## PERAN USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI DAERAH

## THE ROLE OF MICRO AND SMALL ENTERPRISE IN REGIONAL POVERTY ALLEVATION

## Tulus T.H.Tambunan
Center for Industry, SME and Business Competition Studies Universitas Trisakti, Gedung S Lantai 5 No. 22, Kampus A, Jl. Kyai Tapa No.1, Grogol Jakarta 11440 Indonesia; e-mail: sjahrir@rad.net.id Diterima: 15 Mei 2012, Direvisi: 27 Mei 2012, Disetujui: 31 Mei 2012

## Abstrak
Tujuan  utama  dari  studi  ini  adalah  mengeksplorasi  peran  usaha  mikro  dan  kecil  (UMK)  dalam pengentasan kemiskinan di daerah. Lebih spesifik lagi, studi ini bermaksud menjawab dua pertanyaan penelitian  berikut  ini.  Pertama,  apakah  keberadaan  UMK  bisa  mengurangi  kemiskinan  di  daerah? Kedua,  apakah  derajat  pentingnya  UMK  bagi  pengentasan  kemiskinan  bervariasi  menurut  daerah  dan apa  kemungkinan  faktor-faktor  penentunya?  Penelitian  ini  didasarkan  pada  analisa  data  sekunder dengan memakai data kemiskinan dan UMK di industri manufaktur pada tingkat provinsi. Pentingnya keberadaan  UMK  diukur  secara  tidak  langsung  dengan  lima  indikator:  jumlah  unit  usaha,  jumlah pekerja yang dibayar, produktivitas, pangsa output , dan nilai ekspor. Hasil penelitian ini memberi kesan bahwa UMK memang penting bagi pengurangan kemiskinan di daerah (provinsi). Namun, perannya itu bervariasi  menurut  provinsi  yang  ditentukan  oleh  perbedaan-perbedaan  dalam  akses  UMK  ke input - input penting seperti pendidikan, bantuan teknis, bahan baku dan permodalan. Kata Kunci : UMK, kemiskinan, produktivitas, pangsa output .

## Abstract
The main objective of this study is to explore the role of micro and small enterprises (MSEs) in regional poverty alleviation. More specific, this study aims to answer the following two research questions. First, can the presence of MSEs reduce regional poverty? Second, does the degree of the importance of MSEs for  poverty reduction vary  by region  and  what  are  the  likely determinants?This research  is  based  on secondary  data  analysis  by  using  data  on  poverty  and  MSEs  in  the  manufacturing  industry  at  the provincial level. The importance of MSEs is measured indirectly with  five indicators: total units, total paid workers, productivity, output share, value of export. Finding of this research suggests that MSEs are indeed for poverty regional reduction (province). However, their role varies by province which is determined  by  differences  in  MSEs’  access  to  crucial  inputs  such  as  education,  technical  assistance, raw materials and capital.
Keywords: MSE, poverty, productivity, output share.

## PENDAHULUAN
Seperti  di  belahan  dunia  lainnya,  usaha mikro dan kecil (UMK) juga memainkan peran yang sangat  penting  di  dalam  perekonomian  di  kawasan Asia,  terutama  sebagai  sumber  utama  kesempatan kerja  dan  salah  satu  sumber  penting  pertumbuhan ekonomi.  Dengan  besar  sumbangan  terhadap penciptaan  kesempatan  kerja,  dengan  sendirinya kelompok  usaha  tersebut  juga  dianggap  sangat penting terhadap pengurangan kemiskinan. Perannya ini  terkait  dengan  sejumlah  karakteristik  utama  dari kelompok  usaha  tersebut,  yakni  antara  lain:  (1) Jumlahnya sangat banyak, dan berbeda dengan usaha menengah dan besar (UMB), UMK tersebar di seluruh pelosok perdesaan, termasuk di wilayah-wilayah yang relatif  terisolasi;  (2)  Sangat  padat  karya,  khususnya dari  golongan  angkatan  kerja  berpendidikan  rendah, dan  wanita;  dan  (3)  Banyak  kegiatan  UMK  yang
berbasis  pertanian,  seperti  industri-industri  rumah tangga  yang  membuat  makanan  dan  minuman,  dan meubel  serta  berbagai  macam  produk  kerajinan berbasis  bahan  baku  bambu,  kayu  dan  rotan,  dan  di Indonesia, sebagian besar penduduk miskin tinggal di perdesaan  dan  bersumber  pendapatan  dari  sektor pertanian.  Selain  itu,  UMK  pada  umumnya  mem- produksi  barang-barang konsumsi  termasuk makanan dan  minuman,  pakaian  jadi,  alas  kaki,  dan  perabotan rumah  tangga  dengan  harga  murah  untuk  kalangan masyarakat  berpendapatan  rendah,  sehingga  keber- adaan mereka sangat membantu rumah tangga-rumah tangga miskin.
Namun  demikian,  banyak  bukti  yang menunjukkan  bahwa  besarnya  sumbangan  UMK terhadap  pembentukan  Produk  Domestik  Bruto (PDB) bukan karena kelompok usaha tersebut sangat efisien  atau  produktif,  melainkan  karena  jumlahnya memang  sangat  banyak,  yang  rata-rata  mencapai
sekitar 99% dari jumlah unit usaha yang ada. Bahkan UMK sering dianggap sebagai kelompok usaha yang tidak  efisien,  tidak  kompetitif  dan  oleh  karena  itu sangat  sulit  berkembang  menjadi  usaha-usaha  yang modern atau menjadi UMB. Di Indonesia, sejak awal periode  Orde  Baru  (1966-1998) hingga  sekarang ini sudah  banyak  upaya  yang  dilakukan  pemerintah untuk  mendukung  UMK  dengan  berbagai  program dan  kebijakan/peraturan,  termasuk  menerbitkan Undang-Undang  (UU)  UMKM  No.20  Tahun  2008. Program-program  yang  telah/masih  dilakukan  mulai dari berbagai skim kredit bersubsidi mulai dari KIK (Kredit  Investasi  Kecil)  dan  KMKP  (Kredit  Modal Kerja Permanen) pada dekade 1970-an hingga KUR (Kredit  Usaha  Rakyat)  yang  diperkenalkan  oleh
Presiden  SBY.  Namun  fakta  menunjukkan  bahwa kinerja UMK di Indonesia masih relatif buruk bukan saja  dibandingkan  dengan  UMB,  tetapi  juga dibandingkan  dengan  UMK  di  negara-negara  maju. Berdasarkan  hasil  observasinya  terhadap  usaha mikro (UMI), usaha kecil (UK), dan usaha menengah (UM) di Indonesia dan penelitian literatur mengenai kelompok-kelompok usaha tersebut di banyak negara berkembang  lainnya,  Tambunan  (2009a)  menyim- pulkan  bahwa  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh UMK  dan  prospek  perkembangannya  ke  depan sangat  erat  kaitannya  atau  sangat  dipengaruhi  oleh karakteristik-karakteristiknya seperti yang dijabarkan di Tabel 1.
Tabel 1. Karakteristik-Karakteristik Utama dari UMI, UK, dan UM di Indonesia
No Aspek UMI UK UM 1 Formalitas Beroperasi di sektor informal; usaha tidak terdaftar; tidak/jarang bayar pajak Beberapa beroperasi di sektor formal; beberapa tidak terdaftar; sedikit yang bayar pajak Semua di sektor formal; terdaftar dan bayar pajak 2 Organisasi & manajemen Dijalankan oleh pemilik; tidak menerapkan pembagian tenaga kerja internal (ILD), manajemen & struktur organisasi formal (MOF), sistem pembukuan formal (ACS) Dijalankan oleh pemilik; tidak ada ILD, MOF, ACS Banyak yang mengerjakan manajer profesional dan menerapkan ILD, MOF, ACS 3 Sifat dari kesempatan kerja Kebanyakan menggunakan anggota-anggota keluarga tidak dibayar Beberapa memakai tenaga kerja (TK) yang digaji - Semua memakai TK digaji - Semua memiliki sistem perekrutan formal 4 Pola/sifat dari proses produksi derajat mekanisasi sangat rendah/umumnya manual; tingkat teknologi sangat rendah beberapa  memakai mesin- mesin terbaru banyak yang punya derajat mekanisasi yang tinggi/punya akses terhadap teknologi tinggi 5 Orientasi pasar umumnya menjual ke pasar lokal untuk kelompok berpendapatan rendah banyak yang menjual ke pasar domestik dan ekspor, dan melayani kelas menengah ke atas semua menjual ke pasar domestik dan banyak yang ekspor, dan melayani kelas menengah ke atas 6 Profil ekonomi & sosial dari pemilik usaha pendidikan rendah & dari rumah tangga (RT) miskin; motivasi utama: survival banyak berpendidikan baik & dari RT non-miskin; banyak yang bermotivasi bisnis/ mencari profit sebagian besar berpendidikan baik dan dari RT makmur; motivasi utama: profit 7 Sumber-sumber dari bahan baku dan modal kebanyakan pakai bahan baku lokal dan uang sendiri beberapa memakai bahan baku impor dan punya akses ke kredit formal banyak yang memakai bahan baku impor dan punya akses ke kredit formal 8 Hubungan- hubungan eksternal kebanyakan tidak punya akses ke program-program pemerintah dan tidak punya hubungan-hubungan bisnis dengan UB banyak yang punya akses ke program-program pemerintah dan punya hubungan-hubungan bisnis dengan UB (termasuk penanaman modal asing/PMA). sebagian besar punya akses ke program-program pemerintah dan banyak yang punya hubungan-hubungan bisnis dengan UB (termasuk PMA). 9 Wanita pengusaha rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha sangat tinggi rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha cukup tinggi rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha sangat rendah Sumber: Tambunan (2009a).
Secara  teori,  hubungan  antara  keberadaan UMK dan kemiskinan di suatu daerah bisa “positif” atau  “negatif”.  Positif  dalam  arti  keberadaan  UMK karena ada kemiskinan. Hal ini bisa dijelaskan sebagi berikut.  Secara  umum  dimanapun  juga,  sebuah perusahaan muncul karena ada daya tarik pasar, baik pasar output (peluang untuk menjual hasil produksi) dan  pasar input (peluang  untuk  mendapatkan input untuk  berproduksi).  Hubungan  ini  juga  berlaku  bagi pertumbuhan  UMK.  Hanya  saja,  di  banyak  negara berkembang/miskin,  keberadaan  pasar output dan pasar input yang  membuat  jumlah  UMK  tumbuh pesat berhubungan erat dengan kemiskinan (Gambar 1).  Dari  sisi  pasar output ,  hipotesisnya  adalah sebagai  berikut:  semakin  banyak  orang  miskin  di sebuah  daerah,  semakin  banyak  jumlah  UMK  di daerah  itu  yang  memproduksi  barang  dan  jasa dengan harga murah yang terjangkau oleh kelompok miskin.  Dalam  kata  lain,  UMK  memiliki  segmen pasar  tersendiri,  yakni  pasar  bagi  konsumen berpendapatan  rendah.  Tidak  ada  persaingan langsung antara UMK dan UMB yang memproduksi untuk  konsumen  berpendapatan  tinggi.  Hipotesis alternatifnya adalah: semakin tinggi tingkat kesejah- teraan  masyarakat/rendah  tingkat  kemiskinan  di sebuah  wilayah,  semakin  sedikit  jumlah  UMK  di wilayah  tersebut.  Jadi,  di  dalam  kasus  ini,  UMK muncul atau jumlahnya bertambah karena ada faktor ‘penarik’, yakni adanya permintaan konsumen.

## Gambar 1. Hubungan antara Kemiskinan dan
Keberadaan/Pertumbuhan UMK Lewat Dua Sisi Pasar yang Berbeda.
Dari sisi pasar input , misalnya pasar tenaga kerja,  semakin  banyak  orang  miskin  yang  bisa disebabkan  oleh  banyaknya  pengangguran,  atau pekerja dengan upah rendah seperti pekerja harian di sektor  bangunan,  semakin  banyak  orang  membuka usaha  sendiri  dalam  skala  mikro  atau  kecil  (karena modal  yang  dimiliki  sedikit  dan  pengetahuannya terbatas  untuk  membuka  usaha  lebih  besar  dan kompleks). Jadi, hipotesanya adalah sebagai berikut: semakin banyak pengangguran atau semakin banyak pekerja  dengan  upah  murah,  semakin  banyak kemiskinan,  maka  semakin  banyak  jumlah  UMK baik  sebagai  sumber  satu-satunya  pendapatan  (bagi orang-orang  miskin  karena  menganggur)  atau sebagai  sumber  pendapatan  tambahan  (bagi  orang- orang  miskin  karena  sumber  utama  pendapatannya tidak  mencukupi).  Di  dalam  kasus  ini,  UMK berfungsi sebagai ‘penampung terakhir’ ( last resort ) bagi  orang  atau  keluarga  miskin.  UMK  muncul
karena  ada  faktor  ‘pendorong’,  yakni  penawaran sumber daya manusia.
Sedangkan  negatif  artinya  kemiskinan berkurang  karena  adanya  UMK,  dan  dalam menganalisanya  harus  dilihat  dampak  keseluruhan dari  keberadaan  UMK,  yakni  lewat  jalur-jalur langsung dan tidak langung, yang menciptakan efek- efek  penggandaan  ( multiplier ).  Jalur-jalur  langsung lewat  mana  keberadaan  UMK  berdampak  positif terhadap  pengurangan  jumlah  orang  miskin  adalah besarnya  kesempata  kerja  yang  diciptakan  oleh UMK  itu  sendiri  (efek  kesempatan  kerja  langsung: jalur  (a)  di  Gambar  2)  dari  kegiatan  produksinya. Produk  yang  dibuat  bisa  bersifat  barang  jadi  yang dikonsumsi  langsung  oleh  konsumen  (misalnya makanan  dan  minuman)  atau  barang  perantara sebagai bahan baku atau input bagi kelompok usaha lain  (misalnya  UMB)  lewat  keterkaitan  produksi subcontracting (garis  (c)).  Dilihat  dari  sisi  UMK, hubungan produksinya  dengan UMB tidak hanya ke depan  ( forward  linkage ),  tetapi  juga  ke  belakang ( backward  linkage ),  misalnya  UMK  pembuat makanan  membeli  komoditas  pertanian  sebagai bahan  bakunya.  Maka,  kesempatan  kerja  yang tercipta  di  UMB  karena  kegiatan  produksinya  yang dimungkinkan  dengan  adanya  pasokan input dari UMK  (kasus  ke  depan),  maupun  di  sektor  pertanian yang bisa berproduksi karena adanya permintaan dari UMK  (kasus  ke  belakang)  merupakan  efek kesempatan  kerja  tidak  langsung  (garis  (b))  dari keberadaan  UMK.  Efek  kesempatan  kerja  tidak langsung  dari  keberadaan  UMK  juga  bisa  terjadi apabila para pekerja dan pemilik UMK membelanjakan pendapatan mereka untuk pembelian barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  oleh  UMB  (garis (d)), yang selanjutnya menjadi pendorong pertumbuhan  produksi  dan  kesempatan  kerja  di kelompok usaha terakhir tersebut.

## Gambar 2. Efek Penggandaan terhadap Kesempatan Kerja dari Keberadaan UMK.
Dari  uraian  teoretis  di  atas,  jelas  bahwa pentingnya  keberadaan  atau  pertumbuhan  UMK terhadap  ekonomi  dan  khususnya  pengurangan kemiskinan  di  daerah  sangat  tergantung  pada hubungan  bisnis  antara  UMK  dan  ekonomi  daerah. Semakin  kuat  hubungan  bisnis  atau  produksi  antara UMK  dengan  usaha-usaha  lainnya  di  daerah,  yang artinya  semakin  kecil  ‘kebocoran  ekonomi  lokal’, semakin besar efek penggandaan terhadap pengurangan  kemiskinan  di  daerah,  atau  semakin
banyak  pengurangan  jumlah  orang  miskin.  Yang dimaksud  ‘kebocoran  ekonomi  lokal’  adalah misalnya  untuk  berproduksi  UMK  di  suatu  daerah membeli bahan baku dari sektor hulu di luar daerah, atau  UMK  membuat  produk  perantara  sebagai input bagi  sektor hilir  yang  berlokasi di  luar  daerah.  Jadi, bukan  saja  nilai  tambah  ekonomi  lokal  berkurang, kesempatan  kerja  yang  sebenarnya  bisa  tercipta apabila sektor hulu dan sektor hilir tersebut berada di dalam daerah juga hilang.
Berdasarkan  uraian  karakateristik  UMK  di atas  tersebut,  tidak  berlebihan  untuk  menegaskan bahwa  keberadaa  kelompok  usaha  ini  sangat  penting dalam  upaya  memerangi  kemiskinan  di  Indonesia. Terutama  dengan  diberlakukannya  otonomi  daerah bersamaan  dengan  desentralisasi  fiskal,  upaya-upaya yang  dilakukan  pemerintah  daerah  (Pemda)  atas inisiatif  sendiri  untuk  mengurangi  jumlah  orang miskin  di  daerah  menjadi  sangat  penting,  dan  UMK bisa turut berperan. Apalagi, dibanyak daerah di tanah air  yang  kegiatan-kegiatan  ekonominya  hanya berskala mikro dan kecil, sejak diterapkannya otonomi daerah  UMK  diharapkan  bisa  berperan  menjadi sumber  utama  perkembangan  dan  pertumbuhan ekonomi daerah.
Tujuan  utama  dari  studi  ini  bukan  untuk menguji  secara  statistik  hubungan-hubungan  antara fenomena-fenomena tertentu, tetapi untuk mengeksplorasi  peran  usaha  mikro  dan  kecil  dalam pengentasan  kemiskinan  di  daerah.  Ada  dua pertanyaan  yang  ingin  dijawab  di  dalam  penelitian ini.  Pertama,  apakah  keberadaan  atau  pertumbuhan UMK  bisa  mengurangi  kemiskinan  di  daerah? Kedua,  apakah  derajat  pentingnya  UMK  bagi pengentasan  kemiskinan  bervariasi  menurut  daerah dan apa kemungkinan faktor-faktor penentunya?

## METODE PENELITIAN
Sebagai  sebuah  penelitian  yang  bersifat deskriptif,  studi  ini  didasarkan  pada  analisa  data sekunder  dengan  memakai  data  kemiskinan  dan UMK di industri manufaktur di tingkat provinsi dari
Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  dan  data  lainya  dari Kementerian  Koperasi  dan  UKM,  serta  literatur kunci  yang  diseleksi.  Karena  memakai  data  BPS, maka studi ini juga memakai definisi BPS mengenai UMK  berdasarkan  jumlah  pekerja  tetap  (tidak termasuk  pemilik):  usaha  mikro  (UMI)  adalah  unit usaha  dengan  pekerja  antara  0  (usaha  sendiri  tanpa menggunakan pekerja atau di dalam literatur disebut self-employment )  hingga  4  orang,  dan  usaha  kecil (UK)  antara  5  hingga  19  orang.  Pentingnya  keber- adaan  UMK  terhadap  pengurangan  kemiskinan diukur  didalam  analisa  ini  secara  tidak  langsung dengan  memakai  sejumlah  indikator,  yakni  jumlah unit  usaha,  produktivitas  tenaga  kerja  di  UMK  dan pangsa output- nya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kemiskinan di Tingkat Provinsi
Data  nasional  menunjukkan  bahwa  tingkat kemiskinan,  yakni  persentase  dari  jumlah  penduduk yang  pengeluaran  per  bulannya  dibawah  garis kemiskinan  yang  berlaku,  di  Indonesia  sejak  awal pemerintahan  Orde  Baru  mengalami  penurunan setiap tahun, yakni dari sekitar 40 persen pada tahun 1970  ke  17,5  persen  pada  tahun  1996.  Pada  saat ekonomi  nasional  dilanda  sebuah  krisis  besar  yakni krisis  keuangan  Asia  pada  periode  1997-98,  tingkat kemiskinan  sempat naik  (akibat  banyak  perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan besar, yang terpaksa  tutup  atau  mengurangi  volume  produksi karena  krisis)  hingga  mencapai  24,2  persen  pada tahun  1998,  namun  setelah  itu  mulai  kembali menurun  setiap tahun,  dan  pada  tahun  2011  tercatat sebesar 12,5 persen. Namun kemiskinan per provinsi bervariasi,  dan  banyak  provinsi  yang  tingkat kemiskinannya  jauh  di  atas  rata-rata  nasional. Misalnya,  pada  tahun  2010,  tingkat  kemiskinan  di tingkat nasional tercatat 13,3 persen, dan pada tahun itu ada 16 provinsi dengan tingkat kemiskinan di atas angkat  nasional  tersebut,  dengan  Papua  sebagai provinsi  paling  miskin,  dan  DKI  Jakarta  paling rendah  tingkat  kemiskinannya  sekitar  4  persen
Sumber: BPS (2010a).
(Gambar 3).
Banyak  faktor  yang  membuat  terjadinya kemiskinan, dan perbedaan tingkat kemiskinan antar provinsi  seperti  yang  diperlihatkan  di  Gambar  3 tersebut  dikarenakan  adanya  perbedaan-perbedaan dalam  faktor-faktor  determinan  tersebut,  yang terutama adalah kesempatan kerja, terutama di sektor formal. Daerah-daerah dengan jumlah pengangguran terbuka  yang  tinggi  biasanya  juga  merupakan daerah-daerah  miskin.  Walaupun  sebagai  faktor utama, namun jumlah orang yang menganggur secara resmi (pengangguran terbuka) bukanlah satu-satunya penyebab  kemiskinan.  Kemiskinan  di  suatu  wilayah bisa sangat nyata walaupun jumlah orang yang tidak memiliki  pekerjaan  tetap  di  sektor  formal  sangat sedikit.  Biasanya  kemiskinan  dalam  kondisi  seperti ini disebabkan oleh pendapatan atau upah riil pekerja yang  terlalu  rendah,  yang  dibanyak  kabupaten/kota dibawah  upah  minimum  kabupaten/kota  yang berlaku.  Misalnya  banyak  desa  di  Indonesia  yang jenis  kegiatan  ekonominya  pada  umumnya  adalah skala  mikro  atau  kecil  di  sektor  informal  dengan pendapatan  yang  sangat  rendah.  Seperti  yang  dapat dilihat di Gambar 4, jumlah orang umur 15 tahun ke atas  yang  resmi  menganggur  di  sektor  formal menurut  definisi  pengangguran  terbuka  dari  BPS paling banyak adalah di DKI Jakarta, padahal Jakarta bukan  bukanlah  provinsi  termiskin  di  Indonesia (Gambar  3).  Paling  tidak  ada  dua  penyebab utamanya,  yakni gaji-upah rata-rata di sektor formal di DKI Jakarta lebih besar dibandingkan di wilayah- wilayah  lainnya  yang  lebih  miskin.  Kedua, perkembangan  kegiatan  ekonomi  informal  di  DKI lebih  pesat  yang  berarti  lebih  banyak  menyerap penduduk kota yang tidak mendapatkan pekerjaan di sektor  formal,  dibandingkan  di  wilayah-wilayah lainnya,  ditambah  lagi  upah  rata-rata  di  sektor informal di DKI lebih besar daripada di sektor yang sama di wilayah-wilayah lainnya.

## Analisis Empiris Peran UMK
Sebelum  menganalisis  peran  UMK  per provinsi, tidak ada salahnya membahas terlebih dahulu secara  garis  besar  peran  UMK  di  Indonesia.  Seperti yang  dapat  dilihat  di  Tabel  2,  jumlah  usaha  mikro, kecil  dan  menengah  (UMKM)  di  Indonesia  terus bertambah  setiap  tahunnya,  dan  di  dalam  kelompok UMKM,  jumlah  UMK  paling  banyak.  Pada  tahun 2000, jumlah UMK tercatat sebanyak 39 juta lebih dan pada tahun 2009 sudah mencapai 52,7 juta unit. Seperti telah dibahas sebelumnya, peran UMK paling penting adalah  penyerapan  tenaga  kerja.  Seperti  yang  dapat dilihat di Tabel 3, di dalam kelompok  UMKM,  UMK yang  paling  banyak  menciptakan  kesempatan  kerja, karena  memang  selain  sangat  padat  karya,  kelompok usaha  ini  jumlahnya  paling  banyak  dibandingkan jumlah kelompok skala lainnya.
Jumlah unit usaha dan pekerja dibayar (UMK juga  banyak  menggunakan  anggota  keluarga  yang tidak digaji) bisa digunakan untuk mengukur seberapa pentingnya keberadaan UMK bagi perekonomian suatu wilayah.  Walaupun  sangat  tergantung  pada  kinerja rata-rata  per  unit  (misalnya  besarnya  omset  atau sumbangannya terhadap pembentukan produk domestik  bruto  regional/PDRB),  semakin  banyak jumlah  UMK  di  suatu  provinsi  maka  dapat diasumsikan  bahwa  UMK  semakin  penting  di  dalam perekonomian provinsi tersebut. Demikian juga halnya dengan  jumlah  pekerja  digaji,  walaupun  sangat tergantung  pada  pendapatan  atau  produktivitasnya, semakin  banyak  tenaga  kerja  yang  dibayar  di  UMK, semakin penting keberadaan kelompok usaha tersebut.
Berdasarkan  data  BPS  2010,  Gambar  5 menunjukkan  bahwa  baik  jumlah  unit  usaha  maupun jumlah  pekerja  di  UMK  di  industri  manufaktur  digaji paling  banyak  terdapat  di  provinsi  Jawa  Tengah, disusul kemudian di provinsi Jawa Timur dan provinsi Jawa  Barat.  Satu  hal  yang  jelas  dari  data  ini  adalah bahwa distribusi  UMK,  baik dalam jumlah unit usaha maupun  jumlah  pekerja  digaji  di  Indonesia  tidak

## Sumber: BPS (2010a)
Gambar 4. Jumlah Pengangguran Umur 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi Tahun 2010.
seimbang; lebih  banyak terdapat di  wilayah Indonesia bagian barat, khususnya pulau Jawa dan Bali.
Salah satu ciri UMK di industri manufaktur di Indonesia adalah bahwa mereka dari kelompok industri yang  sama  berlokasi  berdekatan  satu  sama  lainnya  di suatu  wilayah.  Pengelompokan  secara  geografis menurut  kelompok  industri  ini,  di  dalam  literatur industr  disebut  klaster.  Di  Indonesia,  banyak  kegiatan UMK  yang  tersebar  di  daerah-daerah  memang  sudah berlangsung  turun-temurun,  dan  umumnya  setiap daerah memiliki spesialisasi UMK tersendiri. Misalnya klaster - klaster  UMK  di  Jepara,  Cirebon  dan  Solo (Provinsi  Jawa  Tengah)  terkenal  dengan  spesialisasi pembuatan  meubel  dari  kayu  dan  rotan.  Data  dari
Kementerian  Koperasi  dan  UKM  juga  menunjukkan bahwa  sebagian  besar  dari  jumlah  klaster  UMK  yang tercatat ada di Indonesia berlokasi di Jawa (Gambar 6).
Sekarang  pertanyaannya:  apakah  sebaran jumlah  unit  usaha  dan  pekerja  dibayar  di  UMK menurut  provinsi  tersebut  berkaitan  erat  dengan penyebaran  kemiskinan  yang  juga  berbeda  antar provinsi,  sesuai  teori  “keberadaan  UMK  karena adanya  kemiskinan”  seperti  yang  telah  dibahas sebelumnya? Jawabannya adalah: ada suatu keterkaitan  yang  erat.  Memang  tingkat  kemiskinan atau persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan  yang  berlaku  di  pulau  Jawa  jauh  lebih rendah  daripada  di  wilayah  Indonesia  bagian  timur
Tabel 2. Jumlah Unit Usaha Menurut Skala Usaha di Semua Sektor Ekonomi di Indonesia Tahun 2000-2009 (000 Unit)
Skala Usaha 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 UMK 39.705 39.883,1 43.372,9 44.684,4 47.006,9 48.822,9 47.720,3 52.327.,9 52.723,5 UM 78,8 80,97 87,4 93,04 95,9 106,7 120,3 39,7 41,1 UB 5,7 5,9 6,5 6,7 6,8 7,2 4,5 4,4 4,7 Jumlah 39.789,7 39.969,9 43.466,8 44.784,1 47.109,6 48.936,8 49.845,0 52.262,0 52.769,3
Sumber:  Kementerian  Koperasi  dan  UKM (Menegkop  &  UKM)    (www.depkop.go.id)  dan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) (www.bps.go.id)
Tabel 3. Jumlah Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha dan Sektor di Indonesia Tahun 2008 (Pekerja)
Sektor UMI UK UM UB Jumlah Pertanian Pertambangan Industri Listrik, gas & air bersih Bangunan Perdagangan, hotel & rumah makan Transportasi & komunikasi. Keuangan, persewaan & jasa Jasa lainnya Jumlah 41.749.303 591.120 7.853.435 51.583 576.783 22.168.835 3.496.493 2.063.747 5.096.412 83.647.711 66.780 28.762 1.145.066 19.917 137.555 1.672.351 145.336 313.921 462.683 3.992.371 643.981 21.581 1.464.915 31.036 51.757 472.876 111.854 279.877 178.311 3.256.188 229.571 78.847 1.898.674 54.233 31.016 179.895 98.191 156.064 49.723 2.776.214 42.689 .635 720.310 12.362.090 156.769 797.111 24.493.957 3.851.874 2.813.609 5.787.129 93.672.484
Sumber: Menegkop & UKM (www.depkop.go.id) dan BPS  (www.bps.go.id)

## Sumber: BPS (2010a)
Gambar 5. Jumlah Unit dan Tenaga Kerja Dibayar di UMK di Industri Manufaktur Menurut Provinsi Tahun 2010.
(lihat Gambar 3), tetapi jumlah orang miskin di pulau Jawa  jauh  lebih  dibandingkan  jumlah  orang  miskin di  misalnya  Papua  karena  penduduk  Indonesia terkonsentrasi  di  pulau  Jawa.  Hal  ini  bisa  dilihat  di tiga  gambar  berikut:  Gambar  7  yang  menunjukkan sebaran  titik  kombinasi  antara  jumlah  orang  miskin dan  jumlah  UMK  per  provinsi,  Gambar  8  yang menunjukkan  sebaran  titik  kombinasi  antara  jumlah tingkat  kemiskinan  dan  persentase  penduduk berumur  15  tahun  ke  atas  yang  bekerja  di  sektor
informal  per  provinsi  (sektor  informal  adalah kegiatan-kegiatan  ekonomi  tidak  resmi  atau  tidak tercatat,  tidak  membayar  pajak,  banyak  yang  tidak berlokasi  tetap atau  tidak resmi,  berskala  mikro  dan kecil dengan pendapatan yang pada umumnya sangat rendah),  dan  Gambar  9  yang  memperlihatkan sebaran  titik  kombinasi  antara  tingkat  kemiskinan dan  jumlah  pekerja  digaji  di  UMK.  Dua  gambar pertama  tersebut  mempunyai  kesamaan  yakni memiliki  garis  tren  dengan  sudut  positif  yang memberi  kesan  sebagai  berikut:  (1)  semakin  banyak jumlah  orang  miskin  jumlah  UMK  cenderung semakin  banyak  (Gambar  7),  dan  (2)  semakin  besar tingkat kemiskinan jumlah penduduk yang bekerja di sektor  informal  cenderung  meningkat  (Gambar  8). Seperti yang telah dibahas di dalam teori, banyaknya orang  miskin  menimbulkan  dua  insentif  bagi tumbuhnya  kegiatan-kegiatan  UMK,  yakni  lewat pasar output :  orang-orang  miskin  tidak  sanggup membeli  barang-barang  kebutuhan  pokok  di  pasar modern  karena  harganya  mahal  maka  permintaan meningkat terhadap barang-barang yang sama buatan UMK  dengan  kualitas  lebih  rendah  namun  lebih murah,  dan  lewat  pasar input :  untuk  mendapatkan
Sumber: BPS (2010a,b)
Gambar 7. Sebaran Titik Kombinasi Jumlah Orang Miskin dan Jumlah UMK Per Provinsi.

## Sumber: BPS (2010b)
Gambar 8. Sebaran Titik Kombinasi Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Kesempatan Kerja di Sektor Informal Per Provinsi Tahun 2010 (%).
9 16 6 11 14 17 6 16 6 35 59 18 71 9 17 21 55 55 5 4 0 20 40 60 80
Sumber: Menegkop & UKM (www.depkop.go.id).
Gambar 6. Sebaran Klaster UMK di Industri Manufaktur di Indonesia Menurut Wilayah Tahun 2005 (unit).

## Sumber: BPS (2010a)
Gambar 9. Sebaran Titik Kombinasi Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Pekerja Digaji di UMK Per Provinsi Tahun 2010 (%).
sekedar  pendapatan  atau  pendapatan  tambahan, banyak  orang  miskin  membuka  usaha  sendiri. Sedangkan  Gambar  9  berkorelasi  negatif  yang memberi kesan bahwa semakin banyak pekerja digaji di UMK semakin rendah tingkat kemiskinan.
Pentingnya keberadaan UMK bagi pengurangan  kemiskinan  juga  dapat  dilihat  dari tingkat  produktivitas  di  UMK,  yakni  rasio  nilai tambah per unit usaha atau/dan rasio nilai tambah per pekerja.  Salah  satu  hipotesis  dari  hubungan  antara tingkat  produktivitas  UMK  dan  tingkat  kemiskinan adalah:  semakin  tinggi  produktivitas  UMK,  yang berarti  semakin  efisien  UKM  berproduksi,  semakin besar  besar  pendapatan  di  UMK  baik  rata-rata pendapatan  per  unit  usaha  maupun  rata-rata pendapatan per pekerja, semakin rendah kemiskinan. Tentu dengan asumsi bahwa faktor-faktor berpengaruh  lainnya  terhadap  tingkat  pendapatan tidak  berubah.  Seperti  telah  dibahas  sebelumnya, dasar  teorinya  adalah  bahwa  kemiskinan  di  suatu wilayah  tidak  selalu  disebabkan  oleh  banyaknya jumlah  orang  tanpa  pekerjaan  tetap  (pengangguran terbuka),  tetapi  juga  sering  kali  karena  rendahnya
pendapatan  per  pekerja  yang  disebabkan  oleh rendahnya produktivitas pekerja.
Data  BPS  2010 mengenai  UMK  di industri manufaktur  menunjukkan  bahwa  produktivitas  baik per  unit  maupun  per  pekerja  (yang  dibayar)  tidak homogeny antar provinsi (Tabel 4). Banyak provinsi di  mana  produktivitas  UMK-nya  lebih  rendah dibandingkan  angka  rata-rata  pada  tingkat  nasional. Namun  yang  paling  menarik  dari  data  ini  adalah bahwa  di  sejumlah  provinsi  di  Indonesia  bagian timur, produktvitasnya lebih baik dibandingkan pada tingkat  nasional.  Perbedaan  tersebut  dikarenakan adanya  perbedaan-perbedaan  dalam  faktor-faktor lokal seperti misalnya harga jual (karena produktivitas  diukur  berdasarkan  nilai  tambah  atau pendapatan  pada  harga-harga  yang  berlaku),  rasio antara  jumlah  pekerja  yang  digaji  dengan  jumlah peekrja  yang tidak  dibayar  (karena  di  dalam  analisa ini  yang  dibahas  hanya  produktivitas  tenaga  kerja yang  dibayar),  konsentrasi  industri  dari  UMK (karena  data  BPS  juga  menunjukkan  bahwa produktivitas  UKM  berbeda  menurut  kelompok industri),  kondisi  internal  perusahaan  termasuk kendala-kendalanya seperti kekurangan modal untuk
Tabel 4. Produktivitas UMK di Industri Manufaktur menurut Provinsi Tahun 2010 (juta rupiah)
Provinsi Produktivitas unit usaha   Productivitas tenaga kerja (1)Aceh 71,065 140,581 (2)Sumatera Utara 79,149 102,568 (3)Sumatera Barat 78,963 101,289 (4)Riau 95,199 111,484 (5)Jambi 71,64 097,452 (6)Sumatera Selatan 110,924 113,473 (7)Bengkulu 74,909 102,514 (8)Lampung 50,21 086,209 (9)Bangka Belitung 106,071 099,553 (10)Kep. Riau 68,338 101,15 (11)DKI Jakarta 273,329 73,717 (12)Jawa Barat 77,824 87,406 (13)Jawa Tengah 63,895 76,601 (14)DIY 55,001 82,344 (15)Jawa Timur 68,538 103,441 (16)Banten 46,461 73,826 (17)Bali 77,354 105,679 (18)NTB 70,397 47,515 (19)NTT 18,219 128,664 (20)Kalimantan Barat 66,64 57,184 (21)Kalimantan Tengah 82,644 135,646 (22)Kalimantan Selatan 37,372 94,943 (23)Kalimantan Timur 154,947 117,751 (24)Sulawesi Utara 87,913 81,181 (25)Sulawesi Tengah 39,003 55,396 (26)Sulawesi Selatan 62,254 119,634 (27)Sulawesi Tenggara 43,992 79,601 (28)Gorontalo (29)Sulawesi Barat 43,698 31,531 46,585 120,603 (30)Maluku 33,48 99,65 (31)Maluku Utara 107,645 123,113 (32)Papua Barat 150,526 86,431 (33)Papua 201,097 160,702 Indonesia 68,691 87,264 Sumber: BPS (2010a)
membeli mesin atau alat-alat produksi, keterampilan pekerja, pola produksi, dan masih banyak lagi faktor lain.
Mungkin  indikator  terbaik  mengenai  peran sebuah  sektor  atau  industri  terhadap  ekonomi  suatu wilayah  adalah  sumbangan  dari  sektor/industri tersebut  terhadap  pembentukan  atau  pertumbuhan output agregat  di  wilayah  tersebut  (walaupun  ada kelemahan  dari  indikator  tersebut;  terutama  karena kegiatan-kegiatan  ekonomi  informal  tidak  tercatat dalam  PDRB).  Dalam  kasus  UMK  adalah  pangsa nilai output nya  terhadap  nilai  produk  domestik regional  bruto  (PDRB).  Dasar  teorinya  atau hipotesisnya  adalah  sebagai  berikut:  semakin  besar pangsa  PDRB  dari  UMK  semakin  besar  efek penggandaan  dari  keberadaan  kelompok  usaha tersebut  terhadap  ekonomi  provinsi, ceteris  paribus . Namun  besarnya  efek  penggandaan  itu  sendiri  tidak harus  berkorelasi  positif  dengan  besarnya  pangsa PBRB,  karena  efek  tersebut  sangat  tergantung  pada besarnya  keterkaitan  produksi  ke  depan  maupun  ke belakang antara UMK dengan UMB di semua sektor ekonomi,  dan  ketergantungan  pendapatan  antara UMK  dengan  masyarakat  (konsumen).  Dalam  kata lain, UMK dengan sumbangan PDRB yang rendah di suatu daerah bisa saja mempunyai efek penggandaan yang lebih besar daripada UMK di daerah lain yang pangsa output agregatnya  lebih  besar.  Hal  ini  bisa terjadi  karena  kelompok  UMK  pertama  tersebut memiliki  keterkaitan  yang  lebih  besar  dengan ekonomi  lokal  (impor  UMK  maupun  impor  total daerah  lebih  rendah)  dibandingkan  kelompok  UMK kedua tersebut.
Data BPS 2010 menunjukkan bahwa pangsa PDRB  dari  UMK  di  industri  manufaktur  bervariasi menurut  provinsi  (Gambar  10).  Yang  menarik  dari data  ini  adalah  secara  rata-rata  kontribusi output UMK  terhadap  pembentukan  PDRB  lebih  besar  di Indonesia bagian timur dibandingkan di bagian barat, padahal  jumlah  unit  usaha  lebih  banyak  di  pulau Jawa  dan  Bali.  Sangat  mungkin  sekali  karena  di provinsi-provinsi  di  bagian  timur  seperti  Nusa Tenggara,  Maluku  dan  Maluku  Utara,  derajat diversifikasi  dari  kegiatan  ekonominya  sangat
rendah,  yang  terkonsentrasi  di  kelompok-kelompok industri  yang  didominasi  oleh  UMK  (yang  jumlah UMB  relatif  kecil).  Sedangkan  di  Papua  Barat  dan Papua,  sektor  pertambangan  mendominasi  per- ekonomian mereka yang dengan sendirinya menghasilkan pangsa PDRB paling besar dibandingkan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya, dan di dalam perekonomian DKI Jakarta, sektor jasa (termasuk keuangan) paling dominan dengan jumlah UMB tidak hanya lebih banyak dibandingkan jumlah UMK tetapi juga total nilai output nya lebih besar.
Indikator  lainnya  yang  juga  sangat  bagus untuk  mengukur  secara  potensial  pentingnya keberadaan  UMK  bagi  pengurangan  kemiskinan  di daerah  adalah  nilai  ekspor  UMK.  Dasar  teorinya adalah  sebagai  berikut:  semakin  banyak  UMK  di suatu  wilayah  yang  melakukan  ekspor,  semakin besar pendapatan  UMK  (semakin  besar  sumbangan- nya  terhadap  PDRB),  semakin  besar  efek  positifnya terhadap peningkatan kesempatan kerja atau penurunan kemiskinan di wilayah itu, dengan asumsi bahwa  faktor-faktor  penentu  lainnya  tidak  berubah. Lebih menguntungkan bagi UMK melakukan ekspor daripada  menjual  ke  pasar  lokal  terutama  karena harga  di  pasar  luar  negeri  biasanya  lebih  besar daripada harga di pasar lokal. Sebenarnya yang lebih bagus  adalah  pangsa  UMK  di  dalam  total  ekspor daerah.  Namun  karena  tidak  ada  data  mengenai jumlah  ekspor  per  provinsi  (dan  juga  sulit memastikan  apakah  data  ekspor  dari  suatu  provinsi benar-benar  berasal  dari  provinsi  tersebut,  atau kiriman  dari  provinsi  lain  yang  tidak  memiliki pelabuhan  laut  atau  udara  untuk  pengiriman),  maka nilai  ekspor  UMK  per  provinsi  dapat  digunakan sebagai alternatifnya.
Namun  sekarang  pertanyaannya  adalah sejauh mana UMK Indonesia terlibat dalam kegiatan ekspor?  Jawabannya,  tidak  terlalu  besar.  Bahkan dapat  dikatakan  bahwa  salah  satu  ciri  utama  dari UMK  Indonesia  seperti  pada  umumnya  di  negara- negara  berkembang  (berbeda  dengan  UMK  di negara-negara  maju)  adalah  bahwa  sebagian  besar UMK  Indonesia  berorientasi  pasar  dalam  negeri. Banyak  alasan  kenapa  demikian,  dan  yang  paling

## Sumber: BPS (2010a)
Gambar 10. Pangsa PDRB UMK di Industri Manufaktur menurut Provinsi Tahun 2010.
utama  adalah  keterbatasan  atas  empat input kunci, yakni:  (1)  Teknologi  dan  keahlian  tenaga  kerja  dan pemilik  usaha/pengusaha  (mereka  tidak  mampu menghasilkan barang-barang yang memenuhi standar kualitas  internasional  sehingga  berdaya  saing  global yang  tinggi);  (2)  Informasi  khususnya  mengenai peluang-peluang pasar yang ada (termasuk perubahan-perubahan  yang  sedang  berlangsung dalam  permintaan  pasar/selera  masyarakat);  (3) Strategis-strategis bisnis global; dan (4) Modal untuk membiayai kegiatan-kegiatan ekspor. Untuk kebanyakan  UMK,  melakukan  pemasaran  inter- nasional  sangat  mahal,  karena  melibatkan  banyak kegiatan mulai  dari promosi,  distribusi,  komunikasi, mendapatkan  lisensi  ekspor, hingga  transportasi dan logistik.
Data  BPS  2010  memberikan  tiga  kategori UMK di industri manufaktur menurut orientasi pasar, yakni  hanya  melayani  pasar  dalam  negeri,  hanya melayani pasar ekspor, dan melayani pasar domestik dan  luar  negeri.  Dalam  kategori  pertama,  ternyata banyak  UMK  yang  hanya  menjual  produknya  ke pasar-pasar  di  kabupaten  atau  kota  yang  sama; bahkan  banyak  dari  mereka,  terutama  UMI,  hanya melayani  pasar  di  desa  yang  sama.  Pada  dasarnya, alasan  utamanya  sama  seperti  kenapa  tidak  banyak UMK  yang  melakukan  ekspor,  yakni  keterbatasan dana  untuk  melakukan  pemasaran  yang  lebih  luas
yang  berarti  proses  pemasarannya  lebih  ruwet  dan mahal,  keterbatasan  pengetahuan  mengenai  pasar- pasar  di  luar  desa/kabupaten/kota  (yang  terutama disebabkan  oleh  keterbatasan  informasi),  dan keterbatasan  infrastruktur  dan  fasilitas  transportasi yang  efisien  yang  menghubungi  mereka  dengan pasar-pasar di wilayah-wilayah yang jauh.
Berdasarkan  data  BPS  2010,    Gambar  11 menunjukkan  paling  sedikit  satu  hal  yang  sangat menarik, yakni walaupun tidak ada satupun provinsi yang  UMK-nya  hanya  melayani  pasar  luar  negeri (atau  dalam  perkataan  lain,  di  semua  provinsi menjual  sepenuhnya  ke  pasar  domestik  adalah kategori  UMK  menurut  orientasi  pasar  yang dominan  di  Indonesia),  proporsi  dari  UMK  yang menjual  ke  pasar-pasar  di  luar  provinsinya  (yang dapat dikategorikan sebagai UMK berorientasi pasar nasional)   hanya  sekitar 10  persen,  dan  seperti  yang dapat  dilihat  hanya  UMK  di  D.I.  Yogyakarta  yang mencapai angka tersebut.
Seperti  telah  disinggung  sebelumnya,  salah satu  karakteristik  penting  dari  UMK  di  Indonesia adalah  bahwa  sebagian  besar  dari  kelompok  usaha tersebut  berorientasi  pasar  dalam  negeri.  Namun demikian,  ini  tidak  mengatakan  bahwa  secara nasional  nilai  ekspor  UMK  sangat  kecil  untuk diperhitungkan  di dalam  total  ekspor  Indonesia  atau ekspornya  tidak  tumbuh  setiap  tahun.  Berdasarkan
Tabel 5. Nilai Ekspor Non-migas Indonesia Menurut Skala Usaha Tahun 2006-2009
(Miliar Rp/Juta Dollar AS)
Tahun Nilai Ekspor Non-migas UMI UK UM UB Total 2006 Rp13.477,2 US$1.347,7 Rp29.365,4 US$2.936,5 Rp79.108,2 US$7.910,8 Rp656.231,8 US$65.623,2 Rp778.182,6 US$77.818,3 2007 Rp15.024,9 US$1.502,5 Rp34.661,8 US$3.466,2 Rp93.325,7 US$9.332,6 Rp749.999,9 US$75.000,0 Rp893.012,3 US$89.201,2 2008 Rp 20.247,2 US$2.024,7 Rp44.148,3 US$4.414,8 Rp119.363,6 US$11.936,4 Rp915.091,2 US$91.509,1 Rp1.098.850,2 US$109.885,0 2009 Rp 14.375,3 US$1.597,26 Rp36.839,7 US$4.093,3 Rp 111.039,6 US$12.337,7 Rp790.835,3 US$87.870,6 Rp953.089,9 US$105.898,9
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (www.depkop.go.id)
Catatan: nomor urut provinsi, lihat Tabel 1 Sumber: BPS (2010)
Gambar 11. Persentase dari UMK Berorientasi Pasar Domestik dengan Pemasaran Lintas Provinsi menurut Provinsi Tahun 2010.
data  pemerintah  yang  ada  ((dari  Kementerian Koperasi dan UKM dan/atau Kementerian Perdagangan), di  kelompok-kelompok industri tertentu,  banyak  UMK  melakukan  ekspor  dan meningkat  setiap  tahun,  seperti  yang  ditunjukkan  di Tabel 5. Yang menarik dari tabel ini adalah bahwa di dalam  kelompok  UMK  nilai  ekspor  UK  setiap tahunnya lebih besar dibandingkan nilai ekspor UMI. Demikian juga nilai ekspor UMK secara total selalu lebih kecil dibandingkan nilai ekspor UM, dan yang paling besar selalu dari UB. Struktur ekspor menurut skala usaha ini memberi kesan adanya suatu korelasi positif antara skala usaha dan besarnya nilai ekspor, yang  mau  mengatakan  bahwa  semakin  besar  skala usaha semakin besar kemampuan melakukan ekspor.
Memang,  jika  dilihat  secara  relatif  pangsa UMK  di  dalam  nilai  total  ekspor  non-migas Indonesia  atau  di  dalam  nilai  total  ekspor  dari industri  manufaktur  (termasuk  ekspor  dari  UMB) memang  tetap  lebih  kecil  dibandingkan  sumbangan UMB. Misalnya, pada awal dekade 90-an, kontribusi UMK  terhadap  nilai  total  ekspor  Indonesia  (tidak termasuk minyak dan gas) tercatat sekitar hanya 11,1
persen, dan pada tahun 2008 naik hingga mendekati 20  persen,  dibandingkan  sekitar  80  persen  saham UMB.  Sekali  lagi,  struktur  ini  menandakan  bahwa kemampuan  UMK  melakukan  ekspor  masih  rendah dibandingkan  rekannya  UMB,  dan  kelemahan tersebut  disebabkan  oleh  banyak  faktor  yang  telah dibahas  sebelumnya.  Pada  umumnya  UMK  yang melakukan  ekspor  adalah  di  industry-industri makanan  dan  minuman,  meubel,  produk-produk lainnya  dari  kayu,  bambu  dan  rotan,  pakaian  jadi, alas  kaki,  dan  kerajinan  seperti  ukir-ukiran  dan souvenir.
UMK  di  industri  yang  sama  cenderung berlokasi  saling  berdekatan  di  wilayah  yang  sama, atau  cenderung  membentuk  klaster,  dan  ini  juga merupakan  salah  satu  karakteristik  penting  dari UMK  di  Indonesia  (seperti  juga  di  negara-negara lain).  UMK  cenderung  membentuk  klaster-klaster yang  bisa  mencakup  lebih  dari  satu  desa,  dan  juga banyak  terdapat  di  pinggiran-pinggiran  kota-kota besar seperti DKI Jakarta dan Surabaya. Kebanyakan dari  klaster-klaster  UMK  yang  ada  di  Indonesia sudah  ada  sejak  zaman  kolonialisasi  Belanda  yang
Tabel 6. Klaster-klaster dari UMKM di Industri Manufaktur yang Berorientasi Ekspor di Indonesia Menurut
Provinsi Tahun 2005 Provinsi Jumlah klaster (yang ekspor dan tidak ekspor) Klaster-klaster yang ekspor Jumlah klaster Jumlah unit usaha Jumlah pekerja Nanggroe Aceh Darussalam 9 2 68 205 Sumatra Utara 16 5 211 724 Sumatra Barat 6 t.a.d* t.a.d t.a.d Riau 11 3 166 367 Jambi 14 4 182 580 Sumatra Selatan 17 t.a.d t.a.d t.a.d Bengkulu 6 1 36 109 Lampung 16 4 206 530 Jakarta 6 2 210 295 Jawa Barat 35 11 593 2292 Jawa Tengah 59 20 1558 7803 D.I.Yogyakarta 18 8 600 1676 Jawa Timur 71 10 499 1976 Banten 9 1 55 388 Bali 17 7 515 1484 NTB 15 6 509 4635 NTT 6 3 99 412 Kalimantan Barat 10 1 30 91 Kalimantan Tengah 11 t.a.d t.a.d t.a.d Kalimantan Selatan 17 1 50 150 Kalimantan Timur 17 2 73 250 Sulawesi Utara 3 t.a.d t.a.d t.a.d Sulawesi Tengah 11 t.a.d t.a.d t.a.d Sulawesi Selatan 26 t.a.d t.a.d t.a.d Sulawesi Tenggara 6 2 80 205 Gorontalo 5 t.a.d t.a.d t.a.d Sulawesi Barat 4 1 69 90 Maluku 4 t.a.d t.a.d t.a.d Maluku Utara 1 t.a.d t.a.d t.a.d Papua Barat 1 t.a.d t.a.d t.a.d Papua 3 1 30 90
Catatan: t.a.d: tidak ada data Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (www.depkop.go.id)
sudah  melewati  lebih  dari  dua  generasi  seperti meubel  rotan  di  Tasikmalaya  (Provinsi  Jawa  Barat) dan  meubel  kayu  di  Jepara (Provinsi  Jawa  Tengah), dan  banyak  dari  klaster-klaster  tersebut  mendapat bimbingan  dari  pemerintah  dalam  berbagai  macam bentuk  terutama  penyediaan  fasilitas-fasilitas  umum yang  dapat  digunakan  oleh  semua  pengusaha  di dalam  klaster  seperti  mesin-mesin  dan  laboratorium untuk  pengujian  kualitas  produk.  Berdasarkan  data yang ada dari Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2005 saja tercatat ada 450 klaster dari UMKM (tidak ada data khusus UMK) di industri manufaktur yang  dibina  oleh  pemerintah,  dan  beberapa  dari klaster  tersebut  berorientasi  ekspor.  Seperti  yang ditunjukkan  di  Tabel  6,  pulau  Jawa  tidak  hanya memiliki  proporsi  terbesar  dari  jumlah  klaster UMKM  yang  ada  tetapi  juga  dari  jumlah  klaster UMKM yang berorientasi ekspor. Fakta ini memberi suatu  kesan  bahwa  UMKM  di  pulau  Jawa  lebih berorientasi  ekspor  dibandingkan  rekannya  di wilayah lain di Indonesia.
Mungkin  dapat  dikatakan  bahwa  diantara klaster-klaster  UMK  yang  berorientasi  ekspor  yang ada  di  Indonesia  yang  paling  terkenal  dan  paling maju  adalah  klaster  meubel  kayu  di  Jepara  di Provinsi Jawa Tengah. Pada pertengahan dekade 80-
an banyak UMK di klaster tersebut mulai melakukan ekspor untuk pertama kalinya, dan tercatat bahwa 10 besar  unit  usaha  yang  ekspor  menguasai  hampir  50 persen  dari  nilai  total  ekspor  dari  klaster  tersebut. Awalnya  laju  pertumbuhan  ekspor  per  tahun  dari klaster  tersebut  tidak  terlalu  pesat,  namun  gebrakan paling  besar  muncul  setelah  sejumlah  produsen mebel  dari  Jepara  mengikuti  sebuah  pameran  besar mengenai  barang-barang  ekspor  Indonesia  di  Bali pada  tahun  1989,  dan  sejak  itu  dalam  waktu  yang relatif  singkat  meubel  dari  berbagai  jenis  yang dihasilkan  Jepara  menjadi  sangat  popular  baik  di kalangan  pembeli  dalam  negeri  maupun  di  luar negeri.  Awalnya,  ekspor  meubel  dari  Jepara  hanya ditujukan  pada  segmen  pasar  konsumen  ber- pendapatan  rendah  di  negara-negara  tujuan,  namun menjelang  dekade  90-an  meubel  Jepara  mulai menggarap  pasar  luar  negeri  untuk  masyarakat berpendapatan menengah dan tinggi. Akibat bagusnya  ekspor  mereka,  pada  saat  permintaan domestik  merosot  tajam  pada  periode  krisis keuangan  Asia  1997/98,  para  produsen  meubel  di Jepara  tidak  terlalu  merasakan  dampak  negatif  dari krisis  tersebut.  Namun  sejak  krisis  tersebut, eksportir-eksportir  meubel  kayu  dari  Jepara  mulai mendapatkan  persaingan  yang  semakin  sengit  dari
Catatan: * nomor urut provinsi, lihat Tabel 1 Sumber: BPS (2010)
Gambar 12. Persentase dari UMK yang Melakukan Ekspor Sepenuhnya menurut Provinsi Tahun 2010.
Catatan: * nomor urut provinsi, lihat Tabel 1 Sumber: BPS (2010)
Gambar 13. Persentase dari UMK yang Mengekspor 80 Persen atau Lebih dari Total Produksinya menurut Provinsi yang punya UMK Berorientasi Ekspor Tahun 2010.
Tabel 7. Jumlah UMK di Industri Manufaktur menurut Provinsi dan Tujuan Pasar Tahun 2010
Provinsi* Unit Tujuan pasar Hanya dalam negeri (DN) Hanya luar negeri (LN) DN dan LN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 56118 66722 53050 12227 18900 51531 9091 81637 5666 11970 28570 397331 659126 63526 518327 65582 84701 83214 80465 29532 14145 55416 12017 28494 26767 84155 53373 18605 20551 26344 5834 1900 7837 55814 66196 52762 12199 18896 51531 9064 81593 5666 11876 28445 396635 656785 62724 517293 65563 79022 83186 80465 28976 14145 55405 11997 28493 26767 84093 53373 18582 20549 26342 5783 1900 7819 - 254 55 7 4 - - 14 - 70 - 453 2069 526 251 - 4626 - - 198 - - - - - - - 23 - - - - - 304 272 233 21 - - 27 30 - 24 125 243 272 276 783 19 1053 28 - 358 - 11 20 1 - 62 - - 2 2 51 -
18
Catatan: * nomor urut provinsi, lihat Tabel 4 Sumber: BPS (2010)
produsen-produsen  meubel  dari  sejumlah  negara tetangga  terutamas  China,  Vietnam  dan  Kambodia. Banyak  faktor  yang  membuat  kinerja  ekspor  dari UMK  meubel  di  Jepara  begitu  baik,  diantaranya adalah  perbaikan  pelabuhan  laut  di  Semarang  yang memfasilitasikan  transportasi  dari  lokasi  klaster  ke pelabuhan, semakin baiknya fasilitas-fasiltas pendanaan, dan besarnya partisipasi dari pihak-pihak di  negara-negara  pembeli,  mulai  dari  pembeli- pembeli  individual  (konsumen),  pedagang,  importir, pemilik grosir hingga industry-industri terkait. Tetapi sumber  paling  utama  yang  membuat  meubel  Jepara menjadi  sangat  terkenal  di  dunia  adalah  peran  dari wisatawan-wisatawan  asing  yang  berkunjung  ke Jepara.  Bahkan  menurut  beberapa  sumber  (a.l. Sandee  dan  Wingel  (2002)  dan  Tambunan  (2012)), wisatawan-wisatawan  asing  menyumbang  sekitar  25 persen  dari  nilai  total  ekspor  meubel  Jepara  pada periode  sebelum  krisis  keuangan  Asia  1997/98. Peran  mereka  adalah  sebagai  penghubung/mediator utama  antara  produsen  dengan  konsumen  di  luar negeri.  Bahkan  mereka  juga  yang  membina  UMK meubel  di  Jepara  terutama  mengenai  selera konsumen di negara-negara mereka dan disain-disain
apa yang paling digemari.
Selain  itu  sumber-sumber  tersebut  juga menunjukkan  bahwa  dampak  dari  kemajuan  klaster meubel  di  Jepara  terhadap  kesempatan  kerja  sangat signifikan,  apalagi  jika  juga  diperhitungkan  efek kesempatan  kerja  tidak langsungnya,  terutama lewat keterkaitan  produksi  ke  sektor-sektor hulu dan hilir: kesempatan  kerja  yang  meningkat  di  usaha-usaha lain  seperti  transportasi,  jasa,  industri-industri  yang membuat  berbagai  macam  keperluan  industri meubel, termasuk industri kayu, paku, cet, dan plitur, dan  lewat  keterkaitan  konsumsi,  yakni  kesempatan kerja  yang  tumbuh  di  usaha-usaha  seperti  industri pakaian,  rumah  makan,  transportasi,  dan  lainnya akibat permintaan konsumsi meningkat dari pekerja- pekerja  (dan  keluarga-keluarga  mereka)  di  UMK meubel. Jadi, dengan asumsi faktor-faktor berpengaruh lainnya tidak berubah, dapat dibayangkan  berapa  besar  efek  positif  dari keberadaan  UMK  meubel  di  Jepara  terhadap pengurangan kemiskinan di wilayah tersebut.
Dua  ciri  penting  lainnya  dari  UMK Indonesia  yang  berorientasi  ekspor  adalah:  (1) banyak  dari  mereka  yang  tidak  menjual  semua
produknya  ke  pasar  ekspor  tetapi  sebagian  untuk pasar  domestik.  Jadi  mereka  sebenarnya  bukan eksportir  sepenuhnya;  dan  (2)  sebagian  besar  dari UMK  yang  ekspor  melakukannya  secara  tidak langsung, melainkan lewat perantara seperti pedagang, pengumpul, perusahaan-perusahaan eksportir  (biasanya  dari  kategori  UB),  atau  lewat keterkaitan  produksi  dengan  sistem subcontracting dengan  UMB  berorientasi  ekspor,  yang  mana  UMK biasanya  membuat  barang-barang  setengah  jadi  dan selanjutnya proses akhir produksi dilakukan di UMB. Berkaitan dengan ciri pertama tersebut, seperti  yang dapat dilihat di Tabel 7, data BPS 2010 menunjukkan bahwa  hanya  ada  beberapa  provinsi  di  Indonesia yang  memiliki  UMK    berorientasi  ekspor  sepenuh- nya),  walaupun  dalam  persentase  dari  jumlah  UMK yang  ada,  proporsinya  relatif  kecil.  Lebih  jelas  lagi dapat dilihat di Gambar 12 bahwa provinsi Bali (No. 17)  memiliki  proporsi  terbesar  dari  jumlah  UMK yang  ada  di  pulau  tersebut  yang  melakukan  ekspor 100 persen. Paling tidak ada satu alasan kunci, yakni sebagai  lokasi  turis  terbesar  atau  terpopuler  di Indonesia,  Bali  memiliki  jaringan-jaringan  kerja terluas  dengan  pasar-pasar  internasional  untuk ekspor  UMK  (mungkin  pada  peringkat  kedua dipegang  oleh  Jepara).  Tetapi  posisi  Bali  itu  bisa juga  disebabkan  oleh  banyak  jumlah  UMK  di  Bali yang  melakukan  ekspor  tetapi  sebenarnya  bukan dalam  bentuk  menjual  barang-barang mereka  secara langsung  ke  luar  negeri  tetapi  menjualnya  ke wisatawan-wisatawan  asing  yang  berkunjung  ke pulau  tersebut.  Sesuai  klasifikasi  internasional mengenai  perdagangan  antar  negara,  menjual  ke warga negara asing yang berkunjung ke dalam negeri namun  tidak  memiliki  ijin  tinggal  juga  dianggap kegiatan ekspor.
Mengenai  ciri  kedua  tersebut,  sebuah laporan  dari  Bank  Pembangunan  Asia  (ADB,  2002) mengenai  UMK  dan  UM  (sebut  saja  UMKM)  di Indonesia  juga  mengungkapkan  bahwa  rendahnya representasi  dari  UMKM  Indonesia  dalam  ekspor dibandingkan  dengan  UB  sebagian  disebabkan  oleh banyaknya  UMKM  yang  melakukan  ekspor  lewat perantara baik  di tingkat  nasional  maupun internasional.  Akibatnya,  mereka  tidak  tercatat secara  resmi  sebagai  eksportir.  Pihak  perantara biasanya mengumpulkan produk-produk dari UMKM  atau  seperti  dalam  kasus subcontracting pihak  perantara  memberikan  pesanan  kepada UMKM, bisa dalam bentuk barang jadi atau setengah jadi.  Jadi  sangat  jelas  bahwa  dalam  sistem  perda- gangan  internasional  seperti  ini,  pihak  perantara memainkan  sebuah  peran  yang  sangat  penting  atau bahkan  sangat  dominan  dalam  membuat  keputusan dalam  banyak  aspek,  termasuk  menentukan  jumlah dan  disain  barang,  warna,  harga,  teknologi  yang digunakan,  dan  waktu  penyerahan  barang.  Jadi, nyaris  UMKM  bersangkutan  tidak  punya  pengaruh atau  tidak  terlibat  sama  sekali  dalam  keputusan- keputusan  atau  penentuan-penentuan  di  luar  proses
produksi  itu  sendiri.  Bahkan  sering  kali  orang mengatakan bahwa dalam praktek dagang seperti ini, yang  mana  pihak  pembeli  (dalam  hal  ini,  pihak perantara)  adalah  motor  utama  pertumbuhan  ekspor UMKM, UMKM yang terlibat sebenarnya tidak beda dengan  buruh/tenaga  kerja  yang  digaji  yang  bekerja di rumah-rumah.
Walaupun  sering  kali  peran  perantara sedemikian  dominannya  sehingga  UMKM  yang terlibat lebih dirugikan daripada diuntungkan, namun ada hal-hal yang menguntungkan UMKM, khususnya  mereka  yang  tidak  memiliki  kemampuan melakukan  pemasaran  internasional  secara  mandiri. Keuntungan dari sisi para output (permintaan) adalah menghubungkan  UMKM  dengan  jaringan-jaringan pasar  internasional  (calon-calon  pembeli  di  luar negeri);  jadi  ada  semacam  jaminan  pasar  bagi UMKM  dengan  biaya  pemasaran  yang  rendah  atau bahkan  nihil.  Dari  sisi  pasar input (penawaran/ produksi),  pihak  perantara  sering  kali  menyediakan input - input penting  seperti  modal,  teknologi, pendampingan  dan  bahkan  saran-saran  untuk meningkatkan  kualitas  barang  dan  bagaimana mendapatkan  hak  paten  terhadap  produk  yang dibuatnya.
Sayangnya,  data  yang  ada  mengenai  UMK per  provinsi  seperti  data  BPS  2010  tersebut  tidak memberikan  informasi  mengenai  peran  perantara dalam  kegiatan  ekspor  UMK.  Padahal  pola  dagang seperti  ini  sangat  membantu  dalam  menilai  sejauh mana  UMK  yang  terlibat  dalam  kegiatan  ekspor bermanfaat  bagi  kesejahteraan  warga  atau  ber- dampak  positif  pada  pengurangan  kemiskinan  di daerah.  Teori  dasarnya  atau  hipotesisnya  adalah bahwa  semakin  dominan  peran  perantara  semakin kecil  efek  positif  dari  keterlibatan  UMK  dalam ekspor  terhadap  kesejahteraan  warga,  khususnya pekerja dan pemilik UMK bersangkutan karena fakta menunjukkan  bahwa  pihak  produsen  sering  kali mendapatkan harga  jual  yang  tidak menguntungkan. Pihak perantara tidak selalu harus dari provinsi yang sama  atau  bahkan  bisa  dari  luar  negeri,  sehingga dapat  diasumsikan  bahwa  semakin  besar  kekuasaan pihak  perantara  dari  luar  provinsi  dalam  kemitraan dagang dengan UMK lokal semakin kecil dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.

## Kendala-Kendala Utama
Perkembangan  UMK  di  Indonesia  sering terhalang oleh banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut  (atau  intensitasnya)  bisa  berbeda  antara  satu daerah  dan  daerah  lain,  atau  antara  perdesaan  dan perkotaan, atau antar sektor, atau antar perusahaan di sektor  yang  sama.  Namun  demikian,  ada  sejumlah persoalan  yang  umum  untuk  semua  UMK  di  negara manapun juga, khususnya di negara-negara berkembang,  termasuk  Indonesia,  yakni  keterbatasan modal  kerja  maupun  modal  investasi,  kesulitan- kesulitan  dalam  pemasaran,  distribusi  dan  pengadaan bahan  baku  dan input - input lainnya,  keterbatasan
akses  ke  informasi  mengenai  peluang  pasar  dan lainnya,  keterbatasan  pekerja  dengan  keahlian  tinggi (kualitas  SDM  rendah),  rendahnya  kemampuan teknologi,  biaya  transportasi  dan  energi  yang  tinggi, keterbatasan  komunikasi,  biaya  transaksi  yang  tinggi akibat  prosedur  administrasi  dan  birokrasi  yang kompleks  khususnya  dalam  pengurusan  izin  usaha, dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas atau tidak menentu arahnya (Urata, 2000; Tambunan, 2009a,b,c).
Berdasarkan  data  BPS  2010,  Tabel  8 menunjukkan  bahwa  proporsi  dari  UMK  di  industri manufaktur  yang  menghadapi  problem-problem serius  dalam  jumlah  maupun  jenis  masalah  berbeda antar  provinsi.  Perbedaan  ini  bisa  terkait  dengan perbedaan-perbedaan dalam berbagai macam karakteristik  lokal  dari  masing-masing  provinsi seperti  ketersediaan  infrastruktur  (dalam  jumlah maupun  kualitas)  seperti  pelabuhan  laut  atau  udara, jalan  raya,  lokasi  industri  beserta  komponen-
komponen  pendukungnya,  fasilitas  penerangan  dan telekomunikasi,  serta  fasilitas  transportasi;  lokasi geografi,  terutama  jaraknya  dengan  kota-kota penting  atau  pusat-pusat  kegiatan  ekonomi  dan administrasi  pemerintah  seperti  Jakarta,  Surabaya dan  Makassar);  kebijakan-kebijakan  pemerintah daerah (Pemda); dan kondisi pasar lokal (yang sangat ditentukan  oleh  jumlah  penduduk,  pendapatan  rata- rata  penduduk,  lokasi  atau  akses  masyarakat  ke pasar,  dan  persaingan  baik  antar  sesame  UMK maupun  antara  UMK  dengan  UMB  dan  barang- barang impor).
UMK  yang  mengalami  kesulitan  modal adalah terutama mereka yang berlokasi di perdesaan atau  di  wilayah-wilayah  terbelakang  atau  relatif terisolasi  di  mana  biasanya  tidak  terdapat  kantor bank  atau  lembaga  keuangan  non-bank  sehingga mereka  tidak  mendapatkan  akses  ke  skim-skim kredit  yang  ada  dari  pemerintah  yang  khusus diperuntukkan  bagi  UMK  (seperti  misalnya  kredit
Tabel 8. Jumlah UMK di Industri Manufaktur Menurut Kendala Utama dan Provinsi Tahun 2010
Provinsi Jumlah yang Berkendala Serius Jenis Kendala Utama * 1 2 3 4 5 6 7 Aceh Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kep. Riau DKI Jakarta Jabar Jateng DIY Jatim Banten Bali NTB NTT Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Sulut Sulteng Sulsel Sultengg Gorontalo Sulbar Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua 56118 66722 53050 12227 18900 51531 9091 81637 5666 11970 28570 397331 659126 63526 518327 65582 84701 83214 80465 29532 14145 55416 12017 28494 26767 84155 53373 18605 20551 26344 5834 1900 7837 41797 57636 37613 10389 15292 44854 8299 69812 4794 10217 23099 335383 478040 44835 367728 55723 67862 67395 77177 22691 11587 46029 10453 21076 22733 68380 47017 15352 16034 22033 4751 1612 6034 9533 12018 6742 1586 2979 11965 1824 17996 1149 2874 3573 82905 131755 6065 77222 8897 15292 5794 9698 5412 3186 13143 2428 6957 5182 15272 8784 2595 3312 5051 774 372 1133 9752 15613 7746 3707 4046 5743 2146 14626 1327 2523 7725 74952 102725 12687 108118 7056 14388 16917 20814 4569 3750 10678 2203 3233 3156 14683 7679 1784 2532 5180 1024 429 1612 19611 22006 18086 3880 6785 19992 3674 25929 1803 3356 8224 115943 160944 15295 125459 27650 26678 35011 36903 7789 3771 15242 4226 7735 11520 29724 20128 8206 7673 8107 2227 678 2503 285 1381 205 229 363 270 31 2793 74 36 207 9454 3677 239 4760 538 498 364 2552 696 151 146 297 1125 269 2821 1803 1090 730 2034 225 - 228 556 519 119 95 48 788 204 1372 56 752 285 4970 5800 89 5136 1735 1679 4516 496 1925 139 99 245 688 179 665 374 605 302 71 142 25 83 1093 2054 1970 255 635 813 118 2072 87 316 1352 15808 22806 2853 13620 2134 1826 3434 5903 715 153 4163 252 946 631 1340 382 358 523 123 76 33 202 967 4045 2745 637 436 5283 302 4430 296 360 1733 31351 50333 7607 33413 7713 7501 1359 811 1585 437 2558 802 392 1796 3875 7867 714 962 1467 283 75 273
Catatan: * (1) kekurangan bahan baku atau harganya mahal, (2) kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, (3) keterbatasan modal,  (4)  hambatan-hambatan  transportasi/distribusi,  (5)  kekurangan  energi  atau  harganya  mahal,  (6)  kekurangan pekerja terampil atau biaya tenaga kerja mahal, dan (7) kendala-kendala utama lainnya. Sumber: BPS (2010a).
usaha  rakyat  atau  KUR).  Konsekwensinya,  mereka menjadi  sangat  tergantung  sepenuhnya  pada  uang mereka sendiri, atau sebagian atau sepenuhnya pada pinjaman  dari  kerabat  atau  keluarga  atau  dari peminjam-peminjam  informal  yang  sering  kali menawarkan pinjaman dalam jumlah yang dibutuhkan yang bisa dicairkan dalam waktu singkat tanpa  proses  administrasi  yang  ruwet  dan  tanpa keharusan  menyediakan  jaminan,  namun  dengan bunga  pinjaman  yang  lebih  mahal  daripada  yang resmi  berlaku  di  pasar.  Tiga  rasio  tersebut  menurut provinsi dapat dilihat di Tabel 9.
Selanjutnya, data BPS pada tingkat nasional menunjukkan  bahwa  UMK  di  semua  sektor  yang mendanai  usahanya  dari  sumber-sumber  eksternal, meminjam  tidak  hanya  dari  bank  atau  lembaga- lembaga  non-bank  tetapi  juga  dari  sumber-sumber informal  seperti  pinjaman  dari  kerabat,  keluarga maupun  tukang  kredit  informal.  Dalam  kata  lain, banyak dari UMK di Indonesia yang mendapat dana dari berbagai sumber, baik formal maupun informal. Sedangkan  pada  tingkat  provinsi,  berdasarkan  data
BPS  2010  mengenai  UMK  di  industri  manufaktur, Tabel  10  memperlihatkan  bahwa  derajat  dari diversifikasi  sumber-sumber    pendanaan  eksternal tidak  sama  antar  provinsi.  Ada  sejumlah  provinsi dimana  peran  dari  sumber-sumber  pendanaan informal  sangat  penting  bagi  kelangsungan  hidup kegiatan-kegiatan  UMK.  Alasan  adanya  perbedaan dalam  diversifikasi  sumber  pendanaan  eksternal antar  provinsi  tersebut  (atau  alasan  kenapa  banyak UMK  yang  sangat  mengandalkan  uang  sendiri  atau tidak  tergantung  sepenuhnya  pada  sumber-sumber eksternal  formal)  sebagian  adalah  karena  biasanya pinjaman  yang  di  dapat  dari  perbankan  atau lembaga-lembaga  keuangan  formal  non-bank  tidak selalu  mencukupi  kebutuhan  sehingga mereka harus juga menggunakan sumber-sumber informal. Misalnya,  banyak  kalangan  beranggapan  bahwa plafon  dari  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  yakni maksimum  Rp  20  juta  sangat  tidak  cukup,  apalagi untuk  memperluas  usaha  atau  untuk  menggantikan alat-alat produksi. Selain itu, banyak juga pengusaha UMK yang menganggap bahwa bunga pinjaman dari
Tabel 9. Jumlah UMK di Industri Manufaktur Menurut Sumber Pendanaan dan Provinsi Tahun 2010
Provinsi Jumlah Sumber Pendanaan Sepenuhnya uang sendiri Sebagian eksternal Sepenuhnya eksternal Aceh Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kep. Riau DKI Jakarta Jabar Jateng DIY Jatim Banten Bali NTB NTT Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Sulut Sulteng Sulsel Sultengg Gorontalo Sulbar Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua 56118 66722 53050 12227 18900 51531 9091 81637 5666 11970 28570 397331 659126 63526 518327 65582 84701 83214 80465 29532 14145 55416 12017 28494 26767 84155 53373 18605 20551 26344 5834 1900 7837 49610 54230 39305 10914 15454 38460 7284 64684 4913 11414 21990 287277 534073 46336 418145 54022 58557 60006 73017 26575 11329 41558 9996 26852 22430 68867 46140 13907 16632 25032 5375 1674 6695 6092 8528 10299 1166 3069 10118 1438 12380 530 464 5132 96762 113585 13464 83644 9589 15943 20370 6744 2679 2372 876 1666 1583 3172 8413 6209 3116 3494 1167 429 183 845 416 3964 3446 147 377 2953 369 4573 223 92 1448 13292 11468 3726 16538 1971 10201 2838 704 278 444 5090 355 59 1165 6875 1024 1582 425 145 30 43 297
Sumber: BPS (2010a).
perbankan relatif mahal selain urusan administrasinya  sangat  ruwet  dengan  berbagai persyaratan  yang  sering  kali  sulit  untuk  dipenuhi (Kusmulyono, 2008; Situmorang, dkk. 2008).
Dalam  hal  pendidikan  formal  dari  pemilik usaha,  pada  tingkat  nasional  data  BPS  menunjukkan bahwa pemilik dari sebagian besar dari jumlah UMK yang  beroperasi  di  semua  sektor  ekonomi  hanya berpendidikan dasar (bahkan banyak dari mereka yang tidak  sampai  menamatkan  sekolah  dasar);  walaupun tingkatnya  bervariasi  antar  kelompok  UMI  dengan kelompok  UK,  dan  juga  bervariasi  lintas  sektor. Gambaran ini sesuai dengan fakta mengenai kondisi pendidikan  formal  dari  masyarakat  Indonesia berdasarkan  hasil  Survei  Tenaga  Kerja  Nasional (BPS) yang menunjukkan bahwa sebagian besar dari angkatan atau tenaga kerja Indonesia hingga saat ini masih  relatif  rendah,  walaupun  ada  peningkatan setiap  10  tahun:  masih  banyak  orang  di  dalam kelompok  umur  antara  15  hingga  65  tahun  yang hanya  punya  ijasa  sekolah  dasar  (SD),  atau  hanya
hingga  sekolah  menengah  pertama  (SMP)  atau sekolah  menengah  atas  (SMA);  walaupun  jumlah penduduk  dengan  gelar  sarjana  atau  S3  setiap  tahun meningkat. Tabel 11 menunjukkan tingkat pendidikan  formal  dari  pemilik  UMK  di  industri manufaktur yang derajatnya bervariasi antar provinsi.  Perbedaan  tersebut  disebabkan  oleh perbedaan-perbedaan  dalam  faktor-faktor  utama penentu peningkatan pendidikan masyarakat di suatu wilayah,  yakni,  dari  sisi  pelajar:  kemampuan finansial  keluarga/orang  tua,  kesadaran  orang  tua akan  pentingnya  pendidikan  lanjut,  kesehatan  dan kemauan  individu  pelajar,  dan,  dari  sisi  pemberi pendidikan  antara  lain:  kuantitas  dan  kualitas bangunan  sekolah  dan  pengajar,  sistem  pendidikan yang diterapkan, jalur-jalur pendidikan yang tersedia, dan  biaya  pendidikan  resmi  dan  tidak  resmi.  Selain itu,  infrastruktur  baik  dalam  kuantitas  dan  kualitas, sebaran  pemukiman  dan  sekolah,  serta  kebijakan pemerintah  daerah  yang  secara  langsung  maupun
Tabel 10. Jumlah UMK di Industri Manufaktur Menurut Sumber Eksternal dan Provinsi Tahun 2010
Provinsi Jumlah Memakai sumber eksternal Sumber eksternal* 1 2 3 4 5 6 7 Aceh Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kep. Riau DKI Jakarta Jabar Jateng DIY Jatim Banten Bali NTB NTT Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Sulut Sulteng Sulsel Sultengg Gorontalo Sulbar Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua 56118 66722 53050 12227 18900 51531 9091 81637 5666 11970 28570 397331 659126 63526 518327 65582 84701 83214 80465 29532 14145 55416 12017 28494 26767 84155 53373 18605 20551 26344 5834 1900 7837 6508 12492 13745 1313 3446 13071 1807 16953 753 556 6580 110054 125053 17190 100182 11560 26144 23208 7448 2957 2816 13858 2021 1642 4337 15288 7233 4698 3919 1312 459 226 1142 664 3137 3335 372 887 438 726 2469 291 99 1137 17413 27932 4064 22527 1258 7684 3571 1590 1357 488 1878 956 392 934 3669 1029 690 698 115 52 65 710 988 756 617 138 197 276 154 625 175 - 326 4331 3842 1586 4820 809 2071 1304 1862 228 206 197 177 69 183 958 673 253 186 609 42 50 19 416 167 998 98 86 50 45 313 39 25 92 1487 5555 1110 4204 206 2024 1084 1743 210 39 343 44 84 1092 522 263 71 1511 120 17 - 69 - 21 208 - - - - - 5 - 52 411 939 \138 - 18 46 - - - - 20 10 13 48 12 - 45 - - - - - 2634 3423 3387 381 1447 9047 512 10152 47 306 2246 41835 43469 4746 40085 6387 7077 9958 720 394 835 5117 623 708 1231 4366 1939 2156 364 175 164 76 208 1681 1054 785 212 482 1248 238 2014 68 18 1862 9359 9357 478 9765 2014 750 3011 504 375 956 4304 134 121 492 1501 701 842 1043 285 175 20 90 125 3837 4415 112 347 1729 131 1336 128 108 836 33466 33849 5063 17378 868 6371 4234 1029 379 287 1999 73 255 357 4251 2616 641 117 8 9 15 46
Catatan:  *  (1)  bank,  (2)  koperasi,  (3)  lembaga-lembaga  pendanaan  non-bank,  (4)  modal  ventura,  (5) individu/perorangan, (6) keluarga, (7) lainnya Sumber: BPS (2010a).
tidak  langsung  mempengaruhi  proses  pendidikan  di suatu wilayah juga sangat berperan.
Tidak diragukan bahwa perbedaan- perbedaan  dalam  tingkat  pendidikan  formal  pemilik UMK dan akses ke sumber-sumber formal pendaaan antar  provinsi  turut  menjelaskan  adanya  perbedaan dalam  kinerja  UMK  menurut  provinsi  seperti  yang telah  diperlihatkan  dan  dibahas  sebelumnya  di  atas. Pendidikan  formal  dan  mudahnya  akses  ke pendanaan  formal  adalah  dua  faktor  utama  penentu produktivitas  dan  kualitas  produk  yang  selanjutnya menentukan  tingkat  daya  saing  UMK.  Apalagi sekarang  ini  dalam  era  globalisasi  dan  liberalisasi perdagangan  dunia,  semua  provinsi  di  Indonesia menjadi  sangat  rentan  terhadap  semakin  sengitnya persaingan  dari  luar  lewat  masuknya  barang-barang dan jasa-jasa yang lebih murah atau yang kualitasnya lebih  banyak.  Jangankan  industri,  rumah  makan- rumah  makan  lokalpun  bisa  tergusur  oleh  rumah makan-rumah  cepat  saji  yang  berasal  dari  luar.  Hal ini jelas bisa mengancam kelangsungan hidup UMK
di  provinsi-provinsi.  Tidak  mungkin  UMK  bisa meningkatkan  produktivitasnya  dan  melakukan inovasi  untuk  meningkatkan  kualitas  produknya tanpa  memiliki  pendidikan  formal  yang  tinggi  dan dana  yang  cukup.  Inovasi  sangat  membutuhkan keahlian  formal  dan  dana  yang  banyak,  dan  inovasi sekarang  ini  menjadi  senjata  utama  untuk  bisa  terus memperbaiki/meningkatkan  daya  saing  agar  bisa bertahan  di  dalam  persaingan  global  yang  semakin ketat.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN
Walaupun  hanya  memakai  data  UMK  di industri  manufaktur  saja  (idealnya  harus  memakai data  UMK  di  semua  sektor),  studi  ini  bisa menyimpulkan bahwa UMK memiliki peran penting sebagai salah satu cara untuk memerangi kemiskinan di  daerah  (provinsi).  Namun  demikian,  fakta  yang muncul  dari  analisa  ini  adalah  bahwa  kinerja  UMK
Tabel 11. Jumlah UMK di Industri Manufaktur Menurut Tingkat Pendidikan Formal Pemilik UMK dan
Provinsi Tahun 2010 Provinsi Jumlah Tingkat pendidikan formal* 1 2 3 4 5 6 Aceh Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kep. Riau DKI Jakarta Jabar Jateng DIY Jatim Banten Bali NTB NTT Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Sulut Sulteng Sulsel Sultengg Gorontalo Sulbar Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua 56118 66722 53050 12227 18900 51531 9091 81637 5666 11970 28570 397331 659126 63526 518327 65582 84701 83214 80465 29532 14145 55416 12017 28494 26767 84155 53373 18605 20551 26344 5834 1900 7837 10047 12458 9006 2624 4092 9853 1330 18548 1452 3757 2542 63630 196949 14254 131944 27469 20433 33374 30384 7822 2198 15598 2552 2816 5108 28086 16997 6886 5238 3615 793 288 1329 15371 21869 12224 4196 6102 22968 2440 33877 2114 4470 6925 229001 312184 18678 229809 26230 27716 26765 35834 8360 5530 26888 4260 12564 10858 30170 17018 7671 9194 11433 2269 604 2545 15960 14228 13390 2554 3106 9757 2132 16622 758 2063 7677 61972 86586 12626 92266 6475 16191 11926 6676 6029 3646 6405 2890 7530 5572 11601 11433 2136 2611 5198 1207 342 1620 13665 17116 16591 2431 5165 8179 2823 11949 1117 1549 9604 38161 52395 15686 57246 4826 17528 9108 6991 6677 2563 5430 2083 5349 4926 13151 6925 1774 3096 5466 1471 648 2095 636 117 386 325 149 197 197 255 49 99 646 1620 4087 1068 1178 131 1382 531 124 194 107 634 120 174 102 424 553 74 123 205 32 1 56 439 934 1453 97 286 577 169 386 176 32 1176 2947 6925 1214 5884 451 1451 1510 456 450 101 461 112 61 201 723 447 64 289 427 62 17 192
Catatan:  *    (1)  tidak  tamat  SD,  (2)  hanya  tamat  SD,  (3)  hanya  tamat  SMP,  (4)  hanya tamat SMA, (5) punya ijasa D I/II/III, (6) punya diploma sarjana. Sumber: BPS (2010).
yang  berarti  juga  peran  aktual  dari  kelompok  usaha tersebut  berbeda  antar  provinsi,  yang  tentu disebabkan  oleh  perbedaan-perbedaan  dalam  faktor- faktor  lokal  dan  kendala-kendala  yang  dihadapi UMK  seperti  yang  telah  dijelaskan  di  dalam penelitian ini.
Walaupun  sudah  cukup  banyak  program pemerintah  sejak  era  Orde  Baru  hingga  sekarang untuk mendukung perkembangan UMK di tanah air, kinerja  UMK  dan  kondisinya  di  Indonesia  pada umumnya  dan  dibanyak  provinsi  pada  khususnya masih jauh dari yang diharapkan. Jika kondisi seperti ini  terus  berlangsung,  seperti  yang  telah  disinggung sebelumnya  di  Bagian  5,  tidak  mustahil  UMK  di banyak  provinsi  akan  lenyap  karena  masuknya barang-barang  dan  jasa-jasa  dari  luar  negeri, khususnya dari China, dengan keunggulan- keunggulannya.
Oleh  sebab  itu,  banyak  hal  yang  perlu dilakukan  oleh  pemerintah,  khususnya  pemerintah daerah, yang diantaranya adalah:
1. Pembangunan  infrastruktur  baik  fisik  (seperti jalan raya,  listrik  dan  fasilitas  komunikasi,  dan pelabuhan) dan non-fisik (seperti bank/lembaga pendanaan, pusat informasi, lembaga pendidik- an/pelatihan, litbang/lab), mulai di tingkat desa, kecamatan,  kabupaten  hingga  di  tingkat provinsi.
2. Pemberdayaan  kembali  semua  sentra-sentra UMK  yang  sempat  dikembangkan  dengan dukungan  pemerintah  pada  era  Orde  Baru, namun terlantarkan sejak mulainya era reformasi.  Khususnya  Unit  Pelayanan  Teknis (UPT)  di  sentra-sentra  yang  ada  perlu diremajakan  dengan  antara  lain  menggantikan mesin-mesin  dan  alat-alat  pengujian/lab  yang sudah usang dengan yang baru.
3. Walaupun bantuan pendanaan memang penting, namun sudah saatnya penekanan dari kebijakan atau program-program pemerintah untuk membantu  perkembangan  UMK  lebih  pada peningkatan pendidikan pengusaha dan pekerja, pengembangan  teknologi,  dan  peningkatan kemampuan  inovasi.  Selain  itu,  UMK  baik yang  hanya  melayani  pasar  domestik  maupun yang  menjual  produk-produknya  ke  pasar  luar negeri  perlu  dibantu  sepenuhnya  (misalnya dengan  penyediaan  lab.  untuk  pengujian kualitas  barag)  agar  bisa  mendapatkan  label Standarisasi  Nasional  Indonesia  (SNI)  untuk meningkatkan  kualitas  produk  dan  berarti  juga daya  saing  UMK.Untuk  maksud  ini,  perlu adanya  intensif  agar  terjalin  kerjasama  yang erat  antara  UMK  setempat  dengan  perguruan tinggi, lembaga pendidikan/pelatihan dan litbang  setempat  sehingga  terjadi  peralihan teknologi dan pengetahuan ke UMK.
4. Perlu  diupayakan  peningkatan  keterkaitan produksi  lewat  misalnya subcontracting antara UMK  dan  UB  (usaha  besar),  termasuk
perusahaan-perusahaan  asing  (PMA)  yang beroperasi  di  daerah.  Berdasarkan  fakta  bahwa sulit  mendapatkan  UMK  lokal  yang  siap sebagai  pemasok  bagi  UB/PMA  karena keterbatasan  teknologi  dan  pengetahuan,  maka untuk  mencapai  tujuan  ini,  pemerintah  daerah bersama-sama  dengan  pihak  swasta  seperti Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda), asosiasi  bisnis,  himpunan  pengusaha,  dan universitas  harus  sepenuhnya  membantu  UMK dalam  meningkatkan  kemampuan  mereka sebagai  pemasok  yang  kompetitif  dan  efisien bagi UB/PMA.
5. Dalam mengembangkan enam koridor ekonomi dalam  rangka  MP3EI,  pengembangan  UMK lokal  di  enam  wilayah  tersebut  untuk  menjadi UMK berdaya saing tinggi, baik sebagai pelaku usaha  yang  mandiri  maupun  sebagai  pemasok UB,  harus  menjadi  salah  satu  komponen penting  dari  kebijakan  pengembangan  enam koridor tersebut.
6. Perlu diupayakan agar semua UMK di manapun lokasinya  mendapatkan  akses  sepenuhnya  ke informasi mengenai pasar dan lainnya, teknologi, pendidikan/pelatihan, fasilitas perda- gangan,  dan  perbankan;  tentu  dengan  tidak menghilangan  penilaian  obyektif  mengenai kelayakan usaha dari UMK bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asian  Development  Bank.  2002.  “Report  and Recommendation  of  the  President  to  the Boards  of  Directors  on  a  Proposed  Loan  and Technical Assistance Grant to the Republic of Indonesia  for  the  Small  and  Medium Enterprise  Export  Development  Project”, ADB  RRP:  INO  34331,  November,  Jakarta: Asian Development Bank.
Asian  Development  Bank.  2009. Key  Indicators  for Asia  and  the  Pacific  2009 ,  Manila:  Asian Development Bank.
Badan  Pusat  Statistik.  2010a. Profil  Industri  Mikro  dan Kecil  2010 (profile  of  micro  and  small industries), Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Badan  Pusat  Statistik.  2010b. Data  dan  Informasi Kemiskinan  Kabupaten  Kota  2010 ,  Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Goh,  Mark  2007.  “High-growth,  Innovative  Asian SMEs for International Trade and Competiitveness: Challenges and Solutions for APO  Member  Countries”,  Tokyo:  Asian Productivity Organization.
Kusmulyono, B. S. 2008. “Upaya pemberdayaan usaha mikro  dan  kecil  melalui  lembaga  keuangan mikro”,  makalah,  lokakarya  “transformasi peran  koperasi  dan UMKM  dalam  lima  tahun mendatang”, 28 Oktober, Bappenas, Jakarta.
Sandee,  Henry  dan  J.  ter  Wingel.  2002.  “SME  Cluster Development Strategies in Indonesia: What Can We Learn from Successful Clusters?”, makalah dipresentasikan  dalam  JICA  Workshop  on
Strengthening  Capacity  of  SME  Clusters  in Indonesia, 5-6 Maret, Jakarta. Situmorang,  Johnny  W.  dan  Jannes  Situmorang.  2008. “Suku  Bunga  Perbankan  Masih  Menghambat Pembiayaan  UMKM  di  Indonesia”,  makalah, Jakarta:Kementerian Koperasi dan UMKM. Tambunan,  Tulus  T.  H.  2009a. SME  in  Asian Developing  Countries. London:  Palgrave Macmillan Publisher. Tambunan, Tulus T. H. 2009b. Development of SMEs in ASEAN  Countries .  New  Delhi:  Readworthy Publications, Ltd, New Delhi Tambunan,  Tulus  T.  H.  2009c. UMKM  di  Indonesia . Jakarta: Ghalia Indonesia. Tambunan,  Tulus.  2010. Trade  Liberalization  and SMEs  in  ASEAN ,  New  York:  Nova  Science Publishers, Inc. Tambunan,  Tulus.  2012.  “Export-Oriented  MSMEs’ Acess  to  Trade  Facilitation:  The  Story  from Indonesia”,  Agustus,  laporan  penelitian  untuk UN-ESCAP, Bangkok. UNESCAP. 2009. Globalization of Production and the Competitiveness  of  Small  and  Medium-sized Enterprises  in  Asia  and  the  Pacific:Trends and  Prospects ,  Studies  in  Trade  and Investment 65, Bangkok: United Nations. Urata, Shujiro. 2000. ‘Policy Recommendations for SME Promotion  in  Indonesia’,  report  to  the Coordination  Ministry  of  Economy,  Finance and Industry, Jakarta.