Ria Tri Vinata Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## riatrivinata@gmail.com
Abstract : Determination  of  maritime  boundaries  using  the  median  line  or equidistance  principle  for  maritime  boundary  disputes  also  considers  other  factors outside the distance factor. The concept of relevant circumstances is closely related to the principle of equity. In determining the boundary sea boundary boundaries are not bound  by  strict  legal  norms  to  balance  all  inherent  conditions  to  find  fair  results. There  are  many  relevant  situations  related  to  geographic  and  non  geographical factors,  the  application  of  Equidistance  Line  with  relevant  circumstances.  This  is a legal  approach  to  delimitation  of  sea  boundaries.  However,  in  the  practice  of  the country  in  the  19th  and  early  20th  centuries  for  the  determination  of  sea  territorial boundaries,  especially  for  territorial  sea,  namely  the  median  line,  thalweg  line, perpendicular  line,  and  prolongation  of  the  land  boundary,  the  median  line  is  the most widely applied method by the state. other countries in determining the territorial sea boundaries.
Keywords : boundary area, equidistance line, median line
Abstrak  : Penentuan  batas  wilayah  laut    menggunakan  prinsip median  line atau equidistance untuk  sengketa  batas  laut  juga  mempertimbangkan  faktor  lain  di  luar faktor jarak. Konsep keadaan yang relevan terkait erat dengan prinsip ekuitas. Dalam penentuan  batas  wilayah  laut garis  batas  tidak  terikat  oleh  norma  hukum  yang  ketat menyeimbangkan  semua  keadaan  melekat  untuk  menemukan  hasil  yang  adil. Terdapat  banyak  situasi  yang  relevan  terkait  dengan  geografis  dan  non  faktor geografis,  penerapan Equidistance Line dengan  Keadaan yang  relevan  Ini  adalah pendekatan hukum delimitasi batas wilayah laut. Namun Dalam praktek negara pada abad  ke  19  dan  awal  abad  20  untuk  penentuan  batas  wilayah  laut  khususnya  untuk laut territorial yaitu median line, thalweg line, perpendicular line, dan prolongation of the land boundary namun untuk median line merupakan metode  yang paling banyak diterapkan oleh negara dengan negara lain dalam penentuan batas wilayah lautnya.
Kata Kunci : batas wilayah, equidistance line, median line
Harmonisasi Equidistance Line Principle Danmedia Line Prinsiple dalam Penentuan Batas Wilayah Laut
Ria  Tri  Vinata,  Harmonisasi Equidistance  Line  Principle dan Media  Line  Prinsiple dalam  Penentuan Batas Wilayah Laut

## Pendahuluan
Salah  satu  unsur  esensial  dari adanya suatu negara adalah pemerintah sebagai  personifikasi  dari  negara  yang berdaulat. 1 Kedaulatan merupakan suatu  sifat  atau ciri  hakiki  dari negara, negara  berdaulat  (memiliki  kekuasaan tertinggi),  tetapi  mempunyai  batas- batasnya yaitu ruang berlakunya kekuasaan  tertinggi  ini  dibatasi  oleh batas  wilayah  negara  tersebut,  di  luar wilayahnya  negara  itu  tidak  lagi memiliki kekuasaan demikian 2 .
Konsep dasar dari ruang berlakunya kedaulatan sebagai
kekuasaan  tertinggi  negara  dibatasi oleh wilayah negara, menurut Oppenheim  tanpa  adanya  wilayah dengan  batas-batas  tertentu  suatu negara  tidak  dapat  dianggap  sebagai subjek hukum internasional.
Pengertian  negara  disini  tidak  dapat dipisahkan  dari  konsep  dasar  negara sebagai satu kesatuan geografis disertai dengan  kedaulatan  dan  yurisdiksinya masing-masing. Dengan demikian, wilayah  negara  menjadi  konsep  yang
1
Mochtar
Kusumaatmadja, Pengantar  Hukum  Internasional  Wawasan Nusantara Hukum dan Pembangunan , Bandung: Alumni, 2003, h. 90.
2 Philip C Jessup, A Modern Law of Nation,  Pengantar  Hukum  Antar  Bangsa , Nuansa, Bandunng, 2012, h. 35.
paling  mendasar  atau  fundamental dalam hukum internasional. 3
Hukum internasional menghormati  peranan  penting  dari wilayah  negara  seperti  yang  tercermin dalam  prinsip  penghormatan  terhadap intergritas dan kedaulatan suatu wilayah negara atau territorial intergrity and sovereignity yang dimuat  dalam  berbagai  produk  hukum internasional. 4
Dengan  adanya  batas  wilayah negara menunjukkan berakhirnya suatu kekuasan  hukum  suatu  negara  dan menjelaskan pula berlakunya kekuasaan  hukum  bagi  negara  lain. Tuntutan terhadap wilayah atau bagian wilayah  dari  suatu  negara  dapat didasarkan  pada  berbagai  macam  hal mulai  dari  bentuk  klasik  seperti okupasi,  cesi,  aneksasi dan preskripsi , sampai kepada bentuk paling mutakhir seperti misalnya hak untuk menentukan  nasib  sendiri  atau self determination , dengan dukungan berbagai  faktor  yang  bersifat  politis maupun hukum seperti misalnya kelanjutan geograﬁs atau geographical
3 Syahmin  AK,  1999, Hukum Internasional  Publik  dalam  Rangka  Studi Analitis , Palembang:Binacipta,  h. 165.
4 Asas  nonintervensi  merupakan bagian  dari  adat  internasional  dan  didasarkan pada  konsep  penghormatan  kepada  kedaulatan teritorial negara
contiguity serta adanya tuntutan sejarah dan  faktor ekonomi. 5
Wilayah  negara  bisa  menjadi bagian  teritorial  dari  negara  lain apabila  negara  tersebut  dengan  suka rela  bergabung  dengan  negara  lain melalui  perjanjian  internasional  atau apabila  keseluruhan  territorial  negara yang bertentangan dengan
kehendaknya  atau  melalui  revolusi apabila memisahkan diri dan membentuk  suatu  negara  baru.    Jika territorial suatu negara, baik keseluruhan  maupun  sebagian  menjadi bagian  territorial  negara  lain  atau  jika bagian  territorial  suatu  negara  menjadi bagian territorial negara lain. 6
Termasuk  juga  dalam  hal  pembagian wilayah laut dengan negara lain.
Gagasan  tentang  pembagian muncul  pertama  kali  atas  kewibawaan Paus  yang  membagi  samudera  untuk Portugal  dan  Spanyol  berdasarkan Piagam Inter Ceterea 1493 dan direvisi dengan  Perjanjian  Tordesilas  1494. Pada perjanjian ini, Portugal mendeklarasikan  garis  pembagi  di
5 Dowsettu, United Nation Convention On Overview www. Admiralty_papersandpublication25.com, h. 1. di akses pada tgl 20 April 2013 6 Hans  Kelsen,  1971, General Theory  Of  Law  and  State ,  New  York:  Russel and Russel diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Teori  Umum  Tentang  Hukum  dan Negara ,  2014,  Nusa  Media,  Ujung  Berung Bandung.
lautan dan menegaskan bahwa samudera  di  sebelah  timur  bujur meridian  yang  melalui  Brasilia  adalah milik  Portugal  sedangkan  laut  di sebelah baratnya menjadi milik Spanyol. 7 Setelah  pembagian  laut antara  Portugal  dan  Spanyol,  usaha yang  serupa  juga  dilakukan  untuk menegaskan  kedaulatan  atas  kawasan lepas Pantai. 8 Dalam pembagian wilayah  laut  atau  penentuan  batas wilayah  laut  dikenal  dengan  istilah delimitasi. Delimitasi merupakan proses  yang  melibatkan  penentuan batas-batas  wilayah  antar  negara. 9
Lahirnya    Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB) pada masa setelah Perang Dunia II  Lahirnnya  Proklamasi  Truman  1945 tentang  yurisdiksi  atas  sumber  daya alam  dasar  laut  dari  landas  kontinen dan  mendapatkan  reaksi  dari  negara- negara  di  seluruh  dunia.  Deklarasi    ini
7 Carleton  dan  Schoﬁeld  ,  2001, Development  in  the  Thecnical  Determination of  Maritime  Space:  Chart,  Datum,  Baseline and  Mritime  Zones, Maritime  Briefing,  Vol  3 Nomor  3  International  Boundary  Research
Unit , Durham, United Kingdom, h. 1. 8 Usaha tesebut misalnya
Proklamasi James I Inggris pada awal abad ke- 17,  tepatnya  tanggal  l  Maret  1604  yang meliputi  perairan  pantai  Inggris  pada  lebih kurang  27  semenanjung,  sena  klaim  Gustavus Adolphus  Swedia  untuk  memungut  biaya  bagi kapal-kapal negara non-Baltik yang melakukan perdagangan di kawasan Baltik.
9 Victor  Prescott,  2004, Maritime Political  Boundaries  of  the  World ,  Martinus Nijhoff Publishers, h. 245.
Ria  Tri  Vinata,  Harmonisasi Equidistance  Line  Principle dan Media  Line  Prinsiple dalam  Penentuan Batas Wilayah Laut
telah  memicu  untuk  kedua  kalinya perdebatan tentang hukum laut. 10
Pada masa abad ke 19
(sembilan  belas)  dan  abad  ke  20  (dua
puluh) progresif kodifikasi equidistance  line banyak  di  temukan dalam pendapat para ahli dan perjanjian internasional. Namun,
metode equidistance line bukan  satu- satunya metode yang digunakan dalam penentuan batas wilayah laut. 11
Sebaliknya,  penentuan  batas  wilayah laut  dilakukan  dengan  menggunakan metode:
a. E quidistance line atau garis tengah.
b. The line perpendicular atau garis tegak lurus.
c. The  prolongation  of  the land boundary
d. Thalweg line
e. Common zone
Oleh karena itu, metode equidistance line telah  memberikan ruang sebagai upaya untuk
mengkodifikasi  hukum  internasional,
dan  dimulai  dengan  pembentukan Komite Ahli (untuk Progresif
Kodifikasi  Hukum  Internasional)  di 1.924 Sampai tahun 1927. Komite Ahli
10 International  Law  Commision Yearbook 1950 h. 49-50.
11 Yoshifumi, Tanaka, 2006, Predictability  and  Flexibility  in  the  Law  of Maritime Delimitation , Oxford: Hart Publishing, h. 7.
berusaha untuk membagi aturan perbatasan menjadi dua kategori :
a. Peraturan  yang  mengatur  batas
Negara  yang  berdekatan  dan juga mengatur b. Batas Negara yang
bersebrangan. 12
Dalam kasus antar negara  yang berdekatan,  maka  perpanjangan  batas tanah  (atau  garis  tegak  lurus  yang ditarik  dari  titik  pantai  perbatasan antara  dua  negara)  adalah  metode delimitation .  Sebaliknya,  dalam  kasus antar  negara  yang  berlawanan,  metode equidistance line tampaknya  dianggap sebagai  metode  yang  utama  pada waktu  itu,  perbatasan  antara  negara berlawanan  atau  bersebrangan  sama halnya  akan  dibahas  dalam  penetapan batas  selat  karena  lebar  laut  teritorial adalah lebih sempit daripada saat ini.
Terlepas dari kegagalan Konvensi  hukum  laut  1958  terhadap dua  pokok  masalah  di  atas,  Konvensi hukum laut 1958 memberikan sumbangan  penting  berkaitan  dengan diakuinya prinsip-prinsip hukum internasional  yang  mengatur  mengenai perbatasan  laut  antarnegara.  Hal  ini tercermin dari perkara yang diputuskan International  Court  of  Justice (yang selanjutnya disebut dengan ICJ)
12 Ibid .
bahkan  pada  periode  setelah United Nation  Convention  Law  Of  the  Sea 1982 (yang selanjutnya disebut dengan UNCLOS)    berlaku.  Berkaitan  dengan masalah  perbatasan  antarnegara,  salah satu  hal  menarik  adalah  adanya perbedaan rezim hukum landas kontinen  dalam  UNCLOS  1982  dan pangaturannya  sebelumnya,  dimana kriteria keterikatan geomorfologis ( natural  prolongation )  oleh  banyak kalangan  dinilai  tidak  lagi  menjadi ukuran dalam perhitungan klaim landas kontinen suatu negara pantai.
Sebaliknya  Konvensi  Hukum  Laut 1982  memperkenalkan  faktor  jarak sebagai  salah  satu  faktor  penentu dalam pengukuran dan penetapan batas wilayah  negara,  mengingat  klaim minimal landas kontinen dapat diajukan negara pantai hingga 200 mill laut.
UNCLOS  1982  menghasilkan rumusan  baru  tentang  rezim  hukum landas  kontinen  dengan  memberikan batas  klaim  minimal  sejauh  200  mill laut  dan  klaim  maksimal  sejauh  350 mill  laut  bagi  negara  pantai  dengan kriteria  tertentu.  Dengan  mendasarkan pada rumusan baru tersebut, keterkaitan  faktor  geomorfologis  dan geoﬁsik  dengan  daratan  suatu  negara pantai  hanya  berkaitan  dengan  klaim
maksimal  landas  kontinen. 13 Hal  ini berbeda  dengan  prinsip  yang  dianut oleh  Konvensi  Hukum  Laut  1958,
dimana digunakan prinsip
eksplotabilitas, sehingga hanya menguntungkan negara-negara tertentu yang memiliki teknologi pertambangan yang  maju.  Sehubungan  dengan  hal tesebut  rumusan  yang  tertuang  dalam UNCLOS  1982  telah  memberikan suatu  kepastian  hukum  yang  asil  bagi semua negara pihak.
Dalam kaitan dengan perjanjian antarnegara yang berbatasan di wilayah laut,  UNCLOS  1982  merujuk  kepada tercapainya  kesepakatan  para  pihak yang dibuat berdasarkan sumber hukum  internasional  publik.  Dengan demikian  UNCLOS  1982  memberikan keleluasaan  yang  besar  kepada  para pihak  untuk  mencari  prinsip-prinsip hukum  yang  dapat  diterima  bersama oleh negara-negara pihak sebagai dasar dalam penentuan perbatasan di wilayah laut.
Seperti telah diuraikan sebelumnya  bahwa,  salah  satu  hal menarik  adalah  adanya  perbedaan rezim  hukum  landas  kontinen  dalam UNCLOS 1982 dan pengaturan sebelumnya, dimana kriteria 13 Mark O. Igiehon, 2006, Present International Law on the Delimitation of the Continental Shelf, International Energy Law and Taxation Review . h. 5.
Ria  Tri  Vinata,  Harmonisasi Equidistance  Line  Principle dan Media  Line  Prinsiple dalam  Penentuan Batas Wilayah Laut
keterikatan  geomorfologis  ( natural prolongation )  oleh  banyak  kalangan dinilai tidak lagi menjadi ukuran dalam penghitungan  klaim  landas  kontinen suatu negara pantai. Namun sebaliknya,  dalam  UNCLOS  1982 diperkenalkan  metode  faktor  jarak ( distance  criteria )  mengingat  klaim minimal landas kontinen dapat diajukan negara pantai hingga 200 mil laut
Namun  perlu  dicatat  bahwa dalam menerapkan prinsip median line atau equidistance untuk sengketa batas laut  juga  mempertimbangkan  faktor lain  di  luar  faktor  jarak  ini.  Kasus  Jan Mayen  antara  Nowergia-lslandia  pada tahun  1981  memberikan  ilustrasi menarik  perihal  metode  penyelesaian batas  landas  kontinen  dan  Zona Ekonomi  Eksklusif  (yang  selanjutnya disebut  dengan  ZEE)  secara co- extensive , Komisi
Rekonsiliasi
memutuskan bahwa garis batas tersebut  ditentukan  berdasarkan  klaim maksimal  salah  satu  pihak  dengan klaim median line pihak lain. 14
14 Referensi  kasus  Jan  Mayen  ini kemudian  digunakan  sebagai  dasar  penetapan batas  maritim  RI-Australia  di  perairan  sekitar P.  Christmas  pada  Perjanjian  1997  mengingat karakteristik  kedua  kasus  serupa,  yaitu  pulau tersebut secara geografis terpisah dari mainland, luas wilayah kecil
Hal  ini  umumnya  dilakukan dalam  rangka  mencari  penyelesaian yang  lebih  mendekati  keadilan  bagi para  pihak  yang  bersengketa  atau equitable  principle .  Banyaknya  kasus yang  ditangani  ICJ  perihal  delimitasi batas  1andas  kontinen  hingga  periode sebelum 1994 yakni sebelum Konvensi Hukum  Laut  1982  berlaku,  dapat dirujuk  sebagai  bukti  diterimanya prinsip  tersebut  sebagai  kebiasaan internasional atau customary of international law.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas, maka  penulis  akan  menyampaikan rumusan masalah sebagai berikut :
a. Ratio  legis dalam  delimitasi laut territorial dalam penentuan batas  wilayah  laut  dengan metode equidistance line principle dan media line principle
b. Harmonisasi equidistance  line principle dan media line principle dalam penentuan batas laut territorial
Metode Penelitian
Tipe  penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  normatif.  Dengan cara menganalisis
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan  permasalahan  penelitian,  baik dalam konteks hukum nasional
maupun  hukum  internasional,  seperti konvensi-konvensi  yang  tekait  dengan masalah perbatasan Negara. a. Pendekatan Masalah
Dalam  penelitian  hukum  ini terdapat beberapa pendekatan,
pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian hukum ini adalah:
1) Pendekatan  Peraturan  Perundang- undangan atau Statute Approach
Pendekatan peraturan perudang-undangan dilakukan dalam  rangka  menelaah  semua
peraturan  perudang-undangan  dan konvensi serta regulasi yang bersangkut  paut  dengan  perbatasan wilayah  negara.  Penulis  akan mengkaji  tentang ratio  legis dan
dasar ontologis peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mengetahui kandungan
filosofis lahirnya
peraturan tersebut.
United  Nation  Convention  Law
of The Sea 1982
The  Geneva  Convention  on  the
Territorial Sea and the Contiguous Zone 1958 The  Geneva  Convention  on  the High Seas 1958 The  Geneva  Convention  on  the Continental Shelf 1958. 2) Pendekatan Konsep atau conseptual approach Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin yang  berkembang  dalam  ilmu hukum untuk membangun argumentasi hukum dalam
memcahkan  isu  yang  di  hadapi.
Dalam  penelitian  ini  penulis  akan mengakaji  tentang Equidistance Line Principle, Media Line principle.

## Pembahasan
A. Ratio  legis dalam  delimitasi  laut territorial dalam penentuan batas wilayah laut dengan metode equidistance  line  principle dan media line principle
Draft  Konvensi  Laut  Teritorial 1929  disiapkan  pertama  kali  oleh Harvard  Law  School  termasuk  sebuah artikel tentang penentuan batas wilayah laut di selat, yang menyatakan: 15
in the absence of special agreement to the  contrary  [...] the  territorial  waters of  each  state  extend  to  the  middle  of the strait
Kemudian hal ini menjadi dasar diskusi  yang  dipresentasikan  pada
Konferensi Den Haag 1930
mengadopsi kata-kata  yang sama  yaitu a  line  running  down  the  centre  of  the strait .  Ketika  karya  persiapan  ILC
15 Article  9,  AJIL/I929/23(Supp.- Special), h.243-244,.
Ria  Tri  Vinata,  Harmonisasi Equidistance  Line  Principle dan Media  Line  Prinsiple dalam  Penentuan Batas Wilayah Laut
dimulai, satu-satunya kesepakatan batas wilayah laut di luar laut teritorial adalah  Anglo  perjanjian  1942  / Venezuela mengenai Teluk Paria. 16
Referensi pertama kriteria penentuan batas dibuat dalam Proklamasi  Truman,  yang menegaskan bahwa:
Where  the  continental  shelf  of  one state  extends  to  the  shores  of  another state,  or  is  shared  with  an  adjacent state, the boundary shall be determined  by  the  United  States  and the state concerned in accordance with equitable principles.
Tetapi  yang  dimaksud  dengan equitable  principles tidak  pernah diklarifikasi.  Hal  ini  diterima  untuk menganggap  bahwa  prinsip-prinsip yang  adil  tergambar  tidak  lebih  dari untuk negosiasi penentuan batas wilayah laut yang adil dan wajar.
Equidistance    line telah memberikan  prinsip-prinsip  yang  adil untuk  mencapai  kesepakatan  antara Amerika  Serikat  dan  negara  tetangga. Setelah  Proklamasi  Truman,  negara- negara  lain  mengacu  pada  istilah prinsip-prinsip yang adil dalam undang-undang nasional mereka mengenai landas kontinen. 17
16 Perjanjian  ini  tampaknya  telah mengikuti  pendekatan sui  generis .  Bahkan, untuk  perbatasan  landas  kontinen  yang menjadi  perhatian  adalah  tidakan  sepihak  dari praktik negara.
17 Ibid
Berdasarkan pada pendapat Boggs 1951, yang menegaskan bahwa:
18
Equidistance would provide the equitable  principles  for  (reaching)
accord  between  the  United  States  and a neighbour state.
Prevalensi tradisional jus tractuum negara-negara  atas  setiap peraturan  perbatasan  diakui  dari  awal, dan  ini  tercermin  dalam  ketentuan konvensional. Sebenarnya, bagaimanapun,  referensi  ini  bukan bagian  dari  aturan  batas.  Apa  yang harus diselidiki adalah standar normatif operasional  batas  termasuk  dalam Konvensi  Jenewa.  Yang  penting, interpretasi  aturan  batas,  hal  ini disampaikan,  tidak  harus  dilakukan secara  terpisah.  Isinya  lebih  baik dipahami  jika  proses  berkembang  dari ketentuan  batas,  mulai  dengan  kerja- kerja  persiapan  ILC,  hal  ini  dianggap sebagai satu kesatuan.
Meskipun, sebelum tahun 1958, praktik  negara  dalam  penentuan  batas wilayah  laut  sangat  jarang  ditemukan, dan  yang  menjadi  pendekatan  utama
18 International  Law  Commision Yearbook  1950(1),  h.233;  International  Law Commision  Yearbook  1951(I),  h.268,  287; International Law Commision Yearbook 1952(1), h.180-182; International Law Commision Yearbook 1953(1), h.128
dalam  penentuan  laut  territorial  adalah pendekatan equidistance line . 19
Rezim  dari  laut  lepas  dan  laut territorial  berada  di  antara  topik  yang dipilih  dalam  mengkodifikasi  hukum internasional  oleh  Internatinal  Law Commision  (yang  selanjutnya  disebut dengan  ILC)  sebagai  yang  diperlukan atau yang diinginkan.
Pengkodifikasian  dilakukan  karena:
Pertama, adanya  kegagalan  usaha kodifikasi  pada  Konferensi  Den  Haag 1930  dan Kedua ,  runtuhnya  Liga Bangsa-Bangsa  dan  pecahnya  Perang Dunia  II.  Aturan  yang  berkaitan dengan penetapan hukum batas wilayah  laut  internasional  dan  proses kodifikasi serta pembangunan progresif,  selama  kedua  hal  tersebut belangsung  pada  Konferensi  Pertama dan disebut travaux préparatoires . 20
Dari  proses  ini  berasal  dari aturan  yang  dikodifikasikan  pertama untuk  batas  zona  wilayah  laut,  yang tergabung  dalam  Konvensi  Jenewa. 21
Sebagai hasil dari proses yang berkembang, semua aturan yang
19 Perjanjian  Perdamaian  dengan Italia  10  Februari  1947,  misalnya  mengacu pada equidistance  line dari  garis  pantai wilayah  Bebas  dari  Trieste  dan  Yugoslavia dapat  ditemukan  di    International  Court  of Justice /Pleadings/1968, hal .263-265.
20 International  Law  Commision Yearbook1956(H),h. .255-256 21 Territorial Sea Convention,  Pasal 12  ayat  1  and  pasal  24  ayat  3;  Continental Shelf Convention, pasal  6 ayat 1 dan 2.
terdapat  dalam  Konvensi  Jenewa menentukan  bahwa  penentuan  luas atau  yang  lain  maka  sebagai  metode penentuan  batas  wilayah  laut  adalah equidistance  line .  Penentuan  batas wilayah  laut  yang  berbeda  kemudian harus dianalisis bersama-sama.
Pemahaman  yang  benar  dari  proses yang menyebabkan persetujuan mereka,  dan  isinya,  tergantung  pada kesatuan analisis paralel.
ILC memberikan prioritas terhadap  topik  utama,  di  antaranya adalah  :    Rezim  laut  lepas,  yang termasuk  didalamnya  adalah  landasa kontinen.  Francois  terpilih  sebagai Pelopor  Khusus. 22 Mengingat  bahwa rezim laut lepas dan rezim wilayah laut territorial  erat  terkait,  Majelis  Umum PBB merekomendasikan untuk dimasukkannya dibagian terakhir dalam  penelitian  yang  akan  dilakukan oleh  ILC. 23 Rekomendasi  itu  diterima oleh  ILC  pada  tahun  1950,  dan  studi tentang  rezim  laut  teritorial  dimulai secara  paralel  dengan  rezim  laut  lepas pada  tahun  1951.  Proses  dimulai  oleh ILC  yang  mengarah  pada  Konferensi PBB  pertama  tentang  Hukum  Laut (selanjutnya disebut "Konferensi
22 International  Law  Commision Yearbook 1949, h.281
23 UN  Doc,  GA  Res.374(IV),  of  6 December 1949
Ria  Tri  Vinata,  Harmonisasi Equidistance  Line  Principle dan Media  Line  Prinsiple dalam  Penentuan Batas Wilayah Laut
Pertama")  dan  menuju  ke  Konvensi 1958 Konvensi.
Perdebatan  mengenai  wilayah laut teritorial dimulai pada tahun 1952, ketika  Francois 24 mempresentasikan laporan pertamanya. Dalam hal penentuan  batas,  pembatas  dibuat diantara straits , 25 muara sungai-sungai, dan  area  yang  berdekatan  dengan wilayah  negara. 26 Dalam  kasus  terkait dengan straits ,  draft  pasal  (yang identik  dengan  yang  diusulkan  pada konferensi  tahun  1930),  kelihatan sesuai  dengan  defenisi  batas  wilayah teritori  laut  dalam straits ,  dan  tidak dengan perbatasan antar negara-negara. Dan hal yang sama terjadi dalam kasus pada  muara  sungai-sungai,  berkaitan dengan situasi-situasi berdekatan (yang tidak dipertimbangkan selama konferensi  1930),  draft  Pasal  13 laporan  yang  diusulkan  oleh  Boggs dalam  penggunaan  batas  garis  yang melalui median  line .  Komentar  yang ada  menekankan  bahwa  sebuah  garis
24 Ini  adalah  kasus  dengan  Iran, Nikaragua,  Arab  Saudi,  dan  negara-negara Arab  Teluk  Persia  di  bawah  perlindungan Inggris. Ini harus diingat bahwa praktek negara ini tidak diabaikan oleh ILC. Seperti yang akan terlihat, pada waktu itu, penggunaan equidistance  sebagai  standar  batas  itu  belum banyak  dan  jelas  dipahami,  bahkan  oleh anggota ILC
25 Merupakan  lorong/jalan  yang pendek  yang  membatasi  antara  wilayah  A  dan B
26 International  Law  Commision Yearbook 1952 hal 37-38.
tidak dapat untuk dipertahankan dalam kasus dimana terdapat sebuah konfigurasi  khusus  yang  menghendaki modifikasi-modifikasi.  Seperti  yang bisa  kita  dapatkan  dari  pernyataan, anggota-anggota ILC menyadari keberadaan  situasi-situasi  khusus  yang mensyaratkan  diambil  dari  titik  yang tersebar  dan  secara  merata  jauh  dari titik pusat.
Kasus  sebuah  perairan  yang cukup  luas  yang  berbatasan  dengan negara  lain  dipresentasikan  sebagai contoh  dimana  suatu thalweg  based line akan  menjadi  lebih  sesuai. Francois mengamati mengenai
kebutuhan  untuk  mempertimbangkan arguments historiques 27 , apabila terdapat  aturan-aturan  penentuan  batas tidak dapat untuk diterapkan, perhatian difokuskan kepada peran secara adil/merata.
Konsep kesepakatan perbatasan dalam  pertemuan  ke  171,  Francois merujuk  pada  konsep equidistance yakni konsep yang mempertimbangkan pengambilan  atau  penarikan  garis  dari titik-titik  yang  tersebar  dan  secara merata  jauh  dari  titik  pusat,  seperti analisa  yang  dikemukakan  oleh  Boggs dalam tulisannya. Referensinya terhadap konsep geometric 27 International  Law  Commision Yearbook 1952(IT), h.38.
memunculkan  kesulitan  untuk laymen yang  secara  jelas  memberikan  saran bahwa  perbatasan  perairan  laut  yang juga  merupakan  isu  secara  geografi, yang mensyaratkan keahlian teknis. 28
Masih terdapat keraguan seperti kemungkinan  ditemukan  sebuah  rezim yang  dapat  diaplikasikan  keseluruh dunia.
Mempertegas
bahwa penggunaan equidistance tidak  dapat untuk  memuaskan  pada  sejumlah kasus.    Berdasarkan  pendapat  Hudson menyatakan  bahwa  ia  menolak  ide menemukan  yang  berbasis  kepada prinsip umum penggambaran/penarikan  garis  batas. Mempengaruhi  dalam  perdebatan  ini, Lauterpacht menyatakan bahwa komisi bukan lah suatu badan yang tepat untuk mendiskusikan  isu-isu  teknis  seperti ini.  Wajib  untuk  mempertimbangkan saran  dari  ahli.  Dia  mengusulkan bahwa  komite  kecil  yang  dibentuk sebagai  contoh oleh Hudson, Francois, Boggs  dan  ahli  cartographer 29 akan memberikan  ILC  dengan  rekomendasi teknis  yang  penting.  Dua  poin  penting lainnya  lahir  untuk  menerangi  selama sesi ke-4 ILC.
Fakta membuktikan bahwa tidak mempersiapkan
untuk
28 International  Law  Commision Yearbook 1951(1), h.287-290.
29 International  Law  Commision Yearbook 1952(1), h. 180-181.
memberikan sebuah pertanyaan kepada arbitrase  tidak  berbasis  kepada  aturan legal  khusus  seperti  yang  ditekankan oleh Lauterpacht. Komentar ini refleksi dari  asumsi  oleh  Pemerintah  Inggris kaitannya  dengan  draft  Pasal  7  pada Continental  Shelf,  dan  dirubah  pada  2 Juni 1952 ke Permanent Delegation di PBB. Seperti yang kita lihat, komentar- komentar  yang  dibuat  oleh  negara- negara  di  draft  artikel  mengkonfirmasi ide ini.
Pada penafsiran Pasal 6 Continental Shelf Convention,
mencatat  bahwa  mewujudkan  dalam substansi equidistance  line  principle untuk  delimitasi  batas  antara  dua negara  melalui  landas  kontinen  seperti mengadopsi  laut  teritorial.    Istilah equidistance line principle dimaksudkan  untuk  merujuk  kepada median  line ,  atau  pemahaman  lain equidistance line principle , atau semua dari  mereka,  tidak  jelas.  Selanjutnya, catatan  dari  Konferensi  Pertama  tidak memberikan  bukti  dalam  hal  ini.  Satu akan  menyarankan  bahwa  perbedaan teknis  awalnya  diwujudkan  dalam  dua istilah tersebut tidak dialihkan ke 1958 Konvensi.  ILC,  Komite  Ahli,  dan Konferensi Pertama, semua tampaknya sepakat  pada  satu  titik.  Standar normatif  yang  berlaku  untuk  batas
Ria  Tri  Vinata,  Harmonisasi Equidistance  Line  Principle dan Media  Line  Prinsiple dalam  Penentuan Batas Wilayah Laut
yang  dipertimbangkan  untuk  kedua laut teritorial dan landas kontinen. b. Harmonisasi Penentuan Batas Wilayah Laut dengan menggunakan metode equidistance  line  principle dan
media line principle
Sejarah    batas  maritim  selalu mengalami  ketegangan  yang  selalu berkisar antara geografi dan hukum, di mana  ekuitas  diasumsikan  sebagai peran  sentral.  Hal  ini  tercermin  dari awal  dalam  kerja-kerja  ILC,  dan partisipasi  Komite  Ahli,  terutama, masalah teknis dan yuridis sering tidak dibedakan  dengan  jelas. Equidistance , aturan keadaan khusus yang terkandung  dalam  Konvensi  Jenewa adalah  hasil  dari  tahun  perdebatan dimana  argumen  yuridis,  masalah teknis,  dan  dilihat  dari  negara  yang dipertimbangkan dalam proses seimbang. Upaya untuk
menyeimbangkan  determinasi  dengan keprihatinan terhadap keadilan.
Dalam  Praktek  negara  sebelum tahun  1958  dan  pandangan  yang diungkapkan selama
travaux
préparatoires (termasuk  laporan  oleh pemerintah negara) meninggalkan keraguan  bahwa  pada  saat  itu  formula ini sangat besar terhadap perkembangan  progresif  hukum,  dari pada  kodifikasi  hukum.  Penting  untuk memahami bahwa ketentuan ini adalah
gagasan  yang  berasal  dari  prinsip- prinsip  hukum,  dimana  ILC  secara eksplisit  diundang  oleh  negara  untuk mengembangkan  dan  menyediakan dengan beberapa kepastian untuk rezim delimitation.  Itu  menekankan  bahwa negara  diminta  oleh    ILC  untuk meninggalkan gagasan dari ex aequo et bono resolusi  sengketa  perbatasan. Setiap  pendekatan  diskusi  hukum delimitasi harus mencerminkan hal ini.
Konsep equidistance line principle dan  pemanfaatannya  dalam batas  maritim,  harus  dipahami  dalam terang  pekerjaan  ILC,  dan  proposal yang  diajukan  oleh  Komisi  Ahli. Namun,  sejauh  poin  teknis  yang bersangkutan,  laporan  Komite  ini  ke ILC  agak  tidak  membantu.  Itu  tidak benar-benar  menjelaskan  terminologi yang  digunakan  dalam  draft  artikel. Sebuah  makalah  yang  disiapkan  oleh Kennedy (anggota Komite), dan didistribusikan selama 1958
Konferensi  oleh  delegasi  dari  Inggris, merupakan  sumber  penting  informasi dalam  hal  ini.  Ini  menyoroti  istilah yang  berbeda  digunakan  dalam  dua paragraf Pasal 6
Continental Convention  Shelf median  line dan equidistance  line  principle ,  digunakan juga  di  ILC  draf  Pasal  12  dan  14, berlaku untuk batas laut teritorial. Titik pertama  yang  membuat  adalah  bahwa
Komite  Ahli  mencatat  dengan  jelas bahwa  itu  telah  membuat  upaya  untuk menemukan  formula  yang  berlaku untuk  batas  laut  teritorial,  dan  yang bisa sekaligus melayani dilandas kontinen.  Dan  pengamatan  ini  ditutupi kedua  situasi  dari  berdekatan  atau berhadapan. 30
Hal  ini  menunjukkan  bahwa, kecuali ada alasan untuk menyimpulkan sebaliknya, rumus yang digunakan  untuk  penetapan  batas  laut teritorial  harus  dipandang  sebagai mirip dengan yang digunakan di landas kontinen setidaknya sejauh teknis yang bersangkutan. Sebagai implikasi hukum,  tidak  mungkin  bahwa  seperti panel  berpengalaman  ahli  akan  jatuh ke  dalam  perangkap  mencoba  untuk membuat  pernyataan  definitif  dalam hal  itu.  Poin  kedua  untuk  membuat kekhawatiran pengecualian untuk metode yang diusulkan. Komite mencatat  bahwa,  dalam  kasus  pantai yang  berhadapan  mungkin  ada  alasan khusus (misalnya kepentingan navigasi dan perikanan)
yang
akan
membenarkan  berangkat  dari median line .  Seperti  pantai  yang  berdekatan, itu  menyatakan  bahwa  dalam  kasus tertentu  metode  yang  diusulkan  tidak
30 Di  dalam  keputusan  komisi  ahli, International Law Commision Yearbook 1953(11), h.79
akan mengarah pada equitable solution yang  kemudian  harus  dicari  oleh negosiasi.  Untuk  kedua  kasus,  dengan demikian,  penggunaan  metode  yang diusulkan  adalah  tunduk  pada  satu syarat kewajaran garis.
Ide  kunci  ketiga  menyangkut perbedaan  antara median  line dan equidistance line principle . Baik
laporan, maupun debat ILC
mengklarifikasi itu. Seperti kata, penjelasan  yang  mungkin  diberikan dalam  makalah  Kennedy  mengacu pada  kasus  pantai  yang  berlawanan,  ia mendefinisikan median  line sebagai garis  setiap  titik  yang  berjarak  sama dari  titik  terdekat  pada  garis  pangkal dari  mana  breadths  laut  teritorial  dari dua negara diukur.
Definisi  ini  digunakan  dalam Pasal  6  ayat  1  dari  Continental  Shelf Convention dan Pasal 12 ayat 1 dan 24 ayat 3 dari Territorial Sea Convention. Ketika  menangani  kasus  pantai  yang berdekatan,  Kennedy  tidak  merujuk kepada  satu,  tapi  tiga  metode  yang mungkin:
a. Adaptasi  dari median  line principle sebesar
perhitungan  garis  median dari dua pantai yang berdekatan
b. Metode equidistances lepas pantai  terutama  terdiri  dari
Ria  Tri  Vinata,  Harmonisasi Equidistance  Line  Principle dan Media  Line  Prinsiple dalam  Penentuan Batas Wilayah Laut
berbagai  jarak  lepas  pantai serangkaian batas di sepanjang  pantai  negara- negara yang berdekatan dengan busur metode lingkaran,  diikuti  dengan penentuan titik persimpangan  dari  busur yang paling arah laut berpusat pada setiap negara.
Garis yang dihasilkan
dibentuk oleh poin berturut- turut persimpangan batas di jarak  yang  berbeda  lepas pantai yang kemudian bergabung dengan serangkaian garis lurus.
Sejauh garis seperti berjalan cukup  dekat  dengan  garis tengah  yang  benar,  dan tidak  luput  mengendalikan basepoints (misalnya pulau, tanjung)  yang  terletak  di dekat  ujung  dari  batas tanah,  metode  ini  adalah sedikit  dari  perkiraan  pada prinsip garis tengah c. Equidistance dari batas wilayah  didasarkan  pada bergabung  dengan  garis
lurus serangkaian titik, masing-masing berjarak
sama  dari  titik  di  pantai yang berjarak sama diri dari
posisi  di  mana  batas  tanah memenuhi pantai.
Proposisi bahwa kertas Kennedy  mencerminkan  pandangan Komite  menemukan  dukungan  lebih lanjut  dalam  tulisan-tulisan  Boggs. Pada  tahun  1951,  ia  sudah  disebut median  line  principle dan  dengan metode equidistances lepas pantai. Dia berargumen  bahwa  dalam  kasus-kasus garis  pantai  tidak  jelas,  penggunaan lain  interpretasi  metodologis  dari equidistance line principle akan diterima. Memperhatikan bahwa equidistance line principle diwujudkan dalam  konsep median  line ,  namun  ia mengambil pandangan bahwa perbedaan  antara equidistance  line principle dan median-line tampaknya berlaku  dari  sudut  pandang  geometris, untuk median line benar mengandaikan garis  yang  adalah  di  tengah.  Mengacu pada equidistance  line  principle dari titik  terdekat  pada baseline dari  mana lebar  laut  teritorial  masing-masing negara diukur, ia menambahkan bahwa secara  teoritis  garis  batas  melalui  laut teritorial  antara  dua  negara  yang berdekatan,  sementara  garis  berjarak sama, bukan garis median benar.
Pada  saat  Proklamasi  Truman dikeluarkan  pada  bulan  September 1945,  negara  mulai    mengklaim yurisdiksi dan pengawasan atas
perpanjangan landas  kontinen. Dengan pernyataan  khusus  dalam  penetapan batas  landas  kontinen,  Proklamasi  ini menegaskan bahwa:
The  boundary  shall  be  determined  by the  United  States  and  the  State concerned in accordance with equitable principles Dengan munculnya rizim
landas  kontinen  dalam  hukum  laut internasional, negara harus memastikan konsep equitable principles . 31
Berdasarkan  konvensi  Jenewa  1958 tentang  Laut  Territorial  dan  Zona Tambahan, equidistant  principle di defenisikan  sebagai  garis  setiap  titik yang  berjarak  sama  dari  titik  terdekat dari  garis  pangkal  pengukuran  laut territorial. 32 Sebelum  Unclos  1982, equidistance  principles telah  gagal memegang peranan dalam kesepakatan bersama  oleh  negara-negara  dalam  isu yang  berkaitan  dengan  batas  wilayah laut. 33 Dengan demikian, untuk beberapa  kasus,  pemerintah  dalam
31 Annex  II  of  the  Report  of  the Second Committee (Report of the Second Sub- Committee)  in  the  Final  Act  of  the  1930 Conference for the Codification of International  Law  at  The  Hague;    di  publis  di The  American  Journal  of  International  Law , Volume 24 Supplement 1930, h.252.
32 Nugzar Dundua, [2005]
‘Delimitation of Maritime Boundaries between Adjacent  States’  (The  United  Nations-Nippon Foundation). http://www.un.org/depts/los/nippon/unnff_pro gramme_ home/fellows_pages/fellows_papers/dundua/0 607georgia .pdf.
33 Ibid. Hal 15
melakukan  negosiasi  batas  wilayah dengan mempertimbangkan equidistance line 34 dan memperhatikan pertimbangan yang lainnya. 35
Misalnya,  di  Laut  Utara  Continental Shelf  Cases  (menyangkut  Denmark  / Jerman  dan  Jerman  /  Belanda),  dan Libya dan Malta, dan kasus yang lebih baru  Nikaragua    dan  Honduras.  Yang menjadi pertimbangan hukum pengadilan adalah keadaan yang relevan  untuk  mendapatkan  hasil  yang adil,  dan  menyatakan  bahwa  tidak mungkin untuk menerapkan equidistance  line  principles .  Harus diperhatikan  bahwa  yang  merupakan keadaan  yang  relevan  untuk  solusi yang  adil  tidak  pernah  didefinisikan oleh UNCLOS 1982. Dengan demikian, Hakim Gros menurut pertimbangan  hukum  di  Teluk  Maine Case  mengkritik  penerapan ekuitas sebagai konsep kabur dengan implikasi bahwa  tidak  ada  lagi  aturan  hukum yang  mengatur  batas  wilayah,  karena setiap  kasus  akan  terbuka  untuk  setiap
34 P.    Weil,  1989, The  Law  of Maritime  Delimitation-  Reflections ,  h.  153;  di kutip  di    L.M.D  Nelson,  1990, The  Role  of Equity  in  the  Delimitation  of  Maritime Boundaries ,  h.  84,  dan  di  publis  di American Journal of International Law .
35 Di  kutip  dari  I.C.J  Reports Judgment of 12 October 1984   http://www.icj- cij.org  dan  dikutip  dari    I.C.J  Reports Judgment  of  3  June  1985  dan  dikutip  dari www.icj-cij.org  dan    I.C.J  Reports  Judgment of 14 June 1993 h. 49-52. www.icj-cij.org
Ria  Tri  Vinata,  Harmonisasi Equidistance  Line  Principle dan Media  Line  Prinsiple dalam  Penentuan Batas Wilayah Laut
hakim untuk
memutuskan kebijaksanaan-Nya  yang  berkeadilan. Dalam  kasus  Denmark  dan  Norwegia, yang  diselenggarakan,  bahwa  relevan dalam  penentuan  batas  wilayah  adalah proses  penarikan  atau  penenguan dengan  median  line  principles  dalam delimitasi.  Pada  Kasus  Qatar    dan Bahrain, pengadilan menyatakan bahwa hukum kebiasaan sebagai penerapan  penentuan  batas  landas kontinen, dengan melakukan penarikan equidistant  principles dan  kemudian apakah  keadaan  tersebut  memerlukan penyesuaian  dengan  keadaan  khusus atau  pergeseran  garis.    Dalam  kasus Kamerun  dan  Nigeria,  tidak  ada  batas wilayah  laut  yang  disepakati  antara kedua negara,terjadi penolakan Kamerun dari perbedaan antara panjang  garis  pantai  dan  Nigeria  di Teluk  Guinea  sebagai  keadaan  yang relevan;  maka  langkah  pertama  adalah untuk  menarik  garis equidistance ,  dan kemudian  mempertimbangkan  apakah ada  faktor-faktor  yang  lain  sebagai upaya  mencapai  hasil  yang  adil  dan equidistance  line  principle mewakili hasil yang adil.
Konsep keadaan yang
relevan  berasal  dari  penentuan  batas
wiayah  laut, 36 konsep  keadaan  yang relevan  terkait  erat  dengan  prinsip ekuitas. Dalam penentuan batas wilayah  laut  garis  batas  tidak  terikat oleh norma hukum yang ketat menyeimbangkan semua keadaan melekat  untuk  menemukan  hasil  yang adil.  Keadaan  yang  relevan  adalah manifestasi dari konteks dan persyaratan  dalam  penentuan  batas wilayah  memiliki  dominasi  atas  setiap aturan  hukum  dalam  penentuan  garis batas.
Terdapat  banyak  situasi  yang relevan  terkait  dengan  geografis  dan non
faktor  geografis,  beberapa  putusan Mahkamah  Internasional  penerapan Equidistance Line dengan  Keadaan yang  relevan  Ini  adalah  pendekatan hukum  delimitasi  batas  wilayah  laut yang  dikembangkan  oleh  Mahkamah Internasional. 37
Pada  kasus  Greenland  atau Jan  Mayen  pada  tahun  1993  prinsip- prinsip hukum untuk hukum kebiasaan, equidistance  line dan  keadaan  khusus adalah usaha untuk memberikan solusi yang berkeadilan.
Metode ini
36 Hal  ini  telah  didefinisikan  oleh Mahkamah Internasional dalam kasus Tunisia / Libya    sebagai:  "semua  keadaan  fakta  dan hukum  yang  pengadilan  dianggap  mampu memiliki  segala  jenis  pengaruh  pada  gambar garis batas”
37 Ibid.
didasarkan  pada  dua  langkah  begitu jelas  didefinisikan  oleh  Pengadilan dalam Barbados / Trinidad dan Tobago kasus  pada  tahun  2006.  Berdasarkan keputusan tersebut menghasilkan Penentuan garis batas sehingga biasanya mengikuti dua langkah pendekatan. Pertama, garis  sementara dari equidistance yang mengemukakan sebagai hipotesis dan titik awal praktis. Kedua, dalam    keadaan  yang  relevan, maka perlu untuk menyesuaikan equidistance principle sementara untuk mencapai  hasil  yang  adil.  Pendekatan ini biasanya disebut sebagai equidistance /relevan  Prinsip  keadaan.
Kepastian  demikian  dikombinasikan dengan  kebutuhan  untuk  hasil  yang adil
Dalam  praktek  negara  pada abad  ke  19  dan  awal  abad  20  untuk penentuan batas wilayah laut khususnya  untuk  laut  territorial  yaitu median line, thalweg line, perpendicular  line, dan prolongation of  the  land  boundary 38 namun  untuk median  line merupakan  metode  yang paling  banyak  diterapkan  oleh  negara dengan  negara  lain  dalam  penentuan
38 Yoshifumi, Tanaka, 2006,
Predictability  and  Flexibility  in  the  Law  of
Maritime Delimitation ,
Oxford: Hart
Publishing, hal 7.
batas  wilayah  lautnya. 39 Konvensi 1924    antara  Finlandia  dan  Norwegia pada  penentuan  batas  antara  provinsi Finmark  dan  Wilayah  Petsamo  pada Pasal III menegaskan bahwa :
Garis  pemisah  antara  wilayah perairan  kedua  Negara  harus terletak  pada  jarak  yang  sama dari pantai kedua Negara tersebut,  diukur  dari  titik  terdekat di  daratan,  pulau,  pulau  atau karang  yang  tidak  terus-menerus terendam  Selain  itu,  median  line digunakan dalam perjanjian perdamaian  dari  17  September 1809  antara  Rusia  dan  Swedia relatif  Teluk  Bothnia  dan  Laut Aaland.
Contoh  lain  dari  penerapan median  line adalah  pada  tahun  1925 dengan  delimitasi  batas  wilayah  laut antara  Negara  Bagian  Maine  dan  New Brunswick  oleh  Amerika  Serikat  dan Kanada Dalam praktek Negara maritim delimitasi,  sistem  garis  tengah  sering dikombinasikan  dengan thalweg  line . Salah  satu  metode  delimitasi  adalah menggunakan  unsur-unsur  alami  atau natural  features sebagai  penentuan batas  wilayah  laut.  Oleh  karenanya, batas  yang  menggunakan  unsur  alam ini  juga  disebut  sebagai  batas  alami
39 ”  Ibid.  Yoshifumi,  Tanaka,  2006, Predictability  and  Flexibility  in  the  Law  of Maritime Delimitation , Oxford: Hart
Publishing. Dikutip dari Sang-Myon Rhee, Sea Boundary  Delimitation  between  Sates  before World  War  II hal  76  AJIL  560  disitasi  di Jagota, 1985, Maritime Boundary , , Dordrecht: Nijhoff, hal 6
Ria  Tri  Vinata,  Harmonisasi Equidistance  Line  Principle dan Media  Line  Prinsiple dalam  Penentuan Batas Wilayah Laut
atau natural  boundaries .  Thalweg adalah salah satu contoh batas alami. 40
Konsep thalweg line ,  yang selama ini diterapkan untuk batas darat dengan  menggunakan  sungai,  kini telah  diterapkan  dalam  kawasan  lepas pantai  dan  diadopsi  untuk  kanal  dan cekungan  bawah  laut. 41 Berdasarkan geomorfologi  dasar  laut  dan  kondisi geologisnya,  dalam  beberapa  kasus pembagian  kawasan  maritim  tertentu, dianggap sebagai faktor yang menguntungkan.  Konsep  ini  telah diterapkan  kasus  Landas  Kontinen Laut Utara atau North Sea Continental Shelf yang  dalam  hal  ini  kelanjutan alamiah  atau natural  prolongation memainkan  peran  yang  signifikan. Berbeda  dengan  kasus North  Sea Continental  Shelf antara  Libya  dan Malta pada tahun 1985 yang dalam hal ini Mahkamah Internasional menyimpulkan  bahwa  faktor  geologi dan  Geomorfologi  dasar  laut  dianggap tidak  relevan  dalam  proses  delimitasi pada  kisaran  jarak  200  mil  laut  dari garis  pantai.  Dalam  kawasan  perairan yang lebih dalam misalnya sungai yang
40 I Made Andi Arsana, 2007, Batas Maritim Antar Negara sebuah Tinjauan Teknis dan  Yuridis,  Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta,  Hal  60  di  kutip  dari    Prescott  V dan Schofield, 2005, The Political Boundaries Of  The  World ,  Second  Edition,  Martinus Nijhoff Publisher, hal 233 41 Ibid hal 60
memasuki  laut  atau  estuari,  justiﬁkasi penggunaan thalweg sangat sulit dilakukan karena tidak pasti.
Tujuan dari thalweg line dalam hal penentun batas wilayah laut adalah untuk  memastikan  bagian  yang  sama dari  jalur  navigasi  antara  dua  negara yang berdaulat memperhitungkan kepentingan  jalur  navigasi. 42 Apabila dibandingkan  dengan median  line , thalweg line sebagai metode penentuan batas  wilayah  laut  kurang  banyak  di gunakan dalam praktek negara. Namun,  metode  delimitasi  ini  menjadi menarik apabila dikombinasikan dengan median  line untuk  mencapai hasil  yang  adil  dalam  penentuan  batas wilayah laut. 43
Dalam Perjanjian antara Inggris dan  Amerika  Serikat  pada  tanggal  15 Juni  1846,  yang  menetapkan  bahwa Oregon  merupakan  batas  yang  melalui garis tengah atau garis yang memisahkan benua dari Pulau Vancouver, yaitu thalweg line dan dari Fuca, ke Samudra Pasifik
menggunakan median  line. Gabungan
42 Nuno M., Antunes, 2003,
Towards  the  Conceptualization  of  Maritime Delimitation: Legal and Technical Aspects of a Political Process, Leiden: Nijhoff, hal 170
43 Di  kutip  dari  Perjanjian  antara Great  Britain  and  the  USA for  the  Settlement of the Oregon Boundary , 15 Juni 1846 dikutip dari  Faraj  A,  Ahnish,  1993, The  International Law  of  Maritime  Boundaries  and  the  Practice of  States  in  the  Mediterranean  Sea, Oxford: Clarendon Press, hal. 34
dari median  line dan thalweg  line merupakan  hukum  kebiasaan  wilayah laut  dalam  penentunan  delimitasi meletakkan dasar-dasar dari equidistance line.
Berdasarkan  hukum  kebiasaan, median  line dapat  digunakan  untuk memberikan  solusi  bagi  penentuan batas  wilayah  laut  yang  memberikan bagian  yang  sama  dari  negara  terdapat tumpang  tindih  antara  negara  yang berdaulat.  Namun,  karena  kekhususan geografi  pesisir  dan  kepentingan  lain yang  terkait  dengan  navigasi  atau  hak bersejarah,  maka  penerapan median line tidak  dapat  diterapkan  untuk menjamin  solusi  yang  berkeadilan. Maka  perlu  dikombinasikan  antara metode median  line dan thalweg  line yang  diperlukan  sebagai  solusi  untuk mengatasi kesulitan-kesulitan. 44
Berdasarkan  Pasal  15  UNCLOS  1982 yang menegaskan bahwa :
Where the coasts of two States are opposite  or  adjacent  to  each other,  neither  of  the  two  States  is entitled, failing agreement between  them  to  the  contrary,  to extend  its  territorial  sea  beyond the  median  line  every  point  of which  is  equidistant  from  the nearest  points  on  the  baselines from  which  the  breadth  of  the territorial  seas  of  each  of  the  two States  is  measured.  The  above provision does not apply,
however,  where  it  is  necessary  by
reason  of  historic  title  or  other
44 ibid
special  circumstances  to  delimit the  territorial  seas  of  the  two States  in  a  way  which  is  at variance therewith.
Konvensi  1958 equidistance line mendefinisikan equidistance sebagai  garis setiap titik  yang berjarak sama  dari  titik  terdekat  dari  garis pangkal  dari  lebar  laut  teritorial masing-masing  dua  Negara  tersebut diukur.  Konvensi  Landas  Kontinen 1958  Konvensi  ini  menggunakan istilah median  line untuk equidistance line antara Negara yang berhadapan. 45
Perkembangan hukum penentuan  batas  wilayah  laut  terdapat dengan  dua  aspek  kunci. Pertama , menyatakan  kembali  relevansi  praktik negara  sebagai  faktor  dari  proses pembuatan hukum internasional.
Kedua, hal  ini  menunjukkan  bahwa interpretasi  yang  benar  dari  Pasal  6 Konvensi  Continental  Shelf  adalah sempurna dan sesuai dengan persyaratan ekuitas.
Salah satu alasan untuk mengadakan  Konferensi  PBB  Ketiga tentang  Hukum  Laut  Internasional adalah  kebutuhan  untuk  memeriksa kembali  batas-batas  zona  wilayah  laut di  bawah  kedaulatan  atau  yurisdiksi
45 Geneva  Convention  1958  on  the Territorial Sea and Contiguous Zone . Pada 12. dan Geneva  Convention  1958  on  the Continental Shelf . Pasal 6
Ria  Tri  Vinata,  Harmonisasi Equidistance  Line  Principle dan Media  Line  Prinsiple dalam  Penentuan Batas Wilayah Laut
negara  pantai. 46 Bahkan  yang  menjadi alasan  ialah  proses  adanya  zonasi wilayah  laut  dimana  negara  berusaha untuk melindungi kepentingan wilayah laut  dan  pengaturannya  yang  bersifat komprehensif.
Untuk
mendapatkan
kepemilikan  wilayah  laut  dari  negara pesisir maka munculnya konsep wilayah  laut  dan  perbatasan  territorial pada  wilayah  laut.  Terdapat  hal  yang menarik  selama  Konferensi PBB ketiga,  hal ini berkaitan dengan aturan untuk  pembatasan  batas  wilayah  laut yang  memisahkan  antara  negara- negara tetangga yang pantainya berdekatan  atau  sebaliknya.  Ketentuan yang  terkait  dengan  penetapan  batas Zona  Ekonomi  Eksklusif  dan  landas kontinen  adalah  masalah  yang  sangat sulit di tentukan dan belum terselesaikan sampai tahap akhir konferensi.  Terdapat  masalah  utama yaitu hukum konvensional dan perkembangan  hukum  dalam  kasus, adalah  apakah equidistance  line atau prinsip-prinsip yang adil.
Ketidaksepakatan akhirnya diatasi dengan kompromi.
Penggunaan equitable principle dalam  berbagai  kasus  di  Mahkamah
46 United Nation Convention Law Of The  Sea di  tanda  tangani  pada  tanggal  10 December  1982,  dan  diberlakukan  pada tanggal 16 November 1994.
Internasional  sebagai  contoh  kasus Tunisia-Libia  pada  tahun  1982,  kedua negara tersebut juga meminta Mahkamah Internasional untuk memberikan  putusannya  berdasarkan equitable principle dan dengan mempertimbangkan
relevant
circumtances .  Merujuk  pada  pendapat Churchil  dan  Lowe  berkaitan  dengan relevant circumtances memiliki
lingkup yang lebih luas yaitu :
1. Geographical and
geomorphological circumtances 47
2. The location of the land frontier and advance maritime boundaries 3. Historic rights
4. Economic circumtances 48
Merujuk  pada  dalam  sengketa Nort  Sea  Continental  Shelf antara Republik  Jerman  dengan  Belanda  dan Denmark,  Mahkamah  Internasional menentukan  bahwa  Penentuan  batas akan  diberlakukan  melalui  perjanjian sesuai  dengan  prinsip  yang equitable dan dengan mempertimbangkan semua keadaan  yang  terkait  sedemikian  rupa sehingga menghasilkan sebanyak mungkin  bagi  setiap  pihak  bagian landasan  kontinen  yang  merupakan kepanjangan alamiah wilayah
47 Kriteria  yang  termasuk  dalam geografi  dan  geomorfologi  adalah  konfigurasi pantai, keberadaan pulau-pulau dan pertimbangan-pertimbangan dari segi geomorfologis lainnya
48 Economic  circumtances adalah keberadaan “ oil wells ”.
daratannya kedalam dan kebawah laut, tanpa  menambah  kepanjangan  alamiah wilayah  daratan  pihaknya.  Mahkamah Internasional  secara  umum  membahas relevansi penggunaan equitable principles dalam  konteks  kesulitan penerapan  aturan  kesamaan  jarak dalam  situasi  geografis  tertentu  bisa menimbulkan ketidakwajaran dan ketidakpastian.
Dengan ketentuan hukum
internasional  maka  diperlukan  untuk membuat kesepakatan perjanjian perbatasan  wilayah  laut  antara  kedua Negara yang berdampingan dan bersebelahan  dengan  menggunakan equitable  principles, dalam  penentuan wilayah laut harus memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan politik,  keadaan  geografis,  geologis, dan geomorfologis, ekonomi, lingkungan  serta  sejarah  agar  tidak terjadi  klaim  tumpang  tindih  wilayah dan menimbulkan konflik antar Negara-negara bertetangga.
Kesimpulan
Ratio  legis dalam  delimitasi laut  territorial  dalam  penentuan  batas wilayah laut dengan metode
equidistance  line  principle berangkat dari konsep equidistance yang mempertimbangkan  pengambilan  atau penarikan  garis  dari  titik-titik  yang tersebar  dan  secara  merata  jauh  dari
titik pusat namun penggunaan equidistance tidak dapat untuk memuaskan  pada  sejumlah  kasus dikarenakan  harus  terdapat  faktor  lain yang harus diperhatikan.
Sedangkan median  line dapat digunakan  untuk  memberikan  solusi bagi penentuan batas wilayah laut yang memberikan  bagian  yang  sama  dari negara  terdapat  tumpang  tindih  antara negara  yang  berdaulat.  Namun,  karena kekhususan geografi pesisir dan kepentingan  lain  yang  terkait  dengan navigasi  atau  hak  bersejarah,  maka penerapan median  line tidak  dapat diterapkan untuk menjamin solusi yang berkeadilan. Maka perlu
dikombinasikan  antara  metode median line dan equidistance  line  principle yang  diperlukan  sebagai  solusi  untuk mengatasi kesulitan-kesulitan.

## Saran
Dalam  penentuan  batas  wilayah laut  dengan  negara  tetangga  yang diperlukan  tidak  hanya  mengacu  pada Peraturan  Perundangan-undangan  saja melainkan  perlu  menggunakan  metode yang  tepat  yaitu equidistance  line dengan keadaan khusus dalam penentuan  batas  wilayah  laut    dan hukum kebiasaan internasional sehingga hasil dalam pembagian wilayah  laut  dekat  dengan  keadilan batas  wilayah  atau equitable  solution .
Ria  Tri  Vinata,  Harmonisasi Equidistance  Line  Principle dan Media  Line  Prinsiple dalam  Penentuan Batas Wilayah Laut
Keadaan  khusus  tersebut  yang  perlu diperhatikan adalah :
1. Kesepakatan  dalam  pembuatan perjanjian  perabatasan  wilayah laut
2. Terdapat penghormatan terhadap kedaulatan negara lain
3. Kehendak atau keinginan
masing-masing negara
tertampung
4. Pertimbangan  Ekonomi
5. Pertimbangan Politik
6. Perimbangan Geografis
7. Pertimbangan Sosial
Daftar Bacaan
Buku Ahnish, Faraj A, 1993, The International Law of Maritime  Boundaries  and the Practice of States in the Mediterranean Sea, Oxford: Clarendon Press. Antunes, Nuno M., 2003, Towards the Conceptualization of Maritime Delimitation: Legal and Technical
Aspects  of  a  Political
Process, Leiden: Nijhoff. Arsana,  Made  Andi,  2007, Batas
Maritim Antar Negara sebuah  Tinjauan  Teknis dan Yuridis , Yogyakarta:Gadjah  Mada University Press. Dundua Nugzar, 2005 ‘Delimitation of Maritime Boundaries between  Adjacent  States’ (The United Nations- Nippon Foundation).
http://www.un.org/depts/lo
s/nippon/unnff_programme
_ home/fellows_pages/fellow s_papers/dundua/0607geor gia .pdf. Tanaka Yoshifumi, 2006, Predictability and Flexibility  in  the  Law  of Maritime Delimitation ,
Oxford: Hart Publishing.
Weil,  P,  1989, The  Law  of  Maritime
Delimitation-  Reflections , American Journal of International Law.

## Konvensi Hukum Internasionl
Geneva  Convention  1958  on  the Territorial Sea and Contiguous Zone .
Geneva  Convention  1958  on  the Continental Shelf .
United  Nation  Convention  Law  of  The Sea 1982.

## Putusan Mahkamah Internasional
Internatioanal Court of Justice Reports Judgment  of  12  October 1984 diakses di http://www.icj-cij.org Internatioanal Court of Justice Reports
Judgment  of  3  June  1985 diakses di   www.icj-cij.org
Internatioanal Court of Justice Reports Judgment of 14 June 1993. Diakses di www.icj-cij.org International Law Commision Yearbook Tahun 1949 International Law Commision Yearbook (I) Tahun 1950
International Law Commision Yearbook (I) Tahun 1951 International Law Commision Yearbook  (I) Tahun 1952 International Law Commision Yearbook (IT) Tahun 1952 International Law Commision Yearbook (II)  Tahun 1953 International Law Commision Yearbook (H) Tahun 1956