Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Kebebasn  Tersangka Memberikan Keterangan Dalam Proses Penyidikan, halaman, 162-168

## KEBEBASN  TERSANGKA MEMBERIKAN KETERANGAN DALAM PROSES

## PENYIDIKAN
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi Fakultas Hukum Universitas Palembang barigama@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Kader BangsaPalembang Abuyazid.bustomi13@gmail.com

## Abstract
======================================================================== The aim of the research is to determine the form of protection of suspects' rights in the investigation process  and  to  find  out  what  obstacles  suspects  face  in  exercising  their  rights  in  the  investigation process.  This  research  is  normative  legal  research  which  uses  secondary  data  which  includes:  a. Primary  legal  materials  b.  Secondary  legal  materials  and  c.  Tertiary  legal  materials.  The  research results showed that suspects must be free to provide information during investigations and trials along with their rights.
Keywords: Freedom, Suspect, Investigation

## Abstrak
================================================================== Tujuan  penelitian    untuk  mengetahui    bentuk    perlindungan  hak  tersangka   dalam  proses  penyidikan dan  mengetahui  hambatan-hambatan  apa  saja  yang  dihadapi  tersangka  dalam  menjalankan  haknya dalam  proses  penyidikan.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang meggunakan  data sekunder   yang   meliputi : a. Bahan hukum primer  b. Bahan hukum sekunder dan c. Bahan hukum tersier.  Hasil  penelitian  didapat  bahwa  tersangka  harus  bebas  memberikan  keterangan  dalam penyidikan dan dipersidangan beserta hak-haknya.
Kata kunci : Kebebasan, Tersangka, Penyidikan

## PENDAHULUAN
A. LatarBelakang Sebagai negara hukum yang melindungi  hak  asasi  manusia,  menjamin persamaan  hak  warga  negaranya  dalam hukum dan pemerintahan, serta menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.
Namun,  investigasi  sering  kali melibatkan  jalan  pintas  dan  penggunaan kekerasan  serta  intimidasi.    Ada  juga insiden penganiayaan  yang dilakukan oleh penyidik,  yang  dapat  mengakibatkan
cedera  serius  pada  tersangka.  Oleh  karena itu,  masyarakat  yang  mengetahui  hukum merasa  khawatir  namun    tidak  dapat mengambil  tindakan  atau  berbuat  banyak untuk  melindungi  diri  dari  tekanan  atau ancaman  untuk  memberikan  informasi kepada  aparat  penegak  hukum.Hal  ini dapat  disebabkan  utamanya  karena  status sosial mereka yang tidak sama.
Perbuatan  penyidik  tersebut  dinilai melanggar  langsung  hak  asasi  manusia berdasarkan    UUD  1945  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  8  Ayat  1  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Kebebasn  Tersangka Memberikan Keterangan Dalam Proses Penyidikan, halaman, 162-168
Kekuasaan  Kehakiman  sebagai  berikut: akan  dilakukan.  :    Semua  orang,  yaitu tersangka,  ditangkap,  ditahan,  didakwa dan/atau  diadili,  tidak  bersalah  sebelum putusan pengadilan menetapkan kesalahannya  dan  memperoleh  kekuatan hukum  tetap,  harus  dianggap  tidak bersalah.    Ketentuan  Pasal  8  Ayat  1  UU Nomor  48  Tahun  2009  di  atas  merupakan ketentuan  yang  menjamin  hak  asasi manusia dalam  proses penyidikan. Hal ini menunjukkan    pemerintah  memberikan perlindungan  hukum  kepada  tersangka dengan tetap memperhatikan latar belakang penyidik.
Perbuatan  penyidik  tersebut  dinilai merupakan pelanggaran langsung terhadap hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945 sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  8  Ayat  1 Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  :  Semua orang  yang  ditangkap,  ditahan,  didakwa, dan/atau  diadili,  yaitu  tersangka,    tidak bersalah sampai dinyatakan bersalah berdasarkan  keputusan  pengadilan    dan memperoleh kekuatan hukum tetap mereka harus  dianggap  tidak  bersalah.  Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun  2009  tersebut  di  atas  merupakan ketentuan  yang  menjamin  hak  asasi manusia  dalam  proses  penyidikan.  Hal  ini menunjukkan pemerintah memberikan perlindungan  hukum  kepada  tersangka dengan  tetap  mempertimbangkan  latar belakang penyidik.
Pasal  52  KUHAP  mengatur  cara penyidik  memperoleh  keterangan  dalam pemeriksaan  di  tingkat  penyidikan  dan peradilan. Tersangka dan terdakwa berhak memberikan  keterangan  secara  bebas kepada  penyidik  dan  hakim.  Peristiwa penganiayaan  yang  dapat  mengakibatkan cedera serius atau kecacatan pada tersangka  seringkali  disebabkan  oleh
ketidakpuasan penyidik terhadap informasi yang  diperoleh  tersangka,  dan    sering  kali lepas  kendali  dan  pada  akhirnya  berakhir dengan  penyidikan  yang  baik  menjadi mungkin  sebagaimana tercantum dan/atau tersirat  dalam  Pasal  52  KUHP.  Melihat latar  belakang  di  atas,  maka  penulis  dapat mengajukan  pertanyaan  sebagai  berikut: Bagaimana  dan  apa  hak-hak  tersangka dalam proses penyidikan.?

## B. TujuanPenelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui :
`1.  Bentuk    perlindungan  hak  tersangka dalam proses penyidikan.
2.  Mengetahui  hambatan-hambatan  apa saja  yang  dihadapi  tersangka  dalam menjalankan  haknya  dalam  proses penyidikan.
C.Manfaat penelitian.
Penelitian ini diharapkan  memberi manfaat sebagai berikut :
a.  Untuk  mengembangkan  pengetahuan,
khususnya terkait dengan
penyelenggaraan  perlindungan  terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan b.  Untuk  Memperluas  literatur  di  bidang hukum khususnya mengenai penyelenggaraan  penyidikan    tindak pidana oleh Kepolisian.
D.  MetodePenelitian Penelitian  ialah  suatu  kegiatan yang  dilakukan  dengan  menggunakan metode  tertentu  yang  disusun  secara sistematis  untuk  memperoleh  data  yang akurat.    Penelitian  ini  adalah  penelitian hukum normatif yang meggunakan     data sekunder   yang   meliputi : 1
1... Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian  Hukum,  Cet.7.  Penerbitan,  Jakarta  :
Pradnya Paramita, 2005.  hal. 81 .
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Kebebasn  Tersangka Memberikan Keterangan Dalam Proses Penyidikan, halaman, 162-168
a. Bahan hukum primer   yaitu peraturan perundang-undangan seperti:
1.  KUHP.
2.  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3.  Undang-Undang  nomor  8  Tahun 1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)
4.  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002 tentang Kepolisian..
b.  Bahan  hukum  sekunder  yaitu    bahan yang  berupa  buku,  jurnal  terbitan  dan makalah penelitian.
c.  Bahan  hukum  tersier.  Artinya,  dapat berbentuk  kamus  umum  atau  khusus, termasuk ensiklopedia.
Untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang spesifik, penulis melakukan survei kepustakaan. Metode ini bersumber  dari  literatur  seperti  buku, dikte,  majalah,  dan  surat  kabar  yang berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti penulis.  Dalam  menganalisis  data,  penulis menggunakan  pendekatan  analisis  data kualitatif.  Artinya  penulis  menafsirkan gagasan  dan  asas-asas  hukum  berdasarkan pendapat  para  ahli    hukum,    kemudian dianalisis  secara  kualitatif  dan  ditarik kesimpulan.

## PEMBAHASAN
Negara  Indonesia  adalah  negara hukum 2 melindungi  hak  asasi  manusia. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 27 UUD 1945  bahwa  :  Semua  warga  negara berkedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib mentaatinya tanpa kecuali.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa dalam  mewujudkan  keadilan,  kita  tidak boleh mengabaikan penghormatan, pelaksanaannya.  Dalam  proses  penyidikan
2 Pasal 1  UUD 1945
aparat  penyidik  harus  menjunjung  tinggi prinsip Presumption of innocence sebagaimana  termuat  dalam    pasal  8 Undang Undang  kekuasaan kehakiman.
Dalam hal  hak-hak  tersangka selama dipenuhi untuk  mempermudah dan memperlancar  proses  penyidikan  untuk mendapatkan  bukti-bukti  dan  keterangan secara bebas dan kemudian aparat penyidik dalam melakukan proses penyidikan  terlebih  dahulu  harus  melihat kondisi tersangka untuk memenuhi haknya agar  tersangka tindak pidana tidak terzalimi,  apalagi  jika  ditahan  sementara oleh pihak penyidik selama penyidikan.
Dalam penyidikan, hak-hak tersangka  harus  diperhatikan,  diantaranya hak    untuk  secepatnya  diperiksa  oleh penyidik, menurut Pasal 50 KUHAP, yang artinya  setelah  adanya  laporan  dari  pihak korban,  aparat  penyidik  segera  melakukan pemeriksaan  terhadap  tersangka  dengan menyesuaikan  dengan  bukti-bukti  yang ada  dan  segera  dibuatkan  Berita  Acara Pemeriksaannya, yang selanjutnya diajukan  kepenuntut  umum,  setelah  Berita Acara  Pemeriksaan  atas  perkarannya  yang merupakan  dasar  penuntutan  diterima  dari penyidik  maka  jaksa  penuntut  membuat surat  dakwaan,  serahkan  kasusnya  ke pengadilan  minta  disidang  segera  atas kasus  tersebut,  dan    dalam  kasus  ini, ajukan tuntutan untuk memberikan kepastian hukum kepada tersangka Mengacu  pada  pasal  50  KUHAP dalam keadaan tersangka menjalani proses pemeriksaan  dan  penahan  sementara  juga berhak  diberitahukan  atas  keluarganya yaitu  diberitahukan  atas  keluarganya bahwa  ia  dalam  tahanan,  guna  dilakukan penyidikan  yang  dikarenakan  ia  di  duga melakukan  tindakan  pidana,    mungkin dengan  bantuan  keluarganya  tersangka akan memberikan keterangan dengan jujur
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Kebebasn  Tersangka Memberikan Keterangan Dalam Proses Penyidikan, halaman, 162-168
serta mengaku dengan sejelas-jelasnya dan akan  sadar  atas  perbuatannya  seperti  yang tercantum dalam pasal 59 KUHAP.
Oleh  karena  itu,  Pasal  59  KUHAP sangat  penting bagi  tersangka  atau terdakwa.    Selain  mencari  nasihat  hukum dan  bantuan  lain  untuk  membantu  situasi tersangka,  juga  atas  keluarganya  dapat memberika  jaminan  yang  berguna  untuk memperingan atau diadakan suatu penangguhan  sehingga  menambah  lebih memudahkan bagi tersangka. Namun yang patut  menjadi  catatan  yaitu  bagi  pihak keluarga  tidak  boleh  mengajarkan  hal-hal yang  menyimpang  dari  haknya  yang akhirnya  akan  mengakibatkan  hal  yang fatal.
Kemudian  yang  sangat  penting mengenai  hak  tersangka  dalam  proses penyidikan, aparat penyidik tidak dibenarkan  melakukan  penetrasi  atau tekanan terhadap tersangka untuk mengetahui dan atau mencari tahu tentang terjadinya  suatu  delik  seperti  pemeriksaan yang  terlalu  lama  hingga  membuat tersangka  merasa  kelelahan  yang  akhirnya tersangka  dengan  terpaksa  mengaku  atau dengan  memberikan  ancaman  terhadap tersangka  agar  tersangka  segera  mengaku karena bertentangan dengan hak tersangka. Pasal  52  KUHAP  mengatur  bahwa tersangka dan terdakwa
berhak memberikan  keterangan  secara  leluasa atau bebas kepada penyidik dan hakim.
Aparat
penyidik dalam melaksanakan  proses  penyidikan  harus menempatkan tersangka pada posisi sebagai  subyek  sesuai  dengan  Azas Accusatoir  yang  artinya  bukan  sebaliknya aparat  penyidik  dalam  proses  penyidikan
menempatkan tersangka pada posisi sebagai obyek (Azas inguisatoir). 3 Seorang tersangka
dalam memberikan  keterangan  dihadapan  aparat penyidik  dalam  proses  penyidikan  tidak selalu memberikan keterangan yang sesuai dengan  kejadian  yang  sebenarnya  kepada aparat  penyidik  atau  berusaha  menutupi kebenarannnya agar terbebas dari dakwaan yang  ditujukan  kepadannya  hal  seperti inilah  yang  sering  kali  membuat  aparat penyidik  lepas  kontrol  karena  kita  ketahui aparat  penyidik  adalah  manusia  yang  juga mempunyai  emosi  dan  batas  kesabaran jika  dihadapkan  pada  tersangka  yang memberikan keterangan berbelit-belit.
Adapun tindakan dari aparat penyidik  apabila  dihadapkan  dengan keterangan  berbelit-belit  atau  berusaha menutupi  perbuatanya  yang  sebenarnya diusahakan sedapat mungkin untuk menghindarkan  hal-hal yang  bersifat menekan atau melakukan tindakan kekerasan  kepada  tersangka  yaitu  aparat penyidik  dapat  memanggil  saksi  untuk meminta keterangan, yang mana keterangan  dari  saksi  tersebut  dapat dijadikan alat untuk mengontrol keterangan  dan  atau  pengakuan  tersangka yang  berbelit-belit  dalam  memberikan keterangan.
Apakah dengan memberikan kebebasan kepada tersangka untuk memberikan keterangan dihadapkan aparat penyidik  dapat  menjamin  kebenaran  dari keterangan  tersangka  itu  sendiri.Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diketahui unsur unsur negarah hukum itu adalah :
3 Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana, EDISI, Cet. 8. Rineka Cipta, Jakarta, 2008 .hlm. 39 .
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Kebebasn  Tersangka Memberikan Keterangan Dalam Proses Penyidikan, halaman, 162-168
1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Keadilan tidak terpengaruh oleh pengaruh lain yang tidak memihak. 3.  Legalitas    hukum  dalam  segala bentuknya.
Hukum  acara  pidana  menjamin jaminan dan penghormatan terhadap kehormatan  dan  harkat  dan  martabat manusia  ketika  tersangka  ikut  serta  dalam proses pidana sejak tahap awal, yaitu pada saat  ikut  serta  dalam  proses  pidana. Pemeriksaan terhadap tersangka merupakan  upaya  untuk  mengumpulkan bukti-bukti,  yaitu  memperoleh  keterangan atau  kejelasan  mengenai  adanya  suatu tindak pidana.
Tujuan hukum acara pidana adalah untuk  mencari  secara  jujur  dan  tepat kebenaran  materil,  kebenaran  yang  utuh dari  suatu  perkara  pidana,  dan  tujuannya adalah  untuk  mengetahui  melalui  proses penyidikan  siapa  pelaku  yang  didakwa melakukan pelanggaran hukum membuatnya jelas. dan proses pengadilan.
Rata-rata  tindak  kejahatan  yang umum  terjadi  di  masyarakat  biasanya  : Penipuan; Pencurin (curanmor);
Perkelahian;  Penggelapan;  Penganiayaan; dan  pembunuhan.  Tindak  pidana  ini biasanyadilakukan oleh golongan ekonomi menengah  ke  bawah  yang  mana  rata-rata para  pelaku  tindak  pidana  tersebut  kurang mendapatkan  pendidikan  yang  cukup menjadikan  mereka  kurang  mengerti  akan hukum  sehingga  pada  saat  mereka  di hadapkan  pada  aparat  penyidik,  tersangka sudah  diliputi  rasa  takut  yang  berakibat dalam memberikan keterangannya tersangka  merasa  gugup  dan  tidak  sesuai satu dengan yang lainnya.
Selaras  dengan  tujuan  KUHAP  di usahakan  keterangan  didapatkan    yaitu dengan beberapa pertanyaan yang
membuat  tersangka  tidak  merasa  tertekan diantaranya adalah :Apakah ? ………….Dimanakah  ?  ……….Dengan siapakah ? ……….Siapakah ?
……….Kapankah ? ……….
Dan  beberapa  pertanyaan  lain sehingga  tersangka  tidak  merasa  tertekan atas  hak  kebebasannya.  Jadi  kebebasan yang  di  berikan  kepada  tersangka  benar- benar  di  terapkan.  Dalam  arti  pemberian keterangan  oleh  tersangka  kepada  aparat penyidik  tersebut  bukanlah  merupakah keterangan palsu dan  penyidik tidak dapat menyimpulkan  atau  tidak  berwenang mengatakan  bahwa  keterangan  tersangka itu  palsu  atau  tidak  karena  selama  proses pemeriksaan tersangka diberikan kebebasan  dalam  memberikan  keterangan dan  tugas  penyidik  selain  melakukan pemeriksaan  juga  membuat  Berita  Acara Pemeriksaan (BAP).
Seorang  tersangka  dapat  diketahui apakah  dia  memberikan  keterangan  palsu atau tidak akan terungkap dalam pemeriksaan tersangka pada saat persidangan,  dalam  hal  ini  adalah  tugas hakim  yaitu  dengan  meminta  keterangan dari para saksi dan keterangan dari korban.
Apabila tersangka terbukti mengarang  atau  memberikan  keterangan palsu,  maka  akan  dikenakan  Pasal  242 Ayat  1  atau  KUHP.    Setiap  pernyataan informasi lisan atau tertulis yang disengaja oleh  diri  sendiri  atau  oleh  orang  yang berwenang yang ditunjuk untuk tujuan ini, sebagaimana  diwajibkan  oleh  hukum, diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama 7 tahun. 4
4 Andi  Hamzah,  Pengantar  Hukum  Acara
Pidana  Indonesia,  Sinar  Grafika,  Jakarta,    2017,
hal. 80
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Kebebasn  Tersangka Memberikan Keterangan Dalam Proses Penyidikan, halaman, 162-168
Hak-hak  tersangka  yang  diakui  dalam KUHAP, yang diberikan kepada tersangka atau sering kali dilaksanakan dalam  penyidikan,  adalah  sebagai berikut:
.1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan  dan  di  adili  (pasal  50  ayat (1), (2) dan (3) KUHAP).
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan mudah dimengerti apa yang dituduhkan  dan  apa  yang  dituduhkan kepada seseorang (Pasal 51 KUHAP).
3. Hak untuk bebas memberikan keterangan    kepada  penyidik  atau hakim (Pasal 52 KUHAP).
4.    Hak  atas  bantuan  hukum  pada  semua tingkat penyidikan (Pasal 54 KUHAP).
5.  Hak    tersangka  atau  terdakwa  yang ditahan  untuk  mendapat  pelayanan kesehatan (Pasal 58 KUHAP).
6.  Hak  untuk  memberitahukan  tersangka atau  terdakwa  yang  ditahan  beserta keluarganya  atau  orang  lain  yang serumah    untuk  memperoleh  bantuan hukum  atau  meminta  penghentian penahanan,  dan    untuk  tujuan  yang sama seperti disebutkan di atas anggota keluarga  (Pasal  59  dan  59  serta  Pasal 60 KUHAP).
7.. Hak untuk mengunjungi sanak keluarga tersangka  atau  terdakwa  yang  tidak terlibat dalam perkara tersebut. Karena alasan profesional atau keluarga (Pasal 61 KUHAP).
8.  Hak  tersangka  atau  terdakwa  untuk berkomunikasi dengan penasihat hukumnya (Pasal 62 KUHAP).
Hak  tersangka  atau  terdakwa  untuk menghadirkan  saksi  dan  ahli  yang dapat bermanfaat baginya (Pasal 65) Apabila penyidik melanggar haknya,  maka  tersangka  dapat  mengambil
tindakan
untuk meminta
pertanggungjawaban penyidik atas perbuatannya.  Upaya  hukum  yang  dapat dilakukan    tersangka,  keluarganya,  dan kuasa hukumnya adalah upaya praperadilan. Sidang pendahuluan memungkinkan  tersangka  untuk  dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran haknya  yang    dilakukan    penyidik. Mengingat  tujuan  penyidikan  berdasarkan KUHAP,  pusat  penyidikan  seharusnya hanya  mempunyai  kewenangan  untuk memantau  penangkapan  dan  penahanan, dan  harus  mencakup  semua  tindakan pemaksaan.
Lembaga praperadilan yang mencakup  kompensasi  dan  rehabilitasi diharapkan  dapat  membantu  tersangka pulih  dari  penderitaan    yang  dideritanya. Hal  lain  yang  dapat  dilakukan  tersangka terhadap  penyidik  yang  melanggar  hak tersangka dengan  menggunakan kekerasan terhadap  dirinya  adalah  penyidik  yang menerima laporan harus melaporkan kepada  pihak  yang  berwajib  bahwa tersangka melakukan tindak pidana dengan menggunakan  kekerasan.    Pasal  351 KUHP  mengatur  tentang  penganiayaan yang  menimbulkan  penderitaan  fisik  dan mental bagi tersangka.

## KESIMPULAN
Dari uraian diatas dapat disimpulkan  bahwa  tersangka  harus  bebas memberikan  keterangan  dalam  penyidikan dan  dipersidangan  beserta  hak-haknya, yaitu  :  a.  Hak  untuk  segera  dilakukan penyidikan dan persidangan.  b. Hak untuk mengetahui  secara  jelas apa  yang dituntut. c. Hak untuk memberikan informasi secara bebas.  d.  Perwakilan  Hukum.    e.  Hak untuk  menemui  dokter.  f.  Hak  untuk memperoleh  informasi  dari  tersangka  atau terdakwa yang ditahan beserta keluarganya
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Kebebasn  Tersangka Memberikan Keterangan Dalam Proses Penyidikan, halaman, 162-168
atau  orang  lain  yang  tinggal  serumah.  g. Hak  Mengunjungi  Kerabat.  h.  Hak
Tersangka atau Terdakwa untuk Menanggapi  Komunikasi.  Dan  i.  Hak tersangka atau terdakwa untuk menghadirkan  saksi  atau    ahli  yang mungkin berguna baginya.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah,  Pengantar  Hukum  Acara
Pidana Indonesia, Sinar Grafika, 2017 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Cet.7. Penerbitan,  Jakarta  :  Pradnya Paramita, 2005 Darji  Darmoduharjo,  Uraian  Singkat Tentang Pokok-Pokok Demoraksi  Pancasila,  Bina Aksara, Jakarta, 1972 Leden  Marpaung,  Proses  Penanganan
Perkara  Pidana,  Sinar  Grafika, Jakarta. 1992 Moelyatno,  Asas-Asas  Hukum  Pidana, EDISI,  Cet.  8.  ineka  Cipta, 2008 . . ------------,  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana, Bina Aksara, 1990
Nanda Agung Dewantara, Masalah Penangkapan, Penahanan, Penyitaan,  dan  Pemeriksaan Surat  Didalam  Proses  Acara Pidana, Aksara Pesona, Jakarta, 1987. Undang-Undang  Dasar  1945  Setelah Amandemen Ketiga  Tahun 2001,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2002. Gunawan Setiadirdja, Hak-hakAsasi Manusia  Berdasarkan  Ideologi Pancasila, Yogyakarta, Kanisius 1993.. Ramdlon Naning, Citadan Citra HakAsasiManusia  Indonesia,
Kriminologi UII Jakarta, 1983.
Mujiyono, Agus Sri. Analisis Perlindungan Hukum HakTersangka  Dan  Potensi Pelanggaran  Pada  Penyidikan Perkara Pidana. Skripsi.Universitas Sebelas Maret  Surakarta,  2009. Sudargo Gautama, Pengertiantentang Negara  Hukum.  Bandung  : Alumni 1983.
Djoko  Prakoso.  Polri  sebagai  Penyidik
dalam Penegakan Hukum. Jakarta,Ghalia Indonesia 1987. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan  dan  Penerapan KUHAP,  Pemeriksaan  Sidang Pengadilan,  Banding,  Kasasi, dan Peninjauan Kembali.
Jakarta,Sinar Grafika. 2010.