## KEBIJAKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DALAM PRESPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KABUPATEN PANDEGLANG
1 Rusdjiman Soemaatmadja, 2 Tjahja Supriatna, 3 Hyronimus Rowa, 4 Kusworo 1,2,3,4 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Email: jimans1957@gmail.com

## Abstrak
Memperhatikan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedang mengalami gejolak  dengan  adanya  konflik  yang  berlatarbelakang  SARA,  separatisme,  radikalisme  dan terorisme  yang  terjadi  jika  ditelusuri  memiliki  hubungan  dengan  Kabupaten  Pandeglang terkait  dengan  penduduknya.  Hal  ini  juga  ditunjukan  dengan  tingginya  data  konflik  yang terjadi di Kabupaten Pandeglang di antara Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan  pendekatan  kualitatif,  sehingga  dalam  memaknai  kondisi  para  aktor  lebih dikembangkan  dengan  alat  analaisis  triangulasi.  Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa implementasi  kebijakan  wawasan  kebangsaan  masih  belum  berlangsung  baik  secara kolaboratif,  sehingga  banyak  menimbulkan  permasalahan  sosial  di  tengah  masyarakat  yang diakibatkan oleh faftor sumber daya manusia, dan anggaran.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Wawasan Kebangsaan, Collaborative Governance .

## Abstract
Paying attention to the development of the life of the nation and state which is experiencing turmoil with the existence of conflicts with a racial background, separatism, radicalism and terrorism which occur if traced have a relationship with Pandeglang Regency related to its population.  This  is  also  shown  by  the  high  data  on  conflicts  that  occurred  in  Pandeglang Regency  among  Regencies  /  Cities  in  Banten  Province.  This  research  uses  a  qualitative approach,  so  that  in  interpreting  the  conditions  of  the  actors,  it  is  more  developed  with  a triangulation  analysis  tool.  The  results  of  this  study  found  that  the  implementation  of  the national insight policy is still not going well collaboratively, causing many social problems in society caused by human resources and budget factors.
Keywords: Policy Implementation, National Insight, Collaborative Governance.

## A. PENDAHULUAN
Pada  hakikatnya  Indonesia  merupakan  suatu  komunitas  besar  yang  terbentuk  atas dasar  pengalaman  bersama  yang  mempersatukan  bebagai  keanekaan  etnik,  budaya,  ras  dan agama yang mendiami kepulauan dalam kawasan nusantara. Berdasarkan pandangan historis negara  Indonesia  sekarang  adalah  keberlanjutan  kesatuan  administratif  bekas  jajahan Belanda. Ketika kita memandang dari sudut pandang histori kebangsaan maka jawaban diatas terlalu kecil maknanya (Stroomberg, 2018).  Bangsa Indonesia telah terbentuk jauh sebelum
adanya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yakni  17  tahun  sebelumnya  pada  saat  sumpah Pemuda (Foulcher, 2000)
Setelah  bangsa  Indonesia  meraih  kemerdekaan  dengan  semboyan  Bhineka  Tunggal Ika  dibawah  kepemimpinan  Presiden  Soekarno  telah  meletakkan  dasar  persatuan  bangsa dengan  mengedepankan nation  building dan character  building ,  sekalipun  dalam perjalanannya  mengalami  pasang  surut  dengan  berbagai  ancaman,  gangguan,  hambatan  dan tantangan  telah  menghantarkan  bangsa  Indonesia  sempat  berjaya  di  dunia  internasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa semangat kebangsaan Indonesia yang mulai tumbuh pada saat perjuangan  melawan  Belandan  dan  Jepang  terus  menjadi  motor  penggerak  sehingga  dapat mewujudkan  kemerdekaan  yang  dirasakan  sekarang,  untuk  membingkai  rasa  kebangsaaan itulah maka Soekarno menuangkan semangat  kebangsaan dalam  dasar  filosofi hidup  bangsa Indonesia  yakni  Pancasila  yang  disepakati  bersama  oleh  Founding  Fathers  dan  dituangkan dalam Konstitusi Negara.
Makna filosofi yang terkadung dalam Pancasila sebagai lima nilai kessusilaan bangsa Indonesia  sebenarnya  telah  tertanam  dalam  perilaku  kehidupan  rakyat  Indonesia  selama berabad-abad,  Soekarno  hanya  menjadi  “perumus”  dari  intisari  nilai-nilai  kehidupan berbangsa rakyat Indonesia (Kansil & Kansil, 2011).  Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi pilar  pembangunan  kebangsaan  Indonesia  menjadi  penerus  semangat  kebangsaan  bagi warganegara  dalam  membangun  kebersamaan  dalam  mewujudkan  cita-cita  yang  telah disepakati  bersama.  Pancasila  sebagai  ideologi,  kepribadian  dan  pandangan  hidup  bangsa Indonesia,  sering  ditafsirkan  secara  tidak  beraturan  (Poespowardojo,  1989)  sehingga  seakan sebagai sinonim dan menjadi kabur bahkan tidak menunukan arti sesungguhnya.
Pemahaman  akan  keberadaan  kita  dalam  lingkup  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  merupakan  intisari  dari  pandangan  wawasan  kebangsaan.  Nilai-nilai  wawasan kebangsaan memiliki peran sentral dalam menjaga sejarah kebangsaan Indonesia dan menjadi pendorng  aktualisasi  nilai-nilai  Pancasila  serta  menjadi  peredam  perkembangan  egoism kesukuan  dan  kedaerahan  dalam  membangun  bangsa  Indonesia.  Disintegrasi  bangsa,  semua kegagalan  yang  dialami  oleh  bangsa  ini  sebenarnya  merupakan  gejala  yang  muncul  dari kekeliruan dan kekurangpahaman terhadap pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bersama, padahal  Sadar  atau tidak Pancasila memiliki fungsi  integratif  yang selalu menjami kesatuan Negara Indonesia yang pluralistik.
Wawasan  kebangsaan  yang  sering  dibicarakan  memiliki  erat  kaitannya  dengan Pancasila  sebagai  ideologi,  karena  Pancasila  bentuk  dari  kristalisasi  nilai-nilai  wawasan kebangsaan  yang  sesungguhnya,  disamping  itu  juga  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam
pancasila  merupakan  bagian  dari  nilai-nilai  yang  menjadi  pedoman  kehidupan  bangsa Indonesia,  sebab  dapat  mempersathukan  keanekaan  yang  dimiliki  Indonesia.  Wawasan kebangsaan  yang  mengkristal  dalam  filosofi  hidup  bangsa  Indonesia  yakni  Pancasila,  telah diamanatkan dan menjadi bingkai kebijakan nasional dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka  Panjang  Nasional)  2005-2025  yang  salah  satunya  mengamanatkan:  menciptakan masyarakat  yang  memiliki  moral  baik,  memiliki  akhlak  mulia,  mengenali  budaya,  memiliki etika ketimuran dan beradab sesuai falsafah Pancasila (Nasional, 2005).
Meskipun  secara  konseptual  dan  dan  struktur  bangsa  Indonesia  telah  memiliki  nilai, akan  tetapi  problematika  yang  dihadapi  selalu  ada  pada  proses  dan  Implementasi  Wawasan Kebangsaan  baik  sebagai  suatu  Kebijakan  maupun  sebagai  nilai-nilai  yang  hidup  dan berkembang  dalam  masyarakat,  hal  ini  bisa  dijelaskan  dengan  masih  adanya  sikap separatisme  dan  radikalisme  yang  hidup  dan  berkembang  juga  dalam  masyarakat  (Naisbit, 1994).
Gambaran  wawasan  kebangsaan  yang  telah  di  transformasikan  kedalam  kebijakan Nasional yakni Undang-Undang nomor 17 tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  2005-2015, penjabaran lanjut  dalam kebijakan tersebut   yakni  penanaman nilai-nilai  kebangsaan  melalui  pendidikan  bagi  masyarakat  secara  berkesinambungan  yang berorientasi  pada  konsep Confucius dan mel  sibermen (Infopublik,  2016).  Sebagai  sebuah kebijakan  wawasan  kebangsaan  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  kehidupan bernegara  sehingga  pemerintah  sebagai  Policy  Maker  harus  selalu  melakukan  kegiatan- kegiatan evaluasi terhadap penanaman nilai-nilai kebangsaan, sehingga kebijakan  yang lahir dapat  menjadi  perekat  perbedaan  bangsa  melalui  kesadaran  akan  nilai-nilai  kebangsaan. Kebijakan wawasan kebangsaan selain sebagai sebuah produk pemerintah dan nilai-nilai dari kehidupan  bangsa  juga  merupakan  hasil  dari  proses  politik  bangsa  Indonesia  sebagai  upaya menjaga  keutuhan  Negara  Republik  Indonesia,  dan  menghindari  Negara  dari  perpecahan dalam masyarakat (Wasistiono, 2015).
Banten tidak luput dari kejadian konflik sosial yang bisa saja mengganggu ketertiban umum  dan  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Data  menggambarkan  bahwa jumlah konflik  pada tahun 2015  yang terjadi pada kelompok SARA dengan jumlah total  10 kejadian dan permasalahan sumber daya alam yang berjumlah 11 kasus. Terutama Kabupaten Pandeglang yang dari hasil rekapitulasi memiliki jumlah konflik terbanyak pada tahun 2011 sebanyak: 11 kasus. Tingginya konflik yang terjadi di pandegelang sudah dikategorikan level rawan sebab pada 7 kecamatan dan 24 desa menjadi lokasi konflik yang berlatarbelakangkan Lahan yang baik memakan korban maupun mengalami kerugian material.

## ARTIKEL
Data  diatas  menggambarkan  konflik  bahwa  kebijakan  pemerintah  daerah  belum mampu  mengelolah  konflik  dengan  baik.  Aktualisasi  nilai-nilai  kebangsaan  bukan  hanya diharapkan menjadi dasar kehidupan bermasyarakat, namun juga menjadi dasar pelaksanaan tugas  dan  fungsi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  hal  ini  yang  masih  belum  menjadi perhatian  pemerintah  daerah  pandeglang.  Hal  tersebut  terbukti  masih  tingginya  jumlah pnduduk  pandeglang  yang  menjadi  korban  doktrinasi  dari  gerakan  radikalisme.  Dorongan yang mendesak penduduk pandeglang secara mudah mengikuti doktrin terorisme merupakan dorongan  ekonomi  yang  masih  rendah.  Cita-cita  luhur  pemerintahan  hadir  untuk mensejahterahkan masyarakatnya belum terwujud di kabupaten Pandeglang.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  dan mengevaluasi  secara  lebih  mendalam  dan  menyeluruh  dalam  menangani  konflik  sosial  di Kabupaten  Pandegelang  Provinsi  Banten  melalui  implementasi  kebijakan  wawasan kebangsaan dalam perspektif Collaborative Governance .

## B. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Kualitatif  dengan  fokus  pada  masalah Implementasi  Kebijakan  Wawasan  Kebangsaan  dalam  menangani  konflik  sosial,  pendekata kualitatif  dipilih  sebab  peneliti  ingin  mendalami  pemahaman  semua  pihak  terkait  dengan wawasan kebangsaan secara individual. Menurut Effendy (2010), penelitian kualitatif adalah penelitian  yang  menjelaskan  dan  menganalisis  perilaku  manusia  secara  individual  dan kelompok,  prinsip  atau  kepercayaan,  pemahaman  atau  pemikiran,  dan  persepsi  atau anggapan.  Sedangkan  menurut  Sugiyono  (2010)  metode  penelitian  kualitatif  dapat  diartikan sebagai  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat  postpositivisme/enterpretif, digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah,  (sebagai  lawannya  adalah eksperimen)  dimana  peneliti  sebagai  instrument  kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan secara  trianggulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif,  dan  hasil  penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejak  dasawarsa  kedua  era  reformasi  kita  telah  dikejutkan  dengan  kenyataan  bahwa telah mengendornya semangat kebangsaan dan meningkatnya semangat golongan, disamping itu  UUD  1945  sebagai  formula  konstitusional  yang  mewadahi  semangat  kebangsaan  dalam kehidupan  bernegara  tidak  lagi  menjadi  rujukan  dalam  kehidupan  bernegara,  bahkan  jarang sekali disebutkan dalam perbincangan politik dewasa ini (Nugroho, 2018).
Gambaran  perubahan  yang  terjadi  dalam  kaitannya  dengan  tantangan  kebangsaan tersebut jika tidak dicegah dan ditanagani secara baik, bangsa yang bermasyarakat majemuk ini  dapat  pecah  berkeping-keping  menjadi  satuaan-satuan  politik  atau  satuan-satuan kelompok kepentingan paling kecil yang amat lemahdan saling berkonflik satu dengan yang lain. Untuk itu Kementerian Dalam Negeri pada Tahun 2012 menerbitkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Terbitnya  Peraturan  tersebut  menjadi  pedoman  teknis  yang  diamanatkan  pada  Undang- Undang Nomor 32 tahun 2009 yang telah diRevisi dengan Undang-Unbdang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Kabupaten  Pandeglang  telah  berusaha  mengembangkan  kebijakan  wawasan kebangsaan  yang  diimplementasikan  lewat  pusat  pendidikan  wawasan  kebangsaan  yang menjadi  wahana  diseminasi  penanaman  nilai-nilai  wawasan  kebangsaan  berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2015 yang diaplikasikan melalui Keputusan Bupati nomor 420/Kep.  107-Huk/2018  tentang  Pembentukan  Pengurus  Pusat  Pendidikan  Wawasan Kebangsaan  Kabupaten  Pandeglang  Periode  2018-2021.    Berdasarkan  keputusan  tersebut dibentuk  pusat  pendidikan  wawasan  kebangsaan  yang  menghubungkan  beberapa  pemangku kepentingan  yang  menjalankan  perannya  masing  masing  dalam  penanaman  nilai  wawasan kebangsaan  pada  penduduk  Kabupaten  Pandeglang  yang  berjumlah  1.200.512  orang;  dari jumlah  penduduk  Kabupaten  Pandeglang  tersebut  yang  memeluk  Agama  Islam  sebanyak 1.199.311 orang (99,9%) kebanyakan warga NU (Nahdiyin) dan sebagian kecil adalah orang- orang Muhammadiyah.
Gambaran  kondisi  tersebut  di  atas,  memposisikan  peranan  pemangku  kepentingan dalam penanganan konflik yang ditunjukan oleh tokoh agama yang ditunjukan oleh NU dan Muhammadiyah  sangat  penting.  Selama  ini  antara  NU  dan  Muhammadiyah  tidak  terjadi selisih paham apalagi terjadi bentrok fisik karena keduanya tetap menjalankan syariat Islam. Kepada  aliran  Ahmadiyah  semua  umat  Islam  baik  itu  NU  dan  Muhammadiyah  menentang adanya  aliran  Ahmadiyah  tersebut  karena  tata  cara  beribadahnya  agak  menyimpang  dari Syariat  Islam,  sehingga  jemaat  Ahmadiyah  dianggap  telah  keluar  dari  ajaran  Islam  yang sebenarnya. MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tahun 1980 dan tahun 2005 mengeluarkan Fatwa terhadap Ahmadiyah bahwa Ahmadiyah merupakan aliran sesat lagi menyesatkan dan sudah  keluar  dari  Islam  karena  Ahmadiyah  menganggap  ada  nabi  setelah  Nabi  Muhammad SAW  yaitu  Mirza  Gulam  Ahmad  (Pendiri  Ahmadiyah),  inilah  perbedaan  prinsip  yang  tidak dapat ditoleransi.

## ARTIKEL
Untuk mencegah terjadinya perpecahan dalam sebuah bangsa perlu adanya kebijakan yang  bermuara  pada  perubahan  cara  pandang  daan  cara  merawat  kehidupan  kebangsaan secara cermat melalui sebuah wawasan tentang kebangsaan. Peranan pemimpin pemerintahan dalam  penyelenggaraan  negara  melalui  pemerintahan  memegang  peranan  penting,  hal tersebut  ditunjukan  dengan  menjadi  negarawan  yang  selalu  mengambil  kebijakan  untuk warganegara bukan didasarkan pada kepentingan kelompok dan golongan.

## 1. Konsep Starting Condition
Konsep starting  condition merupakan  tahapan  awal  berupa  mengidentifikasi problematika  dan  kekuatan  antar-stakeholder  yang  akan  berkolaborasi  dalam  aktualisasi kebijakan  wawasan  kebangsaan  dalam  penanganan  konflik  social  sebagai  salah  satu  gejala lemahnya  wawasan  kebangsaan  yang  menjadi  perekat  bangsa  Indonesia.  Politik-birokrasi sebagai salah satu factor yang memberikan dampak terhadap ikatan kebangsaan yang bersifat subyektif  yang  tergambarkan  dalam  bentuk  structural  yang  menjadi  pertimbangan  rasional dalam  bentuk  kebijakan-kebijakan  dan  tindakan  pemerintahan  dalam  mengelolah  ekonomi, politik-pemerintahan, hukum dan militer sehingga lebih bersifat instrumental.
Pentingnya starting  condition dalam  kebijakan  wawasan  kebangsaan,  karena lemahnya  sikap  ideologi  masyarakat  yang  berdekatan  dengan  pusat  peerintahan  bila dibandingkan dengan masyarakat perbatasan yang memiliki sikap ideologi lebih kuat, bahkan masyarakat  pulau  jawa  memiliki  kadar  ideologi  yang  rendah  apabila  dibandingkan  dengan masyarakat  di  luar  pulau  Jawa  (Muttaqin,  dkk.,  2006).  Secara  langsung  hal  terbut  juga dialami oleh Kabupaten Pandeglang yang menjadai salah-satu Kabupaten yang dekat dengan pusat pemerintahan dan berada pada wilayah pulau Jawa.
Forum  Koordinasi  Pempinan  Daerah  (FORKOPIMNDA)  menjadi  dasar  pemetaan kondisi awal dalam menjalankan kebijakan wawasan kebangsaan sebagai bagian dari Urusan Pemerintahan  Umum  lingkup  daerah.  kondisi  awal  pelaksanaan  kebijakan  wawasan kebangsaan melalui Forkopimda diharapkan menunjang terwujudnya stabilitas ketentanraman masyarakat  dari  tingkat  prvinsi  hingga  tingkat  kecamatan.  Harapaan  trsebut  juga  sejalan dengan  langkah-langka  FORKOPIMDA  Kabupaten  Pandeglang  yang  selalu  melaksanakan koordinasi  dan  identifikasi  kondisi  stabiltas  kehidupan  masyarakat.  Disamping  itu  juga Forkopimda  juga  menjadi  wadah  untuk  menyelaraskan  program  kegiatan  dalam  menunjang berlangsungnya  kehidupan  berbangsa  dalam  kerangka  Wawasan  Kebangsaan  . FORKOPIMDA  menjadi  sarana  kolaborasi  pemerintahan  dalam  mensinergitas  pengambilan keputusan  melalui  proses  dialog  antarpimpinan  instansi,  sehingga  dapat  menjalin  komitmen
yang  kuat  dan  meminimalisasi  bias  pemahaman  antar-stakeholder  dalam  penyelenggaraan Urusan  Pemerintahan  umum  dan  mencegah  terjadinya  konflik  sosial  ditengah  masyarakat. sejalan dengan peranan FORKOPIMDA tersebut
Peranan  FORKOPIMDA  dalam  membantu  mensinergikan  semua  kepentingan  untuk menciptakan  keseimbangan  lingkungan  kolaborasi,  dan  juga  sebagai  sarana  meredam ketidakseimbangan  latar  belakang  yang  dimiliki  oleh  para  pemangku  kepentingan  sangat signifikan.  FORKOPIMDA  juga  menjadi  sarana  untuk  merencaanakan  kegiatan  melalui proses  dialog  bersama  untuk  menghasilkan  keuntungan  dan  menghindari  ketidakpercayaan antar-stakholder yang berkolaborasi.
Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 420/Kep. 107-Huk/2018 tentang Pembentukan Pengurus  Pusat  Pendidikan  Wawasan  Kebangsaan  Kabupaten  Pandeglang  Periode  2018- 2021, keputusan tersebut menghubungkan pemerintah dengan berbagai komponen pelaksana dari  FORKOPIMDA  untuk  melaksanakan  teknis  kebijakan  wawasan  kebangsaan. Pelaksanaan  kebijakan  Wawasan  Kebangsaan  melalui  proses  kolaborasi  akan  sangat membantu  menyelesaikan  ketidakseimbangan  latar  belakang.  Melalui  Keputusan  Bupati Pandeglang  tersebut  di  atas,  maka  kelompok  kepentingan  disatukan  dan  dibangun infrastruktur  organisasi  yang  kuat  dan  terarah  dalam  pelaksanaan  kebijakan  Wawasan Kebangsaan  di  Kabupaten  Pandeglang.  Melalui  keputusan  tersebut  semakin  banyak  pihak yang terlibat, maka semakin banyak pihak yang memperoleh dampak dari kebijakan wawasan kebangsaan dan konflik sosial akan semakin mudah dapat diatasi karena adanya kesamaan di depan hukum serta penghormatan terhadap martabat sesama warganegara.

## 2. Facilitative Leadership /Kepemimpinan Fasilitatif
Kepemimpinan  dalam  konteks  partisipatif  dan  kolaboratif  sangat  terkait  erat  dengan kepemimpinan  deliberative  dalam  menyelesaikan  masalah-masalah  yang  dihadapi  bersama. Ufel mengatakan bahwa: “ability of the one or few who are at the top to make others do a number  of  things  that  they  would  not  or  at  least  might  not  have  done”  (Uefel,  2014). Pendapat  tersebut  menjelaskan  bahwa  kepemimpinan  dapat  dimaknai  secara  tunggal  dalam arti seseorang atau juga daapat dipahami sebagai beberapa orang untuk membuat orang lain untuk  menjalankan  beberapa  hal  yang  mungkin  atau  tidak  mungki  dilaksanakan.  Secara konseptual  pandangan  kepemimpinan  sejalan  dengan  makna  kolaborasi  kebijakan  wawasan kebangsaan  yang  dilaksanakan  di  Kabupaten  Pandeglang  yang  menyatukan  pemangku kepentingan  dalam  pusat  pendidikan  wawasan  kebangsaan  untuk  melaksanakan  perannya masing-masing.

## ARTIKEL
Kepemimpinan  dalam  proses  kolaborasi  sangat  dibutuhkan  sebagai  kendali  atas komitmen  yang  telah  dibentuk  dalam  menjalankan  sinergitas  latar  belakang  yang  brbeda untuk tujuan yang sama. Secara luar kepemimpinan dipandang sebagai unsur penting dalam membawa  pihak  lain  dalam  kesepakatan  bersama,  kepemimpinan  sebagai  hal  terpenting dalam  proses  negosiasi-negosiasi  bersama  pemangku  kepentingan,  selain  itu  kepemimpinan yang  fasilitatif  memiliki  peran  penting  untuk  menyatukan  para  kepentingan  untuk  saling terlibat dalam semangat kolaboratif.
Proses  tata  kelolah  kolaborasi  juga  dibangun  oleh  pihak  kepolisian  sebagai tanggungjawab  yang  diemban  dalam  Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah  yang  tetap berkoordinasi  dengan  Bupati  sebagai  pemimpin  dan  ketua  FORKOMPINDA.  Secara  formil tata  kelolah  kolaborasi  dalam  penanganan  konflik  social  di  tingkat  Kabupaten  Pandeglang telah dibentuk melalui Keputusan Bupati Nomor: 460/Kep.340-Huk/2016 yang diketuai oleh Bupati.
Proses kolaborasi di bawah pimpinan Bupati unit kepolisian melaksanakan kebijakan yang  terkait  dengan  wawasan  kebangsaan  melalui  program  identifikasi  persuasif  terhadap masyarakat,  hal  tersebut  harus  dilakukan  oleh  Bupati  sebagai  pemimpin  daghlam melaksanakan  Intervensi,  sesuai  dengan  pandangan  Ansell  and  Gash  bahwa: to  move collaboration  forward,  leaders  must  often  intervene  in  a  more  directive  way  to  shape  the agenda .  Pandangan  Ansell  and  Gash  tersebut  memposisikan  pemimpin  dalam  proses kolaborasi sangat sentral dalam memberikan intervensi agar mengarahkan intervensi dengan cara yang lebih terarah untuk menjalankan agenda kebijakan wawasan kebangsaan (Ansell & Gash, 2008).
Dalam mengatasi terjadinya konflik yang lebih banyak lagi di Kabupatn Pandeglang, Bupati  Membentuk  Tim  Terpadu  Pencegahan  Konflik  Sosial  (TTPKS)  yang  terdiri  dari kepolisian,  kejaksaan,  hingga  Badan  Pertanahan  Nasional.  Tim  tersebut  dipimpin  Oleh Bupati  dalam  mengendalikan  Konflik  di  Kabupaten  Pandeglang.  Langkah  tersebut menunjukan  kepemimpinan  Bupati  untuk  tetap  mempertahankan  aturan  dasar  yang  jelas melalui  proses  tata  kelolah  kolaborasi.  Mengingat  dalam  kolaborasi  sangat  penting membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog dan melakukan eksplorasi untuk terwujudnya tujuan bersama.
Kepemimpinan  menjadi  sarana  pembelajaran  dalam  tata  kelolah  kolaborasi  yang dapat diperoleh oleh para pemangku kepentingan. Kepemimpinan kolaborasi dutunjukan juga melalui  sikap  melayani  proses  (melakukan  transformasi  dan  memfasilitasi)  serta  menjaga proses  kolaborasi  agar  tetap  berjalan  stabil  dalam  menjaga  keamanan  dan  kenyamanan
masyarakat.  Kepemimpinan  juga  ditunjukan  dalam  keberpihakan  sharing  anggaran  dalam menjalankan  peran  masing-masing  pemangku  kepentingan,  namun  kenyataan  dalam penanggulangan  konflik  belum  adanya  anggaran  yang  diperuntukkan  untuk  tindakan pencegahan konflik yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian.
Menurut Ansell and Gash (2008), pemimpin kolaborasi harus memiliki 4 ketrampilan antara lain: “ that collaborative leaders must have the skills to (1) promote broad and active participation,  (2)  ensure  broadbased  inﬂuence  and  control,  (3)  facilitate  productive  group dynamics, and (4) extend the scope of the process” . Dalam pelaksanaan Kolaborasi kebijakan Wawasan kebangsaan patut diakui bahwa peranan kepemimpinan lebih banyak secara teknis dijalankan  oleh  Baadan  Kesbangpol  sebagai  instansi  teknis  yang  memiliki  kewenangan menjalankan urusan wawasan kebangsaan di Kabupaten Pandeglang.
Mengingat  wawasan  kebangsaan  sebagai  sebuah  nilai  dalam  kehidupan  berbangsa, maka  pentingnya  pemimpin  yang  memberikan  contoh  merupakan  simbol  kualitas kepemimpinan  yang  merupakan  kontekstual  yang  tepat  dalam  menanamkan  nilai  wawasan kebangsaan  bagi  semua  kalangan  dan  pihak  yang  berkolaborasi.  Secara  factual  terkadang penanaman  nilai  tidak  sering  juga  mengalami  bentrokan  nilai  di  tengah  masyarakat,  hal tersebut  juga  disebabkan  oleh  telah  tertanam  lebih  dulu  nilai-nilai  lain  pada  masyarakat maupun para pemangku kepentingan. Kondisi demikan sangat membutuhkan pemimpin yang responsive  untuk  menurunkan  tingkat  ketegangan  yang  muncul  baik  antarpemangku kepentingan maupun antar pihak yang berkolaborasi dengan masyarakat.
Kondisi  tersebut  terkadang  juga  memunculkan  adanya  nilai  baru  yang  menjadi kesepakatan  baru  dalam  menyelesaikan  benturan  yang  terjadi.  Nilai  tersebut  menjadi  nilai baru  yang menjadi  dasar dalam membangun hubungan tata kelolah kolaborasi.  Namun  nilai tersebut bukanlah nilai substansi yang kolaborasi, karena nilai yang menjadi substansi dalam kolaborasi  tetaplah  nilai  wawasan  kebangsaan  sebagaimana  yang  telah  menjadi  tujuan bersama. Munculnya nilai baru tersebut bukan tidak mungkin, muncul juga pihak-pihak baru yang menjadi mediator baru.
Hal  yang  menjadi  tantangan  tersendiri  dalam  pelaksanaan  kolaborasi  terkait  dengan wawasan  kebangsaan,  intensitas  Bupati  sebagai  pemimpin  Kepala  daerah  memiliki keseriusan  dalam  melakukan  control  dan  evaluasi  kebijakan  wawasan  kebangsaan. Komunikasi yang intens antara Bupati, Kapolres dan Dandim untuk saling bertukar informasi dan sumber daya dalam menjaga keseimbangan interaksi masyarakat kabupaten Pandeglang. Proses  pelaksanaan  komunikasi  secara  intens  dilakukan  oleh  Badan  Kesbangpol  dengan melibatkan  lebih  banyak  stakeholder.  Peranan  pemimpin  dalam  proses  kolaboasi  yang
berorientasi  pada  masa  depan  tujuannya  adalam  membangun  dasar-dasar  yang  fundamental dari proses kolaborasi, sehingga proses kolaborasi menjadi berkelanjutan.
Mengingat  masa  depan  bangsa  sangat  ditentukan  pada  pembinaan  nilai  wawasan kebangsaan  bagi  generasi  muda  melalui  proses  pendidikan.  Kerangka  model  penanaman nilai-nilai  kebangsaan  tersebut  sangat  perlu  menjadi  perhatian  pemerintah  daerah  melalui program  dan  kegiatannya.  Proses  pendidikan  yang  menjadi  fokus  kolaborasi  tersebut  perlu dipimpin  oleh  seseorang  yang  memiliki  visi  jangka  panjang.  Proses  penanaman  nilai wawasan  kebangsaan  dalam  proses  kolaborasi  kebijakan  pendidikan  wawasan  kebangsaan mendorong  para  pemangku  kepentingan  untuk  melakukan  fungsinya  masing-masing sebagaimana pembagian yang telah ditetapkan.

## D. KESIMPULAN
Implementasi kebijakan wawasan kebangsaan belum dilaksanakan secara tata kelolah kolaborasi,  sehingga  penanganan  konflik  sosial  di  Kabupaten  Pandeglang  masih  belum terlaksana secara baik. Dominasi pemerintah dalam proses implementasi kebijakan wawasan kebangsaan  masih  sangat  dominan  serta  desain  kelembaannya  belum  secara  penuh melibatkan  peran  serta  aktor  yang  berkepentingan.  Implementasi  Kebijakan  wawasan kebangsaan  agar  dapat  dilaksanakan  secara  kolaboratif  sangat  perlu  memperhatikan  Aktor atau  pihak  yang  berkepentingan  untuk  terlibat  secara  aktif  dalam  proses  implementasi kebijakan dan perlu memperhatikan juga beberapa inti pelaksanaan kebijakan untuk menjadi pendukung pelaksanaan aktifitas yang berkaitan aktor yang terlibat.
Permasalahan  wawasan  kebangsan  perlu  dipahami  sebagai  permasalahan  bersama yang menjadi tanggung jawab setiap individu warga negara, sehingga dalam pelaksanaannya perlu  memperhatikan  semua  aspek  baik  sosial,  ekonomi,  politik,  dan  keraifan  lokal  dan budaya. Proses implementasi kebijakan wawasan kebangsaan merupakan aktualisasi dari rasa sadar  akan  kecintaan  dan  kebanggaan  sebagai  bagian  dari  bangsa  indonesia  yang diapresiasikan  setiap  warga  negara,  sehingga  diperlukan  kesetaraan  untuk  terlibat  secara bersama-sama dalam implementasi kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansell, C.,  & Gash,  A. (2008). Collaborative  governance in theory  and practice. Journal of public administration research and theory, 18 (4), 543-571.
Foulcher, K. (2000). Sumpah Pemuda: The making and meaning of a symbol of Indonesian nationhood. Asian Studies Review, 24 (3), 377-410.
http://infopublik.id/read/57474/efektifitas-implementasi-kebijakan-pendidikan-wasbang-di- daerah-.html, diakses tanggal 14 September 2019.
Kansil, C. S., & Kansil, C. S. (2011). Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara . Jakarta: Rineka Cipta.
Khasan, E. (2010). Memadukan Metode Kuantitaf dan Kualitatif . Bandung: Indra Prahasta.
Muttaqin,  T.,  dkk.  (2006). Membangun  Nasionalisme  Baru;  Bingkai  Ikatan  Kebangsaan Indonesia  Kontemporer .  Jakarta:  Kementerian  Negara  Perencanaan  Penmbangunan Nasional/Bappenas.
Naisbit, J. (1994). Global Paradox: The Bigger the World Economy, the More Power full Its Smallest Players . New York: William Morrow.
Nasional, K. M.  N. P. P. (2005). Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 . Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Nugroho,  R.  (2018 ).  Kebijakan  Membangun  Karakter  Bangsa .  Jakarta:  Elex  Media Komputindo.
Poespowardojo,  S.  (1989). Filsafat  Pancasila:  sebuah  pendekatan  sosio-budaya .  Bandung: Gramedia Pustaka Utama.
Stroomberg, J. (2018). Hindia Belanda 1930 . IRCiSoD.
Sugiyono, D. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Uefel,  W.  (2014). Political  Leadership  in  Deliberative  Democracy .  Lap  Lambert  Acadecc Publishing: Germany.
Wasistiono,  S.  (2015). Perkembangan  Konsep  Negara  Bangsa  (Nation  State)  dalam  Era Globalisasi (Tinjauan dari Sudut Pemerintahan) . Bahan Diskusi Kemenkopolhukkam tanggal 7 Oktober 2015.