Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.5 No.1 / Januari 2020

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
Erly Pangestuti M. Sriastuti Agustina

## sherly8080@gmail.com, monicasriastuti1961@gmail.com

## Fakultas Hukum Universitas Tulungagung

## ABSTRAK
Wabah  virus  corona  yang  terjadi  di  seluruh  dunia  mempengaruhi  berbagai  aspek kehidupan, mempengaruhi perubahan cara hidup dan budaya daerah itu sendiri hingga menyentuh derajat  masyarakat  yang  paling  rendah.  Masalah  ini  tidak  hanya  mengakibatkan  kemunduran sector  ekonomi  rakyat,  namun,  hal  itu  juga  menyebabkan  penurunan  daya  beli  individu  dan ketahanan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin tinggi.
Tinjauan  ini  menggambarkan  upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Tulungagung dalam memberikan jaminan yang baik kepada anak jalanan melalui upaya preventif dengan memberikan bantuan pembiayaan pendidikan, membangunkan semangat dan memberikan gambaran tentang rumah singgah, membuat peraturan dan pedoman serta memberikan kebebasan kepada  anak  jalanan  untuk  memiliki  pilihan  untuk  bermain  di  rumah  singgah,  pendampingan langsung, memberikan pendekatan dalam mengelola masalah sosial dan bimbingan pengelolaan penghasilan.  Upaya  restorasi  pemerintah  daerah  dengan  meningkatkan  SDM,  mengamati perkembangan anak jalanan, dan menilai perilaku positif anak jalanan.
Persoalannya,  tak  sedikit  dari  mereka  yang  berusaha  kabur  karena  faktor  mental  dan terhimpit oleh kebutuhan hidup. Anggaran pemerintah yang digelontorkan sangat besar dan belum mampu untuk menyalurkan anak jalanan ke  pekerjaan yang layak. Selain itu juga masih kurangnya bantuan dan dukungan dari berbagai kalangan.
Kata Kunci : perlindungan hukum, anak jalanan, tindak pidana anak

## PENDAHULUAN
Kemajuan  sosial-sosial,  politik,  keuangan,  mekanis,  dan  perkembangan  penduduk  yang benar-benar  cepat  berpengaruh  pada  kondisi  peradaban  negara.  Secara  nyata,  kemajuan pembangunan yang berjalan sesuai rencana tentu saja menjadi kebanggaan sebuah negara. Namun, sebenarnya ada kesenjangan mencolok. Satu sisi, ada bangunan mewah yang bisa dinikmati dan dijadikan pusat perhatian, namun didekatnya perkampungan kumuh yang memprihatinkan tumbuh dan butuh perhatian khusus.
Fakta  saat  ini  bahwa  individu  dan  keluarga  miskin  secara  keseluruhan  hanya  memiliki pilihan  untuk  bertahan  hidup  dengan  materi  yang  minim,  bahkan  dalam  kemiskinan.  Kondisi seperti  inilah  yang  menyebabkan  kesenjangan  ekonomi  yang  tinggi,  kesejahteraan  rakyat  tidak merata. Akibatnya, banyak anak mencari cara untuk menghasilkan uang untuk membantu ekonomi orang tua mereka dengan turun ke jalan dan banyak dari mereka putus sekolah demi mencari uang untuk keluarga. 1
Lebih parahnya lagi, sebagian besar masyarakat menolak terhadap keberadaan anak jalanan dan hampir tidak ada layanan yang bisa dijangkau oleh anak jalanan seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan  anak,  dan  informasi  urgen  untuk  mengatasi  keadaan  bahaya.  Jadi  bisa  dikatakan bahwa anak-anak adalah kelompok yang paling lemah dalam siklus perubahan sosial-politik dan keuangan yang berkelanjutan. Anak-anak sering menjadi korban utama dan menderita, sehingga tumbuh kembangnya  terhambat karena kegagalan  orangtua, pemerintah  dalam pelayanan sosial untuk anak-anak. 2
Upaya untuk menangani dan membina anak jalanan, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau  oleh  Lembaga  Sosial  Masyarakat,  bersifat  preventif  dan  rehabilitatif.  Bagaimanapun,  ada gambaran negatif yang muncul di kalangan masyarakat setempat terhadap masalah merawat dan mendorong anak jalanan. Secara khusus, mereka tampaknya tidak efektif, bercanda, tidak terlibat penuh dan hanya menghabiskan uang dari rencana keuangan negara. Apalagi dalam menangani persoalan anak jalanan yang selama ini terkesan berjalan sendiri-sendiri, tidak berhubungan baik, apalagi  solid  di  antara  para  pihak.  Dengan  tujuan  agar  masalah  pengasuhan  anak  jalanan  harus ditingkatkan dan cukup menonjol untuk diperhatikan, hal itu harus ditangani secara menyeluruh di  seluruh  wilayah  secara  terpadu  dan  berkesinambungan  dan  serius  terhadap  anak  jalanan, keluarganya dan masyarakat luas. 3
1 Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak (Gramedia Pustaka Utama, 2013).
2 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak (Kencana, 2010).
3 Devita Yulia Sari and Achmad Ashar Bakar, ‘Efektifitas Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten  Tulungagung  (Studi  Di  Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupatn  Tulungagung)’, Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara , 4.1 (2020).

## RUMUSAN MASALAH
Mengingat penggambaran di atas, maka dalam artikel ini penulis akan membahas beberapa masalah, yaitu :
1. Apa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Tulungagung (Dinsos) untuk memberikan jaminan yang  baik  kepada  anak  jalanan  dan  hambatannya  seperti  apa  dalam  memberikan  jaminan tersebut?
2. Bagaimana  menurut  hukum,  perlindungan  anak  jalanan  yang  berbuat  tindak  pidana  dan  apa tindak pidana yang sering dilakukan?
3. Apa jaminan hukum bagi anak jalanan yang bertindak kriminal dan bentuk tindak pidana apa yang sering mereka lakukan?

## PEMBAHASAN

## A. Definisi Anak
Anak ialah seorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih  dalam  kandungan.  Hal  ini  terdapat  pada  UU  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak. 4
Setiap orang boleh mealkukan perbuatan hukum, akan tetapi menurut undang-undang ada pengecualian orang yang tidak boleh berbuat hukum. Oleh karena itu, tiap anak yang lahir hidup, memiliki  watak  dan  kewenangan  hukum  ( rechtsbevoegdheid ).  Terlepas  dari  seberapa  pendek hidupnya, dia telah mengambil bagian dalam kesetaraan sosialnya dan kemudian dia meninggal dunia  maka  hak  ini  dipindahkan  ke  orang  lain.  Hak-hak  yang  didapat  ketika  ia  lahir  dapat diterapkan juga secara surut kepada anak yang belum dilahirkan ke dunia demi kebahagiaan sang anak dengan beberapa syarat tertentu, antara lain:
a. Ia sudah lahir,
b. Anak lahir dalam keadaan hidup;
c. Kepentingan anak membawa tuntutan terhadap haknya.
Anak di bawah usia 21 tahun dibawah kekuasaan orang tua mereka atau di bawah perwalian (Pasal  353  KUH  Perdata).  Pasal  299  KUH  Perdata  menetapkan  selama  perkawinan  orang  tua
4 Murtiyani, ‘Kajian Hukum Terhadap Praktek Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Terhadap Putusan No.: 201/Pid. Sus/2016/PN Skt.).’, Dinamika Hukum , 8.1 (2020).
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.5 No.1 / Januari 2020
terjadi,  maka  anak  di  dalam  kekuasaan  orang  tuanya  sampai  ia  dewasa  ( meerderjarig ),  selama tidak hapus ( ontzet ) / bebas ( ontheven ).

## B.   Anak Jalanan dan Karakteristiknya.
Menurut  Konvensi  Internasional  anak  jalanan  adalah  anak  yang  mencurahkan  sebagian besar energi mereka di jalanan, mereka berbaur, berkumpul, dan menghasilkan uang di kota secara positif seperti  pengemis  atau pengamen. Beberapa  anak jalanan mendapatkan kekayaan dengan melakukan pencurian, pemalakan, dan pengedaran narkoba. Anak jalanan hidup di jalanan karena mereka ditinggalkan oleh keluarganya yang tidak tahan menanggung kemiskinan dan keretakan keluarga  mereka.  Anak  jalanan  pada  umumnya  melakukan  pekerjaan  sebagai  tukang  semir, pengemis, asongan, dan pengumpul sampah. Kerap kali mereka juga beresiko diperas, kecelakaan lalu  lintas,  pertengkaran,  dan  kejahatan  lainnya.  Anjal  semakin  mudah  terkontaminasi  dengan kecenderungan yang tidak diinginkan dari budaya jalanan, terutama seks bebas dan penggunaan narkoba. 5
Menurut survei, secara umum anak jalanan dibagi 3 kelompok, yaitu:
1. Mereka  yang  bekerja  di  jalan ,  ini  adalah  anak-anak  yang  bekerja  di  jalan  dan  tetap berinteraksi penuh dengan orang tua. Sebagian dari hasil mereka di jalan untuk membantu keuangan  orang  tuanya  karena  orangtua  tidak  mampu  menanggung  sendiri  kemiskinan keluarga.
2. Mereka yang hidup di jalanan , maksudnya anak-anak yang sepenuhnya berada di jalanan, hidup  di  jalanan.  Sebagian  dari  mereka  masih  berinteraksi  dengan  orang  tuanya,  tetapi intensitas tidak pasti. Sebagian besar dari mereka adalah anak korban kekerasan, menjadikan mereka kabur dari rumah.
3. Anak dari kelarga jalanan , maksudnya anak jalanan yang berasal dari orang tua yang tinggal di jalanan. Meskipun anak ini selalu berinteraksi dengan keluarga, kehidupan mereka tidak pasti  dan  berpindah-pindah  serta  sangat  besar  bahayanya.  Ciri  penting  dari  kelompok  ini
5 Syamsul  Haling  and  others,  ‘Perlindungan  Hak  Asasi  Anak  Jalanan  Dalam  Bidang  Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional’, Jurnal Hukum & Pembangunan , 48.2 (2018), 361– 78.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.5 No.1 / Januari 2020
ialah  kehidupan  mereka  di  jalanan  dari  sejak  bayi,  mungkin  juga  sejak  mereka  masih dikandung ibunya. 6
Pada umumnya, anak jalanan dibedakan dalam beberapa karakteristik, (1)  Mereka yang hidup  dijalanan,  kriterianya  seperti  :  tak  pernah  bertemu  atau  sudah  lama  tidak  bertemu  orang tuanya,    8  sampai  10  jam  di  jalanan  untuk  "bekerja"  dan  setelahnya  diisi  dengan menggelandang/tidur, tidak pernah sekolah, usianya di bawah 14 tahun. (2) Mereka yang di jalan hanya  untuk  bekerja,  dengan  kriteria:  hubungan  mereka  dengan  orangtuanya  tidak  menentu,  8 sampai  16  jam  ada  di  jalan,  hidup  di  kamar  kost  atau  kontrakan,  bersama  kawan-kawannya, bersama  orang  tua/saudara,  secara  umum  berada  di  lokasi  kumuh,  tidak  sekolah,  umurnya  di bawah  16  tahun.  (3)  Anak  dengan  indikasi  menjadi  anak  jalanan,  dengan  kriteria  :  intensitas hubungan dengan keluarganya teratur setiap harinya, 4 sampai 5 jam di jalan untuk bekerja, mereka bersekolah, pada umumnya berumur 14 tahun ke bawah. (4) Anak jalanan yang berumur 16 tahun ke  atas,  kriterianya  sudah  tidak  berhubungan  atau  berinteraksi  tetapi  menentu  dengan  orang tuanya,  8  sampai  24  jam  di  jalanan,  bermalam  di  jalan  atau  rumah  orang  tuanya,  pendidikan terakhir SD atau SLTP dan tidak melanjutkan pendidikan diatasnya. 7

## C.   Pengertian dan Tujuan Perlindungan Anak
Perlindungan anak adalah semua jenis perbuatan guna melindungi dan menjamin anak dari hak-hak  istimewa  mereka  sehingga  mereka  dapat  hidup,  berkembang,  berkreasi  dan  berperan maksimal sesuai dengan kodrat kemanusiaannya serta aman dari diskriminasi dan kekerasan.
Perlindungan  yang  khusus  ialah  perlindungan  yang  diberikan  ke  anak  dalam  keadaan krisis/darurat karena terbentur masalah hukum, yang berada dalam kelompok kecil dan terisolir, anak yang dimanfaatkan secara fisik dan ekonomi, anak yang perjual belikan, anak yang menjadi korban narkoba, minuman keras,  atau lainnya,  korban penculikan  anak, anak korban kekerasan fisik dan mental, anak disabilitas dan korban penelantaran.
Tujuan  yang  didapat  bagi  anak  secara  luas  adalah  menjamin  hak-hak  kehidupannya, perkembangan, kemajuan,  perlindungan dan partisipasi  anak. Sasaran khusus  dari  perlindungan anak  adalah  (a)  menjamin  perlindungan  bagi  anak-anak  dari  berbagai  perlakuan  buruk  dan
6 Badrus Zaman, ‘Pendidikan Akhlak Pada Anak Jalanan Di Surakarta’, INSPIRASI: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam , 2.1 (2019), 129–46.
7 Rahcmad Budi Suharto, ‘Karakteristik Sosial Ekonomi Anak Jalanan Kota Samarinda’, in Forum Ekonomi , 2016, XVIII .
kekerasan  terhadap  anak,  penelantaran  anak,  pemanfaatan  dan/atau  pelecehan  anak.  (b) Pendampingan  dan  pembelaan  bagi  anak  yang  tersangkut  masalah  hukum  agar  terhindar  dari diskriminatif  dan  terlindungi  hak-haknya.  (c)  Mengakui  dan  terlindunginya  hak-hak  anak  dari kelompok kecil agar dapat berbudaya, berbahasa yang baik dan beragama dengan baik. 8

## D.   Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tulungagung
Berbagai  program  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  di  Kabupaten  Tulungagung  dengan tujuan pemberian perlindungan hukum terhadap anak jalanan, antara lain :
1. Menumbuhkan  eksistensi  anak  jalanan  dengan  memberikan  penyuluhan  secara  berkala dengan  ikut  serta  dari  tokoh-tokoh  agama  dan  masyarakat,  Dinas  Sosial,  sekolahan  dan beberapa organisasi terkait tentang pentingnya perlindungan hukum, khususnya pembinaan dan pengawasan perilaku anak yang menyimpang.
2. Membimbing  anak  jalanan  ke  jalan  yang  benar  dengan  mengarahkan  mereka  ke  Balai Latihan Kerja (BLK) yang akhirnya mereka dipersiapkan menurut bakat masing-masing.
3. Upaya edukatif, yaitu pembinaan anak jalanan dengan menggandeng lembaga pendidikan ( untuk anak jalanan yang berstatus pelajar) dan orangtua sebagai keluarga terdekat dengan anak.
4. Pemberian perlindungan dan pengawasan langsung dengan cara patroli berkala pada anak jalanan  di  jalan  atau  lokasi  sekitar  mereka  yang  beresiko  terjadinya  tindak  kejahatan  dan kekerasan anak. 9
Sedangkan  upaya  prefentif  yang  dilakukan  yaitu  memberikan  bantuan  biaya  pendidikan, mendorong dan mengenalkan mereka tentang rumah singgah, membuat aturan dan memberi ijin anak  jalanan  bermain  di  rumah  singgah,  memberikan  pembinaan  pendidikan,  mendampingi mereka  dalam  mengatasi  masalah  sosial  dan  bimbingan  untuk  mengelola  pendapatan.  Upaya rehabilitatif  yang  dilakukan  yaitu  meningkatkan  SDM  anak  jalanan,  mengecek  perkembangan anak jalanan, dan menilai perilaku positif anak jalanan.
Perlindungan  hukum  anak  jalanan  yang  dilakukan  tidaklah  berjalan  lancar,  banyak permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, antara lain :
8 Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Prenada Media, 2018).
9 Ita  Munasari  Chikmah,  ‘Perlindungan  Hukum  Anak  Jalanan  Ditinjau  Dari  Hukum  Positif  Dan Hukum Islam (Studi Pada Komunitas Save Street Child Blitar)’, 2019.
1. Program  penampungan  hanya  sebagian  kecil  yang  berhasil.  Anak  jalanan  di  tempat penampungan  (rumah  singgah)  tersebut  banyak  yang  cenderunguntuk  kabur  karena  faktor mental dan tekanan kebutuhan hidup. Tambahan anggaran diperlukan agar program ini berjalan lancar.
2. Pemerintah belum mampu menyalurkan tenaga kerja dari anak-anak jalanan kepada lapangan kerja yang layak.
3. Pemerintah kesulitan mengembalikan anak jalanan ke orang tuanya karena mereka mayoritas berasal dari luar wilayah Kabupaten Tulungagung.
4. Orangtua anak jalanan sedikit yang mendukung aktif program pengentasan anak jalanan, agar jumlah anak jalanan dapat dikurangi.
5. Tenaga Pekerja Sosial / Pendamping / Sukarelawan masih kurang. Sulit mencari tenaga kerja yang sesuai SDM program ini yang siap menangani permasalahan anak jalanan.
6. Minimnya dukungan berbagai pihak untuk pengentasan anak jalanan, termasuk pengusaha dan pers.
7. Kebanyakan  anak  jalanan  tidak  mempunyai  kartu  kependudukan,  sehingga  ketika  mereka membutuhkan KTP selalu kesulitan.
8. Banyak  masyarakat  yang  masih  memandang  anak  jalanan  itu  sampah  masyarakat,  sumber masalah, susah diatur, sehingga penyelesaian masalah ini menjadi sulit. 10

## E. Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Oleh Anak Jalanan Dan Bentuk Pidananya.
Apabila kita memandang anak sebagai subyek hukum seperti orang dewasa, maka mereka berhak  memperoleh  perlindungan  hukum  seperti  yang  termuat  di  butir-butir  Konvensi  PBB tentang  Hak-hak  Anak  yaitu  berhak  mendapat  perlindungan  hukum  terhadap  ancaman  dalam  ( kehidupan  pribadinya,  keluarganya,  surat  menyurat  dari  tuduhan  yang  salah).  Berdasar  Pasal  1 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ketika anak menjadi korban tindak pidana, maka mereka berhak memperoleh perlindungan hukum.
Perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai masalah kelakuan / anak nakal dibagi menjadi 2 , yaitu:
10 Rivanlee Anandar, Budhi Wibhawa, and Hery Wibowo, ‘Dukungan Sosial Terhadap Anak Jalanan Di Rumah Singgah’, Share: Social Work Journal , 5.1 (2015).
1.   Menurut Hukum Perdata.
Anak  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum,  maka  orang  tua  atau  wali  yang bertanggung jawab terhadap perbuatan anak itu sesuai Pasal 1367 KUH Perdata. Putusan yang diberikan  ke  anak  nakal  dapat  dikembalikan  kepada  orang  tua  /  wali  /  orangtua  asuh, menyerahkan  mereka  ke  negara  untuk  mengikuti  pendidikan,  pembinaan  dan  latihan  kerja atau  menyerahkan  ke  Instansi  yang  fokus  di  bidang  pendidikan,  pembinaan,  dan  latihan kerja. 11
2.   Menurut Hukum Pidana.
Perlindungan hukum anak yang melakukan tindak pidana ( strafbaar feit ), baik menjadi korban  kejahatan  ( victim )  atau  menjadi  pelakunya  ( kindermoor ).  Hukuman  pidana  kepada anak nakal antara lain :
a) Pidana  pokok,  yaitu:  pidana  penjara,  pidana  kurungan,  pidana  denda,  dan  pidana pengawasan.
b) Pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.  Pidana  penjara  paling  lama  ½  (setengah)  dari  maksimal  pidana  penjara  orang dewasa.
c) Jika anak nakal  melakukan tindak  pidana  dengan ancaman  hukuman mati  atau seumur hidup,  maka  hukuman  pidana  penjara  yang  dapat  dijatuhkan  paling  lama  10  (sepuluh) tahun. Pasal-pasal lain di KUH Pidana yang masih relevan terkait hal ini contohnya Pasal 45, 46 dan 47 KUH Pidana. 12
Berbagai  macam  tidak  pidana  anak  jalanan  mulai  dari  hal  kecil  seperti  memalak temannya  hingga  tindak  pidana  pemerasan  (368  KUH  Pidana),  memukuli  temannya  yang lebih  lemah  hingga  penganiayaan  baik  disengaja  atau  tidak  disengaja  (351,  352,  353,  354, 355, 358 KUH Pidana), pencurian kecil hingga pencurian barang orang lain yang ada di rumah atau pekarangan (362-365 KUH Pidana), membawa senjata tajam (UU Darurat No 12 tahun 1951),  meminum  minuman  keras  (300  KUH  Pidana),  menikmati  dan    mengkonsumsi  obat terlarang dan narkotika (UU No 22 tahun 1997). 13
11 Asram  A  T  Jadda,  ‘Dimensi  Keperdataan  Dalam  Perlindungan  Hukum  Atas  Anak  Jalanan  Di Yogyakarta’, Madani Legal Review , 1.2 (2017), 131–42.
12 S H Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) (Bumi Aksara, 2021).
13 Agung Hartawan, ‘Pemaknaan  Frase “Tanpa Hak” Penggunaan Senjata Pemukul, Penikam, Dan Penusuk  Dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Darurat  No.  12  Tahun  1951Pembaharuan  Hukum  Pidana  Pada Kebijakan Kriminal Di Indonesia’ (Universitas Brawijaya, 2019).

## Kesimpulan
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tulungagung  berperan  dalam  membina  kehidupan  anak jalanan. Program yang telah dilaksanakan memberikan penyuluhan secara berkala dan melibatkan tokoh  agama  dan  masyarakat,  memberikan  pengarahan  dan  pembinaan  dengan  melibatkan lembaga  pendidikan,  pengawasan  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dan  juga menyalurkan  ke  BLK  menurut  bakat  dan  minat  masing-masing  anak  jalanan  agar  mampu memberikan kontribusi positif terhadap Kabupaten Tulungagung.
Pewujudan  program-progran  tersebut  tidak  mudah,  Dinas  Sosial  Kabupaten  Tulungagung mengalami beberapa kendala rumit, antara lain :
1. Kerjasama yang dilakukan oleh instansi terkait kurang maksimal, seperti kerjasama Pemerintah Daerah dengan Dinas Sosial dalam hal mencarikan atau membangun rumah singgah untuk anak jalanan khususnya di Kabupaten Tulungagung belum terwujud penuh, sehingga ketika Petugas SATPOL PP mendapati anak jalanan berada di jalan, hanya dibawa untuk dibina selanjutnya dilepaskan  kembali.  Disinilah  kelihatan  begitu  kurang  optimalnya  Peran  Pemerintah  dan Instansi  terkait  dalam  penanganan  anak  jalanan  yang  mana  anak  jalanan  akan  selalu  ada ditengah-tengah  masyarakat  dan  menjadikan  problem  yang  serius.  Masyarakat  tidak  ada perhatian dan kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pendidikan dan hak anak.
2. Anggaran yang minim dari Pemerintah Daerah sehingga program yang telah dicanangkan akan sulit terealisasi.
3. Minimnya  sosialisasi  dari  Pemerintah  Daerah  terhadap  Undang-Undang  Perlindungan  Anak dikalangan masyarakat luas dan penegak hukum serta minimnya kesadaran pihak legislatif dan eksekutif terhadap problematika anak terlantar dan anak jalanan.
Perlindungan hukum bagi anak  adalah tindakan perlindungan hukum  anak agar hak-hak maupun  kewajiban  anak  dapat  dipenuhi  dan  terlindungi.  Setiap  anak  berhak  mendapatkan perlindungan, pemeliharaaan dan pembinaan meskipun anak tersebut telah melakukan perbuatan pidana  dengan  tujuan  jika  anak  melakukan  tindak  pidana  maka  hak-hak  anak  tersebut  tetap terlindungi oleh Undang-Undang sesuai pasal 18 UU No. 23 tahun 2002.

## DAFTAR PUSTAKA
Anandar, Rivanlee, Budhi Wibhawa, and Hery Wibowo, ‘Dukungan Sosial Terhadap Anak Jalanan Di Rumah Singgah’, Share: Social Work Journal , 5.1 (2015)
Candra, Mardi, Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Prenada Media, 2018)
Chikmah, Ita Munasari, ‘Perlindungan Hukum Anak Jalanan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pada Komunitas Save Street Child Blitar)’, 2019
Haling, Syamsul, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, and Hardianto Djanggih, ‘Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional’, Jurnal Hukum & Pembangunan , 48.2 (2018), 361–78
Hartawan, Agung, ‘Pemaknaan Frase “Tanpa Hak” Penggunaan Senjata Pemukul, Penikam, Dan Penusuk Dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Pada Kebijakan Kriminal Di Indonesia’ (Universitas Brawijaya, 2019)
Jadda, Asram A T, ‘Dimensi Keperdataan Dalam Perlindungan Hukum Atas Anak Jalanan Di Yogyakarta’, Madani Legal Review , 1.2 (2017), 131–42
Moeljatno, S H, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) (Bumi Aksara, 2021)
Murtiyani, ‘Kajian Hukum Terhadap Praktek Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Terhadap Putusan No.: 201/Pid. Sus/2016/PN Skt.).’, Dinamika Hukum , 8.1 (2020)
Sari, Devita Yulia, and Achmad Ashar Bakar, ‘Efektifitas Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Tulungagung (Studi Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupatn Tulungagung)’, Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara , 4.1 (2020)
Suharto, Rahcmad Budi, ‘Karakteristik Sosial Ekonomi Anak Jalanan Kota Samarinda’, in
Forum Ekonomi , 2016, XVIII
Supeno, Hadi, Kriminalisasi Anak (Gramedia Pustaka Utama, 2013)
Suyanto, Bagong, Masalah Sosial Anak (Kencana, 2010)
Zaman, Badrus, ‘Pendidikan Akhlak Pada Anak Jalanan Di Surakarta’, INSPIRASI: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam , 2.1 (2019), 129–46