DOI: 10.46730/japs.v4i2.107

## Collaborative Governance dalam Percepatan Penurunan Stunting di
Kabupaten Bintan
Qori Hidayasa 1 , Fitri Kurnianingsih 2, Agus Hendrayady 3
Universitas Maritim Raja Ali Haji Email: qorihidayasa648@gmail.com Kata kunci Abstrak Collaborative Governance, Stunting , Isu Prioritas Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bintan  berupaya  menurunkan  angka stunting.  Berdasarkan  data  dari  Dinas  Kesehatan,  angka  stunting  di Kabupaten  Bintan  telah  mengalami  penurunan  yang  awalnya mencapai  5,23%  pada  tahun  2021  turun  menjadi  3,41%  pada  tahun 2022.  Masih  ditemukan  permasalahan  dalam  percepatan  penurunan stunting di Kabupaten Bintan yaitu terdapat beberapa daerah dengan angka  stunting    yang  tinggi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  proses  Collaborative  Governance  dalam  percepatan penurunan  stunting  di  Kabupaten  Bintan.  Menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  jenis  penelitian  deskriptif.  Teknik  pengumpulan data  yang  digunakan  yaitu  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi. Hasil  penelitian  ini  (1)  Dialog  Tatap  Muka  telah  dilakukan  para pemangku  kepentingan;  (2)  Membangun  Kepercayaan  telah terbangun  dengan  sendirinya  dan  melalui  rapat  koordinasi;  (3) Komitmen Pada Proses telah terbentuk dan seragam; (4) Pemahaman Bersama,  visi,  misi  dan  tujuan  telah  disepakati  namun  masih  ada perbedaan  persepsi  mengenai  tupoksi  tugas;  (5)  Hasil  Bersama, secara keseluruhan telah terwujud namun masih ada beberapa daerah dengan angka stunting yang tinggi. Keywords Abstract Collaborative Governance, Stunting, Priority Issues The Regional Government of Bintan Regency is trying to reduce the stunting  rate.  Based  on  data  from  the  Health  Service,  the  stunting rate in Bintan Regency has decreased, which initially reached 5.23% in  2021,  dropping  to  3.41%  in  2022.  There  are  still  problems  in accelerating stunting reduction in Bintan Regency, there are several areas  with  high  stunting  rates.  This  study  aims  to  determine  the Collaborative Governance process in accelerating stunting reduction in  Bintan  Regency.  Using  a  qualitative  approach  to  the  type  of descriptive  research.  Data  collection  techniques  used  are observation, interviews, and documentation. The results of this study (1) Face to face dialogue have been carried out by the stakeholders; (2) Building Trust has been built by itself and through coordination meetings;    (3)  Process  Commitment  has  been  formed  and  uniform; (4)  Shared  understanding,  vision,  mission  and  goals  have  been agreed upon, but there are still differences in perceptions regarding the  duties  and  responsibilities;    (5)  Joint  Results,  as  a  whole  have been  realized,  but  there  are  still  several  areas  with  high  stunting rates.
Volume 4, Nomor 2 Agustus 2023 P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601

## Jurnal
JAPS

## Pendahuluan
Pada  tahun  2020  prevalensi stunting di  Indonesia  telah  mencapai  26,92%, sedangkan pada tahun 2021 prevalensi stunting di Indonesia mengalami penurunan dari tahun  sebelumnya  yakni  menjadi  24,4%.  Adapun  pada  tahun  2022  prevalensi stunting kembali mengalami penurunan yakni menjadi 21,6%
(https://sehatnegeriku.kemkes.go.id).  Meskipun  prevalensi stunting dari  tahun  2020 sampai  dengan  tahun  2022  mengalami  penurunan,  namun  persentase  tersebut  masih dinilai  tinggi  mengingat  angka  tersebut  masih  jauh  dari  ambang  batas  yang  telah ditetapkan  oleh World  Health  Organization (WHO)  yakni  tidak  boleh  melebihi  dari 20%.
Penurunan  prevalensi stunting saat  ini  menjadi  agenda  utama  Pemerintah Indonesia. Keseriusan pemerintah untuk menurunkan angka stunting dibuktikan dengan dikeluarkannya  Peraturan  Presiden  Nomor  72  Tahun  2021  Tentang  Percepatan Penurunan Stunting .  Adapun  dalam  Peraturan  Presiden  tersebut  tercantum  target penurunan stunting sebesar  14%  secara  nasional  yang  harus  dicapai  pada  tahun  2024. Percepatan  penurunan stunting dilakukan  secara  multisektor  oleh  seluruh  elemen Pemerintah  Indonesia  dari  tingkat  pusat  sampai  dengan  tingkat  daerah  termasuk pemerintah daerah Kabupaten Bintan.
Bintan  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  berada  di  Provinsi  Kepulauan Riau.  Merujuk  pada  data  dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bintan,  pada  tahun  2021 jumlah  balita stunting mencapai  569  kasus  dengan  prevalensi  5,23%,  sedangkan  pada tahun  2022 mengalami  penurunan  menjadi  383  kasus  dengan  prevalensi  3.41%. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa angka stunting mengalami penurunan, namun  masih  terdapat  beberapa  desa/kelurahan  yang  mengalami  peningkatan  kasus stunting. Di Kecamatan Seri Kuala Lobam tepatnya di Desa Teluk Sasah, kasus stunting cukup  tinggi  karena  sebagian  besar  orangtua  bekerja  sehingga  anaknya  dititipkan kepada orang lain (batampos.co.id, 2023).
Secara  keseluruhan angka stunting di  Kabupaten Bintan memang menunjukkan trend penurunan,  namun  persoalan  ini  tidak  bisa  dianggap  sepele.  Pasalnya  terdapat banyak  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  dari  persoalan stunting. Anak  merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang nantinya berpotensi sebagai tolak ukur kesuksesan suatu daerah. Jika persoalan ini tidak dituntaskan, maka akan berakibat pada terciptanya Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  kurang  berkualitas  bagi  pembangunan  suatu daerah.  Oleh  sebab  itu,  percepatan  penurunan stunting harus  menjadi  agenda  prioritas bagi daerah khususnya bagi Kabupaten Bintan.
Pemerintah  Kabupaten  Bintan  mulai  gencar  melakukan  berbagai  upaya  guna percepatan penurunan stunting . Sesuai arahan dari Bupati Bintan bahwa angka stunting harus  dapat  menurun  lagi  sehingga  menjadikan  Bintan  dapat  bebas  dari stunting (zero stunting) (batamnews,  2022).  Oleh  sebab  itu,  Kabupaten  Bintan  terus  berupaya  untuk menekan  angka stunting serta  mencegah  munculnya  kasus-kasus stunting baru.  Dalam pelaksanannya,  terdapat  berbagai  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yang bekerjasama untuk mendukung terwujudnya percepatan penurunan stunting melalui Tim
Percepatan  Penurunan Stunting (TPPS).  Adapun  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD) yang tergabung dalam TPPS melakukan kolaborasi bersama organisasi kemasyarakatan yakni  TP-PKK  Kabupaten  Bintan  dan  salah  satu  pihak  swasta  yakni  PT  Bintan  Inti Industrial Estate (BIIE)
Penelitian  ini  menganalisis  tentang  tata  kelola  kolaboratif  dalam  percepatan penurunan stunting khususnya  di  Kabupaten  Bintan.  Pada  dasarnya,  upaya  dalam percepatan penurunan stunting tidak akan mungkin diselesaikan oleh pemerintah sendiri saja.  Pemerintah  daerah  membutuhkan  pihak-pihak  lainnya  untuk  ikut  serta  dalam menyelesaikan  persoalan  tersebut.  Dalam  hal  ini,  maka  pemerintah  diharuskan  untuk menerapkan  model  pemerintahan  kolaboratif  melalui  tata  kelola  kolaboratif (Collaborative Governance).

## Metode
Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber  data  yang  digunakan  yakni  data  primer  dan  data  sekunder.  Adapun  teknik pengumpulan  data  terdiri  dari  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Teknik  analisa data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam rangka untuk mengetahui proses pelaksanaan Collaborative Governance dalam  percepatan  penurunan stunting di  Kabupaten  Bintan  tahun  2022,  peneliti menggunakan  teori  dari  Ansell  and  Gash  (2007)  mengenai  proses Collaborative Governance yang  terdiri  dari:  (1)  Dialog  tatap  muka;  (2)  Membangun  kepercayaan;
(3) Komitmen pada proses; (4) Pemahaman bersama, dan (5) Hasil sementara.
1. Dialog Tatap Muka
Pada  tahap  dialog  tatap  muka,  para  pemangku  yang  terlibat  telah melaksanakan  dialog  tatap  muka.  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Bintan  telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kabupaten pada awal  tahun  2022  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  percepatan  penurunan stunting. Dialog  tatap  muka  dalam  percepatan  penurunan stunting dilakukan melalui  rapat  koordinasi  yang  difasilitasi  oleh  Bapelitbang.  Pertemuan  tersebut dilakukan beberapa kali dalam satu bulan atau menyesuaikan dengan kebutuhan.
Dalam  rapat  koordinasi  tersebut  membahas  berbagai  hal  penting  terkait penanganan stunting seperti  evaluasi  kinerja  para  OPD,  kendala-kendala  dan permasalahan  yang  ditemukan  dilapangan,  rencana  tindak  lanjut,  serta perkembangan  dari  8  (delapan)  Aksi  Konvergensi  Penurunan Stunting tingkat kabupaten.
Pemerintah  daerah  Kabupaten  Bintan  juga  turut  melakukan  kolaborasi bersama  PT  Bintan  Inti  Industrial  Estate  (BIIE).  Kolaborasi  tersebut  diawali dengan  pertemuan  tatap  muka  yang  dilakukan  kurang  lebih  lima  kali.  Adapun bentuk  kolaborasi  yang  terjalin  antara  pemerintah  dengan  PT  BIIE  yakni penyediaan  bantuan  logistik  berupa  20  (dua  puluh)  buah  paket  makanan  bagi
anak  yang  terindikasi stunting di  Desa  Teluk  Sasah  Kecamatan  Seri  Kuala Lobam  serta  bantuan  penyediaan  sewa  ruko  bagi  Rumah  Asuh  Bintan  Kasih untuk anak yang terindikasi stunting selama enam bulan lengkap dengan sarana prasarana  berupa  lemari  loker.    Adapun  rumah  asuh  tersebut  terletak  di Kecamatan Seri Kuala Lobam.
Terdapat  juga  pertemuan  rutin  tingkat  kecamatan  yang  dilakukan  melalui Lokakarya  Mini  (Lokmin)  dengan  fasilitatornya  yakni  Dinas  Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan  Anak,  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana (DP3KB). Lokmin ini diadakan sebulan sekali dan dihadiri oleh Tim Percepatan  Penurunan  Stunting  (TPPS)  tingkat  desa/kelurahan  dan  kecamatan dalam  rangka  untuk  membahas  mengenai  evaluasi  lintas  sektor  terkait  rencana tindak  lanjut,  kendala,  serta  permasalahan  yang  ditemukan  di  lapangan  dalam upaya percepatan penurunan stunting .
Selain  itu,  dialog  tatap  muka  juga  dilakukan  oleh  para  teknis  yakni perpanjangan tangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  (DP3KB)  dan  Dinas Kesehatan  yakni  Tim  Pendamping  Keluarga  (TPK)  dan  kader-kader  posyandu melalui  sosialisasi,  edukasi,  penyuluhan  dan  kunjungan  secara  langsung (sweeping) bagi  para  sasaran  resiko stunting terutama  anak  yang  menderita stunting . Hal ini dilakukan agar mempercepat penurunan angka stunting dengan langsung  memberikan  penyuluhan  dan  edukasi  pada  sasaran  resiko stunting dalam hal ini adalah masyarakat.

## 2. Membangun Kepercayaan
Pada  tahap  memabangun  kepercayaan  antar  para  pemangku  kepentingan telah terbangun dengan sendirinya. Hal ini dikarenakan persoalan stunting yang merupakan  isu  nasional  serta  merupakan  amanat  dari  pusat  sampai  dengan daerah,  maka  kolaborasi  dalam  percepatan  penurunan stunting dilakukan  dari tingkat  pusat  dan  diturunkan  sampai  dengan  tingkat  provinsi,  kab/kota  sampai dengan  tingkat  terkecil  yakni  desa/kelurahan.  Dalam  hal  ini,  para  pemangku kepentingan  tingkat  kabupaten  hanya  tinggal  menyesuaikan  dan  mengikuti arahan kolaborasi dari kementerian-kementerian pusat.
Membangun  kepercayaan  dalam  percepatan  penurunan stunting juga dilakukan secara formal dan informal. Secara formal, komunikasi dilakukan saat rapat  koordinasi  berlangsung.  Adapun  rapat  koordinasi  terkait  percepatan penurunan stunting di  Kabupaten  Bintan  berjalan  dengan  baik  dan  disiplin karena selalu dipimpin dan dikoordinir oleh Bupati, Sekretaris  Daerah, ataupun Bapelitbang.  Kemudian,  secara  informal  komunikasi  antar  sesama  pemangku kepentingan juga dilakukan melalui media online untuk memudahkan koordinasi dalam  penanganan stunting. Adapun  komunikasi  secara  informal  dilakukan menggunakan media online seperti zoom ataupun melalui whatsapp group.
Membangun  kepercayaan  juga  turut  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah bersama pihak PT Bintan Inti Industrial  Estate (BIIE) melalui rapat  pertemuan. Pada  awal  rapat  pertemuan  disampaikan  maksud  dan  tujuan  kolaborasi  serta pembagian  tupoksi  tugas.  Dalam  hal  ini  PT  BIIE  melihat  kesungguhan  dari ketua  TP,PKK  yang  secara  khusus  mendatangi  PT  BIIE  untuk  mengajak bekerjasama  dalam  upaya  penanganan stunting khususnya  di  Kecamatan  Seri Kuala  Lobam.  Perlu  diketehui  bahwa  Kecamatan  Seri  Kuala  Lobam  memiliki angka stunting yang  cukup  tinggi  yakni  mencapai  31  kasus.  Oleh  sebab  itu dilakukanlah  kerjasama  antara  pemerintah  daerah  bersama  pihak  swasta  yakni PT BIIE dalam rangka untuk menekan angka stunting.
Membangun kepercayaan juga dilakukan oleh para pemangku kepentingan kepada masyarakat melalui edukasi dan penyuluhan. Adapun bentuk edukasi dan penyuluhan  tersebut  disampaikan  melalui  media  elektronik  dan  cetak  seperti spanduk-spanduk, Instagram, serta  melalui  Radio  RRI  Tanjungpinang.  Selain itu, membangun kepercayaan dengan masyarakat juga dilakukan oleh para teknis yakni  Tim  Pendamping  Keluarga  (TPK)  dan  kader-kader  posyandu  melalui kunjungan dan penyuluhan yang dilakukan secara langsung baik itu di posyandu ataupun  dengan  kunjungan  secara  langsung  pada  sasaran  beresiko stunting (sweeping).
Pada tahap membangun kepercayaan ini, para pemangku kepentingan telah mewujudkan  sikap  saling  percaya.  Akan  tetapi,  bentuk  saling  percaya  dari masyarakat  berlum  terwujud  dibuktikan  dengan  masih  ditemukannya  kendala berupa  penolakan  dari  masyarakat.  Masih  ditemukan  adanya  masyarakat  yang menolak  bahwa  anaknya  ataupun  keluarganya  memiliki  indikasi stunting. Dengan  adanya  penolakan  dari  masyarakat  memberi  arti  bahwa  rasa kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah daerah maupun petugas tekni dilapangan belum terbentuk.

## 3. Komitmen Pada Proses
Pada  tahap  komitmen  pada  proses,  para  pemangku  kepentingan  yang terlibat  dalam  percepatan  penurunan stunting telah  memiliki  komitmen  yang kuat dan seragam. Adapun komitmen tersebut yakni menurunkan dan mengatasi persoalan stunting di  Kabupaten  Bintan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya penandatanganan komitmen percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bintan tahun  2022  yang  dilakukan  oleh  seluruh  jajaran  yang  tergabung  dalam  Tim Percepatan  Penurunan  Stunting  (TPPS)  tidak  terkecuali  Bupati  sampai  dengan perangkat  desa/kelurahan.  Para  pemangku  kepentingan  juga  telah  memahami dan  melaksanakan  tugas  serta  fungsi  mereka  masing-masing  sesuai  dengan jobdesk yang telah diberikan dan disepakati diawal.
Selain  itu,  komitmen  pada  proses  yang  kuat  juga  turut  datang  dari  pihak swasta  yakni  PT  BIIE.    Hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya  keseriusan  PT  BIIE untuk  ikut  berkolaborasi  menjadi  Bapak  Asuh  bagi  anak-anak stunting
khususnya di Kecamatan Seri Kuala Lobam tepatnya di Desa Teluk Sasah pada tahun 2022. Peran PT BIIE sebagai Bapak Asuh melalui bantuan penyediaan 20 (dua  puluh)  buah  paket  makanan  sehat  dan support penyediaan  dana  bagi penyewaaan  ruko  untuk  Rumah  Asuh  Bintan  Kasih  bagi  anak-anak  yang terindikasi stunting selama enam bulan terhitung dari bulan Juni 2023. PT BIIE juga  turut  menyediakan  sarana  dan  prasaran  yakni  lemari  loker  bagi  Rumah Asuh tersebut.

## 4. Pemahaman Bersama
Pada  indikator  pemahaman  bersama,  para  pemangku  kepentingan  yang terlibat  dalam  upaya  percepatan  penurunan stunting di  Kabupaten  Bintan  telah dilakukan  melalui  rapat  koordinasi  meskipun  terkadang  masih  terdapat perbedaan  persepsi  terkait  tupoksi  tugas,  namun  hal  tersebut  diselesaikan  dan diluruskan kembali pada saat rapat koordinasi berlangsung.
Selain itu, pada awal rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) telah dilakukan penyatuan persepsi dan penjelasan terkait tupoksi kinerja masing-masing  pemangku  kepentingan.  Kemudian,  juga  dilakukan  kesepakatan terkait  visi,  misi  dan  tujuan  yakni  melakukan  penurunan  angka  prevalensi stunting yang sudah ada sehingga tidak ada lagi penambahan kasus stunting baru bahkan mewujudkan Kabupaten Bintan yang bebas stunting.
Dapat  diartikan bahwa pemahaman bersama dalam  percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bintan ini sudah terwujud dilihat dari adanya kesepakatan terkait  pembagian  tugas,  visi,  misi  dan  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  para pemangku kepentingan. Selain itu, adanya penyelesaian masalah yang dilakukan melalui  rapat  koordinasi  apabila  terdapat  perbedaan  persepsi  terkait  tupoksi tugas dari para pemangku kepentingan.
Terwujudnya  pemahaman  bersama  ini  tidak  terlepas  dari  peran  dialog tatap  muka  yang  dilaksanakan  oleh  para  pemangku  kepentingan.  Dialog  tatap muka  yang  berjalan  dengan  baik  dapat  mengatasi  kesalahpahaman  yang  bisa berujung  pada  perbedaan  persepsi.  Pemahaman  bersama  dalam  percepatan penurunan stunting ini  akan  memudahkan  para  pemangku  kepentingan  untuk merencanakan rencana tindak lanjut kedepannya.

## 5. Hasil Sementara
Pada  tahap  ini,  hasil  sementara  dalam  kolaborasi  percepatan  penurunan stunting yang  dilakukan  oleh  para  pemangku  kepentingan  secara  keseluruhan sudah  terwujud.  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan  adanya  penurunan  prevalensi stunting bersadarkan data e-PPGBM yang awalnya mencapai 569 kasus dengan prevalensi  5,23%  pada  tahun  2021  turun  menjadi  383  kasus  dengan  prevalensi 3,41% pada tahun 2022. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya peran para Tim Percepatan  Penurunan  Stunting  (TPSS)  yang  telah  dibentuk  sejak  awal  tahun 2022 serta kerjasama dengan TP.PKK dan PT BIIE.
Dengan adanya hasil sementara yang telah dicapai  bukan berarti kegiatan terkait proses kolaborasi telah berakhir. Terutama masih ada beberapa desa yang memiliki angka prevalensi stunting yang tergolong tinggi.
Hasil  kolaborasi  antara  pemerintah  dan  PT  BIIE  belum  dapat  dilihat karena  kolaborasi  terkait  pendirian  rumah  asuh  bagi  anak  terindikasi stunting baru berjalan pada bulan Juni 2023. Hasil kolaborasi akan bisa dilihat pada akhir tahun tepatnya saat rapat evaluasi.

## Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  secara  keseluruhan  dapat disimpulkan bahwa Collaborative Governance dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten  Bintan  sudah  terwujud.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kelima  indikator  dalam penelitian  yakni  dialog  tatap  muka,  membangun  kepercayaan,  komitmen  pada  proses, pemahaman  bersama  dan  hasil  sementara  yang  telah  menunjukkan  bahwa  telah dilakukannya  proses  kolaborasi  antara  pemerintah  daerah  yang  tergabung  dalam  Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) bersama TP.PKK dan PT BIIE. Hasil akhir dari kolaborasi  ini  menunjukkan trend penurunan  dari  kasus stunting yang  awalnya mencapai  569 kasus  pada tahun 2021 turun menjadi  383 pada tahun 2022. Hanya saja perlu  ditekankan  upaya  dalam  membangun  kepercayaan  bersama  masyarakat  serta pemahaman  dari  para  pemangku  kepentingan  dalam  memahami  tupoksi  tugas  masing- masing.

## Referensi
Astuti,  R.  S.,  Warsono,  H.,  &  Rachim,  A.  (2020). Collaborative  Governance  dalam Perspektif Administrasi Publik . Semarang: Universitas Diponegoro Press. Imani,  N.  (2020). Stunting  Pada  Anak  Kenali  dan  Cegah  Sejak  Dini .  Jakarta:  Hihaz Pustaka Mandiri.
Islamy,  L.  O.  S.  (2018). Collaborative  Governance  Konsep  dan  Aplikasi .  Yogyakarta: Deepublish.
Khasanah,  U.,  Esyuananik,  Widyawati,  M.  N.,  &  Laili,  A.  N.  (2022). Buku  Saku Pencegahan  Stunting  Melalui  Pemberdayaan  Keluarga .  Sumatera  Barat:  PT. Global Eksekutif Teknologi.
Noor,  M.,  Suaedi,  F.,  &  Mardiyanta,  A.  (2022). Collaborative  Governance:  Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis . Yogyakarta: Bildung. Rahayu, A., Yulidasari, F., Putri, A. O., & Anggraini, L. (2018). Study Guide - Stunting dan Upaya Pencegahannya . Yogyakarta: CV Mine. Sabaruddin, A. (2015). Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik Teori, Konsep dan Aplikasi . Yogyakarta: Graha Ilmu. Sudrajat, D. (2022). Kolaboratif Visioner: Kepemimpinan Ideal Era Generasi Milenial . Bandung: Alqa.
Trihono,  Atmarita,  Tjandrarini,  D.  H.,  Irawati,  A.,  Utami,  N.  H.,  Tejayanti,  T.,  & Nurlinawati,  I.  (2015). Pendek  (Stunting)  di  Indonesia,  Masalah  dan  Solusinya . Jakarta: Lembaga Penerbit Balitbangkes.
Waliah, S., Mustanir, A., Wismayanti, Y. F., Ramdani, A., S, M., Uang, Y., Kanah, I., Samin, R., Tauhid, Mouw, E., Jabbar, A., Lekatompessy, R. L., & Razak, M. R. R. (2022). Collaborative  Governance  (Dalam  Perspektif  Administrasi  Publik) (A.
Hendrayady (ed.)). Bandung: Media Sains Indonesia. Ansell,  C.,  &  Gash,  A.  (2007).  Collaborative  Governance  in  Theory  and  Practice.
Journal of Public Administrartion Research and Theory , 18 , 543–571. Emerson,  K.,  Nabatchi,  T.,  &  Balogh,  S.  (2011).  An  Integrative  Framework  for Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory , 22 (1), 1–29.
Fitrauni, R., Muchlis, N., & Arman. (2019). Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Gorontalo. Journal Of Muslim Community Health (JMCH) , 3 (1), 193– 209.
Latifa,  S.  N.  (2018).  Kebijakan  Penanggulangan  Stunting  di  Indonesia. Jurnal Kebijakan Pembangunan , 13 (2), 173–179.
Norsanti, N. (2021). Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Batumandi  Kabupaten  Balangan  (Studi  Kasus  Pada  Desa  Mampari  dan  Desa Banua Hanyar). Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan , 3 (1), 10–21.
Priyono.  (2020).  Strategi  Percepatan  Penurunan  Stunting  Perdesaan  (Studi  Kasus Pendampingan  Aksi  Cegah  Stunting  di  Desa  Banyumundu,  Kabupaten Pandeglang). Jurnal Good Governance , 16 (2), 150–174.