Sultan Jurisprudence
ISSN: 2798-5598 (Print) ISSN: 2798-2130 (Online)
| https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index                  sultan.jurisprudence@untirta.ac.id | Vol. 4 Issue 1, Jan-Juni 2024     DDOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v4i1 | Submitted : 20-04-2024   Revised: 04-06-2024   Accepted: 10-06-2024    Available online since June 20, 2024
Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Sultan Jurisprudence are licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License.  All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author’s affiliated institutions.

## ARTICLE Hilirization Obligations for Mining Companies with Contract of Works Status In Indonesian Positive Law
Kewajiban  Hilirisasi  Bagi  Perusahaan  Pertambangan  Berstatus  Kontrak  Karya  dalam Hukum Positif Indonesia
Sudaryat 1* 1 Universitas Padjadjaran, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia
* Corresponding author: sudaryat@unpad.ac.id

## Abstract
The Indonesian government requires mineral and coal mining companies to reduce exports of raw minerals, in fact some raw minerals (ore) are prohibited from being exported abroad, such as nickel and several more minerals will follow. Mining companies are required to process and purify raw minerals domestically (downstreaming) so that these minerals have better  added  value  than  before.  The  fact  is  that  some  mining  companies  operating  in Indonesia have work contract status, some have IUP status and some have IUPK status. Currently there are several companies with work contract status that have become IUPK. The Mineral and Coal Law has also undergone several replacements and changes and the results of a study show that the Indonesian Government is inconsistent in its policy on downstreaming metallic minerals. The work contract was signed before Law No. 4 of 2009 came into effect. There is doubt about the implementation of downstreaming for metal mineral mining companies with work contract status. The aim of the research is to examine the downstream obligations for metal mineral mining companies with work contract status in the substance of the work contract both before being amended and those which have been amended and to find out the downstream obligations in the Mineral and Coal Law which  has  undergone  several  changes  for  metal  mineral  mining  companies  with  status. work contracts that have not yet been converted into IUPK. The research method used is normative  juridical  with  a  descriptive  analysis  research  approach.  This  research  is  a literature  study  of  primary  legal  materials,  secondary  legal  materials  and  tertiary  legal materials. The data collected was analyzed using qualitative juridical methods. The research results show that in the substance of the work contract before the amendment and after it was amended after the enactment of Law No. 4 of 2009 concerning Minerals and Coal, it turns out that there is an obligation in the work contract for the company holding the work contract to carry out downstreaming, including the downstreaming mechanism.   Then, if we analyze the mineral and coal law, namely from Articles 102, 103 and 104 of Law No. 3 of 2020, there is no express downstream obligation for metal mineral mining companies with work contract status, but there is an express downstream obligation for metal mineral
mining companies with contract status but it was listed in Article 170 of Law No. 4 of 2009 and  implied  in  Article  170A  of  Law  No.  3  of  2020.  The  time  limit  for  downstream implementation for companies holding work contracts starts from the time the company holding  the  work  contract  starts  production.  The  downstream  obligation  itself  will  be optimal if it is in line with the policy of banning raw mineral exports.

## Keywords
Legal certainty; downstream; work contract; value-added

## Abstrak
Pemerintah Indonesia mewajibkan perusahaan tambang mineral dan batubara mengurangi ekspor  mineral  mentah  bahkan  sebagian  mineral  mentah  (ore)  sudah  dilarang  untuk diekspor ke luar negeri seperti nikel dan akan menyusul beberapa mineral lagi. Perusahaan tambang  diwajibkan  melakukan  pengolahan  dan  pemurnian  mineral  mentah  di  dalam negeri  (hilirisasi)  sehingga  mineral  tersebut  memiliki  nilai  tambah  yang  lebih  baik  dari sebelumnya.  Fakta  bahwa  perusahaan  tambang  yang  beroperasi  di  Indonesia  ada  yang berstatus kontrak karya, ada yang berstatus IUP dan ada yang berstatus IUPK. Saat ini ada beberapa  perusahaan  berstatus  kontrak  karya  telah  menjadi  IUPK.  Undang-Undang Mineral dan Batubara pun telah mengalami beberapa penggantian dan perubahaan serta adanya  hasil  kajian  bahwa  Pemerintah  Indonesia  inkonsisten  dalam  kebijakan  hilirisasi mineral logam. Kontrak karya ditandatangani sebelum Undang-Undang No.4 Tahun 2009 berlaku.  Terjadi  keraguraguan  pelaksanaan  hilirisasi  bagi  perusahaan  tambang  mineral logam berstatus kontrak karya. Tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji kewajiban hilirisasi bagi perusahaan tambang mineral logam berstatus kontrak karya dalam subtansi kontrak karya  baik  sebelum  diamandemen  maupun  yang  sudah  diamandemen  serta  untuk mengetahui kewajiban hilirisasi dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara yang telah mengalami  beberapa  kali  perubahan  bagi  perusahaan  tambang  mineral  logam  berstatus kontrak  karya  yang  belum  berubah  menjadi  IUPK.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  yuridis  normative  dengan  pendekatan  penelitian  deskriptif  analisis.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  studi  kepustakaan  terhadap  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang dikumpulan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pada  substansi  kontrak  karya  sebelum amandemen  dan  setelah  diamandemen  pasca  berlakunya  undang-Undang  No.4  Tahun 2009  Tentang  Mineral  dan  Batubara,  ternyata  ada  kewajiban  dalam  kontrak  karya  bagi perusahaan pemegang kontrak karya melakukan hilirisasi termasuk mekanisme hilirisasinya. Kemudian jika dianalisis dari undang-undang mineral dan batubara yaitu dari Pasal 102,103 dan 104 Undang-Undang No.3 Tahun 2020 secara tersurat tidak ada kewajiban hilirisasi bagi  perusahaan  tambang  mineral  logam  berstatus  kontrak  karya  namun  secara  tersurat kewajiban  hilirisasi  bagi  perusahan  tambang  mineral  logam  berstatus  kontrak  karya tercantum dalam Pasal 170 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 dan  tersirat dalam Pasal 170A  Undang-Undang  No.3  Tahun  2020.  Batas  waktu  pelaksanaan  hilirisasi  bagi perusahaan pemegang kontrak karya terhitung sejak perusahaan pemegang kontrak karya mulai  berproduksi.  Kewajiban  hilirisasi  itu  sendiri  akan  optimal  jika  sejalan  dengan kebijakan larangan ekspor mineral mentah.

## Kata Kunci
Kepastian hukum; hilirisasi; kontrak karya; nilai tambah

## HOW TO CITE:
Sudaryat , Hilirization  Obligations  for  Mining  Companies  with  Contract  of  Works Status In Indonesian Positive Law, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 4 No. 1 Juni 2024, hlm. 141-158.

## Pendahuluan
Indonesia merupakan Negara dengan dianugrahi sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam yang melimpah ini harus diusahakan sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat.  Dengan  iklim  tropisnya  dan  banyaknya  gunung  berapi  menjadikan  Indonesia sebagai negara yang tumbuh subur. Berbagai flora dan fauna pun  tumbuh dan hidup di Indonesia. Kekayaan hayati, mineral, batubara, minyak bumi dan gas tersebar di seluruh nusantara. Dengan kondisi tersebut, idealnya Indonesia menjadi negara yang tidak mungkin mengalami kekurangan dan sangat mungkin menjadi negara maju. Berdasarkan Rangkuman Data Moneter Internasional (IMF), Indonesia berada di peringkat ke-16 dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$ 1,2 triliun atau 1,2% PDB dunia (global). Mengacu pada  prediksi  jumlah  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  masing-masing  negara,  Indonesia termasuk dalam 4 (empat) negara Asia yang masuk dalam peringkat lima besar yang akan menduduki peringkat teratas. Indonesia mulai mendominasi kekuatan ekonomi global. 1 Indonesia pun memiliki sumber daya manusia sebagai faktor pengelola sumber daya alam yang banyak. Peran negara dalam pengelolaan sumber daya mineral meliputi tiga hal yakni pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan. 2 Kekayaan sumber daya alam Indonesia tersebar mulai dari Sabang hingga Pulau Merauke. Cadangan emas terdapat di Jawa Barat, Sulawesi Utara, Halmahera Utara, dan Papua. Cadangan nikel terdapat di Maluku Utara dan Halmahera  Timur,  sedangkan  cadangan  batubara  terdapat  di  Kalimantan  Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Mangan terdapat di Kepulauan Riau, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan  Papua.  Deposit  timah  terdapat  di  Kepulauan  Bangka  Belitung,  sedangkan  bauksit terdapat  di  Kalimantan  dan  Pulau  Bintan.  Logam  tanah  jarang  ada  di  Sumatera  Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung dan Sulawesi Tengah. Tembaga ada di Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat. Pasir besi ada di Jawa Barat, Jawa Tengah Tengah, Jawa Timur, Papua, Kalimantan Selatan, Sumatera, Sulawesi
1 Erni Setiawati, Yofy Gresyla Lestari, “Kekuatan Ekonomi Indonesia di Tengah Kekuatan Ekonomi Global,” Jurnal Ekomika Manajemen Akuntansi dan Perbankan Syariah, Vol. 11 No. 1, Maret 2022): 70-83.
2 Adrian Sutedi.,2011, Hukum Pertambangan , Jakarta: Sinar grafika, Jakarta, p. 25.
Utara.Pasir Kuarsa ada di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bangka dan Belitung. 3
Berdasarkan data dari US Geological    Survey bulan Januari 2022, Posisi cadangan tembaga Indonesia saat ini sebesar 3% dari total cadangan tembaga dunia dan masuk dalam 10 besar dunia. Cadangan emas Indonesia sebesar 4%, peringkat 5 Cadangan Emas Dunia. Total  Cadangan  Emas  Dunia  sebanyak  54.000  ton.  Logam  perak,  total  sumber  daya meningkat signifikan, dan total cadangan menurun 1.000 ton dibandingkan tahun 2020. Posisi cadangan bauksit Indonesia adalah 10% dari total cadangan dunia, menempati urutan ke-4 cadangan bauksit dunia (total cadangan bauksit dunia sebesar 32 miliar ton). Posisi cadangan  logam  nikel  Indonesia  merupakan  40% dari  total  cadangan  dunia,  terbesar  di dunia.  Total cadangan logam nikel dunia sebanyak 139,419 juta ton, dan cadangan logam nikel Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 57 juta ton. 4
Indonesia  tercatat  sebagai  negara  yang  menempati  posisi  keempat  negara  dengan penduduk  terbanyak  di  dunia  dengan  total 279.390.258  jiwa  pada  tahun  2024.  Tingkat pertumbuhan  penduduk  di  Indonesia  tercatat  sebesar 0,82  persen,  dari  sebelumnya berjumlah 277.534.122 orang pada tahun 2023.  Indonesia segera memasuki puncak bonus demografi pada tahun 2030 mendatang. Di masa itu, jumlah penduduk berusia produktif (usia 15-64) sekitar 60% akan lebih banyak dibandingkan penduduk non produktif (usia 65 ke atas) sebanyak 40%. Kondisi tersebut sangat efektif untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. 5
Pemerintah  dalam  hal  pengusaaan  tambang  dapat  memberikan  hak  pengusahaan bidang pertambangan kepada pihak swasta. Karakteristik industri pertambangan yang unik dan  keterbatasan  negara  dalam  hal  permodalan  menjadi  alasan  utama  diberikannya  hak pengusahaan  tambang  kepada  swasta  termasuk  swasta  asing.  Kerjasama  yang  dimaksud antara  pemerintah  dan  investor  dalam  menanamkan  modalnya  di  bidang  pertambangan berupa Kontrak Karya. 6 Sistem Kontrak karya pertama kali diterapkan antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia pada tahun 1967.
Kontrak karya terdiri dari kontrak karya generasi 1 sampai kontrak karya generasi VIII.  Kontrak  Karya  generasi  I  merupakan  pola  kerjasama  pengusahaan  sumber  daya mineral  di  Indonesia  pada  tahun  1967.  Kontrak  karya  generasi  II  ditandatangani  pada Tahun  1968-1983,  kontrak  karya  generasi  III  ditandatangani  pada  tahun  1983-1986, kontrak karya generasi IV ditandatangani pada tahun 1986-1994, kontrak karya generasi V ditandatangani tahun 1994-1996, kontrak karya generasi VI ditandangani tahun 1996-1998, kontrak karya generasi VII ditandatangani tahun 1998-2004, kontrak karya generasi VIII ditandatangani  tahun  2004-2008.  Salah  satu  perusahaan  dengan  status  kontrak  karya
3 Tribhakti, 10 Sumber daya alam tambang di Indonesia beserta manfaatnya, Fakultas Teknik Sumber Daya Suberdaya Geologi Indonesia , (https://www.tribhakti.com/) 17 Oktober 2023.
4 U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2022.
5 Muhadjir Effendy,”Optimalkan Bonus Demografi, Agar Tak Terjebak di Pendapatan Menengah,” https://www.kemenkopmk.go.id/  02 Aug, 2022
6 Lukman Santoso Muh Fauzi Arifin, “Problematika Kontrak Karya Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia,” Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam , Volume 10, Nomor 1, Juni 2019, hlm.54
generasi  1  adalah  PT  Freeport  Indonesia.  PT  Freeport  Indonesia  berstatus  Penanaman Modal Asing (PMA) bidang pertambangan emas untuk area penambangan di Kabupaten Mimika Provinsi Papua (dahulu Irian Jaya). 7 Kontrak Karya PT Freeport Indonesia ini menjadi acuan penyusunan kontrak karya generasi 1 yang lain.  Oleh karena itu jika melihat isi  kontrak  karya  selain  PT  Freeport  Indonesia,  klausul-klausul  dalam  kontrak  karyanya hampir sama. Kontrak Karya generasi  1 jangka waktunya ada yang sudah habis dan ada yang masih berlaku. Sebagai kelanjutan dari Kontrak Karya yang habis jangka waktunya dapat mengajukan permohonan untuk menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pemegang  kontrak  karya  yang  lain  selain  PT  Freeport  Indonesia  diantaranya  yaitu  PT Newmont  Nusa  Tenggara  (sekarang  berubah  nama  menjadi  PT  Amman  Mineral  Nusa Tenggara)  dan  PT  Vale  Indonesia. 8 PT  Freeport  Indonesia  (PT  FI)  sendiri  memiliki Kontrak  Karya  (KK)  untuk  mengusahakan  bahan  galian  di  wilayah  pertambangan Grasberg dan Ertsberg yang dimulainya sejak tahun 1967. 9
Kontrak  karya  generasi  1  hingga  kontrak  karya  generasi  VIII  telah  menimbulkan berbagai  persoalan  yang  sangat  kompleks.  Persoalan  tersebut  diantaranya  adalah penerimaan  negara  yang  kurang  optimal,  kerusakan  lingkungan  akibat  operasi pertambangan serta terjadinya berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Persoalan-persoalan  tersebut  merupakan  fakta  yang  telah  menimbulkan  berbagai  reaksi baik yang pro maupun reaksi yang kontra terhadap kegiatan pertambangan di masyarakat, baik  yang  berkaitan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar dilakukannya kegiatan pertambangan oleh investor asing beserta implementasinya, maupun pola kerjasama yang digunakan. 10
Undang-Undang pertambangan saat kontrak karya ditandatangani yang berlaku yaitu Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1967  tentang  Ketentuan  Ketentuan  Pokok Pertambangan  menjadi  dasar  hukum  pengelolaan  sektor  mineral  di  Indonesia,  serta digunakannya kontrak karya sebagai pola kerjasama pengusahaan sektor mineral terbukti belum  dapat  memberikan  kontribusi  yang  optimal  bagi  penerimaan  negara  dan  justru menimbulkan  praktik-praktik  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  (KKN).  Undang-undang No.11 Tahun 1967  bersifat sentralistik, sehingga tidak lagi sesuai dengan perkembangan jaman,  baik  yang  berkaitan  dengan  perkembangan  praktik  ketatanegaraan,  maupun berubahnya  lingkungan  ekonomi  maupun  bisnis,  sebagai  akibat  berubahnya  lingkungan ekonomi global. Untuk hal itu, Undang-Undang No.11 Tahun 1967 dicabut dan diganti dengan  Undang-Undang  No.4  Tahun  2009  Tentang  Mineral  dan  Batubara.  Undang-
7 PT Freeport Indonesia saat ini bukan sebagai PT PMA dan izinnya pun tidak lagi kontrak karya tetapi IUPK sebagai kelanjutan dari Kontrak Karya. PT Freeport Indonesia sekarang berada pada grup BUMN Indonesia bidang pertambangan yaitu MIND ID.
8 PT Vale Indonesia sampai saat ini belum mengajukan perubahan dari Kontrak Karya menjadi IUPK karena kontrak karyanya masih akan berlangsung sampai tahun 2025.
9 Ahmad Redi, “Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945”, Jurnal Konstitusi , Volume 13, Nomor 3, September 2016, p..613-638.
10 Nanik Trihastuti, 2013, Hukum Kontrak Karya , Malang: SetaraPress, p..v.
Undang  No.4  Tahun  2009  diubah  dengan  Undang-Undang  No.3  Tahun  2020  yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 11
Pertambangan  merupakan  sebagian  atau  seluruh  tahapan  kegiatan  penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi,  studi  kelayakan,  konstruksi,  penambangan,  pengolahan  dan  pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. 12 Pengolahan dan pemurnian mineral dilakukan guna meningkatkan nilai tambah ore mineral itu sendiri. Mineral yang telah memiliki nilai tambah, harga jualnya jauh lebih tinggi sehingga memberi keuntungan yang  lebih  besar  bagi  perusahaan  dan  peningkatan  royalty  yang  lebih  besar  juga  bagi Indonesia. Tidak hanya keuntungan dari sisi finansial yang diperoleh, penyerapan tenaga kerja  juga  meningkat  dengan  dibangunnya  pabrik  pengolahan  dan  permunian  di  dalam negeri termasuk meningkatnya jumlah investasi asing ke Indonesia.
Fakta adanya pro dan kontra dimasyarakat tentang pertambangan telah menyadarkan bahwa  berbagai  kewajiban  Kontraktor  (perusahaan  pemegang  kontrak  karya)  yang seharusnya  merupakan  bentuk  prestasi  yang  harus  dilaksanakan  oleh  kontraktor  tidak diatur dalam kontrak karya, sehingga menyulitkan pemerintah untuk menuntut pelaksanaan prestasi  dari  kontraktor  pemegang  kontrak  karya  tersebut.  Kontrak  karya  terkualifikasi sebagai  perjanjian  baku  ( standard  contract )  yang  klausul-klausulnya  sudah  disiapkan  dan ditetapkan  oleh  pemegang  kontrak  karya  sebagai  pihak  yang  dominan  saat  itu  karena memiliki sumber daya uang (modal) dan teknologi sementara Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam menjadi pihak yang kurang dominan (tidak memiliki modal, sumber daya manusia  professional  dan  teknologi).  Kontrak  karya  idealnya  memberikan  porsi keuntungan yang lebih kepada bangsa Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam dengan posisi  tawar  ( bergaining  position )  yang  lebih  tinggi.  Kenyataannya,  Pemerintah  Indonesia memiliki  posisi  tawar  yang  kurang  kuat  saat  berhadapan  dengan  investor  asing  sebagai pemegang Kontrak Karya. 13 (Hudriyah Mundzir, Sri Hudiarini, & Shohib Muslim. (2016)) Idealnya klausul-klausul kontrak karya disusun terlebih dahulu oleh Pemerintah Indonesia sebagai  pihak  yang  dominan  bukan  disusun  oleh  pemegang  kontrak  karya  sebagai kontraktor. Hal ini jika dilakukan akan sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 33 Ayat 3 Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 45) yang selengkapnya berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat.”
Frasa  ‘dikuasai  oleh  negara’  dalam  ketentuan  tersebut  adalah  eksistensi  dari penguasaan  negara  yang  umum  diistilahkan  sebagai  Hak  Menguasai  Negara.  Dimana konsepsi  tersebut  menjadi  salah  satu  prinsip  norma  dan  politik  hukum  dalam  hal pengelolaan  perekonomian,  cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  serta  kekayaan
11 Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dicabut dengan Perppu No.2 Tahun 2022 yang telah diundangkan dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023.
12 Hudriyah  Mundzir,  Sri  Hudiarini,  &  Shohib  Muslim.  (2016).  Politik  Hukum  Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Pendekatan Economic Analysis of Law, Prosiding SENTIA, 8.16-22, h. 22.
sumber daya alam Indonesia. 14 Kewajiban hilirisasi terdapat dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahaan Undang-Undang No.4 Tahun 2009. Pengaturan mengenai kewajiban hilirisasi mulai  dari  Pasal  102  sampai  104  Undang-Undang  No.4  Tahun  2009  (3  pasal  tersebut diubah  dalam  Undang-Undang  No.3  Tahun  2020).  Undang-Undang  Tentang  Minerba (Undang-Undang No.4 Tahun 2009 dan Perubahaannya di Undang-Undang No.3 Tahun 2020) berlaku setelah kontrak karya ditandatangani, sehingga menjadi keraguraguan bagi perusahaan tambang berstatus kontrak karya apakah terkena kewajiban hirisasi atau tidak secara regulasi. Hal ini sering ditafsirkan secara beragam dan menimbulkan ketidakpastian hukum (karena dapat ditafsirkan berbeda tergantung pada posisinya). Apalagi berdasarkan hasil  kajian  Pusat  Studi  Hukum  Energi  dan  Pertambangan  (Pushep)  bahwa pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan kewajiban hilirisasi yang sudah diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang- Undang  No.4  Tahun  2009  Tentang  Mineral  dan  Batubara. 15 Kondisi  ini  menjadi permasalahan hukum dalam praktik terkait bagaimana kewajiban hilirisasi bagi perusahaan tambang  mineral  logam  berstatus  kontrak  karya  dalam  kontrak  karya  sendiri  baik  yang belum diamdemen maupun yang sudah diamandemen serta bagaimana kewajiban hilirisasi bagi  perusahaan  tambang  mineral  logam  berstatus  kontrak karya  dalam  undang-undang mineral dan batubara yang telah mengalami beberapa kali perubahan.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  mengkaji  bahan hukum  primer,  seperti  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan pertambangan dan batubara, bahan sukunder berupa buku buku dan artikel artikel jurnal tentang  hilirisasi,  pertambangan  mineral  logam,  bahan  hukum  tersier  berupa  dokumen dokumen hukum yaitu kontrak karya sebelum amandemen maupun setelah amandemen, dokumen elektronik dan kamus hukum.  Metode penelitian yuridis normatif merupakan salah satu metode yang lazim digunakan dalam ilmu hukum. Menurut Soekanto dan Sri Mamudji,  penelitian  ini  adalah  penelitian  di  bidang  hukum  yang  mempelajari  berbagai sumber literatur atau data sekunder, atau penelitian hukum kepustakaan. 16
Pendekatan  yang  digunakan  yaitu  deksriptif  analisis  untuk  mengkaji  secara komprehensif kewajiban hirisasi bagi perusahaan tambang mineral logam berstatus kontrak karya dalam kontrak karya maupun kewajiban hilirisasi bagi perusahaan tambang mineral
14 Rahmadani,  Analisis  Perpanjangan  Kontrak  Karya  (KK)  /  Perjanjian  Karya  Pengusaha Pertambangan Batubara (PKB2B) ditelaah dari Konsepsi Hak Menguasai Negara, Badamai Law Journal, Vol. 5, Issues 1, Maret 2020 , p.122-139.
15 Pushep,  29  Agustus  2023, “Inkonsistensi  Kebijakan  Hilirisasi  Mineral  Logam , ” www. https://pushep.or.id/ diakses tanggal 29 Mei 2024.
16 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2019, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat , Jakarta: RajaGrafindo Persada,  Cetakan IX..
logam  berstatus  kontrak  karya  dalam  Undang-Undang  Mineral  dan  Batubara  serta mekanisme hilirisasinya.
Data  yang  dikumpulkan  dianalisis  dengan  menggunakan  yuridis  kualitatif.  Yuridis kualitatif adalah pengkajian hasil olah analisis data yang tidak berbentuk angka yang lebih menekankan  hukumnya  pada  proses  penyimpulan  deduktif  dan  induktif  dengan menggunakan cara-cara berpikir formal dan argumentative. 17

## Hasil dan Pembahasan
A. Kewajiban Hilirisasi Bagi Perusahaan Tambang Mineral  Logam  Bertatus  Kontrak  Karya  dalam Kontrak Karya Kontrak  karya  ditandatangani  bersama  antara  Pemerintah  Indonesia  dengan perusahaan  pemegang  kontrak  karya.  Kontrak  karya  menjadi  acuan  bersama  antara perusahaan pemegang kontrak karya dengan Pemerintah Indonesia yang isinya mengatur berbagai  aspek,  termasuk  mengenai  hak  dan  kewajiban  para  pihak.  Sesuai  dengan  Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata: “Perjanjian yang dibuat secara sah oleh  para pihak berlaku sebagai undang- undang bagi yang membuatnya.” Sejak ditandatangani kontrak karya maka Pemerintah Indonesia dan kontraktor pemegang kontrak karya terikat untuk melaksanakan isi  kontrak  karya  dengan  penuh  itikad  baik.  Pasal  1338  Ayat  3  KUHPerdata  bahwa Persetujuan  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik.  Pasal  1338  Ayat  (1)  KUHPerdata mengandung  asas  kebebasan  berkontrak  dan  asas  kekuatan  mengikat.  Sementara  Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata menganut asas itikad baik. Kewajiban itikad baik bukan saja ketika kontrak ditandatangani, tetapi juga sebelum kontrak ditutup. 18 Kontrak karya mulai dapat  berlaku  setelah  disahkan  oleh  pemerintah  yang  sebelumnya  harus  dimintakan persetujuan dari DPR selaku lembaga yang mewakili Rakyat Indonesia sebagai pemiliknya.
Kontrak  karya  merupakan  suatu  perjanjian  yang  secara  umum  tunduk  pada pengaturan Buku III KUHPerdata Tentang Perikatan. Kontrak karya termasuk perjanjian tidak bernama yang berkembang sedemikian rupa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang tersirat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata.  Definisi kontrak karya berkembang secara  yuridis sesuai dengan  regulasi  yang  berlaku.  Menurut  Pasal 1  Angka  6a  Undang- Undang No.3 Tahun 2020, Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah adalah perjanjian  antara  pemerintah  dengan  perusahaan  berbadan  hukum  Indonesia  untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral.
Istilah  kontrak  karya  merupakan  terjemahan  dari bahasa Inggris ,yaitu kata work of  contract atau  dapat diartikan bahwa kerja sama  modal  asing  dalam  bentuk  kontrak karya  yang  terjadi  apabila  penanaman  modal  asing  membentuk  satu  badan  hukum
17 M. Syamsuddin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum , Jakarta: RajaGrafindo Persada.
18 Cindawati,  “Prinsip  Good  Feith  (Itikad  Baik)  Dalam  Hukum  Kontrak  Bisnis  Internasional,
“ Mimbar Hukum , Volume 26 No.2 , Juni 2014, p. 181-193.
Indonesia dan badan  hukum  ini  mengadakan  kerjasama  dengan  satu  badan  hukum yang mempergunakan modal nasional. 19 (Salim HS, 2003). Sementara,  menurut  Sunaryati Hartono  bahwa  kontrak  karya  adalah kontrak antara Pemerintah Republik Indonesia dengan  Perusahaan  berbadan  hukum    Indonesia,    untuk    melaksanakan    usaha pertambangan  bahan  galian. Sedangkan  menurut  Nanang  Sudrajat,  kontrak  Karya adalah  legalitas pengusahaan  bahan  galian  yang  diperuntukkan  bagi  investor  asing, melalui fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA). 20
Menurut  Halim  H.S  bahwa  “pada  awalnya,  pedoman  yang  digunakan  dalam implementasi  kontrak  karya  adalah  Undang-undang  nomor  1  tahun  1967  tentang penamaman modal asing serta undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan- ketentuan pokok pertambangan umum.”. 21 (Halim H.S., 2005) Hal ini wajar karena pada saat kontrak karya ditandatangani, undang-undang yang berlaku saat itu adalah Undang- Undang No.11 Tahun 1967. Berdasarkan Pasal 10 Ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, Perjanjian Karya (kontrak karya) mulai berlaku sesudah disahkan oleh Pemerintah setelah  berkonsultasi  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  apabila  menyangkut eksploitasi  mineral.  Oleh  karena  proses  pemberlakuan  kontrak  karya  itu  seperti  proses pembentukan  undang-undang  maka  kontrak  karya  merupakan  undang-undang  yang berlaku  khusus  ( lex  specialis )  bagi  para  pihak  yang  membuatnya.  Sedangkan  peraturan perundang-undangan  terkait  mineral  dan  batubara  merupakan  ketentuan  yang  sifatnya umum berlaku bagi semua warga negara Indonesia dan perusahaan mineral dan batubara yang beroperasi di Indonesia.
Ada  beberapa  prinsip  yang  harus  diperhatikan  dalam  asas lex  specialis  derogat  legi generalis, pertama,  ketentuan-ketentuan  yang  didapati  dalam  aturan  hukum  umum  tetap berlaku,  kecuali  yang  diatur  khusus  dalam  aturan  hukum  khusus.  Kedua,  ketentuan- ketentuan lex  specialis harus  sederajat  dengan  ketentuan-ketentuan lex  generalis (undang- undang  dengan  undang-undang).  Ketiga,  kententuan-ketentuan lex  specialis harus  berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex generalis . 22 Atas dasar hal tersebut maka  yang  pertama  harus  dilihat  dalam  pelaksanaan  kontrak  karya  adalah  bagaimana pengaturannya dalam kontrak karya itu sendiri, namun jika di dalam kontrak karya tidak diatur  maka  berlaku  peraturan  perundang-undangan  tentang  mineral  dan  batubara (Minerba). Salah satu keistimewaan kontrak karya dengan perjanjian pada umumnya yaitu pemerintah menjamin bahwa kontrak karya tidak dapat diubah oleh suatu undang-undang selain dengan kesepakatan dari pemerintah dan pemegang kontrak karya itu sendiri.
Kontrak  karya  perusahaan  mineral  logam  terdiri  dari  beberapa  generasi.  Secara historis,  terdapat  perbedaan  antara  Kontrak  Karya  tiap  generasi  dari  generasi  1  sampai generasi  VIII.  Pada  generasi  I-Kontrak  Karya  bersifat window  shopping 23 sehingga  isinya
19 Salim,  H.  S.  (2005), Hukum  Pertambangan  di  Indonesia .  Jakarta: RajaGrafindo Persada, p..63
20 Sudrajat, N. (2013), Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Yustisia, p.67
21 Salim, H.S., Op.Cit , p. 128
22 Zainal Asikin, Ilmu Hukum , Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2015, p.112.
23 Istilah window shopping adalah frasa yang berasal dari kata “ Window ” berarti jendela dan “ Shopping ” artinya belanja. Kalimat ini pertama kali digunakan oleh bangsawan dan kelas elit Eropa di abad 18.
sangat longgar bagi perusahaan dengan adanya tax holiday 24 . Pada generasi II-Kontrak Karya mulai adanya divestasi saham perusahaan terutama perusahaan nasional dalam Penanaman Modal Asing (PMA)  dan mulai dihilangkannya tax holiday . Pada generasi III-Kontrak Karya mulai  diizinkannya joint  venture . 25 Generasi  IV-Kontrak  Karya  adanya  keringanan perpajakan,  khususnya  pajak  badan,  di  samping  adanya  percepatan  dalam depresiasi/amortisasi. Generasi V-Kontrak Karya adanya kelonggaran dalam divestasi atau Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  dapat  menanamkan  modalnya  100%,  sesuai  dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 dan berlanjut pada generasi VI-Kontrak Karya dan generasi VII-Kontrak Karya. Sejak generasi V-Kontrak Karya mulai dikembangkan program frontier development 26 pengembangan wilayah termasuk community development 27 dan pengembangan sektor hilir ( smelter ) untuk meningkatkan perolehan nilai tambah di dalam negeri. 28
Model  awal  Kontrak  Karya  Generasi  I  merupakan  hasil  rancangan  PT.  Freeport Indonesia. Indonesia yang masih kurang berpengalaman dalam pembuatan Kontrak Karya menerima model yang dirancang oleh PT. Freeport Indonesia tersebut. Hasilnya, Kontrak Karya Generasi I sarat dengan kepentingan PT. Freeport Indonesia selaku investor, yakni sebagai  Penanam  Modal  Asing.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1967  tentang Ketentuan-ketentuan  Pokok  Pertambangan  yang  baru  diundangkan  pada  tanggal  2 Desember 1967, sekitar 7 (tujuh) bulan setelah penandatanganan Kontrak Karya dengan PT. Freeport Indonesia, juga sarat dengan kepentingan investor karena isi dari undang- undang tersebut banyak terpengaruh oleh model Kontrak Karya Generasi I, yakni Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia. Hal ini terus berlanjut, Kontrak Karya Generasi II dan seterusnya juga sarat dengan kepentingan investor karena mengacu pada model Kontrak Karya Generasi I dan ketentuan-ketentuan yang berada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. 29
24 Tax holiday menjadi salah satu faktor penentu untuk menarik minat investasi ke berbagai sektor. Tax holiday sendiri merupakan salah satu bentuk insentif pajak kepada pelaku usaha. Bentuknya berupa pengurangan  hingga  pembebasan  pajak  penghasilan  (PPh)  badan  hingga  dalam  jangka  waktu  tertentu. Aturan mengenai tax holiday didasarkan pada Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Tidak hanya itu, regulasi tentang insentif pajak ini pun kiat menguat semenjak hadirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.www.investindonesia.go.id.
25 Joint  venture  adalah  istilah  dari  usaha  gabungan  antara  dua  atau  beberapa  perusahaan  untuk menjalin bisnis bersama dalam bentuk kebersamaan dalam suatu perusahaan, baik perusahaan yang sudah ada atau perusahaan yang akan didirikan.www.hukumonline.com.
26 Frontier development diterjemahkan bebas dengan maka pembangunan perbatasan 27 Community Development adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi social, ekonomi dan kualitas  kehidupan  yang  lebih  baik  apabila  dibandingkan  dengan  kegiatan  pembangunan sebelumnya.www.bphn.go.id.
28 Ukar W. Soelistijo, Dinamika Penanaman Modal Asing (PMA) Bidang Pertambangan Umum di Indonesia, Mimbar vol XXVII No.1 , 2011: 81. 29 Awang  Raga  Gumeral,  “Pelaksanaan  Renegosiasi  Kontrak  Karya  Pertambangan  Mineral Berdasarkan Undang- Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta , 2016, p.7.
Perusahaan pemegang Kontrak Karya semula mengacu pada Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.  Pada Pasal 14 Undang- Undang No.11 Tahun 1967 disebutkan bahwa Usaha pertambangan bahan-bahan galian dapat  meliputi  :  a.  penyelidikan  umum.  b.  eksplorasi;  c.  eksploitasi;  d.  pengolahan  dan pemurnian;  e.  pengangkutan;  f.  penjualan.  Selanjutnya  berdasarkan  Pasal  2  huruf  f, pengolahan dan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu. Dengan  demikian  inti  pengolahan  dan  pemurnian  saat  itu  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  yaitu  pengerjaan  mempertinggi  mutu  bahan  galian, memanfaatkannya serta memperoleh unsur-unsur bahan galian tersebut.
Apabila dianalisis dari definisi pengolahan sebut saja yang tercantum pada  Pasal 1 Angka  30 kontrak karya  Pemerintah  Indonesia  dengan  PT  Freeport  Indonesia  sebelum diamandemen  bahwa  Pengolahan  berarti  memproses  bijih  sesudah  ditambang  untuk menghasilkan suatu konsentrat mineral yang dapat dipasarkan atau suatu produk mineral yang dimurnikan dan kata “olah” mempunyai makna yang sama. Kemudian pada Pasal 10 Ayat 4 Kontrak Karya, Perusahaan harus mengolah bijih untuk menghasilkan logam atau konsentrat yang dapat dipasarkan. Untuk tujuan tersebut Perusahaan harus menyusun atau mengusahakan untuk disusun suatu studi kelayakan mengenai kemungkinan didirikannya pabrik  peleburan  di  Indoneia,  yang  harus  tunduk  kepada  pengamatan  Pemerintah  dan kepada penilaian bersama oleh Pemerintah dan perusahaan mengenai kelayakan ekonomi pabrik peleburan tesebut.
Pabrik peleburan tersebut harus berlokasi di suatu tempat di Indonesia dan harus paling menguntungkan secara ekonomi. Apabila pabrik peleburan tersebut dibangun oleh perusahaan atau subsidiary yang seluruh sahamnya dimiliki perusahaan, pabrik peleburan tersebut akan merupakan satu bagian dari pengusahaan berdasarkan persetujuan ini.  Pasal 10 Ayat 5 Kontrak Karya bahwa perusahaan menyadari kebijaksanaan Pemerintah untuk mendorong pengolahan di dalam negeri semua kekayaan alamnya menjadi produk-produk akhir apabila layak. Perusahaan juga menyadari keinginan Pemerintah agar pabrik peleburan dan  pemurniaan  tembaga  didirikan  di  Indonesia  dan  setuju  bahwa  perusahaan  akan menyediakan konsentrat tembaga yang dihasilkan dari wilayah kontrak karya untuk pabrik peleburan dan pemurnian yang didirikan di Indonesia.
Dari isi kontrak karya tersurat bahwa menjadi kewajiban bagi perusahaan tambang mineral dalam hal ini PT Freeport Indonesia untuk melakukan pengolahan dan pemurnian konsentrat yang ditambang di dalam negeri yaitu di Indonesia. Dari kata kata melebur dan memurnikan  konsentrat  maka  sama  pengertiannya  dengan  hilirisasi.  Sehingga  dari  isi kontrak karya sebelum diamandemen diwajibkan bagi perusahaan tambang mineral untuk melakukan hirilisasi di dalam negeri.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  hilirasi  merujuk  pada pengembangan atau transformasi nilai tambah suatu produk atau  komoditas dari bahan mentah di hulu produksi atau upstream menjadi produk setengah jadi atau produk jadi di hilir  atau downstream .  Dengan  kata  lain  melalui  program  hilirisasi  Indonesia  berpeluang
meningkatkan  pendapatan  dengan  mengelola  proses  produksi  dari  hulu  hingga  ke  hilir. Contoh dari hilirisasi pertambangan misalnya untuk ore nikel yaitu  untuk meningkatkan nilai ekonomisnya, bijih nikel yang baru saja ditambang tidak langsung diekspor, melainkan diolah  menjadi  berbagai  produk,  mulai  dari  stainless  steel, feronikel (FeNi), mixed  sulphide precipitate (MSP), nickel pig iron (NPI), ni-matte , dan mixed hydroxide precipitate (MHP).
Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara diberlakukan pada tanggal  12  Januari  2009.  Undang-undang  ini  mencabut  Undang-Undang  No.11  Tahun 1967.  Perubahan  Undang-undang  ini  menjadi  latar  belakang  dilakukannya  Amandemen terhadap  seluruh  Kontrak  Karya  yang  telah  dibuat  dan  ditandatangani  Pemerintah Indonesia sebelum tahun 2009.  Setelah renegosiasi, kontrak karya dilakukan amandemen setelah  itu  baru  Kontrak  Karya  yang  telah  amandemen  di  tandatangan  para  pihak. Selanjutnya yang menjadi acuan adalah kontrak karya yang telah diamandemen.
Misalnya  pada  kontrak  karya  dengan  PT  GAG  Nikel  (pemegang  Kontrak  Karya Generasi VII No. B53 / Pres / I / 1998 tahun 1998 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Januari 1998). Kontrak karya ini telah diamandemen pada tahun 2017. Pada kontrak karya yang telah diamandemen yaitu pada Pasal 10 Ayat (3), Ayat (10) dan ayat (11) Kontrak Karya Pasca Amandemen  terkait hilirisari, PT Gag Nikel diharuskan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian bijih nikel yang ditambangnya di dalam  negeri.  Kewajiban  pemurnian  hasil  tambang  Gag  Nikel  dapat  dilakukan  sendiri. Yang menjadi ketentuan yang sifatnya memaksa dan tidak dapat disimpangi bagi PT Gag Nikel dari kontrak karya pasca amandemen adalah mengolah dan memurnikan ore nikel di dalam negeri.  Sementara untuk proses pemurniannya dilakukan sendiri oleh Gag Nikel berdasarkan kontrak karya pasca amandemen bersifat mengatur artinya dapat disimpangi (tidak harus dilakukan sendiri). Dilihat dari isi pasal kontrak karya pasca amandemen maka bagi  perusahaan  pemegang  kontrak  karya  seperti  PT  GAG  Nikel,  hilirisasi  merupakan mandatory dari kontrak karya yang telah diamandemen.
Secara  umum  usaha  pertambangan  mineral dan  batubara mempunyai  peranan penting  dalam memberikan  nilai  tambah  secara  nyata terhadap pendapatan  nasional dan pembangunan  daerah  terkait  permintaan  global  akan  batubara  sebagai  sumber energi alternatif  untuk  mencukupi  kebuhan  energi  seiring  dengan  meningkatnya  harga bahan bakar  minyak  bumi. 30 (Faradila, 2020) Peningkatan nilai tambah pertambangan akan optimal jika ore hasil pertambangan diolah dan dimurnikan melalui proses pengolahan dan pemurnian.  Apabila  Kontrak  Karya  sebelum  amandemen  dengan  setelah  amandemen disatukan maka ada ketentuan yang tidak diamandemen yang perlu ditafsirkan menjadi satu kesatuan  dengan  kontrak  karya  pasca  amandemen  yaitu  jika  fasilitas  pengolahan  dan permunian tidak dibangun oleh perusahaan tambang karena tidak layak berdasarkan studi kelayakan dan telah ada fasilitas pengolahan dan pemurnian yang dibangun  pihak lain maka perusahaan  tambang  akan  menyediakan  hasil  tambangnya  serta  harus  membolehkan
30 Hemi  Faradila.  (2020). “Izin  Usaha  Pertambangan  Mineral  Dan Batubara  Dalam  Kaitan Dengan Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup(Fiqh Al- Bi'ah),” Jurnal MUDARRISUNA, 11 (3). p.519-525.
membelinya hasil tambangnya dengan harga FOB. Ini menunjukan adanya peluang jual beli ore  perusahaan  tambang  ke  pihak  yang  telah  membangun  fasilitas  pengolahan  dan pemurnian.
Menurut  Sonny  Keraf  tujuan  hilirisasi  Minerba  pada  dasarnya  merupakan  upaya menghentikan flying money dalam bentuk ekspor konsentrat. Bagi Sonny Keraf, kita tidak pernah  tahu  secara  akurat  berapa  banyak  konsentrat  yang  dijual  keluar  dan  apa  saja kandungannya.  Tujuan  berikutnya  adalah  meningkatkan  nilai  tambah  Minerba  bagi kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Di sisi lain tujuan hilirisasi secara tidak langsung membuka  lapangan  kerja  bagi  Rakyat  Indonesia.  Selain  itu,  tujuan  dilakukan  hilirisasi Minerba juga untuk menghadirkan multiplier effect untuk lapangan kerja dan kesejahteraan rakyat.

## B. Kewajiban  Perusahaan  Tambang  Mineral Berstatus  Kontrak  Karya  Dalam  Undang-Undang Mineral dan Batubara
Undang-Undang Tentang Mineral dan Batubara  No.4 Tahun 2009 telah dilakukan dua  kali  perubahan  yaitu  perubahaan  dalam  Undang-Undang  No.3  Tahun  2020  dan perubahan  dalam  Undang-Undang  No.11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  (sekarang Undang-Undang  No.6  Tahun  2023).  Implikasi  dari  perubahaan  tersebut  maka  ada beberapa pasal dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 yang tetap dipertahankan, ada beberapa pasal yang diubah dan ada beberapa pasal yang ditambahka bahkan ada beberapa pasal  yang  dihapuskan.  Pasal-pasal  yang  mengatur  hilirisasi  mineral  yang  tetap dipertahankan misalnya Pasal 170, pasal pasal yang diubah misalnya Pasal 1 Angka 20, Pasal 102, 103 dan 104, sedangkan pasal – pasal yang ditambah misalnya  Pasal 1 Angka 20 A dan Pasal 170A.
Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang No.3 Tahun 2020 bahwa Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri. Pasal 20A Undang-Undang No.3 Tahun  2020,  Pemurnian  adalah  upaya  untuk  meningkatkan  mutu  komoditas  tambang Mineral  melaiui  proses  fisika  maupun  kimia  serta  proses  peningkatan  kemurnian  lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.
Pasal 102  Undang-Undang No.3 Tahun 2020 bahwa (1) Pemegang IUP atau IUPK pada  tahap  kegiatan  Operasi  Produksi  wajib  meningkatkan  nilai  tambah  Mineral  dalam kegiatan  Usaha  Pertambangan  melaiui:  a.  Pengolahan  dan  Pemurnian  untuk  komoditas tambang Mineral logam; b. Pengolahan untuk komoditas tambang Mineral bukan logam; dan/atau c. Pengolahan untuk komoditas tambang batuan. (2) Pemegang IUP atau IUPK pada  tahap  kegiatan  Operasi  Produksi  dapat  melakukan  Pengembangan  dan/atau Pemanfaatan Batubara. (3) Peningkatan nilai tambah Mineral melalui kegiatan Pengolahan
dan/atau  Pemurnian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  memenuhi  batasan minimum  Pengolahan  danf  atau  Pemurnian,  dengan  mempertimbangkan  antara  lain:  a. peningkatan  nilai  ekonomi;  dan/atau  b.  kebutuhan  pasar.  (4)  Ketentuan  lebih  lanjut mengenai  batasan  minimum  Pengolahan  dan  atau  Pemurnian  diatur  dengan  atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Kemudian Pasal 103 Undang-Undang No.3 Tahun 2020 bahwa (1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal l02 wajib melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral hasil Penambangan di dalam  negeri.  (2)  Dalam  hal  pemegang  IUP  atau  IUPK  pada  tahap  kegiatan  Operasi Produksi telah melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menjamin keberlangsungan pemanfaatan hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian. Selanjutnya Pasal 104 Undang-Undang No.3 Tahun 2020 bahwa (1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103  dapat  melakukan  Pengolahan  dan/atau  Pemurnian  sendiri  secara  terintegrasi  atau bekerja  sama  dengan:  a.  pemegang  IUP  atau  IUPK  lain  pada  tahap  kegiatan  Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi; atau b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi  dengan  kegiatan  Penambangan  yang  perizinannya  diterbitkan  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
Dari 3 pasal tersebut (Pasal 102, 103 dan 104) Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tersurat bahwa kewajiban pengolahan dan /atau Pemurnian (dalam istilah lain  hilirisasi) berlaku bagi perusahaan tambang mineral logam berstatus pemegang IUP atau IUPK tahap operasi produksi. Faktanya ada perusahaan tambang mineral logam berstatus pemegang kontrak karya dari generasi 1 sampai generasi VIII dan belum semua pemegang kontrak karya  berubah  statusnya  menjadi  IUPK.  Tidak  ada  kata  kata  dalam  3  pasal  dimaksud berisikan perusahaan pemegang kontrak karya.
Hal  berbeda  ketika  memahami  isi  Pasal  170  Undang-Undang  No.4  Tahun  2009 bahwa  Pemegang  kontrak  karya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  169  yang  sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat  lambatnya  5  (lima)  tahun  sejak  Undang-Undang  ini  diundangkan.  Undang- Undang No.4 Tahun 2009 berlaku sejak tanggal 12 Januari 2009 artinya paling lambat bagi perusahaan  tambang  pemegang  kontrak  karya  yang  sudah  berproduksi  saat  undang- Undang No.4 Tahun 2009 berlaku wajib melakukan pemurnian hasil tambangnya adalah tanggal 12 Januari 2014.
Juga isi Pasal 170A Undang-Undang No.3 Tahun 2020 bahwa Pemegang KK, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam yang: a. telah melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian; b. dalam proses pembangunan fasilitas Pengolahan dan/atau  Pemurnian;  danf  atau  c.  telah  melakukan  kerjasama  Pengolahan  danf  atau Pemurnian dengan pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi lainnya, atau IUP  Operasi  Produksi  khusus  untuk  Pengolahan  dan  Pemurnian  atau  pihak  lain  yang melakukan kegiatan Pengolahan danf atau Pemurnian, dapat melakukan Penjualan produk
Mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu ke luar negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
Dari dua pasal terkahir (Pasal 170 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 dan Pasal 170A Undang-Undang No.3 Tahun 2020) maka kewajiban hirisasi secara tersurat dalam Pasal 170 dan secara tersirat dalam Pasal 170A berlaku wajib pula bagi perusahaan pemegang kontrak karya yang sudah berproduksi. Lalu mekanismenya hilirisasinya dapat memilih opsi melakukan sendiri atau bekerjasama dengan perusahaan lain.
Model  hilirisasi  seperti  di  negara  Finlandia  dapat  menjadi  contoh  bagi  Indonesia dalam  proses  hilirisasi  sumber  daya  mineral,  yaitu  pengolahan  tanpa  merusak  atau menghabiskan sumber daya atau cadangan mineral. Indonesia mampu menjaga cadangan nikelnya dengan mengolah nikel menjadi feronikel yang sampai saat ini masih digunakan sebagai bahan baku industri baja nirkarat. Beberapa negara maju seperti Eropa, Jepang, Korea Selatan dan China mengekspor bahan baku nikel (bijih nikel) dari Indonesia, yang kemudian  disuling  menjadi  ferronickel  dan  stainless  steel,  yang  dapat  menjadi  produk bernilai tinggi. Industri yang membutuhkan bahan-bahan tersebut meliputi industri mesin, industri  farmasi,  industri  otomotif,  industri  elektronik,  industri  makanan  dan  industri rumah  tangga.  Nilai  tambah  perekonomian  nasional  adalah  penurunan  impor  produk industri berbahan stainless steel, namun dari segi pelestarian sumber daya mineral lebih menguntungkan pemanfaatan sumber daya mineral dalam jangka panjang. 31 (Deddy et al., 2023)
Kewajiban  dan batas waktu melalukan hilirisasi bagi perusahaan pemegang kontrak karya  harus  juga  sejalan  dengan  kebijakan  pemerintah  dalam  larangan  ekspor  mineral mentah  ke  luar  negeri  yang  sedang  dijalankan  meski  mendapat  tantangan  dari  Negara Negara lain seperti Uni Eropa yang membawanya dalam forum penyelesaian sengketa di WTO. Untuk mineral nikel keputusan penghentian ekspor  ore nikel kadar rendah dibawah 1,7% mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 dan untuk ore bauksit berlaku bulan Juni 2023. Pemerintah Indonesia juga harus menyiapkan ekosistem yang mendukung adanya kewajiban hilirisasi dan larangan ekspor mineral mentah.
Ada  dua  faktor  yang  menjadi  dasar  kebijakan  pemerintah  Indonesia  di  sektor minerba, yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor internal antara lain hilirisasi pertambangan,  peningkatan  pembangunan  nasional,  peningkatan  investasi,  pembukaan lapangan kerja. Sedangkan faktor eksternal yang memengaruhi kebijakan ini adalah negara- negara yang menggunakan bahan baku mineral di Indonesia dan perusahaan-perusahaan
31 M. Arif  Deddy,  Agus Adriyanto,  R. Djoko  Andreas N, “Strategi  Hilirisasi  di  Indonesia  Dalam Menghadapi Kebijaka
n  Larangan  Ekspor  Bijih  Nikel  Terhadap  Tingkat  Pengangguran dan  Cadangan  Devisa  Negara,” Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 7 No. 3 Juli 2023
yang  umumnya  keberatan  dengan  kebijakan  minerba  karena  dianggap  menyulitkan  dan menaikkan biaya produksi perusahaan. 32
Sampai saat ini Pemerintah terus konsisten untuk menghentikan ekspor mineral nikel dan berencana untuk melarang ore bauksit ekspor ke luar negeri meski fanel WTO telah memutuskan  mengalahkan  Pemerintah  Indonesia  dengan  mengabulkan  gugatan  Uni Eropa. Pemerintah Indonesia dinilai telah melanggar  hukum perdagangan internasional. Atas  putusan  panel  WTO  tersebut  Pemerintah  Indonesia  telah  resmi  mengajukan permohonan  banding.  Putusan  panel  WTO  jelas  jelas  merugikan  Indonesia  karena Indonesia sebagai Negara yang berdaulat dan memiliki sumber daya alam sudah seharusnya Negara Negara lain menghormati. Pemerintah Indonesia sebagai pemilik dari sumber daya alam  memiliki  kebebasan  untuk  membuat  kebijakan  terkait  komoditasnya  apa  akan digunakan sendiri atau dijual kepada Negara lain. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

## Kesimpulan
Kewajiban  hilirisasi  perusahaan  pemegang  kontrak  karya  secara  khusus  mengacu pada  Kontrak  Karya  yang  ditandantangani  Pemerintah  Indonesia  dengan  Perusahaan tambang  pemegang  Kontrak  Karya.  Berdasarkan  isi  pasal  dari  kontrak  karya  sebelum amandemen  dan  sesudah  amandemen  ternyata  hilirisasi  menjadi  satu  kawajiban  bagi perusahaan tambang mineral logam berstasus kontrak karya. Undang-Undang Mineral dan Batubara  secara  tersurat  tidak  mengatur  mengenai  kewajiban  hirisasi  bagi  perusahaan tambang mineral logam berstatus kontrak karya (Pasal 102, 103 dan 104 Undang-Undang No.3 Tahun 2020 namun secara secara tersurat  kewajiban hilirisasi ada dalam Pasal 170 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 dan tersirat dalam Pasal 170A Undang-Undang No.3 Tahun 2020. Proses pelaksanaan hilirisasi sendiri bagi perusahaan pemegang kontrak karya dalam kontrak karya dapat dilakukan sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan badan usaha lain yang memiliki fasilitas pengolah dan pemurnian. Pemaknaan bekerjasama dapat  berupa  jual  beli  ore  mineral  antara  perusahaan  pemegang  kontrak  karya  dengan perusahaan pengolahan dan pemurniaan atau bekerjasamana dalam pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral. Secara gramatikal tentu yang menjadi prioritas adalah melakukan pengolahan dan pemurniaan sendiri.
Batas waktu pelaksanaan hilirisasi bagi perusahaan pemegang kontrak karya terhitung sejak  perusahaan  pemegang  kontrak  karya  mulai  berproduksi.  Kewajiban  hilirisasi  itu sendiri akan optimal jika sejalan dengan kebijakan larangan ekspor mineral mentah. Yang perlu jadi acuan utama bagi perusahaan pemegang kontrak karya dalam kewajiban hilirisasi adalah  kontrak  karya  yang  telah  diamandemen  dan  ditandatangani  sehingga  dengan mengacu pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata maka kontrak karya merupakan undang undang yang harus dilaksanakan oleh para pihak.  Undang-undang Minerba sendiri pada
32 Sabilla  Ramadhiani  Firdaus, Pembatasan  Ekspor  Nikel: Kebijakan  Nasional  Vs  Unfairness  Treatment Hukum Investasi Internasional , LAN RI, 26/7/2022.
pasal 169 huruf a mengakui dan menghormati keberadaan dari kontrak karya untuk tetap berlaku sampai tanggal berakhirnya kontrak karya.

## Informasi Pendanaan
Tidak ada

## Referensi
Al, I., & Nur, F. (2022). Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat Atas Pembaruan Undang-Undang Minerba. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan , 3 (2), 114 – 127. Asikin, Z. (2015). Ilmu Hukum . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Cindawati.  (2014).  Prinsip  Good  Feith  (Itikad  Baik)  Dalam  Hukum  Kontrak  Bisnis Internasional. Mimbar Hukum , 26 (2), 181 – 193.
Deddy,  M.  A.,  Adriyanto,  A.,  &  Andreas,  R.  D.  (2023).  Strategi  Hilirisasi  di  Indonesia Dalam  Menghadapi  Kebijakan  Larangan  Ekspor  Bijih  Nikel  Terhadap  Tingkat Pengangguran dan Cadangan Devisa Negara. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP) ,
7 (3).
Effendy, Muhadjir. 02 Agustus 2022. ” Optimalkan Bonus Demografi, Agar Tak Terjebak di Pendapatan Menengah. ” https://www.kemenkopmk.go.id/ diakses 31 Mei 2024 Faradila,
H. (2020). Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Kaitan Dengan  Pengelolaan  Dan  Perlindungan  Lingkungan  Hidup (Fiqh Al- Bi’ah). Jurnal MUDARRISUNA , 3 , 519 – 525. Firdaus,  S.  R.  (2022,  July  26). Pembatasan  Ekspor  Nikel:  Kebijakan  Nasional  Vs  Unfairness Treatment Hukum Investasi Internasional . Jakarta:LAN RI. H.S., Salim (2005). Hukum Pertambangan di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers. Jakarta.
Mundzir, Hudriyah, Hudiarini, Sri dan Muslim, Shohib. (2016). Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan  Mineral  Dan  Batubara  Dengan  Pendekatan  Economic  Analysis  of  Law , Prosiding SENTIA, 8.16-22. Pushep,  29  Agustus  2023. “Inkonsistensi  Kebijakan  Hilirisasi  Mineral  Logam . ”  www. https://pushep.or.id/. diakses tanggal 29 Mei 2024.
Rahmadani.  (2020).  Analisis  Perpanjangan  Kontrak  Karya  (KK)  /  Perjanjian  Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKB2B) ditelaah dari Konsepsi Hak Menguasai Negara. Badamai Law Journal , 5 (1).
Redi,  A.  (2016).  Kontrak  Karya  PT  Freeport  Indonesia  dalam  Perspektif  Pancasila  dan UUD NRI 1945. Jurnal Konstitusi , 13 (3).
Santoso,  L.,  &  Fauzi  Arifin,  M.  (2019).  Problematika  Kontrak  Karya  Dalam  Hukum Perjanjian Di Indonesia. Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam , 10 (1).
Setiawati,  E.,  &  Gresyla  Lestari,  Y.  (2022).  Kekuatan  Ekonomi   Indonesia  di  Tengah Kekuatan Ekonoi Global. Jurnal Ekomika Manajemen Akuntansi Dan Perbankan Syariah , 11 (1).
Soelistijo, U. W. (2011). Dinamika Penanaman Modal Asing (PMA) Bidang Pertambangan Umum di Indonesia. Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan , 27 (1), 79 – 86.
Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2019). Penelitian Hukum  Normatif, Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cetakan IX. Sutedi, A. (2011). Hukum Pertambangan . Jakarta: Sinar Grafika.
Sudrajat, N. (2013). Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia . Yogyakarta:Pustaka Yustisia. Syamsuddin,M.(2007). Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Tribhakti, 17 Oktober 2023,  “ 10 Sumber  daya  alam  tambang  di  Indonesia  beserta  manfaatnya, Fakultas Teknik Sumber Daya Suberdaya Geologi Indonesia , “ (https://www.tribhakti.com/) diakses tanggal 31 Mei 2023.
Trihastuti, N. (2013). Hukum Kontrak Karya . Malang:Setara Press.
U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries , January 2022.

## Biografi Singkat Penulis
Penulis  adalah  staf  pengajar  di  Fakultas  Hukum  Universitas Padjadjaran  untuk  mata  kuliah  Hukum  Dagang,  Hukum Perusahaan,  Hukum  Surat  Berharga  dan  Pasar  Modal,  Hukum Asuransi,  Hukum  Kekayaan  Intelektual,  Hukum  Kepailitan, Hukum  Korporasi  dan  Hukum  Pesaingan  Usaha  dan  saat  ini menjadi  Ketua  Pusat  Kajian  Hukum  Ekonomi  dan  Bisnis  Fakultas  Hukum  Universitas Padjadjaran  yang  berfokus  pada  kajian  kajian  di  bidang  hukum  ekonomi  dan  bisnis  di Indonesia.  Penulis  merupakan  alumni  Fakultas  Ekonomi,  Fakultas  Hukum,  Magister Hukum dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran. Penulis juga diikutsertakan oleh PT LAPI ITB bertindak dalam berbagai kajian untuk beberapa perusahaan tambang termasuk perusahaan tambang pemegang kontrak karya seperti PT Freeport Indonesia dan PT GAG Nikel. Penulis telah menjadi trainer dan konsultan hukum perusahaan. Penulis aktif menulis di media harian cetak, menulis artikel ilmiah dan juga telah menulis bebeapa buku diantaranya buku Legal Officer, Buku Kekayaan  Intelektual, Bikin Perusahaan itu Gampang, Cara Mudah Membuat Gugatan Perdata serta Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara.