Eksistensi Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dusun Sioma-Oma Dalam Zona Hijau Kehutanan Di Kecamatan Garoga Tapanuli Utara
Sarihot Lubis sarihotlubis13@gmail.com
Isran Idris Isranidris@unja.ac.id
Herlina Manik herlina_manik@unja.ac.id
Fakultas Hukum, Universitas Jambi
Article History:
Submitted : 17 Maret 2022; Accepted: 14 Juni 2022; Published: 16 Juni 2022

## Abstract
This study aims to find out how the existence of the customary law community in Sioma-oma hamlet in the forestry green zone in the Garoga district, North Tapanuli, as well as efforts to protect  the  law  on  the  customary  rights of  the  Batak  customary  law  community  in  Sioma- oma hamlet, Garoga district, North Tapanuli. This research is an empirical juridical research which  is  descriptive  qualitative.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  existence  of  the customary  law  community  in  the  Sioma-oma  hamlet  is  still  developing  to  this  day  but  in terms of obtaining recognition of the forest or customary land it is not carried out properly, especially the existence of the customary law community is still well implemented and is still carrying  out  various  activities.  be  their  customary  rights.  However,  there  is  still  a  lack  of recognition  and  protection  from  the  government  in  the  form  of  laws  and  regulations governing the existence of the customary law community itself so that the community cannot fully control their customary forest. Efforts made by the customary law community of Sioma- Oma  hamlet,  Garoga  District,  North  Tapanuli,  are  to  mediate  with  the  government  and continue to cultivate their customary land which is one of the routines as the implementation of customary rights.
Keywords: ulayat rights, customary law community

## Abstrak
Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi tahan ulayat masyarakat hukum adat dusun Sioma-oma dalam zona hijau kehutanan di kecamatan Garoga Tapanuli Utara,  serta  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat batak dusun Sioma-oma kecamatan garoga Tapanuli Utara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis  empiris  yang  bersifat  deskriptif  kualitatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan
Volume 3 Nomor 2 Juni 2022 Halaman 246 - 265
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas
Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
bahwa  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  dusun  Sioma-oma  masih  berkembang  eksis hingga  saat  ini  tetapi  dalam  hal  memperoleh  pengakuan  atas  hutan  atau  tanah  adatnya tidak  terlaksana  dengan  baik,  terlebih  eksistensi  mayarakat  hukum  adat  tersebut  masih terlaksana dengan baik dan masih melakukan kegiatan yang menjadi hak ulayat mereka. Tetapi masih kurangya pengakuan serta perlindungan dari pemerintah berupa peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  itu sendiri  sehingga  masyarakat  tidak  dapat  menguasai  atas  hutan  adatnya  dengan sepenuhnya. Upaya yang dilakukan masyarakat hukum adat dusun Sioma-Oma Kecamatan Garoga  Tapanuli  Utara  adalah  dengan  cara  melakukan  mediasi  kepada  pemerintah  dan tetap  mengolah  tanah  adat  miliki  mereka  yang  merupakan  salah  satu  rutinitas  sebagai pelaksanaan hak ulayat.
Kata Kunci: hak ulayat, masyarakat hukum adat

## A. Pendahuluan
Manusia  dan  fungsi  tanah  bahwa  manusia  memerlukan  tanah  dan  tanpa adanya tanah manusia dan badan hukum tidak mungkin bisa hidup atau berkembang. Tanah  juga  memberikan  inspirasi  berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, adapun  hubungan  manusia  dengan  tanah  ialah  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat. Dan  ada  beberapa  suku  yang  tidak  bisa  berpisah  dengan  yang  dinamakan “tanah tumpah  darah”. Itulah  sebabnya  tanah  bagi  manusia  sangat  vital  dan  merupakan “condition sine ua non” (syarat mutlak), seperti halnya udara yang dihirup setiap hari. Fungsi dan perananan tanah dalam berbagai sektor kehidupan manusia memiliki tiga aspek yaitu aspek ekonomi, politik dan hukum. Ketiga aspek tersebut  merupakan isu sentral yang saling terkait sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dalam pengambilan proses kebijakan hukum pertanahan. 1 Secara khusus pengaturan tentang tanah diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berisikan tentang kedudukan hak ulayat sebagai berikut, Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak- hak  yang  serupa  itu  dari  masyarakat-masyarakat  hukum  adat,  sepanjang  menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional  dan  Negara,  yang  berdasarkan  atas  persatuan  bangsa  serta  tidak  boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”
Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa, “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan
1 Elita  Rahmi, Hukum  Pertanahan  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia ,  Unpad  Press,  Bandung, 2011, hlm, 2-3
kepentingan  nasional  dan  Negara,  yang  berdasarkan  atas  persatuan  bangsa,  dengan sosialisme  Indonesia  serta  dengan  peraturan-peraturan  yang  tercantum  dalam Undang-undang  ini  dan  dengan  peraturan  perundangan  lainnya,  segala  sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”
Dengan  demikian  yang  dimaksud  dengan  istilah  tanah  adalah  permukaan bumi. Oleh karena itu, hak-hak yang timbul  atas hak atas permukaan bumi (Hak Atas Tanah)  termasuk  yang  didalamnya  bangunan  atau  benda-benda  yang  terdapat  di atasnya merupakan suatu persoalan hukum. 2
Seperti  yang  ketahui  tanah  memiliki  sifat  yang  sangat  penting  bagi  Negara, dalam  Pasal  520  KUHPer  dijelaskan  bahwa  pada  prinsipnya  semua  tanah  harus  ada pemiliknya.  Dalam  KUHPer  dijelaskan  jika  tanah  tersebut  tidak  dimiliki  oleh  orang perorangan  atau  badan  kesatuan  maka  tanah  itu  adalah  milik  negara.  Dalam  Pasal  1 ayat    (2)  Undang-Undang  Pokok  Agraria  disebutkan  bahwa  tanah  yang  berada  di wilayah  Indonesia  bukan  milik  Negara  Republik  Indonesia  tapi  milik  seluruh  bangsa Indonesia.  Selanjutnya  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang  Undang  Pokok  Agraria menyatakan bahwa tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara Republik Indonesia, sebagai organisasi  kekuasaan  seluruh  rakyat. 3 Seterusnya  Pasal  2  ayat  (4)  menjelaskan  hak menguasai dari Negara dapat dikuasakan kepada daerah Swatantra serta masyarakat hukum  adat  sekedar  diperlukan  serta  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan nasional  menurut  ketentuan  Peraturan  Pemerintah.    Dalam  Pasal  3  UUPA menyebutkan  bahwa,  “Dengan  mengingat  ketentuan-ketentuan  dalam  Pasal  1  dan  2 pelaksanaan  hak  ulayat  dan  hak-hak  yang  serupa  itu  dari  masyarakat-masyarakat hukum  adat  sepanjang  menurut  kenyataannya  masih  ada,  harus  sedemikian  rupa sehingga  sesuai  dengan  kepentingan  nasional  dan  Negara  yang  berdasarkan  atas persatuan  bangsa  serta  tidak  boleh  bertentangan  dengan  undang-undang  dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”
Dari  uraian  diatas  dapat  diketahui  bahwa  masyarakat  hukum  adat  diakui keberadaannya  dan  diakui  haknya  oleh  Negara.  Dimana  perlu  adanya  eksistensi perlindungan  hukum  secara  yuridis  bagi  tanah  ulayat  masyarakat  adat  dusun  sioma oma kecamatan garoga sibargot Tapanuli Utara. Dalam pengaturan hukum tanah adat
2 Supriadi, Hukum Agraria , Cet.5, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm, 3
3 Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja ,  Hak-hak  atas  Tanah ,  Cet.6,  Kencana,  Jakarta,  2012, hlm 1-24
menurut  hukum  adat  dijalankan  dan  diurus  oleh  wali  tanah. 4 Selanjutnya  di  dalam hukum tanah adat terdapat beberapa jenis hak atas tanah adat yaitu:
1. Hak ulayat atas tanah merupakan hak desa menurut adat serta kemauannya  untuk menguasai tanah yang berada dalam lingkungan hukum adatnya buat kepentingan setiap  anggotanya  mupun  untuk  kepentingan    orang    lain    (orang  asing)  dengan membayar sejumlah kerugian, dalam hal mana persekutuan hukum adat tersebut sedikit  banyak  turut  campur  dengan  pembukaan    tanah  serta  ikut bertanggungjawab terhadap setiap perkara yang terjadi  disana yang belum dapat diselesaikan. 5
2. Hak  individual  atas  tanah  merupakan  adanya  kewenangan  dari  anggota persekutuan  hukum  adat  atas  sebidang  tanah  tertentu  dari  wilayah  persekutuan tertentu untuk memungut hasil alam seperti rotan, kayu, damar serta binatang liar dan lainnya. 6
3. Hak  komunal  merupakan  hak  yang  dimiliki,  dikuasai,  dan  dinikmati  serta diusahakan  oleh  sekelompok  persekutuan  hukum  adat  dalam  suatu  wilayah tertentu yang disebut dengan masyarakat hukum adat. 7
Eksistensi  hak  ulayat  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  dapat  dilihat  dalam peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  yang  salah  satunya  adalah  dalam Undang-Undang  No.41  tahun  1999  tentang  Kehutanan. 8 Yang  dimaksud  dengan masyarakat hukum adat menurut Ter Haar merupakan sekelompok masyarakat yang hidup  secara  teratur  dan  menetap  disuatu  daerah,  yang  mempunyai  kekuasaan tersendiri  serta  mempunyai  kekayaan  tersendiri  baik  berupa  benda  terlihat  maupun tidak. Dimana setiap anggota masyarakat hukum adat tersebut mengalami kehidupan dalam  masyarakat  sebagai  suatu  hal  yang  wajar  menurut  kodrat  alam  serta  tidak seorangpun dari anggota masyarakat hukum adat tersebut memiliki pikiran atau suatu kecenderungan  untuk  membubarkan,  meninggalkan  atau  melepaskan  ikatan  yang telah telah tumbuh untuk selama-lamanya. 9 Di dalam Masyarakat Hukum adat Batak di kecamatan  garoga  kabupaten    tapanuli  utara  provinsi  Sumatera  Utara  masih  sangat
4 Tolib Setiadi, Intisari Hukum Adat Indonesia, Alfabeta,  Bandung, 2008, hlm. 292
5 Maharidiawan  Putra,  “Keberadaan  Tanah  Adat  dan  Tanah  Negara  Bagi  Kepentingan Masyarakat”, Jurnal Morality, Vol.2 No.2, 2015, hlm.3
6 Nunuk Sulisrudatin, “Keberadaan Hukum Tanah Adat Dalam Implementasi Hukum Agraria”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.4 No.2, 2014, hlm.37
7 Ibid.,hlm.34
8 Rosalina, “Eksistensi Hak Ulayat Di Indonesia” , Jurnal Sasi , Vol.16 No.03, hlm.49.
9 Hilman Syahrial Haq, Pengantar Hukum Adat Indonesia , Lekeisha, Jateng, 2020, hlm.70
kental terhadap kebiasaan adat mereka atau terhadap hukum adat yang termasuk juga dalam pengelolaan hak komunal tanah adat.
Persekutuan  adat  batak  yang  berada  di  kecamatan  garoga  ini  sangat bergantung terhadap tanah ulayat karena tanah merupakan suatu kebutuhan dimana setiap  masyarakat  melangsungkan  hidupnya  dari  hasil  bertani,  oleh  karena  itu masyarakat  hukum  adat  batak  selalu  berusaha  untuk  memiliki  tanah  baik  tanah individu  maupun  tanah  perkelompok  (marga),  dalam  perspektif  hukum,  hubungan manusia  dengan  tanah  yaitu  selain  hak  individu  juga  membahas  tentang  hak  ulayat, yang merupakan hak rakyat atau hak kodrati manusia sebagai makhluk sosial .
Menurut  hukum  adat,  manusia  dengan  tanah  memiliki  ikatan  atau  hubungan kosmis,  magis,  dan  religius  disamping  dalam  hubungan  hukum.di  dalam  hubungan hukum  ini  tidak  hanya  membahas  antara  individu  dengan  tanah  akan  tetapi  juga mengatur  hubungan  antar  anggota  kelompok.  Kelompok  masyarakat  hukum  adat  ini disebut  dengan  ( rechtshemeentschap )  dalam  hubungannya  dengan  hak  ulayat.  Oleh karena itu di beberapa suku adat di Indonesia termasuk masyarakat hukum adat batak Garoga Sumatera Utara untuk memiliki sebidang tanah harus memiliki pengakuan dari kelompok  adat  atau  yang  sering  disebut  dalam  bahasa  batak  “ Natua-tua  ni  huta ” karena  dalam  sistem  penguasaan  tanah  yang  berada  di  garoga  tapanuli  utara  atau dalam suku batak penguasaan tanah biasanya terbagi menjadi tiga bagian yaitu: bius, horja  atau  lumban  dan,  huta,  apabila  di  diartikan  dalam  pengertian  bentuk pemerintahan daerah bius  merupakan suatu kecamatan sedangkan horja merupakan suatu  dusun  dan  huta  atau  kampung  dimana  hanya  sekelompok  atau  beberapa keluarga yang biasanya terdiri dari satu marga.
Biasanya  yang  menguasai  dari  tiga    bagian  tersebut  adalah  permarga  bagi masyarakat adat batak atau suatu hal yang sama bagi masyarakat hukum adat Garoga Sumatera  Utara  contohnya  dusun  garoga  sibargot  Tapanuli  Utara  provinsi  Sumatera utara yang menguasai desa tersebut adalah marga pasaribu karna marga pasaribu lah yang  pertama  kali  menempati  tempat  tersebut  dan  marga  pasaribu  lah  yang  sebagai raja adat di sana apabila ada acara adat di dusun tersebut hal ini berlaku bagi setiap warga  yang  ada  di  sana  termasuk  para  pendatang  demikian  juga  dalam  proses kepemilikan  sebidang  tanah  harus  disetujui  masyarakat  adat  serta  masyarakat  adat setempat.
Kedudukan  hak  ulayat  dapat  dilihat  bahwa  negara  melimpahkan  wewenang seperti  yang  disebutkan  di  Pasal  2  ayat  (4)  UUPA,  hak  menguasai  dari  negara pelaksanaanya  dapat  dilimpahkan  kewenangannya  dalam  penguasaan  negara  atas
tanah  diatur  oleh  pemerintah  daerah  dengan  adanya  UU  No  22  tahun  1999  Tentang Pemerintah  Daerah.  Hak  Ulayat  diatur  dalam  Pasal  3  UUPA  yang  berbunyi,  “ Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak- hak  yang  serupa  itu  dari  masyarakat-masyarakat  hukum  adat,  sepanjang  menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional  dan  Negara,  yang  berdasarkan  atas  persatuan  bangsa  serta  tidak  boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”
Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 18B ayat 2 yang menyebutkan bahwa,  “Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum adat  serta  hak-hak  tradisonalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang diatur dalam undang-undang.”
Menurut  J.c.t  Simorangkir,dkk,  hak  ulayat  adalah  hak  dari  persekutuan hukum/masyarakat  untuk  mengelola  tanah  yang  berada  di  sekeliling  tempat tinggalnya guna  untuk  persekutuan  hukum atau  kelompok  hukum  adat  dan  orang  di luar kelompok hukum yang mau mengerjakan dan hasilnya diberikan sebagian kepada masyarakat. 10
Iman  Sudiyat  mengemukakan  bahwa  pengertian  hak  ulayat  adalah  hak  yang dimiliki  oleh  suatu  suku/clan,  gens,  stam,  atau  sekelompok  dusun  dan  guna  untuk memanfaatkan  seluruh  tanah  di  lingkungan  desanya. 11 Di  daerah  dusun  sioma-oma garoga  Sumatera  Utara  masyarakat  adat  mengenal  istilah  hak  ulayat  di  dengan sebutan tano parsaktian (tanah wasiat) oleh karena itu tanah ulayat bagi masyarakat dusun  si  oma-oma    mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat    terhadap    setiap masyarakat karena memiliki hubungan kosmis- magis- religius terhadap tanahnya baik secara hubungan individu dengan tanahnya dan juga antar anggota kelompoknya.
Akan  tetapi  yang  sering  menjadi  perselisihan  bagi  kalangan  masyarakat  adat mengenai hak atas tanah ulayat termasuk juga bagi masyarakat dusun dusun sioma- oma  dikarenakan,  banyaknya  peraturan  yang  dibuat  pemerintah  yang  mengatur mengenai  hak  ulayat  atas  tanah  seperti  di  Undang-undang  Pokok  Agraria,  BPN  dan Peraturan    kehutanan  menjadi  sering  bertentangan  bagi  masyarakat  dusun  sioma- oma,  dimana  ketika  masyarakat  dusun  sioma-oma  ingin  menjalankan  hak  komunal
10 J.C.T, Kamus Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 63.
11 J.B.  Daliyo,  Dkk, Eksistensi  Hak  Masyarakat  Adat  Atas  Tanah  Setelah  Berlakunya  UUPA , Juatitiamet Pax, Jurnal, Vol. 22, No. 2, 2002, hlm 48.
mereka  seketika  pihak  kehutanan  kabupaten  Tapanuli  utara  mengklaim bahwasannya tanah tersebut termasuk dalam bagian dari Zona Hijau Kehutanan.
Karena kurangnya edukasi terhadap masyarakat dusun dusun sioma-oma dari pihak  kehutanan  masyarakat  dusun  sioma-oma  jadi  tidak  berani  untuk  mengelola tanah ulayat mereka, seperti contoh membuat lahan pertanian tanaman muda untuk kelangsungan hidup sehari hari.
Di dalam peraturan pemerintahan hutan produksi terbatas ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan  Hidup dan Kehutanan  No.69/2019  tentang  tata cara penetapan  peta  indikatif  arahan  pemanfaatan  hutan  pada  kawasan  hutan  produksi yang  tidak  dibebani  izin  pemanfaatan  hasil  hutan  kayu  yang  menyebutkan  bahwa, “Kawasan  hutan  produksi  biasa  dan  hutan  produksi  terbatas  diarahkan  untuk  Izin Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu  pada  hutan  tanaman  industri  atau  hutan tanaman  rakyat;   Izin  Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu  pada  hutan  alam  atau restorasi ekosistem; atau  Izin Pemanfaatan di bidang perhutanan sosial.” 12
Faktor  yang  menyebabkan  timbulnya  kekeliruan  masyarakat  dusun  sioma- oma ini  terhadap  dinas  kehutanan Tapanuli  Utara  adalah  pada  saat  dinas  kehutanan tapanuli  utara  melakukan  pemasangan  titik  daerah  hutan  yang  masuk  dalam  zona hijau  kehutanan  pihak  dinas  kehutanan  tidak  ada  memberikan  edukasi  terhadap masyarakat  masyarakat  dusun  sekitar  maupun  pemerintah  setempat  bahwasanya daerah hutan yang juga termasuk tanah ulayat masyarakat adat dusun si oma-oma.
Dimasukkannya  hutan  adat  sebagai  bagian  dari  hutan  negara  sebagaimana dinyatakan  dalam  Pasal  1  angka  (6),  Pasal  4  ayat  (3),  dan  Pasal  5  ayat  (2)  Undang- Undang  Kehutanan  merupakan  pokok  soal  perselisihan  dalam  hal  ini,  karena  dalam hal  ini  peraturan  kehutanan  mempunyai  pandangan  yang  berbeda  terhadap  hutan adat.
Berdasarkan  pengakuan  dari  ketua  adat  desa  sioma-oma  bapak  J.Lubis “sebelum Indonesia merdeka nenek moyang kami sudah  menempati desa sioma-oma ini  dan  pemerintah  daerah  sudah  mengetahui  bahwa  tanah  ulayat  kami  ini  adalah tanah ulayat marga Lubis dusun sioma-oma dan kenapa  secara tiba-tiba tanah ulayat kami  ini  seketika  masuk  kedalam  zona  hijau  kehutanan  dan  pihak  kehutanan,  dan seketika  kami  ingin  mengelola  tanah  ulayat  kami  pihak  kehutanan  malah  melarang
12 Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Ulasan/Lt598bd73dbe4b5/Perubahan-Status- Tanah-Perkebunan-Dari-Hutan-Produksi-Terbatas-Menjadi-Hak-Guna- Usaha/#:~:Text=Hutan%20Produksi%20Terbatas%20menurut%20Pasal,Masing%20dikalikan%20dengan %20angka%20penimbang
dengan alasan tanah ulayat kami ini masuk dalam zona hijau kehutanan dan tidak ada edukasi yang disampaikan kepada kami tentang apa itu zona hijau kehutanan dan apa yang harus kami lakukan ketika kami ingin mencari nafkah dari tanah ulayat kami” 13 .
Penetapan  zona  hijau  ini  ditetapkan  setelah  berlakunya  keputusan  Menteri Kehutanan  No.  SK.44/Menhut-II/2005  Penunjukan  Kawasan  Hutan  di  Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas ± 3.742.120 (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu  Seratus  Dua  Puluh)  Hektar,  akan  tetapi  karena  adanya No.  SK.44/Menhut- II/2005  terjadi  banyak  penolakan  terkhususnya  Kabupaten  tapanuli  utara  dan kabupaten samosir, hal ini mendapat perhatian dari kepala dinas kehutanan provinsi Sumatera Utara, yang pada akhirnya keputusan ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada  desember  2013  dan  masih  dalam  tahap  revisi.  Karna  Hakim  agung  menilai  SK Menhut No 44 itu melanggar Undang-Undang 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan beberapa peraturan Perundang-undangan lainnya.
Dari  pemaparan  diatas  hak  atas  tanah  ulayat  desa  sioma-oma  perlu  diakui eksistensi  hak  tanah  ulayatnya  secara  yuridis  karena  sampai  saat  ini  belum  ada kepastian  hukum  atas  tanah  ulayat  dusun  sioma-oma  dan  masih  masuk  dalam kawasan  zona  hijau  kehutanan  oleh  pemerintah,  hal  ini  tidak  sesuai  seperti  yang terdapat  dalam Undang-undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  hak  ulayat  diakui keberadaannya yaitu sebagai hak atas tanah masyarakat  hukum adat yang mana hak tersebut memenuhi persyaratan yang berlaku. Berdasarkan UUPA  Pasal 3 hak ulayat diakui  keberadaanya  apabila  masih  ada  pelaku  yang  menjalankan  pelaksanaan  hak tersebut  dan  sesuai  dengan  kepentingan  nasional  dan  tidak  bertentangan  dengan peraturan pemerintah. Tetapi pada fakta di lapangan masih dapat ditemukan hal yang sebaliknya,  dimana  keberadaan  hak ulayat  dusun  sioma-oma  kurang  diakui. Pengakuan  terhadap    eksistensi  masyarakat  hukum  adat  sekiranya  meliputi  sumber daya  alam  yang  menjadi  lebensraumnya  yang  merupakan  sumber  kehidupan  baik yang  berupa simbolis  dan  realistis,  tetapi  termasuk  didalamnya  pengakuan  terhadap struktur organisasi dari pemerintah adat setempat, mekanisme kerja, serta peraturan serta  hak  dan  kewajiban  yang  terdapat  dalam  sistem  kelembagaan  masyarakat setempat,  dikarenakan  tanpa  adanya  pengakuan  tersebut  maka  pengakuan  terhadap hak masyarakat hukum adat tersebut hanya menjadi retorika politik saja. 14
13 Wawancara dengan J.Lubis, Ketua Adat Dusun Sioma-Oma, Tanggal 21 April 2021
14 Jenny.K.Matuankotta, Eksistensi  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam    Mempertahankan  Sumber Daya Alam , Jural Konstitusi, hal.11

## B. Pembahasan
1. Eksistensi  Tanah  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  Batak  Toba  Dusun  Sioma-

## Oma Kecamatan Garoga Tapanuli Utara Secara Yuridis
Konsep  pengakuan  atas  pengakuan  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat tercantum  dalam  Pasal  18B  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  tertulis bahwa negara Indonesia mengakui serta manghormati kesatun masyarakat hukum adat beserta hak tradisional selama masyarakat hukum adat tersebut masih hidup dan  berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  serta  prinsip  negara. Selanjutnya  konsep  atas  pengakuan  ini  juga  tercantum  dalam  Pasal  (3)  Undang- Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  (1)  dan  Pasal  (2)  untuk pelaksanaan  hak  ulayat  serta  hak-hak  serupa  itu  dari  masyarakat  hukum  adat, selama  masyarakat  hukum  adat  itu  masih  ada,  dan  harus  sesuai  dengan kepentingan  nasional  maupun  negara  serta  tidak  boleh  bertentangan  dengan undang-undang serta peraturan yang lain yang lebih tinggi. Hal ini juga didukung oleh  Pasal  (5)  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1960  tentang  Peraturan  dasar Pokok-Pokok  Agraria  yang  menyatakan  hukum  agraria  yang  berlaku  atas  bumu, air, dan ruang agkasa ialah hukum adat. Dan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan  nasional dan  negara serta peraturan  yang  tercantum dalam undang- undang  pokok  agraria  serta  peraturan  perundangan  laninnya,  segala  sesuatunya mengindahkan  unsur-unsur  yang  bersandar  pada  hukum  agama.  Jadi  dapat dikatakan eksistensi hukum adat di Indonesia legal  menurut hukum positif. Maka dengan  pengakuan-pengakuan  yang  sudah  dipaparkan  dalam  bab  sebelumnya masyarakat hukum adat harus diberikan kesempatan untuk dapat mengembangkan dan memeprtahankan kulturnya.
Sebelum  Indonesia  merdeka  nenek  moyang  masyarakat  adat  sioma-oma berdomisili  ke  suatu  tempat  terpencil  di  sumatera  utara,  lebih  tepatnya  di Kecamatan  Garoga  Kabupaten  Tapanuli  Utara  adapun  tujuan  mereka  datang  ke tempat tersebut adalah diperkirakan karena pada pada perang dunia 2 pada saat ini,  tentara  belanda  sudah  menduduki  sebagian  besar  tapanuli  utara,  sehingga nenek  moyang  kami  memutuskan  untuk  mengungsi  ke  sebuah  hutan  terpencil yang  ada  di  bagian  Kecamatan  Garoga  Kabupaten  Tapanuli  Utara  Provinsi Sumatera Utara,  dan mereka mendirikan sebuah persekutuan adat, adapun ketua adat disana atau marga yang menempati tanah tersebut adalah marga Lubis dan di dalam adat batak apabila siapa yang pertama membuka suatu perkampungan atau
dalam  bahasa  batak  disebut  dengan  “ sisuan  bulu” maka  dia  yang  berhak  menjadi raja  di  kampung  tersebut,  dan  dialah  yang  berhak  diangkat  sebagai  penatua  di wilayah tersebut.
Oleh  karena  itu  karena  kesatuan  dari  persekutuan  nenek  moyang  marga Lubis dulu  maka mereka menamai dusun  tersebut sebagai dusun  sioma-oma  dan kepala  adatnya  adalah  dari  marga  Lubis,  adapun  bagian  marga  atau clan yang terdapat  disana  ialah  orang  pendatang  yang  menikah  dengan  anggota  dari  salah satu dari persekutuan marga Lubis yang ada di desa sioma-oma atau dalam bahasa batak disebut dengan istilah “ marga boru”. Karena hal tersebut di dalam adat batak orang pendatang tersebut bisa mendapatkan bagian wilayah di suatu daerah, akan tetapi dengan persyaratan ketua adat dan beserta para anggota masyarakat adat.
Karena  kebaikan  para  penatua  adat  pada  zaman  dulu  orang  pendatang tersebut ( marga boru) mendapatkan bagian dalam hal hak ulayat walaupun tidak sama  dengan  keturunan  dari  marga  Lubis  atau  selaku  yang  membuka perkampungan  tersebut,  oleh  karena  itu  di  dusun  sioma-oma  ini  yang  berhak menguasainya yaitu hanya dari 2 marga saja yaitu dari ketua adat ( raja huta) yaitu pihak dari marga Lubis selaku yang pertama bertempat tinggal di dusun tersebut, dan orang pendatang ( marga boru).
Adapun marga boru yang disebut di atas ialah setiap orang pendatang yang menikahi putri dari anggota masyarakat persekutuan adat sioma-oma, dan marga- marga tersebut ialah.
1. Marga sormin
2. Marga sibarani
Pomparan  Jalaungan  Lubis  yang  dulunya  tinggal  di  Balingbing  Aektangga dan melahirkan 3 anak yakni :
1. Parombul Lubis
2. Parlombu Lubis
3. Ulong Lubis
Seiring  berjalan  waktu,  anak  pertama  Parombul  Lubis  merantau  di Rambasiala  Desa  Lontung  Jae  I  Kecamatan  Garoga..  dan  anak  ke  3  Ulong  Lubis merantau  ke  Tanjung  Medan,  dan  anak  ke  2  Parlombu  Lubis  membuka perkampungan  yang  disebut  Sioma-Oma  di  Desa  Simpang  Bolon  Kecamatan Garoga,  dan  Op.Parlombu  Lubis  menikah  dengan  Boru  Pardosi  dari  Parsoburan, dan melahirkan anak yakni 2 orang :
1. Jasuali Lubis
2. Soleman Lubis
Anak  1  yakni  :  Jasuali  Lubis  menikah  dengan  Boru  Sormin  dan  anak  ke  2 yakni  Soleman  Lubis  menikah  dengan  boru  Sormin  dan  tak  lama  kemudian pomparan Parlombu Lubis ini mengajak Hula-Hulanya untuk satu kampung selaku marga Hula-Hula. dan sekarang masih tinggal di Batunabolon Desa Simpang bolon dan tak lama kemudian mengajak borunya marga Tambunan yang sekarang tinggal di Padang Bulan Desa Simpang Bolon.
Pada  Tahun  1928  turunan  atau  pomparan  Parlombu  Lubis  telah mengadakan Pesta Besar dalam Budaya Adat Batak yang disebut Horja Turun Naik dan  sampai  sekarang  bukti  horja  tersebut  masih  terlihat  dan  terjaga  kuburan Oppung kami di Sioma-Oma.
Selain  kuburan  sebagai  bukti  fisik  di  Sioma-Oma  masih  terdapat  Pohon- pohon berbuah seperti, petai, mangga, salak, durian, pohon kemenyan serta pohon lainnya yang membuktikan bekas perkampungan.
Selain  itu  juga  terdapat  lahan  persawahan  yang  ukurannya  +  30  Ha,  dan sampai sekarang sebahagian diusahai kolam ikan. Selain persawahan juga terdapat Lahan Kemenyan dan sampai sekarang masih diusahai dan menghasilkan.
Pada zaman Penjajahan Belanda menurut Sejarah bahwa perkampungan ini dan lahan pertanian Persawahan jelas di Inklafe atau Munggu (dalam bahasa batak toba  :  batas).  Dan  sampai  sekarang  munggu  atau  yang  dikenal  dengan  pembatas tanah yang dibuat oleh pemerintahan Belanda pada masanya, tersebut masih bisa ditunjukkan  beberapa  titik.  Pada  Tahun  1995  di  Peta  Dolok  Tusam  Barat  yang dikeluarkan oleh Kehutanan masih terlihat Peta Perkampungan Sioma-Oma (Photo peta terlampir). Adapun batas-batas Perkampungan Sioma-Oma antara lain:
Sebelah Timur :  Berbatas  dengan  tanah  Ulayat  BatunabolonDesa  Simpang Bolon Sebelah Barat : Berbatas dengan Aek/ Sungai Ihul dan Desa   Silantom Julu Sebelah Utara : Berbatas dengan Aek Saba Poring Sebelah Selatan : Berbatas dengan Simatorkis
Untuk norma hukum adat dari daerah ini sendiri adalah
1. Sisuan Bulu
Sisuan bulu ialah orang atau kelompok masyarakat hukum  adat  yang  pertama kali menempati wilayah tersebut atau perkampungan tersebut.
2. Sisuan Bangun-bangun
Sisuan  bangun-bangun  ialah  suatu  kebijakan  dari  sekelompok  masyarakat hukum  adat  selaku  penguasa  hak  ulayat  yang  menanam  jenis  tanaman  yang dikonsumsi  untuk  masyarakat  pendatang  yang  hendak  bertempat  tinggal  di daerah  tanah  ulayat  mereka.  Dalam  artian  penguasa  tanah  ulayat  di  dalam norma  hukum  adat  Batak  pemegang  hak  atas  tanah  ulayat  memberikan  tanah untuk  tempat  tinggal  serta  untuk  dikelola  untuk  masyarakat  pendatang  yang ingin  menetap  di  tempat  itu,  dan  juga  penguasa  tanah  ulayat  berkewajiban menafkahi  para  pendatang  tersebut  sebelum  para  pendatang  tersebut mendapatkan hasil dari tanah yang dikelolanya. 15
Adapun  orang  yang  lebih  mengerti  atau  lebih  paham  atas  hak  ulayat disebut dengan Raja Huta, adapun tugas Raja Huta ini bukan sekedar tahu tentang tanah  ulayat  akan  tetapi  terdapat  juga  istilah  yang  menyebutkan  tentang  tugas Raja  Huta  itu  sebagai  raja  panukkunan,  raja  uhum,  raja  paniroi  dan  sipabosur namale.  Adapun  arti  dari  raja  sipanukkukan  adalah  tempat  masyarakat  untuk bertanya,  selanjutnya  yang  dimaksud  dengan  raja  uhum  adalah  orang  yang mengerti  atau  mrmahami  hukum  di  wilayah  tersebut,  seterunya  raja  paniroi merupakan orang yang bertugas sebagain penasehat di wilayah tersebut, dan yang terakhir  adalah  sipabosur  namale  adalah  yang  bertugas  sebagai  pemberi  makan bagi para masyarakat yang kekurangan makanan.
Demikian  sejarah  singkat  Perkampungan  Sioma-Oma,  dan  selaku penanggung  jawab  yang  mengetahui  sejarah  dari  Kumpulan  masyarakat  hukum adat  (Pomparan)  Opung  kami  Op.  Parlombu  Lubis  yakni  Jalotua  Lubis  beserta saudaranya. 16
Untuk  eksistensi  hak  ulayat  persekutuan  masyarakat  adat  sioma-oma Kecamatan  Garoga  Kabupaten  Tapanuli  Provinsi  Sumatera  Utara  menurut  bapak Humala  Sibarani  selaku  ketua  adat  dari  desa  Silimatorkis  dimana  dusun  Silima Torkis  ini adalah  dusun yang  berbatasan  langsung  dengan sioma-oma  dan  dusun silma  torkis  lebih  tua  dari  desa  sioma-oma,  Humala  Sibarani  berpendapat bahwasannya  benar  bahwa  dusun  sioma-oma  adalah  hak  ulayat  dari  arga  Lubis selaku  marga  yang  terdahulu  menempati  dusun  tersebut  dan  juga  adalah  marga
15 Wawancara  dengan  responden  J.Lubis,  Ketua  Hukum  Adat  sioma-oma  Kecamatan  Garoga Kabupaten Tapanuli Provinsi Sumatera Utara, Tanggal 12 Juli 2021
16 Wawancara  dengan  responden  J.Lubis,  Ketua  Hukum  Adat  sioma-oma  Kecamatan  Garoga Kabupaten Tapanuli Provinsi Sumatera Utara, Tanggal 12 Juli 2021
yang terakhir meninggalkan dusun tersebut, dan juga marga yang sampai saat ini masih bertani di dusun tersebut. 17
Ada  juga  menurut  Edison  Marpaung  selaku  ketua  adat  dari  desa  Padang Bulan  juga  termasuk  desa  yang  berbatasan  langsung  dengan  desa  Sioma-oma mengatakan bahwa berdasarkan cerita dari nenek moyang yang terdahulu marga Lubis  dulunya  adalah  sebagai  perantau  di  desa  ini,  karna  kebaikan  dan kesungguhan  dari  marga  Lubis  yang  datang  ke  desa  ini  nenek  moyang  kami menunjukan  sebuah  tempat  untuk  mereka  membuka  suatu  perkampungan  atau lebih  tepatnya  marga  Marpaunglah  yang  menunjukkan  wilayah  tersebut  untuk mereka  tempati  dan  supaya  mendirikan  persekutuan  adat  baru  dengan  tujuan supaya  marga  Lubis  bisa  lebih  bebas  untuk  membuka  lahan  dalam  hal  sektor pertanian  dan  supaya  bisa  membuat  persekutuan  adat  sendiri,  dan  dengan  hal tersebut marga Lubis berhasil mendirikan sebuah dusun dan disebut dengan desa Sioma-oma  dan  dimana  kami  juga  selaku  antar  persekutuan  dapat  menjalin hubungan yang sangat baik apabila ada acara adat dan juga dalam hal apabila ada kerja  bakti,  seperti  dalam  hal  gotong  royong  dalam  hal  perbaikan  jalan  dan  juga pada saat panen raya semua antar dusun akan saling membantu. 18
Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  dilihat  bahwa  sampai  saat  ini  apabila ada  suatu kegiatan adat baik itu acara pernikahan  dan baik dalam acara  berduka cita,  persekutuan  masyarakat  adat    sioma-oma  masih  tetap  gabung  ke  dalam persekutuan  tersebut  walaupun  sudah  kebanyakan  tinggal  di  kota.  Hal  ini  pun menjadi  bukti  bahwa  eksistensi  hukum  adat  dusun  Sioma-oma  masih  masih  ada dan sangat kuat serta masyarakat hukum adat dusun Sioma-oma cenderung masih patuh  dan  takut  akan  hukum  adat  yang  berlaku  bagi  anggota  persekutuannya dimanapun  berada.  Dan  sampai  saat  ini  juga  masyarakat  dan  sioma-oma  masih sering  mengambil  hasil  hutan  dari  desa  sioma-oma  dan  bahkan  masih  memiliki sepetak tanah yang dikelola disana.
Untuk pemerintah setempat eksistensi hak ulayat masyarakat adat Sioma- oma  ini  berdasarkan  wawancara  dari  kepala  desa  Sripang  Bolon  Sabar  Pasaribu mengatakan untuk pengakuan hak ulayat di daerah ini, pengakuan tertulis tidaklah ada karena dari dulu yang pengakuan secara formal lah yang dianut di daerah ini,
17 Wawancara dengan responden Humala Sibarani, Ketua Hukum Adat Silimatorkis Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Provinsi Sumatera Utara, Tanggal 12 Juli 2021
18 Wawancara  dengan  responden  Edison  Marpaung,  Masyarakat  Hukum  Adat  Padang  Bulan Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Provinsi Sumatera Utara, Tanggal 12 Juli 2021
oleh karena itu tanah ulayat yang ada di daerah ini baik simatorkis, batu bolon, dan sirpang bolon itu semua tidak ada pengakuan secara tertulis dari pemerintah dan apabila  terjadi  sengketa  yang  dapat  menyelesaikanya  hanya  lah  penetua  adat dengan berdasarkan pada pendapat penatua dari jaman dulu yang terus menerus diceritakan ke para anak cucunya. 19
Selanjutnya menurut Bapak Lam Pasaribu yang merupakan ketua adat dari desa  Batu  Bolon  menyatakan  bahwasanya  benar  masyarakat  hukum  adat  Dusun Sioma-oma yang memiliki hak atas tanah ulayatnya keturunan marga (Pomparan) Parlombu  Lubis.  Hal  ini  ditegaskan  dengan  keikutsertaan  salah  satu  anggota keluarganya  dalam  acara  Horja  Turun  Naik  yang  diadakan  oleh  keturunan (Pomparan) Parlombu Lubis pada tahun 1928. 20
Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  masyarakat  hukum  adat hukum  adat  Dusun  Sioma-oma  Kecamatan  Garoga  masih  ada  dan  tetap mempertahankan eksistensinya hingga saat ini, serta masih diakuinya keberadaan dan  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  tersebut  oleh  masyarakat  hukum  adat sekitarnya,  terlebih  lagi  masyarakat  hukum  adat  Dusun  Sioma-oma  Kecamatan Garoga  masih  mengelola  dan  memanfaatkan  tanah  ulayat  tersebut  dalam aktivitasnya.  Dimana  hal  tersebut  merupakan  salah  satu  bukti  bahwa  mereka masih ada hingga saat ini. Dengan demikian maka sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  41  tahun  1999  tentang  Kehutanan  menyatakan  bahwa masyarakat  hukum  adat  tersebut  dapat  melakukan  kegiatan  berupa  pemungutan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari masyarakat hukum adat  yang  bersangkutan, melakukan kegiatan pengelolaan  hutan yang didasarkan pada hukum adat yang berlaku serta tidak bertentangan dengang undnag-undang, dan yang terakhir adalah memperoleh pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat setempat. Serta yang terdapat dalam Pasal 37  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  41  tahun  1999  tentang  Kehutanan  yang menyatakan  bahwa  “Pemanfaatan  hutan  adat  dilakukan  oleh  masyarakat  hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.”
2. Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat Batak Dusun Sioma-Oma Kecamatan Garoga Tapanuli Utara
19 Wawancara  dengan  responden  Sabar  Pasaribu,  Kepala  Desa  Sripang  Bolon  Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Provinsi Sumatera Utara, Tanggal 12 Juli 2021
20 Wawancara  dengan  responden  Lam  Pasaribu,  Masyarakat  Hukum  Adat  Batu  Bolon Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Provinsi Sumatera Utara, Tanggal 12 Juli 2021
a. Awal  Mula  Konflik  Masyarakat  Adat  Sioma-sioma  Dengan  Pihak Kehutanan
Pembahasan selanjutnya berfokus pada penetapan hutan maka dari itu penulis akan menjabarkan tentang perencanaan kehutanan yang menjadi awal permasalaha  yang  terjadi  pada  masyarakat  hukum  adat  batak  dusun  Sioma- oma  kecamatan  Garoga  Tapanuli  Utara.  Maka  dari  itu  sesuai  dengan  yang telah  diuraikan  pada  bab  sebelumnya  perencaan  kehutanan  ini  terdapat dalam  Pasal  11  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  41  tahun  1999  tentang Kehutanan dimana, perencanaan kehutanan ini dilakukan dengan transparan, bertanggung-gugat,  partisipasi,  terpadu,  dan  memperhatikan  ciri  khas  serta aspirasi  dari  daerah  tersebut.  Proses  penetapan  atau  perencanaan  hutan produksi  terbatas  ini  terbagi  atas  5  (lima)  yaitu,  (i)  inventarisasi  hutan  ini merupakan  sarana  agar  dapat  mengetahui  serta  memperoleh  data  serta informasi  yang  bersangkutan,  (ii)  pengukuhan  kawasan  hutan  yang  didasari oleh  dari  hasil  inventarisasi  hutan,  (iii)  penatagunaan  kawasan  hutan  yang dapat  meliputi  kegiatan  penetapan  fungsi  dan  penggunaan  kawasan  hutan, (iv)  pembentukan  wilayah  pengelolaan  hutan  yang  dilaksanakan  dengan tingkatan tertentu yaitu provinsi, kabupaten atau kota serta unit pengelolaan, (vi)  serta  penyusunan  rencana  kehutanan    yang  diatur  dalam  peraturan pemerintah  secara  spesifik  atau  secara  menyeluruh.  Kelima  hal  tersebut seyogyanya  harus  dilakukan  dengan  sepengetahuan  pihak  pemegang  hak ulayat  dimana  hutan  produksi  tersebut  dilakukan.  Untuk  pelaksanaan  tapal batas  untuk hutan  produksi  terbatas  pihak  pemerintah tidak ada melibatkan masyarakat  hukum  adat  Sioma-oma  guna  untuk  memberikan  masukan maupun  ide-ide  untuk  menunjang  program  apa  yang  hendak  dicapai. Sedangkan  masyarakat  dapat  berpartisipasi  untuk  keberlangsungan  suatu kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Berdasarkan  keterangan  dari masyarakat dusun Sioma-oma awal mula terjadinya kebingungan masyarakat terhadap  tanah  ulayat  mereka  adalah  ditemukannya  patok  batas  tanah  di tanah  ulayat  mereka  dan  mereka  tidak  tahu  kapan  patok  tanah  tersebut dipasang  oleh  pihak  kehutanan  setempat  berdasarkan  hal  tersebut  para masyarakat  adat  desa  sioma-oma  mengaku  bahwasanya  pihak  kehutanan tidak  melakukan  penyuluhan  untuk  apa  dan  apa maksud  patok  tersebut  dan
ketika  ditanyakan  terhadap  kepihak  kehutanan  bahwasanya  tanah  ulayat mereka merupakan zona hijau dan masuk dalam non register kehutanan. 21
Berdasarkan  ayat  (7)  Undang-Undang  Nomor  41  tahun  1999  tentang Kehutanan  bahwa  hutan  produksi  merupakan  kawasan  hutan  yang  memiliki fungsi  pokok  untuk  memproduksi  hasil  hutan.  Sedangkan  yang  dimaksud dengan  hasil  hutan  dalam  ayat  (13)  merupakan  benda  hayati,  non  hayati beserta  turunannya,  beserta  jab  sa  yang  bersumber  dari  hutan.  Selanjutnya dalam  Pasal  28  menyebutkan  bahwa  pemanfaatan  hutan  produksi  dapat berupa  pemanfaatan  kawasan,  pemanfaatan  lingkungan,  pemanfaatan  hasil hutan  kayu  dan  bukan  kayu,  beserta  pemungutan  hasil  hutan  yang  berupa kayu dan bukan kayu.
Hal inilah yang membuat masyarakat  adat  desa Sioma-oma mengalami kebingungan untuk bertindak ataupun untuk mengelola tanah ulayat mereka dikarenakan tidak adanya penjelasan dari pihak kehutanan mengenai legalitas apabila masyarakat adat desa Sioma-oma mengelola tanah ulayat mereka.
Terkait  dalam  permasalahan  tersebut  berdasarkan  keterangan  dari bapak  J.Lubis  yang  telah  melakukan  protes  ke  pemerintah  daerah  mengenai legalitas tanah ulayat mereka, berdasarkan pendapatnya ada beberapa faktor hukum yang membuat permasalahan ini sangat sulit mendapatkan titik terang yaitu:
a. Tumpang Tindih Peraturan
Undang-Undang  pokok  agraria  merupakan  dasar  peraturan  di  bidang sumber agraria lainnya, akan tetapi adanya peraturan baru yang berkaitan dengan sumber daya agraria menempatkan Undang-Undang Pokok Agraria sejajar  dengan  Perundang-Undangan  lainnya,  yang  mengakibatkan struktur  pertanahan  menjadi  tumpang  tindih.  Undang-Undang  Pokok Agraria  yang  semula  merupakan  payung  hukum  untuk  kebijakan pertanahan  serta  kebijakan  agraria  pada  umumnya  yang  berlaku  di Indonesia,  menjadi  tidak  berfungsi  serta  secara  substansial  terdapat pertentang  dengan  diterbitkannya  berbagai  peraturan  perundang- undangan  sektoral  seperti  UU  Nomor  5  tahun  1967  tentang  pokok-pokok kehutanan  yang  diperbaharui  dengan  Undang-undang  Nomor  41  Tahun 1999 tentang kehutanan.
21 Wawancara  dengan  responden  J.Lubis,  Ketua  Hukum  Adat  sioma-oma  Kecamatan  Garoga Kabupaten Tapanuli Provinsi Sumatera Utara, Tanggal 25 Oktober 2021
b. Regulasi Kurang Memadai
Di  dalam  regulasi  di  bidang  pertanahan  belum  seutuhnya  mengacu  pada nilai-nilai  dasar  Pancasila  dan  filosofi  Pasal  33  UUD  1945  tentang  moral, keadilan,  hak  asasi,  dan  kesejahteraan.  Dalam  banyak  kasus  pertanahan hak-hak rakyat pemilik tanah sering kali diabaikan. Disisi lain penegakkan hukum  kerap  kali  berhenti  pada  dalam  mekanisme  formal  dari  aturan hukum  dan  mengakibatkan  nilai-nilai  keutamaan  yang  terkandung  dalam kaidah  hukum.  Akibatnya  penegakkan  hukum  cenderung  bersifat mekanistik sehingga mengakibatkan nilai-nilai substansinya.
c. Penyelesaian dan birokrasi yang berbelit-belit
d. Selain  pemerintah  masih  kesulitan  dalam  hal  menyelesaikan  berbagai konflik  pertanahan.  Karena  ada  tiga  hal  penyebabnya,  yaitu  tidak  ada sistem yang dibangun secara baik dalam penyelesaian konflik pertanahan, kurangnya  kepercayaan  masyarakat  kepada  pemerintah,  dan  adanya konflik  kepentingan  atas  bidang  tanah  tertentu.  Pemerintah  tidak  dapat bertindak objektif dalam menyelesaikan sengketa dan cenderung berpihak kepada yang kuat seperti pemilik modal atau adanya unsur korupsi, kolusi, nepotisme sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat. 22
b. Upaya  Masyarakat  Hukum  Adat  Batak  Dusun  Sioma-Oma  Kecamatan Garoga Tapanuli Utara.
Berdasarkan wawancara dari bapak J.Lubis selaku ketua adat dari desa Sioma-oma, bahwasanya sudah sejak lama masyarakat  adat  desa Sioma-Oma mempertahankan  hutan  adatnya  dan  itu  terbukti  dari  cerita  para  nenek moyang  yang  diceritakan  sampai  ke  generasi  sekarang,  masyarakat  hukum adat garoga sebelum mengalami konflik dengan peraturan kehutanan dengan adanya  SK  44  sempat  mengalami  sengketa  kepemilikan  hak  ulayat  dengan poparan  atau  kelompok  adat  dari  marga  sormin,  bawasanya  marga  sormin mengklaim bahwa hak ulayat sioma-oma adalah hak mereka dan bapak J.Lubis selaku ketua adat dari marga Lubis dan juga selaku ketua adat dari Sioma-oma
22 Robby Marshel Sinaga, “Perlindungan Hutan Adat Aek Napa Di Desa Sabungan Ni Huta IV Kecamatan  Sipahutar  Kabupaten  Tapanuli  Utara  Pasca  Dikeluarkan  Keputusan  Menteri  Kehutanan Nomor  579  Tahun  2014  Tentang  Kawasan  Hutan  Provinsi  Sumatera  Utara” ,  Tesis  Fakultas  Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, hlm.91-93
melakukan  pembelaan  di  depan  bapak  camat  garoga  dan  beserta  kepala daerah dan para penatua adat yang terkait. 23
Dan  setelah  konflik  tersebut  bapak  J.Lubis  pada  saat  itu  berhasil melakukan  pembelaan  bahwasanya  tanah  tersebut  benar-benar  hak  ulayat dari  marga  Lubis  dan  dari  pihak  marga  sormin  hanyalah  marga  dari  pihak boru, dan berdasarkan bukti sejarah yang ditunjukan bapak J.Lubis pada saat itu berhasil meyakinkan para kepala daerah dan para penatua adat yang ada pada  saat  itu,  dan  pada  saat  itu  jugalah  hak  tanah  ulayat  desa  Sioma-oma diakui keberadaanya oleh pemerintah daerah dan juga para penatua adat.
Dan  setelah  kejadian  tersebut  pada  tahun  2012  dengan  keluarnya Keputusan  Menteri  kehutanan  No.44  sangatlah  meresahkan  seluruh masyarakat Tapanuli utara termasuk juga para masyarakat hukum adat dusun Sioma-oma,  dan  bapak    J.Lubis  dan  beserta  para  penatua  adat  yang  terkait melakukan  protes  ke  pemerintah  daerah  dan  protes  tersebut  didengarkan oleh  bapak  Torang  Lumbantobing  selaku  Bupati  kabupaten  tapanuli  utara pada  saat  itu,  dan  bapak  Torang  Lumbantobing  beserta  bapak  Maruap Tampubolon dari Forum Peduli Bona Pasogit dan bapak Mangindar Simbolon Melakukan  gugatan  ke  MA  pada  tahun  2013  dan  hasil  putusan  MA menyatakan  bahwa  Keputusan  Menteri  Kehutanan  No.44  dinyatakan  tidak sah, dengan keputusan MA tersebut bapak J.Lubis sempat merasa senang akan tetapi walaupun putusan tersebut sudah tidak sah timbul lagi pernyataan dari pihak  kehutanan  bahwasannya  tanah  ulayat  dari  desa  Sioma-oma  masih masuk dalam zona hijau dan masih termasuk dalam no register kehutanan, hal tersebutlah  yang  menimbulkan  keambiguan  terhadap  masyarakat  adat  desa Sioma-oma.
Dengan  adanya  pernyataan  yang  membuat  masyarakat  dusun  Sioma- oma  menjadi  bingung  untuk  mengelola  hak  tanah  ulayatnya,  bedasarkan pernyataan  dari  pihak  kehutanan  tersebut  ini  melanggar  Undang-Undang Pokok  Angaria  dan  Undang-Undang  Dasar,  oleh  karena  itu  sebagai  bentuk pengkuan  secara  tertulis  untuk  tanah  ulayat    yang  ada  di  kecamatan  garoga pihak  dari  kepala  daerah  membuat  berupa  pengakuan  secara  tertulis  untuk para masayarakat hukum adat yang ada di kecamatan garoga.
23 Wawancara  dengan  responden  J.Lubis,  Ketua  Hukum  Adat  sioma-oma  Kecamatan  Garoga Kabupaten Tapanuli Provinsi Sumatera Utara, Tanggal 12 Juli 2021

## C. Kesimpulan
Esksistensi  atau  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  dusun  Sioma-oma  masih berkembang  serta  eksis  hingga  saat  ini  tetapi  dalam  hal  memperoleh  pengakuan  atas hutan atau tanah adatnya tidak terlaksana dengan baik, terlebih lagi eksistensi mayarakat hukum adat tersebut  masih  terlaksana dengan baik dan  masih  melakukan kegiatan yang menjadi  hak  ulayat  mereka.  Tetapi  masih  kurangya  pengakuan  serta  perlindungan  dari pemerintah  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  keberadaan masyarakat  hukum  adat  itu  sendiri  sehingga  masyarakat  tidak  dapat  menguasai  atas hutan adatnya dengan sepenuhnya. Upaya yang dilakukan masyarakat hukum adat dusun Sioma-Oma  Kecamatan  Garoga  Tapanuli  Utara  adalah  dengan  cara  melakukan  mediasi kepada pemerintah dan tetap mengolah tanah adat miliki mereka yang merupakan salah satu rutinitas sebagai pelaksanaan hak ulayat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Haq, Hilman Syahrial, Pengantar Hukum Adat Indonesia , Lekeisha, Jateng, 2020.
J.C.T, Kamus Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja , Hak-hak atas Tanah, Cet.6, Kencana, Jakarta, 2012.
Rahmi,  Elita,  Hukum  Pertanahan  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia,  Unpad  Press, Bandung.
Setiadi, Tolib, Intisari Hukum Adat Indonesia , Alfabeta,  Bandung, 2008.
Supriadi, Hukum Agraria, Cet.5, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

## Jurnal
Daliyo,  J.B.,  Dkk, Eksistensi  Hak  Masyarakat  Adat  Atas  Tanah  Setelah  Berlakunya UUPA , Juatitiamet Pax, Jurnal, Vol. 22, No. 2, 2002.
Matuankotta,  Jenny.K, Eksistensi  Masyarakat Hukum  Adat  Dalam    Mempertahankan Sumber Daya Alam , Jural Konstitusi.
Putra, Maharidiawan, “Keberadaan Tanah Adat dan Tanah Negara Bagi Kepentingan Masyarakat”, Jurnal Morality, Vol.2 No.2, 2015.
Rosalina, “Eksistensi Hak Ulayat Di Indonesia” , Jurnal Sasi , Vol.16 No.03
Sinaga,  Robby  Marshel, “Perlindungan  Hutan  Adat  Aek  Napa  Di  Desa  Sabungan  Ni Huta  IV  Kecamatan  Sipahutar  Kabupaten  Tapanuli  Utara  Pasca  Dikeluarkan Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  579  Tahun  2014  Tentang  Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara” , Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017.
Sulisrudatin, Nunuk, “Keberadaan Hukum Tanah Adat Dalam Implementasi Hukum Agraria”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.4 No.2, 2014.

## Internet
Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Ulasan/Lt598bd73dbe4b5/Peruba han-Status-Tanah-Perkebunan-Dari-Hutan-Produksi-Terbatas-Menjadi-Hak- Guna-Usaha/#:~:Text=Hutan%20Produksi%20Terbatas%20menurut %20Pasal,Masing%20dikalikan%20dengan%20angka%20penimbang