## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7  No. 3  (2024) https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1298            pp. 708-724

## Research Article

## Penyelesaian Sangketa Waris Dalam Perpsketif Putusan Pengadilan Agama Nomor 400/Pdt.G/2022/Pa.Sel
Zulkarnain 1 , Aaz Jidatul Haz 2 , Muhammad Maghfurrohman 3 , Nur Hastuti Bima Putri 4 , Khairul Hamim 5
1. Universitas Islam Negeri Mataram: zulkarnainz597@gmail.com 2. Universitas Islam Negeri Mataram: aazjidatul@gmail.com
3. Universitas Islam Negeri Mataram: masmahfur040999@gmail.com
4. Universitas Islam Negeri Mataram: bimaputri598@gmail.com
5. Universitas Islam Negeri Mataram: khairulhamim@uinmataram.ac.id
Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Received :  May 02, 2024 Revised :  June 12, 2024 Accepted :  June 27, 2024 Available online    :  July 24, 2024
How to Cite: Zulkarnain, Aaz Jidatul Haz, Muhammad Maghfurrohman, Nur Hastuti Bima Putri and Khairul Hamim (2024) “Settlement of Inheritance Disputes in the Perpsketif of Religious Court Decision Number  400/Pdt.G/2022/Pa.Sel”, al-Afkar,  Journal  For  Islamic  Studies ,  7(3),  pp.  708 – 724.  doi: 10.31943/afkarjournal.v7i3.1298.
Settlement  of  Inheritance  Disputes  in  the  Perpsketif  of  Religious  Court  Decision  Number 400/Pdt.G/2022/Pa.Sel
Abstract. In handling dispute resolution through litigation, judges are required to provide decisions that are as fair as possible for the parties involved in the dispute. He must consider all aspects related to the subject of the dispute so that his decision is truly considered to provide justice. So one of the disciplines that is very important for a judge to help him in making decisions is qawaid al fiqhiyah. In the context of legal determination, fiqh rules play an important role as 'analytical knives' considering

## Zulkarnain, Aaz Jidatul Haz, Muhammad Maghfurrohman, Nur Hastuti Bima Putri, Khairul Hamim
Penyelesaian Sangketa Waris Dalam Perpsketif Putusan Pengadilan Agama Nomor 400/Pdt.G/2022/Pa.Sel
the legal problems they face. In case decision Number 400/Pdt.G/2022/PA.Sel, the Selong Religious Court, East Lombok Regency, has won for the defendants regarding the proposed inheritance dispute. In this decision, the judge used two qawaid fiqh as legitimacy for his legal considerations. This research aims  to  analyze  the  judge's  considerations  using  fiqh  rules  and  their  relevance  to  the  inheritance dispute  cases  they  handle.  This  research  is  descriptive-analytic  in  nature,  namely  carrying  out  data analysis by enriching information, looking for relationships, comparing, finding patterns on the basis of original data. then analyze it using the Content Analysis method. The primary data source is decision text Number 400/Pdt.G/2022/PA.Sel, while secondary data was obtained through literature study. The research results show two conclusions. Firstly, the judge uses fiqh rules as a basis for consideration in determining  the  subject  of the  dispute,  namely  whether the  heir's  assets  have  been  divided  or  not. Second, the judge's decision was handed down using a scientific approach.
Keywords: Rules, Decision, Dispute
Abstrak. Dalam  menangani  penyelesaian  sangketa  melalui  jalur  litigasi,  hakim  dituntut  untuk memberikan  keputusan  seadil-adilnya  bagi  para  pihak  yang  terlibat  dalam  sangketa.  Ia  mesti menimbang  keseluruhan  aspek  yang  terkait  dengan  pokok  sangketa  agar  putusannya  benar-benar dianggap  memberikan  keadilan.  Maka  salah  satu  disipilin  ilmu  yang  sangat  penting  bagi  seorang hakim untuk membantunya dalam mengambil keputusan adalah qawaid al fiqhiyah. Dalam konteks penetapan  hukum,  kaidah  fikih  berperan  penting  sebaga i  ‘pisau  analisis’  mengingat  permasalahan hukum  di  yang  dihadapinya.  Dalam  putusan  perkara  Nomor  400/Pdt.G/2022/PA.Sel  Pengadilan Agama Selong Kabupaten Lombok Timur telah memenangkan para tergugat mengenai sangketa waris yang  diajukan.  Dalam  putusan  itu,  hakim  menggunakan  dua  qawaid  fiqh  sebagai  legitimasti  atas pertimbangan  hukumnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pertimbangan  hakim menggunakan  kaidah  fiqh  dan  relevansinya  terhadap  kasus  sengkata  waris  yang  ditanganinya. Penelitian ini bersifat deskriftip-analisis yaitu melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari  hubungan,  membandingkan,  menemukan  pola  atas  dasar  data  aslinya.  kemudian  lakukan dianalisis dengan metode Content Analysis (Analisis Isi). Sumber data primer adalah naskah putusan Nomor  400/Pdt.G/2022/PA.Sel,  adapun  data  sekunder  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan.  Hasil penelitian menunjukkan dua kesimpulan. Pertama hakim menggunakan kaidah fiqh sebagai landasan pertimbangan  dalam  menetapkan  pokok  sangketa  yaitu  apakah  harta  pewaris  sudah  dibagi  atau belum. Kedua, putusan hakim dijatuhkan melalui pendekatan ilmu pengetahuan.
Kata Kunci : Kaidah, Putusan, Sangketa

## PENDAHULUAN
Penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  pengadilan  (litigasi)  dianggap  oleh sebagian besar masyarakat bisa memenuhi rasa keadilan. Pengadilan adalah lembaga resmi  kenegaraaan  yang  diberi  kewenangan  untuk  menerima,  memeriksa,  dan memutus  perkara  berdasarkan  hukum  acara  dan  ketentuan  perundang-undangan yang  berlaku.(Putra  &  Utama,  2022)  Jalur  pengadilan  ini  menjadi  pilihan  terakhir manakala cara-cara non litigasi seperti mediasi tidak bisa mendamaikan kedua fihak yang  sedang  bersangketa.(Zaini,  2022)  Penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  litigasi bersifat  formal,  memaksa,  melihat  kebelakang,  berciri  pertentangan  dan  berdasar hak-hak.(Rahmah,  2019) Karena  sifatnya  yang  memaksa  maka  seluruh  pihak  yang terlibat dalam sangketa harus tunduk dan patuh pada putusan yang dihasilkannya. Dalam  hal  ini,  hakim  selaku  pemberi  keputusan  berada  dalam  posisi  yang  sangat strategis.(Amanda & Syndo, 2022) Keputusan yang dihasilkannya harus benar-benar berpijak diatas landasan yang diterima oleh semua pihak yang bersengketa.
Dalam  memeriksa  dan  memutus  sebuah  perkara,  seorang  hakim  dituntut memiliki  sikap  jujur,  adil,  tidak  memihak  dan  netral  di  antara  para  pihak  yang bersengketa.  Untuk  menjamin  hal  ini,  maka  seorang  hakim  diberikan  kebebasan dalam  menjalankan  tugasnya  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan  melalui putusan yang dijatuhkannya. Kebebasan hakim harus dihormati agar keputusannya tidak berada dalam intervensi fihak lain. Sebab seperti dikatakan oleh Rahardjo apa yang menjadi putusan seorang hakim akan menjadi kenyataan melalui tangan para penegak  hukum.(Rumadan,  2017)  Oleh  karena  itu,  hakim  dalam  menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal baik yang berkaitan dengan tingkat kesalahan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  maupun  kepentingan  pihak  korban  dan keluarganya serta yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksanya. Sebab keterpurukan citra hukum yang terjadi saat ini sedikit banyak juga dipengaruhi oleh pola pikir yang para penegak hukum (baca; hakim) yang masih terpenjara dalam jeruji pikiran  legalistik-positivistik.(Anggraeni,  2011)  Pola  pikir  seperti  ini  juga  sering mengabaikan  bahkan  terkadang  melanggar  martabat  hak  asasi  manusia.(Amani, 2021)
Ahmad  Rifa’i  mengutip  pendapat  Mackenzie  bahwa  dalam  menjatuhkan putusan,  seorang  hakim  dapat  menggunakan  enam  pendekatan  yaitu  pertama pendekatan  keseimbangan,  kedua  pendekatan  seni  dan  intuisi,  ketiga  pendekatan keilmuan,  keempat  pendekatan  pengalaman,  kelima pendekatan  Ratio  Decindendi dan keenam pendekatan kebijaksanaan . (Anggraeni, 2011) Terkadang dalam mengadili sebuah perkara seorang hakim tidak menemukan secara langsung landasan hukum baik  dari  al  Qur’an  dan  Hadits  sebagai  jawaban  atas  sangketa  yang  sedang ditanganinya.  Ia  mesti  menimbang  keseluruhan  aspek  yang  terkait  dengan  pokok sangketa agar putusannya benar-benar dianggap memberikan keadilan. Maka salah satu  disipilin  ilmu  yang  sangat  penting  bagi  seorang  hakim  untuk  membantunya dalam mengambil  keputusan adalah qawaid al fiqhiyah. Dalam konteks penetapan hukum,  kaidah  fikih  berpera n  penting  sebagai  ‘pisau  analisis’  mengingat permasalahan hukum di yang dihadapinya . (Muiz, 2020)
Dalam  putusan  perkara  Nomor  400/Pdt.G/2022/PA.Sel  Pengadilan  Agama Selong  Kabupaten  Lombok  Timur  telah  memenangkan  para  tergugat  mengenai sangketa waris yang diajukan. Dalam putusan itu, hakim menggunakan dua qawaid fiqh sebagai legitimasti atas pertimbangan hukumnya. Pertama, لوق تكاس ىلإ بسني لا نايب  ةجاحلا  ضرعم  ىف  نكلو artinya,  seseroang  yang  diam  tidak  bisa  secara  otomatis dianggap memiliki satu pendapat, namun ketika dianggap setuju mana kala situasi mengharuskan ia bicara tetapi ia diam. Kedua ةنيبلا ةرصق ةجح رارقلإا و ةيدعتم ةجح artinya, bukti merupakan alasan hukum yang bisa berpengaruh pada orang lain, sementara iqrar  (pengakuan)  merupakan  bukti  yang  hanya  berpengaruh  kepada  orang  yang membuat  pengakuan  saja.  Dalam  mengelaborasi  kedua  kaidah  itu,  hakim  terlebih dahulu memaparkan semua bukti dan saksi dari para penggugat dan para tergugat. Kemudian  memberikan  kesimpulan pandangan  dan  penilaiannya  lalu  menerapkan kaidah fiqh yang sesuai dengan kasus yang sedang dihadapinya.

## METODE PENELITIAN.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pertimbangan  hakim menggunakan  kedua  kaidah  tersebut  di  atas  dan  relevansinya  terhadap  kasus sangkata  waris  yang  sedang  ditanganinya.  Penelitian  ini  bersifat  deskriftip-analisis yaitu  melakukan  analisis  data  dengan  memperkaya  informasi,  mencari  hubungan, membandingkan,  menemukan  pola  atas  dasar  data  aslinya.(Anam  &  Lessy,  2022) Kemudian dilakukan analisis dengan metode Content Analysis (Analisis Isi).(Anam et al., 2022) Sumber data primer adalah naskah putusan  Nomor 400/Pdt.G/2022/PA.Sel. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan melalui buku dan kitab-kitab yang relevan dengan tema penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Teori Penjatuhan Putusan Mackenzie
Menurut Mackenzie hakim dapat menjatuhkan putusan dengan memperhatikan  enam  pendekatan.  pertama  pendekatan  keseimbangan,  kedua pendekatan  seni  dan  intuisi,  ketiga  pendekatan  keilmuan,  keempat  pendekatan pengalaman,  kelima  pendekatan Ratio  Decindendi dan  keenam  pendekatan kebijaksanaan.(Hartati Rismauli, 2022) a. Pendekatan keseimbangan
Pendekatann  keseimbangan  mengharuskan  hakim  menjaga  keserasian  antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan para pihak yang sedang  bersengketa.  Kepentingan  yang  dimaksud  adalah  kepentingan  masyarakat, terdakwa, korban atau pihak penggugat dan pihak tergugat.  Dalam perkara perdata, keseimbangan dapat dilihat dari ketentuan pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg/Pasal 1865 KUH  Perdata  yang  mengatur asas  pembuktian  dalam  perkara  perdata.(Handayani, 2024)  Baik  pihak  yang  merasa  mempunyai  hak  atau  menyatakan  sesuatu  untuk mendukung dan menguatkan haknya maupun pihak yang membantah adanya hak orang  lain  atas  dirinya  masing-masing  harus  membuktikan  adanya  hak  atau dakwaannya.  Dalam praktek  peradilan  perkara perdata,  masing-masing pihak  baik tergugat  maupun  penggugat  harus  bisa  meyakinkan  hakim  dengan  dengan  dalil gugatan dan dalil bantahannya.
b. Pendekatan seni dan intuisi,
Pendekatan ini merupakan salah satu konsekuensi dari kebebasan hakim dalam penjatuhan putusan. Hakim menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana. Hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara baik  tergugat  dan  penggugat  dalam  perkara  perdata.  Pendekatan  seni  dan  intiuisi didominiasi  oleh  instink  dan  keyakinan  daripada  pengetahuan  hakim.Namun demikian, meskipun sebagai sebuah metode pendekatan dalam penjatuhan putusan seorang hakim harus berhati-hati menggunakannya. Karena sifat keyakinan adalah sangat  subyektif.  Sebagaimana  manusia  biasa  hakim  juga  bisa  dipengaruhi  oleh keadaan  jasmani  dan  rohani  yang  dapat  mempengaruhi  putusan  yang dijatuhkannya.(Febriantika  &  Ismunarno,  2022)  Oleh  karena  itu,  seorang  hakim hendaknya berhati-hati dalam menggunakan pendekatan ini dalam putusannya.
c. Pendekatan keilmuan,
Pendekatan  ini  bertolak  dari  pemahaman  bahwa  putusan  hakim  hendaknya dilakukan  dengan penuh kehati-hatikan melalui proses yang sistematik  khususnya agar tidak terjadi gap yang jauh dengan putusan hakim terdahulu dalam perkara yang sama. (Rifa’i,  2012) Selain  itu  pendekatan  keilmuan  juga  merupakan  sebuah peringatan  bagi  seorang  hakim  agar  tidak  menjatuhkan  putusan  dengan  dominasi intuisi  dan  keyakinan.  Oleh  karena  itu,  seorang  hakim  harus  terus    menerus mengasah  diri  untuk  meningkatkan  kemampuannya  dalam  berbagai  ilmu pengetahuan.  Baik  ilmu  pengetahuan  tentang  hukum  maupun  ilmu  pengetahuan yang  lain  yang  dapat  memudahkannya  dalam  melaksanakan  putusannya.  Teori  ini menjelaskan  bahwa  penguasaan  hakim  dalam  berbagai  ilmu  pengetahuan  sangat membantunya  dalam  menentukan  putusan  yang  sesuai  untuk  dijatuhkan.    Dalam praktek  persidangan  seringkali  hakim  meminta  keterangan  dari  para  ahli  yang mempunyai kapasitas dibidangnya untuk menjelaskan hakikat perkara yang sedang diajukan kepadanya. Dari keterangan ahli itulah hakim dapat menentukan putusan yang  harus  dijatuhkan.  Dengan  demikian  rasa  keadilan  yang  diharapkan  dapat terpenuhi bagi para pencari keadilan.

## d. Pendekatan pengalaman
Pendekatan pengalaman dapat membantu hakim dalam menganalisis dampak putusan  yang  telah  dijatuhkannya.  Baik  dampak  yang  berkaitan  dengan  pelaku maupun koraban dalam tindak pidana dan yang berkaitan dengan penggugat atau tergugat  dalam  perkara  perdata  dapat  menjadi  pelajaran  dan  pertimbangan  bagi hakim  untuk  menjatuhkan  putusan  dalam  perkara  yang  akan  datang.  Semakin banyak  pengalaman  seorang  hakim  maka  secara  teori  akan  semakin  bijak pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan. Dalam membina kecapakan hakim, biasanya  seorang  calon  hakim  diberi  tugas  untuk  mempelajari  cara  dan  prosesdur persidangan  yang  baik  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  materil  maupun formil.(Perkasa  &  Hakim,  2024)  Setelah  diangkat  menjadi  hakim  maka  hakim tersebut  akan  ditempatkan  secara  berjenjang  di  Pengadilan  Negeri  Kelas  II  di  luar pulau Jawa sampai kemudian ditempatkan di Pengadilan Negeri II A atau II B di pulau Jawa. (Rifa’i, 2012)

## e. Pendekatan Ratio Decindendi
Teori  ini  mempertimbangan  semua  aspek  yang  berkatitan  seperti  aspek pendidikan,  kemanusiaan,  kemanfaatan,  penegakan  dan  kepastian  serta  aspek hukum  lainnya  dengan  pokok  perkara  yang  disangketakan  kemudian  mencari peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  sebagai  dasar  hukum  penjatuhan putusan. Dalam pertimbangannya hakim harus memiliki motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum untuk memberikan keadilan bagi pihak yang sedang berberkara. Teori ini mengharuskan hakim berdasar pada perarutan yang ada untuk menjatuhkan putusan  sebagai  pedoman.  Dalam  pertimbangan  hukumnya,  seorang  hakim  harus mengemukakan  pertimbangan  yang memiliki  motivasi  yang  jelas  dari  tujuan  yang diambil yaitu untuk memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.(Bola et al., 2015)

## f. Pendekatan kebijaksanaan
Teori ini pada dasarnya berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. (Rifa’i, 2012) Teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga  dan  orang  tua  ikut  bertanggungjawab  untuk  membimbing,  membina, mendidik  dan  melindungi  anak.  Tujuannya  tidak  lain  yaitu  agar  sang  anak  kelak dapat  berguna  bagi  keluarga,  masyarakat  dan  bangsanya.  Teori  kebijaksanaan merupakan pamungkas dari seluruh teori penjatuhan putusan. Seorang hakim harus memiliki ilmu yang dalam, intuisi yang tajam dan peka, pengalaman yang luas, serta etika  dan  moral  yang  baik  untuk  menjaganya  dari  pengaruh  buruk  yang  dapat mempengaruhi putusan yang akan dijatuhkannya.

## Teori Qawaid al Fiqhiyah
Secara  etimologi,  kaidah  fikih  atau  dalam  bahasa  Arabnya  disebut  dengan alqawa’id al -fiqhiyyah berasal dari dua kata: دعاوقلا jamak dari kata ةدعاقلا yang berarti : dasar,  asas,  pondasi,  atau  fundamen  segala  sesuatu.(Mandhur,  2003)  Dalam  Al- Qur’an, misalnya, ada pada ayat 127 surah al -Baqarah berbunyi:
ُع ْي ِم َّسلا  َتْن َ ا  َكَّنِا ُۗ اَّنِم ْ ل َّب َ قَت اَنَّبَر ُۗ ُ ل ْي ِع ٰم ْسِا َو  ِتْيَب ْ لا  َن ِم  َد ِعا َو َ ق ْ لا ُم ٖه ٰرْبِا  ُع َ ف ْرَي  ْذ ِا َو

## ُمْيِل َع ْ لا
Artinya:    Dan  (ingatlah)  ketika  Ibrahim  meninggikan  pondasi  Baitullah  bersama Ismail,  (seraya  berdo  a),  “Ya  Tuhan  kami,  terimalah  (amal)  dari  kami.  Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.(Mukhlasin et al., 2023)
Selain  itu,  kata ةدعاقلا juga  sepadan  dengan  kata طباضلا yang  berarti  kaidah. Secara bahasa hukum bisa diartikan ( تايئزج ىلع قبطني يلكلا رملاا ) perkara general dapat berlaku terhadap perkara spesifik). Adapun makna kaidah secara istilah fikih terdapat perbedaan  di  kalangan fuqaha dalam  mendefinisikan  kaidah  tentang  apakah  ia mencakup masalah keseluruhan ( ةيلك ) ataukah masalah mayoritas ( ةيبلغأ ). Al-Jurjani menjelaskan bahwa kaidah dalam fikih itu rumusan yang global yang diperuntukkan terhadap  seluruh  bagian-bagiannya.(Mukhlasin  et  al.,  2023)  Sementara  itu, Syihabuddin Al-Hamawi menilai al-qawidah al-fiqhiyyah itu murujuk pada hukum- hukum yang kebanyakan terjadi, bukan keseluruhannya. Artinya, kaidah berlaku atas kebanyakan  bagian-bagian  hukum  sehingga  bisa  dikenali  hukumnya  melalui kaidah.(Al-Hamawi, 1985)
Sedangkan kata ةيھقفلا berasal dari kata kerja ( fi’il ) هقف yang ditambah ya’ nisbat dan ta’ marbuthah , yang berfaidah penjenisan dan pembangsaan, sehingga bermakna sesuatu  yang  berkaitan  dengan  fikih.  Dengan  demikian,  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa al-qawaid  al-fiqhiyyah adalah  rumusan-rumusan  hukum  secara  global  dari bab-bab dalam fikih yang dapat berlaku pada hukum-hukum yang spesifik. Meskipun kasus-kasus bisa berbeda namun setiap kasus yang berkembang dari zaman ke zaman mempunyai kesamaan ‘illat sehingga kaidah fikih dapat menjadi bagian instrumen penggalian hukum dalam Islam.(Al-Hamawi, 1985)
Putusan Pengadilan NOMOR 400/PDT.G/2022/PA.SEL
1. Duduk Perkara
Pengadilan  Agama  Selong  pertama  telah  menjatuhkan  putusan  dalam
Vol. 7  No. 3 (2024) P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies https://al-afkar.com 714
Zulkarnain, Aaz Jidatul Haz, Muhammad Maghfurrohman, Nur Hastuti Bima Putri, Khairul Hamim Penyelesaian Sangketa Waris Dalam Perpsketif Putusan Pengadilan Agama Nomor 400/Pdt.G/2022/Pa.Sel
perkara gugatan waris antara H. Pathul Turmuzi Bin Amaq Siun cs selanjutnya disebut Penggugat melawan M. Iplih Bin H. Abd. Rahman cs selanjutnya  disebut Tergugat. Pengadilan telah  membaca  dan  mempelajari  berkas  perkara,  mendengar keterangan  para  pihak,  memeriksa  alat-alat  bukti  para  pihak  dan  membaca kesimpulan  para  pihak.  Dalam  gugatannya  Penggugat  mengemukakan  tiga  hal berikut ini. Pertama Pewaris yaitu Ayah Kandung Penggugat bernama Amaq Siun meninggal tahun 1982 meninggalkan warisan berupa (a) Sebidang Tanah Sawah seluas 20 are (b) Sebidang Tanah Sawah seluas 40 are (c) Sebidang Tanah Sawah seluas 15 are dan (d) Sebidang Tanah dan Bangunan dengan luas 1,5 are. Kedua, pewaris  meninggalkan  Ahli  Waris  yaitu  pertama  H.  Pathul  Turmuzi  Bin  Amaq Siun  (anak  kedua  pewaris),  kedua  Rabiatun  Binti  Amaq  Siun  (anak  ketiga pewaris), dan ketiga Ahli Waris Pengganti : Yaitu anak-anak dari Almarhum H. Abd.  Rahman  Bin  Amaq  Siun  (Anak  Pertama  Pewaris  meninggal  tahun  2020) yang  diwaliki  oleh  M.  Iplih  sebagai  tergugat.  Ketiga  Menurut  penggugat  sejak meninggalnya Pewaris hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian waris;
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  Penggugat  meminta  agar  Pengadilan berkenan  menetapkan  dua  hal  berikut  ini.  Pertama,  Penggugat  dan  Tergugat sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris Amaq Siun. Kedua, menetapkan bagian masing-masing  ahli  waris  menurut  Hukum  waris  Islam  (Faraidh).  Ketiga, memerintahkan kepada semua ahli waris untuk menyerahkan objek warisan yang dikuasai untuk dibagi sesuai bagian/kadar yang ditetapkan dan diserahkan sesuai bagiannya masing-masing.
Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  para  Penggugat  dan  para Tergugat,  namun  hingga  putusan  perkara  ini  dijatuhkan  usaha  damai  tersebut tidak  berhasil.  Ketua  Majelis  telah  memerintahkan  Penggugat  dan  Tergugat untuk  menempuh  upaya  mediasi,  namun  ternyata  mediasi  tidak  berhasil. Menanggapi  gugatan  di  atas,  Tergugat  telah  memberikan  jawaban  yang  isinya menerangkan bahwa gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/daluwarsa. Bahwa  objek  waris  poin  b,  yang  dikuasai  oleh  alm  H.  Abdurrahaman  telah memiliki  sertifikat  tanah  atau  SHM  yang  diterbitkan  pada  tanggal  02  Februari 2002. Sementara masa kadaluwarsa penggugatan tanah yang bersertifikat adalah lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut;  Hal ini berdasarkan pasal 32 ayat (1) dan (2) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.(Nurtanto, 2019)  Selain itu, seluruh ahli waris sudah mengelola tanah itu sejak alm Amaq  Siun masih hidup.(Irawan, 2021)

## 2. Alat Bukti dan Saksi
Untuk membuktikan dalil gugatannya terhadap obyek 2.a sampai dengan 2.d tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis dan saksi-saksi. Alat bukti yang  dihadirkan  adalah  sebagai  berikut  : Pertama ,  Fotokopi  Silsilah  Keluarga Amaq  Siun  yang  bersifat  administrasi  menjelaskan  bahwa  yang  bersangkutan adalah benar adalah ahli waris dari  Amaq Siun (pewaris). Kedua Turunan Akta Jual Beli Nomor 5/1977, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, tanggal 9  April  1977,  sebagai  bukti  kepemilikan  Amaq  Siun  yang  menerangkan  objek tersebut adalah milik pewaris amaq Siun. Ketiga, salinan Buku Induk Pajak Bumi
dan Bangunan tahun 1992, tahun 1989, tahun 1992, tahun 1981, tahun 1992, dan tahun 1989.(Wiwoho & Pendahuluan, 2017)
Adapun  saksi  yang  dihadirkan  para  Penggugat  pada  dasarnya  hanya mengetahui  bahwa  tanah  itu  adalah  tanah  warisan  dari  Amaq  Siun,  dan  telah dikuasai  oleh  masing-masing  ahli  warisnya,  namun  saksi  tidak  mengetahui apakah  objek  waris  tersebut  sudah  dibagi  waris  atau  tidak.  Dengan  demikian keterangan  saksi  tersebut  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  bukti.Sementara  itu, guna  membuktikan  dalilnya  para  Tergugat  telah  mengajukan  alat-alat  bukti berupa surat-surat tanpa mengajukan saksi. Adapun bukti-bukti yang dimaksud adalah  sebagai  berikut.  Pertama,  sertifikat  Hak  Milik  nomor  366  atas  nama  H. Abdurrahman, tanggal 02 Pebruari 2002.(Meiranda et al., 2023)
Sertifikat  itu  menjelaskan  bahwa  objek  sengketa  2.b  yang  dikuasai  oleh orang  tua  dari  para  Tergugat  yaitu  almarhum  H.  Abdurrahman  yang  telah didapatkannya setelah orang tua para Tergugat meninggal. Bahwa objek tersebut oleh  almarhum  H.  Abdurrahman  setelah  mendapatkannya  dari  almarhum pewaris  Amaq  Siun,  dibuatkan  sertifikat  tanah  tersebut  atas  namanya.  Kedua, Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhutang  (SPPT),  tanggal  07  Januari  2019  sebagai bukti ini merupakan bukti kepemilikan alm H. Abdurrahman.(Suryamizon et al., 2019)  Ketiga,  Surat  Pernyataan  Jual  Beli  Tanah  Pekarangan,  tanggal  29  Januari 2002,  yang  dilakukan  antara  H.  Abdurrahman  sebagai  penjual  dan  Inaq Anggaraini Dian sebagai Pembeli.(Land et al., 2021) Keempat, Surat Keterangan Nomor.  02/670-3/9216  tentang  perihal Sertifikat  tanah yang  menjelaskan  objek 2.b yang sudah bersertifikat tersebut telah di agunkan sebagai jaminan di PT Bank Syariah Indonesia KCP Lombok Aikmel.

## 3. Pokok Sangketa
Majelis  Hakim  telah  memberikan  kesempatan  kepada  Tergugat  agar mengajukan  saksi-saksi  namun  para  Tergugat  tidak  mengajukan  saksi  dan menganggap  tidak  perlu  mengajukan  saksi  dan  mencukupkannya.  Terhadap gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat  telah  mengajukan  jawaban  yang  pada pokoknya menyatakan “Gugatan para Penggugat Lewat Waktu/Daluwarsa”.
Berdasarkan  dalil  gugatan  dan  jawabannya  maka  majelis  hakim berpendapat  bahwa  terhadap  dalil  gugatan  Penggugat  ada  yang  diakui  secara bulat  oleh    para  Tergugat  dan  ada  yang  diakui  dengan  klausul.  Adapun  yang diakui secara bulat oleh Tergugat adalah mengenai meninggalnya pewaris  (Amaq Siun)  ,  meninggalnya  H.  Abdurrahman  (ahli  waris),  dan  seluruh  harta  waris sebagaimana  yang  digugat  oleh  para  Penggugat.  Sedangkan  mengenai  obyek sengketa  para  Tergugat  tidak  mengakuinya  sebab  semua  objek  tersebut  telah dikuasai dan dibagi waris semuanya.
Maka berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg apa yang telah diakui oleh para Tergugat dianggap sebagai hal yang telah terbukti, yaitu hal-hal sebagai berikut : Pertama meninggalnya  Amaq  Siun  dan  Inaq  Badrah. Kedua Meninggalnya  (H. Abdurrahman). Oleh karena itu terdapat hubungan hukum (ahli Waris) antara Amaq  Siun  dengan  3  (tiga)  orang  anak-anaknya  yang  mana  1  orang  telah meninggal  dunia  yaitu  H.  Abdurrahman  sebagai  anak  kandung.  Sedangkan
terhadap para Tergugat yang lainnya adalah cucu dari Amaq Siun.
Terhadap  dalil  gugatan  yang  diakui  secara  klausul,  kepada  para  pihak, majelis  hakim  membebankan  wajib  bukti  untuk  mendukung  dalilnya  masing- masing.  Yang  harus  dibuktikan  oleh  Penggugat  adalah  apakah  benar  obyek sengketa 2.a sampai dengan 2.d adalah harta peninggalan dari almarhum Amaq Siun dan  apakah benar setelah meninggalnya Pewaris obyek sengketa tersebut belum  atau  pernah  dibagi  waris  kepada  ahli  waris.  Oleh  karena  itu  dapat dirumuskan  bahwa  yang  menjadi    pokok  sengketa  dalam  perkara  a  quo  secara berurut dan tersusun dua hal berikut ini. Pertama adalah Penentuan status objek sengketa  (apakah  merupakan  harta  warisan  Amaq  Siun  yang  belum  dibagikan ataukah  sudah).  Kedua  Penentuan  ahli  waris  dan  Penentuan  bagian  masing- masing ahli waris;

## 4. Keputusan Majelis Hakim
Setelah menimbang keterangan dan bukti serta saksi yang dihadirkan baik oleh para tergugat maupun para penggugat, majelis hakim kemudian melakukan pertimbangan  untuk  memberikan  putusan  yang  adil  antara  pihak  yang bersangketa.  Para  Penggugat  dalam  gugatannya  menyatakan  mempunyai  hak atas objek sengketa dalam perkara a quo karena objek sengketa merupakan harta peninggalan pewaris, sedangkan para Tergugat pun menyatakan bahwa sebagian objek sengketa dalam perkara a quo merupakan harta peninggalan Pewaris, akan tetapi objek sengketa sudah selesai dibagikan secara damai dan tidak perlu lagi ada pembagian ulang.
Berdasarkan  pernyataan  para  Penggugat  dan  para  Tergugat  tersebut Majelis Hakim menyimpulkannya sebagai pengakuan atas hak yang dimiliki para Penggugat dan para Tergugat atas objek sengketa tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan salah satu kaidah fiqhiyah, yang berbunyi:
ةرصاق ةجح رارقإلاو ةيدعتم ةجح ةنيبلا
Artinya: “Bukti  adalah  hujjah  (alasan hukum)  berdampak  kepada  orang  lain, sedangkan pengakuan  adalah  hujjah  yang  hanya  berlaku  kepada  orang  yang mengakuinya saja.”
Oleh  karena  terhadap  hak  atas  kepemilikan  tanah  tidak  berlaku pengakuan semata, akan tetapi harus dibuktikan dengan alas hak dalam bentuk pendaftaran tanah.  Pendaftaran itu bisa berupa sertifikat atau surat yang sepadan dengannya. Bisa juga berupa bukti proses peralihan hak kepada para Penggugat dan  para  Tergugat  atau  terdapat  petunjuk  dan  keterangan  yang  menjelaskan kepemilikan objek sengketa baik itu berupa akta jual beli, akta hibah, akta ikrar wakaf  dan  atau  selainnya  atau  adanya  keterangan  saksi  yang  memenuhi  batas minimal pembuktian yang menjelaskan bahwa para pihak mempunyai hak atas tanah tersebut.
Dengan  demikian  pengakuan  Penggugat  dan  Tergugat  hanya  mengikat masing-masing  kepada  para  Penggugat  dan  para  Tergugat  sampai  adanya  alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna dan atau
keterangan  saksi  yang  memenuhi  syarat  formil  dan  materil  sebagai  saksi  yang menunjukkan para Penggugat dan/atau Tergugat mempunyai alas hak dan atau akta peralihan hak yang sah tentang tanah dalam objek sengketa ini.
Dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa ini merupakan harta peninggalan Amaq Siun yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya. Sementara  Tergugat dalam  jawabannya menolak gugatan Penggugat, kecuali  yang  diakui  keberadaannya.  Di  antaranya  para  Tergugat  menyatakan pada pokoknya memang benar objek sengketa adalah harta peninggalan Amaq Siun, akan tetapi pada kenyataanya bahwa semua objek sengketa tersebut telah dikuasai  masing-masing  oleh  para ahli warisnya sesuai  dengan  kesepakatannya pada waktu itu  tanpa ada satupun keberatan. Setelah meninggalnya salah satu ahli  waris  pewaris  yang  bernama  H.  Abdurahman  baru  dipersoalkan  oleh  ahli waris yang lain yaitu Penggugat;
Setelah  meninggalnya  Amaq  Siun  maka  selanjutnya  objek  sengketa  ini pada  tahun  1982  sudah  dikuasai  oleh  masing-masing  ahli  warisnya  (anak- anaknya) dan ternyata senyatanya memang objek tersebut telah dikuasai masing- masing oleh semua ahli warisnya tanpa ada keberatan selama ini. Baru sekarang dilakukan keberatan oleh Penggugat dalam hal ini oleh salah satu ahli warisnya yang  sudah  menguasai  masing-masing  objek  tersebut  dimana  obyek  tersebut sudah  disertipikasikan  bahkan ada yang  sudah  digadaikan pada  orang lain  dan juga pada Bank Syariah Indonesia (BSI).
Tergugat  mendalilkan  bahwa  objek  sengketa  tersebut  semuanya  telah dibagi waris, hal ini berdasarkan berupa sertipikat tanah sawah (objek 2.b) karena apa  yang  telah  Tergugat  kuasai tersebut adalah  harta  waris  milik  orang tuanya bernama  H.  Abdurahman  yang  diperolehnya  pada  waktu  hidupnya  dari  orang tuanya  (pewaris  amaq  Siun).  Setelah  mendapatkan  bagianya  tersebut  lalu  oleh Almarhum  H.  Abdurrahman  sewaktu  hidupnya  disertipikatkan  atas  namanya sendiri  yaitu  H.  Abdurrahman;  Berdasarkan  bukti  sertifikat  tersebut  dengan demikian  objek  waris  khususnya  2.b  tersebut  senyatanya  adalah  tanah  sawah yang semula didapatkan dari pewaris Amaq Siun;
Adapun  mengenai  keterangan  saksi  diperoleh  informasi  bahwa  objek sengketa adalah tanah waris almarhum Amaq Siun akan tetapi saksi tidak tahu apakah  sudah  dibagi  waris  atau  belum  dibagi  waris.  Dengan  demikian  Majelis Hakim memandang dan meyakini bahwa objek tersebut keseluruhannya adalah milik    almarhum  Amaq  Siun  dan  sudah  dibagi  kepada  ahli  warisnya  dan  telah dikuasai oleh masing-masing ahli waris dan pada saat itupun tidak ada pihak yang protes atas apa yang dikuasainya masing-masing. Dengan tidak adanya keberatan yang diajukan oleh ahli waris satu sama lain atas objek sengketa yang dikuasai masing-masing,  hal  demikian  menunjukkan  setujunya.  Sejalan  dengan  kaidah fiqih  dalam  kitab  syarah  mukhtar  Raudah  bab  ijma’  Sukuty  Juz  4  halaman  84 (versi Maktabah} sebagai berikut :
نا َيَب ة َجاَح ْ لا  ِ ض ِر ْعَم يِف  َتو ُ ك َُّسلا  ََّن ِك َ ل ٌ ل ْو َ ق  ٍت ِكا َس ى َ لإ  ُب َس ْ نُي ا َ ل
Artinya:  Diamnya  seseorang  tidak  (ecara  otomatis)  dinisbahkan  (dinyatakan) sebagai pernyataan setuju, akan tetapi diamnya seseorang saat diperlukan (untuk
berpendapat) maka itu adalah suatu penjelasan (setuju)”;
Oleh  karena  itu,  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,  Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek sengketa ini awalnya merupakan peninggalan Amaq Siun, yang kemudian menjadi hak milik ahli warisnya (anak-anaknya) dan sudah  dibagikan  dan  dikuasai  masing-masing  oleh  para  ahli  warisnya.  Oleh karena  sudah  menjadi  hak  milik  ahli  warisnya,  maka  ahli  waris  berhak sepenuhnya untuk menggunakan bahkan mengalihkan kepada orang lain;
Oleh karena seluruh objek sengketa dalam gugatan para Penggugat tidak ada  yang  dapat  dibuktikan  oleh  para  Penggugat  bahwa  objek  sengketa merupakan  harta  peninggalan  Amaq  Siun  yang  belum  dibagikan,  maka  pokok masalah  dalam  perkara  a  quo  selanjutnya  yakni  Penentuan  Ahli  Waris  dan Penentuan Bagian Ahli Waris, dan tuntutan para Penggugat selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

## Analisis Pertimbangan Majlis Hakim
Berdasarkan  uraian  pertimbangan  majelis  hakim  di  atas,  pada  pokoknya didasari oleh dua kaidah fiqh. Pertama, mengenai keabsahan klaim atau dakwaan dari para penggugat dan para tergugat. Kedua mengenai status as-sukut (diam) sebagai sebuah alasan hukum.
Kaidah 1 .
ةرصاق ةجح رارقإلاو ةيدعتم ةجح ةنيبلا
Artinya: “ Bukti adalah hujjah (alasan hukum) yang memiliki pengaruh kepada orang lain sedangkan Iqrar (pengakuan) adalah hujjah (alasan hukum) yang terbatas pada pada orang yang melekakunannya saja”.
Sumber  kaidah  ini  berasal  dari  Imam  Al  Karakhy.    Menurutnya  sseorang diperlakukan  dalam  hak  dirinya  seperti  yang  ia  akui.  Ia  tidak  dibenarkan membatalkan  atau  menetapkan  hak  orang  lain.(Burinu,  1996)  Selain  itu,  Wahbah Zuhaily juga memberikan komentar mengenai kaidah ini.
ةنيبلا ةجح
رارقإلا امأ ،هريغ قحو هقح يف تبثي لب ،هيلع ىعدملا ىلع اهرثأ رصتقي ال ةيدعتم هريغ ىلإ هادعتتال رقملا ىلع ةرصاق ةجح انفرع امك وهف .
Artinya: Kaidah fiqh lain yang senada dengan kaidah di atas adalah :
لصألا ءاقبإل نيميلاو ،رهاظلا فالخ تابثإل ةنيبلا
Artinya:  Bukti  digunakan  untuk  menetapkan  keadaan  sebaliknya  dari  yang dituduhkan,  sementara  sumpah  digunakan  untuk  menetapkan  keadaan  asal.(Az Zuhailiy, 2006)
Jika  dua  orang  yang  bersengketa  sama-sama  melakukan  iqrar  (pengakuan) atas  kepemilikan  suatu  barang,  maka  pada  hakikatnya  tidak  ada  yang  memiliki
barang  tersebut.  Pengakuan  hanya  bisa  diakui  mana  kala  terdapat  bukti  lain  yang menguatkan pengakuannya. Jika seseorang mengakui ada hak milik orang lain atas dirinya  maka  pengakuannya  itu  hanya  mengikat  dirinya  sendiri.  Oleh  karena  itu, pengakuannya tidak bisa mengikat orang lain.(Burinu, 1996) Jika tidak didapati bukti lain  yang  menguatkan  sebuah  pengakuan,  maka  pengakuan  tersebut  tidak  bisa mengalahkan  pengakuan  yang  lain.  Oleh  karena  itu  diperlukan  bukti  lain  yang menguatkannya karena hal yang dikuatkan dengan bukti dapat disamakan dengan sesuatu  yang  dirasakan.(Az  Zuhailiy,  2006)  Dengan  demikian  pengakuan  berada dalam  posisi  setara  sehingga  pengakuan  yang  satu  tidak  bisa  mengalahkan pengakuan yang lain kecuali pengakuan itu dikuatkan dengan bukti yang lain.
Iqrar  (pengakuan)  adalah  hujjah  yang  tidak  mengikat  karena  pengakuan hanya didasari dengan dugaan. Adapun dugaan sama sekali tidak bisa mengikat orang lain.  Orang  yang  membuat  pengakuan  juga  tidak  memiliki  kekuasaan  kecuali  atas dirinya sendiri. Maka ia boleh mengikat dirinya sesuai dengan kehendaknya namun tidak  memiliki  kekuasaan  sedikitpun  atas  orang  lain.  Disamping  itu,  orang  yang membuat  pengakuan  juga  terdapat  kemungkinan  ia  berdusta  pada  pengakuannya sehingga yang merugikan orang lain.
Majelis  hakim  telah  menerapkan  kaidah  fiqh  ini  dengan  tepat.  Menurut majelis, baik para tergugat maupun para penggugat sama-sama mengklaim memiliki hak atas warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Karena pengakuan hanya mengikat orang yang melakukannya saja, maka tidak ada dasar yang kuat untuk menguatkan atau  melemahkan  salah  satu  dari  kedua  pengakuan  itu.  Hakim  memerlukan  bukti yang lain untuk menetapkan dan menghilangkan hak dari masing-masing tergugat maupun penggugat. Kemudian, bukti penguat ditunjukkan oleh pihak tergugat yaitu berupa  sertifikat  hak  milik  (SHM)  atas  obyek  warisan  poin  b  atas  nama  alm.  H. Abdurrahman.  Di  sini,  majelis  hakim  tidak  mempertanyakan  kekuatan  bukti sertifikat  yang  dipakai  oleh  para  tergugat.  Hakim  hanya  mencukupkan  dengan dugaan  bahwa  tidak  mungkin  sertifikat  itu  bisa  diterbitkan  oleh  fihak  yang berwenang  kecuali  alm  H.  Abdurrahman  telah  mengikuti  prosedur  dengan  benar sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Atas  dasar  ini  kemudian  Majelis  hakim menolak gugatan para Penggugat.

## Kaidah ke-2
Kaidah kedua yang digunakan oleh majelis hakim adalah :
نا َيَب ة َجاَح ْ لا  ِ ض ِر ْعَم يِف  َتو ُ ك َُّسلا  ََّن ِك َ ل ٌ ل ْو َ ق  ٍت ِكا َس ى َ لإ  ُب َس ْ نُي ا َ ل Artinya: “Diamnya  seseorang  tidak  (ecara  otomatis)  dinisbahkan  (dinyatakan) sebagai  pernyataan  setuju,  akan  tetapi  diamnya  seseorang  saat  diperlukan  (untuk berpendapat) maka itu adalah suatu penjelasan (setuju)”.
Kaidah ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah seseorang yang diam tidak  bisa  dikaitkan  kepada  pendapat  apa  pun.  Hal  ini  manakala  ia  berada  dalam kondisi  dimana  tidak  terdapat  sesuatu  yang  mengharuskannya  memberikan penolakan. Jenis pertama ini dianggap tidak mempunyai sikap. Bagian kedua adalah seseorang  yang  diam  ketika  ia  berada  dalam  kondisi  yang  mengharuskannya
menyatakan  pendapat.  Pada  saat  yang  sama  ia  juga  memiliki  kemampuan menyatakan pendapat. Diamnya seseorang pada kondisi kedua ini dianggap sebagai sebuah persetujuan. Dalil kaidah ini adalah ketentuan dari firman Allah swt dalam al Qur’an surat an Nisa aya t 29.(Zamil, 2001)
ْن َع  ًة َرا َج ِت َ ن ْو ُ كَت ْ ن َ ا ْٓا َّ ل ِا  ِل ِطاَب ْ لاِب ْم ُ كَنْيَب ْم ُ ك َ لا َو ْم َ ا آْ ْو ُ ل ُ ك ْ أَت ا َ ل ا ْوُن َم ٰ ا  َنْي ِذ َّ لا اَهُّي َ آٰي ْم ُ كْن َِّم  ٍ ضا َرَت
Artinya: “Wahai orang -orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil  (tidak  benar),  kecuali  dalam perdagangan  yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.
Asas keridoan (suka sama suka) dalam ayat diatas diperluas maksudnya untuk hal-hal selain akad jual beli seperti sewa menyewa, hutang piutang, gadai menggadai termasuk  pada  hukum-hukum  perkawinan.  Diantara  masalah  keridoaan  yang menjadi  kajian  ulama  adalah  as-sukut  (diam).  Apakah  seseorang  bisa  dipastikan memberikan  keridoannya  pada  suatu  hubungan  muamalat  dengan  orang  lain walaupun  ia  tidak  menyatakannya.  Hal  ini  dengan  tegas  dilegitimasi  oleh  sya’riat ketika seorang perempuan yang diam pada saat ia dilamar untuk sebuah pernikahan, maka ia telah menunjukkan keridoaannya. Diamnya menjadi hujjah karena ia mampu untuk menolak atau tidak menerima pernikahan itu.(Zamil, 2001)
Senada dengan kaidah ini, turunlah kaidah cabang lain yang menyatakan :
هنم دلوتي امب ً اضر ءيشلاب اضرلا
Artinya: “Keridoan  kepada  sesuatu  mengharuskan  keridoan  atas  semua konsekuensinya”.
Kaidah ini dirasakan telah memberikan rasa keadilan baik bagi para tergugat maupun para penggugat. Dalam kenyataannya ketika obyek waris telah sama-sama dikelola oleh masing-masing ahli waris di saat pewaris (Amaq Siun) masih hidup, para penggugat tidak menyatakan keberatannya. Artinya masing-masing ahli waris telah menguasai  masing-masing  obyek  waris  dan  menjadi  pemilik  sah  atas  obyek  waris tersebut. Karena tidak menyatakan keberatannya para penggugat dinilai telah setuju (ridho) atas hal itu. Konsekuensinya kepemilikan terhadap obyek warispun tidak bisa digugat  dengan  alasan  apapun.  Kiranya  majelis  hakim  telah  memberikan  putusan yang sesuai dengan kaidah hukum demi menegakkan keadilan.
Dalam menggunakan kaidah fiqh diatas, hakim mengatur sistematika jalannya persidangan  sehingga  sampai  pada  proses  penjatuhan  putusan.  Terlebih  dahulu mendengarkan  kedua pihak  yang  bersengketa.  Setelah  mendengar  keterangan  dan bukti dari masing-masing pihak, Hakim kemudian menentukan pokok sangketa yang menjadi  sumber  masalah  kedua  pihak  yang  harus  diselesaikan.  Setelah  pokok sangketa  ditemukan  yakni  apakah  harta  warisan  Amaq  Siun  belum  dibagikan ataukah sudah dan penentuan ahli waris dan Penentuan bagian masing-masing ahli waris, hakim mulai meyelesaikan satu persatu dari kedua masalah tersebut.
Langkah  pertama  dalam  menyelesaikan  persoalan  itu  adalah  menjawab pertanyaan apakah warisan itu telah dibagi atau tidak. Dengan berlandaskan bukti dan keterangan yang ada, hakim kemudian memberikan bukti bahwa ternyata telah ada pembagian waris dengan adanya bukti sertipikat yang dimiliki oleh salah seorang
ahli  waris.  Keyakinan  hakim  ini  kemudian  diperkuat  oleh  kaidah  fiqh  yang menyatakan bukti merupakan alasan hukum yang mengikat orang lain. Dari kaidah fiqh ini kemudian hakim melahirkan kaidah hukum fiqh yang kedua sebagai dasar pertimbangan  hukum  yaitu  tidak  adanya  keberatan  dari  ahli  waris  satupun  yang menunjukkan bahwa pembagian itu telah disetujui.
Berdasarkan  kedua  kaidah  fiqhiyah  diatas  maka  penjatuhan  putusan  hakim jika dilihat berdasarkan teori yang disampaikan oleh Mackenzie lebih menggunakan pendekatan  keilmuan.  Pendekatan  ini  mengharuskan  hakim  untuk  memberikan putusan  dengan  penuh  kehati-hatian  dan  sistematik.  Pemaparan  kedua  kaidah fiqhiyah diatas oleh hakim dalam putusannya telah menunjukkan bahwa hakim telah melengkapi diri dengan pengetahuan yang diperlukan untuk memutus perkara.

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan menjadi dua bagian. Pertama penggunaan kaidah ushul fiqh dalam putusan perkara perdata nomor  400/Pdt.G/2022/PA.Sel  di  Pengadilan  Agama  Selong  bertujuan  untuk menganalisis  dan  menjawab  pokok  sangketa  yang  ditetapkan.  Dalam  menjawab pokok  sangketa  mengenai  apakah  harta  pewaris  sudah  dibagai  atau  belum  hakim menggunakan kaidah ةرصق ةجح رارقلإا و ةيدعتم ةجح ةنيبلا artinya, bukti merupakan alasan hukum  yang  bisa  berpengaruh  pada  orang  lain,  sementara  iqrar  (pengakuan) merupakan bukti yang hanya berpengaruh kepada orang yang membuat pengakuan saja.  Masing-masing  dari  tergugat  dan  penggugat  mengklaim  obyek  sangketa merupakan  wariran  dari  pewaris  (Amaq  Siun).  Hanya  saja,  para  penggugat menyatakan  bahwa  tidak  pernah  diadakan  pembagian  waris  sejak  meninggalnya pewaris.
Sedangkan para tergugat mengklaim telah terjadi pembagian waris. Kemudian para tergugat mengajukan SHM sebagai bukti bahwa telah terjadi pembagian waris. Adapun  pokok  sangketa  mengenai  ketiadaan  adanya  keberatan  dari  para  fihak mengenai pembagian  waris  hakim  menggunakan  kaidah ىف  نكلو  لوق  تكاس  ىلإ بسني  لا نايب  ةجاحلا ضرعم artinya,  seseorang  yang  diam  tidak  bisa  secara  otomatis  dianggap memiliki satu pendapat, namun ia dianggap setuju manakala situasi mengharuskan ia  bicara  tetapi  ia  diam.  Kedua  pendekatan  yang  digunakan  hakim  dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 400/Pdt.G/2022/PA.Sel di pengadilan Agama Selong lebih berorientasi pada pendekatan keilmuan yang memperlihatkan kehati- hatiannya dalam menjatuhakan putusan.
Studi  tentang  penyelesaian  sengketa  waris  dalam  perspektif  Putusan Pengadilan  Agama  Nomor  400/Pdt.G/2022/Pa.Sel  menawarkan  kesempatan  untuk mendalami aplikasi asas-asas normatif dalam hukum Islam serta relevansinya dalam konteks  penyelesaian  hukum  di  Indonesia.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman tentang aplikasi hukum Islam dalam penyelesaian sengketa waris, serta memberikan panduan yang lebih jelas bagi  praktisi  hukum,  akademisi,  dan  masyarakat  dalam  memahami  hak  dan kewajiban dalam konteks warisan menurut hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Hamawi, S. (1985). Ghamzu ‘Uyun al -Bashair Syarh al-Asybah wa al-Nadhair . Dari al-Kutub al-Ilmiyah.
Amanda, S., & Syndo, D. (2022). Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim dalam Menjaga Marwah  Kualitas  Putusan  yang  Berkeadilan. Jurnal  Hukum  Tata  Negara , 1 ,
101 – 122. https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.178
Amani,  S.  N.  (2021).  Nomos :  Jurnal  Penelitian  Ilmu  Hukum  Hak  Asasi  Manusia terhadap  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  di  Kota  Sanarinda. Jurnal Penelitian Ilmu Hukum , 1 (4), 127 – 134.
https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/182
Anam, H., & Lessy, Z. (2022). KONSEP PEMIKIRAN IBNU MISKUWAIHI TENTANG Pendidikan  Akhlak  Dan  Relevansinya  Dengan  Dunia  Pendidikan  Islam  Di Masa  Modern. F  O  N  D  A  T  I  A  Jurnal  Pendidikan  Dasar , 6 ,  955 – 971. https://doi.org/p-ISSN :  2656-5390  e-ISSN :  2579-6194  Terindeks :  SINTA  5, DOAJ,  Crossref,  Garuda,  Moraref,  Google  Scholar,  dan  lain-lain. https://doi.org/10.36088/fondatia.v6i4.2327
Anam,  H.,  Lessy,  Z.,  Yusuf,  M.  A.,  &  Supardi.  (2022).  Kode  Etik,  pendidik,  Islam. Journal of Islamic Education Policy , Vol , 7 No , hlm, 119.
Anggraeni,  R.  (2011).  Pengusungan  pola  pikir  positivisme  hukum  dalam  perkara korupsi. Jurnal Yudisial , 6 (03), 262 – 278. https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/182
Az  Zuhailiy,  M.  M.  (2006). al Qawaid  al Fiqhiyah wa Tatbiqatuha fi al madzahib al arba’ah . Dar al Fikr.
Bola, M., Librayanto, R., & Arisaputra, M. I. (2015). Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, dan Tingkat Kasasi (Suatu Studi Tentang Aliran Pemikiran
Hukum). Hasanuddin Law Review , 1 (1), 27.
https://doi.org/10.20956/halrev.v1n1.38
Burinu, M. S. bin A. bin M. Al. (1996). Al Wajiz fi Qawaid al Fiqh al Kulliyah . Muasasah Ar Risalah.
Febriantika, J. T., & Ismunarno, ’. (2022). Analisis Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor:
185/Pid.Sus/2019/Pn.Mdl  Tentang  Tindak  Pidana  Persetubuhan  Terhadap Anak. Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan , 11 (2), 143. https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67448
Handayani, D. (2024). Implikasi Hukum Penerapan Asas Keseimbangan Pihak-Pihak Dalam  Persidangan  Perkara  Perdata. Unes  Law , 6 (3),  8694 – 8710. https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1739
Hartati  Rismauli,  N.  U.  (2022).  Analisis  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan Putusan  Terhadap  Pengedar  Narkotika  Jenis  Sabu  dalam  Warung. Jurnal Pendidikan Dan Konseling , 4 , 1349 – 1358.
Irawan,  R.  (2021).  Kedudukan  Dan  Status  Tanah  Pecatu  Sebagai  Hak  Ulayat Masyarakat
Adat. Jurnal Hukum Progresif , 9 (2), 158 – 170. https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.158-170
Land,  C.  R.,  Artamevia,  A.,  &  Sumanto,  L.  (2021).  DI  ATAS  TANAH  HAK  GUNA USAHA The Dispute on Issuance of Property Certificate on. Reormasi Hukum
Vol. 7  No. 3 (2024) P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies https://al-afkar.com 723
Zulkarnain, Aaz Jidatul Haz, Muhammad Maghfurrohman, Nur Hastuti Bima Putri, Khairul Hamim Penyelesaian Sangketa Waris Dalam Perpsketif Putusan Pengadilan Agama Nomor 400/Pdt.G/2022/Pa.Sel
Trsakti , 3 (2), 178 – 187. https://e-
journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/13447/7915 Mandhur, I. (2003). Lisan al- ‘Arab . Dar Shadar.
Meiranda,  A.,  Syamsunasir,  S.,  Sukendro,  A.,  &  Widodo,  P.  (2023).  Upaya  Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Kampar Guna Menjaga  Keamanan  Nasional. Jurnal  Analisis  Hukum , 6 (1),  99 – 114. https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4232
Muiz, A. (2020). Landasan Dan Fungsi Al- Qawa’Id Al -Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam. Al-Afkar Journal , 3 (1), 103 – 114. https://al-
afkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue/view/4https://al- fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue
Mukhlasin, A., Siregar, M., & Rokhman, J. A. (2023). Nilai Pendidikan Akhlak dalam Al- Qur’an  (Studi  Qs.  Al -Baqarah  Ayat  125-127  Tafsir  Al-Misbah). Attanwir : Jurnal Keislaman Dan Pendidikan , 14 , 80 – 95. https://e- jurnal.staiattanwir.ac.id/index.php/attanwir/article/view/436/262
Nurtanto,  S.  (2019).  Implementasi  Pasal  32  Ayat  2  Pp  No  24  Tahun  1997  Tentang
Pendaftaran  Tanah,  Studi  Putusan  Pengadilan  Nomor  179/Pdt/2018/Bdg. Media Bina , 14 (24), 2701 – 2714. https://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/399/pdf Perkasa,  A.,  &  Hakim,  L.  (2024).  Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Dispensasi Persyaratan Umur Pernikahan yang Diajukan Anak di Bawah Umur Karena Alasan Agama (Studi Putusan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Prw). JLEB: Journal of Law, Education and Business , 2 (1), 510 – 521.
https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1889
Putra, S. E., & Utama, M. (2022). Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa
Perdata  Berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016 Tentang Pengadilan. Lex LATA , 1 , 430 – 441. http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1310%0Ahttp://jou rnal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/1310/525
Rahmah, D. M. (2019). MEDIASI DI PENGADILAN mempunyai peran yang essential yaitu sebagai katup penekan ( pressure value ) terhadap setiap ke pengadilan dengan  cara  mengajukan  surat  permintaan  ,  dalam  praktik  disebut  surat gugat atau Pasal 118 HIR dan dapat juga diajukan dengan. Jurnal Bina Mulia Hukum , 4 (42), 1 – 16. https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.1
Rifa’i,  A.  (2012). Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Perspektif  Hukum  Progresif . Sinar Grafika.
Rumadan, I. (2017). Peran lembaga peradilan sebagai institusi penegak hukum dalam menegakkan keadilan bagi terwujudnya perdamaian. Rechtsvinding , 6 (April),
69 – 88. https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv Suryamizon, A. L., Tetap, D., Hukum, F., Muhammadiyah, U., Barat, S., Nasional, B. P., Hukum, K., & Masalah, A. L. B. (2019). Proses Pendaftaran Tanah Akibat Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertipikat Di Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman. Menara Ilmu , XIII (6), 228 – 243.
Wiwoho,  J.,  &  Pendahuluan,  A.  (2017).  Pembebanan  Hak  Tanggungan  Terhadap Objek  Tanah  Yang  Belum  Terdaftar  Bersamaan  Permohonan  Pendaftaran
Vol. 7  No. 3 (2024) P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies https://al-afkar.com 724
Zulkarnain, Aaz Jidatul Haz, Muhammad Maghfurrohman, Nur Hastuti Bima Putri, Khairul Hamim Penyelesaian Sangketa Waris Dalam Perpsketif Putusan Pengadilan Agama Nomor 400/Pdt.G/2022/Pa.Sel
Tanah Pertama Kali. Jurnal Repertorium , IV (2). chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://file.hukum.uns.ac.i d/data/Jurnal Office Purpose/Ju
Zaini,  A.  (2022).  Mediasi  Sebagai  Salah  Satu  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.
National  Conference  on  Applied  Business,  Education,  &  Technology (NCABET) , 2 (1), 192 – 200. https://doi.org/10.46306/ncabet.v2i1.78
Zamil, A. M. bin A. bin abd al K. al. (2001). Syarh al Qawaid as Sa’diyah . Dar Athlas al Khadra’i.