## PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMANFAATAN RUANG LAUT SECARA MENETAP TANPA IZIN OLEH DITPOL AIRUD POLDA SUMBAR

## Irwandi Idham
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: irwandiidham73@gmail.com

## ABSTRACT
Law Enforcement Against Criminal Acts of Permanent Utilization of Marine Space Without Permit  by  the  West  Sumatra  Regional  Police  Directorate  of  Polairud  is  by  conducting investigations  into  criminal  acts  suspected  of  violating  the  provisions  of  Article  49  and Article  75  of  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  32  of  2014  concerning  Marine, namely  the  permanent  use  of  marine  space  without  permission.  This  regulation  in  West Sumatra is supported by West Sumatra Governor Regulation Number 51 of 2018 concerning Procedures  for  Granting  Location  Permits  and  Coastal  Water  Management  Permits.  The object  here  is  Sirandah  Island  which  is  located  in  the  city  of  Padang.  Management  of  the island of Sirandah without official permission from the local government is a maritime crime. Obstacles  Faced  in  Law  Enforcement  Against  Criminal  Acts  of  Sedentary  Utilization  of Marine Space Without Permit by the West Sumatra Police Ditpolairud are problems of law enforcement  objects  that  are  difficult  to penetrate  the  law.  Weak  coordination  between  law enforcers can lead to overlapping of respective authorities and policies. Uncoordinated law enforcement  is  one  of  the  obstacles  in  prosecuting  crimes  against  the  use  of  marine  space permanently without a permit.
Keywords: Law Enforcement, Crime, Utilization of marine space, Investigation

## ABSTRAK
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemanfaatan Tetap Ruang Laut Tanpa Izin  oleh Direktorat  Polairud  Polda  Sumbar  adalah  dengan  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak pidana  yang  diduga  melanggar  ketentuan  Pasal  49  dan  Pasal  75  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  Tahun  2014  tentang  Kelautan,  yaitu  pemanfaatan  ruang  laut secara  tetap  tanpa  izin.  Peraturan  di  Sumatera  Barat  ini  didukung  oleh  Peraturan  Gubernur Sumatera  Barat  Nomor  51  Tahun  2018  tentang  Tata  Cara  Pemberian  Izin  Lokasi  dan  Izin Pengelolaan  Perairan  Pesisir.  Objek  di  sini  adalah  Pulau  Sirandah  yang  terletak  di  kota Padang.  Pengelolaan  Pulau  Sirandah  tanpa  izin  resmi  dari  pemerintah  setempat  merupakan kejahatan  maritim.  Kendala  Yang  Dihadapi  Dalam  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak Pidana  Pemanfaatan  Ruang  Laut  Tanpa  Izin  oleh  Ditpolairud  Polda  Sumbar  adalah permasalahan  objek  penegakan  hukum  yang  sulit  ditembus  hukum.  Koordinasi  yang  lemah antar  penegak  hukum  dapat  menyebabkan  tumpang  tindih  kewenangan  dan  kebijakan masing-masing.  Penegakan  hukum  yang  tidak  terkoordinasi  merupakan  salah  satu  kendala dalam penuntutan tindak pidana pemanfaatan ruang laut secara permanen tanpa izin.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kejahatan, Pemanfaatan Ruang Laut, Penyidikan

## PENDAHULUAN
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  kelautan yang  berbentuk  pemanfaatan  ruang  laut  secara  menetap  tanpa  izin  oleh  Ditpolairud  Polda Sumbar. Hal ini sesuai  yang diatur pada Pasal 47 dan Pasal 49, Undang Undang  Nomor 32 Tahun  2014  tentang  Kelautan,  dinyatakan  bahwa  adanya  sanksi  bagi  pelanggar  norma  tsb, yang  satu  adalah  perbuatan  yang  dikenakan  denda  administratif,  yang  berupa  :  peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; penutupan lokasi;  pencabutan izin; dan atau denda administrasi;  sedangkan sanksi bagi perbuatan lainnya berupa Hukuman Penjara dan denda yang cukup berat.
Ditinjau  dari  segi  konfigurasinya  wilayah  Indonesia  merupakan  kawasan  laut  yang ditaburi  pulau-pulau,  baik  besar  maupun  kecil  dengan  jumlah  sekitar  17.504  pulau.  Luas wilayah  Indonesia  yang  merupakan  negara  kepulauan  (archipelagic  state)  tersebut  adalah sekitar 7,7 juta Km2. Duapertiga dari luas wilayahnya yaitu 5,8 juta Km2 adalah lautan yang mengandung  potensi  sumber  daya  kelautan  yang  melimpah  dan  mempunyai  nilai  sangat strategis bagi kehidupan nasional bangsa Indonesia. Dengan garis pantai sepanjang lebih dari 81.000 Km, maka Indonesia menjadi negara yang memiliki pulau terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. 1
Letak  geografis  Indonesia  yang  berada  di  antara  Benua  Asia  dan  Australia  serta  di antara  Samudera  Hindia  dan  Samudera  Pasifik  telah  menempatkan  Indonesia  pada  posisi strategis ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Selain itu,  posisi  dan  sumber  daya  kelautan  tersebut  juga  menempatkan  Indonesia  menjadi  sangat penting  bagi  negara-negara  dari  berbagai  kawasan.  Namun  posisi  strategis  ini  selain merupakan  peluang  sekaligus  kendala  bagi  bangsa  Indonesia  dalam  mewujudkan  cita-cita bangsa. 2
Kendala,  ancaman  atau  permasalahan  dapat  timbul  karena  sebagai  negara  yang memiliki  sumber  daya  kelautan  yang  sangat  kaya  dan  beragam,  maka  sangat  terbuka kemungkinan  terpancingnya  pihak-pihak  tertentu  untuk  memanfaatkan  secara  ilegal  sumber daya  kelautan  tersebut.  Terlebih  lagi  mengingat  tidak  semua  negara  mempunyai  laut  yang cukup bagi kepentingan ekonominya, sehingga mereka berupaya untuk mendapatkan sumber kekayaan  alam  dari  wilayah  laut  secara  tidak  legal 3 .  Kemungkinan  ini  tidak  saja  dapat mengganggu  stabilitas  keamanan  di  laut,  tetapi  juga  dapat  menimbulkan  konflik  dengan negara lain, bahkan tidak mustahil menjadi perang terbuka antar negara.
Keadaan  tersebut  sangat  berpotensi  mengancam  dan  merugikan  kepentingan Indonesia,  khususnya  kepentingan  Indonesia  atas  wilayah  lautnya.  Padahal  laut  mempunyai peranan dan arti yang sangat signifikan bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi pembangunan nasionalnya mengingat laut mempunyai fungsi-fungsi, antara lain; 4
(i) sebagai media pemersatu,
1 Evi Banowati, Geografis Indonesia , Ombak, Jakarta, 2015, hlm 1
2 Didik  Heru  Purnomo, Pengamanan  Wilayah  Laut  Indonesia ,  Jurnal  Hukum  Internasional,  Desember 2004, hlm. 27
3 Dicky R Munaf, Kajian Sistem Operasi Tersinergi Bakamla Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan 2015, Jurnal Sosioteknologi,    KKIK ITB, Bandung, 2015
4 Bakamla, Pokok-pokok Pikiran Tentang Keamanan Laut , Markas Besar TNI Angkatan Laut, Jakarta, 2002, hlm. 56
(ii) sebagai media perhubungan baik antar pulau maupun antar Negara,
(iii) sebagai media sumber daya baik hayati, non hayati maupun buatan,
(iv) sebagai media pertahanan keamanan dan,
(v) sebagai media dan sarana untuk membangun pengaruh terhadap negaranegara lain dalam rangka penangkalan.
Secara  formal  norma  pidana  di  bidang  kelautan  adalah  sederajat  dengan  undang undang  lainnya,  Norma  pidana  dibidang  kelautan  tsb,  adalah  amat  sempit  akibat  tidak meliputi  tindakan  atau  perbuatan  hukum  oleh  suatu  korporasi  atau  badan  usaha  yang  juga dapat dikategorikan sebagai salah satu pelaku tindak pidana khusus dalam sistem penegakan hukum Indonesia.
Kesulitan  yang  ada  selama  ini  adalah  tidak  terdeteksinya  terjadinya  tindak  pidana kelautan.  Hal  ini  pernah  terjadi  ketika  Ditpolairud  Polda  Sumbar  mendeteksi  adanya penggunaan  dan  pengelolaan  ruang  laut  yang  tidak  berizin  terhadap  pulau  Sirandah  yang terletak  di  wilayah  kota  Padang.  Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran  di  atas,  maka permasalahan  adalah  Penegakan  hokum  pada  tindak  pidana  kelautan  dan  kendala  yang  ada dalam usaha tersebut.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah  deskriptif  analitis,  dengan  metode  pendekatan  yuridis normative  didukung  oleh  yuridis  empiris.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder. Data    sekunder  diperoleh  dari  studi  dokumen  dan  studi  kepustakaan.  Data  yang  diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## PEMBAHASAN
A. Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Pemanfaatan  Ruang  Laut  Secara Menetap Tanpa Izin Oleh Ditpolairud Polda Sumbar
Penegakan  hukum  dalam  bidang  Kelautan  dirasakan  sangat  diperlukan  dalam mengatasi  berbagai  permasalahan  yang  timbul  di  lapangan,  hal  ini  sangat  perlu  dalam penegakan hukum nasional Indonesia untuk wilayah laut terutama kedaulatan teritorialnya. Secara umum pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu usaha untuk  mewujudkan  ide-ide  menjadi  kenyataan,  sedangkan  Soejono  Soekanto  dengan mengutip  pendapat  Purnadi  Purbacaraka  mengatakan  bahwa  penegakan  hukum  adalah kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  mantap  dan  mengejahwantahkan  serta sikap  tindak  sebagai  rangkuman  penjabaran  nilai  tahap  akhir  untuk  menciptakan  (social engineering),  memelihara  dan  mempertahankan  (control)  perdamaian  pergaulan  hidup. Lebih  lanjut  menurut  Soewardi  M  pengertian  umum  penegakan  hukum  adalah  kegiatan untuk  melaksanakan  atau  memberlakukan  ketentuan.  Lebih  jauh  lagi  dijelaskan  bahwa sistem hukum yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata. 5
Berdasarkan dari segi hirarki dan jenis materi muatan ketentuan yang diatur dalam undang  undang  tentang  kelautan,  maka  terdapat  hubungan  dengan  materi  muatan ketentuan  yang  terdapat  di  berbagai  peraturan  pemerintah  sebagai  pelaksanaan  berbagai
5 Raida L. Tobing dan Sriwulan Rios, Penegakan Kedaulatan dan Penegakan Hukum Di Ruang Udara , Jurnal Penelitian Hukum De Jure, AsosiasiPeneliti Hukum Indonesia, Vol 01 N0. 2, 1998, hal 49
undang  undang    antara  lain  peraturan  pemerintah  tentang  ketelitian  peta  tata  ruang; pelaksanaan  informasi  geospasial;  pengelolaan  kawasan  khusus;  pengelolaan  dan pemanfaatan  wilayah  pesisir  dan  pulau  pulau  kecil;  angkutan  di  perairan;  pengelolaan usaha  pertambangan    termasuk  juga  pelestarian  lingkungan  hidup.  Di  Sumatera  Barat terdapat  Peraturan  Gubernur  Sumatera  Barat  Nomor  51  tahun  2018  Tentang  Tata  Cara Pemberian  Izin  Lokasi  Dan  Izin  Pengelolaan  Perairan  Pesisir.  Ketentuan  tindak  pidana kelautan  yang  terdapat  dalam  undang  undang  kelautan  harus  di  dukung  oleh  berbagai peraturan daerah sebagai pelaksanaannya.
Ditpolairud  Polda  Sumbar  telah  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana  kelautan  dengan  cara  melakukan  penyidikan  terhadap  perbuatan  pidana  yang disangkakan  melanggar  ketentuan  Pasal  49  dan  pasal  75  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor    32  tahun  2014  tentang  Kelautan.  Izin  mendirikan  bangunan  adalah Produk  Hukum  yang  berisi  persetujuan  atau  perizinan  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala Daerah  setempat  dan  wajib  dimiliki    atau  diurus  oleh  pemilik  bangunan  yang  ingin membangun,  merobohkan  /mengurangi  luas  ataupun  renovasi  suatu  bangunan  dimana tujuan  dari  IMB  tersebut  adalah  untuk  menciptakan  tata  letak  bangunan  yang  aman  dan sesuai  dengan  peruntukan  lahan.  Pemerintah  Kota  (Pemkot)  Padang,  Sumatera  Barat, menegaskan telah menutup objek wisata pulau yang tidak memiliki izin atau ilegal. Objek wisata pulau yang bakal ditutup itu salah satunya Pulau Sirandah, yang sebelumya sempat terjadi  peristiwa  kebakaran  salah  satu  penginapan  di  sana.  Pengelolaan  pulau  Sirandah dengan  tidak  memiliki izin  resmi  dari  pemerintah  daerah  merupakan  suatu  tindak pidana kelautan.  Penegakan  hukum  dilakukan  atas  Tindak  Pidana  Pemanfaatan  Ruang  Laut  dan tindak  Pidana  Pemanfaatan  serta  Pengelolaan  Wilayah  Pesisisr  dan    Pulau  Pulau  kecil yang  dilakukan  sejak  tahun  2016  oleh  Tersangka,  terhadap  Pengelolaan  Wilayah  Pulau Sirandah  untuk  Pariwisata  yang  diduga    tidak  memiliki  izin  lokasi  dan  izin  Pengelolaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Juncto Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas    Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  27  Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Adapun  perbuatan  yang  dilakukan  adalah  melakukan  Pembangunan  dermaga, penginapan,  restoran,  arena  bermain  dan  arena  bermain  water  boom  di  Pulau  Sirandah tanpa  izin  dari  pemerintah  setempat.  Pembangunan  berbagai  fasilitas  tersebut  termasuk pemanfaatan ruang, Adapun ruang  yang  dimanfaatkan adalah ruang darat dan ruang laut. Yang termasuk pemanfaatan ruang darat adalah pembangunan  yang dilakukan di daratan pulau seperti penginapan, restoran, arena bermain, taman dan lain sebagainya. Sedangkan yang termasuk pemanfaatan ruang laut adalah pembangunan  yang menggunakan wilayah periaran/laut  seperti  pembangunan  dermaga  atau  pembangunan  arena  bermain  berupa water boom yang menjorok kelaut.
Alur  pikiran  yang  terkandung  dalam  norma  pidana  kelautan  tersebut,  adalah  jika subyek  atau  pelaku  perbuatan  yang  terkait  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan pemanfaatan    ruang  kelautan,  semata adalah  orang  seorang  dengan  sebutan  setiap orang. Terkadang  unsur  subyek  dalam  tindak  pidana  ini  juga  dilakukan  oleh  koorporasi  seperti pada  perkara  pengelolaan  pulau  Sirandah.  Dimana  subyek  dari  tindak  pidana  ini  adalah
Koorporasi  yaitu  PT.  MGSB  HOLDING  LTD  yang  diwakili  oleh  Direktur  dan Komisarisnya.
Obyek    yang  menjadi  tujuan  penghukumannya  adalah  ketiadaan  kepemilikan  izin lokasi.  Kronologis  pengelolaan  Pulau  Sirandah  tersebut  adalah  sebelumnya  pada  tahun 2015  Direktur  Utama  PT.  Multi  Wisata  Bahari  membuat  perjanjian  kerja  sama  dengan ninik mamak 8 Suku di Kelurahan Sungai Pisang Kota Padang perihal pengelolaan Pulau Sirandah untuk usaha Pariwisata. Kerja sama tersebut dilakukan dengan surat perjanjian di Notaris.  Pada  tahun  2015  tersebut  pengelolaan  Pulau  Sirandah  untuk  usaha  Pariwisata tersebut belum berjalan. Pada saat itu baru dilakukan pembersihan Lokasi dan belum ada pembangunan yang dilakukan.
Pada  tahun  2016  Direktur  Utama  PT.  Multi  Wisata  Bahari  bekerja  sama  dengan PT.  MGSB  Holdings  dengan  Direktur  Utamanya  Tomi  Devisa  selaku  Investor  untuk melakukan  pembangunan  dan  pengelolaan  dalam  rangka  usaha  Pariwisata  dengan  Surat perjanjian  di  Notaris.  Setelah  kerjasama  tersebut  pengelolaan  Pulau  Sirandah  tersebut dikelola  oleh  PT.  MGSB  Holdings  karena  Pemilik  modal  adalah  PT.  MGSB  Holdings. Sejak  1  Januari  2017  dimulai  lah  pembangunan  yang  telah  direncanakan  tersebut. pembangunan  dimulai  dari  Dermaga  setelah  itu  berlanjut  kepada  pembangunan  yang lainnya.
Seiring  dengan  pengerjaan  proyek  pembangunan  Resort  Pulau  Sirandah  tersebut usaha  wisata  sudah  mulai  jalan  tetapi  belum  ramai  dan  kebanyakan  hanya  tamu-tamu camping.  Pada  bulan  September  tahun  2017  pengerjaan  pembangunan  proyek  Resort Pulau  Sirandah  dihentikan  dikarenakan  permasalahan  pembayaran  proyek  yang  belum lunas.  Pada  bulan  Januari  sampai  dengan  bulan  Maret  tahun  2018  Pengelolaan  Pulau Sirandah tersebut diambil alih oleh masyarakat Sungai Pisang dikarenakan jatah bagi hasil hak  masyarakat  Sungai  Pisang  belum  diberikan  oleh  Pujo  Hartoyo  selaku  Direktur  PT. Multi Wisata Bahari.
Pada  saat  diambil  alih  masyarakat  pengelolaan  keuangan  juga  di  kuasai  oleh Kelompok  masyarakat.  Setelah    jatah  bagi  hasil  hak  masyarakat  Sungai  Pisang  tersebut dirasa sudah cukup maka pengelolaan pulau pada tanggal 1 April tahun 2018 diambil alih oleh  sdr.  Pujo  Hartoyo  selaku  PT.  Multi  Wisata  Bahari.  Sedangkan  dari  Pihak  dari  PT. MGSB Holdings sama sekali tidak ada respon karena di PT. MGSB Holding sendiri juga terjadi permasalahan dana/modal investasi.
Pembangunan Water Boom di Pulau Sirandah merupakan pembangunan yang tidak memiliki  Izin,  Lokasi  Pembangunan  Water  Boom  di  Pulau  Sirandah  tersebut  adalah  di pinggir pantai Pulau Sirandah tersebut. Bangunannya dibuat di pinggir pantai dan seluncur nya menjorok kelaut. Pembangunan Resort di pulau Sirandah tersebut ada menggunakan/ memanfaatkan  Ruang  laut  yaitu  pembangunan  dermaga  dan  Waterboom.  Yang  mana pembangunan tersebut dilakukan di pinggir pantai dan menjorok kelaut, Pembangunan di Pulau  Sirandah  tersebut  yang  menggunakan/memanfaatkan  Ruang  laut  seperti pembangunan dermaga dan water boom tidak ada memiliki Izin Lokasi dari Pejabat yang berwenang.  Semua  pembangunan  di  Pulau  Sirandah  tersebut  baik  yang  dibangun  di  atas pulau  maupun  yang  dibangun  memanfaatkan  ruang  laut  sama  sekali  tidak  ada  izin  dari Pejabat yang berwenang.
Tidak ada surat atau dokumen yang Sah yang menyatakan pulau Sirandah tersebut adalah tanah ulayat masyarakat Salapan Suku Kel. Sungai Pisang. Pulau Sirandah tersebut hanya  diakui  oleh  kantor  KAN  (kerapatan  Adat  Nagari)  Bungus  Teluk  Kabung  secara turun temurun sebagai tanah ulayat masyarakat Salapan Suku Kel. Sungai Pisang. Sampai saat  ini  dokumen  alas  hak  tentang  kepemilikan  Pulau  Sirandah  belum  diterbitkan  oleh kantor KAN (kerapatan Adat Nagari) Bungus Teluk Kabung.
Penafsiran  yang  mungkin  berkembang  atas  fungsi  normatif  ketentuan  pidana  di bidang  kelautan  tersebut,  adalah  permasalahan  status  hukum  kepemilikan  izin  lokasi dengan  pertanyaan  yang  masih  tersisa  apakah  izin  lokasi  dimaksud  adalah  merupakan bagian terpisah atau terintegrasi dengan izin izin lainnya misalnya izin usaha penguasaan dan pengusahaan perairan di wilayah pulau pulau kecil. Juga apakah izin usaha perikanan laut dan izin usaha pertambangan khusus mineral minyak dan  gas bumi atau panas bumi adalah  juga  menjadi  bagian  dari  izin  lokasi  dimaksud?  Juga  sejauh  mana  batasan kewenangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  terkait  dengan  izin  izin  yang  telah  ada selain izin lokasi yang dimaksud dalam undang undang tentang Kelautan .
Perbedaan tentang izin lokasi dengan izin izin lain misalnya izin  lingkungan yang terbit  dalam  pengelolaan  usaha  perkebunan  dan  kehutanan,    serta  pertambangan  mineral dan  batu  bara,    maupun  perikanan  laut,  dari  sudut  kewenangan  lembaga  penerbit  izin maupun persyaratan teknis pelaksanaan/operatif yang harus dipenuhi oleh pemegang atau penerima  izin  adalah  urgen  demi  kejelasan  dan  kepastian  hukum  yang  juga  menjadi perhatian  umum.  Oleh  karena  itu  disatu  segi  bahwa  harapan  dan  aspirasi  masyarakat umum  adalah  agar  peraturan  pemerintah atau  peraturan  pelaksanaan  dari  undang  undang tentang  kelautan,  tetap  konsisten  dengan  tujuan  utama  meningkatkan  pemerataan kesejahteraan  masyarakat,  seiring  peningkatan  laju  pertumbuhan  ekonomi  nasional  serta ditunjang  dengan  penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan  yang  baik,  yang  justru terlebih  dahulu  dalam  Undang  Undang  Tentang  Administrasi  Pemerintahan,  telah meletakkan kerangka pikir dan perbuatan yang patut atau taat asas dalam penerbitan suatu keputusan administrasi oleh badan atau pejabat administrasi pemerintahan itu sendiri.
Selain kasus pengelolaan pulau Sirandah yang tidak memiliki izin dan kalau tetap dilanjutkan  eksploitasinya  dikhawatirkan  akan  merusak  ekosistem  laut  sekitar  pulau sirandah,  Ditpolairud  juga  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  beberapa  pulau  lain yang dikelola tanpa izin salah satunya adalah pulau Aweira di Kepulauan Mentawai. Pada pulau  Aweira  tersebut  dilakukan  pembangunan  resort  dan  penginapan  tanpa  izin  lokasi. Namun  proses  penyelidikan  ini  tidak  dilanjutkan  sampai  sekarang.  Pembangunan  resort yang  dilakukan  dihentikan  karena  persoalan  manajemen  perusahaan  pengelola.  Sehingga karena keadaan tersebut penyelidikan juga tidak dilanjutkan.

## B. Kendala  Yang  Dihadapi  Dalam  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana Pemanfaatan  Ruang  Laut  Secara  Menetap  Tanpa  Izin  Oleh  Ditpolairud  Polda Sumbar
Pada  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  yang  diatur  dalam  tindak  pidana kelautan  dalam  hal  ini  berbentuk  penyidikan  terhadap  perbuatan  pemanfaatan  ruang  laut secara menetap tanpa izin maka masih ditemui berbagai hambatan dalam usaha penegakan hukum  tersebut.  Adapun  kendala  yang  dialami  diantaranya  adalah  permasalahan  obyek
Penegakan  Hukum    yang  sulit  ditembus  hukum.  Obyek  yang  dimaksud  disini  adalah pelaku  yang  terlibat  dalam  kejahatan  pemanfaatan  ruang  laut  secara  menetap  tanpa  izin yaitu  pelaku  yang  menjadi  otak  dari  kegiatan  tersebut.  Terutama  dalam  hal  ini  adalah oknum  Pejabat  Negara  dan  oknum  Aparat  Penegak  Hukum  yang  membeking  kegiatan tersebut.  Serta  pelaku  yang  nerupakan  pengusaha  dengan  modal  kekayaan  besar.  Pelaku pada  tindak  pidana  pemanfaatan  ruang  laut  secara  menetap  tanpa  izin  adalah  koorporasi yang melakukan pengelolaan terhadap ruang laut tersebut.
Kendala  selanjutnya  adalah  Lemahnya  Koordinasi  Antar  Penegak  Hukum  dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing masing,  sehingga sangat rawan  menimbulkan  konflik  kepentingan.  Penegakan  hukum  yang  tidak  terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penindakan  kejahatan pemanfaatan ruang laut secara menetap tanpa izin. Kurangnya koordinasi yang efektif dan efisien antara berbagai Instansi yang  terkait  dalam  penegakan  hukum  pemanfaatan  ruang  laut  secara  menetap  tanpa  izin menyebabkan  sulitnya  dilakukan  penindakan  terhadap  pelanggar  ketentuan  tersebut. Dimana  terdapat  berbagai    Instansi  yang  terkait  yang  berada  dalam  satu  mata  rantai penegakan  hukum  tindak  pidana  pemanfaatan  ruang  laut  secara  menetap  tanpa  izin  yang sangat  menentukan  proses  penegakan  hukum  diantaranya  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan, Kepolisian  Republik  Indonesia,  TNI-Angkatan  Laut,  Kejaksaan  Negeri,  Kementerian Hukum  dan  Ham  Ditjen  Keimigrasian,  Kemeterian  Perhubungan  Ditjen  Perhubungan Laut,  Kementerian  Keuangan  Ditjen  Bea  dan  Cukai,  dan  Pemerintah  Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.  Diluat  daripada  instansi  tersebut  ada  masyarakat  adat  yang berperan  dalam  proses  penegakan  hukum.  Karena  Pada  undang  undang  Kelautan  diatur tentang pengakuan terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat adat. Koordinasi antar berbagai Instansi tersebut sangat menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum pidana  terhadap  kejahatan  pemanfaatan  ruang  laut  secara  menetap  tanpa  izin  yang merupakan kejahatan terorganisir yang memiliki jaringan yang sangat luas.
Kendala selanjutnya adalah masalah pengumpulan alat bukti. Berbicara mengenai masalah  pembuktian  yang  dianut  oleh  hukum  pidana  Indonesia  adalah  sistem  negatif (negative  wettelijke  stelsel) yang  merupakan  gabungan  dari  sistem  bebas  dengan  sistem positif. 6 Pada  sistem  negatif  Hakim  hanya  boleh  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa apabila  berdasarkan  bukti    bukti  yang  sah  menurut  hukum  sehingga  Hakim  mempunyai keyakinan  bahwa  terdakwalah  yang  telah  bersalah  melakukan  tindak  pidana.  Hal  ini berdasarkan  ketentuan  Pasal  183  UU  No.  8  Tahun  1981  KUHAP,  yang  menyatakan bahwa:  “Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seorang  kecuali  apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana  benar    benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya”. Ketentuan tersebut juga menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan bahwa bukti yang terkumpul  sudah  cukup.  Sulitnya  mengumpulkan  alat  bukti  dalam  tindak  pidana pemanfaatan  ruang  laut  secara  menetap  tanpa  izin  menyebabkan  penyidikan  memakan waktu yang lama dan sedikit berbelit belit.
Pembuktian  terhadap tindak  pidana  pemanfaatan  ruang  laut  secara  menetap  tanpa izin  yang  masih  mengacu  pada  KUHAP  seperti  tersebut  diatas,  adalah  merupakan
6 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia ,  PT Refika Aditama, Bandung , 2017, hlm 129
kewajiban  penyidik  dan  penuntut  umum  untuk  membuktikan  sangkaannya  terhadap tersangka, kemudian alat alat bukti yang juga mengacu pada KUHAP seperti halnya tindak pidana  biasa,  sangat  sulit  untuk  menjerat  pelaku  pelaku  yang  berada  di  belakang  kasus tersebut. Belum diaturnya mekanisme proses untuk mengakses alat  alat bukti seperti akses informasi  pada  bank  atau  ketentuan  yang  memerintahkan  kepada  bank  untuk  meblokir rekening  tersangka  sebagai  pemodal  dalam  pengelolaan  tersebut  yang  diduga  sebagai pelaku tindak pidana.
Kurangnya  Wawasan  dan  Integritas  Para  Penegak  Hukum  dalam  penegakan hukum tindak pidana pemanfaatan ruang laut secara menetap tanpa izin. Salah satu faktor yang  sangat  menentukan  dalam  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  pemanfaatan ruang laut secara menetap tanpa izin adalah adanya wawasan dan integritas para penegak hukum  terutama  menyangkut  penguasaan  hukum  materil  dan  formil,  hal  ini  dikarenakan begitu  cepatnya  perkembangan  masyarakat  yang  semakin  moderen,  telekomunikasi  dan teknologi  sehingga  banyak  kejahatan  baru  yang  bermunculan  dengan  jenis  dan  modus operandi  yang  baru  dan  beraneka  jenis,  termasuk  kejahatan  tindak  pidana  pemanfaatan ruang  laut  secara  menetap  tanpa  izin.  Adanya  perkembangan  jenis  maupun  modus operandi suatu tindak pidana harus dibarengi dengan peningkatan wawasan dan integritas para  penegak  hukum  agar  tidak  salah  dalam  menerapkan  hukum  dan  dapat  menegakkan hukum  dengan  sebaik  baiknya.  Dalam  prakteknya  penulis  menemukan  wawasan  dan integritas  para  penegak  hukum  ternyata  masih  sangat  kurang  dan  perlu  dilakukan peningkatan lebih lanjut lagi.

## KESIMPULAN
Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Pemanfaatan  Ruang  Laut  Secara Menetap  Tanpa  Izin  Oleh  Ditpolairud  Polda  Sumbar  adalah  dengan  cara  melakukan penyidikan  terhadap  perbuatan  pidana  yang  disangkakan  melanggar  ketentuan  Pasal  49  dan pasal 75 Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang  Kelautan  yaitu pemanfaatan  ruang  laut  secara  menetap  tanpa  izin.  Aturan  ini  di  Sumatera  Barat  didukung dengan  Peraturan  Gubernur  Sumatera  Barat  Nomor  51  tahun  2018  Tentang  Tata  Cara Pemberian Izin Lokasi Dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir, Karena ketentuan tindak pidana kelautan  yang  terdapat  dalam  undang  undang  kelautan  harus  di  dukung  oleh  berbagai peraturan daerah sebagai pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku:
Bakamla, Pokok-pokok Pikiran Tentang Keamanan Laut , Markas Besar TNI Angkatan Laut, Jakarta, 2002.
Didik  Heru  Purnomo, Pengamanan  Wilayah  Laut  Indonesia ,  Jurnal  Hukum  Internasional, Desember 2004.
Dicky R Munaf, Kajian Sistem Operasi Tersinergi Bakamla Sesuai Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2014  tentang  Kelautan  2015 ,    Jurnal  Sosioteknologi,        KKIK  ITB, Bandung, 2015.
Evi Banowati, Geografis Indonesia , Ombak, Jakarta, 2015.
Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia ,  PT. Refika Aditama, Bandung, 2017.
Raida  L.  Tobing  dan  Sriwulan  Rios, Penegakan  Kedaulatan  dan  Penegakan  Hukum  Di Ruang Udara, Jurnal Penelitian Hukum De Jure , Asosiasi Peneliti Hukum Indonesia, Vol 01 N0. 2, 1998.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  32 tahun 2014 tentang Kelautan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 51 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir.