Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024

## PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DENGAN HUKUMAN SEUMUR HIDUP (STUDI KASUS DI LAPAS KELAS IIA PEKANBARU)
Dwi Putri Rahmadani 1 , Kasmanto Rinaldi 2 1,2 Universitas Islam Riau, Kota Pekanbaru, Indonesia Email: Dwiputrirahmadani@student.uir.ac.id Kasmanto_kriminologriau@soc.uir.ac.id

## Abstract
The  aim  of  this  research  is  to  describe  the  guidance  of  prisoners  in  the  Indonesian  criminal  justice system,  especially  the  guidance  of  prisoners  with  life  sentences  who  are  vulnerable  to  various disorders, including psychological disorders. The research method used is qualitative research, then data  analysis  is  carried  out  by  arranging,  sorting,  grouping  and  categorizing  it  according  to  the research  context.  The  research  results  show  the  need  for  a  holistic  rehabilitative  approach  that involves  various  aspects,  such  as  education,  skills  and  mental  health.  Effective  coaching  not  only improves  individuals  personally  but  also  contributes  to  the  prevention  of  reoffending  and  social reintegration.  The  implications  of  these  findings  for  criminal  policy  and  the  justice  system  are  also discussed.

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  pedoman  narapidana  dalam  sistem  peradilan pidana  Indonesia,  khususnya  pembinaan  narapidana  dengan  hukuman  seumur  hidup  yang  rentan terhadap  berbagai  gangguan,  termasuk  gangguan  psikologis.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  kualitatif,  kemudian  dilakukan  analisis  data  dengan  menyusun,  memilah, mengelompokkan dan mengkategorikannya sesuai konteks penelitian. Hasil penelitian menunjukkan perlunya  pendekatan  rehabilitasi  holistik  yang  melibatkan  berbagai  aspek,  seperti  pendidikan, keterampilan  dan  kesehatan  mental.  Pembinaan  yang  efektif  tidak  hanya  meningkatkan  individu secara  pribadi  tetapi  juga  berkontribusi  pada  pencegahan  reoffending  dan  reintegrasi  sosial. Implikasi dari temuan ini untuk kebijakan kriminal dan sistem peradilan juga dibahas.

## PENDAHULUAN
Kejahatan merupakan sebuah tindakan yang dapat mengakibatkan seseorang dapat dikenakan  sanksi  oleh  masyarakat  maupun  dari  lembaga  penegak  hukum.  Lembaga Pemasyarakatan  merupakan  salah  satu  bentuk  lembaga  yang  berperan  melaksanakan hukuman  kepada  para  pelaku  kejahatan,  sehingga  status  mereka  pun  berubah  dari masyarakat  biasa  kini  menjadi  penjahat  atau  lebih  dikenal  dengan  narapidana.  Menurut Fuadi  (2013)  dalam  Kriminologi,  banyak  teori  dikembangkan  untuk  menguji  mengapa seserorang  melakukan  tindak  kejahatan,  sedangkan  yang  lain  tidak  melakukannya.  Secara teoritis,  teori-teori  tersebut  menarik  kesimpulan  bahwa  perilaku  kriminal  seseorang  dapat berasal dari dalam diri seseorang secara fisik dan psikis maupun dari luar dirinya (Kasmanto Rinaldi, S. H., Setiawan, R., & Sos, S. (2021).
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Muladi berpendapat bahwa di Indonesia, teori integratif adalah tujuan pemidanaan yang  paling  tepat  diterapkan.  Pemilihan  teori  integratif  berimplikasi  diterapkannya pendekatan  mulitidimensi  terhadap  dampak  pemidanaan,  atua  dengan  kata  lain  sistem pemasyarakatan  tidak  menjadi  tujuan  akhir,  tetapi  juga  memperhatikan  elemen pengimbalan  atas  pelaku  tindak  pidana.  Oleh  karena  itu,  menurut  mulyadi  pemidanaan merupakan  persoalan  yang  komplek,  karena  selain  memikirkan  sanksi,  juga  harus memperhatikan HAM dan dampak opersional ataupun fungsional bagi narapidana. (Samosir, J., Syahrin, A., Mulyadi, M., & Sikumbang, J. (2017).
Lapas  Kelas  IIA  Pekanbaru  didirikan  pada  tahun  1964  dengan  status  sebagai "Penjara",  berlokasi  di  Jalan  Samratulangi  Pekanbaru,  yang  berada  di  dekat  pusat perdagangan  (Jalan  Achmad  Yani  dan  Jalan  Juanda)  serta  kawasan  perumahan.  Lembaga pemasyarakatan sering dipandang negatif oleh masyarakat karena dianggap sebagai tempat berkumpulnya para pelaku kejahatan atau mereka yang sedang menjalani hukuman, dengan kondisi  di  dalamnya  yang  cukup  padat.  Sebagai  institusi  akhir  dalam  proses  pembinaan narapidana,  Lembaga  Pemasyarakatan  harus  dengan  serius  memperhatikan  hak  dan kepentingan para narapidana (warga binaan).
Secara  kelembagaan,  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Kemenkumham RI)  merupakan  leading  sector  yang  membawahi  “Administrasi  Umum  Pelayanan Pemasyarakatan” sebagai unit operasional pelaksana Lembaga Pemasyarakatan. Rangkaian sistem  kelembagaan  ini  memiliki  tujuan  utama  sebagai  bagian  dari  rangkaian  sistem peradilan pidana indonesia, Sistem peradilan pidana adalah mekanisme penegakan hukum yang  dirancang  untuk  mengatasi  kejahatan  dan  terdiri  dari  empat  komponen  utama:  sub sistem  kepolisian,  sub  sistem  kejaksaan,  sub  sistem  peradilan,  dan  sub  sistem  lembaga pemasyarakatan  dan  memiliki  peran  strategis  dalam  mewujudkan  tujuan  akhir  sismtem peradilan pidana. (Rinaldi, 2022).
Menjalani kehidupan sebagai narapidana di lembaga pemasyarakatan, terutama bagi mereka  yang  dijatuhi  hukuman  seumur  hidup,  merupakan  pengalaman  yang  sangat  berat dan  tidak  menyenangkan.  Narapidana  harus  menyesuaikan  diri  dengan  kondisi  kehidupan yang berlangsung sangat lama, bahkan seumur hidup mereka. Berdasarkan Undang-Undang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
nomor  22  tahun  2022  tentang  pemasyarakatan,  hak-hak  narapidana  diatur  dalam  pasal  9, termasuk  hak  narapidana  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  di  lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia bertujuan memberikan pembinaan kepada narapidana dan rehabilitasi anak. Narapidana adalah individu yang sedang menjalani proses pembinaan atau memperbaiki diri di dalam lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan mereka sebelumnya.
Baharuddin  Soerjobroto  menjelaskan  bahwa  narapidana  adalah  individu  yang  telah melakukan kejahatan atau bertindak berbahaya bagi keselamatan orang lain, dan yang telah dijatuhi hukuman oleh hakim atau diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk  menjalankan  keputusan  tersebut.  Menurut  Harsono,  seseorang  yang  dinyatakan bersalah  menurut  undang-undang  yang  berlaku  dan  mengakibatkan  seseorang  tersebut harus  menjalani  pidana  disebut  sebagai  narapidana.  Selanjutnya  Wilson  menambahkan, bahwa sebagai individu bermasalah narapidana juga harus terpisah dari masyarakat, agar di harapakn  dikemudian  hari  untuk  bersosialisasi  dengan  baik  dimasyarakat.  Sementara Dirjosworo  menyatakan  bahwa  pada  hakikatnya  narapidana  juga  merupakan  masyarakat biasa seperti pada umumnya, akantetapi karena perbuatanya telah melanggar hukum maka seseorang tersebut terpaksa dipisahkan dari masyarakat oleh hakim. (Rinaldi, 2022).
Mereka  menerima  hukuman  yang  sesuai  dengan  perbuatan  mereka,  dan  bahkan dengan  jangka  waktu  yang  cukup  panjang,  bahkan  tidak  sedikit  terdapat  narapidana  yang harus  menjalani  masa  hukuman  seumur  hidup.  Hukuman  ini  dapat  berdampak  pada terganggunya kondisi mental atau psikis narapidana tersebut. Berbagai gangguan psikologis bisa  dialami  oleh  narapidana  saat  beradaptasi  dengan  lingkungan  penjara,  terutama  bagi mereka yang menjalani hukuman seumur hidup karena harus menghadapi situasi baru dan berinteraksi  dengan  individu  dari  latar  belakang  dan  kasus  yang  berbeda.  Narapidana seumur  hidup  memerlukan  strategi  koping  untuk  membantu  mereka  mengatasi  dan beradaptasi dengan tekanan emosional di dalam penjara. Ketidakmampuan mengendalikan emosi dapat menyebabkan konsekuensi negatif, termasuk percobaan bunuh diri.
Anak-anak  yang  menjadi  narapidana  atau  yang  berusia  di  bawah  18  tahun  (dalam konteks  pendidikan  pemasyarakatan  anak)  mendapatkan  pembinaan  dan  pendidikan  yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
berbeda dibandingkan dengan narapidana yang lebih tua. Dalam upaya pembaruan sistem dan  pelaksanaan  hukuman,  istilah  sistem  kepenjaraan  telah  diganti  menjadi  sistem pemasyarakatan,  dan  istilah  penjara  diubah  menjadi  lembaga  pemasyarakatan.  Perlakuan terhadap narapidana juga mengalami perubahan dari yang sebelumnya bersifat pembalasan menjadi pembinaan.
Tabel 1.1 Laporan Data Narapidana Di Lapas Kelas IIA Pekanbaru
No  Kategori Jumlah/Orang 1. Kapasitas 771 2. Keseluruhan Penghuni Lapas 1.380 3. Narapidana Hukuman Seumur Hidup 58 4. Narapidana  Hukuman  Seumur  Hidup  Dengan Tindak Pidana Pembunuhan 19 5. Narapidana  Hukuman  Seumur  Hidup  Dengan Tindak Pidana Narkotika 39
Di  Lembaga  Pemasyarakatan  kelas  IIA  Pekanbaru,  kapasitas  yang  tersedia  adalah untuk  771  orang,  namun  saat  ini  dihuni  oleh  1.380  orang,  yang  berarti  terjadi  kelebihan kapasitas.  Dari  total  penghuni,  terdapat  58  narapidana  yang  menjalani  hukuman  seumur hidup, dengan 19 orang terkait kasus pembunuhan dan 39 orang terkait narkoba. Program pembinaan narapidana yang diterapkan bertujuan untuk mengubah mereka menjadi warga masyarakat  yang  baik  dan  bertanggung  jawab,  dengan  kesadaran  akan  kesalahan  mereka dan  tidak  mengulangi  tindakan  melanggar  hukum.  Secara  keseluruhan,  dapat  disimpulkan bahwa konsep pemidanaan telah bergeser dari pendekatan yang bersifat menghukum dan berorientasi  ke  masa  lalu,  menuju  pendekatan  yang  lebih  proaktif  dan  berfokus  pada rehabilitasi di masa depan.
Pelaksanaan  sistem  pemasyarakatan  dalam  hal  pembinaan  bertujuan  agar  para narapidana  dapat  memperbaiki  diri  dan  tidak  mengulangi  perbuatan  melanggar  hukum. Untuk  mencapai  tujuan  ini,  partisipasi  masyarakat  sangat  diperlukan.  Masyarakat diharapkan  dapat  bekerja  sama  dalam  proses  pembinaan  serta  menunjukkan  sikap  yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
bersedia  menerima  kembali  mantan  narapidana  yang  telah  menyelesaikan  masa hukumannya

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami  fenomena  manusia  atau  sosial  dengan  menghasilkan  gambaran  yang komprehensif  dan  kompleks.  Gambaran  ini  disampaikan  dalam  bentuk  kata-kata, melaporkan  pandangan  terperinci  dari  informan,  serta  dilakukan  dalam  konteks  alami (Walidin,  Saifullah  &  Tabrani,  2015).  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan penelitian kualitatif mencakup:  (1)  Penggambaran  obyek  penelitian  (describing  object);  untuk  memberikan makna  pada  obyek  penelitian,  diperlukan  penggambaran  melalui  cara  seperti  memotret, merekam  video,  mengilustrasikan,  dan  menarasikan  (Walidin,  W.,  Saifullah,  &  Tabrani. (2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  ditemukan  bahwa  peraturan,  baik  undang-undang maupun peraturan lainnya terkait pembinaan narapidana dengan hukuman seumur hidup, tidak  menunjukkan  adanya  perlakuan  khusus.  Kegiatan  pembinaan,  termasuk  lokasi  dan program,  sama  dengan narapidana  yang  menjalani  hukuman  waktu  tertentu.  Menurut  UU No. 22 Tahun 2022, pembinaan adalah kegiatan yang diadakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak didik. Program ini mencakup pendidikan formal  dan  non-formal,  pelatihan  keterampilan  kerja,  bimbingan  keagamaan  dan  moral, serta  program  kesehatan  dan  kesejahteraan,  yang  semuanya  bertujuan  untuk  membantu narapidana mengembangkan keterampilan dan pengetahuan untuk reintegrasi yang sukses ke  dalam  masyarakat.  Dengan  demikian,  meskipun  narapidana  seumur  hidup  menjalani hukuman  yang  lebih  panjang,  mereka  tetap  diberikan  akses  yang  sama  terhadap  program
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
pembinaan  ini,  dengan  harapan  dapat  mencapai  perbaikan  pribadi  yang  signifikan  dan reintegrasi sosial yang lebih baik.
Dengan kata lain, pembinaan yang dilakukan harus bersifat jangka panjang, sehingga diperlukan kebijakan implementatif dalam pembinaan narapidana dengan hukuman seumur hidup. Berdasarkan pemahaman ini, sasaran pembinaan harus mencakup individu dan orang lain,  serta  mengembangkan  rasa  tanggung  jawab  untuk  menyesuaikan  diri  dengan kehidupan  yang  damai  dan  sejahtera  dalam  masyarakat.  Hal  ini  bertujuan  agar  mereka berpotensi  menjadi  manusia  yang  berbudi  luhur  dan  bermoral  tinggi  (Arfa,  N.,  Nur,  S.,  & Monita, Y. (2019).
Berdasarkan  perkembangan  program  pembinaan,  narapidana  seharusnya menunjukkan  perubahan  perilaku  dan  psikologis  yang  positif  setelah  melalui  setiap  tahap pembinaan. Dengan demikian, ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka dapat menjadi individu  yang  berperilaku  baik  dan  bermanfaat  bagi  lingkungan  sekitar  mereka  (Haryono, 2017).
Proses  pembinaan  sering  kali  menghadapi  berbagai  hambatan,  seperti  perilaku narapidana  yang  kurang  disiplin  dan  tidak  teratur.  Hal  ini  wajar  mengingat  narapidana adalah  individu  yang  kehilangan  kebebasannya.  Selain  itu,  pembinaan  untuk  narapidana dengan  hukuman  seumur  hidup  belum  diatur  secara  jelas  dalam  bentuk  apapun.  Oleh karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada  perbedaan  signifikan  dalam  pembinaan antara narapidana seumur hidup dan narapidana dengan hukuman waktu tertentu.
Pembinaan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  pemasyarakatan  bertujuan  untuk menghilangkan  pengaruh  lingkungan,  sosial,  dan  fisik  yang  dapat  memicu  perilaku menyimpang.  Ini  dilakukan  melalui  program  pembinaan  keagamaan,  kepribadian,  dan kemandirian. Selain itu, lembaga pemasyarakatan juga melaksanakan program pengenalan yang disebut Mappenaling, serta berupaya mencegah kejahatan melalui kerjasama dengan badan-badan resmi pemerintah (Ramadhini, A., & Rinaldi, K. (2023).
Pembinaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  pada  dasarnya  berkaitan  dengan  layanan, pembinaan,  dan  bimbingan  yang  diberikan  oleh  petugas  untuk  memperbaiki  perilaku
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
narapidana  sehingga  tujuan  pembinaan  dapat  tercapai.  Layanan  ini  melibatkan  berbagai program  dan  kegiatan  yang  dirancang  untuk  membantu  narapidana  mengembangkan keterampilan,  pengetahuan,  dan  sikap  yang  diperlukan  untuk  reintegrasi  yang  sukses  ke dalam  masyarakat  setelah  mereka  dibebaskan.  Oleh  karena  itu,  dalam  Keputusan  Menteri Kehakiman  Republik  Indonesia  Nomor:  M.02-PK.04.10  Tahun  1990,  ruang  lingkup pembinaan narapidana mencakup  berbagai  aspek penting. Ini termasuk  pendidikan  formal dan  non-formal,  pelatihan  keterampilan  kerja,  bimbingan  keagamaan  dan  moral,  serta program  kesehatan  dan  kesejahteraan.  Selain  itu,  program  pembinaan  juga  mencakup kegiatan rekreasi dan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional  narapidana.  Dengan  adanya  pendekatan  yang  komprehensif  ini,  diharapkan narapidana  dapat  menjalani  masa  hukumannya dengan produktif dan  akhirnya  kembali  ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan berkontribusi positif.
Tabel 1.2 Nama narasumber No   Nama Kasus Putusan Jenis Kelamin 1. Bazatulo Laiya Pembunuhan Seumur Hidup Laki-laki 2. Herizon Narkotika Seumur Hidup Laki-laki 3. Resmin Pembunuhan Seumur Hidup Laki-laki 4. Surya Arianto Narkotika Seumur Hidup Laki-laki
Sumber : Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.
Narapidana  seumur  hidup  tidak  diikutsertakan  dalam  tahap  pembinaan.  Artinya, mereka  tidak  diikutsertakan  dalam  sidang  Tim  Pemantau  Pemasyarakatan  dan  tidak mendapat program pengembangan lebih lanjut karena hukumannya tidak bisa diukur. Meski tetap mendapat pembinaan, namun tidak bisa melanjutkan ke tahap pembinaan berikutnya. Program pembinaannya tidak terbatas, asal mau dan mampu diikutsertakan. Apabila selama diklat  berperilaku  baik,  maka  terpidana  seumur  hidup  berhak  mengajukan  permohonan pengampunan  kepada  Presiden  yang  disebut  grasi  sesuai  ketentuan  yang  berlaku,  dan Lembaga  Pemasyarakatan  akan  berupaya  semaksimal  mungkin  untuk  membantu  seperti yang telah dilakukan sebelumnya.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Dalam proses pembinaan, terdapat narapidana yang merasa skeptis dalam menjalani hukuman  seumur  hidup  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Pekanbaru  bahkan  skepetis terhadap  program  atau  pembinaan  yang  diberikan.  Mereka  merasa  bahwa  pembinaan tersebut  tidak  akan  memberikan  manfaat  bagi  mereka  karena  peluang  untuk  keluar  dari penjara  sangat  kecil.  Berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  seorang narapidana diberikan kesempatan untuk mengubah masa hukuman menjadi pidana dengan waktu  tertentu  diberikan  kepada  narapidana  dengan  hukuman  seumur  hidup,  bisa  saja dikabulkan  oleh  sistem  pemasyarakatan  jika  mereka  berkelakuan  baik  selama  lebih  dari  5 tahun.
Pidana  penjara  seumur  hidup  berlawanan  dengan  konsep  sistem  pemasyarakatan yang  diperkenalkan  oleh  Dr.  Saharjo,  S.H  pada  tanggal  5  Juli  1963.  Sistem  ini  mengubah pendekatan  kepenjaraan  menjadi  pemasyarakatan  dengan  menekankan  pembinaan  yang mengutamakan  pengayoman  daripada  pembalasan.  Saat  ini,  program  pembinaan  bagi narapidana  mencakup  dua  aspek,  yaitu  pembinaan  kemandirian  dan  kepribadian,  yang bertujuan  untuk  mencapai  dan  mensosialisasikan  sistem  pemasyarakatan  (Mahesa, M.T.,2021).
Kesehatan  mental  narapidana  yang  dijatuhi  hukuman  seumur  hidup  sangat  rentan terganggu, karena kebebasan dan kemandirian yang sebelumnya mereka miliki akan hilang akibat  adanya hukuman  tersebut.  Oleh  karena  itu,  kenyataan  kesulitan akan diterima  oleh mereka  setelah  vonis  penjara  seumur  hidup  diberikan.  Bahkan  tidak  sedikit,  sejumlah narapidana  mengalami  Gangguan  jiwa,  ketenangan  hidup  hilang,  dan  bahkan  berbagai penyakit  yang  diderita  akibat  tidak  bisanya  menerima  kenyataan  harus  hidup  di  Lembaga pemasyarakatan.
Di  sinilah  peran  petugas  pemasyarakatan  sebagai  pembina  dan  pembimbing narapidana  menjadi  penting.  Pembinaan  dan  pelayanan  kesehatan  yang  tepat  perlu dilaksanakan bagi mereka yang mengalami gangguan kesehatan jiwa, serta untuk mencegah gangguan jiwa pada kalangan narapidana (Hudaya, Y. N., & Subroto, M. (2021).
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Seseorang  yang  memiliki  kesehatan  mental  yang  baik,  dapat  di  ukur  dari  sejumlah indikator,  antara  lain:  memiliki  harga  diri  yang  realistis,  mampu  menerima  kesalahan  atau kelemahannya,  dapat  mengatasi  permasalahan  hidup,  merasa  puas  dengan  kehidupan sosialnya,  dan  merasa  bahagia  dalam  hidupnya.  Oleh  karena  itu,  Setiap  individu  harus mampu  menjaga  kesehatan  jiwanya,  karena  manusia  adalah  makhluk  sosial,  dan  ketika kesehatan  jiwa  seseorang  terganggu,  ia  akan  kesulitan  dalam  melakukan  interaksi  sosial dengan orang lain.
Sehat  jiwa  tanpa  gangguan  jiwa  berarti  seseorang  mampu  bertahan  dari  penyakit dan  gangguan  jiwa.  Narapidana  mempunyai  hak-hak  yang  harus  dipenuhi  oleh  lembaga pemasyarakatan  sebagai  pihak  yang  bertanggung  jawab  membina  dan  melindungi  mereka selama  masa  pelatihan.  Hak-hak  tersebut  mencakup  beberapa  aspek  penting  yang  harus dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan:
a) Hak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b) Hak untuk mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
Dari sekian banyaknya narapidana dengan hukuman seumur hidup terdapat hanya 2 kasus  yakni  pembunuhan  dan  narkotika,  dan  kebanyakan  dari  narapidana  tersebut  selalu mengalami  stress  yang  berlebihan  akibat  dari  fikiran  mereka  yang  merasa  tidak  ada  lagi kesempatan untuk keluar dari Lembaga Pemasyarakatan ini.
Lazarus  dan  Folkman  seperti  dikutip  Biggs,  Brough,  dan  Drummond  menjelaskan bahwa  stres  yang  dialami  seseorang  dapat  memberikan  dampak  negatif  baik  secara  fisik maupun  psikologis.  Untuk  menghindari  dampak  negatif  tersebut,  individu  biasanya  akan mengambil  langkah-langkah  untuk  mengatasinya.  Langkah-langkah  ini  disebut  sebagai strategi koping. Strategi coping seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain latar belakang budaya, pengalaman dalam menghadapi masalah, faktor lingkungan, kepribadian, konsep  diri,  dan  faktor  sosial,  yang  kesemuanya  berperan  penting  dalam  kemampuan individu  dalam  menyelesaikan  masalah  yang  dihadapinya.  (Biggs,  A.,  Brough,  P.,  & Drummond, S. (2017).
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Dalam  studi  ini,  peneliti  menggunakan  Teori  Rehabilitas  dan  Psikologi  Kriminal sebagai  alat  analisis.  Masalah  kejiwaan  sangat  berisiko  bagi  narapidana,  terutama  mereka yang menjalani hukuman seumur hidup, sehingga rehabilitasi menjadi penting. Banja (1990) mendefinisikan rehabilitasi sebagai program holistik dan terpadu yang mencakup intervensi medis,  fisik,  psikososial  dan  kejuruan  yang  bertujuan  untuk  memberdayakan  individu penyandang  disabilitas  untuk  mencapai  prestasi  pribadi,  makna  sosial  dan  interaksi fungsional  yang  efektif  dengan  dunia.  Rehabilitasi  ini  diperlukan  untuk  membantu narapidana  yang  mengalami  gangguan  kesehatan  jiwa  akibat  tekanan  lingkungan  dan tekanan sosial, sehingga dapat membangun kembali kepribadian yang stabil. (Miswanto, M., & Harahap, Y. M. (2022).
Stres  merupakan  salah  satu  konsekuensi  dari  perubahan  sosial  dan  proses modernisasi yang sering disertai oleh perkembangan teknologi, perubahan dalam kehidupan sehari-hari,  serta  meningkatnya  persaingan  antar  individu.  Pendekatan  psikologis merupakan salah satu cara untuk memahami stres, menggambarkan hasil interaksi dinamis antara  individu  dengan  lingkungannya,  yang  melibatkan  aspek  kognitif  dan  emosional. Faktor-faktor  yang  dapat  menimbulkan  stres  disebut  dengan  stressor.  Stressor  ini  terbagi menjadi  tiga  kategori,  yaitu  Stresor  fisikobiologis,  Stresor  psikologis  dan  Penekan  stres sosial.
Stresor  fisikobiologis  mencakup  berbagai  kondisi  yang  dapat  memberikan  tekanan pada tubuh, seperti penyakit yang sulit disembuhkan, cacat fisik, atau berkurangnya fungsi salah satu bagian tubuh. Misalnya, seseorang yang menderita penyakit kronis seperti kanker atau  diabetes  mungkin  menghadapi  tantangan  besar  dalam  menjaga  kesehatannya.  Selain itu, postur tubuh yang dianggap tidak ideal, seperti skoliosis atau postur bungkuk, juga bisa menjadi sumber stres, karena bisa mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas  sehari-hari  dan  menurunkan  rasa  percaya  diri.  Di  sisi  lain,  stresor  psikologis melibatkan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pikiran  dan  emosi  seseorang.  Prasangka, frustasi karena gagal mendapatkan sesuatu yang diinginkan, hasud, permusuhan, perasaan cemburu,  konflik  pribadi,  dan  keinginan  di  luar  kemampuan  semuanya  bisa  mengganggu kesejahteraan mental. Sebagai contoh, seseorang yang terus-menerus merasa gagal dalam
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
mencapai  tujuan  hidupnya  bisa  mengalami  stres  yang  mendalam  dan  berlarut-larut. Sementara  itu,  penekan  stres  sosial  meliputi  situasi-situasi  yang  memengaruhi  hubungan sosial  dan  status  seseorang  dalam  masyarakat.  Hubungan  tidak  harmonis  antar  anggota keluarga, perceraian, pengangguran, kematian, pemutusan hubungan kerja, dan kriminalitas sering  kali  memperburuk  tekanan  emosional  dan  sosial.  Misalnya,  seseorang  yang kehilangan  pekerjaan  mungkin  merasa  tidak  berharga  dan  mengalami  tekanan  untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  yang  pada  gilirannya  dapat  memengaruhi  hubungannya dengan anggota keluarga dan teman-teman. Stres sosial seperti ini tidak hanya mengganggu kesejahteraan emosional tetapi juga dapat menyebabkan isolasi sosial dan depresi.
Akibat  dari  gangguan  tersebut,  narapidana  dapat  mengalami  tiga  kondisi  utama: psikosis, cacat mental, dan neurosis, sebagaimana dijelaskan dalam Teori Psikologi Kriminal. Terkait  dengan  aspek  individu  ini,  Teori  Psikoanalisa  Sigmund  Freud  juga  relevan,  yang menyatakan  bahwa  perilaku  manusia  adalah  hasil  dari  interaksi  struktur  kepribadiannya. Ketiga  kondisi  ini  saling  berkaitan;  psikosis  adalah  gangguan  mental  yang  ditandai  dengan hilangnya kontak dengan realitas, seperti delusi dan halusinasi.
Psikologi  kriminal  menggunakan  teori  psikoanalisis  untuk  menghubungkan  antara tindakan kejahatan dan perilaku kriminal dengan kondisi hati nurani seseorang. Hati nurani yang sangat kuat bisa menyebabkan perasaan bersalah, sementara hati nurani yang sangat lemah  tidak  mampu  mengontrol  dorongan-dorongan  individu.  Dari  beberapa  narasumber yang  penulis  wawancarai,  3  dari  4  narasumber  menunjukkan  adanya  gangguan-gangguan tersebut,  sementara  1  di  antaranya  tampak  stabil  dan  selama  wawancara  terlihat  lebih nyaman serta memiliki pemikiran yang masih dapat dipahami.

## KESIMPULAN
1. Setelah  melakukan  penelitian  mendalam  dan  menganalisis  menggunakan teori-teori  yang  sesuai  dengan  fenomena  kasus  yang  diteliti,  maka  penulis  dapat  menarik kesimpulan  sebagai  akhir  dari  penelitian  ini.  Pola  pembinaan  antara  terpidana  penjara seumur  hidup  dengan  terpidana  penjara  seumur  hidup  pada  dasarnya  tidak  mempunyai
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
perbedaan  yang  berarti,  perbedaannya  hanya  pada  lamanya  masa  pelatihan,  pembinaan terhadap  narapidana  seumur  hidup  juga  demikian.  tidak  diatur  dengan  cara  standar  apa pun.
2. Kondisi psikologis yang terjadi dan dialami oleh Narapidana hukuman seumur hidup  kebanyakan  mengalami  stress  berat  seperti  halnya  mengalami  kecemasan,  depresi, halusinasi,  ini  dapat  dilihat  dari  fakta  bahwa  narapidana  dengan  hukuman  seumur  hidup memiliki keterbatasan akan berfikir serta sulit menjelaskan sesuatu dengan baik dan benar, beberapa  narapidana  lain  juga  merasa  sangat  bersalah  sehingga  mereka  akan  selalu dihantui rasa takut dan bersalah dalam jangka waktu yang panjang.
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, seharusnya dapat menambah tenaga  ahli  dalam  pembinaan  Narapidana  yang  mengalami  gangguan-gangguan  mental akibat  terlalu  lama  berasa  didalam  Lembaga  tersebut  terkhusus  Narapidana  dengan hukuman  seumur  hidup  yang  lebih  rentan  akan  hal  tersebut.  Petugas  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Pekanbaru  harus  meningkatkan  program  yang  bisa  dilakukan untuk  membina  dan  membimbing  Narapidana  sehingga  meminimalisir  adanya  Narapidana yang mengalami stress berat atau gangguan mental.

## DAFTAR PUSTAKA
Arfa, N., Syofyan, N., & Monita, Y. (2019). Pola pembinaan terhadap narapidana seumur hidup dalam kebijakan implementasinya. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 3(2), 250-260.
Biggs, A., Brough, P., & Drummond, S. (2017). Lazarus and Folkman's psychological stress and coping theory. In The handbook of stress and health: A guide to research and practice (pp. 349-364).
Fahriza, M. R., & Ulfa, L. (2019). Faktor penyebab stress dan dampak bagi kesehatan.
Haryono.  (2017).  Kebijakan  perlakuan  khusus  narapidana  risiko  tinggi.  Jurnal  Ilmiah  Kebijakan Hukum, 12(3).
Hudaya,  Y.  N.,  &  Subroto,  M.  (2021).  Dampak  hukuman  seumur  hidup  bagi  kesehatan  mental narapidana  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  di  Indonesia.  Innovative:  Journal  of  Social Science Research, 1(2), 195-200.
Kementerian  Kehakiman  Republik  Indonesia.  (1990).  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Republik Indonesia Nomor M. 02-PK.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.
Junhaidel,  S.,  Syahrin,  A.,  Mulyadi,  M.,  &  Sikumbang,  J.  (2017).  Implementasi  asimilasi  kerja  sosial narapidana korupsi di lembaga sosial sebagai upaya reintegrasi sosial. USU Law Journal, 5(2).
Rinaldi,  K.,  Setiawan,  R.,  &  Sos,  S.  (2021).  Efektivitas  pelaksanaan  pemidanaan  terhadap  pelaku tindak pidana asusila di lembaga pemasyarakatan. Batam: Cendikia Mulia Mandiri.
Rinaldi, K. (2022). Sistem peradilan pidana dalam kriminologi. Ahlimedia Book.
Mahesa, M. T. (2021). Pidana seumur hidup jika dikaitkan dengan metode penelitian dalam sistem pemasyarakatan. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 8(2), 349-367.
Maryam, S. (2017). Strategi coping: Teori dan sumberdayanya. Jurnal Konseling Andi Matappa, 1(2),
101-107.
Miswanto, &  Harahap, Y. M. (2022). Patologi dan rehabilitasi sosial (Case method dan team based project). Hal 84-110.
Östlund,  U.,  &  Persson,  C.  (2014).  Examining  family  responses  to  family  systems  nursing interventions: An integrative review. Journal of Family Nursing, 20(3), 259-286.
Ramadhini,  A.,  &  Rinaldi,  K.  (2023).  Penanganan  lapas  terhadap  narapidana  homoseksual  (studi kasus lapas kelas II A Pekanbaru). SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 2(1), 29-35.
Rinaldi, K. (2021). Pembinaan dan pengawasan dalam lembaga permasyarakatan. Pekanbaru.
Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2015). Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory. FTK Ar- Raniry Press.
Aeni, W. N., Jaelani, E., & Rosidin, U. (2024). Tinjauan hukum mengenai tindakan euthanasia (suntik mati) dalam perspektif hukum pidana. JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 3(1). https://doi.org/10.59818/jps.v3i1