P- ISSN : 2614 – 5723 E- ISSN : 2620 – 6617 Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku  Umar Volume 7, Nomor 1, Tahun 2023. email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile

## TEKNIK PEMBUKTIAN GRATIFIKASI SEKS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
[Chandra Darusman S] 1
[Ilka Sandela] 2*
[Basri] 3
[Adam Sani] 4
1 [Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
1 [chandradarusman@utu.ac.id]
2 [Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
2 [ilkasandela@utu.ac.id]
3 [Prodi Ilmu Hukum, Fakultas hukum, Universitas Syiah Kuala / Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
3 [basrifhhumas@gmail.com / basri@utu.ac.id]
4 [Prodi Ilmu Hukum, Fakultas hukum, Universitas Syiah Kuala / Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
4 [adamsani@utu.ac.id ] *Corresponding Author

## Abstract
Gratification as part of the criminal act of corruption has undergone changes in form and mode. Gratification is not only interpreted as giving gifts in the form of money, goods,  prizes,  or  commissions,  interest-free  loans,  travel  tickets,  lodging  facilities, tourist trips, free medical treatment, and other facilities, but also sexual services to state  administrators  or  civil  servants.  This  research  is  normative legal research and aims  to  examine  sexual  services  as  part  of  gratification  and  techniques  of  proving sexual  services  as  part  of  gratification.  The  results  of  the  study  show  that  sexual services can be classified as a form of gratification and the technique of proof is used to prove whether or not all of the elements of Article 12B of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes have been fulfilled or not by using a balanced reverse burden of proof system.
Keywords : Gratification, sexual services, corruption
Received : 25 Maret 2023 Revised: 15 April 2023 Aceppted: 26 April 2023

## 1.  PENDAHULUAN
Salah satu hal yang baru yang menjadi sorotan dalam pembaharuan di dalam Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  adalah  diperkenalkannya istilah  “gratifikasi”  sebagai  bagian  dari  tindak  pidana  korupsi.  Dalam  kehidupan masyarakat  gratifikasi  lebih  dikenal  sebagai  kegiatan  memberikan  sesuatu  kepada seseorang  dengan  dilatarbelakangi  sebuah  maksud  yang  bertujuan  untuk mendatangkan  keuntungan  bagi  dirinya.  Selain  itu,  gratifikasi  ini  biasanya  juga dikenal sebagai ucapan terima kasih yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan sesuatu.
Kegiatan  memberikan  sesuatu  kepada  orang  lain  dalam  bentuk  apapun merupakan  tradisi  yang  sudah  mengakar  kuat  dalam  kebudayaan  masyarakat Indonesia. Tidak dapat dipungkiri kegiatan ini sudah lumrah terjadi dalam berbagai ruang  lingkup  kehidupan  sosial,  dimana  pemberian  hadiah  ini  dilakukan  sebagai bentuk  ungkapan  rasa  terima  kasih  kepada  seseorang  yang  telah  memberikan bantuan. 1
Pemberian  yang  bertujuan  sebagai  ungkapan  rasa  terima  kasih  dan  kasih sayang  saja  tentunya  tidaklah dilarang, akan  tetapi  apabila  perbuatan  memberikan hadiah tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu seperti untuk dapat mempengaruhi  keputusan  atau  kebijakan  dari  pejabat  yang  diberi  hadiah,  maka pemberian tersebut tidaklah dibenarkan karena dilandasi oleh keinginan dan iktikad tidak baik dalam hal ini guna memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitas nya, dari pejabat dan penyelenggara negara yang menerima hadiah.
Kegiatan  memberikan  “sesuatu”  kepada  pejabat  dan  penyelenggara  negara yang dilatarbelakangi maksud-maksud tertentu apabila tidak dicegah dapat menjadi suatu  kebiasaan  yang  bersifat  negatif  dan  dapat  mengarah  menjadi  potensi perbuatan  korupsi  di  kemudian  hari.  Potensi  korupsi  inilah  yang  berusaha  dicegah oleh peraturan undang-undang. Oleh karena itu, apapun bentuk dan berapapun nilai gratifikasi  yang  diterima  seorang  penyelenggara  negara  atau  pegawai  negeri,  bila pemberian  itu  patut  diduga  berkaitan  dengan  jabatan/  kewenangan  yang  dimiliki, maka haruslah ditindak secara tegas.
Gratifikasi  menjadi  unsur  penting  dalam  sistem  dan  mekanisme  pertukaran hadiah.  Sehingga  kondisi ini  memunculkan  banyak  pertanyaan  pada  penyelenggara negara,  pegawai  negeri  dan  masyarakat,  seperti  apa  yang  dimaksud  dengan gratifikasi  dan  apakah  gratifikasi  sama  dengan  pemberian  hadiah  yang umum
1 Doni  Muhardiansyah  et  al,  2010, Buku  Saku:  Memahami Gratifikasi ,  Cet.  Ke-1,  Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, hlm. 1
dilakukan  dalam  masyarakat  ataukah  setiap  gratifikasi  yang  diterima  oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri merupakan perbuatan yang berlawanan dengan  hukum,  lalu  bagaimana  saja  bentuk  gratifikasi  yang  dilarang  maupun  yang diperbolehkan.  Semua  itu  merupakan  pertanyaan-pertanyaan  yang  sering dijumpai dalam setiap persoalan menyangkut gratifikasi. 2
Pengaturan  tindak  pidana  gratifikasi  dirumuskan  dalam  Undang-Undang  No. 20 Tahun 2001 tercantum dalam Pasal 12 B yang berbunyi:
1. Setiap  gratifikasi  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa  gratifikasi  tersebut  bukan  merupakan  suap  dilakukan  oleh  penerima gratifikasi.
b. Yang  nilainya  kurang  dari  Rp.  10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
1. Pidana  bagi  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana seumur hidup atau pidana paling singkat4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
Berdasarkan  penjelasan  pasal  tersebut,  yang  dimaksud  dengan  “gratifikasi” dalam ayat ini adalah sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang,  barang,  rabat  (diskon),  komisi,  pinjaman  tanpa  bunga,  tiket  perjalanan, fasilitas  penginapan,  perjalanan  wisata,  pengobatan  cuma-cuma,  dan  fasilitas lainnya.  Gratifikasi  tersebut  baik  yang  diterima  di  dalam  negeri  maupun  di  luar negeri  dan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  sarana  elektronik  atau  tanpa sarana elektronik. 3
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  yang  semakin  maju,  gratifikasi  ini  ikut pula  mengalami  perkembangan.  Apabila  dahulu  gratifikasi  hanya  meliputi pemberian  uang,  dan  barang  berharga  saja,  kini  muncul  jenis  gratifikasi  yang  baru yaitu gratifikasi seksual.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukan  di  atas,  maka  diperoleh  gambaran permasalahan gratifikasi yang begitu luas. Agar pembahasan dalam tulisan menjadi lebih  terarah,  maka  tulisan  ini  fokus  membahas  tentang  apakah  layanan  seksual merupakan bentuk gratifikasi dalam tindak pidana korupsi dan bagaimanakah teknik pembuktian layanan seksual sebagai gratifikasi dalam tindak pidana korupsi.
2 Ibid
3 Pasal  12  B  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberan-tasan Tindak Pidana  Korupsi

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  melakukan  penelitian  hukum,  penulis  menggunakan  metode  yuridis normatif,  yaitu  yang  berfokus  pada  norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan.  Penelitian  mengacu  pada  sumber  hukum  sekunder,  yang dapat  berbentuk  peraturan  perundang-undangan  maupun  teori  hukum,  serta penelaahan terhadap kaidah-kaidah hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas 4
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Layanan Seksual Sebagai Bentuk Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi
a. Metode Ektensif
Metode  penafsiran  pertama  yang  dapat  diterapkan  oleh  aparat penegak  hukum  dalam  mengatasi  kasus  gratifikasi  seksual  adalah  metode penafsiran  ekstensif  atau  menafsirkan  dengan  memperluas  makna  teks undang-undang  tersebut.  Dalam  menafsirkan  Pasal  12  B  Undang-Undang No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, aparat penegak  hukum  dapat  memperluas  arti  kata  dalam  undang-  undang tersebut.  Penjelasan  Pasal  12  B  yang  menggambarkan  pengertian  dari gratifikasi  menyatakan  bahwa “yang  dimaksud  dengan  “gratifikasi”  dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang,  rabat  (discount),  komisi,  pinjaman  tanpa  bunga,  tiket  perjalanan, fasilitas  penginapan,  perjalanan  wisata,  pengo-  batan  cuma-cuma,  dan fasilitas  lainnya.  Gratifikasi  tersebut  baik  yang  diterima  di  dalam  negeri maupun  di  luar  negeri  dan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.”
Apabila diperhatikan dalam rumusan penjelasan Pasal 12 B tersebut pengertian gratifikasi hanya terletak dalam kalimat “yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas…” Sedangkan kalimat  berikutnya  menjelaskan  tentang  bentuk-bentuk  pemberian  yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.
Rumusan penjelasan Pasal 12 B yang dapat diperluas maknanya agar dapat  menyentuh  makna  pemberian  dalam  bentuk  jasa  pelayanan  seksual yaitu  kata  “…  dan  fasilitas  lainnya”.  Kata  fasilitas  itu  sendiri  di  dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sarana untuk melancarkan pelaksanaan  fungsi;  kemudahan.  Dengan  definisi  yang  demikian  “fasilitas lainnya”  disini  apabila  diartikan  secara  luas  yaitu  sebagai  segala  sesuatu yang dapat digunakan untuk memperlancar atau mempermudah dalam
4 Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia, Jakarta
mencapai sebuah maksud atau tujuan. 5
Memperhatikan hal tersebut maka pelayanan seksual yang diberikan kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  dengan  maksud  dan tujuan  sebagai  hadiah  untuk  memperlancar  dan  mempermudah  suatu  hal tertentu  dapat  dikategorikan  sebagai  salah  satu  bentuk  gratifikasi  yang dimaksudkan dalam Pasal 12 B.
Sebagai  pengecualian  dalam  hukum  pidana,  ada  dua  pandangan mengenai  interpretasi  ekstensif  yaitu  pihak  yang  menganggap  antara interpretasi  ekstensif  dengan  analogi  tidak  ada  perbedaan,  maka  dari  itu interpretasi ekstensif juga dilarang digunakan untuk perkara pidana karena melanggar  asas  legalitas.  Di  pihak  lain,  ada  anggapan  antara  dua interpretasi  dimaksud  berbeda,  maka  dari  itu  penggunaan  interpretasi ekstensif ini dalam perkara pidana tidaklah dilarang. 6

## b. Penafisran Historis
Metode  penafsiran  kedua  yang  dapat  digunakan  aparat  penegak hukum  dalam  menangani  kasus  gratifikasi  seksual  adalah  dengan menggunakan  metode  penafsiran  historis  yaitu  dengan  cara  menafsirkan suatu norma atau unsur norma dalam suatu peraturan perundang-undangan, yang  di-  dasarkan  pada  sejarah  ketika  peraturan  perundang-undangan  itu disusun,  dibicarakan  di  tingkat  badan-badan  pembentuk  per-  aturan perundang-undangan.
Menafsirkan  gratifikasi  seksual  dengan  menggunakan  metode penafsiran  historis,  penegak  hukum  harus  meneliti  makna  ke-  tentuan undang-undang  ini  dengan  menel-  iti  sejarah  baik  itu  sejarah  dibentuknya undang-undang  ini.  Sebelum  dibentuk  dan  berlakunya  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  telah beberapa  kali  dibentuk  dan  diberlakukan  Undang-Undang  Pemberan-  tasan Tindak Pidana Korupsi.
Formulasi  peraturan  pemberantasan  tindak  pidana korupsi mengalami  proses  yang  panjang,  sudah  beberapa  kali  peraturan  ini  diubah, dicabut,  bahkan  diganti.  Hal  ini  dapat  dimengerti  karena  di  satu  pihak perkembangan  masyarakat  demikian  cepat  dan  modus  operandi  tindak pidana  korupsi  makin  canggih  dan  variatif  sedangkan  di  pihak  lain perkembangan hukum ( law in book ) relatif tertinggal dengan perkembangan
5 Anton M. Moeliono dkk, 2008 Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Balai  Pustaka,  Jakarta, hlm. 908
6 Ibid , Hlm. 97
masyarakat. 7
Dalam  penerapannya  ternyata  Undang-Undang  No.  24  Prp  Tahun 1960  belum  mencapai  hasil  seperti  yang  diharapkan  sehingga  terpaksa diganti  lagi  dengan  Undang-Undang  No.  3  Tahun  1971  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Setelah  lebih  dari  dua  dasawarsa berlaku, ternyata Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  kebutuhan hukum dalam masyarakat, apalagi dengan terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang melibatkan penyelenggara negara dengan pengusaha. Oleh  karena  itu,  sudah  sewajarnya  jika  kemudian  MPR  sebagai Lembaga  Tertinggi  Negara  itu  menetapkan  Tap  MPR  No.  XI/  MPR/1998 tentang  Penyelenggara Negara  Yang  Bersih  dan Bebas  KKN  yang antara  lain menetapkan  agar  diatur  lebih  lanjut  dengan  undang-undang  tentang  upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan tegas, dengan melaksanakan secara konsisten Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi.
Atas  dasar  TAP  MPR  No  XI  /MPR/1998  ini,  kemudian  ditetapkan
Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  tentang  pemberantasan  tindak  pidana korupsi yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1999, dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 140. Adapun Undang- Undang  No.  3  Tahun  1971  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi dinyatakan  tidak  berlaku  lagi.  Namun,  kemudian  diadakan  perubahan terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan dimuat dalam Lemba- ran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134 yang mulai berlaku tanggal 21 November 2001.
Alasan  diadakannya  perubahan  atas  Undang-Undang  No.  31  Tahun 1999 dapat diketahui dari konsideran butir b Undang- Undang No. 20 Tahun 2001, yaitu:
1) untuk lebih menjamin kepastian hukum
2) menghindari keragaman penafsiran hukum
3) memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak  social  dan  ekonomi masyarakat,
4) perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.
Pembentukan  dan  perubahan  beberapa  Undang-Undang  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  ini  memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu memberantas tindak pidana korupsi yang telah terjadi sejak lama. Selain itu
7 Lilik Mulyadi, 2007, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia , Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya , Alumni, Bandung, hlm. 3
perubahan  yang  terus  menerus  dilakukan  terhadap  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  diharapkan  dapat  memberantas  dan juga  mencegah  terjadinya  kemungkinan  dampak  negatif  yang  akan  timbul akibat praktik tindak pidana korupsi.
c. Penafsiran Komparatif
Metode  penafsiran  yang  ketiga  yaitu  dengan  menggunakan  metode penafsiran komparatif. Aparat penegak hukum dalam menafsirkan gratifikasi seksual  ke  dalam  Pasal  12  B  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dapat  melakukan  perbandingan dengan  sistem  hukum  negara  lain  yang  telah  menjatuhkan  hukuman  bagi para  pelaku  gratifikasi  seksual.  Karena  selain  di  Indonesia,  kasus-kasus gratifikasi  seksual  juga  marak  terjadi  di  beberapa  negara  lainnya,  seperti Singapura  dan  Cina  yang  sedang dengan  giat  memberantas  kasus  gratifikasi seksual.
Di  Singapura  sudah  banyak  kasus  gratifikasi  seksual  yang  terjadi  dan seluruh pelaku dalam kasus gratifikasi seksual tersebut tidak ada yang luput dari  jerat  hukum. Prevention  of  Corruption  Act  (Chapter  241) yang merupakan peraturan yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi di  negara  Singapura  menjabarkan  gratifikasi  sebagai  berikut: Gratifikasi meliputi  (a)  uang  atau  hadiah  apapun,  pinjaman,  biaya,  hadiah,  komisi, keamanan berharga atau hal lainnya atau kepentingan lainnya dalam bentuk apapun, baik bergerak atau tidak bergerak (b) setiap kantor, peker- jaan atau kontrak;  (c)  pembayaran,  rilis,  debit  atau  likuidasi  dari  setiap  pinjaman, kewajiban  atau  tanggung  jawab  lainnya,  baik  secara  keseluruhan  atau sebagian; layanan lain, mendukung atau keun- tungan dari deskripsi apapun, termasuk  perlindungan  dari  hukuman  atau  cacat  hukum  yang  terjadi  atau ditangkap  atau  dari  setiap  tindakan  atau  proses  yang  ber-  sifat  disipliner atau  pidana,  apakah atau  tidak  sudah  dilembagakan,  dan  termasuk  latihan atau kesabaran dari pelaksanaan hak atau kekuasaan resmi atau tugas; dan (e)  setiap  tawaran,  melakukan  atau  janji  gratifikasi apapun  dalam  arti  ayat (a), (b), (c) dan (d).
Apabila dicermati  dari  penjabaran  tersebut  terlihat  bahwa  Singapura juga  belum  mengatur  secara  eksplisit  mengenai  pemberian  berupa  jasa pelayanan  seksual  sebagai  tindak  pidana  gratifikasi  tetapi  dalam  praktiknya hakim  berani  menjatuhkan  hukuman  terhadap  pelaku  gratifikasi  seksual, dengan  cara  memperluas  makna  gratifikasi  yang  termuat  dalam Prevention of  Corruption  Act  (Chapter  241) .  Dalam  mem-  perluas  makna  gratifikasi tersebut  hakim  berpatokan  pada  kalimat  “dalam  bentuk  apapun,  baik bergerak atau tidak”. Sehingga gratifikasi seksual dapat dikategorikan sebagai
bentuk gratifikasi.
Selain  itu  hakim  berlandaskan  kepada  sistem  hukum common  law yang  dianut  oleh  Singapura. Common  law adalah  sistem  hukum  yang bersumber  pada  kebiasaan  atau  adat  istiadat  masyarakat  yang dikembangkan berdasarkan  keputusan  pengadilan.  Jadi dalam  memecahkan suatu masalah atau kasus-kasus tertentu bersumber dari hukum tidak tertulis yang  kemudian  dikembangkan  dan  di  unifikasi  dalam  keputusan-keputusan pengadilan sehingga merupakan suatu precedent . 8
Penegak hukum di Indonesia dapat melakukan penafsiran komparatif dengan  membandingkan  sistem  hukum  di  Indonesia  dengan  sistem  hukum yang diterapkan di Singapura yang telah berhasil menjerat pelaku gratifikasi seksual.  Penafsiran  ini  bertujuan  agar  aparat  penegak  hukum  mendapatkan jawaban  yang  tepat  mengenai  langkah  apa  yang  mesti  diambil  untuk mencegah dan memberantas tindak pidana gratifikasi seksual.
3.2. Teknik Pembuktian Layanan Seksual sebagai Gratifikasi
Dimulainya  proses  pembuktian  dalam  sidang  pengadilan  antara  JPU, penasihat  hukum  dan  majelis  hakim  adalah  sama,  akan  tetapi  mengenai perihal  berakhirnya  tidak  sama.  Berdasarkan  pemahaman  arti  pembuktian sidang  pengadilan  tersebut,  pembuktian  dapat  dibedakan  menjadi  2  (dua) bagian, yaitu : pertama kegiatan mengungkapkan fakta dan kedua, pekerjaan menganalisis fakta yang sekaligus menganalisis hukum.
Bagian  pembuktian  yang  pertama  adalah  kegiatan  pemeriksaan  alat- alat  bukti  yang  diajukan di  muka  sidang pengadilan  oleh  JPU dan penasihat hukum  ( a  de  charge ) atau  atas  kebijakan  majelis hakim.  Proses  pembuktian bagian  pertama  ini  akan  berakhir  pada  saat  ketua  majelis  hakim mengucapkan secara lisan bahwa pemeriksaan perkara telah selesai.
Bagian  pembuktian  kedua  adalah  pembuktian  yang  berupa menganalisis  fakta-fakta  yang  didapat  dalam  persidangan  dan  menganalisis hukum masing-masing oleh tiga pihak tersebut ( requisitoir , pledoi dan vonis). Sebagian  besar  praktisi  mengartikan  pembuktian  adalah  pembuktian sebagaimana pembuktian bagian kedua saja, sehingga pembuktian kedua ini dapat  pula  diartikan  sebagai  pembuktian  dalam  arti  sempit.  Sedangkan pembuktian  dalam  arti  luas  adalah  seluruh  proses  pembuktian  baik  yang pertama  dan  bagian  kedua,  sehingga  dapat  disimpulkan  sementara  bahwa keseluruhan  ketentuan  hukum  yang  mengatur  segala  segi  tentang pembuktian  itulah  yang  disebut  dengan  hukum  pembuktian.  Dan  telah  kita ketahui bahwa kegiatan pembuktian telah diatur dalam KUHAP untuk hukum umum  dan  bisa  ditambah  dengan  aturan  khusus  di  luar  kodifikasi  seperti
8 Barda  Nawawi  Arief,  2002, Perbandingan  Hukum Pidana ,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, hlm.  33
pembuktian dalam tindak pidana korupsi.
Untuk  membuktikan  kesalahan  penerima  gratifikasi  seksual  dalam persidangan,  maka  haruslah  dilihat  apakah  unsur-unsur  pasal  yang didakwakan dalam hal ini Pasal 12 B terpenuhi atau tidak. Dari rumusan pasal ini dapat dilihat unsur-unsur gratifikasi sebagai berikut:
1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
Unsur  Pegawai  Negeri  atau  Penyelenggara  Negara  adalah menunjukkan  pada  subjek  hukum  yang  mempunyai  kualitas  sebagai Pegawai Negeri ataukah Penyelenggara Negara yang harus bertanggungjawab  atas  perbuatan  atau  kejadian  yang  didakwakan  atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa. Kata “atau” dalam unsur tersebut di atas, mengandung makna alternatif, artinya  subjek  hukumnya  bisa  sebagai  “Pegawai  Negeri”  atau  sebagai “Penyelenggara  Negara”,  sehingga  apabila  salah  satu  telah  terpenuhi, maka berarti telah memenuhi unsur tersebut.
2) Menerima Gratifikasi Unsur “yang menerima hadiah atau janji” adalah sifatnya alternatif: menerima  hadiah  atau  janji,  sehingga  jika  salah  satu  saja  yang  terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan.
3) Yang  berhubungan  dengan  jabatan  dan  berlawanan  dengan  kewajiban atau tugasnya
Apabila  berdasarkan  fakta  dalam  persidangan  terbukti  pemberian
gratifikasi  seksual  tersebut  diberikan  kepada  pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara  yang  di  latarbelakangi  oleh  adanya  motif  untuk mempengaruhinya  dalam  membuat  suatu  kebijakan  atau  melakukan sesuatu yang berlawanan dengan tugas dan kewenangannya, maka unsur ini akan terpenuhi.
4) Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.
Apabila  fakta  dalam  persidangan  terbukti  pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara  yang  telah  menerima  gratifikasi  seksual  tidak melaporkan  gratifikasi  yang  diterimanya  tersebut  kepada  KPK  dalam waktu  30  hari  sejak  gratifikasi  tersebut  diterima,  maka  unsur  ini  akan terpenuhi.
Sistem  pembuktian  yang  diterapkan  dalam  tindak  pidana  gratifikasi seksual menurut penulis adalah sistem pembuktian terbalik berimbang yakni kewajiban  pembebanan  pembuktian  ada  pada  jaksa  penuntut  umum  dan terdakwa  sekaligus  secara  berimbang.  Yang  mana  kegiatan  pembuktiannya bergantung  dari objek  yang  harus  dibuktikan.  Jika terdakwa didakwa
menerima gratifikasi maka objek pembuktiannya ada 4 (empat), yaitu : 9
1) Objek apa yang diterima (dalam hal gratifikasi seksual berupa layanan seks atau pekerja seks komersial);
2) Objek  yang  didakwakan  bukan  terda-  kwa  yang  menerimanya,  atau dibukti- kan orang lain yang menerimanya;
3) Tidak  adanya  hubungan  antara  objek  apa  yang  diterima  dengan  dengan jabatan dan kedudukan terdakwa;
4) Dengan diterimanya objek tersebut tidak memengaruhi atau tidak berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.
Mengenai  pembuktian  dalam  tindak  pidana  gratifikasi  dalam  bentuk layanan  seks  atau  perempuan  yang  merupakan  salah  satu  bagian  dari gratifikasi dalam arti luas sesuai Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,  penulis  berpendapat  beban  pembuktiannya  ada  pada  terdakwa  dan jaksa, dalam arti yang wajib dibuktikan adalah:
1) Ada  atau  tidaknya  layanan  seks  yang  diterima,  baik  dalam  satu  paket dengan  barang  atau  uang  maupun  secara  terpisah  atau  mengenai gratifikasi seksual apakah terdakwa yang menerimanya atau bukan;
2) Jika memang benar gratifikasi telah diterima, maka yang wajib dibuktikan adalah  apakah  gratifikasi  seksual  tersebut  sesuai  yang  dimaksud  dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3) Atau  jika  benar  telah  menerima  layanan  seks  sebagai  gratifikasi,  maka yang wajib dibuktikan adalah apakah gratifikasi seksual yang diterimanya tersebut  ada  hubungannya  dengan  jabatannya,  berlawanan  dengan kewajiban dan tugasnya atau tidak.
Apabila  terdakwa  dapat  membuktikan  salah  satu  dari  tiga  keadaan tersebut,  tanpa  melihat  dan  mempertimbangkan  hasil  pembuktian  jaksa penuntut umum, dalam sistem beban pembuktian terbalik berimbang, maka akibat  hukumnya  adalah  terdakwa  tidak  akan  dijatuhi  pidana  atau  dengan kata lain terdakwa dibebaskan, begitu juga sebaliknya.

## 4. SIMPULAN
Berpedoman  pada  penjelasan  pasal  12  B  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  maka  kata  “fasilitas lainnya”  dapat  diartikan  secara  luas,  sehingga  layanan  seksual  dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Namun demikian, harus pula memenuhi unsur- unsur  Pasal  12  B  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Teknik untuk membuktikan kesalahan penerima gratifikasi seksual adalah dengan membuktikan terpenuhi atau tidaknya keseluruhan unsur-
9 Adami  Chazawi,  2006, Hukum Pembuktian Tindak Pidana  Korupsi ,  Alumni,  Bandung, hlm. 84
unsur Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  dengan  menggunakan  sistem  pembuktian  terbalik berimbang,  yang  mana  baik  jaksa  maupun  terdakwa  dibebani  pembuktian tentang  benar  atau  tidak  gratifikasi  seksual  telah  diberikan/  disediakan,  benar atau  tidak  terdakwa  yang  telah  menerima,  benar  atau  tidak  gratifikasi  seksual tersebut adalah gratifikasi sesuai yang dimaksud Pasal 12  B Undang-Undang  No. 20  Tahun  2001,  benar  atau  tidak  gratifikasi  seksual  yang  diterima  tersebut berhubungan  dengan  jabatannya/berlawanan  dengan  kewajiban  dan  tugasnya. Adapun  alat-  alat  bukti  yang  dapat  digunakan  untuk  membuktikan  kesalahan penerima  gratifikasi  seksual  adalah  alat-alat  bukti  yang  secara  limitatif  diatur dalam  ketentuan  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP,  yakni  keterangan  saksi,  keterangan ahli,  surat,  petunjuk,  keterangan  terdakwa  dan  alat-alat  bukti  petunjuk  yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

## 5. REFERENSI
BUKU:
Chazawi A, 2006, Hukum Pembuktian TindakPidana  Korupsi , Alumni,  Bandung Anton  M.  Moeliono  dkk, 2008 Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia , Balai  Pustaka, Jakarta
Arief B.N, 2002, Perbandingan HukumPidana , Raja Grafindo Persada, Jakarta Muhardiansyah  D,  et  al,  2010, Buku  Saku:  Memahami  Gratifikasi ,  Cet.  Ke-1,
Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta
Mulyadi  L,  2007, Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indone sia , Normatif,  Teoritis,  Praktik dan Masalahnya , Alumni, Bandung Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia, Jakarta

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi