## Jurnal Masyarakat dan Budaya

## Volume 22 No. 1 Tahun 2020
Halaman

## Gutomo Bayu Aji
 Dayak Kaharingan di Tengah Perubahan Sosial Ekologi dan Praktik Perpindahan Agama di Perdesaan Kalimantan Tengah 13 Nindyo Budi Kumoro  Marjinalisasi Hukum Adat pada Masyarakat Adat 25 Tine Suartina  Nasionalisme Masyarakat Natuna 43
Budiana Setiawan
 Frontierisation dan Defrontierisation Sebagai Kerangka untuk Studi Marjinalitas:
Kasus Dataran Lindu di Sulawesi Tengah 57  Marjinalisasi Perempuan Kuli Panggul di Pasar Pabean Surabaya 75 Miranti Dwi Yuniarti  Mencipta Ruang, Menggapai Langit: Pendidikan Publik Kritis dan Ruang Alternatif Minoritas di Yogyakarta dan Bandung 89  Adaptasi Sosial Gay Muslim Indonesia Terhadap Agama dan Keluarga 103 Wisnu Adihartono
Tinjauan Buku:
 Membicarakan Masyarakat Pinggiran di Indonesia 115

## Riwanto Tirtosudarmo
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 22 No. 1 Tahun 2020
i
Pengantar Redaksi iii Topik:  Karakter Keberagamaan di Jawa Pasca Geertz 1
Greg Acciaioli dan Muhammad Nasrun
Meike Lusye Karolus dan Firdhan Aria Wijaya

## NASIONALISME MASYARAKAT NATUNA

## NATIONALISM: THE CASE OF PEOPLE IN NATUNA

## Budiana Setiawan
Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan budianasetiawan@gmail.com

## Abstract
Natuna  in  Riau  Islands  is  one  of  outermost  region  of  Indonesia,  whichis  considered  to  have  disintegration potential.  Malaysia  once  claimed  that  Natuna  should  be  part  ofits  territory.  This  paper  aims  to  answer  the following questions. What is the sense of nationalism of people in Natuna? Is there a potential disintegration of Natuna  community,  to  choose  to  be  a  part  of  Malaysia?  What  is  government's  effort  to  protect  Natuna,  so  it cannot be separated from sovereignty territory of Indonesia? The purpose of this paper is therefore to indicate factors that determine  nationalism; to describe disintegration potentialsy;  and to know government's efforts to safeguard  Natuna  as  an  area  of  sovereignty  of  Republic  of  Indonesia.  This  paper  is  based  on  a  qualitative research,  that  data  collection  techniques  employed  through  in-depth  interviews,  observations,  and  literature reviews. The results showed that geographical closeness of economic and socio-cultural with Malaysia does not decrease sense of nationalism in the Natuna community.Natuna community views Indonesia as a large country with a wider area and more population than Malaysia, and is a respected country in Asian region.
Keywords:integration, disintegration, nationalism, Malaysia, Republic of Indonesia, outermost region.

## Abstrak
Kabupaten  Natuna,  Provinsi  Kepulauan  Riau  merupakan  salah  satu  wilayah  terluar  dari  NKRI,  sehingga dianggap  mempunyai  potensi  disintegrasi.  Terlebih,  Malaysia  pernah  mengklaim  bahwa  wilayah  Natuna seharusnya  masuk  ke  dalam  wilayahnya.  Permasalahan  yang  diangkat  dalam  tulisan  ini  antara  lain  sebagai berikut.Bagaimana rasa nasionalisme masyarakat Kabupaten Natuna yang secara geografis, ekonomi, dan sosial budaya lebih dekat dengan Malaysia?Adakah potensi disintegrasi masyarakat Kabupaten Natuna, untuk memilih menjadi  bagian  dari  Malaysia?  Bagaimana  upaya  pemerintah  untuk  menjaga  Kabupaten  Natuna  agar  tidak terlepas  dari  wilayah  kedaulatan  NKRI?  Tujuan  artikel  ini  adalah  mengetahui  faktor-faktor  yang  menentukan rasa  nasionalisme  masyarakat  Natuna;  memperoleh  gambaran  akan  potensi  disintegrasi  masyarakat  Natuna; serta  mengetahui  upaya  pemerintah  untuk  menjaga  Kabupaten  Natuna  sebagai  wilayah  kedaulatan NKRI.Tulisan  ini  berdasarkan  penelitian  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara mendalam,  observasi,  dan  studi  pustaka.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kedekatan  geografis,  ekonomi, dan  sosial  budaya  dengan  Malaysia  tidak  menyebabkan  rasa  nasionalisme  masyarakat  Natuna  rendah  dan berkeinginan  untuk  disintegrasi.  Hal  ini  disebabkan  masyarakat  Natuna  memandang  Indonesia  sebagai  negara besar  yang  wilayahnya  lebih  luas  dan  penduduknya  lebih  banyak  daripada  Malaysia,  serta  merupakan  negara yang disegani di kawasan Asia.
Kata kunci: integrasi, disintegrasi, nasionalisme, Malaysia, NKRI, wilayah terluar.

## Gambaran Singkat Kabupaten Natuna
Kabupaten  Natuna,  Provinsi  Kepulauan Riau  merupakan  salah  satu  wilayah  terluar  dari Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI). Wilayah kabupaten ini berupa gugusan kepulauan  di  tengah  Laut  Natuna  Utara. Secarageografis  wilayah  Kabupaten  Natuna diapit oleh Malaysia bagian barat (Semenanjung Malaysia) dan Malaysia bagian timur (Sabah dan Sarawak  di  bagian  utara  Pulau  Kalimantan) (lihat  gambar  1.).  Secara  geografis,  Kabupaten Natuna  juga  lebih  dekat  dengan  Negara  Bagian Sarawak  di  Malaysia  daripada  Kota  Tanjung
Pinang,  ibukota  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Hal ini  menyebabkan  aksesibilitas  dan  interaksi masyarakatnya  lebih  dekat  dan  lebih  mudah  ke Sarawak daripada ke Kota Tanjung Pinang.
Kabupaten ini secara astronomis terletak pada  posisi  01 o 18’  00”  –  06 o 50’  15”  Lintang Utara  dan  104 o 48’  30”  –  110 o 02’  00”  Bujur Timur.  Secara  administratif  sebelah  utara berbatasan  dengan  Laut  Natuna,  sebelah  timur dengan  Laut  Natuna,  sebelah  selatan  dengan Kabupaten  Bintan  (Provinsi  Kepulauan  Riau), dan sebelah barat dengan Semenanjung Malaysia ( Kabupaten Natuna dalam Angka 2017 : 3).

## Gambar 1.
Kabupaten Natuna, yang “diapit” Malaysia Bagian Barat dan Bagian Timur
Luas  wilayah  Kabupaten  Natuna  secara keseluruhan  mencapai  224.684,59  km 2 ,  terdiri dari  luas  daratan  2.001,3  km 2 dan  luas  lautan 222.683,29  km 2 . Dengan demikian,  luas daratan kabupaten  ini  hanya  0,9%  dari  seluruh  luas wilayahnya.  Sebagai  sebuah  daerah  kepulauan, kabupaten  ini  memiliki  154  pulau.  Dari  jumlah tersebut,  hanya  27  pulau  (17,53%)  yang berpenghuni,  sedangkan  127  pulau  lainnya (82,44%)  tidak  berpenghuni.  Pulau-pulau  tersebut dikelompokkan  dalam  dua  gugusan,  yakni Gugusan  Pulau  Natuna  (terdiri  atas  Pulau Bunguran,  Sedanau,  Midai,  Pulau  Laut,  dan Pulau  Tiga)  dan Gugusan Pulau  Serasan  (terdiri atas  pulau-pulau  di  Serasan,  Subi  Besar,  dan Subi  Kecil)  ( Kabupaten  Natuna  dalam  Angka 2017 : 7-8). Di antara pulau-pulau tersebut, Pulau Bunguran  adalah  pulau  yang  terbesar,  dengan luas  mencapai  1.259,87  km 2 atau  62,95%  dari keseluruhan  luas  daratan  (lihat  gambar  2). Penduduk Kabupaten Natuna berdasarkan sensus tahun  2016  sebanyak  75.282  jiwa,  terdiri  atas 38.826 laki-laki dan 36.456 perempuan. Tingkat kepadatan  penduduk  mencapai  38  jiwa  per km 2 ( Kabupaten Natuna dalam Angka 2017 : 63).
Kabupaten Natuna pada awalnya merupakan  bagian  dari  Kabupaten  Kepulauan Riau,  Provinsi  Riau.  Pada  tanggal  12  Oktober 1999,  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  53 tahun 1999. Kepulauan Natuna disahkan sebagai kabupaten tersendiri yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau, dengan wilayah meliputi  gugusan  Kepulauan  Natuna  dan Kepulauan  Anambas. 1 Kemudian  pada  tanggal
1 Adapun  Provinsi  Kepulauan  Riau  sendiri baru  terbentuk  pada  tanggal  24  September  2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Provinsi  baru  ini  meliputi  5  kabupaten  dan  2  kota,
31  Juli  2008,  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 33 tahun 2008, dibentuk kabupaten baru hasil  pemekaran  dari  Kabupaten  Natuna,  yakni Kabupaten  Kepulauan  Anambas,  dengan  wilayah gugusan  Kepulauan  Anambas  yang  terletak  di sebelah  barat  daya  gugusan  Kepulauan  Natuna (Nuraini,2008).
Gambar 2. Peta Kabupaten Natuna
yakni:  Kota  Tanjungpinang,  Kota  Batam,  Kabupaten Bintan,  Kabupaten  Karimun,  Kabupaten  Natuna, Kabupaten  Kepulauan Anambas,  dan  Kabupaten Lingga.

## Natuna dalam Perjalanan Sejarah
Sejak dahulu Kepulauan Natuna menjadi wilayah  yang  strategis  untuk  diperebutkan  oleh banyak  kerajaan  karena  menjadi  jalur  pelayaran perdagangan  yang  ramai,  yang  menghubungkan kawasan  Asia  Timur  dengan  Semenanjung Malaka  dan  Kepulauan  Nusantara.  Pada  tahun 1597  wilayah  Kepulauan  Natuna  masuk  dalam wilayah  kekuasaan  Kerajaan  Pattani 2 dan Kesultanan  Johor. 3 Namun,  pada  abad  XIX Kesultanan  Riau  di  Pulau  Sumatera  mengambil alih  penguasaan  terhadap  kepulauan  Natuna tersebut.
Setelah berdirinya sebuah negara baru di wilayah  bekas  jajahan Belanda  bernama Republik  Indonesia  pada  tahun  1945,  delegasi dari Kesultanan Riau ikut menyerahkan kedaulatannya pada Republik  Indonesia. Karena wilayah  Kepulauan  Natuna  pada  saat  itu  berada dalam  kekuasaan  Kesultanan  Riau,  maka wilayah  Kepulauan  Natuna  juga  dianggap sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Pada 18 Mei 1956 Pemerintah Republik Indonesia  pun  secara  resmi  mendaftarkan Kepulauah  Natuna  sebagai  wilayahnya  ke PBB(Tampi, 2017: 4).
Adapun  Traktat  London  pada  tahun 1824  yang  merupakan  perjanjian  antara  Inggris dengan  Belanda  tentang  pembagian  wilayah jajahan, tidak secara tegas memasukkan Kepulauan  Natuna  ke  dalam  wilayah  jajahan Inggris  maupun  Belanda.  Dengan  demikian, klaim  tentang  Natuna  menjadi  bagian  dari wilayah  Indonesia  tersebut  bukan  didasarkan pada  Traktat  London  (Susilowati,  dkk.  2014: 163).  Ada  kemungkinan,  klaim  atas  Natuna tersebut  berdasarkan  padapertimbangan  bahwa wilayah Natuna pada saat Proklamasi Kemerdekaan  RI  tahun  1945  masuk  dalam wilayah  kekuasaan  Kesultanan  Riau.  Oleh karena  itu,  wilayah  Natuna  diklaim  oleh Pemerintah  Indonesia  masuk  dalam  wilayah Indonesia.
Klaim  Pemerintah  Indonesia  terhadap wilayah Kepulauan Natuna menimbulkan perselisihan  dengan  Malaysia.  Malaysia  menyatakan bahwa  kepulauan  Natuna  seharusnya  menjadi milik Malaysia. Ada dua alasan yang digunakan Malaysia  untuk  mengklaim  wilayah  Kepulauan Natuna.  Pertama,  berdasarkan  sejarah,  sejak
2 Sekarang masuk wilayah Thailand 3 Sekarang masuk wilayah Malaysia
tahun  1597  kepulauan  Natuna  termasuk  dalam wilayah Kesultanan Johor, salah satu kesultanan yang  pada  saat  ini  menjadi  bagian  dari  wilayah kedaulatan  Malaysia.  Kedua,  secara  geografis wilayah  kepulauan  Natuna  “terjepit”  di  antara Malaysia  bagian  barat  (Semenanjung  Malaysia) dan Malaysia  bagian  timur  (Sabah  dan  Sarawak di  bagian  utara  Pulau  Kalimantan).  Bila  ditarik garis  lurus  pada  ujung  selatan  Semenanjung Malaysia  dan  ujung  barat  Sarawak,  maka kepulauan  Natuna  seharusnya  menjadi  milik Malaysia.  Dengan  demikian,  menurut  Malaysia, baik  secara  geografis  maupun  sejarah,  masyarakat Kabupaten  Natuna  memiliki  kedekatan  dengan Malaysia daripada Indonesia. 4
Malaysia  juga  menganggap  bahwa Traktat  London  pada  tahun  1824  tidak  dapat digunakan  sebagai  dasar  hukum  penguasaan Republik  Indonesia  atas  wilayah  kepulauan Natuna,  karena  wilayah  tersebut  tidak  pernah benar-benar  dikuasai  Belanda,  seperti  halnya Pulau  Jawa,  Sumatera,  Sulawesi,  dan  pulau- pulau  lainnya  di  Indonesia.  Menurut  Susilowati dan kawan-kawan, di wilayah Natuna juga tidak ditemukan  satu  pun  mercusuar  peninggalan Belanda  atau  Inggris  yang  dapat  digunakan untuk  membuktikan  bahwa  wilayah  ini  adalah wilayah  Hindia  Belanda  ataupun  Inggris (Susilowati, dkk. 2014: 163). Menurut Malaysia, Traktat  London  tidak  menempatkan  kepulauan Natuna  di  bawah  kekuasaan  Inggris  maupun Belanda,  tetapi  di  bawah  kekuasaan  Kesultanan Melayu  Johor  yang  pada  waktu  itu  sudah  di bawah  pengaruh  Inggris.  Kesultanan  Johor merdeka  dari  Inggris  pada  tahun  1957  dan bergabung menjadi wilayah persekutuan Malaysia.  Atas  dasar  hal  tersebut,  Malaysia akhirnya  menyimpulkan  bahwa  sesuai  dengan konsep "utti  possideti  juris" (seperti  yang dimiliki  sebelumnya),  maka  kepulauan  Natuna yang  merupakan  wilayah  kerajaan  Johor seharusnya  menjadi  bagian  dari  Malaysia. Dengan kata lain, karena kepulauan Natuna tidak pernah  menjadi  daerah  jajahan  Belanda,  maka seharusnya  daerah  tersebut  bukan  bagian  dari Indonesia. 5
4 Mustafa  Kamal.  2014. Malaysia  Inginkan Kepulauan  Natuna  Menjadi  Wilayahnya .  https://www. kompasiana.com/alchemist/malaysia-inginkan-kep- natuna-menjadi-wilayahnya_54f7bc7ba333112 b6f8b4cc7, diunduh tanggal 27 November 2017.
5 Mustafa  Kamal.  2014. Malaysia  Inginkan Kepulauan  Natuna  Menjadi  Wilayahnya .  https://www. kompasiana.com/alchemist/malaysia-inginkan-kep-
Sebaliknya,  Indonesia  mengklaim  wilayah kepulauan  Natuna  sebagai  bagian  dari  wilayahnya karena  menganggap  ada  bukti  jejak-jejak kekuasaan Belanda  di  kepulauan  tersebut.  Salah satu  di  antaranya  adalah  keberadaan  lapangan udara  di  Pulau  Subi  yang  sebenarnya  dibangun oleh  Pemerintah  Jepang  pada  saat  menduduki Indonesia pada 1942. Ketika Jepang kalah dalam Perang  Dunia  II,  lapangan  udara  tersebut dibombardir  dan  diambil  alih  oleh  pasukan Belanda. 6 Penyerangan  Belanda  atas  lapangan udara  yang  dibangun  oleh  Pemerintah  Jepang inilah  yang  merupakan  “satu-satunya  bukti” kekuasaan Belanda di Natuna.
Untuk  memperkuat  kedaulatannya  di wilayah  Natuna,  pada  18  Mei  1956  Pemerintah Republik  Indonesia  secara  resmi  mendaftarkan kepulauan  Natuna  ke  Perserikatan  Bangsa- Bangsa.  Pada  tahun  1962-1966  terjadi  konfrontasi antara  Indonesia  dengan  Malaysia.  Dalam konfrontasi  tersebut,  kepulauan  Natuna  menjadi wilayah  yang  dipersengketakan  oleh  kedua negara.  Konfrontasi  tersebut  secara  politik  lebih merugikan  Malaysia  daripada  Indonesia,  sehingga untuk  menghindari  konflik  yang  berkepanjangan, maka  Malaysia  memilih  tidak  menggugat  status dari  kepulauan  Natuna  (Tampi,  2017:  4). Malaysia  pun  memilih  jalan  damai  dan membiarkan  kepulauan  Natuna  menjadi  bagian dari wilayah Indonesia. Hingga saat ini Malaysia tidak  pernah  mengotak-atik  lagi  keberadaan Kepulauan  Natuna.  Hal  ini  berarti  Malaysia mengakui  kedaulatan  Indonesia  atas  Kepulauan Natuna. 7

## Kehidupan Masyarakat
Meskipun  menjadi  bagian  dari  wilayah Indonesia, namun  secara  interaksi dalam bidang ekonomi  dan  sosial-budaya  masyarakat  Natuna lebih dekat dengan Malaysia daripada Indonesia, terlebih  pada  masa  lalu.  Di  bidang  ekonomi, masyarakat  Natuna  telah  sejak  lama  menjalin
natuna-menjadi-wilayahnya_54f7bc7ba333112b6f8 b4cc7, diunduh tanggal 27 November 2017.
6 Yuri  B.Trisna.  2018. Pulau  Subi,  Pusat Pertahanan  Udara  Jepang  di  Natuna .  1  Juni  2018. https://pelantar.id/berita/kepri-raya/natuna/pulau- subi-pusat-pertahanan-udara-jepang-di-natuna/, diunduh 25 Februari 2019.
7 Mustafa  Kamal.  2014. Malaysia  Inginkan Kepulauan  Natuna  Menjadi  Wilayahnya .  https:// www.kompasiana.com/alchemist/malaysia-inginkan- kep-natuna-menjadi-wilayahnya_54f7bc7  ba333112 b6f8b4cc7, diunduh tanggal 27 November 2017.
hubungan  perdagangan  dengan  masyarakat Sarawak,  Malaysia  bagian  timur.  Hal  ini dikarenakan  secara  geografis  Kabupaten  Natuna lebih  dekat  dengan  Kota  Kuching,  ibukota Negara Bagian Sarawak, Malaysia (dengan jarak sekitar  350  km)  dibandingkan  dengan  Kota Tanjungpinang,  ibukota  Provinsi  Kepulauan Riau (yang berjarak sekitar 545 km) (Susilowati dkk. 2014: 159).
Banyak  barang  kebutuhan  sehari-hari yang  didatangkan  dari  Kota  Kuching,  Sarawak. Sebaliknya,  masyarakat  Natuna  juga  menjual komoditas  perkebunan  dan  perikanan  kepada para pedagang dari Sarawak. Hal  ini  menyebabkan di Natuna banyak ditemukan produk-produk dari Sarawak.  Bahkan  sebelum  tahun  1960-an masyarakat  Natuna  juga  masih  menggunakan mata  uang  ringgit.  Mata  uang  rupiah  baru dikenalkan  setelah  terjadi  Konfrontasi  Indonesia- Malaysia  pada  tahun  1962-1966. 8 Meskipun demikian,  mata  uang  ringgit  tidak  serta-merta hilang,  sehingga  pada  saat  itu  masyarakat Natuna  menggunakan  ringgit  dan  rupiah sekaligus. Kondisi ini berlangsung hingga  tahun 2000. 9
Kedekatan  jarak  antara  Kabupaten Natuna  dengan  Sarawak  menyebabkan  harga barang-barang kebutuhan sehari-hari dari Sarawak lebih murah dibandingkan dengan barang-barang yang didatangkan dari Batam ataupun Tanjungpinang. Hal ini disebabkan oleh jaraknya yang  cukup  jauh  dan  sarana  transportasi  yang kurang  memadai.  Sarana  transportasi  laut hanya dilayani  oleh  kapal  perintis  yang  datang  ke Pelabuhan  Ranai  setiap  13  hari  sekali,  sehingga barang-barang kebutuhan sehari-hari tidak selalu tersedia.  Sementara  kapal-kapal  dagang  dari Sarawak  datang  hampir  setiap  hari,  sehingga
8 Konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah sebuah  konflik  memperebutkan  wilayah  Malaya, Brunei,  Sabah,  dan  Sarawak,  antara  Federasi Malaysia  dengan  Indonesia.  Konflik  itu  berlangsung tahun  1962  hingga  1966.  Konflik  berawal  dari keinginan  Federasi  Malaysia  untuk  menggabungkan Brunei,  Sabah,  dan  Sarawak  ke  dalam  Federasi Malaysia,  yang  oleh  Indonesia  dianggap  tidak  sesuai dengan  Persetujuan  Manila.  Presiden  Sukarno menganggap pembentukan Federasi Malaysia tersebut  sebagai  “boneka  Inggris”  dan  merupakan kolonialisme  dan  imperialisme  bentuk  baru.  (Witton, 2003: 28, 944; Mezerik, 1965: 8, 122).
9 Wawancara  dengan  Amir,  staf  pengajar  di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna, tanggal 18 November 2017.
barang-barang  dari  Sarawak  selalu  tersedia dengan  harga  yang  terjangkau  (Susilowati  dan Masruroh, 2018: 17).
Komposisi  penduduk  Natuna  dapat digambarkan  sebagai  berikut:  Melayu  (80%), Jawa  (11%),  Minang  (3%),  Batak  (2%),  Bugis, Sunda, Dayak (masing-masing 1%), serta Banjar dan Sulawesi lainnya (1%). Penduduk dari  etnis Melayu  relatif  menerima  keberadaan  etnis-etnis lain  dengan  tangan  terbuka.  Oleh  karena  itu, hingga saat ini tidak terjadi konflik antar suku di tengah-tengah  penduduk  Natuna  (Susilowati, dkk., 2014: 29).
Masyarakat  Natuna  berbicara  dengan bahasa  Melayu  dialek  Malaysia.  Sejak  puluhan tahun  lamanya,  masyarakat  Natuna  juga  hanya mendapatkan  informasi melalui  siaran radio dan televisi dari Malaysia, sehingga tidak mengherankan  bila  mereka  lebih  mengetahui peristiwa-peristiwa  yang  terjadi  di  Malaysia daripada  di  Indonesia.  Baru  pada  tahun  1983 mereka  mulai  dapat  menikmati  siaran  radio  dan televisi  dari  Indonesia.Mobilitas  masyarakat Natuna  ke  wilayah  Indonesia  lainnya  juga terbatas,  karena  satu-satunya  alat  transportasi yang  tersedia  pada  saat  itu  hanya  kapal  laut. Jalur  pelayaran,  khususnya  yang  menuju  Batam dan Tanjungpinang sering terhenti karena sering terjadinya  gelombang  besar  di  Laut  Natuna Utara. 10

## Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah penelitian  untuk  memahami  masalah  sosial berdasarkan  pada  penciptaan  gambaran  holistik yang  lengkap,  yang  disusun  dengan  kata-kata, yang  melaporkan  pandangan  narasumber  secara terperinci  dan  disusun  dalam  sebuah  latar belakang  yang  alamiah  (Creswell,  1994:  1). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif meliputi: wawancara mendalam, pengamatan/observasi, dan studi pustaka.
Pengamatan  atau  observasi  dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian, tepatnya di Kota Ranai, ibukota Kabupaten Natuna.
Pengamatan  dilakukan  bertujuan  untuk  untuk mencatat  berbagai  hal  yang  penting  berkaitan dengan  tujuan  penelitian,  seperti:  kondisi
10 Wawancara dengan Arrofik. Kantor Badan Karantina  dan  Penjaminan  Mutu,  Kabupaten  Natuna, tanggal 19 November 2017.
geografis,  kehidupan  sosial  budaya  masyarakat, interaksi antarkomunitas, dan lain-lain (Bachtiar, 1997:  108-119).  Dalam  pengamatan  dilakukan pendokumentasian  tentang  perilaku,  kondisi masyarakat, aksesibilitas menuju lokasi, fasilitas yang disediakan pemerintah, dan lain-lain.
Wawancara mendalam dilakukan terhadap beberapa  komunitas  yang  dapat  ditemui  di lapangan  maupun  dengan  unsur-unsur  aparatur pemerintahan,  seperti  aparatur  dari  Dinas Pendidikan,  Dinas  Perikanan,  Kantor  Badan Karantina  Laut dan  Penjaminan  Mutu, dan  lain- lain  (lihat  Neuman,  1997:  7).  Dalam  hal  ini kegiatan wawancara mendalam dilakukan bersamaan dengan  observasi  (lihat  Marshal  dan  Rossman, 1995: 78-80).
Untuk memperkaya data yang diperoleh di lapangan,  dilakukan  pula  studi  pustaka,  baik sebelum  maupun  setelah  penelitian  di  lapangan. Sebelum  melakukan  penelitian  di  lapangan, dilakukan  studi  pustaka  terlebih  dahulu.  Dalam studi  pustaka  ini  penulis  mencari  dan  menelaah tulisan-tulisan  dan  artikel-artikel  yang  relevan dengan  permasalahan  penelitian.  Data  yang diperoleh  dari  pengamatan,  wawancara  mendalam, FGD,  dan  studi  kepustakaan  tersebut  kemudian dianalisis dengan beberapa  konsep  yang  relevan dengan  permasalahan  yang  diangkat  dalam tulisan ini (Creswell, 1994: 18).
Berdasarkan pendekatan penelitian yang telah  dikemukakan  di  atas,  permasalahan  yang diangkat  dalam  tulisan  ini  adalah  sebagai berikut.  Pertama,  bagaimana  rasa  nasionalisme masyarakat  Kabupaten  Natuna  yang  secara yuridis  maupun  administratif  menjadi  bagian dari  wilayah  NKRI,  namun  secara  geografis, ekonomi,  dan  sosial  budaya  lebih  dekat  dengan Malaysia? Kedua, apakah ada potensi disintegrasi  masyarakat  Kabupaten  Natuna, untuk  kemudian  memilih  menjadi  bagian  dari wilayah  Negara  Malaysia?  Ketiga,  bagaimana upaya  pemerintah  untuk  menjaga  Kabupaten Natuna  agar  tidak  terlepas  dari  wilayah kedaulatan NKRI?

## Nasionalisme dan Disintegrasi
Terdapat  cukup  banyak  definisi  mengenai apa  yang  dimaksud  dengan  nasionalisme. Beberapa  di  antaranya  adalah  Ernest  Renan, Ernest Gellner, Ben Anderson, John Hutchinson, dan Retno Listyarti.  Menurut Ernest Renan, ada dua prinsip penting dalam menentukan nasionalisme suatu  masyarakat,  yakni  masa  lalu  dan  masa
kini.  Masa  lalu  dirasakan  ketika  masyarakat tersebut  memiliki  warisan  memori  masa  lalu yang  sama.  Masa  sekarang  adalah  kesepakatan untuk hidup bersama, keinginan untuk melanjutkan investasi dari warisan memori masa lalu  yang  telah  diterima  bersama  tersebut (Renan, 1992).
Ernest  Gellner  memandang  nasioalisme dari  perspektif  historis.  Menurutnya,  nasionalisme adalah pemaksaan budaya yang lebih tinggi (atau lebih  maju)  pada  masyarakat  dengan  budaya yang  lebih  rendah  (atau  lebih  tertinggal).  Oleh karena  itu,  pemaksaan  nasionalisme  terlihat ketika  terjadi  transformasi  masyarakat  dari ekonomi  dan  struktur  sosial  yang  berbasis agraris  menjadi  berbasis  industrialisasi.  Dalam “pemaksaan nasionalisme” tersebut, pada prinsipnya  harus  terjadi  kepentingan  politik  dan nasional yang searah (Gellner, 2006).
Menurut  Ben  Anderson,  nasionalisme lebih  dipahami  sebagai  komunitas  politik terbayang.  Artinya,  nasionalisme  tidak  menemukan relevansi  dan  gagal  dimaknai  oleh  masyarakat yang  membayangkannya  ketika  dihadapkan dalam  konteks  ekonomi,  politik,  dan  sosial budaya. Pemberian pendidikan wawasan kebangsaan sebagai  upaya  pemeliharaan  rasa  kebangsaan belumlah  cukup  untuk  menanamkan  rasa nasionalisme. Lebih dari itu, harus ada keadilan, kesejahteraan,  dan  kemakmuran  bersama.  Oleh karena  itu,  penanaman  rasa  nasionalisme  harus dibarengi  dengan  upaya  untuk  memberikan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran (Anderson, 1991).
Menurut  John Hutchinson,  nasionalisme adalah  suatu  paham  atau  ideologi  untuk mencintai  bangsa  dan  negara  atas  kesadaran warga  negara  yang  secara  potensial  bersama- sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas,  integritas,  kemakmuran,  dan  kekuatan bangsanya.  Menurutnya,  nasionalisme  lebih merupakan fenomena budaya daripada fenomena politik,  karena  ia  berakar  pada  etnisitas  dan budaya pramodern (Hutchinson, 2004: 34).
Menurut  Retno  Listyarti,  nasionalisme terdiri dari beberapa bentuk, yakni: nasionalisme kewarganegaraan,  nasionalisme  etnis,  nasionalisme romantik,  nasionalisme  budaya,  nasionalisme kenegaraan,  dan  nasionalisme  agama.  Pertama, nasionalisme  kewarganegaraan  (nasionalisme sipil),  yakni  negara  memperoleh  legitimasi politik  dari  partisipasi  aktif  rakyatnya  dan keanggotaannya bersifat sukarela. Kedua,
nasionalisme  etnis  (etnonasionalisme),  yakni negara  memperoleh  legitimasi  politik  dari budaya  asal  atau  etnis  suatu  masyarakat,  dan keanggotaannya  bersifat  turun-temurun.  Ketiga, nasionalisme  romantik,  yakni  negara  memperoleh legitimasi  politik  sebagai  sesuatu  yang  alamiah dan  merupakan  ekspresi  dari  suatu  bangsa  atau ras.  Nasionalisme  romantik  ini  menitikberatkan pada budaya etnis yang sesuai dengan idealisme romantik mereka. Keempat, nasionalisme budaya,  yakni  negara  memperoleh  legitimasi politik  dari  budaya  bersama  dan  tidak  bersifat turun-temurun. Kelima, nasionalisme kenegaraan, yakni nasionalisme kewarganegaraan yang dikombinasikan  dengan  nasionalisme  etnis.  Dalam nasionalisme  kenegaraan,  sebuah  bangsa  adalah suatu  komunitas  yang  memberikan  kontribusi terhadap  pemeliharaan  dan  kekuatan  negara. Keenam,  nasionalisme  agama,  yakni  negara memperoleh  legitimasi  politik  atas  dasar persamaan agama (Listyarti, 2007: 28).
Nasionalisme  berkaitan  erat  dengan potensi  disintegrasi.  Rasanasionalisme  yang lemah  akan  mudah  memantik  suatu  masyarakat untuk disintegrasi. Sebaliknya, rasa nasionalisme yang    kuat  akan  mendorong  masyarakatnya untuk  mempertahankan  integrasinya  dengan suatu  negara.  Menurut Kamus  Besar  Bahasa Indonesia ,  disintegrasi  adalah  merupakan  suatu keadaan  tidak  bersatu  padu;  keadaan  terpecah belah;  hilangnya  keutuhan  atau  persatuan; perpecahan  (Tim  Penyusun  Kamus  Pusat Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa,  1990: 201).  Menurut  Endang  Susilowati  dan  kawan- kawan, potensi  disintegrasi  pada  wilayah pulau- pulau  terdepan,  terpencil,  dan  tertinggal  adalah karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan penduduk di pulau-pulau tersebut. Oleh  karena  itu,kepekaan  dari  pemerintah diperlukan  untuk  menyelesaikan  isu-isu  sosial ekonomi  di  pulau-pulau  tersebut  (Susilowati dkk., 2014: 158).

## Nasionalisme Masyarakat Natuna
Menilik  perjalanan  sejarah  masyarakat Natuna,  yang  pernah  menjadi  bagian  dari wilayah  Kesultanan  Johor,  wilayah  Kesultanan Riau,  sebentar  di  bawah  kekuasaan  Jepang,  dan akhirnya menjadi bagian dari wilayah Indonesia, serta  kehidupan  ekonomi,  sosial,  dan  budaya masyarakatnya yang lebih dekat dengan Malaysia daripada Indonesia. Hal demikian tentu menimbulkan  pertanyaan,  bagaimana  dengan rasa  nasionalisme  mereka?  Terlebih  lagi
kedekatan  letak  geografis  Natuna  dengan Malaysia,  kemudahan  untuk  memperoleh  barang- barang  kebutuhan  sehari-hari,  dan  banyaknya informasi yang diperoleh dari Malaysia daripada Indonesia, bukan tidak mungkin akan membawa konsekuensi  melemahnya  nasionalisme  penduduk Natuna.  Hal  itu  masih  ditambah  dengan kenyataan  bahwa  pembangunan  yang  dicanangkan pemerintah  pusat  belum  banyak  menyentuh pulau-pulau terdepan, termasuk wilayah Kepulauan Natuna. Keadaan infrastruktur dan suprastruktur di beranda  terdepan  Indonesia  itu  masih  jauh tertinggal  dari  daerah-daerah  lain,  terutama dengan  Jawa.  Bila  rasa  nasionalisme  penduduk tidak  dibentengi  dengan  baik,  tidak  mustahil dapat  mengancam  integrasi  nasional  (Susilowati dkk, 2014: 159).
Namun  hal  yang  menarik,  kondisi tersebut  di  atas  tidak  menjadikan  masyarakat Natuna menginginkan disintegrasi dan kemudian bergabung dengan Malaysia. Mereka tampaknya tidak  terlalu  mempedulikan,  apakah  keberadaan mereka  menjadi  bagian  dari  warga  negara Indonesia  ataupun  Malaysia.  Sekalipun  secara geografis  lebih  dekat  dengan  Malaysia,  mereka tidak pernah melakukan upaya untuk melepaskan  diri  dari  Indonesia  dan  bergabung dengan Malaysia. Hal ini tampaknya dipengaruhi oleh cara pandang mereka terhadap kedua negara tersebut.  Bagi  mereka,  Indonesia  adalah  sebuah negara  besar,  dengan  wilayah  yang  jauh  lebih luas dan jumlah penduduk yang jauh lebih besar daripada  Malaysia.  Di  samping  itu,  masyarakat Natuna  lebih  melihat  nama  besar  Indonesia dibandingkan  dengan  Malaysia  karena  menjadi salah  satu  negara  yang  mempelopori  kemerdekaan sebagai  negara-negara  jajahan  di  kawasan  Asia. Pada  masa-masa  awal  kemerdekaan  kedua negara  tersebut,  Indonesia  menjadi  negara  yang lebih  disegani  oleh  negara-negara  di  kawasan Asia  dibandingkan  dengan  Malaysia. 11 Ini  yang tampaknya  menjadi  daya  tarik  bagi  masyarakat Natuna untuk tetap memilih menjadi bagian dari Indonesia.
Masyarakat  Natuna  juga  tampaknya tidak terlalu memikirkan sejarah masa  lalu yang pernah  menjadi  bagian  dari  Kesultanan  Johor maupun  Kesultanan  Riau.  Dalam  hal  ini, meskipun  pernah  dikuasai  Kesultanan  Johor (yang sekarang masuk dalam  wilayah Malaysia) dan  kemudian  Kesultanan  Riau  (yang  sekarang
11 Wawancara  dengan  Amir,  staf  pengajar  di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna.
masuk  dalam  wilayah  Indonesia),  masyarakat Natuna  tampaknya  “tidak  terlalu  terikat  secara emosional”  dengan  kedua  kesultanan  tersebut. Hal  ini  karena  wilayahnya  yang  jauh  terpisah oleh  lautan  dengan  pusat  Kesultanan  Johor maupun  Kesultanan  Riau.  Dengan  demikian, nasionalisme  masyarakat  Natuna  lebih  merupakan fenomena  budaya  daripada  fenomena  politik, sebagaimana disampaikan oleh John Hutchinson (2004).  Sebagai fenomena budaya, nasionalisme masyarakat  Natuna    lebih  bersifat  cair,  karena berakar  dari  sejarah  maupun  etnisitas  Kemelayuan yang  dipengaruhi  oleh  kedua  kesultanan tersebut.
Sebagaimana  disampaikan  oleh  Retno Listyarti  bahwa  nasionalisme  terdiri  dari  enam bentuk,  yakni:  nasionalisme  kewarganegaraan, nasionalisme  etnis,  nasionalisme  romantik, nasionalisme  budaya,  nasionalisme  kenegaraan, dan  nasionalisme  agama  (Listyarti,  2007: 28).Dari  keenam  bentuk  nasionalisme  tersebut, tampaknya  yang  sesuai  untuk  diterapkan  pada masyarakat  Natuna  pada  khususnya  dan  bangsa Indonesia  pada  khususnya  adalah  nasionalisme kenegaraan  yang  merupakan  kombinasi  antara kewarganegaraan dengan etnisitas. Dalam hal ini secara  kewarganegaraan,  masyarakat  Natuna secara  legitimasi  politik  adalah  bagian  dari warga  negara  Indonesia.  Secara  etnisitas, sebagian  besar  masyarakat  Natuna  adalah  etnis Melayu. Dalam hal ini etnis Melayu tidak hanya terdapat  di  satu  negara  saja,  melainkan  tersebar beberapa  negara,  yakni:  Indonesia,  Malaysia, Singapura,  Thailand,  dan  Brunei  Darussalam. Dengan  demikian,  masyarakat  Natuna  secara alamiah  mempunyai  ikatan  etnisitas  dengan masyarakat  Melayu  pada  umumnya,  baik  yang tinggal  di  wilayah  Indonesia  (terutama  dengan masyarakat  Melayu  di  Kepulauan  Riau,  pesisir timur  Sumatera,  dan  pesisir  barat  Kalimantan), maupun  yang  tinggal  di  wilayah  negara-negara lain.  Namunsecara  legitimasi  politik  telah menjadi  bagian  dari  warga  negara  Indonesia, maka  keterikatan  dengan  Indonesia  menjadi lebih kuat daripada dengan Malaysia.
Dengan  demikian,  nasionalisme  pada masyarakat  Natuna  ternyata  tidak  seperti  yang disampaikan  oleh  Ernest  Renan,  bahwa  untuk menanamkan  nasionalisme,  suatu  masyarakat harus memiliki memori warisan masa lalu, yang kemudian  digunakan  sebagai  kesepakatan  untuk hidup  bersama  pada  masa  kini  (Renan,  1992). Dapatdikatakan  bahwa  masyarakat  Natuna memiliki  memori  warisan  masa  lalu  dari
kesultanan-kesultanan  yang  pernah  menguasainya, baik  dengan  Kesultanan  Johor  maupun  Kesultanan Riau.
Nasionalisme  pada  masyarakat  Natuna tampaknya  lebih  sesuai  dengan  pendapat  Ernest Gellner.  Sebagaimana  disampaikan  oleh  Ernest Gellner  bahwa  nasionalisme  terbentuk  karena ada  pemaksaan  budaya  yang  lebih  maju  pada masyarakat  yang  lebih  tertinggal  (Gellner, 2006).  Nasionalisme  yang  ditanamkan  pada masyarakat  Natuna  secara  politik  merupakan “pemaksaan  budaya”  Pemerintah  Republik Indonesia terhadap mereka, yang sebagian besar masih hidup sebagai nelayan tradisional. 12 Di sisi lain, masyarakat Natuna sendiri melihat Indonesia  sebagai  sebuah  negara  besar  yang tentunya  dianggap  akan  menjanjikan  transformasi dari  masyarakat  tradisional  ke  masyarakat industri,  sehingga  tidak  mempersoalkan  ketika diintegrasikan  sebagai  bagian  dari  wilayah Indonesia.

## Pembangunan dan Nasionalisme
Berkaitan  dengan  keberadaan  pulau- pulau  terluar  yang  berbatasan  dengan  negara- negara lain, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  78  tahun  2005  tentang Pengelolaan  Pulau-Pulau  Kecil  Terluar.  Adapun tujuan  dari  pengelolaan  pulau-pulau  terluar tertuang  dalam  Pasal  2  yakni:  (a)  Menjaga keutuhan  wilayah  NKRI,  keamanan  nasional, pertahanan  Negara  dan  bangsa  serta  menciptakan stabilitas  kawasan;  (b)  Memanfaatkan  sumber daya  alam  dalam  rangka  pembangunan  yang berkelanjutan; dan  (c) Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan (Tampi, 2017: 4).
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  penguatan rasa  nasionalisme  sebagai  bagian  dari  bangsa Indonesia  mustahil  dapat  ditumbuhkan  pada masyarakat  Natuna  selama  pemerintah  pusat tidak pernah memberikan perhatian dan pembangunan  pada  mereka  sebagai  masyarakat yang  tinggal  di  daerah  terluar.  Namun  dalam kenyataannya,  meskipun  telah  menjadi  bagian dari wilayah Indonesia sejak tahun 1956, selama
12 “Pemaksaan  budaya”  di  sini  menggunakan tanda  petik,  karena  selama  berpuluh-puluh  tahun menguasai  wilayah  Natuna,  Pemerintah  Republik Indonesia  tidak  pernah  berupaya  “mengubah”  wajah Natuna,  dengan  pembangunan  yang  masif  sehingga berubah dari masyarakat tradisional ke modern.
berpuluh-puluh  tahun  tidak  ada  pembangunan yang  signifikan  di  wilayah  Kepulauan  Natuna. Pembangunan  secara  besar-besaran  baru  mulai terjadi  pada  beberapa  tahun  belakangan  ini.  Hal ini  sesuai  dengan  program  Nawacita  dari pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  dan  Wakil Presiden  Jusuf  Kalla.  Setidaknya  terdapat  lima kementerian  yang  diprioritaskan  untuk  menangani pembangunan  di  Kabupaten  Natuna,  yakni: Perikanan  dan  Kelautan,  Pertahanan  dan Keamanan,  Pariwisata,  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan,  dan  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral. 13
Pembangunan  yang  ditangani  oleh Kementerian  Perikanan  dan  Kelautan  dilakukan dengan  pertimbangan  bahwa  kepulauan  Natuna memiliki  wilayah  laut  yang  sangat  luas,  dengan potensi sumber daya ikan yang sangat melimpah. Untuk  itu  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan membangun  Sentra  Kelautan  dan  Perikanan Terpadu  (SKPT)  di  Selat  Lampa,  Kecamatan Natuna  Utara,  seluas  16,8  hektar.  SKPT  ini digunakan untuk menampung ikan dari  Wilayah Pengelolaan  Perikanan  (WPP)  711,  yang meliputi  wilayah  Selat  Karimata,  Laut  Natuna, dan Laut Natuna Utara. Pembangunan SKPT ini didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa  sumberdaya perikanan Laut Natuna mencapai 1,2 juta ton per tahun. 14 Di  sisi  lain,  Laut  Natuna  juga  menjadi jalur  pelayaran  internasional,  sehinggap  potensi perikanannya  rawan  dicuri  oleh  kapal-kepal nelayan  asing.  Pembangunan  SKPT  di  Selat Lampa ini dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan  Perikanan  bersama  Pemerintah  Kabupaten Natuna untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Natuna. 15
Pembangunan  yang  ditangani  oleh Kementerian Pertahanan dan Keamanan dilakukan
13 Adit  Vero.  2018. Bupati  Natuna  Memakai Program  Lima  Pilar  dalam  Percepatan  Pembangunan Daerahnya . 24 Januari 2018. https://www.wartakepri. co.id/2018/01/24/bupati-natuna-memakai-program- lima-pilar-dalam-percepatan-pembangunan- daerahnya/, diunduh tanggal 18 Februari 2019.
14 Pengembangan Perikanan: Bangun Ekonomi Maritim  dari  Natuna .  16  Januari  2018.  https:// kalimantan.bisnis.com/read/20180116/251/726682/pe ngembangan-perikanan-bangun-ekonomi-maritim- dari-natuna, diunduh tanggal 8 Februari 2019.
15 Ini Cara Jitu KKP Bantu Nelayan Natuna, Termasuk  Memberi  60  Kapal .  Kamis,  7  Desember 2017. https://www.merdeka.com/uang/ini-cara-jitu- kkp-bantu-nelayan-natuna-termasuk-memberi-60- kapal.html, diunduh tanggal 8 Februari 2019.
dengan  pertimbangan  bahwa  Kabupaten  Natuna merupakan  wilayah  terdepan  dan  terluar  dari Republik  Indonesia,  sehingga  rawan  terhadap gangguan  keamanan  dan  wilayah  pertahanan terhadap  penyusupan  dari  negara-negara  lain, seperti:  Tiongkok,  Vietnam,  Thailand,  dan Malaysia.  Terlebih  Tiongkok  yang  merasa menguasai  wilayah  Laut  Cina  Selatan  yang sebagian wilayahnya menjadi bagian dari NKRI.
Dengan pertimbangan tersebut, Pemerintah RI  melalui Kementerian Pertahanan  dan Keamanan  akan  menjadikan  wilayah  Natuna sebagai pusat kekuatan militer, dengan membangun pangkalan militer dan  infrastruktur militer,  serta menempatkan  pasukan  TNI  dalam  jumlah  yang cukup besar. Tujuannya adalah untuk mengamankan  dan  menjaga  wilayah  kedaulatan NKRI. 16
Saat  ini  Kementerian  Pertahanan  dan Keamanan  melakukan  sejumlah  pembangunan sarana  dan  prasarana  pertahanan  negara,  antara lain:  Pembangunan  pelebaran  landasan  pacu ( runway )  Bandara  R.  Sajad  di  Ranai,  sehingga dapat  didarati  oleh  dua  pesawat  tempur sekaligus;  Perluasan  Dermaga  Penagi  dan Dermaga  Sebang,  sehingga  dapat  digunakan untuk  berlabuh  kapal-kapal  perang.  Selain  itu, juga  akan  mendatangkan  pasukan  TNI  dalam jumlah yang cukup banyak, yakni sekitar 15.000 personil,  sehingga  perlu  dibangun  penambahan akomodasi  untuk  menampung  para  prajurit TNI. 17
Pembangunan  yang  ditangani  oleh Kementerian Pariwisata dilakukan dengan pertimbangan bahwa wilayah Kabupaten Natuna memiliki  banyak  tempat  yang  indah  dan  dapat dikembangkan  sebagai  destinasi  wisata,  seperti: pantai,  air  terjun,  bangunan  monumental,  dan pulau-pulau  kecil.  Ada  11  lokasi  yang  akan dikembangkan  sebagai  destinasi  wisata,  yang
16 Menhan: Pemerintah akan Bangun Pangkalan  Militer  Terbesar  di  Natuna .  10  Maret 2017. https://www.kemhan.go.id/itjen/2017/03/10/ menhan-pemerintah-akan-bangun-pangkalan-militer- terbesar-di-natuna-2.html, diunduh tanggal 8 Februari 2019
17 Kemenhan  Bangun  Sarana  dan  Prasarana Pertahanan  di  Pulau  Natuna ,  Rabu,  8  Maret  2017. https://www.kemhan.go.id/2017/03/08/kemhan- bangun-sarana-dan-prasarana-pertahanan-di-pulau- natuna.html, diunduh tanggal 8 Februari 2019.
mengusung  konsep marine,  ecology,  and archaeology (MEA). 18
Selain  itu,  salah  satu  upaya  untuk mempromosikan  pariwisata  Kabupaten  Natuna adalah  dengan  penyelenggaraan  Festival  Senua 2018  pada  tanggal  24  Juni  2018.  Festival  ini berhasil  mendatangkan  ribuan  wisatawan,  baik wisatawan  mancanegara  maupun  wisatawan nusantara. 19 Upaya pengembangan sektor pariwisata di  Kabupaten  Natuna  dilakukan  karena  saat  ini masih tertinggal dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Riau.
Perairan  Natuna  juga  dikenal  sebagai wilayah  yang  kaya  akan  minyak  dan  gas  bumi. Oleh  karena  itu,  Kementerian  Energi  dan  Sumber Daya  Mineral  (ESDM)  akan  mengembangkan produksi  minyak  dan  gas  bumi  di  perairan tersebut,  khususnya  di  Blok  East  Natuna. Kebijakan  ini  didorong oleh  Ikatan  Ahli  Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) yang menginginkan agar  pengembangan  gas  bumi  di  East  Natuna dapat  segera  terealisasi. 20 Blok  East  Natuna tersebut  ditemukan  pada  tahun  1973  dan diperkirakan  memiliki  sumber  daya  sekitar  222 cadangan trillion  standard  cubic  feet (TCF), dengan  sumber  daya  kontijen  sebesar  47  TCF. Sumber  daya  sebesar  itu  merupakan  cadangan gas  terbesar  di  Indonesia.  Meskipun  demikian, pengembangan  gas  di  Natuna  belum  terealisir hingga  sekarang  karena  mengalami  berbagai kendala  yang  selama  bertahun-tahun  belum berhasil diselesaikan oleh pemerintah, sementara permintaan gas semakin meningkat. 21
18 Y.  Gustaman.  2017. Pariwisata  di  Kabupaten Natuna  Tertinggal,  Begini  Respon  PLN .  Kamis,  19 Oktober  2017.  http://www.tribunnews.com/bisnis/ 2017/10/19/pariwisata-di-kabupaten-natuna-tertinggal- begini-respon-pln?page=2.diunduh tanggal 8 Februari 2019.
19 Siaran Pers: Festival Senua 2018 Promosikan  Pariwisata  Kabupaten  Natuna .  1  Juli
2018. http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16 &id=4365 , diunduh tanggal 8 Februari 2019. 20 Ahmad  Dwi  Afriyadi.  2018. Dorong Pengembangan  Gas  Natuna,  Para  Ahli  Migas  Siap Kumpul  Bareng. Senin,  10  September  2018.    Juli 2018. https://finance.detik.com/energi/d-4204863/ dorong-pengembangan-gas-natuna-para-ahli-migas- siap-kumpul-bareng,  diunduh  tanggal  8  Februari 2019. 21 Ahmad  Dwi  Afriyadi.  2018. Dorong Pengembangan  Gas  Natuna,  Para  Ahli  Migas  Siap Kumpul  Bareng. Senin,  10  September  2018.    Juli 2018. https://finance.detik.com/energi/d-4204863/
Lalu  yang  menjadi  pertanyaan,  apa manfaat  eksplorasi  dan  eksploitasi  Lapangan East Natuna tersebut bagi masyarakat Natuna itu sendiri?  Menurut  Annisa  Purwatiningsihdan Masykur,  keberadaan  Blok  East  Natuna  secara tidak  langsung  memberikan  kesejahteraan  bagi masyarakat  Natuna,  seperti  yang  diuraikan  di bawah ini.
(a) Membuka keterisolasikepulauan Natuna sebagai kawasan terpencil, sehingga  sebagai implikasinya akan memicu mobilitas penduduk  ke  kawasan  pesisir  di  sekitar lokasi  kegiatan  eksploitasi  migas  untuk mencari penghidupan yang lebih baik.
(b) Menyediakan  lapangan  kerja  dan  mengurangi pengangguran  yang  menjadi  masalah  serius karena pertumbuhan ekonomi yang hanya 4 %.
(c) Peningkatan kehidupan sosial dengan adanya  program  pemberdayaan  masyarakat ( community development ).
(d) Partisipasi  masyarakat  untuk  menggerakkan ekonomi  kerakyatan,  yaitu  sebagai  pemasok kebutuhan pokok di sekitar tempat kegiatan.
(e) Terbangunnya  infrastruktur  untuk  memicu roda perekonomian berbasis kerakyatan.
(f) Kontribusi  ekploitasi  migas  Natuna  ke APBD  Kabupaten  Natuna  dapat  digunakan untuk  pembangunan  Kabupaten  Natuna (Purwatiningsih dan Masykur, 2012: 64-65).
Adapun  Kementerian  Kehutanan  dan Lingkungan  Hidup  berperan  melakukan  kajian dan  evaluasi  mengenai  dampak  pembangunan terhadap  aspek  lingkungan  dan  masyarakat  di Kabupaten  Natuna,  misalnyamelakukan  kajian dampak  lingkungan  terhadap  penggunaan  kabel optik dalam program pembangunan Palapa Ring Barat (PRB) 22 dan rencana ekspor ikan napoleon ( Cheilinus undulates ) yang merupakan salah satu jenis  ikan  tangkapan  para  nelayan  Natuna. 23
Dalam  hal  ini  kajian  terhadap  rencana  ekspor ikan  napoleon  tersebut  dimaksudkan  untuk menjaga  keberlangsungan  dan  kelestarian  jenis ikan tersebut.
dorong-pengembangan-gas-natuna-para-ahli-migas- siap-kumpul-bareng,  diunduh  tanggal  8  Februari 2019.
22 Kemen LHK Gelar Rapat Penilaian DELH . Selasa,  30  Januari  2018.  https://www.haluankepri. com/news/detail/109824/kemen-lhk-gelar-rapat- penilaian-delh, diunduh tanggal 8 Februari 2019.
23 Ekspor Perdana Ikan Napoleon di Natuna .
6  Februari  2018.  http://www.menlhk.go.id/berita- 10086-ekspor-perdana-ikan-napoleon-di-natuna.html, diunduh tanggal 18 Februari 2019.
Keluarnya  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  78  tahun  2005  tentang Pengelolaan  Pulau-Pulau  Kecil  Terluar  yang kemudian ditindaklanjuti dengna prioritas pembangunan  di  Kabupaten  Natuna  oleh  lima kementerian  tersebut,  dalam  perspektif  Ernest Gellner  adalah  upaya  untuk  mentranformasikan masyarakat  Natuna  yang  sebelumnya  selama puluhan  tahun  merupakan  masyarakat  egaliter dan  tradisional  berubah  menjadi  masyarakat yang  industrialis.  Dengan  transformasi  tersebut, rasa nasionalisme sebagai bagian dariNKRI akan semakin  menguat,  dan  memperkecil  potensi disintegrasi.  Dalam  perspektif  Ben  Anderson, rasa  nasionalisme  tersebut  terbentuk  ketika masyarakat Natuna memperoleh keadilan, kesejahteraan,  dan  kemakmuran,  sebagaimana yang  telah  dirasakan  oleh  warga  negara Indonesia  lainnyayang  telah  lebih  dahulu menerima pembangunan.

## Penutup
Kabupaten  Natuna,  Provinsi  Kepulauan Riau  merupakan  salah  satu  wilayah  kepulauan terluar  dari  NKRI,  yang  secara  geografis, aksesibilitas  ekonomi,  maupun  interaksi  sosial budaya  masyarakatnya  lebih  dekat  dengan Malaysia. Merunut sejarahnya, Kepulauan Natuna  pernah  menjadi  bagian  dari  Kesultanan Johor  sejak  1597  (sekarang  masuk  dalam wilayah  Malaysia).  Namun,  pada  abad  XIX kepulauan  Natuna  berada  di  bawah  wilayah Kesultanan  Riau,  sehingga  setelah  Proklamasi Kemerdekaan  Republik  Indonesia,kepulauan  ini dimasukkan  ke  dalam  wilayah  NKRI.  Malaysia pernah  menggugat  kepemilikan  Indonesia  dengan menggunakan  alasan  kedekatan  geografis  maupun sejarah.  Namun  sejak  konfrontasi  antara Indonesia  dengan  Malaysia  pada  tahun  1962- 1966,  Malaysia  tidak  pernah  lagi  mengotak-atik lagi keberadaan Kepulauan Natuna.
Sebagai  wilayah  yang  secara  geografis, ekonomi,  dan  sosial  budaya  lebih  dekat  dengan Malaysia,  ternyata  tidak  menyebabkan  rasa nasionalisme  masyarakat  Natuna  rendah  dan berkeinginan disintegrasi dari Indonesia kemudian  bergabung  dengan  Malaysia.  Hal  ini disebabkan  oleh  cara  pandang  masyarakat Natuna  terhadap  Indonesia.  Bagi  mereka, Indonesia  adalah  sebuah  negara  besar  dengan wilayah  yang  jauh  lebih  luas  dan  jumlah penduduk  jauh  lebih  banyak  daripada  Malaysia. Di  samping  itu,  pada  awal  kemerdekaannya, Indonesia  dipandang  sebagai  negara  yang
disegani  oleh  negara-negara  lain  di  kawasan Asia.
Ditilik dari nasionalisme sebagai fenomena budaya, maka baik ketika masih menjadi bagian dari  wilayah  Kesultanan  Johor  maupun  saat menjadi  wilayah  Kesultanan  Riau,  keduanya membawa etnisitas budaya Kemelayuan. Hal ini menyebabkan  masyarakat  Natuna  dapat  “memilih” sebagai  bagian  dari  budaya  Kemelayuan  yang dibawa Kesultanan Riau, dan tidak terlalu terikat secara  budaya  dan  historis  dengan  Kesultanan Johor  di  Malaysia.  Berdasarkan  alasan  tersebut, maka  potensi  disintegrasi  pada  masyarakat Natuna dapat dikatakan rendah.
Ditilik  dari  bentuk  nasionalismenya, masyarakat  Natuna  termasuk  dalam  bentuk nasionalisme  kenegaraan,  yang  merupakan kombinasi antara kewarganegaraan dengan etnisitas. Secara  kewarganegaraan,  masyarakat  Natuna adalah  bagian  dari  warga  negara  Indonesia. Secara  etnisitas,  mayoritas  masyarakat  Natuna adalah  etnis  Melayu.  Etnis  Melayu  tersebar  di beberapa  negara,  yakni:  Indonesia,  Malaysia, Singapura,  Thailand,  dan  Brunei  Darussalam. Dengan demikian, rasa nasionalisme masyarakat cukup  kuat  karena  ikatan  etnisitas  mereka  tidak dibatasi  satu  negara  saja.  Dengan  demikian, masyarakat  Natuna  dapat  “memilih”  menjadi bagian  dari  etnis  Melayu  yang  sekaligus  juga warga negara Indonesia.
Meskipun  demikian,  apabila  pemerintah kurang memperhatikan kesejahteraan dan kemakmuran  masyarakat  Natuna,  sehingga tertinggal  dengan  daerah-daerah  lainnya,  maka rasa  nasionalisme  akan  melemah  dan  potensi disintegrasi  dapat  meningkat  dan  mengancam keutuhan  wilayah  NKRI.  Oleh  karena  itu,  pada saat  ini  pemerintah  telah  mengupayakan pembangunan  di  Kabupaten  Natuna.  Terdapat lima kementerian yang mendapat prioritas untuk menangani  pembangunan  di  Kabupaten  Natuna, yakni:  Perikanan  dan  Kelautan,  Pertahanan  dan Keamanan, Pariwisata, Kehutanan dan Lingkungan  Hidup,  serta  Energi  dan  Sumber Daya  Mineral.  Dengan  sentuhan  pembangunan di  Kabupaten  Natuna  tersebut,  diharapkan  akan semakin  menguatkan  rasa  nasionalisme  dan sekaligus  mengurangipotensi  disintegrasi  pada masyarakat di Kabupaten Natuna.

## Daftar Pustaka
Anderson,  B.  (1991). Imagined  Communities: Reflection  on  The  Origin  and  Spread  of Nationalism .London: Verso.
Bachtiar,  Harsja  W.  (1997).  “Pengamatan  sebagai Suatu  Metode  Penelitian”, Metode- Metode  Penelitian  Masyarakat .  Ed. Koentjaraningrat. Metode-Metode Penelitian Masyarakat . edisi ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Creswell,  John  W.  (1994). Research  Design, Quantitative  and  Qualitative  Approaches .
London: Sage Publications. Inc.
Gellner,  Ernest  (2006). Nations  and  Nationalism . (1 st edn.,  1983).  Oxford:  Blackwell Publishing. liii1152 pp. d16.99 (pbk).
Hutchinson, John. (2004). “Myth Against Myth: The Nation as  Ethnic Overlay”. Nations and  Nationalism. New  Jersey:  Wiley- Blackwell.
Kabupaten  Natuna  dalam  Angka  2017 .  (2017).
Ranai:  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Natuna.
Neuman,  W.  Lawrence  (1997). Social  Research Method:  Qualitative  and  Quantitative Approaches . Boston: Allyn and Bacon.
Nuraini.  (2008). Sejarah  Terbentuknya  Kabupaten Natuna .  Tanjungpinang:  Balai  Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
Purwatiningsih,  Annisa.,  dan  Masykur.  (2012). “Eksplorasi  dan  Eksploitasi  Pertambangan Minyak  dan  Gas  Bumi  di  Laut  Natuna Bagian  Utara  Laut  Yuridiksi  Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kepulauan Natuna”. Jurnal Reformasi , Volume  2,  Nomor  2,  Juli-Desember 2012.  Malang:  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu  Politik,  Universitas  Tribhuwana Tunggadewi. hlm. 59-67.
Renan,  Ernest.(1992).  “What  is  a  Nation?”,  text of a conference delivered at the Sorbonne on  March  11 th ,  1882,  in  Ernest  Renan, Qu’est-ce qu’une nation? , Paris: Presses- Pocket.
Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2002 tentang  Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau . Jakarta: Sekretariat Negara RI.
Susilowati,  Endang.,  Dhanang  Respati  Puguh, dan  Noor  Naelil  Masruroh.  (2014). “Penanaman  Nilai-Nilai  Nasionalisme pada  Generasi  Muda  di  Kepulauan Natuna” Humanika ,  Vol.  19,  No.  1.
Semarang: Fakultas Ilmu Budaya, Univesitas Diponegoro. hlm. 158-170.
Susilowati,  Endang.  dan  Noor  Naelil  Masruroh. (2018).  “Merawat  Kebhinekaan  Menjaga Keindonesiaan: Belajar dari Nilai
Keberagaman  dan  Kebersatuan  Masyarakat
Pulau. Jurnal  Sejarah  Citra  Lekha ,  Vol. 3,  No.  1,  2018.  Semarang:  Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro. hlm. 13-19.
Tampi,  Butje.  (2017).  “Konflik  Kepulauan Natuna  antara  Indonesia  dengan  China (Suatu  Kajian  Yuridis). Jurnal  Hukum Unsrat .  Vol.  23  No.  10,  Juli-Desember 2017.  Manado:  Universitas  Sam  Ratulangi. hlm. 1-16.
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan Pengembangan  Bahasa.  (1990). Kamus Besar Bahasa  Indonesia . Cetakan ketiga.
Jakarta:  Balai  Pustaka,  Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan.
Witton, Patrick.
(2003). "Introduction". Indonesia . London: Lonely Planet Publication.

## Sumber Daring
Afriyadi, Ahmad Dwi (2018). Dorong Pengembangan Gas  Natuna,  Para  Ahli  Migas  Siap Kumpul  Bareng. Senin,  10  September 2018.    Juli  2018. https://  finance.detik. com/energi/d-4204863/dorong-pengembangan- gas-natuna-para-ahli-migas-siap-kumpul- bareng , diunduh tanggal 8 Februari 2019.
Ekspor  Perdana  Ikan  Napoleon  di  Natuna .  6 Februari  2018.  http://www.menlhk.go. id/berita-10086-ekspor-perdana-ikan- napoleon-di-natuna.html, diunduh tanggal 18 Februari 2019.
Gustaman.  Y.  (2017). Pariwisata  di  Kabupaten Natuna  Tertinggal,  Begini Respon  PLN . Kamis,  19  Oktober  2017.  http://www. tribunnews.com/bisnis/2017/10/19/ pariwisata-di-kabupaten-natuna- tertinggal-begini-respon-pln?page=2. diunduh tanggal 8 Februari 2019.
Ini  Cara  Jitu  KKP  Bantu  Nelayan  Natuna, Termasuk  Memberi  60  Kapal .  Kamis,  7 Desember  2017.  https://www.merdeka. com/uang/ini-cara-jitu-kkp-bantu- nelayan-natuna-termasuk-memberi-60- kapal.html,  diunduh  tanggal  8  Februari 2019.
Kamal,  Mustafa.  (2014). Malaysia  Inginkan Kepulauan Natuna Menjadi Wilayahnya . https://www.kompasiana.com/alchemist/ malaysia-inginkan-kep-natuna-menjadi- wilayahnya_54f7bc7ba333112b6f8b4cc 7, diunduh tanggal 27 November 2017.
Kemenhan  Bangun  Sarana  dan  Prasarana Pertahanan  di  Pulau  Natuna ,  Rabu,  8 Maret  2017.  https://www.kemhan.go.id/ 2017/03/08/kemhan-bangun-sarana-dan- prasarana-pertahanan-di-pulau- natuna.html, diunduh  tanggal 8  Februari 2019.
Kemen  LHK  Gelar  Rapat  Penilaian  DELH . Selasa,  30  Januari  2018.  https://www. haluankepri.com/news/detail/109824/ kemen-lhk-gelar-rapat-penilaian-delh, diunduh tanggal 8 Februari 2019.
Luas  Wilayah  Indonesia .  https://www.scribd. com/doc/111362334/Luas-Wilayah- Indonesia,  diunduh  tanggal  27  Oktober 2018.
Menhan:  Pemerintah  akan  Bangun  Pangkalan Militer  Terbesar  di  Natuna .  10  Maret 2017. https://www.kemhan.go.id/itjen/ 2017/03/10/menhan-pemerintah-akan- bangun-pangkalan-militer-terbesar-di- natuna-2.html, diunduh tanggal 8 Februari 2019.
Pengembangan  Perikanan:  Bangun  Ekonomi Maritim  dari  Natuna .  16  Januari  2018. https://kalimantan.bisnis.com/read/2018 0116/251/726682/pengembangan- perikanan-bangun-ekonomi-maritim-dari- natuna, diunduh tanggal 8 Februari 2019.
Siaran  Pers:  Festival  Senua  2018  Promosikan Pariwisata  Kabupaten  Natuna .  1  Juli 2018. http://www.kemenpar.go.id/asp/ detil.asp?c=16&id=4365,  diunduh  tanggal 8 Februari 2019.
Trisna,  Yuri  B.  (2018). Pulau  Subi,  Pusat Pertahanan  Udara  Jepang  di  Natuna .  1 Juni 2018. https://pelantar.id/berita/kepri- raya/natuna/pulau-subi-pusat-pertahanan-
udara-jepang-di-natuna/, diunduh 25 Februari 2019.
Vero,  Adit.  (2018). Bupati  Natuna  Memakai Program  Lima  Pilar  dalam  Percepatan Pembangunan  Daerahnya .  24  Januari 2018.  https://www.wartakepri.co.id/  2018/
01/24/bupati-natuna-memakai-program- lima-pilar-dalam-percepatan-pembangunan- daerahnya/,  diunduh  tanggal  18  Februari 2019.

## Narasumber
Amiruddin,  Pengajar  pada  Sekolah  Tinggi Agama Islam Natuna.
Arrofik,  Kantor  Badan  Karantina  Laut  dan Penjaminan Mutu, Kabupaten Natuna.