Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Perbuatan Melawan Hukum Dalam Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah

## Taufik
taufikputera548@gmail.com
Abstrak. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menganalisis:(1).Karakteristik  Perbuatan  Melawan  Hukum Dalam Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa  oleh Pemerintah.  (2). Bentuk Kesalahan Dalam Pengadaan Barang dan  Jasa  Oleh  Pemerintah,  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif . Metode  yang  digunakan adalah  Pendekatan  Perundang-undangan  ( statuta  approach ),  Pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ), pendekatan kasus ( case approach ). Hasil penelitian,(1). Karakteristik perbuatan melawan hukum dalam korupsi pengadaan  barang  dan  jasa  adalah  merupakan  pelanggaran/perbuatan  melawan  hukum  atas  undang-undang secara formiil dan materiil, berdasarkan penjelasan Pasal 2 UU Nomor. 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor. 20 Tahun 2001  tentang  tindak  pidana  korupsi,  bahwa  tindak  pidana  korupsi  bukan  saja  perbuatan  melawan  hukum  dari segi  formiil  namun  juga  merupakan  melawan  hukum  materiil,  namun  penjelasan  Pasal  2  tersebut,  sudah dibatalkan oleh MK. (2). Bentuk kesalahan dalam Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah, terletak pada 3 (tiga) aspek yakni : 1. Aspek Hukum Administrasi, 2. Aspek Hukum Perdata dan Aspek Hukum Pidana.
Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum , Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

## PENDAHULUAN
Tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi akhir-akhir  ini  merupakan  suatu  fenomena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama terutama  dalam  bentuk  pengadaan  barang  dan Jasa  pemerintah,  yang  menggerogoti  dan menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.  Mengingat  demikian  besarnya  akibat yang dapat ditimbulkan dan sifat berbahayanya tindak  pidana  korupasi,  maka  di  dalam kebijakan peraturan perundang-undangan (kebijakan  legislatif),  tindak  pidana  korupsi diberi  perioritas  khusus  bila  dibandingkan dengan  tindak  pidana  khusus  lainnya.  Pasal  25 UU Nomor.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan  ditambah  dengan  UU  Nomor.20  tahun 2001  tentang  perubahan  atas  UU  Nomor.  31 tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak
Pidana
Korupsi, menentukan bahwa“ penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara-perkara lain guna penyelesaian secepatnya“.
Apabila  pemerintah  pusat  dan  daerah memerlukan  pengadaan  barang  dan  Jasa,  tentu ada  dua  kemungkinan peluang yang  terbuka, pertama  :  membuat  sendiri  atau  membeli, dengan  kata  lain  bahwa  pemerintah  dapat
mengadakannya  sendiri  berdasarkan  ketentuan, pedoman  atau  makanisme  atau  yang  berkaitan dengan  pengadaan  barang  dan  Jasa  oleh pemerintah. Kedua: pemerintah dapat mengadakan  atau  melaksanakannya  melalui pihak  sawasta  atau  rekanan,  dengan  tetap mengacu  pada  ketentuan  atau  pedoman pengadaan barang dan jasa, atau sesuai dengan perangkat  peraturan  perundang  undangan  yang berlaku.
Unsur  melawan  hukum  dari  pelaku tindak  pidana  korupsi    sukar  untuk  dibuktikan, karena  seringkali  adanya  perbuatan-perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai tindak pidana  korupsi  namun  tak  terjangkau  oleh maksud dan ketentuan didalam Undang-undang karena  kerancuan  penempatan  unsur  melawan hukum.  Dalam  kenyataannya  suatu  perbuatan yang  dipandang  tercela  atau  koruptif  oleh masyarakat  meskipun  perbuatannya  tidak melawan  hukum  secara  formil  selalu  lolos  dari jangkauan hukum karena kesulitan pembuktiannya.  Disini  sifat  melawan  hukum suatu  perbuatan  hanya  ada  dalam  pengertian sempit saja, sehingga hanya sekedar membuktikan  ada  atau  tidaknya  perbuatan melawan  hukum  atau  niat  sesuai  yang  tertera
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pada  Undang-undang  secara  normatif  dari pelaku
Korupsi  merupakan  salah  satu  bentuk kejahatan  atau  tindak  pidana,  atau  suatu perbuatan  melawan  hukum  ( wederrechtelijk ) yang  sudah  menggelobal  ( global  Crime ) melanda  hampir  seluruh  negara  di  dunia,  yang mengakibatkan  terjadinya  kerugian  keuangan dan  perekonomian  negara  yang  cukup  besar jumlahnya, sehingga diberbagai negara di dunia saat  ini  pula,  sangat  gencar  dan  konsen  untuk melakukan  “Pembasmian”  istilah  Robert Klitgard,  terhadap  perilaku  koruptif  dengan melahirkan kebijakan-kebijakan formulasi hukum untuk menjerat para pelaku (koruptor).
Saat  ini,  perbuatan  melawan  hukum atau  tindak  pidana  korupsi  menjadi  topik perbincangan dan mendapat perhatian yang luas dari seluruh elemen masyarakat di dunia.
Adapun  mekanisme  pengadaan  barang dan jasa oleh pemerintah, Antara lain :
1. TAP  MPR  Nomor.  XI/MPR/1998  tentang Peyelenggara  Negara  yang  Bersih  dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang  Nomor.  28  tahun  1999 tentang  Penyelenggara  Negara  Yang
Bersih dari Korupsi, Kolusi,dan Nepotisme.  Sebagai  implementasi  dari TAP  MPR  Nomor.  XI/MPR/1998  tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dari Koripsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-undang  Nomor.31  tahun  1999 tentang  perubahan  atas  Undang-undang Nomor.3 tahun 1971 tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pidana Korupsi.
4. Undang-undang  Nomor.  20  tahun  2001
tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor. 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang  Nomor.  30  tahun  2002 tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi (KPK).
6. Undang-undang  Nomor.  43  tahun  2002
tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 7. Keputusan Presiden Nomor. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Keputusan  Presiden  Nomor.  61  tentang Perubahan  atas  Keputusan  Presiden Nomor.  80  tahun  2003  tentang  Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraraturan  Presiden  Nomor.  54  Tahun 2010  yang  mencabut  Keputusan  Presiden Nomor. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah;
10. Peraturan  Presiden  Nomor.  35  Tahun 2011  tentang  Perubahan  Kesatu  atas Peraturan Presiden Nomor. 54 tahun 2010 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah;
11. Peraturan  Presiden  Nomor.  70  Tahun 2012  tentang  perubahan  Kedua  atas Peraturan  Presiden  Nomor.  54  Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Perbuatan  melawan  hukum  dalam korupsi  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah sebagaimana  diatur,  dalam  Pasal  7,  Pasal  12 huruf  h  UU  Nomor.  31  Tahun  1999  Junto  UU Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  serta  ketentuan Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah sebagaimana  diatur  dalam  Keputusan  Presiden Nomor. 80 Tahun 2003 dan
perubahannyatentang  Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan  Barang  dan  Jasa  oleh  Pemerintah, yang  dicabut  berdasarkan  Peraturan  Presiden Nomor.  54  tahun  2010,  dan  perubahannya, benar-benar dijalankan secara konsisten, terhadap  mereka  yang  melanggar,  tentu  harus ditindak  secara  tegas  oleh  aparat  penegak hukum, tanpa memandang status dan kedudukan  sosial  yang  bersangkutan  dengan tetap  memegang  teguh  asas  praduga  tak bersalah.
Menurut  peneliti  bahwa  kedua  pola pengadaan barang dan jasa tersebut sama-sama memiliki  peluang  untuk  terjadinya  tindak pidana  korupsi,  baik  bagi  pemerintah  dengan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pola  pengadaan  sendiri,  maupun  dengan  pola menggunakan rekanan atau pihak swasta dalam pengadaan  barang  dan  jasa,  sebab  pola pengadaan  sendiri  oleh  pemerintah  melalui panitia  terdapat  bebarapa  hal  yang  bisa  timbul dan memiliki konsekuensi hukum, antara lain ; penyalahgunaan  kewenangan,  adanya  peluang kesalahan  adminstrasi  yang  dapat  dimanipulasi oleh oknum tertentu.
Begitu  pula  halnya  dengan  potensi korupsi yang dapat dilakukan oleh pihak swasta atau  rekanan    pemerintah,  yakni  :  terjadinya kecurangan  (perbuatan  melawan  hukum)  yang dilakukan  oleh  pihak  pemborong/rekanan dengan  melanggar  ketentuan  Pasal  7  dan  Pasal 12  h,  Undang-undang  Nomor.  31  tahun  1999 junto  Undang-undang  Nomor.20  tahun  2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap  peluang  terjadinya  tindak  pidana korupsi  sebagaimana  yang  disebutkan  di  atas, Amiruddin mengelompokkannya sekurang- kurangnya  7  (tujuh)  bentuk  tindak  pidana korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, yakni :
1. Merugikan  keuangan  Negara  dengan melawan  hukum  atau  penyalahgunaan wewenang (Pasal 2 dan 3 UU PTPK);
2. Suap  (Pasal  5,  6,  11,  12  huruf  a,  b,  c  ,d dan Pasal 13);
3. Penggelapan  dalam  jabatan  (pasal  8  dan pasal 10);
4. Pemerasan (Pasal 12 huruf e, f, g);
5. Perbuatan  curang  (Pasal  7  dan  Pasal  12 huruf h);
6. Konflik kepentingandalam pengadaan (Pasal 12 huruf i)
7. Gratifikasi (Pasal 12B dan 12C).
Dalam  menganalisis  apakah  terjadi suatu  pelanggaran  atau  perbuatan  melawan hukum  ( wederrechtelijkheid )  dalam  pengadaan barang  dan  jasa  pemerintah,  ada  3  bentuk  atau aspek tolok ukur  untuk menilainya yaitu :
1. Aspek hukum administrsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Aspek  hukum  perdata  dalam  Pengadaan Barang dan Jasa dan ;
3. Aspek  hukum    pidana  dalam  Pengadaan Barang dan Jasa.
Berdasarkan  uraian    masalah  di  atas, maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian “Perbuatan Melawan Hukum Dalam korupsi Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah”

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif atau disebut juga penelitian Doktrinal.

## PEMBAHASAN
1. Karakteristik Perbuatan melawan Hukum Dalam Korupsi Pengadaan
Barang dan Jasa Oleh Pemerintah
a. Sifat Perbuatan Melawan Hukum Materiil Pengertian  melawan  hukum  dalam pandangan materiil adalah tidak saja perbuatan yang  melanggar  hukum  tertulis,  melainkan melanggar  hukum  tidak  tertulis,  sehingga dalam ilmu hukum, disebut dengan ajaran sifat melawan hukum materiil yaitu selain memenuhi  semua  unsur  dalam  rumusan  delik perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan.
Menurut  ajaran  ini  sifat  melawan hukumnya  perbuatan  yang  nyata-nyata  telah diatur  dalam  undang-undang  dapat  hapus  baik karena  ketentuan  undang-undang  maupun aturan-aturan yang tidak tertulis.
Indriyanto  Seno  Adji  memberikan pandangan  bahwa  “perbuatan  melawan hukum    secara  formil  lebih  menitik  beratkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan  yang  tertulis,  sedangkan suatu  perbuatan  dikatakan  telah  memenuhi unsur melawan hukum secara materil, apa bila perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap  norma  kesopanan  yang  lajim  atau kepatutan  yang  hidup  dalam  masyarakat. Dengan  kata  lain,  setiap  perbuatan  yang dianggap atau dipandang tercela oleh masyarakat  merupakan  perbuatan  melawan hukum secara materil.”
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Sementara  itu  Vos  dan  Hulsman, yang  pendapatnya  diikuti  oleh  Jonkers  dan Langemeyer,  yang  secara  subtansial  sama seperti  apa  yang  disampaikan  oleh  Indriyanto Seno Adji  di atas, yang menyatakan : “bahwa  belum  tentu  kalau  semua  perbuatan yang  mencocoki  larangan  undang-undang bersifat melawan hukum, bagi tokoh ini yang dinamakan  hukum  bukanlah  undang-undang saja, karena disamping undang-undamg (tertulis)  ada  pula  hukum  yang  yidak  tertulis, yaitu  norma  atau  kenyataan  yang  berlaku dalam masyarakat,”
b. Sifat Perbuatan Melawan Hukum formiil
Menurut  pandangan  hukum  formil perbuatan  melawan  hukum            ( formale wederrechtelijkheid ) lebih dititik beratkan pada pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang- undangan  yang  tertulis,  pemahaman  seperti  ini bertolak dari asumsi dasar bahwa hukum adalah undang-undang,  sebagaimana  pendapat  yang dikemukakan  oleh  Indriyanto  seno  Adji  yang mengatakan:  “bahwa  perbuatan  melawan hukum secara formil ( formale wederrechtelijkheid ) lebih dititik beratkan pada pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang- undangan secara tertulis…”.
c. Perbuatan  Melawan  Hukum  Materiil Dalam Fungsinya Yang  Negatif
Dalam  tulisan  Lobby  loqman  yang dikutip  oleh  Amiruddin  menkonsepkan  bahwa perbuatan  melawan  hukum  materiil  yang berfungsi  negarif,  adalah  “apabila  terdapat suatu perbuatan nyata-nyata merupakan perbuatan  melawan  hukum  secara  formiil, sedangkan  di  dalam  masyarakt  perbuatan tersebut  tidak  tercela,  jadi  secara  materil  tidak melawan hukum, perbuatan tersebut seyogianya tidak  dijatuhi  pidana.”  Hal  senada  juga dikemukakan  oleh  Oemar  Seno  Adji  yang mengatakan bahwa :
“meskipun  perbuatannya  telah  memenuhi rumusan  deliknya,  artinya  secara  formil perbuatannya  adalah wederrechtelijk, namun  si pelaku tidak dapat dipidana apabila perbuatannya
adalah materiel tidak wederrechtelijk. Artinya,  meskipun  perbuatan
terdakwa  telah  memenuhi  unsur  tindak  pidana tertentu,  apabila  perbuatan  tersebut  menurut nilai-nilai  yang  hidup  di  masyarakat  tidak  lagi mengandung  sifat  melawan  hukum,  telah merupakan social adaguat… (nilai sosial), telah menjadi  hal  yang  biasa  dalam  masyarakat, maka kepada terdakwa tidak dipidana.”
Berlakunya sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang negatif, merupakan  alasan  peniadaan  pidana  di  luar Undang-undang, dan termasuk alasan pembenar.
a. Perbuatan  Melawan  Hukum  Materiil Dalam Fungsinya Yang  Positif
Pengertian    sifat    melawan    hukum secara    materiil    dalam    artinya  yang  positif akan  merupakan    pelanggaran    asas    legalitas, pada    Pasal  1    ayat    1    KUHP,    artinya  ajaran sifat    melawan    hukum    dalam    fungsi    positif yaitu    meskipun    suatu  perbuatan    secara materiil    merupakan    perbuatan    melawan hukum    apabila  tidak    ada    aturan    tertulis dalam  perundang-undangan  pidana,  perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.
Ajaran  sifat  melawan  hukum  materiil dalam  fungsinya  yang  positif  memberikan pandangan,  bahwa  suatu  perbuatan  tetap dianggap  sebagai  suatu  delik  atau  tindak pidana,  sekalipun  perbuatan  tersebut  tidak secara  eksplisit  dirumuskan  dan  diancam dengan  pidana  dalam  undang-undang,  apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau  ukuran-ukuran  nilai  yang  berada  di  luar undang-undang, seperti misalnya nilai kesusilaan,  nilai  agama  dan  sebagainya. Dengan  pemahaman  yang  demikian  maka ajaran  sifat  melawan  hukum  materiil  dalam fungsinya  yang  positif  mengakui  hal  yang berada di luar undang-undang.
b. Perbuatan  Melawan  Hukum  Pasca Putusan MK Nomor. 003/PUU-IV/2006
Latar  belakang  lahirnya  putusan  MK Nomor.  003/PUU-IV/2006  atas  uji  materiel terhadap  Pasal  2  ayat  (1)  UU  PTPK  adalah  di ajukan oleh pemohon Ir. Dawud Jadmiko  yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
ayat  (1)  huruf  a,b  UU  PTPK  jo.  Pasal  55  ayat (1)  ke-1  jo.  Pasal  64  ayat  (1)  KUHP  dan  yang bersangkutan menganggap
hak konstitusionalnya  dirugikan  karena  berlakunya UU PTPK.
Lebih lanjut terkait perbuatan melawan hukum, dijumpai dalam penjelasan  umum  UU  Nomor.  31  tahun 1999 disebutkan:
“agar  dapat  menjangkau  modus  operandi penyimpangan  keuangan  negara  yang  semakin canggih  dan  rumit,  maka  tindak  pidana  yang diatur  dalam  Undang-undang  ini  dirumuskan sedemikian  rupa  sehingga  meliputi  perbuatan- perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang lain  atau  suatu  korporasi  secara  “melawan hukum” dalam pengertian formiel dan materiel.
Dengan perumusan tersebut pengertian melawan  hukum  dalam  tindak  pidana  korupsi dapat  pula  mencakup  perbuatan-perbuatan tercela  yang  menurut  keadilam  masyarakat harus dituntut dan dipidana.”
Menurut  penulis,  untuk  mengukur perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi,  tentu  harus  bersandar  pada  perbuatan pelaku,  baik  perbuatan  melawan  hukum  secara formil  maupun  perbuatan  melawan  hukum materiil,  sebab  jika  hanya  dipandang  dari  satu sisi  saja,  akan  melahirkan  suatu  ketidak  adilan dalam  masyarakat,  terlepas  dari  adanya  alasan yang  meniadakan  pidana  terhadap  pelaku,  oleh sebab  itu  penegak  hukum  dalam  hal  penerapan Pasal-pasal tentang tindak pidana korupsi harus benar-benar fokus sesuai dengan perbuatan atau kesalahan pelaku. Disatu sisi dengan penerapan keduanya, akan menabrak asas legalitas sebagai landalasan  utama  dalam  hukum  pidana  kita (Indonesia), terkhusus perbuatan Pidana di luar KUHPidana.
2. Bentuk  Kesalahan  Dalam  Pengadaan barang dan Jasa Oleh Pemerintah
a. Tanggung jawab Jabatan dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Tanggung  jawab  jabatan  berkenaan dengan legalitas (keabsahan) tindak
pemerintahan.  Dalam  hukum  administrasi, persoalan legaliatas tindak pemerintahan
berkaitan dengan pendekatan terhadap kekuasaan  pemerintahan.    Pendapat  atau pandangan tersebut pada dasarnya sama dengan yang  di  kemukakan  oleh  Amiruddin,  namun Amiruddin  lebih  merincinya  dengan  3  (tiga) pendekatan  yakni  “wewenang,  prosedur  dan substansi.” Yang dijelaskan sebagai berikut : 1. Wewenang
Setiap  tindakan  pejabat  tidak  terkecuali pula  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa,  harus bertumpu  pada  kewenangan  yang  sah,  yang mana  kewenangan  yang  sah,  yang  harus diperoleh  melalui  3  (tiga)  sumber  atau perosedur  yang  harus  diikuti  yakni  :  atribusi, delegasi dan mandat.
a. Wewenang  Pejabat  Pembuat  Komitmen (PPK)
Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK) adalah  pejabat  yang  bertanggung  jawab terhadap  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan jasa dan sekaligus sebagai pemilik pekerjaan.
Disamping  kewenangan  di  atas,  PPK juga  memiliki  kewengan  menetepkan  besaran biaya  pengadaan  barang  dan  jasa  sebagaimana dijelaskan  dalam  Pasal  26  huruf  a  Keppres Nomor.  80  Tahun  2003  tentang  pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah : “Pengguna  barang/jasa  untuk  pengadaan  yang bernilai  sampai  dengan  Rp50.000.000.000,00 (lima  puluh  miliar  rupiah)  tanpa  memerlukan persetujuan Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin
BHMN/Direksi BUMN/BUMD,  pejabat  atasan  pengguna barang/jasa yang bersangkutan”.
2. Prosedur
Asas  umum  pengadaan  barang  dan jasa  oleh  pemerintah  yakni  berlandaskan  pada ketentuan  Pasal  3  Keppres  Nomor.  80  Tahun 2003 jo Perpres Nomor. 95 Tahun 2007 tentang Petunjuk  Pelaksanaan  pengadaan  barang  dan jasa  oleh  pemerintah,  wajib  menetapkan prinsip-prinsip  efisiensi,  efektfi,  transparan, akuntabel serta adil.
3. Substansi
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Berdasarkan kewenangan yang tertuang dalam Pasal 17 ayat (2) UU Nomor. 1
Tahun  2004,  tentang  Perbendaharaan  Negara,
Kuasa Pengguna
Anggaran berwenang “mengadakan  perjanjian  dengan  pihak  lain dalam batas anggaran yang telah ditentukan”.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  berkitan dengan  bentuk  kesalahan  dalam  pengadaan barang  dan  jasa  oleh  pemerintah,  maka  dapat dilihat  melalui  pelanggaran  atas  wewenang, prosedur  dan  substansi.  Dengan  demikian bentuk  kesalahan  dalam  pengadaan  barang  dan jasa  oleh  pemerintah  adalah  terdapat  3  hal, yakni  :  1.  Bentuk  kesalahan  secara  Hukum Administrasi,  2.  Bentuk  kesalahan  secara hukum  perdata  dan  3.  Bentuk  kesalahan dalam hukum pidana.
b. Tanggung jawab Pribadi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Dalam kaitannya dengan
penyelenggaraan  pengadaan  barang  dan  jasa oleh pemerintah, tidak terlepas adanya tanggung  jawab    pidana.  Tanggung  jawab pidana  adalah  “…merupakan  tanggung  jawab pribadi”,  dengan  demikian  maka  fokus tanggung  jawab  pribadi  dalam  pengadaan barang  dan  jasa  oleh  pemerintah  adalah tindakan “maladinistrasi”.
Berdasarkan rumusan maladministrasi di  atas,  maka  bentuk-bentuk  maladministrasi adalah :
- Perbuatan melawan hukum;
- Melampaui wewenang;
- Menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang; dan
- Kelalaian  atau  pengabaian  kewajiban hukum dalam penyelenggaraan
pelayanan publik. Kesimpulan
(1).    Karakteristik  Perbuatan  Melawan  Hukum dalam Korupsi Pengadaa Barang dan Jasa oleh Pemerintah adalah merupakan perbuatan  melawan  hukum  atas  undang- undang  secara  formiil  dan  Materiil, berdasarkan  penjelasan  Pasal  2    ayat  1 UU  Nomor.  31  Tahun  1999  Jo.  UU
Nomor.  20  Tahun  2001  tentang  tindak pidana korupsi.
(2).    Bentuk  korupsi  dalam  Pengadaan  barang dan  Jasa  Pemerintah,  terletak  pada    3 (tiga)  Aspek  yakni  :  1.  Aspek  Hukum Administrasi,  2.  Aspek  Hukum  Perdata dan Aspek Hukum Pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Daniel  Elwi.  2012.  Korupsi: Konsep  Tindak Pidan  dan  Pemberantasannya ,Cetakan Kedua PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Fitriati  : Penerapan  Ajaran  Sifat  Melawan Hukum  Materil  Dalam      Perundang- Undangan  Tindak  Pidana  Korupsi  Di Indonesi a,  Tesis  Magister  Ilmu  Hukum UNAND.
Pope,  Jeremy.  2007. Strategi  Pemberantasan Korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional , Cetakan Kedua, Jakarta. Amiruddin,  2010. Korupsi  dalam  Pengadaan barang  dan  Jasa  Pemerintah ,Cetakan Pertama, Genta Publishing,Yogyakarta,
Undang-undang Nomor. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Nomor  20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi