Adhi Purnomo Subaiha Kipli Staf Pengajar Jurusan Teknis Sipil
Lulusan Jurusan Teknik Sipil
Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta Pascasarjana Universitas Inonesia

## FAKTOR KENDALA PENERAPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

## PADA PERENCANAAN TEKNIS PEKERJAAN JALAN DI INDONESIA
Adhi Purnomo Subaiha Kipli

## Abstrak
Dalam  rangka  tercapainya  tujuan  pembangunan  di  Indonesia  yaitu  pembangunan  yang berwawasan  lingkungan  dan  berkelanjutan  maka  pembangunan  haruslah  memenuhi persyaratan  lingkungan.  Sesuai  dengan  ketentuan  dalam  peraturan  perundangan  yang berlaku,  kegiatan  pembangunan  jalan  yang  menimbulkan  dampak  besar  dan  penting terhadap  lingkungan  hidup,  wajib  dilengkapi  Analisa  Mengenai  Dampak  Lingkungan (AMDAL). Sedangkan untuk kegiatan yang tidak menimbulkan dampak besar dan penting, perlu  dilengkapi  dengan  dokumen  Upaya  Pengelolaan  Lingkungan  (UKL)/  Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) (PP No. 27/ 1999).
Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa khususnya pada proyek perbantuan program loan  EIRTP  umumnya  pelaksanaan  pengelolaan  lingkungan  pekerjaan  jalan  pada  saat pelaksanaan  konstruksi  fisik  tidak/kurang  dapat  diterapkan  dengan  baik  sesuai  dengan dokumen  lingkungan  yang  telah ditetapkan.  Hal  ini  terjadi karena pengelolaan lingkungan hidup yang dikemukakan dalam dokumen lingkungan tersebut tidak dijabarkan pada tahap perencanaan teknis.
Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada 5 faktor utama yang sangat mempengaruhi kendala yaitu tidak adanya sanksi yang tegas, kurang terlaksananya supremasi hukum oleh aparat  pemerintah  dalam  hal  penerapan  peraturan  lingkungan  hidup,  kekurangpahaman pihak yang mengawasi pekerjaan konsultan perencana, kurang pedulinya perencana serta belum maksimalnya koordinasi antara bagian perencanaan dengan bagian yang menangani lingkungn baik di tingkat pusat maupun daerah.
Kata kunci : Kendala Penerapan, Pengelolaan Lingkungan, Perencanaan Teknis, Pekerjaan Jalan

## PENDAHULUAN
Transportasi  adalah  suatu  kegiatan  untuk  memindahkan  orang  dan  atau  barang  dari suatu tempat ketempat lain dengan fasilitas yang digunakannya yaitu sarana dan prasarana. Prasarana  transportasi  jalan  merupakan  salah  satu  moda  yang  mempunyai  peran  yang sangat strategis dalam bidang sosial, ekonomi dan hankam (integritas nasional) [Jurnal Jalan-
Jembatan Volume 22,No.3, 2005].. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa jalan melayani 80 – 90  %  total  pergerakan  lalu  lintas  [Jurnal  Jalan-Jembatan  Volume  22,No.3,  2005].  Secara keseluruhan,  bahwa  jaringan  jalan  berperan  vital  dalam  mendukung  pertumbuhan  ekonomi dan  daya  saing  nasional  terutama  sebagai  katalisator  dalam  proses  produksi  dan  distribusi. Sistem  transportasi  mempunyai  peranan  penting  dalam  menentukan  tingkat  efisiensi sektor perdagangan dan industri maupun kegiatan masyarakat pada umumnya.
Departemen  Pekerjaan  Umum  selaku  penyelenggara  jalan  bertanggung  jawab  untuk mengelola ruas jalan nasional lebih kurang sepanjang 35.000 km yang mempunyai fungsi sebagai jalan arteri maupun kolektor serta jalan tol kurang lebih sepanjang 650 km. Jalan dimaksudkan  untuk  menghubungkan  berbagai  pusat  kegiatan  pada  skala  nasioanal  maupun wilayah  serta  menjadi  urat  nadi  perekonomian  yang  terbentang  dari  Sabang  sampai Merauke [Hendrianto. N. Konfrensi Regional Teknik Jalan 9, Wilayah Timur Makassar, 2006]. Di  samping  itu,  sebagaimana  yang  telah  diamanatkan  dalam  UU  No.  38/2004  tentang  jalan, Departemen  Pekerjaan  Umum  juga  bertanggungjawab  melaksanakan  fungsi  fasilitasi  bagi penyelenggaraan  jalan  darah  baik  jalan  provinsi  maupun  jalan  kabupaten/kota.  Untuk  jaringan jalan  yang  bukan  jalan  nasional,  pemerintah  provinsi  juga  mempunyai  tanggungjawab mengelola  jalan  propinsi  sepanjang  sekitar  45.000  km,  dan  pemerintah  kabupaten/kota mengelola jalan kabupaten.kota sepanjang lebih dari 245.000 km [Buku PJM Bappenas, 2005- 2009].
Prasarana  transportasi  jalan  dituntut  untuk  bisa  memberikan  pergerakan  lalu  lintas yang efektif dan efisien, artinya transportasi terpilih dan dan digunakan untuk mencapai tempat dengan waktu tertentu. Rekayasa dan manajemen lalu lintas ditempuh dalam upaya untuk bisa mengoptimalkan  ruang  yang  ada  serta  tuntutan  lalu  lintas,  agar  bisa  menghasilkan  rancangan teknis  jalan  yang  memenuhi  kriteria  lancar,  aman,  dan  nyaman  dan  berwawasan  lingkungan bagi pergerakan lalu lintas itu.
Pemerintah  Indonesia  melalui  Direktorat  Jenderal  Prasarana  Wilayah,  Departemen Pekerjaan  Umum  telah  menerima  lagi  pinjaman  luar  negeri  dari The  International  Bank  for Reconstruction  and  Development (IBRD) yaitu Eastern  Indonesia  Region  Transport  Project (EIRTP)  dalam  rangka  pengembangan  jaringan  jalan  di  Kawasan  Timur  Indonesia  (KTI) yang  terdiri  dari  15  Provinsi.  Dimana  Direktorat  Jenderal  Prasarana  Wilayah  merupakan Executing  Agency dari  Pinjaman  Luar  Negeri  tersebut  dengan Loan IBRD 4744-IND  untuk program EIRTP dan Direktorat Bina Teknik Ditjen Prasarana Wilayah (saat ini Direktorat Bina
Program  Direktorat  Jenderal  Bina  Marga)  sebagai Lead  Implementing  Agency, untuk menjalankan  Manajemen  Pinjaman  Luar  Negeri.  Maksud  dari  Pinjaman  Luar  Negeri  untuk EIRTP  tersebut  adalah  untuk  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  di  Kawasan  Timur Indonesia dengan memperbaiki dan meningkatkan kondisi jalan dan jembatan yang terseleksi, mengurangi biaya transportasi dan waktu perjalanan sesuai dengan sumber daya yang ada. Ruang lingkup program EIRTP adalah pemeliharaan berkala, peningkatan jalan arteri, kolektor dan  lokal  untuk  jalan  Nasional,  jalan  Provinsi  dan  jalan  Kabupaten  (untuk  EIRTP  2), termasuk  penggantian  jembatan,  sehingga  diharapkan  terjadi  pengurangan  biaya  transport dengan  penanganan  akses  dari  kawasan  pusat  produksi  ke  pemasaran.  Desentralisasi perencanaan  dan  manajemen  semua  jalan  utama  yang  handal  di  Provinsi  dan  Kabupaten (EIRTP  2)  untuk  menunjang  otonomi  daerah.  Meningkatkan  efisiensi  dari  penggunaan sumber  daya  yang  sangat  terbatas  dengan  pola  pelaksanaan  lebih  transparan  dalam rangkaian good  governance. Meningkatkan  kualitas  pelayanan  transportasi  dengan penekanan pada sistem dan kelancaran transportasi antar propinsi dan kota.
Proyek  EIRTP  ini  telah  dibagi  dalam  2  tahap Loan  [Project  Management  Manual (PMM) EIRTP-2, 2004], yaitu:
- EIRTP 1 IBRD 4643-IND  untuk  menangani  Jalan  Nasional  dan  Stratregis  Nasional dengan Loan Effective 27 Maret 2002, Loan Closing Date 30 Juni 2006 dengan total Loan US$ 200 juta.
- EIRTP 2 IBRD  4744-IND  menangani  Jalan  Provinsi,  Kabupaten  dan  Jalan  Nasional dengan rencana Loan Effective 21 Oktober tahun 2004, Loan Closing date 30 Juni 2009 dengan total loan US$ 200 juta.
Dalam  pembangunan  sektor  transportasi  tentunya  akan  berdampak  terhadap lingkungan baik itu lingkungan fisik, lingkungan biologi dan lingkungan sosial  ekonomi  serta lingkungan  sosial  budaya.  Sehingga  dalam  pembangunan  sektor  transportasi  darat  ini, tentunya  tidak  akan  meninggalkan  aspek  lingkungan,  perhatian  terhadap  lingkungan  hidup diperlukan  untuk  menjamin  kelangsungan  lingkungan  hidup  itu  sendiri  dengan  begitu keseimbangan ekosistem akan terjaga.
Dalam  rangka  tercapainya  tujuan  pembangunan  di  Indonesia  yaitu  pembangunan yang  berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan  maka  pembangunan  tersebut
haruslah  memenuhi  persyaratan  lingkungan  [UndangUndang  No.23,1997].  Pelaksanaan manajemen pengelolaan lingkungan dengan dana pinjaman yang berasal dari Bank Dunia dan lainnya sudah menjadi suatu persyaratan yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan No Objection Letter (NOL) yaitu sebagai usulan dalam program Annual Work Program (AWP).
Pelaksanaan  manajemen  pengelolaan  lingkungan  tersebut  di  implikasikan kedalam  studi  lingkungan  maupun  standard  operasional  yang  ada  dalam  spesifikasi tergantung  dari  dampak  yang  ditimbulkan,  dan  ini  telah  diketahui  dari  hasil  penapisan (penyaringan)  pada  tahap  awal.  Pembuatan  studi  lingkungan  tersebut  juga  telah mempunyai  aturan  yaitu  pedoman  beserta  petunjuk  pelaksanaannya,  juga  framework  yang merupakan  kesepakatan  bersama  antara  Pemerintah  Indonesia  dan  Negara  pemberi pinjaman  serta  peraturan-peraturan  dari  Pemerintah  Indonesia  sendiri  seperti  keppres, perpres  maupun  kepmenkepmen  dan  Perda  serta  peraturan-peraturan  lainnya  yang  terkait. Sesuai  dengan  ketentuan  dalam  peraturan  perundangan  yang  berlaku,  kegiatan pembangunan jalan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib  dilengkapi  dengan  dokumen  lingkungan  berupa  Analisa  Mengenai  Dampak  Lingkungan (AMDAL).
Dalam siklus kegiatan pembinaan jaringan jalan [Permen PU tentang Pedoman Teknis AMDAL Proyek Bidang PU, No. 69/PRT/1996] tersebut, tahapan kegiatan yang diakomodir mencakup tahapan-tahapan kegiatan : perencanaan umum, pra studi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan  teknis,  pra  konstruksi  (pembebasan  tanah),  konstruksi,  operasi  (pasca konstruksi)  dan  evaluasi  program,  yang  kesemuanya  harus  diimplementasikan  dalam setiap program pembinaan jalan, karena semua rangkaian tahapan tersebut merupakan satu siklus yang integral dan komprehensif dalam pembinaan jaringan jalan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, manajemen pengelolaan lingkungan sudah dimulai pada tahap  awal  yaitu  perencanaan  umum  dan  studi  lingkungan  diimplementasikan  pada  tahap perencanaan teknis, pra konstruksi (pembebasan tanah), konstruksi, operasi (pasca konstruksi) dan  evaluasi  program.  Tahap  perencanaan  teknis  mempunyai  peran  penting  dalam pengelolaan lingkungan hidup. Karena untuk menerapkan apa yang telah menjadi rekomendasi dari  studi  lingkungan  tersebut  agar  dapat  diterapkan  dalam  setiap  tahapan  pelaksanaan pekerjaan jalan.
Sejalan  dengan  amanat  peraturan  perundangan  yang  tertuang  dalam  dalam  Undang- Undang  Jalan  No.  38  tahun  2004  dimana  penyelenggaraan  jalan  harus  dilaksanakan  dengan memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :
• Keserasian,  keselarasan  dan  keseimbangan,  dengan  mewujudkan  keharmonisan dengan  lingkungan  sekitarnya,  keterpaduan  dengan  sektor  lain  dan  sesuai  dengan pengembangan wilayah.
• Keamanan  dan  keselamatan,  dengan  memenuhi  persyaratan  teknis  dan kenyamanan pengguna jalan, pemanfaat jalan dan masyarakat.
• Asas manfaat, memberi nilai tambah sebesar besarnya pada para pihak.
• Kebersamaan  dan  kemitraan,  dengan  melibatkan  para  pihak,  terutama masyarakat pengguna jalan.
Beranjak  dari  harapan-harapan  tersebut  di  atas  diharapkan  pembangunan  jalan  dapat meminimalkan dampak negative yang ada dan mencegah terjadinya dampak negative bila belum terbangun. Dengan demikian diharapkan tujuan pembangunan di Indonesia yaitu pembangunan jalan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dapat tercapai.

## Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pemerintah  telah  mengeluarkan  Undang-undang  No.  23  tahun  1997,  tentang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  beserta  peraturan  pelaksanaannya  dalam  perspektif  otonomi daerah.  Undang-undang  tersebut  dimaksudkan  agar  dalam  pemanfaatan  sumber  daya  alam dapat dicegah atau dihindari terjadinya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, sehingga  daya  dukung  dan  daya  tampung  lingkungan,  serta  fungsi  lingkungan  dapat terlindungi, dan setiap orang mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam Undang- undang No. 23 tahun 1997 tersebut di atas, dikemukakan pula bahwa pengelolaan lingkungan hidup  wajib dilakukan  secara terpadu  dengan  penataan  ruang,  perlindungan  sumber daya alam non-hayati, perlindungan sumber daya alam buatan, konservasi sumber daya alam hayati, dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim.
Dalam  rangka  pengelolaan  lingkungan  hidup  tersebut  di  atas,  pemerintah  mempunyai kewajiban antara lain untuk:
a. Mewujudkan,  menumbuhkan,  mengembangkan  dan  meningkatkan  kesadaran
dan  tanggung  jawab  para  pengambil  keputusan  dalam  pengelolaan  lingkungan hidup.
b. Mewujudkan,  menumbuhkan,  mengembangkan  dan  meningkatkan  kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
c.   Mewujudkan,  menumbuhkan,  mengembangkan  dan  meningkatkan  kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
d. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup dan menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
e. Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif,   preventif, dan proaktif dalam  upaya  pencegahan  penurunan  daya  dukung  dan  daya  tampung lingkungan hidup.
f. Memanfaatkan dan mengembangkan tehnologi akrab lingkungan hidup.
g. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dibidang lingk hidup.
h. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebar-luaskannya kepada masyarakat.
i. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

## Pelaksanaan AMDAL dan UKL / UPL
Dalam  mengupayakan  pembangunan  berkelanjutan  yang  berwawasan  lingkungan hidup,  seperti tertera pada pasal  15 Undang-undang No.  23  tahun  1997 tersebut di atas, dikemukakan  bahwa  setiap  kegiatan  yang  kemungkinan  dapat  menimbulkan  dampak  besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) [PP 27, 1999], [Environmental Assessment Operational Procedure (OP), Bank Procedure (BP),  4.01].  AMDAL  merupakan  bagian  dari  studi  kelayakan  [Permen  PU  No. 69/PRT/1996].
Tabel 1. Jenis Rencana Kegiatan Proyek Jalan yang Wajib Dilengkapi Dokumen AMDAL No. Jenis Proyek Skala/ Besaran Alasan Ilmiah Khusus 1. a. Pembangunan j alan tol Semua Besaran Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan,  getaran,  emisi  yang tinggi,  gangguan  visual,  dan  dampak sosial.
2.  Pembangunan dan/atau pe- ningkatan jalan dengan pele- baran yang membutuhkan tanah
a. Kota besar/metropolitan:
-  Panjang, atau
-  Pembebasan lahan
b. Di kota sedang
-  Panjang, atau
- Pembebasan lahan
c.   Pedesaan:
- Panjang, atau
- Pembebasan lahan ≥ 5   k m
≥ 5 ha
≥ 1 0 k m ≥ 10 ha
≥ 3 0 k m ≥ 30 ha Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan,  getaran,  emisi  yang tinggi,  gangguan  visual,  dan  dampak sosial.
3. a. Pembangunan subway/ underpass, terowongan/ tunnel b. Pembangunan Jembatan ≥ 2 km ≥  500 m Berpotensi  menimbulkan  dam-pak berupa  perubahan  kestabilan  lahan
(land  subsidence), air  tanah  serta gangguan  berupa  dampak  terhadap emisi,  lalu  lintas,  kebisingan,  getaran, gangguan  pandangan,  gangguan jaringan  prasarana  sosial  (gas, listrik,  air  minum,telekomunikasi)  dan dampak  sosial  di  sekitar  kegiatan
tersebut Sumber : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 Catatan  Kota Metropolitan Populasi > 1.000.000 Penduduk Kota Besar Populasi 500.000 – 1.000.000 Penduduk Kota Sedang Populasi 200.000 – 500.000 Penduduk Kota Kecil Populasi 20.000 – 200.000 Penduduk Kota Kecamatan Populasi 3.000 –20.000 Penduduk Sumber : Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan, Ditjen Bina Marga, 2006
Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan
Kebijakan umum tentang jalan tercantum dalam Undang-Undang No.38 Tahun 2004 tentang Jalan. tercantum definisi tentang jalan sebagai berikut:
"Jalan  adalah  prasarana  transportasi  darat  yang  meliputi  segala  bagian  jalan, termasuk  pelengkap  dan  perlengkapannya  yang  diperuntukkan  bagi  lalu  lintas,  yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan /  atau  air,  serta  di  atas  permukaan  air,  kecuali  jalan  kereta  api,  jalan  Lori,  dan  jalan kabel".
Sesuai dengan ketentuan yang dikemukakan dalam Pasal 2 Undangundang  No.38 tahun  2004  tersebut,  penyelenggaraan  jalan  di  Indonesia  berdasarkan  pada  asas kemanfaatan,  keamanan  dan  keselamatan,  keserasian,  keselarasan  dan  keseimbangan, keadilan,  transparansi  dan  akuntabilitas,  keberdayagunaan  dan  keberhasilgunaan  serta kebersamaan dan kemitraan. Pengaturan penyelenggaraan jalan, bertujuan untuk:
a. Mewujudkan ketertiban & kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan.
b. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.
c. Mewujudkan peran institusi penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
d. Mewujudkan pelayanan jalan yang handal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
e. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang efisien dan efektif, guna mendukung terselenggaranya sistem transportasi jalan yang terpadu.
f. Mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.
Penyelenggaraan jalan sesuai peruntukkannya mencakup jalan umum dan jalan khusus. Jalan khusus bukan untuk lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan.

## PEMBAHASAN
Dari  hasil  perhitungan  berdasarkan  data  maka  didapatlah  faktor-faktor  kendala penerapan pengelolaan lingkungan pada perencanaan teknis pekerjaan jalan di Indonesia, sehingga  didapatlah  faktor-faktor  kendala  kurang  kritis,  cukup  kritis  maupun  sangat  kritis. Adapun faktor kendala tersebut yang hasilnya sama antara instansi pemerintah dan konsultan, sedangkan untuk faktor yang sangat kritis diambil dari hasil instansi pemerintah.
Tabel 2 Hasil Temuan Faktor – Faktor Kendala Penerapan Pengelolaan Lingkungan Pada Perencanaan Teknis Pekerjaurt Jalan Di Indonesia No. I instansi Pemerintah Konsultan I Faktor Kendala Kurang Kritis 1 Belum  adanya  fasilitas  sistem  informasi  (internet) yang  dapat  mengakses  langsung  akibat  dampak pekerjaan jalan Belum  adanya  fasilitas  sistem  informasi  (internet)  yang  dapat mengakses langsung akibat dampak pekerjaan jalan 2 Pembekalan/pembinaan dari pusat belum memenuhi  harapan  anda  sebagai  pembuat/ pemeriksa maupun perencana dibidang lingk untuk pekerjaan jalan Pembekalan/pembinaan  dari  pusat  belum  memenuhi  harapan anda  sebagai  pembuat/  pemeriksa  maupun  perencana  dibidang lingk untuk pekerjaan jalan 3. Adanya kemungkinan terjadi perubahan alinyemen  jalan,  perubahan  disain,  dan  atau perubahan luas lahan yang diperlukan, yang dapat mempengaruhi  jenis  dan  besaran  dampak  yang timbul, termasuk penanganannya Adanya  kemungkinan  terjadi  perubahan  alinyemen  jalan, perubahan  disain,  dan  atau  perubahan  luas  lahan  yang diperlukan, yang dapat mempengaruhi jenis dan besaran dampak yang timbul, termasuk penanganannya II Faktor Kendala Cukup Kritis 1 Tidak  adanya  quality  kontrol  terhadap  hasil perencanaan pekerjaan jalan termasuk pengelolaan lingkungannya Tidak  adanya  quality  kontrol  terhadap  hasil  perencanaan pekerjaan jalan termasuk pengelolaan lingkungannya 2 Kurangnya pengalaman dan kemampuan perencana pekerjaan jalan (pemerintah dan swasta) terhadap  penerapan  pengelolaan  lingkungan  pada perencanaan pekerjaan jalan Kurangnya  pengalaman  dan  kemampuan  perencana  pekerjaan jalan  (pemerintah  dan  swasta)  terhadap  penerapan  pengelolaan lingkungan pada perencanaan pekerjaan jalan 3 Dana  yang  terbatas  untuk  penyusunan  studi lingkungan Dana yang terbatas untuk penyusunan studi lingkungan 4 Tidak adanya legal aspek yang mengharuskan untuk memperhatikan & memasukan rekomendasi studi lingkungan kedalam perencanaan pekerjaan jalan Tidak adanya legal aspek yang mengharuskan untuk memperhatikan & memasukan rekomendasi studi lingkungan kedalam perencanaan pekerjaan jalan 5 Tidak  terteranya  unsur  pengelolaan  lingkung-an hidup  bidang  jalan  di  dalam  kerangka  kerja konsultan perencanaan Tidak  terteranya  unsur  pengelolaan  lingkung-an  hidup  bidang jalan di dalam kerangka kerja konsultan perencanaan 6 Tidak memadainya unsur pembina yang ada  untuk pengelolaan lingk hidup bidang jalan Tidak  memadainya  unsur  pembina  yang  ada  untuk  pengelolaan lingk hidup bidang jalan 7 Pengetahuan,  pemahaman  dan  kemampuan  yang kurang  mengenai  peraturan  lingkungan  hidup bidang jalan oleh stakeholder penyelenggara jalan Pengetahuan,  pemahaman  dan  kemampuan  yang  kurang mengenai  peraturan  lingkungan  hidup  bidang  jalan  oleh stakeholder penyelenggara jalan 8. Kurangnya  sosialisasi  peraturan  dan  prosedur lingkungan  yang  ada  baik  untuk  Instansi Pemerintah  di  tingkat  pusat,  propinsi  dan kabupaten/kota  maupun  untuk  konsultan  dan kontraktor terkait dengan pekerjaan jalan Kurangnya  sosialisasi  peraturan  dan  prosedur  lingkungan  yang ada baik untuk Instansi Pemerintah di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota  maupun  untuk  konsultan  dan  kontraktor  terkait dengan pekerjaan jalan 9 Kurang  efektifnya  pelatihan  karena  umumnya Peserta  pelatihan  yang  ikut  bukanlah  seseorang yang  kompeten  untuk  mengambil  keputusan  dan tidak banyak menunjang pekerjaan Kurang  efektifnya  pelatihan  karena  umumnya  Peserta  pelatihan yang  ikut  bukanlah  seseorang  yang  kompeten  untuk  mengambil keputusan dan tidak banyak menunjang pekerjaan III Faktor Sangat Kritis 1 .  Tidak  adanya  sanksi  yang  tegas  dalam  hal penerapan peraturan lingkungan hidup Tidak adanya sanksi yang tegas dalam hal penerapan peraturan lingkungan hidup 2 Kurang  terlaksananya  supremasi  hukum  oleh aparat  pemerintah  (instansi  berwenang)  terhadap pelanggaran lingkungan Kurang terlaksananya supremasi  hukum oleh aparat pemerintah (instansi berwenang) terhadap pelanggaran lingkungan 3 Kekurangpahaman pihak yang mengawasi pekerjaan konsultan perencanan terhadap pengeolaan  lingkungan    yang  harus  diterapkan kedalam perencanaan pekerjaan jalan 4 Kurang pedulinya Perencana terhadap pengelolaan lingkungan pada kegiatan pekerjaan jalan 5 Belum maksimalnya koordinasi antara bagian perencanaan dengan   bagian yang menangani lingkungan baik ditingkat pusat Belum maksimalnya koordinasi antara bagian perencanaan dengan bagian  yang  menangani lingkungan baik ditingkat pusat
Dari Tabel tersebut dapat kita simpulkan hal sebagai berikut :

## Faktor Kendala Kurang Kritis
Terdapat  3  faktor  yang  menjadi  kendala  termasuk  dalam  kelompok  kurang  kritis. Dengan demikian bahwa faktor fasilitas internet, pembekalan dari pusat dan kemungkinan terjadinya  perubahan  design  bukanlah  hal  yang  menjadi  kendala.  Karena  apabila  walaupun fasilitas  ada  tetapi  tidak  jelas  mekanisme  maupun  siapa  yang  akan menindaklanjuti  maka  hal  tersebut  menjadi  sia-sia.  Demikian  juga  dengan pembekalan/pembinaan dari pusat. Untuk perubahan designpun apabila dokumen lingkungannya sudah  benar  maka  akan  berbicara  secara  dampak  ekologis  dan  perencanaan  yang  sudah mengakomodir tidak akan berpengaruh signifikan.

## Faktor Kendala Cukup Kritis
Untuk  faktor  yang  cukup  kritis  terdapat  9  faktor  kendala  (antara  Instansi  Pemerintah dan Konsultan terdapat perbedaan urutan) yang termasuk kelompok ini. Walaupun faktor cukup  kritis  tersebut  bukanlah  yang  harus  segera  ditindaklanjuti  tetapi  tetap  harus diperhatikan.  Faktor-faktor  tersebut  ada  pada  setiap  aspek  mulai  dari  aspek  institusi, hukum/peraturan,  mekanisme  pelaksaan  dan  sumber daya  manusia.  Dari  ke-9  faktor  ini,  4 faktor merupakan faktor aspek institusi, maka untuk faktor-faktor pada aspek institusi tersebut perlu melakukan peningkatan  unsur  pembinaan  yang  ada  dipusat  dan  didaerah  dalam hal  pengelolaan lingkungan  hidup bidang  jalan sehingga apabila ada yang mengalami kesulitan ada  tempat  untuk  diskusi,  perlu  dilakukan  peningkatan  kemampuan,  pemahaman  dan pengetahuan baik untuk stakeholder terkait, konsultan maupun pihak yang terlibat lainnya. Perlu mempertimbangkan  keperluan  dana  untuk  studi  lingkungan.  Apabila  pengetahuan,  pemahaman dan  koordinasi  telah  berjalan  baik  maka  diharapkan  mutu  dokumen  lingkungan  akan  menjadi lebih  baik  sehingga  diharapkan  akan  dapat  dengan  mudah  diimplementasikan  oleh  tim perencana teknis.
Untuk  2  faktor  merupakan  faktor  aspek  hukum/peraturan,  bahwa  masih  diperlukannya peraturan/prosedur  yang  memadai  serta  perhatian  yang  lebih  besar  pada  pengaturan pengelolaan  lingkungan  hidup  bidang  jalan.  Hal  tersebut  dengan  kaitannya  untuk  proses penerapan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan, misalnya perlu dipertimbangkan  agar adanya  legal  aspek  yang  mengharuskan  untuk  memasukan  ataupun  memperhatikan pengeloaan  lingkungan  pada  perencanaan  teknis  pekerjaan  jalan.  Disamping  itu  diperlukan
ISSN: 1907-4360
adanya peningkatan qulity control dan manajemen waktu yang benar untuk setiap tahapan siklus project yang merupakan bagian dari faktor aspek mekanisme pelaksanaan. Sedangkan 2 faktor lagi untuk kelompok cukup kritis ini merupakan faktor sumber daya manusia. Untuk aspek ini perlu adanya peningkatan kemampuan, pemahaman dan kepedulian semua personal yang  terkait  dengan  meningkatkan  sosialisasi  terhadap  semua  stakeholder  yang  terkait  untuk instansi  pemerintah,  konsultan  dan  kontraktor  baik  ditingkat  pusat  maupun  daerah. Selain  itu  diharapkan  apabila  ada  sosialisasi  ataupun  training  maka  diharapkan  dalam personal yang hadir adalah yang benar-benar kompeten untuk mengambil keputusan

## Faktor Kendala Sangat Kritis
Dari hasil pengolahan data seperti terlihat dalam tabel 4.12 tersebut diatas didapat hasil berupa  5  faktor  yang  sangat  kritis  dalam  hal  ini  kita  sebut  faktor  utama  yang  sangat mempengaruhi  kendala  dalam  penerapan  pengelolaan  lingkungan  kedalam  perencanaan teknis  pekerjaan  jalan  di  Indonesia.  5  faktor  utama  yang  dikategorikan  dalam  kelompok sangat kritis ini adalah :
1. Tidak adanya sanksi yang tegas dalam hal penerapan peraturan lingkungan hidup
2. Kurang terlaksananya supremasi hukum oleh aparat pemerintah (instansi berwenang) terhadap pelanggaran lingkungan
3. Kekurangpahaman  pihak  yang  mengawasi  pekerjaan  konsultan  perencana  terhadap pengeolaan lingkungan yang harus diterapkan kedalam perencanaan pekerjaan jalan
4. Kurang  pedulinya  Perencana  terhadap  pengelolaan  lingkungan  pada  kegiatan pekerjaan jalan
5. Belum  maksimalnya  koordinasi  antara  bagian  perencanaan  dengan  bagian  yang menangani lingkungan baik di tingkat pusat maupun daerah
Seperti  kita  ketahui  bahwa  penyusunan  dokumen  pengelolaan  lingkungan  (AMDAL  atau UKL & UPL)  dan  perencanaan  teknis  masing-masing  dilaksanakan  oleh  bagian  (unit  kerja) berbeda. Karena itu, untuk menjamin agar rekomendasi hasil kajian lingkungan (RKL atau UKL) benar-benar diterapkan pada perencanaan teknis, sangat diperlukan koordinasi yang harmonis antara kedua bagian / unit kerja tersebut yaitu anatara lain :
• Adanya  penyerahan  ataupun  pemberitahuan  bahwa  adanya  dokumenlingkungan  kepada instansi/subdit  yang  bertanggung  jawab  terhadap  lingkungan  bidang  jalan  tersebut (walau siapapun/institusi/ subdit manapun yang menyelesaikan).
• Bagian  Lingkungan  Hidup  hams  menyerahkan  dokumen  AMDAL  atau  UKL & UPL kepada  Bagian  Perencanaan,  dengan  penjelasan  agar  dokumen  tersebut  dijabarkan dalam disain
• Bagian  Lingkungan  Hidup  juga  harus  memantau  sejauh  mana  dokumen  AMDAL atau UKL & UPL tersebut telah diimplementasi dalam proses perencanaan teknis.
• Perlunya  adanya  rapat  koordinasi,  penataran  atau  pelatihan  untuk  mensosialisasikan suatu perencanaan dan menyamakan langkah kebijakan dalam pelaksanaannya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pengolahan  data  didapat  5  faktor  utama  kendala  penerapan  pengelolaan lingkungan pada perencanaan teknis pekerjaan jalan di Indonesia dan  dapat  diambil  suatu kesimpulan  bahwa  faktor  utama  kendala  penerapan  pengelolaan  lingkungan  pada perencanaan teknis pekerjaan jalan di Indonesia adalah:
1. Tidak adanya sanksi yang tegas dalam hal penerapan peraturan lingkungan hidup
2. Kurang terlaksananya supremasi hukum oleh aparat pemerintah (instansi berwenang) terhadap pelanggaran lingkungan
3. Kekurangpahaman  pihak  yang  mengawasi  pekerjaan  konsultan  perencana  terhadap pengeolaan  lingkungan  yang  harus  diterapkan  kedalam  perencanaan  pekerjaan jalan
4. Kurang  pedulinya  Perencana  terhadap  pengelolaan  lingkungan  pada  kegiatan pekerjaan jalan
5. Belum  maksimalnya  koordinasi  antara  bagian  perencanaan  dengan  bagian  yang menangani lingkungn baik ditingkat pusat maupun daerah

## DAFTAR PUSTAKA
Anonimous,  1997, Undang-undang  No.  23  Tahun  1997  Tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Anonimous, Undang-undang No. 13 Tahun 1980 Tentang Jalan, 1980 UU No. 13 Tahun 1980 Tentang Jalan. Indonesia
Anonimous, Peraturan  Pemerintah  No.  27  tahun  1999  Tentang  Analisa  Mengenai  Dampak
Lingkungan, 1999
ISSN: 1907-4360
Anonimous, Peraturan  Menteri  PU  No.  69  Tahun  1996  Tentang  Pedoman  Teknis  AMDAL Proyek Bidang PU, 1996
Anonimous, Keputusan  Menteri  Kepala  Bapedal  No.  9  tahun  2000,  Tentang  Konsultasi Masyarakat, 2000
Anonimous, Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2006 Tentang Jalan, 2006
Anonimous, Peraturan Menteri LH No. 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Usaha atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL, 2006
Anonimous, Keputusan  Menteri  KIMPRASWIL  No.  17  Tahun  2003  Tentang  Penetapan  Jenis Kegiatan Bidang Kimpraswil Yang Wajib Dilengkapi Dengan UKL/UPL, 2003
Anonimous, Keputusan Menteri Kepala Bapedal No. 8 tahun 2000, Tentang Pembuatan Dokumen AMDAL, 2000
Beni Fariati HMR, 2005, Kajian keterlambatan Pengadaan Jasa Konsultansi Proyek Prasarana Jalan Dengan Dana Pinjaman Luar Negeri, Tesis Magister MK ITB, Bandung,
Departemen  Permukiman  dan  Prasarana  Wilayah,  Ditjen  Praswil,  Tentang Manual Manajement Proyek/Project Management Manual (PMM) untuk EIRTP 1, 2002 Departemen  Permukiman  dan Prasarana  Wilayah,  Ditjen Praswil, "Appraisal  Report  Loan IBRD 4643-IND EIRTP-1", 2002
Departemen  Permukiman  dan  Prasarana  Wilayah,  Ditjen  Praswil,  Tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Proyek Pinjaman IBRD 4643-IND EIRTP-1, 2002
Departemen  Permukiman  dan  Prasarana  Wilayah,  Ditjen  Praswil,  Tentang Manual Manajement Proyek/Project Management Manual (PMM) untuk EIRTP 2, 2004 Departemen Pekerjaan Umum, Ditjen Bina MArga, Environmental and Social Assegnment Management Plan SRIP, 2006
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Ditjen Praswil, Environmental Manage,ment Plan EIRTP 2, 2004
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Ditjen Praswil, 'Brief Information of the Progress of on going Loan under JBIC, ADB, and IBRD", 2004
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Ditjen Praswil, 'Project Managemnt Report", 2004
Direktorat  Jenderal  Bina  Marga, Pedoman  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Bidang Jalan, 2006
Direktorat  Jenderal  Bina  Marga, Modul  Pembinaan  dan  Sosialisasi  Pengelolaan  Lingkungan Hidup Bidang Jalan, 2006
Direktorat  Jenderal  Bina  Marga  dan  The  World  Bank,  2006, "Environmental  and  Social Analysis Management Plan".
HPJI,  Himpungan  Pengembangan  Jalan  Indonesia  (2005),  Materi  Pembekalan  Modul  I, Manajemen Penyelenggaraan Proyek, Bahan Sertifikasi Ahli Pengawasan Jalan dan Jembatan, Jakarta, September.
Kenneth S. Bordens & Bruce B. Abbot. Fifth Edition 2002. "Research  Design  and  Methods,  A Process Approach", International Edition.
Notosoegondo,  Hendrianto  (2003), Kebijakan  dan  Strategi  Penanganan  Prasarana Jalan, Makalah pada Konferensi Nasional Teknik Jalan ke-7, Jakarta 7-8 Oktober Notosoegondo,  H.  (2005). UU  Ja lan  No mor  38/2004  Berparadigma Desentralisasi,  Non  Monopoli  Dan  Peningkatan  Peran  Masyarakat  Dalam Pengembangan Jaringan Jalan. Konferensi Regional Teknik Jalan Ke-8 Wilayah Barat. Batam.
Soeharto, I., (2001), Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional, (2001), Edisi Kedua, Jakarta, Erlangga.
World  Bank  : "Operational  Guidelines,  Procedures  and  Bank  Procedures". World  Bank  : "Safeguard Policies".
World Bank : "Public Disclosure", 2002.