Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum Muammar Muammar, Iqbal Taufik
e-ISSN: 2621-4105
Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum

## Quo Vadis Legal Research: A Path to Straighten Out Misconceptions About Legal Research Trends
Muammar Muammar , Iqbal Taufik Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia ammarlawstudy@gmail.com

## Abstract
This  paper  aims  to  analyze  and  correct  misconceptions  about  the  tendency  towards  legal  research  that  is prevalent in our midst, especially legal research carried out by students who will complete their studies. The approach methods used in this paper are conceptual approach, analytical approach, and theoretical approach. Legal research so far has often been interpreted similarly to social research (identical). To overcome such an understanding, the science of law must be restored to its original identity. This effort can be made by making introductory  courses  in  legal  science,  legal  research  methods,  and  legal  philosophy  as  courses  as  the  main "spearhead"  that  must  be  strengthened  in  the  law  faculty  curriculum  by  providing  epistemological understanding  as  the  main  foundation  of  legal  identity.  Therefore,  the  role  of  the  three  courses  is  not  "just" taught, but needs to be positioned as a guide that directs that law and social science are on different paths and it  is  impossible  for  social  science  methods  to  be  applied  in  legal  science.  Legal  science  is  prescriptive, meaning prescribing, advocating, or recommending something to do/not do. In short, the science of law aims to  judge  something.  This  is  different  from  social  science  in  general  which  is  descriptive,  just  tasked  with presenting and describing facts that occur in society. Ideally, good legal research is directed to examine legal norms, principles, values, theories, and concepts. Not studying social facts, as is true in the social sciences. Keywords : Legal Research;  Normative; Practical Science Normologis; Preskriptif

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan meluruskan miskonsepsi kecenderungan arah penelitian hukum yang  lazim  mengemuka  di  tengah-tengah  kita,  khususnya  penelitian  hukum  yang  diusung  oleh  mahasiswa yang  akan  menyelesaikan  studi.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  pendekatan konseptual,  pendekatan  analitis  dan  pendekatan  teoretis.  Peneltian  hukum  selama  ini  acap  kali  dimaknai serupa  dengan  penelitian  sosial  (identik).  Untuk  mengatasi  pemahaman  semacam  itu,  ilmu  hukum  harus dikembalikan  ke  jati  dirinya  yang  asli.    Upaya  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  menjadikan  mata  kuliah pengantar  ilmu  hukum,  metode  penelitian  hukum,  dan  filsafat  hukum  sebagai  mata  kuliah  sebagai  “ujung tombak”  utama  yang  harus  diperkuat  dalam  kurikulum  fakultas  hukum  dengan  memberikan  pemahaman epistemologis  sebagai  landasan  utama  jati  diri  ilmu  hukum.  Oleh  karena  itu,  peranan  ketiga  mata  kuliah tersebut tidak “sekadar” diajarkan, namun perlu diposisikan sebagai pemandu yang mengarahkan bahwa  ilmu hukum dan imu sosial berada pada jalur yang berbeda dan tidak mungkin metode ilmu sosial diterapkan dalam ilmu hukum. Ilmu hukum bersifat preskriptif, artinya meresepkan, menganjurkan atau menyogiayakan sesuatu untuk  dilakukan/tidak  dilakukan.  Singkatnya,  ilmu  hukum  bertujuan  untuk  menilai  sesuatu.  Hal  itu  berbeda dengan ilmu sosial pada umumnya yang bersifat deskriptif, sekadar betugas menyajikan dan menggambarkan fakta-fakta  yang  terjadi  di  masyarakat.  Idealnya,  sebuah  penelitian  hukum  yang  baik  diarahkan  untuk mengkaji  norma,  asas,  nilai,  teori  dan  konsep  hukum.  Bukan  mengkaji  fakta-fakta  sosial  kemasyarakatan, sebagaimana yang berlaku dalam ilmu-ilmu sosial.
Kata Kunci : Ilmu Praktis Normologis; Normatif; Preskriptif; Penelitian Hukum
Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum Muammar Muammar, Iqbal Taufik
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Sebagai  ilmu  praktis,  ilmu  hukum  dituntut  untuk  terlibat  secara  langsung  dalam menyelesaikan  setiap  persoalan  yang  ada  di  tengah-tengah  masyarakat. 1 Namun  sebagai ilmu  praktis,  ilmu  hukum  tidak dapat  mengandalkan kedudukannya an sich, akan tetapi  ia membutuhkan  bantuan  dan  kerja  sama  dengan  ilmu-ilmu  lain  di  luar  ilmu  hukum. 2 Konsekuensinya, ilmu hukum acap kali “bergumul” dengan berbagai ilmu-ilmu lain untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang ingin diatasinya
Maka tidak mengherankan apabila ilmu-ilmu yang disebutkan di atas dalam pelajaran ilmu  hukum  lazim  disebut  dengan  istilah  “ilmu  pembantu” 3 bagi  ilmu  hukum  dalam menyelesaikan  “tugas  mulianya”  untuk  menyelesaikan  persoalan  yang  timbul. 4 Dalam perkembangannya, ilmu  hukum sering kali mengadakan kerja sama multidisipliner dengan keluarga rumpun ilmu sosial serta penciptaan ilmu baru yang interdisipliner. 5 Hal itu dapat dipahami  karena  berbicara  ilmu  hukum  dan  objek  kajiannya,  maka  persoalan  yang menyangkut  manusia  dan  kemanusiaan  serta  hubungan  interaksi  antar  manusia  tidak  bisa dilepaskan dari keberadaan ilmu hukum itu sendiri.
Salah  satu  ilmu  yang  sangat  lekat  dengan  ilmu  hukum,  khususnya  hukum  pidana adalah kriminologi. Kriminologi memberikan sumbangsi besar bagi ilmu hukum, khususnya hukum  pidana  untuk  memahami  faktor-faktor  individu  melakukan  kejahatan. 6 Saking dekatnya  hubungan  antara  kedua  ilmu  tersebut,  mengakibatkan  garis  demarkasi  antara kedua ilmu itu acap kali dicampuradukkan dan diidentikkan. Padahal, keduanya adalah dua cabang  ilmu  yang  sangat  berbeda.  Kriminologi  dalam  perkembangan  penelitian  hukum  di Indonesia,  seringkali  melebur  dalam  studi  ilmu  hukum,  khususnya  hukum  pidana. Akibatnya, peneliti hukum di Indonesia, baik dosen maupun mahasiswa, secara tidak sadar telah  “menceburkan”  diri  dalam  penelitian  sosial  yang  mereka  identikkan  dengan  ilmu hukum.
Hal  itu  sangat  disayangkan,  sebab  bagaimanpun,  antara  ilmu  hukum  dan  ilmu  sosial adalah  dua  ilmu  yang  di  dalam  konstelasi  peta  keilmuan  sudah  berada  pada  jalur  yang
1 Shidarta,  “Bernard  Arief  Sidharta:  Dari  Pengembanan  Hukum Teoretis ke  Pembentukan  Ilmu  Hukum  Nasional Indonesia,” Undang: Jurnal Hukum 3, no. 2 (1 Desember 2020): h. 457, https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.441-476; Ida R Hasan,  “Hakekat  Ilmu  Hukum  Ditinjau  Dari  Filsafat  Ilmu,” Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure 4,  no.  2  (2019):  h.  277; Shidarta, “Filsafat Penelitian Hukum,” Digest Epistema Berkala Isu Hukum dan Keadilan Eko-Sosial 3, no. January 2013 (2013): h. 6; Lihat pula penjelasan Shidarta, “Menyikapi Problematika Metodis dalam Penelitian Disiplin Hukum,” dalam Seminar  Nasional  Pengembangan  Epistemologi  Ilmu  Hukum (Surakarta:  Sekolah  Pascasarjana  Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), h. 7.
2 Shidarta, “Hukum Profetik: antara Humanisasi, Liberasi, dan Transedensi,” https://www.researchgate.net/, 2019, https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15570.07362.
3 lihat Andi Sofyan dan Nur Azisa, Buku Ajar Hukum Pidana (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), h. 14.
4 Tristam  Moeliono  dan  Herlambang  P.  Wiratraman,  “Peran  Pendidikan  Tinggi  Hukum  dalam  Pengembangan  " Ilmu " Hukum : Rekonstruksi Pemikiran B . Arief Sidharta,” Academia Accelerat ing the world’s research, t.t.
5 Shidarta, Hukum  Penalaran  dan  Penalaran  Hukum  ( Buku  1 :  Akar  Filosofis  ) (Yogyakarta:  Genta  Publishing, 2013),  h.  360;  lihat  Herlambang  Perdana  Wiratraman  dan  Widodo  Dwi  Putro,  “Tantangan  Metode  Penelitian Interdisipliner Dalam Pendidikan Hukum Indonesia,” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 31, no. 3 (29 Januari 2020): h. 412, https://doi.org/10.22146/jmh.44305.
6 Shidarta, “Hukum Profetik: antara Humanisasi, Liberasi, dan Transedensi,” 2019.
Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum Muammar Muammar, Iqbal Taufik
e-ISSN: 2621-4105
memang  berbeda. 7 Hal  itu  juga  ditandaskan  oleh  Soetandyo  Wignjosoebroto  yang  turut melakukan  pemetaan  konstelasi  antara  ilmu  hukum  dan  ilmu  sosial  serta  menjelaskan korelasi  diantara  keduanya. 8 Sehingga  tidaklah  mungkin  mengindetikkan  ilmu  hukum  dan ilmu  sosial  apalagi  dalam  penelitian-penelitian  hukum  di  Indonesia  mahasiswa  yang mengenyam pendidikan di fakultas hukum tidak lagi mampu membedakan mana penelitian hukum dan mana penelitian sosial.
Disadari atau tidak, penelitian hukum di Indonesia telah bercampur aduk dengan ilmu sosial  di  dalamnya. 9 Penelitian  hukum  seperti  ini  lebih  banyak  dilakukan  oleh  mahasiswa strata  satu  (S1)  yang  akan  menyelesaikan  pendidikan  mereka.  Parahnya  lagi,  mahasiswa lebih  cenderung  “tenggelam”  pada  penelitian  tersebut  dengan  seolah  membungkus penelitian  sosial  dengan  kemasan  penelitian  hukum.  Bahkan  menurut  Simarmata, 10 penelitian-penelitian  sosial  mengacaukan  penelitian  hukum  di  fakultas  hukum.  Hal  ini penting  diaksentuasikan,  sebab  secara  metodologis,  ilmu  sosial  berkiblat  pada  model kebenaran korespondensi yang lebih mengutamakan menguji fakta secara empiris.  Artinya yang menjadi objek kajian adalah berupa fakta-fakta (fenomena) sosial di masyarakat. Ilmu sosial  akan  lebih  banyak  berkutat  pada  persoalan  data  secara  kuantitatif  maupun  kualitatif dalam rangka menjawab persoalan
Berbeda  halnya  dengan  ilmu  hukum  yang  objek  kajiannya  adalah  norma.  Secara metodologis,  ilmu  hukum  menganut  teori  koherensi.  Yaitu  sebuah  teori  kebenaran  yang mendalilkan  bahwa  sebuah  pertanyaan  atau  fakta  dikatakan  benar,  apabila  pernytaan  atau fakta tersebut  sejalan/sesuai  (koheren) dengan  pertanyaan  atau fakta lainnya yang menjadi alat  ujinya.  Model  penalaran  yang  menjadi  pijakan  utama  dalam  ilmu  hukum  adalah silogisme  deduktif.  Yaitu  berangkat  dari  premis  mayor  ke  premis  minor,  kemudian penarikan kesimpulan untuk menguji kebenarannya.
Pentingnya  perbedaan  tersebut  dijelaskan  agar  ilmu  hukum  yang  menjadi  proyek penelitian mahasiswa fakultas hukum tidak mengalami ketersesatan metode bahkan sampai “memaksakan” menggunakan penelitian sosial yang notabenenya bukan merupakan disiplin kajian  hukum.  Selain  itu,  pentingnya  mengaksentuasikan  jati  diri  ilmu  hukum  adalah sebagai  bentuk  penegasan  bahwa  ilmu  hukum  merupakan  sebuah  ilmu  yang  secara epistemologis memiliki metode tersendiri yang berbeda dengan ilmu-ilmu lain di luar ilmu hukum.  Sebab  wacana  keilmuan  yang  berkembang  selama  ini  ada  yang  “meragukan”  jati diri  ilmu  hukum  sebagai  suatu  ilmu  karena  dianggap  tidak  memiliki  pakem  jelas  dari  sisi metode,  khususnya  mereka  penentang  keras  tipe  penelitian  hukum  normatif  yang  sama sekali tidak memiliki minat mengkaji fakta empiris.
7 lihat Ervina Dwi Indriati, Sary Ana, dan Nunung Nugroho, “Philosophy Of Law And The Development Of Law As A Normative Legal Science,” International Journal of Educational Research & Social Sciences 3, no. 1 (20 Februari 2022): h. 317, https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i1.293.
8 Shidarta,  “Memahamkan  Pergeseran  Paradigma  Kajian  Hukum,”  https://www.researchgate.net/,  2021, https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21079.60326.
9 lihat  M.  Agus  Santoso,  “Kajian  Tentang  Manfaat  Penelitian  Hukum  Bagi  Pembangunan  Daerah,” Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum 3, no. 2 (2017): h. 6, https://doi.org/10.24903/yrs.v3i2.177.
10 Rikardo Simarmata, “Penelitian Hukum: Dari Monodisipliner Ke Interdisipliner” 1 (2008): 1–16.
Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum Muammar Muammar, Iqbal Taufik
e-ISSN: 2621-4105
Kerancuan  penelitian  hukum  yang  selama  ini  diidentikkan  sama  dengan  penelitian sosial dapat membawa dampak negatif khususnya menyangkut eksistensi ilmu hukum yang bermukim di  fakultas hukum. Ilmu hukum, dalam  hal  ini penelitian hukum  bisa-bisa akan terus  mengalami  keterusiran  secara  perlahan  dari  rumahnya.  Ironisnya,  seakan  tidak  ada upaya  serius  yang  ditempuh  dalam  rangka  mencegah  hal  tersebut  dapat  terjadi  jika dibiarkan  terus-menerus.  Di  samping  itu,  kerancuan  penelitian  hukum  yang  seolah  identik dengan  penelitian  sosial  akan  menurunkan  kualitas  produk  tugas  akhir  mahasiswa.  Tugas akhir  akan  dianggap  tidak  berkualitas  karena  gagal  dikemas  dalam  wujud  aslinya,  yakni penelitian hukum. Jika hal tersebut terjadi terus-menerus, bukan tidak mungkin ilmu hukum akan  kehilangan  jati  dirinya  karena  tergerus  akibat  ekspansi  ilmu-ilmu  sosial  di  fakultas hukum.  Akibatknya,  sarjana  hukum  yang  dilahirkan  dari  rahim  fakultas  hukum  menjadi tidak otentik sesuai dengan keilmuannya, bahkan dapat dicap sebagai sarjana hukum “rasa” fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  oleh  Jemarut  mengungkapkan  bahwa  ilmu  hukum memiliki  karakteristik  yang  unik,  termasuk  dalam  hal  objek  material,  perspektif  terhadap objek  material,  bentuk  pernyataan  ilmiah,  serta  aspek  teoretis  dan  praktis.  Kelebihan penelitian  ini  adalah  memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  hakikat keilmuan ilmu hukum dan posisinya dalam rumpun ilmu. Kekurangan penelitian ini terkait dengan keterbatasan dalam menggali perspektif atau pendapat yang beragam dari berbagai sumber  terkait  dengan  ilmu  hukum. 11 Kemudian  Sonata  mengungkapkan  bahwa  peneliti hukum  perlu  memahami  bahwa  penelitian  hukum  memiliki  karakteristik  dan  metode penelitian  yang  berbeda  dengan  ilmu  pengetahuan  lainnya,  dan  pengakuan  terhadap keberagaman  metode  penelitian  hukum  di  Indonesia  sangat  penting.  Kelebihan  penelitian ini  menekankan  pentingnya  mengakui  keberagaman  dalam  fenomena  penelitian  hukum  di Indonesia, sehingga para peneliti dapat memilih metode dan pendekatan yang paling sesuai dengan  kebutuhan  dan  tujuan  penelitian  mereka.  Kekurangannya  adalah  kurang  dalam memberikan  analisis  perbandingan  yang  mendalam  antara  berbagai  pendekatan  penelitian hukum  normatif  dan  empiris. 12 Adapun  Sulaiman  mengungkapkan  bahwa  pentingnya paradigma dalam penelitian hukum dan bagaimana paradigma mempengaruhi perilaku, cara berpikir,  dan  kebijakan  peneliti.  Kelebihan  penelitian  ini  menyajikan  metode  campuran sebagai solusi dalam menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kelemahannya adalah  tidak  cukup  menjelaskan  bagaimana  pendekatan  metodologis  tertentu  dapat mempengaruhi hasil dan interpretasi penelitian hukum. 13
Akan  tetapi  belum  banyak  yang  menyinggung  dan  membahas  persoalan kecenderungan  arah  penelitian  hukum  yang  yang  selama  ini  banyak  dipersepsikan  oleh
11 Wihelmus  Jemarut,  “Gugatan  Terhadap  Perumpunan  Ilmu  Hukum,” Ideas:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial,  dan Budaya 8, no. 1 (2022): 337–47, https://doi.org/10.32884/ideas.v8i1.582.
12 Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2015): 15–35.
13 Sulaiman,  “Paradigma  Dalam  Penelitian  Hukum,” Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum 20,  no.  2  (2018):  255–72, https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076.
Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum Muammar Muammar, Iqbal Taufik
e-ISSN: 2621-4105
peneliti  hukum  khususnya  di  kalangan  mahasiswa  S1.  Tulisan  ini  akan  lebih  banyak memosisikan  kedudukan  ilmu  hukum  secara  epistemologis  yang  pada  akhirnya menunjukkan  bahwa  ia  berbeda  dengan  ilmu  lainnya.  Tulisan  ini  akan  memberikan kontribusi  dalam  menyajikan  pemahaman  pendalam  bagi  para  mahasiswa  ataupun  peneliti hukum  secara  umum  bahwa  ilmu  hukum  secara  epistemologis  berbeda  dengan  ilmu-ilmu lain,  khususnya  ilmu  sosial.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  meluruskan miskonsepsi  kecenderungan  arah  penelitian  hukum  di  Indonesia,  khususnya  yang  banyak dilakukan oleh mahasiswa S1 fakultas hukum yang akan menyelesaikan studi.

## 2. METODE
Tulisan  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  normatif.  Tipe  penelitian  ini didasarkan  pada  penelitian  kepustakaan  dengan  menggunakan  data  sekunder. 14 Data sekunder  diperoleh  dari  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier. 15 Bahan  hukum sekunder  mengacu  pada  buku  teks,  jurnal-jurnal  ilmiah  hukum,  maupun  hasil  konferensi. Sementara bahan hukum  tersier meliputi  sumber online berupa website dan tulisan/artikel. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan konseptual (conseptual  approach), pendekatan  analitis (analytical  approach) 16 , dan  pendekatan  teori (theorytical  approach) dan  dianalisis  secara  deskriptif-kualitatif  guna  memperoleh penjelasan  dan  gambaran  yang  komprehensif  atas  isu  yang  diangkat  dalam  tulisan  ini. Pendekatan  konseptual  digunakan  untuk  menjelaskan  konsep-konsep  dalam  penelitian hukum, seperti penelitian hukum normatif, ilmu praktis normologis, ilmu sosial dan konsep- konsep  lainnya.  Pendekatan  analitis  digunakan  untuk  menganalisis  isu  yang  diangkat. Sementara  pendekatan  teoretis  akan  digunakan  untuk  mengkaji  posisi  ilmu  hukum, epistemologi ilmu hukum, objek ilmu hukum dan beberapa hal yang dibahas dalam sub bab tulisan ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Ilmu Hukum Dalam Konstelasi Peta Keilmuan
Kegagalan  dalam  mengindentifikasi  dan  memahami  posisi  ilmu  hukum  dalam konstelasi  peta  keilmuan  akan  mengakibatkan  sebagian  besar  peneliti  dan  mahasiswa hukum  keliru  dan  mengalami  miskonsepsi  pemahaman.  Sehingga  tidak  jarang  penelitian hukum yang dihasilkan cenderung mengarah pada arah yang “menyimpang” dari penelitian hukum sesungguhnya. Dengan kata lain mahasiswa hukum acap kali melakukan penelitian non-hukum  (penelitian  sosial)  tetapi  dikemas  seolah  penelitian  hukum.  Model  penelitian tersebut  tentu  saja  tidak  dapat  diterima  secara  logis,  sebab  bagaimana  mungkin  seorang mahasiswa  yang  mengambil  pendidikan  di  fakultas  hukum,  justru  melakukan  penelitian sosial yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa fakultas ilmu sosial dan politik (FISIP).
14 lihat  H.  Nur  Solikin, Buku  Pengantar  Metodologi  Penelitian  Hukum (Pasuruan:  CV.  Penerbit  Qiara  Media, 2021), 122.
15 lihat  Asmak  Ul  Hosnah,  Dwi  Seno  Wijanarko,  dan  Hotma  P.  Sibuea, Karakteristik  Ilmu  Hukum  dan  Metode Penelitian Hukum Normatif (Depok: Rajawali Pers, 2021), 324.
16 lihat Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 55.
Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum Muammar Muammar, Iqbal Taufik
e-ISSN: 2621-4105
Untuk  memperoleh  gambaran  tentang  posisi  ilmu  hukum  dalam  kontelasi  peta keilmuan, berikut disajikan sebuah tabel untuk membantu pemahaman pada bagian ini:
Tabel 1: Posisi Ilmu Hukum Dalam Konstelasi Peta Keilmuan 17 KELOMPOK ILMU JENIS PEMBAGIAN/CABANG  CABANG SPESIFIK CABANG
TURUNAN Ilmu teoretis Ilmu praktis Ilmu formal Ilmu empiris Ilmu praktis nomologis Ilmu
praktis normologis Logika Matematika
Teori sistem
Ilmu-ilmu alam Ilmu fisika
Ilmu kimia Geologi
Astronomi Ilmu-ilmu manusia Ilmu kedokteran Ilmu teknik Ilmu manajemen Ilmu komunikasi Palemologi Ilmu hukum (otoritatif)
Etika Moral Pedagogi Statistika Biologi Ilmu-ilmu sosial Ilmu sejarah Ilmu bahasa Ilmu humaniora Botani Entomologi Zoologi Sosiologi Antropologi Psikologi Politik
Ekonomi
Dari  tabel  1  tergambar  bahwa  secara  umum,  ilmu  apapun  selalu  berpangkal  pada  2 (dua)  kelompok  besar  ilmu  pengetahuan,  yaitu  ilmu  teoretis  dan  ilmu  praktis. 18 Baik  ilmu teoretis  maupun  ilmu  praktis,  kedua-duanya  dibagi  lagi  masing-masing  menjadi  2  (dua) jenis  ilmu,  yaitu  ilmu  formal  dan  ilmu  empiris  untuk  ilmu  teoretis,  sedangkan  pada  ilmu
17 Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum ( Buku 1 : Akar Filosofis ) , 2013, h. 39-44.
18 lihat  Maiyestati, Metode  Penelitian  Hukum (Padang:  LPPM  Universitas  Bung  Hatta, 2022), h. 2;  dan  Hosnah, Wijanarko, dan Sibuea, Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif , h. 53.
Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum Muammar Muammar, Iqbal Taufik
e-ISSN: 2621-4105
praktis  terdiri  atas  ilmu  praktis  nomologis  dan  ilmu  praktis  normologis. 19 Dari  keempat jenis ilmu tersebutlah, nantinya akan melahirkan berbagai macam pembagian atau cabang- cabang ilmu pengetahuan yang akan melahirkan lagi bentuk-bentuk ilmu pengetahuan yang semakin spesifik pada ilmu tertentu. Penggunaan terminologi ilmu praktis normologis disini harus dibaca sama dengan ilmu hukum dogmatis (dogmatika hukum) atau kadang kala juga disebut ilmu hukum positif. 20
Mengacu  pada  tabel  di  atas,  nampak  bawa  posisi  ilmu  hukum  dalam  konstelasi  peta keilmuan,  berpangkal  atau  berinduk  pada  kelompok  ilmu  praktis 21 ,  lebih  khusus  lagi  pada jenis  ilmu  praktis  normologis  (lihat  cetak  tebal  kelompok  ilmu  praktis  pada  tabel  di  atas). Hal itu sebetulnya sudah cukup untuk membuktikan dan memperlihatkan posisi ilmu hukum secara  epistemologi  bahwa  ia  berbeda  dengan  ilmu  sosial  karena  ilmu  hukum  memang berada pada jalur yang berbeda dengan ilmu sosial. 22
Ilmu  praktis  normologis  sendiri  setidaknya  dapat  dibedakan  menjadi  ilmu  hukum (otoritatif),  etika,  moral  dan  pedagogi.  Ilmu  hukum  (otoritatif)  yang  dimaksudkan  disini adalah karena hukum tersebut bersifat otoritatif, yang berarti berisi perintah dan dibuat oleh penguasa  yang  berwenang  dalam  suatu  negara. 23 Dengan  kata  lain  hukum  yang  otoritatif tersebut  lebih  mengarah  pada  ilmu  hukum  positif  yang  menjadi  objek  kajian  dalam  ilmu hukum tersebut. Adapun etika dan moral sebetulnya masih dapat dikelompokkan ke dalam hukum,  namun  lebih  kepada  hukum  yang  tidak  tertulis  dan  hukum  yang  tidak  mengikat secara  otoritatif.  Sebab  bagaimapun,  baik  etika  maupun  moral,  merupakan  hukum  yang bersifat  intrinsik  yang  berakar  pada  diri  setiap  individu  yang  menjadi  pemandu  untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  suatu  perbuatan  yang  dinilai  bertentangan  dengan  etika dan moral tersebut.
Sementara itu, ilmu sosial sendiri berpangkal pada kelompok ilmu teoretis, pada jenis ilmu empiris dan berada pada pembagian/cabang ilmu-ilmu manusia. 24 Sehingga eksistensi kedua  ilmu  tersebut,  baik  ilmu  hukum  maupun  ilmu  sosial  berasal  dari  “nasab”  keilmuan yang  secara  prinsipil  berbeda  antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Derivasi  dari  ilmu-ilmu sosial tersebut secara kuantitas jumlahnya jauh lebih banyak ketimbang ilmu hukum. Sebab ilmu sosial melahirkan berbagai macam cabang ilmu pengetahuan yang lebih spesifik lagi, seperti  sosiologi,  antropologi,  psikologi,  politik,  ekonomi,  kriminologi,  viktimologi  dan berbagai macam ilmu lainnya. Dua terakhir yang disebutkan merupakan cabang ilmu sosial
19 Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum ( Buku 1 : Akar Filosofis ) , 2013, h. 41-42.
20 lihat Shidarta, Ilmu-Ilmu Empiris tentang Hukum: Penerapannya dalam Kajian Sosio-Legal (Jakarta: Kencana, 2024), h. 4.
21 lihat  Safrin  Salam,  “Rekonstruksi  Paradigma  Filsafat  Ilmu:  Studi  Kritis  terhadap  Ilmu  Hukum  sebagai  Ilmu,” Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan 18, no. 2 (2020): h. 893, https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.511.
22 mengenai  epistemologi  dapat  dilihat  dalam  Dadang  Sumarna  dan  Ayyub  Kadriah,  “Penelitian  Kualitatif Terhadap Hukum Empiris,” Jurnal Serambi Hukum 16, no. 02 (2023): h. 103, https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730.
23 Shidarta,  “Penalaran  Hukum  dan  Penemuan  Kebenaran,”  dalam Menemukan  Kebenaran  Hukum  dalam  Era Post-Truth (Mataram: Sanabil, 2020), h. 192.
24 mengenai  ilmu  sosial  dapat  dilihat  juga  dalam  Muhammad  Nurul  Huda,  “Realisme  Kritis  Roy  Bhaskar: ‘Pelayan’ Filosofis Untuk Ilmu-Ilmu Sosial Emansipatoris,” Muqoddima  Jurnal  Pemikiran  Dan  Riset  Sosiologi 1,  no.  1 (2020): h. 54, https://doi.org/10.47776/mjprs.001.01.04.
Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum Muammar Muammar, Iqbal Taufik
e-ISSN: 2621-4105
yang lazim digunakan dan menjadi “langganan” bagi mahasiswa fakultas hukum yang akan melakukan penelitian hukum.

## 3.2 Karakteristik Khas Ilmu Hukum
Ilmu  hukum  merupakan  ilmu  praktis,  yaitu  ilmu  yang  yang  dituntut  untuk menyelesaikan  setiap  masalah-masalah  yang  tengah  dihadapi  oleh  masyarakat. 25 Ilmu hukum sama halnya dengan ilmu praktis lainnya, khususnya ilmu kedokteran, bahkan ilmu hukum  dan  ilmu  kedokteran  hampir  sama  tuanya.  Jika  ilmu  kedokteran  berfungsi  untuk mencari  dan  menemukan  obat  bagi  setiap  penyakit  yang  diderita  seseorang,  maka  ilmu hukum berfungsi untuk mencari dan menentukan apa sanksi/hukuman bagi seseorang yang melanggar hukum. Begitulah ilmu praktis, yang tujuannya adalah memberikan nilai manfaat dan kemaslahatan bagi umat manusia.
Sebagai  sebuah  ilmu,  ilmu  hukum  tentunya  memiliki  karakteristik  (ciri  khas)  yang membedakan  dengan  ilmu  lainnya. 26 Karakteristik  tersebut  sangatlah  khas  karena  hal  itu tidak melekat pada ilmu-ilmu lainnya, melainkan hanya dimiliki oleh ilmu hukum an sich . Ilmu hukum memiliki banyak sebutan, yang sering kali ditemukan dalam berbagai literatur hukum.  Misalnya  sebutan  ilmu  praktis  normologis, 27 ilmu  normatif  (ilmu  hukum normatif), 28 ilmu hukum positif, 29 dan ilmu hukum dogmatik (ilmu hukum doktrinal).
Ilmu  hukum  dikatakan  sebagai  ilmu  praktis  normologis.  Kata  normologis  sendiri secara  etimologis  berasal  dari  kata norm dan logos . Norm sendiri  berarti  norma,  panduan, tata aturan, kaidah, serta ukuran. 30 Sementara logos sendiri berarti ilmu atau pengetahuan. 31
Sehingga  secara  semantik,  normologis  berarti  ilmu  yang  mengkaji  tentang  norma  sebagai suatu  sistem  tatanan.  Ilmu  hukum  sebagai  ilmu  praktis  normologis  juga  bermakna  bahwa ilmu  hukum  berurusan  dengan  persoalan  norma-norma.  Objek  kajiannya  adalah  berupa aturan,  norma,  asas,  bahkan  nilai  hukum.  Oleh  sebab  itu,  tidaklah  mengherankan  apabila ilmu hukum juga disebut dengan ilmu normatif, karena ilmu ini memang memfokuskan diri pada persoalan-persoalan yang menyangkut norma sebagai objek yang dikajinya.
Selain sebutan di atas, ilmu hukum juga dikenal dengan sebutan ilmu hukum positif. Sebab ilmu hukum memiliki salah satu ciri khas, yaitu bersifat otoritatif. Ilmu hukum yang positif sudah pasti bersifat otoritatif, karena ia berisi sekumpulan “kata-kata” yang bersifat
25 interkasi dan sistem kerja ilmu praktis dapat dilihat dalam Shidarta, “Filsafat Ilmu Hukum” (Materi Perkuliahan untuk Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 13 September 2022).
26 lihat Christina Bagenda, “Filsafat Realisme Hukum Dalam Perspektif Ontologi, Aksiologi, Dan Epistemologi,” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (2022): h. 116.
27 lihat Wiratmadinata Wiratmadinata, “Memahami Kembali Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 13, no. 1 (2018): h. 64, https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i1.731.
28 lihat Azwar Agus, “Pembedaan Ilmu Hukum Empiris Dan Ilmu Hukum Normatif,” Jurnal Hukum Tri Pantang 6, no. 1 (2020): h. 3, https://doi.org/10.51517/jhtp.v6i1.214.
29 lihat Cucuk Endratno, “Refleksi Filsafat Hukum: Telaah Sintesa Keadilan,” Yustitiabelen 8, no. 2 (2022): h. 102, https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i2.555.
30 lihat E. Fernando M. Manullang, “Mempertanyakan Pancasila Sebagai Grundnorm: Suatu Refleksi Kritis Dalam Perspektif  Fondasionalisme,” Jurnal  Hukum  &  Pembangunan 50,  no.  2  (28  September  2020):  h.  286, https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2584.
31 lihat Fernando M Manullang, “Kritik Terhadap Struktur Ilmu Hukum Menurut Paul Scholten,” Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 1 (4 April 2019): h. 48, https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1909.
Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum Muammar Muammar, Iqbal Taufik
e-ISSN: 2621-4105
otoritatif  dan  mengandung  perintah  atau  larangan  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan suatu  perbuatan  tertentu  yang  telah  ditetapkan  oleh  penguasa  negara  dan  bersifat top down . 32 Sebutan terakhir yang lazim dikenal bagi Ilmu hukum adalah ilmu dogmatik (ilmu hukum doktrinal). Dikatakan ilmu hukum dogmatik (ilmu hukum doktrinal) karena ilmu ini berkutat  pada  persoalan-persoalan  yang  menyangkut  ajaran  hukum,  kaidah,  aturan,  asas- asas  hukum,  nilai-nilai  hukum,  konsep-konsep  hukum,  termasuk  teks-teks  hukum  yang dituangkan  dalam  hukum  positif.  Dengan  kata  lain,  ilmu  hukum  dogmatik  sesungguhnya masih ekuivalen dengan ilmu hukum positif.
Dalam state of the art perkembangan ilmu hukum dewasa ini, Ilmu hukum dogmatik disebut juga dengan ilmu hukum dalam arti sempit dan ditempatkan pada lapisan terbawah pada  tingkatan  disiplin  kajian  hukum  di  bawah  teori  hukum  dan  filsafat  hukum. 33 Artinya ilmu hukum dogmatik hanya akan berfokus pada kajian-kajian seputar ajaran hukum, aturan hukum, kaidah hukum, asas-asas hukum, nilai-nilai hukum, dan konsep-konsep dalam ilmu hukum.
Karena ilmu hukum berurusan dengan persoalan norma, kaidah, asas dan nilai hukum, maka salah satu karakter khas yang dimiliki ilmu hukum yang tidak dimiliki oleh ilmu lain adalah  ilmu  hukum  bersifat “normatif-preskriptif”. Hal  tersebut  tidak  dapat  dibantahkan bahwa  karakter  itulah  yang  dimiliki  oleh  ilmu  hukum  sebagai  konsekuensi  dari kedudukannya  sebagai  ilmu  praktis  normologis.  Ilmu  hukum  bersifat  normatif,  bahkan identitas itulah yang melekat pada ilmu hukum sebagai suatu bangunan ilmu pengetahuan. Ilmu  hukum  juga  bersifat  preskriptif  sebagai  konsekuensi  dari  sifatnya  yang  normatif tersebut.
Normatif  disini  tidak  dipersepsikan  sama  dengan  positif.  Sebab  di  luar  sana berkembang sebuah pemahaman bahwa ketika seseorang berpikiran  atau  menganut  paham normatif, maka sesungguhnya dia juga seorang positivistik. Hal tersebut adalah pemahaman yang keliru, sebab antara normatif dan positivistik keduanya memiliki perbedaan mendasar. Sebagai  ilmu  praktis,  ilmu  hukum  yang  normologis  secara  nomenklatur  sudah  pasti normatif,  karena  ia  akan  selalu  bersentuhan  dengan  hal-hal  yang  terkait  dengan norma/kaidah  hukum.  Dan  setiap  hukum  dalam  arti  norma,  itu  sudah  pasti  memiliki  sifat normatif.  Normativitas  itulah  yang  sebenarnya  menjadi  identitas  dan  kekuatan  dari  ilmu hukum.  Tanpa sifat  normatif itu, sebuah hukum  tidak memiliki makna dan kekuatan sama sekali.
Adapun  karakter  preskriptif  dari  ilmu  hukum,  karena  hukum  akan  senantiasa memberikan preskripsi (ajuran, saran, resep) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana yang diatur oleh hukum.  Ilmu hukum mempunyai kesamaan karakter dengan ilmu  kedokteran,  karena  ilmu  kedokteran  pun  sebetulnya  memiliki  sifat  preskripsi, meskipun bukan preskripsi dalam arti normatif. Misalnya saja ilmu kedokteran memberikan
32 lihat  Herman  Bakir,  “The  Purifiation  Theory  Of  Justicee  Functions:  Jalan  Menuju  Kehidupan  Hukum  Yang Demokratis dan Pancasilaistis,” Riau Law Journal 2, no. 2 (26 November 2018): h. 227, https://doi.org/10.30652/rlj.v2i2.6211.
33 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2008), h. 36.
Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum Muammar Muammar, Iqbal Taufik
e-ISSN: 2621-4105
anjuran,  saran  atau  resep  bagi  seseorang  yang  menderita  penyakit  tertentu  untuk  tidak mengkonsumsi makanan tertentu selama masa pengobatan. Pada sisi lain, dokter juga sering kali  menganjurkan  atau  memberikan  resep  obat  tertentu  yang  harus  dikonsumsi  seorang pasien untuk menyembuhkan penyakit yang sedang diderita.
Peter  Mahmud  Marzuki 34 membedakan  antara  ilmu  preskriptif  dan  ilmu  deskriptif. Ilmu preskriptif memiliki ciri khas setidaknya, pertama ilmu preskriptif itu identik dengan ilmu  normatif; kedua ,  tidak  bebas  nilai/sarat  akan  nilai; ketiga ,  kebenaran  yang  dianut adalah  kebenaran  koherensi.  Sedangkan  pada  ilmu  deskriptif,  memiliki  ciri  khas pertama , umumnya  melekat  pada  ilmu-ilmu  empiris; kedua ,  bebas  nilai; ketiga ,  kebenaran  yang dianut adalah kebenaran korespondensi.
Kekhasan  dan  keunikan  ilmu  hukum  juga  diintroduksi  oleh  Paul  Scholten.  Menurut Paul  Scholten,  karena  ilmu  hukum  adalah  ilmu  yang  bersifat  normatif-preskriptif,  maka secara  epsitemologis,  ia  tidak  sama  dengan  ilmu  deskriptif;  Ilmu  hukum  bukan  untuk mencari  fakta  sejarah  dan  hubungan  sosial  yang  ada  dalam  penelitian  sosial;  ilmu  hukum senantiasa berurusan dengan preskripsi hukum; dan produk yang dihasilkan adalah putusan yang bersifat hukum.
Oleh sebab itu, tidak salah apabila ilmu hukum sering kali disebut juga dengan ilmu sui  generis ,  artinya  tidak  ada  bentuk  ilmu  lain  yang  dapat  dibandingkan  dengan  ilmu hukum. Ilmu hukum yang sui generis juga bermakna bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang khas,  unik,  dan  ilmu  yang  tersendiri  karena  secara  identitas  ia  berbeda  dengan  ilmu-ilmu lain pada umumnya.
Keunikan  ilmu  hukum  juga  dapat  dijumpai  pada  proposisi  kausalitas  yang  melekat padanya.  Umumnya,  ilmu-ilmu  empiris  dalam  hal  ini  ilmu-ilmu  sosial,  ilmu-ilmu  alam, termasuk  pula  ilmu  praktis  nomologis,  menganut  proposisi  kausalitas  deterministik. Proposisi  kausalitas  deterministik  artinya,  hubungan  antara  sebab  ( anteseden )  dan  akibat ( konsekuen )  adalah  hubungan  yang  terikat  secara  mutlak  dan  bersifat  pasti.  Proposisinya dapat  disusun  dengan  rumus  “jika  A  (sebab  ada  atau  terjadi),  maka  B  (akibat  ada  atau terjadi) (when  A  is,  then  B  is) ”. 35 Contoh  sederhana  proposisi  kausalitas  deterministik adalah, “jika hujan (sebab), maka jalan basah (akibat)”. Contoh tersebut adalah bagaimana hubungan  antara  sebab  ( anteseden )  dan  akibat  ( konsekuen )  memiliki  hubungan  kausalitas yang bersifat mutlak dan pasti.
Akan  tetapi  tidak  demikian  bagi  ilmu  hukum.  Ilmu  hukum  adalah  ilmu  yang menganut  proposisi  kausalitas  non-deterministik.  Artinya,  antara  sebab  ( anteseden )  dan akibat  ( konsekuen )  adalah  2  (dua)  hal  yang  bersifat  tidak  selalu  terikat  secara  mutlak  dan tidak menjamin kepastian. Artinya proposisi kausalitas non-deterministik membuka peluang akan  terjadinya  penyimpangan.  Sebab  ilmu  hukum  bukanlah  ilmu  alam  dan  ilmu  empiris yang memang selalu berujung pada kepastian. Proposisi kausalitas non-deterministik dapat
34 Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum .., h. 5.
35 Shidarta, Hukum  Penalaran  dan  Penalaran  Hukum  (Buku  1:  Akar  Filosofis) (Yogyakarta:  Genta  Publishing, 2013), h. 42.
Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum Muammar Muammar, Iqbal Taufik
e-ISSN: 2621-4105
rumuskan dengan model “jika A (sebab ada atau terjadi), maka seyogianya B (akibat yang seharusnya terjadi atau idealnya terjadi)”. Kata “seyogianya” pada frasa “maka seyogianya B” mengindikasikan bahwa akibat ( konsekuen ) pada proposisi kausalitas non-deterministik tersebut sama sekali belum pasti terikat dengan sebab ( anteseden ).
Hal itu dapat dimisalkan dengan contoh, “jika A melakukan pencurian (sebab), maka A  seyogianya  dihukum  (akibat)”.  Frasa  “A  seyogianya  dihukum”  sebagai  akibat  dari pencurian  yang  dilakukannya  bermakna  bahwa  A  seharusnya  dihukum  atau  idealnya dihukum.  Akan  tetapi  hukuman  yang  seharusnya  diterima  A  sebagai  akibat  dari perbuatannya  belum  tentu  dapat  dijatuhkan.  Sebab  ada  hal  atau  kondisi-kondisi  tertentu yang  membuat  A  tidak  dapat  dihukum.  Dengan  kata  lain,  A  tidak  dapat  dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Hal itu bisa terjadi karena A masih  di  bawah  umur,  bisa  juga  karena  A  mengalami  gangguan  jiwa  sebagaimana  diatur dalam pasal 44 KUHP, sehingga penjatuhan hukuman atas A harus ditiadakan.
Dengan  demikian,  proposisi  kausalitas  non-deterministik  yang  dianut  oleh  ilmu hukum  sebagai  ilmu  normatif-preskriptif  memungkinkan  terjadinya  penyimpangan  antara sebab ( anteseden ) yang terjadi dan akibat ( konsekuen ) yang ditimbulkan dari sebab tersebut. Begitulah cara kerja ilmu hukum sebagai ilmu yang berurusan dengan norma dan preskripsi hukum.  Ilmu  hukum  tidak  datang  dan  tampil  sebagai  ilmu  yang  menyajikan  deskripsi- deskripsi  fakta  sosial.  Ilmu  hukum  juga  tidak  bertugas  untuk  menjelaskan  fenomena- fenomena sosial  yang terjadi di  tengah-tengah masyarakat.  Sebab ilmu  hukum  bukan ilmu yang  mendeskripsikan  sesuatu,  namun  ia  dituntut  untuk  mempreskripsikan  sesuatu  yang terjadi.

## 3.3 Objek Kajian Dalam Penelitian Hukum
Eksistensi  ilmu  hukum  sebagai  ilmu  praktis  normologis,  tentu  saja  membawa konsekuensi akan objek kajian yang semestinya diteliti dalam ilmu hukum. Mengacu pada penjelasan  terdahulu  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  ilmu  hukum  bukanlah  bagian  atau kerabat  dari  ilmu-ilmu  sosial  yang  menginduk  pada  ilmu  empiris,  baik  sosiologi, antropologi,  psikologi,  humaniora,  sejarah,  kriminologi,  viktimologi  maupun  ilmu-ilmu empiris  lainnya.  Ilmu  hukum  juga  bukan  merupakan  kerabat  dari  ilmu-ilmu  pasti  yang menginduk  pada  ilmu  formal,  seperti  matematika  dan  logika. 36 Meskipun  dalam perkembangannya,  ilmu  hukum  acap  kali  mengalami  dikotomi  (pembagian)  antara  ilmu hukum  sebagai law  in  books yang  lebih  bercorak  penelitian  normatif  dan  ilmu  hukum sebagai law in action yang identik dengan penelitian sosiologis atau socio legal research. 37
Namun  perlu  disadari  pula  bahwa  ilmu  hukum  tentu  saja  tidak  dapat  berdiri  sendiri dengan  mengandalkan  dirinya.  Tentu  saja  ilmu-ilmu  tersebut  sangat  dibutuhkan  sebagai “nutrisi” yang memberikan kontribusi dan kekuatan bagi kajian dalam ilmu hukum. Apalagi dengan  perkembangan  zaman  dewasa  ini,  interaksi  antar  ilmu  memang  tidak  dapat disangkal. Ilmu-ilmu saling berkonvergensi membentuk sebuah sintesa untuk menghasilkan
36 Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum ( Buku 1 : Akar Filosofis ) , 2013, h. 1.
37 Santoso, “Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah,” h. 11-12.
Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum Muammar Muammar, Iqbal Taufik
e-ISSN: 2621-4105
pengetahuan  baru  bagi  kemajuan  peradaban  manusia.  Interaksi  antar  ilmu  tentu  saja  tidak dapat dinafikan, interaksi tersebut tidak hanya sebatas inter-disiplin bahkan sudah mencapai level transdisiplin ilmu pengetahuan. 38
Seperti  terlihat  di  Gambar  1  yang    menyajikan  informasi  bagaimana  interaksi  antar ilmu  terjalin.  karakter  monodisipliner  pada  ilmu  lazimnya  hanya  dimiliki  oleh  ilmu-ilmu teoretis. 39 Termasuk dalam hal ini ilmu hukum dogmatis (ilmu hukum doktrinal) yang yang lebih  mencirikan  dirinya  sebagai  monodisipliner. 40 Dalam  konteks  multidisipliner,  sudah melibatkan  dua  atau  lebih  disiplin  ilmu.  Mereka  bersama-sama  meneliti  topik-topik  atau isu-isu  tertentu,  tetapi  berada  dalam  satu  payung  tematik.  Masing-masing  menggunakan metode  dan  analisis  berdasarkan  disiplin  ilmunya  masing-masing.  Hasil  akhir  kemudian dihubungkan  dan  dibandingkan  untuk  saling  memperkuat  atau  menyanggah  hasil  analisis masing-masing.  Walaupun  ada  kerja  sama,  tetapi  pertukaran  pengetahuan  di  antara  ilmu- ilmu ini tidak optimal karena tujuan dari kerja sama multidisipliner ini memang lebih untuk mengembangkan teori disipliner masing-masing. 41
Gambar 1. Relasi interaksional antar ilmu
38 lihat  penjelasan  sebagaimana  yang  diuraikan  Caldwell  Willie  Caldwell,  “Multi/Inter/Trans  –  disciplinary, What’s the
Difference?,”
https://hidropolitikakademi.org,
2015,
https://hidropolitikakademi.org/en/news/24950/multiintertrans--disciplinary-whats-the-difference.
39 Shidarta Shidarta, “Humaniora, Humanities, Social Sciences” (Bincang Nusantara KFC “Faculty of Humanities vs Faculty of Social Science,” Jakarta, Unpublished,
19 Februari 2021),
https://www.researchgate.net/publication/353395035_SLIDES_Humaniora_Humanities_Social_Sciences?enrichId=rgreq- 251f9a3d7b218b79004f428135eae5ca- XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1MzM5NTAzNTtBUzoxMDQ4NTMyNTY3OTk0MzY4QDE2MjcwMDEw NTMxMzc%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf.
40 lihat Shidarta,  2013, 451.
41 lihat Shidarta, “Filsafat Penelitian Hukum,” 4.
Monodisipliner Multidisipliner Interdisipliner Transdisipliner
Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum Muammar Muammar, Iqbal Taufik
e-ISSN: 2621-4105
Sementara  interaksi  ilmu  yang  bersifat  interdisipliner  terjadi  apabila  dua  atau  lebih disiplin  ilmu  digunakan  untuk  meneliti  satu  topik  atau  isu  tertentu  yang  telah  ditetapkan bersama. Artinya, sejak awal telah terjadi komunikasi, kolaborasi, dan integrasi mulai dari define, tujuan proses, pengumpulan data, sampai analisis dan penarikan kesimpulan. Kerja sama  tersebut  melintasi  batas-batas  disiplin  ilmu  dan  menuju  ke  integrasi  semua  disiplin ilmu  yang  terlibat.  Tujuan  kerja  sama  itu  adalah  untuk  pengembangan  pengetahuan  dan teori yang integrasi. 42 Adapun transdisipliner kerja sama tidak hanya antara sesama disiplin ilmu  (akademik)  tetapi  juga  dengan  bidang  pengetahuan  lain  (nonakademik).  Artinya, terjadi  lintas  disiplin  dan  lintas  aktor  ( stakeholder ).  Tujuannya  adalah  untuk  mencari pengetahuan  kritis  dan  transformatif  atas  isu  atau  masalah  mendasar  bagi  kehidupan manusia,  yang  mengarah  pada  pengembangan  pengetahuan  dan  teori  yang  terintegrasi antara sains dan masyarakat. 43
Setiap  ilmu  memiliki  corak  kajian  masing-masing  yang  akan  menjadi  objek penelitian 44 . Sebagaimana  yang  telah  diulas  pada  bagian  sebelumnya,  bahwa  ilmu  hukum bukan  merupakan  kerabat  ilmu  sosial  sekalipun  ilmu  hukum  sering  tampil  dalam menyelesaikan  persoalan  sosial  kemasyarakatan.  Ia  bukan  pula  kerabat  ilmu  alam  yang lazimnya berujung pada suatu kesimpulan pasti yang tidak terbantahkan. Dan ia bukan pula bagian dari ilmu humaniora meskipun eksistensinya tidak bisa dilepaskan dari manusia dan kemanusiaan. 45 Namun  ia  adalah  ilmu  tersendiri  yang  melekat  padanya  keunikah  dan kekhasan  tersendiri  yang  tidak  dimiliki  ilmu  lain  pada  umumnya  bahkan  metode  dan sistemnya pun khas (sui generis). 46 Dan juga adalah ilmu yang bersifat normatif-preskriptif, yang selalu berurusan dengan hal-hal yang menyangkut norma dan preskripsi hukum.
Harus  diakui  bahwa  ilmu-ilmu  sosial  yang  berinduk  pada  ilmu  empiris  telah membawa pengaruh yang sedemikian besarnya bagi perkembangan corak penelitian hukum khususnya di Indonesia. Hal itu tentu saja dapat dilihat dari kurikulum pembelajaran hukum yang berlaku pada fakultas-fakultas hukum yang ada di Indonesia. Dimana hampir setengah dari mata kuliah yang disajikan, “meminjam” ilmu-ilmu sosial sebagai hal yang dipandang tidak  terpisahkan  dari  ilmu  hukum.  Seperti  sosiologi,  antropologi,  psikologi,  politik, ekonomi,  sejarah,  kriminologi  dan  viktimologi.  Ilmu-ilmu  sosial  tersebut  berinduk  dan berpijak pada ilmu empiris, bukan pada ilmu hukum. Ilmu hukum hanya menjadikan ilmu- ilmu  tersebut  sebagai  “kacamata” untuk  melihat persoalan yang sedang dikaji  atau diteliti. Bahkan dengan bantuan ilmu-ilmu sosial tersebut, penelitian di bidang hukum semakin kaya dengan metode-metode lain. 47
42 lihat Shidarta.
43 lihat Shidarta.
44 Amir Syarifuddin, “Filsafat Positivisme Dan Aliran Hukum Positif,” Legalitas: Jurnal Hukum 7, no. 1 (2017): h.
7.
45 Jemarut,  “h.  346;  Lihat  pula  penjelasan  Peter  Mahmud  Marzuki  dalam  Lukman  Santoso  AZ  dan  Yahyanto, Pengantar Ilmu Hukum (Yogyakarta, 2014), h. 35.
46 Depri Liber Sonata,  h. 21.
47 Santoso,  h. 11.
Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum Muammar Muammar, Iqbal Taufik
e-ISSN: 2621-4105
Konvergensi  ilmu  di  atas  kemudian  melahirkan  cabang  ilmu  baru  dalam  kurikulum fakultas  hukum  kita  kenal  dengan  sosiologi  hukum,  antropologi  hukum,  psikologi  hukum, politik  hukum,  hukum  ekonomi,  politik  hukum  dan  sejarah  hukum.  Perkembangan  ilmu- ilmu empiris tersebut telah sangat mempengaruhi pemikiran dalam ilmu hukum 48 , meskipun ilmu-ilmu  yang  disebutkan  tadi bukanlah merupakan bagian dari ilmu  hukum  atau  cabang dari  ilmu  hukum,  melainkan  ilmu-ilmu  tersebut  adalah  cabang  dari  ilmu  sosial.  Adapun kriminologi dan viktimologi, meskipun tidak mempunyai embel-embel hukum di depannya, namun  ilmu  tersebut  juga  masih  merupakan  cabang  dari  ilmu  sosial  karena  fokusnya mengkaji mengenai fenomena kejahatan dan hal-hal yang terkait dengan itu.
2 (dua) ilmu yang terakhir disebutkan di atas jutru memiliki mainstream seakan-akan adalah bagian dari ilmu  hukum,  khususnya cabang dari hukum  pidana.  Anggapan tersebut berangkat  pada  beberapa  alasan. Pertama ,  pembelajaran  hukum  pidana  di  fakultas  hukum tidak  bisa  dilepaskan  dari  kriminologi  dan  viktimologi  karena  keduanya  acap  kali  disebut dengan  “ilmu  pembantu”  hukum  pidana. Kedua ,  baik  kriminologi  maupun  viktimologi memegang “ status quo ” sebagai mata kuliah yang identik dengan hukum pidana itu sendiri, karena  salah  satu  objek  kajian  hukum  pidana  adalah  kejahatan. Ketiga ,  sudah  menjadi kebiasaan di fakultas-fakultas hukum di Indonesia, mahasiswa “diperbolehkan” menjadikan kajian  kriminologi  dan  viktimologi  sebagai  proyek  penelitian  untuk  menyelesaikan  studi, baik  S1,  S2  maupun  di  S3. Keempat ,  mata  kuliah  kriminologi  dan  viktimologi  dalam pembelajaran di fakultas hukum sering kali dimasukkan sebagai mata kuliah wajib. Kelima , hampir  sebagian  besar  dosen-dosen  yang  mengampu  mata  kuliah  kriminologi  dan viktimologi  di  fakultas  hukum,  adalah  dosen-dosen  dari  fakultas  hukum  itu  sendiri  yang memiliki kualifikasi sarjana hukum, bukan pengajar yang memiliki latar belakang keilmuan kriminologi atau viktimologi. Akibatnya, stigma bahwa kedua ilmu tersebut di atas adalah bagian dari ilmu hukum, khususnya hukum pidana tidaklah bisa dihindarkan.
Ilmu hukum memang tidak bisa dilepaskan dari kenyataan sosial yang ada di tengah- tengah  masyarakat.  Sebab,  sebagai  ilmu  praktis  normologis,  ilmu  hukum  senantiasa melahirkan produk-produk hukum berupa keputusan-keputusan yang bersentuhan langsung dengan  nurani  masyarakat.  Sehingga  sangatlah  wajar  manakala  ilmu  hukum  tidak  bisa melepaskan diri dari berbagai evaluasi dan kritik tajam masyarakat.
Persoalan  mengenai  objek  kajian  dalam  penelitian  hukum,  memang  sudah  menjadi perdebatan  yang  berlangsung  sekian  lama.  Hal  itu  disebabkan  karena  masih  banyak penstudi  hukum  tidak  memahami  pijakan  ilmu  hukum  dari  segi  epistemologi.  Akibatnya penelitian  hukum  yang  diharapkan  akan  memberikan  sumbangan  ilmu  pengetahuan  bagi peradaban  manusia,  justru  kehilangan  arah.  Jika  dianalogikan,  para  peneliti  hukum, khususnya  mahasiswa  S1  yang  acap  kali  melakukan  penelitian,  mereka  tidak  membawa “kompas” kemana penelitian hukum itu idealnya diarahkan.
48 Lihat materi presentasi Shidarta Shidarta, “Penelitian Hukum Dalam Perspektif Filsafat [ Paradigmatik ] Hukum Pencarian Jati Diri Penelitian Hukum,” https://www.researchgate.net/, 2021, h. 31, https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14805.76005.  disajikan  dalam  webinar  nasional  dengan  judul  “Telaah  Relasi  Filsafat paradigmatik, Filsafat Hukum, Teori Hukum, dan Metodologi Penelitian Hukum” Pada Prodi Doktor Ilmu Hukum Undip.
Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum Muammar Muammar, Iqbal Taufik
e-ISSN: 2621-4105
Penelitian-penelitian  sosial  yang  telah  “mencemari  “bahkan  “meracuni”  fakultas- fakultas  hukum  di  Indonesia  memang  telah  berlangsung  lama.  Hal  itu  terlihat  dari  judul maupun  metode  penelitian  yang  diterapkan  oleh  mahasiswa  ketika  akan  menyusun  karya ilmiah  untuk  kepentingan  penyelesaian  studi.  Misalnya  saja  sering  kali  kita  menemukan judul  karya  ilmiah  mahasiswa  yang  diawali  dengan  frasa “Tinjauan  Kriminologis”, Tinjauan  Viktimologis,  Analisis  Kriminologis,  Analisis  Viktimologis” .  Maupun  bentuk judul-judul  serupa  yang  lebih  mengarah  pada  penelitian  sosial.  Tidak  jarang  penelitian- penelitian  hukum  mahasiswa  juga  dimulai  dengan  frasa “Tinjauan  Sosiologi  Hukum dan Pendekatan  Antropologi  Hukum ”. Kesemuanya itu merupakan judul-judul  penelitian yang secara tidak sadar telah berpijak pada penelitian sosial.
Anehnya, meskipun telah berlangsung begitu lama dan sudah turun-temurun meracuni penelitian  hukum,  belum  ada  upaya  serius  dari  dosen  pengampu  mata  kuliah  metode penelitian  hukum  untuk  meluruskan  kekeliruan  tersebut.  Atau  setidaknya  upaya  bersama bagaimana  mendesain  sebuah  penelitian  hukum  yang  ideal  dan  jauh  dari  corak  penelitian sosial.
Sebagaimana yang telah diulas pada bagian sebelumnya, ilmu hukum itu berkarakter normatif dan preskriptif. Ilmu hukum bukanlah kerabat ilmu sosial maupun ilmu alam. Ilmu hukum adalah ilmu yang mengkaji persoalan-persoalan yang terkait langsung dengan teks- teks  hukum 49 , norma,  kaidah,  asas,  nilai-nilai  hukum,  doktrin,  konsep-konsep  hukum,  dan teori-teori  hukum.  Ilmu  hukum  bertugas  memberikan  preskripsi  (anjuran/penyataan keharusan- ought statement ) 50 terhadap sesuatu yang terjadi dan tidak bertugas memberikan deskripsi  (gambaran)  atas  fenomena  yang  terjadi.  Tugas  demikian  dimiliki  oleh  ilmu-ilmu sosial.
Dalam  beberapa  literatur  hukum,  sebetulnya  pedoman  mengenai  penelitian  hukum yang  ideal  sudah  banyak  diintroduksi.  Misalnya  untuk  penelitian  hukum  pada  jenjang  S1, penelitian  hukum  memfokuskan  diri  pada  persoalan  norma  atau  kaidah  hukum.  Pada jenjang pendidikan S2 penelitian hukum meningkatkan level kajian pada tataran teori-teori hukum.  Sementara  pada  jenjang  pendidikan  S3,  levelnya  telah  sampai  pada  kajian-kajian menyangkut asas-asas hukum, nilai-nilai hukum dan konsep-konsep hukum, atau sering kali juga  diistilahkan  tataran  filosofis  sebagai  tawaran  yang  diberikan  untuk  menyelesaikan masalah yang diteliti .
Seperti yang digambarkan pada Gambar 2 yang menjelaskan bahwa piramida terbalik menunjukkan  tataran  kajian  dalam  ilmu  hukum  dimulai  dari  objek  yang  paling  konkrit sampai  pada  tataran  abstraksi  paling  tinggi.  Piramida  pertama  berfokus  pada  kajian-kajian tentang  norma  atau  kaidah  hukum  sebagai  objek  paling  mendasar  dalam  ilmu  hukum. Tataran tersebut, biasanya dijadikan objek kajian dalam penelitian hukum untuk mahasiswa
49 Muhammad Helmy Hakim, “Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal,” Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran 16, no. 2 (2017): h. 106, https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1031.
50 Anthon  F  Susanto,  “Problematika  nalar  dan  kekuasaan  Kajian  Putusan  MA  Nomor  36P/Hum/2011,” Jurnal Yudisial 5, no. 2 (2012): h. 127.
Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum Muammar Muammar, Iqbal Taufik
e-ISSN: 2621-4105
S1 karena dianggap paling ideal untuk diselesaikan. Tataran tersebut bisa dikatakan sebagai tataran paling praktis dalam kajian ilmu hukum sebab menyentuh langsung persoalan yang terjadi dalam masyarakat.
Gambar 2 . Tataran kajian dalam ilmu hukum
Sementara  pada  bagian  piramida  kedua,  berfokus  mengkaji  mengenai  teori-teori dalam ilmu hukum. Sebab jika hanya mengandalkan norma atau kaidah hukum saja, belum dipandang cukup untuk mengentaskan permasalahan yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, pendekatan-pendekatan  yang  lebih  menyentuh  pada  wilayah  meta-kaidah  sangatlah diperlukan.  Tataran  teori  hukum  acap  kali  digunakan  sebagai  landasan  kajian  dalam penelitian mahasiswa S2 karena tataran tersebut lebih merepresentasikan tingkat pendidikan dan level kajian yang sedang dilakukan.
Adapun pada piramida bagian ketiga yang ruang lingkupnya lebih luas ketimbang dua piramida sebelumnya berfokus mengkaji nilai, asas dan konsep-konsep hukum yang tataran kajiannya lebih abstrak bila dibandingan dua tataran sebelumnya. Kajian tersebut biasanya menjadi  proyek  dalam  penelitian  mahasiswa  S3.  Kajian  tersebut  sangat  lekat  dengan pendekatan filosofis, sehingga sering kali tataran tersebut diistilahkan dengan kajian filsafat.
Pengklasifikasian  di  atas  tidak  dimaksudkan  untuk  mempersempit  peluang  kajian dalam  sebuah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  oleh  mahasiswa,  namun  lebih  kepada bagaimana  mengarahkan  objek  yang  semestinya  dikaji  oleh  seorang  peneliti  hukum  agar lebih  terarah.  Bukan  tidak  mungkin  penelitian  pada  jenjang  S1  yang  mengkaji  persoalan norma  atau  kaidah  hukum,  bisa  melompat  ke  kajian  mengenai  teori-teori  hukum,  bahkan terbuka  pula  kemungkinan  penelitian  jenjang  S1  dapat  melompat  ke  kajian-kajian  yang lebih filosofis, seperti asas-asas hukum, nilai-nilai hukum dan konsep-konsep hukum.
Kekeliruan  dalam  penelitian  hukum  lebih  banyak  terjadi  di  kalangan  mahasiswa  S1. Judul atau topik yang diangkat lebih mengarah kepada penelitian sosial, namun seolah-olah dipersepsikan sebagai penelitian hukum. Padahal objek kajian antara penelitian hukum dan penelitian  sosial  jelas  berbeda.  Penelitian  sosial  lebih  banyak  mendeskripsikan  fenomena-
S3 S2 Tataran Teoretis/Konseptual S1 Tataran Praktis
Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum Muammar Muammar, Iqbal Taufik
e-ISSN: 2621-4105
fenomena  sosial  yang  terjadi,  kadang  kala  disertai  pula  dengan  angka-angka  statistik, misalnya  menguraikan  jumlah  kejahatan  yang  terjadi  di  kota  tertentu.  Atau  menguraikan penyebab dan jumlah kemiskinan di suatu daerah tertentu.
Berbeda  halnya  dengan  penelitian  hukum  yang  menguraikan  permasalahan  dengan sudut  pandang  normatif,  memberikan  preskripsi  atas  persoalan  yang  terjadi,  memberikan penilaian  atas  kondisi  tertentu 51 , bahkan  memberikan  keputusan  untuk  mengatasi permasalahan  yang  tengah  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat.  Perbedaan  tersebut,  baik dari  sisi  karakteristik,  secara  metode  dan  bahkan  output  yang  dihasilkan  sudah  berbeda. Maka  tidaklah  mungkin  untuk  menyamakan  kedua  jenis  ilmu  tersebut  dalam  sebuah penelitian.
Penelitian  hukum  normatif  menurut  pandangan  Soerjono  Soekanto  adalah  penelitian atas  sistematika  hukum,  sinkronisasi  hukum,  sejarah  hukum,  dan  perbandingan  hukum. Adapun menurut Sudikno Mertokusumo, penelitian hukum normatif objeknya adalah asas- asas  hukum,  kaidah  hukum  atau  norma  hukum,  peraturan  hukum  konkrit  (Peraturan Perundang-Undangan)  dan  sistem  hukum. 52 Peraturan  hukum  konkrit  yang  dimaksudkan tersebut berbasis pada pemikiran positivisme hukum yang bagi ilmu hukum sendiri sangat identik  dengan  ilmu  hukum  dogmatik  atau  ilmu  hukum  doktrinal  yang  memiliki  objek kajian hukum positif. 53
Tidaklah mungkin bisa melepaskan objek penelitian dalam ilmu hukum pada kaidah- kaidah hukum. Sebab dari aspek ontologi substansi kajian dari ilmu hukum memang tidak akan  terpisah  dari  kaidah  hukum. 54 Secara  ontologi,  ilmu  hukum  adalah  ilmu  yang berobjekkan  norma. 55 Menurut  Herlambang  P.  Wiratman 56 , sebagai  ilmu  yang  berkarakter sui generis , ilmu hukum tidak mungkin diklasifisikan satu kelompok dengan ilmu empiris, seperti ilmu-ilmu sosial maupun ilmu humaniora. Sebab ilmu hukum mengawali kajiannya dengan  “membaca”  kondisi-kondisi  internal  kaidah-kaidah  atau  norma  hukum,  bukan melihatnya sisi eksternal. Hal itu berarti, dalam melakukan penelitian, kajian-kajian dalam ilmu hukum senantiasa berangkat pada aspek normativitas hukum itu sendiri.
Menurut  Bernard  Arief  Shidarta,  objek  ilmu  hukum  adalah  norma,  dalam  hal  ini norma  yang  bersifat  otoritatif  dan  fakta  kemasyarakatan. 57 Objek  yang  dikaji  dalam
51 Tundjung  Herning  Sitabuana  dan  Ade  Adhari,  “Positivisme  dan  Implikasinya  terhadap  Ilmu  dan  Penegakan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016),” Jurnal Konstitusi 17, no. 1 (2020): h. 112, https://doi.org/10.31078/jk1715.
52 Ahmad Zuhdi Muhdlor, “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum,” Jurnal Hukum dan Peradilan 1, no. 2 (2012): h. 197-198, https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206.
53 Sitabuana dan Adhari, ““Positivisme dan Implikasinya terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016),”  h. 127.
54 Mohammad  Jamin,  “Hukum  Adalah  Disiplin  Ilmu  Sui  Generis :  Kajian  Perspektif  Filsafat  Ilmu,” Journal  of Law, Society, and Islamic Civilization 5, no. 2 (2021): h. 4, https://doi.org/10.20961/jolsic.v5i2.50561.
55 Agung  Hidayat,  “Critical  Review  Buku  ‘Penelitian  Hukum’  Peter  Mahmud  Marzuki  Penelitian  Hukum  Ad Quem  tentang  Norma,” YUSTISIA  MERDEKA :  Jurnal  Ilmiah  Hukum 7, no. 2 (2021):  h. 117, https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109.
56 Herlambang P Wiratraman dan Widodo Dwi Putro, “Pendidikan Hukum Indonesia,” Mimbar Hukum 31, no. 3 (2019): h. 405.
57 Jemarut, “Gugatan Terhadap Perumpunan Ilmu Hukum,” h. 340.
Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum Muammar Muammar, Iqbal Taufik
e-ISSN: 2621-4105
penelitian  hukum  adalah  norma  itu  sendiri.  Norma  merupakan  proposisi-proposisi  yang mengandung  sifat  yang  mengharuskan,  menganjurkan,  menyogiayakan  (prespkripsi) menyangkut penilaian atas apa yang benar sehingga sepatutnya untuk dilaksanakan dan apa salah (tidak benar) dan sepatutnya untuk tidak dilaksanakan pula. 58

## 3.4 Upaya Meluruskan Miskonsepsi Arah Penelitian Hukum
Penelitian  hukum  yang  dijadikan  sebagai  “proyek”  penyelesaian  studi  mahasiswa seharusnya  memang  diarahkan  kembali  pada  trayek  yang  ideal  dan  sejalan  dengan  aspek ontologi dan epistemologi ilmu hukum sebagai ilmu normatif-preskriptif. Sebab jika hal itu tidak  dilakukan  dengan  usaha  yang  serius,  maka  ilmu  hukum  sebagai  ilmu  praktis  akan kehilangan  jati  dirinya  sebagai  ilmu  normatif.  Bahkan  Jimly  Asshiddiqie  dalam  suatu kesempatan  pernah  menyampaikan  dalam  sebuah  forum  ilmiah  dalam  acara  “Bedah  Buku Teori  Hierarki  Norma  Karya  Jimly  Asshiddiqie”,  bahwa  ilmu  hukum  sudah  seyogianya kembali  pada  jati  dirinya  yang  sesungguhnya.  Bahkan  ia  menyampaikan  dengan  narasi ekstrem  bahwa  orang  yang  mengkaji  (meneliti)  ilmu  hukum  di  luar  dari  jalur  keilmuan hukum sebetulnya telah “ murtad (keluar)” sebagai seorang pengkaji (peneliti) hukum.
Tentu  saja  apa  yang  disampaikan  oleh  Jimly  Asshiddiqie  tersebut  sangat  beralasan, karena  hal  itu  berangkat  dari  keresahan  beliau  sebagai  seorang  ahli  hukum  yang  melihat fenomena  dan  perkembangan  kajian  ilmu  hukum  yang  telah  banyak  menyimpang  dari jalannya. Bahkan hampir sebagian besar penelitian-penelitian hukum mahasiswa, khususnya di  tingkat  S1  mengalami  disorientasi  tujuan.  Oleh  karena  itu,  tidak  ada  jalan  lain  selain mengupayakan  bagaimana  miskonsepsi  arah  penelitian  hukum  tersebut  dapat  diluruskan kembali  sehingga  ilmu  hukum  yang  dijadikan  sebagai  proyek  kajian  dan  penelitian, kualitasnya secara keilmuan tetap terjaga.
Untuk mencapai hal tersebut, sebetulnya pembelajaran mata kuliah di fakultas hukum tidak  hanya  sekadar  mengandalkan  mata  kuliah  metode  penelitian  hukum  semata.  Tetapi semuanya harus dimulai dari dasar sebagai pondasi utama dalam membangun pemahaman atas ontologi dan epistemologi ilmu hukum itu sendiri. Sayangnya kurikulum pembelajaran di  fakultas  hukum,  khususnya  mata  kuliah  dasar,  seperti  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan Pengantar  Hukum  Indonesia,  tidak  banyak  memainkan  peran  tersebut.  Pembelajaran  mata kuliah  dasar  sebagaimana  yang  disebutkan  tadi  hanya  lebih  banyak  menyoal  mengenai definisi  dan  konsep-konsep  hukum,  namun  tidak  banyak  menyentuh  pada  wilayah  abstrak (metakaidah) ilmu hukum.
Belum  lagi  keberlangsungan  pengaruh  ilmu-ilmu  sosial  yang  sudah  memegang “status quo” dalam kurikulum fakultas hukum. Keberadaan nuansa-nuansa ilmu sosial yang sudah  meracuni  pendidikan  di  fakultas  hukum  sudah  sangat  kental  dan  bahkan  mandarah daging. Untuk itu diperlukan upaya serius dalam rangka mengembalikan ilmu hukum pada proyek  penelitian  yang  sejalan  dengan  eksistensi  ilmu  hukum  sebagai  ilmu  praktis normologis.
58 Jemarut, “Gugatan Terhadap Perumpunan Ilmu Hukum,” h. 340.
Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum Muammar Muammar, Iqbal Taufik
e-ISSN: 2621-4105
Sebetulnya  ada  beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan sebagaimana dimaksud di atas. Namun upaya tersebut harus melibatkan semua stakeholders di bidang pendidikan, khususnya pada fakultas hukum. Bahkan upaya ini harus dibicarakan dalam  sebuah  forum  khusus  seperti  Simposium  Nasional,  Lokakarya, Focus  Grup Discussion (FGD), bahkan melibatkan asosiasi, baik asosiasi pimpinan fakultas hukum se- Indonesia maupun asosiasi yang mewadahi mata kuliah tertentu di fakultas hukum, semisal Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Metode  Penelitian  Hukum.  Upaya  tersebut  harus  mendapat kesepakatan semua pihak sehingga tercapai sebuah keseragaman pemahaman kemana arah penelitian hukum tersebut secara ideal harus diarahkan.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah, memodifikasi, mendesain dan memberikan penguatan  pada  pembelajaran  mata  kuliah  Pengantar  Ilmu  Hukum,  Metode  Penelitian Hukum  dan  Filsafat  Hukum.  Ketiga  mata  kuliah  tersebut  memiliki  peranan  yang  begitu strategis  dalam  menjelaskan  kepada  kita  kedudukan  ilmu  hukum  khususnya  bila  ditinjau dari  aspek  ontologi  dan  epistemologi  ilmu  hukum  sebagai  suatu  bangunan  ilmu pengetahuan.
Gambar 3 . Relasi 3 mata kuliah yang memperjelas kedudukan ilmu hukum
Pada gambar 3 tersebut, filsafat hukum memiliki kedudukan yang paling fundamental. Sebab,  bagaimanapun  juga,  ia  merupakan  mata  kuliah  yang  objek  studinya  mengkaji abstraksi  tingkat  paling  tinggi  dalam  kajian  disiplin  hukum  di  atas  teori  hukum  dan  ilmu hukum dogmatik (ilmu hukum doktrinal). Sehingga filsafat hukum mampu meresapi semua kegiatan  pengkajian  hukum  baik  yang  bersifat  praktis,  terlebih  lagi  yang  bersifat  teoretis- filosofis.  Dengan  kedudukan  itu,  ia  diharapkan  mampu  menjelaskan  dan  mereflesikan hakikat  ilmu  hukum  dari  sisi  ontologi  dan  memosisikan  kedudukan  ilmu  hukum  beserta metode ideal yang semestinya digunakan dalam melakukan penelitian. Hal ini menyangkut epistemologi  dari  ilmu  hukum.  Filsafat  hukum  harus  memainkan  peranan  besar  dalam rangka  menjelaskan  ontologi,  epistemologi  dan  aksiologi  ilmu  hukum.  Pada  aspek  itulah,
Filsafat Hukum Pengantar Ilmu Hukum Metode Penelitian Hukum
Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum Muammar Muammar, Iqbal Taufik
e-ISSN: 2621-4105
penajaman akan karakter dan kedudukan ilmu hukum dapat dilakukan sehingga secara tidak langsung akan tergambar jati diri ilmu hukum sebagai ilmu praktis normologis.
Adapun untuk mata kuliah pengantar ilmu hukum, ia dipandang sebagai pintu gerbang utama  dalam  mempelajari  dan  menelusuri  dunia  hukum  itu  seperti  apa.  Oleh  sebab  itu, tepatlah kiranya apabila mata kuliah ini ditempatkan sebagai mata kuliah utama dan paling mendasar dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Karena sejatinya, tugas utama mata kuliah ini memang adalah “mengenalkan” kita pada hukum itu sendiri. Derivasi dari  tugas  tersebut  adalah  mengajarkan  dan  mengenalkan  kita  pada  sekelumit  tentang definisi,  konsep-konsep  hukum,  tujuan  dan  fungsi  hukum  serta  hal  lainnya  yang  terkait dengan itu. Mata kuliah  inilah  yang sebetulnya  memiliki tugas di  awal  untuk  menjelaskan epistemologi ilmu hukum sebagai ilmu yang berbeda dengan ilmu-ilmu lain pada umumnya.
Sementara  metode  penelitian  hukum  memiliki  fungsi  praktis  terkait  bagaimana epistemologi  ilmu  hukum  diterapkan dan kajian yang pas untuk  digunakan padanya. Mata kuliah  ini  tidak  kalah  pentingnya,  karena  disinilah  persoalan  menyangkut  kajian  ideal  dan teknik  bagaimana  desain  penelitian  hukum  yang  sesungguhnya  lebih  banyak  disinggung. Tidak hanya sebatas membahas hal-ihwal mengenai teknis penelitian, akan tetapi hal yang penting  dibahas  dalam  mata  kuliah  ini  adalah  bagaimana  penelitian  hukum  itu sesungguhnya, yang membedakan dia dengan penelitian-penelitian dalam ilmu sosial.
Artinya  ketiga  mata  kuliah  yang  disebutkan  di  atas  adalah  3  (tiga)  mata  rantai  mata kuliah  yang  saling  menguatkan  dan  memiliki  peran  determinan  dalam  mengarahkan  kita kepada  penelitian  hukum  yang  sesungguhnya.  Dari  ketiganya,  filsafat  hukum  mungkin harus  lebih  banyak  “bekerja  keras”.  Sebab  sentuhan-sentuhan  filsafat  hukum  yang  fokus pada abstraksi tingkat tertinggi dalam disiplin kajian hukum harus lebih banyak menyuplai bahan-bahan  kepada  2  (dua)  mata  kuliah  sebelumnya.  Barangkali  karena  perannya  yang selama  ini  tidak  terlalu  mencolok  sehingga  pembelajaran  ilmu  hukum  yang  berimbas kepada penelitian hukum mengalami disorientasi tujuan.
Selain  itu,  peran  tenaga  pengajar  pada  fakultas  hukum  juga  tidak  bisa  dilepaskan. Dosen-dosen yang mengampu mata kuliah khususnya 3 (tiga) mata kuliah di atas tersebut, maupun  mata  kuliah  yang  relevan,  harus  menjelaskan  dan  memosisikan  ilmu  hukum sebagai ilmu yang berobjekkan norma (ilmu tentang norma) dan bersifat preskriptif kepada mahasiswa.  Sekali  lagi,  apa  yang  dimaksudkan  ilmu  hukum  sebagai  ilmu  normatif, bukanlah  berarti  bahwa  hal  itu  mengarahkan  kepada  pemahaman  ekstrim  bahwa  ilmu hukum identik dengan aliran positivisme hukum.
Hal  lainnya adalah mengarahkan mahasiswa untuk senantiasa betul-betul  memahami terlebih dahulu  masalah apa yang akan mereka kaji dalam penelitian. Artinya pada bagian ini,  mahasiswa  diminta  untuk  sungguh-sungguh  merenungi  isu-isu  yang  ada  di sekelilingnya  sebelum  isu  tersebut  diangkat  sebagai  bahan  penelitian.  Jika  upaya-upaya tersebut  tidak  gencar  untuk  digalakkan,  maka  tidak  mengherankan  apabila  kita  acap  kali menemukan  judul-judul  penelitian  mahasiswa  yang  cenderung  mengarah  pada  penelitian sosial.  Akibatnya  muncullah  berbagai  judul-judul  yang  diawali  dengan  frasa  “tinjauan
Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum Muammar Muammar, Iqbal Taufik
e-ISSN: 2621-4105
kriminologis”, tinjauan viktimologis, “tinjauan sosiologi hukum”, “kajian antropologis” dan berbagai bentuk judul lainnya yang justru mengarah pada penelitian sosial.

## 4. PENUTUP
Penelitian hukum harus dikembalikan kepada karakter asli ilmu hukum. Berdasarkan epistemologinya,  ilmu  hukum  adalah  ilmu  praktis  yang  normologis.  Ilmu  hukum  sebagai ilmu  yang  normologis  bermakna  bahwa  ilmu  hukum  adalah  ilmu  tentang  norma/kaidah. Artinya ilmu hukum akan senantiasa berurusan dengan persoalan norma yang mengatur dan memaksa  seseorang  untuk  berprilaku  tidak  atas  kehendaknya  sendiri,  melainkan  karena adanya kekuatan yang bersifat normatif yang mengatur kehidupannya. Karena karakternya itulah, ilmu hukum juga acap kali disebut sebagai ilmu normatif, karena objek utama yang menjadi  sasaran  kajian  ilmu  hukum  adalah  norma  itu  sendiri.  Sebagai  ilmu  praktis  yang normologis,  ilmu  hukum  memiliki  karakter  yang  bersifat  preskriptif.  Artinya  ilmu  hukum memiliki  tugas  untuk  memberikan  resep,  anjuran,  dan  “penyogiayaan”  terhadap  suatu peristiwa  hukum  yang  terjadi.  Dengan  kata  lain,  ilmu  hukum  bertugas  untuk  memberikan penilaian  atas  sesuatu,  apakah  benar,  salah,  baik  dan  buruk.  Hal  inilah  yang  membedakan ilmu  hukum  dengan  ilmu-ilmu  lainnya,  khususnya  dengan  ilmu  sosial.  Ilmu  sosial  sendiri memiliki  karakter  yang  bersifat  deskriptif.  Artinya  ilmu  sosial  akan  selalu  menyajikan, memaparkan, dan menggambarkan fenomena dari realitas sosial yang terjadi. Demikianlah tugas  ilmu  sosial  yang  bersifat  “menyajikan”.  Dengan  perbedaan  epistemologi  dari  kedua ilmu tersebut, maka ilmu hukum tidaklah identik dengan ilmu sosial. Begitupun sebaliknya, ilmu  sosial  tidaklah  identik  dengan  ilmu  hukum.  Namun  keterkaitan  antara  kedua  ilmu tersebut tentu sangatlah erat karena dapat saling mengisi dan “menyuplai” bahan-bahan atau materi  untuk  bahan  kajian  penelitian  keduanya.  Karena  perbedaan  itulah,  maka  sebagai ilmu,  ilmu  hukum mempunyai  metodenya sendiri dalam mencari kebenaran atas  isu  yang diangkat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus,  Azwar.  “Pembedaan  Ilmu  Hukum  Empiris  Dan  Ilmu  Hukum  Normatif.” Jurnal Hukum Tri Pantang 6, no. 1 (2020): 1–4. https://doi.org/10.51517/jhtp.v6i1.214. AZ, Lukman Santoso, dan Yahyanto. Pengantar Ilmu Hukum . Yogyakarta, 2014.
Bagenda, Christina. “Filsafat Realisme Hukum Dalam Perspektif Ontologi, Aksiologi, Dan Epistemologi.” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (2022): 115–30.
Bakir,  Herman.  “The  Purifiation  Theory  Of  Justicee  Functions:  Jalan  Menuju  Kehidupan Hukum  Yang  Demokratis  dan  Pancasilaistis.” Riau  Law  Journal 2,  no.  2  (26 November 2018): 224. https://doi.org/10.30652/rlj.v2i2.6211.
Caldwell,  Willie.  “Multi/Inter/Trans  –  disciplinary,  What’s  the  Difference?” https://hidropolitikakademi.org, 2015. https://hidropolitikakademi.org/en/news/24950/multiintertrans--disciplinary-whats- the-difference.
Depri Liber Sonata. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2015): 15– 35.
Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum Muammar Muammar, Iqbal Taufik
e-ISSN: 2621-4105
Dwi  Indriati,  Ervina,  Sary  Ana,  dan  Nunung  Nugroho.  “Philosophy  Of  Law  And  The Development  Of  Law  As  A  Normative  Legal  Science.” International  Journal  of Educational  Research  &  Social  Sciences 3,  no.  1  (20  Februari  2022):  425–32. https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i1.293.
Endratno, Cucuk. “Refleksi Filsafat Hukum: Telaah Sintesa Keadilan.” Yustitiabelen 8, no. 2 (2022): 97–117. https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i2.555.
Hakim,  Muhammad  Helmy.  “Pergeseran  Orientasi  Penelitian  Hukum:  Dari  Doktrinal  Ke Sosio-Legal.” Syariah  Jurnal  Hukum  dan  Pemikiran 16,  no.  2  (2017):  105–14. https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1031.
Hasan,  Ida  R.  “Hakekat  Ilmu  Hukum  Ditinjau  Dari  Filsafat  Ilmu.” Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure 4, no. 2 (2019): 269–81.
Hidayat,  Agung.  “Critical  Review  Buku  ‘Penelitian  Hukum’  Peter  Mahmud  Marzuki Penelitian Hukum Ad Quem tentang Norma.” YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum 7, no. 2 (2021): 117–25. https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109. Hosnah, Asmak Ul, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea. Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif . Depok: Rajawali Pers, 2021.
Huda, Muhammad Nurul. “Realisme Kritis Roy Bhaskar: ‘Pelayan’ Filosofis Untuk Ilmu- Ilmu Sosial Emansipatoris.” Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi 1, no. 1 (2020): 43–76. https://doi.org/10.47776/mjprs.001.01.04.
Jamin, Mohammad. “Hukum Adalah Disiplin Ilmu Sui Generis : Kajian Perspektif Filsafat Ilmu.” Journal  of  Law,  Society,  and  Islamic  Civilization 5,  no.  2  (2021):  1–16. https://doi.org/10.20961/jolsic.v5i2.50561.
Jemarut,  Wihelmus.  “Gugatan  Terhadap  Perumpunan  Ilmu  Hukum.” Ideas:  Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya 8, no. 1 (2022): 337–47. https://doi.org/10.32884/ideas.v8i1.582.
Maiyestati. Metode Penelitian Hukum . Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022. Manullang,  E.  Fernando  M.  “Mempertanyakan  Pancasila  Sebagai  Grundnorm:  Suatu Refleksi Kritis Dalam Perspektif Fondasionalisme.” Jurnal  Hukum  &  Pembangunan 50, no. 2 (28 September 2020): 284. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2584. Manullang, Fernando M. “Kritik Terhadap Struktur Ilmu Hukum Menurut Paul Scholten.” Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 1 (4 April 2019): 46. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1909.
Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana, 2008.
Moeliono,  Tristam,  dan  Herlambang  P.  Wiratraman.  “Peran  Pendidikan  Tinggi  Hukum dalam Pengembangan " Ilmu " Hukum : Rekonstruksi Pemikiran B . Arief Sidharta.” Academia Accelerat ing the world’s research, t.t.
Muhaimin. Metode Penelitian Hukum . Mataram: Mataram University Press, 2020. Muhdlor,  Ahmad  Zuhdi.  “Perkembangan  Metodologi  Penelitian  Hukum.” Jurnal  Hukum dan  Peradilan 1,  no.  2  (2012):  189–206.  https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189- 206.
Nainggolan,  Samuel  Dharma  Putra,  dan  Kholilur  Rahman.  “Kriminologi  Bukan  Bagian dalam  Ilmu  Hukum  Pidana.” Academos:  Jurnal  Hukum  &  Tatanan  Sosial 1,  no.  1 (2022): 38–49.
Salam,  Safrin.  “Rekonstruksi  Paradigma  Filsafat  Ilmu:  Studi  Kritis  terhadap  Ilmu  Hukum sebagai  Ilmu.” Ekspose:  Jurnal  Penelitian  Hukum  dan  Pendidikan 18,  no.  2  (2020): 885–96. https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.511.
Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum Muammar Muammar, Iqbal Taufik
e-ISSN: 2621-4105
Santoso,  M.  Agus.  “Kajian  Tentang  Manfaat  Penelitian  Hukum  Bagi  Pembangunan Daerah.” Yuriska :  Jurnal  Ilmiah  Hukum 3, no. 2 (2017): 1–22. https://doi.org/10.24903/yrs.v3i2.177.
Shidarta.  “Bernard  Arief  Sidharta:  Dari  Pengembanan  Hukum  Teoretis  ke  Pembentukan Ilmu  Hukum  Nasional  Indonesia.” Undang:  Jurnal  Hukum 3,  no.  2  (1  Desember 2020): 441–76. https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.441-476.
———. “Filsafat  Ilmu Hukum.” Dipresentasikan pada Materi  Perkuliahan untuk  Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 13 September 2022.
———.  “Filsafat  Penelitian  Hukum.” Digest  Epistema  Berkala  Isu  Hukum  dan  Keadilan Eko-Sosial 3, no. January 2013 (2013): 3–7.
———. Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum ( Buku 1 : Akar Filosofis ) . Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
———. Hukum  Penalaran  dan  Penalaran  Hukum  (Buku  1:  Akar  Filosofis) .  Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
———.  “Hukum  Profetik:  antara  Humanisasi,  Liberasi,  dan  Transedensi.” https://www.researchgate.net/, 2019. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15570.07362.
———. “Humaniora, Humanities, dan Posisi Ilmu Hukum.” https://www.researchgate.net/, 2014. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28991.84645.
———. Ilmu-Ilmu  Empiris  tentang  Hukum:  Penerapannya  dalam  Kajian  Sosio-Legal . Jakarta: Kencana, 2024.
———. “Memahamkan Pergeseran Paradigma Kajian Hukum.”
https://www.researchgate.net/, 2021. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21079.60326.
———.  “Menyikapi  Problematika  Metodis  dalam  Penelitian  Disiplin  Hukum.”  Dalam Seminar  Nasional  Pengembangan  Epistemologi  Ilmu  Hukum .  Surakarta:  Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
———.  “Penalaran  Hukum  dan  Penemuan  Kebenaran.”  Dalam Menemukan  Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth , 175–208. Mataram: Sanabil, 2020.
———.  “Penelitian  Hukum  Dalam  Perspektif  Filsafat  [  Paradigmatik  ]  Hukum  Pencarian Jati Diri Penelitian Hukum.” https://www.researchgate.net/, 2021. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14805.76005.
Shidarta  Shidarta.  “Humaniora,  Humanities,  Social  Sciences.”  Dipresentasikan  pada Bincang  Nusantara  KFC  “Faculty  of  Humanities  vs  Faculty  of  Social  Science,”
Jakarta, 19 Februari 2021.
https://www.researchgate.net/publication/353395035_SLIDES_Humaniora_Humaniti es_Social_Sciences?enrichId=rgreq-251f9a3d7b218b79004f428135eae5ca- XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1MzM5NTAzNTtBUzoxMDQ4NTMyN TY3OTk0MzY4QDE2MjcwMDEwNTMxMzc%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCo verPdf.
Simarmata, Rikardo. “Penelitian Hukum: Dari Monodisipliner Ke Interdisipliner” 1 (2008):
1–16.
Sitabuana,  Tundjung  Herning,  dan  Ade  Adhari.  “Positivisme  dan  Implikasinya  terhadap Ilmu  dan  Penegakan  Hukum  oleh  Mahkamah  Konstitusi  (Analisa  Putusan  Nomor 46/PUU-XIV/2016).” Jurnal Konstitusi 17, no. 1 (2020): 104–29. https://doi.org/10.31078/jk1715.
Sofyan,  Andi,  dan  Nur  Azisa. Buku  Ajar  Hukum  Pidana .  Makassar:  Pustaka  Pena  Press, 2016.
Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum Muammar Muammar, Iqbal Taufik
e-ISSN: 2621-4105
Solikin,  H.  Nur. Buku  Pengantar  Metodologi  Penelitian  Hukum .  Pasuruan:  CV.  Penerbit Qiara Media, 2021.
Sulaiman.  “Paradigma  Dalam  Penelitian  Hukum.” Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum 20,  no.  2 (2018): 255–72. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076.
Sumarna,  Dadang,  dan  Ayyub  Kadriah.  “Penelitian  Kualitatif  Terhadap  Hukum  Empiris.”
Jurnal Serambi Hukum 16, no. 02 (2023): 101–13.
https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730.
Susanto,  Anthon  F.  “Problematika  nalar  dan  kekuasaan  Kajian  Putusan  MA  Nomor 36P/Hum/2011.” Jurnal Yudisial 5, no. 2 (2012): 117–33. Syarifuddin,  Amir.  “Filsafat  Positivisme  Dan  Aliran  Hukum  Positif.” Legalitas:  Jurnal Hukum 7, no. 1 (2017): 1–22.
Wiratmadinata, Wiratmadinata. “Memahami Kembali Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan
13, no. 1 (2018): 44–66. https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i1.731.
Wiratraman,  Herlambang  P,  dan  Widodo  Dwi  Putro.  “Pendidikan  Hukum  Indonesia.” Mimbar Hukum 31, no. 3 (2019): 402–18.
Wiratraman, Herlambang Perdana, dan Widodo Dwi Putro. “Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner  Dalam  Pendidikan  Hukum  Indonesia.” Mimbar  Hukum  -  Fakultas Hukum  Universitas  Gadjah  Mada 31,  no.  3  (29  Januari  2020):  402. https://doi.org/10.22146/jmh.44305.