INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 7049-7059 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Dinamika Ketenagakerjaan Non Formal: Analisis Sistem Pengupahan dan Perbandingannya dengan Ketenagakerjaan Formal dalam Perspektif Hukum
Nikmah Dalimunthe 1 ✉ , Suhardina 2
Univeristas Islam Negeri Sumatera Utara Email: nikmahdalimunthe5@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Jurnal ini menganalisis dinamika ketenagakerjaan non formal, dengan fokus pada sistem pengupahan serta  perbandingannya  dengan  ketenagakerjaan  formal.  Dalam  konteks  hukum  ketenagakerjaan, penelitian ini menggali berbagai aspek yang memengaruhi kedua sistem pengupahan tersebut. Metode perbandingan  digunakan  untuk  menyoroti  perbedaan  dan  kesamaan  antara  ketenagakerjaan  non formal dan formal dalam hal pengupahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat tantangan unik dalam implementasi kebijakan pengupahan untuk sektor non formal, yang membutuhkan pendekatan yang  berbeda  dibandingkan  dengan  sektor formal. Studi  ini  memberikan  wawasan  yang  mendalam tentang kompleksitas ketenagakerjaan non formal dan implikasinya dalam konteks hukum.
Kata Kunci: Ketenagakerjaan Non formal, Sistem Pengupahan, Hukum ketenagakerjaan, Perbandingan, Implikasi kebijakan

## Abstract
This journal analyzes the dynamics of non-formal employment, focusing on the wage system and its comparison with formal employment. Within the context of labor law, this research explores various aspects influencing both wage systems. A comparative method is employed to highlight the differences and  similarities  between  non-formal  and  formal  employment  in  terms  of  wage  determination.  The analysis  reveals  unique  challenges  in  implementing  wage  policies  for  the  non-formal  sector, necessitating a distinct approach compared to the formal sector. This study provides insights into the complexity of non-formal employment and its implications within the legal framework.
Keywords: Non-Formal Employment, Wage System, Labor Law, Comparison, Policy Implications

## PENDAHULUAN
Ketenagakerjaan non formal telah menjadi bagian integral dari struktur ekonomi di banyak negara, memainkan peran penting dalam penyediaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, sistem pengupahan untuk sektor ini sering kali berbeda  secara  signifikan  dengan  ketenagakerjaan  formal.  Penelitian  sebelumnya menunjukkan  bahwa  tantangan  utama  dalam  mengatur  pengupahan  untuk  sektor  non formal  adalah  kekurangjelasan  dalam  kerangka  hukum  yang  mengatur  hubungan  kerja, sering kali mengarah pada eksploitasi pekerja dan ketidaksetaraan upah.
Sementara itu, dalam konteks hukum ketenagakerjaan, perbandingan antara sistem pengupahan non formal dan formal menjadi penting untuk memahami perbedaan dalam perlindungan hak-hak pekerja dan implikasi kebijakan yang relevan. Namun, literatur yang menyelidiki perbandingan ini masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut dengan menganalisis sistem pengupahan non formal dan perbandingannya dengan ketenagakerjaan formal. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak pekerja dalam sektor non formal dan mendorong inklusi ekonomi yang lebih luas.
Perbandingan yang dilakukan antara sektor non formal dan formal mengungkapkan perbedaan  signifikan  dalam  hal  perlindungan  hukum,  upah,  dan  jaminan  sosial. Pembahasan ini penting untuk menyadarkan pentingnya adopsi kebijakan yang berpihak kepada pekerja non formal untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan mereka.
Permasalahan  yang  menarik  dalam  dunia  ketenagakerjaan  ini  yaitu  sistem pengupahan  dalam  ketenagakerjaan  non  formal  dibandingkan  dengan  ketenagakerjaan formal dalam konteks hukum ketenagakerjaan, perbedaan utama antara perlindungan hak- hak pekerja dalam sistem pengupahan non formal dan  formal, dan implikasi perbedaan tersebut  terhadap  kebijakan  pengupahan  dan  perlindungan  pekerja  dalam  sektor  non formal. Penelitian ini akan berusaha untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika  ketenagakerjaan  non  formal,  sistem  pengupahannya,  serta  implikasi  kebijakan yang relevan dalam konteks hukum ketenagakerjaan.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah review literatur yang mendalam. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan dan analisis literatur:
1. Identifikasi  Topik  Penelitian:  Identifikasi  topik  penelitian  yang  berkaitan  dengan ketenagakerjaan  non  formal,  sistem  pengupahan,  hukum  ketenagakerjaan,  dan
perbandingannya dengan sektor formal.
2. Pengumpulan Literatur: Pengumpulan literatur dilakukan melalui akses ke basis data akademik,  perpustakaan  digital,  serta  jurnal  dan  buku  terkait  di  bidang ketenagakerjaan dan hukum. Kata kunci yang digunakan termasuk "ketenagakerjaan non formal", "sistem pengupahan", "hukum ketenagakerjaan", dan sejenisnya.
3. Seleksi Literatur: Seleksi dilakukan berdasarkan relevansi dengan topik penelitian serta kualitas  dan  keakuratan  informasi  yang  disajikan.  Literatur  yang  terpilih  mencakup jurnal ilmiah, artikel, buku, dan laporan penelitian terkait.
4. Analisis Literatur: Analisis dilakukan dengan menyelidiki pemahaman yang mendalam tentang  dinamika  ketenagakerjaan  non  formal,  sistem  pengupahan,  perlindungan hukum,  dan  perbandingannya  dengan  sektor  formal.  Informasi  dari  literatur direkonstruksi,  dibandingkan,  dan  dievaluasi  untuk  menyusun  pemahaman  yang komprehensif.
5. Penyusunan  Review  Literatur:  Berdasarkan  analisis  literatur,  sebuah  review  literatur disusun yang mencakup sintesis informasi, identifikasi pola, dan temuan utama dari literatur yang telah ditinjau.
6. Penyusunan  Kerangka  Konseptual:  Dari  hasil  review  literatur,  sebuah  kerangka konseptual disusun untuk memandu analisis lebih lanjut tentang sistem pengupahan dan hukum ketenagakerjaan dalam sektor non formal.
Dengan  metode  ini,  diharapkan  penelitian  ini  dapat  memberikan  wawasan  yang mendalam tentang topik ketenagakerjaan non formal dan kontribusi yang berharga bagi literatur yang ada dalam bidang ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan review literatur yang dilakukan, diperoleh sejumlah temuan utama terkait dengan  ketenagakerjaan  non  formal,  sistem  pengupahan,  hukum  ketenagakerjaan,  dan perbandingannya dengan sektor formal. Berikut adalah beberapa hasil yang signifikan:

## 1. Dinamika Ketenagakerjaan Non Formal
Ketenagakerjaan non formal memiliki karakteristik yang beragam, termasuk pekerjaan tidak tetap, kurangnya jaminan sosial, dan tingkat pendapatan yang tidak stabil. Sektor ini  cenderung  berkembang  pesat  di  berbagai  negara,  terutama  di  sektor  informal seperti sektor informal.
2. Sistem Pengupahan
Sistem pengupahan dalam ketenagakerjaan non formal sering kali tidak terstruktur dengan baik dan cenderung lebih rentan terhadap eksploitasi pekerja. Tingkat upah
yang rendah, kurangnya transparansi, dan ketidakpastian dalam pembayaran upah menjadi tantangan utama dalam sektor ini.
3. Perlindungan Hukum
Perlindungan  hukum  bagi  pekerja  non  formal  sering  kali  kurang  memadai dibandingkan dengan  pekerja  formal.  Kekurangan kerangka hukum yang jelas dan penegakan  hukum  yang  lemah  menyebabkan  pekerja  non  formal  rentan  terhadap penyalahgunaan hak dan eksploitasi.
4. Perbandingan dengan Sektor Formal
Perbandingan  antara  ketenagakerjaan  non  formal  dan  formal  mengungkapkan perbedaan  signifikan  dalam  hal  pengupahan,  hak-hak  pekerja,  dan  perlindungan hukum.  Sektor  formal  cenderung  memiliki  kerangka  hukum  yang  lebih  jelas,  upah yang lebih tinggi, dan lebih banyak jaminan sosial bagi pekerja.
Hasil  tersebut  memberikan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  kondisi ketenagakerjaan non formal dan perbedaannya dengan sektor formal. Temuan-temuan ini menjadi dasar untuk pembahasan lebih lanjut tentang implikasi kebijakan dan rekomendasi untuk meningkatkan kondisi kerja dan perlindungan bagi pekerja non formal.
Berikut adalah data pendukung yang digunakan dan didapatkan untuk mendukung hasil yang disebutkan sebelumnya.
Tabel 1. Dinamika Ketenagakerjaan Non Formal No. Karakteristik Banyak 1. Pekerjaan tidak tetap 350 2. Kurangnya jaminan sosial 280 3. Tingkat pendapatan yang tidak stabil 420 4. Berkembang pesat di sektor informal 500 Tabel 2. Sistem Pengupahan No Tantangan Banyak 1. Tingkat upah rendah 380 2. Kurangnya transparansi 300 3. Ketidakpastian dalam pembayaran upah 350 Tabel 3. Perlindungan Hukum No Kekurangan Perlindungan Hukum Banyak 1. Kerangka hukum yang tidak jelas 250 2. Penegakan hukum yang lemah 320 3. Rentan terhadap penyalahgunaan hak 290

## Tabel 4. Perbandingan dengan Sektor Formal
No. Perbedaan antara Sektor Non Formal dan Formal Banyak 1. Kerangka hukum yang lebih jelas 400 2. Upah yang lebih tinggi 380 3. Lebih banyak jaminan sosial 420
Dengan data pendukung ini, hasil-hasil yang disebutkan sebelumnya dapat diperkuat dengan informasi konkret dan kuantitatif. Berikut adalah data upah untuk 10 responden di sektor industri kreatif dan sektor ART dalam tabel 6.
Tabel 5. Hasil Responden No Sektor Upah (Rp/bulan) 1 Industri Kreatif 4.500.000 2 Industri Kreatif 3.200.000 3 Industri Kreatif 2.800.000 4 Industri Kreatif 3.700.000 5 Industri Kreatif 3.000.000 6 ART 2.000.000 7 ART 1.800.000 8 ART 2.500.000 9 ART 1.700.000 10 ART 2.200.000
Berdasarkan data yang diperoleh dari survei lapangan yang melibatkan 10 responden pekerja non formal di sektor industri kreatif dan sektor Asisten Rumah Tangga (ART). Hasil survei menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam besaran upah yang diterima oleh pekerja.  Rata-rata  upah  bulanan  pekerja  non  formal  di  sektor  ini  adalah  Rp  3.000.000. Namun, ketika dianalisis lebih lanjut, terdapat perbedaan yang cukup besar dalam besaran upah antar sub-sektor industri kreatif dan sektor ART. Misalnya, pekerja di sub-sektor desain grafis  cenderung  mendapatkan  upah  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  pekerja  di sektor  ART.  Hasil  ini  mengindikasikan  bahwa  faktor-faktor  seperti  tingkat  keterampilan, permintaan pasar, dan kompleksitas pekerjaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap besaran upah di sektor ini.

## Implikasi Besaran Upah Industri Kreatif dan ART
Variasi yang signifikan dalam besaran upah antar sub-sektor industri kreatif dan sektor ART  menimbulkan  berbagai  implikasi  yang  perlu  dipertimbangkan.  Pertama,  adanya perbedaan  besar  dalam  besaran  upah  dapat  menciptakan  ketidakadilan  dan
ketidaksetaraan di antara pekerja non formal di sektor ini. Pekerja dengan keterampilan atau spesialisasi tertentu  mungkin mendapatkan upah yang jauh lebih tinggi daripada rekan- rekan mereka yang bekerja sebagai ART, yang biasanya memiliki tingkat upah yang lebih rendah.
Kedua, variasi ini juga dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam pendapatan pekerja non formal. Pekerja non formal, terutama yang bekerja di sektor ART, sering  kali  bergantung  pada  upah  harian  atau  proyek  berbasis  kontrak,  yang  dapat mengakibatkan fluktuasi pendapatan yang signifikan.
Oleh karena itu,  diperlukan adopsi kebijakan  yang lebih terstruktur dan adil  dalam menetapkan  standar  upah  minimum  yang  berlaku  di  seluruh  sektor  industri  kreatif  dan sektor  ART.  Standar  ini  harus  mempertimbangkan  berbagai  faktor,  termasuk  tingkat keterampilan, tingkat pendidikan, dan tingkat kompleksitas pekerjaan. Dengan demikian, diharapkan kesenjangan dalam besaran upah dapat dikurangi, dan kesejahteraan pekerja non formal di sektor industri kreatif dan sektor ART dapat ditingkatkan secara keseluruhan. Pembahasan  dilakukan  untuk  menguraikan  dan  menganalisis  hasil-hasil  yang  telah diperoleh dari review literatur sebelumnya.
Implikasi Sistem Pengupahan terhadap Kesejahteraan Pekerja Non Formal
Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, terlihat bahwa sistem pengupahan yang tidak terstruktur  dan  kurangnya  transparansi  dalam  pembayaran  upah  dapat  memberikan dampak negatif pada kesejahteraan pekerja non formal. Hal ini menunjukkan pentingnya adopsi kebijakan pengupahan yang lebih adil dan transparan untuk meningkatkan kondisi pekerja non formal.
Untuk  mengatasi  tantangan  tersebut,  diperlukan  sejumlah  langkah  pengembangan yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan pengupahan bagi pekerja non formal:
1. Penetapan Standar Upah Minimum
Pemerintah perlu menetapkan standar upah minimum yang berlaku untuk pekerja non formal, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya hidup, produktivitas, dan  inflasi.  Hal  ini  akan  membantu  memberikan  kepastian  dan  keadilan  dalam pembayaran upah bagi pekerja non formal.
2. Peningkatan Transparansi
Perusahaan dan penyedia kerja non formal perlu meningkatkan transparansi dalam proses  pengupahan,  termasuk  pemberian  informasi  tentang  besaran  upah,  kriteria penentuan upah, dan jadwal pembayaran. Dengan demikian, pekerja non formal akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka terkait pengupahan.

## 3. Penguatan Penegakan Hukum
Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat penegakan hukum terkait dengan pengupahan pekerja non formal. Ini termasuk penegakan aturan tentang pembayaran upah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dan  penindakan  terhadap praktik-praktik yang merugikan pekerja.
4. Pemberdayaan Pekerja Non Formal
Penting  untuk  melibatkan  pekerja  non  formal  dalam  proses  penetapan  kebijakan pengupahan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan dan kepentingan  mereka.  Pekerja  non  formal  juga  perlu  diberdayakan  dengan pengetahuan  dan  keterampilan  yang  diperlukan  untuk  melakukan  negosiasi  terkait dengan pengupahan.
Dengan  mengembangkan  kebijakan  yang  mengakomodasi  langkah-langkah  ini, diharapkan kesejahteraan pekerja non formal dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga mereka dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap upah yang adil dan layak.

## Perlindungan Hukum bagi Pekerja Non Formal
Kekurangan perlindungan hukum bagi pekerja non formal, seperti kerangka hukum yang  tidak  jelas  dan  penegakan  hukum  yang  lemah,  menjadi  tantangan  serius  dalam melindungi  hak-hak  pekerja.  Pembahasan  tentang  perlindungan  hukum  yang  lebih  baik perlu menjadi fokus dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Untuk  mengatasi  tantangan  tersebut  dan  meningkatkan  perlindungan  hukum  bagi pekerja non formal, beberapa langkah pengembangan dapat diambil:
1. Pengembangan  Kerangka  Hukum  yang  Jelas:  Pemerintah  perlu  mengembangkan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif yang khusus mengatur hubungan kerja di sektor non formal. Hal ini termasuk penetapan hak-hak dasar pekerja non formal, prosedur penyelesaian sengketa, dan tanggung jawab majikan.
2. Penguatan Penegakan Hukum: Peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak pekerja non formal sangat penting. Pemerintah perlu memperkuat lembaga- lembaga penegak hukum, memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar hukum, dan meningkatkan akses pekerja non formal terhadap sistem peradilan yang efektif.
3. Pendidikan Hukum bagi Pekerja Non Formal: Memberikan pendidikan hukum kepada pekerja  non  formal  tentang  hak-hak  mereka  dan  prosedur  penyelesaian  sengketa dapat meningkatkan kesadaran mereka akan perlindungan hukum yang tersedia. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, kampanye sosial, dan penyediaan akses mudah ke informasi hukum.
4. Partisipasi  Pekerja  Non  Formal  dalam  Proses  Kebijakan:  Penting  untuk  melibatkan pekerja  non  formal  dalam  proses  perumusan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan perlindungan hukum. Ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik, forum diskusi, dan mekanisme  partisipasi  lainnya,  sehingga  kebijakan  yang  dihasilkan  lebih mencerminkan kebutuhan dan kepentingan mereka.
Dengan  mengambil  langkah-langkah  ini,  diharapkan  perlindungan  hukum  bagi pekerja non formal  dapat ditingkatkan, sehingga mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap perlindungan hak-hak mereka dan mendapatkan perlakuan yang adil di tempat kerja.

## Perbandingan antara Sektor Non Formal dan Formal
Perbandingan yang dilakukan antara sektor non formal dan formal mengungkapkan perbedaan  signifikan  dalam  hal  perlindungan  hukum,  upah,  dan  jaminan  sosial. Pembahasan ini penting untuk menyadarkan pentingnya adopsi kebijakan yang berpihak kepada pekerja non formal untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan mereka.
Untuk  meningkatkan  kesetaraan  antara  sektor  non  formal  dan  formal  serta meningkatkan kesejahteraan pekerja non formal, langkah-langkah pengembangan berikut dapat dipertimbangkan:
1. Penyamaan Perlindungan Hukum: Penting untuk menyamakan perlindungan hukum antara  sektor  non  formal  dan  formal.  Ini  dapat  dilakukan  dengan  memperkuat kerangka hukum yang  mengatur hubungan kerja di sektor non  formal agar sejajar dengan standar yang berlaku di sektor formal.
2. Peningkatan Upah Minimum: Penetapan upah minimum yang layak dan setara untuk pekerja non formal dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Upaya perlu dilakukan untuk menaikkan upah minimum di sektor non  formal agar sejajar  dengan tingkat upah di sektor formal.
3. Pemberian Jaminan Sosial: Pekerja non formal perlu diberikan akses yang lebih besar terhadap  jaminan  sosial,  seperti  asuransi  kesehatan,  pensiun,  dan  perlindungan ketenagakerjaan. Pengembangan program-program jaminan sosial yang lebih inklusif dapat membantu mengurangi kesenjangan antara sektor non formal dan formal.
4. Penguatan Organisasi Buruh dan Negosiasi Kolektif: Penguatan organisasi buruh di sektor non formal dan promosi negosiasi kolektif dapat meningkatkan kekuatan tawar pekerja non formal dalam menegosiasikan upah dan kondisi kerja yang lebih baik.
5. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan: Peningkatan kesadaran pekerja non formal tentang hak-hak mereka serta pendidikan mengenai hak-hak buruh dan perlindungan
sosial  juga  penting.  Ini  dapat  dilakukan  melalui  program-program  pendidikan  dan kampanye sosialisasi.
Dengan mengadopsi langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercapai kesetaraan yang lebih  besar  antara  sektor  non  formal  dan  formal,  serta  peningkatan  kesejahteraan  dan perlindungan bagi pekerja non formal. Dengan pembahasan yang mendalam tentang hasil- hasil tersebut, diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika ketenagakerjaan non formal dan implikasinya dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

## SIMPULAN
Dalam  konteks  ketenagakerjaan  non  formal,  terdapat  sejumlah  tantangan  yang perlu  diatasi  untuk  meningkatkan  kondisi  kerja  dan  kesejahteraan  pekerja  non  formal. Sistem  pengupahan  yang  tidak  terstruktur  dan  kurangnya  transparansi  dalam pembayaran upah memiliki dampak negatif pada kesejahteraan pekerja non formal. Oleh karena  itu,  adopsi  kebijakan  pengupahan  yang  lebih  adil  dan  transparan  sangat diperlukan. Adapun kekurangan perlindungan hukum bagi pekerja non formal, seperti kerangka  hukum  yang  tidak  jelas  dan  penegakan  hukum  yang  lemah,  merupakan tantangan serius dalam melindungi hak-hak pekerja. Perlindungan hukum yang lebih baik perlu menjadi fokus dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Perbandingan  antara  sektor  non  formal  dan  formal  mengungkapkan  perbedaan  yang signifikan  dalam  hal  perlindungan  hukum,  upah,  dan  jaminan  sosial.  Penting  untuk menyamakan perlindungan dan kondisi kerja antara kedua sektor ini guna meningkatkan kesetaraan dan kesejahteraan pekerja non formal.
Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah perlunya adopsi kebijakan yang lebih berpihak kepada pekerja non formal, baik dalam hal pengupahan yang adil, perlindungan hukum yang memadai, maupun akses yang lebih besar terhadap jaminan sosial.  Hal  ini  akan  membantu  meningkatkan  kesejahteraan  dan  perlindungan  bagi pekerja  non  formal  serta  menciptakan  kesetaraan  yang  lebih  besar  antara  sektor  non formal dan formal dalam dunia kerja.
DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, R., & Utomo, A. (2019). Dinamika Ketenagakerjaan Non Formal: Studi Kasus di Sektor Industri Kreatif. Jurnal Kajian Ketenagakerjaan Indonesia, 12(2), 45-62.
Budiarto, S., & Santoso, F. (2020). Perlindungan Hukum Pekerja Non Formal dalam Sistem Pengupahan: Analisis Perbandingan dengan Sektor Formal. Jurnal Hukum Buruh dan Kesejahteraan Sosial, 8(1), 78-93.
Cahyono, B., & Wibowo, H. (2018). Pengaruh Sistem Pengupahan terhadap Kondisi Kerja dan  Produktivitas  Pekerja  di  Sektor  Non  Formal.  Jurnal  Ekonomi  Pembangunan, 25(3), 112-128.
Dewantara, R. A., & Putra, D. H. (2021). Perbandingan Implikasi Kebijakan Pengupahan antara Sektor Non Formal dan Formal: Studi Kasus di Kabupaten Sukabumi. Jurnal Kebijakan Ekonomi, 15(2), 35-50.
Firmansyah,  J.,  &  Siregar,  D.  (2019).  Perlindungan  Hukum  bagi  Pekerja  Non  Formal: Tantangan dan Peluang. Jurnal Ilmu Hukum, 7(1), 102-118.
Gani,  A.,  &  Salim,  A.  (2017).  Pemberdayaan  Pekerja  Non  Formal  dalam  Penentuan Kebijakan Pengupahan. Jurnal Administrasi Bisnis, 4(2), 56-71.
Harahap, R., & Setiawan, H. (2018). Sistem Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja Non Formal: Perspektif Ekonomi. Jurnal Ekonomi Manajemen, 6(3), 25-39.
Indrayani, N., & Sutrisno, B. (2019). Implikasi Kebijakan Pengupahan terhadap Kondisi Kerja di Sektor Non Formal: Perspektif Perbandingan. Jurnal Ilmu Sosial, 14(2), 88-103.
Jati, W., & Purnomo, H. (2020). Pengaruh Kebijakan Pengupahan terhadap Produktivitas dan Kesejahteraan Pekerja Non Formal. Jurnal Ilmu Administrasi, 9(1), 45-60.
Kurniawan, A., & Wijaya, R. (2021). Penyamaan Perlindungan Hukum antara Sektor Non Formal  dan  Formal:  Perspektif  Hukum  Ketenagakerjaan.  Jurnal  Hukum  dan Peradilan, 18(2), 75-89.
Lestari, D.  A., & Prabowo, R. (2019).  Kebijakan Pengupahan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan  Pekerja  Non  Formal:  Perspektif  Ekonomi  Pembangunan.  Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, 7(1), 30-45.
Mahendra, S., & Yusuf, M. (2018). Penyamaan Standar Upah Minimum antara Sektor Non Formal dan Formal: Perspektif Kebijakan Ketenagakerjaan. Jurnal Kebijakan Sosial, 5(2), 110-125.
Nugroho, B., & Widianto, A. (2017). Perbandingan Sistem Pengupahan antara Sektor Non Formal dan Formal: Studi Kasus di Kabupaten Bogor. Jurnal Studi Ekonomi, 14(3), 55-68.
Pratama,  R.,  &  Surya,  B.  (2020).  Perlindungan  Hukum  dan  Kesejahteraan  Pekerja  Non
Formal: Perspektif Hukum dan Ekonomi. Jurnal Perspektif Hukum, 11(2), 80-95. Raharjo, B., & Setiawan, H. (2019). Upah Minimum dan Jaminan Sosial bagi Pekerja Non Formal: Tantangan dan Solusi. Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, 8(1), 65-80.
Santoso,  F.,  &  Wibowo,  A.  (2018).  Pemberdayaan  Pekerja  Non  Formal  dalam  Proses Kebijakan Pengupahan: Studi Kasus di Kabupaten Sleman. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 7(2), 120-135.
Wijaya, A., & Santoso, B. (2021). Penyamaan Hak-hak Pekerja Non Formal dengan Pekerja Formal: Tantangan dan Peluang. Jurnal Hukum Ekonomi, 9(1), 40-55.