## PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA DESA
Agus Bandiyono 1* , Antonius Ragil Kuncoro 2
1) Manajemen Keuangan Negara,
Politeknik Keuangan Negara STAN 2) Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN
*Corresponding author Email : agusbandiyono@pknstan.ac.id

## Abstrak
Kurangnya pemahaman bendahara desa terkait kewajiban perpajakan atas penggunaan  dana  desa  menjadi  alasan  kuat  bagi  tim  pengabdian masyarakat  dari  PKN  STAN  untuk  melakukan  pendampingan  atas  pelak- sanaan kewajiban perpajakan bendahara desa, khususnya di Desa Pangkat, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan bendahara desa dapat menjalankan kewajiban perpajakan- nya  dengan  baik  sehingga  akan  mendukung  upaya  pencapaian  target penerimaan  negara  dari  sektor  perpajakan.  Berdasarkan  hasil  pengabdian kepada  masyarakat  di  Desa  Pangkat,  Kecamatan  Jayanti,  Kabupaten Tangerang dapat disampaikan bahwa: Secara umum bendahara desa telah melakukan  kewajiban  perpajakan  terkait  pemotongan/pemungutan  dan penyetoran;  Penghitungan  pajak  yang  dipotong/dipungut  dilakukan menggunakan  bantuan  aplikasi  SISKEUDES;  Bendahara  Desa  belum  pernah membuat bukti potong/pungut maupun menyampaikan pelaporan berupa SPT Masa ke KPP Pratama Tiga Raksa.
Kata kunci: Perpajakan, Bendahara Desa, Dana Desa, Keuangan Negara

## Abstract
The lack of understanding of the village treasurer regarding tax obligations on the use of village funds is a strong reason for the community service team from PKN STAN to provide assistance to the implementation of the village treasurer's tax  obligations,  especially  in  Pangkat  Village,  Jayanti  District,  Tangerang Regency. With this assistance, it is hoped that the village treasurer can carry out his tax obligations well so that it will support efforts to achieve the target of state revenue from the tax sector. Based on the results of community service in Pangkat  Village,  Jayanti  District,  Tangerang  Regency,  it  can  be  conveyed that: In general, the village treasurer has carried out tax obligations related to withholding/collecting  and  depositing;  Calculation  of  withheld/collected taxes  is  carried  out  using  the  help  of  the  SISKEUDES  application;  The  Village Treasurer has never made a cut/picked up evidence or submitted a report in the form of a Periodic Tax Return to the KPP Pratama Tiga Raksa.
Keywords : Taxation, Village Treasurer, Village Fund, State Finance
© 2021 Penerbit PKN STAN Press. Some rights reserved

## PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  meng- gunakan tiga azas penyelenggaraan pemerintahan yaitu desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekon- sentrasi.  Semangat  desentralisasi  ini  merupakan semangat  pemerintah  yang  telah  lama  diinginkan. Semangat  desentralisasi  yang  digunakan  tidak hanya  hingga  pemerintah  daerah  tingkat  bupati atau kota, namun hingga tingkat pemerintah desa.
Dapat  diketahui  bahwa  desa  merupakan satuan  pemerintahan  paling  bawah  dan  terkecil  di Indonesia.  Dengan  tetap  menganut  azas  desen- tralisasi  dan  tugas  pembantuan  dan  demi tercapainya  program  percepatan  pembangunan nasional.  Dengan  adanya  Undang-Undang  ini, peran desa dalam pembangunan nasional semakin besar  karena  Undang-Undang  tentang  Desa
memiliki  tujuan  mulai  dari  perencanaan,  pelak- sanaan,  pertanggungjawaban  pemerintahan  desa sesuai dengan adat istiadatnya.  Dalam mengelola keuangan desa tidak bisa dianggap remeh karena undang-undang tentang desa menempatkan desa menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional terbukti  dengan  adanya  dana  desa  sehingga pengawasan  dalam  pelaksanaan dana desa perlu ditingkatkan  agar  penyelewengan  dapat  dihindari dan masyarakat  mampu mendampingi dan meng- kritisi.
Desa Pangkat merupakan salah satu desa di wilayah kecamatan Jayanti, kabupaten Tangerang, Provinsi  Banten.  Menurut  www.detakbanten.com (2021), saat ini Dana Desa digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) bagi yang terdampak covid 19 dan juga untuk kegiatan fisik dan non fisik, sementara
Agus Bandiyono
© 2021 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
untuk  alokasi  dana  desa  (ADD)  dipakai  untuk penghasilan  tetap  (siltap)  dari  para  pengurus  desa dan anggota badan pengurus desa.
Meski masa pandemi Covid 19, Kepala Desa di Kabupaten Tangerang mendapatkan pada tahun 2021 akan mendapatkan Kucuran dana sebesar 643 Miliar yang bersumber dari dana desa ( DD) sebesar Rp  301.2  Miliar  (www.detakbanten.com,  2021).  Ter- kait peningkatan proporsi dana desa ini memberikan implikasi  untuk  lebih  banyak  melakukan  pen- dampingan  dalam  pemakaian  dana  desa  ini sekaligus memastikan dalam penerapan kewajiban perpajakannya.
Dalam  dana  desa  terdapat  kewajiban untuk menyetorkan  setiap  pemotongan  pajak  ke  kas negara  (Andriana,  2019).  Pajak  tersebut  berupa Pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya. Artinya, kewajiban  perpajakan  melekat  pada  dana  yang diterima negara termasuk dana desa ini kecuali ada pengecualiannya. (Indrianasari, 2018)
Dalam  implementasi  pemenuhan  kewajiban perpajakan  memerlukan pengetahuan  yang komprehensif  atas  kewajiban  perpajakan  tersebut. Sistem self assessment merupakan sistem perpajakan yang  saat  ini  digunakan  di  Indonesia.  Bendahara desa  perlu  mendapatkan  pemahaman  yang komprehensif  terkait  aspek  pajak  pada  keuangan desa  karena  bendahara  desa  akan  melakukan pemotongan  PPh  dan  PPN  (Fitria,  2020).  Tugas bendahara desa adalah  mengatur dan mengelola keuangan  desa,  termasuk  aspek  perpajakan. Namun,  minimnya  pengetahuan  perpajakan  dan kualitas  SDM  Bendahara  Desa  menjadi  masalah tersendiri bagi kepatuhan Bendahara Desa (Subandi & Fadhil, 2018).
Penelitian  terdahulu  menjelaskan  bahwa tingkat kepatuhan perpajakan Bendahara pemerintah  masih  diperlukan  upaya  peningkatan. Tingkat  pelaporan  SPT  pajak  pertambangan  di Banyuwangi masih rendah dan belum sesuai dengan ketentuan  yang  berlaku  (Setyorini,  2015).  Tingkat kepatuhan  pelaporan  pajak  di  Pemerintah Kabupaten  Kerinci  masih  sangat  rendah  (Ismilizar, 2016).
Kurang  optimalnya  tingkat  kepatuhan  ini disebabkan banyak faktor antara lain pengetahuan pajak  (Cheisviyanny,  2018),  kompetensi  bendahara (Puspa  &  Prasetyo,  2020)  maupun  kurangnya pengawasan (Muamarah & Suyani, 2019). Subandi & Fadhil  (2018)  menganalisis  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  Bendahara Desa  di  Kota  Batu.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  terdapat  pengaruh  yang  positif  dan signifikan antara pengetahuan perpajakan, pelayanan  perpajakan  dan  sanksi  perpajakan terhadap  kepatuhan  pajak  dari  Bendahara  Desa Kota Batu. Adapun Fitria (2020) melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pemahaman benda- hara  desa  atas  peraturan  perpajakan,  kewajiban
perpajakan,  PPh  dan  PPN.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa Bendahara Desa Ampeldento telah  memahami  tentang  kewajiban  perpajakan, tetapi  belum  memahami  sepenuhnya  tentang peraturan  perpajakan.  Tentang  PPh  pasal  21  dan PPh pasal 22. Indrianasari (2018) menemukan bahwa pengenaan  pajak  dalam  pengelolaan  Dana  Desa Tahun  2016  belum  sepenuhnya  dilaksanakan  di Kutorenon-Sukodono.
Terkait  hal  tersebut,  Politeknik  Keuangan Negara  STAN  (PKN  STAN)  sebagai  institusi  yang berfokus pada pengelolaan keuangan negara yang berada  di  Provinsi  Banten,  merasa  perlu  untuk melakukan  pendampingan  atas  pelaksanaan kewajiban  perpajakan  bendahara  desa,  khususnya di  Desa  Pangkat,  Kecamatan  Jayanti,  Kabupaten Tangerang.  Kegiatan  pengabdian  ini  dilakukan karena  kurangnya  pemahaman  bendahara  desa terkait  kewajiban  perpajakan  atas  penggunaan dana  desa.  Dengan  adanya  pendampingan  ini, diharapkan  bendahara  desa  dapat  menjalankan kewajiban  perpajakannya  dengan  baik  sehingga akan  mendukung  upaya  pencapaian  target penerimaan negara dari sektor perpajakan.
Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan  di  Desa  Pangkat  Kecamatan  Jayanti Kabupaten  Tangerang  adalah  sebagai  adalah pengamalan  ilmu  pengetahuan  secara  langsung kepada  masyarakat  yang  membutuhkannya  dan memperluas  wawasan,  pengetahuan,  maupun peningkatan  keterampilan  dosen  dan  mahasiswa sebagai sivitas akademika.

## METODE PELAKSANAAN
Metode  pelaksanaan  program  pengabdian masyarakat  dirancang  akan  dilaksanakan  dalam dua tahap, yang masing-masing akan dibagi dalam beberapa kegiatan. Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan sebagai berikut. 1. Tahap Persiapan Kegiatan persiapan dilakukan dengan melakukan  inventarisasi  atas  penelitian  terkait pelaksanaan  kewajiban  bendahara  pemerintah dan  membaca  ketentuan  yang  berlaku  terkait dana  desa.  Selanjutnya  akan  dilakukan  survei untuk  mengetahui  gambaran  aktivitas  transaksi yang  dilakukan  oleh  bendahara  desa  terkait penggunaan dana desa.
2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan  ini  dilaksanakan  dengan  melakukan pendampingan secara intens kepada mitra untuk melakukan  analisis  atas  transaksi  yang  terjadi, serta  pelaksanaan  penyetoran  sampai  dengan pelaporan SPT.
3. Tahap Pelaporan Kegiatan  ini  dilaksanakan  dengan  melakukan penyusunan  Laporan  Pelaksanaan  Pengabdian Kepada Masyarakat
Bandiyono & Kuncoro, Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 3 Nomor 2, Bulan November Tahun 2021 : Halaman 67
© 2021 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Tabel 1. Sasaran, Cara Pengukuran, dan Indikator Keberhasilan
No. Sasaran Cara Pengukuran Indikator Keberhasilan 1. Kesediaan Desa Pangkat Kecamatan Jayanti  untuk  pelaksanaan  program pengabdian kepada masyarakat Adanya kesepakatan dengan mitra untuk pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat Surat Pernyataan Kesediaan Bekerjasama 2. Pemahaman  atas  berbagai  aspek perpajakan Bendahara Desa Jumlah peserta Daftar Hadir 3. Penyelesaian  Laporan  Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Terselesaikannya laporan pelaksanaan Laporan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tabel 2. Peran dan Manfaat Keterlibatan Mitra No. Nama Mitra Peran Manfaat 1. Desa Pangkat Kecamatan Tiga Raksa Mempersiapkan  data  transaksi  dan kebutuhan Desa Memberi  kemudahan  bagi  tim  untuk menganalisa kebutuhan dan tantangan kegiatan Menyiapkan sumber daya khususnya human  resources yang akan didampingi oleh tim Mempermudah  koordinasi  tim  dalam melakukan pendampingan 2. Tim  Pengmas  PKN STAN Terlibat aktif dalam proses pendampingan  dan  pembuatan laporan kegiatan Menjadi  sarana  pembelajaran  bagi  tim pengmas  dalam  melakukan  praktik nyata bidang perpajakan HASIL DAN PEMBAHASAN
Target  capaian  yang  diinginkan  dalam pengabdian kepada masyarakat berupa pendam- pingan pelaksanaan kewajiban perpajakan benda- hara  desa  adalah  kesediaan  Desa  Pangkat Kecamatan  Jayanti  untuk  pelaksanaan  program pengabdian  kepada  masyarakat  sehingga  dapat meningkatkan  pemahaman  terkait  dengan  per- pajakan bendahara desa
Sasaran,  cara  pengukuran,  dan  indikator Keberhasilan  atas  target  capaian  tersebut  adalah tercapainya kegiatan pengabdian sehingga dapat meningkatkan  pemahaman  atas  berbagai  aspek perpajakan  Bendahara  Desa  (Tabel  1).  Kegiatan pengabdian  masyarakat  ini  merupakan  kegiatan yang  akan  memakan  waktu  dan  tenaga  yang cukup banyak. Agar kegiatan dapat berjalan efektif maka diperlukan keterlibatan aktif dari mitra terkait. Mitra yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Desa Pangkat  Kecamatan  Tiga  Raksa  dan  Tim  pengmas PKN  STAN.  Peran  dan  manfaat  keterlibatan  mitra dalam  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

## Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada  Bendahara  Desa  Pangkat,  Kecamatan Jayanti,  Kabupaten  Tangerang,  diketahui  bahwa secara  umum  bendahara  telah  berusaha  melaksa- nakan  kewajiban  perpajakan  terkait  pemotong- an/pemungutan  pajak.  Berdasarkan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  di  bidang  per- pajakan  yang  berlaku,  kewajiban  perpajakan
bendahara terkait pemotongan/pemungutan antara lain:
1. Mendaftarkan  diri  untuk  memperoleh  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa Pangkat telah terdaftar di KPP Pratama Tiga Raksa sejak tanggal 17 Desember 2012.
2. Memotong/memungut pajak yang terutang Penghitungan  PPh  dilakukan  menggunakan aplikasi  Siskeudes.  Namun  demikian  dalam praktiknya  ternyata  terdapat  kesalahan  terkait kriteria objek dan non objek.
3. Membuat dan menyampaikan bukti potong/pungut Bendahara  Desa  Pangkat  belum  pernah membuat  bukti  potong/pungut  atas  semua pemotongan/pemungutan yang dilakukannya.
4. Menyetorkan pajak yang dipotong/dipungut Bendahara Desa telah melakukan penyetoran ke kas negara dengan menggunakan e-billing.

## Pelaksanaan Pendampingan Kewajiban Perpajakan
Berdasarkan  hasil  overview  pelaksanaan kewajiban  perpajakan,  diketahui  bahwa  terdapat kewajiban  terkait  administrasi  pemotongan/pe- mungutan  yang  belum  pernah  dilakukan  oleh Bendahara  Desa  Pangkat.  Kewajiban  tersebut adalah  pembuatan  dan  penyampaian  bukti pemotongan/pemungutan  serta  penyampaian pemotongan/pemungutan  ke  KPP  terdaftar  meng- gunakan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Masa.  Selain terkait bukti potong dan SPT, Bendahara Desa juga belum  memahami  kriteria  objek  dan  non  objek. Kesalahan dalam memahami objek dan non objek,
© 2021 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
pada  umumnya  akan  mengakibatkan  dilakukan pemotongan/pemungutan  pajak  yang  seharusnya tidak  terutang.  Setelah  memahami  permasalahan yang  dihadapi  oleh  Bendahara  Desa  Pangkat (Gambar  1),  tim  dosen  dari  PKN  STAN  beserta mahasiswa  selanjutnya  melakukan  asistensi  untuk membantu  pemenuhan  pelaksanaan  kewajiban perpajakan tersebut. Pendampingan diawali dengan  proses  memahamkan  pentingnya  pajak bagi negara (Gambar 2).
Gambar 1. Diskusi dengan Kepala Desa
Selain  pelaporan,  hal  yang  tidak  kalah penting  adalah  bukti  potong/pungut  yang merupakan  hak  para  pihak  yang  dipotong/di- pungut.  Bendahara  Desa  tidak  menganggap penting  penyampaian  SPT  Masa  ke  KPP  dan  tidak merasa  perlu  untuk  memahami  cara  pengisian  SPT Masa.
Gambar 2. Pendampingan oleh Tim Pengmas
Tim  dari  PKN  STAN  selanjutnya  melakukan asistensi mengenai cara pengisian SPT Masa secara manual  (hard  copy).  SPT  Masa  yang  diajarkan adalah SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23/26, dan SPT Masa PPh Pasal 4  ayat  (2).  SPT  Masa  PPN  bagi  Pemungut  tidak diajarkan  karena  berdasarkan  hasil  wawancara, Bendahara Desa sangat jarang melakukan transaksi dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Proses  pengisian  SPT  Masa  diawali  dengan identifikasi  transaksi,  jenis  pajak,  Dasar  Pengenaan
Pajak, dan besarnya pajak yang dipotong/dipungut. Proses berikutnya adalah membuat bukti pemotong- an/pemungutan  yang  diperlukan  sesuai  dengan jenis  pajaknya.  Proses  selanjutnya  baru  mengisi  SPT Masa  berdasarkan  bukti  potong/bukti  pungut. Selanjutnya  tim  asistensi  juga  menyampaikan mengenai  batas  waktu  pelaporan  masing-masing SPT Masa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Mengingat  masalah  yang  terdapat  di  desa Pangkat  selain  terkait  pelaporan  adalah  identifikasi transaksi, tim pengabdian kepada masyarakat juga memberikan sedikit penjelasan terkait objek dan non objek  baik  Pajak  Penghasilan  maupun  PPN. Penjelasan  yang  diberikan,  utamanya  adalah mengenai transaksi yang sering terjadi. Selain objek dan non objek, penjelasan juga diberikan mengenai jenis pajak untuk masing-masing transaksi.
Beberapa  rekomendasi  terkait  dengan pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  Bendahara Desa, khususnya Desa Pangkat, yaitu:
1. Bukti Potong/Bukti Pungut merupakan bukti telah dilakukannya  pemotongan/pemungutan  dan penyetoran pajak yang terutang. Bukti
Potong/Pungut  ini  merupakan  hak  Wajib  Pajak yang dipotong/dipungut, sehingga harus dibuat oleh Bendahara Desa.
2. Pelaporan  SPT  Masa  merupakan  salah  satu kewajiban  Bendahara  Desa,  yang  berguna sebagai  mekanisme  kontrol  atas  kesesuaian pemotongan/pemungutan  dan  penyetoran pajak, dengan ketentuan yang berlaku. SPT Masa wajib  dibuat  oleh  Bendahara  Desa  dan disampaikan  ke  KPP  tempat  Bendahara  Desa terdaftar.
3. KPP  Pratama  Tiga  Raksa  sebagai  KPP  tempat Bendahara  Desa  terdaftar,  dapat  bekerja  sama dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mendorong kepatuhan penyampaian SPT Masa. Hal ini dapat dilakukan dengan mewajibkan tiap desa  untuk  menyampaikan  tanda  terima penyampaian  SPT  Masa  sebagai  bagian  dari dokumen  pertanggungjawaban  penggunaan dana desa.
4. Proses pembuatan bukti potong/pungut dan SPT
Masa, dapat diusulkan untuk dimasukkan dalam aplikasi  SISKEUDES.  Dengan  demikian,  Bukti Potong/Pungut  dapat  di-generate  secara otomatis  setiap  bulan,  yang  akan  sangat memudahkan bendahara desa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengabdian  kepada masyarakat  di  Desa  Pangkat,  Kecamatan  Jayanti, Kabupaten  Tangerang  adalah  bendahara  desa secara umum telah melakukan kewajiban perpajak- an terkait pemotongan/pemungutan dan penyetor- an.  Penghitungan  pajak  yang  dipotong/dipungut dilakukan menggunakan bantuan aplikasi SISKEUDES.  Penggunaan  aplikasi  ini  diharapkan
© 2021 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
dapat  membantu  bendaraha  desa  dalam mengenerate bukti potong/pungut.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriana,  N.  2019.  Kepatuhan  Bendahara  Desa dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan dalam prespektif teori planned behavior. JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review) , 3 (2), 20-28. https://doi.org/10.31092/jpi.v3i2.737 Cheisviyanny,  C.  2018.  Analisis  Pemahaman  dan Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah. Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas , 1 (2), 64-76. http://jaga.fekon.unand.ac.id/index.php/jaga /article/view/40
Fitria,  A.  2020.  Analisis  pemahaman  pajak  oleh bendahara  desa  pada  keuangan  desa:  Studi kasus  pada  Desa  Ampeldento  Kecamatan Karangploso. Thesis,  Universitas  Islam  Negeri Maulana  Malik  Ibrahim .  http://etheses.uin- malang.ac.id/19247/
Indrianasari,  N.  T.  2018.  Implementasi  Perpajakan Dalam  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun 2016:(Studi Pada Desa Kutorenom Kecamatan Sukodono). ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak , 2(2) , 21–28. https://doi.org/10.30741/assets.v2i2.267 Ismilizar,  A.  2016. Analisis  Tingkat  Kepatuhan Bendahara  Pemerintah  Dalam  Penyetoran Pajak (Studi Kasus pada Pemerintah
Kabupaten Kerinci). Thesis . Universitas Andalas.
http://scholar.unand.ac.id/4285/
Muamarah, H. S., & Suyani, E. 2019. Pemajakan Dana Desa. KUAT:  Keuangan  Umum  dan  Akuntansi
Terapan , 1 (2), 95-103. https://doi.org/10.31092/kuat.v1i2.469 Puspa,  D.  F.,  &  Prasetyo,  R.  A.  2020.  Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan  Keuangan  Terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Media Riset Akuntansi,  Auditing  &  Informasi , 20 (2),  281-298. https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/mraai/
article/view/7894 Setyorini,  N.  2015. Analisis  Kepatuhan  Bendahara Pemerintah dalam Pelaporan Surat
Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada  KPP  Pratama  Banyuwangi). Skripsi . Universitas
Brawijaya.
http://repository.ub.ac.id/117397/ Subandi,  H.,  &  Fadhil,  M.  I.  I.  2018.  Analisis  Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Pajak Bendahara  Desa  Di  Kota  Batu. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 3(1) , 1–16. http://dx.doi.org/10.20473/baki.v3i1.5402 www.detakbanten.com. 2021. https://www.detakbanten.com/today/tahun- 2021-kades-di-tangerang-dapet-kucuran- dana-desa-sebesar-643-miliar.