Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254 Vol. 2, No. 8 Agustus 2021

## SISTEM  PELAPORAN  GRATIFIKASI  DALAM  PENCEGAHAN  TINDAK PIDANA  KORUPSI  DIKAITKAN  DENGAN  UNDANG-UNDANG  TINDAK PIDANA KORUPSI

## Ingka Harsani Nasution
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon Email: Ingkaharsaniuntag@gmailcom

## Abstrak
Kerangka  Hukum  delik  gratifikasi  dirumuskan  dalam  pasal  12B  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Rumusan  gratifikasi  tersebut  memiliki tujuan  yang  jelas,  bersifat  memaksa  serta  dalam  kerangka  pemberantasan  tindak pidana korupsi, namun dengan delik, gratifikasi masih patut dipertanyakan, karena seolah-olah sifat melawan hukum dari perbuatan si penerima gratifikasi tergantung pada ada atau tidaknya laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sangat  subyektif  sifatnya.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut  di  atas  maka identifikasi permasalahan yang akan penulis bahas adalah: bagaimanakah efektifitas KPK dalam menangani pelaporan dari masyarakat tentang tindak pidana korupsi?. Bagaimanakah  kelemahan-kelemahan  perangkat  hukum  pidana  dalam  usaha memberantas tindak pidana korupsi, khususnya yg berkaitan dengan gratifikasi atau suap?  dari  permasalahan  di  atas  tersebut  maka  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk menganalisis perangkat hukum pidana melakukan penegakan hukum pidana dalam  memberantas  tindak  pidana  korupsi,  khususnya  yang  berkaitan  dengan gratifikasi  atau  suap.  Untuk  menganalisis  laporan  dari  masyarakat  tindak  pidana gratifikasi.  penulisan  skripsi  ini  bersikap  deskriptif  analisis,  guna  memperoleh gambaran  yang  menyeluruh  dan  sistematis  mengenai  norma-norma  hukum  serta asas-asas  hukum  yang  berlaku,  dengan  pendekatan  yang  yuridis  normatif,  yaitu menitik  beratkan  pada  studi  dokumen  dalam  penelitian  kepustakaan  untuk mempelajari  data  skunder  yang  terkumpul  berupa  bahan-banhan  hukum  yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti.    Hasil  dari  penelitian  yang  dapat penulis  simpulkan  adalah  pada  dasarnya  kelemahan-kelemahan  perangkat  hukum pidana  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  khususnya  gratifikasi menyangkut  2  faktor,  yaitu:  Faktor  Kultural  dan  Faktor  Struktural.  Efektifitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem pelaporan gratifikasi dianggap belum  maksimal.  Selama ini  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  lebih  bersifat menunggu  laporan  gratifikasi  dari  pejabat  terkait.  Pilihan  menunggu  laporan memang  tidak  menyalahi  hukum.  Bahkan  memang  salah  satu  fungsi  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  adalah  melakukan  kajian  dan  memberikan rekomendasi  perubahan  sistem  administrasi  di  instansi  pemerintah.  Apalagi  setiap departemen  sudah  memiliki  program  good  governance  sehongga  upaya  preventif dan perbaikan sistem sebetulnya sudah berjalan.
Kata kunci : pelaporan gratifikasi; pidana; korupsi.

## Abstract
The  legal  framework  for  gratification  offenses  is  formulated  in  Article  12B  of  the Corruption Eradication Act. The formulation of gratification has a clear  purpose, is coercive and is within the framework of eradicating corruption, but with offense, gratification is still questionable, because it seems as if the unlawful nature of the act of the recipient of gratification depends on whether or not there is a  report to the  Corruption  Eradication  Commission  (KPK).  KPK)  which  is  very  subjective in nature. Based on the problems mentioned above, the identification of the problems that  will  be  discussed  by  the  author  is:  how  is  the  effectiveness  of  the  KPK  in handling reports from the public about criminal acts of corruption?. What are the weaknesses  of  criminal  law  instruments  in  an  effort  to  eradicate  corruption, especially those related to gratification or bribery? From the above problems, the purpose of this study is to analyze the criminal law tools to enforce criminal law in eradicating  corruption,  especially  those  related  to  gratification  or  bribery.  To analyze reports from the public on criminal acts of gratification. The writing of this thesis  is  descriptive  analysis,  in  order  to  obtain  a  comprehensive  and  systematic picture  of legal  norms  and  applicable  legal  principles,  with  a  normative juridical approach,  which  focuses  on  document  studies  in  library  research  to  study secondary data collected in the form of  materials.  - Legal materials related to the problem under study. The results of the research that the authors can conclude are basically  the  weaknesses  of the criminal law  in  eradicating corruption,  especially gratification  concerning  2  factors,  namely:  Cultural  Factors  and  Structural Factors. The effectiveness of the Corruption Eradication Commission (KPK) in the gratification  reporting  system  is  considered  not  optimal.  So  far,  the  Corruption Eradication  Commission  (KPK)  has  been  waiting  for  gratification  reports  from related officials. The option to wait for a report is not against the law. Indeed, one of  the  functions  of  the  Corruption  Eradication  Commission  (KPK)  is  to  conduct studies  and  provide  recommendations  for  changes  to  the  administrative  system  in government agencies. Moreover, each department already has a good governance program  so  that  preventive  and  system  improvement  efforts  have  actually  been running.
Keywords: gratification reporting; criminal; corruption.

## Pendahuluan
Pelarangan  atas  segala  bentuk  pemberian  hadiah  atau  gratifikasi  dari  upaya pemberantasan  korupsi,  gratifikasi  menjadi  perhatian  khusus,  karena  merupakan ketentuan  yang  baru  dalam  perundang-undangan  dan  perlu  sosialisasi  yang  lebih optimal. Saat ini, gratifikasi sudah menjadi delik pidana korupsi ( Hamzah , 1984).
Pengaturan  gratifikasi  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pemberian-pemberian sulit dibuktikan sebagai  suap  serta  statusnya  diragukan.  Penilaiannya  diserahkan  kepada  moralitas  dan kepatutan.  Dengan  berlakunya  dilarang  secara  tegas.  Si  pelanggar  yang  semula  hanya dikenakan  sanksi  moral,  kini  diancam  pidana  yang  cukup  berat  ( Siregar ,  2017). Gratifikasi  dirumuskan  karena  benteng  moral  ternyata  tidak  sepenuhnya  mampu
menjadi  pencegahan  praktik  suap  dikalangan  pegawai  negeri  atau  penyelenggara negara, malahan bentuk dan cara suap ini terus berkembang ( Hussein , 2012).
Dalam  Pasal  12  C  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi dinyatakan  bahwa:  (1)  Gratifikasi  tidak  dianggap  sebagai  suap  jika  si  penerima Gratifikasi  melaporkan  gratifikasi  yang  doterimanya  kepada  KPK,  (2)  Si  penerima gratifikasi  melaporkan  ke  KPK  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  dari  terhitung  sejak gratifikasi  diterima,  (3)  KPK  dalam  waktu  30  hari menentukan  status  gratifikasi  dapat menjadi  milik  penerima  atau  milik  negara.  Gratifikasi  menjadi  milik  negara,  jika gratifikasi  tersebut  diduga  sebagai  suap.  Secara  a  contrario  gratifikasi  menjadi  milik penerima jika tidak terkait dengan penyuapan.
Bahaya  gratifikasi  tidak  berhenti  sampai  batas  pemberian  tersebut.  Gratifikasi sering  merupakan  embrio  atau  bibit  dari  suatu  penyalahgunaan  kewenangan.  Akhir'y, dapat merugikan keuangan negara dengan nilai kerugian yang berlipat ganda dari nilai gratifikasi itu sendiri.
Oleh karena itu tidak hanya bertentangan dengan moral tetapi juga bertentangan dengan  hukum.  Masyarakat  mempunyai  alasan  untuk  membantu  penegakan  hukum melalui  cara-cara  yang  bertanggungjawab,  sehingga  keraguan  terhadap  tingkat perbedaan sosial ekonomi yang ada dikalangan aparat dapat terungkap secara transparan ( Subandriyo , 2008).
Seperto  diketahui  bahwa  tindak  pidana  suap  merupakan  kejahatan  yang berpasangan  sehingga  penertiban  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  penerima gratifikasi  pun  sulit  dilakukan.  Penegakan  hukum  yang  terkait  dengan  gratifikasi diharapkan  dengan  para  pemberi  gratifikasi  selalu  memanfaatkan  setiap  kesempatan dengan jalan mudah dan pintas melalui sarana gratifikasi atau suap ( Marpaung , 2009).
Sampai  bulan juli  2010  KPK  baru  menerima  43  laporan  penerimaan  gratifikasi dari penyelenggara negara. Angka ini tentu sangat kecil. Belum jelas apakah angka ini sudah termasuk yang dilaporkan dari pegawai dari pwgawai negeri diluar penyelenggara negara.  Hali  ini,  KPK  seharusnya  mengubah  sikap,  dari  yang  cenderung  menunggu laporan  dan  mengembangkan  setiap  laporangratifikasi  yang  masuk,  juga  secara  tegas dan  terbuka  menindak  kasus  gratifikasi  yang  masuk,  juga  secara  tegas  dan  terbuka menindak kasus gratifikasi ke pengadilan ( Hussein , 2012).
Selanjutnya menurut pasal 12 C ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  dinyatakan  bahwa,  apabila  penerima  gratifikasi  melaporkan  gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka gratifikasi itu tidak dianggap  sebagai  pemberian  suap,  berarti  pelakunya  tidak  dapat  dipidana.  Perumusan Pasal  12  C  ayat  (1)  ini  terkesan  sebagai  alasan  penghapusan  pidana,  sehingga  secara substansial  hal  ini  dirasakan  janggal,  karena  seolah-olah  sifat  melawan  hukum  dari perbuatan si penerima gratifikasi tergantung pada adanya atau tidaknya laporan.
Selain  itu,  kejanggalan  pengaturan  tentang  tindak  pidana  gratifikasi  adalah dalam  sistem  pelaporan.  Laporan  gratifikasi  bersifat  administrasi  dan  procedural  lebih lanjut  harus  disampaikan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (Pasal  16  dan  17  Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
Persyaratan  administrasi  prosedural  untuk  tidak  dipidananya  tindak  pidana korupsi  ini  dirasakan  janggal,  sekiranya  korupsi  dipandang  sebagai  perbuatan, karenanya  pada  hakikatnya  sangat  tercela  dalam  pengaturannya  dengan  menerapkan sistem pelaporan.
Berdasarkan apa yang telah di paparkan pada latar belakang penelitian ini maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah;1)  Untuk mengetahui mekanisme format dan tata  cara  pelaporan  gratifikasi  yang  diberlakukan  oleh  komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK);  2)  Untuk  mengetahui  kelemahan-kelemahan  perangkat  hukum  pidana  dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitam dengan gratifikasi atau  suap;  3)  Untuk  mengetahui  efektifitas  KPK  dalam  menangani  pelaporan  dari masyarakat tentang tindak pidana korupsi.

## Metode Penelitian
Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif, karena penelitian ini menitik beratkan kepada penelitian kepustakaan sebagai  data  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  kepustakaan  dibidang  hukum,  baik  berupa peraturan-peraturan hukum nasional maupun hukum internasional, tertulis maupun tidak tertulis,  serta  referensi-referensi  lainnya  yang  berupa  bahan-bahan  kepustakaan penjunjang  lainnya  seperti:  buku-buku,  artikel-artikel,  berita  media  masa,  sumber- sumber  dari  internet,  dan  lain-lain  sumber  kepustakaan  yang  berkaitan  dengan  obyek penelitian.  Data  primer  sebagai  penunjang  untuk  menganalisa  permasalahan  diperoleh dari penelitian lapangan.

## Teknik Pengumpulan Data
1) Bahan-bahan  hukum  primer  yang  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku seperti:
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
d. Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Korupsi(KPK)
e. Peraturan  perundang-undangan  lain,  baik  nasional  maupun  internasional,  yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
2) Bahan-bahan  hukum  sekunder  yaitu,  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan terhadap  bahan-bahan  hukum  primer  yang  berupa  buku-buku  yang  tertulis  para ahli.

## Analisa Data
Data  yang  terhimpun  dengan  cara  seperti  diuraikan  di  atas  kemudian  diolah. Caranya data diseleksi, diklasifikasikan,  secara sistematis, losgis dan yuridis. targetnya untuk mendapatkan gambaran umum, dan spesifik mengenai obyek penelitian.

## Hasil dan Pembahasan Pemahaman Masyarakat Terhadap Gratifikasi
Masyarakat  Indonesia  dalam  kurun  waktu  belakangan  ini,  baik  dalam  berbagai kesempatan  lainnya,  seringkali  melontarkan  berbagai  macam  bentuk  ungkapan- ungkapan yang bernuansa kekecewaan berhadapan langsung dengan aparat atau pejabat publik yang berkesan pelayanan yang diberikan oleh aparat atau pejabat publik bertele- tele dan lama.
Berikut ini pernyataan dari anggota masyarakat mengenai gratifikasi atau suap:
"Ketika  harus  mengurus  sesuatu,  seperti  KTP  atau  surat-surat  lainnya,  saya selalu  memberikan  "tip"  kepada  petugas  agar  proses  dapat  berjalan  cepat  dan tidak  berbelit-belit.  Kadang  saya  memberi  'uang  lebih'  dari  biaya  yang sebenarnya,  karena  saya  berharap  urusan  saya  dapat  di  dahulukan  oleh  para petugas yang ada" (Suparman, 05 Maret 2018).
Perlu  diakui  bahwa  gratifikasi  atau  suap  yang  sering  terjadi  dilembaga pemerintahan  terjadi  bukan  hanya  kesalahan  aparat  atau  pejabat  publik  saja,  tetapi didukung  pula  oleh  persepsi  masyarakat  atau  perbuatan  gratifikasi  itu  sendiri.  Pada umumnya  bagi  masyarakat  perbuatan  pemberian  'uang  pelicin'  merupakan  hal  yang sudah lazim, dengan harapan segala urusan dan kepentingannya dapat diutamakan oleh aparat  atau  pejabat  yang  bersangkutan.  Masyarakat  tidak  keberatan  memberikan  'uang lebih' kepada aparat atau pejabat yang mengurusi kepentingannya, asalkan segala urusan dan kepentingannya dapat selesai dalam jangka waktu yang relatif singkat.
Fenomena tersebut di atas, didukung oleh hasil wawancara sebagai berikut:
"Kami  pada  dasarnya  tidak  keberatan  dengan  memberikan  'uang  lebih'  kepada mereka (aparat atau pejabat), asalkan segala urusan kami lancar dan kami tidak dipersulit.  Di  sini  sudah  lumrah  kalau  kami  memberikan  'uang  jasa'  kepada mereka  (aparat  atau  pejabat),  yang  terpenting  bagi  kami  adalah  pengurusan urusan-urusan  kami  dapat  diselesaikan  dengan  cepat" (Agung  Ismail,  05  Maret 2018).
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  di  atas,  dapat  di  tarik  kesimpulan  bahwa masyarakat  belum  menyadari  bahwa  suap  yang  dilakukannya  itu  merupakan  suatu tindakan  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  12  B  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## Kondisi Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia
Dalam  Perspektif  hukum  pidana,  pemberian  kepada  pejabat  negara  atau  PNS, termasuk  aparat  penegak  hukum,  yang  dilakukan  dengan  cara  melalaikan  tugas  dan kewajibannya  dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana  suap-menyuap.  Suap-menyuap tidak harus berupa pemberian dalam bentuk uang atau barang, tetapi juga dapat berupa janji  atau  menyediakan  kesenangan  kepada  pejabat  tersebut.  Misalnya,  menyediakan fasilitas  untuk  berpelesiran  kepada  pejabat  dan  keluarganya  yang  telah  memberikan
kemudahan.  Bahkan  fasilitas  hotel  kepada  pejabat  agar  sesuatu  urusan  berjalan  lancar, juga merupakan suap-menyuap.
Sangat  jarang  bahkan  hampir  tidak  pernah  para  pejabat  penyelenggara  negara atau  pegawai  negeri  sipil  di  Indonesia  yang  melaporkan  perbuatan  gratifikasi  kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan tulisan Harian Umum Kompas. sepanjang tahun  2017,  hanya  beberapa  orang  dari  40.595  penyelenggara  negara,  dari  kalangan eksekutif,  legislatif,  yudikatif,  maupun  BUMN/BUMD,  yang  melaporkan  gratifikasi atas  kekayaan  mereka  kepada  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (Kompas,  09  Oktober 2017).
Untuk  menghadapi  penyakit  sosial  masyarakat,  dalam  bentuk  suap  tiada  lain dengan  menegakkan  dan  mengembalikan  moralitas  bangsa  sebagai  dasar  motifasi, inspirasi  dan  pedoman  dalam  langkah  kehidupan  dan  perilaku  keseharian  masyarakat. Moralitas  bangsa  harus  diaktualisasikan  untuk  mencuci  moral  dan  mental  korup  yang selama  ini  menghinggapi  bangsa  Indonesia.  Sanksi  hukum  rasanya  sudah  tidak  lagi mampu  menghapuskan  budaya  korup  dan  tradisi  suap,  karena  perilaku  suap  rasanya telah  membudayakan  dan  menjadi  semacam  lingkaran  setan  yang  melilit  kehidupan masyarakat. Sehingga selalu mengalami kesulitan darimana harus memulai dan sampai dimana harus diakhiri pemberantasan perilaku suap dan korupsi itu.

## Sistem Pelaporan Gratifikasi Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Landasan hukum sistem pelaporan gratifikasi adalah:
1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  : XI/MPR/1998  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas Korupsi, Solusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Beraih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999  jo.  Undang-undang  Nomor 20  tahun  2001  Pasal  C  ayat  (2)  dan  Undang-undang  Nomor30  tahun  2002  Pasal  16, setiap  pegawai  negeri  atau  Penyelenggara  negara  yang  menerima  gratifikasi  wajib melaporkan  kepada  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  dengan  cara  sebagai berikut:
1) Penerima  gratifikasi  wajib  melaporkan  dokumen  penerimaannya  selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja kepada KPK, terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
2) Laporan  disampaikan  secara  tertulis  dengan  mengisi  formulir  sebagaimana ditetapkan  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dengan  melampirkan  dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
3) Formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sekurang-kurangnya memuat:
a. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
b. Jabatan pegawai Negeri atau Penyelenggaraan Negara;
c. Tempat dan waktu penerimaah gratifikasi;
d. Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
e. Nilai gratifikasi yang diterima.
Formulir  pelaporan  gratifikasi  dapat  diperoleh  dikantor  Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) atau dapat pula diunduh (download) dari website KPK www.kpk.go.id pada halaman khusus mengenai pelaporan gratifikasi.
Sistem  pelaporan  gratifikasi  yang  berlaku  sekarang  ini  belum  bisa  menjaring perbuatan  gratifikasi  berskala  besar.  Para  pejabat  yang  melapor  atas  perbuatan gratifikasi  pada  umumnya  bernilai  nominal  sekotar  5  sampai  dengan  50  juta.  Di  atas angka  itu  KPK  tidak  pernah  menerima  laporan  adanya  perbuatan  suap.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  sistem  pelaporan  gratifikasi  yang  ada  masih  pasif.  KPK  masih cenderjng  menunggu  belum  berusaha  mencari  dan  mengungkapkan  adanya  tindak pidana penyuapan ini.
Dalam  angka  pemberdayaan  masyarakat  dalam  menanggulangi  gratifikasi  adalah pemerinyah  harus  mengurangi  hambatan  dan  kendala-kendala  bagi  aktivitas  dan partisipasi  masyarakat,  perluasan  akses  informasi  untuk  menunjang  berbagai  laporan dari masyarakat.
Selama  ini  pemerintah  selalu  menyelesaikan  masalah  gratifikasi  melalui  proses administrasi  dan  hal  ini  dianggap  kurang  baik  dalam  penanggulangan  gratifikasi khsusnya dan tindak pidana korupsi pada umumnya.
Secara teoritik  Penyelesaian  melalui  administratif  ini  tidak menguntungkan,  sebab dalam  kasus-kasus  yang  serius  sebenarnya  pertimbangan  pemidanaan  justru  penting yakni  untuk  tujuan  /moral  and  deternt  effect/.  Bagaimana  mungkin  kasus-kasus  yang serius dan menimbulkan korban hanya diselesaikan secara administratif.
Oleh  karenanya  penggunaan  hukum  pidana  sangat  dibutuhkan  dalam  rangka penegakkan hukum ekonomi.
Permasalahan yang dihadapi dalam bentuk kejahatan gratifikasi sedikitnya ada dua, yaitu:
1. Sukarnya menemukan korban dengan jelas, adanya abstract Victims dan collective victims ;
2. Sukarnya  melakukan  penuntutan  pidana  kepada  pelaku  antara  laon  karena kesukaran dalam pengumpulan barang bukti.

## Efektivitas Sistem Pelaporan Gratifikasi
1. Mekanisme,  Format  dan  Tata  Cara  Pelaporan  Gratifikasi  yang  Diberlakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Kpmisi Pemberantasan  Korupsi,  dinyatakan  bahwa  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  dan Penyelenggara  negara  yang  menerima  gratifikasi  harus  melaporkan  ke  KPK  dengan mepampirkan dokumen  yang terkait dengan gratifikasi tersebut. Jika tidak melaporkan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi, pejabat penerima akan dikenai hukuman
sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dwngan ancaman paling lama 20 tahun pebjara dan paling singkat 4 tahun penjara.
Adapun tata cara atau prosedur pelaporan gratifikasi diatur dalam Pasal 16 Undang- undang  Nomor  30  Tahun  2002  tenyang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  yaitu  sebagai berikut:
1. Laporan  disampaikan  secara  tertulis  dengan  mengisi  formulir  sebagaimana ditetapkan  oleh komisi pemberantasan korupsi denga  melampirkan dokumen  yang berkaitan dengan gratifikasi.
2. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat:
a. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi
b. Jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara;
c. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi
d. Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
e. Nilai gratifikasi yang diterima.
Setelah menerima laporan tentang terjadinya penyuapan (gratifikasi) maka Komisi Pemberantasan Korupsi wajib memproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa:
1. Komisi pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung  sejak  tanggal  laporan  diterima  wajib  menetapkan  status  kepemilikan gratifikasi disertai pertimbangan.
2. Dalam  mempertimbangkan  status  kepemilikan  gratifikasi  tersebut  Komisi Pemberantasan  Korupsi  dapat  memanggil  penerima  gratifikasi  untuk  membrrikan keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi.
3. Selanjutnya  status  kepemilikan  gratifikasi  ditetapkan  dengan  Keputusan  Pimpinan Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Keputusan  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan Korupsi  ini  dapat  berupa  penetapan  status  kepemilikan  gratifikasi  bagi  penerima gratifikasi atau menjadi milik negara.
4. Selanjutnya  status  kepemilikan  gratifikasi  ditetapkan  dengan  keputusan  Pimpinan Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Keputusan  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan Korupsi  ini  dapat  berupa  penetapan  status  kepemilikan  gratifikasi  bagi  penerima gratifikasi atau menjadi milik negara.
5. Komisi  Pemberantasan  Korupsi  wajib  menyerahkan  keputusan  status  kepemilikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
6. Penyerahan  gratifikasi  yang  menjadi  milik  negara  kepada  Mwnteri  Keuangan, dilakukan palong lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. Proses  selanjutnya  adalah  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  wajib  mengumumkan gratifikasi  yang  dotetapkan  menjadi  milik  negara  paling  sedikit  1  (satu)  kali  dalam setahun dalam Beita Negara.
Berdasarkan  keseluruhan proses pelaporan gratifikasi sebagaimana telah diuraikan di  muka,  pada  dasarnya  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  sebagai  organ  yang menjalankan tugas dan wewenang dalam menerima dan menindaklanjuti tindak pidana
gratifikasi tetap harus mengikuti hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai  ketentuan  khusus  (lex  specialis)  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 (KUHAP) sebagai ketentuan umum (lex generali) (Pasal 26 Undang-Undang 31 Tahun tahun 1999, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).
Penyelidikan  dilakukan  dalam  rangka  menemukan  bukti  permulaan  yang  cukup bahwa  telah  terjadi  tindak  pidana  gratifikasi  (suap)  sehingga  dapat  dilanjutkan  pada tahap penyidikan.
Adapun  proses  pwnyidikan  yang  dilakukan  penyidik  pada  komisi  Pemberantasan Korupsi bertujuan untuk:
1) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
2) Menyuruh  berhenti  seorang  tersangka  dan  memeriksa  tanda  pengenal  diri teraangka;
3) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
4) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
5) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7) Mendatangkan  orang  ahliyang  diperlukan  dalam  hubungannya  dengan pemeriksaan perkara;
8) Mengadakan penghentian penyidikan;
9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
Dalam  melaksanakan  kewenangan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  48  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999,  dalam  hubungannya  dengan  data  kekayaan  tersangka berada  dalam  dokumen  di  bawah  pengawasan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  maka demi keberhasilan penyidikan kiranya perlu diberi kewenangan ini kiranya perlu diatur dalam mekanisme dan koordinasi yang jelas.
Dalam melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan tindak  pidana,  harus  dilaksanakan dengan  menggunakan  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  (SPPT)  seperti  yang diamanatkan  oleh  kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  yaitu  pemusatan penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  peradilan  dan  pemasyarakatan,  penyidik  dan penuntut  umum  harus  dapat  bekerja  sama  dengan  baik  agar  proses  penyidikan  dapat berjalan  dengan  cepat  dan  tepat  dan  tentunya  dwngan  tetap  memperhatikan  hak  dari tersangka yang telah dijamin dalam KUHAP ( Kurniawan , 2015).
Proses  penyidikan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  proses  penuntutan.  Kegiatan  dalam penyidikan  menjadi  faktoe  utama  bagi  kegagalan  penuntutan.  Koordinasi  antara penyidik dengan penuntut umum harus didasarkan pada suatu sistem hukum yang jelas dan  kongkrit.  Disamping  itu,  diperlukan kemampuan  teknis  dan  penguasaan ilmu oleh para aparat penegak hukum yang melaksanakannya, terlebih lago kasus korupsi adalah kejahatan yang  sulit pembuktiannya karena intelektual pelaku yang tinggi (white colar crime).
Sebelum  sampai  pada  penuntutan,  KUHAP  mengatur  sebuah  tahap  yang  dikenal dengan prapenuntutan. Undang-Undang memberikan penjelasan tentang hal ini. Dalam tahap prapenuntutan, setelah menerima berkas hasil penyidikan dari penyidik, penuntut umum  harus  memeriksa  terlebih  dahulu  apakah  berkas  tersebut  telah  lwngkap  atau belum. Sesuai ketentuan Pasal 2 huruf a jo Pasal 110 ayat (2) dan (3), Pasal 138 ayat (2) dan  pasal  139  KUHAP,  apabila  menurut  hasil  penelitian  atas  berkas  perkara  yang diserahkan pada tahap pertama ternyata hasil penyidikan belum lengkap, maka penuntut umum  mengembalikan  berkas  perkara  kepada  penyidik  disertai  petinjuk  untuk dilengkapi dalam waktu 14 hari. Penuntut umum tidak hanya melihat aspek yuridisnya saja tetapi juga harus melihat aspek sosio politik dan sosio kultural, mempertimbangkan keadaan  diri/motivasi  terdakwa  sehingga  tersakwa  terdakwa  terdorong  melakukan kejahatan, dan juga perlu untuk dipertimbangkan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh  pihak  korban  akibat  kejahatan  yang  dilakukan  terdakwa.  setelah  perkara  tersebut diterima  kembali  oleh  jaksa  penuntut  umum,  dilakukan  penelitian  ulang  atas  hasil penyidikan tambahan.
Bersasarkan  uraian  sistem  pelaporan  gratifikasi  yang  ditangani  oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut di atas, pada hakikatnya terdapat kelemahan mendasar yang  kiranya  perlu  segera  ditanggulangi.  Kelemahan  dimaksud  adalah  dalam  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tenyang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  jo.  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  seakan-akan  lebih bersifat pasif, artinya Komisi Pemberantasan Korupsi hanya menunggu adanya Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara yang melaporkan telah terjadi suap (gratifikasi) pada  dirinya.  Dengan  demikian,  gratifikasi  baru  dapat  diproses  ketika  ada  pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara negara yang jujur dan berjiwa besar.
Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III penelitian ini,  didapat  keterangan  bahwa  minimnya  pegawai  negeri  dan  penyelenggara  negara yang  melapor  ke  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  merupakan  indikasi  bahwa  pegawai negeri  dan  indikasi  bahwa  pegawai  negeri  dan  penyelenggara  negara  belum  terbiasa dengan  sikap  transparan  dan  jujur.  Data  tersebut  menggambarkan  bahwa  sistem pelaporan  gratifikasi  belum  dapat  diandalkan  dalam  pemberantasan  gratifikasi  yang terjadi selama ini.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  sudah  saatnya  turun  langsung  ke  lapangan  dalam mencari  pelaku  gratifikasi,  tidak  hanya  menunggu  orang  datang  melapor.  Komisi Pemberantasan Korupsi harus memikirkan sebagaimana proses penegakan hukum yang efektif dalam menanggulangi tindak pidana gratifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi jangan  menyerah  dengan  ketentuan  hukum  yang  tidak  ada.  Komisi  Pemberantasan Korupsi harus mencari cara dengan mengikat komitmen politik pemerintah dan mencari segala cara agar semangat terciptanya pemerintahan yang bersih dan bisa tercapai.
Soal  tidak  dilaporkannya  gratifikasi  yang  diterima  Pegawai  Negeri  Sipil  atau penyelenggara  negara,  KPK  dapat  mengejar  dwngan  bekerja  sama  dengan  pihak perbankan, dan PPATK. Jika kerja sama ini tidak dilakukan dan hanya menunggu orang melapor,  sangat  jarang  ada  Pegawai  Negeri  Sipil  atau  penyelenggara  negara  yang
meemiliki  kemauan  sendiri  untuk  melaporkan  kekayaan  atau  gratifikasi  yang  mereka terima.
Khusus  untuk  pengisian  laporan  harta  kekayaan  penyelenggara  negara,  KPK membuat  mekanisme  berisi  petunjuk  pengisian  laporan  harta  kekayaan  penyelenggara negara yang melaporkan harta kekayaan mereka juga membuat surat kuasa kepada KPK untuk mengumumkan harta kekayaan  yang dilaporkan dalam Tambahan Berita Negara (TBN).
Prinsipnya,  pwngumuman  harta  kekayaan  itu  dilakukan  sendiri  oleh penyelenggara.  Supaya  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  bisa  mengumumkan  harta kekayaan  yang  dilaporkan,  maka  KPK  agar  para  penyelenggara  negara  itu  membuat surat kuasa kepada KPK agar KPK dapat mengumumkan harta kekayaan  yang mereka laporkan dalam Tambahan berita Negara kepada publik.

## 2.  Kelemahan-kelemahan  Perangakt  Hukum  Pidana  dalam  Penegakan  Hukum Pidana  Selama  ini  dalam  Memberantas  Tindak  Pidana  Korupsi,  Khususnya Yang Berkaitan Dengan Gratifikasi Atau Suap.
Pada  dasarnya  kelemahan-kelemahan  perangkat  hukum  pidana  dalam memberantas  tindak  pidana  korupsi,  khususnya  gratifikasi  menyangkut  2  (dua) faktor,yaitu :
1) Faktor Kultural
2) Faktor Struktural

## Faktor Kultural
Adanya  tradisi  pemberian  hadiah,  oleh-oleh  atau  semacam  itu  kepada  pejabat pemerintah.  Bagi  masyarakat  Indonesia  pemberian  seperti  itu  bisa  dianggap  sebagai bentuk pemenuhan kewajiban oleh 'kawula' kepada 'gustinya'.
Sangat  pentingnya  ikatan  keluarga  dan  kesetiaan  lainnya.  Dalam  masyarakat seperti  Indonesia,  kewajiban  seseorang  pertama-tama  adalah  memperhatiak  saudara terdekatnya, kemudian trah atau sesama etniknya. Sehingga selalu terjadi konflik nilai, yaitu antara pertimbangan kepentingan keluarga atau kepentingan negara. Dengan kata lain  faktor  kultural  ini  berkaitan  dengan  kegiatan  nepotisme  di  instansi-instansi pemerintah.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar pegawai negeri memiliki akar keterkaitan  yang  mengarah  kepada  nepotism.  Kecenderungan  nepotisme  ini  dapat dilohat  dalam  berbagai  bentuk,  mulai  dari  yang  paling  umum  seperti  ikatan kekeluargaan. Ikatan kekeluargaan merupakan bentuk nepotisme yang paling sederhana, karena  mudah  dikenali.  Hal  ini  terjadi  karena  biasanya  ikatan  kekeluargaan  tercermin dari kesamaan nama belakang atau kemiripan qajah. Lebih luas dari ikatan kekeluargaan ini  adalah  adanya  fenomena  pegawai  atau  instansi  yang  berasal  dari  suku  atau  suatu daerah tertentu.
Selain  itu,  ada  pula  yang  dinamakan College  Tribalism ,  yaitu  bentuk  nepotisme yang biasanya terjadi bilamana pelakunya dari alumni dari perguruan tinggi atau jurusan
yang  sama.  Tidaklah  aneh  ketika  pimpinan  suatu  unit  kerja  adalah  alumni  atau  suatu perguruan  tinggi  atau  jurusan  tertentu,  maka  mereka  akan  merekrut  sebagian  besar stafnya dari alumni perguruan tinggi atau jurusan yang sama.
Bentuk  nepotisme  yang  lajn  adalah  dimana  para  pelakunya  adalah  sama-sama anggota  suatu  organisasi,  seperti  partai  politik,  organisasi  profesi,  organisasi  pemuda dan  lain-lain.  Bentuk  nepotisme  ini  akan  menjadi  sangat  berbahaya  apabila  mereka memiliki  misi  untuk  memperjuangkan  suatu  kepentingan  politik.  Hal  ini  akan menyebabkan pegawai negeri menjadi orang-orang gratisan. Disamping itu patut disadai korupsi untuk membiayai kepentingan politik memerlukan biaya yang sangat besar.

## Faktor Struktural
Posisi dominan birokrasi dan elit partai politik sebagai sumber utama barang, jasa dan  lapangan  kerja  dan  sebagai  pengatur  kegiatan  ekonomi.  Dominasi  negara  yang mengerdilkan kekuatan lain dalam masyarakat.
Kelemahan  mengentaskan  gratifikasi  dilihat  dari  faktor  struktural  sangat  terkait dengan  kinerja  jajaran  birokrasi  di  Indonesia.  Faktor  struktural  ini  menunjuk  pada situasi  dimana  seseorang  terpaksa  menyogok  agar  dapat  memperoleh  sesuatu  atau mendapatkan  proteksi  atas  hak  dan  kebutuhannya.  Sebagai  misal,  seorang  pengusaha terpaksa  memberikan  sogokan  (bribery)  pada  pejabat  tertntu  agar  bisa  mendapat  ijin usaha,  perlindungan  terhadap  usaha  sang  penyogok,  yang  bisa  bergerak  dari  ribuan samai  milyaran  rupiah.  Jenis  korupsi  ini  merujuk  pada  usaha  kotor  seseorang  untuk mempengaruhi  perbuatan  kebijakan  atau  keputusan  pemerintah  dalam  rangka memperoleh keuntungan setinggi-tingginya.
Sebagaimana  telah  diuraikan  pada  bab  sebelumnya,  bahwa  gratifikasi  atau  suap lebih  banyak  berkaitan  dengan  moralitas.  Maka  keberhasilan  pelaksanaannya  juga sangat  tergantung  pada  kejujuran  aparat, apakah  fia  melaporkan  pemberian atau tidak, dan  aklau  dilaporkan  apakah  pelapornya  benar  atau  tidak.  Permasalahan  yang  timbul dalam  pengaturan  gratifikasi  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku sekarang  ini  adalah  menyangkut  kemauan  melaporkan  gratifikasi  dari  para  pegawai negeri atau penyelenggara negara penerima gratifikasi.
Penyelenggara  negara  sesuai  dengan  kedudukannya  dalam  sistem  administrasi negara  (dalam  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintah  dan  pembangunan  bangsa),  dan sesuai  pula  dengan  sifat  dan  lingkup  pekerjaannya,  akan  menguasai  pengetahuan  dan informasi  serta  dukungan  sumber  daya  yang  tidak  dimiliki  pihak  lain.  Dengan  posisi dan  kemampuan  sangat  besar  yang  dimilikinya  tersebut,  penyelenggara  negara  bukan saja  mempunyai  akses  yang  kuat  untuk  membuat  kebijakan  yang  tepat  secara  teknis, tetapi  juga  yang  mendapat  dukungan  yang  kuat  dari  masyarakat  dan  dunia  usaha ( Kurniawan , 2015).
Penyelenggara negara memegang peranan penting dalam perumusan, pelaksanaan, dan  pengawasan  berbagai  kebijakan  publik,  serta  dalam  evaluasi  kinerjanya.  Dalam posisi yang stratejik seperti itu, adalah logis apabila pada setiap perkembangan politik, selalu  terdapat  kemungkinan  dan  upaya  menarik  penyelenggara  negara  pada  partai
tertentu;  penyelenggara  negara  dapat  dimanfaatkan  untuk  mencapai,  mempertahankan, atau  pun  memperkuat  kekuasaan  oleh  partai  tertentu  atau  pihak  penguasa.  Kalau perilaku  birokrasi  berkembang  dalam  pengaruh  politik  seperti  itu  dan  menjadi  tidak netral,  maka  birokrasi  yang  seharusnya  mengemban  misi  menegakkan  "kualitas, efesiensi, dan efektivitas pelayanan secara netral dan optimal kepada masyarakat", besar kemungkinan  akan  berorientasi  pada  kepentingan  partai  atau  partai-partai;  sehongga terjadi  pergeseran  keberpihakan  dari  "kepentingan  publik"  kepada:  pengabdian  pada pihak penguasa atau partai-partai yang berkuasa". Dalam kondisi seperti itu, KKN akan tumbuh  dan  birokrasi  akan  kehilangan  jati  dirinya,  dari  pebgemban  misi  perjuangan negara bangsa, menjadi partisan kelompok kepentingan yang sempit.
Perubahan  politik  hukum  pidana  dalam  pemberantasan  korupsi  ini  memiliki akibat  hukum  yang  tidak  kecil  karena  sejak  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor 31  Tahun  1999  jo  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001,  perbuatan  suap  dalam KUHP  telah  kehilangan  arti  dan  maknanya  sebagai  tindak  pidana  umum,  melainkan harus  diartikan  sebagai  tindak  pidana  khusus.  Dengan  demikian  harus  rubrik  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001, perbuatan suap aktif maupun pasif adalah tindak pidana korupsi;  bahkan  perbuatan  suap  harus  diartikan  sebagai  mata  rantai  dari  suatu  tindak pidana  korupsi    dengan  kata  lain  perbuatan  suap  adalah  embrio  dari  korupsi  sehingha suap dan korupsi merupaka kembar, yaitu perbuatan yang serupa tapi tidak sama, karena dengan suap maka penerima suap sudah barang tentu akan memberikan imbalan untuk melakukan  sesuatu  di  luar  tugas  dan  wewenang  yang  diberikan  undang-undang kepadanya atau sama sekali tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan kewajiban yang dibebankan Undang-Undang kepada yang bersangkutan.
Kedua  jenis  perbuatan  ini  sudah  tentu  bermuara  kepada  kerugian  kepada  negara baik  materil  maupun  immateril  (krisis  kepercayaan).  Apabila  kita  memiliki  persepsi yang sama dalam memandang perbuatan suap sebagai suatu mata rantai dari perbuatan korupsi  dan  tidak  merupakan  perbuatan  yang  beridir  sendiri  (pandangan  lama  yang dianut  oleh  KUHP)  maka  perbuatan  suap  pada  abad  ini  sudah  mengalami  perubahan makna  dan  implikasi  hukumnya  yang  berbeda  secara  mendasar  dengan  implikasi hukumnya  yang  berbeda  secara  mendasar  dengan  perbuatan  suap  pada  awal kelahirannya.
Kondisi  saat  ini,  memerlihatkan  bahwa  pembahasan  mengenai  masalah penyalahgunaan  kekuasaan  atau  kewenangan  yang  berbentuk  KKN,  meskipun  cukup komperehensif  dan  disertai  peraturan  perundang-undangan  yang  lengkap  dan  bagus sebagaimana  diuraikan  secara  singkat  di  atas,  namun  belum  nampak  dilakukan penanganan  yang  serius oleh pemerintah. Selain itu, belum berhasilnya pemberantasan korupsi,  temasuk  di  dalamnya  gratifikasi,  meskipun  sudah  ada  perangkat  hukum  yang baik  dan  dilengkapi  dengan  berbagai  lembaga  penangkal  korupsi  yang  juga  cukup banyak,  disebabkan  antara  penegak  hukum  dalam  memenuhi  dan  melaksanakan peraturan  tersebut  dan  belum  menatapnya  penyelenggaraan  fungsi  lembaga-lembaga penangkal korupsi.
Sesungguhnya  kondisi  yang  mendukung  upaya  untuk  mencari  solusi  yang  tuntas terhadap masalah besar ini telah tersedia, yaitu tingkat kritis masyarakat yang tidak lagi tabu untuk membuka borok penyelewengan atau KKN. Transparansi semakkin menjadi tuntutan  yang  tidak  bisa  ditawar,  masyarakat  semakin  tergugah  untuk  menuntut keadilan,  kebenaan  dan  pemerintahan  yang  bersih.  Masyarakat  semakin  memiliki keberanian untuk mengungkapkan masalah-masalah yang semula hanya menjadi bahan gunjingan ( Setiawan , 2016).
Namun  demikian,  dalam  keadaan  masih lemahnya  moralitas,  tradisi  atau  budsya disiplin, dan patuh hukum dari penyelenggara negara termasuk penegak hukumnya dan masyarakat, dan selama hukum kita belum dapat benar-benar melindungi semua orang secara adil, selama hukum masih bisa dibelokkan untuk kepentingan yang berkuasa atau kelompok  atau  yang  mampu  dan  bersedia  membayar,  maka  revormasi  birokrasi  akan berjalan timpang dan sulit mewujudkan good governance yang dicita-citakan.
Setelah  diuraikan  kelemahan-kelemahan  secara  kultural  dan  struktural  dalam penegakkan hukum pidana dalam memberantas tindak pidana gratifikasi, masih terdapat kelemahan  lain  yang  tidak  kalah  pentingnya,  yaitu  masalah  belum  adanya  peraturan pelaksana  yang  dapat  dijadikan acuan  KPK  dalam  menangani  tindak  pidana  grtifikasi. Msalahnya,  perturan  perundang-undangan  yang  mengatur  gratifikasi  tersebut  tidak dapat  diterapkan  begitu  saja  tanpa  adanya  petunjuk  pelaksanaan  (juklak)  untuk ditindaklanjuti  proses  hukum  secara  lebih  konkret,  dan  hal  ini  merupakan  kelemahan pihak pemerintah yang harus segera diatasi agar madalahnya tidak berlarut-larut.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang KPK jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantsan Tindak Pidana Korupsi, sulit bila diretapkan pada kondisi  sekarang,  sepanjang  tidak  ada  peraturan  pelaksana  lain,  khususnya  dalam pembrantas tindak pidana gratifiksi (suap) . Pemerintah perlu menentapkan aturan aspek teknis  yng  jelas  dalam  jalur  penanganan  tindak  pidana  gratifikasi.  Aspek  teknis  itu berkaitan  dengan  apakah  pegawai  negeri  sipil  atau  penyelenggara  negara  boleh menerima  komisi  dari  masysrakat.  Kebijakan  pemerintah  diharapkan  bersifat  tegas, konsisten, tanpa adanya keberpihkan pada kepentingan apa pun.

## 3. Efektifitas  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dalam  Menangani  Pelaporan  dari Masyarakat tentang Tindak Pidana Gratifikasi
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dibentuk  untuk  mengatasi  kemacetan hukum  dalam  kasus  korupsi.  Jaksa  dan  Polisi  dianggap  tidak  efektif  dalam menyelesaikan  kasus  korupsi,  demikian  juga  lembaga-lembaga  yang  pernah  dibentuk sebelumnya.  Karena  itu,  KPK  dilengkapi  dengan  kewenangan  luar  biasa.  Sejumlah kewenangan  besar  yang  diberikan  kepada  KPK  juga  didasarkan  klarifikasi  korupsi sebagai  tindak  kejahatan  yang  luar  biasa (extra  ordinary  crime).  Oleh  sebab  itu,  untuk menangani kasus korupsi diperlukan lembaga yang luar biasa pula.
Pertama,  KPK  memiliki  kewenangan  penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan dalam kasus korupsi. Berbeda dengan komisi-komisi anti korupsi yang pernah dibentuk sebelumnya, KPK memiliki kewenangan seperti jaksa dalam kasus korupsi.
Kedua, sebagai sebuah lembaga negara, posisi KPK relatif independen. KPK tidak bertanggungjawab terhadap presiden atau kepada DPR. Walaupun anggota KPK dipilih oleh  DPR  berdasarkan  usul  dari  Preaiden,  anggota  KPK  tidak  bisa  diberhentikan  oleh Preaiden atau DPR. Posisi yang independen ini merupakan jawaban terhadap persoalan dalam  penegakkan  hukum  kasus  korupsi.  Korupsi  pada  dasarnya  adalah penyalahgunaan  kekuasaan  untuk  kepentingan  pribadi.  Hanya  mereka  yang  memiliki kekuasaan yang bisa melakukan korupsi dalam banyak kasus, korupsi kerap melibatkan pejabat  tinggi,  elit  politik  dan  ekonomi.  Situasi  ini  menyebabkan  Kejaksaan  atau Kepolisian  acapkali  tidak  bisa  leluasa  untuk  menegakkan  hukum.  Karena  itu,  KPK diletakkan  dalam  posisi  yang  independen  dan  lepas  dari  campur  tangan  kepentingan politik dan ekonomi kekuasaan ( Ramadani , 2020).
Ketiga,  KPK  tidak  memerlukan  ijin  dari  atasan  untuk  memeriksa  pejabat  tinggi negara  yang  diduga  terlibat  dalam  kasus  korupsi  seperti  halnya  kejaksaan  harus mendapatkan ijin dari presiden. Bagi  KPK, hambatan prosedural itu tidak dialami lagi. Bahkan  untuk  mempermudah  pemeriksaan,  KPK  bisa  meminta  atasan  untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
Keempat, dalam penanganan kasus korupsi, posisi KPK berada di atas Kepolisian dan Kejaksaan. KPK tidak hanya bertugas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap kejaksaan dan kepolisian dalam kasus korupsi. Bahkan KPK bisa mengambil alih kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan atau Kepolisian.
Kelima,  Komisi  Pemeriksa  Kekayaan  Pejabat  Negara  (KPKPN)  yang  bertugas menerima  laporan  kekayaan  pejabat  negara  dibubarkan  dan  dimasukkan  sebagai  salah satu  divisi  di  bawah  KPK.  Seluruh  pejabat  negara  kini  wajib  melaporkan  kekayaan pejabat  negara  kini  wajib  melaporkan  kekayaannya  kepada  KPK.  Dengan  demikian, pencegahan  dan  penindakan  korupsi  berada  pada  suatu  lembaga  yaitu  KPK.  Bila  ada pejabat yang diduga mendapat harta yang tidak sah, KPK bisa langsung memeriksanya. Tidak ada  lagi  hambatan  seperti  yang  dialami  oleh  KPKPN  dulu  ketika laporannya  ke kepolisian  tidak  ditindaklanjuti.  Salah  satu  kasus  yang  kontroversial  adalah  laporan KPKPN  ke  polisi  atas  harta  yang  tidak  dilaporkan  oleh  jaksa  agung  di  bawah pemerintah  Megawati.  Laporan  KPKPN  tersebut  tidak  ditindaklanjuti  oleh  polisi. Kini dengan  menempatkan  KPKPN  sebagai  salah  satu  bagian  dalam  KPK,  bila  ada  yang tidak  wajar  dari  laporan  kekayaan  pejabat  negara,  bisa  langsung  ditangani  oleh  KPK tanpa  perlu  lapor  ke  polisi.  Selain  itu,  KPK  juga  berwenang  menerima  laporan  dan menetapkan  status  gratifikasi.  Bagi  penyelenggara  negara,  bila  menerima  pemberian yang  nilainya  di  atas  Rp.  10  juta  wajib  melaporkan  ke  KPK.  KPK  yang  akan menetapkan,  apakah  pemberian  tersebut  sah  atau  tidak.  Sampai  November  2004,  baru ada satu permintaan penerapan gratifikasi dari Gubernur Kalimangan Tengah, Asmawi Agani.  Asmawi  menerima  hadiah  ulang  tahun  senilai  Rp.  20  juta.  Apakah  hadiah tersebut boleh diterima, KPK yang menentukan ( Rahmat , 2018).
Keenam, dalam melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan korupsi, KPK juga dilengkapi  dengan  sejumlah  wewenang  lainnya.  Diantaranya  KPK  berwenang memerintahkan  bank  dan  lembaga  keuangan  untuk  memblokir  rekening  terasangka
korupsi,  menghentikan  sementara  transaksi  keuangan  dan  persagangan,  dan  meminta data tentang kekayaan dan perpajakan kepada instansi terkait.
Ketujuh,  KPK  tidak  hanya  bertugas  melakukan  tindakan  preventif.  KPK  juga diberi  kewenangan  untuk  melakukan  serangkaian  tindakan  preventif  untuk  mencegah korupsi.  Karena  itu,  KPK  juga  melakukan  kampanye  anti  korupasi  kepada masyarakat umum  dan  melakukan  kajian  terhadap  pengelolaan  administrasi  disemua  lembaga negara dan pemerintah untuk mencegah korupsi.
Dalam menjamin jalannya proses pemeriksaan kasus korupsi sampai tuntas, KPK tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ( Tawaris , 2016).  Dengan  demikian,  bila  seseorang  sudah  ditetapkan  sebagai  teraangka,  maka proses itu akan bergulir terus hingga ke pengadilan. Tidak ada lagi cerita pemberian SP3 seperti selama ini disaksikan oleh publik kerap dilakukan oleh kejaksaan dalam kasus- kasus besar.
Dengan  kewenangan  luar  biasa,  KPK  menjadi  keluarga  super  dalam pemberantasan  korupsi.  Berdasarkan  pasal  7,  8,  11,  12,  13,  dan  14  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  terdapat  26 kewenangan  yang  dimiliki  oleh  KPK.  Besarnya  kewenangan  yang  diberikan  kepada KPK  menunjukkan  bahwa  korupsi  di  Indonesia  sudah  sampai  pada  tahap  yang  parah sehingga  penegak  hukum,  konvemsional  seperti  polisi  dan  kejaksaan  tidak  mampu menyelesaikannya. Besarnya kewenangan itu yang akhirnya memberikan harapan besar bagi  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia.  Praktis  todak  ada  lagi  hambatan  yang  akan dialami oleh KPK seperti yang selama ini dikeluhkan oleh kejaksaan ( Meliala , 2018). Salah  satu  indokator  yang  dapat  dipergunakandalam  mengukur  efektifitas  KPK dalam  mengentaskan  gratifikasi  (suap)  adalah  kemampuan  KPK  menindaklanjuti laporan  yang  disampaikan  Pegawai  Negeri  Sipil  atau  penyelenggara  negara  yang menerima gratifikasi. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2017, KPK telah menerima 1.452 laporan  Pegawai  Negeri  Sipil  atau  penyelenggara  negara  mengenai  praktek  gratifikasi (Jurnal Komisi Pemberantasan Korupsi, XXXXV Juli 2017).
Penanganan  pelaporan  gratifikasi  yang  dilakukan  oleh  KPK  masih  terdapat sejumlah persoalan. Diantaranya soal kewenangan KPK meminta keterangan keuangan pelopor  gratifikasi  kepada  bank  atau  lembaga  keuangan  lainnya.  Kewenangan  ini terhambat  karenaGubernur  BI  berdasarkan  Undang-Undang  perbankan  menyatakan yang berhak mendapat keterangan keuangan teraangka hanya kapolri, Jaksa Agung dan Mahkamah Agung.
Gubernur  BI  kemudian  meminta  fatwah  kepada  Mahkamah  Agung  (MA). Akhirnya,  MA  bahwa  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  merupakan lex  specialis .  Sehingga  KPK  tidak memerlukan  ijin  dari  Gubernur  BI  tetapi  bisa  langsung  ke  Bank  yang  bersangkutan. Asas lex  specialis dapat  mengesampingkan  peraturan  perundang-undangan  lainnya, termasuk Undang-Undang perbankan.
Soal  lain  adalah  laporan  kekayaan  pejabat  negara.  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme. Setiap pejabat wajib melaporkan kekayaannya. Laporan teraebut disampaikan kepada Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN).
Masalahnya,  KPKPN  ini  telah  dibubarkan  dan  menjadi  salah  satu  bagian  dari KPK. Pejabat negara kini harus melaporkan kekayaannya kepada KPK. Pimpinan KPK beranggapan  bahwa  KPK  tidak  berhak  mengumumkan  kekayaan  pejabat  negara. Bahkan KPK sempat menutup akses publik terhadap laporan kekayaan pejabat negara. Sebuah  kebijakan  yang  tidak  populer.  Juga  kontra-produktif  dengan  semangat  anti- korupsi.  Meskipun  akhirnya  akses  publik  terhadap  laporan  kekayaan  pejabat  negara dibuka,  kebijakan  pimpinan  KPK  menunjukkan  kecenderungan  KPK  yang  bersifat terlalu  berhati-hati.  Sikap  ini  juga  yang  dapat  memberikan  penjelasan  sebelum maksimalnya kinerja KPK.
Sampai tahun 2017 lalu, ada 1.450 laporan gratifikasi yang masuk ke  KPK.  Bila menghitung  prosentasenya,  tentu  sangat  rendah  sekali  jika  dibandingkan  jumlah Pegawai  Negeri  Sipil  atau  Penyelenggara  Negara  yang  ada  di  Indonesia.  Selama  ini KPK  lebih  bersifat  menunggu  laporan  gratifikasi  dari  para  pejabat  terkait.  Pilihan menunghu laporan memang tidak menyalahi hukum. Bahkan memang salah satu fungsi KPK  adalah  melakukan  kajian  dan  memberikan  rekomendasi  perubahan  sistem administrasi  di  instansi  pemerintah.  Akan  tetapi,  untuk  itu  tidak  diperlukan  wewenang besar  seperti  yang  diberikan  kepada  KPK.  Apalagi  setiap  departemen  sudah  memiliki program good  governance sehingga  upaya  preventif  dan  perbaikan  sistem  sebetulnya sudah berjalan.
Justru yang perlu disosialisasikan oleh KPK adalah rasa takut melakukan korupsi, yang termasuk didalamnya kegiatan suap (gratifikasi). Berbeda dengan soaialisasi KPK selama  ini.  Dengan  skala  organisasi  yang  kecil,  tidak  mungkin  bagi  KPK  selama  ini, rasa  takut  hanya  bisa  disosialisasikan  tindakan  represif.  Dengan  skala  organisasi  yang kecil,  tidak  mungkin  bagi  KPK  untuk  merespon  semua  laporan  korupsi  yang disampaikan  masyarakat.  KPK  tinggal  pilih  saja,  mana  yang  paling  berat  untuk diselesaikan.  Soal  dana,  KPK  juga  tidak  terlalu  menghadapi  hambatan.  Dana  yang disediakan oleh APBN tahun 2008 misalnya hanya terserap 12,7%. Rendahnya serapan dana  oleh  KPK  bisa  dibaca  oleh  KPK  bisa  dibaca  sebagai  peluang  besar  bagi  KPK untuk  mengoptimalkan  fungsi  represifnya.  Sebagian  besar  dana  sebaiknya  dana dialokasikan  untuk  mengusut  dan  menyeret  koruptor  dan/atau  pelaku  gratifikasi  ke Pengadilan. Di tengah gratifikasi yang berjalan secara sistemik dan meluas di Indonesia, pendekatan repreaif merupakan jalan pintas yang tepat untuk menekan gratifikasi.
Untuk melakukan tindakan represif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pula dari strategi KPK selama ini. Pertama, KPK harus meningkatkan efektivitas koordinasi dan  supervisi  dalam  penyelesaian  kasus  gratifikasi,  KPK  belum  melakukan  tugas  itu secara  optimal  dalam  menangani  kasus  gratifikasi.  Untuk  meningkatkan  efektifitas supervisi,  KPK  Perlu  menggunakan  kewenangan  untuk  mengambil alih  kasus  korupsi, terutama kasus gratifikasi, yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian.
Kedua,  KPK  perlu  memfokuskan  upaya  repreaifnya.  Salahsatu  sasaran  strategi KPK adalah pembersihan lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan salah satu
lembaga terkorup di Indonesia. Survey yang dilakukan oleh United Nation Development Program (UNDP)  Tahun  2001  mendapatkan  institusi  kepolisian,  bea  cukai  dan pengadilan  sebagai  tiga  instansi  terkorup,  yang  susbur  bagi  tindak  pidana  gratifikasi. Sekarang ini, upaya reformasi lembaga peradilan telah berjalan. Mahkamah agung telah membuat  cetak  biru  pembenahan  institusi  pengadilan.  Kejaksaan  Agung  juga  telah diaudit oleh Asian Development Bank . Tindak lanjut audit tersebut kini mulai berjalan di bawah kepemimpinan Jaksa Agung dan Kepolisian sudah mulai berbenah.
Ditengah  pembenahan  lembaga  peradilan  kehadiran  KPK  sangat  diperlukan. Tanpa diiringi strategi represif, upaya pembenahan itu, hanya akan berjalan tanpa arti. Selain itu , bila berhasil membersihkan korupsi dilembaga peradilan, KPK secara tidak langsung turut mendorong penegakan hukum dalam skala yang lebih luas.
Dari  kasus  tersebut,  dapat  dilihat  justru cenderung  mencari aman.  Situasi  serupa juga  dapat  dibaca  dari  keinginan  KPK  untuk  melakukan  perubahan  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  khususnya  tentang  gratifikasi,  KPK  menganggap  ketentuan tentang  gratifikasi  belum  lengkap  terutama  mengenai  rumusan,  kriteria,  status  dan batasan jumlah yang harus dilaporkan. Seharusnya bila tidak ada kejelasan hukum yang reaah adalah bakal tersangka atau para pejabat yang kerap menerima sumbangan tidak sah.  Tetapi  ironisnya,  justru  KPK  yang  terlihat  kebingungan.  Agaknya  publik  perlu mengingatkan  kembali  pimpinan  KPK  sejumlah  kewenangan  yang  dimilikinya  dan mendorong utuk menggunakannya. Khususnya agar KPK tampil lebih percaya diri.
Pembentukan  KPK  dan  pengadilan  korupsi  ini  tidak  seluruhnya  tidak  ditanggapi dengan positif, karena berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pidsus di Pengadilan Tinggi  Jawa  Barat  tersirat  kekecewaan  pada  tugas  dan  wewenang  dari  KPK. Menurutnya tugas dan wewenang KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  adalah  tidak  pada  tempatnya  karena sebenarnya  Kejaksaan  masih  mampu  untuk  melaksanakan  tugas  tersebut  dengan  baik, sehingga  dengan  diberikannya  KPK  tugas  dan  wewenang  seperti  itu  seperti  mengebiri kejaksaan.  lebih  lanjut  dikemukakan  bahwa  dari  pada  pemerintah  mengeluarkan banyak  dana  dan  tenaga  untuk  membentuk  KPK  serta  sarana  dan  prasarananya  akan lebih  baik  jika  pemerintah  membangun  dan  memperkuat  Kejaksaan  baik  dari  segi finansial dan sumber daya manusia sehingga  Kejaksaan dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya  dalam  menjalankan  penyidik  dan  penuntutan  khususnya  dalam  perkara korupsi secara optimal.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pada  hakikatnya  terdapat  kelemahan  mendasar  yang  kiranya  perlu  segera ditanggulangi  dalam  sistem  pelaporan  gratifikasi.  Kelemahan  dimaksud  adalah dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Pemberantasan  Korupsi  seakan-akan  lebih bersifat  pasif,  artinya  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  seakan-akan  lwbib  beraifat pasif,  artinya  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  hanya  menunggu  adanya  Pegawai
Negeri  Sipil  atau  Penyelenggara  Negara  yang  melaporkan  telah  terjadi  suap (gratifikasi)  pada  dirinya.  Dengan  demikian,  gratifikasi  baru  dapat  diproses  ketika ada pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara negara yang jujur dan berjiwa besar.
2. Pada dasarnya kelemahan-kelemahan perangkat hukum pidana dalam memberantas tindak pidana korupsi, khususnya gratifikasi mwnyangkit 2 (dua) faktor, yaitu:
a. Faktor Kultural
Adanya  tradisi  pemberian  hadiah,  oleh-oleh  atau  semacam  itu  kepada pemerintah.
b. Faktor Struktural
Posisi  dominan  birokrasi  dan  elit  partai  politik  sebagai  sumber  utama  barang, jasa dan lapangan kerja dan sebagai pengatur kegiatan ekonomi.
3. Kinerja KPK dalam sistem pelaporan gratifikasi dianggap belum maksimal. Selama ini  KPK  lebih  bersifat  mwnunggu  laporan  gratifikasi  dari  pejabat  terkait.  Pilihan menunggu  laporan  memang  tidak  menyalahi  hukum.  Bahkan  memang  salah  satu fungsi  KPK  adalah  melakukan  kajian  dan  memberikan  rekomendasi  perubahan sistem administrasi di instansi pemerintah.  Akan tetapi, untuk itu tidak diperlukan wewenang  besar  seperti  yang  diberikan  kepada  KPK.  Apalagi  setiap  departemen sudah memiliki program good governance sehingga upaya preventif dan perbaikan sistem sebetulnya sudah berjalan..

## Bibliografi
Hamzah, Andi. (1984). Korupsi dalam pengelolaan proyek pembangunan . Akademika Pressindo.
Hussein, M. Zaki. (2012). “ Pengaturan Gratifikasi dan Permasalahannya, Jurnal Hukum dan Pembangunan ” (Edisi Ke-III, Ed.). Jakarta: UI Press.
Kurniawan, Andri. (2015). Politik hukum pembentukan lembaga-lembaga penyidik tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana di indonesia . Universitas islam indonesia.
Marpaung, Leden. (2009). Tindak Pidana Korupsi : Pemberantasan dan Pencegahan .
Meliala, Adrianus. (2018). Pengaduan Masyarakat: Indikator Demokrasi Lainnya di Indonesia . Jurnal Kriminologi Indonesia , 13 (1).
Rahmat, Aulia. (2018). Urgensi Pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia .
Ramadani, Rizki. (2020). Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies . Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 27 (1), 169–192.
Setiawan, Jemmy. (2016). Nasionalisme Retorika Gombal . Elex Media Komputindo.
Siregar, Muhammad Habibi. (2017). Fikih: Universalisasi nilai kepatutan dalam rasionalitas dan moralitas hukum .
Subandriyo, Erika Dewi. (2008). Tinjauan tentang dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri jakarta selatan dalam menjatuhkan putusan berupa dilepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara korupsi BLBI pengalihan piutang (cessie) antara bank Bali dan BDNI .
Tawaris, Glandy Brayen. (2016). Komisi Pemberantasan Korupsi Tidak Mengenal Surat Perintah Penghentian Penyidikan .
Lex Privatum , 4 (4). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang  RI  Nomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang-aundang  RI  Nomor  20  Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang  RI  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI