Salsha Nabila Putri Mezofa, Jeane Neltje Saly (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Merek Warkop DKI, (8) 6, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12498 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 6, June 2023

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK WARKOP DKI
Salsha Nabila Putri Mezofa, Jeane Neltje Saly Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia Email: salshanabila00@gmail.com, jeanes@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  bentuk  perlindungan  hukum  dari  sebuah merek  terdaftar  yaitu  Warkop  DKI.  Merek  merupakan  salah  satu  bentuk  Hak Kekayaan Intelektual yang penting pada masa sekarang. Hak Kekayaan Intelektual pun  bukan  lah  baru  bagi  masyarakat.  Mengingat  Hak  Kekayaan  Intelektual melindungi suatu nilai dari ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi agar tidak dipakai tanpa izin oleh masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dimana  dilakukan  dengan  cara  pendekatan  undang-undang  terhadap  masalah- masalah  yang  diteliti.  Dari  hasil  penelitian  ini  membahas  mengenai  bagaiman bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  hakikatnya  sebuah  merek.  Perlindungan hukum yang terbagi atas represif dan preventif. Perlindungan merek yang dilakukan secara represif  yaitu mencegah terjadinya sengketa dengan cara mendaftarkannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sebuah Lembaga negara yang  berwenang  untuk  pendaftaran  atas  merek  dan  memberikan  perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun. Selain itu, perlindungan secara preventif, bila terjadinya sengketa dapat diselesaikan kepada Pengadilan Niaga.
Kata kunci : Hak Kekayan Intelektual, Hak Merek, Perlindungan Hukum.

## Abstract
This study aims to examine the form of legal protection of a registered mark, namely Warkop  DKI.  Trademark  is  one  form  of  Intellectual  Property  Rights  that  is important  today. Intellectual Property  Rights  are  not  new  to  society.  Bearing  in mind  that  Intellectual  Property  Rights  protect  a  value  from  science,  art  and technology so  that it is not  used without permission by the public. This research method  uses  normative  juridical,  which  is  carried  out  by  means  of  a  statutory approach to the problems studied. From the results of this study, it discusses the form of legal protection for the essence of a brand. Legal protection divided into repressive  and  preventive.  Trademark  protection  is  carried  out  repressively, namely  preventing  disputes  by  registering  it  with  the  Directorate  General  of Intellectual  Property  (DJKI),  a  state  institution  that  is  authorized  to  register
trademarks  and  provides  protection  for  10  (ten)  years.  In  addition,  preventive protection, if a dispute occurs can be resolved to the Commercial Court.
Keywords: Intellectual Property, Brand Rights, Legal Protection.

## Pendahuluan
Hak  Kekayaan  Intelektual  sudah  bukan  merupakan  hal  yang  baru  bagi masyarakat,  mengingat  banyaknya  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  juga  seni  yang dilindungi  oleh  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Kekayaan  Intelektual  ini  lah  yang  menjaga suatu  nilai  pemakaiannya agar tidak dipakai  tanpa izin  oleh masyarakat  umum.  Merek merupakan  salah  satu  dari  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Merek  diperlukan  perlindungan hukum  karena  memiliki  Kekayaan  Intelektual  yang  terkandung  nilai  komersil  bagi pemegang dari Hak Merek (Mamahit, 2013). Merek memiliki suatu sifat khusus  untuk menggunakan  sendiri  mereknya  atau  memberikan  izin  kepada  pihak  lain  untuk menggunakanannya yang diberikan oleh negara. Pemberian hak tersebut, harus melalui mekanisme  pendaftaran,  sehingga  pendaftaran  merek  merupakan  hal  yang  wajib  oleh negara. Hak Merek baru mendapatkan pengakuan dan perlindungan oleh negara,  maka pemilik  harus  mendaftarkan  mereknya.  Jika  merek  tidak  didaftarkan,  maka konsekuensinya  adalah  tidak  mendapat  perlindungan  dari  negara.  Pendaftaran  merek didaftarkan kepada Lembaga berwenang yaitu DJKI.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis diharapkan melindungi hakikatnya hak sebuah merek agar tidak dipakai sembarang tanpa seizin dari pemilik merek. Namun demikian pelaksanaannya, tujuan dari undang-undang tersebut belum sesuai dengan harapannya seperti kasus yang akan penulis teliti yaitu, pada September  2021  kemunculan  sebuah  trio  grup  lawak  yang  menamai  diri  mereka “Warkopi”, nama yang tidak asing seperti “Warkop DKI”. Lembaga Warkop DKI sebagai pemilik sah dari merek Warkop DKI tentunya tidak terima, karena tidak ada itikad baik untuk  meminta  izin  terlebih  dahulu  atas  penggunaan  nama  yang  mirip  (Nertivia  et  al., 2022).
Berbicara  mengenai  status  kepemilikan  merek  dari  Warkop  DKI,  Lembaga Warkop DKI telah mendaftarkannya kepada DJKI dan diklasifikasikan ke kelas 38 dan kelas  41  dengan  dua  Nomor  merek  yaitu  JID2021077094  dan  JID2021077093  yang didaftarkan pada tahun 2021 lalu (Lindsay, 2002). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2016,  merek  memiliki  masa  berlaku  yaitu  selama  10  tahun,  dan  harus diperpanjangan  guna  mencegahnya  sebuah  plagiarisme  atau  pelanggaran  merek  (Rifai, 2016).
Sesuai Pasal 20 Huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan  Indikasi  Geografis  mengatur  tentang  merek  yang  tidak  dapat  didaftarkan  ataupun ditolak  karena  beberapa  alasan,  yaitu;  berkaitan  dengan,  sama  dengan,  atau  hanya menyebut barang dari barang dan/atau jasa yang didaftarkannya (Disemadi & Mustamin, 2020).
Jika  pemilik  merek  dari  Warkop  DKI  ingin  melayangkan  gugatan  kepada pengadilan niaga pun dapat dilakukan, sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu dapat menuntut sebuah ganti rugi atau menghentikan aktivitas yang berkaitan dengan merek tersebut (Rifai, 2016).
Berdasarkan dari penjelasan di atas, penelitian ini akan mencari tentang Analisa bagimana  perlindungan  hukum  merek  Warkop  DKI  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif,  yaitu  dengan  cara pendekatan  dari  segi  perundang-undangan  dengan  cara  meninjau  terhadap  masalah- masalah yang akan diteliti, serta melihat praktek yang sesungguhnya atas kenyataannya.
Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang melihat sesuai dengan masalah yang  diajukan  untuk  dipergunakan  sebagai  penelitian,  yaitu  penelitian  dilukiskan  dan digambarkan  secara  sistematis  akurat  dan  factual  mengenai  masal-masalah  yang  akan diteliti dengan fakta-faktanya:
Sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini:
1. Sumber  data  utama,  yaitu  menggunakan  data  sekunder,  dimana  data  yang digunakan  merupakan  penelitian  kepustakaan  dan  dilengkapi  dengan  data-data dari penelitian lapangan.
2. Sumber data pendukung,  yaitu data primer yang diambil dari penelitan lapangan.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Perlindungan Hukum Merek Warkop DKI
Merek memiliki pengaturannya di Indonesia yaitu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan  Indikasi Geografis. Sesuai  dengan Pasal  1 Angka 1 UU  MIG  mendefinisikan  merek  merupakan  tanda  atau  pembeda  yang  dapat  berupa gambar, logo, nama, dan laiinya untuk menjadi pembeda antara jasa dan barang yang telah  diproduksi  (Putri  &  Adli,  2021).  Merek  tidak  hanya  menjadi  unsur  pembeda, namun  juga  untuk  memberi  perkembangan  pada  perniagaan  dan  industri  yang memberi keuntungan pada semua pihak (Kusuma & Sugama, 2020).
Sebelum  berlakunya  UU  MIG  sekarang,  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2001 Tentang Merek merupakan UU Merek yang terdahulu. Namun, masih terdapat kekurangan yang belum menyeluruh terkait perlindungan ekonomi baik secara local maupun nasional, sehingga perlunya amandemen untuk menutupi kekurangan dari UU Merek  tersebut  yaitu  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Merek dan Indikasi Geografis (Alamsyah et al., 2022).
Sistem pendaftaran merek mengenal 2 (dua) macam sistem yaitu:
1. Sistem  Deklaratif,  sistem  ini  merupakan  perlindungan  mere  katas  bagi  memakai mereknya lebih dahulu.
2. Sistem  Konstitutif,  sistem  ini  merupakan  perlindungan  bagi  yang  mendaftarkan mereknya lebih dahulu, sistem ini juga disebut dengan first to file.
Pada mulanya Indonesia menganut sitem deklaratif, kemudian merubahnya ke sistem konstitutif dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek.  Merek  mendapatkan  perlindungan  hukumnya  sejak  didaftarkannya.  Dalam sistem  konsitituf  ini,  merek  berhak  dipegang  bagi  pendaftar  merek.  Pendaftaran tersebut  mewajibkan  agar  para  pemilik  merek  dapat  mendaftarkan  jika  ingin mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas mereknya.
Merek wajib dipergunakan sesuai permintaan dari pendaftarnya ketika sudah didaftarkannya.  Dalam  Undang-Undang  Merek,  pemilik  merek  diwajibkan  untuk bersikap  jujur  dalam  penggunaannya,  artinya  untuk  penggunaan  mereknya  harus sesuai  dengan  kelas  barang  dan  jasa  yang  didaftarkannya.  Jika  merek  tidak dipergunakan  dengan  semestinya  atas  kelas  barang  dan  jasa  yang  sudah didaftrarkannya, maka konsekuensi yang didapat adalah pembatalan merek yang sudah didaftarkannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek (Mamahit, 2013).
Pendaftaran  merek  bertujuan  agar  memperoleh  sebuah  perlindungan  dan kepastian hukum untuk merek, pendaftar dilakukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  (DJKI).  DJKI  merupakan  instansi  pemerintah  untuk  melakukan pendaftaran merek yang dimohonkan oleh pemilik merek (Semaun, 2016).
Pendaftaran merek tidak boleh bertentangan dengan moralitas, ideologi negara, peraturan  perundang-undangan,  kesusilaan,  ketertiban  umum,  memiliki  kesamaan dengan  budaya  tradisional,  warisan  tak  benda,  dan  nama  ataua  logo  yang  sudah menjadi warisan turun menurun sesuai dengan Pasal 20, 21, dan 22 dalam UU MIG (Indonesia, 2016).
Dahulu  peraturang mengenai  merek di  Indonesia  pertama kali menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek,  kemudian berganti dengan Undang-Undang Nomo 19 Tahun 1992 Tentang Merek, kemudian berganti kembali dengan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  Tentang  Merek,  dan  berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dapat disimpulkan bahwa merek merupakan hal  yang sangat penting untuk perkembangan kemajuan usaha dan ekonomi sehingan dibutuhkan proteksi untuk perlindungan merek tersendiri (Arifin & Iqbal, 2020).
Perlindungan hukum merek di Indonesia masih terdapat sengketa dan konflik yang  belum  dapat  dihindari.  Seperti  kasus  yang  penulis  amati  pada  penulisan  ini, Warkop  DKI  merupakan  merek  sah  dari  pemilik  mereknya  yaitu  Lembaga  Warkop DKI yang sudah mendaftarkan ke DJKI pada tahun 2021 lalu dengan Nomor merek yaitu  JID2021077094  dan  JID2021077093  dan  masuk  ke  kelas  38  dan  kelas  41. Lembaga Warkop DKI mengalami kerugian karena penggunaan nama “Warkop” yang mirip  dengan  kemunculan  grup  trio  lawak  yaitu,  Warkopi.  Warkopi  sudah  tampil beberapa  kali  ke  televisi  nasional,  mereka  bahkan  memiliki  nama  yang  sama  persis dengan anggota Warkop DKI. Melihat dari kejadian tersebut, Lembaga Warkop DKI selaku  pemilik  merek  dan  PT  Falcon  atas  pemegang  hak  ekslusif  merasa  dirugikan karena membawa nama Warkop DKI tanpa seizin pihak-pihak yang terlibat.
Melihat  kasus  di  atas,  sudah  jelas  terdapat  pelanggaran  merek.  Pelanggaran merek  tersebut  dikarenakan  merek  Warkop  DKI  telah  jelas  terdaftar  dalam  DJKI. Warkopi  tidak  meminta  izin  terhadap  penggunaan  nama  dari  Warkop.  Kata-kata tersebut  sudah  terdaftar  dalam  DJKI  sehingga  dibutuhkan  izin  terlebih  dahulu  atas pemakaian Namanya untuk kepentingan komersial. Pihak Lembaga Warkop DKI bisa saja  mengambil  jalur  hukum  untuk  mendapatkan  ha  katas  kerugiannya  dengan mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  niaga  (Assa,  2019).  Perlindungan  hukum  ini memberikan perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan Pasal 35 Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016,  perlindungan  tersebut  dimulai  sejak  tanggal penerimaan dari pendaftaran sebuah merek. Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang saat jangka waktu perlindungan merek sudah habis masanya (Jauhari & Apriani, 2022).
Analisis saya, seharusnya pihak Lembaga Warkop DKI dapat mempertimbangkan  kerugiannya  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  seperti mengajukan gugatan ganti rugi, karena sesuai dengan Pasal 21 Ayat 1, persamaan pada pokoknya memiliki kemiripan pada unsur yang dominan antar merek satu dengan yang lain,  baik  cara  mengenai  bentuk,  cara  penempatan,  cara  penulisan  atau  kombinasi antara unsur, mau pun bunyi ucapannya, pada kasus ini nama Warkopi dengan Warkop DKI terdengar dengan jelas sama pengucapannya (Wijaya, 2020). Hal ini merupakan tindakan  perlindungan  hukum  secara  represif,  yang  bertujuan  untuk  menyelesaikan sengketa.  Pengadilan  umum,  seperti  pengadilan  niaga  termasuk  ke  dalam  kategori perlindungan  hukum  ini.  Pada  prinsipnya  perlindungan  hukum  atas  tindakan pemerintah bersumber pada perlindungan untuk melindungi hak-hak asasi manusia.
Gugatan  diajukan  agar  mendapat  ganti  rugi  atau  penghentian  dari  semua aktivitas dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan diajukan ke pengadilan niaga dengan  disertai  didentitas  pemohon  atau  pemilik  dari  merek  dengan  lengkap.  Bila diwakilkan, identitas dan alamat kuasa diisi secara lengkap. Selain itu, pemohon harus mencantumkan  unsur  warna,  nama  negar  dan  tanggal  merek  beserte  uraian  tentang kelas barang atau jasa sera label merek sebagai bukti pembayaran biaya (Kowel, 2017).
Adapun dalam ketentuan pidananya jika terjadinya pelanggaran merek, dalam pasal 100 ayat 2 UU MIG yaitu, orang tanpa hak mengunakan merek tanpa seizin dari pemilik  merek  yang  sah  dan  memiliki  persamaan  pada  merek  yang  terdaftar  untuk diperdagangkan/diproduksi  dapat  dikenakan  pidana  penjara  selama  4  (empat)  dan denda  paling  banyak  Rp  2.000.000.000  (dua  miliar  rupiah).  Tindak  pidana  tersebut dapat terjadi jika adanya delik aduan dari pemilik merek (Telaumbanua, 2022).

## Kesimpulan
Pada  hakikatnya  sebuah  merek  dilindungi  oleh  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Hak Kekayaan  Intelektual  ini  lah  yang  melindungi  agar  tidak  dipakai  tanpa  izin  oleh masyarakat umum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek agar tidak dirugikan oleh pihak-pihak yang memakai mereknya tanpa izin.
Hak merek di Indonesia semula menganut sistem deklaratif, yaitu merek diakui ketika merek sudah dipakai terlebih dahulu. Lalu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor  19  Tahun  1992  tentang  Merek  berubah  menganut  sistem  konstitutif.  Sistem konstitutif, yaitu merek dapat diakui jika pemilik merek secara telebih dahulu sudah mendaftarkan mereknya atau yang lebih dikenal dengan konsep first to file.
Perlindungan  hukum  terdapat  secara  preventif  dan  represif.  Pada  konsepnya perlindungan hukum preventif, mencegah dan melindungi sebelum sengketa terjadi. Perlindungan yang diberikan selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dari pendaftaran merek. Wujud dari perlindung preventif yaitu mendaftarkan merek kepada Lembaga berwenang seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Selain itu,  perlindungan  secara  represif  dapat  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan,  yaitu pengadilan niaga.
Pada kasus yang peneliti amati, Lembaga Warkop DKI sebagai pemilik resmi dari  merek  Warkop  DKI  dapat  mendapatkan  perlindungan  secara  preventif,  untuk mengajukan  gugatan  ganti  rugi  kepada  Pengadilan  Niaga.  Langkah  tersebut  dapat diambil mengingat Pihak Warkopi sudah tanpa izin muncul ke televisi nasional, dan mendapatkan keuntungan tanpa meminta izin kepada Lembaga Warkop DKI terlebih dahulu. Sudah jelas hal tersebut dapat merugikan Lembaga Warkop DKI.
Sesuai dengan Pasal 100 Ayat 2 UU MIG, Lembaga Warkop DKI pun dapat ganti rugi dari Warkopi sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) jika mengajukan tindak pidana yaitu adanya delik aduan.

## BIBLIOGRAFI
Alamsyah,  E.,  Oktobera,  Y.  A.,  &  Susiswo,  S.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek Menurut Ketentuan Hukum Merek Indonesia. Journal de Facto , 9 (1), 18–30.
Arifin, Z., &  Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. Jurnal Ius Constituendum , 5 (1), 47–65.
Assa, B. J. (2019). Pengaturan Penyelesaian Pelanggaran Merek Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  Dan  Indikasi  Geografis. LEX PRIVATUM , 7 (2).
Disemadi, H. S., & Mustamin,  W. (2020). Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 83–94.
Indonesia,  P.  R.  (2016).  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .
Jauhari, M. R. R., & Apriani, R. (2022). Peran Serta Hukum Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Penggunaan Logo Dari Internet Untuk Tujuan Komersial. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan , 8 (16).
Kowel,  F.  H.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penerima  Lisensi  Merek  di Indonesia. Lex et Societatis , 5 (3).
Kusuma, I. A. S. D., & Sugama, I. D. G. D. (2020). Upaya Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal. Jurnal Hukum Kertha Wicara , 9 (3).
Lindsay,  T.  (2002).  Hak  Kekayaan  Intelektual:  Suatu  Pengantar,  cetakan  pertama. Bandung: PT Alumni .
Mamahit, J. (2013). Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang dan Jasa. Lex Privatum , 1 (3).
Nertivia, N., Villa, O., Lingga, F. T. V, Patros, A., & Hutauruk, R. H. (2022). Polemik Warkopi vs. Warkop DKI: Apa Yang Salah? Journal of Judicial Review , 24 (1), 149– 164.
Putri, E. F. L., & Adli, M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Napocut Akibat Beredarnya  Produk  Tiruan  (Suatu  Penelitian  di  Kota  Banda  Aceh). Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan , 5 (3), 365–374.
Rifai,  T.  P.  (2016).  Kesiapan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek Dan  Indikasi  Geografis  Dalam  Menghadapi  Masyarakat  Ekonomi  Asean. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum , 10 (4), 733–776.
Semaun, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa.
DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum , 14 (1), 108–124.
Telaumbanua,  S.  (2022).  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pelanggaran  Merek Terdaftar “Lois” Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya (Studi Putusan Nomor 138/Pid. B/2018/Pn. Pkl). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum , 3 (2), 51–61.
Wijaya, E. L. F. (2020). Perlindungan Hukum Konsumen Atas Kesamaan Bunyi Merek Terhadap  Barang Yang  Tidak Sejenis. JCH  (Jurnal  Cendekia  Hukum) , 5 (2), 185– 197.

## Copyright holder:
Salsha Nabila Putri Mezofa, Jeane Neltje Saly (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: