## PENGALIHAN HAK MEREK MELALUI WAKAF BERDASARKAN HUKUM POSITIF  INDONESIA DAN PRINSIP SYARIAH
Fasya Yustisia Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan email : fasya1818@gmail.com
Catharina Ria Budiningsih
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan email: cria@unpar.ac.id
disampaikan 25/7/19 – di -review 24/8/19 – diterima 5/12/19
DOI: 10.25123/vej.3616

## Abstract
This  article  discusses  the  utilization  of  the  Islamic  institution  of  wakaf  (an  Islamic  institution)  to transfer ownership or right to use of trademark. The issue at hand is that method of trademark transfer is found regulated by Law No. 20 of 2016 re. Trademark and Geographical Indication whilst procedure and conditions of wakaf is regulated by Islamic/Syariah Law (Law No. 41 of 2004). The author notes that wakaf, understood as transfer of (ownership or proprietorship) of Trademarks, is or should be motivated by religious considerations or made in the public interest. Therefore, transfer done through wakaf will always be made in perpetuity.  Nonetheless, the Law no. 41 of 2004 re. wakaf make possible temporary transfer of ownership which may be performed by a license agreement, transferring only right  to  use  the  trademark  but  not  the  ownership  (title)  thereof.  Another  important  note  to  be highlighted is that Islamic law prohibits or considers not appropriate (not halal) trademark of living being or non-kosher products (goods or services).
Keywords: transfer of title and rights, wakaf in perpetuity, temporary wakaf, islamic law

## Abstrak
Tulisan  ini  menelaah  penggunaan  instrumen  wakaf  dalam  pengalihan  hak  (atas  merek). Persoalannya adalah cara pengalihan merek, di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), padahal wakaf adalah salah satu Lembaga Hukum Islam, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (UU  Wakaf).    Terindikasikan  bahwa  wakaf    adalah  pemindahan  hak    yang  dilakukan  untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum dari pemilik lama ke pemilik baru. Konsekuensi dari itu adalah merek yang diwakafkan akan beralih kepemilikannya untuk selama-lamanya. Sebaliknya harus diperhatikan bahwa Undang-Undang Wakaf memungkinkan wakaf diberikan dalam jangka waktu  tertentu  dan  dilakukan  dengan  mekanisme  lisensi.  Dalam  hal  ini  objek  yang  diwakafkan adalah manfaat dari suatu benda yang dikelola tanpa kemudian dilanjutkan dengan pengalihan hak milik. Temuan lain adalah pentingnya pemahaman akan kriteria merek yang diwakafkan. Hukum syariah berbeda dengan peraturan tentang merek memuat persyaratan-persyaratan khusus, yaitu obyek wakaf (merek) tidak boleh berbentuk gambar makhluk hidup bernyawa secara sempurna dan produk (barang/jasa yang dilindungi)  merek harus halal.
Kata Kunci:
pengalihan merek, wakaf selamanya, wakaf berjangka waktu, prinsip syariah

## Pendahuluan
Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 Tentang  Wakaf  (selanjutnya  ditulis  UU  Wakaf),  wakaf  merupakan  perbuatan hukum wakif untuk  memisahkan  dan/atau  menyerahkan  sebagian  harta  benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan  kepentingannya  guna  keperluan ibadah  dan/atau  kesejahteraan  umum menurut  syariah. Wakif adalah  adalah  pihak  yang  mewakafkan  harta  benda miliknya. 1 Dengan demikian, wakaf merupakan  salah satu bentuk ibadah dengan memberikan sebagian harta benda yang dimiliki untuk dikelola demi kepentingan ibadah.  Objek  harta  yang  diwakafkan  biasanya  berkaitan  dengan  benda  tetap seperti  rumah  atau  tanah  yang  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  bersama seperti  pembangunan  masjid  atau  pemakaman  umum.  Kini  objek  wakaf berkembang  tidak  hanya  terbatas  pada  benda  tetap  namun  juga  benda  bergerak bahkan  termasuk  di  dalamnya  merek.  Merek  merupakan  suatu  benda  bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai objek wakaf.
Konsep  wakaf  berkaitan  dengan  prinsip  syariah,  karena  prinsip  syariah merupakan  tulang  punggung  dari  pelaksanaan  wakaf.  Banyak  sarjana menunjukkan bahwa syariah merupakan norma utama atau prinsip inti atau aturan yang  disebut  bersifat  global  ( ijmali ). 2 Syariah  didefinisikan  sebagai  ‘seperangkat aturan’. 3 Mahmūd Syaltūt, guru besar hukum Islam di Universitas Al-Azhar Kairo (Mesir), mendefinisikan syariah sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah agar  digunakan  oleh  manusia  dalam  hubungannya  dengan  Tuhannya,  dengan saudaranya sesama Muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dengan alam, dan dalam kaitannya dengan kehidupannya. 4
1 Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2 Syafaul  Mudawam,  Syari’ah-Fiqih-Hukum  Islam  Studi  Tentang  Konstruksi  Pemikiran Kontemporer,  46  No.  II  Asy-Syir’ah  Jurnal  Ilmu Syari’ah  dan  Hukum.    407,  408  (2012)  lihat Hamilton  Alexander  Rosskeen  Gibb,  Mohammedanism  –  An  Historical  Survey  68  (Oxford University Press, Oxford, 1970).
3 Id
4 Marzuki,  Tinjauan  Umum  Tentang  Hukum  Islam,  http://staffnew.uny.ac.id/upload/
132001803/lainlain/Dr.+Marzuki,+M.Ag_.+Tinjauan+Umum+tentang+Hukum+Islam.pdf
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), merek dapat dialihkan secara wakaf, namun pengalihan merek secara  wakaf  tidak  diatur  secara  spesifik,  padahal  pengalihan  hak  merek  pada wakaf memiliki akibat hukum yang berbeda berbeda bagi nazhir selaku pemegang merek jika dibandingkan dengan akibat hukum bagi pemegang merek berdasarkan UU  MIG,  oleh  karena  konsep  wakaf  yang  berbeda  dengan  pengalihan  hak  merek pada umumnya.
Berdasarkan  UU  MIG  dalam  hal  ada  pengalihan  merek,  terjadi  pengalihan kepemilikan  merek  dari  pemilik lama  kepada  pemilik yang  baru dimana  pemilik baru  memiliki  hak  eksklusif  terhadap  merek  yang  telah  dialihkan  tersebut termasuk  dalam  hal  mengeksploitasinya  ataupun  mengalihkan  kembali  merek tersebut  kepada  pihak  lain.  Konsep  pengalihan  merek  tersebut  di  atas mengakibatkan  pemilik  baru  memiliki  otoritas  penuh  terhadap  merek  yang dimilikinya. Konsep kepemilikan ini berasal dari sistem hukum barat. Merek dalam sistem hukum barat merupakan bagian dari hukum kekayaan. Tujuan kepemilikan merek  berkaitan  dengan  keuntungan  ekonomi  bagi  pemiliknya,  yakni menggunakan secara eksklusif merek yang dimiliki dalam perdagangan barang dan jasa dengan maksud barang dan jasa yang diperdagangkan menjadi lebih menarik bagi konsumen. Dalam hal terjadi pengalihan hak merek, maka pemegang merek baru  memiliki  hak  eksklusif  atas  merek  yang  dialihkan  dan  mengharapkan  ada keuntungan  ekonomi  yang  diperoleh  karena  hak  eksklusif  yang  terdapat  pada kepemilikan merek. Di sisi lain, pelaksanaan wakaf bertumpu pada prinsip syariah, benda  yang  diwakafkan  dapat  beralih  kepemilikannya  kepada  pihak  lain  namun dapat pula terjadi benda yang diwakafkan hanya meliputi manfaat atas benda yang dimiliki  melalui  wakaf  berjangka  waktu.  Selain  itu  penerima  wakaf  ( nazhir ) memiliki kedudukan  hukum yang berbeda dari pemegang hak merek baru. Nazhir adalah  pihak  yang  menerima  harta  benda  wakaf  dari wakif untuk  dikelola  dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 5
(terakhir diakses 11 April, 2018) lihat Mahmūd Syaltūt, Al-Islām Aqīdatwa Syarī’at 12,  (Dār al- Qalam, Kairo, 1966).
5 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
Pada  wakaf  terdapat  ketentuan  umum  bahwa  kemanfaatan  benda  tidak ditujukan  untuk  pihak  yang  menerima  wakaf.  Pihak  penerima  wakaf  mengelola objek wakaf (dalam hal ini merek) untuk tujuan ibadah yakni untuk kepentingan umum. Dengan demikian terdapat perbedaan konsep pengalihan hak merek secara wakaf dengan pengalihan hak merek di luar wakaf, yakni pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. UU  MIG  mengatur  secara  umum  mengenai  merek  yang  tidak  dapat  didaftarkan, namun untuk kepentingan pengalihan merek secara wakaf, aturan mengenai hal- hal yang tidak dapat sebagai merek belum dapat dikatakan memadai. Ada kriteria yang  harus  dipenuhi  terhadap  merek  yang  dialihkan  serta  produk  yang diperdagangkan supaya pengalihan merek secara wakaf terjamin keabsahannya.
Dalam  pengertian  umum  merek  merupakan  tanda  yang  mengidentifikasi barang  dan  jasa  yang  terdapat  dalam  perdagangan.  Pengertian  tersebut  sama dengan pengertian yang disebutkan oleh Joanna Schmidt-Szalewski: “Trademarks are signs that identify goods or services offered on a market” . 6 Fungsi merek memberi tanda  pada  objek  yang  diperdagangkan.  Sekalipun  demikian,  merek  tidak  hanya berkaitan  dengan  tanda  yang  dapat  membedakan  antara  suatu  produk  dengan produk lainnya namun berkaitan juga dengan produk atau jasa yang menggunakan merek tersebut. 7
Hingga  saat  penelitian  dilangsungkan  (Desember  2018),  berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Badan Wakaf Indonesia 8 Pusat (Jakarta) belum terdapat  pengalihan  merek  melalui  wakaf,  namun  mengingat  kemajuan  jaman, keberadaan  merek  dalam  perekonomian  semakin  tinggi  sehingga  bukan  tidak
6 Joanna Schmidt-Szalewski, The International Protection of Trademark After the TRIPS Agreeement, 9 Duke Journal of Comparative International Law, 189-212,  (1998).  Tersedia di https://scholarship.law.duke.edu/djcil/vol9/iss1/7, terakhir diakses 22 Juli, 2019
7 Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis Merek merupakan tanda  untuk  membedakan  barang  atau  jasa  yang  digunakan  dalam  perdagangan.  Berkaitan dengan makalah ini jenis merek hanya meliputi barang, tidak termasuk karena objek yang dapat diwakafkan hanya berupa barang. Hal ini antara lain dapat dilihat dari Pasal 1 angka 1 Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf  yang  menyebutkan  bahwa  Wakaf  adalah perbuatan  hukum  wakif  untuk  memisahkan  dan/atau  menyerahkan  sebagian harta  benda miliknya (cetak tebal penulis)
8 Badan  Wakaf  Indonesia  atau  disingkat  BWI  adalah  suatu  lembaga  yang  didirikan  untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia
mungkin pengalihan merek secara wakaf merupakan keniscayaan di waktu yang akan datang. Sehubungan dengan hal tersebut, agar pelaksanaan pengalihan merek secara  wakaf  dapat  terjamin  keabsahannya,  perlu  dilakukan  telaah  mengenai konsep  wakaf  secara  mendalam  agar  dapat  dipahami  bahwa  kedudukan  subjek- subjek  hak  dalam  wakaf  yang  berbeda  dengan  kedudukan  subjek  hak  pada pengalihan  merek  pada  umumnya,  serta  akibat  hukum  berkenaan  dengan perbedaan  kedudukan  subjek  hak  tersebut.  Di  samping  itu  berkaitan  dengan pengalihan hak atas merek secara wakaf, perlu telaah mengenai kriteria atas objek hak, karena objek hak pada wakaf juga harus sesuai dengan prinsip syariah. Untuk mencapai  tujuan  tersebut,  makalah  ini  membahas  secara  spesifik  mengenai pengalihan merek secara wakaf dan akibat hukum sehubungan dengan perbedaan cara pandang berbeda antara prinsip syariah yang mendasari wakaf dengan prinsip kepemilikan hukum barat pada UU MIG. Selain itu juga dibahas mengenai kriteria yang harus dipenuhi untuk merek dan produk menggunakan merek yang dialihkan secara wakaf, agar pelaksanaan pengalihan merek dapat sah secara hukum.

## Pembahasan

## Konsep Dasar Merek, Wakaf, dan Prinsip Syariah
Secara  umum  merek  merupakan  identitas  atas  produk  atau  jasa  yang digunakan  oleh  pemilik  merek  dalam  perdagangan  barang  atau  jasa.  Roger  E. Schechter  dan  John  R.  Thomas 9 menjelaskan  bahwa  merek  merupakan  alat  yang digunakan  oleh  pedagang  untuk  mengidentifikasi  barang  atau  jasa  yang diperdagangkan serta sebagai alat pembeda dari barang atau jasa para pedagang lain. Pengertian merek diatur dalam UU MIG pada Pasal 1 angka 2 dimana merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf,  angka,  susunan  warna,  dalam  bentuk  2  (dua)  dimensi  dan/atau  3  (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
9 Lihat Roger E. Schechter dan John R. Thomas, Intellectual Property The Law of Copyrights, Patents and Trademarks, Thomson West, United States of America, 2003 , hlm. 539.
Hukum merek merupakan salah satu bidang dari bidang hukum kekayaan intelektual.  Konsep  perlindungan  hukum  terhadap  kekayaan  intelektual  berasal dari  konsep  hukum  Barat  yang  merupakan  bagian  dari  sistem  hukum  kekayaan. Hukum kekayaan mengatur hubungan hukum antara individu dengan objek yang bernilai  ekonomi.  Dalam  sistem  hukum  Barat,  kekayaan  intelektual  merupakan benda bergerak tidak berwujud yang lahir dari kreativitas individu. Benda menurut sistem hukum barat memiliki nilai ekonomi. Hak kepemilikan ini diberikan kepada individu  baik  manusia  ataupun  badan  hukum.  Pemegang  hak  milik  memiliki otoritas penuh atas objek yang dimiliki.  Joanna Schmidt-Szalewski menyebutkan “ Industrial  property  rights  are  comparable  to  ownership  rights .” 10 Selanjutnya komentar yang bersangkutan mengenai hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak kekayaan industri adalah: ” Ownership rights exclusive rights that preclude third parties from using an object without permission.” 11 Hak yang bersifat eksklusif untuk melarang  dan  memberi  ijin  seseorang  menggunakan  merek  yang  dimiliki, merupakan  hak  yang  khas  pada  biang  hukum  kekayaan  intelektual  termasuk merek. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU MIG hak atas merek merupakan hak yang diberikan  oleh  negara  kepada  pemilik Merek yang  terdaftar  untuk  jangka  waktu tertentu  dengan  menggunakan  sendiri  Merek  tersebut  atau  memberikan  izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.  Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU MIG, jangka waktu perlindungan merek terdaftar adalah 10 tahun dan berdasarkan Pasal 35 ayat (2), jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang. Tidak ada pembatasan hingga  berapa  lama  perpanjangan  perlindungan  dapat  diberikan.  Hal  ini menyebabkan kepemilikan dalam mereka dapat berlangsung terus menerus tanpa limit waktu tertentu jika sebelum jangka waktu berakhir, hak merek diperpanjang.
Merek dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain melalui berbagai cara, sebagaimana yang diatur Pasal 41 UU MIG, yaitu: pewarisan, wasiat, wakaf, hibah,  perjanjian  atau  sebab  lain  yang  dibenarkan  oleh  peraturan  perundang-
10 Id.
11 Id. Hak kekayaan industri adalah bidang kekayaan intektual yang berkaitan dengan industri. Merek termasuk bagian dari hak kekayaan industri.
undangan. 12 Tujuan  pengalihan  sendiri  berkaitan  dengan  tujuan  ekonomi  yang mana  merek  merupakan  suatu  benda  yang  bernilai  ekonomi  sehingga  dapat dialihkan dengan uang. Pemilik merek yang baru memiliki hak yang sama dengan pemilik merek lama sebelum merek tersebut dialihkan, dengan demikian pemilik merek baru memiliki hak eksklusif secara penuh juga.
Dasar  hukum  wakaf  terdapat  pada  UU  Wakaf.  Pada  Pasal  1  UU  Wakaf disebutkan bahwa Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan harta bendanya untuk digunakan bagi kesejahteraan umum dengan berdasar pada syariah. 13 Sumber  hukum  dari  wakaf  adalah  ada  3,  yakni  Al  Quran,  Hadist  dan Ijma . 14
Pelaksaanaan wakaf yang ditujuan bagi kepentingan umum memilliki fungsi untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umuat manusia. Alhajam menyebut wakaf dan fungsinya sebagai berikut:
“ Waqf  as  an  effective  Islamic  financing  institution  to  reduce  poverty  and improving human  wellbeing . 15 Selanjutnya  yang  bersangkutan  pada  sumber  yang sama  juga  menyebutkan  bahwa  wakaf  merupakan:  “ any  property  that  its proceedings are devoted, as long as it is existent, toward certain social services chosen for  its  particular  purpose .”  Opini  yang  bersangkutan  memperlihatkan  bahwa keberadaan  objek  wakaf  digunakan  untuk  pelayanan  atau  kemaslahatan masyarakat.
Ada sejumlah persyaratan terhadap benda yang akan  diwakafkan. 2 (dua) diantara  persyaratan  tersebut  adalah:  benda  wakaf tidak  dapat  diperjualbelikan, dihibahkan  dan  diwariskan. 16 Benda  wakaf  juga  tidak  boleh  haram  atau  najis. 17
12 Lihat Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
13 Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
14 Muammar Alay Idrus, Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia), Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan,.  5.30, 37, 2017
15 Mahmud  A  Maghbub  dan  Abdulwahab  Salem  ALHAJAM, Proposal  Framework  of  Waqf Institutions'  Governance  and  Its  Economic  and  Social  Implications, International  Journal  Of Islamic Economics And Finance Studies. 4 6,  6, 2018.
16 Muammar Alay Idrus, supra no. 14, hlm. 38.
Wakaf  tidak  hanya  mengandung  aspek  religius  tapi  juga  sosial. 18 Dengan  wakaf seseorang memisahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum. 19
Berdasarkan Undang-Undang Wakaf, wakaf terdiri dari 2 (dua) jenis yakni wakaf selamanya dan wakaf berjangka waktu. Jenis wakaf pertama adalah wakaf yang harta bendanya dimanfaatkan untuk selamanya yang dikenal sebagai konsep muabbad .  Jenis  wakaf  ini  sejalan  dengan  pengertian  wakaf  menurut  mazhab Hanabilah dan Syafi’iyah. Menurut Mazhab Hanabilah, wakaf menahan kebebasan pemilik  harta  dalam  membelanjakan  hartanya  yang  bermanfaat  disertai  dengan kekekalan benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya  dipergunakan  dalam  hal  kebajikan  untuk  mendekatkan  diri  kepada Allah. 20
Menurut  Mazhab  Syafi’iyah,  wakaf  adalah  menahan  harta  yang  dapat dimanfaatkan  dengan  tetap  utuh  bendanya  untuk  sesuatu  yang  diperbolehkan. 21
Menurut  Imam  Syafii,  wakaf  merupakan  tindakan  melepaskan  harta  yang diwakafkan dari kepemilikan wakaf. Setelah prosedur perwakafan sempurna wakif tidak  boleh  lagi  melakukan  apapun  terhadap  harta  yang  diwakafkan.  Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf alaih (yang diberi wakaf)  sebagai  sedekah  yang  mengikat,  dimana  wakif  tidak  dapat  melarang penyaluran sumbangannya tersebut. 22 Konsep wakaf ini melepaskan kepemilikan suatu  benda  yang  kemanfaatannya  ditujukan  untuk  keperluan  ibadah  atau kesejahteraan umum dimana kemanfaatan yang dihasilkan benda tersebut bersifat kekal dan bendanya tidak dapat ditarik kembali. Berubahnya status kepemilikan dari milik seseorang, kemudian diwakafkan menjadi milik Allah. 23 Oleh sebab itu,
18 Muammar Alay Idrus, supra no. 14, hlm. 31.
19 Id
20 Faishal Haq, Hukum Perwakafan di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta 2017, hlm. 3.
21 Kementerian  Agama  Republik  Indonesia  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  masyarakat  Islam Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf,  Dinamika  Perwakafan  di  Indonesia  dan  Berbagai  Belahan Dunia 9, (Kementerian Agama Republik Indonesia ,Jakarta, 2015).
22 ZA Diana, Ketentuan Umum Tentang Wakaf, http://eprints.walisongo.ac.id/1860/3/ 092111079_Bab2.pdf (terakhir diakses 13 Maret, 2018).
23 Ali Amin Isfandiar, Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia, II No 1 Jurnal Ekonomi Islam. 51, 54, 2008.
secara  garis  besar  sifat  wakaf  selamanya  menyebabkan  kepemilikan  benda tersebut tidak lagi berada pada pemilik sebelumnya namun beralih kepada pihak yang lain. Sedangkan jenis wakaf kedua adalah wakaf yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya.
Jenis  wakaf  ini  sejalan  dengan  mazhab  Malikiyyah  dan  Hanafiyah.  Wakaf menurut  Malikiyah,  menjadikan  manfaat  benda  yang  dimiliki,  baik  berupa  sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu sesuai dengan kehendak Wakif. 24 Menurut Imam Malik, wakaf itu mengikat dalam arti lazim, tidak mesti dilembagakan secara abadi dalam arti mu’abbad dan boleh  saja  diwakafkan  untuk  tenggang  waktu  tertentu  yang  disebut mu’aqqat namun  demikian,  wakaf  tidak  boleh  ditarik  di  tengah  perjalanan. 25 Dengan demikian  wakaf tersebut  tidak  dapat  diambil kembali  pada  saat  tenggang  waktu yang ditentukan belum habis. Menurut Hanafiyah tindakan wakaf menahan benda yang  statusnya  masih  tetap  milik  wakif  (orang  yang  mewakafkan  hartanya), sedangkan yang dishadakahkan adalah manfaatnya. 26 Menurut narasumber Tatang Astarudin  selaku  Sekretaris  Badan  Wakaf  Indonesia  Provinsi  Jawa  Barat,  dalam wakaf berjangka waktu/ muaqqat , yang diwakafkan dalam wakaf berjangka waktu adalah manfaat yang dihasilkan oleh suatu benda, bukan bendanya. Oleh sebab itu, secara garis besar sifat wakaf berjangka waktu ini adalah objek yang diwakafkan hanyalah manfaat/keuntungan yang dihasilkan oleh pengelolaan suatu benda yang tidak  menyebabkan  beralihnya  kepemilikan  benda  tersebut.  Dengan  demikian, dengan mengacu pada prinsip syariah, ketentuan dari wakaf selamanya/ muabbad menunjukan  terjadinya  peralihan  kepemilikan  suatu  benda  wakaf  dari  pemilik sebelumnya yang kemanfaatannya akan dilembagakan untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan bersama.
24 Faishal Haq, supra no. 20, hlm. 2.
25 Athoillah , Hukum Wakaf, Wakaf benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam fiqih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Yrama Widya, Bandung, 2014, hlm 21.
26 Faishal Haq, supra no. 13, hlm 2.
Pengalihan  Merek  Secara  Wakaf  Sehubungan  Dengan  Perbedaan  Cara Pandang  Antara  Prinsip  Syariah  Yang  Mendasari  Wakaf  Dengan  Prinsip Kepemilikan Hukum Barat Pada Pengalihan Merek.
Ada  2  jenis  wakaf  yakni  wakaf  yang  bersifat  selamanya  (permanen)  dan wakaf yang bersifat sementara. Konsep beralihnya kepemilikan benda wakaf pada wakaf  selamanya ini  sejalan  dengan  konsep  pengalihan  merek  dalam  Undang- Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  (UUMIG)  yang  mensyaratkan  adanya peralihan  kepemilikan  merek  kepada  pihak  lain  sehingga  kedua  konsep  ini menunjukan akibat hukum yang sama yakni putusnya hubungan kepemilikan dari suatu  benda  yang  dalam  hal  ini  adalah  merek  yang  telah  terjadi  pengalihan. Pengalihan merek dalam UUMIG yang mensyaratkan adanya peralihan kepemilikan kepada pihak lain tidak sesuai dengan konsep wakaf berjangka waktu karena pada jenis wakaf ini yang diwakafkan hanyalah manfaat hasil pengelolaan suatu benda yang kepemilikannya tidak beralih. Selain itu dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah sebagaimana yang diketahui bahwa walaupun perlindungan suatu hak atas merek dibatasi 10 (sepuluh) tahun yang dapat diperpanjang 27 , bukan berarti bahwa merek  ini  termasuk  ke  dalam  objek  wakaf  yang  berjangka  waktu  karena  pada hakikatnya  merek  ini  akan  dapat  selalu  ada  dan  mempunyai  jangka  waktu  yang selama-lamanya apabila terus diperpanjang oleh pemilik merek.
Dalam pengalihan merek melalui wakaf yang bersifat selamanya, pihak yang mewakafkan merek atau disebut wakif tidak lagi berstatus sebagai pemilik merek karena  merek  sendiri  akan  berubah  statusnya  menjadi  benda  wakaf  dan  merek akan diberikan kepada nazhir untuk dikelola. Nazhir adalah pihak yang menerima harta  benda  wakaf  dari  wakif  untuk  dikelola  dan  dikembangkan  sesuai  dengan peruntukannya. 28 Di  sini  nazhir  merupakan  pemilik  merek  baru  namun  nazhir dalam  menerima  merek  sebagai  objek  wakaf  adalah  bukan  pemilik  merek  yang mempunyai  hak  eksklusif  penuh  sebagaimana  yang  diatur  dalam  UUMIG  yang dapat memanfaatkan merek untuk kepentingan pribadi baik untuk menggunakan
27 Lihat  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis.
28 Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
mereknya  sendiri  untuk  kepentingan  perdagangan  barang  atau  jasa,  memberi lisensi,  ataupun  mengalihkan  kepada  pihak  lain  yang  memiliki  tujuan  ekonomi sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 angka 5 UUMIG.
Hak  yang  dimiliki  nazhir  berbeda  dengan  hak  yang  dimiliki  pemilik  baru suatu  merek  yang  telah  dialihkan  sebagaimana  yang  diatur  pada  UUMIG  karena sifat dari wakaf selamanya sendiri yang menjadikan suatu objek yang diwakafkan melalui  wakaf  selamanya  berubah  status  kepemilikan  dari  milik  seseorang, kemudian diwakafkan menjadi milik Allah. Dengan kata lain, merek yang diterima nazhir sebagai objek wakaf berbeda dengan merek yang akan diterima pihak lain yang  dialihkan  melalui  cara  lain  selain  wakaf  karena  nazhir  sebagai  pemegang merek yang baru mempunyai kewenangan yang dibatasi. Nazhir harus bertanggung jawab  untuk  memperpanjang  merek  apabila  telah  habis  jangka  waktunya, mengelola merek, dan memanfaatkannya dengan cara menggunakan sendiri merek atau memberi izin merek (lisensi) kepada orang lain dengan catatan segala manfaat yang  didapatkan  dari  penggunaan  sendiri  atau  pemberian  izin  tersebut  tidak diperuntukan untuk dirinya sendiri namun ditujukan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum sebagaimana yang diatur dalam definisi wakaf pada Undang- Undang Wakaf. Selain itu nazhir tidak dapat mengalihkan merek tersebut seperti diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Wakaf yakni harta benda wakaf yang sudah diwakafkan  dilarang  untuk  dijadikan  jaminan,  disita,  dihibahkan,  dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya.
Dalam hal pengalihan hak merek hendak dilakukan, wakif harus melakukan konsultasi  kepada  Badan  Wakaf  Indonesia.  Padahal  apabila  melihat  Pasal  41 UUMIG, hak atas merek dapat beralih atau dialihkan oleh pemilik merek sehingga hal inilah yang membedakan pengalihan merek melalui wakaf dengan pengalihan merek dengan cara lainnya yang dapat mengalihkan kembali kepada pihak lain.
Di samping jenis wakaf yang bersifat selamanya terdapat jenis wakaf kedua yakni wakaf untuk jangka waktu tertentu. Jenis wakaf untuk jangka waktu tertentu bukan  jenis  wakaf yang  dimaksud  UUMIG.  Pada  UUMIG,  wakaf merupakan  salah satu bentuk dari pengalihan hak merek. Dengan beralihnya hak merek seluruh hak dari  pemegang  merek  beralih  untuk  selamanya  jika  tidak  ada  perbuatan  hukum
baru  yang  mengalihkan  kembali  hak  merek  tersebut. Wakaf untuk  jangka  waktu tertentu  tidak  dilakukan  dengan  pengalihan  hak  merek,  melainkan  dapat dilaksanakan  dengan  perjanjian  lisensi  antara  pemilik  merek  kepada nazhir . Definisi lisensi terdapat pada Pasal 1 angka 18 UUMIG yaitu izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai  peraturan  perundang-undangan  untuk  menggunakan  Merek  terdaftar. Melalui  lisensi,  pemilik  merek  dapat  memberikan  izin  kepada  pihak  lain  yakni nazhir selama jangka waktu tertentu untuk menggunakan merek tersebut dengan tujuan  mendapatkan  hasil/keuntungan  yang  akan  dimanfaatkan  untuk kepentingan  ibadah/kesejahteraan  umum  tanpa  perlu  membayar  royalti  kepada pemilik merek. Royalti tidak perlu diberikan karena nazhir akan mengelola merek yang diwakafkan selama jangka waktu tertentu bukan untuk kepentingaan pribadi namun  wakaf  yang  dilkukan  oleh  wakif  memiliki  tujuan  ibadah,  bukan  tujuan ekonomi.
Cara  pandang  yang  berbeda  antara  prinsip  syariah  dengan  sistem  hukum barat  berakibat  pada  hak  yang  dimiliki  subjek  hak  dalam  hal  ini  pemegang  hak merek baru (pemilik merek baru). Pada pengalihan merek, pemegang hak merek baru memiliki hak eksklusif terhadap merek yang dimiliki. Ia berhak menggunakan merek tersebut dalam perdagangan  barang dan jasa, memberikan ijin orang lain untuk melaksanakan hak yang ia miliki serta berhak mengalihkan lagi hak tersebut kepada  orang  lain.  Namun  dalam  hal  terjadi  pengalihan  merek  dengan  alas  hak wakaf, nazhir tidak  dapat  mengalihkan  hal  tersebut.  Kedudukan nazhir hanya mengelola merek untuk kepentingan umum.
Berdasarkan  uraian  di  atas  hasil  analisis  memperlihatkan  bahwa  cara pandang  berbeda  pada  wakaf,  dan  pengalihan  hak  merek  secara  umum  yang menggunakan  system  hukum  Barat  mengenai  kepemilikan  pada  objek  yang memiliki nilai ekonomi mengakibatkan nazhir sebagai penerima pengalihan merek (secara wakaf) tidak berkedudukan sebagai pemilik merek baru dengan  otoritas penuh atas merek yang dimiliki  untuk menggunakan merek dalam perdagangan, memberi  ijin  atau  melarang  orang  lain  menggunakan  merek  tersebut  dalam perdagangan barang (dan jasa). Kedudukan nazhir sebagai penerima wakaf sebagai
pengelola  dan  karenanya  tidak  dapat  mengalihkan  hak  eksklusif  merek  kepada pihak lain tanpa melakukan konsultasi kepada Badan Wakaf Indonesia.  Hasil lain yang  diperoleh  adalah,  wakaf  yang  dimaksud  dalam  UU  MIG  merupakan  bentuk pengalihan  kepemilikan  hak  kepada  pemilik baru  bersifat  selamanya,  sedangkan dalam UU Wakaf terdapat 2 jenis wakaf, yakni wakaf yang bersifat selamanya dan wakaf  yang  bersifat  sementara.  Jenis  wakaf  yang  bersifat  sementara  memiliki kemiripan dengan lisensi merek namun tidak disertai dengan pembayaran royalti karena wakaf memiliki tujuan ibadah bukan tujuan ekonomi.

## Kriteria Merek yang Dialihkan Melalui Wakaf
Secara umum pada UUMIG disebutkan bahwa merek merupakan tanda yang digunakan dalam perdagangan barang dan jasa. Aplikasi unsur figuratif atau non figurative tergantung  keinginan  pemegang/pemilik  hak  merek.  Dengan  kata  lain pada  dasarnya  tidak  ada  pembatasan  mengenai  tanda  yang  digunakan  sebagai identitas atas produk (dan jasa) yang digunakan dalam perdagangan barang (dan jasa).  Hampir  semua  tanda  dapat  digunakan  sebagai  merek.  Pasal  20  UUMIG menyebutkan  sejumlah  tanda  yang  tidak  dapat  digunakan  sebagai  merek  dan ditolak pendaftarannya sebagai merek. Tanda yang tidak dapat digunakan antara lain  yang  bertentangan  dengan  ideologi  agama,  peraturan  perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum 29 .
Berbeda  dengan  cara  pengalihan  merek  yang  terdapat  pada  UUMIG, pengalihan merek secara wakaf harus memenuhi UUMIG, UU Wakaf serta sejalan dengan  prinsip  syariah.  Kewajiban  terpenuhinya  prinsip-prinsip  syariah  ini dipertegas kembali oleh Pasal 1 angka 5 UU Wakaf yang menjelaskan bahwa suatu harta benda wakaf harus merupakan benda bermanfaat yang dibenarkan menurut syariah.  Berdasarkan  pasal  tersebut,  harta  benda  wakaf  harus  merupakan  suatu benda  yang  dapat  dibenarkan  menurut  prinsip  syariah.  Hingga  kini  belum ditentukan secara jelas prinsip syariah yang berkaitan dengan suatu merek yang akan  dialihkan  melalui  wakaf,  padahal  hal  ini  sangat  penting  karena  keabsahan
29 Kriteria lain yang tidak diperbolehkan untuk didaftar dan ditolak pendaftarannya dapat dilihat pada Pasal 20 Undang undang Merek dan Indikasi Geografis
suatu benda yang akan diwakafkan bergantung pada terpenuhinya prinsip syariah. Hal ini merupakan alasan dibalik perlu ditetapkannya  kriteria suatu merek yang dapat dialihkan melalui wakaf yang bersumber pada Al-Qur’an dan sunnah sebagai sumber  prinsip  syariah  untuk  dapat  memudahkan  penentuan  merek  bagaimana yang dibenarkan sehingga dapat dialihkan.
Dalam menelaah kriteria merek yang dapat dialihkan melalui wakaf, perlu terlebih  dahulu  menentukan  ruang  lingkup  kriteria  merek  yang  dapat  dialihkan secara wakaf. Ruang lingkup kriteria dalam proses penyeleksian merek yang dapat dialihkan  melalui  wakaf  ini  dilakukan  dengan  mengkaji  merek  yang  berkaitan dengan  merek  itu  sendiri.  Pasal  1  ayat  (1)  UUMIG  menunjukan  bahwa  merek mengacu  pada  tanda  dengan  bentuk/tampilan  sedemikian  rupa  yang  dapat membedakan  suatu  produk  dengan  produk  lainnya.  Dari  penjelasan  tersebut diketahui bahwa suatu merek yang ruang lingkupnya mengacu pada suatu bentuk tanda  yang  tidak  dapat  dipisahkan  keberadaannya  dengan  produk  yang direpresentatifkan oleh merek tersebut karena merek ( trademark ) sebagai hak atas kekayaan  intelektual  pada  dasarnya  ialah  tanda  untuk  mengidentifikasikan  asal barang dan jasa ( an indication of origin ) 30 /produk. Keberadaan suatu merek tidak akan  mempunyai  arti  apabila  tidak  disertai  dengan  adanya  beredarnya  produk yang  direpresentatifkan  merek  tersebut  di  pasaran  didukung  dengan  rumusan Pasal 74 ayat (1) UUMIG yang berbunyi:
“Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan  barang  dan/atau  jasa  sejak  tanggal  pendaftaran  atau pemakaian terakhir.”
Pasal tersebut menunjukan bahwa suatu merek dapat digugat untuk dihapuskan apabila  merek  tersebut  tidak  digunakan  dalam  perdagangan  yang  mana  dengan kata  lain  tidak  adanya  produk  dari  merek  tersebut  yang  diproduksi  dan
30 Rahmi  Jened,  Hukum  Merek (Trademark  Law) Dalam  Era  Global  dan  Integrasi  Ekonomi,  PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015, hlm 3. lihat AIPO, Brochur Trademark Application 1-2, (Sydney,  Australia,1997)  (mengutip  dari  AIPO  dan  seterusnya)  lihat  juga  Rahmi  Jened,  Hak Kekayaan  Intelektual  Penyalahgunaan  Hak  Eksklusif,  Airlangga  University  Press,  Surabaya, 2007, hlm 160-161.
diperdagangkan.  Uraian  penjelasan  tersebut  menunjukan  bahwa  kriteria  yang perlu ditentukan dalam proses penyeleksian merek tidak hanya berkaitan dengan merek  itu  sendiri  saja,  melainkan  juga  produk  dari  merek  yang direpresentatifkannya.
Dalam  hal  mencari  kriteria  merek  tersebut,  berdasarkan  prinsip  syariah dapat diketahui bahwa suatu merek yang akan dialihkan melalui wakaf termasuk ke  dalam  perkara  duniawi  yang  berkaitan  dengan  konsep muamalah .  Menurut Louis Ma’luf, pengertian muamalah adalah hukum-hukum syara 31 yang berkaitan dengan urusan dunia, dan kehidupan manusia, seperti jual beli, perdagangan, dan lain sebagainya. 32 Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan  antara  2  (dua)  pihak  atau  lebih  dalam  suatu  transaksi. 33 Hukum  asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya) 34 . Dengan kata lain, hukum asal suatu kegiatan muamalah adalah  halal/boleh  sepanjang  tidak  ada  larangannya.  Berdasarkan  penjelasan tersebut dikarenakan merek pada dasarnya berkaitan dengan konsep muamalah, maka  dapat  ditarik  benang  merah  bahwa  suatu  merek  dapat  dialihkan  melalui wakaf  dengan  pertimbangan  tidak  melanggar  larangan-larangan  yang  terkait dengan  merek  tersebut  demi  terjaminnya  keabsahan  pelaksanaan  pengalihan merek melalui wakaf. Oleh sebab itu, kriteria merek yang dapat dialihkan melalui wakaf didapat berdasarkan apa yang dianggap haram/apa yang dilarang karena di luar apa yang diharamkan tidak berpengaruh terhadap keabsahan merek. Dengan demikian dalam menentukan kriteria yang digunakan dalam proses penyeleksian merek sebagai objek pengalihan melalui wakaf dilakukan dengan memperhatikan
31 Hukum Syara adalah Hukum Allah SWT.
32 Septian Arief Budiman , Analisis Etika Profesi Akuntansi Perspektif Al-Quran ,  6 No. 1 Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang. 1,1 (2018) lihat Louis Ma’luf, al-Munjid fi al-Lughat (Dar al- Masyruq, Beirut,1973).
33 Nurfaizal, Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia, XIII No.1 Jurnal Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Prinsip 192, 194 (2013).
34 Almanhaj,  Kaidah  Ke-50:  Hukum  Asal  Mu’âmalah  Adalah  Halal  Kecuali  Ada  Dalil  Yang Melarangnya, https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal- kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html (terakhir diakses 22 Juli 2019)
larangan-larangan  yang  berhubungan  dengan  merek  dan  produk  yang  terdapat pada Al-Qur’an dan Hadist sebagai sumber dari prinsip syariah.
Penentuan  kriteria  merek  yang  dapat  diwakafkan  berkaitan  dengan menentukan  larangan  terhadap  tanda  yang  digunakan  untuk  barang  yang diproduksi oleh pemilik merek dalam perdagangan barang. Pada beberapa hadist terdapat ketentuan yang mengenai bentuk/tampilan merek yang melarang untuk menggambar  makhluk  bernyawa.  Larangan  menggambar  makhluk  bernyawa  ini penting  untuk  diperhatikan  karena  gambar  merupakan  salah  satu  bentuk  dari suatu merek. Adapun hadist yang dimaksud salah satunya hadist yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiallahu’anhuma , Rasulullah SAW telah berkata:
: اَمُهْنَع ُالله َي ِضَر ُرَمُع ُنْبا ُثْي ِدَح
َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ُالله َلْوُسَر  َّنَأ
ْمُتْقَلَخاَم اْوُيْحَأ ُمَهل ُل َََا ُقي ِةَماَيِقْلا  ََ ََْم َوي  ََ ََ ْن ُوب ََ  َ َََذ ُعي َرَوُّصلا  َنْوُعَنْصَي  َنْيِذَّلا
Artinya:  “Diriwayatkan  dari  Ibnu  Umar  radhiyallahu’anhuma,  dia  telah  berkata: Sesungguhnya  Rasulullah  shallallahu’alaihi  wa  sallam  telah  bersabda:  “Orang- orang yang membuat atau melukis gambar-gambar akan disiksa pada hari kiamat. Mereka akan diperintah: Hidupkanlah apa yang telah kamu ciptakan .” (HR. Bukari Muslim). 35
Selain itu, hadits Abdullah bin Mas’ud radhiallahu’anhu, beliau berkata: aku mendengar Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:
َنورِّوصملا ِةمايقلا َموي  ََِّالله َدنع اًباذع ِساَّنلا َّدشأ َّنإ
“orang  yang  paling  keras  adzabnya  di  hari  kiamat,  di  sisi  Allah,  adalah  tukang gambar” (HR. Bukhari dan Muslim). 36 Hadist-hadist tersebut menunjukan bahwa sesungguhnya  menggambar  makhluk  bernyawa  merupakan  suatu  tindakan  yang dilarang. Apabila melihat keadaan di Indonesia saat ini, kita dapat melihat merek- merek  produk  yang  bergambar  makhluk  hidup  seperti  binatang.  Keberadaan
35 Suswedi  Yondra,  Skripsi:  Analisa  Terhadap  Fatwa  Yusuf  Al-Qardhawi  Tentang  Profesi Fotografer Menurut Fiqh Muamalah, Pekanbaru : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013, hlm. 4 lihat Ahmad Mudjab Mahall, Hadis-Hadis Muttafaq ‘Alaih, bagian Munakahat dan Mu’amalat , Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm 354.
36 Yulian  Purnama,  Hukum  Menggambar  mahkluk  Bernyawa,  https://muslim.or.id/26684- hukum-menggambar-makhluk-bernyawa.html, terakhir diakses 26 Maret 2018.
merek-merek  tersebut  marak  digunakan  dalam  perdagangan  sehari-hari  sebab aturan  mengenai  bentuk  merek  yang  ada  di  Indonesia  lebih  bersifat  umum  dan tidak  mengacu  pada  prinsip  syariah.  Dalam  menghadapi  keadaan  seperti  itu, berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  kepada  narasumber  Arwani  Faishol, narasumber mengatakan bahwa prinsip syariah harus dipenuhi oleh suatu merek yang akan diwakafkan karena benda yang akan diwakafkan haruslah benda-benda yang tidak terlarang. Menurut beliau, benda yang diwakafkan harus benda-benda yang  halal,  benda-benda  yang  mubah,  bukan  benda-benda  yang  haram.  Berarti merek  apabila  diwakafkan,  tentu  merek  berikut  logo  yang  terpenuhi  standar syariah. 37
Narasumber  membenarkan  bahwa  hadist  larangan  menggambar  makluk bernyawa dapat dijadikan batasan dalam menentukan kriteria bentuk merek yang akan diwakafkan karena hadist tersebut harus dihormati keberadaanya. Menurut beliau, hadist tersebut perlu dimaknai bahwa  yang dimaksud dilarang itu adalah untuk suatu merek bergambar makhluk hidup yang bentuknya sempurna, sehingga apabila  merek  berbentuk  beberapa  bagian  saja  itu  masih  diperbolehkan. 38 Penuturan Bapak Arwani yang menyatakan bahwa bentuk gambar makhluk hidup yang tidak  sempurna merupakan  salah satu kriteria merek  yang dapat dialihkan melalui wakaf sejalan dengan Majmu' Fatawa Wa Rasail Al- Utsaimin 2/279 no.331 yang menjelaskan bahwa bila gambar/bentuk tidak jelas, yakni tidak ada matanya, hidungnya, mulutnya, jemarinya maka yang seperti ini bukanlah bentuk sempurna, serta tidak menandingi ciptaan Allah ta'ala. 39 Hal ini juga sejalan dengan pendapat narasumber  Tatang  Astarudin,  Sekretaris  Badan  Wakaf  Indonesia  Provinsi  Jawa Barat 40 ,  beliau  mengatakan  bahwa  terkait  dengan  adanya  larangan  tersebut  di Indonesia  sendiri  banyak  pandangan  ulama,  sehingga  di  Indonesia  sendiri
37 Wawancara dengan narasumber Bapak Arwani Faisol selaku Wakil Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jakarta melalui telepon, pada tanggal 21 April 2018, pukul 13.16.
38 Id.
39 Salam  Dakwah,  Menggambar  Kepala  Makhluq  Bernyawa  Tanpa  Mata,  Hidung  (Muka  Rata)?, http://www.salamdakwah.com/baca-pertanyaan/menggambar-kepalamakhluq-  bernyawa- tanpa-mata--hidung---muka-rata-.html, terakhir diakses 22 April 2018.
40 Wawancara dengan  Dr. H. Tatang Astarudin, S.H., S.Ag., M.si selaku Sekretaris Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Barat pada tanggal 5 - 3 – 2018.
cenderung  membolehkan  gambar  makhluk  bernyawa  dan  masih  dimungkinkan sepanjang tidak terlalu jauh dari prinsip-prinsip syariah. 41 Oleh sebab itu, kriteria dari  suatu  merek  yang  berhubungan  dengan  bentuk  merek  adalah  suatu  merek yang hendak dialihkan melalui wakaf tidak boleh berbentuk makhluk hidup secara sempurna dan menunjukkan dibutuhkannya pemahaman terhadap prinsip syariah yang mendalam.
Selanjutnya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pasal 1 ayat  (1)  UU  MIG  menunjukan  bahwa  pada  hakikatnya  keberadaan  suatu  merek tidak dapat terlepas dari suatu produk yang dipresentatifkan oleh merek tersebut. Oleh  sebab  itu  kriteria  selanjutnya  berkaitan  produk  yakni  larangan  untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang dianggap haram. Al-Qur’an mengatur adanya  larangan  terhadap  pengkonsumsian  daging  babi. Adapun  prinsip  syariah yang  menyatakan  haramnya  daging  babi  adalah  Surat  Al-Baqarah  ayat  173  yang berbunyi:
َّالله ِرْيَغِل ِهِب َّلِهُأ اَمَو ِريِزْنِخْلا َمْحَلَو َمَّدلاَو َةَتْيَمْلا ُمُكْيَلَع َمَّرَح اَمَّنِإ
“Sesungguhnya  Allah  hanya  mengharamkan  bagimu  bangkai, darah,  daging  babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.” 42
Selain  berkaitan  dengan  daging  babi,  minuman  keras  juga  diharamkan untuk dikonsumsi. Adapun dalil yang berkenaan dengan minuman tersebut adalah:
ِبَك ٌمْثِإ اَمِهيِف  ْلُق ِرِسْيَمْلاَو ِرْمَخْلا ِنَع َكَنوُلَأْسَي اَذاَم َكَنوُلَأْسَيَو اَمِهِع  ْفَن  ْنِم ُرَبْكَأ اَمُهُمْثِإَو ِساَّنلِل ُعِفاَنَمَو ٌري
َنو ُرَّكَفَتَت ْمُكَّلَعَل ِتاَي َْ ْلا ُمُكَل  ََُّالله  ُنِّيَبُي َكِل ََ ََٰذَك َوْفَعْلا ِلُق  َنوُقِفْنُي
“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat  dosa  yang  besar  dan  beberapa  manfaat  bagi  manusia,  tetapi  dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka  nafkahkan.  Katakanlah:  “Yang  lebih  dari  keperluan”.  Demikianlah  Allah
41 Id.
42 Tafsirq,  Surat  Al-Baqarah  ayat  173,  https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-173  (terakhir diakses 12 April 2018).
menerangkan  ayat-ayat-Nya  kepadamu  supaya  kamu  berfikir,  “(QS  Al  Baqarah: 219). 43
Penjelasan-penjelasan  tersebut  menunjukan  adanya  ayat-ayat  Al-Qur’an yang membatasi produk makanan dan minuman yang dapat dikonsumsi. Menurut Tatang  Astarudin  kandungan  suatu  produk  dapat  menjadi  pertimbangan  dalam menentukan batasan merek yang dapat diwakafkan. Produk dari suatu merek yang diproduksi dengan mengandung unsur-unsur yang diharamkan menjadi dilarang peruntukannya,  walaupun  suatu  benda  bermanfaat  namun  peruntukannya dilarang  syariah  maka  benda  tersebut  tidak  dapat  diwakafkan,  sehingga  ketika bicara  peruntukan  produk  maka  berlaku  pula  prinsip  syariah.  Oleh  sebab  itu, kandungan zat yang dalam suatu produk makanan/minuman dilarang oleh prinsip syariah turut menjadi pertimbangan dalam menentukan keabsahan pengalihannya. Dengan demikian, meskipun suatu merek mempunyai bentuk yang tidak melanggar syariah  namun  produk  dari  merek  yang  dipresentatifkan  oleh  produk  tersebut mengandung  zat-zat  yang  diharamkan,  maka  merek  tersebut  tidak  dapat diwakafkan.
Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kriteria yang  dapat  dialihkan  melalui  wakaf  berkaitan  dengan  merek  dan  produk  dari merek  yang  tidak  melanggar  prinsip  syariah.  Sehingga,  kriteria  merek  yang pertama  adalah  suatu  merek  yang  unsur  figuratifnya  tidak  berbentuk  makhluk bernyawa  secara  utuh.  Kriteria  selanjutnya  adalah  suatu  merek  yang  produknya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang yakni produk yang mengandung babi dan  alkohol.  Dalam  hal  ini  penyeleksian  tersebut  penting  keberadaannya  karena dapat  menjamin  keabsahan  merek  sebelum  dialihkan  melalui  wakaf.  Adanya pembatasan kriteria memperlihatkan bahwa dalam pengalihan merek secara wakaf dapat  terjadi  merek  yang  sudah  memperoleh  sertifikat  merek  perlu  dilakukan penghapusan merek untuk diganti menjadi merek yang baru yang tidak melanggar prinsip  syariah  oleh wakif sebelum  dilakukan  pengalihan  merek  seecara  wakaf.
43 DalamIslam.com, Larangan Minuman Keras Dalam Islam, https://dalamislam.com/akhlaq/larangan/larangan-minuman-keras-dalam-islam, terakhir diakses 4 April 2018.
Selain  itu  sekalipun  merek  yang  akan  dialihkan  secara  wakaf  tidak  melanggar prinsip syariah dalam hal ini unsur figuratifnya tidak berbentuk mahluk bernyawa secara utuh, pengalihan secara wakaf tidak dapat dilakukan jika produk dari merek merupakan  produk  yang  mengandung  babi  dan  alkohol.  Penentuan  kriteria  ini penting  dilakukan  dan  dipahami  oleh  pemeriksa  merek  di  Direktorat  jenderal Kekayaan Intelektual agar pelaksanaan pengalihan merek secara wakaf tidak hanya mengacu  pada  tata  cara  pendaftaran  merek  yang  terdapat  pada  undang  undang merek dan indikasi geografis saja, karena terhadap pengalihan merek ataas wakaf yang  melanggar  kriteria  merek  dan  produk  sesuai  syariah  dapat  dilakukan pembatalan.

## Penutup
Terkait  dengan  pengalihan  merek  secara  wakaf  sehubungan  dengan perbedaan  cara  pandang  antara  prinsip  syariah  yang  mendasari  wakaf    dengan prinsip kepemilikan hukum barat pada pengalihan merek, agar pengalihan merek secara  wakaf  sah  menurut  hukum  positif  Indonesia  tidak  boleh  bertentangan dengan prinsip syariah, yakni adanya pembatasan hak eksklusif yang dimiliki oleh nazhir dimana nazhir hanya bertindak sebagai pengelola dan karenanya tidak dapat mengalihkan hak eksklusif merek kepada pihak lain tanpa melakukan konsultasi kepada  Badan  Wakaf  Indonesia.  Kemudian,  wakaf  yang  dimaksud  dalam  UUMIG merupakan  bentuk  pengalihan  kepemilikan  hak  kepada  pemilik  baru  bersifat selamanya, sedangkan dalam UU Wakaf terdapat 2 jenis wakaf, yakni wakaf yang bersifat  selamanya dan wakaf yang bersifat  sementara. Jenis wakaf yang bersifat sementara memiliki kemiripan dengan lisensi merek namun tidak disertai dengan pembayaran royalti karena wakaf memiliki tujuan ibadah bukan tujuan ekonomi.
Kriteria merek yang dapat dialihkan melalui wakaf berkaitan dengan merek dan produk dari merek yang tidak melanggar prinsip syariah. Unsur figuratif merek tidak  boleh  berbentuk  makhluk  bernyawa  secara  utuh.  Perlu  dilakukan penghapusan  merek  lama  dan  menggantinya  dengan  merek  baru  oleh  wakif, sebelum  dilakukan  pengalihan  merek  secaara  wakaf.  Pengalihan  merek  secara wakaf  juga  tidak  dapat  dilakukan  bila  produk  yang  diperdagangkan  merupakan
produk  yang  termasuk  kriteria  haram.  Terhadap  pengalihan  merek  ataas  wakaf yang  melanggar  kriteria  merek  dan  produk  sesuai  syariah  dapat  dilakukan pembatalan.
Perlu  ada  proses  penyeleksian  merek  sebelum  wakaf  dilaksanakan  oleh Majelis  Ulama  Indonesia  khsusnya  Komisi  Fatwa  untuk  menyeleksi  merek  agar wakaf sesuai prinsip syariah. Wakif sebelum mengalihkan merek tersebut melalui wakaf dan sebelum menunjuk nazhir perlu terlebih dahulu berkonsultasi dengan MUI. Selain itu MUI perlu membuat ketentuan mengenai kriteria benda-benda yang dapat dialihkan melalui wakaf. Perlu ada pemahaman bahwa pengalihan hak atas merek  melalui  wakaf  berdasarkan  UUMIG  hanya  mengacu  pada  jenis  wakaf selamanya, tidak termasuk wakaf berjangka waktu.
Badan Wakaf Indonesia perlu membuat aturan teknis mengenai tata cara dan mekanisme pengalihan hak atas merek melalui wakaf dan aturan teknis dalam pelaksanaan wakaf berjangka waktu. Di samping itu Badan Wakaf Indonesia perlu berperan  aktif  dalam  membina nazhir khususnya  dalam  pengelolaan  hak  atas merek terkait adanya kemungkinan gugatan penghapusan merek oleh pihak ketiga apabila  selama  3  (tiga)  tahun  berturut-turut  merek  terdaftar  tidak  digunakan dalam perdagangan.  Selain itu, nazhir perlu menjadikan hak  atas merek sebagai objek yang dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan karena hak atas merek dengan pengelolaan yang baik hasilnya dapat digunakan untuk masyarakat.

## Daftar Pustaka
Buku: Athoillah , Hukum Wakaf (Wakaf benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam fiqih dan  Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia),  Yrama  Widya, Bandung, 2014.
Faishal  Haq.,  Hukum  Perwakafan  di  Indonesia,  PT  Rajagrafindo  Persada,  Jakarta 2017.
Rahmi  Jened,  Hukum  Merek  ( Trademark  Law )  Dalam  Era  Global  dan  Integrasi Ekonomi, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015.
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia  Direktorat  Jenderal  Bimbingan masyarakat Islamirektorat Pemberdayaan Wakaf, Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia, Jakarta, 2015.
Schechter E. Roger dan Thomas R. John, Intellectual Property The Law of Copyrights, Patents and Trademarks, Thomson West, United States of America, 2003.
Jurnal:
Ali Amin Isfandiar, Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II No.1, 2008.
Joanna  Schmidt-Szalewski,  The  International  Protection  of  Trademark  After  the
TRIPS Agreeement,  vol 9  Duke Journal of Comparative International Law, 189-212, 1998. Tersedia pada https://scholarship.law.duke.edu/djcil/vol9/iss1/7, terakhir diakses 22 Juli 2019
Mahmud  A  Maghbub  dan  Abdulwahab  Salem  ALHAJAM,  Proposal Framework  of Waqf  Institutions'  Governance  and  Its Economic  and  Social  Implications, International  Journal  Of  Islamic  Economics  And  Finance  Studies ,  Vol.  4, No.2, 2018.
Muammar Alay Idrus, Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia), Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.5, No.1, 2017.
Nurfaizal,  Prinsip-prinsip  Muamalah  dan  Implementasinya  Dalam  Hukum Perbankan Indonesia, Jurnal Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Vol.  XIII No.1, 2013.
Septian Arief Budiman, Analisis Etika Profesi Akuntansi Perspektif Al-Quran,  Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang, Vol. 6 No. 1, 2018.
Syafaul  Mudawam,  Syari’ah-Fiqih-Hukum  Islam  Studi  Tentang  Konstruksi Pemikiran  Kontemporer,  Asy-Syir’ah  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  dan  Hukum, Vol. 46, No. II, 2012.

## Skripsi:
Suswedi  Yondra,  “Analisa  Terhadap  Fatwa  Yusuf  Al-Qardhawi  Tentang  Profesi Fotografer  Menurut  Fiqh  Muamalah”,  Skripsi,  Universitas  Islam  Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

## Internet:
Almanhaj,  Kaidah  Ke-50:  Hukum  Asal  Mu’âmalah  Adalah  Halal  Kecuali  Ada  Dalil Yang  Melarangnya,  https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum- asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-
2.html, terakhir diakses 22 Juli 2019 DalamIslam.com, Larangan Minuman Keras Dalam Islam, https://dalamislam.com/akhlaq/larangan/larangan-minuman-keras- dalam-islam, terakhir diakses 22 Juli 2019
Marzuki, Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam, http://staffnew.uny.ac.id/upload/132001803/lainlain/Dr.+Marzuki,+M. Ag_.+Tinjauan+Umum+tentang+Hukum+Islam.pdf,  terakhir  diakses  11
April, 2018
Salam  Dakwah,  Menggambar  Kepala  Makhluq  Bernyawa  Tanpa  Mata,  Hidung (Muka  Rata)?,  diakses  dari  http://www.salamdakwah.com/baca- pertanyaan/menggambar-kepala-makhluq-bernyawa-tanpa-mata-- hidung---muka-rata-.html, terakhir diakses 22 April 2018
Tafsirq,  Surat  Al-Baqarah  ayat  173,  https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-173,
terakhir diakses 12 April 2018 Yulian Purnama, Hukum Menggambar mahkluk Bernyawa, https://muslim.or.id/26684-hukum-menggambar-makhluk- bernyawa.html, terakhir diakses 26 Maret 2018 ZA Diana, Ketentuan Umum Tentang Wakaf, http://eprints.walisongo.ac.id/1860/3/092111079_Bab2.pdf,  terakhir diakses 13 Maret, 2018

## Perundang-undangan:
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  Dan  Indikasi  Geografis, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2004  Nomor  159,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4459