YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 3 Nomor 1, April 2023, hlm. (73-81) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863| E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index
Tindakan Balasan atas Persona Non Grata terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat oleh Rusia Berdasarkan Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961

## Ratu Sheeva Amadea
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten Email: ratusheeva@gmail.com
Danial Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: bontobangun@gmail.com
Surya Anom Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: barzahku@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v3i1.15380
Info Artikel
|Submitted : 27 Mei 2022 |Revised : 21 November 2023 |Accepted : 30 Maret 2023
How to cite: Ratu Sheeva Amadea, Danial, Surya Anom, “Tindakan Balasan atas Persona Non Grata terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat oleh Rusia  Berdasarkan Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 3 No. 1, (April, 2023), hlm. 73-81.

## ABSTRACT:
Between  states definitely need one another. Because of these needs, countries create a relationship and it is diplomatic relations. Therelationship was not always good between those countries who met with expulsions,  officials  commonly  referred  to  as  non  grata  that  people  often  met.  The  identification  of  the problem in this research is, Is the Russian Government's Countermeasures Against US Diplomatic Officials Justified by the 1961 Vienna Convention? Is Russia's Application of the Persona Non Grata Principle to US Diplomatic Officials a Violation of the 1961 Vienna Convention?Is Russia's Application of the Persona Non Grata  Principle  to  United  States  Diplomatic  Officials  a  Violation  of  the  1961  Vienna  Convention?  This research  uses  the  Theory  of  State  Sovereignty  and  the  Principle  of  Reciprocity.  The  method  used  in  this research is normative juridical method which uses secondary data. Uses descriptive analytics, and further of data  collection  technique  using  library  research  which  analyses  with  qualitative  analysis  by  describing  or explaining the subject or object of research. The results of this research are first,  Russia's countermeasures carried out by the Russian government against United States diplomatic officials cannot be justified by the 1961  Vienna  Convention.  Because  countermeasures  in  the  form  of  persona  non  grata  are  specifically regulated in Article 9 that states are allowed to carry out  persona non grata without any reason and this must be done based on the sovereignty of the country and the principle of reciprocity. Second, the declaration of  persona  non  grata  by  Russia  to  United  States  Diplomatic  Staffs  lies  in  several  violations  of  the  1961 Vienna Convention, because in declaring persona non grata stated by Article 9 in means without reason, a state  must  pay  attention  to  other  provisions  stipulated  in  the  1961  Vienna  Convention. Basically,  Russia abuses the declaration of persona non grata against a sending country because a sending country must be based on several criteria for violating actions and paying attention to other provisions of the Convention in order to maintain relations between countries and international peace.
Keyword : Countermeasures, Persona Non Grata, and Diplomatic Staffs.

## ABSTRAK:
Negara  dengan  negara  lainnya  pasti  membutuhkan  satu  dengan  yang  lainnya.  Karena kebutuhan  tersebut  maka  negara-negara  menciptakan  suatu  hubungan  yaitu  hubungan diplomatik.  Hubungan  tersebut  tidak  selalu baik  diantara  negara-negara  tersebut  yang  berujung pengusiran  pejabat  diplomatik  yang  biasa  disebut  dengan persona  non  grata yang  seringkali terdapat  penyalahgunaan.  Identifikasi  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah,  Apakah  Tindakan Balasan  Yang  Dilakukan  Pemerintah  Rusia  Terhadap  Pejabat  Diplomatik  Amerika  Serikat Dibenarkan Konvensi Wina 1961?Apakah Penerapan Prinsip persona non grata oleh Rusia terhadap Pejabat  Diplomatik  Amerika  Serikat  Terdapat  Pelanggaran  terhadap  Konvensi  Wina  1961? Penelitian  ini  menggunakan  Teori  Kedaulatan  Negara  dan  Prinsip  Resiprositas.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder. Dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, serta teknik pengumpulan data  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  yang  dianalisis  secara  analisis  kualitatif  dengan  cara menggambarkan atau memaparkan subjek atau objek penelitian. Adapun hasil penelitian ini yang pertama,  Tindakan  Balasan  Rusia  Yang  Dilakukan  Oleh  Pemerintah  Rusia  Terhadap  Pejabat Diplomatik  Amerika  Serikat  tidak  dapat  di  benarkan  oleh  Konvensi  Wina  1961.  Sebab  tindakan balasan  yang  berupa persona  non  grata secara  khusus  diatur  dalam  Pasal  9  bahwa  negara diperbolehkan  untuk  melakukan persona  non  grata tanpa  adanya  sebuah  alasan  dan  hal  tersebut harus  dilakukan  berdasarkan  kedaulatan  negaranya  serta  asas  resiprositas.  Kedua,  Penerapan Persona  Non  Grata Oleh  Rusia  Terhadap  Pejabat  Diplomatik  Amerika  Serikat  terletak  beberapa pelanggaran terhadap Konvensi Wina Tahun 1961 karena dalam mendeklarasikan persona non grata yang  dinyatakan  oleh  Pasal  9  dengan  tanpa  alasan, tentu  suatu  negara  harus  memperhatikan ketentuan  lainnya  yang  diatur  dalam  Konvensi  Wina  Tahun  1961  tersebut.  Pada  dasarnya  Rusia melakukan  penyalahgunaan  pendeklarasian persona  non  grata terhadap  negara  pengirim  karena suatu  negara  pengirim  tersebut  harus  berdasar  pada  beberapa  kriteria  aksi  pelanggara  dan memperhatikan  ketentuan  Konvensi  lainnya  demi  terjaganya  hubungan  antar  negara  serta perdamaian internasional.
Kata Kunci : Tindakan Balasan, Persona Non Grata, dan Pejabat Diplomatik

## Pendahuluan
Hubungan  diplomatik  adalah hubungan dengan perantaraan perwakilan  antara  dua  negara,  suatu hubungan yang dijalankan antara negara satudengan negara lainnya untuk  saling  memenuhi  kebutuhan masing-masing negara. 1 Hubungan diplomatik  sangat  penting  bagi  suatu negara untuk berkembang serta bersaing dalam  politik  Internasional. 2 Dengan demikian bentuk dari hubungan diplomatik adalah menempatkan perwakilannya  di  negara  yang  memiliki ikatan atau hubungan kerjasama dengan negara  asal.  Hubungan  diplomatik dengan  negara  lain  melalui  suatu instrumen  atas  dasar  asas  timbal  balik ( principle  of  reciprocity )  dan  asas  saling menyetujui ( mutual consent ). 3
Hubungan diplomatik
sebagaimana  diatur  di  dalam  Konvensi Wina  Tahun  1961  Tentang  Hubungan Diplomatik. Tidak dipungkirinya sebuah negara  dapat  terhindar  dari  adanya konflik,  maka  akan  menyebabkan  suatu negara  mendeklarasikan persona  non grata. Sebagaimana persona  non  grata secara khusus diatur di dalam Konvensi tersebut yang terletak pada Pasal 9 yang berbunyi:
1 Kementrian  Pendidikan,  “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 2022, www.kbbi.kemendikbud.go.id  .  diakses  8
September 2021 pukul 21.03 WIB.
2 Afandi  Sitamala,  “Trial  of  Foreign Nationals: Distinction between Consular and Diplomatic  Assistance  toward  Capital Punishment,  „A  Case  Study  of  Australian Nationals  Facing  Capital  Punishment  in Indonesia,‟” SSRN Electronic Journal , June 20,
2020, https://doi.org/10.2139/ssrn.3673254.
3 Pasal 2 Perserikatan Bangsa-Bangsa, “Konvensi Wina 1961” (n.d.).
1. Negara  penerima  dapat  setiap  saat dan  tanpa  harus  menjelaskan keputusannya, memberitahu Negara pengirim  bahwa  kepala  misi  atau anggota staf diplomatik misi  adalah persona  non  grata atau  bahwa anggota  lain  dari  staf  misi  tidak dapat diterima. Dalam kasus seperti itu, Negara pengirim harus, sebagaimana  mestinya,  menarik kembali  orang  yang  bersangkutan atau menghentikan fungsinya dengan  misi.  Seseorang  dapat dinyatakan  non  grata  atau  tidak dapat  diterima  sebelum  tiba  di wilayah Negara penerima;
2. Jika  Negara  pengirim  menolak  atau gagal  dalam  jangka  waktu  yang wajar untuk melaksanakan
kewajibannya  berdasarkan  ayat  1 pasal  ini,  Negara  penerima  dapat menolak  untuk  mengakui  orang yang  bersangkutan  sebagai  anggota misi.
Berdasarkan  bunyi  pasal  diatas dapat  disimpulkan  bahwa  suatu  negara dapat  melakukan  pengusiran  yang  biasa disebut  dengan persona  non  grata, yaitu pengusiran terhadap suatu negara pengirim oleh negara penerima dalam hal kasus  diplomatic  biasanya  disebabkan adanya  konflik  antar  negara  yang  dapat merugikan  negara  penerima. 4 persona  non grata biasanya dilaksanakan dengan tanpa alasan,  namun  dalam  prakteknya  karena boleh  dilaksanakan  dengan  tanpa  alasan, hal  tersbut  seringkali  digunakan  sebagai tindakan  balasan  atau  penyalahgunaan
4 Sheeva  Amadea  Ratu,  Siti Resnawati,  and  Afandi  Sitamala,  “Status Hukum  Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB Dalam  Ranah  Hukum  Nasional  Indonesia,”
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 1 (May 23,
2022): 19–36,
https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i1.455
3.
yang menyebabkan timbulnya ketegangan di  dalam  politik  internasional.  Seperti tindakan  yang  dilakukan  oleh  Rusia terhadap  Pejabat  Diplomatik  Amerika Serikat yang melakukan tindakan balasan atas  dasar  balas  dendam.  Berdasarkan latar  belakang  tersebut,  maka  penulis dapat  mengidentifikasi  masalah  sebagai berikut:
1. Apakah  Tindakan  Balasan  yang Dilakukan Pemerintah Rusia terhadap Pejabat  Diplomatik  Amerika  Serikat Dibenarkan Konvensi Wina 1961?
2. Apakah  Penerapan  Prinsip Persona Non  Grata oleh  Rusia  Melanggar
Konvensi Wina 1961?

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang
digunakan  oleh  penulis  adalah  Metode Penelitian  Yuridis  Normatif  yaitu dilakukan dengan cara meneliti berbagai bahan  pustaka  hukum  (biasa  disebut data  sekunder). 5 Penelitian  hukum normatif  ini  dilakukan  dengan  cara meneliti berbagai bahan pustaka hukum (biasa disebut data sekunder). 6 Adapun pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  konsep  dan  perbandingan hukum 7 serta spesifikasi penelitian yang digunakan  yaitu  dengan  deskriptif analitis,
menggunakan teknik pengumpulan  data  dengan  cara  studi kepustakaan  dan  dianalisis  secara yuridis kualitatif. Tindakan Balasan Rusia yang Dilakukan  oleh  Pemerintah  Rusia
5 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan Empiris, (Depok: Kencana, 2016).
6 Ibid. , hlm. 176
7 Ibid ., hlm. 124
terhadap  Pejabat  Diplomatik  Amerika Serikat  Menurut Vienna  Convention  on

## Diplomatic Relations 1961
Tindakan  balasan  merupakan suatu  tindakan  yang  dilakukan  untuk menyelesaikan  sengketa  di  dalam hukum  internasional,  yang  dalam  kasus ini mengenal bahwa tindakan balasan ini disebut  dengan  retorsi.  Dalam  hal  ini, Retorsi  merupakan  sebuah  tindakan balas  dendam  oleh  suatu  negara terhadap perbuatan tidak sopan ataupun tidak  patut  dari  negara  lain. 8 Sebuah tindakan  retorsi  untuk  penggunaannya tidak  dapat  ditentukan    secara  pasti dibenarkan karena dalam pelaksanaannya bermacam-macam. 9
Retorsi  menurut  J.G  Starke  merupakan pembalasan  dendam  oleh  suatu  negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas atau tidak patut dari negara lain, namun balasan  tersebut  dilakukan  dalam Tindakan  sah  yang  tidak  bersahabat contohnya  merenggangnya  hubungan diplomatik, pencabutan privilege diplomatik,  atau  penarikan  diri  dari konsesi baik fiscal dan bea. 10
8 Injil  Vigili  Milinia  Kapahese  and Thor  Bangsaradja  Sinaga  Harold  Anis, “Tinjauan  Tentang  Penyelesaian  Sengketa Batas  Wilayah  Antar  Negara  Menurut Perspektif  Hukum  Internasional,” Jurnal  Lex Administratum 9,  no.  3  (2021):  162, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php /administratum/article/view/33228.
9 Sugeng Istanto, Hukum Internasional (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1998). 10 Endah Rantau Itasari,
“Memaksimalkan  Peran  Treaty  Of  Amity And  Cooperation  In  Southeast  Asia  1976 (TAC)  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Di ASEAN,” Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH) 1,
no.
1 (February 6, 2015), https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5010.
Retorsi  sebagaimana  tidak  diatur di  dalam  Konvensi  Wina  Tahun  1961, tetapi  bentuk  dari  tindakan  yang dilakukan  adalah  berbentuk persona  non grata maka  terikat  ke  dalam  konvensi tersebut. Retorsi sebenarnya digolongkan sebagai sebuah penyelesaian  sengketa  dalam  Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka seharusnya dalam pelaksanaannya
retorsi terikat pada Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB yang berbunyi, “Anggota PBB harus menyelesaikan  sengketa  yang  mereka hadapi  dengan  cara  damai  sehingga tidak  mengganggu  perdamaian  dan keamanan internasional dan keadilan.”.
Persona  Non  Grata memberikan pengertian  bahwa  negara  penerima haruslah memperlakukan mereka “dengan segala hormat” dan “mengambil Langkah-langkah seperlunya  guna  mencegah  timbulmya setiap  serangan  baik  terhadap  orang- perorangan, kemerdekaan maupun kehormatannya”. 11 Mengartikan  bahwa persona  non  grata ini  merupakan  perisai bagi  negara-negara  penerima,  “ A  state, however,  has  a  right  to  accord  itself  a  first privilege, that of its own security.8 To decide otherwise  would  mean  that  a  right  exists superior to the  duty a state  owes to its  own citizens independently of its foreign duties: a duty to assure its own security and to repress crimes against the security of the country.”. 12
11 Kadarudin, Persona  Non  Grata Dalam  Praktik  Hukum  Internasional (Makasar: Fakultas  Hukum  Universitas  Hasanuddin, 2013).
12 Eric  Paul  Witiw,  “Persona  Non Grata: Expelling Diplomats Who Abuse Their Privileges,” NYLS  Journal  of  International  and Comparative  Law 9,  no.  2  (1988):  Article  8, https://digitalcommons.nyls.edu/journal_of _international_and_comparative_law/vol9/i ss2/8?utm_source=digitalcommons.nyls.edu
Selain  itu, persona  non  grata dikatakan bahwa “This can apply to foreign diplomats, who  are  otherwise  protected  by  diplomatic immunity  from  arrest  and  other  normal kinds of prosecution.” 13
Rusia melakukan sebuah pelaksanaan persona  non  grata pada tanggal  16  April  2021  yang  dilakukan kepada  Pejabat  Diplomatik  Amerika Serikat dengan alasan dendam. Tindakan tersebut  dilakukan  dengan  menuduh Pejabat Diplomatik Amerika serikat telah melakukan sebuah Kursus Anti Rusia di Moskow. 14 Menurut  Rusia  hal  tersebut bukanlah  bentuk  dari  kesalahan  karena merupakan  sebuah  Yurisdiksi  dari negaranya  untuk  melakukan  sebuah pengusiran  terhadap  pejabat-pejabat tersebut, jika Rusia melandaskan kepada kedaulatan negaranya. Tindakan tersebut  diatur  dalam  ketentuan  hukum diplomatik  yang  secara  tertulis  diatur oleh  Konvensi  Wina  Tahun  1961  yang terletak  pada  Pasal  9  Konvensi  tersebut yang berbunyi:
1. Negara  penerima  dapat  setiap  saat dan tanpa harus menjelaskan keputusannya,  memberitahu  Negara pengirim  bahwa  kepala  misi  atau anggota  staf  diplomatik  misi  adalah Persona  Non  Grata atau  bahwa
%2Fjournal_of_international_and_comparati ve_law%2Fvol9%2Fiss2%2F8&utm_medium =PDF&utm_campaign=PDFCoverPages.
13 Ahmad Nehaluddin, The Obligation of  Diplomats  to  Respect  the  Laws  and Regulations  of  the  Hosting  State:  A  Critical Overview  of  the  International  Practices  Brunei (Faculty  of  Law  and  Shariah,  Sultan  Sharif Ali Islamic University (UNISSA), 2020).
14 Djairan,  “Balas  Dendam,  Rusia Usir  10  Diplomat  AS  Dan  Sanksi  8  Pejabat,” INews.Id , 2021, https://www.inews.id/news/internasional/ balas-dendam-rusia-usir-10-diplomat-as- dan-sanksi-8-pejabat.  diakses  pada  26 Oktober 2021 pukul 14.08 WIB.
anggota lain dari staf misi tidak dapat diterima.  Dalam  kasus  seperti  itu, Negara  pengirim  harus,  sebagaimana mestinya,  menarik  kembali  orang yang bersangkutan atau menghentikan fungsinya dengan misi. Seseorang dapat dinyatakan non grata atau  tidak  dapat  diterima  sebelum tiba di wilayah Negara penerima;
2. Jika  Negara  pengirim  menolak  atau gagal dalam jangka waktu yang wajar untuk  melaksanakan  kewajibannya berdasarkan  ayat  1  pasal  ini,  Negara penerima  dapat  menolak  untuk mengakui  orang  yang  bersangkutan sebagai anggota misi.
Pasal 9 diatas menyatakan bahwa sebuah  negara  penerima  sebagaimana dalam  melakukan persona  non  grata bisa dilakukan  tanpa  sebab  atau  tanpa adanya  sebuah  pemberitahuan  atas alasan  yang  jelas  terhadap  negara pengirim.  Menyatakan  bahwa  Rusia melakukan persona  non  grata dapat dilakukan  dengan  tanpa  alasan  untuk mengusir  Pejabat  Diplomatik  Amerika Serikat.  Mendasar  tindakan  balasan sebagaimana tidak diatur dalam
Konvensi  Wina  1961  ini.  Namun, dikarenakan  hal  tindakan  balasan  yang dilakukan  Rusia  menyangkut  kepada Pasal  2  tentang  asas  resiprositas  serta Pasal  9  tentang persona  non  grata maka hal tindakan balasan terikat pada kedua pasal  tersebut.  Apabila  dibandingkan dengan  kasus persona  non  grata lainnya yaitu  pada  Atase  Militer  Uni  Soviet Sergei  P.  Egorov,  penerapan persona  non grata 15 dilayangkan  terhadap  atase
15 Dewa  Gede  Sudika  Mangku, “Persona Non Grata Dalam Kasus Penangkapan Atase Militer Uni Soviet Sergei P.  Egorov  Berdasarkan  Konvensi  Wina,” Pandecta  Research  Law  Journal 15,  no.  1  (June 8, 2020): 142–53,
tersebut karena melakukan spionase dan telah  dibuktikan  bukan  tuduhan  belaka karena politik internasional antara Rusia dan  Indonesia.  Kasus  lainnya  yaitu  saat spionase  Rusia  pada  Inggris  lalu  setelah itu  Inggris  melakukan  pengusiran kepada  perwakilan  diplomatik  Rusia terkait  kasus  peracunan  mantan  agen ganda  Rusia. 16 Berbeda  halnya  dengan kasus  ini,  dimana  Rusia  melakukan persona non grata atas dasar dendam.
Penerapan  Prinsip Persona  Non  Grata oleh Rusia terhadap Pejabat Diplomatik  Amerika  Serikat  Terdapat
Pelanggaran  terhadap  Konvensi  Wina Tahun 1961
Pada  dasarnya  telah  disebutkan bahwa  Retorsi  merupakan  sebuah tindakan  balas  dendam  oleh  suatu negara  terhadap  perbuatan  tidak  sopan ataupun  tidak  patut  dari  negara  lain. 17 Pendeklarasian persona  non  grata oleh Rusia  merupakan  bentuk  pembalasan terhadap  Amerika  Serikat,  Rusia  secara pasti  melandaskan  pada  asas  hubungan diplomatik  yaitu  asas  resiprositas  dan juga  kedaulatan  negaranya.  Kedua  hal tersebut  pada  dasarnya  berkaitan  erat dengan  Konvensi  Wina  Tahun  1961. Pemberian persona  non  grata oleh  Rusia sebagaimana dibenarkan apabila melihat isi pasal 9 Konvensi Wina 1961.
Tindakan Persona  non  grata yang dilakukan  oleh  Rusia  masuk  ke  dalam
https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.22 764.
16 Amanda  Eugenia.  Soeliongan, “Legal  Opinion :  Peracunan  Eks  Spionase Rusia,” Rewang  Rencang :  Jurnal  Hukum  Lex Generalis 1, no. 1 (2020).
17 Kapahese  and  Harold  Anis, “Tinjauan  Tentang  Penyelesaian  Sengketa Batas  Wilayah  Antar  Negara  Menurut Perspektif Hukum Internasional.” hlm.162
ranah  kedaulatan  negaranya,  memang Rusia dalam hal ini diperbolehkan untuk melakukan  Retorsi persona  non  grata apabila  dirasa  negara  pengirim  tersebut telah  melanggar  kedaulatan  negara penerima.  Namun,  Pasal  2  Konvensi Wina  1961  yang  menjelaskan  tentang asas  resiprositas  disini  dapat  dijadikan pengecualian  sebuah  negara  dapat melakukan  Tindakan  tersebut  secara bebas  dan  tanpa  alasan  atau  tidak tergantung apakah benar negara pengirim benar-benar melakukan pelanggaran atau hanya balasan dendam semata  yang  dilakukan  oleh  negara penerima dalam dasar politik. Selain itu, kembali  pada  dasarnya bahwa  konvensi tersebut  dibentuk  guna  untuk  menjaga perdamaian  internasional,  hal  tersebut disebutkan  dalam  fungsi  dan  tujuan Konvensi Wina 1961 pada Alinea Kedua Pembukaan  konvensi  tersebut  yang berbunyi:
“ Having in mind the purposes and principles of  the  Charter  of  the  United  Nations concerning  the  sovereign  equality  of  States, the  maintenance  of  international  peace  and security,  and  the  promotion  of  friendly relations among nations.”
Berdasarkan  pernyataan  diatas, dapat  dilihat  bahwa  konvensi  ini dibentuk  dalam  sebuah  tujuan  semata- mata  untuk  menjaga  perdamaian  dan keamanan  internasional,  tak  hanya  itu tetapi juga hubungan yang baik diantara negara,  maka  sebagaimana  pasal  9 Konvensi  Wina  1961  tersebut  pada dasarnya  memiliki  unsur  tersirat,  yaitu apabila  suatu  negara;  a.  mencampuri urusan  internal  negara  penerima;  b. Melanggar  hukum  dan  peraturan perundang-undangan  negara  penerima;
c. Melakukan Kegiatan Spionase.
Ketiga hal diatas dapat dijadikan sebuah pengecualian untuk suatu negara melakukan  pengusiran  terhadap  negara lain  tersebut  demi  menjunjung  tinggi fungsi  dan  tujuan  dari  Konvensi  Wina 1961  itu  sendiri.  Walau  suatu  negara diperbolehkan untuk melakukan pengusiran tersebut berdasarkan pasal 9 Konvensi  Wina  1961,  tetapi  juga  harus memperhatikan  juga  keberadaan  pasal- pasal  lainnya  yang  ada  di  dalam konvensi  tersebut.  Suatu  pengusiran tersebut tidak dapat mengenyampingkan keberadaan  Hukum  Internasional  yang menjadi wadah terlaksananya hubungan diplomatic secara tertib dan menciptakan hubungan  yang  bersahabat  diantara negara-negara  dunia  yang  terletak  pada tujuan  dari  Konvensi  Wina  1961  itu sendiri yaitu pada Pembukaan Konvensi Wina 1961 Alinea ke-2.
Tak  hanya  kepada  Alinea  Ke-2 ada  juga  yang  membuat  negara  terbatas oleh  keberadaan  hukum  internasional sebagaimana  disebutkan  dalam  Alinea Ke-4  Konvensi  WIna  1961  yang menyatakan  adanya  asas  penghormatan terhadap  kedaulatan  negara  lain  yang mengarah  kepada  menjaga  hubungan diplomatik  yang  dimiliki  pada  saat  ini, yang  kemudian  apabila  dihubungkan dengan  asas  resiprositas  yang  terdapat pada Pasal 2, bahwa untuk suatu negara apabila  ingin  dihargai  maka  harus menghargai  negara  lainnya  begitu  juga dengan  sebaliknya  karena  Tindakan ceroboh  politik  suatu  negara  akan berpengaruh terhadap pertemuan- pertemuan  antar  negara  selanjutnya yang secara utuh hal tersebut melanggar Konvensi  Wina  1961  tentang  Hubungan Diplomatik secara mendasar.
Membuktikan  bahwa  Tindakan pengusiran dengan menggunakan Persona  Non  Grata yang  dilakukan  oleh
Rusia  yang  mendasar  kepada  citra politik  dan  balas  dendam  tanpa  adanya bukti  yang  kuat  terhadap  Amerika Serikat merupakan Tindakan yang tidak bisa  dikatakan  sebuah  Tindakan  yang tepat  karena  bertentangan  dengan Konvensi  Wina  1961  tentang  Hubungan diplomatik yang mana akan menyebabkan  ketegangan  politik  dunia. Hal  tersebut  bukan  sikap  suatu  negara dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

## Penutup
Tindakan Balasan Rusia Terhadap Pejabat  Diplomatik  Amerika  Serikat Menurut  Konvensi  Wina  Tahun  1961 pada intinya tidak diatur secara utuh atau secara  rinci  di  dalam  ketentuannya. Namun,  karena tindakan  balasan tersebut berupa persona  non  grata maka  secara khusus  diatur  dalam  Pasal  9  tentang persona  non  grata yang  kemudian dihubungkan dengan Pasal 2 tentang asas resiprositas  Konvensi  Wina  Tahun  1961. Maka  akan  terikat  pada  kedua  pasal tersebut. P enerapan  Prinsip persona  non grata Oleh  Rusia  Terhadap  Pejabat Diplomatik  Amerika  Serikat  terletak pelanggaran  terhadap  Konvensi  Wina Tahun 1961 diantaranya terhadap Pasal 9 yang  kemudian  harus  juga  dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan lainnya dalam  Konvensi  Wina  Tahun  1961 seperti  Alinea-alinea  pembuka  konvensi tersebut yang merujuk kepada tujuan dan fungsi  dibentuknya  konvensi  tersebut serta  pasal  lainnya  seperti  Pasal  2 mengenai  asas  Resiprositas.  Tindakan balasan tersebut sebagaimana tidak dapat
dibenarkan  oleh  Konvensi  Wina  Tahun 1961  karena  pada  dasarnya  mengancam keamanan dan perdamaian internasional.

## Daftar Pustaka
Bangsa-Bangsa,  Perserikatan.  Konvensi Wina 1961 (n.d.).
Djairan.  “Balas  Dendam,  Rusia  Usir  10
Diplomat  AS  Dan  Sanksi  8 Pejabat.” INews.Id . 2021. https://www.inews.id/news/int ernasional/balas-dendam-rusia- usir-10-diplomat-as-dan-sanksi-8- pejabat.
Ibrahim,  Jonaedi  Efendi  dan  Johnny.
Metode  Penelitian  Hukum  Normatif Dan  Empiris, .  Depok:  Kencana, 2016.
Kadarudin. Persona  Non  Grata  Dalam Praktik Hukum Internasional . Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013.
Kapahese,  Injil  Vigili  Milinia,  and  Thor
Bangsaradja  Sinaga  Harold  Anis. “Tinjauan  Tentang  Penyelesaian Sengketa  Batas  Wilayah  Antar Negara Menurut Perspektif Hukum Internasional.” Jurnal Lex
Administratum 9, no. 3 (2021): 162. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/ index.php/administratum/article /view/33228.
Kementrian  Pendidikan.  “Kamus  Besar
Bahasa Indonesia,” 2022. www.kbbi.kemendikbud.go.id . Mangku,  Dewa  Gede  Sudika.  “Persona Non Grata Dalam Kasus Penangkapan  Atase  Militer  Uni Soviet Sergei P. Egorov
Berdasarkan  Konvensi  Wina.” Pandecta  Research  Law  Journal 15, no.  1  (June  8,  2020):  142–53. https://doi.org/10.15294/pandec ta.v15i1.22764.
Nehaluddin,  Ahmad. The  Obligation  of Diplomats  to  Respect  the  Laws  and Regulations  of  the  Hosting  State:  A
Critical Overview of the International Practices Brunei .
Faculty  of  Law  and  Shariah, Sultan Sharif Ali Islamic University (UNISSA), 2020. Rantau Itasari, Endah. “Memaksimalkan Peran  Treaty  Of  Amity  And Cooperation  In  Southeast  Asia
1976  (TAC)  Dalam  Penyelesaian Sengketa  Di  ASEAN.” Jurnal Komunikasi  Hukum  (JKH) 1,  no.  1 (February 6, 2015). https://doi.org/10.23887/jkh.v1i 1.5010. Ratu,  Sheeva  Amadea,  Siti  Resnawati, and  Afandi  Sitamala.  “Status Hukum Resolusi Dewan Keamanan  PBB  Dalam  Ranah Hukum  Nasional  Indonesia.” Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu  Hukum 6, no.  1  (May  23,  2022):  19–36. https://doi.org/10.30656/ajudik asi.v6i1.4553. Sitamala,  Afandi.  “Trial  of  Foreign
Nationals:  Distinction  between Consular and Diplomatic Assistance toward Capital Punishment,  „A  Case  Study  of Australian Nationals Facing Capital Punishment in Indonesia.‟” SSRN Electronic Journal , June 20, 2020. https://doi.org/10.2139/ssrn.367 3254.
Soeliongan,  Amanda  Eugenia.  “Legal Opinion : Peracunan Eks Spionase Rusia.” Rewang  Rencang :  Jurnal Hukum  Lex  Generalis 1,  no.  1 (2020). Sugeng  Istanto. Hukum  Internasional .
Yogyakarta:  Universitas  Atma Jaya Yogyakarta, 1998. Witiw,  Eric  Paul.  “Persona  Non  Grata: Expelling  Diplomats  Who  Abuse Their Privileges.” NYLS Journal of International  and  Comparative  Law 9,  no.  2  (1988):  Article  8. https://digitalcommons.nyls.edu /journal_of_international_and_co mparative_law/vol9/iss2/8?utm _source=digitalcommons.nyls.ed u%2Fjournal_of_international_an
d_comparative_law%2Fvol9%2Fi ss2%2F8&utm_medium=PDF&ut m_campaign=PDFCoverPages.