## Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)

## Volume 03 Nomor 02 Tahun 2023
(Online) 2723-813X | (Print) 2723-8121
https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/index

## Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan 21 Sebagai Strategi Penghematan
Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PT. Duta Agung Jaya

## Riska Inayah
Universitas Harapan Medan A R T I C L E  I N F O ABSTRACT Article history: Received : 17 Oktober 2022 Revised   : 20 November 2022 Accepted : 01 Januari 2023 PT. Duta Agung Jaya has carried out article 21 ncome tax planning as an effort to efficiently pay corporate ncome tax. Where, taxes are one of the deductions of company ncome, therefore companies need ways that can be used to save the company's tax burden. One way that can be used to streamline the tax burden s by  means  of  Tax  Planning.  This  study  aims  to  find  out  whether  there  s  a significant  difference  between  corporate  ncome  tax  before  and  after  the application of tax planning n PT. Duta Agung Jaya n saving ncome tax owed. This  type  of  research  s  descriptive  through  observation  and  nterviews.  The research  data  conducted  s  n  the  form  of  primary  data.  Where  primary  data  s carried  out,  namely  data  obtained  directly  from  agencies  which  are  then processed  by  researchers.  The  primary  data  n  this  study  are  employee  lists, employee payrolls, and financial statements. The results of this study show that article  21  tax  planning  using the  Gross  Up  method  s  the  most  appropriate  for companies.  The  application  of  Gross  Up  has  proven  successful  n  reducing Corporate ncome Tax.
Keywords: HR Tax Planning, ncome Tax Article 21, Tax Burden Efficiency.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International
License . Corresponding Author: Riska Inayah Universitas Harapan Medan Email: riskaainayah10@gmail.com

## PENDAHULUAN
Pajak  adalah  salah  satu  sumber  penerimaan  terbesar  negara  ndonesia.  Penerimaan  pajak adalah  pemasukan  dana  yang  paling  potensial  bagi  Negara,  karena  besarnya  pajak  seiring dengan  lajunya  pertumbuhan  penduduk,  perekonomian  dan  stabilitas  politik.  Apabila pertumbuhan penduduk terus meningkat,  laju perekonomian terus berkembang dan stabilitas politik terwujud, maka jumlah pajak yang diterima oleh Negara juga akan meningkat.
Pajak  merupakan  suatu  uran  wajib  yang  dibayarkan  oleh  semua  orang  yang  memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pajak mempunyai peranan penting bagi  Negara,  karena  semua  pengeluaran  yang  digunakan  untuk  keperluan  pembangunan berasal dari pajak. Uang yang dibayarkan oleh wajib pajak akan dimasukkan ke kas Negara, kemudian  berdasarkan  Undang-Undang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) dialokasikan  untuk  membiayai  program  kerja  yang  dikelola  oleh  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah  (Mutaqin,2019).  Terdapat  perbedaan  mengenai  pajak  antara  pemerintah dan  wajib  pajak  dikarenakan  membayar  pajak  berarti  mengurangi  ekonomis  wajib  pajak, sedangkan pajak adalah sumber pendapatan utama Negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan  Negara.  Besarnya  pajak  yang  terutang  tergantung  pada  besarnya
penghasilan. Jika penghasilan yang didapat besar maka akan mengakibatkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Maka dari tu salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan adalah meminimalkan beban pajak yang tidak melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku, karena pajak  merupakan  salah  satu  aspek  pengurangan  laba.  Perusahaan  memerlukan  perencanaan pajak  atau tax  planning yang  tepat  untuk  dapat  membayar  pajak  dengan  efisien (Indriati,2017).
Tax planning merupakan suatu proses yang dilakukan wajib pajak dengan sedemikian rupa agar utang pajaknya berada dalam jumlah minimal, dengan tidak melanggar ketentuan Undang- Undang. Dengan perencanaan pajak yang tepat dan efisien, beban pajak akan dapat diminimalkan sebagai upaya penghematan pajak atau penghindaran pajak dimana hal tersebut bukan suatu perbuatan yang melanggar aturan melainkan legal dan dapat diterima oleh fiskus (Arham,2016). Diantara pendapatan pajak, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah salah satu pajak yang paling berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para pegawai. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan  sehubungan  dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan (Mardiasmo, 2018:162).
Salah satu upaya dalam perencanaan pajak dapat dilakukan melaui PPh Pasal 21, yaitu dengan menerapkan kebijakan atau metode dalam pemotongan PPh Pasal 21 antara lain gross method, net method, dan gross up method .
PT.  Duta  Agung  Jaya  yang  bergerak  dalam  pelaksanaan  konstruksi  merupakan  perusahaan yang  termasuk  dalam  wajib  pajak  badan  yang  memiliki  kewajiban  untuk  membayar  pajak baik untuk pegawai maupun perusahaan. PT. Duta Agung Jaya yang berdiri pada tahun 2000 kini memiliki karyawan sebanyak 20 orang. Perusahaan ni menggunakan Net Method dalam pembayaran  PPh  Pasal  21  karyawannya.  Dengan  metode  ni  PT.  Duta  Agung  Jaya  akhirnya dikenakan koreksi positif karena beban pajak penghasilan karyawan di PT. Duta Agung Jaya ditanggung  oleh  perusahaan  tanpa  melalui  sistem  pemberian  tunjangan.  Hal  tersebut  akan menambah  jumlah  Penghasilan  Kena  Pajak  perusahaan  yang  secara  otomatis  menambah beban pajak penghasilan perusahaan.
Sebagaimana  dijelaskan  bahwa  seharusnya  manajemen  pajak  dapat  menurunkan  pajak  yang terutang. Menurut Pohan (2016:14), salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam manajemen pajak  adalah  perencanaan  pajak  yaitu  usaha  yang  mencakup  perencanaan  pajak  agar  pajak yang dibayarkan perusahaan benar-benar efesien, dengan tujuan mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan, agar perusahaan  dapat membayar pajak dalam jumlah yang minimal.
Bedasarkan penelitian terdahulu oleh Mantu dan Sholeh (2020) diperoleh kesimpulan bahwa penerapan perencanaan pajak menggunakan Gross Up Method merupakan metode yang paling tepat bagi perusahaan. Penerapan Gross Up Method terbukti berhasil menurukan beban pajak penghasilan perusahaan. Sebagai perusahaan yang berorientasi pada laba PT. Duta Agung Jaya juga mempunyai tujuan  untuk  mendapatkan  laba  semaksimal  mungkin  sehingga  diperlukan perencanaan yang baik sebagai upaya penghematan pengeluaran perusahaan.

## METODE
Pajak
Dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  Pasal  1  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak mendapatkan  mbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan,Negara  bagi  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

## Pajak Penghasilan
Pengertian pajak penghasilan (PPh) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun.

## Pajak Penghasilan 21
Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang pajak penghasilan.
Tarif Pajak Penghasilan 21
Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 5% Diatas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00 15% Diatas Rp.250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00 25% Diatas Rp. 500.000.000,00 30% Sumber: Undang-undang No.36 Tahun 2008
Menurut Pohan (2013:76), menyatakan ada tiga metode pemotongan PPh Pasal 21 yang dapat dipilih wajib pajak, yaitu :
1. Gross Method atau ditanggung oleh karyawan merupakan metode pemotongan pajak yang jumlah penghasilan terutangnya akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri, sehingga benar- benar mengurangi penghasilan. Istilah yang sering digunakan adalah bahwa PPh Pasal 21 dipotong oleh perusahaan.
2. Net Method atau ditanggung oleh perusahaan merupakan metode pemotongan pajak yang jumlah penghasilan terutangnya akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, gaji yang diterima oleh karyawan tersebut tidak dikurangin dengan PPh Pasal 21 karena perusahaanlah yang menanggung biaya atau beban PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, karena tidak dimasukkan sebagai faktor penambahan pendapatan dalam SPT PPh Pasal 21.
3. Gross Up Method atau pemberian tunjangan merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan PPh Pasal 21 dalam bentuk tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenai PPh Pasal 21. Dalam hal ini perhitungan PPh dilakukan dengan cara Gross Up dimana besar tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang masing-masing karyawan.

## Rumus Tunjangan Pajak dengan Metode Gross Up
Lapisan 1 PKP Rp. 0 s/d Rp. 47.500.000 (PKP setahun – 0) x 5/95 + 0
Lapisan 2 PKP di atas Rp. 47.500.000 s/d Rp. 217.500.000 (PKP setahun – 47.500.000) x 15/85 + 2.500.000 Lapisan 3 PKP  di  atas  Rp.  217.500.000  s/d  Rp.  405.000.000  (PKP  setahun  –  217.500.000)  x  25/75  + 32.500.000 Lapisan 4 PKP di atas Rp. 405.000.000 (PKP setahun – 405.000.000) x 30/70 + 95.000.000
Sumber : Yolanda (2019)

## Perencanaan Pajak
Perencanaan  pajak (Tax  Planning) merupakan  langkah  awal  dalam  melakukan manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan 24 penghematan yang akan dilaukan. Menurut Pohan (2013:18) “Perencanaan Pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan ( loopholes ), agar perusahaan dapat membayar pajak jumlah minimum”.

## Manajemen Pajak
Manajemen  pajak  menurut  Suandy  (2016:6)  merupakan  sarana  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakan  dengan  benar  tetapi  jumlah  pajak  yang  dibayar  dapat  ditekan  serendah  mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

## Strategi Penghematan Pajak
Strategi penghematan pajak merupakan suatu cara legal yang dapat dilakukan wajib pajak dalam meminimalisir utang pajaknya dengan tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku di perpajakan. Strategi penghematan pajak dilakukan agar terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar. Langkah awal dalam melakukan strategi penghematan  pajak  adalah dengan mempersiapkan manajemen pajak yang baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
PT. Duta Agung Jaya adalah perusahaan yang bergerak dalam pelaksanaan konstruksi. Lebih dari 20 tahun PT. Duta Agung Jaya berjalan sebagai badan usaha yang berpengalaman dalam pembangunan proyek Nasional. PT. Duta Agung Jaya yang berdiri pada bulan Januari tahun 2000 memiliki kantor pusat operasional di Jl. Rawe Raya Pasar VI Martubung No. 28-29 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan kabupaten Kota Medan.
Unsur-Unsur  Pajak  Penghasilan  di  PT.  Duta  Agung  Jaya  adalah  Gaji  Pokok , Tunjangan Kesehatan , Tunjangan Makan/Transportasi , Tunjangan Ketenagakerjaan , Potongan Kesehatan , Potongan Ketenagakerjaan , Biaya Jabatan

## Daftar Gaji Karyawan Tetap PT. Duta Agung Jaya 2021
No Nama Status Gaji Pokok Tunjangan THR Bonus BPJS Kes Makan/ i Transport BPJS TK 1 Suparno K/2 7.000.000 250.000 1.250.000 100.000 14.000.000 7.000.000 2 Bambang K/2 7.000.000 250.000 1.250.000 100.000 14.000.000 7.000.000 3 Mulyono K/2 7.000.000 250.000 1.250.000 100.000 14.000.000 7.000.000 4 Parmin K/2 7.000.000 250.000 1.250.000 100.000 14.000.000 7.000.000 5 Putra K/2 7.000.000 250.000 1.250.000 100.000 14.000.000 7.000.000 6 Anto K/1 6.500.000 200.000 1.250.000 80.000 13.000.000 6.500.000 7 Tono K/0 6.500.000 200.000 1.250.000 80.000 13.000.000 6.500.000 8 Dedi K/1 6.500.000 200.000 1.250.000 80.000 13.000.000 6.500.000 9 Yono K/1 6.500.000 200.000 1.250.000 80.000 13.000.000 6.500.000 10 Junaidi K/1 6.500.000 200.000 1.250.000 80.000 13.000.000 6.500.000
11 Ari K/0 6.500.000 200.000 1.250.000 80.000 13.000.000 6.500.000 12 Azahri K/0 6.500.000 200.000 1.250.000 80.000 13.000.000 6.500.000 13 Rizky K/1 6.500.000 200.000 1.250.000 80.000 13.000.000 6.500.000 14 Raja K/0 6.500.000 200.000 1.250.000 80.000 13.000.000 6.500.000 15 Bakti K/1 6.500.000 200.000 1.250.000 80.000 13.000.000 6.500.000 16 Poiman K/1 6.500.000 200.000 1.250.000 80.000 13.000.000 6.500.000 17 Riky K/1 6.500.000 200.000 1.250.000 80.000 13.000.000 6.500.000 18 Faisal K/1 6.500.000 200.000 1.250.000 80.000 13.000.000 6.500.000 19 Dayat K/0 6.500.000 200.000 1.250.000 80.000 13.000.000 6.500.000 20 Azwar K/1 6.500.000 200.000 1.250.000 80.000 13.000.000 6.500.000

## Perhitungan PPh 21 menggunakan Gross Method
Perhitungan i PPh i Pasal i 21 i menggunakan i Gross i Method
Suparano i K/2 i 2021 Gaji Iii 7.000.000 Tunjangan iii 1.600.000 i +
Penghasilan i Bruto Iii 8.600.000 Pengurangan Biaya i Jabatan i :
5% i x i Penghasilan i Bruto BPJS i TK BPJS i KES 430..000 140.000 Ii 70.000+
Iiiii 640.000 i -
Penghasilan i neto i sebulan i 7.960.000 Penghasilan neto  setahun (12 x penghasilan i neto i sebulan)
95.520.000
Penghasilan i Tidak i Kena i Pajak 67.500.000 i - Penghasilan i Kena i Pajak i Setahun 28.020.000 PPh Pasal 21 terutang setahun i (5% i x i 28.020.000) I 1.401.000
PPh i Pasal i 21 i perbulan i 1.401.000/12 Iiii 116.750

## Perhitungan PPh 21 menggunakan Net Method
Perhitungan i PPh i Pasal i 21 i menggunakan i Net i Method Suparano i K/2 i 2021 Gaji Iii 7.000.000 Tunjangan iii 1.600.000 i +
Penghasilan i Bruto Iii 8.600.000 Pengurangan Biaya i Jabatan i : 5% i x i Penghasilan i Bruto BPJS i TK BPJS i KES 430..000 140.000 Ii 70.000+
Iiiii 640.000 i - Penghasilan i neto i sebulan i 7.960.000 Penghasilan neto setahun (12 x penghasilan neto sebulan) 95.520.000 Penghasilan i Tidak i Kena i Pajak 67.500.000 i -
Penghasilan i Kena i Pajak i Setahun 28.020.000 PPh Pasal 21 terutang setahun i (5% i x i 28.020.000)
I 1.401.000 PPh i Pasal i 21 i perbulan i 1.401.000/12
Iiii 116.750
Perhitungan i PPhl i 21 i dengan i Menggunakan i Gross i Up i Method
Perhitungan i Pajak i Penghasilan i Pasal i 21 i tahun i 2021 sebelum Tunjangan Pajak Penghasilan i Bruto 103.200.000 Pengurangan Biaya i Jabatan i :
5% i x i Penghasilan i bruto BPJS i TK BPJS i KES
Ii Ii 5.160.000 1.680.000
Iii 840.000 i +
Iii 7.680.000 i -
Penghasilan i neto i setahun I 95.520.000 Penghasilan i Tidak i Kena i Pajak
I 67.500.000 i - Penghasilan i Kena i Pajak i Setahun
I 28.020.000 PPh i Pasal i 21 i terutang I 1.401.000 PPh i Pasal i 21 i perbulan i = i 1.125.000/12 I ii 116.750
Tunjangan i pajak i : Lapisan i 1 i = i (28.020.000 i x i 5%) 0,95 iiiiiiiii = i 1.474.736
Perhitungan i Pajak i Penghasilan i Pasal i 21 i tahun i 2021 i setelah Tunjangan Pajak Penghasilan i Bruto 103.200.000 Pengurangan Biaya i Jabatan i :
5% i x i Penghasilan i bruto
BPJS TK
BPJS i KES 5.160.000 1.680.000 840.000+
Iii 7.680.000 i - Penghasilan i neto setahun I 95.520.000 Tunjangan Pajak 1.474.736+ 96.994.736 Penghasilan i Tidak Kena Pajak
I 67.500.000 i -
Penghasilan i Kena Pajak i Setahun I 28.020.000 PPh Pasal 21 terutang I 1.474.736 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Dimasukkannya Tunjangan i Pajak i dalam i Perhitungan i Pajak i Penghasilan i Pasal i 21
Perbandingan i Perhitungan i PPh i Pasal i 21 i Gross i Method, i Net i Method i dan Gross i Up i Method
tahun i 2021 No Nama i Pegawai Perbandingan Selisih Gross Method Net Method Gross i Up Method 1 Suparno 1.401.000 1.401.000 1.474.736 73.736 2 Bambang 1.401.000 1.401.000 1.474.736 73.736 3 Mulyono 1.401.000 1.401.000 1.474.736 73.736 4 Parmin 1.401.000 1.401.000 1.474.736 73.736 5 Putra 1.401.000 1.401.000 1.474.736 73.736 6 Anto 1.350.000 1.350.000 1.421.052 71.052 7 Tono 1.575.000 1.575.000 1.657.894 82.894 8 Dedi 1.350.000 1.350.000 1.421.052 71.052 9 Yono 1.350.000 1.350.000 1.421.052 71.052 10 Junaidi 1.350.000 1.350.000 1.421.052 71.052 11 Ari 1.575.000 1.575.000 1.657.894 82.894 12 Azahri 1.575.000 1.575.000 1.657.894 82.894
13 Rizky 1.350.000 1.350.000 1.421.052 71.052 14 Raja 1.575.000 1.575.000 1.657.894 82.894 15 Bakti 1.350.000 1.350.000 1.421.052 71.052 16 Poiman 1.350.000 1.350.000 1.421.052 71.052 17 Riky 1.350.000 1.350.000 1.421.052 71.052 18 Faisal 1.350.000 1.350.000 1.421.052 71.052 19 Dayat 1.575.000 1.575.000 1.657.894 82.894 20 Azwar 1.350.000 1.350.000 1.421.052 71.052 Jumlah 28.380.000 28.380.000 29.873.670 1.493.670
Berdasarkan Tabel IV.36 terlihat perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 pada tahun 2021 yang dipotong antara Gross Method, Net Method dengan Gross Up Method . Dimana menurut perhitungan Gross Method dan Net Method PPh pasal 21 yang dipotong sebesar Rp.28.380.000,-. Sedangkan menurut perhitungan Gross Up Method PPh pasal 21 dipotong yaitu sebesar Rp. 29.873.670,-. Sehingga terdapat selisih antara Perhitungan PPh pasal 21 yang dihitung menggunakan Net Method dengan perhitungan PPh pasal 21 yang dihitung menggunakan Gross Up Method sebesar Rp. 1.493.670,-.

## Analisis Perhitungan Laporan Laba Rugi Sebelum Dimasukkan  Tunjangan Pajak PPh Pasal 21
Laporan Laba Rugi PT. Duta Agung Jaya Untuk Tanggal Yang Berakhir per 31 Desember 2021
Uraian Laba Rugi Komersial Pendapatan Usaha Pendapatan Jasa 8.693.110.543 Pendapatan Lainnya 50.000.000 Jumlah Pendapatan 8.743.110.543 Beban Usaha a. Beban Pegawai 2.208.900.000 b. Beban Listrik 28.613.000 c. Beban BBM 2.824.500 d. Beban Kantor 234.578.674 e. Beban Promosi 48.475.290 f. Beban Usaha Lainnya 1.550.483.589 g. Beban Bunga 30.000.000 h. Beban Pajak Retribusi 74.352.912 Jumlah Beban 4.178.227.965 Laba (Rugi) Sebelum Pajak 4.564.882.578

## Analisis  Perhitungan  Laporan  Laba  Rugi  Setelah  Dimasukkan  Tunjangan  Pajak  PPh Pasal 21
Laporan Laba Rugi PT. Duta Agung Jaya Untuk Tanggal Yang Berakhir per 31 Desember 2021 Uraian Laba Rugi Komersial Pendapatan Usaha Pendapatan Jasa 8.693.110.543 Pendapatan Lainnya 50.000.000 Jumlah Pendapatan 8.743.110.543 Beban Usaha a. Beban Pegawai 2.232.963.150 b. Beban Listrik 28.613.000
c. Beban BBM 2.824.500 d. Beban Kantor 234.578.674 e. Beban Promosi 48.475.290 f. Beban Usaha Lainnya 1.550.483.589 g. Beban Bunga 30.000.000 h. Beban Pajak Retribusi 74.352.912 Jumlah Beban 4.202.291.115 Laba (Rugi) Sebelum Pajak 4.540.819.428

## Perhitungan Pajak Penghasilan Badan
Dari perhitungan laporan laba rugi sebelum dimasukkannya tunjangan pajak PPh Pasal 21 dapat diketahui bahwa laba kena pajak PT. Duta Agung Jaya pada tahun 2021 adalah Rp. 4.564.882.578 sehingga pajak penghasilan terutang badannya dapat dihitung sebagai berikut : Perhitungan bagian Peredaran Usaha Bruto Rp. 4.800.000.000:
= (Rp. 4.800.000.000 : Peredaran Bruto) x Laba Kena Pajak
= (Rp. 4.800.000.000 : Rp.8.743.110.543) x Rp. 4.564.882.578
= Rp.2.506.137.405 dibulatkan menjadi Rp. 2.506.137.000
Pajak Penghasilan Terutang Badan tahun 2021:
a. 25% x 50% x Rp. 2.506.137.000 = Rp. 313.267.125 b. 25% x Rp. 2.058.745.578 i = Rp. 514.686.394
Jadi jumlah Pajak terutang badan PT. Duta Agung Jaya pada tahun 2021  sebelum dimasukkannya tunjangan pajak PPh Pasal 21 adalah Rp.313.267.125  + Rp.514.686.394 = Rp.827.953.519.  Sedangkan laporan laba rugi PT. Duta Agung Jaya setelah dimasukkannya tunjangan pajak PPh pasal 21 pada tahun 2021 dapat diketahui bahwa laba kena pajaknya adalah Rp.4.540.819.428 sehingga pajak penghasilan terutang badannya dapat dihitung sebagai berikut :
Perhitungan bagian Peredaran Usaha Bruto Rp. 4.800.000.000: = (Rp. 4.800.000.000 : Peredaran Bruto) x Laba Kena Pajak
= (Rp. 4.800.000.000 : Rp. 8.743.110.543) x Rp. 4.540.819.428 = Rp. 2.492.926.647 i dibulatkan menjadi Rp. 2.492.927.000
Pajak Penghasilan Terutang Badan tahun 2021:
a. 25% x 50% x Rp. 82.492.927.000 = Rp. 311.615.875 b. 25% x Rp. 2.047.892.428 = Rp. 511.973.107
Jadi jumlah Pajak terutang badan PT. Duta Agung Jaya pada tahun 2018 sebelum dimasukkannya tunjangan pajak PPh Pasal 21 adalah Rp.311.615.875  + i Rp.511.973.107 i = Rp. 823.588.982

## Penerapan Perencanaan Pajak
Dari  hasil  penelitian  diatas  dapat  dilihat  bahwasanya  perencanaan  pajak  yang  baik  untuk mengefisiensikan pembayaran pajak pada PT. Duta Agung Jaya adalah dengan menggunakan Gross  Up  Method .  Menerapkan  metode Gross  Up akan  memberikan  penghematan dibandingkan dengan penerapan alternatif yang lain. Dengan menggunakan metode Gross Up menyebabkan  PPh  Pasal  21  karyawan  naik,  penambahan  beban  gaji  pada  karyawan  tidak
menjadi  beban  bagi  perusahaan  karena  kenaikan  ni  akan  menurunkan  laba  sebelum  pajak, sehingga Pajak Penghasilan Badan perusahaan akan turun

## Perbandingan Jumlah Pajak
Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa, dengan menggunakan metode Gross pemotongan  pajak  ditanggung  oleh  karyawan.  Sehingga  benar-benar  akan  mengurangi penghasilan  karyawan.  Dengan  menggunakan  metode Net pemotongan  pajaknya  ditanggung oleh perusahaan. Sehingga tidak akan mengurangi pendapatan karyawan. Dan dengan metode Gross Up perusahaan akan memberikan PPh Pasal 21 dalam bentuk tunjangan, yang dimana besarnya  tunjangan  pajak  sama  dengan  jumlah  PPh  Pasal  21  terutang  masing-masing karyawan.
Dampak yang dihasilkan oleh penerapan metode Gross, Net dan metode Gross Up
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  terdapat  perbandingan  untuk  jumlah  pajak  yang harus  dibayarkan.  Perbandingan  dalam  beban  pajak  penghasilan  yang  harus  dibayar  oleh perusahaan  setiap  tahunnya.  Dan  dengan  menggunakan  metode Gross  Up beban  pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan lebih kecil dari pada penggunaan Gross Method, Net Method

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan yang terdapat pada bab V dapat ditarik kesimpulan sebagai  berikut  :  Penerapan  perencanaan  pajak  melalui  perhitungan  PPh  pasal  21  karyawan tetap  dengan  menggunakan Gross  Up  Method berpengaruh  terhadap  laba  perusahaan. Perusahaan akan mengeluarkan biaya untuk tunjangan pajak kepada para pegawai, akan tetapi tunjangan  pajak  tersebut  dapat  dibiayakan  secara  fiskal  dalam  laporan  laba/rugi  perusahaan sehingga  dapat  meminimalkan  Pajak  Penghasilan  Badan  yang  terutang  karena  laba  sebelum pajak  otomatis  berkurang.  Penerapan  perenacanaan  pajak  juga  membuat take  home  pay karyawan naik dibandingkan dengan metode lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]. Indriati, D. (2017). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pt Jaya  Mestika  Indonesia. Jurnal  Ilmu  dan  Riset  Akuntansi  Vol.  6.  No.  8.  e-ISSN: 2460.0585.
[2]. Mantu,  M.A.,  &  Sholeh,  A.I.  (2020).  Analisis  Perencanaan  Pajak  Penghasilan  Pph  21 Sebagai  Upaya  Untuk  Meningkatkan  Efesiensi  Beban  Pajak  Studi  Kasus  Pada  Persek Mjh. Jurnal  Pajak  Vokasi  (JUPASI)  Institut  Ilmu  Sosial  dan  Managemen  STIAMI e- ISSN 2686-1585 Vol.2, No.1.
[3]. Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi [4]. Muttaqin,  M.A.  (2019).  Analisis  Perhitungan  Pelaporan  dan  Pencatatan  PPh  Pasal  23 Atas  Jasa  Teknik  Pada  Pt.  Unisem  Medan. Skripsi  Universitas  Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
[5]. Pohan,  C.  Anwar.  (2013). Manajemen  Perpajakan  Strategi  Perencanaan  Pajak  dan Bisnis . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum..
[6]. Suandy, Erly. (2016). Perencanaan Pajak . Edisi 6. Jakarta : Salemba Empat.
[7]. Sugiarto. (2017). Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: ANDI [8]. Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
[9]. Yolanda  (2019).  Penerapan  Perencanaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  sebagai  Strategi Penghematan  Pembayaran  Pajak  Perusahaan  pada  PDAM  Tirta  Kahuripan  Kabupaten Bogor Periode 2019. Jakarta: Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol. 5 No.5
[10]. _____________2007.  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
[11]. _____________2008.  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Pajak Penghasilan (PPh).