## Jurnal Teologi & Pelayanan Kerusso
Vol. 9 No. 1. Maret 2024 No Halaman. 91 - 104 https://jurnal.sttii-surabaya.ac.id/index.php/Kerusso DOI: https://doi.org/10.33856/kerusso.v9i1.369

## Kerkelijke Eigendom: Memahami Hak Milik Gereja Di Indonesia
Era Kolonial

## Harto Juwono
Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (Fakultas Ilmu Budaya) Email: hartojuwonomtl@gmail.com

## ABSTRACT
This research aims to explain the history of Christian Church institution’s land ownership in the colony of Netherland India. Beside to give some description about her development, this article tries to explore some document sources of the ownership, namely legal status related to Christian Church as an institution under the  colonial  legal  system.  With  her  legal  status,  it  wil  be  found  what  character  of  the  Church’s  land ownership is.  Because this is a historical research, historical method is used to lead the research for a final reconstruction. The method consists of five phase: document exploring (heuristic), critical, exception, interpretation  and  reconstruction.  The  authentic  documents  will  be  a  priority  for  this  reconstruction because  of  their  valid  and  objective  information.  As  a  conclusion,  the  rapport  tells  about  Christian Church’s legal status under colonial legal system and its relation to the material ownership by Church based on her legal status. So we can understand the origin of status of asset-ownership by Christian Church in the present Indonesia.
Keywords: Asset, Christian Church, Agrarian System, Colonial Law.

## ABSTRAK BAHASA INDOENSIA
Artikel ini bertujuan untuk menguraikan sejarah kepemilikan asset oleh Gereja Kristen Protestan di wilayah koloni Hindia Belanda. Selain memperoleh gambaran tentang perkembangannya, tulisan ini juga berusaha menggali sumber dari kepemilikan tersebut yaitu status hukum yang melekat pada Gereja sebagai bentuk institusi  dalam  sistem  hukum  kolonial  Hindia  Belanda.  Dengan  diketahuinya  status  badan  hukum  yang melekat padanya, bisa ditemukan apa sifat kepemilikan asset oleh Gereja Kristen.  Karena kajian ini bersifat historis, maka metode yang digunakan untuk menyusun laporan akhirnya adalah metode penelitian sejarah. Metode ini terdiri atas lima tahap yaitu penelusuran data (heuristic), kritik data, eksepsi data, interpretasi data dan rekonstruksi laporan akhir. Data yang digunakan dalam penelitian ini diupayakan data sezaman dengan peristiwa dengan maksud agar bisa memberikan informasi seobyektif dan sedekat mungkin dengan zaman  kejadian.  Sebagai  kesimpulan  dari  penelitian  ini  maka  akan  diketahui  status  hukum  apa  yang dimiliki oleh gereja pada era kolonial dan hubungan kepemilikan materinya dengan asset yang berbasis pada status itu. Dari situ maka akan bisa diketahui asal-usul dan status keberadaan asset gereja Kristen di Indonesia sekarang ini.
Kata Kunci: Aset, Gereja Kristen, Sistem Agraria, hukum kolonial.

## Article history
Received: 6 Desember 2024 Revised: 19 Maret 2024 Accepted: 13 Maret 2024 Published: 25 Maret 2024
Citation (APA Style): Juwono, H. (2024). Kerkelijke Eigendom: Memahami Hak Milik Gereja Di Indonesia Era Kolonial. Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kerusso , 9 (1), 91-104. https://doi.org/10.33856/kerusso.v9i1.369

## PENDAHULUAN
Pada bulan Juli 1918 di Medan terjadi persoalan perdata yang melibatkan institusi gereja Protesntan di sana. Persoalan ini dipicu pada upaya pembangunan gereja baru di kompleks Polonia untuk menggantikan gereja  lama  yang  dianggap  sudah  tidak  lagi  memadai.  Dalam  rangka  pencarian  lahan  tersebut,  pengurus Gereja Protestan diberi janji (oleh pemerintah kota) untuk mendirikan bangunan gereja yang baru di tengah pemukiman penduduk. Karena factor ruang, tawaran ini ditolak sementara majelis gereja memilih lahan yang lebih luas tetapi belum bisa dilepaskan oleh pemiliknya kepada mereka untuk dibangun sebagai gereja. Di tengah  penantian  ini,  tiba-tiba  berita  muncul  bahwa  bangunan  gereja  lama  telah  diambil  alih  oleh  badan usaha konsorsium Nederlandsch Handelsmaatschappij (NHM) dan tentu saja tidak lagi difungsikan sebagai rumah ibadah (De Sumatra Post,1918).
Peristiwa di atas belum menggambarkan seluruh persoalan perdata yang dihadapi oleh institusi gereja di  kota  Medan,  namun  setidaknya  memberikan  gambaran bahwa  Gereja  Protestan  menghadapi  persoalan yang menyangkut lahan tanah dan kemudian menjadi asetnya. Hal ini berkaitan erat dengan asset mengingat status tanah yang akan digunakan bagi pembangunan gereja adalah hak milik mutlak (recht van eigendom). Begitu juga dalam laporan di atas, NHM mengambil alih gereja lama dengan status hak milik tersebut.
Tulisan ini tidak secara khusus membahas peristiwa yang terjadi di atas, melainkan akan melihat lebih banyak pada proses perkembangan structural yang dialami oleh institusi Gereja Kristen di Hindia Belanda, khususnya dalam kaitannya dengan kepemilikan tanahnya. Dari sini permasalahan akan muncul mengenai sebenarnya apa status hukum perdata Gereja atau Yayasan Gereja dalam konteks hukum pertanahan kolonial.
Dalam struktur legal administrasi kolonial, pengaturan tentang hak milik tanah menjadi sesuatu yang kompleks  bagi  berbagai  lapisan  masyarakat  dan  kelompok,  termasuk  bagi  rumah  ibadah  dan  khususnya adalah Gereja Kristen. Meskipun tidak bisa dibantah bahwa gereja ini mewakili kepercayaan dan iman yang dianut  oleh  mayoritas  bangsa  Belanda  termasuk  elite  penguasanya,  bukan  berarti  bahwa  Gereja  Kristen Protestan pada masa Hindia Belanda terlepas dari persoalan yang menyangkut kepemilikan tanah ini.
Dengan melihat konteks di atas, artikel ini akan mencoba menjawab dan menjelaskan pokok persoalan utama tentang status hak milik asset Gereja Protestan yang berasal dari zaman Hindia Belanda, sehingga bisa menjadi sumber referensi bagi perkembangan dan statusnya pada masa kini, yang akan bisa diketahui melalui proses  penelusuran  kronologis  dengan  menggunakan  metode  penelitian  sejarah.  Lewat  data  sezaman  dan pengambilan  fakta  darinya,  proses  rekonstruksi  akan  dilakukan  dan  dari  situ  bisa  disimpulkan  suatu pandangan  yang  bermanfaat  untuk  menopang  opini  pada  masa  kini  terkait  dengan  keberadaan  dan kepemilikan asset gereja.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan suatu riset tentang peristiwa yang telah terjadi dalam konteks struktur yang ada pada masa lalu. Dengan penekanan pada aspek temporal tersebut, diperlukan suatu metode penelitian yang  sesuai  untuk dapat  memberikan kesimpulan yang  tepat  terhadap  permasalahan  yang  dimuat  di  atas. Untuk itu, metode yang digunakan dalam riset ini adalah metode penelitian historis (N. Jayapalan, 2008).
Metode penelitian historis terdiri atas beberapa tahap, antara lain adalah heuristik. Heuristik sendiri merupakan tahap awal dari rangkaian tahap dalam metode ini dan dimaksudkan sebagai langkah penelusuran serta  pengumpulan  data,  Heuristik  dianggap  sebagai  tahap  mencari  dan  menemukan  sesuatu,  atau  cara mencari sesuatu. Untuk itu dalam tahap ini juga termasuk memahami apa yang dibutuhkan dana apa yang ingin dicari dan di mana menelusurinya. (Jorn Rusen, 2017).  Data yang dimaksudkan adalah sumber primer,
yaitu sumber informasi tekstual yang berasal sezaman dengan kejadian peristiwa. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa upaya melakukan rekonstruksi historis yang valid dan obyektif akan dicapai atas dasar hasil  interpretasi  dari  data  yang  dibuat  pada  era  yang  paling  dekat  dengan  terjadinya  peristiwa  (aspek otentisitas).
Dengan pengumpulan data ini, langkah kedua dalam metode penelitian sejarah adalah kritik sumber. Kritik  ini  ditujukan  untuk  mengklasifikasi  data  yang  ditemukan,  apakah  dari  aspek  fisik  (membuktikan bahwa  data  memang  memenuhi  syarat  berdasarkan  otentisitas  dan  originalitasnya)  dan  dari  aspek  isi (membuktikan bahwa informasi yang dikandung dalam data memiliki relevansi dengan tema penelitian) (Tej Ram Sharma, 2001). Dengan melakukan kritik, penelitian ini tidak hanya menyisihkan data yang dianggap tidak berkaitan melainkan juga melakukan pengelompokan data untuk disusun dalam susunan kronologis serta tematis agar memudahkan tahap berikutnya.
Eksepsi  data  menjadi  tahap  selanjutnya  yang  dilakukan  setelah  klasifikasi  dan  penyusunan  data. Eksepsi  ini  menekankan  pada  aspek  latar  belakang  asal-usul  dan  pembuatan  data  serta  kelengkapannya (aspek integritas). Dari tahap ini diharapkan agar netralitas bisa diperoleh dalam mengarahkan langkah pada tahap penelitian berikutnya, dan unsur-unsur subyektif yang melekat pada data bisa ditinggalkan.
Setelah  melewati  tahap  eksepsi,  tahap  selanjutnya  dalam  metode  sejarah  adalah  interpretasi. Interpretasi  terdiri  atas  dua  langkah,  yaitu  analisis  dan  sintesa.  Analisis  merupakan  proses  menemukan makna dari data yang telah melewati tahap eksepsi. Makna data yang muncul dari analisis peneliti dalam pemikiran  ini  disebut  sebagai  fakta  sejarah  (historical  fact) . Menemukan  fakta  sejarah  menjadi  tugas terpenting  dari  riset  sejarah  setelah  proses  pengumpulan  data  sebagai  sumber  utama  rekonstruksi,  karena fakta menjadi dasar utama bagi pembangun konstruksi tentang kejadian masa lalu. (John Hollitz, 2015).  Dari setiap data akan muncul satu fakta sebagai makna data. Mengingat hasil eksepsi tidak hanya menyisakan satu melainkan beberapa data, bisa diduga bahwa lebih dari satu fakta yang dihasilkan. Untuk itu semua fakta ini  harus  disambungkan  atau  dirangkai  menjadi  satu  kesatuan.  Proses  menyambungkan  fakta  ini  disebut sintesa  (David  B.  Kitts,  1992).  Sering  sintesa  ini  disebut  sebagai  eksplanasi  tentang  fakta  sejarah  yang menjadi inti peristiwa masa lalu atau pengembangan darinya.
Hasil  sintesa  akan  membentuk  suatu  kisah  yang  disebut  sebagai  proses  rekonstruksi,  atau  tahap terakhir  dalam  metode  penelitian  sejarah.  Rekonstruksi  akan  menjadi  bentuk  laporan  akhir  dari  proses penelitian  ini.  Dengan  hasil  rekonstruksi,  kesimpulan  yang  merupakan  jawaban  terhadap  permasalahan penelitian  dibuat  dan  penelitian  akan  berakhir.  Untuk  menyusun  laporan  akhir  atau  melakukan  tahap rekonstruksi  ini,  sekaligus  juga  untuk  menekankan  aspek  yang  dimuat  dalam  laporan  atau  memberikan kesimpulan yang obyektif dan valid, diperlukan suatu metodologi, metodologi dalam ilmu sejarah memiliki tiga focus: aspek kognitif dalam riset sejarah, hasil riset sejarah dan pokok persoalan dalam riset sejarah. Dalam hal ini focus kedua lebih ditekankan, yakni metodologi dalam menyusun hasil riset sejarah. (Jerzy Topolsky,  1976).  Metodologi  rekonstruksi  sejarah  yang  digunakan  pada  riset  ini  adalah  metodologi structural.
Sebagai pengaruh dari aliran strukturalisme dalam filsafat ilmu pengetahuan, metodologi structural membantu  dan  mengarahkan  rekonstruksi  sejarah  untuk  membuktikan  adanya  perubahan  dalam perkembangan menurut rentang waktu tertentu (David J. Staley, 2010).  Metodologi ini menekankan bahwa dalam  tema  penelitian  ini,  peran  dan  pengaruh  struktur  sangat  besar  terhadap  proses  perubahan.  Hal  ini ditunjukkan melalui adanya dominasi struktur hukum kolonial yang mengatur semua bentuk dan dinamika kehidupan  agraria  di  wilayah  Hindia  Belanda,  lewat  berbagai  bentuk  peraturan.  Dengan  lingkup  struktur
legal formal kolonial ini, dinamika kepemilikan asset gereja berlangsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perkembangan Gereja Protestan
Sejak penyebaran agama Kristen Protestan di Nusantara yang dirintis oleh orang-orang Belanda sejak era VOC pada abad XVII (C. van Vollenhoven, 1935), 1 gereja Kristen Protestan mulai muncul. Awalnya berfungsi sebagai bentuk bangunan fisik yang digunakan bagi kepentingan ibadah atau kegiatan kerohanian oleh  umat  Kristen  Protestan,  pada  abad  XIX  Gereja  Protestan  tumbuh  dan  berkembang  menjadi  bentuk organisasi  social.  Meskipun  sampai  pertengahan  kedua  abad  XIX  eksistensinya  masih  terbatas  pada pelayanan social internal umat Kristen yang terutama masih terdiri atas orang-orang Eropa dan hanya umat Kristen bumiputera dari etnis tertentu (P. de Zeeuw, 1924) 2 , sampai saat itu fondasi bagi pengembangan lebih lanjut institusi gereja Protestan telah tertanam kokoh dan persiapan bagi perjuangan perluasan penginjilan di berbagai daerah telah dimulai.
Di wilayah Nusantara, proses Kristenisasi Protestan tercatat pertama pada awal abad XVII bersamaan dengan pembentukan VOC. Sejarawan Belanda Gerrit Knaap mengatakan bahwa proses ini memiliki fondasi secara politik ketika pada tahun 1622 sebuah pasal baru dimasukkan dalam anggaran VOC yang disetujui oleh penguasa Belanda. Dalam pasal ini tercatat adanya kewajiban kerohanian yang dimiliki oleh VOC untuk memberikan pelayanan keagamaan (Gerrit J. Knaap, 1987). Meskipun diduga pelayanan ini ditujukan bagi pegawai VOC yang ditempatkan di sana, para pendeta Kristen yang dikirim ke Nusantara juga melakukan penyiaran agama Kristen Protestan dan akhirnya melakukan pembabtisan terhadap penduduk bumiputera di pulau-pulau yang dikuasai VOC, terutama di Maluku.
Sementara itu ketika kekuasaan VOC juga meluas dari Maluku ke Jawa, aktivitas penyiaran agama Kristen juga mulai menjadi pertimbangan pimpinan lembaga dagang ini. Pertimbangan tersebut memperoleh dasar pada instruksi yang diberikan kepada Gubernur Jenderal pada tanggal 22 Agustus 1617 oleh Heeren XVII (Dewan XVII yang merupakan dewan pengawas VOC di Amsterdam), yang memuat sebagai berikut De Gouverneur en Raden van Indie ook overall op de voortplanting van de Christelijke Religie, opbouwing van goede scholen en andere zaken daartoe noodig, alle behoorlijke order stellen (S. Coolsma, 1892).
Gubernur (Jenderal) dan Dewan Hindia juga hendaknya memperhatikan dengan seksama pada penyebaran  agama  Kristen  di  mana-mana,  pembangunan  sekolah-sekolah  yang  baik  dan prasarana lain yang dibutuhkan untuk itu.
1 Upaya  Kristenisasi  secara  terkoordinasi  dan  regular  selama  abad  pertama  keberadaan  VOC  masih  belum terlihat,  khususnya  ditujukan  terhadap  orang-orang  bumiputera  dan  non-Eropa  lainnya.  Hanya  di  beberapa tempat yang diinisiatsi oleh individu tertentu, proses Kristenisasi ini berlangsung dan terbatas pada lingkungan sekitar individu. Ini terbukti seperti yang dilakukan oleh Cornelis Chastelein di Depok, yang memotiviasi para budaknya  untuk  dibabtis  menjadi  umat  Kristen  dengan  imbalan  pemberian  hak  milik  tanahnya  dan pembebasannya sebagai budak. Di beberapa wilayah penguasaan VOC seperti Ambon dan Minahasa, proses Kristenisasi oleh institusi gereja atau yayasan di masa VOC. tidak terjadi.
2 Salah  satu  kendala yang  menghambat  Kristenisasi  di  bawah  sistem  VOC  khususnya pada  decade  pertama abad XVII adalah perbedaan prinsip yang mewarnai keberadaan VOC yaitu sebagai institusi dagang dan bukan institusi keagamaan. Dari situ muncul prinsip priofijt is eerste, God is tweede .
Dari  instruksi  tersebut,  penyebaran  agama  menjadi  salah  satu  dari  tugas-tugas  social  yang diperintahkan untuk dilaksanakan oleh para pejabat VOC dalam aktivitasnya di wilayah kekuasaannya. Dengan demikian  posisi  agama  Kristen  tidak  bisa  dipisahkan  dari  sistem  administrasi  VOC  dan  kewenangan  dari petingginya dalam mengontrol segala aktivitas yang terkait dengannya.
Bertumpu  pada  ketentuan  di  atas,  sejarah  zending  Protestan  di  Hindia  Belanda  dimulai.  Dominasi

## VOC dalam perkembangan lebih lanjut bisa diketahui dari kutipan berikut ini
De  Oost  Indische  Compagnie  had  op  zich  genomen  en  rekende  het  zich  bij  voortduring ten plicht  niet  enkel  de  Europeesche  gemeenten  in  Indie  van  predikanten,  ziekentroosters  en schoolmeesters te voorzien; maar ook de inlandsche gemeenten door een geschikt personeel te doen  bedienen,  waarbij  steeds  gedacht  werd  aan  te  toebrenging  van  niet-christenen (J.C. Neurdenburg, 1891) .
Kompeni  Hindia  Timur  bertanggungjawab  dan  selalu  memperhitungkan  kewajiban  bukan hanya melengkapi jemaat Eropa di Hindia dengan pendeta, perawat dan kepala sekolah, tetapi juga  melayani  jemaat  pribumi  dengan  tenaga  yang  cocok,  yang  dipikirkan  untuk  menarik orang-orang non-Kristen.
Dalam  kutipan  di  atas  diketahui  bahwa  proses  Kristenisasi  terus  berlangsung  di  bawah  VOC  dengan tanggungjawab dan dukungan sepenuhnya. Dari sini terlihat adanya sejumlah diversifikasi fungsi terjadi, bukan hanya terbatas pada pelayanan keagamaan secara liturgis melainkan juga aspek social lain yang terikat dengan pelayanan kerohanian. Hal ini berbeda dengan pelayanan kerohanian pada tahun-tahun awal pendirian VOC yang lebih ditujukan hanya untuk pembabtisan dan perekrutan menjadi umat Kristen.
Setelah  keruntuhan  VOC,  semangat  bagi  penyebaran  agama  Kristen  (zending)  yang  lebih  luas  di wilayah  koloni  Hindia  Belanda  mendapatkan  angin  ketika  Raja  Belanda  Louis  Napoleon  pada  tahun  1809 mencantumkan  jaminan  dalam  Peraturan  Pemerintah  yang  baru  dibuatnya.  Pada  pasal  6  ayat  1,  tercantum ketentuan pemerintahnya sebagai berikut
De Koning en de Wet verlenen gelijke bescherming aan alle Godsdiensten, welke in den Staat worden uitgeoefend; door hun gezag wordt bepaald al hetgeen noodzakelijk geoordeeld wordt, betreffende  de  organisatie,  de  bescherming  en  de  uitoefening  van  alle  Eerediensten (Mr. D.P.D. Fabius, 1888).
Raja dan Undang-Undang memberikan perlindungan yang sama kepada semua agama, yang dijalankan  di  negeri  ini;  melalui  kekuasaan  mereka,  ditetapkan  semua  yang  dianggap  perlu mengenai organisasi, perlindungan dan pelaksanaan semua peribadatan.
Meskipun ketentuan di atas berlaku untuk negeri Belanda atau di Eropa di wilayah Kekaisaran Prancis yang berbeda  dengan  situasi  di  Asia,  setidaknya  ada  kaitan  langsung  dengan  kebijakan  keagamaan  pemerintah Belanda untuk tanah koloninya.
Pertama adalah peraturan tersebut diperintahkan berlaku di wilayah yang berada di bawah kekuasaan Belanda, khususnya menyangkut bidang kerohanian di antara orang Eropa di tanah koloni. Kedua, penyusun konsep  peraturan  tersebut  adalah  Baron  van  der  Capellen  sebagai  Menteri  Dalam  Negeri  yang  berwenang membawahi bidang keagamaan. Tokoh ini pada tahun 1816 berangkat ke Jawa sebagai komisaris jenderal dan pada  tahun  1819-1826  memegang  jabatan  tertinggi  sebagai  Gubernur  Jenderal  di  Hindia  Belanda.  Oleh karenanya  pandangan  yang  dituangkannya  dalam  pasal  tersebut  khususnya  untuk  melindungi  kebebasan beribadah, meskipun bukan untuk masyarakat bumiputera, diterapkan juga di wilayah koloni.
Namun terhadap masyarakat pribumi sendiri, Van der Capellen sebagai gubernur jenderal tidak berani menerapkan  prinsip  penyiaran  agama.  Hal  ini  terlihat  dalam  laporannya  sendiri  yang  ditulis  kepada  Raja Willem II berikut
Na  ons  dus  eenig  begrip  te  hebben  gevormd  omtrent  de  regeling  van  het  binnenlandsche bestuur, en bij een naauwkeurige inzage van het Staatsblad van Nederlandsch Indie, kunnen wij geenszins instemmen met de volgende woorden, door van Aklphen in de Staten Generaal gesproken:”Het nieuwe bestuur voerde eene lading fransche denkbeelden van administratie in, waarvan niets ontbrak dan de toepassing en invoering bij eene bevolking met een andere gondsdienst, andere gewoonten, andere zeden” ( Johan Albert Spengler, 1863) .
Setelah  membentuk  suatu  pemahaman  tentang  peraturan  pemerintahan  dan  dalam  penilaian cermat terhadap Lembaran Negara Hindia Belanda, kita sama sekali tidak setuju dengan kata- kata berikut ini yang disampaikan oleh Van Alphen dalam Parlemen: Pemerintah yang baru menjalankan  contoh-contoh  Prancis  dalam  administrasi  yang  menyangkut  penerapan  dan pelaksanaan pada suatu penduduk dengan agama, kebiasaan dan adat yang berbeda”.
Menurut van der Capellen apa yang dibuat oleh Prancis pada masa pendudukannya atas Belanda dan dirinya sebagai Menteri Dalam Negeri tidak bisa diterapkan di tanah koloni seperti yang disebutkan oleh van Alphen.  Oleh  karenanya  selama  pemerintahannya  di  Jawa,  Van  der  Capellen  tidak  membuat  aturan  yang penting mengenai bidang keagamaan, khususnya tentang aktivitas Kristen.
Penggantinya  sebagai  penguasa  tertinggi  di  wilayah  koloni  Hindia  Belanda,  Komisaris  Jenderal Leonard  Du  Bus  de  Gisignies  justru  membuat  langkah  lebih  maju  dalam bidang  zending,  meskipun diduga kebijakannya bukan untuk sengaja mendorong program Kristenisasi. Kebijakan yang diambil oleh Du Bus pada tahun 1828 adalah mengesahkan daftar gereja ( kerkelijke Register ) sebagai pengganti catatan sipil yang belum ada  bagi  kepentingan  warga  sipil  Eropa  (C.A.L.  van  Troostenburg,  1884).  Dengan  langkah  ini  secara  tidak langsung  Du  Bus  memberikan  posisi  dan  peranan  penting  bagi  Gereja  Kristen  dalam  kehidupan  social, meskipun masih terbatas pada komunitas Eropa.
Namun jaminan terbesar yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada keberadaan zending Kristen dan umat Kristen umumnya baru muncul pada pertengahan abad XIX. Sebagai akibat dari penerapan azas konkordansi dalam sistem hukum Belanda untuk tanah koloni, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Peraturan  Pemerintah  ( Regeering  Reglement )  pada  tahun  1854  sebagai  tindak  lanjut  terhadap  penerbitan Undang-Undang Dasar ( Grondwet ) di Belanda pada tahun 1848. Peraturan Pemerintah ini diberlakukan sebagai Undang-Undang  pertama  di Hindia  Belanda.  Dalam  beberapa  pasalnya,  ketentuan  mengenai  agama  Kristen dimuat. Antara lain disampaikan di sini
Artikel 109
Met Europeanen worden gelijkgesteld alle Christenen en alle personen, niet vallende in de termen der volgende zinsnede. De Inlandsche Christenen blijven onderworpen aan het gezag der  inlandsche  hoofden  en  met  opzicht  tot  regten,  lasten  en  verpligtingen,  aan  deszelfde algemeene,  geweestelijke  en  gemeentelijke  verordeningen  en  instellingen,  als  de  Inlanders die het Christendom niet belijden.

## Pasal 109
Yang dipersamakan dengan orang Eropa adalah semua orang Kristen dan semua orang yagn tidak termasuk dalam syarat-syarat berikut ini. Orang Kristen pribumi tetap tunduk kepada kekuasaan  para  kepala  pribumi  dan  sehubungan  dengan  hak,  beban  dan  kewajiban  tunduk pada peraturan dan institusi komunal, umum dan wilayah yang sama seperti orang pribumi yang tidak memeluk agama Kristen.
Meskipun  dalam  pasal  di  atas  terdapat  dualism  makna  yang  menentukan  status  orang  Kristen,  namun setidaknya status hukum sudah diberikan kepada orang bumiputera yang memeluk agama Kristen. Selanjutnya ada ketentuan lain yang mengatur institusi gereja dan para rohaniawan Kristen berikut ini
Artikel 122
In  de  bestaande  inrigting  en  het  bestuur  der  Christelijke  kerkgenootschappen  wordt  gene verandering gebragt dan met wederzijdsch goedgevinden van den Koning en het bestuur van het betrokken kerk genootschap.

## Pasal 122
Dalam lembaga yang ada dan kepengurusan yayasan gereja Kristen tidak ada perubahan yang boleh dilakukan kecuali dengan persetujuan kedua pihak yakni dari Raja Belanda dan pengurus yayasan gereja terkait.
Meskipun pasal ini merupakan bagian dari Bab yang mengatur tentang agama dan keyakinan yang bisa dianut di tanah koloni, pada kenyataannya peraturan mengenai institusi keagamaan dan cara beribadah Kristen mendapatkan pembahasan dalam pasal-pasal khusus. Pada pasal di atas, tampak jelas bahwa keberadaan gereja Kristen di tanah Hindia langsung berada di bawah perlindungan raja Belanda dan Gubernur Jenderal tidak boleh mengambil tindakan apapun terkait institusi ini tanpa adanya perkenan dari Den Haag. Hal itu menandai adanya posisi  dan  status  yang  semakin  istimewa  bagi  Gereja  Kristen  di  wilayah  koloni  dan  dianggap  penting  bagi kebijakan pemerintah Belanda.
Namun  demikian  Gubernur  Jenderal  sebagai  penguasa  tertinggi  di  tanah  koloni  juga  wajib  dan bertanggungjawab atas keberadaan para pekerja Gereja. Hal ini memiliki dua fungsi, yaitu melindungi karya mereka  dari  berbagai  ancaman  dan  menjaga  agar  keberadaan  atau  aktivitas  mereka  tidak  menimbulkan keributan  dan  kekacauan  di  antara  masyarakat  bumiputera  terutama  yang  tidak  memeluk  agama  Kristen. Tindakan tersebut didasarkan dari ketentuan berikut ini

## Artikel 123
De Christen leraars, priesters en zendelingen moeten voorzien zijn van eene door of namens der  Gouverneur  Generaal  te  verleenen  bijzondere  toelating,  om  hun  dienstwerk  in  eenig bepaald gedeelte van Nederlandsch Indie te mogen verigten. Wanneer de toelating schadelijk wordt  bevonden,  of  de  voorwaarden  daarvan  niet  worden  nageleefd,  kan  zij  door  den Gouverneur Generaal worden ingetrokken.

## Pasal 123
Para guru Kristen, rohaniawan dan pendeta harus dibekali dengan surat ijin yang dikeluarkan oleh atau dari pihak Gubernur Jenderal untuk melakukan karyanya di bagian Hindia Belanda Ketika ijin ini dianggap merugikan, atau persyaratannya tidak dipatuhi, ijin bisa dicabut oleh Gubernur Jenderal.
Dengan merujuk pada ketentuan di atas, sejumlah yayasan Kristen di Belanda yang berkepentingan untuk melaksanakan karya  zending di  Hindia  mengirimkan  sejumlah  pendeta  dan  rohaniawan  termasuk  para  guru jemaat mereka bagi penugasan ke berbagai wilayah di Hindia Belanda (Koloniaal Verslag over het jaar,1856). 3 Sebagai  konsekuensi  dari  meningkatnya  animo  kegiatan  zending  dari  Eropa  yang  merespon  positif munculnya  peraturan  baru  tersebut,  pemerintah  Hindia  Belanda  juga  memandang  perlu  untuk  menerbitkan aturan khusus yang menentukan kegiatan zending ini. Peraturan ini diterbitkan pada tahun 1856 dan mengatur semua fasilitas yang diperoleh para pendeta dan jaminan perlindungan kepada mereka dalam melaksanakan kunjungan  karya  zendingnya  kepada  jemaat  Kristen  yang  tinggal  di  wilayah  kerjanya  tanpa  melihat  etnis (Staatsblad van Nederlandsch Indie,1856). Dari peraturan ini bisa diketahui bahwa di Jawa hampir semua kota besar  telah  terdapat  stasi  bagi  zending  Kristen  dan  beberapa  tempat  di  luar  Jawa.  Diduga  jumlah  ini  lebih banyak  lagi  mengingat  semua  lokasi  yang dimuat dalam  peraturan  tersebut  hanya  berkaitan  dengan  mereka yang  menerima  fasilitas  negara  baik  berupa  penghasilan  tahunan,  rumah  dinas  dan  tunjangan  perjalanan,
3 Yayasan Kristen yang mengirimkan para penginjilnya ini bukan hanya terbatas pada yayasan yang berada di Belanda  melainkan  juga  di  Jerman.  Misalnya  Yayasan  Goesner  dari  Jerman  yang  berkarya  di  Papua  dan yayasan  Rhijn  dari  Barmen  untuk  wilayah  pedalaman  Kalimantan.  Sementara  itu  di  Karesidenan  Menado yayasan zending Belanda berkarya di sana seperti halnya yayasan dari Rotterdam berkarya di Jawa Timur.
kesehatan dan kerja.
Peraturan  tersebut  meletakkan  fondasi  bagi  perkembangan  zending  Kristen,  baik  gereja  maupun yayasan. Sejak itu keduanya tumbuh seiring dalam melayani karya zending di Hindia Belanda sampai akhir struktur kekuasaan  kolonial  di  Indonesia.  Dalam  rentang  waktu  sembilan  puluh  tahun  ini  keduanya  tumbuh menjadi  suatu  institusi  yang  diakui  statusnya  sebagai  badan  hukum  ( rechtpersoon )  oleh  pemerintah  Hindia Belanda. Dengan status demikian, maka gereja Kristen di Hindia Belanda siap untuk memantapkan posisi dan statusnya di tengah kehidupan masyarakat melalui kepemilikan lahan yang digunakan sebagai pendukung karya zendingnya.

## Kepemilikan Aset Gereja (Kerkbezit)
Persoalan status gereja sebagai badan hukum yang disebutkan di atas sebenarnya telah diselesaikan di Belanda  sebelum  yayasan-yayasan  zending  mengirimkan  utusannya  untuk  berkarya  di  Hindia.  Pemberian status badan hukum hanya bisa dilakukan oleh negara dan hal ini bisa terjadi apabila negara mengakui atau mengesahkan  anggaran  dasarnya  ( statuten ),  yang  berarti  mengakuinya  dengan  status  demikian.  Namun pemberian  pengesahan  atau  persetujuan  ini  juga  didasarkan  pada  persyaratan  umum  yang  ditetapkan,  yaitu umumnya tidak berlawanan dengan peraturan pemerintah sejauh menyangkut keamanan dan ketertiban ( rust en order ). Dengan begitu maka pendekatan politik kolonial menjadi prioritas utama dalam menghadapi karya zending dan institusi gereja. Hal di atas bisa terlihat dari kutipan di bawah ini
Dat een kerk niet maar een gewone Vereeniging kan zijn, blijkt reeds daaruit dat zij om haar taak te vervullen, een lichaam, een rechtspersoon moet zijn. Dat kan zij alleen worden door den Staat, die haar als zoodanig erkent. Zoo is haar geheele bestaan, als lichaam, als person “een gunsbetoon van den Staat, een weldaad door den Staat bewezen (L.W.E. Lauwenhoff, 1875).
Bahwa  semuah  gereja  merupakan  sebuah  lembaga  umum,  yang  membuktikan  bahwa  untuk melaksanakan tugasnya dia harus menjadi suatu institusi dan berbadan hukum. Bahwa mereka hanya  bisa  diakui  oleh  negara  yang  mengakuinya.  Jadi  seluruh  keberadaannya  sebagai lembaga, sebagai badan hukum “merupakan perkenan negara, suatu tindakan yang ditunjukkan oleh negara”.
Sebagai konsekuensi dari hal tersebut di atas, maka bukan hanya gereja saja yang diakui dalam bentuk fisik atau institusi tetapi juga hak dan kewajibannya. Hak yang dimaksudkan dalam hal ini termasuk juga hak memiliki  kebendaan  sebagai  materi,  termasuk  juga  tanah  dan  bangunannya.  Pandangan  ini  didiskusikan  di Belanda sebelum diterapkan untuk status kepemilikan badan hukum gereja di Hindia, seperti yang tampak di bawah ini
Bij eene korporatie wordt toch immers ook de rechtspersoonlijkheid niet toegekend aan de personen die de leden zijn, maar aan het begrip der Vereeniging geheel afgescheiden van de individualiteit der leden. Degene die het tegenovergestelde gevoelen verdedigen, beweren dat  de  Staat,  de  Kerk  of  bijzonder  personen  als  de  eigenaren  der  stichtingen  moeten beschouwd worden. Deze behooren da nana gene onder de verplichting, om ze volgens de bestemming  tot  een  bepaald  doel  aan  te  wenden.  Voorzeker  zijn  e  rook  goederen  in  dien toestand, en dikwijls zal het niet mogelijk zijn te onderscheiden, of het ware stichtingen zijn of  wel  eigendommen  eener  corporatie  of  van  bijzondere  personen.  (F.A.J.  van  Lanschot , 1856)
Pada suatu korporasi toh juga status badan hukum tidak diberikan kepada orang-orang yang menjadi anggotanya  melainkan  pada  pengertian  organisasi  terlepas  dari  individu  anggota.  Mereka  yang  membela pandangan  sebaliknya  menduga  bahwa  Negara,  Gereja  atau  orang-orang  khusus  harus  dianggap  sebagai pemilik yayasan.  Perlu membebani  mereka kewajiban untuk menggunakan yayasan itu bagi tujuan tertentu menurut  peruntukannya.  Pasti  juga  barang-barang  berada  dalam  kondisi  ini  dan  sering  tidak  mungkin
membedakan apakah yayasan menjadi milik korporasi atau orang tertentu.
Terlepas dari perdebatan mengenai siapa pemegang status badan hukum, dalam kutipan di atas disebutkan adanya hubungan antara status badan hukum dan kepemilikan materi yang menjadi hak mutlak dan diakui bagi pemegang  status  badan  hukum.  Dalam  hal  ini  Gereja  Kristen,  termasuk  yang  berkarya  di  Hindia,  bukan merupakan perkecualian.
Penegasan  tentang  hal  itu  bisa  diketahui  ketika  Gereja  Pembaharu  ( Hervormd  Kerk )  di  Belanda melakukan pembaharuan bukan hanya atas institusi tetapi juga administrasinya pada pertengahan kedua abad XIX.  Pada saat itu terdapat kebimbangan apakah mereka akan menganut azas bona vicariae atau bona eccletiae terhadap management harta milik gereja. Kemudian diputuskan sebagai dasar adalah pandangan berikut ini
De Kerk als geheel, als rechtspersoon, te beschouwen als eigenares van alle tot godsdienstige doeleinden bestemde goederen, is een leer. Men verwart daarbij echter het dogmatische begrip van Kerk als eenheid die alle geloovigen omvat, en het karakter van Kerk als rechtspersoon. Al is het moeilijk zich het juiste begrip van zoodanigen rechtspersoon, zich uitstrekkende over, en onderworpen aan het recht van verschillende landen, in zijne rechten en bevoegheden voor te stellen, het is niet ondenkbaar dat de Kerk als rechtspersoon goederen zou kunnen bezitten (L. Offerhaus, 1888).
Dengan demikian gereja bukan seperti badan usaha yang bersifat kongsi dengan kumpulan orang. Dalam badan usaha, kekayaan perusahaan bisa dianggap sebagai kekayaan anggota terutama mereka yang ikut terlibat dalam mengumpulkannya. Sebagai akibatnya ketika badan usaha dinyatakan bubar, kekayaan yang tersisa bisa dibagi di antara anggota yang mendirikan atau mengembangkannya.

## Hak milik Gereja (Kerkelijke Eigendom)
Ketika pemerintah Hindia Belanda menerbitkan peraturan agraria pada tahun 1870, prinsip domein verklaring diumumkan  dan  diberlakukan.  Menurut  prinsip  ini,  semua  tanah  yang  tidak  bisa  dibuktikan  hak miliknya oleh orang lain, menjadi tanah negara ( dat alle grond waarop niet door anderen recht van eigendom is  bewezen,  domein  is  van  den  Staat ) Staatsblad  van  Nederlandsch  Indie,  1870 . 4 Dari  situ  bukan  hanya pengakuan terhadap kepemilikan negara, tetapi juga kepemilikan tanah dalam hak mutlak ( recht van eigendom ) diakui sebagai suatu bentuk penguasaan material yang valid dan resmi pada pihak di luar negara.
Sementara itu proses memperoleh hak milik ini menjadi suatu proses hukum formal. UU Agraria tahun 1870 memberikan jaminan untuk itu. Setiap pihak, baik orang pribumi maupun bukan bisa memperoleh hak milik dari negara sebagai penguasa tanah tertinggi di Hindia Belanda, asalkan persyaratan yang ditetapkan oleh negara bisa dipenuhi. Sebagai bukti dari proses transaksi tersebut, negara kemudian akan menerbitkan surat hak milik ( eigendomsbrief ) kepada pemiliknya yang sah ( rechtmatigen eigenaar ) (Harto Juwono, 2023).
Dalam aturan tersebut, pemerintah Hindia Belanda memberi peluang bagi perolehan hak milik tanah oleh bukan individu, yakni bagi institusi yang berstatus sebagai badan hukum. Sumber dari ketentuan ini juga dimuat dalam Staatsblad van Nederlandsch Indie tahun 1870 nomor 55. Ketentuan ini menyebutkan bahwa Gubernur Jenderal mengijinkan pemberian hak milik sejauh tanah itu digunakan bagi kepentingan umum dan demi  kepentingan  itu  diberikan  ganti  rugi  yang  memadai  ( ten  algemeene  nutte  en  tegen  behoorlijke schadeloosstelling ) Regeerings Almanak over het jaar, 1909.
Peluang di atas juga terbuka bagi Gereja Kristen yang diakui sebagai badan hukum untuk memperoleh hak milik tanah. Sebelum batas waktu tersebut, Gereja Kristen di Hindia Belanda telah memiliki sejumlah asset
4 Peraturan  ini dikenal  sebagai Agrarische  Besluit atau  Keputusan  Agraria,  sebagai  petunjuk  pelaksana  dari Agrarische Wet yang diterbitkan dalam Staatsblad van Nederlandsch Indie tahun 1870 nomor 55.
terutama  bangunan.  Bangunan  gereja  yang  digunakan  untuk  kegiatan  ibadah  didirikan  dengan  biaya  yang dikumpulkan dari jemaat Gereja, dan kadang juga dibantu atau disumbang oleh pemerintah, seperti yang terjadi pada  Gereja  Kristen  Protestan  di  Buitenzorg  (Bogor).  Untuk  mengelolanya  pemerintah  menyetujui pembentukan Majelis Gereja yang juga bertugas merawat gereja tersebut. (ANRI, 1845)
Majelis  Gereja  Kristen  Buitenzorg  ini  kemudian  menghadap  kepada  asisten  residen  Buitenzorg dengan niat untuk memohon perkenan pemerintah untuk mengambil alih kepemilikan Gereja tersebut. Setelah menerima permohonan ini, asisten residen Buitenzorg kemudian melaporkan kepada Gubernur Jenderal secara tertulis  (ANRI,  1845).  Meskipun  terdapat  beberapa  keberatan  terhadap  niat  majelis  ini,  Asisten  Residen Buitenzorg pada prinsipnya menyetujui usulan dan permohonan tersebut.
Berdasarkan  pertimbangan  dari  asisten  residen,  Gubernur  Jenderal  Rochussen  memutuskan  untuk menyetujui permohonan Majelis Gereja Protestan tersebut, yakni menyetujui pengambil alihan dan pengelolaan Gereja  Kristen  Protestan  Buitenzorg  oleh  Majelis  sebagai  badan  hukum  ( de  bij  dat  besluit  aangestelde Protestansche  Kerkeraad  te  Buitenzorg,  tevens  zal  belast  zijn  met  de  overname  en  het  verder  beheer  en onderhoud der  kerk  te  dier  plaatse )  ANRI,  1846.   Mengingat  keberadaan  fisik  Gereja Kristen  Protestan  ini menjadi kewenangan umat Kristen, yang mendirikannya dengan iuran bersama, keputusan Gubernur Jenderal di atas mengarah pada kepemilikan tanahnya yang selama ini berstatus sebagai tanah pemerintah atau tanah negara.
Keputusan  yang  diambil  di  atas  berorientasi  pada  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Raja  Belanda terkait  dengan  kepemilikan  asset  oleh  gereja  Kristen.  Seiring  dengan  pemberlakuan  azas  konkordansi  pada sistem  hukum  kolonial,  keputusan  yang  berlaku  di  Belanda  sehubungan  dengan  gereja  Kristen  dan  para pendetanya juga diberlakukan di Hindia Belanda. Hal ini terjadi pada keputusan raja Belanda nomor 88 yang diterbitkan pada tanggal 11 Desember 1835. Pada pasal 5 keputusan ini tercantum sebagai berikut
De Predikanten van de eerste en tweede klasse zullen daarenboven genieten vrije woning, of tot schadeloosstelling daarvoor, eene somme ‘s maands niet te bovengaande die van honderd en twintig gulden te Batavia, van honderd gulden te Semarang en Sourabajha, en van zestig gulden op de overige standplaatsen ter nadere bepaling van het Indisch bestuur, in te gaan als voren,  terwijl  zij  bovendien  in  de  gevallen  bij  art.  10  en  11  van  Ons  besluit  van  den  5den October  1828  no.  205  vermeld,  op  de  daarbij  vastgestelde  traktements-verhooging  zullen aanspraak hebben (Staatsblad van Nederlandsch Indie, 1844).
Para pendeta klas-1 dan klas-2 selain itu akan menikmati rumah gratis atau ganti rugi untuk itu setiap  bulan  yang  jumlahnya tidak  boleh  melebihi  f  120 di  Batavia,  f  100  di  Semarang dan Surabaya  dan  f  60  di  tempat  kedudukan  lainnya  menurut  ketentuan  lebih  lanjut  pemerintah Hindia seperti yang dibuat sebelumnya, sedangkan selain itu dalam kasus yang disebutkan pada pasal 10 dan 11 keputusan kita tanggal 5 Oktober 1828 nomor 205, berhak pada kenaikan gaji yang ditetapkan untuk itu.
Dari  ketentuan  tersebut  bisa diketahui  bahwa  rumah bebas  yang dihuni  oleh para pendeta  ini  adalah  rumah milik negara, dan tentu saja juga tanahnya. Hal ini terlihat dari ketentuan selanjutnya bahwa apabila negara tidak  menyediakan  rumah  tersebut,  maka  akan  membayar  ganti  rugi  bagi  penyewaan  rumah  lain.  Dengan demikian bisa diketahui bahwa sampai pertengahan abad XIX pada umumnya Gereja Kristen belum memiliki banyak asset sendiri dan masih tergantung pada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda.
Suatu  perubahan  besar  terjadi  sehubungan  dengan  kepemilikan  asset  oleh  gereja  pada  perempatan pertama abad XX. Hal ini didorong oleh adanya penetapan status hukum pada gereja atau yayassan gereja yang diberikan badan hukum ( rechtpersoon ) oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 5 Mei 1927 pemerintah Belanda menerbitkan suatu keputusan yang mengatur tentang status badan hukum gereja atau yayasan gereja ini,  yang  memberikan  peluang  bagi  gereja  atau  yayasan  gereja  untuk  mengajukan  permohonan  untuk
dinyatakan sebagai badan hukum (ANRI, 1927).

## Dalam pasal 2 dari keputusan ini dimuat sebagai berikut
Om als kerk of kerkgenootschap, dan wel als een zelfstandig onderdeel daarvan, te worden aangemerkt, is eene daartoe strekkende verklaring vereischt van den Gouverneur Generaal. Zoodanige  verklaring  kan  worden  geweigerd,  bij  een  met  redenen  omkleed  besluit  na raadpleging van den Raad van Nederlandsch Indie (Statsblad van Nederlandsch Indie, 1927 ).
Untuk dinyatakan sebagai gereja atau yayasan gereja, di samping sebagian mandiri darinya, suatu pernyataan yang dimaksudkan untuk itu diperlukan dari Gubernur Jenderal. Pernyataan demikian  bisa  ditolak  dengan  sebuah  keputusan  yang  dilengkapi  alasan  setelah  berunding dengan Dewan Hindia Belanda.
Dari  keputusan  di  atas,  pemerintah  kemudian  menetapkan  bahwa  status  gereja  atau  yayasan  gereja  harus memiliki dasar hukum, bukan hanya berbentuk pengakuan secara fisik dengan bangunan yang ada tetapi juga harus memenuhi persyaratan administrasi agar bisa dinyatakan sebagai suatu institusi dengan status berbadan hukum.
Namun demikian bagi gereja atau yayasan yang sudah ada, pemerintah Belanda menganggap bahwa mereka  telah  otomatis  diakui  demikian  terutama  bagi  mereka  yang  telah  mempunyai  lahan  karya  sebelum peraturan di atas diterbitkan. Ini terlihat dalam pasal 4 dari aturan tersebut
Eene verklaring, als bedoeld bij artikel 2, is niet vereischt voor instellingen, welke voor de inwerkingtreding  van  dit  besluit  door  Gouverneur  Generaal  bij  besluit  als  kerk  of kerkgenootschap dan wel als een zelfstandig onderdeel daarvan, zijn aangemerkt.
Suatu  pernyataan  seperti  yang  dimaksud  dalam  pasal  2  tidak  dituntut  bagi  lembaga  yang sebelum  diberlakukannya  keputusan  ini  oleh  Gubernur  Jenderal  dinyatakan  sebagai  gereja atau yayasan gereja selain sebagai bagian otonom darinya melalui surat keputusan.
.
Dengan  terbitnya  pengakuan  ini,  gereja  atau  yayasan  gereja  memiliki  peluang  untuk  diakui  sebagai  badan hukum dan tentu saja diikuti dengan dampak hukumnya.
Namun beberapa bulan kemudian, pada tanggal 16 November 1927 pemerintah Belanda memandang perlu untuk menambahkan ketentuan berikutnya terkait dengan status badan hukum gereja. Terutama hal ini dipertimbangkan ketika status badan hukum itu bisa membawa pengaruh hukum pada hak keperdataan atau kepemilikan atas asset oleh gereja. Dalam keputusan yang diterbitkan pada tanggal di atas, tercatat sebagai berikut
Deze  verklaring  brengt  in  geen  gevalmede,  dat  op  kerken,  kerkgennootschappen  en  hunne zelfstandige onderdeelen een ander privaatrecht toepasselijk wordt dan dat, waarvan zij voor de afgifte der verklaring waren onderworpen (Staatsblad van Nederlandsch Indie, 1927).
Pernyataan ini tidak mengakibatkan bahwa pada gereja, yayasan gereja dan bagian mandirinya diberlakukan hukum privat lain kecuali yang dibuat sebelum penerbitan pernyataan ini.
Dalam kalimat tersebut meskipun ada pengingkaran kemungkinan, namun pemerintah masih mengakui bahwa ada hukum atau hak privat yang melekat pada gereja sebelum ketentuan ini muncul. Dengan melekatnya hukum privat ini pada gereja sebagai institusi, maka dimungkinkan bagi gereja untuk memperoleh hak milik ( eigendom recht ) atas asset yang selama ini didapatkannya dan digunakan untuk mendukung kegiatan baik social maupun kerohaniannya.
Sehubungan dengan hal ini seorang ahli hukum Belanda dari Leiden J. van Kan menyebutkan bahwa dalam konteks hukum, pemerintah mengakui legalitas gereja terutama terkait dengan tujuannya yang berkaitan dengan kerohanian. Dalam karyanya, tertulis sebagai berikut
Eeuwen lang heeft de kerk en voor geheel het kerkvermogen en voor geestelijken vrijdom van
belastingen  gedecreteerd  en  de  erkenning  daarvan  door  het  staatsgezag  geeischt.  Die  stof raakt onmiddelijk de openbare rechtsorde. Eeuwen lang heeft de staat geheel of ten deele aan dien eich toegegeven. Nu geldt vrijdom voor geestelijken in het geheel niet meer, maar vrijdom bestaat nog steeds voor die kerkelijke goederen, die onmiddelijke voor den eeredienst worden gebruikt ( J. van Kan, Inleiding tot de Rechtswetenschap, 1936).
Sejak  berabad-abad  lamanya  gereja  dinyatakan  bebas  dari  pajak  baik  bagi  kekayaannya maupun  bagi  rohaniawannya  dan  pengakuan  diperlukan  dari  negara  untuk  itu.  Materi  ini langsung  menyangkut  tata  hukum  umum.  Berabad-abad  lamanya  negara  memenuhi  seluruh atau  sebagian  tuntutan  itu.  Kini  kebebasan  bagi  rohaniawan  tidak  ada  lagi,  melainkan  ada kebebasan bagi barang-barang gereja yang langsung digunakan bagi kepentingan ibadah.
Dengan  menulis  tidak  lama  setelah  peraturan  tentang  status  hukum  gereja  terbit,  Kan  menegaskan adanya pembedaan antara rohaniawan sebagai individu dan gereja, terutama dalam konteks hukum privat yaitu hak  milik  atas  materi.  Dengan  mengingkari  hak  milik  rohaniawan,  terutama  di  gereja  Protestan,  Kan memperkuat pengakuan adanya hak milik secara privat pada kekayaan gereja Kristen.
Melalui terbitnya peraturan di atas yang berlaku hingga akhir rezim kolonial, yang juga mengakhiri sistem  hukumnya,  Gereja  Kristen  mendapatkan  status  berbadan  hukum  ( rechtpersoonlijkheid )  dengan pemberlakuan hukum privat, yang sama seperti bentuk badan usaha milik swasta dengan orientasi keuntungan dalam  konteks  keperdataan.  Dari  situ  bisa  dipahami  bila  Gereja  Kristen  kemudian  terlibat  dalam  persoalan hukum keperdataan untuk mempertahankan hak-hak atas asetnya seperti yang disebutkan pada awal tulisan ini.

## KESIMPULAN
Persoalan  hak  milik  oleh  gereja  atau  yayasan  keagamaan  Kristen  di  era  kolonial  menjadi  suatu fenomena yang menarik untuk dicermati. Daya tarik dari fenomena tersebut adalah bahwa apa yang terjadi atau apa  yang  dicapai  oleh  lembaga  tersebut  di  era  kolonial  Hindia  Belanda  akan  menjadi  fondasi  bagi perkembangan  berikutnya  dan  sekaligus  warisan  hingga  masa  kini.  Keberadaan  asset  Gereja  atau  Yayasan Gereja termasuk semua infrastruktur pelayanan sosialnya sekarang ini merupakan bukti peninggalan yang sah dan  bisa  dilacak  kembali  kemunculannya  dari  era  Hindia  Belanda.  Oleh  karenanya  proses  huluisasi  dalam pelacakan  kembali  kepemilikan  asset  Gereja  perlu  dilakukan  sejak  awal  keberadaan  Gereja  sebagai  bentuk institusi keagamaan.
Namun untuk menjawab persoalan yang ada di awal tulisan ini, sekaligus untuk menopang pernyataan pada alinea sebelumnya, perlu ditegaskan apa status hukum gereja, mengingat dalam sistem hukum kolonial status  hukum  menjadi  dasar  utama  untuk  menentukan  hak  dan  kewenangan  pemegangnya  terkait  dengan materi.  Sementara  itu  status  hukum  ini  juga  tergantung  pada  kebijakan  dan  tindakan  pemerintah  kolonial sebagai  pemangku  kekuasaan  dan  kewenangan  hukum  tertinggi  di  tanah  koloni  yang  menjangkau  berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek kehidupan keagamaan yang melingkupi gereja.
Berkaitan dengan hal itu, terbukti bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah kolonial memang memberikan  status  hukum  kepada  gereja  terutama  pada  akhir  abad  XIX  dengan  mengakui  keberadaannya sebagai  lembaga.  Dengan  pemberian  status  berbadan  hukum,  Gereja  dimungkinkan  untuk  menjalankan kehidupan  materi  keperdataan  dalam  hal  ini  memiliki  asetnya,  baik  berupa  tanah,  bangunan  maupun infrastruktur lainnya. Status badan hukum memberi Gereja sebagai bentuk kelembagaan yang sah baik ke luar maupun ke dalam, menghadapi pihak di luar gereja termasuk pemerintah dan mengatur sendiri administrasinya yang kemudian dianggap berkekutan hukum.
Akan tetapi pemberian status badan hukum tidak otomatis memberikan sifat mutlak kepada Gereja.
Ketika  pemerintah  memisahkan  badan  hukum  menjadin  public  dan  privat,  maka  kewenangan  dan  batas kepemilikan pemegangnya ditentukan. Persoalannya adalah pada tahun 1927 pemerintah menetapkan bahwa Gereja tidak terkena status badan hukum privat, sehingga tidak dimungkinkan untuk memiliki secara mutlak asetnya, namun kepemilikan asset sebelum tahun itu diberikan sebagai hak milik. Dari situ bisa disimpulkan bahwa pemerintah kolonial mengambil kebijakan yang bersifat dualisme sehubungan dengan hak milik yang melekat pada Gereja Kristen dan yayasannya.

## REFERENSI
Coolsma, S. (1892). Banten en Christelijke Zending . Ceramah yang diberikan pada perayaan ke-31 Yayasan Zending Belanda tanggal 26 Mei 1892, 4.
Fabius,  Mr.  D.P.D.  (1888).  Het  Reglement  van  52: Historisch-Juridische  Studie  over  het  Hervormd Kerkbestuur . Amsterdam: J.A. Wormser, 37.
Harto Juwono. (2023). Hak Milik Atas Tanah: Memahami Sistem Agraria di Era Hindia Belanda . Surakarta: Selak Lali, 99.
Hollitz, J. (2015). Thinking through the past: a critical thinking approach to U.S. History, vol. II: since 1865 . Australia: Cengage Learning, 3.
Kitts, D. B. (1992). The conditions for a Nomothetic Paleonthology . Dalam Matthew H. Nitecki and Doris V.
Nitecki (Eds.), History and Evolution. New York: The State of New York University Press, 132.
Knaap, G. J. (1987). Kruidnagelen en Christenen: de Verenigde Oost Indische Compagnie en de Bevolking van Ambon 1656-1696. Dordrecht: Foris Publication, 83.
Lauwenhoff, L.W.E. (1875). Staat en Kerk: het stelsel van Mr. C.W. Opzomer. Leiden : S.C. van Doesburgh,
19.
Neurdenburg, J.C. (1891). De Christelijke Zending der Nederlanders in de 17de en 18de eeuw. Rotterdam: M. Wyt en Zonen, 9.
Rusen, J. (2017). Evidence and Meaning: a Theory of Historical Studies. Koln : Berghahn Books, 133.
Sharma, T. R. (2001). Research Methodology in History . New Delhi: Comcept Publ. Co., 109.
Spengler, J. A. (1863). De Nederlandsche Oost-Indische Bezittingen onder het bestuur van den Gouverneur Generaal G.A.G.P. Baron van der Capellen 1819-1825. Utrecht: Kemink en Zoon, 123-124.
Staatsblad van Nederlandsch Indie. (1844). Tahun 1844, nomor 34.
Staatsblad van Nederlandsch Indie. (1856). Tahun 1856, halaman 57.
Staatsblad van Nederlandsch Indie. (1870). Tahun 1870, nomor 118.
Staatsblad van Nederlandsch Indie. (1927). Tahun 1927, nomor 156.
Staatsblad van Nederlandsch Indie. (1927). Tahun 1927, nomor 532.
Topolsky, J. (1976). Methodology of History . Warzawa: Polish Scientific Publ, 30.
Troostenburg de Bruyn, C.A.L. van. (1884). De Hervormde Kerk in Nederlandsch Oost Indie onder de Oosti- Indische Compagnie (1602-179 5). Arnhem: H.A. Tjeenk Willink, 171.
Van Lanschot, F.A.J. (1856). Stichtingen als Rechtspersonen Beschouwd. Leyden: Jac. Hazenberg Corn Zoon,
10.
Van Troostenburg de Bruyn, C.A.L. (1884). De Hervormde Kerk in Nederlandsch Oost Indie onder de Oosti- Indische Compagnie (1602-1795). Arnhem: H.A. Tjeenk Willink, 171.
van Vollenhoven, C. (1935). Het adatrecht der Christen Inlanders . Oegstgeest: Zendingsbureau, 51.
Zeeuw,  P.  de.  (1924). De  Hollanders  op  Formosa  1624-1662 :  een  bladzijde  uit  onze  koloniale  en zendingsgeschiedenis. Amsterdam: W. Kirchner, 28.