## STRATEGI PENGEMBANGAN KURIKULUM YANG RELEVAN DENGAN PANGSA PASAR KERJA

## M. Syarif
Universitas Islam Majapahit, Mojokerto

## ABSTRAK
Tulisan ini memberikan uraian analisis terhadap kurikulum pendidikan  Indonesia  yang  hingga  saat  ini  masih  juga belum  mampu  memecahkan  problema  ilmu  pengetahuan yang diajarkan di lembaga pendidikan dengan kebutuhan pasar  terkait  tenaga  kerja.  Ia  mencoba  menawarkan alternatif  terhadap  beberapa  hal  yang  paling  diperlukan bagi  peningkatan  mutu  lulusan  lembaga  pendidikan terutama  dari  aspek  meningkatkan  manajemen  peserta didik, meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan  pasar  dan  optimalisasi  peran  stake  holder dalam  dunia  kerja  agar  bias  bersinergi  dengan  usaha usaha pendidikaan di Indonesia.
Kata  Kunci:  Pengembangan  Kurikulum,  Pangsa  Pasar Kerja.

## A.  Pendahuluan
Ada  satu  diskusi  yang  kecil  di  group  jejaring  sosial  Facebook dalam  mensikapi  pengangkatan  Susi  Pudjiastuti  sebagai  Menteri Kelautan  dan  Perikanan  dalam  Kabinet  Kerja  Presiden  dan  Wakil Presiden  Republik  Indonesia,  Jokowi-JK.  Pengangkatan  Susi  menjadi pro dan kontra di masyarakat, khususnya di dunia maya bukan hanya disebabkan karena gayanya yang terkesan  eksentrik sebagai seorang perempuan  dan  seorang  menteri  karena  kebiasaan  merokok  dan tatonya,  namun  lebih  dari  itu,  Susi  sendiri  yang  merupakan  Lulusan SMP  dapat  menjadi  pengusaha  dan  menteri  walaupun  tidak  tamat
SMA. 1 Dalam  berbagai  perspektif,  hal  tersebut  menjadi  suatu fenomena  yang  memancing  berbagai  tanggapan,  termasuk  dalam berbagai diskusi di Media sosial.
Perdebatan  kecil  di  atas  sesungguhnya  menarik  untuk dicermati.  Namun  ada  yang  perlu  digaris  bawahi  sebagai  tanggapan terhadap  perdebatan  di  atas,  yaitu  pertama:  bahwa  ijazah  yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan di Indonesia sulit diterima di luar negeri,  bahkan  cenderung  diremehkan,  hal  itu  dikarenakan  ijazah tersebut  tidak  benar-benar  menyimbolkan  kemampuan  pemiliknya, dalam  konteks  ini,  ijazah  seharusnya  tidak  hanya  merupakan  sebuah Surat  Tanda  Tamat  Belajar  (STTB)  yang  diperoleh  siswa  setelah melalui  kegiatan-kegiatan  di  sekolah  dalam  rentang  waktu  tertentu. Ijazah  seharusnya  merupkan  sebuah  bukti  kepemilikan  pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap yang dapat diukur secara jelas.
Kedua, Persoalan ijazah tersebut bukanlah persoalan kasuistik, namun  merupakan  persoalan  nasional,  untuk  itu  pemerintah  telah memperhatikan masalah tersebut dan melalui menteri pendidikan dan kebudayaan  mengeluarkan  Permendikbud  No  7  Th.  2013  tentang Pedoman  Penataan  Pegawai  Berbasis  Kompetensi  di  Lingkungan Kementrian Penididkan dan Kebudayaan  bersama 7 lampirannya, No 49 Th. 2014 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi, dan juga No 81/2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi.
Ketiga,  Menyimak  persoalan  yang  diperdebatkan  di  atas,  yang patut  dijadikan  perhatian  para  Pengelola  Pendidikan  sebenarnya bukan  hanya  masalah  ijazah,  karena  substansi  persoalannya  adalah bagaimana  Lulusan  lembaga  pendidikan  dapat  diserap  oleh  pangsa pasar  kerja  secara  mudah,  karena  kenyataannya,  penyerapan  tenaga kerja yang berasal dari Lulusan Pendidikan Tinggi masih kecil.
1 Doddy  Rosady, Sepenggal  Kisah  Kehidupan  Menteri  yang  Eksentrik .  www.suara.com: 29 Oktober 2014.
Menanggapi  masih  kecilnya  penyerapan  Lulusan  Pendidikan Tinggi dalam pangsa pasar kerja serta bayaknya jumlah pengangguran yang  berpendidikan  universitas,  maka  setiap  orang  bisa  saja menganggap  bahwa  hal  itu karena  ilmunya  “tidak  manfaat”.  Orang boleh  saja  beranggapan  demikian,  namun  yang  pasti,  problem banyaknya Lulusan yang tidak segera memasuki lapangan kerja yang menjanjikan pendapatan cukup, memunculkan kritik, bahwa pendidikan telah melahirkan
"Pengangguran Terpelajar,"
"Pengangguran Intelektual," dan semacamnya.
Terkait  dengan  fenomena  tersebut,  maka  sejatinya  terdapat  2 persoalan besar, yaitu: pertama, Lulusan Pendidikan tidak mendapatkan kerja karena memang tidak adanya lapangan pekerjaan yang  sesuai,  dan  yang  kedua,  Lulusan  memang  tidak  berkompeten untuk  memasuki  pekerjaan  yang  ada.  Bila  diringkas,  ke  2  persoalan tersebut sesungguhnya bermuara pada persoalan relevansi kurikulum/program pendidikan dengan kebutuhan
Peserta Didik/masyarakat  serta  kemampuannya  dalam  membekali  Peserta Didik yang berkompeten sesuai tuntutan pangsa pasar kerja.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  permasalahan yang  menjadi  fokus  kajian  tulisan  ini  adalah  kecilnya  penyerapan tenaga  kerja  yang  berasal  dari  Lulusan  Pendidikan  Tinggi  dan sebaliknya  “pengangguran  intelektual”  yang  besar.  Permasalahan tersebut  diantaranya  disebabkan  oleh  2  hal: pertama ,  Lulusan Pendidikan  Tinggi  tidak  mendapatkan  kerja  karena  tidak  adanya lapangan  kerja  yang  sesuai. kedua ,  Lulusan  Pendidikan  Tinggi  tidak berkompeten untuk memasuki pekerjaan yang ada.
Jika  dianalisa  dalam  perspektif  pengembangan  kurikulum, lahirnya  2  persoalan  tersebut  erat  kaitannya  dengan  relevansi kurikulum  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan  kompetensi Peserta Didik yang sesuai dengan tuntutan pangsa pasar kerja.

## B.  Konsep Pengembangan Kurikulum
Untuk menjamin agar implementasi kurikulum dapat mewujudkan  tercapainya  tujuan  pendidikan  yang  relevan  dengan tuntutan  stake  holder  dan  kebutuhan  Peserta  Didik,  maka  kurikulum harus  dapat  dikembangkan  secara  berkelanjutan.  Oleh  karena  itu Menurut  Dzakir,  Pengembangan  kurikulum  pada  dasarnya  adalah upaya  mengarahkan  kurikulum  yang  ada  ke  tujuan  pendidikan  yang diharapkan  karena  adanya  pengaruh  positif  dari  luar  atau  dari  dalam lembaga  pendidikan  dengan  harapan  agar  Peserta  Didik  dapat menghadapi  masa  depan  yang  lebih  baik. 2 Sementara  itu  Muhaimin pada  prinsipnya  mengartikan  pengmebangan  kurikulum  sebagai kegiatan penyusunan (desain), pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan kurikulum. 3
Pengembangan kurikulum dapat dilakukan dengan mengikuti beberapa pendekatan, diantaranya:
1.  Pendekatan  Subjek  Akademis,  yaitu  pendekatan  yang  didasarkan pada pada sistematisasi disiplin ilmu masing-masing yang berbeda antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya.
2.  Pendekatan  Humanistis,  yaitu  pendekatan  yang  didasarkan  pada ide  memanusiakan  manusia.  Pendekatan  kurikulum  ini  diharapkan dapat  menciptakan  konteks  yang  akan  memberi  peluang  manusia untuk  menjadi  lebih  human/untuk  memprtinggi  harkat  manusia. Dalam  model  ini,  kurikulum  dikembangkan  dengan  bertolak  pada kebutuhan dan minat Peserta Didik, oleh karena itu, tujuan program pendidikan  adalah  untuk  mendorong  Peserta  Didik  dapat menumbuhkan  kembangkan  potensi  dasar  dan  instrument- instrumennya.  Proses  pengembangan  dilakukan  dengan  cara melibatkan  Peserta  Didik,  misalnya  dalam  penentuan  tujuan  dan pemilihan materi pembelajaran.
2 Dakir, Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum (Jakarta: Reineka Cipta, 2010), 84.
3 Muhaimin, Pengembangan  Kurikulum  Pendidikan  Agama  Islam  di  Sekolah,  Madrasah dan Perguruan Tinggi (Jakarta: PT Raja Grafino Persada, 2005), hlm. 10
3.  Pendekatan teknologis, yaitu yang bertolak dari analisis kompetensi yang  dibutuhkan  untuk  melaksanakan  tugas-tugas  tertentu.  Untuk itu,  materi  yang  diajarkan,  kriteria  evaluasi  sukses  dan  strategi pembelajarannya ditetapkan sesuai dengan analisis tugas tersebut.
4.  Pendekatan  rekonstruksi  sosial  dalam  menyusun  kurikulum bertolak  dari  problem yang  dihadapi  masyarakat  untuk  selanjutnya dengan  memerankan  ilmu  dan  teknologi  serta  bekrja  secara kooperatif  dan  kolaboratif  untuk  mencai  upaya  pemecahannya menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik.
5.  Pendekatan  Pendidikan  Berbasis  Luaran  (PBL)  dalam  menyusun kurikulum  bersifat  lintas  sektoral.  Hal  ini  menggambarkan keterpaduan  kurikulum  PBL  yang  bersifat  kontekstual,  baik  dalam aspek pembelajaran maupun aspek fenomena yang dipelajari oleh para mahasiswa. Salah satu ciri dari kurikulum PBL adalah adanya apsek  profesional  yang  sejak  awal  telah  dikenalkan  kepada permasalahan profesi yang kelak akan dijalaninya. 4
Adapun  langkah-langkah  pengembangan  kurikulum  dapat menggunakan model-model sebagai berikut:
1.  Model administrative atau model garis staf atau top down . Langkah- langkahnya adalah : 1) atasan membentuk tim yang berwenang, 2) tim  merencanakan  konsep  rumusan  tujuan  umum  dan  falsafah yang  diikuti,  3)  dibentuk  beberapa  kelompok    kerja  yang anggotanya adalah para spesialis kurikulum dan staf pengajar yang bertugas  untuk  merumuskan  tujuan  khusus,  GBPP  dan  kegiatan belajar, 4) dilakukan revisi, 5) implementasi.
2.  Model dari bawah atau grass-roats, langkah-langkahnya adalah: 1) staf  pengajar  menemukan  sutau  ide,  2)  menyusun  tim  yang  terdiri dari  pengajar  lembaga  lain,  nara  sumber,  orangtua  atau
4 Sudarwan  Danim, Visi  Baru  Manajemen  Sekolah;  dari  Unit  Birokrsi  ke  Lembaga Akademik (Jakarta: Bumi Aksara, 1997) 68.
masyarakat,  3)  atasan  memberikan  bimbingan  dan  dorongan,  4) dilakukan lokakarya untuk mencari input yang diperlukan.
3.  Model demontrasi, langkah-langkahnya: 1) staf pengajar menemukan  ide  pengembangan  yang  dinilai  baik,  2)  hasilnya disebarluaskan.
4.  Model  beaucham,  langkah-langkahnya  adalah:    1)  disusun pengembangan  yang  dilaksanakan  di  kelas  untuk  diperluas  di tingkat  lembaga  sendiri  dan  lembaga  lain  baik  tingkat  regional maupun  nasional,  2)  menunjuk  tim  pengembang  untuk  menyusun komponen kurikulum, 3) pelaksanaan dan 4) valuasi.
5.  Model  terbalik  Hilda  Taba,  langkah-langkahnya  adalah:  1) mendiagnosis kebutuhan, merumuskan tujuan, menentukan materi, penilaian, memperhatikan luas dalamnya bahan kemudian disusun unit  suatu  kurikulum, 2)  mengadakan  tryout,  3)  mengadakan  revisi atas  dasar  try  out.  4)  menyusun  kerangka  kerja  teori,  5) mengemukakan adanya kurikulum baru yang akan diseminasikan.
6.  Model hubungan interpersonal Rogers, langkah-langkahnya adalah:
1)  diadakan  diskusi  kelompok  untuk  mmperoleh  hubungan interpersonal,  2)  peserta  kelompok  mengadakan  saling  tukar pengalaman  dibawah  pimpinan  staf  pengajar,  3)  mengadakan pertemuan  dengan  masyarakat  yang  lebih  luas  untuk  menjalin hubungan  interpersonal  yang  lebih  sempurna  antara  guru  dengan guru,  Peserta  Didik  dengan  Peserta  Didik  dalam  suasana  yang akarab,  4)  mengadakan  pertemuan  dengan  berbagai  komponen pendidikan  untuk  memudahkan  pemecahan  berbagai  persoalan pendidikan.
7.  Model action research yang sistematis, langkah-langkahnya adalah: 1)  dirasa  adanya  problem  proses  belajar mengajar  disekolah  yang perlu  diteliti,  2)  mencari  sebab-sebab  terjadinya  problem  dan sekaligus  dicari  pemecahannya.  Kemudian  menentukan  putusan
apa  yang  perlu  diambil  seubungan  dengan  masalah  yang  ada tersebut, 3) melaksanakan putusan yang diambil. 5
Di  antara  poin  penting  yang  terdapat  dalam  model-model pengembangan kurikulum tersebut khususnya dalam model Administrative, Grass-roats atau model Beaucham, untuk pengembangan  kurikulum  yang  relevan  dengan  tuntutan  stake  holder dan  kebutuhan  Peserta  Didik,  adalah  diikutsertakannya  stake holder/masyarakat dalam penyusunan kurikulum pendidikan.
Selain  model-model  di  atas,  proses  pengembangan  kurikulum yang sederhana dapat dilakukan melalui 3 tahap yaitu : perencanaan, implementasi  dan  evaluasi. 6 Perencanaan  dilakuakn  dengan  cara mengakomodasi dari ide-ide yang akan dituangkan dan dikembangkan dalam program. Ide itu sendiri dapat berasal dari visi, kebutuhan stake holder,  hasil  evaluasi  kurikulum  sebelumnya  dengan  tuntutan perkembangan  ipteks  dan  zaman,  pandangan  para  pakar  dengan berbagai  latar  belakangnya,  maupun  dengan  kecenderungan  era globaisasi  yang  menuntut  seseorang  yang  memiliki  etos  belajar sepanjang  hayat,  melek  social,  ekonomi,  politik,  budaya  dan tekhnologi.
Pada  tahap  pelaksanaan,  ide-ide  di  atas  kemudian  diramu sedemikian  rupa  untuk  dikembangkan  dalam  kurikulum  sebagai dokumen  yang  disosialisasikan  pelaksanaannya  dalam  bentuk perencanaan  pembelajaran,  proses  belajar  mengajar  dan  evaluasiya, untuk  mengetahui  efetifitas  dan  efisiensinya.  Evaluasi  tersebut dilakukan untuk memperoleh umpan balik yang akan digunakan dalam penyempurnaan kurikulum berikutnya.
Model-model  pendekatan  kurikulum  beserta  proses-proses pengembangannya tentu saja mengandung keterbatasan- keterbatasan.  Untuk  itu  perlu  strategi  tertentu  agar  kurikulum  yang
5 Dzakir, Op.Cid. 56
6 Muhamin, Op.Cid. , 12 - 13
akan  diimplementasikan  relevan  dengan  pangsa  pasar  kerja.  Dengan upaya  tersebut  diharapkan  Lulusan  dapat  dengan  mudah  terserap dalam dunia kerja yang menjadi indicator bahwa ilmu yang dimiliki oleh Lulusan adalah ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan.

## C.  Strategi Pengembangan Kurikulum yang Relevan dengan Pangsa Pasar Kerja
Jika  pemikiran  bahwa  ilmu  yang  manfaat  adalah  ilmu  yang dimanfaatkan  sebagaimana  rekomendasi  tulisan  ini  dapat  diterima, maka  konsekwensi  logisnya,  penyerapan  Lulusan  ke  dalam  pangsa pasar  kerja  tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab  pribadi  Lulusan melainkan  juga  menjadi  tanggung  jawab  Pendidik,  Pengelola Pendidikan  dan  juga Stake Holder .  Adapun  untuk  merealisasikan tanggung  jawab  tersebut  secara  optimal,  maka  Pengelola  Pendidikan harus  mampu  mengembangkan  sistem manajemen  yang  lebih  efektif, baik  dalam  konteks  manajemen  Peserta  Didik,  manajemen kelembagaan maupun manajemen kurikulum.
Dalam  konteks  manajemen  Peserta  Didik,  para  Pengelola Pendidikan  harus  dapat  menerapkan  manajemen  Peserta  Didik  yang lebih menyeluruh, tidak hanya dalam proses penerimaan Peserta Didik baru  dan  proses  pembelajaran  semata,  tetapi  juga  dalam  proses persiapan  studi  lanjut  atau  bekerja.  Untuk  itu,  dalam  perencanaanya, lembaga  pendidikan  sejak  awal  harus  sudah  memiliki  program  yang menyiapkan  Peserta  Didik  agar  setelah  lulus  mudah  terserap  dalam pangsa  pasar  kerja.  Program  tersebut  telah  disiapkan  sejak  sebelum Peserta  Didik  memasuki  lembaga  pendidikan  baru  dan  akan  ditindak lanjuti dalam kurikulum atau program pendidikan secara riil, jelas serta dapat dibuktikan.
Sistem  manajemen  Peserta  Didik  yang  demikian  itu  memang agak kurang biasa dilakukan, bahkan selama ini seolah-olah tanggung jawab  Pendidik  dan  atau  Pengelola  Pendidikan  hanya  memberikan
program dan layanan pendidikan yang berkualitas. Adapun bagaimana nasib  Peserta  Didik  setelah  menamatkan  proses  pendidikannya, seolah-olah  hal  itu  bukan  merupakan  tanggung  jawab  pendidik  dan atau  Pengelola  Pendidikan,  terlebih  lagi stake holder ,  mereka  sama sekali  terlepas  dari  tanggung  jawab  terhadap  nasib  lulusan  setelah mereka menamatkan proses pendidikannya.
Kenyataan  lepasnya  tanggung  jawab  terhadap  lulusan  setelah mereka menamatkan proses pendidikannya, sesungguhnya merupakan  tradisi  yang  tidak  tepat  karena  menurut  Mujamil  Qomar, manajemen  Peserta  Didik  pada  dasarnya  terdiri  dari  3  tahap,  yaitu: tahap penjaringan, tahap pemrosesan dan tahap pendistribusian. 7
Sejalan  dengan  pemikiran  Mujamil  Qomar  di  atas,  perlu ditegaskan kembali bahwa tanggung jawab Pengelola Pendidikan tidak hanya memberikan program dan layanan pendidikan yang berkualitas saja,  tetapi  juga  ikut  membantu  mengupayakan  penyerapan  dan distribusi  Peserta  Didik  ke  dalam  lapangan  kerja.  Untuk  dapat merealisasikan  hal  tersebut  maka  dalam  manajemen  kelembagaan ada  2  hal  yang  dapat  dilakukan  oleh  lembaga  pendidikan,  yaitu  1) menciptakan  lapangan  kerja  yang  seluas-luasnya  bagi  Peserta  Didik dengan cara membangun perusahaan atau instansi kerja yang sesuai dengan  pendidikan  Peserta  Didik,  misalnya  jika  Pendidikan  Tinggi memiliki  program  studi  Tekhnologi  Hasil  Pertanian,  maka  semestinya Perguruan  Tinggi  juga  memiliki  Industri  Pengolahan  Pangan  yang Pengelola  dan  Pegawainya  berasal  dari  lulusan  prodi  tersebut, kemudian  untuk  menjual  produknya,  Perguruan  Tinggi  juga  perlu mendirikan  “pasar”  yang  dikelola  oleh  Manajer  dan  Pegawai  yang berasal lulusan Fakultas Ekonomi.
Begitupun  misalnya,  Perguruan  Tinggi  memiliki  Program  Studi Kependidikan,  baik  Pendidikan  Agama  Islam  maupun  mmum,  maka
7 Mujamil  Qomar, Manajemen  Pendidikan  Islam;  Strategi  Baru  Pengelolaan  Pendidikan Islam (Jakarta : Erlangga, 2007) 142.
seharusnya  Perguruan  Tinggi  juga  membangun  sekolah/madrasah yang  dapat  menampung  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  yang berasal dari Lulusan Program Studi tersebut.
Agar  dapat  berkembang  secara  optimal,  maka  baik  industri Pengolahan  Pangan beserta  “pasar”  penjualan  produknya,  termasuk juga  lembaga  pendidikan  baik  sekolah  maupun  madrasah,  dan  lain- lainnya,  semuanya  harus  dikelola  secara  professional  dan  menjadi mitra  kerja  yang  saling  menguntungkan  bagi  program  studi  dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Dalam  konteks  pengembangan  kurikulum,  industry,  pasar, instansi kerja dan lain-lain tersebut selanjutnya dapat dijadikan sebagi laboratorium  pengembangan  kurikulum  pendidikan,  dimana  teori-teori yang  ada akan dipelajari,  diuji, diterapkan, dan  dikembangkan melalui proses penelitian yang efektif.
Lebih  jauh,  apa  yang  harus  dilakukan  oleh  Pengelola Pendidikan  adalah  membangun  jaringan  kerjasama  dan  ikatan  dinas dengan perusahaan dan instansi terkait yang terdapat di luar kampus, kemudian  untuk  mempererat  kerjasama  tersebut,  maka  pada  saat wisuda  kegiatan  seremonial  yang  penting  diperguruan  tinggi,  para pengusaha  dan  pemimpin  instansi  tersebut  bisa  diundang,  agar Pimpinan  Universitas  dapat  mempromosikan  para  wisudawan  dan prestasi-prestasinya  kepada  mereka,  sehingga  dengan  begitu,  para pengusaha atau pimpinan terkait dapat mengakses para Lulusan yang ingin bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing.

## D.  Penutup
Sebagai  bagian  akhir  yang  menutup  tulisan  ini,  maka  ada beberapa hal yang perlu ditegaskan kembali sebagai kesimpulan, yaitu bahwa konsep ilmu yang manfaat perlu digeser pengertiannya menjadi ilmu  yang  dimanfaatkan,  dalam  arti  diupayakan  kemanfaatannya  oleh Pengelola Pendidikan dan stake holder.
Upaya  memanfaatkan  ilmu  yang  dimaksud  dalam  tulisan  ini merupakan  bagian  dari  tanggung  jawab  Pengelola  Pendidikan  dan stake holder dalam menyelesaikan problem “pengangguran intekek tual” yang muncul karena persoalan relevansi kurikulum dengan tuntutan  pangsa  pasar  kerja.  Adapun  strategi  pengembangan kurikulum  yang  relevan  dengan  pangsa  pasar  kerja  yang direkomendasikan dalam tulisan ini adalah:
1.  Menerapkan  manajemen  Peserta  Didik  secara  menyeluruh,  tidak hanya  dalam  proses  penerimaan  Peserta  Didik  baru  dan  proses pembelajaran  semata,  tetapi  juga  dalam  proses  persiapan  studi lanjut atau bekerja.
2.  Menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi Peserta Didik atau membangun  jaringan  kerjasama  dan  ikatan  dinas  dengan  para pengusaha atau pemimpin instansi terkait dan menjadi penghubung langsung antara lulusan dengan pangsa kerja agar penyerapan dan pendistribusian Peserta Didik ke dalam lapangan kerja yang sesuai semakin mudah dilakukan.
3.  Meningkatkan  relevansi  kurikulum  dengan  kebutuhan  masyarakat dan  kompetensi  Peserta  Didik  yang  sesuai  tuntutan  dunia  kerja dengan cara melakukan peninjauan, pengembangan, implementasi dan standarisasi kurikulum scara konsisten dan berkelanjutan.
4.  Optimalisasi  peran Stake Holder dari  pihak  perusahaan  dan instansi  terkait  dengan  cara  melibatkan  mereka  untuk  membantu mengembangkan  acuan  dasar  yang  mendukung  relevansi kurikulum dengan pangsa pasar kerja dan merumuskan parameter proses  yang  dikehendaki,  melakukan  peninjauan  kurikulum  dan dokumen  pelaksanaannya,  evaluasi  prosedur  dan  membuat perubahan  jika  dibutuhkan  untuk  menjamin  keberhasilan  program penddikan,  serta  membantu  menemukan  cara  untuk  menyediakan sumber-sumber, pelatihan dan dukungan bagi lembaga pendidikan.
5.  Menyusun  kurikulum  yang  dapat  membantu  Peserta  Didik
mendemonstrasikan  capaian  pembelajaran  di  dalam  sistem  yang menjamin  mereka  menguasai  pengetahuan  dan  ketrampilan  yang sesuai persyaratan pangsa pasar kerja secara nyata.
Agar  kurikulum  tersebut  ini  dapat  mencapai  target  yang diinginkan,  maka  revitalisasi  kinerja  Pengelola  Pendidikan,  Pendidik dan  Peserta  Didik  akan  menjadi  sesuatu  yang  tidak  mungkin  dapat dihindarkan, terlebih lagi bagi seorang pendidik yang merupakan garda terdepan  dalam  implementasi  kurikulum.  Pendidik  harus  menjadi perhatian  penting  karena  yang  berhadapan  langsung  dengan  Peserta Didik  dan  memberikan  pengaruh  langsung  terhadap  keberhasilan mereka dalam proses pendidikan. 8
Strategi  dan  bentuk  kurikulum  yang  direkomendasikan  tulisan ini dapat dianggap sebagai sebuah inovasi, dan perlu disadari, bahwa inovasi  tersebut  belum  banyak  dilakukan  oleh  Pengelola  Pendidikan Tinggi  karena  adanya  berbagai  keterbatasan.  Selain  itu,  tidaklah mudah  mengubah  kebiasaan  lama  kepada  kebiasaan  yang  baru, terlebih  lagi  jika mind  set- nya  belum  berubah.  Namun,  hal  itu  bukan berarti  bahwa  upaya  yang  direkomendasikan  dalam  tulisan  ini  tidak realistis, karena upaya yang direkomendasikan tersebut sesungguhnya bukan tidak bisa dilakukan, tetapi lebih karena tidak mampu dilakukan, karenanya  diperlukan  waktu  dan  persiapan  yang  cukup,  serta komitmen yang  besar agar apa yang diinginkan dapat tercapai.
Kalaupun pada kenyataannya manajemen pendidikan mempunyai beberapa keterbatasan yang menghambat upaya tersebut, maka tidak seharusnya hal itu menjadi halangan untuk merealisasikan tanggung  jawab  untuk  meningkatkan  relevansi  kurikulum  dengan pangsa pasar kerja yang selalu dtuntut pertanggung jawabannya, tidak hanya  sebagai  Pendidik  atau  Pengelola  Pendidikan  professional,
8 Faridah  Alawiyah, Kesiapan  Guru  dalam  Implementasi  Kurikulum  2013 .  Jurnal  “Info Singkat;  Kajian  Singkat  Terhadap  Isu- Isu  Terkini”.  Vol.  VI,  No.  15-I/Agustus/2014. (Jakarta : Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, 20014) 10.
namun juga sebagai manusia yang harus bertanggung jawab terhadap agama dan peri kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardyan Muhammad, Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pengembangan (OECD):  Sarjana  Indonesia Terbanyak  Ke  5  Di  Dunia . Merdeka.com. Jumat, 13 Juli 2012
Badan  Pusat  Statistik, Berita  Remi  Berita  Resmi  Statistik  Tentang Keadaan  Ketenagakerjaan  Februari  2014  no.  38/05/th.  xvii,  5  mei 2014 . www.bps.go.id.
Dakir, Perencanaan  dan  Pengembangan  Kurikulum (Jakarta:  Reineka Cipta, 2010)
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendidikan  Nasional  nomor  232/U/2000  tentang  Pedoman Penyusunan  Kurikulum  Pendidikan  Tinggi  dan  Penilaian  Hasil Belajar Mahasiswa. Jakarta, 2000
Doddy  Rosady, Sepenggal  Kisah  Kehidupan  Menteri  yang  Eksentrik . www.suara.com: 29 Oktober 2014.
Faridah  Alawiyah, Kesiapan  Guru  dalam  Implementasi  Kurikulum  2013 . Dalam Jurnal  “Info  Singkat;  Kajian  Singkat  Terhadap  Isu-Isu Terkini”.  Vol.  VI,  No.  15-I/Agustus/2014.  (Jakarta  :  Pusat Pengkajian,  Pengolahan  Data  dan  Informasi  (P3DI)  Sekretariat Jenderal DPR RI, 20014
Harsono, Pengembangan  Kurikulum  di  Perguruan  Tinggi ,  makalah dipresentasikan  pada  lokakarya  kurikulum  Universitas  Negeri Semarang,  20-21  September  2006,  direvisi  tanggal  2  Februari 2007.
Imam  Bawani, Kebijakan  Pendidikan  di  Era  Globalisasi;  Perpsektif  dan Kebijakan  Pendidikan  Menghadapi  Tantangan  Global .  Jurnal Tadzkirah  Universitas  Pesantren  Tinggi  Darul  Ulum  Jombang, Volume 5  Tahun 5 Agustus 2010
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  78.  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional; 2003.
Muhaimin, Pengembangan  Kurikulum  Pendidikan  Agama  Islam  di Sekolah,  Madrasah  dan  Perguruan  Tinggi (Jakarta:  PT  Raja Grafino Persada, 2005)
Muhammad  Anwar  (tt.), Pengembangan  Kurikulum  dari  Materi  Pelajaran Kepengalaman  Belajar .  Jurnal  Ilmu  Pendidikan.  Lembaga Pendidikan  Tenaga  Kependidikan  (IPTK)  dan  Ikatan  Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI).
Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam; Strategi Baru Pengelolaan Pendidikan Islam (Jakarta : Erlangga, 2007)
Murni  Eva  Marlina, Kurikulum  2013  yang  Berkarakter ,  Jurnal  Program Studi  Pendidikan  Antropologi,  FIS –  UNIMED  “JUPIIS”,  Volume  5 Nomor 2, Desember 2013, hlm. 30.
Murni  Eva  Marlina, Kurikulum  2013  yang  Berkarakter ,  Jurnal  Program Studi  Pendidikan  Antropologi,  FIS –  UNIMED  “JUPIIS”,  Volume  5 Nomor 2, Desember 2013
Nana Syodih Sukamadinata, Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktik (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)
Sariono, Kurikulum  2013:  Kurikulum  Generasi  Emas. E-jurnal  Dinas Pendidikan Kota Surabaya; Volume 3 Tahun 2014.
Sudarwan  Danim, Visi  Baru  Manajemen  Sekolah;  dari  Unit  Birokrsi  ke Lembaga Akademik (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)
Tutang, Penghasilan Tenaga IT . www.ristek.go.id. 14 mei 2013