Mei 2020

## KAJIAN AKURASI PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG TANAH PRODUK KANTOR JASA SURVEYOR KADASTRAL BERLISENSI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dan Tulungagung)
Evan Sulton Yulianto, Abdul Haris Farid Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract : The collection of physical data is regulated in JUKNIS PMNA/KBPN Number 3 of 1997. In the  technical  guidelines,  determinate  where  the  results  of  measuring  and  mapping  land  parcels have  to  accordance  with  determined  tolerances,  namely  tolerance  of  distance,  area,  form  and registration  map.  But  in  reality,  the  results  of  the  measurement  and  mapping  of  land  parcels  by KJSKB  still  do  not  fulfill  the  tolerance  requirements.  This  study  aims  to  determine  the  level  of accuracy  of  the  results  of  measurements  and  mapping  of  land  parcels  conducted  by  KJSKB.  This study  uses  a  descriptive  method  with  a  quantitative  approach.  The  comparison  of  distances  in Butuh Village were 42 distances (36.52%) suitable and 73 distances (63.48%) did not, in Jeli Village, there  were  74  distances  (55.64%)  suitable  and  59  distances  (44.36%)  did  not.  The  results  of  the comparison  of  area  in  Butuh  Village  are  23  land  parcels  (76.67%)  suitable  and  7  land  parcels (23.33%)  did  not,  in  Jeli  Village  as  many  as  20  land  parcels  (66.67%)  suitable  and  10  land  parcels (33.33%) did not. In addition to the form variables and registration maps, some land parcels do not match between the Measuring Image and the field conditions.
Keywords : accuracy, measurement, mapping, KJSKB.
Intisari : Pelaksanaan pengumpulan data fisik diatur dalam JUKNIS PMNA/KBPN Nomor 3 tahun 1997. Di dalam Juknis tersebut, terdapat ketentuan dimana hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah harus sesuai dengan toleransi yang telah  ditetapkan yaitu toleransi jarak,  luas,  bentuk, dan peta pendaftaran. Namun kenyataannya, hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah oleh KJSKB masih belum memenuhi syarat toleransi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat akurasi hasil  pengukuran  dan  pemetaan  bidang-bidang  tanah  yang  dilakukan  oleh  KJSKB.  Penelitian  ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil perbandingan jarak di Desa Butuh sebanyak 42 jarak (36.52%) Sesuai dan 73 jarak (63.48%) Tidak Sesuai, di Desa Jeli sebanyak 74 jarak (55.64%) Sesuai dan 59 jarak (44.36%) Tidak Sesuai. Hasil perbandingan luas di Desa Butuh sebanyak 23  bidang tanah  (76.67%) Sesuai dan 7  bidang tanah (23.33%) Tidak Sesuai, di Desa Jeli sebanyak  20  bidang  tanah  (66.67%)  Sesuai  dan  10  bidang  tanah  (33.33%)  Tidak  Sesuai.  Selain  itu pada  variabel  bentuk  dan  peta  pendaftaran,  beberapa  bidang  tanah  tidak  sesuai  antara  Gambar Ukur dan keadaan lapangan.
Kata Kunci : akurasi, pengukuran, pemetaan, KJSKB.

## A. Pendahuluan
Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia  merupakan  salah  satu  kegiatan  Pembangunan Nasional  berkelanjutan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  hak  atas  tanah  sesuai  dengan Pasal  19  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA).  Pemerintah  melalui  Kementerian Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (Kementerian  ATR/BPN) melaksanakan  tugas  dan  fungsi  antara  lain  menjalankan  pendaftaran  tanah  untuk menjamin  kepastian  hukum  di  bidang  pertanahan.  Dalam  menjalankan  amanat  Pasal  19
Kajian Akurasi Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah Produk Kantor Jasa Surveyor Kadastral … 141
UUPA  tersebut  pemerintah  telah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun 1961  tentang  Pendaftaran  Tanah  yang  kemudian  diganti  dan  disempurnakan  menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Pemerintahan Presiden  Joko  Widodo  melalui  agenda  prioritasnya  telah merancang program NAWACITA yang diantaranya berisikan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui  program  “Indonesia  Kerja”  dan  “Indonesia  Sejahtera”  dengan  mendorong land reform dan  program  kepemilikan  tanah  seluas  9  juta  hektar.  Selain  program  Indonesia Kerja  dan  Indonesia  Sejahtera,  dalam  pidato  Presiden  Joko  Widodo  mengamanatkan kepada Kementerian ATR/ BPN untuk mempercepat pendaftaran tanah agar terselesaikan pada  tahun  2025.  Dalam  pidato  presiden  disebutkan  data  mengenai  tanah  yang  telah terdaftar  baru  mencapai  38%  atau  sekitar  46  juta  hektare  dari  total  keseluruhan  120  juta hektare.  Sehingga  Kementerian  ATR/BPN  membuat  program  yang  disebut  Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).
Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 tahun 2017 tentang Pendaftaran  Tanah  Sistematik  Lengkap  yang  kemudian  dirubah  oleh  Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran  Tanah  Sistematik  Lengkap.  Pemerintah  menargetkan  pensertipikatan  tanah sebanyak 5 juta bidang pada tahun 2017, dan meningkat menjadi 7 juta bidang pada tahun 2018  hingga  saat  ini  meningkat  lagi  menjadi  9  juta  bidang  pada  tahun  2019  dan seterusnya, sehingga seluruh bidang tanah telah terdaftar pada tahun 2025.
Menurut Mujiburohman (2018, 90) terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan PTSL  yang  berorientasi  target  kuantitas  yang  memungkinkan  mengabaikan  kualitas. Hambatan ini di antaranya adalah Biaya Pajak atas Tanah (PPh dan BPHTB), sumber daya manusia,  sarana  dan  prasarana,  tanah  absentee,  tanah  kelebihan  maksimum,  dan  tanah terlantar,  masalah  pengumuman  data  fisik  dan  data  yuridis  dan  penerapan  asas kontradiktur  delimitasi. Adapun  dalam  tulisan ini  kendala  utama  akan  lebih  ditekankan pada pengumpulan data fisik karena terbatasnya sumber daya manusia. Kendala tersebut dihadapi  oleh  Kantor  Pertanahan  di  Kabupaten/Kota  karena  jumlah  petugas  ukur  yang melakukan  pengumpulan  data  fisik  tidak  sebanding  dengan  volume  pekerjaan pengukuran, sehingga Kementerian ATR/BPN berinisiatif menambah jumlah sumber daya manusia  melalui  pihak  ketiga/Non  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN).  Pihak  ketiga  ini merupakan petugas ukur dan pemetaan yang membantu dalam pengambilan data fisik.
Atas  dasar  diperlukannya  penambahan  petugas  ukur  dan  pemetaan  melalui  pihak ketiga/Non  ASN,  Kementerian  ATR/BPN  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016

## 142 Evan Sulton Yulianto, Abdul Haris Farid
tentang  Surveyor  Kadaster  Berlisensi  serta  disempurnakan  oleh  Peraturan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  11  Tahun  2017 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi. Dalam peraturan tersebut Surveyor Kadastral Berlisensi dapat berbentuk perorangan dan badan usaha. Peraturan ini diharapkan dapat menunjang kebutuhan petugas ukur yang kurang saat ini.
Penambahan jumlah tenaga pengumpul data fisik ini akan membantu Kementerian ATR/BPN  dalam  melaksanakan  kegiatan  pendaftaran  tanah,  akan  tetapi  perlu  adanya persamaan  persepsi  terhadap  pelaksanaan  PTSL,  agar  kualitas  data  di  Kementerian ATR/BPN yang masuk tidak sembarang dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Surveyor Kadastral Berlisensi.
Sebagai  wujud  pelaksanaan  PTSL,  maka  diterbitkanlah  Petunjuk  Teknis  (JUKNIS) Pengukuran  dan  Pemetaan  Bidang  Tanah  Sistematik  Lengkap  Nomor:  01/JUKNIS- 300/I/2018  tanggal  8  Januari  2018  mengganti  Petunjuk  Teknis  Tahun  2016  (Nomor 01/JUKNIS-300/2016  Tanggal  30  Desember  2016) dan  Revisi Petunjuk  Teknis  Tahun 2017 (Nomor:  03/JUKNIS-300/VII/2017  Tanggal  31  Juli  2017).  Kemudian  pada  tanggal  01 Februari 2019 diterbitkanlah JUKNIS terbaru mengenai pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematik lengkap No. 01/JUKNIS-300.01.01/II/2019. Di dalam petunjuk teknis PTSL tersebut  disebutkan  bahwa  terdapat  kendali  mutu  kegiatan  persiapan,  kendali  mutu kegiatan  pengukuran  dan  pemetaan,  kendali  mutu  pemetaan  dan  validasi  KKP  dan kendali  mutu  produk  pengukuran  dan  pemetaan,  sehingga  akan  mendukung pengumpulan dan pengolahan data agar berjalan dengan baik dan dapat dipantau.
Pelaksanaan pengumpulan data fisik yang dilakukan oleh pihak ketiga harus sesuai dengan JUKNIS PTSL No. 01/JUKNIS-300.01.01/II/2019 tentang pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematik lengkap, selain itu toleransi yang ditetapkan juga harus mengacu pada  JUKNIS  PMNA/KBPN  No.  3  Tahun  1997.  Di  dalam  Juknis  tersebut  terdapat ketentuan  dimana  hasil  pengukuran  dan  pemetaan  bidang  tanah  harus  sesuai  dengan toleransi  yang  telah  ditetapkan  yaitu  toleransi  jarak,  luas,  letak  dan  bentuk.  Namun kenyataannya  hasil  pengukuran  dan  pemetaan  bidang  tanah  oleh  pihak  ketiga  masih belum  memenuhi  syarat  toleransi.  Hal  ini  tentunya  akan  berdampak  pada  produk  hasil pengukuran  dan  pemetaan  yang  nantinya  akan  digunakan  sebagai  dasar  plotting  peta pendaftaran  dan  akan  dicuplik  menjadi  Peta  Bidang  Tanah  pada  proses  pengumuman, sehingga  hasil  dari  pengukuran  dan  pemetaan  bidang  tanah  tersebut  harus  dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari ploting peta pendaftaran pada kegiatan PTSL ini juga
Kajian Akurasi Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah Produk Kantor Jasa Surveyor Kadastral … 143
nantinya akan di sajikan bersama dengan bidang tanah yang sudah terdaftar sebelumnya yang telah diukur oleh petugas ASN.
Pelaksanaan pengukuran oleh pihak ketiga dilaksanakan dalam rangka menunjang pengumpulan  data  fisik,  pengumpulan  data  oleh  pihak  ketiga  dapat  dilakukan  oleh Surveyor  Kadastral  Berlisensi,  KJSKB  dan  Badan  Hukum  Perseroan  yang  bergerak  di bidang  industry  survei,  pemetaan  dan  informasi  geospasial.  Dalam  pelaksanaan pengukuran tidak semua daerah atau kabupaten dilakukan oleh KJSKB, tetapi ada daerah yang  dilakukan  oleh  PT  yang  bergerak  dibidang  survei  dan  telah  memenangkan  lelang pengukuran. Kantor Jasa Surveyor Kadastral Berlisensi atau yang disingkat KJSKB adalah bentuk  dari  Surveyor  Kadastral  Berlisensi  yang  merupakan  salah  satu  mitra  Kantor Pertanahan,  dalam  melaksanakan  tugas  pengukuran  pada  program  PTSL  dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa/lelang.
Pelaksanaan penelitian ini calon peneliti mengambil 2 lokasi penelitian yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung. Wilayah kerja  dari  dua  Kantor  Pertanahan  tersebut  terletak  berbatasan  sehingga  memudahkan peneliti dalam mengambil data pada dua lokasi yang berbeda. Dalam pelaksanaanya dua Kantor Pertanahan tersebut dilaksanakan oleh dua KJSKB yang berbeda.
Pelaksanaan penelitian ini, calon peneliti mengambil 2 lokasi penelitian yaitu Kantor Pertanahan  Kabupaten  Kediri  dan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Tulungagung.  Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri memiliki target PTSL tahun 2018 cukup besar yaitu 50 ribu bidang,  dengan  rincian  untuk  pengerjaan  pengukuran  dialihkan  kepada  pihak  ketiga sejumlah  30  ribu  bidang  dan  dikerjakan  oleh  ASN  sejumlah  20  ribu  bidang.  Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung mendapatkan target PTSL sejumlah 40 ribu bidang, dengan rincian untuk pengerjaan pengukuran dialihkan kepada pihak ketiga sejumlah 20 ribu bidang dan dikerjakan oleh ASN sejumlah 20 ribu bidang.
KJSKB  melaksanakan  pengukuran  dengan  menentukan  metode  yang  akan digunakan  dalam  pelaksanaan  pengukuran.  Selain  itu  pihak  KJSKB  juga  diberikan kewenangan  untuk  mengakses  aplikasi  KKP  sebagai  petugas  ukur  dan  pemetaan,  baru kemudian  pelaksanaan  pengukuran  lapangan.  Prinsip  dasar  pengukuran  bidang  tanah harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat diketahui letak, batas dan luas di atas peta.
Sebelum data pengukuran dan pemetaan bidang tanah dikirimkan ke petugas ASN Kantor  Pertanahan,  data  tersebut  sudah  harus  melalui  proses  kendali  mutu  oleh  ASN untuk  memastikan output kegiatan  pengukuran  dan  pemetaan  bidang  tanah  telah memenuhi  syarat  teknis.  Dalam  kegiatan  kendali  mutu  mengacu  pada  JUKNIS  Nomor: 01/JUKNIS-300/I/2018 dan JUKNIS PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997.

## 144 Evan Sulton Yulianto, Abdul Haris Farid
Kajian-kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penelitian  oleh  Anwar  Luthfi  dengan  judul  Penerapan  Kendali  Mutu  Pengukuran dan  Pemetaan  Pada  PTSL  di  Kantah  Kabupaten  Baubau  adalah  bagaimana pelaksanaan  kendali  mutu  pada  kegiatan  PTSL  sesuai  dengan  JUKNIS  No. 03/JUKNIS-300/VII/2017, sedangkan calon peneliti akan mengkaji bagaimana tingkat akurasi  pengukuran  dan  pemetaan  bidang  tanah  produk  KJSKB  pada  kegiatan PTSL.
2. Penelitian  oleh  Ruthdiah  Aprilia  dengan  judul  Kontrol  Kualitas  Hasil  Pengukuran Pihak  Ketiga  Pada  PTSL  Tahun  2017  di  Kabupaten  Semarang  adalah  bagaimana Kontrol  Kualitas  ( Quality  Control )  dilaksanakan  dalam  rangka  menjamin  kualitas hasil  pengukuran  pihak  ketiga  sesuai  dengan  standar  JUKNIS  Nomor:  03/JUKNIS- 300/VII/2017    yang  berlaku,  sedangkan  calon  peneliti  akan  mengkajinya  dengan JUKNIS PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997.
3. Penelitian  oleh  Rizka  Dita  Samsudin  Al  Chodiq    dengan  judul  Pemanfaatan Peralatan  Survei  Berbiaya  Rendah  “Expandable-Gnss”  dengan  Metode  Post- Processing Kinematic Dalam Pengukuran Kadastral adalah bagaimana Pemanfaatan Peralatan  Survei  Berbiaya  Rendah  “Expandable-Gnss”  dengan  Metode  Post- Processing  Kinematic  Dalam  Pengukuran  Kadastral  dengan  metode  yang  berbeda, sedangkan  calon  peneliti  akan  mengkaji  hasil  ukuran  KJSKB  dengan  metode pengukuran yang sama.
4. Penelitian oleh Kariyono dengan judul Evaluasi Data Spasial Peta Informasi Bidang Tanah  Desa/Kelurahan  Lengkap  Hasil  Pemetaan  Partisipatif  adalah  Evaluasi Kualitas  Data  Spasial Peta  Informasi  Bidang  Tanah  Desa/Kelurahan  Lengkap  Hasil Pemetaan  Partisipatif,  sedangkan  calon  peneliti  akan  mengkaji  mengenai  hasil ukuran KJSKB.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif. Pendekatan kuantitatif akan digunakan untuk pengolahan dan penganalisisan data ukur yang  dikumpulkan.  Penelitian  lapangan  dilakukan  di  Desa  Butuh  Kecamatan  Kras Kabupaten  Kediri  dan  Desa  Jeli  Kecamatan  Karangrejo  Kabupaten  Tulungagung.  Alat ukur  yang  akan  digunakan  untuk  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah seperangkat GPS COMNAV.
Jumlah  pengambilan  data  penelitian  adalah  30  sampel  bidang  tanah  dari  masing- masing desa, sehingga total jumlah pengambilan sampel berjumlah 60 bidang tanah yang dikerjakan di dua desa. Pada masing-masing desa diambil 30 sampel bidang tanah yang terdiri  dari  15  bidang  tanah  pertanian  dan  15  bidang  tanah  non  pertanian.  Pemilihan sampel  ini  dilakukan  secara  acak  dan  dilakukan  secara  menyebar  sehingga  dapat
Kajian Akurasi Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah Produk Kantor Jasa Surveyor Kadastral … 145
mewakili seluruh luasan desa. Batasan penggunan alat yang akan dijadikan sampel adalah pengukuran menggunakan RTK Radio. Dari hasil pengukuran ini maka akan didapatkan data  berupa  koordinat,  yang  nantinya  akan  digunakan  sebagai  penghitungan  jarak  dan luas.
Selanjutnya dilakukan analisis hasil pengukuran KJSKB, berikut evaluasinya:
1. Jarak sisi bidang tanah: Membandingkan jarak hasil pengukuran sampel yang telah diukur peneliti dengan jarak hasil pengukuran KJSKB pada sisi bidang tanah yang sama. Perbandingannya menggunakan acuan dari JUKNIS PMNA/KBPN No. 3/1997 yang menyebutkan toleransi perbedaan jarak adalah 10 cm untuk non pertanian dan 25  cm  untuk  pertanian.  Perbedaan  jarak  sisi  bidang  tanah  dicari  dengan menggunakan rumus:  ∆ 𝐷𝑖 = 𝐷𝑖 − 𝑑𝑖
Keterangan:
ΔDi   : perbedaan jarak sisi i Di   : jarak sisi bidang tanah hasil pengukuran KJSKB
di : jarak sisi bidang tanah hasil pengukuran peneliti
2. Luas  bidang  tanah:  Mengecek  selisih  luas  hasil  ukuran  KJSKB  dengan  luas  hasil ukuran  peneliti,  apakah  sesuai  dengan  toleransi  penghitungan  luas  atau  tidak. Perbedaan  luas  bidang  tanah  dapat  dicari  dengan  menggunakan  rumus  sebagai berikut:
∆ 𝐴𝑖 = 𝐴𝑖 – 𝑎𝑖
Keterangan:
ΔAi   : perbedaan luas bidang i Ai   : luas bidang tanah hasil pengukuran KJSKB ai : luas bidang tanah hasil pengukuran Peneliti
Kemudian  perbedaan  luas  hasil  pengukuran  tersebut  dibandingkan  dengan toleransi  pengukuran  sesuai  ketentuan  JUKNIS  PMNA/KBPN  No.  3  Tahun  1997 dengan rumus sebagai berikut: 𝑇 = 1/2 √ 𝐴
3. Pada  variabel  bentuk  bidang  tanah  adalah  dengan  mengecek  ke  lapangan  apakah data gambar di GU halaman kedua dan ketiga sama dengan keadaan di lapangan.
4. Pada variabel ploting bidang tanah peta pendaftaran adalah dengan cara mengecek apakah informasi di dalam GU sesuai dengan Peta Pendaftaran.
Pelaksanaan kegiatan penelitian dilaksanakan mulai dari kegiatan pra survei sampai dengan pelaporannya. Rangkaian kegiatan tersebut secara skematis disajikan dalam bagan alir berikut.
Gambar 1. Bagan alir pelaksanaan penelitian Sumber: Dibuat Oleh Peneliti, 2019

## B. Akurasi Jarak Sisi Bidang Tanah
Hasil  pengukuran  sampel  bidang  tanah  dilakukan  dengan  cara  mengolah  dan menggambar sampel  bidang  tanah  sehingga  menghasilkan  data  berupa jarak  sisi  bidang tanah.  Perbandingan  jarak  ini  dilakukan  dengan  membandingkan  hasil  jarak  sisi  yang diukur oleh KJSKB dengan toleransi jarak sisi sesuai JUKNIS PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997. Toleransi perbedaan jarak menurut JUKNIS PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 adalah 10  cm  untuk  non  pertanaian  dan  25  cm  untuk  pertanian.  Terdapat  beberapa  informasi selisih jarak pengukuran KJSKB dengan sampel bidang tanah yang dipersyaratkan sesuai toleransi JUKNIS PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997. Hasil perbandingan jarak dihasilkan 2 kategori yaitu, sesuai dan tidak sesuai.

## 1. Desa Butuh Kecamatan Kras Kabupaten Kediri
Hasil pengukuran sampel bidang tanah di Desa Butuh Kecamatan Kras Kabupaten Kediri disajikan dalam jumlah bidang tanah sebanyak 30 bidang tanah dengan total jarak 115  sisi.  Berikut  adalah  diagram  perbandingan  jarak  bidang  tanah  sesuai  JUKNIS PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 di Desa Butuh Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.
Gambar 2. Diagram Hasil Perbandingan Jarak Bidang Tanah di Desa Butuh Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Sumber: Olahan Data Peneliti, 2019
Dari  gambar  di  atas  dapat  dilihat  bahwasanya  perbandingan  jarak  bidang  tanah dengan JUKNIS PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 adalah: a) Sesuai, dengan jumlah 42 jarak sisi bidang tanah atau 36.52%; b) Tidak sesuai, dengan jumlah 73 jarak sisi bidang tanah atau 63.48%.
Dengan  ketidaksesuaian  jarak sisi  bidang  tanah maka  akan  mengakibatkan  data  di Kantor  Pertanahan  tidak  valid  sehingga  bila  akan  ada  permohonan  seperti  pemisahan, penggabungan atau pemecahan maka akan mengakibatkan data jarak tidak sesuai antara data di Kantor Pertanahan dengan di lapangan.

## 2. Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung
Hasil  pengukuran  sampel  bidang  tanah  di  Desa  Jeli  Kecamatan  Karangrejo Kabupaten Tulungagung disajikan dalam jumlah bidang tanah sebanyak 30 bidang tanah dengan  total  jarak  133  sisi.  Berikut  adalah  diagram  perbandingan  jarak  bidang  tanah sesuai  JUKNIS  PMNA/KBPN  No.  3  Tahun  1997  di  Desa  Jeli  Kecamatan  Karangrejo Kabupaten Tulungagung.
Gambar 2. Diagram Hasil Perbandingan Jarak Bidang Tanah Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Sumber: Olahan Data Peneliti, 2019

## 148 Evan Sulton Yulianto, Abdul Haris Farid
Gambar di atas dapat dilihat bahwasanya perbandingan jarak bidang tanah dengan JUKNIS  PMNA/KBPN  No.  3  Tahun  1997  adalah:  a)  Sesuai,  dengan  74  jarak  sisi  bidang tanah atau 55.64%; b) Tidak sesuai, dengan 59 jarak sisi bidang tanah atau 44.36%
Dengan  ketidaksesuaian  jarak sisi  bidang  tanah maka  akan  mengakibatkan  data  di Kantor  Pertanahan  tidak  valid  sehingga  bila  akan  ada  permohonan  seperti  pemisahan, penggabungan atau pemecahan maka akan mengakibatkan data jarak tidak sesuai antara data di kantor dengan di lapangan.

## C. Akurasi Luas Bidang Tanah

## 1. Desa Butuh Kecamatan Kras Kabupaten Kediri
Hasil pengukuran sampel bidang tanah di Desa Butuh Kecamatan Kras Kabupaten Kediri  diolah  dan  digambar  sehingga  menghasilkan  data  berupa  luas  bidang  tanah. Perbandingan  luas  ini  dilakukan  dengan  membandingkan  hasil  luas  yang  di  ukur  oleh KJSKB  dengan  luas  pengukuran  sampel.  Toleransi  perbedaan  luas  menurut  JUKNIS PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 adalah 0.5 √L.
Jumlah  bidang  tanah  yang  dilakukan  pengukuran  sampel  sebanyak  30  bidang, dengan  informasi selisih  luas  pengukuran KJSKB  dengan  sampel bidang  tanah  dan  nilai luas Toleransi yang dipersyaratkan sesuai JUKNIS PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997. Hasil perbandingan luas dihasilkan 2 kategori yaitu sesuai dan tidak sesuai.
Berikut  adalah  diagram  perbandingan  luas  bidang  tanah  sesuai  JUKNIS PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 di Desa Butuh Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.
Gambar 3. Diagram hasil perbandingan luas bidang tanah di Desa Butuh Kecamatan Kras Kabupaten Kediri
Sumber: Olahan data peneliti, 2019
Dari  gambar  di  atas  dapat  dilihat  bahwasanya  perbandingan  luas  bidang  tanah dengan JUKNIS PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 adalah: a) Sesuai, dengan jumlah bidang tanah  sebanyak  23  bidang  atau  76.67%;  b)  Tidak  Sesuai,  dengan  jumlah  bidang  tanah sebanyak 7 bidang atau 23.33%
Kajian Akurasi Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah Produk Kantor Jasa Surveyor Kadastral … 149

## 2. Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung
Hasil  pengukuran  sampel  bidang  tanah  di  Desa  Jeli  Kecamatan  Karangrejo Kabupaten  Tulungagung  diolah  dan  digambar  sehingga  menghasilkan  data  berupa  luas bidang tanah. Perbandingan luas ini dilakukan dengan membandingkan hasil luas yang di ukur  oleh  KJSKB  dengan  luas  pengukuran  sampel.  Toleransi  perbedaan  luas  menurut JUKNIS PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 adalah 0.5 √L.
Jumlah  bidang  tanah  yang  dilakukan  pengukuran  sampel  sebanyak  30  bidang, dengan  informasi selisih  luas  pengukuran KJSKB  dengan  sampel bidang  tanah  dan  nilai luas Toleransi yang dipersyaratkan sesuai JUKNIS PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997. Hasil perbandingan luas dihasilkan 2 kategori yaitu sesuai dan tidak sesuai.
Berikut  adalah  diagram  perbandingan  luas  bidang  tanah  sesuai  JUKNIS PMNA/KBPN  No.  3  Tahun  1997  di  Desa  Jeli  Kecamatan  Karangrejo  Kabupaten Tulungagung.
Gambar 4. Diagram Hasil Perbandingan Luas Bidang Tanah di Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Sumber: Olahan Data Peneliti, 2019
Dari  gambar  di  atas  dapat  dilihat  bahwasanya  perbandingan  luas  bidang  tanah dengan  JUKNIS  PMNA/KBPN  No.  3  Tahun  1997  adalah:  a)  Sesuai,  dengan  jumlah sebanyak 20 bidang atau 66.67%; b) Tidak Sesuai, dengan jumlah sebanyak 10 bidang atau 33.33%.

## D.   Bentuk Bidang Tanah

## 1. Desa Butuh Kecamatan Kras Kabupaten Kediri
Bentuk  bidang  tanah  dapat  dilihat  dengan  membandingkan  Sketsa  bidang-bidang tanah pada gambar ukur (GU) dengan keadaan lapangan. Selain hal tersebut, tidak semua bidang  tanah  di  Desa  Butuh  Kecamatan  Kras  Kabupaten  Kediri  dibuatkan  GU-nya. Banyak  bidang  tanah  yang  tidak  ditemukan  GU-nya  dengan  mengecek  data  arsip  di Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Kediri.  Dari  hasil  pengecekan  keadaan  lapangan  dengan

## 150 Evan Sulton Yulianto, Abdul Haris Farid
GU,  ditemukan  bidang  tanah  yang  bentuknya  berbeda  antara  GU  dengan  keadaan lapangan seperti tampak pada gambar dibawah ini.
Gambar 5. Perbedaan Bentuk Bidang Tanah di Desa Butuh Kabupaten Kediri Sumber: Peta Pendaftaran Desa Butuh Kecamatan Kras Kabupaten Kediri
Pada  gambar  tersebut  terlihat  bidang  tanah  yang  hitam  merupakan  bidang  tanah pada  Peta  Pendaftaran,  sedangkan  yang  warna  merah  adalah  hasil  pengecekan.  Hal  ini disebabkan adanya selisih perbedaan jarak yang cukup besar yang membuat bidang tanah tersebut berbeda bentuknya.
Dalam GU halaman kedua dan ketiga yang dibuat KJSKB di Desa Butuh Kecamatan Kras  Kabupaten  Kediri  memuat  beberapa  informasi:  a)  Nama  dan  Bidang-bidang  tanah yang diukur; b) Koordinat pojok bidang tanah dan nomor titik batas; c) Jarak sisi dan luas bidang tanah; d) Jalan dan sungai.

## 2. Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung
Bentuk  bidang  tanah  dapat  dilihat  dengan  membandingkan  Sketsa  bidang-bidang tanah  pada  GU  dengan  keadaan  lapangan.  Dari  pengecekan  GU  dengan  keadaan lapangan  ditemukan  bidang  tanah  yang  bentuknya  berbeda  antara  GU  dengan  keadaan lapangan. Ini terjadi pada Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung yang seperti tampak pada gambar dibawah ini.
Gambar 6. Perbedaan Bentuk Bidang Tanah di Desa Jeli Sumber: Peta Pendaftaran Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung
Pada  gambar  tersebut  bidang  tanah  warna  hitam  merupakan  bidang  tanah  pada Peta  Pendaftaran,  sedangkan  yang  warna  merah  adalah  hasil  pengecekan.  NIB  01402 terlihat  berbeda  bentuk  antara  Peta  Pendaftaran  dengan  keadaan  di  lapangan.  Bidang tanah  pada  Peta  Pendaftaran  Desa  Jeli  Kecamatan  Karangrejo  Kabupaten  Tulungagung terlihat  memiliki  4  sisi  sedangkan  keadaan  lapangan  memiliki  7  sisi.  Bidang  tanah  ini merupakan area sawah yang mana terdapat saluran irigasi yang masih berupa tanah.
Dalam  GU  halaman  kedua  dan  ketiga  yang  dibuat  KJSKB  di  Desa  Jeli  Kecamatan Karangrejo  Kabupaten  Tulungagung  memuat  beberapa  informasi:  a)  Nama  dan  Bidang- bidang tanah yang diukur; b) Koordinat pojok bidang tanah dan nomor titik batas; c) Jarak sisi dan luas bidang tanah; d) Jalan dan sungai.

## E. Peta Pendaftaran

## 1. Desa Butuh Kecamatan Kras Kabupaten Kediri
Variabel  Peta  Pendaftaran  dapat  dilihat  dengan  membandingkan  antara  data  GU dan Peta Pendaftaran. Apakah Peta Pendaftaran sesuai dengan gambar di GU atau tidak. Kesesuaian tersebut adalah:
a. Pada  GU  dilampirkan  kertas  HVS  yang  berisi  data  ukuran  lapangan.  Data  ukuran tersebut berupa nomor-nomor titik dan data koordinat X dan Y.
b. Data  koordinat  yang  dilampirkan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  peta  pendaftaran. Hal  ini  berarti  data  koordinat  yang  dilampirkan  berbeda  dengan  hasil  peta pendaftaran.
c. Pada bagian GU lembar kedua ditemukan koordinat ujung bidang tetapi dari hasil pengecekan  di  gambar  bahwasanya  data  koordinat  tidak  sesuai  dengan  peta pendaftaran.
Dari  sampel  GU  yang  diteliti,  peneliti  menemukan  beberapa  informasi  dalam  Peta Pendaftaran  Desa  Butuh  Kecamatan  Kras  Kabupaten  Kediri  hasil  dari  PTSL  tahun  2018, informasi tersebut berupa: a) Terdapat informasi jalan raya, sungai dan selokan; b)Tanah- tanah  strategis  seperti  SD,  Masjid,  Kantor  Desa  telah  terpetakan;  c)  Informasi  bidang  K4 telah ada.
Berikut adalah contoh gambar bidang-bidang tanah pada Peta Pendaftaran di Desa Butuh Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.
Gambar 7. Bidang Tanah Yang Tergambar pada Peta Pendaftaran Desa Butuh Sumber: Peta Pendaftaran Desa Butuh Kecamatan Kras Kabupaten Kediri
Dengan  ketidaksesuaian  GU  dan  peta  pendaftaran  maka  akan  mengakibatkan kesulitan  untuk  mengakses  informasi-informasi  di  Kantor  Pertanahan  jika  terjadi pemeliharaan data pertanahan.

## 2. Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung
Variabel  Peta  Pendaftaran  dapat  dilihat  dengan  membandingkan  antara  GU  dan Peta  Pendaftaran.  Apakah  Peta  Pendaftaran  sesuai  dengan  gambar  di  GU  atau  tidak. Kesesuian  tersebut  adalah:  a)  Dalam  GU  tidak  dilampirkan  data  ukuran  lapangan  yang berisi koordinat X dan Y, b) Pada bagian GU halaman kedua ditemukan koordinat ujung bidang dan hasil pengecekan di gambar bahwasanya koordinat yang ada dalam GU sesuai dengan peta pendaftaran
Dari Peta Pendaftaran tersebut, peneliti menemukan beberapa informasi dalam Peta Pendaftaran  Desa  Jeli  Kecamatan  Karangrejo  Kabupaten  Tulungagung  hasil  dari  PTSL tahun  2018,  informasi  tersebut  berupa:  a)  Terdapat  informasi  jalan  raya,  sungai  dan selokan;  b)  Tanah-tanah  strategis  seperti  SD,  Masjid,  Kantor  Desa  telah  terpetakan;  c) Informasi bidang K4 tidak ada; d) Ada beberapa bidang tidak memilik informasi apapun.
Berikut adalah contoh gambar bidang-bidang tanah pada Peta Pendaftaran di Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.
Gambar 8. Bidang Tanah yang Tergambar pada Peta Pendaftaran Desa Jeli Sumber: Peta Pendaftaran Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung
Dengan  banyaknya  bidang  tanah  pada  Peta  Pendaftaran  yang  tidak  memiliki informasi  akan  mengakibatkan  lambatnya  pelayanan  jika  terjadi  pemeliharaan  data pertanahan.

## F. Penutup
1. Kesimpulan
a. Variabel Jarak bidang tanah
1) Desa  Butuh  Kecamatan  Kras  Kabupaten  Kediri,  uji  kesesuaian  jarak  sisi  bidang tanah  dilakukan  dengan  mengukur  30  bidang  tanah  atau  sebanyak  115  jarak  sisi bidang  tanah,  yang  dirujukkan  terhadap  JUKNIS  PMNA/KBPN  No.  3  Tahun  1997. Dari  uji  tersebut  dihasilkan  42  jarak  sisi  bidang  tanah  atau  36,52%  sesuai  dengan JUKNIS dan sebanyak 73 jarak sisi bidang tanah atau 63.48% tidak sesuai. Dari data jarak  sisi  bidang  tanah  yang  tidak  sesuai  tersebut  dipengaruhi  oleh  tutupan  lahan berupa  vegetasi  atau  bangunan.  Hal  ini  akan  berpengaruh  terhadap  penghitungan luas  dan  data  di  Kantor  Pertanahan,  yang  nantinya  akan  digunakan  untuk pemeliharaan data seperti pemisahan, pemecahan, penggabungan dan pengembalian batas.
2) Desa  Jeli  Kecamatan  Karangrejo  Kabupaten  Tulungagung,  uji  kesesuian  jarak  sisi bidang tanah dilakukan dengan mengukur 30 bidang tanah atau sebanyak 133 jarak sisi  bidang  tanah,  yang  dirujukkan  terhadap  JUKNIS  PMNA/KBPN  No.  3  Tahun 1997.  Dari  uji  tersebut  dihasilkan  74  jarak  sisi  bidang  tanah  atau  55,64%  sesuai dengan  JUKNIS  dan  sebanyak  59  jarak  sisi  bidang  tanah  atau  44.36%  tidak  sesuai. Dari  data  jarak  sisi  bidang  tanah  yang  tidak  sesuai  tersebut  dipengaruhi  oleh tutupan  lahan berupa  vegetasi  atau  bangunan. Hal ini akan berpengaruh  terhadap penghitungan  luas  dan data  di  Kantor Pertanahan,  yang nantinya  akan digunakan untuk  pemeliharaan  data  seperti  pemisahan,  pemecahan,  penggabungan  dan pengembalian batas.

## b. Variabel Luas Bidang Tanah
1) Desa  Butuh  Kecamatan  Kras  Kabupaten  Kediri,  Kesesuian  luas  bidang  tanah dilakukan  dengan  mengukur  30  bidang  tanah  yang  dirujukkan  terhadap  JUKNIS PMNA/KBPN  No.  3  Tahun  1997  yang  menghasikan  data  yaitu  kesesuaian  dengan JUKNIS  sebanyak  23  luas  bidang  tanah  atau  76.67%  dan  Tidak  Sesuai  dengan JUKNIS sebanyak 7 luas bidang tanah atau 23.33%. Dari data luas bidang tanah yang tidak  sesuai  tersebut  dipengaruhi  oleh  ketidaksesuaian  jarak  dan  bentuk  gambar dilapangan.  Hal  ini  akan  berpengaruh  terhadap  data  di  Kantor  Pertanahan,  yang

## 154 Evan Sulton Yulianto, Abdul Haris Farid
nantinya  akan  digunakan  untuk  pemeliharaan  data  seperti  jual  beli,  hibah,  wakaf dan lain-lain.
2) Desa  Jeli  Kecamatan  Karangrejo  Kabupaten  Tulungagung,  kesesuaian  luas  bidang tanah  dilakukan  dengan  mengukur  30  bidang  tanah  yang  dirujukkan  terhadap JUKNIS  PMNA/KBPN  No.  3  Tahun  1997  yang  menghasikan  data  yaitu  kesesuaian dengan  JUKNIS  sebanyak  20  luas  bidang  tanah  atau  66.67%  dan  Tidak  Sesuai dengan JUKNIS sebanyak 10 luas bidang tanah atau 33.33%. Dari data luas bidang tanah yang tidak sesuai tersebut dipengaruhi oleh ketidaksesuaian jarak dan bentuk gambar dilapangan. Hal ini akan berpengaruh terhadap data di Kantor Pertanahan, yang  nantinya  akan  digunakan  untuk  pemeliharaan  data  seperti  jual  beli,  hibah, wakaf dan lain-lain.

## c. Variabel Bentuk bidang tanah
1) Desa  Butuh  Kecamatan  Kras  Kabupaten  Kediri,  terdapat  bidang  tanah  yang memiliki perbedaan bentuk bidang tanah yang cukup mencolok, walaupun jumlah sisi  bidang  tanah  sesuai  tetapi  jarak  sisi  bidang  tanah  tersebut  tidak  sesuai  di lapangan,  sehingga  akan  mempengaruhi  penghitungan  luas.  Hal  ini  disebabkan karena  terdapat  perbedaan  selisih  jarak  yang  cukup  besar,  yang  membuat  bidang tanah tersebut berbeda bentuknya.
2) Desa  Jeli  Kecamatan  Karangrejo  Kabupaten  Tulungagung,  terdapat  bidang  tanah yang  memiliki  jumlah  sisi  bidang  tanah  tidak  sesuai  antara  GU  dengan  keadaan lapangan. Sisi bidang tanah di GU lebih sedikit dari keadaan di lapangan. Ini berarti pengukuran  dan  penggambaran  sisi  bidang  tanah  diluruskan  yang  seharusnya dibuat  sesuai  kelengkungan  bidang  tanah  dengan  mengikuti  pola  atau  bentuk bidang tanah. Hal ini disebabkan perbedaan interplasi batas antara masyarakat dan petugas ukur.

## d. Variabel Peta Pendaftaran
1) Desa  Butuh  Kecamatan  Kras  Kabupaten  Kediri,  data  hasil  pengukuran  KJSKB menggunakan  metode  pengukuran  RTK  CORS  dilampirkan  pada  GU  yang  dibuat pada  kertas  tersendiri.  Data  koordinat  dan  GU  tersebut  tidak  sesuai  dengan  Peta Pendaftaran. Sehingga data koordinat tersebut tidak bisa menjadi acuan.
2) Desa  Jeli  Kecamatan  Karangrejo  Kabupaten  Tulungagung,  data  koordinat  hasil pengukuran  KJSKB  menggunakan  metode  pengukuran  RTK  Radio  tidak dilampirkan  dalam GU. Sedangkan data koordinat yang tertera pada GU halaman kedua dan ketiga telah sesuai dengan Peta Pendaftaran.
Kajian Akurasi Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah Produk Kantor Jasa Surveyor Kadastral … 155

## 2. Saran
a. Sebelum dilakukan pengukuran perlu adanya patok tanda batas, yaitu dengan cara meningkatkan  kesadaran  masyarakat  atas  pentingnya  patok  bidang  tanah,  melalui penyuluhan  serta  pemilik  tanah  wajib  hadir  dalam  pelaksanaan  pengukuran,  agar masyarakat bisa mengetahui bentuk tanahnya dan tidak kehilangan tanahnya.
b. Pengukuran diharapkan menggunakan base station yang terdekat, yaitu pengukuran menggunakan base station yang terletak di desa PTSL. Hal ini dilakukan jika letak desa  dan base  station CORS  terlampau  jauh.  Hal  tersebut  perlu  dilaksanakan  agar ketelitian  sisi  bidang  tanah  tidak  terjadi  perbedaan  dengan  nilai  sebenarnya  dan perlunya setiap pengukuran untuk di cek menggunakan pita ukur.
c. Melakukan integrasi antara base station pengukuran dengan peta citra.
d. Pihak  Kantor  Pertanahan  agar  selalu  memberikan  pelatihan  dan  selalu  melakukan monitoring pelaksanaan  PTSL.  Selain  itu  Kantor  Pertanahan  agar  melaksanakan evaluasi dan kontrol kualitas hasil pengukuran oleh KJSKB.
e. Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut pengukuran dengan metode-metode lain atau pada wilayah tertentu yang beraneka ragam topografi.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprilia, R 2018, ‘Kontrol Kualitas Hasil Pengukuran Pihak Ketiga pada Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap Tahun 2017 di Kabupaten Semarang’, Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Chodiq, RDSA 2018, ‘Pemanfaatan Peralatan Survei Berbiaya Rendah “Expandable-Gnss” dengan  Metode  Post-Processing  Kinematic  dalam  Pengukuran  Kadastral’, Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Kariyono  2018,  ‘Evaluasi  Kualitas  Data  Spasial  Peta  Informasi  Bidang  Tanah Desa/Kelurahan  Lengkap  Hasil  Pemetaan  Partisipatif’,  Tesis  pada  Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
Luthfi,  A  2018,  ‘Penerapan  Kendali  Mutu  Pengukuran  dan  Pemetaan  pada  Pendaftaran
Tanah  Sistematis  Lengkap  (Studi  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Baubau)’,  Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Mujiburohman,  DA  2018,  ‘Potensi  permasalahan  pendaftaran  tanah  sistematik  lengkap (PTSL)’, Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan , Mei, vol. 4, no. 1, hlm. 90-103.

## 156 Evan Sulton Yulianto, Abdul Haris Farid

## Peraturan Perundan-Undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun
1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  33  Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi.
Petunjuk  Teknis  Pengukuran  dan  Pemetaan  Bidang  Tanah  Sistematik  Lengkap  Nomor:
01/JUKNIS-300/I/2018 Tanggal 8 Januari 2018.