DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 13 Juni 2024, Revised: 4 Juli 2024, Publish: 10 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Tinjauan Siyasah Dauliyah Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia
Zahra Alifia Abdul Rohim 1 , Lutfi Fahrul Rizal 2 , Aji Saptaji 3
1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, zahraalifiaabdulr@gmail.com 2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, lutfifahrulrizal@uin.sgd.ac.id 3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, x.sapta234@gmail.com
Corresponding Author: zahraalifiaabdulr@gmail.com 1
Abstract:  The  research  aims  to  undertake  an  in-depth  review  of  the  legal  protection  given  to Indonesian  migrant  workers  through  the  perspective  of  Siyasah  Dauliyah.  The  research  uses normative jurisprudential methods by collecting data from various relevant legal sources, such as laws, government regulations, court decisions, as well as related literature and journals. The data collected is analyzed descriptively. The results of the study indicate the 2017 Law No. 18 on the Protection of Indonesian Migrant Workers, designed to protect the rights and well-being of PMI and their families in social, legal and economic terms. Implementation of this law reflects factual, legal, and moral aspects of law enforcement, but its effectiveness still faces various challenges in the field, such as illegal recruitment, incompatibility of social security benefits, and violations of workers'  rights.  The  study  also  highlights  the  importance  of  intensive  cooperation  between countries of origin and destination through bilateral and multilateral diplomacy, as well as the use of protective and preventive diplomacy to overcome obstacles such as legal system differences, lack of understanding of rights, uncertainty of legal status, and social and cultural barriers. It was stressed  that  policy  diplomacy  could  promote  harmonization  of  regulations  and  improved standards of PMI protection in international forums. Using a Sharia-based approach that covers the  protection  of  life,  property,  religion,  reason,  and  descent,  the  study  affirms  the  need  for effective international cooperation, increased awareness of rights, and stronger law enforcement to ensure the implementation of PMI rights in a comprehensive and equitable manner. The study concludes  that  the  overall  and  sustained  efforts  of  the  Indonesian  government,  international agencies, NGOs, and the general public are essential to ensure effective and fair protection for PMI,  while  strengthening  Indonesia's  position  as  a  country  caring  for  the  rights  of  migrant workers.
Keyword: Migrant Workers, Siyasah Dauliyah, Legal Protection.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  tinjauan  mendalam  terhadap  perlindungan hukum  yang  diberikan  kepada  pekerja  migran  Indonesia  melalui  perspektif  Siyasah  Dauliyah. Penelitian  ini  menggunakan metode yuridis normatif dengan  mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, serta literatur dan jurnal terkait. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia, yang dirancang untuk melindungi hak dan kesejahteraan PMI dan keluarganya dari segi sosial, hukum, dan ekonomi. Implementasi undang-undang ini mencerminkan aspek keberlakuan hukum faktual, yuridikal, dan moral, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan, seperti perekrutan ilegal, ketidaksesuaian manfaat jaminan sosial, dan pelanggaran hak-hak pekerja. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kerjasama intensif antara negara asal dan  negara  tujuan  melalui  diplomasi  bilateral  dan  multilateral,  serta  penggunaan  diplomasi perlindungan dan preventif untuk mengatasi kendala seperti perbedaan sistem hukum, kurangnya pemahaman  hak,  ketidakpastian  status  hukum,  dan  hambatan  sosial  serta  budaya.  Ditekankan bahwa  diplomasi  kebijakan  dapat  mendorong  harmonisasi  regulasi  dan  peningkatan  standar perlindungan  PMI  di  forum  internasional.  Dengan  menggunakan  pendekatan  Maqasid  Syariah yang  mencakup  perlindungan  jiwa,  harta  benda,  agama,  akal,  dan  keturunan,  penelitian  ini menegaskan  perlunya  kerjasama  internasional  yang  efektif,  peningkatan  kesadaran  hak,  dan penegakan  hukum  yang  lebih  kuat  untuk  memastikan  pemenuhan  hak-hak  PMI  secara komprehensif  dan  adil.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  upaya  komprehensif  dan berkelanjutan dari pemerintah Indonesia, lembaga internasional, LSM, dan masyarakat luas sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan yang efektif dan adil bagi PMI, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang peduli terhadap hak-hak pekerja migran.
Kata Kunci: Pekerja Migran, Siyasah Dauliyah, Perlindungan Hukum

## PENDAHULUAN
Tingkat pengangguran yang signifikan di Indonesia menyebabkan pencari kerja pindah, dari dalam negeri ke luar negeri, yang biasa dikenal sebagai pekerja migran Indonesia atau TKI (Tenaga Kerja  Indonesia)  (Ratihtiari  &  Parsa,  2019).  Setiap  orang  yang  mampu  bekerja  untuk menghasilkan barang dan / atau jasa, baik untuk kebutuhan mereka sendiri atau untuk kebutuhan masyarakat,  dianggap  sebagai  bagian  dari  tenaga  kerja.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI), tenaga kerja yaitu meliputi setiap warga negara  Indonesia  yang  akan,  sedang,  atau  telah  bekerja  untuk  upah  di  luar  wilayah  Republik Indonesia.  Salah  satu  negara  yang  mengirim  sejumlah  besar  penduduknya  untuk  mencari pekerjaan di negara lain adalah Indonesia. Salah satu sumber potensial pendapatan mata uang asing untuk ekspansi ekonomi Indonesia adalah mengirim pekerja ke luar negeri untuk bekerja di negaral lain (Mubarok, 2021).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin bahwa semua rakyat Indonesia berhak atas hak dan kesempatan yang sama, tanpa diskriminasi, dalam mendapatkan pekerjaan dan standar hidup yang memuaskan. Pemerintah Indonesia secara aktif berusaha untuk memberikan  perlindungan  maksimal  bagi  calon  pekerja  migran,  yang  merupakan  bagian signifikan dari tenaga kerja Indonesia. Hal ini dicapai dengan menetapkan kebijakan dan program manajemen  migrasi  tenaga  kerja  dengan  tujuan  memastikan  pergerakan  yang  aman  dan  adil (Ayumidah, 2011).
Pembangunan  ketenagakerjaan  dilandasi  oleh  Pasal  27  ayat  (2)  UUD  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  berbunyi  :  “Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan”,  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  pemerintah  telah menerapkan  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan.  Pasal  86  (1) menjelaskan bahwa semua pekerja berhak mendapatkan perlindungan dalam hal keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, perlakuan etis dan hormat yang mempertahankan martabat manusia dan nilai-nilai agama (Purnomo, 2019).
Sebagai  salah  satu  pengirim  terbesar  pekerja  migran  di  Asia,  Negara  Indonesia  perlu menjamin  perlindungan  bagi  Pekerja  Migran  Indonesia.  Selain  itu,  sesuai  dengan  misi  dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945,  Negara Indonesia harus hadir dan membela setiap warga negara. Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 negara berkewajiban untuk memastikan  bahwa  setiap  warga  negara  memiliki  hak  dan  kesempatan,  serta  perlindungan terhadap diskriminasi, yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang layak, baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri,  sesuai  dengan  bidang  keahlian,  minat,  keterampilan, kemampuan, dan bakatnya (Wahyuningsih, 2023).
Menurut  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja Migran  Indonesia,  perlindungan  pekerja  migran  didasarkan  pada  konsep-konsep  dasar  seperti asimilasi,  hak-hak  yang  adil,  penghormatan  terhadap  nilai  dan  hak  manusia,  pemerintahan demokratis,  keadilan  sosial,  kesetaraan  gender,  integritas,  tidak  adanya  bias,  pencegahan perdagangan  manusia,  keterbukaan,  tanggung  jawab,  dan  keberlanjutan.  Namun  demikian, perlindungan hukum pekerja migran Indonesia masih belum dilaksanakan secara efisien. Ini tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan yang efektif dari tanggung jawab dan peran oleh semua lembaga yang  terkait  (Utami,  2021).  Setiap  kandidat  PMI  harus  mempersiapkan  diri  dengan  baik  dan memiliki keterampilan dasar yang diperlukan untuk tuntutan pekerjaan spesifik di lokasi target. Tujuannya adalah untuk mencegah karyawan dari  menjadi kewajiban bagi perusahaan  mereka. Selain itu, undang-undang harus memiliki kapasitas untuk menangani isu-isu sosial, khususnya dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap protokol untuk pekerjaan di luar negeri.
Sejumlah kasus pelanggaran terhadap hak-hak pekerja migran Indonesia juga pernah terjadi. Salah satu contoh pekerja migran Indonesia adalah Meriance, yang dipekerjakan di Malaysia untuk menghidupi empat anaknya. Meriance terdaftar dari Desa Poli di Timor Tengah Selatan, sebuah desa terpencil di Nusa Tenggara Timur. Pada bulan April 2014, Meriance dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga untuk Ong Su Ping Serene (Rachmawati, 2023). Setelah beberapa minggu bekerja di kediaman Serene, dia harus menghadapi serangan fisik yang dilakukan majiakannya. Setelah insiden itu, Serene ditahan dan diadili. Namun, pada bulan Oktober 2017, hakim membuat keputusan untuk  “dilepaskan tanpa dibebaskan,” juga disebut DNAA. ( discharge that does not amount to an acquittal ) (BBC News Indonesia, 2023). Meski sudah delapan tahun berlalu, bekas luka yang ada pada Meriance masih terlihat jelas.
BP2MI  melaporkan  bahwa  sebagian  besar  pengaduan  diajukan  oleh  Pekerja  Migran Indonesia yang ditempatkan di Malaysia, Arab Saudi, Korea Selatan, Taiwan, dan Hong Kong. Selama bulan November 2023, provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mengalami volume  pengaduan  terbesar.  Keluhan  yang  paling  banyak  muncul  adalah  para  Pekerja  Migran Indonesia yang menyatakan keinginannya untuk dipulangkan namun kemudian tidak berangkat. Selain  itu,  lalu  lintas  kedatangan  mayoritas  berasal  dari  Pekerja  Migran  Indonesia  yang ditempatkan di Malaysia, Singapura, dan Taiwan (BP2MI, 2023).(BP2MI, 2023a)
Efektivitas perlindungan hukum untuk Pekerja Migran Indonesia tetap tidak optimal karena beberapa faktor. Ini termasuk jaminan hukum yang lemah, pengumpulan data yang tidak memadai
mengenai kehadiran pekerja migran di negara tujuan, dan fungsi perwakilan Republik Indonesia. Pekerja Migran Indonesia dianggap sebagai kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di tempat kerja mereka di luar negeri. Pekerja sering bekerja dalam kondisi yang dianggap tidak  manusiawi,  ditandai  dengan  kompensasi  yang  tidak  memadai,  periode  kerja  yang berkepanjangan,  dan  kurangnya  jaminan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja.  Pernyataan  yang disebutkan  di  atas  menyoroti  persyaratan  yang  sangat  penting  untuk  perlindungan  hak  asasi manusia yang lebih besar bagi pekerja migran.
Siyasah Dauliyah berarti kuasa kepada negara untuk memerintah negara dalam hubungan internasional,  urusan  wilayah,  kewarganegaraan,  ekstradisi,  pengasingan  tahanan  politik,  dan tawanan  politik.  Siyasah  Dauliyah  juga  menangani  masalah  antar  negara,  perbedaan  agama, kontrak  bilateral  dan  unilateral  dengan  negara  lain.  Siyasah  Dauliyah  dapat  digunakan  untuk mengatur  hubungan  antar  negara  yang  terkait  dengan  konflik,  perjanjian  antar  negara,  dan keamanan  internasional.  Mengacu  pada  dasar-dasar  hukum  Islam  dan  hukum  internasional, kekuasaan kepala negara dapat mengatur negara dalam hubungan internasional dengan cara yang didasarkan pada keadilan, perdamaian, dan kesatuan umat manusia.
Istilah Siyasah Dauliyah mengacu pada otoritas suatu negara untuk mengatur dirinya sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan hubungan internasional, isu-isu wilayah, kewarganegaraan, ekstradisi, serta penanganan tahanan politik dan tahanan biasa. Topik Siyasah Dauliyah mencakup tantangan  yang  terkait  dengan  kaum dzimmi ,  ketidaksamaan  agama,  serta  dinamika  yang melibatkan  kaum dzimmi (Khallaf,  2005).  Kerangka  kerja Siyasah  Dauliyah berfungsi  sebagai mekanisme  untuk  mengelola  dan  mengawasi  interaksi  antara  negara-negara  yang  berbeda, khususnya  dalam  konteks  konflik,  perjanjian  antar  negara,  dan  isu  yang  berhubungan  dengan keamanan  internasional.  Berdasarkan  prinsip-prinsip  hukum  Islam  dan  hukum  internasional, otoritas  kepala  negara  memungkinkan  mereka  untuk  secara  efektif  mengatur  negara  dalam  hal hubungan  internasional  untuk  memastikan  keadilan,  perdamaian,  dan  promosi  kesatuan  umat manusia (Amalia, 2020). Hal tersebut dijelaskan dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:
َّنِا ۚ ا ْوُف َراَعَتِل َلِٕىۤاَبَق َّو اًب ْوُعُش ْمُكٰنْلَعَج َو ىٰثْنُا َّو  ٍرَكَذ  ْنِ م ْمُكٰنْقَلَخ اَّنِا  ُساَّنلا اَهُّيَآٰٰي َّنِاۗ ْمُكىٰقْتَا ِ هاللّٰ َدْنِع ْمُكَم َرْكَا
ٌرْيِبَخ ٌمْيِلَع َ هاللّٰ
“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (Q.S Al-Hujurat:13).
Salah  satu  elemen  penting  dalam siyasah  dauliyah yaitu  kajian  menegani  diplomasi. Diplomasi adalah proses yang digunakan oleh negara-negara untuk berinteraksi, bernegosiasi, dan menjalin  hubungan  dengan  negara-negara  lain  dalam  rangka  mencapai  tujuan-tujuan  politik, ekonomi,  sosial,  dan  keamanan  mereka.  Untuk  menjalankan  sebuah  misi  diplomatik  maka dibutuhkan  perwakilan  atau  duta.  Dalam  istilah  politik  Islam,  duta  disebut safir atau rasül .  la menjalankan  sejumlah  fungsi,  antara  lain  merundingkan  perjanjian,  menghadiri  upacara penobatan, merujukkan perselisihan, atau menebus Tawanan (Suntana, 2015).

## METODE
Untuk  menyusun  penelitian  ini  digunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  yang  biasa disebut juga dengan metode penelitian hukum normatif. Melalui penelitian hukum perpustakaan, yang dilakukan hanya melalui pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder, dianggap sebagai pendekatan standar dalam studi hukum.  Oleh karena itu, strategi yang berbeda digunakan untuk
melakukan analisis pada objek. Pendekatan penelitian yang dikenal sebagai kualitatif  mengacu pada persyaratan undang-undang yang berisi berbagai norma hukum. Pendekatan yang disebutkan di atas dapat dikombinasikan, memungkinkan penggunaan beberapa pendekatan yang tepat dalam penelitian  hukum  normatif.    Dengan  demikian,  penelitian  menggunakan  pendekatan  undang- undang, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.
Penelitian ini menggunakan dokumen hukum primer, yang meliputi undang-undang, catatan resmi  atau  protokol  dalam  proses  penetapan  hukum,  dan  keputusan  hakim.  Selain  itu menggunakan materi hukum sekunder mengacu pada sumber hukum yang berasal dari publikasi hukum yang terkemuka dan dokumen resmi. Sumber-sumber ini mencakup berbagai materi seperti buku-buku hukum, majalah hukum, dan jurnal hukum yang relevan dengan topik penelitian ini, khususnya perlindungan hukum pekerja migran Indonesia dari perspektif siyasah dauliyah. Untuk materi  non-hukum  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  web  resmi  dari  BP2MI. Penting bahwa materi ini relevan dengan topik yang ada, yaitu tinjauan siyasah dauliyah terhadap perlindungan hukum pekerja migran dari Indonesia.
Setelah  data  diperoleh,  mereka  akan  diproses,  dan  temuan  dari  pemrosesan  data  akan dianalisis dengan teori yang telah diperoleh. Untuk setiap data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dilakukan dianalisis. Penelitian menggunakan analisis deskriptif untuk analisis data. Analisis deskriptif melibatkan menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk aslinya, tanpa mencoba untuk menarik kesimpulan atau generalisasi.  Kata "analisis" mengacu pada pemeriksaan yang teliti dari gambar yang diperoleh untuk menentukan tujuan penelitian ini, yaitu untuk menunjukkan bahwa masalah itu ada dalam bentuk yang disajikan dalam formulasi masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia
Perlindungan  sosial  merupakan  suatu  bentuk  jaminan  yang  mencakup  aspek-aspek  dasar, seperti akses terhadap layanan kesehatan yang diperlukan selama hidup, serta memastikan adanya pendapatan  setidaknya  sesuai  dengan  standar  nasional  yang  ditentukan.  Definisi  tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh (Drolet, 2014) hampir serupa dengan yang dijelaskan oleh (Oliver, 2018) yang menggambarkan perlindungan sosial sebagai jaminan seumur hidup yang mencakup berbagai aspek, termasuk penyakit, perawatan medis, kecacatan, kecelakaan kerja, perlindungan keluarga, tunakarya, usia lanjut, penyintas, dan persalinan (Mubarok, 2021).
Keamanan    dan    ketertiban  merupakan    aspek    yang    sangat    diinginkan    oleh    setiap masyarakat  dalam  kehidupan  sehari-hari. Ketika  sebuah  masyarakat  memiliki  karakteristik yang  tertib,  lingkungannya  akan  menjadi  aman,  dan  warganya  akan  dapat  tinggal  dengan tenteram (Lubis, 2024). Mekanisme perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki peran penting dalam menjaga hak-hak dan kesejahteraan mereka, baik di dalam maupun di luar negeri. Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki tujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai  warga  negara  dan  Pekerja  Migran  Indonesia.  Serta  menjamin  pelindungan  hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Jaminan sosial juga merupakan bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat termasuk Tenaga Kerja Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa “Dalam upaya perlindungan Pekerja  Migran  Indonesia,  Pemerintah  Pusat  menyelenggarakan  Jaminan  Sosial  bagi  Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.”
Selain  itu,  Indonesia  telah  melakukan  sejumlah  perjanjian  bilateral  dengan  negara-negara tujuan migran yang menetapkan ketentuan-ketentuan perlindungan bagi PMI, termasuk jaminan upah, perlakuan yang adil, dan akses terhadap layanan kesehatan. Di tingkat multilateral, Indonesia juga  terlibat  dalam  Konvensi  Internasional  tentang  Hak-Hak  Pekerja  Migran  dan  Anggota Keluarganya, yang memberikan kerangka kerja yang lebih luas untuk perlindungan PMI di tingkat internasional (Istianah & Imelda, 2021).
Pusat  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  dan  Kantor  Perwakilan  Republik Indonesia  (KJRI)  di  negara-negara  tujuan  migran  juga  memainkan  peran  penting  dalam memberikan bantuan hukum, pendampingan, dan advokasi kepada PMI yang menghadapi masalah di tempat kerja atau dalam proses migrasi mereka.  Lembaga non-pemerintah (LSM) juga turut serta dalam memberikan dukungan hukum dan sosial kepada PMI.
Selain bantuan hukum, PMI juga memiliki akses untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atau badan penyelesaian sengketa yang berwenang jika mereka mengalami pelanggaran hak-hak mereka. Proses hukum ini memungkinkan mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka, seperti hak atas upah yang belum dibayarkan atau perlakuan diskriminatif, sehingga memberikan jalan bagi mereka untuk mencari keadilan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 pasal 31, diantara kedua negara asal dan negara tujuan untuk pekerja  migran diminta untuk  menyediakan langkah-langkah perlindungan sosial untuk melindungi hak dan kesejahteraan para pekerja migran. Namun, pekerja migran tetap rentan terhadap kondisi perlindungan sosial yang tidak memadai. Terkadang, meskipun mereka membayar  untuk  skema  perlindungan  sosial,  seperti  jaminan  sosial,  mereka  mungkin  tidak mendapatkan manfaat yang sesuai dengan kontribusi mereka (Hennebry, 2014). Hal ini mendorong lahirnya  skema  perlindungan  sosial  informal  yang  berbeda  dalam  formatnya,  yang  dapat dijalankan  oleh  keluarga,  kerabat,  teman,  atau  rekan  kerja.  Perlindungan  sosial  ini  juga  dapat diterapkan berdasarkan gender, kelompok etnik, dan komunitas (Davuleya, 2018).
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan  No. 18 Tahun 2018, menetapkan manfaat jaminan sosial khusus yang tersedia bagi PMI. Keuntungan-keuntungan ini termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan KEmatian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Dari tiga skema diatas, PMI harus mendaftar untuk berpartisipasi dalam program JKK dan JKM, sedangkan program JHT adalah sukarela  dan  dapat  diikuti  atas  kebijaksanaan  pekerja  migran.  Peraturan  tentang  periode perlindungan  telah  diterapkan,  termasuk  periode  perlindungan  maksimum  5  bulan  sebelum penempatan,  durasi  maksimum  25  bulan  selama  penempatan  dan  periode  1  bulan  setelah penempatan. Oleh karena itu, total periode perlindungan untuk PMI adalah 31 bulan. Meskipun PMI menyadari menerima BPJS Ketenagakerjaan untuk JKK dan JKM, beberapa individu tidak memiliki kartu BPJS tersebut.
Jenis perlindungan dari JKK dan JKM yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 tahun 2018 memiliki fungsi dan manfaatnya tersendiri. Perlindungan tersebut mencakup perawatan dan pengobatan bagi pekerja migran sebelum dan sesudah penempatan yang terbukti mengalami  kekerasan  fisik  atau  perkosaan  di  negara  penerima,  santunan  uang  jika  terjadi kecelakaan  kerja  yang  mengakibatkan  kecacatan,  santunan  kematian,  bantuan  untuk  PMI  yang gagal berangkat, hingga beasiswa untuk 2  anak bagi PMI yang  mengalami cacat  total. Selama masa penempatan, perlindungan meliputi perawatan dan pengobatan bagi PMI yang dipulangkan karena kecelakaan kerja, santunan uang, pendampingan, dan pelatihan vokasional untuk PMI yang mengalami kecacatan karena kecelakaan kerja, serta santunan kematian. Selain itu, terdapat juga jaminan sosial lainnya, seperti Jaminan Hari Tua, namun skema  ini bersifat opsional dan  tidak wajib diikuti oleh PMI.
Berdasarkan  data  yang  dikeluarkan  World  Bank,  ada  9  juta  PMI  bekerja  di  luar  negeri. Padahal data PMI yang tercatat oleh BP2MI hanya sebanyak 4,6 juta PMI. Sedangkan 4,4 juta orang PMI yang ada di luar negeri berangkat secara illegal (Syahirah & Meiliana, 2023). Dengan kondisi tersebut tentu banyak terjadi penyelewengan terhadap hak-hak PMI yang dilakukan oleh para Jasa Perusahaan atau Agen, dikarenakan mereka tidak memiliki izin yang memadai. Sehingga banyan  PMI  yang  tidak  mendapatkan  perlindungan  yang  memadai  dalam  berbagai  aspek kehidupan. Hal  tersebut tidak sejalan dengan Pasal  21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang  menerangkan  bahwa  PMI  yang  bekerja  di  luar  negeri  harus  dilindungi  dengan  fasilitas menyertakan hak-hak mereka, termasuk fasilitasi menyertakan hak-hak pekerja migran Indonesia (Subiyanto, 2024).
Melalui Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak terlepas dari keberlakuannya di masyarakat. Maka dari itu keberlakuan hukum itu penting untuk mengetahui bagaimana dan mengapa hukum diterima dan diakui sebagai sesuatu yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Keberlakuan hukum berarti cara keberadaan hukum, yang mencakup tiga aspek yaitu: a) Keberlakuan Faktual: Untuk hal ini Undang-undang secara efektif diikuti oleh warga dan pihak berwenang, dengan kepatuhan yang tulus. Ini menunjukkan bahwa hukum bekerja seperti  tujuannya;  b)  Keberlakuan  Yuridikal:  Berarti  undang-undang  dibuat  sesuai  dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, oleh otoritas yang sesuai, dan isiannya tidak bertentangan dengan  undang-undang  lainnya;  c)  Keberlakuan  Moral:  Konten  yang  terdapat  dalam  undang- undang secara etis dapat diterima berdasarkan pertimbangan rasional, dengan demikian undang- undang memenuhi konsep atau persyaratan keadilan (Shidarta, 2008).
Secara keberlakuan faktual berarti hukum yang ada dipatuhi dan diimplementasikan secara efektif oleh masyarakat dan otoritas terkait. Efektivitas di lapangan, Undang-Undang No.18 tahun 2017 dirancang untuk memberikan perlindungan komprehensif kepada PMI. Implementasi faktual terlihat dari berbagai mekanisme dan institusi yang didirikan untuk memastikan perlindungan ini, seperti  Pusat  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  dan  Kantor  Perwakilan  Republik Indonesia (KJRI) di negara tujuan migran.
P3MI  maupun  KJRI  sudah  berfungsi  sebagai  lembaga  yang  mengawasi  dan  memastikan perlindungan  hak-hak  PMI.  Mereka  menyediakan  layanan  informasi,  pengaduan,  dan  bantuan hukum  bagi  PMI.  P3MI  juga  secara  aktif  melakukan  sosialisasi  mengenai  hak-hak  PMI  dan prosedur migrasi yang aman. Selain itu, KJRI di negara tujuan migran memberikan bantuan hukum dan advokasi kepada PMI yang mengalami masalah di luar negeri. Ini termasuk bantuan dalam kasus kekerasan, penipuan, dan masalah kontrak kerja.
Pemerintah  juga  telah  mengadakan  program  jaminan  sosial  bagi  PMI  dan  keluarganya. Namun kurangnya sosialisasi program  ini kepada PMI, serta kesulitan dalam proses klaim dan distribusi  manfaat  yang  terkadang  tidak  sesuai  dengan  kontribusi  yang  dibayarkan.  Meskipun Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia ini menyediakan  kerangka  kerja  yang  komprehensif  untuk  perlindungan  PMI,  tantangan  seperti sosialisasi  yang  kurang,  ketidaksesuaian  manfaat  jaminan  sosial,  dan  implementasi  perjanjian internasional tetap ada (BP2MI, 2023).
Keberlakuan  yuridikal  merujuk  pada  pembentukan  hukum  yang  sesuai  dengan  aturan  dan prosedur yang berlaku serta konsistensi dengan kaidah hukum lainnya. Undang-Undang No. 18 tahun  2017  dibentuk  oleh  badan  legislatif  yang  sah  dan  melalui  prosedur  yang  sesuai  dengan konstitusi  dan  aturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Ini  memberikan  dasar yuridikal yang kuat untuk keberlakuan hukum ini. Undang-Undang No. 18 tahun 2017 ini juga selaras  dengan  berbagai  konvensi  internasional  tentang  hak-hak  pekerja  migran  dan  anggota
keluarganya, menunjukkan konsistensi dengan kerangka hukum internasional,  seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, serta konvensi ILO tentang pekerja migran.
Keberlakuan moral UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dibuat  degan  pengakuan  dan  penerimaan  terhadap  nilai-nilai  etika,  keadilan,  dan  hak  asasi manusia. Undang-undang ini tidak hanya menyediakan kerangka hukum untuk melindungi PMI, tetapi  juga  mencerminkan  komitmen  moral  negara  untuk  memastikan  kesejahteraan,  keadilan sosial, dan pemberdayaan pekerja migran dan keluarga  mereka. Undang-Undang No. 18 tahun 2017  juga  berpedoman  pada  hak  asasi  manusia,  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  23  Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak pekerja untuk mendapatkan upah yang layak dan perlindungan sosial
Meskipun  demikian  undang-undang  sudah  dirancang  sebaik  mungkin,  sesuai  dengan  teori keberlakuan  hukum  yang  ada,  dalam  pelaksanaannya  masih  banyak  pelanggaran  yang  terjadi. Seperti  melarang  perekrutan  ilegal,  dalam  praktiknya  masih  banyak  kasus  PMI  yang  direkrut melalui jalur tidak resmi, yang sering kali berakhir dengan eksploitasi dan perlakuan yang tidak manusiawi.  Masih  banyak  PMI  yang  tidak  menerima  upah  sesuai  dengan  kontrak  atau  upah minimum  yang  ditetapkan,  melanggar  prinsip  keadilan  yang  diharapkan  oleh  undang-undang. Beberapa  PMI  masih  bekerja  dalam  kondisi  yang  tidak  aman  dan  berisiko  tinggi  tanpa perlindungan  atau  dukungan  yang  memadai,  bertentangan  dengan  prinsip  keselamatan  dan kesejahteraan yang diamanatkan oleh undang-undang. PMI sering kali dipaksa bekerja melebihi jam kerja yang wajar tanpa kompensasi yang sesuai, yang melanggar hak-hak mereka atas waktu istirahat dan keseimbangan kerja-hidup.
UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki hubungan yang kuat dengan teori keberlakuan hukum, meliputi aspek faktual, yuridikal, dan moral. Secara faktual,  undang-undang  ini  diimplementasikan  melalui  berbagai  mekanisme  dan  institusi, meskipun masih ada tantangan dalam efektivitasnya. Secara yuridikal, undang-undang ini disusun dan dioperasionalkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan konsisten dengan hukum internasional. Dari segi moral, undang-undang ini diterima dengan baik oleh masyarakat karena mengandung nilai-nilai keadilan dan perlindungan  hak asasi manusia. Namun, untuk mencapai keberlakuan  yang  ideal,  diperlukan  upaya  terus-menerus  dari  pemerintah,  masyarakat,  dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi dan memastikan bahwa perlindungan bagi PMI benar-benar efektif dan berkeadilan.

## Kendala Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia
Perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan isu yang kompleks dan menuntut perhatian serius dari berbagai pihak  terkait. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah  perbedaan  sistem  hukum  antara  negara  asal  dan  negara  tujuan  migrasi.  Hal  ini  dapat mengakibatkan  ketidakpastian  dalam  penerapan  hak-hak  pekerja  migran  serta  kesulitan  dalam menyelesaikan  sengketa  hukum  yang  muncul  selama  proses  migrasi.  Misalnya,  PMI  mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami atau mengakses sistem hukum di negara tujuan mereka, terutama jika mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap bantuan hukum (Jabbar, 2022).
Kendala lainnya adalah kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka. Banyak PMI yang tidak  memiliki  pengetahuan  yang  memadai  tentang  hak-hak  mereka  sebagai  pekerja  migran, sehingga rentan terhadap eksploitasi oleh majikan atau agen penempatan. Selain itu, bahasa dan budaya  yang  berbeda  juga  menjadi  hambatan  dalam  berkomunikasi  dan  memahami  prosedur
hukum  di  negara  tujuan  migrasi,  sehingga  meningkatkan  risiko  PMI  untuk  dieksploitasi  atau menjadi korban pencabulan hak-hak mereka (Rolasta & Hoesin, 2020).
Ketidakpastian status hukum juga menjadi masalah serius bagi PMI. Banyak pekerja migran yang  tinggal  dan  bekerja  secara  ilegal  di  negara  tujuan  mereka  karena  masalah  perizinan  atau kontrak kerja yang tidak jelas. Hal ini membuat mereka rentan terhadap eksploitasi, penindasan, dan  penangkapan  oleh  pihak  berwenang.  Selain  itu,  status  hukum  yang  tidak  jelas  juga  dapat menyulitkan akses PMI terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial di negara tujuan migrasi.
Faktor  sosial  dan  budaya  juga  dapat  menjadi  kendala  dalam  perlindungan  hukum  pekerja migran Indonesia. Diskriminasi dan stereotip negatif terhadap pekerja migran dapat menghambat upaya  perlindungan  yang  adil  dan  setara.  Selain  itu,  kurangnya  pemahaman  dan  dukungan masyarakat terhadap hak-hak pekerja migran juga dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum.  kendala-kendala  ini  menunjukkan  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  migran Indonesia masih memiliki tantangan yang perlu diatasi.
Secara keseluruhan, kendala perlindungan hukum bagi PMI meliputi perbedaan sistem hukum, kurangnya  pemahaman  tentang  hak-hak  mereka,  lemahnya  penegakan  hukum,  ketidakpastian status hukum, dan berbagai hambatan praktis lainnya. Untuk mengatasi masalah ini,  diperlukan kerjasama antara negara asal dan negara tujuan migrasi, peningkatan kesadaran akan hak-hak PMI, peningkatan penegakan hukum, serta upaya untuk memperkuat sistem perlindungan hukum bagi PMI.
Teori diplomasi dapat digunakan untuk memahami dan menyelesaikan masalah perlindungan hukum  bagi  PMI.  Teori  diplomasi  berfokus  pada  interaksi  antara  negara  dan  organisasi internasional  dalam  mencapai  tujuan  yang  lebih  baik.  Dalam  situasi  PMI,  diplomasi  dapat digunakan  untuk  meningkatkan  kerjasama  antara  negara  asal  dan  negara  tujuan  migrasi,  serta meningkatkan  kesadaran  dan  penegakan  hukum.  Diplomasi  merupakan  alat  yang  sangat  kuat dalam  mengatasi tantangan perlindungan hukum bagi PMI. Namun, keberhasilan diplomasi  ini sangat bergantung pada komitmen politik, kerjasama antar pemerintah, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk LSM dan masyarakat internasional.
Tujuan  diplomasi  adalah  untuk  memelihara  kebijakan  luar  negeri  suatu  pemerintah, mempengaruhi  keputusan  negara  lain,  dan  mencapai  perdamaian  dunia  melalui  proses  politik. Diplomasi juga bertujuan untuk meningkatkan jalinan kerja sama antar negara melalui berbagai bidang  seperti  pariwisata,  pendidikan,  dan  budaya,  serta  membentuk  pandangan  positif  dari masyarakat asing (Setiawan, 2016).
Pertama , diplomasi bilateral dan multilateral untuk menghadapi kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi PMI. Diplomasi bilateral dan multilateral adalah dua bentuk diplomasi yang  digunakan  oleh  negara  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  politik,  ekonomi,  dan  sosialnya. Diplomasi  bilateral  digunakan  untuk  meningkatkan  kerja  sama  antar  dua  negara,  sedangkan diplomasi  multilateral  digunakan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  yang  lebih  luas  dan  lebih kompleks melalui kerja sama antar negara (Kurniawati & Madu, 2022).
Diplomasi multilateral melibatkan kerjasama di antara banyak negara untuk mengatasi isu-isu global. Dalam konteks PMI, Indonesia dapat bekerja sama dengan organisasi internasional seperti International  Labour  Organization  (ILO)  dan  United  Nations  (UN)  untuk  menetapkan  standar perlindungan bagi pekerja migran. Konvensi ILO mengenai pekerja migran dapat dijadikan acuan dalam  perumusan  kebijakan  nasional  dan  internasional.  Selain  itu,  perjanjian  bilateral  antara Indonesia  dan  negara  tujuan  migrasi  sangat  sangat  dibutuhkan.  Misalnya,  Memorandum  of Understanding (MoU) yang mengatur tentang perlindungan dan hak-hak PMI dapat membantu
memastikan standar perlindungan yang jelas. Perjanjian ini dapat mencakup aspek-aspek seperti upah minimum, jam kerja, kondisi kerja, dan akses terhadap bantuan hukum.
Kedua ,  diplomasi  perlindungan  sebagai  salah  satu  bentuk  diplomasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi PMI yang tinggal di luar negeri. Tujuan utamanya adalah untuk  memastikan  keselamatan  dan  hak-hak  PMI  yang  berada  di  luar  negeri,  serta  untuk meningkatkan  kerja  sama  antara  Indonesia  dengan  negara  lain  dalam  hal  perlindungan  PMI (Paramitaningrum et al., 2018). Diplomasi perlindungan mencakup berbagai aspek, seperti fungsi kekonsuleran,  model  diplomasi  perlindungan,  kebijakan  perlindungan,  dan  implementasi. Perlindungan  diplomasi  sangat  penting  untuk  menjamin  keselamatan  dan  hak-hak  PMI  yang berada di luar negeri.
Kedutaan  besar  dan  konsulat  Indonesia  di  negara-negara  tujuan  PMI  harus  aktif  dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum. Ini termasuk menyediakan akses bantuan hukum, mendirikan pusat perlindungan sementara, dan memastikan adanya komunikasi yang mudah bagi PMI yang menghadapi masalah. Perlu adanya kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi lokal yang peduli dengan hak-hak pekerja migran dapat memperkuat upaya perlindungan. Organisasi ini seringkali memiliki jaringan dan sumber daya yang dapat membantu PMI.
Ketiga , diplomasi preventif yang dipahami sebagai diplomasi yang dilakukan untuk mencegah timbulnya konflik dan peperangan di dunia. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari campur tangan langsung negara besar dalam krisis yang timbul di wilayah ketiga. Adanya pelatihan dan edukasi bagi calon PMI sebelum mereka berangkat, Indonesia melakukan diplomasi preventif. Ini termasuk pemahaman tentang hak-hak mereka, budaya dan sistem hukum di negara tujuan, serta keterampilan  bahasa.  Dengan  demikian,  PMI  akan  lebih  siap  menghadapi  tantangan  di  negara tujuan. Agen  penempatan  juga  harus  dilatih  dan  diawasi  untuk  memastikan  mereka  bertindak sesuai dengan hukum dan etika. Agen yang bertanggung jawab dapat membantu mengurangi risiko eksploitasi dan penyalahgunaan.
Keempat , diplomasi kebijakan adalah suatu bentuk diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kerja sama  antar  negara  dan  mencapai  tujuan  nasional.  Indonesia  dapat  menggunakan  platform internasional  untuk  mengadvokasi  perlindungan  yang  lebih  baik  bagi  pekerja  migran.  Dengan memperjuangkan  isu  ini  di  forum-forum  seperti  ASEAN,  APEC,  dan  G20,  Indonesia  dapat mendorong  negara-negara  lain  untuk  meningkatkan  standar  perlindungan.  Upaya  lainnya  yaitu dengan  membentuk  harmonisasi  kebijakan  antara  Indonesia  dan  negara  tujuan  migrasi  juga penting.  Ini  termasuk  penyesuaian  regulasi  dan  peraturan  yang  mengatur  perlindungan  pekerja migran untuk memastikan keselarasan dan penegakan yang efektif.
Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi PMI, Indonesia perlu memperkuat diplomasi preventif,  perlindungan,  dan  kebijakan.  Ini  tidak  hanya  akan  membantu  meningkatkan  kondisi kerja dan kehidupan PMI, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang peduli dengan hak-hak pekerja migran. Dengan demikian, pendekatan diplomasi yang komprehensif dan berkelanjutan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan memastikan hak-hak PMI dihormati dan dijaga di negara manapun mereka bekerja.

## Analisis Siyasah Dauliyah terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia
Pekerja migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang saat ini, berencana, atau telah terlibat  dalam  pekerjaan  berbayar  di  luar  perbatasan  Republik  Indonesia.  Menurut  Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pekerja migran
Indonesia  meliputi  orang-orang  yang  bekerja  untuk  entitas  hukum,  mereka  yang  bekerja  bagi entitas non-legal, dan karyawan migran individu Indonesia (Apriani, 2021).
Perlu diingat pentingnya melindungi hak-hak hukum pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia  telah  menerapkan  langkah-langkah  hukum  untuk  melindungi  hak  dan  kesejahteraan pekerja  migran  Indonesia  (Apriani,  2021).  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia.  Undang-undang  ini  memberikan  berbagai  hak  bagi pekerja migran Indonesia, termasuk perlindungan, upah yang adil, jaminan sosial, dan akses ke bantuan hukum. Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri juga memiliki hak yang sama dengan pekerja lokal, seperti hak atas upah, hak atas jaminan sosial, dan hak atas bantuan hukum.
Namun,  pada  kenyataanya  masih  terdapat  pelanggaran  terhadap  hak-hak  pekerja  migran Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri. Salah satu contoh pekerja migran Indonesia yang mengalami pelanggaran hak adalah Meriance, yang dipekerjakan di Malaysia dan mendapatkan serangan secara fisik oleh majikannya. Selain itu, BP2MI juga melaporkan bahwa sebagian besar pengaduan diajukan oleh Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan di Malaysia, Arab Saudi, Korea Selatan, Taiwan, dan Hong Kong. Selama bulan November 2023, provinsi Jawa Barat, Jawa  Tengah,  dan  Jawa  Timur  mengalami  volume  pengaduan  terbesar.  Keluhan  yang  paling banyak  muncul  adalah  para  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  menyatakan  keinginannya  untuk dipulangkan namun kemudian tidak berangkat.
Berdasarkan  uraian  diatas  penulis  menggunakan  teori  siyasah  dauliyah  untuk  melakukan analisis terhadap perspektif hubungan internasional secara islam. Siyasah dauliyah adalah bidang studi yang menyelidiki problematika kebijakan pemerintah, berfokus pada aspek-aspek penting dari  melindungi  warga  dan  menjamin  keadilan  dalam  kerangka  hukum.  Siyasah  dauliyah mengatur kebijakan luar negeri dan berbagai aspek hubungan antar negara, mencakup kedaulatan, kekuasaan, dan otoritas. Untuk mencapai perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai langkah untuk menjamin perlindungan hukum mereka.  Ini  termasuk  penandatanganan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat jaminan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (Faradila & Harahap, 2023).
Siyasah Dauliyah menyoroti peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan perlindungan pekerja  migran Indonesia. Dalam perspektif Siyasah Dauliyah, pemerintah memiliki  tanggung jawab untuk melindungi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Hal ini mencakup pemenuhan hak-hak dasar, seperti upah yang layak, kondisi kerja yang aman, dan akses terhadap layanan kesehatan. Siyasah Dauliyah juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan negara tujuan migrasi. Dalam perlindungan hukum pekerja migran Indonesia, pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan pemerintah negara tujuan untuk memastikan adanya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran hak pekerja migran.
Kehadiran  siyasah  dauliyah  terhadap  perlindungan  hukum  pekerja  migran  Indonesia memiliki  dampak  substansial  pada  tingkat  perlindungannya  yang  diberikan  kepada  pekerja tersebut di negara penerima. Melalui peningkatan pemahaman tentang keberlakuan hukum dan tinjauan siyasah dauliyah yang berkaitan dengan perlindungan hukum pekerja migran Indonesia. Untuk secara aktif berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang bertujuan meningkatkan efektivitas  perlindungan  hak-hak  pekerja  migran  Indonesia.  Penilaian  terhadap  kebijakan  dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia haruslah sejalan dengan tujuan syariah Islam yang
berusaha untuk melindungi lima esensi dasar manusia: agama ( ad-din ), jiwa ( an-nafs ), akal ( al- aql ), keturunan ( an-nasl ), dan harta benda ( al-mal).
Perlunya perlindungan jiwa ( An-Nafs ), yang penerapannya melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menunjukkan upaya pemerintah untuk melindungi jiwa pekerja migran. Ketika hak-hak pekerja migran seperti perlindungan dari kekerasan fisik, seperti kasus Meriance, dilanggar,  ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip perlindungan jiwa dalam Maqasid Syariah . Negara wajib memberikan perlindungan fisik dan keamanan bagi warganya, baik di dalam maupun di luar negeri.
Setiap  manusia  juga  perlu  melakukan  perlindungan  atas  harta  benda  ( Al-Mal ),  undang- undang ini juga mengatur tentang hak atas upah yang adil dan jaminan sosial bagi pekerja migran. Ini sejalan dengan tujuan Maqasid Syariah untuk melindungi harta benda. Pekerja migran yang tidak  menerima  upah  yang  layak  atau  mengalami  eksploitasi  upah  merupakan  pelanggaran terhadap  hak  mereka  untuk  mendapatkan  nafkah  yang  adil.  Langkah-langkah  hukum  yang memastikan pembayaran upah yang adil dan jaminan sosial adalah wujud konkret perlindungan harta benda dalam konteks syariah.
Tidak hanya itu, perlindungan agama ( Ad-Din ) juga perlu dilakukan sesuai dengan Maqasid Syariah yang  menekankan  pentingnya  kebebasan  beragama.  Pekerja  migran  harus  diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah mereka dan akses ke fasilitas keagamaan, baik dalam hal mendirikan salat, puasa, dan aktivitas keagamaan lainnya. Pemerintah dan majikan di luar negeri harus memastikan hal ini.
Perlindungan Akal ( Al-Aql ) juga diperlukan bagi PMI selama mereka bekerja di luar negeri. Seperti  halnya  akses  ke  bantuan  hukum  yang  disebutkan  dalam  undang-undang  menunjukkan bahwa pekerja  migran  memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan bimbingan hukum. Ini sejalan dengan perlindungan akal dalam Maqasid Syariah , yang mencakup pendidikan dan akses ke  informasi  yang  benar.  Pendidikan  mengenai  hak-hak  mereka  sebagai  pekerja  migran  dan bagaimana melaporkan pelanggaran juga termasuk dalam perlindungan akal ini.
Para  PMI  yang  bekerja  di  luar  negeri  juga  perlu  untuk  memberikan  perlindungan  bagi keturunannya ( An-Nasl ). Banyak pekerja migran yang meninggalkan keluarga mereka di tanah air untuk mencari nafkah. Perlindungan keturunan dalam Maqasid Syariah berarti memastikan bahwa keluarganya juga tidak dirugikan dan mendapatkan dukungan yang diperlukan, termasuk dukungan  finansial  yang  mereka  kirimkan  tidak  disalahgunakan  atau  tertunda.  Seperti  halnya dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  18  tahun  2017  memberikan  kerangka  kerja  yang komprehensif  dengan  adanya  ketentuan  tentang  perlindungan  sosial,  bantuan  hukum, penyuluhan, pemberdayaan,  mekanisme pengaduan, dan dukungan psikologis, undang-undang ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  keluarga  pekerja  migran  mendapat  dukungan  dan perlindungan yang memadai selama anggota keluarga mereka bekerja di luar negeri.
Teori  ini  juga  mempertimbangkan  aspek  sosial  dan  ekonomi  dalam  perlindungan  hukum pekerja  migran  Indonesia.  Pemerintah  perlu  memastikan  adanya  program  reintegrasi  dan pengembangan  keterampilan  bagi  pekerja  migran  yang  kembali  ke  Indonesia.  Selain  itu, pemerintah juga perlu mendorong investasi di sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja yang layak bagi pekerja migran yang kembali ke tanah air. Dengan menggunakan teori ini dapat  pula  mengidentifikasi  tantangan  dan  kendala  yang  dihadapi  dalam  perlindungan  hukum pekerja migran Indonesia. Hal ini mencakup masalah seperti kurangnya kesadaran akan hak-hak pekerja  migran,  ketidakadilan  dalam  sistem  hukum,  dan  sulitnya  akses  ke  mekanisme penyelesaian sengketa (Indah, 2021).
Langkah-langkah hukum yang diambil oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sudah mencakup banyak aspek perlindungan yang sejalan dengan prinsip- prinsip Maqasid Syariah . Namun, implementasi dan penegakan hukum ini masih perlu diperkuat untuk memastikan bahwa semua pekerja migran Indonesia mendapatkan hak-hak mereka secara penuh dan terhindar dari pelanggaran. Kesadaran dan penegakan hukum yang lebih kuat, baik di dalam maupun luar negeri, adalah kunci untuk mencapai perlindungan yang komprehensif sesuai dengan tujuan syariah.

## KESIMPULAN
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia merupakan  landasan  hukum  yang  komprehensif  untuk  melindungi  hak-hak  dan  kesejahteraan pekerja migran Indonesia dan keluarganya, baik dari segi perlindungan sosial, hukum, maupun ekonomi. Implementasi undang-undang  ini mencerminkan tiga aspek keberlakuan hukum yaitu faktual,  yuridikal,  dan  moral.  Namun  tetap  menghadapi  tantangan  dalam  efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Meskipun mekanisme seperti P3MI dan KJRI serta program jaminan sosial  telah  didirikan  untuk  mendukung  perlindungan  PMI,  masalah  seperti  perekrutan  ilegal, ketidaksesuaian manfaat jaminan sosial, dan pelanggaran hak-hak pekerja masih sering terjadi. Oleh karena itu, perlu upaya berkelanjutan dari pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran benar-benar efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Menghadapi  berbagai  tantangan  kompleks  seperti  perbedaan  sistem  hukum,  kurangnya pemahaman akan hak-hak mereka, ketidakpastian status hukum, dan faktor sosial serta budaya. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan kerjasama yang intensif antara negara asal  dan negara tujuan melalui diplomasi bilateral dan multilateral, serta penggunaan diplomasi perlindungan dan preventif. Diplomasi kebijakan juga berperan penting dalam mendorong harmonisasi regulasi dan peningkatan  standar  perlindungan  pekerja  migran  di  forum  internasional.  Upaya  yang komprehensif  dan  berkelanjutan  dari  pemerintah  Indonesia,  lembaga  internasional,  LSM,  dan masyarakat luas sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan yang efektif dan adil bagi PMI, sekaligus  memperkuat  posisi  Indonesia  sebagai  negara  yang  peduli  terhadap  hak-hak  pekerja migran.
Perlindungan  hukum  bagi  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  yang  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 merupakan langkah signifikan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah, yang mencakup perlindungan jiwa, harta benda,  agama,  akal, dan keturunan. Namun,  implementasi  dan  penegakan  hukum  masih  menghadapi  berbagai  tantangan,  termasuk kurangnya kesadaran hak, ketidakadilan dalam sistem hukum, dan akses terbatas ke mekanisme penyelesaian  sengketa.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  kerjasama  internasional  yang  efektif, peningkatan kesadaran hak, dan penegakan hukum yang lebih kuat untuk memastikan bahwa hak- hak PMI terpenuhi secara komprehensif dan adil, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan migrasi.

## REFERENSI
Amalia,  R.  (2020). Keterlibatan  Negara  Lain  Dalam  Penyelesaian  Konflik  Musim  Uighur Perspektif Siyasah Dauliyah . IAIN Purwokerto. Apriani,  E.  (2021). Perlindungan  Hukum  Anak  Buah  Kapal  Menurut  Siyasah  Dauliyah  Dan Hukum Positif . IAIN Metro. Ayumidah. (2011). Blantika Hukum Ketenagakerjaan . Sofmedia. BBC News Indonesia. (2023). Kasus Penyiksaan Pekerja Migran Indonesia Asal NTT, Saksi Polisi
Malaysia Sebut Korban Alami Kekerasan-’Kepala Retak, Muka Lebam . https://www.bbc.com/indonesia/dunia-64812388
BP2MI.  (2023a). Data  Penempatan  Dan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Periode November  2023 .  https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan- pekerja-migran-indonesia-periode-november-2023
BP2MI.  (2023b). Pembayaran  Jaminan  Sosial  BPJS  Ketenagakerjaan  Bagi  Pekerja  Migran Indonesia  Program  G  to  G  Korea  Selatan  yang  akan  Diberangkatkan  pada  tanggal  25 Desember  2023 .  https://bp2mi.go.id/gtog-detail/korea/pembayaran-jaminan-sosial-bpjs- ketenagakerjaan-bagi-pekerja-migran-indonesia-program-g-to-g-korea-selatan-yang-akan- diberangkatkan-pada-tanggal-25-desember-2023
Davuleva, G. (2018). (Non)state  and (in)formal social protection in Africa: Focusing on burial societies. International Social Work , Vol. 61 No , 156–168. Drolet, J. L. (2014). Social Protection and Social Development International Initiatives . Springer. Faradila, I. E., & Harahap, A. M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap TKI Oleh Pemerintah Indonesia dalam Perspektif Siyasah Dauliyah (Studi Kasus Pembunuhan Nurul Aidah TKI Asal Batubara Sumatera Utara di Malaysia). UNES Law Review , Vol. 5 No. , 4083–4094. Hennebry, J. (2014). Falling through the cracks? Migrant workers and the Global Social Protection Floor. Global Social Policy , Vol. 14 No , 369–388.
Indah,  P.  V.  (2021). Kebijakan  Politik  Luar  Negeri  Indonesia  terhadap  Pengungsi  Asing  dan Pencari Suaka Pada Era Reformasi Perspektif Siyāsah Dauliyah . IAIN Purwekerto. Istianah, I., & Imelda, J. . (2021). Mekanisme Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan Di Hongkong. Sosio Konsepsia:  Jurnal Penelitian Dan  Pengembangan Kesejahteraan Sosial , Vol. 10 No , 111. Jabbar,  D.  A.  (2022). Analisis  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  perlindungan pekerja  migran  Indonesia  persepektif  Siyasah  Dusturiyah .  UIN  Sunan  Gunung  Djati Bandung.
Khallaf, A. W. (2005). Politik Hukum Islam . Tiara Wacana.
Kurniawati, E., & Madu, L. (2022). Peningkatan Kerja Sama Multilateral Dan Bilateral Melalui Diplomasi  Kesehatan  Mengenai  Penanggulangan  Vaksin  Covid-19  Di  Indonesia. Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan , 14 (2), 22–47. https://doi.org/10.31315/jsdk.v14i2.6820 Lubis, M. R. (2024). Analisis Kualitatif Dampak Hukum Pidana Terhadap Masyarakat. Dinasti Review JIHHP , Vol.4 No.4 , 547. Mubarok, M. F. (2021). Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)/Pekerja Mugran Indonesia (PMI) Di Malaysia Perspektif Siyasah Dauliyah . Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Oliver, M. (2018). Social protection for migrant workers in ASEAN: Developments, challenges, and prospects . International Labour Organization.
Paramitaningrum,  Yustikaningrum,  R.  V.,  &  Dewi,  G.  D.  P.  (2018).  Model  Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri. Global & Strategis , Th. 12 No.
Purnomo, D. (2019). Fenomena Migrasi Tenaga Kerja Dan Perannya Bagi Pembangunan Daerah Asal. Jurnal Ekonomi Pembangunan , Vol. 10 , 84.
Rachmawati. (2023). Disiksa Majikan Di Malaysia, Meriance Buruh Migran Asal NTT Berjanji Akan Mengejar Keadilan Sampai Mati .
Https://Regional.Kompas.Com/Read/2023/03/04/111100578/Disiksa-Majikan-Di-Malaysia- Meriance-Buruh-Migran-Asal-Ntt-Berjanji-Akan?Page=al.
Ratihtiari,  A.  A.  T.,  &  Parsa,  I.  W.  (2019). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Migran Indonesia Di Luar Negeri . Universitas Udayana.
Rolasta,  M.,  &  Hoesin,  S.  H.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Migran  Indonesia  Di Jepang (Analisis Peran BP2MI Pada Program G To G). PALAR (Pakuan Law Review) , Vol. 8 No. , 253–261. Setiawan, A. (2016). Diktat Teori dan Praktik Diplomasi . Univesitas Muhammadiyah Jakarta. Shidarta, B. A. (2008). Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum . Refika Aditama. Subiyanto,  A.  P.  (2024). Perlindungan  Hukum  Pekerja  Migran  Indonesia  dalam  Hukum Internasional . Suntana, I. (2015). Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah) . CV Pustaka Setia. Syahirah, M. I., & Meiliana, D. (2023). Diduga Ada 4,4 Juta PMI Ilegal Diberangkatkan Sindikat,
BP2MI: Negara Tak Berdaya . Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2023/04/14/11424821/diduga-ada-44-juta-pmi-ilegal- diberangkatkan-sindikat-bp2mi-negara-tak
Utami,  I.  Y.  (2021). Perlindungan  Pengungsi  Internasional  Di  Indonesia  Perspektif  Siyāsah Dauliyah . IAIN Purwokerto. Wahyuningsih, S. (2023). Perlindungan hukum atas hak konstitusional pekerja migran indonesia di Kabupaten Brebes . UIN KH. Abdurrahmah Wahid Pekalongan.