## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH
Dr Hari Walujo Sedjati. M.S.i.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Di Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.

## Abstract
The research aimed to know problems policy health on Purbalingga district; province Central Java. Health planners have been more effective  largely because of a policy regionalizing   responsibility   for   the   public   health   pure   delivery   assurance   systems. Several kinds of health service provider’s hospital recommended by government for pure society   in   Purbalingga   district.   The   Government   as   certain   the   efficiency   and effectiveness of health services in public actors, these goals and options which frame a actor government Purbalingga district, choice in the health sector, are complicated by agreement over the criteria   that determinant which patients are getting too much for pure society to health care. The policy Implementation goals to minimize mortalities and Invalid body for pure society in Purbalingga and policy health goals and standards are reached.
Keywords : policy implemetation, health, pure, society, assurance

## I. Pendahuluan
Jaminan kesehatan daerah Kabupetan Purbalingga dilaksanakan sejak dikeluarkan peraturan daerah   Nomor 09 tahun 2010, untuk meningkatkan   kualitas dan kuantitas pelayanan  Pemerintah  Kabupaten  Purbalingga   menjalin  kerjasama   dengan  pemerintah Provinsi   Jawa   Tengah.   Kerjasama   pelaksanaan   kebijakan   Jaminan   Kesehatan   Daerah telah disetujui pemerintah provinsi Jawa Tengah dengan keputusan   Nomor 85 tahun 2010 dan keputusan pemerintah Kabupaten Purbalingga Nomor 440/5 tahun 2010. Semua biaya   yang   timbul   sebagai   akibat   pelaksanaan   kesepakatan   ini   dibebankan   kepada Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   Provinsi   Jawa   Tengah   sebesar   40   %   dan Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   Kabupaten   Purbalingga   sebesar   60%. Kebijakan   pemerintah   daerah   dan   Provinsi   dilandasi   diberlakukanya   undang-undang nomor 36 tahun 2009, berisi peraturan, bahwa pemerintah berkewajiban, bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat khusunya yaitu bagi yang kurang mampu, miskin. Undang- Undang No 36 Th 2009 diberlakukan antara
lain   untuk   meningkatkan   kesadaran,   pemerataan,   kemauan,   kemampuan   berobat,   dan hidup sehat bagi setiap orang agar dicapai derajad kesehatan setinggi-tingginya kepada masyarakat.
Penyelenggara Jamkesda, sebagai uji coba / percontohan di Provinsi Jawa Tengah, ada lima kabupaten dan kota, yaitu meliputi Kabupaten Purbalingga, Kota Surakarta, Kota Pekalongan,Kabupaten Rembang dan Kabupaten Tegal. Kabupaten Purbalingga, dalam penyelenggaraan Jamkesda   agar berhasil baik, berusaha mencari dari berbagai sumber dana   yang   syah   dan   tidak   mengikat.   Perjanjian   tersebut   telah   disepakati   dan   ditanda tangani   oleh   gubernu   Jawa   Tengah   dan   Bupati   Purbalingga   selaku   kepala   daerah kabupaten Purbalingga berlaku selama satu tahun.  Sejak 1 oktober 2010 sampai dengan 1   oktober   2011,   pada   rentang   waktu   tersebut   program   Jaminan   Kesehatan   daerah dilaksanakan   secara   efektif.   Jaminan   Kesehatan   Daerah   adalah   jaminan   kesehatan daerah   /Kabupaten   yang   selanjutnya   disebut   Jamkesda   (Jamkeskab)   adalah   suatu penyelenggaraan   jaminan   kesehatan   berskala   kabupaten   yang   pembiayaanya, kepersertaan,   pemeliharaan   kesehatan,   badan   penyelenggara   dan   pengorganisasianya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten. Azas Jamkesda adalah suatu penyelenggaraan pelayanan kesehatan didasarkan pada Azas kemanusiaan, manfaat dan keadilan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga.
Tujuan diadakan Jamkesda adalah untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan dengan cara :
1. mendorong masyarakat untuk menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan.
2. Memberikan jaminan kesehatan bagi peserta dengan pelayanan yang bermutu, efisien, efektif dan akuntabel.
3. Menyelenggarakan   pemeliharaan   kesehatan   paripurna   yang   meliputi   upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
Jamkesda   dilaksanakan   sebagai   akibat   berbagai   jenis   asuransi   kesehatan   seperti Jamkesmas, dan berbagai bentuk asuransi lainya tidak mencukupi kebutuhan pendanaan kesehatan bagi masyarakat miskin di kabupaten Purbalingga. Orang miskin jumlahnya yang   demikian   besar,   rawan   serangan   penyakit,   dan   kematian.   Pelaksanaan     kerja Jaminan kesehatan daerah yaitu memberi rujukan perawatan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas pembantu dan rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Purbalingga. Rumah
Sakit   sebagai   rujukan   di   luar   wilayah   Kabupaten   Purbalingga   adalah   Rumah   Sakit Margono di Purwokerto, Rumah Sakit Kariyadi di Semarang, Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito di Yogyakarta dan Rumah Sakit Jiwa Di Magelang. Rumah Sakit Umum Daerah Purbalingga   di   beri   tanggung   jawab   menyimpan   semua   uang   yang   berasal   dari pemerintah   daerah   kabupaten   Purpalingga,   untuk   keperluan   semua   pembiayaan pelaksanaan  Program Jaminan Kesehatan  Daerah. Jamkesda hanya membiayai    biaya pemondokan   klas   bangsal/klas   III,   di   rumah   sakit   rujukan,   dan   perawatan   kesehatan dengan   obat   Generik   saja,   sedang   biaya   diluar   itu   bukan   menjadi   tanggung   jawab program Jamkesda.
Berbagai   persyaratan   yang   harus   dipenuhi   bagi   masyarakat   Purbalingga   untuk mendapatkan biaya pelaksanaan program Jamkesda yaitu meliputi,
a. Warga miskin yang belum memiliki jaminan asuransi yang lain.
b. Surak keterangan miskin dari desa dan Kecamatan.
c. Surat   rujukan   dari   Puskesmas   bagi   pasien   yang   ingin   mendapat   perawatan   di Rumah Sakit Umum Daerah Purbalingga.
d. Surat Pengantar dari Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga.
e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
f. Surat rujukan dari rumah Sakit Umum Daerah jika pasien perlu perawatan lebih intensif   di   rumah   Sakit   lebih   lengkap,   yang   ada   diluar   wilayah   Kabupaten Purbalingga.   Disamping   itu,   harus  dilengkapi   pula   surat   pengantar   dari   Dinas Kesehatan yaitu surat jaminan perawatan.
Prosedur klaim dana dari rumah sakit di luar wilayah Kabupaten Purbalingga yaitu mengajukan dana ke dinas kesehatan Kabupaten Purbalingga kemudian diberikan surat pengantar untuk mengambil dana di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purbalingga. Rumah sakit sebagai rujukan telah merawat pasien peserta Jamkesda harus siap diperiksa pertanggung   jawaban   keuangan   sewaktu-waktu   oleh   tim   ahli   yang   diberi   tugas   oleh pemerintah   kabupaten   Purbalingga.   Prinsip-prinsip   pelayanan   Jamkesda,   kepersetaan diwajibkan bagi masyarakat miskin, Gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati- hatian, akuntabilitas   publik   dan   dana   amanat.   Hasil   pengelolaan   dana   jamkesda   Kabupaten Purbalingga   dipergunakan   seluruhnya   untuk   pengembangan   pelayanan   Jamkesda   dan untuk kepentingan peserta.
Pelayanan yang tidak dijamin oleh Jaminan Kesehatan Daerah meliputi,
a. Pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
b. Bahan alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika.
c. Prothesis gigi tiruan dan  general check up.
d. Pengobatan alternatif antara lain akupungtur, pengobatan tradisional herbal dll.
e. Rangkaian   pemeriksaan,    pengobatan   dan  tindakan  dalam   rangka  memperoleh keturunan termasuk bayi tabung dan impotensi.
f. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam.
g. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial.
h. Kacamata.; alat bantu dengar, dan alat bantu gerak.
i. Srew   Orthopaedi,   J.   Stent   Urologi,   Stent   Arteri   (Jantung)   VP   Shunt   (Bedah Syaraf) dan lain-lain yang sejenis.
Berbagai pelayanan biaya tidak ditanggung oleh Jamkesda karena anggaran keuangan terbatas   sehingga   menerapkan   skala   prioritas   mendesak     harus   mendapat   pelayanan, karena jumlah orang miskin yang demikian besar tidak mampu membiayai dirinya secara mandiri.   Berkaitan   hal   itu,   penelitian   ini   ingin   menjelaskan   bagaimana   Implementasi kebijakan   Jamkesda   di   Kabupaten   Purbalingga,   dalam   mencapi   tujuan   yang   telah ditentukan ?

## II. Tujuan Penelitian.
Agar arah tujuan penelitian menjadi jelas, maka harus dirumuskan dalam bentuk tujuan penelitian yang terdiri dari beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk mendiskripsikan, menganalisis serta memberikan interprestasi mengenai berbagai tujuan utama Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yaitu antara lain,
1. mendorong masyarakat untuk menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan.
2. Memberikan jaminan kesehatan bagi peserta dengan pelayanan yang bermutu, efisien, efektif dan akuntabel.
3. Menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan paripurna yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

## III. Metode Penelitian.

## 3.1.   Pendekatan dan Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif lebih menekankan pada proses dari   pada   semata-mata   hasil.   Sebagai   pokok   kajian   dalam   penelitian   ini   adalah   pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Purbalingga; Provinsi Jawa Tengah. Dalam perspektif penelitian kualitatif harus mampu menjelaskan secara lengkap berbagai permasalahan yang   menjadi   pusat   perhatian   dalam   penelitian(Guba   E.G   dan   Lincon.1985).   Penelitian Implementasi   Kebijakan   Jaminan   Kesehatan   Daerah   dapat   dikategorikan   sebagai   pendekatan kajian   kualitatif,   jika   peneliti   dalam   hasil   temuanya   mampu   menjelaskan   secara   tuntas, menguraikan secara terperinci, tentang berbagai masalah yang menjadi pusat kajian, sedangkan instrumen penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah,

## 3.2.   Fokus Penelitian
Penentuan fokus penelitian ini mempunyai dua tujuan (1). Penetuan fokus membatasi studi yang berarti dengan adanya fokus, penentuan situs penelitian yang lebih layak. (2). Penentuan fokus secara efektif menetapkan ukuran inklusi eksklusi untuk dapat menjaring informasi yang masuk. Kemungkinan data cukup menarik, tetapi jika dipandang tidak relevan data tersebut tidak berkaitan   dengan   fokus   penelitian   maka   data-data   tersebut   dapat   diabaikan.   Sebagaimana dikemukakan   oleh   Straus   (2003)   bahwa   fokus   penelitian     sangat   penting   peranannya   dalam penelitian, yaitu dapat dijadikan sebagai sarana untuk membuat keputusan yang tepat tentang data mana  yang akan  dikumpulkan  dan  tidak perlu dipakai  atau dibuang.   Fokus penelitian    pada dasarnya harus konsisten didasarkan pada  perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dibuat.
Pelaksanaan   program     Jaminan   Kesehatan   Daerah   di   Kabupaten   Purbalingga;   adalah pelaksanaan Jaminan kesehatam Daerah adalah jaminan kesehatan daerah /Kabupaten yang selanjutnya   disebut   Jamkesda   (Jamkeskab)   adalah   suatu   penyelenggaraan   jaminan kesehatan   bersekala   kabupaten   yang   pembiayaanya,   kepersertaan,   pemeliharaan kesehatan,   badan   penyelenggara   dan   pengorganisasianya   ditetapkan   oleh   pemerintah Kabupaten.   Azas   Jamkesda   adalah   suatu   penyelenggaraan   pelayanan   kesehatan didasarkan   pada   Azas   kemanusiaan,   manfaat   dan   keadilan   kesehatan   bagi   seluruh masyarakat   Kabupaten   Purbalingga.   Implementasi   kebijakan   Jamkesda   adalah mendorong   masyarakat   untuk   menjadi   peserta   jaminan   pemeliharaan   kesehatan.
Memberikan jaminan kesehatan bagi peserta dengan pelayanan yang bermutu, efisien, efektif   dan   akuntabel.   Menyelenggarakan   pemeliharaan   kesehatan   paripurna   yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi.
Maksud dan tujuan implementasi kebijakan Jamkesda pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga ini dijadikan sebagai fokus dalam penelitian ini yang meliputi,
1. mendorong masyarakat untuk menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan. Yaitu program   kerja   yang   dilaksanakan   oleh   pemerintah   daerah,   memberikan   informasi tentang kebijakan Jamkesda kepada masyarakat baik melalui media elektronik, media cetak   dan   saluran   interpersonal.   Berbagai   saluran   media   massa   setelah   disebar luaskan oleh pemerintah daerah, maka diukur seberapa besar pemahaman masyarakat partisipasinya dalam program Jamkesda.
2. Memberikan jaminan kesehatan bagi peserta dengan pelayanan yang bermutu, efisien, efektif dan akuntabel. Yaitu pemberian pelayanan yang bermutu yaitu antara lain para pelaksana program harus dapat memberikan pelayan kesehatan, secara mudah, murah, cepat dan baik.
3. Menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan paripurna yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Yaitu usaha pemberian pelayan secara promotif yaitu   menyebarluaskan   informasi   kepada   masyarakat   tentang   hidup   sehat   dan berbagai sumber penularan munculnya penyakit, melalui media cetak, elktronik dan saluran   interpersonal.   Preventif   artinya   pencegahan   berbagai   penyakit   sebelum mengenai seseorang. Kuratif yaitu berbentuk pengobatan, penyembuhan dari berbagai penyakit kepada pasien.  Rehabilitatif yaitu usaha upaya dokter dalam penyembuhan pasien dari cidera / cacat karena kecelakaan, narkoba atau sakit.
Sesuai data hasil temuan sebagai bahan yang perlu dianalisis dalam penelitian ini, fokus penelitian menjadi acuan untuk menemukan berbagai permasalahan sebagai pusat kajian dan baru diketahui secara menyeluruh setelah pelaksanaan penelitian.
3.3 . Situs Penelitian
Strauss (2003) mengemukakan, bahwa pemilihan lokasi harus memenuhi berbagai syarat yaitu   (a)   Sesuai   dengan   substansi   penelitian,   karena   lokasi   mampu   memberikan   substansi permasalahan   penelitian   yang   diteliti   yang   disebutkan   dimuka.   (b)   mampu   menyediakan masukan, lokasi dapat memberikan data yang cukup yang berhubungan dengan permasalahan pelaksanaan  program  Jaminan kesehatan di  Kabupaten Purbalingga.  (c).  Pemilihan lokasi  ini
memudahkan   peneliti   mendapatkan   informasi   yang   berkaitan   dengan   berbagai   persoalan penelitian   dan   peneliti   sudah   cukup   mengenal   dan   memudahkan   mengungkap   berbagai permasalahan yang muncul.
Dalam kaitan ini peneliti telah memulai dari institusi pemerintah yang terdiri dari, Kantor Dinas kesehatan kabupaten Purbalingga sebagai pelaksana program Jaminan Kesehatan Daerah. Rumah Sakit Umum Daerah sebagai pelayanan koordinator dan penyimpan dana Jakesda. Kepala Desa sebagai aparat pemerintahan, tokoh, pembina, pendukung lapangan pelaksanaan program Jamkesda. Masyarakat sebagai pengguna, yang mengetahui persis tentang berbagai pelayanan. Kemudian dari seluruh data yang masuk di cross check, dan penelitian ini mengambil data sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya dari berbagai lokasi untuk menjawab berbagai permasalahan penelitian.
3.4. Jenis dan Sumber Data.
Sesuai dengan jenisnya, data yang diperoleh dapat digolongkan menjadi dua yaitu data Primer dan Data Sekunder, yaitu sebagai berikut,
a. Data   Primer.   Data   primer   merupakan   yang   diperoleh   secara   langsung   wawancara   dari sumbernya atau data yang didapat sendiri dari lapangan secara langsung. Dalam upaya ini peneliti telah memulai dari institusi pemerintah dan masyarakat yang berkompeten dalam kaitan penelitian ini.
b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak lansung yang memperkuat atau mendukung   data   primer   yang   bersumber   dari   berbagai   dokumen   dan   arsip-arsip   yang berkaitan dengan judul penelitian.

## 3.5.  Analisis Data
Dalam proses analisis data analisis yang dilakukan terus menerus selama pengumpulan data dilapangan   sampai   pengumpulan   data   dianggap   cukup   dan   dianggap   selesai   oleh   peneliti. Dilaksanakan   mencakup   beberapa   kegiatan   yaitu   menelaah   data,   pengelompokan   data, menemukan   apa   yang   dianggap   penting   sesuai   dengan   relevansi   dan   fokus   penelitian, mempelajari   serta   memutuskan   apa   yang   sudah   dilaporkan.     Dengan   adanya   analisis   ini diharapkan dapat mengungkap data apa yang masih perlu dicari, berbagai pertanyaan apa yang perlu dijawab, cara apa yang harus diperbaiki oleh adanya berbagai data yang telah masuk dan telah dianalisis oleh peneliti. Dalam analisis data dalam penelitian ini mengacu pada pemikiran dari   Miles   dan       Huberman   (1977).   yang   meliputi   berbagai   pentahapan   dan   proses   sebagai berikut,
a. Pengumpulan Data,   Seorang peneliti harus mampu mengumpulkan data yang sebanyak- banyaknya   dan   selengkap-lenkapnya   untuk   dapat   memberikan   jawaban   dari   akar
permasalahan   yang   sedang   dikaji   dalam   sebuah   penelitian.   Data   yang   diperoleh   oleh seorang peneliti dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif, yang akhirnya setelah diolah dapat dibuang berbagai informasi yang dianggap tidak perlu.
b. Reduksi data. Karena data masih bersifat tumpang tindih, maka perlu direduksikan, dan dirangkum. Dalam proses ini data telah dipilah-pilah dan disederhanakan, pada pokok- pokok persoalan yang relevan, pemfokusan pada masalah yang penting dan pencarian pola. Dengan cara seperti ini susunan data akan lebih sistematis dan memberikan gambaran- gambaran   realita.     sedangkan   data   yang   tidak   diperlukan   dibuang,   untuk   memberi kemudahan dalam menampilkan, menyajikannya dan menarik kesimpulan sementara.
c. Penyajian Data, yaitu untuk melihat secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian, data yang telah dipilah-pilah dan disisihkan tersebut telah disusun sesuai dengan kategori   yang   sejenis   untuk   ditampilkan   selaras   dengan   permasalahan   yang   dihadapi. Disamping   itu,   dapat   dipergunakan   sebagai   dasar   pembuatan   angka   prosentase,   tabel, termasuk pembuatan kesimpulan sementara yang diperoleh pada saat data direduksi.
d. Menarik Kesimpulan, yaitu merupakan proses untuk menarik kesimpulan dari berbagai kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk menuju pada kesimpulan akhir yang mampu   menjawab,   menerangkan   tentang     berbagai   permasalahan   berkaitan   dengan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.

## 3.6.   Keabsahan Data
Setiap penelitian memerlukan standar untuk melihat derajad kepercayaan atau kebenaran terhadap hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif standar keabsahannya data menurut Sutopo; ( 1992) dapat menggunakan beberapa teknik saling mendukung yaitu antara lain
a. Keikut   Sertaan,   Peneliti   adalah   instrumen   dalam   penelitian   kualitatif,   sehingga   keikut sertaan   peneliti   akan   menentukan   kualitas   pengumpulan   data,   validitas   data   dan   dapat menerapkan konsep kesahihan di lapangan. Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti akan ikut bergabung terjun langsung dilapangan, dengan demikian berbagai kendala dilapangan segera diketahui, dipecahkan dan diantisipasi.
b. Ketekunan   Pengamatan,   yaitu   merupakan   keuletan   menemukan   ciri   dan   unsur   dalam situasi yang relevan, dan tentunya bersifat sangat subyektif, dalam arti tergantung pada kemampuan   dan   kepekaan   perasaan   sipeneliti   itu   sendiri,   dalam   menangkap   berbagai fenomena sosial yang muncul.
c. Triangulasi,     teknik   ini   memanfaatkan   sesuatu   yang   ada   diluar   data   untuk   keperluan pengecekan atau pembanding hasil penemuan data dilapangan dengan data yang diperoleh
dari sumber lain pada berbagai penelitian dilapangan. Proses perbandingan dan pengecekan pada waktu yang berlainan dan seiring dengan menggunakan metode yang berlainan. Hal ini ditempuh ada tiga pola triangulasi yang dapat dilakukan yaitu, perbandingan terhadap berbagai   data,   berbagai   sumber   dan   berbagai   teknik   pengumpulan   data.   Cara   ini dilaksanakan dimaksudkan untuk mengurangi perolehan berbagai data yang bias, sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
d. Peneliti   harus  membicarakan  dengan orang lain  yang  mempunyai   pengetahuan tentang pokok permasalahan penelitian naturalistik atau kualitatif. Keberadaan diskusi ini antara lain   bertujuan   memperoleh   kritik,   berbagai   pertanyaan   yang   tajam,   bermanfaat   dan menantang untuk menghasilkan penelitian berkualitas lebih baik.
e. Mengadakan Cek Ulang, proses ini dilaksanakan pada akhir wawancara dengan mengecek ulang secara garis besar berbagai hal yang telah disampaikan oleh informan, terutama data tentang   pelaksanaan   program   Jaminan   Kesehatan   Daerah   di   Kabupaten   Purbalingga. Aktivitas   cek   ulang   ini   dilakukan   pada   semua     pihak   yang   menjadi   sumber   data   dan informan dalam penelitian ini, baik pada informan kunci maupun informan yang lainnya.

## IV. Hasil dan Pembahasan
Pembanngunan  yang   demikian  gencar   dilaksanakan   oleh  Pemerintah  daerah  Kabupaten Purbalingga  masih menyisakan banyak persoalan terutama kemiskinan.  Kemiskinan masyarakat sulit diberantas karena adanya budaya miskin yang telah berakar kuat telah lama mereka rasakan sehingga kemiskinan bukan hal yang menakutkan. Jiwa kemiskinan lebih dikenal jiwa Fatalistic sebagaimana hal ini dikemukakan oleh E.M Rogers (1979). EM Rogers Membagi Jiwa Fatalistic ada 3 macam, Supernaturalisme yaitu mengandung kepercayaan theologis magis berbagai mantra dan doa yang dimanipulir orang pada saat frustrasi ingin melepaskan dari berbagai kesulitan. Situasional   Fatalistic   yaitu   sikap   jiwa   yang   bersifat   apathis   passive   (pasrah)   mengenai kemungkinan untuk memperbaiki kondisi hidupnya. Project Negativisme yaitu sikap jiwa yang apathis Passive terhadap masuknya inovasi baru. Jiwa Fatalistik tersebut menjadikan kesulitan memperbaiki taraf hidup lebih baik bagi masyarakar miskin karena tidak memiliki perencanaan cita-cita masa depan yang lebih baik.  Kemiskinan masyarakat kabupaten Purbalingga jumlahnya relatif besar tersebar dipelosok pedesaan, agar tidak terjadi rawan gangguan kesehatan dan upaya menekan angka mortalitas/ kematian, Pemerintah daerah mengambil kebijakan jaminan kesehatan daerah,   yaitu   berupa   asuransi   kesehatan   bagi   masyarakat   yang   kurang   mampu   untuk   dapat berobat gratis di berbagai pusat pelayanan kesehatan yang telah direkomendasikan. Pusat-pusat pelayanan kesehatan antara lain di Puskesmas, rumah sakit umum daerah dan berbagai rumah
sakit   lainya   di   luar   wilayan   Kabupaten   Purbalingga,   jika   rumah   sakit   daerah   tidak   mampu menangani dan telah memberikan rujukan pindah rumah sakit kelasnya lebih tinggi dan lengkap. Implemetasi Kebijakan Jamkesda antara lain bertujuan; Mendorong masyarakat kurang mampu untuk   menggunakan   kesempatan   pengobatan   sistem   asuransi   dana   dari   pemerintah   daerah. Memberikan jaminan kesehatan bagi peserta dengan pelayanan yang bermutu, efisien, efektif dan akuntabel. Serta Menyelenggarakan sistem pemeliharaan kesehatan paripurna yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

## 4.1.   Implementasi Kebijakan Jamkesda Mendorong Masyarakat Miskin/Kurang Mampu
Belum  Mendapatkan Jenis Asuransi Yang Lain Agar Ikut   Program Jamkesda.
Kebijakan Jamkesda dilaksanakan sejak 1 Oktober 2010, melalui berbagai saluran media,
seperti penyebaran pamflet, surat kabar daerah,  media elekteronik, melaui radio, tv, internet dan   berbgai   saluran   interperesonal   melalui   kepala   desa/kelurahan,   camat,   diskusi   anta penduduk,   penyuluhan     dan   lain-lain.   Hasil   sosialisasi   implementasi   kebijakan   Jamkesda sebagai   mana   diungkapkan   oleh   Bapak   Gofur   kepala   bagian   adminstrasi   di   Puskesmas Kutasari,
Kebijakan Jamkesda di tawarkan kepada masyarakat kurang mampu hasilnya positif banyak partisipan.   Disamping   itu,   sosialisasi   dari   pemerintah   juga   demikian  gencar   baik   melalui media elektronik, media cetak dan berbagai saluran interpersonal, getok tular tersebar luas dengan   cepat   maklum   program   gratisan.   Program   Jamkesda   memang   sangat   mudah disosialisasikan,  banyak pasien  yang tidak  datang sendiri  minta  rujukan tetapi   menyuruh orang lain, saya beri catatan pada surat rujukan pasien tak datang tapi toh dilayani juga Dirumah Sakit Daerah. Berbagai upaya pencegahan penyakit udah lama dilaksnakan seperti kebersihan lingkungan dan mendapat respon dukungan positif dari masyarakat.
4.2. Implemntasi   Kebijakan   Jamkesda   Memberikan   Jaminan   Kesehatan   Bagi Peserta Dengan Pelayanan Yang Bermutu,  Efisien, Efektif Dan Akuntabel.
Pelayanan kesehatan yang bermutu yaitu para medis harus memiliki keahlian yang memadai   dalam   perawatan   penyembuah     pasien,   peralatan   medis   harus   memadai sesuai dengan kebutuhan, para petugas harus tanggap seperti apa yang dibutuhkan pelanggan   mendengarkan   berbagai   keluhan   dari   pengguna   jasa.   Pelayanan   medis harus mengacu pada sistem pelayanan yang mudah, murah cepat dan baik. Kualitas pelayanan   yang   bermutu   pada   pasien   penerima   Jamkesda   seperti   apa   yang dikemukakan   oleh   Bapak   Ratno   di   desa   Karangnangka;   Kecamtan   Bojongsari Kabupaten Purbalingga bahwa
Pengalaman saya menggunakan Jamkesda rumit dan sulit sekali mengurusnya saya orang bodoh disuruh bolak- balik jika tidak ketemu petugas yang melayani terpaksa ditunda   hari   berikutnya.   Rumit   dan   banyaknya   persyaratan   harus   dipenuhi, perlengkapan adminstrasi saya terpaksa menyuruh orang. Disamping itu, waktunya nggak ada karena saya harus merawat mengurusi anak yang sedang sakit di rumah sakit   umum   daerah.  Pengurusan  adminstrasi  Jamkesda   rumit   berbelit-belit   sampai selesai,   kalau   minta   tolong   orangkan   juga   harus   bayar   dalam   pengurusan   berarti menambah biaya operasional. Lingkungan bersih indah sudah lama dicanangkan oleh pemerintah   daerah,   berhasil   baik.   Berbagai   pelayanan   pengobatan   gratis   banyak bermunculan   seperti   Jamkesmas,   Jaminan   persalinan   jamkesda   dan   lain-lain, kesehatan masyarakat terjamin dengan baik.
4.3. Kebijakan   Jamkesda   Menyelenggarakan   Pemeliharaan   Kesehatan Paripurna   Meliputi Promotif, Preventif, Kuratif Dan Rehabilitatif.
Implementasi   program   jaminan   kesehatan   daerah   memberikan   asuransi   pelayanan kesehatan pada masyarakat relatif lengkap dan terintegrasi, mulai pencegahan sampai pada   penyembuhan   berbagai   bentuk   gangguan   kesehatan.   Perawatan   pemondokan hanya   klas   III   /   bangsal   rumah   sakit,   hal   ini   dimaksudkan   untuk   menekan   biaya seminimal mungkin, tetapi tidak mengurangi efektivitas kualitas pelayanan perawatan pasien dengan asuransi Jamkesda.   Kualitas pelayanan yang bermutu pada pasien penerima Jamkesda seperti apa yang dikemukakan oleh Ibu Susi di dinas kesehatan kepala   sub   bidang   jaminan   pemeliharaan   kesehatan   kabupaten   Purbalingga   yang mengatakan bahwa,
Pelaksanaan   program   Jamkesda   sulit   sekali   untuk   dapat   memberikan   sistem pelayanan   yang   bermutu,   karena   dana   yang   tersedia   terbatas,   para   pengguna Jamkesda terus bertambah pesat, akhirnya kami melakukan berbagai penghematan, misalnya jatah cuci darah, kemoterapi, fisioterapi hanya empat kali saja, jika lebih biaya harus ditanggung pasien sendiri. Banyak perserta Jamkesda dari orang yang mampu, tetapi karena direkomendasikan kepala desa atau dekat dengan orang dalam terpaksa   kami   loloskan,   tentu   saja   mengurangi   jatah   orang   miskin.   Usaha   untuk promosi hidup sehat sudah terlaksana dengan brosur spanduk ditempelkan dimana- mana, dan berbagai bentuk penyuluhan. Purbalingga adalah wilayah bersih dan relatif sedikit munculnya berbagai penyakit menular, dinas kesehatan, pemerintah beserta jajaranya proaktif dalam memonitoring kebersihan lingkungan.
Setiap Implementasi Kebijakan dikemukakan oleh Merille Grindle, (1980) mengandung dua komponen utama yaitu content of policy isi kebijakan dan implementasinya dipengaruhi oleh Interests   affected yaitu   adanya   kepentingan   terselumbung   dari   para   pembuat   dan   pelaksana kebijakan yang perlu dimanifestasikan dalam kebijakan.
Type of benefits Berbagai tipe keuntungan yang diharapkan oleh oleh para pembuat program, artinya semakin besar keinginan untuk menaikan tingkat kesehatan masyarakat melalui dengan kebijakan   Jamkesda   perlu   didukung   sumberdaya   yang   memadai   termasuk   adanya   intervensi kekuasaan yang memberikan jaminan kesehatan gratis bagi orang miskin.. Sebagai asumsi orang tertindas tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri, maka butuh bantuan dari luar berupa kekuasaan kucuran dana, Masyarakat miskin lemah dan tidak berdaya tidak banyak pilihan secara mandiri untuk mendapatkan fasiulitas kesehatan yang memadai. Implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah harus didukung oleh pemerintah, sebab kekuasaan pada hakekatnya sebagai sumber resources, otoritatif dan nilai.   Secara struktur orang hidup akan selalu dibawah bayang- bayang kekuasan orang lain untuk merebutkan sumber-sumber resorces. Posisi yang demikian masyarakat   miskin   dalam   posisi   sulit   lemah   tidak   memiliki   kemampuan   yang   memadai. Masyarakat miskin konsentrasi bekerja bertujuan hanya sekedar untuk menyambung hidup saja, tidak punya kemampuan menaikan taraf hidup dalam pemenuhan kesehatan yang lebih baik. Mereka sudah terbiasa hidup sederhana menerima apa adanya, tiada tuntutan perencanaan masa depan   yang   lebih   baik   karena   pengalaman,   pendidikan   yang   relatif   rendah,   dan   lingkungan pegaulan terbatas. Kemampuan rendah terbelenggu oleh sistem struktur yang kaku persaingan ketat, akhirnya program Jaminan Kesehatan harus mampu mengatasi semua persoalan kesehatan bagi   masyarakat   miskin.     Warga   masyrakat   kurang   mampu   sebagian   besar   pendapatanya diperuntukan   sekedar   menutup   hutang   atau   memenuhi   berbagai   kebutuhan   yang   sifatnya mendesak saja. Pengeluaran besar tidak terencanakan misalnya keperluan pengobatan dirumah sakit  karena terbentur  biaya  akhirnya pengobatan alakadarnya  hal  ini dapat  berakibat  jumlah murtalitas dan cacat permanen menjadi meningkat, sehingga Kebijakan Jamkesda diberlakukan.

## V. Kesimpulan.
a. Kebijakan   Jamkesda   di   tawarkan   kepada   masyarakat   miskin   hasilnya   positif   banyak partisipan. Disamping itu, sosialisasi dari pemerintah juga demikian intensif baik melalui media elektronik, media cetak dan berbagai saluran interpersonal, tersebar luas, cepat dengan dukungan kepala desa/kepala kelurahan dan aparat pemerintah lainya. Program Jamkesda sangat mudah disosialisasikan, banyak pasien yang tidak datang sendiri minta rujukan dari Puskesmas   tetapi   menyuruh   orang   lain.   Di   Puskesmas   diberi   catatan   pada   surat   rujukan pasien bahwa pasien tak datang sendiri, tetapi tetap saja dilayani juga Dirumah Sakit Umum Daerah, meskipun menyalahi prosedur yang telah ditentukan. Kecuali gawat darurat surat rujukan dan persyaratan adminstrasi menyusul kemudian sambil perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah.
b. Implemntasi   Kebijakan   Jamkesda   memberikan   jaminan   kesehatan   bagi   peserta dengan semboyan pelayanan yang bermutu,   efisien, efektif dan akuntabel. Sistem pelayanan   bermutu   mudah   murah   cepat   dan   baik   belum   terlaksana   dengan   baik karena   proses   mendapat   pelayanan   gratis   melalui   prosedur   relatif   panjang,   lama dengan persyaratan relatif banyak, bahkan kadang - kala pejabat pelayanan tidak ada ditempat   sehingga   ditunda   pelayanan   pada   hari   berikutnya.   Persoalan   ini   bagi pengguna yang masih awam dengan persyaratan meja administrasi relatif panjang terpaksa menyuruh orang lain dengan memberi imbalan uang.
c. Pelaksanaan program Jamkesda memberikan perawatan kesehatan belum optimal/ belum   memadai,   karena   dana   yang   tersedia   terbatas,   disisi   lain     para   pengguna Jamkesda terus bertambah, akhirnya menerapkan kebijaksanaan melakukan berbagai penghematan. Penghematan terjadi misalnya jatah cuci darah, kemoterapi, fisioterapi hanya empat kali saja, jika lebih biaya harus ditanggung pasien sendiri. Beberapa kasus   ditemukan,   perserta   Jamkesda   dari   orang   yang   mampu,   tetapi   karena direkomendasikan kepala desa atau dekat dengan orang dalam terpaksa di loloskan, tentu saja mengurangi jatah orang miskin. Usaha untuk promosi hidup sehat sudah terlaksana dengan baik, penyebaran brosur spanduk ditempelkan dimana-mana, dan berbagai bentuk penyuluhan. Purbalingga adalah wilayah bersih dan relatif sedikit
munculnya berbagai penyakit menular, dinas kesehatan, pemerintah beserta jajaranya proaktif dalam memonitoring kebersihan lingkungan
VI. Daftar Pustaka
Guba   E.G   dan   Lincon.1985. Naturalistic   Inquiry .   Sage   Publications   Beverly   Hills London New Delhi.
Grindle Merilee. 1980. Politic and Policy Implementation in The Third World . Pricenton University Press. New Jersey.
Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 440/244 Tahun 2010 Tentang Penunjukan Dinas Kesehatan   Kabupaten   Purbalingga   untuk   Melaksanakan   Perjanjian   Kerjasama Pelayanan   Kesehatan   Bagi   Peserta   Jaminan   Kesehatan   Daerah   Provinsi   Jawa Tengah Tahun 2010 di Kabupaten Purbalingga.

## Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Nomor 441.91/10379/2010/4. Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010.
Kesepakatan Bersama Provinsi Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 Dengan Pemerintah Kabupaten   Purbalingga   Nomor   440/5   Tahun   2010. Tentang     Pengelolaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Miles B. Mathew dan Huberman 1977. Analisa Data Kualitatif Universitas Indonesia (UI Press). Jakarta.
Peraturan   Daerah   Kabupaten   Purbalingga   Nomor   09   Tahun   2010. Tentang   Jaminan Kesehatan Daerah .
Rogers.EM.1979; Modernization Among Peasants The Impact of Communication ; Hold Renehart and Wiston; Inc.New York.USA.
Strauss.2003. Basic   of   Qualitative   Reseach   :   Grounded   Theory   Procedures   and Techniques; Sage Publications. Beverhills.
Sutopo   HB.1992. Metode   Penelitian   Kualitatif. Pen.   Fakultas   Ilmu   Sosial   dan   Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret. Solo. Provinsi Jawa Tengah.
Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009. Pemerintah Berkewajiban, Bertanggung   Jawab   Dalam   Memberikan   Pelayanan   Kesehatan   Gratis   Kepada Masyarakat Khusunya Bagi yang Kurang Mampu, dan Miskin.
Alamat Korespondensi : Hari Walujo Sedjati. Jln. Gunung Muria No 15 RT 01 /RW 08. Kelurahan Grendeng Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas.
Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos : 53122. Hp. 081. 328. 627. 071. Email: hariwaluyo@gmail.com