## ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS WEBSITE DI KABUPATEN GROBOGAN
Rizal Maulana Khabib 1 , Heppy Purbasari 2
1,2 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia Email: maulanarizal192@gmail.com, heppy.purbasari@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci:
Transparansi; Pengelolaan keuangandaerah; good governance
Pemerintah  dapat  melakukan  transparansi  pengeolaan  keuangan  daerah  dengan menggunakan website .  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  transparansi pengelolaan  keuangan  Pemerintah  Daerah  berbasis  website  di  Kabupaten Grobogan  pada  tahun  2013-2022.  Penelitian  ini  termasuk  penelitian  deskriptif, yaitu  untuk  menganalisis  transparansi  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah berbasis website di  Kabupaten  Grobogan  menjadi  tiga  indikator  yaitu perencanaan,  pelaksanaan  beserta  pelaporan  dan  pertangggungjawaban.  Data yang digunakan adalah data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan  adalah  dokumentasi  dan  wawancara.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  adalah  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa penelitian  analisis  transparansi  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah berbasis  website  di  Kabupaten  Grobogan  tahun  2013-2022  menunjukan  bahwa rata-rata  tingkat  transparansi  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  cukup (tersedia).
ABSTRACT Keywords: Ttransparancy, regional financial management, good governance The government can make regional financial management transparent by using a  website.  This  research  aims  to  determine  the  transparency  of  website-based regional  government  financial  management  in  Grobogan  Regency  in  2013-
2022.  This  research  includes  descriptive  research,  namely  to  analyze  the transparency  of  website-based  local  government  financial  management  in Grobogan  Regency  into  three  indicators,  namely  planning,  implementation along  with  reporting  and  accountability.  The  data  used  is  secondary  data. Meanwhile,  the  data  collection  techniques  used  are  documentation  and interviews.  The  data  analysis  technique  used  is  qualitative  analysis.  The research  results  show  that  website-based  analysis  of  regional  government financial  management transparency in Grobogan Regency in 2013-2022 shows that  the  average  level  of  transparency  in  regional  government  financial management is sufficient (available).

## PENDAHULUAN
Konsep desentralisasi yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 yang  berisikan  tentang  pemerintah  daerah  memiliki  wewenang  dalam  mengatur  serta mengurus  pemerintahannya  sendiri.  Konsep  desentralisasi  ini  dikenal  dengan  otonomi daerah.  Dengan  adanya  otonomi  daerah  maka  pemerintah  membuat  UU  Nomor  25  Tahun 1999 mengalami perubahan menjadi UU Nomor 01 Tahun 2022 sebagai pedoman pemerintah daerah  dalam  mengurus  pemerintahannya  sendiri.  UU  Nomor  01  Tahun  2022  berisikan tentang  Perimbangan  keuangan  antara  Pemerintah  dan  Pemerintahan  Daerah  adalah  suatu sistem  pembagian  keuangan  yang  adil,  proporsional,  demokratis,  transparan,  dan  efisien. (bpk.go.id).
Otonomi  daerah  dapat  dikatakan  berhasil  apabila  pemerintah  daerah  mampu mengelola perekonomian daerahnya secara mandiri dan sesuai dengan yang diharapkan, serta tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  (Baknur,  2022). Tujuan  utama  otonomi  daerah  adalah  untuk  mencapai  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik atau good governance (Baknur, 2022). Good governance adalah tata kelola organisasi secara baik  dengan  prinsip  keterbukaan,  keadilan  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  dalam  rangka mencapai  tujuan  organisasi  (Halim  2019). Good  governance mengikuti  beberapa  prinsip seperti  partisipasi,  aturan  hukum,  transparansi,  daya  tanggap,    berorientasi  konsensus, berkeadilan,  efektivitas,  efisiensi,  akuntabilitas  dan  bervisi  strategis  (Sulfiani,  2021).  Salah satu  manfaat  penting  melaksanakan good  governance dengan  prinsip  transparansi  ialah mencegah tindakan korupsi ( Nico Andrianto, 2017).
Transparansi  pengelolaan  keuangan  merupakan  salah  satu  indikator  utama  yang ditekankan  oleh  pemerintah  untuk  mencegah  tindak  pidana  korupsi  dalam  rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Khamisah, 2019). Peraturan Menteri Dalam  Negeri  (Permendagri)  No.  77  Tahun  2020  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dalam Upaya mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan, pemerintah menetapkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya  ringan,  dan  cara  sederhana  (bpk.go.id  2023).  Dalam  upaya  keterbukaan  pengelolaan keuangan  Website  merupakan  salah  satu  media  yang  menjadi  tujuan  pemerintah  dalam menyediakan  informasi  kepada  publik  (Khamisah,  2019).  Pengelolaan  keuangan  daerah merupakan  instrumen  penting  dalam  mewujudkan  tujuan  negara  memajukan  kesejahteraan masyarakat  (Karianga,  2017).  Hal  ini  berkaitan  dengan  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang pengelolaan keuangan pasal 283  berisikan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan (bpk.go.id).
Adapun  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Ghozali  (2021)  menunjukkan bahwa  penelitian  analisis  transparansi  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  berbasis website se-Jawa Bali rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Provinsi  Se-Jawa  Bali  tidak  cukup  dengan  kategori  minimal  yakni  28,37%.  Begitupula penelitian  yang  dilakukan  Syahrul  (2021)  menunjukkan  bahwa  analisis  transparansi pengelolaan keuangan pemerintah se-Jawa Bali tidak cukup (Insufficient) yakni 28,37% yang berarti temuan penelitian tersebut menginformasikan bahwa tingkat transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pada daerah Jawa dan Bali masih rendah, dapat dikatakan pengelolaan keuangan pemerintah pada daerah tersebut dilaksanakan secara tidak transparan. Oleh karena itu  penulis  merasa  perlu  dilakukan  kembali  analisis  transparansi  pengelolaan  keuangan daerah  berbasis  website  khususnya  pada  pemerintah  daerah  di  Kabupaten  Grobogan. Transparansi  keuangan  daerah  saat  ini  menjadi  isu  yang  sangat  penting.  Dengan  penerapan transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah,  pemerintah  dapat  menciptakan  efisiensi dan  efektivitas  dalam  mengelola  ekonomi  dan  sumber  daya  daerah.    Berdasarkan  latar belakang  diatas,  penulis  tertarik  ingin  meneliti  tentang  “Analisis  Transparansi  Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Website di Kabupaten Grobogan”

## METODE
Pada  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Jenis penelitian  deskriptif  kualitatif  merupakan  sebuah  pengelolaan  data  yang  memiliki  sifat argumentasi,  uraian,  dan  pemaparan  yang  kemudian  akan  dianalisis  serta  akan  memberikan gambaran  secara  sistematis  dan  akurat  mengenai  objek  penelitian  dan  juga  diikuti  dengan sebuah  penjelasan  yang  detail  (Sugiyono,  2018).  Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder yang  diambil  dari  tahun  2013  sampai  2022  yang  diperoleh  melalui website dari  pemerintah Kabupaten  Grobogan  (Grobogan.go.id),  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah (BAPPEDA)  Kabupaten  Grobogan  (bappeda.grobogan.go.id)  dan  Badan  Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan (bppkad.grobogan.go.id).  Selain  dari website dalam  pengambilan  data,  penelitian  ini melakukan  wawancara  kepada  Kepala  Sub  Bagian  Keuangan  BPPKAD  Retno  Tri  Hastanti, SP,  MM  selaku  narasumber  yang  mengetehui  tentang  pengelolaan  keuangan  di  Kabupaten Grobogan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Transparansi
Transparansi  merupakan  bentuk  keterbukaan  pemerintah  dalam  membuat  kebijakan pengeluaran  daerah  sehingga  publik  dapat  dengan  mudah  mendapatkan  informasi  tentang rencana anggaran pemerintah daerah dalam suatu tahun anggaran tertentu Abdul (2019: 30). International  Budget  Partnership (IBP)  adalah  sebuah  lembaga  independen  internasional yang  melakukan  survey  keterbukaan  anggaran  yang  disebut Open  Budget  Survey (OBS). Survey  ini  dilakukan  untuk  mengukur  keterbukaan  informasi  pengelolaan  keuangan pemerintah  Negara-negara  diseluruh  dunia.  Kategori  keterbukaan  informasi  anggaran berdasarkan IBP (2019) dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel 1. Skor Transparansi No Keterbukaan Anggaran Kategori Skor Tersedia Luas 81-100 1. Cukup Tersedia 61-80 2. Tidak Cukup Terbatas 41-60 Minimal 21-40 Sedikit 0-20

## Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam  Permendagri  Nomor  77  tahun  2020  tentang  pengelola  keuangan  daerah menyatakan pejabat  pengelola keuangan daerah  yang melakukan keseluruhan kegiatan  yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.  Pelaksanaan tugas dan wewenang pengelola  keuangan  daerah  dapat  melibatkan  informasi,  aliran  data,  penggunaan  dan penyajian  dokumen  yang  dilakukan  secara  elektronik.  Merujuk  pada  PP  No.12  Tahun  2019 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan  Permendagri  No.  77  Tahun  2020  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Berikut  adalah  penjelasan  singkat  dari  setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan :
a. Tahap Perencanaan.
Pada  tahapan  ini  ialah  proses  dalam  penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah atau disingkat APBD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMD).  RPJMD  akan  dijadikan  dasar  oleh  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  dan Pemerintah Kota (PEMKOT) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kemudian,  setelah  RKPD  yang  ada  disahkan,  selanjutnya  Kepala  Daerah  akan  menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Selanjutnya,  atas  dasar  nota  kesepakatan  tersebut,  Kepala  Daerah  menerbitkan  pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), sebagai pedoman  kepala  SKPD  menyusun  RKA-SKPD.  RKA-SKPD  yang  telah  ditelaah  oleh  tim anggaran Pemda  atau pemkot, dijadikan pedoman oleh Pejabat  Pengelola Keuangan  Daerah (PPKD),  dalam  menyusun  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  APBD  dan  dokumen pendukung yang terdiri  dari nota keuangan dan rancangan APBD.
Atas  dasar  persetujuan  bersama  tersebut,  selanjutnya  Kepala  Daerah  menyiapkan Rancangan  Peraturan  Kepala  Daerah  tentang  Penjabaran  APBD.  Rancangan  Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan  Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, kemudian  diserahkan  kepada  Gubernur  dan  Menteri  Dalam  Negeri  untuk  dievaluasi.  Dari hasil  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  Gubernur  dan  Menteri  Dalam  Negeri,  Rancangan  Perda tentang  APBD  dan  Rancangan  Peraturan  Kepala  Daerah  tentang  Penjabaran  APBD ditetapkan  oleh  Kepala  Daerah  menjadi  Perda  tentang  APBD  dan  Peraturan  Kepala  Daerah Tentang Penjabaran APBD.

## b. Tahap Pelaksanaan.
Setalah  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  ditetapkan  sebagai  peraturan  daerah selanjutnya  Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah  menginformasikan  kepada  Kepala  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD),  agar  dapat  menyusun  dan  menyampaikan  Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  SKPD  (DPA-SKPD).  Didalam  DPA-SKPD  merincikan  apa  tujuan yang ingin dicapai, bagaimana fungsi program serta kegiatan dan berapa anggaran yang telah disediakan untuk mencapai tujuan tersebut.
Rancangan DPA-SKPD yang sudah disusun oleh Kepala SKPD, kemudian diberikan kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) selanjutnya rancangan tersebut akan bersama-sama  diverifikasi  oleh  tim  anggaran  Pemerintah  Daerah  dan  Kepala  SKPD.  Dari hasil  verifikasi  tersebut  PPKD  yang  akan  mengesahkan  rancangan  DPA-SKPD  yang mendapatkan  persetujuan  dari  Sekda.  Kepala  SKPD  yang  sebagai  pengguna  anggaran menggunakan DPA-SKPD sebagai dasar dalam pelaksanaan anggaran.

## c. Tahap Penatausahaan.
Pada tahap ini, menyatakan bahwa semua pengguna anggaran baik Bendahara, orang atau  badan  yang  menerima  baik  barang  ataupun  uang  dari  kekayaan  pemerintah  daerah, berkewajiban  untuk  mengadakan  penatausahaan  yang  seusai  dengan  peraturan  perundang-

## Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Website di Kabupaten Grobogan
undangan  yang  ada.  Bendahara    penerimaan  atau    pengeluaran  ketika  melaksanakan  tugas kebendaharaan  pada  SKPD,  apabila  memerlukan  bantuan,  Bendahara  Pengeluaran  atau Penerimaan  akan  dibantu  oleh  pembantu  bendahara  penerimaan  atau  pengeluaran  dengan keputusan  dari  Kepala  SKPD.  Dalam  tata  kelola  pelaksanaan  kas  daerah  PPKD  akan menerbitkan  surat  pencarian  Dana  (SPD)  dengan  pertimbangan  jadwal  pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam DPA-SKPD.

## d. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  8  Tahun  2006  tentang  Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah setidaktidaknya  terdiri  dari  :  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Neraca,  Laporan  Arus  Kas    dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pada tahapan ini, Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Akuntansi atas setiap transaksi baik keuangan, aset, ekuitas dana serta utang. Penyelenggaraan akuntansi yang dimaksud ialah mencatat atau menata  atas  setiap  transaksi  di  lingkup  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD).  Kemudian mempersiapkan  Laporan  Keuangan  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  anggaran  atau barang  yang  dikelola.  Laporan  keuangan  yang  dipersiapkan  terdiri  dari  Laporan  Realisasi Anggaran  (LRA),  Neraca,  Catatan  atas  Laporan  Keuangan  (CaLK)  yang  disampaikan  ke Kepala Daerah melalui PPKD.
Kepala  SKPD  selaku  yang  bertanggungjawab  terhadap  pengelolaan  APBD menyertakan  surat  pernyataan  bahwasanya  APBD  yang  telah  dikelola  sudah  dilaksanakan dengan  berdasarkan  pada  sistem  pengendalian  intern  yang  ada  sesuai  dengan  kebijakan perundang-undangan.  PPKD  menyelenggarakan  akuntansi  atas  transaksi  keuangan,  aset, utang,  ekuitas  dana,  termasuk  transaksi  pembiayaan  dan  perhitungannya.  PPKD  menyusun Laporan  Keuangan  Pemda  yang  terdiri  dari  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Neraca,  Laporan Arus Kas, dan CaLK.

## e. Tahap Pengawasan.
Tahap  pengawasan  keuangan  daerah  meliputi  pembinaan  dan  pengawasan,  pengendalian intern  dan  ekstern.  Pembinaan  serta  pengawasan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah dilaksanakan  oleh  Pemerintah  kepada  Pemda  yang  berkoodinasi  dengan  Mendagri.  Proses pembinaan  yang  diberikan  dengan  memberikan  pedoman,  bimbingan,  supervisi,  konsultasi, pendidikan,  pelatihan  serta  penelitian  dan  pengembangan.  Sementara  untuk  proses pengawasan dilaksanakan oleh DPRD terhadap Peraturan daerah tentang APBD. Maksud dan tujuan  dilaksanakannya  pengawasan  oleh  DPRD  ialah  agar  dapat  memberikan  jaminan  atas pencapaian  tujuan  yang  telah  direncanakan  dan  ditetapkan  dalam  peraturan  daerah  tentang APBD.

## Good Governance
Good  Governance  adalah  tata  kelola  organisasi  secara  baik  dengan  prinsip-prinsip keterbukaan,  keadilan  dan  dapat  dipertangggungjawabkan  dalam  rangka  mencapai  tujuan

## Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Website di Kabupaten Grobogan
organisasi.  Dalam  rangka  mewujudkannya  diperlakukan  pengembangan  dan  penerapan sistem  pertanggungjawaban  yang  tepat,  jelas,  terukur,  dan  terlegitimasi  sehingga  kinerja pemerintahan  dan  pembangunan  dapat  berlangsung  secara  berdaya  guna,  berhasil  guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi , kolusi, dan nepotisme (Abdul, 2019).
Beberapa  prinsip  dasar  good  governance  (Abdul,  2019),  sebagai  berikut:  1. Public Participation, setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi terlegitimasi yang mewakili kepentingannya. 2. Rule  of  Law ,  rerangka  hukum  harus  adil  dan  dilaksanakan  tanpa  pandang  bulu,  terutama hukum  untuk  hak  asasi  manusia.  3. Transparancy ,  transparansi  dibangun  atas  dasar kebebasan  arus  informasi.  Proses,  lembaga,  dan  informasi  secara  langsung  dapat  diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan. 4. Resposiveness , lembaga-lembaga dan proses-proses harus  mencoba  untuk  melayani  setiap  stake-holders.  5. Consensus  Orientation , good governance menjadi  perantara  kepentingan  yang  berbeda  untuk  memperoleh  pilihan  terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur. 6. Equity ,  semua  warga  negara  mempunyai  kesempatan  untuk  meningkatkan  atau  menjaga kesejahteraan  mereka.  7. Effectiviness  and  Efficiency, proses  dan  lembaga  menghasilkan public goods dan services sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber- sumber yang tersedia sebaik mungkin. 8. Accountability, pertanggungjawaban kepada publik atas  setiap  aktivitas  yang  dilakukan.  9. Strategic  vision ,  para  pimpinan  organisasi  publik harus  mempunyai  perpsektif good  governance dan  pengembangan  manusia  yang  jauh kedepan.
Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 3 tahap sebagai berikut :
1. Analisis  Tahap  Perencanaan  yang  terdiri  5  indikator,  yaitu  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD),  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD), Kebijakan  Umum  APBD  (KUA)  dan  Prioritas  Plafon  Anggaran  Sementara  (PPAS), Recana  Kerja  dan  Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (RKA  SKPD),  dan Peraturan  Daerah  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (PERDA  APBD).  Jika terdapat  informasi  secara  penuh  akan  diberi  skor  1  dan  jika  tidak  terdapat  informasi akan diberi skor 0.
2. Analisis  Tahap  Pelaksanaan  yang  terdiri  1  indikator,  yaitu  Dokumen  Pelaksanaan Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (DPA-SKPD).  Jika  terdapat  informasi secara penuh akan diberi skor 1 dan jika tidak terdapat informasi akan diberi skor 0.
3. Analisis  Pelaporan  dan  Pertanggungjawaban  yang  terdiri  4  indikator,  yaitu  Neraca, Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA),  Laporan  Arus  Kas  (LAK)  dan  Catatan  atas Laporan Keuangan (CALK). Jika terdapat informasi secara penuh akan diberi skor 1 dan jika tidak terdapat informasi akan diberi skor 0.
Dari  3  tahap  tersebut  tahap  perencanaan,  tahap  pelaksanaan,  tahap  pelaporan  dan pertanggungjawaban akan diberi bobot masing-masing yaitu sebagai berikut :

## Tabel 2 Indeks Transparansi Tahap Perencanaan
Kabupaten Grobogan Tahun Indikator Total Skor RPJMD RKPD KUA PPAS RKA SKPD PERDA APBD Perencanaan 2013 1 1 0 1 1 4 2014 1 1 0 1 1 4 2015 1 1 0 1 1 4 2016 1 1 0 1 1 4 2017 1 0 0 0 1 2 2018 1 1 1 1 1 5 2019 1 1 1 1 1 5 2020 1 1 1 1 1 5 2021 1 1 1 1 1 5 2022 1 1 1 1 1 5 Jumlah 10 9 5 9 10 43 Rata- rata 1.0 0.9 0.5 0.9 1.0 4.3
Dari  tabel  2  dapat  dilihat  rata-rata  tahap  perencanaan  4,3.  Hasil  ini  diperoleh  dari jumlah  43  dibagi  10  tahun,  sehingga  mendapat  hasil  rata-rata  4,3.  Artinya  dalam  tahap  ini hampir  setiap  indikator  memiliki  skor  sesuai  kriteria  yang  telah  ditentukan.  Dari  Tabel  2 dapat dilihat bahwa data tahun 2013-2016 memiliki tingkat transparansi  yang  cukup baik di angka 4 dari nilai total skor maksimal tahap perencanaan 5. Hanya satu indikator yang tidak ada  dari  tahun  2013-2016  yaitu  tidak  terdapat  informasi  mengenai  KUA  PPAS,  baik  dari website resmi  kabupaten  Grobogan  maupun  dari  website  resmi  BAPPEDA.  Untuk  tahun 2017  mengalami  penurunan  dengan  skor  2  karena  hanya  terdapat  informasi  mengenai RPJMD  dan  PERDA  APBD.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kasubag  keuangan BPPKAD  kendala  dalam  pelaporan  berbasis  website  ini  ialah  karena  tidak  dilaksanakannya pekerjaan  sesuai  bidang  dengan  maksimal.  Berikut  hasi  wawancara  dengan  KASUBAG BPPKAD : “Untuk kendala biasanya terjadi karena  Jobdes (pekerjaan sesuai bidang) yang tidak dilaksanakan dengan maksimal” (Wawancara pada Novi Nurkumala. K . , 2023).
Pada  tahun  2018-2022  angka  transparansi  mengalami  peningkatan  skor  menjadi  5, yang artinya seluruh indikator RPJMD, RKPD, KUA PPAS, RKA SKPD dan PERDA APBD memehuni  kriteria  penilaian.  Dengan  itu  transparansi  pengelolaan  dalam  tahap  perencanaan mengalami perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari tabel 2 memperoleh hasil indeks pada tahap perencanaan di angka 86%. Angka ini diperoleh dari 43 dibagi total jumlah keseluruhan  50  dan  dikali  100  sehingga  hasil  indeks  tranparansi  86%.  Artinya  dalam  tahap perencanaan ini kabupaten grobogan masuk pada kategori cukup (tersedia luas).

## Tabel 3 Indeks Transparansi Tahap Pelaksanaan
Kabupaten Grobogan Tahun
Indikator Total Skor DPA SKPD
Pelaksanaan 2013 1 1 2014 1 1 2015 1 1 2016 1 1 2017 0 0 2018 1 1 2019 1 1 2020 1 1 2021 1 1 2022 1 1 Jumlah 9 9 Rata-rata 0.9 0.9
Dari  tabel  3  dapat  dilihat  rata-rata  tahap  pelaksanaan  0,9.  Hasil  ini  diperoleh  dari jumlah  total  skor  9  dibagi  10  tahun,  sehingga  mendapat  hasil  rata-rata  0,9.  Artinya  dalam tahap ini hampir setiap indikator memiliki skor sesuai kriteria yang telah ditemtukan.
Dari Tabel  3  dapat  dilihat bahwa  hanya tahun 2017  yang tidak  ada informasi terkait pelaksanaan  DPA  SKPD  di  dalam  website  baik  website  BPPKAD  Grobogan  dan  website kabupaten  Grobogan.  Menurut  Kasubag  keuangan  BPPKAD  Novi  Nurkumala,  kendala  dari pelaksanaan  pengelolaan  ada  pada  perubahan  APBD.  Berikut  hasi  wawancara  dengan KASUBAG BPPKAD : “Untuk kendala biasanya ada pada perubahan APBD” (Wawancara pada Novi Nurkumala. K . , 2023). Sisa dari pada tahun 2017 yaitu dari tahun 2013-2016 dan 2018-2022  terdapat  informasi  mengenai  DPA  SKPD.  Dari  tahap  pelaksanaan  pemerintah kabupaten  Grobogan  dalam  konteks  transparansi  sudah  baik,  hanya  tahun  2017  yang  tidak ada informasi terkait tahap pelaksanaan.
Dari tabel  3 memperoleh hasil indeks pada tahap pelaksanaan di  angka 90%. Angka ini diperoleh dari 9 dibagi total jumlah keseluruhan 10 dan dikali 100 sehingga hasil indeks tranparansi  90%.  Artinya  dalam  tahap  perencanaan  ini  kabupaten  grobogan  masuk  pada kategori cukup (tersedia luas).
Tabel 4 Indeks Transparansi Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kabupaten Grobogan Tahun Indikator Total Skor NERACA LRA CALK LAK Pelaporan dan Pertanggungjawaban 2013 0 0 0 0 0 2014 1 0 0 1 2 2015 0 0 0 0 0 2016 0 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 0 2018 0 0 0 0 0 2019 1 1 1 1 4 2020 1 1 1 1 4 2021 1 1 1 1 4 2022 1 1 1 1 4 Jumlah 5 4 4 5 18 Rata- rata 0.5 0.4 0.4 0.5 1.8
Dari Tabel 4 dapat dilihat rata-rata tahap pelaporan dan pertanggungjawaban diangka 1,8 Hasil ini diperoleh dari jumlah skor 18 dibagi 10 tahun sehingga mendapat hasil rata-rata 1,8.  Artinya  dalam  tahap  ini  memperoleh  hasil  kurang  baik.  Banyak  informasi  terkait pelaporan dan pertanggungjawaban yang belum ada pada website kabupaten Grobogan.
Dari  table  4  dapat  dilihat  bahwa  tahun  2013,  2015,  2016,  2017  dan  2018  tidak  ada informasi  sama  sekali  terkait  hasil  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  yang  ditampikan dalam website ,  baik  informasi  NERACA,  LRA,  LAK  dan  CALK.  Sedangkan  tahun  2014 memiliki  skor  2,  hanya  terdapat  informasi  mengenai  hasil    NERACA  dan  LAK.  Pada  saat pandemi  COVID-19  tahun  2019  dan  2020  serta  paska  pandemi  tahun  2021  dan  2022, pemerintah  kabupaten  Grobogan  justru  mengalami  peningkatan  kinerja  dalam  hal transparansi  dengan  bukti  skor  transparansi  4.  Artinya  pemerintah  memberikan  informasi hasil  pengelolaan  keuangan  kepada  publik  melalui website resmi.  Informasi  tersebut  antara lain NERACA, LRA, LAK dan CALK.
Dari hasil rata-rata indikator pelaporan dan pertanggungjawaban dalam kurun waktu 10  tahun,  kriteria  LRA  dan  CALK  memperolah  rata-rata  0,4  dan  dari  segi  NERACA  dan LAK mendapatkan rata-rata 0,5. Artinya NERACA dan  LAK lebih banyak di  informasikan kepada publik. Perbedaan ini terletak pada tahun 2014 yang tidak ada informasi terkait LRA dan  CALK.  Menurut  Kasubag  keuangan  BPPKAD  Novi  Nurkumala,  kendala  dari  tahap pelaporan  ini  ada  pada  tidak  bisa  terupload  karena  keterambatan  masa  tenggat  waktu  yang telah ditentukan. Berikut hasi wawancara dengan KASUBAG BPPKAD : “Untuk pelaporan dan  pertanggungjawaban  pada  webite  kendalanya  ada  pada  tidak  bsa  mengupload  karena keterambatan  masa  tenggat  waktu  yang  telah  ditentukan”  (Wawancara  pada  Novi Nurkumala. K . , 2023).
Dari tabel  4 memperoleh hasil indeks pada tahap pelaksanaan  di  angka  45%. Angka ini  diperoleh  dari  18  dibagi  jumlah  keseluruhan  40  dan  dikali  100  sehingga  hasil  indeks tranparansi  45%.  Artinya  dalam  tahap  perencanaan  ini  kabupaten  grobogan  masuk  pada kategori tidak cukup (terbatas).

## Tabel 5 Indeks Transparansi
Kabupaten Grobogan Tahun Perencanaan  Pelaksanaan Pelaporan dan Pertanggung- jawaban Total Skor Indeks Perencanaa, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggun- jawaban 2013 4 1 0 5 50 2014 4 1 2 7 70 2015 4 1 0 5 50 2016 4 1 0 5 50 2017 2 0 0 2 20 2018 5 1 0 6 60 2019 5 1 4 10 100 2020 5 1 4 10 100 2021 5 1 4 10 100 2022 5 1 4 10 100 Jumlah 43 9 18 70 70
Tabel  5  diatas  menunjukan  secara  keseluruhan  indeks  transparansi  pengelolaan keuangan  pemerintah  daerah,  khususnya  pada  tiga  tahap  yaitu  tahap  perencanaan,  tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan bahwa rata-rata ke 3  indikator  di  angka  7,0.  Hasil  ini  dieroleh  dari  70  dibagi  10  tahun.  Dari  data  diatas  dapat disimpulkan bahwa indeks  ke-3 tahap mulai  dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  memiliki  nilai  indeks  70%.  Hasil  ini  diperoleh melalui  70  dibagi  jumlah  keseluruhan  100  dan  dikali  100,  maka  memperoleh  indeks  70%. Berdasarkan nilai indeks kabupaten Grobogan berada pada kategori cukup (tersedia).
Dari  tabel  4  menunjukkan  tahun  2017  memiliki  nilai  indeks  transparansi  terendah dengan  nilai  20%.  Sedangkan  tahun  2013,  2015  dan  2016  memiliki  indeks  transparansi setengah  yaitu  hanya  50%.  Untuk  tahun  2018  mengalami  kenaikan  sedikit  dengan  nilai indeks  transparansi  60%.  Kenaikan  lagi  pada  tahun  2014  dengan  nilai  indeks  transparansi 70%. Indeks transparansi pengelolaan keuangan kabupaten grobogan dengan nilai sempurna 100% mulai dari  tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022. Teknologi semakin maju dan pemerintah semakin  peduli  akan  pentingnya  transparansi  untuk  menghindari  tindakan  yang  merugikan Negara seperti korupsi membuat pemda Grobogan meraih nilai indeks sempurna 100%.
Tabel 6. Hasil Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Kategori Skor Sedikit (0-20) Minimal (21-40) Terbatas (41-60) Tersedia (61-80) TersediaLuas (81-100) Tahun 2017 2013 2014 2019 2015 2018 2020 2016 2021 2022
Berdasarkan pada tabel 6 dapat dilihat bahwa hampir secara keseluruhan  tahun yang diteliti  dari  tahun  2013  sampai  2022  menunjukan  kategori  tidak  cukup  (terbatas).  Untuk tahun  2017  ada  pada  kategori  tidak  cukup  (sedikit)  dengan  total  nilai  indeks  tranparansi hanya  20%.  Sedangkan  tahun  2013,  2015  dan  2016  pada  kategori  tidak  cukup  (terbatas) dengan  nilai  indeks  50%.  Untuk  tahun  2014  dan  2018  memiliki  skor  cukup  kategori  cukup (tersedia) dengan nilai 70%. Tahun 2019-2022 memiliki nilai maksimal 100% maka, masuk pada kategori cukup (tersedia luas).
Transparansi informasi pemerintah daerah merupakan tingkat keterbukaan pemerintah daerah  terhadap  informasi  dan  akvitas  yang  dilakukan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah yang  disampaikan  dalam  bentuk  pertanggungjawaban  kepada  tingkatan  yang  lebih  tinggi maupun  kepada  publik.  Adapun  bentuk  penyampaian  pertangungjawaban  tersebut  dapat berbentuk  laporan  tertulis  maupun  laporan  yang  dipublikasikan  melalui  media  website. Kecenderung masyarakat memperoleh informasi melalui website atau situs pemerintah yang bisa  diakses  secara  terbuka.  Sering  kali  ditemukan  informasi  dan  dokumen  terkait  aktivitas pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  belum  dipublikasikan  di  website.  Publikasi  ini menimbulkan  persepsi  dimasyarakat  yang  beragam  apakah  dokumen  terbaikt  belum terlaksana atau ada tetapi belum dipublikasikan. Jika ditinjau secara teori bahwa prinsip good governance dimana salah satunya adalah transparansi yang merupakan keterbukaan informasi dalam  hal  ini  informasi  terkait  dokumen  pengelolaan  keuangan  daerah,  semakin  transparan pemerintah dalam menyampaikan informasi baik secara dokumentasi maupun website sangat berhubungan dengan responsibility atau pertanggungjawaban.
Hasil  penelitian  ini  hampir  secara  keseluruhan  tahun  2013  dan  2022  masih  berada dalam  kualifikasi  transparansi  cukup,  artinya  publikasi  atau  penyampaian  informasi  melalui media website cukup  baik,  dokumen-dokumen  terkait  dengan  pengelolaan  keuangan  daerah melalui tiga tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban  belum  di  tampilkan  di website dan  belum  bisa  diakses  oleh  publik, ketika dilakukan cek list terhadap dokumen pengelolaan keuangan daerah ada beberapa tahun yang memiliki tingkat transparansi tertinggi yakni dari tahun 2019 sampai 2022.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  bahwa  penelitian analisis transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis website di Kabupaten Grobogan  menunjukan  bahwa  rata-rata  tingkat  transparansi  pengelolaan  keuangan pemerintah  daerah  cukup  (tersedia)  yakni  70%.  Selanjutnya  skor  transparansi  setiap  tahun menunjukkan  tahun  2013  sampai  2022  menunjukan  kategori  tidak  cukup  (terbatas).  Untuk tahun  2017  ada  pada  kategori  tidak  cukup  (sedikit)  dengan  total  nilai  indeks  tranparansi hanya  20%.  Sedangkan  tahun  2013,  2015  dan  2016  pada  kategori  tidak  cukup  (terbatas) dengan  nilai  indeks  50%.  Untuk  tahun  2014  dan  2018  memiliki  skor  cukup  kategori  cukup (tersedia) dengan nilai 70%. Tahun 2019-2022 memiliki nilai maksimal 100% maka, masuk pada  kategori  cukup  (tersedia  luas).  Untuk  kendala  yang  ditemukan  dalam  transparansi berbasis  website  ada  pada  pekerjaan  yang  tidak  dilaksanakan  dengan  baik  dan  tidak  bsa mengupload karena keterambatan masa tenggat waktu yang telah ditentukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Baknur,  A.  A.  (2022). Analisis  Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Berbasis Website  pada  Daerah  di  Jawa,  Bali,  dan  Kalimantan (Doctoral  dissertation, Universitas Negeri Padang).
Halim,  Abdul.  2019.  Akuntansi  Sektor  Publik :  Akuntansi  Keuangan  Daerah.  jakarta: Salemba Empat.
Adrianto, Nico. 2017. Good e-Government  :  Transparansi  dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government. Penerbit : Bayumedia Publishing, Malang.
Welly,  W.,  Arifin,  M.  S.,  Ghozali,  R.,  &  Sabrina,  N.  (2021).  Analisis  Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Website Se-Jawa Bali. Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis , 6 (2), 157-167.
Sulfiani,  A.  N.  (2021).  Good  Governance  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Good  Governance Dalam  Pelayanan  Bpjs  Kesehatan  Di  Kota  Palopo. Jurnal  Administrasi Publik , 17 (1), 95-116.
Ritonga, I. T., & Syahrir, S. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia , 20 (2), 110.
Adriana,  A.  (2017).  Analisis  Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Berbasis  Website Pada  Pemerintah  Daerah  Se-Jawa. Accounting  and  Business  Information  Systems Journal , 5 (4).
Edowai, M. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Deiyai (Doctoral  dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).
Nurhadianto, T., & Khamisah, N. (2019). Analisis transparansi pengelolaan keuangan daerah: Studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. TECHNOBIZ: International Journal of Business , 2 (2), 70-75.
Farida, F. (2017). ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA  PEMERINTAH  DAERAH  (PROVINSI  DAN  KABUPATEN/KOTA)  SE- PAPUA  BERBASIS  LAMAN. Accounting  and  Business  Information  Systems Journal , 5 (4).
Ardiana, T. E.,  & Wardhani,  D. P. (2022). THE EFFECT OF GOOD GOVERNANCE ON REGIONAL  FINANCIAL  MANAGEMENT  TRANSPARENCY  IN  PONOROGO REGIONAL WORKING UNITS. International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) , 6 (3), 2586-2595.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Alfabeta.
Halim, Abdul. 2019. Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License