Dari Masa Lalu ke Masa Kini:
Memori Kolektif, Konstruksi Negara dan Normalisasi Anti-Komunis

## Hardiyanti Munsi
Departemen Antropologi, Fisip-Unhas hardiyantimunsi@gmail.com

## Abstract
This  article  is  focused  on  how  the  incident  of  G30S/PKI  has  left  atrauma  to  the  state  and how the state deals with it in the era afterwards. It show that such incident is constructed by the  state  that  PKI  is  the  enemy  of  the  state  and  threathens  the  sovereignity  of  the  state ideology, and this is embedded to shape a collective memory. This has been used to construct and to normalize the anti-communist movement in Indonesia through various strategies by, for example, the establishment of Monumen Pancasila Sakti, the suppression of communist movement,  the  military  recruitment,  and  a  variety  of  doctrines  in  the  military  education. These  aim  to  construct  a  united  understanding  about  the  incident  of  G30S/PKI  and  to normalize the anti-communist discourse in Indonesia.
Keywords: Collective memory, PKI, G30S/PKI, TNI, state, construction, anti-communist, normalization.

## Pendahuluan
Peristiwa  bersejarah  yang  menimpa  bangsa Indonesia pada tahun 1965 yang dikenal dengan istilah  Gerakan  30  September/Partai  Komunis Indonesia  (G30S/PKI)  memang  telah  hampir setengah abad yang lalu. Peristiwa yang melibat- kan  dua  kubu  (TNI  dan  PKI)  bahkan  seluruh komponen  negara  dan  menarik  perhatian  secara nasional  dan  internasional.  Peristiwa  ini  dipicu oleh penculikan dan pembunuhan 6 Jendral oleh kelompok  yang  menyebut  diri  mereka  ‘Gerakan 30  September’.  Propaganda  militer  mulai disebarkan,  dan  menyerukan  ‘pembersihan’  PKI di  seluruh  negeri.  Propaganda  ini  berhasil meyakinkan  rakyat  Indonesia  dan  pemerhati internasional  bahwa  dalang  di  balik  semua peristiwa  itu  adalah  PKI.  Penyangkalan  PKI sama  sekali  tidak  berpengaruh  sehingga  PKI dinyatakan  sebagai  partai  terlarang.  Ketegangan dan kebencian yang terpendam selama bertahun- tahun  pun  meledak.  ‘Pembersihan’  dilakukan dengan  memusnahkan  seluruh  simpatisan  PKI, termasuk  Soekarno  (yang  pada  saat  itu  dipaksa untuk  menyerahkan  kepemimpinan  karena diduga  sebagai  pendukung  PKI),  pembakaran
markas  PKI,  dan  pembentukan  kelompok pemuda yang anti-komunis.
Menurut  Herlambang  (2013),  upaya  pem- berantasan  bangkitnya  komunisme  di  segala  lini kehidupan terus dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dimana Suharto berperan sebagai otak dari rencana  ini.  Pemberantasan  komunisme  secara sistematis dan represif telah dilakukan selama 32 tahun, antara lain, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan  yang  ditujukan  bagi  para eks-tahanan  politik  (eks-tapol).  Sedikitnya  30 butir undang-undang ini memang terutama sekali berlaku  bagi  seluruh  anggota  PKI  dan  ormas yang  bernaung  dibawahnya.  Bukan  hanya  itu, perlakuan  yang  sangat  menyakitkan  juga  harus dirasakan  orang-orang  yang  tidak  ada  sangkut- pautnya dengan PKI. Ada peraturan ‘surat bebas G30S’  bagi  orang-orang  yang  akan  bersekolah dan  melamar  pekerjaan,  melampirkan  surat pernyataan  ‘bersih  diri’  dan  ‘lingkungan’  bagi orang yang memiliki sanak-saudara yang diduga atau  dituduh  dekat  dengan  PKI  atau  organisasi kiri,  bahkan  melarang  anak  keturunan  PKI menjadi  anggota  ABRI  dan  PNS  dengan menerapkan skrining ( screening ) yang ketat.
Penelitian  mengenai  PKI  telah  banyak  di- lakukan  oleh  peneliti  dari  berbagai  sudut pandang, beberapa diantaranya dilihat dari sudut pandang pandang politik, Soemarmi dkk. (2001), misalnya,  berfokus  pada  proses  pergantian presiden  sebelumnya  oleh  Soekarno  dengan presiden  baru  yakni  Soeharto,  langkah  suksesi yang  ditempuhnya  dengan  menyuarakan  istilah ‘bahaya  laten  PKI’  dan  pengaturan  hukum  yang mendukungnya;  Fic  (2004)  menitikberatkan penelitiannya  pada  wacana  konspirasi  dalam menganalisis  peristiwa  kudeta  1  Oktober  1965; Studi  Wieringa  (2010)  melihat  bagaimana gerakan perempuan dihancurkan pasca kejatuhan PKI  melalui  pendekatan  politik  seksual;  dan Herlambang  (2013)  yang  berfokus  pada  bagai- mana  upaya  sistematis  pemerintah  Orde  Baru memanfaatkan  produk-produk  budaya  untuk melegitimasi pembantaian 1965-1966. Artikel ini berfokus  pada  bagaimana  negara  mengkon- struksikan  memori  kolektif  dengan  penggunaan beragam  strategi,  teknik  dan  wacana-wacana pendisiplinan  dengan  tujuan  untuk  menormali- sasikan wacana anti-komunis di Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  salah  satu Markas  Besar  TNI  di  Jakarta  dan  Museum Lubang  Buaya  di  jalan  Raya  Pondok  Gede Jakarta.  Informan  yang  berpartisipasi  dalam penelitian  ini  berjumlah  5  orang,  yakni  anggota TNI OMSP (TNI Operasi Militer Selain Perang), yang  berusia  antara  38  dan  57  tahun,  yang direkrut  secara snowball sampling atas  petunjuk informan pertama dan seterusnya.
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui wawancara  mendalam,  observasi,  dan  review dokumen.  Wawancara  dilakukan  dengan  meng- gunakan guide  interview ,  dengan  topik-topik wawancara  menyangkut prosedur  penerimaan anggota  baru  TNI,  tujuan  skrining,  sejarah G30S/PKI,  bahaya  PKI,  pemberontakan  PKI  di Indonesia, serta organisasi terlarang binaan PKI.
Observasi  dilakukan  di  Museum  Lubang Buaya  dengan  pertimbangan  museum  ini  me- rupakan hasil konstruksi TNI mengenai peristiwa G30S/PKI,  dengan  mengamati  patung,  diorama, relief,  pesan-pesan  dan  sisa-sisa  peristiwa  65
yang  masih  tersimpan  dalam  museum  tersebut. Berbagai dokumen, seperti buku saku TNI, buku sejarah  TNI,  majalah,  koran online, yang  pro ataupun  kontra  terhadap  G30S,  buku  saku  TNI dan  buku  sejarah  dari  tahun  1982-2012.  Selain buku-buku  teks  dan  Museum  Lubang  Buaya, observasi juga dilakukan pada beberapa foto dan film  digunakan  untuk  mencari  informasi  me- ngenai  penyampaian  cerita  PKI  kepada  publik, seperti Film G30S/PKI.
Analisis  diawali  dengan  melakukan close- reading terhadap fieldnotes dan  transkrip wawancara  yang  terkumpul. Close-reading diikuti dengan coding dan sorting dengan meng- identifikasi,  memilah,  dan  mengaktegorisasikan data-data  yang  didapatkan  berdasarkan  tema- temanya,  yakni  mengenai  prosedur  penerimaan anggotaa baru TNI, tahap pendidikan dan doktrin bagi  anggota  TNI,  perluasan  cakupan  skrining, dan upaya pembersihan PKI oleh TNI.
Wawancara  didahului  dengan  penjelasan tentang  maksud  dan  tujuan  penelitian,  me- nanyakan  kesediaan  calon  informan  ( informed consent )  untuk  diwawancarai,  menjelaskan bahwa  semua  informasi  dijaga  kerahasiaannya ( confidential )  dan  nama-nama  informan  yang terlibat  dalam  penelitiaan  ini  juga  disamarkan ( pseudonym ).

## Memori Kolektif: G30S/PKI & TNI
Olick  (1999:337)  menganalisa  memori kolektif dengan memasukkan faktor representasi kolektif  (simbol-simbol,  makna,  narasi,  dan ritual  yang  tersedia  bagi  publik),  struktur kebudayaan  (sistem  peraturan  atau  pola  yang memproduksi  representasi),  konstruksi  sosial (pola  interaksi),  dan  memori-memori  individual yang  terbentuk  secara  kultural  dan  sosial.  Olick (1999:336)  juga  mengemukakan  tiga  prinsip dalam  menganalisa  dan  mengolah  materi  yang ditemukan  di  dalamnya.  Pertama  memori kolektif  tidak  bersifat  monolitik.  Pengingatan kolektif  merupakan  proses  yang  sangat kompleks,  melibatkan  banyak  macam  orang, praktik,  materi,  dan  tema.  Yang  kedua,  konsep memori  kolektif  akan  mendorong  kita  untuk melihat memori sebagai residu otentik akan masa lalu  atau  sebaliknya  sebagai  konstruksi  yang
sifatnya  dinamis  dalam  masa  kini.  Proses mengingat-ingat  yang  kompleks  selalu  meru- pakan proses negosiasi yang cair antara hasrat di masa  kini  dan  peninggalan  dari  masa  lalu. Ketiga,  harus  diingat  bahwa  memori  adalah sebuah proses, dan bukan sebuah benda. Memori kolektif adalah sesuatu yang kita lakukan bukan sesuatu  yang  dimiliki.  Oleh  karenanya  diperlu- kan  perangkat  analisis  yang  sensitif  terhadap keberagaman, kontradiksi, dan dinamikanya.
Narasi  PKI  berikut  merupakan  narasi tentang  bagaimana  negara  mengkonstruksi memori  kolektif.  Dalam  upaya  pemerintah Indonesia  untuk  menyatukan  kekuatan  angkatan bersenjata  di  bawah  satu  komando,  diharapkan dapat  mencapai  efektifitas  dan  efisiensi  dalam melaksanakan  peran  ABRI,  serta  tidak  ter- pengaruh  oleh  kepentingan  kelompok  politik tertentu.  Upaya  tersebut  menghadapi  berbagai tantangan,  terutama  dari  PKI  yang  pada  tahun 1965  telah  menguasai  sepertiga  dari  kekuatan ABRI  dengan  melakukan  penyusupan  dan pembinaan  khusus,  serta  memberi  pengaruh terhadap Presiden dan Panglima Tertinggi ABRI untuk  mengingkari  dan  mengkhianati  sumpah prajurit  dan  Sapta  Marga  demi  kepentingan politik  PKI.  PKI  merupakan  sekelompok  orang yang berpaham komunis dan menentang kapitalis yang bersesuaian dengan lambang kebesarannya, yakni  palu  arit,  yang  berarti  partai  rakyat  kecil, yang  mengakomodir  keinginan-keingnan  rakyat kecil.  PKI  mengajak  orang-orang  kecil  ber- gabung  khususnya  para  petani  dengan  iming- iming  akan  memberikan  lahan  pertanian.  Pasca kemerdekaan, PKI gencar melakukan pemberon- takan,  diantaranya  Peristiwa  Tiga  Daerah  (pem- berontakan yang terjadi di Kabupaten Pemalang, Tegal,  dan  Brebes),  terror  gerombolan  Ce’ Mamat,  pemberontakan  di  Cirebon,  revolusi sosial  di  Langkat,  dan  yang  paling  fenomenal adalah  pemberontakan  PKI  di  Madiun  yang berujung  pada  berdirinya  Sovyet  Republik Indonesia (SRI).
Menurut  Barka,  PKI  yang  pada  awalnya hanya  melakukan  gerakan  bawah  tanah  yang secara  intensif  mulai  menyebarluaskan  penga- ruhnya  kepada  rakyat  Indonesia  secara  besar- besaran  dan  melakukan  aksi  massa  terbuka
melawan  pemerintah.  Itupun  dianggap  tidak cukup  karena  belum  dapat  menguasai  TNI-AD seutuhnya  yang  dinilai  PKI  sangat  anti-komunis dan  memiliki  militansi  serta  semangat  nasional yang  tinggi.    Sejumlah  anggota  TNI  yang  pro- PKI  selalu  menentang  konsepsi  TNI-AD  terkait pembinaan  masyarakat  karena  dianggap  meng- hambat  program  PKI  dalam  memonopoli  pem- binaan masyarakat. Sebagai lawan langsung dari PKI,  TNI-AD  merasa  posisinya  semakin  ter- puruk  karena  berbagai  kebijakan  politik  yang dilakukan  oleh  Presiden  Soekarno  ternyata sangat  menguntungkan  PKI.  PKI  menyokong hampir  semua  kebijakan  yang  dikeluarkan Presiden Soekarno dalam rangka tahapan strategi yang  menguntungkan  PKI,  sehingga  banyak yang menduga bahwa Soekarno adalah pro-PKI.
Informasi mengenai dugaan keterlibatan Soekarno dalam skenario PKI diungkapkan oleh Barka, sebagai berikut:
Tau  nasakom  kan?  Nasakom  itu  yang mempermulus jalan PKI. Itu skenarionya Soekarno. Sebenarnya Komunis itu tidak cocok di Indonesia. Sekarang kan tinggal Cina yang masih kekeuh bertahan dengan partai  komunisnya….  mereka  (komunis) itu  kan  ateis  sebenarnya’ (Barka,  13 April 2014).
Dugaan keterlibatan Soekarno bukan tanpa alasan.  Menurut  Barka,  melalui  politik  dan indoktrinasi  Nasakom  (Nasionalis,  Agama, Komunis),  Soekarno  memberi  kekuasan  PKI untuk  memperluas  pengaruh.  Nasakom  menjadi salah  satu  kekuatan  penting  PKI  pada  masa Demokrasi Terpimpin bersama Presiden Soekarno dan Angkatan Darat.
Bahkan  sebelum  peristiwa  G30S,  PKI gencar  menyebarluaskan  desas-desus  yang semakin memojokkan ABRI, diantaranya dengan melakukan  fitnah  terhadap  Dewan  Jendral—7 perwira tinggi AD yang terdiri atas Jendral A. H. Nasution, Letnan Jendral A. Yani, Mayor Jendral S. Parman, Mayor Jendral Haryono MT, Brigadir Jendral  Sutojo  Siswamiharjo,  dan  Brigadir Jendral  D.  I.  Pandjaitan—bahwa  mereka  adalah kelompok yang tidak loyal terhadap presiden dan mengutamakan  kerjasama  dengan  imprealis.  Isu ini menyebar ke masyarakat dan memberi kesan
bahwa  TNI-AD  telah  mengkhianati  perjuangan rakyat  Indonesia,  sehingga  menimbulkan  ke- marahan rakyat. Untuk lebih memojokkan ABRI, PKI  melancarkan  isu  bahwa  Dewan  Jendral berencana  melakukan  kudeta  atau  merebut  ke- kuasaan  Soekarno.  Sebelum  disebarluaskannya isu  ini,  pimpinan  PKI,  D.  N.  Aidit  menuduh bahwa  TNI-AD  merupakan  sumber  kekacauan ekonomi  dan  konsumen  terbesar  dari  uang rakyat.  Di  dalam  buku  sejarah  TNI  Jilid  III, selain  isu  Dewan  Jendral,  dokumen  milik  Sir Andrew Gilchrist—Duta Besar Inggris di Jakarta (1963-1966)—diisukan oleh PKI berisi dukungan  terhadap  neokolonialisme.  Dokumen yang  memakai  nama  Sir  Andrew  Gilchrist terdapat  kata-kata our  local  army  friends yang ditafsirkan serupa dengan Dewan Jendral. Hal ini dimanfaatkan  PKI  untuk  menuduh  bahwa Angkatan  Darat  mempunyai  hubungan  dengan neokolonialisme.  Kedua  isu  ini  merupakan bagian  dari offensive  revolution PKI  untuk menghilangkan  kepercayaan  rakyat  terhadap TNI-AD  yang  diciptakan  secara  sistematis  oleh PKI (Sejarah TNI Jilid III 1960-1965, 2000:187). Rangkaian  isu  yang  ditujukan  untuk  memojok- kan  ABRI  tersebut  dibenarkan  oleh  Barka  yang menyatakan  bahwa  ‘fitnah  itu  datang  bertubi- tubi…macam-macamlah  gosipnya..  yang  paling saya ingat itu isu Dewan Jendral.. kalau katanya jendral-jendral  itu  penghianat’  (Barka,  13  April 2014).
Untuk  menghadapi  aksi-aksi  PKI  tersebut, para  pimpinan  TNI-AD  berusaha  untuk mengatasinya  dengan  cara  melakukan  manuver- manuver  di  berbagai  bidang,  sebagaimana  yang diungkapkan Barka bahwa upaya yang dilakukan diantaranya  membentuk  Bintara  Desa  (Babinsa) dan  Komando  Rayon  Militer  (Koramil)  untuk menekan  aksi-aksi  PKI  di  tingkat  desa  dan kecamatan  dan  melakukan  pembinaan  generasi muda  Islam  yang  tergabung  dalam  Himpunan Mahasiswa  Islam  (HMI).  Di  lingkungan  TNI- AD,  dibentuk  Dewan  Penelitian  dan  Pengem- bangan  yang  tugasnya  mengidentifikasi  dan mengantisipasi gerak-gerik PKI.
Puncak pemberontakan yang dilakukan PKI yang  melakukan  penculikan  dan  pembunuhan terhadap  pejabat  TNI-AD.  Seluruh  persiapan
telah  dilakukan  di  Lubang  Buaya  mulai  dari penyiapan pasukan untuk menculik para pejabat, hingga  titik  lokasi  untuk  melakukan  penyiksaan dan  penguburan.  Sasaran  penculikan  dan  pem- bunuhan oleh PKI ditujukan pada Dewan Jendral atas  pertimbangan  bahwa  sebagai  pejabat  TNI- AD,  mereka  telah  menghambat  langkah  PKI dalam  memperluas  manuver  mereka  di  segala bidang  dan  merebut  kekuasaan  negara  dengan menentang  berbagai  tuntutan  PKI,  diantaranya Nasakom.  Sikap  TNI-AD  yang  nasionalis  ini dianggap  mengancam  keberadaan  PKI,  seperti yang diungkapkan oleh Mica berikut ini:
Jendral  ini  kan  pejabat…namanya  juga pejabat, jadi mereka itu yang paling keras menentang  usaha  PKI  dalam  menguasai pemerintahan…  ibaratnya  mereka  itu barisan  terdepan  yang  sangat  berse- berangan  dengan  PKI…  apalagi  A.  Yani yang  pemikirannya,  pandangannya  ber- tolak belakang dengan pemimpin PKI, si Aidit itu (Mica, 19 April 2014).
Mica  juga  menceriterakan  bahwa  pada tanggal  30  September  1965,  pasukan-pasukan seperti  Pemuda  Rakyat,  Gerwani,  dan  Resimen Cakrabirawa  dikumpulkan  oleh  anggota  PKI  di Lubang  Buaya  dan  dipropaganda  bahwa  ke  7 Jendral  yang  akan  diculik  adalah  tokoh-tokoh Dewan  Jendral  yang  akan  melakukan  kup  ter- hadap  Presiden  Soekarno.  Penculikan  dilakukan pada  tanggal  1  Oktober  1965  pukul  02.30  pagi. Prajurit  dibagi  dalam  7  kelompok  kemudian disebar  untuk  menjemput  ketujuh  Jendral dirumahnya  masing-masing  dengan  alasan bahwa mereka diperintahkan oleh Presiden untuk menghadiri  pertemuan.  Semua  sasaran  berhasil dikirim  ke  Lubang  Buaya  dalam  kondisi  masih hidup,  kecuali  A.  Yani  yang  tertembak  di rumahnya.
Setibanya  di  Lubang  Buaya,  para  korban penculikan  diserahkan  kepada  pasukan  yang telah  menunggu  untuk  dibunuh  dan  dikuburkan. Kedatangan  para  Jendral  TNI-AD  disambut dengan  teriakan  dan  caci  maki.  Mereka  yang masih  hidup  mendapatkan  penyiksaan  di  luar batas prikemanusiaan oleh gerombolan G30S/PKI,  dan  kemudian  di  bunuh.  Mayat mereka  kemudian  dimasukkan  kedalam  sumur
tua.  Setelah  tanggal  3  oktober  1965  G30S/PKI telah  ditumpas  oleh  operasi  ABRI  dibawah pimpinan  Mayor  Jendral  Suharto  sekaligus melakukan  pengangkatan  ke  7  jenazah  para jendral  dari  sumur  yang  disebut  ‘sumur  maut’ (Sejarah TNI Jilid III 1960-1965, 2000:206).
Kegagalan  demi  kegagalan  skenario  PKI tidak  membuat  pihak  komunis  berhenti  dalam memantap-kan  rencananya  untuk  menguasai pemerintahan  di  Indonesia.  Tuntutan  untuk memasukkan  antek-antek PKI  dalam  kabinet juga  mengalami  kegagalan,  meskipun  ada  di- antaranya  sudah  diangkat  sebagai  pejabat pemerintah  di  pusat,  di  daerah,  maupun  di  luar negeri  sebagai  duta  besar.  Aksi  pemberontakan lainnya  juga  terjadi,  seperti  peristiwa  Bandar Betsy,  Kanigoro,  dan  Indramayu  makin  me- manaskan situasi dalam negeri.

## Konstruksi Negara & PKI
Berbagai  upaya  yang  dilakukan  negara, khususnya  TNI  dalam  membangun  citra  negatif tentang  gerakan-gerakan  PKI,  sehingga  citra yang  nampak  dalam  memori  masyarakat  sipil terhadap  PKI  memberikan  dampak  traumatik yang  mendalam  bagi  masyarakat  Indonesia. Berikut  berbagai  upaya  dilakukan  negara  untuk mengonstruksi pengetahuan masyarakat terhadap PKI.

## Monumen Pancasila Sakti: PKI Dalam Konstruksi TNI
Monumen  Pancasila  Sakti  didirikan  tepat  di lokasi  terjadinya  peristiwa  G30S/PKI  atas inisiatif  Presiden  ke-2  Indonesia,  Suharto,  pada Agustus  1973.  Monumen  yang  berada  di  area seluas  ±  14  Ha  ini  berlokasi  di  Desa  Lubang Buaya,  Kecamatan  Cipayung,  Jakarta  Timur (lihat Gambar 1 ).
Gambar 1. Monumen Pancasila Sakti
Pada  tahun  1980,  Pusjarah  TNI  (Pusat Sejarah  TNI)  mendapatkan  tugas  sebagai  pe- ngelola  dan  penanggungjawab  monumen melalui  Surat  Keputusan  Presiden  No.  51/1980 yang  bertujuan  untuk  mengenang  perjuangan para  pahlawan  revolusi  dalam  mempertahankan ideologi  negara  Indonesia,  yakni  Pancasila  dari berbagai  ancaman  ideologi  komunis  yang  pada era  tahun  60-an  memiliki  suara  yang  cukup besar  pada  pemilu.  Sebelum  menjadi  sebuah monumen  dan  museum,  tempat  ini  merupakan tanah atau lahan kosong yang dijadikan sebagai markas  komando  dan  pusat  pelatihan  kemili- teran  PKI  menjelang  pemberontakan,  serta menjadi  tempat  penyiksaan  dan  pembuangan mayat  ke  7  Jendral  TNI-AD.  Dalam  kaitan dengan ini Lukas  mengungkapkan bahwa:
Jadi  setelah  turun  surat  keputusan, museum  Lubang  Buaya  berada  dibawah pantauan  Pusjarah  ABRI.  Dulu  namanya Pusjarah  ABRI  tapi  dirubah  menjadi Pusjarah TNI... daerah Lubang Buaya itu sebenarnya tanah kosong milik masyarakat  yang  dijadikan  sebagai  mar- kas  komando  PKI.  Untuk  mengumpul- kan  massa,  rapat,  latihan  militer,  dan membuang  jenazah  7  jendral.  Pokoknya semua  persiapan  pemberontakan  di- lakukan di sana (Lukas, 8 April 2014).
Gedung Museum terdiri dari dua lantai yang berisi sisa-sisa peninggalan peristiwa G30S/PKI, diantaranya  seragam  dan  pakaian  ketujuh Jendral,  senapan,  dokumentasi  berupa  foto,  dan diorama  yang  menggambarkan  kronologis gerakan-gerakan  PKI.  Setiap  diorama  yang menggambarkan  peristiwa  tertentu  dileng-kapi dengan  deskripsi  dalam  dua  bahasa,  yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Diorama- diorama  yang  tampilkan  tidak  banyak  men- ceritakan puncak pemberontakan di tahun 1965, melainkan  diorama  yang  menunjukkan  bibit- bibit pergerakan PKI dari tahun 1945.
Di luar museum terdapat serambi penyiksaan yang  didalamnya  berisi  ragam  diorama  penuh darah  yang  detil  dan  mampu  berkisah  dengan backsound yang  membuat  diorama-diorama  ter- sebut terasa ‘hidup’. Di dalam serambi terdapat 17  diorama  yang  terdiri  dari  12  diorama  PKI yang  menggunakan  seragam  berwarna  hijau
lengkap  dengan  senjata,  diantaranya  ada  2 prajurit  perempuan,  1  orang  perempuan  yang merupakan  pendukung  PKI,  dan  4  jendral.  Se- banyak  12  prajurit  PKI  terlihat  sedang  melaku- kan  kekerasan  kepada  ke  4  jendral  dengan memukul  bagian  kepala  dengan  ujung  senjata, menikam  dengan  celurit,  dan  beberapa  juga terlihat  sedang  berjaga  di  bagian  luar  serambi. Seorang wanita yang merupakan simpatisan PKI menggunakan  baju  berlengan  panjang  dan sarung  sedang  memegang  besi  terlihat  sangat marah.  Sedangkan  ke  4  jendral  terlihat berlumuran darah karena luka sobek di beberapa bagian  tubuh  mereka.  Di  serambi  itu s uasana penyiksaan  dibangun  untuk  memperkuat  upaya doktrin (lihat Gambar 2 ).
Gambar 2. Diorama Penyiksaan 4 Jendral TNI- AD
Di  sebelah  kiri  serambi  penyiksaan  terdapat bangunan  megah  menyerupai  pendopo  dengan ukiran  Jawa  yang  terbuat  dari  kayu.  Bangunan tersebut  adalah  lokasi  ‘sumur  maut’,  yang  ber- diamter 75 cm dengan kedalaman 12 m, dimana ke  7  jendral  dikuburkan  setelah  sebelumnya dibunuh  di  serambi  penyiksaan.  Di  bagian permukaan  terdapat  bercak  merah  menyerupai darah  sebagai  penghias  yang  menambah  kesan mistis dari ‘sumur maut’ tersebut (lihat Gambar 3).
Gambar 3. ‘ Sumur Maut’
Bergeser  ke  sebelah  utara  ‘sumur  maut’ terdapat  tugu  dan  relief  Monumen  Pancasila Sakti.  Di  monumen  itu  terdapat  patung  ke  7 jendral  TNI  yang  berdiri  membentuk  formasi setengah lingkaran dengan latar belakang patung garuda  Pancasila.  Kesan  kokoh  dan  gagah sangat  kentara.  Dinding  bagian  bawah  tugu dihiasi  ukiran  yang  menceritakan  kekacauan, pemberontakan,  dan  pertumpahan  darah  akibat ulah  PKI  dan  penumpasannya  oleh  ABRI  dan rakyat Indonesia (lihat Gambar 4 ).
Gambar 4. Relief Peristiwa Prolog G30S/PKI
Masih  di  lokasi  yang  sama,  terdapat  rumah yang  dijadikan  sebagai  pos  komando  oleh gerombolan PKI untuk mempersiapkan penculi- kan  terhadap  ke  7  jendral  TNI-AD  dan  rumah dapur  umum  yang  dijadikan  sebagai  tempat penyediaan  sarana  konsumsi  gerombolan G30S/PKI. Di dalam rumah pos komando masih terdapat  beberapa  peninggalan,  diantaranya lampu,  mesin  jahit  dan  lemari  kaca,  sedangkan di  dapur  umum  terdapat  meja,  kursi,  lemari, tempat  tidur,  wajan,  dandang,  dan  genteng rumah. Di beberapa sudut museum juga terdapat truk dodge ,  mobil  dinas  Letjen  A.  Yani,  mobil dinas  Suharto,  dan  panser  Saracen  (mobil  yang digunakan  untuk  berpatroli  melindungi  ke- amanan  ibukota,  mobil  6  roda  tersebut  juga menjadi ikon dalam film ‘Pengkhianatan G30S/ PKI’).

## Penuntasan Pasca G30S/PKI
Tanggal  1  oktober  1965  merupakan  hari bersejarah  kelam  Indonesia  yang  menunjukkan persaingan  antara  kekuatan  komunis  dan kekuatan anti-komunis se dunia yang berkepan- jangan dan ruwet , yang meluas dari perseteruan di  tingkat  desa  sampai  ke  politik  tingkat  tinggi (Roosa  2008:252).  Untaian  peristiwa  yang mengenaskan  tidak  hanya  terhenti  pada  pem-
bunuhan  ke  7  Jendral  TNI-AD  sebagai  usaha untuk  melakukan  kudeta  (pengambilan  ke- kuasaan)  yang  kemudian  dituduhkan  kepada anggota PKI.
Setelah pengambilalihan sementara pimpinan TNI-AD  untuk  mengisi  kevakuman  kepemim- pinan,  Suharto  melalui  Kolonel  Sarwo  Edhi, yang  ketika  itu  menjabat  sebagai  Komandan Resimen  Para  Komando  Angkatan  Darat (Komando RPKAD) melakukan penyerangan ke gedung  Telekomunikasi  dan  RRI  yang  telah dikuasai  oleh  pasukan  G30S/PKI  untuk  me- lakukan terror. Setelah kedua sarana komunikasi tersebut  telah  berhasil  direbut  kembali, disebarkanlah  pidato  Kolonel  Sarwo  Edhi  yang meng-informasikan  bahwa  Pimpinan  Angkatan Darat  untuk  sementara  dikendalikan  oleh Suharto. Pengaruh Suharto semakin kuat setelah ia menerima Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Soekarno  yang  berisi  mengenai  pemindahan kekuasaan  kepada  Suharto.  Berawal  dari  surat perintah inilah Suharto melakukan penangkapan terhadap  menteri  dan  pembantu  Soekarno dengan alasan ‘diamankan’.
Suharto  bersama  para  pendukungnya  mulai melakukan  upaya-upaya  pembersihan  dengan melakukan  pembantaian  bagi  siapa  saja  yang terdeteksi  sebagai  pengikut  PKI  dan  Soekarno, mulai  dari  partai-partai  nasional  dan  Islam, organisasi  buruh,  petani,  Gerwani,  Pemuda Rakyat, guru, dan pamong desa. Salah satu etnis yang  tak  luput  terseret  dalam  pergolakan  ini adalah  etnis  Tionghoa,  dimana  etnis  tersebut mendapatkan  perlakuan  diskriminatif  dari negara,  karena  menurut  Suharto  etnis  Tionghoa di  Indonesia  disinyalir  memiliki  hubungan  erat dengan  PKI  pada  waktu  itu.  Akibatnya, kelompok-kelompok tersebut harus ‘menelan pil pahit’  atas  kebijakan  Suharto  yang  ingin  mem- bumihanguskan  PKI  dari  tanah  air  sebagai balasan  bagi  mereka  yang  telah  melakukan pembantaian secara kejam dan sadis terhadap ke 7 Jendral TNI-AD (Bastian, 2013:7).
Upaya  pembersihan  PKI  melibatkan  tentara dan  rakyat  sipil  yang  sebelumnya  mendapatkan pelatihan  khusus  dari  Sarwo  Edhie  Wibowo. Setelah mengikuti pelatihan, para rakyat sipil ini berhasil menangkap ratusan ribu orang berdasar-
kan  daftar  orang  PKI  yang  diberikan  kepada Komandan  RPKAD  yang  diduga  terkait  akan disortir  terlebih  dahulu:  siapa  saja  yang  aktivis dan  siapa  saja  yang  termasuk  anggota  pasif. Dalam  buku  yang  ditulis  oleh  Zulkifli  & Dhyatmika  (2012)  yang  berjudul Sarwo  Edhie dan  Misteri  1965, Harold  Crouch  menjelaskan bahwa  aktivis  PKI  umumnya  dieksekusi, sedangkan  anggota  pasif  dipenjarakan  tanpa diadili.
Buntut  upaya  pembersihan  ini  adalah banyaknya  korban  yang  tewas,  dan  yang  ter- banyak  ada  di  Jawa  Tengah,  Jawa  Timur,  Bali, Sumatra  Utara,  dan  Aceh.  Jumlah  korban keseluruhan  memang  masih  simpang  siur, namun  beberapa  sumber  media  cetak  menyata- kan  bahwa  korban  mencapai  jutaan  orang. Keseriusan Suharto dalam membumi-hanguskan PKI  dan  antek-anteknya  diungkapkan  dalam buku  yang  ditulis  oleh  Robert  E.  Elson (2008:14), Suharto:  A  Political  Bioghraphy , bahwa:
Setelah menyaksikan dengan mata kepala saya  sendiri  apa  yang  kita  temukan  di Lubang  Buaya,  tugas  utama  saya  adalah menghancurkan  PKI,  menghancurkan perlawanan  dimana  pun,  di  ibu  kota,  di daerah,  dan  juga  di  persembunyian  di gunung-gunung.
Tekad  serupa  juga  dimiliki  Sarwo  Edhie— Komandan  Resimen  para  komando  Angkatan Darat—yang  menggerakkan  pasukan  khusus Angkatan Darat untuk berkeliling Jawa dan Bali, serta  melatih  pemuda  Nahdlatul  Ulama  (NU) menjadi  ‘ujung  tombak’  operasi  besar  me- lumpuhkan  basis-basis  PKI.  Dorongan  Sarwo Edhie  dalam  melakukan  penumpasan  lebih dikarenakan  hubungan  baik  seperti  kakak- beradik yang terjalin antara dirinya dan A. Yani. Istri Sarwo Edhie mengungkapkan bahwa sesaat setelah mendapatkan kabar tentang kematian A. Yani,  Sarwo  menangis  dihadapan  fotonya. Setiap  hari  Sarwo  meletakkan  setangkai  bunga di  samping  foto  sahabatnya.  Dalam  buku  yang tulis  oleh  John  Hughes  berjudul The  End  of Soekarno sebagaimana  dikutip  oleh  Zulkifli  & Dhyatmika(2012:14) , Sarwo Edhie mengungkap kan, bahwa:
Ketika  saya  mendesak  Jenderal  Suharto agar  segera  ditugaskan  ke  Jawa  Tengah, saya sama sekali tidak ingin mencari jasa atau  kemegahan  bagi  diri  saya  sendiri. Saya  hanya  ingin  mengajak  rakyat  me- numpas  PKI  sampai  ke  akar-akarnya. Saya  ingin  membuka  kedok  PKI, kemudian  menunjukkan  ke  rakyat,  siapa sebenarnya  yang  berada  di  belakang Gestapu.
Dorongan  inilah  yang  dimanfaatkan  oleh Suharto  untuk  menumpas  G30S/PKI  yang  di- tuduh didalangi oleh PKI. Apalagi Sarwo Edhie menggenggam  pasukan  elit  Angkatan  Darat yang  memiliki  ambisi  untuk  membumi  hangus- kan anggota PKI.
Upaya-upaya  lainnya  yang  dilakukan  oleh rezim Suharto adalah pembuatan dan pemutaran film  G30S/PKI  yang  ditayangkan  di  televisi selama  masa  pemerintahan  Orde  Baru  (±32 tahun) pada setiap tanggal 30 September. Selain itu, hampir semua buku sejarah yang digunakan sebagai  bahan  ajar  di  tingkat  SD,  SMP,  dan SMA  menyajikan  uraian  mengenai  peristiwa G30S/PKI  dengan  versi  yang  serupa.  Bahkan hingga  kini,  selain  sebagai  objek  wisata, sejumlah SD di Jawa, menjadikan kunjungan ke Museum  Pancasila  Sakti  sebagai  bagian  dari proses  belajar-mengajar  pada  Mata  Pelajaran Sejarah,  sehingga  siswa-siswi  SD  wajib mengunjungi  museum  tersebut  (lihat Gambar 5 ).
Gambar 5. Kunjungan Siswa-Siswi SD di Museum Pancasila Sakti
Upaya  untuk  menghilangkan  jejak-jejak soekarnoisme di berbagai tempat di Jakarta juga gencar  dilakukan  oleh  rezim  Orde  Baru. Misalnya  bangunan-bangunan  bersejarah  yang sebenarnya  memiliki  nilai  sejarah  yang  tinggi justru  direnovasi  dan  diganti  namanya  oleh
Suharto,  diantaranya  salah  satu  wisma  yang menjadi  rumah  kediaman  Soekarno  bersama isteri  ke  5  beliau,  yakni  Ibu  Ratna  Sari  Dewi sekaligus  menjadi  tempat  terakhir  disemayam- kannya  Soekarno.  Hal  ini  diungkapkan  oleh Lukas, bahwa:
Nah…kalau  museum  ini  ada  sejarahnya dulu…  ada  kaitannya  dengan  PKI  juga. kenal dengan ibu Dewi? Ratna Sari Dewi itu  istri  ke  5  Soekarno.  Jadi  museum  ini dulunya  rumah  ibu  Dewi,  tapi  dijadikan museum sekarang konon kabarnya untuk menghilang-kan jejak-jejak soekarnoisme oleh Suharto (Lukas, 8 April 2014).
Herlambang,  dalam  bukunya  ‘Kekerasan Budaya  Pasca  1965’,  mengungkapkan  bahwa ideologi  anti-komunis  ini  merupakan  bentukan Orde  Baru  yang  dapat  bertahan  lama  karena adanya  kampanye  kebudayaan  yang  melegi- timasi  kekerasan  terhadap  simpatisan  komunis pada  1965-1966.  Kampanye  kebudayaan  yang dimaksud  Herlambang  adalah  kemunculan narasi  sejarah  pemerintah  Orde  Baru,  yang dituangkan  melalui  karya-karya  sastra  dan  film oleh  para  penulis  anti-komunis  dan  militer (Herlambang 2013:3).
Hari  berganti  hari,  bulan  berganti  bulan, tahun  berganti  tahun,  berbagai  upaya  pembas- mian  PKI  yang  dilakukan  oleh  militer  atas komando Jendral Suharto terus berlanjut. Jutaan korban  dan  ratusan  ribu  orang  yang  tertuduh sebagai  simpatisan  PKI  berhasil  ‘diamankan’. Orang-orang  yang  telah  dipenjarakan  menga- lami masa-masa sulit karena menjalani hukuman tanpa  proses  pengadilan.  Mereka  yang  diduga simpatisan pasif PKI juga mendapatkan berbagai tekanan  dan  diskriminasi  dengan  diberlakukan- nya kartu tanda penduduk (KTP) yang bertanda mantan  tahanan  politik  (eks-Tapol) . Label  eks- Tapol yang  diberikan  tidak  hanya  berdampak secara  individual,  tetapi  juga  berefek  pada seluruh  keturunan  yang  bersangkutan.  Istilah ‘keturunan  Tapol’  menjadi  bentuk  diskriminasi yang paling ekstrim bagi mereka yang orangtua/ leluhurnya  termasuk  dalam  kategori  Tapol. Keturunan  eks-Tapol mendapatkan  perlakuan yang  sangat  diskriminatif,  bahkan  sangat  men- dera  kelangsungan  hidup  mereka,  seperti  sulit mendapatkan  pekerjaan,  khususnya  melarang
orang-orang  yang  ‘tidak  bersih’  menjadi  PNS, TNI/Polri, guru atau profesi yang dianggap bisa memengaruhi  masyarakat.    Aturan  ‘bersih  diri’ dan  ‘bersih  lingkungan’  dikeluarkan  oleh Departemen  Dalam  Negeri  digunakan  untuk membatasi  ruang  gerak  para  eks-Tapol  atau orang-orang  yang  terlibat  dalam  G30S/PKI, terutama yang terkait dengan pekerjaan.
Selain  istilah  ‘eks-Tapol’, rezim  Orde  Baru juga  memomulerkan  frasa  ‘bahaya  laten  PKI’. Istilah  ‘bahaya  laten  PKI’  mengandung  arti ancaman  yang  berbahaya  karena  mampu mengobrak-abrik  kestabilan  NKRI,  bahkan merusak  dasar  dan  ideologi  negara,  yaitu Pancasila. (lihat Gambar 6 ).
Gambar 6. Pesan Bahaya Laten Komunis
Pembersihan yang dilakukan hingga menelan jutaan korban, ‘wajib tonton’ film ‘ Pengkhiana- tan  G30S/PKI’, pemuatan  peristiwa  G30S/PKI di  dalam  kurikulum  pendidikan,  penguburan jejak Soekarno yang diduga pro-PKI, perlakuan diskriminatif  bagi  para  ‘eks-Tapol’,  penerapan surat  ‘bersih  diri’  dan  ‘bersih  lingkungan’  bagi aparat  pemerintah  adalah  berbagai  upaya  yang dilakukan oleh rezim Suharto untuk menumbuh- kan  dan  menciptakan  sudut  pandang  bahwa komunisme merupakan ‘musuh negara’.
Namun,  tumbangnya  pemerintahan  Suharto pada tahun 1998 tidak serta merta diikuti dengan memudarnya  semangat  anti-komunis  yang puluhan  tahun  ditanamkan  selama  masa  ke- pemimpinannya. Walaupun dalam pemerintahan Gusdur  telah  dicabut  puluhan  peraturan perundang-undangan  berkaitan  dengan  eksis- tensi  eks-Tapol , namun  perlakuan  diskriminatif tetap berlangsung.

## Rekrutmen TNI-AD: Bersih-Bersih dari PKI
Untuk  menjadi  anggota  TNI-AD,  ada  tiga tahapan  tes  yang  harus  dilalui:  (1)  Tes  Penye- diaan  Berkas:  tes  ini  ditangani  oleh  Sub-Panda (sub-panitia  daerah),  yakni  bukti  pendaftaran online, ijazah SD, SMP, SMA, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), KTP, dan KTP orang  tua  beserta  wali  (jika  ada),  KK  (kartu keluarga orang tua beserta wali), akta kelahiran, dan  surat  keterangan  ‘bersih  diri’  dan  ‘bersih lingkungan’ dan berkelakuan baik; setelah lolos berkas, maka yang bersangkutan akan mengikuti (2) Tes Kesehatan: tes ini meliputi pemeriksaan kesehatan,  pengujian  jasmani,  tes  ideologi mental,  dan  pemeriksaan  psikologi  yang  di- tangani  oleh  panitia  daerah  (Panda);  jika  tahap kedua  ini  lolos,  maka  tes  berikutnya  (3)  Tes Pengetahuan  Umum,  yang  ditangani  langsung oleh Panpus (panitia pusat). Aturan dan tata cara penerimaan,  tahap-tahap  tes  yang  diberlakukan, dan  jumlah  anggota  yang  diterima  ditentukan oleh  Menteri  Hankam  dan  Kepala  Staff  TNI yang merumuskan pedoman penerimaan anggota TNI-AD.
Jika  menilik  Tes  Penyediaan  Berkas,  maka surat  keterangan  ‘bersih  diri’  dan  ‘bersih  ling- kungan’  merupakan  tahap  awal  yang  dilakukan untuk  menyingkirkan  pengaruh-pengaruh  PKI dalam  tubuh  TNI.  Sedangkan  bagian  dari  tes kedua, yakni tes ideologi mental, yang di zaman Suharto dikenal dengan istilah screening atau tes penelitian  khusus  (Tes  Litsus),  bertujuan  untuk mengetahui  latar  belakang  calon  pendaftar  dan keluarganya,  organisasi  formal  dan  informal yang  diikuti,  serta  orientasi  politiknya.  Jika calon  anggota  TNI  atau  salah  satu  keluarganya pernah  menjadi  simpatisan  aktif  atau  pasif  dari PKI, maka secara otomatis ia akan digugurkan. 1 Dalam  kaitan  dengan  ini  Lukas  mengungkap- kan:
1 Jika  merujuk  kepada  Lampiran  Peraturan  Panglima  TNI, PKI  termasuk  kedalam  ancaman  non-militer  berupa  aksi radikal,  yakni  mengatasnamakan  rakyat  untuk  kepentingan kelompok,  golongan  dengan  cara  yang  ekstrim  dan merongrong  stabilitas  nasional,  kewibawaan  pemerintah dan  ideologi  negara  (Lampiran  Peraturan  Panglima  TNI, 2010:27).
Sebenarnya  tes  mental  ideologi  itu  baru ada setelah peristiwa G30S/PKI,
sebelumnya  belum  ada,  tapi  dulu namanya screening .  Bukan  TNI  saja yang  ada  tes  seperti  itu,  semua  institusi pemerintah  juga  ada  tesnya…tes  ini penting diberlakukan…karena kalau tidak, kita bisa kecolongan PKI (Lukas, 8 April 2014).
Di zaman Orde Baru, setiap orang yang akan mendaftarkan  diri  ke  instansi  pemerintah  akan berurusan  dengan  intel  tingkat  desa  dan kecamatan untuk mendapatkan surat keterangan ‘bersih  diri’  dan  ‘bersih  lingkungan’  karena pihak  intel  memang  memiliki  ‘daftar  hitam’ sejumlah  orang  yang  dianggap  terlibat  dengan G30S/PKI. Saat ini, pengurusan surat keterangan ‘bersih diri’ dan  ‘berkelakuan baik’ telah  dapat  dilakukan  di  Kepolisian.  Setelah tumbangnya  Suharto  dan  semakin  banyaknya ancaman  yang  dihadapi  Indonesia,  baik ancaman  militer  maupun  non-militer,  men- dorong  TNI  untuk  memperluas  fungsi  dan cakupan screening atau  Litsus.  Setelah  di- lakukan  revisi,  maka screening diganti  menjadi ‘tes  ideologi  mental’  yang  bertujuan  serupa dengan screening .  Tes  semacam  ini  semakin ketat  diberlakukan  mengingat  saat  ini  ancaman tidak  hanya  datang  dari  PKI,  melainkan  juga datang  dari  gerakan  separatis  serta  terorisme yang juga semakin marak. Dalam kaitan dengan ‘tes  ideologi  mental’ ini,  Barka  mengungkap- kan:
Intinya…tes  Litsus  itu  sangat  penting… itu tes terpenting setelah tes kesehatan… latar  belakang  calon  dan  keluarganya harus  kita  telusuri…  orang-orang  yang diterima  sebagai  TNI  itu  berarti  mereka bersih dari organisasi terlarang, gerakan- gerakan  bawah  tanah  yang  mengancam NKRI, sekarang kan banyak itu gerakan- gerakan  seperti  itu,  makanya  kita  harus tetap  waspada,  kalau  jaman  dulu, jamannya  Suharto  kan  yang  ditakutkan itu  cuma  PKI  dan  orgaisasi-organisasi binaannya (Barka, 13 April 2014)
Penerapan screening tidak  hanya  diberlaku- kan  pada  saat  penerimaan  anggota  baru,  tetapi juga  pada  saat  anggota  TNI  akan  menikah. Screening (Tes Litsus) yang serupa juga dijalani
calon istrinya, yakni dengan menyerahkan surat ‘bersih  diri’  dan  ‘bersih  lingkungan’  dan  me- ngikuti  tes  wawancara  terkait  ideologi  mental untuk  mengetahui  latar  belakang  dan  asal-usul calon  istri  agar  terjamin  ‘kebersihannya’  untuk menghindari  unsur-unsur  yang  sifatnya  mem- bahayakan,  mengancam,  apalagi  memengaruhi kinerja suaminya nantinya. Pada sejumlah kasus, jika  calon  istri  atau  salah  seorang  anggota keluarganya  terdeteksi  sebagai  pengikut  dari organisasi  terlarang,  maka  secara  otomatis pasangan  ini  tidak  mendapat  izin  untuk  me- nikah, sebagaimana diungkapkan Barka, berikut ini:
Kalau  mau  jadi  istri  anggota  TNI  tidak gampang, banyak persyaratan yang harus dipenuhi.  Misalnya  adek  mau  nikah dengan  tentara,  adek  harus  mengurus surat  ‘bersih  diri’  dan  ‘bersih  ling- kungan’,  surat  berbadan  sehat,  berke- lakuan  baik…  surat  bersih  diri  dan lingkungan ini juga harus ada untuk ayah dan  ibu,  jadi  ayah  ibu  juga  harus  ada, bukan  cuma  anaknya  yang  mau  nikah… pokoknya  banyak  itu  yang  diurus  cuma saya  agak  lupa  juga.. screening juga ikut..  kalau  terdeteksi  si  calon  istri  ada hubungannya  dengan  PKI,  tidak  boleh nikah.. dibatalkan… ada itu anggota saya yang  batal  nikah  karena  ternyata  tante pacarnya, kalau gak salah kakak pertama ibunya  itu  anggota  Gerwani  dulu...batal dia  nikah...mau  gimana  lagi..  harus dibatalkan..  patah  hati  dia  itu.  Pokoknya masuk  TNI  harus  ‘bersih’…  jadi  orang- orang  yang  terkait  juga  harus  ‘bersih’... tapi  kasihan  juga  sih (Barka,  8  April 2014).
Peristiwa  berdarah  puluhan  tahun  silam rupanya  telah  menjadi  kenangan  yang  sangat membekas dalam sejarah TNI. Upaya PKI yang dianggap untuk mengucilkan, merusak, dan me- ngadu  domba  TNI  dengan  Presiden  dan  rakyat Indonesia  dinilai  sebagai  percobaan  pembu- nuhan karakter dan pencemaran nama baik yang keji.  Tidak  hanya  itu,  pengkhianatan  sejumlah anggota TNI yng termakan hasutan PKI menjadi peristiwa  yang  dianggap  memukul  dan  men- jatuhkan harga diri TNI.
Dalam  bidang  politik,  ekonomi,  dan  sosial budaya,  naiknya  Suharto  sebagai  Presiden Indonesia menjadi titik balik perubahan dimana dulunya  Indonesia  yang  cenderung  non-blok menjadi  pro-barat  dan  pengikut  Amerika Serikat.  Ekonomi  Indonesia  yang  dulunya  ber- dikari  berubah  menjadi  ekonomi  yang  ter- gantung  pada  modal  asing.  Kebebasan  berpo- lemik  juga  dibatasi,  seolah-olah  satu,  tidak  ada perbedaan dan seragam.

## Doktrin-Doktrin dalam Proses Pendidikan TNI
Setelah  melewati  berbagai  ancaman  per- pecahan,  TNI  terus  berupaya  untuk  melakukan introspeksi dan berbenah diri dalam meningkat- kan  kualitas  personelnya  dengan  mendirikan berbagai macam lembaga pendidikan. Upaya itu dilakukan  untuk  menyeragamkan  kemampuan, pengetahuan, dan wawasan, khususnya bagi para perwira  TNI-AD  yang  memiliki  latar  belakang berbeda-beda, upaya penyatuan ideologi. Semua prajurit  berasal  dari  kalangan  masyarakat  biasa yang dicekoki oleh berbagai paham politik yang hidup  dan  berkembang  di  daerah  masing- masing.  Keragaman  daerah  asal  dan  paham politik  inilah  yang  ingin  dihapuskan  oleh pemerintah  untuk  membentuk  sosok  prajurit yang  memiliki  jati  diri  pejuang,  penegak,  dan pembela  politik  serta  ideologi  negara.  Barka mengungkapkan bahwa:
Perlu…  pendidikan  itu  perlu  sekali,  jadi setelah  diterima,  anggota  baru  langsung diasramakan  untuk  mengikuti  pendidi- kan.  Nah...  disini  kita  akan  melakukan doktrin…  menyalurkan,  menanamkan, menyuntikkan  semangat  prajurit  biar mereka  cinta  negara,  tangguh,  tidak tergoyahkan…karena  mereka  ini  kan latar  belakangnya  beragam,  kita  tidak pernah  tau  sebelumnya  apa  saja  yang pernah  dilakukan  diluar  sana...meskipun sudah  melalui  litsus,  kita  harus  tetap waspada… (Barka, 13 April 2014).
Pentingnya  mengikuti  pendidikan  juga diungkapkan oleh Mica bahwa:
Masa  pendidikan  itu  masa  yang  paling krusial  karena  disitulah  pembentukan fondasi ke-tentaraan. Masa-masa itu yang akan  menentukan  kualitas  tentara  untuk
penyatuan  pemikiran,  ideologi  dan  lain- lain.  Jadi  harus  seragam  dan  satu  (Mica, 19 April 2014).
Proses  dan  orientasi  pendidikan  dan  pem- bentukan  perwira  di  masa  perang  kemerdekaan yang  dilakukan  dalam  situasi  serba  darurat  dan terdesak  untuk  memenuhi  kebutuhan  tenaga perwira  muda  dalam  menghadapi  ancaman  dan pertempuran  dengan  penjajahan  di  Indonesia. Pendidikan  dilakukan  di  tengah-tengah  kesibu- kan  menegakkan  kedaulatan  negara.  Lembaga pendidikan  pada  saat  itu  bukan  atas  perintah pimpinan, tetapi atas inisiatif komandan pasukan setempat (Moehkardi 1981:27).
Pada  tanggal  5  Oktober  1951,  Sapta  Marga diresmikan  sebagai  pedoman  hidup  dan pengamalan  Pancasila  dalam  kehidupan  prajurit TNI.  Pimpinan  TNI-AD  membentuk  Lembaga Candradimuka  untuk  penanaman  dan  peng- hayatan Sapta Marga dalam jiwa prajurit. Untuk itu  setiap  perwira  secara  bergantian  mengikuti pendidikan ini.  Keutamaan Sapta Marga dalam kehidupan  prajurit  juga  dibenarkan  oleh  Lukas bahwa ‘kalau itu sumpah TNI… Sapta Marga itu kan  intinya  adalah  keharusan  berpegang  teguh pada  Pancasila,  hanya  Pancasila.  Komunis- komunis  itu  tidak  ada...  itu  angan-angan  yang mustahil’ (Lukas, 8 April 2014) (lihat Gambar 7 ).
Gambar 7. Sapta Marga TNI di Museum Pancasila Sakti
Selain  Lembaga  Candradimuka,  juga  didiri- kan  SSKAD  (Sekolah  Staf  dan  Komando  Ang- katan  Darat)  untuk  pengembangan  doktrin. Dewan  Penelitian  dan  Pengembangan  Doktrin AD  berhasil  merumuskan  konsep  Doktrin Perang Wilayah/Perang Rakyat Semesta
(sekarang  Doktrin  Pertahanan  Negara).  Doktrin Pertahanan  Negara  merupakan  doktrin  perang kemerdekaan  yang  disesuaikan  dengan  kondisi
dan  situasi  baru  pada  saat  itu.  Konsep  ini  di- terima oleh pemerintah yang kemudian dikukuh- kan  menjadi  Ketetapan  MPRS.  Inti  dari  Perang Wilayah  adalah  bentuk  perang  ideologi  yang dilakukan  untuk  mempertahankan  ideologi negara  Pancasila  dan  doktrin  revolusi  lainnya. Doktrin  ini  dirumuskan  untuk  membendung manuver kaum komunis di Indonesia.
Dengan  diresmikannya  Doktrin  Perang Wilayah  ternyata  menimbulkan  kemarahan pihak  PKI  yang  menganggap  bahwa  doktrin  ini merupakan  halangan  terhadap  strategi  PKI karena  mencakup  unsur  territorial,  yakni menyangkut penguasaan wilayah oleh TNI-AD. PKI  mencoba  menyudutkan  TNI-AD  dengan Doktrin  Perang  Wilayah  dan  menawarkan  agar menggantinya  dengan  Doktrin  Perang  Revolusi Indonesia dengan alasan bahwa doktrin tersebut lebih  revolusioner.  Sebagian  prajurit  TNI-AD menganggap  bahwa  tawaran  PKI  tersebut sebagai  ‘tanda  bahaya’  (Sejarah  TNI  Jilid  III 1960-1965, 2000:70).
Selain  Doktrin  Perang  Wilayah,  ada  pula Doktrin Tri Ubaya Cakti. Di dalam Doktrin Tri Ubaya  Cakti  terdapat  tiga  doktrin  dasar,  yaitu Doktrin Pertahanan Darat Nasional (Hanratnas), Doktrin  Kekaryaan,  dan  Doktrin  Pembinaan. Doktrin  Tri  Ubaya  Cakti  merupakan  tiga  ikrar dan  tekad  TNI-AD  untuk  selalu  siap  setia memikul tugas nasional serta mewujudkan cita- cita  bangsa  sesuai  dengan  tujuan  nasional Bangsa  Indonesia.  Doktrin  ini  dicetuskan  pada suatu  masa  yang  penuh  dengan  slogan-slogan revolusioner, sehingga perumusannya mengikuti suasana  politik  saat  itu  agar  dapat  diterima diterima  oleh  Presiden.  Misalnya,  istilah Nasakom  yang  menjadi  obsesi  Soekarno  hanya dimuat  sekali  didalam  Tri  Ubaya  Cakti  karena menuai  protes  dari  kalangan  pejabat  TNI. Namun  dalam  lingkungan  TNI-AD,  Nasakom diganti  dengan  istilah  Nasasos  (Nasional, Agama,  Sosialis).  Lahirnya  Doktrin  Tri  Ubaya Cakti  juga  merupakan  upaya  untuk  merapatkan barisan  TNI-AD  dalam  menghadapi  berbagai kegiatan  manuver  yang  dilakukan  PKI (Moehkardi  1981;  27).  Dalam  kaitan  dengan dicantumkannya  istilah  Nasakom  di  dalam
Doktrin  Tri  Ubaya  Cakti  ini  dikomentari  oleh Lukas, bahwa:
Karena waktu itu kepemimpinan Soekarno  yah...  jadi  beberapa  istilah seperti  Nasakom  termuat  dalam  Tri Ubaya  Cakti.  Tapi  bagi  kami,  TNI-AD, ada pengertian lain… kalau Soekarno kan kata  –kom  nya  yang  dibelakang  itu artinya  komunis,  kalau  kita  –komnya  di ganti  sosialis…  jadi  Nasasos  (Lukas,  8 April 2014).
Doktrin-doktrin  tersebut  diatas  digunakan sebagai  pedoman  TNI  dalam  rangka  melak- sanakan  peran,  fungsi,  dan  tugas  pokok  mereka sebagai  alat  pertahanan  negara.  Doktrin  ini bertujuan  agar  TNI  memiliki  pedoman  yang jelas  dan  tegas  dalam  melaksanakan  tugas mereka agar terwujud kesamaan pola fikir, pola sikap,  dan  pola  tindakan  dalam  pembinaan  dan penggunaan  kekuatan.  Kedudukan  doktrin  TNI merupakan  pedoman  yang  berada  pada  tataran strategis  dan  menjadi  acuan  dalam  melakukan tugas pokok sdalam mempertahankan kedaultan negara.

## Normalisasi Anti-Komunis
Pasca  kemunculan  G30S/PKI  pada  awal tahun  1966  yang  juga  ditandai  oleh  pengalihan jabatan  dari  Soekarno  ke  Suharto  menjadi  saat- saat  kelabu  bagi  rakyat  Indonesia,  khususnya bagi  orang-orang  yang  dituduh  memiliki hubungan  dengan  PKI.  Rakyat  Indonesia  dan militer  bersama-sama  dibawah  kendali  Suharto melakukan  berbagai  upaya  pemusnahan  PKI. Dari berbagai upaya yang dilakukan, ditemukan keseragaman,  yakni  memosisikan  PKI  sebagai ‘kambing  hitam’  dari  kekacauan  politik  di Indonesia  yang  berujung  pada  kematian  ke  7 pejabat TNI-AD di Lubang Buaya.
Dari  semua  upaya  tersebut,  tidak  terlihat satupun  yang  mencoba  mengungkit  peristiwa berdarah,  yakni  pembantaian  massal  pasca G30S/PKI oleh militer, dan seolah-olah dihapus- kan.  Ini  menunjukkan  bahwa  upaya  tersebut diatas bukanlah bagian untuk mengekspos peran militer  dalam  pembantaian  massal,  melainkan untuk mendobrak wacana anti-komunis, sehingga  kekerasan  dan  diskriminasi  terhadap
simpatisan  PKI  dan  mereka  yang  dituduh komunis  bisa  diterima  publik  sebagai  hal  yang normal dan alamiah (Herlambang 2013:130).
Kekuasaan merupakan sesuatu yang produktif dan bekerja dengan apa yang disebut- nya  sebagai  normalisasi  (Foucault  1984:4). Kekuasaan  yang  bersifat  produktif  adalah  me- moduksi  sesuatu,  seperti  pengetahuan,  realitas, dan  juga  klaim  kebenaran.  Dalam  sebuah masyarakat,  menurut  Foucault,  tatanan  ditegak- kan  melalui  apparatus  berupa  strategi,  teknik, dan  wacana-wacana  pendisiplinan,  sehingga masyarakat  dalam  suatu  negara  tidak  lagi merasa sedang berada dalam jejaring kekuasaan. Pendisiplinan  berupa  wacana-wacana  memang diselenggarakan  negara  terhadap  rakyat  dalam setiap  rezim  untuk  mengendalikan  warganya (Foucault  1979:13).  Dalam  konteks screening yang  diberlakukan  oleh  TNI  pada  penerimaan anggota  baru  merupakan  upaya  pendisiplinan yang menjadikan dan melegitimasi wacana anti- komunis  yang  ‘dinormalisasikan’.  Sampai  pada saat  wacana  anti-komunis  telah  terbentuk dengan  kokoh  dan  kuat  kemudian  digunakan untuk  menghilangkan  sisi  kritis  publik  agar mudah di kelola dan dikendalikan karena adanya keseragaman pemahaman, sehingga rakyat yang sebenarnya  sedang  dikuasai  oleh  wacana- wacana  pendisiplinan  merasa  seolah  ‘tidak dikuasai’.  Dengan  kata  lain,  pendisiplinan  yang melegitimasi  wacana  anti-komunis  oleh  negara melalui  TNI  merupakan  upaya  untuk  meng- hilangkan ‘kesadaran masyarakat’.

## Kesimpulan
Peristiwa  G30S/PKI  dipandang  oleh  TNI- AD  sebagai  suatu  peristiwa  yang  menginjak- injak  harga  diri  dan  merusak  citra  bangsa, khususnya  TNI-AD  sebagai  satuan  keamanan negara.  Memori  kolektif  yang  tertanam  dalam tubuh  TNI-AD  adalah  bahwa  peristiwa  G30S/ PKI  merupakan  bentuk-bentuk  perlawanan komunis  terhadap  negara.  Hal  tersebut  terus digaungkan  kemasyarakat  dari  generasi  ke generasi,  Memori  kolektif  ini  menjadi  dasar untuk  mengonstruksi  citra  PKI  sebagai  oposisi negara.
Akibat  dari  memori  kolektif  yang  ter- bentuk,  baik  di  tingkat  prajurit  TNI-AD, maupun  pada  masyarakat  sipil,  upaya  pember- sihan  dan  pemberantasan  terhadap  simpatisan PKI  oleh  Militer  seolah-olah  dibenarkan  oleh rakyat  Indonesia  untuk  menghilangkan  jejak PKI  dan  komunis  sebagai  musuh  negara  dan mengancam kedaulatan dan ideologi negara.
Upaya  pemerintah  untuk  menumpas  PKI dilakukan  melalui  berbagai  strategi,  teknik  dan wacana-wacana  pendisiplinan  dan  penyera- gaman  pemahaman  (dalam  bentuk  pemba- ngunan  Monumen  Pancasila  Sakti,  penuntasan PKI  pasca  G30S/PKI,  dalam  pendidikan  TNI mulai  dari  perekrutan  TNI  hingga  doktrin- doktrin dalam proses pendidikan TNI). Berbagai upaya  ini  dilakukan  untuk  menyatukan  pema- haman  dan  menormalisasikan  wacana    anti- komunis di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Bastian, Radis. 2013. Tokoh-Tokoh Gelap: Yang Terlupakan  dalam  Peristiwa  G30S. Jogjakarta: Palapa.
Elson,  Robert  E.,  2008. Suharto:  A  Political Bioghraphy. Cambridge University Press
Fic,  Victor  M.  2004. Kudeta  1  Oktober  1965: Sebuah  Studi  tentang  Konspirasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Foucault, Michael. 1979. Discipline and Punish: The  Birth  of  the  Prison. Diterjemahkan oleh  A.  Sheridan.  New  York:  Vintage Books.
Foucault,  Michael.  1984. Power/Knowledge: Selected  Interview  and  Other  Writings 1972-1977.  Diterjemahkan  oleh  C. Gordon. New York: Pantheon.
Herlambang,  Wijaya.  2013. Kekerasan  Budaya Pasca  1965:  Bagaimana  Orde  Baru Melegitimasi  Anti-Komunisme  Melalui Seni dan Sastra. Jakarta: Marjin Kiri.
Lampiran  Peraturan  Panglima  TNI .  2010. Jakarta: Markas Besar TNI.
Moehkardi. 1981. Pendidikan dan Pembentukan Perwira TNI-AD. Jakarta: PT. Inaltu.
Olick,  Jeffrey  K.,  1999.  Collective  Memory: The Two Cultures. Sociological Theory ,
17(3), November, 333-348.
Roosa,  John.  2008. Dalih  Pembunuhan  Massal Gerakan  30  September  dan  Kudeta Suharto. Jakarta: Hasta Mitra.
Sejarah TNI Jilid III (1960-1965) . 2000. Jakarta: Markas  Besar  TNI  dan  Pusat  Sejarah dan Tradisi TNI.
Soemarmi,  Amiek;  Prihatin,  Eko  Sabar;  &
Hasyim, Asy'ary. 2001. Suksesi Presiden:  Studi  Tentang  Pengaturan Hukum  dan  Pola  Pergantian  Jabatan Presiden di Indonesia. Laporan Penelitian.  Semarang:  Fakultas  Hukum,
Universitas Diponegoro.
Sucipto, Herman Dwi. 2013. Kontroversi G30S: Antara Fakta dan Rekayasa. Jogjakarta: Palapa. Wieringa, Saskia Eleonora. 2010. Penghancuran Geran Perempuan: Politik  Seksual  di  Indonesia  Pasca
Kejatuhan  PKI. Jogjakarta:  Galang press.
Zulkifli,  Arif  &  Dhyatmika,  Wahyu.,  2012. Tokoh Militer: Sarwo Edhie dan Misteri 1965. Seri  Buku  Tempo.  Jakarta:  PT. Gramedia.