## Abstract
One of the pillars of Islam which must be fulfilled by the Muslims is to paying zakat. One element in the fulfillment of Zakat is Muzakki, or the person who has to pay zakat on property held. In any form of imposition of Islam to his people (from the praying until Hajj obligation) is not merely a form of obedience to the commands of Allah as an expression of faith alone or Hablun Min Allah, but there is other liability which can not be – read: like two sides of the coin – the  pious charity / Hablun Min An-Naas. In the context of  zakat, so that the obligation imposed on the Muzakki, an obligation that is’ Aini and even in Islamic history, Sahabat Abu Bakr R.A. never enact permissibility to fight for Muslims who do not want to pay zakat. And than according with the conditions of the times, eventually every Islamic countries in the world, is also implementing regulations regarding zakat for each country, of course, with the application of different between each of these countries.

## Abstrak
Salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan oleh orang Islam adalah membayar zakat. Salah satu unsur dalam penunaian zakat adalah Muzakki, atau orang yang dibebani untuk membayar zakat atas harta yang dimilikinya. Dalam agama Islam setiap bentuk pembebanan

## REGULASI  ZAKAT MENURUT MAZHAB NEGARA DAN MAZHAB DAERAH
(Studi Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Penglolaan Zakat dan Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam No 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal)

## Nurdhin Baroroh
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, email: nurdhinbaroroh@yahoo.com
kepada umatnya (kewajiban shalat sampai kewajiban ibadah haji) bukanlah semata-mata sekedar bentuk ketaatan kepada perintah Allah SWT sebagai wujud keimanan saja atau Hablum Min Allah, akan tetapi tersematkan kewajiban lainnya yang tidak dapat dipisahkan – baca: bagaikan dua sisi mata uang – yaitu beramal shaleh/Hablum Min an-Naas. Dalam konteks zakatpun juga demikian, sehingga kewajiban yang dibebankan kepada para Muzakki, merupakan kewajiban yang bersifat ‘Aini – apabila sudah terpenuhi syarat dan rukun – dan bahkan dalam lintas sejarah Islam, sahabat Abu Bakar R.A. pernah memberlakukan kebolehan untuk memerangi bagi orang-orang Islam yang tidak mau membayar zakat. Dalam bahasa selanjutnya sesuai dengan kondisi zaman, akhirnya setiap Negara-negara Islam di dunia, juga menerapkan regulasi pengaturan zakat untuk negaranya masing-masing, tentunya dengan penerapan yang berbeda diantara masing-masing negara tersebut.
Kata kunci: muzakki, ‘amal shaleh, ‘aini dan regulasi zakat.

## A. Pendahuluan
Ajaran agama ini tidak pernah membedakan dan atau memisahkan antara dimensi ketuhanan yang bersifat sakral dan individu dengan dimensi kemanusiaan yang bersifat profan dan sosial kemasyarakatan. Hal ini bisa dilihat dari konsep kesalehan yang harus dikedepankan oleh seorang muslim dalam hidupnya. Kesalehan yang harus termanifestasikan dalam diri seorang muslim tersebut adalah kesalehan individu sebagai konsekuensi logis dari makhluk Tuhan yang harus menyembah-Nya, sementara di sisi lain pemaknaan dan pengamalan wujud kesalehan sosial juga tidak terabaikan begitu saja, terkait keberadaannya sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan sesama. 1 Keseimbangan dua
1 Kesalehan sejati bukanlah semata-mata mentaati bentuk-bentuk lahiriah ritual keagamaan saja, dan bahkan pemaknaan sekaligus pengalaman dari wujud kesalehan individu dan sosial adalah wajib, terkait keberadaan manusia itu sendiri. Kesalehen sejati adalah mengarahkan kecenderungan individu terhadap manfaat-manfaat material dan psikis demi tercapainya tujuan-tujuan sosial dengan memperluas ruang lingkup pihak-pihak yang akan menikmatinya. Lihat dalam S. Waqar Ahmed Husaini, Sistem Pembinaan Masyarakat Islam, terj. Anas Mahyuddin, (Bandung: Pustaka, 1983), p. 27-28. Hal ini bisa dilihat dan diperhatikan dari sekian banyaknya redaksi ayat dalam al-Qur’an yang menggabungkan konsep keimanan
konsep yaitu ketaatan sebagai hamba Tuhan dan keberadaan sebagai manusia inilah yang menjadi ciri khas ajaran agama ini dalam misinya sebagai agama Rahamtan li al-‘Alamin sehingga ritual kewajiban yang ada dalam rukun Islam – baca: terkecuali kalimat syahadat – bukanlah sebuah relasi hubungan yang bersifat vertical independent antara semata akan tetapi juga bersifat horizontal humanisme .
Ajaran agama Islam secara keseluruhan tidak saja berisikan ajaran yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan Pencipta, akan tetapi juga manusia dengan manusia dan bahkan manusia dengan lingkungan sekitar.  Keseluruhan ajarannya adalah untuk mengatur hubungan antar manusia dalam bentuk mu’asyarah maupun mu’amalah . Disamping itu, ia juga memiliki aturan yang dijabarkan dalam komponen jinayah, jihad, dan qadla. 2 Dengan begitu menjadi jelas bahwa ajaran Islam – baca: hukum Islam – mencakup segala lapangan hukum-hukum publik, hukum privat, hukum nasional dan internasional. 3
Interaksi kemanusiaan yang dilakukan dalam konsep kesalehan individu dan kesalehan sosial diharapkan mampu memunculkan sebuah simbiosis mutualisme antara yang satu dengan lainnya, sehingga berakar pada terwujudnya berragam macam upaya kearah memajukan kesejahteraan umat dewasa ini, sebenarnya yang ingin dicapai dari penggabungan dua konsep kesalehan tersebut, bukanlah hal yang baru saja muncul belakangan ini, karena dengan kita mencermati apa yang
yang nota bene adalah perlambang sisi individualitas pribadi dalam “berhubungan dengan Tuhannya” dengan konsep amal shaleh yang menjadi perlambang pancaran sisi nilai guna dari keimanan tersebut, yang pada akhirnya tidak saja bersifat pribadi bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi yang lain. Sehingga konsep keimanan dalam Islam adalah konsep gabungan antara keyakinan di dalam hati dengan perbuatan yang bernilai guna bagi yang lain. Redaksi yang dimaksud adalah gabungan redaksi antara dengan . Tidak kurang terdapat 58 ayat dalam al-Qur’an
yang redaksi ayatnya menampilkan gabungan antara konsep keimanan dengan konsep amal shalih. Dua redaksi itu terkadang tersusun dalam satu rangkaian ayat yang tidak dipisahkan dengan lafal apapun, namun sering kali juga diantara keduanya ada selingan lafal yang memisahkan, pun demikian maksudnya adalah sama dan tidak berbeda.
2 Sahal Mahfudzh, Nuansa Fiqh Sosial, ( Yogyakarta, Kerja sama LkiS dan Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 5. Lihat juga J.N.D. Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern, Terj. Machnun Husein , (Yogyakarta : P.T.Tiara Wacana, Januari 1995), hlm. 4-5.
3 Ibid.
menjadi embrionya saja, jelas bahwasanya ini adalah termaktub dalam al-Qur’an, sehingga cita-cita ini sudah lahir sejak 14 abad yang lalu, pada masa al-Qur’an itu pertama kali diwahyukan, salah satunya adalah rukun Islam yang ketiga, yaitu penunaian zakat.
Zakat yang dipadang sebagai sarana komunikasi utama antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat serta memiliki peranan yang sangat penting dalam menyusun kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan di dalam sebuah negara. Dengan demikian, permasalahan dalam dunia Islam bukanlah sekedar bagaimana cara menghimpun dan menyalurkan zakat kepada yang berhak, tetapi lebih jauh mencakup upaya sistemisasi untuk mentransformasikan nilai-nilai syariah dalam pengembangan  masyarakat dan negara melalui kesinambungan hubungan antara Muzakki dengan Mustahiq .
Untuk konteks kenegaraan, sebagai negara dengan jumlah mayoritas penduduknya beragama Islam, pemerintah negara Indonesia melalui Presiden B.J. Habiebie telah mensyahkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pada tanggal 23 Desember 1999. Kemudian pada tanggal 25 Nopember 2011 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah mensyahkah Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang yang terakhir ini juga sekaligus untuk mencabut Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sebelumnya, sehingga paling tidak untuk zakat, negara Indonesia telah mampu membuat dua produk perundang-undangan yang menjadi payung hukum dan landasan konstitusinya.
Di sisi lain untuk konteks kedaerahan, Nangroe Aceh Darussalam, sebagai salah satu daerah yang memiliki kewenangan otonomi khusus oleh pemerintah Indonesia dengan latar belakang yang dimilikinya, 4
4 Paling tidak kalau mengacu pada Undang-undang  No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, maka yang menjadi latarbelakangnya adalah:
1.  Bahwa berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.
2.  Bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari’at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.  Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di
juga telah menerapkan qanun-qanun yang berkaitan dengan zakat dan berlaku secara khusus di propinsi ini. Qanun-qanun tersebut dibentuk sebagai pengejawantahan dan pelaksanaan dari amanat  Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. 5
Diantara qanun-qanun tersebut adalah Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat yang dibuat pada masa pemerintahan Gubernur Abdullah Puteh, 6 kemudian secara khusus tentang Baitul Mal yang mengatur mengenai regulasi harta zakat, wakaf dan harta agama adalah Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal yang dibuat pada masa pemerintahan Gubernur Irwandi Yusuf.

## B.  Zakat: Kewajiban Umat
Secara umum kewajiban dalam pembayaran zakat merupakan perintah wajib yang tertuliskan dalam bentuk Fi’l al-Amr atau kata kerja perintah, sebagaimana tersurat dalam Q.S. At-Taubah (9): 103
Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip- prinsip kepemerintahan yang baik.
4.  Bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5 Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, merupakan sebuah undang-undang yang menjadi payung hukum dan dasar konstitusi dalam penerapan otonomi khusus bagi Provinsi Nangroe Aceh Darussalam terkait dengan keistimewaan-keistimewaan yang dimilikinya, termasuk di dalamnya adalah sebagai upaya agar bumi Serambi Mekah ini tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini diberlakukan setelah adanya kesepakatan damai antara pemerintah negara Indonesia dengan pihak GAM dalam perjanjian Helsinki, Finlandia pada tahun 2005.
6 Qanun ini dibuat sebelum dibuatnya Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, namun demikian paling tidak adanya qanun ini telah menunjukkan betapa NAD telah memiliki seperangkat aturan perundang-undangan yang jauh lebih eksklusif dalam hal zakat dan pengelolaannya apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya, terlebih lagi adalah tahun 2004 merupakan tahun ujian bagi provinsi ini dengan adanya bencana internasional tsunami.
Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
Lain dari pada itu, bahwasanya zakat itu diambil dari setiap usaha yang baik dan halal, seperti yang tergambar dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 267.
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.
Ketika menafsirkan at-Taubah (9): 103 Imam al-Qurthubi mengemukakan bahwsanya zakat itu diambil dari semua harta yang dimiliki, meskipun kemudian sunnah Nabi Muhammad mengemukakan rincian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. 7 Sementara Ahmad Mustafa al-Maraghi ketika menafsirkan al-Baqarah (2): 267 menyatakan ayat ini merupakan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat/infaq dari hasil usaha yang terkait, baik berupa mata uang, barang dagangan, binatang ternak, maupun dari hasil tanam- tanaman dan buah-buahan serta biji-bijian. 8
7 Al-Qurthubii, al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an , VII-VIII, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1413 H), VII: 156.
8 Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi , (Kairo: Maktabah at-Tijariyah, 1364 H), I: 39.
Sedangkan Yusuf Qaradhawi menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Amwaal merupakan bentuk jama’ dari kata Maal , yang bagi orang Arab – yang dengan bahasanya al-Qur’an itu diturunkan – berarti segala sesuatu yang dinginkan oleh manusia, menyimpan dan memilikinya. 9 Sementara itu az-Zarqa’ mengemukakan definisi yang memungkinkan tercakupnya berbagai harta, sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan kehidupan. Harta  atau kekayaan yang dizakati itu adalah sesuatu yang konkret dan bersifat material dan mempunyai nilai dalam pandangan manusia. 10
Kaitannya dengan kewajiban zakat maka beberapa pendapat secara umum mengungkapkan bahwasanya zakat itu dikeluarkan dari harta kekayaan konkret yang bernilai dalam pandangan  manusia dan dapat digunakan menurut umumnya. Dengan demikian harta kekayaan yang secara konkret belum terdapat contohnya di zaman Muhmmad SAW, tetapi dengan perkembangan perekonomian modern menjadi sangat berharga dan bernilai, maka termasuk dalam kategori harta atau kekayaan yang apabila tealah memenuhi syarat dan rukunnya zakat, harus dikeluarkan zakatnya atas benda-benda itu, meskipun di luar dari profesi-profesi yang ada pada masa Rasul.
Dalam UU. No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan UU. No 23 Tahun 2011Tentang Pengelolaan Zakat, maka harta yang wajib dizakati adalah meliputi zakat mal dan fitrah. Zakat mal meliputi: (a) emas, perak dan uang, (b) Perdagangan dan perusahaan, (c) Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, (d) Hasil pertambangan, (e) Hasil peternakan, (f) Hasil pendapatan dan jasa, dan (g) Rikaz. 11 Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 26 ayat 1, disebutkan bahwasanya jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta penghasilan dan tabungan yang meliputi: (a) emas, perak, atau logam mulia dan uang, (b) perdagangan dan perindustrian, (c) pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, (d) Pertambangan, (e) Penghasilan/pendapatan dan jasa, dan (f) Rikaz.
9 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam , Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Cet II, (Jakarta: Gema Insani Press ,1997),  hlm. 123.
10 Mustafa Ahmad Zarqa’, al-Fiqh al-Islami fi Tanbihi al-Jadidi , (Damaskus: Jami’ah Damaskus, 1946 H), hlm. 119.
11 Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 11 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4 ayat 1 dan 2.
Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal, pasal 18 ayat 1 dan 2, disebutkan bahwasanya selain zakat fitrah, zakat maal, dan zakat penghasilan, ada lagi jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang terdiri atas: emas, perak, logam mulia lainnya dan uang, perdagangan dan perusahaan, perindustrian, pertanian, perkebunan dan perikanan, perternakan, pertambangan, pendapatan dan jasa; dan rikaz.

## C. Ketentuan Bagi Muzakki Zakat
Titik singgung tulisan ini adalah mengenai Muzakki atau orang muslim yang berkewajiban membayarkan zakat. Terhadap Muzakki yang dewasa dan waras para ulama’ sepakat dan tidak ada pertentangan akan kewajiban mereka dalam menunaikan zakat, namun demikian dalam tulisan ini tidak bermaksud menguraikan perbedaan pendapat, yaitu antara Muzakki dewasa dan waras dengan Muzakki anak-anak, yatim piatu dan orang gila. 12
Yusuf al-Qaradawi berpendapat, kekayaan anak-anak dan orang gila adalah wajib dizakati, karena zakat adalah kewajiban yang memiliki keterikatan dengan harta kekayaan, demikian kewajiban penunaiannya tidaklah dapat gugur dikarenakan posisi yang masih anak-anak  atau orang  gila, hal ini berlaku untuk semua harta yang dimiliki oleh mereka. Sama halnya dengan kekayaan dalam bentuk ternak  yang digembalakan, tanaman dan buah-buahan, hasil perdagangan/perniagaan dan ataupun juga uang dengan syarat tidak merupakan simpanan untuk belanja hidup sehari-hari, karena uang yang demikian itu tidak berlebih dari kebutuhan rutinnya. Keberadaan mereka yang belum dewasa atau yang tidak cakap akalnya adalah tidak memungkinkan untuk mengurusi hartanya, termasuk dalam hal penunaian zakat, karenanya ada wali pengampu yang amanah untuk mengurusi hal tersebut, sehingga beban taklif ini jatuh pada wali pengampunya yang diminta untuk mengeluarkan zakat tersebut, sampai keadaah mereka sudah cukup dewasa dan cakap akal dalam hal pengurusan harta benda, sehinggga pada akhirnya harta itu
12 Untuk lebih detail, pembahasan mengenai perbedaan pendapat terkait dengan apakah anak-anak/yatim dan orang gila yang memiliki harta melebihi satu nishab – baca: memenuhi syarat untuk dizakati – wajib dan harus mengeluarkan zakat, dapat di lihat dalam Yusuf al-Qaradawi, Hukum Zakat , Terj. Salman Harun dkk, Cet III, (Jakarta: P.T. Pustaka Litera AntarNusa, 1993), p. 106-120.
sendiri bisa menjadi harta yang bersih dari hak-hak para Mustahik nya yang berhak untuk menerimanya. 13
Penunaian beban taklif dalam hal ini adalah mengacu pada Q.S. At-Taubah (9): 103 dan Q.S. Al-Baqarah (2): 267. 14 Kedua redaksi ayat tersebut menggunakan bentuk kata kerja perintah Fi’l Amr , yang bermaknakan sesuatu yang harus dan wajib dikerjakan ditambah dengan banyaknya periwayatan hadist yang bernada peringatan keras dan ancaman terhadap orang-orang yang tidak membayar zakat. 15
13 Bisa dimaknai dari hal ini, bahwasanya al-Qaradawi berpendapat apapun hartanya dan siapapun pemiliknya adalah sama hukumnya. Dengan catatan harta itu telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya, dan bukan simpanan untuk belanja sehari-hari, akan tetapi harta lebih dari nishabnya. Untuk konteks Indonesia, pengaturan perwalian atas harta anak-anak yang belum dewasa dan atau orang yang tidak cakap akalnya meskipun dengan konteks yang bersifat daerah yaitu Nangroe Aceh Darussalam hal ini termuat dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal Bab VIII Pasal 39 sampai dengan Pasal 42.
14 Q.S. At-Taubah (9): 103.
Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
Q.S. Al-Baqarah (2): 267.
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.
15 Uraian lengkapnya bisa dilihat dalam Yusuf al-Qaradawi, Hukum Zakat , Terj. Salman Harun dkk,... hlm. 76-86. Bahkan kalau dilihat dari sisi sejarah, Khalifah pertama Abu Bakar pernah menerapkan kebijakan yang cukup populer terkait dengan zakat, yaitu memerangi kaum yang tidak mau membayar zakat, di awal- awal pemerintahannya.
Menurut al-Qaradawi terdapat empat asas teori wajib zakat bagi umat Islam – baca: yang wajib mengeluarkan zakat – yaitu: 1.  Teori beban umum ( Taklif ).
Untuk teori ini didasarkan pada kekayaan dan pembebanan berupa kewajiban badan dan harta bagi setiap hamba itu sendiri, dan ini adalah hak Tuhan dalam  menguji kualitas pengabdian seorang hamba itu dihadapan-Nya. 16 Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Mu’minun (23): 115.
Artinya: “Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?”
Selanjutnya Q.S. Al-Qiyamah (75): 36.
Artinya: “Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?”
Q.S. An-Najm (53): 31.
Artinya: “Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang- orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga)”.
2.  Teori khilafah.
Bahwa harta itu adalah milik Allah, dan manusia itu hanya diamanati, teori ini merujuk pada Q.S. As-Saba’ (34): 22.
16 Yusuf al-Qaradawi, Hukum Zakat , Terj. Salman Harun dkk,...hlm. 1010.
Artinya: “Katakanlah: «Serulah mereka yang kamu anggap (sebagai tuhan) selain Allah, mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberat zarrah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam (penciptaan) langit dan bumi dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya».
Di sini manusia ditugasi untuk berproduksi, yakni hanya sebatas mengolah bahan serta mengubah susunan untuk memenuhi kebutuhannya. 17
3.  Teori kesejahteraan dan jaminan sosial.
Teori ini menjelaskan mengenai peran individu terhadap masyarakat dan begitu juga sebaliknya. Manusia sebagai makhluk individu maka dia memerlukan interaksi sosial dalam masyarakat demi kelangsungan hidupnya. Kehidupan individu dalam berbagai aspek selalu ditopang oleh peran masyarakat, hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri.
4.  Teori persaudaraan.
Dalam Islam persaudaraan meliputi dua hal, yaitu: persaudaraan atas dasar sama-sama manusia dan persaudaraan atas dasar sama-sama aqidah, dalam persaudaraan terdapat suatu kewajiban yang harus dilakkukan yakni saling tolong-menolong antara sesama manusia. Apabila persaudaraan itu ciri hubungan antara sesama manusia, maka persaudaraan itu menghendaki adanya bukti punya tuntutan-tuntutan, diantara tuntutannya adalah janganlah manusia itu hidup untuk senang sendiri, tidak memperdulikan saudarannya sesama manusia. 18
Teori ini muncul berdasarkan kaidah-kaidah persaudaraan dalam keyakinan dan kemanusiaan, kaidah persaudaraan dalam keyakinan itu adalah sistem rohani yang saling terkait dan mendarah daging, belas kasih dan solidaritas antara saudara dalam masyarakat insani yang satu. Hal ini merujuk pada Q.S. Al-Hujurat (49): 13.
Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan
17 Ibid., hlm. 1012.
18 Ibid., hlm. 1022.
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

## D. Peran Negara Atas Muzakki Zakat
Menilik pendapat Ibn Taimiyah, menjelaskan bahwasanya antara agama dan pemerintah tidak bisa dipisahkan,  karena menurutnya tanpa adanya paksaan negara, agama berada dalam keadaan bahaya, yang pada akhirnya tanpa melaksanakan hukum wahyu Ilahi maka negara akan menjadi organisasi yang tiranik. 19 Ibn Taimiyah memandang bahwa setiap anak Adam selalu mendambakan adanya keselarasan, kemaslahatan dan jauh dari segala hal-hal yang mendatangkan marabahaya. Hal ini tak dapat dipungkiri mengingat keberadaan mereka sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan lainnya dalam kehidupannya. Sesuatu yang dicita- citakan tersebut hendaknya diwujudkan dalam suatu wadah komunitas yang berujud negara dan pemerintah yang ditaati yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. 20
Dan bahkan sebagai bentuk apresiasi akan pentingnya sebuah pemerintah atau negara menjamin kemaslahatan, keadilan dan kesejahteraan ini, sampai-sampai Ibn Taimiyah menafikan unsur keimanan dan keagamaan dalam sebuah pemerintahan dan negara. Hal ini diungkapkannya dalam sebuah ungkapan, yang artinya adalah:
“Allah akan bersama (menolong) sebuah negara yang senantiasa menjunjung tinggi nilai keadilan, kesejahteraan dan kemaslahatan (bagi rakyatnya), meskipun negara itu sendiri adalah negara kafir. Sebaliknya Allah tidak akan bersama dengan negara yang penuh dengan kezaliman (atas rakyatnya), meskipun negara itu adalah negara mu’min” 21
19 Ibn Taimiyah, As-Siyaasah asy-Syar’iyyah , (Mesir: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1952), hlm. 174.
20 Ibn Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa , ( ttp: tnp, t.t. ), XXVIII: 62.
21 Ibid ., hlm. 63.
Dalam konteks kekinian, zakat yang merupakan kewajiban bagi orang Islam, selain berfungsi sebagai pembersih harta dan jiwa, juga merupakan sumber dana potensial dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial guna meningkatkan taraf hidup kaum dhuafa’ dan sebagai salah satu sumber daya bagi pembangunan umat demi suksesnya pembangunan nasional.
Disadari atau tidak, hukum yang belaku di Indonesia (termasuk di dalamnya peraturan-peraturan daerah) merupakan hasil resepsi dari hukum-hukum yang lain termasuk hukum Islam. Jadi sangat jelas terlihat benang merah antara hukum Islam dan hukum nasional, termasuk di dalamnya adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan:
1.  Menimbang: bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam.
2.  Pasal 1 butir 2 “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3.  Pasal 1 butir 5 “ Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
Undang-undang ini sebenarnya merupakan satu diantara produk perundang-undangan yang dikhususkan untuk kaum muslim, sebagai bentuk upaya optimalisasi dan maksimalisasi usaha pemerintah dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat di Indonesia.
Sebenarnya kalau kita mencermati teori wajib atas zakat di atas, maka perhatian utama dalam kaitannya dengan zakat ini adalah peraturan yang mengatur permasalahan Muzakki karena dari sinilah harta zakat itu bisa terkumpulkan, terdistribusikan dan didayagunakan. Dalam al-Qur’an dan al-Hadist sendiri sama sekali tidak ditemukan redaksi ayat ataupun matan hadist yang secara eksplisit mengatur mengenai aturan-aturan yang harus ditegakkan oleh negara atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Muzakki . Pun demikian sebagaimana disebutkan di atas bahwasanya penunaian beban taklif dalam hal ini adalah mengacu pada Q.S. At-Taubah (9): 103 dan Q.S. Al-Baqarah (2): 267. Kedua redaksi ayat
tersebut menggunakan bentuk kata kerja perintah Fi’l Amr , ditambah lagi dengan banyaknya periwayatan hadist yang bernada peringatan keras dan ancaman terhadap orang-orang yang tidak membayar zakat. Hal ini menunjukkan betapa sebenarnya Muzakki mendapatkan perhatian yang serius dari agama – baca: baik penunaian atau pengingkaran kewajibannya, dan negara mempunyai wewenang untuk hal tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
Kembali kepada pasal 1 ayat 2 dan 5 di atas, kata-kata “kewajiban” yang melekat pada sebuah pasal dalam peraturan perundang-undangan merupakan sebuah kata yang berimplikasi dan berakibat pada adanya perbuatan konkrit yang harus dilakukan, karena kewajiban merupakan bentuk perintah dari Mukallif kepada Mukallaf . 22 Artinya di sini – baca: karena sudah diundangkan dalam bentuk undang-undang oleh lembaga legislative/DPR – maka kata “kewajiban” yang ada pada pasal 1 ayat 2 dan 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat merupakan kewajiban yang bersifat menyeluruh, mengikat dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi khusus bagi yang memeluk agama Islam, sehingga legalitas asas nasional aktif atas undang-undang ini juga terbatas, hanya bagi pemeluk agama Islam, dan itu syah sebagaimana telah berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya. 23
Lebih lanjut apabila ditelusuri dalam pasal dan ayat-ayat yang terkandung dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terutama pasal dan ayat-ayat yang melekat dan berhubungan dengan kata “kewajiban” sebagaimana yang tertera dalam pasal 1 ayat 2 dan 5 di atas, maka seharusnya diikuti dengan pasal-pasal dan ayat-ayat yang menjelaskan mengenai Uqubah atau hukuman yang mengikat dan menjerat bagi para Muzakki nakal yang tidak mau membayar zakat. Selama ini yang terrekam dalam mainstream kita selama ini adalah bahwasanya zakat merupakan bagian dari pada Privat Law yang jelas- jelas berbeda dengan Public Law , terutama dalam hal keaktifan lembaga
22 Kata wajib merupakan sebuah kata yang bermakna harus yang berimplikasi pada keharusan untuk melakukan dan mengerjakan sebuah perintah yang berasal dari pihak yang memerintahkan, dan dalam bahasa agama akan berimplikasi pada adanya hukuman atau dosa bagi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut.
23 Legalitas asas nasional aktifnya sama kekuatannya dengan yang dimiliki oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres R.I. No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (K.H.I.) yang hanya melekat bagi orang-orang Islam di Indonesia saja.
negara yang membawahi hukum. Namun demikian sebuah kasus yang pada mulanya itu merupakan kasus dari hukum yang bersifat Privat Law bisa berubah menjadi bagian dari kasus hokum yang bersifat Public Law , terutama apabila di dalamnya ada unsur yang disebut dengan Wanprestasi , atau upaya tidak memenuhi prestasi/kewajiban yang harus dilakukan. Ketika ada kejadian seperti ini, maka kasus tersebut bukan lagi bagian dari hokum yang bersifat Privat Law akan tetapip sudah menjadi bagian dari kasus hukum yang bersifat Public Law . Demikian pula yang seharusnya terjadi dengan zakat.
Salah satu daerah provinsi yang memberlakukan aturan dan bersifat mengikat bagi Muzakki adalah Nangroe Aceh Darussalam. Zakat dan pengelolaannya di Aceh, selain merupakan ketentuan Syariat Islam, telah pula menjadi hukum positif bagi warga Aceh sendiri.  Adanya Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan payung hukum khusus bagi provinsi ini. 24
Berkaitan dengan zakat, maka pengaturan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ini diatur dalam Pasal 191 dan 192, yaitu:
Pasal 191:
(1)   Zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal kabupaten/kota.
(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan qanun.
Pasal 192:
Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak.
yang kemudian dilanjutkan dengan adanya Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal 25 yang secara khusus menjadi peraturan
24 UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menjadi payung hukum yang memberikan ‘keistimewaan khusus” bagi provinsi Nagroe Aceh Darussalam untuk mengatur tata pemerintahan di daerahnya baik tata pemerintahan provinsi ataupun kabupaten-kota. Hal ini tidak lepas dari aspek kesejarahan yang terjadi di provinsi ini dan utamanya adalah demi menjaga keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25 Sebenarnya sebelum adanya UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal, di Aceh sendiri sudah ada Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam No. 7 Tahun 2004 Tentang
pelaksanannya. Sehingga dengan adanya undang-undang dan qanun tersebut keberadaan zakat adalah sebagai hukum positif mengikat Muzakki dan mengatur amil sebagai pemegang otoritas manajemen zakat di Nangroe Aceh Darussalam. 26
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan hukuman, maka terhadap pelanggar zakat di Aceh, dikenakan pidana seperti diatur dalam Bab XI Tentang Ketentuan Uqubat mulai dari Pasal 50 sampai 54, yang menjelaskan hukuman bagi setiap Muzakki (orang Islam atau badan) yang tidak melaksanakan kewajibannya, yakni dihukum dengan jarimah Ta’zir dan dengan ‘Uqubat.
Ketentuan dan pasal-pasal yang berfungsi untuk menjerat tindak pidana zakat dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal adalah sebagai berikut:
Pasal 50: Setiap orang Islam atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1), dihukum karena melakukan jarimah ta’zir dengan ‘uqubat, berupa:
a.   denda paling sedikit satu kali nilai zakat yang wajib dibayarkan, paling banyak dua kali nilai zakat yang wajib dibayarkan; dan
b.   kewajiban membayar seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan audit khusus.
Pasal 51: Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat Baitul Mal yang dapat mengakibatkan gugurnya kewajiban membayar zakat, dihukum karena pemalsuan surat dengan ‘uqubat ta’zir, berupa denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau paling singkat satu bulan.
Pasal 52 Barang siapa yang melakukan, turut melakukan atau membantu melakukan penggelapan zakat, atau harta agama lainnya yang
Pengelolaan Zakat yang ditandatangani oleh gubeernur saat itu Abdullah Puteh.
26 Bisa dikatakan bahwasanya setelah diundangkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, lalu diikuti dengan adanya Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal, maka sebenarnya untuk hal-ihwal zakat dan apa saja yang berkaitan dengan zakat sudah tidak lagi menjadi bagian dari privat law, akan tetapi sudah menjadi bagian dari public law. Hal ini bisa dilihat dari serangkaian pasal-pasal yang ada di dalam qanun tersebut yang juga memuat pasal uqubat dan ta’zir.
seharusnya diserahkan pengelolaannya kepada Baitul Mal, dihukum karena penggelapan, dengan ‘uqubat ta’zir berupa cambuk di depan umum paling sedikit satu kali, paling banyak tiga kali, dan denda paling sedikit satu kali, paling banyak dua kali, dari nilai zakat, wakaf, atau harta agama lainnya yang digelapkan.
Pasal 53 Petugas Baitul Mal yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 33 dihukum karena melakukan jarimah penyelewengan pengelolaan zakat dan harta agama dengan ‘uqubat ta’zir hukuman denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau hukuman kurungan paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan membayar kembali kepada Baitul Mal senilai zakat atau harta agama yang diselewengkan.
Pasal 54 Dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 dilakukan oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ‘uqubatnya dijatuhkan kepada pimpinan atau pengurus badan tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya.
Qanun Aceh ini juga menetapkan pidana bagi yang membuat surat palsu atau memalsukan surat Baitul Mal yang dapat mengakibatkan gugurnya kewajiban membayar zakat, yaitu dihukum dengan uqubat ta’zir berupa denda paling banyak Rp 3 juta, paling sedikit Rp 1 juta atau hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau paling sedikit satu bulan. Kemudian, bagi siapa yang melakukan, turut melakukan atau membantu melakukan penggelapan zakat atau harta agama lainnya, yang seharusnya diserahkan pengelolaannya kepada Baitul Mal, dihukum berupa cambuk di depan umum paling sedikit satu kali, paling banyak tiga kali, dan denda paling sedikit satu kali, paling banyak dua kali dari nilai zakat, waqaf dan harta agama yang digelapkan.
Selanjutnya Amil (petugas Baitul Mal) yang mengelola zakat fitrah dan zakat mal pada Baitu Mal Gampong dan Nazir Waqaf yang melakuklan penyelewengan pengelolaan zakat dan harta agama dihukum dengan denda Rp 1 juta, paling banyak Rp 3 juta atau hukuman kurungan paling singkat dua bulan atau paling lama enam bulan dan membayar kembali kepada Baitul Mal senilai zakat atau harta yang diselewengkan.
Menilik keadaan peraturan perundang-undangan yang ada di
Nangroe Aceh Darussalam tersebut, maka sebenarnya ketentuan pidana bagi Muzakki baik orang atau badan hukum bisa dimasukkan dalam UU. No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Menyertakan aturan pidana bagi Muzakki baik orang atau badan hukum dalam UU. No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebenarnya sama dengan pemberlakuan aturan-aturan pidana yang ada dalam pasal-pasal pidana peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga pemberlakuannya adalah dijamin dan dilindungi dengan payung hukum undang-undang yang telah disyahkan secara konstitusional, yakni dibuat oleh lembaga legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat serta telah disetujui oleh presiden dan telah dicantumkan dalam Lembaran Negara.
Melihat pada sisi asas legalitas dan asas nasional aktif yang otomatis menyertai keberadaan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat melalui mekanisme yang bersifat konstitusional, maka sebenarnya memasukkan aturan pidana tersebut adalah dimungkinkan, hal ini dikarenakan suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, 27 serta ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. 28
Adalah menjadi sesuatu yang lucu dan naif, apabila kita bandingkan apa yang terjadi antara UU. No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang berisikan aturan-aturan mengenai pengejawantahan perintah Tuhan, bersumberkan kitab suci dan sunnah Nabi dengan peraturan- peraturan daerah yang ada (baik peraturan daerah tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten). Ternyata undang-undang yang mengatur pengejawantahan perintah Tuhan dan Nabi tersebut tidak memiliki pasal-pasal yang bersifat memaksa bagi umat pemeluknya, sebagaimana dijelaskan di atas, redaksinya adalah menggunakan bentuk kata kerja perintah yang bermakna kewajiban/keharusan dalam pelaksanaannya, hal ini berbeda balik dengan peraturan-peraturan daerah yang ada, yang berisikan pasal-pasal dengan sifat pemaksaan dan pelarangan yang lazim dengan menggunakan kata-kata “ barang siapa yang ....., maka diancam dengan hukuman pidana penjara sekian tahun, atau dengan denda sekian juta tahun ”, karenanya hal ini merupakan satu trobosan baru dalam ranah hukum pidana Indonesia, dimana dalam tata hukum Indonesia telah
27 Lihat pasal 1 butir (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
28 Lihat pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
diberlakukan aturan hukum pidana yang khusus mengikat hanya untuk orang Islam saja.
Melalui studi perbandingan dengan apa yang berlaku di Aceh, maka pemberlakuan aturan perundang-undangan di Aceh sebagaimana disebutkan di atas adalah dikarenakan kekhususan aspek kesejarahan provinsi ini dan utamanya adalah demi menjaga keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pemberlakuan aturan pidana bagi Muzakki dalam UU. No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat secara keseluruhannya adalah bisa juga bersifat khusus sebagaimana yang berlaku di Aceh. Artinya asas legalitas dan nasional aktifnya hanya berlaku bagi orang Islam saja, dan tidak berlaku bagi orang non Islam.
Apa yang terjadi dalam UU. No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebenarnya adalah sama dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya apabila dilihat dari sisi kekhususan berlakunya yang hanya mengikat kaum muslim tapi dengan cakupan nasional yang menyeluruh. Hal ini bisa kita lihat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Inpres RI No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjadi acuan hukum bagi kaum muslim dalam penyelesaian permasalahan keluarga.

## D. Penutup
Adanya dua peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur permasalahan zakat, bisa dipandang sebagai satu perhatian tersendiri bagi umat Islam, meskipun perundang-undangan tersebut sedikit banyak masih memiliki kekurangan yang perlu dibenahi. Salah satunya adalah belum terjamahnya aturan tentang pidana bagi Muzakki yang bandel. Muzakki menjadi bagian tak terpisahkan dalam hal perzakatan, karena lewat rukun inilah zakat itu tertunaikan, tersalurkan dan terdayagunakan kepada para Ashnaf az-Zakat . Negara bisa mengatur hal ini karena sebagai pemegang otoritas kekuasaan diberi kewenangan untuk melaksanakannya sehingga kedepannya potensi yang besar dari negara ini bisa digali dan didayagunakan untuk kemaslahatan rakyat. Wallahu A’lam... .

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, Tafsir al-Maraghi , Kairo: Maktabah at- Tijariyah, 1364 H.
Al-Qurthubii, al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an , Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1413 H.
Anderson, J.N.D., Hukum Islam di Dunia Modern, terj. Machnun Husein ,
Yogyakarta : P.T.Tiara Wacana, 1995
Az-Zarqa’, Mustafa Ahmad, al-Fiqh al-Islami fi Tanbihi al-Jadidi ,
Damaskus: Jami’ah Damaskus, 1946 H.
http://dds.bps.go.id/eng/aboutus.php?sp=0 . Accessed 28 Juli 2012.
http://www.bps.go.id/index.php?news=776 . Accessed 28 Juli 2012.
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/513969/ .
Accessed 28 Juli 2012.
Husaini, S. Waqar Ahmed, Sistem Pembinaan Masyarakat Islam, terj. Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1983.
Ibn Taimiyah, As-Siyaasah asy-Syar’iyyah , Mesir: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1952.
Ibn Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa ,  ttp: tnp, t.t. XXVIII.
Mahfudzh, Sahal, Nuansa Fiqh Sosial, Yogyakarta, kerja sama LkiS dan Pustaka Pelajar, 1994.
Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal.
Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam No. 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat
Qaradawi, Yusuf, Hukum Zakat , terj. Salman Harun dkk, Cet III, Jakarta:
P.T. Pustaka Litera AntarNusa, 1993.
Qardhawi, Yusuf, Norma dan Etika Ekonomi Islam , terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Cet II, Jakarta: Gema Insani Press ,1997.
UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
UU. No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
UU. No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat