## Kritik  terhadap Kurikulum Berbasis Kesetaraan Gender

## Oma  Komarudin
Madrasah Aliyah  YAPISA  Cileunyi  Bandung omakomarudin87@gmail.com

## Abstrak
Pendidikan  merupakan  tonggak  sebuah  peradaban.  Untuk  itu diperlukan implementasi kurikulum pendidikan yang mampu menunjang berdirinya  peradaban  tersebut.  Kurikulum  yang  benar  dalam  perspektif Islam adalah kurikulum yang berlandaskan al-Qur’an dan as-Sunnah. Yang mana  nilai-nilai  syariah  diformulasikan  ke  dalam  bentuk  kurikulum pendidikan. Akan tetapi,  seiring  dengan  berkembangnya  arus  globalisasi saat  ini  proses  implementasi  kurikulum  berbasis  al-Qur’an  menghadapi tantangan tersendiri. Salah satu tantangan tersebut datang dari pemikiran- pemikiran barat yang bersifat dekonstruktif. Misalnya, wacana kurikulum berbasis  kesetaraan  gender.  Melalui  wacana  ini  pegiat  gender  ingin menanamkan  nilai-nilai  gender  equality  dengan  cara  mendekonstruksi ketetapan al-Qur’an. Menyikapi hal itu, penulis ingin meluruskan wacana kurikulum berbasis kesetaraan gender. Karena wacana tersebut datang dari barat  maka  hal  itu  tidak  sesuai  apabila  diimplementasikan  dalam pendidikan  Islam.  Untuk  itu,  diperlukan  cara  pandang  yang  tepat  yaitu cara  pandang  Islam  (Islamic  Worldview).  Yaitu  cara  pandang  yang  sesuai dengan  al-Qur’an  dan as-Sunnah.
Keywords : Kurikulum, Pendidikan, Kesetaraan Gender, Islamic Worldview.

## A. Pendahuluan
S ir ik ul um   m e r up aka n   pe do ma n   dal am   p e l ak sa n a an pembelajaran pada semua jenjang pendidikan 1 . Peran dan fungsi  kurikulum  sangat  penting  dalam  merealisasikan
1 Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011), p. 1.
program pendidikan, sehingga gambaran pendidikan dapat terlihat jelas dalam gambaran kurikulum tersebut 2 . Dalam pelaksanaannya, kurikulum  harus  sesuai  dengan  falsafah  dan  dasar  negara,  yaitu Pancasila dan UUD 1945 yang menggambarkan pandangan hidup suatu bangsa. Oleh karena itu, visi misi kurikulum harus disesuaikan dengan  visi,  misi  dan  tujuan  pendidikan  nasional  yang  tertuang dalam UU.RI.No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) 3 .
Kurikulum adalah soal pilihan (curriculum is a matter of choice), dan yang menentukan pilihan itu adalah pemerintah sesuai dengan worldview 4 yang  digunakannya,  oleh  karena  itu  tidak  heran  jika kurikulum  dijadikan  alat  politik.  Hal  ini  bisa  kita  cermati  dari perjalanan  kurikulum  di  Indonesia 5 ,  dari  mulai  kurikulum  1960, kurikulum  1968,  kurikulum  1994,  Kurikulum  Berbasis  Kopetensi (KBK)  2004,  dan  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP) 2006.  Selain  itu  kurikulum  bersifat  dinamis,  sehingga  kurikulum selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kecerdasan peserta didik, kultur,  sistem  nilai,  serta  kebutuhan  masyarakat 6 .  Dan  salah  satu contohnya  adalah,  adanya  usaha  untuk  merubah  kurikulum  yang
2 Oemar Hamalik, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, (Bandung : Rosda, 2011) dalam kata pengantar, p. iii.
3 Pada  Bab  X  (tentang  Kurikulum)  Pasal  36,  ditegaskan  bahwa:  pertama, Pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; kedua, Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip deversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik; ketiga, Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan : (a) Peningkatan iman dan takwa, (b) Peningkatan akhlak mulia, (c) Peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik, (d) Keragaman potensi daerah dan lingkungan, (e) Tuntutan pembangunan daerah dan nasional, (f) Tuntutan dunia kerja, (g) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (h)  Agama,  (i)  Dinamika  perkembangan  global,  (j)  Persatuan  nasional  dan  nilai-nilai kebangsaan. Keempat, Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Lebih jelasnya lihat. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 & Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2004 Tentang Guru dan Dosen, (Bandung : Citra Umbara, 2010), p. 78.
4 Worldview atau pandangan hidup sering diartikan filsafat hidup. Setiap kepercayaan bangsa, kebudayaan atau peradaban dan bahkan setiap orang memiliki worldview masing- masing. Lihat : Hamid Fahmi Zarkasyi, “Worlview Sebagai Asas Epistemologi Islam” dalam ISLAMIA, Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam, Vol. II, No. 5 April-Juni 2005, p. 10.
5 Abdullah, Pengembangan Kurikulum Teori & Praktik, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), p. 14-46.
6 Zainal Arifin, Konsep dan Model, ... p. 2.
berbasis  kesetaraan  gender  dengan  berlandaskan  keputusan pemerintah 7 .  Yang  menjadi  kekhawatiran  adalah  bukan  karena berubahnya  kurikulum,  melainkan  basis  kesetaraan  gender  justru menyentuh aspek agama, dan lebih menyoal kepada syariat Islam yang sudah baku dari dulu.
Melalui  makalah  ini,  penulis  hendak  membahas  wacana kesetaraan gender, dengan fokus permasalahan kurikulum berbasis kesetaraan  gender,  yang  selanjutnya  penulis  akan  memberikan kritikan  dari  segi  aspek  landasan  kurikulum,  aspek  komponen kurikulum dan tinjauan syari’at.

## B. Gender dan Pendidikan
Istilah  gender 8 sering  disandingkan  dengan  istilah  sex 9 ,  yang mana menurut istilah inggris keduanya memiliki arti yang sama yaitu “jenis  kelamin” 10 .  Namun,  dalam  memahami  ‘wacana  kesetaraan
7 Selama  kurun  waktu  2010-2014  ini  Kementrian  Pendidikan  Nasional  ingin mewujudkan “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif”. Visi dan Misi KEMENDIKNAS ini, sebenarnya memiliki spirit yang sama dengan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan  Nasional, yang bertujuan  terselenggaranya perencanaan,  penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional yang perspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pusat Kajian Wanita dan Gender UI. Hak Azasi Perempuan, Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), p. 309-318. Lihat juga : Eddy Sudibyo, “Instruksi Presiden No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional” dalam www.setneg.go.id/.../docviewer.php?, diakses tanggal 18 Januari 2012.
8 Mohammad Muslih, mengatakan bahwa gender merupakan sebuah konsep yang sarat nilai dan terkandung di dalamnya misi, filosofi dan bahkan ideologi tersendiri. Lihat bukunya, Bangunan Wacana Gender, (Ponorogo : CIOS-ISID, 2007), p. 4.
9 Mansour Fakih, mengartikan sex sebagai jenis kelamin yang merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia berjenis laki-laki adalah manusia yang memiliki atau sifat seperti daftar berikut : laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (kala menjing) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia berjenis perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat. Lihat: Mansour Fakih, Analisis Gender & Transpormasi Sosial, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), p. 7-8.
10 John Echol M & Shadily Hassan, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta : Gramedia, 2005), p. 265 & 517.
gender’ menurut para tokoh keduanya harus dipisahkan. H.T Wilson sebagaimana  dikutip  Nasaruddin  Umar,  mendefinisikan  gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki- laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan 11 . Istilah gender sudah  lazim  digunakan di  Kantor  Menteri  Negara  Urusan Peranan  Wanita  dengan  ejaan  “jender ”  yang  diartikan  sebagai “interpretasi mental dan kultur terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan” 12 .
Sedangkan konsep lain tentang gender adalah suatu sifat yang melekat  pada  kaum  laki-laki  ( male)  maupun  perempuan  (female) yang  dikonstruksi  secara  sosial  maupun  kultur.  Misalnya,  bahwa perempuan  itu  dikenal  lemah  lembut,  cantik,  emosional,  atau keibuan.  Sementara  laki-laki  dianggap  kuat,  rasional,  jantan,  dan perkasa 13 . Dalam kondisi saat ini, ada anggapan bahwa perbedaan jenis  kelamin  dapat  menimbulkan  perbedaan  gender  (gender differences),  yang  mana  hal  ini  dianggap  menjadi  masalah  karena menimbulkan ketidakadilan gender (gender inequalites) 14 . Setidaknya ada  lima  bentuk  ketidakadilan  gender,  yaitu  :  marginalisasi 15 , subordinasi 16 ,  stereotif 17 ,  violence 18 dan  double  burdon 19 .
11 Nasarrudin Umar, Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an, (Jakarta : Paramadina, 2010), p.31.
12 Ibid., p. 31.
13 Mansour Fakih, Analisis Gender, ... p. 8.
14 Merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem itu. Lihat: Riant Nugroho. Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), p. 9-17. Lihat juga, Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), p. 12-23. Dan lihat juga, Moch Asror Yusuf, Wacana Jender di Indonesia antara Muslim Feminis dan Revivalis, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2010), p. 8-12.
15 Sebuah bentuk perlakuan dominan terhadap perempuan yang disebabkan oleh gender, akibat dari beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme dari sumbernya yang berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan, bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Misal, program pertanian green revolution  (revolusi hijau)  yang hanya  memfokuskan petani  laki-laki, sehingga  secara ekonomis menyebabkan banyak perempuan desa tersingkir dan menjadi miskin, hal ini disebabkan karena adanya asumsi bahwa petani itu identik dengan jenis kelamin laki-laki, sehingga banyak petani perempuan yang tersingkir dari sawah.
16 Sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting, sikap ini muncul dari adanya anggapan bahwa perempuan itu  emosional atau irasional, sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin. Misal, di Jawa, dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya akan kembali ke dapur juga sehingga yang diprioritaskan adalah laki-laki.
Deklarasi  Universal  tentang  Hak Asasi  Manusia  (DUHAM), yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 20 , menjadi gerbang utama dalam pergerakan perempuan yang menuntut  kebebasan,  seperti  Indonesia  pada  tahun  1996 21 ,  setelah menghadiri Konferensi Perempuan ke IV di Beijing 22 .  Selanjutnya,
17 Secara umum berarti pelabelan atau penandaan negatif terhadap kelompok atau jenis kelamin tertentu yang terkadang menimbulkan diskriminasi. Misal, anggapan masyarakat bahwa lelaki bertugas mencari nafkah, maka setiap pekerjaan yang dilakukan perempuan dinilai hanya sebagai tambahan sehingga pekerjaannya boleh dibayar lebih rendah. Kemudian anggapan kepada perempuan yang bersolek untuk memancing perhatian lawan jenis, sehingga ketika dalam kasus kekerasaan maupun pelecehan seksual hal ini dikaitkan dan terkadang perempuan yang menjadi korban disalahkan.
18 Adalah serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang yang dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan sebagai akibat perbedaan gender. Bentuknya seperti : pemerkosaan dan pemukulan hingga pada bentuk yang lebih halus lagi, seperti : sexual harassment (pelecehan) dan penciptaan ketergantungan.
19 Anggapan  bahwa  perempuan  menanggung  beban  kerja  domestik  karena perempuan memiliki sifat pemelihara, rajin serta tidak cocok menjadi kepala rumah tangga. Konsekuensinya banyak perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapihan rumah tangganya, mulai dari membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air untuk mandi hingga mengurusi anak. Apalagi bagi keluarga miskin dan perempuannya bekerja di luar, hal ini mengakibatkan perempuan harus memikul beban kerja yang ganda.
20 Achie Sudiarti Luhulima, Bahan Ajar Tentang Perempuan, UU No.7 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, (Jakarta : Yayasan Obrol Indonesia, 2007), p. 38.
21 Tepatnya bulan Maret, Kantor Mentri Negara Urusan Peranan Wanita (Meneg UPW) menyelenggarakan semiloka nasional dengan tema Pemantapan Kemitraan Sejajaran Pria  dan  Wanita  :  Pembangunan  yang  Partisipatif  dan  Berkelanjutan.  Pada  tahun  2000, pemerintah mengeluarkan Inpres No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Kebijakan ini merupakan penajaman dari amanat konstitusi UUD 1945 pasal 4 dan 27, yang diterjemahkan dalam Tap MPR No IV tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan disusun dalam rencana strategis berupa Undang-undang No. 22/2000 tentang program pembangunan nasional. Secara khusus, Propenas memuat 26 program yang responsif gender yang tersebar di sektor hukum, ekonomi, politik, pendidikan, sosial budaya, dan lingkungan. Riant Nugroho, Gender dan Strategi, … p. 177-178.
22 Pada tahun 1995, dalam Konferensi Dunia tentang Perempuan yang keempat di Beijing, dihasilkan apa yang dikenal sebagai Beijing Platform for Action yang merupakan landasan aksi bagi Negara-negara di dunia untuk melaksanakan CEDAW. Platform for Action atau Kerangka Aksi ini memberikan fokus pada 12 area kritis, yaitu : (1) Perempuan dan Kemiskinan; (2) Perempuan dan Pendidikan; (3) Perempuan dan Kesehatan; Kemudian (4) Kekerasan terhadap Perempuan; (5) Perempuan dan Konflik Bersenjata; (6) Perempuan dan Ekonomi; (7) Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan; (8) Mekanisme Kelembagaan untuk Memajukan Perempuan; (9) Hak-hak Azasi untuk Perempuan; (10) Perempuan  dan  Media  Massa;  (11)  Perempuan  dan  Lingkungan  Hidup;  (12)  Anak Perempuan. Achie Sudiarti Luhulima, Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan... p. 232-241. Lihat juga http: politik.kompasiana.com/2011/03/.../beijing-platform-for-action-1995 [diakses: selasa,  6-2-2012.  Jam  16.45].
masalah gender ini tidak hanya dalam masalah sosial saja, melainkan masuk kepada dunia pendidikan, yang ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan  No  84  tahun  2008  tentang  Pengarusutamaan  Gender Bidang  Pendidikan 23 .
Pengarusutamaan  gender  bidang  pendidikan  di  Kementrian Pendidikan Nasional dilaksanakan melalui 5 strategi pokok 24 , yaitu : 1) Peningkatan kapasitas bagi para pengambil kebijakan pada setiap unit  utama;  2)  Peningkatan  kapasitas  para  perencana  pendidikan dalam  menyusun  perencanaan  dan  penganggaran  yang  responsif gender; 3) Melakukan kerjasama dengan Pusat Studi Wanita (PSW)/ gender di Perguruan Tinggi dalam mengkaji dan menemukan isu- isu gender di setiap daerah; 4) Melakukan kerjasama dengan ORSOS, ORMAS, dam LSM dalam mengembangkan model pendidikan adil gender  pada  keluarga  dan  masyarakat;  dan  5)  Mengembangkan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
Semua strategi di atas bermuara pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pendidikan yang terwujud dalam : 1) Meningkatnya akses penduduk terhadap layanan pendidikan pada semua  jenis  dan  jalur  pendidikan;  2)  Meningkatnya  partisipasi perempuan  pada  setiap  pengambilan  kebijakan,  penyusunan program, dan implementasi program pada semua jenjang birokrasi pendidikan; 3) Meningkatnya kemampuan laki-laki dan perempuan dalam mengelola sumber-sumber informasi dan pengetahuan; dan 4) Laki-laki dan perempuan mendapatkan manfaat yang sama dari semua program pendidikan yang dilakukan.

## C. Kurikulum Berbasis Kesetaraan Gender (BKG)
Sebagai  perangkat  pembelajaran,  kurikulum 25 memiliki  dua pengertian. Pertama: tradisional, kedua: modern. Secara tradisional,
23 Retno Susilowati, “Menguak Pengarusutamaan Gender Dalam Pendidikan”, dalam jurnal PALASTReN, Vol 3, Nomor 1 Juli 2010, (Kudus : PSG STAIN Kudus, 2010), p. l 74.
24 Retno Susilowati, .... p. 74.
25 Secara etimologis, kurikulum (curriculum) berasal dari bahasa Yunani, yaitu curir yang artinya “pelari” dan curere yang berarti “tempat berpacu”. Istilah kurikulum berasal dari dunia olah raga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi Kuno di Yunani. Dalam bahasa Perancis, istilah kurikulum berasal dari kata courier yang berarti “berlari” (to run). Kurikulum berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai garis finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Jarak yang harus ditempuh tersebut kemudian diubah menjadi program sekolah dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Lihat : Zainal Arifin. Konsep dan Model,… p. 2.
kurikulum  diartikan  sebagai  sejumlah  mata  pelajaran  yang  harus ditempuh  atau  diselesaikan  peserta  didik  di  sekolah  untuk  mem- peroleh  ijazah.  Sementara  secara  modern,  kurikulum  diartikan sebagai semua kegiatan dan pengalaman potensial (isi/materi) yang telah disusun secara ilmiah baik yang telah tersusun secara ilmiah baik yang  terjadi di  dalam kelas, di halaman sekolah muaupun  di luar  sekolah  atas  tanggungjawab  sekolah  untuk  mencapai  tujuan pendidikan 26 .
Khusnul  Khotimah  sebagaimana  dikutip  Evi  Muafiah menyatakan  bahwa  untuk  memasukkan  materi-materi  gender dalam sebuah kurikulum 27 , maka diperlukan strategi dan kerangka kerja  yang  dibagi  ke  dalam  empat  level  dan  saling  berhubungan, sebagaimana berikut :
 Contributions  Approach
Pendekatan  yang  dilakukan  oleh  sistem  dan  kebijakan  pada lembaga  pendidikan  melalui  kurikulum.
 Additive  Approach
Pendekaatan ini variasi dan perspektif lain ditambahkan pada kurikulum  tanpa  merubah  struktur  kurikulum  yang  secara umum.  Ide-ide  mengenai  gender,  dimasukkan  dan  dikaitkan dengan  kurikulum  yang  ada. Kurikulum  ini  dipergunakan  di lembaga  yang  belum  memberlakukan  kebijakan  kurikulum berperspektif gender secara eksplisit. Hal ini tergantung kepada kepekaan para pendidik tentang gender.
 Transformational  Approach
Semua  tujuan,  struktur,  dan  perspektif  yang  ada  dalam kurikulum dirombak dan diganti dengan tujuan serta perspektif yang sensitif gender. Kemudian silabusnya dirubah baik dalam struktur, tujuan dan perspektifnya yang berkaitan dengan isu- isu gender.
 Social  Action  Approach
Dalam pendekatan ini, peserta didik diarahkan untuk membuat keputusan  yang  sensitif  gender  dalam  aktivitas  kehidupan mereka, dengan cara mendiskusikan konsep, peran dan relasi
26 Ibid., p. 3-5.
27 Evi Muafiah, “Pendidikan Islam Berperspektif Gender”, dalam Jurnal Tadris, vol 5.
No 2 (Pamekasan : PS PAI STAIN Pamekasan, 2010), p. 203-205.
gender  dalam  masyarakat,  maksudnya  supaya  siswa  dapat melakukan  kritik  sosial  bahkan  dapat  melakukan  perubahan sosial.

## D. Kritik  Terhadap  Kurikulum  Berbasis  Kesetaraan  Gender (BKG)
Sehubungan  dengan  Kurikulum  BKG  tersebut  dalam  dunia pendidikan Islam, maka worldview yang digunakannya pun haruslah worldview  Islam  bukan  worldview  barat,  sehingga  aspek  ‘landasan pengembangan’  dan  aspek  ‘komponen’nya  harus  sesuai  dengan ketentuan  pendidikan  Islam.  Adapun  hakikat  kurikulum  dalam pendidikan  Islam  adalah  berupa  bahan/materi,  aktivitas  dan pengalaman  yang  mengandung  unsur  ajaran  ketauhidan  yang diberikan kepada manusia sejak lahir sampai ke liang kubur, untuk membentuk  akhlak  yang  mulia  sesuai  dengan  hakikat  penciptaan manusia, dan juga sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya di muka bumi,  dalam konsep yang  seutuhnya 28 .

## 1. Aspek Landasan Kurikulum
Dalam  kurikulum,  terdapat  empat  landasan  yang  dijadikan pokok  pengembangan,  yaitu  :  Landasan  Filosofis,  Landasan Psikologis, Landasan Sosiologis, serta Landasan Ilmu Pengetahun & Teknologi  (IPTEK) 29 .  Namun  kurikulum  BKG  di  atas  memiliki kesalahan dari sisi landasannya.
Pertama,  kesalahan  dalam  landasan  filosofis,  menurut pandangan  filsafat  teori  kebenaran  kurikulum  mencakup  bidang yaitu: ontologi, epistemologi dan aksiologi. Zainal Arifin, mengatakan bahwa  falsafah  kurikulum  yang  digunakan  di  Indonesia  adalah falsafah Pancasila, dan kesemua sila yang lima harus sesuai dengan teori  kebenaran  menurut  ketiga  aspek  filsafat  tersebut.  Dia menjelaskan bahwa butir sila pertama yang bersifat ontologi adalah menyiapkan  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan Yang  Maha  Esa,  yaitu  menjalankan  semua  perintah-Nya  dan menjauhi  semua apa yang dilarang-Nya,  serta menghormati antar pemeluk agama dan tidak memaksakan agama kepada orang lain 30 .
28 Jalaluddin, Teologi Pendidikan, (Jakarta : RajaGrapindo Persada, 2003), p. 169.
29 Zainal Arifin, Konsep dan Model,... p. 47-78.
30 Ibid., p. 51-52.
Jalaluddin  (Teologi  Pendidikan;  2003)  menjabarkan,  bahwa kurikulum  harus  mampu  memberikan  pengaruh  kepada  peserta didik  dalam  usaha  membantu  mereka  dalam  meningkatkan  mutu hidupnya  dengan  memberikan  pengetahuan,  pengalaman,  ke- terampilan dan pembentukan akhlak yang mulia guna menjadikan- nya sebagai hamba Allah (pengabdi) yang patuh dan setia, sejalan dengan  status  dan  fitrahnya 31 .  Dalam  hal  ini,  kurikulum  berbasis kesetaraan gender tidak sesuai dengan kebenaran bidang ontologi tersebut  karena  mempermasalahkan  status  dan  fitrah,  serta bermaksud  untuk  merubah  semua  ketentuan  yang  berkaitan.
Kedua, kesalahan dalam landasan Psikologis, salah satu point dalam  psikologi  perkembangan  adalah  ‘belajar  peran  yang  sesuai dengan jenis kelamin’. Dalam hal ini, kurikulum yang ditawarkan justru  tidak  mempertimbangkan  aspek  jenis  kelamin,  dan  dengan alasan  kesetaraan  gender  mereka  dengan  sengaja  memaksakan pemahaman  kepada  peserta  didik  untuk  berperan  bebas  tanpa dibatasi  oleh  perbedaan  jenis  kelamin  yang  justru  sudah  menjadi kodrat.  Al-Ghazali,  sebagaimana  dikutip  oleh  Abidin  Ibnu  Rusn bahwa kurikulum menurut Al-Ghazali memiliki dua aspek penting yaitu: Pertama, pengklasifikasian terhadap ilmu pengetahuan yang disesuaikan psikologi perkembangan. Kedua, pemikirannya tentang manusia berikut potensi  yang dibawanya sejak  lahir 32 .  Oleh  sebab itu,  persamaan  peran  dan  status yang  diusung  para  tokoh  gender bertabrakan dengan psikologi perkembangan manusia.

## 2. Aspek Komponen Kurikulum
Secara  umum  kurikulum  memiliki  empat  komponen,  yaitu  : Komponen  Tujuan,  Komponen  Isi/Materi,  Komponen  Proses,  dan Komponen  Evaluasi.  Adapun  yang  menjadi  kritikan  kepada kurikulum BKG adalah dalam komponen isi/materi dan komponen proses.
Pertama,  kritik  komponen  isi,  secara  umum  isi  kurikulum dikelompokkan  ke  dalam  tiga  bagian,  yaitu  :  a)  logika,  yaitu pengetahuan tentang benar-salah berdasarkan prosedur keilmuan, b) etika, yaitu pengetahuan tentang baik-buruk, nilai dan moral, c)
31 Jalaluddin, Teologi Pendidikan, ... p. 169.
32 Ibnu Rusn, Abidin. Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), p. 90.
estetika,  pengetahuan tentang indah-jelek  (ada nilai  seni) 33 .  Sesuai dengan  misi  yang  diperjuangkan  mereka  dalam  kurikulum  yang ditawarkan, di sini terdapat kerancuan yang tidak dapat diterima, kerancuan  tersebut  adalah  ketidaksesuaian  antara  worldview  yang digunakan  dalam  berlogika  dengan  pelajaran  yang  mereka permasalahkan adalah materi/mata pelajaran Islam (seperti : Fikih, Al-Qur’an Hadis, Hadist, dll), seharusnya worldview yang digunakan- nya  pun  haruslah  worldview  Islam  dan  bukan  worldview  barat. Adapun worldview barat yang nampak jelas dalam kurikulum BKG yang  ditawarkan  di  atas  adalah  ‘Dekonstruksi  Syari’ah’ 34 dan ‘Feminisme’ 35 yang menjadi bagian dari agenda Liberalisme 36 .
Kedua, kritik komponen proses, komponen proses mencakup: a)  Pendekatan  &  Strategi,  b)  Metode,  c)  Media,  dan  d)  Sumber Belajar 37 . Walaupun keseluruhan cakupan komponen proses tersebut bersifat umum dan bersifat tidak mutlak, namun pendekatan yang digunakan,  media  yang  dikritik  dan  sumber  belajar  (referensi)  di
33 Zainal Arifin,…. p. 88.
34 Istilah  yang  dipahami  sebagai  perubahan,  penggantian  (dengan  maksud membongkar) hukum-hukum syari’at yang sudah menjadi ketentuan baku dalam Islam. Dekonstruksi syariah ini dipelopori oleh Abdullah Ahmad An-Naim, cendekiawan muslim asal  Sudan  yang  berdomisili  di  Amerika,  ia  menentang  syari’at  dengan  menafikan kesakralannya karena ia (syariat) bukan wahyu yang datang langsung dari Allah. Nirwan Syafrin, “Kritik Terhadap Paham Liberalisasi Syariat Islam” dalam jurnal TSAQOFAH. Volume 4, nomor 2, R. Tsani (Gontor: Institut Studi Islam Darussalam, 1429), p. 290. Untuk lebih lanjut, lihat juga dua karyanya Nirwan Syafrin tentang “Syariat Islam: Antara Ketetapan Nash dan Maqosid Syari’at” dalam majalah ISLAMIA, Thn 1, no 1 Muharram 1425 (Jakarta : INSIST, 2004), p. 86-97. Dan juga tentang “Konstruk Epistemologi Islam: Tela’ah Bidang Fiqih dan Ushul al-Fiqh” dalam majalah ISLAMIA, Thn II no 5, April-juni, (Jakarta : INSIST, 2005), p. 36-49.
35 Adalah paham yang beragam, bersaing bahkan bertentangan dengan teori-teori sosial, gerakan politik dan falsafah moral. Kebanyakan paham ini dimotivasi dan difokuskan pada pengalaman perempuan, khususnya dalam istilah-istilah tentang ketidak adilan sosial, politik dan ekonomi. Salah satu tipe utama dari feminisme secara institusional, difokuskan pada pembatasan atau pemberantasan ketidakadilan jender untuk mempromosikan berbagai hak, kepentingan dan isu-isu kaum perempuan dalam masyarakat. Henri Shalahuddin, “Menelusuri Paham Kesetaraan Gender dalam Studi Islam: Tantangan Terhadap Konsep Wahyu dan Ilmu dalam Islam” dalam majalah ISLAMIA, vol. III no 5, (Jakarta : INSIST, 2010), p. 59.
36 Liberalisme adalah ideologi politik yang berpusat pada individu, dianggap sebagai memiliki hak dalam pemerintahan, termasuk persamaan hak dihormati, hak berekspresi dan bertindak secara bebas dari ikatan-ikatan agama dan ideologi. Dalam konteks sosial liberalisme diartikan sebagai suatu etika sosial yang membela kebebasan (Liberty) dan persamaan (Equality) secara umum. Hamid Fahmi Zarkasyi, Liberalisasi Pemikiran Islam (Gerakan bersama Missionaris, Orientalis dan Kolonialis), (Ponorogo : CIOS-ISID, 2008), p. 24.
37 Zainal Arifin, ..., p. 92.
atas bernuansa worldview barat. Dengan digunakannya pendekatan dan perspektif gender oleh dosen dalam menyampaikan setiap mata kuliah  keIslaman  di  perguruan  tinggi  ini  mengkhususkan  dan memutlakkan  bahwa  setiap  mata  kuliah  keIslaman  harus  meng- gunakan pendekatan dan perspektif gender, hal ini dikatakan ber- bahaya  karena  menjembatani pemahaman  barat  (westernisasi).
Andaikan  salah  satu  alasan  mereka  (perumus  kurukulum BKG) adalah perbaikan kurikulum, maka perbaikan pun tentunya harus  sesuai  dengan  ketentuan.  Berkaitan  dengan  ini,  Oemar Hamalik  (Manajemen  Pengembangan  Kurikulum;  2010)  menge- mukakan,  bahwa  berdasarkan  asumsi  perbaikan  kurikulum  maka perbaikan itu harus dimulai dari komponen manusia yang membina kurikulum itu yang dalam hal ini guru merupakan sumber utama- nya, karena guru yang paling mengetahui apakah kurikulum relevan dengan tuntutan serta kebutuhan siswa dan masyarakat 38 . Sehingga bisa  disimpulkan  bahwa  tawaran  perubahan  kurikulum  berbasis kesetaraan gender adalah tawaran yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat.

## 3. Aspek Syari’at Islam
Dalam kurikulum mata pelajaran fikih baik tingkat dasar (MI), maupun tingkat menengah (MTs dan MA) materi yang mereka kritik dan  hendak dirubahnya  adalah bagian-bagian  bab  yang  dianggap bias gender seperti dalam materi Thaharoh, Shalat, Waris, Aqiqah, Nikah, Thalaq, Iddah, dan Haji.
Adapun materi yang dipermasalahkan mereka adalah:
- Dalam bab Thaharah adalah perbedaan hukum najisnya antara air  kencing  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan,  yaitu  najis mukhafafah dan najis mutawasithah.
- Dalam bab Shalat, mempermasalahkan ketentuan tidak boleh- nya  perempuan  mengimami  laki-laki,  serta  perbedaan  dalam mengingatkan imam antara imam laki-laki dan imam perempu- an ketika lupa, yaitu dengan membaca ‘subhanallah’ bagi imam laki-laki dan ‘menepukkan tangan’ bagi imam perempuan.
- Adapun dalam bab Waris, tidak setuju dengan ketentuan pem- bagian waris antara laki-laki dan perempuan yang menetapkan
38 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung : Kerjasama Rosdakarya dengan Pascasarjana UPI, 2010), p. 68.
2:1, yaitu perempuan mendapatkan setengah bagian dari laki- laki. Begitu juga dalam bab Aqiqah, mempertanyakan kenapa ketentuan  hewan  aqiqah  laki-laki  dua  ekor,  sedangkan perempuan  satu ekor.
- Sementara  dalam  bab  Nikah,  mempermasalahkan  syarat  wali yang mengharuskan dua orang laki-laki.
- Untuk  bab  Thalaq,  mereka  berkeinginan  bahwa  tidak  hanya laki-laki  yang  mempunyai  hak  thalaq,  melainkan  perempuan pun ingin sama punya hak thalaq.
- Dalam  bab  Iddah,  mereka  menginginkan  untuk  dihapuskan, dengan  asumsi  bahwa  untuk  mengetahui  isi  kandungan perempuan,  bisa  diketahui  dalam  hitungan  menit  dengan kemajuan medis modern tanpa harus menunggu bulanan.
- Selanjutnya  dalam  bab  Haji,  mereka  mempersoalkan  tentang syarat wajib haji bagi perempuan, yang mengharuskan hendak- nya  bersama  mahram  atau  yang  dipercayai,  persepsi  mereka dalam  hal  ini  bahwa  perempuan  tidak  memiliki  kebebasan seperti laki-laki.
Dalam kesemua materi-materi di atas mereka menginginkan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan, dengan asumsi kesetaraan  50/50  dalam  segala  bidang.  Merespon  akan  asumsi  50/ 50  para  gender  ini,  Ratna  Megawangi  menegaskan  bahwa  dalam memegang teguh suatu pendapat atau sebuah teori, itu didasarkan kepada  asumsi  yang  dipakainya  adalah  benar.  Namun  nilai “kebenaran” ini tidak dapat diketahui pasti benar atau pasti salah, karena  dalam  menilai  kebenaran  suatu  asumsi  harus  dikaitkan dengan konteks dimana asumsi ini berlaku 39 . Bahkan menurut Al- Buti,  persamaan  yang  mereka  gembor-gemborkan  hanyalah persamaan  yang  letterleg,  dan  perdebatan  yang  mereka  (Feminis) gelindingkan dengan usaha memfitnah  Islam sebagai  agama yang tidak  menghargai  hak-hak  perempuan,  berputar  pada  usaha pembauran  antara  kelayakan  asasi  bagi  laki-laki  dan  perempuan dengan unsur-unsur khusus pada diri mereka 40 .
39 Ratna Megawangi, “Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender”
(Bandung : Mizan,1999, p. 27.
40 Muhamad Said Ramadhan Al-Buti, “Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam”, (Yogyakarta : Suluh Pres, 2005), p. 98-99.
Kesetaraan gender ini bukan hanya sekedar memberdayakan perempuan,  tetapi  juga  merubah  konsep  dalam  syariat  Islam.  Hal ini terlihat ketika masalah gender ditarik kepada ranah agama, maka agamalah yang harus menyesuaikan, sehingga persoalan-persoalan yang  sudah  mapan  di  dalam  fikih  dipersoalkan,  padahal  masalah fikih yang dipertanyakan mereka adalah masalah tsawabit. Andaikan kurikulum  BKG  ini  disahkan  oleh  pemerintah,  maka  secara  tidak sadar masyarakat digiring kepada suatu pemahaman untuk meng- anulir  syari’at,  dengan  pandangan  bahwa  agama  adalah  substansi dan bukan simbol, isi dan bukan bentuk, menakwil al-Qur’an dengan berlebihan,  merubah  firman  Allah  dari  tempatnya,  memegang mutasyabihat  dan  menolak  muhkamat.
Dalam hal ini, Yusuf Al-Qardhawi, berpendapat bahwa orang- orang demikian adalah orang sekuler, liberalis dan penyeru westerni- sasi  yang  digolongkan  kepada  ‘Penganulir  baru’  (al-mu’athilah  al- judud), karena telah berani melawan teks-teks agama yang dibawa oleh  wahyu  ma’shum,  baik  al-Qur’an  maupun  as-Sunnah 41 .  Lebih tegasnya  lagi,  beliau  menyebut  kelompok  ini  sebagai  orang  yang munafik, berdasarkan kepada Q.S An-Nisa: 61 dan Q.S An-Nur: 47- 51 42 .  Begitu  juga  para  pegiat  gender,  mereka  dikatakan  munafik bukan  karena  ingin merubah  kurikulumnya yang  bersifat khusus, melainkan  karena  materi  kurikulum  itu  sendiri  yang  menyentuh aspek syariat Islam.

## E. Kesimpulan
Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kurikulum Berbasis  Kesetaraan  merupakan  kurikulum  yang  sarat  akan kerancuan baik dari segi landasannya maupun aspek komponennya. Sehingga tidaklah tepat bila Kurikulum Berbasis Kesetaraan Gender ini  diterapkan  dalam  pendidikan  Islam  karena  warldview  yang digunakannya  adalah  Worldview  Barat.
Disamping  itu,  pelajaran  yang  mereka  sarankan  tidak  men- dudukkan wanita pada posisi yang sebenarnya dalam syariat, tetapi
41 Kelompok ini menolak teks-teks dengan tanpa peduli, serta membekukannya dengan tanpa ilmu dan petunjuk kecuali dengan mengikuti hawa nafsu diri sendiri atau orang lain yang ingin membuat fitnah terhadap ajaran kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Lihat: Yusuf Al-Qordhawi, Dirosah fil Fiqh Maqashid Asy-Syariah, [penerjemah: Arif Munandar Riswanto], (Jakarta : Pustaka Alkautsar, 2007), p. 83-84.
42 Yusuf Al-Qordhawi, .... p. 120.
menyoal  kenapa  syariat  itu  demikian,  hal  ini  bukan  meletakkan agama pada proporsinya melainkan lebih kepada menggugat agama. Dikhawatirkan  ketika  kurikulum  ini  disahkan  pemerintah,  maka dengan  tidak  disadari  masyarakat  diarahkan  untuk  menganulir syari’at Islam.

## Daftar  Pustaka

## Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan, Perempuan dalam Pandangan
Hukum  Barat  dan  Islam,  (Yogyakarta  :  Suluh  Press,  2005).
Al-Qardhawi,  Yusuf,  Dirosah  fil  Fiqh  Maqashid  Asy-Syariah,
[penerjemah: Arif  Munandar  Riswanto],  (Jakarta  :  Pustaka Alkautsar,  2007).
Arifin,  Zainal,  Konsep  dan  Model  Pengembangan  Kurikulum,
(Bandung:  Remaja  Rosdakarya,  2011).
Echol, John M, & Shadily Hassan, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta : Gramedia,  2000).
Fahmi  Zarkasyi,  Hamid,  Liberalisasi  Pemikiran  Islam  (Gerakan bersama  Missionaris,  Orientalis  dan  Kolonialis),  (Ponorogo  : CIOS-ISID,  2008).
Fakih, Mansour, Analisis Gender & Transpormasi Sosial,  (Yogyakarta
:  Pustaka Pelajar,  2010).
Ibnu  Rusn,  Abidin,  Pemikiran  Al-Ghazali  Tentang  Pendidikan,
(Yogyakarta:  Pustaka Pelajar,  2009).
Jalaluddin, Teologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2003)
Hamalik,  Oemar,  Dasar-dasar  Pengembangan  Kurikulum,  (Bandung:
Rosdakarya,  2011).
_____, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung : Rosdakarya kerjasama dengan  Pascasarjana UPI,  2010).
Megawangi,  Ratna,  Membiarkan  Berbeda?  Sudut  Pandang  Baru tentang  Relasi  Gender,  (Bandung:  Mizan,  1999).
Muslih,  Mohammad,  Bangunan  Wacana  Gender,  (Ponorogo  :  CIOS- ISID,  2007),
Nugroho,  Riant,  Gender  dan  Strategi  Pengarus-utamaannya  di Indonesia,  (Yogyakarta: Pustaka  Pelajar,  2011).

## Sudiarti  Luhulima,  Achie,  Bahan  Ajar  Tentang  Hak  Perempuan,  UU
No.7  1984  Pengesahan  Konvensi  Mengenai  Penghapusan  Segala Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Wanita,  (Jakarta  :  Yayasan  Obor Indonesia,  2007).
Tim  PSW  UIN  Sunan  Kalijaga,  Isu-Isu  Gender  Dalam  Kurikulum Pendidikan  Dasar  &  Menengah,  (Yogyakarta  :  Waryono  Abdul Ghofur  dan  Muhammad  Isnanto,  Editor,  2004).
_____, Pengarusutamaan Gender Dalam Kurikulum IAIN, (Yogyakarta: 2004)
Umar,  Nasarrudin,  Argumentasi  Kesetaraan  Jender  Perspektif  Al- Qur’an,  (Jakarta;  Paramadina,  2010).
Undang-Undang  RI  No.14  Tahun 2005  &  Peraturan  Pemerintah  No.74 Tahun 2004 Tentang Guru Dan Dosen, (Bandung : Citra Umbara, 2010).
Pusat Kajian Wanitaa dan Gender UI, Hak Azasi Perempuan, Instrumen Hukum  Untuk Mewujudkan  Keadilan Gender,  (Jakarta:  Yayasan Obor  Indonesia,  2007).
Yusuf, Moch Asror, Wacana Jender di Indonesia antara Muslim Feminis dan Revivalis, (Kediri: STAIN  Kediri  Press,  2010).

## Rujukan Jurnal dan Majalah
Evi  Muafiah,  “Pendidikan  Islam  Berperspektif  Ggender”,  dalam Jurnal  Tadris,  Vol.  5.  No  2,  (Pamekasan  :  PS  PAI  STAIN Pamekasan,  2010).
Fahmi  Zarkasyi,  Hamid,  “Worldview  Sebagai  Asas  Epistemologi Islam” dalam majalah ISLAMIA, Vol II No. 5 April-Juni (Jakarta: INSIST,  2005).
Retno,  Susilowati,  “Menguak  Pengarusutamaan  Gender  Dalam Pendidikan”, dalam jurnal  PALASTREN,  Vol  3,  Nomor  1 Juli 2010,  (Kudus:  PSG  STAIN  Kudus,  2010).
Shalahuddin, Henri, “Menelusuri Paham Kesetaraan Gender dalam Studi  Islam:  Tantangan  Terhadap  Konsep  Wahyu  dan  Ilmu dalam Islam” dalam majalah ISLAMIA, Vol. III no. 5, (Jakarta: INSIST,  2010).
Syafrin, Nirwan, “Kritik Terhadap Paham Liberalisasi Syariat Islam” dalam  jurnal  TSAQOFAH,  Volume  4,  nomor  2,  R.  Tsani (Gontor:  Institut  Studi  Islam  Darussalam,  1429).
_____, “Syariat Islam: Antara Ketetapan Nash dan Maqosid Syari’at” dalam majalah ISLAMIA, Thn 1, No 1 Muharram 1425, (Jakarta: INSIST,  2004).
_____,  “Konstruk  Epistemologi  Islam:  Tela’ah  Bidang  Fiqih  dan Ushul  al-fiqh”  dalam  majalah  ISLAMIA,  Thn  II  no  5, April- juni  (Jakarta  :  INSIST,  2005).