## Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner di Indonesia

## Kusrini Purwijanti dan Iman Prihandono
kusrinimhunair@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
The purpose of this research is to analyze the scope and the range of characteristics setting in beneficial owner and also the potential of Mining Corporation in Indonesia. The legal research methods  that  have  been  used  were  statute  approach,  conceptual  approach,  and  case  approach. The research shows that the presence of Beneficial Owner is recognized in legal construction in Indonesia. Although Corporate Law (Undang-Undang Perseroan Terbatas) and Investment Law (Undang-Undang Penanaman modal) did not assertively arrange Beneficial Owner, its arrangement can been seen in more technical regulations -- namely, the field of taxation. The clarity of Beneficial Owner can help in determining the liability and responsibility should any environmental damage occur. The enactment of Presidential Regulation (Perpres) 13/2018 strengthens the obligation to clarify and recognize Beneficial Owner especially in mining sector so that when it is combined with  the  Mining  Minister  Regulation  (Peraturan  Menteri  Sumber  Daya  Mineral)  48/2017,  they can be instruments that can help identify the most responsible person for the damage done by the corporate’s operation in mining sector. Therefore, there need to be an assertive sanction for companies who do not undertake the principle of recognition and clarification of Beneficial Owner which should be arranged in a legal instrument that regulates sanctions and criminal mechanisms. In mining sector, public should be given the opportunity to obtain information regarding Beneficial Owner and shorten the mechanism to obtain the information.
Keywords: Beneficiary Owner; BO; transparency principle.

## Abstrak
Tulisan ini dibuat untuk menganalisa ruang lingkup dan jangkauan pengaturan karakteristik Pemilik Manfaat  (Beneficiary  Owner)  serta  potensi  penggunaan  Pengaturan  keterbukaan  Pemilik  Manfaat terhadap Korporasi di sektor pertambangan di Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach),  pendekatan  konseptual  (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Tulisan ini menunjukkan Keberadaan Beneficial Owner  (BO)  telah  dikenal  dalam  konstruksi  hukum  Indonesia.  Meskipun  pada  UU  PT  dan  UU Penanaman Modal tidak secara tegas mengatur mengenai BO, namun pengaturan BO telah nampak pada regulasi yang lebih teknis yaitu dalam bidang perpajakan. Kejelasan BO akan dapat membantu dalam  menentukan  pertanggungjawaban  hukum  bila  pelanggaran  hukum  oleh  korporasi  terjadi. Lahirnya Perpres 13/2018 semakin memperkuat kewajiban membuka dan mengenali BO di Indonesia. Sehingga Perpres 13/2018 dapat menjadi instrumen yang membantu mengenali dan mengidentifikasi pihak yang paling bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi akibat operasi usaha korporasi. Oleh karena itu, perlu adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak menjalankan prinsip pengenalan dan keterbukaan BO. Sehingga sebaiknya kewajiban keterbukaan BO diatur kedalam instrumen hukum Undang-undang sehingga memuat mekanisme sanksi administratif dan pidana.
Kata Kunci: Beneficiary Owner ; Pemilik Manfaat; Prinsip keterbukaan.
Notaire: Vol. 1 No. 1, Juni 2018 53

## Notaire
Article history: Submitted 1 May 2018; Accepted 15 May 2018; Available online 1 June 2018.
e-ISSN: 2655-9404
DOI: 10.20473/ntr.v1i1.9098 Vol. 01 No. 1, Juni 2018

## Kusrini Purwijanti: Pengaturan Karakteristik Beneficiary

## Pendahuluan
Beneficial  Ownership (BO)  pertama  kali  muncul  dalam  perjanjian  pajak tahun 1942 antara Kanada dan Amerika Serikat. Perjanjian ini mengandung konsep BO, meskipun bukan pengecualian partisipasi penuh atau mengurangi pajak pada dividen  intra-grup  ketika  dibayarkan  oleh  anak  perusahaan.  Anak  perusahaan kemudian  didefinisikan  sebagai  perusahaan  yang  sahamnya  dengan  hak  suara penuh di mana dimiliki oleh korporasi lain dan bahwa maksimum 25 persen dari pendapatannya adalah pendapatan pasif dari sumber lain selain, pada gilirannya, sebagai  anak  perusahaan.  Persyaratan  kepemilikan  manfaat  berfokus  pada bahwa saham harus dipegang oleh pemilik manfaat. Dalam Protokol Perjanjian tahun 1966 antara Inggris dan Amerika Serikat adalah pertama kalinya doktrin kepemilikan manfaat berfokus pada bahwa pemilik manfaat harus memiliki hak atas penghasilan yang berasal dari hak-hak seperti ekuitas, hutang, dan kekayaan intelektual. 1 Negara berkembang kehilangan sekitar US$1 triliun per tahun atau sekitar Rp10 ribu triliun sebagai hasil tindak pidana ilegal dari deal lintas negara.
Beberapa diantaranya melibatkan perusahaan dengan kepemilikan yang tidak jelas . Ketidakterbukaan informasi BO dapat menyebabkan hilangnya potensi ekonomi dan pendapatan negara. Hal tersebut terjadi akibat dari peluang penghindaran pajak ( tax avoidance ) oleh wajib pajak. 2
Berdasarkan laporan Global Financial Integrity tahun 2014, Indonesia menempati urutan ke-7 dari 10 negara besar dengan aliran uang haram ( illicit financial  flow/IFF )  terbesar  di  dunia.  IFF  di  Indonesia  tahun  2003-2012 mencapai  US$187.884  juta  atau  rata-rata  Rp169  triliun  per  tahun.  Tahun 2014, IFF Indonesia diperkirakan mencapai Rp227,7 triliun atau setara 11,7 persen APBN-P  pada  tahun  tersebut.  Di  sektor  Pertambangan,  diperkirakan Rp23,89  triliun,  sebesar  Rp21,33  triliun  berasal trade  miss-invoicing ,  dan
1 Fredrik Hagmann, ‘Beneficial Ownership - A Concept in Identity Crisis’ (Lund University 2017).[16].
2 Maryati Abdullah,  ‘Menguak  Beneficial  Ownership,  Membongkar  Kamuflase  Ekonomi’ <https://pwyp-indonesia.org/id/155817/menguak-beneficial-ownership-membongkar-kamu - flase-ekonomi> accessed 14 March 2018.
Rp2,56 triliun dari aliran uang  panas/ hot  money  narrow. Kerugian Indonesia mencapai US$ 18,071 jt/tahun. 3
Sebagai negara anggota G20, Indonesia pada tahun 2014 telah menyepakati High  Level  Principle  on  Beneficial  Ownership  and  Transparency .Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi, ketersediaan informasi BO yang akurat dan dapat  diakses  oleh  lembaga  yang  berwenang.BOseringkali  juga  disebut  sebagai “Pemilik Manfaat Sebenarnya” atas suatu korporasi.Keterbukaan BO merupakan bagian dari kerangka prinsip anti Penggerusan Pendapatan dan Pengalihan Keuntungan atau yang dikenal dengan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).
Dorongan keterbukaan informasi ini terjadi hampir di seluruh dunia terutama negara-negara maju untuk mengejar para wajib pajak mereka yang menaruh serta mengalihkan kewajiban pajaknya di negara-negara suaka pajak ( tax haven ).
Sayangnya, keterbukaan BO seringkali hanya dikaitkan dengan isu-isu pencucian uang, penghindaran pajak, korupsi dan pendanaan terorisme.Padahal transparansi BO sangat terkait dengan upaya penegakan hukum pada umumnya terhadap korporasi.
Keterbukaan  BO  sebenarnya  berpotensi  untuk  digunakan  sebagai  instrumen  bagi penegakan hukum lingkungan, hukum ketenagakerjaan dan perlindungan konsumen.
Tulisan ini membahas permasalahan hukum terkait dengan pengaturan
BO di Indonesia. Penulis menganalisa ruang lingkup dan jangkauan pengaturan karakteristik BO di Indonesia. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari pengaturan keterbukaan BO di Indonesia.Bagian kedua akan membahas aspek perusahaan dan Perseroan Terbatas. Bagian ketiga membahas  konsep  BO  dan  perkembangannya.  Pada  Bagian  keempat  penulis menganalisa  standar  internasional  yang  mengatur  BO.  Bagian  kelima  akan dibahas mengenai pengaturan BO di Indonesia.  Bagian ketujuh adalah penutup. Tulisan  ini  menemukan  meskipun  keberadaan  BO  dalam  struktur  hukum Indonesia  sudah  diperjelas  dengan  lahirnya  Perpres  13/2018,  namun  Perpres ini masih mengandung beberapa kelemahan. Salah satu diantara kelemahan ini
3 Global Finance Integrity, Illicit Financial Flows from Developing Countries 2004-2014 (2015).

## Kusrini Purwijanti: Pengaturan Karakteristik Beneficiary
adalah belum adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak menjalankan prinsip pengenalan dan keterbukaan BO.

## Perusahaan dan Perseroan Terbatas
Sebelum membahas mengenai Beneficiary Owner (BO) secara khusus, perlu ada pemahaman terlebih dahulu pengertian perusahaan secara umum. Perusahaan adalah  suatu  pengertian  ekonomi  yang  banyak  dipakai  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Dagang  (KUHD),  namun  KUHD  sendiri  tidak  memberikan penafsiran maupun penjelasan resmi tentang definisi perusahaan. Dengan mengacu kepada undang-undang wajib daftar perusahaan, 4 maka perusahaan didefinisikan sebagai “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap,  terus-menerus,  dan  didirikan,  bekerja  serta  berkedudukan  dalam  wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”. 5 Dengan demikian didapatkan pengertian bahwa perusahaan merupakan suatu badan usaha yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pada taraf ini belum ada suatu pengaturan terkait badan hukum suatu perseroan.
Sumber hukum perusahaan adalah setiap pihak yang menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahaan. Pihak-pihak tersebut dapat berupa badan legislatif yang  menciptakan  undang-undang,  pihak-pihak  yang  mengadakan  perjanjian yang  menciptakan  kontrak,  hakim  yang  memutus  perkara  yang  menciptakan yurisprudensi,  masyarakat  pengusaha  yang  menciptakan  kebiasaan  mengenai perusahaan.  Dengan  demikian,  hukum  perusahaan  itu  terdiri  dari  kaidah  atau ketentuan yang tersebar dalam perundang-undangan, kontrak, yurisprudensi, dan kebiasaan mengenai perusahaan. 6
Untuk menggali pengertian perusahaan dengan mendasarkan pada KUHD sebagai  sumber  utama  hukum  perusahaan,dapat  ditelusuri  melalui  sejarah terbentuknya undang-undang tersebut. Rumusan tentang perusahaan sebagaimana
4 Pasal 1 huruf (b), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
5 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia (Citra Aditya Bakti 1999).[1].
6 ibid.
dijabarkan dalam Memorie  van  Toelichting atau penjelasan undang-undang menjelaskan sebagai berikut:
Pemerinta h  Belanda  (Menteri  Kehakiman  Belanda)  yang  pada  waktu  itu membacakan memorie van toelichting dari Rencana Undang-undang Wetboek van Koophandel di depan parlemen, menjelaskan bahwa yang disebut dengan perusahaan  adalah  keseluruhan  perbuatan  yang  dilakukan  secara  tidak terputus-putus dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi dirinya sendiri). 7
Perusahaan  juga  dapat  dilihat  dari  definisinya  yang  diartikan  ke  dalam  bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia makna kata perusahaan mempunyai dua arti, yaitu onderneming dan bedrijf yang dapat dijelaskan sebagai berikut 8 :
a. Onderneming ,  yang  berarti  suatu  bentuk  hukum  ( rechtsvorm )  dari  seuatu perusahaan  seperti  misalnya  Perseroan  Terbatas,  Firma,  Persekutuan Komanditer.
Jadi jika dikatakan onderneming , maka yang dimaksudkan adalah menunjuk pada bentuk hukumnya dan ini dapat berbentuk dua macam, yaitu:
1)  Badan hukum; atau
2)  Bukan badan hukum.
b. Bedrijf , yang berarti kesatuan teknik untuk produksi seperti misalnya Huisvlijt (home industry atau industri rumah tangga atau rumahan), nijverheid (kerajinan atau suatu keterampilan khusus), fabriek (pabrik).
Sedangkan  Perseroan  Terbatas  memiliki  pengertian  yang  khusus.Kata “perseroan“ menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata  “terbatas“  menunjuk  kepada  tanggung  jawab  pemegang  saham  yang  tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.9 Jadi suatu perseroan terbatas adalah salah satu bentuk badan usaha yang ada dan diakui    dalam sistem   hukum   dagang   Indonesia   dimana   pemegang   saham bertanggung jawab sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya.
7 R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia (1 ed, Raja Grafindo Persada).[4].
8 ibid. [3].
9 Abdulkadir  Muhammad, Pengantar  Hukum  Perusahaan  Indonesia (Citra Aditya  Bakti 1991).[68].

## Kusrini Purwijanti: Pengaturan Karakteristik Beneficiary
Terhadap Perseroan Terbatas ini, dikenal beberapa penyebutan dalam bahasa yang berbeda, antara lain:Dalam bahasa Inggris disebut dengan Limited ( Ltd. ) Company,
atau Limited Liability Company , ataupun Limited ( Ltd. ) Corporation . Dalam bahasa Belanda disebut dengan Naamlooze Vennootschap atau yang biasa sering disebut NV.
Dalam bahasa Jerman disebut dengan Gesselschaft mit Beschrankter Haftung . Dalam bahasa Spanyol disebut dengan Sociedad De Responsabilidad Limitada. Di Malaysia disebut dengan Sendirian Berhad ( SDN BHD ). Di Singapura disebut Private Limited
( Pte Ltd ). Di Jepang disebut dengan Kabushiki Kaisa. 10
Perseroan  Terbatas  sendiri  di  Indonesia  yang  aslinya  bernama Naamloze Venootschap ( Company Limited by Shares ) atau biasa disingkat N.V secara khusus telah diatur pada Bagian III dari Buku I KUHD dari Pasal 36 dan 56, namun dikarenakan sedikitnya peraturan yang diatur dalam KUHD itu sendiri maka KUHD menyatakan bahwa peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetbook ) berlaku atas hal yang tidak diatur dalam KUHD, hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1  KUHD  yang  berbunyi:  “Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  seberapa  jauh daripadanya dalam Kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini ”. 11
Kemudian  pada  tahun  1995  akhirnya  diterbitkanlah  undang-undang  yang secara  khusus  mengatur  mengenai  Perseroan  Terbatas  yaitu  UU  no.  1  Tahun 1995  tentang  Perseroan  Terbatas  (selanjutnya  disebut  UUPT  1995).  Dengan diterbitkannya undang-undang ini maka peraturan di dalam KUHD yang mengatur tentang perseroan berikut dengan seluruh perubahan yang ada terhadapnya, terakhir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan Dan Penambahan Atas Ketentuan  Pasal  54  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (STBL.  1847:23), dinyatakan  tidak  lagi  berlaku. 12 Sampai  pada  yang  terakhir  adalah  penerbitan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) yang menggantikan UUPT 1995.
10 Ahmad Yani dan GunawanWidjaja, Loc.Cit.
11 Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas (Citra Aditya Bakti 1996).[1].
12 Pasal 128 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
Pada Pasal 1 angka 1 UUPT memberi pengertian bahwa Perseroan Terbatas yang biasa disingkat PT, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.  Dalam  pengertian  yang  telah  disebutkan  mengenai  Perseroan Terbatas, dapat temukan unsur-unsur dari Perseroan Terbatas, yaitu:
1. Merupakan badan hukum
Kelahiran Perseroan sebagai badan hukum ( rechtpersoon, legal entity ) , karena dicipta  atau  diwujudkan  melalui  proses  hukum  ( created by legal pricess ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13 Beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai badan hukum adalah sebagai berikut 14 :
a. Teori fiksi dari Von Savigny
Von  Savigny  berpendapat  bahwa  badan  hukum  itu  semata-mata  buatan negara  saja.  Sebetulnya  menurut  alam,  hanya  manusia  saja  sebagai subyek hukum. Badan hukum hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada. Namun orang menciptakan dalam bayangannya sebagai  suatu  pelaku  hukum  (badan  hukum),  sehingga  sebagai  subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.
b.  Teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz
Brinz berpendapat bahwa hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum.  Tetapi  juga  tidak  dapat  dibantah  adanya  hak-hak  atas  suatu kekayaan, sedangkan tidak ada satu manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak  itu.  Sebenarnya  yang  dinamakan  hak-hak  dari  suatu  badan hukum adalah hak-hak yang tidak ada yang mempunyainya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.
c.  Teori organ dari Otto von Gierke
13 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Sinar Grafika 2015).[36].
14 Ali Rido, Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi,
Yayasan, Wakaf (Alumni 1986).[9-10].

## Kusrini Purwijanti: Pengaturan Karakteristik Beneficiary
Menurutnya  badan  hukum  itu  adalah  suatu  realitas  sesungguhnya  sama seperti sifat kepribadian alam manusia yang ada di dalam pergaulan hukum. Ia tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus atau anggota-anggotanya). Dan apa yang mereka putuskan adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum.
Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia.
d. Teori propriete cellective dari Planiol
Menurut teori ini, hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakekatnya adalah  hak  dan  kewajiban  anggota  bersama-sama.  Orang-orang  yang berhimpun  itu  semuanya  merupakan  satu  kesatuan  dan  membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Maka dari itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Dalam transaksi bisnis, PT sendiri dimungkinkan menjadi pihak debitur ataupun kreditur, dan lebih jauh lagi dalam  perkembangannya,  PT  sudah  bisa  dikenai  sanksi  pidana,  seperti contohnya pidana denda. 15

## 2.  Merupakan Perkumpulan Modal
Sebenarnya  di  dalam  Perseroan  itu  sendiri  terdapat  2  perkumpulan,  yaitu perkumpulan pemegang saham ( aandeelhouder,  shareholder )  dan  juga perkumpulan  modal. Akan  tetapi  yang  lebih  dititikberatkan  dalam  undang- undang  adalah  tentang  perkumpulan  modalnya  bukan  perkumpulan  orang ataupun anggotanya yang terdapat dalam perkumpulan tersebut seperti yang diatur  dalam  Pasal  1618  KUH  Perdata. 16 Umumnya  yang  dimaksud  dengan perkumpulan ( association ) adalah suatu wadah untuk kerjasama yang relatif lama dan terus menerus antara dua orang atau lebih dengan maksud agar dapat dipermudah dicapainya suatu tujuan yang dikehendaki. 17
15 Nindyo Pramono, ‘Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara’ (2012).[1].
16 M. Yahya Harahap (n 13). Op.Cit .[36].
17 Rudhi Prasetya (n 11). Op.Cit. [30-31].
3.  Didirikan berdasarkan perjanjian
Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, artinya harus ada sekurang- kurangnya  dua  orang  yang  bersepakat  mendirikan  perseroan,  hal  ini  harus dibuktikan  dengan  secara  tertulis  yang  mana  telah  tersusun  dalam  Akta Pendirian  yang  wajib  dibuat  dalam  bentuk Akta  Notaris  yang  di  dalamnya berisi  Anggaran  Dasar  yang  wajib  memperoleh  pengesahan  dari  Menteri Hukum  dan  HAM  serta  wajib  diumumkan  di  Tambahan  Berita  Negara  RI untuk kepentingan publikasi. 18

## 4. Melakukan kegiatan usaha
Dapat dipahami bahwa melakukan kegiatan ini dapat diartikan jika Perseroan melakukan usaha berupa penyediaan barang ataupun jasa.
5. Modal dasar yang terbagi atas saham
Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.  Modal  dasar  merupakan  harta  kekayaan  perseroan  sebagai  badan hukum, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi dari pendiri atau promotor, organ perseroan, dan pemegang saham. 19
6. Memenuhi persyaratan Undang-Undang
Hal ini menegaskan bahwa perseroan sebagai badan hukum haruslah memenuhi tata aturan perundang-undangan yang telah ada dimulai dari awal pendirian, kegiatan  perusahaan,  organ,  serta  administrasi  hingga  tanggung  jawab sosialnya  pada  masyarakat  seperti  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan beberapa komponen peraturan pelaksanannya yaitu:
a. Per aturan  Pemerintah  (disingkat  PP)  tentang  tata  cara  pengajuan  dan pemakaian nama Perseroan (Pasal 9 ayat 14);
b. Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Keputusan Pengesahan Perseroan memperoleh status badan hukum (Pasal 5 ayat 1);
c. Peraturan Menteri tentang aturan Daftar Perseroan (Pasal 29 ayat 5);
d. PP tentang Perubahan Besarnya Modal Dasar (Pasal 32 ayat 3);
e. PP tentang besarnya jumlah nilai keuangan Perseroan yang wajib diserahkan
18 Nindyo Pramono (n 15). Op.Cit. [5].
19 ibid.
Kusrini Purwijanti: Pengaturan Karakteristik Beneficiary
laporannya oleh Direksi kepada akuntan publik (Pasal 68 ayat 6);
f. PP tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 4);
g. PP tentang Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalilan (Pasal 134);
h. PP tentang Pemisahan (Pasal 136).
Sebagai suatu badan  ( legal entity ), yaitu badan hukum yang mandiri ( persona standi in judicio ), Perseroan Terbatas tentunya memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dari bentuk usaha yang lain. Karakteristik suatu PT yaitu sebagai berikut: 20
1) Sebagai asosiasi modal;
2)   Kekayaan dan utang PT adalah terpisah dari kekayaan dan utang Pemegang Saham;
3)   Pemegang Saham:
a.  Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, atau tanggung jawab terbatas (limited liability);
b.  Tidak  bertanggung  jawab  atas  kerugian  perseroan  (PT)  melebihi  nilai saham yang telah diambilnya;
c.  Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan.
4)  Adanya pemisahan fungsi antara Pemegang Saham dan Pengurus atau Direksi;
5)  Memiliki Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas;
6)  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  mempunyai  wewenang  yang  tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang undang ini dan/atau anggaran dasar. 21

## Perkembangan Konsep Beneficiary Owner
Negara berkembang kehilangan sekitar US$1 triliun per tahun atau sekitar Rp10 ribu triliun sebagai hasil tindak pidana ilegal dari deal lintas negara. Beberapa di antaranya melibatkan perusahaan dengan kepemilikan yang tidak jelas ( unclear ownership ) . Ketidakterbukaan  informasi  BO  dapat  menyebabkan  hilangnya potensi ekonomi dan pendapatan negara.Hal tersebut terjadi akibat dari peluang penghindaran pajak ( tax avoidance ) oleh wajib pajak. 22
Berdasarkan laporan Global  Financial  Integrity tahun  2014,  Indonesia menempati  urutan  ke-7  dari  10  negara  besar  dengan  aliran  uang  haram  ( illicit
20 I.G Ray Wijaya, Berbagai Peraturan Dan Pelaksanaan Undang-Undang Di Bidang Usaha (Megapoin 2003).[142-143].
21 ibid.
22 Maryati Abdullah (n 2).
financial flow /IFF) terbesar di dunia.IFF di Indonesia tahun 2003-2012 mencapai US$187.884 juta atau rata-rata Rp169 triliun per tahun.  Tahun 2014, IFF Indonesia diperkirakan mencapai Rp227,7 triliun atau setara 11,7 persen APBN-P pada tahun tersebut. Di sektor Pertambangan, diperkirakan Rp23,89 triliun, sebesar Rp21,33 triliun  berasal  trade  miss-invoicing,  dan  Rp2,56  triliun  dari  aliran  uang  panas.
Kerugian Indonesia mencapai US$ 18,071 jt/tahun. 23
Beberapa pihak juga melakukan mekanisme treaty s hopping untuk mendapatkan  manfaat  Persetujuan  Penghindaran  Pajak  Berganda  (P3B)  yang dilakukan oleh pihak yang seharusnya tidak berhak. Penghindaran pajak melalui treaty shopping terjadi karena lemahnya peraturan yang ada dalam P3B, sehingga menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak berhak atas manfaat-manfaat P3B, misalnya mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah dari tarif yang seharusnya dikenakan oleh negara sumber penghasilan.
Langkah antisipasi yang banyak dilakukan adalah melalui penerapan konsep beneficial ownership .BOdisepakati sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk mendapatkan manfaat P3B. Pendefinisian BO secara global pada awalnya banyak dikontruksi  oleh  OECD,  terutama  melalui  beberapa  putaran  konvensi  model perpajakan (OECD Model Tax Convention ). Dalam OECD Working Party 2011, BO didefinisikan sebagai individu penerima manfaat yang sebenarnya. OECD membagi tiga jenis pemilik dan penerima manfaat sebenarnya: (1) dalam sebuah perusahaan, BO adalah pemegang saham ( shareholder ) atau anggota; (2) dalam sebuah kerja sama ( partnership ), BO adalah pihak partner baik yang sifatnya terbatas maupun umum; (3) dalam sebuah trust atau foundation , BO adalah pendiri. BO mengacu pada orang ( natural person )  yang  pada  akhirnya  memiliki  atau  mengendalikan pelanggan  dan  /atau  orang  yang  atas  nama  transaksi  sedang  dilakukan.  Ini  juga termasuk orang-orang yang menjalankan kontrol yang paling efektif atas orang atau pengaturan hukum. Referensi untuk “pada akhirnya memiliki atau mengendalikan” dan  “kontrol  tertinggi  yang  efektif”  mengacu  pada  situasi  dimana  kepemilikan/

## Kusrini Purwijanti: Pengaturan Karakteristik Beneficiary
kontrol dilakukan melalui suatu rantai kepemilikan atau dengan cara mengendalikan pihak lain (kontrol secara tidak langsung). 24
BO  adalah  orang  ( natural person )  yang  pada  akhirnya  mendapat  manfaat yang  diperoleh  dari  kepemilikan  efek  yang  menguntungkan,  dan/atau  memiliki kekuatan  untuk  mengendalikan/pengaruh terhadap  hak  suara  yang  melekat pada saham tersebut (walaupun jika secara hukum saham tersebut secara dokumen atas nama orang lain/dipegang oleh orang lain). Meski biasanya BO selalu dikaitkan dengan  orang  perseorangan/ natural person namun  harus  dicatat  bahwa  badan hukum/ legal person juga bisa menjadi pemilik tertinggi jika pemilik yang paling menguntungkan adalah Negara atau BUMN. 25
Beberapa  Manfaat  BO  antara  lain:  Memberikan  kepastian  hukum  atas pertanggungjawaban  pidana  karena  memudahkan  pencarian  identitas  dalam membongkar kasus pidana; Memudahkan pencarian dan pembuktian tindak pidana pencucian uang (TPPU); Melindungi korporasi dan pemilik manfaat yang beritikad baik; Optimalisasi pemulihan aset dari pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang;  Implementasi  bisnis  yang  sehat  dan  menghindari  monopoli  pasar;  serta Mencegah konflik kepentingan dalam kepemilikan sumber daya publik, misalnya dalam hal kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP). 26
Sedangkan beberapa kerugian dengan tidak adanya keterbukaan informasi BO adalah hilangnya potensi ekonomi dan pendapatan negara karena peluang penghindaran pajak oleh wajib pajak dan secara spesifik dalam bidang pasar modal  dan  sektor  keuangan  dapat  terjadi  proses  jual  beli  harga  yang  semu karena perusahaan penjual memiliki afiliasi kepemilikan dengan perusahaan pembeli. Bursa pasar uang tidak berjalan sempurna karena pembeli maupun penjual bisa saja dikendalikan oleh BO yang sama, membuat kinerja bursa tidak
24 Financial Action Task Force, ‘FATF Guidance Transparency and Beneficial Ownership’ (2014) <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-transparency-beneficial-ownership. pdf> accessed 14 March 2018.
25 The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), ‘Disclosure of Beneficial Ownership and Control in Listed Companies in Asia’ (2016) <https://www.oecd.org/daf/ ca/Disclosure-Beneficial-Ownership.pdf> accessed 14 March 2018.
26 Maryati Abdullah (n 2). Loc.Cit .
mencerminkan  kinerja  yang  sebenarnya.  Sehingga  terjadi  kamuflase  dalam pergerakan indeks harga. 27
Pengaturan Beneficial Owner dalam Standar Internasional

## 1. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
OECD pertama kali menggunakan istilah beneficial ownership dalam dalam OECD Model Tax Convention on Income and on Capital tahu 1997 yang diadopsi dari pengertian BO dalam sistem common law , yaitu pihak yang memenuhi kriteria sebagai pemilik tanpa adanya keharusan pengakuan kepemilikan dari sudut pandang hukum. Istilah ini terdapat dalam tiga pasal, Pasal 10 ( Dividend ), pasal 11 ( Interest ) dan  Pasal  12  ( Royalty ),  dimana  dari  tiga  pendapatan  tersebut  didefinisikan  siapa pihak yang dapat dianggap sebagai penerima fasilitas tarif pasak yang lebih rendah di negara sumbernya. Pada tahun 1986, OECD menggunakan istilah BO dalam Commite on Fiscal Affairs Report dimana terdapat beberapa pengecualian BI misalnya conduit companies karena perusahaan ini hanya berperan sebagai perantara antara penerima dan  pembayar  penghasilan  yang  membuka  kemungkinan  adanya  kondisi  dimana fasilitas tax  treaty diberikan  kepada  pihak  yang  sebenarnya  tidak  berhak.  Selain itu, conduit companies hanya menjalankan fungsi administrative atau fidusiari dari perusahaan induknya dengan diberikannya wewenang untuk membentuk perjanjian sehingga hanya memiliki wewenang terbatas dari pemilik yang sebenarnya. Pada tahun 2003, OECD mendefinisikan BO secara lebih komprehensif dengan mengartikannya sebagai pihak (individu) penerima manfaat yang sebenarnya. Dalam hal ini, otoritas pajak  harus  mengidentifikasi  pemilik    sebenarnya  dari  suatu  entitas.  OECD  juga menekankan bahwa BO harus diartikan dalam perspektif yang luas dan disesuaikan konteksnya dengan melihat tujuan pembentukan tax treaty termasuk dalam upaya pencegahan pajak berganda dan penggelapan pajak. 28
27 ibid . 28 Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, ‘Beneficial Owner Dalam OECD Model Tax Conven - tion (MTC): Sejarah Dan Perkembangan Terkini’ (2012) <https://www.kemenkeu.go.id/sites/defaul t/files/beneficial ownership - aplikasi dalam tax treaty.pdf> accessed 15 March 2018.

## Kusrini Purwijanti: Pengaturan Karakteristik Beneficiary
Pada tahun 2011, OECD mengusulkan perubahan terhadap interpretasi BO  melalui Discussion  Draft dengan menambahkan paragraph baru dalam
Penjelasan  Pasal  10  yang  menjelaskan  bahwa nominee , agent ,  atau conduit company bukan merupakan BO sebab penerima penghasilan tidak mempunyai wewenang  penuh  untuk  menggunakan  maupun  memanfaatkan  penghasilan yang  diterimanya.  Selanjutnya  dijelaskan  bahwa  BO  adalah  pihak  yang menerima penghasilan (dividen, bunga dan royalty ) yang memiliki keleluasaan dan kewenangan dan keputusan penuh untuk menggunakan dan memanfaatkan penghasilan  tersebut  tanpa  halangan  seperti  adanya  kontrak  atau  kewajiban lain secara hukum untuk meneruskan penghasilan tersebut kepada pihak lain. 29
Pada tahun 2012, dibuat rancangan penjelasan makna BO dalam Commentaries OECD  Model  2012.Dalam commentaries ini,  OECD  menghapus  kata  ‘ full right to use and enjoy’ dan menggantinya dengan ‘ limited rights’ sehingga meskipun  tidak  terdapat  kewajiban  secara  kontraktual,  namun  persyaratan BO dianggap telah terpenuhi. 30

## 2. Financial Action Task Force (FATF)
FATF adalah badan antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1989 yang bertujuan untuk menetapkan standar dan mempromosikan pelaksanaan langkah- langkah hukum dan operasional yang efektif untuk memberantas praktik pencucian uang,  pembiayaan  terorisme  dan  ancaman  terkait  lainnya  terhadap  integritas sistem keuangan internasional. Dengan bekerjasama dengan badan internasional lainnya,  FATF  juga  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  kerentanan  di  tingkat nasional dengan tujuan melindungi sistem keuangan internasional dari berbagai tindakan penyalahgunaan.Rekomendasi FATF menetapkan kerangka tindakan yang
29 The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), ‘Clarification of the Meaning of Beneficial Ownership in the OECD Model Tax Convention Discussion Draft’ <http://www.oecd.org/tax/treaties/47643872.pdf> accessed 21 March 2018.
30 The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), ‘OECD Model Tax Convention Revised Proposals Concerning The Meaning of Beneficial Owner in Articles 10, 11 Dan 12’ (2012) <http://www.oecd.org/ctp/ treaties/ Beneficialownership.pdf> accessed 21 March 2018.
komprehensif dan konsisten bagi negara harus dalam rangka memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. 31
Rekomendasi FATF dibuat pada tahun 1990 sebagai inisiatif untuk memerangi penyalahgunaan sistem keuangan oleh orang yang melakukan pencucian uang dalam transaksi narkoba.Pada tahun 1996, rekomendasi tersebut direvisi untuk pertama kalinya  untuk  mencerminkan  tren  dan  teknik  pencucian  uang  yang  berkembang dan untuk memperluas cakupannya.Pada bulan Oktober 2001, FATF memperluas mandat untuk menangani masalah pendanaan aksi teroris dan organisasi teroris, dan mengambil langkah penting untuk menciptakan Delapan (kemudian diperluas menjadi Sembilan) Rekomendasi Khusus pada Pembiayaan Teroris. Rekomendasi FATF direvisi untuk kedua kalinya pada tahun 2003, telah didukung oleh lebih dari 180  negara  dan  diakui    secarauniversal  sebagai  standar  internasional  untuk  anti pencucian uang dan melawan pembiayaan terorisme. 32
Rekomendasi  FATF  mensyaratkan  negara-negara  untuk  memastikan  dan menyediakan informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu terkait dengan BO suatu perusahaan serta dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Standar yang ditetapkan oleh FATF mendukung upaya untuk mencegah dan mendeteksi kategori pelanggaran lain di bidang pajak dan korupsi. Dalam hal ini, tindakan yang dapat dilakukan oleh negara adalah mengimplementasikan prinsip transparasi sesuai dengan rekomendasi FATF.Rekomendasi 24 terkait dengan transparansi dan BO dari legal person.Negara- negara  harus  mengambil  langkah-langkah  untuk  mencegah  penyalahgunaan legal person untuk tindakan pencucian uang atau pendanaan teroris.
Negara-negara  harus  memastikan  bahwa  terdapat  informasi  yang  cukup, akurat dan tepat waktu tentang BO dan kontrol dari legal person yang dapat diperoleh atau diakses secara tepat waktu oleh otoritas yang berwenang. Khususnya, negara- negara  yang  memiliki  legal  personyang  dapat  mengeluarkan  saham  atas  tunjuk
31 Financial Action Task Force, ‘International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations’ (2016) <http://www. fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_  Recommendations.  pdf>  ac - cessed 19 March 2018.
Kusrini Purwijanti: Pengaturan Karakteristik Beneficiary
( bearer shares )  atau  waran bearer shares ,  atau  yang  memungkinkan  pemegang saham nominee atau direktur nominee, harus mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan bahwa mereka tidak disalahgunakan untuk pencucian uang atau pendanaan teroris. Negara-negara harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk memfasilitasi akses informasi terkait BO oleh lembaga keuangan dan Designated Non-Financial  Businesses  and  Professions (DNFBPs)  untuk  melaksanakan persyaratan yang ditetapkan dalam Rekomendasi 10 dan 22.
Dalam  catatan  interpretif  terhadap  Rekomendasi  24,  FATF  menjelaskan bahwa  untuk  menentukan  siapa  pemilik  manfaat  dari  suatu  perusahaan,  otoritas yang berwenang membutuhkan informasi dasar terkait perusahaan, paling sedikit informasi tentang kepemilikan hukum dan struktur perusahaan. Hal ini akan mencakup informasi tentang status dan wewenang perusahaan, pemegang saham dan direktur. Semua perusahaan yang didirikan di suatu negara harus terdaftar dan informasi dasar minimum yang harus dicatat adalah: (1) nama perusahaan, bukti penggabungan, bentuk hukum, status, alamat dari kantor yang terdaftar, pengaturan dasar (misalnya memorandum dan artikel asosiasi), dan daftar direksi; (2)  daftar pemegang saham dan/atau anggotanya, yang berisi nama-nama pemegang saham dan anggota serta jumlah saham yang diperoleh masing-masing pemegang saham serta kategori sahamnya (termasuk sifat hak suara terkait). 33
Selanjutnya  terkait  informasi  BO,  demi  terpenuhinya  mekanisme  negara harus  memastikan  bahwa  informasi  tentang  BO  suatu  perusahaan  diperoleh dari  perusahaan  itu  dan  tersedia  di  lokasi  tertentu  di  negara  mereka  atau  BO dapat  ditentukan  oleh  otoritas  yang  berwenang.  Hal  ini  dapat  dipenuhi  jika negara  mensyaratkan  perusahaan  yang  terdaftar  untuk  memberikan  informasi terkini tentang BO perusahaan dan menggunakan informasi yang ada termasuk informasi yang diperoleh dari lembaga keuangan dan/atau DNFBP, otoritas yang berwenang  lainnya  (misalnya  terkait  pendaftaran  perusahaan  dan  pajak),  serta informasi lain yang tersedia mengenai perusahaan yang terdaftar di bursa efek, di
mana pengungkapan persyaratan (baik dengan aturan bursa saham atau melalui undang-undang atau sarana yang dapat ditegakkan) memberlakukan persyaratan untuk menjamin transparansi BO. 34
Sedangkan  Rekomendasi  25  berisi  tentang  transparansi  dan  BO  dari pengaturan hukum.Negara-negara harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah  penyalahgunaan  pengaturan  hukum  untuk  pencucian  uang  atau pendanaan teroris. Secara khusus, negara-negara harus memastikan bahwa terdapat informasi  yang  cukup,  akurat  dan  tepat  waktu  tentang express  trust ,  termasuk informasi tentang penyelesai, pihak yang menerima amanat dan pihak penerima yang dapat diperoleh atau diakses secepatnya oleh otoritas yang berwenang. Negara harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk memfasilitasi akses informasi terhadap BO oleh lembaga keuangan dan DNFBP untuk melaksanakan persyaratan yang ditetapkan dalam Rekomendasi 10 dan 22. 35
Dalam  catatan  interpretif  terhadap  Rekomendasi  25,  negara-negara  harus mewajibkan wali amanat untuk menyampaikan informasi dasar tentang agen dan penyedia jasa bagi perusahaan, termasuk penasihat atau manajer investasi, akuntan, dan  penasihat  pajak.Selain  itu,  negara  harus  mengambil  langkah-langkah  untuk memastikan bahwa para wali amanat mengungkapkan status mereka kepada lembaga keuangan dan DNFBP ketika dia sebagai wali amanat, membentuk hubungan bisnis atau melaksanakan suatu transaksi sesekali di atas ambang batas.Wali amanat tidak boleh dicegah oleh hukum dalam pengungkapan segala informasi tersebut. 36
Pada KTT Brisbane November 2014, G20 mengadposi High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency dengan menggambarkan bahwa transparansi keuangan  merupakan  isu  dengan  prioritas  yang  tinggi.  Prinsip  G20  dibentuk berdasarkan Financial Action Task Force (FATF) yang menetapkan standar global untuk anti pencucian uang.G20 berkomitmen untuk memimpin dengan memberi contoh dengan mengesahkan serangkaian prinsip inti mengenai transparansi
34 ibid .[87].
35 ibid .[22]. 36 ibid .[91].
Kusrini Purwijanti: Pengaturan Karakteristik Beneficiary
beneficial  owner dan  pengaturan  hukum  yang  berlaku  di  seluruh  anggota  G20.
Prinsip-prinsip ini dibangun berdasarkan instrumen dan standar internasional yang  ada,  dan  memungkinkan  fleksibilitas  yang  memadai  juga  untuk  kerangka konstitusional  dan  hukum  yang  berbeda-beda  di  tiap  negara.  Kesepuluh  prinsip tersebut meliputi elemen berikut: 37
1. Thedefinition of a beneficiary owner;
Negara harus memiliki definisi beneficiary owner , yaitu natural persons yang pada  akhirnya  memiliki  atau  mengendalikan  orang  yang  berwenang  dalam suatu legal person serta pengaturannya;
2. Riskassessments relating to legal entities and arrangements;
Negara  harus  menilai  risiko  yang  ada  dan  yang  akan  timbul  terkait  dengan berbagai jenis legal person dan pengaturan hukum, yang harus ditangani dari perspektif domestik dan internasional.
3. Beneficialownership information of legal entities;
Negara harus memastikan bahwa legal person mengurus informasi terkait BO yang terdapat di lapangan secara layak, akurat dan tepat waktu.
4. Accessto beneficial ownership information of legal entities;
Negara harus memastikan pihak otoritas yang berwenang (termasuk penegak hukum, badan pengawas, penuntut umum, unit intelejen keuangan) memiliki akses informasi terkait BO.
5. Beneficialownership information of trusts;
Negara harus memastikan bahwa express trust memberikan segala informasi
terkait BO.
6. Accessto beneficial ownership information of trusts;
Negara  harus  memastikan  pihak  otoritas  yang  berwenang  mendapat  akses informasi berkaitan dengan BO pada sistem wali amanat.
7. Rolesand responsibilities of financial institutions and businesses and professions;
37 Maira Martini dan Maggie Murphy, ‘Just for Show?Reviewing G20 Promises on Beneficial Ownership’ (2015) <https://transparency.eu/wp-content/uploads/2016/11/TI_G20-Beneficial-Own - ership-Promises_2015.pdf> accessed 19 March 2018.
Negara  harus  mensyaratkan  institusi  keuangan  dan  DNFBP   untuk memberikan informasi serta menerapkan sistem sanksi terhadap ketidakpatuhan.
8. Domesticand international cooperation;
Negara harus memastikan bahwa otoritas nasional bekerja sama secara efektif dengan menerapkan standar internasional yang ada.
9. Beneficial ownership information and tax evasion;
Negara    harus    mendukung    upaya    G20    untuk     memberantas penghindaran pajak dengan memastikan informasi BO dapat diakses oleh otoritas pajak.
10. Bearer shares and nominees;
Negara  harus  menyampaikan  penyalahgunaan  oleh legal person atau pengaturan hukum yang ada yang dapat menghalangi transparansi, termasuk melarang adanya saham atas tunjuk serta melaksanakan langkah efektif untuk memastikan legal  person  yang  menmpraktikan pemilik saham  pinjam nama ( nominee shareholders ) dan nominee directors untuk tidak disalahgunakan.
Setiap anggota G20 akan menerima skor seberapa kuat mereka menerapkan setiap prinsip-prinsip yang ada. Inggris adalah negara dengan skor tertinggi dalam akses terhadap informasi terkait beneficiary  owner karena telah mengadopsi undang-undang  berisi  informasi  yang  relevan  dan  diumumkan  kepada  publik. Indonesia masuk dalam kategori average  framework dengan  persyaratan  yang kuat  untuk  institusi  keuangan  dengan  mensyaratkan  kecermatan  dan  verifikasi dokumen pendukung yang digunakan untuk mengidentifikasi pelanggan. Namun, untuk institusi non-keuangan dibutuhkan identifikasi, informasi dan akses lebih lanjut terkait beneficial owner . 38

## 3. Automatic Exchange of Information (AEOI)
Standar global baru pada AEOI dapat mengurangi kemungkinan penggelapan pajak karena standar ini menyediakan pertukaran informasi akun keuangan non- residen dengan otoritas pajak di negara tempat tinggal pemegang rekening. Hal

## Kusrini Purwijanti: Pengaturan Karakteristik Beneficiary
ini  akan  memungkinkan  pemerintah  untuk  memulihkan  penerimaan  pajak  yang hilang kepada pembayar pajak yang tidak patuh, dan akan semakin memperkuat upaya internasional untuk meningkatkan transparansi, kerjasama, dan akuntabilitas di  antara  lembaga  keuangan  dan  administrasi  pajak.  Selain  itu,  AEOI  akan menghasilkan keuntungan sekunder dengan meningkatkan pengungkapan sukarela dari aset tersembunyi dan dengan mendorong pembayar pajak untuk melaporkan semua informasi yang relevan.
Standar  global  AEOI  untuk  informasi  akun  keuangan  telah  dibuat: The Standards  for  Automatic  Exchange  of  Financial  Account  Information  in  Tax Matters . OECD dan G20 mengembangkan Standar dengan masukan yurisdiksi lain dan berkonsultasi dengan berbagai industri keuangan. Standar tersebut mewajibkan lembaga keuangan untuk melaporkan informasi mengenai rekening yang dimiliki oleh individu dan entitas non-residen (termasuk trust dan yayasan) kepada administrasi perpajakan mereka.Administrasi perpajakan kemudian mentransmisikan informasi tersebut dengan aman ke negara-negara tempat tinggal pemegang rekening setiap tahun.Standar ini juga mencakup model agreement bagi otoritas pemerintah yang digunakan untuk mengoperasionalkan pertukaran otomatis dan panduan pengguna teknis untuk memastikan informasi tersebut dilaporkan dalam format standar. 39
Indonesia  sebagai  negara  anggota  G20  berpartisipasi  dalam  implementasi kerjasama pertukaran informasi perpajakan otomatis/AEOI dengan menyediakan informasi  yang  diperlukan  untuk  negara  mitra  atau  yurisdiksi  mitra,  dimana Indonesia juga akan mendapat informasi yang diperlukan dari negara mitra atau yurisdiksi mitra melalui AEOI. Instrumen hukum dari penerapan AEOI dituangkan dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  39/PMK.03/2017  tentang  Tata  Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian International.
Pasal 5 Ayat  2 Nomor 39/PMK.03/2017 di atas menguraikan bahwa  Pertukaran Informasi secara otomatis dilakukan atas: (a) Informasi terkait pemotongan pajak
39 The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), ‘Automatic Ex - change  of  Information’  <http://www.oecd.org/tax/transparency  /automaticexchangeofinformation. htm> accessed 20 March 2018.
atas penghasilan yang dibayarkan kepada subjek pajak Indonesia atau pemotongan pajak atas penghasilan, yang dibayarkan kepada subjek pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi  Mitra;  (b)  Informasi  keuangan  Nasabah Asing;  (c)  Informasi  laporan per negara; dan/ atau (d) Informasi perpajakan lainnya berdasarkan kesepakatan bersama antara Indonesia dan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.
Poin (c) dan (d) merupakan tambahan informasi yang belum dilakukan pertukaran informasi  sebagaimana  PMK  sebelumnya.  Dengan  adanya AEOI  diharapkan  dapat mencegah penghindaran pajak, pengelakan pajak, penyalahgunaan P3B oleh pihak- pihak yang tidak berhak; dan/atau mendapatkan Informasi terkait kewajiban perpajakan wajib  pajak  serta  memperkuat  upaya  internasional  untuk  meningkatkan  kerjasama,
transparansi dan akuntabilitas antar lembaga keuangan dan administrasi pajak. 40
Indonesia pertama kali menerapkan perjanjian AEOI dengan Hong Kong pada 16  Juni  2017  dimana  Pemerintah  Indonesia  dan  Hong  Kong  akan  mulai  bertukar informasi pada 2018. Dengan mekanisme ini, otoritas pajak Indonesia memiliki lebih banyak sarana untuk mengumpulkan informasi sebagai dasar untuk mengumpulkan pajak dari pembayar pajak Indonesia, terutama pajak atas aset yang berada di bank atau lembaga keuangan yang berada di Hong Kong yang belum dilaporkan secara benar kepada otoritas pajak Indonesia. Perjanjian ini juga akan menjadi titik awal Indonesia untuk mengadakan perjanjian AEOI dengan negara lain. 41 Pertukaran informasi ini dapat dilaksanakan karena Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang menghilangkan kerahasiaan bank dan lembaga keuangan di Indonesia.
Perppu ini menghapus Pasal 35 Ayat 2 dan Pasal 35A UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 40 dan Pasal 41 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta Pasal 47 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
40 Johana Lanjar Wibowo, ‘AEOI Dan Kesiapan Indonesia’ ( Juli , 2017).
41 Baker McKenzie, ‘Indonesian Tax Authorities Finally Entered an Automatic Exchange of Information Agreement with Hong Kong’ ( 18 Juni , 2017) <https://www.bakermckenzie.com/en/ insight/ publications/2017/06/indonesian-tax-authorities-finally-entered/> accessed 17 March 2018.

## Kusrini Purwijanti: Pengaturan Karakteristik Beneficiary
Modal. Pasal 2 Ayat 1 Perppu ini memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya, Pasal 2 Ayat 2 mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menyampaikan laporan informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasikan sebagai rekening  keuangan  yang  wajib  dilaporkan  dan  laporan  infomasi  keuangan  yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain dimaksud selama satu tahun kalender.

## 4. BO dalam Putusan Pengadilan
Di antara keputusan pengadilan selama ini terkait BO, mungkin yang paling menonjol adalah keputusan pengadilan banding Inggris di Indofood International Finance Ltd (Indonesia) v. JP Morgan Chase Bank NA . Pengadilan mengadopsi ‘makna  fiskal  internasional’  yang  luas  dari  kepemilikan  yang  menguntungkan dengan memperhatikan substansi materi dan hak penuh penerima untuk memperoleh manfaat langsung dari pendapatan. Kasus ini bermula ketika Indofood ingin menggalang pinjaman untuk tujuan bisnis: jika itu dilakukan secara langsung, akan  ada  pemotongan  pajak  20%  pada  bunga  yang  dibayarkannya.  Daripada meningkatkan pinjaman secara langsung, mereka mendirikan anak perusahaan di Mauritius yang kemudian diterbitkanlah pinjaman, dengan JP Morgan bertindak sebagai wali untuk pemegang obligasi.Bunga dibayar dari Indonesia ke Mauritius dan mendapat keuntungan dari Perjanjian Perpajakan Indonesia-Mauritius, dengan potongan pajak sebesar 10%. Bunga  dibayar  dari  Mauritius untuk kepentingan para pemegang obligasi tidak dikenakan pajak pemotongan. 42
Ketentuan  yang  tepat  dari  pengaturan  keuangan  dengan  anak  perusahaan Mauritius  itu  penting.  Ternyata  jumlah  uang  identik  dipinjam  oleh  Perusahaan
42 Philip Baker, ‘Beneficial Ownership: After Indofood’ (2007) VI GITC Review.[18].
Mauritian  seperti  yang  kemudian  dipinjamkan  ke  Indonesia  sebagai  perusahaan induk: tingkat bunga pinjaman ke dan dari Mauritius identik. Menurut Pengadilan Tinggi,  istilahnya  dokumentasi  pinjaman  menghalangi  anak  perusahaan  dari memenuhi  kewajiban  bunga  kepada  pemegang  obligasi  dari  sumber  lain  selain bunga  yang  dibayarkan  oleh  perusahaan  induk,  sehingga  Pengadilan  Tinggi tampaknya telah mempertimbangkan bahwa baik dalam praktek maupun menurut bukti yang ada, anak perusahaan Mauritian secara efektif wajib membayar setiap uang yang diterima dari induk perusahaan Indonesia kepada pemegang obligasi: tidak  ada  bunga  yang  diterima  dapat  dipertahankan  oleh  anak  perusahan.  Maka kemudian Perjanjian Perpajakan Indonesia-Mauritius dihentikan. 43
Permasalahan  inti  dari  kasus  ini  adalah  Indonesia  mengatakan  bahwa  tidak ada langkah-langkah wajar yang bisa dilakukan untuk mempertahankan pemotongan pajak  yang  rendah,  sehingga  harus  diizinkan  untuk  membayar  kembali  pinjaman awal.  Sebaliknya,  JP  Morgan,  bertindak  sebagai  pemegang  obligasi,  mengatakan bahwa  ada  langkah  yang  sangat  wajar  yang  bisa  diambil;  bahwa  Indonesia  harus mengambil langkah ini; dan tidak ada alasan untuk membayar kembali pinjaman awal.
JP Morgan menginginkan pinjaman tetap ada.Selain itu, akhirnya pembayaran bunga ke JP Morgan harus ditingkatkan untuk memenuhi kewajiban dalam kontrak obligasi. Termasukmdalam hal kredit adalah pilihan bagi obligor sebelum pinjaman akhir membayar kembali saldo terutang dan mengakhiri pinjaman sebelum waktunya. 44

## 5. Pengaturan Beneficial Ownership di Indonesia

## 5.1. Regulasi Perseroan Terbatas dan Penanaman Modal
Definisi kepemilikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) mengatur bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang  atau  lebih  dengan  akta  notaris  yang  dibuat  dalam  bahasa  Indonesia  dan Pasal 7 Ayat (2): Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Dalam UUPT tidak ada aturan secara eksplisit tentang
43 ibid ,[19].
44 ibid. [20].

## Kusrini Purwijanti: Pengaturan Karakteristik Beneficiary
perjanjian nominee kepemilikan  saham  dalam  pendirian  PT,  sehingga  dasar hukumnya hanya berdasarkan Pasal 1338 BW. UUPT hanya mengatur dalam Pasal 48 Ayat  (1)  bahwa  saham  perseroan  dikeluarkan  atas  nama  pemiliknya,  namun tidak ada larangan penggunaan pemegang saham nominee . Maka apabila ada penggunaan pemegang saham nominee dalam suatu PT, secara hukum pihak yang secara sah memiliki saham adalah pihak yang dipinjang namanya/ pihak nominee .
Namun dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal), Pasal 33 Ayat (1) mengatur bahwa baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing dilarang membuat perjanjian dan atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Terkait hal ini telah ditetapkan konsekuensi hukum yang diatur dalam Pasal 33 Ayat (2) dimana perjanjian atau pernyataan tersebut dinyatakan batal demi hukum.
Terkait  Direksi  dan  Dewan  Komisaris nominee tidak diatur secara khusus dalam UUPT maupun UU Penanaman Modal. Celah hukum inilah yang dijadikan praktik untuk menunjuk direksi dan Dewan Komisaris nominee dengan tujuan agar pengurus dan/atau pemegang saham PT akan dapat diarahkan sehingga memiliki persepsi yang sejalan dengan kebijakan yang dikehendaki oleh BO. Pengangkatan ini dapat dikategorikan sebagai perjanjian semu karena meskipun secara hukum organ nominee tersebut mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili kepentingan perusahaan, namun pada kenyataannya organ nominee tersebut tidaklah mempunyai kewenangan apapun karena sepenuhnya dikendalikan oleh pihak yang menunjuk nominee tersebut atau pemilik perusahaan sebenarnya (BO) yang bahkan mungkin namanya tidak tampak pada anggaran dasar perusahaan. 45

## 5.2. Regulasi Pasar Modal
Dalam bidang pasar modal, berawal dari Prinsip OECD tentang Tata Kelola Perusahaan yang menyatakan bahwa kerangka tata kelola pada perusahaan terdaftar
45 Denny Salim, ‘Aspek Hukum Pertanggungjawaban Komisaris Nominee Dalam Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Perseroan’ (2016) 8 Premise Law Jurnal.[4].
harus memastikan pengungkapan informasi yang tepat waktu dan akurat dilakukan terhadap  semua  hal  mengenai  korporasi,  termasuk  situasi  keuangan,  kinerja, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan.
Jika  transparansi  dalam  kepemilikan  dan  kontrol  suatu  perusahaan  terdaftar dilaksanakan  dapat  menambah  daya  tarik  dalam  bursa  efek,  terutama  dalam  hal pelaporan langsung kepemilikan saham melalui kewajiban pengungkapan infromasi perusahaan secara tahunan (Peraturan Bapepam-LK No.X.K.6) dan melaporkan laporan keuangan  perusahaan  (Peraturan  Bapepam-LK  No.VIII.G.7)  mengenai  pemegang saham langsung yang signifikan yang memiliki 5% atau lebih dari saham perusahaan. 46
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, penjelasan Pasal 2 Ayat (2) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “ pihak yang memiliki saham secara tidak langsung ” adalah pihak yang memiliki saham Perusahaan Terbuka melalui pihak lain. Pihak tersebut merupakan pemilik manfaat  sebenarnya  ( ultimate  beneficial  owner )  dari  saham  tersebut  dan/atau bagian dari mata rantai pemilikan sampai dengan pemilik sebenarnya. Maka dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan perlindungan terhadap investor minoritas, dilakukan  penyempurnaan  pengaturan  mengenai  keterbukaan  informasi  atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen).

## 5.3. Regulasi Perpajakan
Dalam  konteks  pajak,  BO  diadopsi  dalam  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, secara spesifik diatur dalam Pasal 26 Ayat (1a):
“ Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau  melakukan  kegiatan  usaha  melalui  bentuk  usaha  tetap  di  Indonesia sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah  negara  tempat  tinggal  atau
46 Fianna Jurdant, ‘OECD Corporate Governance Working Papers No. 9 Disclosure of Benefi - cial Ownership and Control in Indonesia: Legislative and Regulatory Policy Options for Sustainable Capital  Markets’  (2013)  <http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5k43m4pdrj36-en.pd - f?expires=1521619894&id=id&accname=guest&checksum=EFB79BC230212C5BBF06A911CE -
A9B6CE> accessed 21 March 2018.

## Kusrini Purwijanti: Pengaturan Karakteristik Beneficiary
tempat  kedudukan  Wajib  Pajak  luar  negeri  yang  sebenarnya  menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner) ”.
Selanjutnya  pengaturan  BO  secara  teknis  dituangkan  dalam  Surat  Edaran DJP  No.SE-04/PJ.34/2005  tentang  Petunjuk  Penerapan  Beneficial  Ownership sebagaimana  tercantum  dalam  Persetujuan  Penghindaran  Pajak  Berganda  (P3B) antara  Indonesia  dengan  Negara  Lain.  SE  ini  mengalami  beberapa  kali  revisi melalui SE-03/PJ.03/2008 tentang penentuan status beneficial owner sebagaimana dimaksudkan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan negara Mitra dan Peraturan Dirjen Pajak PER 25/PJ/2010 tentang Perubahan Peraturan Nomor Per-62/Pj/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Direktur Jenderal Pajak.
Dalam PER-62/PJ./2009, yang dimaksud dengan pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis ( beneficial owner ) adalah penerima penghasilan yang: (1) Bertindak tidak sebagai agen, orang pribadi atau badan yang bertindak sebagai perantara dan melakukan tindakan untuk dan atas nama pihak lain; (2) Bertindak tidak sebagai Nominee ,  orang  atau  badan  yang  secara  hukum  memiliki  ( legal owner )  suatu  harta  dan/atau  penghasilan  untuk  kepentingan  atau  berdasarkan amanat pihak yang sebenarnya menjadi pemilik harta atau pihak yang sebenarnya menikmati manfaat atas penghasilan; dan (3) Bukan Perusahaan Conduit , suatu perusahaan  yang  memperoleh  manfaat  dari  suatu  P3B  sehubungan  dengan penghasilan  yang  timbul  di  Negara  lain,  sementara  manfaat  ekonomis  dari penghasilan tersebut dimiliki oleh orang-orang di Negara lain yang tidak akan dapat memperoleh hak pemanfaatan P3B apabila penghasilan tersebut diterima langsung.  Sedangkan  dalam  Peraturan  Dirjen  Pajak  PER  25/PJ/2010  tentang Perubahan Peraturan Nomor Per-62/Pj/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Direktur Jenderal Pajak, Pasal 3 huruf c mendefinisikan BO sebagai penerima penghasilan bukan merupakan pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan dan Pasal 4 menjelaskan lebih detil bahwa yang dimaksud dengan pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah
penerima penghasilan yang: (1) bertindak tidak sebagai Agen; (2) bertindak tidak sebagai Nominee ; dan (3) bukan Perusahaan Conduit .
Maka berdasarkan peraturan-peraturan diatas, terdapat tiga parameter aktor/ pihak yang dapat didefinisikan sebagai BO: (1) Ultimate Power , adalah penerima manfaat langsung dari perusahaan tidak sekedar individu yang terdaftar di dalam legalitas  perusahaan  karena  selama  ini  belum  tentu  nama  yang  tercantum  di dalam legalitas perusahaan merupakan pemilik atau penerima manfaat langsung;
(2) Economic  Benefit ,  adalah  penerima  manfaat  langsung  dari  perusahaan  tidak sekedar pemegang saham di perusahaan tapi juga yang mempunyai akses terhadap cashflow keuangan perusahaan; dan (3) Control , adalah penerima manfaat langsung dari perusahaan tidak sekedar pemegang saham di perusahaan tapi juga mempunyai kekuatan melakukan kontrol pengendalian terhadap perusahaan. 47
Secara umum, pengaturan BO dalam hukum Indonesia belum nampak jelas di atur dalam peraturan perundang-undangan bidang Perseroan Terbatas (korporasi), bidang Penanaman Modal dan bidang Pasar Modal. Pengaturan BO baru nampak pada peraturan perundang-undangan dibidang Perpajakan. Pengaturan di bidang perpajakan inipun dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tax evasion (pengurangan pembayaran pajak) dan tax avoidance (penghindaran pembayaran pajak). Oleh karena itu  definisi  BO  dalam  peraturan  perpajakan  ini  belum  secara  jelas  didefinisikan, karena ditujukan untuk BO yang berada di luar wilayah hukum Indonesia.

## 5.4. Pengaturan BO dalam Perpres 13 Tahun 2018
Perpres ini dibentuk atas dasar bahwakorporasi dapat dijadikan sarana baik langsung  maupun  tidak  langsung  oleh  pelaku  tindak  pidana  yang  merupakan pemilik manfaat dari hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme  selama  ini  belum  ada  pengaturannya,  pemerintah  memandang  perlu
47 Publish What You Pay Indonesia, ‘Transparansi Beneficial Ownership, Penerimaan Neg - ara,  Dan  EITI’  ( 25  November  2016 )  <https://pwyp-indonesia.org/id/193225/transparansi-benefi - cial-ownership-penerimaan-negara-dan-eiti/> accessed 21 March 2018.

## Kusrini Purwijanti: Pengaturan Karakteristik Beneficiary
mengatur penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi. 48 Pasal 1 angka 2 mendefinisikan pemilik manfaat sebagai: “orang perseorangan yang dapat menunjuk  atau  memberhentikan  direksi,  dewan  komisaris,  pengurus,  pembina, atau  pengawas  pada  Korporasi,  memiliki  kemampuan  untuk  mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun  tidak  langsung,  merupakan  pemilik  sebenarnya  dari  dana  atau  saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini”. Perpres ini membatasi lingkup pengertian korporasi yang meliputi perseroan  terbatas,  yayasan,  perkumpulan,  koperasi,  persekutuan  komanditer, persekutuan firma dan bentuk korporasi lainnya. 49
Kewajiban korporasi dalam menetapkan pemilik manfat diatur dalam Pasal 3 Ayat (1). Dalam konteks perusahaan, selanjutnya ketentuan yang relevan adalah korporasi dalam lingkup perseroan terbatas. Pasal 4 Perpres ini mengatur tentang kriteria  pemilik  manfaat  dari  perseroan  terbatas.50 Informasi tentang pemilik manfaat dari sebuah perseroan terbatas dapat diperoleh melalui beberapa sumber, diantaranya:  anggaran  dasar  termasuk  dokumen  perubahan  anggaran  dasar  dan/ atau akta pendirian korporasi, dokumen keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS), informasi instansi berwenang, informasi lembaga swasta yang menerima penempatan atau pentransferan dana dalam rangka pembelian saham perseroan terbatas, informasi lembaga swasta yang memberikan atau menyediakan manfaat dari Korporasi bagi Pemilik Manfaat, pernyataan dari anggota direksi dan anggota dewan  komisaris  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  kebenarannya,  dokumen yang  dimiliki  oleh  Korporasi  atau  pihak  lain  yang  menunjukkan  bahwa  orang perseorangan dimaksud merupakan pemilik sebenarnya dari danaatas kepemilikan saham perseroan terbatas, dokumen yang dimiliki oleh Korporasi atau pihak lain
48 Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, ‘Cegah Pencucian Uang, Inilah Perpres Penera - pan Prinsip Mengenali Pemilik Bermanfaat Dari Korporasi’ ( 12 Maret 2018 ) <http://setkab.go.id/ cegah-pencucian-uang-inilah-perpres-penerapan-prinsip-mengenali-pemilik-manfaat-dari-korpora- si/> accessed 21 March 2018.
49 Pasal 2 Ayat (2) Perpres 13/2018.
50 Pasal 4 Ayat 2 Perpres 13/2018.
yang  menunjukkan  bahwa  orang  perseorangan  dimaksud  merupakan  pemilik sebenarnya  dari  danaatas  kekayaan  lain  atau  penyertaan  pada  Korporasi,  serta informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 51
Penetapan tentang siapa pemilik manfaat dari suatu korporasi juga dapat  dilakukan  oleh  instansi  yang  berwenang  misalnya  kementerian  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk perseroan terbatas 52 yang bersumber dari hasil audit berdasarkan ketentuan yang ada dalam perpres dan informasi instansi pemerintah atau lembaga swasta yang mengelola data/informasi tentang  pemilik  manfaat  serta  menerima  laporan    dari    profesi    tertentu    yang memuat informasi tentang pemilik manfaat. 53
Dalam  menerapkan  prinsip  mengenali  pemilik  manfaat,  korporasi berkewajiban  menunjuk  pejabat  atau  pegawai  untuk  menyediakan  informasi mengenai  korporasi  dan  pemilik  manfaat  dari  korporasi  atas  dasar  perminyaan instansi berwenang dan instansi penegak hukum. 54 Mekanisme penerapan prinsip pemilik  manfaat  dapat  dilakukan  pada  saat  permohonan  pendirian,  pendaftaran pengesahan, persetujuan, atau perizinan usaha korporasi dan/atau ketika korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya.55 Dalam melaksanakan indentifikasi pemilik manfaat,  dilakukan  pengumpulan  informasi  pemilik  manfaat  yang  paling  tidak mencakup nama lengkap; nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau  paspor;  tempat  dan  tanggal  lahir;  kewarganegaraan;  alamat  tempat  tinggal yang tercantum dalam kartu identitas; alamat di negara asal dalam hal warga negara asing; Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas perpajakan yang sejenis; dan hubungan antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat. 56
Dikarenakan korporasi memiliki kewajiban menyampaikan informasi pemilik manfaat kepada instansi berwenang, maka hal tersebut dapat dilakukan oleh pendiri
51 Pasal 11 Perpres 13/2018.
52 Pasal 13 Ayat 3 Perpres 13/2018.
53 Pasal 13 Ayat 2 Perpres 13/2018.
54 Pasal 14 Ayat 2 Perpres 13/2018.
55 Pasal 15 Ayat 2 Perpres 13/2018.
56 Pasal 16 Ayat 1 dan Ayat 2 Perpres 13/2018.

## Kusrini Purwijanti: Pengaturan Karakteristik Beneficiary
atau pengurus Korporasi; notaris; atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau  pengurus  Korporasi  untuk  menyampaikan  informasi  Pemilik  Manfaat  dari Korporasi 57 disertai  dengan  surat  pernyataan  mengenai  kebenaran  informasi. 58
Selain itu, korporasi dibebankan untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat dalam hal Korporasi telah menetapkan Pemilik Manfaat atau menyampaikan surat pernyataan kesediaan Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada  Instansi  Berwenang  dalam  hal  Korporasi  belum  menetapkan  Pemilik Manfaat pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, atau perizinan usaha Korporasi. 59 Jika belum, maka terdapat jangka waktu 7 hari kerja  bagi  korporasi  untuk  menyampaikan  informasi  Pemilik  Manfaat  setelah Korporasi mendapat izin usaha/tanda terdaftar dari instansi/lembaga berwenang. 60
Lebih lanjut, penyampaian informasi Pemilik Manfaat dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi. 61
Jika  korporasi  telah  menjalankan  usaha  dan  kegiatannya,  maka  prinsip mengenali  Pemilik  Manfaat  dilaksanakan  dengan  cara  menyampaikan  setiap perubahan  informasi  Pemilik  Manfaat  kepada  Instansi  Berwenang  melalui  Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi yang wajib disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya perubahan informasi Pemilik Manfaat. 62 Dalam hal pengkinian informasi, korporasi wajib melakukannya secara berkala setiap satu tahun. 63
Mekanisme mengenali Pemilik Manfaat dijalankan dengan mendapatkan pengawasan  oleh  instansi  berwenang,  bekerjasama  dengan  Pusat  Pelaporan  dan Analisis Transaksi Keuangan dan jika dibutuhkan dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya 64 dengan menetapkan regulasi atau pedoman sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden sesuai dengan kewenangannya;
57 Pasal 18 Ayat 3 Perpres 13/2018.
58 Pasal 18 Ayat 2 Perpres 13/2018.
59 Pasal 19 Ayat 1 Perpres 13/2018.
60 Pasal 19 Ayat 2 Perpres 13/2018.
61 Pasal 19 Ayat 3 Perpres 13/2018.
62 Pasal 20 Ayat 1 dan Ayat 2 Perpres 13/2018.
63 Pasal 21 Perpres 13/2018.
64 Pasal 23 Ayat 4 dan Ayat 5 Perpres 13/2018.
melakukan audit terhadap Korporasi; dan mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden.65Sedangkan dasar pengawasan instansi berwenang adalah hasil penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. 66
Dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan  tindak  pidana  pendanaan  terorisme  oleh  Korporasi,  instansi  berwenang dapat melaksanakan kerja sama pertukaran informasi Pemilik Manfaat dengan instansi peminta, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. 67 Kerja sama pertukaran informasi dengan instansi penerima (instansi penegak hukum, instansi pemerintah dan otoritas berwenang negara lain) dapat dilakukan dengan permintaan atau pemberian informasi secara elektronik atau non elektronik. 68
Pemberian informasi pemilik manfaat secara elektronik dilakukan melalui pemberian hak akses yang berdasar pada kerja sama antar instansi berwenang dan instansi peminta. 69 Selain  instansi  penerima,  terdapat  juga  pihak  pelapor  dalam pengungkapan pemilik manfaat dapat dilaksanakan dengan menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 70 Terakhir, sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  mengenai  keterbukaan  informasi  publik,  setiap orang dapat meminta informasi pemilik manfaat kepada instansi berwenang. 71

## Kesimpulan
Secara umum keberadaan Beneficial  Owner (BO)  telah  dikenal  dalam konstruksi hukum Indonesia. Meskipun pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Penanaman Modal tidak secara tegas mengatur mengenai BO, namun pengaturan BO telah nampak pada regulasi yang lebih teknis. Pengaturan BO yang paling nampak jelas adalah dalam bidang perpajakan. Namun definisi BO baru
65 Pasal 23 Ayat 2 Perpres 13/2018.
66 Pasal 23 Ayat 3 Perpres 13/2018.
67 Pasal 26 Ayat 1 Perpres 13/2018.
68 Pasal 27 Ayat 1 dan Ayat 2 Perpres 13/2018.
69 Pasal 27 Ayat 3 dan Ayat 4 Perpres 13/2018.
70 Pasal 28 Ayat 2 Perpres 13/2018.
71 Pasal 29 Ayat 1 dan Ayat 2 Perpres 13/2018.

## Kusrini Purwijanti: Pengaturan Karakteristik Beneficiary
dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.Definisi BO dalam Perpres ini secara umum telah mengadopsi definisi BO sebagaimana yang direkomendasikan oleh OECD, FATF dan AEOI.
Meskipun keberadaan BO dalam struktur hukum Indonesia sudah diperjelas dengan lahirnya Perpres 13/2018, namun Perpres ini masih mengandung beberapa kelemahan. Salah satu diantara kelemahan ini adalah belum adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak menjalankan prinsip pengenalan dan keterbukaan BO. Pasal 24 Perpres 13/2018 yang menyatakan bahwa korporasi yang tidak membuka informasi BO dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak jelas peraturan perundang-undangan mana yang dapat dirujuk.Demikian juga tidak ada sanksi bagi institusi/lembaga yang diharuskan untuk membantu proses pengenalan dan membuka BO. Keadaan ini akan memungkinkan perusahaan untuk tetap menyembunyikan siapa sebenarnya Pemilik Manfaat akhir dari kegiatan usaha korporasi.  Dengan  demikian,  kewajiban  mengenali  dan  membuka  BO  sebaiknya diatur kedalam instrumen hukum Undang-undang yang dapat memuat mekanisme sanksi  administratif  dan  pidana.  Kewajiban  membuka  BO  dapat  dimasukkan  ke dalam revisi Undang-undang Perseroan Terbatas.

## Daftar Bacaan

## Buku
Ab dulkadir  Muhammad,  Pengantar  Hukum  Perusahaan  Indonesia  (Citra Aditya Bakti 1991).
Abdulkadir  Muhammad,  Pengantar  Hukum  Perusahaan  Indonesia  (Citra Aditya Bakti 1991).
——, Hukum Perusahaan Indonesia (Citra Aditya Bakti 1999).
Ali Rido, Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf (Alumni 1986).
Fredrik  Hagmann,  ‘Beneficial  Ownership  - A  Concept  in  Identity  Crisis’  (Lund
University 2017).
Global Finance Integrity, Illicit Financial Flows from Developing Countries 2004- 2014 (2015).
I.G Ray Wijaya, Berbagai Peraturan Dan Pelaksanaan Undang-Undang Di Bidang Usaha (Megapoin 2003).
Johana Lanjar Wibowo, ‘AEOI Dan Kesiapan Indonesia’ (Juli, 2017).
M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Sinar Grafika 2015).
R.T.  Sutantya  R.  Hadhikusuma  dan  Sumantoro,  Pengertian  Pokok  Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia (1 ed, Raja Grafindo Persada).

## Jurnal
Den ny  Salim,  ‘Aspek  Hukum  Pertanggungjawaban  Komisaris  Nominee  Dalam Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Perseroan’ (2016) 8 Premise Law Jurnal.
Philip Baker, ‘Beneficial Ownership: After Indofood’ (2007) VI GITC Review.
Nindyo Pramono, ‘Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara’ (2012).

## Laman
Ba ker  McKenzie,  ‘Indonesian  Tax  Authorities  Finally  Entered  an  Automat - ic  Exchange  of  Information Agreement  with  Hong  Kong’  (18  Juni,  2017) <https://www.bakermckenzie.com/en/insight/  publications/2017/06/indone - sian-tax-authorities-finally-entered/> accessed 17 March 2018.
Fianna Jurdant, ‘OECD Corporate Governance Working Papers No. 9 Disclosure of Beneficial Ownership and Control in Indonesia: Legislative and Regulatory Policy Options for Sustainable Capital Markets’ (2013) <http://www.oecd-il - ibrary.org/docserver/download/5k43m4pdrj36-en.pdf?expires=1521619894 &id=id&accname=guest&checksum=EFB79BC230212C5BBF06A911CE - A9B6CE> accessed 21 March 2018.
Financial Action Task Force, ‘FATF Guidance Transparency and Beneficial Own - ership’ (2014) <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guid - ance-transparency-beneficial-ownership.pdf> accessed 14 March 2018.
——, ‘International Standards on Combating Money Laundering and The Financing
Kusrini Purwijanti: Pengaturan Karakteristik Beneficiary
of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations’ (2016) <http:// www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_ Rec - ommendations. pdf> accessed 19 March 2018.
Maira  Martini  dan  Maggie  Murphy,  ‘Just  for  Show?Reviewing  G20  Promises on  Beneficial  Ownership’  (2015)  <https://transparency.eu/wp-content/up - loads/2016/11/TI_G20-Beneficial-Ownership-Promises_2015.pdf>  accessed 19 March 2018.
Maryati  Abdullah,  ‘Menguak  Beneficial  Ownership,  Membongkar  Kamuflase Ekonomi’  <https://pwyp-indonesia.org/id/155817/menguak-beneficial-own - ership-membongkar-kamuflase-ekonomi> accessed 14 March 2018.
Publish  What  You  Pay  Indonesia,  ‘Transparansi  Beneficial  Ownership,  Peneri - maan Negara, Dan EITI’ (25 November 2016) <https://pwyp-indonesia.org/ id/193225/transparansi-beneficial-ownership-penerimaan-negara-dan-eiti/> accessed 21 March 2018.
Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, ‘Beneficial Owner Dalam OECD Model Tax Convention  (MTC):  Sejarah  Dan  Perkembangan  Terkini’  (2012)  <https:// www.kemenkeu.go.id/sites/defaul t/files/beneficial ownership - aplikasi da - lam tax treaty.pdf> accessed 15 March 2018.
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, ‘Cegah Pencucian Uang, Inilah Perpres Pen - erapan Prinsip Mengenali Pemilik Bermanfaat Dari Korporasi’ (12 Maret 2018) <http://setkab.go.id/cegah-pencucian-uang-inilah-perpres-penerapan-prin - sip-mengenali-pemilik-manfaat-dari-korporasi/> accessed 21 March 2018.
The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), ‘Auto - matic Exchange of Information’ <http://www.oecd.org/tax/transparency /au - tomaticexchangeofinformation.htm> accessed 20 March 2018.
——, ‘Clarification of the Meaning of Beneficial Ownership in the OECD Model Tax Convention  Discussion  Draft’  <http://www.oecd.org/tax/treaties/47643872. pdf> accessed 21 March 2018.
——, ‘OECD Model Tax Convention Revised Proposals Concerning The Meaning of Beneficial Owner in Articles 10, 11 Dan 12’ (2012) <http://www.oecd.org/ ctp/ treaties/ Beneficialownership.pdf> accessed 21 March 2018.
——, ‘Disclosure of Beneficial Ownership and Control in Listed Companies in Asia’  (2016)  <https://www.oecd.org/daf/ca/Disclosure-Beneficial-Owner - ship.pdf> accessed 14 March 2018.
HOW TO CITE : Kusrini Purwijanti dan Iman Prihandono, ‘Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner Di Indonesia’ (2018) Vol. 1 No. 1 Notaire.