Ó 2022 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas jambi Citation: Nanik Sulastri. (2022). Analisis Pengelolaan Drainase Kota Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat
. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 5(1); 62-66 doi : 10.22437/jpb.v5i1.18666 62
Ó 2022 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas jambi ISSN : 2622-2310

## JURNAL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Volume 5 Issue 1 (2022) : 62 - 66 Diterima 02/04/2022 Disetujui 07/05/2022

## Analisis Pengelolaan Drainase Kota Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nanik Sulastri 1)
1) Mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana, Universitas Jambi, Indonesia; e-mail : arale_aj@yahoo.com

## Abstract
This research has proposed to 1) To analyse sluice/puddle area control through drainage system in Kuala Tungkal City Tanjung Jabung Barat Regency 2) To have participation and community behaviour in drainage maintenance in Kuala Tungkal City Tanjung Jabung Barat Regency 3) To formulate government policy in Tanjung Jabung Barat in effort to manage drainage system Kuala Tungkal City. Primer data collection in this research conducted by surveying at field, interview and quitioner distribution for institution and community to get research goal. The primer data needed to cover existing condition of drainage system and community participation in sustainable drainage system management. The existing drainage system condition data received from observation and measurement at location, and community partitipation got from interviewing and quitioner list distribution to local community at Kula Tungkal City. From this research result showed 1) Parit 1, parit 2 and parit 3 as primer canal in secunder canal disposal through the sea. With function in drying, flowing and controlling water from sluice/puddle location at tungkal III subdistrict, Tungkal IV city and Patunas subdistrict. 2) Maintenance handed over to local community, the big portion becoming in regency government full responsibility. Institutional in community level only for temporary, including in subdistrict and  district.  No  available  regulation  related  with  existing  drainage  management.  3)  Responsibility  arrangement firmly and coordinated with drainage system coordinator and related agency with BAPEMDAL as planner, PU agency as exsecutor and PPKTB to maintain and manage. Clear coordination with road users to avoid interference with canal draination.
Keywords : drainase, Existing condition, secunder canal, prime canal and tertier canal.

## PENDAHULUAN
Pembangunan Kota Kuala Tungkal dalam kaitannya dengan pengendalian genangan, disebabkan oleh beberapa hal yaitu kondisi fisik dasar antara kota Kuala Tungkal dan daerah hinterland memungkinkan adanya daerah krisis geologi dan hidrologi yang akan menimbulkan masalah ekologis antara lain banjir musiman, sedimentasi di sungai, dan tanah longsor, timbulnya daerah genangan di Kota Kuala Tungkal yang merupakan perkembangan dari fenomena-fenomena alam, kawasan yang tergenang oleh banjir atau genangan  lokal  sebagian  besar  meliputi  daerah  pusat  kota,  semakin  berkurangnya  lahan  resapan  air terutama  pada  kawasan  kota  Kuala  Tungkal,  dimana  ‘run  off’  yang  mengalir  ke  sungai-sungai  tersebut menjadi kian membesar. Semakin tingginya air pasang dan lambatnya air turun merupakan sumber bencana banjir di kota Kuala Tungkal. Sistem drainase yang buruk menjadi penyebab utama banjir di Kota Kuala Tungkal. Kota Kuala Tungkal sebagai pusat Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan wilayah langganan banjir, sebagian besar disebabkan
Ó 2022 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas jambi Citation: Nanik Sulastri. (2022). Analisis Pengelolaan Drainase Kota Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat . Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 5(1); 62-66 doi : 10.22437/jpb.v5i1.18666
63
karena saluran air tidak ada, saluran tersumbat sampah, dan akibat bangunan yang mengganggu saluran. Faktor sistem drainase yang buruk memberi kontribusi terbesar sebagai penyebab banjir. Sistem drainase yang buruk inilah yang menyebabkan banjir lokal di Kota Kuala Tungkal. Sistem drainase yang buruk menyebabkan aliran air tidak lancar sehingga terjadi genangan setiap kali hujan deras dan pada saat terjadinya  penomena  alam  seperti  pasang  dan  surut.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  dasar  adalah Deskriptif  Evaluatif,  yaitu  metode  studi  yang  mengevaluasi  kondisi  obyektif  /  apa  adanya  pada  suatu keadaan yang sedang menjadi obyek studi ( Sugiyono, 2002 ). Obyek studi yang dimaksud adalah, sistem pengelolaan drainase di Kota Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagian telah mengalami penurunan kapasitas dan atau peningkatan debit. Kondisi ini mengakibatkan terjadi genangan pada waktu hujan yang mengganggu aktifitas masyarakat. Sehingga diperlukan adanya solusi dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini.
Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan atau gejala tertentu pada lokasi penelitian. Tujuannya adalah untuk membuat gambaran secara sistematis. pemeliharaan drainase di Kota Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Serta merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka pengelolaan drainase di Kota Kuala Tungkal. Lokasi yang sering tergenang dan memiliki drainase di Kota Kuala Tungkal meliputi wilayah Kecamatan Tungkal Ilir yang terdiri dari 10 Desa/kelurahan. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya 3 Kelurahan dengan jumlah populasi 5.901 rumah tangga, 3 Kelurahan

## HASIL DAN PEMBAHASAN .
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (PERDA) Nomor 08 Tahun 2008 oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  Tentang  Pembentukan  Kecamatan  Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mandaluh, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa  dan  Kelurahan  dalam  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat.  Maka  Kecamatan  Tungkal  Ilir  yang sebelumnya memiliki luas 252,9 Km 2 dengan 4 Kelurahan dan 9 Desa pada Tahun 2007, berubah menjadi 4 Kelurahan dan 2 Desa dengan luas wilayah 100,31 Km 2 (BPS, 2014:1).

## Pengendalian daerah genangan melalui sistem drainase di Kota Kuala Tungkal.
Jaringan drainase yang terdapat di kota Kuala Tungkal dapat digolongkan terhadap 3 (tiga) jenis saluran  yaitu  jaringan  primer,  sekunder  dan  tersier.  Pelayanan  sistem  drainase  di  Kota  Kuala  Tungkal dibedakan  atas  drainase  alamiah  dan  drainase  buatan  di  sepanjang  tepi  jalan  yang  merupakan  saluran sekunder dan tersier. Drainase yang ada mengikuti sistem yang memadai yaitu dengan menggunakan anak sungai/parit sebagai saluran primer dipergunakan sebagai tempat pembuangan akhir saluran perkotaan yang bermuara ke Sungai Pengabuan dan laut merupakan penampungan dari saluran sekunder dimana saluran sekunder merupakan penampungan dari saluran tersier.
Melhat Kondisi realita dilapangan bila ditinjau dari sisi hidrologinya maka pengaliran drainase Kota Kuala Tungkal dapat di klasifikasikan atas:
1. Drainase Primer adalah drainase utama yang berfungsi sebagai daerah tumpahan air dari drainase sekunder dan drainase tersier sebelum ke sungai/laut. Drainase Primer juga merupakan aliran-aliran sungai utama dan beberapa parit yang ada di Kota Kuala Tungkal. Drainase Primer yang ada di Kota Kuala Tungkal adalah Sungai Pengabuan, Sungai Betarungai Bram Itam dan beberapa parit yaitu Parit 1, Parit 2 serta parit 3.
2. Drainase Sekunder adalah wadah pengaliran dari drainase tersier sebelum ke drainase Primer.
Ó 2022 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas jambi Citation: Nanik Sulastri. (2022). Analisis Pengelolaan Drainase Kota Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat . Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 5(1); 62-66 doi : 10.22437/jpb.v5i1.18666
64
3. Drainase Tersier adalah drainase yang merupakan wadah pengaliran yang umumnya merupakan saluran pembuangan limbah rumah tangga yang berada di lingkungan pemukiman rnaupun perkotaan.

## Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Rangka penataan drainase di Kota Kuala Tungkal.
Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Dengan fungsi kelembagaan yang masih lemah maka pelaksanaan kegiatan dengan target yang ingin dicapai belum berjalan efektif, perangkat peraturan terkait pengelolaan drianase belum tersedia, hal ini terkait dengan dukungan dana (APBD Kab/Provinsi ataupuan APBN) yang masih  sangat  minim.  Demikian  juga  dukungan  dari  dunia  usaha  belum  berkembang  sebagaimana diharapkan.
Dalam  rangka  usaha  peningkatan  keserasian  pembangunan  di  Daerah  diperlukan  adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di Daerah diperlukan perencanaan yang lebih  menyeluruh,  tearah,  dan  terpadu,  maka  atas  dasar  pertimbangandi  atas,  Bappemdal  Kabupaten Tanjung  Jabung  Barat  dibentuk  sesuai  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007  tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ó 2022 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas jambi Citation: Nanik Sulastri. (2022). Analisis Pengelolaan Drainase Kota Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat
. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 5(1); 62-66 doi : 10.22437/jpb.v5i1.18666 65
Upaya  Bappemdal  dalam  pengelolaan  drainase  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  drainase beberapa tahun terakhir menggambar kemajuan yang baik, namun dalam pelaksanaannya belum maksimal ini dapat dilihat dari besaran dan realisasi anggaran yang dilaksanakan. Pada tahun anggaran 2013 dengan program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, melalui kegiatan penyempurnaan program percepatan sanitasi pemukiman (PPSP). Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 429.553.440.- dengan  realissi  sebesar  Rp.  139.500.500.-  atau  sebesar  32,48  %.  Bertujuan  untuk  tersusunnya  strategi sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat (SSK). Salah satu fokusnya adalah kondisi drainase Kota Kuala Tungkal. pada tahun 2014 terjadi peningkatan alokasi anggaran pada program dan kegiatan ini sebesar Rp. 966.272.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 725.218.804.- atau sebesar 75,16%.
Dinas  Pekerjaan  Umum  (PU).  Pembangunan  infrastruktur  yang  berwawasan  lingkungan mempunyai peran untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan mempertahankan daya dukung lingkungan melalui adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, konservasi daerah aliran sungai, pembangunan konstruksi ramah  lingkungan  dan  peningkatan  kualitas  permukiman  serta  pembangunan  berbasis  kemitraaan  dan pemberdayaan  masyakat  untuk  meningkatkan  kesadaran  kelestarian  lingkungan  hidup.  Pembangunan infrastruktur juga harus selaras dan bersinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta dengan sektor-sektor  lainnya,  yang  pada  gilirannya  akan  menjadi  modal  penting  dalam  mewujudkan  berbagai tujuan  dan  sasaran  pembangunan.  Pembangunan  infrastruktur  harus  diselenggarakan  secara  berkualitas supaya  mampu  menciptakan  outcome  yang  berkelanjutan  dan  membuka  peluang  untuk  mendapatkan keuntungan ekonomi (economic gains), menghadirkan keuntungan sosial (social benefits), meningkatkan layanan publik (public services), serta meningkatkan partisipasi politik (political participation) disegenap lapisan  masyarakat  hingga  mampu  mendukung  pengembangan  wilayah  dalam  rangka  perwujudan  dan pemantapan daerah.
Penangan  infrastruktur  Pekerjaan  Umum  merupakan  salah  satu  urusan  wajib  prioritas  dalam kebijakan  pembangunan  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  yang  menjadi  bagian  penopang  utama peningkatan  perekonomian  dan  kemandirian.  Perhatian  ini  telah  dinyatakan  sebagai  salah  satu  prioritas utama  serta  terlihat  jelas  dalam  pengalokasian  anggaran.  Khusus  pengelolaan  drainase  dengan  nama program adalag program pembangunan saluran drainase melalui kegiatan pembangunan saluran drainase, penganggaran dilaksanakan hampir setiap tahun dari tahun 2012 besarnya anggaran Rp. 5,935,286,700.- dengan realisasi sebesar Rp. 1,919,005,800.- atau sebesar 32,33 %. Pada tahun 2013 besarnya anggaran Rp. 27,110,736,700.- dengan realisasi sebesar Rp. 21,094,410,820.- atau sebesar 77,81 %. Pada tahun 2014 besarnya anggaran Rp. 4,515,014,000.- dengan realisasi sebesar Rp. 4,368,283,000.- atau sebesar 69,75 %. Pada tahun 2015 besarnya anggaran Rp. 1,155,963,500.- dengan realisasi sebesar Rp. 72,263,500.- atau sebesar 6,25 %.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil tinjauan terhadap analisis pengelolaan drainase Kota Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dikemukakan pada bab bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut
:
1. Menjadikan parit 1, parit 2 dan parit 3 sebagai saluran primer untuk pembuanga saluran sekunder menuju ke  laut.  Dengan  fungsi  mengeringkan,  mengalirkan  dan  mengendalikan  air  dari  lokasi  genangan  di lingkungan kelurahan tungkal III, Tungkal IV Kota dan kelurahan Patunas.
2. Pemeliharaan diserahkan kepada masyarakat setempat, namun porsi terbesar menjadi tanggung jawab penuh dari pemerintah daerah. Partisapi masyarakat melalui wadah Kelembagaan ditingkat masyarakat bersifat temporer dan untuk perangkat peraturan terkait pengelolaan drainase belum tersedia.
Ó 2022 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas jambi Citation: Nanik Sulastri. (2022). Analisis Pengelolaan Drainase Kota Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat . Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 5(1); 62-66 doi : 10.22437/jpb.v5i1.18666
66
3. Penataan tanggung jawab yang tegas dan terkoordinir antara aparat pengelola drainase dan instansi terkait yaitu  BAPEMDAL  sebagai  perencana,  Dinas  Pekerjaan  Umum  sebagai  pelaksana/pembangunan  dan PPKTB sebagai pemelihara dan pengelola. Koordinasi yang jelas dengan pengguna badan jalan sehingga tidak terjadi gangguan terhadap saluran drainase.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  (1996),  Pedoman  Pengendalian  Banjir,  Volume  III,  Pedoman  Perencanaan  dan  Pelaksanaan, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
Anonim. (1990), Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan SK SNI T-07-1990- F, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
Anonim.  (1986),  Standard  Perencanaan  Irigasi,  Kriteria  Perencanaan  Bagian  Bangunan  ,  Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
Anonim.  (1994),  Tata  Cara  Perencanaan  Drainase  Permukaan  Jalan  SNI  03-3424-  1994,  Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
Asdak,  C.  (1995),  Hidrologi  dan  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai,  Gajah  Mada  University  Press, Yogyakarta.