JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: 2746-5047 Vol. 4 No 1 – April 2023, Hal. 116-120 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6503.116-120

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) MELALUI WHATSAPP
Ni Putu Nanda Oktaviani 1 , I Gede Artha 2 Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Bali - Indonesia oktavi97@gmail.com

## Abstrak
Pelacuran Whatsapp pada dasarnya  yakni prostitusi whatsapp, di mana pekerja seks  komersial bertindak sebagai  pihak  penjual.  Ada  masalah  dengan  cara  pengelolaannya,  serupa  dengan  masalah  cara kekhawatiran  ini diatur oleh disipasi substantif. Respon  pemerintah terhadap kejahatan prostitusi kurang dalam  hal  ini.  Misalnya,  pekerja  seks  komersial  yang  memakai  Whatsapp  tidak  diatur  secara  memadai mengenai  tanggung  jawab  pidana  mereka  karena  hukum  pidana  hanyalah  mengatur  larangan  yang membantu  dan  memberikan  layanan  seks  yang  melanggar  hukum.  Penelitian  tentang  ragam  hukum normatif  digunakan.  Dengan  penelitian  ini,  kami  berharap  untuk  mempelajari  lebih  lanjut  tentang hukuman  khusus  untuk  prostitusi  gelap  melalui  media  sosial  termasuk  pekerja  seks  komersial  yang memakai Whatsapp, serta prosedur hukum yang mengatur karyawan tersebut.
Kata Kunci: Pekerja Seks Komersial, Pengaturan Hukum, Sanksi

## Abstract
Whatsapp  prostitution  is  essentially  whatsapp  prostitution,  in  which  commercial  sex  workers  act  as selling parties. There is a problem with the way it is managed, similar to the problem with the way that these  concerns  are  governed  by  substantive  dissipation.  The  government's  response  to  the  crime  of prostitution  is  lacking  in  this  regard.  For  instance,  commercial  sex  workers  who  use  Whatsapp  are  not insufficiently  regulated  with  respect  to  their  criminal  responsibility  because  the  penal  code  of  law  only regulates the ban against those who aid and give unlawful sex services. Research of the normative legal variety  was  employed.  With  this  research,  we  hope  to  learn  more  about  the  specific  penalties for illicit prostitution  through  social  media  including  commercial  sex  workers  who  use  Whatsapp,  as  well  as  the legal procedures governing such employee Keywords: Commercial sex, Sanctions

## I. PENDAHULUAN
Pemerintah  Indonesia  punya  tanggung  jawab  dalam  melindungi  semua  warga  negaranya  dari bahaya, terutama dari ancaman pada keamanan nasional. Sebanding dengan apa yang kita sebut " cybercrime ", atau kejahatan yang dilakukan melalui internet . Teknologi informasi di Indonesia sekarang  sangat  berkembang  pesat.  Akses  pengetahuan  yang  lebih  mudah  hanyalah  salah  satu dari banyak efek  sosial yang baik dari  kemajuan teknologi  ini. Namun  hal ini juga berdampak buruk  bagi  kemajuan  teknologi,  sebagai  salah  satu  contoh  PSK  (Pekerja  Seks  Komersial) melakukan prostitusi melalui media komunikasi elektronik atau sarana internet. PSK dilarang di Indonesia dengan alasan tidak bermoral (Asri, Ispawati, 2022) . Dengan demikian, banyak orang terlibat  dalam  Pekerjaan  Seks  Komersial  sebagai  bentuk  perilaku  transaksional, memperdagangkan  aspek  identitas  mereka  untuk  memenuhi  kebutuhan  seksual  mereka. Percakapan  tentang  pekerja  seks  elektronik  atau  internet  sedang  populer  saat  ini.  Seseorang menjadi  korban  PSK  ketika  mereka  dieksploitasi  secara  online.  Website,  Whatsapp,  Twitter, Facebook,  Michat,  dan  Telegram  hanyalah  beberapa  dari  media  online  yang  dipakai  dalam metode  komunikasi  ini.  Pelacur  lebih  suka  memakai  sistem  web  karena  lebih  nyaman,  aman, dan  bebas  repot  daripada  berurusan  dengan  penegakan  hukum  yang  agresif.  Jalan  memutar seperti itu biasanya dimotivasi oleh kebutuhan untuk memenuhi beberapa aspek kehidupan yang
relatif  menuntut.  Pertumbuhan  komunikasi  online  telah  secepat  kilat.  Komunikasi  tidak langsung  orang  guna  terhubung  satu  dengan  lainnya  tanpa  harus  melihat  mata  satu  sama  lain. Whatsapp  hanyalah  salah  satu  dari  banyak  layanan  online  yang  memungkinkan  orang  untuk bertemu,  berbicara,  berbisnis,  dan  bahkan  berkencan  satu  sama  lain.  Sebagai  bonus  tambahan, kemampuan  panggilan  video  Whatsapp  yakni  sesuatu  yang  tidak  bisa  dicapai  oleh  surat. Kemampuan  untuk  melakukan  percakapan  tatap  muka  dengan  kemampuan  panggilan  video smartphone yakni alat yang ampuh untuk menjaga hubungan dengan orang-orang terkasih yang tinggal jauh (Saraswati, Ni Komang Ayu Gendis, 2018) . Whatsapp  termasuk platform jejaring  sosial  terpopuler  kedua  di  Indonesia,  setelah YouTube.  Whatsapp  yakni  program  obrolan  seluler  berbasis  teks  yang  bekerja  mirip  dengan konsep Blackberry Messenger . Sebab Whatsapp memakai paket data internet yang sama seperti email,  web  surfing,  dan  lainnya,  memungkinkan  kita  untuk  berkomunikasi  tanpa  dikenakan biaya  sms.  Fitur  penyiaran  dan  grup  WhatsApp  memiliki  kemampuan  untuk  sangat meningkatkan  kecepatan  penyebaran  berita.  Dengan  semua  alat  yang  kami  miliki,  kami  bisa dengan  mudah  terhubung  satu  sama  lain  dan  menjalin  kenalan  baru  terlepas  dari  lokasi  fisik atau  berlalunya  waktu.  Setidaknya  ada  dua  orang  yang  terlibat  dalam  aktivitas  pekerja  seks melalui  WhatsApp:  mereka  yang  mencari  layanan  seksual  dan  mereka  yang  memberi.  Oleh karena  itu,  penting  untuk  menganalisis  PSK  melalui  sarana  komunikasi  modern  untuk menemukan  metode  yang  efisien  untuk  mengurangi,  melawan,  dan  pada  akhirnya menghilangkan efek buruk dari praktik-praktik ini. Sehingga Anda bisa membangun kehidupan yang  benar,  lengkap  dengan  jaring  pengaman,  kepuasan,  dan  kesehatan  yang  baik.  Menarik untuk  membicarakan  fenomena  pekerja  seks  komersial  yang  memakai  WhatsApp  yang kesepakatannya  tidak  jelas.  Apa  kesalahan  pidana  pekerja  seks  komersial  yang  memakai Whatsapp,  dan  bagaimana  mereka  diatur  dalam  undang-undang,  mengingat  konteks  yang diberikan (Burlian, P, 2016) .

## II. METODE PENELITIAN
Makalah  ini  mengambil  pendekatan  normatif  untuk  penelitian  hukum  dengan  menganalisis topik baik dari perspektif undang-undang dan kasus hukum. Metode-metode ini dipakai karena pemahaman  akan  hukum  yang  berlaku,  khususnya  hukum  pidana  di  negara  Indonesia  serta kaidah-kaidah  yurisprudensi  yang  dipakai  pada  praktik  hukum  untuk  mengatasi  isu-isu kontemporer,  seperti  yang  berkaitan  dengan  wilayah  abu-abu  prostitusi  internet (Pratama,  I Gede Yoga, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, 2021).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Pidana Pekerja Seks Komersial Secara Online
Menurut Moeliatno, Bagian dari badan hukum yang ada di mana pun, hukum pidana terdiri dari prinsip-prinsip dan pedoman dasar berikut:
a. Menentukan  perbuatan-perbuatan  mana  yang  tidak  boleh  dilakukan,  yang  dilarang, dengan disertai  ancaman atau sanksi  yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar tersebut;
b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan- larangan itu bisa dikarenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
c. Menentukan  dengan  cara  bagaimana  pengenaan  pidana  itu  bisa  dilaksanakan  apabila  ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.” (Nurudin, Wiwin V.W.S, Puspa W.P, 2020) .
Sebuah  studi  yang  dilakukan  selama  empat  tahun  menunjukkan  bahwasanya  krisis moneter  telah  berkontribusi  pada  peningkatan  jumlah  anak  muda  di  Indonesia  yang  dipaksa menjadi  pelacur.  Sejak  krisis  keuangan  2008,  sekitar  150.000  anak  usia  <  18  tahun  telah memasuki  angkatan  kerja  seks  setiap  tahun.  Adapun  faktor  penyebab  dari  prostitusiyakni  “a) Faktor  Moral  atau  Ahlak;  b)  Faktor  Ekonomi;  c)  Faktor  Sosiologis;  d)  Faktor  Psikologis;  e) Faktor Kemalasan; f) Faktor Biologis; h) Faktor Yuridis; h) Faktor Media Pendukung.” Pekerja seks  termasuk  dalam  pengertian  prostitusi  dalam  KUHP,  maka  ketentuan  bagi  pekerja  seks
dalam  undang-undang  tersebut  relevan  dengan  prostitusi  online.  Kata  prostitusi  asalnya  dari bahasa  latin  yaitu  “ prostitution (em)”,  yakni  ” prostitution ”,  yang  berarti  “pelacuran, persundelan, ketuna-susilaan, dan kemudian menjadi prostitusi dalam bahasa Indonesia.” (Datu, Ida Bagus Putu Jordy Pradana, I Gede Yusa, 2019) .
Ada  kaitannya  dengan  tindak  pidana  prostitusi  telah  diatur  pada  KUHP  yakni  Pasal  506 serta 296 KUHP. Pada Pasal 506 KUHP menerangkan : “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan  cabul  seorang  wanita  dan  menjadikan  sebagai  mata  pencarian,  diancam  dengan kurungan paling lama satu tahun”.  Bila kata  “barang siapa” di Pasal itu termasuk “unsur yang mengacu kepada orang, orang yang dimaksud yakni orang yang melakukan sebuah perbuatan”, adapula  kata  “menarik  keuntungan  dari  perbuatan  cabul  seorang  wanita”  bila  dilihat  kembali pada  kata  ini  ditunjukan  pada  orang  yang  disebut  mucikari,  seterusnya  “menjadikan  sebagai pencarian”.  Berikutnya,  pada  Pasal  296  mengatur:  “Barang  siapa  dengan  sengaja menghubungkan  atau  memudahkan  perbuatan  cabul  oleh  orang  lain  dengan  orang  lain,  dan menjadikannya  sebagai  mata  pencarian  atau  kebiasaan,  diacam  dengan  pidana  penjara  paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”. Tindak pidana pada Pasal 296  KUHP  meliputi  beberapa  unsur:  a)  Barang  siapa;  b)  Dengan  sengaja;  c)  Memudahkan;  d) Dilakukannya  perbuatan  cabul  oleh  orang  lain;  e)  Menjadikan  sebagai  mata  pencaharian  atau kebiasaan.” (Budiarta, I Dewa G, I Wayan S, Putu Andhika K.Y, 2021).
Oleh  karena  itu,  bisa  dikatakan  bahwasanya  baik  pekerja  seks  komersial  online  maupun hukumannya  tidak  diatur  secara  khusus  oleh  KUHP.  KUHP  hanya  berwenang  mengadili  dan menghukum  mereka  yang  memfasilitasi  mempekerjakan  pekerja  seks  (mucikari/mucikari), tetapi  tidak  menyebutkan  eksploitasi  pekerja  seks  itu  sendiri.  Selain  dari  pasal  295  serta  506, KUHP  memuat  beberapa  pasal  lain  yang  mengatur  mengenai  prostitusi.  Pasal  297  mengatur menegnai  “Perdagangan  anak  laki-laki  dan  perempuan  untuk  menjadi  pekerja  seks”,  dan pasal 295  mengatur  mengenai  “Penyedia  jasa  prostitusi  serupa  dengan  pasal  296  tetapi  dengan hukuman tambahan.” Pelacuran oleh gadis di bawah umur menjadi fokus utama dari layanan ini (Purwoleksono, Didik E.P, 2014).
Setelah menganalisis unsur pidana serta hukuman dan berbagai aturan yang ada, ternyata masih  ada  celah  dalam  pasal-pasal  tersebut  mengenai  penggunaan  WhatsApp  untuk  aktivitas seks  komersial.  Jika  pekerja  seks  komersial  tidak  mengetahui  bahwasanya  ia  telah  ditawari secara  online  melalui  media  sosial  oleh  perantara,  ia  tidak  bisa  dimintai  pertanggungjawaban berdasarkan  klausul  tersebut  di  atas,  karena  tidak  memenuhi  unsur  "atas  persetujuan  dirinya". Satu-satunya  orang  yang  bisa  dijerat  pasal  UU  Pornografi  ini  jika  tidak  memiliki  komponen tersebut yakni perantara atau mucikari yang memfasilitasi pembuatannya. Jelas ada kekurangan standar untuk penerapan hukuman apa pun yang dianggap bisa diterima dalam keadaan ini.

## 2. Sanksi Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Melalui Whatsapp Dimasa Yang Akan Datang
Istilah  "PSK"  mengacu  pada  setiap  pekerja  yang  terlibat  dalam  perilaku  seksual  dengan  klien untuk  mendapatkan  uang.  Definisi  umum  lainnya  tentang  pelacur  dari  kamus  dan  buku  teks yakni  seorang wanita  yang tugasnya  yakni mengiklankan tubuhnya kepada pria untuk mencari pasangan  seksual.  Sebagai  imbalan  untuk  memenuhi  kebutuhan  seksual  laki-laki,  pelacur dibayar,  dan  hubungan  dilakukan  di  luar  perkawinan  atau  perzinahan.  Ada  berbagai  hukuman pidana, termasuk hukuman penjara, kurungan isolasi, dan denda, karena terlibat dalam prostitusi online, yang diuraikan dalam setiap undang-undang yang relevan. Sanksi bagi pelaku prostitusi melalui internet diatur pada KUHP, UU No. 19/2016 tentang ITE, UU RI No. 44/2008 tentang Pornografi, dan UU No. 21/2007 tentang TPPU (Amilia, Yolla F, Haryadi, Dheny W. 2021). 1. “KUHPidana  Dalam  KUHPidana  bisa  kita  temukan  pasal-pasal  yang  menjerat  pelaku prostitusi online khususnya untuk germo/mucikari dan jenis sanksi apa yang berlaku. Dalam Pasal  295  KUHPidana  sanksi  yang  dijerat  ialah  dengan  sanksi  pidana  penjara,  Pasal  296 KUHPidana  jenis  sanksi  yang  bisa  dijerat  ialah  sanksi  pidana  penjara  dan  pidana  denda, Pasal 297 KUHPidana jenis sanksi yang bisa dijerat ialah berupa sanksi pidana penjara, dan
yang  terakhir  dalam  pasal  506  KUHPidana  jenis  sanksi  yang  bisa  dijerat  ialah  jenis  sanksi pidana kurungan;
2. Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU ITE)  Didalam  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (UU  ITE)  tersebut  bisa  ditemukan  pasal  yang  menjerat  pelaku  prostitusi  online serta  jenis  sanksi  apa  yang  bisa  dijerat  terhadap  pelaku  prostitusi  online  yakni  dalam Ketentuan  Pasal  27  Ayat  (1)  dalam  Undang-undang  tersebut  jenis  sanksi  pidana  yang  bisa dijeratkan ialah berupa sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda;
3. Undang-undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi  UU  No.44/2008  perihal Pornografi  berikut  bisa  ditemukan  pasal-pasal  yang  bisa  menjerat  pelaku  prostitusi  online ialah  bisa  kita  temukan  dalam  ketentuan  Pasal  30  yang  dimana  dalam  pasal  berikut  jenis sanksi  yang  bisa  dijeratkan  ialah  berupa  sanksi  pidana  penjara  dan  sanksi  pidana  denda, Pasal 33 jenis sanksi yang bisa dijeratkan ialah sanksi pidana penjara dan pidana denda, dan yang  terakhir  dalam  Pasal  35  jenis  sanksi  yang  bisa  dijeratkan  ialah  berupa  sanksi  pidana penjara dan pidana denda;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) UU  No.  21/2007  perihal  TPPO  ini  bisa  kita  temukan  pasal  yang  bisa  menjerat  pelaku prostitusi online  yakni di dalam ketentuan pasal 2 Ayat  (1) dalam UU ini  serta jenis sanksi yang berlaku ialah berupa sanksi pidana penjara dan pidana denda.”
Aturan  bagi  pekerja  seks  dalam  RUU  KUHP  2019  tidak  jauh  berbeda  dengan  yang  ada  di KUHP saat ini. Secara alami, RUU KUHP hanya mengatur tindakan mucikari, yang melakukan tindakan  seksual  eksplisit  antara  pelanggan  dengan  sedikit  atau  tanpa  kesulitan.  Tapi,  tak  ada UU  yang  berlaku  untuk  mengadili  mucikari  atau  klien  yang  secara  aktif  terlibat  dalam prostitusi.  Pasal  425–428  KUHP  2019  yang  diusulkan  memuat  ketentuan  yang  mengatur “Kegiatan  pelacuran  melalui  bagian  kelima  tentang  perbuatan  cabul  dan  ayat  2  tentang membantu percabulan dan hubungan seksual.” Indonesia semakin menurun setiap tahun dengan membuat  payung  hukum  terkhusus  bagi  PSK  dan  pelanggannya,  dimana  tak  ada  aturan  yang mengatur, dan pengawasan yang ketat di setiap app online khususnya pada app WhatsApp dan lainnya,  diawasi  secara  ketat  supaya  masyarakat  Indonesia  perempuan  tak  menjajakan  diri melalui  media  sosial  atau  bahkan  pengawasan  seluler  disetiap  jalan  untuk  memastikan  tak  ada perempuan  yang  menjajakan  dirinya  di  jalanan.  Untuk  memajukan  jenis  masyarakat  yang digariskan  disila  ke  2  Pancasila,  "kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,” (Subawa,  Ida  Bagus Gede, Made Krisna Dwipaya, 2021)

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Hingga  sekarang,  belum  adanya  regulasi  yang  mengatur  secara  jelas  praktik  prostitusi  online, khususnya melalui WhatsApp, di Indonesia terkait dengan hukum pidana terhadap PSK online. Hal  ini  mengakibatkan  hukuman  yang  tidak  efektif  bagi  mereka  yang  terlibat  dalam  prostitusi online, termasuk mucikari dan pelacur. Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, serta Pasal 27 (1) UU RI  No  19  Tahun  2016  tentang  “Perubahan  Atas  UU  RI  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik",  memuat  ketentuan  yang  serupa  dengan  yang  dibahas  di  sini.  Saran  ke depan  antara  lain  pembentuk  undang-undang  menyusun  norma  perundang-undangan  agar pelaku/PSK bisa diadili dan kepastian hukum tetap terjaga.

## 2. Saran
Hendaknya pengaturan mengenai praktik prostitusi online, khususnya melalui whatsapp agar diatur dalam regulasi secara jelas, tegas dan eksflisit. Dikarenakan whatsapp merupakan sosial media dengan jumlah pengguna yang cukup banyak sangat memungkinkan praktik prostitusi online melalui whatsapp itu terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Amilia , Yolla F , Haryadi, Dheny W. (2021), Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi secara Online, Fakultas Hukum, Universitas Jambi 2(1) Asri,  Ispawati,  (2022), Pola  Komunikasi  Interpersonal  Pekerja  Seks  Komersil  Dalam  Prostitusi  Online Di  Sosial  Media  (Studi  Kasus  Di  Bilangan  Jakarta  Pusat) ,  IKON  Jurnal  Ilmu  Komunikasi Universitas Persada Indonesia Y.A.I.
Budiarta,  I  Dewa  G,  I  Wayan  S,  Putu  Andhika  K.Y,  (2021), Pengaturan  Hukum  Pidana  Terhadap Pekerja Seks Komersial Dengan Sistem Online Dalam Kuhp , Majalah Ilmiah Untab, 18(1). Datu, Ida Bagus Putu Jordy Pradana, I  Gede Yusa, (2019), Pengaturan Hukum Terhadap   Pekerja Seks Komersial Di Indonesia, E-JOURNAL Ilmu Hukum Kertha Wicara , Fakultas Hukum Universitas Udayana, 8(9)
Pratama,  I  Gede  Yoga,  Anak  Agung  Sagung  Laksmi  Dewi,  I  Made  Minggu  Widyantara,  (2021), Kriminalisasi  Terhadap  Pekerja  Seks  Komersial  Melalui  Online  Dalam  Pembaharuan  Hukum Pidana , Jurnal Preferensi Hukum 2 (3). Doi:
Saraswati,  Ni  Komang  Ayu  Gendis.  (2018).  Pertanggungjawaban  Pidana  Pengguna    Jasa  Prostitusi Online  Menurut  Hukum  Positif  di  Indonesia,  Kertha  Wicara  Fakultas  Hukum  Universitas Udayana, 7(4).
Subawa,  Ida  Bagus  Gede,  Made  Krisna  Dwipaya,  (2021), Pertanggungjawaban  Pidana Pekerja  Seks Komersial Secara Online , Jurnal Hukum Saraswati (JHS) 3(1). Burlian, P. (2016), Patologi Sosial , PT. Bumi Aksara, Jakarta. Nurudin,  Wiwin  V.W.S,  Puspa  W.P,  (2020), Terpenjara  Komodifikasi  Media ,  Prodi    Ilmu  Komunikasi Universitas  Muhammadiyah  Malang  bekerjasama  dengan  Inteligensia  Media  (Intrans  Publishing Group), Malang.
Purwoleksono, Didik E.P, (2014), Hukum Pidana , Surabaya: Airlangga Universitv Press.