## Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak Adobe Inc Amerika Ditinjau dari Hukum Perdata Indonesia
Wery Chesar contact.wery@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
A software cannot be separated from a license agreement, which regulates the rights and obligations between the user and the software developer. The Adobe Inc. license agreement is made online to shorten the range, extend the software distribution range, and increase effectiveness. America, as a country adhering to the common law legal system, differs from Indonesia, which adheres to the civil law legal system, in terms of the concept of the validity of an agreement. The purpose of this study is to examine whether the concept of the validity of the American agreement contained in the Adobe Inc license agreement (Adobe_General_Terms_of_Use-en_US-20200416) can be applied in Indonesia according to the laws and regulations. The type of research is legal research using a statute approach and a conceptual approach. On a comparison of the legal terms of an agreement, there is a difference, which is that America, adhering to common law, often requires contracts to include consideration, while Indonesia, adhering to civil law, only requires a meeting of minds (agreement) between the parties. The subjectivity and objectivity of the contract are the factors that affect the validity of a contract, not its form.
Keywords: Legal Comparison; Agreement Validity; License Contract.

## Abstrak
Perangkat lunak tak lepas dari sebuah perjanjian lisensi, yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara pengguna (user) dan pengembang perangkat lunak (developer). Perjanjian lisensi Adobe Inc dilakukan secara daring untuk meringkas jarak, memperluas jangkauan distribusi perangkat lunak, dan meningkatkan efektivitas. Amerika sebagai negara penganut sistem hukum common law memiliki perbedaan mengenai sebuah konsep keabsahan perjanjian dengan Indonesia sebagai penganut sistem hukum civil law. Tujuan penelitian ini mengkaji apakah konsep keabsahan perjanjian Amerika yang tertuang dalam perjanjian lisensi Adobe Inc (Adobe_General_Terms_of_Use-en_US-20200416) dapat diterapkan di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tipe penelitiannya yang digunakan adalah penelitian hukum (legal research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam perbandingan syarat sahnya suatu perjanjian, terdapat perbedaan yakni, Amerika sebagai menganut common law sering mensyaratkan kontrak untuk menyertakan consideration (pertimbangan), sedangkan Indonesia sebagai menganut civil law hanya memerlukan meeting of minds (kesepakatan) antara para pihak. Hal-hal yang memengaruhi keabsahan suatu kontrak tidak terletak pada bentuk kontrak yang dibuat melainkan dari subyektifitas dan obyektifitas kontrak tersebut . Kata Kunci: Perbandingan Hukum; Keabsahan Perjanjian; Perjanjian Lisensi.

## Notaire
Article history: Submitted 25 October 2022; Accepted 15 February 2023; Available online 28 February 2023.
e-ISSN:  2655-9404                    p-ISSN:  2721-8376 DOI: 10.20473/ntr.v6i1.40114 Vol. 6 No. 1, February 2023

## 154 Wery Chesar: Perjanjian Lisensi Perangkat...

## Pendahuluan
Sebuah perangkat lunak tentunya tak lepas dari sebuah perjanjian lisensi, yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara pengguna ( user ) dan pengembang perangkat lunak ( developer ). Perjanjian ini umumnya bersifat klausula baku yang dibuat oleh pihak pengembang perangkat lunak. Salah satu contohnya adalah perjanjian yang dibuat oleh Adobe Inc Amerika, sebuah perusahaan penyedia layanan sekaligus pengembang dari perangkat lunak desain. Sebelum melakukan pemasangan perangkat lunak dari Adobe Inc Amerika, pengguna akan diminta untuk menyetujui perjanjian lisensi. Proses pemasangan perangkat lunak tidak akan berjalan jika pengguna memilih untuk tidak setuju dengan ketentuan- ketentuan yang telah diberikan oleh Adobe Inc Amerika. Sedangkan cara guna mendapatkan lisensi perangkat lunak yakni, user atau calon pengguna diwajibkan membayar sejumlah uang pada pencipta, pemilik hak terkait atau pemegang hak cipta atas perangkat lunak komputer. Namun dikarenakan teknologi digital telah mengalami perkembangan yang pesat  maka banyak orang-orang di dunia digital bertingkah atau melakukan segala hal sesuai terhadap yang diinginkan. Satu diantaranya yakni, memakai perangkat lunak berbayar tanpa harus membayar lisensi resmi atau bisa disebut jika perangkat yang digunakan tidak sah atau ilegal. Lisensi diperuntukkan atas perangkat lunak yang berbayar supaya perangkat lunak bisa memiliki fungsi yang baik. 1 Lisensi yang dimaksud yaitu yang diberikan oleh pemegang hak cipta, pemilik terkait atau pencipta atas perangkat lunak komputer kepada user atau pengguna yang memakai perangkat lunak tersebut guna bisa dipakai secara individu atau komersial. 2 Namun, dikarenakan adanya jarak yang jauh dan perbedaan hukum yang berlaku antara negara pengembang perangkat lunak dengan negara pengguna perangkat lunak, maka perjanjian lisensi tersebut dilakukan melalui daring ( online ) tanpa mengabaikan hukum-hukum yang berlaku di negara bersangkutan.
1 Muhammad Zidan Ali Zein, Maarthen Tampanguma and Stefan Obadja Voges, ‘Penegakan Hukum Penggunaan Lisensi Pada Perangkat Lunak Komputer Dalam Sistem Hukum Indonesia’ (2022) 10 Lex Administratum.[1].
Menerapkan perjanjian lisensi melalui daring ( online ) adalah perbuatan private atau khusus yang dikerjakan memakai media komputer dan jaringan internet, atau biasa disebut perdagangan elektronik. 3 Perjanjian lisensi disebut kontrak elektronik dan dapat digunakan sebagai landasan transaksi elektronik. Perjanjian elektronik dalam arti luas adalah kontrak antara pihak-pihak yang dibuat dengan menggunakan sistem komputer, yang berarti bukan hanya perangkat keras maupun perangkat lunak, melainkan jaringan telekomunikasi ataupun sistem komunikasi elektronik yang memiliki fungsi dan ditujukan untuk memproses, melakukan analisis, menunjukkan, mendistribusikan informasi elektroni. 4 Keutungan penggunaan kontrak melalui jaringan internet untuk suatu perusahaan adalah memperluas jangkauan distribusi perangkat lunak, efektivitas dan bisa meringkas jarak. Sederhananya pelayanan akan lebih responsif, mengurangi operasional yang berkaitan terhadap kertas dan akan mempercepat pelayanan sebuah perusahaan kepada seluruh pelanggan.
Operasional yang berkaitan terhadap kertas contohnya seperti percetakan, laporan, anggaran surat pos dan lain sebagainya, sehingga nantinya berdampak positif pada meningkatnya penghasilan atau pendapatan. 5 Transaksi elektronik bisa dilakukan atas dasar kontrak elektronik ataupun bentuk kontrak lainnya sebagai wujud kesepakatan antar pihak. 6 Terdapat 4 ketentuan lisensi dari hak cipta berupa perjanjian elektronik dikatakan sah jika: (1) adanya kata sepakat antar pihak; (2) dikerjakan oleh orang yang berwenang maupun wakil yang berwenang berdasarkan undang-undang; (3) adanya hal tertentu; dan (4) pokok transaksi tidak boleh melanggar hukum, peraturan, etika atau ketertiban umum dan moral. 7 Perjanjian lisensi adalah perjanjian yang tidak secara tegas dinyatakan dalam BW. Namun, asas kebebasan berkontrak pada pasal 1338
3 Pasal 1 Angka 2 UU ITE.
4 Pasal 1 Nomor 17.
5 Thamaroni Usman, ‘Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Jual Beli Barang Dari Perspektif Hukum Perdata’ (2020) 1 Indonesia Private Law Review.[87].
6 Pasal 46 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2019.
7 Pasal 46 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019.

## 156 Wery Chesar: Perjanjian Lisensi Perangkat...
BW inilah yang melahirkan perjanjian lisensi, sebagai akibatnya terbentuklah perjanjian lisensi itu berdasarkan kebebasan berkontrak. 8 freedom of contract atau kebebasan berkontrak perlu dilakukan pembatasan supaya kontrak yang dibuat berdasarkan asas itu tidak sampai menjadi perjanjian yang timpang atau berat sebelah. 9
Amerika merupakan negara yang berprinsip terhadap sistem hukum common law, sistem hukum tersebut mempunyai perbedaan yang cukup mendasar tentang suatu konsep kesepakatan didalam perjanjian dengan Indonesia sebagai penganut sistem hukum civil law. Negara yang memiliki prinsip common law biasanya kesepakatan yang dilaksanakan menitikberatkan terhadap penerimaan dan penawaran keuntungan yang ditawarkan oleh tiap- tiap pihak. Setiap manfaat atau keuntungan yang berpindah dari satu ke pihak yang lain disebut dengan consideration . 10 Dengan kata lain, consideration ialah hal yang sangat penting dalam perjanjian untuk negara yang menganut sebuah sistem common law. Hal tersebut tentu berbeda dengan negara yang menganut sistem hukum civil law seperti Indonesia. Di negara penganut sistem hukum civil law tidak mengenal atau tidak digunakan consideration . ‘Niat untuk menciptakan hubungan hukum’ ialah syarat umum dalam sistem hukum civil law , sementara consideration tidak diperhitungkan. 11 Di Indonesia, pembuktian konsep ‘niat untuk menciptakan hubungan hukum’ selain untuk pertimbangan para pihak sebelum menyatakan sepakat (pemenuhan syarat kecakapan, objek yang sah, dan sebab diperbolehkan) atau mencerminkan consideration, juga bisa sebagai pembuktian dari pemenuhan asaa konsensualisme didalam mewujudkan kesepakatan dimana para pihak yang mengikatkan diri ialah berlandaskan atas
8 Cindy Fransisca Subagijo and Ghansham Anand, ‘Aspek Perjanjian Lisensi Merek Pada Nota Kesepakatan Kerjasama Xie Xie Boba Indonesia’ (2022) 5 Notaire.[72].
9 Yanti Malohing, ‘Kedudukan Perjanjian Baku Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkon- trak’ (2017) 5 Lex Privatum.[7].
10 Roby Agung Kurniawan, Moch Najib Imanullah and Al Sentot Sudarwanto, ‘Karakteristik Perjanjian Guaranteed Stock Berdasarkan Konsep Â€˜ Niat Untuk Menciptakan Hubungan Hukumâ€ TM (Komparasi Dalam Sistem Hukum Common Law Dan Civil Law)’ (2020) 13 Arena Hukum.[45].
kemauan diri sendiri atau kesadaran (tanpa paksaan, khilaf atau penipuan). 12
Di dalam pembukaan perjanjian Adobe Inc (Adobe_General_Terms_of_Use-en_US- 20200416) terdapat kalusul yang menyatakan bawah yang dapat menyetujui perjanjian lisensi tersebut hanya mereka yang berusia diatas 13 tahun atau atas izin wali untuk mereka yang berusia dibawah 13 tahun dengan melampirkan kartu identitas sekolah. Hal ini menjadi salah satu contoh terdapatnya perbedaan batas usia dalam melakukan hubungan perdata antara warga Amerika dengan warga Indonesia. Meski secara umum di Amerika anak di bawah umur pada umumnya dianggap tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memahami hak-hak kontraktual dan karena itu pada umumnya tidak kompeten untuk membuat kontrak, maka kontrak yang dilakukan dengan anak di bawah umur biasanya dapat dibatalkan. Namun, beberapa kewajiban kontraktual tetap mengikat, meskipun pihak tersebut masih di bawah umur. 13 Sedangkan di Indonesia akibat hukum batalnya perjanjian adalah meminta pemulihan dan bahkan hak untuk menuntut ganti rugi ialah hak bagi suatu pihak yang dirugikan, sementara pihak lain yang sudah terlanjur menerima prestasi diri pihak lain harus mengembalikannya. Dengan demikian konsep perjanjian Amerika tetap menekankan pada penerimaan serta penawaran keuntungan yang ditawarkan oleh tiap-tiap pihak berdasarkan consideration , sedangkan konsep perjanjian Indonesia menekankan pada salah satu syarat sahnya perjanjian yakni kecapan dalam melaksanakan perbuatan hukum seseorang. 14
Dari latar belakang yang audah dibahas, maka yang akan dikaji dalam tulisan ini ialah apakah konsep perjanjian Amerika yang tertuang dalam perjanjian lisensi Adobe Inc (Adobe_General_Terms_of_Use-en_US-20200416) dapat diterapkan Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12 ibid .[56]. 13 Yulia Dewitasari and Putu Tuni, ‘Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian’ (Universitas Udayana 2011).[2].
14 Kurniawan, Imanullah and Sudarwanto (n 10).[37].

## 158 Wery Chesar: Perjanjian Lisensi Perangkat...

## Metode Penelitian
Penelitian Hukum ( Legal Research ) ialah jenis penelitian yang digunakan. Didalam penelitian ini, penulis memberikan batasan jika penelitian yang akan dilaksanakan hanya pada lisensi Adobe Inc (Adobe_General_Terms_of_Use-en_US- 20200416) . Peter Mahmud Marzuki berpendapat tentang penelitian hukum yakni, sebuah proses guna mendapatkan prinsip hukum, doktrin hukum dan aturan hukum yang digunakan untuk menjawab berbagai isu hukum yang akan dihadapi di masa yang akan datang. 15
Penelitian ini memakai dua pendekatan yakni, pendekatan konseptual atau conceptual approach yang beranjak dari doktrin atau pandangan yang berkembang didalam ilmu hukum berhubungan terhadap prinsip keadilan dan kepatutan.
Pendekatan ini juga digunakan untuk mempelajari dan mengerti konsep yang berhubungan dengan penormaan keadilan dan kepatutan suatu perundangan- undangan dan memberikan sudut pandang didalam penelitian ini. Pendekatan kedua ialah pendekatan perundang-undangan arau statute approach yang dilaksanakan menggunakan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap prinsip keadilan dan kepatutan terutama untuk menitikberatkan ketetapan dalam BW.

## Perbandingan keabsahan perjanjian Indonesia dengan Amerika
Supaya suatu kesepakatan ( agreement ) dapat diterima sebagai suatu kontrak yang mengikat secara hukum, dia harus memenuhi beberapa syarat objektif sebagai berikut: 16
a.  Adanya pernyataan mengenai maksud ( intention ) untuk mengadakan kontrak;
b.  Para pihak memang memiliki kemampuan/kapasitas ( capacity ) untuk berkontrak;
c.  Adanya pernyataan mengenai pertimbangan ( consideration ) yang menjelaskan mengapa para pihak hendak berkontrak (tidak ada kontrak yang “jatuh dari langit”);
d.  Ketentuan-ketentuan yang akan disepakati memenuhi syarat keabsahan
15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2011).[13].
16 Budiono Kusumohamidjojo, Perbandingan Hukum Kontrak (Revisi, Mandar Maju 2019).[52].
( legality ), karena para pihak tidak dapat menyepakati sesuatu yang tidak sah atau melanggar hukum positif;
e.  Ada kesepakatan (atau keharusan statuter) mengenai bentuk tertentu ( form/ formalities ), misalnya tertulis, otentik, dsb.
Berikut tabel perbandingan syarat sahnya perjanjian antara Indonesia dan Amerika: Indonesia Amerika 1. Sepakat 2. Cakap 3. Hal-hal tertentu 4. Sebab diperbolehkannya 1.  Capacity (Competent parties and legal subject matter)
2.  Offer and acceptance
3.  Meeting of the minds
4.  Consideration
Di Indonesia syarat sah kontrak diatur pada Pasal 1320 BW, 4 syarat keabsahan perjanjian: 17
a.  kesepakatan para subjek sepakat untuk melakukan peningkatan diri ( de toestemming van degenen die zich verbinden ); b.  keahlian dalam pembuatan sebuah perikatan ( de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan );
c.  adanya hal tertentu yang diperjanjikan ( een bepaald onderwerp ); d.  adanya alasan yang diperbolehkan perikatan itu dibuat ( eene geoorloofde oorzaak ).
Kemudian menurut Moch. Isnaeni setidaknya ada 4 instrumen yang diberikan mengenai rumusan syarat kontrak dikatakan sah tersebut yang berkaitan dengan pasal-pasal yang saling terhubung dengan tiap-tiap syarat, yaitu: 18
a.  sepakatnya antar pihak kontraktan ( vide Pasal 1321-1328 BW);
b.  para pihak dinilai telah ahli melaksanakan perbuatan hukum ( vide Pasal 1329- 1331BW);
c. dapat  ditentukannya  sifat  dan  spesifikasi  objek  pada  perjanjian  ( vide Pasal 1332 -1334 BW);
d.  di dalam kausanya halal ataupun telah diizinkan ( vide Pasal 1335 -1337 BW).
Syarat pertama dari perjanjian adalah kesepakatan para pihak. Kesepakatan ialah persesuaian antara pernyataan dan kehendak yang dibuat oleh kedua
17 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil (Ken- cana 2010).[157].
18 Moch Isnaeni, Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia (Dharma Muda 1996).[4].
160

## Wery Chesar: Perjanjian Lisensi Perangkat...
belah pihak. 19 Dalam pasal 1313 BW yang menyatakan jika, kesepakatan ialah sikap individu atau kelompok yang menyatukan dirinya dengan orang lain. Ada 5 upaya penyesuaian keinginan dapat terjadi seperti yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo: 20
a.  kesempurnaan bahasa dan tertulis; b.  kesempurnaan bahasa secara lisan;
c.  ketidaksempurnaan bahasa tetapi mampu diterima oleh pihak lawan;
d.  bahasa isyarat dengan ketentuan bahasa tersebut mampu disetujui pihak lawan; e.  diam ataupun membisu dengan ketentuan mampu dimengerti dan diterima oleh pihak lawan.
Para pihak perjanjian harus bebas membuat dan memberikan pernyataan.
Pernyataan tersebut dapat diberikan secara tegas atau diam-diam berdasarkan pasal 1347 BW. 21 Jika perjanjian tersebut sudah terjadi karena adanya tekanan, kesalahan ataupun adanya pembohongan, maka kebebasan memilih sebagai prasyarat untuk kontrak yang sah dianggap tidak ada. 22 Penggunaan kehendak yang tidak sesuai sebagai syarat dari cacat kehendak telah berkembang dengan berkembangnya beberapa kasus hukum pada hukum kontrak. Adapun jenis cacat kehendak lainnya meliputi penyesatan ( misrepresentation ), penipuan ( fraud ),
paksaan ( duress ), penyalahgunaan keadaan ( undu influence ), tawaran berat sebelah ( unconscionability ). 23 Tawaran berat sebelah ini tentu bebeda dengan penerapan perjanjian baku, dimana perjanjian baku sendiri ialah sebuah kontrak yang dibuat tertulis, sepihak dan dibuat oleh pihak yang menempatkan klausula baku di dalamnya. Pemikiran mengenai asas proporsionalitas perlu dikemukakan disamping asas keseimbangan dalam perjanjian. 24 Penandatanganan perjanjian
19 Margaretha Donda Daniella, William Tandya Putra and Erich Kurniawan Widjaja, ‘Asas Itikad Baik Dalam Memorandum of Understanding Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak’ (2019) 2 Notaire.[259].
20 Niru Anita Sinaga, ‘Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian’ (2020) 10 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara.[6].
21 Kartika Febryanti, ‘Dasar Hukum Persetujuan Diam-Diam’ ( Klinik Hukumonline , 2011) <https://www.hukumonline.com/klinik/a/persetujuan-secara-diamdiam-cl2850>.
22 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Intermasa 2002).[159].
23 Sumriyah Sumriyah, ‘Cacat Kehendak (Wilsgebreken) Sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian Dalam Persepektif Hukum Perdata’ (2019) 1 Simposium Hukum Indonesia.[666].
24 Agus Yudha Hernoko, ‘Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial’ (2016) 5 Jurnal Hukum dan Peradilan.[445].
kontrak dokumen perjanjian kontrak baku memuat lebih rinci dan lengkap berbagai syarat perjanjian kontrak baku. Saat membuat kontrak baku, dokumen tersebut diberikan pada rekan berkontraknya guna ditandatangani dan dibaca. Dengan penandatanganan tersebut, maka rekan berkontraknya menjadi terikat pada syarat baku yang ada didalam perjanjian kontrak baku tersebut. 25
Syarat kedua adalah para pihak haruslah cakap menurut hukum dalam melakukan tindakan sendiri. Diharuskan dalam membuat perjajiian adalah orang dewasa karena hukum menilai hanya orang dewasalah yang bisa berpikir dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah dalam suatu perjanjian. 26
Dikatakan dewasa dapat diukur berdasarkan umur kedewasaan seseorang. Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Undang Undang Perkawinan membedakan umur orang yang sudah dianggap dewasa. Dewasa tentu berbeda menurut hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Dewasa dalam suatu perjanjian dikatakan haruslah berumur 21 tahun. 27 Terdapat beberapa golongan orang dikatakan “tidak cakap” dalam melaksanakan perbuatan hukum secara sendiri oleh undang-undang. Beberapa orang tersebut meliputi orang yang masih di bawah umur, orang dalam penjagaan dan perempuan yang sudah menikah (pasal 1130 BW). Apabila terdapat seorang pihak yang tidak ahli dalam pembuatan perjanjian sehingga dapat dikatakan cacat, oleh karena itu dapat dicabut oleh hakim secara sukarela atau karena ketidakmampuan untuk menyetujui, atas permintaan pihak pemberi. Namun, apabila orang mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan perjanjian dapat juga memperkuat perjanjian tersebut. Perjanjian dapat diperkuat secara tegas ataupun sembunti-sembunyi. 28
Syarat ketiga adalah adanya objek yang diperjanjikan, sebagaimana diatur pada Pasal 1332 hingga 1334 BW. Adapun objek dari perjanjian tersebut:
1.  Objek yang akan ada (kecuali warisan), dengan syarat mampu ditetapkan jenis
25 Muhammad Roesli, Sarbini Sarbini and Bastianto Nugroho, ‘Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak’ (2019) 15 DiH: Jurnal Ilmu Hukum.[1].
26 Albert Siahaan, ‘Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Transaksi Elektronik’ (2022) 1 Journal of Constitution Review.[24].
27 ibid . 28 ibid .

## 162 Wery Chesar: Perjanjian Lisensi Perangkat...
dan mampu dihitung.
2.  Objek    yang    mampu    diperdagangkan    (barang    yang    digunakan    untuk kepentingan umum tidak tercakup dalam kontrak). 29
Dalam pasal 9 UU ITE menyatakan jika pelaku usaha yang sedang produknya wajib memberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang produsen, produk yang ditawarkan dan syarat kontrak. Aturan perundangan-undangan yang berkaitan tidak mempermasalahkan pihak yang memperjanjikan barang-barang baru ada di hari selanjutnya, sebagai pokok isi dari perjanjian ataupun jumlahnya baru ada sesudah selesainya perjanjian. Hal tersebut diperbolehkan asal tata cara dari kontrak diatur dengan jelas. 30
Syarat keempat adalah adanya alasan diperbolehkannya perjanjian. Dalam  Pasal  1320  BW  tidak  diberikan  penjelasan  definisi  dari  kausa  alasan diperbolehkannya perjanjian. Pasal 1337 BW hanya menyebutkan kausa yang terlarang. Perbuatan yang berlawanan terhadap hukum dan ketertiban umum serta kesusilaan dilarang. Suatu kontrak dapat diakhiri jika tidak terpenuhinya syarat subjektif, yaitu persetujuan dari 2 belah pihak dan kesanggupan aksi para pihak. Adanya permaslahan dan dasar yang valid, dengan sendirinya batal demi penegakan hukum dikatakan syarat objektif suatu kontrak tidak terpenuhi. 31
Perjanjian Lisensi adalah perjanjian yang tidak secara tegas dinyatakan dalam BW. Namun, asas kebebasan berkontrak pada pasal 1338 BW inilah yang melahirkan perjanjian lisensi, sebagai akibatnya terbentuklah perjanjian lisensi itu berdasarkan kebebasan berkontrak. 32 Menerapkan perjanjian lisensi melalui daring ( online ) adalah perbuatan private atau khusus yang dikerjakan memakai media komputer dan jaringan internet, atau biasa disebut perdagangan elektronik. Dalam UU ITE menyatakan dengan tegas jika tiap tindakan yang dilaksanakan lewat media elektronik bisa membahayakan dan merugikan orang lain baik tentang sistem
29 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian Di Indonesia (Pustaka Yustisia 2009).[30].
30 David Herianto Sinaga and I Wayan Wiryawan, ‘Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis’ (2020) 8 Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum.[1385].
31 Djaja Sembiring Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga (Nuansa Aulia 2007).[95].
32 Subagijo and Anand (n 8).[82].
transaksi hingga informasi yang tidak diperbolehkan untuk berlawanan terhadap UU ITE yang ada didalam BAB VII tentang perbuatan yang dilarang. 33 Perjanjian lewat internet yang disertakan dengan lisensi shrink wrap software dan click wrap yang diunduh lewat internet biasanya dijual dengan sebuah lisensi click wrap.
Lisensi itu ada pada monitor pelanggan ketika pertama kali perangkat lunak akan dipasang kemudian calon pelanggan ditanya mengenai kesediaannya menyanggupi segala persyaratan lisensi. Pemakai diberi pilihan “I don’t accept” atau “I accept ”. Sementara shrink wrap biasanya dikirim didalam bentuk bungkusan seperti compact disc atau disket disc . 34
Sedangkan di Amerika menerapkan beberapa syarat sahnya kontrak berdasarkan UCC ( Uniform Commercial Code ) dan doktrin yang berkembang di masyarakat. Di bawah teori kontrak formal common law , setiap kontrak harus memiliki unsur diantaranya adalah adanya Capacity (Competent parties and legal subject matter) , Offer and acceptance , Meeting of the minds , dan Consideration . 35
Kewajiban yang bersangkutan dengan kontrak, didasarkan pada prinsip bahwa perjanjian harus dihormati ( pacta sunt servanda ).
Syarat pertama adalah Capacity (kesanggupan hukum), suatu ciri yang menyatakan kesanggupan hukum, hak dan kewajiban seseorang. 36 Di dalam Capacity terdapat unsur lain yaitu Competent parties and legal subject matter .
Competent parties merupakan keahlian dan kemampuan subjek hukum dalam melaksankan perjanjian, sedangkan Legal subject matter adalah keakuratan dari pokok permasalahan yang diperjanjikan. 37 Untuk mereka yang mempunyai keahlian dalam membuat kontrak atau capacity tentunya akan mempunyai suatu kebebasan didalam menetapkan isi, mengikatkan diri serta resiko yang ditimbulkan
33 Siahaan (n 26).
34 Glenn Biondi, ‘Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-Mail) Berdasarkan Hukum Indonesia’ (2016) 19 Premise Law Journal [3].
35 Wikipedia, ‘United States Contract Law’ ( Wikipedia ) <https://en.wikipedia.org/wiki/ United_States_contract_law>.
36 Wikipedia, ‘Capacity (Law)’ ( Wikipedia ) <https://en.wikipedia.org/wiki/Capacity_(law)>. 37 HS Salim, Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak (1st edn, Sinar Grafika 2021).
[39].
164

## Wery Chesar: Perjanjian Lisensi Perangkat...
oleh kontrak tersebut. 38 Adanya dogma mengenai kewajiban didalam kontrak yang hanya bisa dibuat oleh kehendak dan maksud para pihak, sehingga dengan demikian dibuatlah suatu konsekuensi atas penekanan kebebasan berkontrak. Hal itu sebagai prinsip paling dasar dari hukum kontrak yang mengikat dan harus dilaksanakan segera setelah kesepakatan dapat dicapai. Oleh sebab itu, didalam teori hukum kontrak klasik kebebasan berkontrak mempunyai dua gagasan yang oaling penting, yaitu kontrak yang didasarkan terhadap persetujuan dan kontrak sebagai produk kehendak (memilih) bebas. 39
Syarat kedua yaitu Offer and Acceptance (penawaran dan penerimaan). Offer and Acceptance diatur pada UCC section 2-206. 40 Offer merupakan Pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain diikuti dengan maksud/keinginan untuk mengikat secara tertulis, lisan, dan perbuatan ( conduct ). Adanya keinginan untuk mengikatkan diri dalam suatu pernyataan yang dibuat tidak selalu harus dalam bentuk tertulis. 41 Kemudian Acceptance (penerimaan) merupakan suatu respon dari Offer . Penerimaan ini dapat dilaksanakan melalui suatu perbuatan tertentu.
Pihak penerima harus mengetahui hal yang ditawarkan. Penawaran yang diajukan pada publik akan memperoleh 2 jenis perjanjian yaitu bilateral dan unilateral.
Perjanjian bilateral adalah perjanjian antara 2 pihak dan antar pihak tersebut perlu saling memenuhi prestasi yang diperjanjikan. Sedangkan perjanjian unilateral merupakan perjanjian sepihak yang mana pihak yang mengikatkan dirilah yang dituntut melaksanakan atau memenuhi prestasi. 42
Syarat ketiga adalah Metting of minds (persesuain kehendak) dalam hal ini yaitu dengan adanya kesesuaian pernyataan keinginan antar pihak tentang fokus atau prestasi dalam perjanjian. 43 Apabila dalam perjanjian objektivitasnya jelas
38 Ridwan Khairandy, ‘Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak’ (2011) 18 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.[46].
39 ibid . 40 ‘Uniform Commercial Code Section 2-206’ ( (Legal Information Institute) ) <https://www.law. cornell.edu/ucc/2/2-206>.
41 Faisal Kurniawan, ‘Rangkuman Kuliah Perbandingan Hukum Kontrak’ (Universitas Air- langga 2013).
42 Salim (n 37).[35]. 43 Wikipedia, ‘Metting of Minds’ ( Wikipedia ).
sehingga perjanjian tersebut dikatakan sah. Jika persesuaian kehendak dilakukan dengan adanya suatu unsur Fraud (penipuan), Mistake (kesalahan), Duress (paksaan), Undue  Influence (penyalahgunaan keadaan), sehingga perjanjian itu dikatakan tidak sah dan perjanjian itu mampu dibatalkan.
a.  Fraud (penipuan) merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, digambarkan secara salah fakta supaya hubungan kontraktual dapat terjadi. Hal ini dapat juga disebut dengan melakukan tipu daya.
b.  Mistake (kesalahan), yakni apabila para pihak membuat kontrak dengan fakta atau objektivitasnya yang salah.
c.  Duress (paksaan) dapat terjadi jika salah satu pihak menyetujui kontrak dibawah ancaman ataupun kekerasan yang membuat pihak yang diancam secara mau ataupun tidak mau harus memberikan persetujuan kontrak.
d. Undue influence (penyalahhgunaan keadaaan), yakni ketika salah satu pihak dalam keadaan darurat saat membuat kontrak, atau ketika pihak lain dalam kondisi mental yang kuat dan menyalahgunakan situasi saat membuat kontrak. Dalam hal ini dapat juga disebut tidak seimbangnya para pihak karena suatu keadaan.
e.  Unconscionability (penawaran berat sebelah) merupakan perjanjian yang didalamnya terdapat klausal-klausal eksenerasi. Hal ini kemudian ditunjang dengan adanya kontrak adhesi yaitu kontrak tersebut berisi banyak persyaratan yang telah ditentukan tanpa dirundingkan dan hanya salah satu pihak saja yang menyusun, dan persyaratan ini tergolong rumit, tidak jelas, dan hanya sangat menguntungkan untuk pihak yang menyusun. Selanjutnya pihak yang sebelumnya tertarik tidak menerima apa pun kecuali mereka “dipaksa” untuk menerima persyaratan yang ditawarkan yang berbarengan dengan pemberian embel-embel “ take it or leave it ”. 44
Syarat keempat adalah Consideration (pertimbangan). 45 Pada dasarnya dalam suatu consideration perjanjian haruslah memberikan suatu mutual benefit (hak) dan detriment (kewajiban) secara reciprocal (timbal balik) dan seimbang untuk para pihak. Di negara yang menganut sistem hukum common law pada perjanjian atau kesepakatannya menitikberatkan terhadap penerimaan dan penawaran keuntungan yang ditawarkan oleh tiap-tiap pihak. Consideration sendiri ialah manfaat atau keuntungan yang berpindah dari satu pihak ke pihak yang lainnya. 46
Consideration secara teknis berlandaskan pada apakah suatu para pihak dalam
44 Sumriyah (n 23).[667].
45 Wikipedia, ‘Consideration’ ( Wikipedia ) <https://en.wikipedia.org/wiki/Consideration>.
46 Kurniawan, Imanullah and Sudarwanto (n 10).[47].

## 166 Wery Chesar: Perjanjian Lisensi Perangkat...
kontrak telah berjanji atau memberi janji dan apakah pertukaran telah dilakukan atau dijanjikan oleh pihak lain. 47 Selain  itu  juga  dapat  didefinisikan  sebagai objektivitas atau prestasi perjanji yang harus dilaksanakan.

## Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Perangkat Lunak Adobe Inc Ditinjau Dari Prespektif Hukum Perdata Indonesia
Perjanjian Lisensi adalah perjanjian yang tidak secara tegas dinyatakan dalam BW. Namun, asas kebebasan berkontrak pada pasal 1338 BW inilah yang melahirkan perjanjian lisensi, sebagai akibatnya terbentuklah perjanjian lisensi itu berdasarkan kebebasan berkontrak. 48 Pemberi lisensi dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum. Jika pemberi lisensi adalah badan hukum, ini harus mencakup siapa yang berhak menuntut dan mewakili, beserta dasar untuk perwakilan itu, misalnya berupa surat kuasa dari perusahaan. 49 Jenis perjanjian antara Adobe Inc dengan Pengguna adalah perjanjian Lisensi. Lisensi yang diberikan pihak Adobe Inc merupakan hak sewa. Hal tersebut dapat dilihat dalam kalusul perjanjian Adobe General Terms of Use yang mana pihak Adobe sebagai pencipta sekaligus pengembang sedangan pihak pengguna sebagai pelanggan. Pihak Adobe berhak melakukan penarikan fees (biaya) atas perangkat lunak yang digunakan pelanggan. Perjanjian lisensi ini diatur dalam pasal 80 UU Hak Cipta.
Pada perjanjian lisensi perangkat lunak Adobe Adobe_General_Terms_of_
Use-en_US-20200416 terdapat sistematika penulisan perjanjian sebagai berikut: 50
1.  Your Agreement with Adobe (Perjanjian Anda dengan Adobe);
2.  Privacy (Privasi);
3.  Use of Services and Software (Penggunaan Layanan dan Perangkat Lunak);
4.  Your Content (Konten Anda);
5.  Your Account (Akun Anda);
6.  User Conduct (Perilaku Pengguna);
7.  Fees and Payment (Biaya dan Pembayaran);
47 Richard Stone, Contract Law (Cavendish Publishing 2003).[40].
48 Subagijo and Anand (n 8).[72].
49 Septiani Ayu Rizkiyana, ‘Perjanjian Lisensi Dalam Penggunaan Musik Sampling’ (2018) 1 Notaire.[171].
50 Adobe Legal, ‘Adobe General Terms of Use’ <https://www.adobe.com/legal/terms.html> accessed 28 November 2022.
8. Your Warranty and Indemnification Obligations (Jaminan dan Kewajiban Ganti Rugi Anda);
9.  Disclaimers of Warranties (Penafian/Penolakan Jaminan);
10. Limitation of Liability (Batasan Tanggung Jawab);
11.  Termination (Pemutusan);
12.  Trade Sanctions and Export Control Compliance (Sanksi Perdagangan dan Kepatuhan Kontrol Ekspor);
13.  Australian Consumer Law (Hukum Konsumen Australia); 14.  Dispute Resolution, Class Action Waiver, Arbitration Agreement (Penyelesaian Sengketa, Pengabaian Tindakan Kelompok, Perjanjian Arbitrase);
15.  Audit Rights (Hak Audit);
16.  Updates to Services and Software and Availability (Pembaruan Layanan dan Perangkat Lunak dan Ketersediaan);
17. No Modifications, Reverse Engineering (Tidak Ada Modifikasi, Teknik Reverse);
18.  Miscellaneous (Lain-lain);
19.  DMCA (Digital Millennium Copyright Act).
Di dalam membuat perjanjian lisensi, para pihak bebas menetapkan isi perjanjian lisensi menurut kontrak. Namun, ketika merancang perjanjian lisensi, perhatian harus diberikan pada struktur dasar dan elemen perjanjian yaitu judul, pendahuluan, perbandingan, deskripsi, isi perjanjian, dan kesimpulan. 51 Di dalam perjanjian lisensi Adobe Inc setidaknya memuat beberapa unsur esensial perjanjian lisensi yaitu kedudukan Adobe Inc sebagai pencipta dan pengembang perangkat lunak serta sebagai pemberi lisensi; kedudukan pengguna sebagai pelanggan serta sebagai penerima lisensi; hak cipta atas konten yang diproduksi menggunakan perangkat lunak; biaya dan pembayaran atas lisensi; berakhirnya atau pemutusan perjanjian lisensi; dan penyelesaian sengketa yang timbul.
Dalam pembukaan perjanjian lisensi Adobe Inc (Adobe_General_Terms_of_ Use-en_US-20200416) telah memenuhi syarat unsur kecapakan dalam pasal 1320 BW dan capacity dalam doktrin yang berkembang di Amerika karena secara tegas dinyatakan bahwa perjanjian dilakukan oleh usia 13 tahun keatas atau atas izin wali orang tua. Berikut kutipan klausul perjanjiannya:
You must be 13 or older to register for an individual Adobe ID. Schools that participate in the primary and secondary education named user offering may issue a child under 13 an enterprise-level Adobe ID, but only after obtaining express parental consent.
51 Rizkiyana (n 49).[173].

## 168 Wery Chesar: Perjanjian Lisensi Perangkat...
Yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai berikut:
Anda wajib memiliki usia 13 tahun ke atas untuk mendaftar ID Adobe pribadi. Sekolah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dan menengah bernama pengguna dapat menawarkan dipensasi anak di bawah 13 Adobe ID tingkat perusahaan, tetapi hanya setelah memperoleh persetujuan orang tua yang tegas.
Klausul tersebut secara implisit menyatakan bahwa seseorang yang yang berumur dibawah 13 tahun merupakan golongan orang dikatakan “tidak cakap” dalam melaksanakan perbuatan hukum secara mandiri. Disini Amerika mengesampingkan syarat kecapan seseorang berdasarkan consideration . Yakni dengan memberikan tanggung jawab yang proporsional dan rasional dalam perjanjian. Sedangkan, dalam hukum perdata di Indonesia tiap orang dinilai bisa berperilaku atau bersikap menjadi subjek hukum, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak bisa atau tidak mampu menurut Pasal 1329 BW. Namun, keduanya terdapat persamaan bahwa jika wali dari seseorang tidak cakap hukum tidak mengajukan pembatalan perjanjian, maka wali tersebut dianggap secara diam-diam menyetujui perbuatan hukum yang telah dilakukan.
Dalam klausul-klausul yang diatur dalam perjanjian mulai dari hak dan kewajiban pemberi lisensi ( Licensor ), hak dan kewajiban penerima lisensi ( Licensee ), dapat dihilat sebagai berikut:
Hak dan kewajiban pihak Adobe sebagai Licensor (pemberi lisensi)
a) Hak-Hak Licensor (pemberi lisensi)
Mengumpulkan, menggunakan, membagikan,atau memproses informasi Licensee (penerima lisensi); Melakukan akses, melihat, atau mendengarkan konten  untuk  keperluan pemenuhan layanan; Mengeluarkan beberapa lisensi sekunder  untuk  perangkat lunak dengan tujuan tertentu, seperti Beta-Test atau NFR ( Not For Resale ), Prerelease , dan Pendidikan; Menyimpan konten dari Licenses sebagai cadangan rutin; Melakukan penagihan dan pembaruan informasi pembayaran; Melakukan penagihanganti rugi yang timbul terkait konten  dari  Licenses;  Melakukan  penafian/penolakan  jaminan;  Mempunyai batasan tanggung jawab; Mengakhiri lisensi; Menetapkan wilayah hukum
apabila terjadi sengketa. Hak audit; Melakukan pembaruan ketentuan umum, ketentuan tambahan, layanan, perangkat lunak, dan ketersedianya.
b) Kewajiban-Kewajiban Licensor (pemberi lisensi)
Tunduk pada hukum privasi dalam melakukan akses konten dari Licenses ; Tunduk   kepada   ketentuan   dan   hukum   dalam   menjalankan layanan; Memberikan jaminan; Melakukan investigasi untuk penegakan hukum; Tunduk pada hukum kontrol perdagangan; Menyampaikan pemberitahuan; Tidak ada pengabaian karena kegagalan dalam menegakan atau menjalankan ketentuan; Tunduk pada DMCA (Digital Millennium Copyright Act).
Hak dan kewajiban pihak User (pengguna) sebagai Licenses (penerima lisensi).
a) Hak-Hak Licenses (penerima lisensi)
Memiliki lisensi penuh atas konten yang dihasilkan; Membagikan koten;
Pengakhiran lisensi atas konten yang dihasilkan; Menjual konten; Pengakhiran lisensi perangkat lunak.
b) Kewajiban-Kewajiban Licenses (penerima lisensi)
Telah cakap hukum atau memiliki wali; Bertanggung jawab penuh atas koten yang dihasilkan; Menjaga perilaku di komunitas User (pengguna); Melakukan pembayaran; Melakukan ganti rugi; Tunduk pada hukum kontrol perdagangan;
Mengikuti alur penyelesaian sengketa dalam ketetuan; Memberikan izin auditor independent untuk melakukan verifikasi; Mematuhi larangan modifikasi dan teknik reverse ; Tunduk pada DMCA (Digital Millennium Copyright Act).
Pembagian hak dan kewajiban tersebut telah memenuhi unsur hal-hal tertentu dan sebab diperbolehkannya perjanjian dalam pasal 1320 BW dan unsur offer and acceptance dalam UCC section 2-206. Hal ini juga selaras dengan pasal 8 jo 9 ayat (1) jo 80 UU Hak Cipta dimana pencipta berhak mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Bagian isi dari klausul-klausul menjelaskan keinginan, kewajiban, hak, dan ketentuan lain yang telah disetujui para pihak. Didalam perjanjian pertanyaan tentang sisi keadilan dan kepastian justru akan terwujud jika ada ketidaksamaan diantara pihak terakomodasi lewat prosedur hubungan kontraktual yang bekerja
170

## Wery Chesar: Perjanjian Lisensi Perangkat...
dengan profesional. 52 Selanjutnya dapat berlaku untuk penyusunan klausula yang harus mempertimbangkan kepentingan hukum para pihak yang logis, rasional, dan wajar. 53
Dalam hal hak terkait dan hak cipta dengan hasil dari perangkat lunak atau konten yang dihasilkan telah diatur pada section “4. Your Content” . Hak cipta atas konten ini sepenuhnya adalah milik User . Perjanjian Lisensi ini selaras dengan Pasal 82 (3) UU Hak Cipta, “Perjanjian Lisensi tidak diperbolehkan dijadikan sarana untuk menghilangkan ataupun pengambilan alih semua hak Pencipta atas Ciptaannya”. Berbeda halnya jika perjanjian lisensi perangkat lunak Adobe Inc terdapat klausul yang mengakibatkan hilangnya hak cipta atas konten yang dihasil oleh User , maka perjanjian lisensi tersebut akan menyalahi UU Hak Cipta dan  dapat  batal  demi  hukum  dikarenakan  syarat  obyektifitas  perjanjian  sesuai dengan pasal 1337 BW tidak terpenuhi.
Dalam hal pembayaran royalti telah diatur dalam perjanjian pada section “7. Fees and Payment”. Penarikan dan penerimaan imbalan berupa royalti relevan terhadap ketentuan Pasal 35(2) UU No. 28/2014 mengenai Hak Cipta, “Dalam hal Ciptaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipakai secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait memperoleh imbalan dalam bentuk Royalti”. Disini juga ditemukan offer and acceptance dimana pihak Adobe Inc menawarkan lisensi penggunaan perangkat lunaknya dan pihak user setuju untuk membayar biaya atas lisensi tersebut. Untuk mencapai kesepakatan atas offer and acceptance , para pihak perjanjian harus membuat dan memberikan pernyataan, baik dengan kesempurnaan bahasa dan tertulis, maupun ketidaksempurnaan bahasa tetapi mampu diterima oleh pihak lawan. Berdasarkan pasal 1347 BW pernyataan tersebut dapat diberikan secara tegas atau diam-diam.
Dalam hal pemutusan perjanjian lisensi pengguna akhir ini telah diatur pada section “11. Termination” dimana pemutusan ini dapat terjadi karena alasan
52 Hernoko (n 24).[1-3].
53 Ragil Kusnaning Rini, ‘Urgensi Prinsip Kepatutan dan Keadilan (Redelijkheid En Billijkheid) Dalam Pembuatan Perjanjian Pendahuluan’ (2021) 4 Notaire.[438].
dari User sebagai Licenses atau dari Adobe Inc sebagai Licensor . Adapun alasan pencabutan lisensi dari pihak Adone Inc adalah sebagai berikut:
a.  melanggar ketentuan apa pun dari persyaratan;
b.  gagal melakukan pembayaran tepat waktu untuk biaya layanan atau perangkat lunak;
c.  berulang kali mengajukan keluhan dengan itikad buruk atau tanpa dasar yang wajar, dan terus melakukannya;
d.  diwajibkan untuk melakukannya oleh hukum (misalnya, jika penyediaan layanan atau perangkat lunak adalah atau menjadi pelanggar hukum);
e.  memilih untuk menghentikan layanan ataupun perangkat lunak, secara keseluruhan atau sebagian (seperti jika menjadi tidak praktis bagi kami untuk terus menawarkan layanan di wilayah anda karena perubahan hukum).
Sedangkan pemutusan perjanjian lisensi dari pihak User dikarenakan atas permintaan User itu sendiri atau karena terjadinya tunggakan biaya sehingga lisensinya dicabut. Disini terdapat klausula baku dimana perjanjian lisensi ini dapat diputuskan secara sepihak tanpa memerlukan persetujuan dengan rekan berkontrak. Klausul tersebut menjadi salah satu contoh diterapkannya perjanjian baku, dimana perjanjian baku sendiri ialah sebuah kontrak dibuat secara tertulis, sepihak serta dibuat oleh pihak yang didalamnya terdapat klausa baku.
Berlandaskan pasal 1313 BW mengungkapkan jika suatu perjanjian mengikat kedua belah pihak diantara pembuat dan pelaksana perjanjian.
Dalam hal penyelesaian sengketa telah diatur pada section “14. Dispute Resolution, Class Action Waiver, Arbitration Agreement” . Dalam perjanjian tersebut telah diatur jika User dari Indonesia sebagai anggota ASEAN ( Association of Southeast Asian Nations ) mengajukan sengketa, maka penyelesaian sengketa akan dilakukan di Singapore International Arbitration Centre (SIAC). Penerapan consideration pada section “14. Dispute Resolution, Class Action Waiver, Arbitration Agreement” dapat dilihat dari penunjukan Arbiter berdasarkan yurisdiksi hukum yang berlaku pada regional tersebut berdasarkan dimana User tinggal. Menurut Pasal 35 Ayat 2 UU Hak Cipta, “Penyelesaian sengketa Hak Cipta mampu diselesaikan dengan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, ataupun pengadilan”. Atas dasar asas kebebasan berkontrak pada pasal 1338 BW inilah pengaturan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan dan mengikat pihak-pihak yang menyetujui perjanjian.

## 172 Wery Chesar: Perjanjian Lisensi Perangkat...

## Kesimpulan
Perjanjian lisensi perangkat lunak Adobe Inc ialah perjanjian yang diciptakan oleh Adobe Inc selaku developer (pengembang) perangkat lunak dan user selaku pengguna perangkat lunak lewat sistem elektronik. Secara umum syarat sah suatu perjanjian ialah sama berdasarkan Hukum di Indonesia dan di Amerika, yaitu terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, terdapat pokok persoalan tertentu sebagai obyektifitas dalam perjanjian, suatu sebab yang diperbolehkannya perjanjian, dan terdapatnya kecakapan para pihak guna melaksanakan tindakan hukum. Perbedaannya hanyalah pada Amerika sebagai menganut common law cenderung mensyaratkan kontrak untuk menyertakan consideration (pertimbangan) agar kontrak dapat diterima, sedangkan pada Indonesia sebagai menganut civil law hanya memerlukan metting of minds (kesepakatan) antara para pihak.
Terdapat berbagai hal yang bisa memberikan pengaruh terhadap keabsahan sebuah  kontrak  yakni,  obyektifitas  dan  subyektifitas  kontrak.  Sebuah  kontrak dinilai batal atau tidak sah jika terjadi pelanggaran terhadap syarat perjanjian. Melanggar ketetapan yang sudah dibuat dan yang telah diatur oleh undang- undang akan menjadikan kontrak batal demi hukum. Batal atau tidak sahnya suatu kontrak membuat kontrak tersebut tidak berlaku.

## Daftar Bacaan

## Buku
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil (Kencana Prenada Media Grup 2020).
Budi Kusomohamidjojo, Perbandingan Hukum Kontrak Edisi Revisi (Mandar Maju 2019).
Djaja S, Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga (CV Nuansa Aulia 2008).
Faisal Kurniawan, Rangkuman Kuliah Perbandingan Hukum Kontrak (Pascasarjana Universitas Airlangga 2013).
Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia (PT Buku Kita 2009).
M. Isnaeni, Hipotek Pesawat Udara di Indonesia (Dharma Muda 1996).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2011).
R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Pedata (PT. Intermasa 2003).
Richard Stone, Principles of Contract Law (Cavendish Publishing Limited 2002).
Salim H. S., Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak (Sinar Grafika 2005).

## Jurnal
Agus Yudha Heraioko, ‘Asas Proporsionalitas Sebagai Titndasanpertukaran Hak Dan Kewaiiban Para Pihak Datamkontrak Komerstal’ (2016) Vol. 5 No. 3 Jurnal Hukum dan Peradilan.
Albert Lodewyk Sentosa Siahaan,’ Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Transaksi Elektronik’ (2022) Vol. 1 No. 1 JOCORE.
Cindy Fransisca Subagijo dan Ghansham Anand, ‘Aspek Perjanjian Lisensi Merek Pada Nota Kesepakatan Kerjasama Xie Xie Boba Indonesia’ (2022) Vol. 5 No.
1 Notaire.
David Herianto Sinaga dan I Wayan Wiryawan, ‘Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis’ (2020) Vol. 8 No. 9 Kertha Semaya.
Glenn Biondi, ‘Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-mail) Berdasarkan Hukum Indonesia’ (2016) Premise Law Journal 19.
M. Roesli, Sarbini, dan Bastianto Nugroho, ‘Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak’ (2019) Vol. 15 No. 1 DiH: Jurnal Ilmu Hukum.
Margaretha Donda Daniella, William Tandya Putra and Erich Widjaja Kurniawan, ‘Asas Itikad Baik dalam Memorandum of Understanding Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak’ (2019) Vol. 2 No. 2 Notaire.
Muhammad Zidan Ali Zein, Maarthen Y. Tampanguma, dan Stefan Obadja Voges, ‘Penegakan Hukum Penggunaan Lisensi Pada Perangkat Lunak Komputer Dalam Sistem Hukum Indonesia’ (2022) Vol. 10 No. 3 Lex Administratum.
Niru Anita Sinaga, ‘Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian’ (2019) Vol. 10 No. 1 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara.
174

## Wery Chesar: Perjanjian Lisensi Perangkat...
Ragil Kusnaning Rini, ‘Urgensi Prinsip Kepatutan dan Keadilan (Redelijkheid en Billijkheid) Dalam Pembuatan Perjanjian Pendahuluan’ (2021) Vol. 4 No. 3 Notaire.

## Ridwan Khairandy, ‘Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak’ (2011)
Vol. 18 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.
Roby Agung Kurniawan, Moch. Najib Imanullah, dan Al. Sentot Sudarwanto, ‘Karakteristik Perjanjian Guaranteed Stock Berdasarkan Konsep ‘Niat Untuk Menciptakan Hubungan Hukum’’ (2020) Vol. 13 No. 1 Arena Hukum.
Septiani Ayu Rizkiyana, ‘Perjanjian Lisensi Dalam Penggunaan Musik Sampling’ (2018) Vol. 1 No. 1 Notaire.
Sumriyah, ‘Cacat Kehendak (Wilsgebreken) Sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian Dalam Persepektif Hukum Perdata’ (2019) Vol.1 No.1 Simposium Hukum Indonesia.
Thamaroni Usman, ‘Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Jual Beli Barang Dari Perspektif Hukum Perdata’ (2020) Vol. 1 Indonesian Private Law Review.
Yanti Malohing, ‘Kedudukan Perjanjian Baku Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak’ (2017) Vol. V No. 4 Lex Privatum.
Yulia Dewitasari dan Putu Tuni Cakabawa Landra, ‘Akibat Hukum Terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian’ (2015) Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum.

## Laman
Kartika Febryanti, ‘Dasar Hukum Persetujuan Diam-diam’ (Klinik Hukumonline 2011) https://www.hukumonline.com/klinik/a/persetujuan-secara- diamdiam-cl2850 dikunjungi pada 28 Desember 2023.
‘Capacity (law)’ (Wikipedia) https://en.wikipedia.org/wiki/Capacity_(law) dikunjungi pada 12 Desember 2022.
‘Consideration’ (Wikipedia) https://en.wikipedia.org/wiki/Consideration dikunjungi pada 12 Desember 2022.
‘Metting of minds’ (Wikipedia) https://en.wikipedia.org/wiki/Meeting_of_the_ minds dikunjungi pada 12 Desember 2022.
‘Uniform Commercial Code section 2-206’ (Legal Information Institute) https://
How to cite: Wery Chesar, ‘Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak Adobe Inc Amerika Ditinjau dari Hukum Perdata Indonesia’ (2023) Vol. 6 No. 1 Notaire.
www.law.cornell.edu/ucc/2/2-206 dikunjungi pada 12 Desember 2022.
‘Adobe General Terms of Use’ (Adobe Legal) https://www.adobe.com/legal/ terms.html dikunjungi pada 28 November 2022.
‘United States contract law’ (Wikipedia) https://en.wikipedia.org/wiki/United_ States_contract_law dikunjungi pada 12 Desember 2022.

## Perundang-undangan
Burgerlijk Wetboek (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 58).
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 251).
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 266).
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Tahun 2019 Nomor 185).

## Wery Chesar: Perjanjian Lisensi Perangkat...
--This page is intentionally left blank--