Pemidanaan Suami Menjual Istri Untuk Layanan Seks Menyimpang: Kajian Terhadap Korban Dalam Vonis Hakim *
A Djoko Sumaryanto 1 Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia
https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.686

## Abstract
The applicable criminal law still adheres to the concept of Daad Dader Strafrecht, so that the existence  of  a  crime  victim  has  not  been  touched  by  the  Act  implemented  in  each  judge's decision,  such  as  the  event  of  a  husband  selling  his wife  to  serve  deviant  sex  (threesome). The position of the wife in this case is a crime victim conducted by the husband. Using the method of normative legal research (legal research), with the statutory approach and cases (case  approach),  which  examines  the  Sidoarjo  District  Court  Decision  number 889/Pid.Sus/2018/PN  SDA,  a  result  will  be  obtained  that  the  application  of  the  law  is inadequate  and  the  view  still  weak  on  the  victim  of  crime  who  is  his  wife.  The recommendations  of  this  study  are  that  Judim  be  more  careful  and  observant  in understanding the laws and regulations and sentences that have been given due attention to victims who are family members (wives).
Keywords : Criminal Law, crime victims, verdicts

## Abstrak
Hukum  pidana  yang  berlaku  masih  berpegang  pada  konsep  Daad  Dader  Strafrecht, sehingga  keberadaan  korban  kejahatan  belum  terjamah  oleh  Undang-undang  yang diimplementasikan  dalam  setiap  putusan  hakim,  seperti  peristiwa  suami  menjual  istrinya untuk  melayani  seks  menyimpang  (threesome).  Posisi  istri  dalam  hal  ini  adalah  korban kejahatan  yang  dilakukan  oleh  suami.  Dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif (legal research), dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan kasus  (cases  approach),  yang  mengkaji  Putusan  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  nomor 889/Pid.Sus/2018/PN  SDA,  akan  diperoleh  suatu  hasil  bahwa  kurang  tepatnya  penerapan Undang-undang  dan  masih  lemahnya  pandangan  terhadap  korban  kejahatan yang  adalah istrinya.  Rekomendasi  penelitian  ini  agar  hakim  lebih  teliti  dan  jeli  dalam  memahami peraturan  perundang-undangan  serta  vonis  yang  dijatuhkan  telah  memperhatikan  korban yang adalah anggota keluarga (istri).
Kata Kunci: Hukum pidana, korban kejahatan, vonis
* Naskah diterima tanggal: 12 September 2020, direvisi: 13 Oktober 2020, disetujui untuk terbit: 10 Desember 2020.
1 A Djoko Sumaryanto adalah dosen pada Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia. E-mail: adjokosum@gmail.com

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  hukum  melindungi  dan menjunjung  Hak  Asasi  Manusia  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Pasal  27  ayat  (1) UUD  1945  menyatakan  bahwa  “Setiap  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan  tidak  kecualinya” . Prinsip  ini  seyogyanya  tidak  hanya  sebagai  slogan  saja namun  lebih  utama  adalah  dalam  mengimplementasikan  dalam  penegakan hukumnya.
Di  zaman  kemerdekaan  ini,  terlebih  di  era  reformasi  dengan  kemajuan teknologi  informasi  dan  komunikasi  sering  kali  dimanfaatkan  oleh  pihak  yang  tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan perbuatan di bidang  kesusilaan  yang  korbannya  adalah  perempuan.  Perdagangan  manusia sebenarnya bukan merupakan hal baru, namun beberapa tahun belakang masalah ini muncul kepermukaan dengan berbagai modus operandi.
Beberapa faktor penyebab terjadinya hal tersebut adalah adanya diskriminasi gender, praktek budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia, pernikahan dini, kawin  siri,  konflik  dan  bencana  alam,  putus  sekolah,  pengaruh  globalisasi,  sistem hukum dan penegakan hukum yang lemah, keluarga yang tidak harmonis, rendahnya nilai-nilai moral agama, dan sebagainya.
Perkembangan  di  dalam  dan  di  luar  manusia  tertentu  mempengaruhi kecenderungan  dan  kemampuannya  untuk  melakukan  perilaku  yang  tercela, merugikan,  dan  merusak  rasa  keadilan,  selanjutnya  manusia  tersebut  mempengaruhi manusia yang ada disekitarnya dan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial.
Berbagai  kasus  perempuan  yang  diperdagangkan  seringkali  mereka  di pekerjakan di sektor yang berbahaya, pekerjaan terlarang, kurir narkoba, untuk kerja paksa,  pembantu  rumah  tangga,  korban  di  eksploitasi  seksual  dalam  pornografi, prostitusi.  Upaya  penanggulangan  digalang  melalui  berbagai  instrumen  hukum, konvensi international, dan perjanjian multilateral.
Dari  latar  belakang  diatas  maka  disusunlah  suatu  rumusan  masalah,  agar pembahasan  lebih  fokus  dan  sesuai  pada  persoalan  tentang  kajian  terhadap  korban dalam  vonis  hakim,  selanjutnya  akan  dibahas  sesuai  sub  kajian  yaitu  kasus  posisi, pertimbangan  dan  putusan  hakim,  serta  analisa  terhadap  korban  dalam  vonis  hakim pada Putusan Hakim nomor 889/Pid.Sus/2018/PN Sda.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dipergunakan  adalah  metode  penelitian  hukum normatif ( legal research) dilakukan dengan mengkaji norma, yang ada dalam Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan.
Pendekatan  masalah  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach) yang  mengkaji  peraturan  perundang-
undangan  yang  relevan  serta  asas-asas  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus ( cases approach), yang mengkaji putusan pengadilan berkenaan dengan kasus threesome di Pengadilan Negeri Sidoarjo.
Prosedur  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  melakukan sistemisasi  bahan  hukum,  yang  diperoleh  melalui  sumber  kepustakaan.  Pengelolaan dan  analisis  bahan  hukum  melalui  sistematisasi  lalu  dilakukan  analisis  dengan menggunakan  deskriptif  analisis , yaitu  menjelaskan  hasil  analisis  terhadap  posisi korban dan terhadap penerapan hukum dalam putusan hakim terhadap layanan seks menyimpang ( threesome) di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Berkaitan  maraknya  layanan  seks  menyimpang  yaitu threesome ,  maka  dalam tulisan ini penulis akan mengkaji satu kasus suami jual istri yang terjadi di Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan putusan nomor 889/Pid.Sus/2018/PN SDA, dengan kasus posisi sebagai berikut.
Kejadian  tersebut  berawal  ketika  terdakwa  berniat  mencari  keuntungan memperdagangkan  dan  memanfaatkan  istrinya  secara  komersial  dengan  cara terdakwa  menawarkan  jasa  pijat  dan  berhubungan  badan  secara threesome (bertiga) antara  terdakwa,  istrinya  yakni  saksi  Aminah,  dan  pelanggan  yang  bersangkutan. Terdakwa  mengupayakan  jasa  tersebut  dengan  memanfaatkan  media  sosial  berupa Facebook  yang  mana  terdakwa  membuat  akun  menggunakan  nama  samaran.  Dari akun  tersebut  terdakwa  bergabung  di  beberapa  grup  tertutup  dan  ditawarkan padanya jasa pijat threesome. Setelah itu, terdapat salah seorang anggota yang berminat dengan  layanan  pijat threesome tersebut  yakni  saksi  Andre  alias  Titan  sehingga terdakwa  dan  saksi  melanjutkan  obrolan  melalui  media Messenger ( inbox )  dan  juga media  online Whatsapp .  Dari  obrolan  tersebut  terdakwa  memberikan  tarif  untuk layanan threesome dan  apabila  sudah  sepakat  dengan  tarif threesome maka  terdakwa dan  pelanggan  akan  bertemu  untuk  melakukan  transaksi  pembayaran  jasa threesome kepada  terdakwa  selanjutnya  terdakwa  membawa  saksi  ke  rumah  terdakwa  serta menemui  istri  terdakwa  untuk  melakukan threesome tersebut.  Adapun  tarif  yang dipatok  terdakwa  untuk  layanan  semalam  kepada  saksi  disepakati  sebesar  Rp. 500.000,-  (lima  ratus  ribu  rupiah)  dengan  ketentuan  Rp.  300.000,-  (tiga  ratus  ribu rupiah)  dibayar  dimuka  dan  sisanya  dibayar  setelah  melakukan  aksinya.  Dalam aksinya  tersebut,  terdakwa  memaksa  istrinya  untuk  mau  melakukan  perbuatan tersebut  dan  mengancam  istrinya  bahwa  terdakwa  akan  memarahi  istrinya  dan  juga upaya  tersebut  dilakukan  adalah  untuk  membayar  tanggungan  hutang  piutang  yang dilakukan  terdakwa.  Oleh  karena  rasa  takut,  maka  ia  mau  melakukan  perbuatan tersebut.  Selanjutnya  pada  waktu  kejadian  tersebut  berlangsung,  petugas  Polresta Sidoarjo  yakni  saksi  Tessaloni,  saksi  Wawan  Hari  Santoso,  saksi  Utun  Utami melakukan  penggrebekan  dan  didapati  di  dalam  kamar  tersebut  yakni  terdakwa beserta korban-korbannya.
Dari  kasus  posisi  diatas  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  regulasi berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut. Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak  pidana  yang  didakwakan  kepadanya.  Terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis Hakim  mempertimbangkan  terdakwa  sebagai  subyek  hukum  yang  akan  dimintai tanggung  jawab  terhadap  perbuatan-perbuatan  pidana  yang  didakwakan  oleh Penuntut  Umum.    Terdakwa  dengan  identitas  sebagaimana  tersebut  dalam  surat dakwaan adalah orang yang disidik dan diajukan ke persidangan sehingga tidak akan terjadi  kekeliruan  mengenai  orang  dan  terdakwa  dalam  kondisi  sehat  jasmani  dan rohani, yang dapat dipertanggungjawabkan apabila perbuatannya terbukti.
Berdasarkan  fakta-fakta  yang  telah  dipertimbangkan  diatas,  terungkap terdakwa  telah  melakukan  penyalahgunaan  kekuasaan  terhadap  istrinya  yaitu  saksi dan  korban  untuk  tujuan  mengeksploitasi  dengan  cara  mempengaruhi  istrinya  atas alasan  ekonomi  sehingga  mendapat  persetujuan  dari  korban  dan  korban  bersedia melakukan  hal  tersebut.  Oleh  karena  itu  maka  terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana didakwakan.
Selama  melakukan  pemeriksaan  terhadap  terdakwa  dipersidangan  tidak ditemukan  adanya  alasan-alasan  pemaaf  dan  pembenar,  maka  menurut  hukum terdakwa  mampu  bertanggung  jawab  dan  harus  dinyatakan  bersalah  serta  dijatuhi pidana  yang  setimpal  dengan  perbuatannya.  Dalam  perkara  ini  terhadap  terdakwa dikenakan  penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  serta penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Memperhatikan  Pasal  2  UU  RI  No.  21  Tahun  2007  tentang  Tindak  Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim memutuskan:
1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ perdagangan orang ”;
2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama  4 (empat)  tahun  6  (enam)  bulan  dan  denda  sejumlah  Rp.  120.000.000,-  (seratus dua  puluh  juta  rupiah),  dengan  ketentuan  apabila  denda  tidak  dibayar,  maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan  lamanya  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

## 1. Analisis Terhadap Vonis Hakim dan Korban
Menurut kajian hukum pidana material, bahwa atas kasus posisi diatas hakim memutus  dengan  menggunakan  UU  TPPO  kurang  tepat.    Karena  antara  pelaku  dan korban masih ada ikatan perkawinan atau sebagai suami dan istri yang sah, sehingga berimplikasi  pada  pemberian  sanksi  kepada  terdakwa  terlalu  berat,  yaitu  4  (empat)
tahun  6  (enam)  bulan  dan  denda  sebesar  Rp  120.000.000  (Seratus  Dua  Puluh  Juta Rupiah).
Secara  yuridis,  penerapan  hukum  terhadap  kasus  diatas  dengan menggunakan  Undang-undang  No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  (UU  PKDRT),  pada  Pasal  8  huruf  b  menyatakan  bahwa “Pemaksaan  hubungan  seksual  terhadap  salah  seorang  dalam  lingkup  rumah tangganya dengan orang lain  untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”. Lalu dilanjutkan  pada  penjelasan  Pasal  8  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan kekerasan  seksual  dalam  ketentuan  ini  adalah  setiap  perbuatan  yang  berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial  dan/atau  tujuan  tertentu  dan  sanksi  terhadap  ketentuan  Pasal  8  ayat  (2) sebagaimana diatur dalam Pasal 47, bahwa:
“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan  seksual  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  huruf  b  dipidana  dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12 juta atau denda paling banyak Rp300.000.000.
Menurut  kajian  viktimologi  yang  melandaskan  pada  korban  kejahatan,  dalam hal  ini  hakim  dalam  menjatuhkan  putusannya  harus  memperhatikan  kepentingan umum, masyarakat ataupun kepentingan pihak yang dirugikan.
Posisi  korban  kejahatan  yang  pada  dasarnya  merupakan  pihak  yang  paling menderita  dalam  suatu  tindak  pidana,  belum  memperoleh  perlindungan  memadai seperti  yang  diberikan  oleh  undang-undang  kepada  pelaku  kejahatan.  Akibatnya, pada  saat  pelaku  kejahatan  telah  dijatuhi  sanksi  pidana  oleh  pengadilan,  kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.
Penyebab  seseorang  dapat  menjadi  korban  kejahatan  adalah  kealphaan, ketidaktahuan,  kurang  hati-hati,  kelemahan  korban.  Penyebab  lain  adalah  faktor perkembangan global, faktor ekonomi, politik, sosiologi, ataupun faktor-faktor negatif lainnya. Korban dapat menjadi korban murni, artinya korban memang tidak bersalah, atau dapat menjadi korban tidak murni yaitu korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku kejahatan, bahkan sekaligus menjadi pelakunya. 2
Terhadap  perlindungannya Muladi dalam  (Yulia) 3 , mengemukakan  beberapa alasan yang bertalian dengan perlindungan korban, yaitu; Pertama , membaginya dalam dua  hal  yaitu  proses  pemidanaan  dalam  arti  umum  merupakan  wewenang  pembuat undang-undang,  sesuai  dengan  asas  legalitas,  yang  menegaskan  bahwa  baik poena maupun crimen harus diterapkan terlebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri seorang pelaku tindak pidana, dan proses pidana dalam arti konkret adalah
2 Liata Vina Tania, 2018, Analisis Perspektif Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Tenaga Kerja Wanita, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung, h. 2 3 Rena Yulia, 2015 , h. 39
proses  pemidanaan  berkaitan  dengan  penetapan  pidana  melalui  infrastruktur penitensier (hakim, petugas LP, dan sebagainya).
Kedua, bertolak  dari  argumentasi  lain  yang  mengedepankan  perlindungan hukum  bagi  korban  kejahatan  adalah  argumentasi  kontrak  sosial  dan  argumentasi solidaritas  sosial.  Negara  lebih  boleh  dikatakan  monopoli  seluruh  reaksi  sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan yang bersifat pribadi, oleh karena itu bila terjadi  kejahatan  dan  menimbulkan  korban,  negara  harus  bertanggung  jawab  untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut.
Ketiga , masalah pengaturan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu  tujuan  pemidanaan,  yang  dewasa  ini  banyak  dikedepankan  yaitu  penyelesaian konflik.  Penyelesaian  konflik  yang  ditimbulkan  oleh  adanya  tindak  pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
Kekerasan  yang  dilakukan  suami  terhadap  istri  dalam  lingkup  rumah  tangga adalah  salah  satu  bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  banyak  terjadi  di masyarakat. Hal ini merupakan akibat dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam  rumah  tangga  ketika  laki-laki  lebih  superior  dari  perempuan,  sehingga membentuk  sistem  didalam  keluarga  yaitu  laki-laki  mengontrol  perempuan,  salah satunya dengan kekerasan.
Dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia,  posisi  Jaksa  Penuntut  Umum mewakili  korban,  maka  acapkali  dalam  prakteknya  aspirasi  korban  dalam  proses peradilan pidana kurang diperhatikan sehingga menimbulkan ketidakpuasan diri dan atau keluarganya terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim. Aspek ini salah satunya dipicu karena secara prosedural korban tidak mempunyai peluang untuk menyatakan ketidakpuasannya  terhadap  tuntutan  jaksa  dan  putusan  hakim.  Dengan  titik  tolak demikian  maka  sistem  peradilan  pidana  hendaknya  menyesuaikan,  menselaraskan kualitas dan kuantitas penderitaan dan kerugian yang diderita korban. 4
Dalam lingkup keluarga, kekerasan yang terjadi kaitannya dengan status dan peran  yang  berbeda  antara  suami  dan  istri,  sehingga  bentuk-bentuk  kekerasannya bersifat  eksploitasi  dan  dominasi.  Perempuan  tidak  diberi  status  dan  peran  sesuai dengan  haknya  karena  kontrol  dalam  urusan  rumah  tangga  ada  pada  suami.  Pada kondisi ini suami dengan mudah dapat melakukan tindak kekerasan baik secara fisik maupun  psikologis,  karena  yang  menjadi  pedoman  tindakan  suami  adalah power ( kekuasaan ). 5
Perhatian  pemerintah  terhadap  korban  belum  tampak  dalam  penegakan hukumnya sebagaimana disampaikan , selama ini korban kejahatan merupakan orang yang  terlupakan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana.  Pemerintah  wajib  memperhatikan hak-hak  korban  dalam  mengadili  suatu  tindak  pidana.  Kepentingan  korban  harus
4 Lilik  Mulyadi,  2007, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana,  Kriminologi,  dan  Viktimologi, Penerbit  PT Djambatan, Jakarta, h. 122-123
5 Siti  Homzah,  2010, Kekerasan  terhadap  Perempuan  dalam  Perspektif  Gender ,  dalam  Munandar Sulaiman  dan  Siti  Homzah, Kekerasan  terhadap  Perempuan  Tinjauan  dalam  berbagai  disiplin  Ilmu  dan  Kasus Kekerasan, Refika Aditama, h.4
diberikan  dalam  penanganan  perkara  pidana  selain  sebagai  saksi  yang  mengetahui terjadinya  suatu  kejahatan  juga  karena  kedudukan  korban  sebagai  subyek  hukum yang memiliki kedudukan sederajat didepan hukum ( equality before the law ).
Terhadap  kasus  diatas  hakim  sebelum  menjatuhkan  sanksi,  harus  lebih  teliti dan cermat dalam penerapan undang-undang serta memperhatikan hati nurani korban (istri),  agar  pengadilan  sebagai  lembaga  yang  memberikan  rasa  keadilan  bisa terwujud.  Tidak  hanya  memperhatikan  hukum  secara  normatif  (keadilan  struktural) namun  juga  memperhatikan  keadilan  substantif  yang  bisa  dirasakan  oleh  pencari keadilan.
Suatu  penyelesaian  perkara  pidana  banyak  ditemukan  korban  kejahatan kurang  memperoleh  perlindungan  hukum  yang  memadai  baik  perlindungan  yang sifatnya immateriil maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan. 6
Pasal  133  Rancangan  KUHP  tahun  2015 7 ,  telah  mengakomodir  kepentingan korban kejahatan dapat memperolah ganti kerugian materiil dari pelaku tindak pidana berdasarkan  putusan  pengadilan,  namun  putusan  hakim  pengadilan  belum memperhatikan  korban  yang  masih  ada  hubungan  keluarga  (istri)  berdasarkan putusan  pengadilan,  akan  bertanggung  jawab  membayar  pidana  denda  terhadap suaminya.

## D. KESIMPULAN
Setelah  mengkaji  kasus  posisi  dengan  beberapa  kajian  pustaka  dan menganalisisnya  maka  penulis  berkesimpulan  bahwa  perbuatan  suami  menjual istrinya  untuk  melakukan  layanan  sex  menyimpang  yang  dalam  hal  ini  adalah threesome tidak  termasuk  dalam  tindak  pidana  perdagangan  orang,  karena  secara normatif sangat tidak relevan, sehingga sanksi penjara 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dan  denda  sebesar  Rp120.000.000  adalah  kurang  tepat,  karena  korban  masih  dalam
6 Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, CV Akademika Pressindo, Jakarta, h. 94
7 Pasal 133 RKUHP tahun 2015 meyebutkan bahwa :
(1) Apabila  terdakwa  dijatuhi  pidana  dan  terdapat  korban  yang    menderita kerugian  material  akibat  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa,  hakim mengharuskan  terpidana  membayar  ganti  kerugian  kepada  korban  yang  besarnya ditentukan dalam putusannya ;
(2) Apabila  terpidana  tidak  membayar  ganti  kerugian  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  harta  benda  terpidana  disita  dan  dilelang  untuk  membayar  ganti  kerugian kepada korban ;
(3) Apabila terpidana berupaya menghindar untuk membayar kompensasi kepada korban,  terpidana  tidak  berhak  mendapatkan  pengurangan  masa  pidana  dan  tidak mendapatkan pembebasan bersyarat ;
(4) Dalam  penjatuhan  pidana  bersyarat  dapat  ditentukan  syarat  khusus  berupa kewajiban terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban ;
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyitaan dan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
ikatan  hubungan  suami  istri  sehingga  tidak  sepenuhnya  dikatakan  sebagai perdagangan perempuan.

## REFERENSI
Tanya  BL,  Simanjuntak  YN,  Hage  MY.  Teori-teori  Hukum :  Strategi  Tertib  Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing; 2010.
IOM  Indonesia.  Fenomena  Trafficking  Manusia  dan  Konteks  Hukum  Internasional. Jakarta: IOM Indonesia; 2006.
IOM  Indonesia.  Combating  Human  Trafficking  Through  Law  Enforcement.  Jakarta: IOM Indonesia; 2006.
Watuliu T. Strategi Polri Penanggulangan Kejahatan Human Trafficking. In: Makalah Seminar  Perbudakan  Manusia  Pada  Abad  Modern  di  Indonesia  dan  Upaya Penanggulangannya. 2006.
Yulia R. Victimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Graha Ilmu; 2010.
Meilisa H. Istri yang Dijual Suami untuk Threesome di Sarangan Hamil 6 Bulan. Detik News  [Internet].  2019;  Available  from:  https://news.detik.com/berita-jawa- timur/d-4668648/istri-yang-dijual-suami-untuk-threesome-di-sarangan-hamil-6- bulan
Ridho  R.  Polisi  Bongkar  Praktik  Prostitusi  Threesome  di  Serang,  Tarif  Rp1  Juta  per
Kencan. Inews [Internet]. 2019 Sep; Available from:
https://regional.inews.id/berita/polisi-bongkar-praktik-prostitusi-threesome-di- serang-tarif-rp1-juta-per-kencan
Yulia  R.  Mengkaji  Kembali  Posisi  Korban  Kejahatan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana.
Mimb Huk - Fak Huk Univ Gadjah Mada. 2016;
Sapardjaja KE. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana. Alumni Bandung; 2002.
Tania  LV,  Siswanto  H,  Andrisman  T.  Analisis  Perspektif  Viktimologis  Terhadap Korban  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Dokumen  Tenaga  Kerja  Wanita.  Poenale  J Bagian Huk Pidana. 2018;
11. Santoso  L,  Arifin  B.  Perlindungan  Perempuan  Korban  Kekerasan  Perspektif Hukum Islam. J Jure. 2017;
Hajon PM. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat. Surabaya: Bina Ilmu; 1987.
Mulyadi  L.  Kapita  Selekta  Hukum  Pidana,  Kriminologi,  dan  Viktimologi.  Jakarta:  PT Djambatan; 2007.
Sulaiman  M,  Homzah  S.  Kekerasan  terhadap  Perempuan  Tinjauan  dalam  berbagai disiplin Ilmu dan Kasus Kekesaran. Refika Aditama; 2010.
Gosita A. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: CV Akademika Pressindo; 1989.