Muhammadiyah Law Review 6 (2 ) Juli 2022, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## IMPLEMENTASI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA CYBER DI ERA TEKNOLOGI
Dwi Putri Melati, Januri, Hanafiah

## Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Rua Jurai

## ABSTRAK
Abuse  of  the  internet  is  also  proven  by  the  frequent  finding  of  crimes  through  the  internet network.  The  existence  of  social  media  which  also  functions  as  an  online  buying  and  selling transaction,  but  is  used  by  unscrupulous  persons  to  commit  crimes,  one of  the  crimes  is  fraud. Crimes  related  to  the  confidentiality,  integrity  and  existence  of  data  and  computer  systems receive  special  attention,  because  these  crimes  have  a  different  character  from  conventional crimes. The legal system in Indonesia does not specifically regulate computer crime through the internet. Obstacles found in investigating cybercrime include issues related to legal instruments, the  ability  of  investigators,  evidence,  and  inadequate  computer  facilities.  Efforts  that  can  be made  to  overcome  obstacles  found  in  investigating  cybercrime  include  improving  legal instruments, educating investigators, building adequate facilities, increasing investigative efforts and international cooperation, as well as making efforts to combat cybercrime prevention.
Kata Kunci: Crime, Cybercrime, Network, Teqnology

## 1. PENDAHULUAN
Pada  era  elektronik  juga  melahirkan  era  baru  yaitu  era  informasi.  Era  informasi  ditandai dengan  perpindahan  industri  tradisional  ke  industri  ekonomi  berdasarkan  digitalisasi  informasi. Era informasi  ini sering sekali disebut sebagai revolusi digital  melalui perkembangan teknologi dan  perkembangan  alat  komunikasi.Internet    merupakan  teknologi  infromasi  dan  komunikasi yang  paling  sering  ditemui  dalam  suatu  kegiatan  manusia.  Internet  menjadi  pimadona  untuk berselancar di dunia maya tanpa ada batasan , sebuah jaringan yang sangat mudah diakses.
Globalisasi mendorong terlahirnya erra perkembangan teknologi informasi , fenomena ini sangat  cepat  terjadi  diseluruh  Indonesia  dan  belahan  Dunia  baik  Negara  Maju  hingga  Negara Berkembang. Sehingga  menjadikan  teknologi  infomasi  sebagai upaya  memajukan bangsa  dan Negara menjadi salah satu cara untuk mendapatkan informasi dunia dengan cepat dan akurat , era globalisasi  seperti  saat  ini  manusia  di  seluruh  dunia  dapat  memanfaatkan  teknologi  internet. Melalui internet beragam informasi serta bermacam jenis hiburan , berkomunikasi secara online dengan orang berjauhan dengan lokasi kita. Era globalisasi ini selain teknologi informasi *Coresponding author.
E-mail address :danidk159@gmail.com Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020Universitas Muhammadiyah Metro, Allright reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu HukumUniversitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution4.0 International License

## IMPLEMENTASI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA CYBER DI ERA TEKNOLOGI Dwi Putri Melati, Januri, hanifah
dijadikan  untuk  memajukan  bangsa  terdapat  juga  pengaruh  buruk  dalam  kehidupan  manusia. Pada  saat  ini  manusia  sangat  amat  banyak  mendapatkan  keuntungan  dengan  globalisasi informasi ini, karena manusia diberikan kemudahan mengakses informasi tanpa batas.
Sehingga  manusia  pun  dapat  menguasai  teknologi,  dampak  buruk  yang  nyata  terjadi  dengan berbagai  wujud  kejahatan  maya    (Cyber  Crime)  sebagai  akibat  dan  bahkan  sasaran  dari globalisasi  informasi  berbagai  produk  teknologi  seperti  yang  sangat  dikenal  yaitu  telepon genggam  atau  yang  sering  kita  kenal  dengan  handphone  ,  sangat  memudahkan  manusia  dalam mengakses  informasi  yang  juga  dapat  memperlancar  kejahatan  dunia  maya  (cyber  crime). Namun perkembangan internet banyak sekali disalahgunakan oleh knum yang tidak bertanggung jawab yang dapat menyebabkan hilangnya identitas suatu Negara. Banyak hal yang terjadi pada saat ini dengan adanya akses internet yang sangat mudah untuk diakses kapanpun, siapapun dan dimana saja,  anak – anak dibawah umur dapat mengakses internet melalui telepon genggamnya kemudian  melihat  situs  yang  tesebar  di  media  sosial  yang  mengisahkan  permasalahan  dewasa. Sehingga  menimbulkan  akibat  yang  tidak  terduga  seperti  peniruan  hal  negatif  yang  telah dilihatnya,  hal  tersebut  yang  dapat  menyebabkan  kerusakan  pada  penerus  bangsa. Penyalahgunaan  internet  juga  terbukti  dengan  sering  ditemukan  kejahatan  melalui  jaringan internetAdanya  media  sosial  yang  juga  berfungsi  sebagai  transaksi  jual  beli  online,  namun dimanfaatkan oleh oknum  yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan salah satu kejahatan  adalah  penipuan.  Penipuan  tidak  hanya  terjadi  di  jaringan  internet  melainkan  juga terjadi  jaringan  telekomunikasi  lainnya  yaitu  melalui  telepon  genggam,  para  pelaku  melakukan segala  cara  untuk  melancarkan  kejahatannya,  mencari  data  para  korban  sampai  dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh para korban.

## 1. METODE PENELITIAN
Pendekatan kualitatif merupakan metode yang akan dipilih dalam penulisan paper ini; lebih spesifiknya  melalui  penekanan  terhadap  studi  kepustakaan.  Menimbang  hal  tersebut,  penulisan penelitian  ini  akan  didasarkan  pada  data-data  dari  berbagai  sumber  yang  dianggap  oleh  penulis relevan;  yang  meliputi  buku, situs web,  laporan, dan  berbagai sumber sekunder  lain  yang dapat menunjang dalam proses pencarian data. Dalam tujuan penulisan, penelitian  ini ditujukan untuk memberikan  pengetahuan  yang  lebih  mendalam  mengenai  isu  tarik-ulur  kepentingan  antara pemerintah pusat dan daerah yang terjadi dalam perumusan kebijakan terkait dengan penanganan pandemi  COVID-19  di  wilayah  Provinsi  DKI  Jakarta.  Di  luar  hal  tersebut,  penelitian  ini diharapkan dapat  menjadi alat penyampaian  masukan kebijakan  yang  lebih komprehensif dalam

## IMPLEMENTASI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA CYBER DI ERA TEKNOLOGI Dwi Putri Melati, Januri, hanifah
isu ini. Terakhir, penulis juga berharap agar paper ini dapat meningkatkan pengetahuan keilmuan yang  terkait  dengan  proses  legislasi  dan  pembuatan  kebijakan;  khususnya  yang  berlangsung  di tengah pandemi COVID-19 ini.
Mengenai  sumber  penelitian,  sumber  primer  yang  akan  dijadikan  „panduan  utama‟   dalam penulisan paper ini   akan   bersumber  dari   laporan,   buku,   maupun  situs web  yang  membahas mengenai  kebijakan  publik;  terutama  yang  berkaitan  dengan  isu  krisis  kesehatan.  Beberapa produk  legislasi  yang  terkait  juga  akan  didiskusikan  sebagai  sumber,  misalnya  undang-undang (UU),  peraturan  presiden  (Perpres),  peraturan  menteri  (Permen),  atau  peraturan  daerah  (Perda), dan  gubernur  (Pergub).  Di  luar  itu,  penulis  juga  berusaha  untuk  menganalisis  sumber-  sumber sekunder  lain  yang  sekiranya  dianggap  menunjang,  utamanya  baik  yang  berasal  dari  situs  web maupun berita-berita terkini.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN
Cybercrime  adalah  suatu  aktivitas  kejahatan  di  dunia  maya  dengan  menggunakan  sarana utama  kecanggihan  teknologi  komputer  sebagai  alat  dan  jaringan  internet  sebagai  media  nya. Cybercrime  merupakan  kejahatan  yang  mempunyai  sifat  lintas  batas,  artinya  kejahatan  ini  bisa terjadi  dimana  saja  dan  terjadi  berbagai  negara  serta  dapat  terjadi  kapan  saja.Cybercrime  juga memiliki dua arti, yaitu, Dalam arti luas.Cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain.  Sedangkan  dalam  arti  sempit,  Cybercrime  adalah  semua  tindakan  ilegal  yang  ditujukan untuk  menyerang  sistem  keamanan  komputer  dan  data  yang  diproses  oleh  suatu  sistem komputer. 1 Adapun pengertian cybercrime menurut para ahli:
1. Parker  Menurut  Parker,  cyber  crime  adalah  suatu  tindakan  atau  kejadian  yang  berkaitan dengan teknologi komputer. Dimana seseorang mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain.
2. Wahid  dan  Labib  Menurut  Wahid  dan  Labib,  pengertian  cyber  crime  adalah  semua  jenis pemakaian  jaringan  komputer  untuk  tujuan  kriminal  dengan  penyalahgunaan  kemudahan teknologi digital.
3. Widodo  Menurut  Widodo  ,  pengertian  cyber  crime  adalah  semua  kegiatan  individu  atau kelompok  yang  memakai  jaringan  komputer  sebagai  sarana  melakukan  kejahatan,  atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan.
4. Organization  of  European  Community  Development  (OECD)  Menurut  OECD,  kejahatan dunia  maya  atau  cyber      crime  adalah  semua  akses  ilegal  terhadap  suatu  transmisi  data.
1 Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara ( Cyber Crime ), (Jakarta:PT. Refika Aditama, 2005), hal.. 40

## IMPLEMENTASI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA CYBER DI ERA TEKNOLOGI Dwi Putri Melati, Januri, hanifah
Artinya, semua kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk suatu tindak kejahatan .
Cybercrime  atau  kejahatan  dunia  maya  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara  serta  beragam tujuan.  Kejahatan  dunia  maya  ini  umumnya  dilakukan  oleh  orang  atau  pihak  yang  sangat mengerti  dan  menguasai  bidang  teknologi  informasi.  Oleh  karena  itu  terdapat  bentuk  dan karakteristik cybercrime:

## A. Bentuk Cybercrime
Secara umum terdapat beberapa perbedaan bentuk cybercrime yang berhubungan erat dengan penggunakan teknologi  informasi  yang  menggunakan sarana utama komputer dan media online. Diantaranya:
1. Mengakses ke sistem dan layanan komputer secara tidak sah Kejahatan ini dilakukan dengan cara  memasuki  atau  menyusup  secara  tidak  sah  ke  dalam  suatu  sistem  atau  jaringan Komputer.  Tujuan  dari  perbuatan  tersebut  adalah  sabotase  atau  pencurian  data  atau pemalsuan informasi penting dan rahasia.
2. Konten Ilegal
Kejahatan  ini  dilakukan  dengan  jalan  memasukkan  data  atau  informasi  ke  dalam  jaringan internet  tentang  semua  hal  yang  tidak  benar,  tidak  etis  dan  dapat  melanggar  hukum  atau ketertiban  umum.  Perbuatan  tersebut  misalnya  pemuatan  berita  bohong,  fitnah,  pornografi, pembocoran rahasia Negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah.
3. Akses illegal Akses illegal adalah membuka atau memaksa masuk terhadap akun orang lain tanpa  adanya  ijin  dengan  sengaja,  membobol  akun  hingga  akhirnya  si  pemilik  akun mengalami  kerugian  seperti:  Pemilik  akun  menjadi  kehilangan  seluruh  data  penting  dan digunakan  nya  akun  sebagai  aksi  kejahatan,  misalnya  untuk  menipu  orang  lain  dengan memakai nama pemilik akun.
4. Sabotasi dan Pemerasan Kejahatan ini dilakukan dengan cara membuat gangguan, perusakan atau  penghancuran  terhadap  data,  program  atau  sistem  jaringan  komputer  yang  terhubung dengan  internet  secara  tidak  sah.  Kejahatan  ini  dilakukan  dengan  cara  menyusupkan  suatu data, virus komputer atau suatu program tertentu, sehingga data program atau sistem jaringan komputer  tidak  dapat  digunakan,  tidak  dapat  beroperasi  sebagaimana  mestinya,  atau  dapat beroperasi tetapi tidak sesuai dengan kehendak pelaku kejahatan.
B. Karakteristik Cybercrime
Karakteristik dari cybercrime menyangkut beberapa hal diantaranya: 2
2 Tutorial 2 April 2019, situs internet: https://tutorial.danalestari.com/cybercrime-definisi-karakteristik-jenis-dan- penganggulangannya/, diakses pada tanggal 30 November 2019.

## IMPLEMENTASI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA CYBER DI ERA TEKNOLOGI Dwi Putri Melati, Januri, hanifah

## a. Ruang lingkup kejahatan
Sama  seperti  internet  yang  sifatnya  global,  ruang  lingkup  dari  cybercrime  juga  bersifat  global.
Para  pelaku  cybercrime  melakukan  kejahatan  ini  secara  transnasional  atau    lintas  negara.
Sehingga sangat sulit di pastikan tindakan hukum negara yang berlaku untuk menindak para pelaku.
b. Sifat kejahatan
Cybercrime  ini  bersifat  non  violence  (tanpa  ada  kekerasan)  sehingga  tidak  terlihat  sebuah kekacauan.
c. Pelaku kejahatan
Pelaku  kejahatan  cybercrime  ini  bersifat  universal,  kejahatan  ini  mempunyai  ciri  khusus  yaitu hanya  bisa  dilakukan  oleh  orang-orag  yang  sangat  menguasai  penggunaan  internet  serta aplikasi  yang  digunakan.  Pelaku  ini  tidak  terbatas  usia,  bisa  saja  orang  tua,  remaja  atau bahkan anak-anak.
d. Modus kejahatan
Kejahatan  ini  termasuk  dalam  modus  operandi,  artinya  pelaku  secara  orang  perorang  atau kelompok sangat memperhatikan cara untuk menjalankan rencana kejahatannya. Oleh karena itu cybercrime sangat sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak  menguasai  ilmu tentang pemrograman komputer dan latar belakang dunia cybercrime.
e. Jenis kerugian
Jenis  kerugian  yang  ditimbulkan  dapat  bersifat  material  ataupun  non  material.  Seperti  waktu, uang, barang, harga diri, martabat hingga kerahasiaan informasi.
Seperti fenomena yang sedang terjadi di Indonesia beberapa waktu yang lalu Indonesia dijadikan sebagai  markas  para  pelaku  untuk  melancarkan  aksi  kejahatannya  terbukti  bahwa  Polda  Metro Jaya  telah  menangkap  85  orang  Warga  Negara  Asing  Cina  yang  membentuk  sindikat  penipuan online  yang  menggunakan  telepon  genggam  sebagai  alat  untuk  melakukan  penipuan  terhadap Warga Negara Asing China baik di Negara Asing maupun di Indonesia.
Terungkapnya  kasus  penipuan  media  online  ini  berawal  karena  adanya  informasi  dari  pihak kepolisian Republik Rakyat China (RRC) yang melaporkan tentang adanya penipuan yang telah dilakukan di Negara Indonesia. Polda Metro Jaya telah melakukan operasi penggerebekan secara serentak  di  beberapa  wilayah  diantaranya  Jakarta,  Tanggerang  hingga  ke  Malang.  Dari  operasi tersebut  pihak  kepolisian  telah  menangkap  sebanyak  91 orang terduga  pelaku  penipuan  melalui

## IMPLEMENTASI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA CYBER DI ERA TEKNOLOGI Dwi Putri Melati, Januri, hanifah
media  online  (cybercrime).  85  orang  diantaranya  adalah  warga  asing  China  dan  6  orang  warga negara Indonesia, pada senin sore 25 November 2019. 3
Salah  satu titik  penggerebekan  yaitu  di  kota  Malang,  sebanyak  8 rumah  di  grebek  terkait  kasus kejahatan  siber  internasional.  Rumah  tersebut  tersebar  di  beberapa  kawasan  perumahan  dieng, puncak dieng, ijen nirwana dan sebuah rumah di puncak yamin tidar kota Malang. Seluruh rumah di kawasan elit tersebut di kontrak oleh sindikat pelaku penipuan berbasis media online.
Kepala  Bidang  Humas  Polda  Jawa  Timur,    Kombes  Pol  Frans  Barung  mengatakan  bahwa anggotanya di bantu oleh satreskrim polres malang dan 15 orang pihak kepolisian negara China yang  ikut  serta  dalam  proses  penggeledahan  barang  bukti.  Barang  bukti  yang  diamankan diantaranya 32 unit handphone, 10 unit ipad, dua rekaman CCTV, enam paspor, sebuah modem internet, dan 2 unit laptop. Barang bukti ini di peroleh dari beberapa lokasi berbeda. 4
Sementara 6 WNI yang tertangkap telah dijadikan sebagai saksi, menurut pengakuan 6 WNI ini hanya  membantu  para  pelaku  (WNA  China)  selama  tinggal  di  Indonesia.  Keenam  WNI  ini membantu  para  pelaku  untuk  berjalan-jalan,  bepergian,  membantu  menyiapkan  makan  hingga membersihkan  rumah  yang  di  sewa  para  WNA  China.  Selain  itu  para  pelaku  ini  datang  ke Indonesia  hanya  menggunakan  visa  wisata,  mereka  akan  pulang  ke  negaranya  selama  3  bulan sekali untuk memperbaharui atau memperpanjang visa.  Dari hasil pemeriksaan, para pelaku  ini mengaku  sebagai  anggota  polisi  dan  jaksa  untuk  membantu  para  korban  dalam  menyelesaikan permasalahan  pajak,  juga  banker  yang  menawarkan  investasi.  Sindikat  ini  melakukan  penipuan melalui  sambungan  telepon  Negara  Indonesia,  mereka  sering  menghubungi  korbannya  yang berada  di  luar  Negeri  lalu  mereka  menawarkan  jasa  para  pelaku  yang  mengaku  bisa  mengurus semua  persoalan-persoalan  korban  seperti  pembayaran  pajak.  Korban  yang  merasa  tertarik  lalu akan  mengirimkan  uang  sesuai  dengan  persetujuan  para  pelaku.  Para  pelaku  mengaku  mereka sudah  mengetahui  telebih  dahulu  siapa  korban  yang  bermasalah,  sehebat  itukah  para  pelaku hingga mengetahui database siapa saja yang bermasalah hingga dapat meraup keuntungan senilai Rp. 36 Miliyar dari korban yang berada di China. Hingga saat ini masih dilakukan penyelidikan terhadap  kasus  tersebut  dan  belum  dapat  dipastikan  Peraturan  Perundang  –  Undang  yang mengatur  dan  digunakan  dalam  kasus  ini.Dari  pembahasan  diatas,  proses  pemberantasan  kasus cyber  crime  yang  berkenaan    dengan  kebijakan  hukum  yaitu  membentuk  peraturan  perundang- undangan  hukum  pidana  yang  merupakan  bagian  dari  kebijakan  kriminal  dengan  usaha melindungi  masyarakat  sehingga  kebijakan  hukum  pidana  termasuk  dalam  usaha  yang  rasional
3 Kompas.com,  26  November  2019  ,situs internet: https://kompas.id/baca/utama/2019/11/26/sebanyak-85-wna-china-ditangkap-di- jakarta-dan-malang/,diakses pada tanggal 30 November 2019
4 Merdeka.com,25  November  2019  ,situs internet: https://www.merdeka.com/peristiwa/8-rumah-di-malang-digerebek-terkait- kejahatan-cyber-crime-internasional.htm,diakses pada tanggal 30 November 2019

## IMPLEMENTASI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA CYBER DI ERA TEKNOLOGI Dwi Putri Melati, Januri, hanifah
untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat.  Dasar  kebijakan  hukum  pidana  yaitu  KUHP  dan Undang-undang.
Cyber crime diatur dalam pasal 378 KUHP , yang berbunyi , Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  dengan  melawan  hukum,  dengan  memakai  nama palsu  atau  martabat  palsu,  dengan  tipu  muslihat  ataupun  dengan  rangkaian  kebohongan menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan  sesuatu  benda  kepadanya,  atau  supaya memberikan  hutang  maupun  menghapuskan  piutang,  diancam  karena  penipuan  dengan  pidana penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan dalam Undang-undang diatur dalam pasal Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berbunyi, Setiap Orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
Ancaman pidana dari pasal tersebut adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak  Rp  1  miliar  (Pasal  45  ayat  2  UU  ITE).  Berdasarkan  Kebijakan  hukum  yang  berupa KUHP  dan  Perundang  –  Undangan  lainnya  ,  dipandang  perlu  penegak  hukum  atau  pihak  yang berwenang terhadap penanggulangan kejahatan cyber crime. Penegakan hukum adalah suatu hal yang  dapat  menegaskan  sistem-sistem  hukum  agar  dapat  berjalan  lancar  demi  membangun kesejahreraan. Adanya penegakan hukum disuatu negara maka, sistem hukum di negara tersebut dapat berjalan sesuai dengan semestinya.
Dalam  hal  ini  penegak  hukum  yang  dimaksud  adalah  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, dalam penanggulangan cyber dapat kita lihat peranan Kepolisian Negara Republik . Peran Polisi Republik  Indonesia  sebagai  salah  satu  institusi  penegak  hukum  bertanggung  jawab  untuk melakukan  penegakan  hukum  tindak  pidana  Kejahatan  cyber  crime,  Sebagaimana  tugas  pokok Polri  yang  telah  diatur  pada  BAB  III,  pasal  13  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 Tentang  Kepolisian  Republik  Negara  Indonesia  antara  lain  ,  Memelihara  keamanan  dan ketertiban  masyarakat,  Menegakkan  hukum,  Memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan kepada masyarakat. 5
Kejahatan  terorganisir  berbasis  cyber  crime  merupakan  bentuk  kejahatan  yang  tidak  biasa  saja, bahkan  kejahatan  tersebut  bukan  hanya  dapat  merugikan  masyarakat  semata,  melainkan  dapat menyebabkan  kerugian,  bahkan  puncaknya  dapat  menghancurkan  suatu  negara.    Dimana kejahatan  ini  dapat  membobol  ketahanan  dan  pertahanan  suatu  negara  ataupun  dapat membocorkan dokumen  yg  merupakan rahasia  negara, untuk itu dipandang perlu adanya upaya khusus dalam  memberantas nya,  Kepolisian dalam  hal  ini adalah salah satu lembaga negara  yg memiliki kewenangan dalam menangani kejahatan terorganisir berbasis cyber crime, maka sudah
5 Pasal 13, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 “ Tentang Kepolisian Republik Indonesia” Lembaran Negara RI, Tahun 2002.

## IMPLEMENTASI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA CYBER DI ERA TEKNOLOGI Dwi Putri Melati, Januri, hanifah
menjadi  suatu  kewajiban  adanya  penguatan  terhadap  upaya  Kepolisian  dalam  memberantas kejahatan terorganisir berbasis cyber crime tersebut, salah satu nya dengan memberikan keluasan ruang  gerak  pihak  kepolisian  melalui  bentuk  regulasi  khusus.  yang  kemudian  dapat  dijabarkan lebih  mendalam  tahapan  kinerja  kepolisian  dalam  hal  pemberantasan  nya  dengan  turunan regulasi tertentu, dalam hal ini dapat diperjelas.
Bahwa  diperlukan  hadirnya  Undang-Undang  yang  mengatur  secara  khusus  mengenai  tindak kejahatan cyber crime dan kemudian dibentuk sebuah turunan peraturan perundang-undangan yg dapat  menjabarkan  upaya  kepolisian  dalam  memberantas  kejahatan  tersebut.  Sehingga  dengan adanya  Undang  –  Undang  yang  mengatur  secara  Khusus  tindak  Kejahatan  Cyber  Crime  , Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dapat  mencapai  dan  mewujudkan  tugas  utamanya  yaitu Melindungi dan Mengayomi masyarakat.
Kebijakan  hukum digunakan sebagai  alternatif dalam  menyelesaikan permasalahan sosial. Penanggulangan  masalah  sosial  dilakukan  dengan  penegakan  hukum  yang  menjadi  acuan  atas kejahatan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  nasional  maupun  internasional.  Sebagai  salah  satu acuan  atas  permasalahan  tersebut  kebijakan  hukum  juga  mempunyai  keterbatasan  dalam menanggulangi kejahatan karena sangat luas dan kompleks.
Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  upaya  melakukan  pembaharuan  hukum    pidana  ( penal reform ) pada hakekatnya termasuk bidang (penal policy) yang  merupakan bagian dan terkait erat dengan (law enforcement policy),(criminal  policy) dan (social policy). Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada  hakikatnya : 6
1. Dilihat dari sudut-sudut pendekatan-kebijakan :
a. Sebagai  bagian  dari  kebijakan  sosial,  pembaruan  hukum  pidana  pada  hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan)  dalam  rangka  mencapai/menunjang  tujuan  nasional  (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
b. Sebagai  bagian  dari  kebijakan  kriminal,  pembaruan  hukum  pidana  pada  hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
c. Sebagai  bagian  dari  kebijakan  penegakan  hukum,  pembaruan  hukum  pidana  pada hakikatnya  merupakan  bagian  dari  kebijakan  (upaya  rasional)  untuk  memperbaharui substansi hukum ( legal substance ) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai
Pembaharuan  hukum  pidana  pada  hakikatnya  merupakan  upaya  peninjauan  dan  penilaian
6 Barda Nawawi Arief , Bunga Rampai Kebijakan hukum pidana, (Jakarta: Kencana prenada media grup, 2008), Hal 29.

## IMPLEMENTASI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA CYBER DI ERA TEKNOLOGI Dwi Putri Melati, Januri, hanifah
kembali  reorientasi  dan  reevaluasi,  nilai-nilai  sosiopolitik,  sosiofilosofis  dan  sosiokultural yang melandasi kebijakan kriminal dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan reformasi hukum pidana, apabila orientasi  nilai  dari  hukum  pidana  yang  dicita-citakan  misalnya,  KUHP  Baru,    sama  saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP).   Hal senada juga dikemukakan  oleh  Roeslan  Saleh,  beliau  mengemukakan    tiga  alasan  yang  cukup  panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut: 7
a. Perlu  tidaknya  hukum  pidana  tidak  terletak  pada  persoalan  tujuan-tujuan  yang  hendak dicapai,  tetapi  terletak  pada  persoalan  seberapa  jauh  untuk  mencapai  tujuan  itu  boleh menggunakan paksaan; persoalannya  bukan terletak pada hasil  yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di  samping  itu  harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga  untuk  mempengaruhi  orang  yang  tidak  jahat  yaitu  warga  masyarakat  yang  menaati norma-norma masyarakat.  Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan    Roeslan  Saleh,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  penggunaan  hukum  pidana  dalam menanggulangi  kejahatan  masih  sangat  diperlukan  pada  saat  ini,    mengingat  bahwa hukum  pidana  selain  memiliki  sisi  represif  juga  memiliki  sisi  preventif  untuk  mencegah agar  masyarakat  yang taat pada hukum tidak  ikut  melakukan atau akan  berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.
Menurut  Sajipto  Rahardjo,  penegakan  hukum  adalah  suatu  proses  untuk  mewujudkan keinginan-keinginan  hukum  yaitu  pikiran-pikiran  badan  pembuat  undang-undang  yang dirumuskan  dalam  peraturan-peraturan  hukum  menjadi  kenyataan.  Secara  umum,  penegakan adalah  tindakan  atau  upaya  menerapkan  perangkat  sarana  hukum  yang  tertentu  untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan. 8 Menurut Soerjono  Soekanto penegakan  hukum  terletak  pada  kegiatan  yang  menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan terhadap kaidah-kaidah yang baik untuk menentramkan dan mensejahterakan kehidupan manusia.
Adapun,  keberhasilan  yang  dihasilkan  oleh  penegakan  hukum  terdapat  beberapa  faktor
7 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan pidana (Bandung: Alumni, 2010) Hal 153
8 Satjipto Raharjo. Masalah Penegakan Hukum .Sinar Baru:1983.Hal 24

## IMPLEMENTASI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA CYBER DI ERA TEKNOLOGI Dwi Putri Melati, Januri, hanifah
didalamnya, yaitu: 9
a) Hukum (undang-undang)
b) Pihak-Pihak yang Menerapkan Penegakan Hukum.
c) Masyarakat yang Berperan sebagai Pendukung dalam Menegakkan Hukum
d) Adanya Sarana dan Fasilitas yang Mendukung untuk Menegakkan Hukum
e) Faktor  Budaya,  yang  terdiri  dari  Hasil  Cipta,  Karya,  dan  Karsa  yang  ada  didalam kehidupan
Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan  hukum.  Didalam suatu negara  yang sedang  membangun,  fungsi  hukum tidak  hanya sebagai  alat  kontrol  sosial  dengan  semata-mata  melainkan  sebagai  pedoman  masyarakat  dalam membangun pembaharuan didalam kehidupan sosial dan lain sebagainya. Sebagaimana mestinya penegakan  hukum  wajib  diterapkan.  Penegakan  hukum  merupakan  simbol  yang  menguatkan sistem aturan hukum yang mencakup nilai-nilai baik. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan  ide-ide  dan  konsep-konsep  hukum  yang  diharapakan  rakyat  menjadi  kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. 10

## 3. PENUTUP
Para korban menganggap ataumemberi stigma bahwa pelaku cybercrime adalah penjahat. Modus cybercrime  sangat  beragam  dan  terus  berkembang  sejalan  dengan  perkembangan  teknologi, tetapi  jika  diperhatikan  lebih  seksama  akan  terlihat  bahwa  banyak  diantara  kegiatan-kegiatan tersebut  memiliki  sifat  yang  sama  dengan  kejahatan-kejahatan  konvensional.  Perbedaan utamanya  adalah  bahwa  cybercrime  melibatkan  komputerdalam  pelaksanaannya.  Kejahatan- kejahatan  yang  berkaitan  dengan  kerahasiaan,  integritas  dan  keberadaan  data  serta  sistem komputer dapat perhatian khusus, sebab kejahatan-kejahatan ini memiliki karakter yang berbeda dari kejahatan-kejahatan konvensional.Sistem perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara  khusus  mengenai  kejahatan  komputer  melalui  media  internet.  Beberapa  peraturan  yang adabaik yang terdapat di dalam KUHP maupun di luar KUHP untuk sementara dapat diterapkan terhadap  beberapa  kejahatan,  tetapi  ada  juga  kejahatan  yang  tidak  dapat  diantisipasi  oleh Undang-  Undang  yang  saat  ini  berlaku.Hambatan-hambatan  yang  ditemukan  dalam  upaya melakukan  penyidikan  terhadap  cybercrime  antara  lain  berkaitan  dengan  masalah  perangkat
9 Soerjono Soetanto. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .Raja Grafindo Persada:Jakarta.1983.Hal 5
10 Dellyana,Shant.1988, Konsep Penegakan Hukum . Yogyakarta: Liberty hal 37

## IMPLEMENTASI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA CYBER DI ERA TEKNOLOGI Dwi Putri Melati, Januri, hanifah
hukum,  kemampuan  penyidik,  alat  bukti,  dan  fasilitas  komputer  yang  belum  memadai.  Upaya- upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  yang  ditemukan  di  dalam  melakukan penyidikan terhadap cybercrime antara lain  berupa penyempurnaan perangkat hukum,  mendidik para  penyidik,  membangun  fasilitas  yang  memadai,  meningkatkan  upaya  penyidikan  dan  kerja sama internasional, serta melakukan upaya penanggulangan pencegahan cybercrime.

## Daftar Pustaka
Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara ( Cyber Crime ), (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005)
Barda Nawawi Arief , Bunga Rampai Kebijakan hukum pidana, (Jakarta: Kencana prenada media grup, 2008),
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan pidana (Bandung: Alumni, 2010) Satjipto Raharjo. Masalah Penegakan Hukum .Sinar Baru:1983.
Soerjono  Soetanto. Faktor  –  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .Raja  Grafindo Persada:Jakarta.1983.
Dellyana,Shant.1988, Konsep Penegakan Hukum . Yogyakarta: Liberty
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  “  Tentang  Kepolisian  Republik Indonesia” Lembaran Negara RI, Tahun 2002.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik
Tutorial    2  April  2019,  situs internet: https://tutorial.danalestari.com/cybercrime-definisi- karakteristik-jenis-dan-penganggulangannya/, diakses pada tanggal 30 November 2019.
Kompas.com, 26 November 2019 ,situs
internet: https://kompas.id/baca/utama/2019/11/26/sebanyak-85-wna-china-ditangkap- dijakarta-dan-malang/,diakses pada tanggal 30 November 2019
Merdeka.com,25  November  2019  ,situs internet: https://www.merdeka.com/peristiwa/8-rumah- di-malang-digerebek-terkait-kejahatan-cyber-crime-internasional.htm,diakses  pada  tanggal 30 November 2019