artinya, pembentukan hukum tidak lagi bergantung di bawah doktrin pemisahan kekuasaan, sebagaimana digambarkan oleh Montesquieu, serta tidak dapat lagi menklaim politik perundang-undangan sebagai satu proses prosedural mekanistik. 10

## Selanjutnya, dalam upaya penegakan
10 Lihat Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikas- inya (Bandung: CV. Pustaka setia, 2011), 142- 143.
hukum dan keadilan diperlukan 4 (empat) unsur penting, yaitu: pertama, aparat pen- egak hukum (hakim) yang benar-benar adil dan mandiri; kedua, adanya aturan hukum (baik formil maupun materiil)-KHI termasuk perangkat hukum materiil yang dipersiapkan untuk menjadi rujukan para hakim pada Pera- dilan Agama, sangat disayangkan perjuan- gan pejabat Mahkamah Agung dan Departe- men Agama (sekarang menjadi Kementerian Agama) selama 8 (delapan) tahun sejak Tahun 1983 sampai 1991, tidak berhasil menjadi- kan KHI sebagai undang-undang dan hanya diberi wadah inpres; ketiga kesadaran hukum masyarakat, masyarakat harus mendapat pen- gayoman dan pelayanan hukum sebagaimana mestinya sehingga tidak membawa dampak main hakim sendiri dan tidak taat hukum; keempat, terpenuhinya sarana dan prasarana bagi pelayanan hukum, penegakan hukum, dan keadilan. 11
Berkenaan dengan penegakan hukum dan keadilan, melihat kenyataan di Indone- sia, setelah era reformasi bergulir kekuatan status quo masih mendominasi sistem politik dan kekuasaan yang sedang berjalan termasuk dalam penegakan hukum. Keterpurukan hu- kum di Indonesia sangat menghambat dalam penegakan hukum yang meliputi tiga sistem hukum yakni legal structure, legal substance dan legal culture . 12
Problematika hukum kewarisan Islam adalah merupakan fenomena aktual yang patut diseriusi dan ditindaklanjutinya keberadaan- nya, agar hukum itu dapat teraktualisasi se- cara nasional dalam peraturan perundang- undangan di negara Indonesia. Di samping itu, akibat kerumitan dalam memahami fi kih
11 Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Kementerian Agama, 2011),
49.
12 Ibid , 50-51.
waris, telah menjadi kegelisahan umat Islam untuk berada dalam satu pandangan menga- nut hukum waris yang seragam. Kondisi itu dapat menimbulkan beberapa kon fl ik atau perselisihan antar keluarga, yaitu sulit mewu- judkan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat sepanjang masih diliputi oleh sistem pembagian harta kewarisan yang ber- sumber dari hukum adat.
Oleh karena itu, perlu ada komitmen dan pembaruan hukum kewarisan Islam menga- rah pada satu kesatuan sebagai bentuk keser- agaman dalam masyarakat Islam Indonesia. Berkaitan dengan permasalahan dalam pene- litian ini, bahwa KHI sebagai hukum tidak tertulis yang diberlakukan, dijadikan seba- gai pedoman khusus bagi umat Islam dalam menyelesaikan segala permasalahan hukum, 13 masih sangat lemah kedudukannya dalam hi- erarki tata hukum peraturan perundang-un- dangan Indonesia yang sewaktu-waktu dapat digugat dengan eksistensinya. Ada kesadaran dan semangat baru para ahli hukum Islam agar KHI ditingkatkan yakni mengganti kedudu- kannya dari Instruksi Presiden (Inpres) men- jadi peraturan perundang-undangan.
Diyakini bahwa apabila hukum kewari- san Islam dalam KHI yang menjadi rujukan oleh beberapa hakim dalam lingkungan Pera- dilan Agama ditingkatkan statusnya menjadi peraturan perundang-undangan, maka akan membawa angin segar umat Islam dalam pe- nyelesaian permasalahan hukum kekeluar- gaan. Di sisi lain, upaya itu mengembalikan kewibawaan hukum kewarisan Islam seba- gai pilihan utama setiap masyarakat di Indo- nesia di mana pun dalam berhukum tentang pembagian harta warisan khususnya dalam
13 “Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di In- donesia (Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali,” Ali Rajai, 24 Nopember 2014, http:// www.kewarisan.com. html.
mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.
Persepsi Hakim Pengadilan Agama Pare- pare dalam Penyelesaian Perkara Kewari- san Masyarakat Bacukiki
Peradilan adalah salah satu pranata (insti- tusi) dalam memenuhi hajat hidup anggota masyarakat untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan pengadilan merupakan satuan organisasi yang menyelenggarakan penegakkan hukum dan keadilan tersebut. 14
Eksistensi Peradilan Agama  di Indonesia, khususnya Pengadilan Agama Parepare  di- dasarkan dalam UU RI. No.7 Tahun 1989, 15 undang-undang itu diamandemen UU RI. No. 3 Tahun 2006 16 kemudian diamandemen lagi UU RI. No. 50 Tahun 2009. 17
Keberadaan pengadilan di dalam kehidu- pan sosial masyarakat tidak dapat dipungkiri sebagai tempat untuk menyelesaikan seng- keta. Kebutuhan masyarakat atas pengadilan menjadi tumpuan harapan untuk memperoleh keadilan, sehingga setiap putusannya bersifat mengikat dan dipatuhi oleh masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa selain pengadilan merupakan suatu institusi hukum, juga seba- gai institusi sosial. Sebagai institusi sosial, tentu saja pengadilan tidak dapat dilihat seba- gai institusi yang berdiri sendiri dan bekerja secara otonom saja, akan tetapi senantiasa berada dalam proses pertukaran dengan ling- kungannya. Oleh karena itu, pengadilan da- lam masyarakat adalah institusi yang berakar dalam budaya dan sosial.
Peradilan Agama sebelumnya adalah
14 Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia (Bandung: Rosdakarya, 1997), 36.
15 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989. 16 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006. 17 Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009.
salah satu di antara  peradilan khusus di In- donesia. Dua peradilan khususnya lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara- perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu tidak mencakup seluruh perdata Islam. 18 Akan tetapi setelah UUD1945 yang diatur dalam pasal 24 ayat 1 dan 2 dan berlaku UU RI. No.35  tahun 1999, UU RI. No. 4 tahun 2004 dan UU RI. No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Keha- kiman, Peradilan Agama tidak tepat lagi jika dikatakan sebagai peradilan khusus sebab kedudukannya telah setara dengan lingkun- gan peradilan lainnya.
Berdasarkan dengan UU RI. No.7 Tahun 1989 dapat diakhiri keanekaragaman Peradi- lan Agama sebagai akibat dari politik hukum pemerintah kolonial, sekaligus memantapkan khasanah di bidang hukum khusus dan me- lestarikan yang selanjutnya memantapkan ke- hendak sejarah Peradilan Agama di Indonesia. Oleh karena itu, warga negara yang beragama Islam dapat menggunakan Peradilan Agama sebagai peradilan keluarga. 19
Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis perkara yang boleh diadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut hukum Islam. Dirangkaikan-
18 A. Basiq Djalil, Peradilan Agama Di Indonesia, Gemuruhnya Politik (Hukum Islam, Hukum Ba- rat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Ber- sama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh (Jakarta: Kencana, 2006),  9.
19 Anwar  Harjono, Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman-Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 125.
nya kata-kata Peradilan Islam dengan di Indo- nesia adalah karena jenis perkara yang boleh diadilinya, tidak mencakup segala macam perkara menurut Peradilan Islam secara uni- versal. Tegasnya Peradilan Agama adalah Peradilan Islam yang limitatif yang telah dise- suaikan dengan keadaan di Indonesia. 20
Sebagai  peradilan keluarga yaitu peradi- lan menangani beberapa perkara di bidang hu- kum keluarga, tentu jangkauan kompetensin- ya berbeda dengan Peradilan Umum. Oleh karena itu, segala syarat yang harus dipenuhi para hakim, harus disesuaikan dengan tugas- tugas yang diemban Peradilan Agama. 21
Peradilan Agama harus diarahkan ke- pada penyelesaian beberapa perkara dengan cara yang tidak atau sedikit mungkin menim- bulkan  kerusakan rohani dan sosial kepada para anggota keluarga yang mencari keadilan. Peradilan Agama harus diarahkan menjadi lembaga preventif bagi kemungkinan timbul- nya keretakan keluarga yang akan menjurus kepada sengketa keluarga. 22
Peradilan Agama dari segi kelem- bagaan sosial telah berkembang dengan baik, meskipun dari sejarah awal pembentukannya mengalami beberapa tantangan. Hakim Pera- dilan Agama dari sejak awal adalah para pen- ghulu yakni orang yang menjalankan fungsi kepemimpinan dari beberapa masalah kea- gamaan dalam masyarakat Islam. Peradilan Agama selama ini lebih dirasakan masyarakat sebagai lembaga kemasyarakatan yang bertu- gas pengayomi dan memberikan rasa keadilan kepada keluarga-keluarga yang memerlukan penyelesaian perkara secara agama Islam.
Hakim Peradilan Agama memiliki tugas
20 A. Basiq Djalil, Op.Cit., 10.
21 Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Pros- peknya (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 95. 22 Busthanul Arifin, Op.Cit,  95.
mulia dengan kompetensinya melaksanakan dan menunaikan hukum Allah, yaitu mem- berikan hak kepada yang patut secara syar’i untuk diterimanya, mencegah dalam konteks itu adalah seorang hakim melalui pengadi- lan berkewajiban mencegah dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat seh- ingga the rule of law dapat dijalankan. Hakim bertugas menghalangi orang untuk berbuat kesewenang-wenangan atau kezaliman pihak- pihak tertentu kepada orang lain. 23
Hakim memproses dan memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan tidak ber- sikap kaku, statis ataupun konservatif, mesti bertindak sebagai mujtahid dalam menemu- kan hukum yang relevan dengan perkara yang dihadapi. Hakim wajib memahami perkara- perkara yang berkembang dalam persidangan agar putusannya dapat diterima dan menjadi sumber penegakkan keadilan. Otoritas dan kemampuan hakim hakim Peradilan Agama yang dimiliki, bukan yang bersifat statis dan destruktif. Akan tetapi, bersifat dinamis dan kompleks dalam menuntut kemampuan dan pemahaman tajam dengan kapabilitas tidak diragukan.
Seorang hakim seharusnya mempunyai kuali fi kasi tertentu  dan syarat-syarat minimal, yaitu memiliki pengetahuan tentang istinbat tatbiqi dan menerapkan produk hukum syar’i yang berasal dari al-Qur’an, sunah, ijma, ki- yas, hasil-hasil ijtihad  yang relevan dengan masalah yang sedang ditangani dan mengeta- hui adat kebiasaan masyarakat. Hakim dapat menentukan sikap, bukti mana dan argumen- tasi yang kuat di antara bukti-bukti yang dia- jukan di muka persidangan oleh kedua belah pihak yang berperkara. Hakim mengetahui
23 Abdul  Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, dari Otoriter Konservatif menuju Konfigurasi  Demokratis-Responsif (Ja- karta: PT. Rajarafindo Persada, 2000), 30.
dasar-dasar pertimbangan yang digunakan da- lam menetapkan putusan. Memiliki persyara- tan minimal, hakim akan bersikap dinamis dan tidak bersifat kaku, selain itu hakim mesti memiliki persyaratan dan ilmu lainnya seba- gai pendukung terwujudnya peradilan yang sempurna. 24
Usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman mewujudkan dengan kemandi- rian lembaga yudikatif, maka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan beberapa perubahan terhadap UU RI. No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- ketentuan Kekuasaan Pokok Kehakiman, diamandemen dengan UU RI. No. 35 Tahun 1999. Konsekuensi diundangkannya UU RI. No. 35 Tahun 1999, diletak kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan fi nansial berada satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan itu terkenal istilah kebi- jakan satu atap (one roof system) . 25 Kaitannya dengan hukum kewarisan Is- lam di Pengadilan Agama terdapat dua alasan menerima dan memutus perkara pembagian harta warisan, yaitu (1) berkaitan dengan asas ius curia novit yakni hakim dianggap menge- tahui hukum, dan asas kebebasan hakim un- tuk menemukan hukumnya terhadap masalah atau kasus yang tidak terdapat peraturan hu- kumnya ( rechtsvacuum ). (2) pendekatan so- siologis yang mendorong hakim menganali- sis suatu kasus dengan pendekatan sosiologi hukum dan melakukan penafsiran teleologis (penafsiran sosiologis) terhadap peraturan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi supaya hukum tidak stagnan ,
24 Ibid, 31-32.
25 Jaenal Aripin, Peradilan dalam Bingkai Refor- masi Hukum di Indonesia Agama (Jakarta: Ken- cana, 2008),  9-10.
melainkan berkembang mengikuti perkem- bangan masyarakat atau sesuai dengan hukum yang hidup dan berkembang (living law ) di masyarakat. Langkah-langkah ini kemudian dikenal dengan sebutan penemuan hukum ( rechtsvinding ). 26
Menurut sosiologi hukum, 27 dikenal is- tilah the maturity of law atau hukum yang matang yaitu hukum yang benar-benar efek- tif sebagai busana masyarakat ( clothesbody of society ), yang bersifat praktis, rasional dan aktual sehingga dapat menjembatani dinami- ka nilai kesadaran hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, tanpa terbelenggu formal- istik melaksanakan suatu peraturan. Kalau perlu, dibutuhkan adanya keberanian untuk melakukan contra legem untuk menghadapi peraturan atau ketentuan yang kurang logis. 28
Oleh karena itu, fungsi dan peran ha- kim menggali hukum yang hidup dalam masyarakat lantaran tidak lengkapnya pera- turan perundang-undangan (penekanannya memberikan titik perhatian hukum kewari- san Islam) untuk memenuhi segala peristiwa hukum atau tuntutan hukum “dalam catatan negara Indonesia belum memiliki undang-un- dang tentang Hukum Kewarisan Islam,” maka dengan mengalaskan pada ajaran Cicero ubi societas ibi ius (di mana ada masyarakat di sana ada hukum), maka kekosongan hukum pun dipandang tidak pernah ada, dengan reas- ioning setiap masyarakat mempunyai meka-
26 “Kepastian Hukum ( Recht Szenkerheid ) ‘Its- bat nikah,” Endang Ali Ma’sum, akses  19 Nopember 2013, http://www.google.com/ search?hl=in&rediresc=&source. html. 27  Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia (Jakarta, PT. Kompas Media Nusan- tara, 2006), 194.
28 “Kepastian Hukum ( Recht Szenkerheid ) ‘Its- bat nikah,” Endang Ali Ma’sum, akses  19 Nopember 2013, http://www.google.com/ search?hl=in&rediresc=&source. html.
nisme untuk menciptakan kaidah-kaidah hu- kum apabila hukum resmi tidak memadai atau tidak ada.
Selain bersifat legal, suatu peraturan juga bersifat sociological-empirical 29 yang tidak dapat dipisahkan secara mutlak. Dengan menggunakan pisau interpretasi, hakim tidak semata-mata membaca peraturan melainkan juga membaca kenyataan yang terjadi dalam masyarakat sehingga keduanya dapat diinte- grasikan dalam satu kesatuan. Berangkat dari situ akan timbul suatu kreati fi tas, inovasi serta progressitas yang melahirkan konstruksi hu- kum. 30
Padahal dalam UU RI. No. 14 Tahun 1970  tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 ayat 1 ber- bunyi: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan me- mahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.” 31 Masalah hakim dan kewajiban- nya diatur dalam Pasal 28 ayat 1 UU RI. No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai amandemen dari undang-undang tersebut. Kemudian UU RI. No. 4 Tahun 2004 diamandemen lagi dengan UU RI. No. 48 Ta- hun 2009  tidak lagi disebutkan hakim dan kewajibannya, sehingga kedua pasal terse- but ditambah dan sedikit berbeda redaksinya dengan Pasal 5 ayat 1 UU RI. No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi: “Hakim dan hakim kon- stitusi wajib menggali, mengikuti dan mema- hami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
29 Satjipto  Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara,
2006), 7-8.
30 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sin- tesa Hukum Indonesia (Yogyakarta: Genta Pub- lishing, 2009), 127.
31  Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 27  ayat 1.
hidup dalam masyarakat.” 32
Dengan demikian, sangat keliru jika membatasi kebebasan hakim menemukan hukum dan rasa keadilan yang hidup da- lam masyarakat. Ajaran hukum bebas yang memberikan kebebasan kepada hakim da- lam mengambil keputusan. Hakim dapat me- nentukan putusan tanpa harus terikat pada undang-undang. Indonesia sebagai negara yang mengikuti ajaran hukum bebas berarti memberikan kebebasan kepada hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan untuk dijadikan dasar mengambil keputusan.
Pengadilan dalam hal ini diartikan bukan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak, yaitu hal memberikan keadilan. Hal mem- berikan keadilan berarti yang bertalian den- gan tugas badan peradilan atau hakim dalam memberikan keadilan, yaitu memberikan ke- pada yang memohon keadilan atau apa yang menjadi haknya dan hukumnya. Hakim atau pengadilan memberikan kepada yang ber- sangkutan apa haknya atau apa hukumnya selalu digunakan dan didasarkan hukum yang berlaku, yang tidak lain berarti melaksanakan dan mempertahankan hukum atau menja- min ditaati hukum materiil dengan putusan. 33
Produk hukum ini bersifat mengikat pihak- pihak yang berperkara. 34
Putusan peradilan selalu memuat perin- tah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu atau untuk menghukum sesuatu. Oleh karena itu,
32 Undang-Undang  RI Nomor 48 Tahun 2009,
Pasal 5.
33 E.K.M Masinambow, Hukum dan Kemajemukan Budaya: Sumbangan Karangan untuk Menyam- but Hari Ulang Tahun k-70 Prof. Dr. T.O Ihromi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 131.
34 Ahmad Rafiq, Pembaharuan Hukum Islam di In- donesia (Yokyakarta: Gama Media, 2001), 158.
diktum vonis selalu bersifat condemnatoir (menghukum) dan bersifat constitutoir (men- ciptakan). Menurut A. Mukti Arto sebagaima- na yang dikutip oleh Erfaniah Zuhriah bahwa putusan adalah pernyataan hakim yang ditu- ang dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gu- gatan. Kemudian dalam pandangan Gumala Dewi, putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucap- kan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk pengadilan dan sebagai  hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.
Setiap putusan yang lahir di pengadilan itu karena ada sengketa atau fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Tentu saja, agar masyarakat tidak melakukan main hakim send- iri, perkara yang ada tidak boleh diselesaikan secara sepihak bagi yang berperkara, tetapi boleh diselesaikan perkara itu secara kekelu- argaan di hadapan pemerintah setempat. Akan tetapi, apabila upaya ini tidak berhasil men- ciptakan perdamaian kedua belah pihak yang berperkara, maka perkara tersebut di bawa ke pengadilan untuk memperoleh perlindungan dan keadilan. Mengenai putusan pengadilan, mempunyai kekuatan hukum tetap, jika perlu dapat dilaksanakan dengan upaya paksa, seh- ingga masyarakat harus tunduk dan taat atas putusan hakim di pengadilan.
Oleh karena itu, meskipun ada perkara pembagian harta warisan yang menjadi tu- gas Pengadilan Agama Parepare (konteksnya adalah dalam masyarakat Watang Bacukiki dan Lumpu’E terdapat sejumlah sengketa da- lam pembagian harta warisan yang diajukan ke pengadilan), 35 tetapi akselerasinya tidak
35 Wawancara dengan Samsul, Warga Masyarakat Bacukiki di Kelurahan Lumpu’E dan Watang Bacukiki , 18 Nopember 2014.
sebanding dengan perkara perceraian dalam cerai talak dan cerai gugat. Hal itu terjadi den- gan alasan bahwa harta warisan dibagi dalam waktu cukup lama dengan tidak ditentukan batas waktunya. Pada sisi lainnya, ada juga kasus dari salah seorang di antara ahli waris bertindak monopoli dalam menguasai harta warisan.
Berbeda halnya masyarakat Bacukiki yang berdomisili di kelurahan Lemoe, kelu- rahan Lompoe dan Galung Maloang tidak ada sengketa atau akan menjadi perkara yang dia- jukan ke Pengadilan Agama Parepare. 36 Pelak- sanaan  hukum kewarisan pada masyarakat tersebut dilaksanakan berdasarkan hukum Is- lam. Di sisi lain, kesadaran masyarakat dari beberapa kelurahan tersebut melaksanakan pembagian harta warisan dalam waktu seketi- ka. Sebagaimana yang dikemukakan oleh para hakim di Pengadilan Agama Parepare bahwa salah satu upaya untuk mengatasi terjadinya kon fl ik atau sengketa di masyarakat terhadap pembagian harta warisan, seharusnya dibagi seketika atau dalam waktu tidak terlalu lama pada saat pewaris meninggal dunia. Harta warisan tidak boleh dibiarkan untuk dikuasai oleh hanya seorang saja dari ahli waris dalam waktu sangat lama yang berpotensi menim- bulkan kon fl ik antar keluarga yang satu den- gan keluarga lainnya.

## Implementasi Nilai-nilai Keadilan dalam Kewarisan Masyarakat Bacukiki
Implementasi hukum kewarisan Islam adalah merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan penting, bahkan menentu- kan dan mencerminkan sistem dalam bentuk
36 Wawancara dengan Sunarti, Rusmin dan Nur’Aeni, Warga Kelurahan Lemoe, Kelura- han Lompoe dan KelurahanGalung Maloang, 20 Nopember 2014.
hukum yang berlaku dalam masyarakat In- donesia termasuk dalam masyarakat Bacuki- ki Parepare. Hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan lingkup kehidupan manusia bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum, apabila seorang meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan dan ahli waris, tentunya harta peninggalan terse- but harus berpindah kepada ahli waris yang ada, maka hukum dapat memindahkan harta peninggalan tersebut kepada ahli waris ber- dasarkan bagian-bagian yang berlaku. Kon- sepsi itu telah terimplementasi dalam pener- apan hukum waris Islam dalam  masyarakat Bacukiki Parepare.
Hukum Islam sebagai implementasi pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam masyarakat Bacukiki Parepare mutlak dil- etakkan untuk mengatur harta pusaka dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Tentunya masyarakat Bacukiki Parepare dalam mener- apkan hukum Islam khususnya menetapkan hak milik seseorang atas harta peninggalan memiliki  komitmen sebagai bentuk perwu- judan tujuan hukum dengan tidak mendis- kriminasikan pembagian hak-hak ahli waris, memberi rasa nyaman dan aman, menegakkan keadilan dan kepastian hukum.
Akan tetapi, aktualisasi hukum Islam da- lam konteks hukum kewarisan dilaksanakan secara individual dan sendiri-sendiri dalam suatu lingkungan keluarga. Desakan adanya semangat dalam masyarakat untuk mener- apkan secara totalitas hukum waris Islam dalam skala nasional menjadi harapan oleh masyarakat termasuk masyarakat Bacukiki. Banyak kasus di Pengadilan  Agama Pare- pare, meskipun bukan berasal dari masyarakat Bacukiki kaitannya dengan pembagian harta warisan dapat diminimalisir kon fl ik, jika hu- kum waris berlaku mengikat, didukung oleh sebuah regulasi yang kuat dalam bentuk pera-
turan perundang-undangan nasional.
Dengan demikian, kesadaran umat Is- lam dari kalangan ahli hukum Islam tentang perwujudan hukum kewarisan dalam bentuk undang-undang, mestinya mendapatkan du- kungan dari pemerintah untuk  mengusulkan kepada DPR sebagai lembaga yang meme- gang kekuasaan legislatif untuk membahas dalam RUU tentang Hukum Kewarisan Islam yang diatur dalam KHI. Upaya itu mutlak di- lakukan agar dapat mengokohkan dan mem- pertajam pemahaman masyarakat tentang pentingnya hukum waris Islam dalam men- transformasi nilai-nilai keadilan dan kepas- tian hukum. Dengan begitu, hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar dalam merespon tuntutan dan semangat  masyarakat termasuk masyarakat Bacukiki Parepare, se- hingga masyarakat dapat merasakan keadilan dan kepastian hukum.
Sebagaimana dibahasakan oleh Ah- mad Ro fi q bahwa pembagian warisan ser- ing menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluriah manusia yang me- nyukai harta benda, tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapat kan harta warisan tersebut. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia, hingga sekarang ini. Terjadinya kasus-kasus gugat waris di Pengadilan Agama menunjukkan fenomena ini. 37
Sejauh hal itu, terjadinya perselisihan atau kon fl ik yang kadang-kadang berakhir dengan pembunuhan tentang harta warisan itu, diakibatkan mekanisme pembagian wari- san yang tidak proporsional. Pembagian harta warisan tidak dilakukan dalam waktu seke- tika, sehingga  hukum waris Islam dianggap sulit penerapannya dalam masyarakat.
37 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakar- ta: RajaGrafindo, 2003), 356.
Padahal Allah swt. memerintahkan agar setiap orang yang beriman mengikuti keten- tuan-ketentuan Allah menyangkut hukum kewarisan sebagaimana yang terdapat dalam kitab suci al-Qur’an dan menjanjikan siksa neraka bagi orang yang melanggar peraturan dengan tidakmelaksanakan pembagian harta warisan seadil-adilnya. 38 Allah swt ber fi rman dalam  Q.S An-Nisaa’ (4): 13-14:
ْﻦِﻣ يِﺮْ َﲡ ٍتﺎَّﻨ َﺟ ُ ْلهِﺧْﺪُﻳ ُ َلهﻮ ُﺳَرَو َ َّللها ِﻊ ِﻄُﻳ ْﻦَﻣَو ِ َّللها ُدو ُﺪ ُﺣ َ ْلكِﺗ ِﺺْﻌَﻳ ْﻦَﻣَو ( ١٣ ) ُﲓ ِﻈَﻌْﻟا ُزْﻮَﻔْﻟا َ ِلكَذَو ﺎَﳱِﻓ َﻦﻳِ ِلدﺎَﺧ ُرﺎَ ْﳖَٔ ْﻻا ﺎَ ِﳤْ َﲢ ٌباَﺬَﻋ ُ َلهَو ﺎَﳱِﻓ اً ِلدﺎَﺧ اًر َنا ُ ْلهِﺧْﺪُﻳ ُﻩَدو ُﺪ ُﺣ َّﺪَﻌَﺘَﻳَو ُ َلهﻮ ُﺳَرَو َ َّللها ( ١٤ ) ٌﲔِﻬُﻣ “Hukum-hukum tersebut adalah ketentuan- ketentuan dari Allah, barang siapa yang taat pada (hukum-hukum) Allah dan RasulNya, niscaya Allah akan memasukannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sun- gai, sedang mereka (akan) kekal di dalamnya. Dan yang demikian tersebut merupakan ke- menangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya, serta me- langgar ketentuan (hukum-hukum) Allah dan RasulNya, Niscaya Allah akan memasukannya ke dalam api neraka, sedangkan mereka akan kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang amat menghinakan.” 39
Interpretasi dari ayat tersebut ditemukan dengan hukum-hukum Allah dalam kaitannya dengan penentuan para ahli waris, mekan- isme pembagian warisan serta bagian masing- masing ahli waris yang merupakan kewajiban yang mesti dilaksanakan berdasarkan keten- tuan syar’i> . Selain itu,  ancaman bagi yang melanggar ketentuan hukum-hukum Allah dan sebaliknya bagi hamba yang mengikuti ketentuanNya, Allah menjanjikan surga. Se- bagaimana juga hadis Rasulullah saw yang artinya: “Barang siapa yang tidak menerap-
38 Mahmud Yunus, Hukum Warisan Dalam Islam (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), 5.
39 An-Nisaa’ (4):13-14.
kan hukum waris yang telah diatur Allah swt, maka tidak akan mendapat warisan surga.” (Muttafaqun Alaihi) .
Pemikiran kritis dalam pembagian harta warisan seketika itu agar asas individual yak- ni harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si pewaris yang meninggal dunia, dibagi secara individual langsung kepada masing-masing individu. Selanjutnya, agar terimplemetasi nilai-nilai keadilan yaitu baik laki-laki mau- pun perempuan sama-sama berhak tampil se- bagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Nilai keadi- lan mengandung pula interpretasi bahwa harus terdapat keseimbangan antara hak dan kewa- jiban, antar hak yang diperoleh seseorang den- gan kewajiban yang harus ditunaikan laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing- masing kelak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat Bacukiki Kota Parepare.

## Penutup
KHI sebagai hukum tidak tertulis yang diber- lakukan, dijadikan sebagai pedoman khusus bagi umat Islam dalam menyelesaikan segala permasalahan hukum, masih sangat lemah kedudukannya dalam hierarki tata hukum per- aturan perundang-undangan Indonesia yang sewaktu-waktu dapat digugat dengan eksis- tensinya. Oleh karena itu, ada kesadaran dan semangat baru para ahli hukum Islam agar KHI ditingkatkan yakni mengganti kedudu- kannya dari Instruksi Presiden (Inpres) men- jadi peraturan perundang-undangan. Diyakini bahwa apabila hukum kewarisan Islam dalam KHI yang menjadi rujukan oleh beberapa ha- kim dalam lingkungan Peradilan Agama dit- ingkatkan statusnya menjadi peraturan perun- dang-undangan, maka akan menjadi pilihan utama setiap masyarakat di Indonesia dalam
berhukum tentang pembagian harta warisan khususnya dalam menegakan nilai-nilai kea- dilan dan kepastian hukum.
Peran hakim Pengadilan Agama dalam memutus sengketa pembagian harta warisan masyarakat Bacukiki Kota Parepare menun- jukkan bahwa dalam masalah harta warisan hendaknya dibagi dalam waktu seketika atau tidak terlalu pada saat pewaris meninggal dunia. Harta warisan tidak boleh dibiarkan berada dalam penguasaan hanya seorang ahli waris saja dalam waktu sangat lama, mengak- ibatkan harta warisan itu tidak dibagi. Hal itu penting, untuk menumbuhkan dan memban- gun kesadaran yakni semangat masyarakat untuk menerapkan secara totalitas hukum ke- warisan Islam.
Konstruksi nilai-nilai keadilan pem- bagian harta warisan masyarakat Bacukiki Parepare memberikan titik terang jika di- lakukan berdasarkan hukum Islam dengan memiliki  komitmen yang kuat sebagai ben- tuk tranformasi tujuan hukum dengan tidak mendiskriminasikan pembagian hak-hak ahli waris, memberi rasa nyaman dan aman, me- negakkan keadilan dan kepastian hukum. Dalam kenyataan, penerapan hukum kewari- san dilaksanakan secara parsial, sepihak dan sendiri-sendiri dalam suatu lingkungan ke- luarga, sehingga dibutuhkan masyarakat agar menerapkan secara totalitas hukum kewarisan Islam, sebagai usaha untuk menguragi kon fl ik. Selain itu, hukum kewarisan Islam dapat ber- laku dengan kekuatan mengikat dan memiliki daya paksa apabila diterapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai hu- kum nasional.

## Bibliography

## Journals
Kushidayati, Lina. “Hak Opsi dan Hukum
Waris Islam di Indonesia,” Jurnal Al- Manahij VII, No.1, 2013.

## Books
Ari fi n, Busthanul. Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Aripin, Jaenal. Peradilan dalam Bingkai Re- formasi Hukum di Indonesia Agama . Ja- karta: Kencana, 2008.
Bisri, Cik Hasan. Peradilan Islam dalam Ta- tanan Masyarakat Indonesia . Bandung:
Rosdakarya, 1997.
Djalil, A. Basiq. Peradilan Agama Di Indone- sia, Gemuruhnya Politik (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rent- ang Sejarah Bersama Pasang Surut Lem- baga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh. Jakarta: Kencana, 2006. Fikri. Hukum Perdata Islam, Analisis  Leg- islasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional . Yokyakarta:
Trust Media, 2015.
Habiburrahman. Rekonstruksi Hukum Kewar- isan Islam di Indonesia . Kementerian Agama, 2011.
Halim, Abdul. Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, dari Otoriter Kon- servatif menuju Kon fi gurasi  Demokra- tis-Responsif . Jakarta: PT. Rajara fi ndo Persada, 2000.
Harjono, Anwar. Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman-Islam . Jakarta: Gema Insani Press, 1995. Ka’bah , Rifyal. Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU . Ja- karta: Universitas Yasri, 1989.
Mardjono, Hartono. Menegakkan Syariat Is- lam dalam Konteks Keindonesiaan . Ja- karta: Mizan, 1997.
Masinambow, E.K.M. Hukum dan Kemajemu- kan Budaya: Sumbangan Karangan un- tuk Menyambut Hari Ulang Tahun k-70 Prof. Dr. T.O Ihromi . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
Mujahidin, Akhmad. Aktualisasi Hukum Is- lam, tekstual dan Kontekstual . Riau: Pro- gram Pasca Sarjana UIN Suska Pekan Baru, 2008.
Praja, Juhaya S. Teori Hukum dan Aplikasin- ya . Bandung: CV. Pustaka setia, 2011. Purwanto, Muhammad Roy. Dekonstruksi Teori Hukum Islam, Kritik terhadap Kon- sep Maslahah Najmuddin al-Tu fi . Yokya- karta: Kaukaba Dipantara, 2014.
Ra fi q, Ahmad. Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia .Yokyakarta: Gama Media,
2001.
Rahardjo, Satjipto. Biarkan Hukum Menga- lir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum . Cet. I; Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006.
_______ . Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
________. Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indo- nesia . Jakarta, PT. Kompas Media Nu- santara, 2006.
Ro fi q, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia . Cet. VI; Jakarta: RajaGra fi ndo, 2003. Yunus, Mahmud. Hukum Warisan Dalam Islam . Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.

## Websites
Ma’sum, Endang Ali.“Kepastian Hukum ( Re- cht Szenkerheid ) ‘Itsbat nikah.” akses 19 Nopember 2013. http://www.google. com/search?hl=in&redir esc=&source. html.
Rajai, Ali. “ Pembaharuan Hukum Kewari- san Islam Di Indonesia (Studi Kompar-
atif Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali. ” akses 24 Nopember 2014. http://www.kewarisan.com. html.

## Laws
Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989. Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1974. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009.
Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009.

## Interviews
Wawancara dengan Samsul, Warga Masyarakat Bacukiki di Kelurahan Lumpu’E dan Wa- tang Bacukiki, 18 Nopember 2014. Wawancara  dengan Sunarti, Rusmin dan Nur’Aeni, Warga Kelurahan Lemoe, 20 Nopember 2014.