161
FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah P-ISSN: 2621-4636; E-ISSN: 2621-4644 Volume 03, Nomor 02, Juli-Desember 2020 Website: www.febi.metrouniv.ac.id; E-mail: jurnalfinansia@gmail.com

## Pola-Pola SoSialiSaSi Perbankan Syariah Melalui MaSjid

## Soritua ahmad ramdani harahap
Universitas Darussalam Gontor soritua@unida.gontor.ac.id
dadang irsyamuddin Universitas Darussalam Gontor Dirsyamuddin11@gmail.com

## Muhammad ulul azmi
Universitas Darussalam Gontor azmivens74@gmail.com
Diterima: Mei 2020 Direvisi : Oktober 2020 Diterbitkan: November 2020

## Abstract
Islamic  banking  is  a  banking  that  holds  firm  commitments  to principles  of  sharia  in  all  its  activities.  However,  there  are  still many  people  who  think  there  is  no  difference  between  Islamic banking and conventional banking. This study aims to determine the pattern of Islamic banking socialization through mosques. This research  uses  a  qualitative  research  approach  with  the  method of literature study where this research is carried out by a group of researchers based on economic matters, especially in the field of  Islamic  economics.  The  results  of  this  study  indicate  that  the mosque  is  a  good  place  to  explain  the  understanding  of  Islamic economics, especially the use of Islamic banking to the public. This is because the mosque is the main center of worship for all Muslims. In addition, it is necessary to have innovations and creations from academics and practitioners to jointly introduce Islamic banking to the public through ways that are easily accepted by the public so
Pola-Pola Sosialisasi Perbankan Syariah Melalui Masjid
that the public has a good understanding of the nature of Islamic economics and for using benefit in Islamic banking.
Keywords: Sharia Principles, Islamic Economics, Mosque

## abstrak
Perbankan  syariah  merupakan  perbankan  yang  memegang teguh  komitmen  dengan  prinsip-prinsip  syariah  pada  segala aktivitasnya.  Namun  demikian,  masih  banyaknya  masyarakat yang memiliki fikiran bahwasanya tidak adanya perbedaan antara perbankan  syariah  dan  perbankan  konvensional.  Penelitian  ini ditujukan  untuk  mengetahui  pola-pola  sosialisasi  perbankan syariah melalui masjid. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif dengan metode studi literatur dimana penelitian ini dilaksanakan oleh sekelompok peneliti yang berfokus dalam hal-hal ekonomi, terutama pada bidang ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahswasanya masjid menjadi tempat syiar yang baik untuk menjelaskan pemahaman tentang  ekonomi  Islam  khususnya  pemanfaatan  perbankan syariah kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan masjid menjadi pusat  peribadatan  utama  bagi  umat  Muslim.  Disamping  itu, perlu  adanya  inovasi  dan  kreasi  dari  pihak  akademisi  dan praktisi  untuk  bersama-sama  mengenalkan  perbankan  syariah kepada masyarakat melalui cara-cara yang mudah diterima oleh masyarakat  sehingga  masyarakat  memiliki  pemahaman  yang baik  dan  memahami  hakikat  ekonomi  Islam  dan  pemanfaatan perbankan syariah.
kata kunci: Prinsip Syariah, Ekonomi Islam, Masjid.

## latar belakang a.
Kesuksesan dan kegagalan suatu institusi sosial masyarakat dan  hukum,  tidak  lepas  dari  kualitas  SDM/Human  Resourse  yang menjalankannya. Kesediaan masyarakat untuk menaati hukum tanpa paksa  ternyata  merupakan  prasyarat  terealisasinya  penggunaan bank  syariah  secara  signifikan.  Oleh  karena  itu,  Peningkatan  dari SDM  adalah  kunci  sukses  program  menumbuhkan  kesadaran masyarakat, kemudian didukung oleh sistem hukum yang memenuhi aspek filosofis, yuridis dan sosiologis serta inovasi dan kreasi dari perbankan  syariah  itu  sendiri.  Perpaduan  keduanya  menghasilkan
163
perubahan signifikan dari sebatas legal compliance berubah menjadi legal obedience dan/atau dari legal knowledge berubah menjadi legal action . 1 Dengan pemahaman kekuatan hukum tersebut, sistem dapat berjalan  sesuai  dengan  perencanaan  awal  sehingga  memudahkan evaluasi dan percepatan pembangunan nasional terutama dalam segi ekonomi Islam sebagai potensi sistem alternatif dalam persaingan global.  Pada  akhirnya,  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  ekonomi syariah merupakan suatu bagian dari keseluruhan Hukum Islam yang menjadi dasar dari hukum nasional Indonesia, dan secara aturannya sangat berdampingan dengan sistem hukum yang  lainnya 2 .
Indonesia menjadikan ekonomi Islam dengan corak hukum yang  khusus  dengan  menyesuaikan  keadaan  sosial-ekonomi penduduk  Indonesia.  Pemerintah  memilih  corak  hukum  bertahap (Gradual) seperti halnya mayoritas negara lain yang artinya hukum ekonomi  Islam  nasional  selalu  mengalami  perkembangan  sesuai dengan  kebutuhan  dan  tantangan  nasional 3 .    Hukum  ini  memiliki dua sisi yang saling mengikat yaitu hukum bisnis atau dagang dan prinsip  Islam  yang  berlandaskan  pada  Al-Qur`an  dan  Al-Sunnah. Secara  sederhana,  dalam  semua  etika  dan  praktek mua`malah diperbolehkan selama tidak ada hukum syariat yang melarangnya/ tidak  memperbolehkannya. 4 Setelah  disesuaikan  dengan  keadaan masyarakat  Indonesia,  hukum  ekonomi  syariah  di  Indonesia terangkum  pada  buku  “Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari`ah”  yang meliputi pembahasan seputar subjek hukum dan amwal, akad, zakat dan  hibah,  akuntansi  syariah  yang  telah  disepakati  oleh  berbagai lembaga yaitu: Bank Indonesia, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah
1 Syuhada, Mengupayakan  Kesadaran  Hukum  :  Sebuah  Perbincangan Tentang Metode Sinergi Antara Gatra Kognitif dan Afektif, Jurnal Dusturiah,  Vol 1, No 2 (2012), hal. 1-2
2 Bambang Iswanto , Ekonomi Islam Dan Politik Hukum Di Indonesia , Mazahib Vol XII Nomor 2 Desember 2013, hal. 79
3 Mehmet Asutay, A Political Economy Approach to Islamic Economics:Systemic Understanding  for  an  Alternative  Economic  System ,  dalam,  Kyoto  Bulletin  of Islamic Area Studies, 1-2 (200): hal. 3
4 Muhammad ‘Usman Tsabir, al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah fi al- Fiqh al-Islamiy (Yordan: Dar al-Nafais, 2008), hal. 18
Pola-Pola Sosialisasi Perbankan Syariah Melalui Masjid
(PKES), Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Para Ahli Ekonomi Syariah dan juga para praktisi hukum. 5
Akan  tetapi  pelaksanaan  dan  pemahaman  hukum-hukum dalam ekonomi syariah dikalangan masyarakat di Indonesia sangat terbatas sehingga sosialisasinya tidak se-masif diskursus ibadah dan akhlak. Pada akhirnya, hal ini membuat publik memandang hukum ekonomi  Islam  sebagai  penghambat  usaha  mereka. 6 Pengetahuan ini  seakan-akan  eksklusif  bagi  para  akademisi  ekonomi  atau praktisi perbankan syari`ah saja. Padahal potensinya sebagai trigger penggerak ekonomi nasional sangat besar melihat besarnya jumlah Muslim di Indonesia.
Sebagai  solusinya,  masjid  dianggap  menjadi core media dalam  sosialisasi  perbankan  syariah  di  Indonesia.  Masjid  pada intinya  adalah  pusat  kegiatan  Muslim  pada  masing-masing wilayah. Masjid dapat menjadi pusat kegiatan sosial dan informasi kemasyarakatan termasuk penyuluhan hukum ekonomi islam untuk penanaman  nilai  Islam  dalam  percepatan  ekonomi  nasional.  Pada zaman  Rasulllah  SAW,  masjid  menjadi  regulator  utama  kebijakan- kebijakan mu`amalah di  pasar  serta  media  publikasinya  kepada para  muslimin. 7 Selanjutnya  Umar  RA  mewajibkan  para  Muslim untuk  memahami fiqh (muamalat)  sebelum  bergaul  dengan  arus perdagangan. 8 Deskripsi  ini  mengingatkan  kita  betapa  pentingnya ekonomi Islam khususnya dunia perbankan Islam demi terciptanya kestabilan ekonomi nasional yang berangkat dari pengaruh masjid.
Dalam  kaitannya  dengan  masjid,  banyak  kota-kota  di Indonesia yang membangun kesadaran tentang Islam melalui masjid dikarenakan  masjid  menjadi  tempat  yang  wajib  dikunjungi  oleh
5 Syamsul  Anwar.  2007.  Hukum  Perjanjian  Syari ‟ ah.  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
6 M. Yasir Nasution, Peran Strategis Ulama dalam Pengembangan Ekonomi Syariah, Human Falah, Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2014, hal. 1
7 Muhammad Hasan Al-Nuwaibiy, ` Imaarah AL-Masjid Fii Dhaui AL-Qur`an wa Al-Sunnah, (Cairo: Daar Nahdhah Al-Syarq i Al-Thiba`ah wa Al-Nasyr, 2002 M), hal. 128
8 Muhammad Bin Muhammad al Khathib asy Syarbini, Mughni al Muhtaaj ila Ma’rifati Ma’aani Alfaadh al Minhaaj, (Dar Al-Kutub Al-`Ilmiyah, 1994,) J. 6, hal. 310
165
umat Islam 5 kali sehari ketika waktu sholat dikumandangkan. Tidak hanya dengan kemampuan sosial para pengurusnya, mahasiswa yang berdomisli  disekitaran  masjid  secara  langsung  dapat  memberikan warna  dalam  pengembangan  fungsi  masjid  termasuk  sosialisasi perbankan  syariah.  Banyaknya  universitas  Islam  yang  tersebar  di seluruh penjuru daerah memiliki dampak positif dalam penyadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, BPRS, BMT dan lainnya. Oleh karenanya peneliti memberikan judul  untuk  penelitian  ini  yaitu  Pola-Pola  Sosialisasi  Perbankan Syariah Melalui Masjid.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  yang bersifat kualitatif dengan metode studi literatur dimana penelitian ini  dilaksanakan  oleh  sekelompok  peneliti  yang  berfokus  dalam hal-hal  ekonomi,  terutama  pada  bidang  ekonomi  Islam.  Proses penelitian  ini  merujuk  pada  metode  penyelidikan  suatu  fenomena sosial dan problem manusia yang diungkapkan dengan menggunakan narasi  akademik  dengan  data  dari  refrensi  terkait  sebagai  sebuah pelengkap dalam menggambarkan penyelesaian dari masalah yang ingin dibahas. 9
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  membaca  dan  memahami serta  melakukan  berbagai  hal  terutama  mempelajari  berbagai literatur-literatur  yang  ada. 10 Literatur  yang  dimaksudkan  dalam penelitian  ini  adalah  sumber  yang  memiliki  hubungan  dengan permasalahan penelitian. Dengan memahami literatur tersebut, akan dapat memahami tujuan dari masalah yang ingin diselesaikan. Pada penelitian  ini,  peneliti  ingin  menawarkan  suatu  gambaran  singkat tentang  studi  yang  dialami  dan  terjadi  di  masjid  dan  sekitarnya mengenai pola-pola sosialisasi perbankan syariah melalui masjid.
Penelitian  tentang  pola-pola  sosialisasi  perbankan syariah  berbasis  masjid  ini  sangat  relevan  jika  dilakukan  dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi
9 Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 hal. 11
10 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuanititatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008) cet.6, hal. 341
Pola-Pola Sosialisasi Perbankan Syariah Melalui Masjid
literature. 11 Pendekatan penelitian dilakukan dengan cara mengacu pada  beberapa  refrensi  terkait  dengan  topik  pembahasan  yang menjadi landasan penelitian.
Adapun  penelitian  terdahulu  yang  digunakan  adalah penelitian  milik  Kuat  Ismanto  dalam  yang  berjudul  Literasi Masyarkat dan Dampaknya terhadap Minat menjadi Nasabah Bank Syariah, tujuan utama dari penelitian untuk menganalisis pengaruh literasi  masyarakat  tentang  bank  syariah  terhadap  minat  untuk dapat menjadi nasabah bank syariah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penyebaran kuesioner dan wawancara secara acak  kepada  responden.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan bahwasanya masyarakat di Kota Pekalongan sudah mulai melirik dan beralih  menggunakan  bank  syariah  sebagai  mitranya,  akan  tetapi minat  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  belum  disesuaikan  dengan pemahaman masyarakat akan bank syariah. 12
Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Samsudin tentang  Analisis  Minat  Masyarakat  Terhadap  Produk  Perbankan Syariah  di  Kabupaten  Tangerang,  tujuan  utama  dari  penelitian  ini untuk  mengetahui  seberapa  banyak  minat  masyarakat  khususnya di  Kabupaten  Tangerang  terhadap  produk  perbankan  syariah. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  melakukan  100  responden.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwasanya  pengetahuan  akan  faktor agama sangat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat dari masyarakat untuk memilih produk perbakan syariah. 13
Disamping itu, penelitian yang dilakukan oleh Atie Rachmiatie, Asep  Ahmad  Sidik,  dan  Farihat  yang  berjudul  Proses  Sosialisasi Informasi Agama Islam Melalui Media Komunitas Sebagai Pembentuk Moralitas  Remaja  Muslim  (Suatu  Penelitian  Deskriptif)  Tentang
11 Robert C. Bogdan and sari Knop Biklen, Qualitative Reseach  for Education (London: Allyn dan Bacon, Inc, 1982), hal. 28
12 Kuat  Ismanto,  Literasi  Masyarakat  dan  Dampaknya  terhadap  Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah, Human Falah : Volume 5, No. 1 Januari-Juni 2018, hal. 14 13 Analisis  Minat  Masyarakat  Terhadap  Produk  Perbankan  Syariah  di Kabupaten  Tangerang,  Skripsi,  (Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis:  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hal. 2
167
Proses Sosialisasi Informasi Agama Islam yang Disampaikan Melalui Media Komunitas Elektronik dan Cetak Sebagai Pembentuk Moralitas Remaja),  menjelaskan  akan  proses  sosialisasi  agama  Islam  yang disampaikan melalui sarana media komunitas menjadi salah satu cara pembentukan  moralitas  remaja  muslim/muslimah.  Hasil  penelitian ini menunjukkan bahwasanya sebagian besar siswa SMUN 8 Bandung memandang  positif  mengenai  materi  dan  tema  tentang  materi keislaman,  teknik  penyajian  interaktifnya;  tingkat  partisipasi  para remaja dalam penyajiannya, maupun seluruh nilai-nilai moralitas yang dapat diserap oleh para remaja muslim/muslimah, dan dari penyiaran agama Islam melalui media komunitas tersebut. 14
Selain  itu,  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Alva  Yenica Nandavita  dengan  judul  Literasi  Informasi  Mahasiswa  Perbankan Syariah  Pada  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  Negeri  di  Lampung Terhadap Produk Keuangan Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa tentang literasi tentang produk perbankan  syariah.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pembelajaran tentang perbankan syariah masih perlu peningkatan agar lebih bisa mendalaminya. 15
Penelitian  selanjutnya  dari  Anita  Marwing  yang  berjudul Fatwa  Ekonomi  Syariah  Di  Indonesia,  bertujuan  untuk  mengkaji fatwa  mengenai  ekonomi  Islam  di  Indonesia  meliputi  metode dan  proses  penetapan  fatwa  tentang  ekonomi  Islam  serta  fatwa- fatwa  mengenai  ekonomi  syariah  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan variabel. Dari  penelitan  ini  dapat  diketahui  bahwa  format  fatwa  DSN-MUI hanyalah  sebatas  memberikan  penentuan  status  hukum  masalah
14 Atie  Rachmiatie,  Asep  Ahmad  Sidik,  dan  Farihat,  Proses  Sosialisasi Informasi Agama Islam Melalui Media Komunitas Sebagai Pembentuk Moralitas Remaja Muslim (Suatu Penelitian Deskriptif Tentang Proses Sosialisasi Informasi Agama Islam yang Disampaikan Melalui Media Komunitas Elektronik dan Cetak Sebagai Pembentuk Moralitas Remaja), Jurnal Mimbar , Volume XXIII No. 1 Januari – Maret 2007, hal. 121 - 156
15 Alva Yenica Nandavita, Literasi Informasi Mahasiswa Perbankan Syariah Pada Perbankan Syariah Pada Perguruan Tinggi Agama Islam di Negeri Lampung Terhadap Produk Keuangan Syariah, Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah , Volume 01, Nomor 02, Juli-Desember 2018, hal. 252
Pola-Pola Sosialisasi Perbankan Syariah Melalui Masjid
yang  sedang  difatwakan  dan  belum  bersifat “ifadah  ilmiah” yakni memberikan  kegunaan  untuk  pencerahan  wawasan  keilmuan, sehingga kurang dapat memberikan pemahaman kepada beberapa kalangan di luar kalangan para ulama ekonomi Islam. Hasil penelitian ini  menunjukkan  beberapa  uraian  ilmiyah  singkat  yang  telah mengantarkan kegunaan dan kemanfaatan isi fatwa. Selain itu, fatwa seharusnya disebarkan oleh pihak MUI kepada seluruh masyarakat agar umat dapat mengetahui hukum-hukum ekonomi  syariah. 16

## hasil dan Pembahasan
b.
Sosialisasi merupakan suatu proses belajar yang dialami oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai serta  norma-norma  agar  dapat  berpartisipasi  sebagai  bagian  dari anggota  dalam  kelompok  masyarakatnya. 17 Sedangkan  menurut pendapat William J. Goode mengatakan bahwa sosialisasi merupakan sebuah proses yang harus dilalui setiap manusia muda untuk dapat memperoleh  nilai-nilai  dan  pengetahuan  tentang  kelompoknya dan  juga  belajar  mengenai  peran  sosialnya  yang  cocok  dengan kedudukannya di tempat itu. 18
Didalam  proses  ini,  seorang  individu  yang  memperoleh berbagai  macam  pengalaman  dari  lingkungan  sosialnya  bisa  saja terdapat  perbedaan  bentuk  ataupun  pola-pola  kelakuan  yang terdapat  di  antara  lingkungan  sosial  dan  pada  keluarganya.  Pada fase  ini  sang  anak  mulai  melakukan  identifikasi  terutama  tentang pola  pola  di  lingkungan  sosial  di  luar  lingkungan  keluarganya. 19
Sosialisasi  adalah  suatu  proses  yang  berlangsung  sepanjang kehidupan  manusia.  Dimana  proses  tersebut  melalui,  sosialisasi masa kanak-kanak, pendidikan seumur hidup, ataupun pendidikan
16 Anita Marwing, Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia,  Al Amwal, Vol  I. No. 2  September  2016, hal. 177-185
17 Ihrom,  Bunga Rampai  Sosiologi  Keluarga ,  (Jakarta:Yayasan  Obor Indonesia,2004), hal. 30
18 William J. Goode, Sosiologi Keluarga , (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), hal.
20 19 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi , (Jakarta : Kencana, 2013), hal. 167
169
berkesinambungan. 20 Sedangkan  menurut  Vebrianto  proses sosialisasi  adalah  proses  untuk  belajar,  yaitu  proses  akomodasi dengan  mana  individu  menahan  mengubah  implus-implus  dalam dirinya  dan  kemudian  mengambil  proses  hidup  atau  kebudayaan masyarakatnya. 21 Sosialisasi juga merupakan suatu proses kegiatan manusia  yang  bertujuan  agar  mereka  yang  dididik  atau  diajak, kemudian dapat mematuhi kaidah-kaidah dan juga nilai-nilai yang berlaku serta dianut oleh masyarakatnya. 22
Dari beberapa pengertian diatas penulis dapat menyampaikan bahwa ada kesamaan tentang pengertian sosialisasi yaitu suatu proses kegiatan yang bertujuan agar para pihak yang dididik atau diajak, kemudian dapat mematuhi mematuhi kaidah-kaidah, nilai-nilai dan kebudayaan yang berlaku serta dianut oleh masyarakatnya.

## bentuk-bentuk Sosialisasi
Sosialisasi Primer
1.
Sosialisasi primer merupakan sosialisasi tahap pertama yang dijalani  individu  pada  masa  kecil,  melalui  jalur  mana  dia sebagai anggota masyarakat. 23
Sosialisasi Skunder 2.
Proses  yang  memperkenalkan  para  individu  yang  sudah disosialisasikan  ke  dalam  sektor  yang  baru  dalam  dunia obyektif  masyarakat  atau  sosialisasi  ini  terjadi  sesudah sosialisasi primer. 24 Dengan proses sosiliasi dapat dipetakan menjadi beberapa pola, diantaranya sebagai berikut:
20 Kamanto  Sunarto, Pengantar  Sosiologi ,  (Jakarta:  Fakultas  Ekonomi  UI, 1993), hal. 38
21 Soerjono, Sosiologi Keluarga , (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 63
22 Khairudin, Sosiologi Keluarga, (Jakarta: Liberty, 2002), hal. 63
23 Mohammad  Ali  dan  Mohammad  Asrori, Psikologi  Remaja; Perkembangan Peserta Didik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 95
24 Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi , (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI,
1993), hal. 30-33

## Sosialisasi
Agen Keluarga Teman bermain Sekolah Media Massa Lingkungan Pola- pola Represif (Repressive Sosialisation) Partisipasi (Partisipatory Sosialisation) Tahap Tahap persiapan (preparatory stage) Tahap meniru (play stage) Tahap siap bertindak (game stage) Tahap penerimaan norma kolektif (generalized stage)
Tipe
Formal Informal Gambar. 1
Pola-Pola Sosialisasi

## Pola-pola Sosialisasi
Dalam melakukan sosialisasi, perlu adanya pola-pola dalam rangka mencapai tujuan inti dari yang disosialisasikan, dalam hal ini dibagi menjadi dua bagian diantaranya:
Represif (Repressive Sosialisation) 1.
Sosialisasi dengan cara represif ini menekankan pada penerapan  hukuman  terhadap  suatu  kesalahan.  Menurut Jaeger  sosialisasi  dengan  cara  represif  mempunyai  ciri-ciri lain seperti penekanan materi dalam hubungan dan imbalan, atas kepatuhan seorang anak kepada orang tua, penekanan pada bentuk komunikasi yang bersifat satu arah non verbal dan  juga  berisi  perintah,  penekanan  titik  berat  sosialisasi kepada para  orang tua  dan pada  keinginan para  orang tua, dan peranan keluarga sebagai Significant Other . 25
Partisipasi (Partisipatory Sosialisation)
2.
Sosialisasi dengan cara ini menurut Jaeger merupakan pola  yang  di  dalamnya  anak  di  beri  imbalan  manakalah berperilaku  baik,  hukuman  dan  imbalan  bersifat  simbolis, anak  diberi  kebebasan,  penekanan  diletakkan  pada  bentuk interaksi,  komunikasi  bersifat  linier,  anak  menjadi  pusat sosialisasi,  kebutuhan  anak  selalu  dianggap  penting,  dan keluarga akan menjadi Generalized Other . 26
25 Narwoko dan Bagong, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: Kencana,2007), hal. 77
26 Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi , (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI,
171
Proses Sosialisasi
3.
Menurut Mead dalam Horton dan Hunt 27 , menyatakan bahwa sosialisasi dapat dibedakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
Tahap persiapan (preparatory stage)

## 1)
Tahap ini ada sejak manusia dilahirkan ke dunia. a)
Tahap meniru (play stage) 2)
Tahap  ini  kemudian  ditandai  dengan  seorang  anak a) yang  menirukan  peran-peran  yang  dilakukan  oleh orang tua dan orang-orang yang ada disekitarnya.
Tahap siap bertindak (game stage) 3)
Pada  tahap  peniruan  yang  dilakukan  seorang  anak a) mulai  berkurang  dan  digantikan  oleh  peran  yang dilakukan  sendiri  sesuai  dengan  apa  yang  difikirkan dengan penuh pertimbangan.
Tahap penerimaan norma kolektif (generalized stage)

## 4)
Pada  tahap  ini,  seseorang  telah  dianggap  memiliki a) sifat  dewasa  dan  telah  menjadi  warga  masyarakat sepenuhnya.
Tipe Sosialisasi
4.
Menurut  Berger  dan  Luckman 28 bahwa  sosialisasi  dapat berjalan dengan lancar, tertib dan berlangsung terus menerus maka terdapat dua tipe sosialisasi yaitu melalui media formal dan informal. Dua media tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Formal,  sosialisasi  ini  terbentuk  melalui  lembaga  yang 1. dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat yang memiliki peran  khusus  dalam  mensosialisasikan  nilai  dan  norma yang harus dimiliki dan dipelajari oleh masyarakat.
1993), hal. 35 27 Horton, B.P. dan Chester L. Hunt, Sosiologi, Diterjemahkan oleh Drs. Aminudin Ram,M. Ed dan Dra. Tita Sobari. (Jakarta: Erlangga, 1999), hal. 109
28 Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann, 1990, The Social Construction of Reality: A Treatise in The Sociology of Knowledge, (Harmondswirth: Penguin Books Ltd), hal. 201

## Pola-Pola Sosialisasi Perbankan Syariah Melalui Masjid
Informal, sosialisasi ini hadir dalam pergaulan sehari-hari 2. yang lebih bersifat pada kekeluargaan. Tujuan Sosialisasi
5.
Menurut Horton dan Hunt 29 bahwa sosialisasi memiliki tujuan sebagai berikut:
M 1. emberikan keterampilan kepada seseorang untuk dapat hidup dan bergaul di masyarakat. Mengembangkan  kemampuan  dalam  berkomunikasi
2. secara efektif dengan masyarakat. Membantu  mengendalikan  diri  melalui  latihan-latihan 3. mawas diri yang tepat. Membia 4. sakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaan pokok yang ada di lingkungan masyarakat.
Selain  itu,  menurut  Narwoko  dan  Bagong  dalam  “Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan” proses sosialisasi yang ternyata memiliki kesamaan dalam pembentukan kepribadian, diantaranya adalah 30 :
Proses  sosialisasi  yang  dilakukan  (tanpa  sengaja)  melalui 1. proses interaksi sosial.
Proses  sosialisasi  yang  dilakukan  (secara  sengaja)  melalui 2. proses pendidikan dan pengajaran.

## hukum ekonomi islam Pengertian hukum ekonomi islam
Sunaryati  memberikan  pengertian  hukum  ekonomi  yaitu keseluruhan  kaidah-kaidah,  dan  putusan-putusan  hukum  yang dengan khusus mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi. Lebih lanjut ia memaparkan bahwa pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan asas,  kaidah,  pranata,  dan  lembaga  baik  yang  bersifat  perdata maupun yang bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian  nasional  suatu  Negara. 31 Selain  itu,  Fathurrahman Djamil  mengartikan  hukum  ekonomi  yaitu  keseluruhan  kaidah
29 Horton, B.P. dan Chester L. Hunt, Sosiologi, Diterjemahkan oleh Drs. Aminudin Ram,M. Ed dan Dra. Tita Sobari. (Jakarta: Erlangga, 1999), hal. 110
30 Narwoko dan Bagong, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: Kencana,2007), hal. 86
31 Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional, (Bandung : Bina Cipta, 1988), hal. 53.
173
hukum  yang  mengatur  dan  memengaruhi  segala  sesuatu  yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian. 32
Rachmad  Soemitro  sebagaimana  dikutip  oleh  Abdul Manan  mengartikan  bahwa  hukum  ekonomi  adalah  sebagian  dari keseluruhan  norma-norma  yang  dibuat  oleh  pemerintah  ataupun penguasa sebagai bentuk personifikasi dari masyarakat yang akan mengatur  kehidupan  dan  kepentingan  ekonomi  masyarakat  yang saling  berhadapan. 33 Terkait  pengertian  ekonomi  Islam,  Neni  Sri menuliskan  bahwa  terdapat  beberapa  pakar  ekonomi  Islam  yang memberikan  pendapatnya  tentang  ekonomi  syariah,  diantaranya Muhammad  Abdullah  Al-Arabi  memberikan  definisi  ekonomi Islam  yaitu  sekumpulan  dasar-dasar  umum  dalam  ekonomi  yang disimpulkan  dari  2  sumber  utama  yaitu:  Al-Qur’an  dan  Al-Sunnah dan juga merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut yang sesuai dengan tiap lingkungan dan masa. 34
Selain itu, Neni Sri juga menuliskan pendapat dari Muhammad Syauqi Al-Fanjari yang mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu yang mengarahkan  kegiatan  ekonomi  dan  mengaturnya  sesuai  dengan dasar-dasar kebijakan dengan nilai-nilai ekonomi Islam. 35 Pendapat lainnya  dari  M.A.  Manan  juga  menjelaskan  bahwa  ekonomi  Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari seluruh masalah- masalah ekonomi rakyat yang diilhami dari nilai-nilai Islam. 36 Dalam penguatan  penjelasan  tentang  hukum  ekonomi  syariah,  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa ekonomi Islam sebagai suatu  kegiatan  yang  dikerjakan  orang  perorang,  kelompok  orang, badan usaha yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum
32 Fathurrahman  Djamil, Hukum  Ekonomi  Islam:  Sejarah,  Teori,  dan Konsep, (Jakarta : Sinar Grafika), hal. 53 33 Abdul Manan, Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2009), hal. 6
34 Neni Sri Imaniyati, Perbankan Syariah dalam Persfektif Ilmu Ekonomi, (Bandung : Mandar Maju. 2013), hal. 18-19
35 Ibid, hal. 20
36 M.A.Manan, Ekonomi  Islam:  Antara  Teori  dan  Praktik, (Jakarta  : Intermasa .1992), p. 19.
Pola-Pola Sosialisasi Perbankan Syariah Melalui Masjid
dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip-prinsip syariah. 37
Menurut  M.  Akram  Khan  dalam  bukunya  Nurul  Huda menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah “Islamic economics aims the study of the human falah (well-being) achieved by organizing the resources of the earth on the basic of cooperation and participation”. 38
Secara umum, ilmu ekonomi Islam bertujuan agar dapat melakukan kajian tentang kebahagian hidup umat manusia yang akan dicapai dengan  mengorganisasikan  seluruh  sumber  daya  alam  atas  dasar pemanfaatan yang optimal dari sumber daya manusia yang dimiliki. Dari penjelasan di atas dapat digambarkan prinsip dalam ekonomi Islam yang diimplementasikan di Perbankan syariah.

## Perbankan Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam
Prinsip
Tauhid Keadilan Al-Ihsân Al- Mas’ûliya h Keseimba ngan Kejujuran dan kebenaran Larangan akad meragukan, merugikan, dan ribawi Mengutam akan kepenti ngan sosial Keberman faatan Suka sama suka dan tanpa paksaan Milkiah Asas Hukum Tabâdul al-manâfi Pemerata an kesempat an Al-bir wa al-taqwâ Di Indonesia Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Fatwa DSN MUI Pengenalan Lembaga keuangan Syari`ah Gambar. 2 Prinsip dalam perbankan syariah
Berkaitan  dengan  hukum  ekonomi  Islam  dan mu’amalah yang dilakukan manusia yaitu di mana kedua kata tersebut sangat erat  kaitannya  dengan  masalah  pendistribusian  akan  sumber daya  alam  terkhusus  mengenai  harta.  Dede  Rosyada  menjelaskan pendapat  Muhammad  Yusuf  Musa  bahwa  suatu  kajian fiqh mu’amalah juga  mencakup  tentang  ketentuan-ketentuan  hukum tentang kegiatan perekonomian, amanah dalam suatu bentuk titipan
37 Pasal 1 ayat (1) KHES
38 Nurul Huda, et. al, Ekonomi Makro Islam  Pendekatan Teoretis , (Jakarta: Kencana, 2007), p. 7
175
dan juga pinjaman, ikatan kekeluargaan, atau proses penyelesaian perkara  lewat  jalur  pengadilan  dan  bahkan  soal  pendistribusian harta  waris. 39
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  maka  dapat  diambil kesimpulan  bahwa fiqh  mu’amalah atau  hukum  ekonomi  syariah dapat di fahami sebagai sesuatu pengetahuan mengenai ketentuan- ketentuan  hukum  tentang  usaha-usaha  untuk  memperoleh  dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang, serta jasa penitipan di  antara  masing-masing  anggota  masyarakat  yang  sesuai  dengan keperluan  mereka,  yang  di  fahami  dari  dalil-dalil  syari`ah  yang terinci. 40

## asas-asas ekonomi Syariah Prinsip ekonomi Syariah
Prinsip  aqidah,  atau  prinsip  tauhid.  Prinsip  ini  merupakan 1. fondasi yang sangat awal dalam ekonomi Islam, yang selalu menekankan bahwa: 41
Harta  benda  yang  kita  miliki  semasa  hidup  hanyalah b) amanah  dari  Allah  sebagai  pemilik  hakiki  atas  segala yang  kita  punya.  Kita  harus  berusaha  memperolehnya dan  mengelolanya  dengan  baik  (al-thayyiba�t)  dalam rangka  mencari  kemanfaatan  dan  keberkahan  serta karunia Allah (ibtigha� min fadhillah).
Manusia  dapat  berhubungan  secara  langsung  dengan c) Allah  Sang  Maha  Pencipta.  Ekonomi  Islam  merupakan ekonomi  yang  berasaskan  dengan  asas  Ketuhanan. Sistem  ini  bertumpulam  dan  bermodalkan  dari  Allah, yang  kemudian  bertujuan  akhir  kepada  Allah,  dan menggunakan sarana yang tidak akan pernah lepas dari syari’at Allah. 42
39 Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial , (Jakarta: Rajawali Press, 1992), p. 70
40 Ibid, p. 71
41 M. Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam , (Jakarta: Gema Insani Press, 1987), h. 86
42 Setiawan  bin  Lahuri  dan  Vina  Fithriana  Wibisono,  Analysis  of

## Pola-Pola Sosialisasi Perbankan Syariah Melalui Masjid
Prinsip  keadilan  mencakup  seluruh  aspek  kehidupan 2.
manusia  agar  mampu  berlaku  adil  dalam  segala  perbuatan yang  dilakukan. 43 Sebagaimana  Allah  memerintahkan  adil di  antara  sesama  makhluk  ciptaannya.  Dalam  banyak  ayat antara lain: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan  Allah  melarang  dari  perbuatan  keji,  kemungkaran  dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (Q.S An-Nahl: 90).
Prinsip  al-Ihsa�n  (berbuat  kebaikan),  pemberian  manfaat 3. kepada  orang  lain  yang  lebih  daripada  hak  orang  lain  itu terhadap kita. 44
Prinsip tanggung jawab, pertanggungjawaban yang didalamnya 4. meliputi  beragam  aspek,  seperti:  pertanggungjawaban  antar para individu dengan individu yang lain (mas’u�liyah al-afra�d), pertanggungjawaban dalam hidup bermasyarakat (mas’u�liyah almujtama’).  Manusia  dalam  kehidupan  bermasyarakat diwajibkan  untuk  dapat  melaksanakan  kewajibannya  demi terciptanya  kesejahteraan  para  anggota  masyarakat  secara keseluruhan serta tanggung jawab dari pemerintah (mas’u�liyah al-daulah)  yang  tanggung  jawab  ini  berkaitan  dengan baitul mal . 45
Prinsip  keseimbangan,  syariat  Islam  mengakui  hak  pribadi 5. seseorang  dengan  batasan-batasan  tertentu.  Syari’at menentukan  sebuah  keseimbangan  antara  kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
Implementation of The Good Corporate Governance PT. Bank Syariah Branch of Tasikmalaya, Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam , Vol. 11, No.1 2020, hal. 90
43 Sjaichul Hadi Permono, Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial,
(Surabaya: Aulia, 2008), hal. 45
44 Syamsuri,  Soritua,  Analysis  of  Human  Resources  Development  in the Foundation Institute of National Zakat Al-Falah Social Fund Surabaya From Islamic Economic Perspective, Al-Uqud: Journal Islamic Economics , Vol. 3 Nomor 1 Januari 2019, hal. 35
45 Sjaichul Hadi Permono, Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial, (Surabaya: Aulia, 2008), hal. 78
177
Prinsip  kejujuran  dan  kebenaran.  Prinsip  ini  merupakan
6. sendi dari terbentuknya akhlaqul karimah , maka diperlukan prinsip-prinsip pendukung diantaranya adalah: 46
Prinsip  transaksi  yang  tampak  meragukan  dilarang, a)
akad  transaksi  juga  harus  tegas,  jelas  dan  pasti.  Baik benda yang menjadi sebuah objek akad, maupun harga daripada barang yang diakadkan itu.
Prinsip  transaksi  yang  merugikan  individu  sangat b) dilarang.  Setiap  transaksi  yang  merugikan  diri  sendiri ataupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.
Prinsip  mengutamakan  kepentingan  sosial.  Prinsip  ini c) menekankan  akan  pentingnya  kepentingan  bersama yang harus selalu didahulukan tanpa menyebabkan suatu kerugian  individu.  Sebagaimana  yang  terdapat  pada kaidah fiqhiyah: “bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka diutamakanlah kepentingan untuk kemaslahatan sosial”.
Prinsip manfaat. Objek transaksi harus selalu memiliki d) manfaat, melakukan transaksi terhadap objek yang tidak mendatangkan manfaat menurut syariat dilarang.
Prinsip  transaksi  akad  yang  mengandung  unsur  riba e) dilarang.
Prinsip suka sama suka (saling rela, f) ‘an taradhin ). Prinsip ini berlandaskan kepada firman Allah Swt: “Hai orang- orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu” (Q.S An-Nisa 29).

## Perbankan Syariah
Bank syariah merupakan bank yang memegang teguh konsep Islami dalam penerapannya. Bank syariah merupakan badan usaha yang  menghimpun  dana  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan
Pola-Pola Sosialisasi Perbankan Syariah Melalui Masjid
berupaya menyalurkannnya kepada masyarakat dalam bentuk akad- akad  dan  perjanjian  yang  sesuai  dengan  konsep  Islami. 47 Sesuai dengan UU nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 12 tentang perbankan syariah  menjelaskan  bahwasanya  yang  dimaksud  dengan  prinsip syariah  adalah  prinsip  hukum  Islam  yang  berlaku  dalam  kegiatan perbankan  didasarkan  pada  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga yang  memiliki  kewenangan  dalam  penetapan  sebuah  fatwa  dalam bidang syariah.
Dari  undang-undang  diatas,  dapat  ditarik  kesimpulan bahwasanya  bank  syariah  merupakan  badan  usaha  yang  harus memegang  teguh  prinsip  Islami  dalam  segala  kegiatannya.  Hal mendasar  yang  membedakan  antara  bank  syariah  dan  bank konvensional  terletak  pada  pengembalian  keuntungan  yang  akan diberikan  oleh  nasabah  kepada  lembaga  keuangan.  Kegiatan operasional bank syariah menggunakan bagi hasil (mudhorobah). 48
Bank  syariah  tidak  menggunakan  bunga  sebagai  alat  untuk memperoleh  keuntungan  maupun  membebankan  bunga  atas pinjaman  karena  bunga  merupakan  riba  yang  sangat  diharamkan. Ada 4 asas ekonomi Islam yang sangat mendasar dalam Perbankan Syariah yaitu:
Taba�dul  al-mana�fi  (pertukaran  manfaat),  kerjasama a.
(musya�rakah), dan kepemilikan.
Asas  pertukaran  manfaat  (taba�dul  al-mana�fi)  yang difahami dari QS. al-Imra�n: 191. Ayat ini menjelaskan bahwa segala  hal  yang  diciptakan  oleh  Allah  Swt  memiliki  nilai kebaikan dan juga manfaat serta keberkahan bagi manusia. Firman  Allah  mengatur  seluruh  aturan  dan  norma  hukum yang bertujuan agar terciptanya kebaikan bagi umat manusia, baik  di  dunia  dan  juga  akhirat.  Norma  hukum  tersebut oleh  para  ulama  telah  diinterpretasi  sehingga  kemudian melahirkan, salah satunya, norma fiqh muamalah . Norma fiqh
47 Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, Tira Nur Fitria, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , Vol. 01, No. 02, Juli 2015, hal. 77
48 Ibid, hal. 78
179
muamalah sebagai bagian dari kesatuan norma hukum Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu al-mashâlih .
Pertukaran manfaat mengandung pengertian adanya keterlibatan orang banyak, baik itu secara individual maupun kelembagaan.  Oleh  karenanya,  dalam  setiap  pertukaran manfaat  terkandung  norma  kerjasama  (al-musya�rakat). Disamping itu, pertukaran manfaat yang terkait dengan hak milik seseorang, karena pada dasarnya pertukaran manfaat hanya  dapat  terjadi  terhadap  benda-benda  yang  dimiliki, walaupun  sebetulnya  hak  milik  mutlak  hanya  terdapat pada  Allah  Swt,  sementara  manusia  hanyalah  pemilik  hak pemanfaatan. Proses pertukaran manfaat melalui norma al- musyârakat dan juga norma haq al-milk kemudian berakhir pada  norma  al-ta’a�wun  (tolong-  menolong).  Dalam  Islam al-ta’âwun hanya  akan  terjadi  dalam  hal  kebaikan  dan ketaqwaan (al-khaira�t atau al-birr wa al-taqwa�) serta dalam hal-hal yang membawa kemanfaatan bagi semua. 49
Pemerataan  kesempatan,  ‘an  tara�dhin  (adanya  suka b. sama  suka  atau  kerelaan)  dan  ‘adam  al-ghara�r  (tidak  ada unsur  penipuan  atau  spekulasi).  Asas  pemerataan  adalah kelanjutan, dan sekaligus salah satu bentuk dari penerapan prinsip  keadilan  dalam  teori  hukum  Islam.  Pada  tataran ekonomi,  prinsip  ini  selalu  menempatkan  manusia  sebagai makhluk yang mempunyai kesempatan yang sama rata untuk dapat memiliki, mengelola dan juga menikmati sumber daya ekonomi yang sesuai dengan kemampuannya. 50 Di samping itu, asas ini adalah perwujudan dari beroperasinya ajaran Islam mengani perputaran harta yang tidak hanya boleh berkisar dikalangan orang-orang kaya (al-aghnia), sehingga atas dasar ini  pula  hak-hak  sosial  dirumuskan.  Rumusan  dari  hak-hak sosial  itu  di  antaranya  ialah  teori  perpindahan  hak  milik, sewa menyewa, gadai, pinjam-meminjam dan utang-piutang.
49 Atang  Abdul  Hakim, Fiqh  Perbankan  Syari’ah, (Bandung;  Refika Aditama, 2011), hal. 160-161
50 Ibid, hal. 160-181-182

## Pola-Pola Sosialisasi Perbankan Syariah Melalui Masjid
Teori perpindahan hak milik diimplementasikan oleh hukum Islam dengan hal seperti berikut, contoh: jual beli yang dapat berupa  akad murâbahah , salam atau ishtinâ’,  zakat 51 ,  infaq, shadaqah, hibah , dan juga waris, sewa menyewa dengan al- isti’ârat gadai dengan al-rahn , dan pinjam meminjam dengan al-qardh .
Al-bir wa al-taqwâ c. (Kebaikan dan taqwa)
Asas al-birr wa al-taqwâ merupakan sebuah asas yang mewadahi seluruh asas-asas mu’amalah lainnya. Yaitu segala asas yang terdapat dalam lingkup fiqh mu’amalah dilandasi dan  kemudian  diarahkan  untuk  menciptakan al-birr  wa  al- taqwâ . Al-birr artinya  kebijakan  dan  keberimbangan  atau proporsional atau berkeadilan. 52

## Masjid Pengertian masjid
Masjid adalah sebuah bangunan, tempat ibadah uamt Islam, yang  digunakan  umat  terutama  sebagai  tempat  dilangsungkannya shalat berjama`ah. 53 Dalam lisan Al-Arab li ibni mandzur kata masjid dapat dipahami sebagai tempat khusus yang disiapkan untuk shalat 5  waktu  dan  juga  sebagai  tempat  sujud. 54 Al-Imam  An-Nawawi menambahkan  bahwa  masjid  adalah  tempat  shalat  didalamnya, kecuali  tempat  yang  dilarang  syariah  untuk  mengadakan  shalat seperti  di  kuburan  dan  tempat-tempat  yang  didalamnya  terdapat najasah seperti tempat sampah, dan juga dilarang di tempat yang lain seperti kandang babi, kamar mandi, dan lain-lainnya. 55 Maka secara
51 Zumaroh, Prospek Pengelolaan Keuangan Bank Syariah di Indonesia, Finansia:  Jurnal  Akuntansi  dan  Perbankan  Syariah, Vol.  01,  Nomor  02,  Juli- Desember 2018, hal. 211-212
52 Atang  Abdul  Hakim, Fiqh  Perbankan  Syari’ah, (Bandung;  Refika Aditama, 2011), hal. 182
53 Syahidin, Pembangunan  Umat  Berbasis  Masjid, (Bandung:  Alfabeta,
2003), hal. 121
54 Al-Zarkasyi, Abu Abdullah Badr al-Din Muhammad bin Abdullah bin Bahader, I`lam Al-Masajid bi Ahkaami Al-Masasjid , (Cairo: Al-Majlis Al-A`laa li Al- Syu`uun Al-Islamiyah, 1416), hal. 27-28
55 Abu Zakariya Muhyi Al-Din Yahya Ibn Syaraf Al-Nawawiy, Al-Minhaaj Syarh  Shahiih  Muslim  Ibn  Al-Hajjaj,  (Beirut:  Dar  Ihyaa`  Al-Turats  Al-Arabiy,
181

## umum dapat dipahami bahwa masjid adalah tempat suci dan sakral
milik seluruh umat Islam.
Masjid juga menjadi simbol pertemuan dan sering digunakan untuk  tempat  berkumpulnya  pada  hari  raya  sehingga  masjid  juga sering  disebut  jami`. 56 Masjid  merupakan  tempat  berkumpulnya umat Muslim dalam melakukan ibadah wajib seperti shalat maupun tempat belajar seperti kajian-kajian yang bertemakan pembahasan tentang  Islam.  Perbedaannya  dengan  mushalla  adalah  dari  segi fungsinya. Mushalla berarti sekedar tempat yang disediakan untuk shalat tanpa kegiatan dan tidak digunakan untuk pertemuan rutin harian atau mingguan. 57 Oleh karena itu, dapat disimpulkan setiap masjid  adalah  mushalla,  tetapi  bukan  setiap  mushalla  dimaknai sebaga masjid.

## Fungsi masjid
Fungsi sebagai tempat ibadah 1.
Fungsi dasar masjid dapat dilihat dalam Al-Qur`an Surah An- Nur: 36, yang menyebutkan fungsi dasar masjid:
ﰐ ﰏ    ﰎ  ﰍ    ﰌ  ﰋ  ﰊ  ﰉ  ﰈ   ﰇ  ﰆ  ﰅ  ﰄ  ﰃ  ﰂ
Fungsi  utama  masjid  adalah  sebagai  saran  pengingat  bagi manusia  kepada  tuhannya  dan  betapa  tujuan  hidup  adalah  untuk beribadah. 58 Ibadah yang dilakukan didalam masjid berbagai macam, mulai  dari  ibadah  mahdhah  seperti  shalat  wajib, sunnah ,  i`tikaf dan shalat-shalat lainnya. Fungsi masjid dapat digambarkan dalam gambar berikut:
1392), Jilid 5, hal. 5
56 Ibnu  Mandzur, Lisan  Al-`Arab, (Beirut:  Dar  Lisan  Al-`Arab  Li  Al- Malayin, 2000), Jilid. 12,hal. 389
57 Aziz Muslim, Manajemen Pengelolaan Masjid, Aplikasia, Jurnal Aplikasi ilmu-ilmuAgma (Vol.5. No.2, Desember 2004), hal. 105-114
58 Syahidin, Pembangunan  Umat  Berbasis  Masjid, (Bandung:  Alfabeta, 2003), hal. 75
Masjid Tempat ibadah Kemasyarakatan
Pusat Sosialisasi
Pendidikan Pusat Pendidikan aqidah, syari`ah, dan akhlaq. Ekonomi Media mobilitas keuangan negara
Legulator kebijakan ekonomi syari`ah (Mu`aamalat) Asuransi muslim
Gambar. 3

## Fungsi Masjid

## Fungsi sosial kemasyarakatan 2.
Ketika  hijrah  rasulullah  SAW  membangun  masjid  yang digunakan untuk menjalin solidaritas antara Muhajirin dan Anshor. Masjid yang kemudian dikenal dengan masjid nabawi juga berfungsi sebagai Islamic  centre dimana  segala  permasalahan  sosial  yang dihadapi masyarakat langsung diadukan kepada Rasulullah. Fungsi masjid dalam segi sosial selalu bertambah dengan adanya kesadaran akan  pentingnya  shalat  berjama`ah.  Orang-orang  duduk,  berdiri, dan sujud dalam barisan yang rapi bersama-sama dipimpin seorang imam dari permulaan shalat sampai penutup. 59

## Fungsi pendidikan
3.
Pada  masa  awal  perkembangan  Islam  merupakan  sarana pendidikan  Islam  yang  utama.  Di  masjid  didirikan  dan  diadakan tempat-tempat belajar didalam masjid itu sendiri atau di samping masjid dalam bentuk suffah atau kuttab. 60 Metode ini banyak dianut lantaran  pehamanan  bahwa  masjid  adalah  pusat  dari  kehidupan masyarakat.  Fungsi  masjid  sedikit  berkurang  ketika  zaman  bani
59 Bachrun  Rifa`i  dan  Moch  Fakhruroji, Manajemen  Masjid: Mengoptimalkan  Fungsi  Sosial-Ekonomi  Masjid, Cet.1(Bandung:  Benang  Merah Press,2005), hal. 51
60 Fathurrahman, Masjid  Sebagai  Pusat  Pendidikan  Islam  Masa  Klasik, Jurnal  ilmiah  kreatif  ,Jurnal  Studi  Pemikiran  Pendidikan  Agama  Islam  (Vol.  7, No.1, Januari 2015), hal. 4
183
umayyah lantaran digantikan oleh istana terutama yang berkenaan dengan aspek politik. Pada dasarnya, masjid digunakan oleh orang dewasa sebagai tempat pembelajaran Al-Qur`an, hadist, fiqh, dasar- dasar agama, bahasa, dan sastra Arab. Bagi kaum wanita diajarkan keterampilan  Al-Qur`an,  hadist,  dasar  agama,  dan  juga  menenun seminggu  sekali.  Pendidikan  anak-anak  juga  diberikan  di  masjid serta suffah didekat masjid. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi  anak-anak  khalifah  dan  pangeran  pada  masa  bani  umayyah. Mereka dididik di istana dan rumah dengan mendatangkan tutor. 61

## Fungsi ekonomi
4.
Berawal  dari  anggapan  bahwa  masjid  adalah  pusat  dari peradaban maka selayaknya memiliki daya otonomi dan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dakwahnya dan tidak terpaku dengan saluran  tangan  dan  sumbangan  dari  jama`ah  saja. 62 Kegiatan ekonomi yang terjadi disekitar masjid bukan tindakan dalam wujud riil  ekonomi  seperti  produksi,  distribusi  dan  konsumsi  sehingga menimbulkan persaingan bisnis di dalam masjid. Peran masjid dalam ekonomi pada zaman Rasulullah Saw dapat dibedakan menjadi tiga fungsi utama yaitu 1) mediator pengumpulan dan distribusi harta zakat,  infaq ,  dan shadaqah ,  2)  legulator  kebijakan  undang-undang perniagaan di pasar, dan 3) Media asuransi para muslim. Pendapat ini  masih  mendapatkan  kritikan,  mengingat  sebagaimana  masjid sampai  hari  ini  memiliki  kegiatan  yang  erat  yang  luas  dan  bukan hanya  sebatas  sebagai  tempat  untuk  mengkaji  gagasan-gagasan tentang  ekonomi.  Disamping  itu,  kajian  seputar  ekonomi  masih berjalan  di  masjid-masjid.  Bahkan  masjid  seharusnya  mempunyai manajemen  finansial  yang  bisa  membantu  dan  meringankan ekonomi jama`ahnya.
61 Ibid, hal. 4 62 Muhammad  Hasan  Al-Nuwaibiy,  ` Imaarah  AL-Masjid  Fii  Dhaui  AL- Qur`an wa Al-Sunnah, (Cairo: Daar Nahdhah Al-Syarq li Al-Thiba`ah wa AL-Nasyr, 2002 M), hal. 128-129
Pola-Pola Sosialisasi Perbankan Syariah Melalui Masjid

## kesimpulan C.
Perbankan Syariah memiliki komitmen untuk melaksanakan segala  kegiatannya  dengan  berlandaskan  hukum  Islam.  Bank syariah menjadi lembaga yang di pilih oleh masyarakat Muslim agar terhindar dari jeratan riba. Bank syariah harus mengambil peran dan inovasi dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan perhatian masyarakat  muslim.  Dengan  memiliki  dasar  keislaman  yang  kuat maka  bank  syariah  harus  bisa  menjaga  kepercayaan  masyarakat dalam menjalankan lembaga tersebut.
Pertumbuhan dari segi aset pun sudah dapat membuktikan bahwa  Bank  Syariah  merupakan  model  bank  yang  cukup  ideal untuk  dapat  mendorong  kemajuan  perekonomian  Negara.  Namun dari  segi  kualitas  pelayanan  bank  syariah  harus  terus  mengejar ketertinggalannya  dari  perbankan  konvensional  yang  telah  lebih awal  berdiri.  Disisi  lain,  perbankan  syariah  juga  harus  terus  di sosialisasikan bersama para pakar dan akademisi kepada masyarakat luas karena masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwasanya perbankan  syariah  serupa  dengan  perbankan  konvensional.  Hal inilah yang menjadi perhatian khusus bagi pakar dan akademisi di bidang  ekonomi  Islam  dalam  mensyiarkan  ekonomi  Islam  melalui pemanfaatan  perbankan  syariah.  Salah  satu  solusi  yang  dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi melalui masjid-masjid yang ada. Hal ini dikarenakan masjid merupakan pusat ibadah orang Muslim  sama  seperti  zaman  Rasulullah  dan  para  sahabat,  segala kegiatan  pengenalan  ekonomi  Islam  bisa  melalui  masjid  dengan berbagai  macam  kegiatan  yang  diolah  sedemikian  rupa  sehingga diminati  oleh  masyarakat  dan  dapat  memajukan  ekonomi  para jama’ah dan masyarakat.

## daFtar PuStaka
Afifuddin  dkk.  2009.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Bandung: Pustaka Setia.
Ali,  Mohammad  dan  Asrori,  Mohammad.  2012.  Psikologi  Remaja; Perkembangan Peserta Didik, Jakarta: Bumi Aksara.
185
Al-Nawawiy,  Abu  Zakariya  Muhyi  Al-Din  Yahya  Ibn  Syaraf.  1392. Al-Minhaaj  Syarh  Shahiih  Muslim  Ibn  Al-Hajjaj,  Beirut:  Dar Ihyaa` Al-Turats Al-Arabiy. Jilid 5.
Al-Nuwaibiy, Muhammad Hasan. 2002. `Imaarah AL-Masjid Fii Dhaui AL-Qur`an wa Al-Sunnah, Cairo: Daar Nahdhah Al-Syarq i Al- Thiba`ah wa Al-Nasyr.
Al-Syarbini, Muhammad Bin Muhammad al Khathib. 1994. Mughni al Muhtaaj ila Ma’rifati Ma’aani Alfaadh al Minhaaj, Dar Al-Kutub Al-`Ilmiyah. Jilid 6.
Al-Zarkasyi,  Abu  Abdullah  Badr  al-Din  Muhammad  bin  Abdullah bin Bahader. 1416. I`lam Al-Masajid bi Ahkaami Al-Masasjid, Cairo: Al-Majlis Al-A`laa li Al-Syu`uun Al-Islamiyah.
Anshori,  Abdul  Gafur.  2007.  Peradilan  Agama  di  Indonesia  Pasca Undang-undang No.3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan), Yogyakarta: UII Press.
Anwar,  Syamsul.  2007.  Hukum  Perjanjian  Syari`ah,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Arikunto,  Suharsimi.  2006.  Prosedur  Penlitian  Suatu  Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta.
Asutay,  Mehmet.  2007.  A  Political  Economy  Approach  to  Islamic
Economics:  Systemic  Understanding  for  an  Alternative Economic  System,  dalam,  Kyoto  Bulletin  of  Islamic  Area Studies
Berger,  Peter  L.,  dan  Thomas  Luckmann.  1990.  The  Social Construction  of  Reality:  A  Treatise  in  the  Sociology  of Knowledge, (Harmondswirth: Penguin Books Ltd).
Bogdan,  Robert  C.  Dkk.  1982.  Knopp  Qualitative  Reseach  for Education London: Allyn dan Bacon, Inc.
Bungin, Burhan. 2009. Metodologi Penelitian Kualtitatif komunikasi,
Ekonomi, dan Kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Djamil,  Fathurrahman,  Hukum  Ekonomi  Islam:  Sejarah,  Teori,  dan

## Konsep, Jakarta: Sinar Grafika
Fathurrahman.  2015.  Masjid  Sebagai  Pusat  Pendidikan  Islam Masa  Klasik,  Jurnal  ilmiah  kreatif,  Jurnal  Studi  Pemikiran Pendidikan Agama Islam.
Pola-Pola Sosialisasi Perbankan Syariah Melalui Masjid
Goode, William J. 2007. Sosiologi Keluarga, Jakarta: Bumi Aksara. Habibullah, Eka Sakti. 2017. Hukum Ekonomi Syariah  Dalam Tatanan Hukum  Nasional,  Al  Mashlahah,  Jurnal  Hukum  Islam  Dan Pranata Sosial Islam, Vol 5, No 09.
Hadi, Sutrisno. 1993. Metodologi Research, Yogyakarta: Andy Ofset.
Hakim, Atang Abdul. 2011. Fiqh Perbankan Syari’ah, Bandung; Refika Aditama.
Hartono,  CFG  Sunaryati.  1988  Hukum  Ekonomi  Pembangunan Nasional, Bandung: Bina Cipta.
Him,  Abdul.  2000.  Peradilan  Agama  Dalam  Politik  Hukum  di
Indonesia  dari  Konservatif  menuju  Konfigurasi  Demokrasi- Responsif, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Horton,  B.P.  dan  Hunt,  Chester  L.  1999.  Sosiologi,  Diterjemahkan oleh Drs. Aminudin Ram, M. Ed dan Dra. Tita Sobari. Jakarta: Erlangga.
Huda, Nurul, et. Al. 2007. Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis,
Jakarta: Kencana.
Ihrom.  2004.  Bunga  Rampai  Sosiologi  Keluarga,  Jakarta:  Yayasan
Obor Indonesia.
Imaniyati, Neni Sri. 2013. Perbankan Syariah dalam Persfektif Ilmu
Ekonomi, Bandung: Mandar Maju.
Iskandar.  2009.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Jakarta:  Gaung Persada.
Ismanto, Kuat. 2018. Literasi Masyarkat dan Dampaknya terhadap Minat menjadi Nasabah Bank Syariah, Jurnal Human Falah: Volume 5, No.1 Januari-Juni.
Iswanto,  Bambang.  2013.  Ekonomi  Islam  Dan  Politik  Hukum  Di Indonesia, Jurnal Mazahib Vol XII Nomor 2 Desember.
Khairudin. 2002. Sosiologi Keluarga, Jakarta: Liberty.
Lubis,  Suwardi,  Metodologi  Penelitian  Sosial,  (Medan:  USU  Prees,
1987)
Manan, Abdul. 2009. Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia, Jakarta: Kencana.
Manan.  1992.  Ekonomi  Islam:  Antara  Teori  dan  Praktik,  Jakarta: Intermasa.
187
Mandzur, Ibnu. 2000. Lisan Al-`Arab, Beirut: Dar Lisan Al-`Arab Li Al-Malayin. Jilid. 12.
Marimin, Agus dkk. 2015. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 02, Juli.
Marwing,  Anita.  2016.  Fatwa  Ekonomi  Syariah  Di  Indonesia,  Al Amwal, Vol I. No. 2 September.
Miles,  Mattew  B  dkk.  1992.  Analisis  Data  Kualitatif,  (terj.  Tjejep
Rohendi Rohidi), Jakarta: UI-Press.
Moleong,  Lexy  J.  2000.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2000, cet. 18.
Muslim, Aziz. 2004. Manajemen Pengelolaan Masjid, Jurnal Aplikasi ilmu-ilmu Agama, Vol.5. No.2, Desember.
Nandavita,  Alva  Yenica.  2018.  Literasi  Informasi  Mahasiswa
Perbankan Syariah Pada Perbankan Syariah Pada Perguruan Tinggi  Agama  Islam  di  Negeri  Lampung  Terhadap  Produk Keuangan Syariah, Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, Volume 01, Nomor 02, Juli-Desember
Naning, Ramdlon. 2008. Penyelesaian sengketa dalam Islam, Jurnal Varia Advokat, VI.
Narwoko dan Bagong. 2007. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, Jakarta: Kencana.
Nasution, M. Yasir. 2014 Peran Strategis Ulama dalam Pengembangan Ekonomi  Syariah,  Human  Falah,  Volume  1.  No.  1  Januari  – Juni.
Permono, Sjaichul Hadi. 2008. Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial, Surabaya: Aulia.
Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM).
2009. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari`ah, Jakarta: Kencana.
Qardhawi, M. Yusuf. 1987. Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insani Press.
Rachmiatie,  Atie,  et.  Al.  2007.  Proses  Sosialisasi  Informasi  Agama Islam Melalui Media Komunitas Sebagai Pembentuk Moralitas Remaja Muslim (Suatu Penelitian Deskriptif Tentang Proses Sosialisasi Informasi Agama Islam yang Disampaikan Melalui Media Komunitas Elektronik dan Cetak Sebagai Pembentuk

## Pola-Pola Sosialisasi Perbankan Syariah Melalui Masjid
Moralitas Remaja), Jurnal Mimbar, Volume XXIII No. 1 Januari – Maret.
Rifa`I,  Bachrun  dan  Fakhruroji,  Moch.  2005.  Manajemen  Masjid: Mengoptimalkan  Fungsi  Sosial-Ekonomi  Masjid,  cet.1, Bandung: Benang Merah Press.
Rosyada,  Dede.  1992.  Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial,  Jakarta:

## Rajawali Press.
Samsudin,  Ahmad.  2017.  Analisis  Minat  Masyarakat  Terhadap Produk Perbankan Syariah di Kabupaten Tangerang, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta
Satori, Djam’an dkk. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:
Alfabeta.
Setiadi, Elly M dkk. 2013. Pengantar Sosiologi, Jakarta: Kencana.
Soerjono. 1992. Sosiologi Keluarga, Jakarta: Rineka Cipta.
Sugiono.  2008.  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan Kuanititatif, Kualitatif dan R&D, cet. 6, Bandung: Alfabeta.
Sugiono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D,
Bandung: Alfabeta.
Sunarto,  Kamanto.  1993.  Pengantar  Sosiologi,  Jakarta:  Fakultas Ekonomi UI.
Syahidin.  2003.  Pembangunan  Umat  Berbasis  Masjid,  Bandung:
Alfabeta.
Syamsuri, Soritua. 2019. Analysis of Human Resources Development in the Foundation Institute of National Zakat Al-Falah Social Fund Surabaya From Islamic Economic Perspective, Al-Uqud: Journal Islamic Economics, Vol. 3 Nomor 1 Januari
Syuhada.  2012.  Mengupayakan  Kesadaran  Hukum:  Sebuah
Perbincangan Tentang Metode Sinergi Antara Gatra Kognitif dan Afektif, Jurnal Dusturiah, Vol 1, No 2.
Tsabit,  Muhammad  ‘Usman.  2008.  Al-Mu’amalat  al-Maliyah  al- Mu’ashirah fi al Fiqh al-Islamiy, Yordan: Dar al-Nafais.
Umar, Husein. 2011. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis
Edisi Kedua. Cetakan ke 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Zumaroh.  2018.  Prospek  Pengelolaan  Keuangan  Bank  Syariah  di Indonesia, Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan SyariahI, Vol. 01, Nomor 02, Juli-Desember