## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRA KEPEMILIKAN RUMAH SANGAT SEDERHANA DI KOTA PAYAKUMBUH 

## FAISAL
STIH Putri Maharaja Payakumbuh,
Jln. Kalimantan Rt/Rw. 05/01 Kel. Padang Tangah Balai Nan Duo Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
e-mail: faisal.buchari61@gmail.com

## Abstract
Home is one of the basic human needs for shelter. For that the construction of houses and settlements continue to be increased at affordable prices, especially by the low-income community. Consumers have paid a down payment and have made the addition of home building, but after more than 9 (nine) years running signing the credit agreement agreement with the bank that will provide mortgage  facilities  has  not  been  realized.  So  the  opportunity  for  consumers  to  have  a  home  to  be delayed  can  even  be  closed  at  all.  This  research  was  an  analytical  descriptive  that  describes  the overall  symptoms  and  legal  aspects  of  consumer  protection  in  the  pre  sale  house  purchase agreement  is  very  simple.  The  data  obtained  in  the  analysis  and  interpreted  logically  and systematically by using a qualitative juridical approach. The results of field research indicated that there  is  no  consumer  protection  in  the  pre-sale  agreement  to  buy  a  very  simple  house  on  Bumi Ngalau Indah housing consumers. Where the consumers who have paid the advance position in the eyes of the same law with consumers who have made a perfect sale and purchase agreement. Based on  the  results  of  this  study  it  is  advisable  that  receipts  as  receipts  for  advance  payment  in  the prerecord  of  sale  and  purchase  of  houses  are  very  simple  to  mention  about  what  rights  and obligations between consumers and developers, or the addition of other clauses so that consumers are not always on the weak side.
Keywords: Legal Protection, Consumer and House Very Simple

## Abstrak
Rumah  merupakan  salah  satu  kebutuhan  dasar  manusia  untuk  tempat  tinggal.  Untuk  itu pembangunan  rumah  dan  pemukiman  terus  ditingkatkan  dengan  harga  terjangkau,  terutama  oleh golongan  masyarakat  yang  berpenghasilan  rendah.  Konsumen  telah  membayar  uang  muka  yang dan telah melakukan penambahan bangunan rumah, namun setelah lebih kurang 9 (sembilan) tahun berjalan  penandatanganan  perjanjian  akad  kredit  dengan  bank  yang  akan  memberi  fasilitas  KPR belum  juga  terealisasi.  Sehingga  kesempatan  konsumen  untuk  memiliki  rumah  menjadi  tertunda bahkan  bisa  tertutup    sama  sekali.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  yaitu  memaparkan keseluruhan  gejala  dan  aspek-aspek  hukum  tentang perlindungan  konsumen  dalam  pra  perjanjian jual beli rumah sangat sederhana. Data yang didapat di analisis dan di tafsirkan secara logis dan sistimatis dengan mempergunakan pendekatan secara kualitatif yuridis. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa belum ada perlindungan konsumen dalam pelaksanaan pra perjanjian jual beli rumah sangat sederhana pada konsumen perumahan Bumi Ngalau Indah. Dimana konsumen yang telah membayar uang muka posisinya di mata hukum sama dengan konsumen yang telah melakukan perjanjian  jual  beli  secara  sempurna.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  disarankan  agar  kwitansi sebagai  tanda  terima  uang  muka  dalam  pra  perjanjian  jual  beli  rumah  sangat  sederhana dicantumkan  tentang  apa  yang  menjadi  hak  dan  kewajiban  antara  konsumen    dan  pengembang, atau penambahan klausula lainnya agar konsumen tidak selalu berada pada pihak yang lemah.
Kata kunci: Perlindungan Hukum,  Konsumen dan Rumah Sangat Sederhana
 Naskah diterima: 24 Februari 2018, direvisi: 1 Maret 2018, disetujui untuk terbit: 24 Maret 2018

## PENDAHULUAN
Perumahan  dalam  kehidupan  sehari- hari  merupakan  salah  satu  kebutuhan dasar  manusia  di  samping  sandang  dan pangan,  karena  perumahan  mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting di dalam  kehidupan  manusia,  baik  untuk tempat tinggal, tempat usaha,
perkantoran, dan sebagainya. Rumah bagi masyarakat  Indonesia  juga  merupakan cerminan dari diri pribadi baik perseorangan  maupun  di  dalam  suatu kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungannya.
Namun  demikian,  belum  semua anggota masyarakat dapat menikmati atau memiliki  rumah  yang  layak,  sehat,  aman, dan  serasi. 1 Oleh  karena  itu,  upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terus  ditingkatkan  untuk  menyediakan jumlah  perumahan  yang  makin  banyak dan  dengan  harga  yang  terjangkau, terutama  oleh  golongan  masyarakat  yang berpenghasilan rendah.
Seiring  dengan  semakin  tingginya tingkat  pertumbuhan  jumlah  kebutuhan terhadap  perumahan.  Perumahan  yang dibutuhkan  masyarakat  itu  tentu  rumah yang  layak  huni  dan  memenuhi  syarat kesehatan.
Pembangunan perumahan dan pemukiman yang layak huni dan memenuhi  syarat  kesehatan  tersebut diarahkan  untuk  meningkatkan  kualitas kehidupan  keluarga  dan  masyarakat  serta menciptakan  suasana  kerukunan  hidup
1 Andi  Hamzah,  I  Wayan  Suadra,  dan M.Manulu, 1990, Dasar-Dasar Hukum Perumahan. Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 3
keluarga dan kesetiakawanan sosial masyarakat  dalam  rangka  membentuk lingkungan  persemaian.  Nilai  agama  dan budaya  bangsa  serta  pembinaan  watak anggota keluarga.
Pembangunan perumahan dan pemukiman, baik pembangunan perumahan  baru  maupun  pemugaran  di pedesaan  dan  perkotaan,  bertujuan  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan tempat tinggal baik dalam jumlah maupun kualitas dalam lingkungan yang sehat dan layak  huni  serta  memenuhi  kebutuhan akan  suasana  kehidupan  yang  memberi rasa aman, damai, tenteram, dan sejahtera. 2
Berangkat  dari  kondisi  tersebut, pemerintah  maupun  swasta  melakukan pembangunan perumahan.
Guna memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan tempat  tinggal  yang  disesuaikan  dengan kemampuan masyarakat sebagai konsumen,  dengan  harga  terjangkau, terutama oleh masyarakat golongan menengah ke bawah.
Untuk  mengakomodasi  kepentingan golongan ini, keluarlah keputusan Menteri Negara
Perumahan Rakyat No.
01/KPTS/1994  tentang  Perubahan  surat
Keputusan  No.  005/KTPS/1993  tentang pengadaan  Perumahan  dan  Pemukiman dengan dukungan Fasilitas Kredit
Pemilikan  Kapling  Siap  Bangun  (KP- KSB),  Kredit  Pemilikan  Rumah  Sangat Sederhana  (KP-RSS),  Kredit  Pemilikan Rumah  Sederhana  (KP-RS),  dan,  Kredit
2 Lihat  TAP  MPR  No.  II/MPR  1998 Mengenai GBHN Huruf F.
Pemilikan  Rumah  Susun  Sederhana  (KP- Rusun).
Sebelum  dan  sesudah  krisis  moneter juli  1997,  keinginan  masyarakat  untuk memiliki rumah yang siap digunakan atau ditempati  meningkat.  Meskipun  rumah belum  jadi,  bahkan  belum  dibangun  atau masih dalam tahap perencanaan, konsumen  sudah  ada  yang  menghubungi pengembang.  Ini  merupakan  hasil  dari pemasaran rumah yang begitu gencar dari pengembang.
Terhadap  pelaksanaan  pembangunan perumahan  tersebut,  ada  kalanya  muncul permasalahan  seperti  penjualan  rumah fiktif,  penjualan  rumah  di  atas  tanah bermasalah,  baik  antara  pengembang dengan  pemilik  tanah  maupun  antara pengembang dengan Bank sebagai kreditor,  mutu  bangunan  di  bawah standar,  panjar  telah  dibayar  akad  kredit tidak jadi, banjir dan lain sebagainya. Hal- hal  di  atas  sangat  merugikan  pihak konsumen.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen mengatur  mengenai  hak  dan  kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, tanggungjawab  pelaku  usaha,  pembinaan dan pengawasan pemerintah, penyelesaian sengketa  dan  sanksi.  Namun  dalam pelaksanaannya  kita  lihat  masih  jauh  dari harapan.
Proses  pelaksanaan  jual  beli  rumah sangat  sederhana  ada  beberapa  tahap transaksi  yang  dilalui  oleh  konsumen. Pertama yaitu tahap pra-transaksi konsumen  masih  mencari  atau  menerima
informasi/keterangan dimana rumah dapat diperoleh,  berapa  harga  dan  syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta mempertimbangkan berbagai fasilitas atau kondisi  dari  transaksi  yang  di  inginkan. Salah  satu  informasi  itu  adalah  melalui iklan yang diedarkan oleh para pengembang,  melalui  pertemuan  khusus antara pengembang dengan calon konsumen  yang  difasilitasi  oleh  pemda setempat  atau  salah  satu  instansi  tertentu. Dimana  di  dalam  iklannya  atau  brosur- brosur  serta  sosialisasi  dari  pengembang sering  menjanjikan  bahwa  perumahan yang  strategis,  bebas  banjir  dan  berbagai fasilitas lainnya.
Informasi  dari  iklan  yang  benar  dan bertanggung  jawab  akan  memberikan dampak  positif  pada  putusan  pilihan konsumen.
Sedangkan iklan yang sebaliknya melebih-lebihkan.
Menyesatkan setengah benar atau menipu, akan  potensial  menimbulkan  kerugian pada konsumen. Berangkat dari iklan dan keyakinan  yang  diberikan  oleh  tim marketing  pengembang  ini  konsumen membeli rumah.
Walaupun  materi  iklan  perumahan sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan.  Contohnya  di dalam  iklan  daerahnya  bebas  banjir, ternyata  memang  tidak  daerah  rawan banjir.  Namun  pada  saat  telah  ada perjanjian kesepakatan
antara penjual/pengembang  dengan  konsumen, dengan  cara  pembayaran  uang  muka  atau pelunasan berjangka malah sering meninggalkan  masalah  atau  kenyataan pahit bagi konsumen.
Salah satu penyebabnya adalah permasalahan  tanah,  dimana  Bank  yang memberikan  kredit  konstruksi  kepada pengembang  tidak  sama  dengan  Bank yang  memberikan  kredit  kepemilikan rumah kepada  calon  konsumen. Sehingga pada saat perjanjian kredit antara konsumen  dengan  Bank  sebagai  kreditor yang memberikan fasilitas kredit perumahan  tidak  terlaksana,  dimana  pada saat  yang  sama  pengembang  harus melakukan  kewajiban  pembayaran  kredit kepada  Bank  yang  telah  memberikan kredit konstruksinya.
Karena pengembang telah melakukan wanprestasi,  maka  Bank  pemberi  kredit konstruksi  menyita  tanah  beserta  rumah tersebut untuk dilelang pada pihak ketiga. Sebagaimana  terjadi  pada  perumahan yang  dibangun  oleh  PT.  Samala  Corda Mandiri  di  kelurahan  Balai  Panjang Kecamatan  Payakumbuh  Barat  Kota Payakumbuh pada tahun 1996. 3
Konsumen  yang  telah  melakukan kesepakatan  perjanjian  jual  beli  dengan pengembang yang ditandai dengan pembayaran  uang  muka  oleh  konsumen kepada pengembang, bahkan ada konsumen yang telah melakukan perbaikan  terhadap  rumah  yang  akan diambilnya, namun rumah yang telah siap untuk  di  akad  kreditkan  dengan  Bank pemberi  fasilitas  kredit  tersebut  tidak pernah  terealisasi.  Sehingga  konsumen menurut  penulis,  dirugikan  dan  posisinya sangat lemah untuk mendapatkan perlindungan hukum.
3 Berita  Acara  Gugatan  PT.  Samala  Corda Mandiri pada Bank BRI Cabang Payakumbuh.
Lemahnya  posisi  konsumen  untuk mendapatkan perlindungan hukum disebabkan perangkat hukum yang melindungi konsumen belum bisa memberi rasa aman di samping pengawasan    yang  kurang  ketat  dari
Pemerintah  Daerah  setempat.  Dan  juga belum diaturnya undang-undang tersendiri  mengenai  perjanjian  baku  yang dapat  melindungi  konsumen  perumahan secara lebih baik, dan kurangnya pemahaman  masyarakat  terhadap  hukum umumnya, khususnya menyangkut perlindungan konsumen. Apalagi terhadap konsumen yang baru melakukan kesepakatan  perjanjian  jual  beli  yang ditandai  dengan  pembayaran  uang  muka, terdapat  anggapan  bahwa  mereka  belum berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  karena  di  anggap  belum masuk fase kontrak jual beli.
Menurut  Yusuf  Shofie,  di  dalam perjanjian  standar/baku  itu  sering  dimuat klausula-klausula pengecualian (exception clause) , misalnya meniadakan tanggungjawab  pengembang  dalam  hal terlambat menyerahkan bangunan, membebaskan  pengembang  dari  klaim atas  kondisi/kualitas  bangunan  yang melampaui  batas  waktu  100  hari  sejak serah terima bangunan fisik dan sebagainya. 4 sehingga  timbul  bagaimana dengan  tanggung  jawab  pengembang terhadap  kerugian  konsumen  yang  telah membayar  uang  muka,  yang  rata-rata
4 Yusuf Soufie, 2003, Perlindungan Konsumen  dan  Instrumen-Instrumen  Hukumnya. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 75
telah sembilan tahun yang lalu membayar uang  muka  sampai  saat  sekarang  belum juga  akad  kredit  sebagaimana  dialami oleh  konsumen  perumahan  Bumi  Ngalau Indah  yang  dibangun  oleh  PT.  Samala Corda Mandiri.
salah  satu  fungsi  konsumen  adalah sebagai  sumber  pemupukan  modal  dan keuntungan  bagi  pengembang.  Begitu strategis  dan pentingnya  posisi  konsumen dalam  bisnis  perumahan  sehingga  sangat wajar  bila  konsumen  perlu  mendapatkan perlindungan  dan  jaminan  akan  terpenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkannya.
Berdasarkan hal-hal yang telah
dikemukakan  di  atas,  penulis  tertarik meneliti  tentang  “Perlindungan  Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pra Kepemilikan Rumah Sangat Sederhana Di
Kota Payakumbuh”.
Dari  hal  tersebut  di  atas  tentunya menimbulkan pertanyaan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi
konsumen  yang  telah  membayar  uang muka  dalam  pelaksanaan  proses  awal dalam  perjanjian  jual  beli  rumah  sangat sederhana.

## METODE PENELITIAN
Penulis menggunakan metode penelitian  Hukum  Deskriptif  Analitis.
Data penelitian yang dianalisis diharapkan dapat menggambarkan keseluruhan gejala dan  aspek  hukum  secara  rinci  dan  akurat tentang perlindungan hukum bagi konsumen  dalam  pra  jual  beli  rumah sangat sederhana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. De Jure
Pembelian  rumah  yang  dilakukan konsumen  dengan  cara  memesan  rumah yang  akan  dibeli  dengan  surat  bukti pemesanan  rumah  yang  telah  disediakan pihak  pengembang,  dengan  surat  bukti pemesanan oleh konsumen berarti konsumen  setuju  membeli  rumah  dengan jumlah  uang  muka  tertentu  dan  harga kelebihan luas tanah dari standar. Pembayaran  uang  muka  dan  harga kelebihan  luas  tanah  dari  standar  ini  bisa dilakukan  secara  tunai  dan  juga  bisa diangsur  dengan  batas  waktu  yang disetujui antara konsumen dengan pengembang.
Pembayaran  uang  muka  dan  harga kelebihan  luas  tanah  yang  dilakukan  oleh konsumen  berarti  telah  ada  perjanjian pendahuluan  atau  pra  perjanjian  jual  beli rumah.  Hal  ini  dapat  kita  katakan  bahwa dengan  pembayaran  uang  muka  telah dapat  memenuhi  beberapa  asas  dari hukum kontrak antara lain:
1. Asas  kebebasan  berkontrak;  asas kebebasan berkontrak ini yang dianalisis  dari  pasal  1338  ayat  (1) KUH Perdata, yang berbunyi “semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka  yang  membuatnya”.  Yang mana asas ini memberikan kebebasan kepada  para  pihak  untuk  membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun,  menentukan  isi  perjanjian,
pelaksanaan,  dan  pernyataannya,  dan
menentukan  bentuknya  perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.
2. Asas konsesualisme;
asas
konsesualisme  dapat disimpulkan
dalam  pasal  1320  ayat  (1)  KUH Perdata. Dimana salah satu syarat sah nya perjanjian yaitu adanya kesepakatan  kedua  belah  pihak. Artinya bahwa perjanjian pada umumnya tidak dibuat secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan  kedua  belah  pihak.
Kesepakatan  merupakan  persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.
3. Asas Pacta  Sunt  Servanda; juga disimpulkan  dalam  pasal  1338  ayat (1)  KUH  Perdata  yang  berbunyi
“perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku sebagai undang-undang” yang  mana  asas  ini  disebut  juga dengan  asas  kepastian  hukum  yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Demikian  juga  terhadap  sebuah MoU,  dimana  walaupun  MoU  tidak dikenal dalam sistem hukum konvensional  Indonesia,  namun  KUH Perdata  yang  merupakan  dasar  hukum dari  setiap  perjanjian  tidak  pernah mengecualikan berlakunya hukum perjanjian  terhadap  suatu  MoU,  sehingga Munir  Fuadi  mengatakan  bahwa  MoU secara  yuridis  formal  juga  berlaku ketentuan  KUH  Perdata  sebagai  mana juga terhadap perjanjian-perjanjian lainnya.  Untuk  itu  MoU  sama  saja kekuatan  hukumnya  dengan  perjanjian lain.
Di  samping  itu  unsur-unsur  pokok perjanjian  jual  beli  adalah  barang  dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang  menjiwai  hukum  perjanjian  KUH Perdata, perjanjian jual beli itu sudah lahir pada  detik  tercapainya  kata  sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah  pihak  setuju  tentang  barang  dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli.
Barang yang menjadi objek perjanjian  jual  beli  harus  cukup  tertentu, setidak-tidaknya  dapat  ditentukan  wujud dan  jumlahnya,  pada  saat  ia  akan diserahkan  hak  miliknya  kepada  si pembeli.  Dengan  demikian  adalah  sah menurut  hukum  jual  beli  yang  objeknya rumah yang akan dibangun oleh pengembang.  Jual  beli  rumah  sangat sederhana  ini  ada  yang  dilakukan  atau terjadi setelah rumah selesai dibangun dan ada  yang  belum  siap  atau  sedang  dalam pembangunan. Jadi jual beli rumah-rumah sangat sederhana ditinjau dari unsur-unsur essentialia  perjanjian  jual  beli  telah  sah menurut hukum.
Menurut  pasal  1320  KUH  Perdata syarat  sah  suatu  perjanjian  adalah: kesepakatan, kecakapan  para pihak, suatu hal  tertentu,  dan  sebab  yang  halal.  Jika ditinjau  dari  perjanjian  jual  beli  rumah sangat sederhana maka syarat ini dipenuhi.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari kesepakatan para pihak yaitu pengembang dan  konsumen  telah  sepakat  untuk mengadakan  suatu  perjanjian  jual  beli dimana  konsumen  yang  berminat  untuk membeli  rumah  melakukan  pemesanan rumah kepada pengembang dan dilanjutkan dengan membayar uang muka
rumah  tersebut.  Dalam  pembayaran  uang muka ini pengembang memberikan kwitansi  pembayaran  kepada  konsumen. Berarti di sini saat adanya kata sepakat di antara  para  pihak  tanpa  dituntutnya  suatu bentuk  cara  (formalitas)  apapun  seperti tertulis, pemberian tanda panjar. Kecakapan para pihak; dalam hal ini para pihak  adalah  pengembang  merupakan suatu  perusahaan  yang  berbentuk  badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia yang  bergerak  di  bidang  perumahan  dan pemukiman  dan  yang  berhak  membuat perjanjian  itu  adalah  direktur  perusahaan pengembang  dan  juga  oleh  kepala  bagian pemasaran atas nama direktur. Konsumen yang mengambil perumahan Bumi Ngalau Indah  semuanya  berusia  30  tahun  ke  atas pada  saat  pembayaran  uang  muka dilakukan, berarti sudah dewasa dan tidak di bawah pengampuan, suatu hal tertentu; yaitu  jual  beli  tanah  dan  bangunan  di atasnya,  sebab  yang  halal;  yaitu  yang tidak  bertentangan  dengan  kesusilaan, ketentuan,  dan  undang-undang.  Jadi syarat sah suatu perjanjian telah dipenuhi, sehingga  perjanjian  jual  beli  rumah sederhana dan rumah sangat sederhana ini adalah sah menurut hukum.
Dengan  uraian  di  atas  konsumen yang telah membayar uang muka posisinya  dimata  hukum  sama  dengan konsumen yang telah melakukan perjanjian jual beli rumah secara paripurna. Untuk itu ia berhak mendapatkan  perlindungan  konsumen sebagaimana  layaknya  konsumen  yang telah  melakukan  perjanjian  jual  beli secara sempurna.

## 2. De Facto
Konsumen  perumahan  Bumi  Ngalau Indah  yang  terletak  di  kelurahan  Bali Panjang  Nagari  Limbukan  Kecamatan Payakumbuh Barat dibangun oleh developer  PT.  Samala  Corda  Mandiri dengan  luas  area  2,5  ha  dan  telah ditumbuhkan  rumah  sebanyak  40  unit. Dari  jumlah  unit  rumah  yang  tumbuh,  20 rumah  diantaranya  telah  ada  konsumen atau calon pembelinya.
Pembangunan perumahan Bumi Ngalau Indah ini telah dimulai tahun 1997 dimana  pada  saat  itu  pemasarannya  telah dijalankan, sehingga dalam proses pembangunan  rumah  berjalan,  proses administrasi calon konsumen juga disiapkan  secara  berbarengan  dengan harapan  rumah  siap  dibangun  dan konsumen sudah wawancara maka proses akad kredit dapat dilangsungkan. Sehingga  investasi  pengembang  cepat kembali  sehingga  dapat  dijadikan  modal untuk  menumbuhkan  perumahan  tahap berikutnya.
Konsumen  Perumahan  Bumi  Ngalau Indah  ini  telah  membayar  uang  muka kepada  pengembang  sebagai  tanda  telah adanya suatu kesepakatan antara konsumen  dengan  pengembang  yang ditandai  dengan  sehelai  kwitansi  tanda terima dari pengembang. Konsumen yang telah  membayar  uang  muka  ini  sekarang menempati rumah yang diambilnya tersebut  bahkan  ada  diantara  konsumen telah  melakukan  pengembangan  sesuai kemampuan  dan  kebutuhan  masing- masing konsumen.
Sampai  saat  sekarang  konsumen Perumahan  Bumi  Ngalau  Indah  yang telah  membayar  uang  muka  ini  belum juga  terealisasi  akad  kreditnya  dengan bank  yang  akan  memberikan  fasilitas kredit  pemilikan  rumah.  Walaupun  sudah
hampir sembilan tahun semenjak dimulainya pembangunan dan pembayaran uang muka.
Dengan lalainya pengembang memproses  tercapai  realisasi  akad  kredit antara  konsumen  dengan  bank  telah menjadikan  nasib  konsumen  terkatung- katung.  Dimana  konsumen  hanya  dapat menempati rumah yang diambilnya namun  belum  dapat  memilikinya.  Hal  ini akan membawa kerugian kepada konsumen sebab jangka waktu kredit akan tergantung kepada usia konsumen dengan standar  masa  pensiun  bagi  pegawai negeri. Semakin bertambah usia konsumen  semakin  pendek  jangka  waktu kredit, sedangkan semakin pendek jangka waktu kredit semakin besar jumlah cicilan dan semakin besar jumlah cicilan semakin besar  premi  asuransi  kebakaran  serta premi asuransi kredit, dan ini akan sangat memberatkan bagi konsumen.
Bahkan bisa saja bank tidak meloloskan permohonan kredit konsumen yang  berkonsekwensi  kepada  kerugian kepada  konsumen.  Pada  hal  konsumen tidak hanya sebatas membayar uang muka dan  harga  kelebihan  tanah  tetapi  juga telah  melakukan  pengembangan  terhadap rumah yang diambilnya
Hasil  penelitian  di  lapangan  sampai saat  sekarang  belum  ada  perlindungan kepada konsumen. Di samping
pengembang belum melihat itikad baiknya  untuk  melanjutkan  proses  akad kredit dan konsumen juga tidak melakukan  upaya  hukum  apapun  untuk memperjuangkan nasibnya yang terkatung-katung tersebut.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  terhadap hasil  penelitian  tentang  perlindungan konsumen  dalam  pra  perjanjian  jual  beli rumah  sangat  sederhana  pada  konsumen perumahan Bumi Ngalau Indah Kelurahan Balai Panjang Kota Payakumbuh,  penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:
Dalam prakteknya tidak ada perlindungan konsumen dalam pelaksanaan pra perjanjian jual beli rumah sangat  sederhana  yang  ditandai  dengan pembayaran  uang  muka  yang  merupakan pra  kepemilikan  rumah,  dimana  setingkat MoU  saja  kekuatan  hukumnya  sama dengan  perjanjian  lainnya  begitu  juga dengan sebuah konsensus telah melahirkan suatu perjanjian maka terhadap konsumen  yang telah membayar uang muka posisinya di mata hukum sama dengan konsumen yang melakukan perjanjian  jual  beli  secara  sempurna, untuk  itu  konsumen  berhak  mendapatkan perlindungan sebagaimana halnya dengan konsumen yang telah melakukan perjanjian jual beli dengan sempurna.
Di dalam mengemukakan saran-saran ini, agar terwujudnya perlindungan konsumen yang baik dalam pra perjanjian jual  beli  rumah  sangat  sederhana  ini, maka penulis menyarankan agar:
1. Dalam kwitansi sebagai tanda pembayaran  atas  panjar  atau  uang muka  dalam  pengikatan  perjanjian jual  beli  rumah  perlu  ditambahkan klausul-klausul lainnya
untuk
memperkuat posisi konsumen.
Sehingga apabila terjadi kelalaian oleh pengembang  sebelum  akad  kredit terjadi  yang  menyebabkan  ruginya konsumen,  dimana  pada  saat  itu konsumen  tidak  selalu  berada  pada pihak yang lemah
2. Undang-undang  Nomor  8  tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah  segala  upaya  yang  menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen  disarankan  perlu  adanya suatu  parameter  atau  indikator  yang jelas  dan  tegas  dalam  penyelesaian sengketa antara konsumen dan pengembang.
Serta perlunya sosialisasi  agar  konsumen  mengerti tentang hak dan kewajibannya.
Kepada pengembang diberikan kewajiban  untuk  mensosialisasikan Undang-undang
Perlindungan
Konsumen tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Puji  dan  Syukur  penulis  ucapkan  ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan  Rahmat  dan  Karunia-Nya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan  penulisan  karya  ilmiah  ini yang  berjudul:  “ Perlindungan  Hukum
Bagi Konsumen
Terhadap Pra

## Kepemilikan Rumah Sangat Sederhana Di Kota Payakumbuh”.
Penulis  menyadari  bahwa  tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidak  mungkin  karya  ilmiah  ini  dapat diselesaikan.  Oleh  karena  itu  pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati,  penulis  ingin  mengucapkan  terima kasih  dan  penghargaan  yang  sebesar- besarnya kepada:
1. Bapak  Dr.  Eviandi  Ibrahim  S.H.,
M.Hum selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja
Payakumbuh
2. Seluruh  rekan-rekan  Dosen  Sekolah Tinggi  Ilmu  Hukum    Putri  Maharaja yang  tidak  dapat  penulis  sebutkan satu-persatu.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah,  I  Wayan  Suadra,  dan  M.
Manalu, 1990, Dasaar-Dasar
Hukum  Perumahan ,  Rineka  Cipta, Jakarta.
Berita  Acara  Gugatan  PT.  Samala  Corda
Mandiri  pada  Bank  BRI  Cabang
Payakumbuh TAP  MPR  No  II/MPR  1998  Mengenai

## GBHN Huruf F
Yusuf Suofie, 2003 Perlindungan Konsumen dan Instrumen- Instrumen  Hukumnya ,  Cutra  Aditya Bakti, Bandung.