## 14.   Ketentuan Peralihan
Desa  yang  sudah  ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap diakui sebagai  desa.  Pemerintah  Daerah Kabupaten/ Kota menetapkan peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa adat di wilayahnya. Penetapan Desa dan desa  Adat  paling  lama  1  (satu)  tahun sejak  undang-undang  ini  diundangkan dan  paling  lama  2  (dua)  tahun  sejak Undang-Undang ini berlaku, pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota    bersama P e m e r i n t a h   D e s a   m e l a k u k a n inventarisasi data.

## 15.   Ketentuan Penutup
Semua  peraturan  pelaksanaan tentang  Desa  yang  selama  ini  ada  tetap berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan dengan Undang-Undang ini. Sedangkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan  Undang-Undang  ini  harus ditetapkan  paling  lama  2  (dua)  tahun terhitung  sejak  Undang-Undang  ini diundangkan.

## C.  PENUTUP
Undang-Undang ini mulai berlaku saat  diundangkan  pada  15  Januari  2014 dan  Pasal  200  sampai  dengan  Pasal  216
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 t e n t a n g   P e m e r i n t a h a n   D a e r a h (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  4437)  sebagaimana  telah  diubah beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang N o m o r   3 2   T a h u n   2 0 0 4   t e n t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor 59,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  4844) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Desa  telah  memberikan ruang  bagi  pemerintah  desa  dalam melakukan  pembangunan  desa  dengan sebesar-besarnya memanfaatkan sumber daya desa yang ada dengan kewenangan yang  dimilikinya.  Arah  pembangunan Indonesia  harus  dimulai  dari  Desa hingga  bisa  menjadi  magnet  bagi peningkatan  pembangunan  ekonomi rakyat yang   jelas akan berdampak pada meningkatnya  kesejahteraan  rakyat. Desa  menjadi  lebih  menarik  ketimbang kota. (Hilma Yuniasti)
768

## KEBIJAKAN

## PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN
1

## BATUBARA ACEH

## MANAGEMENT OF MINERAL AND COAL MINING ACEH

## Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
2 PKP2A IV LAN

## ABSTRACT
This article is conducted by extracted from a literature review and fieldwork conducted by the center  for  research  and  education  and  training  aparatur  in  National  Institute  of  Public Administration.  Law  -  Law  on  Governing  Aceh  (PA  in  Act)  No.  11  of  2006  confirms  the authority of the Government of Aceh, District / City  managing natural resources in Aceh is  in accordance  with  the  authority  which  includes  planning,  implementation,  utilization  and supervision  of  business  activities.  They  are  carried  out  by  applying  the  principles  of transparency and sustainable development. Through a review of the literature and field study, that  post-discharge  LoGA  no  regulation  of  derivatives  in  the  form  of  Qanun  mining management,  thus  although  Aceh  has  special  autonomy  status,  but  in  the  management  of technically not necessarily be done autonomously. Similar with other local governments in Indonesia, the technical implementation of mining in Aceh still refers to the norms, standards, and guidelines nationally. There for the guidance and supervision of mining activities has not run  optimally  and  discipline.  The  Government  of  Aceh  has  not  been  fully  able  to  regulate mining activities without permission, discipline violations - violations of administrative and technical  nature  of  the  mining  company,  has  not  been  fully  able  to  suppress  the  mining companies  to  implement  programs  based  on  the  needs  of  community  empowerment  and independence ekonomir (more of its cash and cash assistance). This study recommends that the government needs to establish Aceh Qanun (Regional Regulation) update on the management of mining; identifying and data collection on mining permits are located in the district that has not  been  obedient  to  the  mining  activity  reporting,  issuing  policies  to  reinforce  the implementation  of  corporate  responsibility  to  the  community  economic  empowerment kemandiran around in the form of entrepreneurship programs, and scholarships for the children around the mining area , and strengthen access to participation in the community supervision of mining activities.
Keywords : Mining, Management, Government of Aceh.

## ABSTRAK
Artikel  ini  disarikan  dari  kajian  literatur  dan  studi  lapangan  Pusat  Kajian  dan Pendidikan  dan  Pelatihan  Aparatur  IV  Lembaga  Administrasi  Negara.  Artikel
1 Artikel diterima 1 Oktober 2014. Direvisi 10 Nopember 2014.
2 Disarikan  oleh  Edy  Saputra,  SH  dari  hasil  kajian  Pengelolaan  Pertambangan  Aceh  Pasca  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

## A.    PENDAHULUAN
1.   Latar Belakang ebijakan  otonomi  daerah  telah K mendesentralisasikan  sebagian kewewenangan  Pemerintah Pusat  kepada  Pemerintah  Daerah (Provinsi,  Kabupaten/Kota  untuk bidang-bidang  tertentu.  Salah  satunya adalah  untuk  sektor  pengelolaan sumberdaya  alam  pertambangan.Hal tersebut dipertegas kembali dengan UU N o m o r   4   T a h u n   2 0 0 9   t e n t a n g Pertambangan  Mineral  dan  Batubara. Dalam UU minerba tersebut disebutkan bahwa  kewenangan  pengelolaan kebijakan  sektor  pertambangan  dibagi dalam  skup  Nasional  dan  Provinsi, Kabupaten  dan  Kota.  Pemerintah  Pusat
memiliki  21  kewenangan  (Pasal  6), pemerintah  provinsi  14  kewenangan (Pasal  7),  dan  pemerintah  kabupaten/ kota 12 kewenangan (Pasal 8).
Pada  satu  sisi  pendelegasian  skup wewenang  sektor  pertambangan tersebut  kepada  daerah  merupakan dampak  positif  bagi  daerah  untuk mengelola  dan  memanfaatkan  sumber daya  alam  yang  dimilikinya  untuk k e m a j u a n   p e m b a n g u n a n   d a n kesejahteraan  daerah,  dengan  kata  lain tidak  lagi  hanya  menjadi  penonton  dari kegiatan  eksplorasi  pertambangan  di wilayahnya.  Namun  terkadang  euforia otonomi daerah telah mendorong daerah membuat  berbagai  peraturan  daerah terkait  aktivitas  pertambangan,  yang
menyajikan  kesimpulan  bahwa  (i)  Keberadaan  kebijakan  khusus  berupa  UU Pemerintahan  Aceh  yang  secara  tegas  menyebutkan  Pemerintah  Provinsi  Aceh, Kabupaten  dan/atau  Kota  memiliki  kewenangan  dalam  mengelola  sektor pertambangan  di  wilayahnya,  namun  pelaksanaannya  belum  serta  merta  dapat dilakukan  secara  otonom  berdasarkan  kekhususan  Aceh,  karena  penyelenggaraan teknis pertambangan di Aceh tetap mengacu kepada norma, standar, dan pedoman yang berlaku secara nasional; (ii) Pembinaan dan pengawasan aktivitas pertambangan belum  berjalan  secara  optimal  dan  disiplin,  Pemerintah  Aceh  belum  sepenuhnya mampu  menertibkan  aktivitas  penambangan  tanpa  izin,  menertibkan pelanggaran–pelanggaran baik yang bersifat administratif dan teknis dari perusahaan pertambangan;  (iii)  bentuk  tanggung  jawab  perusahaan  (atau  CSR)  dalam  hal pemberdayaan  masyarakat  belum  sepenuhnya  disusun  berbasis  kebutuhan masyarakat  dan  kemandirian  ekonomi.Atas  dasar  tersebut,  rekomendasi  yang ditawarkan adalah: (i) kepada Pemerintah Aceh untuk melahirkan Qanun (Peraturan Daerah)  terbaru  tentang  pengelolaan  pertambangan;  (ii)  Pemetaan  dan  pendataan ulang izin-izin usaha pertambangan yang berada di Kabupaten/Kota yang belum taat terhadap  pelaporan  aktivitas  pertambangan;dan  (iii)  Pemerintah  Aceh  untuk menerbitkan  kebijakan  pelaksanaan  Comdev  yang  berbasis  kebutuhan  dan kemandirian  ekonomi  masyarakat,program  beasiswa  pendidikan  bagi  anak-anak disekitar  area  pertambangan,  serta  publikasi  realisasi  pelaksanaan  comdev  oleh perusahaan secara berkala.
Kata Kunci : Pertambangan, Pengelolaan, Pemerintahan Aceh.
j u s t r u   t e r k a d a n g   m e n g h a m b a t tumbuhnya  investasi  pertambangan. Pasca otonomi daerah hingga awal tahun 2012  setidaknya  sudah  terbit  10.000 (sepuluh  ribu)  izin  tambang  baru  yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Daerah, 50%  dari  izin  tambang  tersebut d i n y a t a k a n   b e r m a s a l a h   o l e h Kementerian  Energi  Sumber  Daya 3 Mineral  (ESDM).   Ribuan  izin  tambang tersebut  antara  lain  memiliki  masalah terkait  administrasi  perizinan  serta tumpang tindih penggunaan lahan.
Dampak  lainnya  dari  kegiatan p e r t a m b a n g a n   a d a l a h   j u s t r u mengganggu  kelestarian  lingkungan sekitar  dan  menimbulkan  konflik  sosial di  masyarakat.  Hasil  kajian  Lembaga Administrasi  Negara  (2012)  ditemukan b a h w a   k e t i d a k j e l a s a n   k o m i t m e n Comunity  Development ( Comdev )  sebagai bentuk  tanggung  jawab  perusahaan ( Corporate  Social  Responsibility) untuk p e n g e m b a n g a n   b e r k e l a n j u t a n masyarakat  lokal  kawasan  lingkar tambang (LAN. 2012) telah menimbulkan konflik  antara  perusahaan  dengan masyarakat  lokal.  Pendekatan Corporate Social  Responsibility cenderung  belum tepat sasaran (sesuai dengan kebutuhan masyarakat), belum mampu memandiri- 4 kan  masyarakat,   dan  belum  dirancang secara  partisipatif,  minimnya  informasi dan  akses  masyarakat  terhadap  detail 5 program community development . Dampak  plus  dan  minusnya keberadaan dan aktivitas pertambangan dialami oleh semua daerah di Indonesia,
termasuk  daerah  Aceh.  Seperti  konflik antara  masyarakat  sekitar  tambang d e n g a n   p e r u s a h a a n   d i   w i l a y a h Manggamat  Kabupaten  Aceh  Selatan terkait dengan kompensasi atas aktivitas
6 pertambangan.   Beberapa  konflik  yang terjadi  disektor  pertambangan,  antara lain tidak terlepas dari proses perizinan pertambangan  yang  masih  longgar, sehingga banyak ijin pertambangan yang dikeluarkan  secara  mudah,  yang  hanya semata-mata  untuk  mengejar  nilai Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  tapi disatu  sisi  lemah  dalam  hal  menjaga kelestarian  lingkungan  (Serambi Indonesia, Juni 2012).
Pada  tahun  2011,  sebanyak  120 perusahaan tambang telah mengantongi izin dari pemerintah untuk beroperasi di
7 Aceh.   Kemudian  perusahaan  tambang yang  telah  mendapat  izin  eksplorasi maupun  izin  eksploitasi,  namun  tidak melanjutkan  kegiatan  usahanya. Fenomena tersebut menjadi permasalah- an  dan  sekaligus  tantangan  bagi pemerintah  Aceh  dalam  mengelola sektor  pertambangan  di  Aceh  secara lebih baik.
8 Potensi   SDA  yang  dimiliki  Aceh c u k u p   m e m a d a i   d a n   s t r a t e g i s mendorong  tumbuhnya  iklim  investasi di  sektor  pertambangan.  Pengelolaan sektor  pertambangan  wajib  memper- hatikan  dan  menjaga  kelestarian lingkungan, menekan konflik horizontal di  sekitar  aktivitas  pertambangan  serta memberdayakan  dan  mensejahterakan masyarakat  setempat  serta  rencana  dan
771
3 http://finance.detik.com/read/2012/02/14/172035/1842275/1034/5-ribu-izin-tambang-bermasalah- esdm-berlakukan-moratorium?f99010mainnews
4 http://www.bisnisAceh.com/headline/dana-csr-di-Aceh-belum-tepat-sasaran/index.php 5 http://www.bisnisAceh.com/csr/pelaksanaan-csr-di-Aceh-masih-tertutup/index.php 6 https://kabarnet.wordpress.com/2011/02/26/cegah-konflik-hentikan-pertambangan-di- manggamat/
7 http://Aceh.tribunnews.com/2012/05/30/katam-tolak-tambang-di-Aceh 8 Aceh memiliki potensi hasil tambang yang masih bisa digali, antara lain meliputi gas alam, minyak

## A.    PENDAHULUAN
1.   Latar Belakang
ebijakan  otonomi  daerah  telah K mendesentralisasikan  sebagian kewewenangan  Pemerintah Pusat  kepada  Pemerintah  Daerah (Provinsi,  Kabupaten/Kota  untuk bidang-bidang  tertentu.  Salah  satunya adalah  untuk  sektor  pengelolaan sumberdaya  alam  pertambangan.Hal tersebut dipertegas kembali dengan UU N o m o r   4   T a h u n   2 0 0 9   t e n t a n g Pertambangan  Mineral  dan  Batubara. Dalam UU minerba tersebut disebutkan bahwa  kewenangan  pengelolaan kebijakan  sektor  pertambangan  dibagi dalam  skup  Nasional  dan  Provinsi, Kabupaten  dan  Kota.  Pemerintah  Pusat
memiliki  21  kewenangan  (Pasal  6), pemerintah  provinsi  14  kewenangan (Pasal  7),  dan  pemerintah  kabupaten/ kota 12 kewenangan (Pasal 8).
Pada  satu  sisi  pendelegasian  skup wewenang  sektor  pertambangan tersebut  kepada  daerah  merupakan dampak  positif  bagi  daerah  untuk mengelola  dan  memanfaatkan  sumber daya  alam  yang  dimilikinya  untuk k e m a j u a n   p e m b a n g u n a n   d a n kesejahteraan  daerah,  dengan  kata  lain tidak  lagi  hanya  menjadi  penonton  dari kegiatan  eksplorasi  pertambangan  di wilayahnya.  Namun  terkadang  euforia otonomi daerah telah mendorong daerah membuat  berbagai  peraturan  daerah terkait  aktivitas  pertambangan,  yang
menyajikan  kesimpulan  bahwa  (i)  Keberadaan  kebijakan  khusus  berupa  UU Pemerintahan  Aceh  yang  secara  tegas  menyebutkan  Pemerintah  Provinsi  Aceh, Kabupaten  dan/atau  Kota  memiliki  kewenangan  dalam  mengelola  sektor pertambangan  di  wilayahnya,  namun  pelaksanaannya  belum  serta  merta  dapat dilakukan  secara  otonom  berdasarkan  kekhususan  Aceh,  karena  penyelenggaraan teknis pertambangan di Aceh tetap mengacu kepada norma, standar, dan pedoman yang berlaku secara nasional; (ii) Pembinaan dan pengawasan aktivitas pertambangan belum  berjalan  secara  optimal  dan  disiplin,  Pemerintah  Aceh  belum  sepenuhnya mampu  menertibkan  aktivitas  penambangan  tanpa  izin,  menertibkan pelanggaran–pelanggaran baik yang bersifat administratif dan teknis dari perusahaan pertambangan;  (iii)  bentuk  tanggung  jawab  perusahaan  (atau  CSR)  dalam  hal pemberdayaan  masyarakat  belum  sepenuhnya  disusun  berbasis  kebutuhan masyarakat  dan  kemandirian  ekonomi.Atas  dasar  tersebut,  rekomendasi  yang ditawarkan adalah: (i) kepada Pemerintah Aceh untuk melahirkan Qanun (Peraturan Daerah)  terbaru  tentang  pengelolaan  pertambangan;  (ii)  Pemetaan  dan  pendataan ulang izin-izin usaha pertambangan yang berada di Kabupaten/Kota yang belum taat terhadap  pelaporan  aktivitas  pertambangan;dan  (iii)  Pemerintah  Aceh  untuk menerbitkan  kebijakan  pelaksanaan  Comdev  yang  berbasis  kebutuhan  dan kemandirian  ekonomi  masyarakat,program  beasiswa  pendidikan  bagi  anak-anak disekitar  area  pertambangan,  serta  publikasi  realisasi  pelaksanaan  comdev  oleh perusahaan secara berkala.
Kata Kunci : Pertambangan, Pengelolaan, Pemerintahan Aceh.
j u s t r u   t e r k a d a n g   m e n g h a m b a t tumbuhnya  investasi  pertambangan. Pasca otonomi daerah hingga awal tahun 2012  setidaknya  sudah  terbit  10.000 (sepuluh  ribu)  izin  tambang  baru  yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Daerah, 50%  dari  izin  tambang  tersebut d i n y a t a k a n   b e r m a s a l a h   o l e h Kementerian  Energi  Sumber  Daya
3 Mineral  (ESDM).   Ribuan  izin  tambang tersebut  antara  lain  memiliki  masalah terkait  administrasi  perizinan  serta tumpang tindih penggunaan lahan.
Dampak  lainnya  dari  kegiatan p e r t a m b a n g a n   a d a l a h   j u s t r u mengganggu  kelestarian  lingkungan sekitar  dan  menimbulkan  konflik  sosial di  masyarakat.  Hasil  kajian  Lembaga Administrasi  Negara  (2012)  ditemukan b a h w a   k e t i d a k j e l a s a n   k o m i t m e n Comunity  Development ( Comdev )  sebagai bentuk  tanggung  jawab  perusahaan ( Corporate  Social  Responsibility) untuk p e n g e m b a n g a n   b e r k e l a n j u t a n masyarakat  lokal  kawasan  lingkar tambang (LAN. 2012) telah menimbulkan konflik  antara  perusahaan  dengan masyarakat  lokal.  Pendekatan Corporate Social  Responsibility cenderung  belum tepat sasaran (sesuai dengan kebutuhan masyarakat), belum mampu memandiri- 4 kan  masyarakat,   dan  belum  dirancang secara  partisipatif,  minimnya  informasi dan  akses  masyarakat  terhadap  detail 5 program community development . Dampak  plus  dan  minusnya keberadaan dan aktivitas pertambangan dialami oleh semua daerah di Indonesia,
termasuk  daerah  Aceh.  Seperti  konflik antara  masyarakat  sekitar  tambang d e n g a n   p e r u s a h a a n   d i   w i l a y a h Manggamat  Kabupaten  Aceh  Selatan terkait dengan kompensasi atas aktivitas
6 pertambangan.   Beberapa  konflik  yang terjadi  disektor  pertambangan,  antara lain tidak terlepas dari proses perizinan pertambangan  yang  masih  longgar, sehingga banyak ijin pertambangan yang dikeluarkan  secara  mudah,  yang  hanya semata-mata  untuk  mengejar  nilai Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  tapi disatu  sisi  lemah  dalam  hal  menjaga kelestarian  lingkungan  (Serambi Indonesia, Juni 2012).
Pada  tahun  2011,  sebanyak  120 perusahaan tambang telah mengantongi izin dari pemerintah untuk beroperasi di
7 Aceh.   Kemudian  perusahaan  tambang yang  telah  mendapat  izin  eksplorasi maupun  izin  eksploitasi,  namun  tidak melanjutkan  kegiatan  usahanya. Fenomena tersebut menjadi permasalah- an  dan  sekaligus  tantangan  bagi pemerintah  Aceh  dalam  mengelola sektor  pertambangan  di  Aceh  secara lebih baik.
8 Potensi   SDA  yang  dimiliki  Aceh c u k u p   m e m a d a i   d a n   s t r a t e g i s mendorong  tumbuhnya  iklim  investasi di  sektor  pertambangan.  Pengelolaan sektor  pertambangan  wajib  memper- hatikan  dan  menjaga  kelestarian lingkungan, menekan konflik horizontal di  sekitar  aktivitas  pertambangan  serta memberdayakan  dan  mensejahterakan masyarakat  setempat  serta  rencana  dan
771
3 http://finance.detik.com/read/2012/02/14/172035/1842275/1034/5-ribu-izin-tambang-bermasalah- esdm-berlakukan-moratorium?f99010mainnews
4 http://www.bisnisAceh.com/headline/dana-csr-di-Aceh-belum-tepat-sasaran/index.php
5 http://www.bisnisAceh.com/csr/pelaksanaan-csr-di-Aceh-masih-tertutup/index.php
6 https://kabarnet.wordpress.com/2011/02/26/cegah-konflik-hentikan-pertambangan-di- manggamat/
7 http://Aceh.tribunnews.com/2012/05/30/katam-tolak-tambang-di-Aceh
8 Aceh memiliki potensi hasil tambang yang masih bisa digali, antara lain meliputi gas alam, minyak
komitmen  penggunaan  dana  bagi pengembangan  masyarakat,  dsb,  tanpa semata-mata  mengejar  penambahan PAD Aceh.
Sebagai  daerah  otonomi  khusus, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan pengelolaan  sektor  pertambangan  yang langsung  diperintahkan  dalam  UUPA. Dalam  Undang-Undang  tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang m e n g e l o l a   s u m b e r   d a y a   a l a m pertambangan di wilayahnya (Pasal 156), yang  meliputi  perencanaan,  pelaksana- an,  pemanfaatan  dan  pengawasan kegiatan  usaha  yang  dapat  berupa eksplorasi,  eksploitasi,  dan  budidaya. Berdasarkan  UU  PA,  Pemerintah  Aceh harus dapat menjamin dan memfasilitasi pelaksana  kegiatan  usaha  disektor pertambangan tersebut wajib mengikut- sertakan sumber daya manusia setempat dan  memanfaatkan  sumber  daya  lain yang  ada  di  Aceh,  serta  rencana  dan komitmen  penggunaan  dana  bagi pengembangan masyarakat.
Adanya kewenangan yang dimiliki tersebut,  seyogyanya  dapat  menjadi peluang strategis bagi Aceh untuk secara otonom  mengelola  sumber  daya  sektor pertambangan  untuk  kesejahteraan masyarakat  dan  kemajuan  daerah. Harapannya  dengan  kewenangan  yang diberikan  UUPA,  sektor  pertambangan dapat  menjadi  salah  satu  sektor  primer
p e m b e n t u k   e k o n o m i   A c e h , meningkatkan  kemajuan  daerah  dan kesejahteraan  masyarakat  Aceh.  Untuk m e w u j u d k a n   h a r a p a n   t e r s e b u t diharapkan  semua  stakeholder  dapat berperan dan berkontribusi.
Atas  dasar  pemikiran  tersebut, pada  tahun  2013  Pusat  Kajian  dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV – Lembaga  Administrasi  Negara  yang berkedudukan  di  Banda  Aceh,  sebagai salah satu mitra kerja pemerintah daerah, t e l a h   m e l a k u k a n   s e b u a h   k a j i a n konseptual dan empirik terkait dinamika pengelolaan  pertambangan  sektor mineral  dan  batubara  di  Aceh.  Kajian tersebut  menggunakan  pendekatan deskriptif  kualitatif,  dengan  metode pengumpulan  data  meliputi  studi literatur  (berupa  telaahan  laporan/ dokumen,  berita,  peraturan)  dan  studi empirik  melalui  wawancara  dengan n a r a s u m b e r   b e r k o m p e t e n   d i   5 9 Kabupaten di Aceh. Hasil  kajian  tersebut  disajikan dalam  artikel  ini,  yang  menguraikan dimensi:  (i)  pelaksanaan  kewenangan pengelolaan  pertambangan  minerba  di Aceh;  (ii)  pembinaan  dan  pengawasan pelaksanaan  aktivitas  pertambangan minerba  di  Aceh;  dan  (iii)  kontribusi pertambangan terhadap sektor ekonomi, sosial dan pemberdayaan masyarakat.
772
bumi, batu bara, emas, dan tembaga. Gas alam dan minyak bumi yang ada di Arun (Aceh Utara) dan daerah  lainnya  di  Aceh  telah  memberikan  sumbangan  yang  cukup  besar  terhadap  devisa  negara. Tambang emas di daerah Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, dan Aceh Barat. Tambang biji besi terdapat di Aceh Besar, Aceh Barat, dan Aceh Selatan. Tambang mangan terdapat di Kabupaten Aceh Tenggara dan Aceh Barat. Tambang biji timah, batu bara, dan minyak bumi terdapat di Aceh Barat dan Aceh Timur, yakni di Rantau Kuala dan Simpang Peureulak, serta gas alam di daerah Lhok Sukon dan Kabupaten Aceh Utara. (Mustafa Abu Bakar. Membangun Semangat Nasionalisme dengan Bingkai Kearifan Lokal Rakyat Aceh - Tinjauan Ketahanan Pangan)
9 Lokus  yang  menjadi  Kajian  Empirik  adalah  Dinas  Pertambangan  dan  Energi  Provinsi  Aceh,  Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kab. Gayo Lues, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Nagan Raya dan Kab. Aceh Barat Daya.Pemilihan lokus mencerminkan keterwakilan wilayah (tengah, barat dan timur), serta melihat daerah-daerah dengan aktivitas pertambangan yang masih berlangsung (tidak semua daerah dapat dijadikan sampel lokus, mengingat keterbatasan sumber dana, waktu dan SDM peneliti).

## B.   PEMBAHASAN
1.   Pembagian  Kewenangan  Pengelola- an Pertambangan
Sebelum  berlakunya  otonomi daerah  pengelolaan  sumber  daya  alam tambang  merupakan  kewenangan pemerintah  pusat  (UU  Nomor  11  tahun 1967  Tentang  Ketentuan-Ketentuan P o k o k   P e r t a m b a n g a n ) .   U U Pertambangan  tersebut  menekankan pengelolaan  pertambangan  secara sentralistik  yaitu  segala  macam penyelenggaraan urusan pertambangan, penetapan  izin  kuasa  pertambangan, kontrak  karya,  perjanjian  karya pengusahaan  pertambangan  batubara, maupun  lainnya,  diselenggara-kan  oleh Pemerintah  Pusat  dalam  hal  ini  oleh Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral.Sedangkan  pemerintah  daerah menerima bentuk kompensasi bagi hasil atas  kepemilikan  sumber  daya  alam sektor pertambangan di wilayahnya.
Pasca  lahirnya  otonomi  daerah (mulai UU No.22 Tahun 1999, hingga UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan D a e r a h ) ,   p e m e r i n t a h   d a e r a h dilimpahkan sebagian urusan wajib dan pilihan  pemerintahan  untuk  dikelola berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan.  Terdapat  15  urusan  wajib yang  menjadi  kewenangan  peme- rintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota  (Pasal  13  dan  14).  Selain  urusan w a j i b   t e r s e b u t ,   d a e r a h   j u g a menyelenggarakan  urusan  pemerintah- an  yang  bersifat  pilihan,  yaitu  meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
Terkait  dengan  kewenangan
pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber daya  alam  sektor  pertambangan  di daerah tidak secara tegas disebut dalam 15  urusan  wajib  yang  didelegasikan  ke pemerintah  daerah.  Namun  demikian dengan  adanya  urusan  pilihan,  maka sangat  beralasan  bagi  daerah  untuk b e r w e n a n g   m e n g e l o l a   s e k t o r pertambangan yang merupakan kategori pemanfaatan  potensi  unggulan  yang dimiliki  oleh  daerah.  Pengelolaan  dan pemanfaatan  sumber  daya  alam  sektor pertambangan  oleh  daerah  sejalan dengan bunyi dan maksud dari (Pasal 17) yang  menyebutkan  bahwa  daerah melaksanakan  pemanfaatan  sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah, kerjasama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya  alam  dan  sumber  daya  lainnya antar  pemerintahan  daerah;  dan pengelolaan  perizinan  bersama  dalam pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan sumber daya lainnya.
Pendelegasian  sebagian  kewe- n a n g a n   p e n g e l o l a a n   d i   s e k t o r pertambangan  kepada  pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) lebih lanjut diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara.  Undang-Undang  tersebut, membagi  kewenangan  pengelolaan pertambangan  kedalam  3  (tiga)  skup, yaitu skup pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah k a b u p a t e n / k o t a .   U n t u k   s k u p p e m e r i n t a h   p u s a t ,   t e r d a p a t   2 1 kewenangan  (Pasal  6),  untuk  skup wilayah  pemerintah  daerah  provinsi, terdapat  14  kewenangan  (Pasal  7),  dan untuk  pemerintah  kabupaten/kota, terdapat 12 kewenangan (Pasal 8).
Dari pembagian skup kewenangan
komitmen  penggunaan  dana  bagi pengembangan  masyarakat,  dsb,  tanpa semata-mata  mengejar  penambahan PAD Aceh.
Sebagai  daerah  otonomi  khusus, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan pengelolaan  sektor  pertambangan  yang langsung  diperintahkan  dalam  UUPA. Dalam  Undang-Undang  tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang m e n g e l o l a   s u m b e r   d a y a   a l a m pertambangan di wilayahnya (Pasal 156), yang  meliputi  perencanaan,  pelaksana- an,  pemanfaatan  dan  pengawasan kegiatan  usaha  yang  dapat  berupa eksplorasi,  eksploitasi,  dan  budidaya. Berdasarkan  UU  PA,  Pemerintah  Aceh harus dapat menjamin dan memfasilitasi pelaksana  kegiatan  usaha  disektor pertambangan tersebut wajib mengikut- sertakan sumber daya manusia setempat dan  memanfaatkan  sumber  daya  lain yang  ada  di  Aceh,  serta  rencana  dan komitmen  penggunaan  dana  bagi pengembangan masyarakat.
Adanya kewenangan yang dimiliki tersebut,  seyogyanya  dapat  menjadi peluang strategis bagi Aceh untuk secara otonom  mengelola  sumber  daya  sektor pertambangan  untuk  kesejahteraan masyarakat  dan  kemajuan  daerah. Harapannya  dengan  kewenangan  yang diberikan  UUPA,  sektor  pertambangan dapat  menjadi  salah  satu  sektor  primer
p e m b e n t u k   e k o n o m i   A c e h , meningkatkan  kemajuan  daerah  dan kesejahteraan  masyarakat  Aceh.  Untuk m e w u j u d k a n   h a r a p a n   t e r s e b u t diharapkan  semua  stakeholder  dapat berperan dan berkontribusi.
Atas  dasar  pemikiran  tersebut, pada  tahun  2013  Pusat  Kajian  dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV – Lembaga  Administrasi  Negara  yang berkedudukan  di  Banda  Aceh,  sebagai salah satu mitra kerja pemerintah daerah, t e l a h   m e l a k u k a n   s e b u a h   k a j i a n konseptual dan empirik terkait dinamika pengelolaan  pertambangan  sektor mineral  dan  batubara  di  Aceh.  Kajian tersebut  menggunakan  pendekatan deskriptif  kualitatif,  dengan  metode pengumpulan  data  meliputi  studi literatur  (berupa  telaahan  laporan/ dokumen,  berita,  peraturan)  dan  studi empirik  melalui  wawancara  dengan n a r a s u m b e r   b e r k o m p e t e n   d i   5 9 Kabupaten di Aceh. Hasil  kajian  tersebut  disajikan dalam  artikel  ini,  yang  menguraikan dimensi:  (i)  pelaksanaan  kewenangan pengelolaan  pertambangan  minerba  di Aceh;  (ii)  pembinaan  dan  pengawasan pelaksanaan  aktivitas  pertambangan minerba  di  Aceh;  dan  (iii)  kontribusi pertambangan terhadap sektor ekonomi, sosial dan pemberdayaan masyarakat.
772
bumi, batu bara, emas, dan tembaga. Gas alam dan minyak bumi yang ada di Arun (Aceh Utara) dan daerah  lainnya  di  Aceh  telah  memberikan  sumbangan  yang  cukup  besar  terhadap  devisa  negara. Tambang emas di daerah Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, dan Aceh Barat. Tambang biji besi terdapat di Aceh Besar, Aceh Barat, dan Aceh Selatan. Tambang mangan terdapat di Kabupaten Aceh Tenggara dan Aceh Barat. Tambang biji timah, batu bara, dan minyak bumi terdapat di Aceh Barat dan Aceh Timur, yakni di Rantau Kuala dan Simpang Peureulak, serta gas alam di daerah Lhok Sukon dan Kabupaten Aceh Utara. (Mustafa Abu Bakar. Membangun Semangat Nasionalisme dengan Bingkai Kearifan Lokal Rakyat Aceh - Tinjauan Ketahanan Pangan)
9 Lokus  yang  menjadi  Kajian  Empirik  adalah  Dinas  Pertambangan  dan  Energi  Provinsi  Aceh,  Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kab. Gayo Lues, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Nagan Raya dan Kab. Aceh Barat Daya.Pemilihan lokus mencerminkan keterwakilan wilayah (tengah, barat dan timur), serta melihat daerah-daerah dengan aktivitas pertambangan yang masih berlangsung (tidak semua daerah dapat dijadikan sampel lokus, mengingat keterbatasan sumber dana, waktu dan SDM peneliti).

## B.   PEMBAHASAN 1.   Pembagian  Kewenangan  Pengelola- an Pertambangan
Sebelum  berlakunya  otonomi daerah  pengelolaan  sumber  daya  alam tambang  merupakan  kewenangan pemerintah  pusat  (UU  Nomor  11  tahun 1967  Tentang  Ketentuan-Ketentuan P o k o k   P e r t a m b a n g a n ) .   U U Pertambangan  tersebut  menekankan pengelolaan  pertambangan  secara sentralistik  yaitu  segala  macam penyelenggaraan urusan pertambangan, penetapan  izin  kuasa  pertambangan, kontrak  karya,  perjanjian  karya pengusahaan  pertambangan  batubara, maupun  lainnya,  diselenggara-kan  oleh Pemerintah  Pusat  dalam  hal  ini  oleh Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral.Sedangkan  pemerintah  daerah menerima bentuk kompensasi bagi hasil atas  kepemilikan  sumber  daya  alam sektor pertambangan di wilayahnya.
Pasca  lahirnya  otonomi  daerah (mulai UU No.22 Tahun 1999, hingga UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan D a e r a h ) ,   p e m e r i n t a h   d a e r a h dilimpahkan sebagian urusan wajib dan pilihan  pemerintahan  untuk  dikelola berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan.  Terdapat  15  urusan  wajib yang  menjadi  kewenangan  peme- rintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota  (Pasal  13  dan  14).  Selain  urusan w a j i b   t e r s e b u t ,   d a e r a h   j u g a menyelenggarakan  urusan  pemerintah- an  yang  bersifat  pilihan,  yaitu  meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
Terkait  dengan  kewenangan
pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber daya  alam  sektor  pertambangan  di daerah tidak secara tegas disebut dalam 15  urusan  wajib  yang  didelegasikan  ke pemerintah  daerah.  Namun  demikian dengan  adanya  urusan  pilihan,  maka sangat  beralasan  bagi  daerah  untuk b e r w e n a n g   m e n g e l o l a   s e k t o r pertambangan yang merupakan kategori pemanfaatan  potensi  unggulan  yang dimiliki  oleh  daerah.  Pengelolaan  dan pemanfaatan  sumber  daya  alam  sektor pertambangan  oleh  daerah  sejalan dengan bunyi dan maksud dari (Pasal 17) yang  menyebutkan  bahwa  daerah melaksanakan  pemanfaatan  sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah, kerjasama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya  alam  dan  sumber  daya  lainnya antar  pemerintahan  daerah;  dan pengelolaan  perizinan  bersama  dalam pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan sumber daya lainnya.
Pendelegasian  sebagian  kewe- n a n g a n   p e n g e l o l a a n   d i   s e k t o r pertambangan  kepada  pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) lebih lanjut diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara.  Undang-Undang  tersebut, membagi  kewenangan  pengelolaan pertambangan  kedalam  3  (tiga)  skup, yaitu skup pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah k a b u p a t e n / k o t a .   U n t u k   s k u p p e m e r i n t a h   p u s a t ,   t e r d a p a t   2 1 kewenangan  (Pasal  6),  untuk  skup wilayah  pemerintah  daerah  provinsi, terdapat  14  kewenangan  (Pasal  7),  dan untuk  pemerintah  kabupaten/kota, terdapat 12 kewenangan (Pasal 8).
Dari pembagian skup kewenangan
antara  pemerintah  dengan  pemerintah daerah,  dan  antara  pemerintah  daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/ kota,  dapat  ditarik  beberapa  butir-butir penting yaitu:
1)  Secara  keseluruhan  terkait  dengan penyelenggaraan  pengelolaan p e r t a m b a n g a n   d i   d a e r a h , pemerintah  pusat  tetap  berwenang dalam  penetapan  norma,  standar, pedoman, sistem perizinan Minerba secara nasional.
2)  Penetapan  Wilayah  Pertambangan (WP)  masih  menjadi  kewenangan Pemerintah  pusat,  dalam  hal  ini Menteri  ESDM.  Penetapan  WP dilakukan  oleh  Menteri  setelah berkoordinasi  dengan  Gubernur, B u p a t i / W a l i k o t a .   K a b u p a t e n memiliki  kewenangan  menetapkan Wilayah  Pertambangan  Rakyat ( W P R )   s e t e l a h   m e n d a p a t k a n koordinasi dengan Gubernur.
3)  Pemberian  IUP  ekplorasi  dan  IUP Operasi,  Pembinaan,  Penyelesaian Konflik  dan  Pengawasan  dilakukan oleh  masing  –masing  tingkat pemerintah,  yang  didasarkan  pada batas-batas  wilayah.  Untuk  lintas wilayah  kabupaten/kota  atau sampai dengan 12 mil diberikan oleh Pemerintah  Provinsi,  dan  untuk k e g i a t a n   d a l a m   w i l a y a h kabupaten/kota,  dan/atau  wilayah laut sampai dengan 4 mil. Sedangkan untuk  lintas  wilayah  Provinsi,  atau lebih  12  Mil  laut  diberikan  oleh Menteri.
4)  Khusus  Pemerintah  Kabupaten/ Kota  berwenangmemberikan  Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
5)  Izin  usaha  pertambangan  khusus (IUPK) diberikan oleh Menteri.
6)  D a l a m   p e n y e l e n g g a r a a n k e w e n a n g a n - k e w e n a n g a n pengelolaan  pertambangan  antar p e m e r i n t a h   p u s a t   d e n g a n pemerintah  daerah,  dan  antar p e m e r i n t a h   d i   d a e r a h , diselenggarakan  fungsi-fungsi koordinasi.
Dari  sejumlah  pembagian  skup kewenangan tersebut, sudah begitu jelas m e n g a t u r   t e n t a n g   b a t a s - b a t a s pengelolaan  pertambangan  antara pemerintah  pusat,  provinsi  dan k a b u p a t e n / k o t a . B e b e r a p a   f u n g s i strategis  masih  menjadi  kewenangan pemerintah  pusat.  Pemerintah  Pusat mempunyai  kewenangan  dalam  hal penetapan  standar  nasional,  pedoman, dan kriteria; penetapan sistem perizinan pertambangan  mineral  dan  batubara n a s i o n a l ;   m e n e n t u h k a n   w i l a y a h pertambangan;  pemberian  IUPK  (Izin Usaha Pertambangan Khusus) Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi; evaluasiIUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh pemerintah  daerah;  fungsi  pembinaan dan  pengawasan  penyelengaraan pengelolaan  pertambangan  mineral  dan batubara  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah daerah; dan pembinaan dan pengawasan  penyusunan  peraturan daerah di bidang pertambangan.
Berbagai  peraturan  pelaksana setingkat  Peraturan  Pemerintah  (PP) sebagai  turunan  UU  No.  4  Tahun  2009 telah dikeluarkan, yaitu : 1)  PP  No.  22  Tahun  2010  tentang Wilayah  Pertambangan  (WP).  PP tersebut  untuk  melaksanakan ketentuan  Pasal  12,  19,  25,  33  dan Pasal  89.  Wilayah  Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki
potensi  mineral  dan/atau  batubara dan  tidak  terkait  dengan  batasan administrasi  pemerintahan  yang merupakan bagain dari rencana tata ruang nasional.   WP terdiri dari: (1) Wilayah  Usaha  Pertambangan ( W U P ) ,   y a n g   k e w e n a n g a n penetapannya  berada  pada  Menteri untuk batas lintas provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil, untuk lintas  kabupaten/kota  dan  dalam satu  kabupaten/kota  dalam  satu Provinsi  dapat  dilimpahkan  kepada G u b e r n u r ,   k e m u d i a n   u n t u k kabupaten/kota  dan/atau  wilayah laut sampai dengan 4 mil ditetapkan oleh  Bupati/Walikota;  (2)  Wilayah Pencandangan Negara (WPN), yang ditetapkan oleh Menteri; (3) Wilayah Pertambangan  Rakyat  (WPR),  yang k e w e n a n g a n   p e n e t a p a n n y a diberikan  kepada  Bupati/Walikota; d a n   ( 4 )   W i l a y a h   I z i n   U s a h a Pertambangan Khusus (WUPK).
2)  PP  No.23  Tahun  2010  Tentang P e l a k s a n a a n   K e g i a t a n   U s a h a Pertambangan Mineral dan Batubara ( P K U P M B ) .   P P   i n i   u n t u k melaksanakan  ketentuan  Pasal  5 (ayat)  5,  Pasal  34  ayat  (3),  Pasal  49, Pasal  63,  Pasal  65  ayat  (2),  Pasal  71 ayat(2),  Pasal  76  ayat  (3),  Pasal  84, Pasal  86  ayat  (2),  Pasal  103  ayat  (3), Pasal  109,  Pasal  111  ayat  (2),  Pasal 112,  Pasal  116,  dan  Pasal  156. P e l a k s a n a a n k e g i a t a n   u s a h a p e r t a m b a n g a n   m i n e r a l   d a n b a t u b a r a d i t u j u k a n   u n t u k melaksanakan  kebijakan  dalam mengutamakan penggunaan mineral d a n / a t a u   b a t u b a r a   u n t u k kepentingan dalam negeri.
Usaha  pertambangan  dilakukan berdasarkan  Izin  Usaha  Pertambangan (IUP),  Izin  Pertambangan  Rakyat  (IPR) atau  Izin  Usaha  Pertambangan  Khusus (IUPK):
a)  IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha  pertambangan.  IUP  terdiri dari: IUP eksplorasi yaitu izin usaha yang  diberikan  untuk  tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, dan study  kelayakan;  Kemudian  IUP Operasi  Produksi  yaitu  izin  usaha yang  diberikan  setelah  pelaksanaan IUP  Ekslporasi  untuk  melakukan k e g i a t a n   o p e r a s i   p r o d u k s i . Pemberian  IUP  dilakukan  melalui tahapan;  pemberian  Wilayah  Izin Usaha  pertambangan  (WIUP);  dan Pemberian  IUP  (Pasal  7  PP  No.  23 tahun 2010).Pemberian IUP ekplorasi untuk  WIUP  lintas  provinsi  atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil  garis  pantai  diberikan  oleh Menteri.  Pemberian  IUP  ekplorasi untuk  WIUP  lintas  kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua  belas  )  mil  dari  garis  pantai dilakukan oleh Gubernur. Kemudian untuk  WIUP  yang  berada  dalam  1 m i l   w i l a y a h   k a b u p a t e n / k o t a dan/atau  wilayah  laut  sampai dengan  4  mil  dari  garis  panatai diberikan  oleh  Bupati/  Walikota. Untuk  IUP  Operasi  Produksi diberikan oleh :  a. Bupati/ Walikota, apabila  lokasi  penambangan,  lokasi pengolahan  dan  pemurnian,  serta pelabuhan  berada  di  dalam  1  (satu) wilayah  kabupaten/kota  atau wilayah  laut  sampai  dengan  4 (empat) mil dari garis pantai; dan b. G u b e r n u r ,   a p a b i l a   l o k a s i
antara  pemerintah  dengan  pemerintah daerah,  dan  antara  pemerintah  daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/ kota,  dapat  ditarik  beberapa  butir-butir penting yaitu:
1)  Secara  keseluruhan  terkait  dengan penyelenggaraan  pengelolaan p e r t a m b a n g a n   d i   d a e r a h , pemerintah  pusat  tetap  berwenang dalam  penetapan  norma,  standar, pedoman, sistem perizinan Minerba secara nasional.
2)  Penetapan  Wilayah  Pertambangan (WP)  masih  menjadi  kewenangan Pemerintah  pusat,  dalam  hal  ini Menteri  ESDM.  Penetapan  WP dilakukan  oleh  Menteri  setelah berkoordinasi  dengan  Gubernur, B u p a t i / W a l i k o t a .   K a b u p a t e n memiliki  kewenangan  menetapkan Wilayah  Pertambangan  Rakyat ( W P R )   s e t e l a h   m e n d a p a t k a n koordinasi dengan Gubernur.
3)  Pemberian  IUP  ekplorasi  dan  IUP Operasi,  Pembinaan,  Penyelesaian Konflik  dan  Pengawasan  dilakukan oleh  masing  –masing  tingkat pemerintah,  yang  didasarkan  pada batas-batas  wilayah.  Untuk  lintas wilayah  kabupaten/kota  atau sampai dengan 12 mil diberikan oleh Pemerintah  Provinsi,  dan  untuk k e g i a t a n   d a l a m   w i l a y a h kabupaten/kota,  dan/atau  wilayah laut sampai dengan 4 mil. Sedangkan untuk  lintas  wilayah  Provinsi,  atau lebih  12  Mil  laut  diberikan  oleh Menteri.
4)  Khusus  Pemerintah  Kabupaten/ Kota  berwenangmemberikan  Izin
Pertambangan Rakyat (IPR).
5)  Izin  usaha  pertambangan  khusus (IUPK) diberikan oleh Menteri.
6)  D a l a m   p e n y e l e n g g a r a a n k e w e n a n g a n - k e w e n a n g a n pengelolaan  pertambangan  antar p e m e r i n t a h   p u s a t   d e n g a n pemerintah  daerah,  dan  antar p e m e r i n t a h   d i   d a e r a h , diselenggarakan  fungsi-fungsi koordinasi.
Dari  sejumlah  pembagian  skup kewenangan tersebut, sudah begitu jelas m e n g a t u r   t e n t a n g   b a t a s - b a t a s pengelolaan  pertambangan  antara pemerintah  pusat,  provinsi  dan k a b u p a t e n / k o t a . B e b e r a p a   f u n g s i strategis  masih  menjadi  kewenangan pemerintah  pusat.  Pemerintah  Pusat mempunyai  kewenangan  dalam  hal penetapan  standar  nasional,  pedoman, dan kriteria; penetapan sistem perizinan pertambangan  mineral  dan  batubara n a s i o n a l ;   m e n e n t u h k a n   w i l a y a h pertambangan;  pemberian  IUPK  (Izin Usaha Pertambangan Khusus) Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi; evaluasiIUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh pemerintah  daerah;  fungsi  pembinaan dan  pengawasan  penyelengaraan pengelolaan  pertambangan  mineral  dan batubara  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah daerah; dan pembinaan dan pengawasan  penyusunan  peraturan daerah di bidang pertambangan.
Berbagai  peraturan  pelaksana setingkat  Peraturan  Pemerintah  (PP) sebagai  turunan  UU  No.  4  Tahun  2009 telah dikeluarkan, yaitu :
1)  PP  No.  22  Tahun  2010  tentang
Wilayah  Pertambangan  (WP).  PP tersebut  untuk  melaksanakan ketentuan  Pasal  12,  19,  25,  33  dan Pasal  89.  Wilayah  Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki
774
potensi  mineral  dan/atau  batubara dan  tidak  terkait  dengan  batasan administrasi  pemerintahan  yang merupakan bagain dari rencana tata ruang nasional.   WP terdiri dari: (1) Wilayah  Usaha  Pertambangan ( W U P ) ,   y a n g   k e w e n a n g a n penetapannya  berada  pada  Menteri untuk batas lintas provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil, untuk lintas  kabupaten/kota  dan  dalam satu  kabupaten/kota  dalam  satu Provinsi  dapat  dilimpahkan  kepada G u b e r n u r ,   k e m u d i a n   u n t u k kabupaten/kota  dan/atau  wilayah laut sampai dengan 4 mil ditetapkan oleh  Bupati/Walikota;  (2)  Wilayah Pencandangan Negara (WPN), yang ditetapkan oleh Menteri; (3) Wilayah Pertambangan  Rakyat  (WPR),  yang k e w e n a n g a n   p e n e t a p a n n y a diberikan  kepada  Bupati/Walikota; d a n   ( 4 )   W i l a y a h   I z i n   U s a h a Pertambangan Khusus (WUPK).
2)  PP  No.23  Tahun  2010  Tentang P e l a k s a n a a n   K e g i a t a n   U s a h a Pertambangan Mineral dan Batubara ( P K U P M B ) .   P P   i n i   u n t u k melaksanakan  ketentuan  Pasal  5
(ayat)  5,  Pasal  34  ayat  (3),  Pasal  49, Pasal  63,  Pasal  65  ayat  (2),  Pasal  71 ayat(2),  Pasal  76  ayat  (3),  Pasal  84, Pasal  86  ayat  (2),  Pasal  103  ayat  (3), Pasal  109,  Pasal  111  ayat  (2),  Pasal 112,  Pasal  116,  dan  Pasal  156. P e l a k s a n a a n k e g i a t a n   u s a h a p e r t a m b a n g a n   m i n e r a l   d a n b a t u b a r a d i t u j u k a n   u n t u k melaksanakan  kebijakan  dalam mengutamakan penggunaan mineral d a n / a t a u   b a t u b a r a   u n t u k kepentingan dalam negeri.
Usaha  pertambangan  dilakukan berdasarkan  Izin  Usaha  Pertambangan (IUP),  Izin  Pertambangan  Rakyat  (IPR) atau  Izin  Usaha  Pertambangan  Khusus (IUPK):
a)  IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha  pertambangan.  IUP  terdiri dari: IUP eksplorasi yaitu izin usaha yang  diberikan  untuk  tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, dan study  kelayakan;  Kemudian  IUP Operasi  Produksi  yaitu  izin  usaha yang  diberikan  setelah  pelaksanaan IUP  Ekslporasi  untuk  melakukan k e g i a t a n   o p e r a s i   p r o d u k s i . Pemberian  IUP  dilakukan  melalui tahapan;  pemberian  Wilayah  Izin Usaha  pertambangan  (WIUP);  dan Pemberian  IUP  (Pasal  7  PP  No.  23 tahun 2010).Pemberian IUP ekplorasi untuk  WIUP  lintas  provinsi  atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil  garis  pantai  diberikan  oleh Menteri.  Pemberian  IUP  ekplorasi untuk  WIUP  lintas  kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua  belas  )  mil  dari  garis  pantai dilakukan oleh Gubernur. Kemudian untuk  WIUP  yang  berada  dalam  1 m i l   w i l a y a h   k a b u p a t e n / k o t a dan/atau  wilayah  laut  sampai dengan  4  mil  dari  garis  panatai diberikan  oleh  Bupati/  Walikota. Untuk  IUP  Operasi  Produksi diberikan oleh :  a. Bupati/ Walikota, apabila  lokasi  penambangan,  lokasi pengolahan  dan  pemurnian,  serta pelabuhan  berada  di  dalam  1  (satu) wilayah  kabupaten/kota  atau wilayah  laut  sampai  dengan  4 (empat) mil dari garis pantai; dan b. G u b e r n u r ,   a p a b i l a   l o k a s i
penambangan,  lokasi  pengolahan dan  pemurnian,  serta  pelabuhan b e r a d a   d i   d a l a m   W i l a y a h kabupaten/kota yang berbeda dalam 1  (satu)  provinsi  atau  wilayah  laut sampai dengan 12 (dua belas) mildari garis  pantai  setelah  mendapat rekomendasi  dari  bupati/walikota; atau  c.  Menteri,  apabila  lokasi penambangan,  lokasi  pengolahan dan  pemurnian,  serta  pelabuhan berada  di  dalam  wilayah  provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari  12  (dua  belas)  mil  dari  garis p a n t a i   s e t e l a h   m e n d a p a t rekomendasi  dari  gubernur  dan bupati/walikota  setempat  sesuai dengan  kewenangannya.  (Pasal  35 PP 23 Tahun 2010). b)  Izin  Pertambangan  Rakyat  (IPR) adalah  izin  untuk  melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan  rakyat  dengan  luas wilayah  dan  investasi  terbatas. Pemberian  IPR  ini  dilakukan  oleh B u p a t i / W a l i k o t a ,   t e r u t a m a d i b e r i k a n   k e p a d a   p e n d u d u k setempat,  baik  perseorangan  dan/ atau  koperasi.  Pelaksanaan  izin d i l a p a n g a n   d a p a t   d i l i m p a h k e w e n a n g a n   k e p a d a   C a m a t . Kemudian Izin Usaha Pertambangan Khusus  (IUPK)  diberikan  oleh Menteri,  Setelah  mendapatkan Wilayah  Izin  Usaha  Pertambangan Khusus (WIUPK).
c)  Kemudian izin usaha pertambangan khusus  (IUPK)  adalah  izin  usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
3)  PP  Nomor  55  Tahun  2010  tentang
P e m b i n a a n   D a n   P e n g a w a s a n
Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha P e r t a m b a n g a n   M i n e r a l   D a n Batubara. Dalam Pasal 2 PP tersebut, d i s e b u t k a n   b a h w a   M e n t e r i melakukan  pembinaan  terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan  yang  dilaksanakan oleh  pemerintah  provinsi  dan p e m e r i n t a h   k a b u p a t e n / k o t a . Pembinaan  dan  pengawasaan penyelenggaraan  pertambangan terdiri dari: (1) pemberian pedoman d a n   s t a n d a r   p e l a k s a n a a n pengelolaan  usaha  pertambangan; (2) pemberian bimbingan, supervisi, dan  konsultasi;  (3)  pendidikan  dan pelatihan;  dan  (4)  perencanaan, p e n e l i t i a n ,   p e n g e m b a n g a n , p e m a n t a u a n ,   d a n   e v a l u a s i pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara  (Pasal  3).  Dalam  melaksa- nakan tugas tersebut, Menteri dapat melimpahkan  kepada  Gubernur untuk  melakukan  pembinaan terhadap  penyelenggaraan  peng- elolaan  usaha  pertambangan  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah kabupaten/kota (Pasal 4).
4)  Kemudian  Peraturan  Pemerintah Nomor  78  Tahun  2010  Tentang Reklamasi  dan  Pasca  Tambang. D a l a m   P P   t e r s e b u t ,   u n t u k melaksanakan  ketentuan  Pasal  101. Dalam  PP  tersebut,  ditegaskan bahwa  setiap  pemegang  IUP  dan IUPK  wajib  melakukan  reklamasi d a n   p a s c a   t a m b a n g .   D a l a m pelaksanaannya  wajib  memenuhi perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  pertambangan;  dan keselamatan dan kesehatan kerja.

## 2.  P e m b i n a a n   d a n   P e n g a w a s a n Pengelolaan Pertambangan
Berdasarkan  PP  Nomor  55  Tahun 2 0 1 0   t e n t a n g   P e m b i n a a n   d a n P e n g a w a s a n   P e n y e l e n g g a r a a n Pengelolaan  Usaha  Pertambangan Mineral  dan  Batubara.  Kewenangan Pembinaan  diberikan  kepada  Menteri ESDM  untuk  melakukan  pembinaan terhadap  penyelenggaraan  pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan o l e h   P e m e r i n t a h   P r o v i n s i   d a n Pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian Menteri  dapat  melimpahkan  kepada gubernur  untuk  melakukan  pembinaan terhadap  penyelenggaraan  pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
Pembinaan  penyelenggaraan pertambangan  meliputi  Aspek:  (1) Pembinaan  atas  pelaksanaan  usaha pertambangan  yang  dilaksanakan  oleh pemegang  IUP,  IPR,  atau  IUPK;  (2) Pendidikan  dan  pelatihan  penyusunan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran  biaya;  dan  (3)  Pembinaan terhadap  perencanaan,  penelitian, pengembangan,  pemantauan  dan evaluasi  pelaksanaan  penyelenggaraan usaha  pertambangan  di  bidang  mineral dan batubara.
Pembinaan atas pelaksanaan usaha pertambangan  dilakukan  terhadap kegiatan usaha pemegang IUP, IPR, atau IUPK, meliputi:
1. pemberian  pedoman  dan  standar pelaksanaan  pengelolaan  usaha pertambangan.
2. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi.
3. pendidikan dan pelatihan.
4. perencanaan,  penelitian,  pengem- bangan,  pemantauan  dan  evaluasi
pelaksanaan penyeleng-garaan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.
Menteri  melakukan  pengawasan terhadap  penyelenggaraan  pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh  pemerintah  provinsi  dan  kab/kota s e s u a i   d e n g a n   k e w e n a n g a n n y a . Pengawasan meliputi aspek : 1.  Pengawasan terhadap penyelenggara- an  pengelolaan  usaha  pertambangan yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah provinsi dan kab/kota sesuai dengan kewenangannya  (Oleh  Menteri ESDM);
2.  Pengawasan  pelaksanaan  kegiatan usaha  pertambangan  pemegang  IUP, IPR, IUPK.
3.  Pengawasan pemasaran, keuangan.
4.  Pengawasan konservasi sumber daya mineral dan batubara, dilakukan oleh inspektur tambang.
5.  P e n g a w a s a n   k e s e l a m a t a n   d a n kesehatan  kerja  pertambangan, dilakukan oleh inspektur tambang.
6.  Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup,  reklamasi  dan  pascatambang, dilakukan oleh inspektur tambang.
7.  Pengawasan  pengembangan  dan pemberdayaan masyarakat setempat, pengawasan  kegiatan  lain  di  bidang kegiatan  usaha  pertambangan  yang menyangkut  kepentingan  umum, pengawasan  jumlah,  jenis  dan  mutu hasil usaha pertambangan, dilakukan oleh  mentri/gubernur/bupati/ walikota sesuai kewenangannya. 8.  Gubernur,  Bupati/Walikota  sesuai k e w e n a n g a n n y a   m e l a k u k a n pengawasan terhadap:
penambangan,  lokasi  pengolahan dan  pemurnian,  serta  pelabuhan b e r a d a   d i   d a l a m   W i l a y a h kabupaten/kota yang berbeda dalam 1  (satu)  provinsi  atau  wilayah  laut sampai dengan 12 (dua belas) mildari garis  pantai  setelah  mendapat rekomendasi  dari  bupati/walikota; atau  c.  Menteri,  apabila  lokasi penambangan,  lokasi  pengolahan dan  pemurnian,  serta  pelabuhan berada  di  dalam  wilayah  provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari  12  (dua  belas)  mil  dari  garis p a n t a i   s e t e l a h   m e n d a p a t rekomendasi  dari  gubernur  dan bupati/walikota  setempat  sesuai dengan  kewenangannya.  (Pasal  35 PP 23 Tahun 2010).
b)  Izin  Pertambangan  Rakyat  (IPR) adalah  izin  untuk  melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan  rakyat  dengan  luas wilayah  dan  investasi  terbatas. Pemberian  IPR  ini  dilakukan  oleh B u p a t i / W a l i k o t a ,   t e r u t a m a d i b e r i k a n   k e p a d a   p e n d u d u k setempat,  baik  perseorangan  dan/ atau  koperasi.  Pelaksanaan  izin d i l a p a n g a n   d a p a t   d i l i m p a h k e w e n a n g a n   k e p a d a   C a m a t . Kemudian Izin Usaha Pertambangan Khusus  (IUPK)  diberikan  oleh Menteri,  Setelah  mendapatkan Wilayah  Izin  Usaha  Pertambangan Khusus (WIUPK).
c)  Kemudian izin usaha pertambangan khusus  (IUPK)  adalah  izin  usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
3)  PP  Nomor  55  Tahun  2010  tentang P e m b i n a a n   D a n   P e n g a w a s a n
Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha P e r t a m b a n g a n   M i n e r a l   D a n Batubara. Dalam Pasal 2 PP tersebut, d i s e b u t k a n   b a h w a   M e n t e r i melakukan  pembinaan  terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan  yang  dilaksanakan oleh  pemerintah  provinsi  dan p e m e r i n t a h   k a b u p a t e n / k o t a . Pembinaan  dan  pengawasaan penyelenggaraan  pertambangan terdiri dari: (1) pemberian pedoman d a n   s t a n d a r   p e l a k s a n a a n pengelolaan  usaha  pertambangan; (2) pemberian bimbingan, supervisi, dan  konsultasi;  (3)  pendidikan  dan pelatihan;  dan  (4)  perencanaan, p e n e l i t i a n ,   p e n g e m b a n g a n , p e m a n t a u a n ,   d a n   e v a l u a s i pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara  (Pasal  3).  Dalam  melaksa- nakan tugas tersebut, Menteri dapat melimpahkan  kepada  Gubernur untuk  melakukan  pembinaan terhadap  penyelenggaraan  peng- elolaan  usaha  pertambangan  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah kabupaten/kota (Pasal 4).
4)  Kemudian  Peraturan  Pemerintah Nomor  78  Tahun  2010  Tentang
Reklamasi  dan  Pasca  Tambang. D a l a m   P P   t e r s e b u t ,   u n t u k melaksanakan  ketentuan  Pasal  101. Dalam  PP  tersebut,  ditegaskan bahwa  setiap  pemegang  IUP  dan IUPK  wajib  melakukan  reklamasi d a n   p a s c a   t a m b a n g .   D a l a m pelaksanaannya  wajib  memenuhi perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  pertambangan;  dan keselamatan dan kesehatan kerja.
776

## 2.  P e m b i n a a n   d a n   P e n g a w a s a n Pengelolaan Pertambangan
Berdasarkan  PP  Nomor  55  Tahun 2 0 1 0   t e n t a n g   P e m b i n a a n   d a n P e n g a w a s a n   P e n y e l e n g g a r a a n Pengelolaan  Usaha  Pertambangan Mineral  dan  Batubara.  Kewenangan Pembinaan  diberikan  kepada  Menteri ESDM  untuk  melakukan  pembinaan terhadap  penyelenggaraan  pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan o l e h   P e m e r i n t a h   P r o v i n s i   d a n Pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian Menteri  dapat  melimpahkan  kepada gubernur  untuk  melakukan  pembinaan terhadap  penyelenggaraan  pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
Pembinaan  penyelenggaraan pertambangan  meliputi  Aspek:  (1) Pembinaan  atas  pelaksanaan  usaha pertambangan  yang  dilaksanakan  oleh pemegang  IUP,  IPR,  atau  IUPK;  (2) Pendidikan  dan  pelatihan  penyusunan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran  biaya;  dan  (3)  Pembinaan terhadap  perencanaan,  penelitian, pengembangan,  pemantauan  dan evaluasi  pelaksanaan  penyelenggaraan usaha  pertambangan  di  bidang  mineral dan batubara.
Pembinaan atas pelaksanaan usaha pertambangan  dilakukan  terhadap kegiatan usaha pemegang IUP, IPR, atau IUPK, meliputi:
1. pemberian  pedoman  dan  standar pelaksanaan  pengelolaan  usaha pertambangan.
2. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi.
3. pendidikan dan pelatihan.
4. perencanaan,  penelitian,  pengem- bangan,  pemantauan  dan  evaluasi
pelaksanaan penyeleng-garaan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.
Menteri  melakukan  pengawasan terhadap  penyelenggaraan  pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh  pemerintah  provinsi  dan  kab/kota s e s u a i   d e n g a n   k e w e n a n g a n n y a . Pengawasan meliputi aspek : 1.  Pengawasan terhadap penyelenggara- an  pengelolaan  usaha  pertambangan yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah provinsi dan kab/kota sesuai dengan kewenangannya  (Oleh  Menteri ESDM);
2.  Pengawasan  pelaksanaan  kegiatan usaha  pertambangan  pemegang  IUP, IPR, IUPK.
3.  Pengawasan pemasaran, keuangan.
4.  Pengawasan konservasi sumber daya mineral dan batubara, dilakukan oleh inspektur tambang.
5.  P e n g a w a s a n   k e s e l a m a t a n   d a n kesehatan  kerja  pertambangan, dilakukan oleh inspektur tambang.
6.  Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup,  reklamasi  dan  pascatambang, dilakukan oleh inspektur tambang.
7.  Pengawasan  pengembangan  dan pemberdayaan masyarakat setempat, pengawasan  kegiatan  lain  di  bidang kegiatan  usaha  pertambangan  yang menyangkut  kepentingan  umum, pengawasan  jumlah,  jenis  dan  mutu hasil usaha pertambangan, dilakukan oleh  mentri/gubernur/bupati/ walikota sesuai kewenangannya.
8.  Gubernur,  Bupati/Walikota  sesuai k e w e n a n g a n n y a   m e l a k u k a n pengawasan terhadap:
a.  Penetapan WPR.
b.  Penetapan  dan  pemberia  WIUP mineral bukan logam dan batuan.
c.  Pemberian  WIUP  mineral  logam dan batubara.
d.  Penerbitan IPR.
e.  Penerbitan IUP.
f.  Penyelenggaraan  pembinaan  dan p e n g a w a s a n   k e g i a t a n   y a n g dilakukan oleh pemegang IPR dan IUP.

## 3.  Dampak Aktivitas Pertambangan
K e g i a t a n   p e r t a m b a n g a n merupakan  usaha  yang  kompleks  dan sangat  rumit,  memiliki  banyak  resiko, kegiatan  dengan  jangka  panjang, membutuhkan  modal  dan  teknologi. Sehingga  aktivitas  penambangan memiliki  dampak  positif  dan  negatif terhadap  kondisi  ekonomi,  sosial, budaya,  dan  lingkungan  hidup  wilayah penambangan.  H.  Salim  HS  menyebut- kan  diantara  dampak  positif  dari kegiatan  pertambangan  antara  lain adalah :
a.  memberikan nilai tambah secara nyata kepada  pertumbuhan  ekonomi nasional;
b.  meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
c.  menampung  tenaga  kerja,  terutama masyarakat lingkar tambang;
d.  meningkatkan  ekonomi  masyarakat lingkar tambang;
e.  m e n i n g k a t k a n   u s a h a   m i k r o masyarakat lingkar tambang;
f.  m e n i n g k a t k a n   k u a l i t a s   S D M masyarakat lingkar tambang;
g.  meningkatkan  derajat  kesehatan masyarakat lingkar tambang.
Sedangkan  dampak  negatif  dari aktivitas  pertambangan  antara  lain adalah: a.  kehancuran lingkungan hidup;
b.  penderitaan masyarakat adat;
c.  m e n u r u n n y a   k u a l i t a s   h i d u p penduduk lokal;
d.  meningkatnya  kekerasan  terhadap perempuan;
e.  kehancuran ekologi pulau-pulau;
f.  penebangan  hutan  untuk  kegiatan pertambangan;
g.  limbah  kegiatan  penambangan  yang mencemari lingkungan;
h.  sengketa lahan pertambangan dengan
masyarakat sekitar.
10 Penelitian  Suhala   (1995)  di  Bukit A s a m   ( S u m a t e r a   S e l a t a n )   d a n Ombilin(Sumatera  Barat)  menyatakan bahwa selain berdampak positif terhadap p e m e n u h a n   k e b u t u h a n   e n e r g i , pertambangan  berdampak  negatif terhadap kelestarian lingkungan. Terjadi p e r u b a h a n   t o p o g r a f i   k a r e n a terbentuknya lubang-lubang besar bekas galian  tambang,  gangguan  hidrologi, p e r u b a h a n   a l i r a n   p e r m u k a a n , p e n u r u n a n   m u t u   u d a r a   d e n g a n meningkatnya debu di udara, penurunan k e s u b u r a n   t a n a h ,   b e r k u r a n g n y a keanekaragaman  flora  dan  fauna  serta timbulnya masalah sosial di masyarakat sekitar sosial penambangan.
Dengan  pertimbangan  dampak plus dan minusnya keberadaan kegiatan pertambangan,  maka  dalam  UU  No.  4 Tahun  2009  menegaskan  bahwa  dalam
778
10 Suhala, S,A.F Yoesoef dan Muta'alim. 1995. Teknologi Pertambangan Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan  Teknologi  Mineral,  Direktorat  Jenderal  Pertambangan  Umum  Departemen Pertambangan dan Energi. Jakarta.
p e n g e l o l a a n   p e r t a m b a n g a n diselenggarakan  berasaskan  manfaat, k e a d i l a n   d a n   k e s e i m b a n g a n , keberpihakan  kepada  kepentingan bangsa,  partisipatif,  transparansi,  dan akuntabilitas;  berkelanjutan  dan berwawasan  lingkungan.  Kegiatan pertambangan harus mengikuti tahapan- tahapan kegiatan pra penambangan dan pasca  penambangan  yang  meliputi tahapan sbb:
1)  Penyelidikan  umum,  adalah  tahapan kegiatan  pertambangan  untuk mengetahui  kondisi  geologi  regional dan indikasi adanya mineralisasi;
2)  Eksplorasi,  adalah  tahapan  kegiatan usaha  pertambangan  untuk  mempe- roleh  informasi  secara  terperinci  dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran,  kualitas,  dan  sumber  daya terukur  dari  bahan  galian,  serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
3)  Operasi  produksi,  adalah  tahapan kegiatan  usaha  pertambangan  yang meliputi  konstruksi,  penambangan, pengolahan,  pemurnian,  termasuk pengangkutan  dan  penjualan,  serta s a r a n a   p e n g e n d a l i a n   d a m p a k lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
4)  Konstruksi,  adalah  kegiatan  usaha pertambangan  untuk  melakukan pembangunan  seluruh  fasilitas o p e r a s i   p r o d u k s i ,   t e r m a s u k pengendalian dampak lingkungan;
5)  P e n a m b a n g a n ,   a d a l a h   b a g i a n kegiatan  usaha  pertambangan  untuk memproduksi  mineral  dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
6)  Pengolahan  dan  pemurnian,  adalah kegiatan  usaha  pertambangan  untuk m e n i n g k a t k a n   m u t u   m i n e r a l dan/atau  batubara  serta  untuk memanfaatkan  dan  memperoleh mineral ikutan;
7)  Pengangkutan, adalah kegiatan usaha pertambangan  untuk  memindahkan mineral  dan/atau  batubara  dari daerah  tambang  dan/atau  tempat pengolahan  dan  pemurnian  sampai tempat penyerahan;
8)  Penjualan,  adalah  kegiatan  usaha pertambangan  untuk  menjual  hasil pertambangan mineral atau batubara.
9)  K e m u d i a n   p r o s e s   R e k l a m a s i Tambang  adalah  kegiatan  yang dilakukan  sepanjang  tahapan  usaha p e r t a m b a n g a n   u n t u k   m e n a t a , memulihkan  dan  memperbaiki kualitas  lingkungan  dan  ekosistem agar  dapat  berfungsi  kembali  sesuai peruntuknya.
Pada  tahapan  eksplorasi,  terdapat proses  yang  sangat  penting  yaitu  studi kelayakan.Studi  kelayakan  adalah tahapan  kegiatan  pertambangan  untuk memperoleh  informasi  secara  rinci seluruh  aspek  yang  berkaitan  untuk memperoleh  informasi  secara  rinci seluruh  aspek  yang  berkaitan  untuk menentuhkan  kelayakan  ekonomis  dan teknis  usaha  pertambangan,  termasuk analisis  mengenai  dampak  lingkungan serta  perencanaan  pascatambang.  Studi kelayakan bukan hanya merupakan salah satu  kewajiban  normatif  yang  harus d i p e n u h i   d a n   p r a s a y a r a t   u n t u k memperoleh  Izin  Usaha  Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Studi kelayakan
a.  Penetapan WPR.
b.  Penetapan  dan  pemberia  WIUP mineral bukan logam dan batuan.
c.  Pemberian  WIUP  mineral  logam dan batubara.
d.  Penerbitan IPR.
e.  Penerbitan IUP.
f.  Penyelenggaraan  pembinaan  dan p e n g a w a s a n   k e g i a t a n   y a n g
dilakukan oleh pemegang IPR dan
IUP.

## 3.  Dampak Aktivitas Pertambangan
K e g i a t a n   p e r t a m b a n g a n merupakan  usaha  yang  kompleks  dan sangat  rumit,  memiliki  banyak  resiko, kegiatan  dengan  jangka  panjang, membutuhkan  modal  dan  teknologi. Sehingga  aktivitas  penambangan memiliki  dampak  positif  dan  negatif terhadap  kondisi  ekonomi,  sosial, budaya,  dan  lingkungan  hidup  wilayah penambangan.  H.  Salim  HS  menyebut- kan  diantara  dampak  positif  dari kegiatan  pertambangan  antara  lain adalah :
a.  memberikan nilai tambah secara nyata kepada  pertumbuhan  ekonomi nasional;
b.  meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
c.  menampung  tenaga  kerja,  terutama masyarakat lingkar tambang;
d.  meningkatkan  ekonomi  masyarakat lingkar tambang;
e.  m e n i n g k a t k a n   u s a h a   m i k r o masyarakat lingkar tambang;
f.  m e n i n g k a t k a n   k u a l i t a s   S D M masyarakat lingkar tambang;
g.  meningkatkan  derajat  kesehatan masyarakat lingkar tambang.
Sedangkan  dampak  negatif  dari
aktivitas  pertambangan  antara  lain adalah:
a.  kehancuran lingkungan hidup;
b.  penderitaan masyarakat adat;
c.  m e n u r u n n y a   k u a l i t a s   h i d u p penduduk lokal;
d.  meningkatnya  kekerasan  terhadap perempuan;
e.  kehancuran ekologi pulau-pulau;
f.  penebangan  hutan  untuk  kegiatan pertambangan;
g.  limbah  kegiatan  penambangan  yang mencemari lingkungan;
h.  sengketa lahan pertambangan dengan masyarakat sekitar.
10 Penelitian  Suhala   (1995)  di  Bukit A s a m   ( S u m a t e r a   S e l a t a n )   d a n Ombilin(Sumatera  Barat)  menyatakan bahwa selain berdampak positif terhadap p e m e n u h a n   k e b u t u h a n   e n e r g i , pertambangan  berdampak  negatif terhadap kelestarian lingkungan. Terjadi p e r u b a h a n   t o p o g r a f i   k a r e n a terbentuknya lubang-lubang besar bekas galian  tambang,  gangguan  hidrologi,
p e r u b a h a n   a l i r a n   p e r m u k a a n ,
p e n u r u n a n   m u t u   u d a r a   d e n g a n meningkatnya debu di udara, penurunan
k e s u b u r a n   t a n a h ,   b e r k u r a n g n y a keanekaragaman  flora  dan  fauna  serta timbulnya masalah sosial di masyarakat sekitar sosial penambangan.
Dengan  pertimbangan  dampak plus dan minusnya keberadaan kegiatan pertambangan,  maka  dalam  UU  No.  4 Tahun  2009  menegaskan  bahwa  dalam
10 Suhala, S,A.F Yoesoef dan Muta'alim. 1995. Teknologi Pertambangan Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan  Teknologi  Mineral,  Direktorat  Jenderal  Pertambangan  Umum  Departemen Pertambangan dan Energi. Jakarta.
p e n g e l o l a a n   p e r t a m b a n g a n diselenggarakan  berasaskan  manfaat, k e a d i l a n   d a n   k e s e i m b a n g a n , keberpihakan  kepada  kepentingan bangsa,  partisipatif,  transparansi,  dan akuntabilitas;  berkelanjutan  dan berwawasan  lingkungan.  Kegiatan pertambangan harus mengikuti tahapan- tahapan kegiatan pra penambangan dan pasca  penambangan  yang  meliputi tahapan sbb:
1)  Penyelidikan  umum,  adalah  tahapan kegiatan  pertambangan  untuk mengetahui  kondisi  geologi  regional dan indikasi adanya mineralisasi;
2)  Eksplorasi,  adalah  tahapan  kegiatan usaha  pertambangan  untuk  mempe- roleh  informasi  secara  terperinci  dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran,  kualitas,  dan  sumber  daya terukur  dari  bahan  galian,  serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
3)  Operasi  produksi,  adalah  tahapan kegiatan  usaha  pertambangan  yang meliputi  konstruksi,  penambangan, pengolahan,  pemurnian,  termasuk pengangkutan  dan  penjualan,  serta s a r a n a   p e n g e n d a l i a n   d a m p a k lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
4)  Konstruksi,  adalah  kegiatan  usaha pertambangan  untuk  melakukan pembangunan  seluruh  fasilitas o p e r a s i   p r o d u k s i ,   t e r m a s u k pengendalian dampak lingkungan;
5)  P e n a m b a n g a n ,   a d a l a h   b a g i a n kegiatan  usaha  pertambangan  untuk memproduksi  mineral  dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
6)  Pengolahan  dan  pemurnian,  adalah kegiatan  usaha  pertambangan  untuk m e n i n g k a t k a n   m u t u   m i n e r a l dan/atau  batubara  serta  untuk memanfaatkan  dan  memperoleh mineral ikutan;
7)  Pengangkutan, adalah kegiatan usaha pertambangan  untuk  memindahkan mineral  dan/atau  batubara  dari daerah  tambang  dan/atau  tempat pengolahan  dan  pemurnian  sampai
tempat penyerahan;
8)  Penjualan,  adalah  kegiatan  usaha pertambangan  untuk  menjual  hasil pertambangan mineral atau batubara.
9)  K e m u d i a n   p r o s e s   R e k l a m a s i Tambang  adalah  kegiatan  yang dilakukan  sepanjang  tahapan  usaha p e r t a m b a n g a n   u n t u k   m e n a t a , memulihkan  dan  memperbaiki kualitas  lingkungan  dan  ekosistem agar  dapat  berfungsi  kembali  sesuai peruntuknya.
Pada  tahapan  eksplorasi,  terdapat proses  yang  sangat  penting  yaitu  studi kelayakan.Studi  kelayakan  adalah tahapan  kegiatan  pertambangan  untuk memperoleh  informasi  secara  rinci seluruh  aspek  yang  berkaitan  untuk memperoleh  informasi  secara  rinci seluruh  aspek  yang  berkaitan  untuk menentuhkan  kelayakan  ekonomis  dan teknis  usaha  pertambangan,  termasuk analisis  mengenai  dampak  lingkungan serta  perencanaan  pascatambang.  Studi kelayakan bukan hanya merupakan salah satu  kewajiban  normatif  yang  harus d i p e n u h i   d a n   p r a s a y a r a t   u n t u k memperoleh  Izin  Usaha  Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Studi kelayakan
merupakan rangkaian pra tambang yang komprehensif,  bukan  hanya  mengkaji s e c a r a   t e k n i s ,   a t a u   m e m b u a t prediksi/proyeksi  ekonomis,  namun juga mengkaji aspek nonteksnis lainnya, seperti aspek sosial, budaya, hukum, dan lingkungan  (Nanda  Sudrajat.  2010). Lebih lanjut Nanda Sudrajat menjelaskan bahwa  Studi  kelayakan  selain  berguna dalam  mengambil  keputusan  jadi  atau tidaknya  rencana  usaha  penambangan itu  dijalankan,  juga  berguna  pada  saat kegiatan  itu  jadi  dilaksanakan  yaitu  : dokumen  studi  kelayakan  berfungsi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, baik acuan kerja di lapangan, maupun acuan bagi  staf  manajemen  di  dalam  kantor; berfungsi  sebagai  alat  kontrol  dan pengendalian berjalannya pekerjaan; dan sebagai  landasan  evaluasi  kegiatan dalam  mengukur  prestasi  pekerjaan, sehingga  apabila  ditemukan  kendala teknis  ataupun  nonteknis,  dapat  segera ditanggulangi  atau  dicarikan  jalan keluarnya,  Bagi  pemerintah,  dokumen studi  kelayakan  merupakan  pedoman dalam  melakukan  pengawasan,  baik yang  menyangkut  kontrol  realisasi produksi,  kontrol  keselamatan  dan keselamatan kerja, kontrol pengendalian aspek lingkungan, dan lain-lain.

## 4.  Tanggung  Jawab  Pemberdayaan Masyarakat Dari Pertambangan
Tahapan  yang  penting  dalam aktivitas  pertambangan  adalah  tahapan pemberdayaan  masyarakat  (terutama yang  disekitar  penambangan)  sebagai b e n t u k   t a n g g u n g   j a w a b   s o s i a l perusahaan  pertambangan  dalam
meningkatkan kemampuan masyarakat, baik  secara  individual  maupun  kolektif agar  menjadi  lebih  baik  tingkat kehidupannya  (Pasal  1  angka  28  UU Nomor 4 Tahun 2009). UU Pertambangan mewajibkan kepada  pemenang IUP dan IUPK  untuk  menyusun  program pengembangan  dan  pemberdayaan m a s y a r a k a t ,   y a n g   d a l a m penyusunanannya  dikonsultasikan dengan  pemerintah  setempat  dan masyarakat.
Dalam  PP  Nomor  23  Tahun  2010 Tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Pertambangan  Mineral  dan  Batubara, d i s e b u t k a n   b a h w a   r e n c a n a pengembangan  dan  pemberdayaan m a s y a r a k a t   t e r u t a m a   d i s e k i t a r operasional penambangan (dengan tidak melihat  batas  administrasi  wilayah kecamatan/kabupaten)  dan  alokasi anggaran  setiap  tahunnya  menjadi kewajiban bagi pemegang IUP dan/atau IUPK,  yang  harus  disampaikan  kepada pemerintah daerah.
Program  pemberdayaan  masyara- kat merupakan kewajiban dan komitmen perusahaan  pertambangan  untuk  ikut membangun  kemandirian  sosial  dan ekonomi  masyarakat  setempat  yang t e r k e n a   d a m p a k   d a r i   a k t i v i t a s penambangan.  Bahkan  tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan  atau Corporate Social  Responsibility (CSR)  tidak  hanya mengenai  pembangunan  ekonomi  dan sosial  masyarakat  setempat,  tetapi  juga terkait  kewajiban  perusahaan  dalam melestarikan  lingkungan  (Letizian Tobing,  2013).  Tanggung  jawab  sosial dan  lingkungan  adalah  komitmen perseroan  untuk  berperan  serta  dalam pembangunan  ekonomi  berkelanjutan guna  meningkatkan  kualitas  kehidupan
781
dan  lingkungan  yang  bermanfaat,  baik bagi  perseroan  sendiri,  komunitas setempat,  maupun  masyarakat  pada umumnya. ( pasal 1 angka 3 UU Nomor 40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas  (UU  PT).  Pasal  74  UU  PT tersebut  dengan  tegas  menyebutkan bahwa  pada  dasarnya  tanggungjawab sosial  dan  Lingkungan  ini  wajib  untuk perseroan  yang  menjalankan  kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan  pengelolaan  dan  pemanfaatan sumber  daya  alam.  Terkait  dengan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan tersebut, tersurat juga dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  yaitu setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan berkewajiban: a. memberi- kan  informasi  yang  terkait  dengan perlindungan dan pengelolaan lingkung- an  hidup  secara  benar,  akurat,  terbuka, dan  tepat  waktu;  b.  menjaga  keberlan- jutan  fungsi  lingkungan  hidup;  dan  c. menaati  ketentuan  tentang  baku  mutu lingkungan  hidup  dan/atau  kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Secara konseptual, tanggung jawab sosial  perusahaan  adalah  pendekatan dimana  perusahaan  mengintegarasikan kepedulian  sosial  dalam  operasi  bisnis dan  interaksi  mereka  dengan  para pemangku  kepentingan  (  stakeholders  ) berdasarkan  prinsip  kesukarelaan  dan kemitraan  (Nuryana,  2005  ).  Salah  satu bentuk  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  perusahaan  pertambangan adalah  pemberdayaan  masyarakat ( Community  Development) . Community Development diarahkan  terhadap pembangunan  dan  pengembangan kemandirian  komuniti  lokal  untuk menata  sosial  ekonomi  mereka  akibat
dari  disparitas  kondisi  ekonomi penduduk  lokal  dengan  pendatang a k i b a t   d a r i   a d a n y a   a k t i v i t a s pertambangan  (Rudito  dan  Arif Budimanta,  2003:28).  Kertya  Witaradya ( 2 0 1 0 )   m e m b e r i k a n   d e f e n i s i :   ( i ) Community  Development merupakan suatu  proses  pembangunan  yang berkesinambungan,  artinya  kegiatan  itu dilaksanakan  secara  terorganisir  dan dilaksanakan tahap demi tahap dimulai dari tahap permulaan sampai pada tahap kegiatan  tindak  lanjut  dan  evaluasi 'follow-up  activity  and  evaluation;  (ii) Community  development bertujuan memperbaiki  'to  improve'  kondisi ekonomi,  sosial  dan  kebudayaan masyarakat  untuk  mencapai  kualitas hidup  yang  lebih  baik;  (iii) Community development memfokuskan  kegiatannya melalui  pemberdayaan  potensi-potensi yang  dimiliki  masyarakat  untuk memenuhi  kebutuhan-kebutuhan mereka,  sehingga  prinsip  to  help  the community  to  help  themselve  dapat menjadi  kenyataan;  (iv) Community development memberikan  penekanan pada  prinsip  kemandirian.  Artinya partisipasi  aktif  dalam  bentuk  aksi bersama  'group  action'  di  dalam memecahkan  masalah  dan  memenuhi kebutuhan-kebutuhannya  dilakukan berdasarkan  potensi-potensi  yang dimiliki  masyarakat;  dan  (v)  bahwa program Community Development sangat penting untuk meningkatkan peran serta masyarakat  lokal  melalui  berbagai k e g i a t a n   p e m b e r d a y a a n ,   y a n g menggunakan  pendekatan-pendekatan yang  lebih  bernuansa  pemberdayaan ( Empowerment )  yang  memperhatikan keragaman  pengguna  dan  pemberi pelayanan diberikan secara terpadu dan
merupakan rangkaian pra tambang yang komprehensif,  bukan  hanya  mengkaji s e c a r a   t e k n i s ,   a t a u   m e m b u a t prediksi/proyeksi  ekonomis,  namun juga mengkaji aspek nonteksnis lainnya, seperti aspek sosial, budaya, hukum, dan lingkungan  (Nanda  Sudrajat.  2010). Lebih lanjut Nanda Sudrajat menjelaskan bahwa  Studi  kelayakan  selain  berguna dalam  mengambil  keputusan  jadi  atau tidaknya  rencana  usaha  penambangan itu  dijalankan,  juga  berguna  pada  saat kegiatan  itu  jadi  dilaksanakan  yaitu  : dokumen  studi  kelayakan  berfungsi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, baik acuan kerja di lapangan, maupun acuan bagi  staf  manajemen  di  dalam  kantor; berfungsi  sebagai  alat  kontrol  dan pengendalian berjalannya pekerjaan; dan sebagai  landasan  evaluasi  kegiatan dalam  mengukur  prestasi  pekerjaan, sehingga  apabila  ditemukan  kendala teknis  ataupun  nonteknis,  dapat  segera ditanggulangi  atau  dicarikan  jalan keluarnya,  Bagi  pemerintah,  dokumen studi  kelayakan  merupakan  pedoman dalam  melakukan  pengawasan,  baik yang  menyangkut  kontrol  realisasi produksi,  kontrol  keselamatan  dan keselamatan kerja, kontrol pengendalian aspek lingkungan, dan lain-lain.

## 4.  Tanggung  Jawab  Pemberdayaan Masyarakat Dari Pertambangan
Tahapan  yang  penting  dalam aktivitas  pertambangan  adalah  tahapan pemberdayaan  masyarakat  (terutama yang  disekitar  penambangan)  sebagai b e n t u k   t a n g g u n g   j a w a b   s o s i a l perusahaan  pertambangan  dalam
meningkatkan kemampuan masyarakat, baik  secara  individual  maupun  kolektif agar  menjadi  lebih  baik  tingkat kehidupannya  (Pasal  1  angka  28  UU Nomor 4 Tahun 2009). UU Pertambangan mewajibkan kepada  pemenang IUP dan IUPK  untuk  menyusun  program pengembangan  dan  pemberdayaan m a s y a r a k a t ,   y a n g   d a l a m penyusunanannya  dikonsultasikan dengan  pemerintah  setempat  dan masyarakat.
Dalam  PP  Nomor  23  Tahun  2010 Tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Pertambangan  Mineral  dan  Batubara, d i s e b u t k a n   b a h w a   r e n c a n a pengembangan  dan  pemberdayaan m a s y a r a k a t   t e r u t a m a   d i s e k i t a r operasional penambangan (dengan tidak melihat  batas  administrasi  wilayah kecamatan/kabupaten)  dan  alokasi anggaran  setiap  tahunnya  menjadi kewajiban bagi pemegang IUP dan/atau IUPK,  yang  harus  disampaikan  kepada pemerintah daerah.
Program  pemberdayaan  masyara- kat merupakan kewajiban dan komitmen perusahaan  pertambangan  untuk  ikut membangun  kemandirian  sosial  dan ekonomi  masyarakat  setempat  yang t e r k e n a   d a m p a k   d a r i   a k t i v i t a s penambangan.  Bahkan  tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan  atau Corporate Social  Responsibility (CSR)  tidak  hanya mengenai  pembangunan  ekonomi  dan sosial  masyarakat  setempat,  tetapi  juga terkait  kewajiban  perusahaan  dalam melestarikan  lingkungan  (Letizian Tobing,  2013).  Tanggung  jawab  sosial dan  lingkungan  adalah  komitmen perseroan  untuk  berperan  serta  dalam pembangunan  ekonomi  berkelanjutan guna  meningkatkan  kualitas  kehidupan
780
781
dan  lingkungan  yang  bermanfaat,  baik bagi  perseroan  sendiri,  komunitas setempat,  maupun  masyarakat  pada umumnya. ( pasal 1 angka 3 UU Nomor 40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas  (UU  PT).  Pasal  74  UU  PT tersebut  dengan  tegas  menyebutkan bahwa  pada  dasarnya  tanggungjawab sosial  dan  Lingkungan  ini  wajib  untuk perseroan  yang  menjalankan  kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan  pengelolaan  dan  pemanfaatan sumber  daya  alam.  Terkait  dengan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan tersebut, tersurat juga dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  yaitu setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan berkewajiban: a. memberi- kan  informasi  yang  terkait  dengan perlindungan dan pengelolaan lingkung- an  hidup  secara  benar,  akurat,  terbuka, dan  tepat  waktu;  b.  menjaga  keberlan- jutan  fungsi  lingkungan  hidup;  dan  c. menaati  ketentuan  tentang  baku  mutu lingkungan  hidup  dan/atau  kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Secara konseptual, tanggung jawab sosial  perusahaan  adalah  pendekatan dimana  perusahaan  mengintegarasikan kepedulian  sosial  dalam  operasi  bisnis dan  interaksi  mereka  dengan  para pemangku  kepentingan  (  stakeholders  ) berdasarkan  prinsip  kesukarelaan  dan kemitraan  (Nuryana,  2005  ).  Salah  satu bentuk  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  perusahaan  pertambangan adalah  pemberdayaan  masyarakat ( Community  Development) . Community Development diarahkan  terhadap pembangunan  dan  pengembangan kemandirian  komuniti  lokal  untuk menata  sosial  ekonomi  mereka  akibat
dari  disparitas  kondisi  ekonomi penduduk  lokal  dengan  pendatang a k i b a t   d a r i   a d a n y a   a k t i v i t a s pertambangan  (Rudito  dan  Arif Budimanta,  2003:28).  Kertya  Witaradya ( 2 0 1 0 )   m e m b e r i k a n   d e f e n i s i :   ( i ) Community  Development merupakan suatu  proses  pembangunan  yang berkesinambungan,  artinya  kegiatan  itu dilaksanakan  secara  terorganisir  dan dilaksanakan tahap demi tahap dimulai dari tahap permulaan sampai pada tahap kegiatan  tindak  lanjut  dan  evaluasi 'follow-up  activity  and  evaluation;  (ii) Community  development bertujuan memperbaiki  'to  improve'  kondisi ekonomi,  sosial  dan  kebudayaan masyarakat  untuk  mencapai  kualitas hidup  yang  lebih  baik;  (iii) Community development memfokuskan  kegiatannya melalui  pemberdayaan  potensi-potensi yang  dimiliki  masyarakat  untuk memenuhi  kebutuhan-kebutuhan mereka,  sehingga  prinsip  to  help  the community  to  help  themselve  dapat menjadi  kenyataan;  (iv) Community development memberikan  penekanan pada  prinsip  kemandirian.  Artinya partisipasi  aktif  dalam  bentuk  aksi bersama  'group  action'  di  dalam memecahkan  masalah  dan  memenuhi kebutuhan-kebutuhannya  dilakukan berdasarkan  potensi-potensi  yang dimiliki  masyarakat;  dan  (v)  bahwa program Community Development sangat penting untuk meningkatkan peran serta masyarakat  lokal  melalui  berbagai k e g i a t a n   p e m b e r d a y a a n ,   y a n g menggunakan  pendekatan-pendekatan yang  lebih  bernuansa  pemberdayaan ( Empowerment )  yang  memperhatikan keragaman  pengguna  dan  pemberi pelayanan diberikan secara terpadu dan
berkesinambungan.
Community  Development dimaknai sebagai  pengembangan  masyarakat, yang  dilakukan  secara  bersama  dan terencana  untuk  meningkatkan  kualitas kehidupan  di  berbagai  sektor,  yaitu sektor  ekonomi,  sektor  pendidikan, kesehatan dan sosial budaya. Pendekatan pengembangan community  development hendaknya  menggunakan  pendekatan partisipatif  dan  berdasarkan  prakarsa komunitas  (berbasis  komunitas). Pendekatan  ini  mempunyai  tiga  ciri utama  (1)  basis  partisipasi  masyarakat yang  luas,  (2)  fokus  pada  kebutuhan sebagian besar warga komunitas, dan (3) bersifat holistik. Pendekatan ini menaruh perhatian  pada  kepentingan  hampir semua  warga.  Keunggulan  pendekatan ini adalah adanya partisipasi yang tinggi dari  warga  dan  pihak  terkait  dalam pengambilan  keputusan  (perencanaan) dan  pelaksanaan,  serta  dalam  evaluasi dan  menikmati  hasil  kegiatan  bersama warga  komunitas.  Berbagai  masalah ditelaah  secara  menyeluruh  dan menghasilkan  perubahan  yang  didasari o l e h   d u k u n g a n   m o r a l   d a l a m pelaksanaan,  karena  warga  memiliki pengertian atau persepsi yang tepat dan sejalan  dengan  upaya  pemecahan m a s a l a h   r i i l   y a n g   d i h a d a p i n y a (Sumardjo, MS ).

## C.  PENGELOLAAN PERTAMBANG- AN ACEH
1.  K e w e n a n g a n   P e n g e l o l a a n Pertambangan di Aceh
Sejak  era  otonomi  khusus  Aceh (UU Nomor 18 Tahun 2001), Pemerintah 1 1 Aceh  telah  menetapkan  Qanun Provinsi  Aceh  Nomor  12  Tahun  2002 tentang  Pertambangan  Umum,  Minyak
Bumi  dan  Gas  Alam.  Dalam  Qanun tersebut  tidak  mengatur  secara  tegas perbedaan-perbedaan  mekanisme, teknis,  maupun  pedoman  dalam m e n y e l e n g g a r a k a n   k e w e n a n g a n pengelolaan  pertambangan  di  Aceh. Substansi Qanun tersebut tetap mengaju pada  materi  yang  berlaku  secara nasional.
Seiring  dengan  berakhirnya konflik  bersenjata  di  Aceh  dan berlakunya  UU  No.  11  Tahun  2006 t e n t a n g   P e m e r i n t a h a n   A c e h , kewenangan  pengelolaan  sumber  daya alam  sektor  pertambangan  di  Aceh dipertegas  dalam  UU  Pemerintahan A c e h   t e r s e b u t .   U U   t e r s e b u t menyebutkan  Pemerintah  Aceh  dan P e m e r i n t a h   K a b u p a t e n / K o t a mempunyai  kewenangan  mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun  di  laut  wilayah  Aceh  sesuai dengan kewenangannya (Pasal 156 Ayat 1).  Pengelolaan  meliputi  perencanaan, p e l a k s a n a a n ,   p e m a n f a a t a n   d a n pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa  eksplorasi,  eksploitasi,  dan budidaya (Pasal 156 Ayat 2).
Hasil studi dilapangan, meskipun U U   P e m e r i n t a h a n   A c e h   s u d a h menyebutkan kewenangan Aceh dalam mengelola sektor pertambangan, namun dalam  pelaksanaan  teknisnya  masih tetap  mengacu  norma,  standar,  dan pedoman  secara  nasional.  Pihak Distamben  Provinsi  Aceh  (2013) menyatakan  bahwa  “Meskipun  UU Pemerintahan  Aceh  menyebut  secara t e g a s   t e n t a n g   p e n g e l o l a a n p e r t a m b a n g a n   d i   A c e h ,   n a m u n pelaksanaan teknisnya dilapangan tetap mengaju  kepada  peraturan  secara Nasional.”  Hal  ini  salah  satunya
11 Untuk daerah lain disebut dengan Peraturan Daerah.
783
disebabkan  karena  sejak  UU  PA ditetapkan,  belum  ada  aturan  daerah (red.  Qanun)  terbaru  yang  mengatur sektor.  Sedangkan  untuk  pedoman pelaksanaan  lebih  lanjutkewenangan yang  diperintahkan  UU  Pemerintahan Aceh  tersebut,  maka  harus  diatur  dan ditetapkan  dalam  peraturan  daerah (Qanun  Provinsi  Aceh).  Akan  tetapi Qanun  terbaru  (sebagai  pengganti Qanun  Nomor  12  Tahun  2002)  belum ditetapkan (2013). Belum ditetapkannya rancangan qanun tersebut, dikarenakan masih  ada  beberapa  draf  pasal-pasal yang belum mendapat persetujuan dari Kemendagri.  Selain  itu  terdapat  pasal- pasal  yang  masih  menjadi  perdebatan dan  mendapat  kritikan  dari  pihak perusahaan  pertambangan,  yang keberatan  atas  besarnya  persentase royalti yang harus   dibayarkan kepada Pemerintah  Aceh.  Dalam  Qanun Pertambangan  yang  sudah  dibahas setiap  pengelola  tambang  diwajibkan membayar pajak 25% dari hasil jual (laba bersih) produksi batu bara. Dari jumlah tersebut,  porsi  10%  untuk  daerah penghasil, 7,5% untuk provinsi, dan 7,5 persen lagi untuk daerah non penghasil. Besarnya  pengeluaran  tersebut,  belum termasuk  dengan  donasi  5  %  ke Pemerintah  Pusat  dan  1  %  untuk program  tanggung  jawab  sosial perusahaan  atau corporate  social responsibility (CSR)  (Gunawan  Adnan, Senior  Manager  External  Relations Mifa).  Pada  satu  sisi  pengaturan  yang terdapat  dalam  Qanun  tersebut dirasakan  kontraproduktif  terhadap upaya pemerintah Aceh dalam menarik investor  guna  menggerakkan  ekonomi daerah Aceh.
Satu  hal  yang  menarik  terkait
dengan pelaksanaan kewenangan Aceh dalam  pertambangan  adalah  terkait dengan  Moratorium  penerbitan  IUP. Dalam Surat Edaran Menteri ESDM Cq Direktorat Dirjen Mineral dan Batubara Nomor  08.E/30/DJB/2012  Tentang Penghentian Sementara Penerbitan IUP baru  sampai  ditetapkannya  wilayah pertambangan.  Dengan  adanya  edaran tersebut,  maka  daerah  tidak  dapat mengeluarkan IUP baru di atas tanggal 12 Maret 2009. Bagi kepala daerah yang mengeluarkan  maka  dapat  dipidana. Namun,  bagi  Aceh  dengan  adanya kekhususan  dan  keistimewaan  Aceh d a l a m   p e n g e l o l a a n   s e k t o r pertambangan  di  Aceh  sebagaimana t e r s e b u t   d a l a m   p a s a l   1 5 6   U U Pemerintahan  Aceh.  Pemerintah  Aceh Kabupaten/Kota  tetap  memproses permohonan IUP yang diajukan setelah tanggal  12  Januari  2009,  tetap  dapat diproses untuk diterbitkan IUP nya.
Terkait  dengan  implementasi p e n g a w a s a n   d a n   p e m b i n a a n pertambangan  di  Aceh.  Berdasarkan ketentuan  yang  berlaku,  Pemerintah Aceh  melakukan  pembinaan  dan pengawasan pengelolaan pertambangan yang  dilakukan  oleh  pemerintah kabupaten/kota.Pelaksanaan tugas dan fungsi  tersebut,  dilakukan  Gubernur melalui  Satuan  Kerja  Perangkat  Aceh, dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi.
Dalam  Qanun  Aceh  Nomor  5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan  Tata  Kerja  Dinas,  Lembaga  Teknis dan  Lembaga  Daerah  Provinsi  Aceh, menetapkan  Tugas  dan  Fungsi  Dinas Pertambangan  dan  Energi  (Distamben) Provinsi  Aceh,  melakukan  tugas Pembinaan  dan  Pengawasan  Teknik

## berkesinambungan.
Community  Development dimaknai sebagai  pengembangan  masyarakat, yang  dilakukan  secara  bersama  dan terencana  untuk  meningkatkan  kualitas kehidupan  di  berbagai  sektor,  yaitu sektor  ekonomi,  sektor  pendidikan, kesehatan dan sosial budaya. Pendekatan pengembangan community  development hendaknya  menggunakan  pendekatan partisipatif  dan  berdasarkan  prakarsa komunitas  (berbasis  komunitas). Pendekatan  ini  mempunyai  tiga  ciri utama  (1)  basis  partisipasi  masyarakat yang  luas,  (2)  fokus  pada  kebutuhan sebagian besar warga komunitas, dan (3) bersifat holistik. Pendekatan ini menaruh perhatian  pada  kepentingan  hampir semua  warga.  Keunggulan  pendekatan ini adalah adanya partisipasi yang tinggi dari  warga  dan  pihak  terkait  dalam pengambilan  keputusan  (perencanaan) dan  pelaksanaan,  serta  dalam  evaluasi dan  menikmati  hasil  kegiatan  bersama warga  komunitas.  Berbagai  masalah ditelaah  secara  menyeluruh  dan menghasilkan  perubahan  yang  didasari o l e h   d u k u n g a n   m o r a l   d a l a m pelaksanaan,  karena  warga  memiliki pengertian atau persepsi yang tepat dan sejalan  dengan  upaya  pemecahan m a s a l a h   r i i l   y a n g   d i h a d a p i n y a (Sumardjo, MS ).

## C.  PENGELOLAAN PERTAMBANG- AN ACEH
1.  K e w e n a n g a n   P e n g e l o l a a n

## Pertambangan di Aceh
Sejak  era  otonomi  khusus  Aceh (UU Nomor 18 Tahun 2001), Pemerintah 1 1 Aceh  telah  menetapkan  Qanun Provinsi  Aceh  Nomor  12  Tahun  2002 tentang  Pertambangan  Umum,  Minyak
Bumi  dan  Gas  Alam.  Dalam  Qanun tersebut  tidak  mengatur  secara  tegas perbedaan-perbedaan  mekanisme, teknis,  maupun  pedoman  dalam m e n y e l e n g g a r a k a n   k e w e n a n g a n pengelolaan  pertambangan  di  Aceh. Substansi Qanun tersebut tetap mengaju pada  materi  yang  berlaku  secara nasional.
Seiring  dengan  berakhirnya konflik  bersenjata  di  Aceh  dan berlakunya  UU  No.  11  Tahun  2006 t e n t a n g   P e m e r i n t a h a n   A c e h , kewenangan  pengelolaan  sumber  daya alam  sektor  pertambangan  di  Aceh dipertegas  dalam  UU  Pemerintahan A c e h   t e r s e b u t .   U U   t e r s e b u t menyebutkan  Pemerintah  Aceh  dan P e m e r i n t a h   K a b u p a t e n / K o t a mempunyai  kewenangan  mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun  di  laut  wilayah  Aceh  sesuai dengan kewenangannya (Pasal 156 Ayat 1).  Pengelolaan  meliputi  perencanaan, p e l a k s a n a a n ,   p e m a n f a a t a n   d a n pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa  eksplorasi,  eksploitasi,  dan budidaya (Pasal 156 Ayat 2).
Hasil studi dilapangan, meskipun U U   P e m e r i n t a h a n   A c e h   s u d a h menyebutkan kewenangan Aceh dalam mengelola sektor pertambangan, namun dalam  pelaksanaan  teknisnya  masih tetap  mengacu  norma,  standar,  dan pedoman  secara  nasional.  Pihak Distamben  Provinsi  Aceh  (2013) menyatakan  bahwa  “Meskipun  UU Pemerintahan  Aceh  menyebut  secara t e g a s   t e n t a n g   p e n g e l o l a a n p e r t a m b a n g a n   d i   A c e h ,   n a m u n pelaksanaan teknisnya dilapangan tetap mengaju  kepada  peraturan  secara Nasional.”  Hal  ini  salah  satunya
783
disebabkan  karena  sejak  UU  PA ditetapkan,  belum  ada  aturan  daerah (red.  Qanun)  terbaru  yang  mengatur sektor.  Sedangkan  untuk  pedoman pelaksanaan  lebih  lanjutkewenangan yang  diperintahkan  UU  Pemerintahan Aceh  tersebut,  maka  harus  diatur  dan ditetapkan  dalam  peraturan  daerah (Qanun  Provinsi  Aceh).  Akan  tetapi Qanun  terbaru  (sebagai  pengganti Qanun  Nomor  12  Tahun  2002)  belum ditetapkan (2013). Belum ditetapkannya rancangan qanun tersebut, dikarenakan masih  ada  beberapa  draf  pasal-pasal yang belum mendapat persetujuan dari Kemendagri.  Selain  itu  terdapat  pasal- pasal  yang  masih  menjadi  perdebatan dan  mendapat  kritikan  dari  pihak perusahaan  pertambangan,  yang keberatan  atas  besarnya  persentase royalti yang harus   dibayarkan kepada Pemerintah  Aceh.  Dalam  Qanun Pertambangan  yang  sudah  dibahas setiap  pengelola  tambang  diwajibkan membayar pajak 25% dari hasil jual (laba bersih) produksi batu bara. Dari jumlah tersebut,  porsi  10%  untuk  daerah penghasil, 7,5% untuk provinsi, dan 7,5 persen lagi untuk daerah non penghasil. Besarnya  pengeluaran  tersebut,  belum termasuk  dengan  donasi  5  %  ke Pemerintah  Pusat  dan  1  %  untuk program  tanggung  jawab  sosial perusahaan  atau corporate  social responsibility (CSR)  (Gunawan  Adnan, Senior  Manager  External  Relations Mifa).  Pada  satu  sisi  pengaturan  yang terdapat  dalam  Qanun  tersebut dirasakan  kontraproduktif  terhadap upaya pemerintah Aceh dalam menarik investor  guna  menggerakkan  ekonomi daerah Aceh.
Satu  hal  yang  menarik  terkait
dengan pelaksanaan kewenangan Aceh dalam  pertambangan  adalah  terkait dengan  Moratorium  penerbitan  IUP. Dalam Surat Edaran Menteri ESDM Cq Direktorat Dirjen Mineral dan Batubara Nomor  08.E/30/DJB/2012  Tentang Penghentian Sementara Penerbitan IUP baru  sampai  ditetapkannya  wilayah pertambangan.  Dengan  adanya  edaran tersebut,  maka  daerah  tidak  dapat mengeluarkan IUP baru di atas tanggal 12 Maret 2009. Bagi kepala daerah yang mengeluarkan  maka  dapat  dipidana. Namun,  bagi  Aceh  dengan  adanya kekhususan  dan  keistimewaan  Aceh d a l a m   p e n g e l o l a a n   s e k t o r pertambangan  di  Aceh  sebagaimana t e r s e b u t   d a l a m   p a s a l   1 5 6   U U Pemerintahan  Aceh.  Pemerintah  Aceh Kabupaten/Kota  tetap  memproses permohonan IUP yang diajukan setelah tanggal  12  Januari  2009,  tetap  dapat diproses untuk diterbitkan IUP nya.
Terkait  dengan  implementasi p e n g a w a s a n   d a n   p e m b i n a a n pertambangan  di  Aceh.  Berdasarkan ketentuan  yang  berlaku,  Pemerintah Aceh  melakukan  pembinaan  dan pengawasan pengelolaan pertambangan yang  dilakukan  oleh  pemerintah kabupaten/kota.Pelaksanaan tugas dan fungsi  tersebut,  dilakukan  Gubernur melalui  Satuan  Kerja  Perangkat  Aceh, dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi.
Dalam  Qanun  Aceh  Nomor  5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan  Tata  Kerja  Dinas,  Lembaga  Teknis dan  Lembaga  Daerah  Provinsi  Aceh, menetapkan  Tugas  dan  Fungsi  Dinas Pertambangan  dan  Energi  (Distamben) Provinsi  Aceh,  melakukan  tugas Pembinaan  dan  Pengawasan  Teknik
dalam  rangka  pengelolaan  pertam- bangan dan energi. Pengawasan terdiri dari  Pengawasan  Administrasi  dan Pengawasan Teknis.
P e l a k s a n a a n   p e n g a w a s a n dilakukan  terhadap  penyelenggaraan kegiatan  pengelolaan  pertambangan p e m e g a n g   S u r a t   i z i n   U s a h a Pertambangan  (IUP)  Eksplorasi,  Surat Izin  Pertambangan  (IUP)  Operasi- Produksi  di  Kabupaten/Kota,  yang bertujuan  terjadinya  tertib  administrasi dan  penertiban  penambangan.  Hasil pengawasan dapat berupa ; (i) terjadinya koordinasi  dengan  pihak  Pemerintah Kabupaten;  (ii)  Memperoleh  data tentang  pelaksanaan  kegiatan  IUP Ekplorasi  dan  IUJProduksi;  (iii) memperoleh data PETI; (iv) memperoleh data  pengelolaan  lingkungan  pertam- bangan  dengan  prinsip  Good  Mining Practice di seluruh Provinsi Aceh.
Pengawasan teknis pertambangan Mineral dan batubara adalah pendataan dan evaluasi terhadap dilaksanakannya kegiatan  teknik  pengelolaan  operasi tambang, yaitu   mengetahui kelayakan, kelaziman  dan  metoda,  serta  peng- olahan  data  hasil  kegiatan  eksplorasi dan operasi produksi, serta   pendataan dan  evluasi  terhadap  dilaksanakannya kaidah-kaidah  pengelolaan  lingkungan yang baik dan benar.
Tujuan  dari  pengawasan  teknis adalah  meningkatnya  ketertiban  dan ketaatan  terhadap  dilaksakannya ketentuan teknik kegiatan  ekplorasi dan kegiatan  operasi  produksi  serta ditaatinya  ketentuan  pengelolaan lingkungan sesuai dengan prinsip Good Mining Praktis di seluruh Provinsi Aceh. K e g i a t a n   p e n g a w a s a n   t e k n i s pertambangan  Mineral  dan  batubara
meliputi : - pemeriksaan,  pengujian  kegiatan teknik  pertambangan  terhadap dilaksanakannya  kaidah-kaidah teknik dalam kegiatan eksplorasi dan operasi produksi oleh perusahaan. - pemeriksaan,  pengujian/  penilaian lingkungan  pertambangan  dalam rangka  pengelolaan  lingkungan pertambangan  sesuai  prinsip-prinsip lingkungan oleh perusahaan.
Kegiatan  pengawasan    dilakukan secara  berkala  melalui  koordinasi bersama  Aparatur  Pemerintah  daerah, dan  kunjungan  lapangan  berdasarkan hasil koordinasi dan evaluasi data   dari Aparatur Pemda Kabupaten, survey dan r a p a t   k e r j a .   B e r d a s a r k a n   h a s i l pengawasan  Dinas  Pertambangan  dan Energi  Aceh  terhadap  pengelolaan pertambangan  di  Kabupaten/Kota antara tahun 2011   dan 2012, ditemukan beberapa  pelanggaran  oleh  perusahaan pertambangan, diantara lain adalah:
1. Terdapat  Perusahaan  di  beberapa daerah  yang  tidak  disiplin  dalam melaporkan  kegiatannya  secara  baik dan  benar,  tepat  waktu  (Laporan Triwulan  I,  II,  III  dan  Laporan Tahunan).
2. Terdapat  perusahaan  yang  mangkir dari  kewajibannya  yaitu  melaksana- kan  dan  menyampaikan  laporan
Eksplorasi,  Studi  Kelayakan  Usaha dan Kelayakan Lingkungan.
3. Terdapat perusahaan yang tidak aktif.
4. Terdapat  pemegang  IUPEksplorasi yang tidak melaksanakan pematokan batas  wilayah  secara  baik  dan  benar. (kasus  di  Nagan  Raya,  Aceh  Besar, Pidie).
5. Akibat  kondisi  sosial  yang  kurang kondusif,  terdapat  perusahaan  yang
785
menghentikan  kegiatan  operasi- produksinya ( Kasus di Nagan Raya).
6. Terdapat perusahaan pemegang izin usaha  pertambangan  yang  memiliki WIUP yang tidak memiliki kantor di wilayah  ekplorasi  (kasus  di  Nagan Raya).
7. Terdapat  pemegang  IUP  eksplorasi yang  tidak  menyampaikan  rencana kerjanya,  dan tidak memberitahukan jadwal kegiatan eksplorasinya.
8. Terdapat  aktivitas  pertambangan yang  belum  mendapat  dokumen Rekomendasi    dari  Gubernur  (Aceh Selatan, Aceh Barat Daya).
9. Terdapat  aktivitas  pertambangan yang belum memiliki izin (PETI).
2.  Aktivitas  Pertambangan  Mineral dan Batubara Pada Sebagian Daerah di Aceh
Dalam  UU  Pemerintahan  Aceh disebutkan  bahwa  Sumber  daya  alam Aceh  meliputi  bidang  pertambangan (terdiri atas pertambangan mineral, batu bara,  panas  bumi),  bidang  kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan  dengan  menerapkan prinsip  transparansi  dan  pembangunan berkelanjutan (Pasal 156 Ayat 3).
Untuk SDA di sektor bahan energi minyak dan gas dan mineral logam, non logam  serta  batubara  tersebar  di beberapa  daerah.  Sebaran  sumber  daya alam  tersebut  dapat  diperhatikan  pada (tabel 1.)
Kabupaten Potensi Mineral non Logam Potensi Mineral Logam Batubara Aceh Timur feldspar, lempung bentonit Tembaga, Aceh Tamiang Dolomit,lempung, phospat, Besi, gelena, Gayo Lues Feldspar, lempung, phospat, pasir kuarsa, Besi, tembaga, molibdent, seng, galena, emas Aceh Jaya Lempung, phosphat, Pasir besi, emas, tembaga, Aceh Selatan Lempung, Besi, emas,tembaga, Aceh Singkil Kaolin, lempung, pasir kuarsa Pasir besi, Aceh Tengah Feldspar, bentonit, Molibdent, seng, emas, tembaga, Pidie Magnesit, bentonit, phospat, Besi,pasir besi, emas, tembaga, molibdent, Aceh Besar Magnesit, dolomit, phosphat, Besi, Pasir Besi, emas,tembaga, Aceh Barat Besi, pasir besi, emas, seng, Batubara Aceh Barat Daya Perak, besi, emas, tembaga, Nagan Raya Emas, seng, batubara Subusussalam Gelena, besi,
Tabel. 1: Sebaran kandungan SDA Mineral Non Logam dan Logam Serta Batubara pada Beberapa Daerah di Aceh*
* Perkiraan Potensi  Sebaran (dari berbagai sumber media).
dalam  rangka  pengelolaan  pertam- bangan dan energi. Pengawasan terdiri dari  Pengawasan  Administrasi  dan Pengawasan Teknis.
P e l a k s a n a a n   p e n g a w a s a n dilakukan  terhadap  penyelenggaraan kegiatan  pengelolaan  pertambangan p e m e g a n g   S u r a t   i z i n   U s a h a Pertambangan  (IUP)  Eksplorasi,  Surat Izin  Pertambangan  (IUP)  Operasi- Produksi  di  Kabupaten/Kota,  yang bertujuan  terjadinya  tertib  administrasi dan  penertiban  penambangan.  Hasil pengawasan dapat berupa ; (i) terjadinya koordinasi  dengan  pihak  Pemerintah Kabupaten;  (ii)  Memperoleh  data tentang  pelaksanaan  kegiatan  IUP Ekplorasi  dan  IUJProduksi;  (iii) memperoleh data PETI; (iv) memperoleh data  pengelolaan  lingkungan  pertam- bangan  dengan  prinsip  Good  Mining Practice di seluruh Provinsi Aceh.
Pengawasan teknis pertambangan Mineral dan batubara adalah pendataan dan evaluasi terhadap dilaksanakannya kegiatan  teknik  pengelolaan  operasi tambang, yaitu   mengetahui kelayakan, kelaziman  dan  metoda,  serta  peng- olahan  data  hasil  kegiatan  eksplorasi dan operasi produksi, serta   pendataan dan  evluasi  terhadap  dilaksanakannya kaidah-kaidah  pengelolaan  lingkungan yang baik dan benar.
Tujuan  dari  pengawasan  teknis adalah  meningkatnya  ketertiban  dan ketaatan  terhadap  dilaksakannya ketentuan teknik kegiatan  ekplorasi dan kegiatan  operasi  produksi  serta ditaatinya  ketentuan  pengelolaan lingkungan sesuai dengan prinsip Good Mining Praktis di seluruh Provinsi Aceh.
K e g i a t a n   p e n g a w a s a n   t e k n i s pertambangan  Mineral  dan  batubara
meliputi : - pemeriksaan,  pengujian  kegiatan teknik  pertambangan  terhadap dilaksanakannya  kaidah-kaidah teknik dalam kegiatan eksplorasi dan operasi produksi oleh perusahaan.
- pemeriksaan,  pengujian/  penilaian lingkungan  pertambangan  dalam rangka  pengelolaan  lingkungan pertambangan  sesuai  prinsip-prinsip lingkungan oleh perusahaan.
Kegiatan  pengawasan    dilakukan secara  berkala  melalui  koordinasi bersama  Aparatur  Pemerintah  daerah, dan  kunjungan  lapangan  berdasarkan hasil koordinasi dan evaluasi data   dari Aparatur Pemda Kabupaten, survey dan r a p a t   k e r j a .   B e r d a s a r k a n   h a s i l pengawasan  Dinas  Pertambangan  dan Energi  Aceh  terhadap  pengelolaan pertambangan  di  Kabupaten/Kota antara tahun 2011   dan 2012, ditemukan beberapa  pelanggaran  oleh  perusahaan pertambangan, diantara lain adalah:
1. Terdapat  Perusahaan  di  beberapa daerah  yang  tidak  disiplin  dalam melaporkan  kegiatannya  secara  baik dan  benar,  tepat  waktu  (Laporan Triwulan  I,  II,  III  dan  Laporan Tahunan).
2. Terdapat  perusahaan  yang  mangkir dari  kewajibannya  yaitu  melaksana- kan  dan  menyampaikan  laporan
Eksplorasi,  Studi  Kelayakan  Usaha dan Kelayakan Lingkungan.
3. Terdapat perusahaan yang tidak aktif.
4. Terdapat  pemegang  IUPEksplorasi yang tidak melaksanakan pematokan batas  wilayah  secara  baik  dan  benar.
(kasus  di  Nagan  Raya,  Aceh  Besar, Pidie).
5. Akibat  kondisi  sosial  yang  kurang kondusif,  terdapat  perusahaan  yang
784
785
menghentikan  kegiatan  operasi- produksinya ( Kasus di Nagan Raya).
6. Terdapat perusahaan pemegang izin usaha  pertambangan  yang  memiliki WIUP yang tidak memiliki kantor di wilayah  ekplorasi  (kasus  di  Nagan Raya).
7. Terdapat  pemegang  IUP  eksplorasi yang  tidak  menyampaikan  rencana kerjanya,  dan tidak memberitahukan jadwal kegiatan eksplorasinya.
8. Terdapat  aktivitas  pertambangan yang  belum  mendapat  dokumen Rekomendasi    dari  Gubernur  (Aceh Selatan, Aceh Barat Daya).
9. Terdapat  aktivitas  pertambangan yang belum memiliki izin (PETI).

## 2.  Aktivitas  Pertambangan  Mineral dan Batubara Pada Sebagian Daerah di Aceh
Dalam  UU  Pemerintahan  Aceh disebutkan  bahwa  Sumber  daya  alam Aceh  meliputi  bidang  pertambangan (terdiri atas pertambangan mineral, batu bara,  panas  bumi),  bidang  kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan  dengan  menerapkan prinsip  transparansi  dan  pembangunan berkelanjutan (Pasal 156 Ayat 3).
Untuk SDA di sektor bahan energi minyak dan gas dan mineral logam, non logam  serta  batubara  tersebar  di beberapa  daerah.  Sebaran  sumber  daya alam  tersebut  dapat  diperhatikan  pada (tabel 1.) Kabupaten Potensi Mineral non Logam Potensi Mineral Logam Batubara Aceh Timur feldspar, lempung bentonit Tembaga, Aceh Tamiang Dolomit,lempung, phospat, Besi, gelena, Gayo Lues Feldspar, lempung, phospat, pasir kuarsa, Besi, tembaga, molibdent, seng, galena, emas Aceh Jaya Lempung, phosphat, Pasir besi, emas, tembaga, Aceh Selatan Lempung, Besi, emas,tembaga, Aceh Singkil Kaolin, lempung, pasir kuarsa Pasir besi, Aceh Tengah Feldspar, bentonit, Molibdent, seng, emas, tembaga, Pidie Magnesit, bentonit, phospat, Besi,pasir besi, emas, tembaga, molibdent, Aceh Besar Magnesit, dolomit, phosphat, Besi, Pasir Besi, emas,tembaga, Aceh Barat Besi, pasir besi, emas, seng, Batubara Aceh Barat Daya Perak, besi, emas, tembaga, Nagan Raya Emas, seng, batubara Subusussalam
Gelena, besi,

## Tabel. 1: Sebaran kandungan SDA Mineral Non Logam dan Logam
Serta Batubara pada Beberapa Daerah di Aceh*
* Perkiraan Potensi  Sebaran (dari berbagai sumber media).
Keberadaan  potensi  sumber  daya alam  pertambangan  mineral  dan batubara menjadikan Aceh sebagai salah satu  tujuan  potensial  investasi  sektor pertambangan.  Menurut  data  Dinas Pertambangan Aceh bahwa pasca konflik dan  bencana  tsunami  telah  ada  145 perusahaan  yang  beroperasi  di  Aceh. Dari  145  perusahaan  tersebut,  117 perusahaan  tambang  sudah  memiliki IUP  eksplorasi,  dan  27  pertambangan yang  sudah  siap  operasi  produksi  pada tahun 2012.
Dari  27  perusahaan  yang  sudah mendapatkan  IUP  Operasi  ada  6 perusahaan  yang  sudah  berproduksi, diantaranya 4 perusahaan pertambangan biji  besi  untuk  memenuhi  kebutuhan bahan mentah yang di ekspor luar negeri yaitu  PT.  Lhong  Setia  Mining,  PT.  Juya Aceh  Mining,  PT.  Waja  Niaga  dan  PT. Pinang  Sejati  Utama.  Kemudian  2  (dua) perusahaan  batubara  telah  berproduksi untuk  memenuhi  kebutuhan  domestik yaitu  PT.  Mifa  Bersaudara  di  Meulaboh untuk memenuhi kebutuhan PT. Lafarge Cement Indonesia (PT.LCI); dan PT. Bara Energi  Lestari  di  Nagan  Raya  untuk memenuhi  perusahaan  Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya.
Kemudian ada Izin Pertambangan Rakyat  (IPR)  yang  diberikan  izin langsung  oleh  Bupati/Wali  Kota s e b a n y a k   4   i z i n   p e r t a m b a n g a n . Selebihnya ada 3 izin Kontrak Karya (KK) yang  telah  siap  beroperasi.  (Bidang Pertambangan  Mineral,  Batubara  dan Panas  Bumi,  Distamben  Aceh,  2013). S e b a r a n   s e j u m l a h   p e r u s a h a a n pertambangan  di  Aceh  terdapat  hampir disetiap wilayah di Aceh.
Sebaran potensi SDA didapati pada beberapa  daerah,  antara  lain  Aceh
Tamiang yang memiliki potensi tambang seperti  batu-batuan  koral,  batubara,  biji besi. Potensi mineral batubara terdapat di aliran sungai Bambo Kecamatan Bandar Pusaka  dan  Kecamatan  Tamiang  Hulu. Potensi  bahan  galian  logam  bijih  besi terletak  di  hulu  Sungai  Sekundur, Kecamatan  Tenggulun.  Berdasarkan pengamatan  Dinas  Pertambangan  dan Energi Kabupaten Aceh Tamiang (2013), terdapat  mineral  penyerta  yaitu  timah hitam,  pyrite,  chalcopyrite,  yang terbentuk  dalam  Fondasi  Bahorok  dan perlu  penelitian  lebih  lanjut  (eksplorasi detil).  Taksiran  sementara  cadangan batubara  dan  biji  besi  mencapai  500.000 ton.  Pada  tahun  2011  terdapat  3 perusahaan  pemegang  Izin  Usaha Pertambangan (IUP) yaitu: 1.  PT. Tamiang Petroleum, untuk galian bijih besi (luas areal tambang 3.183 ha);
2.  PT. Tiga Garis untuk galian bijih besi (luas areal tambang 250 ha); dan
3.  PT. Roda Tamiang untuk galena (luas areal tambang 4.300 ha).
Potensi  sumber  daya  mineral  di Gayo  Lues  antara  lain  adalah  Timah Hitam  di  Kecamatan  Pining,  Emas  di Kecamatan Putri Betung dan kecamatan pantan  cuaca,  dan  tambang  pasir
12 keramik  di  kecamatan  rikit  gaib.   Di wilayah  dataran  tinggi  Gayo  Lues tersebut telah beroperasi  perusahaan: a.  PT Wanyang Minning Gayo Lues Indo (PT.  WGLI)  merupakan  pemilik  izin wilayah (pencadangan lahan).
b.  PT.  Gayo  Lestari  atau  yang  lebih dikenal PT Gayo Lues yang dikontrak oleh PT Wanyang Mining Gayo Lues Indo.
c.  PT  Energi  Oriental  Utama,    yang
12 http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gayo_Lues
786
787
dikontrak  oleh  PT  Wanyang  Mining Gayo Lues Indo. d.  Kemudian PT Gayo Mineral, bergerak dibidang  pertambangan  emas  di Kecamatan Pantan Cuaca. Perusahaan tersebut  dinyatakan  ilegal  karena operasionalnya  tanpa  mengantongi izin  resmi  dari  Pemkab  Gayo  Lues 13 Provinsi Aceh.
D i   w i l a y a h   b a r a t ,   y a i t u   d i kabupaten  Aceh  Barat  sejak  tahun  2010 terdapat13  perusahaan  menggarap sektor  pertambangan  emas,  batubara,
14 perak, dan bijih besi yaitu.
1.  PT.Aceh Kencana Mandiri (luas lahan 9 . 5 1 0   h e k t a r e , b a h a n   g a l i a n emasprimer)
2.  PT.Woyla  Aceh  Mineral(24.260 hektare,  emas  primer)  (Aceh  Barat dan Pidie)
3.  PT.Magellaic Garuda Kencana (3.250 hektare, emas sekunder)
4.  Koperasi  Putra  Putri  Aceh(195 hektare, emas sekunder)
5.  PT.Mifa  Bersaudara  (3.134  hektare, batubara)
6.  PT.Agra  budi  Jasa  Bersama(5.000 hektare, batubara)
7.  PT.Indonesia  Pacific  Energy(4.182 hektare, batubara)
8.  PT.Aceh  Tuwan  Sinarawi(8.197 hektare, batubara)
9.  PT.Prima  Bara  Mahadana  (2.024 hektare, batubara)
10. PT.Bara Adhi pratama (1.600 hektare, batubara)
11. PT.Nirmala  Coal  Nusantara(3.198 hektare, batubara)
12. PT.Pelita  Nusantara  Mining  (3.000 hektare, batubara) 13. PT.Kharismatik Unggul Sentosa (128 hektare, bijih besi DMP).
Kemudian  di  wilayah  kabupaten Nagan Raya memiliki potensi batu bara
1 5 dan  permata.   Terdapat  sejumlah perusahaan  yang  sedang  melakukan eksplorasi, diantaranya adalah :
1.  PT  Rimbaka  Mining  Makmur  (batu bara) seluas 9.825 hektare, (Eksplorasi: 21-04-2008 s/d 21-04-2012);
2.  P T . I n d o n e s i a   P a s i f i k   E n e r g i . (batubara) seluas 4.937 ha. (Eksplorasi: 30-04-2010 s/d 30-04-2018);
3.  PT  Aceh  Gemilang  Mineral  (batu bara)  luas  areal  10.000  hektare, (Eksplorasi:  30-04-2010  s/d  30-04- 2018);
4.  PT. Antik Unggul Mineral (batu bara) seluas 9.935 hektare, (Eksplorasi : 06- 03-2008 s/d 05-03-2011);
5.  PT.  Mega  Fiume  Internasional  (batu b a r a )   s e l u a s   1 0 . 0 0 0   h e k t a r e , (Eksplorasi:  29-04-2008  s/d    29-04- 2012);
6.  PT.  Aceh  Mining  Lestari  (batubara) seluas 8.562 hektare, (Eksplorasi : 17- 07-2008 s/d 16-07-2012);
7.  PT. Alam Aceh Resources (batu bara) di  lahan  seluas  5.718  hektare. (Eksplorasi:  30-04-2010  s/d  30-04- 2018);
8.  PT.Mega Multi Cemerlang (batubara) seluas  10.000  ha.  (eksplorasi  :  14-07- 2008 s/d 14-07-2012);
13 http://www.suaranasionalnews.com/?p=29482.
14 Aceh.tribunnews.com,18/06/2012:13 PerusahaanGarapTambangAcehbarat 15 Data Distamben Kab. Nagan Raya.
Keberadaan  potensi  sumber  daya alam  pertambangan  mineral  dan batubara menjadikan Aceh sebagai salah satu  tujuan  potensial  investasi  sektor pertambangan.  Menurut  data  Dinas Pertambangan Aceh bahwa pasca konflik dan  bencana  tsunami  telah  ada  145 perusahaan  yang  beroperasi  di  Aceh. Dari  145  perusahaan  tersebut,  117 perusahaan  tambang  sudah  memiliki IUP  eksplorasi,  dan  27  pertambangan yang  sudah  siap  operasi  produksi  pada tahun 2012.
Dari  27  perusahaan  yang  sudah mendapatkan  IUP  Operasi  ada  6 perusahaan  yang  sudah  berproduksi, diantaranya 4 perusahaan pertambangan biji  besi  untuk  memenuhi  kebutuhan bahan mentah yang di ekspor luar negeri yaitu  PT.  Lhong  Setia  Mining,  PT.  Juya Aceh  Mining,  PT.  Waja  Niaga  dan  PT. Pinang  Sejati  Utama.  Kemudian  2  (dua) perusahaan  batubara  telah  berproduksi untuk  memenuhi  kebutuhan  domestik yaitu  PT.  Mifa  Bersaudara  di  Meulaboh untuk memenuhi kebutuhan PT. Lafarge Cement Indonesia (PT.LCI); dan PT. Bara Energi  Lestari  di  Nagan  Raya  untuk memenuhi  perusahaan  Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya.
Kemudian ada Izin Pertambangan Rakyat  (IPR)  yang  diberikan  izin langsung  oleh  Bupati/Wali  Kota s e b a n y a k   4   i z i n   p e r t a m b a n g a n . Selebihnya ada 3 izin Kontrak Karya (KK) yang  telah  siap  beroperasi.  (Bidang Pertambangan  Mineral,  Batubara  dan Panas  Bumi,  Distamben  Aceh,  2013). S e b a r a n   s e j u m l a h   p e r u s a h a a n pertambangan  di  Aceh  terdapat  hampir disetiap wilayah di Aceh.
Sebaran potensi SDA didapati pada beberapa  daerah,  antara  lain  Aceh
Tamiang yang memiliki potensi tambang seperti  batu-batuan  koral,  batubara,  biji besi. Potensi mineral batubara terdapat di aliran sungai Bambo Kecamatan Bandar Pusaka  dan  Kecamatan  Tamiang  Hulu. Potensi  bahan  galian  logam  bijih  besi terletak  di  hulu  Sungai  Sekundur, Kecamatan  Tenggulun.  Berdasarkan pengamatan  Dinas  Pertambangan  dan Energi Kabupaten Aceh Tamiang (2013), terdapat  mineral  penyerta  yaitu  timah hitam,  pyrite,  chalcopyrite,  yang terbentuk  dalam  Fondasi  Bahorok  dan perlu  penelitian  lebih  lanjut  (eksplorasi detil).  Taksiran  sementara  cadangan batubara  dan  biji  besi  mencapai  500.000 ton.  Pada  tahun  2011  terdapat  3 perusahaan  pemegang  Izin  Usaha Pertambangan (IUP) yaitu:
1.  PT. Tamiang Petroleum, untuk galian bijih besi (luas areal tambang 3.183 ha);
2.  PT. Tiga Garis untuk galian bijih besi (luas areal tambang 250 ha); dan
3.  PT. Roda Tamiang untuk galena (luas areal tambang 4.300 ha).
Potensi  sumber  daya  mineral  di Gayo  Lues  antara  lain  adalah  Timah Hitam  di  Kecamatan  Pining,  Emas  di Kecamatan Putri Betung dan kecamatan pantan  cuaca,  dan  tambang  pasir
12 keramik  di  kecamatan  rikit  gaib.   Di wilayah  dataran  tinggi  Gayo  Lues tersebut telah beroperasi  perusahaan:
a.  PT Wanyang Minning Gayo Lues Indo
(PT.  WGLI)  merupakan  pemilik  izin wilayah (pencadangan lahan).
b.  PT.  Gayo  Lestari  atau  yang  lebih dikenal PT Gayo Lues yang dikontrak oleh PT Wanyang Mining Gayo Lues Indo.
c.  PT  Energi  Oriental  Utama,    yang
12 http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gayo_Lues
786 787
dikontrak  oleh  PT  Wanyang  Mining Gayo Lues Indo.
d.  Kemudian PT Gayo Mineral, bergerak dibidang  pertambangan  emas  di Kecamatan Pantan Cuaca. Perusahaan tersebut  dinyatakan  ilegal  karena operasionalnya  tanpa  mengantongi izin  resmi  dari  Pemkab  Gayo  Lues 13 Provinsi Aceh.
D i   w i l a y a h   b a r a t ,   y a i t u   d i kabupaten  Aceh  Barat  sejak  tahun  2010 terdapat13  perusahaan  menggarap sektor  pertambangan  emas,  batubara,
14 perak, dan bijih besi yaitu.
1.  PT.Aceh Kencana Mandiri (luas lahan 9 . 5 1 0   h e k t a r e , b a h a n   g a l i a n emasprimer)
2.  PT.Woyla  Aceh  Mineral(24.260 hektare,  emas  primer)  (Aceh  Barat dan Pidie)
3.  PT.Magellaic Garuda Kencana (3.250 hektare, emas sekunder)
4.  Koperasi  Putra  Putri  Aceh(195 hektare, emas sekunder)
5.  PT.Mifa  Bersaudara  (3.134  hektare, batubara)
6.  PT.Agra  budi  Jasa  Bersama(5.000 hektare, batubara)
7.  PT.Indonesia  Pacific  Energy(4.182 hektare, batubara)
8.  PT.Aceh  Tuwan  Sinarawi(8.197 hektare, batubara)
9.  PT.Prima  Bara  Mahadana  (2.024 hektare, batubara)
10. PT.Bara Adhi pratama (1.600 hektare, batubara)
11. PT.Nirmala  Coal  Nusantara(3.198 hektare, batubara)
12. PT.Pelita  Nusantara  Mining  (3.000
hektare, batubara)
13. PT.Kharismatik Unggul Sentosa (128
hektare, bijih besi DMP).
Kemudian  di  wilayah  kabupaten Nagan Raya memiliki potensi batu bara
1 5 dan  permata.   Terdapat  sejumlah perusahaan  yang  sedang  melakukan eksplorasi, diantaranya adalah :
1.  PT  Rimbaka  Mining  Makmur  (batu bara) seluas 9.825 hektare, (Eksplorasi: 21-04-2008 s/d 21-04-2012);
2.  P T . I n d o n e s i a   P a s i f i k   E n e r g i .
(batubara) seluas 4.937 ha. (Eksplorasi:
30-04-2010 s/d 30-04-2018);
3.  PT  Aceh  Gemilang  Mineral  (batu bara)  luas  areal  10.000  hektare, (Eksplorasi:  30-04-2010  s/d  30-04- 2018);
4.  PT. Antik Unggul Mineral (batu bara) seluas 9.935 hektare, (Eksplorasi : 06- 03-2008 s/d 05-03-2011);
5.  PT.  Mega  Fiume  Internasional  (batu b a r a )   s e l u a s   1 0 . 0 0 0   h e k t a r e , (Eksplorasi:  29-04-2008  s/d    29-04- 2012);
6.  PT.  Aceh  Mining  Lestari  (batubara) seluas 8.562 hektare, (Eksplorasi : 17- 07-2008 s/d 16-07-2012);
7.  PT. Alam Aceh Resources (batu bara) di  lahan  seluas  5.718  hektare. (Eksplorasi:  30-04-2010  s/d  30-04- 2018);
8.  PT.Mega Multi Cemerlang (batubara) seluas  10.000  ha.  (eksplorasi  :  14-07-
2008 s/d 14-07-2012);
13 http://www.suaranasionalnews.com/?p=29482.
14 Aceh.tribunnews.com,18/06/2012:13 PerusahaanGarapTambangAcehbarat
15 Data Distamben Kab. Nagan Raya.
9.  PT.  Mineral  Nagan  Raya,  (emas) seluas  9.942.  (Eksplorasi  :  06-11-2007 s/d  06-11-2012);
10. PT.  Anugerah  Sanimardani  (emas) seluas  6,552  ha.  (Eksplorasi  :  23-05- 2008 s/d 23-05-2012);
11. PT. Yakin Timber Jaya. (emas) seluas 10.000 ha; (Eksplorasi : 04-08-2008 s/d 04-08-2012);
12. PT. Megatama Abadi Sentosa. (emas), seluas  10.000  ha.  (Eksplorasi:  17-07- 2007 s/d 17-07-2010);
13. PT.  Kencana  Murni  Sarana,  (emas) seluas 10.000 . (Eksplorasi : 10-12-2007 s/d  10-12-2010);
14. PT.Emas Mineral Murni (emas) seluas 10.000.  (Eksplorasi  :  28-12-2009  s/d 28-12-2010);
15. PT.Tambang  Emas  Cemerlang. (emas)  seluas  10.000  ha.  (Eksplorasi  : 28-12-2009 s/d  28-12-2010 ).
Dari sejumlah perusahaan tersebut, terdapat 2 perusahaan pertambangan di Nagan  Raya  yang  telah  beroperasi (produksi) adalah:
1.  Koperasi  Cempala  Sakti.  (emas) s e l u a s   4 2 . 2 2   h a .   ( N o . I z i n . 545/169/SK/IUP-OP/2009.  Masa Berlaku :21-04-2009 s/d 21-04-2015).
2.  PT Bara Energi Lestari (Batubara) luas lahan  1.495  hektare.  (No.  Izin. 545/41/SK/IUP-OP/2010.  Masa berlaku: 27-09-2007 S/D 19-11-2017).
Untuk  perusahaan  yang  sudah berproduksi yaitu PT. Bara Energi Lestari (BEL),  yang  produksinya  untuk memenuhi  perusahaan  Pembangkit 16 Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya.
PT.  BEL  merupakan  perusahaan pertambangan batubara pertama di Aceh yang  melakukan  produksi.  Sejak berproduksi  pada  Maret  2008  PT  BEL telah  mengirimkan  batubara  ke  PLTU Energi Alam Raya Semesta (EAS) di Desa Kuta  Makmue  Kec.  Kuala  Nagan  Raya. Meskipun jumlah produksi tidak dalam skala besar, PT. BEL telah menjadi pioner sebagai penghasil batubara.
Sementara  di  Aceh  Barat  Daya mimiliki  potensi  pertambangan  mineral seperti Bijih Besi (di seluar 2540 ha), Batu Gamping/Batu  Gajah  (diseluas  13  ha), emas ( seluas 15 ha), dan Pasir Dan Batu (seluas  21,5  ha). (Distamben  Aceh  Barat Daya,2013) . Pada tahun 2012, terdapat 12 perusahaan  pemegang  izin  usaha pertambangan (IUP), yang terdiri dari 5 perusahaan    pemegang  IUP  Operasi  – Produksi  galian  bijih,  5  Pemegang  IUP Eksplorasi bijih besi (perusahaan yaitu 5 perusahaan untuk Bijih Besi ), dan 2 IUP ekplorasi  untuk  Izin  Tambang  Rakyat (IPR)  emas.    Pada  tahun  2013,  jumlah perusahaan  bertambah  menjadi  23 perusahaan sbb:
1.  PT.  Juya  Aceh  Mining  (Pemegang IUP produksi untuk bijih besi).
2.  PT.Bumi  Babahrot    (Pemegang  IUP produksi untuk bijih besi).
3.  PT.  Waja  Niaga  (IUP  operasi produksi untuk bijih besi, 50 Ha).
4.  PT.  Leuser  Karya  Tambang  (IUP operasi produksi untuk bijih besi).
5.  PT. Meudang Perdana (IUP ekplorasi bijih besi).
6.  PT.  Aceh  Citra  Perkasa  (IUP ekplorasi bijih besi).
16 Wawancara dengan Edi Thamrin, Kabid Pengawasan Pertambangan Kab. Nagan Raya, 19 Agustus 2013.
788
789
7.  KSU. Bersama Abdya Sejahtera (IUP eksplorasi bijih besi).
8.  KSU.  Kuta  Sabi  Abdya  Utama  (IUP eksplorasi bijih besi).
9.  K S U .   L a d a n g   N e u b o k   ( I U P eksplorasi bijih besi).
10.  CV. Putroe Aloh (IUP Ekplorasi pasir dan batu).
11.  PT.  Adek  Abang  Thahara  (IUP Ekplorasi batu gamping).
12.  PT.Pelita Nusa Perkasa (IUP operasi produksi Pasir dan batu).
13.  PT.  Rampagou  Waja  (IUP  operasi produksi Pasir dan Batu).
14.  Koperasi  Kambas  (IUP  operasi produksi pasir dan batu).
15.  Kopmas  Aneuk  Gampong  Mata  Ie (IUP  operasi  produksi  pasir  dan batu).
16.  PT. Manggeng Makmur Lestari (IUP operasi produksi pasir dan batu).
17.  CV.  Mitra  Ulfika  (IUP  operasi produksi pasir dan batu).
18.  CV. Adek Abang (IUP Ekplorasi batu gamping).
19.  Koperta  Jeumpa  Mandiri  (IUP operasi produksi batu gamping).
20.  KSU  Tuah  Nanggroe  (IUP  operasi produksi batu gamping).
21.  CV.  Karya  Sentosa(  IUPoperasi produksi batu gamping).
22.  CV.  Mitra  Karya  Mandiri  (IUP eksplorasi batu gamping).
23.  KSU. Hase Nanggroe (IUP eksplorasi batu gamping).
Sementara  di  Kabupaten  Aceh Besar, Terdapat 9 (sembilan) perusahaan y a n g   t e l a h   m e n d a p a t k a n   i z i n pertambangan, yang sudah sampai pada
tahap operasi produksi. 1.  PT. Lhoong Setia Mining (Bijih Besi).
2.  PT. Aroma Cipta Anugrahtama (Batu Gamping dan Slistone).
3.  PT.  Tambang  Indrapurijaya  (Bijih Besi).
4.  PT.  Saman  Citra  Agung  (Pasir  Besi Trass/ Pozzolan).
5.  PT. Keutapang (Trass/ Pozzolan).
6.  PT. Aceh Klat Beutari (Batu Gamping).
7.  PT.  Pantonia  Abasi  Jaya  (Batu Gamping).
8.  PT.  Karya  Prima  Mandiri  Sejahtera (Batu Gamping) dan
9.  PT. Bina Meukuta Alam (Pasir Besi).
3.  Kontribusi  Sektor  Pertambangan Mineral  dan  Batubara  Untuk  Aceh dan sebagian daerah di Aceh.
Potensi  sektor  pertambangan minerba  di  Aceh  memiliki  kontribusi yang  penting  dalam  pertumbuhan ekonomi Aceh, meskipun belum menjadi sektor  dominan.  Jika  dilihat  dari pembentukan  PDRB  Aceh,  maka menunjukkan  tren  pertumbuhan meningkat  setiap  tahunnya  (2009  s.d 2011). Perhatikan pada tabel. 2 di sebelah ini.
9.  PT.  Mineral  Nagan  Raya,  (emas) seluas  9.942.  (Eksplorasi  :  06-11-2007 s/d  06-11-2012);
10. PT.  Anugerah  Sanimardani  (emas) seluas  6,552  ha.  (Eksplorasi  :  23-05- 2008 s/d 23-05-2012);
11. PT. Yakin Timber Jaya. (emas) seluas 10.000 ha; (Eksplorasi : 04-08-2008 s/d
04-08-2012);
12. PT. Megatama Abadi Sentosa. (emas), seluas  10.000  ha.  (Eksplorasi:  17-07- 2007 s/d 17-07-2010);
13. PT.  Kencana  Murni  Sarana,  (emas) seluas 10.000 . (Eksplorasi : 10-12-2007
s/d  10-12-2010);
14. PT.Emas Mineral Murni (emas) seluas 10.000.  (Eksplorasi  :  28-12-2009  s/d 28-12-2010);
15. PT.Tambang  Emas  Cemerlang.
(emas)  seluas  10.000  ha.  (Eksplorasi  : 28-12-2009 s/d  28-12-2010 ).
Dari sejumlah perusahaan tersebut,
terdapat 2 perusahaan pertambangan di Nagan  Raya  yang  telah  beroperasi
(produksi) adalah:
1.  Koperasi  Cempala  Sakti.  (emas) s e l u a s   4 2 . 2 2   h a .   ( N o . I z i n .
545/169/SK/IUP-OP/2009.  Masa
Berlaku :21-04-2009 s/d 21-04-2015).
2.  PT Bara Energi Lestari (Batubara) luas lahan  1.495  hektare.  (No.  Izin.
545/41/SK/IUP-OP/2010.  Masa berlaku: 27-09-2007 S/D 19-11-2017).
Untuk  perusahaan  yang  sudah
berproduksi yaitu PT. Bara Energi Lestari (BEL),  yang  produksinya  untuk memenuhi  perusahaan  Pembangkit 16 Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya.
PT.  BEL  merupakan  perusahaan pertambangan batubara pertama di Aceh yang  melakukan  produksi.  Sejak berproduksi  pada  Maret  2008  PT  BEL telah  mengirimkan  batubara  ke  PLTU Energi Alam Raya Semesta (EAS) di Desa Kuta  Makmue  Kec.  Kuala  Nagan  Raya. Meskipun jumlah produksi tidak dalam skala besar, PT. BEL telah menjadi pioner sebagai penghasil batubara.
Sementara  di  Aceh  Barat  Daya mimiliki  potensi  pertambangan  mineral seperti Bijih Besi (di seluar 2540 ha), Batu Gamping/Batu  Gajah  (diseluas  13  ha), emas ( seluas 15 ha), dan Pasir Dan Batu (seluas  21,5  ha). (Distamben  Aceh  Barat Daya,2013) . Pada tahun 2012, terdapat 12 perusahaan  pemegang  izin  usaha pertambangan (IUP), yang terdiri dari 5 perusahaan    pemegang  IUP  Operasi  – Produksi  galian  bijih,  5  Pemegang  IUP Eksplorasi bijih besi (perusahaan yaitu 5 perusahaan untuk Bijih Besi ), dan 2 IUP ekplorasi  untuk  Izin  Tambang  Rakyat (IPR)  emas.    Pada  tahun  2013,  jumlah perusahaan  bertambah  menjadi  23 perusahaan sbb:
1.  PT.  Juya  Aceh  Mining  (Pemegang IUP produksi untuk bijih besi).
2.  PT.Bumi  Babahrot    (Pemegang  IUP produksi untuk bijih besi).
3.  PT.  Waja  Niaga  (IUP  operasi produksi untuk bijih besi, 50 Ha).
4.  PT.  Leuser  Karya  Tambang  (IUP operasi produksi untuk bijih besi).
5.  PT. Meudang Perdana (IUP ekplorasi bijih besi).
6.  PT.  Aceh  Citra  Perkasa  (IUP ekplorasi bijih besi).
16 Wawancara dengan Edi Thamrin, Kabid Pengawasan Pertambangan Kab. Nagan Raya, 19 Agustus 2013.
788 789
7.  KSU. Bersama Abdya Sejahtera (IUP eksplorasi bijih besi).
8.  KSU.  Kuta  Sabi  Abdya  Utama  (IUP eksplorasi bijih besi).
9.  K S U .   L a d a n g   N e u b o k   ( I U P eksplorasi bijih besi).
10.  CV. Putroe Aloh (IUP Ekplorasi pasir dan batu).
11.  PT.  Adek  Abang  Thahara  (IUP Ekplorasi batu gamping).
12.  PT.Pelita Nusa Perkasa (IUP operasi produksi Pasir dan batu).
13.  PT.  Rampagou  Waja  (IUP  operasi produksi Pasir dan Batu).
14.  Koperasi  Kambas  (IUP  operasi produksi pasir dan batu).
15.  Kopmas  Aneuk  Gampong  Mata  Ie (IUP  operasi  produksi  pasir  dan batu).
16.  PT. Manggeng Makmur Lestari (IUP operasi produksi pasir dan batu).
17.  CV.  Mitra  Ulfika  (IUP  operasi produksi pasir dan batu).
18.  CV. Adek Abang (IUP Ekplorasi batu gamping).
19.  Koperta  Jeumpa  Mandiri  (IUP operasi produksi batu gamping).
20.  KSU  Tuah  Nanggroe  (IUP  operasi produksi batu gamping).
21.  CV.  Karya  Sentosa(  IUPoperasi produksi batu gamping).
22.  CV.  Mitra  Karya  Mandiri  (IUP eksplorasi batu gamping).
23.  KSU. Hase Nanggroe (IUP eksplorasi batu gamping).
Sementara  di  Kabupaten  Aceh Besar, Terdapat 9 (sembilan) perusahaan y a n g   t e l a h   m e n d a p a t k a n   i z i n pertambangan, yang sudah sampai pada
tahap operasi produksi. 1.  PT. Lhoong Setia Mining (Bijih Besi).
2.  PT. Aroma Cipta Anugrahtama (Batu Gamping dan Slistone).
3.  PT.  Tambang  Indrapurijaya  (Bijih Besi).
4.  PT.  Saman  Citra  Agung  (Pasir  Besi Trass/ Pozzolan).
5.  PT. Keutapang (Trass/ Pozzolan).
6.  PT. Aceh Klat Beutari (Batu Gamping).
7.  PT.  Pantonia  Abasi  Jaya  (Batu Gamping).
8.  PT.  Karya  Prima  Mandiri  Sejahtera (Batu Gamping) dan
9.  PT. Bina Meukuta Alam (Pasir Besi).
3.  Kontribusi  Sektor  Pertambangan Mineral  dan  Batubara  Untuk  Aceh dan sebagian daerah di Aceh.
Potensi  sektor  pertambangan minerba  di  Aceh  memiliki  kontribusi yang  penting  dalam  pertumbuhan ekonomi Aceh, meskipun belum menjadi sektor  dominan.  Jika  dilihat  dari pembentukan  PDRB  Aceh,  maka menunjukkan  tren  pertumbuhan meningkat  setiap  tahunnya  (2009  s.d 2011). Perhatikan pada tabel. 2 di sebelah ini.
Sumber: BPS Aceh, 2013 *Data tahun 2012 masih dalam penyempurnaan
790
Pada  beberapa  daerah  kontribusi ekonomi  dari  sektor  pertambangan sangat  strategis.  Di  Aceh  Tamiang misalnya jika dilihat dari data BPS Aceh tamiang,  sektor  pertambangan  belum menjadi pengkontribusi utama terhadap ekonomi Aceh Tamiang. Bila melihat dari PDRB  ADHB  2000  (periode  2008  s.d
2011),  maka  sektor  pertambangan merupakan sektor kedua (setelah sektor p e r t a n i a n )   s e b a g a i   p e n y u m b a n g kontribusi  ekonomi  Aceh  Tamiang. Kontribusi  Sektor  pertambangan terhadap  ekonomi  Aceh  Tamiang  dapat diperhatikan sebagai berikut (tabel. 3).
Tabel. 3
PDRB Kabupaten Aceh Tamiang 2008 s.d 2011 Atas Dasar Harga Berlaku 2000
Sumber : BPS Aceh Tamiang (2012).
Tabel 4.
Penduduk Aceh Yang Bekerja di BidangPertambangan dan Penggalian
Sumber: BPS, 2012 (diolah Pusdatinaker)
791
Dari  Tabel  diatas  menunjukkan kontribusi  sektor  pertambangan  untuk PDRB  daerah  Aceh  Tamiang  terus meningkat  setiap  tahunnya,  meskipun belum menjadi sektor pertama.  Beberapa hal  yang  mempengaruhi  kontribusi sektor  pertambangan  masih  menjadi n o m o r   d u a   a d a l a h :   k u r a n g n y a p e n g a l a m a n   d a e r a h   d a l a m mengupayakan investasi eksploitasi dan trading  pertambangan,  terbatasnya jumlah  perusahaan  penambangan  yang melakukan  investasi,  daerah  belum fokusnya  upaya  mempromosikan  dan m e n a r i k   i n v e s t a s i ,   t e r b a t a s n y a ketersedian  tenaga  kerja  lokal  yang memiliki keahlian khusus dalam bekerja di Sektor Pertambangan.
Selain  kontribusi  PDRB  daerah, keberadaan  sektor  pertambangan  juga memiliki  kontribusi  dalam  penyerapan tenaga kerja di Aceh. Dilihat dari jumlah, penyerapan  tenaga  kerja  lokal  periode lima tahun terakhir (2008 s.d 2012) terus meningkat.  Meskipun  tren  pertum- buhannya  pertahun  sangat  fluktuatif. Lebih lanjut dapat ditelaah pada Tabel 4 di bawah ini:
D i l i h a t   d a r i   j u m l a h ,   m a k a perkembangan penyerapan tenaga kerja lokal terus mengalami peningkatan dari 2008-2012.  Pada  tahun  2008  jumlah penduduk Aceh yang bekerja di bidang pertambangan dan penggalian sebanyak 8.660  orang.  Pada  tahun  berikutnya mengalami  kenaikan  sebesar  23%,  yaitu sebanyak  10.681  orang  bekerja  pada sektor  pertambangan  dan  penggalian. Pada  tahun  2010  jumlah  pekerja bertambah tetapi tidak terlalu signifikan. Dari  10.681  orang  bertambah  910  orang menjadi  11.591.  Pada  tahun  2011 menyerap tenaga kerja sebanyak 11.739, dan  terus  meningkat  pada  tahun  2012 menjadi  14.171.  Peningkatan  jumlah ternaga kerja lokal pada dari tahun 2011 ke  2012  adalah  fase  peningkatkan  yang jumlahnya paling besar, yaitu bertambah sebanyak 2.432 orang.
Harus  diakui  bahwa  keberadaan aktivitas  pertambangan  pada  satu  sisi memang  mendatangkan  kontribusi/ manfaat  ekonomis  bagi  sebuah  daerah. Namun  pada  sisi  yang  lain  tetap menimbulkan  dampak  negatif.  Di  Aceh Barat  Daya  misalnya  menimbulkan
Tabel 2.
Sumber: BPS Aceh, 2013
*Data tahun 2012 masih dalam penyempurnaan
790
Pada  beberapa  daerah  kontribusi ekonomi  dari  sektor  pertambangan sangat  strategis.  Di  Aceh  Tamiang misalnya jika dilihat dari data BPS Aceh tamiang,  sektor  pertambangan  belum menjadi pengkontribusi utama terhadap ekonomi Aceh Tamiang. Bila melihat dari PDRB  ADHB  2000  (periode  2008  s.d
2011),  maka  sektor  pertambangan merupakan sektor kedua (setelah sektor p e r t a n i a n )   s e b a g a i   p e n y u m b a n g kontribusi  ekonomi  Aceh  Tamiang. Kontribusi  Sektor  pertambangan terhadap  ekonomi  Aceh  Tamiang  dapat diperhatikan sebagai berikut (tabel. 3).
Tabel. 3 PDRB Kabupaten Aceh Tamiang 2008 s.d 2011 Atas Dasar Harga Berlaku 2000
Sumber : BPS Aceh Tamiang (2012).
Tabel 4.

## Penduduk Aceh Yang Bekerja di BidangPertambangan dan Penggalian
Sumber: BPS, 2012 (diolah Pusdatinaker)
791
Dari  Tabel  diatas  menunjukkan kontribusi  sektor  pertambangan  untuk PDRB  daerah  Aceh  Tamiang  terus meningkat  setiap  tahunnya,  meskipun belum menjadi sektor pertama.  Beberapa hal  yang  mempengaruhi  kontribusi sektor  pertambangan  masih  menjadi n o m o r   d u a   a d a l a h :   k u r a n g n y a p e n g a l a m a n   d a e r a h   d a l a m mengupayakan investasi eksploitasi dan trading  pertambangan,  terbatasnya jumlah  perusahaan  penambangan  yang melakukan  investasi,  daerah  belum fokusnya  upaya  mempromosikan  dan m e n a r i k   i n v e s t a s i ,   t e r b a t a s n y a ketersedian  tenaga  kerja  lokal  yang memiliki keahlian khusus dalam bekerja di Sektor Pertambangan.
Selain  kontribusi  PDRB  daerah, keberadaan  sektor  pertambangan  juga memiliki  kontribusi  dalam  penyerapan tenaga kerja di Aceh. Dilihat dari jumlah, penyerapan  tenaga  kerja  lokal  periode lima tahun terakhir (2008 s.d 2012) terus meningkat.  Meskipun  tren  pertum- buhannya  pertahun  sangat  fluktuatif. Lebih lanjut dapat ditelaah pada Tabel 4 di bawah ini:
D i l i h a t   d a r i   j u m l a h ,   m a k a perkembangan penyerapan tenaga kerja lokal terus mengalami peningkatan dari 2008-2012.  Pada  tahun  2008  jumlah penduduk Aceh yang bekerja di bidang pertambangan dan penggalian sebanyak 8.660  orang.  Pada  tahun  berikutnya mengalami  kenaikan  sebesar  23%,  yaitu sebanyak  10.681  orang  bekerja  pada sektor  pertambangan  dan  penggalian. Pada  tahun  2010  jumlah  pekerja bertambah tetapi tidak terlalu signifikan. Dari  10.681  orang  bertambah  910  orang menjadi  11.591.  Pada  tahun  2011 menyerap tenaga kerja sebanyak 11.739, dan  terus  meningkat  pada  tahun  2012 menjadi  14.171.  Peningkatan  jumlah ternaga kerja lokal pada dari tahun 2011 ke  2012  adalah  fase  peningkatkan  yang jumlahnya paling besar, yaitu bertambah sebanyak 2.432 orang.
Harus  diakui  bahwa  keberadaan aktivitas  pertambangan  pada  satu  sisi memang  mendatangkan  kontribusi/ manfaat  ekonomis  bagi  sebuah  daerah. Namun  pada  sisi  yang  lain  tetap menimbulkan  dampak  negatif.  Di  Aceh Barat  Daya  misalnya  menimbulkan
konflik  di  masyarakat  dan  kerusakan lingkungan di sekitar tambang.Salah satu d a m p a k n y a   a d a l a h   k e r u s a k a n lingkungan  berupa  permasalahan  air bersih.Menurut  aparatur  desa  dan m a s y a r a k a t   d i   s e k i t a r   l o k a s i pertambangan  menyatakan  bahwa kehadiran perusahaan telah merusak dan menghilangkan  sumber  air  bersih, mengganggu aktifitas pendidikan akibat operasional pertambangan, dan dampak 17 sosial lainnya.  Di Kabupaten gayo Lues, a k t i v i t a s   p e r t a m b a n g a n   t e l a h menimbulkan  dampak  negatif  yang dihasilkan  berupa  pencemaran  air sungai.Seperti  efek  sebuah  pengerukan emas  di  Kecamatan  Pantan  Cuaca  yang mencemari  air  sepanjang  Ise-Ise  berupa merkuri.Lubang-lubang  tambang banyak  yang  dibiarkan  menganga. Seharusnya  perusahaan  merehabilitasi d a n   m e r e k l a m a s i   d a e r a h   b e k a s tambang.Di  Aceh  Tamiang  aktivitas pertambangan  telah  merusak  jalan negara  (karena  perusahaan  tambang yang  beroperasi  umumnya  tidak memiliki  infrastruktur  jalan  sendiri). Seperti aktivitas Penambangan dolomite (batu  kapur)  di  Kecamatan  Tenggulun, merusak  lingkungan  terutama  badan j a l a n   k e   K e c a m a t a n   T e n g g u l u n kondisinya  rusak  parah,  kemudian sejumlah jembatan patah akibat dilindas dump  truk  perusahaan  yang  melebihi 18 tonase.

## 4.  T a n g g u n g   J a w a b   P e r u s a h a a n
Tambang  Terhadap  Pemberdayaan Masyarakat  Di  Sekitar  Penam- bangan .
Seperti  sudah  dijelaskan  pada pembahasan  sebelumnya,  perusahaan pertambangan  wajib  memiliki  program Corporate  Social  Responsibility (CSR) kepada  masyarakat  terutama  yang disekitar  tambang.  Beberapa  dinamika implementasi  CSR  dapat  diperhatikan sebagai berikut:
Di Aceh Barat Daya terkait dengan tanggung  jawab  perusahaan  dalam pemberdayaan  masyarakat,  antara  lain dilakukan  dalam  bentuk  bantuan perbaikan sanitasi, sarana MCK, bantuan fogging untuk  Dinas  Kesehatan.  Sifat p r o g r a m c o m m u n i t y   d e v e l o p m e n t (comdev) yang dilakukan tersebut belum mengarah  kepada  pemberdayaan kemandirian masyarakat. Disamping itu, bantuan  sanitasi  yang  pernah  diberikan oleh perusaahan belum semuanya dapat dinikmati  oleh  masyarakat  pada beberapa  desa  di  sekitar  produksi tambang.  Pelaksanaan  kewajiban  pasca tambang  adalah  reklamasi  daerah tambang.  Kegiatan  yang  dilaksanakan berupa  reboisasi,  pembersihan  saluran air  serta  menutup  lubang-lubang  bekas tambang.  Kebijakan  yang  diambil  oleh pemerintah daerah terkait dengan pasca tambang  tersebut  adalah  tidak  akan mengeluarkan clear and clean (CNC) bagi perusahaan yang masih bermasalah dan tidak  melaksanakan  reklamasi  pasca tambang  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku.  Pada  tahun  2013,  Bupati  Aceh
B a r a t   D a y a   t e l a h   m e n g e l u a r k a n
17 http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=197472:aktivitas- pertambangan-berlanjut&catid=13:Aceh&Itemid=26
18 http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/11/25/64140/bupati_tamiang_diminta_ stop_pertambangan_dolomit/
792
793
kebijakan  pembatalan clear  and  clean (CNC)  kepada  3  (tiga)  dari  lima p e r u s a h a a n   t a m b a n g   d i   A b d y a , meskipun  CNC  3  perusahaan  tersebut s e b e l u m n y a   s u d a h   d i k e l u a r k a n 19 rekomendasi oleh Kementerian ESDM.
Sedangkan  di  Kabupaten  Nagan Rayapelaksanaan Corporate  Social R e s p o n s i b i l i t y ( C S R ) ,   p r o g r a m pemberdayaan  masyarakat  (comdev) oleh perusahaan tambang di Kabupaten N a g a n   R a y a ,   d i a r a h k a n   u n t u k mendorong  peningkatan  perekonomian masyarakat,  pendidikan,  kesehatan, bantuan  fasilitas-fasilitas  umum, pelatihan  tenaga-tenaga  teknisi  lokal, bantuan  sosial  pada  acara-acara keagamaan,  dan  pelibatan  tenaga  kerja lokal.  Sebagai  contoh  CSR  yang dilakukan  oleh  PT.  Bara  Energi  Lestari (BEL).  Kerangka  program  dan  jenis kegiatan community  development yang
dikembangkan  PT.  BEL  adalah  :  (1) peningkatan  kesehatan  masyarakat;  (2) Partisipasi  dalam  kegiatan  sosial kemasyarakatan dan pelestarian budaya lokal ; (3) Pendidikan dan Pelatihan; (4) Pengembangan  Sarana  Desa;  (5) Pengelolaan  Sumber  daya  Berbasis Lahan;  (6)  Kemitraan  UMKM  dan Kewirausahaan;  dan  (7)  Pelestarian Lingkungan  hidup  dan  konservasi sumber daya hayati.
Pelaksanaan  kegiatan  Comdev untuk  tahun  2012  yang  telah  dilakukan diperkirakan  telah  terealisasi  anggaran sejumlah  446.250.000  (Humas  PT.  BEL, 2013).  Sedangakan  untuk  Tahun  2013, terhitung dari bulan Januari s.d Juni 2013 s e b e s a r   R p . 1 1 1 . 8 6 3 . 7 9 2 . S e l a i n memberikan program Comdev tersebut. PT.  BEL  memiliki  program  pelestarian lingkungan  hidup  dan  konservasi sumber  daya  hayati,  yaitu  Assesment
19 http://www.jkma-Aceh.org/haba/?p=2398#more-2398
Tabel. 5 Program Comdev PT. BEL
Sumber. Diolah dari Data PT. BEL (2013).
konflik  di  masyarakat  dan  kerusakan lingkungan di sekitar tambang.Salah satu d a m p a k n y a   a d a l a h   k e r u s a k a n lingkungan  berupa  permasalahan  air bersih.Menurut  aparatur  desa  dan m a s y a r a k a t   d i   s e k i t a r   l o k a s i pertambangan  menyatakan  bahwa kehadiran perusahaan telah merusak dan menghilangkan  sumber  air  bersih, mengganggu aktifitas pendidikan akibat operasional pertambangan, dan dampak 17 sosial lainnya.  Di Kabupaten gayo Lues, a k t i v i t a s   p e r t a m b a n g a n   t e l a h menimbulkan  dampak  negatif  yang dihasilkan  berupa  pencemaran  air sungai.Seperti  efek  sebuah  pengerukan emas  di  Kecamatan  Pantan  Cuaca  yang mencemari  air  sepanjang  Ise-Ise  berupa merkuri.Lubang-lubang  tambang banyak  yang  dibiarkan  menganga. Seharusnya  perusahaan  merehabilitasi d a n   m e r e k l a m a s i   d a e r a h   b e k a s tambang.Di  Aceh  Tamiang  aktivitas pertambangan  telah  merusak  jalan negara  (karena  perusahaan  tambang yang  beroperasi  umumnya  tidak memiliki  infrastruktur  jalan  sendiri). Seperti aktivitas Penambangan dolomite (batu  kapur)  di  Kecamatan  Tenggulun, merusak  lingkungan  terutama  badan j a l a n   k e   K e c a m a t a n   T e n g g u l u n kondisinya  rusak  parah,  kemudian sejumlah jembatan patah akibat dilindas dump  truk  perusahaan  yang  melebihi 18 tonase.

## 4.  T a n g g u n g   J a w a b   P e r u s a h a a n
Tambang  Terhadap  Pemberdayaan Masyarakat  Di  Sekitar  Penam- bangan .
Seperti  sudah  dijelaskan  pada pembahasan  sebelumnya,  perusahaan pertambangan  wajib  memiliki  program Corporate  Social  Responsibility (CSR) kepada  masyarakat  terutama  yang disekitar  tambang.  Beberapa  dinamika implementasi  CSR  dapat  diperhatikan sebagai berikut:
Di Aceh Barat Daya terkait dengan tanggung  jawab  perusahaan  dalam pemberdayaan  masyarakat,  antara  lain dilakukan  dalam  bentuk  bantuan perbaikan sanitasi, sarana MCK, bantuan fogging untuk  Dinas  Kesehatan.  Sifat p r o g r a m c o m m u n i t y   d e v e l o p m e n t (comdev) yang dilakukan tersebut belum mengarah  kepada  pemberdayaan kemandirian masyarakat. Disamping itu, bantuan  sanitasi  yang  pernah  diberikan oleh perusaahan belum semuanya dapat dinikmati  oleh  masyarakat  pada beberapa  desa  di  sekitar  produksi tambang.  Pelaksanaan  kewajiban  pasca tambang  adalah  reklamasi  daerah tambang.  Kegiatan  yang  dilaksanakan berupa  reboisasi,  pembersihan  saluran air  serta  menutup  lubang-lubang  bekas tambang.  Kebijakan  yang  diambil  oleh pemerintah daerah terkait dengan pasca tambang  tersebut  adalah  tidak  akan mengeluarkan clear and clean (CNC) bagi perusahaan yang masih bermasalah dan tidak  melaksanakan  reklamasi  pasca tambang  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku.  Pada  tahun  2013,  Bupati  Aceh B a r a t   D a y a   t e l a h   m e n g e l u a r k a n
17 http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=197472:aktivitas- pertambangan-berlanjut&catid=13:Aceh&Itemid=26
18 http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/11/25/64140/bupati_tamiang_diminta_ stop_pertambangan_dolomit/
792
793
kebijakan  pembatalan clear  and  clean (CNC)  kepada  3  (tiga)  dari  lima p e r u s a h a a n   t a m b a n g   d i   A b d y a , meskipun  CNC  3  perusahaan  tersebut s e b e l u m n y a   s u d a h   d i k e l u a r k a n 19 rekomendasi oleh Kementerian ESDM.
Sedangkan  di  Kabupaten  Nagan Rayapelaksanaan Corporate  Social R e s p o n s i b i l i t y ( C S R ) ,   p r o g r a m pemberdayaan  masyarakat  (comdev) oleh perusahaan tambang di Kabupaten N a g a n   R a y a ,   d i a r a h k a n   u n t u k mendorong  peningkatan  perekonomian masyarakat,  pendidikan,  kesehatan, bantuan  fasilitas-fasilitas  umum, pelatihan  tenaga-tenaga  teknisi  lokal, bantuan  sosial  pada  acara-acara keagamaan,  dan  pelibatan  tenaga  kerja lokal.  Sebagai  contoh  CSR  yang dilakukan  oleh  PT.  Bara  Energi  Lestari (BEL).  Kerangka  program  dan  jenis kegiatan community  development yang
dikembangkan  PT.  BEL  adalah  :  (1) peningkatan  kesehatan  masyarakat;  (2) Partisipasi  dalam  kegiatan  sosial kemasyarakatan dan pelestarian budaya lokal ; (3) Pendidikan dan Pelatihan; (4) Pengembangan  Sarana  Desa;  (5) Pengelolaan  Sumber  daya  Berbasis Lahan;  (6)  Kemitraan  UMKM  dan Kewirausahaan;  dan  (7)  Pelestarian Lingkungan  hidup  dan  konservasi sumber daya hayati.
Pelaksanaan  kegiatan  Comdev untuk  tahun  2012  yang  telah  dilakukan diperkirakan  telah  terealisasi  anggaran sejumlah  446.250.000  (Humas  PT.  BEL, 2013).  Sedangakan  untuk  Tahun  2013, terhitung dari bulan Januari s.d Juni 2013 s e b e s a r   R p . 1 1 1 . 8 6 3 . 7 9 2 . S e l a i n memberikan program Comdev tersebut. PT.  BEL  memiliki  program  pelestarian lingkungan  hidup  dan  konservasi sumber  daya  hayati,  yaitu  Assesment
19 http://www.jkma-Aceh.org/haba/?p=2398#more-2398

## Tabel. 5
Program Comdev PT. BEL
Sumber. Diolah dari Data PT. BEL (2013).
data kegiatan di area dampak lingkungan d i   D e s a .   K e m u d i a n   m e l a k u k a n kewajiban  mereklamasi  dan  reboisasi lahan  bekas  tambang  untuk  menjaga keberlangsungan ekosistem lingkungan.
Ternyata  belum  semua  daerah yang  memiliki  aktivitas  pertambangan, mampu  secara  maksimal  melaksanakan fungsi  pengawasan  dan  pembinaan kepada perusahaan pertambangan untuk mengimplementasikan  bentuk  CSR kepada  masyarakat.  Di  Aceh  Tamiang misalnyabelum  ditemukan  bentuk Corporate  Social  Responsibility  (CSR) dan/atau  program  Comdev  dari  sektor pertambangan  mineral  dan  batubara. Program Comdev di Aceh Tamiang baru dilakukan  oleh  sektor  pertambangan minyak  bumi  (yaitu  Pertamina  Rantau). Pengelolaan CSR dalam bentuk Comdev di  Pertamina  Rantau  juga  banyak mendapat  keluhan  dari  masyarakat sekitar. Masyarakat mengganggap pihak pertamina  tidak  transparan  dalam pengelolaannya.  Kemudian  masyarakat mengklaim  Pemerintah  Daerah  sendiri tidak merilis detail Comdev yang sudah disalurkan.

## D.  PENUTUP 1.  Kesimpulan
Kajian  menyimpulkan  bebarapa poin penting yaitu : a.  Pasca  keluarnya  Undang-Undang Pemerintahan  Aceh  Nomor  11  tahun 2 0 0 6 ,   a r u s   i n v e s t a s i   s e k t o r pertambangan  di  Aceh  meningkat. Namun,  pada  satu  sisi,  dengan meningkatnya  investasi  pertambang- an tersebut telah menciptakan konflik sosial  terutama  bagi  masyarakat sekitar  tambang  dengan  pihak
penambang, menimbulkan kerusakan l i n g k u n g a n   a k i b a t   a k t i v i t a s penambangan.  Dengan  demikian dapat dimaknai bahwa pada satu sisi pemerintah berhasil mempromosikan potensi  pertambangan  dan  telah mampu menjadi daya tarik bagi para investor,  akan  tetapi  Aceh  juga menjadi  salah  satu  wilayah  strategis dengan  potensi  bencana  besar kedepan akibat pengerukan tambang. b.  Meskipun  Aceh  memiliki  Undang Undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang  Pemerintahan  Aceh  yang memuat  secara  khusus  kewenangan dalam hal pengelolaan pertambangan di  wilayah  Aceh  (165  ayat  3),  akan tetapi pelaksanaan teknis lebih lanjut terhadap  kewenangan  tersebut  tetap mengacu  dan  berdasarkan  norma, standar,  dan  prosedur  yang  berlaku nasional.  Artinya  bahwa  tidak  serta merta  status  kekhususan  Aceh  dapat mengelola  sektor  pertambangan secara otonom. Pemerintah Aceh tetap mempunyai kewajiban berkoordinasi dengan pemerintah. c.  Sektor  pertambangan  minerba termasuk  sektor  yang  memiliki kontribusi  pada  pembentukan  PDRB Aceh  dan  penyerapan  tenaga  kerja, namun  tingkat  kontribusinya  masih rendah.  Kondisi  ini  antara  lain disebabkan  belum  optimalnya penertiban  terhadap  perusahaan- perusahaan  yang  melakukan  operasi tambang  tanpa  izin,  yang  tidak melaporkan  proses/progres  kegiatan dan  realisasi  penjualannya,  belum
795
disiplinnya  pelaporan-pelaporan kegiatan  dan  realisasi  produksi  oleh perusahaan  pemegang  izin  tambang ke pemerintah daerah.
d.  Pelaksanaan  fungsi  pengawasan  dan pembinaan  terhadap  pelaksanaan kegiatan  perusahaan  pertambangan sudah berjalan namun belum optimal. Indikator tersebut terlihat dari adanya aktivitas  pertambangan  di  beberapa daerah  kabupaten  yang  belum memiliki izin Gubernur Aceh, adanya perusahaan  yang  kurang  disiplin dalam  pelaporan  progress  kegiatan kepada  pemerintah  daerah,  adanya perusahaan  yang  belum  membuat batas-batas lahan aktivitas ekplorasi.
e.  Belum  semua  perusahaan  sektor p e r t a m b a n g a n   p e m e g a n g   I U P Produksi  melaksanakan  program pemberdayaan  masyarakat  berbasis k e b u t u h a n   m a s y a r a k a t   d a n kemandirian  ekonomir,  melainkan lebih bersifat bantuan cash dan tunai. T e r d a p a t   s a t u   p e r u s a h a a n pertambangan  batubara  yakni  PT. BEL (Kabuopaten Nagan Raya), yang m e m p u n y a i   p r o g r a m   c o m d e v berbasis  kebutuhan  masyarakat, penguatan  kapasitas  skill  SDM, p e m b e r i a n   m o d a l   u s a h a kewirausahaan  dan  UMKM,  dan beasiswa  pendidikan.  Selain  itu m e m b e r i k a n   b a n t u a n - b a n t u a n lainnya  dalam  bentuk  pembangunan infrastruktur  (tempat  ibadah,  jalan desa,  sarana  olahraga  )  di  desa-desa sekitar wilayah operasi.

## 2.  Rekomendasi
K e m u d i a n   k a j i a n   i n i merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: 1.  Pengelolaan  pertambangan  minerba di  Aceh,  diharapkan  tidak  semata- mata  menggunakan  sasaran  output untuk  sekedar  meningkatkan  nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi  penyelenggaraan  pertambang- an minerba di Aceh harus ada jaminan dan  keselarasan  terhadap  pelestarian l i n g k u n g a n ,   d a n   j a m i n a n pemberdayaan  kemandiran  ekonomi m a s y a r a k a t   m e l a l u i   p r o g r a m - program kewirausahaan dan UMKM, penguatan kapasitas skill masyarakat. 2.  Untuk meminimalisir dampak negatif dari  kehadiran  perusahaan  pertam- bangan  di  Aceh,  maka  pemerintah Aceh  perlu  menelaah  dan  memilah kembali izin-izin usaha pertambangan di Aceh, yang terbukti menimbulkan kerusakan  lingkungan  dan  konflik sosial  di  tengah-tengah  masyarakat. Kemudian  harus  ada  kebijakan, penguatan  pengetahuan  masyarakat serta mekanisme pel ibatan partisipasi aktif  dari  masyarakat  sipil  guna m e l a k u k a n   m o n i t o r i n g   d a n mengevaluasi  terhadap  jalannya operasional  perusahaan  tambang, mulai  dari  proses  perencanaan, eklporasi,  produksi,  dan  pasca tambang.
3.  Potensi  pertambangan  minerba  telah meningkatkan  perusahaan  pertam- bangan  di  Aceh.  Namun  disatu  sisi belum dirasakan kontribusi maksimal terhadap  Pendapatan  daerah  dan kesejahteraan  sosial  masyarakat. M a k a   P e m e r i n t a h   A c e h   p e r l u menguatkan  instensitas  dan  kualitas
data kegiatan di area dampak lingkungan d i   D e s a .   K e m u d i a n   m e l a k u k a n kewajiban  mereklamasi  dan  reboisasi lahan  bekas  tambang  untuk  menjaga keberlangsungan ekosistem lingkungan.
Ternyata  belum  semua  daerah yang  memiliki  aktivitas  pertambangan, mampu  secara  maksimal  melaksanakan fungsi  pengawasan  dan  pembinaan kepada perusahaan pertambangan untuk mengimplementasikan  bentuk  CSR kepada  masyarakat.  Di  Aceh  Tamiang misalnyabelum  ditemukan  bentuk Corporate  Social  Responsibility  (CSR) dan/atau  program  Comdev  dari  sektor pertambangan  mineral  dan  batubara. Program Comdev di Aceh Tamiang baru dilakukan  oleh  sektor  pertambangan minyak  bumi  (yaitu  Pertamina  Rantau). Pengelolaan CSR dalam bentuk Comdev di  Pertamina  Rantau  juga  banyak mendapat  keluhan  dari  masyarakat sekitar. Masyarakat mengganggap pihak pertamina  tidak  transparan  dalam pengelolaannya.  Kemudian  masyarakat mengklaim  Pemerintah  Daerah  sendiri tidak merilis detail Comdev yang sudah disalurkan.

## D.  PENUTUP

## 1.  Kesimpulan
Kajian  menyimpulkan  bebarapa poin penting yaitu : a.  Pasca  keluarnya  Undang-Undang Pemerintahan  Aceh  Nomor  11  tahun 2 0 0 6 ,   a r u s   i n v e s t a s i   s e k t o r pertambangan  di  Aceh  meningkat.
Namun,  pada  satu  sisi,  dengan meningkatnya  investasi  pertambang- an tersebut telah menciptakan konflik sosial  terutama  bagi  masyarakat sekitar  tambang  dengan  pihak
penambang, menimbulkan kerusakan l i n g k u n g a n   a k i b a t   a k t i v i t a s penambangan.  Dengan  demikian dapat dimaknai bahwa pada satu sisi pemerintah berhasil mempromosikan potensi  pertambangan  dan  telah mampu menjadi daya tarik bagi para investor,  akan  tetapi  Aceh  juga menjadi  salah  satu  wilayah  strategis dengan  potensi  bencana  besar kedepan akibat pengerukan tambang. b.  Meskipun  Aceh  memiliki  Undang
Undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang  Pemerintahan  Aceh  yang memuat  secara  khusus  kewenangan dalam hal pengelolaan pertambangan di  wilayah  Aceh  (165  ayat  3),  akan tetapi pelaksanaan teknis lebih lanjut terhadap  kewenangan  tersebut  tetap mengacu  dan  berdasarkan  norma, standar,  dan  prosedur  yang  berlaku nasional.  Artinya  bahwa  tidak  serta merta  status  kekhususan  Aceh  dapat mengelola  sektor  pertambangan secara otonom. Pemerintah Aceh tetap mempunyai kewajiban berkoordinasi dengan pemerintah.
c.  Sektor  pertambangan  minerba termasuk  sektor  yang  memiliki kontribusi  pada  pembentukan  PDRB
Aceh  dan  penyerapan  tenaga  kerja, namun  tingkat  kontribusinya  masih rendah.  Kondisi  ini  antara  lain disebabkan  belum  optimalnya penertiban  terhadap  perusahaan- perusahaan  yang  melakukan  operasi tambang  tanpa  izin,  yang  tidak melaporkan  proses/progres  kegiatan dan  realisasi  penjualannya,  belum
795
disiplinnya  pelaporan-pelaporan kegiatan  dan  realisasi  produksi  oleh perusahaan  pemegang  izin  tambang ke pemerintah daerah.
d.  Pelaksanaan  fungsi  pengawasan  dan pembinaan  terhadap  pelaksanaan kegiatan  perusahaan  pertambangan sudah berjalan namun belum optimal. Indikator tersebut terlihat dari adanya aktivitas  pertambangan  di  beberapa daerah  kabupaten  yang  belum memiliki izin Gubernur Aceh, adanya perusahaan  yang  kurang  disiplin dalam  pelaporan  progress  kegiatan kepada  pemerintah  daerah,  adanya perusahaan  yang  belum  membuat batas-batas lahan aktivitas ekplorasi.
e.  Belum  semua  perusahaan  sektor p e r t a m b a n g a n   p e m e g a n g   I U P Produksi  melaksanakan  program pemberdayaan  masyarakat  berbasis k e b u t u h a n   m a s y a r a k a t   d a n kemandirian  ekonomir,  melainkan lebih bersifat bantuan cash dan tunai. T e r d a p a t   s a t u   p e r u s a h a a n pertambangan  batubara  yakni  PT. BEL (Kabuopaten Nagan Raya), yang m e m p u n y a i   p r o g r a m   c o m d e v berbasis  kebutuhan  masyarakat, penguatan  kapasitas  skill  SDM, p e m b e r i a n   m o d a l   u s a h a kewirausahaan  dan  UMKM,  dan beasiswa  pendidikan.  Selain  itu m e m b e r i k a n   b a n t u a n - b a n t u a n lainnya  dalam  bentuk  pembangunan infrastruktur  (tempat  ibadah,  jalan desa,  sarana  olahraga  )  di  desa-desa sekitar wilayah operasi.

## 2.  Rekomendasi
K e m u d i a n   k a j i a n   i n i merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:
1.  Pengelolaan  pertambangan  minerba di  Aceh,  diharapkan  tidak  semata- mata  menggunakan  sasaran  output untuk  sekedar  meningkatkan  nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi  penyelenggaraan  pertambang- an minerba di Aceh harus ada jaminan dan  keselarasan  terhadap  pelestarian l i n g k u n g a n ,   d a n   j a m i n a n pemberdayaan  kemandiran  ekonomi m a s y a r a k a t   m e l a l u i   p r o g r a m - program kewirausahaan dan UMKM, penguatan kapasitas skill masyarakat. 2.  Untuk meminimalisir dampak negatif dari  kehadiran  perusahaan  pertam- bangan  di  Aceh,  maka  pemerintah Aceh  perlu  menelaah  dan  memilah kembali izin-izin usaha pertambangan di Aceh, yang terbukti menimbulkan kerusakan  lingkungan  dan  konflik sosial  di  tengah-tengah  masyarakat. Kemudian  harus  ada  kebijakan, penguatan  pengetahuan  masyarakat serta mekanisme pel ibatan partisipasi aktif  dari  masyarakat  sipil  guna m e l a k u k a n   m o n i t o r i n g   d a n mengevaluasi  terhadap  jalannya operasional  perusahaan  tambang, mulai  dari  proses  perencanaan, eklporasi,  produksi,  dan  pasca tambang.
3.  Potensi  pertambangan  minerba  telah meningkatkan  perusahaan  pertam- bangan  di  Aceh.  Namun  disatu  sisi belum dirasakan kontribusi maksimal terhadap  Pendapatan  daerah  dan kesejahteraan  sosial  masyarakat. M a k a   P e m e r i n t a h   A c e h   p e r l u menguatkan  instensitas  dan  kualitas
k o o r d i n a s i   p e n g a w a s a n   d a n pembinaan  dengan  pemerintah kabupaten/kota  terhadap  kegiatan operasi perusahaan pertambangan di daerah.
4.  Pentingnya  penguatan,  pengawasan d a n   p e m b i n a a n   p r o g r a m pemberdayaan  masyarakat  yang m e n g g u n a k a n   p e n d e k a t a n kemandirian  masyarakat  melalui pelatihan-pelatihan dan modal usaha k e w i r a u s a h a a n   d a n   U M K M . Kemudian  juga  penting  beasiswa pendidikan  bagi  anak-anak  disekitar tambang  sebagai  bentuk  investasi masa depan Aceh. Dalam menyeleng- garakan  program-proram  Comdev tersebut  maka  harus  ada  pelibatan aktif  masyarakat  (terutama  yang disekitar  tambang)  untuk  bersama- s a m a   p e m e r i n t a h   d a e r a h   d a n p e r u s a h a a n   d a l a m   m e r a n c a n g kebutuhan  program,  pengelolaan program,  pengawasan  program,  dan pembinaan program.
5.  M u a t a n   d a n   s e m a n g a t   U U Pemerintahan Aceh dalam pengelola- an  pertambangan  di  wilayah  Aceh, perlu ditindaklanjuti dalam peraturan lebih lanjut berupa Qanun (Peraturan Daerah).
6.  Perlu kajian lebih lanjut terkait dengan aspek  pengawasan  dan  pembinaan pengolalaan pertambangan di Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi.  1998.  Prosedur P e n e l i t i a n   S u a t u   P e n d e k a t a n Praktek. Jakarta : PT Rineka Cipta.
H.S. Salim. 2010, Hukum Pertambangan di  Indonesia.  Jakarta:Raja  Grafindo Persada.
Joko  Setiawan.  Et  Al.  Makalah  Peksos Industri  tanggung  jawab  Sosial P e r u s a h a a n .   S e k o l a h   t i n g g i kesejahteraan sosial Bandung Tahun 2010.
Kertya  Witaradya.  2010.  “Community D e v e l o p m e n t ”   h t t p : / / kertyawitaradya.wordpress.com/20 1 0 / 0 1 / 2 6 / t i n j a u a n - t e o r i t i s - community-development/
Mustafa  Abu  Bakar.  Membangun Semangat  Nasionalisme  dengan Bingkai Kearifan Lokal Rakyat Aceh - Tinjauan Ketahanan Pangan.
Sudrajat,  Nandang.  2010.  Teori  dan Praktik  Pertambangan  Indonesia Menurut  Hukum.  Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Suhala,  S,A.F  Yoesoef  dan  Muta'alim. 1995.  Teknologi  Pertambangan Indonesia.  Jakarta:  Pusat  Penelitian dan  Pengembangan  Teknologi M i n e r a l ,   D i r e k t o r a t   J e n d e r a l Pertambangan  Umum  Departemen Pertambangan dan Energi.
Supriadi.  2009.  Hukum  Lingkungan  Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
Sutaryo,  Sigit.  2004.  Sepenggal  Sejarah Perkembangan  Pertambangan Indonesia. Jakarta: Penerbit Yayasan Minergy Informasi Indonesia.
Sumardjo,MS  “Sejarah,  Perkembangan dan  Alternatif  Pendekatan  Comdev d i   I n d o n e s i a .   h t t p : / / w w w . create.or.id/?module=articles& action=detail&id=11
Prasetyo,  Bambang dan  Lina  Miftahul Jannah,  2006.  Metode  Penelitian Kuantitatif:  Teori  dan  Aplikasi.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Prijono.1992.  Fungsi-fungsi  Manajemen. Bandung: Mandar Maju.
. T e n   B e r g e   d a n   M R   N . M .   S p e l t diterjemahkan oleh Philipus Hadjon, “Pengantar  Hukum  Perijinan”, Bahan  Hukum  Penataran  Hukum Administrasi  Negara,  Fakultas Hukum  Universitas  Airlangga, Surabaya, 1992.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Undang-  Undang    No.  32  tahun    2009 t e n t a n g   P e r l i n d u n g a n   d a n Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batu bara.
Undang-Undang  No.  40  tahun  2007 Tentang Perseroan Terbatas
Peraturan  Pemerintah  nomor  23  tahun 2010  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan Usaha  Pertambangan  Mineral  Dan Batubara
Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun 2010  tentang  Pembinaan  Dan Pengawasan  Penyelenggaraan Pengelolaan  Usaha  Pertambangan
Mineral Dan Batubara
http://aceh.tribunnews.com/2012/05/ 30/katam-tolak-tambang-di-aceh
http://aceh.tribunnews.com/2012/07/
10/74-perusahaan-tambang-tidak- aktif-di-aceh http://www.bisnisaceh.com/headline/ d a n a - c s r - d i - a c e h - b e l u m - t e p a t - sasaran/index.php
http://www.bisnisaceh.com/csr/pelak s a n a a n - c s r - d i - a c e h - m a s i h - tertutup/index.php http://www.hukumonline.com/klinik/ detail/lt52716870e6a0f/aturan- aturan-hukum-corporate-social- responsibility http://kertyawitaradya.wordpress.com /2010/01/26/tinjauan-teoritis- community-development/
k o o r d i n a s i   p e n g a w a s a n   d a n pembinaan  dengan  pemerintah kabupaten/kota  terhadap  kegiatan operasi perusahaan pertambangan di daerah.
4.  Pentingnya  penguatan,  pengawasan d a n   p e m b i n a a n   p r o g r a m pemberdayaan  masyarakat  yang
m e n g g u n a k a n   p e n d e k a t a n kemandirian  masyarakat  melalui pelatihan-pelatihan dan modal usaha k e w i r a u s a h a a n   d a n   U M K M . Kemudian  juga  penting  beasiswa pendidikan  bagi  anak-anak  disekitar tambang  sebagai  bentuk  investasi masa depan Aceh. Dalam menyeleng- garakan  program-proram  Comdev tersebut  maka  harus  ada  pelibatan aktif  masyarakat  (terutama  yang disekitar  tambang)  untuk  bersama- s a m a   p e m e r i n t a h   d a e r a h   d a n p e r u s a h a a n   d a l a m   m e r a n c a n g kebutuhan  program,  pengelolaan program,  pengawasan  program,  dan pembinaan program.
5.  M u a t a n   d a n   s e m a n g a t   U U Pemerintahan Aceh dalam pengelola- an  pertambangan  di  wilayah  Aceh, perlu ditindaklanjuti dalam peraturan lebih lanjut berupa Qanun (Peraturan Daerah).
6.  Perlu kajian lebih lanjut terkait dengan aspek  pengawasan  dan  pembinaan pengolalaan pertambangan di Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi.  1998.  Prosedur P e n e l i t i a n   S u a t u   P e n d e k a t a n Praktek. Jakarta : PT Rineka Cipta.
H.S. Salim. 2010, Hukum Pertambangan di  Indonesia.  Jakarta:Raja  Grafindo Persada.
Joko  Setiawan.  Et  Al.  Makalah  Peksos Industri  tanggung  jawab  Sosial P e r u s a h a a n .   S e k o l a h   t i n g g i kesejahteraan sosial Bandung Tahun
2010.
Kertya  Witaradya.  2010.  “Community D e v e l o p m e n t ”   h t t p : / / kertyawitaradya.wordpress.com/20 1 0 / 0 1 / 2 6 / t i n j a u a n - t e o r i t i s - community-development/
Mustafa  Abu  Bakar.  Membangun Semangat  Nasionalisme  dengan Bingkai Kearifan Lokal Rakyat Aceh - Tinjauan Ketahanan Pangan.
Sudrajat,  Nandang.  2010.  Teori  dan Praktik  Pertambangan  Indonesia Menurut  Hukum.  Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Suhala,  S,A.F  Yoesoef  dan  Muta'alim. 1995.  Teknologi  Pertambangan Indonesia.  Jakarta:  Pusat  Penelitian dan  Pengembangan  Teknologi
M i n e r a l ,   D i r e k t o r a t   J e n d e r a l Pertambangan  Umum  Departemen
Pertambangan dan Energi.
Supriadi.  2009.  Hukum  Lingkungan  Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
Sutaryo,  Sigit.  2004.  Sepenggal  Sejarah
Perkembangan  Pertambangan Indonesia. Jakarta: Penerbit Yayasan Minergy Informasi Indonesia.
Sumardjo,MS  “Sejarah,  Perkembangan dan  Alternatif  Pendekatan  Comdev d i   I n d o n e s i a .   h t t p : / / w w w . create.or.id/?module=articles& action=detail&id=11
Prasetyo,  Bambang dan  Lina  Miftahul Jannah,  2006.  Metode  Penelitian Kuantitatif:  Teori  dan  Aplikasi.
796
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Prijono.1992.  Fungsi-fungsi  Manajemen. Bandung: Mandar Maju.
. T e n   B e r g e   d a n   M R   N . M .   S p e l t diterjemahkan oleh Philipus Hadjon, “Pengantar  Hukum  Perijinan”, Bahan  Hukum  Penataran  Hukum Administrasi  Negara,  Fakultas Hukum  Universitas  Airlangga, Surabaya, 1992.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Undang-  Undang    No.  32  tahun    2009 t e n t a n g   P e r l i n d u n g a n   d a n
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan
Batu bara.
Undang-Undang  No.  40  tahun  2007 Tentang Perseroan Terbatas
Peraturan  Pemerintah  nomor  23  tahun 2010  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan
Usaha  Pertambangan  Mineral  Dan Batubara
Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun
2010  tentang  Pembinaan  Dan
Pengawasan  Penyelenggaraan Pengelolaan  Usaha  Pertambangan Mineral Dan Batubara http://aceh.tribunnews.com/2012/05/ 30/katam-tolak-tambang-di-aceh http://aceh.tribunnews.com/2012/07/ 10/74-perusahaan-tambang-tidak- aktif-di-aceh http://www.bisnisaceh.com/headline/ d a n a - c s r - d i - a c e h - b e l u m - t e p a t - sasaran/index.php
http://www.bisnisaceh.com/csr/pelak s a n a a n - c s r - d i - a c e h - m a s i h - tertutup/index.php
http://www.hukumonline.com/klinik/ detail/lt52716870e6a0f/aturan- aturan-hukum-corporate-social- responsibility
http://kertyawitaradya.wordpress.com /2010/01/26/tinjauan-teoritis- community-development/