Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
ANALISIS AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 3122 TAHUN 2019)
Indra Cahyaning Widhi Siswoyo 1* , Arikha Saputra 2
1,2 Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia arikhasaputra@gmail.com, indrasetiano1928@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine the legal consequences of divorce on the distribution of joint property and  to  find  out  and  analyze  the  judge's  considerations  in  passing  a  divorce  decision  on  the distribution  of  joint  property.  This  study  uses  a  normative  juridical  writing  method  sourced  from literature studies. The writing data presented in the descriptive analysis of this analysis will then be analyzed  using  qualitative  methods.  The  legal  consequences  of  divorce  on  the  distribution  of  joint assets are based on the provisions of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, namely in article 37, the Civil Code (KUHPerdata), precisely in articles 126-128. Regarding the Judge's Consideration in  Imposing  Divorce  Decisions  on  the  Distribution  of  Joint  Assets  in  the  case  decision  Number 3122/Pdt.G/2019/PA.Smg the panel of judges has been fair and observant in looking at the existing series  of  cases.  other  than  that,  the  judge's  consideration  is  based  on  Article  1  letter  f  of  the Compilation of Islamic Law.
Keywords: Divorce, Marriage, Joint Property, Religious Court
 Alamat korespondensi:
Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia E-mail: indrasetiano1928@gmail.com
Analisis Pemb Analisis Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama,421-428
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  suatu  hal  yang  dinantikan  dalam  kehidupan  manusia,  Perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  ke  Tuhanan  Yang  Maha  Esa,  (Pasal  1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Dari pengertian perkawinan tersebut di atas dapat  dilihat  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  ke  Tuhanan  Yang  Maha  Esa.  Dalam  islam  tujuan  perkawinan  selain  untuk  memenuhi kebutuhan rohani, kebutuhan hidup, dan jasmani, juga sekaligus membentuk keluarga dan memelihara serta  meneruskan  keturunan  dalam  menjalani  hidup  di  dunia  ini,  juga  mencegah  perzinahan,  agar tercapai  ketenangan  dan  ketentraman  jiwa  bagi  yang  bersangkutan  kententraman  keluarga  serta masyarakat. 1
Setiap  pasangan  suami  dan  istri  menginginkan  kebahagiaan  dalam  menjalankan  rumah tangganya  secara  lahir  dan  batin.  Kebahagiaan  dan  keharmonisan  suatu  rumah  tangga  diperlukan adanya  perjuangan  untuk  mempertahankan  keutuhan  rumah  tangga  hingga  ajal  menjemput.  Namun tidak  dipungkiri  bahwa  didalam  menjalankan  rumah  tangga  pasti  terdapat  berbagai  permasalahan yang dapat menggoyahkan rumah tangga dari suami dan istri. Namun demikian pasangan suami istri harus  dapat  mempersatukannya  dengan  mengingat  kembali  dari  tujuan  perkawinannya  dilakukan. Apabila suami dan istri tidak dapat menjaga keharmonisan dan persatuan antara satu sama lain maka akan timbul permasalahan yang mengakibatkan perceraian.
Tidak dipungkiri bahwa didalam berumah tangga terdapat berbagai peristiwa dan permasalahan seperti  pertengkaran,  perselisihan  antara  suami  dan  istri  yang  apabia tidak  diselesaikan  dengan  baik akan mengakibatkan perceraian. 2
Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  pengertian  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin’  antara seorang  pria  dengan  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.
Pasal  2  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  perkawinan  adalah  “sah  jika  dilakukan  menurut  hukum masing-masing  agamanya”.  Dalam  rumusan  Pasal  2  ayat  (1)  tersebut,  diketahui  bahwa  tidak  ada perkawinan  di  luar  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaan,  rumusan  tersebut  menunjukkan bahwa perkawinan bagi orang yang beragama Islam harus berdasarkan hukum Islam
Menurut  Prof.  R.  Sardjono,  SH,  "Ikatan  lahir"  berarti  para  pihak  yang  bersangkutan  karena perkawinan  secara  formil  merupakan  suami  istri  baik  bagi  mereka  dalam  hubungan  satu  sama  lain maupun  bagi  mereka  dengan  masyarakat  luas.  Pengertian  "ikatan  lahir  batin"  dalam  perkawinan berarti  dalam  bathin  suami  istri  yang  bersangkutan  terkandung  niat  yang  sungguh-sungguh  untuk hidup  bersama  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  dan  membina  keluarga  bahagia  yang kekal, jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ikatan lahir bathin saja atau ikatan bathin saja kedua unsur tersebut ada dalam stiap perkawinan.  Menurut Prof. DR. Wirjono Projodikoro, SH., berpendapat bahwa: "Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 3
Perceraian  mengakibatkan  berbagai  akibat  hukum  seperti  penanggungan  nafkah  iddah, memberikan nafkah terhadap anak, membiayai pendidikan, permasalahan pemeliharaan anak sampai dengan permasalahan pembagian harta. Di dalam pembagian harta sering timbul sengketa yang tidak berujung dan kebanyakan harus diselesaikan oleh Pengadilan. Berkaitan dengan sengketa pembagian harta bersama dalam perkawinan telah diatur didalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP)  yakni  didalam  pasal  35  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  harta  benda  yang  didapatkan sepanjang  perkawinan  menjadi  harta  bersama,  selanjutnya  di  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  harta bawaan dari masing masing suami dan istri dan harta benda yang didapatkan masing – masing bagian hadiah atau warisan akan menjadi dibawah penguasaan masing – masing penerima. 4
Harta  bersama  sering  kali  disebut  dengan  harta  gono  gini  yakni  harta  benda  yang  ada  dalam
1 Mulyadi, Hukum Perkawinan di Indonesia (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008).hlm.31
2 Ibid.
3 Dinar Safitri Sujanah, “Studi Perbandingan Perjanjian Perkawinan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021).hlm.43.
4 Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980).hlm.38.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
perkawinan yang berasal dari suami istri selama masa perkawinan berlangsung. Yang tidak termasuk kedalam harta gono gini merupakan harta yang diperoleh atau didapatkan sebelum perkawinan antara suami dan istri yang biasa disebut harta bawaan seperti waris atau harta pribadi yang disebut sebagai harta perolehan seperti hibah, hadiah, ataupun sedekah. 5
Pada hakikatnya tidak terdapat campuran antara harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan  istri  dalam  harta  gono  gini.  Konsep  harta  gono  gini  atau  selanjutnya  disebut  harta  bersama merupakan dari kebiasaan adat atau tradisi yang ada di Indonesia.
Harta  bawaan  merupakan  harta  benda  yang  dimiliki  oleh  masing  –  masing  antara  suami  atau istri yang didapatkan sebelum perkawinan atau yang didapatkan dari warisan atau hadiah. Berkaitan dengan harta bawaan diatur didalam UUP Pasal 35 ayat (2) yang berbunyi:
“Harta bawaan masing-masing suami dan istri serta dan benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”
Jika  memperhatikan  bunyi  pasal  tersebut  maka  suami  dan  istri  memiliki  hak  untuk  memiliki harta  bawaannya  masing-masing  asalkan  tidak  terdapat  kenetuan  lain  dalam  perjanjian  perkawinan. Berkaitan dengan hal ini juga telah diatur didalam ketentuan UUP Pasal 36 ayat (2) yang berbunyi:
“Mengenai  harta  bawaan  masing-masing  suami  atau  istri  hak  sepenuhnya  untuk  melakukan perbuatan Hukum mengenai harta bendanya”
Namun  apabila  suami  dan  istri  teruputus  hubungannya  dikarenakan  ditinggalkan  oleh  suami atau istri dalam keadaan tertentu maka berlaku ketentuan pasal 37 UUP yang berbunyi
“Jika  perkawinan  putus  karena  perceraian,  harta  bersama  diatur  menurut  hukumnya  masing- masing”.
Berkaitan  dengan  putusnya  perkawinan  telah  diatur  perihal  kewajiban  yang  harus  dilakukan oleh  suami  serta  waktu  tunggu.  Perihal  waktu  tunggu  tersebut  diatur  didalam  pasal  153  KHI  yang substansinya  sama  dengan  ketentuan  dari  PP  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  UUP. Didalamnya juga mengatur mengenai mut’ah yakni pemberian mantan suami terhadap istri yang telah dijatuhkan talak berupa benda atau barang atau uang atau yang lainnya. 6
Dalam  hubungan  perkawinan  tentu  tidak  akan  selalu  berjalan  dengan  baik,  dalam  prosesnya akan  mengalami  pasang  surut  dan  bahkan  hingga  berakhir  ke  perceraian.  Hal  yang  disayangkan adalah  bahwa  dalam  proses  perceraian  tersebut  terkadang  menimbulkan  konflik  baru  terutama terhadap pembagia harta bersama antara pasangan suami istri yang memutuskan akan bercerai. Hal ini sebagaimana  kasus  putusan  Pengadilan  Agama  Nomor  3122  Tahun  2019  dimana  salah  satu  pihak mengajukan  gugatan  berkaitan  dengan  harta  bersama.  Dalam  kasus  tersebut  antara  penggugat  dan tergugat  dulunya  ialah  suami  istri  sebagaimana  Kutipan  Akta  Nikah  KUA  Kecamatan  Semarang Utara  Kota  Semarang  Nomor:  748/36/II/199,  yang  mana  Penggugat  dengan  Tergugat  saat  ini  telah bercerai  sebagaimana  Putusan  Pengadilan  Agama  Semarang  Perkara  Nomor:  1836/Pdt.G/2018/PA. Smg tertanggal 4 September 2018 dan kemudian dikeluarkanlah Akta Cerai No. 2054/AC/2018/PA. Smg tertanggal 27 September 2018.
Berdasarkan  kasus  tersebut  diatas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  lebih  lanjut melalui  skripsi  yang  berjudul  “Analisis  Akibat  Hukum  Perceraian  Terhadap  Harta  Bersama  di Pengadilan  Agama  Semarang  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Agama  Nomor  3122  Tahun  2019) dengan  perumusan  masalah  Bagaimana  analisis  akibat  hukum  perceraian  terhadap  pembagian  harta bersama  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Agama  Nomor  3122  Tahun  2019)  dan  Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian terhadap pembagian harta bersama.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe ini yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan tipe yuridis normatif, yaitu tipe penelitian  yang  berfokus  pada  ilmu  hukum  normatif  (peraturan  perundang-undangan)  mengkaji mengenai  sistem  norma  dalam  aturan  perundangan.  Dengan  menggunakan  teori,  asas,  dan  doktrin hukum. 7
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data kepustakaan dan fakta-
5 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian (Jakarta: Visi Media, 2008).hlm.3.
6 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010).hlm.77.
7 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Banyumedia, 2006).hlm.26.
Analisis Pemb Analisis Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama,421-428
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
fakta  yang  ditemukan  di  lapangan.    Sumber  data  dalam  penelitian  kualitatif  ialah  kata-kata  dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya. 8
Dalam  penelitian  ini  Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode studi  dokumen  atau  studi  kepustakaan.  Selanjutnya,  Data  penulisan  yang  disajikan  dalam  uraian deskriptif analisis ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara  membahas  pokok  permasalahan  berdasarkan  data  yang  diperoleh  baik  dari  studi  kepustakaan maupun dari hasil penulisan dilapangan yang kemudian di analisa secara kualitatif untuk pemecahan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Analisis Akibat Hukum Perceraian Terhadap Pembagian Harta Bersama
Masalah  perceraian  merupakan  masalah  yang  banyak  diperbincangkan  jauh  sebelum  adanya Undang-undang perkawinan. Hal tersebut menjadi perbincangan antara lain disebabkan karena dalam kenyataan di masyarakat suatu perkawinan banyak yang berakir karena perceraian tidak sebagaimana yang  diharapkan  oleh  pembuat  Undang-undang  perkawinan.  Dalam  undang-undang  perkawinan, dicantumkan  suatu  asas  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  membentuk  keluarga  yang  bahagia,  kekal dan  sejahtera.  Perceraian  hanya  dimungkingkan,  kalau  benar-benar  diperlukan. 9 Artinya,  di  dalam perkawinan suami dan istri sudah tidak mungkin hidup secara damai dan harmonis serta usaha-usaha untuk  mendamaikan  keduanya  sudah  tidak  berhasil  dilakukan.  Faktor-faktor  yang  menyebabkan putusnya perceraian antara lain faktor ekonomi, faktor perselisihan, faktor Gangguan pihak lain, dan sebagainya. 10
Untuk dapat bercerai haruslah mempunyai alasan-alasan atau sebab-sebab tertentu yang sesuai dengan  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang.  Alasan-alasan  perceraian  itu  bersifat  limitatif,  artinya tidak  ada  alasan  lagi  yang  dapat  dipakai  untuk  melakukan  perceraian  selain  daripada  alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. 11
Hal  tersebut  secara  tegas  diatur  dalam  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974,  yang menetapkan:
(1)  Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  didepan  sidang  pengadilan  setelah  pengadilan  yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
(2)  Untuk  melakukan  perceraian  harus  ada  cukup  alasan  bahwa  antara  suami  istri  itu  tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri Dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak’’.  Permasalahan  yang  timbul  dalam keluarga dapat disebabkan dari dalam maupun luar keluarga itu sendiri, misalnya sikap dan perilaku suami  atau  istri  yang  tidak  lagi  sejalan  dengan  tuntutan  agama  dan  norma-norma  masyarakat,  atau karena  keadaan  biologis  dan  fisik  pasangan  yang  memungkinkan  tidak  dapat  lagi  menjalankan fungsinya sebagai suami istri, atau sudah tidak merasa cocok lagi dengan pasangannya yang semua itu akan  menyebabkan  hilangnya  rasa  hormat  menghormati  dan  rasa  saling  menghargai  sebagai  suami istri. 12
Melihat  uraian  diatas  dapat  dinyatakan  bahwa  untuk  dapat  bercerai  haruslah  mempunyai alasan-alasan atau sebab-sebab tertentu yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang yang di  atur  dalam  Pasal 39  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974.  Alasan-alasan  perceraian itu  bersifat limitatif, artinya tidak ada alasan lagi yang dapat dipakai untuk melakukan perceraian selain daripada alasan-alasan  yang  telah  ditetapkan  dalam  undang-undang  dan  harus  dilakukan  di  depan  sidang pengadilan.
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Pers, 2007).hlm.48
9 Evi  Djuniarti,  “Hukum  Harta  Bersama  Ditinjau  Dari  Perspektif  Undang  -  Undang  Perkawinan  dan KUHPerdata,” Jurnal Penelitian Hukum DE JURE , 17 (2017).
10 Muttaqien  Dadan, Cakap  Hukum  Bidang  Perkawinan  dan  Perjanjian (Yogyakarta:  Insania  Citra  Press, 2000).hlm.60
11 Melia Melia, Muzakkir Abubakar, dan Darmawan Darmawan, “Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016),” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan , 7.3 (2019), 506
12 Melia, Abubakar, dan Darmawan. Op.cit. hlm.43.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Berdasarkan  Pasal  37  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  (“UUP’’) yang menyatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.’’Di  dalam  perceraian  mengakibatkan  bubarnya  harta  bersama.  Pengertian  harta bersama juga disebutkan didalam KHI yakni pada pasal 1 huruf f yang berbunyi:
“Harta  kekayaan  dalam  perkawinan  atau  Syirkah  adalah  harta  yang  diperoleh  baik  sendiri- sendiri  atau  bersam  suami-isteri  selam  dalam  ikatan  perkawinan  berlangsung  selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”
Secara  Hukum  Konsekuensi  akibat  putusnya  perkawinan  karena  perceraian  tersebut  diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan diantaranya yaitu: 13
a. Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan  keperntingan  anak,  bilamana  ada  perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.
b. Suami yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak  itu,  bilamana  bapak  dalam  kenyataan  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  tersebut, Pengadilan menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban sebagai bekas istri.
Berdasarkan  Pasal  149  KHI  mengenai  akibat  putusnya  perkawinan  menurut  Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talaq, maka bekas suami wajib: 14 a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya berupa uang maupun benda
b. Memberi nafkah, mas kawin, dan kiswah terhadap bekas istri selama dalam masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in dan dalam keadaan tidak hamil.
c. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
Salah  satu  akibat  dari  putusnya  perkawinan  adalah  dalam  pembagian  harta  bersama  antara suami  dan  Istri.  Dalam  menyelesaikan  perkara  harta  bersama  sebagaimana  kewenangan  Pengadilan Agama hal ini didasarkan pada ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Jika terjadi perselisihan antara pihak suami dan istri berkaitan dengan harta bersama maka penyelesaian ini diajukan kepada pengadilan”. Hal tersebut sebagaimana juga pernyataan pasal 85 KHI yang berbunyi: “Adanya  harta  bersama  dalam  perkawinan  itu  tidak  menutup  kemungkinan  adanya  harta  milik masing-masing suami atau istri.”
Berdasarkan  ketentuan  pasal  126  KUHPerdata  bahwa  harga  bersama  bubar  demi  hukum dikarenakan perceraian, lalu setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama antara suami dan istri akan  dibagi  2  (dua)  atau  antara  para  ahli  warisnya.  Selain  itu,  akibat  perceraian  terhadap  harta bersama  juga  dapat  ditentukan  oleh  hukum  adat  yang  digunakan  para  pihak,  apabila  para  pihak menggunakan hukum adat untuk mengatur akibat perceraian. Sehingga, segala sesuatu mengenai harta bersama diatur berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing, dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat yang satu dan yang lainnya. 15
Terdapat 2 (alternatif) dalam menyelesaikan sengketa harta bersama yang diajukan oleh pihak suami atau istri yakni:
a. Sengketa bersama diselesaikan setelah terjadi perceraian
b. Penyelesaian sengketa dilakukan bebarengan pada saat proses sidang perceraian
Alternatif  pertama  merupakan  penyelesaian  tersendiri  atau  terpisah,  khusus  penyelesaian terhadap harta bersama. Alternatif kedua disebut gabungan atau kumulasi. Penyelesaian harta bersama dapat dilaksanakan bersama dengan proses perceraian baik cerai talak atau cerai gugat, dan dapat juga dilaksanakan bersamaan gugatan masalah hadhanah, waris dan hal-hal lain.
Adapun yang dimaksud kumulasi ialah gabungan beberapa gugatan hak (kumulasi obyektif) atau gabungan beberapa pihak (kumulasi subyektif) yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam
13 Agustina  Putri  Dewi,  “Peralihan  Harta  Bersama  Melalui  Hibah  Tanpa  Izin  Salah  Satu  Pihak  Berdasarkan Undang  -  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam,” Syah  Kuala  Law  Jurnal  (SKLJ) ,  3 (2019).
14 Perkawinan  Tinjauan,  Hukum  Islam,  dan  D  A  N  Hukum,  “Aspek  yuridis  pembagian  harta  bersama  dalam perkawinan (tinjauan hukum islam dan hukum perdata),” 4.2, 85–91.
15 Bernadus  Nagara,  “Pembagian  Harta  Gono  Gini  atau  Harta  Bersama  Setelah  Perceraian  Menurut  Undang  - Undang Nomor 1 Tahun 1974,” Lex Crimen , 5 (2016).
Analisis Pemb Analisis Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama,421-428
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
satu proses perkara. 16
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Hakim  dari  Pengadilan  Agama  Semarang bahwa  pelaksanaan  penyelesaian  harta  bersama  dilakukan  dengan  dua  cara  tersebut  di  atas  yaitu secara  terpisah  dan  secara  kumulasi.  Aparat  Pengadilan  Agama  Medan  menganjurkan  kepada  para pihak  untuk  melakukan  gugatan  terpisah,  karena  lebih  efisien  dari  segi  waktu  proses  persidangan. Namun  demikian  tidak  menutup  kemungkinan  untuk  dilakukan  secara  kumulasi  berdasarkan kepentingan para pihak.
Lebih  lanjut  Bapak  Munadi  menjelaskan  bahwa  jika  ditinjau  dari  keefisienan  waktu persidangan maka lebih tepat dilaksanakan setelah terjadinya perceraian dan apabila ditinjau dari segi dana  atau  biaya  yang  dipergunakan  maka  pada  umumnya  masyarakat  lebih  cenderung  melakukan bersamaan  dengan  proses  perceraian.  Namun  demikian  cara  yang  dilakukan  harus  memperhatikan kepentingan dan kondisi para pihak yakni suami dan istri.

## 2. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Perceraian  Terhadap  Pembagian Harta Bersama
Dalam pertimbangan hukum hakim berpendapat bahwa yang diantaranya ialah, dalam eksepsi tergugat atau penggugat rekonvensi yang menyatakan bahwa gugatan kurang pihak yang seharusnya memasukan  linda  Safitriyana  sebagai  pihak,  bahwa  hakim  mendasarkan  Pasal  35  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  jo.  Pasal  1  huruf  f  Kompilasi  Hukum  Islam menyatakan bahwa Harta Bersama adalah harta suami-istri yang diperoleh selama masa perkawinan, oleh  karena  itu  seharusnya  gugatan  tentang  harta  bersama  hanya  melibatkan  mantan  suami  dan mantan istri yang keduanya telah pernah terikat dalam satu ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim menilai  para  pihak  yang  diajukan  dalam  gugatan  Penggugat  sudah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan sehingga eksepsi Tergugat tentang kurang pihak (plurium litis consortium) tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak. Begitu pula terkait eksepsi gugatan obscure libel juga dinyatakan ditolak karna objeknya sudah jelas. 17
Dalam hak legal standing kedua belah pihak telah sah dan mempunyai legal standing dalam kasus  ini,  kalau  kemudian  dalam  hal  menguatkan  dalil  penggugat  mengajukan  bukti-bukti  yang dimana ketika di ruangkum bahwa bukti-bukti yang menunjukaan legalitas dari harta bersama ditolak oleh  hakim,  dianatara  lain  alasannya  ialah  bahwa  tanah  atas  nama  Linda  Safriyanti  memang  milik yang bersangkutan bukan merupakan pinjam nama sebagaimana dalil penggugat konvensi.
Hakim juga menolak bahwa objek tanah yang masih dalam masa kredit tidak bisa dikatakan menjadi  harta  bersama  dengan  berpedoman  rapat  pleno  Kamar  Agama  tahun  2018  angka  1  huruf  d bahwa gugatan harta bersama yang obyek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang, atau obyek  tersebut  mengandung  sengketa  kepemilikan  akibat  transaksi  kedua  dan  seterusnya,  maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Selain  itu  hakim  juga  mengesampingkan  atas  bukti  yang  diajakukan  oleh  penggugat  atas beberapa objek tanah yang dimana buktinya berupa foto copy setoran pajak dan hanya foto bangunan, dalam hal ini hakim menolak atau mengesampingkan bukti-bukti tersebut sebagaimana sebagaimana kaidah  hukum  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  112  K/Pdt/1996  tanggal  17 September 1998.
Kemudian  yang  menjadi  harta  bersama  yang  meurut  hakim  sah  yaitu  mobil  Honda  streem yang  dimna  hakim  dalam  pertimbangannya  bukan  berdsarkan  pada  bukti  kepemilikan  mobil  hakim mendasarkan  pada  bahwa  tergugat  tidak  membantah  dalilil  tentang  mobil  Honda  streem,  sedangkan dalam replik penggugat bahwa kuasa hukum tergugat menyatakan bahwa mobil tersebut sudah dijual tergugat dengan harga Rp.67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) namun dalam duplik tergugat menyatakan  mobilnya  laku  Rp.47.000.000,00  (empat  puluh  tujuh  rupiah).  Hakim  dalam  hal  ini mempertimbangkan  berupa  foto  mobil  dan  foto  iklan  jual  beli  mobil  bukan  merupakan  bukti kepemilikan,  maka  bukti-bukti  tersebut  dikesampingkan,  sedangkan  pengakuan  Tergugat  bahwa mobil  tersebut  telah  dijual  adalah  merupakan  bukti  pengakuan  akan  keberadaan  obyek  sengketa
16 Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).hlm.28.
17 Mahmudatun  Siti  ,  Nihayah,  “Pembagian  Harta  Bersama  Akibat  Perceraian,” E-prints  Walisongo (UIN Walisongo, 2016).hlm.67.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
(mobil), dan sesuai dengan Pasal 174 HIR, pengakuan adalah bukti sempurna dan menentukan, maka terbukti bahwa harta berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Stream Tahun 2004, warna silver, Nopol : H 8624  CE,  No.Rangka:  MHRRN17304J001252,  No.  Mesin:  D17A5  1042020,  yang  diperoleh  pada tahun 2014 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
Maka  dalam  amar  putusan  ini  hakim  hakim  mengabulkan  sebagian  gugatan  penggugat  dan menenetapkan  bahwa  mobil  Honda  Stream  Tahun  2004,  warna  silver,  Nopol:  H  8624  CE,  No. Rangka:  MHRRN17304J001252,  No.  Mesin:  D17A5  1042020,  yang  diperoleh  pada  tahun  2014 merupakan  harta  bersama  milik  penggugat  dan  tergugat.  Dan  menetapkan  bahwa  penggugat  dan tergugat masing-masing berhak ½ dari harta bersama yang sudah di tetapkan hakim juga menghukum tergugat  untuk  membagi  dan  menyerahkan  hak  penggugat  harta  yaitu  separoh  ½  dari Rp.45.000.000,00 adalah = Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta limaratus ribu rupiah).
Melihat  didalam  putusan  tersebut  bahwa  uraian  dari  runtutan  logika  yang  dibangun  oleh hakim  telah  tepat.  Jika  mengacu  pada  rentetan  kronologi  perkara  yang  ada  didalam  putusannya, Banyak  dalil  gugatan  yang  sebenarnya  tidak  ada  kaitannya  dengan  pokok  pekara  namun  itu  masuk dalam  posita  gugatan  antara  ialah  adanya  aduan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  itu dikesampingkan oleh hakim.
Ketika  penggugat  dalam  hal  pembuktian  ingin  membuktikan  dalil-dalil  penggugat  banyak yang  tidak  dibuktikan  oleh  penggugat  hal  demikianlah  yang  membuat  hakim  menjadi  ragu  bahkan menolak  dan  mengesampingakan  bukti-bukti  yang  diajukan,  dan  juga  dalil  pengugat  tentang  harta bersama bayak objek yang tuangkan dalam posita merupakan tanah milik orang lain dan itu menjadi kelemahan  argumentasi  hukum  oleh  penggugat  misalkan  tanah  milik  linda  yang  dalam  dalil penggugat mengatakan pinjam nama namu dalam hal pembuktian penggugat tidak bisa membuktikan itu dan itu disanggah oleh tergugat dan memang benar faktanya bukan pinjam nama namun pemilik aslinya ialah Linda.
Dengan  demikian  apa  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  yang  menyandarkan  pada  pasal Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: “Harta Kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah  adalah  harta  yang  diperoleh  baik  sendiri-sendiri  atau  bersama  suami  isteri  selama  dalam ikatan  perkawinan  berlangsung  dan  selanjutnya  disebut  Harta  Bersama,  tanpa  mempersoalkan terdaftar atas nama siapa” artinya bahwa tampa memperoalkan terdaftar atas nama siapa ialah diantara penggugat dan tergugat bukan milik orang lain.
Melihat dari duduk perkara yang ada maka yang terbukti dalam persidangan seacara sah dan menyakinkan  adalah  mobil  Honda  Streem  yang  merupakan  harta  bersama  dan  harus  dibagi  antara penggugat dan tergugat. Bahwa kontruksi hukum yang dibangun oleh hakim sangatlat logik runtutan argumentasinya  jelas,  misalkan  hakim  sangat  jeli  ketika  objek  mobil  Honda  streem  tidak  terbukti dengan  bukti  kepemilikan  dan  hanya  bukti  foto  dan  iklan  penjualan  mobil  tersebut,  namun  tidak dibantah  oleh  pihak  tergugat  dan  dalam  duplik  menyatakan  bahwa  mobil  tersebut  sudah  dijual  dan memang diakui oleh tergugat maka dalam hukum perdata pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan menentukan segaimana pasal 174 HIR.
Maka berdasarkan asas hakim bersifat pasif dalam hukum perdata bahwa hakim tidak boleh memutus  melebihi  apa  yang  dituntut  sebagaimana  pasal  178  ayat  (2),  (3)  HIR.  Dengan  demikian dapat disimpulkan apa yang menjadi amar putusan in casu sudah sangat tepat menurut penulis karna dalil  dan  pertimbangan  hakim  dan  runtutan  argumantasi  hakim  sudah  sesuai  dengan  peraturan- perundang undangan yang berlaku.

## IV. KESIMPULAN
Akibat Hukum Perceraian Terhadap Pembagian Harta Bersama didasarkan pada ketentuan dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni didalam pasal 37, Kitab Undang – Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  tepatnya  didalam  pasal  126-128.  Bahwa  secara  garis  besar perceraian  mengakibatkan  bubarnya  harta  bersama  sehingga  harta  bersama  tersebut  harus  dibagi diantara pasangan suami-istri. Selain itu menurut ketentuan KHI Pasal 85 menyebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup adanya kemungkinan terdapat harta milik masing – masing suami atau istri. Didalam KHI juga menyebutkan jenis jenis harta bersama yakni didalam pasal 91 antara lain; harta benda berwujud atau tidak berwujud, harta bersama yang berwujud meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat berharga, harta bersama tidak berwujud dapat berupa
Analisis Pemb Analisis Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama,421-428
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
hak ataupun kewajiban, harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.
Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Perceraian  Terhadap  Pembagian  Harta Bersama  didalam  putusan  perkara  Nomor  3122/Pdt.G/2019/PA.Smg  majelis  Hakim  telah  bersikap adil  dan  jeli  dalam  melihat  rentetan  perkara  yang  ada.  selain  itu  yang  menjadi  pertimbangan  hakim yang menyandarkan pada pasal Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan: “Harta Kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri  selama  dalam  ikatan  perkawinan  berlangsung  dan  selanjutnya  disebut  Harta  Bersama,  tanpa mempersoalkan  terdaftar  atas  nama  siapa”  artinya  bahwa  tampa  memperoalkan  terdaftar  atas  nama siapa ialah diantara penggugat dan tergugat bukan milik orang lain.

## REFERENSI
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010) Dadan,  Muttaqien, Cakap  Hukum  Bidang  Perkawinan  dan  Perjanjian (Yogyakarta:  Insania  Citra Press, 2000)
Djuniarti,  Evi, “Hukum  Harta  Bersama  Ditinjau  Dari  Perspektif  Undang  -  Undang  Perkawinan  dan KUHPerdata,” Jurnal Penelitian Hukum DE JURE , 17 (2017) Hadjon, Philipus M, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987) Ibrahim, Jhonny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Banyumedia, 2006) Melia,  Melia,  Muzakkir  Abubakar,  dan  Darmawan  Darmawan,  “Pembagian  Harta  Bersama  Setelah Perceraian  (Studi  terhadap  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  597K/Ag/2016),” Jurnal  IUS Kajian Hukum dan Keadilan , 7.3 (2019), 506 <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.665> Mulyadi, Hukum Perkawinan di Indonesia (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008) Nagara,  Bernadus,  “Pembagian  Harta  Gono  Gini  atau  Harta  Bersama  Setelah  Perceraian  Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974,” Lex Crimen , 5 (2016)
Putri  Dewi,  Agustina,  “Peralihan  Harta  Bersama  Melalui  Hibah  Tanpa  Izin  Salah  Satu  Pihak Berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,” Syah Kuala Law Jurnal (SKLJ) , 3 (2019) Saleh, Wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980) Siti  ,  Nihayah,  Mahmudatun,  “Pembagian  Harta  Bersama  Akibat  Perceraian,” E-prints  Walisongo (UIN Walisongo, 2016) Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Pers, 2007)
Sujanah,  Dinar  Safitri,  “STUDI  PERBANDINGAN  PERJANJIAN  PERKAWINAN  ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN” (Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021)
Susanto, Happy, Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian (Jakarta: Visi Media, 2008) Tinjauan, Perkawinan, Hukum Islam, dan D A N Hukum, “Aspek yuridis pembagian harta bersama dalam perkawinan (tinjauan hukum islam dan hukum perdata),” 4.2, 85–91