## TINJAUAN TERHADAP HUBUNGAN ANTARA NEGARA DAN MASYARAKAT INDONESIA
(Persfektif Sosiologi Politik)

## Abstrak
Berdasarkan kemanfaatan sosialisasi politik dapat diketahui  bahwa  suatu  negara  dapat  menerapkan  model  sosialisasi politik  yang  berbeda-beda,  bergantung  kepada  sistem-sistem politiknya.  Suatu  sistem  politik  dapat  bersifat  totaliter,  demokrasi, sedangkan  masyarakatnya  dapat  berada  pada  tahap  primitif, berkembang,  atau  telah  maju.  Teori sistem-sistem  dalam  Sosiologi politik  menunjukkan  bahwa suatu  kondisi  sistem  politik  dapat  dilihat dengan melihat fungsi masing-masing sistem yang ada, dan sifat suatu sistem  politik  yang  menandai hubungan  negara  dan  masyarakatnya dilihat  dengan  mengetahui  tipologi  sistem  politik  untuk  melihat  sifat negara dan struktur masyarakatnya.
Kata Kunci:  Hubungan, Sosiologi, Politik

## I. PENDAHULUAN
Negara  adalah  suatu  organisasi  politik  yang  diberikan kekuasaan oleh masyarakat  sebagai  anggota negara untuk  mengatur segala  urusan  yang  terkait  dengan  pencapaian  tujuan  negara.  Dalam hal  ini  tujuan  negara  adalah mencapai kesejahteraan,  kemakmuran, keamanan,  dan menciptakan ketertiban bagi masyarakatnya,  serta tujuan  lain  yang  senantiasa terkait  dengan  kepentingan  masyarakat suatu negara. John Locke mencetuskan ide untuk membagi kekuasaan tersebut kedalam  tiga  cabang  kekuasaan,  yaitu  legislatif,  eksekutif, dan federatif. Montesquie selanjutnya menyempurnakan ide terse but dengan mensyaratkan  prinsip check  and  balance,  dalam  pemisahan cabang-cabang  kekuasaan  negara  yaitu  legislatif,  eksekutif,  dan yudikatif.
Memahami latar belakang pencetusan ide pemisahan dan atau pembagian kekuasaan negara kedalam tiga cabang kekuasaan tersebut adalah sebagai  berikut; Pertama, bahwa cabang  kekuasaan  legislatif diperlukan dalam  rangka  menjaga  negara  tetap  pada  tujuan  awal pembentukannya dan  kekuasaan  tidak  didominasi  oleh  satu  atau
sekelompok  orang.    Secara  akademik  juga tergambar dengan jelas bahwa latar belakang adanya konsepsi perwakilan dalam ilmu politik yang meliputi lembaga-lembaga perwakilan  yang beranggotakan para wakil  rakyat,  lembaga-lembaga  politik  seperti  partai  politik  dan kelompok  kepentingan  yang  merupakan  lembaga  penyeimbang kekuasaan  negara  dimaksudkan  untuk  menjamin  bahwa  negara  akan senantiasa  berjalan  atas  dasar  kepentingan  dan  kebutuhan masyarakatnya. Partai  politik dan  kelompok  kepentingan adalah saluran  untuk  mengagregasi  kepentingan  masyarakat  dan  lembaga perwakilan  adalah  saluran  untuk  mengartikulasikan  kepentingan tersebut.
Kedua, bahwa cabang kekusaan eksekutif  diperlukan  untuk menyeimbangkan  artikulasi  kepentingan  yang  sangat  beragam, sehingga  eksekutif  adalah  cabang  kekuasaan  politik  yang  bersifat administratif  yang  mengatur  lalu  lintas  kepentingan  masyarakat  yang sangat  kompleks,  dalam  hal  inilah eksekutif  harus  bebas  dari  unsur anggota-anggota  lembaga-lembaga  politik seperti  partai  politik ataupun  kelompok  kepentingan yang  berfungsi  untuk  mengaggregasi kepentingan  masyarakat, sehingga  prinsip check  and  balance dapat dijalankan.  Masukknya  unsur-unsur  partai  politik  atapun kelompok kepentingan kedalam  kekuasaan  eksekutif  akan menimbulkan ketidakseimbangan dan  prinsip check  and  balance tidak  dapat dijalankan. Kompleksnya kepentingan masyarakat melahirkan sebuah lalu  lintas  kepentingan  yang  harus  diatur  agar  keamanan  dan ketertiban  serta  keadilan  dapat  terjaga  pada  saat  kompetisi  agregasi dan artikulasi kepentingan dilakukan.
Suatu  lalu  lintas  agregasi dan  artikulasi kepentingan  oleh individu  ataupun  kelompok,  oleh  lembaga-lembaga  politik tentu  saja tidak  dapat  menghindarkan diri  dari  perselisihan  atau  pertikaian.
Cabang kekuasaan yudikatif mempunyai kekuasaan dalam memutuskan  perselisihan  atau  pertikaian  tersebut  baik  oleh  antar cabang kekuasaan sebagai lembaga negara atau antar individu sebagai anggota  masyarakat  atau  warga negara. Dalam  rangka  mecapai
ketertiban  dan  keadilan  maka  aturan-aturan  hukum  dibuat  sebagai pedoman bagi lembaga yudikatif untuk membuat keputusan, dan agar prinsip check  and  Balance dapat  dijalankan  maka  cabang  kekuasaan yudikatif  ini  harus  bebas  dari  unsur  partai  politik  ataupun  kelompok kepentingan. Masuknya  unsur-unsur  partai  politik  atapun  kelompok kepentingan  kedalam  kekuasaan  yudikatif akan  menimbulkan ketidakseimbangan  dan  prinsip check  and  balance tidak  dapat dijalankan.
Fenomena  terkini, yang terjadi  di  Negara  Indonesia  yaitu setelah  orde  reformasi  berjalan  selama lebih  dari  satu  dasawarsa adalah masuknya  unsur  partai  politik  dalam  cabang  kekuasaan eksekutif  dan  yudikatif  dalam  jabatan-jabatan  strategis  dan mengepalai  beberapa  unit  birokrasi.  Menggunakan persfektif Sosiologi  Politik  tulisan  ini  hendak  mengurai bagaimana  hubungan antara  Negara  Indonesia  dan  masyaraktnya  dengan  berkembangnya fenomena semacam ini.
Saat  ini  Pemerintahan  Negara  Indonesia  dipimpin  oleh Presiden  Joko  Widodo.  Pemerintahannya  dimulai  sejak 20  Oktober 2014, dan ditandai dengan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) yang  tentu  saja  diiringi  dengan  kenaikan  harga  bahan-bahan  pokok lainnya. Meskipun  beberapa  kelompok  mahasiswa  melakukan  aksi unjuk  rasa  memprotes  kebijakan  tersebut,  namun  aksi  tersebut  tidak memberikan pengaruh  yang  cukup  berarti. Kondisi  perekonomian Negara  Indonesia  diperburuk dengan melemahnya  nilai  tukar  rupiah terhadap  dollar,  Presiden  Soekarno diguncang  kekuasaannya  pada tingkat  inflasi  650%  pertahun Presiden  Soeharto  turun  dari  kursi kepresidenan pada  level  inflasi  77,  63% dengan  nilai  tukar  rupiah Rp.8.000,- terhadap dollar Amerika Serikat. Prseiden SBY mengakhiri masa jabatan sampai habis masa jabatannya dan secara konstitutional, tetapi  pada  masa pemerintahannya gejolak  perekonomian  sangat mudah  menyulut  masyarakat  untuk  mengkritisi  dan  beraksi memprotes kebijakannya. Pada masa sekarang yaitu era Presiden Joko Widodo harga  BBM  naik  sebesar 32%  dan  rupiah  melemah  sampai
level RP. 14.500,- dengan tingkat inflasi masih dibawah 10%, namun pemerintan  kabinet  kerja  masih  dapat menjalankan pemerintahannya tanpa adanya  gejolak yang berarti, meskipun faktor-faktor  yang telah disebutkan  tersebut  bukan  merupakan  faktor  penentu munculnya gejolak  masyarakat  terhadap kepemimpinan  seorang  presiden. Berdasarkan fenomena  yang  telah  diuraikan rumusan  masalah yang dapat diajukan adalah:

## RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana  pola  hubungan  antara  negara  dan  masyarakat terbentuk?
2. Bagaimana hubungan antara negara dan masyarakat Indonesia saat ini?
3. Bagaimana pengaruh masukknya unsur partai politik ke dalam cabang  eksekutif  dan  yudikatif  terhadap  hubungan  antara negara dan masyarakat?

## SOSIOLOGI POLITIK SEBAGAI SUATU PERSFEKTIF
Sosiologi  politik  merupakan  cabang  ilmu  pengetahuan yang memfokuskan  kajian  dan  penelitiannya  pada  hubungan  antara masalah-masalah  politik  dan  masyarakat,  antara  struktur  sosial  dan struktur  politik,  dan  antara  tingkah  laku sosial  dengan  tingkah  laku politik 1 . Dalam  memahami  gejala  sosial  dan  politik  dalam  suatu masyarakat  atau  dalam  suatu  negara,  sosiologi  politik  menerima segala  kebaikan  yang  berasal  baik  dari  pendekatan  institutional maupun  pendekatan  behavioral,  sehingga  dalam  sosiologi  politik gejala  sosial  dipercayai  sebagai  bagian  dari  pola  tingkah  laku yang
1 Michael Rush & Phillip Althoff, Pengantar Sosilogi Politik, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hal: 5
konsisten,  internal  dan  reguler  dan  dapat  dilihat  serta  dibedakan,  dan dapat  disebut  sebagai  sistem  sosial  serta  sejumlah  subsistem- subsistem  yang  saling  bergantung  misalnya  seperti  ekonomi  dan politik,  masing-masing  subsistem  ini  dapat  terus  dibelah atau  dibagi lagi dan dikaji keterkaitan satu dan lainnya. Sosiologi politik melihat kejadian  sedemikian  tersebut  adalah  biasa,  dan  dikenal suatu  teori dalam sosiologi politik yaitu teori sistem-sistem. Penganjur utama dari teori  sistem adalah  Talcott  Parsons  yang  menulis  buku The  Socia l System 2 yang  selanjutya diidentifikasikan  oleh  sebuah  pendekatan yang  dikenal  sebagai  pendekatan  fungsional  terhadap  teori  sistem yang dikembangkan oleh salah satunya  adalah  Oran R. Young 3 yaitu mendefinisikan  fungsi  sebagai konsekuensi  obyektif  dari  satu  pola aksi  dari  sistemnya. Dengan  demikian  sesuai  dengan  pandangan Parson  yang  menyatakan  bahwa  satu  sistem  itu  cenderung mencari sasaran khusus, dan bahwa semua tingkah laku dalam fenomena selalu berkaitan  dengan  tujuan  tersebut,  maka  fungsionalisme struktural dapat  membuktikan  bahwa  semua  tingkah  laku  sosial  dan  semua gejala bisa  memenuhi  atau  bisa pula  gagal  memenuhi  fungsi-fungsi khusus bagi sistemnya
Sosiologi  politik  memberikan  penekanan  pada pendekatan fungsional  struktural  yaitu  dalam  hal perubahan-perubahan  yang terjadi dalam sistem politik dan keberlangsungan suatu sistem politik untuk tetap bisa hidup ditentukan oleh proses yang berlangsung dalam lembaga-lembaga  politik,  teori  ini  dikembangkan  oleh  Gabriel Almond 4 , dan  ditentukan  pula  oleh sumbangan-sumbang an  tertentu atau  masukan-masukan  kepada  sistem  politik, analisa  sistem  politik dengan pendekatan  ini disebut sebagai analisa masukan – hasil (input-
2 Glencoe, Illinois, 1951
3 Oran R. Young, System of Political Science , Englewood Cliffs, N.J., 1986, hal 29.
4 Lihat Gab riel Almond dan G. Bingham Powell, Comparative Politics: A developmental Aprroach”, Boston , Mass, 1966
output) yang  dikembangkan oleh David  Easton 5 .  Menurut  David Easton masukan-masukan tersebut dapat berupa tuntutan-tuntutan atau dukungan  dan  kemudian  mengalami  suatu  proses konversi  dalam bentuk keputusan atau kebijakan-kebijakan yang otoritatif.
Teori  sistem-sistem  yang  diidentifikasikan oleh  pendekatan fungsionalisme  struktural kemudian  menggunakan konsep-konsep yang dianggap sentral dalam sosiologi politik. Konsep sentral tersebut adalah  sosialisasi  politik yaitu  suatu  konsepsi yang menjadi  dasar untuk  memperkenalkan  sistem  politik  kepada  individu  dan masyarakat, serta  bagaimana  orang  tersebut  menentukan  tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik ditentukan  oleh  lingkungan  sosial,  ekonomi,  dan  kebudayaan  dimana individu  berada,  ditentukan  pula  oleh pengalaman-pengalaman serta kepribadian  individu  tersebut 6 . Dalam  persfektif  sosiologi  politik, partisipasi  dan  rekrutmen  adalah  variabel  bergantung  dari  sosialisasi politik sebagai varibel terikatnya. Dengan kata lain suatu masyarakat dapat  melestarikan  dirinya  sendiri  dengan jalan  memberikan pengajaran atau pendidikan kepada anggota-anggota baru masyarakatnya mengenai  nilai-nilai dan  cara-cara  bertingkah  laku yang oleh masyarakat dianggap pantas dan dapat diterima. Konsepsi sosialisasi  politik  menekankan  dengan  cukup  jelas bahwa variabel pengalaman  dan  kepribadian baik  individu  maupun  kelompok  adalah fundamental  bagi  proses  sosialisasi  dan  bagi  proses  perubahan. Penekanan  lainnya  adalah terkait  dengan  instruksi  yang  merupakan bagian penting dari proses sosialisasi. Instruksi yang dimaksud adalah sama  halnya  dengan  pengajaran    yang  dilakukan  oleh  orang  tua kepada  anaknya yang  dianggap sebagai  proses  sosialisasi  mengenai nilai dan tingkah laku sebagai penjelasan dari proses perubahan.
5 dalam Michael Rush & Phillip Althoff, Pengantar Sosilogi Politik, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hal: 21
6 Ibid hal 27
Negara merupakan suatu  sistem  politik yang dalam persfektif  sosiologi  politik  dapat  menggunakan  konsepsi  sosialisasi politik dalam  rangka  menyebarkan  ideologi-ideologi  resminya,  salah satunya adalah dengan menggunakan sistem pendidikan, keluarga, dan sistem  sosial  lainnya,  kemudian memasukkan  sejumlah  ketentuan mengenai  pendidikan  kewarganegaraan, variabel  dalam  proses  ini disebut  sebagai  instruksi yang  merupakan  satu  dari  tiga  variabel penting  dalam  konsep  sosialisasi  politik. Dengan  demikian  sikap  dan atau  tingkah  laku warga  negara  dalam  persfektif  Sosiologi  Politik dapat ditentukan  oleh  proses sosialisasi  politik melalui  sistem-sistem tertentu  yang  ada  dalam  suatu  negara. Keadaan  masa  depan  suatu sistem  politik ditentukan  oleh  proses sosialisasi 7 melalui  berbagai tahap sejak dari  awal masa kanak-kanak sampai tingkat paling tinggi dalam  usia  dewasa. Sikap-sikap  politik,  nilai-nilai  dan  tingkah  laku politik  dalam  persfektif  Sosiologi  Politik diyakini  terbentuk  oleh pengalaman-pengalaman yang teratur yang dialami oleh individu, dan instruksi    politik merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dalam sosialisasi politik karena berfungsi sebagai pengetahuan dan informasi yang  dapat  diterima  oleh  warga  negara dan  dapat  mendahului pembentukan nilai-nilai dan sikap-sikap politik, dan dengan demikian dapat digunakan  untuk  mendukung  suatu  nilai  khusus  atau  sikap khusus setelah nilai dan sikap tersebut terbentuk.
Berdasarkan  kemanfaatan  sosialisasi  politik  ini,  suatu negara dapat menerapkan model sosialisasi politik yang berbeda-beda, bergantung kepada  sistem-sistem  politiknya.  Suatu  sistem  politik dapat  bersifat  totaliter,  demokrasi,  sedangkan  masyarakatnya  dapat berada pada tahap primitif, berkembang, atau telah maju.
TIPE-TIPE SISTEM POLITIK
7 Opcid. Hal 37
Klasifikasi  sistem  politik  dapat  ditinjau  sebagai suatu bentuk  dasar  dari konstruksi  teori yang  melibatkan  generalisasi yang dibutuhkan  untuk  menempatkan  suatu  fenomena  ke  dalam  golongan tertentu. Dengan  demikian  ia  perlu  menggunakan  konsep-konsep yang mendefinisikan  suasana  politik, hakekat  hubungan-hubungan dan  lembaga-lembaga  politik,  negata,  pemerintah,  hukum,  dan sebagainya 8 . Para ahli ilmu politik mengklasifikasikan sistem politik secara  deskriftif  yaitu  membagi  rejim-rejim  politik  seperti dibagi kedalam monarki dan republik, atau negara federal dan kesatuan.  Para ahli sosiologi politik mengklasifikasikan sistem politik secara berbeda, yaitu ditinjau dari hubungan antara bentuk masyarakat dan tipe sistem politik itu sendiri. Dengan kata lain, dalam persfektif Sosiologi Politik sistem politik diklasifikasikan dengan menggunakan teori masyarakat, konsepsi evolusi dan perkembangan sosial.
Contoh konsepsi  evolusi  masyarakat  yang  menjadi  dasar klasifikasi  sistem  politik  adalah  konsepsi  yang  dikemukakan  oleh Herbert  Spencer. Menurut  Spencer masyarakat  secara garis  besar dapat dibedakan menjadi masyarakat militan dan masyarakat industri.
Masyarakat  militan  adalah masyarakat  yang  aktivitasnya  senantiasa berhubungan  dengan  pertahanan  dan  penyerangan.  Pada  masyarakat tipe ini kecenderungan pemusatan dan coercive control masih tinggi sehingga  tipelogi  sistem  politik  pada  masyarakat  militan  bersifat otoriter. Sebaliknya, pada masyarakat industri pemusatan dan coercive control  cenderung  menurun,  digantikan  oleh  lembaga-lembaga perwakilan  dan  pengaturannya lebih  terpencar,  menurut  Spencer terdapat  pula  kaitan  yang  erat  antara  jenis  sistem  ekonomi yang digunakan dengan tipologi  sistem  politik.  Ekonomi  kapitalis  identik dengan sistem politik demokratis.
Karl  Marx    pun  memberikan  suatu  sintesis  bahwa  bentuk masyarakat dipengaruhi  oleh  cara-cara produksi. Menurut Karl  Marx
8 Tom Bottomore, Sosiologi Politik , Rineka Cipta, Jakarta, 1992. Hal. 54
perkembangan  dan  struktur masyarakat ditentukan  oleh  pembagian kerja dan bentuk-bentuk hak milik ditengah masyarakat. Sesungguhnya  konsepsi  Karl  Marx  tentang  “mode  Produksi”  adalah suatu  sketsa  yang  tidak  pernah  tuntas,  menurut  Tom  Bottomore 9 terdapat  empat  pertanyaan  yang  tidak  mampu  dijawab  oleh  sketsa Marx  yaitu;  berapa  banyakkah  kiranya  mode  of    production  yang terdapat  pada  setiap  tahap  perkembangan;  dalam  keadaan  seperti  apa mode  of  production  tersebut  akan  saling  berhasil; bagaimana menerangkan  rangkaian  proses tentang  bentuk  masyarkat yang berhubungan  dengan,  muncul  dari  atau  ditentukan  oleh  mode  of production; dan  bentuk  negara  serta  sistem  politik  yang  seperti  apa yang  dapat dicirikan  atau  dihasilkan  oleh  berbagai  struktur  dan bentuk ekonomi yang saling berbeda tersebut.
Meskipun  demikian  konsepsi  Marxis digunakan  sebagai dasar  untuk  menganalisa negara.  Teori  Marxis  ini  digunakan untuk menghubungkan tipe-tipe negara untuk membedakan struktur-struktur sosio  ekonomis,  untuk  menjelaskan  perubahan-perubahan  dalam negara  berdasarkan  ciri masing-masing dari struktur  bentuk masyarakat  tertentu  yang  membahayakan  transformasi  struktural. Terdapat  dua  sudut  pandang  dengan  menggunakan  teori  Marxis  ini, yang  pertama  adalah  sudut  pandang  non  evolusionis,  yang menjelaskan  bahwa pembentukan  negara  merupakan konsekuensi dari transformasi  struktural dari  masyarakat komunal  primitif,    jenis- jenis  negara  yang  berhubungan  dengan modes  of  production ditentukan  secara  historis,  dan  kondisi-kondisi  yang  mengakibatkan transisi dari tipe yang satu ke tipe yang lain , karakteristik struktural, kontradiksi-kontradiksi  yang  dapat  mempengaruhi transisi  yang  satu ke  transisi  yang  lain  tidak  dapat  diketahui. Pandangan  yang  kedua adalah  sudut  pandang  evolusionis, bahwa  jenis  negara  dan  tinjauan terhadap  hubungan  negara  dengan  struktur  masyarakat  ditentukan secara evolusi oleh dua faktor sebagagai berikut: pertama; perubahan
9 Tom Bottomore, Sosiologi Politik, Rineka Cipta, 1992, hal. 58
pada  mode  of  production  yang  menimbulkan beberapa  dampaknya termasuk  salah  satunya  adalah  kesenjangan yang  tajam  dalam  hal pemilikan  harta  benda sebagai  akibat  dari  berkembangnya  kekuatan- kekuatan  produksi  mellui  kemajuan  tekhnologi. Kedua; penaklukan yang  memainkan  peranan  dalam  penciptaan  negara (tetapi  untuk faktor  kedua  ini  tidak  ada  penelitian  terkait  pengaruh  perang,  dan organisasi militer, atau penelitian terhadap konsekuensi membesarnya jumlah masyarakat).
Berlandaskan  persfektif  sosiologi  politik  mengenai  tipologi sistem politik yang ditandai oleh hubungan antara negara dan struktur masyarakatnya,  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  sosiologi  politik dapat  dinyatakan  bahwa besar  dan  kompleksnya  masyarakat- masyarakat  industri  maju,  beragamnya  kepentingan  di  dalam masyarakat tersebut,  kebutuhan  untuk  menjalankan  perusahaan- perusahaan  besar yang  terlibat dalam  produksi  ataupun dibidang transport,    pendidikan,  pelayanan  kesehatan  dan  sebagainya,  dan persaingan serta konflik internasional, keseluruhannya faktor tersebut penting  bagi  perluasan  lingkup  aktivitas  negara  didalam  perundang- undangan,  pemerintahan,  penyelesaian  sengketa  antara individu dengan kelompok, dan penggalakan segala sesuatu yang berhubungan dengan  kepentingan  nasional. Kekuasaan  politik dapat  didesentralisir sampai  tingkat  tertentu,  dibuat  lebih  demokratis,  melibatkan partisipasi  aktif  sejumlah  besar  rakyat, serta  dapat  pula  menjadi kurang coercive. Dengan demikian, dalam persfektif Sosiologi Politik dengan  pendekatan  skema  evolusionis tergambarkan  bahwa kecenderungan umum dalam pembangunan sistem politik tidak dapat dihindari, dan hubungan antara masyarakat dan negaranya ditentukan oleh  perjalanan  sejarah  masyarajat  itu  sendiri,  dalam  masyarakat kapitalis misalnya hubungan antara masyarakat dan negara ditentukan oleh  perkembangan  mode  produksi,  namun  konsepsi  ini  tepat digunakan  pada  masyarakat  kapitalis,  tidak  semua  negara  menganut kapitalisme dalam sistem politiknya, dengan kata lain tipologi sistem politik juga ditentukan oleh tipologi masyarakatnya.
Memperjelas  uraian  tersebut terdapat  dua  teori  untuk menjelaskan  hubungan  masyarakat  dan  negaranya  dalam cakupan suatu  sistem  politiknya,  yaitu  sebagai  berikut: pertama, negara  ada karena  semakin  meningkatnya diferensiasi  di  dalam  fungsi-fungsi sosial ketika masyarakat manusia membesar dan kompleks, dan pada kebutuhan  akan  kekuasaan  yang  lebih  tinggi di  daam  masyarakat dengan  mana  mereka  sanggup  mengatur  konflik-konflik  kepentingan diantara  individu  dengan  kelompok dan  menampilkan  dengan  cara tertentu  berbagai  kepentingan  umum. Kedua, negara  timbul  sebagai suatu  sarana  dominasi yang  berasal  baik  dari  adanya  diferensiasi internai  masyarakat kedalam  kelas-kelas  dominan  dan  kelas-kelas subordinat (sesuai dengan teori Marxis), ataupun
yang berasal dari
pemberian peraturan oleh  sekelompok  orang  terhadap  orang  lainnya melalui penaklukkan 10 .
Menggunakan  persfektif  ini  juga  dapat  dijelaskan mengenai  sifat  negara, bahwasannya  sifat  negara  tidak  dapat  terlepas dari lingkungan sosial  lainnya,  atau  sebaliknya takluk  terhadap konstelasi kepentingan,  dimana  kepentingan  itu  sendiri  harus dispesifikasikan, kemudian  tingkat  sejauh  mana  negara menjadi lembaga  suatu  lembaga  represif  yang  mendominasi  masyarakat  dan apa  yang  menjadi sumber  dominasi  tersebut.  Sesuai  dengan tipeloginya  yang  ditandai  dengan  hubungan  antara  negara  dan masyarakatnya  negara  bisa  saja  bersifat sebagai  “negara  penjaga malam”,  atau  “negara  kesejahteraan, negara  developmentalist  atau negara intervensionist”.
Dengan  demikian,  dalam  rangka  menentukan  sifat hubungan  antara  masyarakat  dan  negara,  sejarah  perubahan  politik suatu  negara  sangat  menentukan. Perubahan  politik  dapat  didorong oleh  konflik-konflik  yang  terjadi  dalam  masyarakat, dalam  Teori sejarah Marxis konflik politik dalam masyarakat terutama masyarakat
10 Tom Bottomore, Sosiologi Politik , Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 70
Kapitalisme  dapat  terjadi  akibat  adanya eksistensi suatu  kelas sosial dalam  masyarakat yang  mendorong perubahan  politik, atau  akibat konflik  yang  terjadi  antara kelas-kelas  sosial  dalam  masyarakat. Digunakannya Teori Sejarah Marxisme dalam mencari pola hubungan antara  masyarakat  dan  negara,  dengan  demikian  menghadirkan  pula konsep antitesis dan sistesis antara liberalisme dan sosialisme, bahwa ketika  masyarakat  Kapitalis  sampai  pada  tahap puncak  pertentangan masyarakatnya,  maka  Sosialisme  dapat  muncul  sebagai  sintesis,  dan negara akan bersifat sebagai negara intervensionist, namun dapat pula sebagai negara kesejahteraan 11 .

## SEJARAH PERUBAHAN SISTEM POLITIK INDONESIA
Setelah  memproklamirkan  kemerdekaannya  pada  Tanggal  17 Agustus  1945,  Negara  Indonesia  dipimpin  oleh  Soekarno-Hatta, para ahli sejarah memberi nama untuk masapemerintahan ini dengan nama orde lama. Pada orde ini struktur masyarakat Indonesia masih bersifat feodalistik,  atau  dapat  disebut  pula  tradisional, dan  sistem  politiknya pun masih bersifat feodal.
Perjalanan  sejarah  orde  lama  dengan  sifat  feodalistiknya diuraikan  oleh Anwar  Harjono,  dalam  buku  Perjalanan  Politik Bangsa 12 ,  bahwasannya  sejak  berdirinya, seperti  sistem  politik monarkhi  yang  dibungkus  oleh  sistem  pemerintahan  republik, organ- organ  politik  yang  menjadi  saluran  untuk  mengisi  jabatan-jabatan  di pemerintahan bercorak  feodal  yaitu; pertama, gagasan  yang
digunakan  adalah  gagasan  daulat  tuanku; kedua, proses  rekrutmen tidak  memiliki  kualifikasi  objektif; Ketiga, tidak  ada  komitmen terhadap kesepakatan yang telah dibuat bersama.
11 Valentinus Saeng, CP. Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global , PT. Gramedia, Jakarta, 2012. Hal. 116 – 146.
12 Anwar Harjono, Perjalanan Politik Bangsa , Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hal 69 - 71
Masyarakat Indonesia yang memahami dirinya sebagai pemilik dari  Negara  Indonesia secara  bersama-sama,  sistem  politik  yang dibangun  menggunakan  prinsip-prinsip  dari,  oleh,  dan  untuk masyarakat  Indonesia  sendiri atau dikenal  sebagai  demokrasi  tidak menjadi subjek dalam perubahan politik. Sejarah pergolakan politik di Negara  Indonesia  menunjukkan  hal  ini. Pada  awal  kemerdekaan Indonesia,  sistem  pemerintahan yang  digunakan
adalah  sistem kabinet  parlementer 13 .  Dalam  sistem  kabinet parlementer,  kabinet yang  akan  membantu  menjalankan kekuasaan  eksekutif  sebagai pelaksana  pemerintahan disusun
oleh  parlemen,  dan  komposisi parlemen  disusun  berdasarkan  perolehan  suara  partai  politik  dalam pemilihan  umum.    Jumlah  suara  partai  politik  tersebut  menentukan jumlah kursi partai politik di parlemen. Pada masa ini partai politik adalah  penentu  perubahan,  tetapi  proses kaderisasi  tidak  berjalan demokratis. Selain  sistem  parlementer,  Indonesia  pernah  pula  beralih  ke sistem  Liberalisme,  yakni  ketika  Indonesia  diubah  menjadi  Republik Indonesia  Serikat (RIS) pada  Tahun  1949, namun  tampaknya  Sistem itu tidak sesuai dengan sejarah kelahiran Bangsa Indonesia, kemudian Indonesia  berubah  kembali  menjadi Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Konsep  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  ini secara jelas dapat diketahui setelah rejim pemerintahan beralih dari dari orde lama  ke  orde  baru,  dari  Presiden Soekarno  ke  Presiden  Soeharto. Negara Indonesia pada masa Pemerintahan Orde Baru bersifat sebagai Negara Penjaga Malam, negara sangat dominan dan bertindak secara regresif terhadap kelompok-kelompok dalam masyarakat yang dinilai pemerintah akan  mengurangi  dominasi  pemerintah.  Struktur masyarakat  lebih  bersifat  kepada  masyarakat  yang  tradisional, diferensiasi  masyarakat  baik  dalam  hal  ekonomi  maupun  dalam kehidupan sosialnya belum begitu tinggi.
Perkembangan  selanjutnya  pada  Tahun  1998,  terjadi perubahan  politik di  Indonesia.  Meskipun  secara  tersurat  dapat disaksikan  bahwa  perubahan  tersebut  terjadi  didorong  oleh konflik antara kelompok mahasiswa dan pemerintah, tetapi setelah rejim orde baru digantikan oleh rejim reformasi, kelompok-kelompok sosial yang selanjutnya memimpin  dalam  kehidupan  sosial  adalah  kelompok- kelompok yang di dalam masyarakat berstatus sebagai pemilik modal, tuan  tanah,  dan  sejenisnya,  hal  ini  dapat  dilihat  sewaktu  akan dilakukan  pemilihan  kepala  daerah, keasadaran  mata  pilih  untuk memilih  lebih  cenderung  karena  dipengaruhi  oleh  tindakan  politik uang  oleh  calon  bukan  karena  kesadaran  terhadap  kualitas  pemimpin yang  akan  mereka  pilih, dan  berkelindan  dengan  hal  itu  calon-calon yang  menang  pun sebagian  besar  adalah  pemilik  perusahaan- perusahaan besar, dan tuan-tuan tanah.
Fenomena  semacam  ini terjadi  di  semua  lini  organ  politik, dicabang eksekutif,  pemerintahan  dijalankan  atas  dasar  gagasan  suka tidak  suka atau  gagasan  daulat  tuan  ku,  di  cabang  legeslatif  gagasan semacam  ini  juga  menjadi  landasan  dalam  penunjukkan  wakil-wakil yang akan bertempur di pemilihan umum tidak berdasarkan kualifikasi objektif,  melainkan atas  dasar restu  dari  pimpinan  partai,  dan  suatu partai  terutama  yang  muncul di  orde  reformasi kejayaannya bergantung  kepada  kejayaan  pendiri  uatamanya.  Berkelindan  dengan kondisi ini jabatan-jabatan di pemerintahan adalah hasil penghitungan kerjasama  antar  partai  yang  telah  bersepakat  dalam  suatu  koalisi, dengan kata lain koalisi di legeslatif turut menjadi penentu rekrutmen untuk jabatan di eksekutif, lebih jauh lagi saat ini koalisi tersebut juga menjadi penentu untuk rekrutmen jabatan di cabang yudikatif. Dengan demikian pada dasarnya tipologi sistem politik Negara Indonesia tidak berubah,masih  sama  sejak  kemerdekaannya  sampai  sekarang. Negara masih  bersifat  sebagai  Negara “penjaga  malam” atau  negara “intervensionist”.

## DAFTAR PUSTAKA
Bottomore, Tom, Sosiologi Politik, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
Harjono, Anwar, Perjalan Politik Bangsa, Gema Insani Press, Jakarta, 1997
Saeng, Valentinus CP, Perang Smesta Melawan Kapitalisme Global,
Gramedia, Jakarta, 2012
Rush, Michael dan Phillip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, PT. Raja Graffindo Persada, Jakarta, 1995.