Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT) Indonesian Journal for the Economics, Management and Technology .
Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi, 7(2), 2023, 362-372 Available online at http://journal.lembagakita.org

## Manajemen Resiko Bank Wakaf
Syuhada Fela Yudha 1* , Andri Soemitra 2 , Zuhrinal M Nawawi 3 1* Universitas Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia 2,3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.
Abstrak. Lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan berskala lebih kecil dikenal sebagai lembaga  keuangan  mikro.  Namun,  ada  lembaga  keuangan  mikro  yang  tidak  beroperasi  dengan  cara  ini, terutama yang tidak menerima simpanan dari individu. Karena mereka adalah lembaga sosial yang menyediakan keuangan mikro. Mereka menggunakan uang dari Lembaga Amil Zakat Indonesia dan memberdayakan orang- orang  yang  tinggal  di  dekat  pesantren  dengan  memberi  mereka  pinjaman  dengan  akd  yang  berbeda  dan  upah rendah atau rasio bagi hasil (hanya 3%). Bank Wakaf Mikro adalah nama yang diberikan kepada lembaga keuangan mikro. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai desain manajemen risiko Bank Wakaf Mikro dan prosedur operasi pemberian pinjaman dan pembiayaan.
Kata kunci: Lembaga Keuangan Mikro; Manajemen Risiko.
Abstract. Financial  institutions  that  function  as  financial  intermediaries  on  a  smaller  scale  are  known  as microfinance institutions. However, there are microfinance institutions  that do not operate in this way, especially those that do not accept deposits from individuals. because they are social institutions that provide microfinance. They use money from the Indonesian Amil Zakat Institute and empower people who live near the pesantren by giving them loans with different akd and low wages or profit-sharing ratio (only 3%). Micro Waqf Bank is the name  given  to  microfinance  institutions.  The  purpose  of  this  study  is  to  provide  an  explanation  of  the  risk management design of Micro Waqf Banks and operating procedures for lending and financing.
Keywords: Microfinance Institutions; Risk Management.
* Author. Email Corresponding: syuhadayudha00@gmail.com 1*
Received: 28 January 2023, Revision: 17 February 2023, Accepted: 22 February 2023, Available Online : 1 March 2023.
Print ISSN: 2579-7972; Online ISSN: 2549-6204. Copyright @ 2023. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Pendahuluan
Mengingat  bank  adalah  badan  usaha  yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk  simpanan  dan  mendistribusikannya kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  atau bentuk  lain  dalam  rangka  meningkatkan  taraf hidup masyarakat, perbankan merupakan salah satu  agen  pembangunan  dalam  kehidupan bernegara (Sudirman, 2013). Tujuan perbankan adalah  untuk  membantu  usaha  nasabah  yang membutuhkan  dana,  termasuk  dana  untuk modal  kerja  dan  investasi,  dalam  rangka mengembangkan  dan  memperluas  usaha (Kasmir,  2014.).  Sebaliknya,  Bank  Syariah merupakan  gabungan  dari  layanan  perbankan dan  prinsip  syariah.  Sebagai  bank,  Bank  Islam mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan Indonesia  saat  ini  dalam  produknya  (Muslich, 2017).  Bank yang prosedurnya didasarkan pada cara  beroperasi  secara  Islam,  yaitu  dengan merujuk  pada  ajaran  Al-Qur'an  dan  Hadistik. Sementara  muamalat  mengacu  pada  aturan yang  mengatur  hubungan  antara  individu  dan komunitas,  hubungan  pribadi  juga  diatur  oleh muamalat.
Lembaga  keuangan  adalah  badan  hukum  yang sumber kekayaan utamanya terdiri dari tagihan atau aset keuangan lainnya. Lembaga keuangan bertindak  sebagai  perantara  keuangan  antara unit  surplus  dan  unit  defisit.  Menawarkan berbagai  layanan  keuangan  yang  Hasil  dan Pembahasan  bagian  dari  sistem  keuangan ekonomi modern untuk memenuhi persyaratan komunitas  transaksi  adalah  fungsi  lain. Lembaga  keuangan  syariah  menggunakan prinsip  kemitraan  bagi  hasil  ketika  melakukan pinjaman  komersial  dan  sosial  serta  jual  beli atau  leasing.  Lembaga  keuangan  syariah  non- bank, seperti asuransi, Baitul Mall, Pasar Modal, dan  bank  wakaf  mikro  Syariah  (Priyadi  dan Sutardi, 2018).
Sebagai hambatan untuk ekspansinya, pembentukan  keuangan  syariah  menghadapi dua  kendala  yang  perlu  diperhatikan.  Pertama, umat  Islam  merupakan  mayoritas  nasabah lembaga  keuangan  yang  sesuai  syariah  karena muslim  masih  disukai  oleh  masyarakat  karena alasan  agama.  Padahal,  ide  dasarnya  adalah lembaga keuangan syariah bisa digunakan oleh siapa  saja,  termasuk  non-Muslim  maupun
Muslim.  Kedua,  cukup  banyak  lembaga keuangan syariah yang tetap menjalankan bisnis secara  konvensional.  Hal  ini  menunjukkan bahwa pengelolaan lembaga keuangan konvensional saat ini terus melakukan hal yang sama.  Akibatnya,  lembaga  keuangan  syariah menghadapi  tantangan  yang  signifikan.  Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan dengan persetujuan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK). Misinya  adalah  untuk  menyediakan  masyarakat kecil  yang  belum  memiliki  akses  formal  ke lembaga keuangan dengan akses ke modal atau pembiayaan.
Sebanyak  20  BWM  telah  diberikan  izin  oleh OJK per Maret 2018. OJK berkomitmen untuk melanjutkan  pengembangan  BWM  di  seluruh Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan taraf  hidup  masyarakat  serta  mengurangi kemiskinan  dan  ketimpangan.  BWM  adalah lembaga  keuangan  mikro  yang  sesuai  syariah yang  hanya  meminjamkan  uang  kepada masyarakat  kecil  dan  memiliki  struktur  bagi hasil.  Tidak  ada  dana  yang  disimpan  di  BWM karena  lembaga  tersebut  hanya  ada  untuk meminjamkan  uang.  Melalui  Lembaga  Amil Zakat  (LAZ),  individu,  organisasi,  dan  pelaku usaha  menyumbangkan  dana  yang  digunakan. Mengingat ajaran Islam, pendekatan manajemen akan  menjadi  perlu  karena  semuanya  harus dilakukan  dengan  rapi,  benar,  tertib.  Prosedur harus  diikuti  dengan  hati-hati.  Melakukan sesuatu dengan ringan tidak dapat diterima. Ini adalah  prinsip  dasar  ajaran  Islam  (Hafidhuddin dan  Tanjung,  2003).  Sesuai  dengan  ketentuan Bank Indonesia, risiko pembiayaan bank syariah yang dananya disalurkan kepada masyarakat kini telah  diterapkan  di  perbankan.  Dalam menganalisis  risiko  pembiayaan  perbankan syariah, risiko yang dihadapi berbeda satu sama lain,  yaitu  sesuai  dengan  karakteristik  produk pembiayaannya (Rivai dan Ismal, 2013).
Manajemen risiko merupakan bidang ilmu yang membahas  bagaimana  suatu  organisasi  menjadi ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan  yang  ada  dengan  menempatkan berbagai  pendekatan  manajemen  dengan  cara yang  komprehensif  dan  sistematis.  Akibatnya, ketidakpastian  dalam  lembaga  keuangan  juga dikenal  sebagai  risiko  tidak  diragukan  lagi menjadi aspek penting yang harus diperhatikan
dalam  pengelolaannya  (Fahmi,  2010).  Dalam hal  ini,  risiko  gagal  bayar,  yang  mengacu  pada potensi  kerugian  manajemen  jika  pembiayaan yang  diberikannya  macet,  sering  dikaitkan dengan  risiko  pembiayaan.  Karena  itu,  jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu, maka akan  memiliki  konsekuensi  yang  tidak diinginkan  karena  dana  yang  seharusnya disalurkan  kepada  masyarakat  juga  akan terhambat  oleh  persyaratan  lain.  Di  sisi  lain, masyarakat yang membutuhkan akan menerima lebih  banyak  dana  jika  pembayaran  berjalan lancar;  Sebaliknya,  akan sulit  untuk  membantu mereka  yang  membutuhkan  jika  pembiayaan kurang lancar atau macet. Paradigma penelitian kualitatif  dan  metode  analisis  literatur digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini.  Artikel ini  membahas  desain  manajemen  risiko  bank wakaf  secara  ekstensif  menggunakan  metode tinjauan  pustaka  ini.  Selain  itu,  mereka  dapat memberikan  informasi  mengenai  desain manajemen risiko bank wakaf.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  akan  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  metode  studi  kasus.  Studi kasus  ini  akan  dilakukan  pada  Bank  Wakaf Mikro  yang  beroperasi  di  daerah  tertentu  di Indonesia.  Subjek  penelitian  akan  meliputi pengelola  Bank  Wakaf  Mikro,  karyawan  bank, dan  nasabah  yang  telah  menerima  pinjaman atau  pembiayaan  dari  bank.  Data  akan dikumpulkan  melalui  wawancara  mendalam dengan  subjek  penelitian  dan  observasi langsung  terhadap  proses  operasional  dan pemberian  pinjaman  dan  pembiayaan  di  Bank Wakaf  Mikro.  Analisis  data  akan  dilakukan dengan  menggunakan  teknik  analisis  isi  untuk mengidentifikasi  tema-tema  utama  dalam  data yang  terkumpul.  Hasil  analisis  akan  dikaitkan dengan  teori-teori  manajemen  risiko  dan prinsip-prinsip  lembaga  keuangan  mikro  yang sudah ada.
Pada  tahap  awal  penelitian,  akan  dilakukan deskripsi  terhadap  Bank  Wakaf  Mikro  dengan tujuan  untuk  memahami  profil  bank  dan bagaimana  bank  menjalankan  operasinya. Selanjutnya,  penelitian  akan  difokuskan  pada desain  manajemen  risiko  Bank  Wakaf  Mikro,
dengan  fokus  pada  identifikasi  risiko  kredit, operasional,  likuiditas,  dan  pasar  serta bagaimana  bank  mengelola  risiko  tersebut. Selanjutnya,  akan  dilakukan  analisis  terhadap prosedur  operasi  pemberian  pinjaman  dan pembiayaan  di  Bank  Wakaf  Mikro.  Analisis akan dilakukan terhadap proses seleksi nasabah, evaluasi  kelayakan  pinjaman,  pengawasan terhadap  penggunaan  dana  dan  prosedur pengembalian  dana.  Dalam  penelitian  ini,  akan digunakan  teknik  triangulasi  data  untuk memastikan validitas hasil penelitian. Teknik ini meliputi  penggabungan  data  dari  wawancara, observasi  dan  dokumen  tertulis  seperti  laporan keuangan dan laporan operasional Bank Wakaf Mikro.  Metode  penelitian  ini  akan  melibatkan studi  kasus  pada  Bank  Wakaf  Mikro  dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  teknik analisis isi untuk menjelaskan desain manajemen risiko  dan  prosedur  operasi  pemberian pinjaman  dan  pembiayaan.  Teknik  triangulasi data akan digunakan untuk memastikan validitas hasil  penelitian.  Diharapkan  hasil  penelitian  ini dapat memberikan masukan untuk pengembangan  lembaga  keuangan  mikro  di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

## Manajemen risiko sangat penting
Setelah tantangan, akan ada kesempatan. Dalam nada  yang  sama,  akan  selalu  ada  keuntungan untuk mengambil risiko, seperti pengembangan strategi baru untuk mempromosikan kelangsungan  hidup  jangka  panjang  lembaga seperti  LKM.  Apa  pun  yang  berpotensi  salah dan  melibatkan  ketidakpastian  yang  datang dengan  kematian  perusahaan  dianggap  sebagai risiko.  Probabilitas  Hasil  negatif  adalah komponen  penting  dari  kegiatan ekonomi,  dan kegiatan  yang  melibatkan  masa  depan  ditandai oleh  ketidakpastian.  LKM  tidak  dapat menghindari  risiko  karena  mereka  adalah lembaga  keuangan.  Padahal,  laba  adalah komponen  imbalan  bagi  pengambilan  risiko berkinerja  terbaik  dalam  bisnis  (Manan  & Shafiai,  2015),  dan  ini  adalah  elemen  yang melekat  dan  integral  dengan  layanan  keuangan pada  umumnya  dan  keuangan  mikro  pada khususnya.  Salah  satu  pendekatan  yang  tidak boleh  dilakukan  untuk  menjaga  keberlanjutan
LKM  adalah  mengelola  risiko  secara  efektif. Hal  ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa  LKM berbeda  dari  LKM  konvensional  dalam  hal corak  dan  keunikan,  dan  risiko  yang  terukir juga  akan  berbeda  jika  dilihat  dari  berbagai perspektif. Namun, risiko yang berlebihan dan pengelolaan yang tidak tepat dapat mengakibatkan  kerugian  yang  membahayakan kesehatan  dan  keselamatan  lembaga  keuangan mikro  (Manan  &  Shafiai,  2015).  Akibatnya, lembaga  keuangan  mikro  mungkin  tidak  dapat mencapai  tujuan  sosial  dan  keuangan  mereka. Oleh karena itu, manajemen risiko yang efektif memerlukan  pemahaman  menyeluruh  tentang berbagai  jenis  risiko  dan  kemampuan  untuk mengelolanya  dengan  tepat  untuk  menghadapi situasi tersebut.
Pemahaman  intuitif  tentang  risiko  sehari-hari yang  dihadapi  orang  dalam  hidup  Namun, setiap bidang studi menggunakan terminologinya  sendiri.  Akibatnya,  memahami risiko  akan  tergantung  pada  konteks  di  mana istilah  ini  digunakan.  Definisi  yang  ditawarkan umumnya  mengacu  pada  kemungkinan konsekuensi  negatif  (kerugian)  yang  tidak diinginkan atau tidak terduga. Kemungkinan ini menyiratkan  ketidakpastian  dan  meningkatkan kemungkinan risiko.
Djojosoedarsono menunjuk  pada  beberapa  definisi  umum tentang risiko, termasuk dari beberapa penulis, antara lain:
1) Risiko  adalah  variasi  hasil  yang  dapat terjadi  pada  waktu-waktu  tertentu  (Arthur Williams dan Richard MH)
2) A.  Abas  Salim  mendefinisikan  risiko sebagai  ketidakpastian  (uncertainty)  yang dapat mengakibatkan cacat lahir (loos).
Menurut  Herman  Darmawi,  risiko  adalah penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil  yang  diharapkan.  Risiko  menunjukkan karakteristik berikut sesuai dengan definisi ini:
1) Ketidakpastian  mengenai  terjadinya  suatu peristiwa.
2) Kerugian  niscaya  akan  terjadi  jika  Terjadi Terjadi
Risiko  didefinisikan  sebagai  standar  volatilitas atau  deviasi  perusahaan/unit  bisnis  arus  kas bersih  dalam  konteks  ilmu  keuangan (keuangan)  dan  ekonomi,  seperti  yang
dikemukakan  oleh  Heffernan  (1995)  dalam Wimboh  Santoso  dan  Heriantoro.    Ketika  ada kemungkinan  bahwa  lebih  dari  satu  hasil  dari suatu  peristiwa  akan  terjadi  dan  hasil  yang paling  signifikan  tidak  diketahui,  risiko  ada. Risiko  juga  termasuk  pergeseran  yang  tidak terduga  atau  perubahan  hasil  (Jorijon  dan Khoury, 1996: 2 dalam Khan & Ahmed, 2001). Salah  satu  definisi  risiko  adalah  kemungkinan bahwa perubahan keadaan yang mempengaruhi nilai  posisi  bank  mengakibatkan  kerugian  bagi bank.
Manajemen  risiko  memainkan  peran  penting dalam meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh  berbagai  risiko  yang  diketahui  dan  tidak diketahui.  Intinya,  manajemen  risiko  adalah salah  satu  aspek  terpenting  dari  manajemen organisasi. Tujuannya adalah untuk menemukan,  mengantisipasi,  dan  mengatasi risiko  dari  berbagai  sumber,  termasuk organisasi,  politik,  lingkungan,  manusia,  dan teknologi.  Penting  bagi  suatu  organisasi  untuk dapat  menentukan  seberapa  jauh  level  telah maju  agar  organisasi  dapat  dikelola  secara efektif.  Dengan  demikian,  manajemen  risiko yang efektif akan meningkatkan keselarasan dan kelangsungan hidup LKM.

## Perlunya Pengelolaan Resiko
Menurut  Wolker  (2009),  lembaga  keuangan disarankan untuk memisahkan diri dari staf atau Komite  risiko  untuk  mengelola  berbagai  risiko dan  mencegah  over-taking.    Temuan  bahwa LKM  dapat  membantu  mengurangi  risiko internal dan eksternal dengan membuat internal khusus pada staf kontrol mereka (Kholilah et al , 2020)  memberikan  kepercayaan  pada  argumen tersebut.  Untuk  memastikan  operasionalnya beroperasi  lebih  efektif,  OECD  (2014) menambahkan  bahwa  pembentukan  divisi  ini harus  di  bawah  pengawasan  manajemen puncak.  Ini  berarti  bahwa  manajemen  risiko yang  memadai  harus  berjalan  seiring  dengan manajemen  risiko  yang  baik.  Mendirikan departemen  manajemen  risiko  yang  berfokus pada masalah manajemen risiko adalah langkah pertama yang dapat diambil oleh seorang LKM. Semua  praktisi yang  menjadi  administrator  dan manajer  operasional  MFIS  bertanggung  jawab atas  departemen  ini,  yang  meliputi  kesadaran dan  pengetahuan  tentang  risiko  manajemen.
Proses identifikasi (mengidentifikasi jenis risiko melalui  pemetaan  risiko),  proses  penilaian (pengukuran risiko melalui pendekatan kualitatif  dan  kuantitatif),  proses  mitigasi (strategi mitigasi risiko yang secara tepat sesuai dengan  tujuan  LKM),  dan  proses  peninjauan (pemantauan,  pelaporan,  dan  koreksi  kegiatan hingga  kinerja  manajemen  risiko)  semuanya memerlukan  pengawasan  oleh  manajemen puncak  untuk  mengawal  tim  yang  dibentuk  di departemen  ini  (Rhanoui    dan  Belkhoutout, 2019)  Sangat  penting  untuk  mengintegrasikan kerja  sama  lintas  lini  departemen  untuk membantu dalam manajemen risiko.

## Dasar-dasar Manajemen Resiko
Hopkin (2010) mengatakan bahwa manajemen risiko  didasarkan  pada  sejumlah  prinsip, termasuk:
1) Proporsional  bahwa  tingkat  risiko  yang dihadapi  organisasi  harus  diimbangi dengan setiap kegiatan manajemen risiko.
2) Selaras  adalah  bahwa  setiap  kegiatan manajemen  risiko  harus  dikoordinasikan dengan kegiatan organisasi lainnya.
3) Bersifat  komprehensif  (komprehensif, metodis,  dan  terorganisir)  untuk  efisiensi maksimum
4) Tertanam  bahwa  prosedur  dan  kegiatan organisasi  harus  memasukkan  manajemen risiko.
5) Bersifat  dinamis  Secara  khusus,  setiap kegiatan  manajemen  risiko  perlu  dapat beradaptasi  dengan  perubahan,  berulang, dan dinamis.
Meskipun  keuangan  syariah  memperkenalkan proses  tambahan  yang  sangat  penting, keberadaan  prinsip-prinsip  tambahan  seperti larangan  praktik  riba,  gharar,  dan  maysir, keuangan  Islam  umumnya  mengikuti  proses manajemen risiko yang sama dengan keuangan konvensional.  Karena  LKM  adalah  lembaga keuangan Islam, sangat penting bahwa prinsip- prinsip Islam dimasukkan ke dalam manajemen risiko  mereka.  Untuk  perlindungan  aset  atau aset yang dimiliki sebagai bagian dari maqasid al Syariah,  manajemen  risiko  yang  efektif  juga telah menjadi persyaratan dalam Syariah.
Menurut Ahmad & Yaacob (2012), manajemen risiko syariah harus mematuhi pedoman Islam,
antara  lain  prinsip  keadilan,  transparansi, larangan  riba,  larangan  gharar,  dan  larangan kegiatan  dengan  unsur  haram.  Tujuan  dari penegakan  hukum  Allah  adalah  Maqasid  al- Syariah, dan pada akhirnya harus bermuara pada kemaslahatan  (kesejahteraan)  dan  khususnya pelestarian  aspek-aspek  dasar  kehidupan manusia,  agama,  kehidupan,  akal,  keturunan, dan  harta  benda.  Allah  SWT  telah mempercayakan  amanah  dan  tanggung  jawab kepada hamba-Nya untuk menjaga harta benda. Aset  adalah  kebutuhan  untuk  hidup.  Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi risiko yang dapat  membahayakan  mandat  maqasid  al Syariah  untuk  penitipan  aset  harus  mencakup pengembangan  manajemen  risiko  yang  efisien (Ahmad & Yaacob, 2012).

## Membangun  Manajemen  Resiko  Yang Efektif
Pertumbuhan  LKM  mendapat  manfaat  dari manajemen  risiko  yang  efektif  dalam  beberapa cara, termasuk:
1) Sebagai peringatan dini potensi bahaya agar waktu  dan  sumber  daya  dapat  dihemat sebelum bahaya menjadi lebih serius
2) Agar  LKM  dapat  membuat  keputusan terbaik mengenai alokasi potensi SUMBER DAYA  (baik  modal  maupun  kas), manajemen  risiko  memberikan  informasi tentang potensi positif dan negatif.
3) mengurangi pertaruhan kemalangan, meletakkan validitas pada pengintaian, dan menetapkan  pintu  terbuka  baru  untuk pengembangan. Pada akhirnya, metodologi menyeluruh dalam membangun pertaruhan yang  kuat  para  eksekutif  membantu  LKM dalam mengikuti dukungan mereka.
LKM  membutuhkan  struktur  yang  baik  untuk membentuk  komite  dalam  rangka  membangun manajemen risiko yang efektif. Ini berarti bahwa anggota staf yang ditempatkan perlu tahu cukup banyak tentang risiko dan cara menghadapinya. Selain  itu,  manajemen  senior  (manajemen) diharuskan  membentuk  komite  manajemen risiko  untuk  mengawasi  dan  mengawasi kegiatan  departemen,  termasuk  mengevaluasi strategi  yang  dihasilkan.  Dalam  lingkungan LKM,  sangat  penting  untuk  membangun budaya  pengawasan  diri  untuk  memperkuat pengawasan  secara  internal  dan  membantu
manajer dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan  masalah  risiko  dengan  lebih cepat.  Dalam  LKM,  manajemen  risiko memerlukan  partisipasi  semua  pihak  yang terlibat dalam operasi, termasuk identifikasi dan pelaporan kemungkinan terjadinya risiko dalam setiap keputusan yang dibuat, tanpa penolakan atau  penyamaran  yang  jelas.  Manajemen  risiko internal  dapat  ditetapkan  secara  efektif  berkat budaya introspeksi ini.

## Tahapan Manajemen Resiko
Manajemen  risiko  disebut  sebagai  proses berurutan dan berkelanjutan daripada peristiwa. Gambar  1  menggambarkan  tahapan  proses manajemen  risiko  seperti  yang  dijelaskan  oleh Steinwand  (2000)  dan  Tamanni  (2019).  seperti yang ditunjukkan dibawah ini:
Gambar 1. Terus Meningkatkan Prosedur Manajemen Risiko
Gambar  1  menggambarkan  manajemen  risiko sebagai  proses  yang  sedang  berlangsung  di mana langkah-langkah di atas berfungsi sebagai tahapan untuk mengurangi risiko yang ada dan menentukan  apakah  mereka  akan  terjadi  lagi atau  masih  dalam  batas  yang  dapat  diterima. Manajemen risiko kadang-kadang akan mengalami  proses  perbaikan  yang  semakin sempurna
(continuous improvement) menggunakan prosedur dalam urutan di atas.

## Tahapan Manajemen Resiko
Manajemen  risiko  dapat  dipecah  menjadi beberapa  kategori  berikut,  menurut  Srinivas (2018) dan Wijayantini (2012):
1) Penghindaran  risiko  adalah  strategi  yang digunakan ketika komite manajemen risiko memutuskan  untuk  tidak  terlibat  dalam kegiatan  berisiko.  Penghindaran  risiko memerlukan  perubahan  rencana  atau program  manajemen  untuk  sepenuhnya menghilangkan ancaman, seperti memperluas  jam  kerja  dan  lokasi, mengurangi  ruang  lingkup  kerja,  dan tindakan serupa lainnya.
2) Pembagian risiko adalah alternatif di mana mitra dimasukkan dalam komite manajemen  risiko  untuk  berbagi  tanggung jawab  atas  kegiatan  berisiko.  Namun, keuntungan  dari  program  atau  kegiatan yang dilakukan dan kerugian dari risiko juga akan dibagi.
3) Pengurangan risiko adalah pilihan alternatif di  mana  komite  manajemen  risiko menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi  keparahan  dan  dampak  risiko. Pengurangan risiko menyiratkan mempertahankan batas yang dapat diterima untuk  kemungkinan  dan  konsekuensi  dari peristiwa risiko yang merugikan. 4) Komite  manajemen  risiko  dapat  memilih penerimaan risiko jika tidak mungkin untuk sepenuhnya  menghilangkan  semua  risiko dari suatu program. Taktik ini menunjukkan  bahwa  tim  program  telah memutuskan  untuk  tidak  mengubah rencana  manajemen  atau  tidak  dapat menemukan opsi lain yang layak.
5) Penangguhan  risiko  adalah  pilihan  yang dibuat  ketika  komite  manajemen  risiko memutuskan  untuk  menunda  kegiatan program  sampai  tingkat  risiko  atau peristiwa  kerugian  yang  disebabkan  oleh risiko turun.

## Manajemen Surveilans Resiko
Metode  pemantauan  risiko  dan  perlindungan properti, hak properti, dan keuntungan individu atau  bisnis  terhadap  potensi  kerugian  yang diakibatkan  oleh  risiko  dikenal  sebagai manajemen  risiko.  Menurut  Baharuddin  & Iman  (2018),  "Pengawasan  adalah  proses  amar ma'ruf  nahi  mungkar,"  pengawasan  dapat dilakukan  sendiri  atau  diprogram.  Pencapaian tujuan terkait perencanaan organisasi pengawas adalah  tujuan  pengawasan  manajemen  risiko. Dalam hal suatu kegiatan, itu dapat dilakukan di
bawah  pengawasan  atau  direncanakan  secara khusus.  Namun,  pengawasan  selalu  menjadi tanggung jawab dalam setiap proses perencanaan.  Menurut  Alvin  (2020),  dalam manajemen  risiko  pengawasan  dibagi  menjadi dua  bagian  agar  dapat  berjalan  sesuai  dengan syariah: secara fungsional, khususnya pengawasan yang merupakan bagian dari setiap sistem  pengelolaan  zakat  dan  wakaf.    Sejak awal,  penyimpanan  telah  dikurangi  menjadi pengawasan masing-masing dan setiap program berkat pengawasan yang melekat. Secara moral, seseorang  dapat  bekerja  dan  beribadah  pada saat yang sama dengan fungsi ini. Hanya risiko non-keuangan  yang  tidak  terbatas  yang mencakup  risiko  operasional,  peraturan,  dan hukum.

## Resiko bagi Lembaga Keuangan
Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  semua  bisnis menghadapi  ketidakpastian  (risiko),  lembaga keuangan  akan  menunjukkan  risiko  yang berbeda  sebagai  akibat  dari  operasi  mereka. Tujuan  lembaga  keuangan  adalah  untuk meningkatkan  laba  dan  nilai  pemegang  saham (pemegang  saham)  dengan  menawarkan berbagai layanan keuangan dan perbankan serta manajemen  risiko.  Ada  risiko  keuangan  dan non-keuangan yang dihadapi lembaga keuangan. Risiko pasar dan risiko kredit adalah dua jenis risiko keuangan.

## Resiko Lembaga Keuangan Syariah
Risiko  perbankan  syariah  muncul  seperti  yang terjadi  di  bank  konvensional,  minus  bunga. Namun,  risiko  bank  syariah  tersendiri  karena struktur  aset  dan liabilitasnya.  Berbeda  dengan bank  konvensional,  aset  bank  syariah  terdiri dari  instrumen  keuangan.  Meskipun  ada instrumen  yang  pasti  akan  menghasilkan keuntungan,  dia  tidak  menyadari  bunga. Sementara  itu,  dari  sisi  liabilitas,  syariah  bank mengharuskannya  untuk  membagikan  hasilnya kepada  nasabahnya — ingat  bahwa  nasabah hanya  menginvestasikan  kekayaannya  dalam bentuk  uang — dan  diisi  dengan  instrumen keuangan.  Kontrak  yang  dilaksanakan  selama mobilisasi  kedua  belah  pihak  berpengaruh signifikan terhadap profil risiko bank syariah.

## Sistem  dan  Proses  untuk  Manajemen Resiko
Kegiatan  adalah  komponen  utama  dari manajemen risiko. Mereka termasuk identifikasi, pengukuran,  pemantauan,  dan  manajemen berbagai  risiko  paparan.  Ini  harus  dilakukan dengan  cara  yang  efisien  menggunakan  sistem dan prosedur yang kuat. Setiap departemen atau bagian  dari  lembaga  keuangan  ini  harus menginternalisasi  seluruh  proses  dan  sistem untuk menciptakan budaya manajemen risiko. Proses  manajemen  risiko  pada  dasarnya dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut:
1) Proses  mengidentifikasi  risiko  dan  ancaman yang  dihadapi  organisasi  dikenal  sebagai identifikasi  risiko.  Metode  Ini  dapat diidentifikasi  dengan  mencari  sumber  risiko sampai  peristiwa  yang  tidak  diinginkan terjadi.
2) Pengukuran dan evaluasi risiko. Langkah ini dilakukan  untuk  mempelajari  lebih  lanjut tentang karakteristik risiko dan membuatnya lebih mudah untuk mengendalikannya.
3) Manajemen risiko. Risiko yang akan dihadapi setiap  perusahaan  adalah  unik,  begitu  pula karakteristik  risikonya.  Ini  memerlukan pendekatan yang  berbeda  untuk  manajemen berdasarkan  karakteristik  risiko  ini.  Dalam kebanyakan  kasus,  manajemen  risiko  dapat dilakukan  dengan  berbagai  cara,  termasuk penghindaran,  diversifikasi,  pemotongan (retensi),  dan  transfer  ke  pihak  lain. Penghindaran  risiko  adalah  perilaku  yang paling  sederhana  dan  paling  aman.  Risiko dapat  ditahan  atau  ditanggung  oleh  Anda dalam keadaan tertentu.
Prosedur  perbankan  dan  sistem  manajemen risiko  seperti  yang  diadopsi  oleh  Khan  dan Ahmed adalah sebagai berikut:
1) Risiko, kebijakan, dan prosedur lingkungan manajemen yang baik telah ditetapkan. Level ini terkait dengan tujuan bank secara keseluruhan, strategi manajemen risiko, dan kebijakan  manajemen.  Semua  tujuan, kebijakan,  dan  rencana  manajemen  risiko lembaga keuangan dirumuskan oleh dewan direksi.  Seluruh  lini  organisasi  harus diinformasikan  tentang  tujuannya.  Direksi harus  memastikan  bahwa  manajemen mengambil  langkah-langkah  yang  cukup untuk mengidentifikasi, mengukur,
memantau,  dan  mengendalikan  risiko tersebut  di  atas  selain  menyetujui  semua kebijakan  bank  terkait  risiko.  Dewan berkala  juga  harus  mengumpulkan  data dan  memeriksa  status  berbagai  risiko  saat ini  yang  dihadapi  bank.  Merupakan tanggung  jawab  manajemen  senior  untuk melaksanakan  semua  persetujuan  dewan direksi.  Manajemen  harus  menyusun kebijakan  dan  prosedur  manajemen  risiko agar  dapat  menjalankannya.  Tinjauan manajemen risiko proses, batas pengambilan risiko yang tepat, pengukuran risiko  yang  memadai,  sistem  pelaporan yang  komprehensif,  dan  pengendalian internal  yang  efisien  semuanya  disertakan. Untuk menjamin bahwa tujuan manajemen risiko  bank  tercapai,  prosedur  yang dikembangkan  harus  mencakup  proses persetujuan,  pembatasan,  dan  mekanisme yang  sesuai.  Bank  harus  menjelaskan dengan sangat jelas siapa yang bertanggung jawab  atas  manajemen  risiko  dan  komite atau individu apa yang bertanggung jawab, serta  bagaimana  otoritas  dan  tanggung jawab dibagi. Pastikan pemisahan tanggung jawab untuk fungsi pengukuran, pemantauan,  dan  kontrol  sudah  cukup. Selain itu, partisipasi harus disertai dengan pembatasan posisi, keterbukaan/jangkauan kepada rekanan, kredit, dan konsentrasi di bawah  aturan  dan  standar.  Untuk mengurangi risiko dalam berbagai kegiatan, pedoman  dan  strategi  investasi  harus disertakan.  Struktur  aset  dalam  hal konsentrasi dan jatuh
tempo, ketidakpatuhan aset-liabilitas, lindung nilai, sekuritisasi, dan sebagainya harus dimasukkan dalam panduan.
2) Mitigasi, pemantauan yang dikelola proses, dan  pengukuran.  Pengelolaan  sistem informasi  bank  secara  berkala  diperlukan untuk  mengukur,  mengendalikan,  dan melaporkan  berbagai  eksposur  risiko. Pembuatan  standar  kategorisasi,  tinjauan risiko,  evaluasi,  dan  peringkat  eksposur yang konsisten adalah semua langkah yang diperlukan  untuk  tujuan  pengukuran  dan pemantauan risiko. Audit standar kelembagaan, frekuensi risiko, dan laporan juga penting. Dalam hal ini, tindakan yang diperlukan  adalah  pembuatan  standar
inventaris  berbasis aset  berbasis  risiko  dan produksi  reguler  laporan  audit  dan manajemen risiko.
3) Pengendalian  Internal  yang  Baik.  Untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dapat ditegakkan, bank membutuhkan pengendalian  internal.  Sistem  informasi yang  mumpuni  dan  proses  yang  memadai untuk  mengidentifikasi  dan  mengevaluasi berbagai  jenis  risiko  membentuk  sistem pengendalian internal yang efektif. Penguatan  kebijakan  dan  prosedur  juga harus  menjadi  bagian  dari  sistem  itu,  dan kelayakannya  yang  berkelanjutan  dapat diperiksa.  Ini  akan  mencakup  secara berkala  melakukan  audit  internal  dari berbagai  proses,  menghasilkan  laporan independen  secara  teratur,  dan  melakukan evaluasi  dengan  tujuan  menemukan  titik lemah.
Last  but  not  least,  komponen  kunci  dalam menurunkan  risiko  secara  keseluruhan  adalah struktur insentif dan akuntabilitas yang terukur, yang keduanya membantu karyawan mengurangi kesediaan mereka untuk mengambil  risiko.  Pelaporan  yang  akurat  dari eksposur  Bank  dan  sistem  kontrol  internal merupakan  prasyarat  berdasarkan  kontrak eksitasi.  Individu  akan  dibatasi  dalam kemampuan  mereka  untuk  mencapai  tingkat dengan  struktur  insentif  yang  terukur  dan efektif,  yang  juga  akan  mendorong  pembuat kebijakan  untuk  mengelola  risiko  dengan  cara yang  konsisten  dengan  tujuan  dan  sasaran bank.

## Bank Wakaf Mikro
Melalui kerja sama dengan Lembaga Amil Zakat yang  menerima  dana  langsung  dari  seluruh masyarakat  Indonesia,  skema  bisnis  Bank Wakaf  Mikro  menerima  dana  yang  masuk. Mayoritas  dana  yang  masuk  berasal  dari pengusaha  dan/  atau  korporasi  besar  yang peduli  dengan  program  Indonesia  yang memberdayakan  masyarakat  miskin  dan mengurangi  ketimpangan.  Bank  Wakaf  Mikro tidak mengambil deposito melainkan mengandalkan  sistem  pengambilan  non- deposito.  Sebab,  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ) menyediakan  Bank  Wakaf  Mikro  dengan sumber  pendapatan,  dan  dana  tersebut  akan
diberikan  kepada  masyarakat  secara  langsung. Jika  sumber  dana  dari  LAZ  mengalami keterlambatan  atau  masalah  eksternal  lainnya, Bank  Wakaf  Mikro  dengan  sifat  non-deposito akan  mengalami  risiko  likuiditas,  sehingga menyulitkan  mereka  untuk  menyalurkan  dana kepada masyarakat. Karena Bank Wakaf Mikro tidak  memiliki  setoran  atau  sekumpulan  dana dari  nasabah,  maka  akan  terjadi  keterlambatan penyaluran  dana  kepada  nasabah  kreditur. Wajar  dari  sisi  likuiditas,  bank  wakaf  mikro akan  kesulitan  menutupi biaya  operasional  jika nasabah tidak melakukan penyetoran, dan bank wakaf mikro sendiri tidak menerima simpanan.

## Konsep Bisnis LKM Bank Wakaf Mikro
Menurut  Becchetti  dan  Pisani  (2008),  tujuan didirikannya  lembaga  keuangan  mikro  atau keuangan  mikro  adalah  untuk  menjembatani kesenjangan  antara  permintaan  masyarakat akan  pinjaman  dan  pasokan  dana  kredit  bank. Dalam  kerangka  ini,  keberhasilan  keuangan mikro  mewakili  sesuatu  yang  baru.  Terlepas dari  kenyataan  bahwa  fenomena  ini  terutama berasal  dari  negara-negara  yang  kurang berkembang,  fenomena  ini  tetap  menampilkan strategi  baru  seringkali  didukung  oleh  modal swasta daripada subsidi publik yang memungkinkan  usaha  kecil  berpenghasilan rendah  di  negara-negara  industri  dan  non- industri  untuk  mendapatkan  pinjaman  tanpa perlu  jaminan  jaminan.  OJK  memfasilitasi pengembangan  model  bisnis  Bank  Wakaf Mikro dengan menggunakan platform Lembaga Keuangan  Mikro  Syariah  karena  LKMS  Bank Wakaf  Mikro  didirikan  dengan  tujuan  untuk memperluas  akses  keuangan  bagi  masyarakat umum  dalam  rangka  mendukung  program pemerintah yang bertujuan mengatasi kemiskinan  dan  ketimpangan  pendapatan. Dengan koperasi jasa sebagai badan hukumnya dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai izin  usahanya  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan, bank  wakaf  mikro  mampu  menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sekitar pesantren.  Bank  wakaf  mikro  LKM  memiliki karakteristik  khusus  sejalan  dengan  tujuan didirikannya  untuk  memberikan  bantuan kepada  masyarakat  miskin  melalui  keuangan mikro yaitu:
1) Providing assistance and funding
2) Pengambilan  Non-Deposito,  di  sisi  lain, tidak  memiliki  wewenang  untuk  meminta kontribusi dari individu atau organisasi lain.
3) Bagi  hasil  tahunan  yang  diantisipasi  dari pembiayaan adalah 3%.
4) Jamaah secara berkelompok
5) Tidak memerlukan jaminan atau agunan
Gambar 2. Konsep Bisnis LKM Bank Wakaf Mikro
(Sumber: Materi Sosialisasi Bank Wakaf Mikro)
Model  bisnis  bank  wakaf  mikro  adalah menyediakan  pembiayaan  bagi  kelompok masyarakat  yang  akan  dibagi  oleh  kelompok secara  keseluruhan  dan  tidak  mengambil simpanan  dari  siapapun.  Karena  bank  wakaf mikro tidak meminta agunan atau jaminan dari jamaah  calon  kreditur,  maka  diharapkan kelompok pembiayaan tersebut saling mengingatkan  bahwa  pembiayaan  yang  telah mereka  terima  harus  dibayarkan  kepada  bank wakaf  mikro  tersebut  Ada  plafon  pembiayaan Rp  untuk  kreditur  di  bank  mikro  waqf. 3.000.000,  menghasilkan  3%  per  tahun. Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  menyediakan modal  kerja  dan  modal  pendirian  bagi  bank wakaf  mikro  sebagai  sumber  pendanaan utamanya.  "Semua  masyarakat  Indonesia  yang memiliki  kelebihan  dana,  terutama  pengusaha dan/atau  perusahaan  besar  yang  memiliki kepedulian  terhadap  program  pemberdayaan masyarakat miskin dan mengentaskan ketimpangan  di  Indonesia,"  sesuai  kriteria, "bank  wakaf  mikro  menggunakan  dana  donor untuk LAZ."
Lembaga  keuangan  mikro  syariah  seperti  bank wakaf  mikro  menawarkan  bantuan  langsung kepada  kreditur  yang  menerima  pembiayaan. Diawali  dengan  survei  calon  pelanggan  di sekitar pesantren dan diakhiri dengan pemilihan
calon  pelanggan  melalui  Group  Mandatory Training (PWK) selama lima (lima) hari materi tentang  kedisiplinan,  kekompakan,  solidaritas, dan  kemauan  untuk  mencoba  hal-hal  baru Proses  pendampingan  dimulai  pada  saat  ini. Kelompok  Usaha  Masyarakat  Pesantren Indonesia  (KUMPI)  yang  terdiri  dari  lima orang  merupakan  satu  Kelompok  Nasabah yang lolos PWK. Sebuah kelompok yang terdiri dari tiga hingga lima KUMPI didirikan dengan nama  Halaqoh  Weekly  (HALMI).  Dana  yang dicairkan  akan  menjadi  topik  pertemuan pertama  Halmi.  Selain  itu,  kegiatan  berikut dilakukan pada pertemuan mingguan HALMI:
1) Pembayaran dengan cicilan mingguan 2) Tausyiah Religius termasuk dalam penyampaian materi 3) Ekonomi Rumah Tangga dan Pertumbuhan Bisnis
OJK  bekerja  sama  dengan  Kementerian Koperasi,  Pondok  Pesantren,  dan  Tokoh Masyarakat Beramanat melakukan Pemantauan dan  Pengawasan  BWM.  Penerapan  prinsip syariah di pasar modal tentunya berasal dari Al- Qur'an  sebagai  sumber  hukum  tertinggi  dan Hadits  Nabi  Muhammad  SAW.  Hal  ini dimaksudkan  agar  adanya  sistem  pengawasan yang  terintegrasi antara  pemerintah,  pesantren, dan  partisipasi  masyarakat.  Topik  muamalah, atau  hubungan  antara  orang-orang  yang berhubungan dengan perdagangan, adalah salah satu topik yang dibahas dalam fiqh. Akibatnya, pengembangan  kegiatan  pasar  modal  syariah didasarkan  pada  fiqih  muamalah.  Menurut aturan  muamalah  fiqh,  semua  bentuk muamalah  diperbolehkan  kecuali  proposisi secara  khusus  menyatakan  sebaliknya.  Pasar modal  syariah  di  Indonesia  didasarkan  pada gagasan ini.

## Profil LKM Bank Wakaf Mikro
Bank  Wakaf  Mikro  Al  Wava  Mandiri  atau dikenal  dengan  BWM  oleh  manajemen  dan karyawan, adalah Koperasi Lembaga Keuangan Mikro  Syariah  (KLKMS)  yang  didirikan  oleh Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  berdasarkan keputusan  yang  diambil  oleh  dewan  komisaris Otoritas  Jasa  Keuangan.  Nomor:  sebagai nomor  izin  usaha  dan  memiliki  dasar  hukum pendirian  dengan  Nomor  Hukum:  KEP – 31/KR.04/2018007121/BH/M.KUKM.2/1/2
018.  Bank  Wakaf  Mikro  (Branding  Name) syariah  dengan  NPWP  83.872.107.4 – 619.000 adalah  lembaga  koperasi  dengan  alamat  nyata dan  formal  yang  berbeda.  Perbedaan  ini disebabkan  oleh  persyaratan  bahwa  alasan  akta pendirian  adalah  satu  dengan  pesantren  yang berafiliasi. Bank Wakaf Mikro Al WAva Mandiri beralamat di Gg. No Kemuning 8, Jl. Kedinding Lor  berkedudukan  di  Surabaya,  tapi  alamat resminya Jl. No. Kedinding Lor Surabaya 99.

## Kesimpulan
Di  bank  syariah,  manajemen  risiko  merupakan bagian  yang  sangat  penting  dalam  transaksi bisnis  masyarakat.  Bank  akan  mengelola  risiko tersebut  dengan  mematuhi  ketentuan  dan prinsip syariah Islam serta mematuhi ketentuan yang  berkaitan  dengan  risiko  pengelolaan  dan implementasi  khusus  bank.  Untuk  mengelola sistem bagi hasil secara efektif dan risiko terkait, bank  juga  akan  membutuhkan  pengetahuan mendalam  tentang  perbankan  Syariah  dan praktik  bisnis/kewirausahaan.  Setiap  bank syariah  menghadapi  serangkaian  risiko  uniknya sendiri,  yang  mengharuskan  pembentukan sistem  manajemen  risiko  yang  tepat  yang kompatibel dengan sistem Bank Syariah.
Konsep  bisnis  yang  unik  memerlukan manajemen  likuiditas  yang  unik  untuk  Bank Wakaf  Mikro.  Pola  Bank  Wakaf  Mikro  dalam mengelola likuiditas diawali dengan penganggaran  dan  pengalokasian  modal  ke dalam  deposito  untuk  memastikan  selalu tersedia  likuiditas  yang  cukup  setiap  bulannya. Likuiditas dikendalikan oleh jumlah pemberdayaan  dalam  bentuk  halmi  yang  akan digunakan  dengan  dana  pinjaman  yang disetorkan. Oleh karena itu, Bank Wakaf Mikro secara eksplisit melakukan pengelolaan likuiditas dengan asumsi tidak ada modal tambahan yang akan  diberikan,  mengharuskan  mereka  untuk menetapkan pola likuiditas ini.

## Daftar Pustaka
Fahmi, I. (2010). Manajemen risiko: teori, kasus dan solusi . Bandung: Alfabeta, 2.
Syuhada Fela Yudha, Andri Soemitra, Zuhrinal M Nawawi / Manajemen Resiko Bank Wakaf.
Ghozali,  I.  (2007).  Manajemen  Risiko Perbankan.  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
Hafidhuddin, D. (2003). Manajemen syariah dalam praktik . Jakarta: Gema Insani.
Hempel,  G.  H.,  &  Simonson,  D.  G.
(1999). Bank  management:  text  and  cases . John Wiley & Sons.
Kasmir.  (2014).  Bank  dan  Lembaga  Keuangan Lainnya Jakarta: Rajawali Pers.
Khan, T., & Ahmed, H. (2003). An Analysis of Issues  in  Islamic  Financial  Industry. Occasional  paper,  IDB  and  IRTI,
Jeddah.
Muslich,  W.A.  (2017).  Fiqih  Muamalat.Jakarta: Amzah.
Priyadi, U. (2018). Teori dan Aplikasi lembaga keuangan mikro syariah. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
Rivai, V. (2013). Islamic risk management for Islamic bank .  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Santoso,  W.,  &  Heriantoro,  E.  (2003).  Market Risk  di  Perbankan  Indonesia. Kajian Stabilitas Keuangan , (1), 74-96.
Sudirman, I. W. (2013). Manajemen Perbankan, edisi kedua. Jakarta: Kencana .
Sumar’in, S. (2012). Konsep Kelembagaan Bank Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu .
Tampubolon,  R.  (2004). Risk  Management . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Tariq, A. A. (2004). Managing financial risks of sukuk  structures. Loughborough  University, UK, September (mimeo) .