## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## UPAYA  PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  PARA  TENAGA  KERJA INDONESIA  (TKI)  DI  LUAR  NEGERI  DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM INTERNASIONAL

## I Gede Angga Aditya Putra, Ni Putu Rai Yuliartini
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha E-mail : angga.aditya.putra@undiksha.ac.id
Info Artikel
Abstract
Masuk: 1 Juni 2022 Diterima: 12 Juli 2022
Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: IndonesianMigrant Workers, Legal Protection,  International Law Indonesia is a country that is still in the developing stage and that is also a problem for Indonesia itself due to the lack of human resources and the number of population numbers that continue to increase every year  which  results  in  the  world  of  work  sector,  the lack  of  job  vacancies  in  Indonesia  has  resulted  in many citizens preferring to go abroad. to find work, they  work  as  Indonesian  workers.  Indeed,  working outside the country has many advantages such as the amount  of  wages  earned.  However,  in  reality  there are  still  many  problems  regarding  Indonesian workers,  such  as  experiencing  fraud  by  their departure  agents,  smuggling  illegal  workers,  and when  they  are  accepted  to  work  there  they  receive inhumane  treatment  by  their  employers,  such  as physical  violence  or  sexual  violence.  In  these problems, it is necessary to take legal protection for Indonesian  workers  to  prevent  them  from inappropriate  actions,  therefore  the  role  of international  law  and  national  law  is  very  much needed in overcoming these problems and cannot be separated  from  the  role  of  the  Indonesian government  in  protecting  Indonesian  workers  who are abroad, and it should also be known what steps can be taken to protect Indonesian workers abroad.

## Abstrak
Kata kunci: Tenaga Kerja Indonesia, Perlindungan Hukum, Hukum Internasional
Corresponding Author: I Gede Angga Aditya Putra, e-mail:
angga.aditya.putra@undiksha. ac.id Indonesia  adalah  negara  yang  masih  dalam  tahap berkembang  dan  itu  juga  menjadi  masalah  bagi indonesia  sendiri  dikarenakan  SDM  yang  kurang serta banyaknya angka kependudukan yang setiap tahun terus meningkat yang berakibat pada sektor dunia  kerja,  minimnya  lowongan  pekerjaan  di Indonesia  mengakibatkan  banyak  warga  lebih memilih  pergi  ke  luar  negeri  untuk  mencari pekerjaaan,  mereka  bekerja  sebagai  tenaga  kerja Indonesia. Memang bekerja di luar negara memiliki banyak  keuntungan  seperti  besarnya  upah  yang didapat.  Namun  pada  kenyataanya  masih  banyak terjadi  permasalahan  mengenai  para  tenaga  kerja indonesia,  seperti  mengalami  penipuan  oleh  agen pemberangkatannya,  penyelundupan  tenaga  kerja ilegal,  serta  pada  saat  mereka  diterima  bekerja disana  mereka  mendapatkan  perlakuan  tidak manusiawi  oleh  majikannya,  seperti  mendapat kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Dalam permasalahan  tersebut  diperlukan  adanya  upaya perlindungan  hukum  bagi  para  tenaga  kerja indonesia  guna  menghindarkan  mereka  dari tindakan yang tidak pantas didapatkan, oleh sebab itu peran hukum internasional dan hukum nasional sangat  diperlukan  dalam  mengatasi  permasalahan tersebut  dan  tidak  terlepas  juga  peran  serta  dari pemerintah  negara  Indonesia  dalam  melindungi tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri, dan patut diketahui juga apa saja langkah-langkah yang dapat  diberikan  dalam  melindungi  para  Tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Dalam  perkembangan  dunia  saat  ini,  Indonesia  dianggap  sebagai  negara berkembang  dan  memiliki  suatu  masalah  yaitu  jumlah  kependudukannya. Pertumbuhan penduduk Indonesia setiap tahun meningkat secara signifikan, yang berdampak  besar  pada  peningkatan  angkatan  kerja.  Selain  itu,  pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lemah, dan prospek pembangunan yang tidak menentu. Akibat pembatasan tersebut, laju perekonomian Indonesia sangat bergantung pada dunia usaha, yakni ekspor dan investasi. Untuk mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi  dan  ketenagakerjaan,  pemerintah  Indonesia  telah  berupaya  menarik investor  asing  untuk  berinvestasi  di  Indonesia.  Mengatasi  salah  satu  masalah ketenagakerjaan  dan  pengangguran  di  Indonesia  memerlukan  investasi  atau relokasi ke sektor riil yang saat ini belum pasti dan dikarenakan bisnis dan investasi yang  kurang  berkembang.  Banyaknya  pengangguran  ini  disebabkan  oleh  adanya
ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja. Untuk itu pemerintah Indonesia sedang mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan, tetapi bukti menunjukkan masih banyak pengangguran di sana-sini di Indonesia.
Karena  banyaknya  pengangguran  di  Indonesia,  para  pencari  kerja melakukan migrasi baik berpindah dari satu daerah ke daerah lain maupun ke luar negeri.  Karena  sistem  upah  di  luar  negeri  relatif  besar  dibandingkan  dengan Indonesia, sehingga mereka pindah ke luar negeri dan bekerja di luar negeri sebagai tenaga  kerja.  Pemerintah  Indonesia  sangat  diuntungkan  dengan  adanya  tenaga kerja  yang  bermigrasi  ke  luar  negeri  karena  tidak  hanya  menurunkan  angka pengangguran,  tetapi  juga  dapat  membawa  banyak  investor  asing  ke  Indonesia. Akan tetapi tidak semua harapan dan mimpi seseorang bisa terwujud sepenuhnya. Hal ini juga dialami oleh banyak tenaga kerja dari Indonesia yang bermigrasi ke luar negeri seperti ke Malaysia, Brunei, Arab Saudi, dll. Di negara-negara tujuan tersebut, banyak pekerja yang mengalami masalah seperti Perlakuan yang tidak pantas, Kerja paksa tanpa diberikan upah ataupun penyiksaan oleh majikan atau tuan di tempat kerjanya.  Berbagai  permasalahan  ketenagakerjaan  tersebut  terutama  disebabkan oleh kurangnya perhatian dari negara berkembang dan negara tenaga kerja yang mengirimkan  tenaga  kerja  ke  luar  negeri.  Kurangnya  perhatian,  kurangnya perlindungan, untuk itu Hukum Internasional memiliki peran dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan pelanggaran di dunia  kerja  baik  kepada  tenaga  kerja  asing  ataupun  tenaga  kerja  dari  indonesia untuk  memperjuangkan  hak-haknya  agar  tidak  terjadi  suatu  hal-hal  yang  tidak diinginkan.
Dari  begitu  banyaknya  kasus  tenaga  kerja  indonesia  di  luar  negeri,  perlu adanya  suatu  perlindungan  hukum  baik  secara  internasional  maupun  secara nasional  serta  peran  dari  pemerintah  yang  mampu  mengatasi  persoalan  atau permasalahan yang ada selama ini terkait dengan penempatan dan Perlindungan TKI. Sebelum mereka pergi bekerja di luar, selama masa kerja, dan setelah bekerja, dan  saat  akan  kembali ke  negara  Indonesia.  Di  sini  diperlukan  koordinasi  timbal balik antara pemerintah daerah, Kementerian Sumber Daya Manusia dan Imigrasi, Badan Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Luar Negeri dan  otoritas  terkait  lainnya,  dan  perlu  untuk  menghindari  adanya  suatu permasalahan.  Dengan  begitu  badan  ketenagakerjaan  tersebut  memungkinkan untuk  memantau  setiap  langkah  perjalanan  pekerja  migran  dan  menindaklanjuti jika masalah muncul terkait TKI, sehingga bisa diketahui menjadi tanggung jawab siapa dan permasalahan hukum mengenai tenaga kerja dapat diatasi dan ditangani.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk perlindungan  hukum  kepada  tenaga  kerja  indonesia  (TKI)  di luar negeri
Penempatan  TKI  di  luar  negeri  dilakukan  dengan  memperhatikan harkat  martabat,  hak  asasi  manusia,  perlindungan  hukum,  pemerataan kesempatan kerja, dan pemberian kesempatan kerja bagi tenaga kerja dan penyiapan bagi para tenaga kerja yang sesuai kebutuhan nasional. Pekerjaan sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia  sehingga  setiap  orang
membutuhkannya.  Pekerjaan  dapat  diartikan  sebagai  sumber  pendapatan bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Bisa juga diartikan sebagai sarana pemenuhan diri dimana seseorang merasa hidupnya  menjadi  lebih  berharga  bagi  dirinya  sendiri,  keluarga  dan lingkungannya. Oleh karena itu, hak untuk bekerja adalah hak asasi manusia yang sudah melekat bagi seseorang yang wajib untuk dihormati. Namun pada kenyataannya, karena terbatasnya jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia di  dalam  negeri,  banyak  WNI/TKI  yang  mencari  pekerjaan  di  luar  negeri. Jumlah orang yang bekerja di luar negeri meningkat dari tahun ke tahun. Di sisi lain, jumlah tenaga kerja yang bekerja di luar negeri dan jumlah tenaga kerja  Indonesia  yang  bekerja  di  luar  negeri  memiliki  sisi  positif  dalam mengatasi  beberapa  masalah  pengangguran  di  dalam  negeri,  tetapi  ada resiko  mengenai  ketidakmanusiawian  tenaga  kerja  indonesia  di  luar  sana. TKI dapat terkena resiko ini baik saat bekerja di luar negeri maupun selama proses  keberangkatan  setelah  kembali  ke  Indonesia.  Oleh  karena  itu, tindakan  pencegahan  harus  diambil  untuk  menghindari  atau  setidaknya mengurangi resiko perlakuan tidak manusiawi terhadap para TKI.
Pada dasarnya permasalahan ini membutuhkan undang-undang yang cocok  dan  tepat  untuk  pengaturan  penempatan  tenaga  kerja  yang  tepat. Pemberian  suatu  pelayanan  dan  perantara  yang  baik  mencakup  prinsip murah,  cepat,  tidak  rumit,  dan  aman.  Regulasi  yang  melanggar  prinsip- prinsip  tersebut  berujung  pada  penempatan  tenaga  kerja  ilegal,  yang tentunya  berdampak  pada  minimnya  perlindungan  terhadap  tenaga  kerja yang terlibat. Dengan meningkatnya jumlah TKI yang ingin bekerja di luar negeri dan jumlah TKI yang saat ini bekerja di luar negeri, terdapat kasus dimana  TKI  diperlakukan  tidak  manusiawi  di  dalam  dan  di  luar  negeri. Insiden  terkait  nasib  pekerja  migran  Indonesia  semakin  beragam  bahkan mengarah  pada  perdagangan  manusia,  yang  dapat  digolongkan  sebagai kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  Secara  hukum,  selama  ini  peraturan perundang-undangan yang mendasari penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8 dan Peraturan Menteri tentang Pengerahan Tenaga Kerja Indonesia untuk Bekerja di Luar Negeri, serta  peraturan  pelaksanaannya.  Peraturan  dari  ordonansi  ini  sangat sederhana dan pendek sehingga tidak dapat secara substansial memenuhi kebutuhan yang berkembang. Lemahnya ordonansi dan minimnya undang- undang  yang  mengatur  tentang  penahanan  dan  perlindungan  TKI  di  luar negeri  selama  ini  diatasi  dengan  peraturan  menteri  dan  peraturan penegakannya.
Kendala lain dalam perlindungan TKI di luar negeri adalah yurisdiksi yang berbeda, kekuatan hukum yang mengikat tentang perlindungan hukum TKI  di  luar  negeri,  dan  kemauan  aparat  penegak  hukum.  Pada  peraturan tingkat dunia, Anda dapat melihat batasan yurisdiksi dan kekuatan hukum yang mengikat. Misalnya, Pada Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi  Hak-Hak  Pekerja  migran,  yang  ditandatangani  pada  tanggal  31 Januari 2007. Meskipun isi Deklarasi ini sepenuhnya mencerminkan hak-hak pekerja  migran  Indonesia,  namun  tidak  mengikat  dan  bergantung  pada komitmen  masing-masing  penandatangan  untuk  melaksanakannya.
Hambatan  yang  sama  juga  berlaku  pada  perjanjian  Internasional  1990 mengenai Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran serta Keluarganya. Secara umum, negara tuan rumah TKI di luar negeri belum meratifikasinya, dan Indonesia sendiri baru saja menandatangani dan belum meratifikasinya. Sehubungan  dengan  berbagai  nota  yang  ditandatangani,  hal  ini  dapat memberikan kerangka kerja bagi kerjasama bilateral dalam penempatan dan penyelesaian masalah luar negeri TKI, tetapi tidak akan menyerang sistem hukum negara lain. Peraturan tingkat lokal juga tunduk pada batasan hukum. Mengingat  persoalan  TKI  asing  bersifat  lintas  daerah  bahkan  lintas  batas, maka inisiatif untuk membuat Perrdur Perrdur yang baik tidak ada artinya jika daerah lain tidak memiliki Prosedur yang sama. Kasus pemalsuan dan perekrutan KTP tidak berdokumen tidak terjadi di tempat tinggal TKI di luar negeri  di  masa  depan.  Selain  itu,  UU  No.  39  Tahun  2004  tidak  mengatur secara  jelas  kewenangan  pemerintah  daerah  atas  penahanan  TKI  di  luar negeri dan penyelesaian masalah TKI di luar negeri.
Dengan  berlakunya  UU  Tenaga  Kerja  No.  13  Tahun  2003,  maka Ordonansi Pengerahan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri menjadi tidak berlaku, dan kewajiban pengiriman tenaga kerja ke luar negeri diatur dengan undang-undang  lain.  Regulasi  hukum  individu  diharapkan  mampu mengembangkan  norma  hukum  yang  melindungi  TKI  dari  berbagai  upaya dan perlakuan tidak pantas oleh majikan asing. Dengan mengacu pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini pada dasarnya perlu melindungi warga negara, terutama yang  menggunakan  haknya  untuk  bekerja  di  luar  negeri,  agar  dapat memperoleh pelayanan pekerjaan dengan cepat dan mudah. Sederhananya, keselamatan  tenaga  kerja  diprioritaskan  secara  bermartabat,  baik  secara fisik, moral maupun harkat dan martabatnya sebagai seorang pekerja.

## 2. Peranan  pemerintah  di  Indonesia  dalam  melindungi  tenaga  kerja Indonesia (TKI) di luar negeri
Dikarenakan  jumlah  penduduk  yang  besar  dan  lapangan  pekerjaan yang  tidak  seimbang  di  Indonesia,  banyak  masyarakat  yang  mengeluhkan sangat sulitnya mencari pekerjaan, dan banyak yang memilih untuk bekerja di  luar  negeri.  Ada  banyak  pekerjaan.  Para  pekerja  yang  bekerja  di  luar negeri ini dikenal sebagai pekerja migran atau TKI. Ini berarti orang-orang yang  bekerja  di  negara-negara  di  mana  mereka  bukan  warga  negara  dari negara tempat mereka bekerja untuk waktu yang relatif lama. Buruh migran disebut  juga  sebagai  TKI.  Bagi  warga  negara  yang  bekerja  di  luar  negeri (TKI), pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi warga negaranya di luar  negeri.  Dalam  melindungi  TKI  di  luar  negeri,  negara  menghadapi permasalahan  antara  kepentingan  melindungi  warga  negara  asing  dengan hukum yang berlaku di negara dengan warga negara Indonesia.
Perlindungan terhadap warga Negara memiliki dua wilayah hukum yang  berbeda,  yaitu  wilayah  hukum  nasional  dan  wilayah  hukum  Negara penerima atau tempat dimana tenaga kerja tersebut bekerja sehingga selama TKI  masih  di  Indonesia,  jika  potensi  pelanggaran  atau  penghakiman terhadap TKI terjadi, hukum  yang ada  di Indonesia adalah UU No. 13 Thn
2003  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  terkait  dengan masalah  ini.  Hal  ini  karena  TKI  yang  akan  datang  masih  dalam  wilayah kedaulatan Indonesia, tetapi jika TKI yang akan datang sudah berada di luar negeri, tidak mungkin menurut hukum Indonesia, walaupun tidak bekerja, maka  TKI  yang  akan  datang  Hukum  yang  diberlakukan  TKI  juga  berbeda. Mencapainya  atau  melampaui  yurisdiksinya.  Karena  ini  adalah  masalah antar pemerintah, untuk melindungi para pekerja ini, hukum internasional diperlukan agar lembaga penegak hukum akan mematuhi hukum setempat jika salah satu pekerja memiliki masalah di luar negeri harus mengikuti dan mematuhi hukum yang berlaku di Negara tempat mereka berada. Dalam UU no.  39  Pasal  6  UU  Thn  2004  menyatakan  bahwa  pemerintah  bertanggung jawab atas upaya lebih lanjut untuk melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri, sehingga para pekerja migran ini diangkat tanpa dorongan dan tekanan pihak luar. Melindungi para pekerja migran ini juga membutuhkan keterlibatan  berbagai  partai  politik,  termasuk  keluarga  pekerja  migran, serikat pekerja, dan partai politik lain yang jelas ada. Melindungi TKI adalah tugas Sekretaris Negara sekaligus Sekretaris Negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 (b) UU No. 37 Thn 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Artinya, Perwakilan  Republik  Indonesia  berkewajiban  memberikan  perlindungan, perlindungan, dan bantuan hukum nasional kepada warga negara Indonesia dan badan hukum luar. Untuk mematuhi hukum dan peraturan, serta hukum dan praktik internasional.
Berhubung dengan adanya suatu permasalahan perlindungan hukum bagi  TKI  maka  perlunya  ada  Kesepakatan  antara  Indonesia  dan  negara tempat  TKI  berada  yang  diperuntukan  untuk  mengatasi  adanya  masalah perlindungan hukum TKI yang sudah ada antar negara. Perjanjian ini, yang disebut  perjanjian  internasional,  suatu  bentuk  khusus  dan  perjanjian penunjukan yang diatur oleh hukum internasional, dibuat secara tertulis dan menetapkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Karena perjanjian internasional mempengaruhi kepentingan kedua negara, maka isi perjanjian harus  dapat  mempertemukan  kekuatan  kedua  negara  untuk  kepentingan dan tujuan bersama tanpa membatasi kemampuan mereka. Posisi perjanjian internasional  adalah  antara  kedua  negara,  dan  tidak  ada  negara  yang dibebani  atau  dibebani.  Karena  hubungan  kedua  negara  sudah  terjalin, pemerintah  Indonesia  dapat  meningkatkan  hubungan  diplomatik  kedua negara.  Pasal  7  Huruf  D  yang  menyatakan  bahwa  Pemerintah  akan melakukan  upaya  diplomasi  untuk  memaksimalkan  hak  dan  perlindungan TKI di negara tujuan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999.
Karena masalah perlindungan harus sesuai dengan hukum nasional negara  tuan  rumah  ataupun  secara  hukum  Internasional,  isi  perjanjian internasional juga membatasi perlindungan TKI, dan perjanjian antara kedua negara  tidak  boleh  menyentuh  akar  masalah.  Tidak  mungkin  untuk melindungi  penawaran  secara  langsung.  Sebagaimana  kita  ketahui, perjanjian  bilateral  hanya  menyatakan  kewajiban  bilateral  untuk memberikan  perlindungan,  sehingga  permasalahan  yang  ada  akan  terus diselesaikan  oleh  hukum  negara-negara  dengan  pekerja  migran. Perlindungan  TKI  hanya  dapat  dilaksanakan  di  Indonesia  berdasarkan
hukum  nasional  dimana  TKI  berada.  Pemerintah  Indonesia  perlu meratifikasi  perjanjian  internasional  untuk  melindungi  tenaga  kerja  asing serta meningkatkan hubungan diplomatik kedua negara. Misalnya, pekerja Indonesia  dan  asing  dapat  menerapkan  hukum  yang  berlaku  secara internasional.  Selain  pengesahan  perjanjian  internasional,  Pemerintah Indonesia juga menginginkan Undang-Undang Nomor 39 (PPTKILN) Tahun 2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  Asing,  karena  undang- undang tersebut tidak dapat memberikan perlindungan terhadap TKI Asing. Dan yang tidak kalah pentingnya, Pemerintah Indonesia perlu mengkaji dan menyempurnakan nota kesepahaman dengan para penerima TKI.
Ada  beberapa  perjanjian  internasional  yang  secara  jelas  menjamin perlindungan  tenaga  kerja.  Hukum  hak  asasi  manusia  internasional mengatur  hak  untuk  hidup,  keamanan  pribadi,  penyiksaan  dan  bentuk- bentuk  lain  dari  perlakuan  kejam,  tidak  manusiawi  atau  merendahkan. Dalam  Deklarasi  tentang  Penghapusan  Kekerasan  terhadap  Perempuan, Perserikatan  Bangsa-Bangsa  telah  menyatakan  bahwa  ia  berkewajiban untuk  mencegah,  menyelidiki  dan  menghukum  kekerasan  terhadap perempuan, baik oleh negara atau individu, sesuai dengan hukum nasional dan  internasional.  Semua  negara  bertanggung  jawab  untuk  menangani kekerasan  yang  dihadapi  pekerja  di  setiap  tahap  proses  migrasi.  Untuk memenuhi  kewajiban  di  bawah  hukum  hak  asasi  manusia  internasional, seluruh  pihak  harus  melakukan  sesuatu  yang  dapat  mencegah  dan menghentikan kekerasan tersebut, termasuk menghukum pelaku kejahatan kekerasan,  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  dan  program  yang  telah ditetapkan.  Karena  perlindungan  TKI  di  luar  negeri  hanya  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  berbagai  jenis pelanggaran TKI oleh pengusaha terus meningkat tanpa adanya respon yang jelas  dan  terarah  dari  pemerintah  Indonesia.  Akibatnya,  TKI  asing  berada dalam  kondisi  kerja  dan  kualitas  hidup  yang  buruk,  dan  lebih  parah  lagi. Dengan  Pengesahan  Traktat  Imigrasi  1990  hanya  wacana,  pemerintah Indonesia bisa melihat dari perjalanan mereka. Agenda pengesahan Traktat Keimigrasian  termasuk  dalam  Agenda  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (RAN) 1998-2003, RANHAM 2004-2009, dan RANHAM 2010-2014, namun hingga saat ini belum dilaksanakan karena tidak adanya tujuan untuk berapa target pencapainnya.  Hubungan  kerja  antara  TKI  dengan  majikan  bermula  dari adanya kontrak kerja antara kedua belah pihak. Kontrak kerjanya memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak yang diatur dalam perjanjian antara provinsi  Indonesia  dengan  negara  tempat  TKI  bertempat  tinggal.  Oleh karena itu, hubungan antara kedua belah pihak antara TKI dengan majikan negara  tersebut  tidak  dapat  dipisahkan  dari  hubungan  kedua  negara tersebut.  Karena  TKI  adalah  pihak  yang  lemah,  sebenarnya  memerlukan perlindungan  yang  signifikan,  karena  ada  perbedaan  ekonomi,  sosial,  dan psikologis  dalam  hubungan  kerja  antara  TKI  dan  majikannya,  sehingga diperlukan perlindungan yang lebih kuat.
Untuk  melindungi  tenaga  kerja  Indonesia  di  luar  negeri,  Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan menyelenggarakan ketenagakerjaan berdasarkan kesepakatan tertulis.
BNP2TKI dikoordinasikan oleh Menteri Sumber Daya Manusia sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Presiden No 81 Thn 2006 dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.  Oleh  sebab  demikian,  jika  ada  tenaga  kerja  Indonesia  yang dibutuhkan,  maka  Menteri  Tenaga  Kerja  yang  akan  mengambil  alih  dan menangani  prosesi  manajemen  penempatannya.  Di  luar  negeri,  perlu diketahui  bahwa  diplomasi  negara  memiliki  badan  lain  yang  bertanggung jawab,  Menteri  Luar  Negeri.  Karena  ada  dua  lembaga  yang  bergerak  di bidang yang sama, maka kedua lembaga tersebut, Artinya, Menteri Tenaga Kerja  dan  Sekretaris  Negara  harus  berkoordinasi  agar  tidak  terjadi  suatu permasalahan. Ada beberapa instansi yang terlibat dalam perlindungan TKI, sehingga perlu dilakukan koordinasi antara BNP2TKI dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Imigrasi, serta antara Kementerian Tenaga Kerja dalam negeru dan Kementerian Luar Negeri.

## 3. Langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI
Ada dua pilihan bagi TKI untuk bekerja di luar negeri. Yang pertama melalui  jalur  formal,  biasanya  dikelola  oleh  pemberi  kerja  dan  disetujui secara  resmi  oleh  pemerintah.  Kedua,  melalui  jalur  ilegal  dimana  TKI diselundupkan oleh faktor-faktor tertentu atas nama PJTKI, Ini adalah akar masalahnya.  Karena  pemerintah  negara  tempat  TKI  beroperasi  akan meminta  pertanggungjawaban  TKI  dan  pemerintah  Indonesia  atas masuknya  secara  ilegal  jika  tindakan  yang  tidak  tepat  diambil.  Sebagian besar  masalah  dihadapi  oleh  TKI  sektor  informal,  yang  bepergian  ke  luar negeri  melalui  jalur  ilegal  yang  berasal  dari  keluarga  miskin  dan berpendidikan rendah. Di negara mereka sendiri (sebelum keberangkatan), mereka diperlakukan tidak baik. Berikut ini contohnya:
1) Dalam mempekerjakan pekerja migran biasanya Pengerah Jasa tenaga kerja Indonesia  (PJTKI)  biasanya  tidak  menggunakan  perwakilan  resmi perusahaan,  tetapi  melalui  perantara/calo  mereka  dan  mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari kepentingan pribadi. Hal ini terlihat dari berbagai besaran yang mereka kenakan, mulai dari ratusan ribu hingga  jutaan  rupiah.  Mereka  yang  ingin  membayar  di  muka  kecil,  tetapi tentu saja ada banyak kontrak utang, sehingga Anda dapat membayar dalam perjalanan pulang kerja. Bahkan, majikan mengeluarkan biaya penempatan kepada manajer perekrutan.
2) Pemalsuan  dokumen.  Usia  tenaga  kerja  biasanya  dirusak  dengan menggunakan kartu identitas atau paspor. Pelaku di sini tidak hanya calo, tetapi juga pejabat negara yaitu pembuat KTP kantor desa/kelurahan/desa dan kantor imigrasi yang mengeluarkan paspor.
3) Di  tempat  penampungan.  Di  sini,  mereka  diperlakukan  dengan  hemat  dan bahkan  menjadi  sasaran  pemerasan  dan  pelecehan  seksual  oleh  petugas keamanan dan agen PJTKI. PJTKI memberikan pelatihan, tetapi kurikulum yang  diberikan  tidak  dirancang  untuk  memenuhi  kebutuhan  Anda  dan meminimalkan  penggunaan  peralatan  dan  bahasa  asing.  Padahal,  mereka memiliki wawasan dan pengetahuan tentang negara tujuan, sifat pekerjaan, hak dan kewajiban, cara membaca dan mengisi kontrak kerja, apa yang harus dilakukan  jika  terjadi  pelecehan,  dan  bagaimana  meningkatkan  posisi
negosiasi  dengan  majikan.  Aku  membutuhkannya.  Pihak  yang  kompeten. Juga tidak jelas berapa lama mereka harus tinggal di properti ini. Dari minggu atau bulan. Ironisnya, biaya hidup di penampungan ditanggung sendiri oleh TKI.
Oleh karena itu, jika pemerintah serius melindungi TKI, maka perlu dimulai dengan proses rekrutmen dan reformasi TKI terlebih dahulu. Pada tahap ini, Anda perlu mengelola broker/calo dan agen ilegal yang beroperasi di  wilayah  tertentu.  Alternatifnya,  dapat  dilakukan  melalui  birokrasi sederhana  dengan  biaya  yang  wajar.  Terakhir,  sosialisasikan  birokrasi  ke masyarakat.  Oleh  karena  itu,  para  calo  akan  tersingkir dengan  sendirinya. Sedangkan permasalahan yang dialami oleh TKI ada di tempat tujuan, TKI menghadapi masalah yaitu mudah dilepaskan di lingkungan rumah majikan tanpa  perlindungan  dan  pengawasan  dari  instansi  pemerintah/PJTKI. Sebagian besar dari mereka sebelumnya tidak mengetahui nama dan alamat majikan, belum lagi identitas lainnya. Bahkan, sampai mereka bekerja. Tak heran, jika ada masalah, tidak banyak yang bisa dilakukan karena lemahnya undang-undang  yang  ada.  Di  sisi  lain,  mereka  yang  kabur  dari  majikan biasanya tidak membawa dokumen, termasuk paspor.
Sebenarnya,  pemerintah  mengambil  langkah-langkah  untuk melindungi  pekerja  migran  Indonesia  agar  tidak  merugikan  mereka. Langkah-langkah ini meliputi:
a. Mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi Nomor 157/MEN/2003 tentang Pertanggungan Asuransi Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
b. Perjanjian  Kerjasama  (MOU)  Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia dengan beberapa negara penerima TKI yaitu Jordan and Kuwait 1996 dan Malaysia 2004
c. Di  beberapa  negara  (Saudi  Arabia,  Kuwait,  Malaysia),  TKI  oleh  tim advokasi  yang  terdiri  dari  pejabat  dan  mahasiswa  yang  bekerja  di negara tersebut, dan pengacara lokal di negara tersebut. Tim advokasi ini  bertanggung  jawab  atas  pendaftaran,  pemantauan,  dan pertahanan TKI di luar negeri
d. Penerapan sistem satu pintu untuk pengangkutan TKI ke Singapura melalui Embarkasi Pulau Batam
e. Meningkatkan  kualitas  TKI  yang  dikirim  ke  luar  negeri,  khususnya Tenaga Kerja Rumah Tangga (PRT) yang dibatasi pendidikan minimal sekolah menengah. Mereka diharapkan memiliki keterampilan yang lebih baik dalam keterampilan kerja, kemampuan bahasa di negara tujuan, persiapan mental dan memenuhi persyaratan usia minimum
TKI
f. Berkoordinasi dengan instansi terkait di negara penerima TKI untuk menangani penempatan dan perlindungan TKI.
g. Penetapan  Undang-undang  Penahanan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (PPTKLN)
h. Pemberlakuan  dan  Pengesahan  UU  Nomor  39  Tahun  2004  tentang Penahanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
i. Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BPN2TKI) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 81  Tahun  2006.  Lembaga  ini  merupakan  lembaga  pemerintah  non departemen  (LPND)  yang  misinya  memberikan  kebijakan  yang terkoordinasi  dan  terintegrasi  di  bidang  penempatan  dan perlindungan.  Bagaimana  menerapkan  pekerja  migran  Indonesia.
Misi lembaga tersebut adalah memberikan pelayanan, mengkoordinasikan  dan  melakukan  pemantauan,  dokumentasi, pembekalan  akhir  pemberangkatan  (PAP),  pemecahan  masalah, pendanaan, pemberangkatan sampai pemulangan, dan meningkatkan kualitas  TKI.  Bahkan  memproses  perjanjian  hukum  tertulis  antara Pemerintah  Indonesia  dan  Pemerintah  Negara  luar  yang  dijadikan tujuan penempatan.
Namun, sistem perlindungan yang dianut oleh pemerintah Indonesia masih  bersifat  verbal  dan  terbatas  pada  pernyataan  dan  keputusan, memberikan peluang yang luas bagi praktik percaloan oleh Mafia PJTKI dan Pemerintah untuk kembali ke tanah air. Negara tetap mengutamakan devisa yang  diperoleh  dari  TKI.  Bahkan  UU  terbaru  yang  melindungi  TKI,  UU  39 Tahun  2004,  belum  komprehensif  karena  menempatkan  TKI  sebagai pengekspor barang, bukan sebagai pribadi yang bermartabat. Oleh karena itu,  undang-undang  ini  tidak  menciptakan  sistem  yang  berpihak  pada pekerja migran Indonesia.

## PENUTUP Simpulan
Di Indonesia banyak sekali orang yang memilih bekerja di luar negeri sebagai TKI  dikarenakan  lebih  banyaknya  jumlah  kependudukan  dari  pada  jumlah lowongan pekerjaan yang ada, dan gaji yang didapat bekerja di luar negeri relatif lebih besar didapat. Akan tetapi tidak semua tenaga kerja indonesia mendapatkan keberuntungan yang baik saat mereka akan bekerja sebagai TKI, ada-ada saja suatu permasalahan  yang  didapat  baik  sebelum  berangkat  bekerja  seperti  adanya penipuan  dari  agen  pemberangkatannya,  tidak  sadarnya  mereka  diberangkatkan dengan  ilegal  dan  diselundupkan  serta  mendapatkan  perlakuan  tidak  pantas  di tempat penampungannya. Sedangkan pada saat diterima bekerja disana bisa saja ada  TKI  yang  mendapatkan  tindakan  yang  manusiawi  oleh  majikan  atau  tuan  di tempatnya  bekerja,  seperti  dipekerjakan  secara  paksa  tanpa  diberi  upah, mendapatkan  kekerasan  fisik  dan  kekerasan  seksual.  Oleh  karena  itu  TKI  dapat terkena  resiko  baik  saat  bekerja  di  luar  negeri  maupun  selama  proses keberangkatan  setelah  kembali  ke  Indonesia.  Dengan  demikian  harus  dilakukan tindakan  pencegahan menghindari  atau  setidaknya  mengurangi  resiko  perlakuan tidak manusiawi terhadap para TKI. Perlindungan hukum sangat diperlukan bagi para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri baik secara hukum nasional dan  Hukum  Internasional  sebagai  bentuk  upaya  perlindungan  hukum serta  tidak terlepas juga peranan pemerintah indonesia dalam menangani permasalah tersebut dengan mengambil langkah-langkah untuk melindungi para tenaga kerja Indonesia di  luar  negeri  agar  tidak  merugikan  mereka  dan  mereka  merasa  dilindungi  oleh pemerintah Indonesia demi keamanan dan kenyamanan mereka bekerja.

## Saran
Saran  yang  dapat  saya  berikan  selaku  penulis  adalah  saya  berharap  para tenaga  kerja  indonesia  yang  di  luar  negeri  dapat  diberikan  perlindungan  hukum baik secara nasional dan Internasional serta pemerintah memiliki peranan penting dalam  melindungi  para  TKI  karena  mereka  ada  pekerja  yang  mengadu  nasib  di negeri orang, jauh dari keluarga dan ada juga sebagai tulang punggung keluarganya agar keluarganya dapat hidup dengan layak di Indonesia, para TKI juga memberikan keuntungan bagi pemerintahan indonesia karena mereka bisa mendatangkan para investor  dari  luar  negeri  ke  indonesia  dimana  keuntungan  tersebut  dapat dimanfaatkan untuk kemajuan pembangunan dan perkembangan negara Indonesia agar  menjadi  negara  yang  lebih  baik  dan  sejahtera  sehingga  bisa  memperluas lowongan pekerjaan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Arpangi.  2016.  “Perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja  indonesia  di  luar negeri”. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 3 No. 1 (Hal 149-156) Baharudin,  Erwan.  2007.  “Perlindungan  hukum  terhadap  tki  di  luar  negeri  pra pemberangkatan,  penempatan,  dan  purna  penempatan”. Lex  Jurnalica Volume 4 No.3 (Hal 168-176)
Judge, Zulfikar. 2012. “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Ke rja Indonesia Di Luar Negeri” Lex Jurnalica Volume 9 No. 3 (Hal 171-175)
Wahyudi, Gede Dendi Teguh, Dewa Gede Sudika Mangku & Ni Putu Rai Yuliartini.
2019.“ Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan Adelina TKW Asal NTT Di Malaysia)”.  E -Journal  Komunitas  Yustisia  Universitas  Pendidikan  Ganesha Volume 2 No.1 (Hal 55-65)