## Konsep Fikih Perempuan, Kekinian, dan Keindonesiaan
Saleh Ridwan 1 , Try Sa’adurrahman HM. Kafrawi 2 , Rahmatiah 3
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 1, 2, 3
Email: salriduin@gmail.com 1
80100323002@uin-alauddin.ac.id 2 rahmatiah@uin-alauddin.ac.id 3 P-ISSN : 2745-7796

## E-ISSN : 2809-7459
Abstrak. Tujuan dan manfaat penelitian adalah untuk mengetahui Perempuan memiliki nilai lebih  dibandingkan  lelaki.  Perempuan  dianugrahkan      dengan      status      keperempuanannya yang      membedakannya  dengan  lelaki.  Ciri  khas  perempuan  yang  dapat  hamil,  melahirkan, dan menyusui,  kasih  sayang,  ketabahan,  dan  kesabaran  dalam  me ndidik  anak merupakan kelebihan perempuan. Artikel ini membahas tentang fiqh perempuan dalam beberapa konsep makna. Pertama, fiqh  perempuan  adalah  hukum-hukum    amaliyah    dalam    melaksanakan syariat,    misalnya    masalah  wali  nikah  bagi  kaum  perempuan  yang  hendak    melaksanakan perkawinan. Kedua, fiqh perempuan adalah dalil-dalil tentang hukum tentang, misalnya dalil tentang    kepemimpinan    kaum    perempuan.    Dari    dua    pengertian    ini,  maka    dirumuskan bahwa  fiqh  perempuan  adalah  pemahaman  terhadap hukum  dan   dalil   yang   berkenaan kaum    perempuan      dalam    melakukan  aktivitas.  Karena  fiqh  perempuan  berkaitan  dengan hukum syarah’ dan dalil naqli maupu naqli, maka secara esensial fiqh perempuan dalam artian pemahaman    tentang    eksistensi    kaum    perempuan    merupakan    hasil    ijtihad  yang  disebut dengan fiqh ijtihādiy . Oleh karena itu, tidak diherankan jika dalam   memahami   suatu   objek hukum,      hasil      pemahaman      (fiqh)      yang  dihasilkan  oleh  seorang  mujtahid  terkadang bertentangan  dengan  dan  atau  berbeda  dengan  pemahaman  ( fiqh )  yang  diperoleh  mujtahid lainnya.
Kata Kunci: Konsep, Fiqh, Perempuan, Kekinian
http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi DOI : https://doi.org/10.55623

## PENDAHULUAN
Beribu    tahun    sebelum  Islam, perempuan  dipandang    tidak    memiliki kemanusiaan  yang  utuh,  dan  oleh  karenanya tidak  bersuara,  berkarya,  dan  berharta. Kemudian  setelah  Islam  datang,  agama  ini secara bertahap meng- angkat kaum perempuan, sehingga mereka berhak menyuarakan keyakinan, berhak
mengaktualisasikan karya, dan berhak memiliki  harta  yang  memungkinkan  mereka diakui sebagai warga masyarakat. Kedudukan  perempuan  seperti  yang  terakhir disebutkan,  mengindikasikan  bahwa  salah satu  misi  ajaran  Islam  sejak  kehadirannya, adalah  tidak  memberikan  keutamaan  kepada jenis kelamin tertentu.
Berkaitan    dengan    itu,    maka    fiqh Islam    memandang    bahwa    setiap  orang

## Konsep Fikih Perempuan, Kekinian, dan Keindonesiaan
dalam
beraktivitas menghindarkan pembedaan jenis kelamin dan suku bangsanya.    Pemahaman    fiqh    seperti    ini, kelihatannya    sejalan    dengan    UU  HAM dalam  konteks  kekinian  dan  keindonesiaan yang  di  dalamnya  terdapat  aturan    khusus tentang    hak    kaum    Perempuan. 1 Secara umum,    UU    HAM  tersebut    telah mencerminkan   fikih    yang   relevan  dengan era    kekininan,  terutama  dalam  konteks keindonesiaan.  Bahkan,  ada  suatu  hal  yang menarik yakni pengakuan UU HAM terhadap fikih  Islam  tentang  perlunya  wali  bagi perempuan  yang  belum  dewasa  dan  belum menikah.
Di  sisi  lain,    fikih  klasik    dinyatakan bahwa  perempuan  tidak    berhak  menjadi pemimpinan.    Pemahaman    fikih    klasik    ini menjadi    kontra    dengan  pemahaman    fikih era    kekinian    di    mana    perempuan    di berbagai    negara  banyak        yang        tampil sebagai    pemimpin, bahkan    dalam konteks keindonesiaan kepemimpinan kaum perempuan pada skala dominan diperbolehkan.
Kehadiran  Islam  yang  dibawa  oleh Rasulullah  Saw.  Membawa  perubahan  yang cukup mendasar berkaitan dengan harkat dan kedudukan  perempuan.  Secara  perlahan perempuan mendapat tempat yang terhormat, sampai akhirnya berbagai bentuk penindasan terhadap  perempuan  terkikis  dari  akar budayanya 2
Secara  normatif  Islam  memandang sama  dan  sederajat  antara  laki-laki  dan perempuan.  Banyak  ayat  al-Qur’an  yang telah  menunjukkan  bahwa  laki-laki  dan perempuan  adalah  sama-sama  semartabat sebagai  manusia,  terutama  secara  spiritual. Begitu pula, banyak hadis yang menunjukkan kesamaan  harkat  laki-laki  dan  perempuan.
1 Lihat Republik Indponesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 45 s.d. 51.
2 Asghar  Ali  Engineer, Hak-Hak  Perempaun dalam Islam , (Bandung, LSPPA, 1994.) h. 28.
Salah  satu  ayat  tersebut  dalam  QS  al- Hujârat/49 :13.

## Terjemahnya:
Wahai  manusia!  Sungguh,  Kami  telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku agar  kamu  saling  mengenal.  Sesungguhnya yang  paling  mulia  di  antara  kamu  di  sisi Allah  ialah  orang  yang  paling  bertakwa. Sungguh,  Allah  Maha  Mengetahui,  Maha teliti. 3
Ayat  tersebut  di  atas  merupakan  ayat demokratik  dan  egalitarian  yang  merupakan salah  satu  prinsip  dasar  Islam.  Selanjutnya Munawir Sjadzali menegaskan bahwa prinsip yang  dimaksud  adalah  persamaan  antara sesama manusia, tanpa ada perbedaan derajat atau tingkat yang didasarkan atas kebangsaan,  kesukuan  dan  keturunan.  Di mata  Allah  semua  manusia  itu  mempunyai kedudukan  yang  sama  antara  yang  satu dengan yang lain.
Orang  Arab  tidak  lebih  tinggi  dari orang  non  Arab,  dan  yang  membedakan tingkat antara mereka adalah kadar ketakwaan kepada Allah. Kemudian Munawir  menjelaskan,  hal  yang  tampak kurang mendapat perhatian berkenaan dengan  ayat  tersebut  adalah  isyarat  tentang persamaan  kedudukan  antara  laki-laki  dan perempuan yang merupakan asal dari ummat manusia yang kemudian berkembang menjadi banyak bangsa dan suku 4
Fiqh  adalah  penafsiran  secara  kultural tehadap  ayat-ayat  al-Qur’an.  Dalam  sejarah
3 Kementrian  Agama  RI, Al-Qur’an  dan Terjemahnya (Bandung:  Syaamil  Qur’an,  2012),  h. 517.
4 Budhy Munawar-Rachman, Islam dan Feminisme,  dari  Sentralisme  Kepada  Kesetaraan , (Cet. I, Surabaya : Risalah Gusti, 1996), h. 1.

## Konsep Fikih Perempuan, Kekinian, dan Keindonesiaan
intelektual Islam, Syari’ah dibedakan dengan fiqh.  Syariah  adalah  ajaran  dasar,  bersifat universal,  permanen;  sedangkan  yang  Fiqh adalah ajaran non-dasar, bersifat lokal, elastis dan  tidak  permanen.  Fiqh  adalah  penafsiran kultural terhadap Syari’ah
yang dikembangkan oleh ulama-ulama fiqh semenjak  abad  kedua  Hijriyah  Diantara  para ulama fiqh tersebut ialah Imam Abu Hanifah, Imam  Malik,  Imam  Syafi’i,  dan  Imam Ahmad  bin  Hambal  yang  juga  dikenal sebagai  Imam  Madzab.  Al-Qur’an  dan  al- Sunnah  sebagai  sumber  utama  (sumber otoritatif/sumber primer) hukum Islam mencakup keseluruhan segi kehidupan manusia  dewasa  (mukallaf)  yang  bertujuan untuk  mengatur  kehidupannya  sehari-hari agar mencapai kesempurnaannya.
Karena  kedua  sumber  utama  tersebut mencakup  ajaran  yang  sangat  luasnya, norma-norma  fiqhiyah  atau  hukum  Islam yang  diistimbat  dari  keduanya  juga  cukup luas. Karena itu, apabila diadakan pembidangan  maka  sebagai  hasilnya  dalam kepustakaan  Islam  banyak  bidang  hukum Islam.  Hasan  Ahmad  al-Khatib  misalnya, membuaat pembidangan hukum Islam kepada delapan bagian, yaitu:
1. Hukum-hukum  yang  berhubungan
dengan ibadat (al-ahkam al- ‘ubudiyah).
2. Hukum-hukum  yang  berhubungan dengan  kekeluargaan,  perorangan, dan  mawaris  (al-ahwal  syakhshiyah atau qanun a-ilah).
3. Hukum-hukum  yang  berhubungan dengan kekayaan, harta, dan tasharruf (mu’amalah madaniyah).
4. Hukum-hukum  mengenai  benda  dan ekonomi (mu’amalah maliyah).
5. Hukum-hukum  yang  disyari’atkan untuk memelihara kehidupan manusia:  agama,  harta,  keturunan, akal, dan jiwa (ahkam al-uqubat).
6. Hukum-hukum  yang  berhubungan dengan  peradilan  dan  pengadilan
untuk  mewujudkan  keadilan  dalam Masyarakat  (ahkam  al-murafa’at/al- mukhashamat).
7. Hukum-hukum  yang  berhubungan dengan pemerintah dan rakyatnya (al- ahkam al-dusturiyah).
8. Hukum-hukum yang mengatur hubungan  antara  satu  negara  dengan negara lain atau hukum internasional 5
Pada umumnya umat Islam, menggunakan  fiqh  dalam  kehidupan  sehari- hari, yang merupakan hasil ijtihad para ulama mujtahid abad ke-2 H atau lebih seribu tahun dari  sekarang.  Dan  ijtihad  itu  dihasilkan sesuai  dengan  zaman  dan  masa  masyarakat Islam  kala  itu.  Seperti  diketahui,  bahwa  fiqh yang  lahir  pada  waktu  itu,  adalah  fiqh  yang merupakan  hasil  proses  dialektika  para mujtahid  dengan  setting  sosial  masyarakat berkebudayaan  Arab.  Hal  ini  disebabkan karena  fiqh  sebagai  hasil  proses  pemahaman terhadap  syari’ah,  yang  tidak  terlepas  dari situasi dan kondisi sosial masyarakat. Seperti diketahui  bahwa  fiqh  yang  lahir  pada  waktu itu,  dan  sebagian  masih  berpengaruh  hingga sekarang  adalah  fiqh  yang  merupakan  hasil proses  dialektika  para  mujtahid  dengan setting  sosial  masyarakat  berkebudayaan Arab.
Oleh karena itu, fiqh yang dihasilkannya bercorak Arabic Orientet. Atau dengan kata lain, fiqh yang berkembang pada masyarakat sekarang sebagiannya adalah fiqh Hijazi,  yaitu  fiqh  yang  terbentuk  atas  dasar adat istiadat yang berlaku di Hijaz, atau faqih Mishry,  yaitu  fiqh  yang  terbentuk  atas  dasar adat  istiadat  atau  kebiasaan  yang  berlaku  di Mesir,  atau  fiqh  Iraky,  yaitu  fiqh  yang dibangun  berdasarkan  adat  istiadat  atau kebiasaan  yang berlaku di dalam masyarakat Irak.
5 https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/sam awa/article/view/1766/1339 ,  di  akses  pada  11  April 2024.

## Konsep Fikih Perempuan, Kekinian, dan Keindonesiaan
Selama  ini  umat  Islam  khususnya  di Indonesia, belum
menunjukkan
kemampuannya untuk berijtihad mewujudkan  fiqh  yang  sesuai  dengan kepribadian  Indonesia,  sehingga  yang  terjadi adalah  kadang-kadang  memaksakan  fiqh Hijaz  atau  Mishry  atau  fiqh  Irak  untuk berlaku di Indonesia atas dasar taklid. 6
Walaupun memakan waktu yang cukup panjang  di  samping  banyaknya  tantangan yang dihadapi kelompok pejuang pembaharuan  hukum  Islam  di  Indonesia, yang  hasilnya  sedikit  demi  sedikit  telah nampak. Hal  ini akan lebih  cepat dimengerti jika  diingat  penderitaan  kaum  wanita Indonesia  dalam  rentang  waktu  yang  sangat panjang akibat di sub-ordinasi oleh nilai-nilai fiqhiyah  yang  diproduk  kaum  laki-laki sehingga mereka tidak memiliki keberdayaan dalam  konteks  sosial-kultural  dan  masalah- masalah lainnya. Persepsi terhadap perempuan  di  kalangan  umat  Islam  menarik untuk dicermati berkaitan dengan interpretasi yang telah terbiaskan oleh emosionalitas dan subyektivitas penafsir.
Meskipun  al-Qur’an  adalah  abadi  dan berlaku universal, namun interpretasi terhadapnya  tak  luput  dari  sesuatu  yang relatif  dan  subyektif.  Armahedi  Mahzar dalam tulisan pengantar pada buku Wanita di dalam Islam karya Fatima Mernisi, membenarkan adanya relatifitas dalam penafsiran,  khususnya  penafsiran  ayat-ayat perempuan.  Hal  tersebut  berkaitan  dengan perkembangan  historis  berbagai  mazhab kalam, fiqh dan tasawuf.

## METODE
Metode  Penelitian  ini  menggunakan penelitian  kepustakaan  (library  research) yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data
dengan cara mempelajari,  menelaah,  dan  meneliti  dari
6 Marzuki Wahid, fiqh Mazhab Negara , (Cet. 1, Yogyakarta: 2001), h. 115.
buku-buku  literatur  yang  permasalahannya akan  diteliti.  Penelitian  ini  dapat  disebut dengan penelitian yang menggunakan pendekatan metode analisis deskiptif (Hamidi  2004:70).  Berdasarkan  dengan  hal tersebut,  maka  peneliti  mengumpulkan  data dengan  menelaah  dan  mendalami  beberapa jurnal,  buku,  dan  dokumen  dalam  bentuk cetak  maupun  elektronik,  serta  sumber  data maupun  informasi  lainnya  yang  akan digunakan pada penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN A. Pengertian Fikih Perempuan
Dari  segi  bahasa,  perkataan  fiqh (Indonesia:  fikih)  berasal  dar i  akar kata fā,    qāf, dan hā (ه )    yang    berarti paham    atau    pengetahuan  tentang sesuatu. 7 Dari    sini    dapat    ditegaskan bahwa    perkataan    fiqh    itu    menunjuk kepada     pengetahuan    tentang     hukum agama,        hukum-hukum        syariat ( knowledge  of  the  law ),  salah  satu  doa yang  menyatakan:           هف هم          أ      (ya      Allah,      ajarkanlah padanya      pengetahuan      agama      dan jadikanlah  dia  memahami  segala  perkara yang sulit).
Kemudian  secara  istilah,  pengertian fiqh tidak jauh berbeda dengan pengertian secara    bahasa    sebagaimana    yang disebutk an tadi. Abū Zahrah mendefinisikan      fiqh      sebagai      ilmu tentang    hukum-hukum    syariat      yang bersifat  amaliyah,  yang  diambil  dari dalil-dalilnya  yang  terperinci. 8
Dengan  demikian  objek  fiqh  ada dua. Pertama, hukum-hukum  amaliyah (perbuatan  jasmaniah). Kedua, dalil-salil tentang  hukum  perbuatan  itu.  Batasan
7 Abū  Husain    Ahmad  bin    Fāris  bin Zakariyah, Maqāyis  al-Lughah, juz  IV  (Bairūt: Dār  al-Jail,  1981), h. 442.
8 Abū  Zahrah, Ushūl al-Fiqh (Mesir:  Dār  al- Fikr  al-‘Arabiy,  t.th), h. 7.

## Konsep Fikih Perempuan, Kekinian, dan Keindonesiaan
yang    akurat    tentang    fiqh    perempuan, maka      indicator  perempuan  lebih  awal perlu diketahui. Perempuan dalam terminologi  Arab  seringkali  disinonim- kan  dengan  kalimat  (ة أ   إ,ء س     , ) al-unśā bermakna    lembek    dan  lunak, sebagai  lawan  dari  kata al-zakara yang berarti kuat.
Perempuan  disebut unśā, karena pada  umumnya  kulit  mereka  lembek  atau lunak.  Selanjutnya,  term al-nisā sama dengan    kata niswah asal  katanya adalah nasiya yang  berarti  “lupa”,  atau “menghibur”.  Perempuan  disebut al-nisā karena  pada  umumnya  mereka  pelupa, dan  dikatakn niswah karena  mereka pandai menghibur dirinya, terutama suaminya.
Penggunaan    kalimat al-nisā atau niswah merujuk    pada  kaum  perempuan secara  umum,  termasuk  yang  berstatus istri,  janda,  gadis,  dan    anak-anak. Sedangkan    kalimat imra’ah berasal dari   kata mir’ah yang  artinya    cermin. Ini      berarti      bahwa      perempuan      pada umumnya      suka  bercermin,  atau  suka menghias  diri  di  hadapan  cermin,  dan sesuai kenyataannya term imra’ah tersebut  lebih  cocok  digunakan  untuk menyebut  perempuan    gadis,    perempuan mudah    yang    sudah    bersuami,    dan janda,  karena  mereka  inilah  yang  lebih suka menghias diri. 9
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perempuan  diartikan  sebagai perempuan  dewasa, 10 yakni  orang  yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil,    dan    melahirkan  anak.    Tampak pengertian    ini  lebih    melihat    kepada
9 Ahmad  Warson  al-Munawwir, Kamus  al- Munawwir  Arab  Indonesia, Edisi  II,  Cet  XXV (Surabaya:  Pustaka  Progressif, 1997), h. 1417.
10 Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet.  III; Jakarta:  Balai  Pustaka, 1994), h. 1125.
aspek fisik perempuan. Pengertian perempuan  yang  lebih  luas  dikemukakan oleh  Adil  Athi  Abdullah  yaitu  makhluk Allah  swt.  yang  mulia,  pasangan lelaki, yang  dilebihkan  oleh  Allah  dengan    ciri kehamilan,  melahirkan,  dan  menyusui, serta   ketajaman   kejiwaan   seperti   kasih sayang        yang    tinggi,  kesabaran  yang dalam  mendidik  anak,  serta  kelembutan jiwa.
Dengan    demikian,    perempuan memiliki    nilai    lebih    diba  ndingkan lelaki.  Allah  swt  telah  menganugerahkan kelebihan-kelebihan  kepada  perempuan berkaitan dengan status   keperempuanan- nya  yang  membedakannya  dengan  lelaki. Ciri  khas  perempuan  yang  dapat  hamil, melahirkan,  dan  menyusui,  kasih  sayang, ketabahan, dan ke sabaran dalam mendidik  anak  merupakan  kelebihan perempuan.
Berdasar pada batasan-batasan pengertian yang telah dikemukakan, maka dalam  pandangan  penulis  bahwa,  fiqh perempuan  memiliki  beberapa  konsep makna. Pertama, fiqh  perempuan  adalah hukum-hukum amaliyah dalam melaksanakan  syariat,  misalnya  masalah wali  nikah  bagi  kaum  perempuan  yang hendak melaksanakan perkawinan. Kedua, fiqh  perempuan  adalah  dalil-dalil tentang  hukum  tentang,  misalnya  dalil tentang  kepemimpinan  kaum  perempuan. Dari dua pengertian ini, maka dirumuskan bahwa fiqh perempuan adalah  pemahaman  terhadap  hukum  dan dalil  yang  berkenaan  kaum  perempuan dalam  melakukan  aktivitas.  Karena    fiqh perempuan    berkaitan    dengan    hukum syarah’    dan    dalil  naqli  maupun  aqli, maka  secara  esensial  fiqh  perempuan dalam artian pemahaman tentang eksistensi  kaum  perempuan   merupakan hasil    ijtihad  yang  disebut  dengan fiqh ijtihādiy . Oleh karena itu, tidak diherankan  jika  dalam      memahami  suatu

## Konsep Fikih Perempuan, Kekinian, dan Keindonesiaan
objek  hukum,  hasil  pemahaman      (fiqh) yang  dihasilkan  oleh  seorang  mujtahid terkadang  bertentangan  dengan  dan  atau berbeda  dengan  pemahaman  (fiqh)  yang diperoleh mujtahid lainnya.
Dengan  batasan  seperti  di  atas, dapat  dirumuskan  bahwa  fiqh  perempuan di  era  kekinian  bisa  saja  berbeda  dengan fiqg  perempuan  masa  klasik.    Di  sisi lain,    fiqh    perempuan    di  negara    Arab berbeda    dengan    fiqh  perempuan  di Indonesia.   Perbedaan  seperti  ini  adalah sesuatu  yang  wajar mengingat  sifat  fiqh adalah  elastis  dan  terkondisi  karena  ia lahir  dari ijtihad.
Dalam   pandangan   Hamkah   Haq, fiqh   dengan   syariat    sungguh berbeda. Syariat    dalam    arti    nash-nash    yang mengandung   hukum   adalah berasal dari Allah,  sedangkan  fiqh  sebagai  upaya memahami  hukum berasal dari  mujtahid. Jika    syariat    bersifat    mutlak    dan universal    berlaku    untuk  segala    zaman dan    tempat,    maka    fiqh    sebagai pemahaman    dan    penafsiran  dari  syariat tentunya  bersifat  relatif,  karena  lahir  dari ijtihad  ulama  sesuai  dengan    potensinya serta    konteks    dan    kondisi    zaman    dan lingkungannya. 11
Konsep  fiqh  yang  dirumuskan  ini, kelihatannya  mendapat  pembenaran  dari sejarah  karena  dalam  fiqh  Islam,  ijtihad yang  merupakan  penggunaan  nalar  dalam memahami dan  menetapkan hukum,  telah ada  sejak  permulaan  Islam, dan  berlanjut di  zaman  sahabat,  kemudian  mengalami perkembangan  dari masa  ke masa sampai era kekinian.
B.  Konsep      Fiqh      Perempuan      di Era      Kekininan  dalam  Konteks Keindonesiaan
11 Hamka    Haq, Syariat    Islam;    Wacana dan    Penerapannnya (Cet.    II;    Makassar: Yayasan  Ahkam,  2003), h. 27-28.
Empat  sumber    yang  dijadikan sebagai  acuan  utama  sebagai  produk pemikiran  Islam,    yakni  fiqh,    fatwa ulama,    yurispundensi,    dan  perundang - undangan    Islam.    Fiqh    sebagai  produk ijtihad    adalah    sesuatu    yang    mutlah adanya.  Dengan  demikian,  tidak  dapat dipungkiri  bahwa  mengabaikan  fiqh, termasuk pengabaian terhadap fiqh perempuan sama halnya dengan mengabaikan    setengah    dari    konsep ajaran   Islam.
Dikatakan    demikian,  karena  ajaran Islam  yang  termaktub  dalam  sumber pokoknya (Alquran dan Hadis),
senantiasa  menyebut  eksistensi  kaum perempuan.
Eksistensinya ini,
menyangkut perlunya mendudukkan perempuan pada kedudukan yang sebenarnya,    serta    memberi    mereka peranan    bukan    saja    dalam    kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam kehidupan  bermasyarakat.

## C. Fiqh  Perempuan  dalam  Kehidupan Rumah Tangga
Dalam    Islam,    kehidupan    suami isteri    merupakan    hubungan    kerja  sama kedua  bela  pihak  untuk  mewujudkan kehidupan  yang mawaddah  wa  rahmah (penuh  cint  dan  kasing  sayang),  juga sakīnah (ketenangan).  Dalam  mewujud- kan kehidupan tersebut, Alquran memberikan  petunjuk  bagi  suami  isteri. Bagi    suami    ada    petunjuk    seperti    yang dalam    QS.    al-Nisā    (4):    19,  yakni: م       ( dan  pergauliah mereka/isteri-isteri  dengan  cara  yang ma’ruf ). 12 Bagi isteri ada petunjuk seperti yang  terdapat  dalam  QS.  al- Baqarah (2): 228,  yakni: م       ( dan  para  perempuan  mem- punyai    hak    yang    setimpal    dengan kewajibannya    dengan    cara -cara  yang
12 Kementrian  Agama  RI, Al-Qur’an  dan Terjemahnya , h. 119.

## Konsep Fikih Perempuan, Kekinian, dan Keindonesiaan
ma’rif ). 13 Dengan  ayat    ini,    ditegaskan bahwa hubungan suami harus berdasarkan mu’āsyarah bi al-ma’rūf .
Hussein  Muhammad  dalam bukunya
Fiqh Perempuan mendefinisikan mu’āsyarah bi al-ma’rūf sebagai “pergaulan,  pertemanan,  persahabatan, kekeluargaan,      dan      kekerabatan      yang dibangun      bersama  (antara  suami  isteri) dengan  cara-cara  yang    baik. 14 Prinsip mu’asyarah bi  al-ma’rūf, persoalan- persoalan  yang  timbul  dalam  urusan rumah  tangga  bisa  terselesaikan  dengan baik.
Namun  dalam  kenyataannya  di  era kekininan  yang  sering  terjadi  di  dalam rumah  tangga  kaum  muslim  Indonesia, suami  dianggap  sebagai  orang  yang mempunyai    posisi  tertinggi    dalam pengambilan    keputusan.    Ia    harus diutamakan    dalam    banyak    hal,    dan isteri    (perempuan)    harus    taat    kepada segala  ketentuannya.  Jika  ia  berusaha untuk  melanggar,  ia  akan  dikenakan sanksi nusyūz . N usyūz adalah menantang,    namun    dalam    istilah    fiqh, nusyūz adalah ketidakpedulian atau pembangkangan  isteri  terhadap  suami. Ringkasnya, nusyūz mencakup  segala sesuatu yang tidak disukai suami. Sehingga,    wajah    seorang    isteri  yang kurang    ceria    di    had apan    suami    juga dianggap    sebagai    salah    satu    bentuk nusyūz .    Dalam    konteks nusyūz ini, menjadi      semacam      pembenaran      dari sikap  sewenang-sewenang suami terhadap    isterinya.    Karena    demikian halnya,    maka    p erlu    dipahami    fiqh kekinian  tentang nusyūz (durhaka).  Fiqh kekinian  tentang nusyūz terutama  dalam konteks fiqh ke- indonesiaan,  kelihatanya
13 Kementrian  Agama  RI, Al-Qur’an  dan Terjemahnya , h. 55.
14 Hussein  Muhammad, Fiqh  Perempuan (Yogyakarta:  LKIS,  2001), h. 107.
harus  dimasukkan  dalam  RUU  tentang Kekerasan  di  Rumah  Tangga  dengan mengacu  pada  sikap ma’rūf yang  telah singgung  oleh  ayat.  Di  samping  itu, banyak ayat dalam Alquran yang menjelaskan  betapa  Allah  menganjurkan sikap ma’rūf dalam perkawinan.
Kekerasan  terhadap  isteri  justerui bertentangan dengan konsep  dengan mu’asyarah  bi  al-ma’rūf .  Lagi  pula, apakah  mungkin  Allah  swt  yang  Maha Adil  akan  membiarkan  tidak  adil  dan kekerasan terhadap sebag ian makhluknya. Olehnya itu,  fiqh perempuan yang  diharapkan  di  era  kekinian  adalah memberikan  peluang   yang   sama   secara proporsional    kepada    jenis  perempuan dan  laki-laki  untuk  memperoleh  hak-hak dan  kewajiban  yang  seimbang  (adil) dalam  kehidupannya.  Tak  ada  jenis  yang harus  menempati  posisi  pertama  dan kedua,  sebab  semuanya  sama  derajat  dan martabatnya di hadapan Allah.
Masalah  lain  yang  perlu  mendapat perhatian    di    era    kekinian    dan  masih kontroversial dalam masyarakat Indonesia kaitannya dengan fiqh perempuan,  adalah tentang ijbār dan    wali mujbir . Literatur    fiqh    klasik  dikenal  istilah wali mujbir yang  dalam  hal  ini,  adalah  ayah atau  kakek  dari  seorang  gadis.  Wali mujbir mempunyai  hak ijbār atau  hak memaksanakan sebuah  perkawinan  pada gadis    tersebut.    Gadis    yang    tidak    mau mengikuti  perkawinan    tersebut    akan dicap  durhaka  dan  telah  berbuat  dosa.
Dengan  aturan      ini,      tidak mengherangkan      masih      banyak perempuan      Indonesia,  terutama  di pedesaan menerima saja bentuk perkawinan  itu.  Dalam  kenyataannya pula,    sering    perempuan    tidak    berdaya menghadapi    pilihan  orang  tuanya,  mesi mereka tidak  menginginkannya.
Dalam  KHI  (Kompilasi  Hukum  Islam) dikatakan  bahwa  “yang  bertindak  sebagai

## Konsep Fikih Perempuan, Kekinian, dan Keindonesiaan
wali  nikah  ialah  seorang  laki-laki  yang memenuhi syarat hukum    Islam,     yakni muslim,    aqil    dan    baligh”  (P as al   20 a yat 1) . 15 Kemudian dalam pelaksanaannya,  akad  nikah  atau  ijab dan  qabul,  penyerahannya  dilakukan oleh  wali  mempelai perempuan  atau  yang mewakilinya,  dan  qabul  (penerimaannya) oleh mempelai laki-laki. Namun, Undang- undang  perkawinan    tidak    mengatur tentang    wali    nikah    secara    eksplisit. Hanya dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan:
“Perkawinan  yang  dilangsungkan dimuka  Pegawai  Pencatat  Nikah yang  tidak  berwenang,  wali  nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan  tanpa  dihadiri  oleh  2 (dua)  orang  saksi  dapat  dimintakan pembatalannya      oleh      para keluarga      dalam      garis  keturunan lurus    ke    atas    dari    suami    isteri, jaksa  dan  suami  atau isteri”.
Jadi  secara  implisit  bunyi  pasal  di atas  mengisyaratkan  dengan  jelas  bahwa perkawinan  yang  tidak  diikuti wali,  maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan.    Namun    demikian,    apabila ternyata   mereka   yang   me - langsungkan perkawinan  telah  hidup  bersama  sebagai suami ist ri, maka hak untuk membatalkannya    menjadi    gugur.    Hal ini  sejalan  dengan  ketentuan fiqh  Islam yang    dipahami    selama    ini,    yakni    fiqh mazhab    Syafi’i    yang  mayoritas  dianut oleh masyarakat Indonesia. 16
Persoalannya kemudian bagaimana kalau seorang perempuan (gadis) menolak dinikahkan karena alasan ingin
15 Ketua  Mahkamah  Agung  dan  Menteri Agama, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta, Akademi Perssindo, 2007), h. 67.
16 Siti Musda Mulia, Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan (Cet. I; Bandung;  Mizan, 1425 H/  2005 M), h. 359.
melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  yang lebih  tinggi,  ingin  berkarir  dulu,  atau hal  semacam  itu.  Bolehkah  ia  menolak pernikahan  yang  dirancang  orangtuanya karena  alasan-alasan  tadi?  atau    mungkin si    gadis    mau    menikah    tapi    bukan dengan    laki-laki    pilihan  orang    tuanya. Apakah    dalam    hal    ini    ia    boleh    me nentukan  sendiri  calon suaminya.
Pertanyaan-pertanyaan di atas penting  jika  dirumuskan  melalui  fiqh perempuan,  dan  dihubungkan  dengan realitas  masyarakat  kekininan  di  mana seorang  anak  perempuan  mempunyai peluang    lebih  besar    untuk  mengenal dunia    lain    selain    dunia    yang ditawarkan  orang    tuanya.    Si  gadis mungkin  mempunyai  prinsip  hidup  dan pilihan  yang  berbeda  dengan  orang tuanya,  termasuk dalam urusan perkawinan
untuk membangun kehidupan  rumah tangga bahagia. D. Fiqh  Perempuan  dalam  Kehidupan Masyarakat Seringkali
menjadi sorotan terhadap    kaum    peremp  uan    di    era kekinian,    adalah    masalah    kepemipinan mereka    di    tengah-tengah  masyarakat. Alquran    dan    hadis    memang    ada  dalil yang    dipahami    sebagai  ajaran  bahwa kaum  laki-laki  itu  pemimpin  kaum perempuan.  Tetapi  hal  ini  menjadi kontroversial, sehingga memerlukan konsep  fiqh  yang  lebih  sesuai  dengan kondisi berkembang  di era kekinian. Ayat al-Quran  yang  sering  dijadikan  wacana kontroversial adalah QS. al-Nisa/4: 34. ىٰلَع  ْمُهَضْعَب  ُ هاللّٰ  َلَّضَف  اَمِّب  ِّءۤاَسِّ نلا  ىَلَع  َن ْوُما َّوَق  ُلاَج ِّ رلَا ٌت ٰظِّف ٰح  ٌتٰتِّنٰق  ُت ٰحِّلهصلاَف  ۗ ْمِّهِّلا َوْمَا  ْنِّم  ا ْوُقَفْنَا  ٓاَمِّب َّو  ٍضْعَب َن ْوُفاَخَت  ْيِّتهلا َوۗ ُ هاللّٰ  َظِّفَح  اَمِّب  ِّبْيَغْل ِّل َّنُه ْوُظِّعَف  َّنُه َز ْوُشُن َلََف  ْمُكَنْعَطَا  ْنِّاَف  ۚ َّنُه ْوُب ِّرْضا َو  ِّع ِّجاَضَمْلا  ىِّف  َّنُه ْوُرُجْها َو ا ارْيِّبَك اًّيِّلَع َناَك َ هاللّٰ َّنِّاۗ  الَْيِّبَس َّنِّهْيَلَع ا ْوُغْبَت Terjemahnya:
Laki-laki  (suami)  itu  pelindung  bagi perempuan  (istri),  karena  Allah  telah melebihkan  sebagian  mereka  (laki-laki)

## Konsep Fikih Perempuan, Kekinian, dan Keindonesiaan
atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan  nafkah  dari  hartanya.  Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka  yang  taat  (kepada  Allah)  dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena  Allah  telah  menjaga  (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan  akan  nusyuz,  hendaklah kamu  beri  nasihat  kepada  mereka, tinggalkanlah  mereka  di  tempat  tidur (pisah  ranjang),  dan  (kalau  perlu) pukullah  mereka.  Tetapi  jika  mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya.
Sungguh, Allah
Mahatinggi, Mahabesar. 17
Secara  tekstual  ayat  di  atas,  tidak membenarkan kaum perempuan   menjadi pemimpin   dalam   berbagai   medan   dan wilayah,  termasuk  menjadi kepala  negara (presiden).  Ahli  fiqh  klasik  sepakat bahwa  dalam  rumah  tangga,  suamilah yang    menjadi  pemimpin  bagi  isterinya. Didalam  masyarakat  kaum  laki-laki  juga bertindak  sebagai pemimpin.
Sementara  itu,  diketahui  bahwa kaum  perempuan  sejak    kedatangan Islam  melalui  Alquran  dan  hadis   juga, digambarkan    sebagai    kaum    yang  aktif, sopan, dan terpelihara akhlaknya.  Bahkan dalam  Alquran,  figur  ideal  seorang muslimah  disimbolkan  sebagai  pribadi yang  memiliki al-istiqlāl  al-  siyāsah, atau    kemandirian    politik  QS  al- Mumtahanah/60:  12. 18 Seperti    figur Ratu  Bulqis   yang   me- mimpin  kerajaan superpower  (‘arsyun  ‘azhīm) QS  al- Naml/27:  23. 19 Memiliki  kemandirian
17 Kementrian  Agama  RI, Al-Qur’an  dan Terjemahnya , h. 84.
18 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 551.
19 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 379.
ekonomi  ( al-istiqlāl  al-iqtisādiy )  QS  al- Nahl/16: 97. 20
Perempuan juga digambarkan sebagai  figur    perempuan    pengelolah peternakan    sebagaimana    dalam    kisah Nabi  Mūsa  as  di  Madyan  al-Qasash/28: 23. 21 Bagi  perempuan yang sudah menikah,  memiliki  kemandirian  dalam menentukan  pilihan  pribadi, al-istiqlāl al-syakhsi yang diyakini    kebenarannya, sekalipun    berhadapan    dengan    suami QS  al-Tahrim/66:  11. 22 atau  menentang pendapat  orang  banyak (publik  opinion) bagi  perempuan  yang  belum      menikah QS  al-Tahrim/66:  12. 23 Lebih    dari itu,      Alquran      juga,      mengizinkan kaum  perempuan  melakukan  gerakan “opisisi”  terhadap  segala  bentuk  sistem yang  bersifat  tirani  demi  tegaknya kebenaran QS al-Taubah/9: 7. 24
Berkenaan    dengan    itulah,      maka bila      ditinjau    dari    konsep    fiqh, dipahami    bahwa      ajaran    Islam senantiasa      memberikan    kebebasan yang  begitu    besar    kepada  kaum perempuan, sehingga tidak mengherankan    jika  pada  masa  Nabi  saw ditemukan  sejumlah  perempuan  yang memiliki kemampuan dan prestasi cemerlang  seperti  yang  dimiliki  kaum laki-laki.
Berkenaan dengan ini, praktis bahwa  kaum  perempuan  juga  diberikan kesempatan  untuk  menjadi  pemimpin. Hanya    saja,  usaha  Nabi  saw  dalam
20 Kementrian  Agama  RI, Al-Qur’an  dan Terjemahnya , h. 278.
21 Kementrian  Agama  RI, Al-Qur’an  dan Terjemahnya , h. 388.
22 Kementrian  Agama  RI, Al-Qur’an  dan Terjemahnya , h. 561.
23 Kementrian  Agama  RI, Al-Qur’an  dan Terjemahnya , h. 561.
24 Kementrian  Agama  RI, Al-Qur’an  dan Terjemahnya , h. 188.

## Konsep Fikih Perempuan, Kekinian, dan Keindonesiaan
mewujudkan gender    equality belum mencapai  tingkat  maksimal  karena masa kenabian  sangat  singkat,  yakni  22  tahun. Dengan  kata  lain,  masa  nabi  terlalu singkat    untuk  melanggengkan  relasi perempuan  dan  laki-laki  yang  adil  dan setara  di  masyarakat.  Setelah  Nabi  saw wafat,  maka  usaha  itu  harus  dilanjutkan oleh ummatnya dengan mengacu pada nash- nash ajaran agama Islam.
Sebagai  jalan    keluarnya,    ayat    dan hadis    di  atas    harus  ditinjau    dari  sudut fiqh  dengan  melihat  latar  belakang turunnya ayat dan latar belakang disabda- kannya      hadis      tersebut,      yang      secara kontekstual    pada      saat      itu  kondisi kaum perempuan tidak sama kondisinya    di  era    kekinian.    Dengan kata  lain,    subtansi  nash  tadi,    bukan berupa  kalimat    larangan  ( ahiy ),  tapi hanya khabariyah (berita).  Karena  itu, hukum  haram  (larangan)  pun  tidak memiliki  signifikansi  yang  akurat.  Tidak berlebihan      jika      dikatakan      bahwa pemimpin      perempuan  bukanlah mani’ (larangan)  dalam  fiqh  Islam.
Jadi  makna    pemimpin    yang dilarang menurut pemahaman fiqh sebenarnya adalah perempuan yang berkuasa   secara    absolut   seperti    Raja atau    Kaisar    zaman    dahulu.      Bila dikaitkan      dengan      negara      Indonesia sekarang      yang      menganut      sistem demokrasi  maka  kepemimpinan  kaum perempuan dibolehkan. Sebab, berdasarkan demokrasi, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga, yakni kekuasaan ekskutif (pemerintahan), kekuasaan  legislatif  (pembuat  undang  - undang),    dan    kekuasaan    yudikatif (kehakiman).
Jadi    jika    seorang  perempuan menjadi   presiden   di   negara   ini   yang kekuaasannya      han ya  terbatas  di  bidang eksekutif,  tidaklah  dalam  pengertian pemimpin  yang  dilarang,    apalagi    jika
hanya      menjadi    menteri,      atau pemimpin instansi tertentu saja, semuanya tentu dibolehkan.
Pemahaman  fiqh  seperti  di  atas sangat  cocok  dalam  konteks  negara republik  Indonesia,  dan  pada  gilirannya memberi  peluang  bagi  kaum  perempuan dan    laki-laki    untuk    sama-sama berpeluang    meraih    kedudukan  dan jabatan tinggi di tengah-tengah masyarakat,  baik  itu  hakim,  anggota parlemen,  atau  jabatan  tertinggi  sekalipun yakni sebagai  kepala negara.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  telah dikemukakan,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  fiqh  adalah  ilmu  tentang  hukum- hukum  syariat  yang  bersifat  amaliyah,  yang diambil  dari  dalil-dalilnya  yang  terperinci. Bahwa  fiqh  perempuan  adalah  hukum- hukum amaliyah dalam melaksanakan syariat,  misalnya  masalah  wali  nikah  bagi kaum perempuan yang hendak melaksanakan  perkawinan. Fiqh  perempuan adalah  dalil-dalil    tentang    hukum    tentang, misalnya  dalil  tentang  kepemimpinan kaum perempuan. Karena fiqh perempuan berkaitan  dengan  hukum  syara’  dan    dalil naqli    maupun    aqli,    maka    secara  esensial fiqh    perempuan    dalam  artian    pemahaman tentang    eksistensi    kaum    perempuan merupak  an    hasil  ijtihad  yang  disebut dengan fiqh ijtihādiy . Sebagai konsekuensinya, perempuan dalam pemahaman  fiqh  harus  didudukkan  pada posisi  yang  sebenarnya,  serta  memberi mereka  peranan  bukan    saja    dalam kehidupan    rumah    tangga,    tetapi    juga dalam    kehidupan  ber-masyarakat.    Konsep fiqh    perempuan    dalam    rumah    tangga mengutamakan   adanya mu’āsyarah   bi  al- ma’rūf. Sedangkan    dalam  masyarakat mengutamakan kesetaraan dalam
memperoleh kedudukan
(jabatan) sebagaimana kaum laki-laki.

## DAFTAR PUSTAKA
Abū  Zahrah, Ushūl  al-Fiqh (Mesir:  Dār  al-Fikr  al- ‘Arabiy, t.th).
Asghar  Ali  Engineer, Hak-Hak  Perempaun  dalam Islam . Bandung, LSPPA, 1994.
Arsyam,  M.  (2021).  Iman  kepada  Allah  (proses munculnya iman sad, dzan dan ilmu).
Hamka    Haq, Syariat    Islam;    Wacana    dan Penerapannnya. Cet.    II;    Makassar:  Yayasan Ahkam. 2003.
Hussein  Muhammad, Fiqh  Perempuan. Yogyakarta: LKIS, 2001.
Kementrian  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya . Bandung: Syaamil Qur’an. 2012.
Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 1125.
Ketua  Mahkamah  Agung  dan  Menteri  Agama, Kompilasi  Hukum  Islam, (Jakarta,  Akademi Perssindo, 2007), h. 67.
Kholidah,  Nawir  Yuslem,  and  Ahmad  Qorib, ‘ Dinamika  Manhâj  Tarjih  Muhammadiyah
Dalam Merespon Persoalan-Persoalan Hukum’ , Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam , 20.1. 2021. Marzuki  Wahid, fiqh  Mazhab  Negara .  Cet.  1, Yogyakarta: 2001. Siti  Musda  Mulia, Muslimah  Reformis,  Perempuan Pembaru  Keagamaan. Cet.  I;  Bandung;  Mizan, 1425 H/ 2005. Hanafi,  Hassan. Perlunya  Oksidentalisme ,  Jakarta: Ulumul Quran, 1994. Ichtiyanto,  “ Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam  di  Indonesia ,”  dalam  Juhaya  S.  Praja, Hukum  Islam  di  Indonesia  Perkembangan  dan Pembentukan , Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1991. Manan,    H.    Teuku    Abdul. Mahkamah    Syar’iyah Aceh    dalam    Politik    Hukum Nasional .  Cet.  I; Jakarta: Prenamedia, 2018.
Marzuki, Prospek  Pemberlakuan  Hukum  Pidana Islam di Indonesia , http://eprints.uny.ac.id/2608/1/2._Prospek_Pem
berlakuan_Hukum_Pidana Islam_di_Indonesia.pd f , h. 10 diakses 10/11/2022. Maula,  Bani  Syarif. Sosiologi  Hukum  Islam  di Indonesia:  Studi  tentang  Realita  Hukum  Islam dalam  Konfigurasi  Sosial  dan  Politik, Malang: Aditya Media Publishing, 2010. Praja, Juhaya S. Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan  Praktik ,  Cet.  I;  Bandung:  Rosda  karya, 1991. Rusli,  M.,  Kara,  A.,  &  Zakirah,  Z.  (2022).  Career Women in Maslahah
Mursalah
Perspective. Jurnal Adabiyah , 22 (2), 220-235.
Sainuddin,  I.  H.,  Arsyam,  M.,  &  Alwi,  A.  M.  S. (2020).  Pemahaman  Makna  Tauhid  dan  Dua Kalimat Syahadat.
Sudarsono,  Agus  dan  Agustina  Tri  Wijayanti,
Pengantar  Sosiologi ,  Yogyakarta;  UNY  Press, 2016.
Syaukani,  Imam. Rekonstruksi  Epistemologi  Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan  Hukum  Nasional ,  Cet.  I,  Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2006.
Syawqi,    Abdul  Haq. Sosiologi  Hukum  Islam , Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019. Yusnto,  M.  Isman. Menuju  Penerapan  Syariah;  Di antara  Peluang  dan  Tantangan  (Suara  Hizbut Tahrir  Indonesia ,  dalam  Masykuri  Abdillah,  at. al., Formalisasi  Syari’at  Islam  di  Indonesia; Sebuah  PergulatanYang  Tak  Pernah  Tuntas , Cet. I; Jakarta: Renaisan, 2005.
Zakirah,  Z.  (2020).  FIQIH  CINTA  (Cara  Bijak Hukum  Islam  Menyemai  Cinta  dan  Membina Keluarga). OSF Preprints. September , 28.