## ANALISIS STATUS EKSPLOITASI SUMBERDAYA PERIKANAN PROVINSI ACEH
Asmawati 1 dan Muhammad Nasir 2
1) Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Abulyatama
Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar,
email: asmawati@abulyatama.ac.id
2) Agri Bisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Abulyatama Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar.
Abstract: Fish commodities are a renewable resource and public property, whose utilization needs to be sustainable. This study aims to  analyze the condition  of the utilization of  Aceh fishery resources, using  a  simple  method  of  long-term  fish  supply  curve,  by  assessing  the  relationship  between production  and  price  movement  of  fish.  The  27-year  time  series  data  published  by  DKP  has  been used, in the form of production and price data. The results of the analysis indicate that the utilization has  excessive  exploitation  for  Malacca  Strait  fisheries,  and  less  exploitation  in  the  Indian  Ocean region
Keywords  :  long-term  offerings,  sustainable,  renewable  resources,  common  property,  fishery market  data
Abstrak: Komoditas  ikan  merupakan  sumberdaya  terbarukan  dan  milik  umum,  yang pemanfaatannya  perlu  dilakukan  secara  berkelanjutan.  Studi  ini  bertujuan  menganalisis  kondisi pemanfaatan  sumberdaya  ikan  di  perairan  Aceh,  dengan  menggunakan  metode    sederhana  yaitu menggunakan  kurva  penawaran  sumberdaya  ikan  jangka  panjang,  yang  menilai    hubungan  antara produksi    dan  pergerakan  harga  ikan.  Menggunakan  data  seri  waktu  selama  27  tahun  yang dipublikan  DKP,  berupa  data    jumlah  produksi  dan  harga.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa pemanfaatan telah kelebihan eksploitasi untuk perikanan Selat Malaka, dan kurang eksploitasi pada wilayah Samudera Hindia.

## Kata  kunci  :  penawaran  jangka  panjang,  berkelanjutan,  sumberdaya  terbarukan,  milik umum, data  pasar perikanan
Provinsi Aceh sebagai provinsi dengan garis pantai  terpanjang  di  Pulau  Sumatera  memiliki potensi perikanan yang lebih besar dibandingkan daerah  lainnya.  Namun,  kontribusi  sektor perikanan  Aceh  terhadap  PDRB  relatif  rendah yaitu  hanya  4,94  persen  pada  tahun  2015. Disinyalir bahwa salah satu penyebab rendahnya kinerja sektor perikanan adalah karena terjadinya economic  overfishing .  (Indra,  2007)  yang memfokuskan  penilaian  pada  ikan  pelagis,
melaporkan  bahwa  perikanan  Aceh  telah mengalami  kelebihan  kapasitas  dan  perlu pengurangan effort dengan persentase lebih besar pada pantai barat yaitu dari 0-46,3%, sedangkan di pantai timur dari 0-34,0%. Kelebihan kapasitas diperkirakan  terjadi  pada  perairan  dekat  pantai, mengingat  bantuan  pasca  tsunami  kepada  para nelayan  Aceh  lebih  fokus  pada  katagori  kapal motor  kecil  (Tewfik,  Andrew,  Bene,  &  Garces,
2008).  Padahal  56  persen  asupan  protein
masyarakat  Indonesia berasal dari  ikan dan/atau produk  perikanan  (Kelautan,  2006),  sementara itu  perikanan  Aceh  menjadi  penyedia    mata pencaharian secara langsung bagi lebih 16 persen penduduk  pantai  dan  memainkan  peranan penting  untuk  keamanan  pangan  dengan memberikan  kontribusi  lebih  50  persen kebutuhan protein hewani penduduk Aceh Aceh. (BRR, 2005).
Sesungguhnya,  jika  dikelola  dengan  baik, sumberdaya  perikanan  mampu  berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, dan keamanan pangan, terutama sebagai sumber protein hewani yang  berkualitas.  Terkait  hal  ini  telah  banyak studi yang dilakukan antara lain, (Be´Ne´, et al., 2016), (Agus, Arifin, & Harjito, 2008), (Briones, Garces,  &  Ahmed,  2005),  (Moreno  &
Majkowski, 2005), (Nahib, 2007), (Muchaponwa, 2009), (Asmawati &
Nazamuddin,  2013),  (Bischi,  Kopel,  & Szidarovszky, 2005).
Pengetahuan terhadap kondisi pemanfaatan sumberdaya  perikanan  laut,  menjadi  penting guna  menghindari  diri  dari  pengambilan kebijakan  yang misleading, mengingat  dampak yang  ditimbulkan  akibat  rusaknya  sumberdaya ini  sangat  serius.  Kollapsnya  perikanan  Cod  di perairan  Atlantik  (Kanada)  pada  tahun  1990-an dapat dijadikan contoh, dengan dampak ekonomi yang paling parah bahkan menjadi mimpi buruk dalam  sejarah  Negeri  Kanada  (Walters  & Maguire,  1996).  Disisi  lain,  membiarkan kelimpahan sumberdaya ikan, tidak dimanfaatkan  dengan  baik,  juga  akan  sangat merugikan bagi kesejahteraan masyarakat.
Studi ini mengaplikasikan model bioekonomi  untuk  mengidentifikasi  secara intensif status eksploitasi perikanan Aceh, dengan menggunakan data harga dan jumlah  tangkapan (data pasar) sebagai indikator..

## KAJIAN PUSTAKA

## Ikan merupakan sumberdaya dapat pulih
Spesies ikan di laut apabila ditangkap dalam jumlah  tertentu,  maka  dalam  suatu  periode  dan kecepatan  tertentu  stok  atau  biomas  yang  telah berkurang tersebut dapat tumbuh kembali, untuk kemudian  dipanen  lagi,  tumbuh  lagi  dan demikian  seterusnya.    Namun  demikian,  daya regenerasi  stok  ikan  mempunyai  keterbatasan, apabila  penangkapan  melebihi  kapasitas  untuk pulih  maka  stok  akan  berkurang  menuju kepunahan. Inilah sifat yang paling esensial dari sumber daya  terbarukan  yaitu  jumlah stok tidak tetap.  Stok  akan  meningkat,  jika  stok diperbolehkan untuk berkembang biak (Pearce & Turner, 1987).
Dinamisasi  stok  ikan dipengaruhi oleh dua hal.  Pertama,  populasi  ikan  dapat  pulih,  artinya mampu untuk bereproduksi antar waktu. Kedua, stok ikan dapat menurun akibat aktivitas nelayan yang  menangkap  dan  menjualnya  ke  pasar (Bischi, Kopel, & Szidarovszky, 2005). Populasi ikan  akan  mengikuti  suatu  kecenderungan tertentu  sesuai  dengan  perubahan  kondisi lingkungan,  seperti  iklim,  suhu  peraiaran (Briones, Garces, & Ahmed, 2005).
Pertumbuhan sumberdaya perikanan bersifat  dinamis.  Hubunngan  proporsional  yang memperlihatkan  ketergantungan  antara  tingkat
kelahiran  dengan  besarnya  populasi.  Hubungan seperti  ini  selalu  ditemukan  dalam  berbagai gejala kehidupan biologis. Pertumbuhan populasi ikan  pada  awalnya  cukup  cepat  dengan  tingkat pertumbuhan  yang  positif,  ini  didukung  oleh ketersediaaan  daya  dukung  lingkungan  yang masih  cukup  tinggi.  Setelah  suatu  titik pertumbuhan  tertentu  kemampuan  daya  dukung alam  mulai  menurun  dan  persaingan  antar spesies  itu  sendiri  semakin  tinggi  sehingga pertumbuhan ikan (dx/dt) semakin menurun atau tumbuh pada tingkat pertumbuhan negatif. Pada saat  jumlah  stok  mencapai  X max pertumbuhan populasi  mencapai  nol,  populasi  tidak  lagi berkembang,  atau  disebut  mencapai carrying capacity (Gambar 1).
Gambar 1. Kurva pertumbuhan Pupulasi Ikan
Gambar  1  juga  memperlihatkan  bahwa pertumbuhan  populasi  tidak  dimulai  pada  titik nol,  tetapi  pada  titik  X min .  Hanya  pada  jumlah populasi  minimum  inilah,  populasi  ikan  akan dapat  bertambah,  tetapi  jika  jumlah  populasi
berada dibawah X min maka  populasi tidak  akan mampu  lagi  untuk  tumbuh  bahkan  akan  terus menurun  dan  spesies  akan  mengalami kepunahan.  Semakin  sedikit  jumlah  populasi yang  masih  berada  di  perairan  laut,  maka semakin  kurang  daya  regenerasi  untuk  tumbuh kembali,  dan  hasil  tangkapan  ikan  juga  akan terus  menurun.  (Moreno  &  Majkowski,  2005) melaporkan bahwa 25 persen stok ikan laut dunia telah  mengalami overexploitasi ,  50  persen  telah mencapai  pemanfaatan  penuh  ( fully  exploitasi ),
kecenderungan overfishing terjadi  secara kontinyu,  dan  ketersediaan    sumberdaya  ikan menurun  secara  kontinyu  demikian  juga penurunan hasil tangkapan.

## 2.Sumberdaya Ikan Milik Bersama.
Ikan  di  laut  bukan  milik  seseorang,  tetapi milik  umum  ( common  property  resources ),  hal ini  juga  berimplikasi  bukan  milik  siapa-siapa. Pearce  dan  Turner  (1987)  menyatakan  penting untuk  membedakan open  access  equilibria dan common  property  equilibria .  Pada  sumberdaya milik  umum,  bagai  manapun  sumberdaya tersebut  dimiliki  oleh  suatu  kelompok,  suatu komunitas  atau  suatu  Negara,  adalah  mungkin bahwa  anggota  atau  orang-orang  dalam komunitas memiliki akses yang terbuka terhadap sumberdaya  tersebut.  Disana  ada  aturan kepemilikan  bersama  ( common  property  rules ) sehingga sumberdaya tersebut dapat tetap eksis. Sumberdaya milik umum dicirikan dengan,
1)  pengambilan  dan  cara  pengambilan  tidak dibatasi,  setiap  individu  dalam  komunitas  dapat mengambilnya, dan 2) terdapat interaksi di antara
Waktu 0 X max X min Stok (X)
para  pemakai  sumberdaya  itu  sehingga  terjadi saling  berebut  satu  sama  lain  dan  terjadi eksternalitas  disekonomis,  karena  adanya kesesakan.
Kepunahan dapat terjadi akibat adanya sifat milik  bersama  ini.  Bila  perusahaan  atau perorangan bebas memasuki suatu bidang usaha tanpa  adanya  kerja  sama,  maka  masing-masing perusahaan  atau  perorangan  akan  mengabaikan biaya  alternatif.  Keuntungan  dari  menyimpan sumber daya ikan untuk dipanen pada masa yang akan  datang  akan  hilang.  Setiap  orang  akan berusaha  menangkap  ikan  sebanyak-banyaknya, berbeda jika sumber daya itu dimliki sendiri oleh perusahaan atau perorangan.
Interaksi antara pemakai sumber daya milik umum dapat menyebabkan terjadinya kesesakan ( congestion ). Dalam kegiatan perikanan tangkap kesesakan ini dapat mempengaruhi produktivitas tangkapan perunit usaha penangkapan atau Cath Per  Unit  Effort (CPUE),  meningkatkan  biaya operasional, dan terjadi disefisiensi pada armada tangkap.  Dengan  kata  lain  semakin  banyak nelayan  yang  melaut,  sehingga  melampai  suatu batas  tertentu  akan    mengakibatkan  inefisiensi dalam  industri  perikanan  tersebut.  Inilah sebetulnya inti prediksi  model Gordon Schaever bahwa  perikanan  yang open  access akan menimbulkan  kondisi economic  overfishing .  an (Fauzi, 2006).
Inefisiensi dapat ditunjukkan oleh keuntungan  nelayan  yang  kecil  akibat  biaya penangkapan  yang  besar  dan  hasil  tangkapan yang  sedikit.  Bila  kemudian  sumberdaya  ikan dimiliki,  maka  kesesakan  dapat  dihindari,  dan
akan  menjadi  lebih  efisien.  Sebagai  contoh, nelayan  Maine  yang  memiliki  wilayah penangkapan  khusus,  dan  tidak  boleh  dimasuki oleh  nelayan  lainnya,  maka  mempunyai pendapatan yang lebih besar. Seperti dikemukakan  oleh  (Wilson,  1977)  bahwa nelayan  Maine  yang  merupakan  anggota  gang yang  dengan  teritori    eksklusif  mempunyai pendapatan  39%  lebih  tinggi,  dan  hasil tangkapan per trip lebih tinggi 69% dari nelayan lainnya.
3. Kurva Penawaran Sumberdaya Perikanan Sektor  penawaran  adalah  sektor  biaya,
karenanya kondisi penawaran harus menggambarkan  faktor-faktor  biaya.  Jadi, kuantitas  dari  barang  tertentu  yang  ditawarkan merupakan  fungsi  dari  harga  barang  tersebut, input  produksi,  keadaan  alam,  teknologi,  pajak dan  subsidi.  Jika  terjadi  perubahan  dalam  salah satu  faktor  yang  mendasari  penawaran,  maka akan  terjadi  perubahan  dalam  penawaran ( change in supply ), atau terjadi pergesaran kurva penawaran ( shiff  in supply ). Namun, jika terjadi perubahan  dalam  kuantitas  yang  ditawarkan, maka  pergerakan  itu  hanya  terjadi  sepanjang kurva penawaran.
Kemiringan  kurva  penawaran  tidak  dapat ditentukan secara pasti, karena kurva penawaran dapat  bergerak  ke  semua  arah.  Meskipun demikian secara umumnya kita akan mempergunakan  kurva  penawaran  yang  naik miring  ke  kanan  yaitu  biaya  meningkat  seiring meningkatnya  produksi.  Bagi  industri  dengan biaya  konstan  maka  kurva  penawaran  akan
horizontal.  Kurva  penawaran  jangka  panjang bagi  industry  dengan  biaya  menurun  adalah berslope  negatif.  Kurva  penawaran  melengkung kebelakang bagi industri yang produksinya tidak dapat ditambah secara terus menerus.
Fungsi  penawaran  dapat  diderivasi  dari prilaku produsen dalam proses memaksimumkan laba.  Laba  (L)  diperoleh  dari  selisih  antara penerimaan (R) dengan biaya (C), secara umum dapat di tulis :
L(Q)  =  R(Q)  –  c(Q),  dimana  R  =  PQ  , Sehingga L = PQ – C(Q).
Fungsi  biekonomi  yang  dikembangkan (Copes,  1972),  dengan  mengadopsi  konsep surplus ekonomi. Copes mengasumsikan bahwa P  (harga)  tidak  konstan,  tetapi  mengikuti  fungsi permintaan  yang  negatif  dan  fungsi  suplai. Asumsi  ini  berbeda  dengan  Gordon  yang menganggap  harga  konstan.  Copes  melihat pemanfaatan  ekonomi  sumber  daya  perikanan untuk optimasi kesejahteraan ( welfare optimization ),  yang  diukur    melalui  analisis surplus  konsumen.  Penerapan  konsep  ini, menghasilkan kurva suplai yang melengkung ke belakang  pada  tingkat  output  atau  tangkapan MSY (back  ward  bending  supply  curve) .  Ini merupakan sumbangan penting dari teori (Copes, 1972).  Kurva  ini  mengisyaratkan  bahwa  suplai produk  perikanan  adalah  terbatas,  sebab  faktor ekologi  tidak  akan  mampu  terus  menerus mendukung produksi.

## METODE PENELITIAN
Perkembangan  harga  ikan  dapat  menjadi salah  satu  indikator  sederhana  dalam  menilai keberlanjutan status eksploitasi. Kurva
penawaran  prikanan  jangka  panjang  yang melengkung  kebelakang  (Copes,  1972),  dapat digunakan  sebagai  petunjuk  sederhana.  (Yagi, Ariji,  Takahara,  &  Senda,  2009)  menggunakan kurva penawaran jangka panjang dalam menilai kondisi  sumberdaya  ikan,  seperti  diperlihatkan pada  Gambar  2,  yang  membagi  status sumberdaya  ikan  dalam  lima  tahap  kondisi keberadaan  sumberdaya  ikan;  Pertama,  pada keseimbangan  awal  kurva  penawaran  jangka pendek SS 1 dan kurva permintaan jangka pendek D 1 berpotongan  pada  titik  (P 1 ,  Y 1 )  dengan  ciri jumlah  produksi  kecil  dan  harga  rendah,  ini dinamakan  tahap  1  yang  merupakan  situasi bahwa  industri  perikanan  dioperasikan  masih pada kondisi kurang dieksploitasi (underexploited ).
Kedua,  ketika  kurva  permintaan  bergeser ke D 2 dan sisi penawaran bergeser ke SS 2 dan keseimbangan  pada  titik  (P 1 ,  Y 2 )  yang merupakan produksi pada kondisi Maximum harga
P 5 P 4 P 3 P 2 P 1 D 1 D 3 SS 1 SS 2 SS 3 SL Y 5 Y 1 Y 4 Y 2 Y 3 produksi
MSY
Jurnal Humaniora, 1(2), 109-118 Oktober 2017 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
Gambar  2.    Deskripsi  Teoritis  Status  Sumberdaya Ikan pada Perikanan open acces (Yagi, Ariji, Takahara, & Senda, 2009)
Sustainable  Yield (MSY).  Ini  dinamakan tahap  2,  yang  ditandai  dengan  jumlah  produksi menengah ( moderate ) dan harga sedang.
Ketiga,    ketika  kurva  permintaan  bergeser ke  D 3 dan  tingkat  eksploitasi  meningkat  dari MSY,  maka  produksi  perikanan  pada  Y 3 dan harga  pada  P 3 ,  ini  dinamakan  tahap  3  yang merupakan  kondisi  telah  terjadi  eksploitasi berlebih, yang mempunyai ciri, jumlah produksi besar dan harga sedang ( intermediate ). Stok ikan menjadi  tidak  dapat  berlanjut  ( sustained ),  dan pertumbuhan stok mulai menurun.
Keempat,    ketika  penawaran  bergeser  ke SS 3 dan permintaan pada D 3 maka keseimbangan pada  titik  (P 4 ,Y 4 ),  ini  dinamakan  tahap  4    yang mempunyai ciri, jumlah produksi kecil dan harga tinggi  adalah  kondisi  stok  telah  berkurang
( reduced ),.  Akhirnya,  ketika  terjadi  kelebihan permintaan dan harga menjadi tinggi, kesembangan  bergeser  pada  perpotongan  antara kurva  SL dan D 3 yaitu titik  (P 5 , Y 5 ).  Ini disebut tahap 5 dimana kondisi sumberdaya  telah terjadi deplisi  secara  serius  dan  menuju  kepunahan, yang  mempunyai  ciri,  jumlah  produksi  sangat kecil tetapi harga sangat tinggi.
Metode  ini  yang  diaplikasikan  pada perikanan Aceh yaitu pada Wilayah Pengelolaan Perikanan  571  (WPP  571)  Selat  Malaka  dan WPP  572  Samudera  Hindia.  Data  yang digunakan  adalah  data  deret  waktu  selama periode  27  tahun  dari  1989  –  2015.  Data  yang digunakan  adalah  data  yang  dipublikasikan Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Aceh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perikanan Selat Malaka
Plot  antara  produksi  dan  harga  dengan menggunakan  data  27  tahun,  pada  WPP  571 yaitu  perairan  Selat  Malaka,    dapat  dilihat  pada Gambar  3.  Periode  taun  1989-1998    produksi perikanan terlihat rendah dan harga juga relative rendah.  Hal  ini  berarti  wilayah  perikanan  Selat Malaka  Aceh  masih  dioperasikan  pada  posisi kurang dieksploitasi. Pada periode tahun 1999 - 2006  kelihatannya  perikanan  dieksploitasikan pada  level  MSY,  yang  ditandai  dengan  harga cenderung sedang dan produksi menengah.
Sedangkan pada tahun 2007 – 2015 terlihat arah  kurva  mulai  meningkat  dan  cenderung melengkung.  Jumlah  produksi  meningkat  lebih lambat  sementara  harga  cenderung  meningkat lebih  cepat.  Indikasi  ini  memperlihatkan  bahwa ada kecenderungan perikanan dioperasikan pada
harga SL produksi MSY Thp 1 Thp 3 Thp 5 Thp 4 Thp 2
tingkat kelebihan eksploitasi (tahap ketiga), pada kondisi  ini  stok  ikan  masih  mengalami pertumbuhan,  namun  pada  level  yang  mulai menurun.  Kondisi  ini  jika  dibiarkan  dapat  terus berlanjut  dan  dapat  mengancam  kelestarian sumberdaya perikanan..
Gambar 3. Grafik Harga dan Produksi   Perikanan Selat Malaka (1989 – 2015)

## Perikanan Samudera Hindia
Gambar 4. Grafik Harga dan Produksi   Perikanan Samudera Hindia (1989 – 2015)
Grafik  hubungan  harga  dengan  produksi pada  WPP  572  yaitu  wilayah  perikanan Samudera  Hindia  disajikan  pada  Gambar  4. Selama  periode  analisis  1989-  2017,  grafik
penawaran  jangka  panjang  terlihat  miring kekanan,  sebagaimana  grafik  penawaran  pada umumnya.  Belum  terlihat  adanya  grafik  yang melengkung,  ini  mengindikasikan  bahwa perikanan  Samudera  Hindia  dioperasikan  pada tahap 1 yaitu kurang dieksploitasi.

## Pembahasan
Temuan  status  eksploitasi  Selat  Malaka konsisten  dengan  laporan  Direktorat  Jenderal Perikanan  Tangkap  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  tahun  2005  bahwa  pada  wilayah pengelolaan  perikanan  Selat  Malaka  secara umum  sumberdaya  ikan  pelagis,  ikan  demersal dan  ikan  karang,  semuanya  telah  kelebihan eksploitasi, dalam (Mallawa, 2006). (Indra, 2007) juga melaporkan bahwa perikanan Selat Malaka Aceh  telah dioperasikan di  atas MSY, demikian juga laporan. (Asmawati & Nazamuddin, 2013)
Jika  dikaitkan  dengan  jumlah  armada perikanan  yang beroperasi di  wilayah perikanan Selat  Malaka,  pada  periode  tahun  1989  –  1998 menunjukkan  bahwa  armada  perikanan  lebih didominasi  oleh  motor  tempel  dan  perahu. Sedangkan  pada  periode  tahun  1999-2017 didominasi  oleh  kapal  motor  ukuran  5  GT  atau lebih  kecil,  yang  jumlahnya  mencapai  85%. Kapal  motor  ukuran  5  GT  yang  mendapatkan izin  pengoperasian  dari  pemerintah  Kabupaten dan beroperasi pada wilayah 4 mil laut. Hal ini, memungkinkan  bahwa  kinerja  perikanan  Selat Malaka  yang  telah  kelebihan  eksploitasi  ( over exploited )  adalah  pada  wilayah  perikanan  dekat pantai.  Dalam  hal  ini,  (Garces,  et  al.,  2006), memperingatkan  bahwa,  penggunaan  boat  kecil yang  lebih  banyak,  memungkinkan  terjadi
1990 1989 1996 1993 1997 2002 1998 2004 2001 2000 2005 1999 2006 2009 2007 2010 2008 2011 2012 2015 2013 2014 0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 0,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00 h ar ga produksi 1997 1995 1994 1989 1990 1996 1999 2005 2004 2002 2003 2001 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 5000 10000 15000 20000 25000 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 h ar ga produksi
Jurnal Humaniora, 1(2), 109-118 Oktober 2017 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
kelebihan  tangkap ( overfishing ) pada  area dekat pantai  dan  dapat  mengancam  keberlanjutan sumberdaya perikanan.
Status  eksploitasi  yang  ditemukan  pada perikanan  Samudera  Hindia,  hampir  sejalan dengan  laporan  DKP  pada  tahun  2005  bahwa sumberdaya  ikan  pelagis  masih  kurang dieksploitasi,  tetapi  sumberdaya  ikan  demersal, dan  ikan  karang  telah  dieksploitasi  berlebih, dalam (Mallawa, 2006).
Pada  wilayah  perikanan  Samudera  Hindia ini,  jumlah  nelayan  yang  beroperasi  dengan armada perahu, motor tempel dan  kapal motor  ≤ 5  GT  mencapai  89%.  Hal  ini  memperkuat indikasi  bahwa  perikanan  Samudera  Hindia masih  kurang  dieksploitasi,  terutama  daerah  di luar jangkauan kapal motor 5 GT. Bahkan DKP mengkalianm  produksi  perikanan  Aceh  baru 57%  dari  potensi  MSY.   Artinya  masih  banyak sumberdaya  ikan  yang  belum  dimanfaatkan untuk  kesejahteraan  masyarakat.  Bahkan  sering kita  dengar  kapal  asing  mencuri  ikan  di  laut teritori Aceh.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Status  pemanfaatan  sumberdaya  perikanan Aceh, WPP 571 Selat Malaka telah dioperasikan pada  posisi  awal  di  atas  MSY  atau  kelebihan eksploitasi.  Sedangkan  WPP  572  Samudera Hindia dioperasikan di bawah MSY atau kurang dieksploitasi.

## Saran
Kapasitas  perikanan  pada  perikanan Samudera  Hindia    masih  dapat  ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Terutama harus
fokus pada armada kapal motor ukuran diatas 10 GT.  Sedangkan  pada  perikanan  Selat  Malaka, sebaiknya  tidak  menambah  armada  perikanan. Jika ingin ditambah tentu kapal ukuran 30 GT.
Pengelola  perikanan  atau  pemerintah  perlu memastikan cara penangkapan dan ukuran mata jaring,  dan  menetapkan  daerah  daerah konservasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus, A., Arifin, S., & Harjito, D. A. (2008).
Model Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Bantul Ditinjau Dari
Perspektif  Ekonomi  dan  Hukum  . Jurnal  Fenomena  Vol  6  No  1 , Didektorat  Penelitian  dan  Pengabdian pada  Masyarakat,  Universitas  Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
Asmawati, & Nazamuddin. (2013).
Disequilibrium  Pasar  Ikan  Laut  Aceh.
Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 14 , 38-51.
Be´Ne´, C., Arthur, R., Norbury, H., Allison,
E.  H.,  Beveridge,  M.,  Bush,  S.,  et  al.
(2016).  Contribution  of  Fisheries  and Aquaculture  to  Food  Security  and Poverty  Reduction:  Assessing  the Current  Evidence. World  Development Vol. 79, , 177-196.
Bischi,  G.,  Kopel,  M.,  &  Szidarovszky,  F.
(2005).  Exspetation-Stok  Dynamics  in Multi  Agent  Fisheries. Springer Science + Business Media,Inc
Manufactured in Nedherlands .
Briones,  R.,  Garces,  L.,  &  Ahmed,  M.
(2005).  Climate  Change  and  Small
Pelagic  Fisheries  in  Developing  Asia: The  Economic  Impact  on  Fish Producers  and  Consumers.  Dalam  H.
Text, Climate  Change  and  The
Economics  of  World's  Fisheries (hal.
215-235).
BRR. (2005). Aceh and Nias One Year After
Tsunami; The Recovery Effort and Way
Forward. A  Joint  Report  of  BRR  and international  partners.  Aceh  Nias Rehabilitation  and  Reconstruction Agency; 205 pp.
Copes,  P.  (1972).  Factor  Rents  Sole-
ownership  and  the  Optimum  Level  of Fisheries  Exploitation. Manchester
Shool  Econ  Soc  Studies  Vol  49  No 2 , 145-163.
Fauzi, A. (2006). Ekonomi Sumberdaya Alam dan  Lingkungan  (teori  dan  aplikasi). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Garces,  L.,  Tewtik,  A.,  Pido,  M.,  Fatan,  N.,
Adhuri,  D., Andrew,  N.,  et  al.  (2006).
Fisheries  Rehabilitation  in  Post-
Tsunami Aceh: Status and Needs From Participatory Appraisals. NAGA
Worldfish  Center  Quarterly  Vol  29 , 19-30.
Indra.  (2007). Model  Bio-Ekonomi  Opsi
Rehabilitasi Sumberdaya Perikanan di Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam.
Disertasi  Doktor  Sekolah  Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Tidak dipublikasikan.
Kelautan,  D.  J.  (2006). Pedoman  Jenis-jenis Penangkapan  Ikan  yang  Ramah
Lingkungan.  Volume  1. Departemen Kelautan dan Perikanan. Mallawa, A. (2006). Pengelolaan Sumberdaya  Ikan  Berkelanjutan  dan Berbasis Masyarakat. Lokakarya Agenda  Penelitian  COREMAP  II Kabupaten Selayar.
Moreno,  L.,  &  Majkowski,  J.  (2005).  Status of  the Tuna  Stocks  of  the World. FAO Fish .
Muchaponwa, E. (2009). Supply Response of Zimbabwean  Agriculture:  1970-1999. Afjare  Vol  3  No  1  Shool  of  Economic University of Cape Town , 27-42.
Nahib, I. (2007).  Analisis Dinamik
Sumberdaya  Perikanan  Tuna  Kecil  : Studi kasus  di  perairan  teluk Pelabuhanratu  Kabupaten  Sukabumi. Proceeding  Geo  Matenr  Research Forum .
Pearce,  D.  W.,  &  Turner,  R.  K.  (1987).
Economisc  of  Natural  Resources  and The  Environment. the  Johns  Hopkins
University Press Baltimore.
Tewfik, A., Andrew, N., Bene, C., & Garces,
L. (2008).  Reconciling Poverty Alleviation With Reduction in
Fisheries  Capacity:  boat  aid  post- tsunami  Aceh. Fisheries  Management
& Ekology, vol 15 , 147-158.
Walters, C., & Maguire, J. (1996). Lesson for Stok  Assessment  from  the  Northern Cod Collapse. Reviews in Fish Biologi and Fisheries 6 .
Wilson,  J.  (1977).  A  Tes  of  Tragedi  of  the
Commons.  Dalam  G.  H.  Braden,
Managing the
Commons. San
Fransisco: Freeman.
Yagi, N., Ariji, M., Takahara, A., & Senda, Y.
(2009). Application of a Bioeconomics
Model  to  Examine  Sustainability  of Fishery  Resources  in  the  Global Market: the case of octopus resource in Morocco. Fish  Chi,  Springer,  Japan ,
43-46