## ANALISIS PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG PEMERINTAH KABUPATEN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR

## Sony Kristiyanto
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jl Dukuh Kupang XXV No 54 Surabaya e-mail : sonykristiyanto@yahoo.com

## Abstract
Every  country  in  this  world  must  be  facing  poverty  problem  in  their economic. There are many ways to reduce poverty problems in each country. One of  them  is  using  fiscal  policies  through  government  expanditure.  In  Indonesia’s fiscal  policies,    there  are  two  types  of  government  expanditure.  They  are:  direct government expanditure and indirect expanditure. This paper study about how both of government expanditure will effect the reduce of poverty in East Java Province. The  research  is  coming  into  conclusion  that  both  of  government  expanditure  will effect  poverty  in  East  Java  Province,  but  in  the  different  way.  Direct  government expanditure  will  reduce  poverty  if  the  government  increase  this  expanditure.  In contrary, indirect government expanditure will raise poverty when it is increasing.
Key  words: Poverty, Direct  Government  Expanditure,  Indirect  Government Expanditure, East Java Province

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Perekonomian Indonesia yang diwarnai dengan berbagai macam krisis dan gejolak  baik  yang  berasal  dari  dalam  negeri  dan luar  negeri, mau  tidak  mau  pasti akan  berpengaruh  terhadap  kondisi  masyarakat  di  Indonesia.  Krisis  ekonomi hampir  bisa  dipastikan  akan  membuat  angka  rumah  tangga  miskin  di  Indonesia akan meningkat. Jumlah rumah tangga miskin di Indonesia sendiri meningkat pada waktu Indonesia menghadapi krisis finansial asia yang terjadi dalam rentang waktu 1997 hingga tahun 1998. Data yang di keluarkan oleh World Bank, krisis ekonomi yang  menimpa  Indonesia  juga  mengakibatkan  pergeseran  tenaga  kerja  dari  sektor pertanian ke sektor jasa. Pergeseran ini ternyata menimbulkan berkurangnya angka kemiskinan di Indonesia dari 24 persen di tahun 1999 menjadi 11,5 persen di tahun
Equilibrium, Volume 13, Nomor 1, April 2015, hlm. 19-32
2013. Namun tingkat penurunan kemiskinan mulai melambat pada tahun 2012 dan tahun  2013.  Kondisi  ini  sama  juga  ditemukan  oleh  Irfan  Mohammad  dalam penelitiannya  di  Pakistan.  Dalam  kesimpulannya,  Irfan  mengemukakan  untuk menurunkan  tingkat  kemiskinan  salah  satu  caranya  adalah  dengan  menggeser bidang pekerjaan, dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier.
Pada  tingkat  pemerintahan  provinsi,  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur sendiri telah malakukan berbagai macam upaya untuk mengentaskan rumah tangga miskin  tersebut  dari  jebakan  kemiskinan  yang  bersifat  budaya  miskin  itu  sendiri. Upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  umumnya  terbagi  menjadi  dua  hal  besar, yaitu  yang  upaya  yang  bersifat rescue atau  penyelamatan  jangka  pendek  yang ditujukan untuk menyelamatkan rumah tangga miskin  agar tidak semakin terpuruk ke  dalam  lilitan  kemiskinan  hingga  upaya  yang  bersifat recovery atau  upaya penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang (RPJMD  Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019).
Berbagai  program  penanggulangan  kemiskinan  tersebut  memberikan  hasil yang  cukup  baik.  Tahun  2005 terdapat  22,51  persen  penduduk  miskin  di  Provinsi Jawa Timur, dan angka ini menurun pada tahun 2006 menjadi 19,89 persen. Tidak berhenti  sampai  di  tahun  2006  saja,  penurunan  angka  kemiskinan  juga  terus berlangsung pada tahun – tahun berikutnya. Tahun 2007 angka kemiskinan tercatat pada  18,89  persen,  tahun  2008  menjadi  18,51  persen.  Dilihat  dari  topografi kemiskinan,  jumlah  rumah  tangga  miskin  masih  banyak  terjadi  di  daerah  apabila dibandingkan dengan jumlah rumah tangga miskin di wilayah perkotaan (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019).
Adanya  kenyataan  bahwa  rumah  tangga  miskin  lebih  banyak  terjadi  di daerah,  maka  tidak  bisa  dipungkiri  lagi  bahwa  peranan  pemerintah  daerah  pada tingkat  kabupaten  atau  kota  menjadi  sangat  krusial.  Pemerintah  kabupaten  kota, dengan  kewenangannya  pada  penyusunan,  alokasi  dan  penggunaan  anggaran belanja  daerah  memegang  peranan  untuk  menciptakan  program  –  program  yang mampu menurunkan jumlah rumah tangga miskin tersebut. Kreatifitas pemerintah daerah  dalam  membuat  program  yang  bisa  menyentuh  langsung  masyarakat  dan akhirnya bisa mengurangi jumlah rumah tangga miskin yang menjadi tujuan akhir.
Program  –  program  yang  harus  dijalankan  oleh  pemerintah  dalam  rangka menanggulangi  kemiskinan  tersebut  pasti  akan  membutuhkan  anggaran  belanja yang  tidak  sedikit.  Secara  umum,  belanja  pemerintah  sendiri  bisa  dibedakan menjadi  dua,  yaitu  belanja  langsung  dan  belanja  tidak  langsung.  Penanganan masalah  kemiskinan  dengan  menjalankan  berbagai  macam  program  dari pemerintah  kabupaten  kota,  masuk  dalam  kategori  belanja  langsung.  Sedangkan
belanja  tidak  langsung  adalah  belanja  yang  digunakan  untuk  membiayai operasional pemerintahan.

## Rumusan Masalah
Permasalahan  yang  diambil  dalam  penelitian  ini  adalah  apakah  belanja langsung  dan  belanja  tidak  langsung  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah kabupaten  kota  di  Provinsi  Jawa  Timur  berpengaruh  terhadap  pengentasan kemiskinan?

## Tujuan Penelitian
Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  belanja langsung  dan  belanja  tidak  langsung  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur terhadap pengentasan kemiskinan.

## Manfaat Penelitian
Penulis  berharap  bahwa  tulisan  ini  bisa  menjadi  referensi  tambahan  baik bagi  akademisi  yang  tertarik  dalam  bidang  pengentasan  kemiskinan  dengan menggunakan  instrumen  ekonomi  fiskal  maupun  bagi  pemerintah  daerah  untuk mengambil keputusan mengenai pengentasan kemiskinan.

## TELAAH PUSTAKA

## Kemiskinan dan Pengukuran Kemiskinan
Dalam  perspektif  yang  sederhana,  kemiskinan  bisa  diartikan  sebagai ketidak  mampuan  dari  seseorang  individu  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  yang umumnya  merupakan  kebutuhan  fisik  (Haughton,  2009).  Kebutuhan  dasar  itu sendiri, apabila dipersempit adalah kebutuhan yang bersifat untuk mempertahankan kelangsungan  hidupnya  sendiri.  Kebutuhan  tersebut  misalnya  kebutuhan  untuk makanan, pakaian dan kebutuhan tempat tinggal.
Beberapa  negara  kemudian  memperlebar  definisi  dari  kemiskinan  itu sendiri.  Kemiskinan  dipahami  tidak  sebatas  ketidak  mampuan  ekonomi  untuk memenuhi kebutuhan fisik semata tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan  perlakuan  bagi  seseorang  atau  sekelompok  orang  dalam  menjalani kehidupan  yang  lebih  bermartabat.  Jika  dalam  perspektif  sempit,  kebutuhan seseorang hanya dipatok pada pemenuhan kebutuhan pangan, papan dan sandang,
Equilibrium, Volume 13, Nomor 1, April 2015, hlm. 19-32
maka  apabila  diperluas,  kebutuhan  seseorang  akan  kesehatan,  pendidikan, pekerjaan,  perumahan,  air  bersih,  sanitasi,  pertanahan,  sumber  daya  alam lingkungan, rasa aman, partisipasi dalam sosial politik dan keseteraan gender.
Perluasan  arti  kemiskinan  sendiri  berangkat  dari  pemahaman  bahwa kemiskinan  adalah  suatu  hal  yang  bersifat  multidimensional.  Kemiskinan  yang melilit masyarakat lebih bersifat struktural daripada bersifat individual. Masyarakat menjadi  miskin  bukan  karena  masyarakat  tersebut  malas  bekerja,  namun masyarakat terbelenggu oleh struktur sosial yang menyebabkan masyarakat miskin tidak bisa mengakses sumber – sumber penghasilan.
Seseorang  dikatakan  miskin  atau  tidak  akan  berbeda  antar  satu  negara dengan  negara  lain.  Indonesia  sendiri  menganut  kebijakan  bahwa  seseorang dikatakan  di  bawah  garis  kemiskinan  apabila  yang  bersangkutan  memiliki penghasilan  per  bulan  di  bawah  Rp  233.470  per  bulan,  atau  apabila  seseorang memiliki  pendapatan  kurang  dari  Rp  7.782  per  harinya.  Selain  penduduk  miskin, pemerintah  mendefinisikan  juga  penduduk  hampir  miskin.  Penduduk  hampir miskin adalah mereka yang mempunyai pendapatan antara Rp 233.470 sampai Rp 280.488 per bulan. Kemudian dikelompokkan juga kategori penduduk hampir tidak miskin,  yaitu  mereka  yang  mempunyai  pendapatan  antara  Rp  280.488  hingga  Rp 350.160.  melihat  penggolongan  kemiskinan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah tersebut,  maka  secara  otomatis  mereka  yang  mempunyai  pendapatan  di  atas  Rp 350.160 dikategorikan penduduk mampu atau penduduk tidak miskin.
Pengukuran  lain  kemiskinan  yang  dilakukan  Indonesia  melalui  metode Garis  Kemiskinan.  Garis  Kemiskinan  sendiri  adalah  jumlah  minimal  rupiah  yang diperlukan  seseorang  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasarnya.  Rumus  penghitungan Garis kemiskinan adalah:
GK      = GKM + GKNM ............................................................  (1)
Dimana,
GK : Garis Kemiskinan
GKM : Garis Kemiskinan Makanan GKNM : Garis Kemiskinan Non Makanan Garis Kemiskinan Makanan disetarakan dengan 2100 Kilo Kalori per kapita per  hari.  Jumlah  kalori  sebesar  2100  kilo  kalori  tersebut  dianggap  adalah  nilai minimal  yang  dibutuhkan  seseorang  untuk  bisa  bekerja  secara  normal  untuk mendapatkan penghasilan. Sementara itu, Garis Kemiskinan Non Makanan adalah pengeluaran yang dibutuhkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selain kebutuhan makanan. Kebutuhan yang dimaksud antara lain adalah kebutuhan untuk pakaian dan kebutuhan tempat tinggal.

## Belanja Daerah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  No  59  Tahun  2007 menegaskan  bahwa  belanja  daerah  dipergunakan  dalam  rangka  mendanai pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten kota yang  terdiri  dari  urusan  wajib,  urusan  pilihan,  dan  urusan  yang  penanganannya dalam  bagian  atau  bidang  tertentu  yang  dapat  dilaksanakan  bersama  antara pemerintah  dan  pemerintah  daerah  atau  antar  pemerintah  daerah  yang  ditetapkan dengan peraturan perundang – undangan.
Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan  kualitas  kehidupan  masyarakat  dalam  upaya  memenuhi  kewajiban daerah  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  peningkatan  pelayanan  dasar,  pendidikan, kesehatan,  fasilitas  sosial,  dan  fasilitas  umum  yang  layak  serta  mengembangkan sistem jaminan sosial.
Belanja menurut kelompok belanja dalam Permendagri No 59 Tahun 2007 terdiri  dari  belanja  langsung  dan  belanja  tidak  langsung.  Belanja  langsung  adalah belanja  yang  dianggarkan  terkait  langsung  dengan  pelaksanaan  program  dan kegiatan.  Jenis  belanja  langsung  dapat  diukur  dengan  hasil  suatu  program  dan kegiatan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.  Belanja  tidak  langsung  dapat  diukur  dengan  keluaran  dan  hasil  yang diharapkan  dari  suatu  program  dan  kegiatan  seperti  belanja  pegawai  untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, belanja bunga, belanja subsidi, belanja  hibah,  belanja  bantuan  sosial,  belanja  bagi  hasil,  bantuan  keuangan  dan belanja tidak terduga.

## Studi Empiris
Mengambil  lokasi  penelitian  di  Papua  tahun  2006,  Erlangga  Agustino Landiyanto  sampai  pada  kesimpulan,  bahwa  untuk  menanggulangi  masalah kemiskinan    di  provinsi  tersebut,  salah  satu  yang  disarankan  adalah  dengan  lebih memberdayakan  lembaga  keuangan  mikro.  Kesimpulan  ini  diambil  salah  satunya dengan  melihat  fakta  bahwa  lembaga  keuangan  baik  itu  perbankan  atau  lembaga keuangan non bank formal masih sangat sedikit yang membuka cabang hingga ke Papua.
Quentin  Wodon  (2007)  dalam  tulisannya  yang  berjudul Growth  and Poverty  Reduction  in  West  Africa sampai  pada  kesimpulan  bahwa  di  beberapa negara  Afrika  seperti  Ghana  dan  Senegal,  pertumbuhan  ekonomi  mampu  untuk mengurangi  tingkat  kemiskinan  di  negara  tersebut.  Walaupun  pertumbuhan ekonomi  mampu  untuk  mengurangi  kemiskinan  di  kedua  negara  tersebut,  namun hal ini memerlukan waktu yang sangat panjang. Masih dari penelitian yang  sama,
beberapa  negara  ternyata  tidak  bisa  mengandalkan  pertumbuhan  ekonomi  untuk mengurangi tingkat kemiskinannya. Burkina Faso adalah salah satu contoh negara yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak cukup mampu untuk mengurangi tingkat kemiskianan di negara tersebut.
Irfan  Mohammad  dan  Rashid  Amjad  tahun  1994  melakukan  penelitian  di Pakistan. Penelitian mereka yang berjudul: Poverty in Rural Pakistan , sampai pada kesimpulan  bahwa  penanganan  kemiskinan  di  Pakistan  salah  satunya  dengan menggeser sektor pekerja. Pekerja yang berpindah dari sektor primer (pertanian) ke sektor  sekunder  (industri)  dan  terseier  (jasa)  mempu  untuk  mengangkat  tingkat pendapatan yang berujung pada pengurangan tingkat kemiskinan secara agregat di negara tersebut.
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  adalah,  pada penelitian ini mengangkat variabel yang bersifat instrumen fiskal. Dengan kata lain, penelitian  ini  akan  mengedepankan  bagaimana  peran  pemerintah  terutama pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

## Hipotesis
Merujuk  pada  telaah  teori  dan  studi  empiris  yang  telah  dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah:
1. Belanja langsung dan belanja tidak langsung pemerintah kabupaten kota di Provinsi  Jawa  Timur  secara  bersama  –  sama  berpengaruh  negatif  dan siginifikan terhadap jumlah rumah tangga miskin
2. Belanja  langsung  pemerintah  kabupaten  kota  di  Provinsi  Jawa  Timur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah rumah tangga miskin
3. Belanja tidak langsung pemerintah kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah rumah tangga miskin

## METODA PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Mengingat jumlah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur berjumlah 38 kabupaten dan kota, maka penulis mengambil seluruh kabupaten dan kota untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. Keputusan ini diambil mengingat ukuran  sampel  dalam  penelitian  kuantitatif  minimal  harus  30  pengamatan. Kabupaten  dan  kota  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah:  Kab  Bangkalan, Kab Banyuwangi, Kab Blitar, Kab Bojonegoro, Kab Bondowoso, Kab Gresik, Kab Jember,  Kab  Jombang,  Kab  Kab  Kediri,  Kab  Lamongan,  Kab  Lumajang,  Kab
Madiun,  Kab  Magetan,  Kab  Malang,  Kab  Mojokerto,  Kab  Nganjuk,  Kab  Ngawi, Kab  Pacitan,  Kab  Pamekasan,  Kab  Pasuruan,  Kab  Ponorogo,  Kab  Probolinggo, Kab Sampang, Kab Sidoarjo, Kab Situbondo, Kab Sumenep, Kab Trenggalek, Kab Tubam, KabTulungagung, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kota Surabaya.
Seluruh  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mengacu  kepada  data yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur.  Data  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  dan  bersifat  runtun  waktu  atau cross  section . Penelitian ini mengambil tahun 2013 sebagai periode pengamatan.

## Definisi Operasional Variabel
Untuk menyamakan persepsi, maka berikut adalah definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini.
1. Kemiskinan (Y)
Kemiskinan  menurut  Badan  Pusat  Statistik,  adalah  ketidakmampuan memenuhi  kebutuhan  dasar  ( basic  need ).  Kemiskinan  ini  juga  dipandang sebagai  ketidakmampuan  dari  sisi  ekonomi  untuk  memenuhi  kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
2. Belanja Langsung (X1) Belanja langsung adalah belanja yang langsung digunakan untuk program – program  yang  akan  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  langsung  bersentuhan sengan masyarakat banyak.
3. Belanja Tidak Langsung (X2) Belanja tidak langsung adalah belanja yang dilakukan oleh pemerintah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan urusan pemerintahan.

## Teknik Analisis
Untuk membuktikan hipotesis yang telah dikemukakan, dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda. Secara umum, regresi linear berganda dengan pendekatan ordinary  least  square (OLS)  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini berangkat dari model sebagai berikut:
.............................................................. (2)
Dimana:
Y i : Angka rumah tangga miskin di 38 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur 2013 X 1 : Belanja langsung pemerintah kabupaten kota Provinsi Jawa Timur tahun 2013 X 2 : Belanja tidak langsung pemerintah kabupaten kota Provinsi Jawa Timur 2013 i: Kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur
α: Konstanta β 1 , β 2 : Parameter ε: Error terms

## Uji Parameter dan Uji Statistik
Setelah  memperoleh  hasil  regresi  sesuai  dengan  model  (2),  maka  langkah selanjutnya  menguji  model  tersebut  untuk  mendapatkan  hasil  yang  BLUE  ( Best Linear  Unbiased  Estimation ).  Uji  paramter  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini lazim  disebut  dengan  uji  asumsi  klasik  yang  terdiri  dari  uji  multikolinearitas,  uji autokorelasi,  uji  heteroskedastisitas,  uji  normalitas,  dan  uji  linearitas  fungsi. Sedangkan  untuk  uji  statistika  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  uji hipotesis  partial  (uji  t),  uji  hipotesis  serentak  (uji  f)  dan  uji  koefisien  determinasi (uji  R 2 ).  Penelitian  ini  menggunakan  tingkat  signifikansi  sebesar  95  persen  atau mengambil margin error sebesar 5 persen.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Analisis
Dengan  menggunakan  bantuan  software  eviews  6,  hasil  estimasi  terhadap persamaan (2) adalah sebagai berikut:

## Tabel 1 Model Regresi Linear Berganda
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 2.357445 27.71251 0.085068 0.9327 X1 -5.31E-05 2.52E-05 -2.104903 0.0425 X2 0.000183 3.97E-05 4.617592 0.0001 R-squared 0.407926     Mean dependent var 128.7632 Adjusted R-squared 0.374094     S.D. dependent var 77.83643 S.E. of regression 61.57971     Akaike info criterion 11.15420 Sum squared resid 132722.1     Schwarz criterion 11.28348 Log likelihood -208.9298     Hannan-Quinn criter. 11.20020 F-statistic 12.05714     Durbin-Watson stat 2.027072 Prob(F-statistic) 0.000104
Sumber: data, diolah
Sebelum  dilakukan  uji  hipotesis  atas  pemodelan  yang  dibangun,  akan  dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik. Hasil uji asumsi klasik dari pemdoelan yang coba dibangun adalah sebagai berikut:

## Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  ada  hubungan antar  variabel  bebas  dalam  model  yang  dibangun.  Uji  multikolinearitas  dilakukan dengan  menggunakan  uji  korelasi  antar  variabel.  Suatu  model  dikatakan  memiliki masalah multikolinearitas ketika terdapat hubungan korelasi lebih daro 0,8 dan hal tersebut  terjadi  pada  saat  R2  lebih  dari  90  persen  (Winarno,  2007).  Hasil  uji korelasi  antar  variabel  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pemodelan  yang dibangun  bebas  dari  permasalahan  multikolinearitas  sebagaimana  terlihat  dalam tabel 2 berikut ini:
Tabel 2 Hasil Uji Korelasi Antar Variabel X1 X2 Y X1 1.000000 0.710493 0.217330 X2 0.710493 1.000000 0.577041 Y 0.217330 0.577041 1.000000 Sumber: data, diolah

## Uji Autokorelasi
Pemodelan  menggunakan  analisa  regresi  sederhana  harus  terbebas  dari adanya korelasi antara variabel penganggu pada satu periode dengan periode waktu sebelumnya.  Apabila  suatu  model  ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel pengganggu,  maka  pemodelan  tersebut  dikatakan  terkena  permasalahan autokorelasi  (Winarno,  2007).  Penelitian  ini  menggunakan  pemodelan  yang dikembangkan  oleh  Breusch  –  Godfrey  untuk  melihat  adakah  permasalahan autokorelasi  atau  tidak  dalam  pemodelan.  Hasil  uji  Breusch  –  Godfrey  untuk penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pemodelan  yang  dibangun  tidak  terindikasi masalah  autokorelasi,  yang  ditunjukkan  dengan  tidak  signifikannya  F  statistik dalam uji Breusch – Godfrey.

## Uji Heteroskedastisitas
Pemodelan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  yang  bersifat cross section atau  data  yang  diruntun  berdasar  ruang.  Pemodelan  dengan  menggunakan data  cross  section  sangat  rentan  dengan  permasalahan  heteroskedastisitas.
Equilibrium, Volume 13, Nomor 1, April 2015, hlm. 19-32
Heteroskedastisitas  sendiri  diartikan  sebagai  kondisi  dimana  suatu  model  dengan pendekatan  OLS  yang  mempunyai  varian  yang  tidak  konstan  atau  mempunyai residual  yang  tidak  saling  berhubungan  antara  satu  observasi  dengan  observasi yang  lain  (Widarjono,  2005).  Uji  heteroskedastisitas  dalam  penelitian  ini menggunakan uji White. Hasil uji White dalam penelitian ini menunjukkan bahwa model yang dibangun tidak terkena masalah heteroskedastisitas yang diketahui dari tidak signifikannya F statistik dalam uji White.

## Uji Linearitas Fungsi
Linear dalam regresi linear berganda mengandung arti bahwa model harus linear in parametric . Untuk memastikan apakah model yang dibangun telah linear atau  belum,  digunakan  Ramsey  Reset  Test.  Suatu  model  dikatakan  telah  linear apabila dalam Ramsey Reset Test tidak signifikan secara statistik. Hasil uji Ramsey Reset Test dalam penelitian ini menunjukkan nilai F statistik yang tidak signifikan secara  statsitik,  maka  bisa  diambil  kesimpulan  bahwa  model  yang  coba  dibangun telah linear secara statistik.

## Uji Normalitas
Menggunakan  Jarque  –  Bera  Test  untuk  mendeteksi  masalah  apakah  data sudah  terdistribusi  secara  normal  atau  tidak.  Dengan  melihat  nilai  probabilitas Jarque Bera dan membandingkannya dengan nilai  signifikansi yang diambil, maka bisa diputuskan apakah model tersebut sudah terdistribusi secara normal atau tidak. Nilai  probabilitas  yang  didapat  dalam  uji  Jarque  Bera  penelitian  ini  adalah  0,299 yang berarti lebih tinggi dari nilai margin eror 0,05 yang berarti bahwa model yang dibangun telah terdistribusi secara normal.

## Uji Statistika
Uji statistik atau yang lebih dikenal juga dengan uji hipotesis. Terdapat dua macam uji hipotesis, yaitu uji hipotesis parsial (uji t) dan uji hipotesis serentak (uji f). Uji t dilakukan dengan membandingkan t tabel dengan t hitung. Apabila didapat nilai  mutlak  t  tabel  kurang  dari  t  hitung,  maka  variabel  tersebut  dikatakan signifikan secara statistik. Selain itu, uji t bisa juga dilakukan dengan melihat nilai probabilitasnya.  Apabila  nilai  probabilitas  suatu  variabel  lebih  kecil  dari  niali margin  error yang  ditentukan,  maka  variabel  tersebut  dikatakan  signifikan  secara statistik. Aturan yang sama juga berlaku untuk uji f atau uji hipotesis serentak.
Melihat  kembali  tabel  1,  maka  bisa  diketahui  bahwa  nilai  t  hitung  untuk variabel belanja langsung sebesar  -2,10 dan untuk variabel belanja tidak langsung sebesar  4,617.  Nilai  t  tabel  untuk  df  sebesar  35  dan  tingkat  kesalahan  sebesar  5
persen  adalah  1,6905.  Dari  hasil  tersebut  maka  bisa  disimpulkan  bahwa  belanja tidak  langsung  dan  belanja  langsung  berpengaruh  secara  individual  terhadap kemiskinan dikabupaten kota di Provinsi Jawa Timur.
Signifikansi  serentak  atau  uji  f  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  hasil bahwa belanja langsung dan variabel belanja tidak langsung secara bersama – sama mempengaruhi kemiskianan di kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur. Kondisi ini bisa  dilihat  dari  nilai  probabilitas  F  sebesar  0,000104  yang  lebih  kecil  dari  nilai margin error sebesar 0,05.
Selain  uji  t  dan  uji  f,  dalam  uji  statistika,  terdapat  juga  uji  koefisien determinasi  atau  yang  biasa  disebut  dengan  uji  R 2 .  Besaran  R 2 pasti  diantara  nol dan  satu  serta  selalu  bernilai  positif.  Penelitian  ini  menghasilkan  nilai  R 2 sebesar 37,40  persen,  yang  berarti  bahwa  37,40  persen  fluktuasi  angka  kemiskinan  pada kabupaten  kota  di  Provinsi  Jawa  Timur  mampu  dijelaskan  oleh  variasi  belanja langsung  dan  belanja  tidak  langsung  pemerintah  kabupaten  kota  di  Provinsi  Jawa Timur. Sisanya, sebesar 62,6 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

## Pembahasan
Merujuk pada tabel 1, maka persamaan (2), secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:
Y = 2,35 – 0,000053X1 + 0,00018X2 + ε............................................... (3)
Secara verbal, persamaan (3) dapat dijabarkan sebagaimana berikut: apabila terjadi  kenaikan  pada  belanja  langsung  sebesar  satu  satuan  (berarti  seratus  juta rupiah)  akan  menurunkan  angka  rumah  tangga  miskin  sebesar  0,000053  dengan asumsi  semua  variabel  lain  dalam  kondisi  konstan.  Sedangkan,  apabila  terjadi kenaikan  pada  belanja  tidak  langsung  sebesar  seratus  juta  rupiah  maka  akan  ikut menaikkan  angka  rumah  tangga  miskin  sebesar  0,00018  dengan  asumsi  variabel lain dalam kondisi konstan.
Signifikannya  variabel  belanja  langsung  dengan  parameter  negatif sebenarnya telah diduga sebelumnya. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah yang langsung  bisa  dirasakan  oleh  masyarakat  tentu  akan  sangat  membawa  dampak secara langsug pula oleh masyarakat. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan belanja program seperti belanja subsidi di berbagai sektor seperti sektor pendidikan dan sektor kesehatan tentu akan mengurangi beban rumah tangga miskin.  Layanan  gratis  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dalam  bidang  pendidikan antara  lain  dengan  memberikan  pendidikan  gratis  hingga  jenjang  pendidikan menengah,  memberikan  bantuan  atau  beasiswa  bagi  siswa  yang  memiliki  prestasi akademik  hingga  membangun  sekolah  yang  sesuai  dengan  karakter  masyarakat setempat.
Pengurangan  rumah  tangga  miskin  dengan  memperbesar  belanja  langsung telah  dilakukan  di  beberapa  kota  dalam  bentuk  subsidi  langsung.  Beberapa  kota yang  dapat  dijadikan  contoh  adalah  Kota  Blitar.  Kota  ini  mampu  memberikan subsidi  sebesar  satu  juta  rupiah  untuk  tiap  warganya  yang  mampu  untuk melanjutkan  hingga  ke  jenjang  pendidikan  tinggi  negeri.  Kota  Blitar  juga menggratiskan  pendidikan  hingga  ke  tingkat  sekolah  menengah  dan  memberikan seragam, sepatu dan kaos kaki gratis kepada seluruh peserta didik.
Inti  dari  layanan  cuma  –  cuma  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kabupaten kota adalah untuk meringankan beban rakyat, terutama beban rumah tangga miskin. Layanan  gratis  yang  diberikan  oleh  pemerintah  ini  juga  bertujuan  untuk mengentaskan  rumah  tangga  miskin  menjadi  lebih  baik.  Dengan  layanan  gratis terutama  pada  layanan  publik,  diharapkan  pula  rumah  tangga  miskin  mampu menikmati layanan dasar yang dibutuhkan walaupun pada umumnya layanan dasar tersebut dalam kondisi minimal.
Hal  yang cukup menarik dalam penelitian ini  adalah variabel belanja tidak langsung  berpengaruh  positif  dan  signifikan.  Kondisi  ini  artinya,  setiap penambahan pada belanja tidak langsung akan diikuti pula oleh penambahan rumah tangga  miskin.  Cukup  mengejutkan  mengingat  salah  satu  tujuan  pengeluaran pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan yang salah satu indikatornya adalah  jumlah  rumah  tangga  miskin.  Namun,  apabila  merujuk  kembali  pada  teori yang telah dikemukakan pada bagian awal tulisan ini bahwa belanja tidak langsung lebih  ditujukan  untuk  opersional  pemerintahan,  maka  kondisi  ini  tidak mengherankan.  Peningkatan  belanja  tidak  langsung  tidak  akan  dinikmati  oleh masyarakat secara langsung. Apabila terjadi kenaikan belanja tidak langsung, maka yang  pertama  kali  menikmati  adalah  pegawai  negeri  sipil  yang  hampir  bisa dipastikan bukan merupakan rumah tangga miskin.
Belanja tidak langsung pemerintah mungkin akan turut menurunkan jumlah rumah  tangga  miskin  apabila trickle  down  effect terjadi  di  suatu  wilayah  terjadi. Teori  ini  menitik  beratkan  pada  pemerataan  pendapatan  yang  dilakukan  oleh mereka  yang  memiliki  pendapatan  berlebih  kepada  kelompok  yang  mengalami kekurangan  pendatan.  Bila  dikaitkan  dengan  belanja  tidak  langsung,  maka seharusnya  mereka  yang  mendapatkan  pendapatan  berlebih  dari  kenaikan  belanja tidak langsung ini mampu untuk mencipatakan pendapatan tambahan bagi kelopok yang mengalami kekurangan pendapatan.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Belanja  langsung  pemerintah  kabupaten  kota  di  Provinsi  Jawa  Timur mampu  mempengaruhi  jumlah  rumah  tangga  miskin.  Belanja  tidak  langsung mempunyai  hubungan  yang  berlawanan  arah,  yang  berati  apabila  belanja  tidak langsung  mengalami  kenaikan  maka  akan  diikuti  oleh  penurunan  jumlah  rumah tangga miskin.  Belanja tidak langsung  yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota  di  Provinsi  Jawa  Timur  juga  mampu  mempengaruhi  jumlah  rumah  tangga miskin.  Namun, apabila  belanja langsung  mempunyai  hubungan  yang  berlawanan arah,  belanja  tidak  langsung  mempunyai  hubungan  yang  searah.  Maka,  apabila pemerintah  menambah  jumlah  belanja  tidak  langsung,  maka  kan  menambah  pula jumlah rumah tangga miskin.

## Saran
Baik  belanja  langsung  maupun  tidak  langsung  mampu  mempengaruhi jumlah  rumah  tangga  miskin  di  kabupaten  kota  di  Provinsi  Jawa  Timur.  Keadaan ini  artinya  pemerintah  kabupaten  kota  diharapkan  bisa  memainkan  anggaran belanja tersebut untuk mengurangi jumlah rumah tangga miskin. Hal yang penting untuk diperhatikan di sini adalah bahwa pemerintah harusnya memperbesar belanja langsung  dibandingkan  dengan  belanja  tidak  langsung,  karena  memang  belanja langsung  inilah  yang  langsung  berhubungan  dan  pada  akhirnya  akan  mengurangi jumlah rumah tangga miskin.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonymous,  2015. Indikator  Kinerja  RPJMD  Provinsi  Jawa  Timur  dan  Renstra OPD/Biro Tahun 2014 – 2019 . Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Haughton,  Jonathan  &  Shahidur  R  Khandker.  2009. Handbook  on  Poverty  and
Inequality. Washington DC: The World Bank
Mohammad,  Irfan  &  Rashid  Amjad.  1994.  Poverty  in  Rural  Pakistan, Pakistan Institute  of  Development  Economics  Islamabad .  http://mpra.ub.uni- muenchen.de/38335/1/MPRA_paper_38335.pdf,  diunduh  pada  8  Agustus 2015
Landiyanto,  Erlangga  Agustino.  2006. Alternative  Strategy  Poverty  in  Papua . http://mpra.ub.uni-muenchen.de/4391/1/MPRA_paper_4391.pdf diunduh pada 8 Agustus 2015
Widarjono,  Agus.  2005. Ekonometrika:  Teori  dan  Aplikasi  Untuk  Ekonomi  dan Bisnis . Yogyakarta: Penerbit Ekonisia Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Winarno,  W.W  2007. Analisis  Ekonometrika  dan  Statistik  Dengan  Eviews . Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen
YKPN Wodon,  Quentin.  2007. Growth  and  Poverty  Reduction  in  West  Africa:  A  Brief Overview. World Bank. http://mpra.ub.uni- muenchen.de/11086/1/MPRA_paper_11086.pdf    diunduh  pada  8  Agustus
2015
World Bank. 2015. http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/brief/reducing- extreme-poverty-in-indonesia. diunduh pada 8 Agustus 2015.