## Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Barat

## Lilik Trianto1, Meiran Panggabean2
12 Universitas Tanjungpura

## Correspondence Email: liliktrianto25@gmail.com ABSTRAK
Info Artikel
ABSTRAK Kata Kunci: DAU, DAK, DBH, Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Tujuan  penelitian  adalah  menguji  dan  menganalisis  pengaruh  langsung  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  dan  Dana  Bagi  Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalbar.  Bentuk  penelitian  kuantitatif-deskriptif.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  merupakan  data  sekunder  tahun  2012-2021.  Alat  analisis  adalah regresi data panel dengan model analisis  jalur (path analysis). Hasil penelitian adalah DAU, DAK dan DBH secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  DAU,  DAK  dan  DBH  berpengaruh  terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi.

## ABSTRACT
Keywords: GAF, SAF and PSF, Economic Growth and Employment Absorption. The research objective was to test and analyze the direct effect of the General Allocation  Fund  (GAF),  the  Special  Allocation  Fund  (SAF)  and  the  Revenue Sharing  Fund  (PSF)  on  economic  growth  and  employment  in  the  Province  of West  Kalimantan.  Form  of  quantitative-descriptive  research.  The  data  used  in this  study  is  secondary  data  for  2012-  2021.  The  analysis  tool  is  panel  data regression  with  a  path  analysis  model.  The results  of  the  study  are  that  DAU, DAK  and  DBH  partially  and  simultaneously  have  a  significant  effect  on economic growth. DAU, DAK and DBH affect employment absorption through economic growth.

## Vol. 5 No. 1, Maret 2023
1. PENDAHULUAN Latar Belakang Dalam proses pembangunan
Kalimantan  Barat  selama  periode  2012-2021 tampak  ada  kemajuan,  terutama  bila  dilihat dari  struktur  ekonomi  dan  pertumbuhan ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi  bersifat fluktuatif  pada  kisaran  -1,82%  (terendah) pada  tahun  2020  hingga  6,08%  (tertinggi) pada tahun 2013. Dan selama periode tersebut, pertumbuhan  ekonomi  Kalimantan  Barat rata-rata  4,82%.  Perbedaan  pertumbuhan ekonomi  yang  fluktuatif  juga  terjadi  di  14 kabupaten/kota. Rata-rata pertumbuhan ekonomi  tertinggi  terjadi  di  Kabupaten Ketapang (5,20%) dan rata-rata pertumbuhan ekonomi  terendah  dialami  oleh  Kabupaten Kapuas  Hulu  (3,98%).  Meskipun  sepanjang tahun  ekonomi  tumbuh  positip  (kecuali  di tahun  2020)  dan  cenderung  meningkat, namun  penyerapan  tengakerja  cenderung menurun  dan  tingkat  pengangguran  terbuka cenderung meningkat dari 3,48%  tahun  2012 menjadi 5,82%  tahun 2021.
Mencermati pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di 14 Kabupaten/Kota propinsi  Kalimantan  Barat, terungkap  adanya  perbedaan.  Kabupaten Ketapang yang rata-rata  pertumbuhan ekonominya  tertinggi  (5,20%),  ternyata penyerapan  tenaga  kerjanya  rata-rata  1,50%, lebih  rendah  dibanding  penyerapan  tenaga kerja  di  Kabupaten  Kapuas  Hulu  yang  rata- rata  pertumbuhan  ekonominya  terendah (3,98%)  namun  mampu  menyerap  tenaga kerja sebesar rata-rata 2,37%.
Pertumbuhan  ekonomi  dan  penyerapan tenaga  kerja  yang  berbeda-beda  antar kabupaten/kota dipengaruhi oleh ketersediaan jumlah  dan  kualitas  sumberdaya  alam, sumberdaya  manusia  dan  modal  yang dimiliki  masing-masing  daerah.  Modal  yang
dimaksud  di  sini  meliputi  investasi  swasta, investasi asing dan transfer ke daerah (TKD).
Kebijakan  TKD  yang  berdampak  pada indikator pembangunan sosial dan perekonomian  di  daerah.  Dukungan  TKD pada  aspek  layanan  dasar  seperti  pendidikan dan  kesehatan  bertujuan  untuk  membangun dan  mempertahankan  SDM  daerah  yang berkualitas  di  daerah  agar  lebih  berdaya saing,  terampil,  inovatif,  produktif,  dan berkelanjutan  dalam  menjalankan  aktivitas sosial  dan  perekonomiannya. Dana  transfer dikenal  dengan  nama  Transfer  ke  Daerah  dan Dana  Desa  (TKDD)  terdiri  dari:  (1)  Dana Perimbangan  yang  mencakup  Dana  Alokasi Umum  (DAU),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  Dana Alokasi  Khusus  Fisik  (DAK  Fisik),  dan  Dana Alokasi  Khusus  Nonfisik  (DAK  Nonfisik);  (2) Dana  Insentif  Daerah  (DID);  (3)  Dana  Otonomi Khusus  dan  Dana  Keistimewaan DIY  (Daerah Istimewa  Yogyakarta),  dan  (4)  Dana  Desa. Pembahasan dalam studi tertuju pada pemanfaatan  DAU,  DAK  dan  DBH  di  14 kabupaten/kota pembangunan daerah. Pemanfaatn DAU, DAK dan DBH di masing- masing
Kabupaten/Kota memberikan pengaruh  yang  berbeda-beda  terhadap pertumbuhan  ekonomi  dan  penyerapan tenaga kerja. Misalnya, selama periode 2012- 2021  Kabupaten  Ketapang  merupakan penerima  DAU,  DAK  dan  DBH  terbesar, perumbuhan  ekonominya  tertinggi  (rata-rata 5.20%)  namun  pertumbuhan  penyerapan tenaga  kerjanya  rendah  (rata-rata  1.50%). Kabupaten  Kayong  Utara,  penerima  DAU terendah  ditandai  dengan  pertumbuhan ekonomi  rata-rata  4,68%  dan  pertumbuhan penyerapan  tenaga  kerja  rata-rata  2.50%. Kota  Singkawang,  penerima  DAK  terendah ditandai  dengan  rata-rata  pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja relative tinggi,  masing-masing  4.79%  dan  3.02%. Sementara  itu,  Kabupaten  Mempawah penerima  DBH  terendah,  diikuti  dengan
pertumbuhan  ekonomi  tinggi  (rata-rata 4.88%)  namun  pertumbuhan  penyerapan tenaga kerja sangat rendah (rata-rata 0.76%)
Harapan  pemerintah  dengan  adanya Kebijakan  TKD  (seperti  DAU,  DAK  dan DBH)  ekonomi  semakin  bertumbuh  untuk selanjutnya  pertumbuhan  penyerapan  tenaga kerja juga semakin meningkat. Namun, pada kenyataannya,  pertumbuhan  ekonomi  dan pertumbuhan  penyerapan  tenaga  kerja  di  14 Kabupaten/kota  selama  periode  2012-2021 tidak  sama  atau  bervariasi  pada  kisaran 3,98%  hingga  5,20%  untuk  pertumbuhan ekonomi  dan  0,76  hingga  3,02  untuk pertumbuhan  penyerapan  tenaga  kerja.  Dari kenyataan yang terjadi terhadap pertumbuhan ekonomi  dan  pertumbuhan  penyerapan tenaga  kerja  yang  variatif  di  berbagai Kabupaten/kota,  menarik  untuk  diteliti bagaimana  sesungguhnya  pengaruh  DAU, DAK  dan  DAK  terhadap  pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

## 2. KAJIAN PUSTAKA
Teori  transfer  fiskal  seperti  yang dikemukakan  oleh  Litvack, et  al (1998) dalam Arham,  Kamuli  dan  Payu  (2018), bahwa  desain  transfer  akan  mendukung keberhasilan desentralisasi fiskal karena akan berdampak  pada  efisiensi  dan  keadilan  serta pemerataan  pendistribusian  barang  publik. Menurut  Rosen  (2002),  transfer  fiskal  terdiri atas unconditional  grant (transfer  tanpa syarat) dan conditional grant (transfer dengan syarat). Unconditional grant merupakan jenis transfer  yang  ditujukan  guna  menjamin pemerataan dalam kemampuan fiskal antardaerah, sehingga daerah dapat
melaksanakan  urusan  rumah  tangganya sendiri.  Contoh  transfer  tak  bersyarat Indonesia  adalah  DBH  dan  DAU (Azwardi, 2007 dalam Hastuti 2018). Conditional grant merupakan  jenis  transfer  khusus  yang
diberikan kepada daerah untuk tujuan khusus atau  membiayai  kegiatan-  kegiatan  penting pemerintah  pusat.  Contoh  transfer  bersyarat di  Indonesia  adalah  DAK  (Azwardi,  2007 dalam Hastuti 2018).
Berdasarkan  teori  federalisme  fiskal yang  dikembangkan  oleh  Hayek,  Musgrave dan Oates dalam Kresnandra  (2016),  dimana pertumbuhan  ekonomi  dapat  dicapai  melalui desentralisasi,  yaitu  pelimpahan  wewenang dari  pemerintah  pusat  ke  daerah  guna mengurus  daerahnya  sendiri  yang  lebih dikenal  dengan  istilah  otonomi  daerah. Selanjutnya  teori  Oates  (1972,  2011)  dan Tiebout  (1956) dalam Rustan  (2013) menyatakan  bahwa  desentralisasi  fiskal memiliki  hubungan  yang  positif  dengan perekonomian.
Teori  pertumbuhan  dan  pembangunan ekonomi  Ricardo dalam Jhingan  (2016), bahwa  faktor  tenaga  kerja  memiliki  peranan yang  penting  dalam  perekonomian,  dimana tenaga kerja sebagai faktor utama, di samping faktor  modal  yang  dimiliki.  Teori  Neoklasik (Solow-Swan) dalam Arsyad (2015), pertumbuhan  perekonomian  tergantung  pada ketersediaan faktor-faktor produksi
(penduduk,  tenaga  kerja,  dan  akumulasi modal)  dan  tingkat  kemajuan  teknologi. Berdasarkan  teori  ekonomi,  dimana  strategi dalam
memperbaiki tenaga kerja,
pengangguran  maupun  kemiskinan  yaitu dengan  menciptakan  perekonomian  yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Perekonomian berkualitas mampu menyediakan  kesempatan  orang  untuk bekerja  yang  lebih  besar  dengan  menarik pihak  investor  untuk  berinvestasi  pada pembangunan  padat  tenaga  kerja  (Arsyad, 2015).
Berdasarkan  teori  Keynes  (1883-1946) dalam Mulyadi  (2003),  perekonomian dilandasi  pada  kekuatan  mekanisme  pasar
akan selalu menuju
keseimbangan
( equilibrium ),  sehingga  semua  sumber  daya termasuk  tenga  kerja  akan  digunakan  secara penuh ( full-employed ). Suparmoko dan Maria (2000) dalam Sinaga  (2005)  bahwa  teori permintaan dan penawaran akan tenaga kerja secara  prinsip  berhubungan  dengan  tingkat upah,  yaitu  upah  yang  minta  tinggi,  maka jumlah  tenaga  kerja  (lowongan  kerja)  yang diperlukan  akan  berkurang,  begitu  juga sebaliknya.  Todaro  (2003)  mengemukakan bahwa  penyerapan  tenaga  kerja  diartikan penerimaan  orang  yang  bekerja  dalam menyelesaikan  suatu  pekerjaan,  sehingga dapat  tergambar  dengan  jelas  keadaan ketersediaan  lowongan  kerja  yang  akan  diisi oleh pencari kerja.

## Pengaruh  DAU  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi
DAU  memiliki  hubungan  yang  positif terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  14 kabupaten/kota  Kalbar,  dengan  DAU  yang ditransfer  pusat  ke  daerah  maka  dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.  Semakin  besar  jumlah  DAU  yang ditransfer pusat ke daerah, maka daerah dapat melakukan  pembanguanan  yang  menjadi skala prioritas daerah, sehingga pertumbuhan ekonomi  menjadi  lebih  berkualitas.  Hal  ini sesuai teori transfer unconditional grant yaitu transfer  tanpa  syarat  dan  sesuai  kajian empiris  yang  dilakukan  oleh  Rizal  (2021),
Mamuka  (2019),  Arina  (2019),  Setyawan (2013), Sulaeman dan Silvia (2019), Dilliana (2019) dan Suharlina (2019) yang menyatakan  bahwa  DAU  berpengaruh signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi. Berdasarkan hubungan DAU
dan pertumbuhan  ekonomi,  maka  hipotesis penelitian seperti berikut.
H1: DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

## Pengaruh  DAK  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi
DAK  juga  memiliki  hubungan  positif terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  14 kabupaten/kota  Kalbar,  dengan  DAK  yang ditransfer  pusat  ke  daerah  maka  dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.  Semakin  besar  jumlah  DAK  yang diterima  daerah,  maka  daerah  dapat melakukan  pembangunan  jangka  panjang yang  lebih  baik lagi  sehingga  berpangaruh terhadap  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih berkualitas.  Hal  ini  sesuai  teori  transfer conditional grant yaitu transfer dengan syarat dan  sesuai  kajian  empiris  yang  dilakukan oleh  Talangamin (2018),  Mokorowu  (2020), Dilliana  (2019),  Arina (2019)  dan  Setyawan (2013)  yang  menyatakan  DAK  berpengaruh signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi. Dari  hubungan  DAK  dan  pertumbuhan ekonomi,  maka  hipotesis  penelitian  seperti berikut.
H 2 :  DAK  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

## Pengaruh  DBH  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi
DBH  memiliki  hubungan  yang  positif terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  14 kabupaten/kota  Kalbar,  dengan  DBH  yang ditransfer  pusat  ke  daerah  maka  dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin besar porsi yang diperoleh daerah penghasil maka pertumbuhan ekonomi menjadi  lebih  berkualitas.  Hal  ini sesuai teori transfer unconditional grant yaitu transfer  tanpa  syarat  dan  sesuai  kajian empiris  yang  dilakukan  oleh  Mokorowu (2020), Dilliana (2019), Sulaeman dan Silvia (2019), menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi.  Dari hubungan DBH dan pertumbuhan  ekonomi,  maka  hipotesis
penelitian seperti berikut. H 3 :  DBH  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
Pengaruh DAU, DAK dan DBH Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi. DAU,  DAK  dan  DBH  berpengaruh terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  melalui pertumbuhan
ekonomi.
Dengan
perekonomian  yang  berkualitas  maka  akan meningkatkan  penyerapan  tenaga  kerja  atau menurunkan  pengangguran.  Hal  ini  sesuai dengan  teori Okun dan  sesuai kajian  empiris yang  dilakukan  oleh  Rusniati,  Sudarti  & Agustin (2018) dan Sari, Yulmardi & Bhakti (2016).  Dari  hubungan  ini,  maka  hipotesis penelitian seperti berikut.
H 4 :  DAU,  DAK      dan      DBH berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga melalui pertumbuhan ekonomi.
Secara  konseptual,  kerangka  penelitian dapat digambarkan seperti berikut.
Gambar  1.  Kerangka  Konseptual Penelitian

## 3. METODE PENELITIAN
Bentuk  penelitian  kuantitatif  dengan jenis  deskriptif  dan  waktu  penelitian  tahun 2012-  2021,  mengunakan  data  sekunder dengan jenis data panel (gabungan time series dan cross  section ),  serta  alat  analisis  yang digunakan adalah analisisjalur  ( path analysis ),
persamaan
struktural
menggunakan  regresi  data  panel  dengan spesifikasi model, yaitu:
Ŷ it 1 =  α  +  β 1 X 1it +  β 2 X 2it +  β 3 X 3it +  ε it (1) Ŷ it2 = α + β Ŷ it1 + ε it (2)
Dimana:
Ŷ it1 =  Pertumbuhan ekonomi Y it2 =  Penyerapan tenaga kerja. X1  =  DAU X2  =  DAK X3  =  DBH
α =  Konstanta ß =  Koefisien regresi i =  Kabupaten/Kota ke-i t =  Periode ke-t ε =  Standar error

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Secara lengkap hasil penelitian berupa:

## Hasil Estimasi Regresi
Hasil  estimasi  regresi  pada  model  I dengan pertumbuhan  ekonomi  (Y 1 )  sebagai variabel dependen seperti berikut.
Tabel 1 Estimasi Regresi Model I Variabel Koefisien Prob. C 5,031 0,000 DAU (X 1 ) 0,452 0,000 DAK (X 2 ) 0,126 0,000 DBH (X 3 ) 0,074 0,000 Sumber:  Hasil  Estimasi  Model Fixed Effect, Diolah (2022).
Berdasarkan  hasil  estimasi  regresi model I, maka persamaan regresi yaitu:
PE it =  5,031  +  0,452  DAU it +  0,126  DAK it + 0,074 DBH it + e it
Interpretasi  dari  nilai  yang  didapakan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.
a. Nilai  tetapan  estimasi  regresi  sebesar 5,031, dapat diartikan jika seluruh variabel bebas (DAU, DAK dan DBH)
diasumsikan  nol,  maka  nilai  pertumbuhan ekonomi  yang  di  refleksikan  oleh logaritma PDRB sebesar 5,03%.
b. Nilai tetapan variabel DAU sebesar 0,452,
hal  ini  dapat  diartikan  jika  DAU meningkat sebesar  1%  dan  variabel  bebas lainnya (DAK  dan  DBH)  kita  asumsikan konstan,  maka  pertumbuhan  ekonomi diprediksi meningkat sebesar 0,45%.
c. Nilai  koefisien  variabel  DAK  adalah 0,126, hal  ini  dapat  diartikan  jika  DAK meningkat sebesar  1%  dan  variabel  bebas lainnya  (DAU  dan  DBH)  kita  asumsikan konstan,  maka  pertumbuhan  ekonomi diprediksi meningkat sebesar 0,13%.
d. Nilai koefisien DBH adalah 0,074, hal ini dapat  diartikan  jika  DBH  meningkat sebesar  1%  dan  variabel  bebas  lainnya (DAU dan DAK) kita asumsikan konstan, maka  pertumbuhan  ekonomi  diprediksi meningkat sebesar 0,07%.
Hasil  estimasi  regresi  pada  model  II dengan  penyerapan  tenaga  kerja  sebagai variabel dependen , seperti berikut. Tabel 2. Estimasi Regresi Model II Variable Koefisien Prob. C 8,188 0,000 Pertumbuhan Ekonomi (Y 1 ) 0,419 0,000
Sumber:  Hasil  Estimasi  Model Fixed Effect, Diolah (2022). Berdasarkan  hasil  estimasi  regresi dengan  penyerapan  tenaga  kerja  sebagai variabel dependen ,  maka  model  persamaan regresi yaitu:
Penyerapan TK it = 8,188 + 0,419 PE it + e it Interpretasi  dari  persamaan  yang  telah didapatkan yaitu sebagai berikut.
a. Nilai  tetapan  estimasi  regresi  sebesar 8,188, hal  ini  dapat  diartikan  jika  seluruh variabel  bebas  (DAU,  DAK  dan  DBH) kita  asumsikan  nol,  maka  penyerapan tenaga kerja akan bernilai sebesar 8,19%.
b. Nilai  tetapan  variabel  pertumbuhan ekonomi  sebesar  0,419,  hal  ini  dapat diartikan  jika  pertumbuhan  ekonomi meningkat sebesar 1% dan variabel bebas lainnya  (DAU,  DAK  dan  DBH)  kita asumsikan  konstan,  maka  penyerapan tenaga  kerja  diprediksi  meningkat  sebesar 0,42%.

## Hasil Uji Hipotesis
Hasil  uji  koefisien  determinasi  (R 2 ) seperti berikut.
Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Uji Koefisien Determinasi R-squared Adjusted R- squared Model I (Pertumbuhan Ekonomi) 0,990462 0,989221 Model II (Penyerapan Tenaga Kerja) 0,989217 0,988009 Sumber: Hasil Uji Koefisien Determinasi, Diolah (2022). Adjusted R-squared
model I
menunjukan seluruh variabel DAU, DAK dan DBH  dapat  menjelaskan  pertumbuhan ekonomi  sebesar  98,92%.  Pada  model  II menunjukan  pertumbuhan  ekonomi  (DAU, DAK  dan  DBH)  menjelaskan  kenaikan penyerapan tenaga kerja sebesar 98,80%.
Hasil uji parsial (Uji t) seperti berikut.
Tabel 4. Hasil Uji Parsial (Uji t) Variable Model I (Pertumbuhan Ekonomi) Model II (Penyerapan TK) t-statistic Prob. t-statistic Prob. Pert. Ekonomi (Y 1 ) - 10,502 0,000* DAU (X 1 ) 6,209 0,000* - - DAK (X 2 ) 8,681 0,000* - - DBH (X 3 ) 4,022 0,000* - - * = Signifikan pada α= 0,05 Sumber: Hasil Uji t, Diolah (2022).
Seluruh variabel DAU, DAK dan DBH pada  model  I  <  0,05,  yang  menyatakan  H 0 ditolak,  yang  berarti  DAU,  DAK  dan  DBH secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Sedangkan pertumbuhan ekonomi (termasuk di dalamnya DAU, DAK, DBH) pada model II <
0,05,  maka  secara  parsial  berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
Hasil  uji  simultan  (Uji  F)  seperti
berikut.
Tabel 5. Hasil Uji Simultan (Uji F) F-statistic Prob. Model I (Pert. Ekonomi) 798,313 0,000* Model II (Penyerapan TK) 819,076 0,000* *  =  Signifikan  pada  α=  0,05.  Sumber:  Hasil  Uji  F,  Diolah (2022).
Hasil  uji  F  kedua  model  <  0,05,  maka seluruh variabel independen DAU, DAK dan DBH secara simultan berpengaruh signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Sedangkan pertumbuhan  ekonomi  (termasuk  DAU, DAKdan DBH) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
Pembahasan  dalam  penelitian  dapat diuraikan sebagai berikut.

## Pengaruh  DAU  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalbar
DAU  secara  parsial  dan  simultan berpengaruh signifikan
terhadap
pertumbuhan  ekonomi  kabupaten/kota  di Kalbar,  hal  ini  dikarenakan  DAU  termasuk jenis  transfer unconditional  grant artinya dalam  penggunaanya  bebas  dalam  rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fiscal. Prinsip  DAU  adalah cathegorical  equity , yaitu  seluruh warga negera berhak memperoleh layanan dasar, seperti
pendidikan dasar, kesehatan, dan infrastruktur  daerah.  Dengan  pengalokasian DAU  yang  optimal  dapat  memeratakan kemampuan keuangan daerah guna membiayai  pelayanan  dasar  yang  sesuai standar minimum nasional (Darmadi, 2021).
Alokasi  DAU  yang  relatif  lebih  besar  dari dana transfer lainnya.
DAU  tahun  2012-2021  yang  tertinggi adalah  Ketapang  yakni  Rp.  1,03  Triliun dengan pertumbuhan ekonomi 5.20% (urutan ke-2),  diikuti  Kapuas  Hulu  sebesar  Rp. 897,990 Miliar dengan pertumbuhan ekonomi 3,98%  (urutan  ke-14)  dan  Sintang  sebesar Rp.  843,320  Miliar  dengan  pertumbuhan ekonomi  4,44%  (urutan  ke-10),  sedangkan terendah  adalah  KKU  yaitu  Rp.  422,860 Miliar  dengan  pertumbuhan  ekonomi  4,68% (urutan  ke-6).  Berikut  rata-rata  DAU  dan pertumbuhan  ekonomi  14  kabupaten/kota  di Kalbar tahun 2012 – 2021.
Gambar 2. Rata-Rata DAU dan Pertumbuhan Ekonomi 14 Kabupaten/Kota di Kalbar Tahun 2012 – 2021. Sumber: BPS Kalbar, Diolah (2022).
DAU Pertumbuhan Ekonomi 1,036.5 9 773.16 530.97  613.92 532.66 757.6 3 843.3 2 897.9 9 720.1 2 455.3
3 555.0 3 422.8 6 667.7 467.9 4.46  4.33  4.51  4.88  4.11 5.2 4.44  3.98  5.09 4.3 4.68  5.23  4.53
Upaya  yang  harus  dilakukan  daerah  dalam mendorong  penerimaan  DAU,  antara  lain dengan  kematangan  pengelolaan  keuangan daerah  dalam  proses  penentuan  prioritas pembangunan dan eksekusi program menjadi kunci  penting  dalam  meningkatkan  DAU, daerah  harus  mampu  mengelola  keuangan dengan  efisien  dan  tansfaran  sehingga pembangunan  dapat  berjalan  dengan  baik, pelaporan  dan  pertanggunjawaban  DAU harus sesuai,  penggunaan  dana  harus  tepat sasaran  yang  menjadi  skala  prioritas  daerah seperti meningkatkan kesejahteraan, pelayanan  dasar  pendidikan,  kesehatan  dan infrastruktur,  daerah  harus  meningkatkan kualitas pemanfaatan DAU dalam APBD.

## Pengaruh  DAK  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalbar
Secara  parsial  dan  simultan  DAK berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan  ekonomi  kabupaten/kota  di Kalbar,  hal  ini  didukung  oleh  penggunaan
DAK  lebih  diarahkan  pada  investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur
ekonomis  yang  lebih  panjang,  termasuk pengadaan sarana fisik penunjang (Mardiasmo,  2006).  DAK  dikategorikan matching  grant ,  daerah  wajib  menyediakan sekurang-kurangnya  10%  dana pendampingan.  DAK  dianggap  sebagai penyelamat  kualitas  struktur  belanja  daerah melalui  belanja  barang  dan  modal  karena jenis  transfer  ini  menyasar  langsung  pada jenis pengeluaran yang lebih produktif.
DAK termasuk jenis tansfer conditional grant , yaitu transfer yang diberikan ke daerah untuk  tujuan  khusus  ataupun  membiayai kegiatan-kegiatan  penting  pemerintah  pusat. Ketapang  penerima  DAK  tertinggi  Rp. 268,60 Miliar  (pertumbuhan  ekonomi  urutan ke-2),  diikuti  Sintang  Rp.  262,37  Miliar (pertumbuhan  ekonomi  urutan  ke-10)  dan Sambas sebesar Rp. 237,13 Miliar (pertumbuhan ekonomi urutan ke-9),
sedangkan  Singkawang  adalah  penerima DAK  terendah  yakni  Rp.  91,33  Miliar (pertumbuhan ekonominya urutan ke-5). Berikut rata-rata DAK dan pertumbuhan  ekonomi  14  kabupaten/kota  di Kalbar tahun 2012 – 2021.
Gambar 3. Rata-Rata DAK dan Pertumbuhan Ekonomi 14 Kabupaten/Kota di Kalbar Tahun 2012 – 2021. Sumber: BPS Kalbar, Diolah (2022).
DAK Pertumbuhan Ekonomi 237.13 268.6  262.37 160.09 190.27 192.93 217.37 127.68 161.86 184.46 102.33 116.82 102.82    91.33 4.46  4.33  4.51  4.88  4.11 5.2  4.44  3.98  5.09 4.3  4.68  5.23  4.53  4.79
Jumlah  DAK  yang  diterima  14 kabupaten/kota di Kalbar terbesar pada tahun 2019 dengan rata-rata Rp. 263,325 Miliar, hal ini  dikarenakan  kondisi  perekonomian  di Kalbar relatif stabil di angka 5,97%, sehingga diharapkan kegiatan investasi di daerah dapat meningkat yang didukung dengan
infrastruktur  yang  baik,  serta  kegiatan- kegiatan  prioritas  pusat  dapat  terlaksana dengan baik.
Kebijakan yang dianggap perlu dilaksanakan  pemerintah  dalam  pengelolaan DAK,  antara  lain  pemerintah  pusat  harus tepat dalam penghitungan kebutuhan DAK di daerah sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah dapat menetapkan
rencana/program  dan  kegiatan  yang  menjadi prioritas nasional dan termuat dalam rencana kerja.  Bagi  daerah  penerima  DAK  agar mempercepat  penyerapan  anggaran  dan pertanggungjawaban  penggunaan  anggaran sesuai peraturan.

## Pengaruh  DBH  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalbar
DBH  secara  parsial  dan  simultan berpengaruh signifikan
terhadap
pertumbuhan  ekonomi  kabupaten/kota  di Kalbar,  hal  ini  didukung  berbagai  faktor
seperti pembagian DBH  berdasarkan  prinsip by  origin yaitu  adanya  rasa  keadilan  dan pemerataan  sehingga menjadi  motivasi  bagi daerah  untuk  terus  mengelola  pajak  dan  non pajak. Prinsip transparansi dalam pengelolaan DBH,  sehingga  DBH  ini  benar-benar meningkatkan  pembangunan/perekonomian daerah. Kebijakan  yang  tepat  dalam mengelola  DBH,  dimana  daerah  diberikan kebebasan  dalam  mengelola  DBH  ini  sesuai dengan prioritas daerah.
DBH termasuk jenis transfer unconditional  grant yaitu  daerah  memiliki kebebasan  penuh  dalam  mebelanjakan  dana sesuai  prioritas  daerah.  Rata-rata  DBH tertinggi  Ketapang  Rp.  155,30  Miliar (pertumbuhan ekonomi urutan ke-2), kemudian  diikuti  Sanggau  Rp.  83,02  Miliar (pertumbuhan  ekonomi  ke-13)  dan  Sintang sebesar  Rp.  53,56  Miliar  (pertumbuhan ekonomi  ke-10).  DBH  terendah  Mempawah Rp.  23,04  Miliar  (pertumbuhan  ekonomi  ke- 4). DBH tertinggi pada tahun 2021 diperoleh Ketapang  Rp.  412,82  Miliar  dan  terendah diterima  Singkawang  pada  tahun  2019  Rp. 14,28  Miliar.  Berikut  rata-rata  DBH  dan pertumbuhan  ekonomi  14  kabupaten/kota  di Kalbar tahun 2012 – 2021.
Gambar 4. Rata-Rata DBH dan Pertumbuhan Ekonomi 14 Kabupaten/Kota di Kalbar Tahun 2012 – 2021. Sumber: BPS Kalbar, Diolah (2022).
DB Pertumbuhan
155.
83.0 35.08   30.45 39.94 4.51 23.04 8 4.8 5.2 53.56  45.19 28.82   36.55   26.86   42.89 51.37
3.98  5.09 4.3 4.68  5.23  4.53
DBH  diberikan  pusat  kepada  daerah sesuai  hasil  dan  realisasi  penerimaan  pada daerah  itu, hal  ini  yang  menyebabkan  DBH setiap  daerah  berbeda.  Pemerintah  perlu mendorong  daerah  agar  memaksimalkan penerimaan daerah baik yang bersumber dari pajak maupun bukan pajak serta daerah harus lebih  mengeksplor  SDA.  Melalui  kebijakan ini  diharapkan  masing-masing  daerah  dapat memaksimalkan  pendapat  daeranya  agar DBH  yang  diperoleh  semakin  besar  dan daerah  dapat  melaksanakan  pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas.

## Pengaruh DAU, DAK dan DBH Terhadap Penyerapan  Tenaga  Kerja  di  Provinsi Kalbar
Pertumbuhan  ekonomi  (termasuk  di dalamnya  DAU,  DAK  dan  DBH)  secara parsial dan simultan memiliki pengaruh yang signifikan  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja. DAU,  DAK  dan  DBH  berpengaruh  tidak langsung  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja 14 kabupaten/kota  di  Kalbar,  namun  DAU, DAK  dan  DBH  ini  berperoses  melalui  Y estimasi  (Ŷ)  pertumbuhan  ekonomi.  Dengan kata  lain  pengaruh  DAU,  DAK  dan  DBH terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  melalui pertumbuhan  ekonomi.  Perekonomian  yang berkualitas biasanya diiringi dengan bertambahnya  penyerapan  tenaga  kerja  atau menurunkan pengangguran. Apabila ekonomi tumbuh, maka diperlukan jumlah tenaga kerja yang  besar  agar  kapasitas  output  dapat tercapai.  Tenaga  kerja  merupakan  sumber daya  potensial  sebagai  penggerak  dan pelaksana  pembangunan  yang  berpengaruh terhadap  perekonomian  yang  berkualitas. Sesuai dengan teori Okun ,  dengan  PDB  naik 2%,  maka  dapat menyerap  tenaga  kerja  serta menurunkan  pengangguran  1%  (Mankiw, 2007).
Berbagai  kebijakan  yang  semestinya dilakukan pemerintah dalam upaya
meningkatkan penyerapan tenaga kerja, yaitu program  perekonomian  yang  kerkualitas  dan berkelanjutan  dengan  menarik  investor  yang bersifat padat tenaga kerja dan memiliki nilai ekomonis dalam jangka waktu yang panjang. Program  selanjutnya  meningkat  kualitas tenaga  kerja  dengan  memberikan  pelatihan secara rutin dan terpadu kepada calon tenaga kerja,  sehingga  tenaga  kerja  lokal  dapat bersaing dengan tenaga kerja dari luar.
Rata-rata  penyerapan  tenaga  kerja tertinggi adalah  Sambas  yakni  257.486  jiwa dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,46% atau  urutan  kesembilan,  kemudian  diikuti Kota  Pontianak  257.110  jiwa  dengan pertumbuhan  ekonomi  sebesar  4.53%  atau urutan  ke-7.  Sedangkan  penyerapan  tenaga kerja terendah adalah KKU yaitu 47.768 jiwa dengan  pertumbuhan  ekonomi  4.68%  atau diurutan  keenam.  Penyerapan  tenaga  kerja tertinggi terjadi  pada tahun  2020 di  Sambas sebesar  282.246  jiwa  dan  yang  terendah  di KKU  pada tahun  2017  sebesar  42.986  jiwa. Berikut  data  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi dan penyerapan tenaga kerja 14
kabupaten/kota di Kalbar tahun 2012-2021.
Gambar 5. Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja 14 Kabupaten/Kota di Kalbar Tahun 2012 – 2021.
Sumber: BPS Kalbar, Diolah (2022).
Pertumbuhan  ekonomi  berkualitas  di beberapa  kabupaten/kota  lainnya  di  Kalbar belum diringi
dengan meningkatnya penyerapan  tenaga  kerja,  semestinya  dengan ekonomi  yang  berkualitas  maka  akan  dapat menyerap  tenaga  kerja  yang  lebih  besar,  hal ini  sesuai  yang  dikemukakan  oleh  Arsyad (2015),  bahwa  perekonomian  berkualitas mampu  menarik  investor  untuk  berinvestasi padat  tenaga  kerja  sehingga  penyerapan tenaga kerja menjadi lebih besar.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah DAU,  DAK  dan  DBH  secara  parsial  dan simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  provinsi  Kalbar, artinya  dengan  meningkatnya  nilai  DAU, DAK  dan  DBH  yang  ditransfer  pemerintah pusat,  maka  dapat  berpengaruh  pada pertumbuhan  ekonomi  yang  berkualitas  di kabupaten/kota provinsi Kalbar.
DAU,  DAK  dan  DBH  berpengaruh terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  melalui pertumbuhan ekonomi, dimana secara parsial dan simultan pertumbuhan ekonomi berpengaruh  signifikan  terhadap  penyerapan tenaga  kerja,  artinya  dengan  pertumbuhan
ekonomi  yang  berkualitas,  maka  dapat meningkatkan  penyerapan  tenaga  kerja  di kabupaten/kota provinsi Kalbar.

## Rekomendasi
Pemerintah pusat perlu melihat kembali aturan/kebijakan terkait  pengalokasian DAU, DAK  dan  DBH  ke  daerah  terutama  daerah yang  miskin  memperoleh  dana  transfer  yang kecil.  Bagi  daerah  jangan  selalu  tergantung kepada dana perimbangan, karena dikhawatirkan kapan daerah manjadi mandiri. Dana perimbangan ini benar-benar digunakan daerah  untuk  pembanguna  daerah  seperti pelayanan  dasar  pendidikan,  kesehatan  dan infrastruktur  sehingga  perekonomian  daerah menjadi lebih berkualitas.

## Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini adalah  data  pertumbuhan  ekonomi  tahun 2020, dimana pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota  di Kalbar mengalami kontraksi,  sehingga  hasil penelitian  menjadi kurang  baik.  Kemudian  keterbatasan  lainnya adalah  alokasi  DAU,  DAK  dan  BBH  setiap tahunnya mengalami fluktuasi, sehingga tidak memberikan  pengaruh  langsung  terhadap penyerapan tenaga kerja.
30000 0 25000 0 20000 0 15000 257,84 257,11 0 176,18
225,412 217,598 206,1 120,27 107,86 130,686 05,45 1 103,862 47,76 88,54 4.46 4.5 4.8 4.1 5.2 4.44  3.98  5.09 4.6 5.2 4.5 4.7
Pertumbuhan Penyerapan Tenaga

## DAFTAR PUSTAKA
Arham,  M.  A.,  Kamuli,  S.,  &  Payu,  B.  R.
(2018). Kebijakan  Fiskal  (Transfer
Dana Desa), Ketimpangan dan Kemiskinan  Perdesaan  di  Indonesia . Laporan  Akhir  Penelitian  Berbasis Kompetensi. Universitas Negeri Gorontalo. Arina,  M.  M.  (2019).  Pengaruh  Pendapatan Asli  Daerah,  Dana  Bagi  Hasil,  Dana Alokasi   Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Pembanguanan Daerah, volume 20 (3). DOI: https://doi.org/10.35794/jpekd.32796.2
0.3.2019.
Arsyad, L. (2015). Ekonomi Pembangunan . Yogyakarta: UPP STIM
YKPN.
Darmadi,  D.  (2021). Administrasi  Keuangan Daerah .  Surabaya:  PT.  Cita  Intrans
Selaras (Citila). Dilliana,  S.  M.  (2019).  Regional  Financial Performance  Mediates  the  Effect  of Regional Balance Funds  and
Expenditures  on  Economic  Growth.
International  Research  Journal  of Management,  IT  &  Social  Sciences , volume 6 (6) . https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n6.78 2.
Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas  Politik  dalam  Kerangka
Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  di
Indonesia . Simposium Nasional Keuangan  Negara  (SNKN).  Jawa Timur: UPN Veteran. Jhingan, M. L. (2016). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan . Jakarta: Rajawali Pers. Kresnandra,  A.  A.  N.  A.  (2016).  Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah  dengan Dana  Perimbangan  dan  Investasi Swasta  sebagai  Variabel  Pemoderasi.
Jurnal Bisnis dan Manajemen volume 3 (2) .
Mamuka, K. K. (2019). Pengaruh
Pendapatan Asli  Daerah,  Dana  Alokasi Umum  dan Belanja  Modal  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  Kabupaten/Kota di  Provinsi  Sulawesi  Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, volume 19 (03) . dari: https//ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jb ie/article/view/25269/24963.
Mankiw,  N.  G.  (2007). Makroekonomi . Jakarta: Erlangga.
Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan  Akuntabilitas  Publik  Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good  Governance. Jurnal  Akuntansi Pemerintah, volume 2 (1).
Mokorowu,  L.  A.  (2020).  Pengaruh Pendapatan  Asli  daerah  (PAD),  Dana Bagi  Hasil  (DBH),  Dana  Alokasi Umum  (DAU),  dan  Dana  Alokasi Khusus  (DAK)  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Pembangunan Ekonomi  dan  Keuangan  Daerah, volume 21 (04) . DOI: doi.org/10.35794/jpekd.32839.21.4.202 0.
Mulyadi.  (2003). Ekonomi  Sumber  Daya Manusia dalam  Perspektif Pembangunan. Jakarta:  Rajagrafindo Persada.
Rizal,  Y.  (2021).  Analisis  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi Khusus  (DAK)  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di Provinsi
Aceh. Jurnal  Samudra  Ekonomika, volume  5
(1) .
https://ejurnalunsam.id/index.php/jse.
Rosen, H. S. (2002). Public Finance. New York: McGraw - Hill.
Rusniati, R., Sudarti & Agustin, A. F. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap  Penyerapan  Tenaga  Kerja  di Kabupaten  Malang. Falah:  Jurnal
Ekonomi Syariah , volume 3 (2), 34–42. https://doi.org/10.22219/jes.v3i2.7232. Rustan,  A.  (2013).  Desentralisasi  Fiskal  dan Pertumbuhan  Ekonomi  serta  kaitannya dengan  Otonomi  Dearah. Jurnal Borneo  Administrator,  volume  9  (3).
Kalimantan Timur:  PKP2A  III  Lembaga Administrasi Negara. DOI: https://doi.org/10.24258/jba.v9i3.124. Sari,  N.,  Yulmardi  &  Bhakti,  A.  (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Produktivitas  Tenaga  Kerja  Terhadap Penyerapan  Tenaga  Kerja  di  Kota
Jambi. E-Jurnal  Ekonomi  Sumberdaya dan  Lingkungan, volume  5  (1 ).  ISSN: 2303-1220 (online). Setyawan,  H.  B.  (2013).  Efektivitas Transfer Pusat  Terhadap  Perekonomian Provinsi  Lampung.
Jurnal  Badan Pendidikan  dan  Pelatihan  Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan Republik  Indonesia,  volume  6  (1) . Diakses dari:
http//jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnal bppk/article/view/73/20.
Sinaga,  B.  N.  P.  D.  (2005). Hukum  Kontrak dan  Penyelesaian  Sengketa  dari Perspektif  Sekretaris .  Jakarta:  Raja grafindo Persada.
Suharlina,
H. (2019). Kemampuan Pendapatan Asli  Daerah,  Dana  Alokasi Umum, Belanja Daerah, Investasi dalam
Menjelaskan  Pertumbuhan  Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan  Barat. Jurnal  Prosiding
SATIESP,  volume  3, (3) .  ISBN:  978- 602-53460-3-3.
Sulaeman,  A.  S.  dan  Silvia,  V.  (2019). Pendapatan  Asli  Daerah,  Transfer Daerah, dan Belanja Modal, Pengaruhnya  Terhadap  Pertumbuhan
Ekonomi Regional di Indonesia. Jurnal Aplikasi Akuntansi (JAA), volume 4 (1). DOI: https://doi.org/10.29303/jaa.v4i1.61. Talangamin, O. B. (2018). Analisis Pengaruh
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  di  Kota  Tomohon. Jurnal Pembangunan  Ekonomi  dan  Keuangan Daerah, vol. 19 (3) . DOI: https://doi.org/10.35794/jpekd.32741.1 9.3.2018. Todaro,  M.  P.  (2003). Pembangunan
Ekonomi  di  Dunia  Ketiga .  Jakarta: Erlangga.