PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume IV Nomor 1 Juni 2017

## FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAYANAN PENERBITAN IZIN

## TRAYEK ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) DI DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA PROVINSI GORONTALO
Usan Bagou STIA Bina Taruna Gorontalo bagousan11@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  penghambat  pelayanan penerbitan izin trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Dinas Perhubungan, Pariwisata,  Komunikasi,  dan  Informatika  Provinsi  Gorontalo.  Metode  penelitian menggunakan  jenis  deskriptif  pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  melalui  wawancara  mendalam  kepada  sejumlah  informan,  observasi dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pelayanan penerbitan izin trayek AKDP di Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo dari  aspek  penyampaian  persyaratan  belum  optimal.  Pelayanan  penerbitan  izin trayek  AKDP  di  Dinas  Perhubungan,  Pariwisata,  Komunikasi,  dan  Informatika Provinsi  Gorontalo  dari  aspek  sumber  daya  manusia  belum  optimal.  Pelayanan penerbitan izin trayek AKDP di Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika  Provinsi  Gorontalo  dari  aspek  sarana  dan  prasarana  belum  optimal. Secara  keseluruhan  bahwa  Pelayanan  penerbitan  izin  trayek  AKDP  di  Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo masih belum  optimal.  Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  di  antaranya;  informasi persyaratan yang kurang jelas, minimnya sumber daya manusia dan keterbatasan sarana dan prasarana.
Disarankan,  perlunya  memberikan  informasi  kepada  publik  khususnya  bagi  para pemilik  angkutan  yang  bersifat  jelas  dan  tuntas  terkait  dengan  persyaratan  izin trayek AKDP. Perlunya menambah dan meningkatkan kualitas petugas pelayanan izin  trayek  AKDP.  Perlunya  menambah  dan  meningkatkan  kualitas  sarana  dan prasarana pelayanan izin trayek AKDP.
Kata Kunci: Pelayanan, Penerbitan, Izin Trayek, Antar Kota

## PENDAHULUAN
Pengembangan  lalu  lintas  dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan  sistem,  dilakukan  dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsurnya yang terdiri  dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan- peraturan,  prosedur  dan  metode sedemikian  rupa  sehingga  terwujud suatu  totalitas  yang  utuh,  berdaya guna  dan  berhasil  guna.  Untuk mencapai  daya  guna  dan  hasil  guna
Page 50
yang  optimal,  maka  perencanaan  dan pengembangannya  perlu  ditata  dalam satu  kesatuan  sistem  secara  tetap, serasi,  seimbang,  terpadu  dan  sinergi antara yang satu dengan lainnya.
Pada  saat  ini  angkutan  darat lebih  memegang  peranan  penting dalam  masyarakat  karena  selain murah  tarifnya,  dapat  dijangkau pengguna jasa juga mudah
digunakan. Dua jenis  angkutan darat: (1)  Angkutan  darat  diatas  jalan  raya diatur  dalam  Undang-undang  Nomor 22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas dan  Angkutan  Jalan  (LLAJ),    (2)
Angkutan  diatas  rel  kereta  api  diatur dalam  Undang-undang  Nomor  13 Tahun 1992. Angkutan kota (busperkotaan) adalah sebagai bagian dari  sistem  transportasi  perkotaan yang merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat kota dan merupakan  bagian  yang  tidak  dapat dipisahkan  dengan  kebutuhan  kota pada umumnya. Keberadaan angkutan  kota  sangat  dibutuhkan tetapi  apabila  tidak  ditangani  dengan baik dan benar akan menjadi masalah bagi kehidupan masyarakat kota. Permasalahan-permasalahan secara umum yang dihadapi transportasi perkotaan antara lain: 1. Pertumbuhan kebutuhan
transportasi  sering  tidak  seimbang dengan penyedia prasarana.
2. Kualitas  dan  jumlah  angkutan umum  yang  belum  memadai sarana  dan  prasarana,  jaringan jalan dan jaringan trayek, terminal, sistem pengendalian dan pelayanan  angkutan  umum  belum berhasil ditata secara
konsepsional.
3. Makin  jauhnya  jarak  perjalanan harian masyarakat.
4. Penggunaan  kendaraan  pribadi yang kurang efisien.
5. Di daerah perkotaan timbul kemacetan,  kesemrawutan,  dan pencemaran lingkungan. Dikarenakan  angkutan  jalan raya merupakan hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau masyarakat yang bergantung  pada  kebutuhan  angkutan jalan  raya,  sehingga  pemerintah mempunyai  peran  dan  tanggung jawab  yang  sangat  besar  dalam mangelola  dan  mengatur  tentang permasalahan  transportasi  termasuk angkutan  jalan  raya,  hal  ini  sesuai dengan  Undang-undang  Dasar  Tahun 1945  Pasal  33  ayat  (2)  yang menyatakan “cabang-cabang produksi penting bagi masyarakat dan menguasai  hajat  hidup  orang  banyak dikuasai  oleh  negara”.    Kebutuhan akan  adanya  transportasi,  pemerintah mempunyai  peran  sebagai  pembina, sehingga berkewajiban untuk menyusun  rencana  dan  merumuskan kebijakan, mengendalikan, dan mengawasi  perwujudan  transportasi dan jaringan pelayanan. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Propinsi Gorontalo mempunyai peranan sebagai pelaksana pengawasan dan pengendalian terhadap  penyelenggaraan  angkutan perkotaan meliputi:
1. Pemantauan operasi angkutan
2. Evaluasi  trayek  dan  evaluasi  izin operasi
3. Penilaian  kinerja  angkutan  dan kinerja kendaraan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume IV Nomor 1 Juni 2017
4. Pengembangan dan perluasan trayek dan izin operasi Izin  adalah  suatu  instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, pemerintah menggunakan  izin  sebagai  sarana untuk  mengendalikan  tingkah  laku para  warganya.  Hal  ini  dikarenakan pemerintah menggunakan izin sebagai instrument untuk mempengaruhi hubungan dengan para  warganya  agar  mau  mengikuti cara yang dianjurkan oleh pemerintah guna  mencapai  tujuan  yang  konkrit. Perizinan  adalah  suatu  alat  untuk menstimulasi  perilaku  yang  baik terhadap  lingkungan  atau  untuk mencegah perilaku yang tidak dikehendaki.  Segi  normatif  dari perizinan adalah bahwa hukum menentukan peraturan-peraturan mana  yang  dapat  diterapkan  bagi suatu perizinan. Konsekuensi  jika  izin  tidak dilaksanakan  sesuai  dengan  isinya maka pemerintah selaku aparat penegak  hukum  melalui  kewenangan diskresi  ( discrectionary  power )  dapat menerapkan  sanksi  administrasi,  dan pencabutan  izin,  bahkan  dalam  hal terhadap  indikasi  adanya  elemen- elemen tindak pidana, sanksi administrasi dapat diterapkan bersama sanksi pidana. Pengawasan  terhadap  proses pengangkutan  diantaranya  dilakukan dengan pemberian izin trayek terhadap  pengelola  armada  angkutan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Salah satu instrument  pengawasan  negara  atau pemerintah  terhadap  kegiatan  usaha trayek adalah lembaga Dinas Perhubungan.
Melihat  fungsi  pengangkutan yang  begitu  vital  maka  kemudian bermunculan  perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan. Setiap angkutan
umum  yang  beroperasi  di  satu wilayah  perkotaan  harus  memiliki trayek  dan  jaringan  trayek  menurut Peraturan  Pemerintah  Nomor  74 Tahun  2014  tentang  angkutan  jalan dan  Keputusan  Menteri  Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003. Dalam hal ini trayek  sering  disalah  gunakan  oleh para  pengelola  angkutan  perkotaan, dimana  salah  satu  contonya  adalah sebuah  kendaraan  yang  sudah  habis izin  trayeknya  tetapi  masih  tetap dioperasikan tanpa adanya pengurusan  dan  perpanjangan  izin trayek.  Hingga  tahun  2016,  total kendaraan angkutan orang atau barang  yang  memiliki  izin  trayek adalah sebanyak 338 kendaraan.
Dari  hasil  observasi  awal  yang dilakukan  bahwa  terdapat  beberapa faktor  yang  menghambat  penerbitan pengurusan  izin  trayek  antar  kota  di
Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo yakni; Pertama adalah rumitnya persyaratan serta panjangnya birokrasi dalam pelayanan penerbitan surat  izin  trayek.  Para  pemilik kendaraan mengeluh dengan
persyaratan yang ada dimana,
pelayanan  dianggap  terlalu  berbelit- belit, pemilik kendaraan harus mengajukan permohonan terlebih dahulu yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian terhadap permohonan dan jika dinyatakan  layak, dinas  menerbitkan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume IV Nomor 1 Juni 2017
Page 52
resi  sementara  dengan  masa  berlaku pemakaian selama satu minggu.
Kedua adalah terbatasnya sumber  daya  aparatur  yang  dimiliki oleh  Dinas  Perhubungan,  Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika
Provinsi  Gorontalo.  Jumlah  aparatur yang  berada  di  bagian  perizinan trayek  antar  kota  dalam  provinsi sangat  terbatas,  selain  itu  aparatur yang  ada  kurang  berkualitas.  Hal  ini terlihat dari latar belakang pendidikan aparatur yang didominasi oleh tamatan  sekolah  menengah  atas (SMA).  Hal  ini  berdampak  pada pelayanan  yang  diberikan  kepada pemohon  perizinan  trayek  antar  kota dalam Provinsi (AKDP).
Ketiga adalah minimnya sarana dan  prasarana  yang  dimiliki  oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi  Gorontalo  khususnya  di bagian  perizinan  trayek  antar  kota dalam Provinsi (AKDP). Sampai saat ini  Dinas  Perhubungan,  Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo, bagian perhubungan  dan  lebih  khusus  lagi unit perizinan trayek antar kota dalam provinsi  (AKDP)  belum  memiliki bangunan  yang  representatif.  Hal  ini menghambat pemanfaatan ruang terkait  dengan  meningkatnya  jumlah masyarakat  yang  mengurus  izin trayek.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas, maka rumusan masalah penelitian  ini  adalah  Bagaimana Faktor-faktor  penghambat  pelayanan penerbitan  izin  trayek  Antar  Kota Dalam  Provinsi  (AKDP)  di  Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo?

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

## Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  faktor-
faktor penghambat pelayanan penerbitan  izin  trayek  Antar  Kota Dalam  Provinsi  (AKDP)  di  Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo.

## Manfaat Penelitian
Adapun manfaat
yang diharapkan  dari  hasil  penelitian  ini adalah sebagai berikut: Manfaat Teoritis Secara  teoritis,  penelitian  ini merupakan kajian dalam pengembangan  ilmu  Administrasi Publik khususnya
mengenai pelayanan  perizinan  dan  menjadi bahan  perbandingan  bagi  penelitian selanjutnya.

## Manfaat Praktis
Secara  praktis,  penelitian  ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah setempat, utamanya pihak Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis prosedur pengurusan  izin  trayek  antar  kota
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume IV Nomor 1 Juni 2017
dalam  provinsi  (AKDP)  di  Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi  Gorontalo.  Jenis  penelitian yang  digunakan  adalah  deskriptif ,
dimana  dalam  penelitian  deskriptif yang  dilakukan  untuk  mengetahui nilai  variabel  mandiri  baik  satu variabel  atau  lebih  (independen) tanpa  membuat  perbandingan  atau menghubungkan  antara  variabel  satu dengan yang lain (Sugiyono,2006:11). Selain itu penelitian  deskriptif juga  terbatas pada  usaha  mengungkapkan  suatu masalah  atau  keadaan  atau  peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara objektif  tentang  keadaan  sebenarnya dari  obyek  yang  diteliti  (Nawawi, 2007:33-34).

## Fokus Penelitian
Penelitian  ini  difokuskan  pada prosedur pengurusan izin trayek antar kota  dalam  provinsi  (AKDP)  yang diukur  melalui  prosedur,  persyaratan, dan  waktu  penerbitan.  Deskripsi fokus  prosedur  pengurusan  izin trayek  antar  kota  dioperasionalkan sebagai berikut:
Persyaratan, persyaratan adalah kelengkapan berkas  administrasi  pengurusan  izin trayek  antar  kota  yang  dianggap terlalu  berbelit-belit  yang  harus dipenuhi oeh pemilik angutan.
Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia adalah terbatasnya  sumber  daya  aparatur dalam pelayanan penerbitan surat izin
trayek  antar  kota  dalam  Provinsi (AKDP).
Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana adalah pendukung dalam menunjang pelayanan penerbitan surat izin trayek antar kota dalam Provinsi (AKDP).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Persyaratan Persyaratan adalah unsur terpenuhinya suatu kepengurusan baik  itu  persyaratan  yang  bersifat teknis maupun yang sifatnya operasional.  Peryaratan  pengurusan suatu perizinan sangat identik dengan kelengkapan berkas. Demikian halnya  dalam  penelitian  ini,  yang dimaksudkan dengan persyaratan yaitu kelengkapan berkas administrasi  pengurusan  izin  trayek antar  kota  yang  dianggap  terlalu berbelit-belit yang harus dipenuhi oeh pemilik angkutan.
Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  persyaratan  pengurusan  izin trayek  antar  kota  dalam  provinsi (AKDP)  di  Dinas  Perhubungan, Pariwisata,
Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo belum  cukup  optimal.  Hal  ini dikarenakan pemberian informasi terkait dengan persyaratan izin trayek antar  kota  dalam  provinsi  yang  tidak secara tuntas.

## Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam upaya meningkatkan  pembangunan  yang lebih  mantap  dan  maju.  Karena
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume IV Nomor 1 Juni 2017
Page 54
manusialah seagai pelaku yang secara langsung  akan  memanfaatkan  alam beserta  seisinya.  Tanpa  sumber  daya manusia  yang  baik  tidak  mungkin bangsa  bekembang  dan  bersaing ditengah-tengah  percaturan  ekonomi dunia internasional. Dalam  penelitian ini  bahwa  yang  dimaksudkan  dengan sumber daya manusia adalah terbatasnya  sumber  daya  aparatur dalam pelayanan penerbitan surat izin trayek  antar  kota  dalam  Provinsi (AKDP).
Hasil  penelitian  menujukkan bahwa  sumber  daya  manusia  yang bertugas  melayani  izin  trayek  antar kota dalam provinsi (AKDP) di Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi  Gorontalo  belum  optimal. Hal  ini  terlihat  dari  jumlah  petugas yang  hanya  4  orang  dan  tidak ditunjang  dengan  tingkat  pendidikan yang memadai.
Sarana Dan Prasarana Sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat menuntukan pencapaian suatu tujuan. Sarana  dan  prasarana  merupakan penunjang  atau  pendukung  suatu program dalam hal ini penyelenggaraan  pelayanan.  Sarana dan  prasarana  pendidikan  cenderung bersifat fisik seperti ruang pelayanan, ruang tunggu, peralatan yang digunakan, alat peraga informasi serta perangkat sistem pelayanan lainnya.
Dalam  penelitian  ini,  sarana dan  prasarana  yang  dimaksudkan yaitu  minimnya sarana dan prasarana pendukung dalam menunjang
pelayanan penerbitan surat izin trayek antar kota dalam Provinsi (AKDP).
Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  sarana  dan  prasarana  bagian pelayanan  izin  trayek  antar  kota dalam  provinsi  (AKDP)  di  Dinas
Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi  Gorontalo  belum  optimal.
Hal  ini  terlihat  dari  bangunan  Dinas yang  belum  refresentatif  dan  fasilitas yang  dimiliki  masih  minim  sehingga menjadi  faktor  tidak  maksimalnya pelayanan  penerbitan  izin  trayek antar kota dalam provinsi.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian hasil penelitian  dan  pembahasan,  maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pelayanan  penerbitan  izin  trayek antar kota dalam provinsi (AKDP) di  Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika
Provinsi  Gorontalo  masih  belum optimal  dari  faktor  penyampaian persyaratan.  Hal  ini  terlihat  dari keluhan  pemilik  angkutan  yang merasa  dipersulit  oleh  persyaratan tersebut.
2. Pelayanan  penerbitan  izin  trayek antar kota dalam provinsi (AKDP)
di  Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi  Gorontalo  masih  belum optimal  dari  faktor  sumber  daya manusia.  Hal  ini  terlihat  dari minimya jumlah petugas
pelayanan  dan  tidak  ditunjang dengan  tingkat  pendidikan  yang memadai.
3. Pelayanan  penerbitan  izin  trayek antar kota dalam provinsi (AKDP) di  Dinas Perhubungan, Pariwisata,
Komunikasi, dan Informatika
Provinsi  Gorontalo  masih  belum
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume IV Nomor 1 Juni 2017
Page 55
optimal  dari  faktor  sarana  dan prasarana. Hal ini terlihat bangunan  Dinas  yang  belum refresentatif  dan  fasilitas  yang dimiliki  masih  minim  sehingga menjadi  faktor  tidak  maksimalnya pelayanan  penerbitan  izin  trayek antar kota dalam provinsi.
4. Secara keseluruhan bahwa Pelayanan  penerbitan  izin  trayek antar kota dalam provinsi (AKDP) di  Dinas  Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi  Gorontalo  masih  belum optimal.  Hal  ini  disebabkan  oleh beberapa faktor diantaranya; informasi persyaratan yang kurang jelas,  minimnya  sumber  daya manusia  dan  keterbatasan  sarana dan prasarana.

## SARAN
Berdasarkan kesimpulan tersebut,  maka  disarankan  sebagai berikut:
1. Perlunya  memeberikan  informasi kepada publik khususnya bagi para pemilik  angkutan  yang  bersifat jelas  dan  tuntas  terkait  dengan persyaratan  izin  trayek  antar  kota dalam provinsi (AKDP).
2. Perlunya menambah dan
meningkatkan  kualitas  petugas pelayanan  izin  trayek  antar  kota dalam provinsi (AKDP).
3. Perlunya menambah dan meningkatkan  kualitas  sarana  dan prasarana  pelayanan  izin  trayek antar kota dalam provinsi (AKDP).
4. Secara  keseluruhan,  saran  dalam penelitian  ini  adalah  perlunya memberikan pelayanan yang
prima  kepada  pemilik  angkutan dalam  hal  penerbitan  izin  trayek antar kota dalam provinsi (AKDP) dengan melakukan perbaikan pelayanan seperti pemberian informasi  yang  jelas  dan  tuntas, peningkatakan  mutu  sumber  daya manusia,  dan  penambahan  sarana dan prasarana penunjang pelayanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi, 2011. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik . Jakarta:
Sinar Grafika.
Ali  Faried.  2013. Teori  dan  Konsep Administrasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Baridwan, Zaki. 2007. Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur  dan  Metode ,  Edisi Kelima Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi, Yogyakarta. Dwiyanto, Agus. 2007. Good Governance Melalui Pelayanan Publik .  Yogyakarta:  Penerbit Gadjah Mada University Press. Fauzi. 2007. Operasi Caesar, pengantar  dari  A  sampai  Z . Jakarta: Edsa  Mahkota. Hendro, 2011. Dasar-dasar kewirausahaan .  Buku  Panduan
Administrasi  Bisnis.  Jakarta: Erlangga. Inna Innaya, 2012. Pengantar Hukum Admistrasi Indonesia. Yogyakarta Gadjah Mada University Press.
Keban,  Jeremias  T.  2008. Enam
Dimensi  Strategi  Administrasi Publik,  Konsep,  Teori  dan  Isu. Yogyakarta: Gava Media.
Page 56
Moleong,  Lexy  J.  2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet. Kedua.  Bandung:  PT.  Remadja Rosdakarya. _______. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif . Edisi Revisi.  Cet.  Keduapuluhsatu. Bandung: PT. Remadja Rosdakarya. Muhadjir,  Noeng.  2008. Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation  Research,  Integrasi Penelitian, Kebijakan, dan Perencanaan. Edisi  I.  Cet.
Pertama, Yogyakarta: Rake Sarasin.
Mulyadi.  2009.  Akuntansi  Biaya, Edisi  kelima,  Cetakan  ketujuh. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Munawardi  Reksohadiprowiro.  2013. New  Bussiness  Administration.
Yogyakarta: Pusat Belajar.
Narko.  2008.  Sistem  Akuntansi. Yogyakarta:  Yayasan  Pustaka
Nusatama. Nawawi, Hadari.  2007. Metode Penelitian Bidang Sosial , Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Pasalong, Harbani. 2007. Teori Administrasi  Publik.  Bandung:
Alfabeta. Pratikno,  2007.  Governance  dan
Krisis  Teori  Organisasi,  Jurnal Administrasi  dan  Kebijakan
Publik, Vol. 12, No. 2, pp. 1–18 Pudyatmoko  Sri  2009. Pengantar Hukum Pajak. Yogyakarta:
Andi Siagian,  Sondang,  P.  2007. Filsafat Administrasi . Jakarta: PT.Gunung. Rineka Cipta,. Soewarno,  2009. Pokok  Hukum Administrasi . Yogyakarta: Laksbang Pressindo. Sugiyono.  2006. Metode  Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D .
Ed.  Revisi  Cet. Ke -10. Bandung: CV. Alfabeta. Sutarto, 2008. Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi . Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Syafie, Inu Kencana. 2011. Pengantar  Ilmu  Pemerintahan .
Jakarta: PT Eresco.
Thoha  Miftha.  2007. Implementasi Kebijakan  Publik .  Yogyakarta: Gava Media.
Utomo,  Warsito.  2007. Administrasi Publik  Baru  di  Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Yogi  Suprayogi  Sugandi,  2011.
Administrasi  Publik  Konsep dan  Perkembangan  Ilmu  di Indonesia .  Yogyakarta:  Graha Ilmu.

## Sumber Lain;
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkuta Jalah (LLAJ).
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 1992. Angkutan kota (busperkotaan) Peraturan  Pemerintah  Nomor  74 Tahun  2014  tentang  angkutan jalan Keputusan Menteri Perhubungan  Nomor  35  Tahun 2003.