Jurnal Sains Sosio Humaniora                                                                       p-ISSN: 2580-1244 Volume 2 Nomor 2 Desember 2018                                                              e-ISSN: 2580-2305

## MODEL KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PASAR DESA DI KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI

## Meri Yarni
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi Email: meriyarni@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Desa  sebagai  entitas  terkecil  dari  suatu  pemerintahan  daerah    memiliki  peran  penting  untuk mensukseskan  pembangunan  nasional.  Oleh  karena  itu  eksistensi  desa  tetap  tidak  dapat dilepaskan dari pengaturan pemerintah pusat dan diakomodir keberadaannya melalui Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis    model  kebijakan  pemerintah  desa  dalam  pelaksanaan  peranan  Kepala  Desa dalam  pengelolaan  pasar  desa  Kecamatan  Sungai  Gelam    Kabupaten  Muaro  Jambi  dan  2) untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam pengelolaan pasar desa Sedangkan kegunaan penelitian ini dapat sebagai acuan dan masukan bagi  pihak  yang  berkompeten  khususnya  dalam  pelaksanaan  tugas  dari  kepala  desa    dalam pengelolaan  pasar  desa  khususnya  di  Kecamatan  Sungai  Gelam  Kabupaten  Muaro  Jambi. Metode penelitian  yang  digunakan adalah tipe penelitian  yuridis empiris dengan pendekatan perundang-perundangan  dan  pendekatan    konseptual.  adapun  tata  cara  penarikan  sampel dilakukan  dengan  cara Purposive  Sampling .  Bahan  hukum  dalam  penelitian  ini dikumpulkan  melalui  studi  dokumen    (penelitian  kepustakaan  dan  penelitian  lapangan)  dan studi  pustaka.  Dengan  sumber  data    secara  primer  dan  sekunder.  Analisis  data  dalam penelitian  ini  dilakukan  secara  kualitatif  lalu  diuraikan  secara  deskriptif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  1)  peranan  Kepala  Desa  dalam  pengelolaan  pasar  desa  di  Kecamatan Sungai Gelam  Kabupaten Muaro Jambi belum dapat dilakukan secara baik dan benar karena pemerintah  desa  belum  bisa  mengeluarkan  suatu  kebijakan  secara  formal  sehingga  tidak memberikan  keuntungan  dan  pemasukan  ke  kas  desa  dan  dipandang  tidak  produktif  akibat pola pengelolaan yang diatur secara langsung oleh pemerintah kabupaten.. Sebaliknya sesuai kenyataan pasar desa  dapat dikelola oleh pihak ketiga atau perseorangan 2) kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam pengelolaan pasar desa di  Kecamatan Sungai Gelam adalah  pemerintah desa  belum diberi kewenangan penuh dalam pengeloaan pasar desa oleh pemerintah  kabupaten    Muaro  Jambi  dan    disamping  itu    pemerintah  desa  tidak  memahami ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa,  Di  samping  itu    Badan  Permusyaratan  Desa  sebagai  lembaga  legislatif  desa  tidak melaksanakan fungsi pengawasannya. Sedangkan hasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah terciptanya suatu model yang sesuai dengan sistem dan mekanisme  penyelenggaraan kewenangan dan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Indonesia.

## Kata Kunci:   Kebijakan, Pemerintah Desa, Pengelolaan Pasar Desa

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Pasal  18  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia,    menyatakan: “Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  propinsi,  dan  propinsi  itu
Jurnal Sains Sosio Humaniora                                                                       p-ISSN: 2580-1244 Volume 2 Nomor 2 Desember 2018                                                              e-ISSN: 2580-2305
ibagi  atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap  propinsi,  kabupaten  dan  kota  itu  mempunyai pemerintahan  daerah  yang  diatur  dengan  undang-undang”    Sebagai  pelaksana  pasal  tersebut adalah  Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2004    yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  Tentang Pemerintahan  Daerah. Selanjutnya mengenai pemerintahan desa di atur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
Di  dalam  Pasal  19  Undang  –  Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  Kewenangan Desa Meliputi :
a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
b. Kewenangan local berskala Desa
a. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
b. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Kewenangan lokal bersekala Desa paling sedikit terdiri atas kewenangan:
a. Pengelolaan tambatan perahu;
b. Pengelolaan pasar Desa;
c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
d. Pengelolaan jaringan irigasi;
e. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakkat Desa
f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dab belajar;
h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan Taman bacaan;
i. Pengelolaan embung Desa;
j. Pengelolaan air minum bersekala Desa;
k. Pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.
Kewenangan memungkinkan Desa mempunyai kesempatan dan tanggung jawab mengatur rumah tangganya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat, yang sekaligus akan menjadi bingkai  bagi  desa  untuk  membuat  perencanaan  lokal.  Perencanaan  Desa  akan  memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi Desa untuk menggali inisiatif lokal (gagasan, kehendak dan kemauan  lokal),  yang  kemudian  dilembagakan  menjadi  kebijakan,  program  dan  kegiatan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan Desa .

## B.  Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  permasalahan  yang  diteliti dapat  diidentifikasi  bentuk  kebijakan  pemerintah  kecamatan  dalam  pembinaan  dan pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan  Kendala  apa  yang  ditemukan  oleh pemerintah  kecamatan    dalam  pembinaan  dan  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan desa.
Jurnal Sains Sosio Humaniora                                                                       p-ISSN: 2580-1244 Volume 2 Nomor 2 Desember 2018                                                              e-ISSN: 2580-2305

## METODE  PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di    wilayah  Kecamatan    Sungai  Gelam  Kabupaten  Muaro Jambi.  terdapat  permasalahan  sesuai  yang  dimaksud  dalam    penelitian  ini.  Pendekatan  yang dilakukan  bersifat deskriptif-analitis  dengan metode yuridis – normatif  dan  yuridis-empiris Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas : Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan  Bahan  hukum  tertier,  Penelitian  ini  dilakukan  guna  memperoleh  data  sekunder  dari pustaka  dan  lapangan  Terhadap  data  yang  telah  terkumpul  dalam  penelitian  ini  ,  kemudian diinventarisir  dan  diambil  yang  relevan,  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  metode deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa
Desa  dengan  hak  otonomnya  berhak  mengelola  keuangan  desa  secara  mandiri.  Baik, mengelola  pendapatan  dan  sumber-sumber  pendapatan  serta  mengelola  pembelanjaan anggaran tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya sangat banyak desa-desa yang belum dapat memanfaatkan  keistimewaannya.  Desa-desa  tersebut  sebagian  besar  hanya  mengelola  aset desa  (pasar desa) untuk pendapatan desa kepada siapa yang mau mengerjakannya.
Sesuai  dengan  apa  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  26  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 ayat (1) dan (2) menyebutkan tentang tugas dan wewenang kepala desa,  salah satunya yaitu : Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Hal ini dijelaskan lagi dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –  Undang  Nomoor  6  Tahun  2014  Tentang  desa  yang  menyatakan  bahwa  Kewenangan  local Desa berskala desa adalah dalam  Pengelolaan pasar Desa;
Desa  Sungai  Gelam  sampai  saat  sekarang    belum  dapat  mengoptimalkan  sumber-sumber pendapatan desa dengan berbasis pada aset desa (pasar desa) , karena pelaksanaannya masih dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sedangkan hasilnya tetap diberikan 40% ke desa.
Desa  mempunyai  otonomi  dan  kewenangan  dalam  hal  perencanaan,  pelayanan  publik, keuangan  (APBDes),  dan  lain-lain.  Mempunyai  sistem  demokrasi  lokal.  Artinya,  dengan pemberian kewenangan pengelolaan pasar desa  berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Desa,  yang  terjadi  adalah  desa  diharapkan  semakin  maju  dan  makmur  untuk kemudian  semakin  banyak  keterlibatan  aktif  masyarakat  mulai  dari  tahap  perencanaan Musrenbang Desa pelaksanaan dan pengawasan pembangunan hingga pertangunggjawabannya.  Namun,  yang  terjadi  memang  masih  kembali  lagi  pada  kapasitas aparat  desa  lagi  dalam  memahami  perundangan,  atau  memang  mereka  paham  akan  tetapi peraturan demi kemudahan dan keuntungan aset desa semata.
Sumber  Pendapatan  Desa,  Pendapatan  asli  desa,  terdiri  dari  hasil  usaha  desa,  hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain. Pendapatan asli  desa  nantinya  diharapkan  dapat  meningkatkan  peran  serta  masyarakat,  pelaksanaan
Jurnal Sains Sosio Humaniora                                                                       p-ISSN: 2580-1244 Volume 2 Nomor 2 Desember 2018                                                              e-ISSN: 2580-2305
otonomi desa  yang diatur dalam undang-undang, diyakini akan mendorong desa untuk lebih bersikap  mandiri  karena  memiliki  kewenangan  penuh  untuk  mengurus  dan  mengontrol desanya  sendiri.  Kemandirian  tersebut,  bisa  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi  lebih  balk, termasuk pengelolaan aset desa (pasar desa)  yang lebih profesional dan bermanfaat mengena langsung kepada warga masyarakat.  Kemandirian daerah ini memberikan kewenangan yang luas  di  satu  sisi  dan  rnemaju  kinerja  aparat  pemerintah  desa  untuk  memberdayakan  warga desanya.  Dengan  adanya  otonomi,  maka  otomatis  desa  akan  lebih  kreatif  dalam  menggali penerimaan pendapatan desanya.
Tidak  semua  desa  yang  ada  di  Kecamatan  Sungai  Gelam  terdapat  bentuk  pemilikan demikian. Pengusahaan atas aset desa (pasar desa)  tersebut diatur  dengan  musyawarah desa. Hal  ini  disebabkan  pendapatan  desa  merupakan  kekayaan  dan  sumber  yang  potensial  untuk dikembangkan dalam suatu wilayah dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia setempat, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah desa. Aset  desa    lainnya  yang  mandiri  adalah  merupakan  desa  yang  memiliki  daya  saing, berorientasi  sumberdaya  manusia  dan  lingkungan,  sehingga  tercipta  keunggulan  kompetitif yang siap menghadapi persaingan global.
Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama ini administrasi pemerintahan belum dikelola  secara  baik  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan  sampai  kepada  pengawasannya. Akibatnya  sulit  diketahui  berapa  jumlah  sumber  pendapatan  dan  keuangan  desa  yang  telah ada  serta  pembangunan  apa  yang  telah  dilaksanakan.  Kurang  baiknya  pengelolaan  tersebut dikarenakan  kurangnya  pemahaman  akan  aturan  yang  berlaku.  Bertitik  tolak  dari  hal  itu semenjak  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  bagi  desa  yang diberi  hak  menyelenggarakan  rumah  tangganya  sendiri  diharuskan  setiap  tahun  Anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa tersebut sama dengan Tahunan Anggaran Negara.
Penggunaan pasar desa  yang menjadi sumber pendapatan desa adalah pada kolektif yang sekarang  banyak  dikelola  oleh  masyarakat  yang  berada  pada  wilayah  desa  itu  sendiri.  jenis- jenis  aset  desa  di  Desa  Sungai  Gelam  Kecamatan  Sungai  Gelam  Kabupaten  Muaro  Jambi, terdiri atas: (1) Pasar Desa; (2) Tanah Kas Desa dan (3) Bangunan desa.. Peranan kepala desa berperan dalam pengelolaan pasar desa sungai gelam tidak terlepas dari ketentuan Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Pengelolaan  Aset  Desa.  Hal  tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:
a. Perencanaan
Proses perencanaan dalam hal ini melibatkan seluruh stack-holder yang ada didesa, dengan tujuan  agar  tujuan  pembangunan  tersentuh  langsung  oleh  masyarakat  dengan  cara musyawarah  desa  terlebih  dahulu.  Tahap  awal  dalam  proses  perencanaan  pengelolaan  aset desa  harus  melalui  musyawarah  desa.  Selanjutnya  dilakukan  pengalokasikan  terlebih  dahulu anggaran  yang  akan  dipakai,  setelah  musyawarah  desa  selesai,  pemerintah  desa  melakukan penyortiran  dalam  merencanakan  perencanaan  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang. Perencanaan  tersebut  bersifat  sederhana,  yang  berarti  bahwa  susunan  rencana  tersebut  harus sistematis,  prioritas  jelas  terlihat,  semua  kegiatan  pokok  yang  akan  dilaksanakan  sudah tercakup.  Dilaksanakan  berdasarkan  asas  kepentingan  umum,  fungsional,  kepastian  hukum, keterbukaan,  efisiensi,  efektivitas,  akuntabilitas,  dan  kepastian  nilai  ekonomi.  Yang  tertuang dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPDes)  yang  Penyusunan  RKPDes  adalah  untuk
Jurnal Sains Sosio Humaniora                                                                       p-ISSN: 2580-1244 Volume 2 Nomor 2 Desember 2018                                                              e-ISSN: 2580-2305
menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa. Sesuai UU Desa setiap Desa wajib menyusun RKP Desa.

## b. Pengadaan
Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menentukan:
(1)  Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan  prinsip-prinsip  efisien,  efektif,  transparan  dan  terbuka,  bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
(2)  Pengadaan  barang/jasa  di  desa  diatur  dengan  Peraturan  Bupati/Walikota  dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bapak Isshahuddin (Sekretaris Desa), bahwa:
Aset  desa  yang  dimiliki  oleh  Desa  Sungai  Gelam  Kecamatan  Sungai  Gelam  Kabupaten Muaro  Jambi    berupa  pasar  desa,  tanah  kas  desa,  pasar  hewan  dan  bangunan  desa. Pengelolaan  aset  desa  ini  tidak  seluruhnya  mendapat  perhatian  untuk  ditindaklanjuti  dengan pembuatan  peraturan  desa  dan  keputusan  Kepala  Desa  salah  satunya  Pasar  Desa. 1 karena masih dikelola oleh pemerintah kabupaten.

## c. Penggunaan;
Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menentukan:
(1)  Penggunaan  aset  Desa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  huruf  c,  ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2)  Status  penggunaan  aset  Desa  ditetapkan  setiap  tahun  dengan  Keputusan  Kepala Desa.
Mengenai  pendapatan  dari  pengelolaan  pasar  desa  sudah  ditentukan  oleh  pemerintah kabupaten  untuk  desa  hanya  diberi  40%  sedangkan  60%  untuk  pemerintah  kabupaten. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Isshahuddin (Sekretaris Desa Penggelolaan pasar desa  di  Desa  Sungai  Gelam  Kecamatan  Sungai  Gelam  Kabupaten  Muaro  Jambi  ini  sudah berlangsung sejak tahun 2008 sampai sekarang, tetapi hasil yang didapat untuk kas desa tidak jelas.  Hasil  yang  diterima  untuk  kas  desa  ini  tidak  mengalami  penambahan  lagi  secara signifikan  karena  beberapa  kali  terjadi  perbaikan  pada  sktruktur  bangunan  yang  roboh  dan rusak.
Pasar Desa dengan luas 2000M2 dan berdiri sejak Tahun 1991 dan terdiri dari kios-kios. Kemudian sejak tahun 2007 pasar desa sungai gelam sudah berubah menjadi 2 (dua) los dan 16 (enam belas) kios dan semakin berkembang dengan banyaknya lapak-lapak yang berubah- berubah  jumlahnya  setiap  hari  pasar.  Berdasark  apa  yang  dikatakan  oleh  Sekretaris  Desa Sungai Gelam (Asis Shudin) pada tanggal 15 Oktober 2018 bahwa : Pasar desa  yang terdiri dari  Kios-  kios  disewakan  Rp.4.000.000,-  per  tahun,  sedangkan  lapak    disewakan  Rp. 1500.000,-  per  tahun.    Selama  berdirinya  pengelolaan  pasar  desa  sampai  sekarang  dikelola oleh  pemerintah  kabupaten  dalam  hal  ini  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten Muaro  Jambi.  Artinya  sewa  pengelolaan  keuangan  pasar  masuk  ke  Pemerintah  Daerah Kabupaten.    Hanya  saja  dalam  realisasinya  40  %  diberikan  ke  Desa.    Mualai  Tahun  2018
Jurnal Sains Sosio Humaniora                                                                       p-ISSN: 2580-1244 Volume 2 Nomor 2 Desember 2018                                                              e-ISSN: 2580-2305
diberlakukan  retribusi  dengan  rincian  Rp.  2000/pedagang  yang  dikelola  oleh  desa  dan dijadikan  pendapatan  asli  desa  (PAD),  tetapi  dasar  penarikan  tersebut  belum  dapat  secara formal  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Desa  tidak  ada  kewenangan  yang  diberikan  oleh pemerintah kabupaten.
Selanjutnya  Bapak  Isshahuddin  juga  mengatakan  bahwa  mengenai  kewajiban  pedagang adalah membayar retribusi setiap hari pekan/kalangan dengan rincian sewa petak sebesar Rp. 300.000,/M²/Bulan, untuk los Rp. 150.000,-/bulan dan retribusi kebersihan sebesar Rp. 5.000. Setiap pedagang tidak semuanya selalu membayar kewajibannya tepat pada waktunya tergantung  dari  pendapatan  yang  mereka  terima.  Apabila  hasil  penjualannya  mengalami penurunan maka pembayaranpun belum dibayarkan tepat pada waktunya. Penagihan retribusi biasanya  dilakukan  oleh  petugas  pengelola  pasar  setiap  bulannya  paling  lambat  20  bulan berjalan.  Bila  terlambat  dari  waktu  yang  telah  ditentukan  dikenakan  denda  10  %  (sepuluh persen) setiap satu  bulan dari jumlah yang terhutang.

## Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa.
Pengelolaan  pasar  desa  di  Kabupaten  Muaro  Jambi  khususnya  di  Kecamatan  Sungai Gelam  sesuai dengan petunjuk yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1  Tahun  2016  Tentang  Pengelolaan  Aset  Desa.  Berbeda  halnya  dengan  pengelolaan  hasil Pasar  Desa  Sungai  Gelam    sistemnya  cukup  baik,  paling  tidak  sampai  mencapai  target  atau rencana  yang  diharapkan  karena  pedoman  yang  tidak  ada  dan  tidak  jelas.  Hal  ini  juga disebabkan  karena    mulai  dari  pelaporan,  penyimpanan  dan  penggunaan  serta  target  yang ingin  dicapai  terpola  secara  sistematis,  sehingga  dapat  mencegah  Kepala  Desa  dalam penggunaan  secara  tidak  berdayaguna,  meskipun  disinyalir  masih  ada  Kepala  Desa  tidak melaporkan hasil Pasar Desa Sungai Gelam    secara jujur.
Kemudian    dimungkinkan  Kades  yang  memiliki  pasar  desa  untuk  dapat  menyampaikan laporan perkembangan pasar desa dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pengelolaan  dan  perkembangan  Pasar  Desa  dilaporkan  oleh  Kades/Lurah  kepada Camat secara berkala setiap triwulan
2. Camat merekap laporan Pasar Desa perdesaan/kelurahan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati setiap triwulan atau 5 Bulan berikutnya.
3. Bentuk  laporan  pengelolaan  dan  perkembangan  Pasar  Desa  harus    mengacu  pada Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Pengelolaan  Aset Desa.
Implementasi pengelolaan Pasar Desa untuk meningkatkan pendapatan desa di Kabupaten Sungai  Gelam,  menurut  Kepala  Desa  Sungai  Gelam,  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya, dikarenakan  adanya  beberapa  hal,  sebagai  berikut:  Banyak  pedagang  yang  menunggak pembayaran sewa pasar desa
Berbagai  permasalahan  yang  melingkupi  pengelolaan  pasar  desa  sebenarnya  sangat “disayangkan”,  karena  mengingat  arti  penting  tentang  aset  desa  tersebut.  Menurut  Kepala Desa Sungai Gelam  yaitu:
Pengelolaan pasar desa menjadi begitu penting dan mendasar dalam pelaksanaan otonomi desa, sebab saat ini terbuka lebar kesempatan bagi desa untuk mengelola pasar desa, agar mendapat  hasil  yang  optimal.  Modal  inilah  yang  kemudian  harus  secara  cerdas  dan
Jurnal Sains Sosio Humaniora                                                                       p-ISSN: 2580-1244 Volume 2 Nomor 2 Desember 2018                                                              e-ISSN: 2580-2305
kreatif  dapat  dikelola  oleh  desa  agar  kemampuan  dalam  pembiayaan  penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan Aturan  yang  mengatur  pasar  desa  tersebut  bisa  diperjelas  dengan  mengkaji  ulang  aturan yang  ada.  Menurutnya,  keberhasilan  optimalisasi  pengelolaan  pasar  desa  tidak  lepas  dari dukungan  dan  partisipasi  semua  komponen  (stakeholders)  baik  Pemerintahan  Desa, Pemerintah  Kabupaten,  Pemerintah  Provinsi,  swasta  dan  masyarakat,  serta  adanya  faktor- faktor  pendukung  berupa  fasilitasi  kegiatan  inventarisasi  pasar  desa,  pembinaan  melalui penyuluhan kepada Kepala Desa dan Perangkat desa.
Optimalisasi  pengelolaan  juga  dipengaruhi  oleh  faktor  bagaimana  Pemerintah  Desa mampu  untuk  mengevaluasi  hasil  kerja  dalam  pengelolaan  pasar  desanya  selama  ini, sekaligus  membuat  rencana  kegiatan  yang  baru  dalam  pengelolaan  pasar  desanya,  dan  yang tidak  kalah  penting  adalah  faktor  adanya  kesempatan  untuk  melakukan  pengelolaan  yang berupa  tawaran  dari  investor  atau  pihak  ketiga,  dan  kepemilikan  sumber  daya  lain  terutama sumber daya alam.
Kemudian  menurut,  salah  seorang  anggota  BPD  Desa  Sungai  Gelam   Kecamatan  Sungai Gelam    Kabuapten  Muaro  Jambi  yang  menerangkan  bahwa  kendala-kendala  yang  tergolong sebagai kendala internal (dalam lembaga pemerintah desa itu sendiri) dalam kata lain kepala desa dan perangkat desa itu.
Selanjutnya kendala eksternal  yang lain adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang  memadai  yakni  di  kantor  Desa  Sungai  Gelam        Kabupaten  Muaro  Jambi  kekurangan staf  ahli  yang  khusus  mengurusi  pengelolaan  aset  desa,  dan  yang  menjadi  permasalahan selanjutnya  adalah  staf  desa  yang  mengurusi  aset  desa  sekarang  kurang  mengatahui bagaimana  pengelolaan  aset  desa  yang  baik  dan  benar  sehingga  berpengaruh  pada  proses pemanfaatan  aset  dan  kesejahteraan  di  Desa  Sungai  Gelam    Kabupaten  Muaro  Jambi  . Selanjutnya    yang  menjadi  kendala  eksternal  adalah  kurangnya  kesadaran  dari  masyarakat desanya sendiri terhadap budaya gotong–royong dan rasa tanggung jawabnya akan kesadaran bersama memelihara aset –aset desa yang bersifat bergerak dan tidak bergerak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Peranan  Kepala  Desa  dalam  mengeluarkan  suatu  kebijakan  dalam  pengurusan  pasar desa  belum dilakukan secara baik dan benar, hal ini terbukti kepala desa belum bisa mengeluarkan  suatu  bentuk  kebijakan    karena  memiliki  kewenangan,  sehingga  tidak memberikan  keuntungan  dan  pemasukan  ke  kas  desa  .  Hal  ini    dipandang  tidak produktif  akibat  pola  pengelolaan  yang  kurang  jelas  .  akhirnya  pasar  desa  belum memberi manfaat terhadap peningkatan pendapatan desa.
2. Kendala-kendala yang tergolong sebagai kendala internal berupa: Tingkat pendidikan aparat  pemerintah  desa  dan  sebagian  besar  anggota  BPD  yang  masih  kebanyakan lulusan SLTP dan pengetahuan dan pemahaman  hukum  yang masih dikatakan awam dimiliki oleh aparat pemerintah desa. Sedangkan kendala eksternal yaitu: pemahaman yang  keliru  dikalangan  masyarakat  tentang  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa dan Anggaran Dana Desa.
Jurnal Sains Sosio Humaniora                                                                       p-ISSN: 2580-1244 Volume 2 Nomor 2 Desember 2018                                                              e-ISSN: 2580-2305

## Saran
1. Pengelolaan pasar desa hendaknya disempurnakan dan adanya mekanisme dan sistem pengelolaan  yang  baku    serta  pertanggungjawaban  kepada  pihak-pihak  yang memenuhi dan melakukan penyimpangan dalam pengelolaan pasar desa. Sehingga hal ini  akan  menjadi  penekanan  pihak  pemerintah  desa  dan  khususnya  Badan Permusyawaratan  Desa  Sungai  Gelam        meningkatkan  kinerjanya  dalam  melakukan pengawasan  terhadap  kinerja  pemerintah  desa  khususnya  dalam  melakukan pengelolaan pasar desa.
2. Kepala Desa Sungai Gelam  hendaknya melibatkan partisipasi masyarakat desa secara aktif dan berkesinambungan guna meningkatkan pendapatan asli desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Bayu  Surianingrat.1981.  Wewenang,  tugas  dan  tanggungjawab  Camat, Cetakan  ke dua.Jakarta: penerbit Patco.
BN Marbun, DPRD Pertumbuhan dan Cara Kerjanya, Pustaka Sinar Harapan,  Jakarta, 2005 Jimly  Asshadiq,  Pokok-pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia,  PT.  Buana  Ilmu  Populer,
Jakarta.
J.Kaloh.2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Jakarta:Rineka Cipta.m 2008 Indroharto.2005. Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata.Bogor:Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara.
Juanda.2008.  Hukum  Pemerintahan  Daerah  Pasang  Surut  Hubungan  Kewenangan  antara DPRD dan Kepala Daerah.Bandung:Alumni.
Kusnardi dan Hermalili Ibrahim.1988. Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta: Sinar Sakti.
Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas, Raja wali Pers, Jakarta, 2011
Solly  Lubis.1983.  Perkembangan  Garis  Politik  dan  Perundang-undangan  Pemerintahan Daerah. Bandung: Alumni.
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2008  Tentang  Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40).