How to cite: Yuyut Prayuti 1, Arman Lany 2 , Davin Takaryanto 3 , Angkasa Ramatuan Hamdan 4 , Beni Ciptawan 5 , Enggar Adi Nugroho 6 (2024)  Efektivitas  Mediasi  Dan  Arbitrase  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Kesehatan (6)  Issue, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3165
E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute
Efektivitas Mediasi Dan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Kesehatan Yuyut Prayuti 1, Arman Lany 2 , Davin Takaryanto 3 , Angkasa Ramatuan Hamdan 4 , Beni Ciptawan 5 , Enggar Adi Nugroho 6 1,2,3,4,5,6 Universitas Islam Nusantara, Jawa Barat, Indonesia Email: prayutiyuyut@gmail.com 1 ,arman_lany@yahoo.com 2 , takaryantodavin.md@gmail.com 3 , angkasahamdan@gmail.com 4 , beniciptawan.bcs@gmail.com 5 , adinugrohoe@gmail.com 6

## Abstrak
Penyelesaian sengketa konsumen kesehatan merupakan isu penting dalam sistem kesehatan karena berkaitan  langsung  dengan  hak-hak  konsumen  dan  kualitas  pelayanan  kesehatan.  Mediasi  dan arbitrase adalah dua metode alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam kasus- kasus seperti ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas mediasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa konsumen kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan studi literatur. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dalam tiga tahapan yakni  reduksi data, penyajian data dan penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  mediasi  dinilai  efektif  dalam menyelesaikan  sengketa  konsumen  kesehatan,  sedangkan  efektivitas  arbitrase  bergantung  pada keahlian para arbiter, terutama dalam kasus-kasus yang membutuhkan pengetahuan teknis khusus. Mediasi  cenderung  lebih  efektif  dan  efisien  dalam  menyelesaikan  sengketa  karena  dapat membantu  pihak-pihak  yang  bersengketa  untuk  mencapai  kesepakatan  secara  sukarela  dengan bantuan mediator. Namun, hasil mediasi tidak bersifat final dan biasanya memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak untuk mengikat. Di sisi lain, arbitrase menawarkan kepastian hukum yang lebih tinggi karena putusannya bersifat final dan mengikat. Meskipun demikian, proses arbitrase cenderung lebih formal, memakan waktu, dan biayanya lebih tinggi dibandingkan dengan mediasi. Oleh karena itu, pemilihan antara mediasi dan arbitrase harus mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi masing-masing pihak yang bersengketa.
Kata kunci: Mediasi, Arbitrase, Sengketa, Konsumen Kesehatan

## Abstract
Settlement  of  health consumer  disputes is  an important  issue in  the health  system because it is directly related to consumer rights and the quality of health services. Mediation and arbitration are two alternative dispute resolution methods that can be used in cases like this. The aim of this research is to analyze the effectiveness of mediation and arbitration in resolving health consumer disputes.  This  study  used  qualitative  research  methods.  The  data  collection  technique  in  this research  is  literature  study.  The  data  that  has  been  collected  is  then  analyzed  in  three  stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research results show that mediation is considered effective in resolving health consumer disputes, while the effectiveness of arbitration  depends  on  the  expertise  of  the  arbitrators,  especially  in  cases  that  require  special technical  knowledge.  Mediation  tends  to  be  more  effective  and  efficient  in  resolving  disputes because it can help disputing parties to reach an agreement voluntarily with the help of a mediator. However, mediation results are not final and usually require agreement from both parties to be
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 03, March 2024
Yuyut Prayuti 1, Arman Lany 2 , Davin Takaryanto 3 , Angkasa Ramatuan Hamdan 4 , Beni Ciptawan 5 , Enggar Adi Nugroho 6
binding. On the other hand, arbitration offers higher legal certainty because the decision is final and binding. However, the arbitration process tends to be more formal, time consuming, and more expensive than mediation. Therefore, the choice between mediation and arbitration must consider the needs and preferences of each party to the dispute.

## Keywords: Mediation, Arbitration, Dispute, Consumer Health

## PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  kebutuhan  esensial  bagi  setiap  individu,  namun  ironisnya, pengetahuan  tentang  dunia  medis  seringkali  terbatas  di  kalangan  masyarakat  umum. Profesionalisme  dan  keahlian  di  bidang  medis  seringkali  dianggap  sebagai  pengetahuan  yang terbatas  hanya  bagi  kalangan  tertentu.  Hal  ini  menjadi  masalah  serius,  terutama  ketika  pasien menghadapi situasi yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatannya sendiri. Padahal, setiap pasien berhak untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan perawatan medis yang diterimanya, termasuk informasi mengenai biaya, efek samping, dan dampak jangka panjang dari pengobatan atau intervensi medis yang dijalani (Heriani, 2018).
Menurut penelitian yang dilakukan oleh BMJ Quality & Safety, sebuah jurnal kesehatan terkemuka, terdapat setidaknya 43 juta kasus kelalaian medis yang terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya.  Angka  yang  tinggi  ini  juga  sejalan  dengan  jumlah  kematian  yang  disebabkan  oleh kelalaian  medis.  Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO)  mencatat  bahwa  sebanyak  2,6  juta  orang meninggal  setiap  tahunnya  akibat  kelalaian  medis,  terutama  di  negara-negara  berkembang. Meskipun profesi tenaga kesehatan telah memiliki kode etik sebagai pedoman dalam praktiknya, namun malpraktik masih tetap terjadi hingga saat ini (Firm, 2023).
Banyaknya insiden malapraktik yang terjadi juga menimbulkan sengketa konsumen yang berkaitan  erat  dengan  hak-hak  individu  dalam  masyarakat,  terutama  para  pasien  yang  berperan sebagai  konsumen  layanan  kesehatan.  Berdasarkan  Permendag  no  6  tahun  2017  memaparkan bahwa sengketa konsumen merujuk pada perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian lain yang diderita sebagai akibat dari penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha  (Darmawan,  2021).  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  berperan  sebagai lembaga yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen. Pengaturan mengenai BPSK dalam peraturan ini meliputi berbagai aspek, seperti pembentukan, tugas, dan wewenang BPSK;  keanggotaan  BPSK;  peran  sekretaris  BPSK;  pendanaan;  pembinaan  dan  pengawasan; evaluasi; serta pelaporan aktivitas BPSK (Perdana, Fuad, & Munawar, 2021).
Penyelesaian sengketa konsumen kesehatan menjadi isu yang sangat penting dalam sistem kesehatan  karena  berhubungan  langsung  dengan  hak-hak  konsumen  dan  kualitas  pelayanan kesehatan. Secara prinsip, penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian perkara melalui litigasi mengacu pada proses penyelesaian masalah hukum yang dilakukan melalui sistem pengadilan. Di sisi lain, penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi  mengacu  pada  penyelesaian  masalah  hukum  di  luar  pengadilan,  yang  juga  dikenal
sebagai  Penyelesaian  Sengketa  Alternatif  (Dewi,  A,  2022).  Mediasi  dan  arbitrase  adalah  dua metode alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam kasus-kasus seperti ini.
Penelitian terdahulu oleh (Hadiati & Tampi, 2020) menyimpulkan bahwa mediasi memiliki efektivitas yang tinggi dalam menyelesaikan sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)  DKI  Jakarta.  Mediasi  merupakan  pilihan  yang  umum  dipilih  di  BPSK  DKI  Jakarta, dengan sekitar 53,2% dari total kasus yang diselesaikan menggunakan pranata arbitrase, mediasi, dan  konsiliasi.  Dari  4692  kasus  yang  diproses,  sebanyak  86,51%  berhasil  diselesaikan  melalui mediasi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  mediasi  di  BPSK  DKI  Jakarta  dianggap  efektif  dalam menyelesaikan sengketa.
Sedangkan penelitian oleh (Rifqianda, Ismi, & Dasrol, n.d.) menyoroti masalah efektivitas mediasi  dalam  penyelesaian  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha,  khususnya  PLN,  di Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Provinsi  Riau  belum  efektif  dalam  menangani  sengketa  tersebut.  Peran  badan  penyelesaian sengketa di  sini diharapkan dapat  memberikan perlindungan hukum  kepada kedua belah pihak, yaitu konsumen dan PLN. Proses mediasi yang dijalankan masih mengalami kendala, baik dari segi  finansial,  operasional,  maupun  keberadaan  lembaga  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen harus menjadi wadah yang dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.
Penelitian serupa oleh (Umbas, 2016) menunjukkan bahwa arbitrase merupakan salah satu metode  alternatif  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan.  Efektivitas  arbitrase  dalam menyelesaikan sengketa terutama bergantung pada keahlian para arbiter, terutama dalam kasus- kasus  yang  membutuhkan  pengetahuan  teknis  khusus.  Arbitrase  juga  dianggap  lebih  cepat dibandingkan proses pengadilan konvensional, yang sering kali memakan waktu yang lama dari tingkat pertama hingga tingkat banding.
Kebaharuan dalam penelitian ini adalah dari obyek penelitiannya yakni sengketa konsumen kesehatan  yang  belum  pernah  diteliti  sebelumnya.  Implikasi  praktis  dari  penelitian  mengenai efektivitas  mediasi  dan  arbitrase  dalam  penyelesaian  sengketa  konsumen  kesehatan  adalah memberikan pandangan yang lebih jelas kepada para praktisi hukum, mediator, arbiter, dan pihak terkait  lainnya  tentang  efektivitas  kedua  metode  tersebut  dalam  konteks  spesifik  ini.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  efektivitas  mediasi  dan  arbitrase  dalam  penyelesaian sengketa konsumen kesehatan.

## METODE PENELITIAN
Kekurangan dari metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya yang cenderung lebih lama dibandingkan dengan metode  penelitian  kuantitatif.  Hal  ini  disebabkan  oleh  proses  yang  lebih  mendalam  dalam pengumpulan dan analisis data, serta kompleksitas yang terkait dengan interpretasi data kualitatif. Metode  kualitatif  juga  dapat  cenderung  lebih  terbuka  terhadap  subjektivitas  peneliti  dalam interpretasi  data,  yang  dapat  menghasilkan  analisis  yang  kurang  objektif.  Selain  itu,  meskipun studi  literatur  merupakan  teknik  yang  berguna  untuk  mengumpulkan  informasi  dari  berbagai
Yuyut Prayuti 1, Arman Lany 2 , Davin Takaryanto 3 , Angkasa Ramatuan Hamdan 4 , Beni Ciptawan 5 , Enggar Adi Nugroho 6
sumber, namun dapat menghadapi batasan dalam hal keterbatasan aksesibilitas terhadap sumber- sumber  literatur  tertentu  dan  potensi  keberagaman  kualitas  dan  keandalan  informasi  yang diperoleh  dari  sumber-sumber  tersebut.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  peneliti  untuk mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan ini dan memperhatikan keakuratan dan kredibilitas sumber-sumber yang digunakan dalam studi literatur. Dengan menyadari dan memperhitungkan kekurangan-kekurangan  tersebut,  peneliti  dapat  meningkatkan  validitas  dan  reliabilitas  hasil penelitian serta membuat interpretasi yang lebih terpercaya dan dapat diandalkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Manusia,  sebagai  mahluk  sosial,  tidak  dapat  hidup  secara  terisolasi  tanpa  berinteraksi dengan  masyarakat  lainnya  sepanjang  sejarah.  Secara  alami,  manusia  hidup  dalam  kelompok sebagai bagian dari struktur sosial, dan mereka selalu memerlukan dukungan dari individu lainnya. Untuk  membentuk  hubungan  yang  saling  berinteraksi,  manusia  terlibat  dalam  berbagai  bentuk interaksi sosial (Dewi, A, 2022). Interaksi sosial yang terjadi dengan beragam karakter, ras, dan suku manusia yang berbeda-beda, dan perbedaan ini seringkali menjadi penyebab konflik. Konflik dapat terjadi antara manusia satu dengan yang lain, dengan alam lingkungannya, bahkan dengan diri  sendiri.  Konflik  seringkali  menjadi  awal  dari  terjadinya  sengketa,  dan  dalam  masyarakat, sengketa bisa timbul dari berbagai sebab.
Menurut  definisi  dalam  kamus  umum  Bahasa  Indonesia,  sengketa  merujuk  pada pertengkaran,  perbantahan,  pertikaian,  perselisihan,  percederaan,  dan  perkara  (Kaban,  2016). Penelitian lain juga menyimpulkan bahwa sengketa merupakan perselisihan yang melibatkan dua belah  pihak  atau  lebih,  dan  seringkali  dapat  menyebar  hingga  memengaruhi  pihak  yang  tidak terlibat  secara  langsung  (Sohibi,  2023).  Pandangan  lain  tentang  sengketa,  seperti  yang disampaikan  oleh  (Sohibi,  2023),  menyatakan  bahwa  sengketa  adalah  konflik  antara  dua  orang atau lebih yang memiliki implikasi hukum, sehingga dapat dikenakan sanksi hukum kepada salah satu  pihak.  Dengan  demikian,  sengketa  dapat  dijelaskan  sebagai  berbagai  bentuk  konflik  atau perselisihan  antara  individu  atau  kelompok  yang  berpotensi  menghasilkan  dampak  hukum  dan mempengaruhi baik mereka yang terlibat langsung maupun pihak lain yang terlibat secara tidak langsung.
Sengketa dapat timbul di berbagai kalangan dan tempat. Hal ini dapat melibatkan individu dengan  individu,  individu  dengan  kelompok,  kelompok  dengan  kelompok,  perusahaan  dengan perusahaan,  perusahaan  dengan  negara,  negara  dengan  negara  lain,  dan  sebagainya.  Ini menunjukkan bahwa sengketa dapat memiliki karakteristik publik atau privat, serta dapat muncul dalam  skala  lokal,  nasional,  atau  bahkan  internasional  (Fadillah  &  Putri,  2021).  Dalam  bidang kesehatan, tidak terkecuali dengan adanya sengketa. salah satu contohnya adalah sengketa yang melibatkan  konsumen  kesehatan.  Sengketa  semacam  ini  bisa  muncul  ketika  ada  ketidakpuasan atau ketidaksepakatan antara konsumen dan penyedia layanan kesehatan, misalnya terkait dengan pelayanan yang diberikan, biaya pengobatan, tindakan medis, atau hak konsumen lainnya.
Konsumen dapat dijelaskan sebagai individu yang menggunakan produk atau layanan yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup
lainnya,  dan  bukan  untuk  tujuan  perdagangan  (Maharani  &  Dzikra,  2021).  Bergitupun  dalam bidang kesehatan, konsumen kesehatan merujuk kepada individu atau pihak yang menggunakan dan  memanfaatkan  layanan  atau  produk  kesehatan  untuk  memenuhi  kebutuhan  kesehatannya. Konsumen  kesehatan  dapat  berarti  pemakai  jasa  dan  barang  yang  tersedia  dalam  pelayanan kesehatan. Mereka  adalah pasien, anggota keluarga pasien, atau pihak lain yang memanfaatkan layanan kesehatan.
Hubungan  antara  penyedia  kesehatan,  seperti  dokter  atau  tenaga  medis  lainnya  dengan pasien  sebagai  konsumen  didasarkan  pada  kepercayaan  yang  diberikan  oleh  pasien  kepada penyedia  kesehatan  yang  membutuhkan  pertolongan  dalam  bentuk  pengobatan  atau  tindakan medis.  (Nasution,  Satria,  &  Tarigan,  2021).  Pasien  menyerahkan  kepercayaan  dan  harapannya untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan berkualitas kepada penyedia kesehatan. Namun, ketika  pasien  mengalami  masalah  medis,  ini  bisa  mengakibatkan  kerugian  dan  memicu perselisihan antara penyedia layanan kesehatan dan pasien. Perselisihan tersebut sering kali timbul karena hasil pengobatan yang tidak memenuhi harapan pasien atau karena pasien merasa bahwa upaya pelayanan medis yang diberikan oleh dokter tidak memadai (Nasution, Satria, & Tarigan, 2021). Biasanya, yang dipersengketakan dalam sengketa medik meliputi beberapa hal, antara lain (Sinaga, 2021):
1. Pelanggaran etika kedokteran
Pelanggaran ini mencakup situasi di mana dokter atau tenaga medis melakukan tindakan atau keputusan yang dianggap melanggar kode etik atau standar profesional dalam praktek kedokteran.
2. Pelanggaran disiplin kedokteran
Pelanggaran  ini  terkait  dengan  ketidakpatuhan  terhadap  peraturan  atau  standar  profesi kedokteran yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan atau lembaga profesi.
3. Pelanggaran hak orang lain
Ini  terjadi  ketika  hak-hak  pasien  dilanggar,  baik  itu  hak  informasi,  hak  untuk  mendapat perlakuan  yang  adil  dan  bermartabat,  atau  hak  atas  privasi  dan  kerahasiaan  medis. Pelanggaran hak pasien bisa meliputi kesalahan diagnosa, prosedur medis yang tidak sesuai, atau kegagalan dalam memberikan informasi yang cukup kepada pasien.
4. Pelanggaran kepentingan masyarakat
Terkadang, keputusan atau tindakan medis dapat memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat  atau  populasi  tertentu.  Jika  keputusan  tersebut  dianggap  merugikan kepentingan masyarakat secara luas, maka hal ini juga dapat menjadi subjek sengketa. Pelanggaran-pelanggaran  yang  terjadi  dalam  sengketa  medis  jelas  merugikan  pasien sebagai konsumen dalam kesehatan sehingga membutuhkan perlindungan. Masalah perlindungan konsumen.  Isu  perlindungan  konsumen  bukanlah  hanya  persoalan  individu,  melainkan  juga merupakan  isu  bersama  dan  masalah  yang  berskala  nasional.  Hal  ini  disebabkan  karena  pada dasarnya setiap orang adalah konsumen, dan hak-hak konsumen harus dilindungi. Oleh karena itu, melindungi  hak-hak  konsumen  berarti  melindungi  kepentingan  semua  orang  (Riza  &  Abduh,
Yuyut Prayuti 1, Arman Lany 2 , Davin Takaryanto 3 , Angkasa Ramatuan Hamdan 4 , Beni Ciptawan 5 , Enggar Adi Nugroho 6
2018).  Untuk  melindungi  hak-hak  konsumen,  terutama  dalam  hal  terjadi  sengketa,  diperlukan upaya yang terfokus pada penyelesaian sengketa dengan cara yang adil dan efektif.
Melalui  proses  pemikiran  yang  rasional,  manusia  selalu  berupaya  mencari  cara  untuk menyelesaikan  konflik  dengan  tujuan  mencapai  harmoni  dan  keselarasan  dalam  kehidupan bersama.  Secara  umum,  penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  melalui  dua  pendekatan. Pendekatan pertama adalah melalui proses litigasi atau pengadilan, di mana sengketa antara pihak- pihak yang bertikai diselesaikan melalui jalur formal hukum di pengadilan dengan bantuan hakim. Pendekatan  kedua  adalah  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  atau  non-litigasi,  yang berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat manusia (Fadillah & Putri, 2021).
Penyelesaian sengketa dalam konteks kesehatan melalui metode non-litigasi atau di luar pengadilan menjadi preferensi utama karena beberapa alasan. Pertama, berdasarkan UU No. 36 Tahun  2009  Pasal  29,  dalam  kasus  dugaan  kelalaian  oleh  tenaga  kesehatan,  langkah  pertama penyelesaiannya  harus  dimulai  dengan  mediasi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  mediasi  dianggap sebagai  langkah  awal  yang  krusial  dalam  menangani  sengketa  medis.  Alasan  kedua  adalah efisiensi  dan  keadilan  dari  proses  peradilan  dianggap  kurang  memuaskan  oleh  sebagian  pihak karena  melibatkan  biaya  tinggi  dan  memakan  waktu  yang  lama.  Terdapat  kritik  terhadap  hasil pengadilan,  di  mana  sering  kali  ada  pihak  yang  dianggap  sebagai  pemenang  dan  pihak  lainnya sebagai  pihak  yang  kalah.  Sistem  peradilan  dianggap  terlalu  formal  dan  teknis,  serta  kurang responsif  terhadap  kepentingan  masyarakat  umum.  Sebagian  orang  berpendapat  bahwa  jalur pengadilan cenderung lambat dan padat dalam menjalankan fungsinya. Kritik tersebut menyoroti bahwa proses peradilan terlalu mahal dan tidak sesuai dengan kebutuhan efisiensi dan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat (Jauhani & MH, 2020).
Munculnya  kritik  dan  ketidakpercayaan  dari  masyarakat  terhadap  proses  penyelesaian sengketa  melalui  sistem  peradilan  menyebabkan  anggapan  bahwa  pendekatan  litigasi  menjadi kurang  efektif  dan  efisien.  Sebagai  tanggapan  terhadap  kritik  tersebut,  para  akademisi  mulai mencari alternatif penyelesaian sengketa di luar ranah pengadilan. Alternatif ini dikenal sebagai Penyelesaian  Sengketa  Alternatif  (Alternative  Dispute  Resolution  atau  ADR)  (Dewi,  A,  2022). ADR merupakan pendekatan yang mengusulkan metode-metode lain untuk menangani sengketa di  luar  wilayah  peradilan.  Salah  satu  metode  yang  termasuk  dalam  ADR  adalah  mediasi  dan arbitrase.
Pentingnya  mediator  dalam  proses  mediasi  adalah  untuk  membantu  memfasilitasi komunikasi  antara  pihak-pihak  yang  bersengketa,  mengidentifikasi  kepentingan  dan  kebutuhan masing-masing pihak, serta mengarahkan diskusi menuju penyelesaian yang dapat diterima oleh semua  pihak.  Namun,  dalam  tugasnya  pihak  mediator  tidak  memiliki  kewenangan  untuk memberikan  putusan  terhadap  sengketa  tersebut.  Peran  mereka  adalah  sebagai  pembantu  yang netral dalam mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak, tanpa memihak kepada salah satu pihak (Sohibi, 2023).
Dari  berbagai  aspek,  penyelesaian  melalui  proses  mediasi  memberikan  sejumlah keuntungan bagi para pihak yang mencari keadilan. Pertama, proses mediasi umumnya lebih cepat, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa akan lebih singkat. Hal ini berarti
akan ada penghematan biaya bagi  para pihak yang terlibat,  karena proses  hukum  yang panjang biasanya memerlukan biaya yang besar. Dari segi emosional, pendekatan mediasi yang bertujuan mencapai  solusi  win-win  solution  akan  memberikan  kenyamanan  bagi  para  pihak  yang bersengketa. Kesepakatan yang dicapai dalam mediasi dibuat secara bersama-sama oleh para pihak, sesuai dengan kehendak dan kepentingan mereka. Ini sesuai dengan prinsip kebebasan dan prinsip konsensualitas dalam mediasi,  di  mana para pihak memiliki kendali penuh terhadap hasil akhir penyelesaian sengketa (Puspitaningrum, 2018).
Hasil  mediasi,  berupa  kesepakatan  atau  perjanjian,  memiliki  kekuatan  hukum  serupa dengan perjanjian hukum biasa, asalkan perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak yang terlibat. Namun, jika salah satu pihak bertindak dengan kurang iktikad baik  dan melanggar kesepakatan yang telah diatur dalam perjanjian, pihak yang merasa dirugikan  berhak  untuk  mengajukan  gugatan  wanprestasi  ke  pengadilan.  Meskipun  perdamaian atau kesepakatan telah terjadi antara pihak-pihak yang berselisih, hasil mediasi belum memiliki kekuatan  hukum  yang  mengikat  secara  mutlak.  Oleh  karena  itu,  kedua  belah  pihak  diwajibkan untuk  mendaftarkan kesepakatan atau perjanjian tersebut ke pengadilan  negeri dalam waktu  30 hari setelah tercapainya kesepakatan. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kekuatan hukum yang lebih kuat pada perjanjian dan agar diakui secara resmi oleh pengadilan (Ummah, Wiryani, & Najih, 2019).
Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan  (PERMA  No.  1/2016)  telah  menggantikan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun  2008.  Menurut  PERMA  No.  1/2016,  mediasi  diharuskan  dilakukan  sebagai  langkah pertama  dalam  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan.  Jika  pihak-pihak  yang  bersengketa  tidak mengikuti  proses  mediasi  sebelum  mengajukan  penyelesaian  sengketa  ke  pengadilan,  hal  ini dianggap  sebagai  pelanggaran  terhadap  ketentuan  yang  diatur  dalam  pasal  130  HIR  ( Herzien Inlandsch  Reglement )  dan/atau  pasal  154  Rbg  ( Rechtsreglement  voor  de  Buitengewesten )  yang mengatur prosedur pengadilan di Indonesia. Akibatnya, putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan atas sengketa tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.
Arbitrase  merupakan  salah  satu  metode  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  yang berbeda  dengan  mediasi.  Menurut  Subekti  dalam  (Entriani,  2017),  arbitrase  adalah  proses penyelesaian atau putusan sengketa yang dilakukan oleh seorang arbiter atau panel arbiter yang telah  ditunjuk  oleh  pihak-pihak  yang  berselisih.  Proses  arbitrase  dilakukan  berdasarkan kesepakatan pihak-pihak bahwa mereka akan tunduk dan mengikuti keputusan yang diberikan oleh arbiter atau panel arbiter yang telah mereka pilih sebelumnya.
Tujuan dari proses arbitrase adalah untuk mencapai suatu keputusan akhir yang mengikat bagi kedua belah pihak. Keputusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan,  dan  pihak-pihak  yang  terlibat  diwajibkan  untuk  mematuhinya  sesuai  dengan kesepakatan  yang  telah  dibuat  (Syarief  &  Rusdiana,  2016).  Dengan  demikian,  arbitrase menawarkan tingkat kepastian hukum yang tinggi karena keputusannya bersifat final dan mengikat. Namun, proses arbitrase cenderung lebih formal, memakan waktu, dan memerlukan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan mediasi karena prosesnya serupa dengan peradilan.
Yuyut Prayuti 1, Arman Lany 2 , Davin Takaryanto 3 , Angkasa Ramatuan Hamdan 4 , Beni Ciptawan 5 , Enggar Adi Nugroho 6
Pada  dasarnya,  arbitrase  merupakan  varian  khusus  dari  pengadilan  alternatif.  Salah  satu perbedaan  utama  antara  pengadilan  dan  arbitrase  adalah  struktur  institusional  yang  digunakan dalam  proses  penyelesaiannya.  Dalam  pengadilan  konvensional,  sengketa  diselesaikan  melalui badan peradilan permanen yang sudah ada, seperti pengadilan negeri atau pengadilan tinggi. Di sisi  lain,  dalam  arbitrase,  forum  tribunal  atau  lembaga  arbitrase  dibentuk  secara  khusus  untuk menangani kasus-kasus yang diajukan. Dalam arbitrase, arbiter atau arbitrator bertindak sebagai pengadil  dalam  mahkamah  arbitrase,  yang  mirip  dengan  hakim  permanen  dalam  pengadilan. Namun, perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa arbiter ditugaskan untuk menangani kasus- kasus tertentu yang diajukan ke mahkamah arbitrase, dan mereka tidak memiliki kelanjutan dalam menjalankan fungsi pengadilan seperti hakim permanen (Entriani, 2017).
Di  Indonesia,  ada  beberapa  lembaga  arbitrase  yang  didirikan  untuk  menyelesaikan berbagai  sengketa  bisnis  yang  terjadi  dalam  kegiatan  perdagangan.  Contohnya  adalah  BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia), yang fokus pada penyelesaian masalah perselisihan bisnis dalam konteks keuangan Islam. Selain itu, terdapat juga BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), yang mengkhususkan diri  dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam praktik perbankan syariah. Sedangkan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) memberikan layanan penyelesaian  sengketa  bisnis  yang  tidak  terkait  dengan  prinsip-prinsip  keuangan  Islam  (Sohibi, 2023).  Salah  satu  tantangan  yang  dapat  timbul  dalam  arbitrase  adalah  ketergantungannya  pada kualitas  dan  keahlian  arbiter,  terutama  dalam  kasus-kasus  yang  melibatkan  pengetahuan  teknis tertentu.  Para  pihak  yang  terlibat  dalam  sengketa  memiliki  hak  untuk  memilih  arbiter  yang dianggap  memiliki  pengalaman,  pengetahuan,  integritas,  dan  keadilan  yang  memadai,  serta pemahaman yang cukup tentang isu-isu yang dipertentangkan. Keputusan dalam arbitrase sangat bergantung pada kemampuan teknis arbiter untuk menyimpulkan keputusan yang dapat memenuhi keadilan bagi semua pihak yang terlibat (Tampongangoy, 2015).
Menurut  (Umbas,  2016),  mekanisme  arbitrase  dalam  penyelesaian  sengketa  diatur  oleh Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal.  Undang-undang  tersebut mengatur  masalah  arbitrase  dalam  Pasal  32,  yang  terdiri  dari  empat  ayat.  Ayat  pertama menegaskan prinsip bahwa ketika perselisihan timbul, pihak-pihak yang terlibat harus berupaya menyelesaikannya melalui negosiasi. Ayat kedua menyatakan bahwa jika negosiasi tidak berhasil (tanpa penentuan waktu tertentu untuk konsultasi atau negosiasi), maka pihak-pihak memiliki hak untuk  membawa  perselisihan  ke  Arbitrase,  APS  (Alternatif  Penyelesaian  Sengketa),  atau Pengadilan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  UU  tersebut.  Ayat  ketiga  dengan  jelas menyatakan  bahwa  perselisihan  antara  pemerintah  dan  investor  domestik  akan  diselesaikan melalui arbitrase dengan persetujuan keduanya. Jika tidak ada kesepakatan, maka sengketa akan diberikan  kepada  Pengadilan.  Ayat  keempat  mengatur  bahwa  jika  perselisihan  terjadi  antara pemerintah  dan  investor  asing,  maka  sengketa  tersebut  akan  diselesaikan  melalui  arbitrase internasional yang harus disetujui oleh kedua belah pihak.
Selain itu, mekanisme arbitrase juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang menetapkan bahwa proses pemeriksaan perkara oleh arbitrase tidak boleh melebihi periode 6 bulan. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
biasanya  diselesaikan  dalam  waktu  kurang  dari  6  bulan.  Ini  menunjukkan  bahwa  dalam  sistem hukum  Indonesia, terdapat  peraturan yang menetapkan batas waktu  bagi  penyelesaian sengketa melalui  arbitrase,  dengan  maksud  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  memastikan  proses penyelesaian sengketa yang efisien.
Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mediasi dan arbitrase adalah opsi yang  efektif  untuk  menyelesaikan  sengketa  non-litigasi,  terutama  dalam  konteks  penyelesaian sengketa  medis  untuk  melindungi  konsumen.  Meskipun  keduanya  merupakan  pendekatan  yang berbeda  dalam  proses,  hasil,  dan  regulasi,  pemilihan  antara  mediasi  dan  arbitrase  harus mempertimbangkan  kebutuhan  dan  preferensi  spesifik  dari  setiap  pihak  yang  terlibat  dalam sengketa tersebut.

## KESIMPULAN
Mediasi  terbukti  efektif  dalam  menangani  sengketa  konsumen  di  bidang  kesehatan, sementara  keefektifan  arbitrase  sangat  tergantung  pada  kemampuan  dan  keahlian  para  arbiter, terutama  dalam  konteks  kasus-kasus  yang  melibatkan  pengetahuan  teknis  khusus.  Mediasi dianggap  lebih  efektif  dan  efisien  karena  dapat  memfasilitasi  tercapainya  kesepakatan  antara pihak-pihak  yang  bersengketa  secara  sukarela  dengan  bantuan  seorang  mediator.  Namun,  perlu dicatat  bahwa  hasil  mediasi  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  final  dan  biasanya  memerlukan persetujuan  dari  kedua  belah  pihak  untuk  mengikat.  Di  sisi  lain,  arbitrase  menjanjikan  tingkat kepastian  hukum  yang  lebih  tinggi  karena  putusannya  bersifat  final  dan  mengikat.  Meskipun demikian, proses arbitrase cenderung lebih formal, memakan waktu, dan menghasilkan biaya yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan mediasi. Oleh karena itu, dalam memilih antara mediasi dan arbitrase, perlu dipertimbangkan kebutuhan dan preferensi khusus dari setiap pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut.

## BIBLIOGRAPHY
Darmawan,  R.  (2021). Efektivitas  Pengawasan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Pada Pencantuman  Klausula  Baku  Di  Provinsi  Dki  Jakarta .  Fakultas  Syariah  dan  Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Dewi, A, R. (2022). Penyelesaian Perkara Hukum Jalur Non-Litigasi dengan Mediasi. Retrieved March 27, 2024, from kementrian keuangan republik Indonesia website: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kaltim/baca-artikel/15648/Penyelesaian-Perkara- Hukum-Jalur-Non-Litigasi-dengan-Mediasi.html#:~:text=Penyelesaian perkara dengan jalur litigasi,dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif
Entriani, A. (2017). Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. IAIN Tulungagung Research Collections , 3 (2), 277–293.
Fadillah, F. A., & Putri, S. A. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan , 2 (6), 744–756.
Yuyut Prayuti 1, Arman Lany 2 , Davin Takaryanto 3 , Angkasa Ramatuan Hamdan 4 , Beni Ciptawan 5 , Enggar Adi Nugroho 6
Firm,  S.  L.  (2023).  Adakah  Konsekuensi  Hukum  Bagi  Rumah  Sakit  atas  Kasus  Malpraktik. Retrieved March 27, 2024, from Linkedin website: https://www.linkedin.com/pulse/adakah- konsekuensi-hukum-bagi-rumah-sakit-atas-kasus-malpraktik/?originalSubdomain=id
Hadiati, M., & Tampi, M. M. (2020). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di DKI Jakarta. Jurnal Hukum Prioris , 8 (2), 178–200.
Heriani,  I.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Kesehatan  dalam  Hal  Terjadi Malapraktik. Al-Adl: Jurnal Hukum , 10 (2), 191–204.
Jauhani, M. A., & MH, S. F. M. (2020). Dilema Kapabilitas Dan Imparsialitas Dokter Sebagai Mediator Sengketa Medis . Scopindo Media Pustaka.
Kaban, M. (2016). Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 28 (3), 453–465.
Maharani,  A.,  &  Dzikra,  A.  D.  (2021).  Fungsi  Perlindungan  Konsumen  Dan  Peran  Lembaga Perlindungan  Konsumen  Di  Indonesia:  Perlindungan,  Konsumen  Dan  Pelaku  Usaha (Literature Review). Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi , 2 (6), 659–666.
Nasution, M. A. S., Satria, B., & Tarigan, I. J. (2021). Mediasi Sebagai Komunikasi Hukum Dalam Penyelesaian  Sengketa  Medik  Antara  Dokter  Dan  Pasien. Jurnal  Hukum  Kesehatan Indonesia , 1 (02), 86–96.
Perdana, R. P., Fuad, F., & Munawar, S. (2021). Implementasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Yogyakarta. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum , 3 (2), 1–27.
Puspitaningrum, S. (2018). Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. Spektrum Hukum , 15 (2), 275–299.
Rifqianda,  R.,  Ismi,  H.,  &  Dasrol,  D.  (n.d.).  Efektivitas  Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Antara  Konsumen  Listrik  Dengan  Pelaku  Usaha  (Pln)  Pada  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen Provinsi Riau. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum , 6 (2), 1–14.
Riza,  F.,  &  Abduh,  R.  (2018).  Penyelesaian  Sengketa  Secara  Arbitrase  Untuk  Melindungi Konsumen  Melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen. EduTech:  Jurnal  Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial , 4 (1).
Sinaga, N. A. (2021). Penyelesaian sengketa medis di indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 11 (2).
Sohibi,  M.  (2023).  Penyelesaian  Sengketa  Gadai  Syariah  Atas  Jaminan  Barang  Gadai  Syariah. Indonesia Berdaya , 4 (4), 1453–1478.
Syarief,  E.,  &  Rusdiana,  S.  (2016).  Penerapan  Prinsip  Arbitrase  dalam  Penyelesaian  Sengketa Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Journal of Law and Policy Transformation , 1 (2), 79–109.
Tampongangoy, G. H. (2015). Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasioanal. Lex Et Societatis , 3 (1).
Umbas,  R.  (2016).  Efektivitas  Arbitrase  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Penanaman  Modal  Di Indonesia. Lex Et Societatis , 4 (7).
Ummah,  N.,  Wiryani,  F.,  &  Najih,  M.  (2019).  Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Medik Dokter  Dengan  Pasien  (Analisis  Putusan  Pn  No.  38/Pdt.  G/2016/Pn.  Bna  Dan  Putusan Mahkah Agung No. 1550 K/Pdt/2016). Legality: Jurnal Ilmiah Hukum , 27 (2), 205–221.
Copyright holder:
Yuyut Prayuti 1, Arman Lany 2 , Davin Takaryanto 3 , Angkasa Ramatuan Hamdan 4 , Beni Ciptawan 5 , Enggar Adi Nugroho 6 (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: