ISSN Print: 2774-7840ISSN Online: 2774-7905 Volume 3 Nomor 3 Oktober 2022 Halaman 242-253

## PERAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DALAM PENDAFTARAN
INDIKASI GEOGRAFIS

## Ria Karlina Lubis
Dosen Program Studi Hukum, Universitas Tidar karlinalubis@untidar.ac.id

## Meydora Cahya Nugrahenti
Dosen Program Studi Hukum, Universitas Tidar meydoracahya@untidar.ac.id

## Rani Pajrin
Dosen Program Studi Hukum, Universitas Tidar ranipajrin@untidar.ac.id

## Abstract
The purpose of this research is to know the roles and responsibilities of the Regional Government of Magelang Regency in developing, empowering and registering Geographical Indications and knowing the various obstacles faced by the Magelang Regency Government in efforts to develop, empower and register Geographical Indications. Geographical indication rights are important for producers/Geographical Indication Protection Society (MPIG) and consumers in recognizing the  products  produced.  Signs  of  Geographical  Indications  have  both  legal  and  economic implications for MPIG. Methods This research was conducted in the field or field research with the type of empirical legal research or social legal research. The data used are primary data and secondary  data  and  secondary  data  related  to  the  research  conducted.  The  secondary  data consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The roles and responsibilities of the local government of Magelang Regency include the development, empowerment,  registration  and  supervision  of  geographical  indications.  While  the  obstacles faced by the Regional Government of Magelang Regency are the absence of a Regional Regulation so that the grand design of Geographical Indications in Magelang Regency does not yet exist, on the  other  hand  the  understanding  and  knowledge  of  both  the  Regional  Government  and  the community do not fully understand the process of registering geographical indications and post registration of geographical indications.
Keywords: Geographical Indications, Constraint, Role, Local Government.

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui peran dan tanggung jawab tanggung jawab Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Magelang  dalam  pengembangan,  pemberdayaan  dan Pendaftaran  Indikasi  Geografis  serta  mengetahui  berbagai  kendala-kendala  yang  dihadapi oleh  Pemerintah  Kabupaten  Magelang  dalam  upaya  pengembangan,  pemberdayaan  dan pendaftaran  Indikasi  Geografis.  Hak  indikasi  geografis  menjadi  penting  bagi
Jurnal Office: Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
produsen/Masyarakat Perlindunagan Indikasi Geografis (MPIG) maupun konsumen didalam mengenali  produk-produk  yang  dihasilkan.  Tanda  dari  Indikasi  geografis  memberikan implikasi baik hukum maupun ekonomi terhadap MPIG. Metode Penelitian ini dilakukan di lapangan atau field research dengan jenis peneleitian empirical legal research atau sosiso legal researh . Adapun Data-data yang digunakan adalah data primer maupun data-data sekunder maupun  data  skunder  yang  berkaitan  dengan  penelitian  yang  dilakukan.  Adapun  data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekundar dan bahan hukum tersier. Peran dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten magelang meliputi pengembangan, pemberdayaan,  pendaftaran  serta  pengawasan  indikasi  geografis.  Sedangkan  kendala  yang dihadapi  oleh  Pemerintah  Daerah  kabupaten  magelang  belum  adanyanya  Perda  sehingga grand design Indikasi Geografis di kabupaten magelang belum ada, disisi lain pemahaman dan pengetahuan baik Pemerintah Daerah dan masyarakat belum sepenuhnya memahami terkait proses pendaftaran indikasi geografis maupun pasca pendaftaran indikasi geografis.
Kata Kunci; Peran, Kendala, Pemerintah Daerah, Indikasi Geografis.

## A. Pendahuluan
Indikasi  geografis  merupakan  hak kekayaan  intelektual  secara  komunal  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis  selanjutnya  disebut  dengan  UU Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Indikasi Geografis  sendiri  merupakan  suatu  tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/  atau  produk  yang  karena  faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor  manusia  atau  kombinasi  dari  kedua faktor  tersebut  memberikan  reputasi, kualitas,  dan  karakteristik  tertentu  pada barang  dan/atau  produk  yang  dihasilkan. Potensi indikasi geografis begitu besar, akan tetapi, pada tahun 2021 baru 92 produk yang memiliki  sertifikat  hak  indikasi  geografis. Potensi  yang  begitu  besar  tentu  perlu didukung  oleh  semua  pihak,  baik  dari masyarakat selaku pemilik indikasi
1 Ditjen  HKI,  diakses  pada hukumonline.com pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 08.58 WIB.
geografis,  pemerintah  selaku  pemangku kebijakan.
Menurut Direktortat Jenbderal Kekayaan Intelektual menjelaskan urgensi dari produk perlu  mendapatkan  indikasi  geografis terdapat  3  hal:  pertama,  berkaitan  dengan nama geografisnya. Kedua, jaminan keaslian asal  suatu  produk.  Ketiga,  jaminan  kualitas suatu  produk. 1 Dari  ketiga  hal  tersebut  hal menjadi  penting  antara  produsen  dan konsumen malalui indikasi geografis. Produk akan  mendapatkan  kepercayaan  oleh konsumen  karena  produk  mudah  dikenali karena  terdapat  tanda.  Yang  menjadi pembeda  antara  merek  dengan  indikasi geografis  terletak  pada  implikasinya  jika merek  siftanya  lebih  individual  sedangkan indikasi geografis sifat kepemilikanya adalah komunal.  Dari  aspek  ekonomi  tentu  akan mempengaruhi bagi Masyarakat Perlindungan  Indikasi  Geografis  (MPIG) sebagai  pemegang  hak  indikasi  geografis.
Maka  dari  itu,  melihat  potensi  yang  begitu besar  dan  belum  banyak  produsen  (MPIG) perlu  adanya  upaya  bersama-sama  antara masyarakat perlindunagn indikasi geografis baik dengan komunitasnya maupun dengan pemerintah  daerah  mendaftarkan  hak Indikasi  Geografis  ke  Direktorat  Jenderal Kekayaan  Intelektual,  KEMENKUMHAM  RI sebagai  upaya  pengembangan,  pember- dayaan dan perlindungan indikasi geografis.
Indikasi geografis sendiri memiliki tujuan didalam pelindunganya diamana antara lain sebagai  berikut:  menjaga  kualitas  produk khas dari suatu wilayah, menjaga kelestarian wilayah,  menjaga  kelestarian  budaya  dan pengetahuan tradisional
masyarakat penghasil produk khas wilayah, memperkuat kelembagaan  masyarakat  penghasil  produk khas wilayah dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha produk khas wilayah.
Salah  satu  kabupaten  di  Jawa  Tengah yang  memiliki  potensi  pengembangan  KI Indikasi Geografis ialah Kabupaten Magelang.  Letak  yang  strategis  diantara beberapa  gunung  yaitu  Merapi,  Merbabu, Andong, Sumbing sehingga memiliki potensi dalam pengembangan KI Indikasi Geografis. Meski  demikian  saat  ini  Magelang  belum memiliki  indikasi  geografis  terdaftar  meski begitu banyak produk-produk yang berpotensi atau memilik prospek perlindungan  indikasi  geografis.  Untuk  itu, penelitian yang dilakukan adalah mengidentifikasi potensi kekayaan
intelektual  yang  berada  di  wilayah Kabupaten  Magelang dengan memfokuskan pada  produk-produk  pertanian.  Kemudian, penelitian ini akan menganalisis bagaimana- kah  peran  dan  tanggung  jawab  Pemerintah
Daerah Kabupaten Magelang dalam pengembangan, pemberdayaan dan pendaftaran  Indikasi  Geografis  serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah  Kabupaten  Magelang  dalam pengembangan, pemberdayaan dan
pendaftaran Indikasi Geografis?

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan di lapangan atau field  research dengan  jenis  peneleitian empirical  legal  research  atau sosiso  legal researh .  Adapun  Data-data  yang  digunakan adalah  data  primer  maupun  data-data sekunder  maupun  data  skunder  yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun  data  sekunder  terdiri  dari  bahan hukum primer, bahan hukum sekundar dan bahan  hukum  trersier.  Data  primer merupakan  data  yang  diperoleh  saat observasi  dan  wawancara  di  Dinas Pertannian  dan  BAPPEDA  Kabupaten magelang.  Sedangkan  bahan  hukum  primer terdiri  dari  Pancasila  dan  UUD  1945,  UU Merek dan Indikasi Geografis, UU Nomor 24 tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah. Adapaun peta konseptual yang di bangun di dalam  penelitian  ini  ialah  empiris-obyektif-
konstruktif. 2 Teknik  pengumpulan  data melalui pengamatan (obserasi) dan wawancara  ( indepth interview ).  Lokasi penelitian  dilakukan  di  Dinas  Pertanian Kabupaten magelang dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan  Daerah  (Bappeda  Dan Litbangda)  Kabupaten  Magelang.  Dari  data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang berbasarkan pada Statute Approach , Conceptual  Approach dan Comparrative
Approach.
C. PEMBAHASAN 1. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Magelang dalam Pengembangan, Pemberdayaan dan Pendaftaran Indikasi Geografis
Hak  kekayaan  intelektual  didefini- sikan  sebagai  sebuah  hak  yang  datang dari  hasil  kegiatan  intelektual  manusia yang  mempunyai  manfaat  ekonomi.
Konsepsi  mengenai  hak  ini  didasarkan pada pemikiran  bahwa karya  intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan  biaya.  Pengorbanan  ini  kemudian menjadikan  karya  yang  telah  dihasilkan
2 Bachtiar, Metode Penelitian  Hukum , UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, Hal. 77
3 Adrian  Sutedi,  2013, Hak  Atas  Kekayaan Intelektual , Jakarta, Sinar Grafika, halaman 13.
4 Tomi  Suryo  Utomo,  2010, Hak  Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi , Sebuah Kajian Kontemporer , Yogyakarta, Graha Ilmu, halaman 1.
oleh  manusia  tersebut  memiliki  nilai ekonomi karena ada manfaat yang dapat dinikmati.  Ini  mendorong  diperlukannya sebuah  penghargaan  atas  hasil  karya tersebut  berupa  sebuah  perlindungan hukum. 3 World  Intellectual  Property Organization  (WIPO) menyatakan  hak kekayaan  intelektual  sebagai  kreasi pemikiran  manusia  yang  meliputi invensinya, karya sastra dan seni, simbol, nama,  citra  dan  desain  yang  digunakan dalam perdagangan. 4 Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah mendefinisikan hak kekayaan intelektual sebagai  hak  yang  berasal  dari  kegiatan kreatif  manusia  yang  diekspresikan kepada  khalayak  umum  dalam  berbagai bentuknya,  yang  memiliki  manfaat  serta berguna  dalam  menunjang  kehidupan manusia,  juga  bernilai  ekonomi. 5 Ruang lingkup  hak  kekayaan  intelektual  di Indonesia  meliputi  paten,  merek,  hak cipta,  desain  industri,  indikasi  geografis, rahasia  dagang,  serta  desain  tata  letak sirkuit terpadu.
Dalam Pasal 1 ayat 6 UU No.20 Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis, indikasi geografis didefinisikan sebagai  suatu  tanda  yang  menunjukkan
5 Muhammad  Djumhana  &  R.  Djubaedillah, 1997, Hak  Milik  Intelektual  (Sejarah,  Teori  dan Prakteknya  di  Indonesia) ,  Bandung,  Citra  Aditya Bakti, halaman 150-160.
daerah asal suatu barang danjatau produk yang  karena  faktor  lingkungan  geografis termasuk  faktor  alarn,  faktor  manusia atau  kornbinasi  dari  kedua  faktor tersebut  memberikan  reputasi,  kualitas, dan  karakteristik  tertentu  pada  barang dan atau produk yang dihasilkan. Indikasi geografis  secara  khusus  diatur  lebih lanjut  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019  tentang  Indikasi  Geografis.  Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa hak atas indikasi  geografis  adalah  hak  eksklusif yang  diberikan  oleh  negara  kepada pemegang  hak  Indikasi  Geografis  yang terdaftar,  selama  reputasi,  kualitas,  dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya  pelindungan  atas  indikasi geografis tersebut masih ada. Permohonan  pendaftaran  hak  ini  dapat diajukan kepada Menteri agar memperoleh perlindungan hukum. Pada  tahun  2021  Direktorat  Jenderal
Kekayaan  Intelektual  mencatat  terdapat 92 indikasi geografis yang terdaftar. Dari data-data  yang  telah  diutarakan  diatas terlihat  masih  sedikit  indikasi  geografis yang terdaftar di Indonesia. Jika merujuk pada  UU  Merek  dan  Indikasi  Geografis maka  permohonan  tentang  Indikasi Geografis  dapat  dilakukan  melalui lembaga  yang  mewakili  masyarakat dikawasan geografis tertentu dari sumber daya  alam,  barang  kerajinan  tangan maupun  industry.  Selain  itu  Pemerintah
daerah  Provinsi  atau  Kabupaten/kota juga  dapat  melakukan  permohonan. Dalam  Hal  pengawasan  pembinaan  dan pengawasan  dilakukan  oleh  Pemerintah pusat  maupun  pemerintah  daerah berperan  sesuai  dengan  kewenanganya. Adapun  pembinaan  dapat  dilakukan sebagai berikut: Persiapan untuk pemenuhan  persyaratan  permohonan Indikasi Geografis; Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis; Pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi
Geografis;    Sosialisasi  dan  pemahaman atas  perindungan  Indikasi  Geografis; Pemetaan  dan  inventarisasi  potensi produk Indikasi Geografis; Pelatihan dan pendampingan;    Pemantauan,  evaluasi, dan pembinaan;  Pelindungan hukum; dan Fasilitasi  pengembangan,  pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis.
Sedangkan  dalam  hal  Pengawasan yang dilakukan  diatur didalam Pasal 71 Ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis dimana bertujuan untuk: menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar
diterbitkannya  Indikasi  Geografis;  dan mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah.
Kabupaten Magelang sebagai salah satu  kabupaten  di  jawa  tengah  yang dikelilingi  gunung  seperti  Merapi, Merbabu,  Andong,  Telomoyo,  Sumbing Serta  Pegunungan  Menoreh.  Letak
Kabupaten Magelang di antara 110001’51” dan 110026’13” Bujur Timur
dan  antara  7019’13”  dan  7042’16” Lintang Selatan.  Sedangkan Luas wilayah dari Kabupaten Magelang sekitar 108.573
ha  atau  sekitar  3,34  persen  dari  luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kabupaten Magelang dibagi menjadi  21  kecamatan  dan  terdiri  dari 372  desa/kelurahan,  tanah  sawah:  35%, tanah  tegalan:  36%,  bangunan  dan pekarangan: 17%, hutan negara: 7%, lain- lain: 5%. Dari sawah yang luasnya 37.250 ha, seluas 23,28 persen sawah berpengairan  sederhana,  22,64  persen merupakan  sawah  tadah  hujan,  17,78 persen  berpengairan  teknis,  13,45 berpengairan setengah teknis. Sedangkan lahan  kering  yang  digunakan  untuk tegal/kebun/huma sebesar 51,45 persen. Suhu  rata-rata  Kabupaten  Magelang 25,620C,  kelembaban  udara  82%.  Curah hujan  rata-rata  2.589  mm/th,  rata-rata hari hujan 121, kecepatan angin 1,8 knot. 6
Kondisi  ini  tentu  membuat  kabupaten magelang  memilki  potensi  indikasi geografis pada sektor pertanian.  Adapun beberapa  komoditi  yang  memiliki prospek guna mendapatkan perlindungan indikasi geografis adalah sebagai berikut:
6 Diakses pada http://magelangkab.go.id/images/dokumen/geografi s.pdf pukul 11.52 WIB, 18 Oktober 2021

## Tabel Prospek Produk Pertanian Pendaftaran Indikasi Geografis
No  Komoditi  Keterangan 1. Kopi Arabika Merapi Merbabu Sudah  terbentuk  MPIG dan proses pendaftaran 2. Kopi Robusta Teridentifikasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang 3. Kopi Luwak Teridentifikasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang 4. Beras Menthik Wangi Susu Sudah  terbentuk  MPIG dan Proses Pendaftara 5. Ikan Beong Teridentifikasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang 6. Salak Nglumut Teridentifikasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Sumber: diolah oleh peneliti dari hasil Wawancara dengan Dinas Pertanian dan
BAPPEDA dan LITBANGDA Kabupaten

## Magelang
Data-data  ini  tentu  akan  bertambah  dan berkembang  seiring  dilakukanya  upaya pendataan  maupun  pengumpulan  produk- produk  baik  pertanian  maupun  non pertanian yang memiliki prospek perlindungan  melalui  pendaftaran  indikasi geografis.    Pemerintah  daerah  dan masyarakat  kabupaten  magelang  tentu memiliki  peran  dan  andil  didalam pengembangan kekayaan intelektual komunal melalui indikasi geografis ini. Sejak  tahun  2018  Pemerintah  Daerah kabupaten  magelang  telah  aktif  didalam
pengembangan dan pemberdayaan produk- produk indikasi geografis. Salah satu produk yang  telah  berproses  dalam  upaya mendapatkan  hak  indikasi  geografis  adalah Kopi Arabika Merapi Merbabu. Saat ini telah tersusun berbagai dokumen yang diperlukan didalam  proses  pendaftaran.  Adapun dokumen yang telah tersusun seperti sejarah mengenai kopi magelang, dokumen mengenai  karakteristik  kopi,  dokumen mengenai  cita  rasa,  dokumen  unji  tanah serta  struktur  organisasi  yang  tergabung dalam MPIG Kopi Arabika Merapi Merbabu. Jika merujuk pada Pasal 3 Ayat (6) Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Indikasi
Geografis  berbagai  dokumen  deskripsi indikasi  geografis  sebagai  berikut:  data pemohon Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya; nama Indikasi Geografis yang dimohonkan
pendaftarannya;    nama  produk  yang dilindungi  oleh  Indikasi  Geografis;    uraian mengenai  karakteristik  dan  kualitas  yang membedakan  barang  tertentu  dengan barang  lain  yang  memiliki  kategori  sama; uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor  alam  dan  faktor  manusia  yang merupakan satu kesatuan dalam
memberikan  pengaruh  terhadap  kualitas atau  karakteristik  dari  barang  yang dihasilkan;  uraian  tentang  batas  daerah dan/atau  peta  wilayah  yang  dicakup  oleh Indikasi Geografis; uraian singkat mengenai sejarah  dan  tradisi  yang  berhubungan
dengan  produk  Indikasi  Geografis  untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat  mengenai  Indikasi  Geografis tersebut;  uraian  yang  menjelaskan  tentang proses  produksi,  proses  pengolahan,  dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan  setiap  produsen  di  daerah tersebut  untuk  memproduksi,  mengolah, atau  membuat  barang  terkait;    uraian mengenai  metode  yang  digunakan  untuk menguji  kualitas  barang  yang  dihasilkan; dan  label  yang  digunakan  pada  barang dan memuat Indikasi Geografis.
Pemerintah  kabupaten  magelang dalam melakukan permohonan pendaftaran indikasi  geografis  khususnya  produk- produk pertanian dilakukan Dinas Pertanian bersama  BAPPEDA dan LITBANGDA Kabupaten  Magelang.  Meski  demikain didalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  maka  mengenai  pendaftaran indikasi  geografis  tidak  hanya  kedua lembaga atau tidas tersebut melainkan dinas pariwisata  maupun  dinas  UMKM  hal  ini dikarenakan  kekyaan  inteletual  indikasi geografis  tidak  hanya  bidang  pertanian tetapi juga bidang-bidang lainya.
2. Kendala-Kendala  Yang  Dihadapi  Oleh
Pemerintah Kabupaten Magelang Dalam Pengembangan, Pemberdayaan dan Pendaftaran Indikasi Geografis Dalam  memberikan  analisis  secara komprehensif  dapat  peneliti  menggunakan
teori Lawrence M. Friedman. Adapaun ketiga unsur  sistem  hukum  yang  mempengaruhi bekerjanya  hukum  tersebut  adalah: 7
Struktur Hukum ( Legal Structure ) Substansi Hukum  ( Legal  Substance ),  Kultur  Hukum ( Legal  Culture ).  Kendala  yang  dihadapi dalam  melakukan  pengembangan  dan pemberdayaan  bidang  indikasi  geografis Pemerintah Kabupaten Magelang ialah :
a. Proses yang lama serta membutuhkan anggaran yang besar Sebelum melakukan proses pendaftaran dilakuakan terdapat proses- proses  dalam  menyiapkan  berbagai dokumen  yang  dibutuhkan.  Proses  ini akan  menjadi  relatif  lama  apabila  dalam strategi penyusunan tidak saling
terintegrasi.  Sebab  dalam  proses  ini dibutuhkan  keseriusan  dari  masing- masing  pihak,  Pemerintah  Daerah, Organisasi  Masyarakat  yang  terkait kepemilikan  hak  indikasi  geografis  serta pihak-pihak  yang  menjadi  mitra  dalam berbagai  kajian  atau  penelitian  hal tertentu.  Proses  pendaftaran  indikasi geografis dilakukan dengan pemeriksaan
substantive dan administrative .
Proses yang dilakukan dari penentuan nama  indikasi  geografis  yang  nantinya digunakan, standar operasional prosedur maupun  buku  persyaratan  yang  harus terpenuhi.  Proses  yang  lama  serta
7 Esmi  Warasih  Puji  Rahayu,  2005, Pranata Hukum,  Sebuah  Telaah  Sosiologis ,  Semarang,  PT. Suryandaru Utama, hlm 30.
membutuhkan  anggaran  yang  cukup besar  karena  dalam  proses  pendaftaran membutuh  berbagai  dokumen.  Antara dokumen  satu  dengan  dokumen  lainya membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama. Dinas  Pertanian  dalam  membentuk
Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis  membutuhkan  watku  paling tidak  1  tahun  dimana  dimulai  dari konsolidasi  kepada  calon  MPIG  serta pendampingan  membutuhkan  waktu. Pada sisi yang lain dalam membuat akta notaris yang kemudian menjadi dasar dan didafatarkan ke Dirjen AHU, Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia membutuhkan  waktu  karena  terdapat revisi  maupun  perbaikan-perbaikan dokumen yang harus dilakukan.
Proses  pendaftaran  sendiri  dapat dilakukan melalui elektronik maupun non elektronik.  Adapun  alur  pendaftaran dapat dilihat pada bagan berikut ini:
Bagan Alur pendaftaran Indikasi Geografis

## Sumber: https://ig.dgip.go.id
b. Tingkat  Pengetahuan  Masyarakat terhadap Prospek Indikasi Geografis Masyarakat yang dapat mewakili dari kawasan  geografis  tertentu  diantaranya asosiasi produsen, koperasi serta masyarakat perlindungan indikasi geografis. 8 MPIG  pada  prinsipnya dibentuk oleh masyarakat yang memang dapat  mewakili  dari  kawasan  geografis tertentu. Namun dalam proses
8 Pasal  53  Ayat  (3)  UU  Merek  dan  Indikasi Geografis
9 Djulaikan  didalam  Imaam  Lukito, Peran Pemerintah  Daerah  Dalam  Mendorong  Potensi Indikasi Geografis (Studi Pada Provinsi Kepulauan
pendaftaran  yang  sedang  dilakukan  oleh MPIG  Kopi  Merapi  Merbabu  sejak  awal prosesnya  didampingi  oleh  pemerintah daerah. Dalam proses kesiapan MPIG Kopi
Merapi Merbabu perlu adanya penguatan organisasi Penguatan MPIG yang harusnya  dilakukan  tidak  hanya  pada taraf  administrative  tetapi  harus  sampai pada  level  filosofis  dimana  MPIG  Kopi Merapi  Merbabu  memiliki  pengetahuan mengenai perlindungan indikasi geografis sehingga dikemudian hari tidak terjadinya  masalah-masalah  didalam organisasi  pemegang  hak  indikasi geografis.  UU  Merek  dan  Indikasi Geografis  memberikan  pedoman  bahwa lembaga  atau  organisasi  yang  mewakili masyarakat perlindungan indikasi geografis secara kolektif telah melakukan usaha produk yang dihasilkan sudah sejak lama.
Misalnya dalam hal produk pertanian dapat  dilakukan  oleh  Dinas  Pertanian guna memberikan perhatian pada potensi produk  pertanian  didaerahnya. 9 Dalam konteks budaya hukum atau legal culture cara  pandang  masyarakat  terhadap  hak indikasi  geografis  menjadi  penting. Tingkat  pemahaman  masyarakat  yang rendah  sehingga  berdampak  terhadap cara  pandang  tentang  indikasi  geografis.
Riau, Pusat Pengkajian dan  Pengembangan Kebijakan  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Kementerian
Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  R.I.  Jurnal  Badan Pembinaan Hukum Nasional, Hal 267
Permohonan Pendaftaran Pemeriksaa n Administra Pemeriksaa n Subtantif Pengumum an
Pemberian
Surat Pendaftara Lolos
Ditolak atau Tidak terdaftar
Banding
Pendampin gan Pengembang an Pemberdaya an
Secara prinsip indikasi akan memberikan kontribusi  ekonomi  terhadap  kelompok masyarakat  MPIG  karena  lebih  dikenal dan  produk  yang  dihasilkan  akan memiliki  posisi  tawar  baik  dari  segi kualitas  maupun  mutu  karena  telah melalui  berbagai  proses  uji  sertifikasi. Produk  yang  memiliki  indikasi  geografis tentu  memiliki  nilai  tamabah  didalam produknya sehingga nila tambah tersebut dapat  memberikan  kesejahteraan  bagi MPIG.

## c. Belum adanya Peraturan Daerah
Friedmann  menjelaskan  mengenai Substansi  Hukum  yaitu  aturan  ataupun undang-undang  yang  berkaiatan  dengan sebuah tujaun hukum. Dalam
perlindungan  indikasi  geografis  telah diatur  didalam  UU  Merek  dan  Indikasi
Geografis.  Undang-undang  ini  telah memberikan  pedoman  bagi  Pemerintah Pusat,  Pemerintah  Daerah  maupun Masyarakat  didalam  mengembangkan potensi  perlindungan  indikasi  geografis.
Hans  Kelsen  mengatakan  bahwa  sistem hukum adalah suatu sistem norma, yaitu patokan berperilaku yang dapat
berwujud  perintah,  larangan,  dan kebolehan.  Kelsen  menekankan  bahwa suatu  sistem  norma  dikatakan  valid  jika diperoleh  dari  norma  yang  lebih  tinggi diatasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat  dimana  norma  tersebut  tidak dapat  diperoleh  dari  norma  lain  yang
lebih  tinggi,  ini  yang  disebut  sebagai norma  dasar  atau  grund  norm.  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2019  tentang Perubahan  atas  Undang-undang  (UU) tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan diatur mengenai hierarkhi  tata ururan  poerundang-undangan.  Adapun dimulai  dari  UUD  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  1945,  Ketetapan  MPR; UU/Perppu; Peraturan Presiden; Peraturan  Daerah  Provinsi;  maupun
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Melihat  kompleksitas  mengenai  hak kekayaan  komunal  di  wilayah-wilayah maka  perlu  adanya  peraturan  daerah yang menaungi hak kekayaan intelektual secara  komunal.  Peraturan  daerah  itu merupakan bentuk political will pemerintah  daerah  didalam  mengem- bangkan  potensi  indikasi  geografis  di wilayah kabupaten magelang. Keberadaan  Peraturan  Daerah  selain memberikan  dasar  hukum  Peraturan Daerah juga mengatur mengenai lembaga/ dinas yang akan menaungi dari pendaftaran indikasi geografis mengingat Indikasi  Geografis  tidak  hanya  terjadi pada factor alam, factor manusia maupun kombinasi dari keduanya.
Hasil  temuan  di  Lapangan  meski Pemeritah  daerah  kabupaten  Magelang belum memiliki Perda secara sui generis tetapi  sudah  memulai  untuk  melakukan
pendaftaran  produk  pertanian  yang memiliki prospek indikasi geografis yaitu Kopi  Arabika  Merapi  Merbabu.  Meski demikian,  terdapat  kendala  dalam  hal kelmbagaan,  lembaga  mana  yang  akan menjadi leading sektor ketika menyangkut produk yang bukan menjadi
kewenaganya. Misalnya terdapat potensi produk  kerajinan  di  wilayah  Muntilan tentang  Seni  Pahat  Patung  maka  bukan menjadi kewengan dari Dinas Pertanian. Masalah  kelembagaan  inilah  perlu
diperkuat dan diperjelas melalui Peraturan Daerah. d. Belum adanya grand design pengembangan indikasi geografis Hasil  temuan  di  Lapangan  melalui
Indepth Interview di Dinas Pertanian dan BAPPEDA  dan  LITBANGDA  Kabupaten Magelang  belum  adanya grand  design tentang  Kekayaan  Intelektual  sehingga saat  ini  belum  adanya  produk  indikasi geografis  yang  terdaftar  di  Dirjen  Hak Kekayaan Intelektual. Pada sisi yang lain poten  produk  yang  ada  belum  terdapat program sehingga belum dapat
dipastikan produk-produk tersebut akan didaftarkan  atau  tidak.  Kondisi  ini  tentu
menjadikan  ketidakpastian  dari  potensi
produk-produk tersebut.
Grand  design  menjadi  penting  dalam melakukan upaya pengembangan
maupun  pemberdayaan  secara  terarah serta memiliki target-target tertentu.

## D. Kesimpulan
Dari  hasil  kajian  dapat  disimpulkan sebagai  berikut:  Perlu  adanya grand  design serta Standart Operasional Prosedur didalam proses-proses  pembinaan,  pemberdayaan maupun  pengawasan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Magelang. Proses  pendaftaran  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Magelang  maupun dari kelompok masyarakat harus bersinergi antara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam pendaftaran  hak  indikasi  tersebut  sehingga tujuan  dari  Undang-Undang  Merek  dan Indikasi Geografis dapat tercapai.

## E. Saran
Perlu segera dirancang Peraturan Daerah yang  menaungi  Hak  Kekayaan  Intelektual Secara  Komunal  dimana  salah  satunya adalah Hak Indikasi Geografis. PERDA yang dibuat  dapat  berupa  PERDA  Provinsi maupun  PERDA  di  tingkat  Kabupaten sehingga  dapat  terwujudnya  kepastian hukum,  keadilan  serta  kebermanfaatan dalam setiap proses-proses pengembangan, pemberdayaan maupun
pendaftaran indikasi geografis.

## DAFTAR PUSTAKA

## Artikel/Buku/Laporan
Adrian  Sutedi.  2013. Hak  Atas  Kekayaan Intelektual . Sinar Grafika. Jakarta.
Bachtiar.  2019. Metode  Penelitian  Hukum . UNPAM PRESS. Tangerang Selatan.
Esmi  Warasih  Puji  Rahayu.  2005. Pranata Hukum,  Sebuah  Telaah  Sosiologis .  PT. Suryandaru Utama. Semarang.
Imaam  Lukito. “ Peran  Pemerintah  Daerah Dalam  Mendorong  Potensi  Indikasi Geografis (Studi Pada Provinsi Kepulauan
Riau . ” Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  Kementerian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  R.I.  Jurnal  Badan Pembinaan Hukum Nasional . 2018.
Muhammad  Djumhana  &  R.  Djubaedillah. 1997. Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia) . Citra Aditya Bakti. Bandung.
Tomi  Suryo  Utomo.  2010. Hak  Kekayaan Intelektual  (HKI)  di  Era  Globalisasi . Sebuah  Kajian  Kontemporer .  Graha  Ilmu. Yogyakarta. Diakses pada http://magelangkab.go.id/images/doku men/geografis.pdf pukul 11.52
Ditjen  HKI,  diakses  pada hukumonline.com pada  tanggal  10  Oktober  2021  pukul 08.58 WIB

## Peraturan Hukum
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.