## ANALISIS PENYELESAIAN PERMOHONAN RESTITUSI PAJAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BAUBAU
Alfian Anwari ; Agus Bandiyono, S.E., M.Si, M.Ak
2301190054.alfiananwari@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN Agus.bandiyono@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN

## Abstract
The Covid-19 pandemic poses a risk to public health and also has a real impact on the slowdown in economic growth in Indonesia. Taxes are a source of revenue to finance all state expenditures, including spending to cope with the spread of Covid-19. One of the tax policies issued by the government to cope with the impact of Covid-19 is the extension of the period for refunding tax overpayments. Refund of tax overpayment occurs if the amount of tax credit or the amount of tax paid is greater than the amount of tax payable or a tax payment that should not have been payable, provided that the Taxpayer has no other tax payables. This research was conducted at the Baubau  primary  tax  service  office,  where  this  study  aims  to  examine  the  mechanism  of  tax  refunds  during  the Covid-19 pandemic. The research method used is qualitative research. The results of the study indicate that the mechanism  for  tax  refunds  at  the  Baubau  Pratama  Tax  Service  Office  is  carried  out  in  accordance  with  the applicable regulations.
Keywords : Restitution; Tax Policy; Taxpayers.

## Abstrak
Pandemi Covid-19 memberikan dampak risiko bagi kesehatan masyarakat dan secara nyata berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pajak merupakan sumber penerimaan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara termasuk pengeluaran untuk menanggulangi penyebaran Covid-19. Salah satu kebijakan pajak yang  diterbitkan  pemerintah  untuk  menanggulangi  dampak  Covid-19  ialah  perpanjangan  jangka  waktu pengembalian  kelebihan  pembayaran  pajak.  Pengembalian  kelebihan  pembayaran  pajak  terjadi  apabila  jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak yang lain. Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Baubau,  dimana  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji  mekanisme  restitusi  pajak  di  masa  pandemi  Covid-19.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
Kata Kunci : Kebijakan Pajak; Restitusi; Wajib Pajak.

## PENDAHULUAN
Awal  tahun  2020,  dunia  dilanda  bencana  yaitu  hadirnya  wabah  Covid-19.  Wabah Covid-19  memberikan  dampak  yang  besar  terhadap  seluruh  negara  di  dunia  (Darussalam, 2020). Penyebaran wabah Covid-19 memberikan dampak risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut berbagai korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru dunia, termasuk Indonesia.
Selain menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, pandemi Covid-19 juga secara nyata memberikan dampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mempublikasikan Indonesia mengalami perlambatan di bidang perekonomian hampir  mencapai  3%  pada  kuartal  pertama  tahun  2020  yaitu  sebesar  2,97%.  Kepala  BPS, Suhariyanto,  mengatakan  bahwa  dibandingkan  kuartal  empat  tahun  2019,  pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat minus 2,41%. Perlambatan ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, namun juga semua negara di dunia (Fitriani, 2020).
Tekanan  ekonomi  seperti  ini  berdampak  pada  perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN)  tahun  2020  dari  aspek  perpajakan  nasional,  belanja  negara,  dan pembiayaan. Respon kebijakan fiskal diperlukan untuk menghadapi risiko pandemi Covid-19, termasuk  meningkatkan  belanja  negara  untuk  mengurangi  risiko  kesehatan,  melindungi masyarakat, dan menjaga aktivitas bisnis (Kementerian Keuangan, 2020).
Pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan  telah  melakukan  berbagai  upaya  dalam mengurangi  dampak  yang  terjadi,  salah  satunya  perumusan  kebijakan  perpajakan  yang bertujuan untuk menyelamatkan perekonomian nasional dan menjaga stabilitas sektor keuangan (Padyanoor, 2020). Pilihan kebijakan perpajakan merupakan salah satu pilihan instrument yang dipilih oleh pemerintah Indonesia,  dengan  memberikan berbagai  stimulus  fiskal (Kementerian Keuangan, 2020) dengan menyusun berbagai paket kebijakan untuk kemudahan ekonomi bagi masyarakat  selain  perubahan  anggaran  yang  difokuskan  untuk  penanganan  kesehatan (Darussalam, 2020). Mengutip pernyataan dari (Direktorat Jenderal Pajak, 2020) “pajak adalah sumber  utama  penerimaan  negara  dan  merupakan  bentuk  partisipasi  kita  dalam  membantu pemerintah  menanggulangi  penyebaran  virus  corona  dan  membantu  sesama  kita  khususnya mereka  yang  paling  terdampak  wabah  Covid-19”.  Dalam  kondisi  saat  ini,  fungsi  regulatory pajak diharapkan dapat digunakan dengan optimal untuk pemerataan. Fungsi regulatory yang dimaksud ditekankan pada aspek stabilitas dan redistribusi (Darussalam, 2020).
Salah satu kebijakan perpajakan yang diterbitkan pemerintah tertuang dalam  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian diatur lebih  lanjut  dalam  SE-22/PJ/2020  yang  bertujuan  untuk  memberikan  kemudahan  bersifat administrasi  dalam  pelaksanaan  hak  dan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  akibat  adanya pandemi Covid-19 (DDTC Fiskal Research, 2020).
Dalam SE-22/PJ/2020 juga mengatur terkait pelaksanaan perpanjangan jangka waktu pengembalian  kelebihan  pembayaran  pajak.  Pengembalian  kelebihan  pembayaran  pajak (restitusi)  terjadi  apabila  jumlah  kredit  pajak  atau  jumlah  pajak  yang  dibayar  lebih  besar daripada  jumlah  pajak  yang  terutang  atau  telah  dilakukan  pembayaran  pajak  yang  tidak seharusnya  terutang,  dengan  catatan  Wajib  Pajak  tidak  punya  utang  pajak  lain  (Jusmani  & Kurniawan,  2016).  Pelaksanaan  pengembalian  atas  kelebihan  pembayaran  pajak  melibatkan Wajib Pajak dan petugas pajak secara langsung sehingga menimbulkan banyaknya kewajiban bagi petugas pajak ataupun Wajib Pajak itu sendiri (Sabijono et al., 2014).
Dengan banyaknya prosedur yang harus dilakukan dalam pengembalian atas kelebihan pembayaran  pajak  maka  semakin  berat  pula  beban  administrasi  yang  harus  ditanggung  oleh Wajib Pajak dan petugas pajak. Dalam hal kelalaian petugas pajak melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak tidak tepat waktu maka berpotensi terjadinya kerugian negara karena  harus  membayar  imbalan  bunga  dan  mengembalikan  pengembalian  atas  kelebihan pembayaran pajak itu sendiri, dengan begitu dibutuhkan ketepatan waktu dan koordinasi antar petugas pajak agar pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan tepat waktu dan tidak menyebabkan kerugian negara karena kelalaian petugas pajak itu sendiri (Lempas et al.,  2017).  Pada  dasarnya  kelebihan  pada  pembayaran  pajak  adalah  hak  Wajib  Pajak,  maka melalui  serangkaian  prosedur,  kantor  pajak  akan  mengembalikan  kelebihan  pembayaran tersebut kepada Wajib Pajak (Dewi et al., 2010). Dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak  tersebut  perlu  diketahui  bagaimana  prosedur  pengembaliannya,  kesesuaian  dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Penelitian terdahulu terkait restitusi PPN dilakukan Riftiasari (2019) yang menjelaskan bahwa  restitusi  PPN  tidak  mempengaruhi  penerimaan  pajak  pada  KPP  Pratama  Jakarta Penjaringan. Adapun Kardiyati & Karim (2020) mendapati pada KPP Pratama Cirebon, Wajib Pajak lebih memilih kompensasi atas kelebihan pembayaran pajaknya. Sedangkan Nisfatullaela (2020)  menjelaskan  bahwa  pelaksanaan  restitusi  PPN  melalui  mekanisme  pengembalian
pendahuluan  di  KPP  Madya  Makassar  telah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  tercantum dalam  PMK-39/PMK.03/2018.  Perbedaan  dengan  penelitian  terdahulu  adalah  penelitian  ini membahas  mengenai  penyelesaian  restitusi  pajak  sebelum  dan  setelah  munculnya  pandemi Covid-19.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  mekanisme  proses  penyelesaian permohonan restitusi pajak pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau, membandingkan proses penyelesaian permohonan restitusi pajak sebelum dan setelah munculnya pandemi Covid-19, dan mengindentifikasi permasalahan yang timbul dalam proses penyelesaian permohonan restitusi pajak.

## KAJIAN PUSTAKA Pengertian Pajak
Pengertian  Pajak  menurut  undang-undang  perpajakan,  pajak  adalah  iuran  masyarakat kepada  negara  (yang  dipaksakan)  terutang  oleh  wajib  membayarnya  menurut  peraturan- peraturan  umum  (Undang-Undang)  dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali  langsung  dapat ditunjuk dan guna adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan.    Mardiasmo  (2019)  mendefinisikan  pajak sebagai  “iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  Undang-Undang  (dapat  dipaksakan) dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal  balik  (kontra  prestasi)  langsung  dapat  ditunjukkan  dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

## Restitusi
Menurut  Mardiasmo  (2019)  restitusi  merupakan  salah  satu  hak  Wajib  Pajak  untuk meminta  kelebihan  pembayaran  pajak.  Restitusi  dapat  terjadi  ketika  Wajib  Pajak  membayar pajak  lebih  besar  dari  kewajiban  pajaknya,  yang  disebabkan  baik  oleh  angsuran  yang dibayarkan oleh Wajib Pajak sendiri atau pajak yang dipungut atau dipotong oleh pihak lain (Febriyanto et al., 2014). Proses penyelesaian restitusi pajak dapat dilakukan melalui dua cara yaitu penelitian dan pemeriksaan. Proses penelitian dilakukan atas permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan SPT Lebih Bayar (Pasal 17C dan 17D Undang-Undang KUP) dan permohonan kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP. Adapun proses pemeriksaan dilakukan atas permohonan  pengembalian  kelebihan  pembayaran  pajak  selain  pengembalian  pendahuluan berdasarkan SPT Lebih Bayar (Pasal 17B Undang-Undang KUP).

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  terkait  dengan  penyelesaian  restitusi  pajak  telah  banyak  dilakukan  oleh peneliti-peneliti  terdahulu,  salah  satunya  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nisfatullaela (2020)  bertujuan  untuk  meninjau  pelaksanaan  restitusi  PPN,  penerapan  PMK- 39/PMK.03/2018,  dan  kendala  serta  upaya  yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan  restitusi  PPN melalui  mekanisme  pengembalian  pendahuluan  sesuai  PMK-  39/PMK.03/2018.  Berdasarkan hasil  penelitian  tersebut  bahwa  pelaksanaan  restitusi  PPN  melalui  mekanisme  pengembalian pendahuluan  di  KPP  Madya  Makassar  telah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  tercantum dalam  PMK-39/PMK.03/2018.  Namun  dalam  pelaksanaannya  ditemui  kendala  yakni  masih banyak Wajib Pajak yang belum memanfaatkan mekanisme pengembalian pendahuluan PMK- 39/PMK.03/2018  dikarenakan  Wajib  Pajak  tidak  mencentang  pilihan  pengembalian pendahuluan pada SPT LB Masa PPN.
Penelitian  selanjutnya  oleh  Kardiyati  &  Karim  (2020)  bertujuan  untuk  menganalisis mekanisme restitusi PPN dan kendala yang dihadapi saat proses restitusi. Hasil dari penelitian tersebut adalah mekanisme restitusi PPN pada KPP Pratama Cirebon dilakukan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan kendala yang dihadapi saat proses restitusi ialah lamanya jangka waktu  penyelesaian  proses  restitusi  sehingga  Wajib  Pajak  lebih  memilih  kompensasi  atas kelebihan pembayaran pajaknya.
Penelitian  oleh  Riftiasari  (2019)  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  restitusi  PPN terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa restitusi PPN tidak mempengaruhi penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan,  selain  itu  prosedur  pelaksanaan  penyelesaian  restitusi  PPN  pada  KPP  Pratama Jakarta Penjaringan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Yang  menjadi  pembeda  antara  ketiga  penelitian  tersebut  dengan  penelitian  yang dilakukan  penulis  adalah  penelitian  ini  membahas  mengenai  penyelesaian  restitusi  pajak sebelum dan setelah munculnya pandemi Covid-19. Kemudian lokus yang digunakan sebagai tempat  penelitian  berbeda  dimana  pada  penelitian  yang  dilakukan  penulis  adalah  di  KPP Pratama Baubau. Terkait data-data yang dipakai penulis adalah data-data terkait restitusi pajak melalui  mekanisme  prosedur  pemeriksaan  dan  pengembalian  pendahuluan  di  KPP  Pratama Baubau  pada  tahun  2019-2020.  Penulis  juga  melakukan  analisis  terhadap  perbedaan  proses penyelesaian permohonan restitusi sebelum dan setelah munculnya pandemi Covid-19.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  untuk  menghimpun  data  dalam menyelesaikan penelitian ini. Data yang diambil untuk penelitian ini adalah data primer yang berasal dari wawancara dan data sekunder yang merupakan hasil data yang didapat secara tidak langsung, dimana peneliti memperoleh data sekunder dari berbagai referensi sumber yang telah secara  langsung  dikumpulkan  seperti  buku-buku  ilmiah,  jurnal  ilmiah,  undang-undang  dan peraturan terkait lainnya, serta sumber lain baik sumber cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan penelitian (Moeleong, 1999). Metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitan ini menggunakan metode dokumentasi yakni dengan dengan mengumpulkan data dan membaca literatur  yang  bersangkutan  seperti  undang-undang,  keputusan  menteri  keuangan,  putusan menteri  keuangan,  instruksi  menteri  keuangan,  peraturan  pemerintah  dan  turunannya,  serta sumber-sumber  bacaan  lain  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dibahas.  Metode wawancara  yakni  dengan  melakukan  tanya  jawab  melalui  media  telekomunikasi  terhadap  2 informan  dari  KPP  Pratama  Baubau  yaitu Account  Representative Seksi  Pengawasan  dan Konsultasi  1  dan  Petugas  SPMKP  Seksi  Pelayanan  yang  langsung  terlibat  dalam  proses penyelesaian  permohonan  restitusi  pajak,  selain  itu  penulis  juga  melakukan  permintaan  data terkait ke KPP Pratama Baubau sehingga diperoleh data dan informasi yang akurat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Alur proses pelaksanaan penyelesaian permohonan restitusi pajak pada masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Baubau
Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Petugas SPMKP Seksi Pelayanan bahwa proses  penyelesaian  permohonan  restitusi  pajak  selama  masa  pandemi  Covid-19  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Baubau  sudah  sesuai  dengan  aturan  PMK  No.  244/PMK.03/2015 tentang  Tata  Cara  Penghitungan  dan  Pengembalian  Kelebihan  Pembayaran  Pajak  dan  PMK Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 39/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, akan tetapi untuk jangka waktu penyelesaian permohonan restitusi pajak diberikan perpanjangan waktu selama 1 (satu) bulan sehingga  jangka  waktu  pengembaliannya  menjadi  2  (dua)  bulan  (1  bulan  +  1  bulan)  sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan surat keputusan.
Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh Account Representative Seksi Pengawasan  dan  Konsultasi  1  KPP  Pratama  Baubau.  Beliau  menyampaikan  bahwa  proses
pelaksanaan restitusi di KPP Pratama Baubau sudah memenuhi ketentuan SOP yang terdapat dalam  SE-10/PJ/2018  dan  SE-79/PJ/2010.  Semua  penyelesaian  permohonan  WP  termasuk permohonan restitusi harus sesuai dengan SOP yang berlaku untuk memberikan kemudahan, kelancaran, dan pedoman kepada pegawai DJP, serta pemberian pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka menjalankan hak dan kewajiban Wajib Pajak (Bandiyono, 2018).
Berdasarkan informasi dari Petugas SPMKP Seksi Pelayanan, alur proses penyelesaian permohonan restitusi pajak di KPP Pratama Baubau pada masa pandemi diawali ketika Wajib Pajak menyampaikan permohonan restitusi pajak atau SPT Lebih bayar secara langsung melalui Tempat  Pelayanan  Terpadu  (TPT)  atau  melalui  sistem  daring  secara  elektronik  atau mengirimkan  lewat  jasa  pos/ekspedisi  atau  dengan  cara  lain  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  perpajakan  yang  berlaku.  Apabila  Wajib  Pajak  menghendaki  untuk mengajukan  permohonan  secara  elektronik  maka  hal  ini  dapat  dilakukan  saat  Wajib  Pajak melaporkan SPT-nya melalui situs DJP Online. Dalam situs tersebut terdapat fasilitas seperti e- filing  dan  e-form  untuk  melaporkan  pajak.  Ketika  Wajib  Pajak  menyampaikan  Surat Pemberitahuan (SPT), kebenaran serta kelengkapan pengisian SPT akan diteliti secara langsung oleh sistem pada situs  DJP Online. Bukti pelaporan pajak secara  elektronik akan dikirimkan melalui email Wajib Pajak berupa Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).
Selanjutnya  untuk  Wajib  Pajak  yang  menghendaki  mengajukan  permohonan  restitusi secara langsung ke KPP Pratama Baubau dengan membawa berkas SPT Lebih Bayar yang akan dilaporkan  serta  data-data  terlampir  yang  menjadi  kelengkapan  pelaporan  pajak.  Seksi Pelayanan sebagai penerima dan pengelola SPT dan surat lainnya melalui Tempat Pelayanan Terpadu  (TPT)  kemudian  meneliti  kelengkapan  berkas  SPT  Lebih  bayar  dan  menerima permohonan restitusi pajak atau SPT Lebih Bayar yang disampaikan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan. Apabila SPT yang disampaikan belum lengkap, maka akan dimohon kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Kelengkapan dan kebenaran pelaporan sangat dibutuhkan salah satunya untuk proses penelitian dan pemeriksaan SPT Lebih Bayar.
Jika permohonan restitusi pajak atau SPT Lebih Bayar tersebut telah lengkap dan benar maka  Petugas  TPT  akan  mencetak  Lembar  Pengawasan  Arus  Dokumen  (LPAD)  dan  Bukti Penerimaan  Surat  (BPS).  Setelah  itu,  Wajib  Pajak  akan  diberikan  bukti  berupa  Bukti Penerimaan  Surat  (BPS).  Setiap  permohonan  restitusi  pajak  yang  telah  diteliti  lengkap  akan dikelompokkan dan dipisahkan berdasarkan checklist pada SPT Lebih Bayar Wajib Pajak. Jika dalam  SPT  Lebih  Bayar  Wajib  Pajak  memilih  restitusi  prosedur  pengembalian  pendahuluan maka  akan  diteruskan  ke  Seksi  Pengawasan  dan  Konsultasi  1,  sedangkan  apabila  memilih restitusi dengan prosedur biasa akan diteruskan ke Seksi Pemeriksaan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  penulis  kepada Account  Representative (AR)  Seksi  Waskon  1,  untuk  penyelesaian  permohonan  restitusi  pajak  dengan  prosedur pengembalian  pendahuluan  diproses  sesuai  PMK  Nomor  117/PMK.03/2019.  Berdasarkan PMK Nomor 117/PMK.03/2019 untuk dapat memperoleh pengembalian pendahuluan, Wajib Pajak  Persyaratan  Tertentu,  Wajib  Pajak  Kriteria  Tertentu  dan  PKP  Berisiko  Rendah  harus mengajukan  permohonan  dengan  cara  mencentang/mengisi  kolom  pilihan  pengembalian pendahuluan pada SPT masa atau SPT tahunan yang berstatus lebih bayar. Permohonan restitusi pajak  dengan  prosedur  pengembalian  pendahuluan  akan  ditindaklanjuti  oleh Account Representative (AR)  Seksi  Waskon  1  untuk  dilakukan  penelitian.  Adapun  penelitian  yang dilakukan atas:
a. kelengkapan SPT dan lampirannya;
b. kebenaran penulisan dan penghitungan pajak dengan memastikan kebenaran penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/ atau pembagian suatu bilangan dalam penghitungan pajak;
c. bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan yang dikreditkan Wajib Pajak pemohon  dengan  cara  memastikan  bukti  pemotongan  atau  bukti  pemungutan  Pajak Penghasilan  telah  dilaporkan  dalam  SPT  Wajib  Pajak  pemohon  dan  SPT  pemotong  atau pemungut pajak
d. Pajak  Masukan  yang  dikreditkan  dan/  atau  dibayar  sendiri  oleh  Wajib  Pajak  pemohon dengan  cara  memastikan  Pajak  Masukan  yang  dikreditkan  oleh  Wajib  Pajak  Persyaratan Tertentu telah dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak yang  membuat  Faktur  Pajak;  dan/  atau  Pajak  Masukan  yang  dibayar  sendiri  oleh  Wajib Pajak Persyaratan Tertentu telah divalidasi dengan NTPN.
Setelah  melakukan  penelitian  atas  pemenuhan  persyaratan  terhadap  ketentuan  formal maupun  materiil  permohonan  pengembalian  pendahuluan, Account  Representative (AR) kemudian mengirim hasil penelitian tersebut kepada Kepala Seksi Waskon 1 untuk diteliti lebih lanjut  dan  diberikan  persetujuan.  Hasil  penelitian  yang  telah  disetujui  oleh  Kepala  Seksi Waskon 1 akan didisposisikan kembali ke Account Representative untuk mencetak laporan hasil penelitian.  Laporan  hasil  penelitian  berupa  permohonan  dikabulkan  atau  ditolak.  Apabila permohonan  pengembalian  pendahuluan  dikabulkan  maka Account  Representative akan menerbitkan  Surat  Keputusan  Pengembalian  Pendahuluan  Kelebihan  Pajak  (SKPPKP)  dan Nota Hitung SKPPKP.  Namun jika permohonan ditolak, Account Representative menerbitkan Surat Pemberitahuan yang menyatakan bahwa proses pengembalian pendahuluan ini tidak bisa dikabulkan karena tidak memenuhi persyaratan.
Apabila  SPT  LB  yang  telah  diteliti  oleh Account  Representative tidak  memenuhi persyaratan  permohonan  pengembalian  pendahuluan, Account  Representative Waskon  1 menerbitkan  Nota  Dinas  Usulan  Pemeriksaan  ke  Seksi  Pemeriksaan  untuk  diproses menggunakan Pasal 17B Undang-Undang KUP. Adapun untuk Seksi Pelayanan mendapat Nota Dinas  berupa  tembusan  dengan  tujuan  memberitahu  Seksi  Pelayanan  bahwa  permohonan tersebut ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan.
Untuk pengajuan restitusi dengan prosedur biasa, permohonan akan diproses oleh Seksi Pemeriksaan untuk menentukan nilai dari permohonan yang diminta sesuai dengan PMK No. 17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah menjadi PMK No. 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara  Pemeriksaan.  Apabila  proses  pemeriksaan  selesai  maka  akan  diterbitkan  Laporan  Nota Penghitungan yang menjadi dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) oleh Seksi  Pelayanan.  Jangka  waktu  penerbitan  Surat  Ketetapan  Pajak  Lebih  Bayar  (SKPLB) maksimal adalah 12 bulan sejak SPT LB telah diterima lengkap, namun dikarenakan adanya pandemi Covid-19 diberikan perpanjangan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sehingga jangka waktu penerbitannya menjadi 18 (delapan belas) bulan (12 bulan + 6 bulan). Kemudian setelah  SKPLB  diterbitkan  maka  akan  diteruskan  ke  Seksi  Waskon  1  untuk  pengajuan  surat permintaan  nomor  rekening  ke  Wajib  Pajak,  setelah  Wajib  Pajak  menyampaikan  nomor rekening maka Seksi Waskon 1 akan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) dan Nota Hitung SKPPKP yang akan ditandatangani oleh Kepala KPP.
Terhadap SKPPKP yang diterbitkan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau melalui  Seksi  Pengawasan  dan  Konsultasi  (Waskon)  1  menerbitkan  Surat  Keputusan Pengembalian  Kelebihan  Pembayaran  Pajak  (SKPKPP)  berdasarkan  perhitungan  kelebihan pembayaran  setelah  dikurangi  kompensasi  utang  pajak  yang  dituangkan  dalam  nota perhitungan,  terhadap  SKPKPP  disertai  nomor  rekening  WP,  apabila  sampai  tanggal  jatuh tempo penyelesaian restitusi WP belum menyampaikan nomor rekening maka SKPKPP akan tetap  diterbitkan  dengan  status  tanpa  nomor  rekening,  atas  SKPKPP  yang  diterbitkan  tanpa nomor  rekening  maka  proses  penyelesaian  restitusi  pajak  dihentikan  sampai  Wajib  Pajak menyampaikan nomor rekening. Kemudian atas SKPKPP yang telah disertai nomor rekening
WP, akan ditandatangani oleh Kepala KPP yang selanjutnya akan disusul oleh penerbitan Surat Perintah  Membayar  Kelebihan  Pajak  (SPMKP)  melalui  seksi  pelayanan  dan  kemudian  akan diberikan  ke  kepada  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  untuk  menerbitkan Surat  Perintah  Pencairan  Dana  (SP2D)  untuk  mendapatkan  restitusi  pajak  dan  prosesnya selesai.  Berikut  penulis  sajikan  flowchart  alur  proses  restitusi  pajak  dengan  mekanisme prosedur biasa dan pengembalian pendahuluan. Berikut penulis sajikan flowchart alur proses restitusi pajak dengan mekanisme prosedur biasa dan pengembalian pendahuluan.
Sumber: Diolah Penulis (2020)

## Perbandingan proses penyelesaian permohonan Restitusi Pajak sebelum dan setelah pandemi Covid-19 di KPP Pratama Baubau
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Petugas SPMKP Seksi Pelayanan, bahwa jumlah  permohonan  restitusi  pajak  yang  diajukan  Wajib  Pajak  saat  pandemi  lebih  banyak
dibandingkan  sebelum  pandemi,  permohonan  restitusi  pajak  yang  diajukan  didominasi  oleh restitusi prosedur pengembalian pendahuluan. Berikut adalah jumlah penerbitan SKPPKP dan SKPLB pada tahun 2019-2020 di KPP Pratama Baubau.

## Gambar 1. Flowchart Proses Restitusi Pajak

## Gambar 2. Grafik Jumlah Penerbitan SKPPKP dan SKPLB
Sumber: Diolah penulis dari Data Seksi PDI KPP Pratama Baubau (2020) Berdasarkan  grafik  pada  Gambar  2  jumlah  SKPPKP  yang  diterbitkan  lebih  banyak dibandingkan jumlah SKPLB, pada tahun 2018 jumlah SKPKP yang diterbitkan sejumlah 37 (tiga  puluh  tujuh)  sedangkan  penerbitan  SKPLB  sejumlah  31  (tiga  puluh  satu),  untuk  tahun 2019  jumlah  SKPPKP  yang  diterbitkan  sejumlah  40  (empat  puluh)  sedangkan  untuk  jumlah SKPLB  sejumlah  21  (dua  puluh  satu),  kemudian  pada  tahun  2020  jumlah  SKPPKP  yang diterbitkan sejumlah 21 (dua puluh satu) dan untuk penerbitan SKPLB sejumlah 20 (dua puluh). Penerbitan  SKPPKP  atas  penelitian  pengembalian  pendahuluan  yang  lebih  banyak  daripada SKPLB  atas  pemeriksaan  mengindikasikan  bahwa  penyelesaian  permohonan  restitusi  pajak baik  pada  masa  sebelum  dan  saat  pandemi  Covid-19  di  KPP  Pratama  Baubau  lebih  banyak dilakukan  melalui  proses  penelitian  pengembalian  pendahuluan.  Hal  ini  diakibatkan  karena permohonan  restitusi  pajak  didominasi  oleh  Wajib  Pajak  yang  berstatus  Wajib  Pajak Persyaratan Tertentu dan PKP Berisiko Rendah sesuai dengan PMK Nomor 39/PMK.03/2018 sehingga  proses  penyelesaian  restitusi  pajak  diproses  melalui  penelitian  pengembalian pendahuluan,  sebagaimana  disampaikan  oleh Account  Representative Seksi  Pengawasan  dan Konsultasi I. Terhadap tabel  1 penulis menjabarkan jumlah permohonan restitusi pajak yang diterima dan ditolak.
Tabel  1. Jumlah Permohonan Restitusi Pajak yang Diterima dan Ditolak
Tahun Permohonan Restitusi Pajak Diterima Ditolak  Jumlah 2018 68 0 68 2019 61 0 61 2020 41 3 44
Sumber: Diolah penulis dari Data Seksi PDI KPP Pratama Baubau (2020)
Jumlah permohonan restitusi pajak yang diterima pada tahun 2018 sejumlah 68 (enam puluh  delapan)  yang  terdiri  dari  permohonan  restitusi  pajak  dengan  mekanisme  prosedur pengembalian  pendahuluan  sebanyak    37  (tiga  puluh  tujuh)  dan  mekanisme  prosedur  biasa sejumlah 31 (tiga puluh satu), pada tahun 2019 jumlah permohonan restitusi pajak yang diterima sejumlah 61 (enam puluh satu) yang terdiri dari permohonan restitusi pajak dengan prosedur pengembalian pendahuluan sebanyak 40 (empat puluh) dan prosedur biasa sejumlah 21 (dua
0 5 10 15 20 25 30 35 40 2018 2019 2020 37 40 21 31 21 20 SKPPKP SKPLB
puluh  satu),  kemudian  pada  tahun  2020  jumlah  permohonan  restitusi  pajak  yang  diterima sejumlah 41 (empat puluh satu) yang terdiri dari permohonan restitusi pajak dengan prosedur pengembalian pendahuluan sebanyak 21 (dua puluh satu) dan prosedur biasa sejumlah  20 (dua puluh),  selain  itu  pada  tahun  2020  terdapat  3  (tiga)  permohonan  restitusi  pajak  yang  ditolak dikarenakan  Wajib  Pajak  melakukan  pembetulan  SPT  LB  (Lebih  Bayar)  dan  memilih  untuk mengkompensasikan jumlah kelebihan pembayaran pajaknya.
Kemudian  terdapat perbedaan jangka waktu penyelesaian permohonan restitusi pajak sebelum  dan  setelah  pandemi  Covid-19.  Ketika  sebelum  pandemi  Covid-19  jangka  waktu penyelesaian  permohonan  restitusi  pajak  dari  awal  sampai  restitusi  diberikan  kepada  Wajib Pajak paling lama 1 (bulan), namun saat periode kahar akibat pandemi Covid-19 yaitu tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 atas penyelesaian permohonan restitusi pajak  diberikan  perpanjangan  waktu  paling  lama  1  (bulan)  sehingga  jangka  waktu pengembalian restitusi menjadi 2 (dua) bulan  (1  bulan + 1 bulan) sejak diterbitkannya Surat Ketetapan  Pajak  Lebih  Bayar  dan  Surat  Keputusan  Pengembalian  Pendahuluan  Kelebihan Pajak.  Meskipun  jangka  waktu  penyelesaian  permohonan  restitusi  pajak  saat  pandemi diperpanjang,  proses  penyelesaian  permohonan  restitusi  pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Baubau diusahakan dapat selesai secepatnya agar tercipta pelayanan prima yang dapat meningkatkan  kepercayaan  dan  kenyamanan  Wajib  Pajak  (Bandiyono  &  Nugraha,  2018). Selain  itu,  uang  restitusi  yang  lebih  cepat  diterima  oleh  Wajib  Pajak  membuat  cash  flow perusahaan Wajib Pajak pun semakin baik, sesuai yang dikemukakan oleh (Febriyanto et al., 2014)  bahwa  uang  restitusi  yang  didapatkan  dengan  mudah  dan  cepat  akan  membantu kelancaran  arus  kas  (cash  flow)  WP  dan  menjadi  tambahan  modal  kerja  bagi  WP  yang menjalankan bisnisnya.
Tabel  2.  Perbandingan Proses Penyelesaian Restitusi Pajak Sebelum dan Setelah
Munculnya Pandemi Covid-19 No . Keadaan Normal Keadaan Pandemi 1. Batas waktu penyelesaian restitusi pajak paling lama 1 bulan sejak diterbitkannya SKPLB dan surat keputusan. Batas waktu penyelesaian restitusi pajak paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya SKPLB dan surat keputusan. 2. WP yang telah diterbitkan SKPPKP dan telah melengkapi informasi rekening, maka SKPKPP
diterbitkan dalam jangka waktu:
• maksimal 5 hari kerja terhitung sejak SKPPKP diterbitkan apabila WP telah menyampaikan nomor rekening;
• maksimal 5 hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan rekening dari WP, atau 1 bulan sejak SKPPKP diterbitkan.
WP yang telah diterbitkan SKPPKP dan telah melengkapi informasi rekening, maka SKPKPP diterbitkan dalam jangka waktu:
• maksimal 15 hari kerja terhitung sejak SKPPKP diterbitkan apabila WP telah menyampaikan nomor rekening;
• maksimal 15 hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan rekening dari WP, atau 1 bulan sejak SKPPKP diterbitkan.
Sumber: UU No. 02 Tahun 2020
Permasalahan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan pegawai KPP Pratama Baubau dalam penyelesaian permohonan restitusi pajak pada masa pandemi Covid-19
Penyelesaian permohonan restitusi pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau tidak selalu  berjalan  lancar  terlebih  pada  masa  pandemi  Covid-19  dimana  kendala  yang  dihadapi lebih banyak. Berdasarkan hasil wawancara kepada Petugas SPMKP Seksi Pelayanan dan AR Waskon  1  yang  menangani  penyelesaian  permohonan  restitusi  pajak,  terdapat  beberapa hambatan yaitu:
a. Kesalahan  Wajib  Pajak  dalam  menginput  nomor  bukti  pemotongan  PPh  atau  bukti pemungutan PPN ke dalam SPT
Kesalahan dalam input nomor bukti pemotongan PPh atau bukti pemungutan PPN oleh Wajib  Pajak  ke  dalam  SPT  dapat  membuat  selisih  nominal  yang  seharusnya  telah dipotong/dipungut  itu  berbeda.  Hal  ini  membuat  proses  penyelesaian  permohonan  restitusi pajak menjadi terhambat karena Wajib pajak harus melakukan pembetulan terlebih dahulu agar proses penyelesaian restitusi pajak dapat dilanjutkan kembali.
b. Wajib pajak telat dalam mengajukan nomor rekening
Terkadang  saat  mengirimkan  surat  permintaan  rekening  kepada  Wajib  Pajak  melalui Whatsapp, email maupun telepon, ada Wajib Pajak yang tidak bisa dihubungi nomor telepon ataupun Whatsapp-nya, sehingga menyebabkan waktu penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan menjadi terhambat dan mendekati batas jangka waktu yang diberikan.
c. Proses pendaftaran data supplier ke aplikasi SAKTI agak lama
Sebelum  proses  penerbitan  SPMKP,  Petugas  SPMKP  terlebih  dahulu  melakukan pendaftaran  data  supplier  ke  aplikasi  SAKTI,  terkadang  ketika  melakukan  pendaftaran  data supplier ke aplikasi SAKTI membutuhkan waktu agak lama yang berakibat penyelesaian dari suatu permohonan restitusi pajak menjadi terhambat.
d. Lambatnya update data permohonan restitusi pajak di aplikasi SIDJP
Terkadang update data SPT LB pada aplikasi SIDJP sering mengalami gangguan yang membuat SPT Lebih Bayar  yang telah disampaikan Wajib Pajak belum muncul dalam sistem SIDJP.
Berdasarkan  penelitian  oleh  (Lempas  et  al.,  2017)  yang  dilakukan  sebelum  adanya pandemi,  terdapat  kendala  yang  berbeda  jika  dibandingkan  dengan  proses  penyelesaian permohonan restitusi pajak setelah adanya pandemi. Sebelum adanya pandemi, kendala yang dialami ketika penyelesaian permohonan restitusi pajak berupa kurangnya pemahaman Wajib Pajak  berkaitan  proses  restitusi  pajak  serta  penggunaan  rekening  pribadi  milik  wajib  pajak untuk keperluan perusahaan.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kardiyati  &  Karim  (2020)  pada  KPP Pratama  Cirebon,  terdapat  beberapa  kendala  yang  timbul  ketika  menyelesaikan  proses permohonan restitusi yang diajukan oleh wajib pajak KPP Pratama Cirebon. Kendala tersebut diantaranya data dan dokumen yang tidak lengkap serta wajib pajak yang kurang responsif.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Petugas  SPMKP  Seksi  Pelayanan,    dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam proses penyelesaian permohonan restitusi pajak pada masa pandemi Covid-19 terdapat solusi yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Baubau, yaitu:
a. Meminta kepada Wajib Pajak untuk membetulkan SPT
Solusi  yang  dilakukan  ketika  Wajib  Pajak  salah  dalam  menginput  nomor  bukti pemotongan PPh atau bukti pemungutan PPN ke dalam SPT ialah Account Representative Seksi Waskon  1  memberitahukan  kepada  Wajib  Pajak  untuk  melakukan  pembetulan  SPT  terkait kesalahan dalam penginputan nomor bukti pemotongan PPh atau bukti pemungutan PPN, Jika sudah  sesuai  nomor  bukti  pemotongan  atau  bukti  pemungutan  yang  dilaporkan  oleh  Wajib Pajak dengan yang dilaporkan oleh pihak pemotong/pemungut, Account Representative akan memproses permohonan pengembalian pendahuluan lebih lanjut.
b. Melakukan follow up dan menghubungi Wajib Pajak
Apabila Wajib Pajak telat dalam mengajukan nomor rekening maka Petugas SPMKP akan melakukan follow up ke Account Representative dengan meminta nomor telepon kepada Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi II atau III selaku yang mengawasi perpajakan  Wajib  Pajak  tersebut.  Jika  masih  belum  mendapatkan  nomor  rekening  maka Account  Representative Pengawasan  dan  Konsultasi  I  akan  mendatangi  langsung  ke  alamat tempat  usaha  Wajib  Pajak.  Namun  apabila  sudah  memasuki  jatuh  tempo  penyelesaian permohonan  restitusi  pajak  dan  Petugas  SPMKP  belum  menerima  nomor  rekening,  maka Petugas SPMKP akan menerbitkan SKPKPP tanpa nomor rekening agar proses penyelesaian restitusi tidak melewati jatuh tempo dari aturan yang ditetapkan.
c. Memproses  permohonan  restitusi  pajak  jauh  hari  sebelum  memasuki  jatuh  tempo penyelesaian
Solusi yang dilakukan ketika pendaftaran data supplier terhambat ialah Petugas SPMKP akan  melakukan  pendaftaran  data  supplier  terlebih  dahulu  ke  aplikasi  SAKTI  sebelum memasuki jatuh tempo penyelesaian restitusi.
d. Melaporkan kendala sistem ke LASIS (Layanan Sistem Informasi) Pusat
Apabila  terjadi  kendala  dalam  sistem  SIDJP  solusi  yang  dilakukan  ialah  dengan melaporkan kendala tersebut ke LASIS Pusat agar bisa ditindaklanjuti segera oleh pegawai di Direktorat TIP kantor pusat.

## PENUTUP

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  dilakukan,  peneliti  menarik kesimpulan sebagai berikut.
1. Mekanisme  proses  penyelesaian  restitusi  pajak  pada  masa  pandemi  Covid-19  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Baubau  dilakukan  sesuai  dengan  aturan-aturan  yang  berlaku, meskipun  terdapat  kendala-kendala  namun  KPP  Pratama  Baubau  bisa  menyelesaikan kendala tersebut dengan baik.
2. Terdapat  perbedaan  jangka  waktu  penyelesaian  permohonan  restitusi  pajak  sebelum  dan setelah pandemi Covid-19. Ketika sebelum pandemi Covid-19 jangka waktu penyelesaian permohonan restitusi pajak dari awal sampai restitusi diberikan kepada Wajib Pajak paling lama  1  (bulan),  namun  saat  periode  kahar  akibat  pandemi  Covid-19  atas  penyelesaian permohonan restitusi pajak diberikan perpanjangan waktu paling lama 1 (bulan) sehingga jangka  waktu  pengembalian  restitusi  menjadi  2  (dua)  bulan  (1  bulan  +  1  bulan)  sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan surat keputusan. Selain itu jumlah permohonan restitusi pajak yang diajukan Wajib  Pajak sebelum pandemi Covid-19 lebih banyak  dibandingkan  saat  pandemi  Covid-19,  permohonan  restitusi  pajak  yang  diajukan didominasi oleh restitusi prosedur pengembalian pendahuluan.
3. Beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh  pegawai  KPP  Pratama  Baubau  dalam  proses penyelesaian permohonan restitusi pajak pada masa pandemi Covid-19. Kendala tersebut yaitu  terkadang  ada  beberapa  Wajib  Pajak  sulit  dihubungi  ketika  dilakukan  permintaan nomor  rekening  Wajib  Pajak,  kesalahan  penginputan  bukti  pemotongan  PPh  atau  bukti pemungutan PPN dalam SPT yang dilakukan oleh WP, pendaftaran data supplier ke aplikasi SAKTI yang agak lama, dan lambatnya update data permohonan restitusi pajak di aplikasi SIDJP. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah meminta kepada Wajib Pajak untuk membetulkan SPT, melakukan follow up dan menghubungi Wajib Pajak, Petugas SPMKP akan  menerbitkan  SKPKPP  tanpa  nomor  rekening  Wajib  Pajak  sebelum  jatuh  tempo permohonan  restitusi  pajak,  memproses  permohonan  restitusi  pajak  jauh  hari  sebelum
masuk jatuh tempo, dan melaporkan kendala sistem ke LASIS (Layanan Sistem Informasi) pusat.

## Saran
Saran  untuk penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan judul yang sama,  disarankan  untuk  lebih  menggali  informasi  lebih  mengenai  restitusi  pajak  pada  masa pandemi Covid-19 dikarenakan keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian yang dinilai kurang lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA
Bandiyono,  A.  (2018).  Penerapan  Pelayanan  Publik  di  Kantor  Pelayanan  Pajak. Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah , 16 (1), 19–24.
Bandiyono,  A.,  &  Nugraha,  A.  Y.  (2018).  Pelayanan  Prima  Kepada  Wajib  Pajak. Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah , 16 (2), 81–164. https://jdod.ejournal.unri.ac.id/index.php/JDOD/article/download/5994/5515
Darussalam. (2020). Pajak hadir lawan dampak korona . DDTC News. https://news.ddtc.co.id/pajak-hadir-lawan-dampak-korona-19876. Diakses:
08 Desember 2020. DDTC Fiskal Research. (2020). Respon pajak Indonesia hadapi covid-19 . https://news.ddtc.co.id/respons-pajak-indonesia-hadapi-covid-19-relatif-progresif- 19949. Diakses: 08 Desember 2020.
Dewi,  D.  A.  S.,  Suharso,  &  Budiharto.  (2010).  Implementasi  pengembalian  kelebihan pembayaran pajak melalui restitusi dan kompensasi di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Magelang. Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Magelang , September  2010 ,  1–20.  https://www.neliti.com/publications/23270/implementasi- pengembalian-kelebihan-pembayaran-pajak-melalui-restitusi-dan-kompe
Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2020). Implementasi  penurunan  tarif  pajak  penghasilan  badan dalam penghitungan pph pasal 29 . https://www.pajak.go.id/siaran-pers/implementasi- penurunan-tarif-pajak-penghasilan-badan-dalam-penghitungan-pph-pasal-29. Diakses: 08 Desember 2020.
Febriyanto,  T.,  Gallantino,  &  Mukarromah,  A.  (2014). Inside  Tax  Magazine:  Tarik  Ulur Restitusi . 24 , 8–14.
Fitriani,  F.  F.  (2020). Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  hanya  2,9  Persen  kuartal  I/2020 . Bisnis.Com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20200505/9/1236510/parah- pertumbuhan-ekonomi-indonesia-hanya-29-persen-kuartal-i2020. Diakses:
12
Desember 2020.
Jusmani,  &  Kurniawan,  R.  (2016).  Pengaruh  pajak  pertambahan  nilai  terhadap  penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Hilir Barat. Media Wahana Ekonomika .
Kardiyati,  E.  N.,  &  Karim,  A.  (2020).  Analisis  Restitusi  Pajak  Pertambahan  Nilai  Pada Kepatuhan  Pengusaha  Kena  Pajak  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  (KPP  Cirebon Tahun  2016–2018). BALANCE:  Economic,  Business,  Management  and  Accounting Journal , 17 (2), 87. https://doi.org/10.30651/blc.v17i2.5271 Kementerian  Keuangan.  (2020). Kebijakan  keuangan  negara  dalam  penanganan  covid-19 . http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/kebijakan-keuangan-negara-dalam- penanganan-covid-19. Diakses: 08 Desember 2020.
Lempas,  B.  S.,  Runtu,  T.,  &  Pusung,  R.  J.  (2017).  Analisis  sistem  kebijakan  pengembalian kelebihan pembayaran wajib pajak orang pribadi melalui restitusi dan kompesansi di KPP  Pratama  Manado. GOING  CONCERN :  JURNAL  RISET  AKUNTANSI .
https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18032.2017 Mardiasmo. (2019). Perpajakan - Edisi 2019 . ANDI Yogyakarta. Moeleong, L. J. (1999). Metodologi penelitian kualitatif . Remaja Rosdakarya. Nisfatullaela,  A.  (2020). Tinjauan  penerapan  PMK-39/PMK.03/2018  atas  Restitusi  PPN terhadap Penerimaan Pajak di KPP MADYA MAKASSAR . Karya Tulis Tugas Akhir PKN STAN.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  184/PMK.  03/2015  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, (2015).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK. 03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, (2015).
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  210/PMK.01/2017  Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, (2017).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK. 03/2019 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  39/PMK.03/2018  Tentang  Tata  Cara  Pengembalian  Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, (2019).
Padyanoor, A. (2020). Kebijakan pajak Indonesia menanggapi krisis covid-19: Manfaat bagi wajib pajak. E-Jurnal Akuntansi . https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p04 Riftiasari, D. (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. Jurnal Moneter , 6 (1), 63–68.
Sabijono,  H.,  Saerang,  D.,  &  Supit,  W.  (2014).  Analisis  restitusi  pajak  pertambahan  nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi . https://doi.org/10.35794/emba.v2i3.5356
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  dengan Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2009, (2009).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan Menjadi Undang-Undang, (2020).
Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia (p. 3). PT. Salemba Empat.