## Strategi Pengelolaan Kawasan Permukiman
Dani, R., Saam, Z., Siregar, S.H 2013:7 (2)

## STRATEGI PENGELOLAAN KAWASAN PERMUKIMAN PESISIR
KOTA SELATPANJANG
Risqiana Dani Staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti
Zulfan Saam
Dosen Pascasarjana Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau, Pekanbaru, Jl. Pattimura No.09.Gobah, 28131. Telp 0761-23742.

## Sofyan Husein Siregar
Dosen Pascasarjana Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau, Pekanbaru, Jl. Pattimura No.09.Gobah, 28131. Telp 0761-23742.

## Management Strategy of Coastal Settlement Region Selatpanjang City

## ABSTRACT
Coastal  settlement  region  with  all  the  uniqueness  of  nature,  beauty  and  appeal  is  an  ideal area for development of settlement activity. The fact that the population growth rate  is high will  result  in  changes  to  the  existing  ecosystem.  Environmental  conditions  of  coastal Selatpanjang city not arranged properly, moreover high level of poverty is one of reason the decent  settlement  have  not  been  fulfilled.  The  purpose  of  this  study  is  to  identify  the characteristics of the coastal settlement Selatpanjang city, analyzed the usefulness of physical settlement  as  a  living  space,  to  support  social,  cultural  and  economic  activities  and  to determine  the  management  strategies  of  coastal  settlement  Selatpanjang  city.  This  study  is using the method of survey research and to transform quantitative data into qualitative data use  a  Likert  scale.  The  result  of  this  study  found  that  the  characteristics  of  the  coastal settlements of Selatpanjang city is dominated by the use of land up the majority of population is used as a settlement, settlement condition is largely a non-permanent settlements and semi- permanent,  and not  the  presence  of  coastal buildings  yet.  Physical  conditions  compatibility level  of  the  settlement  as  a  living  space  with  a  residential  component  of  legality,  building structure,  the  living  space  per  occupant,  water  supply,  availability  of  bathroom  facilities, trash heap services and the electricity grid was found that the condition of occupancy “Less Under”  as  a  living  space,  the  next  level  of  concordance  as  a  means  of  supporting  social, cultural  and  economic  activities  of  coastal  communities  Selatpanjang  city  with  assessment component of health, education, religious duties, government and public services, open area, trade and services obtained results “Less Under”, so it is necessary to repair or provision of the  settlement. Strategic  management of  the  coastal  settlement  Selatpanjang  city  to  do  with the  control  of  land  use,  increased  as  a  function  of  residential  living  space,  improving  the quality of neighborhoods as well as the improvement of housing facilities and infrastructure.
Keywords: Coastal Settlement Region, Compliance rate and Strategy Management

## PENDAHULUAN
Suatu  kenyataan  umum  bahwa  masalah  lingkungan  hidup  merupakan  salah  satu  masalah berat yang harus dihadapi. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung,  baik  yang  berupa  kawasanperkotaan  maupun  perdesaan  yang  berfungsi  sebagai lingkungan  tempat  tinggal  atau  lingkungan  hunian  dan  tempat  kegiatan  yang  mendukung (Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).
Kondisi  perumahan  dan  permukiman  di  Indonesia  pada  saat  ini  masih  ditandai  oleh rendahnya  tingkat  pemenuhan  kebutuhan  perumahan  yang  layak  dan  terjangkau, menurunnya  kualitas  lingkungan  permukiman,  di  mana  kualitas  pelayanan  perumahan  dan permukiman yang ada masih terbatas dan belum memenuhi standar pelayanan yang memadai. Kawasan  permukiman  pesisir  dengan  segala  keunikan  alam,  keindahan  dan  daya  tariknya merupakan  kawasan  yang  sangat  ideal  bagi  pengembangan  kegiatan  permukiman.  Hal  ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi akan berdampak pada perubahan ekosistem yang ada.
Kota Selatpanjang sebagai ibukota Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai paling berpengaruh pada perkembangan Kabupaten Kepulauan Meranti, selain sebagai pusat pemerintahan, Kota Selatpanjang juga sudah menjadi pusat kegiatan bagi kawasan  sekitarnya sejak lama. Berada di pesisir Pulau Tebing Tinggi, karakteristik Kota Selatpanjang menunjukkan perkembangan lebih ke arah laut atau pesisir pulau. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan perekonomian berupa perdagangan barang dan jasa bermunculan di bagian utara Kota Selatpanjang.
Kondisi  lingkungan  pesisir  Kota  Selatpanjang  belum  tertata  dengan  baik,  ditambah  lagi dengan tingginya angka kemiskinan merupakan salah satu kebutuhan akan permukiman layak belum  terpenuhi.  Tujuan  dari  studi  ini  adalah  mengidentifikasi  karakteristik  kawasan permukiman  pesisir  Kota  Selatpanjang,  menganalisis  tingkat  kesesuaian  fisik  permukiman sebagai  ruang  tinggal,  sebagai  penunjang  kegiatan  sosial  budaya  dan  ekonomi  serta menentukan strategi pengelolaan kawasan permukiman pesisir Kota Selatpanjang.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  survei,  yaitu penelitian  dengan  mengambil  sampel  dari  suatu  populasi  dengan  menggunakan  kuesioner sebagai alat pengumpul data (Gulo, 2004). Pengambilan data dilakukan terhadap 89 sampel dari  masyarakat  dan  5  orang  sampel  dari  Pemerintah  Daerah,  sehingga  sampel  berjumlah 94 orang (Kusmayadi, 2000).
Metode  analisis  data  menggunakan  analisis  deskriptif  untuk  menggambarkan  karakteristik kawasan pesisir Kota Selatpanjang meliputi kondisi  fisik dasar (topografi, morfologi pantai dan  vegetasi  pantai,  kondisi  fisik  binaan  (penggunaan  lahan,  sarana  publik,  jaringan  jalan, sistem  drainase  dan  bangunan  pelindung  pantai)  dan  karakteristik  sosial  (jumlah  dan komposisi  penduduk).  Analisis  deskriptif-evaluatif  digunakan  untuk  menganalisis  tingkat kesesuaian  kondisi  fisik  permukiman  sebagai  ruang  tinggal,  sarana  penunjang  kegiatan

## Strategi Pengelolaan Kawasan Permukiman
sosial budaya dan ekonomi masyarakat pesisir Kota Selatpanjang yaitu dengan pembobotan, skoring  dan  pemeringkatan.  Skala  pengukuran  yang  digunakan  adalah skala  likert untuk mengubah  data  kualitatif  menjadi  kuantitatif  (Singarimbun,  1995).  Terdapat  beberapa komponen  yang  dianalisis  meliputi,  tingkat  kesesuaian  kondisi  fisik  permukiman  sebagai ruang tinggal  komponen  yang  dianalisis meliputi legalitas tanah  hunian, struktur bangunan, rasio  luas  ruang  per  penghuni,  ketersediaan  air  bersih,  fasilitas  kamar  mandi,  pelayanan persampahan  dan  jaringan  listrik.  Selanjutnya  analisis  tingkat  kesesuaian  fisik  permukiman sebagai  sarana  penunjang  kegiatan  sosial,  budaya  dan  ekonomi  komponen  yang  dianalisis meliputi:  sarana  kesehatan,  pendidikan,  peribadatan,  pemerintahan  dan  pelayanan  umum, ruang  terbuka  dan  perdagangan  dan  jasa.  Metode development yang  digunakan  adalah SWOT  untuk  menentukan  strategi  pengelolaan  kawasan  permukiman  pesisir  Kota Selatanjang  yang  terdiri  dari Strenght (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunities (Peluang) dan Threat (ancaman).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## I. Karakteristik kawasan permukiman pesisir Kota Selatpanjang
Kondisi topografi kawasan permukiman pesisir Kota Selatpanjang merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 5-7 meter di atas permukaan laut. Vegetasi yang ada berupa jenis vegetasi yang umumnya berada di daerah pesisir seperti  tanaman bakau, kelapa dan lain-lain. Merupakan  tipe  morfologi  pantai  yang  landai  yang  didominasi  oleh  endapan  rawa  yang berupa lumpur, liat dan bahan organik.
Kawasan  pesisir  Kota  Selatpanjang  didominasi  oleh  penggunaan  lahan  terbangun  dengan perbandingan  persentase  luasan  lahan  terbangun  adalah  sebesar  77%  dan  luasan  lahan  tidak terbangun  sebesar  23%  yang  mayoritas  lahan  terbangun  digunakan  sebagai  permukiman penduduk  (Gambar  1).  Hal  ini  sesuai  dengan  Doxiadis  (1968)  menyebutkan  bahwa  suatu kawasan  perukiman  dipengaruhi  oleh  letak  geografis,  lingkungan  alam  dan  binaan  serta sarana  dan  prasarana.  Kondisi  permukiman  yang  tersebar  tidak  merata  dan  lebih  banyak terkonsentrasi pada bagian utara kota. Sebagian besar permukiman penduduk berlokasi di sisi sepanjang  jaringan  jalan  dan  belum  tertata  dengan  baik.  Sarana  publik  yang  terdapat  pada wilayah  studi  hanya  berupa  satu  unit  lapangan  sepak  bola.  Kondisi  jaringan  jalan  yang  ada mayoritas  dalam  kondisi  buruk,  khususnya  jalan-jalan  utama  yaitu  Jalan  Imam  Bonjol, Ahmad Yani, Ibrahim dan Nusa Indah dirasakan masih sempit  karena lebar jalan yang belum memadai untuk jumlah kendaraan yang ada, ditambah lagi tidak adanya lahan parkir sehingga menggunakan  bahu  jalan.  Pada  saat  hari  hujan,  air  akan  menggenangi  jalan  dikarenakan drainase  yang  ada  terdapat  banyak  sampah  dan  dalam  kondisi  tertutup.  Pada  wilayah  studi jalan  yang  ada  belum  terdapat  median  jalan  dan  trotoar.  Belum  terdapatnya  bangunan pengaman  pantai/turap  di  wilayah  studi  menyebabkan  adanya  ancaman  abrasi  yang  akan merusak  permukiman  dan  infrastruktur  yang  berada  di  tepi  pantai.  Berdasarkan  Pedoman Pemanfaatan Ruang Tepi Pantai di Kawasan Perkotaan (2007) bahwa lebar sempadan pantai minimal 30 meter untuk kawasan permukiman agar terhindar dari ancaman abrasi.
Jumlah  penduduk  di  wilayah  studi  berjumlah  472  jiwa  dan  765  Kepala  Keluarga,  dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian pedagang, nelayan dan buruh.

## Gambar 1. Penggunaan Lahan di Wilayah Studi

## II. Tingkat kesesuaian kondisi fisik permukiman sebagai ruang tinggal

## Legalitas tanah hunian
Persentase status  tanah  hunian di wilayah studi sebagian besar merupakan Surat Keterangan Tanah  (SKT)  (50,5%)  sedangkan  Sertifikat  Hak  Milik  sebesar  34,8%  dan  tidak  memiliki sertifikat    sebesar  14,7%,  di  mana  merupakan    hunian  yang  berada  di  tepi  laut  yang berbatasan  langsung  dengan  wilayah  pasang  surut.  Hunian  yang  tidak  memiliki  sertifikat adalah  hunian  yang  berada  di  atas  laut,  hunian  yang  melanggar  sempadan  pantai  dengan mayoritas pemilik bermata pencaharian sebagai nelayan. Diketahui bahwa hunian  yang tidak memiliki  sertifikat  adalah  dikarenakan  pemilik  bangunan  belum    mampu    secara  finansial untuk melegalkan status tanah yang ada.

## Struktur bangunan
Kondisi  struktur  bangunan  rumah  di  wilayah  studi  mayoritas  merupakan  bahan  kayu/papan yaitu  sebesar  64%,  struktur  bangunan  campuran  antara  kayu  dan  batu  sebesar  28,1%  dan struktur  bangunan  rumah  batu  sebesar  7,9%.  Sebagian  besar  rumah  penduduk  hanya  terdiri dari  1  (satu)  lantai,  sedangkan  rumah  dengan  lantai  lebih  dari  satu  lantai  cenderung merupakan rumah dengan struktur batu dan didominasi oleh rumah toko (ruko).

## Rasio luas ruang per penghuni
Rasio  luas  ruang  per  penghuni  pada  wilayah  studi  didapatkan  dengan  cara  membagi  luasan hunian dengan jumlah penghuni yang terdapat di suatu hunian (Suganda, 2009). Berdasarkan hasil  survey  di  lapangan  didapatkan  bahwa  mayoritas  di  wilayah  studi  rasio  luas  ruang  per

## Strategi Pengelolaan Kawasan Permukiman
penghuni  >  standar  minimum  (7,2  m 2 )  sebesar  52,8%  sedangkan    rasio  luas  ruang  per penghuni < standar minimum (7,2 m 2 ) sebesar 47,2%.

## Ketersediaan air bersih
Masih  rendahnya  cakupan  pelayanan  air  bersih  di  wilayah  studi  disebabkan  belum terdapatnya pipa PDAM yang melayani wilayah studi serta sumber air bersih yang tergolong sulit pada wilayah Kota Selatpanjang umumnya. Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat di  wilayah  studi  mayoritas  dilakukan  secara  swadaya  yaitu  dengan  menampung  air  hujan pada masing-masing rumah (84,3%) dan menggunakan sumur bor umum sebesar 15,7%.

## Ketersediaan fasilitas kamar mandi dan penanganan air limbah
Sebagian  besar  ketersediaan  fasilitas  kamar  mandi  di  wilayah  studi  terpisah  dengan bangunan  utama atau tidak berada di dalam rumah mayoritas kamar mandi belum dilengkapi dengan septictank. Ketersediaan  fasilitas  kamar  mandi  di  wilayah  studi  mayoritas  kamar mandi/toilet  tidak  berada  di  dalam  rumah/bangunan  utama  (61,8%)  sedangkan  kamar mandi/wc  yang  berada  di  dalam  rumah  sebesar  38,2%.  Pengelolaan    limbah  di  kawasan permukiman pesisir dilakukan secara individual pada masing-masing rumah tangga. Fasilitas pembuangan  limbah  secara on  site menggunakan septic  tank ,  cubluk  dan  sisanya menggunakan tempat terbuka atau  laut sebagai fasilitas pembuangan limbah. Pada sistem on site yang  diterapkan  umumnya  adalah  buangan  tinja  dialirkan  ke septictank dan  air  bekas mandi atau cucian dialirkan ke saluran drainase yang ada disekitar rumah.

## Pengelolaan sampah
Pengelolaan  sampah  yang  ada  masih  bersifat  individu  yaitu  masing-masing  hunian. Pembuangan    sampah    oleh    masyarakat    mayoritas    dilakukan  dengan  cara  membuang sampah  langsung  ke  laut  tetapi  ada  juga  yang  langsung  membakar  sampah  yang  ada. Pengelolaan  sampah  yang  dilakukan  mayoritas  dengan  cara  membakar  sampah  sebesar 48,3% dan  juga membuang sampah  yang ada ke laut  tanpa diolah terlebih dahulu (42,7%). Sementara itu di wilayah studi belum terdapat petugas sampah  yang mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

## Jaringan listrik
Kebutuhan  listrik,  seluruh  masyarakat  di  wilayah  permukiman  pesisir  Kota  Selatpanjang sudah  mendapat pelayanan listrik. Masih terdapat sekitar 21% rumah tangga yang pelayanan listriknya berasal dari  sambungan  rumah lainnya. Hal ini dikarenakan PT. PLN Selatpanjang sebagai  penyedia tenaga listrik untuk kebutuhan masyarakat umum belum  dapat  memenuhi kebutuhan pelanggan sepenuhnya.

## Strategi Pengelolaan Kawasan Permukiman

## Penilaian tingkat kesesuaian kondisi hunian sebagai ruang tinggal
Berdasarkan  klasifikasi  penilaian  tingkat  kesesuaian  pada  kondisi  hunian  yaitu diklasifikasikan  menjadi tiga kelas, yaitu Tidak Sesuai (TS), Kurang Sesuai (KS) dan Sesuai (S) dengan skor 1 sampai dengan 3.
Dari penilaian tingkat kesesuaian komponen hunian sebagai ruang tinggal pada Tabel 1 dapat diketahui  bahwa  dari  tujuh  komponen  hunian  dengan  tingkat  klasifikasi  nilai  Sesuai  (S) sebanyak  satu  komponen  terdiri  dari  jaringan  listrik,  Kurang  Sesuai  (KS)  sebanyak  dua komponen  yaitu  legalitas  hunian  dan  ketersediaan  fasilitas  kamar  mandi,  sedangkan komponen  hunian  dengan  klasifikasi  Tidak  Sesuai  (TS)  sebanyak  empat  komponen  yaitu struktur  bangunan,  rasio  luas  ruang  per  penghuni,  ketersediaan  air  bersih  dan  pelayanan sampah.

## Tabel. 1 Penilaian Tingkat Kesesuaian Komponen Hunian Sebagai Ruang Tinggal
No. Komponen Hunian Parameter Skor 1. Legalitas hunian Jumlah bangunan dengan status Surat Keterangan Tanah (SKT) = 50,5% 2 2. Struktur bangunan Jumlah bangunan termporer/non permanen (kayu) = 64% 1 3. Rasio  luas  ruang  per penghuni Jumlah bangunan dengan rasio luas ruang  per  penghuni kurang dari standar ambang (7,2 m 2 /orang) = 47,2% 2 4. Ketersediaan air bersih Pelayanan air bersih oleh PDAM = 0% 1 5. Ketersediaan fasilitas kamar mandi Kepemilikan fasilitas kamar mandi = 38,2% 2 6. Pelayanan sampah Jumlah rumah yang terlayani petugas sampah = 0% 1 7. Jaringan Listrik Jumlah rumah yang terlayani jaringan listrik = 78,7% 3 Sumber : Hasil perhitungan dan analisis, 2013 Tingkat kesesuaian =    Jumlah nilai Jumlah Komponen Tingkat kesesuaian =    12 7 =  1,71
Dari    nilai  rata-rata  tersebut  menyatakan  bahwa  kondisi  hunian  sebagai  ruang  tinggal  di permukiman  pesisir  Kota  Selatpanjang  “Kurang  Sesuai”,  sehingga  diperlukan  upaya peningkatan  kualitas/kondisi  hunian  beserta  penunjangnya  agar  layak  dan  sesuai  sebagai ruang  tinggal.  Komponen  yang  perlu  diperbaiki  adalah  komponen  legalitas  hunian,  struktur bangunan, ketersediaan air bersih, ketersediaan kamar mandi, dan pelayanan sampah.

## Tingkat  kesesuaian  kondisi  sarana  sebagai  penunjang  kegiatan  sosial,  budaya  dan ekonomi masyarakat

## Sarana kesehatan
Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001  tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman).  Pada  wilayah  studi  sarana  kesehatan yang  ada  berupa praktek  dokter  berjumlah  1  unit  berada di  Jalan  Teratai  (Gambar  2) dalam kondisi  baik  dilihat  dari  struktur  bangunan,  namun  jika  dilihat  dari  segi  ketersediaan  ruang

## Strategi Pengelolaan Kawasan Permukiman
dan  fasilitas yang ada kurang baik. Selain praktek dokter terdapat juga 4 unit posyandu  yang masing-masing berada di Jalan Belanak, Jalan  Ibrahim, Jalan Teratai dan Jalan Suak Nipah, namun hanya 1 posyandu yang memiliki bangunan tersendiri yaitu yang berada di Jalan Suak Nipah,  tiga  kegiatan  posyandu  yang  lain    masih  menumpang  di  kantor  Lurah  Selatpanjang Barat dan rumah penduduk.

## Sarana pendidikan
Jumlah  kebutuhan  sarana  pendidikan  adalah  berupa  satu  unit  Sekolah  Dasar.  Kondisi  di lapangan sudah terdapatnya Sekolah Dasar Negeri  yang berlokasi di Jalan  Ibrahim (Gambar 2)  dalam  kondisi  baik.  Ketersediaan  sarana  pendidikan  berupa  Sekolah  Dasar  sudah  sesuai dengan standar minimal yaitu setiap 1.000 jiwa minimal terdapat 1 unit Sekolah Dasar, hal ini sudah  sesuai  dengan  jumlah  kebutuhan,  dimana  jumlah  penduduk  usia  sekolah  dasar berjumlah 1.579 jiwa.

## Sarana peribadatan
Ketersediaan sarana peribadatan pada wilayah studi yaitu berupa  satu  unit Musholla/langgar dan  satu  unit  masjid  untuk  menampung    kebutuhan    masyarakat  yang  beragama  Islam. Musholla/langgar   yang berada di jalan Nusa Indah (Gambar 2) sudah dalam kondisi  kurang layak  dikarenakan  bangunannya  yang  semi  permanen  dan  sudah  tidak  dapat  menampung kebutuhan masyarakat sekitar. Sedangkan Masjid warga  yang berada di Jalan Ibrahim dalam kondisi  baik  dari  segi  struktur  bangunan,  namun  lokasinya  belum  bebas  banjir.  Khususnya pada  saat  pasang  besar  maka  air  akan  naik  hampir  mencapai  lantai  masjid.  Berdasarkan standar  jumlah  sarana  peribdatan  yang  ada  masih  kurang,  di  mana  dibutuhkan  empat  unit musholla yang ditempatkan pada setiap Rukun Warga (RW).

## Sarana pemerintahan dan pelayanan umum
Ketersediaan  sarana  pemerintahan  dan  pelayanan  umum  yang  terdapat  di  wilayah  studi berupa Kantor Lurah  Selatpanjang  Barat  yang berada di Jalan  Ibrahim (Gambar 2).  sebagai sarana  pemerintahan  dalam  kondisi  yang  kurang  layak  dilihat  dari  segi  struktur  bangunan yang   non permanen ditambah  lagi dengan bangunan  yang  kecil  yang sudah tidak dapat lagi menampung  jumlah  pegawai  yang  ada.  Sarana  lainnya  adalah  berupa  satu  unit  pos  hansip yang  berada  di  Jalan  Ibrahim  dalam  kondisi  baik  dan    satu    unit  pos  polisi  yang  berada  di Jalan Sei Juling yang juga berada dalam kondisi baik.

## Sarana ruang terbuka
Ruang  terbuka  yang  terdapat  di  wilayah  studi  berupa  lapangan  yaitu  lapangan  bola, pemakaman/kuburan  (Gambar  2)  yang  berjumlah  2  unit  yaitu    perkuburan  untuk  umat Muslim dan  perkuburan  China. Jumlah  kebutuhan  seharusnya berjumlah 18 unit lapangan dengan  persebaran  merata  pada  setiap  Rukun  Tetangga  (RT)  dan  Rukun  Warga  (RW). Perbaikan  sarana  ruang  terbuka  dapat  dilakukan  dengan  memanfaatkan  lahan  kosong  yang masih terdapat di wilayah studi untuk lapangan olahraga sebagai sarana ruang terbuka.

## Strategi Pengelolaan Kawasan Permukiman

## Sarana perdagangan dan jasa
Kebutuhan sarana perdagangan dan  jasa (Gambar 2) di wilayah studi pada umumnya dalam kondisi  baik  dilihat  dari  kondisi  struktur  bangunan,  ketersediaan  sarana  dan  kemampuan dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  wilayah  pesisir  Kota  Selatpanjang  pada khususnya.Terdapatnya satu unit pasar dengan skala kecamatan mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di wilayah studi dan juga masyarakat Kota Selatpanjang.

## Gambar 2. Peta persebaran sarana penunjang permukiman pesisir Kota Selatpanjang

## Penilaian  Tingkat  Kesesuaian  Kondisi  Sarana Penunjang  Kegiatan  Sosial  Budaya  dan Perkonomian
Penilaian  sama  halnya  dengan  penilaian  kondisi  hunian  sebagai  ruang  tinggal  yang diklasifikasikan  menjasi  tiga  tingkatan  yaitu  Tidak  Sesuai  (TS),  Kurang  Sesuai  (KS)  dan Sesuai (S) dengan penilaian antara 1 sampai dengan 3.
Berdasarkan  hasil  penilaian  tingkat  kesesuaian  sarana  permukiman  sebagai  penunjang kegiatan  sosial  budaya  dan  ekonomi  diperoleh  jenis  sarana  penunjang  permukiman  dengan tingkat  penilaian  Kurang  Sesuai  (KS)  yaitu  sarana  kesehatan,  sarana  peribadatan,  sarana pemerintahan  dan  pelayanan  umum,  dan  sarana  ruang  terbuka.  Sedangkan  jenisa  sarana dengan  tingkat  penilaian    Sesuai  (S)  adalah  sarana  pendidikan  dan  sarana  perdagangan  dan jasa.  Sehingga  diperlukan  adanya  perbaikan  maupun  penyediaan  sarana  permukiman  yang memiliki kategori “Kurang Sesuai”.

## Strategi Pengelolaan Kawasan Permukiman
Tabel 2. Penilaian Tingkat Kesesuaian Sarana Sebagai Penunjang Kegiatan Sosial Budaya dan Perekonomian di Permukiman Pesisir Kota Selatpanjang
No Jenis Sarana Jumlah (unit) Jumlah Penduduk Eksisting (Jiwa) Jumlah Kebutuhan (unit) Kondisi Tingkat Kesesuaian Skor 1. Sarana Kesehatan 4472 a. Praktek dokter b. Posyandu 1 4 1 3 Cukup baik Buruk Sesuai Sesuai 2 2 Rata-rata nilai 2 2. Sarana Pendidikan 4472 a. SD 1 1 Baik Baik 3 Rata-rata  nilai 3 3. Sarana Peribadatan 4472 a. Musholla / langgar b. Masjid warga c. Vihara 1 1 4 5 1 4 Buruk Buruk Baik Tidak sesuai Sesuai Sesuai 1 2 3 Rata-rata Nilai 2 4. Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum a. Pos hansip b. Kantor desa/ lurah 1 1 4472 2 1 Baik Buruk Kurang sesuai Sesuai 2 2 Rata-rata nilai 2 5. Sarana Ruang Terbuka a. Taman/ Lapangan b. Pemakaman c. Parkir umum 1 1 0 4472 18 1 2 Cukup baik Baik - Tidak sesuai Sesuai Tidak sesuai 2 3 1 Rata-rata nilai 2 6. Sarana Perdagangan dan Jasa a. Kios/ Toko b. Pasar 22 1 4472 18 1 Baik Baik Sesuai Sesuai 3 3 Rata-rata nilai 3 Sumber : Hasil analisis, 2013

## Strategi Pengelolaan Kawasan Permukiman

## III. Strategi Pengelolaan Kawasan Permukiman Pesisir Kota Selatpanjang
Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, maka dapat dijelaskan strategi-strategi yang tepat untuk  diterapkan  dalam  pengembangan  kawasan  permukiman  pesisir  Kota  Selatpanjang adalah sebagai berikut :
1. Penertiban pemanfaatan lahan
a. Penentuan batas wilayah sempadan pantai
b. Relokasi
2. Peningkatan fungsi hunian sebagai ruang tinggal
a. Memperbaiki  struktur  bangunan  rumah  dari  non  permanen  menjadi  semi  permanen dan permanen
b. Penambahan  jumlah  ruang  dalam  hunian  dengan  alternatif  melalui  pembangunan secara vertikal
c. Penyediaan   sarana  air bersih dengan  penyediaan  alternatif sumber air bersih berasal dari sumber air tanah dengan penambahan sumur gali dan juga PDAM
d. Penyediaan  fasilitas  kamar  mandi  disertai  fasilitas  untuk  kegiatan  buang  air  (tinja) melalui penyediaan  MCK (Mandi Cuci Kakus) umum
e. Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah seperti wadah komunal, gerobak sampah dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS)
3. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman
a. Penghijauan
b. Pengelolaan kawasan sempadan pantai
c. Pemberian    penyuluhan  mengenai  kebersihan  dan  kesehatan  lingkungan  bagi masyarakat
4. Perbaikan sarana dan prasarana penunjang permukiman
a. Perbaikan dan  penyediaan  prasarana jalan dan drainase
b. Penambahan  fasilitas  praktek  dokter  berupa  peningkatan  kualitas  pelayanan  seperti penambahan ruang, dan alat-alat penunjang kesehatan
c. Penyediaan  sarana  penunjang  permukiman  seperti  sarana  peribadatan  berupa penambahan  4  unit  musholla,  1  unit  pos  hansip,  dan  taman/lapangan  yang persebarannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat

## KESIMPULAN
Karakteristik  kawasan  permukiman  pesisir  Kota  Selatpanjang  didominasi  oleh  penggunaan lahan  terbangun  yang  mayoritas  digunakan  sebagai  permukiman  penduduk,  kondisi permukiman sebagian besar merupakan permukiman non permanen dan semi permanen, dan belum terdapatnya bangunan pengaman pantai.
Tingkat  kesesuaian  kondisi  fisik  permukiman  sebagai  ruang  tinggal  dengan  komponen legalitas  hunian,  struktur  bangunan,  luas  ruang  per  penghuni,  ketersediaan  air  bersih, ketersediaan  fasilitas  kamar  mandi,  pelayanan  persampahan  dan  jaringan  listrik  didapatkan bahwa didapatkan bahwa  kondisi hunian “Kurang Sesuai” sebagai ruang tinggal, selanjutnya tingkat kesesuaian sarana sebagai penunjang kegiatan sosial budaya dan ekonomi masyarakat pesisir  Kota  Selatpanjang  dengan  komponen  penilaian  sarana  kesehatan,  pendidikan, peribadatan,  pemerintahan  dan  pelayanan  umum,  ruang  terbuka,  perdagangan  dan  jasa

## Strategi Pengelolaan Kawasan Permukiman
didapatkan  hasil  “Kurang  Sesuai”,  sehingga  diperlukan  adanya  perbaikan  maupun penyediaan sarana permukiman.
Strategi pengelolaan kawasan permukiman pesisir Kota Selatpanjang dapat dilakukan dengan penertiban pemanfaatan lahan, peningkatan fungsi hunian sebagai ruang tinggal, peningkatan kualitas  lingkungan  permukiman,  serta  perbaikan  sarana  dan  prasarana  penunjang permukiman.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonimus. 2007. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
-------------. 2007. Kriteria Pemanfaatan Ruang Tepi Pantai di Kawasan Perkotaan. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum : Jakarta .
-------------.  2011.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan  Umum : Jakarta
Doxiadis, CA. 1968. An Introduction To The Science of Human Settlement Ekistics. London : Hutchinson of London.
Gulo, W. 2004. Metodologi Penelitian. Jakarta : Grasindo.
Kusmayadi & Sugiarto, S. 2000. Metodologi Penelitian dalam Bidang Kepariwisataan.Jakarta
: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Kurniawan,  A.  2003.  Strategi  Pengelolaan  Permukiman  Nelayan  dengan  Pendekatan Partisipatif. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November.
Prihatini,  R.  2009.  Upaya  Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Program  Penataan Permukiman Kumuh. Bogor. Institut Pertanian Bogor.
Singarimbun, M. 1995. Metode Penelitian Survei. LP3S : Jakarta.
Sueca,  N.P.  2004.  Permukiman  Kumuh,  Masalah  atau  Solusi?,  Jurnal  Permukiman  Natah Vol.  2,  No.  2,  Agustus  2004  :  56  -  107.  Denpasar  :  Universitas  Udayana,  Teknik Arsitektur.
Suganda, E. 2009. Menelaah Ruang Bertinggal Manusia Pada Permukiman di Sekitar Pasar. Manakara  Sosial  Humaniora  Vol.  13,  No.  1,  Juli  2009  :  57-65.  Depok  :  Universitas Indonesia, Teknik Arsitektur.