PUTERI HIJAU: Jurnal Pendidikan Sejarah, 8 (2) (2023): 282-290 DOI: 10.24114/ph.v8i2.49214

## PUTERI HIJAU: Jurnal Pendidikan Sejarah
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/ph
SISTEM PEMERINTAHAN KEMENDAPOAN DI WILAYAH ADAT TIGO LUHAH  SEMURUP 1979 – 2022
Sintiya Julianti 1 , Abdul Salam 2
Depertemen Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang 12 , sintiyajulianti8@gmail.com 1 , assalam_jambak@gmail.com 2
Accepted: 26 Juli 2023         Published: 27 Juli 2023

## Abstract
This  reasearch  is  a  culttural  history  study  that  discusses  the  Kemendapoan  government  system  in  the  Semurup customary  area  in  1979-2020.  The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  the  backround  of  the  establishment  of  the traditional Kemendapoan government system in the Semurup customary area in 1979-2020 and how the concept and function of Kemendapoan change in Semurup in 1979-2020. The study uses the historical method which consist of four steps, namely heuristics, verification, interpretation, and hostoriography. The result  of this study after being issued UU No. 5 Tahun 1979 about village government, the Kemendapoan was abolished and residance with village government but  the  functions  and  concept  are  still  used  in  Semurup,  known  as  the  Semurup  customary  government.  In  this government,  traditional  leaders  still  play  an  important  role  in  the  order  of  people’s  lives.  The  background  for  the establishment of the Kemendapoan was to regulate customary territories led by the Depati, this customary territory consists of several hamlets that originate from the same  ancestor. The Kemendapoan government has existed since the 17M, then passed on by the Netherlands during the colonial period. Kemendapoan formed a government based on a customary system so that the Depati not rebel against the Netherlands.
Keywords: Traditional Government, Kemendapoan, Change
How to Cite: Julianti. S., Salam. A. (2023). Sistem Pemerintahan Kemendapoan Di Wilayah Adat Tigo Luhah Semurup. Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah (282-290)
* Corresponding author: sintiyajulianti8@gmail.com ISSN 2460-5786(Print) ISSN 2684-9607(Online)

## INTRODUCTION
Mendapo berasal dari kata Pendapo, karena adanya perundingan antara Belanda, Depati,  Ninik  Mamak  serta  Alim  Ulama  dan Hulubalang,  maka  istilah    Pendapo  diganti menjadi  Mendapo  atau  Kemendapoan. Kemendapoan  ini  dipimpin  oleh  kalangan Depati  ataupun  kalangan  tokoh  adat. Wilayah  adat  yang  dipimpin  oleh  depati inilah  yang  menjadi  dasar  kehidupan bermasyarakat  di  suatu  Kemendapoan. Kemendapoan ini merupakan pemerintahan khusus yang berbaur dengan adat yang ada di masyarakat Kerinci.
Munculnya konsep sistem Pemerintahan  Kemendapoan  berawal  dari strategi politik device et empera dari Belanda. Pada  saat  itu  Belanda  tidak  ingin menghancurkan konstruksi budaya asli  tapi Belanda  ingin  memberikan  pengakuan secara de  facto tentang  bagaimana keberadaan suatu komunitas termasuk pola perilaku  yang  tersusun  secara  teratur  dan terstruktur dalam Pemerintahan Kedepatian IV Delapan Helai Kain .
Sitem  Pemerintahan Kemendapoan didasarkan  pada  hukum  adat,  karena Pemerintahan Kemendapoan ini hanya ada di wilayah adat tertentu. Sistem Pemerintahan Kemendapoan ini  menjalankan  hukum berdasarkan dasar hukum Kolonial Belanda yaitu IGOB ( Inlandsche Gemeente Ordonnantie  Buitengewesten )  tahun  1938 No. 490. Kabupaten Kerinci awalnya tergabung dalam Daerah Swatantara Tingkat II  Pesisir  Selatan-Kerinci  pada  masa  awal kemendekaan  berdasarkan  Undang-Undang RI  No.  58  Tahun  1958  dan  diberi  status sebagai  daerah  administrasi  yang  setingkat dengan  kewedanan.  Kewedanan  Kerinci dibagi  menjadi  tiga  Kecamatan  yang  terdiri dari,  Kecamatan  Kerinci  Hulu,  Kecamatan Kerinci Tengah dan Kecamatan Kerinci Hilir.
Semurup  merupakan  salah  satu wilayah  adat  di  Kerinci  yang  terletak dibagian  Hulu  atau  Barat  Laut  Lembah Kerinci.  Saat  ini,  wilayah  adat  Tigo  Luhah Semurup  terdiri  dari  dua  Kecamatan  yaitu
Kecamatan  Air  Hangat  dan  Kecamatan    Air Hangat  Barat.  Pada  masa  Belanda,  wilayah adat  Tigo  Luhah  Semurup  masuk  dalam wilayah  Adat  Kemendapoan  Semurup  dan berada dalam Distrik Kerinci Hulu.
Saat  masa  peralihan  Pemerintahan setelah  kemerdekaan,  sistem  Pemerintahan Tradisional yang ada di wilayah adat Kerinci mengharuskan  sistem  pemerintahan  ini berubah  bentuk  seiring  dikeluarkannya Undang-Undang    Nomor  5  Tahun  1979 tentang  Pemerintahan  Desa.  Berdasarkan Undang-Undang tersebut, sistem
pemerintahan  tradisional  Kemendapoan resmi  dihapuskan  dari  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  tepatnya  di  wilayah Kabupaten  Kerinci.  setelah  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1979  dikeluarkan  istilah Dusun  yang  ada  dalam  masyarakat  Kerinci diubah menjadi Desa.
Perubahan  bentuk  dalam  suatu pemerintahan  sudah  biasa  terjadi  dalam kajian  sejarah  seperti  dalam  suatu  daerah atau  wilayah  seperti,  Desa,  Kecamatan, Kabupaten  bahkan  Provinsi  maupun  dalam sebuah  Negara.  Hal  ini  bisa  terjadi  karena adanya  masa  dimana  dalam  suatu  daerah atau wilayah terjadi peralihan,
perkembangan,  ataupun  runtuhnya  fungsi dari  pemerintahan  tersebut.  Seperti  yang terjadi di wilayah adat Tigo Luhah Semurup, dengan adanya pemerintahan tersendiri yang kemudian seiring dengan masuknya kolonial Belanda dan kemerdekaan bangsa Indonesia, sehingga    terjadi  perubahan  nama, pembagian wilayah dan berubahnya seluruh sistem pemerintahan. Pada awalnya wilayah adat  Tigo  Luhah  Semurup  merupakan wilayah  adat  yang  kemudian  muncul  istilah Mendapo  dan  Kemendapoan  dan  setelah kemerdekaan  Indonesia  berubah  nama menjadi pemerintahan desa.
Penelitian  terdahulu  yang  sesuai dilakukan oleh Hermanto harun & Irna Sagala dengan  judul Dinamika  Model  Pemerintahan Dalam Masyarakat Melayu Jambi: Studi Kasus Kabupaten Bungo. Dosen fakultas syariah UIN Sulthan  Thaha  Saifuddin  Jambi  Tahun  2013, penelitian ini sedikit banyaknya
menyinggung  secara  umum  tentang  bentuk sistem  pemerintahan  adat  dan  juga  adanya persamaan  gelar  di  pemerintahan  Adat Bungo dengan Kerinci yaitu Rio.
Selain  itu  ada  juga  jurnal  yang berjudul Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara yang ditulis oleh syamsudin, yang dalam tulisannya
menjelaskan bagaimana masyarakat di suatu desa  mempertahankan  sistem  hukum  adat yang ada di masyarakat salah satunya sistem pemerintahan,  serta  menjelaskan  posisi hukum  adat  di  dalam  hukum  negara,  dan selanjutnya dijelaskan bagaimana masyarakat menerapkan hukum negara. Selanjutnya,  tesis  yang  ditulis  oleh
Irhash  A.  Shamad  dengan  judul Hegemoni Politik  Pusat  dan  Kemandirian  Etnik  di
Daerah:  Kepemimpinan  Sumatera  Barat  di Masa  Orde  Baru. Dalam  tulisan  ini menjelaskan kurang lebih tentang pemberlakuan  UUPD  tahun  1979  sebagai upaya  penyeragaman  sistem  pemerintahan, ditujukan untuk
mengefektifkan pelaksanaan  pembangunan  di  tingkat pedesaan. Pemberlakuan UU ini di Sumatera Barat  telah  mengakibatkan  perubahan- perubahan struktural secara mendasar pada sistem sosial yang sudah mapan dan hampir tidak pernah terusik semejak masa kolonial. Pemecahan Nagari menjadi  Desa  telah menyebabkan  berbagai  ekses  negatif,  tidak hanya  terhadap  struktur  kepemimpinan tradisional,    tetapi  juga  berimplikasi  pada perubahan-perubahan kultural dalam masyarakat Sumatera Barat. Berbagai anomi dan  anomali  dalam  kehidupan  masyarakat pedesaan terjadi akibat perubahan ini, pola kultur tradisional komunitas yang demokratik  dan    egaliter  semakin  tercabut diakarnya. Namun demikian, ketika struktur baru
“dipaksakan”, ternyata tidak menimbulkan konflik eksternal yang berarti pada  komunitas  yang  dulunya  punya  elit kritis  terhadap  kebijakan-kebijakan  pusat ini.  Signifikasi  penulisan  ini  justru ditempatkan  pada  persoalan  bagaimana komunitas  Minangkabau  beserta  para
elitnya  pada  waktu  ini  menanggapi  sebuah perubahan.
Berdasarkan  masalah  dan  fenomena diatas,  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji mengenai  Sistem  Pemerintahan  Tradisional Kemendapoan  di  Wilayah  Adat  Tigo  Luhah Semurup. Serta belum adanya penelitian yang membahas secara spesifik tentang bagaimana pemerintahan Kemendapoan diterapkan  di daerah  Semurup  dan  hanya  memberikan gambaran  umumnya    saja.  Maka  penulis tuangkan dalam judul “Sistem Pemerintahan Tradisional  di  Wilayah    Adat  Tigo  Luhah Semurup”.  Fokus  penelitian  mengkaji  latar belakang berdirinya Pemerinatahan Tradisional  Kemendapoan  di  Wilayah  Adat Tigo  Luhah  Semurup  dan  bagaimana perubahan konsep dan fungsi dari pemerintahan  tradisional  kemendapoan  di wilayah adat Tigo Luhah Semurup.

## METHODOLOGY
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan  metode  empat  langkah  yang saling  berurutan  sehingga  saling  berkaitan antara satu sama lain. Adapun metode empat langkah  tersebut  terdiri  dari  Heuristik (pengumpulan  data),  Verifikasi,  Interpretasi dan Historiografi.
Pertama , heuristik merupakan kegiatan  pengumpulan  data  dari  sumber- sumber  sejarah  atau  bahan  untuk  bukti sejarah seperti arsip, dokumen, naskah, surat kabar ataupun  sumber buku-buku referensi lain yang berkaitan dengan sistem pemerintahan  di  wilayah  adat  Tigo  Luhah Semurup.  Pada  tahap  heuristik  ini  peneliti mencari literatur-literatur kepustakaan yaitu dari skripsi-skripsi, tesis ataupun buku-buku yang membahas tentang sistem
pemerintahan Kemendapoan .    Adapun  jenis data  dalam  tahap  heuristik  terdiri  dari  data primer dan data sekunder, data primer yang peneliti  peroleh  yaitu  berupa  dokumen  dan arsip  pemerintahan  yang  menjelaskan tentang  keberadaan  sistem  pemerintahan Kemendapoan dalam struktur pemerintahan yang ada di Kabupaten Kerinci khususnya di
wilayah adat Tigo Luhah Semurup. selain itu ada  juga  keterangan  dari  hasil  wawancara dengan  keluarga,  kerabat  serta  tokoh  adat yang  mengetahui  secara  detail  tentang keberadaan  dan  bentuk  dari  sistem pemerintahan Kemendapoan di wilayah adat Tigo  Luhah  Semurup.    Sumber  data  yang diperoleh  oleh  peneliti  dalam  penelitian  ini terdiri dari sumber lisan dan tulisan, adapun sumber  lisan  berupa  hasil  dari  wawancara sedangkan  sumber  tulisannya  terdiri  dari dokumen dan arsip tentang kemendapoan di Semurup.  Dalam  proses  pengumpulan  data hal-hal yang perlu dilakukan yaitu observasi, dokumen dan wawancara.
Kedua, Verifikasi atau kritik sumber, setelah  melakukan  pengumpulan  data tentang  pemerintahan  kemendapoan  di wilayah  adat  Tigo  Luhah  Semurup,  peneliti melakukan verifikasi untuk melihat
kredibilitas  dan  keaslian  sumber  sejarah tersebut dan juga peneliti membedakan dua sumber sejarah yaitu keterangan lisan hasil wawancara dan juga tertulis manakah yang layak  untuk  dijadikan  sebagai  data  sejarah yang  valid  tentang  sistem  pemerintahan kemendapoan  di  wilayah  adat  Tigo  Luhah Semurup.
Ketiga ,  Interpretasi  data  yang  mana peneliti  menginterpretasikan  data  tentang pemerintahan Kemendapoan di wilayah adat Tigo  Luhah  Semurup  untuk  melihat  data mana  yang  dianggap  layak  setelah dilakukannya kritik sumber untuk dijadikan uraian  sejarah  yang  beralur  sehingga  dapat menghasilkan  sebuah  fakta  serta  cerita sejarah  tentang  sistem  pemerintahan Kemendapoan  di  wilayah  adat  Tigo  Luhah Semurup.
Keempat , historiografi yaitu penulisan sejarah, peneliti merangkai tulisan mengenai  bagaimana  sistem  pemerintahan Kemendapoan  di  wilayah  adat  Tigo  Luhah Semurup pada tahun 1979-2020.

## RESULT AND DISCUSSION

## 1. Sejarah Kemendapoan di Semurup
Desa  semurup  pada  awal  mulanya  di
didirikan  oleh  4  orang  kakak  beradik  yang bernama nenek besi, nenenk baik, nenek suri dan  sengado  de  balang  di  antara  mereka berempat hanya sengado de balang lah yang laki-laki,  kemudian  nenek  besi,  nenek  baik, dan nenek suri mendirikan desa yang diberi nama dusun balai, muaro semerah dan koto baru,  kemudian  ketiga  desa  ini  diberi  nama Depati  Kepalo  Sembah,  adeknya  sengado  de balang  memilki  3  orang  anak  yang  masing- masing  diberi  nama  nenek  penatih,  rajo tingkih, dan ajo masiah, masing-masing anak sengado de balang memiliki desanya sendiri- sendiri, Nenek Penatih mempunyai Desa Koto Cayo,  Rajo  Tingkih  Desa  Koto  di  Air, kemudian  Ajo  Masiah  memeliki  dua  Desa yaitu  Koto  Luar  dan  Desa  Gedang,  keempat desa  ini  diberi  nama  Rajo  Simpan  Bumi,  di antara desa yang ada terdapat 3 lurah yaitu Lurah  Koto  Datuk,  Koto  Tengah,  dan  Lurah Koto Mudik yang diberi nama dengan Depati Mudo, ketiga lurah ini diberikan nama Depati Mudo dikarenakan memilki 3 luhah.
istilah  kemendapoan  sudah  lama  di kenal  dari  sebelum  masuknya  belanda  dan mmasa pemerintahan
kesultanan jambidengan nama pemuncak tanah semurup yang  dipimpin  oleh  tiga  orang  depati.  pada zaman  belanda  kemendapoan  semurup terbagi  menjadi  dua  wilayah  adat  yaitu wilayah  adat  semurup  yang  dipimpin  dan wilayah adat tanah sekudung yang bertempat di Siulak. Dizaman belanda sistem kemendapoan  menurut  apa  yang  di  zaman kesultanan  tapi  ada  yang  berubah  sedikit karena di daerah-daerah yang sudah otonomi daerah  kesultanan  sudah  digabungkan kembali,  jadi  di  zaman  belanda  sejak  tahun 1903-1943  mendapo  semurup  terdiri  dari dua  wilayah    adat.  Sistem  kepemimpinan kepala  mendapo  yaitu  sistem  bergilir  bisa dari  semurup  maupun  dari  siulak  yang dilakukan  dengan  pemungutan  suara  yang dipilih  antar  depati.  Mulai  dari  tahun  1943 kemendapoan tanah sekudung di siulak tidak lagi  masuk  kedalam  kemendapoan  semurup karena  sudah  berdiri  sendiri  yang  di  sebut sebagai kemendapoan siulak.
2. Perubahan Sistem Kemendapoan Tahun 1979-2020 Masyarakat  adat  memiliki  kesatuan hukum  antar  komunitas  mereka,  maka masyarakat adat adalah masyarakat komunal, menerima nilai yang sama dan juga menolak  nilai  yang  berbeda  dengan keyakinan  dan  kepercayaan  komunitasnya. Mereka  hidup  secara  mandiri  dan  biasanya terhubung secara langsung dengan penguasa tertinggi.Hal ini bisa terjadi, karena wilayah kekuasaan  hukum  adat  secara  geografis tidak  terlalu  luas,  dan  dari  segi  jumlah komunitasnya  juga  tidak  terlalu  banyak. Keputusan  penting  diambil  langsung  dan terkomunikasi secara baik dengan kelompok komunitasnya.
Praktis  sejak  awal  1980an  sistem pemerintahan  adat  di  Indonesia  tidak berjalan lagi. Meskipun bukan menjadi faktor tunggal,  perubahan  sistem  pemerintahan adat  ini  telah  menyebabkan  pelaksanaan hukum  adat  di  daerah-daerah  masyarakat hukum adat juga mulai memudar. Perubahan ini  tentunya  juga  terasa  di  Jambi,  sebagai daerah  yang  hidup  dalam  lingkungan  adat Melayu  Islam.  Modernisasi  yang  muncul bersamaan dengan era Orde Baru menambah  kaburnya  nilai-nilai  lokal,  baik norma  yang  berhubungan  dengan  etika, maupun  norma  hukum.  Misalnya  pakaian telah berubah mengikuti tren internasional; perangkat  adat  tidak  lagi  memiliki kemampuan  dalam  menerapkan  hukum- hukum yang berhubungan dengan tindakan asusila;  termasuk  dalam  hal  menetapkan hukum yang berhubungan dengan kepemilikan tanah. Pemerintah di tingkat desa dimusyawarahkan  dalam  rapat  adat  yang pesertanya  terdiri  dari  unsur  apa  yang disebut dengan Benang Tigo Sepilin, Tungku Tiga Sejerangan, yaitu 1) Pejabat Pemerintahan  Desa;  2)  Pemangku  Adat;  3) Pegawai  Syarak.  Tiga  unsur  inilah  yang membuat keputusan penting di desa. Tokoh yang ditunjuk atau diminta untuk memimpin
lembaga tersebut adalah orang-orang pilihan yaitu  orang-orang  yang  memiliki  ilmu pengetahuan  dan  akhlak  yang  baik,  yang memiliki  kemampuan  dalam  menyelesaikan masalah  dan  menjadi  panutan  masyarakat luas.
Penjelasan  Tali  Tigo  Sepilin,  Tungku
Tigo  Sejerangansebagai  berikut:  Pertama; pejabat pemerintahan desa.Saat ini
kepemimpinan desa adalah kepala desa yang dipilih  oleh  masyarakat  setempat.  Dalam bertugas,  kepala  desa  dibantu  oleh  para perangkat  desa,  kepala  dusun,  dan  ketua Rukun  Tetangga.  Peran  kepala  desa  dan perangkat  menentukan  perencanaan  dan pelaksanaan  pembangunan.Kepala  desa dipilih  langsung  oleh  masyarakat  dalam komepetisi pemilihan kepala desa (Pilkades). Pola  pemilihan  kepala  desa  yang  masih bertahan sampai saat ini adalah budaya yang sudah sangat lama berlangsung di desadesa.Ini  menandakan  bahwa  betapa demokratisnya hukum adat di tanah Melayu.
Dengan  pemilihan  langsung  seperti  ini,
legitimasi kepala sangat kuat
Menurut Peraturan Pemerintah
Nomor  72  Tahun  2005  tentang  Desa menyebutkan  bahwa  Desa  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas- batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan  asalusul  dan  adat  istiadat setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Sedangkan  Pemerintah Adat  adalah  sistem  pemerintahan  yang berdasarkan  hukum  adat  setempat,  yaitu peraturan-peraturan  hidup  yang  dihormati dan ditaati oleh rakyat yang dianggap sebagai hukum  (Bellefroid,tt).  Pemerintah  Adat merupakan  sistem  yang  dibentuk  secara alamiah  oleh  sekelompok  masyarakat setempat dalam rangka mengatur hidup dan kehidupan  mereka  demi  kepentingan bersama.  Norma-norma  tersebut  dianggap sakral dan wajib ditaati oleh masyarakat yang hidup di wilayah mereka.
Pemerintahan desa adalah
penyelenggara  urusan  pemerintahan  oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  asal  usul  dan  adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (PP No 72 Th 2005,  Pasal  1.6).  Secara  struktural pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (PP No 72 Th 2005, Pasal 1.7). Sedangkan yang dimaksud dengan BPD (Badan  Permusyawaratan  Desa)  adalah lembaga  yang  merupakan  perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Peraturan pemerintah menyebutkan pula perihal Lembaga Kemasyarakatan,  yaitu  lembaga  yang dibentuk  oleh  masyarakat  sesuai  dengan kebutuhan dan merupakan mitra
pemerintah  desa  dalam  pemberdayaan masyarakat. Untuk terselanggaranya sistem pemerintahan  desa  maka  Pemerintah  Desa dan  BPD  membuat  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Desa  yang  disingkat  APB  Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. (PP No  72  Th  2005,  Pasal  12).  Yang  dimaksud dengan  Peraturan  Desa  adalah  peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama  Kepala  desa  (PP  No  72  Th  2005, Pasal 14).

## 3. Perubahan  Fungsi  Kemendapoan
Tahun 1979-2020 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan  Desa  dalam  mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan kepentingan  masyarakat  setempat.  Dari pengertian  diatas,  pemerintahan  desa memiliki desentralisasi dalam 3 hal yaitu: 1)Desentralisasi  politik  (devolusi)  yang membagi  kekuasaan  dan  kewenangan  dari negara kepada desa.
2)Desentralisasi
pembangunan yakni
membagi  dan  memastikan  desa  sebagai entitas  lokal  yang  berwenang  merumuskan perencanaan  sendiri  (local  self  planning), bukan sekedar bottom up planning.
3)Desentralisasi  keuangan,  yakni  transfer dana  dari  negara  (bukan  kabupaten/kota) kepada  desa  untuk  membiayai  pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa.
Pemerintah desa memiliki peran yang cukup  baik  sebagai  dinamisator,  katalisator, maupun sebagai pelopor dalam setiap gerak pembangunan  yang  dilaksanakan  untuk memperoleh  dukungan  (partisipasi)  penuh dari  masyarakat.  Desa  di  samping  memiliki kewenangan  asli  yang  diakui  seperti kewenangan  mengelola  sumber  daya  lokal (tanah kas desa, tanah bengkok, tanah ulayat, hutan  adat),  kewenangan  membuat  dan menjalankan  hukum  adat  setempat,  juga harus memiliki kewenangan yang didesentralisasikan,  yaitu  kewenangan  yang diserahkan dari pemerintah atasnya. Di Semurup Kerinci Jambi, Pemerintah  Adat  dipimpin  oleh  seorang
Depati beserta ninik mamak yang berasal dari utusan  rakyat  dan  dipilih  oleh  rakyat  untuk mewakili kelompok  - kelompok masyarakat. Dalam  sistem  ini  yang  dikedepankan  adalah musyawarah untuk mufakat, dan dari praktek Depati ini tercemin bahwa sistem demokrasi sudah  merupakan  bagian  dari  praktis kehidupan masyarakat adat di Semurup.
Berdasarkan  sistem  pelaksanaan pemerintahan  adat  dan  hukum  adat  yang berlaku  dan  dilaksanakan  di  sejumlah pemerintah  adat,  seperti  pemerintahan  adat Minang  Kabau  Sumatera  Barat,  Pemerintah Adat  Tiga  Tungku  Irian  Jaya,  Gowa,  Banten, Bali, Jogjakarta dan lainnya, maka Pemerintah Adat adalah sebuah organisasi
kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang  didalam  sejarah  masyarakat yang  bersangkutan  atau  dalam  suatu masyarakat  hukum  adat  tertentu  dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta
berhak  dan  berwenang  untuk  mengatur, mengurus  dan  menyelesaikan  berbagai permasalahan  kehidupan  yang  berkaitan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
Peran  Pemerintah  Adat  adalah mengelola  keragaman  dalam  kerangka tujuan  bersama,  pemimpin  adat  bertindak sebagai seorang pamong terhadap individu- individu  yang  berbeda,  berlaku  sebagai seorang  negarawan  lokal,  bersikap  sebagai seorang  maha  guru,  bertutur  sebagai seorang  raja  untuk  melenyapkan  gosip murahan  antar  ras,  bukan  memperlebar jurang  perbedaan  yang  menganga  lebar. Dalam  relevansinya  dengan  hukum  itu sendiri,  hukum  adat  kita  butuhkan  untuk menyelesaikan  sebagian  besar  persoalan yang  tak  tersentuh  menurut  hukum  positif. Jadi, peran pemerintah adat sangat objektif, yakni  pengaturan  wilayah  adat  dan meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan keinginan bersama.
Kesimpulan  Dari  pembahasan  yang sudah  peneliti  jelaskan  dapat  dibuat bahwasanya  Pemerintah  desa  merupakan struktur  pemerintahan  negara  yang  paling dekat dengan masyarakat, sebagai penyambung  pemerintahan  pusat  di  desa yang bertindak sebagai pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat guna mendorong masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam pembangunan desa. Penyelenggaraaan pemerintahan  desa  merupakan  subsistem dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan  Nasional,  sehingga  desa memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakatnya. Adapun landasan pemikiran dalam pengaturan  mengenai  pemerintahan  desa adalah
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan  partisipasi  dan  otonomi  telah dimiliki oleh masyarakat desa sejak lahirnya struktur  pemerintahannya  yaitu  sistem pemerintahan  adat.  Di  mana  sifat  gotong royong dan keputusan bermusyawarah telah melekat  pada  masyarakat  desa.  Masyarakat
desa  lebih  mematuhi  dan  taat  kepada pemimpin  adat  yang  mereka  anggap  sakral dan  kuat.  Apapun  peraturan  dan  kebijakan yang  dibuat  oleh  pemimpin  adat  tetap dipatuhi oleh masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan  Undang-undang  Dasar  Tahun  1945 pasa  18B  mengungkapkan  bahwa  Negara mengakui  dan  menghormati  kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam undang-undang.

## CONCLUSION
Kesimpulan  Dari  pembahasan  yang telah dijelaskan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa  pemerintah  desa  merupakan  struktur pemerintahan negara yang paling dekat dengan masyarakat,  sebagai  penghubung  dengan pemerintah pusat di desa yang berperan sebagai pembina,  pelindung.  ,  dan  pengabdian  kepada masyarakat  untuk  mendorong  masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa.
Penyelenggaraan  pemerintahan  desa merupakan  subsistem  dalam  penyelenggaraan sistem  Pemerintahan  Nasional,  sehingga  desa memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakatnya.  Dasar pemikiran pengaturan pemerintahan desa adalah keberagaman,  partisipasi,  otonomi  murni  dan pemberdayaan masyarakat.
Sedangkan partisipasi dan otonomi telah dimiliki  oleh  masyarakat  desa  sejak  lahirnya struktur pemerintahannya yaitu sistem pemerintahan adat. Dimana sifat gotong royong dan keputusan musyawarah telah melekat pada masyarakat  desa.  Masyarakat  desa  lebih  patuh dan taat kepada tokoh adat yang mereka anggap sakti  dan  kuat.  Apapun  aturan  dan  kebijakan yang dibuat oleh tokoh adat tetap dipatuhi oleh masyarakat  desa.  Hal  ini  sejalan  dengan  UUD 1945 pasal 18B yang menyatakan bahwa Negara mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Negara Republik Indonesia yang diatur dengan undang- undang.

## ACKNOWLEDGMENT
Penelitian ini dibuat adanya dukungan  dan  bantuan  yaitu  Dosen Pembimbing, tokoh masyarakat di Semurup
Kabupaten Kerinci dan Depati yang dijadikan narasumber  di  wilayah  Adat  Tigo  Luhah Semurup.
REFERENCES Abdurrahman,  Dudung.  (2011). Metode Penelitian Sejarah Islam . Yogyakarta: Ombak. Azhari,  Noer. Negara  Konfederasi  Depati Empat Alam Kerinci. https://mediaharapan.com/negara- konfederasi-depati-empat-alam- kerinci/ diakses  pada  26  Februari 2023 pukul 19.30 WIB.
Boedayakerinci.blogspot.com. Menelusuri
Nenek  Moyang  Orang  Semurup berdasarkan  Tambo  Incung ,  (di akses di https://boedayakerinci.blogspot.co m/2020/01/menelusuri-nenek- moyang-orang- semurup.html?m=1 pada 27 November  2022  pukul  19.48 WIB.) Budhi  Vrihaspathi  Jauhari  dan  Eka  Putra. (2012). “Senarai Sejarah Kebudayaan Suku Kerinci” . Jambi:  Bina  Potensia  Aditya Mahatva  Yodha  Kota  Sungai
Penuh  dan  Kabupaten  Kerinci Provinsi Jambi.
Daliman, A. (2015). Metodelogi Penelitian Sejarah . Yogyakarta: Ombak. Dharma, Setyawan Salam, Dharma Setyawan.  (2004). Manajemen Pemerintahan  Indonesia .  Jakarta: Djambatan. Hal. 34-36 Hafiful Hadi Sulyensyar, Sistem Kemendepoan di Alam Kerinci, (di akses di https://hafifulhadi.blogspot.com/2 014/05/mendapo-mendapo-atau-
mandapa-berasal.html . Pada hari 22 Mei 2023 pukul 20.24 WIB).
Hamid, Abd Rahman & Madjid, Muhammad Saleh.  (2015). Pengantar  Ilmu Sejarah . Yogyakarta : Ombak. Hidayat,  Yayan. “Transformasi  Dan Dualisme  Kelembagaan  Dalam Pemerintahan  Adat  Minang:  Studi Terhadap Nagari Pariangan, Sumatera  Barat”. Jurnal  UNNES, Vol.2 No. 2, 2017, hal. 228 Kuntowijoyo.  (2001). Pengantar  Ilmu Sejarah .  Yogyakarta:  Yayasan Bentang Budaya. Kuntowijoyo.  (2003). Metodelogi  Sejarah Edisi Kedua . Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
M.  Syamsudin, “Beban  Masyarakat  Adat Menghadapi  Hukum  Negara” , Jurnal  Hukum  Vol.1  No.  3,  2008, hal. 338-351 Mulia,  Jaya  dkk.  (2016). Politik  dan Pemerintahan  Desa .  Yogyakarta:
Gre Publishing. Munandar,  M.  Aris.  (2019). Pohon  Impian Masyarakat Hukum Adat . Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. Hal. 1 Pranoto,  Suhartono  W.  (2010). Teori  dan
Metodologi  Sejarah .  Yogyakarta:
Graha Ilmu. Setiyanto,  Agus. “Sistem  Pemerintahan Tradisional Negeri Sungai Bengkulu Selintas Sejarah” , Jurnal Tsaqofah  &  Tarikh.  Universitas Bengkulu  Vol.  2  No.  1,  Januari 2017. Email: agussetiyanto@yahoo.com . Shamad, Irhash A. Tesis: “ Hegemoni Politik Pusat  dan  Kemandirian  Etnik  di Daerah:  Kepemimpinan  Sumatera
Barat di Masa Orde Baru ” (Jakarta: Program  Studi  Ilmu  Sejarah, Pascasarjana Universitas Indonesia, 2001). Siti  Nuraini, Hubungan  Kekuasaan  Elit Pemerintahan Desa” , Jurnal Kybernan , Vol.1, No. 1, 2010, hal. 1-3
Sobagyo,  P.  Joko.  (1997). Metode Penelitian:  Dalam  Teori  dan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Sulyensyar,  Hafiful  Hadi. Biografi  Haji Soetan  Imam:  Kepala  Mendapo Semurup Yang Pertama. https://beo.co.idhttps://beo.co.id> biografi-singkat-
...BiografiSingkatHajiSoetanIma m:KepalaMendapoSemurupyangP ertama|BEO.\ . Diakses pada tanggal  26  Februari  2023  pukul 19.00 WIB. Sulyensyar , Hafiful Hadi . Sistem Kemendepoan di Alam Kerinci , (di akses di https://hafifulhadi.blogspot.com/2 014/05/mendapo-mendapo-atau-
berasal.html pada  tanggal  26 November  2022  pukul  15.08 WIB.)
Tim  Penyusun  BPS  Kabupaten  Kerinci, Kerinci  dalam  Angka  1983, (Sungai  Penuh:  BPS  Kabupaten Kerinci. 1983), hal. 8-9 Tito  Adonis,  Tito.  (1997). Sistem Pemerintahan  Tradisional  Di Nusa Tenggara Timur. Jakarta: CV
Putra Sejati Raya. Hal. 1 Zakaria,  Iskandar.  (1984). Tambo  Sakti Alam Kerinci 3 . Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Zakaria,  Iskandar.  (1984). Tambo  Sakti Alam  Kerinci  Cetakan  Pertama . Jakarta:  Departemen  Pendidikan dan Kebudayaan.