## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia
Kukuh Prima, Usman, Herry Liyus Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: kukuhprima0411@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis pengaturan  homoseksual  menurut  hukum  pidana  Indonesia  dan untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kebijakan  hukum  pidana mengenai  homoseksual.  Metode  Penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini  adalah  Hubungan  seksual  sesama  jenis  yang  dilakukan  oleh homoseksual  merupakan  bagian  dari  tindak  pidana  menurut hukum  pidana  Indonesia,  yaitu  diatur  di  dalam  ketentuan  Pasal 292  KUHP,  tetapi  ketentuan  tersebut  terbatas  hanya  mengatur orang  dewasa  yang  melakukan  homoseksual  dengan  seorang anak di bawah umur saja. Perbuatan  homoseksual antara pelaku dewasa perlu dijadikan sebagai tindak pidana di Indonesia dapat didasarkan  pada  tiga  hal  medasar,  yakni  dasar  yuridis,  teoritis, dan  sosiologis.  Saran  Setelah  penulis  melakukan  penelitian terhadap  pengaturan  homoseksual  dalam  hukum  pidana indonesia,  maka  penulis  ingin  memberi  saran  yaitu  bahwa  perlu dilakukan  kriminalisasi  yang  lebih  luas  terhadap  hubungan homoseksual  dari  sekedar  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa dengan  anak  dibawah  umur  diperluas  juga  terhadap  hubungan seksual sesama jenis  yang dilakukan oleh sesama orang dewasa.
Kata Kunci: Homoseksual; kebijakan hukum pidana; kriminalisasi.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 23-11-2020 Accepted: 2020-12-02 Publish: 2020-12-02
KEYWORDS: criminalization; criminal law policy;
homosexuals.

## ABSTRACT
This  article  aims  to  investigate  and  analyze  the  regulation  of homosexuals under Indonesian criminal law and to  find out  and analyze  criminal  law  policies  regarding  homosexuals.  The research method used in this research is normative juridical. The results of this study are same-sex sexual relations committed by homosexuals  as  part  of  a  criminal  act  according  to  Indonesian criminal law, which is regulated in the provisions of Article 292 of the  Criminal  Code,  but  these  provisions  are  limited  to  only regulating  adults  who  commit  homosexuality  with  a  minor.  . Homosexual acts between adult perpetrators need to be made a crime  in  Indonesia  and  can  be  based  on  three  basic  things, namely juridical, theoretical and sociological grounds. Suggestion After  the  authors  conducted  research  on  the  regulation  of homosexuals  in  Indonesian  criminal  law,  the  authors  would  like to  suggest  that  it  is  necessary  to  criminalize  a  wider  range  of homosexual  relationships  than  just  those  committed  by  adults with minors and also to same-sex sexual relations committed by fellow adults.

## A. PENDAHULUAN
Artikel  ini  membahas  tentang  perbuatan  homoseksual  yang  aturannya  dalam  hukum pidana  Indonesia  masih  terbatas  mengatur  antara  orang  dewasa  terhadap  anak sehingga  pelaku  homoseksual  yang  sesame  telah  dewasa  tidak  diancam  oleh  hukum pidana yang ada di indonesia
Sejak  dahulu,  isu  homoseksual  sering  kali  menjadi  perdebatan  di  kalangan masyarakat  Dunia.  Permasalahan  homoseksual  di  Indonesia  terdapat  pertentangan pendapat,  antara  pihak  pro  dan  kontra.  Mereka  yang  pro  terhadap  homoseksual menyatakan,  bahwa  negara  dan  masyarakat  harus  mengkampanyekan  prinsip  non diskriminasi antara lelaki, perempuan, trangender, pecinta lawan jenis heteroseksual maupun homoseksual. Pro  homoseksual menjadikan hak asasi manusia sebagai dasar tuntutan  mereka  dengan  menyatakan  bahwa  orientasi  seksual  adalah  hak  asasi manusia  bagi  mereka.  Di  Indonesia  homoseksual  adalah  hal  yang  tergolong  belum sepenuhnya  dipahami.  Banyaknya  opini  di  media  massa  terkait  dengan  homoseksual ada  beberapa  pihak  mendukung  dan  ada  yang  menolak  keberadaan  mereka  bahkan banyak analisa yang menarik atas keberadaan homoseksual dari berbagai perspektif. Dalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999,  HAM  adalah  seperangkat  hak  yang melekat  pada  diri  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugerahNYA yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat  seorang  manusia.  Kelompok  homoseksual  mengharapkan  agar  masyarakat dan Negara untuk mengakui keberadaan komunitas ini.
Dalam  hukum  Indonesia  memandang  HAM  memiliki  batasan,  dimana batasanya adalah tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, keamanan dan  ketertiban  umum.  Indonesia  memang  bukan  Negara  yang  berdasarkan  Agama namun Pancasila jelas menyatakan dalam sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga nilai-nilai agama menjadi penjaga sendi-sendi konstitusi dalam mewujudkan kehidupan demokratis bangsa Indonesia.
Dalam  hukum  pidana  Indonesia  khususnya  KUHP  (  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana)  dalam  hal  status  homoseksual  ada  pengaturannya  di  Indonesia,  ada aturan  pidana  terkait  hubungan  sesama  jenis  yang  terdapat  dalam  Pasal  292  KUHP yang menentukan: “Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”
R.  Soesilo  dalam  bukunya  “Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menjelaskan bahwa:
1. Dewasa    telah  berumur 21  tahun  atau  belum  berumur  21  tahun,  akan  tetapi sudah pernah kawin.
2. Jenis  kelamin  sama  laki-laki  dengan  laki-laki  atau  perempuan  dengan perempuan.
3. Tentang  perbuatan  cabul  segala  perbuatan  yang  melanggar  kesusilaan (kesopanan) atau  perbuatan  yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya berciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba- raba  buah  dada,  dan  sebagainya.  Dalam  arti  perbuatan  cabul  termasuk  pula onani.
4. Dua  orang  semua  belum  dewasa  atau  dua  orang  semua  sudah  dewasa bersama-sama  melakukan  perbuatan cabul,  tidak dihukum  menurut  Pasal  ini oleh  karena  yang  diancam  hukuman  itu  perbuatan  cabul  dari  orang  dewasa terhadap orang belum dewasa.
5. Supaya  dapat  dihukum  menurut  Pasal  ini,  maka  orang  dewasa  itu  harus mengetahui  atau  setidak-tidaknya  patut  dapat  menyangka  bahwa  temannya berbuat cabul itu belum dewasa. 1
Pihak-pihak  yang  kontra  terhadap  homoseksual,  menilai  bahwa  homoseksual sebagai bentuk penyimpangan, dan tidak masuk dalam konsepsi HAM. Dalam hal ini, negara dan masyarakat harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan upaya preventif  terhadap  gejala  muncul  dan  berkembangnya  homoseksual  yang  akan membahayakan  generasi  masa  depan  Indonesia.  Oleh  sebab  itulah,  posisi  stategis pemerintah  dalam  hal  ini  sangat  diperlukan  untuk  menangani  polemik  homoseksual secara langsung agar tak terjadi disintegrasi bangsa.
Situasi yang terjadi di Indonesia terkait fenomena homoseksual, tentunya tidak dapat dilepaskan dari gejolak fenomena homoseksual yang terjadi di tingkatan  dunia internasional. Pada tahun 2011, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan resolusi pertama  tentang  pengakuan  atas  hak-hak  homoseksual,  yang  diikuti  dengan  laporan dari  Komisi  Hak  Asasi  Manusia  PBB  yang  mendokumentasikan  pelanggaran  hak-hak dari  orang-orang  homoseksual,  termasuk  kejahatan  kebencian,  kriminalisasi homoseksualitas,  dan  diskriminasi.  Menindaklanjuti  laporan  tersebut,  Komisi  Hak Asasi  Manusia  PBB  mendesak  semua  negara  untuk  memberlakukan  hukum  yang melindungi  hak-hak  homoseksual.  Dasar  aturan  yang  digunakan  oleh  PBB  adalah dalam perspektif Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia).
Penerapan  hukum  hak  asasi  manusia  internasional  dipandu  oleh  prinsip- prinsip  universal  dan  nondiskriminasi  yang  tercantum  dalam  Pasal  1  dari Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak.dan setiap orang berhak untuk memperoleh hak dan kebebasannya tanpa diskriminasi apapun. 2
Terdapat  beberapa  kasus  penangkapan  pelaku  homoseks  di  Indonesia. Sebanyak 141 laki-laki digelandang polisi ke mapolres Jakarta utara dari dalam Ruko Inkopal dan Fitness Atlantis di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, minggu malam 21  Mei  2016.Para  pria  tersebut  digrebek  saat  tengah  asyik  menggelar  pesta  seks sesama  jenis  alias  homoseksual.    Namun  setelah  melalui  proses  persidangan  hakim menjatuhkan hukuman pada pelaku dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Kasus lainnya terjadi di Surabaya dimana tujuh gay yang  melakukan  pesta  seks  sesama  jenis  di  Hotel  Oval,  jalan  kedungdoro,  Surabaya. hakim  Pengadilan  Negeri  Surabaya  juga  menggunakan  Undang-Undang  Nomor  44 Tahun  2008  tentang  Pornografi  dalam  vonis  terhadap  para  pelaku.  Tidak
1 R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 2010, hlm. 50.
2 Musdah Mulia, Mengupas seksualitas , Opus Press, Jakarta, 2015, hlm. 30.
digunakannya  Pasal  292  KUHP  dalam  beberapa  kasus  di  atas  dikarenakan  Pasal  ini digunakan apabila pelaku adalah dewasa dan korban belum cukup umur.
Direktur  Media  Saiful  Mujani  Research  and  Consulting  (SMRC)  Ade  Armando mengatakan  mayoritas  penduduk  Indonesia  menolak  lesbian,  gay,  biseksual,  dan transgender.  Hal  ini  diketahui  dari  survei  SMRC  yang  dilakukan  pada  Maret  2016, September dan Desember 2017 dengan jumlah responden 1.220 orang. Margin of error survei  ini  sebesar  lebih  kurang  3,1  persen  sampai  3,2  persen.  Berdasarkan  survei tersebut hampir seluruh penduduk Indonesia menilai LGBT adalah ancaman. Sebanyak 87,6 persen berpendapat demikian, sementara 10,8 persen berpandangan sebaliknya, dan sisanya tidak menjawab.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu  suatu  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika keilmuan  hukum  dari  sisi  normatif  berdasarkan  disiplin  ilmiah  dan  cara-cara  kerja ilmu  hukum  normatif,  yaitu  ilmu  hukum  yang  objeknya  adalah  hukum  itu  sendiri. Mengkaji  perbuatan  catcalling  dari  perspektif  hukum  pidana  yaitu  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Kemudian  dalam  segi  pembaharuan  hukum  harus mengkaji dari segi dasar kriminalisasi perbuatan homoseksual.

## C. PEMBAHASAN
1. Pengaturan Homoseksual Dalam Hukum Pidana Indonesia
Pengaturan  terhadap  perbuatan  yang  digolongkan  sebagai  perbuatan  pidana dalam hukum Indonesia diatur di dalam KUHP dan di beberapa undang-undang pidana khusus  untuk  perbuatan  yang  digolongkan  sebagai  perbuatan  pidana  setelah penetapan  atau  pengesahan  KUHP  di  Indonesia  pada  tahun  1946.  KUHP  merupakan kitab  yang  dijadikan  rujukan  pertama  ketika  akan  mencari  hukuman  yang  akan dikenakan  terhadap  suatu  perbuatan  pidana,  karena  di  dalam  KUHP  terdapat ketentuan-ketentuan  umum  dalam  penegakan  hukum  pidana.  Termasuk  juga  ketika membahas mengenai tindak pidana hubungan seksual sesama, sampai saat ini perilaku homoseksual masih  belum  diatur secara  jelas  dan  menyeluruh  di  dalam  KUHP.  Pasal yang  dijadikan  dasar  rujukan  terhadap  perbuatan  seks  menyimpang  khususnya perbuatan cabul sesama jenis atau hubungan seksual sesama jenis selama ini hanyalah Pasal  292  KUHP  yang  menentukan:  “Orang  yang  cukup  umur,  yang  melakukan perbuatan  cabul  dengan  orang  lain  sama  kelamin,  yang  diketahui  atau  sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”
R.  Soesilo  dalam  bukunya  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa:
1. Dewasa = telah erumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah pernah kawin.
2. Jenis  kelamin  sama  =  laki-laki  dengan  laki-laki  atau  perempuan  dengan perempuan.
3. Tentang  perbuatan  cabul  =  segala  perbuatan  yang  melanggar  kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya berciuman, meraba-raba anggota  kemaluan, meraba-raba  buah  dada,  dan  sebagainya.  Dalam  arti  perbuatan  cabul termasuk pula onani.
4. Dua  orang  semua  belum  dewasa  atau  dua  orang  semua  sudah  dewasa bersama-sama melakukan perbuatan cabul, tidak dihukum menurut Pasal ini oleh  karena  yang  diancam  hukuman  itu  perbuatan  cabul  dari  orang  dewasa terhadap orang belum dewasa.
5. Supaya  dapat  dihukum  menurut  Pasal  ini,  maka  orang  dewasa  itu  harus mengetaui  atau  setidak-tidaknya  patut  dapat  menyangka  bahwa  temannya berbuat cabul itu belum dewasa. 3
Pasal  tersebut  belum  cukup  mengakomodir  seluruh  perbuatan  homoseksual. Pasal  292 KUHP  masih  terbatas  mengatur mengenai  seorang  yang  telah cukup  umur yang melakukan perbuatan cabul atau hubungan seksual sesama jenis dengan sorang yang belum cukup umur saja, atau dengan kata lain KUHP yang berlaku saat ini hanya mengatur hubungan seksual sesama jenis yang telah dewasa terhadap anak-anak saja. Terhadap  seorang  yang  telah  dewasa  melakukan  perbuatan  cabul  atau  melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan seorang yang juga telah dewasa serta seorang yang masih belum cukup umur melakukan melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan seseorang yang juga diketahui belum cukup umur belum terdapat pengaturan di dalam KUHP.
Perbuatan  cabul  atau  hubungan  seksual  sesama  jenis  saat  ini  tidak  terbatas hanya dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak saja, tetapi juga dilakukan oleh orang dewasa dengan sesama orang dewasa, bahkan tidak menutup kemungkinan juga akan dilakukan oleh seorang anak yang belum cukup umur dengan sesama anak yang juga belum cukup umur. Sehingga dipandang perlu  untuk dilakukan langkah-langkah nyata  dalam  hal  perumusan  aturan  hukum  yang  mengakomodir  seluruh  pengaturan terhadap  perbuatan  cabul  atau  hubungan  seksual  sesama  jenis  yang  dilakukan  oleh komunitas  LGBT  yang  telah  sama-sama  dewasa  dan  juga  yang  sama-sama  masih berada dibawah umur.
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwasanya  LGBT  merupakan  bagian  dari  tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia,  yaitu diatur di dalam ketentuan Pasal  292 KUHP,  akan  tetapi  ketentuan  tersebut  masih  sangat  terbatas  hanya  mengatur  orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul atau hubungan seksual sesama jenis dengan seorang anak di bawah umur saja.
Sebagai  perbandingan,  penulis  memberikan  Pasal  dari    negara  yang  melerang perbuatan homoseksual. Salah satu negara yang melarang adanya perbuatan tersebut adalah Guinea. LGBT menjadi perbuatan yang ilegal di Guinea. Pasal 325 KUHP Guinea mengkriminalkan aktivitas sesama jenis :  Ayat(3): Serangan tidak senonoh Pasal 325 (Guinea) :
Siapa pun yang melakukan tindakan yang cabul atau bertentangan dengan alam dengan individu dari jenis kelamin yang sama akan dihukum 6 bulan - 3 tahun penjara
3 R.Soesilo, loc.cit.
dan denda antara 100.000 - 1.000.000 franc Guinea. Jika tindakan tersebut dilakukan dengan  anak  di  bawah  usia  21  tahun,  hukuman  maksimal  akan  ditegakkan.  Jika tindakan  ini  dilakukan  atau  dilakukan  dengan  kekerasan,  pihak  yang  bersalah  akan dikenai hukuman penjara selama jangka waktu antara 5 dan 10 tahun.
Tindakan ini dilakukan Guinea karena tidak sesuai dengan kodrat manusia yang hidup berpasang-pasangan.  Salah satu Negara ASEAN yang juga memberikan hukuman serta memasukkan perbuatan LGBT sebagai tindak pidana yang dapat dihukum adalah Singapura.  Singapura  dalam  Pasal  377A  KUHP  melarang  perbuatan  tersebut.  Bagian 377A  dari  KUHP  Singapura  adalah  bagian utama dari undang-undang  yang  melarang hubungan seks antara orang dewasa yang saling menyetujui. Bagian 377A menyatakan Setiap  laki-laki  yang,  di  depan  umum  atau  tertutup,  melakukan,  atau  menjalankan perintah,  atau  mendapatkan  atau  mencoba  untuk  mendapatkan  komisi  oleh  laki-laki manapun,  setiap  tindakan  kasar  terhadap  orang  lain,  akan  dihukum  penjara  untuk masa hukuman yang bisa berlanjut hingga 2 tahun.
2. Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Homoseksual
laporan  dari  hasil  Simposium  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Nasional  yang diselenggarakan  pada  Agustus  1980  di  Semarang  yang  merekomendasikan  bahwa untuk  menetapkan  kebijakan  kriminalisasi  perlu  diperhatikan  kriteria  umum,  yaitu apakah  perbuatan  itu  tidak  disukai  atau  dibenci  oleh  masyarakat  karena  merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban. 4 Data penolakan  masyarakat  yang  bisa  digunakan  adalah  survei  yang  dirilis  oleh  Pew Research  Center  yang  mengemukakan  data  bahwa  Indonesia  sangat  menolak homoseksualitas  berdasarkan  hasil  survei  yang  menunjukan  sekitar  93  persen mengatakan bahwa gay tidak seharusnya diterima.  survei SMRC yang dilakukan pada Maret  2016,  September  dan  Desember  2017  dengan  jumlah  responden  1.220  orang. Margin  of  error  survei  ini  sebesar  lebih  kurang  3,1  persen  sampai  3,2  persen. Berdasarkan survei tersebut hampir seluruh penduduk Indonesia menilai LGBT adalah ancaman.  Sebanyak  87,6  persen  berpendapat  demikian,  sementara  10,8  persen berpandangan  sebaliknya,  dan  sisanya  tidak  menjawab.  Hasil  survei  itu  dapat dicermati  sebagai  bentuk  reaksi  penolakan  masyarakat  terhadap  bentuk homoseksualitas  termasuk  perbuatan  cabul  yang  dilakukan  oleh  pasangan  sesama jenis.
Kemudian dalam untuk menetapkan kebijakan kriminalisasi perlu diperhatikan apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
2.1 Dasar Yuridis Kriminalisasi Perbuatan Homoseksual Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundangundangan  dalam  Pasal  2  menyebutkan  bahwa  Pancasila  sebagai  segala sumber  hukum  negara.  Pembentukan  peraturan  perundang–  undangan  termasuk dalam  konteks  Peraturan  perundang-undangan  yang  memuat  ketentuan  pidana,  bisa
4 Salman Luthan, Asas Dan Kriteria Kriminalisasi, Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 1, 2009, Hlm. 11-12.
kita  maknai  sebagai  pembentukan  norma  baru  maupun  perbaikan  norma  yang  telah ada. Diperlukannya suatu aturan atau norma baru apabila kekosongan norma.  Seperti yang telah dikemukakan di awal pada bagian latar belakang, permasalah hukum dalam penelitian ini adalah adanya kekosongan norma. Permasalahan tersebut adalah tidak adanya  norma  hukum  pidana  yang  mengatur  secara  tegas  ancaman  pidana  bagi perbuatan  cabul  yang  dilakukan  oleh  pasangan  sesama  jenis  yang  subjek  hukumnya sama–sama  dewasa.  Sementara  kenyataan  hukum,  perbuatan  yang  demikian  ada  di masyarakat dan perbutaan itu mengganggu keseimbangan hukum.
Pembentukan norma baru dalam hukum pidana itu bisa dimaknai sebagai salah satu upaya kriminalisasi. Kriminalisasi yang bisa dimaknai sebagai suatu sarana dalam hukum  untuk  membuat  suatu  perbuatan  yang  sebelumnya  bukan  merupakan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidanam guna mengendalikan kejahatan. Dalam hal  ini  Herbert  L.  Packer  menyebutkan  bahwa  upaya  penggendalian  kejahatan  yang dimaknai sebagai perbuatan anti sosial melalui penjatuhan pidana kepada orang yang melanggar peraturan pidana adalah satu dimensi hukum penting dalam masalah atau problem sosial. Usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum penting. 5
Rumusan  Pasal  292  KUHP  tersebut  dalam  bentuk  normatif  dapat  diuraikan  ke dalam  unsur  subjektif  dan  unsur  objektif.  Unsur  Subjektif  tersebut  adalah  yang  ia ketahui atau sepantasnya harus dapat ia duga. Sementara unsur objektif paling tidak ada  empat  unsur.  Pertama,  seorang  dewasa.  Kedua,  melakukan  tindakan  melanggar kesusilaan,  seorang  anak  belum  dewasa  dari  jenis  kelamin  yang  sama.  Keempat, kebelumdewasaan.  Rumusan  Pasal  ini  menegaskan  ancaman  pidana  bagi  orang  yang melakukan  perbuatan  cabul  terhadap  orang  dengan  jenis  kelamin  yang  sama  dan korbannya  adalah  seorang  anak  atau  paling  tidak  diduganya  korbannya  itu  belum dewasa.  Sehingga  ancaman  pidana  dalam  rumusan  Pasal  292  tersebut  tidak  berlaku bagi seseorang yang melakukan perbuatan cabul dengan jenis kelamin yang sama dan sama-sama  sudah  dewasa.  Tidak  dapat  diancamkan  pidana  tersebut  juga  tidak  lepas dari  asas  legalitas  yang  berlaku  dalam  hukum  pidana.  Asas  yang  dituangkan  dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) KUHP mengharuskan adanya ketentuan pidana yang telah menyatakan bahwa suatu perbuatan dilarang oleh norma hukum pidana.
2.2 Dasar Teoritis Kriminalisasi Perbuatan Homoseksual
Respon  oleh  negara  atas  suatu  perbuatan  yang  dinilai  jahat  diartikan  sebagai institusionalisasi  kejahatan.  Kejahatan  yang  telah  diinstitusionalisasikan  oleh  negara itu  bisa  disebut  sebagai  Mala  in  Probihita,  yakni  perbuatan  yang  tidak  dengan sendirinya  dipandang  buruk,  akan  tetapi  karena  hukum  mendefinisikannya  sebagai pelanggaran  atau  kejahatan.  Sementara  ada  pula  kejahatan  yang  belum diinstitusionalisasikan oleh negara melalui suatu instrumen hukum. Hal demikian bisa di artikan sebagai Mala in Se atau oleh  Frank E. Hagan dalam Pengantar Kriminologi diartikannya sebagai perbuatan yang buruk dengan sendirinya, perilaku terlarang yang didasarkan  kesepakatan  atau  konsensus  luas  tentang  tata  atau  norma  kelakuan  bagi
5 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 25-26
satu  laranganPerbutan  cabul  yang  dilakukan  oleh  pasangan  sesama  jenis  kelamin dalam pandangan konsensus tata norma kelakuan di Indonesia adalah perbuatan yang dianggap  sebagai  perbuatan  tercela.  Namun  tentu  ukuran  konsensus  tata  norma kelakuan itu tidak bisa sepenuhnya digunakan untuk menormakan perbutan tersebut ke  dalam  norma  hukum.  pada  teori  kriminalisasi,  teori  hukum  alam,  teori  hukum positivisme, dan teori HAM.
Teori  krimiminalisasi  yang  berbasis  pada  teori  moral  yang  dikemukakan  oleh Lord Devlin. Teori ini menyatakan bahwa kriminalisasi berpangkal tolak dari pendapat bahwa perbuatan yang harus dipandang sebagai kriminalitas adalah setiap perbuatan yang  bersifat  merusak  atau  tindak  susila.  Hal  ini  karena  moralitas  umum  (common Morality)  memiliki  peranan  esesensial  untuk  mempertahankan  masyarakat.  Jika ikatanikatan  moral  yang  mengikat  masyarakat  hilang,  masyarakat  akan  mengalami disintegrasi.
Selanjutya dalam prespektif teori paternalisme yang merupakan reaksi terhadap dari  dasar  kriminalisasi  yang  tidak  dapat  memberikan  perlindungan  kepada kelompokkelompok  masyarakat  yang  memiliki  kelemahan  fisik,  pikiran,  dan  mental seperti anak-anak dan pengguna narkoba. Tugas pokok teori ini adalah perlindungan untuk tidak merugikan diri sendiri. Hukum pidana melegitimasi pelarangan perbuatan seseorang yang dapat merugikan dirinya sendiri.
Hal  demikian  sejalan  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Henry  Campbell mengenai  bagaimanna  sistem  hukum  alam  itu  lahir  yakni  ia  lahir  dengan  prinsip- prinsip yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi sikap tindak manusia, yang bersifat independen  dari  peraturan  hukum  positif  atau  aturan  hukum  lainnya  yang  sedang berlaku  di  suatu  negara,  sistem  hukum  alam  tersebut  didapatkan  oleh  pemikiran rasional  dari  manusia  yang  tumbuh  dan  berkembang  sesuai  dengan  hakikat perkembangan manusia yang benar, yaitu perkembangan mental, moral, dan hukum- hukum  fisika.  Hakikat  perkembangan  manusia  yang  benar  tersebut  tidak  dapat dikalahkan atau dikesampingkan oleh ketidakjujuran, kepura-puraan, dan hal-hal yang negatif lainnya. 6
Pandangan  yang  bisa  menegaskan  itu  adalah  pandangan  dari  William  Seal Carpenter juga mengemukakan tiga pengertian terkait hukum alam: Pertama,  hukum alam  sebagai  kaidah  moral  yang  merupakan  tata  cara  penafsiran  benar  terhadap hukum  positif.  Kedua,  hukum  alam  sebagai  perangkat  ketentuan  alami  yang berkedudukan  lebih  tinggi  dari  hukum  buatan  manusia  (human  law).  Dan  ketiga,  ia mengemukakan  pengertian  yang  mengartikan  hukum  alam  sebagai  sebagiannya tergantung di awang-awang, tetapi sebagiannya lagi ada ada hak-hak manusia. 7
Mengenai teori positivisme yang mengenyampingkan materi muatan nilai moral itu bisa kita cermati dari gagasan yang dikemukakan oleh Hart yang menyebutkan arti dari positivisme sebagai berikut:
6 Munir Fuady, Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum , Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 17.
7 Ibid.
a. Hukum adalah perintah.
b. Menempatkan penghargaan utama pada analisis konsep-konsep hukum, sehingga  berbeda  dari  studi  sosiologis  dan  historis  serta  berbeda  pula dengan studi kritis.
c. Menempatkan  rasionalitas  keputusan-keputusan  melalui  pem-bentukan pemahaman  secara  logis  terhadap  peraturan-peraturan  yang  telah  ada, tanpa  perlu  memperhatikan  tujuan-tujuan  sosial,  kebijakan  dan moralitas. d. Mengenyampingkan sisi moral dengan dasar pertimbangan penghukuman  berdasar  pada  ukuran  moral  tidak  dapat  ditegakan  dan dipertahankan  melalui  penerapan  logika  rasional,  pembuktian  atau pengujian.
e. Memaknai  hukum  hanya  sebagai hukum  yang  diundangkan,  ditetapkan, positum,  dan  harus  benar-benar  dipisahkan  dengan  hukum  yang semestinya diciptakan atau diinginkan. 8
Pandangan  oleh  Hart  itu  ditegaskan  oleh  Jhon  Austin  seorang  ahli  hukum  dari Inggris  yang  memaknai  sumber  hukum  dalam  prespektif  postivisme  hanyalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara.  Artinya keberlakuan hukum tidak bisa dikaitkan dengan nilai moral atau ideal hukum melainkan tergantung pada kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. 9
Selain  permasalahan  moral  dan  hukum  tersebut,  permasalahan  kriminalisasi perbuatan  cabul  yang  dilakukan  oleh  pasangan  sesama  jenis  kelamin  dinilai  sebagai permasalahan  hak  asasi  manusia.  Karena  perbuatan  cabul  yang  dilakukan  dengan sesama  jenis  yang  telah  memiliki  usia  dewasa  adalah  pilihan  yang  dibangun  dengan secara sadar dan tidak merugikan orang lain. Pandangan demikian tentu bisa dipahami sebagai bagian dari keinginan dipenuhinya HAM. Bentuk HAM dimaksud dalam hal itu adalah HAM yang dibangun dengan pendekatan natural right. Sebagaimana teori yang dikemukakan  oleh  Todung  Mulya  Lubis,  terkait  teori  hak  alami  (natural  rights)  yang berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu  dan  tempat  berdasarkan  takdirnya  sebagai  manusia  (human  rights  are  rights that belong to all  times and in  all  places by virtue of  being born as human beings). 10 Atau pandangan universal absolut yang memaknai HAM sebagai bagian yang memiliki nilai-nilai  universal,  karenannya  ia  tidak  mempertimbangkan  identitas  sosial  budaya yang terdapat pada masing-masing bangsa. 11
Hal  berlawanan  bisa  dibangun  dengan  pendekatan  teori  HAM  yang  lain,  yakni teori positivis, yang berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum riil, maka pandangan sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi (right, then should be created and granted by constitution, laws and contracts). Pandangan ini secara nyata berasal dari ungkapan Bentham yang mengatakan  bahwa, rights is a child of law, from
8 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 273 – 274.
9 Ibid ., hlm. 274.
10 Majda El Muhtaj, Dimensi-dimensi HAM (Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 2.
11 A. Masyhur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia , Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 78 – 79.
real laws com real rights, but from imaginar law, laws of nature, come imaginary rights. Natural  rights  is  simple  nonsens,  natural  and  imprecicible  rights  rethorical  nonsens, nonsens upon still. 12
Selain  teori  HAM  positivis  itu  juga  perlu  diperhatikan  teori  relativis  kultural (cultur  relativist  theory)  yang  mengemukakan  bahwa  menganggap  hak  itu  bersifat universal  merupakan  pelanggaran  satu  dimensi  terhadap  dimensi  kultural  yang  lain, atau  disebut  dengan  imperialisme  kultural  (cultural  imperialism).  Yang  ditekankan dalam  teori  ini  adalah  bahwa  manusia merupakan  interaksi  sosial  dan  kultural  serta perbedaan  tradisi  budaya  dan  peradaban  berisikan  perbedaan  cara  pandang kemanusiaan  (differnt  ways  of  being  human).  Oleh  karenanya,  penganut  teori  ini mengatakan, that rights belonging to all human beings at all times in all places would be the rights of desocialized and deculturized beings. 13
Hal  serupa  teori  kultural  relativis  itu  bisa  kita  temui  pada  pandangan  HAM sebagai  partikularitas  relatif,  pandangan  ini  tidak  hanya  memaknai  masalah  HAM sebagai  permasalahan  universal  namun  juga  sebagai  permasalahan  nasional  masing- masing bangsa. Dalam pandangan ini, ketentuan atau dokumen-dokumen internasional harus  diselaraskan,  diserasikan,  dan  diseimbangkan  serta  memperoleh  dukungan budaya bangsa. Dengan demikian HAM menjelma dalam suatu bangsa dengan adaptif, karena tidak hanya menjadikan pandangan khusus pada masing masing bangsa untuk bersikap  defensif  melainkan  juga  mencoba  aktif  mencari  formulasi  terhadap karakteristik HAM yang dianutnya. 14
Berdasarkan  teori  kultural  relativis  dan  pandangan  partikularitas  relatif  maka perbuatan  cabul  yang  dilakukan  oleh  pasangan  sesama  jenis  tidak  bisa  dipandang sebagai  permasalahan  nilai  HAM  yang  universal,  melainkan  permasalah  nilai  budaya bangsa.  Dalam  konteks  ke-Indonesiaan  aktivitas  homoseksual  dipandang  sebagai perbuatan  yang  tidak  sejalan  dengan  nilai  budaya  atau  jiwa  bangsa,  karena  itu transplantasi  nilai  HAM  tidak  bisa  dilepaskan  dari  nilai  budaya  bangsa  tersebut. Ukuran nilai budaya atau jiwa bangsa itu salah satunya bisa diukur dari Pancasila maka dapat  dikatakan  aktivitas  homoseksual  termasuk  didalamnya  perbuatan  cabul  yang dilakukan  oleh  pasangan  sesama  jenis  kelamin  itu  tidak  sejalan  dengan  nilainilai pancasila sebagaimana dijelaskan sebelumya.
2.3  Dasar  Sosiologis  Kriminalisasi  Perbuatan  cabul  oleh  Pasangan  Sesama  Jenis Kelamin
Von  Savigny  mengemukakan  gagasan  bahwa  manusia  di  dunia  ini  terdiri  atas berbagai bangsa dan tiap-tiap bangsa itu mempunyai jiwa bangsa sendiri yang disebut sebagai volkgeist, jiwa bangsa ini anatara satu bangsa dengan bangsa yang lain berbeda baik  didasarkan  pada  waktu  dan  tempat.  Semangat    atau  jiwa  bangsa  itu  terjelma dalam  bahasa,  adat  istiadat  dan  organisasi  sosial.  Jiwa  bangsa  itu  tidak  statis  selalu berubahubah menurut keadaan masyarakat pada zaman ke zaman.
12 Majda El Muhtaj, Op.cit. , hlm. 2.
13 Majda El Muhtaj, Ibid.
14 A. Masyhur Effendi, Op.cit. , hlm. 79 – 80.
Perbuatan  cabul  yang  dilakukan  oleh  pasangan  sesama  jenis  tentu  bisa  dinilai sebagai suatu perbuatan yang tidak sejalan dengan jiwa bangsa. Karena perbuatan ini membuat  nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila  terkesampingkan.  Utamanya  nilai dalam  sila  pertama  sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya.  Perbuatan  demikian akan mengaburkan nilai yang menjadi semangat pembangunan hukum nasional. Reaksi masyarakat  ini  menunjukan  apakah  secara  sosiologis  ada  ketidaksepakatan  untuk menerima  atau  justru  kesepakatan  untuk  menolak.  Data  penolakan  masyarakat  yang bisa  digunakan  adalah  survei  yang  dirilis  oleh  Pew  Research  Center  yang mengemukakan  data  bahwa  Indonesia  sangat  menolak  homoseksualitas  berdasarkan hasil  survei  yang  menunjukan  sekitar  93  persen  mengatakan  bahwa  gay  tidak seharusnya diterima.  Hasil survei itu dapat dicermati sebagai bentuk reaksi penolakan masyarakat  terhadap  bentuk  homoseksualitas  termasuk  perbuatan  cabul  yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis.
Guna  memberikan  legitimasi  secara  hukum  terhadap  proses  penanganan aktivitas  homoseksual,  utamannya  perbuatan  cabul  yang  dilakukan  oleh  pasangan sesama  jenis  agar  tidak  melahirkan  konflik  yang  berujung  pada  kekerasan  di masyarakat  adalah  dengan  menggunakan  sarana  hukum  pidana.  Pembuatan  norma atau  formulasi  norma  baru  dalam  hukum  pidana  yang  mengatur  mengenai  larangan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis kelamin dapat dipahami sebagai upaya rasional yang bisa dilakukan guna menghindarkan konflik di masyarakat yang bisa berujung pada kekerasan.
Selain itu jiwa bangsa dalam konteks ke-Indonesiaan juga dapat dicermati dari hukum adat. Hukum adat yang didasari oleh semangat adat atau kebiasaan masyarakat yang kemudian dilengkapi dengan sanksi. 15 Salah satu corak hukum adat adalah religio magis  atau  perilaku  hukum  atau  kaidah-kaidah  hukumnya  berkaitan  dengan kepercayaan  terhadap  yang  ghaib  dan  untuk  berdasarkan  ajaran  ke-Tuhanan  Yang Maha Esa. 16 Corak hukum adat yang demikianlah yang menjadi semangat masyarakat Indonesia  dalam  berperilaku  hukum.  Karenanya  wajar  dalam  konteks  sosiologis  jika terjadi penolakan dari masyarakat terhadap aktivitas homoseksual termasuk perbutan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis.

## D. SIMPULAN
Hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh LGBT merupakan bagian dari tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia, yaitu diatur di dalam ketentuan Pasal 292 KUHP, akan tetapi ketentuan tersebut masih sangat terbatas hanya mengatur orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul atau  berhubungan seks sesama jenis dengan seorang anak di bawah umur saja.
Perbuatan  homoseksual  perlu  dijadikan  sebagai  tindak  pidana    di  Indonesia dapat  didasarkan  pada  tiga  hal  medasar,  yakni  dasar  yuridis,  teoritis,  dan  sosiologis. Pertama:  dasar  yuridis,  memberikan  landasan  bagi  pembentukan  peraturan Perundangundangan,  termasuk  di  dalamnya  pembentukan  norma  hukum  pidana,
15 Tolib Setiady , Intisari Hukum Adat Indonesia ,  Alfabeta, Bandung, 2009,  hlm. 8.
16 Ibid.
selanjutnya sila pertama dalam Pancasila yang diamanatkan oleh pembentuk Undang- undang sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Kedua: dasar teoritis, bisa didasarkan  bahwa  kriminalisasi  perbuatan  homoseksual  telah  memenuhi  kriteria umum kriminalisasi yang didukung oleh bentuk teori kriminalisasi; teori moral, teori feinberg,  dan  teori  paternalism,  teori  hukum  alam,  teori  HAM  positivis,  teori  HAM relativis kultural,  ditambah pandangan HAM partikularitas relatif. Selanjutnya terkait ketiga: dasar sosiologis, bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis tentu bisa dinilai sebagai suatu perbuatan yang tidak sejalan dengan jiwa bangsa, reaksi  masyarakat  yang  melakukan  penolakan  terhadap  aktivitas  homoseksual,  yang bisa didasarkan pada survei terkait hal  tersebut, corak masyarakat hukum adat yang tergambar  dalam  corak  hukum  adat  yang  religiomagis  menutup  bagi  masuknya aktivitas homoseksual.

## DAFTAR PUSTAKA
Dokumen Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia.UU Nomor 39 Tahun1999.LN Tahun 1999 Nomor 3886, TLNRI Nomor 3889.
Republik Indonesia, Undang-Undang .Tentang Pornografi UU Nomor 44 Tahun 2008. LN Tahun 2008 Nomor 181, TLNRI Nomor 4928Republik Indonesia, Undang- Undang Tentang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 8 Tahun 1981.

## Buku
Arif, Barda Nawawi. Beberapa Aspek Kebijakan Hukum Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
Arif,  Barda  Nawawi.    Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2008
Arif,  Barda  Nawawi.    Kebijakan  Legislatif  :  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Undip, Semarang, 2000.
Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
Fuady, Munir. Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum, Kencana, Jakarta, 2013.
Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
Hawari, Dadang. Pendekatan Psikoreligi Pada Homoseksual, FKUI, Jakarta, 2009.
Kartonegoro. Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2010.
Lamintang, P.A.F. Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997.
Lamintang  dan  Franciscus  Theojunior  Lamintang,  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
Masyhur, A. Effendi. Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
Marpaung, Laden. KejahatanTerhadap Kesusilaan, Sinar Grafika, Jakarta,2004.
Muhtaj, Majda El. Dimensi-dimensi HAM (Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
Mulia, Musdah. Mengupas seksualitas, Opus Press, Jakarta, 2015.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2017.
Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008.
Prasetyo, Teguh. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Nusa Media, Bandung, 2011.
Rahayu. Hukum Hak Asasi Manusia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
Sahetapy, J.E., Bunga Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung, . 1995.
Soesilo,  R.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar- Komentarnya Lengkap PasalDemi Pasal, Politeia, Bogor, 2010.
Soerjono,  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  Penelitian  Hukum  Normatif,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2007.
Sudarto. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983.
Setiady,  Tolib.  Intisari  Hukum  Adat  Indonesia,    Alfabeta,  Bandung,  2009.Hamzah Ahmad  dan  Anando  Santoso,  Kamus  Pintar  Bahasa  Indonesia,  Fajar  Mulia, Surabaya, 1996.
Wijayanto, Roni. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2012.

## Jurnal:
Fatimah,  Asyari  .  “ LGBT  dan  Hukum  Positif  Indonesia ” , Jurnal  legalitas,  Vol.  2,  No.  2, 2017. http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/view/3385
Muhammad,  Rustamaji.  “ Biomijuridika:  Pemikiran  Ilmu  Hukum  Pidana  Berketuhanan dari  Barda  Nawawi  Arief ”,  Jurnal  Hukum,  Vol.  2  No.1,  2019. https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/65
Salman,  Luthan.  Asas  Dan  Kriteria  Kriminalisasi,  Jurnal  Hukum,  Vol.  16,  No.  1,  2009. https://www.neliti.com/publications/84197/asas-dan-kriteria-kriminalisasi
Soponyono,  Eko.  “ Kebijakan  Kriminalisasi  Kumpul  Kebo  Dalam  Pembangunan  Hukum Pidana  Indonesia,  Jurnal  Masalah-Masalah  Hukum ”,  Vol.1,  No.  2,  2013. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5807
Susilowati,Christina Maya Indah. “ Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dan Kekerasan  Atas  Nama  Agama  Di  Indonesia ”,  Jurnal  Masalah-Masalah  hukum, Vol.1, No.1, 2016. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13677 Tongat.  Pancasila  Sebagai  Dasar  Falsafah  Negara  dan  Makna  Filosofinya  Dalam Pembaharuan  Hukum  Pidana  Nasional,  Jurnal  Masalah-Masalah  Hukum, Vol 1, No 1, 2012. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5770 Widya,  Ramailis  Neri.  “ Homoseksual  Potret  Perilaku  Seksual  Menyimpang  Dalam Perspektif Kriminalogi ”, Islam dan Budaya Melayu, Jurnal Hukum Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 5. http;//journal.uir.ac.id/index.php/sisilainrealita/article/download/2455/14 21/