INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 7877-7890 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Penyusunan Peraturan Daerah
Siti Fadila Siregar 1 ✉ , Ranti Nadila 2 , Nurisa Hsb 3 , Feri Rinaldi 4
Program StudiIlmu Hukum, Fakultas Hukum,Universitas Labuhanbatu Email : dilasiregar205@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Salah satu tanda pemerintahan yang demokratis adalah partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan; dengan demikian, warga negara harus diberi  kesempatan yang luas untuk  menyuarakan pendapat mereka di negara yang berkomitmen pada demokrasi. Untuk itu, warga didorong untuk berpartisipasi dalam semua tahapan pembangunan, mulai dari pembuatan regulasi yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan  dan  panduan  bagi  pengambil  keputusan  selama  implementasi  dan  evaluasi.  Ketika masyarakat terlibat dalam proses pembangunan, setiap orang berbagi keuntungan dan juga memikul sebagian tanggung jawab jika terjadi kesalahan atau dana salah kelola di masa mendatang. Pasal 96 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  mengatur  hak  masyarakat  untuk  menimbang  pembuatan peraturan fiskal dengan menyebutkan bahwa warga negara berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau  tertulis  selama  proses  pembuatan  peraturan.  Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa kerjasama yang efektif antara pemerintah daerah dan badan legislatif, yang dikenal sebagai Badan Perencanaan Daerah dan Pembangunan Daerah (DPRD), sangat penting jika warga ingin berpartisipasi aktif dalam pembuatan peraturan daerah dan kerangka hukum yang dihasilkan sesuai.
Kata  Kunci:  Masyarakat,Partisipasi,Perda.

## Abstract
One sign of a democratic government is citizen participation in policy making; thus, citizens must be given ample opportunity to voice their opinions in a country committed to democracy. For this reason, citizens are encouraged to participate in all stages of development, starting from making regulations that will become a benchmark for success and a guide for decision makers during implementation and evaluation.  When  the  community  is  involved  in  the  development  process,  everyone  shares  in  the benefits and also bears some responsibility in case something goes wrong or funds are mismanaged in the future. Article 96 of Law Number 12 of 2011 regulates the public's right to consider making fiscal regulations by stating that citizens have the right to provide input verbally and/or in writing during the process of making regulations. The research findings indicate that effective cooperation between local government and the legislature, known as the Regional Planning and Regional Development Agency (DPRD), is essential if citizens are to actively participate in  the making of local regulations and the resulting legal framework accordingly.
Keyword: Community,Participation,Regional Regulation.

## PENDAHULUAN
Pemerintah  daerah  diberi  wewenang  dan  tanggung  jawab  untuk  mengatur  dan mengawasi  kebutuhan  konstituennya  sesuai  dengan  prakarsanya  sendiri,  sesuai  dengan aspirasi masyarakat setempat, dan sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang- Undang Pemerintahan Daerah. UU No.32 Tahun 2004). Pemerintah daerah akan berusaha untuk meningkatkan perekonomian sesuai dengan kondisi saat ini, kebutuhan masa depan, dan kemampuan saat  ini, memberikan kesempatan terbaik untuk mencapai  tujuan yang telah ditetapkan  dan memanfaatkan peluang dan kemungkinan yang  tersedia untuk itu. Adanya perekonomian daerah yang demikian mengandung arti bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras dan mampu mengembangkan diri, sebesar-besarnya mensejahterakan warganya,  serta  ikut  bertanggung  jawab  atas  terselenggaranya  perekonomian daerah.(Ardianto, 2018)
Pemerintah  daerah  diberi  wewenang  untuk  membuat  undang-undang  yang meningkatkan kualitas hidup penduduk melalui cara-cara seperti akses yang lebih baik ke layanan dan distribusi kekayaan dan kekuasaan yang lebih adil. Adanya otonomi daerah mengurangi  jarak  antara  pengambil  keputusan  dan  rakyat,  sehingga  lebih  mudah  bagi pembuat kebijakan untuk mengakomodir kepentingan rakyat. Hal ini akan memungkinkan pejabat  yang  dipilih  secara  lokal  untuk  menanggapi  lebih  cepat  keprihatinan  konstituen mereka  dalam  batas-batas  sumber  daya  mereka.  Ini  sebagai  tanda  penghormatan  dan penghargaan terhadap masyarakat setempat dan segala asetnya, termasuk budaya, sejarah, agama, dan tradisi, serta potensi ekonomi dan budaya yang ada di dalamnya.(H Kara, 2014)
Dalam  hal  ini,  kewenangan  yang  diberikan  kepada  daerah  oleh  Undang-Undang Peraturan Daerah (Perda) tampak diabaikan dalam skala yang lebih besar atau lebih kecil dari  yang  seharusnya.  Pemerintah  daerah  sering  mengesahkan  undang-undang  yang melayani konstituennya tanpa mempertimbangkan peraturan di tingkat yang lebih tinggi atau kebutuhan masyarakat umum; akibatnya, banyak undang-undang lokal yang masuk ke pemerintah  federal  dianggap  bermasalah,  dan  kemungkinan  besar  ada  ratusan  di antaranya.  Selain  itu,  banyak  peraturan  yang  tidak  dapat  dilaksanakan  secara  maksimal, bahkan lebih banyak lagi yang dibela oleh masyarakat setempat karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat sampai ke Mahkamah Agung. Sudah menjadi rahasia umum bahwa partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan sangat penting, baik untuk penyediaan barang  dan  jasa  atau  pembentukan  aturan  yang  mengatur  penggunaannya.  Hal  ini dilakukan  untuk  menjamin  bahwa  undang-undang  yang  diusulkan  akan  mengakomodir kebutuhan masyarakat tanpa menimbulkan kerugian. Namun hingga saat ini masyarakat belum dapat berpartisipasi secara penuh. Hasilnya terlihat dari banyaknya kebijakan publik daerah yang terus mengabaikan kebutuhan rakyat.(H Kara, 2014)
Banyak perda yang ditantang dan  diperlunak karena  tekanan publik, menimbulkan pertanyaan tentang proses pembuatan peraturan. Bagaimana prosedur itu bekerja? Apa kekurangan  dari  proses  saat  ini?  Dinamika  politik  seperti  yang  muncul  pada  masa pembentukan  lembaga-lembaga  tersebut  pada  akhirnya  melahirkan  perda-perda kontroversial yang terbukti sulit dilaksanakan bahkan mengisyaratkan adanya kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Akibat situasi ini, semakin banyak orang yang mendorong untuk memasukkan hak asasi manusia ke dalam peraturan daerah. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dalam memastikan bahwa semua hak asasi warga negara dihormati, dilindungi, dan dipenuhi sangat penting. Konsekuensinya, menjaga dan memperluas hak asasi  manusia  adalah  tanggung  jawab  internasional  yang  terpenting,  dan  setiap  negara harus  memikul  bebannya  secara  adil.  Hak  dapat  dilindungi  dengan  baik  pada  tingkat nasional dengan meluncurkan peraturan yang cukup, badan persetujuan yang mandiri, dan pelaksanaan  perlindungan  dan  pemulihan  individu,  serta  pembentukan  institusi  yang dimodifikasi.  Selain  itu,  kampanye  pendidikan  dan  informasi  yang  paling  efektif  harus dikembangkan  dan  dilaksanakan  di  tingkat  nasional  dan  daerah,  dengan mempertimbangkan  konteks  budaya  dan  tradisi  setempat.  Ketika  negara  mengesahkan instrumen  pemungutan  suara,  mereka  memasukkan  persyaratan  instrumen  tersebut  ke dalam  undang-undang  domestik  baik  secara  langsung  atau  dengan  cara  lain,  dengan mempertimbangkan kewajiban apa pun yang diuraikan dalam teks instrumen pemungutan suara. Salah satu cara warga negara dapat terlibat dalam membentuk pembangunan adalah
melalui  partisipasi  dalam  penciptaan  regulasi,  seperti  peraturan  daerah  yang disederhanakan dengan Undang-Undang Perencanaan dan Pembangunan (Perda). Dengan begitu,  masyarakat  dapat  berpartisipasi  dalam  setiap  tahap  pemerintahan  dan pembangunan,  mulai  dari  membantu  menyusun  aturan  yang  akan  memandu  operasi hingga mengamati implementasinya dan memberikan umpan balik selama proses tersebut. Ini berarti bahwa masyarakat umum diharapkan untuk ikut serta dan memikul beberapa kesalahan  jika  dan  ketika  terjadi  kesalahan  atau  keterlambatan  terkait  pembangunan  di kemudian  hari.  Sebagai  salah  satu  bentuk  partisipasi  warga  negara  dalam  politik,  Perda diatur  secara  tegas  dalam  Pasal  53  Undang-Undang  No.  10  Tahun  2004  tentang Pembentukan  Peraturan  Tata  Usaha  Negara,  menjadikannya  salah  satu  undang-undang yang sangat penting dalam upaya mewujudkan good governance.UU No .10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur pada Bab X pasal 53 yang berarti masyarakat  berhak memberikan masukan  secara lisan atau tertulis  dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Dijelaskan  dalam  Pasal  53  bahwa  hak-hak  masyarakat  dalam  perjanjian  ini  dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh DPR dan DPRD. Senada dengan itu, Pasal 139 Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah  juga mengatur  bahwa  masyarakat  berhak  memberikan  masukan  secara  tertulis  atau didokumentasikan dalam perencanaan Perda. Penjelasan Pasal 139 (1) tersebut menjelaskan bahwa  pelaksanaan  hak  masyarakat  dalam  ketentuan  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Tata Tersier. Sesuai dengan Pasal 53 UU 10 Tahun 2004 dan Pasal 39 UU 32 Tahun 2004, serta Catatan  Penjelasannya  masing-masing,  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut:  1. Masyarakat berhak mengeluarkan pendapatnya untuk kepentingan perencanaan untuk dan membahas Perda; 2. Pernyataan pendapat tersebut dapat dilakukan secara tertulis. Hak-hak masyarakat ini ditegakkan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.(Muhiddin, 2013)
Berdasarkan uraian di atas makan tulisan ini akan mengkaji bagaimana pentingnya partisipasi masyarakat Dalam Proses Pembentukan Penyusunan Peraturan Daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  khususnya metodologi penelitian  hukum  normatif  yang  dikenal  dengan  “Metode  penelitian  hukum normatif sebagai sebuah metode  penelitian atas aturan- aturan perundangan undangan” yang  dapat  ditemukan  baik  dalam  “Sudat  hirarki  peraturan - undangan”  dan  "Hubungan harmoni peraturan-undangan" dan hukum lainnya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif Negara Hukum Demokratis
Keterlibatan  masyarakat  dalam  penyusunan  peraturan  daerah  sangat  penting  untuk memastikan  tidak  ada  konflik  kepentingan  selama  pelaksanaannya.  Ketika  masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan publik, termasuk penyusunan peraturan daerah, pemerintah  daerah  lebih  mampu  mempertimbangkan  keinginan  warganya  dan  tidak melanggar kebutuhan mereka. Ada dua bentuk partisipasi warga yang dapat didorong oleh pemerintah daerah: partisipasi aktif dan pasif.
Dengan  lebih  banyak  orang  yang  terlibat,  keputusan  akan  lebih  berkualitas,  dan pembuat  undang-undang  akan  didorong  untuk  membuat  peraturan  daerah  yang memenuhi  kebutuhan  dan  harapan  warga  sambil  meminimalkan  keresahan.  Karena peraturan federal  tidak secara eksplisit menjelaskan apakah warga harus dilibatkan atau tidak  dalam  menyusun  undang-undang  daerah,  Kepala  Daerah  dan  DPRD  perlu memprioritaskan untuk menyertakan warga dalam setiap putaran pembuatan peraturan.
Partisipasi  individu  dan  kolektif  oleh  publik  dalam  pembentukan  undang-undang didorong. Aktivis sosial, tokoh masyarakat, tokoh agama, anggota lembaga akademik yang berpengaruh,  dan  kelompok  lain  yang  memiliki  pengaruh  di  bidang  politik  semuanya dianggap sebagai bagian dari infrastruktur politik. Keterlibatan masyarakat inilah yang pada akhirnya  akan  menentukan  seberapa  besar  pengaruhnya  terhadap  berbagai  keputusan kebijakan publik yang akan dikeluarkan melalui kerangka regulasi yang baru. Pada intinya, pengembangan  hukum  lokal  adalah  proses  berbasis  komunitas  di  mana  suara  anggota komunitas dapat didengar dan masukan mereka dipertimbangkan.

## 2. Peraturan Daerah
Sebagai  daerah  otonom  pemerintah  daerah  berwenang  utnuk  membuat  peraturan daerah guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sesuai Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan,  yang  dimaksud  dengan  peraturan  daerah  adalah  peraturan perundangundangan  yang  dibentuk  oleh  dewan  perwakilan  rakyat  daerah  dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang  lebih tinggi  serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundangundangan yang lebih tinggi serta Perda daerah lain.
Menurut  Soehino  sebagaimana  dikutip  oleh  B.  Hestu  Cipto  Handoyo
mengemukakan bahwa materi muatan peraturan daerah meliputi:
1. Materi-materi atau hal-hal yang memberi beban kepada penduduk, misalnya pajak dan retribusi daerah.
2. Materi-materi  atau  hal-hal  yang  mengurangi  kebebasan  penduduk,  misalnya mengadakan  laranganlarangan  atau  kewajiban-kewajiban  yang  biasanya  disertai dengan ancaman atau sanksi pidana.
3. Materi-materi atau hal-hal yang membatasi hak-hak penduduk misalnya penertiban garis sepadan.
4. Materi-materi  atau  hal-hal  yang  telah  ditentukan  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  sederajat  dan  tingkatannya  lebih  tinggi,  harus  diatur  dengan peraturan daerah.

## 3. Proses Pembentukan Peraturan
Daerah  Pembentukan  peraturan  daerah  adalah  proses  pembuatan  peraturan  daerah yang  pada  dasarnya  dimulai  dari  perencanaan,  pembahasan,  teknik  penyusunan, perumusan,  pembahasan,  pengesahan,  pengundangan  dan  penyebarluasan.  Dalam mempersiapkan  pembahasan  dan  pengesahan  rancangan  peraturan  daerah  menjadi peraturan daerah, harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah akan lebih operasional lagi jika dalam pembentukannya tidak hanya terikat pada asas  legalitas  sebagaimana  dimaksud  dalampasal  136-  147  Undang-Undang  nomor  32 tahun 2004, tetapi perlu dilengkapi dengan hasil penelitian yang mendalam terhadap subjek dan  objek  hukum  yang  hendak  diaturnya,  serta  diawali  dengan  pembentukan  naskah akademik  terlebih  dahulu.  Urgensi  dari  naskah  akademik  dalam  proses  pembentukan peraturan daerah antara lain merupakan media nyata bagi partisipasi masyarakat dalam proses  pembentukan  peraturan  daerah,  naskah  akademik  memaparkan  alasan-alasan, fakta-fakta dan latar belakang tentang hal-hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau  persoalan  sehingga  sangat  penting  dan  mendesak  diatur  dalam  peraturan  daerah, naskah akademik menjelaskan aspek filosofis, aspek sosiologis, aspek yuridis, aspek politis, aspek ekologi aspek ekonomi dan aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan peraturan daerah yang akan dibuat.
Rancangan  peraturan  daerah  dapat  diprakarsai  oleh  Kepala  Daerah  atau  DPRD. Apabila dilihat dari proses pembahasan rancangan peraturan daerah sesuai Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2004 dapat diketahui mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah melalui empat tahap sebagai berikut:
a. pembicaraan tingkat pertama, meliputi:
1) penjelasan Kepala Daerah dalam rapat Paripurna tentang penyampaian rancangan
peraturan daerah yang berasal dari Kepala Daerah.
2) Penjelasan  dalam  Rapat  Paripurna  oleh  pimpinan  komisi  atau  Pimpinan  Panitis Khusus terhadap rancangan peraturan daerah dan atau perubahan Peraturan Daerah atas usul prakarsa DPRD.
b. pembicaraan tingkat kedua, meliputi:
1) dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah:
a) pemandangan umum dari Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari kepala daerah
b) jawaban Kepala Daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi.
2) dalam hal Rancangan Peraturan Daerah atas usul DPRD:
a) pendapat  Kepala  Daerah  terhadap  Rancangan  Peraturan  Daerah  atas  usul DPRD;
b) jawaban dari fraksi-fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah
c. pembicaraan  tingkat  ketiga  meliputi  pembahasan  dalam  rapat  Komisi/  Gabungan Komisi  atau  Rapat  Panitia  Khusus  dilakukan  bersama-sama  dengan  Kepala  Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
d. pembicaraan tingkat keempat, meliputi:
1) pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
a) laporan hasil pembicaraan tahap ketiga.
b) pendapat Akhir Fraksi.
c) pengambilan keputusan.
2) penyampaian sambutan Kepala Daerah terhadap pengambilan Keputusan.

## 4. Fungsi Legislasi di Daerah
Dalam  penyelenggaraan  fungsi  legislasi  di  daerah  telah  terjadi  pergeseran  yang dulunya  pemerintah  daerah  sesuai  peraturan  perundangundangan  mempunyai kewenangan  membentuk  peraturan  daerah  dengan  persetujuan  DPRD.  Namun perkembangan  dewasa  ini  DPRD  yang  mempunyai  kewenangan  membentuk  peraturan daerah yang  dibahas  bersama dengan kepala daerah, beberapa  peraturan  perundangan yang mengatur hal tersebut antara lain:
a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, Pasal 26 disebutkan bahwa rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Gubernur atau Bupati/Walikota, masingmasing sebagai kepala pemerintah daerah propinsi, kabupaten atau kota.
b. Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  Pasal  41
disebutkan  bahwa  DPRD  memiliki  fungsi  legislasi,  anggaran  dan  pengawasan. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 42 disebutkan bahwa dalam fungsi legislasi DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
1) Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
2) Membahas  dan  menyetujui  rancangan  peraturan  daerah  tentang  APBD  bersama dengan kepala daerah.
3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang- undangan  lainnya,  peraturan  kepala  daerah,  APBD,  kebijakan  pemerintah  daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
c. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
1) Dalam ketentuan Pasal 61 huruf a UU No. 22 Tahun 2003 (untuk DPRD Provinsi) dan Pasal  77  huruf  a  UU  No.  22  Tahun  2003  (untuk  DPRD  Kabupaten/Kota),  DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
2) Dalam  ketentuan  Pasal  62  (DPRD  Propinsi)  dan  pasal  78(DPRD  Kota/kabupaten) disebutkan  bahwa  salah  satu  tugas  dan  wewenang  DPRD  adalah  membentuk Peraturan  Daerah  yang  dibahas  dengan  Gubernur  atau  Bupati/Walikota  untuk mendapat persetujuan bersama.
3) dalam  ketentuan  Pasal  64  (DPRD  Propinsi)  dan  Pasal  80  (DPRD  Kabupaten/kota) disebutkan bahwa anggota DPRD mempunyai hak salah satunya adalah mengajukan rancangan peraturan daerah.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.
1) Ketentuan  Pasal  95  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  DPRD  memegang  kekuasaan membentuk peraturan daerah.
2) Dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) ditegaskan  bahwa DPRD selain mempunyai  fungsi anggaran dan fungsi pengawasan juga mempunyai fungsi legislasi yang diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah .
Dari  beberapa  tinjauan  ketentuan  peraturan  perundangan  tersebut  di  atas,  dapat dilihat bahwa  DPRD mempunyai wewenang membentuk peraturan  daerah yang dibahas bersama  Gubernur/Bupati/Walikota  untuk  mendapatkan  persetujuan  bersama.  Dengan demikian seharusnya DPRD sebagai lembaga maupun anggota DPRD harus optimal dan produktif  melahirkan  peraturan  daerah  yang  baik  sesuai  kepentingan  dan  harapan
masyarakat  serta  memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat.  Selain  hal  tersebut  DPRD  juga mempunyai bisa menentukan sejauhmanakah partisipasi masyarakat akan dilibatkan dalam proses pembentukan peraturan daerah. Pelaksanaan fungsi legislasi di daerah secara umum dapat  dilihat  dari  bagaimanakah  program  legislasi  di  daerah,  proses  perumusan  dan pembahasan kebijakan daerah, produk kebijakan (peraturan daerah) yang telah ditetapkan, dan  bagaimanakah  peraturan  daerah  tersebut  diimplementasikan.  Dilihat  dari  program legislasi  daerah  yang  seharusnya  dipunyai  oleh  pemerintah  di  daerah,  namun  pada kenyataannya tidak semua mempunyai. Menurut S. Soelaso10 mengatakan bahwa selama ini  DPRD  propinsi,  kabupaten  dan  kota  tidak  mempunyai  program  legislasi  daerah.  Ada DPRD  dan  pemerintah  daerah  yang  tanpa  naskah  akademik  bisa  membuat  peraturan daerah. Melihat kenyataan masih adanya daerah yang belum mempunyai program legislasi daerah  tentunya  mengundang  keprihatinan  tersendiri,  karena  dengan  prolegda  ini seharusnya akan tergambar jelas arah kebijakan apa yang akan dihasilkan, perda apa yang akan dibahas atau apa yang akan diatur.

## 5. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah
Menerapkan  otonomi  daerah  berarti  pemerintah  memiliki  kewenangan  untuk menjalankan  fungsinya  sendiri  berdasarkan  prinsip  demokrasi,  kreativitas,  dan  partisipasi masyarakat  lokal  dalam  proses  pembangunan  dan  peningkatan  daerah.  Memberikan otonomi lokal berarti menerapkan demokrasi di tingkat akar rumput dan mendorong warga negara  untuk  mengambil  tindakan  atas  nama  komunitasnya  (sampai  ke  unit  administrasi terkecil,  baik  desa,  kota,  atau  nama  lain).  Masyarakat  pada  umumnya  mengharapkan peningkatan kesejahteraan berupa akses yang lebih besar terhadap pelayanan publik dan keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam pengambilan kebijakan sebagai hasil dari pelaksanaan program otonomi daerah. Undang-Undang Pemerintahan Daerah Sendiri (UU 23 Tahun 2014) adalah inisiatif dari kebijakan desentralisasi pemerintah, yang bertujuan untuk mereformasi perpajakan  dan administrasi lokal  dengan memberikan  kewenangan kepada kotamadya  untuk  memberlakukan  aturan  mereka  sendiri  untuk  memenuhi  kebutuhan konstituen  mereka  melalui  cara  seperti  peningkatan  penyampaian  layanan,  peningkatan partisipasi publik, dan pengambilan keputusan yang lebih transparan.(Muhiddin, 2013)
Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilandasi transparansi (Pasal 58 huruf (d)). Perlunya keterbukaan dan transparansi di setiap tahap proses pembuatan peraturan — dari perencanaan awal hingga adopsi  akhir — ditekankan.  Dengan begitu, setiap  orang  di masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut campur dalam proses pembuatan regulasi untuk penyelenggaraan peradilan. Untuk itu, peraturan daerah disusun oleh Majelis Pejabat Terpilih
Rakyat Kabupaten bersama Pemerintah Kabupaten; Artinya, prakarsa perda bisa bersumber baik  dari Dewan  Pengurus Dipilih maupun dari Pemerintah Kabupaten. Peraturan daerah yang  baik  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  pembuatan  undang-undang yang  baik.  Hal  itu  diketahui  dari  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  Dua  Belas  Tahun  2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perpajakan. Peraturan ini dibuat atas dasar tujuan yang dinyatakan dengan jelas dan keterlibatan badan pengatur yang sesuai. Kesesuaian antara metode dan jenis bahan, kelayakan implementasi, kegunaan hasil, kejelasan penjelasan, dan transparansi  alasan  semuanya  penting.  Prinsip  keterbukaan  mensyaratkan  bahwa  semua tahapan  pengembangan  peraturan  keuangan,  termasuk  untuk  menetapkan  peraturan daerah,  dipublikasikan  untuk  pengawasan  dan  masukan.  Dengan  demikian,  masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk mempertimbangkan perkembangan peraturan daerah. Landasan  hukum  bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  pembuatan  peraturan keuangan  baru  diatur  dalam  BAB  XI  pasal  96  UU  No.  12  Tahun  2011  ,  yang  menyerukan masukan  publik  ke  dalam  pengembangan  rancangan  undang-undang  untuk  mengatur bagaimana  kontribusi  publik  terhadap  perekonomian.  Ungkapan  "masyarakat  berhak memberikan  amsukan  secara  lisan  dan/atau  tertulis  dalam  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan" merupakan bunyi dalam klausul ini. Menurut Pasal tersebut di atas, telah  dibuat  sangat  jelas  bahwa  masyarakat  harus  dimintai  pendapat  pada  semua  tahap perkembangan undang-undang peraturan, dan bahwa ini adalah tanggung jawab semua lapisan masyarakat.
Melibatkan  masyarakat  dalam  menyusun  peraturan  daerah  yang  baru  merupakan suatu keharusan agar masyarakat dapat berbagi wawasan dan permasalahan yang dihadapi dalam bekerja untuk memajukan masyarakatnya. Karena Indonesia adalah negara demokrasi, publik  memiliki  peran  penting  dalam  penyelenggaraan  negara.  Politik,  sebagaimana didefinisikan oleh Huntington dan Nelson, adalah aktivitas warga negara di suatu negara dengan  tujuan  mempengaruhi  proses  pengambilan  keputusan  pemerintah.  Baik  warga negara pemerintah dan nonpemerintah dapat terlibat  dalam partisipasi  politik. Partisipasi publik  dan  konsultasi  selama  pembuatan  kebijakan,  rancangan  program,  dan  proses pengambilan  keputusan  merupakan  elemen  penting  dari  pembangunan  negara  yang demokratis.  Bentuk  partisipasi  warga  negara  dalam  pemerintahan,  dan  khususnya  dalam pembuatan undang-undang lokal, dapat terlihat sangat berbeda tergantung pada keadaan. dari waktu dan tempat tertentu. Dalam hal membuat undang-undang dan peraturan daerah baru dalam demokrasi perwakilan, kekuasaan itu hanya ada pada kelompok orang yang telah dipilih oleh masyarakat umum. Dalam hal ini, setiap wakil akan melangkah di parlemen untuk memajukan kepentingan rakyat secara keseluruhan; jika tidak, rakyat akan melakukan kontrol
yang  signifikan  atas  mereka  melalui  parlemen.  Demonstrasi  dan  bentuk  persuasi  massa lainnya  juga  digunakan  sebagai  mekanisme  kontrol  sosial,  seperti  sistem  hukum. Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  kriteria  pertama  yang  harus  dipenuhi  untuk mewujudkan tujuan peraturan perundangundangan tersebut di atas adalah partisipasi aktif masyarakat  dalam  seluruh  proses  penyusunan  Peraturan  Daerah  atau  kebijakan  lainnya, mulai dari awal dan seterusnya. melalui implementasi dan evaluasinya.(Rumeste RS, 2012)
Tujuan utama partisipasi warga negara dalam proses politik adalah untuk melindungi dan memajukan kebutuhan masyarakat yang tinggal di suatu negara. Warga negara individu dan berbagai kelompok yang membentuk masyarakat masing-masing memiliki kebutuhan unik mereka sendiri. Jika mereka melihat suatu kebutuhan, mereka akan bergabung dengan kelompok  politik  dan  bekerja  untuk  tujuannya.  Melihat  berbagai  bentuk  kekuatan  politik yang ada pada masyarakat luas, Gabriel A. Almond mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi  kebijakan  pemerintah  menjadi  lima  kategori:  kemajuan  teknologi, pergeseran komposisi kelas sosial, pengaruh elit terpelajar saat ini dan penyebaran informasi melalui Internet, konflik antara berbagai kelompok pemimpin politik, dan partisipasi pejabat pemerintah.  Menurut  David  Easton,  masukan  ke  dalam  sistem  politik  adalah  persetujuan publik dan kerja sama dengan kebijakan pemerintah. Persetujuan dan kerja sama ini, pada gilirannya, membuahkan hasil bagi penyelenggaraan pemerintahan. Namun, semua kegiatan input-proses-output  ini  menerima  pengaruh  dari  lingkungannya,  baik  lokal  maupun global.(Rumeste RS, 2012)
Oleh karena itu, kehadiran partisipasi warga negara sebagai input proses politik tidak dapat dipisahkan dari upaya sistem politik untuk menghasilkan suatu hasil yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi warga negara. Masukan publik ke dalam pembentukan aturan akuntansi dapat dibagi menjadi dua kategori:
1) Partisipasi  aktif  Warga  negara  yang  aktif  adalah  warga  negara  yang  berinisiatif  untuk mempengaruhi  dan  membentuk  undang-undang  setempat  atas  kemauannya  sendiri. Partisipasi  aktif  dapat  dicapai  melalui  sarana  seperti  menghadiri  debat  publik  atau mengirimkan survei terbuka ke media massa. DPRD mendorong perwakilan dari setiap sektor masyarakat untuk terlibat dalam prakarsa tersebut, tetapi pemimpin daerah sangat penting dalam menentukan hasil program. (ARI YULIARTINI GRIADHI & SRI UTARI, 1970a)
Pernyataan  W.  Riawan  Tjandra  dan  kresno  Budi  Sudarsono  yang  menyatakan bahwa  ada  tiga  akses  yang  harus  dibuka  untuk  umum  agar  dapat  mengikuti penyelenggaraan  pemerintahan,  juga  harus  diperhatikan  partisipasi  aktif  masyarakat dalam  pembuatan  Peraturan  Daerah.  Pertama,  hak  untuk  mengakses  informasi,  yang meliputi  hak  akses  pasif  dan  aktif;  kedua,  hak  untuk  berpartisipasi  dalam  pembuatan
kebijakan, yang mencakup hak warga negara untuk didengar suaranya selama proses pembuatan  kebijakan,  serta  masukan  dalam  perumusan  undang-undang,  rencana pembangunan,  dan  inisiatif  pembangunan  lainnya.  Kualitas  fundamental  dan  peran sentral pasangan adalah keterbukaan dan transparansi. W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi  Sudarsono  menjelaskan  bagaimana  kekuatan  ketiga  akses  poin  tersebut  dapat memacu  perubahan  pola  pikir  dan  perilaku  birokrat  dari  service  provider  menjadi enabler/fasilitator.  Wujud  dari  ketiga  hak  tersebut  dapat  dilihat  dengan  cara  sebagai berikut: pertama, kemauan untuk merenungkan dan memperjuangkan haknya sendiri; kedua,  rasa  kebersamaan  dan  rasa  memiliki  yang  menolak  menyerahkan  kendali  atas nasib sendiri kepada orang lain; ketiga, kemampuan menanggapi dan membentuk opini kritis; keempat, kemampuan untuk mengeksploitasi posisi pasar seseorang; dan kelima, akses ke informasi yang dapat dipercaya.(Rumeste RS, 2012).
2) Perilaku pasif  Yang dimaksud dengan “partisipasi pasif” adalah masukan dari anggota masyarakat di luar pemerintah daerah, yang dapat berupa audiensi formal, percakapan informal, kunjungan lapangan, atau pertemuan penelitian yang diadakan. sebagai bagian dari proses perencanaan atau penyusunan peraturan daerah.(ARI YULIARTINI GRIADHI & SRI UTARI, 1970b).

## SIMPULAN
Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah sangat penting untuk memastikan  tidak  ada  konflik  kepentingan  selama  pelaksanaannya.  Ketika  masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan publik, termasuk penyusunan peraturan daerah, pemerintah  daerah  lebih  mampu  mempertimbangkan  keinginan  warganya  dan  tidak melanggar kebutuhan mereka. Ada dua bentuk partisipasi warga yang dapat didorong oleh pemerintah daerah: partisipasi aktif dan pasif.
Dengan  lebih  banyak  orang  yang  terlibat,  keputusan  akan  lebih  berkualitas,  dan pembuat  undang-undang  akan  didorong  untuk  membuat  peraturan  daerah  yang memenuhi  kebutuhan  dan  harapan  warga  sambil  meminimalkan  keresahan.  Karena peraturan federal tidak secara eksplisit menjelaskan apakah warga harus dilibatkan atau tidak dalam menyusun undang-undang daerah, Kepala Daerah dan DPRD perlu memprioritaskan untuk menyertakan warga dalam setiap putaran pembuatan peraturan.
Partisipasi  individu  dan  kolektif  oleh  publik  dalam  pembentukan  undang-undang didorong. Aktivis sosial, tokoh masyarakat, tokoh agama, anggota lembaga akademik yang berpengaruh,  dan  kelompok  lain  yang  memiliki  pengaruh  di  bidang  politik  semuanya dianggap sebagai bagian dari infrastruktur politik. Keterlibatan masyarakat inilah yang pada
akhirnya  akan  menentukan  seberapa  besar  pengaruhnya  terhadap  berbagai  keputusan kebijakan publik yang akan dikeluarkan melalui kerangka regulasi yang baru. Pada intinya, pengembangan  hukum  lokal  adalah  proses  berbasis  komunitas  di  mana  suara  anggota komunitas dapat didengar dan masukan mereka dipertimbangkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardianto, Sema. (2018). Partisipasi Masyarakat Sebagai Solusi Bagi Problematik Implementasi Peraturan Daerah. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 13(1), 201.
ARI  YULIARTINI  GRIADHI,  NI  MADE,  &  SRI  UTARI,  ANAK  AGUNG.  (1970a).  Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah.  Kertha  Patrika,  459 – 473. https://doi.org/10.24843/kp.2008.v33.i01.p01
ARI  YULIARTINI  GRIADHI,  NI  MADE,  &  SRI  UTARI,  ANAK  AGUNG.  (1970b).  Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah.  Kertha  Patrika,  3(3),  306 – 313. https://doi.org/10.24843/kp.2008.v33.i01.p01
H Kara, O. Anlar MY Ağargün. (2014). Tinjauan umum otonomi daerah. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 7(2), 107 – 115.
Muhiddin, Amir. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Daerah (Perda). Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(1), 1 – 9. https://doi.org/10.26618/ojip.v3i1.53
Rumeste RS, Iza. (2012). Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan
Daerah. Jurnal Dinamika Hukum, 12(1), 135 – 148. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.111
Yoyoh Rohaniah, Efriza, 2017, Sistem Politik Indonesia: Menjelajahi Teori dan Praktik, Intrans Publishing, Malang, hlm.15
Sirajudin dkk, 2006, Hak Rakyat Mengontrol Negara, Yappika, Jakarta, hlm. 12
Ramlan Surbakti, 1999, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm .143.
W.  Riawan  Tjandra  dan  Kresna  Budi  Darsono,  Legislatif  Drafting:  Teori  Dan  Teknik Pembuatan Peraturan Daerah (Yogyakarta : UAIY, 2009)
Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, PSH Fak. Hukum UII, Yogyakarta,2001, hlm. 85
Abdi  Yuhana,  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia  Pasca  Perubahan  UUD  11945  Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI, Fokus Media, Bandung, 2007
Afan Gafar, Politik Indonesia Transsisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004. Baharuddin Lopa, Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, PT Yarsif Wataampone, Jakarta, 1999.
_____, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, PSH FH UII, Yogyakarta, 2001. B. Hestu Cipto Handoyo,  Prinsip-Prinsip  Legal  Drafting  &  Desain  Naskah  Akademik,  Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2008,
Dahlan  Thaib,  Kedaulatan  Rakyat,  Negara  Hukum,  dan  Konstitusi,  Penerbit  Liberty Yogyakarta 1999.
Khairuddin Tahmid, Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Seksi Penerbitan Fak. Syariah IAIN Raden Intan, Bandar Lampung, 2004.
Mahendra  Putra  Kurnia,  dkk.,  Pedoman  Naskah  Akademik  Perda  Partisipatif,  Kreasi  Total Media, Yogyakarta, 2007
Ni’matu l Huda, Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review, UII Press, Yogyakarta, 2005.
Padmo Wahyono, “Asas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional” dalam  Politik  Pembangunan  Hukum  Nasional,  Penyunting  Muh.  Busyro  Muqoddas, dkk, UII Press, Yogyakarta, 1992.
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
Suko Waluyo, Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, Faza Media, Jakarta, 2006.
Undang Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.