## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 3, No. 1, Juni 2022 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## ANALISIS  YURIDIS TERHADAP SUBSTANSI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA YANG BERKAITAN DENGAN SUMBER DAYA ALAM
Salim, HS., Djumardin, Aris Munandar Universitas Mataram Corresponding email : salimhs@unram.ac.id

## Abstrak
Secara filosofis  keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang (1) substansi Undang-Undang Cipta Kerja yang berkaitan dengan sumber daya alam, dan (2) perbedaan dan persamaan substansi yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan undang-undang khusus yang berkaitan dengan sumber daya alam. Metode yang digunakan disajikan berikut ini. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang ( statute approah ), (2) pendekatan konseptual ( conceptual approach ), dan (3) pendekatan komparatif. Sumber datanya berasal dari data kepustakaan, dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya, menggunakan studi dokumenter. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian disajikan berikut ini 1. Substansi yang telah dilakukan perubahan yang paling pokok yang berkaitan dengan sumber daya alam dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah  sanksi pidana. 2. Perbedaan  pokok sanksi pidana yang tercantum dalam  Undang-Undang Cipta Kerja lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana yang tercantum dalam  Undang-Undang Nomor 21  Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Dalam  Undang-Undang Cipta Kerja sanksi pidananya, yaitu Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000.  (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan  dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, yaitu sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). Persamaan antara kedua undang-undang tersebut  adalah tentang subjek pidana dan sifat perbuatan pidananya. Subjek pidananya, yaitu setiap orang. Sifat perbuatan pidananya adalah kesengajaan
Keywords: UU Cipta Kerja, Sumber Daya Alam

## A.  PENDAHULUAN
Keberadaan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem hukum Indonesia, karena substansi satu undang-undang saja mencakup 99 undang-undang. Landasan filosofis ditetapkan undang-undang ini  adalah untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pember- dayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi,
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 146~160
dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. 1
Peratuan perundang-undangan yang cukup banyak dilakukan perubahan dalam UU Cipta Kerja adalah peraturan peundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Ada delapan undang-undang yang berkaitan dengan sumber daya alam, dan dari delapan peraturan perundanga-undangan dapat dibagi menjadi tiga golongan, yang meliputi sumber daya alam yang berkaitan dengan sumber daya laut,  sumber daya yang berada di darat, dan di bawah permukaan bumi.
Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya laut terdiri tas:
1.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan,
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan
3.  Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya darat, yang terdiri atas:
1.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dan
2.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Sementara itu, peraturan perundang-undangan sumber daya alam yang terdapat di dalam bumi terdiri atas:
1.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan
3.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang  Panas Bumi.
Walaupun kedelapan undang-undang itu digabung mnjadi satu dengan UU Cipta Kerja, namun tidak semua substansi yang diatur dalam undang-undang sumber daya alam  dicantumkan substansi dalam UU Cipta Kerja.   Pencantuman substansi itu hanya bersifat parsial. Seperti, misalnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka ditemukan dua pasal yang dilakukan perubahan, yang meliputi Pasal I28A dan Pasal 162 UU Cipta Kerja. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Ada tujuh pasal yang dilakukan perubahan dan ditambah, yang meliputi: Pasal 1 angka 2l dan angka 22 diubah, dan angka 23, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 25, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 55, dan Pasal 23A.
Pasal 23 A merupakan ketentuan yang ditambah dalam UU Nomor 11 Tahun 2020. Substansi undang-undang yang dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berkaitan dengan sumber daya alam  nantinya yang akan dianalisis, dibandingkan dengan substansi undang-undang yang lama. Sehingga dengan adanya perubahan itu, akan diketahui perbedaan dan persamaan

## 1  Pertimbangan menimbang huruf  d UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
antara substansi UU Cipta Kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya alam.

## B.  TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang 1.  Substansi Undang-Undang Cipta Kerja yang berkaitan dengan sumber daya alam.
2.  Perbedaan dan persamaan substansi yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan undang-undang khusus yang berkaitan dengan sumber daya alam.
3.  tersusunnya naskah bahan ajar tentang “Hukum Sumber Daya Alam”.
4.  dimuatnya hasil penelitian ini dalam jurnal “Risalah”, Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram.

## C.  URGENSI (KEUTAMAAN PENELITIAN)
Keutamaan dari penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yang meliputi keutamaan teoretis dan praktis. Keutamaan teoretis dari penelitian ini, yakni dalam rangka pengembangan hukum sumber daya alam, serta tersusunya buku “Hukum Sumber Daya Alam”.
Manfaat praktis, dari penelitian ini, yaitu dalam rangka memberikan masukan terhadap perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang  dengan sumber daya alam.

## D. METODE PENELITIAN
Penelitian ini difokuskan pada penelitian hukum normatif. Dikatakan penelitian hukum normatif adalah disebabkan karena penelitian ini memusatkan pokok kajiannya pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan UU Cipta Kerja, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya alam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang ( statute approah ),  (2) pendekatan konseptual ( conceptual approach ), dan pendekatan komparatif. 2 Sumber data yang utama digunakan di dalam penelitian ini, yaitu data kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, data kepustakaan dapat dibedakan menjadi tiga jenis bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data kepustakaan, yaitu studi doku-menter. Dokumen-dokumen yang dikaji, yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. 3 Analisis kuantitatif  merupakan analisis data yang didasarkan atas perhi-tungan atau angka atau kuantitas.  Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan
2  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 93.
3  Lexy  J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Rosada Karya, 1989), hlm.112.

## 148~160
gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas. Dari kedua analisis data yang disajikan di atas, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis kualitatif.

## E.  PEMBAHASAN

## 1.  Substansi Undang-Undang Cipta Kerja Yang Berkaitan Dengan Sumber Daya Alam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu undang-undang yang melakukan perubahan terhadap 100 undang-undang dan dalam peraturan perundang-undangan ini juga telah dilakukan perubahan terhadap undang- undang yang berkaitan dengan sumber daya alam. Salah satunya, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Fokus perubahan dalam undang-undang ini pada perizinan berusaha,  sanksi administratif, dan sanksi pidana.
Perizinan berusaha mempunyai peranan yang sangat penting di dalam pengelolaan sumber daya laut, karena dengan adanya izin tersebut pelaku usaha dapat melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya laut. Perizinan berusaha adalah:
“Legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usa- ha dan/atau kegiatannya”. 4
Esensi perizinan adalah legalitas. Legalitas adalah keabsahan dari pelaku usaha di dalam memulai dan menjalankan usahanya. Perizinan berusaha diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, kemudian pasal ini diubah dengan Pasal 11 UU Cipta Kerja.  Ada tiga hal yang diatur dalam Pasal 11 UU Cipta Kerja, yang meliputi:
1.  adanya kewajiban,
2.  pejabat yang berwenang menerbitkan perizinan berusaha,
3. persyaratannya.
Kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap orang. Kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang adalah memiliki perizinan berusaha terkait pemanfaatan langsung. 5 Perizin berusaha diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam penerbitan perizinan berusaha didasarkan pada kewenangannya masing-masing. Pejabat yang berwenang menerbitkan perzinan itu adalah:
1.  Pemerintah Pusat,
2.  Gubernur, dan
3. Bupati/walikota.
Pemerintah Pusat berwenang menerbitkan perizinan berusaha  untuk pemanfaatan langsung yang berada pada:
4   Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan.
5   Pasal 11 ayat (1) UU Cipta Kerja.
1.  lintas wilayah provinsi,
2.  kawasan hutan produksi,
3.  kawasan hutan  lindung;
4.  kawasan hutan konservasi;
5.  kawasan konservasi di perairan; dan
6.  wilayah laut lebih dari t2 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas di seluruh Indonesia. 6
Gubernur berwenang menerbitkan perizinan berusaha terkait pemanfaatan langsung yang berada pada:
1.  lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi,
2.  kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung; dan
3. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. 7
Bupati/walikota berwenang menerbitkan perizinan berusaha terkait pemanfaatan langsung berada pada:
1.  wilayah kabupaten/kota,
2.  kawasan hutan produksi,
3.  kawasan hutan lindung; dan
4.  wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi. 8
Pemerintah Pusat, Gubernur dan Bupati/walikota baru dapat menerbtkan perizinan perizinan berusaha setelah  mendapat persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9 Persetujuan lingkungan dikonsepkan sebagai:
“Keputusan kelayakan lingkrrngan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah”. 10
Perizinan berusaha untuk melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, kemudian ketentuan ini diubah melalui Pasal 23 UU Cipta Kerja. Ada empat hal yang diatur dalam Pasal 23 UU Cipta Kerja
1.  kewajiban badan usaha,
2.  pejabat yang berwenang
3.  objeknya, dan
4. syaratnya.
6  Pasal 11 ayat (2) UU Cipta Kerja.
7  Pasal 11 ayat (3) UU Cipta Kerja.
8  Pasal 11 ayat (4) UU Cipta Kerja.
9  Pasal 11 ayat (5) UU Cipta Kerja.
10 Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan  Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 150~160
Badan usaha dibagi menjadi dua macam, yang meliputi badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum terdiri atas:
1.  Perseroan Terbatas,
2.  Koperasi, dan
3. Yayasan.
Badan Usaha yang tidak berbadan hukum terdiri atas Firma dan CV. Setiap badan usaha tersebut yang ingin melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung wajib terlebih dahulu memenuhi perizinan berusaha di bidang panas bumi. 11
Pejabat yang berwenang menerbitkan perizinan berusaha di bidang panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung oleh Pemerintah Pusat kepada badan usaha berdasarkan hasil penawaran wilayah kerja. 12
Syarat badan usaha yang melakukan kegiatan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung berada di kawasan hutan, pemegang pertzinan berusaha terkait panas bumi wajib memenuhi perizinan berusaha di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13
Sanksi administratif merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pemegang izin panas bumi karena tidak melaksanakan hak dan kewajiban sesuai izin yang telah diterimanya. 14 Sanksi administratif diatur dalam Pasal 40 UU Cipta Kerja, yang meliputi:
1.  jenis pelanggarannya,
2.  sanksinya, dan
3.  kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah melanggar:
1.  Pasal 11,
2.  Pasal 20 ayat (2),
3.  Pasal 23 ayat (1),
4.  Pasal 26 ayat (l) atau ayat (2),
5.  Pasal 27 ayat (1) atau ayat (3),
6.  Pasal 31 ayat (3), atau
7.  Pasal 32 ayat (1). 15
Pelaku usaha yang melanggar salah satu atau ketujuh ketentuan itu dikenakan sanksi administratif. Bentuk sanksi adminitratif yang dikenakan kepada pelaku usaha adalah berupa:
1.  peringatan tertulis;
11  Pasal 23 ayat (1) UU Cipta Kerja 12  Pasal 23 ayat (2) UU Cipta Kerja 13  Pasal 24 UU Cipta Kerja 14  Salim HS, Pengantar Hukum Sumber Daya Alam , 15  Pasal 40 ayat (1) UU Cipta Kerja
2.  penghentian sementara seluruh kegiatan;
3.  denda administrasi; dan/atau
4.  pencabutan perizinan berusaha. 16
Sanksi administratif diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, kemudian ketentuan ini diubah melalui Pasal 50 UU Cipta Kerja, yang berbunyi:
“Setiap orang yang melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a atau huruf b atau Pasal 49 dikenai sanksi administratif”. 17
Subjek yang melanggar adalah setiap orang. Subjeknya yang melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan:
1.  Pasal 48 huruf a atau huruf b,  atau
2.  Pasal 49.
Sanksinya, yaitu sanksi administratif, yang berupa:
1.  peringatan tertulis;
2. penghentian sementara seluruh kegiatan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung; dan/atau
3.  pencabutan perizinan berusaha. 18
Di dalam Pasal 56 UU Cipta Kerja diatur tentang sanksi bagi badan usaha pemegang perizinan berusaha di bidang panas bumi yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Ada tiga hal yang diatur  dalam Pasal 56 UU Cipta Kerja, yang meliputi:
1.  ketentuan yang dilanggar oleh pelaku badan usaha,
2.  sanksi, dan
3.  ketentuan lebih lanjut.
Ketentuan yang dilanggar oleh pelaku badan usaha yang tercantum dalam Pasal 56 UU Cipta Kerja adalah ketentuan yang tercantum:
1.  Pasal 52 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j,
2.  Pasal 53 ayat (1), atau
3.  Pasal 54 ayat (1) atau ayat (4). 19
Sanksi bagi pelaku badan usaha  yang melanggar ketiga ketentuan itu adalah sanksi administratif. Bentuk sanksi administratif yang  dikenakan kepada badan usaha adalah:
1.  peringatan tertulis;
2.  penghentian sementara seluruh kegiatan eksplorasi,
3.  eksploitasi, dan pemanfaatan; dan/atau
16   Pasal 40 ayat (2) UU Cipta Kerja
17  Pasal 50 ayat (1) UU Cipta Kerja.
18  Pasal 50 ayat (2) UU Cipta Kerja.
19  Pasal 56 ayat (1) UU Cipta Kerja.

## 152~160

## 4.  pencabutan perizinan berusaha. 20
Sanksi pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Ada tiga pasal di dalam UU Cipta Kerja yang memuat tentang sanksi pidana, yang meliputi:
1.  Pasal 67 Undang-Undang Cipta Kerja,
2.  Pasal 68 Undang-Undang Cipta Kerja, dan
3.  Pasal 69 Undang-Undang Cipta Kerja.
Ada lima  hal yang diatur Pasal 67 Undang-Undang Cipta Kerja, yang meliputi:
1.  pelakunyan setiap orang,
2.  sifat perbuatnnya, yaitu kesengajaan,
3.  perbuatan pidana yang dilakukan, yaitu   dengan sengaja melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung tanpa perizinan berusaha.
4.   akibat perbuatannya, yaitu mengakibatkan timbulnya:
a.  korban jiwa/kerusakan kesehatan,
b.  keselamatan, dan/atau
c.  lingkungan.
5.  sanksi pidananya, yaitu:
a.  pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun,  atau
b.  pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
Ada lima  hal yang diatur Pasal 68 Undang-Undang Cipta, yang meliputi 1. Subjek pidananya, yaitu setiap orang yang memiliki perizinan berusaha terkait pemanfaatan langsung,
2.  Sifat perbuatannya, yaitu kesengajaan.
3.  Perbuatan pidananya, yaitu  melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung pada lokasi yang ditetapkan dalam perizinan berusaha.
4.  Akibat perbuatan pidana, yaitu timbulnya:
a.  korban/kerusakan kesehatan,
b.  keselamatan, dan/atau
c.  lingkungan, dipidana.
1.  Sanksi pidananya, yaitu:
a.  pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau
b.  pidana denda paling banyak Rp7. 000,000,000,00 (tujuh miliar rupiah). Ada lima  hal yang diatur Pasal 69 Undang-Undang Cipta, yang meliputi:
1.  subjek pidananya, yaitu setiap orang,
2.  sifat perbuatan pidana yang yaitu kesengajaan,
3. perbuatan  melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang tidak sesuai dengan peruntukannya,
20  Pasal 56 ayat (2) UU Cipta Kerja
4.  akibat perbuatannya,, yaitu korban/kerusakan terhadap:
a. kesehatan,
b.  keselamatan, dan/atau
c. lingkungan.
5.  sanksi pidana, yaitu:
a.  pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, atau
b.  pidana denda paling banyak Rp10,000.000.000,o0 (sepuluh miliar rupiah).

## 2. Perbedaan dan Persamaan Substansi yang Diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Khusus yang Berkaitan dengan Sumber Daya Alam
Perubahan yang paling  mendasar dalam UU Cipta Kerja adalah berkaitan dengan pengaturan tentang pejabat yang berwenang menerbitkan perizinan berusaha dalam bidang panas bumi. Dalam Pasal 11 UU Cipta Kerja diatur tentang pejabat yang berwenang menerbitkan perzinan. Pejabat yang berwenang menerbitkan perizinan berusaha dalam ketentuan  itu adalah:
1.  Pemerintah Pusat,
2.  Gubernur, dan
3. Bupati/walikota.
Pemerintah Pusat berwenang untuk menerbitkan perizinan berusaha dalam  bidang panas bumi yang berkaitan dengan:
1.  pemanfaatan langsung, dan
2.  pemanfaatan tidak langsung. 21
Gubernur dan bupati/walikota hanya berwenang menerbitkan perizinan berusaha untuk pemanfaatan langsung.
Sementara dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi diatur tentang pejabat yang berwenang menerbitkan izin lokasi. Pejabat yang berwenang menerbitkan izin lokasi dalam ketentuan itu adalah:
1.  Pemerintah Pusat,
2.  Gubernur, dan
3.  Bupati/walikota.
Pemerintah Pusat berwenang untuk:
1.  pemberian Izin Panas Bumi;  dan
2.  pemberian Izin Pemanfaatan Langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya. 22 Pemerintah Provinsi atau Gubernur berwenang untuk memberikan  izin pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya. 23 Sedangkan Pemerintah
21  Pasal 23 ayat (2) UU Cipta Kerja 22 Pasal 6  ayat (1) huruf c dan d  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.
23 Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 154~160
kabupaten/kota berwenang berwenang memberikan izin pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya. 24
Pada hakekatnya perizinan berusaha dalam pengusahaan panas harus dilaksanakan sesuai dengan substansi perizinan, namun dalam kenyataannya banyak yang melanggarnya. Bagi pelaku yang melanggar dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU Cipta Kerja. Jenis sanksi yang dikenakan kepada badan usaha pemegang perizinan berusaha di bidang panas bumi adalah: 1.  peringatan tertulis;
2.  penghentian sementara seluruh kegiatan;
3.  denda administrasi; dan/atau
4.  pencabutan perizinan berusaha.
Sementara itu, dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi diatur tentang sanksi administratif. Sanksi itu berupa:
1.  peringatan tertulis;
2. penghentian sementara seluruh kegiatan eksplorasi, eksploitasi, atau pemanfaatan; dan/atau
3.  pencabutan izin panas bumi.
Sanksi administratif diatur dalam Pasal 50 UU Cipta Kerja, yang berbunyi:
“Setiap orang yang melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a atau huruf b atau Pasal 49 dikenai sanksi administratif”. 25
Subjek yang melanggar adalah setiap orang. Subjeknya yang melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan:
1.  Pasal 48 huruf a atau huruf b,  atau
2.  Pasal 49.
Sanksinya, yaitu sanksi administratif, yang berupa:
1.   peringatan tertulis;
2.   penghentian sementara seluruh kegiatan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung; dan/atau
3.  pencabutan perizinan berusaha. 26
Sementara itu, dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi diatur tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada setiap orang pemegang izin pemanfaatan langsung yang tidak memenuhi atau melanggar berbagai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 48 huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Sanksinya berupa: 1.  peringatan tertulis;
24  Pasal 8 huruf a  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. 25  Pasal 50 ayat (1) UU Cipta Kerja.
26  Pasal 50 ayat (2) UU Cipta Kerja.
2.  penghentian sementara seluruh kegiatan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung;dan/atau
3.  pencabutan izin pemanfaatan langsung.
Sanksi pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Ada tiga  pasal yang dilakukan perubahan dalam dalam UU Cipta Kerja, yang  berkaitan dengan sanksi pidana, yang meliputi:
1.  Pasal 67 Undang-Undang Cipta,
2.  Pasal 68 Undang-Undang Cipta, dan
3.  Pasal 69 Undang-Undang Cipta
Sementara itu, sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi diatur Pasal 67, 68, dan Pasal 69.
Perbedaan dan persamaan unsur-unsur  yang tercantum  dalam  Pasal 67 Undang- Undang Cipta Kerja   dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, disajikan dalam tabel berikut  ini.

## TABEL 1 Perbedaan dan Persamaan Unsur-Unsur Pasal 67 UU Cipta Kerja dan UU Panas Bumi
No. Unsur Pidana Pasal 67 UU Cipta Kerja Pasal 67 UU Panas Bumi 1. Pelakunya Seiap orang Setiap orang 2. Sifat perbuatan Kesengajaan Kesengajaan 3. Perbuatan pidana Melakukan pengusahaan panas bumi untuk peman- faatan langsung tanpa perizinan berusaha Melakukan pengusahaan panas bumi untuk peman- faatan langsung tanpa izin pemanfaatan langsung 4. Akibat perbuatannya Korban Jiwa/ Kerusakan 1.  Kesehatan, 2.  Keselamatan, dan/atau 3.  Lingkungan. Tidak diatur tentang akibat perbuatannya. 5 Sanksi pidananya 1.  Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, atau 2.  Pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000, (enam miliar rupiah). 1.  Pidana Penjara Paling Lama 2 (Dua) Tahun Atau
2.  Pidana Denda Paling Banyak Rp6.000.000.000,00 (enarn miliar rupiah).

## Sumber Data: Data Primer Diolah
Apabila diperhatikan tabel di atas, nampak bahwa perbedaan utama dari unsur yang tercantum dalam Pasal 67 Undang-Undang Cipta Kerja   dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi pada perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam  Pasal 67 Undang-Undang Cipta Kerja diatur secara rinci akibat perbuatan yang dilakukkannya. Akibat perbuatan  yang dilakukannya, yaitu menimbulkan korban jiwa
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 156~160
dan kerusakan pada kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta merusak lingkungan hidup. Sedangkan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi tidak diatur akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.
Sementara itu, unsur yang sama dalam kedua pasal yang tercantum dalam kedua undang-undang itu adalah:
1.  subjek  hukumnya,
2.  sifat perbuatan,
3.  perbuatan pidana, dan
4.  sanksi pidananya.
Perbedaan dan persamaan unsur-unsur  yang tercantum  dalam  Pasal 68 Undang- Undang Cipta  dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, disajikan dalam taberikut ini.

## Tabel 2 Perbedaan Dan Persamaan Unsur-Unsur Pasal 68 UU Cipta Kerja dan Pasal 68
UU Panas Bumi No. Unsur Pidana Pasal 68 UU Cipta Kera Pasal 68 UU Panas  Bumi 1. Pelakunya Seiap orang Setiap orang 2. Sifat perbuatannya Kesengajaan Kesengajaan 3. Perbuatan pidana   Perbuatan  melakukan pengusa- haan panas bumi untuk peman- faatan langsung yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Melakukan pengusahaan panas bumi untuk peman- faatan langsung tidak pada lokasi yang ditetapkan dalam izin 4. Akibat perbuatan- nya Korban/kerusakan terhadap: 1.  Kesehatan, 2.  Keselamatan, dan/atau 3.  Lingkungan. Tidak dimuat 5 Sanksi pidananya 1.  Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, atau 2.  Pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,O0 (sepu- luh miliar rupiah). 1.  Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau 2.  Pidana denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
Ada tiga unsur yang berbeda yang tercantum dalam Pasal 68 Undang-Undang Cipta Kerja  dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi adalah tentang:
1.  jenis perbuatan pidana yang dilakukan,
2.  akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dan
3.  perbuatan pidananya.
Jenis perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku di dalam Pasal 68 Undang- Undang Cipta  Kerja adalah melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sementara itu, dalam 68 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi adalah perbuatan pidana yang dilakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung tidak pada lokasi yang ditetapkan dalam izin. Perbedaan lainnya, yaitu akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam Pasal 68 Undang-Undang Cipta dirumuskan secara lengkap akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu menimbulkan korban jiwa dan kerusakan pada kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta merusak lingkungan hidup. Sedangkan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi tidak diatur akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.  Perbedaan lainnya, yaitu sanksi pidana. Sanksi pidana yang diatur dalam sanksi Pasal 68 Undang-Undang Cipta Kerja  adalah terdiri atas:
1.  Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, atau
2.  Pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,O0 (sepuluh miliar rupiah). Sementara itu, sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2014 tentang Panas Bumi, yaitu:
1.  Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau
2.  Pidana denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
Apabila dibandingkan kedua sanksi, maka sanksi yang lebih berat adalah yang tercantum dalam Pasal 68 Undang-Undang Cipta Kerja, sedangkan sanksi yang lebih ringan adalah yang tercantum dalam  Pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.  Sedangkan unsur yang sama dalam Pasal 68 Undang-Undang Cipta Kerja  dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi adalah tentang:
1.  subjek  hukumnya, dan
2.  sifat perbuatan.
Selain itu, berikut ini disajikan tentang perbedaan dan persamaan  unsur-unsur pidana  yang tercantum dalam Pasal 69 Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.

## TABEL 3 Perbedaan dan Persamaan Unsur-unsur Pasal 69 UU Cipta Kerja dan Pasal  69
UU Panas Bumi No. Unsur Pidana Pasal 69 UU Cipta Kerja Pasal 69 UU   Panas Bumi 1. Pelakunya Seiap orang Setiap orang yang memegang izin pemanfaatan langsung 2. Sifat perbuatan Kesengajaan Kesengajaan

## 158~160
3. Perbuatan pidana Melakukan pengusahaan pa- nas bumi untuk pemanfaatan langsung yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Melakukan pengusahaan pa- nas bumi yang tidak sesuai dengan peruntuk-kannya 4. Akibat perbuatan Korban/kerusakan terhadap: 1.  Kesehatan, 2.  Keselamatan, dan/atau 3.  Lingkungan. Tidak dimuat 5 Sanksi pidana 1.   Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, atau 2.   Pidana denda pal- ing banyak Rp10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah). 1.  Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, atau 2.  Pidana denda paling ban- yak Rp10.000.000.000.-
(sepuluh miliar rupiah).

## Sumber Data: Data Sekunder Diolah
Ada tiga unsur yang berbeda yang tercantum dalam Pasal 69 Undang-Undang Cipta Kerja  dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi adalah tentang:
1.  jenis perbuatan pidana yang dilakukan,
2.  akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dan
3.  perbuatan pidananya.
Jenis perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku di dalam Pasal 69 Undang- Undang Cipta  Kerja adalah melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan  dalam 69 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi adalah melakukan pengusahaan panas bumi yang tidak sesuai dengan peruntukkannya. Di dalam 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi tidak disebutkan jenis izinnya, apakah izin untuk pemanfaatan langsung atau tidak langsung,
Akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku dimuat secara lengkap dalam Pasal 69 Undang-Undang Cipta  Kerja, yaitu menimbulkan korban jiwa dan kerusakan terhadap:
1. Kesehatan,
2.  Keselamatan, dan/atau
3. Lingkungan.
Sementara itu, di dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi tidak dimuat secara lngkap tentang akibat perbuatan pidana yang dilakukakannya.
Unsur pidana yang sama antara  Pasal 68 Undang-Undang Cipta Kerja  dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi adalah tentang:
1.  subjek  hukumnya,
2.  sifat perbuatan, dan
3. sanksi pidana.
Sanksi pidanannya, yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000.-(sepuluh miliar rupiah).

## F. KESIMPULAN
Substansi yang telah dilakukan perubahan yang paling pokok yang berkaitan dengan sumber daya alam dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah  sanksi pidana. Perbedaan pokok sanksi pidana yang tercantum dalam  Undang-Undang Cipta Kerja lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana yang tercantum dalam  Undang-Undang Nomor 21  Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Dalam  Undang-Undang Cipta Kerja sanksi pidananya, yaitu Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000.  (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan  dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, yaitu sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). Persamaan antara kedua undang-undang tersebut  adalah tentang subjek pidana dan sifat perbuatan pidananya. Subjek pidananya, yaitu setiap orang. Sifat perbuatan pidananya adalah kesengajaan. Perlu dilakukan sosialisasi kepada anggota DPRD ProvinsiKabupaten/Kota serata masyarakat keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya alam.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka,  1989).
Lexy,  J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Rosada Karya, 1989)
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana, 2009).
Ryadi, Slamet Ecology Ilmu Lingkungan, Dasar-dasar dan Pengertiannya , (Surabaya: Usaha Nasional, 1981).
Saleng,  Abrar, Hukum Pertambangan , (Yogyakarta: UII Press,  2004).

## Makalah/Hasil Penelitian
I Nyoman Nurjaya, “ Indonesian Environmental Law Development And Reform: From Dutch Ordonnantie, The 1982 Basic Environment Management Act  to the Human Environment Management Act Of 1997 ”,  paper  presented at the International Seminar on Environmental Law Development and Reform of Asian Countries, Canada, and Australia: A Comparative Perspective , jointly organized by Faculty of Law Brawijaya  University and Faculty of Law Trisakti University on 25 to 27 Febroary, 2008 at Klub Bunga Butik Resort,  Batu, Malang, East Java.

## 160~160
H. Salim HS., Idrus Abdullah, Muhammad Sood, ” Model Pemberdayaan Penambang Rakyat: Sebagai Instrumen Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Tentang  Pertambangan”, Lembaga Penelitian Universitas Mataram, 2013.
H. Salim, HS, “Penyelesaian Sengketa Tanah di Wilayah Kontrak Karya PT Newmont Nusa Tenggara (Studi kasus terhadap sengketa antara masyarakat Samawa dengan PT  Newmont   Nusa  Tenggara), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012..
Eiden, Talia Larisa Vela Vargas de, “ Environmental Policy Under Political Transi- tion:The Peruvian Mining Sector and The Yanacocha Goldmine”, Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde Der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn, 2006.
Holden, William, “ Indigenous Peoples and Non-Ferrous Metals Mining in the Philippines ”.  Source: The Pacific Review, Volume 18, Number 3, September 2005.
Salim HS dan Idrus Abdullah, “Pola Penyelesaian Sengketa Tambang  (Studi kasus terhadap sengketa antara masyarakat etnis Samawa dengan PT Newmont Nusa Tenggara)”. Lembaga Penelitian  Universitas Mataram. Mataram,2009.

## Peraturan Perundang-undangam
UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 002/PUU-1/2003,