IMPROVING PLANNING CAPACITY AT THE PLANNING AND RESEARCH AND DEVELOPMENT AGENCY (BAPELITBANG) IN AN EFFORT TO REDUCE EXTREME POVERTY IN SIKKA DISTRICT

## PENINGKATAN KAPASITAS PERENCANAAN PADA BADAN
PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPELITBANG) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN SIKKA
Robertus Yan Rino 1* , Yosefina Andia Dekrita 2 , Yustina Da Silva 3 Universitas Nusa Nipa, Maumere, Indonesia 1,2,3 robertusrino60@gmail.com 1 * , andiadekrita1234@gmail.com 2 , yustinaoliviadasilva@gmail.com 3

## ABSTRACT
Extreme poverty is an urgent national problem that requires systematic, integrated and comprehensive measures and approaches. The purpose of this internship report is to find out and explore the Planning Capacity  of  the  Planning  and  Research  and  Development  Agency  in  Efforts  to  Overcome  Extreme Poverty in Sikka Regency. This work internship activity was carried out at the Sikka Regency Planning and Research and Development Agency Office on Mawar Street, Madawat Village, East Alok Subdistrict, Sikka  Regency.  Extreme  poverty  is  a  complex  and  multidimensional  problem.  The  causes  are  not  only limited to income, but also access to economic resources, fulfillment of needs for balanced nutrition and healthy living, access to information about education, access to infrastructure and transportation, gender discrimination, the elderly and people with disabilities.
Keywords: Bapelitbang Sikka Regency, poverty reduction, extreme poverty

## ABSTRAK
Kemiskinan ekstrem merupakan sebuah permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah- langkah  penanganan  dan  pendekatan  yang  sistematik,  terpadu  dan  menyeluruh.  tujuan  dari  laporan magang  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  mengeksplorasi  Kapasitas  Perencanaan  Pada  Badan Perencanaan Dan Penelitian dan Pengembangan Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Sikka. Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan di Kantor Badan Perencanaan dan Penelitian dan  Pengembangan  Kabupaten  Sikka  di  Jalan  Mawar  Kelurahan  Madawat,  Kecamatan  Alok  Timur, Kabupaten  Sikka. Kemiskinan  ekstrem  merupakan  masalah  yang  kompleks  dan  multidimensi. Penyebabnya  tidak  hanya  terbatas  pada  pendapatan,  tetapi  juga  akses  terhadap  sumber  ekonomi, pemenuhan kebutuhan sumber gizi seimbang dan hidup sehat, akses informasi tentang pendidikan, akses infrastruktur dan transportasi, diskriminasi gender, lansia dan penyandang disabilitas.
Kata kunci: Bapelitbang Kabupaten Sikka, penanggulangan, kemiskinan Ekstrem

## PENDAHULUAN
Perkembangan  informasi  dan teknologi  telah  mendorong  pergeseran segala aspek kehidupan manusia kearah revolusi industry 4.0 di mana internet of thing dan artificial intelligence menjadi tulang  punggung  teknologi  untuk menghubungkan manusia dengan mesin. Pergeseran ini mengubah tatanan kehidupan  masyarakat  termasuk  proses pendidikan  dan  menyebabkan  banyak hal  mengalami  disrupsi.  Proses  belajar mengajar  yang  sebelumnya  berfokus pada teacher learning, semakin
bergeser  karena  sumber  ilmu  dan pengetahuan  tidak  hanya  bergantung dari  dosen  namun  dapat  diperoleh  dari mana  saja,  dari  dunia  industry, lingkungan sekitar, pengalaman maupun  dunia  maya/internet.  Pola perilaku  dan  kebiasaan  mahasiswa  saat ini  juga  berubah  karena  adanya perbedaan  generasi  ke  mahasiswa generasi Z. Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial,  budaya,  dunia  kerja  dan kemajuan teknologi yang pesat,
kompetensi  mahasiswa  harus  disiapkan untuk  lebih  gayut  dengan  kebutuhan zaman. Link  anda  match tidak  saja dengan  dunia  industry  dan  dunia  kerja tetapi  juga  dengan  masa  depan  yang sangat berubah dengan cepat. Perguruan tinggi  di  tuntut  untuk  dapat  merancang dan  melaksanakan  proses  pembelajaran yang  inovatif  agar  mahasiswa  dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan
keterampilan  secara  optimal  dan  selalu relavan.  Kebijakan  Merdeka  Belajar Kampus  Merdeka  diharapkan  dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut.
Kampus  Merdeka  merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang  otonom  dan  fkeksibel  sehingga terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak  mengekang,  dan  sesuai  dengan kebutuhan mahasiswa. Kampus Merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman  kontekstual  lapangan  yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan  lapangan  pekerjaan  yang baru.  Proses  pembelajaran  dalam kampus  Merdeka  merupakan  salah  satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada  mahasiswa  ( student  centered learning) yang sangat esensial. Pembelajaran  dalam  kampus  merdeka memberikan  tantangan  dan  kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas,  kapasitas,  kepribadian,  dan kebutuhan mahasiswa serta pengembangan kemandirian dalam mencari  dan  menemukan  pengetahuan melalui  kenyataan  dan  dinamika lapangan. Melalui program kampus Merdeka yang dirancang dan diimplementasikan  dengan  baik,  maka hard dan soft  skills mahasiswa  akan terbentuk dengan kuat. Program kampus Merdeka  bertujuan  untuk  membentuk mahasiswa  agar  memiliki  pengalaman, dengan  cara  memberikan  pembelajaran
secara  langsung  di  tempat  kerja (Experiental learning) . Mahasiswa akan mendapatkan Hardskills dalam  bentuk keterampilan, complex problem solving, analytical  skills. Salah  Satu  dari kebijakan  kampus  Merdeka  adalah Magang Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar Kampus  Merdeka  terutama  magang sebagai langkah awal untuk mendapatkan pengetahuan, pengalaman, mengenal dan mengetahui dunia profesi atau  system  kerja  dunia  profesional yang  sebenarnya.  Selama  pelaksanaan magang,  mahasiswa  akan  mengalami keterlibatan  langsung  dan  mendalam sebagai  pengalaman  yang  berguna dikehidupan setelah menempuh perkuliahan,  gambaran  nyata  dunia kerja,  membangun  relasi  dan  koneksi didalam  industry  tempat  magang,  serta perkembangan  maupun  keberlanjutan untuk  karier  kedepannya  didunia pekerjaan.
Program magang merupakan kegiatan  pembelajaran  yang  dilakukan untuk  mendapatkan  pengalaman  dalam berkontribusi dan berkarya di kehidupan  nyata,  dengan  demikian diharapkan  setiap  mahasiswa  mampu mengikuti  dan  memahami  kegiatan kerja  yang  dilakukan  di  dunia  kerja, sehingga  mendapatkan  sesuatu  yang baik  dan  berguna  bagi  dirinya  sendiri serta  mampu  menunjukan  kinerjanya yang maksimal. Program magang dapat membentuk  mental  dan  motivasi mahasiswa  serta  berjiwa  kerja  keras, jujur,  bertanggung  jawab,  serta  ulet dalama  bekerja  (Suharyanti,  Murtini  & Susilowati,  2016)  .  Universitas  Nusa Nipa juga menanggapi program yang di selenggarakan  oleh  kemendikbudristek tersebut.  Untuk  mengimplementasikan kebijakan dari Kemendikbudristek yaitu Kampus Merdeka terkhusus di program magang, Universitas Nusa Nipa menjalin  Kerjasama  (MoU)  dengan
instansi  pemerinath  salah  satunya adalah Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang)  Kabupaten  Sikka  untuk menjadi tempat magang bagi mahasiswanya. Badan Perencanaan dan Penelitian dan  Pengembangan  sebagai  salah  satu perangkat daerah pada lingkup pemerintahan  Kabupaten  Sikka  yang mempunyai  tugas  membantu  Bupati melaksanakan  fungsi  penunjang  urusan pemerintah  bidang  Perencanaan  dan Penelitian dan Pengembangan. Bapelitbang Kabupaten Sikka menjalankan fungsinya untuk melakukan  perumusan  dan  penyusunan kebijakan  teknis  dan  strategis  bidang perencanaan  pembangunan,  penelitian dan pengembangan, menyusun perencanaan kebijakan anggaran daerah, mengkoordinasi, mengendalikan, memantau  dan  melaksanakan  evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Sikka khususnya  di  bidang  Pemerintah  dan Pembangunan Manusia (PPM) memiliki kewajiban  untuk  melakukan  motivasi dan  koordinasi  terhadap  program  lintas sektor  karena  dalam  pelaksanaanya memerlukan  kontribusi  dari  sejumlah perangkat  daerah  yang  ada  seperti halnya  juga  dilaksanakan  dalam  rangka perencanaan  untuk  penanggulangan kemiskinan ektrem di Kabupaten Sikka. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis selama magang di bidang Pemerintahan dan Pembanguna Manusia (PPM) salah satu masalah serius yang di hadapi oleh bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah harus adanya
perencanaan yang baik untuk penanggulangan Kemiskinan Ekstrem. Kemiskinan  Ektrem  merupakan kondisi  ketidakmampuan  Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan,  air  bersih,  sanitasi  layak, kesehatan,  tempat  tinggal,  pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Kemiskinan ekstrem merupakan sebuah permasalahan  bangsa  yang  mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan  dan  pendekatan  yang sistematik,  terpadu  dan  menyeluruh. Penanganan masalah kemiskinan ekstrem  merupakan  tanggung  jawab pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan  yang  akan  berdayaguna secara  efektif  jika  penangananya dilakukan  secara  lintas  sektor  dan menjadi  tanggungjawab  multipihak serta terkoordinasi dengan baik, sehingga ada sinergi dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan ekstrem. Hal  ini  sejalan  dengan  komitmen pemerintah  dalam  mencapai  tujuan pembangunan berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDGs) dimana  salah  satu  tujuan  utama  yang ingin  dicapai  adalah  tanpa  kemiskinan, maka pemerintah berkomitmen melakukan  upaya-upaya  perencanaan percepatan  penanggulangan  kemiskinan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah diperlukan penajaman  yang  meliputi  penetapan sasaran,  perancangan  dan  keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektivitas anggaran. Selain itu diperlukan  koordinasi  secara  terpadu lintas  pelaku  dalam  perumusan  dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan penguatan  kelembagaan  di  tingkat
nasional,  provinsi  maupun  tingkat kabupaten/ kota. Upaya penanggulangan kemiskinan  ekstrem  harus  dilakukan secara komprehensif, mencakup seluruh aspek  kehidupan  dan  dilaksanakan secara  terpadu  dan  merata  disetiap wilayah. Beberapa capaian pembangunan  yang  berkontribusi  besar dalam  penurunan  kemiskinan  ekstrem antara lain alokasi anggaran Kesehatan, Pendidikan,  dan  perlindungan  sosial (Sari,  2016).  Strategi  pengentasan kemiskinan  ektrem  yang  dilaksanakan oleh  pemerintah  dapat  di  bagi  menjadi dua  bagian  besar,  pertama  melindungi keluarga  dan  kelompok  masyarakat yang  mengalami  kemiskinan  sementara dan  membantu  masyarakat  yang mengalami  kemiskinan  kronis  dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya  kemiskinan  baru.  Strategi tersebut  selanjutnya  dituangkan  dalam tiga  program  yang  langsung  diarahkan pada penduduk miskin yaitu penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan system jaminan sosial dan pengembangan budaya usaha. Konsep kebijakan yang digunakan oleh pemerintah dalam program pengetasan  kemiskinan  ekstrem  dapat dibedakan  berdasarkan  tradisi  dan pendekatan perencanaan yang melandasinya.  Tradisi  perencanaan menurut  Jhon  Friedman  (1987)  terdiri atas  empat  tipe  yaitu  perencanaan sebagai reformasi sosial ( Social reform) ,  perencanaan  sebagai  analisis kebijakan (Policy analysis) , perencanaan sebagai pembelajaran sosial (Social  learning  ) ,  perencanaan sebagai  mobilisasi  sosial (Social Mobilization). Sedangkan  jenis-jenis program  pengetasan  kemiskinan  yang dilaksanakan  pemerintah  dapat  dilihat berdasarkan  model  pembangunan  yang mendasari  program-program  tersebut untuk  melihat  titik  berat  strategi  yang
dijalankan  program  tersebut.  Model pembangunan  yang  dianut  negara berkembang  secara  garis  besar  terbagi dalam  3  model  Pembangunan  yaitu  : Pembangunan  yang  berorientasi  pada pertumbuhan,  Pembangunan  kebutuhan dasar/  kesejahteraan,  Pembangunan yang berpusat pada manusia. Bapelitbang telah berupaya melakukan berbagai program perencanaan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sikka sesuai dengan Surat Mendagri No.400.4.2/9839/Bangda  Pada  Tanggal 12  September  2023  tentang  program kegiatan,  sub  kegiatan  percepatan penghapusan  kemiskinan  ekstrem  yang merupakan  implikasi  dari  Instruksi Presiden  No.4  Tahun  2022,  dimana penanggulangan  kemiskinan  ekstrem  di Kabupaten  Sikka  di  lakukan  dengan cara  pengurangan  beban  pengeluaran Masyarakat miskin : Strategi pengurangan beban pengeluaran Masyarakat  diselenggarakan  melalui program  bantuan  sosial  dan  jaminan sosial,  yaitu  :a.  Bantuan  sosial  regular, seperti  Program  Keluarga  Harapan  dan Kartu  Sembako,  b.  Bantuan  sosial khusus seperti bantuan Langsung Tunai Desa  (BLT  Desa),  Bantuan  Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, Top Up bansos  regular,  c.  Pemberian  Bantuan Iuran  Jaminan  Kesehatan  Nasional,  d. Bantuan  dan  rehabilitasi  sosial  bagi kelompok  berkebutuhan  khusus  seperti lanjut  usia,  anak  dan  penyandang disabilitas.  2.  Peningkatan  Pendapatan Masyarakat, Strategi peningkatan pendapatan Masyarakat diselenggarakan melalui  peningkatan  produktivitas  dan pemberdayaan  Masyarakat,  diantaranya melalui  :  a.  Peningkatan  akses pekerjaan, melalui program padat karya, bantuan  individu/  kelompok,  serta penyediaan  sarana  dan  prasarana,  b. Peningkatan  kapasitas  sumber  daya manusia,  melalui  program  vokasi  dan
pelatihan, c.Peningkatan akses terhadap aset  produktif,  akses  pinjaman  modal dan akases penggunaan lahan, d.Pendampingan dan penguatan kewirausahaan,  melalui  peningkatan akses  pembiayaan  dan  pasar  serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan  e.  Pengembangan  dan penjaminan  keberlanjutan  usaha  ultra mikro  dan  mikro.  3.  Penurunan  jumlah kantong-kantong  kemiskinan,  strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas pemberdayaan masyarakat,  diantaranya  melalui  :a. Pemenuhan  pelayanan  dasar,  seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur  Pendidikan,  layanan  dan infrastruktur Kesehatan, dan infrastruktur  sanitasi  air  minum  layak, b.  Peningkatan  konektivitas  antar wilayah,  seperti  Pembangunan  dan peningkatan  sarana  transportasi  serta Pembangunan infrastruktur jalan.
Strategi penanggulangan
kemiskinan  ekstrem  yang  menyasar secara langsung ataupun tidak langsung dari  unsur  penjunjang  di  Kabupaten Sikka  melalui  program-program  antara lain  :  1.  Program  pengelolaan
Pendidikan,  2.Program  pemenuhan upaya  kesehatan  perorangan  dan  upaya kesehatan masyarakat, 3.Program pengelolaan  Sumber  Daya  Air  (SDA), 4.Program pengelolaan dan
pengembangan  system  penyediaan  air minum,  5.Program  perumahan  dan kawasan pemukiman kumuh, 6.Program peningkatan  prasarana,  sarana,  dan utilitas  umum  (PSU),  7.Program penanggulangan  bencana,  8.Program pemberdayaan sosial, 9.Program rehabilitasi sosial, 10.Program perlindungan  dan  jaminan  sosial, 11.Program penanganan bencana, 12.Program perlindungan Perempuan,13.Program peningkatan diversifikasi  dan  ketahanan  pangan Masyarakat,14.Program penanganan kerawanan pangan ,15.Program pendaftaran  penduduk,  16.Program pencatatan sipil, 17.Program pengelolaan  informasi  administrasi kependuduk,  17.Program  pengelolaan profil kependudukan, 18.Program administrasi pemerintahan desa, 19.Program  penyelenggaraan  lalu  lintas dan angkutan jalan (LLAJ) Namun  pelaksanaan  program tersebut  belum  mencapai  hasil  yang optimal,  sehingga  masih  terdapat beberapa Desa/Kelurahan di Kabupaten Sikka yang mencapai tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1. Data 10 Desa Dengan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten
Sikka No Desa/Kelurahan Kecamatan Jumlah
KK
Miskin
Ekstrem Persentase 1. Wolomarang Alok Barat 2.486 2.35 % 2. Nirangkliung Nita 2.392 2.26 % 3. Nangahale Talibura 2.050 1.94 % 4. Hale Mapitara 1.502 1.42 % 5. Ipir Bola 1.479 1.40 % 6. Nenbura Doreng 1.471 1.39 % 7. Baang Koor Talibura 1.395 1.32 % 8. Wolonwalu Bola 1.391 1.31 % 9. Wuring Alok Barat 1.329 1.26 % 10. Pemana Alok 1.323 1.25 % Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka,2022 Kemiskinan ekstrem di
kabupaten  sikka  masih  cukup  tinggi.
Desa/ Kelurahan yang menempati posisi tertinggi  adalah  kelurahan  wolomarang dengan  jumlah  2.486  (2,35%),  dan diikuti oleh 9 desa lainya sesuai dengan tabel  1.1.  Jika  sesuai  dengan  arahan presiden  pada  rapat  terbatas  tanggal  4 maret 2020 menginstruksikan
kemiskinan  ekstrem  turun  0%  pada tahun  2024,tetapi  sampai  dengan  saat ini  angka  kemiskinan  ekstrem  masih ada.  Seseorang  di  katakan  miskin ekstrem  jika  biaya  kebutuhan  hidup sehari-harinya  berada  di  bawah  garis kemiskinan  ekstrem,  setara  dengan USD  1,9  PPP  ( Purchasing  Power Parity ).  PPP  ditentukan  menggunakan “ Absolute  Poverty  Measure ”  yang konsisten antar negara dan antar waktu.
Dengan  kata  lain,  seseorang  dikatakan miskin  ekstrem  jika  pengeluaran  di bawah 10.739/orang/hari atau Rp.322.170/orang/bulan (BPS,2021). METODE PENELITIAN Kegiatan  magang  kerja  ini dilaksanakan di Kantor Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan  Kabupaten  Sikka  di Jalan  Mawar  Kelurahan  Madawat, Kecamatan  Alok  Timur,  Kabupaten Sikka. Kegiatan magang kerja dijalankan selama kurang lebih 5 bulan terhitung mulai dari tanggal 16 Agustus 2023  sampai  dengan  23  Desember
2023.
Ada  beberapa  prosedur  pelaksanaan kegiatan magang kampus merdeka yaitu : 1. Tata Cara Pelaksanaan Magang a. Mahasiswa  mengambil  formulir magang di TU, kemudian ditandatangi  oleh  Ketua  Program
Studi Manajemen.
b. Mahasiswa  yang  melaksanakan magang  berpakaian  atas  putih bawah  hitam,  bersepatu  kulit, sopan,  rapih  dan  memakai  jas almamater c. Mahasiswa harus membuat laporan  secara  individu  setelah masa magang selesai 2. Jangka  waktu  pelaksanaan  magang selama  3  bulan  dengan  toleransi kurang  lebih  15  %  magang dijalankan  secara  paruh  waktu  (part time),  namun  harus  selesai  dalam waktu 5 bulan.
a. Pelaksanaan magang harus dicatat dalam  sebuah  log  harian  dan dalam  1  minggu  sekali  harus  di tandatangani  oleh  pembimbing lapangan  yang  ditunjuk  oleh instansi dalam membimbing proses pelaksanaan magang. b. Menjelang  akhir  pelaksanaan magang, mahasiswa harus
mengalokasikan  waktu  untuk mengadakan observasi lapangan/wawancara  hasil  analisa dan  dampak  pelaksanaan  magang ini  harus  terdokumentasi  dengan baik dalam log harian. c. Pada  akhir  masa  peaksanaan magang,  mahasiswa  dianjurkan untuk  meminta  surat  keterangan pengalaman kerja yang resmi dari instansi. d. Pada  ahir  masa  magang,  pihak instansi harus memberikan laporan penilaian magang. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN Penulis mulai melaksanakan kegiatan  magang  pada  hari  Rabu,  16 Agustus  2023.  Kegiatan  Magang dilaksanakan  kurang  5  bulan  dengan mengikuti  jadwal  kerja  yang  berlaku yaitu  setiap  hari  senin  sampai  dengan jumad.  Waktu  pelaksanaan  kegiatan magang setiap harinya dimulai dari jam 07:30  sampai  dengan  16:00  WITA. Selama  Magang  di  Kantor  Badan
Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan  (Bapelitbang)  penulis ditempatkan  di  Bidang  Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM). Kegiatan/ aktivitas yang dilakukan  oleh  penulis  selama  magang di  Badan  Perencanaan  dan  Penelitian dan Pengembangan adalah: (1) Menyusun  arsip  surat  masuk,  surat keluar,  arsip  keuangan,  arsip  notulensi mulai  dari  2018-2023;  (2)  Membantu print  surat  masuk  dari  email  yang  di berikan  oleh  bidang;  (3)  Mengikuti rapat zoom  meeting bersama  Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan  Manusia  dengan  agenda sosialisasi  RKT  (Rencana  Kinerja
Tahunan)  dari  Kementerian  Sosial;  (4) Mengikuti  rapat  koordinasi  persiapan Launching PAUD  HI;  (5)  Mengikuti rapat koordinasi bersama para kabid; (6)
Mengetik  Surat  Perintah  Tugas  dan Surat  Perintah  Perjalanan  Dinas;  (7)
Membantu print sertifikat PAUD HI; (8)
Menghadiri  acara Launching PAUD  HI di  KB  Fos  Carmeli  di  Kewapante;  (9) Rapat  koordinasi  bersama  Kabid persiapan  verval  data  kemiskinan ekstrem  di  Pulo;  (10)  Mengikuti kegiatan  pengambilan  data  P3KE (Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) di Pulo dan Desa Kojagete dan Parumaan; (11) Membantu mengisi SPPD dari pulo dan Kojadoi dan membantu menulis kwitansi pembayaran untuk penginapan perjalanan  dinas  ke  pulo;  (12)
Membantu Scan dokumen-dokumen kantor;  (13)  Membantu  print  surat masuk  dari  dinas  Pendidikan;  (14) Membuat  kerangka  acuan  perjalanan dinas  ke  Kojagete  dan  Parumaan;  (15) Mengambil  nomor  surat  di  sekertariat; (16)  Mengikuti  kegiatan  sosialisasi kebijakan  pengembangan  PAUD  HI  di Kabupaten  Sikka  bertempat  di  Hotel Lokarya Indah; (17) Membantu mengetik  surat  SK.Kaban  KLA  2023 dan mengetik daftar pembayaran Honor Paud  HI;  (18)  Membantu  mengetik surat  dan  membuat  diagram  dan  grafik di  bidang  untuk  data Angka  gizi  buruk dan  gizi  kurang  di  Kabupaten  Sikka selama 5 tahun terakhir; (19) Membantu mengetik  surat  pembayaran  PAUD  HI; (20)  Menjadi  notulen  dalam  rapat pengenalan  aplikasi  srikandi  dan  rapat pembahasan  RAD  Paud  HI;  (21) Mengikuti  pembukaan  Festival  Jelajah Maumere  di  Lapangan  Kota  Baru;  (22) Melakukan perjalanan dinas ke Pamana dan  Ngolo  untuk  verval  data  P3KE; (23)  Mengikuti  rapat  koordinasi  terkait stunting; (24) Membantu mengetik surat undangan  dan  mencetak  amplop  untuk surat undangan kegiatan; (25) Mengikuti  pertemuan  bersama  adinkes NTT  terkait  penanggulangan  penyakit ATM  dan  Menular  lainnya;  (26)
Mengikuti pertemuan bersama BKKBN provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  dengan tema pendampingan penyusunan perencanaan  program  bangga  kencana dan  fasilitas  penetapan  data  parameter kependudukan dalam dokumen RPJMD;  (27)  Membantu  mengetik lampiran  asersi  dan  matriks  dan  print file-file  matriks  dan  lampiran  asersi untuk diserahkan ke dinas-dinas terkait; (28)  Mengikuti  rapat  bersama  fren persiapan  pelaksanaan  penasehat  anak; (29)  Mengikuti  rapat zoom  meeting penelitian  bersama  Universitas  Nusa Nipa  tentang  Indeks  Kualitas  Publik, Indeks  Pembangunan  Literasi,  Indeks Kualitas  Infrastruktur;  (30)  Mengikuti pertemuan  di  hotel  pelita  tentang stunting,  AKI  ,  AKB;  (31)  Mengikuti kegiatan  Workshop  dan Focus  Group Discusion) (FGD) ,laporan pendahuluan penyusunan  rancangan  awal  RPJPD Kabupaten  Sikka  Tahun  2018-2045 kerjasama pemerintah Kabupaten Sikka dengan  Universitas  Gajah  Madah Jogjakarta;  (32)  Melakukan  kegiatan koordinasi  verval  data  P3KE  di beberapa Desa; (33) Membantu mengetik surat berita acara serah terima data  P3KE  Kabupaten  Sikka  dan
Membuat  Notulensi  hasil  rapat  tentang stunting  dan  input  data  di  aplikasi  bina bangga;  (34)  Melakukan  uji  petik  data P3KE  di  Desa  Baomekot,  Nelle  Urung dan Hewuli; (35) Melakukan koordinasi persiapan  sosialisasi  verifikasi  validasi data  P3KE  di  Kecamatan  Hewokloang, Kecamatan  Nelle  dan  Kecamatan  Alok Barat; (36) Membuat Inventarisir Berita Acara  permohonan  data  P3KE  yang masuk  dari  kecamatan;  (37)  Mengikuti sosialisasi  pedoman  verifikasi  data P3KE  di  Kecamatan  Nelle,  Kecamatan Hewokloang,  Kecamatan  Tanawawo dan  Kecamatan  Alok  Barat;  (38)
Membuat surat undangan rapat
koordinasi  pokjanal  posyandu;  (39)
Membantu  membuat  daftar  isi  RAD
Paud  HI;  (40)  Mengetik  hasil  Notulen dan menyerahkan hasil notulen rapat ke staf bidang PPM Keberhasilan penanggulangan kemiskinan esktrem di Kabupaten Sikka sangatlah  bergantung  pada  sinergitas lintas  sektor  pemangku  kepentingan. Peran  serta  dunia  usaha,  Lembaga masyarakat  dan  media  massa  menjadi sangat  penting,  guna  bahu  membahu bersama pemerintah dalam menanggulagi kemiskinan ekstrem. Berdasarkan  hasil  wawancara bersama  Ibu  Maria  Mei  Ika  Yuplina, S.STP,  M.Ec.Dev,  selaku  Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  (PPM),  menyatakan  bahwa untuk program penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sikka telah  dilaksanakan  beberapa  intervensi program seperti : a. Pengurangan  Beban  Pengeluaran Masyarakat  dengan  memberikan bantuan
1. Bantuan  sosial  regular,  seperti program  Keluarga  Harapan  dan Kartu Sembako, dimana program- program tersebut merupakan program dari pusat yang dilaksanakan oleh daerah. 2. Bantuan  Sosial  khusus  seperti bantuan  Langsung  Tunai  Desa Rp.300.000/3  Bulan,  Bantuan Sosial  Presiden  dan Top  Up bansos  regular  yang  pernah  ada dari  pusat  dan  dilaksanakan  oleh daerah.
3. Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional
4. Bantuan  dan  rehabilitasi  sosial bagi  kelompok  berkebutuhan khusus  seperti  lanjut  usia,  anak dan penyandang disabilitas, anggaran  dari  pemerintah  daerah Kabupaten Sikka b. Peningkatan  Pendapatan  Masyarakat melalui Nakertrans, Dinas
Perindustrian  dan  Perdagangan  dan UMKM dengan memberikan bantuan 1. Peningkatan  akses  pekerjaan, melalui  program  padat  karya, bantuan  individu/kelompok  serta penyediaan  sarana  dan  prasarana yang  langsung  di  buat  oleh kelurahan-kelurahan dengan melibatkan  masyarakat  secara langsung 2. Peningkatan  kapasitas  sumber daya  manusia,  melalui  program vokasi dan pelatihan
3. Peningkatan  akses  terhadap  aset produktif,  akses  pinjaman  modal dan akases penggunaan lahan. 4. Pendampingan  dan  penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan  akses  pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan yang di laksanakan oleh dinas terkait yaitu perindustrian  perdagangan  dan UMM dengan memberikan bantuan  Kepada  Kelompok  Tani seperti Bibit-bibit tanaman 5. Pengembangan  dan  penjaminan keberlanjutan  usaha  ultra  mikro dan mikro , seperti pemberdayaan untuk kelompok tenun ikat.
c. Meminimalkan  wilayah  kantong kemiskinan,  pemerintah  kabupaten sikka  telah  melakukan  intervensi program seperti : 1. Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan  infrastruktur  Pendidikan, layanan dan infrastruktur Kesehatan dan infrastruktur sanitasi air minum layak 2. Peningkatan  konektivitas  antar wilayah,  seperti  Pembangunan dan peningkatan sarana transportasi  serta  Pembangunan infrastruktur jalan. Semua  program  yang  sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten  Sikka  untuk  menanggulangi
kemiskinan  ekstrem  sudah  sesuai dengan Surat Mendagri No.400.4.2/9839/Bangda  Pada  Tanggal 12  September  2023  tentang  program kegiatan,  sub  kegiatan  percepatan penghapusan  kemiskinan  ekstrem  yang merupakan  implikasi  dari  Instruksi Presiden  No.4  Tahun  2022.  Namun yang  menjadi  permasalahan  angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sikka masih  ada,  bahkan  untuk  tahun  2023 mengalami  peningkatan  yang  cukup signifikan  yaitu  untuk  KK  :  8.764  dan juga secara individu 33.288 jiwa
Menurut  Ibu  Maria  Mei  Ika Yuplina,  S.STP,  selaku  Fungsional Ahli Muda  Bidang  Pemerintahan  dan Pembangunan Manusia yang membidangi  juga  tentang  kemiskinan ekstrem, Ia mengatakan bahwa penyebab  angka  kemiskinan  ekstrem  di
Kabupaten  Sikka  masih  ada  bahkan meningkat  di  Kabupaten  Sikka  di karenakan: By Data dalam artian bahwa belum  ada update data  dari  Pemerintah Kabupate  Sikka  Secara  Berkala  untuk angka  kemiskinan  ekstrem  sehingga masih  ada  data-data  yang  belum  akurat dan  tidak  sesuai  dengan  kondisi real yang  ada  dilapangan,  sehingga  menjadi salah  satu  pemicu  masih  tingginya angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sikka Menurut  Ibu  Maria  Mei  Ika Yuplina, S.STP, harus adanya peningkatan  kapasitas  perencanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem dan yang menjadi fokus kajian dalam peningkatan kapasitas perencanaan yaitu : 1. Organisasi  sebagai  wadah  atau Proses, peningkatan kapasitas perencanaan  dapat  diartikan  sebagai suatu  system  atau  mekanisme  yang menyediakan  berbagai  sumber  daya dan  dukungan  untuk  membantu organisasi dalam meningkatkan kemampuan  perencanaanya  dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Sumber daya dan dukungan tersebut  dapat  berupa  pelatihan, pendampingan,  atau  penyediaan  alat dan bahan pendukung perencanaan.
2. Peningkatan  kapasitas  perencanaan sebagai  wadah  atau  proses  dapat bermanfaat  bagi  organisasi  dalam berbagai hal : 3. Meningkatkan efektivitas perencanaan,  sehingga  organisasi dapat  lebih  tepat  dalam  mencapai tujuan dan sasarannya dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem a. Meningkatkan efesiensi perencanaan,  sehingga  organisasi dapat  menghemat  waktu  dan sumber  daya  dalam  proses perencanaan
b. Meningkatkan  partisipasi  dalam perencanaan,  sehingga  organisasi dapat  lebih  melibatkan  seluruh pemangku  kepentingan  dalam proses perencanaan. Sebagai proses, peningkatan kapasitas perencanaan dapat diartikan  sebagai  suatu  rangkaian kegiatan  yang  dilakukan  untuk meningkatkan kemampuan perencanaan  organisasi  dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. kegiatan-kegiatan tersebut  berupa:  (1)  Pemahaman terhadap perencanaan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, yang mencakup pemahaman terhadap tujuan, sasaran,  strategi,  dan  proses perencanaan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem; (2) Pengembangan keterampilan  perencanaan  dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, yang mencakup keterampilan analisis, penyusunan dan  evaluasi  rencana  dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem; (3) Penerapan
perencanaan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, yang mencakup penerapan rencana dalam kegiatan operasional dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Peningkatan kapasitras perencanaan  dalam  penanggulangan kemiskinan  ekstrem  dapat  dilakukan oleh  berbagai  pihak  baik  pemerintah, swasta, maupun organisasi non pemerintah. Peningkatan kapasitas
perencanaan  dapat  dilakukan  secara mandiri  oleh  organisasi  atau  dengan bekerjasama  dengan  pihak  lain  seperti pelatihan,  konsultan,  atau  organisasi lain  yang  memiliki  keahlian  dalam bidang perencanaan. kegiatan peningkatan  kapasitas  perencanaan dalam  penanggulangan  kemiskinan ekstrem: a. Pelatihan perencanaan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem,  yang  dapat  diberikan kepada seluruh pegawai yang terlibat dalam  penanggulangan  kemiskinan ekstrem,  baik  staf  perencanaan, pimpinan organisasi, maupun pemangku kepentingan. Pelatihan ini dapat  mencakup  materi-materi  yang berkaitan dengan perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem,  seperti  analisis  kemiskinan ekstrem,  strategi  penanggulangan kemiskinan  ekstrem,  dan  evaluasi program penanggulangan kemiskinan ekstrem. b. Pendampingan  perencanaan  dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem,  yang  dapat  dilakukan  oleh konsultan atau tenaga ahli perencanaan. Pendampingan ini dapat  membantu  organisasi  dalam meningkatkan kapasitas perencanaannya dalam penanggulangan kemiskinan
ekstrem,  mulai  dari  penyusunan rencana hingga evaluasi rencana. c. Pembentukan tim perencanaan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem,  yang  sebaiknya  terdiri  dari perwakilan  dari  berbagai  unit organisasi atau pemangku kepentingan. Pembentukan tim perencanaan dapat membantu organisasi dalam meningkatkan partisipasi dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem. d. Penerapan teknologi informasi dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, yang dapat digunakan untuk mendukung  proses  perencanaan. Teknologi informasi dapat membantu organisasi dalam mengumpulkan  dan  menganalisis data, menyusun rencana, dan mengevaluasi rencana. 4. Aspek Sumber Daya Manusia Peningkatan  kapasitas  perencanaan untuk  penanggulangan  kemiskinan ekstrem  dari  aspek  sumber  daya manusia  dapat  dilakukan  melalui berbagai cara, antara lain: a. Rekrutmen dan seleksi
Proses  rekrutmen  dan  seleksi perlu  dirancang  untuk  memilih orang-orang yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem.  Kompetensi  tersebut dapat berupa pengetahuan, keterampilan,  dan  sikap  yang diperlukan untuk melakukan perencanaan yang efektif. b. Pengembangan profesionalisme Pegawai  yang  terlibat  dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan profesionalismenya.  Hal  ini  dapat dilakukan melalui pelatihan,
seminar,  atau  workshop  yang dapat  meningkatkan  pengetahuan dan  keterampilan  mereka  dalam bidang perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem. c. Penciptaan lingkungan kerja yang mendukung Organisasi  perlu  menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem.  Lingkungan  kerja  yang mendukung  perencanaan  adalah lingkungan kerja yang memberikan  kesempatan  kepada pegawai untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, berbagi informasi dan pengetahuan,  serta  mendapatkan dukungan  dari  pimpinan  dan rekan kerja. Berikut  adalah  beberapa  contoh kegiatan peningkatan kapasitas perencanaan  untuk  penanggulangan kemiskinan  ekstrem  dari  aspek  sumber daya manusia: a. Pelatihan perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem Pelatihan perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem dapat  diberikan  kepada  seluruh pegawai yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem,  baik  staf  perencanaan, pimpinan organisasi, maupun pemangku kepentingan. Pelatihan ini dapat  mencakup  materi-materi  yang berkaitan dengan perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem,  seperti  analisis  kemiskinan ekstrem,  strategi  penanggulangan kemiskinan  ekstrem,  dan  evaluasi program penanggulangan kemiskinan ekstrem. b. Pendampingan perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem Pendampingan perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem dapat  dilakukan  oleh  konsultan  atau tenaga ahli perencanaan. Pendampingan  ini  dapat  membantu organisasi dalam meningkatkan kapasitas  perencanaannya  dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem,  mulai  dari  penyusunan rencana hingga evaluasi rencana. c. Pembentukan tim perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem Tim  perencanaan  penanggulangan kemiskinan  ekstrem  perlu  dibentuk untuk memandu proses perencanaan.
Tim  ini  sebaiknya  terdiri  dari perwakilan  dari  berbagai  unit organisasi atau pemangku kepentingan. Pembentukan tim perencanaan dapat membantu organisasi dalam meningkatkan partisipasi dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem. d. Penerapan teknologi informasi dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem Teknologi informasi dapat digunakan untuk mendukung proses perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Teknologi informasi dapat membantu organisasi dalam mengumpulkan dan menganalisis data, menyusun rencana, dan mengevaluasi rencana. e. Peningkatan  kapasitas  perencanaan untuk  penanggulangan  kemiskinan ekstrem  dari  aspek  sumber  daya manusia merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Dengan meningkatkan kapasitas perencanaan,  organisasi  dapat  lebih efektif  dan  efisien  dalam  mencapai tujuan dan sasarannya dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. 5. Aspek Sistem Tata Laksana Peningkatan  kapasitas  perencanaan untuk  penanggulangan  kemiskinan
ekstrem  dari  aspek  system  tata laksana  dapat  dilakukan  melalui berbagai cara, antara lain: a) Penyelarasan  sistem  tata  laksana dengan perencanaan Sistem tata laksana perlu diselaraskan  dengan  perencanaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem tata laksana mendukung  proses  perencanaan, mulai  dari  penyusunan  rencana hingga evaluasi rencana.
b) Pengembangan  sistem  informasi perencanaan Sistem  informasi  perencanaan perlu dikembangkan untuk mendukung  proses  perencanaan. Sistem  informasi  perencanaan dapat membantu organisasi dalam mengumpulkan  dan  menganalisis data,  menyusun  rencana,  dan mengevaluasi rencana.
c) Peningkatan  koordinasi  antar  unit organisasi Koordinasi  antar  unit  organisasi perlu ditingkatkan untuk mendukung  perencanaan.  Hal  ini penting  untuk  memastikan  bahwa perencanaan  dilakukan  secara holistik dan terintegrasi. d) Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan Partisipasi pemangku kepentingan perlu ditingkatkan untuk mendukung  perencanaan.  Hal  ini penting  untuk  memastikan  bahwa perencanaan  dilakukan  secara transparan dan akuntabel. Kegiatan  peningkatan  kapasitas perencanaan  untuk  penanggulangan kemiskinan  ekstrem  dari  aspek  system tata laksana:
a. Peninjauan ulang sistem tata laksana Sistem  tata  laksana  perlu  ditinjau ulang secara berkala untuk memastikan  bahwa  sistem  tersebut masih relevan dengan perencanaan. b. Pengembangan  standar  dan  prosedur perencanaan Standar  dan  prosedur  perencanaan perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa proses perencanaan dilakukan secara konsisten dan terukur. c. Pemanfaatan teknologi informasi Teknologi informasi perlu dimanfaatkan  untuk  mendukung proses perencanaan. Teknologi informasi dapat membantu organisasi dalam  meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas proses perencanaan. Peningkatan kapasitas perencanaan  untuk  penanggulangan kemiskinan  ekstrem  dari  aspek  system tata  laksana  merupakan  hal  yang penting  untuk  dilakukan.  Dengan meningkatkan  kapasitas  perencanaan, organisasi dapat lebih efektif dan efisien dalam  mencapai  tujuan  dan  sasarannya dalam  penanggulangan  kemiskinan ekstrem Penerapan  peningkatan  kapasitas perencanaan  untuk  penanggulangan kemiskinan  ekstrem  dari  aspek  system tata laksana:
a. Pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem informasi perencanaan yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem. b. Pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah dapat meningkatkan koordinasi  antar  unit  organisasi terkait  penanggulangan  kemiskinan ekstrem. c. Pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  dapat  melibatkan  pemangku kepentingan dalam proses perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Dengan  menerapkan  berbagai kegiatan peningkatan kapasitas perencanaan  untuk  penanggulangan kemiskinan ekstrem, diharapkan
organisasi dapat lebih efektif dan efisien dalam  mencapai  tujuan  dan  sasarannya dalam  penanggulangan  kemiskinan ekstrem
Sesuai  dengan  Instruksi  Presiden No  4  tahun  2022  tentang  Percepatan Penghapusan  Kemiskinan  Ekstrem,  di harapkan pemerintah mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan  tugas,fungsi,  dan  kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan  penghapusan  kemiskinan ekstrem  dengan  memastikan  ketepatan sasaran  dan  integrasi  program  antar kementerian/Lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan  penghapusan  kemiskinan ekstrem.  Melaksanakan  Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara  tepat  sasaran  melalui  strategi kebijakan  yang  meliputi:  Pengurangan beban pengeluaran masyarakat,peningkatan pendapatan masyarakat  dan  penurunan  jumlah kantong-kantong kemiskinan Upaya dalam mendukung penanggulangan  kemiskinan  ekstrem ditentukan  oleh  peran  pemerintah  dan masyarakat, peningkatan peran pemerintah  Kabupaten  Sikka  dalam menghentikan rantai kemiskinan ekstrem maka harus mengambil kebijakan  Pembangunan  yang  berpihak pada penanggulangan kemiskinan ekstrem secara optimal melalui peningkatan perencanaan dan monitoring,prasarana  dan  pelayanan, lingkungan  ekonomi.  Masyarakat  harus berperan  aktif  dan  koordinatif  dalam seluruh rangkaian program penanggulangan  kemiskinan  ekstrem, menciptakan keselarasan program dengan budaya atau kearifan local yang berkembang di masyaraka. Mengembangkan  potensi  alam  sekitar dan potensi diri dalam tingkatan terkecil yaitu  keluarga  secara  produktif  dalam Upaya mengentaskan diri dari kemiskinan ekstrem. Pendanaan  untuk  pelaksanaan Percepatan  Penghapusan  Kemiskinan Ekstrem dibebankan kepada : a) Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara
b) Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah
c) Anggaran  dan  Pendapatan  dan Belanja Desa
d) Sumber  lain  yang  sah  dan  tidak mengikat  sesuai  ketentuan  Peraturan Perundang-undangan

## PENUTUP Kesimpulan
Kemiskinan  ekstrem  merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi. Penyebabnya tidak hanya terbatas  pada  pendapatan,  tetapi  juga akses  terhadap  sumber  ekonomi, pemenuhan  kebutuhan  sumber  gizi seimbang  dan  hidup  sehat,  akses informasi  tentang  pendidikan,  akses infrastruktur dan transportasi, diskriminasi gender, lansia dan penyandang disabilitas. Pemerintah  Kabupaten  Sikka telah  berupaya  untuk  menanggulangi kemiskinan  ekstrem  dengan  berbagai program  yang  sesuai  dengan  Surat Mendagri No.400.4.2/9839/Bangda
Pada  Tanggal  12  September  2023 tentang  program  kegiatan,  sub  kegiatan percepatan  penghapusan  kemiskinan ekstrem yang merupakan implikasi dari Instruksi  Presiden  No.4  Tahun  2022. Namun,  angka  kemiskinan  ekstrem  di Kabupaten  Sikka  masih  ada,  bahkan mengalami  peningkatan  yang  cukup signifikan pada tahun 2023.
Penyebab  utama  masih  tingginya angka kemiskinan ekstrem di
Kabupaten  Sikka  adalah  belum  adanya update data yang akurat dari pemerintah daerah.  Data  yang  tidak  akurat  tersebut menyebabkan  pemerintah  tidak  dapat
mengetahui  secara  pasti  jumlah  dan lokasi  kantong-kantong  kemiskinan  di Kabupaten  Sikka.  Akibatnya,  program- program  penanggulangan  kemiskinan ekstrem tidak dapat tepat sasaran.
Penyebab  lain  adalah  rendahnya
kapasitas perencanaan pemerintah daerah dalam menanggulangi
kemiskinan  ekstrem.  Hal  ini  tercermin dari  aspek  organisasi,  sumber  daya manusia,  dan  sistem  tata  laksana  yang masih perlu ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Basuki,  Alif.(2007). Memuseumkan kemiskinan .  Surakarta:  The  Asia
Foundation
Chambers,  R.  (1987). Pembangunan Desa,  Mulai  Dari  Belakang . Jakarta: LP3ES. Dharmastuti,  C.  F.  (2021). Panduan magang  merdeka  belajar  kampus merdeka. Jakarta:  Program  Studi
Manajemen  Fakultas  Ekonomi
Dan Bisnis Universitas Atma Jaya
. Fathurohman,  M.  F.,  Dayat,  U.,  & Ramdani,  R.  (2022).  Peran Pemerintah Daerah dalam Mengentaskan Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Karawang. Jurnal  Ilmiah  Wahana Pendidikan, 8(1), 697-703.
Faozan,  D.  (2020). Tujuan  dan  sasaran penguatan kapasitas kelembagaan.
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 11(2), 127-137.
Herdiana,  Dikdik.  (2012). Konsep umum  pengembangan  kapasitas . [Online]. Diaksesdari http://pengembangankapasitas.blo gspot.co.id/2012/08/konsep- umum- pengembangankapasitas.html Hani  Handoko,  2003. Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia .  Cetakan  Kesebelas.
Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Indonesia Instruksi  Presiden  Indonesia  Nomor  4 Tahun  2022  Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem .Jakarta Friedman, John.(1987). Planning In The
Public Domain: From Knowledge To  Action.  Princeton :  Princeton University Press. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  Republik  Indonesia Nomor  32  Tahun  2022  Tentang Pedoman  Umum  Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Jakarta Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  Republik  Indonesia Nomor  28  Tahun  2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  Nomor  33  tahun 2022  Tentang  Satuan  Tugas Pengelolaan  Data  Penasasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem . Jakarta
Kincaid, D. L. (1975). The relationship between  population  and  income distribution . Population and Development  Review,  1(1),  57- 75.
Listiana,  E.  (2021). Panduan  Kampus Merdeka  . Pontianak  :  Fakultas
Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Tanjungpura. Listyangsih. (2014). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .  BPFG  Universitas  Gajah mada
Maramis,  A.  P.,  Nayoan,  H.,  &
Waworundeng,  W.  (2021). Peran Badan  Perencanaan  Penelitian Dan Pengembangan (Bapelitbang) Dalam Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah  (RKPD) di  Kabupaten Minahasa
Utara. GOVERNANCE, 1 (1).
Ningshi,  M.  S.  (2023). Peran  Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan (Bapelitbang) Dalam  Peningkatan  Kualitas Paud  Melalui  Program  Holistik- Integratif. Maumere:  Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nusa Nipa . Parjaman,  T.  (2022).  Esai:  Penguatan kapasitas  badan  usaha  milik  desa (bumdes) sebagai lembaga penggerak pembangunan perekonomian  desa. Journal  of Management  Review, 5(3),  689-
698.
Putri,  C.  M.  (2023 ). Peranan  Bappeda Dalam  Pengentasan  Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Simeulue. JURNAL  EKONOMI, MANAJEMEN,  BISNIS,  DAN
SOSIAL (EMBISS), 3(3), 287-291.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
Republik  Indonesia  No.53  Tahun 2020  Tentang Tata  Kerja  dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan  Kelembagaan  dan Sumber  Daya  Manusia  Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan  Provinsi  dan  Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota . Jakarta
Parjaman, T., Soedarmo, U. R., & Enas, E.  (2019). Penguatan  Kapasitas Aparatur  Untuk  Meningkatkan Daya  Saing  Daerah  Di  Era
Global . Journal  of  Management Review, 3(3), 29-42. “Pedoman Umum Kemiskinan Ekstrem.” PENDAMPING DESA , 11 July 2022, pendampingdesa.com/pedoman- umum-kemiskinan-ekstrem/.
Ritonga, (2003), Masalah Keberlanjutan Kemiskinan  Indonesia,  Pikiran Rakyat Bening Klipis, Bandung.
Riyadi,  Bratakususmah  D.S.  (2005), Perencanaan pembangunan Daerah,  PT.  Gramedia  Pustaka Utama , Jakarta Surat  Keputusan  Menteri  Koordinator Bidang  Pembangunan  Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia  Nomor  30  Tahun  2022 Tentang Penetapan  Sumber  dan Jenis Data Dalam Upaya Pengahapusan Kemiskinan Ekstrem Sari, D. A., Widywati, L. F., Rizkan, G., &  Aditianata.  (2021). Pedoman Kegiatan Magang Merdeka Belajar  Kampus  Merdeka  . Jakarta : Fakultas Teknik Universitas Esa Unggul. Solikatun,  S.,  &  Masruroh,  Y.  (2014). Kemiskinan dalam pembangunan . Jurnal Analisa Sosiologi, 3(1)
Sekertariat  TKPKD  Kabupaten  Sikka,
(2023) Rencana  Aksi  Tahunan Penanggulangan  Kemiskinan  di Kabupaten Sikka. Maumere Sutarto , (2008), fungsi Sosiologi Suatu Pengantar ,  Jakarta,  PT.  Raja Grafindo Persada.
Suharto,  Edi,  (2003), Kemiskinan  dan Keberfungsian Sosial, Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia , Bandung, STKS Bandung Press Suharto,  Edi.  (2004). Social  welfare problem  and  social  work  in Indonesia:  Trend  and  issues. Makalah  yang  disampaikan  pada International seminar on curriculum development for social
work  education  in  Indonesia . Sekolah  Tinggi  Kesejahteraan Sosial. Bandung.
Suharto,  E.  (2004).  Kemiskinan  dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Keluarga Miskin di Indonesia. publikasi.umm.ac.id/.../jiptummdp pm-gdl-dwiekow177-1-bentukk- k.doc. Lembaga Studi Pembangunan (LSP) STKS. Bandung Suharto,  Edi  dkk.  (2004), Kemiskinan dan  Keberfungsian  Sosial:  Studi Kasus Keluarga Miskin di Indonesia .  Bandung,  Lembaga Studi Pembangunan (LSP) STKS. Soeprapto Riyadi. (2010). Pengembangan Kapasitas Pemerintahan  Daerah  Menuju Good Governance . World Bank Tjokroamidjojo, Bintoro. (1982). Manajemen pembangunan . Jakarta:
PT. Gunung Agung. Wisnutama,  A.,  Pramono,  J.,  & Haryanto,  A.  T.  (2023). analisis strategis program penanggulangan kemiskinan ekstrem  kabupaten  madiun  tahun 2022 . JI@ P , 12 (2).