Vol.4 No.1 Juli 2022 hlm; 13-26

## EFEKTIVITS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI  DI DESA SETALIK KECAMATAN SEJANGKUNG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
Aan Sumantri 1 , Wulan Purnamasari 2 , Arnadi 3
123 Prodi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, Sambas
* E - mail : 1 andesumantri_23@yahoo.com, 2 wulan.sarwawibawa@gmail.com 3 drarnadi201@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitan ini berangkat dari fenomena Dana Desa (DD) yang diberikan begitu besar, maka  harus  dikelola  dengan  sebaik  mungkin.  Yang  mana  dalam  pelaksanaan program  pembangunan  desa  dengan  dana  desa  juga  harus  melibatkan  masyarakat, sehingga  masyarakat  merasakan  kamajuan  desa  yang  dikelola  dengan  dana  desa. Demi  terciptanya  desa  mandiri  maka  peningkatan  potensi  ekonomi  desa  yang berbasis  masyarakat  harus  dimunculkan.  Dalam  peningkatan  ekonomi  desa  maka diperlukan  pelibatan  masyarakat  sekitar  teruama  dalam  terutama  dalam pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan sebagai proses  mengembangkan,  kemandirian,dan    menswadayakan.  Tujuan  penelitian  ini untuk  memahami  pengelolaan  dana  desa  dan  menganalisis  efektifitas  penggunaan dana  desa  dalam  pengembangan  ekonomi.  Penelitian  ini  disusun  berdasarkan penelitian  lapangan  (field  research)  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif. Sedangkan  teknik  pengumpulan  datanya  menggunakan  teknik  observasi  dan interview, dan menggalinya melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian  setelah  data  terkumpul,  maka  selanjutnya  dianalisis  dengan menggunakan metode induktif dan dekriptif analitis.  Hasil penelitian ini anggaran yang  bersumber  dari  APBN  yang  bernama  Dana  Desa  (DD)  harus  dimaksimalkan dalam  rangka  pembangunan  desa  untuk  menjadi  lebih  baik.  Pembangunan  yang efektif  adalah  pembangunan  yang  sesuai  dengan  harapan  penerima  manfaat pembangunan  desa,  lebih-lebih  dalam  pengambangan  ekonomi  Desa.  Dengan  itu hasil  rumusan  masalahnya  adalah  (1)  Pengelolaan  penggunaan  Dana  Desa  adalah kegiatan  yang  didesain  untuk  pembangunan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat. Dengan  harapan  akan  mendapatkan  kesejahteraan  dan  kemerataan  pembangunan desa. (2) Analisis efektifitas penggunaan dana desa dalam Pengembangan Ekonomi adalah  suatu  keberhasilan  terhadap  pemberdayaan  masyarakat  dalam pengembangan  ekonomi,  sehingga  masyarakat  dapat  merasakan  keberhasilan perencanaan  pengelolaan  dana  desa  terhadap  pengembangan  ekonomi  desa; Pengambangan ekonomi atau pemberdayaan masyarakat.
Kata Kunci : Efektivitas, dana Desa, Pengembangan Ekonomi

## ABSTRACT
This research departs from the phenomenon Dana Desa (DD), which is given so large, then it must be managed as well as possible. Where in the implementation of rural development programs with village funds also must involve the community, so that people feel kamajuan village-managed funds of the village. For the creation of self-sufficient village then the increase of the economic potential of the village-based society should be raised. In the  improvement  of  the  economy  of  the  village  then  required  the  involvement  of  the  community  around
especially in especially in the rural development and empowerment of village communities. Empowerment as a process  of  developing,  self-reliance,and  menswadayakan.    The  purpose  of  this  study  is  to  understand  the management of the village fund and to analyze the effectiveness of the use of village funds in the development of the economy. This study is prepared based on the field research (field research) by using a qualitative approach. While  the  technique  of  data  collection  using  observation  and  interview,  and  dig  through  the  primary  data source  and  secondary  data  sources.  Then  once  the  data  is  collected,  then  analyzed  by  using  the  method  of inductive and descriptive analytical. The results of this research budget comes from the state BUDGET, which named Dana Desa (DD) should be maximized in order to the construction of the village to be better. Effective development is development that meets the expectations of beneficiaries of rural development, more so in the economic development of the Village. With it results in the formulation of the problem is (1) the Management of the use of Village Funds is the activity that is designed to village development and community empowerment. With  the  hope  of  getting  welfare  and  the  evenness  of  the  development  of  the  village.  (2)  Analysis  of  the effectiveness of the use of village funds in the Development of the Economy is a success against the empowerment of the community in the development of the economy, so that people can feel the success of the planning of the management of the village fund the development of the economy of the village; the economic Development or community empowerment.
Keywords : Effectiveness, Village funds, Economic Development

## A. PENDAHULUAN
Dana Alokasi Desa (DAD) atau saat ini dikenal dengan Dana Desa (DD) merupakan salah  satu  keputusan  Pemerintah  Pusat  bahwa  Pembangunan  harus  dimulai  dari  struktur pemerintah paling bawah yaitu Desa. Dana Desa yang di gulirkan Pemerintah Pusatsebagai konssekuensi  dari  lahirnya  Undang-undang    Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa.  Dengan adanya  dana  Desa  ini  maka  setiap  Desa  wajib  melakukan  pembangunan  Desa,  terutama dalam  bidang  pengembangan  potensi  ekonomi  lokal.  (Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, Pasal 5). Pada dasarnya, pembangunan Desa mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dan  strategis  dalam  rangka  pembangunan Nasional  dan  pembangunan  daerah,  karena  di  dalamnya  terkandung  unsur  pemerataan pembangunan  dan  hasil-hasilnya  bisa  menyentuh  secara  langsung  kepentingan  sebagian besar  masyarakat  yang  bermukim  di  perdesaan  dalam  rangka  upaya  meningkatkan kesejahteraan. (Chandra Kusuma Putra dkk, 2013: 1203-1212).
Dana  Desa  yang  dikucurkan  Pemerintah  Pusat  sangat  besar,  maka  pengelolaannya pula  harus  dikelola  dengan  sebaik  mungkin.  Terutama  pengelolaannya  harus  melibatkan peran masyarakat, sehingga  masyarakat  merasakan kemajuan dan pembangunan desanya yang berasal dari Pemerintah Pusat tersebut. Tidak hanya pengelolaan dana Desa tersebut yang melibatkan masyarakat secara keseluruhan tapi yang terpenting adalah pemberdayaan masyarakat    Desa.  Sebenarnya  dana  Desa  yang  dialokasikan  Pemerintah  Pusat  tersebut berasal  dari  pajak  yang  dibayarkan  masyarakat  itu  sendiri,  yang  mana  pajak  tersebut dikelola  oleh  Pemerintah  Pusat  dan  ditransfer  kembali  ke  daerah  melalui  skema  dana perimbangan  keungan  pusat  dan  daerah  yang    diterima  oleh  Kabupaten/kota  dan  dibagi secara proporsional.
Definisi dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah adanya kemandirian dan kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu Rumah Tangga Desa itu sendiri  yang  dikepalai  oleh  Kepala  Desa  yang  perwakilan  tertinggi  peemrintah  Pusat  di Desa.  Sebagai  penyelenggara  pelayanan  publik  di  Desa,  dalam  dalam  penggunaan  dan pengelolaan  dana  Desa  tersebut  haruslah  melewati  proses  perencanaan  dan  pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat Desa. Pembangunan yang bisa dilakukan  di  daerah  pedesaan  adalah  dengan  memberdayakan  masyarakat  serta pengembangan  ekonomi  masyarakat  pembangunan  melalui  pemberdayaan  dan
pengembangan ekonomi masyarat sangalah efektif guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  Desa,  terutama  dengan  memunculkan  potensi  ekonomi  berbasis  masyarakat. Potensi ekonomi saat ini sangat menjadi incaran suatu daerah untuk dapat membangun dan membangkitkan partisipatif masyarakat.
Desa  diberi  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  kesepakatan  masyarakat  itu  sendiri.  Setiap  tahun Pemerintah  Pusat  telah  menganggarkan  dana  Desa  yang  cukup  besar  untuk  diberikan kepada  Desa.  Hal  ini  dimulai  dari  tahun  2015.  (Kementrian  Keuangan  RI,  2017:  7). Berasaskan  Peraturan  Pemerintah  nomor  72  tahun  2005  tentang  keuangan  Desa,  dengan diberikannya  kewenangan  kepada  desa  untuk  melaksanakan  tugas  pemerintahan  secara mandiri  melalui  konsep  pemberian  otonomi  desa,  maka harus  di pahami juga bahwa desa sepatutnya  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  pembiayaan  guna  melaksanakan kewenangan  tersebut  termasuk  untuk  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  di  tingkat Desa.  (Abu  Rahum,  2015:  2).  Bagaimanapun  juga  dana  Desa  adalah  dana  APBN  yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk  pelaksanaan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Tujuan  dari  dana Desa  adalah  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  di  Desa,  untuk  mengentaskan kemiskinan,  untuk  memajukan  perekonomian  Desa,  untuk  mengatasi  kesenjangan pembangunan  antar  desa  dan  untuk  memperkuat  masyarakat  Desa  sebagai  subjek pembangunan. (Abu Rahum, 2015: 7).
Pengelolaan dana Desa yang diamanahkan Pemerintah Pusat ke Pemerintahan Desa hendaknya  dilakukan  dengan  penuh  amanah  dan  kejujuran.  Tujuan  mulia  dari  dana  Desa tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang tujuan akhir dari hal tersebut  adalah  pengentasan  kemiskinan,  peningkatan  ekonomi  masyarakat,  kemandirian ekonomi.
Artinya  penyampaian  amanah  dana  Desa  harus  dapat  dirasakan  kemanfaatannya oleh masyarakat desa tersebut, hal ini sudah disinyalir oleh Allah Swt dalam firmannya yang berbunyi:
ِب اْوُمُكَْتَ  ْنَا  ِساَّنلا  َْيَْ ب  ْمُتْمَكَح اَذِاَو ۙاَهِلْهَا  ىهلِٰا  ِتهنهمَْلْا اوُّدَؤُ ت ْنَا ْمُكُرُمَْيَ َهّللّا َّنِا
ا ِۗب  ْمُكُكِدَع اَّمِدِع َهّللّا  َّنِا ا  ِ ْلَدْل َّنِا َهّللّا َناَك اًدْ يَِسَ اًرْ يِصَب ﴾ ( ءۤاسنلا / 85:8 ) Terjemahnya:
Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanah  kepada  pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi  pengajaran  yang  paling  baik  kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa'/4:58). (Kementrian Agama RI, 2010: 110).
Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk menyampaikan amanat kepada  yang  berhak  menerimanya.  Menggunakan  dana  Desa  ke  tempat  yang  bukan semestinya  adalah  hal  yang  bukan  pada  prinsip  (ADD)  dimana  dana  tersebut  harus digunakan  untuk  Desa.  Abdullah  Abdul  Husain  at-Tariqi  dalam  bukunya  Ekonomi  Islam mengutip  pendapat  Ibnu  Hajar  mengatakan5  “Pada  prinsipnya  alokasi  harta  dalam  hal  ini yang  diperbolehkan,  seperti  untuk  menyenangkan  diri,  terbagi  ke  dalam  dua  bagian. Pertama,  alokasi  itu  dalam  bidang  yang  sesuai  dengan  keadaan  pelaku  dan  jumlah  harta yang dimiliki. Hal ini tidak dikategorikan dalam hal yang berlebihan. Kedua, dalam bidang yang jelas tidak sesuai dengan kemampuan diri. Bagian ini dikategorikan lagi ke dalam dua bagian,  yaitu:  1)  untuk  menghindari  adanya  bahaya,  baik  yang  terduga  maupun  yang  tak terduga. Ini tidak masuk dalam kategori berlebihan. 2) Yang tidak termasuk dalam kateori
itu. Mayoritas ulama mengkategorikan ini sebagai berlebihan.” (Abdullah Abdul Husain at- Tariqi, 2004: 216).
Selanjutnya  Ibnu  Hajar  juga  mengatakan5  “Diantara  bidang  yang  tidak diperselisihkan  hukum  kemakruhannya  adalah  pertambahan  biaya  pembangunan  rumah yang  melebihi  kebutuhan  seharusnya,  lebih-lebih  jika  hal  itu  dikaitkan  dengan  dekorasi rumah.  (Abdullah  Abdul  Husain  at-Tariqi,  2004:  216).  Salah  satu  pentingnya  efektivitas dalam Islam perlunya diterapkan adalah karena dengan adanya efektivitas kaum muslimin bisa mengatur perbelanjaannya dengan perhitungan yang secermat cermatnya, agar apa yang dibelanjakan  sesuai  dan  tepat  dengan  keperluannya.  Tidak  boleh  membelanjakan  harta kepada orang yang yang tidak berhak menerimanya, atau memberikan harta melebihi dari yang  seharusnya.  Dengan  hal  seperti  ini  maka  akan  terus  dapat  memperbaiki  taraf  hidup yang lebih baik. Dalam agama Islam memiliki konsep efektivitas dalam kitab suci Al-qur’an Q.S. Al-Isra’/17 ayat 26 5
اَذ  ِتاَءَو ٱ هَبۡرُق ۡل َُّۗقَح ۥ  َوٱ َيِْك ۡسِم ۡل َوٱ َنۡب ٱ ِليِبَّسل ۡبَ ت  ۡرِّذَبُ ت  َلَْو اًرعِذ Terjemahnya :
Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang  dalam  perjalanan  dan  janganlah  kamu  menghambur-hamburkan  (hartamu)  secara  boros . (Departemen Agama RI, 2015).
Berdasarkan QS. Al-Isra’ ayat 26 yang menyebutkan bahwa janganlah menghambur hamburkan (hartamu) secara boros. Sejalan dengan teori efektivitas yaitu dapat dipandang sebagai suatu sebab direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran yang tercapai karena adanya proses kegiatan. Sehingga dengan efektivitas maka seseorang mampu memanfaatkan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Ayat ini ditujukan kepada para penguasa atau orang yang berada pada kedudukan untuk lebih bisa mengefektivitaskan segala sesuatu tersebut. (Umi Alifah, “Makna Tabzir dan Israf dalam Al-Qur’an”. 2016: 4).
Desa  Sentalik  merupakan  salah  satu  Desa  yang  ada  di  Kecamatan  Sejangkung Kabupaten  Sambas.  Desa  ini  terletak  kurang  lebih  5  Km  dari  pusat  Ibukota  Kabupaten, yaitu  Sambas. penduduk  Desa  Sentalik  Desa  ini  terdiri  dari  dua Dusun yaitu Dusun yaitu dusun  Bunga  dan  dusun  Nelayan.  Jumlah  RT  di  desa  ini  mencapai  9  RT.    Kepala  Desa Sentalik periode 2020-2025 sekarang dijabat oleh Saudara Mulyanto, SH, yang mempunyai Visi  “Terwujudnya  Desa  Setalik  yang  Makmur,  Mandiri  dan  Sejahtera”.  Dalam  program pembangunan dengan motto Pembangunannya Desa Hebat, mempunyai beberapa program pembangunan  yang  antara  lain:  Membangun  ekonomi  Desa,  Meningkatkan  pendidikan khususnya  bagi  generasi  anak-anak,  Kesehatan  warga,  Meningkatkan  hasil  pertanian  dan perkebunan,  Perbaikan  sarana  transportasi,  Pariwisata  Desa,  dan Peningkatan  lingkungan hidup,  air,  dan  sanitasi  lingkungan.  (Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJMD) Desa Sentalik, 2020-2025).
Dalam  melaksanakan  programnya  ini,  tergantung  pada  ketersediaan  dana,  yang dalam hal ini adalah dana Desa yang didapatkan Desa Sentalik dari Anggaran Pusat (APBN). Selama ini anggaran Desa yang diterima oleh Desa Sentalik adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Total Penerimaan Dana Desa (DD) Tahun 2017-2020 Desa Sentalik Kec
Sejangkung Tahun Nominal (Rp) 2017 458.074.457 2018 670.074.055 2019 849.075.894 2020 457.743.980

## Sumber: RPJMD Desa Sentalik 2020-2025
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa alokasi dana Desa yang di terima oleh Desa Sentalik dari tahun ketahun mengalami penurun, pada tahun 2017 alokasi dana Desa mencapai  458.074.457,  kemudian  pada  tahun  2018  mengalami  peniongkatan  alokasi  dana Desa  mencapai  670.074.055,  adapun  pada  tahun  2019  meningkat  secara  signifikan  yaitu mencapai  849.075.894,  tetapi  pada  tahun  2020  alokasi  dana  Desa  Sentalik  sebesar 457.743.980,  hal  ini  berarti  Alokasi  dana  tersebut  mengalami  penurunan  secara  signifikan pula  kurang  lebih  50%  dari  dana  sebelumnya pada tahun 2019, dan pengurangan dana ini juga  terjadi  di  segala  sektor,  dan dana  pengalihan  tersebut  dimanfaatkan  oleh  pemerintah pusat dalam menangani pandemi wabah Covid-19.
Desa Sentalik merupakan Desa yang unik, disamping Kepala Desanya sekarang juga menjabat  sebagai  Ketua  Lembaga  PAPDESI  (Perkumpulan  Aparatur  Pemerintah  Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Sambas. Lembaga ini merupakan Lembaga non profit, yaitu suatu  lembaga  organisasi  profesi  berbentuk  kesatuan  dengan  ruang  lingkup  nasional, berdaulat  dan  mandiri,  atas  dasar  kesamaan  kegiatan,  profesi  di  bidang  pemerintah  desa, serta pembangunan pedesaan.
Disamping  itu  telah  berjalan  beberapa  program  Pembangunan  seperti  pembagian Penampung Air Hujan (PAH) setiap rumah warga Pra Sejahtera dan program Peningkatan Ekonomi  Masyarakat  yang  di  mulai  dari  pembuatan  saluran  irigasi,  pembentukan  Badan Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  yang  bernama    “Mulia”,  dan  Kebun  Sawit  milik  Desa  seluas kurang  lebih  2  H.  Akibat  dari  beberapa  unit  usaha  tersebut  dapat  lebih  meningkatkan pendapatan asli desa yaitu kebun Sawit kurang lebih 2 Ha. (Wawancara Pra Survey Peneliti dengan Mulyanto, SH Kepala Desa Sentalik periode 2020-2025).
Pra Sejahtera yang dimaksud adalah kondisi perekonomian pada rumah tangga yang masuk  kategori  keluarga  miskin,  sejahtera  adalah  rumah  tangga  yang  dinilai  mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup, sedang sejahtera plus adalah rumah tangga yang dinilai masuk dalam kategori keluarga kaya.  Adapun menurut Muhammad Abdul Mannan seperti yang dikutip oleh Adiwarman Karim, bahwa ekonomi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari  masalah-masalah  ekonomi  rakyat  yang  di  ilhami  oleh  nilai-nilai  Islam. Kesejahteraan  hanya  diukur  dengan  indikator  moneter  menujukan  aspek ketidaksempurnaan  ukuran  kesejahteraan  masyarakat  karena  ada  kelemahan  indikator moneter.

## B. METODE
Penelitian  ini  disusun  berdasarkan  penelitian  lapangan  (field  research)  dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Sedangkan  teknik  pengumpulan  datanya menggunakan teknik observasi dan interview, dan menggalinya melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian setelah data terkumpul, maka selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode induktif dan dekriptif analitis.

## C. PEMBAHASAN
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengelolaan Dana Desa
Sebagaimana  yang  telah  diapaparkan  pada  kajian  teori  istilah  adalah  Menurut kamus  besar  bahasa  Indonesia  (KBBI)  adalah  mengendalikan,  menyelenggarakan, menjalankan  dan  mengelola.  (https://typoonline.com/kbbi/pengelolaan).  Sedangakan menurut Thomas Pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan  oleh  serangkaian  klompok  orang  di  dalamnya  terdapat  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. (Thomas, 2013: 34).
Pengelolaan  dana  desa  Menurut  Undang-undang  eraturan  Presiden  No  60 Tentang dana Desa pasal 2 berbunyi dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan  perundang-undangan,  efisien,  ekonomis,  transparan,  dan  bertanggung  jawab dengan  memperhatikan  rasa  keadilan  dan kepatutan  serta  mengutamakan  kepentingan masyarakat setempat. (Peraturan Presiden No 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa).
Kemudiaan  Pengertian  dana  desa  adalah  Istilah  desa  berasal  dari  bahasa  india swadesi  yang  berarti  tempat  asal,  tempat  tinggal,  negeri  asal  atau  tanah  leluhur  yang merajuk  pada  suatu  kesatuan  hidup  dengan  kesatuan  hidup  dengan  kesatuan  norma serta  memiliki  batas  yang  jelas.  Istilah  desa  dan  pedesaan  sering  dikaitkan  dengan pengertian rural dan village yang dibandingkan dengan kota (city/town) dan perkotaan (urban).  Konsep  perdesaan  dan  perkotaan  mengacu  kepada  karakteristik  masyarakat, sedangkan desa dan kota merajuk pada suatu wilayah administrasi atau tutorial, dalam hal ini perdesaan mencakup beberapa desa. Definisi tentang desa sendiri sampai sekarang belum dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang di kalangan para ahli. Desa dibentuk  berdasarkan  kebutuhan  masyarakat  di  daerah  sutu  dengan  daerah  lain  yang berbeda  kulturnya.  Beberapa  para  ahli  atau  pakar  mengemukakan  pendapatnya  dari tinjauanya masing-masing. (Numan, 2015: 226).
Artinya Pengelolaan dana desa adalah Pengelolaaan dan desa merupakan hal yang tidak  terpisahkan  dari  APBDes,  pengelolaan  ini  berawal  dari  perencanaan  yanhg  mana akan dibahas di forum Musyawarah rencana pembangunan desa, dimana seluruh lapisan masyarakat  diikutsertakan  guna  mewujudkan  pembangunan  partisipatif  dan menampung  aspirasi-aspirasi  dari  masyarakat  desa,  selanjutnya  dijadikan  acuan  untuk menyusun RKPDes dan APBDes dan ditetapkan dalam peraturan desa sebagai pedoman pembangunan di desa.
Dengan  demikian  Pengelolaan  dana  desa  adalah  kegiatan  yang  didesain  untuk pembangunan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Dengan  desa  masih  kerap  tejadi  di berbagai tempat, dari sektor pembangunan desa meliputi jalan yang masih ada yang tidak di aspal, pembuatan sumur juga belum maksimal kemudian, paving belum juga menyerap 100% serta jembatan penghubung dari desa yang satu ke desa yang lain tak kunjung di perhatikan  secara  serius,  padahal  ketika  melihat  pada  anggaran  dana  desa  untuk pembanguanan  cukup  besar,  oleh  karena  itu  diperlukan  upaya-upya  untuk  lebih tingkatkan  kembali  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  bersanma.  Namun  dalam pembangunan desa ini sudah cukup bagus ada kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya. Hanya perlu mensinergikan kembali.
Dengan  demikian  Proses  pengelolaan  dana  desa  sangat  sesuai  sekali  terhadap tujuan  dana  desa  itu  turun  tidak  lain  untuk  kesejahteraan  masyarakat,  baik  dalam
pembangunan  desa  atau  pemberdayaan  masyarakat.  Dalam  pengelolaan  dana  desa  ini masyarakat  sudah  merasakan  hasil  kerja  dana  desa  ini  baik  secara  langsung  maupun tidak langsung. Adapun sumber dana desa (DD) adalah dari APBN pusat yang berada di kementerian  keuangan,  yang  turun  ke  desa  melalui  Kabupaten/Kota  selanjutnya langsung ke desa. Sehingg tahapan ini sangat cepat tanap melewati provinsi setempat. Untuk  mengetahui  lebih  jelasnya  alur  pengelolaan  dana  Desa  di  Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas sebagai institusi tempat bernaungnya Desa Sentali, dapat dilihat di bagan sebagai berikut :
Gambar: 1. Alur Pendapatan Desa
Keterangan; Dana  Desa  (RKUN  ke  RKUD)  Tahap  I  40%  (April)  syarat  :  1  Perkada  tatacara lokasi dana Desa untuk setiap desa 2. Perda APBD/Kota. Tahap II 40% : (Agustus) Syarat Pencairan sesuai perkada yang berpedoman pada peraturan menteri ( PP 43/2014) Tahap III:  20%  (  November)  syarat  RKUD  ke  rekening  kas  Desa  7  Hari  setelah  diterima  di RKUD. Dalam pengelolaan dana desa yang ada di Desa Setalik adalah:
a. Perencanaan
b. Pelaksanaan
c. Pengawasan
d. Pertanggung jawaban atau pelaporan
Kemudian dalam tahap perencanaan dana desa yang ada di Desa Setalik dimulai dari  Musdus  atau  musyawarah  dusun,  jadi  setiap  dusun  di  desa  yang  ada  di  Desa Setalikmelaksanakan  musyawarah  dusun  atas  apa  yang  dibutuhkan  di  dusun  terebut baik  pembangunan  desa  ataupun  dalam  pemberdayaan  masyarakat  di  musyawarahkan setelah itu dianggap selesai, baru desa membahas tentang RPJM (Rencana pembangunan jangka  menengah  )  dan  RKP  (Rencana  Kerja  Pemerintah).  Sedangkan  RPJM  itu Pemerintah  Desa  menyusun  perencanaan  pembangunan  desa  sesuai  dengan kewenangannya  dengan  mengacu  pada  perencanaan  pembangunan  kabupaten/kota.
PUSAT KEMENKEU KABUPATEN/ KOTA DESA PADesa dan Pendapatan lainnya ADD Bagi Hasil, Pajak Ret. Ban Keu Dana Desa PROVINSI Bantuan Keuangan
Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka  dan  ditetapkan  dengan  Peraturan  Desa.  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan  Tahunan  Desa  atau  yang  disebut  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKP Desa)  untuk  jangka  waktu  1  (satu)  tahun.  RKP  Desa  merupakan  penjabaran  dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan  hasil  kesepakatan  dalam  musyawarah  desa  yang  pelaksanaannya  paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

## Gambar 2. Tahap perencanaan Dana Desa Setalik Kecamatan Sejangkung
Keterangan: -  Musdus ( Musyawarah Dusun) -  RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) -  RKP ( Rencana Kerja Pemerintah)
Perencanaan  adalah  suatu  aktivitas  integritas  yang  berusaha  memaksimumkan efektivitas seluruhnya dari suatu oraganisasi sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan yang  ingin  dicapai.  Perencnaan  terdiri  dari  aktivitas  prakiraan,  penetapan  tujuan ,pemrograman,  penjadwalan,  penganggaran,  pengembangan  prosidur,  penetapan  dan interpretasi  kebijakan  dioperasiakan  oleh  seorang  manajer  atau  pemimpin  untuk mengambil  suatu  keputusan  dalam  penetapan  tujuan  Pada  tahapan  perencanaan pengelolaan  dan  desa,  Pemerintah  Desa  di  Desa  Setalikberanggapan  bahwa  penentuan prioritas  anggaran  merupakan  hal  yang  harus  dilakukan.  Hal  ini  ditujukan  untuk  bisa mengantisipasi  jika  di  kemudian  hari  akan  terjadi  kekurangan  dana  yang  dapat menghambat  pelaksanaan  program-program  yang  telah  disusun  sebelumnya.  Demikian pula untuk perencanaan Dana Desa (DD) Desa di Desa Setalik pada tahun anggaran 2020 ini juga telah ditentukan prioritas program yang akan terlebih dahulu dilaksanakan, yaitu program  pembangunan  fisik  desa.  Penentuan  program  pembangunan  desa  sebagai prioritas  dana  desa  (DD)  selain  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakatnya  juga merupakan  salah  satu  cara  Pemerintah  Desa  di  Desa  Setalik  untuk  menarik  partisipasi
Dusun Perangkat Desa Musrengbangdes
Musdus Membahas RPJM Desa ]dan RKP Desa Menetapkan Prioritas dan Skala Prioritas Program Kerja; Membahas dan Menyepakati RKP Desa
RKP Desa
warganya  agar  turut  terlibat  di  dalam  program-program  pemerintahan  sehingga  ada kesinambungan antara aparat desa dan masyarakat.
Untuk lebih jelasanya dapat dilihat tabel di bawah ini:
Gambar. 3 Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Setalik
Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDesa di Desa  Setalik.  Rencana  Kegiatan  dan  Rencana  Anggaran  Biaya  yang  telah  ditetapkan dalam  RKP  Desa  dijadikan  pedoman  dalam  proses  penganggarannya.  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APB  Desa)  merupakan  rencana  anggaran  keuangan
RW
Pemerintah Desa
Camat Melalui Kepala Desa Raperdes Musdes
Musayawarah tiap RW
Hasil Evaluasi Menentukan skala prioritas. <Rp  200  juta  akan  didanai oleh  DD  <Rp  200  juta  akan didanai  oleh  pusat,        baik kecamatan maupun Kabupaten .
Menampung Usulan Warga
Sekdes Menyusun raperdes Tentang APBDesa yang kemudian dibahas bersama Oleh BPD dan Kades untuk disetujui. Raperdes Hasil evaluasi Perbaikan Perdes
tahunan  pemerintah  desa  yang  ditetapkan  untuk  menyelenggarakan  program  dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.
Proses  Penyusunan  APBDesa  yang  ada  di  Desa  Setalikdimulai  dengan  ururtan sebagai berikut:
1. Pelaksana kegiatan menyampaikan ususlan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasrkan RKP Desa yang telah ditetapkan.
2. Sekretaris  desa  menyusun  rancangan  pearaturan  desa  tentang  APBDes  (RAPBDes) dan menyampaikan kepada kepala desa.
3. Kepala desa selanjutnya menyampaikan kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahasdan disepakati bersama paling lamabat bulan Oktober.
4. Rancangan  peraturan  desa  tentang  APBDes  yang  telah  disepakati  bersama sebagaiamana  selanjutnya  disampaikan  oleh  kepala  desa  kepada  bupati/walikota melalui camat.
5. Bupati/walikota menetapakan hasil evaluasi rancangan APBDes paling lambat 20 hari kerja  sejak  diterimanya  rancangan  peraturan  desa  tentang  APBDes.  Dalam  hal  ini bupati  tidak  memberikan  hasil  evaluasi  dalam  batas  waktu  maka  perauran  desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
Setalah  anggaran  di  tetapakan  maka  Pihak  yang  paling  berperan  dalam pelaksanaan kegiatan adalah pelaksanaan kegiatan yang diperanankan oleh kepala seksi yang ada di desa Setalik. Langkah awal yang harus dilakukan oleh pelaksana kegaiatan setelah  APBDesa  ditetapkan  adalah  mengajukan  pendanaan  untuk  melaksanakan kegiatan.  Pengajuan  tersebut  harus  disertai  dengan  dokumen  anatara  lain  renacana anggaran  biaya.  Rencana  anggaran  biaya  sebelum  dilaksanakan  harus  diverivikasi terlebih  dahulu  oleh  sekretaris  desa  dan  disahkan  oleh  kepala  desa.  Berdasarkan  RAB kegaiatan yang telah disetujui oleh kepala desa, pelaksanaan kegaiatan melakukan proses kegiatan sesuia Rab tersebut misalnya berupa pengadaan barang yang dilakukan melalui swakelola masyarakat dan melalui penyedia barang dana jasa. Pengadaan barang dan jasa di desa diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam  Proses  belanja  di  desa,  terdapat  kemungkinan  dua  cara  bagi  bendahara desa  dalam  melakukan  pembayaran.  Pertama,  bendahara  desa  melakukan  pembayaran tanpa  melalui  panjar.  Kedua  bendahara  desa  melakukan  pembayaran  melalui  panjar terlebih  dahulu  kepada  pelaksana  kegiatan.  Pilihan  terdapat  dua  mikanisme  ini disesuiakan  dengan  kondisi  dan  persyaratan  tertentu  yang  diatur  lebih  lanjut  dalam perturan  bupati  sesuai  kondisi  daerah  msing-masing.  Setelah  persetujuan  pelaksanaan dana  desa  maka  yang  terakhir  adalah  Laporan  pertanggung  jawaban  realisasi pelaksanaan APBDes merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap  pelaksanaan  APBDes  yang  telah  disepakati  di  awal  tahun  dalam  bentuk peraturan desa.
Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes di lampiri :
1. Format  laporan  pertanggun  jawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDes  tahun  anggran berkenaan
2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan
3. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Rancangan  peraturan  desa  tentang  pertanggung  jawaban  realisasi  pelaksanaan APBDes  tidak  dilakukan  evaluasi  sebagaiaman  proses  peraturan desa  untuk  penetapan ABDes.  Hal  ini  didasarakan  pada  permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis  peraturan  di  desa  pada  pasal  14  diamana  dinyatakan  hanya  4  jenis  rancangan peraturan  desa  yang  telah  dibahas  dan  disepkati  oleh  kepala  desa  dan  BPD  yang
dilakukan  evaluasi  oleh  Bupati  melalui  camat  yaitu  tentang  :  APBDes,  Pungutan,  Tata ruang, Organisasi Pemerintah Desa.
Analisis Efektifitas Penggunaan Dana Desa dalam Pengembangan Ekonomi Menurut  kamus  besar  bahasa  Indonesia  (KBBI)  adalah  akibatnya,  pengaruh, mujaraban,  keberhasilan,  efektifan.  (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  2014:  374). Sedangkan  dalam  pengerian  lain  Efektivitas  adalah  hasil  membuat  keputusan  yang mengarahkan  melakukan  sesuatu  dengan  benar,  yang  membantu  memenuhi  misi  suatu perusahaan atau pencapaian tujuan. (Amin Tunggal Wijaya, 1999: 32). dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa efektifitas adalah program yang dijalankan berhasil dan berdaya guna bagi masyarakat, sesuai dengan  kebutuhan masyarakat serta dapat  dinikmati    oleh    semua    elemen  masyarakat  dalam  jangka  waktu  yang  lama. Sedangkan Efektifitas Dana Desa adalah sebagain dari salah satu identitas pemerintahan terendah dengan jumlah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat dan bertempat tinggal  dalam  suatu  wilayah  yang  merupakan  kesatuan  organisasi  pemerintahan terendah  dibawah  camat,  yang  berhak  menyelenggarakan  urusan  rumah  tangganya sendiri.  (J.  Koho  Riwu,  1989:  212).Oleh  karena  itu  efektifitas  penggunaan  dana  desa dalam  pengembangan  ekonomi  adalah  suatu  keberhasilan  terhadap  pemberdayaan masyarakat  di  pengembangan  ekonominya,  sehingga  masyarakat  dapat  merasakan keberhasilan  dana  desa  terhadap  pengembangan  ekonominya.  Pengambangan  ekonomi atau pemberdayaan masyarakat adalah suatu bentuk untuk mensejaterakan masyarakat lewat  pengembangan  ekonomi.  Karena  salah  satu  keberhasilan  suatu  desa  jika pemberdayaan  masyarakat  berkembang  maka  kesejahteraan  juga  dapat  dirasakan  oleh masyarakat.
Dalam  penelitian  ini  penulis  juga  meneliti  pemberdayaan  masyarakat  atau pengembangan  ekonomi  dari  dana  Desa  ini,  Menurut  Nurjannah  yang  juga  merupakan salah seorang warga yang mewakili kaum perempuan mejelaskan bahwa pemberdayaan merupakan hal yang penting dalam rangka keberlansungan ekonomi warga Desa Pragaan daya  Desa  Setalik  Kecamatan  Sejangkung.  Ekonomi    masyarakat    masih  dibawah  rata- rata  dengan  berprofesi  sebagai  petani.  Didalam  satu  keluarga  tambah  Nurjannah  bisa dikembangkan  sebuah  unit  pemberdayaan  ekonomi  yang  memiliki  kontribusi  untuk keluarganya sendiri minimal seperti produksi emping melinjo yang selama ini dilakukan namun belum memiliki pola pemberdayaan yang baik. Adapun ukuran efektifitas dalam bukunya  kebijakan  kelembagaan  pengawasan  berpendapat  bahwa  efektifitas  dapat diukur dari beberapa hal antara lain: (Makmur, 2010).
a. Ketepatan Penentuan Waktu waktu  yang  digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu  program  atau  kegiatan  dalam  mencapai  tujuan.  Program  pembangunan  yang dilaksanakan  didesa  yang  ada  di  Desa  Setalik  dengan  menggunakan  dana  desa  adalah jalan  perbaikan  dan  pengerasan  jalan  menuju  perkebunan  masyarakat.  Kegiatan pembuatan saluran Irigasi beton dijadwalkan selama 180 hari kerja dengan tenaga kerja berasal  dari  masyarakat  setempat  dari  tiap  jaga.  Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti dengan  masyarakat  setempat  hal  tersebut  sudah  sesuai  dengan  apa  yang  telah direncanakan akan tetapi data tersebut tidak disertai dengan jadwal rencana kerja yang terstruktur dengan baik guna rmenunjang kelancaran operasional. Dalam melaksanakan program  kerja  tersebut  pemerintah  desa  dalam  hal  ini  kepala  desa  yang  merupakan pemimpin,  berkoordinasi  dengan  perangkat  desa  dan  BPD  sebagai  mitra  kerja. Koordinasi  antara  kepala  desa, BPD dan perangkat desa serta masyarakat menciptakan komunikasi  dua  arah  dan  kerjasama  yang  berimplikasi  pada  tingginya    partisipasi
masyarakat  sehingga  program  pembuatan  salura  irigasi  walaupun  ada  kendala  tetapi dapat  diselesaikan.  Efektifitas  merupakan  suatu  hal  yang  berkaitan  erat  dengan produktivitas  dan  efisiensi.  Sebagaiman  yang  dikemukakan  oleh  Atmosoeprapto, Produktivitas  merupakan  suatu  ukuran  mengenai  apa  yang  diperoleh  dengan  apa  yang diberikan.
Penggunaan waktu dalam program pembangunan yaitu Saluran irigasi di dusun bunga  yang  ada  selesai  tepat  waktu  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam perencanaan  tetapi  jika  diamati,  dengan  jumlah  tenaga  kerja  yang  ada  dan  volume pekerjaan. Dengan demikian efektivitas dalam penggunaan waktu belum optimal karna tidak  adanya  efisiensi  penggunaan  tenaga  kerja  sehingga  sebaiknya  setiap  pekerjaan dibuatkan  rencana  kerja  agar  warga  turut  serta  dalam  mengadakan  pengawasan  dan jangan membiarkan kegiatan yang ada terabaikan.
b. Ketepatan Perhitungan Biaya
Hal  ini  dilaukukan  agara  dalam  menjalankan  suatu  program  tidak  mengalami kekurangan  dalam  hal  ini  dana  desa  atau  anggaran  sampai  program  tersebut  selesai dilaksanakan. Indikator yang kedua dalam menilai efektivitas penggunaan  dana  desa  di desa  Setalik  adalah  ketepatan  perhitungan  biaya.  Secara  luas,  pengertian  biaya mengandung  unsur-unsur  yaitu  merupakan  pengorbanan  sumber  ekonomi,  diukur dengan satuan uang, yang telah terjadi atau yang akan terjadi, dan untuk tujuan tertentu. Anggaran dana desa yang telah diterima desa yang ada di Desa Setalik adalah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang diperuntukan pembangunan desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  berdasarkan  regulasi  yang  telah  diatur pemerintah.  Ketepatan  dalam  perhitungan  biaya  dilaksanakan  agar  dalam  menjalankan suatu  kegiatan  tidak  mengalami  kekurangan  anggaran  sampai  program tersebut selesai dilaksanakan.  Karna  jika  hal  tersebut  terjadi  maka  tujuan  yang  telah  ditetapkan  tidak akan tercapai sehingga akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program. Dari uraian biaya diatas dapat diketahui bahwa pengunaan dana desa didesa yang ada di Desa Setalik  dalam  proses  pembangunan.  Dapat  diselesaikan  tanpa  mengalami  kekurangan anggaran. Tapi jika diamati lebih lanjut, jumlah anggaran yang dianggarkan pada kedua program pembangunan tersebut dengan hasil pembangunan seharusnya dapat bertahan lama sebelum muncul tanda-tanda kerusakan seperti keretakan dan lubang pada badan jalan.  Hal  ini  tentunya  membuat  sesuatuyang  bisa  dicurigai,  untuk  menyelesaikan kendala  yang  timbul  dari  kurang  terbukanya  Pemerintah  Desa  kepada  BPD  dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  adalah  dengan  melakukan  berbagai  kegiatan seperti mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah desa setiap dua kali dalam satu minggu.  Materi  yang  dibahas  berkaitan  dengan  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan, meminta nasehat, menyampaikan hasil-hasil yang dilakukan BPD khususnya hasil-hasil dalam  pelaksanaan  tugas  dan  wewenangnya  di  pemerintahan  Desa  dengan  rapat koordinasi  ini  diharapkan  agar  didalam  penyelenggaraan    pemerintahan    di  desa  tidak ada kesenjangan di dalamnya dan mekanisme kerja dari pemerintah desa menjadi terbuka (transparan),  sehingga  dapat  terjalin  kerjasama  yang  baik  antara  BPD  dan  pemerintah desa, dan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPD menjadi lancar.
c. Ketepatan Dalam Pengukuran
Hal  ini  berarti  bahwa  dalam  menjalankan  suatu  program  harus  menerapakan standarisas.  Ketepatan  standar  yang  digunakan  dalam  melaksanakan  suatu  program merupakan  suatu  ukuran  dalam  mencapai  keefektivitasan.  Dalam  hal  ini,  yang melakukan pengukuran yang merupakan bentuk pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga yang  mengawasi  jalannya  pemerintahan  desa  yang  ada  di  desa  Setalik.  Dari  hasil pengukuran  oleh  TPK  dan  BPD  menggunakan  alat  pengukur  panjang  yaitu  meteran,
keduanya  menunjukan  hasil  yang  sama  dimana  pengukuran  pertama  dilakukan  oleh TPK.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  ketepatan  pengukuran  dalam  penggunaan  dana  desa dapat  dikategorikan  efektif  karena  pengukuran  yang  dilakukan  secara  berulang-ulang dengan  menggunakan  alat  yang  sama  oleh  pengukur  yang  berbeda,  hasilnya  tetap  atau tidak  berubah.  Sedangkan  dalam  Pembedayaan  ekonomi  alat  ukurnya  dengan menggunakan  stabilitas  ekonomi  dan  efisiensi  tersebut.  Jadi  melihat  hal  diatas  bahwa dalam  konsep  pengukuran  untuk  pembangunan  tentunya  dalam  merumuskan pelaksanaan pembangunan harusnya perlu memikirkan tentang bagaimana perencanaan matang  dapat  memberi  arah  yang  jelas  pada  pelaksanaan  kerja  yang  sesuai  dengan kegiatan yang dilaksanakan sehingga  untuk  hasil  yang diharapkan daripada pekerjaan yang ada dapat memberi manfaat pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat di dalam usaha-usaha di kehidupannya.
Dari  hasil  penelitian  tentang  efektifitas  penggunaan  dana  desa  dalam pengembangan  ekonomi  masih  kurang  meratanya  pemberdayaan  masyarakat,  Sehingga dana desa lebih kepada pembangunan fisik seperti infrastruktur padahal pengembangan ekonomi  sangat  penting  untuk  kesejahteraan  masyarakat.  Tidak  hanya  itu  efektifitas pengembangan  ekonomi  akan  mewujudkan  kesejahteraan,  kemakmuran,  kemandirian bagi  masyarakat  dan  berkembang  luas  bagi  desa,  oleh  karena  itu  perlu  mensinergikan kembali  pemberdayaan  masyarakat  demi  kemandirian  desa  sejahtera.  Pengembangan ekonomi  ini  dapat  dimulai  dari  yang  bersifat  kecil  yang  terpenting  memanfaatkan  apa yang  sudah  menjadi  tanggung  jawab.  Dari  hasil  observasi  penulis  dilapangan  terlihat bahwa pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Setalik sudah dilakukan dengan sesuai harapan masyarakat.
Dari  hasil  penelitian  tentang  efektifitas  penggunaan  dana  desa  dalam pengembangan  ekonomi  masih  kurang  meratanya  pemberdayaan  masyarakat,  Sehingga dana desa lebih kepada pembangunan fisik seperti infrastruktur padahal pengembangan ekonomi  sangat  penting  untuk  kesejahteraan  masyarakat.  Tidak  hanya  itu  efektifitas pengembangan  ekonomi  akan  mewujudkan  kesejahteraan,  kemakmuran,  kemandirian bagi  masyarakat  dan  berkembang  luas  bagi  desa,  oleh  karena  itu  perlu  mensinergikan kembali  pemberdayaan  masyarakat  demi  kemandirian  desa  sejahtera.  Pengembangan ekonomi  ini  dapat  dimulai  dari  yang  bersifat  kecil  yang  terpenting  memanfaatkan  apa yang sudah menjadi tanggung jawab. Dengan ini dapat kita lihat bahwa penggunaan dana Desa di desa Desa Setalik Kecamatan Sejangkung dalam pengalokasian dana Desa adalah lebih banyak kepada Pembangunan Desa dari pada Pemberdayaan Masyarakat. Sehingga dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  program  perencanaan  penggunaan  dana  Desa  di  desa Setalik  Kecamatan  Sejangkung  adalah  efektif  sebab  pembangunan  Desa  diyakini  akan bisa  memperbaiki  perekonomian  masyarakat  di  Desa  yang  infrastrukturnyalebih  baik. Esensi  dari  sebuah  pembangunan  adalah  berdaya  guna  bagi  yang  menikmati pembangunan  itu  sendiri.  Dari  dasar  inilah  penelitian  dilakukan  dalam  rangka  melihat efektifitas  pembangunan  desa  yang  besumber  dari  dana  desa.  Penelitian  dilakukan dengan melakukan observasi lapangan, wawancara serta dokumentasi yang berlangsung di desa Setalik

## D. KESIMPULAN
Setelah  melakukan  penelitian  dan  analisis  data  hasil  penelitian,  maka  ada kesimpulan  yang  sesuai  dengan  fokus  penelitian  yang  dapat  diambil  dari  penelitian  ini adalah  efektivitas  pengelolaan  dana  Desa  di  Desa  Sentalik  Kecamatan  Sejangkung  yaitu dengan dibagi menjadi dua bidang pengelolaan, pertama bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Adapun bidang pembangunna dana Desa, lebih dititikberatkan pada pembangunan insfrastruktur desa, seperti pembangunan saluran irigasi dan pembelian Penampung  Air  Hujan  (PAH)  yang  berbentuk  Pingguin  kemudian  di  bagikan  kepada masyarakat.  Adapun  bidang  pemberdayaan  masyarakat  dimanfaatkan  dengan  pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang diberi nama Mulia. BUMDes ini didirikan pada tahun 2016 dan mendapatkan izin beroperasi pada tahun 2017 dan Pengelolaan dana Desa Dalam  Pengembangan  Ekonomi  di  Desa  Sentalik  Kecamatan  Sejangkung  berdasarkan tauhid,  khalifah,  keadilan  dan tazkiyah ,  prinsip-prinsip  ini  diterapkan  dalam  pengelolaan dana,  sehingga  keberhasilan  terhadap  pemberdayaan  masyarakat  dalam  pengembangan ekonomi,  dan  masyarakat  dapat  merasakan  keberhasilan  perencanaan  pengelolaan  dana desa terhadap pengembangan ekonomi desa, serta pemberdayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Alifah,  Umi.  (2016).  “Makna  Tabzir  dan Israf  dalam  Al-Qur’an”.  (Tesis,  Program  Magister Ilmu  Al-Qur’an  dan  Tafsir  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga,  Yogyakarta, 2016).
At-Tariqi,  Abdullah  Abdul  Husain  (2004). Ekonomi  Islam ,  Yogyakarta:  Magistra  Insania Press.
Departemen Pendidikan Nasional  (2014). Kamus Besar Bahasa Indonesia , Cetakan ke delapan Belas Edisi IV. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. https://typoonline.com/kbbi/pengelolaan.
Kementrian Agama RI. (2010). Al-Qur’an dan Terjemahannya , Bandung: CV Diponegoro. Kementrian Keuangan RI. (2017). Buku Saku Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat) , Jakarta: Kemenkeu.
Makmur. (2010). Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan . Bandung, Refika Aditama.
Numan. (2015). Strategi Pembangunan Daerah, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Peraturan  Menteri  Desa.  (2015).  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Trasmigrasi  Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
Peraturan Presiden No 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Putra, Chandra Kusuma dkk. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat  Desa  (Studi  Pada  Desa  Wonorejo  Kecamatan  Singosari  Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No 6. (2013).
Rahum,  Abu  (2015).  “Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dalam  Pembangunan  Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser”. Jurnal Pemerintahan, Vol. 3 No. 4 (Desember 2015).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Desa Sentalik, 2020-2025. Riwu, J. Koho. (1989). Ilmu Sosial Dasar , Yoyakarta: Usaha Nasional. Wijaya, Amin Tunggal. (1999). Manajemen suatu Pengantar , Jakarta, Rineka Cipta Jaya.