Sayyid Umar Al Masyhur,Tjokorda Istri Kumari Maharatu Pemayun , Luh Putu Rahayu Gita Pertiwi, Komang Giri Arta Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Email : sayyid.umar.al-2019@fh.unair.ac.id , tjokorda.istri.kumari-2019@fh.unair.ac.id , luh.putu.rahayu-2019@fh.unair.ac.id , komang.giri.arta-2019@fh.unair.ac.id
This paper discusses  the implementation  of justice  in absentia  in the handling  of criminal  acts of corruption associated  with  human  rights  in efforts  to save  state  finances , this  study  aims  to determine whether the trial process of a court hearing a defendant can be sentenced to a criminal sentence by a judge without the defendant himself being present. a judicial process  in absentia . The  research  method  used  is normative  research  using  data collection methods, namely library research (library research) by searching, reading and studying  and understanding  secondary  data related to the problem  under study.
Kata Kunci: judicial in absentia, criminal acts, corruption, human rights.

## Pelaksanaan Peradilan In Absentia dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)
Abstract: Justice in absentia In the criminal act of corruption has been the pros and cons to date, there is an assumption  that the trial in absentia is a violation  of human rights because it is related to the human rights of the accused as a human being who has the right to defend himself in court, on the other hand the trial in absentia can be carried  out as long  as the defendant  is completely  unknown  so that  he cannot  be present  at the trial hearing  due to running  away (fugitive ).
The results  of this study indicate  that trials in absentia  can be implemented  and do not violate human rights as long as they are implemented through correct procedures and based on statutory provisions. The in absentia trial aims to break the impasse in examining  defendants  who  are  not  present  at the  trial  and  efforts  to save  state finances , both  those  that have  been  corrupted  and those  that are still suspected  of having something to do with corruption cases, both those that have been confiscated and those  that have  not been  confiscated  to be confiscated  for the state  through  a court decision.
Abstrak : Peradilan  in absentia  pada tindak  pidana  korupsi  telah menjadi  pro dan kontra sampai saat ini, ada anggapan  bahwa peradilan  in absentia merupakan  suatu pelanggaran terhadap  hak asasi manusia  dikarenakan  terkait  dengan  hak-hak asasi terdakwa  sebagai manusia  yang  memiliki  hak  untuk  membela  dirinya  dalam  persidangan , disisi  lain peradilan  in absentia  dapat  dilaksanakan  sejauh  terdakwa  tidak  diketahui  sama  sekali keberadaanya  sehingga  tidak  bisa  dihadirkan  pada  pemeriksan  sidang  pengadilan dikarenakan  melarikan  diri  (buron ). Tulisan  ini membahas  pelaksanaan  peradilan  in absentia  dalam  penanganan  tindak  pidana  korupsi  yang  dikaitkan  dengan  hak  asasi manusia dalam upaya penyelamatan keuangan negara, penelitian ini bertujuan mengetahui apakah  proses  pemeriksaan  sidang  pengadilan  yang  mengadili  seorang  terdakwa  dapat dijatuhi hukuman pidana oleh hakim tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri dalam suatu proses  peradilan  in absentia . Metode  penelitian  yang  digunakan  merupakan  penelitian normatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan (library research ) dengan  cara  mencari , membaca  dan  mempelajari  dan  memahami  data -data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan diteliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa  peradilan  in absentia  dapat dilaksanakan  dan tidak melanggar  hak asasi manusia sepanjang penerapannya melalui prosedur yang benar serta berdasarkan ketentuan undang- undang . Peradilan  in absentia  bertujuan  untuk  mencairkan  kebuntuan  pemeriksaan terdakwa  yang tidak hadir di persidangan  dan upaya  menyelamatkan  keuangan  negara , baik  yang  telah  dikorupsi  maupun  yang  masih  diduga  ada  kaitannya  dengan  perkara korupsi  baik yang  sudah  disita  maupun  yang  belum  disita  guna  dirampas  untuk  negara melalui suatu putusan pengadilan.
Kata Kunci: peradilan in absentia, tindak pidana, korupsi, hak asasi manusia.
Sayyid Umar Al Masyhur,Tjokorda Istri Kumari Maharatu Pemayun , Luh Putu Rahayu Gita Pertiwi,  Komang  Giri  Arta,  Pelaksanaan  Peradilan  In  Absentia  dalam  Penanganan  Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)
baik yang telah dikorupsi maupun yang masih diduga ada kaitannya dengan perkara korupsi  baik  yang  sudah  disita  maupun  yang  belum  disita  guna  dirampas  untuk negara melalui suatu putusan pengadilan.
Kata Kunci: peradilan in absentia, tindak pidana, korupsi, hak asasi manusia .

## A. PENDAHULUAN
Seiring berkembangnya zaman  berikut  dengan  kerasnya arus kedinamisan pada masyarakat membuat  tuntutan  masyarakat untuk memberantas korupsi semakin meningkat, hal ini ditandai  dengan  maraknya  aksi demo yang dilakukan oleh berbagai kalangan hingga tuntutan masyarakat yang semakin mencuat melalui media online . Perkembangan korupsi di Indonesia itu sendiri juga menjadi salah satu dorongan akan pemberantasan korupsi di Indonesia,  namun  kenyataannya hingga kini penanganan korupsi di Indonesia masih belum menunjukkan titik terang dan tidak sedikit kasus korupsi yang menarik perhatian publik mengalami  kendala  dalam  proses penanganannya akibatnya masyarakat  merasa  kurang  puas terhadap  kinerja  para  penegak hukum. Banyak faktor yang menjadi hambatan dalam penanganan korupsi, salah satunya adalah  ketidakhadiran  terdakwa dalam persidangan, karena terkadang dapat membatasi kreativitas  dan  inisiatif  aparat lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara tindak pidana  korupsi.  Prinsip  hadirnya terdakwa  pada  sidang  pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana korupsi  didasarkan  pada  hak-hak
1 Marwan Effendi, Peradilan In absentia dan Koneksitas , PT. Timpani Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 3.
asasi terdakwa yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya.
Berkaitan  dengan  usaha pemerintah  dalam  memberantas korupsi dan memaksimalkan penyelamatan  keuangan  negara, maka  terpaksa  dilakukan  upaya luar biasa yaitu dapat dilangsungkannya pemeriksaan perkara tanpa dihadiri oleh terdakwa  ( in  absentia ).  Sidang in absentia telah diamanatkan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  yang  menyebutkan bahwa, “ dalam hal terdakwa telah dipanggil  secara  sah  dan  tidak hadir  di  sidang  pengadilan  tanpa alasan  yang  sah,  maka  perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya” . Tujuan  dari  suatu persidangan  secara in  absentia , seperti  dalam  perkara  tindak pidana  korupsi  adalah  upaya menyelamatkan  kekayaan  negara, baik yang telah dikorupsi maupun yang  masih  diduga  ada  kaitannya dengan perkara korupsi, baik yang masih  disita  maupun  yang  belum disita guna dirampas untuk negara melalui suatu putusan pengadilan. Tentunya  tujuan  ini  berbeda dengan  persidangan in  absentia dalam  perkara  tindak  pidana tertentu lainnya. 1
Dari sisi hak asasi manusia ada  anggapan  bahwa  peradilan in
Sayyid Umar Al Masyhur,Tjokorda Istri Kumari Maharatu Pemayun , Luh Putu Rahayu Gita Pertiwi,  Komang  Giri  Arta,  Pelaksanaan  Peradilan  In  Absentia  dalam  Penanganan  Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)
absentia merupakan suatu
pelanggaran  terhadap  hak  asasi manusia  karena  terkait  dengan hak-hak  asasi  terdakwa  sebagai manusia yang memiliki hak untuk membela dirinya di dalam persidangan,  seperti  hak  untuk membantah terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum,  membantah  keterangan saksi hingga memberikan tanggapan,  meskipun  terdakwa masih diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum banding.  Seperti  yang  dinyatakan oleh  Dwiyanto  Prihartono  bahwa peradilan in absentia mempunyai kaitan  erat  dengan  hak  asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka, hak asasi manusia yang dilanggar  adalah  menghilangkan hak orang lain untuk mendapatkan keadilan hukum. 2 Dengan demikian,  pelanggaran  hak  asasi manusia  bukan  terletak  pada proses peradilan hukumnya, namun  pada  penghilangan  secara paksa  keadilan  yang  seharusnya diperoleh. Meskipun proses peradilan in absentia pada tingkat prosesnya telah melanggar derogable rights-(non) yang dimiliki tersangka, tidak semestinya  keadilan  yang  justru termasuk non  derogable  rights
juga turut dilanggar, karena dengan  menghilangkan  keadilan itu  seseorang  dapat  dihilangkan
2 Dwiyanto Prihartono, Sidang Tanpa Terdakwa , Pustaka Pelajar Offset , Yogyakarta, 2003, hlm. 16.
3 Sri Hastuti, dkk. Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara In absentia , Miswar, Jakarta, 2011,  hlm. 4.
hak hidupnya, hak politik dan hak ekonominya akibat hukuman yang dijatuhkan dari proses peradilan in absentia 3
Peradilan in absentia adalah contoh praktek hukum yang potensial melahirkan kesewenang- wenangan  dan  pelanggaran  hak asasi  manusia.  Meski  bukan pelanggaran  atas  hak-hak  dasar, praktek in  absentia akan  menjadi preseden  buruk  bagi  penegakan hukum  di  Indonesia.  Hak-hak tersangka  atau  terdakwa  menjadi terhempas dan hilang, dan semuanya itu merupakan hilangnya  indepedensi  penegak hukum  dan  adanya  kelompok kepentingan  yang  mengintervensi kekuasaan  yudikatif.  Disinilah muncul  dilema  untuk  memilih praktek in absentia yang menghilangkan hak-hak tersangka atau terdakwa, atau untuk melindungi hak-hak asasi
tersangka atau terdakwa. 4

## B. PERMASALAHAN
1. Urgensi Peradilan In absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi Secara hukum peradilan in  absentia banyak diterapkan  terhadap  perkara perdata yang dalam pelaksanaannya hanya dihadiri oleh wakil atau kuasa
4 Riswal Saputradan Syukri Akub, Jurnal: Pelaksanaan Peradilan In absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Relevansinya Dengan Hak-Hak terdakwa .
dari pihak-pihak yang berperkara, Hakim dapat mengadili dan menjatuhi putusan tanpa hadirnya penggugat  maupun  tergugat setelah dilakukan pemanggilan secara sah menurut  ketentuan  hukum yang  berlaku.  Secara  yuridis formal,  peradilan in  absentia
dapat  dilakukan  pada  tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana  perikanan  dan  juga tindak pidana korupsi disamping  pelanggaran  lalu lintas jalan sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  214 KUHAP. Pada kasus tindak pidana  korupsi,  sebenarnya peradilan in  absentia telah diatur sejak berlakunya Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Pada  Pasal  23  ayat (1)  menyatakan  bahwa:  “ jika terdakwa  dipanggil  dengan semestinya tidak hadir dalam sidang pengadilan tanpa memberi  alasan  yang  sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim tanpa kehadirannya ”,  dan  pada perkembangannya
dengan menunjuk  pada  ketentuan
Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Tindak Pidana Korupsi Pasal 38 ayat
(1)  menyatakan:  “ dalam  hal
terdakwa telah dipanggil
secara sah, dan tidak  hadir di sidang pengadilan tanpa
alasan yang sah maka perkara  dapat    diperiksa  dan diputus  tanpa  kehadirannya ” dengan penjelasan dalam undang-undang tersebut maka dapat  diartikan  peradilan in absentia dapat  dilaksanakan apabila terdakwa telah dipanggil  secara  sah  akan tetapi  tidak  hadir  di  dalam sidang pengadilan tanpa alasan yang sah dan sepanjang usaha  aparat  penegak  hukum untuk mencari dan menghadirkan  terdakwa  ke pemeriksa  sidang  pengadilan sudah  maksimal  tetapi  tidak membawa hasil. Ketentuan ini dipastikan hanya diperuntukan  bagi  terdakwa yang tidak ditahan sebab bagi terdakwa  yang  ditahan  untuk menghadapi persidangan tanpa  diperlukan  panggilan kerana  tanggung  jawab  Jaksa penuntut Umum untuk menghadirkan  terdakwa  ke muka persidangan. Namun pada
kenyataanya peradilan in absentia pada  tindak  pidana korupsi  menjadi  pro  dan kontra sampai saat ini, beberapa pendapat menyatakan  bahwa  peradilan in absentia tidak dapat dilaksanakan di dalam sidang peradilan  dikarenakan  oleh alasan-alasan  tertentu  seperti tujuan  pemidanaan  dalam tindak  pidana  korupsi  tidak semata-mata hanya untuk menyatakan
seseorang bersalah dan negara mendapat
Sayyid Umar Al Masyhur,Tjokorda Istri Kumari Maharatu Pemayun , Luh Putu Rahayu Gita Pertiwi,  Komang  Giri  Arta,  Pelaksanaan  Peradilan  In  Absentia  dalam  Penanganan  Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)
uang pengganti atas apa yang telah diperbuat terdakwa, akan  tetapi  perlu  dipikirkan memberi  pelajaran  terhadap seseorang guna mempertanggung jawabkan di hadapan  publik  dan  memiliki rasa malu atas apa yang telah dilakukannya,  dengan  begitu salah  satu  cara  mewujudkan pertanggung  jawaban  publik dan rasa malu tersebut adalah dengan  kehadiran  seseorang dipersidangan. Selain itu, dengan memperhatikan pasal- pasal  dalam  KUHAP  juga menganut asas audy at alteram partem yang mewajibkan hakim untuk mendengarkan  kedua  belah pihak dan juga secara materiil sebenarnya  terdakwa  harus dipandang sebagai pihak karena memiliki kepentingan, Hakim harus mempertimbangkan  terlebih dahulu peran terdakwa, kerugian  keuangan  negara yang  telah  di  korupsi  sebagai akibat  yang  ditimbulkan  dari perbuatan  terdakwa,  karena sebelum  menuntut  terdakwa Jaksa  Penuntut  Umum  akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan
meringankan, begitu pun dengan  majelis  hakim  dalam memutus suatu perkara.
Pada  pelaksanaannya,
peradilan in  absentia dalam penanganan  tindak  pidana korupsi  mengalami  berbagai hambatan  dan  permasalahan dan  yang  terjadi  di  lapangan
seperti  tidak  adanya  undang- undang  tersendiri  mengenai peradilan in  absentia yang mengatur. Hal tersebut memungkinkan  hakim  untuk menolak melakukan persidangan  dengan  berbagai alasan yang tentunya memerlukan argumentasi yang memakan waktu sehingga  kemungkinan  besar memberikan  peluang  bagi tersangka untuk menghilangkan atau memindahtangankan harta kekayaan tersangka.
2. Hak  Asasi  Manusia  dalam Peradilan In Absentia
Secara substansi, KUHAP  telah  memberikan perlindungan yang baik terhadap hak-hak asasi terdakwa  melalui  hak  untuk mendapatkan  bantuan  hukum dan hak untuk dianggap tidak bersalah  sebelum  kasusnya diputus  oleh  pengadilan  atau praduga tidak bersalah ( presumption  of  innocence ). Secara  umum,  fungsi  suatu undang-undang  acara  pidana adalah  membatasi  kekuasaan negara  dan  melindungi  setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan  pidana,  sehingga diharapkan terjamin perlindungan  para  tersangka dari  tindakan  aparat  penegak hukum dan pengadilan. Dengan  demikian,  hukum yang  sama  memberikan  pula
pembatasan-pembatasan terhadap  hak  asasi  warganya. Dengan  kata  lain,  hukum acara pidana adalah alat yang memberi  kekuasaan  terutama penegak  hukum  yang  juga sekaligus  alat  hukum  untuk membatasi wewenang kekuasaan  tersebut. 5 Jaminan dan  perlindungan  terhadap HAM dalam peraturan hukum acara dalam rangkaian proses dari  hukum  acara  pidana  ini menjurus kepada pembatasan-
pembatasan HAM seperti penangkapan, penahan, penyitaan, penggeledahan dan penghukuman, yang pada hakekatnya adalah pembatasan- pembatasan HAM. 6 Proses  pembentukan KUHAP menunjukkan bahwa yang ingin diperjuangkan adalah pemahaman untuk
melihat proses peradilan pidana  itu  sebagai  proses peradilan berlandaskan proses hukum yang adil ( due process of  law )  dimana  hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dilindungi serta dianggap  sebagai  bagian  dari hak-hak  warga  negara  ( civil
rights )  dan  karena  itu  bagian dari  HAM.  Ada  sepuluh  asas yang ditegaskan dalam
5 Soeharto, Perlindungan Hak Tersangka,
Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme , Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 72
6 Erni Widhayanti, Hak-hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP , Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 34.
Penjelasan KUHAP mengatur perlidungan
terhadap keluhuran martabat dan harkat manusia. 7 Unsur-unsur  dalam asas  praduga  tak  bersalah adalah prinsip utama perlindungan hak warga negara  melalui  proses  hukum yang adil ( due process of law ), yang mencakup bahwa kesalahan  seseorang  harus dibuktikan dalam sidang pengadilan  yang  jujur  atau fair trail , berimbang dan tidak memihak ( impartiality ).
Perlakuan  sama  di muka hukum tanpa diskriminasi tidak saja terdapat  dalam  Penjelasan Undang-Undang  Nomor  8
Tahun  1981  tentang  Hukum Acara Pidana (KUHAP),
tetapi  juga  tercantum  dalam bagian menimbang dari Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981.  Asas  ini  serupa dengan  yang  terdapat  dalam Pasal  6  dan  7 Universal Declaration of Human Rights ( UDHR ) dan Pasal 16
International  Covenant  on Civil  and  Political  Rights ( ICCPR ).  Baik  tersangka, terdakwa  dan  aparat  penegak hukum  adalah  sama-sama warga negara yang mempunyai  hak,  kedudukan
7 Mardjono Reksodipuro, HAM dalam Sistem Peradilan Pidana , Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 27-28.
Sayyid Umar Al Masyhur,Tjokorda Istri Kumari Maharatu Pemayun , Luh Putu Rahayu Gita Pertiwi,  Komang  Giri  Arta,  Pelaksanaan  Peradilan  In  Absentia  dalam  Penanganan  Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)
dan  kewajiban  yang  sama  di hadapan  hukum,  yakni  sama- sama  bertujuan  mencari  dan mewujudkan  kebenaran  dan keadilan. Setiap orang, apakah  ia  tersangka  atau terdakwa, berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi. Perlindungan terhadap  tindakan  sewenang- wenang  dari  pejabat  negara, sidang pengadilan harus terbuka untuk umum, tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk  dapat  membela  diri sepenuhnya,  tanpa  campur tangan pemerintah atau kekuasaan sosial politik manapun. 8 Meskipun KUHAP tidak  memuat  secara  jelas, tetapi penafsiran bahwa peradilan in  absentia tidak dimungkinkan dalam KUHAP dapat  tersirat  dalam  beberapa pasal  misalnya  pasal  145, pasal 146, pasal 152 ayat (2), pasal 154 ayat (4) dan ayat (5), pasal 155 ayat (1), pasal 189, pasal 196 ayat (1), pasal 203, pasal 205 dan pasal 227.
Ada  suatu  mata  rantai yang terjalin antara ketentuan pasal-pasal  dalam  KUHAP tersebut dengan makna Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 yang mengedepankan  pentingnya kehadiran terdakwa pada pemeriksaan sidang
8 Ibid . hlm. 36.
pengadilan, karena disamping memberikan kesempatan bagi terdakwa  untuk  mengajukan pembelaan juga agar terdakwa dapat  diperlakukan  sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, karena hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan harus diartikan bahwa pengadilan tidak dapat memeriksa suatu perkara tindak pidana apabila terdakwa tidak dapat
dihadirkan oleh Jaksa.
Dengan  berpedoman pada proses hukum yang adil, bagaimanapun kuatnya bukti- bukti yang dimiliki oleh Polisi atau  Penuntut  Umum,  sudut pandang terdakwa tetap harus selalu  dipertimbangkan,  dan apabila  terdakwa  tidak  dapat hadir  atau  dihadirkan  tetapi proses  peradilan  pidana  tetap dijalankan,  telah  melanggar hak  untuk  membela  diri  dan praduga tidak bersalah
seorang warga negara.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Penanganan  Perkara  Tindak Pidana Korupsi Secara In Absentia
Pada  hakikatnya,  proses penyelenggaraan peradilan pidana melalui  implementasi  ketentuan- ketentuan  hukum  acara  pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yang
melindungi kepentingan para pencari  keadilan  (tersangka  atau terdakwa),  kepentingan  tersebut harus dijaga dan dijamin keseimbangannya  oleh  hukum acara pidana. Penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur  prosedur  pemeriksaan terdakwa sampai dengan penjatuhan pidana merupakan proses  penegakan  hukum  yang wajib  dilaksanakan  dengan  tepat waktu  dan  sesegera  mungkin karena  disamping  membela  hak asasi terdakwa, juga untuk
kepastian hukum terdakwa.
Dengan begitu kehadiran terdakwa dipersidangan adalah sebagai upaya untuk melakukan perlawanan  atau  keberatan  atas dakwaan  penuntut  umum.  Akan tetapi  sebaliknya,  ketidakhadiran terdakwa  di  pemeriksaan  sidang pengadilan  tanpa  alasan  yang  sah walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah merupakan  upaya  terdakwa  untuk secara sengaja menghindarkan diri dari  pemeriksaan  yang  berakibat pada kebuntuan proses pemeriksaan. Rangkaian upaya menghadirkan terdakwa di
persidangan  yang  diawali  dengan perintah  hakim  ketua  sidang supaya terdakwa dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan, akan tetapi  apabila  terdakwa  pada sidang yang telah ditentukan tidak hadir,  hakim  ketua  sidang  akan meneliti  apakah  terdakwa  telah dipanggil  secara  sah.  Dalam penelitian tersebut dapat dijumpai beberapa kemungkinan, yaitu:
1. Terdakwa  ternyata  dipanggil “secara tidak sah”. Dalam hal ini  hakim  ketua  sidang  akan menunda  persidangan  dan memerintahkan penuntut umum  supaya  memanggil terdakwa  sekali  lagi  untuk hadir pada tanggal hari sidang berikutnya;
2. Terdakwa ternyata sudah dipanggil “secara sah”. Dalam
hal  ini  sekalipun  terdakwa telah  dipanggil  secara  sah, namun tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan  yang  sah:  berdasarkan ketentuan  Pasal  154  Ayat  (4) dan  Ayat  (6)  KUHAP  maka pemeriksa perkara tidak dapat dilangsungkan  dan  hakim ketua  sidang  akan  menunda atau
mengundurkan persidangan pada tanggal hari sidang berikutnya seraya memerintahkan penuntut umum untuk memanggil terdakwa  sekali  lagi  pada tanggal hari sidang yang telah ditentukan. Apabila kemudian setelah  terdakwa  dipanggil secara sah untuk kedua kalinya  namun  tetap  juga tidak  hadir  di  persidangan tanpa  alasan  yang  sah,  maka dalam  hal  ini  hakim  ketua sidang  dapat  memerintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan
terdakwa dengan  paksa  pada  tanggal hari sidang pertama berikutnya.
Suatu panggilan dapat dikatakan  sah  atau  tidak  apabila memenuhi  atau  tidak  memenuhi
Sayyid Umar Al Masyhur,Tjokorda Istri Kumari Maharatu Pemayun , Luh Putu Rahayu Gita Pertiwi,  Komang  Giri  Arta,  Pelaksanaan  Peradilan  In  Absentia  dalam  Penanganan  Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)
ketentuan  Pasal  145  KUHAP  dan Pasal  146  KUHAP  tentang  tata cara panggilan terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa  alasan  yang  sah,  ada beberapa kemungkinan, yaitu: 1. Sama sekali tidak
memberikan  alasan  apapun,
atau;
2. Memberikan  alasan  tetapi alasan dinilai tidak patut, atau;
3. Alasan  patut  tetapi  ternyata tidak benar atau bohong.
Untuk alasan yang pertama sudah  jelas,  sedangkan  alasan yang  kedua  berupa  alasan  yang tidak  ada  relevansinya  dengan ketidakhadirannya, misalkan tidak hadir  karena  mengantarkan  anak ke  sekolah.  Adapun  alasan  yang ketiga  ada  relevansinya  namun ternyata  terbukti  alasan  itu  palsu, misalnya  alasan  sakit  namun ternyata  tidak  sakit  karena  surat keterangan dokter dipalsukan olehnya. 9 Dengan demikian alasan sakit  yang  diperkuat  dengan  surat keterangan  dokter  (yang  tidak dipalsukan)  atau  karena  halangan yang  patut  dan  wajar  seperti misalnya  terdakwa  mengalami musibah  adalah  alasan  yang dibenarkan  atau  alasan  yang  sah. Alasan  yang  sah  ini  dengan sendirinya
menghapuskan wewenang  hakim  ketua  sidang untuk  memerintahkan  terdakwa dihadirkan dengan paksa di persidangan.  Namun  demikian penentuan sah atau tidaknya suatu alasan  yang  diajukan  terdakwa
9 Adam Chazwi, Hukum Pidana Materiil dan Formil tentang Korupsi di Indonesia,
tetap merupakan kewenangan hakim. Seandainya hakim menilai alasan yang dikemukakan terdakwa  sah,  tindakan  hakim menunda dan mengundurkan persidangan dan selanjutnya memerintahkan  penuntut  umum memanggil terdakwa pada tanggal hari sidang berikutnya, akan tetapi apabila hakim ketua sidang menilai alasan yang dikemukakan terdakwa  tidak  sah,  maka    hakim akan  menerapkan  substansi  Pasal 154  Ayat  (4)  dan  Ayat  (6) KUHAP.
Pada  prinsipnya  Pasal  154 utamanya  Ayat  (2),  Ayat  (4)  dan Ayat  (6)  KUHAP  merupakan pedoman  menghadirkan  terdakwa dalam persidangan untuk membuat  terang  dan  jelas  suatu perkara  yang  didakwakan  pada terdakwa.  Kehadiran  terdakwa tersebut juga sebagai upaya untuk melakukan perlawanan atau keberatan  atas  dakwaan  penuntut umum. Adapun Pasal 154 KUHAP sebagai berikut:
1. Ayat (2): Jika dalam pemeriksaan
perkara terdakwa  yang  tidak  ditahan tidak  hadir  pada  hari  sidang yang  telah  ditetapkan,  hakim ketua  sidang  meneliti  apakah terdakwa  sudah  dipanggil secara sah.
2. Ayat  (4):  Jika  terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah  tetapi  tidak  datang  di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, pemeriksaan
Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hlm. 303.
perkara tidak dapat dilangsungkan  dan  hakim ketua  sidang  memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.
3. Ayat (6): Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang  tidak  hadir  tanpa  alasan yang  sah  setelah  dipanggil secara sah untuk kedua kalinya,  dihadirkan  dengan paksa  pada  sidang  pertama berikutnya. Terhadap  tindak  pidana korupsi, permasalahan
dikembalikan pada komitmen pemerintah  dalam  memberantas tindak  pidana  korupsi  karena keberadaan barang bukti diperlukan kepastiannya mengingat  nilai  kemanfaatanya relatif  besar  karena  berkaitan dengan  pergerakan  perekonomian dan  anggaran  belanja  negara  atau kekayaan  negara.  Sebagaimana dijabarkan didalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  seperti  Pasal  2  dan  Pasal  3 disebutkan  bahwa  “ salah  satu unsur  tindak  pidana  korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ”  dan  menurut  ketentuan Pasal  4  “ pengembalian  keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus pidananya pelaku tindak pidana korupsi tetap hanya  merupakan  salah  satu alasan
meringankan hukumannya ”  yang  terpenting
10 Dwiyanto Prihartono, Sidang Tanpa Terdakwa, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003 Hal. 16
dalam hal ini adalah melaksanakan penegakan hukum secara konsisten  dan  terbuka.  Kemudian di dalam penjelasan Pasal 38 Ayat (1)  dijabarkan  bahwa “ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan keuangan  negara  sehingga  tanpa kehadiran  terdakwa  pun  perkara dapat  diperiksa  dan  diputus  oleh hakim ”.  Makna  dari  penjelasan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tersebut adalah sebagai perwujudan adanya kepastian  hukum  baik  terhadap pelaku maupun terhadap kekayaan negara  yang  harus  dikembalikan, sehingga  atas  dasar  hubungan dilematis antar kepentingan penegakan  hukum  yang  bermuara pada  peningkatan  kepercayaan masyarakat  terhadap  reformasi hukum, dengan kepentingan hukum  terdakwa  atas  hak  yang dimilikinya untuk hadir di persidangan.
Peradilan in absentia dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat  sebagai  suatu  prosedur pengecualian (eksepsionalitas)
dari hukum acara yang keberadaanya untuk tujuan tertentu yaitu penyelamatan keuangan  negara, sehingga secara hukum  ada  sarana  yang  bisa didayagunakan ketika hendak merespon  perbuatan  korupsi  yang merugikan negara. 10
Dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi secara in absentia
Sayyid Umar Al Masyhur,Tjokorda Istri Kumari Maharatu Pemayun , Luh Putu Rahayu Gita Pertiwi,  Komang  Giri  Arta,  Pelaksanaan  Peradilan  In  Absentia  dalam  Penanganan  Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)
diharapkan dapat membantu menyederhanakan prosedur penuntutan ataupun peradilan sehingga menghindari adanya penumpukan perkara. Saat ini penerapan peradilan in  absentia atas  perkara tindak  pidana  korupsi,  senantiasa dipengaruhi oleh perbedaan beberapa  pendapat  para  ahli hukum mengenai keabsahan peradilan in  absentia .  Ada  tiga
kecenderungan yang
mempengaruhi: 11 1. Menganggap  pemeriksaan  di pengadilan memutlakan hadirnya  terdakwa.  Pendapat ini  berarti  secara  ekstrim menolak diberlakukannya sidang in  absentia .  Pasal- pasal  yang  menjadi  acuan kelompok  pertama  adalah pasal-pasal yang termuat dalam KUHAP yang meliputi
Pasal 145 Ayat (5), Pasal 154 Ayat  (5),  Pasal  155  Ayat  (1), Pasal  203  dan  Pasal  205. Pemahaman  atas  ketentuan pasal-pasal  tersebut  diatas adalah  tidak  mungkin  sebuah perkara  diperiksa  dan  diadili tanpa hadirnya terdakwa. Bahwa  para  penyidik  akan mengalami  kseulitan  yang substansial  dalam  menyusun
berita acara pemeriksaan,
karena  bagaimana  mungkin pemeriksaan  dilakukan  tanpa adanya obyek yang diperiksa.
2. Mereka  yang  berpandangan bahwa demi alasan pengembalian  harta  negara
11 Dwiyanto Prihartono, op.cit, hlm 26-27.
dalam  kasus  korupsi  dan pemenuhan  keadilan  di  masa transisi, maka pasal-pasal dalam undang-undang ini harus diberi nafas dan diterobos.  Hal  ini  secara teoritik  dibenarkan  dengan alasan melakukan proses penemuan hukum
( rechtfinding )  atas  sebuah kasus  yang  belum  tegas aturannya.  Acuan  kelompok kedua  yang  memperbolehkan yang memperbolehkan peradilan in  absentia adalah ketentuan  Pasal  38  Ayat  (1)
Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 yang menggantikan ketentuan Pasal 23  Ayat  (1)  Undang-Undang
Nomor  3  Tahun  1971  yang menyatakan  bahwa  “ dalam hal  terdakwa  telah  dipanggil secara  sah  dan  tidak  hadir disidang  pengadilan  tanpa alasan yang sah, maka perkara  dapat  diperiksa  dan diputus tanpa kehadirannya ”.
Semangat  pasal  yang  dikutip dari  undang-undang  tersebut pada  dasarnya  menempatkan kejahatan  korupsi  sebagai kejahatan  luar  biasa  ( extra ordinary crime ) yang penegakan  hukumannya  pun diluar kebiasaan sebagaimana diatur dalam KUHAP sebagai suatu  prosedur  pengecualian (eksepsionalitas) untuk menyelamatkan kekayaan negara. Pada prinsipnya eksepsionalitas  dalam  hukum
acara  merupakan  prosedur yang bersifat luar biasa seperti pengenyampingan  asa  non- retroaktif pada kasus pelanggaran hak asasi manusia, kewenangan mengenyampingkan  perkara oleh  Jaksa  Agung  ataupun in absentia . Eksepsionalitas yang diberlakukan pada peradilan in  absentia perkara tindak pidana korupsi mengingat  kejahatan  korupsi senantiasa  berkaitan  dengan jabatan (disebut dengan jabatan
okupasional/ occupational crime )  yakni  kejahatan  yang terlaksananya  mensyaratkan adanya  suatu  jabatan  atau pekerjaan  jenis  tertentu  yang dilindungi undang-undang sehingga setiap pelaku kejahatan okupasi yang tergolong powerfull sulit dijangkau oleh hukum. Karena berkaitan dengan jabatan,  maka  tindak  pidana korupsi seringpula dikelompokkan sebagai kejahatan  kerah  putih  ( white collar crime ) sehingga tindak pidana  korupsi  dalam  hal  ini dikategorikan sebagai kejahatan  yang  sangat  luat biasa ( extraordinary crime ).
3. Ketiga,  pendapat  yang  paling moderat.  Kelompok  ketiga beranggapan  kedua  pendapat diatas  sama-sama  merupakan produk hukum yang memiliki kekuatan hukum sama
12 Marwan Effendy, loc.Cit.
sehingga  perlu  dipertemukan menjadi  suatu  kekuatan  dalil baru. Pandangan moderat berpendapat  pada  dasarnya peradilan in absentia merupakan  amanat  undang- undang  yang  pelaksanaanya harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Sidang in  absentia dapat  saja  dilakukan,  tetapi praktek itu tetap harus melewati proses kerja normal yang maksimal.
Namun pada akhirnya seperti  yang  sudah  disebutkan sebelumnya,  tujuan  dari  suatu persidangan in  absentia seperti dalam  perkara  tindak  pidana korupsi  adalah  dalam  upaya menyelamatkan  keuangan  negara, baik yang telah dikorupsi maupun yang  masih  diduga  ada  kaitannya dengan perkara korupsi baik yang sudah  disita  maupun  yang  belum disita guna dirampas untuk negara melalui suatu putusan pengadilan, tentunya tujuan ini berbeda dengan persidangan in  absentia dalam perkara  tindak  pidana  tertentu lainnya. 12 Peradilan in  absentia dalam  perkara  tindak  pidana korupsi dapat mengefektifkan upaya  penyelamatan  kekayaan negara apabila aset milik terdakwa yang  merupakan  hasil  korupsi telah dilakukan penyitaan sehingga  setelah  ada  putusan hakim  aset-aset  tersebut  dapat segera  dieksekusi,  disisi  lain peradilan in  absentia menjadi tidak  efektif  apabila  aset  milik
Sayyid Umar Al Masyhur,Tjokorda Istri Kumari Maharatu Pemayun , Luh Putu Rahayu Gita Pertiwi,  Komang  Giri  Arta,  Pelaksanaan  Peradilan  In  Absentia  dalam  Penanganan  Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)
terdakwa  tidak  ada  yang  dapat disita karena tujuan utama diterapkannya
peradilan in absentia dalam  perkara  tindak pidana korupsi adalah penyelematan kekayaan negara. Dengan demikian peradilan in absentia dapat dilakukan  sepanjang  memenuhi
kriteria  alasan  yang  tidak  sah, yaitu  terdakwa  tidak  dikenal  atau termasuk kriteria orang yang tidak dikenal  atau  tidak  diketahui  sama sekali keberadaanya, dan terdakwa yang  secara  pasti  dan  jelas diketahui  keberadaannya  tetapi karena  alasan  hukum  tertentu terdakwa  tidak  bisa  dihadirkan pada pemeriksan sidang pengadilan  dan  terdakwa  yang diketahui  identitas  secara  lengkap tetapi tidak diketahui keberadaannya  karena  melarikan diri  (buron).  Dalam  hal  ini peraturan perundang-undangan membenarkan
diterapkannya
peradilan in absentia guna mencairkan kebuntuan pemeriksaan terdakwa di persidangan. Meskipun demikian terhadap  putusan in  absentia tersebut masih terbuka kesempatan  bagi  terdakwa  atau kuasanya untuk mengajukan banding  terhdapa  putusan  yang dijatuhkan,  selain  itu  undang- undang  tindak  pidana  korupsi memberikan pengkhususan apabila terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dengan  pertimbangan  terdapat
13 Dwiyanto Prihartono, op.cit, hlm. 41
bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan  telah  melakukan tindak pidana korupsi maka hakim atas  tuntutan  penutut  umum menetapkan  perampasan  barang yang  telah  disita  dan  penetapan perampasan  tersebut  tidak  dapat dimohon upaya banding.
2. Pelaksanaan Peradilan In absentia Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia
Secara  substansi  KUHAP sudah  memberikan  perlindungan yang  baik  terhadap  hak-hak  asasi terdakwa,  misalnya  hak  untuk mendapat bantuan hukum dan hak untuk  dianggap  tidak  bersalah sebelum  kasusnya  diputus  oleh pengadilan  atau  praduga  tak bersalah. KUHAP merupakan salah satu instrument utama dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia. Aturan-aturan
prosedural itu dimaksudkan memberikan  kepastian  hukum. Kepastian  hukum  berarti  setiap proses  hukum  harus  mengikuti standar  yang  sama  atas  semua kasus  yang  sama  dan  terhadap orang yang sama. Pasti berarti juga terukur, jelas dan transparan. 13
Peradilan in  absentia pada prinsipnya  merupakan  peradilan yang  menjunjung  tinggi  asas constant yustitie dengan memberikan  jaminan  kepastian hukum,  akan  tetapi  berdasarkan perspektif  hak  asasi  manusia, peradilan in  absentia merupakan suatu  pelanggaran  terhadap  hak
asasi  manusia.  Namun  demikian pemberlakuan peradilan in
absentia kepada  seseorang  tetap dapat  dilakukan  sepanjang  negara melalui  aparat  penegak  hukum dapat mengemukakan alasan ketidakmampuan  aparat  penegak hukum dalam menghadirkan terdakwa di
persidangan.
Peradilan in absentia dapat dilaksanakan  sepanjang  terhadap terdakwa secara resmi telah dilakukan  pemanggilan  yang  sah sesuai dengan alamat yang diketahui, terdakwa tidak memberikan alasan ketidakhadirannya dan telah dinyatakan buron oleh negara dan negara  melalui  aparat  penegak hukum  menyatakan  tidak  mampu untuk menangkap dan menghadirkan terdakwa. Prasyarat  lain  yang  harus diperhatikan  adalah  peradilan in absentia dapat dilaksanakan apabila  pihak  penyidik  telah melakukan  pemeriksaan  terhadap terdakwa  (saat  itu  kapasitasnya sebagai tersangka) untuk menentukan apakah kasusnya layak  dan  dapat  diajukan  ke pengadilan.  Dalam pengertian layak  atau  tidak  layaknya  suatu kasus untuk diajukan ke
pengadilan tidak semata-mata
berdasarkan  penilaian  subyektif pihak  penyidik,  tetapi  didasarkan pula oleh nilai keadilan khususnya oleh  tersangka.  Oleh  karena  itu, pemeriksaan  terhadap  tersangka sebagai  upaya  untuk  menemukan bukti awal mutlak diperlukan.
Persyaratan lain yang tidak kalah  penting  agar  peradilan in
absentia
tidak dianggap melanggar  hak  asasi  terdakwa adalah pemanggilan terdakwa untuk  hadir  di  sidang  pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Ayat  (4)  dan  Ayat  (6)  KUHAP, dengan dipenuhi persyaratan pemanggilan tersebut telah mengedepankan kepentingan terdakwa untuk hadir pada sidang pengadilan tetap merupakan utama. Bahwa kehadiran tersangka di  persidangan  adalah  sebagai upaya untuk melakukan perlawanan  atau  keberatan  atas dakwaan  penuntut  umum,  akan tetapi apabila sebaliknya ketidakhadiran terdakwa di pemeriksaan  sidang  pengadilan tanpa  alasan  yang  sah  walaupun telah dilakukan pemanggilan secara  sah,  merupakan  upaya terdakwa  untuk  secara  sengaja menghindarkan diri dari pemeriksaan  yang  berakibat  pada kebuntuan proses pemeriksaan.
Pada  prinsipnya  proses pemeriksaan tindak pidana korupsi di depan sidang pengadilan sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku dalam  hukum  acara,  kecuali undang-undang  menentukan  lain. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan  Pasal  38  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999, yang berbunyi:
(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak  hadir  di  sidang pengadilan  tanpa  alasan yang  sah  maka  perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.
Sayyid Umar Al Masyhur,Tjokorda Istri Kumari Maharatu Pemayun , Luh Putu Rahayu Gita Pertiwi,  Komang  Giri  Arta,  Pelaksanaan  Peradilan  In  Absentia  dalam  Penanganan  Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)
(2) Dalam hal terdakwa hadir pada  sidang  berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dari  segala  keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan  dalam  sidang sebelumnya dianggap sebagai  diucapkan  dalam sidang yang sekarang. (3) Putusan  yang  dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah  Daerah,  atau diberitahukan kepada kuasanya. (4) Terdakwa  atau  kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1). (5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan  dijatuhkan  dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan  tindak  pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan  penuntut  umum menetapkan  perampasan
barang-barang yang telah disita. (6) Penetapan perampasan
sebagaimana dimaksud
dalam  Ayat  (5)  tidak dapat  dimohon  upaya banding. (7) Setiap orang yang
berkepentingan dapat
mengajukan keberatan kepada  pengadilan  yang telah menjatuhkan penetapan  sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5),
dalam  waktu  30  (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3). Ketentuan-ketentuan di atas  menunjukan  bahwa  dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,  dalam  Pasal  38  Ayat  (1) memungkinkan  adanya  peradilan “ in absentia ” sebagaimana dinyatakan:  “ dalam  hal  terdakwa telah  dipanggil  secara  sah,  dan tidak  hadir  di  sidang  pengadilan tanpa  alasan  yang  sah,  maka perkara  dapat  diperiksa  dan diputus tanpa kehadirannya ”, sedangkan dalam pasal 38 menyatakan  bahwa:  “ ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menyelamatkan  kekayaan  negara sehingga tanpa kehadiran terdakwa  pun  perkara  dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim ”.
Sesuai  dengan  ketentuan Pasal  38  ayat  (2)  maka  apabila terdakwa hadir pada sidang berikutnya  ”sebelum”  putusan dijatuhkan,  maka  terdakwa  wajib diperiksa. Artinya, walaupun pada waktu itu acara pemeriksaan sudah sampai  pada  tahap  tuntutan  atau pembacaan  vonis  maka  harus
ditunda untuk mendengarkan keterangan  terdakwa.  Meskipun demikian, semua keterangan saksi dan surat-surat dalam pemeriksaan terdahulu tidak perlu diulangi lagi dan  dianggap  sebagai  diucapkan dalam sidang pemeriksaan tersebut.  Apabila  terdakwa  tetap tidak  hadir  maka  selanjutnya putusan yang dijatuhkan secara in absentia dengan cara diumumkan, yaitu mengumumkan petikan surat putusan pengadilan dengan mempublikasikannya  pada  surat kabar  atau  ditempelkan  di  papan pengumuman pengadilan dan ditempat-tempat lainnya. Asetelah diputuskan dijatuhkan  oleh  hakim  maka terdakwa  atau  kuasa  hukumnya dapat  mengajukan  banding  (Pasal 38 Ayat 4), walaupun ketentuan ini dalam
prakteknya dapat menimbulkan masalah karena pada  ayat  ini  tidak  ditentukan secara  tegas  apakah  permintaan banding  itu  dapat  dilakukan  oleh penasihat  hukum  tanpa  kehadiran terdakwa.  Atas  dasar  hubungan dilematis antara kepentingan penegak  hukum  yang  bermuara pada  peningkatan  kepercayaan masyarakat  terhadap  reformasi hukum, dengan kepentingan hukum  terdakwa  atas  hak  yang dimilikinya untuk hadir dipersidangan,  guna  mencairkan kebuntuan  pemeriksaan  terdakwa di  persidangan  maka  peraturan perundang-undangan membenarkan diterapkannya peradilan in absentia .
D. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Adapun  kesimpulan  yang dapat kita ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Peradilan in  absentia dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang keberadaanya  tidak  diketahui (buron) sepanjang pemanggilan  terdakwa  telah dilakukan  secara  patut  sesuai dengan  ketentuan  perundang-
undangan, diantaranya pemanggilan  beberapa  kali dan telah diumumkan melalui media  massa  tetapi  terdakwa tidak hadir di persidangan;
2. Peradilan in absentia bertujuan untuk mengembalikan dan menyelamatkan kekayaan negara  yang  telah  dikorupsi oleh terdakwa;
3. Penerapan perdilan in absentia tidak melanggar hak asasi manusia sepanjang penerapannya melalui prosedur  dan  berdasarkan ketentuan undang-undang. Meskipun hak untuk memperoleh keadilan
senantiasa  melekat  pada  diri manusia karena hak universal akan  tetapi  dalam  kasus  ini terdakwa  justru  yang  telah melanggar  hak  asasi  banyak pihak  yang  telah  dirugikan karena perbuatannya;
4. Belum  adanya  aturan  atau undang-undang mengenai
peradilan in  absentia yang dapat dijadikan pedoman bagi
Sayyid Umar Al Masyhur,Tjokorda Istri Kumari Maharatu Pemayun , Luh Putu Rahayu Gita Pertiwi,  Komang  Giri  Arta,  Pelaksanaan  Peradilan  In  Absentia  dalam  Penanganan  Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)
aparat  untuk  menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi.

## 2. Saran
Terdapat saran yang penulis  berikan  yaitu  sebagai berikut:
1. Perlu  dilakukan  penyitaan terhadap aset kekayaan tersangka  yang  diduga  hasil tindak  pidana  korupsi  pada saat penyidikan sebagai upaya optimal menyelamatkan kekayaan keuangan negara; 2. Perlu dibuat peraturan undang-undang khusus tentang  peradilan in  absentia sebagai pedoman para penegak  hukum  dan  tidak menimbulkan perdebatan polemik; 3. Diperlukan adanya komitmen dari semua lapisan masyarakat  untuk  mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya. Tindak lanjut  komitmen  ini  terus menerus ditanamkan dan disosialisasikan melalui pendidikan  formal  maupun non formal. 4. Peningkatan sikap dan
kemampuan profesionalitas terutama aparat hukum terkait, dengan melalui program studi lanjut, pelatihan,  penataran,  diskusi dan sebagainya.
5. Perlu  dilakukannya  petunjuk teknis  pengawasan  internal maupun eksternal, secara
vertikal  maupun  horizontal
dalam  dan  antar  instansi- instansi  pemerintah  terkait maupun swasta.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Adji,  Indriyanto Seno dan  Juan  Felix Tampubolon.  2001. Perkara H.M.  Soeharto .  Jakarta:  Multi Mediametri.
Akub,  Riswal  Saputradan  Syukri.
Jurnal: Pelaksanaan Peradilan In  absentia  Dalam  Perkara Tindak  Pidana  Korupsi  Dan Relevansinya Dengan Hak-Hak
Terdakwa . BPKP. Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Pusat Pendidikan  dan  Pengawasan BPKP. Jakarta.
Chazwi,  Adam.  2003. Hukum  Pidana Materiil  dan  Formil  tentang
Korupsi  di  Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  RI .  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia. Jakarta:
Balai Pustaka. Effendi,  Marwan.  2010. Peradilan  In absentia dan Koneksitas . Jakarta: PT. Timpani Publishing . Hadjon, Philipus M. 2010. Perlindungan  Hukum  Bagi Rakyat  Indonesia .  Surabaya: Bina Ilmu. Hamzah,  Andi.  1984.  Korupsi  di Indonesia Masalah dan Pemecahannya.  Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama.
Hamzah,  Andi.  1986.  Hukum  Pidana Ekonomi. Jakarta: Erlangga. Hastuti,  Sri,  dkk.  2011. Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara In Absentia . Jakarta: Miswar. Lamintang,  P.A.F.  1990. Hukum Pidana  Indonesia ,  Cet.III.  Bandung:
Sinar Baru.
Nurdjana , IGM.  2010 .  Sistem  Hukum
Pidana  dan  Bahaya  Laten Terorisme: Perspektif Tegaknya  Keadilan  Melawan Mafia  Hukum. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar .
Prakoso,  Djoko. 1984.  Peradilan  In absentia  di  Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Prihartono,  Dwiyanto.  2003. Sidang Tanpa  Terdakwa .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset .
Rainoer,  M.  1983. Peradilan  In absentia Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana . Tugas Kuliah: Sistem Peradilan Indonesia. Reksodipuro,  Mardjono.  1994. HAM dalam Sistem Peradilan Pidana . Jakarta: Pusat Pelayanan  dan  Pengabdian Hukum  Hukum  Universitas
Indonesia.
Salama,  Adiatus.  2010. Fenomena Korupsi  Indonesia  (Kajian
Mengenai  Motif  dan  Proses
Terjadinya Korupsi). Semarang:  Pusat  Penelitian IAIN Walisongo. Soeharto.  2007. Perlindungan  Hak Tersangka,  Terdakwa  dan Korban Tindak Pidana Terorisme .  Bandung:  Refika Aditama.
Soesilo,  R.  1983. Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana Serta  Komentar-Komentarnya Lengkap  Pasal  Demi  Pasal . Bogor: Politea. Sunggono, Bambang. 2003. Metodologi  Penelitian  Hukum .
Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo
Persada.
Sayyid Umar Al Masyhur,Tjokorda Istri Kumari Maharatu Pemayun , Luh Putu Rahayu Gita Pertiwi,  Komang  Giri  Arta,  Pelaksanaan  Peradilan  In  Absentia  dalam  Penanganan  Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)
Widhayanti,  Erni.  1998. Hak-hak
Tersangka/Terdakwa  di  dalam KUHAP . Yogyakarta: Liberty.

## Undang-Undang:
Undang-Undang:  No.  31  Tahun  1999 sebagaimana  telah  dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Himpunan  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  (SEMA),  Tahun  1975- 1985, hlm.84. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1982-1993, hlm. 149-150.