## DAN PENGARUHNYA  TERHADAP ANAK
Oleh: Ismail H. Tomu
Abstract
Marriage  is a matter of religion than also including  the state issues, religious issues as it relates to its implementation shall be in accidance with the termi and provisions of the  religious  foundation  that qualiJies as a legitimate religious service, referred lo as problem  countries because if problems orroiiot"d  with aclministrative control of lhe state regarding the listing of tie'marriages in Indonesia.
- Marriage under the hand, brings unexpectid consequences for women and children born of such matiages, especiiily  in tie revietv of tie iudiciil aspect, there is no  legal protectionfor both live  and earn iecognition status. The Indonesian  government has signei the Convention  On The Elimination Of all Forms  Of Discrimination  Againts l4/oman  atau  Cedqw,
Keywords:  Marriage is Not  Valid, Islamic  Low, Elfect, Chitdren
Perkawinan Dalam Hukum Pandangan
Istilah perkawinan secara etimologi menurut poerwadarminta, (1976:453) sebagaimana dimaksud dalam berasal dari kata ..kawin,, yang berarti perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami isteri.
Adapun  pernikahan (197 6:67 6) berasal dari kata "nikah" yang berarti perjanjian antara  laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri dengan resmi.
Dari dua kata  dasar di atas maka terlihat jelas bahwa berarti perjodohan antara laki-laki dan perempuan  untuk menjadi pasangan suami isteri, sedangkan  nikahberarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan  untuk bersuami isteridengan resmi. Jika
ditilik sepintas lalu  maka kata .okawin,,
dengan 'onikah" memiliki makna yang sama namun memiliki hakikat yang berbeda. Jika "kawin" hakikatnya perjodohan  sedangkan, .,kawin,, berarti perjanjian. Namun,  meskipun  memiliki hakikat yang berbeda namun kedua kata ini lazim digunakan dimasyarakat.
Dimana  kawin  digunakan sebagai  kata umum untuk menyebut perjodohan antara laki-laki dan perempuan secara umum, dan kata  nikah  lebih banyak digunakan oleh masyarakat muslim (Islam)  yang memang kata dasarnya "nikah" berasal dari bahasa Arab. Hadikusuma (1992:87) menguraikan istilah perkawinan sebagai berikut: Perkawinan adalah kata bentukan dari kata dasar kowin dengan diberi awalan per dan akhiran
Jurnal Legalitas VoL 3 No.2
an, menjadi kata berimbuhan
perkawinan Fungsi  awalan Per kebanyakan  menunjukan arti hal ttrusnn, Sehingga Perkawinan kita dapati istilah lain yang menunjukkan arti yang sama yaitu pernikahan Kata
dasar nikah berasal dari Bahasa Arab yang sering dihubungkan  dengan kata akad yang artinYa janji sehingga menjadi akad nikah dalam arti perjanjian antara Pria dan wanita
sebagai suami isteri.
Selanjutnya Yang dimaksudkan dengan perkawinan,  menurut Undang- Undang  Republik  Indonesia Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana dikutiP kembali oleh Hadikusumo  (1992:88)
Pasal : I adalah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan  seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.
Berdasarkan pengertian- pengertian di atas maka jelaslah yang
dimaksudkan dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang berikrar sebagai
suami  isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah  tangga)  yang bahagia kekal  dan berdasarkan  Ketuhanan.
Dalam KomPilasi  Hukum  lslam,
(1997 : 14) Bab II Pasal 2 disebutkan
bahwa  pernikahan  adalah akad Yang sangat kuat atau miitsaaqon  gholidhan untuk mentaati  Perintah Allah dan melaksanakannya  merupakan  ibadah.
Zahri  Hamid  (1978 : 1) mengulas
istilah perkawinan  sebagai berikut:
Kawin menurut istilah Hukum Islam
sama  dengan kata nikah atau  Zawaj.
Nikah menurut syara'  ialah  akad atau (ijab qabul) antara wali calon isteri dengan mempelai laki-laki dengan
ucapan-ucapantertentu dan memenuhi
rukun dan  syaratnya.
Abdul Rahman (1996: 7) menguraikan  pengertian perkawinan
secara luas menurut Islam adalah:
Pertama, meruPakan alat untuk
memenuhi kebutuhan emosi dan
seksual yang  sah dan benar. Kedua,
suatu mekanisme untuk mengurangi
ketegangan. Ketiga,  c'ata unfuk memperoleh keturunan Yang sah.
Keempat,  menduduki fungsi sosial-
Kelima, mendekatkan hubungan antara
keluarga dan solidaritas kelompok-
Keenam,  merupakan  perbuatan  menuju ketaqwaan. Ketujuh, merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu Pengabdian kepada Allah mengikuti sunnah
Rasulullah SAW.
Berdasarkan  uraian-uraian di atas maka yang dimaksudkan dengan
perkawinan atau pernikahan adalah
ikatan lahir batin antara seorang  laki
dan  seorang perempuan untuk berumah
tangga, meneruskan  keturunan sesuai dengan keyakinan dan agama Yang dianutnya.
Syarat sahnYa Perkawinan Menurut
Undang-Undang
Pasal 2 Undang-Undang No I tahun 1974  tentang Pokok-Pokok
Perkawinan menYebutkan sebagai
berikut:
Jurnal Legalitas VoL 3 No.2
(l). Perkawinan  adalah sah, apabila dilakukan  menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
(2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut  peraturan perundang_ undangan  yang berlaku Selanjutnya untuk kedudukan anak dalam  Undang-Undang ini diatur pada Bab IX tentang kedudukan anak,  pasal 42 UU No I tahun 1974  menyebutkan
Anak yang sah adalah  anak yang dilahirkan  dalam atau sebagai akibat perkarvinan yang sah. Kemudian dalam Pasal43 UUNo I tahun 1974 berbunyi (l) anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai  hubungan perdata dengan ibunya  dan keluarga ibunya. (2).Kedudukan  anak tersebut  ayat (1) di atas  selanjutnya  akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Dalam  buku I Kompilasi  Hukum Islam tentang hukum perkawinan disebutkan pada bab II Dasar-dasar Perkawinan, yakni pasal 2 berbunyi Perkawinan Mitsaaqan menurut hukum islam  adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau gholiidhan untuk mentaati perintah
Allah dan melaksanakannya  merupakan ibadah.
Selanjutnya dalam Pasal 4 menyatakan bahwa  Perkawinan  adalah  sah apabila dilakukan  menurut  hukum  islam sesuai dengan pasal 2 ayat (l) Undang-undang no. I tahun 1974 tentang  perkawinan. Lebih lanjut ditegaskan oleh Pasal 5 Kompilasi  Hukum Islam menyatakan  sebagai berikut:
(1)Agar  terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat  islam setiap perkawinan harus dicatat.
(2)Pencatatan perkawinan tersebut pada  ayat (l) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang no 22 tahun 1946 jo Undang-undang no. 32 tahun 1954
Perkawinan di bawah tangan Perkawinan bawah tangan atau yang dikenal dengan  berbagai  istilah lain seperti 'kawin bawah tangan,, 'kawin siri' atau 'nikah sirri,, adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat  dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipilbagi non-Islam).
Dengan Kata lain perkawinan bawah  tangan adalah perkawinan yang tidak dilakukakan  dihadapan pegawai pencatat nikah atau perkawinan itu tidak atau  belum dicatat secara  resmi, namun dianggap sah menurut hukum agama (untuk menghindari  zina) jika memenuhi  syarat dan rukun nikah.
Moh.  Idris  Ramulyo  (1996 :239) mengemukakan bahwa yang perkawinan dibawah  tangan yang dimaksudkan  adalah, suatu perkawinan yang dilakukan  oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun  syarat-syarat perkawinan tetapi tidak terdaftarkan pada pejabat
Pencatat Nikah,  seperti diatur dalam
Jurnal Legalitas VoL 3 No. 2
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974,
pasal  4.
Dalam pengertian  Yang lebih luas pengertian di bawah tangan Yang dimaksudkan  adalah  perkawinan yang tidak memenuhi  sYarat dan rukun perkawinan baik menurut hukum negara  dalam hal ini Undang-undang
perkawinan maupun hukum Islam tentang Perkawinan sebagaiman termaktub  dalam KomPilasi Hukum
Islam.
Selama ini Perkawinan di bawahtangan (kawin siri) banYak
terjadi di Indonesia, baik di kalangan masyarakat  biasa, para pejabat  ataupun
para artis,  istilah populernya disebut istri simpanan.  Perkawinan di bawah
tangan sebenarnya tidak sesuai dengan
"maqashid  asy-syar'iyah",  karena ada beberapa tujuan sYari'ah Yang dihilangkan, diantaranYa sebagai
berikut:
1. Perkawinan itu
harus
diumumkan  (diketahui halaYak ramai), maksudnYa agar orang-
orang  mengetahui bahwa antara
A dengan B telah terikat sebagai
suami istri yang sYah,  sehingga orang lain dilarang untuk
melamar A atau B, tetaPi dalam perkawinan di bawah tangan,
selalu  disembunYikan  agar tidak diketahui  orang lain, sehingga
perkawinan  antara A dengan  B masih diragukan'
2. Adanya  perlindungan  hak  untuk wanita, dalam perkawinan di bawahtangan Pihak wanita
banyak dirugikan hak-haknYa,
karena kalau  terjadi Perceraian pihak wanita tidak mendaPatkan apa-apa dari mantan  suaminYa;
3. Untuk kemaslahatan  manusi4
dalam perkawinan di bawah tangan lebih banYak  mudaratnYa dari pada maslahatnYa, sePerti
anak-anak yang lahir dari perkawinan  dibawah tangan lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau  untuk mencari
pekerjaan karena orang tuanya tidak  mempunyai surat nikah dan
seandainya  ayahnYa meninggal
dunia/cerai, anak Yang lahir di bawahtangan tidak memPunYai kekuatan hukum  untuk menuntut harta waritsan dari aYahnYa;
4. Harus mendapat izin dari istri
pertama, perkawirran ke dua, ke tiga  dan seterusnYa Yang tidak mendapat izin dari istri Pertama biasanya  dilakukan di bawahtangan, sehingga istri
pertama tidak mengetahui  bahwa
suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain, rumah tangga sePerti ini Penuh  dengan kebohongan dan  dusta, karena
suami  selalu  berbohong kePada istri Pertama, sehingga perkawinan sePerti ini tidak akan
mendapat rahmat dari Allah.
Kebanyak orang meYakini bahwa perkawinan di bawahtangan sYah
menurut  Islam karena telah memenuhi rukun dan sYaratnYa, sekaliPun perkawinan  tersebut tidak dicatatkan di
Jurnal Legalitas VoL 3 No.2
Kantor  Urusan Agama (KUA), atau perceraian itu telah syah apabila telah memenuhi  rukun dan syarat-syaratnya, sekalipun  perceraian itu dilakukan  di luar sidang  Pengadilan.
Perkawinan di bawah tangan  ini bermasalah dalam pandangan  hukum negara,  karena tidak dapat  dibuktikan dengan  sebuah Akta Nikah, sedangkan
Akta Nikah hanya dibuat  oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sedangkan  satu- satunya alat bukti  perkawinan hanyalah Akta Nikah, sesuai maksud  pasal 7 ayat
(l) Kompilasi  Hukum lslam Tahun 1991.
Dengan  demikian maka persoalah  perkawinan yang tidak tercatat inilah menjadi persoalah hukum,  maka menjadi  ranah hukum dan solusinya hanya dengan mengajukan Pengesahan Nikah (itsbat nikah) ke Pengadilan dan  bagi yang beragama Islam harus di pengaditan agama, sesuai  aksud Pasal 2 ayat (Z) KompilasiHukum  Islam Tahun 1991.
Pada dasarnya tujuan perkawinan dalam  pandangan Islam adalah untuk memenuhi perintah agama, dalam rangka  mendirikan rumah tangga  yang harmonis, sejahtra dan bahagia.
Harmonis dalam hal menjalankan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami istri, sehingga tercipta kerelaan dan sepenanggungan dalam rumah tangga. Sejahtra dalam hal terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hajat hidup berumah  tangga yang biasanya berbentuk materi, sehingga dengan meteri ini bisa membangun
rumah  tangga yang berkecukupan. Bahagia dalam hal terciptanya ketenangan lahir  dan bathin, ketenangan lahir akan timbul bila mana telah terpenuhi  kebutuhan lahir yang berupa sandang pangan dan papan, sedangkan ketenangan bathin akan timbul bila mana telah terpenuhi kebutuhan bathin yang berupa hubungan suami istri atau hubungan biologis (sex).
Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal2 ayat (2) Undang-undang
Perkawinan nomor 1 tahun 1974,yaitu "tiap-tiap perkawinan dicatat  menurut peraturan  peraturan perundang- undangan yang berlaku". Begitu  juga pada  Pasal 4 dan Pasal 5 dalam undang-undang yang  sama berbunyi ,.
Dalam hal seorang suami  akan beristri lebih dari seorang (poligami),  maka ia wajib mengajukan permohonan ke- Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dengan ketentuan jika istri tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya sebagai istri, istri mendapat  cacat badan atau penyakit yang sulit untuk disembuhkan dan istri tidak dapat melalrirkan keturunan, disamping itu harus ada persetujuan dari istri pertaman. Atau ada jaminan bahwa suami akan  berlaku adil terhadap istri dan anak-anak  mereka.
Imam Syaf i menjelaskan "pernikahan  harus disaksikan  oleh dua orang saksi yang adil, apabila hanya satu  saja saksi yang hadir maka pernikahan tersebut adalah bathal, saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi
Jurnal Legalitas VoL 3 No.2
yang telah ditunjuk  oleh sulthan,  bukan
sembarang saksi, karena sembarang saksi tidak bisa di-iamin keadilannya'
Menurut  Jumhur ulama , akad nikah  ada 2 (dua) macam, masing- masing adalah:  Pertama, Akad Yang sah sempurna Yaitu akad  Yang telah
memenuhi  semua rukun dan semua
syarat sahnya nikah. Akad nikah sempurna ini membawa  akibat hukum yang luas,  antara lain suami wajib memberi mahar, nafkah lahir (makan,
pakaian dan temPat tinggal) dan
nafkah  batin, isteri wajib  taat dan  setia
kepada suami, adanYa hak saling mewarisi  antara suami isteri dan
adanya  hubungan nasab anaknYa
dengan  bapaknYa. Kedua, Akad Yang rusak  atau  batal/fasid Ialah  akad yang
salah satu  rukun atau syarat sahnya
nikah tidak terpenuhi,  misalnya antara
suami isteri ternYata masih ada
hubungan  mahram, atau wanitanYa
masih terikat perkawinannya dengan
orang lain, atau kawin  tanpa wali atau
saksi. HukumnYa  wajib memisahkan diri atau dipisahkan atas  putusan  hakim
segera setelah  diketahtri cacat rukun
atau  syarat sah nikahnya. nikahnya
tidak membawa akibat  hukum apa pun'
jika belum  tedadi hubungan seksual
anatara keduanya- Dengan demikian,
tidak ada mahar,  nafkah dan iddah dan tidak ada pula hak mewarisi antara
keduanya. Tetapi jika telah terjadi
hubungan  seksual  antara keduanYa,
maka wajib difasakh nikahnYa,
sekalipun telah cukuP lama hiduP
sebagai  suami isteri . Dalam hal ini,
"isteri berhak  mendapat  mahar  dan  ada iddahnya, serta si anak Punya hubungan  nasab dengan baPaknYa.
Di Indonesia  Perkawinan di
bawah  tangan (kawin siri) diakui
keberada-annya, sehingga di Indonesia ada dua pilihan hukum untuk melangsungkan perkawinan (pernikahan). Pertama, pernikahan
yang dilangsungkan melalui Pegawai
Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama, yang dikenal dengan
perkawinan  secara resmi. Kedua'
perkawinan  yang  dilangsungkan  diluar
Pegawai  Pencatat  Pernikahan,  biasanya
dilakukan dihadapat tokoh
masyarakat/ulama, Yang dikenal dengan perkawinan tidak
resmi/dibawah tangan/ siri. Perkawinan tidak  resmi/siri biasanya dilakukan oleh pria  yang ingin melangsungkan
pernikahan untuk istri ke dua dan seterusnya, karena  untuk beristri lebih dari satu orang, seorang Pria harus
mendapatkan izin dari Pengadilan'
sedangkan untuk mendapatkan izin dari
Pengadilan  harus ada beberapa syarat
yang harus dipenuhi serta ada izin dari istri pertama.  Oleh karena itu, pria yang ingin beristri lebih  dari satu orang
mereka lebih suka mendatangi  tokoh masyarakaVulama karena tidak ada
syarat-syarat Yan g d itentukan.
Status Anak Dalam Perkawinan
Tidak Sah
Mengenai  status anak Yang lahir dari perkawinan tidak sah atau di bawah  tangan, maka aPabila
Jurnal Legalitas VoL 3 No.2
perkawinan di bawah  tangan itu diartikan  menurut terminologi fiqh (nikah yang dirahasiakan atas permintaan suami),  maka menurut hukum Islam, anak mempunyai hubungan  nasab  dengan bapaknya. Sebab,  anak yang lahir dari hubungan syibhah saja ditetapkan narabnya kepada bapak, apalagi  nikah sirri yang termasuk
nikah yang diperselisihkan',boleh  dan sahnya,;oleil para  ulama.  Karena itu, perkawinan  di bawah tangan itu dianggap  cacat /fasad yang ringan. Sedangkan menurut pandangan hukum posiistif, anaknya hanya mempunyai hubungan  p".dutu dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sementara  terhadap anak,  tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi  status anak yang dilahirkan  di mata hukum, yakni: l. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai  anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai  hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya,  si  anak tidak mempunyai  hubungan hukum terhadap  ayahnya  (pasal 42 dan Pasal 43 UU perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah,  sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah  dan tidak tercantumnva
- nama si ayah akan berdampak sangat mendalam  secara sosial dan psikologis  bagi si anak dan ibunya;
2. Ketida(elasan status si anak  di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa  anak tersebut
adalah anak kandungnya;
3. Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biava kehidupan dan pendidikan, nafkah dan  warisan dari ayahnya Dengan Demikian status anak yang lahir dari  nikah di bawah tangan (nikah  yang hanya memenuhi pasal 2 ayat (l) saja dari UU perkawinan), maka menurut hukum  Islam, anaknya sah dan mempunyai  hubungan nasab dengan bapaknya. Menurut hukum posiitf, anaknya tidak sah, karena nikahnya tidak sah, sebab tidak memenuhi Pasal 2 ayat (l) dan ayat (2) UU Perkawinan. Karena itu, si anak hanya mempunyai  hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (vide UU perkawinan pasal 43 dan Kompialsi Hukum Islam pasal 100).

## Kesimpulan
Status  anak yang lahir dari  nikah sirri menurut  hukum  Islanr, adalah anaknya  mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya, karena cacat hukumnya  ringan. Sedangkan menurut hukum  positif, anaknya tidak sah karena nikahnya tidak sah,  sebab tidak
Jurnol Legalitas VoL  3 Nai
memnuhi  pasal 2 ayat (1) ayat (2) UU
Perkawinan.
Status  anak yang lahir  dari  nikah di bawah tangan  menurut hukum Islam,
adalah sah dan dengan sendirinYa
mempunyai hubungan  nasab dengan bapaknya. Sedangkan menurut hukum positif,anaknya tidak sah karena nikahnya tidak sah, sebab tidak memenuhi  pasal2 ayat (i) dan  ayat (2)
UU Perkawinan.

## Saran
Agar terealisasinYa tujuan hukum, yakni adanYa kePastian,
ketertiban dan manfaat di dalam
masyarakat, hendaknya lembaga legislatif tidak  ragu lagi untuk mensahkan  Rancaangan Undang-
Undang yang
Men gkri m inal isaikan/N{empidanakan bagi pelaku  dan  siapa saja yang terlibat di dalam perkawinan Sirri tersebut,
karena perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan
kumuilatif Pasal 2 ayat (l ) dan ayat (2)
UU Perkawinan tidak dianggaP ada perkawinan  menurut hukum, sehingga tidak dapat dijadikan delict aduan untuk dipidanakan sebagaimana dimaksudkan pasal 279 KUHPidana.

## Daftar Pustaka
Al Qur'an dan Terjemahnya, 1979/1980:  Departemen Agama RI, Proyek
Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an. Jakarta {Jndang-Undang Perkawinan di Indonesio, (UU No. I thn 1974 Tentang
- Perkowinan, PP No. 09 tahun 1975 Tentang Pelal<sanaan uu No I Tahun 1974, PP No. 10 Tahun 1983 Tentang lzin dan Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri sipil,  dan PP No 45 tahun 1990
Tentang lzin dan Perkswinan dan Perceraian bagi Pegm,vai Negeri
Sipil serta Kompilosi Hukum Islam. Arkola. Surabaya
Abdurrahman, t t996 Perkawinan dalam Syariat lslam, PT. Rineka Cipta. Jakarta
Bisri,  Cik Hasan 1998 Penuntut Penyusunan  Rencana Penelitian  dan Penulisan
Skripsi Cet. II ; Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
Hadikusuma, H. Hilman 1992 Bahasa  Hukum Indonesia: Alumni. Bandung
Hamid,  Zaltra 1999  Pokok-Pokok Hukum  Perkawinan  Islam dan  Undang-Undang Perkawinan  di Indonesia, Bina Cipta. Jakarta Hamid, H. Rahmat 2000 Hukum Perkattinan  Islam untu IAIN, STAIN PTAIS
Pustaka Setia.  Bandung
Kansil, C.S.T 1989 Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia:  PN.  Balai Pustaka. Jakarta Rauf, A. Ma',mun 1996 Hukum  Islam  (Hukum Perkawinan dan undang-undang
Nomor I Tahun  1974  Tentang Perkawinan)
Sudarsono  1994 Hukum Perkowinan Nasional, Rineka Cipta. Jakarta
Ine Amirman Yousda dan Zainal Abidin, 1994 Penelitian  don Statistik Pendidikan
Bumi Aksara,  Bandung.
Jurnal Legalitas VoL 3 No.2