## Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Harta Perkawinan Beda Agama
Indri Septiani indriseptiani985@gmail.com Universitas Indonesia

## Abstrak
Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  memiliki  kewenangan  membuat  akta  otentik terkait  harta  bersama  perkawinan  berkewajiban  memberikan  penyuluhan  hukum kepada  para  pihak  dan  masyarakat  atas  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh pasangan  terhadap  harta  bersamanya.  Harta  bersama  perkawinan  timbul  sebagai akibat  hukum  dari  perkawinan  yang  sah,  sepanjang  tidak  diatur  kesepakatan mengenai  pemisahan  harta.  Dalam  Undang  Undang  Perkawinan,  Perkawinan  yang sah  lahir  jika  dilakukan  menurut  hukum  agama  dan  kepercayaan  masing-masing. Indonesia  sebagai  negara  yang  memiliki  beragam  suku  dan  agama,  tidak  jarang ditemukan  laki-laki  dan  perempuan  yang  menikah  walaupun  dengan  perbedaan agama  dan  kepercayaa.  Permasalahan  yang  timbul  dari  perkawinan  beda  agama adalah  tidak  dapat  dicatatkan  secara  sah  menurut  hukum  dan  negara.  Hingga diterbitkannya  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2023  yang  berisi petunjuk bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.
Kata kunci : notaris; harta bersama perkawinan; perkawinan beda agama.

## Abstract
As a public official, the notary has the authority to create  authentic deeds concerning joint marital property. It is the notary's responsibility to provide legal education to the parties  and  the  public  regarding  legal  actions  related  to  joint  property.  Joint  marital assets  result  from  a  valid  marriage,  unless  there  is  an  agreement  regarding  the separation of assets. A valid marriage, according  to the Marriage Law, is one that is carried out in accordance with the laws of each respective religion and belief. Indonesia is a country with diverse ethnicities and religions, so it is not uncommon to find interfaith marriages. However, interfaith marriages cannot be legally registered according to the law  and the country. Until the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 was issued,  judges  were  instructed  not  to  grant  requests  for  registration  of  interfaith marriages.
Keywords: notary; marital property; interfaith marriages.

## Gorontalo

## Law Review
Volume : 7 No. 1 – April 2024 E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## 1. PENDAHULUAN
Landasan notaris menentukan kewenangan pihak dalam membuat akta terkait harta bersama terhadap pasangan yang melakukan perkawinan beda agama  seharusnya  dilakukan  dengan  tegas  baik  sesuai  aturan  maupun pelaksanaannya.  Hal  ini  disebabkan  penafsiran  sumber  hukum  oleh  para penegak hukum yang sering kali tidak konsisten, terlebih Indonesia sebagai negara dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terdiri dari berbagai macam agama, suku, dan budaya.
Indonesia  sebagai  negara  hukum  berfalsafah  Pancasila  dan  berasas “Bhinneka Tunggal Ika” tentu melindungi agama juga penganutnya, bahkan memasukkan ajaran agama ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh  karena  itu  hak  memeluk  agama  ialah  hak  asasi  setiap  orang  serta dilindungi oleh negara, sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Sejak dahulu sampai sekarang tidak jarang pula ikatan seorang laki-laki dan  seorang  perempuan  yang  jatuh  cinta  hingga  membentuk  sebuah keluarga, walaupun dipertemukan dalam keadaan berbeda kepercayaan. Biar bagaimanapun  hal  tersebut  merupakan  pilihan  dan  hak  asasi  setiap manusia. Pilihan yang didasarkan pada adanya kesepakatan antara kedua pihak sehingga pada akhirnya melahirkan hak dan kewajiban (Ahmad, s.a) Dalam perkawinan campuran-perkawinan antara orang-orang yang tunduk pada  hukum  yang  berlainan-perlu  adanya  pilihan  hukum (choice  of  law) sebagai pangkal tolak penyelesaian benturan hukum (conflict of laws) antar hukum  yang  berlainan  ( Ichtiyanto,  2003). Dalam  Pasal  57  Undang  Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (selanjutnya  disebut  “UU Perkawinan”)  kita  mengenal  istilah  perkawinan  campuran  ialah  yang dilakukan oleh dua orang yang ada di Indonesia yang tunduk pada hukum berlainan,  karena  perbedaan  kewarganegaraan  dan  salah  satunya  Warga Negara Indonesia.
Dalam  pelaksanaannya,  timbul  perbedaan  pandangan  mengenai pengertian  dan  pengaturan  perkawinan  campuran.  Perkawinan  campuran adalah  perkawinan  antara  dua  orang  mempelai  yang  tunduk  pada  hukum perkawinan  yang  berlainan.  Perbedaan  hukum  dapat  disebabkan  oleh:  (1) perbedaan agama; atau; (2) perbedaan kewarganegaraan.
Pengaturan  pencatatan  perkawinan  beda  agama  di  Indonesia  saat  ini diatur  dalam  Pasal  35  huruf  (a)  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2006 tentang  Administrasi  Kependudukan  (selanjutnya  disebut  “UU  Adminduk”) sebagaimana  telah  diubah  oleh  Undang  Undang  Nomor  24  Tahun  2013 tentang  Perubahan  Atas  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan,  yang  menyatakan  bahwa  pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU Adminduk berlaku juga bagi  perkawinan  yang  ditetapkan  oleh  Pengadilan,  dalam  hal  ini  menurut Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk ialah perkawinan yang dilakukan antar-umat  yang  berbeda  agama,  dengan  penetapan  pengadilan  maka dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS).
Menurut Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Prof.  Zudan  Arif  Fakhrulloh  menjelaskan  pernikahan  berbeda  agama  tidak bisa dicatatkan di Dukcapil, kecuali pasangan menikah dalam kondisi agama yang  sama,  hal  ini  mengacu  pada  ketentuan  fatwa  dari  Mahkamah  Agung
(MA)  (Indriyani,  2022).  Kalaupun  ada  pelayanan  perkawinan,  pelaksanaan dan  pencatatan  beraneka  ragam,  seperti  yang  dilaksanakan  menurut:  1) hukum suami; 2) hukum istri; dan 3) hukum suami istri (dua kali). Termasuk perkawinan antar pemeluk agama berbeda yang dilangsungkan di luar negeri, walaupun pasangan calon suami istri tetap bertempat tinggal di dalam negeri (Ichtiyanto,  2003).  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya disebut “KUHPerdata”) di dalam Pasal 26 menentukan bahwa sahnya suatu perkawinan  hanya  dilihat  dari  segi  hukum  perdata-nya  saja,  sedangkan hukum agama tidak diperhatikan.
Dengan  adanya  pluralitas  agama  di  Indonesia,  demikian  diakui  pula adanya pluralitas hukum dalam bidang perkawinan. Unifikasi hukum dapat diwujudkan  dalam  masyarakat  yang  homogen,  karena  homogenitas masyarakat  memudahkan  terciptanya  konsep  hukum  yang “uniform” (Nasikun, 1989) . Dalam masyarakat majemuk, kondisi kemajemukan akan mempersulit terciptanya unifikasi hukum. Unifikasi hukum dapat terwujud dalam  bidang  hukum  yang  netral  dari  ajaran  agama.  Hakikat  perkawinan sendiri bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sejalan dengan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).
Oleh karena itu persiapan lahiriah dan bathiniah antara seorang laki- laki dan perempuan untuk  membentuk suatu keluarga adalah unsur penting yang  wajib  dipenuhi.  Keabsahan  perkawinan  hanya  akan  terjadi  jika memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Pasal 2 ayat (1) UUP mengatur bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya itu”. Menurut  Hilman  Hadikusuma,  kata- kata  “hukum  masing -masing agamanya”, berarti hukum dari salah satu agama itu masing -masing bukan berarti hukum agamanya masing-masing, yaitu hukum agama yang dianut oleh  kedua  mempelai  atau  keluarganya  (Hilman,1990).  Keabsahan  suatu perkawinan  harus  diperhatikan  karena  akan  perkawinan  menimbulkan beberapa  akibat  hukum,  salah  satu  diantaranya  adalah  harta  benda perkawinan atau dalam hal ini adalah harta bersama, terbentuk bersamaan dengan  terjadinya  perkawinan,  terkecuali  para  pihak  menghendaki  lain dalam  perjanjian  kawin  berupa  pemisahan  harta.  Pasal  119  KUHPerdata menyebutkan  bahwa  sejak  saat  dilangsungkannya  perkawinan,  maka menurut  hukum  terjadi  harta  bersama  suami  istri,  selama  hal  itu  tidak diadakan  ketentuan  lain  dalam  suatu  perjanjian  perkawinan.  Selanjutnya dalam Pasal 35 UU Perkawinan, juga menegaskan terkait kedudukan harta bersama dalam perkawinan :
1. “Harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta Bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadia atau warisan, adalah di bawah penguasaan  masing-masing  sepanjang  para  pihak  tidak  menentukan lain.”
Lalu kembali lagi pada fenomena perkawinan beda agama di Indonesia yang  masih  di  larang  secara  peraturan  berlaku  baik  Undang  Undang, Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  68/PUU-XII/2014  tanggal  18  Juni
2018, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS-VII/MUI/8/2005 tanggal 26 sampai dengan tanggal 29 Juli 2005.
Membandingkan  fenomena  yang  terjadi  dengan  aturan  yang  berlaku. Dapat  kita  lihat  bahwa  peranan  hakim  dalam  menciptakan  hukum (judge make  law) dapat  dijadikan  sarana  dalam  perubahan  hukum.  Dengan sendirinya,  kewenangan  hakim  ini  dibatasi  oleh  Undang  Undang.  Sebab, sebagai  sarana  lembaga  judikatif,  pada  dasarnya  hakim  berkewajiban menegakkan  hukum  (undang-undang)  (Ichtiyanto,  2003).  Baru  ini Mahkamah  Agung  telah  mengeluarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung Nomor  2  Tahun  2023  yang  berisi  tentang  Petunjuk  Bagi  Hakim  Dalam Mengadili  Perkara  Permohonan  Pencatatan  Perkawinan  Antar  Umat  Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan (untuk selanjutnya disebut SEMA 2/2023), bahwa  hakim  harus  berpedoman  pada  ketentuan  Pasal  2  UUP  sehingga pengadilan  tidak  mengabulkan  permohonan  atas  pencatatan  perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.
Perbedaan penafsiran sumber hukum oleh para penegak hukum sering kali menjadi keraguan di masyarakat. Tak jarang pula, realita di masyarakat banyak yang tidak mencatatkan di lembaga berwenang, dan hanya dilakukan menurut tata tertib salah satu agama, baik agama calon suami atau agama calon  istri.  Akibatnya  tidak  akan  ada  bukti  yang  akan  menjamin  legalitas suatu  perkawinan,  dalam  hal  ini  adalah  akta  perkawinan.  Adapun  tujuan dari pencatatan perkawinan secara hukum negara agar melindungi hak-hak dan kewajiban, perbuatan dan kekuatan hukum suami istri maupun anak yang dilahirkan nanti.
Sebelum  adanya  SEMA  2/2023  permasalahan  mengenai  perkawinan beda  agama  yang  diizinkan  melalui  penetapan  pengadilan  terlihat  sangat kontradiktif,  sehingga  menimbulkan  perbedaan  pendapat  di  kalangan notaris. Notaris berfungsi untuk melayani masyarakat dan bertugas untuk membuat akta otentik. Kepastian hukum pasca diterbitkannya SEMA 2/2023 dengan  pencatatan  yang  sah  atas  perkawinan  beda  agama  berdasarkan keputusan  pengadilan  sebelumnya,  akan  berpengaruh  terhadap  peran pasangan  dalam  pemberian  persetujuan  atas  tindakan  harta  bersama perkawinan saat ini.
Perbedaan  pandangan  di  kalangan  notaris  akan  membawa  dampak dalam menentukan kewenangan para pihak di dalam melakukan perbuatan hukum di hadapan notaris. Sebagai contoh, dalam hal pengalihan hak atas harta  bersama  bagi  pasangan  perkawinan  beda  agama.  Dalam  beberapa kasus  sesuai  dengan  data  bahwa  hakim  telah  mengabulkan  permohonan pencatatan perkawinan beda agama, walaupun telah banyak larangan yang terbit  yakni  Fatwa  MUI  Keputusan  yang  tertanggal  01  Juni  1980  Nomor 05/Kep.Munas  II/MUI,  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  4/MUNAS- VII/MUI/8/2005  tanggal  26-29  Juli  2005,  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014  tanggal  18  Juni  2018.  Keadaan  tersebut  di  atas  akan membawa  dampak  terdapat  atau  tidak  terdapatnya  kepastian  hukum  bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  penelitian  jurnal  ini  akan membahas  dan  menganalisis  mengenai  kehadiran  peran  notaris  dalam perbuatan  hukum  harta  bersama  pada  pasangan  perkawinan  beda  agama.
Hal  ini  terdapat  tidak  konsistennya  pelaksanaan  Undang  Undang  hingga akhirnya terbit Surat Edaran Mahkamah Agung yang dilakukan oleh hakim terkait.  Dengan  demikian  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  sebagai berikut  :  (1)  Bagaimana  akibat  hukum  pernikahan  beda  agama  atas  harta bersama  ?;  (2)  Bagaimana  peran  dan  tanggung  jawab  notaris  dalam pembuatan  akta  terkait  harta  bersama  terhadap  pasangan  menikah  beda agama ?; Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, diharapkan dapat  memberikan  pemahaman  mengenai  akibat  hukum  pernikahan  beda agama  atas  harta  bersama  dan  peran  serta  tanggung  jawab  notaris  dalam pembuatan  akta  terkait  harta  bersama  terhadap  pasangan  menikah  beda agama  melalui  analisis  yang  dilakukan  atas  rumusan  masalah  tersebut  di atas.

## 2. METODE PENELITIAN
Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif atau dikenal juga penelitian doktrinal.  Serta  memfokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Peter, 2010) tentang Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak terkait Harta Perkawinan Beda Agama. Sebagai bagian dari penelitian hukum penelitian ini menggunakan penelitian  preskriptif  serta  mengedepankan  data  sekunder  meliputi  bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama atas Harta Bersama Adapun hal tersebut kita kenal 2 (dua) jenis kepemilikan, yakni :
1. Kepemilikan  bersama  bebas (vrije  mede-eigendom) ,  ialah  suatu pemilikkan bersama atas suatu benda dengan tujuan memiliki benda secara bersama-sama.
2. Kepemilikan  bersama  terikat (gebonden  mede-eigendom) ,  ialaj  suatu pemilikkan bersama atas suatu benda yang diperoleh sebagai akibat atas suatu peristiwa hukum.( A. Pitlo, 1964) Perkawinan  menurut  pandangan  KUHPerdata  berbeda  dengan Undang  Undang.  Dalam  Pasal  26  KUHPerdata  hanya  mengatur perkawinan  dari  segi  perdatanya  saja,  sedangkan  Pasal  2  UU Perkawinan  memperhatikan  terkait  hukum  agama  dan  kepercayaan masing-  masing  pihak  yang  akan  menikah  serta  hukum  negara. Demikian seberapa kuatnya UU Perkawinan dalam Pasal 1 menekankan bahwa  perkawinan  sebagai  bentuk  mewujudkan  ikatan  yang  penuh kebahagiaan yang kekal dan abadi harus dilandasi kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, banyak sekali penafsiran terkait Pasal 2  UU  Perkawinan,  yang  mana  “perkawinan  adalah  sah  jika  dilakukan menurut  hukum  masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu”, ialah  jika  agama  tersebut  tidak  mempermasalahkan  perbedaan  dalam perkawinan maka tetap dapat dilakukan.
Perkawinan  tidak  hanya  mempersoalkan  suatu  hal  yang  bersifat sekuler,  akan  tetapi  juga  nilai  religius.  Hal  tersebut  semestinya  telah tercermin  dalam  Undang  Undang  Perkawinan.  Beberapa  ahli  hukum, menginterpretasikan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Perkawinan sebagai  pengejawantahan  atas  larangan  perkawinan  beda  agama. Walaupun  dalam  Penjelasan  dari  Pasal  2  ayat  (1)  Undang  Undang
Perkawinan  tidak  terdapat  pembahasan  secara  eksplisit  dan  ternyata adanya  penjelasan  bahwa  perkawinan  beda  agama  dilarang  (Annisa, 2018) sepanjang berlaku terhadap golongan agama dan kepercayaannya dan  tidak  bertentangan  atau  tidak  ditentukan  dalam  Undang-Undang Perkawinan.
Bagi penganut agama islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa menetapkan bahwa perkawinan beda agama dilarang secara mutlak, karena mempertimbangkan keburukan/kerugiannya (mafsadat) yang  lebih  besar  dibandingkan kebaikan/keuntungan (maslahah ). Larangan tersebut termaktub dalam beberapa  Fatwa  yang  telah  dikeluarkan  diantaranya  Fatwa  MUI Keputusan yang tertanggal 01 Juni 1980 Nomor 05/Kep.Munas II/MUI dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS-VII/MUI/8/2005 tanggal 26-29 Juli 2005. Selain fatwa yang dikeluarkan MUI, perkawinan beda agama juga diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 serta dipertegas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tanggal 18 Juni 2018.
Walaupun  aturan  perkawinan  beda  agama  telah  jelas  dan  tegas, Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan  dalam  Pasal  35  justru  membuka  kesempatan  untuk melegalisasi perkawinan beda agama. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Indonesian  Conference  On  Religion  and  Peace  (ICRP) ,  mengatakan setidaknya sudah terdapat 1.425 pasangan beda agama yang menikah di  Indonesia  sejak  tahun  2005  hingga  awal  Maret  2022  (Dwi  Yanto, 2022).  Akibat  atas  pertentangan  yuridis  ini  menimbulkan  peluang disparitas bagi hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama. Tentunya hal ini memicu ketidakpastian hukum di masyarakat jika  problematika  multitafsir  ini  terus  dibiarkan  (Pengadilan  Agama Probolinggo, 2023). Namun setelah diterbitkannya SEMA 2/2023 bahwa hakim harus menolak atau tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.
Perkawinan  beda  agama  yang  dicatatkan  di  Kantor  Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, karena sebelumnya telah mendapatkan  penetapan  dari  pengadilan.  Maka  diakuilah  secara  sah pernikahan  tersebut  secara  hukum  dan  negara  yang  dipersamakan dengan  Undang  Undang  Perkawinan  di  Indonesia  yang  memegang prinsip  legalitas  yakni  memenuhi  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang Undang  Perkawinan,  oleh  karenanya  akibat  hukum  bagi  pihak  suami dan istri dalam perkawinan dapat dilaksanakan (M Khoirul, 2016).
Keabsahan  suatu  perkawinan  harus  diperhatikan  karena  akan perkawinan  menimbulkan  beberapa  akibat  hukum,  yang  secara  tidak langsung dijelaskan dalam Undang Undang Perkawinan, diantaranya :
1. Hak dan kewajiban suami istri (Pasal 30 s/d 34)
2. Harta benda perkawinan (Pasal 35 s/d 37)
3. Kedudukan dan status anak (Pasal 45 s/d 49)
4. Hubungan perwarisan.
Salah satu akibat hukum dari perkawinan sah yang sering disoroti ialah Harta Bersama Perkawinan. Harta bersama timbul karena terjalin sedemikian eratnya suatu hubungan hukum kekeluargaan dan hukum
kekayaan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  (J  Satrio,  1991).  Makna “bersama”  menggambarkan  perhatian  terhadap  dinamika  pasangan suami istri. Sehingga, jelas bahwa penentuan pembagian harta bersama mewakili rasa keadilan yang berasal dari iktikad baik pasangan dalam menjalankan kewajibannya masing-masing selama masih dalam ikatan perkawina  (M  Natsir,  s.a).  Terdapat  3  (tiga)  aspek  kategorisasi  harta benda perkawinan, diantaranya :
a. Harta  Bawaan,  merupakan  harta  yang  diperoleh  suami  dan  istri sebelum  terjadinya  perkawinan,  yang  meliputi  benda  bergerak maupun  tidak  bergerak,  termasuk  benda  berwujud  maupun  tak berwujud. Harta bawaan juga tidak terlepas dari utang piutang atau kewajiban  dari  salah  seorang  suami  maupun  istri  yang  muncul sebelum terjadi perkawinan.
b. Harta  Bersama,  merupakan  harta  benda  atau  aset  yang  diperoleh bersama-sama  oleh  suami  istri  dalam  masa  perkawinan,  yang mencakup aktiva dan pasiva.
c. Harta Perolehan Sendiri, merupakan harta benda yang tetap menjadi milik  pribadi  yang  memperolehnya,  misalnya  harta  yang  diperoleh warisan atau hibah (M Natsir, s.a).
Benda  yang  merupakan  kepunyaan  bersama,  menjadi  masing- masing pihak yang memiliki hak dan bagian yang tidak dapat terbagi sebagaimana diatur Pasal 573 KUHPerdata. Kepemilikan,Bersama yang kita kenal dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni (A.Pitlo, hlm. 74) :
1. Kepemilikan  bersama  bebas (vrije  mede-eigendom) ,  merupakan suatu  pemilikkan  bersama  atas  suatu  benda  bertujuan  memiliki benda secara bersama-sama.
2. Kepemilikan bersama terikat (gebonden mede-eigendom) , merupakan  akibat  atas  suatu  peristiwa  hukum  atas  diperoleh suatu pemilikkan bersama terkait suatu benda.
Ditemukannya sejumlah perbedaan makna tentang harta bersama yang diatur dalam KUHPerdata dan UU Perkawinan.  Dalam KUHPerdata Pasal  119  cakupan  harta  bersama  suami  istri  bersatu  secara  bulat, tanpa  pengecualian,  dan  persatuan  tersebut  terjadi  secara  otomatis tanpa  perlu  diperjanjikan  terlebih  dahulu  (J  Satrio,  1991).  Adapun dalam UU Perkawinan Pasal 35, dimungkinkan pengelompokkan harta bersama seperti yang telah dijelaskan di atas, yakni harta bawaan, harta bersama,  dan  harta  perolehan  sendiri  (J  Satrio,  1991).  Namun,  jika suatu  perkawinan  diadakan  perjanjian  perkawinan  pisah  harta, ketentuan cakupan harta bersama perkawinan dapat disimpangi.
Ketika  hendak  melakukan  perbuatan  hukum  atas  harta  bersama perkawinan,  seorang  suami  atau istri  dapat  bertindak  saling  memberi persetujuan  atau  berdasarkan  persetujuan  kedua  belah  pihak sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  36  UU  Perkawinan,  hal  ini  tidak berlaku  untuk  harta  bawaan  masing-masing.  Sejauh  ini,  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  belum  mengatur  terkait  ruang lingkup perbuatan hukum atas harta bersama yang mana sajakah yang membutuhkan  persetujuan  suami  atau  istri  serta  bagaimana bentuknya.  Pengecualian-pengecualian  tidak  diperlukan  persetujuan
dari  suami  atau  istri  misalnya  memang  untuk  keperluan  sehari-hari berumah  tangga.  Namun,  umumnya  yang  saat  ini  ada  di  masyarakat adalah harta bersama terkait benda tidak bergerak, misalnya hak atas tanah (Jane, 2020).
B. Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Harta Bersama Terhadap Pasangan Menikah Beda Agama Notaris  sebagai  pejabat  umum  memiliki  wewenang  untuk membuat  akta  autentik,  mengenai  segala  perbuatan,  perjanjian  serta penetapan yang oleh suatu peraturan umum atau yang berkepentingan harus dinyatakan dalam suatu akta autentik (Lukman, 1999). Demikian ditegaskan pula dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris) dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan  bahwa  Notaris  adalah  pejabat  umum  berwenang  dalam membuat  akta  autentik  serta  kewenangan  lainnya  sesuai  yang dimaksud  dalam  undang-undang  ini.  Pembuatan  akta  autentik  diatur pula dalam Pasal 1868 KUHPerdata, dimana harus dibuat oleh pejabat atau  orang  yang  berwenang,  di  tempat  dimana  akta  tersebut  dibuat. Oleh karena itu, akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, jika terjadi sengketa hukum di pengadilan serta memberikan jaminan, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.(Edwar, 2019).
Sah tidaknya suatu perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa perkawinan sah jika dilakukan berdasarkan ajaran agama kedua mempelai menurut rukun dan syarat perkawinan. Pencatatan  pernikahan  sangat  penting  dan  wajib  adanya,  agar  suatu perkawinan yang sah menurut agama tidak menjadi batal demi hukum, walaupun masih terdapat kemungkinan dapat dibatalkan (Muhammad, 2019).
Hubungan hukum (rechtbetrekking) dalam perkawinan menghadirkan beberapa akibat hukum. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan  tidak  hanya  berpengaruh  terhadap  diri  pribadi  pasangan maupun  hak  kewajibannya,  melainkan  lebih  dari  itu,  karena  akan berpengaruh  pula  terhadap  harta  suami  istri  tersebut  (Muhammad, 2019). Contoh perbuatan hukum dalam lingkup harta bersama dalam perkawinan  dan  memerlukan  persetujuan  pasangan  sah  tanpa perjanjian kawin pisah harta, baik peralihan hak sesuai Pasal 37 ayat (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah yang dilakukan melalui jual beli, hibah, tukar menukar, inbreng, maupun  perbuatan  hukum  peralihan  hak  lainnya  terkecuali  lelang karena penjaminan hak atas tanah.
Tidak  dicatatnya  suatu  perkawinan  secara  hukum,  maka perkawinan  tersebut  dianggap  tidak  pernah  oleh  negara.  Akan  tetapi, dalam hukum perkawinan agama masih dapat menentukan keabsahan perkawinan tersebut. Bagi pasangan muslim, jika hendak mencatatkan perkawinannya secara hukum, maka dilakukan itsbat nikah ke Kantor Urusan  Agama.  Sedangkan,  bagi  pasangan  non  muslim  mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri setempat, untuk selanjutnya diajukan pencatatan ke Kantor Catatan Sipil agar dapat dikeluarkannya Akta Perkawinan.
Jika notaris dihadapkan kepada Pasangan yang menikah dengan berbeda  agama,    sepanjang  pasangan  tersebut  telah  mendapatkan penetapan pengadilan serta Akta Perkawinan yang sah dikeluarkan dari Kantor  Catatan  Sipil.  Bukti  tersebut  sudah  cukup  menguatkan keabsahan  perkawinan  pasangan  beda  agama.  Namun  yang  harus diperhatikan  pencatatan  tersebut  dilakukan  sebelum  terbitnya  SEMA 2/2023.
Dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya,  seorang  notaris harus  bersikap  profesional,  bertindak  jujur,  seksama,  mandiri,  tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1)  huruf  a  UU  Jabatan  Notaris,  dan  Kode  Etik  Notaris  serta  tidak mengabaikan  prinsip  kehati-hatian  terutama  harus  memperhatikan setelah berlakunya SEMA 2/2023. Jika hal tersebut dilanggar, terdapat sanksi-sanksi  organisasi  mulai  dari  sanksi  administrasi  hingga tanggung jawab moril terhadap notaris saat ini dan yang akan datang. Bentuk-bentuk  penerapan  prinsip  kehati-hatian  notaris  dalam pembuatan akta otentik yang perlu diperhatikan, diantaranya :
a. Melakukan pengecekan pengenalan terhadap identitas penghadap, seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain sebagainya.
b. Memverifikasi secara seksama dan cermat terkait data subyek dan objek  penghadap;  memastikan  bahwa  penghadap  cakap  secara hukum  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  termasuk  pula dokumen  yang  menjadi  obyek  perbuatan  hukum,  misalnya sertipikat tanah.
c. Memberikan  batas  waktu  pengerjaan  akta  dan  surat-surat,  agar dapat dikerjakan secara cemat dan teliti, serta tidak menimbulkan multitafsir.
d. Memenuhi syarat-syarat formal sesuai dengan Pasal 38 UUJN, dan materil (Ida, 2018) pembuatan akta;
e. Melaporkan  kepada  instansi  yang  berwajib  jika  terdapat  indikasi Pencucian Uang dalam transaksi sesuai Pasal 15 ayat (2) UUJN. Selain  membuat  akta  otentik,  notaris  juga  berperan  untuk memberikan  penyuluhan  hukum  terhadap  klien  dan  masyarakat sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e. Karena pandangan hukum tersebut  akan  mempengaruhi  klien  dalam  menentukan  perbuatan hukum  yang  dibuat  serta  dampak  yang  ditimbulkannya.  Perlu diperhatikan  dalam  Pasal  1337  KUHPerdata  bahwa  kehendak  yang dicapai  para  pihak  harus  diikuti  dengan  itikad  baik  dan  tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan,  ketertiban umum  dan  kesusilaan.  Jika  terbukti  terdapat  pemalsuan  surat  dan keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak ketika menghadap dan pembuatan akta notaris, maka timbul tanggung jawab materil dari para  pihak  yang  telah  memberikan  data  maupun  keterangan  palsu tersebut. Hal tersebut dapat pula dituntut atas tindak pidana pemalsuan surat  dan  keterangan  palsu  sesuai  Pasal  263,  264,  dan  266  Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) (Ida, 2018). Akta otentik yang dibuat  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  berlaku
akan berdampak batal demi hukum, sehingga kekuatan pembuktiannya terdegradasi menjadi akta di bawah tangan (Ida, 2018).

## 3. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan yang diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1) Aturan perkawinan beda agama telah jelas diatur dalam Undang Undang Perkawinan  bahwa  perkawinan  sah  berdasarkan  hukum  agama  dan kepercayaan masing-masing. Sebelum berlakunya SEMA 2/2023, terjadi multitafsir  antara  Undang-Undang  Perkawinan  dan  Undang  Undang Administrasi  Kependudukan,  sehingga  membuka  kesempatan  untuk melegalisasi  perkawinan  beda  agama,  melalui  proses  permohonan penetapan pengadilan dan pencatatan di Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian pasangan yang menikah berbeda agama tetap dapat memiliki Akta  Perkawinan.  Keabsahan  suatu  perkawinan  akan  menimbulkan beberapa  akibat  hukum,  salah  satunya  harta  bersama  perkawinan. Selama  perkawinan  tersebut  berlangsung  tanpa  ada  perjanjian  kawin pisah harta, maka akan berlaku  harta bersama. Serta pasangan yang ingin  mengalihkan  harta  bersama  tersebut,  wajib  mendapatkan persetujuan pasangan menikahnya.
2) Notaris dalam jabatannya selain berwenang untuk membuat akta dan surat  otentik,  juga  berperan  untuk  memberikan  penyuluhan  hukum kepada  klien  dan  masyarakat.  Jika  notaris  dihadapkan  kepada Pasangan  yang  menikah  dengan  berbeda  agama,  sepanjang  pasangan tersebut  telah  mendapatkan  penetapan  pengadilan  serta  Akta Perkawinan  yang  sah  dikeluarkan  dari  Kantor  Catatan  Sipil  sebelum berlakunya  SEMA  2/2023,  maka  bukti  tersebut  sudah  cukup menguatkan  keabsahan  perkawinan  pasangan  beda  agama.  Sehingga, notaris  dapat  membuat  akta  terkait  harta  bersama  perkawinan, contohnya Akta Jual Beli, Akta Hibah, dan lain sebagainya.

## B. Saran
Notaris  harus  dapat  menjaga  integritasnya  sebagai  pejabat profesional.  Memperhatikan  standar  dalam  aturan  Undang  Undang Jabatan  Notaris,  Kode  Etik  Notaris,  serta  menjunjung  tinggi  prinsip kehati-hatian.  Memberikan  penyuluhan  hukum  yang  sesuai  dengan kebutuhan  para  pihak,  memeriksa  dokumen-dokumen  dan  identitas, memperhatikan kehendak yang dicapai para pihak harus diikuti dengan itikad  baik  dan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## A. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen. Undang-Undang  tentang  Perkawinan .  UU  Nomor  1  Tahun  1974.  LN  Tahun 1974 No. 1, TLN No. 3019.
Undang-Undang  tentang  Perubahan  Atas  Undang  Undang  Administrasi Kependudukan Nomor  23 Tahun  2006. UU  Nomor  24  Tahun  2013.  LN Tahun 2013 No. 232, TLN No. 5475.
Undang-Undang  tentang  Perubahan  Atas  Undang  Undang  Jabatan  Notaris Nomor 30 Tahun 2004. UU Nomor 2 Tahun 2014. LN Tahun 2014 No. 3, TLN No. 5491.
Mahkamah  Konstitusi,  Putusan  Nomor  68/PUU-XII/2014, Damian  Agata Yuvens, dkk (Pemohon) ( 2018); Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS- VII/MUI/8/2005 (2005);
Pengadilan  Negeri  Bandung,  Penetapan  Nomor  959/Pdt.P/2020/Pn.Bdg, Pemohon Jefri Indraputra dan Stefani Emilia, Termohon Pengadilan Negeri Bandung (2020). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  [Burgerlijke  Wetboek], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim  Dalam  Mengadili  Perkara  Permohonan  Pencatatan  Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan
B. Buku
Darmabrata,  Wahyono  dan  Surini  Ahlan  Sjarif. Hukum  Perkawinan  dan Keluarga di Indonesia. Jakarta: Rizkita, 2015.
Hadikusuma,  Hilman. Hukum  Perkawinan  Indonesia .  Bandung:  Mandar Maju, 1990. Ichtiyanto. Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003.
Mamudji, Sri, et.al ., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum . Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Miru, Ahmad, Hukum Perdata Materil dan Formil , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum., Bandung: PT Citra Aditya Bakti,  2004.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2010,
Nasikun . Sistem Sosial Indonesia . FISIPOL Universitas Gajah Mada. Jakarta: Rajawali, 1989.
Pitlo,  A., Korte  Uitleg  van  enige  Burgerlijke  Hoofdstukken, (Djakarta:  PT Penerbit dan Pertjetakan Saksama, 1964), hlm. 74.
Satrio, J. Hukum Harta Perkawinan, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1991. Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Universitas Indonesia UI-Press, 1986.
Tobing, Lukman. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga, 1999. Utama,  M.  Khoirul  Utama, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasangan  Atas Harta  Bersama  Pasca  Putusnya  Perkawinan  Akibat  Kematian, Ringkasan  Jurnal  pada  Program  Studi  Magister  Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang, 2016.

## C. Jurnal
Edwar, Faisal A. Rani, Dahlan Ali. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum Ditinjau  dari  Equality  Before  The  Law.  Jurnal  Hukum  dan Pembangunan 49 No. 1 (2019): 180-201
Chendra, Jane Elizabeth Priscillia, Nurfaidah Said, Kahar Lahae. Kepastian Hukum Dalam Perbuatan Hukum Atas Harta Bersama Pada Pembelian
dan Penjaminan Hak Atas Tanah. Jurnal Mimbar Hukum Volume 32, Nomor 2, Juni 2020. hlm. 309-310.
Gemail, Muhammad Alif Anwar Borahima, Nurfaidah Said. Peralihan Harta Bersama dalam Perkawinan yang Tidak Dicatatkan. Jurnal Nagari Law Review Volume 3 Number 1 (Oct 2019), hlm. 46.
Majelis  Ulama  Indonesia, Himpunan  Keputusann  dan  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia; Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, hlm. 91-94. Manuaba,  Ida  Bagus  Paramaningrat,  I  Wayan  Parsa,  dan  I  Gusti  Ketut Ariawan. “Prinsip Kehati - hatian Notaris dalam Membuat Akta Autenti”. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Acta Comitas (2018) 1; 59-74 . Surotenojo  ,  Annisa  Firdayanti,  Akibat  Hukum  Perkawinan  Beda  Agama Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  dan  Hukum  Islam,  Jurnal  Lex  Privatum  Vol.  VI/No. 8/Okt/2018, hlm. 195-196.

## D. Website
Astuti, Indriyani. “Penjelasan Dukcapil Soal PencatataN Nikah Beda Agama”, mediaindonesia.com, 09  Maret  2022.  Tersedia  pada  Penjelasan Dukcapil  Soal  Pencatatan  Nikah  Beda  Agama  (mediaindonesia.com), diakses pada 06 Oktober 2022.
Dwi  Yanto, “Jangan  Kaget!  Ini  Jumlah  Pasangan  Nikah  Beda  Agama  di Indonesia”, Populis,  Jangan  Kaget!  Ini  Jumlah  Pasangan  Nikah  Beda Agama di Indonesia (populis.id), tanggal 10 Maret 2022, diakses pada tanggal 01 Juli 2023.
Pengadilan  Agama  Probolinggo,  Konflik  Norma  Perkawinan  Beda  Agama dalam  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang  Administarsi  Kependudukan.,  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia,  Konflik  Norma  Perkawinan  Beda  Agama  dalam  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam,  dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan  |  (20/7)  -  Direktorat  Jenderal  Badan Peradilan Agama (mahkamahagung.go.id) tanggal 15 Juli 2022, diakses pada tanggal 01 Juli 2023.