## PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA MELALUI PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL BAKORWIL IV PAMEKASAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH
Improving The Well-Being Of Business Participants Through The Halal Certification Assistance By Bakorwil Iv Pamekasan From The Perspective  Of Maqasid Sharia
Mohammad Hasan 1 , Khoirun Nasik 2 , Farid Ardyansyah 3
Universitas Trunojoyo Madura 1 ,2,3
200711100119@student.trunojoyo.ac.id
Accepted: Augt 22 th 2023 Reviewed: Sept 30 th 2023
Published: Nov 13 th 2023
Abstract : One of the indicators of achieving increased prosperity for business operators can be observed through the widening market share of the products they produce. To expand market share, a product must comply with its legal aspects and increase consumer interest, including obtaining halal certification. This research aims to assess the enhancement of halal certification while considering the principles of Maqasid   Sharia. This is a qualitative field research study conducted by gathering data and information through interviews, observations, and documentation.
The
research  results  indicate  that  halal  certification  contributes  to  building  consumer  trust  and  increasing  revenue obtained  from  the  expanding  market  share.  Halal  standardization  refers  to  the  halal  assurance  system  of  MUI. From  the  perspective  of  Maqasid  Sharia,  halal  certification  is  oriented  toward  preserving  religious,  spiritual, intellectual, lineage, and wealth aspects
Keywords : Prosperity Enhancement, Halal Certification, Maqasid Sharia Principles
Abstrak : Salah  satu  indikator  terwujudnya  peningkatan  kesejahteraan  bagi  pelaku  usaha  dapat  dilihat  dari  semakin meluasnya pangsa pasar produk yang dihasilkan. Untuk memperluas pangsa pasar, suatu produk harus memenuhi aspek  kelegalannya  dan  meningkatkan  minat  konsumen,  salah  satunya  melalui  sertifikasi  halal.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengkaji peningkatan kesejahteraan pelaku usaha dalam wilayah kerja Bakorwil IV Pamekasan melalui sebab adanya sertifikasi halal dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip maqasid syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif field research (penelitian lapangan) yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal membantu meningkatkan kepercayaan konsumen dan pendapatan yang diperoleh dari ekspansi pangsa pasar yang semakin meluas. Standarisasi halal merujuk pada sistem jaminan halal dari MUI. Dilihat dari perspektif maqasid syariah, sertifikasi halal telah berorientasi pada menjaga aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Kata Kunci : Peningkatan Kesejahteraan, Sertifikasi Halal, Prinsip-prinsip Maqasid Syariah

## PENDAHULUAN
Belakangan ini produk halal telah menjadi fenomena yang menarik  perhatian di  berbagai sektor  industri.  Pertumbuhannya  sangat  pesat  dan  mencakup  berbagai
segmen  komoditas  yang  berbeda,  termasuk  makanan  dan  minuman,  farmasi,  dan sebagainya.  Hal  ini  menciptakan  peluang  bagi  Indonesia,  dengan  mayoritas penduduknya  beragama  Islam,  untuk  menjadi  pasar  potensial  dalam  upaya meningkatkan  ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat,  termasuk  pelaku  usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 1 .
Sertifikasi  halal  adalah  sebuah  pernyataan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  yang  mengkonfirmasikan  bahwa  suatu  produk memenuhi standar kehalalan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam. Untuk mendapatkan  izin  untuk  menampilkan  "Label  Halal"  pada  kemasan  produknya dari  otoritas  pemerintah  yang  berwenang 2 .  Sertifikasi  halal  ini  sangat  penting, terutama  bagi  pelaku  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM)  untuk memenuhi permintaan konsumen Muslim dan mematuhi hukum Islam. Selain itu, sertifikasi halal juga membuka akses pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun  internasional,  dan  mempromosikan  praktik  bisnis  yang  etis  sesuai dengan perspektif maqasid syariah.
Saat ini, proses sertifikasi halal telah berkembang menjadi sebuah sistem yang dijamin  oleh  peraturan  undang-undang.  UU  Nomor  33  Tahun  2014  telah diberlakukan  untuk  mendorong  pembentukan  badan  khusus  yang  bertanggung jawab  dalam  mengatur  dan  menstandarisasi  sertifikasi  halal 3 .  Badan  tersebut berada  di  bawah  naungan  Kementerian  Agama  dan  dikenal  sebagai  Badan Peyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Dalam  UU  jaminan  produk  halal  tahun  2014,  BPJPH  memiliki  berbagai kewenangan,  antara  lain:  merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan  terkait Jaminan  Produk  Halal,  menetapkan  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria Jaminan Produk Halal, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal untuk produk impor, melakukan registrasi untuk produk impor, menyelenggarakan sosialisasi, edukasi, dan publikasi terkait Produk Halal, mengakreditasi Lembaga Pemeriksa Halal  (LPH),  mendaftarkan  Auditor  Halal,  melakukan  pengawasan  terhadap
1 Lady Yulia, ‘Halal Products Industry Development Strategy Strategi Pengembangan Industri Produk Halal’,
Jurnal Bisnis Islam , 8.1 (2015), 121–62.
2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal’, Undang – Undang Republik Indonesia , 1, 2014, 1–40.
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
Jaminan  Produk  Halal,  memberikan  pembinaan  untuk  Auditor  Halal,  serta menjalin  kerja  sama  dengan  lembaga  dalam  dan  luar  negeri  dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
Di  daerah  Madura,  mayoritas  penduduknya  menganut  agama  Islam,  dengan hampir 98% dari total populasi sekitar 4.099.070 jiwa, yang dihitung dari jumlah penduduk keseluruhan empat kabupaten di Madura 4 . Dengan jumlah penduduk Muslim yang begitu besar, pentingnya lebelisasi atau sertifikasi halal bagi produk menjadi  sangat  besar,  terutama  bagi  para  konsumen.  Bagi  pelaku  Usaha  Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), lebelisasi atau sertifikasi halal memiliki dampak signifikan terhadap produk yang mereka jual karena dapat mempengaruhi minat konsumen, yang selanjutnya akan berdampak pada pendapatan yang dihasilkan 5 .
Bakorwil  IV  Pamekasan  memegang  peran  penting  dalam  menangani  pelaku usaha  yang  belum  memiliki  sertifikasi  halal  untuk  produk  mereka.  Ini  karena Bakorwil  memiliki  tugas  yang  berfokus  pada  koordinasi  dan  fasilitasi.  Dalam konteks  ini,  langkah-langkah  yang  telah  diambil  oleh  Bakorwil  meliputi koordinasi  dengan  seluruh  stakeholder  pemerintah  di  wilayah  kerjanya,  yang mencakup kabupaten Bangkalan, Sampang,  Pamekasan, dan Sumenep. Bakorwil meminta  mereka  untuk  berpartisipasi  dalam  menugaskan  pelaku  usaha  di wilayah  masing-masing  untuk  mengikuti  kegiatan  sertifikasi.  Proses  ini difasilitasi  dan  dijembatani  oleh  Bakorwil,  yang  sebelumnya  telah  menjalin kerjasama dengan pihak pendamping produk halal (PPH) 6 .
Tujuan dari upaya yang dilakukan oleh Bakorwil adalah memudahkan pelaku UMKM  dalam  mendapatkan  sertifikasi  halal  untuk  produk  mereka.  Hal  ini sangat  penting  mengingat  bahwa  sertifikasi  halal  mencerminkan  komitmen terhadap  kualitas  dan  keamanan  dalam  produksi,  sehingga  dapat  menarik  lebih banyak  konsumen  yang  mencari  produk  dengan  standar  kepercayaan  dan kepatuhan  terhadap  agama.  Dengan  demikian  pada  gilirannya  akan
4 BPS, ‘Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur (Jiwa), 2021-2023’,
Badan Pusat Statistik , 2023, p. 1 <https://jatim.bps.go.id/indicator/12/375/1/jumlah-penduduk-provinsi-jawa- timur.html>.
5 Anita Puni Intani, ‘Pengaruh Kepercayaan Religius Dan Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Produk Bakpia Kurnia Sari : Dengan Mediator Kesadaran Halal. ( Universitas Islam Indonesia Yogyakartaa , 2022).
6 Hori, Wawancara , Pamekasan 3 Oktober 2023
meningkatkan daya tarik produk mereka di pasaran.
Kesejahteraan  pelaku  usaha  UMKM  diharapkan  bisa  ditingkatkan  melalui sertifikasi halal dengan memastikan kesesuaian dengan tujuan hukum Islam yang mendasari, yakni mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan,  kemaslahatan  bisa  terwujud  jika  lima  prinsip  pokok  dari  maqasid syariah  terpenuhi,  yaitu  menjaga  agama,  menjaga  jiwa,  menjaga  akal,  menjaga keturunan, dan menjaga harta.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan  data  dengan  tujuan  menghasilkan  informasi  komprehensif tentang peningkatan pelaku usaha di Bakorwil IV Pamekasan melalui sertifikasi halal. Sebanyak 20 partisipan terlibat, termasuk 10 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah  (UMKM),  6  pendamping  sertifikasi  halal,  serta  4  perwakilan  dari Bakorwil.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  melibatkan  observasi terbuka  dan  tersamar,  wawancara  dengan  pertanyaan  yang  telah  direncanakan sebelumnya, serta dokumentasi dalam bentuk foto, video, dan dokumen tertulis. Teknik  observasi  dilakukan  dengan  memberi  tahu  objek  penelitian  tentang kehadiran  peneliti  dan  aktivitas  pengamatan.  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk mendapatkan  pemahaman  komprehensif  dari  objek  penelitian.  Peneliti  juga menggunakan  teknik  wawancara  dengan  pertanyaan  yang  telah  disusun sebelumnya  untuk  memastikan  efisiensi  dan  fokus  dalam  pembicaraan. Dokumentasi  mencakup  berbagai  aspek,  seperti  gambar,  video,  serta  dokumen tertulis seperti catatan harian, biografi, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan  penelitian.  Semua  teknik  ini  digunakan  untuk  memperoleh  informasi lengkap, akurat, dan mendalam yang dapat mencapai tujuan penelitian.Dokumentasi  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  mengambil  foto atau  video  sebagai  bukti  atau  referensi  untuk  pelaporan  apapun.  Dokumentasi tidak terbatas pada gambar atau video saja, melainkan juga mencakup dokumen tertulis  seperti  catatan  harian,  biografi,  peraturan,  dan  kebijakan.  Dokumentasi yang  diambil  dalam  penelitian  ini  mencakup  berbagai  aspek,  termasuk dokumentasi  di  Bakorwil  IV  Pamekasan,  dokumentasi  kegiatan  pendampingan
sertifikasi, serta dokumen pendukung penelitian lainnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Teori Maqasid Syariah
Maqashid  syari'ah  adalah  gabungan  dari  dua  kata,  yaitu "maqâshid "  dan "syarî'ah ." Maqâshid berasal dari kata "maqshad ," yang berarti tujuan dan maksud. Sementara  itu,  syari'ah  merujuk  pada  seperangkat  hukum-hukum  yang ditetapkan  oleh  Allah  untuk  manusia  sebagai  pedoman  dalam  mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat 7 . Sementara itu Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi maqâshid syarî'ah sebagai makna-makna dan tujuan-tujuan yang  dipelihara  oleh  syara’  dalam  semua  atau  sebagian  besar  hukumnya,  atau sebagai  tujuan  akhir  dari  syari'at  dan  aspek-aspek  rahasia  yang  tersirat  dalam setiap hukumnya 8 .
Isi  dari  maqâshid  syarî'ah  dapat  dipahami  dengan  mengacu  pada  ungkapan ash-Sh ā tibi,  seorang  pemikir  utama  dalam  bidang  ushûl  fiqh  pada  abad  ke-8 Hijriah,  yang  terdapat  dalam  karyanya  yang  berjudul al-Muwâfaqât  fi  ushûl  asy- Syarî'ah .  Dalam  karyanya,  ia  menjelaskan  bahwa  syari'at  sebenarnya  ditetapkan semata-mata  untuk  memberikan  kemaslahatan  kepada  manusia,  baik  di  dunia maupun di akhirat 9 . Jadi pada dasarnya, syari'at dirancang dengan tujuan utama untuk  mewujudkan  kebahagiaan  bagi  individu  maupun  masyarakat,  menjaga aturan-aturan yang berlaku, serta memperkaya dunia dengan berbagai upaya yang mengarah  pada  tingkat  kesempurnaan,  kebaikan,  kebudayaan,  dan  peradaban yang  luhur.  Hal  ini  karena  ajaran  Islam  yang  disebarkan  adalah  rahmat  bagi seluruh umat manusia.
Allah  SWT  menetapkan  hukum-Nya  dengan  tujuan  melindungi  kebaikan manusia,  mencegah  kerusakan,  atau  bahkan  mencakup  keduanya  secara bersamaan  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat 10 .  Tujuan  tersebut  dapat  dicapai
7 Samud Samud, ‘Maqashid Syari’Ah Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Islam’, Mahkamah : Jurnal Kajian
Hukum Islam , 3.1 (2018), 45 <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2750>.
8 Wahbah az-Zuhaili, Ushûl al-Fiqh al-Islâmi, ( Beirut: Dâr al-Fikr , 1986), 1017
9 Ash-Shâtibi, Al-Muwâfaqât fî Ushûl asy- Syarî’ah, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah ,tth), 6
10 Saifuddin Abi al-Hasan Ali ibn Ali ibn Muhammad al-Amidi, al-ihkan fi Ushul al-Ahkam , (Beirut: Dar al-kitab al-Ilmiyah , tth), Juz III, h. 237
melalui  implementasi  hukum (taklif) ,  yang  sangat  bergantung  pada  pemahaman dari  sumber  utama  hukum  Islam,  yaitu  al-Qur'an  dan  Hadits.  Dalam  upaya mewujudkan  kemaslahatan  di  dunia  dan  akhirat,  para  ahli  ushul  fiqh  telah mengidentifikasi  lima  unsur  utama  yang  harus  dijaga  dan  diwujudkan.  Unsur- unsur  tersebut  adalah  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta  benda.  Seorang yang  mempunyai  kewajiban  hukum (mukallaf) akan  mencapai  kemaslahatan ketika  ia  dapat  menjaga  kelima  aspek  tersebut  dengan  baik,  sebaliknya,  jika  ia gagal  dalam  menjaga  aspek-aspek  tersebut,  maka  akan  timbul  kerusakan (mafsadat) baginya 11 .
Dalam  pandangan  mengenai  maslahah  (kemaslahatan),  dapat  dibedakan menjadi tiga tingkatan berdasarkan kekuatan dan hasil yang dihasilkan:
a. Dharuriyyat
Maslahat  dharuriyyat  adalah  sesuatu  yang  mutlak  diperlukan  dalam  rangka mencapai kemaslahatan. Dharuriyyat ini sangat penting bagi kehidupan manusia, baik  dalam  aspek  agama  maupun  dunia.  Dengan  kata  lain,  tanpa  adanya dharuriyyat,  kemaslahatan  dunia  akan  terancam  rusak  dan  berantakan,  dan  di akhirat pun tidak akan mencapai kebahagiaan, bahkan berisiko mengalami siksa. Dalam  bentuk  dharuriyyat,  terdapat  lima  prinsip  utama  yang  harus  dijaga  dan diwujudkan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
b. Hajiyat
Hajiyat adalah maslahah yang diinginkan untuk memberikan keringanan dan menghilangkan kesulitan atau keterbatasan bagi manusia. Jika maslahah tersebut tidak  ada  atau  hilang,  maka  kehidupan  manusia  akan  menjadi  sulit  dan menyebabkan  kesulitan  bagi  mereka  yang  mempunyai  kewajiban  hukum (mukallaf) .  Namun,  kesulitan  tersebut  tidak  mencapai  tingkat  kerusakan  yang parah, seperti dalam penerapan rukhsah (keringanan) dalam ibadah bagi mukallaf yang  mengalami  kesulitan  seperti  sakit  atau  dalam  perjalanan (musafir) . Rukhsah tersebut  bertujuan  untuk  memudahkan  pelaksanaan  kewajiban  hukum  bagi mereka yang menghadapi kesulitan tersebut.
c. Tahsiniyat
11 Faturrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah , (Jakarta: Logos , 1995), h. 39
Tahsiniyyat adalah mengambil manfaat yang baik dari hal-hal yang dianggap utama  atau  merupakan  kebajikan  menurut  adat  istiadat,  dengan  menghindari tindakan-tindakan  yang  merusak  dan  tidak  disetujui  oleh  akal  sehat.  Hal  ini terkait  dengan  upaya  untuk  menyempurnakan  akhlak.  Contohnya  adalah membersihkan najis dan menutup aurat dalam beribadah, mengenakan perhiasan, dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah 12 . Jika kita melihat ketiga kategori maslahah tersebut, pada dasarnya semuanya bertujuan  untuk  menjaga  dan  mewujudkan  kelima  pokok  tujuan  hukum  Islam yang mendasari, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan  menjaga  nasab.  Namun,  perbedaannya  terletak  pada  tingkat  kepentingan masing-masing. Kelompok dharuriyyat dapat dianggap sebagai kebutuhan utama, karena  jika  kelima  pokok  itu  diabaikan,  esensi  dan  inti  dari  kelima  pokok tersebut  akan  terancam.  Kelompok  hajiyat  dapat  dianggap  sebagai  kebutuhan sekunder. Artinya, jika kelima pokok dalam kelompok ini diabaikan, esensi dari kelima pokok tersebut tidak terancam, tetapi akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih sulit dan terbatas. Sedangkan kelompok tahsiniyyat terkait dengan menjaga  etiket  dan  kepatutan,  dan  tidak  akan  mempersulit,  bahkan  tidak mengancam  esensi  kelima  pokok  tersebut.  Dengan  demikian,  kelompok tahsiniyyat  lebih  berperan  sebagai  pelengkap  dan  penguat  bagi  kelompok dharuriyyat dan hajiyat.

## Teori Kesejahteraan
Menurut  Fatorucman,  kesejahteraan  merujuk  pada  perasaan  aman,  damai, makmur, dan bebas dari berbagai ancaman kemungkaran atau bahaya. Selain itu, kesejahteraan  juga  dapat  diartikan  sebagai Falah ,  yaitu  kesuksesan,  kemuliaan, dan  kemenangan  dalam  kehidupan  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Untuk mencapai kehidupan yang mulia dan sejahtera, diperlukan pemenuhan kebutuhan hidup  manusia  secara  seimbang,  sehingga  dapat  memberikan  dampak  positif untuk  mengatasi  berbagai  masalah,  baik  dalam  aspek  materi  maupun  non- materiil.  Dengan  cara  ini,  kesejahteraan  akan  membawa  manusia  menuju
12 Wahbah al-Zuhaili, Usul al-Fiqh al-Islami , Cet. Ke-II, (Damaskus: Dar al-Fikr , 1986), h.310
kedudukan yang terhormat sebagai makhluk yang luhur 13 .
Dalam  Islam,  kesejahteraan  juga  dikenal  sebagai "maslahah," yang  mencakup pertimbangan atau analisis untuk menentukan kebaikan atau manfaat dari suatu perbuatan. Beberapa karakteristik atau sifat dari maslahah antara lain:
a. Maslahah  bersifat  subjektif,  yang  berarti  setiap  individu  memiliki  otoritas untuk menilai apakah suatu perbuatan dianggap sebagai maslahah (kebaikan atau manfaat) atau tidak, sesuai dengan pandangan dan keyakinan pribadinya. Namun, kriteria masalah ditetapkan oleh syariah (hukum Islam) dan memiliki sifat  mengikat  bagi  seluruh  individu,  artinya  aturan-aturan  yang  diatur  oleh syariah harus dihormati dan ditaati oleh semua orang.
b. Maslahah  individu  selaras  dengan  maslahah  masyarakat  secara  keseluruhan. Ini berbeda dengan konsep parato optimum, di mana ada kondisi ideal di mana kepuasan  satu  orang  tidak  dapat  meningkat  tanpa  mengorbankan  kepuasan orang  lain.  Konsep  ini  relevan  dalam  memastikan  pemenuhan  kesejahteraan manusia yang mencakup kebutuhan penting (dhoruriyat), kebutuhan kehendak (hajiyat) , dan kebutuhan yang meningkatkan kualitas hidup (tahsiniyat) 14 .

## Peran Bakorwil Iv Pamekasan
Badan  Koordinasi  Wilayah  (Bakorwil)  IV  Pamekasan,  sebagaimana  diatur dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  12  Tahun  2008  dan Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  117  Tahun  2008,  memiliki  struktur organisasi dan tugas yang terdefinisi dengan jelas. Dalam struktur kepemimpinan, Bakorwil  IV  Pamekasan  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  yang  bertanggung  jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah 15 . Tugas utama Bakorwil IV Pamekasan mencakup pelaksanaan, koordinasi, dan pengawasan pembangunan di wilayah Jawa Timur. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bakorwil terorganisir ke dalam  beberapa bidang  kerja,  yaitu  Bidang  Pemerintahan,  Bidang  Pembangunan Ekonomi, Bidang Kemasyarakatan, dan Bidang Sarana dan Prasarana.
13 Faturocman, Kesejahteraan Masyarakat, (Yogyakarta : Pustaka Belajar , 2012), h. 103
14 Al- Syathbi, Al-Muwafaqad, H. 324, ;Iihat Juga Juhaya S Praja, filsafat Hukum Islam, (Bandung : LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), h. 105
15 Pembangunan Jawa Timur and others, ‘Gubernur Jawa Timur’, 2010, 1–4.
Hasil  wawancara  dengan  pegawai  di  Bidang  Pembangunan  Ekonomi mengungkapkan  bahwa  penanganan  sertifikasi  halal  produk  berada  di  bawah tanggung jawab bidang ini. Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) IV Pamekasan memainkan  peran  krusial  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  pelaku  usaha mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM)  melalui  pendekatan  terstruktur.  Dengan fokus pada koordinasi, fasilitasi, dan dorongan, Bakorwil secara aktif mendorong UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal pada produk-produknya. Kolaborasi menjadi  fondasi  utama,  di  mana  serangkaian  kegiatan  rutin  diadakan, mengundang  UMKM  untuk  berpartisipasi,  berkolaborasi  dengan  pendamping halal (PPH) dengan memfasilitasi tempat yang nyaman untuk pertemuan mereka, serta  menyediakan  bantuan  dalam  proses  perizinan  yang  diperlukan.  Bakorwil memastikan bahwa semua UMKM difasilitasi untuk memperoleh sertifikasi halal. Bakorwil  secara  proaktif  membuat  undangan  kepada  kabupaten  se-Madura, instansi  koperasi,  dan  dinas  perdagangan  agar  turut  menugaskan  UMKM  yang belum bersertifikat halal untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan. Dalam  upaya  pemantauan,  Bakorwil  melibatkan  dinas  terkait  seperti  dinas perdagangan  dan  dinas  koperasi  dari  empat  kabupaten.  Kegiatan  monitoring melibatkan  rapat  koordinasi  (rakor)  di  mana  seluruh  UMKM  dan  dinas  terkait diundang.  Di  sini,  Bakorwil  tidak  hanya  memantau  perkembangan,  tetapi  juga mencari  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  pelaku  usaha  dan  dinas  terkait. Rakor  menjadi  wadah  untuk  mencari  solusi  permasalahan  dan  menghasilkan laporan  yang  langsung  disampaikan  ke  provinsi,  kepada  Sekretaris  Daerah (Sekda)  dan  Gubernur.  Proses  monitoring  dilakukan  melalui  penyusunan  nota dinas kepada Kepala Bakorwil, yang selanjutnya melibatkan dinas terkait untuk turun  ke  lapangan,  mengidentifikasi  permasalahan,  dan  membahasnya  dalam rakor.  Hasilnya  dilaporkan  kepada  gubernur,  menciptakan  siklus  umpan  balik yang  berkelanjutan.  Partisipan  dalam  kegiatan  rakor  ini  mencakup  50  orang, dengan  perwakilan  dari  UMKM  dan  dinas,  narasumber  dari  dinas  terkait,  serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan ini. Dengan pendekatan ini,  Bakorwil  IV  Pamekasan  menunjukkan  komitmennya  untuk  membentuk ekosistem  yang  mendukung  pertumbuhan  UMKM,  memastikan  kesejahteraan
pelaku usaha, dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang semakin global.

## Peran Pph
Dalam  konteks  penelitian  mengenai  peran  pendamping  sertifikasi  halal  bagi UMKM,  penelitian  ini  mengungkap  beberapa  temuan  hasil  dari  wawancara dengan  para  pendamping  halal  atau  PPH.  Mayoritas  dari  mereka  secara  aktif turun  langsung  ke  lapangan  dalam  upaya  mencari  produk  UMKM  yang  belum memiliki  sertifikasi  halal.  Sebagian  temuan  juga  menunjukkan  bahwa  peran Bakorwil  berfungsi  sebagai  penghubung  yang  memfasilitasi  pertemuan  antara UMKM dan pendamping halal.
Dalam  menjalankan  tugas  mereka,  para  pendamping  halal  menggunakan berbagai metode pendekatan yang terbukti efektif. Salah satunya adalah dengan memulai dengan membeli produk UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal. Setelah  itu,  mereka  bertanya  kepada  pemilik  UMKM  apakah  produk  tersebut sudah  bersertifikasi  atau  belum.  Selanjutnya,  mereka  menjelaskan  secara terperinci  tentang  manfaat  memiliki  sertifikasi  halal,  seperti  peningkatan penjualan,  meningkatnya  kepercayaan  konsumen,  dan  perluasan  akses  pasar. Mereka  juga  mengundang  dan  mengumpulkan  UMKM  ke  balai  desa.  Di  sana, mereka memberikan pemahaman dan penjelasan terkait sertifikasi halal.
Dampak positif ini berhasil menarik minat banyak UMKM sehingga akhirnya mereka bersedia mendaftarkan produk mereka untuk disertifikasi. Selain itu, para pendamping  halal  juga  tidak  lupa  untuk  menginformasikan  kepada  UMKM tentang  kewajiban  bahwa  semua  produk  harus  memiliki  sertifikasi  halal  pada tahun 2024 mendatang 16
Selama  proses  pendampingan,  para  pendamping  halal  memberikan pemahaman dan edukasi kepada UMKM terkait penggunaan bahan dan metode pengolahan  yang  sesuai  dengan  standar  kehalalan.  Ini  mencakup  upaya  untuk memastikan  bahwa  produk-produk  tersebut  terbebas  dari  bahan-bahan  yang
16 Indah, Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi yang Belum!, Kementrian Agama Republik Indonesia , https://kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada- sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9 , (Diakses, 7 Januari 2023)
dianggap  berbahaya,  haram,  atau  najis  dalam  Islam.  Mereka  mendampingi UMKM  sejak  awal  proses  produksi  atau  pengolahan  hingga  tahap pengemasan, memastikan  bahwa  seluruh  tahapan  mematuhi  standar  kehalalan  yang  telah ditetapkan.
“kalau  saya  pribadi  sih  langkah  langkahnya  masih  circle    terkecil  kita  dulu,  nah  nanti keluarga  saudara  semua  itu akan  terus,  saya  kan terus  satu  orang  sudah  dapat  nih  sertifikat halal,  tolong  dong  info  ke  temen  saudara  ya  ini  ada  sertifikasi  halal  produk  gratis,  otomatis mereka mencari saya lama lama dan kita sebaga pendamping ada kuncinya, kita ramah sama mereka, dan yang kedua kita gak mau nerima apapun dari mereka, itu sih yang saya lakukan untuk saya pribadi” 17 .

## UMKM
Pelaku  Usaha  adalah  pihak  yang  secara  langsung  terlibat  dalam  hubungan dengan  konsumen,  yang  berarti  mereka  tidak  hanya  terlibat  dalam  produksi barang,  tetapi  juga  dalam  distribusi  barang  kepada  konsumen 18 .  Menurut Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  pelaku usaha  merujuk  kepada  individu  atau  entitas  usaha,  baik  yang  berbentuk  badan hukum  maupun  bukan,  yang  beroperasi  di  Republik  Indonesia,  baik  secara independen maupun melalui perjanjian, dalam berbagai sektor ekonomi 19

## Alasan Sertifikasi
Sebagian  besar  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM) mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan tujuan memastikan  kelegalan  produk  dan  .  Hal  ini  menjadi  krusial  karena  mereka berkeinginan  memberikan  kepercayaan  kepada  konsumen,  terutama  setelah mengetahui  dari  pendamping  produk  halal  (PPH)  bahwa  pada  tahun  2024 mendatang, segala produk makanan dan minuman diharuskan memiliki label dan
17 Rika Riyanti, Wawancara , Pamekasan 18 September 2023
18 Ahmad Makhtum Ahmad Sulaiman Faqih, ‘Analisis Respon Pelaku Usaha Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pamekasan’, Qawwam: The Leader’s Writing , 2.2 (2021), 75
<https://jurnalfuad.org/index.php/qawwam/article/view/101>.
19 Presiden Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia , 2003.1 (1999), 1–5
<https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf>.
sertifikasi halal 20 . Pernyataan dari wawancara berikut menunjukkan hal tersebut.
“biar diketahui orang produk ini ada label halalnya, karena produk saya dari segi kemasan alhamdulilah  sudah  bagus,  kalau  gak  ada  halalnya  mau  masuk  kepasar  modern  kan  dak mungkin diterima apalagi untuk tahun 2024 mendatang harus bersertifikasi halal semua” 21 .
Proses Pendampingan
Pelaku  UMKM  mendapatkan  pendampingan  dan  arahan  langsung  dari  PPH sepanjang  proses  produksi,  mulai  dari  tahap  awal  hingga  pengemasan.  PPH sangat  memerhatikan  bahwa  selama  proses  tersebut,  bahan  yang  digunakan benar-benar  terhindar  dari  unsur  yang  dianggap  haram  dan  najis.  Dengan demikian,  produk  yang  dihasilkan  dapat  memenuhi  standar  kehalalan  secara menyeluruh.
“Alhamdulillah,  kami  di  dampingi  dari  awal  hingga  akhir  termasuk  diajari  tentang penggunaan bahan-bahan yang sudah bersertifikat halal” 22 .
Dampak Sertifikasi
Terdapat tiga responden dari UMKM yang diwawancarai oleh  peneliti, yang relevan  dengan  pembahasan  ini.  Ketiga  responden  tersebut  telah  menjalankan usaha  mereka,  dan  produk-produk  mereka  sudah  memiliki  sertifikasi  halal sebelumnya.  Respon  dari  mereka  menyatakan  bahwa  setelah  produk  mereka memperoleh sertifikasi halal, terjadi peningkatan pada pangsa pasar mereka, serta peningkatan kualitas produk.
“ Alhamdulillah  tentunya  dengan  begitu  saya  bisa  memperlas  penjualan  saya  dan mendapatkan  pendapatan  lebih  dari  yang  sebelum-belumnya,  bisa  menambah  kepercayaan konsumen  dan  saya  tidak  ragu  lagi  untuk  menjual  produk  saya  melalui  media  online,  seperti shopee dan lai-lain” 23
Dari hasil wawancara dengan para pelaku usaha, beberapa kesimpulan dapat diidentifikasi, di antaranya:
Indikator
Kesimpulan
20 LPPOM MUI, ‘Jurnal Halal, Halal Is My Life’, Lppom Mui , 157, 2022, 44.
21 Susiati, Wawancara , Pamekasan 18 September 2023
22 Rofiqoh, Wawancara , Pamekasan 18 September 2023
23 Ulfa, Wawancara , Pemekasan 18 September 2023
http://doi.org/10.55102.alyasini.v8i2, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Peningkatan Pemahaman Agama - Para  pelaku  usaha  mengalami  peningkatan pemahaman  agama,  khususnya  dalam  hal kehalalan  produk,  termasuk  bahan  dan  proses produksi yang harus bebas dari bahan haram dan najis. Pemahaman ini diperoleh melalui pendamping  produk  halal  (PPH)  selama  proses pendampingan Peningkatan Kepercayaan Diri Terhadap Produk
Peningkatan Pemahaman Teknologi Peningkatan Penjualan
- Para  pelaku  usaha  menunjukkan  peningkatan kepercayaan diri terhadap produk mereka setelah memperoleh sertifikasi halal. Hal ini dapat dilihat dari  antusiasme  mereka  dalam  memasarkan produk mereka ke jaringan yang lebih luas melalui berbagai platform media sosial
- Penyertaan dalam sertifikasi halal juga berdampak pada  peningkatan  pemahaman  teknologi  di kalangan  pelaku  usaha.  Mereka  menjadi  lebih terampil  dalam  memanfaatkan  teknologi  dalam proses produksi dan pemasaran produk mereka
- para pelaku usaha mengalami peningkatan dalam penjualan  produk  mereka  setelah  memperoleh sertifikasi halal. Hal ini disebabkan oleh perluasan wilayah  pasar  mereka  yang  semakin  meluas setelah produk mereka bersertifikat halal.

## Implementasi Maqasid Syariah
Maqasid  Syariah  adalah  konsep  dalam  hukum  Islam  yang  memiliki  dua pengertian  utama:  pengertian  yang  umum  dan  pengertian  yang  khusus. Pengertian yang umum merujuk pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau  hadis-hadis  hukum  dalam  Islam.  Dengan  kata  lain,  ini  adalah  pengertian yang  identik  dengan  konsep  Maqasid  Al-Syariah  itu  sendiri,  yaitu  mencari  dan memahami  maksud  Allah  dalam  menurunkan  ayat-ayat  hukum  atau  maksud Rasulullah  dalam  mengeluarkan  hadis  hukum.  Sementara  pengertian  khusus merujuk kepada substansi atau tujuan yang ingin dicapai melalui suatu rumusan hukum.  Dalam  konteks  Maqasid  Al-Syariah,  pengertian    khusus  mengacu  pada
tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai melalui penerapan hukum-hukum Islam, seperti keadilan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Jadi, pengertian  khusus  adalah  pemahaman  tentang  tujuan-tujuan  konkret  yang hendak dicapai melalui pelaksanaan hukum-hukum Islam 24 .
Maqasid Syariah memiliki peranan yang sangat  signifikan dalam analisis dan pembahasan hukum dalam Islam. Ketika kita berbicara tentang sertifikasi halal, prinsip dasarnya  adalah  bahwa  statusnya  adalah  "mubah"  atau  boleh  digunakan pada  awalnya.  Namun,  dalam  situasi  yang  memerlukan  jaminan  bahwa  suatu produk  adalah  halal,  sertifikasi  tersebut  dapat  menjadi  "wajib".  Selain  itu,  jika produk yang ada di pasaran sudah memiliki sertifikasi halal, maka menggunakan produk  tersebut  dianggap  sebagai  tindakan  yang  lebih  dianjurkan,  yaitu "sunnah" 25 .
Pada  dasarnya,  inti  dari  pembahasan  Maqasid  Al-Syari'ah  adalah  untuk mencapai  kemaslahatan  dan  mencegah  kerusakan,  baik  dalam  kehidupan  dunia maupun di akhirat. Setiap aspek hukum, baik yang secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an  dan  Sunnah  maupun  yang  dihasilkan  melalui  proses  ijtihad,  harus selalu berfokus pada tujuan untuk mewujudkan manfaat (mashlahah) ini 26 .

## Sertifikasi Halal Adalah Dhorurah
Sertifikasi  halal  dianggap  sebagai  sebuah  kebutuhan  darurat  dalam  teori kemashlahatan.  Dalam  kerangka  Maqasid  Syariah,  terdapat  tiga  tingkatan,  yang pertama  adalah  "Dharuriyat,"  yang  artinya  adalah  kebutuhan  mendesak  atau darurat.  Dalam  konteks  kebutuhan  darurat,  jika  kebutuhan  ini  tidak  dipenuhi, maka  dapat  mengancam  keselamatan  manusia  baik  dalam  kehidupan  dunia maupun  di  akhirat.  Dengan  demikian,  penetapan  status  hukum,  seperti  wajib atau  haram,  memiliki  tujuan  untuk  mencapai  kebaikan  yang  ingin diimplementasikan melalui hukum atau peraturan yang ada 27 .
24 Maisyarah Rahmi Hasan, ‘The Importance of Halal Certified Products in Samarinda City: In the Light of Maqasid Al-Syari’ah’, Borneo International Journal of Islamic Studies , 2.1 (2019), 41–69 <https://doi.org/10.21093/bijis.v2i1.1832>.
25 Maisyarah Rahmi, ‘Maqasid Syariah Sertifikasi Halal’, Bening Media Publishing , 2021, 1–174 <https://www.google.co.id/books/edition/Maqasid_Syariah_Sertifikasi_Halal/ezqoEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0>.
26 Ali Mutakin, ‘Teori Maqashid Al Syari’ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum’, Kanun, Jurnal Ilmu Hukum , 19.3 (2017), 547–70 <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968>.
27 Rahmi.
Pemberian  sertifikasi  halal  sebagai  suatu  keharusan  (wajib)  diklasifikasikan sebagai suatu keadaan darurat yang sangat mengkhawatirkan umat Islam. Hal ini disebabkan  oleh  meningkatnya  kekhawatiran  terkait  dengan  keberhalalan produk  makanan  yang  tidak  dapat  dijamin.  Permasalahan  seringkali  muncul karena  praktik  penipuan  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  usaha  dalam  proses pengolahan  dan  penggunaan  bahan  baku  yang  tidak  memenuhi  standar  halal. Dampak  dari  situasi  ini  adalah  ketidakamanan  konsumen  dalam  mengonsumsi makanan  dan  minuman.  Oleh  karena  itu,  dalam  situasi  seperti  ini,  pemberian sertifikasi halal dianggap sebagai suatu keharusan (wajib).

## Sertifikasi Halal Adalah Hajjiyah
Kategori  berikutnya  dalam  Maqasid  Syariah  adalah  " Hajiyyat," yang  mengacu pada  kebutuhan  sekunder.  Jika  kebutuhan  ini  tidak  terpenuhi,  itu  tidak  akan mengancam  keselamatan,  tetapi  akan  menyebabkan  kesulitan.  Dalam  Islam, terdapat  konsep  hukum  rukhshah  (keringanan),  yang  digunakan  untuk meringankan  beban,  sehingga  hukum  dapat  dijalankan  tanpa  tekanan  atau kendala berlebihan 28 .
Dalam  konteks  sertifikasi  halal,  kebutuhan  akan  label  halal  tidak  akan mengancam  keselamatan,  tetapi  akan  menyebabkan  kesulitan.  Kesulitan  ini muncul karena tidak dapat dipastikan bahwa produk tersebut halal tanpa adanya label  halal  atau  sertifikasi  halal.  Namun,  situasi  ini  tidak  sampai  menciptakan bahaya  yang  signifikan.  Oleh  karena  itu,  dalam  keadaan  seperti  ini,  pemberian sertifikasi  halal  dapat  dikategorikan  sebagai  "sunnah,"  yang  mengindikasikan bahwa itu adalah tindakan yang dianjurkan, meskipun bukan suatu keharusan.

## Sertifikasi Halal Adalah Tahsiniyah
Dalam  tingkatan  Maqasid  Syariah  yang  disebut  "Tahsiniyat,"  terkait  dengan hal-hal  yang  berfungsi  sebagai  penyempurna  atau  pelengkap.  Kebutuhan  di tingkat  ini  adalah  kebutuhan  tambahan  yang,  jika  tidak  terpenuhi,  tidak  akan mengancam keselamatan dan tidak akan menimbulkan kesulitan.
Sertifikasi  halal  dianggap  sebagai  contoh  kebutuhan  pelengkap  di  kategori
28 Ahmad Dumyathi Bashori, ‘Vol. 36, No. 1, Agustus 2013 ISSN : 0126-396X P’, Dialog: Jurnal Penelitian Dan Kajian Islam , 36.1 (2013).
Tahsiniyat. Tanpa sertifikasi halal, keselamatan dan kenyamanan konsumen tidak akan terancam, dan tidak akan muncul kesulitan yang signifikan. Oleh karena itu, dalam  konteks  ini,  pemberian  sertifikasi  halal  dapat  dikategorikan  sebagai "mubah,"  yang  berarti  bahwa  itu  adalah  suatu  tindakan  yang  diperbolehkan, tetapi bukan suatu keharusan. Dari penjelasan di atas, kita bisa memahami bahwa ada beberapa tingkatan  dalam hukum sertifikasi halal. Jika kita melihatnya dari sudut pandang Maqasid Al-Syariah, khususnya yang berkaitan dengan lima aspek yang harus dijaga dalam Maqasid Al-Syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan,  dan  harta.  Maka  dengan  adanya  sertifikasi  halal  bagi  pelaku  usaha akan  mewujudkan  5  aspek  tersebut  dilihat  dari  indikator  capaian  yang  telah disebutkan pada tabel diatas.
Dengan  pemahaman  yang  semakin  meningkat  dari  pihak  pelaku  usaha mengenai  agama,  terutama  dalam  hal  standar  kehalalan  yang  diperoleh  melalui proses  pendampingan  sertifikasi  halal  produk,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa ini  secara  langsung  memenuhi  aspek  pemeliharaan  terhadap  agama (Hifz  Din).
Selain  itu,  peningkatan  kepercayaan  diri  terhadap  produk  mereka  setelah mendapatkan sertifikasi  halal, sebagaimana tercermin dalam antusiasme mereka dalam  memasarkan  produk  di  berbagai  platform  yang  lebih  luas,  juga menunjukkan  pemenuhan  pemeliharaan  terhadap  jiwa (Hifz  Nafs). Keterlibatan dalam  sertifikasi  halal  juga  berdampak  positif  pada  peningkatan  pemahaman teknologi  di  kalangan  pelaku  usaha,  sehingga  mereka  lebih  terampil  dalam memanfaatkan teknologi dalam proses produksi dan pemasaran produk mereka. Ini menggambarkan pemenuhan pemeliharaan terhadap akal (Hifz Aql). Dalam hal peningkatan  penjualan  produk  mereka  yang  disebabkan  oleh  perluasan  pasar setelah  produk  mereka  bersertifikat  halal,  ini  menunjukkan  pemenuhan pemeliharaan  harta (Hifz  Maal) .  Selain  itu,  pematuhan  terhadap  prinsip-prinsip bisnis  yang  halal,  baik  dalam  produksi  maupun  pemasaran  produk,  juga berkontribusi pada pemeliharaan keturunan (Hifz Nasab) . Ini karena praktik bisnis yang  baik  dapat  membentuk  warisan  positif  yang  dapat  diwariskan  kepada generasi berikutnya, memberikan manfaat jangka panjang bagi keturunan mereka.
http://doi.org/10.55102.alyasini.v8i2, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## KESIMPULAN
Dari  uraian  diatas  dapat  disimkpulkan  bahwa  sertifikasi  halal  memegang peran  penting  dalam  peningkatan  kesejahteraan  pelaku  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah (UMKM) melalui pendekatan terstruktur. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan  jaminan  kehalalan  produk  makanan  dan  minuman,  tetapi  juga memenuhi  aspek  pemeliharaan  terhadap  agama (Hifz  Din) dan  aspek-aspek  lain dalam Maqasid Syariah, seperti pemeliharaan terhadap jiwa (Hifz Nafs), akal (Hifz
Aql), harta (Hifz Maal) , dan keturunan (Hifz Nasab).
Pemerintah, khususnya Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) IV Pamekasan, berperan  aktif  dalam  memfasilitasi  sertifikasi  halal  dan  mendukung  UMKM. Kolaborasi  dengan  pendamping  produk  halal  (PPH)  dan  monitoring  berkala menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan UMKM, meningkatkan daya saing produk lokal, dan memastikan kesejahteraan pelaku usaha.
Dengan  demikian,  sertifikasi  halal  bukan  hanya  tentang  kepatuhan  pada prinsip-prinsip  agama,  tetapi  juga  tentang  menciptakan  peluang  ekonomi, meningkatkan  penjualan,  memperkuat  pemahaman  teknologi,  dan  memberikan manfaat  jangka  panjang  bagi  generasi  mendatang.  Sertifikasi  halal  menjadi  alat yang  memastikan  bahwa  semua  aspek  kesejahteraan  dalam  Maqasid  Syariah terpenuhi melalui pengembangan UMKM yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Sulaiman  Faqih,  Ahmad  Makhtum,  ‘Analisis  Respon  Pelaku  Usaha  Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pamekasan’, Qawwam: The Leader’s Writing , 2.2 (2021), 75
<https://jurnalfuad.org/index.php/qawwam/article/view/101>
Al-Syathbi,  Al-Muwafaqad,  H.  324,  ;Iihat  Juga  Juhaya  S  Praja,  filsafat  Hukum  Islam, (Bandung : LPPM Universitas Islam Bandung, 1995)
Bashori,  Ahmad  Dumyathi,  ‘Vol.  36,  No.  1,  Agustus  2013  ISSN :  0126-396X  P’, Dialog: Jurnal Penelitian Dan Kajian Islam , 36.1 (2013) BPS,  ‘Jumlah  Penduduk  Menurut  Jenis  Kelamin  Dan  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa Timur (Jiwa),
2021-2023’, Badan Pusat Statistik , 2023, p. 1
<https://jatim.bps.go.id/indicator/12/375/1/jumlah-penduduk-provinsi-jawa- timur.html>
Faturrahman  Djamil,  Metode  Ijtihad  Majlis  Tarjih  Muhammadiyah , (Jakarta: Logos ,
1995
Faturocman, Kesejahteraan Masyarakat, (Yogyakarta : Pustaka Belajar , 2012) Hasan,  Maisyarah  Rahmi,  ‘The  Importance  of  Halal  Certified Products  in  Samarinda City:  In  the  Light  of  Maqasid  Al-Syari’ah’, Borneo  International  Journal  of  Islamic Studies , 2.1 (2019), 41–69 <https://doi.org/10.21093/bijis.v2i1.1832> Hori, Wawancara , Pamekasan 3 Oktober 2023 Indah, Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi yang Belum!, Kementrian  Agama  Republik  Indonesia , https://kemenag.go.id/pers-rilis/produk- ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9 , Intani,  Anita  Puni,  ‘PENGARUH  KEPERCAYAAN  RELIGIUS  DAN  SERTIFIKASI HALAL  TERHADAP  MINAT  BELI  PRODUK  BAKPIA  KURNIA  SARI : DENGAN MEDIATOR KESADARAN HALAL.Pdf’ (Universitas Islam Indonesia Yogyakartaa, 2022)
MUI, LPPOM, ‘Jurnal Halal, Halal Is My Life’, Lppom Mui , 157, 2022, 44
Mutakin,  Ali,  ‘Teori  Maqashid  Al  Syari’ah  Dan  Hubungannya  Dengan  Metode Istinbath  Hukum’, Kanun,  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  19.3  (2017),  547–70 <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968> Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia,  ‘Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal’, Undang – Undang Republik Indonesia , 1, 2014, 1–40
Presiden  Republik  Indonesia,  ‘Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen’, Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia , 2003.1 (1999), 1–5 <https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor- 8-tahun-1999.pdf>
Rika Riyanti, Wawancara , Pamekasan 18 September 2023 Rofiqoh, Wawancara , Pamekasan 18 September 2023 Rahmi, Maisyarah, ‘Maqasid Syariah Sertifikasi Halal’, Bening Media Publishing , 2021, 1– 174 <https://www.google.co.id/books/edition/Maqasid_Syariah_Sertifikasi_Halal/ezqo
http://doi.org/10.55102.alyasini.v8i2, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
EAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0>
Saifuddin  Abi  al-Hasan  Ali  ibn  Ali  ibn  Muhammad  al-Amidi,  al-ihkan  fi  Ushul  al- Ahkam , (Beirut: Dar al-kitab al-Ilmiyah , tth), Juz III, h. 237 Susiati, Wawancara , Pamekasan 18 September 2023 Samud,  Samud,  ‘Maqashid  Syari’Ah  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Ekonomi  Islam’,
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam , 3.1 (2018), 45
<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2750>
Timur,  Pembangunan  Jawa,  Tugas  Sekretariat,  Analisis  Beban  Kerja,  Kompetensi Jabatan,  Struktural  Pegawai,  Negeri  Sipil,  and  others,  ‘Gubernur  Jawa  Timur’,
2010, 1–4
Ulfa, Wawancara , Pemekasan 18 September 2023 Wahbah al-Zuhaili, Usul al-Fiqh al-Islami , Cet. Ke-II, (Damaskus: Dar al-Fikr , 1986 Yulia,  Lady,  ‘Halal  Products  Industry  Development  Strategy  Strategi  Pengembangan Industri Produk Halal’, Jurnal Bisnis Islam , 8.1 (2015), 121–62