## Legalitas
Pendekatan Pemolisian Proaktif ( Proactive Policing )
Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika (Studi di Polrestabes Medan)

## *Junaidi Pardede, Alpi Sahari, dan Tengku Erwinsyahbana
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara *Correspondence email: junaidipardede@gmail.com
Abstrak .  Pada  prinsipnya  perlindungan  hukum  tidak  membedakan  terhadap  kaum  pria  maupun  wanita,  sistem  pemerintahan negara  sebagaimana  yang  telah  dicantumkan  dalam  penjelasan  Undang-Undang  Dasar  1945,  diantaranya  menyatakan  prinsip, “Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum  (rechtstaat)  dan  pemerintah  berdasar  atas  sistem  konstitusi  (hukum dasar)”. Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap “fundamental rights” (hak-hak dasar/asasi). Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu terletak pada delik aduan, dimana  meskipun  sudah  jelas-jelas  perbuatan  yang  dilakukan  pelaku  adalah  tindak  pidana  dan  bertentangan  dengan  Hak  Asasi Manusia namun tanpa adanya pengaduan dari korban maka pelaku tidak dapat dituntut atas tindak 16 pidana yang dilakukannya. Metode  penelitian  normatif  dengan  data  sekuder  dan  studi  putusan.    Adapun  Hasil  penelitiannya  yaitu      penanganan  kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta  bagaimana  pemulihannya,  Terdakwa  tersebut  dapat  tuntutan  ganti  kerugian  di  tingkat  pengadilan  karena  adanya  putusan pengadilan  yang  dinilai  merugikan  dan  Hakim  dalam  memutus  suatu  perkara  harus  mempertimbangkan  kebenaran  yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Terdakwa Kekerasan Fisik , Rumah Tangga .
Abstract . In principle, legal protection does not distinguish between men and women, the state government system as stated in the explanation of the 1945 Constitution, among others, states the principle, "Indonesia is a country based on law (rechtstaat) and a government based on a constitutional system (law). base)". The main element of the rule of law is the recognition and protection of  "fundamental  rights".  Law  No.  23  of  2004  concerning  the  Elimination  of  Domestic  Violence,  which  lies  in  the  complaint offense, where although it is clear that the act committed by the perpetrator is a criminal act and is contrary to human rights, without  a  complaint  from  the  victim,  the  perpetrator  cannot  be  prosecuted  for  the  crime  committed.  did.  Normative  research method with secondary data and decision studies. The results of the research are that the handling of cases of domestic violence does not only prosecute suspects/perpetrators of acts of violence but also thinks about the rights of victims and how to recover them. The case must consider juridical truth, philosophical and sociological truth.
Keywords : Legal Protection, Rights of Defendants of Physical Violence, Household

## PENDAHULUAN
Tindak  pidana  penyalahgunaan  Narkoba  sebelum  lahirnya  Undang-Undang  Nomor    35  Tahun  2009  tentang Narkotika  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1997  tentang  Narkotika  dan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1997  tentang  Psikotropika.  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  ini  secara  tegas mensyaratkan  beberapa  perbuatan  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  penyalahgunaan  Narkoba khusunya  Narkotika.  Beberapa  pasal  di  dalam  undang-undang  tentang  Narkotika  dan  Psikotropika  yang  dijadikan sebagai  ketentuan  hukum  tentang  perbuatan  yang  dilarang  dan  disertai  dengan  ancaman  pidana  bagi  barang  siapa yang  melanggar  larangan  tersebut. 1 Pelanggaran  atas  ketentuan  hukum  pidana  biasa  disebut  sebagai  tindak  pidana, perbuatan  pidana,  delik,  peristiwa  pidana  dan  banyak  istilah  lainnya.  Terhadap  pelakunya  dapat  diancam  sanksi sebagaimana sudah ditetapkan dalam undang-undang. 2
Kejahatan  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  perilaku  menyimpang  ( deviant  behavior )  yang  selalu  ada  dan melekat ( inherent ) dalam setiap bentuk masyarakat, 3 karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal ( a univerted social phenomenon ) dalam kehidupan manusia, dan bahkan dikatakan telah menjadi the oldest social problem of human . Selain memiliki dimensi lokal, nasional dan regional kejahatan juga dapat menjadi masalah internasional, karena seiring dengan kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operandi kejahatan masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batas-batas negara  ( borderless  countries ).  Inilah  yang  dikenal  sebagai  kejahatan  yang  berdimensi  transnasional  ( transnational
1 Sudarto. (1990). Hukum Pidana I , cetakan ke II, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, p. 12.
2 Pasal 10 KUH Pidana menyebutkan: Pidana terdiri dari: a. pidana pokok yang meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan  pidana  denda,  b.  Pidana  tambahan  yang  terdiri  dari  pencabutan  hak-hak  tertentu,  perampasan  barang-barang  tertentu,  dan  pengumuman putusan hakim.
3 Goode, Erich. (1984). Deviant Behavior, New Jersey: Prentice-Hall Inc, p. 43
crime ).  Salah  satu  wujud  dari  kejahatan  trasnasional  yang  krusial  karena  menyangkut  masa  depan  generasi  suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda negeri ini adalah kejahatan dibidang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 4 Modus operandi sindikat peredaran narkotika dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui  jaringan  manajemen  yang  rapi  dan  teknologi  yang  canggih  dan  masuk  ke  Indonesia  sebagai  negara  transit ( transit-state ) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika secara ilegal ( point of market-state ). Dalam kurun waktu dua dasa warsa terakhir ini, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. 5 Untuk  jaringan peredaran  narkotika  di  negara-negara  Asia,  Indonesia  diperhitungkan  sebagai  pasar  ( market-state )  yang  paling prospektif  secara  komersial  bagi  sindikat  internasional  yang  beroperasi  di  negara-negara  sedang  berkembang  yang tentunya sangat berimplikasi terhadap pembangunan nasional.
Dapat  dicontohkan  di  kota  Medan  berdasarkan  hasil  pengungkapan  yang  dilakukan  Polri  (Satuan  Reserse Narkoba) saat ini telah dijadikan sebagai point of market-state peredaran gelap Narkotika terorganisir yang mayoritas masuk dari Negara Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa Peredaran gelap Narkotika terorganisir memiliki jaringan terorganisir atau organized transnational crime dan Kota Medan Kota Medan merupakan salah satu target peredaran gelap  jaringan  Narkotika  terorganisir  antar  Negara  di  dalam  jaringan Golden  Triangle .   Perkembangan  peredaran gelap narkoba diwilayah kota Medan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang sangat pesat, hal ini dapat dilihat dari pengungkapan-pengungkapan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan selama 4 (empat) tahun terakhir, yakni:
pengungkapan  pada  tanggal  10  September  2021 sekitar  pukul  20.00  wib  di  Jl.  Gaperta  ujung  Komp.  ACM Blok C2 Kel. Tanjung Gusta Kec Medan Helvetia dengan barang bukti 1,9 Kg Shabu,620 Butir Pil Ectasy, 2 Unit  Timbangan  Elektrik,  1  Pucuk  Senpi  AK  56,  1  Bh  Granat,  1  Magazen  AK  penuh  peluru,  1 Magezen FN penuh peluru, 120 Butir peluru FN, 26 Butir Peluru AK56. pengungkapan pada tanggal 10 September 2021, sekira pukul 14.00 wib di jl.Gatot Subroto Medan ( didepan toko Berastagi buah) dengan barang bukti 10,4 kg narkoba jenis Shabu. pengungkapan pada tanggal 12 September 2019, sekira pukul 09.00 wib di jl. Tritura depan Swalayan Maju Bersama Kel.Harjo Sari Kec. Medan Amplas, dengan barang bukti 25 kg Shabu dan 30.000 butir pil Extacy. Pengungkapan  pada  tanggal  17  Januari  2020 di  Jl.  Medan-Binjai  km.15  Diski  kel..  Sumber  Melati  Kec Medan  Sunggal  Kab.  Deli  Serdang,  dengan  barang  bukti  4.219  kg  daun  ganja  kering  asal  Aceh  dan  1  Unit mobil Truck Tronton, 1 unit mobil Avanza serta 4 Unit HP . Indonesia  kini  dikenal  tidak  hanya  sebagai  tempat transit dan konsumen Narkotika,  melainkan  juga  dikenal sebagai negara produsen Narkotika, hal tersebut diketahui dengan terbongkarnya beberapa rumah produksi Narkotika dengan  omset  penjualan  hingga  milyaran  rupiah  berhasil  dibekuk  petugas  Kepolisian.  Baru-baru  ini  prevalensi penyalahguna  Narkotika  sudah  mencapai  3.256.000  jiwa  dengan  estimasi  1,5%  penduduk  Indonesia  adalah penyalahguna Narkotika. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam memerangi kejahatan narkoba, yang salah  satunya  diimplementasi  dalam  program  upaya  Pencegahan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan target objektif  mencanangkan “Indonesia bebas narkoba”, dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan drug demand dan supply reduction.
Program  aksi  Kapolri  dan commader  wish pada  prinsipnya  merupakan  pengejawatah  dari  “Revitalisasi  dan Reformasi  Hukum  berdasarkan  Nawacita”.  Program  revitalisasi  hukum  menjadi agenda  strategis  pemerintah  untuk memulihkan  kepercayaan  publik,  menciptakan  keadilan  dan  kepastian  hukum.  Salah  satu  agenda  dari  program revitalisasi  hukum  adalah  penguatan  kelembagaan  melalui  polisi  komunitas,  di  samping  penataan  regulasi  dan pembangunan  budaya  hukum.  Program  revitalisasi  hukum  ini,  apabila  dikaitkan  dengan  penanggulangan  peredaran gelap  Narkotika  tentunya  sangat  berkolerasi  dengan  program-program  yang  telah  dilakukan  oleh  Polri  terkait pemolisian  modern,  antara  lain  dilihat  dari  indicator-indikator  sebagai  berikut: Pertama ,  aspek  regulasi  hukum ( content of law) di dalam undang-undang Narkotika yang mensyaratkan adanya tindakan pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi  dan  perberdayaan  masyarakat. Kedua ,  aspek  kelembagaan  hukum  ( structure  of  law )  menyangkut klasifikasi manus mista dan manusi domina (depenalisasi dan dekriminalisasi). Ketiga , aspek budaya hukum ( culture of  law )  dengan  tujuan  terbangunnya  budaya  cegah  dan  tangkal  peredaran  gelap  Narkotika.    Polrestabes  Medan khususnya  Satuan  Reserse  Narkoba  Polrestabes  Medan  merupakan  salah  satu  kesatuan  Polri  yang  menjadi leading sector dalam  upaya  penanggulangan  peredaran  gelap  Narkotika  baik  terhadap drug  demand maupun supply reduction . Dimana apabila penanggulangan berjalan dengan baik maka peran dan fungsi Polrestabes Medan tersebut
4 Romli Atmasasmita. (1997). Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 45
5 I  Nyoman  Nurjana, Penanggulangan  Kejahatan  Narkotika  :  Eksekusi  Hak  Perspektif  Sosiologi  Hukum ,  http///www.google.com, diakses tanggal 5 Maret 2022.
dapat  memberikan  kontribusi  yang  sangat  signifikan  dalam  mengurangi  maraknya  peredaran  gelap  Narkotika  baik pada  eskalasi,  dampak  maupun  ruang  lingkup  kejahatan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  Polretabes  Medan  saat  ini  telah merumuskan  terobosan  kreatif  ( creative  brouhtg )  untuk  menanggulangi drug  demand dan supply  reduction dengan program Gerebek Kampung Narkoba (GKN) dan Pembentukan Tim Satgas Anti Narkoba di tingkat kelurahan dengan penguatan  strategi  pada prevention  first yang  melibatkan  3  (tiga)  pilar  plus  yakni  Polri,  Pemda,  TNI  dan  Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda.
Proactive policing dan problem oriented policing sebagai sasaran dari sinergitas polisional merupakan langkah efektif untuk menghadapi dinamika perkembangan sosial yang terjadi pada saat ini terutama terkait peredaran gelap Narkoba yakni terjadinya pergeseran terhadap nilai-nilai budaya dan norma-norma yang ada di masyarakat antara lain misalnya faktor pelaku melakukan kejahatan peredaran gelap Narkoba yang salah satunya disebabkan oleh terjadinya perubahan  disfungsi  sosial  masyarakat.  Pelaku  melakukan  kejahatan  karena  faktor  ekonomi  dan  terjadinya kesenjangan  sosial.  Di  samping  itu  mudahnya  masyarakat  untuk  terprovokasi  melakukan  tindakan  anarkhis  seperti menghalang-halangi aparat penegak hukum untuk  memberantas peredaran gelap Narkoba, misalnya pemberantasan peredaran  gelap  Narkoba  yang  dilakukan  oleh  Polrestabes  Medan  di  dalam  Program  Grebek  Kampung  Narkoba (GKN)  mendapat  reaksi  perlawanan  dari  masyarakat  untuk  melindungi  pelaku  peredaran  gelap  Narkoba,  namun setelah dilakukan beberapa terobosan kreatif yang dilakukan oleh Polrestabes Medan dengan melibatkan partisipasi aktif  masyarakat  maka  program  GKN  ini  mendapat  dukungan  dan  apresisasi  yang  begitu  kuat  dari  masyarakat. Salah satu contoh Kampung Kubur yang selama  ini terstigma sebagai jalur merah peredaran gelap Narkoba telah berubah  sebagai  kampung  sejahtera  dengan  stigma  sebagai  kampung  pelopor  pencegahan  dan  penanggulangan peredaran gelap Narkoba dengan adanya daya tangkal masyarakat terhadap terjadinya peredaran gelap Narkoba di wilayah  Kampung  Sejahtera .    Untuk  itu  dalam  rangka  pencegahan  dan  penanggulangan  peredaran  gelap  Narkoba maka  Polrestabes  Medan  secara  terus  menerus  melakukan  formulasi  program  yang  berorientasi  pada proactive policing dan problem oriented policing . Polrestabes Medan telah memprogram salah satu program yang berorientasi pada crime  prevention dan conflict  management melalui  program Door  to  Door  System (DDS)  yang  selanjutnya program  ini  diaplikasikan  oleh  jajaran  Polrestabes  Medan  sampai  dengan  tingkat  Bhabinkamtibmas.  Salah  satu metode  yang  dilakukan  untuk  mengakselerasi  program Door  to  Door  System (DDS)  yang  ternyata  efektif  dalam menurunkan tingkat peredaran dan penyalahgunaan Narkoba adalah melakukan mapping (pemetaan) potensi-potensi sebagai  ancaman  terjadinya  peredaran  gelap  Narkoba. Mapping yang  dilakukan  oleh  Polrestabes  Medan  dengan tujuan terselenggaranya metode scanning, analysis, response, assess.

## METODE
Suatu  penelitian  tidak  dapat  dikatakan  penelitian  apabila  tidak  memiliki  metode  penelitian. 6 Metode penelitian  adalah  suatu  proses  pengumpulan  dan  analisis  data  yang  dilakukan  secara  sistematis,  untuk  mencapai tujuan  tertentu.  Pengumpulan  dan  analisis  data  dilakukan  secara  alami,  baik  kuantitatif  maupun  kualitatif, eksperimental  dan  non-eksperimental,  interaktif  dan  non-interaktif. 7 Metode  Penelitian  yang  digunakan  yaitu penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data skunder. 8 Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik. 9

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pendekatan Pemolisian Proaktif Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika
Penanggulangan  peredaran  gelap  Narkotika  tentunya  tidak  hanya  berorientasi  pada  pengungkapan  melalui pendekatan under cover , observasi, survaillance , under cover buy dan controlled delivery , membuka atau memeriksa setiap  barang  kiriman  melalui  pos  atau  alat-alat  penghubung  lainnya  yang  diduga  mempunyai  hubungan  dengan perkara  yang  sedang  dalam  penyidikan,  menyadap  pembicaraan  melalui  telepon  dan/atau  telekomunikasi  elektronik lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak  pidana  peredaran  gelap  Narkotika  terorganisir,  melakukan  tindakan Raid  Planning  Execution (RPE): Penangkapan dalam posisi tertangkap tangan, Sita Barang Bukti Narkoba, Interogasi pra BAP tersangka, Pemeriksaan
6 Ismail  Koto,  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Terorisme, Proceding  Seminar  Nasional Kewirausahaan , 2 (1), p.1052-1059.
7 Ismail  Koto.  (2020).  Review  Of  Criminal  Law  On  The  Consumption  Of  Food  And  Drug  Containing  Narcotics  And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), International Proceeding Of Law & Economics.
8 Ismail  Koto.  (2022).  Kebijakan  Hukum  Terhadap  Perbuatan  Penggunan  Merek  Yang  Sama  Pada  Pokoknya, SANKSI:  Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi .
9 Rahimah  &  Ismail  Koto.  (2022).  Implications  of  Parenting  Patterns  in  the  Development  of  Early  Childhood  Social  Attitudes. IJRS: International Journal Reglement & Society , 3 (2), 129-133.
barang bukti ke Labfor dan BAP: Saksi dan Tersangka yang selama ini dilakukan oleh institusi kepolisian yakni Polri maupun  lembaga  negara  lainnya  yakni  BNN  tanpa  melakukan  pendekatan prevention  first dalam  upaya  pencegahan drug demand dan supply reduction .
Polrestabes  Medan  khususnya  Satuan  Reserse  Narkoba  telah  melakukan  upaya  untuk  menanggulangi peredaran  gelap  Narkotika  dengan  melakukan  pendekatan prevention  first melalui  program  Gerebek  Kampung Narkoba (GKN) dan pembentukan Tim Satgas Anti Narkoba dengan memberdayakan 3 (tiga) pilar plus. Program ini sangat  efektif  untuk  mengurangi  peredaran  gelap  Narkotika  di  wilayah  hukum  Polrestabes  Medan  sebagai  upaya pencegahan drug  demand dan supply  reduction . Prevention  first sebagai  sasaran  dari  program  Gerebek  Kampung Narkoba  (GKN)  dan  pembentukan  Tim  Satgas  Anti  Narkoba  di  setiap  kelurahan  sebagai  upaya  pencegahan drug demand dan supply  reduction merupakan  langkah  efektif  untuk  menghadapi  dinamika  perkembangan  sosial  yang terjadi pada saat ini terutama terkait peredaran gelap Narkotika yakni terjadinya pergeseran terhadap nilai-nilai budaya dan  norma-norma  yang  ada  di  masyarakat  antara  lain  misalnya  faktor  pelaku  melakukan  kejahatan  peredaran  gelap Narkoba yang salah satunya disebabkan oleh terjadinya perubahan disfungsi sosial masyarakat. 10
Pelaku  melakukan  kejahatan  karena  faktor  ekonomi  dan  terjadinya  kesenjangan  sosial.  Di  samping  itu mudahnya  masyarakat  untuk  terprovokasi  melakukan  tindakan  anarkhis  seperti  menghalang-halangi  aparat  penegak hukum  untuk  memberantas  peredaran  gelap  Narkotika,  Untuk  itu  dalam  rangka  penanggulangan  peredaran  gelap Narkotika  maka  Polrestabes  Medan  khususnya  Satuan  Reserse  Narkoba  secara  terus  menerus  dapat  melakukan formulasi  program  yang  berorientasi  pada prevention  first dengan  terlebih  dahulu  melakukan mapping (pemetaan) potensi-potensi  sebagai  ancaman  terjadinya  peredaran  gelap  Narkotika. Mapping yang  dilakukan  dengan  tujuan terselenggaranya metode scanning, analysis, response, assess . Program ini disatu sisi dirasakan optimal namun disisi lain  belum  optimal  yang  satunya  disebabkan  belum  optimalnya  kemampuan  sumber  daya  organisasi  Polrestabes Medan untuk mengoptimalkan penanggulangan peredaran gelap Narkotika melalui pendekatan prevention first dalam rangka  mendukung  pembangunan  nasional  melalui  pencegahan  peredaran  gelap  Narkotika  melalui  pemolisian proaktif. Semakin terbukanya era globalisasi dan berkembangnya pengaruh lingkungan strategic (global, regional dan nasional)  diprediksikan  bahwa  isu-isu  permasalahan  sosial  akan  semakin  berkembang,  karena  terjadi  benturan- benturan  kepentingan  di  antara  aspek-aspek  kehidupan  masyarakat.  Suatu  kenyataan  bahwa  hasil  dari  benturan- benturan  kepentingan  dimaksud  pada  akhirnya  akan  membawa  dampak  sosial  dan  pada  akhirnya  menimbulkan permasalahan  sosial  yang  berpengaruh  terhadap  stabilitas  keamanan  nasional.  Terwujudnya  keamanan  nasional sebagai  tanggungjawab  institusi  Polri  merupakan  kerangka  dasar  ( Road  Map )  sebagaimana  dimaksud  oleh  Undang- Undang  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Pasal  4  dan  Pasal  5  bahwa  Polri merupakan  institusi  pemerintahan  yang  diberikan  tanggungjawab  oleh  bangsa  dan  negara  untuk  memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi, melayani masyarakat).
Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan stabilitas keamanan nasional tentunya tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan apabila Polri tidak penguatkan pengimplementasian Polmas dalam menghadapi setiap gangguan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Polmas sebagai strategi Polri dalam penciptaan Kamtibmas  dan  Kamdagri  tentunya  lebih  berorientasi  pada  intesifikasi proaktif  policing dengan  sasaran terselenggaranya problem  oriented  policing sehingga  pelaksanaan  tugas  dapat  efektif  dan  efesien. Problem  oriented policing diartikan bahwa adanya usaha kolaburasi antara polisi dan masyarakat dimana kedua-duanya bersama-sama mengidentifikasi  dan  memecahkan  terhadap  terjadinya  permasalahan-permasalah  ditengah-tengah  masyarakat  dan faktor  penyebab  terjadinya  gangguan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  sehingga  ambang  gangguan  dapat diantisipasi, tindak menjadi potensi gangguan dan gangguan nyata. Hal yang paling utama dalam penerapannya adalah dengan  mengetahui  permasalahan  yang  ada  dan  sedang  terjadi,  untuk  itu  diharapkan  Polri  mampu  untuk  membaca perkembangan  lingkungan  dengan  berbagai  perubahannya  guna  dapat  mengantisipasi  segala  bentuk  kejahatan  dan permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. 11
Model penerapan Polmas melalui pemberdayaan komunitas masyarakat yang menekankan masyarakat sebagai subjek  pemeliharaan  keamanan  ini  tentunya  lebih  mengedepankan  kedudukan  dan  fungsi  Polri  sebagai  pelayan masyarakat sehingga dapat  menampung aspirasi masyarakat tentang permasalahan – permasalahan sosial yang terjadi dan melakukan upaya pemecahan masalah ( problem solving ) di wilayah penugasannya. Pelayanan yang dengan cara menerima  keluhan  masyarakat  atau  permasalahannya  dan  melakukan  tindakan  –  tindakan  kepolisian  secara  nyata sebagai  upaya  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat.    mengkedepankan  perannya  selaku  pelindung, pengayom  dan  pelayan  masyarakat  yang  mengutamakan  pendekatan  penangkalan  dan  pencegahan  dengan berpedoman  pada  beberapa  aspek  yaitu: Pertama ,  Aspek Security. Kedua ,    Aspek Surety . Ketiga ,  Aspek Safety. Keempat , Aspek Peace. Di samping itu pendekatan yang dilakukan oleh Polri didasarkan pada aspek Profesionalisme, Kemandirian,  Keramahan  dan  Adil.  Hal  ini  tentunya  melahirkan  hubungan  kemitraan  yang  harmonis  antara
10 Hasil wawancara dengan Kanit Lidik 1 Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, tanggal 14 Juni 2022
11 Hasil wawancara dengan Kanit Binmas Polsek Medan Baru Polertabes Medan, tanggal 15 Juni 2022
masyarakat  dengan  Polri  sehingga  akan  terbangun  citra  dan  kepercayaan  masyarakat,  untuk  itu  dalam  rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai langkah awal keberhasilan penerapan Polmas tentunya Polri  harus  melakukan  perubahan  paradigma  yakni  bertindak  dalam  melayani  masyarakat  secara  profesional  dan proporsional  dengan  mengedepankan  aspek  pendekatan  polisi  civil  ( cipil  polician  approach ).  Agar terimplementasinya  Polmas  sebagai  peluang  dalam  penciptaan  Kamtibmas  dan  Kamdagri,  tentunya  harus  dilakukan beberapa upaya antara lain: Pertama, meningkatkan kemampuan petugas Polmas dalam membangun kemitraan dengan pemberdayaan  komunitas  masyarakat  yang  meliputi communication  skill,  problem  solving  skill,  leadership  skill . Kedua ,  Mengimpelemtasikan  Polmas  terhadap  komunitas  masyarakat  secara  optimal  dengan  indikator  seluruh desa/kelurahan  tersentuh  Polmas  dan  terdapat  petugas  Polmas.  Pemberdayaan  dilakukan  dengan  mengedepankan masyarakat sebagai subjek pemeliharaan Kamtibmas dan menjadikan  masyarakat sebagai  mitra dari polisi. Ketiga , mengoptimalkan  peran stake  holder dalam  mewujudkan  dan  membantu  pelaksanaan  Polmas  melalui  pemberdayaan masyarakat dan meningkatnya pemahaman secara signifikan dari Stake Holder bahwa tugas-tugas dan tanggung jawab dalam pemeliharaan Kamtibmas adalah merupakan tugas dan tanggung jawab bersama.
Hambatan Dalam Pendekatan Pemolisian Proaktif Untuk Mencegah Peredaran Gelap Narkotika
Indonesia  telah  menjadi  salah  satu  negara  yang  dijadikan  pasar  utama  ( market-state )  yang  paling  prospektif secara  komersial  bagi  sindikat  internasional  dari  jaringan  sindikat  peredaran  gelap  narkotika  yang  berdimensi internasional  untuk  tujuan-tujuan  komersial 12 .  Selain  itu  perkembangan  kejahatan  narkoba  di  Indonesia  telah memasuki  tingkat  yang  sangat  memprihatinkan.  Indonesia  kini  dikenal  tidak  hanya  sebagai  tempat transit dan konsumen narkoba,  melainkan  juga  dikenal  sebagai  negara  produsen  narkoba,  hal  tersebut  diketahui  dengan terbongkarnya  beberapa  rumah  produksi  Narkoba  dengan  omset  penjualan  hingga  milyaran  rupiah  berhasil  dibekuk petugas Kepolisian.  Baru-baru  ini  prevalensi  penyalahguna  narkoba  saat  ini  sudah  mencapai  3.256.000 jiwa  dengan estimasi 1,5% penduduk Indonesia adalah penyalahguna narkoba. 13 Mengantisipasi kejahatan transnational khususnya sindikat  Narkoba  tentunya  tidak  hanya  berorientasi  pada  pengungkapan  melalui  pendekatan  under  cover,  observasi, survaillance , under  cover buy dan controlled  delivery ,  membuka  atau  memeriksa  setiap  barang  kiriman  melalui  pos atau alat-alat penghubung lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang dalam penyidikan, menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau telekomunikasi elektronik lainnya  yang dilakukan oleh orang  yang dicurigai  atau  diduga  keras  membicarakan  masalah  yang  berhubungan  dengan  tindak  pidana  peredaran  gelap Narkotika  terorganisir,  melakukan  tindakan Raid  Planning  Execution (RPE):  Penangkapan  dalam  posisi  tertangkap tangan,  Sita  Barang  Bukti  Narkoba,  Interogasi  pra  BAP  tersangka,  Pemeriksaan  barang  bukti  ke  Labfor  dan  BAP: Saksi dan Tersangka yang selama ini dilakukan oleh institusi kepolisian yakni Polri maupun lembaga negara lainnya yakni BNN tanpa melakukan pendekatan proactive policing dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Narkoba. Proactive  policing menekankan  bahwa  Polri  adalah  mitra  masyarakat  sehingga  terjadi  hubungan  korelatif yang  sangat  erat  antara  Polri  dan  masyarakat.Keberhasilan  tugas  Polri  dalam  menjaga  terpeliharanya  keamanan  dan ketertiban masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat dan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Polri seyogyanya tampil ditengah – tengah masyarakat sebagai sosok pelindung dan pelayan masyarakat.Kesetaraan  kedudukan  antara  Polri  dan  masyarakat  sebagai  cermin  kemitraan,  sehingga  masyarakat menginginkan  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  Polri  berupa  tindakan  yang  profesional,  prosedur,  proporsional, tulus, ikhlas dan tanpa pamrih. Dalam melakukan peran dan fungsinya, di harapkan petugas polri dapat melakukan interaksi dengan warga masyarakat.  Menjalin hubungan dengan cara bermitra mengandung maksud bahwa kedudukan petugas polisi  dan  masyarakat  adalah  sama.  Sasaran  yang  hendak  di  capai  oleh  Polri  yaitu  menanamkan  kepercayaan masyarakat  ( trust  building )  dengan  khalayak  publik,  memperluas  kemitraan  ( patnership  dan  nerworking )  dan membangun  kapasitas  ( capacity  building )  Polri  sebagai  daya  dukung  yang  handal  dalam  setiap  pelayanan  kepada masyarakat.
Sosok  polisi  ideal  sebagai  mobilisator  dalam    mengimplementasikan  peran  dan  fungsinya  dengan  indicator yakni  pandai (inteligen ),  mempunyai  akal  sehat  ( common  sense ),  menghargai  warga  ( courtesy ),  keramahan (friendliness )  dan  kesabaran  ( patience ).  Perkembangan  lingkungan  strategic  perubahan  paradigma  Polri  terjadi  dari “ Crime  Fighter “ dan “ Law  Enforcement ” menjadi “ Crime  Prevention “ dan “ Conflict  Manajement ”. Hal inilah yang mendasari  perlunya  pengaplikasian  pemolisian  proaktif  dan  pemolisian  yang  berorientasi  pada  penyelesaian  akar permasalahan sebagai kerangka dasar dari community policing berbasis community oriented policing service . Proactive  policing dan problem  oriented  policing sebagai  sasaran  dari  sinergitas  polisional  merupakan langkah efektif untuk menghadapi dinamika perkembangan sosial yang terjadi pada saat ini terutama terkait peredaran gelap  Narkoba  yakni  terjadinya  pergeseran  terhadap  nilai-nilai  budaya  dan  norma-norma  yang  ada  di  masyarakat antara lain misalnya faktor pelaku melakukan kejahatan peredaran gelap Narkoba yang salah satunya disebabkan oleh terjadinya perubahan disfungsi sosial masyarakat. Pelaku melakukan kejahatan karena faktor ekonomi dan terjadinya
12 Narcotic news narckoba bombastis edisi 11 November 2016
13 Ibid
kesenjangan  sosial.  Di  samping  itu  mudahnya  masyarakat  untuk  terprovokasi  melakukan  tindakan  anarkhis  seperti menghalang-halangi  aparat  penegak  hukum  untuk  memberantas  peredaran  gelap  Narkoba,  dapat  dideskripsikan sebagai berikut: 14
“Pemberantasan peredaran gelap Narkoba yang dilakukan oleh Polrestabes Medan di dalam Program Grebek Kampung  Narkoba  (GKN)  mendapat  reaksi  perlawanan  dari  masyarakat  untuk  melindungi  pelaku  peredaran  gelap Narkoba, namun setelah dilakukan beberapa terobosan kreatif yang dilakukan oleh Polresta Medan dengan melibatkan partisipasi  aktif  masyarakat  maka  program  GKN  ini  mendapat  dukungan  dan  apresisasi  yang  begitu  kuat  dari masyarakat.  Salah  satu  contoh  Kampung  Kubur  yang  selama  ini  terstigma  sebagai  jalur  merah  peredaran  gelap Narkoba  telah  berubah  sebagai  kampung  sejahtera  dengan  stigma  sebagai  kampung  pelopor  pencegahan  dan penanggulangan  peredaran  gelap  Narkoba  dengan  adanya  daya  tangkal  masyarakat  terhadap  terjadinya  peredaran gelap Narkoba di wilayah Kampung Sejahtera”.
Untuk itu dalam rangka pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkoba maka Polrestabes Medan secara terus menerus melakukan formulasi program  yang berorientasi pada proactive policing dan problem oriented policing . Polresta Medan telah memprogram salah satu program yang berorientasi pada crime prevention dan conflict management melalui  program Door  to  Door  System (DDS)  yang  selanjutnya  program  ini  diaplikasikan  oleh jajaran Polresta  Medan  sampai  dengan  tingkat  Bhabinkamtibmas.  Salah  satu  metode  yang  dilakukan  untuk  mengakselerasi program Door to Door System (DDS) yang ternyata efektif dalam menurunkan tingkat peredaran dan penyalahgunaan Narkoba  adalah  melakukan mapping (pemetaan)  potensi-potensi  sebagai  ancaman  terjadinya  peredaran  gelap Narkoba. 15 Mapping yang  dilakukan  oleh  Polrestabes  Medan  dengan  tujuan  terselenggaranya  metode scanning, analysis, response, assess .
Dengan belum optimalnya proactive policing pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dilaksanakan  oleh  Polrestabes  Medan  tentunya  berimplikasi  terhadap  pencapaian  soliditas,  profesionalisme  dan revolusi mental. Adapun implikasi yang muncul antara lain:
1. Belum  optimalnya  proactive  policing  pencegahan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkoba  dapat berimplikasi terhadap kegiatan deteksi yang dilakukan oleh personel Polrestabes Medan. Di samping itu dianggap  belum  mampu  untuk  mengakselerasi  program  kegiatan  kepolisian  dalam  kerangka menghadirkan  Negara  di  tengah-tengah  masyarakat  yang  sejalan  dengan  kebijakan  Pemerintah menyangkut Program Nawacita yang digunakan sebagai tool untuk mendukung pembangunan nasional.
2. Belum optimalnya proactive policing pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba tentunya dapat  berimplikasi  terhadap  soliditas,  profesionalisme  dan  revolusi  mental  dengan  idikator  sebagai berikut: Pertama, terjadinya sumbatan komunikasi diantara personil, sumbatan antara Polisi dengan warga masyarakat sehingga kurang mampu untuk mengintensifkan  tindakan preemtif dan preventif pencegahan penyalahgunaan dan  peredaran  gelap  Narkoba,  belum  optimal  sinergitas  polisonal  melalui  pengotimalan proactive policing pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba terhadap kegiatan negosiasi, komunikasi  dengan  instansi  terkait  dalam  menanggulangi    bahaya  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap Narkoba.
Pola  polisi  komunitas  dengan  pemolisian  modern  telah  dirumusakan  pada  kebijakan  dan  strategi  Kapolda Sumut,  secara  ontologis  berorientasi  untuk  terwujudnya  sosok  polisi  ideal  dan  polisi  modern  sebagai  mobilisator dalam  mengimplementasikan peran dan fungsinya dengan indicator yakni pandai (inteligen), mempunyai akal sehat (common  sense),  menghargai  warga  (courtesy),  keramahan  (friendliness)  dan  kesabaran  (patience).  Perkembangan lingkungan strategic perubahan paradigma Polri terjadi dari “Crime Fighter“ dan “Law Enforcement” menjadi “Crime Prevention“ dan “Conflict Manajement”. Hal inilah yang mendasari perlunya pengaplikasian prevention first di dalam program  pemolisian  proaktif  dan  pemolisian  yang  berorientasi  pada  penyelesaian  akar  permasalahan  (simultaneous strategy to social problem) khususnya di dalam penanggulangan peredaran gelap Narkotika melalui program GKN dan pembentukan  Satgas  Anti  Narkoba  yang  melibatkan  3  (tiga)  pilar  plus.  Program  ini  sangat  efektif  untuk menanggulangi  peredaran  gelap  Narkotika,  misalnya  berdasarkan  analisis  data  kuantitatif  dari  jumlah  tindak  pidana secara pursesive sampling pada daerah rawan peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Polrestabes Medan antara lain kampung kubur, kampong aur dan mesjid taufik tergambar bahwa sebelum program ini dilaksanakan hampir 80% pelaku  berasal  dari  daerah  ini,  namun  setelah  program  ini  dilaksanakan  menunjukkan  bahwa  hanya  sekitar  10  % pelaku  yang  berasal  dari  daerah  ini.  Berbagai  persoalan  yang  dihadapi  oleh  Polrestabes  Medan  dalam  pencegahan peredaran  gelap  Narkotika  melalui  pendekatan  pemolisian  proaktif  mengalami  beberapa  kendala  secara  ekternal, antara lain:
1. Kurangnya  sinergitas  antara  3  (tiga) pilar  plus  di  dalam  melaksanakan  prevention  first  pencegahan drug demand dan supply reduction pada penanggulangan peredaran gelap Narkotika.
14 Hasil wawancara dengan Kanit Lidik 1 Satuan Reserse Narkoba Polretabes Medan, tanggal 14 Juni 2022
15 Hasil wawancara dengan Kanit Binmas Polsek Medan Baru, tanggal 15 Juni 2022
2. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sehingga menimbulkan sikap apatis masyarakat terhadap upaya yang dilakukan untuk mencegah drug demand dan supply reduction.
3. Tingkat  kesadaran  masyarakat  dalam  membantu  tugas  Kepolisian  masih  rendah  sehingga  menyulitkan dalam mengakselerasi implementasi prevention first dengan memperdayakan sinergitas polisional 3 (tiga) pilar plus.
4. Masih  terdapatnya  penilaian  negatif  serta  sikap  apriori,  apatisme,  pesimisme  dan  bahkan  sinisme  dari sebagian kecil anggota masyarakat terhadap Polri khususnya dalam menjalankan program dan perubahan paradigma baru Polri menuju polisi modern yang profesional untuk terpeliharanya Kamtibmas antara lain program GKN dan pembentukan Tim Satgas Anti Narkoba pada setiap kelurahan dengan memberdayakan 3 (tiga) pilar plus
Hambatan lainnya untuk mengoptimalkan pencegahan peredaran gelap Narkotika menurut Kanit Binmas pada Satuan Binmas Polretabes Medan, antara lain: 16
1. Kurangnya koordinasi secara lintas sektoral dalam melaksanakan sinergitas polisional yang proactive pada pengoptimalan proactive policing pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
2. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sehingga menimbulkan sikap apatis masyarakat terhadap upaya yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
3. Tingkat  kesadaran  masyarakat  dalam  membantu  tugas  Kepolisian  masih  rendah  sehingga  menyulitkan dalam mengakselerasi implementasi  policing melalui sinergitas polisional.
4. Masih  terdapatnya  penilaian  negatif  serta  sikap  apriori,  apatisme,  pesimisme  dan  bahkan  sinisme  dari sebagian kecil anggota masyarakat terhadap Polri khususnya dalam menjalankan program dan perubahan paradigma baru Polri yang profesional untuk terpeliharanya Kamtibmas antara lain program menyangkut penggelaran  Bhabinkamtibmas  pada  setiap  lingkungan  (RT/RW)  dan  program  pemolisian  masyarakat yang telah diluncurkan dengan Program GKN dan DDS Polresta Medan.

## Upaya Pendekatan Pemolisian Proaktif Untuk Mencegah Peredaran Gelap Narkotika
Hakekat  dari  fungsi  kepolisian  terlihat  bahwa  Polri    mempunyai  3  (tiga)  fungsi  utama  yaitu,  preemtif, preventif dan represif. Dimana yang dimaksud pre-emtif adalah mencari dan menemukan akar permasalahan yang ada di masyarakat yang bersifat lintas sektoral (etnis, sosial, budaya, politik), preventif adalah tindakan pencegahan yang berorientasi kepada hasil akhir berupa kegiatan deteksi dini ( early warning ) sebagai landasan pengambilan kebijakan langkah  antisipasi,  sedangkan  represif  adalah  suatu  bentuk  kegiatan  penegakan  hukum.  Dalam  hal  fungsi  represif penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat Polri terhadap pelaku kejahatan. Masalah pokok daripada penegakan hukum  pada  umumnya  untuk  mengukur  profesionalisme  penegakan  hukum  sebenarnya  terletak  pada  faktor-faktor yang  mempengaruhinya.  Upaya  yang  dilakukan  dalam  mewujudkan  pemeliharaan  Kamtibmas  sebagai  sasaran program-program  Polri  khususnya  terhadap  gangguan  yang  berimplikasi  gangguan  Kamtibmas  misalnya  problem- problem  social  dan  gejala-gejala  sosial  yang  terjadi  tentunya  tidak  akan  mencapai  sasaran  yang  diinginkan  apabila Polri  hanya  berorientasi  pada  proses  penegakan  hukum  ( law  enforcement )  yang  berisikan  asas ultimum  remedium dalam  kerangka  pertanggungjawaban  pidana  ( liability  on  fault  or  negligence  atau  fault  liability) tanpa mengintensifkan proactive policing yang mengarah pada community orientied policing dan problem oriented policing sehingga pelaksanaan tugas dapat efektif dan efesien. 17
Community dan problem  oriented  policing diartikan  bahwa  adanya  usaha  kolaburasi  antara  polisi  dan masyarakat  melalui  sinergitas  polisional  dimana  kedua-duanya  bersama-sama  mengidentifikasi  dan  memecahkan terhadap  terjadinya  permasalahan-permasalah  ditengah-tengah  masyarakat  dan  faktor  penyebab  terjadinya  gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga ambang gangguan dapat diantisipasi, tidak menjadi potensi gangguan dan gangguan nyata. Hal yang paling utama dalam penerapannya adalah dengan mengetahui permasalahan sosial yang ada dan sedang terjadi, untuk itu diharapkan Polri mampu untuk membaca perkembangan lingkungan dengan berbagai perubahannya  guna  dapat  mengantisipasi  segala  bentuk  kejahatan  dan  permasalahan-permasalahan  yang mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Upaya yang dilakukan Polri dalam menghadapi setiap gangguan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tanpa mengintensifkan penguatan proactive policing yang berorinetasi  pada community orientied  policing dan problem  oriented  policing tentunya  berpengaruh  terhadap simpati masyarakat  atas  berbagai upaya  membangun empati yang  dilakukan  oleh  Polri  untuk  mengatasi antipati masyarakat  terhadap  kinerja  Polri dalam  Harkamtibmas  yang  berpengaruh  terhadap  citra  Polri. Community dan problem  oriented  policing diartikan bahwa  adanya  usaha  kolaburasi  antara  polisi  dan  masyarakat,  dimana  kedua-duanya  bersama-sama  mengidentifikasi dan  memecahkan  terhadap  terjadinya  permasalahan-permasalah  ditengah-tengah  masyarakat  dan  faktor  penyebab
16 Hasil wawancara dengan Kasat Binmas Polrestabes Medan, tanggal 14 Juni 2022
17 Barda Nawawi Arief. (1991). Kebijakan Hukum Pidana , Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September, p. 6.
terjadinya  gangguan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  sehingga  ambang  gangguan  dapat  diantisipasi,  tindak menjadi  potensi  gangguan  dan  gangguan  nyata. 18 Hal  yang  paling  utama  dalam  penerapannya  adalah  dengan mengetahui  permasalahan  yang  ada  dan  sedang  terjadi,  untuk  itu  diharapkan  Polri  mampu  untuk  membaca perkembangan  lingkungan  strategic  dengan  berbagai  perubahannya  guna  dapat  mengantisipasi  segala  bentuk  dan permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

## SIMPULAN
Pendekatan  pemolisian  proaktif  ( Proactive  Policing )  merupakan  terobosan  kreatif  untuk  mengantisipasi gangguan  Kamtibmas  yang  lebih  berorientasi  pada enforcement-oriented  policing dan problem  oriented  policing di dalam  pencegahan  peredaran  gelap  Narkotika.  dengan  melakukan  pendekatan prevention  first melalui  program Gerebek  Kampung  Narkoba  (GKN)  dan  pembentukan  Tim  Satgas  Anti  Narkoba  dengan  memberdayakan  3  (tiga) pilar  plus.  Program  ini  sangat  efektif  untuk  mengurangi  peredaran  gelap  Narkotika  di  wilayah  hukum  Polrestabes Medan  sebagai  upaya  pencegahan drug demand dan supply reduction .  Hal ini  dapat  dilihat  dari  data jumlah  tindak pidana  sebelum  dan  setelah  program  ini  dilakukan  oleh  Polrestabes  Medan  khususnya  Satuan  Reserse  Narkoba mengalami  penurunan.  Pendekatan  pemolisian  proaktif  ( Proactive  policing) melalui problem  oriented  policing sebagai  sasaran  dari  sinergitas  polisional  merupakan  langkah  efektif  untuk  menghadapi  dinamika  perkembangan sosial yang terjadi pada saat ini terutama terkait peredaran gelap Narkoba yakni terjadinya pergeseran terhadap nilai- nilai  budaya  dan  norma-norma  yang  ada  di  masyarakat  antara  lain  misalnya  faktor  pelaku  melakukan  kejahatan peredaran gelap Narkoba. Pendekatan pemolisian proaktif di dalam penerapannya di Polrestabes Medan mengalami hambatan  baik  secara  internal  maupun  eksternal  antara  lain: Pertama ,  kurangnya  kesadaran  hukum  masyarakat sehingga  menimbulkan  sikap  apatis  masyarakat  terhadap  upaya  yang  dilakukan  untuk  mencegah drug  demand dan supply  reduction . Kedua ,  tingkat  kesadaran  masyarakat  dalam  membantu  tugas  Kepolisian  masih  rendah  sehingga menyulitkan  dalam  mengakselerasi  implementasi prevention  first dengan  memperdayakan  sinergitas  polisional  3 (tiga)  pilar  plus. Ketiga, masih  terdapatnya  penilaian  negatif  serta  sikap  apriori,  apatisme,  pesimisme  dan  bahkan sinisme dari sebagian kecil anggota masyarakat terhadap Polri khususnya dalam menjalankan program dan perubahan paradigma  baru  Polri  menuju  polisi  modern  yang  profesional  untuk  terpeliharanya  Kamtibmas  antara  lain  program GKN dan pembentukan Tim Satgas Anti Narkoba pada setiap kelurahan dengan memberdayakan 3 (tiga) pilar plus. Upaya  yang  dilakukan  dalam  mewujudkan  pemeliharaan  Kamtibmas  sebagai  sasaran  program-program  Polri khususnya terhadap gangguan yang berimplikasi gangguan Kamtibmas misalnya peredaran gelap Narkotikan sebafai problem-problem social dan gejala-gejala sosial yang terjadi tentunya tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan apabila  Polri  hanya  berorientasi  pada  proses  penegakan  hukum  ( law  enforcement )  yang  berisikan  asas ultimum remedium dalam  kerangka  pertanggungjawaban  pidana  ( liability  on  fault  or  negligence  atau  fault  liability) tanpa mengintensifkan proactive policing yang mengarah pada community orientied policing dan problem oriented policing sehingga pelaksanaan tugas dapat efektif dan efesien.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmasasmita,  Romli.  1997. Tindak  Pidana  Narkotika  Transnasional  dalam  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Arief,  Barda  Nawawi.  1991. Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Makalah  disampaikan  pada  Seminar  Krimonologi  VI, Semarang, Tanggal 16-18 September.
Koto,  Ismail,  2021.  Perlindungan  Hukum  Terhadap Korban Tindak  Pidana Terorisme, Proceding  Seminar  Nasional Kewirausahaan , 2 (1).
Koto,  Ismail.  2020.  Review  Of  Criminal  Law  On  The  Consumption  Of  Food  And  Drug  Containing  Narcotics  And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), International Proceeding Of Law & Economics. Koto, Ismail. 2022. Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunan Merek Yang Sama Pada Pokoknya, SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi . Nurjana,  I  Nyoman, Penanggulangan  Kejahatan  Narkotika  :  Eksekusi  Hak  Perspektif  Sosiologi  Hukum , http///www.google.com, diakses tanggal 5 Maret 2022.
Rahimah  &  Ismail  Koto.  2022.  Implications  of  Parenting  Patterns  in  the  Development  of  Early  Childhood  Social Attitudes. IJRS: International Journal Reglement & Society , 3 (2). Sudarto. 1990. Hukum Pidana I , cetakan ke II, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip. Goode, Erich. 1984. Deviant Behavior, New Jersey: Prentice-Hall Inc.
18 Hasil wawancara dengan Kasat Binmas Polrestabes Medan, tanggal 14 Juni 2022