## Perlindungan Bangunan Cagar Budaya Saat Konflik Bersenjata Dalam Perspektif  Hukum Internasional
Oleh: Yanti Fristikawati yanti.fristikawati@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Atmajaya

## Abstrak
Bangunan cagar budaya seperti candi, katedral, istana, dan bangunan bersejarah lainnya  merupakan  bangunan  yang  dilindungi  dan  tidak  boleh  dirusak  atau dihancurkan.  Namun  pada  saat  konflik  bersenjata  di  suatu  negara  baik  konflik internal  maupun  internasional  seringkali  tidak  memperhatikan  perlindungan terhadap bangunan cagar budaya yang seharusnya dilindungi.
Secara  internasional  perlindungan  bangunan  cagar  budaya  terdapat  dalam The Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, tahun  1954  dan Convention  concerning    the  Protection  of  the  World Cultural and Natural Herritage tahun 1972 dimana dalam aturan tersebut negara harus  melindungi  bangunan  cagar  budaya.  Tulisan  ini  akan  membahas  tentang bagaimana perlindungan bangunan cagar budaya saat terjadi konflik bersenjata di suatau negara, siapa yang berkewajiban untuk melindungi bangunan cagar budaya saat terjadi perang atau konflik bersenjata.
Kata kunci : Perlindungan, Bangunan Cagar Budaya, Konflik bersenjata

## Abstract
Cultural heritage is vulnerable. Which composes of historic buildings, monuments and  artefacts  of  artistic,  historic,  religious,  because  it  contributes  to  national identities.  Armed  conflict  will  caused  damages,  and  destroyed  some  historical building,  then  we  have  to  protect  the  historical  and  heritage  building  during armed conflict. The Hague Convention consist of some rules of war, and one of the convention is  the Convention on The Protection of Cultural Property in the Event  of  Armed  Conflict  1954,  which  say  that  State  have  to  protect  cultural property  during  war.  The  1972  Convention  Concerning  the  Protection  of  the World Cultural and Natural Heritage can also be used to protect  cultural building during war. This paper will talk about the international rules and regulation to protect the heritage building during armed conflict.
Keywords : Protection, Heritage building, Armed conflict

## I. PENDAHULUAN
Bangunan cagar budaya merupakan bangunan yang harus dilindungi baik pada saat  damai,  maupun  pada  saat  perang,  namun  seringkali  pada  saat  konflik bersenjata  berlangsung,  para  pihak  yang  berperang  lebih  mementingkan bagaimana untuk mengalahkan musuhnya, sedangkan perlindungan bangunan bersejarah  atau  bangungan  suci  bukan  merupakan  fokus  utama  yang  justru biasanya tidak diperhatikan.
Menurut Konvensi Den Haag 1954 tentang Convention for the Protection of Cultural  Property  in  the  Event  of  Armed  Conflict pengertian  benda  cagar budaya adalah :
Cultural property is any movable or immovable property of great importance to  the cultural  heritage  of  a  people,  such  as  monuments  of  architecture  or history, archaeological sites, works of art, books or any building whose main and effective purpose is to contain cultural property
Dalam  pengertian  tersebut,  maka  benda  cagar  budaya  mencakup  benda bergerak seperti lukisan, buku atau naskah bersejarah, artefak, dan juga benda tidak bergerak  seperti bangunan, situs arkeologi dll. Dalam tulisan ini benda cagar  budaya  yang  akan  dibahas  adalah  berupa  perlindungan  terhadap bangunan  seperti,  bangunan  bersejarah,  istana,  dan  bangunan  lain  yang mempunyai nilai  budaya.
Pengertian  konflik  bersenjata  disini  adalah  konflik  di  suatu  negara  yang menggunakan senjata dalam penyelesaiannya, baik berupa konflik internal di negara  tersebut,  maupun  konflik  antara  negara  tersebut  dengan  negara  lain (Konflik internasional).
Beberapa    contoh  rusaknya  bangunan  bersejarah  saat  terjadi  perang  adalah rusaknya daerah Apamea di Suriah  yaitu kota kuno yang terletak di tepi sungai Orentes.  Beberapa  bangunan  termasuk  Mesjid  yang  dibangun  abad  16  oleh kesultanan Ottoman rusak parah. 1 Perang Libya juga menimbulkan kerusakan
1 “Lima Dampak memilukan Enam Tahun Perang Suriah”
https://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/16/03/16/o43r7j377-lima-dampak- memilukan-enam-tahun-perang-suriah-part3 Diakses 4 Juni 2020
antara  lain  di  kota  Cyrene  yang  berdiri  sejak  tahun  630  SM  pada  kejayaan Yunani kuno dan Romawi dimana  UNESCO juga menjadikannya  salah satu kota  warisan  dunia.  Namun  pada  perang  Libya  kota  ini  hancur. 2 Perang  di Afganistan  juga  banyak  merusak  bangunan  bersejarah,  karena  Taliban merusak semua hal yang tidak terkait dengan Islam antara lain merusak kuil, patung Budha dll. 3
Dengan banyaknya bangunan bersejarah yang rusak bahkan hancur pada saat terjadi  perang  atau  konflik  bersenjata,  maka  kita  memikirkan  apakah  perlu pengaturan  tentang  perlindungan  terhadap  benda  cagar  budaya  termasuk bangunan  bersejarah  dan  bangunan  budaya,  agar  generasi  mendatang  dapat melihat  dan  menikmati  keindahan    dan  kejayaan  leluhur,  serta  mengetahui sejarah suatu bangsa.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Prinsip Prinsip dalam Konflik Bersenjata
Seperti  diketahui  bahwa  sumber  hukum  internasional  terdiri  dari, perjanjian  internasional,  kebiasaan  internasional,  prinsip  prinsip  hukum umum,  doktrin  dan  pendapat  para  ahli.  Oleh  karena  itu    Negara  harus memenuhi  kewajiban  tidak  hanya  yang  ada  di  dalam  perjanjian internasional,  namun  juga  harus  mematuhi  kebiasaan  internasional,  dan asas  atau  prinsip  hukum  internasional.    Piagam  Perserikatan  Bangsa Bangsa (PBB) juga bagian dari sumber hukum internasional dimana dalam beberapa  pasal  dari  piagam  PBB  dijelaskan  bahwa  ada  beberapa  prinsip dalam penyelesaian perselisihan 4 antara lain:
1. Prinsip menyelesaikan perselisihan secara damai (Paasal 2 ayat 3)
2. Prinsip tidak menggunakan ancaman atau kekerasan (Pasal 2 ayat3)
2 Tantri  Setyorini  (Reporter),  “Miris,  6  Situs  Bersejarah  ini  Rusak  Total  Dalam  Perang”, https://www.merdeka.com/gaya/miris-6-situs-bersejarah-ini-rusak-total-dalam-gejolak- perang.html diakses 4 Juni 2020
3 Ibid
4 Syahmin  AK,  Hukum  Internasional  Publik,  Dalam  kerangka  studi  Analitis,    Bandung:  Binacipta, 1992, hlm 286
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
3. Prinsip tanggung jawab untuk menentukan adanya ancaman (Pasal 39)
4. Prinsip pengaturan persenjataan (Pasal 26)
Dalam Konvensi Jenewa 1949 yang merupakan aturan internasional pada saat  terjadi  peperangan  disebutkan  bahwa  Negara  yang  berperang  harus tetap  melindungi  penduduk  sipil  dan  harta  benda  termasuk  bangunan bersejarah  dari  tempat  dimana  perang  itu  terjadi.  Perlindungan  terhadap penduduk sipil yang merupakan kewajiban Negara antara lain : Tidak  melakukan  penyanderaan,  tidak  menyakiti  atau  menyerang penduduk,  tidak  memindahkan  penduduk  dengan  kekerasan,  dan  tidak memaksa penduduk untuk dilibatkan dalam oprerasi militer. 5
Selain itu Negara juga tidak boleh menjarah atau mengambil harta pribadi dari  penduduk,  sedangkan  untuk  harta  publik    atau  bangunan  publik Negara hanya boleh menggunakan saja.
Suatu  Negara  yang  berperang  boleh  menyita  harta  bergerak  yang  ada  di wilayahnya  yang  dimiliki  oleh  Negara  musuh…….  Harta  benda  tidak bergerak (yaitu real estate-bangunan) yang ada di dalam wilayah tersebut boleh  dipakai  (misalnya  diduduki  atau  dimanfaatkan….)  ,  tetapi  tidak untuk dimiliki atau dihancurkan 6
Konvensi Jenewa mengatur tentang keadaan saat perang terutama tentang perlindungan  penduduk  sipil,  korban  perang  dan  tawanan  perang  yang biasa disebut sebagai hukum humaniter, sedangkan hukum Den Haag yang telah lebih dulu ada, mengatur tentang perang itu sendiri. Hukum humaniter tidak  mengatur  tentang,  kapan  perang  dimulai,  memutuskan    siapa  yang salah, dan tidak menilai sah atau tidaknya perang, 7 tetapi mengatur tentang apa yg tidak boleh dilakukan pada saat perang untuk melindungi manusia atau orang baik penduduk sipil maupun tawanan dan korban perang.
5 Lihat  J.G  Starke,  Terj  Bambang  Iriana  D,  Pengantar  Hukum  Internasional  (2),  Edisi  Kesepuluh, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm 742-743
6 Ibid hlm 721
7 KGPH Haryomataram, , Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta: Raja Grafindo, 2005, hlm 2
Secara  umum  dalam  konflik  bersenjata  atau  hukum  perang  dikenal  tiga prinsip yang harus ditaati oleh negara. Pertama  prinsip kepentingan militer atau Military  necessity ,  dimana    para  pihak  yang  berperang  harus melakukan  perang  tersebut  sesingkat  mungkin  dengan  biaya  serendah mungkin, namun bukan berarti dapat menggunakan segala macam cara dan senjata. Kedua adalah prinsip kemanusiaan atau Humanity , dalam prinsip ini  para  pihak  harus  memperhatikan  sisi  kemanusiaan  antara  lain,  tidak menggunakan  kekerasan  baik  pada  penduduk  sipil  maupun  tawanan perang. Ketiga prinsip ksatria atau Chivalary , yaitu mengedepankan sifat ksatria,  dan  tidak  melakukan  kecurangan  atau  menggunakan  cara  yang tidak terhormat pada saat perang.
Selain prinsip tentang peperangan, dalam hukum humaniter juga terdapat beberapa  prinsip  yang  dapat  diterapkan  dalam  perlindungan  bangunan cagar budaya yaitu :
a. Prinsip pembedaan ( Distinctive Principle )
Prinsip  ini  menyebutkan  bahwa  dalam  peperangan  atau  konflik bersenjata  harus  dibedakan  antara  objek  militer  dan  objek  sipil,  dan bangunan budaya atau bangunan bersejarah termasuk dalam objek sipil.
While  cultural  heritage  qualifies  as  “civilian  objects”,  the  former enjoys an additional level of protection due to its distinct nature. This means  that  the  principle  of  distinction  carries  an  additional  layer whereby  parties  must  be  aware  of  the  heightened  protected  status  of cultural heritage . 8
Dengan  prinsip  ini  bangunan  bersejarah,  dan  bangunan  budaya  harus dilindungi  karena  merupakan  obyek  sipil.  Berbeda  dengan  obyek militer yang dapat diserang atau diancurkan.
b. Prinsip kehati hatian ( Precaution Principle )
Prinsip  kehati  hatian  merupakan  prinsip  hukum  internasional  yang umum  yang  dapat  diterapkan  untuk  beberapa  bidang,  dimana  pada awalnya prinsip ini  diterapkan dalam perlindungan lingkungan hidup.
8 David  McDonad  (Ed),  “Culture  under  Fire:Armed  Non-State  Actors  and  Cultural  Heritage  in Wartime”, Geneva Call, October 2018, pg 20. genevacall.org , Diakses 18 Juni 2020
Namun dalam perkembangannya juga diterapkan untuk bidang lainnya seperti kesehatan, dan humaniter.   Pada tingkat global, precautionary principle diadopsi  di  dalam  banyak  perjanjian  internasional  (tidak hanya di bidang lingkungan hidup), dan banyak perjanjian internasional yang    mengadopsi  rinsip  ini  dan  merumuskannya  dalam  kebijakan publik. 9
The principle of precaution against the effects of attacks requires that the “parties to the conflict must take all feasible precautions to protect the civilian population and civilian objects under their control against the effects of attacks . 10
Pasal ini  menjelaskan bahwa perlu sifat kehati hatian dari negara atau pihak yang berkonflik agar dalam  melakukan tindakan atau kegiatan termasuk  penyerangan,  tidak  menimbulkan  kerusakan  terhadap bangunan budara atau bangunan bersejarah.
c. Prinsip Proporsionalitas ( Principle of Proporsionality)
Secara  umum  prinsip  ini  menekankan  bahwa  kerusakan  yang  akan diderita oleh penduduk sipil dan juga obyek sipil harus tidak berlebihan, sehingga perlu dipertimbangkan antara keuntungan militer dan akibat dari serangan tersebut terhadap penduduk sipil dan obyek sipil. Prinsip ini  diterapkan  untuk  membatasi  kerusakan    yang  disebabkan  oleh operasi militer. 11
Launching an attack which may be expected to cause incidental loss of civilian  life,  injury  to  civilians,  damage  to  civilian  objects,  or  a combination  thereof,  which  would  be  excessive  in  relation  to  the concrete and direct military advantage anticipated, is prohibited. 12
Dengan  prinsip  ini  pihak  dalam  konflikdilarang  melakukan  serangan yang dapat merugikan pihak sipil dan harus melakukan serangan secara
9 Emmy Latifah, “ Precautionary Priniple sebagai Landasan dalam Merumuskan Kebijakan Publik”,
Jurnal Yustitia,  Vol.5 No 2 Mei-Agustus 2016, hlm 280.
10 David Mc Donald, Loc.Cit
11 Erlies  Septiana  Nurbani, “Perkembangan Teknologi  Senjata  dan  Prinsip Proporsionalitas”,  Jurnal IUS, Vol  V Nomor 1 April 2017, hlm 18
12 David McDonald, Loc.Cit
proporsional. Kewajiban negara dalam menjaga atau melindungi benda budaya  pada  saat  konflik  bersenjata  akan  dibahas  tersendiri  dalam uraian berikut.

## B. Pengaturan tentang Perlindungan Benda Cagar Budaya saat Konflik Bersenjata
Seperti  telah  dikemukakan  sebelumnya  bahwa  pada  saat  terjadi  konflik bersenjata, negara harus tetap melindungi orang dan juga harta benda serta bangunan  budaya  atau bersejarah.    Bangunan  cagar budaya  atau  cultural property  di  dalam  hukum  humaniter  termasuk  dalam  objek  sipil  atau civilian object. Cultural objects are generally protected as civilian objects in accordance with rhe principle of distinction. 13 Perlindungan benda cagar budaya saat terjadi konflik atau perang diatur dalam Konvensi Den Haag tahun 1954 yaitu Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. Konvensi ini juga mempunyai keterikatan dengan Konvensi Jenewa keempat, yang juga menyebutkan  tentang perlindungan properti, dan larangan untuk menghancurkan property pribadi, rumah sakit, dan property milik negara. 14
1. Konvensi Den Haag 1954 tentang the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict
Dalam  bagian  pembukaan  konvensi  ini  dijelaskan  alasan  dibuatnya konvensi yaitu that cultural property has suffered grave damage during recent armed conflicts and that, by reason of the developments in the technique of warfare, it is increasing danger destruction. 15
Dalam  Pasal  1  dijelaskan  bahwa cultural  property yang  dilindungi adalah :
13 David McDonad (Ed), Op.Cit, pg 13. genevacall.org , Diakses 18 Juni 2020
14 Taufik  Rachmat  Nugraha,  “Urgensi  Perlindungan  Benda  Bersejarah  d  Indonesia  Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional”, Mimbar Hukum, Volume 31, Nomor 3, Oktober 2019, hlm 387
15 Part of Recognizing of the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, 1954
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
a) movable  or  immovable  property  of  great  importance  to  the cultural  heritage  of  every  people,  such  as  monuments  of architecture,  art  or  history,  whether  religious  or  secular; archaeological sites; groups of buildings which, as a whole, are of historical or artistic interest; works of art; manuscripts, books and other objects of artistic, historical or archaeological interest; as well as scientific collections and important collections of books or archives or of reproductions of the property defined above;
Dalam  hal  ini  perlindungan  diberikan  baik  bagi  benda  bergerak  atau tidak bergerak yang
mempunyai sejarah  penting atau warisan budaya termasuk juga benda atau  bangunan  keagamaan.  Selanjutnya  Pasal  1  bagian  (b) menyebutkan bahwa bangunan yang merupakan bangunan budaya dan digunakan untuk penampungan pengungsi juga harus dilindungi :
(b) buildings whose main and effective purpose is to preserve or exhibit the  movable  cultural  property  defined  in  sub-paragraph  (a)  such  as museums,  large  libraries  and  depositories  of  archives,  and  refuges intended to shelter, in the event of armed conflict, the movable cultural property defined in sub-paragraph (a);
Tujuan konvensi terdapat dalam  Pasal 2  yaitu : For the purposes of the present Convention the protection of cultural property  shall comprise the safeguarding  of and respect for such property. Menurut konvensi ini, beberapa kewajiban yang harus dilakukan negara adalah :
a. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa saat damai melakukan upaya atau tindakan  penyelamatan  seperti  membuat  daftar  atau  list  dari bangunan budaya yang ada di negaranya, untuk melindungi apabila kemungkinan  akan  terjadi  konflik    ( to  prepare….  For  the safeguarding of cultural property situated within their own territory against the foreseeable effects of an armed conflict, by taking such measures as the consider appropriate )
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
b. Negara harus menghormati bangunan budaya yang berada di dalam wilayah  mereka  dengan,  dan  pada  saat  terjadi  konflik  bersenjata tetap  menjaganya  dan  mencegah  agar  tidak  merusak  atau menghancurkan bangunan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) ……for its protection for purposes which are likely to expose it to  destruction  or  damage  in  the  event  of  armed  conflict;  and  by refraining from any act of hostility, directed against such property.
c. Negara yang telah menduduki wilayah negara lain harus membantu petugas  dari  negara  yg  diokupasi  dalam  menjaga  dan  melindungi bangunan budaya. in occupation of ….the territory of another high contracting  party  shall  as  far  as  possible  support  the  competent national  authorities  of  the  occupied  country  in  safeguarding  and preserving its cultural property (Pasal 5 ayat (1)
d. Dalam Pasal 10 disebutkan juga bahwa negara harus memberikan tanda  khusus  bagi  bangunan  yang  merupakan  bangunan  budaya dengan  perlindungan  khusus  yang  harus  dilindungi  ( During  an armed conflict, cultural property under special protection shall be marked with the distinctive emblem) 16
Menurut Pasal 16 konvensi disebutkan bahwa penggunaan tanda atau emblem ini cukup satu saja atau digunakan sendiri ( The emblem shall be used alone, or repeated three times in  a triangular formation)
Konvensi ini berlaku  bagi para pihak yang ikut serta dalam konvensi, atau salah satu dari pihak yang bersengketa ikut serta dalam konvensi, namun menurut penulis untuk kepentingan bersama, konvensi ini bisa
16 Emblem ini biasa disebut dengan Bue Shield , diambil dari situs UNESCO http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/convention-and- protocols/1954-hague-convention/blue-shield-emblem/, Diakses pada tanggal 25 Juni 2020 The Blue Shield Emblem may be used as a means of identification such as:
- cultural  property (with  an  exception  of  cultural  properties  under  special  and  enhanced protection);
- the persons  responsible  for  the  duties  of  control in  accordance  with  the  Regulations  for  the Execution of the Convention;
- the personnel engaged in the protection of cultural property ;
dijadikan kebiasaan internasional yang juga harus ditaati negara yang bukan  peserta  konvensi.  Terkait  dengan  konflik  bersenjata  yang dimaksud  atau  terikat  dalam  konvensi    diutamakan  bagi  konflik internasional atau konflik antar negara, namun konvensi ini tetap dapat diberlakukan  untuk  konflik  internal  dimana  negara  tersebut  menjadi pihak  dari  konvensi.  ( In  the  event  of  an  armed  conflict  not  of  an international  character    occurring  within  the  territory  of  one  of  the High Contracting Parties, each party to the conflict shall be bound to apply,  as  a  minimum,  the  provisions  of  the  present  convention  which relate to respect for cultural property)
Konvensi ini kemudian dilengkapi dengan dua protocol tambahan yaitu protocol  kesatu  tahun  1954  yang  antara  lain  mengatur  tentang perlindungan benda budaya yang bergerak yang kemungkinan dibawa keluar dari tempat asalnya. Protokol kedua dibuat tahun 1999, dimana Protokol ini juga diberlakukan pada saat damai bukan hanya pada saat adanya konflik bersenjata.
Lebih lanjut dijelaskan dalam  Pasal 5 Protokol kedua ini bahwa pada saat  damai  Negara  juga  harus  mempersiapkan  untuk  perlindungan bangunan budaya apabila terjadi konflik bersenjata.
Preparatory  measures  taken  in  time  of  peace  for  the  safeguarding  of cultural  property against  the foreseeable  effects  of  an  armed  conflict pursuant to Article 3 of the Convention shall include, as appropriate, the preparation of inventories, the planning of emergency measures for protection  against  fire  or  structural  collapse,  the  preparation  for  the removal of movable cultural property or the provision for adequate in situ  protection  of  such  property,  and  the  designation  of  competent authorities responsible for the safeguarding of cultural property.
Persiapan pada saat damai tidak hanya membuat daftar benda/bangunan budaya, tetapi juga langkah langkah yang harus dilakukan ( emergency measures) untuk melindungi benda/bangunan tersebut pada saat terjadi konflik.
Dalam  Pasal  7  Protokol  kedua  ini  dijelaskan  pula  tentang  perlunya sikap kehati-hatian ( precautionary ), dan apa saja yang harus dilakukan
Negara pada saat terjadi konflik bersenjata.
1. Memastikan bahwa yang akan diserang bukanlah bangunan budaya yang dilindungi berdasarkan Pasal 4 Konvensi 1954
2. Melakukan tindakan hati-hati dalam menggunakan metode atau alat pada  saat  penyerangan  ( precautions  in  the  choice  of  means  and methods  of  attack) untuk  menghindari  atau  meminimalisir  resiko kerusakan pada bangunan budaya.
3. Membatalkan atau menunda penyerangan bila terjadi situasi sbb ;
a. Tujuan penyerangan adalah bangunan budaya
b. Penyerangan  tersebut  dapat  berdampak  pada  terjadinya kerusakan pada bangunan budaya
Dijelaskan  pula  bahwa  salah  satu  cara  untuk  melindungi  bangunan budaya  adalah  dengan  tidak  melakukan  penyerangan  atau  kegiatan militer  di  dekat  bangunan  budaya  ( avoid  locating  military  objectives near cultural property). 17
Terkait  tentang  objek  penyerangan  yang  harus  dihindari,  Pasal  10 menjelaskan bahwa :
Cultural property may be placed under enhanced protection provided that it meets the following three conditions:
a.    it is cultural heritage of the greatest importance for humanity;
b. it  is  protected  by  adequate  domestic  legal  and  administrative measures recognizing its exceptional cultural and historic value and ensuring the highest level of protection;
c. it is not used for military purposes or to shield military sites and a declaration has been made by the Party which has control over the cultural property, confirming that it will not be so used.
17 Pasal 11 dari Protokol kedua Konvensi 1954, juga menambahkan bahwa The Parties to a conflict shall  ensure  the  immunity  of  cultural  property  under  enhanced  protection  by  refraining  from making  such  property  the  object  of  attack  or  from  any  use  of  the  property  or  its  immediate surroundings in support of military action .
Pasal  ini  menjelaskan  kembali  apa  yang  telah  disebutkan  dalam Konvensi  1954  tentang  pengertian  benda/bangunan  budaya  untuk menegaskan bangunan apa saja yang tidak boleh diserang atau dirusak. Bangunan  yang  sudah  ditentukan  sebagai  bangunan  budaya  yang dilindungi  dapat  kehilangan    imunitasnya,  menjadi  bangunan  umum apabila terjadi beberapa hal berikut :
1. Bangunan tersebut tidak sesuai lagi dengan kriteria yang ada di Pasal 10 (Where cultural property no longer meets any one of the criteria in  Article  10  of  this  Protocol,  the  Committee  may  suspend  its enhanced  protection  status  or  cancel  that  status  by  removing  that cultural property from the List.
2. Bila bangunan tersebut berubah fungsi untuk kegiatan militer oleh
Negara tersebut if, and for as long as, the property has, by its use, become a military objective .
Penyerangan  (dengan  sengaja)  terhadap  bangunan  budaya,dapat dikenakan sanksi bagi orang yang menyerang atau yang memerintahkan karena  dianggap  melakukan  suatu  kejahatan. (Any  person  commits  an offence within the meaning of this Protocol if that person intentionally and in violation the Convention or this Protocol ) 18
Protokol  ini  berlaku  baik  untuk  konflik  internasional  maupun  konflik internal dalam suatu Negara ( This Protocol shall apply in the event of an armed  conflict  not  of  an  international  character,  occurring  within  the territory of one of the Parties).
18 Hal ini diatur dalam Pasal 15 , kejahatan yang dimaksud tidak hanya penyerangan , tetapi juga bila orang tersebut melakukan :
a. making cultural property under enhanced protection the object of attack;
b. using cultural property under enhanced protection or its immediate surroundings in support of military action;
c. extensive destruction or appropriation of cultural property protected under the Convention and this Protocol;
d. making cultural property protected under the Convention and this Protocol the object of attack;
e. theft,  pillage  or  misappropriation  of,  or  acts of vandalism directed  against  cultural property protected under the Convention.
Namun  Protokol  ini  tidak berlaku  untuk    situasi  yang bukan  termasuk konflik bersenjata seperti kerusuhan, atau serangan secara sporadis.
2. Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949
Konvensi Jenewa 1949 terdiri dari 4 protokol yang mengatur antara lain, tentang  korban  perang,  tawanan  perang  dan  penduduk  sipil,  Dalam perjalananya  konvensi ini dilengkapi dengan protokol tambahan.  Dalam Protokol  Tambahan  I  tahun  1977  yang  mengatur  tentang  perlindungan korban  konflik  internasional  ( Protocol  Additional  I  to  the  Geneva Conventions  of  1949,  Regulation  concerning  Identification) ,  Pasal  53 menyebutkan bahwa :
…it is prohibited: to commit any acts of hostility directed against historic monuments, works of art or places of worship which constitute the cultural or spiritual heritage of peoples. Selain itu juga tidak boleh menggunakan tempat atau bangunan yang dilindungi tersebut untuk kegiatan militer not to  use  such  objects  in  support  of  the  military  effort ; Selanjutnya  dalam Protokol tambahan (II) tahun 1977 yang mengatur tentang korban konflik non  internasional,  Pasal  16  juga  disebutkan  tentang  larangan  untuk menyerang bangunan budaya/bersejarah atau tempat ibadah :
Prohibits  in  particular  committing : any  acts  of  hostility  directed  against historic monuments, works of art or places of worship which constitute the cultural or spiritual  heritage of peoples, and to use them in support of the military effort.
Dengan adanya aturan ini, maka pihak yang berkonflik dilarang atau tidak diperkenankan untuk menyerang bangunan bersejarah, tempat ibadah, serta bangunan budaya, dan tidak diperbolehkan juga menggunakan bangunan tersebut untuk keperluan militer.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
3. Convention Concerning The Protection of  The World Cultural and Natural

## Heritage
Konvensi ini dibuat tahun 1972 dan merupakan konvensi yang diprakarsai oleh  UNESCO  ( United  Nations  Educational  Scientific  and  Cultural Organisation )
Konvensi ini mengatur tentang kewajiban negara dan beberapa aturan lain terkait  perlindungan  terhadap  benda  cagar  budaya  dan  bangunan  cagar budaya baik pada saat damai maupun saat konflik negara harus melindungi benda dan bangunan cagar budaya.
Each State Party to this Convention  recognizes that the duty of ensuring the identification, protection, conservation, presentation and transmission to  future  generations  of  the  cultural  and  natural  heritage  referred  to  in Articles  1  and  2  and  situated  on  its  territory,  belongs  primarily  to  that State. It will do all it can to this end, to the utmost of its own resources and, where appropriate, with any international assistance and co-operation, in particular, financial, artistic, scientific and technical, which it may be able to obtain. 19
Dengan  adanya  aturan  ini,  maka  negara  peserta  konvensi  mempunyai kewajiban untuk menjaga warisan budaya nya untuk kepentingan generasi yang  akan  dating.  Perlindungan  yang  dilakukan  negara  sesuai  dengan kemampuan negara tersebut, dan bila memerlukan bantuan dapat meminta kerjasama  internasional.  Menyangkut  kerjasama  internasional  ini  juga diatur dalam Pasal 7 :
For the purpose of this Convention, international protection of the world cultural  and  natural  heritage  shall  be  understood  to  mean  the establishment  of  a  system  of  international  co-operation  and  assistance designed  to  support  States  Parties  to  the  Convention  in  their  efforts  to conserve and identify that heritage.
Warisan  budaya  yang  ada  di  suatu  negara  juga  harus  menjadi  perhatian internasional  untuk  kepentingan  sejarah  dan  generasi  yang  akan  datang. Hal  ini  juga  dikemukakan  oleh  IUCN  ( International  Union  for
19 Aturan ini terdapat dalam Pasal 4 Konvensi UNESCO  tentang Perlindungan benda dan bangunan budaya,
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Conservation  and  Nature )  sebagai  salah  satu  organisasi  dunia  yang bergerak di bidang perlindungan lingkungan.
It embodies a visionary idea – that some places are so important that their protection is not only the responsibility of a single nation, but is also the duty  of  the  international  community  as  a  whole;  and  not  only  for  this generation, but for all those to come. 20
Dengan  demikian  perlindungan    tempat/bangunan  bersejarah  atau bangunan budaya juga harus menjadi perhatian internasional.
Konvensi ini secara umum bertujuan  agar terjalin kerjasama antar negara untuk melindungi warisan budaya tidak hanya saat konflik tetapi juga saat damai.
Para  pihak  yang berperang perlu  diingatkan  kembali  akan  adanya  aturan ini, karena beberapa konflik bersenjata yang terjadi saat ini telah merusak bangunan bersejarah. Sebagai contoh adalah  .serangan Bom yang terjadi di Beirut Lebanon pada 4 Agustus 2020 yang telah merusak Istana Sursock yang  merupakan  bangunan  bersejarah,  dimana  istana  ini  dibangun  pada tahun 1860. 21 Konflik di Suriah juga menghancurkan bangunan bersejarah seperti benteng Crac de Chevaliers. Termasuk kota kuno Aleppo dimana di dalamnya terdapat bangunan sekolah Al Quran dan Masjid Agung Aleppo yang  merupakan  bangunan  bersejarah  juga  ikut  hancur. 22 Tahun  2015, konflik di  Yaman juga menghancurkan banyak bangunan bersejarah. Kota tua  Sanaa  dimana  terdapat  banyak  masjid,  pemandian  kuno  dan  rumah kuno yang hancur akibat konflik bersenjata di Kawasan tersebut. 23
20 World  Heritage  Convention  https://www.iucn.org/theme/world-heritage/about/world-heritage- convention  Diakses 30 Mei 2020. Konvensi ini mempunyai Adisory body yaitu IUCN, ICOMOS, dan ICCROM. IUCN is the Advisory Body on natural heritage 21 Yohana  Belinda,  “Ledakan  Beirut  Hancurkan  Landmark  Lebanon,  Istana  Sursock  berusia  160 tahun”, www.liputan6.com, Diakses  13 Agustus 2020
22 Eneng  Susanti,  “Inilah  Situs  Bersejarah  di  Suriah  yang  Hancur  akibat  Konflik”,  islampos.com, diakses 11 Agustus 2020
23 BBC News Indonesia, “ UNESCO kecam hancurnya situs bersejarah di Yaman”, bbc.com,  13 Mei 2015. Diakses pada 8 Agustus 2020

## IV.     KESIMPULAN
Dari penjelasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa bangunan bersejarah dan/atau bangunan budaya dalam suatu negara harus dilindungi pada  saat  konflik  bersenjata  baik  konflik  internal,  maupun  internasional. Kewajiban negara dan pihak yang berperang untuk melindungi bangunan berejarah dan/atau bangunan budaya tersebut diatur dalam Convention for  the  Protection  of  Cultural  Property  in  the  Event  of    Armed  Conflict, tahun  1954.  Selain  itu  dalam Protocol  Additional  I  to  the  Geneva Conventions  of  1949,  Regulation  concerning  Identification, tahun  1977 juga  menyebutkan  tentang  kewajiban  untuk  melindungi  benda  atau bangunan budaya dan bangunan bersejarah  yang dianggap juga  sebagai Civillian  Objects. Perlindungan  bangunan  warisan  budaya  atau world heritage juga  diatur  dalam Convention  concerning  the  Protection  of  the World  Cultural  and  Natural  Heritage ,  tahun  1972  yang diprakarsai  oleh UNESCO.

## DAFTAR PUSTAKA
Ak, Syahmin, 1992, Hukum Internasional Publik, Dalam kerangka studi Analitis , Bandung: Binacipta, Belinda,  Yohana,  “ Ledakan  Beirut  Hancurkan  Landmark  Lebanon,  Istana Sursock  berusia  160  tahun ”,  www.liputan6.com,  Diakses    13
Agustus 2020 BBC News Indonesia, “ UNESCO kecam hancurnya situs bersejarah di Yaman ”, bbc.com,  13 Mei 2015. Diakses pada 8 Agustus 2020 Haryomataram,KGPH,  2005, Pengantar  Hukum  Humaniter ,  Jakarta:  Raja Grafindo,
Konvensi  Internasional,  1954,  “ Convention  for  the  Protection  of  Cultural Property in the Event of Armed Conflict”.
Latifah, Emmy, “ Precautionary Priniple sebagai Landasan dalam Merumuskan Kebijakan Publik, Jurnal Yustitia , Vol.5 No 2 Mei-Agustus 2016. McDonald,  David  (Ed),  “ Culture  under  Fire:Armed  Non-State  Actors  and Cultural Heritage in Wartime ”, Geneva Call, October 2018, pg 20.
genevacall.org, Diakses 18 Juni 2020
Nugraha,Taufik Rachmat, “Urgensi Perlindungan Benda Bersejarah d Indonesia Berdasarkan  Hukum  Humaniter  Internasional”, Mimbar  Hukum , Volume 31, Nomor 3, Oktober 2019 Septiana  Nurbani,Erlies  “ Perkembangan  Teknologi  Senjata  dan  Prinsip Proporsionalitas ”, Jurnal  IUS , Vol V Nomor 1, April 2017. Starke,JG,  Terj  Bambang  Iriana  D,  1992, Pengantar  Hukum  Internasional  (2), Edisi Kesepuluh, Jakarta: Sinar Grafika, Susanti, Eneng, “ Inilah Situs Bersejarah di Suriah yang Hancur akibat Konflik ”, islampos.com,  diakses 11 Agustus 2020 Setyorini,  Tantri  (Reporter),  “ Miris,  6  Situs  Bersejarah  ini  Rusak  Total  Dalam Perang ”,  https://www.merdeka.com/gaya/miris-6-situs-bersejarah- ini-rusak-total-dalam-gejolak-perang.html diakses 4 Juni 2020. UNESCO, http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and- heritage/convention-and-protocols/1954-hague-convention/blue- shield-emblem/, Diakses pada tanggal 25 Juni 2020
World Heritage Convention
https://www.iucn.org/theme/world-
heritage/about/world-heritage-convention  Diakses 30 Mei 2020.