## FIKRI DAMIRAH ANDI TENRIPADANG
STAIN Parepare

## a bstract
Culture is often the reason to create peace, order, order of coolness in society. Culture that will be meaningful and valuable, culture can serve as a source o behavioral determinants and aspiration of society, namely in political and law. Culture only as accessories when placed or be interpreted as a heritage without involving cultural awareness in legal elements for the manufacture of local regulation. Bugis was one tribe that owns and instill cultural values are very high in every movement, behaviour, actions and words. Accordingly the importance of culture became a major ingredient in the making of local regulations, including the town Parepare. Goverment should promote culture as one consideration local rulemaking.
Keywords : Culture and Local Regulation

## a bstrak
Budaya  sering  menjadi  alasan  untuk  menciptakan  perdamaian,  ketertiban,  kenyamanan   masyarakat.  Budaya penuh  akan  makna  dan  berharga.  Budaya      bisa  berfungsi  sebagai  sumber  penentu  perilaku  dan  aspirasi masyarakat,  yakni  di  politik dan  hukum.  Budaya hanya  akan  menjadi  aksesoris  ketika  ditempatkan  atau  hanya dijadikan  warisan  tanpa  melibatkan  kesadaran  budaya  dalam  unsur-unsur  hukum  untuk  pembuatan  peraturan daerah.  Bugis  adalah  satu  suku  yang  memiliki  dan  menanamkan  nilai-nilai  budaya  yang  sangat  tinggi  di  setiap gerakan,  perilaku,  tindakan  dan  kata-kata.  Dengan  demikian  pentingnya  budaya  menjadi  bahan  utama  dalam pembuatan peraturan daerah termasuk kota Parepare. Pemerintah harus memperkenalkan budaya sebagai salah satu pertimbangan dalam pembuatan peraturan lokal.
Kata kunci : Budaya dan Peraturan Daerah
Salah  satu  suku  yang  besar  di  Sulawesi Selatan  adalah  suku  Bugis,  memiliki  budaya yang  sangat  dinamis  dalam  kehidupan masyarakat.  Orang  Bugis  dalam  berinteraksi antara  satu  dengan  yang  lain  dalam masyarakat  menjadikan  ade’  sebagai  patokan untuk mewujudkan perbuatan. Orang Bugis di dalam  setiap    tingkah  lakunya  tentu  lebih banyak  pertimbangan  persesuaian  antara perkataan  dan  perbuatan.  Berangkat  dari prinsip  itu,  bagi  orang  Bugis  mengedepankan kebiasaan  dalam  masyarakat  dan  umumnya mereka menganut “taro ada taro gau”.
Hampir  semua  wilayah  di  Provinsi  Sulawesi Selatan  yang  di  huni  oleh  orang  Bugis menganut prinsip tersebut. Itu sebabnya orang Bugis  sangat  disegani  oleh  suku-suku  lainnya yang  ada  di  Sulawesi  Selatan  termasuk  suku Makassar,  suku  Mandar  dan  lain  sebagainya. Selanjutnya,  di  Parepare,  yang  merupakan salah  satu  wilayah  yang  ada  di  Provinsi Sulawesi   Selatan,   pada   mulanya   didiami oleh  mayoritas  orang  Bugis.  Setalah  itu, namun  lambat  laun  Parepare  sebagai  kota yang  maju  dan  berkembang  menyebabkan orang-orang  asing  (Orang-orang  yang  berasal dari berbagai etnis yang  bukan   peduduk  asli Parepare)  tertarik untuk menetap di kota ini.
P en d ahuluan

## ESENSI BUDAYA BUGIS TERHADAP PRODUK PERATURAN DAERAH DI PAREPARE
Kuriositas, Edisi VI, Vol. 2, Desember 2013
Ade’  dalam  orang  Bugis  memberikan kekuatan  untuk  mabbulo  sipappa  yakni melestarikan  persatuan  dan  kesatuan  untuk  hidup rukun  dan  damai.  Sehubungan  dengan  itu,    orang Bugis  banyak  mengimplementasikan  nilai-nilai kebiasaan yang menjadi ade’ termasuk dalam saling membantu  dengan  orang  lain,  misalnya  “mali siparappe, rebba sipatokkong, malilu sipainge, sirui menre  tessirui  no’.  Makna  filofis  dari  petuah  itu bahwa    jika  yang  satu  merasakan  sakit  maka mereka  semua  yang  harus  menanggung bebannya,  membantu  yang  lemah  yang  lemah agar  menjadi  kuat,  demikian  halnya  mereka saling  bahu  membahu  untuk  menegakkan kebenaran. Orang Bugis tentang  ade’ merupakan penentu  yang  pokok    dalam  mewujudkan    dari gerak-gerik sebagai ukuran pada peritiwa dimasa silam. (Lihat Hamid Abdullah,1985).
Orang  Bugis  menjalankan  ade’  dalam kehidupan  sistem  sosial  budaya telah meyakini sebagai  pedoman  untuk  setiap  anggota masyarakat.  Melalui  sistem  itu  maka  bagi  orang Bugis  pada  saat  membawa  dirinya  masyarakat dituangkan  dalam  sistem  pangngaderreng. Sistem  pangngaderreng  yang  dimaksud  adalah melainkan  dalam  diri  orang  Bugis  telah mendarah daging ade’, bicara, rapang, wari, dan shara’.
Sistem  Pangngaderreng  mengantarkan orang Bugis dalam kehidupan sosial masyarakat, merupakan  peraturan  yang  harus  ditaati.  Sistem panggaderreng  meliputi  kebiasaan  yang  disebut ade’,  dan  shara’  merupakan  bentuk  pelaksanaan orang  Bugis  dalam  mejalankan  agama.  Dengan begitu, orang Bugis selain taat pada ade’ juga taat pada  agamanya.  Hal  itu  tetap  dipertahankan meskipun  orang  Bugis  mengalami  pergeseran waktu dalam menghadapi perkembangan zaman. Kelihatannya sistem pangngaderreng bagi orang Bugis begitu kuat untuk dilaksanakan tanpa dapat dipengaruhi  oleh  keadaan  dan  waktu.  Sosiologi menentukan  bahwa  sesuatu  yang  terjadi  di masyarakat adalah merupakan peluang mengikuti kesepakatan terhadap suatu tatanan dengan mengharmonisasi dari suatu perbuatannya(Hans Kelsen,1967). Sebagai hal
dari individu orang Bugis menunjukan refleksi pikiran  dan  perilakunya  dalam    masyarakat, tempat di mana mereka hidup. Setiap individu sepanjang  hidupnya  memberikan    sumbangan dalam kehidupannya untuk mewarnai masyarakatnya.  Sistem  pangngaderreng  itu yang  senantiasa  membentuk  watak  orang Bugis yang tidak terpisahkan dari masyarakat, sehingga  pola  pikiran  dan  perilaku  itu  hanya ada  karena  dibentuk  oleh  masyarakat.  Dalam konteks  itu,  apabila  dikaitkan  dengan  nilai- nilai  sosial  budaya  orang  Bugis  dalam masyarakat,  untuk  merespon  keinginan hukum  masyarakat  agar  tercipta  tatanan hukum yang lebih mengarah pada ketentraman,  kesejahteraan  dalam  kehidupan masyarakat. Ketaatan pada hukum oleh orang Bugis  telah  melembaga  dalam  masyarakat yang dikenal dengan dengan pranata.
Pranata-pranata sosial yang dapat diidentifikasi,  adalah  (1)  Pranata  Peribadatan, merupakan  norma-norma  dalam  memenuhi kebutuhan  manusia  sebagai  hamba  dalam melakukan hubungan dengan Allah swt. secara langsung yang dilakukan dengan tata cara atau upacara  tertentu  yang  dalam  peribadatan. Pranata  peribadatan  itu  sangat  dekat  dengan keyakinan bahwa masjid misalnya, merupakan sentral  kegiatan  peribadatan  secara  kolektif dalam  suatu  satuankomunitas;  (2)  Pranata kekerabatan  merupakan  norma-norma  dalam memenuhi  kebutuhan  pemeliharaan  dan pengembangan keturunan, juga untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan yang  dianut  secara  kolektif;  (3)  Pranata Pendidikan  merupakan  norma-norma  dalam memenuhi  kebutuhan    sosialisasi  keyakinan, nilai-nilai, dan kaidah-kaidah yang dianut oleh generasi  kepada  generasi  berikutnya.  Pada mulanya  proses  itu  dilakukan  hanya  dalam lingkungan  keluarga,  selanjutnya  sebagian tugas  pendidikan  dilanjutkan  atau  diserahkan kepada masyarakat luas; (4) Pranata Keilmuan merupakan  norma-norma  untuk  memenuhi kebutuhan  dalam  pengembangan  terhadap hukum; (5) Pranata Politik merupakan norma-
Fikri, Damirah, Andi Tenripadang – Aksiologi Budaya Bugis Terhadap Produk Peraturan Daerah  di Kota Parepare
norma dalam memenuhi kebutuhan pengalokasian  nilai-nilai  dan  kaidah-kaidah Islam  melalui  artikulasi  politik  di  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara.;  (6)Pranata  Hukum  merupakan norma-norma  untuk  memenuhi  kebutuhan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat;  (7)  Pranata  Ekonomi  merupakan norma-norma  untuk  memenuhi  kebutuhan barang  dan  jasa  dalam  masyarakat.  Untuk memenuhi kebutuhan itu dilakukan pemetaan berbagai  akad  dalam  pola-pola  produksi, distribusi,  konsumsi  barang  dan  jasa;  (8) Pranata  Kesehatan  merupakan  norma-norma untuk memenuhi kebutuhan pemeliharan dan perawatan  kesehatan  secara  individual  dan kolektif  dalam  masyarakat.  Untuk  memenuhi kebutuhan  itu  diperlukan  pengaturan  secara cara  dan  etika  yang  digunakan;  dan  (9) Pranata  Kesenian  merupakan  norma-norma untuk  memenuhi  kebutuhan  kreasi  dan ekspresi  kesenian.  Hal  itu  merupakan  bentuk ekspresi  nilai-nilai  keislaman  dalam  bentuk seni  membaca  al-Qur’an,  seni  musik,  seni lukis,  seni  sastra,  seni  kaligrafi  dan  seni arsitektur (Cik Hasan Bisri, …..).
Konteks  itu  yang  mendorong  pada  setiap budaya orang Bugis termasuk Bugis di Parepare, menjadikan  pertimbangan  dalam  pembentukan hukum.  Sebab  nilai-nilai    budaya  terjadi di  era globalisasi  diragukan  untuk    dapat  sejalan dengan budaya orang Bugis kekinian, khususnya dalam  masalah  hukum,  termasuk  proses pembentukan hukum Peraturan  Daerah (Perda) yang serasi untuk  diterapkan  melalui pemaknaan  budaya  orang  Bugis  di  Parepare. Selanjutnya,  tujuan  dari  nilai-nilai  budaya Bugis  di  Parepare    adalah  untuk  merespon keinginan  hukum  masyarakat  agar  tercipta tatanan  hukum  yang  lebih  mengarah  pada ketentraman  kesejahteraan  dan  kehidupan masyarakat.  Prinsip  dalam  penerapan  hukum sebagai bentuk ketaatan adalah ade’ menjadikan  kebiasaan untuk memegang teguh nilai-nilai  yang  hidup  sebagai  kesepakatan bersama.
Sebagai  individu  orang  Bugis  menunjukan refleksi    pikiran  dan  perilakunya  dalam masyarakat,  tempat  di  mana  mereka  hidup. Setiap individu sepanjang hidupnya memberikan  sumbangan kehidupannya untuk mewarnai masyarakatnya.
Sistem pangngaderreng itu yang senantiasa  membentuk  watak  orang  Bugis yang tidak dapat terpisahkan dari masyarakat, sehingga  pola  pikiran  dan  perilaku  itu  hanya ada  karena  dibentuk  oleh  masyarakat.  Dalam konteks  itu,  apabila  dikaitkan  dengan  nilai- nilai  sosial  budaya  orang  Bugis  dalam masyarakat,  untuk  merespon  keinginan hukum  masyarakat  agar  tercipta  tatanan hukum yang lebih mengarah pada ketentraman,  kesejahteraan  dalam  kehidupan masyarakat.
Menurut  Ansori  bahwa  budaya  selalu dikonritkan sesuai dengan ide dasar pembentukannya.  Perwujudan  itu  dilakukan dengan  mengefektifkan  pelaksanaannya  dan menghilangkan kepentingan-kepentingan induvidu  dan  kelompok  di  dalamnya. Pelaksanaan budaya merupakan pedoman dari suatu  perilaku  pada  suku-suku  tertentu,  dan menjadi  tanggung  jawab  bersama  secara keseluruhan.  Komunitas  dalam  masyarakat secara  kolektif  menjadi  organisasi  tertinggi dalam  pelaksanaannya.  Melalui  perwujudan itu,  penyimpangan  pelaksanaan  budaya  tidak dapat terlihat lagi, sehingga dapat menghilangkan  konflik-konflik  sosial  yang terjadi dalam masyarakat  (Ansori, 2011).
Oleh  karena  itu,  budaya  dapat  ditegaskan sebagai  perwujudan  dari  kehidupan  setiap orang atau setiap kelompok dalam masyarakat. Sebagai perwujudan  dari  kehidupan  setiap orang  dan  setiap  kelompok  orang-orang. Budaya  dalam  hal  ini  meliputi  segala perbuatan manusia, seperti cara ia menjalankan  sopan  santun  atau  beritika terhadap  orang  lain . Budaya  yang  dipahami oleh  masyarakat  pada  umumnya  dapat  berati sebagai  segala  yang  dapat  termanifestasi  dari kehidupan manusia yang  selalu berbudi luhur
dan  bersifat  rohani,  seperti  agama,  kesenian, filsafat,  ilmu  pengetahuan,  tata  negara,  dan sebagainya. Makna dinamisnya adalah budaya yang  dapat  diartikan  dengan  pewarisan  atau penerusan  norma-norma,  adat-  istiadat, kaidah-kaidah,  harta-harta.  Budaya  berarti bukanlah sesuatu yang sakral tidak mengalami perubahan,  budaya  justru  diserasikan  dengan sesuatu dari  yang  lainnya.  Budaya  mengalami perubahan-perubahan  karya  nyata    manusia yang selalu memberi wujud baru kepada pola- pola  kebiasaan  yang  sudah  melembaga  di tengah masyarakat (Ahmad Arifi, 2008).
Budaya  Bugis  diartikan  sebagai  kebiasaan namun  tetap  dapat  dipahami  ade’  bagi kehidupan  dalam  masyarakat.  Masyarakat Bugis  bersama  dengan ade’  sebagai  kebiasaan tanpa  dilanggar.    Ade’    dapat  memberikan bentuknya  dalam  suatu  watak    dalam masyarakat (Rahman,1992).
Ade’  dengan  berbagai  nilai-nilai  dasar yang  merupakan  peraturan  bagi  orang  Bugis adalah ade’ diartikan sebagai Pangnganderren (Koentjaraningrat,1993). Kadang  kalanya  ada  yang  memahami  sama dengan  sistem  norma  atau  aturan  adat  yang memuat  dari  nilai-nilai  normatif.  Dengan demikian  ade’  adalah  wujud  budaya  yang meliputi  arti    norma-norma  dan  tata  tertib  di dalamnya  unsur-unsur  cara  orang  Bugis bertingkah laku (Mattulada,1995).
Dengan  begitu,  sistem  pangngaderreng adalah  ade’  dari  suatu  kebiasaan  sehingga menjadi  aturan-aturan  yang harus dan mutlak dipertahankan  dan  dipelihara  dalam  sistem kehidupan masyarakat. Ade’ sebagai kebiasaan adakalanya  dipandang  dengan  harapan  dapat mengangkat  harkat  dan  martabat  manusia sebagai orang Bugis. Manusia dalam meneriman  adat,  ade’  dalam  orang  Bugis cenderung untuk selalu hidup dalam kejujuran,  konsisten  yakni  tegas  antara  kata dan  perbuatan  yang  dapat  menunjukkan jatidiri mereka sebagai orang yang bertanggung  jawab.  Itu  sebabnya  orang  Bugis dalam mewujudkan perbuatan selalu berhati-
hati,  apalagi  menjerumuskan  harkat  dan martabatnya  sebagai  manusia  ke  dalam kebinasaan.
Ade’  dalam  sistem  pangngaderreng, karena  menentukan      menumbuhkan  nilai- nilai  kehormatan    dari  martabat  dan  harkat manusia.  Hal  itu  tentu  melahirkan  dari  suatu siklus dari setiap orang Bugis dengan memiliki tanggungjawab  satu  sama  lainnya  (George Ritzer,2004).  Sebab  sistem  pangngaderreng dikonstruksi  melalui  lima  unsur  yang  saling tidak terpisahkan  tentang ade’ tentang bicara, rapang, wari dan sara’ (Koentjaraningrat,1993).
Pangngadereng  sebagai  rule  dalam budaya orang Bugis, berfungsi untuk mengatur dan  menata  manusia  tentang  perilaku kesopanan atau tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Jika dipertegas mengenai pangngadereng  itu,  maka  ia  memiliki  makna sebagai  peraturan  atas  norma-norma    atau juga dapat dikatakan sebagai tata-tertib dalam tingkah laku. Orang Bugis manakala memahami  sistem  rule  dari  pangngadereng, tentunya tidak boleh ceroboh dalam bertindak mengenai perilaku dan tingkah lakunya. Orang Bugis  di  Parepare  sangat  realistis  menegakan pangngadereng  dalam  pergaulan  masyarakat. Alasan  itu  pada  setiap  produk  peraturan daerah  di  Kota  Parepare,  tidak  dapat  boleh disintegrasi dari budaya pangngadereng.
Secara umum dapat diakui bahwa perilaku kesopanan  sangat  erat  hubungannya  dengan budaya  dan  bahasa  dalam  setiap  suku, termasuk  orang  Bugis.  Budaya  dan  bahasa adalah  refleksi  dari  alam  pikiran  setiap masyarakat.  Budaya  lahir  dari  suatu  bahasa yang  dapat  diyakini  sebagai  ade’  pada  saat berinteraksi dan berkomunikasi dalam masyarakat,  sehingga  yang  demikian  menjadi panduan bagi orang Bugis. Perilaku kesopanan merupakan  nilai-nilai  luhur  dari  keperibadian orang  Bugis  dalam  memperkokoh  jati  diri sebagai  suku  yang  berbudaya.  Maksudnya adalah semua dari perwujudan itu tidak dapat dipisahkan  dari  budaya  pangngadereng.  Hal itu  nyata dalam  budaya yang  merupakan  inti
Fikri, Damirah, Andi Tenripadang – Aksiologi Budaya Bugis Terhadap Produk Peraturan Daerah  di Kota Parepare
dari refleksi perilaku kesopanan orang Bugis di Parepare.Perilaku kesopanan dimanifestasikan baik  dari  budi  bahasa  maupun  dari  tindakan yang berdasarkan dengan kesepakatan bersama.  Misalnya  dalam  konteks  bahwa orang Bugis itu dikenal budaya sipatangngari, sipakaraja, sipakatau dalam perilaku kesopanan  itu  baik  dalam  berbahasa  maupun ketika  berbuat.  Melalui  dari  budaya-budaya sipatangngari,  sipakaraja,  sipakatau  dari budaya pangngadereng, maka akan menjelmah dari seseorang orang Bugis dengan ampe madeceng dan rampe-rampe madeceng.  Dengan  begitu,  dalam  budaya orang Bugis bahwa orang-orang yang memiliki senantiasa  muncul  senge’  dari  orang  lain (Syarifuddin Ahmad, 2012).
Itu sebabnya ketika orang tidak melaksanakan budaya pangngaderreng dipandang orang itu sudah siri’ atau  tidak lagi punya kehormatan atau harga diri. Ukurannya adalah kepandaian orang Bugis menempatkan dirinya  dalam  suatu  pangngadereng  untuk pergauln  sosial  masyarakat.  Tidak  ada  lagi nilai  yang  tertinggi  bagi  orang  Bugis  kecuali dengan  menjalankan  pangngadereng.  Oleh karena  itu,  pangngadereng  meskipun  budaya oleh orang Bugis, tetapi ia merupakan segala- galanya  oleh  orang  Bugis  dalam  kehidupan sosialnya.  Sistem  dari  pangngadereng  itu adalah  sesuatu  yang  bersifat  mutlak  melekat dalam  diri  orang  Bugis  dalam  memanifestasi dari suatu harga diri dan martabatnya sebagai manusia.  Dengan  begitu,  keberadaan  dengan pangngadereng  dalam  diri  orang  Bugis penanda bahwa orang itu memiliki siri’.
Orang-orang  Bugis  dalam  memegang konsep  siri’  bersumber  dari  “sumange”  yang berfungsi  sebagai  kekuatan  hidup  setiap manusia  dalam  masyarakat.  Siri’  tidak  saja ditunjukan  dalam  perilaku,  termasuk  juga dalam  sistem  sosial  dan  cara  berpikir  orang- orang  Bugis.  Siri’  dipandang  sebagai  bagian yang  sangat  mendasar  dalam  budaya  orang- orang  Bugis,  sehingga  siri’  adalah  jiwa, kehormatan   dan   martabat.  Sejalan  dengan
hal  ini  hal  ini  orang-orang  Bugis  yang  tidak memiliki  siri'  selalu  merasa  malu-malu  di tengah-tengah  orang  banyak,  rendah  diri,  ada rasa  takut,  terhina  dari  aib,  hilang  harga dirinya.  Berkaitan  dengan  siri’  seseorang  itu tahu  tempat  seseorang  dalam  hubungannya dengan  orang  lain.  Siri'  mempunyai  makna khusus dalam orang Bugis adalah energi hidup dalam masyarakat (Nurul Ilmi Idrus, 2005).
Sistem  pengngadereng  oleh  orang-orang Bugis,  dapat  dirinci  dari  lima  unsur  pokok yang dimaksud, yaitu:
1. Ade' atau adat. Ade' adalah sistem nilai yang digunakan untuk mengatur sistem kemasyarakatan.  Kata    ade'  berarti  kata- kata, ucapan dan adat istiadat. Oleh karena itu,  ade'  merupakan    seperangkat  tata  nilai yang  mengatur  tentang  tata  cara  berbicara, berkata-kata dan bertingkah laku. Ade' bagi orang-orang  Bugis  adalah  tata  tertib  yang bersifat  normatif  yang    memberikan pedoman  kepada  sikap  hidup  dalam menghadapi, menanggapi dan menciptakan hidup dalam budaya, baik ideologis, mental spiritual,  maupun  fisik  yang  mendominasi kehidupan    masyarakat.  Ade'  sebagai  tata nilai  yang  bersifat  normatif,  mengatur  pola hubungan antara manusia dengan manusia, antara    manusia  dalam  masyarakat,  antara masyarakat  dengan masyarakat.
2. Rapang.  Rapang  diartikan  dengan  gau pura lalo yang berarti aturan yang telah ada terlebih dahulu yang harus dijadikan acuan dalam    memutuskan    suatu  perkara. Rapang  dapat  pula  dimaknai  sebagai kaidah-kaidah  hukum  yang    telah  ada  atau telah  digunakan  dalam  memutus  dan menetapkan  hukum.  Itu  artinya  bahwa rapang    dalam    kedudukannya  seabgai sumber  inspirasi  dan    kaidah  hukum,  juga dimaknai  sebagai  kumpulan    undang- undang. Di samping itu, rapang merupakan perjanjian  antar  kerajaan,  yang  kalau dilanggar  dapat  menimbulkan  perang. Rapang  juga  dapat  mempertemukan negara-negara  untuk  mengadakan  sesuatu
Kuriositas, Edisi VI, Vol. 2, Desember 2013
hubungan  persahabatan  dan    kekeluargaan. Hukum  antar  negara  diletakkan  dalam bidang rapang, dan kepandaian berdiplomasi  masih  dalam  lingkup  rapang. Menyatakan  pendapat  atau  buah  pikiran yang    sesuai  dengan  kebenaran,  karena disebutkan  bahwa  apa    yang  diucapkan seseorang  sesungguhnya  adalah    rapang buah pikirannya.
3. Bicara. Bicara atau ucapan dalam pangngadereng adalah ketentuan-ketentuan yang    memberikan  perlakuan  yang  sama pada  setiap    orang  dalam  tata  peradilan. Oleh  karena itu,  bicara juga berarti hukum acara  peradilan  yang    meliputi  semua keadaan.
4. Wari'.  Wari'  adalah  penjenisan    yang membedakan  antara  satu  dengan  yang lainnya,  sesuatu  perbuatan  yang  selektif, perbuatan    menata  dan  menertibkan.  Wari' adalah  aturan  perbedaan  derajat  sehingga setiap  orang  mengetahui  batasan  apa  yang dapat dan yang tidak dapat dilakukan dalam pergaulan  sehari-hari.  Wari'  adalah  tata tertib keturunan  dan kekeluargaan.
5. Sara'.  Sara'  yang  sebagai  salah  unsur pangngadereng adalah ketentuan-ketentuan Allah  yang  bersumber  dari  al-Qur'an  dan hadis berupa perintah,larangan dan anjuran, sebagai  pedoman  bagi  manusia  dalam memenuhi    hajat  hidupnya    agar  selamat  di dunia dan di akhirat.Dalam konteks tersebut, kontekstualisasi pangngadereng dalam penegakan  syari'at  Islam  dimaksudkan sebagai  reformulasi  dan  redefenisi  terhadap struktur  pangngadereng  yang  dilakukan melalui  pangngadereng  itu  sendiri,  dengan penekanan  bahwa  konsepsi  pangngadereng tidak    terletak  pada  simbolnya,  akan  tetapi terletak  pada    pandangan,  pikiran  dan pemaknaan yang subtansial. Oleh karena itu, pangngadereng  tidak  akan  memberikan nilai selama  ia  dipandang   sebagai   warisan Masa lalu, akan tetapi akan memberikan  itu apabila ia merupakan masa depan yang bisa inovatif (Rahmatunnair, 2011).
Ternyata, umumnya sistem pangngadereng berlaku dan dianut seluruh orang-orang Bugis dimana  pun  keberadaannya  sebagai  anggota masyarakat. Orang-orang Bugis dalam melaksanakan  sistem  pangngadereng  sebagai rule  mereka  harus  menjalankan  secara  total, tanpa dipisahkan dari salah bagian dari sistem budaya tersebut.
Konsepsi dari sistem pangngadereng, dua hal hal yang dapat dipertegas berikutnya yaitu;  wari adalah  mappallaisennge  dari  kemampuan untuk  membedakan.  Wari’  adalah  penjenisan yang membedakan yang satu terhadap yang lain suatu perbuatan yang selektif, perbuatan menata atau menertibkan. Wari’ juga sejatinya  berfungsi mengatur  tata  susunan,  tingkatan-tingkatan keturunan dan kemampuan menetapkan hubungan-hubungan  kekeluargaan.  Tetapi  wari bukan  hanya  menentukan  dalam  hubungan kedarahan masing-masing dan komponen  dalam strata  masyarakat  saja,  namun  rupanya  wari’ memiliki  ruang  lingkup  yang  sangat  luas diperuntukkannya  dalam  berbagai  hal.  Dengan begitu,  wari’  dapat  digunakan  dalam  aspek protokoler  yang  dapat  menata  dengan  sebaik- baiknya dan jelas   menentukan garis kedarahan yang  pada  akhirnya  sebagai  manifestasi  yang terjadi  dari  susunan  dalam  masyarakat.  Wari’ dalam  menegaskan  upaya  peraturan  yang menata  dari  garis  kedarahan  dalam  suatu keluarga berdasarkan  ikatan perkawinan. Wari’ adalah upaya penataan tata urutan sebagaimana mestinya,  sehingga dapat ditentukan kedudukan masing-masing,  mana  yang  pantas  dalam  tata- pangngadereng (Zainal Said,2011).
Wari’  dalam  konteks  itu,    sangat  berguna dalam menentukan dari lapisan-lapisan kekeluargaan,  agar  tidak  terjadi  kekacuan  dalam penyusunan  garis  kedarahan.  Wari’  dalam pandangan  orang-orang  Bugis  dapat  menjadi alat  dalam  mengukur  dari  garis  keturunan orang  lain,  misalnya  melalui  wari’  seseorang memiliki  kemampuan  untuk  mengetahui  baik karakter,  perilaku,  watak  dan  sifat  yang dimiliki  oleh  suatu  keluarga  yang  dimaksud. Selain itu, wari’ ini menjadikan sangat  selektif
Fikri, Damirah, Andi Tenripadang – Aksiologi Budaya Bugis Terhadap Produk Peraturan Daerah  di Kota Parepare
siapa-siapa  yang  wajar  untuk  masuk  dalam anggota  keluarganya,  melalui  hubungan perkawinan.
Selain    itu,  wari’  juga  dapat  berfungsi  untuk menentukan  dan  menata  peraturan-peraturan yang  akan diberlakukan dalam masyarakat Bugis. Melalui  wari’  itu  sendiri  menjadi  alat  dalam membuat  peraturan  oleh  penguasa  dalam memegang  atau  menjalankan  pemerintahan. Tentunya  penguasa  tidak  sewenang-wenang dalam  menerapkan  peraturan  sebab  wari’  yang menjadi bahan pertimbangan tentang menyusunan  peraturan  tersebut.  Wari’  yang demikian  bertujuan  untuk  menjamin  stabilitas dalam pelaksanaan peraturan kepada masyarakat Bugis. Oleh karena itu, melalui wari’ dalam sistem pangngadereng  menunjukkan  masyarakat  Bugis tertib  dari berbagai peraturan.
Sara’  dalam  sistem  pangngadereng sebagai  salah  unsur  tambahan  setelah  Islam diterima  oleh  orang-orang  Bugis,  yang sebelumnya  hanya  terdiri  dari  ade’,  bicara, rapang,  dan  wari.  Penerimaan  Islam  dalam masyarakat  Bugis,  sara’  menjadi  bahan pertimbangan  dalam  sistem  pangngaderreng. Sara’ menjadi patokan dalam sistem pangngadereng    dalam  kehidupan  orang Bugis  terhadap  pelaksanaan  agama  Islam. Orang-orang  Bugis  memiliki  ketaatan  yang sangat tinggi sebagai masyarakat yang religius (Marzuki,1995).
Kaitannya  dalam  pembentukan  Peraturan Daerah terhadap sistem pangngadereng dapat menentukan  menjadi  bahan  perumusan peraturan  bagi  orang  Bugis  dalam  kehidupan sosialnya.  Sebab  pangngadereng    sudah mendarah  daging  sekaligus  telah  menyatu dalam  alam  pikiran  orang-orang  Bugis, sehingga  keliru  bagi  para  pembuat  peraturan tanpa  menempatkan  sistem  pangngadereng sebagai  bahan  utama  dari  perumusan peraturan.  Demikian  halnya  perumusan peraturan  daerah  di  Kota  Parepare,  oleh  para legislatif mutlak mendudukan sistem pangngadereng  sebagai  bahan  utama  dalam memproduk peraturan. Hal itu penting kepada
seluruh  anggota  legislatif  di  Kota  Parepare untuk melihat kaidah-kaidah dalam masyarakat  yang  sudah  lama  berlaku  dari sistem pangngadereng, agar tidak berbenturan  dengan  peraturan  yang  akan diformulasi  yang  selanjutnya  akan  diterapkan dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  Kota Parepare.
Kaidah-kaidah kemasyarakatan dan budaya yang  ada,  praktis  dapat  diterapkan  dalam kehidupan  sosial  masyarakat.  Kaidah-kaidah kemasyarakatan  itu  telah  tumbuh  dan berkembang, dianut dan ditaati oleh masyarakat.
Nilai-nilai  dan  norma  dalam  masyarakat yang  tertuang  dalam  sistem  pangngadereng orang  Bugis di  Kota Parepare  mutlak  menjadi bahan utama dalam produk peraturan daerah. Terlepas  dari  nilai-nilai  budaya  yakni  unsur ade’,  bicara,  rapang,  wari  dan  sara’  dalam pembentukan  peraturan  daerah  mendapat hambatan  dalam  penerapannya,  sebab  tidak sesuai  dengan  perilaku  dan  tingkah  laku masyarakat  dari  peraturan  yang  dibuat  oleh para anggota legislatif. Keseraian antara unsur sistem pangngadereng dengan produk peraturan  daerah  termasuk  Peraturan  Daerah (Perda) Kota Parepare.

## P embahasan
Nilai-Nilai Budaya sebagai Patron dalam Produk PERDA  Kota Parepare
Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat  dengan  Perda  adalah  instrumen aturan  yang  secara  sah  diberikan  kepada pemerintah  daerah  dalam  menyelenggarakan pemerintahan  di  daerah.  Sejak  Tahun  1945 hingga  sekarang  ini,  telah  berlaku  beberapa undang-undang  yang  menjadi  dasar  hukum penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen
Berdasarkan    pemikiran itu,    maka yang menjadi pokok permasalahan adalah, bagaimana esensi budaya  Bugis  terhadap produk Peraturan Daerah (Perda) di Parepare.
Kuriositas, Edisi VI, Vol. 2, Desember 2013
yuridisnya. Kedudukan dan fungsi Perda berbeda antara yang satu dengan lainnya sejalan dengan sistem   ketatanegaraan   yang   termuat   dalam UUD  atau  Konstitusi  dan  UU  Pemerintahan Daerahnya. Perbedaan tersebut juga terjadi pada penataan materi muatan yang disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada pada pemerintah daerah.  Demikian  juga  terhadap  mekanisme pembentukan dan pengawasan terhadap pembentukan  dan  pelaksanaan  Perda  pun mengalami perubahan seiring dengan perubahan pola    hubungan    antara    pemerintah    pusat dengan  pemerintah  daerah.  Setiap  perancang Perda,  terlebih  dahulu  harus  mempelajari  dan menguasai  aturan  hukum  positif  tentang  UU, Pemerintahan  Daerah,  UU  tentang  Perundang- undangan,  Peraturan  pelaksanaan  yang  secara khusus  mengatur  tentang  Perda.  Merancang sebuah  Perda,  perancang  padadasarnya  harus menyiapkan  diri  secara  baik  dan  menguasai Analisa   data   tentang   persoalan   sosial   yang akan  diatur,  Kemampuan  teknis  perundang- undangan,  Pengetahuan  teoritis  tentang pembentukan  aturan  dan  Hukum  perundang- undangan  baik  secara  umum  maupun  khusus tentang Perda.
Oleh  karena  itu, Perda  yang  berlaku  pada setiap  daerah  sebaiknya  memiliki  landasan yuridis     yang     dapat  dipetakan  ke  dalam dua  bagian;  Sebelum  tanggal  25  Juni  2004 diantaranya:UUD  1945  Pasal  18,  Pasal  18  A, Pasal  18  B,  UU  No.  22  Tahun  1999  tentang PemerintahanDaerah,     Keputusan     Presiden 44  Tahun  1999  tentangTehnik  Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan  Undang-undang  dan  Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden,  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri No. 21, 22, 23dan 24 Tahun 2003, Tata Tertib DPRD Propinsi atau Kabupaten/Kota; Setelah 25  Juni  2004,  diantaranya:Undang-undang tentang  Pembentukan  Perundang-undangan yang  telah  di  setujui  oleh  Pemerintah  dengan DPR,  tanggal  25  Mei  2004  dan  Tata  Tertib DPRD Propinsi atau Kabupaten/Kota.( Hilmawan Estu Bagijo, 2011)
Menanggapi  pada  deksripsi  tersebut tampak  menunjukkan  bahwa  Perda  adalah merupakan  salah  satu  acuan  pokok  dan  amat penting dalam menyelenggakan pemerintahan oleh   pemerintah   daerah.   Penetapan   Perda itu  sangat  kuat  kedudukannya  meskipun kompetensi  absolut  yang  ada  hanya  berlaku dalam  skala  pada  daerah  itu  sendiri,  karena Perda  memiliki  landasan  yurudis  yang  bukan hanya  mengacu  pada  UUD  1945,  tetapi  juga mengacu  pada  beberapa  peraturan  yang mengatur  tentang  tekhnis  dalam  pembuatan Perda. Sehingga, dengan demikian Perda yang berlaku  itu  merupakan  istrumen  yang  dapat menentukan jalannya pemerintahan yang baik di daerah.
Penyusunan Perda dimulai dengan merumuskan masalah yang akan diatur,  untuk itu  harus  menjawab  pertanyaan  “apa  masalah sosial  yang  akan  diselesaikan”  Masalah  sosial yang  akan  diselesaikan  pada  dasarnya  akan terbagi  dalam  dua  jenis.  Pertama,  masalah sosial yangterjadi karena adanya perilaku dalam masyarakat yang bermasalah. Misalnya, banyak masyarakat  membuang  sampah  sembarangan, sehingga  menyebabkan  lingkungan  menjadi kumuh,  maka  diperlukan  Perda  kebersihan. Banyak  orang  mabuk  karena  mengkonsumsi minuman  dengan  kadar  alkohol  yang  tinggi, maka diperlukan pengaturan tentang peredaran minuman  beralkohol.  Rusaknya  bangunan bersejarah/bangunan  kuno  karena  dirobohkan atau  diganti  dengan  bangunan  baru  yang menghilangkan   ciri   khas   bangunan   lama. Untuk ini, maka diperlukanpengaturan tentang Perda  Cagar  Budaya.  Kedua,  masalah  sosial yang  disebabkan  karena  aturan  hukum  yang ada  tidak  lagi  proporsional  dengan  keadaan masyarakatnya.  Misalnya,  peraturan  daerah tentang retribusi biaya pemeriksaan kesehatan, ternyata  memberatkan  masyarakat  kecil, hinggatidak  memperoleh  pelayanan  kesehatan yang  memadai.  Perda  tentang  Pajak  Daerah, sudah  tidak  sesuai  dengan  UUtentang  Pajak Daerah,  maka  Perda  tersebut  harus  diganti dengan yang baru.
Fikri, Damirah, Andi Tenripadang – Aksiologi Budaya Bugis Terhadap Produk Peraturan Daerah  di Kota Parepare
Perancang Peraturan Daerah wajib mampu mendiskripsikan     masalah     sosial     sebagai salah  satu  carauntuk  menggali  permasalah tersebut  adalah  dengan  langkah  pengkajian yang  dalam  dan  serius.  Masalah  sosial  yang ada  dalammasyarakat,  maka  observasi  pada obyek  persoalan  harusdilakukan.  Misalnya mengumpulkan  data  tentang  bangunan  kuno yang  ada  di  Kabupaten/Kota  yang  dimaksud. Mendiskripsikan siapa pemilik, dan bagaimana keadaan  masing-masing  bangunan  itu  selama ini,  berapa  bangunanyang  sudah  berubah bentuk  atau  pun  berubah  fungsi.  Terhadap situasi  seperti  ini,  oleh  Seidman  Robert ditawarkan  sebuah  metode  Roccipi  (rule,opp ortunity,capacity,communication, interest, process, ideology).
Demikian  juga  terhadap  permasalahan sosial  akibatpenerapan  Perda,  secara  khusus ditawarkan  metode  RIA  (regulatory  impact analysis).   Metode   ini   meliputi   analisacost and    benefit   system.    Artinya    Pelaksanaan Perda  dievaluasi  sedemikian  rupa,  khususnya terhadap  dampakyang  ditimbulkan  terhadap modal  sosial  yang  ada.  Hasil  analisa  akan menjelaskan  siginifikansi  keberhasilan  atau kegagalan penerapan Perda dalam masyarakat. Selanjutnya,  Metode  Roccipi  lebih  mengajak para  perancang  untuk  melakukan  penelitian factual/empiris,  untuk  memperoleh  data langsung  tentang  masalah  sosial  yang  akan diatur  dal  am  peraturan  daerah.  Maksudnya adalah,  perancang  dapat  dengan  jelas menyebutkan  apa  masalah  sosialnya  dan bagaimana  hal  itu  akan  diselesaikan.akan diikuti  dengan  usulan  perbaikan  yang  lebih rasional dan aplikatif.
Perumusan     masalah     sosial     tersebut akan  meliputi  masalah  sosial  yang  ada,  siapa masyarakat  yang  perilakunya  bermasalah, siapa  aparat  pelaksana  yang  perilakunya bermasalah, analisa keuntungan dan kerugian atas  penerapan  Perda  dan  tindakan  apa  yang diperlukan  untuk  mengatasi  masalah  sosial Perumusan Draf Raperda.
Draf  Raperda  pada  dasarnya  adalah kerangka             awal             yangdipersiapkan untuk  mengatasi  masalah  sosial  yang hendakdiselesaikan.        Apapun        jenis peraturan  daerah  yang  akan  dibentuk,  maka rancangan    Perda    tersebut    harus    secara jelas  mendiskripsikan  tentang  penataan wewenang  (regulation  of  authority)  bagi lembaga pelaksana (law implementing agency)dan    penataan    perilaku    (rule    of conduct  /rule  of  behavior)  bagi  masyarakat yang  harus  mematuhinya  (rule  occupant). Secara   sederhana   harus   dapat   dijelaskan: siapa  lembaga  pelaksana  aturan,  kewenangan apa  yang  diberikan  padanya,perlu  tidaknya dipisahkan  antara  organ  pelaksana  peraturan dengan    organ    yang    menetapkan    sanksi atas  ketidak  patuhan,  persyaratan  apa  yang mengikat  lembaga  pelaksana,  apa  sanksi  yang dapat   dijatuhkan   kepada   aparat   pelaksana jika  menyalahgunakan  wewenang.  Rumusan permasalahan  pada  masyarakat  akan  berkisar pada   siapa   yang   berperilaku   bermasalah, jenis pengaturan apa yang proporsional untuk mengendalikan  perilaku  bermasalah  tersebut, jenis  sanksi  yang  akan  dipergunakan  untuk memaksakan kepatuhan.
Kerangkaberfikirdiatas,akanmenghasilkan sebuah  draf  tentang  penataan  kelembagaan yang  menjadi  pelaksana.  Pada  tingkat  Kab/ Kota,  harus  sudah  dapat  dijelaskan,  dinas/ kantor  mana  yang  akan  bertanggungjawab melaksanakan  Perda  tersebut  sesuai  dengan tugas  pokok  dan  fungsi  (TUPOKSI).  Penataan wewenang  juga  akan  menghasilkan  herarkhi kewenangan  lembaga  pelaksana  dan  lingkup tanggung  jawab  yang  melekat  padanya. Misalnya  Wewenang  menandatangani  ijin  ada pada  Bupati,  tetapi  lembaga  yang  memproses adalah  Dinas,  atau  Kepala  Dinas  berwenang mengeluarkan  ijin  atasnama  Bupati  dsb. Penataan  jenis  perilaku  akan  menghasilkan, Perda  tentang  larangan  atau  ijin  dan  Perda tentang   kewajiban   melakukan   hal   tertentu atau  dispensasi.  Drafter  harus  menjelaskan pilihan     tentang     norma     kelakuan     yang
dipilihnya dengan tujuan yang hendak dicapai. Norma  larangan  akan  menghasilkan  bentuk pengaturan yang rinci tentang perbuatan yang dilarang. Jika menginginkan ada perkecualian, maka dirumuskan pula norma ijin. Konsekwensinya  adalah  merumuskan  sistem dan  syarat  perijinannya.  Sistem  dan  syarat perijinan  ini  dirumuskan  dengan  kreteria  ijin perorangan  atau  ijin  kebendaan.  Demikian juga,    syarat-syarat    permohonan    ijinyang secara  proporsional  dapat  dipenuhi  oleh  oleh pemohon.  Jika  norma  kelakuan  dirumuskan dengan  norma  perintah,maka  eksepsinya adalah dengan merumuskan norma dispensasi.
Penetapan  sanksi  dalam  Perda  akan berkombinasi antara sanksi pidana dan sanksi administrasi.  Ketentuan  Pasal  71  UUNo.  22 Tahun 1999, menetapkan :(1)Peraturan daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya  paksaan  penegakan  hukum,  seluruhnya atau  sebagian  atas  biaya  pelanggar  (sanksi administrasi),  (2)  Peraturan  daerah  dapat memuat  ancaman  pidana  kurungan  paling lama  enam  bulan  atau  denda  sebanyak- banyaknya  Rp.  5.000.000,00  (lima  juta rupiah)  dengan  atau  tidak  merampas  barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain  dalam  peraturan  perunadang-undangan. Ketentuan  Pasal  71  ayat  (1)  menjadi  dasar hukum    pengaturan    sanksi    administrasi, tujuan  utamanya  adalah  menyelesaikan pelanggaran (reparatory). Sanksi administrasi dapat  diterapkan  langsung  oleh  pemerintah. Oleh  sebab  itu,  peraturan  daerah  harus merumuskan  secara  lengkap  dasar  hukum, jenis  sanksi,  prosedur  dan  pejabat  yang berwenang  menerapkan  sanksi  administrasi. Hali ni berbeda dengan sanksi pidana, karena perancang  Perda  hanya  cukup  merumuskan dalam  Perda,  sedang  penerapan  sanksinya dilakukan melalui prosedur KUHAP.
Pendapat umum mengakui bahwa pemerintahan  yang  sentralistik  semakin  kurang populer,  karena  ketidakmampuannya  untuk memahami  secara  tepat  nilai-nilai  daerah  atau sentimen    aspirasi    lokal.    Alasannya,    warga
masyarakat  akan  lebih  aman  dan  tentram dengan  badan  pemerintah  lokal  yang  lebih dekat    dengan    rakyat,    baik    secara    fisik maupun  psikologis  (Bonne,1968).  Sebaliknya pengaturan   yang   sentralistik,   monopolistik dan  seragam  bagi  seluruh  wilayah  tanah  air justru  akan  menimbulkan  ketidak  puasan  dan ketidakadilan  serta  melemahkan  kesatuan bangsa,  yang  justru  akan  menimbulkan ancaman bagi eksintensi dan keutuhan negara kesatuan.
Dalam  menjalankan  roda  pemerintahan daerah yang telah dimandatkan, Pemerintahan daerah  yang  digerakkan  oleh  Pemerintah Daerah (Pemda/eksekutif) dan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD/legislatif) memerlukan  suatu  instrumen  hukum,  untuk menjamin kepastian hak dan kewajiban negara dan warga negaranya di setiap daerah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD  Provinsi/Kabupaten/Kota  diberi  kewe- nangan   oleh   Undang-undang   Dasar   1945 untuk  membuat  Peraturan  Daerah  (Perda) yang memiliki fungsi; Perda    sebagai    instru- men  kebijakan  (beleids  instruments)  dalam melaksanakan   otonomi   daerah   yang   luas dan    bertanggungjawab.    Pada    fungsi    ini Perda  sebagai  sarana  hukum  merupakan  alat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah  dan  tugas  pembantuan  sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi (UUD 1945) dan undang-undang Pemda. Sebagai alat kebijakan daerah tentunya tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah  melalui  pembangunan  daerah  yang berkesinambungan  (sustainable  development) dengan  memperhatikan  kelestarian  ling- kungan;    Perda    merupakan    pelaksana peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Perda tunduk kepada asas  hirarki  peraturan  perundang-undangan dimana    Perda    tidak    boleh    bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ditingkat  pusat  (nasional);  Penangkap  dan penyalur  aspirasi  masyarakat  daerah.  Dalam fungsi ini Perda merupakan sarana penyaluran
Fikri, Damirah, Andi Tenripadang – Aksiologi Budaya Bugis Terhadap Produk Peraturan Daerah  di Kota Parepare
kondisi khusus daerah dalam konteks dimensi ekonomi,  sosial,  politik  dan  budaya.  Dalam konteks  ketiga  ini  peran  serta  masyarakat secara  aktif  sangat  dibutuhkan  agar  semua pihak  terkait  dan  berkepentingan  dapat tertampung semua aspirasinya dengan sebaik- baiknya;  Harmonisator  berbagai  kepentingan. Dalam  fungsi  ini  Perda  merupakan  produk perundang-undangan  yang  mempertemukan berbagai  kepentingan.  Oleh  karena  itu  dalam pembentukan  Perda,  DPRD dan  Pemda harus memperhitungkan  kepentingan-kepentingan, baik  pada  tataran  daerah  yang  bersangkutan, lingkup  antar  daerah,  maupun  pada  tataran nasional; Sebagai alat transformasi perubahan bagi  daerah.  Dalam  fungsi  ini,  Perda  ikut menentukan      keberhasilan      pemerintahan dan  pembangunan  daerah.  Sebagai  alat transformasi  atau  perubahan  bagi  daerah, Perda  memegang  peranan  penting  dalam mencapai  sistem  pemerintahan  dan  konerja pembangunan  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Perda bukan sekadar alat untuk mengatur tentang jalannya roda pemerintahan dan pembangunan, melainkan  sebagai  penagrah  terhadap  cita- cita  daerah  dalam  menuju  kearah  kehidupan masyarakatnya yang lebih baik.
Fungsi      kelima      merupakan      fungsi akhir  setelah  keempat  fungsi  lainnya  telah terpenuhi. Perda yang baik adalah Perda yang mampu  mentransformasi  masyarakat  ke  arah yang  lebih  baik.  Yang  menjadi  pertanyaan, apakah  PerdaKota  Parepare  sudah  mampu mentransformasi masyarakatnya?.
Parepare    memang    masih    dipengaruhi oleh  etnis  budaya  Bugis-Makassar  dan  Cina. Jarak  antara  warga  keturunan  Cina  dengan warga pribumi di Kota Parepare, jaraknya tidak bisa  lagi  diukur.  Kehidupan  mereka  di  tengah masyarakat  tidak  punya  lagi  jarak  pemisah. Mereka  hidup  membaur  di  semua  lini kehidupan  sosial  sehingga  sulit  dibedakan, mana  warga  keturunan  Cina  dan  mana  warga pribumi. Jangan heran jika anda menemukan, ada    warga    keturunan    Cina    sangat    fasih
berbahasa daerah. Sebab hampir semua warga Tionghoa ini mengerti dan paham serta lancar melafalkannya.  “Malah,  mereka  lebih  pintar berbahasa  Bugis  dibanding  orang  Bugis  itu sendiri  yang  sudah  tidak  tahu  lagi  bahasa daerahnya”,  kata  Ketua  Paguyuban  Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Parepare, Loekito  Soedirman  kepada  Buletin  Bandar Madani.  Kondisi  ini  bisa  dimaklumi  karena sosialisasinya  dengan  kehidupan  masyarakat lokal sudah terbilang ratusan tahun. Keturunan Cina yang ada sekarang di Kota Bandar Madani ini,  tidak  bisa  lagi  dihitung  keturunan  ke berapa  dari  nenek  moyangnya.  Sebab,  etnis Cina  ini  masuk  di  Kota  Parepare  sekitar  200 tahun  silam.Saat  ini  berdasarkan  data  PSMTI yang  didirikan  10  tahun  lalu  itu,  sekitar  500 KK atau sekitar 2.000 orang Cina.
Secara  alamiah,  mereka  sudah  membaur dengan    warga    pribumi    bahkan    sudah    ada yang  kawin-mawin.  Seluk  beluk  bahasa  dan budaya  lokal  mereka  sudah  ketahui  dengan baik,  sehingga  sangat  sulit  membedakannya dengan  warga  setempat.  Agama  mereka  pun, sama  dengan  yang  dianut  warga  pibumi  yaitu Islam,  Kristen,  Buddha  dan  lain-lain.  Mereka pada  umumnya  hidup  dalam  usaha  kegiatan perdagangan  dan  bisnis  lainnya,  malah  ada yang papah. Menurut Loekito, PSMTI Parepare hanyalah cabang dari PSMTI yang berpusat di Jakarta. Meski sebanyak empat vihara di Kota Parepare  tetapi  semuanya  bernaung  di  dalam PSMTI.   Wadah   ini   berperan   mendekatkan diri  dengan  pemerintah  dan  warga  setempat serta  mengurusi  kepentingan  warga  Tionghoa itu  sendiri,  termasuk  merintis  pekuburan khusus Tionghoa  di Bilalange. PSMTI ini  juga mengembangkan  dan  melestarikan  kesenian dan   budaya   etnis   Tionghoa   supaya   tidak punah  di  mata  generasi  mudanya.  Wadah  ini turut  berperan  aktif  pada  saat  diminta  oleh pemerintah daerah untuk ikut lomba Barongsai di tingkat propinsi maupun tingkat lokal.
Pada  hari-hari  tertentu,  seperti  Imlek mengadakan pertunjukan kesenian etnis Cina. Kemudian pada hari Raya Idul Fitri turut pula
bersuka  cita  dengan  bersilahturahmi  ke  panti jompo dan panti asuhan. Meski tidak ada yang mencoba  ke  pemerintahan,  tetapi  terbukanya kran    reformasi    maka    etnis    Cina    pun    bisa duduk di legislatif. Loekito sangat bangga dan bersyukur  karena  ada  warga  keturunan  Cina yang  ikut  bekompetisi  pada  Calon  Legislatif (caleg) tahun 2009 nanti. ”Tidak ada masalah jika  mereka  ingin  berkiprah  duduk  di  dewan, asalkan  orangnya  cakap  dan  pantas  mewakili rakyat.   Meski   dia   orang   Cina   jika   tidak layak,   maka   warga   keturunan   Cina   belum tentu  mendukungnya”,      Oleh  karena  itu,  nilai- nilai  budaya  yang  dimaksud  yakni  konsisten dan  tidak  terlepas  pada      kajian  awal  adalah pangaderreng, yaitu ade bicara, rapang, wari, dan sara,  sebagaimana  kerukunan  dan  keakraban yang tercipta dalam kehidupan masyarakat Kota Parepare tersebut.
Dalam  mengidentifikasi  nilai-nilai  budaya yang menjadi patron (penggarisan) dalam produk Perda  di  Kota  Parepare  tersebut,  maka  peneliti penting  untuk  menelusuri  dan  mengkaji  lebih dalam  salah  satu  Perda  yakni    Perda  Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang Usaha Kepariwisataan.
Dalam  konteks  produk  Perda  di  Kota Parepare termasuk Perda Nomor 11 Tahun 2009 tentang  Usaha  Kepariwisataan  itu,  maka  dalam penelusuranpenelititerhadapPerdatersebuttidak mengakomodasi nilai-nilai budaya pangaderreng, yaitu  ade  bicara,  rapang,  wari,  dan  sara  yang berfungsi  sebagai  instrumen  dalam  pembuatan Perda.   Meskipun   pada   bagian   menimbang huruf  b  dalam  Perda  ditemukan  kalimat  yang menyatakan  “bahwa  penyelenggaraan  usaha pariwisata  di  daerah,  merupakan  salah  satu upaya  untuk  melestarikan  budaya  bangsa,  yang berdampak pada sektor sosial danekonomi, serta dapat meningkatkan laju pertumbuhan investasi dan  lapangankerja,  maka  Pemerintah  Daerah perlu  melakukan  pembinaan  dan  pengendalian yang  terarah  dan  berkesinambungan  terhadap usaha   Kepariwisataan   yang   diselenggarakan di  daerah”.  Pelestarian  budaya  bangsa  yang dimaksud   itu   adalah   hanya   yang   berkaitan
peninggalan    (pewarisan)    budaya    orang- orang  dulu,  tetapi  tidak  diprioritaskan  untuk berelevansi terhadap nilai-nilai budaya pangaderreng.  Padahal  Parepare  sangat dipengaruhi oleh etnis budaya Bugis-Makassar dan  Cina  sehingga  menjadi  tumpuan  utama nilai-nilai  budaya  pangaderreng  dalam  setiap pembuatan Perda.
Hal  tersebut  terlihat  pada  keragaman kultur  sosial  budaya  yang  terdapat  di KotaParepare,  etnis  dan  budaya  lokal,  secara umum  perbedaan  dalam  hal  budaya  adalah terletak    pada    dialek    bahasanya,    sistem upacara  adat,  ritual  keagamaan,  dan  bentuk bangunan.Terjadinya perubahan sosial budaya masyarakat  merupakan  proses  transformasi global  akibat  tidak  homogenisitasnya  kultur budaya  pada  suatu  daerah.  Sedangkan dinamika  perkembangan  akan  tidak  lagi memandang  kultur  budaya  dan  adat  istiadat sebagai  hukum  masyarakat  yang  berlaku Perubahan proses tersebut sulit ihindari karena dipengaruhi  oleh  masuknya  budaya  lain  dan perkembangan  teknologi  menjadi  orientasi masyarakat  untuk  mengaktualisasikan  diri. Perubahan    karakter    dan    kultur    budaya sebagai      ciri      khas      suatu      komunitas tidak perlu terjadi, jika masyarakat memegang teguh dan menjunjung tinggi nilai budaya yang secara turun-temurun dianutnya.
Salah  satu  kekuatan  masyarakat  di  Kota Parepare  adalah  pembauran  nilai  religius keagamaan   dalam   suatu   kebudayaan   yang masih  melekat  hingga  kini.  Faktor  lain  yang mempengaruhi adalah komunitas masyarakat di Kota Parepare sebagian besar masih dalam satu ikatan rumpun keluarga, sehingga konflik sosial tidak menjadi pemisah, tetapi dapat terselesaikan secara  kebersamaan  dan  kekeluargaan.  Secara garis  besar,  peneliti  menemukan  di  lapangan bahwa  beberapa informan memberikan keterangan,  umumnya  baik  di  lembaga legislatif  maupun  masyarakat  Kota  Parepare yang  modern  tidak  mengetahui dan  mengenal sama sekali budaya pangaderreng, akan tetapi dapat  dipahami  bahwa  aktualisasi  terhadap
Fikri, Damirah, Andi Tenripadang – Aksiologi Budaya Bugis Terhadap Produk Peraturan Daerah  di Kota Parepare
nilai-nilai  budaya  pangaderreng      itu  secara tidak  langsung  terealisasi  dalam  kehidupan dan  pergaulan  masyarakat  Kota  Parepare. Alasan   itu   sehingga   budaya   pangaderreng tidak  dijadikan  dasar  pijakan  dalam  setiap pembuatan Perda di Kota Parepare.

## Latar Belakang Pembentukan Perda Kota Parepare
Secara  politis,  di  seluruh  daerah  di Indonesia  dan  tidak  terkecuali  Kota  Parepare dalam  melakukan  prosedur  pembahasan terdapat   dua   tahap   penting   pembahasan draf  Raperda,yaitu  pada  lingkup  tim  teknis eksekutif  dan  pembahasan  bersama  dengan DPRD.  Pembahasan  pada  tim  teknis,  adalah pembahasan  yang  lebih  merepresentasi  pada kepentingan  eksekutif.  Oleh  UU  tentang perundang-undangan, diwajibkan bagi pemerintah  untuk  memberi  kesempatan kepada  semua  masyarakat  berpartisipasi  aktif baik  secara  lisan  maupun  tulisan  (Pasal  53). Pembahasan pada lingkup DPRD sangat sarat dengankepentingan  politis  masing-masing fraksi. Tim kerja dilembaga legislatif dilakukan oleh komisi ( A s/d E) yangmenjadi counterpart eksekutive.  Pembahasan  di  DPRD  biasanya diformat dengan tahapan, Pengantar Eksekutif pada  sidang  Paripurna  Dewan,  Pemandangan Umum  Fraksi,  Pembahasan  dalam  PANSUS (jika  diperlukan),  Catatan  akhir  Fraksi, Persetujuan  anggota  DPRD  terhadap  draf RaPerda.  Perjalanan  akhir  dari  perancangan sebuah  draf  Perdaadalah  tahap  pengesahan yang  dilakukan  dalam  bentukpenandatangan naskah  oleh  pihak  pemerintah  daerah denganDPRD.
Dalam konsep hukum, Perda tersebut telah mempunyai kekuatan hukum materil (materiele rechtskrach) terhadappihak yang menyetujuinya. Sejak  ditandatangani,  maka  rumusan  hukum yang  ada  dalam  Raperda  tersebut  sudah  tidak dapat  diganti  secara  sepihak.  Pengundangan dalam  Lembaran  Daerah  adalah  tahapan  yang harus dilalui agar Raperda mempunyai kekuatan hukum  mengikat  kepada  publik.  Dalam  konsep
hukum, maka draf Raperda sudah menjadi Perda yang  berkekuatan  hukum  formal  (formele- rechtskrach).  Secara  teoritik,  “semua  orang dianggaptahu adanya Perda ” mulai diberlakukan dan seluruh isi/muatan Perda dapat diterapkan. Pandangan sosiologi hukum dan psikologi hukum, menganjurkan  agar  tahapan  penyebarluasan (sosialisasi)  Perda  harus  dilakukan.  Hal  ini diperlukan agar terjadi komunikasi hukum antara Perda dengan masyarakat yang harus patuh. Pola ini  diperlukan  agar  terjadi  internalisasi  nilai atau  normayang  diatur  dalam  Perda  sehingga ada  tahap  pemahaman  dankesadaran  untuk mematuhinya.
Senada dengan hal ini, data yang ditemukan dalam  draf  Raperda  di  Kota  Parepare  adalah setiap  Perda  yang  akan  lahir,  dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, kadang- kadang  hasil  dari  sosialisasi  yang  dilakukan di  legislatif  seringkali  mendapat  reaksi  pro- kontra  dari  masyarakat  Parepare.  Misalnya, dalam  Perda  MIRAS  di  Kota      Parepare  oleh masyarakat  yang  memiliki  kepentingan  dalam hal  itu  merasa  terganggu  dan  dianggap  Perda tersebut  menjadi  batu  sandungan  dalam menjalankan  usahanya,  sehingga  tidak  sedikit dari mereka melakukan demo.
Menurut  informan  yang  ada  di  lembaga legislatif  (DPRD)  Kota  Parepare  bahwa  Ade’ sebagai  salah  satu  aspek  panngaderreng  yang mengatur  sistem  norma  dan  aturan-aturan adat  dalam  kehidupan  orang  Bugis  yang  juga dikenal  sebagai  aksiologi  budaya  bugis  tidak berakar  pada  ade’  dalam  pembuatan  Perda  di Kota Parepare. Artinya, unsur-unsur ade’ yang terdiri  dari  ade’  bicara,  ade’  rapang,  ade’  wari dan  ade’  sara  tidak  pernah  dijadikan  rujukan atau  referensi  mengenai  pembuatan  Perda. Jika  melihat  lebih  jauh  dari  substansi  Perda itu,  sehingga  ade’  atau  panggadereng  yang didalamnya  mengandung  Asas  Mappasilasa’e, Asas mappasisaue, Asas mappasenrupae dan Asas mappallaiseng  tidak  termuat  dan  diwujudkan dalam  setiap  pembuatan  Perda.  Diakui      oleh salah  seorang  informan  bahwa  meskipun  ade’ atau panggadereng tidak diimplementasikan atau
Kuriositas, Edisi VI, Vol. 2, Desember 2013
dijadikan pertimbangan dalam pembuatan Perda di  Kota  Parepare,  tetapi  tetap  mengedepankan semangat dari ade’ atau panggadereng tersebut.
Dalam  pemikiran  Imam  Soebechi  bahwa secara  umum  pembentukan  Perda  memiliki latar  belakang  Keberadaan  Perda  tidak  dapat dipisahkan  dari  kerangka  sistem  peraturan perundang-undangan,  pelaksanaan  otonomi daerah,  perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah;  Upaya  Perda  dilakukan  dengan menggali  potensi  sumber-sumber  pendapatan guna  meningkatkan  belanja  daerah  secara ekonomi  yang agresif, tetapi efisien dan efektif dan gilirannya meningkatkan pemajuan daerah. Peningkatan sumber-sumber pembiayaan keuangan daerah diperlukan pemerintah daerah dalam    melaksanakan    tugas    pemerintahan dan  pembangunan  dan  Perda  merupakan penyelenggaraan  Perda  terhadap  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dimaksudkan  untuk  memberi  konsistensi terhadap  norma  hukum  dan  kepastian  hukum bagi warga negara. (Imam Soebechi, 2012)
Searah dengan hal diatas, peneliti melihat bahwa    ada    kesamaan    antara    pemikiran Imam  Soebechi  dengan  informan  di  legeslatif mengenai  latar  belakang  lahirnya  beberapa Perda di Kota Parepare termasuk Perda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Usaha Kepariwisataan.
Perda     di     Kota     Parepare     dilakukan sebagai  langkah  penggalian  sumber-sumber pendapatan  sehingga  meningkatkan  belanja daerah.  Perda  di  Kota  Parepare  merupakan penyelenggaraan  sistem      perundang-undangan dalam  melaksanakan  otonomi  daerah  dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Perda di  Kota  Parepare  adalah  pelaksanaan  peraturan perundang-undangan  yang      lebih  tinggi  untuk memberikan  konsistensi  norma  hukum  dan kepastian hukum.
Selain  itu,  pembentukan  Perda  di  Kota adalah  merupakan  suatu  keharusan  dalam mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan,  memilih  pimpinan  daerah, mengelola  aparatur  dan  kekayaan  daerah, mendapatkan    bagi    hasil    dari    pengelolaan
sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  lainnya yang  ada  di  daerah  sehingga  mengembangkan sumber  daya  produktif,   meningkatkan  kualitas kehidupan  masyarakat  dan  mengembangan kehidupan  demokratis,  mewujudkan  keadilan dan pemerataan, meningkatkan pelayanan dasar dalam pendidikan, membentuk dan menerapkan peraturan  perundang-undangan  yang  sesuai dengan  kewenangan,  melestarikan  nilai-nilai sosial  budaya.
Kendati   demikian   pembentukan   Perda di  Kota  Parepare  sebagai  implementaisi pelakasanaan  UU  No.  12  Tahun  2011  yang menegaskan  bahwa  materi  muatan  Perda adalah seluruh materi muatan  dalam menyelenggarakan  otonomi  daerah  dan  tugas pembantuan  dan  menampung  kondisi-kondisi khusus  daerah  serta  penjabaran  lebih  lanjut peraturan perundangan-undangan.
Menyikapi  hal  tersebut,  demikian  alasan- alasan   pembentukan  Perda  di  Kota  Parepare yang  menyebabkan  ade’  atau  panggadereng sulit terakses dan menjadi pertimbangan dalam setiap  lahirnya  Perda.  Akan  tetapi,  dalam pandangan  peneliti  adalah  justru  merupakan paradigma  terbalik  dan  kekeliruan  yang  ada di legislatif jika Ade’ atau panggadereng   yang sangat  penting  itu  tidak  menjadi  salah  dasar dalam  pembentukan  Perda.  Hal  demikian dimungkinkan  karena ade’ atau panggadereng adalah  keharusan  karena  didalamya  memuat Bicara,  yang bersangkut paut dengan masalah peradilan.  Secara  eksplisit  tentu  mengarah dalam   masalah   keadilan   atau   adil   orang Bugis  yaitu  adele’  yang  dinyatakan  dalam tongen(benar); tongennge (kebenaran). Dalam mencapai  tongeng  oleh  orang  Bugis,  orang harus  menempuh  jalan  mappasilassa’e  yaitu usaha untuk mencari keseimbangan, keserasian dan  mendudukkan  tiap-tiap  masalah  pada tempatnya.  Rapang,        yaitu  mengokohkan negara.  Rapang  sebagai  salah  satu  dari  sendi- sendi  pangaderreng,  yaitu  ade  bicara,  wari, dan   sara.   rapang   menjadi   undang-undang lebih  tertentu  batas  pengertiannya,  yakni hukum tertulis, sedangkan rapang lingkupnya
Fikri, Damirah, Andi Tenripadang – Aksiologi Budaya Bugis Terhadap Produk Peraturan Daerah  di Kota Parepare
sangat  lebih  luas  dari  pada  undang-undang. rapang  yang  berlaku  dapat  berfungsi  sebagai Stabilisator,    sebagai    Bahan    perbandingan yang berfungsi membanding ketetapan dimasa lampau  yang  pernah  terjadi,      sebagai  alat pelindung  dalam  wujud  pemali-pemali  atau paseng  dan  keharusan  bagi  penguasa  untuk maggetteng  ri  rapangnge,  artinya      penguasa harus tegas  dan konsisten dalam menjalankan undang-undang negeri.
Selanjutnya,  Waria  adalah  perbuatan mappallaisennge.  Wari’  dapat  berfungsi mengatur tata-susunan, jenjang-jenjang keturunan  dan  menentukan  hubungan- hubungan kekerabatan. Dalam hidup kenegaraan,  Wari’  berfungsi  sebagai  pranata yang  menata  negara.  Wari’tana  berarti  tata negara.   Wari’asseajingeng   ialah   tata-tertib yang  menentukan  garis  keturunan  dan kekeluargaan, yang mengatur tentang struktur kemasyarakatan. Wari’pangoriseng ialah mengenai tata urutan dari hukum yang berlaku dalam  sistem  tata-hukum.  Wari’pangoriseng yang menentukan berlaku atau batalnya suatu undang-undang   atau   hukum,   dilihat   dari sudut  jenis  kekuatan  formal  dan  materilnya. Sara,  ada  yaitu  empat  macam  sajayang memperbaiki  negara  dan  barulah  dicukupkan lima  macamnya,  ketika  Islam  diterima  dan sara’  dimasukkan  juga  sebagai  bagian  dari ade’.  Legislator  kedepan  sebaiknya  dapat merealisasikan ade’ atau panggadereng menjadi titik fokus dan dasar dalam pembentukan Perda di Kota Parepare sebagai usaha dan bukti untuk melestarikan  nilai-nilai  sosial  budaya  orang Bugis  menuju pemerintahan yang kredibelitas dan akuntabilitas  di Kota Parepare.

## Implementasi Perda Kota Parepare
Hans  Kelsen  dalam  teori  Hukum  Murni atau  teori  norma  hukum  berjenjang      yang menghendaki  adanya  pendekatan  dinamis selain statis, di mana dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan bermateri dari apa yang ada dalam masyarakat. Hal ini disebut pendekatan   sistemik   yaitu   secara   simultan
statis  aplikatif  dan  dinamis  tersebut  saling melengkapi  karena  hukum  itu  tidak  terlepas dari sosial budaya masyarakat di mana hukum itu  berlaku.  Dalam  konteks  kondidsi  sosial budaya  masyarakat  yang  penuh  keberagaman identitas  primordial,  menjadikan  pemahaman atas  budaya  sangat  pentng  legislator  dalam memainkan  peranannya  membuat  peraturan daerah. (Hans Kelsen, 2011)
Secara teoretis, pembentukan Perda dalam teori  norma  hukum  berjenjang  dalam  ajaran Hans Kelsen bahwa di mana norma hukum yang dimuat  dalam  suatu  peraturan  perundang- undangan  tidak  boleh  bertentangan  dengan norma  hukum  yang  diatur  pada  peraturan yang secara hierarki berada diatasnnya. Secara garis  besar,   ajaran  norma  hukum  berjenjang (sistemik)  berkisar  pada  pemahaman  bahwa suatu  norma  hukum  yang  berada  dibawahnya tidak  boleh  bertentangan  dengan  norma hukum  yang  berada  diatas.  Sebuah  norma valid  karena  bila  diciptakan  dengan  cara  yang ditentukan oleh norma lain diatasnya.
Tentu  saja  dalam  konteks  demikian, sebagaimana  peneliti  yang  ditemukan  di lapangan  bahwa  implementasi  Perda  di  Kota Parepare dapat dilihat dalam dua model, yaitu; pertama,top-down  ( dari atas  ke  bawah)  yaitu peraturan  daerah  yang  berlaku  mutlak  dan berlaku secara nasional. Perda dalam kategori top-down  berlaku  dalam  skala  nasional  di seluruh  daerah.  Contahnya  Perda  tentang Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS),  Perda  tentang Pajak.  Kedua,  dari  bawah  ke  atas  (down-up )yaitu  peraturan  daerah  yang  dibuat  oleh legislator  daerah  dan  hanya  berlaku  secara regional  pada  daerah  itu sendiri.  Perda dalam bingkai  down-up  dibuat  berdasarkan  pada kepentingan  atau  kebutuhan  yang  ada  di daerah,  contohnya  Perda  No.  11  Tahun  2009 tentang   Kepariwisataan,   Perda   No.3   Tahun 2004 tentang Terminal Angkutan Penumpang, Perda  No.5  Tahun  2004  tentang  Usaha Peternakan  dan  Pemeliharaan  Ternak,  Perda No. 1 Tahun 2004 tentang Usaha Industri dan Perdagangan, Perda No.3 Tahun 2004 tentang
Izin Usaha Angkutan, Perda No. 7 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun  Anggaran  dan  masih  banyak  lagi  Perda- Perda lainnya.
Dalam      mengimplementasikan      Perda yang  tergolong  down-up      di  Kota  Parepare dikonstruksikan budaya Ade’ atau panggadereng  sebagai  budaya  oleh  para legislator sehingga Perda dalam aspek filosofis, sosiologis   dan budaya sangat sinkron dengan das sein (harapan) dan das sollen (kenyataan) yang  ada  masyarakat.  Alasan  ini  penting menurut peneliti, karena model Perda  tersebut sangat  memungkinkan bersentuhan  nilai-nilai budaya (Ade’ atau panggadereng ) masyarakat Bugis dan etnis lainnya di Kota Parepare, baik pada  saat  setiap  Perda  itu  sebelum  maupun sesudah  berlaku,  dengan  beberapa  alasan sebagai berikut; Memberikan pengayoman dan perlindungan masyarakat dalam meningkatkan dan   memajukan   semua   aspek   kehidupan yakni hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya dan  agama.  Masyarakat  Kota  Parepare  tidak mudah  terprovokasi  (propaganda)  karena setiap  Perda  yang  berlaku  sesuai  dengan aspirasi  masyarakat.  Perda  yang  ada  mampu menekang  munculnya  gesekan  antara  sesama masyarakat, masyarakat dengan pemerintah.
Pada  analisis  kritis  selanjutnya,  Perda  di Kota Parepare terimplementasi tidak terkesan hanyaperpihakkepadakepentinganpemerintah semata    tetapi    secara    proporsional    Perda yang  mengedankan  Ade’  atau  panggadereng menjadi  pegangan  dan  mengkristal  dalam menata pergaulan kehidupan masyarakat yang ada di Kota Parepare.

## s ImPulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
Salah  satu  produk  yang  diteliti  adalah Perda  Nomor  11  Tahun  2009  tentang  Usaha Kepariwisataan  sebagai  perbandingan  dengan produk perda yang lain di Kota Parepare, maka dalam   penelusuran   peneliti   tersebut   tidak
menemukan Perda yang mengakomodasi nilai- nilai  budaya  pangaderreng,  yaitu  ade  bicara, rapang,  wari,  dan  sarayang  berfungsi  sebagai instrumen dalam pembuatan Perda.
Latar  belakang  lahirnya  sejumlah  Perda di  Kota  Parepare  ditemukan  bahwa  dilakukan sebagai  langkah  penggalian  sumber-sumber pendapatan  sehingga  meningkatkan  belanja daerah.  Perda  di  Kota  Parepare  merupakan penyelenggaraan sistem  perundang-undangan dalam  melaksanakan  otonomi  daerah  dan perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah. Selain  itu,  Perda  di  Kota  Parepare  adalah pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan yang lebih tinggi untuk memberikan konsistensi norma hukum dan kepastian hukum.
Implementasi  Perda  di  Kota  Parepare dapat  ditemukan  dalam  dua  model,  yaitu; pertama,top-down  ( dari atas  ke  bawah)  yaitu peraturan  daerah  yang  berlaku  mutlak  dan berlaku secara nasional. Perda dalam kategori top-down  berlaku  dalam  skala  nasional  di seluruh  daerah  di  Indonesia.  Kedua,down- up(dari  bawah  ke  atas)yaitu  peraturan  daerah yang  dibuat  oleh  legislator  daerah  dan  hanya berlaku   secara   regional   pada   daerah   itu sendiri.  Perda  dalam  bingkai  down-up  dibuat berdasarkan pada kepentingan atau kebutuhan yang ada di daerah Kota Parepare.

## D aftar P ustaka
Abdullah,  Hamid.  Manusia  Bugis  Makassar, Jakarta: Inti Idayu Press, 1985.
Ahmad,  Syarifuddin.  Strategi  Kesopanan Berbahasa  Masyarakat  Bugis  Pinrang Provinsi  Sulawesi  Selatan,  Bahasa  dan Seni,  Tahun 40, Nomor 1, Februari 2012. Arifi,  Ahmad.  Mengembangkan  Islam  dengan
Lokal Wisdom (Mengenal Startegi Kebudayaan Nahdatul Ulama),  Jurnal "el- Harakah" Vol. 10, No. 2 , 2008.
Bagijo, Hilmawan            Estu.            Pembentukan Peraturan  Daerah,  Staf  Pengajar  Fakultas Hukum Unair.
Fikri, Damirah, Andi Tenripadang – Aksiologi Budaya Bugis Terhadap Produk Peraturan Daerah  di Kota Parepare
Bisri, Cik Hasan. Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial. Cet.I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
Kelsen,      Hans      dalam      Satya      Arinanto. Memahami     Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi,  dalam  Ade  Saptomo,
Akomodasi Keberagaman dalam Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan,            Cet.  II;  Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
Kelsen,  Hans.  The  Pure  Theory  of  Law,
Translation   from   The   Second   Resived and Erlanged German Edition, Translated by:  Max  Knight  ,  Berkeley,  London,  Los Angeles: University  of California, 1967.
Koentjaraningrat.  Manusia  dan  Kebudayaan di  Indonesia,  Cet.  XIV;  Jakarta:  Anem Kosong Anem, 1993.
Marzuki, Laica. Siri’, Bagian Kesadaran Hukum
Rakyat,  Ujung    Pandang:    Hasanuddin University Press, 1995.
Mattulada.  Latoa,    Satu    Lukisan    analisis
Terhadap Antropologi politik Orang Bugis, Ujung  Pandang,  Hasanuddin  University
Press, 1995.
Ritzer,   George.   Sociological   Theory,   New York:  McGraw-Hill,    2004,    diterjemah oleh  Nurhadi. Teori Sosiologi, Yokyakarta: Kreasi Wacana.
Said,  Zainal.  Aksiologi  BudayaBugis  Makassar Terhadap  Produk  Peraturan  Daerah (Perda) di Sulawesi Selatan, Jurnal hukum Diktum, Volume 9 No. 1, 2011
Soebechi,  Imam.  Judicial  Review  Perda  Pajak dan Retribusi Daerah, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Talk Show Edisi Lokal. Peraturan Daerah dan Transformasi Sosial, tanggal 24 July 2008. www.Kemendagri.go.id/page/profildaerah/ k a b u p a t e n / i d / 7 3 / S u l a w e s i s e l a t a n / / detail/7372    kota-parepare,    didownload pada tanggal 13 Pebruari 2013.