## FRAUD, ETIKA DAN KEGAGALAN BANK DARI SUDUT PANDANG PEGAWAI
Hasan Ashari 1 , Trinandari Prasetyo Nugrahanti 2
Accounting Department, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Perbanas Institute, Jakarta, Indonesia 1, 2
Abstract.  This  study's  purpose  to  explain  the  application  of  ethics  and  its  influence  on  fraud  and  bank failures that occur in rural banks (RB) in indonesia from the perspective of employees. This study took a sample of 100 banking practitioners who have the competence and capability to provide information on the facts that occur in rb's operations. The methodology in this study is quantitative, and the nature of this research  is  descriptive  analysis.  Based  on  the  study  concluded  that:  (1)  RB  has  understood  the importance of applying ethical principles, although not all had implemented them. The ethical principles applied  by  all  RB  are  committed  to  customers  and  maintaining  a  good  reputation.  The  most  ignored ethical principles are the principles of environmentally friendly and employee welfare. So that not all RB have  applied  ethical  provisions  under  pojk  number  4/pojk  03/2015,  concerning  the  implementation  of governance  for  RB,  (2)  RB  understanding  and  bank  supervisors  regarding  fraud  are  the  same.  The ranking  order  between  the  understanding  of  RB  and  the  bank  supervisor's'  attention  in  the  audit  is  no different significantly and 3) the caused of ethical violations on RB failure is stronger at 65% compared to ethical violations on fraud at 57%.
Keywords. Bank Failures; Ethics; Fraud.
Abstrak. Penelitian ini bertujuan menjelaskan sejauh mana penerapan etika menjadi penyebab terjadinya fraud dan kegagalan bank pada bank perkreditan rakyat (BPR) di indonesia menurut perspektif pegawai BPR. Penelitian ini mengambil sampel 100 praktisi perbankan yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk  memberikan  informasi  atas  fakta-fakta  yang  terjadi  dalam  operasional  BPR.  Metodologi  dalam penelitian  ini  adalah  kuantitatif  dan  sifat  penelitian  ini  deskriptif  analisis  (analysis  descriptive).  Sesuai hasil  penelitian  disimpulkan  bahwa  1)  BPR  telah  memahami  pentingnya  penerapan  prinsip  etika, walaupun  belum  seluruhnya  dilaksanakan.  Prinsip  etika  yang  diterapkan    oleh  seluruh  BPR  ialah komitmen  kepada  nasabah  dan  “menjaga  reputasi  baik”,  sementara  prinsip  etika  yang  paling  banyak diabaikan  adalah  prinsip  ramah  lingkungan  dan  kesejahteraan  pegawai.  Sehingga  belum  seluruh  BPR menerapkan ketentuan etika sesuai POJK nomor 4/POJK03/2015 tentang penerapan tata kelola bagi BPR, 2) pemahaman  BPR dan pengawas bank tentang fraud sudah sama, urutan peringkat antara pemahaman BPR dan perhatian pengawas bank dalam audit tidak berbeda secara signifikan dan 3) pelanggaran etika menjadi  penyebab  terjadinya  kegagalan  BPR  lebih  kuat  yaitu  65%  dibandingkan    dengan  pelanggaran etika menjadi penyebab terjadinya fraud yaitu 57%.
Kata Kunci. Etika; Fraud ; Kegagalan Bank.
Corresponding author. Email: ashar176@yahoo.com 1, trinandari@perbanas.id 2 How to cite this article. Ashari, H., & Nugrahanti, T. P. (2021). Fraud, Etika dan Kegagalan Bank Dari Sudut Pandang Pegawai. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan , 9(2), 305-324. History of article. Received: April 2021, Revision: Juni 2021, Published: Agustus 2021 Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v9i2.30651 Copyright©2021. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini  industri  perbankan di  dunia  telah  mendapatkan  pengakuan sebagai salah satu industri utama dalam pertumbuhan  ekonomi  dan  praktik  etis (Atakan  et  al.,  2014;  Fatma  et  al., 2014;  Zheng  &  Ashraf,  2014 )  dan
secara historis merupakan Institusi yang dapat  dipercaya  (Forseth  et  al.,  2014;
Harvey, 1995). Namun
demikian, dengan  iklim  ekonomi  yang  sangat kompetitif  dan  cepat  berubah,  ketatnya persaingan  bisnis  dan  kompetisi  pasar dapat menggoda bank untuk
meninggalkan  sikap  etisnya  (Jalali,  et al.,  2015;  Paulet  et  al.,2015 ),  sehingga kemungkinan  terjadinya  perilaku  tidak etis  dan  penyalahgunaan  kepercayaan lebih besar pada kondisi pasar keuangan yang  saat  ini  lebih  terbuka  dengan adanya  perkembangan  deregulasi,  dan teknologi virtual (Ferreira,  et  al.,  2016; Reis et al., 2013).
Upaya  menuju  perbankan  yang lebih  etis  sangat  penting,  karena  etika yang tinggi dapat mempengaruhi reputasi bank, dan memberikan kontribusi atas kesuksesan atau
kegagalan  bank  dalam  jangka  panjang (Green,  1989; Simpson  &  Kohers,
2002; Taysir  &  Pazarcik, 2013) dan penerapan  etika  perbankan  sangat perlu  ditingkatkan  lebih  dari  industri lainnya  (Polychronidou  et  al.,  2014; Mocan et al., 2015) karena  bank hanya bisa  bekerja  dengan  baik  ketika  publik mempercayai layanan yang diberikannya  dan  kegagalan  bank  dapat menyebabkan terjadinya krisis
keuangan  dan  perbankan  di  banyak negara. (Jasevičienė, 2012).
Secara  singkat,  etika  dapat disebut sebagai standar  benar dan salah yang  menentukan  apa  yang  seharusnya dilakukan  manusia.  Umumnya  dalam hal  hak,  kewajiban,  manfaat  bagi masyarakat,  keadilan,  atau  kebajikan khusus (Aron, 2005), dan mengacu pada standar  dimana  individu  mengevaluasi perilaku  mereka  sendiri  dan  orang  lain (Guy,  1990).  Etika  dapat  didefinisikan sebagai  studi  sistematis,  deskriptif  dan normatif  kesadaran  moral,  penilaian, karakter,  dan  perilaku  di  semua  tingkat aktivitas individu dan kolektif (Schminke,  1998)  dalam  Adeyanju (2014).
Sedangkan  etika  ekonomi  atau ekonomi  etis  merupakan  teori  praduga etis  dari  sistem  budaya  ekonomi,  teori aturan etis dan sikap yang mengasumsikan adanya koordinasi
antara pasar dan sistem harga. Ekonomi etis  harus  lebih  dari  sekadar  "ekonomi dan  etika"  yaitu  pelaku  pasar  dan ekonomi  pasar  tidak  terlepas  dari pengaturan  sosial,  kelembagaan  dan budaya  dalam  masyarakat  (Koslowski, 2011).  Di  dalam  industri  perbankan, kode  etik  dan  profesionalisme  sangat penting  bagi  bankir  dan  masyarakat umum  khususnya  bagi  bank  dalam melaksanakan kewajiban untuk melindungi hak dan kepentingan nasabah, menjaga stabilitas dan
kepercayaan  di  pasar  keuangan  serta pengembangan  ekonomi  (Carse,  1999). Hal itu selanjutnya dikenal dengan etika perbankan.
Etika perbankan merupakan etika dan kewajiban sehubungan dengan tugas  di  lingkungan  perbankan  untuk setiap  petugas  bank,  baik  bankir maupun pimpinan bank (Kasmir, 2015). Kode  etik  dalam  industri  perbankan  di seluruh  dunia  menurut  Baker  (1999), mencakup  aspek  penting  dan  mendasar dari  prinsip  dan  profesionalisme  untuk anggota.
Ketentuan  mengenai  etika  dan tata  kelola  perbankan  diatur  dalam Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  4/  POJK  03/2015  tentang Penerapan  Tata  Kelola  bagi  Bank Perkreditan  Rakyat  yang  diberlakukan sejak  tanggal  1  April  2015  adalah  tata kelola  bank  yang  menerapkan  prinsip- prinsip keterbukaan ( transparency ), akuntabilitas ( accountability ), pertanggungjawaban ( responsibility ),
profesional ( professional ), dan kewajaran ( fairness ). Penelitian terkait etika perbankan  di  antaranya  dilakukan  oleh Ferreira et al. (2016) yang menggunakan  pemetaan  kognitif  untuk meningkatkan  pemahaman  tentang  apa saja faktor-faktor kunci yang mendasari perbankan  etis  dan  bagaimana  faktor- faktor  tersebut  saling  berpengaruh  satu
sama  lain  sesuai  pengalaman  para  ahli, berdasarkan teori yang berkembang dan praktik  lazim  di  perbankan.  Dalam penelitian  tersebut  diperoleh  unsur- unsur utama yang mendasari perbankan etis  yaitu  (1)  Komitmen  kepada nasabah, (2) Kesejahteraan pegawai, (3) Transparansi,  (4)  Reputasi  baik,  (5) Kerjasama  dengan  komunitas,  (6)  Tata kelola perusahaan, (7) Perlakuan nasabah  yang  adil  dan  setara,  dan  (8) Praktik  ramah  lingkungan.  Penelitian lainnya  adalah  Lenz  & Neckel  (2019) yang  menyatakan  bahwa  bank-bank yang  menerapkan  prinsip-prinsip  etika di  Jerman  tebukti  telah  mengalami peningkatan jumlah nasabah, simpanan, serta  penelitian  Barigozzi  &  Tedeschi (2019)  yang  menemukan  bahwa  pada perbankan etis terjadi penyaluran kredit yang  signifikan  dan  secara  empiris memerlukan agunan yang lebih rendah.
Terkait  pembahasan  mengenai kaitan  etika  dan  fraud  di  dalam perbankan,  pengertian  fraud  menurut Statement on Auditing Standars No. 99, fraud merupakan tindakan sengaja yang menyebabkan  terjadinya  salah  saji material  pada  laporan  keuangan  yang menjadi subjek audit. Sedangkan Uniform Occupational Fraud Classification  System,  The  ACFE (Association of Certified Fraud Examiner,  2000)    membagi  Fraud menjadi  3  (tiga)  kategori,  yaitu:  (1) Penggelapan Aset (Asset Missapropriation), meliputi penyalahgunaan atau pencurian asset/harta  perusahaan.  (2)  Praktik rekayasa Laporan Keuangan ( Fraudulent  Disbursement ),  dan  (3) Korupsi  ( Corruption ),  dapat  berupa penyalahgunaan  wewenang,  penyuapan ( bribery ),  penerimaan  hadiah  yang illegal ( gratuities ) dan pemerasan secara ekonomis ( economic extortion ). Sementara Singleton (2007)
menyatakan fraud yang dihadapi auditor
terdiri pada dua tingkat yaitu kecurangan  oleh  pegawai  (employee fraud) dan pihak manajemen (management fraud). Berdasarkan  penelitian  terkait
etika dan fraud pada perbankan ditemukan bahwa nilai-nilai etika berpengaruh  negatif dengan  fraud pegawai  (Said,  et  al.,  2017),  fraud terjadi akibat adanya praktik ketenagakerjaan  yang  buruk,  kurang efektifnya pelatihan pegawai,  kelebihan beban kerja, sistem pengendalian internal  yang  lemah,  dan  tingkat kepatuhan  yang  rendah  pada  manajer bank  dan  pegawai  (Bhasin,  2015). Pelanggaran  etika  pada  BPR  baik bersifat  administratif  maupun  bukan administratif adalah faktor kuat penyebab timbulnya fraud, namun tidak selalu  berhubungan  langsung  karena tidak  hanya  terjadi  akibat  pelanggaran etika  namun  dapat  diakibatkan  oleh faktor  lainnya  yang  bukan  lingkup pelanggaran etika (Ashari & Nugrahanti, 2020). Untuk mencegah fraud,
mekanisme  kontrol  untuk  pencegahan perlu  dilakukan  jauh  sebelum  adanya fraud  dan  dilakukan  melalui  aspek kualitatif,  seperti  pengendalian  internal bank,  lebih  penting  untuk  mencegah fraud
dibandingkan hanya melaksanakan  pengendalian  terbatas hanya  untuk  mencegah  fraud  karena terjadinya  risiko kegagalan  dalam pengendalian internal lebih serius daripada  terjadinya  fraud  (Suh  &
Nicolaides, 2019). Selain itu, peningkatan etika dan budaya organisasi  melalui  komunikasi  intensif antara  pengawas  bank  dengan  bank lebih  penting  daripada  hanya  melalui pengawasan  terhadap  tata  kelola  bank dan penerapan regulasi  (Thakor, 2020).
Selanjutnya  sebelum  membahas hubungan antara etika dengan
kegagalan  bank,  secara  singkat  penulis
utarakan pengertian bank gagal menurut Federal Deposit Insurance Corporation/FDIC  dalam  Ashari  & Nugrahanti  (2017)  adalah  bank  yang telah mengalami kebangkrutan, kegagalan ekonomi karena ketidakcukupan  modal  dan  gagal  untuk memenuhi  kewajibannya  sesuai  hasil pengawasan  Otoritas  Pengawas  Bank. Pengawas  Bank  secara  rutin  menilai tingkat kesehatan bank dengan berpedoman  pada  surat  keputusan direksi Bank Indonesia No. 30/12/KEP/DIR  tanggal  30  April  tahun 1997.  Penilaian  kesehatan  BPR  diukur dengan menggunakan
parameter penilaian  faktor-faktor: 1)  Permodalan, 2)  Kualitas  Aktiva  Produktif,  3) Manajemen,  4)  Rentabilitas, dan   5) Likuiditas.  Atas  penilaian  dimaksud Pengawas  Bank  akan  menetapkan  tiga status  pengawasan  yaitu  1)  Status Pengawasan  Normal  (Rutin),  2)  Status Pengawasan  Intensif  dan  3)  Status Pengawasan  Khusus.  Secara  singkat, bank  dinyatakan  gagal  apabila  telah masuk  status  pengawasan  khusus  dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan gagal disehatkan oleh manajemen bank sesuai ketentuan yang berlaku. Bank
dinyatakan  sebagai  bank  gagal  sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/ 3 /PBI/2011  tanggal  17  Januari  2011 tentang  Penetapan  Status  dan  Tindak Lanjut  Pengawasan  Bank  (untuk  Bank Umum)  atau  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  19/POJK.03/2017 tanggal  8  Mei  2017  tentang  Penetapan Status  dan  Tindak  Lanjut  Pengawasan BPR/S.
Sedangkan sesuai penelitian terkait hubungan antara kegagalan bank dengan  praktik  etika  ditemukan  bahwa kegagalan  BPR  secara  umum  terjadi karena praktik-praktik tidak etis. Praktis tidak  etis  yang  telah  diidentifikasi adalah  praktik  pengumpulan  simpanan fiktif,  aplikasi  kredit  eksploitatif,  dan
praktik-praktik  paternalistik  yang  unik] juga termasuk tidak dipatuhinya norma- norma moral dan etika serta dilakukannya tindakan tidak jujur (Sunardi  et  al.,  2019).  Hal  itu  selaras dengan  IADI  (2005)  yang  menyatakan bahwa  kegagalan  bank  karena:  praktik perbankan yang tidak sehat, pengelolaan  manajemen  risiko  yang tidak  baik,  tata  kelola  perusahaan  yang buruk  dan  terjadinya  fraud  manajemen atau penggelapan. Upaya untuk memenuhi persyaratan modal minimum dan  menjaga  likuiditas  terbukti  gagal menghasilkan hasil positif untuk mencegah kegagalan bank apabila bank tidak  menetapkan  kebijakan/pedoman manajemen  risiko  yang  efektif  dalam mencegah perilaku tidak etis (Mazhambe,  2016),  hal  itu  terbukti bahwa  pelanggaran  etika  yaitu  tata kelola  BPR  yang  buruk  merupakan penyebab  utama  terjadinya  kegagalan bank  (Ashari  &  Nugrahanti,  2020)  dan uraian di atas selaras dengan (Adeyemi, 2012) yang menyatakan bahwa ketidakcukupan modal, kurangnya transparansi  dan  kredit  macet  yang besar sebagai penyebab utama kegagalan  bank.  Dalam  penelitian lainnya,  kegagalan  bank  disebabkan oleh  berkurangnya  modal,  buruknya manajemen  dan  ketatnya  kompetisi (Owualah, 1996).
Berdasarkan Undang-undang No 7  tahun  1992  sebagaimana  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  10 tahun 1998 tentang Perbankan, kategori bank  di  Indonesia  terdiri  dari  bank umum  (konvensional  dan  syariah)  serta bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank pembiayaan  rakyat  Syariah  (BPRS). BPR/BPRS  merupakan  bank  yang dalam operasionalnya
tidak
memberikan layanan/ service terkait lalu lintas  pembayaran.  BPR  merupakan salah  satu  bentuk  usaha  pembiayaan mikro komersial yang utamanya
ditujukan untuk memacu perkembangan ekonomi  lokal  dengan  target  pasar rumah  tangga  berpenghasilan  bawah dan  usaha  mikro  dan  kecil,  serta  fokus melayani nasabah yang belum tersentuh bank umum (Hamada, 2010).
BPR  yang  telah  dicabut  ijin usahanya  oleh  OJK  sampai  dengan posisi  31  Desember  2019  adalah  100 BPR/BPRS. Memburuknya kinerja bank  akibat  adanya  kecurangan  (fraud) oleh  pengurus  bank,  kejahatan  oleh pihak-pihak terkait dengan fraud merupakan  penyebab  utama  banyaknya BPR  yang  dilikuidasi  (IADI,  2005) dalam  (Ashari  &  Nugrahanti,  2017). Dari  latar  belakang  di  atas,  yang menjadi  fokus  permasalahan  adalah  (1) Bagaimana  pehamaman  BPR  tentang pentingnya  penerapan  prinsip-prinsip etika?  (2)  Bagaimana  pemahaman  BPR dan Pengawas Bank tentang fraud yang terjadi  di  BPR?  (3)  Sejauh  mana pelanggaran etika menyebabkan terjadinya fraud dan kegagalan bank? Penelitian  ini  diharapkan  dapat mempertajam informasi terkait
pemahaman  BPR  tentang  pentingnya penerapan  prinsip  etika,  dan  apakah pemahaman  itu  telah    sejalan  dengan penerapan  etika  yang  telah  dilakukan oleh  BPR  itu  sendiri.  Selanjutnya bagaimana  penilaian  Pengawas  Bank terhadap  penerapan  prinsip  etika  yang dilakukan  oleh  BPR  dan  terkait  fraud yang  terjadi.  Terakhir  penelitian  ini berupaya menggali pemahaman pegawai BPR terkait penyebab
terjadinya  fraud  dan  kegagalan  bank  di BPR  apakah  dapat  disebabkan  karena pelanggaran  etika  atau  hal  lainnya  dan menjaga  prinsip  etika  agar  dapat meningkatkan  kinerja  dan  daya  saing BPR.
Berdasarkan  uraian  yang  telah disampaikan  di  atas,  maka  kerangka konseptual  dalam  penelitian  ini  dapat dijelaskan bahwa sesuai Undang-
undang  No  7  tahun  1992  sebagaimana diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor 10  tahun  1998  tentang  Perbankan mewajibkan BPR/BPRS wajib menyampaikan Laporan kepada Otoritas  Pengawas  Bank.  Selanjutnya sesuai  UU  No  tahun  2011  tentang
Otoritas  Jasa  Keuangan,  OJK  sebagai otoritas pengawas bank memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan  kepada BPR  sebagai bentuk pengawasan. Sesuai hasil
pemeriksaan  tersebut  Pengawas  Bank menyampaikan hasil audit berupa laporan kesehatan bank dan memberikan  rekomendasi  kepada  BPR mengenai tingkat kesehatan bank termasuk  di  dalamnya  hal-hal  yang terkait  adanya  pelanggaran  etika  dan fraud serta hal-hal yang membahayakan kelangsungan  hidup  bank  misalnya terkait  likuiditas  dan  solvabilitas.  BPR menindaklanjuti hasil pemeriksaan Otoritas Pengawas dengan melaksanakan  rencana  bisnis  sesuai rekomendasi  dari  otoritas  pengawas bank.
Hasil  pemeriksaan  dimaksud juga  mempengaruhi  status  pengawasan bank  berdasarkan  analisis  terhadap kondisi suatu bank tertentu yaitu: pengawasan normal (rutin), pengawasan intensif ( intensive supervision ),  dan  pengawasan khusus ( special  surveillance ).  Apabila  bank dalam  status  pengawasan  khusus  tidak dapat disehatkan maka bank dikategorikan sebagai bank gagal sesuai Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017
tentang
Penetapan  Status  dan  Tindak  Lanjut Pengawasan  Bank  Perkreditan  Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam  penilaian  tingkat  kesehatan bank,  Pengawas  Bank  juga  menilai aspek-aspek yang terkait dengan penerapan  prinsip  etika,  fraud,  dan
potensi  kegagalan  bank    karena  hal dimaksud sangat penting bagi bank.
Sesuai  uraian  di  atas,  kerangka pemikiran  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut: Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## METODOLOGI PENELITIAN
Sesuai  data  posisi  BPR  pada  31 Desember 2019, populasi dalam
penelitian  ini  adalah  1709  BPR/BPRS terdiri dari 1545 BPR dan 164 BPRS di seluruh  Indonesia.  Jumlah  sampel  yang dibutuhkan  untuk  melakukan  penelitian ini  adalah  dengan  menggunakan  rumus
Slovin. Ketelitian kesalahan pengambilan  sampel  yang  masih  bisa ditolerir;  e=0,1.  Nilai  e=0,1  (10%) untuk populasi dalam jumlah besar, dan nilai  e  =  0,2  (20%)  untuk  populasi dalam jumlah kecil. Persentase kelonggaran  yang  digunakan  adalah 10%,  dan  hasil  perhitungan  dapat dibulatkan  untuk  mencapai  kesesuaian. Setelah  dilakukan  perhitungan  dengan
rumus tersebut diperoleh sampel minimal adalah 95 BPR/BPRS. Metode  pengambilan  sampel dilakukan dengan menyampaikan
kuesioner  kepada    BPR  s.d.  Mei  2020 dalam  bentuk Google Formulir  melalui email  yang  terdaftar  di  OJK.  Apabila jawaban kuesioner sampai dengan akhir Mei telah mencapai minimal 95 respon, maka  penulis  akan  menggunakan  data jawaban  kuesioner  yang  masuk  sebagai bahan  analisis.  Kuesioner  disusun penulis  hanya  meminta  informasi  yang relevan  untuk  keperluan  analisis  seperti pengalaman  kerja,  berapa  kali  pindah kerja  dan  pemeriksaan  rutin  dari Pengawas Bank terakhir.
Kondisi Keuangan, Kepatuhan, & Praktik Etika Hasil Pengawasan Pengawasan OJK 1. On-site 2. Off-site 3. Off site
Adakah Pelanggaran Etika ? Pelanggaran Etika Kegagalan Bank Fraud Laporan berkala, Hasil Pemeriksaan, dan Informasi lainnya
Gambar 2: Metode Pengambilan Sampel
Metode  dalam  penelitian  ini adalah metode deskriptif, untuk menyelidiki  keadaan,  atau  hal  lain-lain yang sudah disebutkan, hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan
(Arikunto,  2013),  data  dikumpulkan melalui survei angket (Sumanto, 2014).
Sumber data utama/primer dalam  penelitian  ini  diperoleh  secara langsung  dari  informan  (Sugiyono, 2014),  sesuai  dengan  variabel  yang diteliti (Arikunto,  2013) yang diperoleh dari kuesioner yang disampaikan peneliti kepada pimpinan/pegawai BPR. Sumber  data  sekunder  dalam  penelitian ini  diperoleh  dari  jurnal  ilmiah  baik  di Indonesia  maupun  negara  lain,  media massa,  dan  lainnya  yang  terkait  dengan tema  yang  dibahas  yang  diperoleh peneliti  secara  tidak  langsung  atau melalui  dokumen  (Sugiyono,  2014). Data sekunder berupa Laporan keuangan  BPR  dan  alamat  email diperoleh  dari  OJK  dan  data-data  lain yang diperlukan untuk keperluan analisis.
Definisi Variabel dan Indikator
Penelitian
Variabel  penelitian  ini  adalah prinsip-prinsip  etika  yang  dilaksanakan oleh  BPR  sesuai  pemetaan  kognitif Ferreira,  et  al.  (2016)  mengenai rumusan prinsip yang mendasari perbankan  etis  yaitu:  (1)  Komitmen kepada  nasabah,  (2)  Kesejahteraan pegawai,  (3)  Transparansi,  (4)  Reputasi baik,  (5)  Kerjasama  dengan  komunitas,
(6) Tata kelola perusahaan, (7)
Perlakuan  nasabah  yang  adil  dan  setara dan (8) Praktik ramah lingkungan.
Variabel selanjutnya adalah Fraud  sesuai  definisi  dari Uniform Occupational Fraud Classification System ,  The  ACFE  ( Association  of Certified Fraud Examiner , 2000) membagi  Fraud  menjadi  3  (tiga) kategori,  yaitu  (1)  Penggelapan  Aset ( Asset  Missapropriation ),  (2)  Rekayasa Laporan Keuangan ( Fraudulent Disbursement ), dan (3) Korupsi ( Corruption ),  merupakan Fraud yang paling  sulit  dideteksi  karena  korupsi biasanya  tidak  dilakukan  oleh  satu orang  saja  tetapi  sudah  melibatkan pihak lain (kolusi). Kerja sama  tersebut dapat berupa penyalahgunaan kewenangan, penyuapan ( bribery ), penerimaan hadiah yang illegal ( gratuities ) dan pemerasan secara ekonomis  ( economic  extortion ).  Nilai etis  yang  tinggi  sangat  penting  untuk mengurangi fraud  yang  dilakukan pegawai (Said et al., 2017). Variabel terakhir adalah Kegagalan bank. Kegagalan bank disebabkan  disebabkan  faktor  makro ekonomi  dan  non-makro  ekonomi (Ashari  &  Nugrahanti,  2017),  hal-hal yang bersifat bisnis dan dapat disebabkan  adanya  pelanggaran  etika yang  dilakukan  oleh  pemilik,  pengurus, dan/atau  pegawai  bank  (Sunardi  et  al., 2019) serta jika  bank tidak menetapkan suatu  kebijakan  manajemen  risiko  yang efektif  untuk  memberikan  pedoman yang  tepat  atas  perilaku  tidak  etis  dan kegagalan  bank  (Mazhambe,  2016). Indikator    kegagalan  tersebut  di  atas dalam  hal  ini    tertuang  dalam  penilaian tingkat kesehatan bank.
BPRS (9 BPRS) BPR (86 BPR) BPR (95 BPR)
Tabel 1. Variabel dan Indikator Penelitian Variabel Indikator Prinsip etika (Ferreira, et al. 2016) (Mazhambe, 2016). (Sunardi et al., 2019) 1. Komitmen kepada nasabah 2. Kesejahteraan pegawai 3. Transparansi 4. Menjaga reputasi baik 5. Kerjasama dengan komunitas 6. Tata kelola perusahaan yang baik 7. Perlakuan nasabah secara adil 8. Praktik ramah lingkungan Fraud ( ACFE , 2000) (Said, J., et al., 2017) (Ashari & Nugrahanti, 2017) 1. Conflict of interest 2. Bribery 3. Illegal gratuities 4. Economic extortion 5. Skimming of cash 6. Larceny of cash 7. Fraudulent disbursement 8. Missuse asset Bank Gagal (Ashari & Nugrahanti, 2020) (POJK No. 5 /2015) 1. Faktor Permodalan 2. Faktor Kualitas Aktiva Produktif 3. Faktor Manajemen 4. Faktor Likuiditas 5. Faktor Rentabilitas
Dalam  survei  ini  informan diminta  menjawab:  (1)  8  (delapan) pertanyaan terkait etika yang diterapkan di  BPR  dengan  menjawab  pertanyaan “Ya”  atau  “Tidak”,  (2)  8  (delapan) pertanyaan terkait dengan bobot prioritas etika yang seharusnya diterapkan  di  BPR  dengan  memilih angka  dari  1  s.d.  10,  (3)  8  (delapan) pertanyaan tentang bobot tingkat bahaya fraud menurut  BPR  dengan  memilih angka  1  s.d.  10,  (4)  Pertanyaan  terkait adanya  rekomendasi  terkait  etika  hasil dari pemeriksaan Pengawas Bank dengan  menjawab  pertanyaan  “Ya”, “Tidak”,  atau  “Tidak  Tahu”,  (5) Pertanyaan  terkait  adanya  rekomendasi
terkait fraud hasil  dari  pemeriksaan Pengawas  Bank  dengan  menjawab pertanyaan  “Ya,  hanya fraud ”,  “Bukan Fraud ,  hal  Lainnya”,  “ Fraud dan  hal lainnya”,  atau  “Tidak  Tahu”,  (6) Pertanyaan terkait penerapan etika yang mana  yang    mendapat  perhatian  dari Pengawas  Bank  dalam  pemeriksaan yang dilakukan, (7) Dari 5 (lima) faktor penilaian  kesehatan  bank,  mana  yang paling  besar  menyebabkan  kegagalan bank,    (8)  apakah  pelanggaran  etika menyebabkan  terjadinya fraud ,  dan kegagalan bank. Rentang nilai berdasarkan skala Likert adalah sebagaimana Tabel 2 berikut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagai mana telah disampaikan di  atas, bahwa  pembahasan etika dalam
penelitian  ini  menggunakan  pemetaan kognitif  Ferreira  et  al.  (2016)  terkait unsur-unsur  utama  yang  merupakan
Tabel 2. Skala Likert
Skala Prioritas/
Tingkat Bahaya
1   -  1,99 Tidak Penting/Bahaya 2   -   3,99 Kurang Penting/Bahaya 4   -   5,99 Menengah 6   -  7,99 Penting/Bahaya 8   -  10 Sangat Penting/ Bahaya
faktor  kunci  dan  mendasari  perbankan etis  yaitu  (1)  Komitmen  kepada nasabah, (2) Kesejahteraan pegawai, (3) Transparansi,  (4)  Reputasi  baik,  (5) Kerjasama  dengan  komunitas,  (6)  Tata kelola perusahaan, (7) Perlakuan nasabah  yang  adil  dan  setara,  dan  (8) Praktik  ramah  lingkungan.  Berdasarkan unsur-unsur  utama  dimaksud  etika
mana  yang  sering  dilanggar  oleh  BPR di Indonesia.
Berdasarkan kuesioner yang disampaikan  penulis  melalui  email kepada  pegawai/pimpinan  BPR  yang pernah/masih  aktif  bekerja  di  BPR, Penulis  menerima  100  jawaban  survei dari  pegawai/pimpinan  BPR.  Berdasar hasil  survei  diperoleh  data  informan sebagaimana Tabel 3 dibawah ini. Tabel 3. Data Informan. Kriteria Uraian % Masa Kerja 0 s.d. 3 tahun 7% 4 s.d. 6 tahun 11% 7 s.d. 10 tahun 24% lebih dari 10 tahun 58% Jumlah 100% Frekwensi Pindah BPR Belum Pernah 12% 1 s.d. 2 kali 66% 3 s.d. 4 kali 16% 5 s.d. 6 kali 3% lebih dari 6 kali 3% Jumlah 100% Pemeriksaan Pengawas Bank Tidak Pernah 2% 0 s.d. 2 th terakhir 50% 3 s.d. 5 th terakhir 15% > 5 th. Terakhir 31% Tidak Menjawab 2% Jumlah 100% Sumber: Penulis Sesuai  profil  di  atas,  penulis mengambil kesimpulan bahwa pegawai/pimpinan  BPR  yang  menjadi informan  dalam  penelitian  ini  memiliki kompetensi dan kapabilitas yang memadai  sehingga  layak  dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini. Hasil Penelitian Penerapan  Prinsip-prinsip  etika  oleh BPR
Sesuai  hasil  penelitian,  BPR
menyatakan telah melaksanakan
prinsip-prinsip  etika  yang  di  antaranya terdapat dalam pemetaan kognitif
Ferreira  et  al.  (2016).  Sesuai  hasil penelitian  ditemukan  peringkat  secara berurutan 1) Komitmen kepada Nasabah dan  Menjaga  reputasi  baik  (100%)  2) Transparansi (96%), 3) Perlakuan Nasabah  secara  adil  dan  Merata  (95%) 4)Tata Kelola yang baik (93%) 5) Kerja sama  dengan  komunitas  (92%)  6) Praktik ramah lingkungan dan Kesejahteraan  Pegawai  (90%).  Namun dalam  penelitian  ini  ditemukan  bahwa masih  terdapat  BPR  yang  belum menerapkan prinsip-prinsip etika secara penuh.  Hanya  dua  prinsip  etika  yang
diterapkan    oleh  seluruh  BPR  yaitu “Komitmen  kepada  Nasabah”  dan “Menjaga reputasi baik”, dengan prinsip etika  yang  paling  banyak  diabaikan adalah  prinsip  Ramah  lingkungan  dan Kesejahteraan  Pegawai  yang  hanya dilaksanakan  oleh  90%  BPR.    BPR telah  memahami  pentingnya  penerapan prinsip-prinsip etika, dibuktikan dengan hanya dua prinsip etika berada dibawah skala  8  (bernilai  “Penting”)  yaitu “Kesejahteraan  Pegawai”  (bobot  7,95) dan  “Kerja  Sama  dengan  Komunitas”
(bobot  7,74),  selainnya  memperoleh bobot  di  atas  8.  Secara  urutan    dari bobot  tertinggi  yaitu  1)  “Menjaga reputasi  baik”  (8,77),  2)  “Komitmen kepada  Nasabah”  (8,6)  3)  “Tata  Kelola yang  baik”  (8,44),  4)  “Transparansi”
(8,38),  5)  “Perlakuan    Nasabah  secara adil” (8,31) 6) Praktik ramah lingkungan  (8,31),  7)  Kesejahteraan Pegawai  (7,95),    8)  Kerja  sama  dengan komunitas  (7,74).  Selengkapnya  pada
Tabel 4 di bawah ini.
Tabel. 4 Prinsip-Prinsip Etika Diterapkan dan Bobot kepentingan
Prinsip-prinsip Etika Penerapan Etika Tingkat Kepentingannya Menjaga reputasi baik 1 1 Komitmen Kepada Nasabah 1 2 Tata kelola perusahaan yang baik 4 3 Transparansi 3 4 Perlakuan Nasabah Secara adil 2 5 Sumber: Penulis Jika dianalisis lebih lanjut antara prinsip  etika  yang  telah  diterapkan dibandingkan prinsip etika yang diurutkan sesuai tingkat bobot
kepentinganya  oleh  BPR  terdapat  hal yang  menarik,  yaitu  ditemukan  bahwa “Tata  kelola  perusahaan  yang  baik” berada  di  peringkat  3  teratas  dari bobotnya  yaitu  dengan  bobot  8,44 namun  dalam  penerapannya  berada dalam  tiga  peringkat  terbawah,  yakni hanya  dilaksanakan  oleh  94%  BPR. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa BPR telah memahami pentingnya  penerapan  prinsip  etika
“Tata  kelola  perusahaan  yang  baik” namun prinsip tersebut belum dilaksanakan  sepenuhnya  oleh    seluruh BPR.
Rekomendasi  Pengawas  Bank  atas Penerapan Etika di BPR
Sesuai  penelitian  ini  61%  BPR
memberikan jawaban “Ya” atas pertanyaan  apakah  rekomendasi  yang
diberikan  oleh  Pengawas  Bank  dalam audit  yang  dilakukan  adalah  terkait etika. Rekomendasi etika secara berurutan adalah: 1) Ya (61%) 2) Tidak (25%),  3)  Tidak  Tahu  (11%)  dan  4)
Tidak menjawab (3%). Masih  banyaknya  rekomendasi terkait  etika  yang  disampaikan  oleh Pengawas Bank kepada
BPR mengindikasikan  bahwa  masih  banyak BPR  yang  belum  menerapkan  prinsip- prinsip  etika  dengan  baik.  Untuk mengetahui  prinsip-prinsip  etika  apa yang  belum  sepenuhnya  dilakukan  oleh BPR  dapat  diketahui  dari  rekomendasi apa  yang  disampaikan  oleh  Pengawas Bank kepada BPR. Dari 61% BPR yang memberikan jawaban “Ya”, rekomendasi  etika  terbanyak  yang disampaikan  Pengawas  Bank  secara berurutan ialah 1) “Tata  kelola perusahaan  yang  baik”  (32%).  2) Kesejahteraan Pegawai (17%) 3) “Menjaga  reputasi  baik”  (13%)  4) “Transparansi”  (13%),  5)  “Komitmen
kepada  Nasabah”  (12%),  6)  “Perlakuan Nasabah  secara  adil”  (5%),  7)    Kerja sama  dengan  komunitas  (4%),  8) Praktik ramah lingkungan (3%).
Hasil  penelitian  dalam  terkait rekomendasi terkait  etika  tersebut selaras  dengan  hasil  sebelumnya  terkait penerapan  etika  di  BPR,  yaitu  hal-hal yang  direkomendasikan  oleh  Pengawas Bank  merupakan  prinsip-prinsip  etika yang  tidak  sepenuhnya  diterapkan  oleh BPR (berada di  peringkat  bawah dalam penerapannya). Sebagai contoh
Pengawas  Bank  menyampaikan  pesan
bahwa  “Tata  kelola  perusahaan  yang baik”  dan    “Kesejahteraan  pegawai” masuk  peringkat  pertama  dan  kedua dalam prinsip etika yang
direkomendasikan  oleh  Pengawas  Bank karena  dalam  penerapannya  masuk dalam  peringkat  terbawah.    Penelitian ini  sesuai  dengan  Kusmayadi  (2012) yang  menyatakan  bahwa  implementasi tata  kelola  perusahaan  yang  baik  akan mampu  memberikan  kinerja  yang  baik bagi  bank. Selengkapnya  pada  Tabel  5 berikut.
Tabel. 5 Penerapan Etika dan Rekomendasi Etika
Prinsip-prinsip Etika Penerapan Etika Rekomendasi Etika Tata kelola perusahaan yang baik 4 1 Kesejahteraan Pegawai 6 2 Menjaga reputasi baik 1 3 Transparansi 2 4 Komitmen kepada pelanggan 1 5 Perlakuan nasabah yang adil dan merata 3 6 Kerjasama dengan komunitas 5 7 Praktik ramah lingkungan 6 8 Sumber: Penulis Adanya rekomendasi atas prinsip  etika  yang  diberikan  Pengawas Bank  mengisyaratkan  bahwa  masih banyak  BPR  yang  belum  memenuhi ketentuan POJK Nomor 4/POJK
03/2015  tentang  Penerapan  Tata  Kelola bagi  Bank  Perkreditan  Rakyat  yang diberlakukan  sejak  tanggal  1  April 2015,  yaitu  tata  kelola  bank  yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan ( transparency ), akuntabilitas ( accountability ), pertanggungjawaban ( responsibility ),
profesional ( professional ), dan kewajaran ( fairness ). Rekomendasi dimaksud menggambarkan bahwa walaupun setiap  bank  memiliki  kode  etik  sebagai pedoman etika namun masih diperlukan pengawasan  atas  pelaksanaan  prinsip- prinsip  etika  dimaksud.  Keberadaan kode etik perusahaan tidak akan dengan
sendirinya  memastikan  perilaku  etis dari  pegawai.  Kode  etik  akan  berfungsi sejauh kode etik tersebut mencerminkan dan  mendukung  budaya  perusahaan (Adeyanju, 2014).
Rekomendasi  Pengawas  Bank  terkait adanya Fraud di BPR Hasil penelitian terkait pemahaman pegawai BPR terkait fraud , BPR  diminta  memilih  skala  dalam rentang  skala  1-10  masing-masing bobot fraud bagi  BPR.  Sesuai  pilihan BPR,  bobot fraud seperti  konflik kepentingan  dan fraud terkait  kas merupakan fraud yang  dianggap  paling tinggi  risikonya  bagi  bank  (bobot  7,18) dan  (bobot  7,13).  Pegawai  BPR  pada dasarnya  telah  memahami  bahwa fraud yang  terjadi  apapun  jenis fraud -nya tinggi  risikonya  dan  mempengaruhi kinerja  bank.  Sehingga  bobot  jenis
fraud sesuai  hasil  survei  relatif  merata masuk kriteria “berbahaya” bagi bank.
Selanjutnya,  selain  rekomendasi  terkait dengan  etika,  59%  BPR  menyatakan bahwa  terdapat  rekomendasi  lain  yang diberikan  oleh  Pemeriksa  bank  kepada BPR selengkapnya adalah: 1) Ya (59%) 2)  Tidak  (27%),  3)  Tidak  Tahu  (11%) dan 4) Tidak menjawab (3%). Dari 59%
BPR yang menyatakan terdapat rekomendasi selain etika, secara
berurutan  adalah:  1)  Fraud  dan  lainnya (49%) 2) Bukan  Fraud (41%), 3) Fraud (5%)  dan  4)  Tidak  Tahu  (5%).    Yang
dimaksud fraud dan  lainnya,  dalam  hal ini  adalah  likuiditas  dan  solvabilitas  di BPR. Selanjutnya hasil penelitian menemukan  bahwa  jenis fraud yang sering  menjadi  perhatian  Pengawas
Bank  terhadap    BPR  terutama  adalah fraud terkait dengan “Benturan kepentingan”, “Pencurian kas”,
“Kecurangan  pencatatan  kas”  dan “Pencurian  kas  serta  “Pengeluaran  kas ilegal”.  Perbandingan  antara  Perhatian Pengawas  Bank  dan  Bobot  Fraud menurut  BPR  sebagaimana  Tabel  6  di bawah ini.
Tabel 6. Urutan Fraud Menurut Rekomendasi Pengawas Bank dan BPR Jenis Fraud Rekom. Pengawas Bank Menurut BPR Conflict of interest 1 1 Bribery 5 6 Illegal gratuities 7 7 Economic extortion 8 8 Skimming of cash 2 3 Larceny of cash 3 2 Fraud ulent disbursement 4 4 Missuse asset 6 5 Sumber: Penulis
Dari  Tabel  6  di  atas  secara umum  pemahaman  BPR  dan  Pengawas Bank  tentang  Fraud  relatif  sudah  sama, dibuktikan  dengan  perbedaan  peringkat yang  dihasilkan  dalam  penelitian  ini tidak  berbeda  secara  signifikan.  BPR dan  Pengawas  Bank  sepakat  atas  3 (tiga)  fraud  yang  menempati  peringkat teratas.
Masukan  BPR  kepada  Pengawas Bank terkait Pengawasan yang Dilakukan Atas pengawasan yang dilakukan Pengawas Bank kepada BPR, dalam  penelitian  ini  penulis  meminta BPR untuk memberikan masukan kepada Pengawas Bank atas
pengawasan yang selama ini dilakukan.
Sesuai  hal  dimaksud,  masukan  sesuai
substansi  yang  disampaikan  adalah meningkatkan pengawasan (33%), pengenaan  sanksi  yang  tegas  (31%), penguatan  regulasi  terkait  BPR  (11%), peningkatan  tata  kelola  BPR  (9%), peningkatan  pemahaman  etika  kepada BPR  (7%),  pendidikan  dan  pelatihan kepada  BPR  (5%)  dan  lain-lain  (4%) seperti  peningkatan  komunikasi  dan kesejahteraan kepada pegawai BPR.
Hal-hal  utama  masukan  BPR
kepada  pengawas  bank  secara  rinci yang penulis rangkum adalah peningkatan sistem/intensitas
pengawasan,  peningkatan  regulasi  yang mengatur  peran  serta  pemegang  saham dalam  operasional  Bank,  peningkatan peran Pengawas Bank yang tidak hanya sebagai  pengawas,  tetapi  juga  sebagai
mitra BPR, pengawasan secara menyeluruh dalam penerapan tata kelola dan  GCG,  membuat  regulasi  yang efektif  untuk  mencegah  pelanggaran etika  dan/atau  fraud,  memperketat persyaratan  dan  seleksi  terutama  untuk direksi, komisaris dan pejabat eksekutif, dan    memberikan  sanksi  yang  tegas kepada bank yang melanggar ketentuan. Masukan  dari  BPR  dimaksud  selaras dengan Thakor (2020) yang menyatakan perbankan perlu memperkuat permodalan  dan  tata  kelola  untuk meningkatkan etika dan budaya organisasi (dari sisi bank) dan menekankan pada regulasi yang menjaga  likuiditas  bank  melalui  dialog antara  regulator  dan  bank  yang  lebih intensif  daripada  sebatas  pengawasan terkait  pelaksanaan  ketentuan  oleh Pengawas  Bank  (dari  sisi  Pengawas
bank).
Hal-hal yang dapat meningkatkan  efektivitas  tata  kelola bank  dan  regulasi  yang prudence harus terus dipertahankan oleh semua pihak. Penyebab Kegagalan Bank Berdasarkan  Indikator  Kesehatan Bank Penilaian  kesehatan  BPR  diukur dengan menggunakan parameter penilaian  faktor-faktor: 1)  Permodalan, 2)  Kualitas  Aktiva  Produktif,  3) Manajemen,  4)  Rentabilitas, dan   5)
Likuiditas. Selanjutnya berdasarkan penelitian  ini,  dari  5  (lima)  indikator kesehatan bank tersebut, faktor manajemen  merupakan  unsur  dari indikator kesehatan yang menjadi penyebab tertinggi kegagalan BPR yaitu dengan  bobot  sebesar  4,2.  (Ashari  &
Nugrahanti,  2020).  Selengkapnya  pada
Tabel 7 di bawah ini.
Tabel 7. Indikator dalam Penilaian Kesehatan Penyebab Kegagalan Bank
Indikator Kesehatan Bobot Urutan Permodalan 3,5 3 Kualitas Aktiva Produktif 3,6 2 Manajemen 4,2 1 Rentabilitas 2,5 5 Likuiditas 3,4 4 Sumber: Ashari & Nugrahanti (2020) Hasil penelitian yang menyatakan  bahwa  faktor  manajemen merupakan  faktor  pertama  penyebab menurunnya  kesehatan  bank  sejalan dengan  penelitian  Bhasin  (2015)  yang menyimpulkan  bahwa  terjadinya  fraud karena  adanya  praktik  ketenagakerjaan yang buruk, kurang efektifnya pelatihan pegawai,  staf  yang  kelebihan  beban, sistem kontrol internal yang lemah, dan tingkat  kepatuhan  pihak  manajer  bank dan  pegawai  yang  rendah.  Selain  itu Suh  &  Nicolaides  (2019)  menyatakan bahwa  terjadinya  risiko  kegagalan dalam  pengendalian  manajemen  adalah risiko  yang  lebih  serius  daripada  kolusi dalam bank.
Akibat  Pelanggaran  Etika  terhadap terjadinya  Fraud  dan  kegagalan Bank Mengenai apakah setiap pelanggaran etika dapat dipastikan akan bersamaan dengan fraud , secara berurutan diperoleh hasil sebagai berikut:  1)  Tidak  pasti  (47%)  2)  Pasti Bersamaan  (30%)  3)  Tidak  bersamaan 30%  dan  4)  Tidak  menjawab  (6%). Dalam penelitian ini BPR yang menyatakan  bahwa  pelanggaran  etika tidak  pasti  atau  tidak  bersamaan menyebabkan fraud ialah dengan pertimbangan bahwa pelanggaran prinsip  etika  dapat  berupa  pelanggaran administratif, human error atau layanan
kepada  nasabah  yang  kurang  baik  yang merupakan  sikap  individu  sehingga tidak  pasti  hal  itu  merupakan  fraud. Dalam  hal  pelanggaran  etika  tidak menimbulkan  fraud,  pelanggaran  etika dapat merupakan pemicu atas kemungkinan  munculnya  permasalahan berikutnya di BPR, misalnya pelanggaran etika dapat secara langsung menyebabkan  kegagalan  bank  misalnya gagalnya  BPR  menjaga  kepercayaan nasabah  dapat  merusak  reputasi  BPR dan  menyebabkan  BPR  mengalami kegagalan,  tidak  adanya  komitmen kepada nasabah menyebabkan berkurangnya nasabah bank dan
menyebabkan turunnya pendapatan bank. Selanjutnya, hasil penelitian terkait  akibat  pelanggaran  etika  atas fraud dan  kegagalan  Bank,  mayoritas
BPR sebanyak 57% menyatakan bahwa terdapat akibat yang “Kuat” (38 %) dan “Sangat Kuat” (19 %) antara pelanggaran etika dan fraud . Sementara hasil penelitian terkait akibat pelanggaran  etika  kepada  kegagalan bank, informan menyampaikan terdapat akibat  yang  ”Kuat”  (45%)  dan  “Sangat Kuat”  (20%)  antara  pelanggaran  etika dan kegagalan bank. Selengkapnya pada Tabel 8 di bawah ini.
Tabel 8. Pelanggaran Etika Terhadap Fraud dan Kegagalan Bank No Hubungan % Fraud % Kegagalan 1 Sangat Kuat 19% 20% 2 Kuat 38% 45% 3 Sedang 28% 20% 4 Lemah 5% 6% 5 Sangat Lemah 0% 0% 6 Tak ada Hubungan 4% 4% 7 Tidak Menjawab 6% 5% Jumlah 100% 100% Sumber: Penulis Dari Tabel 8 di atas, disimpulkan  bahwa  pelanggaran  etika merupakan  penyebab  kuat  terjadinya kegagalan  BPR  (65%)  dengan  tingkat penyebab yang lebih besar dibandingkan pelanggaran etika terhadap fraud (57%).
Hasil  penelitian  ini  selaras dengan  penelitian  Said,  et  al.  (2017) yang menemukan bahwa nilai etis yang tinggi sangat penting untuk mengurangi fraud yang dilakukan pegawai. Simpulan tersebut sejalan dengan penelitian  sebelumnya  yaitu  kegagalan bank  dapat  karena  adanya  pelanggaran etika  yang  dilakukan  oleh  pemilik, pengurus, dan/atau pegawai bank (Sunardi  et  al.  2019)  dan  Ashari  dan Nugrahanti (2017).
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan  Adeyanju  (2014)  di  Nigeria mengenai  terjadinya  pelanggaran  etika terhadap kegagalan bank.
Pada penelitian  tersebut  disimpulkan  bahwa pelanggaran  etika  tidak  menyebabkan kegagalan  bank.  Walaupun  dalam faktanya  ditemukan  bukti  yang  kuat bahwa  telah  terjadi  praktik  yang  tidak etis  pada  nyaris  seluruh  aktivitas perbankan  dan  sebagian  besar  level manajerial bank di Nigeria, namun tidak terdapat  bukti  empiris  yang  dapat menyimpulkan  bahwa  kegagalan  bank- bank  di  Nigeria  hanya  disebabkan  oleh pelanggaran  etika  saja.  Terjadinya kegagalan  dimaksud  disebabkan  faktor- faktor  lain  misalnya  debitur  internal, debitur  risiko  tinggi,  kestabilan  mikro-
ekonomi, regulasi dan pengawasan bank yang  masih  lemah,  tidak  cukupnya permodalan  bank,  pengelolaan  sumber daya  yang  tidak  tepat,  tingginya  kasus penipuan/pemalsuan,  adanya  benturan antar  direksi,  sistem  pengendalian internal  yang  lemah,  sistem  penilaian kredit  yang  buruk,  likuiditas  rendah, terjadinya  ketidakstabilan  lingkungan perekonomian,  biaya  operasional  yang tinggi,  pelatihan  yang  tidak  memadai, tingkat kegagalan pembayaran pinjaman yang  tinggi,  dan  tidak  mencukupinya staf  yang  sesuai  dengan  kualifikasi (Adeyanju,  2014).  Perbedaan  hasil penelitian di atas dapat dipahami karena perbedaan ukuran bank yang diteliti. Di Nigeria  penelitian  berfokus  pada  bank umum  sedangkan  dalam  penelitian  ini fokus  penelitian  dilakukan  pada  BPR dengan skala aset dan permodalan yang lebih  rendah  dari  bank  umum  sehingga satu  pelanggaran  etika,  misalnya,  tata kelola BPR yang buruk dapat
menyebabkan terjadinya kegagalan
bank.

## SIMPULAN
Sesuai  hasil  penelitian  ini  dapat disimpulkan bahwa BPR telah memahami pentingnya penerapan
prinsip  etika    namun  hanya  dua  prinsip etika yang diterapkan  oleh seluruh BPR yaitu  “Komitmen kepada Nasabah” dan “Menjaga  reputasi  baik”.  Sementara prinsip  etika  yang  paling  banyak diabaikan adalah prinsip Ramah lingkungan  dan  Kesejahteraan  pegawai yang  hanya  dilaksanakan  oleh  90% BPR.  Dengan  demikian  BPR  belum seluruhnya meenerapkan ketentuan etika  sesuai  POJK  Nomor  4/  POJK 03/2015  tentang  Penerapan  Tata  Kelola bagi  Bank  Perkreditan  Rakyat.  Dalam penelitian  ini  juga  ditemukan  bahwa pemahaman  BPR  dan  Pengawas  Bank tentang  fraud  sudah  relatif  sama, dibuktikan  dengan  urutan  peringkat pemahaman BPR dan perhatian Pengawas  Bank  yang  dihasilkan  dalam
penelitian  ini  tidak  berbeda  secara signifikan.  BPR  dan  Pengawas  Bank sepakat  atas  3  (tiga)  fraud  yang menempati peringkat teratas dan terdapat  perbedaan  urutan  yang  tidak signifikan untuk peringkat di bawahnya. Terakhir  dalam  penelitian  ini  dapat disimpulkan  pula  bahwa  pelanggaran etika  menjadi  penyebab  yang  kuat terhadap  kegagalan  BPR  yaitu  65% dengan  tingkat  penyebab  yang  lebih besar dibandingkan dengan pelanggaran etika terhadap fraud sebesar 57%.
Untuk menghindari adanya pelanggaran etika yang dapat berdampak pada terjadinya fraud dan/atau kegagalan bank, BPR menyarankan agar OJK sebagai regulator  meningkatkan  pelaksanaan hal-hal  sebagai  berikut  sesuai  urutan terbanyak yaitu: pembinaan dan pengawasan,  pengenaan  sanksi  yang tegas,  peningkatan  regulasi,  pendidikan dan  pelatihan  kepada  BPR,  tata  kelola BPR  dan  kesejahteraan  pegawai  BPR. Dalam  tulisan  ini  terdapat  keterbatasan penelitian yang diharapkan dapat
ditindaklanjuti oleh peneliti selanjutnya, yaitu:  (a)  sampel  belum  membedakan bank berdasarkan jenisnya, besaran aset dan  domisili  BPR/BPRS  di  seluruh provinsi  yang  ada  di  Indonesia  (b)  data yang dianalisis seluruhnya terbatas pada data  yang  tersedia  dari  jawaban  hasil kuesioner  yang  diterima  penulis  dari BPR.  Penulis  menyarankan  agar  dalam penelitian  berikutnya  agar  sampel  yang diperoleh jauh melebihi sampel minimal dan  agar  dapat  lebih  rinci  per  jenis, besaran  aset,  dan  domisili  BPR  yang tersebar  lebih  merata di  seluruh provinsi, dan melengkapi data penelitian  selain  data  yang  diperoleh dari  hasil  kuesioner  misalnya  melalui wawancara  dan/atau  observasi  kepada stakeholder terkait.
Saran  penulis  kepada  regulator dalam  hal  ini  otoritas  pengawasan bank/OJK  ialah  agar  OJK  mendorong dan  mempromosikan  penerapan  standar
etika melalui pelatihan dan pemeriksaan etika. Hal tersebut mengingat pekerjaan bankir tidak hanya memerlukan kompetensi  tetapi  juga  etika  dan  moral yang baik. Kode etik tidak cukup hanya sekedar dimiliki bank, namun kode etik tersebut  harus  diketahui  oleh  semua bankir dan dipromosikan untuk menumbuhkan kesadaran etis, menyelesaikan  permasalahan  terkait etika,  dan  tersedianya  panduan  yang tepat  dalam  menangani  permasalahan yang ditemui profesional bank. Pengaturan  dan  penerapan  etika  harus sering  dievaluasi  untuk  memastikan pengaturan tersebut selalu
dimutakhirkan,  dapat  diterapkan  oleh semua  bankir  profesional  dan  diadopsi oleh semua bank.

## DAFTAR PUSTAKA
Adeyanju, O. D. (2014). Code of Ethics and  Professionalism:  Implication for  Bank  Failure  in  Nigeria. Research  Journal  of  Finance  and Accounting , 5 (19).  ISSN  2222- 1697  (Paper)  ISSN  2222-2847 (Online), www.iiste.org
Adeyemi,  B.  (2011).  Bank  failure  in Nigeria:  a  consequence  of  capital inadequacy,  lack  of  transparency and non-performing loans? Journal “Banks and Bank Systems”, 6 (99– 109).
AICPA, A. S. B. (2002). Consideration of  fraud  in  financial  statement audit,  American  Institute  Certified
Public  Accountants  (AICPA),  SAS
No. 99.
Arikunto, S. (2013). Manajemen Penelitian . Jakarta: Rineka Cipta.
Aron.  B.  (2006). “Ethics  and  Decision Making for Interpreters.”
Ashari,  Hasan  and  Nugrahanti,  T. (2017).  Implication  of  Liquidation Method  to  Recovery  Rate  and Residual Asset: The Case of Rural Banks  in  Indonesia. Scientific Scientific  Journal  of  PPI-UKM, ISSN  No.  2356  –  2536. , 4 (1),  43–
54.
Ashari,  Hasan  and  Nugrahanti,  T. (2020).  Apakah  Pelanggaran  Etika Menjadi Penyebab Terjadinya Fraud Dan Kegagalan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)? Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi  Dan  Keuangan , 15 (2). doi:
http://dx.doi.org/10.32832/neraca.v 15i2.3497 Ashari, H., & Nugrahanti, T. P. (2020). Apakah Pelanggaran Etika Menjadi Penyebab Terjadinya Fraud Dan Kegagalan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)? Neraca Keuangan , 15 (2). doi: http://dx.doi.org/10.32832/neraca.v 15i2.3497 Association of Certified Fraud Examiners  (ACFE).  (2000). ACFE
Reports The Nations .
Atakan.,  Duman.,  S.,  Ozdora.,  &  A.
(2014). The role of corporate social responsibility  in  online  identity construction: An analysis of
Turkey’s  banking  sector. Public Relations  Review , 40 ,  862–864. http://dx.doi.org/10.1016/j.pubrev.
2014.07.004 0363-8111
Baker, R. (1999). Code of Ethics: Some History. Journal  on  Perspectives on the Profession, 19 (1 Fall). Barigozzi,  F,  Tedeschi,  P.  (2019).  On the  credibility  of  ethical  banking.
Journal  of  Economic  Behavior  &
Organization , 166 (October),  381– 402.
https://doi.org/10.1016/j.jebo.2019.
07.008 Bhasin, M. L. (2015). Menace of Frauds in the Indian Banking Industry: An Empirical Study. Australian Journal of Business and Management Research , 4 (12).
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2676 466
Carse,  D.  (1999).  “The  Importance  of Ethics  in  Banking.” A  Paper Presented  at  2nd  International
Conference  on  Banking  Ethics, Hong Kong.
Fatma,  M.,  Rahman,  Z.,  &  Khan,  I.
(2014). Multi-item stakeholder based scale to measure CSR in the banking  industry. International
Strategic  Management  Review , 2 , 9–20.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ism.201 4.06.001.
Ferreira,  Fernando  A.F.,  Jalali,  Marjan S.,  Ferreira,  J.  J.  M.  (2016).
Experience-focused  thinking  and cognitive mapping in ethical banking  practices:  From  practical intuition  to  theory. Journal  of
Business  Research , 69 ,  4953–
4958.
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.20
16.04.058.
Green,  C.  (1989).  Business  ethics  in banking. Journal  of  Business
Ethics, 6 , 631–634. https://www.jstor.org/stable/25071 946. Guy,  M.  E.  (1990).  “Ethical  Decision Making in Everyday Work Situations”,  Westport:  Quorum
Books,. In 1 (pp. 5–6).
Hamada, M. (2010). Commercialization Of Microfinance In Indonesia: The Shortage  Of  Funds  And  The Linkage  Program. The  Developing
Economies , 48 (1), 156–76. https://doi.org/10.1111/j.1746- 1049.2010.00102.x.
International  Association  of  Deposit Insurers  (IADI).  (2006).  General
Guidance  for  the  Resolution  of Bank  Failures.  In The  Research and Guidance Committee International Association of Deposit Insurers Working Paper . Jalali,  M.,  Ferreira,  F.,  Ferreira,  J.,  &
Meidutė-Kavaliauskienė, I. (2016).
Integrating metacognitive and
psychometric decisionmaking approaches  for  bank  customer loyalty measurement. International
Journal of Information Technology
and  Decision  Making , 15 ,  815– 837.
https://doi.org/10.1142/S02196220
15500236
Jasevičienė,  F.  (2012).  The  Ethics  of Banking:  Analysis  and  Estimates,. Ekonomika , 91 (3), 1392-1258. https://doi.org/ 10.15388/Ekon.2012.0.884. Kasmir. (2015). Manajemen Perbankan . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. PERS. Koslowski,  P.  (2011). The  Ethics  of Banking:  Conclusions  from  the Financial Crisis.
Kusmayadi,  D.  (2012).  Determinasi Audit  Internal  dalam  Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Implikasinya  pada  Kinerja  Bank.
Jurnal  Keuangan  Dan  Perbankan ,
16 (1), 147–156.
Lenz, S. and Neckel, S. (2019). “Ethical Banks between Moral Self- commitment and Economic Expansion”,  Schiller-Merkens,  S.
and  Balsiger,  P. The  Contested Moralities of Markets (Research in the  Sociology  of  Organizations) , 63 , 127-148.
Mazhambe, F. (2016). Corporate Governance  and  Business  Ethics Structural  Failures  for  Kingdom Bank  Africa  Limited  (KBAL). Botswana British Journal of Economics, Management & Trade, ISSN: 2278-098X SCIENCEDOMAIN  International ,
13 (2),  1–6.  https://doi.org/DOI: 10.9734/BJEMT/2016/19852.
Mocan,  M.,  Rus,  S.,  Draghici,  A.,
Ivascu,  L.,  &  Turi,  A.  (2015).
Impact of corporate social responsibility  practices  on  the banking  industry  in  Romania. Procedia  Economics  and  Finance ,
23 , 712–716.
Paulet,  E.,  Parnaudeau,  M.,  &  Relano, F.  (2015).  Banking  with  ethics: Strategic  moves  and  structural changes of the banking industry in
the  aftermath  of  the  subprime mortgage crisis. Journal of
Business  Ethics , 131 ,  199–207.
https://www.jstor.org/stable/24703
497.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  4  /POJK  03/2015  tentang
Penerapan  Tata  Kelola  bagi  Bank
Perkreditan Rakyat. (n.d.).
Polychronidou, P., Ioannidou, E., Kipouros,  A.,  Tsourgiannis,  L.,  & Simet,  G.  (2014).  Corporate  social responsibility  in  Greek  banking sector:  An  empirical  research.
Procedia  Economics  and  Finance , 9 , 193–199. https://doi.org/10.1016/S2212-
5671(14)00020-3 Reis,  J.,  Ferreira,  F.,  &  Monteiro- Barata,  J.  (2013).  Technological innovation in banking services: An exploratory analysis to perceptions of  the  front  office  employee. Problems  and  Perspectives  in Management , 11 , 34–49.
Said,  J.,  Alam,  M.M.,  Ramli,  M.,  & Rafidi,  M.  (2017).  Integrating ethical  va.lues  into  fraud  triangle theory  in  assessing  employee fraud: Evidence from the Malaysian banking industry. 10(2),. Journal  of  International Studies, 10 (2), 170–184. https://doi.org/10.14254/2071-
8330.2017/10-2/13.
Simpson, W., & Kohers, T. (2002). The link  between  corporate  social  and financial  performance:  Evidence from the banking industry. Journal of  Business  Ethics , 35 ,  97–109. https://doi.org/10.1023/A:1013082 525900.
Singleton, H. (2007). Information Technology
Auditing and Assurance, (Edisi  Kedu).  Salemba Empat,Jakarta.
Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta Publisher.
Suh,  JB.;  Nicolaides,  R.  (2019).  The effects of reducing opportunity and fraud risk factors on the occurrence of  occupational  fraud  in  financial institutions. International  Journal of  Law,  Crime  and  Justice , 56 (march), 79–88. https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2019. 01.002 Sumanto. (2014). Theory and Application  of  Research  Methods . Yogyakarta:  CAPS  (Center  of Academic Publishing Service).
Sunardi,  Sunardi,  Pradesa,  H.  (2019).
An  empirical  evidence  of  ethical climate  index  in  rural  banks  from Board  of  Directors  Perspective. Journal  of  Economics,  Business, and  Accountancy  Ventura , 21 (3, December  2018  –  March  2019,),
373 – 377. Tayşir,  E.,  &  Pazarcık,  Y.  (2013). Business ethics, social responsibility and corporate governance:  Does  the  strategic management field really care about these  concepts? Procedia  -  Social and Behavioral Sciences , 99 , 294–
303.
Thakor,  A.  V.  (2020). Ethics,  Culture and  Higher  Purpose  in  Banking: Post-Crisis Governance Developments . March 14 . http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3554 121
Zheng,  C.,  &  Ashraf,  B.  (2014).
National  culture  and  dividend policy: International evidence from banking. Journal  of  Behavioral and  Experimental  Finance , 3 ,  22– 40. https://doi.org/ 10.1016/j.ribaf.2016.01.015 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  4  /POJK  03/2015  tentang
Penerapan  Tata  Kelola  bagi  Bank Perkreditan Rakyat.
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbanka n/data-dan-statistik/statistik- perbankan-indonesia/Pages /Statistik-Perbankan-Indonesia---
Desember-2019.aspx  di  akses  18 Mei 2020.