https://doi.org/10.26593/jihi.v0i00.5975.39-55

## Analisa Dampak Pembangunan terhadap Identitas dan Resistansi Papua
Elvira Rumkabu
Universitas Cenderawasih, Indonesia ira_hiers@yahoo.com

## Abstract
The failure of development since the new order until the Jokowi era has become an important variable in understanding the roots of the Papuan conflict. The top-down, discriminatory and paternalistic character of development in the context of conflict remains dominant in various policies. As a result, development has failed to  bring  justice  and  prosperity  to  indigenous  Papuans.  On  the  other  hand,  armed  civil  resistance  and  civil resistance, which carry various issues and actors, continue to strengthen. This paper aims to analyze how the development  agenda  and  its  implementation  have  given  meaning  to  the  construction  of  Papuan  identity. Development  is  seen  as  an  instrument  of  subjugation  that  deepens  the  anger  and  injustice  felt  by  Papua. Development  failures  that  are  intertwined  with  other  conflict  variables  such  as  human  rights  violations, discrimination and political aspirations have also become the basis for the strengthening of Papuan resistance. At the same time, issues such as development and human rights are getting stronger in advocacy at the local, national and global levels.
Keywords: Development, Top-down, Paternalism, Armed Resistance, Civil Resistance

## Abstrak
Kegagalan  pembangunan  sejak  orde  baru  hingga  era  Jokowi  telah  menjadi  variabel  penting  dalam  memahami akar  konflik  Papua.  Karakter  pembangunan  yang  top-down,  diskriminatif  dan  paternalisme  dalam  konteks konflik tetap dominan dalam berbagai kebijakan. Alhasil, pembangunan tidak berhasil membawa  keadilan dan kesejahteraan bagi orang asli Papua. Sebaliknya, resistansi bersenjata (armed civil resistance) dan resistansi sipil (civil resistance) yang mengusung ragam isu dan aktor terus menguat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana    agenda  pembangunan  dan  implementasinya  telah  memberi  makna  terhadap  konstruksi  identitas Papua.  Pembangunan  justru  dilihat  sebagai  instrumen  penundukan  yang  semakin  memperdalam  amarah  dan ketidakadilan  yang  dirasakan  Papua.  Kegagalan  pembangunan  yang  berkelindan  dengan  variabel  konflik  lain seperti pelanggaran HAM, diskriminasi dan aspirasi politik juga telah menjadi basis bagi menguatnya resistansi Papua.  Disaat  yang  bersamaan,  isu-isu  seperti  pembangunan  dan  HAM  semakin  menguat  dalam  advokasi  di level lokal, nasional dan global.
Kata Kunci : Pembangunan, Top-down, Paternalisme, Resistansi Bersenjata, Resistansi Sipil

## Pendahuluan
Kegagalan  pembangunan  yang  menyebabkan  amarah (rage), marginalisasi,  kemiskinan,  serta ketimpangan sosial sering dianggap sebagai penyebab masyarakat Papua ingin memisahkan diri dari Indonesia.  Akan  tetapi,  keluhan  dan  rasa  frustasi  ( grievances )  masyarakat  hanya  akan  dikonstruksi menjadi gerakan perlawanan (resistance) apabila ada kerangka identitas kolektif yang menjadi basis dalam  melegitimasi  resistansi  sipil  hingga  bersenjata.  Identitas  bersama  ini  yang  menjelaskan mengapa  ada  aspirasi  penentuan  nasib  sendiri  ( self-determination )  di  Papua,  tapi  tidak  dominan  di kawasan  Indonesia  timur  lainnya  yang  juga  mengalami  pola  ketidakadilan  sosial  dalam  karakter pembangunannya.

## 40 Elvira Rumkabu | Analisa Dampak Pembangunan terhadap Identitas dan Resistansi Papua
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pembangunan dan praktek kekerasan yang legitimasinya  memberi  makna  terhadap  konstruksi  ke-Papuaan  dulu  dan  sekarang.  Oleh  karena  itu, tulisan  ini  akan  dibagi  ke  dalam  tiga  bagian. Pertama, Penulis  akan  mengelaborasi  kompleksitas identitas  Papua  dan  otonomi  komunal  yang  telah  dimiliki  dan  implementasikan  dalam  entitasnya. Penjelasan  ini  bertujuan  untuk  meluruskan  kekeliruan  terkait  homogenitas  Papua  karena  identitas, budaya, cara pandang, serta relasi antara manusia Papua dan tanah serta alamnya adalah sesuatu yang kompleks.  Konsekuensinya,  agenda  pembangunan  yang  memiliki  pola  penyeragaman  serta mengabaikan  realita  tersebut  akan  menemui  berbagai  resistensi. Kedua ,  Penulis  akan  menganalisis beberapa kebijakan utama pembangunan yang dielaborasi bersamaan dengan dinamika identitas dan resistansi  itu  sendiri  di  Orde  Baru  dan  pasca  reformasi.  Meskipun  konstruksi  identitas  Papua  tidak terlepas  dari  faktor  seperti  persoalan  status  politik,  pelanggaran  dan  kekerasan  HAM,  rasisme, maupun eksploitasi, namun fokus utama dari penelitian ini adalah pada berbagai kebijakan dan proyek pembangunan yang memberikan dampak langsung bagi penyingkiran identitas Papua. Ketiga, Penulis akan  menjelaskan  bagaimana  pembangunan  memberikan  makna  bagi  resistensi  sipil  Papua.  Hal  ini dilakukan  dengan  melihat  varian  resistensi  Papua  kontemporer  yang  menempatkan  agenda pembangunan dalam isu advokasi gerakan.
Gagasan  yang  disampaikan  tulisan  ini  adalah  bahwa  untuk  memahami  relasi  antara pembangunan  dan  konflik  Papua,  perlu  meletakan  kembali  identitas  dan  budaya  Papua  sebagai basisnya. Tentu saja identitas ini tidak dilihat sebagai sesuatu yang kaku melainkan cair, dinamis dan didefinisikan secara terus menerus sesuai dengan konteks dan relasi historisnya.

## Tinjauan Pustaka
Tanah  Papua  telah  menjadi  wilayah  konflik  berkepanjangan  di  Indonesia.  Persoalan    sejarah politik  dan  ketidakpuasan  historis,  ketiadaan  rekognisi  politik,  kekerasan  dan  pelanggaran  HAM, impunitas,  kegagalan  pembangunan,  diskriminasi  dan  rasisme  serta  marginalisasi  ekonomi  telah menjadi akar konflik yang belum juga diselesaikan. 1 Di saat bersamaan, berbagai gerakan resistensi di Papua semakin meluas. Tidak hanya resistensi bersenjata, tapi juga resistansi sipil.
Resistansi sipil ( civil resistance ) yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah berbagai gerakan kolektif  yang  terorganisir  dan  tanpa  kekerasan  untuk  mencapai  tujuan  politik,  ekonomi  dan  sosial tertentu. Jason Macleod mendefinisikan resistansi sipil sebagai “sustained, organized, unarmed and extra-parliamentary  collective  action  in  the  pursuit  of  political,  economic,  and  social  goals.” Sedangkan Vinthagen menekankan pada aksi kolektif yang ‘tidak mengandung kekerasan’ dan yang ‘melawan  kekerasan’ 2 .  Penelitian  ini  akan  melihat  berbagai  gerakan  sosial  dan  politik  yang  ada  di Papua  yang  memiliki  visi  dan  strategi  yang  sama,  dengan  struktur  jaringan  yang  tidak  terpusat, sehingga komunikasi dan koordinasi di antara para anggotanya menjadi lebih efektif.
Salah  satu  platform  gerakan  sosial  dan  politik  yang  mulai  menguat  di  Papua  adalah  terkait dengan  isu  penguasaan  sumber  daya  alam  maupun  pembangunan  berbasis  kapitalisme  yang menyingkirkan  masyarakat  adat.  Isu  tanah,  teritori,  dan akses  ke  sumber  daya  alam  menjadi  sangat sentral  dalam  hak  masyarakat  adat.  Dalam  Forum  Permanen  untuk  Masyarakat  Adat,  sudah ditunjukkan  bagaimana  relasi  antara  masyarakat  adat  dan  tanahnya: “Land  is  the  foundation  of  the lives and cultures of indigenous peoples all over the world. This is why the protection of their right to
1 Widjojo, Muridan S. ed, Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future , (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerjasama dengan KITLV, 2010). Lihat juga P2Politik-LIPI, Updating Papua Road Map: Proses Perdamaian Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).
2 Vinthagen, A Theory of Nonviolent Action : How Civil Resistance Works (London: Zed Books, 2015).
41 Elvira Rumkabu | Analisa Dampak Pembangunan terhadap Identitas dan Resistansi Papua
lands,  territories  and  natural  resources  is  a  key  demand  of  the  international  indigenous  peoples’ movement and of indigenous peoples and organizations everywhere… Without access to and respect for their rights over their lands, territories and natural resources, the survival of indigenous peoples‟ particular distinct cultures is threatened… In order to survive as distinct peoples, indigenous peoples and  their  communities  need  to  be  able  to  own,  conserve,and  manage  their  territories,  lands,  and resources” 3
Otonomi  komunal  dalam  mengatur  sumber  daya  inilah  yang  merupakan  bentuk  penentuan nasib sendiri secara internal ( internal self-determination ) yang sudah ada jauh sebelum sistem negara modern ada. Kedaulatan adat ini kemudian diakui secara global dalam United Nations Declaration on the  Rights  of  Indigenous  Peoples  Pasal  3  dan  4: “..  indigenous  peoples  have  the  right  to  self determination… in exercising their right to self-determination, (indigenous peoples) have the right to autonomy and self-government in matters relating to their internal and local affairs :”. Meskipun masyarakat adat memiliki budaya yang unik, sistem hukum dan pranata         sendiri dalam mengatur dirinya, namun posisi masyarakat adat justru yang paling rentan dan termarjinalkan di dunia. Tersebar dari Artic sampai ke Pasifik Selatan, jumlah masyarakat adat sekitar 370 juta yang mendiami 90 negara. Walaupun secara kuantitas masyarakat adat hanya berjumlah sekitar lima persen dari total populasi dunia, namun mereka berkontribusi pada 15 persen angka kemiskinan di dunia dan sepertiga  dari  yang  sangat  miskin 4 .  Ketimpangan  dan  kemiskinan  tersebut  tidaklah  terlepas  dari praktek  kolonialisme  dan  kapitalisme  global.  Praktek  pembangunan  yang  menekankan  pada akumulasi kapital telah mengeksklusi masyarakat adat. Menurut McMichael, globalisasi kontemporer hidup  dengan  melakukan  tekanan  dan  eksploitasi  terhadap  sumber-sumber  kekayaan  alam  di  dunia belahan  Selatan 5 .  Kebijakan  pembangunan  yang  eksploitatif  di  Tanah  Papua  pun  tidak  dapat dilepaskan dari fenomena akuisisi lahan global dalam memenuhi kebutuhan tersebut.
Laporan “Mama Ke Hutan” oleh Rassela Malinda menunjukkan pola pembangunan eksploitatif dan top  down yang  tidak  hanya  menyingkirkan  partisipasi  masyarakat  adat  Papua  tapi  juga menghancurkan  sistem  hidup  mereka.  Mereka  dipaksakan  untuk  meninggalkan  cara  hidupnya  agar bertransformasi  menuju  masyarakat  pasar  dalam  menjawab  kebutuhan  akumulasi  kapital. Pembangunan  kapitalistik  yang  merangsek  masuk  melalui  pembangunan  telah  memanifestasikan kuasa eksklusinya melalui regulasi, pemaksaan/kekerasan, pasar dan legitimasi 6 .
Savitri  berargumen  bahwa  praktek  perampasan  tanah  bukanlah  sekedar  bentuk  marginalisasi terhadap orang Papua, melainkan sebuah proses dan hasil dari pembangunan ke-Indonesiaan di Papua. “Perampasan tanah dari orang asli Papua bukan sekedar tindakan berdampak material (contohnya, pemiskinan secara ekonomi), tetapi sekaligus tindakan rasis, yaitu berupa pembunuhan kultural dan kerusakan  ikatan  kekerabatan.  Oleh  sebab  itu,  masalah  tanah  di  Papua  bukan lagi  persoalan  adat versus  negara,  melainkan  masalah  rasialisme  dalam  proses  pembentukan  negara  Indonesia  di Papua.” 7 Menurutnya,  proses  ‘menegarakan’  ( state-making )  Indonesia  di  Papua  dilakukan  dengan mekanisme penyeragaman  budaya,  dan  cara-cara rasis lainnya  yang  berlangsung bersamaan dengan pengambilan tanah dan alam Papua atas nama pembangunan.
Dalam proses pembangunan yang eksploitatif tersebut, resistensi masyarakat pun muncul dalam
3 Asia Pacific Forum & Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Jenewa : OHCHR,2013), 31-32.
4 Lihat : International Fund for Agricultural Development, Engagement with Indigenous Peoples Policy, 2009.
5 McMichael, “The Land Grab and Corporate Food Regime Restructuring.” Journal of Peasant Studies 39(3-4) (2012), 216.
6 Rassela Malinda, Mama Ke Hutan (Jakarta: Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, 2021).
7 Savitri. “Menegarakan‟ Tanah dan Darah Papua.” Wacana: Jurnal Transformasi Sosial 38 (2020), 7.
42 Elvira Rumkabu | Analisa Dampak Pembangunan terhadap Identitas dan Resistansi Papua
berbagai gerakan sosial. Dough McAdam dalam Hanita menyebutkan bahwa  simbol-simbol budaya dapat  mendorong  partisipasi  seseorang  atau  sekelompok  masyarakat  untuk  memiliki  perasaan  yang sama 8 .  Budaya  atau  identitas  yang  terus  dikembangkan  akan  membentuk  tujuan  dan  visi  kelompok masyarakat  untuk  melakukan  gerakan.  March  Horward  Ross  berpendapat  bahwa  simbol  budaya seperti  tanah,  agama  dan  bahasa  dapat  memfasilitasi  partisipasi  politik 9 .  Berbagai  resistansi masyarakat adat di Papua dapat dilihat sebagai gerakan sosial yang diorganisir dengan menggunakan simbol budaya dan digerakkan secara kolektif.

## Kompleksitas Identitas Papua
Papua tidak dapat dilihat sebagai identitas yang bersifat mutlak dan homogen. Keanekaragaman budaya  menjadi  basis  dalam  konstruksi  identitas  Papua  dan  resistensinya.  Diversitas  sosio-budaya tersebut tercermin dari berbagai  aspek  seperti kebahasaan,  struktur sosial, sistem mata pencaharian, sistem  kepercayaan  hingga  sistem  politik  tradisional.  Sebagai  entitas  politik,  suku  bangsa  di  Tanah Papua  juga  memiliki  sistem  kepemimpinan  politik  yang  berbeda.  Mansoben  mengklasifikasikan empat sistem kepemimpinan tradisional yakni sistem big man atau pria berwibawa, sistem kerajaan, sistem ondoafi, dan  sistem  campuran 10 .  Dari  segi  Bahasa,  tercatat  ada  lebih  dari  300  bahasa  lokal yang  dituturkan  di  Tanah  Papua,  yang  tergolong  dalam  dua  rumpun  yakni  Austronesia  dan  Non- Austronesia.
Eksistensi berbagai suku bangsa pun dipertahankan melalui mitologi dan pandangan mesianis. Brevald Childs mendefinisikan mitos dan mitologinya sebagai “suatu bentuk melalui mana struktur- struktur kenyataan yang ada dimengerti dan dipertahankan.” 11 Dalam budaya Melanesia, mitos tidak hanya berfungsi mempertahankan struktur yang ada, tetapi  juga berfungsi sebagai model atau rencana bagi perubahan yang diharapkan akan terjadi. Mitologi ini seperti terlihat : koreri dalam kebudayaan Biak, Numfor, dan Raja Ampat, Pasai-Buri di Nabire, Manokwari, Wondama, Bintuni dan sekitarnya, Dema dalam kebudayaan Marind     Anim, Fumeripits dalam budaya Asmat dan sekitarnya, Atoaripiti Bipiaripimera dalam kebudayaan Kamoro, Yeli dalam budaya Yali, Mek dan Hubula, nareekul dalam budaya  Habula  di  lembah  Baliem,  dan Hai dalam  budaya  Amungme. 12 Menurut  Strelan “Mitos diangkat  secara  terus-menerus,  direvisi,  dimodernisasi,  dan  dijadikan  relevan  terhadap  kebutuhan- kebutuhan yang bersifat eksistensial”. 13
Dalam  relasi  dengan  suku  bangsa  lain  di  sekitarnya,  kesadaran  teritorial  bagi  setiap  suku menjadi  nilai  sentral.  Kesadaran  ini  diwujudkan  melalui  pembagian  batas  wilayah  setiap  klan  atau suku dengan menggunakan sungai, gunung, bukit, dan petunjuk alam lainnya. Oleh karena itu, perang suku yang terjadi tidak hanya merupakan bentuk instrumen pembeda antara suku bangsa, namun juga merupakan  cara  mereka  untuk  mempertahankan  integritas  wilayahnya (territorial  integrity). Ketika perang atau perselisihan antara suku terjadi, maka resolusi konflik yang berakar dari kulturnya akan dilaksanakan dalam menciptakan perdamaian, seperti mekanisme bakar batu atau bayar kepala. 14
8 Margaretha Hanita. Cita-Cita Koreri: Gerakan Politik Orang Papua (Jakarta: UI Publishing, 2019), 24-25.
9 Hanita. Cita-cita Koreri: Gerakan Politik Orang Papua, 25.
10 Johszua Robert Mansoben, Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,1995), 42.
11 John  Strelan  dan  Jan.  A.  Godschalk, Kargoisme  di  Melanesia:  Suatu  Studi  tentang  Sejarah  dan  Teologi  Kultus  Kargo (Jayapura: Pusat Studi Irian Jaya, 1989), 117.
12 Peyon, Manusia Papua Negroid: Ras dan Ilmu dalam Teori Antropologi.
13 Strelan dan Godschalk, Kargoisme di Melanesia, 117.
14 Lihat F. Maubak, “Ritual Bakar Batu sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Horizontal pada Masyarakat Adat Suku Dani di Timika Papua,” Disertasi Doktoral Program Studi Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2009.

## 43
Elvira Rumkabu | Analisa Dampak Pembangunan terhadap Identitas dan Resistansi Papua
Penjelasan tentang kompleksitas identitas tersebut menunjukkan adanya otonomi komunal yang dimiliki  ragam  suku  bangsa  di  Tanah  Papua.  Mereka  hidup  sebagai  entitas  politik    yang  berdaulat ( sovereign ) secara tradisional dan menentukan kepengaturannya sendiri, baik secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Budaya dalam komunitas setiap suku bangsa adalah wujud relasi dengan alam dan lingkungannya.  Budaya  dan  identitas  inilah  esensi  tentang  siapa  mereka,  bagaimana,  dan  dimana seharusnya  mereka  berada,  serta  bagaimana  relasi  mereka  dengan  kelompok  masyarakat  di  luar komunitasnya.

## Representasi Negatif Papua
Kontak  Papua  dengan  dunia  luar  ( outsiders )  memberikan  makna  bagi  berbagai  suku  bangsa Papua  untuk  kembali  melihat  diri  dan  identitasnya.  Kedatangan  para  ekspedisi  Eropa,  kolonial Belanda, hingga interaksi dengan Indonesia membawa serta pengetahuan ( knowledge ) versi mereka. Hegemoni  pengetahuan  inilah  menjadi  awal  konstruksi  rasial  terhadap  Papua  dan  pengalamannya. Menurut  Martin  Slama  dan  Munro,  representasi  yang  dibangun outsiders terhadap  Papua  sebagai ‘zaman  batu’  dan  ‘primitif’  telah  menjustifikasi  berbagai  misi  untuk  ’memperadabkan’, 15 ‘memodernisasi’, ‘kristenisasi’, dan ‘islamisasi‟ populasi lokal dan membentuk relasi hierarkis. 16
Sejarah Papua kemudian dituliskan dengan kacamata penguasa. Pengenalan pengetahuan oleh kuasa  dari  luar  secara  perlahan-lahan  membentuk  kuasa  pengetahuan  terhadap apa dan bagaimana Papua. Ketika pembangunan pendidikan masuk melalui zending maupun program Papuanisasi masa Belanda, suku bangsa Papua mulai terhubung. Interkoneksi dan akulturasi budaya tersebut membuat masyarakat yang heterogen tadi merefleksikan pengalamannya dan masa depan melewati batas-batas kesukuannya.  ‘Primitif’,  ‘bodoh’,  ‘terbelakang’,  dan  representasi  negatif  lainnya  yang  disematkan oleh outsider telah  menjadi  sebuah  ideologi  bagi  mereka  untuk  ‘memahami  diri  sendiri’. 17 Pemahaman  tersebut  membentuk  kesadaran  kolektif  tentang  identitas  mereka  yang  kemudian melahirkan sikap resisten.
Sejarah  Papua  membuktikan  adanya  sikap  resistansi  yang  berakar  dalam  identitasnya  ketika berinteraksinya dengan pihak luar ( other ). Saat Injil masuk ke Papua pada 5 Februari 1855, budaya adalah  tantangan  utamanya.  Sehingga  setengah  abad  setelahnya,  kuburan  Pendeta  lebih  banyak dibandingkan  jumlah  orang  Papua  yang  dibaptis. 18 Resistensi  berbasis  identitas  juga  muncul  dalam perlawanan masyarakat Amungme 19 ketika Freeport mulai beroperasi pada 1967. Menurut Giay dan Beanal,  protes  masyarakat  Amungme  ini  didorong  motif Hai yang  mendambakan  kehidupan  lebih baik, kesejahteraan, rumah yang sehat dan kemakmuran serta pengakuan terhadap hak dan sejarahnya. Hai yang  adalah  sebuah  mitologi  dalam  masyarakat  tradisional  Amungme  kemudian
15 Rupert Stasch, “From Primitive Other to Papuan Self: Korowai Engagement with Ideologies of Unequal Human Worth in Encounters  with  Tourists,  State  Officials  and  Education,”  dalam  “ From  Stone-Age  to  Real-Time‟:  Exploring  Papuan Temporalities, Mobilities, and Religiosities, eds. Martin Slama dan Jenny Munro, (Canberra: Australian National University Press, 2015), 62-63.
16 Martin Slama dan Jenny Munro eds., “ From Stone-Age to Real-Time‟: Exploring Papuan Temporalities,    Mobilities, and Religiosities (Canberra: Australian National University Press, 2015).
17 Rupert  Stasch  melihat  bagaimana  ‘ primitif’ menjadi  sebuah  ideologi  yang  menghubungkan  antara  yang  memberikan stereotip  dengan  yang  mendapatkan  stereotip  dalam  konteks  masyarakat  Korowai.  Menurutnya,  primitif  telah  menjadi instrumen  bagi  masyarakat  Korowai  untuk  memahami  dirinya  sendiri (self understanding) .  Mereka merefleksikan kembali identitasnya dan melihat kebutuhan akan reformasi terhadap identitasnya. Hal ini menjelaskan perekatan antara suku bangsa yang beragam di Papua. Lihat Stasch, “From Primitive Other to Papuan,” 62-63.
18 Hanita, Cita-cita Koreri: Gerakan Politik Orang Papua, 65.
19 Suku  bangsa  Amungme  tinggal  di  lembah-lembah  di  antara  wilayah  administrasi  Kabupaten  Mimika  dan  Kabupaten Puncak  Jaya.  Kontak  pertama  Amungme  dengan  pendatang  dari  luar  diperkirakan  terjadi  pada  1912  hingga  1913.  Lihat Hanita, Cita-cita Koreri: Gerakan Politik Orang Papua, 97.
44 Elvira Rumkabu | Analisa Dampak Pembangunan terhadap Identitas dan Resistansi Papua
ditransformasikan sebagai gerakan kultural ketika berhadapan dengan Freeport dan militer Indonesia hingga  saat  ini.  Pertautan  spiritualitas  dan  resistensi  masyarakat  juga  terlihat  di  masyarakat  Biak tradisional hingga sekarang. Ketika Jepang menginvasi Pulau Biak pada masa Perang Dunia 2, Koreri sebagai  gerakan  perlawanan  pun  dimunculkan  Kembali.  Ideologi Koreri sendiri  menempatkan Manarmakeri 20 sebagai  Mesias  yang  dianggap  telah  pergi  dan  akan  kembali  untuk  mendatangkan hidup yang berkelimpahan.
Ada  resistansi  yang  mengakar  dalam  budaya  dan  identitasnya.  Perlawanan  ini  muncul  dalam interaksi  dengan  pihak  luar  yang  dianggap  mengancam  nilai  yang  dipercaya  dan  dihidupi  selama turun  temurun.  Meskipun  kedatangan  pihak  luar  tidak  selalu  memberikan  dampak  buruk,  namun ketegangan nilai baru dan lama menjadi sumber resistansi. Dan budaya muncul tidak hanya sebagai simbol partisipasi namun sebagai wadah bagi terbentuknya aksi dan motif gerakan sosial masyarakat Papua.

## Internal Colonialism Era Soeharto (1968-1998)
Pada masa pemerintahannya, Soeharto menjalankan berbagai agenda pembangunan mulai dari pembangunan  ideologis  dan  politik,  pembangunan  ekonomi,  serta  pembangunan  sosial  dan budaya. Ketika  menjabat  sebagai  presiden  di  tahun  1966,  Soeharto  mengubah  kerangka  kebijakan pembangunan dari semangat ‘revolusi’ era Soekarno menjadi ‘akselerasi dan modernisasi’. 21 Tujuan yang  sebenarnya  hendak  dicapai  oleh  Soeharto  adalah  mengintegrasikan  Indonesia  dan masyarakatnya ke dalam sistem kapitalisme modern.
Dalam  perspektif  modernisasi,  masyarakat  tradisional  dengan  karakteristik  seperti  terikat dengan norma tradisional, hidup dalam keterisolasian, subsisten, memiliki relasi dan ketergantungan dengan alam, memiliki insentif non-ekonomi, dan ingin menjaga stabilitas hidup seperti ini mustahil dapat  berkembang. 22 Oleh  karena  itu,  perubahan  nilai  budaya,  manusianya,  maupun  institusi pendukungnya juga perlu dimodernisasi. Cara pandang ini dengan  sendirinya menyingkirkan Papua dari definisi ‘modern’. Stigmatisasi dan representasi Papua yang sudah terbangun sejak kolonialisme Belanda semakin memperkuat kebutuhan untuk ‘memodernkan’ suku bangsa di Papua.
Salah  satu  caranya  adalah  melalui  transmigrasi.  Dalam  narasi  pencetusnya,  para  transmigran dari  Jawa  dan  Sumatera  dianggap  ‘lebih  maju’  untuk  mentransferkan  pengetahuan  pertaniannya kepada  orang  Papua  yang  dianggap  ‘terbelakang’ 23 .  Akan  tetapi,  migrasi  seperti  ini                    juga membawa  serta  pengetahuan  ( knowledge ),  ide  serta  identitasnya.  Interaksi  antara  Papua  dan  para transmigran pun tidak selalu dalam keadaan harmonis. Pembangunan yang dianggap Jawa- sentris ini membuat  ketidaksukaan  orang  Papua  pada  migran  Jawa.  Mereka  dianggap  sebagai  migran  politis yang merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk ‘mengamankan’ wilayah Papua. 24
Selain persoalan relasi sosial dan keamanan di balik program transmigrasi, perampasan lahan masyarakat adat juga menjadi isu mendasar hingga sekarang. Salah satu contohnya adalah di Keerom
20 Figur  sentral Koreri adalah lelaki  tua bernama Yawi Nushado yang kemudian  disebut Manarmakeri. Julukan  ini berasal dari kata mansar (lelaki tua) dan amaker (kudisan). Manarmakeri kemudian melakukan Rer ( perubahan ) dengan membakar dirinya di api. Ia kemudian muncul dalam bentuk aslinya bukan sebagai orang tua yang mengalami sakit kulit, namun sebagai seorang  pria  muda  yang  gagah.  Pergantian  kulit  Manarmakeri  menunjukkan  adanya  proses  pembaharuan  dari  generasi  ke generasi yang berlangsung secara berkesinambungan.
21 Noer Fauzi Rachman, Land Reform & Gerakan Agraria Indonesia (Yogyakarta: INSIST Press, 2017).
22 Oekan S. Abdullah dan Dede Mulyanto, Isu-Isu Pembangunan: Pengantar Teoretis (Jakarta: PT. Gramedia, 2019).
23 Bilveer Singh, Papua: Geopolitics and the Quest for Nationhood , 103.
24 Max Auparay, Ekonomi Politik Migrasi  Penduduk di Papua, ed.  Alexander L.  Griapon, (Jayapura: Kerjasama  Penerbit Praja Mandiri dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura, 2012), 15.

## 45
Elvira Rumkabu | Analisa Dampak Pembangunan terhadap Identitas dan Resistansi Papua
dan Kabupaten Jayapura. Masuknya gelombang transmigrasi menjadi semakin intens di Keerom sejak 1975-1990  an  seiring  pengembangan  perkebunan  kelapa  sawit. 25 Untuk  mendukung  kebijakan transmigrasi,  Gubernur  Irian  Jaya  mengeluarkan  Keputusan  No.143/GIJ/1983  pada  26  Mei  1983 tentang penunjukan dan pencadangan tanah lokasi Perkebunan Inti Rakyat (PIR). 26
Dalam  wawancara  pada  Juli  2019,  Servo  Tuamis,  Ketua  Dewan  Adat  Keerom  menjelaskan awal masuknya pembangunan jalan dan transmigrasi PIR.
“ Setelah  program  jalan  masuk,  lalu  transmigrasi  masuk . Positifnya  jalan  masuk  membuka isolasi,  supaya  bantu  ekonomi  masyarakat,  tapi  hak-hak  masyarakat  adat  secara  perlahan- lahan  tertindas…Tahun  1980an,  masyarakat  adat  belum  tahu  proyek  ini  mengarah  kemana. Tapi  khusus  untuk  PIR  ini  luasan  awalnya  minta  500  hektar,  namun  dalam  pernyataan pelepasan mencapai 50.000 hektar. Ini masalah sampai hari ini… Tanah ko (pemerintah) bagi untuk nusa bangsa (transmigran) PIR, ini terus kita punya status tanah adat hilang.” 27
Menurut Tuamis, masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang pembangunan apa  yang  sedang  dijalankan.  Minimnya  pengetahuan  masyarakat  ini  dimanipulasi  oleh  pemerintah, sehingga  mereka  tidak  hanya  kehilangan  tanahnya  tapi  juga  tidak  mendapatkan  kompensasi  yang layak.  Hingga  sekarang  masyarakat  adat  Keerom  masih  menuntut  konsesi  atas  pelepasan  tanah mereka.
Selain kebijakan transmigrasi, Soeharto juga menjalankan penyeragaman kultur dalam proses nation building . Akibatnya, bahasa daerah dari tiap suku di Papua dilarang untuk dituturkan. Padahal Papua memiliki lebih dari 300 bahasa suku. Di institusi pendidikan formal pun, bahasa daerah Papua tidak boleh diajarkan.
Konstruksi  rasial  dan  separatisme  yang  dilekatkan  pada  identitas  Papua  juga  melegitimasi kekerasan pembangunan. Salah satu operasi yang menimbulkan trauma masyarakat hingga sekarang adalah  Operasi  Koteka  pada  April  dan  Juni  1977.    Operasi  Koteka  dan  berbagai  kebijakan homogenisasi  budaya  lainnya  adalah  strategi  mempermalukan  ( humiliation  strategy )  sehingga masyarakat merasakan inferiority complex dalam proses perubahan sosial itu. Bukan hanya keaslian budayanya dipaksakan hilang, tapi juga hilangnya pribadi dan rasa percaya diri sebagai kolektif dan individu.  Soeharto  memperlakukan  Papua  sebagai “internal  colony” dimana  sumber  daya  alamnya dieksploitasi  tanpa  berkonsultasi  dan  tanpa  menyediakan  kompensasi  kepada  pemilik  sumber  daya; tradisi lokal dan budayanya dihancurkan, tanah adat dirampas untuk kepentingan nasional; hak politik diabaikan karena  alasan kesatuan nasional dan bahkan HAM diabaikan untuk alasan keamanan dan integrasi nasional.
Pembangunan dengan mantra modernisasi telah menjustifikasi berbagai program pembangunan diskriminatif  yang  tidak  hanya  memarginalkan  secara  material,  tapi  juga  menghancurkan  segenap identitas  orang  Papua.  Untuk  mempercepat  penguasaan  melalui  pembangunan,  struktur  militer  dan polisi  yang  bersifat  teritorial  berjalan  bersamaan  dengan  struktur  administrasi  pemerintahan  sipil. Struktur  ini  kemudian  berfungsi  sebagai  mesin-mesin  otoriter  dalam  memaksakan  pembangunan.
25 Jehan Paju Dale Cypri, Kuasa, Pembangunan, dan Pemiskinan Sistemik: Analisis Kontra-Hegemoni dengan Fokus Studi Kasus di Manggarai Raya, NTT, Indonesia (Labuan Bajo: Sunspirit, 2013), 14.
26 Asrida Elisabeth, “Kala Masyarakat Tuntut Hak Ulayat Dari Perusahaan Sawit Negara di Keerom (Bagian 1),” Mongabay Environmental  News ,  12  Maret  2018. https://www.mongabay.co.id/2018/03/12/kala-masyarakat-tuntut-hak-ulayat-dari- perusahaan-sawit-negara-di-keerom-bagian-1/
27 Wawancara Servo Tuamis, Ketua Dewan Adat Keerom, Juli 2019.

## 46 Elvira Rumkabu | Analisa Dampak Pembangunan terhadap Identitas dan Resistansi Papua
Pembangunan  dan  militerisme  pun  menjadi  dua  sisi  mata  uang.  Dalam  kontrol  politis  yang  sangat kuat, ‘modernisasi’ dan operasi militer dilakukan secara bersamaan guna mematikan aspirasi politik yang masih hidup di kalangan masyarakat sipil maupun yang digerakkan oleh OPM.

## Pembangunan Ekstraktif Pasca-Reformasi
Pasca pemerintahan Soeharto, gerakan reformasi membawa harapan baru bagi kehidupan yang lebih demokratis. Akan tetapi, kebijakan pembangunan di Papua tetap memiliki karakter yang sama yakni top  down, paternalistik,  ekstraktif  dan  memarginalkan  masyarakat  yang  dilakukan  dalam konteks kekerasan yang berkelanjutan.
Di  masa  pemerintahan  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (2004-2014),  kebijakan  ekstraktif  di Tanah  Papua  menjadi  lebih  ekspansif.  Dengan  adanya pemekaran  provinsi  Papua  dan  Papua  Barat, SBY menjalankan skema baru pembangunan melalui rancangan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan  Ekonomi  Indonesia  (MP3EI)  dengan  menjadikan  Papua  sebagai  lumbung  pangan nasional dan internasional. Salah satu program pengembangan pertanian dalam skema tersebut adalah Merauke  Integrated  Food  and  Energy  Estate (MIFEE)  pada  2008  yang  mengkonversi  hutan  alam dalam skala besar.
Pemerintah  mengeluarkan  PP  No.26/2008,  Perpres  5/2008  dan  PP  No.  18/2010  untuk memfasilitasi pengambilan lahan seluas hampir satu perempat dari total wilayah kabupaten Merauke tersebut. Jumlah total lahan yang rencananya akan diakuisisi adalah sekitar 1,282 juta ha 28 . Proyek ini dijalankan  dengan  merampas  tanah-tanah  masyarakat  adat  Marind-Anim  melalui              surat-surat perjanjian  pengalihan  tanah  adat  secara  manipulatif.  Prinsip Free,  Prior,  and  Informed  Consent (FPIC) minim diaplikasikan dalam proses akuisisi tanah. Masyarakat bahkan diperhadapkan dengan kekerasan  oleh  aparat  keamanan  sehingga  persetujuan  pelepasan  lahan  dilakukan  dibawah  tekanan dan tidak bebas seperti yang diamanatkan oleh FPIC.
Proyek  MIFEE  ini  telah  mengancam  keberlangsungan  hidup  masyarakat  adat  Marind-Anim. John  Mcdonnell  menyebut  MIFEE  sebagai ‘ecologically  induced genocide’ yang  merupakan  akibat dari praktek kapitalisme dan kolonialisme Indonesia terhadap masyarakat adat Papua 29 . Menurutnya, MIFEE merupakan bentuk genosida karena telah menghancurkan tidak hanya secara fisik, tapi juga budaya dan relasi ekologi suku Marind-Anim dengan tanah dan alamnya. Pembangunan eksploitatif ini  tidak  hanya  menimbulkan  deforestasi,  polusi,  dan  penghancuran  sumber-sumber  air  serta  kelola pertanian secara lokal. Tapi juga secara ekologi fenomena perampasan lahan atas nama pembangunan nasional tersebut merupakan bentuk genosida karena memengaruhi “capability of the environment to sustain life. 30
Di  masa  pemerintahan  Joko  Widodo,  Indonesia  memasuki  era  percepatan  infrastruktur. Berdasarkan  Indeks Daya  Saing Global 2014-2015 yang dikeluarkan oleh  World Economic  Forum, kondisi infrastruktur Indonesia berada di peringkat 56 dari 144 negara di dunia. Meskipun posisi ini naik empat tingkat dari tahun sebelumnya (2013-2014), namun Indonesia masih ada di peringkat yang lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Meski demikian,  Indonesia  adalah  pasar  yang  sangat  menjanjikan  untuk  investasi  asing.  Dengan  Produk
28 Dewi, R., “Gaining recognition through participatory mapping? The role of adat land in the implementation of the merauke integrated food and  energy estate in Papua, Indonesia,” (2016). ASEAS - Austrian  Journal of South-East  Asian  Studies , 9, No1, (2016): 87-105. https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-2016.1-6
29 John E. Mc Donnell, “The Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE): An Ecologically Induced Genocide of the Malind Anim,” Journal of Genocide Research . 2020 https://doi.org/10.1080/14623528.2020.1799593
30 John E. Mc Donnell, “The Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).
Domestik  Bruto  (PDB)  yang  menembus  angka  US$  26  triliun  pada  2014,  Indonesia  telah  menjadi negara dengan ekonomi terbesar di  Asia Tenggara 31 . Dengan konsentrasi 53 persen penduduk tinggal di daerah perkotaan, kelas ekonomi menengah di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat. Oleh karena itu Indonesia menjadi pasar global yang sangat menjanjikan.
Untuk  meningkatkan  daya  saing  global,  pemerintah  menetapkan  empat  pilar  utama pembangunan infrastruktur yaitu sektor energi, perhubungan dan maritim, telekomunikasi, kedaulatan pangan dan perumahan. Diperkirakan, kebutuhan dana untuk empat sektor pembangunan infrastruktur (2015-2019)  tersebut  adalah  Rp.  5.542  triliun  yang  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN),  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD),  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN) dan swasta. 32
Pembangunan  infrastruktur  itu  dimulai  dengan  “membangun  Indonesia  dari  pinggir‟  di  mana Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi kawasan prioritas. Beberapa proyek pembangunan di kedua provinsi  tersebut  antara  lain  sektor  perhubungan  laut  dan  udara,  pembangkit  listrik  dan  kawasan industri (Lihat Tabel 1).
Tabel 1. Proyek Pembangunan Infrastruktur di Tanah Papua (2015-2019) 33
Papua Papua Barat Pembangunan  PLTU  Jayapura  –  Skouw (2x15  MW) Lokasi :  Kota Jayapura. Sektor :  Pembangkit Listrik. Status :  Perencanaan. Nilai Proyek :  Rp. 510 Miliar. Waktu Pekerjaan :  2010 – 2016. Pengembangan Pelabuhan Teminabuan Lokasi : Teminabuan. Sektor : Perhubungan Laut. Status : Perencanaan. Nilai Proyek : Rp. 261 Miliar. Waktu Pekerjaan  :  2011 – 2014. Pembangunan  PLTU  Merauke  –  Gudang Arang (2x7 MW) Lokasi : Kabupaten Merauke. Sektor : Pembangkit Listrik. Status : Pembebasan Tanah. Nilai Proyek : Rp. 390 Miliar. Waktu Pekerjaan   :  2009 – 2016. Jalur Kereta Api Trans Papua (Lintas Sorong – Manokwari) Lokasi : Manokwari. Sektor : Perkeretaapian. Status : Studi Kelayakan . Waktu Pekerjaan  : 2014. Pembangunan Pelabuhan Merauke Lokasi :  Kabupaten Merauke. Sektor :  Perhubungan Laut. Status :  Tender. Nilai Proyek :  Rp. 1,5 Triliun. Waktu Pekerjaan :  2012 – 2015. Pembangunan Pelabuhan Sorong Lokasi :  Sorong. Sektor :  Perhubungan Laut. Status :  Perencanaan. Nilai Proyek :  Rp. 1,5 Triliun.
Waktu Pekerjaan :  2013 – 2015.
31 Amal Ihsan, Dewi, Edy et al, Megastruktur Indonesia, 14.
32 Amal Ihsan, Dewi, Edy et al, Megastruktur Indonesia, 19.
33 Amal Ihsan, Dewi, Edy et al, Megastruktur Indonesia, 190-193.
48 Elvira Rumkabu | Analisa Dampak Pembangunan terhadap Identitas dan Resistansi Papua
Pembangunan  PLTU  Jayapura  2  (2x15

## MW)
Lokasi :  Kota Jayapura. Sektor :  Pembangkit Listrik. Status :  Perencanaan. Nilai Proyek :  Rp. 560 Miliar. Waktu Pekerjaan   :  2016 – 2019. Kawasan Industri Teluk Bintuni Lokasi :  Teluk Bintuni. Sektor :  Kawasan Industri . Status :  Perencanaan. Nilai Proyek :  Rp. 7 Triliun. Waktu Pekerjaan :  2015. Pengembangan Bandara Sentani Lokasi :  Kabupaten Jayapura. Sektor :  Perhubungan Udara. Status :  Perencanaan. Nilai Proyek :  Rp. 565 Miliar. Waktu Pekerjaan :  2015 – 2020. Pengembangan  Bandara  Domine  Eduard Osok Lokasi :  Sorong. Sektor :  Perhubungan Udara. Status :  Pengembangan. Nilai Proyek :  Rp. 195 Miliar . Waktu Pekerjaan :  2014. Pembangunan PLTU Biak (2x7 MW) Lokasi :  Puncak Jaya. Sektor :  Pembangkit Listrik. Status :  Tender. Nilai Proyek :  Rp. 260 Miliar. Waktu Pekerjaan :  2009 – 2018. Pembangunan Faspel Laut Arar Lokasi :  Kabupaten Manokwari. Sektor :  Perhubungan Laut. Status :  Perencanaan. Nilai Proyek :  Rp. 318 Miliar. Waktu Pekerjaan :  2011 – 2014. Pengembangan Pelabuhan Pomako Lokasi :  Kabupaten Mimika. Sektor :  Perhubungan Laut. Status :  Tender. Nilai Proyek :  Rp 135 Miliar. Waktu Pekerjaan :  2015 – 2018. Pembangunan Jembatan Arar II Lokasi :  Kabupaten Manokwari. Sektor :  Infrastruktur Pendukung. Status :  Tender. Nilai Proyek :  Rp. 150 Miliar. Waktu Pekerjaan :  2014 – 2016. Pengembangan PLTA Mamberamo Lokasi : Kab. Mamberamo Raya. Sektor : Pembangkit Listrik. Status : Perencanaan. Nilai Proyek : Rp. 4 Triliun.
Waktu Pekerjaan : 2014 – 2016.
Selain  percepatan  infrastruktur,  program  penting  lainnya  yang  berdampak  langsung  ke masyarakat adat adalah Reforma Agraria melalui penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Obyek Reforma  Agraria  (TORA).  Proyek  TORA  dianggap  menjadi  ancaman  karena  memperlancar penguasaan tanah skala besar dan deforestasi oleh perusahaan perkebunan dibandingkan penguasaan oleh masyarakat adat Papua sendiri 34 . Selain itu TORA dianggap tidak cocok dilaksanakan di Papua yang  masih  didominasi  oleh  masyarakat  peramu  dan  berburu.  Justru  TORA  akan  lebih
34 Franky Samperante, “Program TORA di Papua: Perampasan Tanah dan Deforestasi” Wacana: Jurnal  Transformasi Sosial, 38 (2020): 35-50.
49 Elvira Rumkabu | Analisa Dampak Pembangunan terhadap Identitas dan Resistansi Papua
menguntungkan kelompok masyarakat pendatang dan semakin mendiskriminasi masyarakat pemilik ulayat karena memaksakan mereka untuk bertransformasi menuju masyarakat pasar 35 .
Berbagai  penjelasan  di  atas  menunjukan  belum  ada  perubahan  signifikan  dalam  pendekatan pembangunan  di  Tanah  Papua  sejak  Orde  Baru  hingga  Jokowi.  Pasca  reformasi,  ekspansi  industri perkebunan  sawit  justru  semakin  meluas,  khususnya  pada  masa  pemerintahan  SBY  dan  Jokowi (2015-2019).  Yayasan  Pusaka  mencatat  dalam  kurun  waktu  1997-2017,  laju  akuisisi  tanah  untuk kepentingan  bisnis  meluas  di  Provinsi  Papua.  Tercatat  ada  1.580.847  ha  tanah  yang  beralih kepemilikannya dari masyarakat adat kepada 62 perusahaan perkebunan 36 . Beberapa grup perusahaan besar  diantaranya  adalah Salim  Group , Pacific  Interlink  Group dan Korindo  Group .  Perusahaan tersebut mendapatkan dukungan investasi dari beberapa bank di Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, Taiwan, UK, Japan, Swiss, Singapura, Amerika, Prancis, China, dan Belanda.
Tidak  jauh  berbeda  dengan  data  Pusaka,  Greenpeace  International  dalam  laporannya “Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua” menyebutkan luasan tanah yang telah dilepaskan dari  kawasan  hutan  untuk  perkebunan  di  Provinsi  Papua  saja  (hampir  mencapai  satu  juta  hektar (951.771  ha)  dalam  kurun  waktu  2000-  2019.  Greenpeace  menyebutkan  luasnya  sebesar  lebih  dari satu setengah kali pulau Bali. Akibatnya, sepanjang dua dekade terakhir, tutupan hutan alam Tanah Papua berkurang 663.443 hektare: 29% terjadi pada 2001-2010 dan 71% 2011-2019 37 . Hal ini berarti, terjadi  deforestasi  34.918  hektar  per  tahun,  dengan  deforestasi  tertinggi  terjadi  pada  2015  yang menghilangkan 89.881 hektare hutan alam Tanah Papua.
Leonard  Imbiri,  Sekretaris  Dewan  Adat  Papua  mengatakan:  “ Paradigma  pembangunan sekarang  adalah  paradigma  dolar  yang  berorientasi  pada  pasar  yang  menghancurkan  kita (masyarakat adat). Itu paradigma kapitalis yang ujung-ujungnya melakukan penghisapan. Kalaupun ada  sentra-sentra  produksi,  tujuannya  untuk  menjawab  permintaan  dari  sistem  kapitalis  yang melakukan penghisapan. 38

## Resistansi Kontemporer
Meskipun pembangunan infrastruktur terus dijalankan, namun resistansi tetap menjadi bagian penting  yang  menyertai.  Resistansi  di  Tanah  Papua  dapat  digolongkan  dalam  dua  kategori  yakni bersenjata ( armed resistance ) dan sipil ( civil resistance ).
Setelah integrasi, resistansi bersenjata digerakkan sepenuhnya oleh OPM. Tokoh-tokoh pendiri OPM  seperti  Frits  Kirihio  dan  Awom  adalah  elit  intelektual  yang  dihasilkan  melalui  program Papuanisasi  di  era  Belanda. 39 Akan  tetapi,  pergerakan  OPM  menjadi  sulit  karena  berbagai  operasi militer yang digencarkan Suharto. Menurut Thaha Alhamid, Sekjen Presidium Dewan Papua (PDP), resistensi Papua pada era ini masih merupakan kesadaran kritis individu yang disalurkan ke kelompok sehingga belum berakar sepenuhnya ke masyarakat sipil yang lebih luas. 40 Salah satu momen penting
35 Erpan  Faryadi  dan  Asrida  Elisabeth,  “Memeriksa  Program  TORA  dan  Perhutanan  Sosial  di  Jayapura  dan    Keerom,” Wacana: Jurnal Transformasi Sosial, 38 (2020): 197-210.
36 Rassela, “Mama Ke Hutan, Perempuan Papua dalam Kecamuk Kontestasi Sumber Daya Alam.
37 Koalisi  Indonesia  Memantau, Planned  Deforestation:  Forest  Policy  in  Papua (Jakarta:  Koalisi  Indonesia    Memantau, 2021).
38 Elvira Rumkabu, wawancara dengan Leonard Imbiri, Tokoh Adat, di Jayapura, 18 Januari 2020.
39 Para  penggerak  resistansi  Papua  seperti  yang  membentuk  OPM  maupun  pada  masa  reformasi  hingga  terbentuknya organisasi gerakan pro kemerdekaan adalah para intelektual muda. Hal ini menunjukkan peran pendidikan dalam transformasi gerakan resistansi di Papua.
40 Wawancara dengan Thaha Alhamid, 28 Februari 2017.
50 Elvira Rumkabu | Analisa Dampak Pembangunan terhadap Identitas dan Resistansi Papua
yang  mengubah  wajah  resistensi  Papua  adalah  terbunuhnya  seniman  Arnold  Ap  pada  1986  yang diikuti  dengan  pengungsian  masyarakat  ke  Papua  Nugini.  Para  intelektual  muda  Papua  yang mendapatkan intimidasi dari rezim otoriter pun bergeser ke hutan dan melakukan perjuangan bersama OPM.  Sedangkan  beberapa  tokoh  nasionalis  Papua  menjadi  diaspora  di  beberapa  negara  seperti Vanuatu dan Belanda.
Resistensi  Papua  pun  mengkristal  menjadi  resistensi  bersenjata  melalui  perang  gerilya  yang digerakkan  oleh  OPM  dan  diplomasi  Papua  di  luar  negeri  yang  digerakkan  oleh  para  nasionalis. Memasuki era reformasi, resistansi Papua menjadi lebih inklusif, melakukan pergerakannya di dalam kota dan mendorong pendekatan tanpa kekerasan ( non-violence ).
Menurut Hardin Halidin, mantan aktivis gerakan tahun 1990 an, kepapuaan sangat inklusif dan mengizinkan setiap orang, baik Papua maupun non-Papua, untuk ada di dalamnya. Ia mencontohkan bagaimana  Forum  Mahasiswa  Amber  (FMA)  dapat  menjadi  bagian  dari  pilar  mahasiswa  hasil Kongres  Papua  meskipun  mereka  adalah  kelompok  pendatang. 41 Pendapat  yang  sama  juga dikemukakan  oleh  Agus  Sumule 42 .  Menurutnya  ada  beberapa  faktor  yang  mendorong  inklusivitas tersebut. Pertama , adanya momentum nasional reformasi dan kebijakan akomodatif Gus Dur. Kedua , terkonsolidasinya para intelektual Papua dengan berbagai  gagasan kepapuaan dan  cita-cita terhadap perubahan. Menurutnya pada saat itu, sudah ada tiga opsi yang dibahas secara internal dalam melihat Papua, yakni melalui otonomi khusus, merdeka, dan bentuk pemerintahan one nation two system. Dan ketiga adalah  kerekatan  tokoh-tokoh  Papua  pada  masa  itu  karena  persamaan  latar  belakang pendidikan  melalui  pola  asrama. 43 Ada  tuntutan  masif  dari  berbagai  komponen  masyarakat  dan gerakan untuk meminta pertanggungjawaban negara terhadap berbagai pelanggaran HAM masa lalu, baik  karena  operasi  militer  maupun  karena  berbagai  praktek  pembangunan  yang  dijalankan  dengan kekerasan. Narasi ‘penelusuran sejarah’ juga menjadi sangat dominan pada masa ini.
Era  reformasi  ditandai  dengan  munculnya  Presidium  Dewan  Papua  (PDP)  sebagai  aktor dominan.  Legitimasi  yang  didapat  oleh  PDP  berasal  dari  hampir  semua  komponen  masyarakat sehingga  menimbulkan mass    movement di  Papua.  Bahkan,  dalam  pertemuan  di  tahun  2000  di Vanuatu, PDP dan OPM bertemu difasilitasi oleh Barack Sope. 44 Hasilnya, OPM memberikan otoritas dalam  urusan  politik  kepada  PDP.  Hal  ini  merupakan  transformasi  penting  dalam  gerakan  pro- kemerdekaan.
Akan  tetapi  konsolidasi  berbagai  organ  politik  dan  bersenjata  tersebut  menjadi  menjadi kekuatan  yang  mengancam.  Pada  10  November  2001,  They  Eluay  diculik  dan  dibunuh  untuk meredam perjuangan nasionalis Papua.
Memasuki era Otonomi Khusus (pasca 2001), karakter perjuangan lebih inklusif dan terkoneksi dibandingkan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor. Pertama, adanya diversitas isu yang didorong, tidak hanya soal penentuan nasib sendiri secara eksternal tapi juga internal (external and internal self determination ). Kedua , adanya interkoneksi yang lebih strategis antara resistensi di
41 Wawancara dengan Hardin Halidin, Yayasan Ilalang, Mei 2020.
42 Wawancara via telepon dengan Agus Sumule, Akademisi Universitas Papua (UNIPA), 18 Mei 2020.
43 Dalam  tulisan  Bernarda  Meteray  juga  dijelaskan  bagaimana  sekolah  asrama  yang  dibangun  oleh  IS.Kijne  pada  masa kolonialisme  Belanda  telah  menjadi  wadah  yang  menumbuhkan  benih-benih  kepapuaan.  Wacana  sekolah  asrama  ini kemudian  dimunculkan  sekarang  karena  dianggap  mampu  memperkuat  kesadaran  tentang  kepapuaan.  Lihat  Meteray, Nasionalisme Ganda Orang Papua .
44 Menurut Thaha Alhamid, setelah PDP terbentuk, muncul pertanyaan mengenai posisi OPM dalam pergerakan perjuangan Papua, termasuk siapa yang merepresentasikan Papua di luar negeri. Dalam pertemuan di Port Vila tersebut, Seth Rumkorem (pimpinan  OPM),  memberikan  otoritas  dalam  urusan  politik  kepada  PDP  (Wawancara    Elvira  Rumkabu  dengan  Thaha Alhamid, tanggal 27 Februari 2017).
51 Elvira Rumkabu | Analisa Dampak Pembangunan terhadap Identitas dan Resistansi Papua
dalam Papua, di luar Papua (Indonesia) dan internasional. Ketiga , penggunaan media sosial menjadi salah satu faktor yang memperkuat advokasi gerakan politik.
Penentuan nasib sendiri melalui referendum menjadi isu yang konsisten sejak 1960 an hingga sekarang. Menariknya dalam beberapa tahun terakhir, isu ketidakadilan sosial dan marginalisasi orang Papua dalam berbagai agenda pembangunan terus menguat. Interkoneksi kerja  LSM lokal, nasional dan internasional dalam mendokumentasi berbagai proses dan hasil pembangunan ekstraktif tersebut berkontribusi  pada  menguatnya  advokasi  masyarakat  adat.  Hal  ini  juga  tidak  terlepas  dari  adanya advokasi global terkait isu lingkungan. Di sisi lain, perjuangan masyarakat adat semakin terorganisir sebagai gerakan sosial.
Beberapa  contoh resistensi  kontemporer  yang  semakin  menguat  antara lain  di Boven  Digoel. Penancapan  salib  merah  di  sepanjang  kampung  dan  batas-batas  wilayah  adat  menunjukkan perlawanan masyarakat. Atribut religius dan kultural dipakai bersamaan dalam menolak pencaplokan tanah  oleh  korporasi.  Prosesi  pemasangan  ‘sasi’  atau  tanda  larangan  bagi  beroperasinya  korporasi, kegiatan  surat  menyurat,  berpendapat  di  depan  umum,  peluncuran  petisi,  kampanye,  hingga pemalangan adalah ekspresi mereka untuk menunjukkan otonomi komunalnya. Disisi lain, berbagai kampanye  melalui  platform  media  sosial  pun  terus  digencarkan  di  antaranya  “Papua  Bukan  Tanah Kosong”,  “Selamatkan  Tanah,  Hutan,  dan  Manusia  Papua”,  “Gerakan  Cinta  Tanah  Adat”,  “Hutan adalah Mama” dan lain sebagainya adalah beberapa bentuk counter terhadap kebijakan pembangunan yang memperlakukan Papua sebagai tanah kosong .
Selain kesadaran yang terus meningkat di tingkat akar rumput, resistansi Papua juga semakin terkoneksi  dengan  audiens  global. Black  Lives  Matter yang  muncul  sebagai  sebuah  gerakan  global, diinterpretasikan kembali ke Indonesia sebagai Papuan Lives Matter . Dengan menggunakan platform media  sosial, #papuanlivesmatter ,  berbagai  situasi  pelanggaran  HAM  dan  kekerasan  terhadap masyarakat Papua pun mendapatkan atensi dari publik yang lebih luas. Di Indonesia, berbagai diskusi daring terkait rasisme terhadap Papua terus dilaksanakan sepanjang tahun 2020. Biasanya isu Papua dibicarakan  dalam  framing  kekerasan  maupun  pelanggaran  HAM.  Namun  rasisme  telah  menjadi sebuah  framing  baru  yang  lebih  mudah  mengkoneksikan  isu-isu  Papua  lain  ke  audiens  yang  lebih luas.
Keberhasilan advokasi lokal, nasional dan global terlihat dalam tekanan yang diberikan kepada pemerintah  Indonesia  dalam  proses  hukum  tujuh  tahanan  politik  (Tapol)  yang  kemudian  dikenal sebagai  Balikpapan  7. The  International  Indigenous  Peoples  Movement  for  Self  Determination  and Liberation (IPMSDL)  dan the  International  League  of  People's  Struggle (ILPS) Commission  10 – yang fokus pada isu masyarakat adat, kelompok minoritas dan oppressed nations meluncurkan petisi mendorong  pembebasan  ketujuh  tahanan.  Sekitar  94  organisasi  dan  lebih  dari  2.200  individu  dari berbagai  negara  di  dunia  turut  berkontribusi.  Selain  kedua  organisasi  tersebut,  dukungan  dari masyarakat sipil di Indonesia pun cukup kuat dalam mendorong keberhasilan advokasi.
Interkoneksi  gerakan  global,  nasional  dan  lokal  menjadi  sangat  penting  dalam  melihat  arah resistensi Papua ke depan. Kegagalan pembangunan dan kekerasan yang terus terjadi akan semakin memperkuat resistensi masyarakat  adat . Berbagai persoalan pembangunan dan  gerakan  sosial akan diinterpretasikan oleh para aktor dalam agenda politik mereka.
Papuan Lives Matter yang menempatkan rasisme sebagai isu kemanusiaan telah menjadi pintu masuk bagi simpati internasional atas kompleksitas situasi Papua. Dukungan masyarakat internasional terhadap Papua dapat saja semakin beragam, termasuk pada isu yang tidak menyentuh langsung pada aspirasi merdeka. Jika tidak ada perubahan dalam pendekatan pembangunan dan penanganan Papua, maka resistensi lokal yang semakin terkoneksi akan semakin menguat di masa mendatang.

## 52
Elvira Rumkabu | Analisa Dampak Pembangunan terhadap Identitas dan Resistansi Papua

## Kesimpulan
Pembangunan yang dijalankan di Tanah Papua dapat dilihat sebagai sebuah relasi kuasa antara agen pembangunan (pemerintah, korporasi dan militer) sebagai penentu nasib dengan masyarakat adat yang ditentukan nasibnya. Karena pembangunan adalah sebuah paradigma               politik, maka pemerintah  menjalankannya  sesuai  dengan  imajinasi  dan  kepentingannya.  Masyarakat  adat  tidak diberikan  kesempatan  untuk  menentukan  model  pembangunan  yang  mereka  butuhkan.  Konstruksi rasial  terkait  keterbelakangan  Papua  turut  berkontribusi  dalam  eksklusi  masyarakat  adat  dalam mengatur agenda  pembangunan.  Mereka  tidak  dilihat  sebagai  pelaksana  pembangunan  yang  juga memiliki  agensi  dalam  memutuskan  bagaimana  seharusnya  pembangunan  ekonomi,  sosial  dan budayanya harus dijalankan.
Perjalanan  panjang  resistensi  Papua  menunjukkan  adanya  tuntutan  perubahan  dalam pendekatan  pembangunan.  Penelitian  ini  menyisakan  pertanyaan  penting  tentang  bagaimana sebenarnya  model  pembangunan  yang  tidak  memarginalkan  masyarakat  adat  Papua  dan  yang memberikan  ruang  seluas-luasnya  bagi  mereka  untuk  menentukan  sendiri  pembangunan  ekonomi, sosial  dan  budayanya.  Pola  seperti  ini  hanya  dapat  diformulasikan  dengan  menempatkan  agenda pembangunan  ke  dalam  dua  konteks  penting  yakni  bahwa  ada  eksistensi  masyarakat  adat  di  Papua sehingga  harus  ada penghormatan  terhadap  otonomi  komunalnya.  Dan    kedua,  ada  konteks  konflik politik dan keamanan di Papua. Sehingga model pembangunan haruslah yang sensitif konflik dengan memperhitungkan  interaksi  antara  berbagai  aspek  pembangunan  baik  yang  bersifat  fisik,  sosial budaya maupun politik.

## 53
Elvira Rumkabu | Analisa Dampak Pembangunan terhadap Identitas dan Resistansi Papua

## Daftar Pustaka
Al-Araf. Sekuritisasi  Papua:  Implikasi  Pendekatan  Keamanan  Terhadap  Kondisi  HAM  di  Papua. Jakarta: Imparsial, 2011.
Al-Rahab, Amiruddin. “Presidium Dewan Papua: Berangkat dan Surutnya Gerakan Nasionalis Papua Merdeka 1999-2003.” Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006.
Alua,  Agus. Kongres  Papua  2000.  29-Mei  sampai  4  Juni. Jayapura:  Sekretariat  Presidium  Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur, 2000.
Anderson, B. Papua‟s Insecurity: State Failure in the Indonesian Periphery. Washington: East- West Center, 2015.
Auparay, Max. Ekonomi  Politik  Migrasi  Penduduk  di  Papua. Ed.  Alexander  L.  Griapon.  Jayapura: Kerjasama Penerbit Praja Mandiri dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura, 2012.
Chauvel, Richard. Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaption . Washington: East-West Center, 2005.
Christo (Ed) 2015, ULMWP Sebuah Profil, Persatuan dan Rekonsiliasi Bangsa Melanesia di Papua Barat, ULMWP.
Cypri,  Jehan  Paju  Dale.  “Penjajahan  Lewat  Pembangunan  di  Papua.” Rappler. 23  Mei  2016. https://rappler.com/world/penjajahan-lewat-pembangunan-papua.
______________. Kuasa,  Pembangunan,  dan  Pemiskinan  Sistemik:  Analisis  Kontra-Hegemoni dengan Fokus Studi Kasus di Manggarai Raya, NTT, Indonesia. Labuan Bajo: Sunspirit, 2013. Elisabeth,  Adriana,  Muridan  S.  Widjojo,  Rusli  Cahyadi,  dan  Sinnal  Blegur. Pemetaan  Peran  dan Kepentingan  Para  Aktor  Dalam  Konflik  di  Papua .  Jakarta:  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan Indonesia, 2004.
Elmslie, Jim dan Camellia Webb-Gannon. "A slow-motion genocide: Indonesian rule in West Papua." Griffith Journal of Law & Human Dignity 1, no. 2 (2014).
Elmslie, Jim. “West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census: “Slow Motion Genocide” Or Not?” Centre for Peace and Conflict Studies , working paper no. 11/1 (2010). Erpan Faryadi dan Asrida Elisabeth, “Memeriksa Program TORA dan Perhutanan Sosial di Jayapura dan Keerom,” Wacana: Jurnal Transformasi Sosial, 38 (2020): 197-210. Galtung,  Johan.  “Contemporary  Conflict  Resolution.”  Dalam Contemporary  Conflict  Resolution ,
Hugh Miall dan Oliver Ramsbotham eds. Cambridge: Tow Woodhouse Polity Press, 1999.
Giay,  Benny. Menuju  Papua  Baru:  Beberapa  Pokok  Pikiran  Sekitar  Emansipasi  Orang  Papua. Jayapura: Deiyai/ Els-ham Papua, 2000.
Hadi Syamsul, Rori Permadi U, Nurul Rochayati, Supriyanto, Suzanne Maria A, & Wahyu Addinata 2007, Disintegrasi Pasca Orde Baru, Negara, Konflik Lokal dan Dinamika International, Centre for International Relations Studies (CIRes) & Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Haluk,  Markus. ULMWP:  Persatuan  dan  Rekonsiliasi  Bangsa  Melanesia  di  Papua  Barat ,  ed.  Tim Kerja ULMWP. Numbay (Jayapura): ULMWP Press, 2015.
Hanita, Margaretha. Cita-Cita Politik: Gerakan Politik Orang Papua. Jakarta: UI Publishing, 2019.
Hernawan, Budi, “Torture as a Mode of Governance: Reflections on the Phenomenon of Torture in Papua, Indonesia”, Dalam “ From Stone-Age to Real-Time‟: Exploring Papuan. Temporalities,  Mobilities,  and  Religiosities ,  eds.  Martin  Slama  dan  Jenny  Munro.  Canberra: Australian National University Press, 2015. London: Routledge, 2009.
Horowitz,  Donald  L. Ethnic  Groups  in  Conflict .  London:  University  of  California  Press,  1985. Howard, M. C. Vanuatu: The myth of  Melanesian  socialism . Labour,  Capital  and
54 Elvira Rumkabu | Analisa Dampak Pembangunan terhadap Identitas dan Resistansi Papua
Society/Travail, capital et société, 1983. International Fund for Agricultural Development, Engagement with Indigenous Peoples Policy, 2009 Kivimaki,  Timo. Initiating  A  Peace  Process  in  Papua:  Actors,  Issues,  Process,  and  the  Role  of International Community. Washington DC: East-West Centre, 2006.
Koalisi  Internasional  untuk  Papua  (ICP)  dan  West  Papua  Netzwerk. Hak  Asasi  Manusia  di  Papua 2017, Bagian 3:  Hak Ekonomi Sosial dan Budaya . 2005. Koalisi  Indonesia  Memantau, Planned  Deforestation:  Forest  Policy  in  Papua (Jakarta:  Koalisi Indonesia Memantau, 2021)
Kusumaryati, V. “Pelembagaan Adat, Negara, dan Perjuangan bagi Penentuan Nasib Sendiri di Tanah Papua.” Wacana: Jurnal Transformasi Sosial 38 (2020), 13-34. MacLeod, J. Merdeka and The Morning Star: civil resistance in West Papua. Queensland: University of Queensland Press, 2017.
Malinda, Rassela Mama Ke Hutan. Jakarta: Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, 2021. Mansoben,  Johsz  R.  “Sistem  Politik  Tradisional  di  Irian  Jaya,  Indonesia:  Studi  Perbandingan.”
Disertasi Doktoral, Leiden University and the Indonesian Institute of Sciences, 2014.
Maubak,  F.  “Ritual  Bakar  Batu  sebagai  Upaya  Penyelesaian  Konflik  Horizontal  pada  Masyarakat Adat  Suku  Dani  di  Timika  Papua.”  Disertasi  Doktoral  Program  Studi  Hukum,  Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2009.
McGibbon,  Rodd. Plural  Society  in  Peril:  Migration,  Economic  Change,  and  the  Papua  Conflict . Washington D.C.: East-West Center, 2004. https://www.jstor.org/stable/resrep06523
______________. “Secessionist Challenges in Aceh and Papua: Is Special Autonomy the Solution?” East-West Center-Washington, Policy Studies 10 (2004). McMichael, 2012. “The Land Grab and Corporate Food Regime Restructuring.” Journal of Peasant Studies 39, 3-4, (2012) 681-701. Meckstroth,  Christopher. The  Struggle  for  Democracy:  Paradoxes  of  Progress  and  the  Politics  of Change. Oxford: Oxford University Press, 2015. Meteray,  Bernarda. Nasionalisme  Ganda  Orang  Papua. Jakarta:  Penerbit  Buku  Kompas,  2012.
Munro, Jenny. “Now we know shame‟: Malu and Stigma among Highlanders in the Papuan
Diaspora.” Dalam “ From Stone-Age to Real-Time‟: Exploring Papuan Temporalities, Mobilities, and Religiosities ,  eds.  Martin  Slama  dan  Jenny  Munro.  Canberra:  Australian  National  University Press, 2015.
P2Politik-LIPI. Updating Papua Road Map: Proses Perdamaian Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua .  eds.  Cahyo  Pamungkas  dan  Suma  Riella  Rusdiarti.  Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia, 2017.
Peyon,  A.  Ibrahim. Manusia  Papua  Negroid:  Ras  dan  Ilmu  dalam  Teori  Antropologi .  Jakarta: Kelompok Studi Nirentohon, 2012.
Rutherford,  Danilyn. Laughing  at  Leviathan:  Sovereignty  and  Audience  in  West  Papua .  Chicago: University of Chicago Press, 2012.
Rumkabu,  Elvira,  “ULMWP:  Self-Determination,  Diplomasi  Pasifik,  dan  Dinamika  Internasional” dalam Oase Gagasan Papua Bermartabat Waa…Waa…Waa… Jakarta: Imparsial, 2017. Samperante, Franky. ”Program TORA di Papua: Perampasan Tanah dan Deforestasi.” Wacana Jurnal Transformasi Sosial 38 (2020), 35-50.
Savitri,  L.A.  “Menegarakan  Tanah  dan  Darah  Papua”. Wacana:  Jurnal  Transformasi  Sosial 38 (2020), 5-12.
Stasch,  Rupert.  “From  Primitive  Other  to  Papuan  Self:  Korowai  Engagement  with  Ideologies  of

## 55
Elvira Rumkabu | Analisa Dampak Pembangunan terhadap Identitas dan Resistansi Papua
Unequal  Human  Worth  in  Encounters  with  Tourists,  State  Officials  and  Education.”  Dalam “ From Stone-Age to Real-Time‟: Exploring Papuan Temporalities, Mobilities, and Religiosities, eds. Martin Slama dan Jenny Munro. Canberra: Australian National University Press, 2015. Strelan,  John  dan  Jan.  A.  Godschalk. Kargoisme  di  Melanesia:  Suatu  Studi  tentang  Sejarah  dan Teologi Kultus Kargo. Jayapura: Pusat Studi Irian Jaya, 1989. Tebay, Neles. Dialog Jakarta – Papua: Sebuah Perspektif Papua. Jayapura: SKPKC Jayapura, 2009. Tim  Sekretariat  Keadilan  dan  Perdamaian  Keuskupan  Jayapura. Membangun  Budaya  Damai  dan Rekonsiliasi: Dasar Menangani Konflik di Papua . Jayapura: SKPKC, 2006. Timmer, Jaap. “Decentralization and Elite Politics in Papua.” Paper diskusi pada Research School of Pacific and Asian Studies , Australia National University (ANU), 2005.
Tim Kemanusiaan Untuk Kasus Kekerasan Terhadap Tokoh Agama Di Kabupaten Intan Jaya, Duka Dari Hitadipa , Jayapura, 2020 Vinthagen, A Theory of Nonviolent Action: How Civil Resistance Works. London: Zed Books, 2015 Widjojo,  Muridan  S.  “Etnonasionalisme  Papua  Dalam  Era  Demokratisasi”  dalam Nasionalisme, Demokratisasi,  dan  Sentimen  Primordial  di  Indonesia:  Problematika  Etnisitas  versus Keindonesiaan (Studi Kasus Aceh, Papua, Riau dan Bali) ed. Firman Noor. Jakarta: LIPI Press, 2008.
______________. ed. Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerjasama dengan KITLV, 2010.
Data Wawancara:
Wawancara Thaha Alhamid, Sekretaris Presidium Dewan Papua, di Jayapura, 27 Februari 2017. Wawancara dengan Servo Tuamis, Ketua Dewan Adat Keerom, Juli 2019 di Keerom. Wawancara dengan Fadhal Alhamid, Aktivis Gerakan Mahasiswa Era Orde Baru dan Ketua II DAP,
April 2020 di Jayapura.
Wawancara via telepon dengan Frangky Samperante, Direktur Yayasan Pusaka, 3 Mei 2020.
Wawancara  dengan  Hardin  Halidin,  Aktivis  Gerakan  Mahasiswa  Era  Reformasi,  7  Mei  2020  di Jayapura.
Wawancara via telepon  dengan  Agus  Sumule,  Tokoh  Intelektual  Papua  dan  Akademisi  Universitas Papua (UNIPA), 18 Mei 2020.
Wawancara via telepon dengan Rasella Melinda, Aktivis dan Penggiat Isu Masyarakat Adat di Boven Digoel, 22 Mei 2020.
Wawancara dengan Leonard Imbiri, Sekretaris Umum Dewan Adat Papua, 8 Juni 2020 di Jayapura.