## PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN PERATURAN PRESIDEN

## NOMOR 97 TAHUN 2014 DI KABUPATEN GRESIK
Yussi Anggraini yussi.anggraini-2016@pasca.unair.ac.id Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana UNAIR Jln. Airlangga No.4-6 Surabaya

## Abstract
Keywords:

## A. Pendahuluan
Pada hukum administrasi, pemerintah diberikan kekuasaan istimewa dalam menyelenggarakan bestuurszorgs / public  service .  Pandangan  tersebut  terdapat  keterkaitan  dengan  penjelasan  Bab  I Angka  5  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yaitu  maksud pembentukan pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan mengemban tiga fungsi hakiki yaitu Pelayanan ( service ), Pemberdayaan ( Empowerment ), dan Pembangunan ( development ). 1 Jadi  selain  melaksanakan  pembangunan,  pemerintah  juga  memberikan  pelayanan publik  .  Pengelolaan  dan  pengembangan  pelayanan  publik  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan masyarakat saat ini, terutama di era otonomi daerah menjadi tugas serta tanggung jawab Pemerintah Daerah. Meningkatnya pelayanan publik akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan juga diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah yang bersangkutan.
Salah      satu      bentuk      pelayanan      publik      yang      dilaksanakan      oleh  pemerintah  adalah pelayanan perizinan. Pelayanan perizinan dahulu cukup kental dengan stereotip korup, berbelit-beli, kaku  dan  lamban,  bahkan  bukan  menjadi  rahasia  lagi  bahwa  praktek  yang  ditunjukkan  oleh sejumlah  oknum  yang  terkait  perizinan  selama  ini  cukup  membuat  geram,  karena  jauh  dari kepatutan  dan  masih  dilingkaran  jargon  “kalau  bisa  dipersulit  kenapa  harus  dipermudah”. Akibatnya, rentang waktu pengurusan izin itu menjadi begitu lama dan panjang.
1 M. Ryaas Rasyid, Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan ,  Mutiara Sumber Widya: Jakarta, 2000,hal.59.
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ
Berlandaskan  pemikiran  terhadap  permasalahan-permasalahan tersebut  yang  dihadapi  oleh masyarakat  sebagai  pengguna  layanan  maka  upaya  untuk  memperbaiki  berbagai  kelemahan  dan mengantisipasi  kekurangan  terhadap  kualitas  layanan  publik  khususnya  bidang  perizinan, pemerintah  membentuk  lembaga  pelayanan  terpadu  yang  bertujuan  untuk  memperbaiki  iklim investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan perhatian terhadap usaha mikro, kecil dan menengah.
Komitmen    Pemerintah    Indonesia    dalam    peningkatan    kualitas  pelayanan    publik    dan mendorong    peningkatan    pelayanan    perizinan    yang  efektif      dan      efisien      ini      diwujudkan dengan   disahkannya   peraturan perundangan  yang  mendukung  pelayanan  publik  dan  perizinan dengan  tujuan  utama  penyederhanaan  perizinan,  yaitu  dibentuknya,  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Kebijakan/program pelayanan terpadu satu pintu, mensyaratkan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan  dilakukan  dalam  satu tempat  dan  satu pintu.      Melalui      kebijakan/program      ini, diharapkan     penyelenggaraan pelayanan terutama bidang perizinan kian cepat, mudah, dan murah, serta  mampu  memenuhi  kebutuhan  pengguna  Pasal      1      Perpres      Nomor      97      Tahun      2014 menyebutkan   bahwa Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu,  yang  selanjutnya  disingkat  PTSP  adalah pelayanan  secara  terintegrasi  dalam  satu  kesatuan  proses  dimulai  dari  tahap  permohonan  sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
Guna  mendukung  penataan  ini  maka  disebutkan  pada  Pasal  350  Ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  dalam  memberikan  pelayanan  perizinan kepala  daerah  membentuk  lembaga  pelayanan  terpadu  satu  pintu.  Pemerintah  Daerah  sebagai institusi  penyelenggara  negara  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  menyelenggarakan  PTSP  di daerah. Kabupaten Gresik mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat ini dengan membuat Peraturan Bupati  Gresik  Nomor  36  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu. Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  2  Peraturan  Bupati  Gresik  Nomor  36    Tahun    2015    tentang Penyelenggaraan   Pelayanan    Terpadu   Satu   Pintu, PTSP  bertujuan  memberikan  perlindungan  dan kepastian  hukum  kepada  masyarakat;    memperpendek    proses    pelayanan;    mewujudkan    proses pelayanan  yang  cepat,  mudah,  murah,  transparan,  pasti,  dan  terjangkau;  dan  mendekatkan      dan memberikan   pelayanan   yang   lebih   luas   kepada masyarakat.
Tujuan  PTSP  sesuai  dengan  amanat  dengan  Pasal  350  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah, untuk segera  dapat  melaksanakan  fungsi  dan  tugas penyelenggaraan  PTSP  sesuai
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  saat  ini,  perlu  adanya  aturan  mengenai pendelegasian  wewenang  dan  pedoman  pelaksanaan  penyelenggaraan  PTSP  di  Kabupaten  Gresik
sesuai  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan.  Ruang lingkup  PTSP  meliputi    seluruh    perizinan    dan    nonperizinan    yang    menjadi    kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Dilihat  dari  tujuan  pembentukannya,  PTSP  diharapkan  dapat  menjadi  sebuah  instansi  yang mampu  menjembatani  antara  dunia  birokrasi  dan  dunia  usaha  swasta.  Karena  selama  ini  banyak terdapat  perbedaan  persepsi  antara  birokrasi  dengan  dunia  usaha  terkait  pengurusan  perijinan khususnya perijinan usaha.
Dalam  rangka  mendorong  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  di  daerah,  dan  untuk mendorong  kesiapan  daerah  terhadap  pelaksanaan  PTSP maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  138  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Daerah.  Peraturan  ini  mendorong  Pemerintah  Daerah  untuk membentuk   Unit   pelayanan   terpadu   satu   pintu.   Kebijakan   ini bertujuan untuk meningkatkan layanan  publik  dan  memberikan  akses  yang  lebih  luas  kepada  masyarakat  dalam  memperoleh pelayanan publik. Dari berbagai   masalah   yang   ada   keadaan   tersebut   menunjukkan   adanya pengaturan  pemberian  wewenang  kepada  Badan/kantor  perizinan  baik  secara  administrasi  maupun secara teknis, terlihat pula bahwa kewenangan tersebut juga dimiliki oleh dinas-dinas yang ada pada pemerintahan  daerah,  sehingga  kewenangan  yang  dimiliki  badan/kantor  perizinan  yang  ada mengambil  sebagian  kewenangan  dinas-dinas  terkait.oleh  karenanya  hal  tersbut  menimbulkan keraguan  bagi  pelaksana  teknis  untuk  menjalankan  tugasnya  maka  perlu  adanya  harmonisasi pengaturan  yang  terintegrasi  guna  mewujudkan  ketertiban,  menjamin  kepastian  serta  perlindungan hukum, baik bagi pijak pelaksana maupun masyarakat yang berkepentingan.
Pemerintah    Kabupaten    Gresik    sendiri    menindaklanjuti    dan  menerapkan  kebijakan pelayanan  terpadu  satu  pintu dengan  membentuk Dinas  Penanaman  modal dan  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) sesuai amanat dari Peraturan Bupati Gresik Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu.  Beberapa  peraturan  yang  dibentuk  guna  mendukung  pelaksanaan PTSP  diantaranya,  Peraturan Daerah  Kabupaten  Gresik  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Penanaman Modal  di  Kabupaten  Gresik,  Peraturan  Bupati  Nomor  36  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan Pelayanan  Terpadu Satu Pintu,  Peraturan Bupati  Gresik Nomor  45  Tahun  2015  tentang  Standar Operasional  Prosedur  Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan.
Perwujudan  peraturan-peraturan  tersebut  tentu  saja  mendukung  fungsi  pemerintah  sebagai pemberi  layanan  publik.  Pemerintah  Kabupaten  Gresik  sebagai  institusi  pemberi  layanan publik di Kabupaten Gresik, menterjemahkan peraturan-peraturan tersebut menjadi peraturan-peraturan teknis pelaksanaan perizinan.
DPM-PTSP  sesuai  Peraturan  Bupati  Nomor  36    Tahun  2015    selain  penyelenggaraan fungsi  pelayanan  terpadu  perizinan  dan  non-perizinan,  juga  melakukan  fungsi  penyelenggaraan penanaman modal. Pelayanan perizinan yang berkualitas merupakan aspek  yang menentukan dalam menarik  investor  untuk  menanamkan  modalnya.  Kualitas  pelayanan  perizinan  yang  baik  akan menciptakan iklim investasi yang sehat bagi perkembangan perekonomian di suatu daerah.
Penyelenggaraan  PTSP  di  DPM-PTSP  dan  pendelegasian  wewenang Bupati  kepada  Kepala DPM-PTSP  Kabupaten  Gresik  dalam  rangka  mendekatkan  dan  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten   Gresik   berkomitmen meningkatkan      pertumbuhan      ekonomi  melalui  investasi.  Salah  satu  hal  utama  yang  telah dilakukan  adalah  dengan  memajukan  kualitas  layanan  dan  kelembagaan  perizinan  dalam  rangka meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi di daerah.
DPM-PTSP   Kabupaten  Gresik   melaksanakan   fungsi   pembangunan dan fungsi  pelayanan. Sebagai  fungsi  pembangunan  dan  terkait  dengan  pelayanan  izin,  Dinas  Penanaman  Modal  dan PTSP Kabupaten Gresik menjadi salah satu instansi pemungut retribusi atas izin  yang dilaksanakan di  Kabupaten  Gresik.  Saat  ini  DPM-PTSP  menangani  86  Perizinan  dan  Non  Perizinan  Perizinan dapat  disimpulkan  bahwa  dengan  jumlah  berkas  yang  tidak  sedikit,  pegawai  di  DPM-PTSP Kabupaten  Gresik  dituntut  untuk  professional  dalam  melakukan  pelayanan  dengan  mengacu  pada sistem pelayanan yang distandarkan. Ditambah lagi dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun    2014    dan    Undang-undang    Nomor    30    tentang    Administrasi Pemerintahan   yang mengamanatkan  penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu.  Bertambahnya  jenis  izin  yang harus  dilayani  tidak  seimbang  dengan  jumlah  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  DPM-PTSP Kabupaten Gresik.  DPM-PTSP  Kabupaten  Gresik  membutuhkan  sumber daya  manusia  yang  tidak hanya memenuhi kualitas secara akademis namun harus telah siap bekerja melayani masyarakat.
Secara    umum  tantangan    yang    harus  dihadapi  oleh    DPM-PTSP    ke  depan  dalam  usaha meningkatkan penanaman modal adalah sebagai berikut:
1. Membanjirnya arus barang impor dan tenaga kerja asing
2. Semakin kompetitifnya daerah tujuan penanaman modal
3. Belum optimalnya konsep pembiayaan investasi
4. Optimalnya infrastruktur investasi di daerah/negara lain.
Adapun  peluang   yang  ada  untuk  dapat   meningkatkan  penanaman modal di Kabupaten Gresik antara lain:
1. Perekonomian global mulai tumbuh
2. Menjadi daerah tujuan utama penanaman modal
3. Kerjasama ekonomi dan kawasan perdagangan bebas
4. Terbukanya pemanfaatan ruang terbuka kemajuan teknologi informasi global terkait penanaman modal
Pengembangan  tugas  pokok  dan  fungsi  DPM-PTSP  Kabupaten  Gresik  tentunya  tidak  lepas dari dinamika lingkungan  internal dan eksternal. Dinamika lingkungan internal akan dikelola secara efektif  dengan  mengatasi  secara  bertahap  berbagai  kekurangan  dan  kelemahan  melalui pengoptimalan  penggunaan  sumber  daya.  Akan  tetapi  dinamika  eksternal  yang  berupa  tantangan dan  peluang  merupakan  faktor-faktor  penting  yang  berada  di  luar  kendali  instansi  DPM-PTSP Kabupaten  Gresik.  Meskipun  demikian,  faktor  eksternal  tersebut  harus  terus  dapat  diidentifikasi karena sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  masalah  tersebut  di  atas,  maka  permasalahan  dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana   karakteristik   pelimpahan  kewenangan   kepada daerah  dalam  pelayanan perizinan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Presiden Nomor 97 Tahun 2014?
2. Bagaimana  bentuk  implementasi  pada  pelayanan  perizinan di  Kabupaten  Gresik  setelah diterbitkannya  Peraturan  Presiden  Nomor  97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu?

## B.  Metode
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris.  Metode  penelitian  hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana  bekerjanya  hukum  di  lingkungan  masyarakat.  Pembahasan  permasalahan  dalam penelitian  hukum  empiris  ini  menggunakan  peraturan-peraturan  hukum  atau  bahan-bahan  hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang kemudian digabungkan dengan data atau keadaan nyata yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.
Jadi,   pendekatan   yuridis   empiris  dalam   penelitian   ini   maksudnya
adalah  bahwa  dalam  menganalisis  permasalahan  dilakukan  dengan  cara  memadukan  bahan-bahan hukum (baik data primer maupun data sekunder) dengan data/fakta-fakta pelaksanaan/implementasi pelayanan  perizinan  setelah  pemberlakuan  Perpres  97  Tahun  2014  yang  diperoleh  di  lapangan (Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Gresik).

## C. Pembahasan
1.    Pelaksanaan    Pelimpahan    Kewenangan    Perizinan    Menurut

## Peraturan Presiden Nomor  97 Tahun 2014
Pembentukan  Peraturan  Presiden  Nomor  97  Tahun  2014  merupakan  suatu  peraturan  yang disusun  untuk  menyikapi  permasalahan  pelayanan  perizinan  yang  dihadapi  pemerintah.  Selain  itu
juga  untuk  melaksanakan  amanat  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman Modal.  Pada  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  disampaikan  tentang  pengertian PTPS,  kemudian  pasal  25  ayat  (5)  yang  menjelaskan  bahwa  cara  perolehan  izin  yang  dimaksud pada  ayat  sebelumnya  harus  melalui  PTSP.  Selanjutnya  Pasal  26  ayat  (1)  sampai  (3)  menjelaskan tentang  tujuan  PTSP,  lembaga  yang  berwenang  dalam  PTSP  hingga  ketentuan  mengenai  tata  cara dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diatur lebih  lanjut dengan Peraturan Presiden. Pelaksanaan  amanat  oleh  Peraturan  Presiden  Nomor  97  Tahun  2014  atas  Undang-Undang  Nomor 25  Tahun  2007  menunjukkan  bahwa  penyusunan  Peraturan  Presiden  Nomor  97  Tahun  2014  telah sesuai dengan urutan kedudukan aturan perundangan yaitu dibawah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.  Peraturan Presiden  atau  Perpres ialah peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  atau disusun  oleh  presiden  dengan  materi  yang  dimuat  dalam  peraturan  ini  ialah  materi  yang diperintahkan  oleh  Undang-Undang  atau  juga  materi  untuk  menjelaskan  pelaksanaan  Peraturan Pemerintah.
Ilmu  Hukum  Perundang-undangan  mengenal  adanya  hierarkhi  norma  hukum  atau  jenjang- jenjang  norma  hukum.  Sukardi  dan  Prajwalita  Widiati  mengaitkan  ajaran  Hans  Kelsen  mengenai jenjang  norma  hukum  ( stufentheori) ,  yang  mengatakan  bahwa  suatu  norma  yang  lebih  rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma tersebut juga bersumber pada norma yang lebih atas lagi dan seterusnya sampai  pada  suatu  norma  yang  tidak  dapat  di  telusuri lebih  lanjut  yang
sifatnya    hipotetis    atau    fiktif    yaitu    norma    dasar    ( grundnorm )  . 2 Jenjang-  jenjang  ini memberikan  arti  bahwa  suatu  aturan  bersumber  dari  aturan  diatasnya  sehingga  ia  tidak  boleh bertentangan dengan aturan diatasnya.
Pada    pelaksanaan    kehidupan    berbangsa    dan    bernegara,    pemerintah  dan  masyarakat membutuhkan  norma  hukum  yang  lebih konkrit  dan rinci  yang dapat  langsung  diimplementasikan, yang  menunjukkan  bagaimana  cara  mereka  menjalankan  apa  yang  sudah  diatur  dalam  konstitusi. Disinilah Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 berperan sebagai aturan turunan/pelaksana dari peraturan  diatasnya.  Pengaturan  PTSP  di  daerah  (kabupaten)    Peraturan    Presiden    Nomor    97 Tahun    2014    tampak    eksplisit  diatur  pada  beberapa  pasal.  Diantaranya  Pasal  4  dan  5  yang mengulas luasan ruang lingkup PTSP, yang kemudian dijelaskan secara spesifik pada Pasal 11 ayat (1)  sampai  (5).  Pasal  11  ini  menjelasan  penyelenggaraan  PTSP  oleh  pemerintah  kabupaten mencakup  urusan  pemerintahan  kabupaten  dalam  penyelenggaraan  Perizinan  dan  Nonperizinan yang diselenggarakan dalam PTSP. Urusan pemerintahan kabupaten terdiri atas:
a.   urusan  pemerintah  kabupaten  dalam  peraturan  perundang-undangan;
dan

## b.  urusan   pemerintah   yang   diberikan   pelimpahan   wewenang   kepada
Bupati.
2 Sukardi dan E. Prajwalita Widiati, Pendelegasian Pengaturan Oleh Undang- undang Kepada Peraturan Yang ebih Rendah Dan Akibat Hukumnya , https://e- journal.unair.ac.id/YDK/article/download/249/pdf
Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPM-PTSP).  Dalam  menyelenggarakan  PTSP  oleh  kabupaten, Bupati  memberikan  pendelegasian  wewenang  Perizinan  dan  Nonperizinan  yang  menjadi  urusan pemerintah kabupaten  kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  modal  dan  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten.

## 2.    Akibat  Hukum  Pelimpahan  Kewenangan  Perizinan  Peraturan Presiden Nomor  97 Tahun 2014 Di Kabupaten Gresik
Implementasi  kebijakan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP),  pada  Dinas  Penanaman modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPM-PTSP),  pola pelayanan  yang  diselenggarakan dalam  satu  tempat  yang  meliputi  berbagai jenis pelayanan  yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani  melalui  satu  pintu,  mendapat  pendelegasian  dari  lembaga  yang  memiliki  kewenangan perizinan  dan  nonperizinan.  implementasi  kebijakan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  yang  di  atur dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  97  Tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu.  Kabupaten  Gresik  sudah  mengimplementasikan  kebijakan  PTSP  Implementasi k ebijakan  PTSP  telah  diatur  dengan  tegas  dalam  Peraturan  Presiden    Nomor    97      Tahun 2014   tentang   Penyelenggaraan   Pelayanan Terpadu   Satu   Pintu,   mempunyai   tujuan   seperti pada  BAB   II  Pasal  (2) berbunyi:
a.  memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
b.  memperpendek proses pelayanan;
c.    mewujudkan      proses      pelayanan      yang      cepat,      mudah,      murah,  transparan,  pasti,  dan terjangkau; dan
d.   mendekatkan  dan  memberikan  pelayanan  yang  lebih  luas  kepada masyarakat.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas  bahwa  pelayanan  terpadu  satu  pintu  belum mencerminkan  Pasal  (2)  dengan  demikian  masih  di  temukan  beberapa  izin  masih  melekat  pada SKPD  belum dilimpahkan ke PTSP, sehingga masyarakat  untuk  mengurus  izin  masih  harus  ke beberapa   SKPD    teknis  untuk  mendapatkan rekomendasi.  Padahal  sudah  sangat  jelas  bahwa  pada pasal (3) berbunyi PTSP dilaksanakan dengan prinsip: a) keterpaduan; b) ekonomis; c) koordinasi; d) pendelegasian atau pelimpahan wewenang; e) akuntabilitas; dan f) aksesibilitas.
Dinas  Penanaman  modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPM-PTSP)dalam implementasi  kebijakan  belum  ada  janji  layanan,  untuk  itu  agar  membuat  janji  layanan  sebagai bentuk komitmen penyelenggara pelayanan kepada masyarakat.
Merujuk  Undang-Undang  nomor  25  tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publikpasal    (1)  ayat (7)    standar  pelayanan    sebagai  tolak    ukur    yang  digunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan pelayanan.  Peraturan  Presiden  Nomor  97  tahun  2014  tentang  Penyelenggaran  Pelayanan  Terpadu
Satu  Pintu,  pada  Bab  IV  Pasal  (14)  bebunyi:  (1)  Penyelenggara  PTSP  wajib  menyusun  standar pelayanan  publik  sesuai  dengan  ketentuan  peraturanperundang-undangan  di  bidang  pelayanan publik. (2) Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen: a. dasar hukum;
b. persyaratan
c. sistem, mekanisme dan prosedur/Standar Operasional Prosedur;
d. jangka waktu penyelesaian;
e. biaya/tarif;
f. produk pelayanan;
g. prasarana dan Sarana;
h. kompetensi pelaksana;
i.  pengawasan internal;
j.  penanganan pengaduan, saran dan masukan;
k. jumlah pelaksana;
l.   jaminan pelayanan;
m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
n.  evaluasi kinerja pelaksana.
Implementasi kebijakan PTSP di Kabupaten Gresik juga mengalami hambatan terkait dengan Standar Pelayanan (SP) yang belum sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam teori Edward  III  (1980),  menyatakan  bahwa  birokrasi  sering  menjadi  hambatan  dalam  implementaasi kebijakan.  Dari  karakter  organisasi  birokrasi  yang  didukung  dengan  SOP  memungkinkan  untuk diaplikasikan oleh tim pelaksana dalam  menyamakan persepsi kesamaan tindakan dalam organisasi yang besar dan sangat komplek. Dari  uraian  di  atas  sangat  jelas  dalam  implementasi  kebijakan PTSP    di  Kabupaten  Gresik,  namun  demikian  masih  terjadi  kendala  dalam  komunikasi  koordinasi antara    PTSP    dengan    SKPD    teknis    sehingga    pelayanan    tidak  sesuai  dengan  harapan masyarakat.  Pasal  11  Peraturan  Presiden  Nomor  97  Tahun    2014    tentang    Penyelenggaraan Pelayanan    Terpadu    Satu    Pintu,  Penyelenggaraan    PTSP    oleh    pemerintah    kabupaten menyatakan  bahwa Bupati memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi      urusan      pemerintah      kabupaten      kepada      Kepala      Dinas  Penanaman  modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten. Pelayanan   terpadu   satu   pintu   dalam kegiatan   penyelenggaraan   suatu perizinan  dan  non  perizinan  yang  mendapat  pendelegasian  atau pelimpahan  wewenang  dari  lembaga  atau  instansi  yang  memiliki  kewenangan  perizinan  dan nonperizinan     yang    proses    pengelolaannya    dimulai     dari    tahap permohonan sampai  dengan tahap  terbitnya  dokumen  yang  dilakukan  dalam  satu  tempat.  Pelayanan  perizinan  yang  lebih  baik merupakan  bagian  dari  upaya  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik  bagi
masyarakat,  termasuk  dunia  usaha.  Kepala  daerah  guna  mempercepat  pelimpahan  kewenangan pelayanan  proses  penerbitan  izin  dan  non  izin  yang  berkaitan  dengan  berusaha  di  daerah implementasi  kebijakan  PTSP  untuk  mendorong  pelayanan  perizinan  yang  lebih  baik.  “Perizinan usaha  menjadi  salah  satu  hal  yang  harus  dilalui  pelaku  usaha  baik  yang  akan  memulai  usaha maupun      dalam      tahap      pengembangan      usaha”.      Dari      beberapa      studi  menunjukan  bahwa perizinan  belum  berjalan  secara  efisien  dan  efektif,  sehingga  masih  ditemukan  berbagai  masalah dalam  pelayanan.  Oleh  karenanya,  mekanisme  dan  tatalaksana  pelayanan  perizinan,  mutlak diperlukan  untuk  menciptakan  pelayanan  yang  cepat,  murah,  mudah,  transparan,    pasti,    dan terjangkau,  sehingga  dapat  menarik  minat  pelaku usaha dan investor.
Pasal  350  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah mewajibkan  Kepala    Daerah  untuk  membentuk  unit  pelayanan  terpadu  satu  pintu  (PTSP)  dalam rangka  memberikan  pelayanan  perizinan.  Atas  dasar  itu,  Kabupaten  Gresik  telah  mengatur penyelenggaran  PTSP  pada  BPMP  melalui  Peraturan  Bupati  Nomor  36  Tahun  2015.  Dalam Peraturan Bupati tersebut, Bupati melimpahkan kewenangan pemberian izin kepada PTSP.
Dalam  kondisi  faktual  (feitelijk  conditie)  saat  ini,  pelaksanaan  pelayanan  perizinan  pada PTSP  tidak  berjalan  secara  efektif,  karena  berbagai  faktor  seperti    terbatasnya    sumber    daya manusia   yang  handal  dalam   mengelola PTSP. Demikian pula sumber daya manusia kepala Dinas PM  &PTSP,  dibutuhkan  seorang  kepala  dinas  yang  memiliki  kompetensi  tinggi  untuk  mengawal PTSP agar terus dapat mewujudkan semangat perizinan dengan mewujudkan suatu pelayanan cepet, mudah,  murah,  transparan,  pasti  dan terjangkau. Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor  97  Tahun 2014,  mewajibkan  bagi  daerah  untuk  segera  membentuk  PTSP  dengan  kebijikan  yang  cukup signifikan,  yaitu pemangkasan  birokrasi.  Semula Dinas  PM  &  PTSP   merupakan   dinas   pemroses suatu  perizinan.  Sedangkan  keputusan akhir dan penandatanganan Surat Keputusan ada di tangan Bupati sebagai kepala  daerah.  Setelah  Peraturan  Presiden Nomor 97 Tahun 2014  berlaku, presiden mengatur  adanya  pendelegasian  wewenang  penyelenggaraan  PTSP  kabupaten  kepada  Kepala BPMPTSP. Hal ini tertuang secara eksplisit pada Pasal 11 ayat (4) yang menyatakan bahwa :
“(4)   Dalam    menyelenggarakan    PTSP    oleh    kabupaten/kota, BupatiWalikota    memberikan pendelegasian      wewenang      perizinan      dan  nonperizinan  yang  menjadi  urusan  pemerintah kabupaten/kota kepada kepala BPMPTSP kabupaten/kota.”
Pengaturan  pendelegasian  ini  seolah  memberikan  kekuasaan  penuh  kepada  Kepala BPMPTSP  untuk  menjalankan  PTSP.  Apabila  seorang  pimpinan yang  terpilih  pada  institusi  ini tidak  mempunyai  kempetensi  tinggi  ataupunmempunyai  itikad  buruk  maka,  pengaturan pendelegasian  kewenangan  ini  dapat  menimbulkan  adanya  celah  bagi  kepala  PTSP  untuk  dapat “bermain”  di  dalamnya.  Merujuk  pada  tanggung  jawab  Bupati  sebagai  kepala  daerah bertanggungjawab  penuh  atas  wilayahnya  baik  diluar  maupun  didalam  pengadilan.  Untuk  lebih
lanjut  perlu  dikaji  bentuk  pelimpahan  kewenangan  perizinan  ini.  Seperti  yang  telah  disampaikan pada  kajian  pustaka  pada  Bab  1,  Philipus  M.  Hadjon  membagi  kewenangan  dengan  cara memperolehnya, yaitu atribusi, delegasi dan mandat.
Dalam  melaksanakan  kewenangan  yang  dimiliki,  Kepala  Daerah  dibantu oleh  “Perangkat Daerah”.  Pasal  208  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  23  Tahun  2014 menentukan  bahwa “Kepala  Daerah  dan  DPRD dalam   menyelenggarakan   Urusan   Pemerintahan dibantu   oleh   Perangkat Daerah”.  Artinya  bahwa  Kepala  Daerah  sebagai  pemilik  kewenangan atribusi kewenangan dapat melimpahkan sebagian kewenangan yang dimilikinya kepada Perangkat Daerah.  Dalam  Hukum  Administrasi,  pelimpahan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Kepala Daerah  kepada  Perangkat  Daerah  disebut  sebagai  mandat.  Mandat  (mandare)  artinya memerintahkan atau menugaskan. Artinya bahwa pejabat yang lebih tinggi (in casu: Kepala Daerah) melimpahkan sebagian  kewenangannya  kepada  pejabat  yang  lebih  rendah,  sehingga  mandat  sering terjadi antara atasan dan bawahan. Pejabat yang lebih rendah akan melaksanakan kewenangan yang dimiliki  atas  nama  atasannya  (the  power  to  make  orders  in  the  name  of    adminsitrative authority).  Pasal  1    angka  24  Undang-Undang      No.  30  Tahun  2014      tentang  Administrasi Pemerintahan  menentukan  “Mandat  adalah  pelimpahan  Kewenangan  dari  Badan  dan/  atau  Pejabat Pemerintahan  yang  lebih  tinggi  kepada  Baadan  dan/  atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  lebih rendah  dengan  tanggung  jawab  dan  tanggung  gugat  tetap  berada  pada  pemberi  mandat”. Kewenangan mandat mempunyai ciri- ciri sebagai berikut:
a.  terjadi  dalam  hubungan  atasan  dan  bawahan.  Artinya  bahwa  atasan  memerintahkan  kepada bawahannya  untuk  melaksanakan  kewenangan  yang  dimiliki  atas  namadan  untuk  nama  dirinya. Sehingga  bawahan  hanya  pelaksana  bukan  sebagai  pemilik  kewenangan.  Karenanya,  tidak  ada proses  peralihan  dan  penyerahan  kewenangan,  namun  hanya  terbatas  pada  pelimpahan.  Dengan demikian, kewenangan mandat, ditandai dengan adanya naskah dinas sepert “a.n., u.b., dan a.p.” b.   pemegang     kewenangan     yang     me-mandat-kan     kewenangannya  kepada  bawahan,  masih sebagai  pemilik  kewenangan  yang  sah.  Sehingga,  kapanpun  pejabat  bersangkutan  dapat menggunakan  kewenangannya  tanpa  perlu  mencabut  atau  meminta  kembali  kewenangan  tersebut. Kewenangan  mandat  tidak  tunduk  kepada  asas  “contrarius  actus”,  sehingga  tidak  diperlukan pencabutan atau penarikan kewenangan dari penerima mandat sebagaii syarat untuk pemberi mandat dapat menggunakan kewenangan yang dimilikinya.
c.  Karena  tidak  adanya  penyerahan  kewenangan  dalam  mandat,  maka  tanggung  jawab (responbility)  dan  tanggung  jawab  (liability)tetap  beradapada  pemegang  kewenangan  (pemberi mandat).  Penerima  mandat  tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya atau tanggung gugat dan tidak dapat dipersalahkan  di  muka  pengadilan.  Dengan  perkataan  lain,  bahwa  pihak yang akan dimintai tanggung gugat dan tanggung jawab ialah pemilik kewenangan (in casu: pemberi mandat).
Terkait  dengan  pelaksanaan  pemerintahan  daerah,  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  telah ditentukan  dalam  pasal  58  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014.  Asas-asas  tersebut  adalah sebagai berikut:
a. kepastian hukum;
b.  tertib penyelenggara negara;
c.  kepentingan umum;
d. keterbukaan;
e.  proporsionalitas;
f.  profesionalitas; g. akuntabilitas;
h.  efisiensi;
i. efektivitas; dan
j.  keadilan.
Salah  satu  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah    ialah    asas    efektivitas.    Penjelasan    Pasal    58    huruf    i  Undang-Undang      Nomor      23 Tahun    2014    menentukan    bahwa    “Yang dimaksud   dengan   “asas   efektivitas”   adalah   asas yang    berorientasi    pada  tujuan    yang    tepat    guna    dan    berdaya    guna’.    Artinya    bahwa pelaksanaan perizinan  di   Kabupaten  Gresik  harus  dilaksanakan   sesuai  dengan  tujuan awalnya yakni  memberikan  pelayanan  yang  tepat  guna  dan  berdaya  guna.  Dalam  hukum  administrasi, asas  efektivitas  ini  sangat  erat  kaitannya  dengan  prinsip  spesialiteit  dan  prinsip  doelmatigheid, artinya  bahwa  setiap  pejabat  wajib  menggunakan  kewenangan  yang  dimiliki  sesuai  dengan tujuan  awal  pemberian        kewenangannya.        Pejabat        dilarang        untuk        menggunakan kewenangannya  melenceng  dari  tujuan  awal  pemberian  kewenangan.  Pelayanan  perizinan  oleh PTSP  termasuk  dalam  pelayanan  publik  yang  telah  diatur    dalam    Undang-Undang    Nomor    25 Tahun    2009.    Dalam    Pasal    3  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  ditentukan  bahwa pelayanan  publik  ditujukan  untuk  memberikan  pelayanan  yang  berkepastian  hukum,  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik.  salah  satu asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  yang  diatur  dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2009  adalah  asas  profesionalitas,  ketepatan  waktu,  kecepatan,  kemudahan  dan keterjangkauan  waktu.  Semua  asas  tersebut  sangat  erat  kaitannya  dengan  asas  efektivitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014  dan Pasal 58  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014.  Artinya  bahwa    untuk    mencapai    efektivitas pelayanan  perizinan  oleh  PTSP  harus didukung  dengan  profesionalitas,  kecepatan  pelayanan  dan ketepatan  waktu  dan  materi  pelayanan.  Apabila  asas  profesionalitas,  ketepatan  dan  kecepatan waktu  tidak  ada,  maka  efektifitas  pasti  tidak  akan  tercapai.  Lebih  lanjut,  Pasal  6  ayat  (2)
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  ditentukan  bahwa  Bupati      Gresik      mempunyai kewenangan      untuk      melakukan      pembinaan,  pengawasan,  dan  evaluasi  atas  semua  pelayan perizinan yang telah diberikan oleh  PTSP. Kewenangan  Bupati  sebagai pembina tersebut  bertujuan supaya  pelayanan  publik  dapat  berjalan  sesuai  dengan  tujuan  pelayanan  publik.  Menurut  Pasal  1 angka  6  Peraturan  Bupati  Nomor  36  Tahun  2015  tentang Penyelenggaraan    Pelayanan    Terpadu Satu  Pintu  Pada  Badan  Penanaman Modal Dan Perizinan Di  Kabupaten Gresik,  Perizinan  adalah segala  bentuk  persetujuan  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  yang
memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Bahwa  dalam  Peraturan  Bupati  Gresik  Nomor  36  Tahun  2015  terdapat  hal-  hal  yang  perlu dijelaskan sebagai sarana perbaikan kedepannya, yakni:
a. Istilah    pendelegasian,  yang  tercantum  dalam  ketentuan  menimbang  huruf  c,  Pasal  1  angka  10, Pasal  3  huruf  d,  dan  Pasal  5  ayat (2) merupakan  istilah  yang kurang tepat,  hal tersebut  disebabkan karena :
1)    Pelimpahan    kewenangan  dari  Bupati    Gresik    kepada    PTSP  bukan  delegasi,    namun kewenangan  mandat.  PTSP  merupakan  bawahan  BupatiGresik, sehingga tidak ada tidak ada  delegasi  kepada  bawahan,  namun  pelimpahan    kewenangan    hanya    terbatas    pada mandat.    Di    sisi    yang    lain,  dalam  aspek  otonomi  daerah  maka  PTSP  merupakan perangkat  daerah  yang  bertugas  membantu  Bupati  Gresik  dalam  melaksanakan kewenangan-  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Bupati  Gresik.  PTSP  tidak  memiliki kewenangan, kecuali dimandatkan oleh Bupati Gresik sebagai atasan
2)  Sesuai      aspek      peraturan      perundang-undangan,        delegasi        tidak  dilakukan  melalui Peraturan  Bupati.  Berdasarkan  Pasal  13  ayat  (2)  huruf  b  Undang-Undang  Nomor    30 Tahun  2014  ditentukan  bahwa  “Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  memperoleh Wewenang  melalui  Delegasi  apabila  a:.  ...;  b.  ditetapkan  dalam  Peraturan  Pemerintah, Peraturan  Presiden,  dan/atau Peraturan Daerah;  dan c.  ....”.  artinya  bahwa  delegasi  hanya boleh  dilakukan  dengan  Peraturan  Daerah.  Dengan  demikian,  pelimpahan  kewenangan oleh Bupati Gresik kepada PTSP merupakan mandat, bukan delegasi.
b.  Adanya  semangat  otonomi  daearah  pada  iklim  penanaman  modal  yang   bersifat   kedaerahan dimana  pemda  menerbitkan  berbagai  peraturan daerah sebagai instrument hukum untuk  menarik dana  dalam  kerangka  mencari  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Implikasinya  adalah banyaknya  perda  yang  dibuat  semata-mata  untuk  melegitimasi  retribusi  dari  sudut  pandang pengusaha hal ini cukup memberatkan.
c.  Mata  rantai  birokrasi  yang  cukup  panjang  dalam  kacamata  bisnis  merupakan  biaya  ekonomi tinggi ( high cost econom y).

## D.   Kesimpulan
Dapat  diambil  beberapa  kesimpulan  terhadap  masalah  yang  dibahas  dalam  penulisan  ini  yakni sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  di  Kabupaten Gresik   dilaksanakan   oleh Organisasi      Perangkat      Daerah      yaitu      Badan  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu.
2.  Pelimpahan  kewenangan  perizinan  oleh  Bupati  Gresik  kepada  PTSP  berdasarkan  Peraturan Bupati  Gresik  Nomor  36  Tahun  2016  bukanlah  delegasi,    namun    mandat,    dengan    demikian, maka    tidak    ada    peralihan  kewenangan  dan  tanggung  jawab/  tanggung  gugat,  namun  hanya penugasan dari Bupati Gresik kepada PTSP.
3.    Sehingga  sesuai  dengan  Pasal  14  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014,  maka kapanpun  Bupati  Gresik  dapat  menarik  atau  melaksanakan  kewenangan  yang  telah  dimandatkan kepada  PTSP  tersebut.
Bahkan  apabila  pemberian  mandat  tersebut  menimbulkan  ketidakefektivan,  maka  sesuai dengan  Pasal  14  ayat  (6)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 Bupati Gresik  dapat  menarik kembali  kewenangan  yang  telah  dimandatkan  tersebut.  Oleh  karena  mandat  telah  diberikan melalui  sebuah  peraturan  bupati,  maka  Bupati  Gresik  dapat  melakukan  perubahan  terhadap peraturan  bupati  tersebut  (walaupun  sesungguhnya  dalam  kewenangan  mandat  tidak  diperlukan adanya  perubahan  peraturan).  Perubahan  peraturan  bupati  semata-mata  dilakukan  untuk menciptakan  kepastian  hukum  terhadap  jenis  pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan  yang diberikan/dimandatkan kepada PTSP.

## Bibliography

## Buku
Sri Hajati dkk. (2017). Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan . Airlangga University Press:  Surabaya
Hodge dan Anthony. (1998 ). Organizational Theory . (3th.e.d) Massachusets: Allyn & Bacon
Kamal Hidjaz. (2015). Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia . Pustaka Refleksi: Makasar.
Ridwan HR. (2013). Hukum Administrasi Negara . PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
Edward Juliartha. (2009). Model Implementasi Kebijakan Publik . Trio Rimba Persada: Jakarta
Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor P ublik. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
Peter Mahmud Marzuki. (2011). Penelitian Hukum . Kencana Pernada Media Group: Jakarta .