## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 22, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## STRICT LIABILITY ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DITINJAU DARI FILSAFAT HUKUM
Oleh :
Septian Fujiansyah 1
Hasim Purba fujiansyahseptian@gmail.com

## Abstrak
Pada  konsep  Perbuatan  Melawan Hukum (PMH) di  KUH  Perdata Indonesia tidak diuraikan  secara  tegas  frasa  tentang  PMH. Diketahui  bahwasannya  jika  melihat  isi  dari ketentuan  Pasal  1365  KUH  Perdata,  maka dapat  diketahui  bahwa  pasal  tersebut  tidak memberikan  perumusan  tentang  perbuatan melawan  hukum,  tetapi  hanya  mengatur bagaimana  ketika  seseorang  yang  mengalami kerugian  karena  perbuatan  melawan  hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, dapat  mengajukan  tuntutan  ganti  kerugian. Untuk  itu  secara  filsafat  hukum  perlu  dikaji maksud  dari  tindakan-tindakan  yang  masuk dalam  kategori  Perbuatan  Melawan  Hukum, termasuk dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban  hukum  mutlak  ( Strict Liability )  yang  dapat  diterapkan  dikenakan kepada pihak yang terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut.
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui konsep  dasar  secara  filsafat  atas  Perbuatan Melawan  Hukum  di  Indonesia,  serta  untuk mengetahui Strict Liability yang dapat diterapkan  kepada  pelaku  atas  Perbuatan Melawan  Hukum.  Penelitian  yang  dilakukan adalah  penelitian  yuridis  normatif  dengan menggunakan data sekunder dengan mengolah data  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa  konsep  dasar  secara  filsafat  atas Perbuatan  Melawan  Hukum  di  Indonesia  yaitu berlandaskan dari dasar-dasar hukum  Romawi yaitu  prinsip  perbuatan  melawan  hukum  yang sederhana,  tetapi  dapat  menjaring  semua ( catch  all ),  berupa  perbuatan  melawan  hukum yang  dirumuskan  sebagai  perbuatan  yang merugikan orang lain, yang menyebabkan
1 Magister Hukum Universitas Sumatera Utara
orang  yang  terkena  salahnya  menimbulkan kerugian  tersebut  harus  mengganti  kerugian, maka secara filsafat selama melanggar  hukum dan  merugikan  orang  lain  termasuk  dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum . Kemudian strict  liability yang  dapat  diterapkan  kepada pelaku atas Perbuatan Melawan Hukum secara umum  berdasarkan  Pasal  1365  KUH  Perdata yaitu  dalam  bentuk  ganti  kerugian,  baik  ganti kerugian  pokok,  bunga  maupun  kompensasi tambahan, kategori pertanggungjawaban hukum  itu  baik  ganti  kerugian  materiil  maupun ganti kerugian immaterial.
Kata kunci: Strict Liability , Perbuatan Melawan Hukum, Filsafat Hukum.

## Abstract
The concept of unlawful acts (PMH) in the Civil Code  does  not  explicitly  describe  the  phrase regarding PMH. It is known that if you look at the contents of the provisions of Article 1365 of the Civil  Code, it can be seen  that the article  does not  provide  a  formulation  regarding  unlawful acts,  but  only  regulates  how  a  person  suffers losses  due  to  an  unlawful  act.  unlawful  acts committed  by  other  people  can  file  a  lawsuit against  him.  compensation.  For  this  reason, from a legal point of view, it is necessary to study the  intent  of  the  act  which  is  included  in  the category of unlawful act, including its relation to the  strict  liability  that  can  be  applied  to  those who are proven to have committed an unlawful act.
The purpose of this study is to find out the basic philosophical  concept  of  unlawful  acts  in Indonesia, as well as to find out the strict liability that  can  be  applied  to  perpetrators  of  unlawful acts.  The  research  conducted  was  normative juridical  research  using  secondary  data  by processing  data  from  primary  legal  materials, secondary  legal  materials  and  tertiary  legal materials.
Based on the results of the study, it is known that the  philosophically  basic  concept  of  unlawful acts  in  Indonesia  is  based  on  the  basis  of Roman  law,  namely  the  principle  of  unlawful

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
acts which are simple, but can capture all, in the form of unlawful acts. which is formulated as an act  that  harms  other  people,  for  which  the person who was wronged must pay compensation, so that philosophically as long as it  violates  the  law  and  harms  other  people  it  is included in the category of Unlawful Acts. Then the  firm  responsibilities  that  can  be  applied  to perpetrators  of  unlawful  acts  in  general  are based on Article 1365 of the Civil Code, namely in  the  form  of  compensation,  both  principal compensation, interest and additional compensation, the category of legal responsibility  is  both  material  losses  and compensation. non-material compensation.

## Keywords: Responsibility, Unlawful Acts, Legal
Philosophy

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Istilah  falsafah  mengandung  banyak pengertian,  falsafah  diartikan  sebagai  suatu cara  berpikir  yang  radikal  dan  menyeluruh, suatu  cara  berpikir  yang  mengupas  sesuatu sedalam-dalamnya. Tak satu hal yang bagaimanapun kecilnya terlepas dari pengamatan  kefalsafahan.  Tak  ada  suatu pernyataan yang bagaimanapun  sederhananya yang  kita  terima  begitu  saja  tanpa  pengkajian yang  saksama.  Falsafah  menanyakan  segala sesuatu  dari  kegiatan  berpikir  kita  dari  awal sampai akhir seperti dinyatakan oleh Socrates, bahwa  tugas falsafah yang  sebenarnya bukanlah  menjawab  pertanyaan  kita  namun mempersoalkan  jawaban  yang  diberikan. 2 Salah  satu  bidang  filsafat  atau  falsafah  yang paling  berpengaruh  dan  sangat  penting  untuk kehidupan umat manusia sebagai subjek hukum adalah filsafat hukum.
2 Jujun  S.  Suriasumantri. Ilmu  Dalam Persepektif .  (Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia, 2006), hlm 4.
3 Astim Riyanto. Filsafat Hukum . (Bandung: Yapemdo, 2003), hlm 19.
Filsafat hukum memiliki sinonim dengan legal philosophy,  philosophy  of  law ,  atau recht filosofie .  Pengertian  filsafat  hukum  pun  ada berbagai  pendapat.  Ada  yang  mengatakan bahwa  filsafat  hukum  adalah  ilmu,  ada  yang mengatakan filsafat teoritis, ada yang berpendapat sebagai filsafat terapan dan filsafat praktis, ada yang mengatakan sebagai subspecies  dari  filsafat  etika,  dan  lain sebagainya. 3 Penyinoniman isitlah di atas,
menimbulkan komentar yang lahir dari beberapa  pakar.  Penggunaan  istilah  legal philosophy misalnya dirasakan tidak sesuai atau tidak  sepadan  dengan  filsafat  hukum.  Menurut Mochtar  Kusumaatmadja,  istilah  filsafat  hukum lebih sesuai jika disinonimkan dengan philosophy  of  law atau recht  filosofie .  Hal  ini dikarenakan  istilah  legal  dari legal  philosophy sama dengan undang-undang atau resmi. Jadi kurang tepatlah, jika legal philosophy disinonimkan  dengan  filsafat  hukum.  Hukum bukan  undang-undang  saja, dan  hukum  bukan hal-hal yang sama dengan resmi belaka. 4
Secara sederhana, filsafat hukum dapat dikatakan sebagai cabang filsafat yang mengatur  tingkah  laku  atau  etika  yang mempelajari  hakikat  hukum.  Dengan  kata  lain, filsafat  hukum  adalah  ilmu  yang  mempelajari hukum  secara  filosofis. 5 Kelsen  mendekati filsafat hukum dengan menggunakan pendekatan  sebagai  seorang  positivistis  yang kemudian  dikenal  lahirnya  teori  hukum  murni. Atau  Miguel  Reale  yang  menyajikan  filsafat hukum yang kemudian dikenal dengan
4 Sukarno  Aburaera,  Muhadar,  Maskun.
Filsafat Hukum: Toeri dan Praktik . (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 44.
5 Ibid .

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
historisme  ontognoseologis  kritis.  Atau  Hart yang  mengkaji  tradisi  Wittgenstein  dan  Austin yang  menempatkan  hukum  sebagai  suatu  fusi dua  perangkat  kaidah.  Pertama  kaidah  yang menetapkan  kewajiban,  dan  kedua  yang menyangkut  pengakuan  dan  penyesuaian kaidah pertama. 6
Atas  dasar  uraian  tersebut  di  atas, maka dapat dikatakan filsafat hukum ini penting agar  terciptanya  penerapan  kaidah-kaidah hukum  yang  layak  bagi  umat  manusia  atau subjek  hukum  lainnya.  Salah  satu  yang  dapat dikaji melalui sudut pandang falsafat hukum ini yaitu  terkait  Perbuatan  Melawan  Hukum khususnya  Perbuatan  Melawan  Hukum  pada konsep  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata Indonesia (selanjutnya disingkat KUH Perdata).
Perbuatan melawan hukum yang merupakan  terjemahan  dari  onrechtmatige daad,  diatur  dalam  Pasal  1365  KUH  Perdata Buku  III  pada  bagian  tentang  perikatan- perikatan  yang  dilahirkan  demi  Undang- Undang.  Oleh  karenanya  perbuatan  melawan hukum merupakan sumber perikatan yang lahir dari  undang-undang,  karena  akibat dari dilakukannya  perbuatan  melawan  hukum  yang merugikan  orang  lain,  akan  menimbulkan perikatan  yaitu  munculnya  hak  dan  kewajiban bagi  para  pihak.  Bagi  pihak  si  korban,  adanya perbuatan melawan hukum akan menimbulkan hak menuntut dan mendapatkan ganti kerugian dari  si  pelaku,  oleh  karenanya  si  pelaku mempunyai  beban  atau  kewajiban  untuk mengganti  kerugian  yang  disebabkan  karena perilakunya  yang  bertentangan  dengan  hukum
6 Lorens  Bagus. Kamus  Filsafat. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 294.
7 Bing Waluyo. “Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab
dan menimbulkan kerugian bagi si korban, baik kerugian harta kekayaan maupun kerugian ideal bagi si korban. 7
Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, istilah perbuatan  melawan  hukum  adalah  merupakan istilah  teknis  yuridis,  yang  arti  sebenarnya secara  tepat  hanya  mungkin  didapatkan  dari peninjauan  tujuan  Pasal  1365  KUH  Perdata. Selain  istilah  perbuatan  melawan  hukum, onrechtmatige daad juga diterjemahkan dengan istilah “perbuatan melanggar hukum”, istilah ini digunakan  oleh  R.  Wirjono  Prodjodikoro. Sudiman  Kartohadiprodjo  menggunakan  istilah “tindakan  melawan  hukum”  dan  Utrecht menggunakan istilah “perbuatan yang bertentangan dengan asas- asas  hukum” sedangkan M.A. Mugni Djojodirdjo menggunakan  istilah  “perbuatan  melawan hukum”. Penggunaan istilah “perbuatan melawan  hukum”  mempunyai  kelebihan  yaitu bahwa  istilah  “melawan”  mempunyai  dua  sifat, yaitu aktif dan pasif. Jadi dalam istilah perbuatan melawan  hukum,  sudah  mencakup  dua  sifat sekaligus,  yaitu  perbuatan  yang  bersifat  aktif dan perbuatan yang bersifat pasif.
Perlu  dikemukakan  bahwa  jika  kita melihat  isi  dari  ketentuan  Pasal  1365  KUH Perdata,  maka  dapat  diketahui  bahwa  pasal tersebut  tidak  memberikan  perumusan  tentang perbuatan  melawan  hukum,  tetapi  hanya mengatur  bagaimana  ketika  seseorang  yang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap  dirinya,  dapat  mengajukan  tuntutan ganti kerugian dengan sukses kepada
Undang- Undang  Hukum  Perdata”. Dalam  Jurnal Cakrawala  Hukum ,  Volume  24,  Nomor  1,  Maret 2022, hlm. 15.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pengadilan  negeri,  oleh  karenanya  hal  ini menimbulkan  adanya  dua  macam  perumusan tentang  perbuatan  melawan  hukum,  yaitu perumusan  sempit  dan  perumusan  luas. Sejalan  dengan  hal  tersebut,  J.  Satrio,  juga berpendapat  bahwa  oleh  karena  pembuat undang-undang  sendiri  (dalam  hal  ini  KUH Perdata)  tidak  memberikan  penjelasan  lebih lanjut  mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan perbuatan  melawan  hukum,  maka  timbullah penafsiran  oleh  para  sarjana  dan  pihak pengadilan. 8
Sekalipun  telah  ditentukan  pedoman atau  aturan-aturan,  namun  dalam  kehidupan masyarakat kadang-kadang dengan sadar atau tidak  sadar  telah  melanggar  sendiri  aturan- aturan  tersebut,  dan  karena  pelanggaran tersebut  merugikan  orang  lain  yang  disebut dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan- perbuatan tersebut. dapat bertentangan dengan hak  orang  lain,  kesusilaan,  kewajiban  hukum maupun bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan  di  masyarakat  yang  mewajibkan pelaku membayar ganti rugi kapada pihak yang dirugikan.  Dalam  sistematika  KUHPerdata hukum yamg mengatur hubungan antara orang yang  satu  dengan  yang  lainnya  diatur  dalam Buku III tentang Perikatan.
Perikatan atau hubungan hukum timbul karena  adanya  peristiwa  hukum  yang  dapat berupa perbuatan, kejadian, keadaan. Perikatan dapat  timbul  baik  karena  perjanjian  maupun karena  undang-undang,dalam  perikatan  yang timbul  karena  perjanjian,  kedua  pihak  dengan sengaja  bersepakat  saling  mengikatkan  diri
8 Ibid ., hlm. 15-16.
9 M. Asril Siregar dan Muhammad Nurohim. “Sosialisasi  Unsur  Perbuatan  Melawan  Hukum Dalam  Hubungan  Keperdataan:  Putusan  Menteri
dimana  kedua  pihak  mempunyai  hak  dan kewajiban  yang  harus  dipenuhi,  dan  perikatan yang  timbul  karena  undang-undang,  hak  dan kewajiban pihak-pihak ditetapkan oleh undang- undang.Perikatan  yang  lahir  dari  undang- undang  sebagai  akibat  dari  perbuatan  orang. Perbuatan  orang  itu  diklasifikasikan  menjadi dua,yaitu perbuatan yang sesuai dengan hukum dan  perbuatan  yang  tidak  sesuai  dengan hukum. 9
Tidak  adanya  istilah  atau  kalimat “Perbuatan  Melawan  Hukum”  di  dalam  hukum poitif Indonesia dalam hal ini pada KUH Perdata, maka konsep dasar munculnya istilah perbuatan melawan hukum perlu ditelaah lebih lanjut  munculnya  termasuk  ketika  seseorang akan diterapkan
pertanggungjawaban hukum/pertanggungjawaban mutlak ( strict liability ) ketika  melakukan  perbuatan  melawan hukum.  Hal  ini  sudah  tentunya  menjadi  kajian filsafat  hukum  untuk  mengkaitkan  benang merah  antara  tindakan-tindakan  termasuk dalam  perbuatan  melawan  hukum  dengan bentuk  pertanggungjawaban  mutlak  ( strict liability ) yang hendak diterapkan kepada pelaku tersebut.
Berdasarkan  seluruh  uraian  di  atas, terdapat beberapa persoalan terutama terhadap hal  konsep  dasar  munculnya  istilah  perbuatan melawan  hukum  di  Indonesia,  karena  menurut KUH  Perdata  Indonesia  sendiri  kalimat  atau frasa  Perbuatan  Melawan  Hukum  itu  tidak diuraikan  atau  dijelaskan  secara  gamblang, termasuk  perbuatan-perbuatan  yang  termasuk dalam  perbautan  melawan  hukum.  Sehingga
Nomor:  389/Pdt/2017  Di  Universitas  Pembinaan Masyarakat Indonesia (Upmi) Medan”. Dalam Jurnal Pengabdian  Masyarakat  Maju  Uda, Unversitas Darma Agung Medan, hlm. 94-95.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perlu  dicari  tau  makna  sebenarnya  dari perbautan  melawan  hukum  yang  selama  ini  di anut  di  Indonesia.  Kemudian  perlu  dikaji  pula dari  sisi  pertanggungjawaban  hukum  mutlak ( strict liability) kepada pelaku yang terbukti telah melakukan  perbautan  melawan  hukum,  hal  ini erat kaitannya benang merah/kaitan dari konsep perbuatan  melawan  hukum  itu  sendiri,  oleh karenanya  filsafat  hukum  menjadi  penting sebagai pegangan mengkaitkan secara universal antara keduanya. Berdasarkan
rangkaian  latar  belakang  tersebut  peneliti mengambil judul penelitian “STRICT LIABILITY ATAS  PERBUATAN  MELAWAN  HUKUM DITINJAU DARI FILSAFAT HUKUM”

## B.  Perumusan Masalah
1. Bagaimana  konsep  dasar  secara filsafat  atas  Perbuatan  Melawan Hukum di Indonesia?
2. Bagaimana Strict  Liability yang  dapat diterapkan kepada pelaku atas Perbuatan Melawan Hukum?

## C.  Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan salah satu faktor  suatu  permasalahan  yang  akan  dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan  penelitian  maka  dalam  metode  penelitian dipergunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif (yuridis  normatif)  dan  pendekatannya  ialah berdasarkan kaidah hukum peraturan perundang- undangan.  Selanjutnya  sifat  penelitian  ini
10 Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbaini. Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesi  dan Disertasi , (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), hlm 19.
11 Soerjono  Soekamto, Penelitian  Hukum
merupakan deskriptif analisis. Sumber  data yang dipakai  untuk  melakukan  penelitian  yuridis normatif ini adalah bersumber dari data sekunder yang  menggunakan  bahan  hukum  baik  berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data dalam penelitian  ini  adalah  dengan  studi  pustaka/studi dokumentasi  dan  menganalisis  data-data  dan peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Studi dokumen merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan  peraturan  perundang-undangan  maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. 10
Pada  akhirnya  penelitian  ini  akan dianalisis datanya, analisis data adalah merupakan  tahap  yang  paling  penting  dan menentukan dalam penulisan ini. Melalui proses penelitian  itu  diadakan  analisa  dan  konstruksi terhadap  data  yang  telah  dikumpulkan  dan diolah. 11 Penelitian  ini  menggunakan  analisis kualitatif,  yaitu  analisis  data  yang  tidak menggunakan  angka,  melainkan  memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas  temuan-temuan,  dan  karenanya  lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data. 12

## II. HASIL DAN PENELITIAN
A.  Konsep  Dasar  Secara  Filsafat  Atas Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia Banyak definisi yang mengartikan istilah perbuatan melawan hukum, ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah  perbuatan  melawan  undang-undang, perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hak-hak
sosiologis, (Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada, 2014), hlm 1.
12 Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbaini.
Loc.Cit .

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
orang  lain,  perbuatan  yang  mengakibatkan kerugian  pihak  lain  dan  tentu  pihak  yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus  menggantikan  kerugian  kepada  pihak yang  telah  dirugikannya.  Ada  juga  yang mengartikan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya  atau  di  luar  kekuasaannya. Kemudian  perbuatan  melawan  hukum  juga diartikan  perbuatan  yang  melanggar  nilai-nilai kesusilaan, nilai nilai kesopanan yang berkembang  di  masyarakat  serta  perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum. 13 Membicarakan
konsep dasar Perbuatam  Melawan  Hukum  di  Indonesia secara  filsafat  tentu  tidak  dapat  terlepas  dari awal  mula  munculnya  konsep  Perbuatan Melawan Hukum tersebut yang sejatinya datang dari  hukum  Romawi.  Hukum  di  Prancis  yang semula juga mengambil dasar-dasar dari hukum Romawi,  yaitu  teori  tentang culpa dari Lex Aquilla ,  kemudian  terjadi  proses  generalisasi, yakni  dengan  berkembangnya  suatu  prinsip perbuatan  melawan  hukum  yang  sederhana, tetapi dapat menjaring semua ( catch all ), berupa perbuatan  melawan  hukum  yang  dirumuskan sebagai  perbuatan  yang  merugikan  orang  lain, yang  menyebabkan  orang  yang  terkena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian. Rumusan tersebut kemudian  diambil  dan  diterapkan  di  negeri
13 Indah Sari. “Perbuatan Melawan Hukum
(Pmh) Dalam Hukum Pidana  Dan Hukum Perdata”. Dalam  Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dirgantara-Fakultas
Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma , Volume 11, Nomor 1, September 2020, hlm.  54.
14 Munir  Fuady  I. Perbandingan  Hukum Perdata ,  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,  2005),  hlm.
Belanda  yang  kemudian  oleh  Belanda  dibawa ke  Indonesia,  yang  rumusan  seperti  itu sekarang  temukan  dalam  Pasal  1365  KUH Perdata Indonesia. Rumusan perbuatan melawan hukum yang berasal dari KUH Perdata Prancis tersebut pada paruh kedua abad ke-19 banyak mempengaruhi
perkembangan perbuatan  melawan  hukum  ( torf )  versi  hukum Anglo Saxon . 14
Istilah  perbuatan  melawan  hukum diantara  ahli  hukum,  ada  beberapa  macam, yakni  R.  Wirjono  Prodjodikoro  menggunakan istilah  Perbuatan  Melanggar  Hukum,  Utrecht memakai  istilah  Perbuatan  Yang  Bertentangan Dengan  AsasAsas  Hukum  dan  Sudiman Kartohadi Prodjo mengemukakan istilah Tindakan Melawan Hukum. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro  istilah  “perbuatan  melanggar hukum”  adalah  agak  sempit,  karena  yang dimaksudkan  dengan  istilah  ini  tidak  hanya perbuatan  yang  langsung  melanggar  hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung  melanggar  peraturan  lain  daripada hukum, akan tetapi dapat dikatakan secara tidak langsung  melanggar  hukum. 15 Selanjutnya
Menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo,
mengatakan Perbuatan Melawan Hukum yaitu:
Bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai  perbuatan  melawan  hukum, kalau,  bertentangan  dengan  hak  orang lain atau bertentangan dengan kewajiban  hukumnya  sendiri atau
80.
15 Rini Dameria, dkk. “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di  Mahkamah  Agung  (Studi  Kasus  Perkara  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  352/Pk/Pdt/2010)”. Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 4.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
bertentangan  dengan  kesusilaan  yang baik atau bertentangan dengan keharusan  yang  harus  diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda. Adalah kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau  bertentangan  dengan  kewajiban hukum  si  pelaku  atau  melanggar
kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat  tentang  orang  lain  atau barang. 16 Moegini
Djodjodirdjo
juga
menambahkan dalam uraiannya tentang unsur- unsur  yang  terkandung  dalam  Perbuatan Melawan Hukum ialah sebagai berikut:
1.  Bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah  hukum,  dimana  yang  diakui dalam  yurisprudensi,  diakui  adalah hak-hak  pribadi  seperti  hak  atas kebebasan,  hak  atas  kehormatan dan hak atas kekayaan.
2.  Bertentangan  dengan  kewajiban hukumnya  sendiri  adalah  berbuat atau melalaikan dengan bertentangan  dengan  kaharusan atau  larangan  yang  ditentukan dalam
peraturan perudanagundangan.
3.  Melanggar  kesusilaan  yang  baik adalah  perbauatan  atau  melalikan sesuatu  yang  bertentangan  dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang
16 Amrizal  J.  Prang.  “Perbuatan  Melawan Hukum  Oleh  Penguasa”. Jurnal  Transformasi Administrasi, Volume  03,  Nomor  02,  Tahun  2013,
norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai
peraturan- peraturan hukum yang tidak tertulis. 4.  Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan  dengan  sesuatu  yang menurut  hukum  tidak  tertulis  harus diindahkan
dalam lalulintas masyarakat. 17
Berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum,  baik  yang  dilakukan  oleh  individu  atau badan  hukum  atau  penguasa  (pemerintah), Indonesia  mengadopsi  pengertian  dari  Negara Belanda. Hal ini karena adanya asas konkordasi yang  dilakukan  oleh  Belanda  terhadap  Negara jajahannya.  Perbuatan  Melawan  Hukum  diatur dalam  Pasal  1365  sampai  dengan  Pasal  1380 KUH  Perdata.  ( Burgerlijk  Wetboek ).  Dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan: “ Bahwa setiap  perbuatan  yang  melawan  hukum  yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan  kerugian  mengganti  kerugian tersebut ”.  Pasal  1365  KUH  Perdata  tidaklah memberikan  perumusan  daripada  perbuatan melawan  hukum,  melainkan  hanya  mengatur seseorang  yang  apabila  mengalami  kerugian karena  perbuatan  melanggar  hukum,  yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, akan mengajukan  tuntutan  ganti  kerugian  pada Pengadilan Negeri dengan sukses. 18
Ganti kerugian dalam Pasal 1365 KUH Perdata  secara  filsafat  hukum  merupakan bagian dari adanya implikasi hukum atas suatu tindakan  yang  merugikan  orang  lain.  Dengan kata lain tindakan orang yang merugikan orang
hlm. 582.
17 Ibid . 18 Rini Dameria, dkk. Loc.Cit .

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
lain  terkait  dan  akan  dikenakan  akibat  hukum sesuai  Pasal  1365  KUH  Perdata.  Aturan mengikat  itu  tentu  dilengkapi  dengan  sanksi- sanksi  yang  dapat  dikenakan  kepada  pihak- pihak  yang  melanggar  termasuk  pihak  yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Apabila kaidah-kaidah  hukum secara hukum  dilanggar, maka  kaidah  hukum  yang  berlaku  harus diterapkan.
Penerapan implikasi atau akibat hukum itu  dapat  dilakukan  awalnya  apabila  telah  ada pembuktian  yang  cukup  yang  sudah  dilakukan oleh  para  penegak  hukum  dalam  hal  ini  pihak Majelis  Hakim  di  Pengadilan  dan  terbukti  ada pihak  yang  melanggar  kaidah  hukum  yang berkaitan  dengan  tindakan  yang  termasuk dalam  kategori  Perbuatan  Melawan  Hukum, maka akan dikenakan akibat hukum terhadapnya. Akibat hukum muncul berawal dari adanya  hubungan  antara  subjek  hukum  satu dengan  yang  lain,  yang  bersepakat  untuk menciptakan  suatu  hubungan  hukum  selaras atas  aturan  perundang-undangan.  Hubungan hukum  merupakan  hubungan  yang  diatur  oleh hukum. 19
Secara  filsfat  hukum  jika  dilihat  secara norma hukum mutlak menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain.  Ilmu hukum  mengenal  3  (tiga)  kategori  dari perbuatan melawan hukum, yaitu:
1.  Perbuatan melawan hukum karena
kesengajaan;
19 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , (Jakarta: Prenadamedia  Group, 2018), hlm 216.
2.  Perbuatan  melawan  hukum  tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian); 3.  Perbuatan melawan hukum karena
kelalaian. 20
Atas dasar itu tiap perbuatan melanggar, baik sengaja maupun tidak sengaja yang sifatnya melanggar. Berarti unsur kesengajaan  dan  kelalaian  di  sini  telah terpenuhi.  Kemudian  yang  dimaksud  dengan hukum  dalam  Pasal  tersebut  di  atas  adalah segala ketentuan dan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan segala sesuatu yang dianggap sebagai  hukum.  Berarti  jelas  bahwa  yang dilanggar itu adalah hukum dan yang dipandang atau dianggap sebagai hukum, seperti undang- undang,  adat  kebiasaan  yang  mengikat, keputusan hakim dan lain sebagainya.
Seseorang yang dianggap telah melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dapat dikenakan  sanksi  dengan  mengganti  kerugian yang  diderita  korban  akibat  kesalahannya  itu, melalui tuntutan yang diajukan kepada lembaga peradilan ataupun lembaga penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan.  Namun  demikian harus dapat dibuktikan
dan dipertanggungjawabkan kebenaran adanya
perbuatan  melawan  hukum  termaksud  melalui pembuktian unsurunsur dari perbuatan melawan hukum ini, yang terdiri dari:
1.  Adanya perbuatan melawan
hukum.
2.  Adanya kesalahan.
3.  Adanya kerugian.
20 Munir  Fuady  II. Perbuatan  Melawan Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 3.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
4.  Adanya  hubungan  sebab  akibat antara  perbuatan  melawan  hukum, kesalahan dan kerugian yang ada. 21
Menurut Molegraaff, bahwa: “Perbuatan Melawan  Hukum  tidak  hanya  melanggar undang-undang  akan  tetapi  juga  melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan”. Sedangkan menurut  Hoge  Raad,  mengatakan  Perbuatan Melawan  Hukum  harus  diartikan  sebagai berbuat  atau  tidak  berbuat  yang  bertentangan dengan:
1. Hak Subyektif orang lain.
2. Kewajiban hukum pelaku.
3. Kaedah kesusilaan.
4. Kepatutan dalam masyarakat (yang bertentangan  dengan  sikap  yang baik  dalam masyarakat  untuk memperhatikan  kepentingan  orang lain). 22 Moegini Djodjodirdjo menggunakan terminologi Melawan
hukum (untuk menggambarkan  suatu  perbuatan  melawan hukum) bukan Melanggar Hukum, hal ini karena dalam  kata  “melawan”  melekat  sifat  aktif  dan pasif.  Sifat  aktif  dapat  dilihat  apabila  dengan sengaja  melakukan  sesuatu  perbuatan  yang menimbulkan  kerugian  pada  orang  lain,  jadi sengaja  melakukan  gerakan  sehingga  nampak dengan jelas sifat aktifnya dari istilah “melawan tersebut”. Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam saja atau dengan sengaja diam saja atau dengan lain perkataan apabila ia dengan sikap
21 Hetty  Hassanah.  “Analisis  Hukum
Tentang  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dalam Transaksi  Bisnis  Secara  Online  (E-Commerce)
Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan UndangUndang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik”. Jurnal
Wawasan  Hukum ,  Volume  32,  Nomor  1,  Februari 2015, hlm. 48.
22 Amrizal J. Prang. Op.Cit ., hlm. 583.
pasif saja sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya. 23
Ruang  lingkup  pengertian  perbuatan melawan  hukum  pemerintah  di  Indonesia berasal  dari  perbuatan  melawan  hukum  dalam kitab  hukum  perdata  di  Belanda.  Akar  sejarah pengertian  perbuatan  melawan  hukum  di Belanda berasal dari code civil warisan Prancis. Rumusan  perbuatan  melawan  hukum  dalam ketentuan 6:162 Perdata Belanda yang pararel dengan  Pasal  1365  KUHPerdt  di  Indonesia berasal dari artikel 1382, 1383, 1384 Code Civil Perancis dari Code Napoleon. Ironisnya, ajaran perbuatan  melawan  hukum  pemerintah  di Prancis  sudah  sekian  ratus  tahun  tidak mengadopsi  kitab  hukum  perdata  karena mereka mengembangkan konsep administrative torts  diluar  kaidah  code  civil.  Kitab  perdata Belanda  pun  terus  mengalami  pembaharuan, sedangkan  Indonesia  masih  mengacu  pada kitab  perdata  yang  lama.  Rumusan  perbuatan melawan hukum dalam kitab perdata di Belanda sudah  berkembang  sangat  luas,  berbeda dengan pasal 1365 KUHPer Indonesia. 24
Secara  substansi,  konsep  atau  istilah “Perbuatan Melawan Hukum” dalam pasal 1365 KUHPer lebih merupakan sebagai suatu konsep hukum umum ( general law concept ) dibandingkan sebagai sebuah defenisi normatif kaidah hukum. Dalam hal itu, makna ‘perbuatan melawan  hukum’  dalam  rumusan  pasal  1365
23 M.  A.  Moegni  Djojodirjo, Perbuatan Melawan  Hukum ,  (Jakarta:  Pradnya  Paramita, 1982), hlm. 13
24 Enrico  Simanjuntak. “Restatement Tentang  Yurisdiksi  Peradilan  Mengadili  Perbautan Melawan Hukum Pemerintah”. Dalam Jurnal Hukum Peratun, Volume  2,  Nomor  2,  Agustus  2019,  hlm. 172.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
KUHPer  tersebut  merupakan  kaidah  yang sebenarnya  mengacu  kepada  ajaran  hukum yang  berlaku  universal  ( natural  rights )  yakni bahwa  setiap  subyek  hukum  yang  melakukan perbuatan  hukum  dan  menimbulkan  kerugian bagi  pihak  lain  harus  mempertanggung- jawabkan  perbuatannya  kepada  pihak  yang dirugikan,  baik  subyek  hukum  itu  manusia ( natuurlijk
persoon ),
badan hukum
( rechtspersoon ), maupun jabatan ( ambt ). Dengan  kata  lain,  rumusan  pasal  1365 merupakan doktrinal hukum umum. 25
Menurut  Rosa  Agustina  merumuskan perbuatan  melawan  hukum  harus  memenuhi persyaratan sebagai berikut: pertama, perbuatan  itu  bertentangan  dengan  kewajiban hukum  si  pelaku,  kedua,  perbuatan  tersebut bertentangan  dengan  hak  subjektif  orang  lain, ketiga bertentangan dengan kesusilaan, keempat,  bertentangan  dengan  kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. 26 Perbuatan
melawan kukum ( onrechtmatige  daad )  dalam  hukum  perdata  di atur lebih lanjut dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dari  uraian  Pasal  1365  KUH  Perdata  tersebut didapati unsur-unsur perbuatan melawan hukum  perdata  meliputi  adanya  perbuatan melawan  hukum,  adanya  kesalahan,  adanya sebab  akibat  antara  kerugian  dan  perbuatan dan  adanya  kerugian.  Perbuatan  melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata (BW) hanya mengatur bentuk ganti rugi yang  dibebankan  kepada  orang  yang  telah menimbulkan  kesalahan  kepada  pihak  yang dirugikan.  Ganti  rugi  ini  timbul  karena  adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian. 27
25 Ibid ., hlm. 173.
26 Indah Sari. Loc.Cit .
Berdasarkan seluruh rangkaian di atas, maka  secara  filsafat  hukum  konsep  dasar perbuatan  melawan  hukum  di  Indonesia  yang menganut  sistem  hukum Civil  law (Eropa Kontinental), tidak terlepas dari uraian perbuatan  melawan  hukum  yang  ada  pada Negara-negara  yang  menganut  sistem  hukum Commmon  Law (Anglo  Saxon).  Konsep  dasar perbuatan  melawan  hukum  yang  ada  secara filsafat  hukum  berawal  atau  berlandaskan  dari dasar-dasar  hukum  Romasi  yaitu  prinsip perbuatan  melawan  hukum  yang  sederhana, tetapi dapat menjaring semua ( catch all ), berupa perbuatan  melawan  hukum  yang  dirumuskan sebagai  perbuatan  yang  merugikan  orang  lain, yang  menyebabkan  orang  yang  terkena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian. Konsep itulah yang dianut dalam  Pasal  1365  KUH  Perdata.  Oleh  karena secara filsafat walaupun dalam Pasal 1365 KUH Perdata  tidak  menguraikan  atau  menjelaskan secara  gamblang  kategori  dari  perbuatan melawan  hukum  tersebut,  namun  selama perbuatan  itu  melanggar  hukum  yang  berlaku dan  merugikan  orang  lain,  maka  tindaka tersebut  termasuk  dalam  kategori  perbuatan melawan hukum.

## B.  Strict  Liability  yang  Dapat  Diterapkan Kepada Pelaku Atas Perbuatan Melawan Hukum
Setiap anggota atau warga masyarakat memiliki  kepentingan  dan  banyak  perbedaan kepentingan  antara  anggota  masyarakat  yang satu  dengan  yang  lainnya  dalam  memenuhi kebutuhan  hidup.  Perbedaan  kepentingan tersebut dapat menimbulkan adanya 27 Ibid ., hlm. 55.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perselisihan,  perpecahan  bahkan  menjurus kearah  terjadinya  kekacauan.  Oleh  karena  itu, untuk  menghindari  adanya  benturan-benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan adanya aturan hukumyang mengikat yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat.  Dengan  adanya  hukum,  hak-hak serta kewajiban-kewajiban anggota masyarakat dapat dijaga dan dipelihara agar tercipta suatu kehidupan  yang  teratur,  tertib,  dan  damai. Setiap  orang  wajib  menaati  atau  mematuhi peraturan  hukum  yang  telah  ditetapkan,  akan tetapi  dalam  hubungan  hukum  yang  terjadi, mungkin  timbul  suatu  keadaan  bahwa  pihak yang  satu  tidak  memenuhi  kewajibannya terhadap pihak yang lain sehingga pihak lain itu dirugikan haknya.
Agar  dapat  mempertahankan  hak  dan memenuhi  kewajiban  seperti  yang  telah  diatur dalam  hukum  perdata,  orang  tidak  boleh bertindak  semaunya  saja  dan  tidak  boleh menghakimi  sendiri  ( arbitrary  action ),  tetapi  ia harus  bertindak  berdasarkan  peraturan  hukum yang telah ditetapkan atau diatur dalam undang- undang. Apabila pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sendiri tuntutannya secara  damai,  maka  dapat  minta  bantuan penyelesaian  melalui  Pengadilan  yang  telah diatur  dalam  hukum  acara  perdata  ( civil procedural law ) yang mengatur proses penyelesaian  perkara  sejak  diajukan  gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan. 28
Pada  ranah  hukum,  seseorang  tentu harus  bertanggung  jawab  terhadap  kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang bertentangan dengan hukum dari orang lain. Hal
28 M.  Asril  Siregar  dan  Muhammad Nurohim. Op.Cit ., hlm. 94.
29 Lukman  Santoso  Az, Tanggung  Jawab
ini disebut tanggung jawab kwalitatif, yaitu orang yang  bertanggung  jawab  karena  orang  itu memiliki suatu kualitas tertentu. Sesuai dengan penerapan hukum di Indonesia, seseorang yang merasakan  dirugikan  atas  tindakan  orang  lain, dapat  menggugat  pihak  yang  menimbulkan kerugian  tersebut.  Kualifikasi  gugatan  yang lazim  adalah  waanprestasi  atau  perbuatan melawan  hukum.  Dalam  gugatan  adanya wanprestasi, maka terdapat hubungan kontraktual  antara  para  pihak.  Kerugian  yang dialami  oleh  seseorang    adalah  karena  tidak dilaksanakannya  prestasi  oleh  pihak  lainnya. Apabila  tidak  terdapat  hubungan  kontraktual antara  para  pihak,  maka  tidak  ada  tanggung hawab (hukum) antara para pihak tersebut. Hal inilah  yang  dikenal  dengan  doktrin  yang mengandung  prinsip  “tidak  ada  hubungan kontraktual, tidak ada tanggung jawab”. 29
Hal ini berbeda  dengan konsep perbuatan  melawan  hukum,  yang  mana walaupun  tidak  ada  hubungan  kontraktual antara pihak satu dengan yang lainnya, selama salah  satu  pihak  merugikan  pihak  lainnya  dan melanggar hukum maka pihak yang mengakibatkan  kerugian  itu  dikategorikan sebagai  pihak  yang  melakukan  perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum atau pertanggungjawaban mutlak secara keperdataan ( strict liability ). Tentu gugatan ke Pengadilan sebagaimana  disebutkan  di atas tadi  bertujuan agar pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum  dapat  dimintai  pertanggungjawabannya secara hukum dan diterapkan strict liability atas
Terhadap  Nasabah  Bank ,  (Yogyakarta,  2011),  hlm. 126.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Tanggung  jawab  secara  etimologi  adalah kewajiban  terhadap  segala  sesuatunya  atau fungsi  menerima  pembebanan  sebagai  akibat tindakan  sendiri  atau  pihak  lain.  Sedangkan pengertian  tanggung  jawab  menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib  menanggung  segala  sesuatunya  (jika terjadi  sesuatu  dapat  dituntut,  dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu liability  (the  state  of  being  liable )  dan responsibility (the state or fact being responsible) .
Liability merupakan  istilah  hukum  yang luas,  dimana liability menunjuk  pada  makna yang  paling  komprehensif,  meliputi  hampir setiap  karakter  resiko  atau  tanggung  jawab yang  pasti,  yang  bergantung,  atau  yang mungkin. Liability didefenisikan untuk menunjuk semua  karakter  hak  dan  kewajiban. Liability juga  merupakan  kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau  mungkin  seperti  kerugian,  ancaman, kejahatan,  biaya  atau  beban,  kondisi  yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang  dengan  segera  atau  pada masa yang akan datang. Sedangkan responsibility berarti hal dapat
dipertanggungjawabkan  atau  suatu  kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan
Responsibility juga  berarti  kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang
30 Vina  Akfa  Dyani.  “Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat  Party  Acte”. Jurnal  Lex  Renaissance, Nomor 1, Volume 2, Januari 2017, hlm 165.
31 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-
dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya. Tanggung jawab berdasarkan  definisi  dari  responsibility  adalah kewajiban  bertanggungjawab  atas  undang- undang yang dilaksanakannya dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya. 30 Berkaitan  dengan Strict  Liability yang dapat diterapkan kepada pelaku atas Perbuatan Melawan  Hukum,  dapat  diartikan  sebagai cerminan dan merupakan salah satu dari fungsi hukum  itu  sendiri.  Hukum  berfungsi  sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum  harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal  ini  hukum  yang  telah  dilanggar  itu  harus ditegakkan.  Melalui  penegakan  hukum  inilah hukum  ini  menjadikan  kenyataan.  Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus  diperhatikan,  yaitu:  kepastian  hukum ( rechtssicherheit ),
kemanfaatan ( zweckmassigkeit ) dan keadilan
( gerechtigkeit ). 31 Konsep penerapan dalam
pertanggungjawaban  hukum  ( strict  liability )  ini nantinya  akan  menganalisis  tentang  tanggung jawab  subjek  hukum  atau  pelaku  yang  telah melakukan  perbuatan  melawan  hukum  atau perbuatan  pidana  untuk  memikul  biaya  atau kerugian  atau  melaksanakan  pidana  atas kesalahannya  maupun  karena  kealpaannya. 32 Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti  keadaan  wajib  menanggung  segala
bab Tentang Penemuan Hukum . (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), hlm 1.
32 Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Op.Cit ., hlm. 7

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sesuatunya  (kalau  terjadi  apa-apa  boleh dituntut,  dipersalahkan,  diperkarakan,  dan sebagainya).  Menanggung  diartikan  sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara),  menjamin,  menyatakan  keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.
Konsep
tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu  Hans  Kelsen.  Menurut  Hans,  tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya  aturan  hukum  yang  mengatur  dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek  hukum  yang  dibebani  kewajiban  harus melaksanakan  kewajiban  tersebut  sebagai perintah  dari  aturan  hukum.  Akibat  dari  tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan  sanksi.  Sanksi  ini  merupakan tindakan  paksa  dari  aturan  hukum  supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek  hukum.  Menurut  Hans,  subyek  hukum yang  dikenakan  sanksi  tersebut  dikatakan “bertanggung  jawab”  atau  secara  hukum bertanggung jawab atas pelanggaran. 33 Secara
prinsip adanya pertanggungjawaban  hukum  ini  juga  tidak terlepas  agar  terciptanya  kemanfaatan  hukum terhadap  setiap  subjek  hukum  yang  layak dilindungi.  Kemanfaatan  hukum  dari  segi  etika normatif  menyatakan  bahwa  suatu  tindakan yang  patut  adalah  yang  memaksimalkan penggunaan  ( utility ),  biasanya  didefinisikan sebagai  memaksimalkan  kebahagiaan  dan
33 Hans  Kelsen. Pure  Theory  of  Law, Terjemah,  Raisul  Muttaqien,  Teori  Hukum  Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif . (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 136.
34 Lorens  Bagus. Kamus  Filsafat .  (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm 144. 35 Bryan  Magee. The  Story  of  Philosophy .
mengurangi penderitaan. 34 Utilitarianisme pertama kali dipaparkan oleh Jeremy Bentham dan muridnya, John Stuart Mill. 35
Tentu  kemanfaatan  hukum  ini  dapat masuk dalam dimensi-dimensi hukum, khususnya dalam hal ini dimensi hukum perdata bahkan  hukum  bisnis.  Hal  itu  sesuai  dengan salah  satu  tujuan  hukum  yaitu  memberikan kemanfaatan  dan  kebahagiaan  sebanyak- banyaknya  kepada  warga  masyarakat  yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan  bahwa  setiap  warga  negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. 36
Kemanfaatan  merupakan  hal  yang paling  utama  dalam  sebuah  tujuan  hukum, mengenai  pembahasan  tujuan  hukum  terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya  sendiri  dan  yang  mempunyai  tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat  dan  bernegara.  Tujuan  hukum bisa  terlihat  dalam  fungsinya  sebagai  fungsi perlindungan  kepentingan  manusia,  hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. 37 Pada hakekatnya tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagian  yang  terbesar  bagi  jumlah  yang sebanyak-banyaknya.  Berdasarkan  pendapat Jeremy  Bentham  menjelaskan  hukum  yang benar apabila dapat memberikan suatu kebahagiaan  bagi  sebagian  terbesar  dari
(Jogjakarta: Kanisius, 2001), hlm 66.
36 Hyronimus  Rhiti, Filsafat  Hukum:  Edisi lengkap  (Dari  Klasik  Sampai  Postmoderenisme), (Yogyakarta:  Penerbit  Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta, 2011), hlm 159.
37 Said  Sampara  dkk. Pengantar  Ilmu Hukum . (Yogyakarta: Total Media, 2011), hlm 40.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
masyarakat  dimana  hukum  itu  berada  ( the greatest  happiness  of  the  greatest  number ). Nilai  kemanfaatan  yang  terdapat  pada  individu yang melahirkan kebahagiaan individual ( happiness  of  individual )  maupun  masyarakat
( happiness  of  community ). 38 Kemanfaatan hukum ini dianggap oleh beberapa pakar hukum ialah  berat  sebelah  sehingga  Utrecht  dalam menanggapi kemanfaatan
hukum mengemukakan 3 (tiga) hal yaitu:
1.  Tidak  memberikan  tempat  untuk mempertimbangkan  seadil-adilnya hal-hal yang konkret.
2.  Hanya  memperhatikan  hal-hal  yang berfaedah  dan  karena  itu  isinya bersifat umum.
3.  Sangat  individualistis  dan  tidak memberi  pada  perasaan  hukum seorang.
Menurut Utrecht yang dikutip oleh Darji Darmodihardjo, hukum menjamin adanya kepastian  hukum  dalam  pergaulan  manusia. Anggapan  Utrecht  ini  didasarkan  atas  suatu anggapan  bahwa  hukum  untuk  menjaga kepentingan  tiap  manusia  supaya  kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan  kepentingan  mana  yang  lebih besar  dari  pada  yang  lain).  Namun,  pada hakikatnya  kepastian  hukum  tentu  bertujuan untuk  memperoleh  hal  utama  dalam  kepastian hukum itu sendiri yaitu kemanfaatan. 39
Sehingga  uraian  itu semua  baru  dapat tercipta apabila  telah  adanya  pertanggungjawaban hukum  ( strict  liability) yang  diterapkan  kepada pihak-pihak  yang  terbukti  melanggar  aturan hukum (melakukan PMH).
38 Jeremy Bentham. An Introduction to the Principles  of  Morals  and  Legislation .  (Kitchener:
Batoche Books, 2000), hlm 23.
Masih  berkaitan  dengan Strict  Liability yang  dapat  diterapkan  kepada  pelaku  atas Perbuatan Melawan Hukum, agar dapat pelaku dikenakan strict  liability atas  PMH  yang dilakukannya korban atau orang yang dirugikan haruslah  membuktikan  adanya  unsur-unsur sebagai berikut:
1.  .Adanya perbuatan melawan hukum;
2.  Adanya kesalahan atau kelalaian pelaku usaha;
3.  Adanya  kerugian  yang  dialami  oleh konsumen;
4.  Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dialami konsumen. Unsur-unsur  sebagaimana  diuraikan  di atas  harus  terpenuhi  terlebih  dahulu  barulah pembicaraan  tentang  penerapan strict  liability kepada  pelaku  PMH  dapat  dilanjutkan.  Secara umum,  prinsip-prinsip  tanggung  jawab  ( strict liability ) dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:
1.  Prinsip  Tanggung  Jawab  Berdsarkan Kesalahan  ( Lability  based  on  fault );
prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata, yang  lazim  dikenal  sebagai  pasal tentang  perbuatan  melawan  hukum, mengharuskan  terpenuhinya  keempat unsur pokok, yaitu: a.  Adanya perbuatan;
b.  Adanya unsur kesalahan;
c.  Adanya kerugian diderita;
39 Darji  Darmodihardjo. Filsafat  Hukum: Dari  Klasik  Sampai  Postmodernisme .  (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), hlm. 33.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
d.  Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
2.  Praduga  Selalu  Bertanggung  Jawab ( Presumption  Of  Liability );  Prinsip  ini menyatakan,  tergugat  selalu  dianggap bertanggung  jawab  ( presumption  of liability  principle ),  sampai  ia  dapat membuktikan  ia  tidak  bersalah.  Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat.
3.  Praduga  Selalu  Tidak  Bertanggung Jawab  ( Presumption  Of  Nonliability );
Prinsip  praduga  untuk  tidak  selalu bertanggung  jawab  hanya  dikenal dalam  pembatasan  demikian  biasanya secara common sense dapat dibenarkan. 4.  Tanggung Jawab Mutlak ( Strict Liability );  Menurut  R.C.  Hoeber  et.al., biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena;
a.  Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya  kesalahan  dalaam  suatu proses  produksi  dan  distribusi  yang kompleks;
b.  Diasumsikan  produsen  lebih  dapat mengantisipasi  jika  sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahan, misalnya  dengan  asuransi  atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya.
c.  Asas  ini  dapat  memaksa  produsen untuk lebih berhati-hati.
40 Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia ,(Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006),hlm. 73-79. 41 Vina Akfa Dyani. Op.Cit ., hlm 166.
5.  Pembatasan Tanggung Jawab ( Limitation Of Liability ). Prinsip tanggung  jawab  dengan  pembatasan sangaat  disenangi  oleh  pelaku  usaha untuk  dicantumkan  sebagai  klausul eksonerasi  dalam  perjamjian  standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini  sangat  merugikan  konsumen  bila ditetapkan  secara  sepihak.  Dalam Undang-Undang,  seharusnya  pelaku usaha  tidak  boleh  secara  sepihak menentukan  klausul  yang  merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. 40
Berdasar konsep tersebut, maka dapat dikatakan  bahwa  tanggung  jawab  muncul  dari adanya  aturan  hukum  yang  memberikan kewajiban  kepada  subyek  hukum  dengan ancaman  sanksi  apabila  kewajiban  tersebut tidak  dilaksanakan.  Tanggung  jawab  demikian dapat  juga  dikatakan  sebagai  tanggung  jawab hukum,  karena  muncul  dari  perintah  aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjwaban yang dilakukan oleh subyek hukum  merupakan  tanggung  jawab  hukum. 41 Pertanggungjawaban hukum ini muncul jika ada hubungan  secara  hukum  antara  subjek  hukum satu dengan yang lainnya.
Semua  hubungan  tersebut  diatur  oleh hukum,  semuanya  adalah  hubungan  hukum ( rechtsbetrekkingen ). 42 Maka untuk itulah dalam mengatur  hubungan-hubungan  hukum  pada masyarakat  diadakan  suatu  kodifikasi  hukum
42 L.J.  Van  Apeldoorn, Pengantar  Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000), hlm
6.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mempunyai  tujuan  luhur  yaitu  menciptakan kepastian  hukum  dan  mempertahankan  nilai keadilan dari subtansi hukum tersebut.
Sekalipun  telah  terkodifikasi,  hukum  tidaklah dapat  statis  karena  hukum  harus  terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang  berkaitan  dengan  hukum  publik  karena bersentuhan  langsung  dengan  hajat  hidup orang  banyak  dan  berlaku  secara  umum. Dengan  kata  lain  berkaitan  dengan Strict Liability yang  dapat  diterapkan  kepada  pelaku atas  Perbuatan  Melawan  Hukum,  sudah selayaknya strict  liability itu  diaplikasikan sepenuhnya  guna  adanya  kepastian  hukum sebagaimana aspek hukum yang mengaturnya yaitu  secara  umum  sesuai  Pasal  1365  KUH Perdata.
Sehingga berdasarkan seluruh uraian di atas  dilandaskan  pada  pola  berpikiri  filsafat hukum,  maka  untuk  menerapkan strict  liability atau pertanggungjawaban hukum mutlak kepada  pelaku  yang  terbukti  melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara umum tetap beracuan pada  Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan:  “Bahwa  setiap  perbuatan  yang melawan  hukum  yang  membawa  kerugian kepada  orang lain  menyebabkan orang karena salahnya  menerbitkan  kerugian  mengganti kerugian  tersebut”.  Dengan  kata  lain  selama terpenuhinya  unsur-unsur  adanya  perbuatan melawan  hukum,  adanya  kesalahan,  adanya kerugian  serta  adanya  hubungan  sebab  akibat antara perbuatan melawan hukum, maka pelaku tersebut  telah  terbukti  melakukan  perbuatan melawan  hukum  dan  dikenakan  implikasi hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata yaitu  dalam  bentuk  ganti  kerugian,  baik  ganti kerugian  pokok,  bunga  maupun  kompensasi tambahan, kategori pertanggungjawaban
hukum  itu  juga  baik  ganti  kerugian  materiil maupun ganti kerugian immaterial.

## III. KESIMPULAN
Diketahui bahawasannya secara filsafat hukum  konsep  dasar  perbuatan  melawan hukum  di  Indonesia  yang  menganut  sistem hukum Civil  law (Eropa  Kontinental),  tidak terlepas dari uraian perbuatan melawan hukum yang ada pada Negara-negara yang menganut sistem  hukum Commmon  Law (Anglo  Saxon).
Konsep dasar perbuatan melawan hukum yang ada  secara  filsafat  hukum  berawal  atau berlandaskan  dari  dasar-dasar  hukum  Romasi yaitu  prinsip  perbuatan  melawan  hukum  yang sederhana,  tetapi  dapat  menjaring  semua ( catch  all ),  berupa  perbuatan  melawan  hukum yang  dirumuskan  sebagai  perbuatan  yang merugikan  orang  lain,  yang  menyebabkan orang  yang  terkena  salahnya  menimbulkan kerugian  tersebut  harus  mengganti  kerugian. Konsep  itulah  yang  dianut  dalam  Pasal  1365 KUH  Perdata.  Oleh  karena  secara  filsafat walaupun dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak menguraikan atau menjelaskan secara gamblang  kategori  dari  perbuatan  melawan hukum  tersebut,  namun  selama  perbuatan  itu melanggar hukum yang berlaku dan merugikan orang  lain,  maka  tindaka  tersebut  termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum.
Selanjutnya  untuk  menerapkan strict liability atau pertanggungjawaban hukum mutlak kepada  pelaku  yang  terbukti  melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara umum tetap beracuan pada  Pasal 1365 KUH Perdata yang m enyatakan:  “Bahwa  setiap  perbuatan  yang melawan  hukum  yang  membawa  kerugian kepada  orang lain  menyebabkan orang karena salahnya  menerbitkan  kerugian  mengganti

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kerugian  tersebut”.  Dengan  kata  lain  selama terpenuhinya  unsur-unsur  adanya  perbuatan melawan  hukum,  adanya  kesalahan,  adanya kerugian  serta  adanya  hubungan  sebab  akibat antara perbuatan melawan hukum, maka pelaku tersebut  telah  terbukti  melakukan  perbuatan melawan  hukum  dan  dikenakan  implikasi hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata yaitu  dalam  bentuk  ganti  kerugian,  baik  ganti kerugian  pokok,  bunga  maupun  kompensasi tambahan, kategori pertanggungjawaban hukum  itu  juga  baik  ganti  kerugian  materiil maupun ganti kerugian immaterial.

## DAFTAR BACAAN

## A. Buku
Astim  Riyanto. Filsafat  Hukum .  (Bandung: Yapemdo, 2003).
Bryan Magee. The Story of Philosophy .
(Jogjakarta: Kanisius, 2001). Darji  Darmodihardjo. Filsafat  Hukum:  Dari Klasik Sampai Postmodernisme .
(Yogyakarta:  Universitas  Atma  Jaya, 2011).
Hans  Kelsen. Pure  Theory  of  Law,  Terjemah, Raisul  Muttaqien,  Teori  Hukum  Murni:
Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif . (Bandung: Nusa Media, 2008).
Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum: Edisi lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme), (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011).
Jeremy  Bentham. An  Introduction  to  the
Principles  of  Morals  and  Legislation . (Kitchener: Batoche Books, 2000).
Jujun S. Suriasumantri. Ilmu Dalam Persepektif .
(Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia, 2006).
Lorens  Bagus. Kamus  Filsafat .  (Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000). ___________. Kamus Filsafat. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005). Lukman Santoso Az, Tanggung Jawab Terhadap Nasabah Bank , (Yogyakarta, 2011). M.  A.  Moegni  Djojodirjo, Perbuatan  Melawan Hukum ,  (Jakarta:  Pradnya  Paramita, 1982).
Munir  Fuady. Perbuatan  Melawan  Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
____________. Perbandingan Hukum Perdata , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum ,
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
Sidharta, Hukum  Perlindungan  Konsumen Indonesia ,(Jakarta: Gramedia

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Widiasarana Indonesia, 2006).
Said  Sampara  dkk. Pengantar  Ilmu  Hukum . (Yogyakarta: Total Media, 2011).
Sukarno  Aburaera,  Muhadar,  Maskun. Filsafat
Hukum:  Toeri  dan  Praktik .  (Jakarta:
Kencana, 2013).
Soerjono Soekamto, Penelitian Hukum sosiologis, (Jakarta:  PT.  RajaGrafindo
Persada, 2014).
Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum . (Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti, 2017).

## Salim HS dan Erlies Septiana Nurbainin
Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesi dan Disertasi , (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2019).

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## C. Jurnal Ilmiah
Amrizal  J.  Prang.  “Perbuatan  Melawan  Hukum Oleh  Penguasa”. Jurnal  Transformasi Administrasi, Volume  03,  Nomor  02, Tahun 2013.

## Bing  Waluyo.  “Kajian  Terhadap  Perbuatan
Melawan  Hukum  Berdasarkan  Pada Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang Hukum Per data”. Dalam Jurnal Cakrawala Hukum ,  Volume  24,  Nomor  1,  Maret 2022.
Enrico  Simanjuntak. “Restatement Tentang Yurisdiksi Peradilan Mengadili Perbautan Melawan Hukum Pemerintah”. Dalam  Jurnal  Hukum
Peratun, Volume  2,  Nomor  2,  Agustus 2019.
Hetty  Hassanah. “Analisis  Hukum  Tentang Perbuatan  Melawan  Hukum  Dalam Transaksi  Bisnis  Secara  Online  (E- Commerce)  Berdasarkan  Burgerlijke Wetboek Dan UndangUndang Nomor 11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan
Transaksi  Elektronik”. Jurnal  Wawasan Hukum ,  Volume  32,  Nomor  1,  Februari 2015.
Indah  Sari.  “Perbuatan  Melawan  Hukum  (Pmh) Dalam  Hukum  Pidana  Dan  Hukum Perdata”. Dalam  Jurnal  Ilmiah  Hukum Dirgantara-Fakultas  Hukum  Universitas Dirgantara  Marsekal  Suryadarma ,  Volume 11, Nomor 1, September 2020.
M.  Asril  Siregar  dan  Muhammad  Nurohim.
“Sosialisasi  Unsur  Perbuatan  Melawan Hukum  Dalam  Hubungan  Keperdataan: Putusan  Menteri  Nomor:  389/Pdt/2017 Di  Universitas  Pembinaan  Masyarakat
Indonesia (Upmi) Medan”. Dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat Maju Uda, Unversitas Darma Agung Medan. Rini Dameria, dkk. “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya  Di  Mahkamah  Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah
Agung  Nomor  352/Pk/Pdt/2010)”. Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.
Vina Akfa Dyani. “Pertanggu ngjawaban Hukum dan  Perlindungan  Hukum  bagi  Notaris dalam Membuat Party Acte”. Jurnal Lex Renaissance, Nomor 1, Volume 2, Januari 2017.