## HAMIL DI LUAR NIKAH DAN STATUS NASAB ANAKNYA (Studi Komperatif antara Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad Bin Hambal)
Asman raja.asman86@gmail.com Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

## ABSTRAK
Imam  Syafi‟i  berpendapat  bahwa  perkawinan  akibat  hamil  diluar  nikah  adalah  sah, perkawinan  boleh  dilangsungkan  ketika  seorang  wanita  dalam  keadaan  hamil.  Baik perkawinan  itu  dilakuan  dengan  laki-laki  yang  menghamilinya  ataupun  dengan  laki - laki  yang  bukan  menghamilinya.  Argumen  Imam  Syafi‟i  tentang  kebolehan perkawinan  tersebut  adalah  karena  wanita  tersebut  bukanlah  termasuk  golongan wanita  yang  haram  untuk  dinikahi.  Bayi   yang  lahir  akibat  hubungan  diluar  nikah nasabnya  kembali  kepadanya.  Sedangkan  menurut  Imam  Ahmad  Bin  Hambal berpendapat bahwa   perkawinan hamil di luar nikah dilakukan dengan laki -laki yang menghamilinya tidak boleh. Sedangkan perkawinan hamil di luar ni kah dengan laki- laki  yang  bukan  menghamilinya  itu  haram  hukumnya.  Dari  pendapat  dua  tokoh ulama  tersebut  ada  perbedaan  pendapat  sehingga  menarik  untuk  dibahas.  Jenis penelitian  ini  adalah library  research ,  penelitian  yang  digunakan  penelitian normatif, yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap penelitian bahan - bahan pustaka. Fokus kajian ini adalah bagaimana pendapat Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad  bin  Hambal  tentang  hamil  di  luar  nikah  dan  status  nasab  anak.  Dari  fokus kajian  menyimpulkan  bahwa  setiap  mazhab  khusus  mazhab  Imam  Syafi‟i  yang digunakan di Indonesia, sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan, apabila  seorang  wanita  dan  laki -laki  kawin  lalu  melahirkan  seorang  anak  dalam keadaan  hidup  dan  sempurna  bentuknya  sebelum  enam  bu lan,  maka  anak  tersebut tidak bisa dikaitkan dengan nasab atas nama suaminya.
Kata Kunci : hamil di luar nikah; nasab; anak; Imam Syafi’I; Imam Ahmad

## PENDAHULUAN
Menikah  merupakan  salah  satu anjuran  dalam  Islam  yang  jelas,  karena berdampak  positif  bagi  pasangan  dalam kehidupan pribadi atau individu maupun bermasyarakat. Menikah merupakan bagian  dari  nikmat  tanda  keagungan Allah  yang  diberikan  kepada  umat manusia. Dengan menikah berarti mereka  telah  berjuang  mempertahankan kelangsungan hidup secara turun- temurun serta melestarikan agama Allah dipersada  bumi  pertiwi  ini.  (Ahmad Mudjab Mahalli, 2002 : 43).
Perkawinan merupakan tujuan syariat  yang  dibawa  Rasulullah  Saw,
yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan  diniawi  dan  ukhrowi.  Dalam ajaran fikih, terlihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:
a. Rub’al-ibadat, yang merupakan menata  hubungan  manusia  selaku makhluk dengan Khaliknya.
b. Rub  ‘al-muamalat, yaitu  merupakan menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya  untuk  memenuhi  hajad hidup sehari-hari.
c. Rub‘al-munakahat, yaitu  merupakan yang menata hubungan  manusia dalam lingkungan keluarga.
d. Rub‘al-jinayah, yang merupakan menata  pengamanannya  dalam  suatu tertib  pergaulan yang menjamin ketentraman. (Tihami, 2014 : 15). Keluarga merupakan salah satu sarana pendidikan formal yang bertujuan  untuk  dapat  menjadi  dasar pertumbuhan  pribadi  atau  kepribadian sang  putra-putri  itu  sendiri  di  dalam rumah tangga. Orang tua adalah komponen  keluarga  yang  terdiri  dari ayah  dan  ibu,  dan  merupakan  hasil  dari sebuah ikatan pernikahan yang sah yang dapat  membentuk  sebuah  keluarga. Orang  tua  memiliki  tanggung  jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing  anak  untuk  mencapai tahapan  tertentu  yang  menghantarkan anak  untuk  siap  dalam  kehidupa n bermasyarakat.  (Asman,  al-Istinbath  : Jurnal Hukum Islam Vol. 4, No. 1, 2019 : 95).
Setiap muslim tidak boleh menghalang-halangi dirinya agar
suapaya  tidak  menikah  karena  khawatir tidak  mendapat  rezeki  dan  menanggung kewajiban yang berat terhadap keluarganya.  Tetapi  dia  harus  berusaha dan  bekerja  serta  mencari  anugerah Allah  yang  telah  dijanjikan  untuk orang-orang  yang  sudah  kawin  itu demikian kehormatan dirinya.
Perkawinan  dalam  Islam  adalah pernikahan  yaitu  akad  yang  sangat  kuat untuk  menaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya  merupakan  ibadah. Perkawinan  adalah  bertujuan  untuk menciptakan  kehidupan  yang sakinah, mawaddah dan rahmah .  (Muammal Hamidiy,  2003  :  328).  Kecendrungan akan seks adalah suatu hal yang normal, karena  Allah  telah  memberikan  hasrat itu  dalam  diri  setiap  makhluk.  Namun, bukan  berarti  bahwa  hal  yang  normal tersebut  boleh  dengan  bebas  kita salurkan.
Oleh  karena  itu,  Rasulullah  Saw memerintahkan  para  pemuda  untuk segera  menikah,  tentu  bagi  pihak  yang sudah siap melakukannya. Karena
nikah  merupakan  solusi  positif  untuk menyalurkan  tabiat   (naluri)  manusia yang cenderung menyukai lawan jenisnya.
Nikah  merupakan  cara  jitu  yang terbukti sangat ampuh mengobati gejolak  syahwat  manusia.  Sehingga, kebutuhan manusia
terhadap pernikahan merupakan  sesuatu yang tak lagi dapat dipungkiri akal sehat. (Abdul Wahid Faiz at-Tamimi, 2018 : 25).
Allah  SWT  berfirman  dalam  QS. Al-Isra‟, [17] : 32, yang berbunyi :
ٗلٗيِب َس َءٓا َسَو ٗة َشِحَٰ َف  َن َكَ ۥُوَّه ِ ا ٰٓۖٓ َ َن ِّزم ٱ ْاوُبَرۡقَث  َلَ َو ٢٣
Terjemahannya:
“Dan  janganlah  kamu  mendekati  zina; sesungguhnya  zina  itu  adalah  suatu perbuatan  yang  keji.  Dan  suatu  jalan yang buruk”.
Perkawinan  akibat  hubungan  di luar  nikah  menimbulkan  permasalahan dan  rumusan  yang  berbeda  dikalangan ulama  mazhab  ulama  Sunni.  (Hasan Basri,  1999  :  50-51).  Berdasarkan firman  Allah  dalam  an-Nur,  [24]  :  3, yang berbunyi :
ۡوَٱ  ٍناَز  َّلَ ِ ا ٓاَيُحِكنَي  َلَ  ُةَيِهاَّزم ٱَو ٗةَلِ ۡشُۡم  ۡوَٱ ًةَيِهاَز  َّلَ ِ ا  ُحِكنَي  َلَ  ِنِاَّزم ٱ
َينِنِمۡؤُمۡم ٱ  َلََع  َ ِلََِٰذ َمِّرُحَو ٞۚ كِ ۡشُۡم ٢
Terjemahannya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini  melainkan  perempuan  yang berzina,  atau  perempuan  yang  musyrik; dan  perempuan  yang  berzina  tidak dikawini  melainkan  oleh  laki-laki  yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian  itu  diharamkan  atas  oran- orang yang mukmin”.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  1 tahun  1974  tentang  Perkawinan  Pasal 43 1 sudah  diatur  tentang  kedudukan
1 (1)  anak  yang  dilahirkan  diluar  perkawinan hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan
anak diluar nikah akibat perbuatan zina. (UU Nomor 1 tentang Perkawinan, 2015 :  14).  Sedangkan  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  sudah  mengatur  dalam BAB  VIII  tentang  Kawin  Hamil  yaitu pada Pasal 35 2 . (Mediya Rafeldi, 2016  : 13).
Menurut  penjelasan  di  atas  dari ayat  al-Quran,  UU  No.  1  tahun  1974 dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI), maka  ada  kaitannya  dengan  yang  akan dibahas  mengenai  pandangan  Imam Syafi‟i  dan  Imam  Ahmad  bin  Hambal, yaitu masalah mengenai wanita hamil di luar nikah dan nasab  anak dari perkawinan  akibat  hamil  di  luar  nikah itu sendiri.
Imam  Syafi‟i  berpendapat  bahwa hukum  perkawinan  akibat  hamil  di  luar nikah  adalah  sah,  perkawinan  boleh dilangsungkan  ketika  wanita  dalam keadaan  hamil.  Baik  perkawinan  yang dilangsungkan  dengan  laki-laki  yang menghamilinya  atau  laki-laki  yang bukan menghamilinya.
Imam  Syafi‟i  juga  berpendapat bahwa  tujuan  utama  „ iddah adalah untuk  menjaga  kesucian  nasab,  anak yang  baru  lahir  akibat  hubungan  di  luar nikah  nasabnya  kembali  kepada  ibunya. Dengan  demikian  tidak  ada  „ iddah yang  harus  dilakukan  oleh  wanita  yang hamil di luar nikah. Sedangkan menurut Imam  Ahmad  bin  Hambal,  hukum perkawianan  akibat  hamil  di  luar  nikah adalah  tidak  boleh  dilakukan  ketika wanita dalam keadaan hamil. Dalam hal ini  pernikahan  akibat  di  luar  nikah adalah  tidak  sah.  (Abdul  Azizi,  2012  : 26).
ibunya  dan  keluarga  ibunya.  (2)  kedudukan anak  tersebut  ayat  (1)  diatas  selanjutnya  akan diatur dalam peraturan pemerintahan.
2 (1)  seorang  wanita  hamil  di  luar  nikah,  dapat dikawinkan  dengan  pria  yang  menghamilinya.  (2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) dengan dilangsungkannya  perkawinan  pada  saat  wanita hamil,  tidak  diperlukan  perkawinan  ulang  setelah anak yang dikandung lahir.
Mengenai  masalah‟ iddah Imam Ahmad  bin  Hambal  berbeda  pendapat dengan  Imam  Syafi‟i.  Menurut  Imam Ahmad bin Hambal tidak boleh dinikahi wanita-wanita yang telah berzina, terkecuali  dengan  dua  syarat,  yaitu  :  1) Selesai bersalin kalau hamil dan dengan tiga  kali  haid,  kalau  tidak  hamil.  2) telah  bertaubat  dari  zina.  (Muhammad Hasbi As Shiddieqy, 1997 : 243-244).
Melihat  realita  yang  ditelusuri  di masyarakat  sekarang  dengan  begitu banyaknya  kasus  perkawinan  akibat hamil  di  luar  nikah,  misalnya  data informasi dari kepala Perwakilan BKKBN  Kalimantan  Barat,  Kusmana menyampaikan  bahwa  data  persoalan yang ada di Kalimantan Barat khususnya    mengenai  remaja  sangat banyak.  Mulai  dari  usia  lamanya sekolah yang masih rendah, bahkan usia lulus  SD  mau masuk ke  SMP  sudah ada yang menikah.
Dikatakannya  hubungan  di  luar nikah  cukup  banyak  di  Kalimantan Barat,  sehingga  angka  kehamilan  tidak direncanakan  ini  di  Kalimantan  Barat mencapai angka 24,7%. Artinya mereka hamil  tidak  sengaja  karena  pergaulan bebas.  (Tribun  Pontianak,  terbitan  18 Maret 2019).
Dengan  adanya  kasus  di  atas  ini tentunya  akan  menjadi  hal  menarik untuk  diteliti  apabila  dua  ulama  yang secara  status  pernah  menjadi  guru  dan murid serta sama-sama beraliran Sunni, namun  mereka  berbeda  pendapat  dalam merumuskan  suatu  hukum,  untuk  di bahas lebih lanjut dan terperinci.
Firman  Allah  SWT  menjelaskan tentang  nasab  dalam  QS.  al-Furqan, [25] : 54, yang berbunyi :
ۗا ٗرۡي ِصَو اٗب َ سَو ۥ ُ َلََعَجَف اٗ َشَۡب  ِءٓاَمۡم ٱ  َنِم  َقَلَخ يِ َّلَّ ٱ  َوُىَو ا ٗري ِدَق  َكُّبَر  َن َكََو ٤٥
Terjemahannya: “Dan  Dia  (pula)  yang  menciptakan manusia  dari  air  lalu  dia  jadikan manusia  itu  (punya)  keturunan  dan
mushaharah  dan  adalah  Tuhanmu  Maha Kuasa”.
Menurut  ayat  di  atas  seorang  ayah dilarang  mengingkari  keturunannya  dan diharamkan bagi seorang wanita menisbahkan anak yang hasil dari hamil di  luar  nikah  kepada  yang  bukan  ayah kandungnya. Wali merupakan salah satu rukun  pernikahan  yang  menjadikan syarat sah nikah. Di dalam hukum Islam jika  anak  luar  nikah  yang  lahir  adalah laki-laki,  ketika  ingin  menikah  tidak memerlukan  wali.  (Nilhakim,  Shar-E  : Jurnal  Kajian  Ekonomi  Hukum  Syariah Vol. 5 No. 2, Juli 2019 : 128).
Ulama sepakat menyatakan bahwa  nasab  seorang  anak  kepada ibunya  terjadi  disebabkan  kehamilan  di luar  nikah  melalui  hubungan  seksual yang  dilakukannya  dengan  seorang lelaki  tanpa  berdasarkan  akad  nikah yang disebut dengan perzinahan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  berbentuk  kepustakaan  atau library Research .  Secara umum metode penelitian  ini  yang  digunakan  adalah penelitian  normatif,  yaitu  penelitian yang  datanya diarahkan  dan difokuskan terhadap penelitian berupa bahan-bahan pustaka. Kemudian menganalisis sumber-sumber  literatur  yang  berkaitan dengan  materi  dan  fokus  pada  masalah yang  dibahas.  (Neong  Muhajir,  2000  : 43).
Penelitian  yang  berdasarkan  berbentuk kepustakaan  ada  beberapa  macam.  Ada yang  berupa  kepustakaan  umum  dan keputakaan khusus. (Mestika Zed, 2014 :  5-6).  Jadi    penelitian  ini  yang digunakan  adalah  penelitian  pustaka yaitu  penelitian  dengan  objek  kajian data  yang  berupa  referensi  pustaka yang kaitanya dengan pernikahan akibat hamil di luar nikah.

## PEMBAHASAN
A. Pandangan  Imam  Syafi‟i  Tentang Hamil  di  luar  Nikah  Dan  Satus Nasab Anaknya Imam  Syafi‟i telah  berpendapat  ia telah  mengemukakan  bahwa,  beliau memakruhkan  menikahi  wanita  hamil di  luar  nikah  tersebut,  tetapi  jika  tetap menikahinya  maka  Imam  Syafi‟i  tidak menganggap batal pernikahan mereka.
Mengenai  alasan ( illah )  Imam Syafi‟i  memakruhkan  hal  itu  untuk keluar dari perbedaan pendapat. Karena ada sebagian orang yang tidak membolehkan
laki-laki itu
menikahinya.  (Syaikh  Hasan  Ayyub, 2001  :  132).  Imam  Syafi‟i  berpendapat bahwa  hukum  perkawinan  akibat  damil di  luar  nikah  adalah  sah,  perkawinan boleh  dilangsungkan  ketika  wanita sedang  dalam  keadaan  hamil.  Baik perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya  atau  laki-laki  yang bukan menghamilimya.
Imam  Syafi‟i  juga  berpendapat bahwa  tujuan  utama ‘iddah adalah untuk  menjaga  kesucian  nasab,  anak yang  lahir  akibat  hubungan  di  luar nikah nasabnya kembali kepada ibunya. Dengan  demikian  tidak  ada iddah yang harus dilakukan oleh wanita yang hamil di luar nikah.
Mazhab
Syafi‟i berpendapat bahwa  zina  itu  tidak  menetapkan keharamnya dalam
mushaharah
(menjalin hubungan
pernikahan) sehingga  dibolehkan  bagi  seorang  yang berbuat  zina  menikahi  ibu  dari  wanita yang dizinahinya. Mengenai hadits atau dalil misalnya hadits yang diriwayatkan dari  Abu  Hurairah  ra.  Ia  bercerita Rasulullah  Saw  bersabda  yang  artinya “seorang  pezina  yang  telah  dicambuk tidak  boleh  menikah  kecuali  dengan wanita  yang  semisalnya  (pezina  juga). (Syaikh  Hasan  Ayyub,  2001  :  132). Dalam  kitab fathul  baari bahwa  para perawi hadits ini tsiqah.
Wanita  pezina  (pelacur)  boleh  di nikahi  demikian  menurut  Imam  Hanafi
dan  Imam  Syafi‟i,  orang  yang  berzina dengan seorang perempuan tidak haram menikahi  perempuan  tersebut,  begitu pula menikahi ibu dan anaknya. Demikianlah,  pendapat  Imam  Syafi‟i.
Apabila seorang berzina, maka suaminya
boleh langsung mencampurinya  tanpa ‘iddah, tetapi apabila  ia  hamil  maka  hukumnya makruh  menyetubuhinya  hingga  ia melahirkan.  Demikian  menurut  Imam Hanafi  dan  Imam  Syafi‟i.  (Allamah Muhammad, 2011 : 349).
Imam  Syafi‟i  dan  Imam  Maliki berpendapat  bahwa  seorang  laki -laki boleh  menikahi  anak  perempuannya dari  hasil  zina,  saudara  perempuan, cucu  perempuan,  baik  dari  anaknya yang  laki-laki maupun  yang  perempuan sebab  wanita-wanita  itu  secara syar’i adalah orang-orang yang bukan muhrim,  dan  diantara  mereka  berdua itu tidak bisa saling mewarisi. (Muhammad  Jawad  Mughniyah,  2007 :315).  Sedangkan  seseorang  yang  telah berzina dengan seorang budaknya boleh menikahinya dan terus menyetubuhinya.  Demikian  menurut pendapat  Imam  Syafi‟i.  (Allamah Muhammad, 2011 : 351).
Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  pada  BAB  VII  tentang  Kawi n Hamil  dalam  pasal  1,  2  dan  3  adalah sebagai berikut :
1. Seorang  wanita  hamil  di  luar  nikah, dapat  dikawinkan  dengan  pria  yang menghamilinya.
2. Perkawinan  dengan  wanita  hamil yang  disebut  pada  ayat  (1)  dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkanya sebuah perkawinan  pada  saat  wanita  hamil, tidak  diperlukan  perkawinan  ulang setelah  anak  yang  dikandung  lahir. (Media Rafeldi, 2016 : 13).
Dari  kesimpulan  di  atas  bahwa Imam  Syafi‟imembolehkan  perkawinan wanita  hamil  luar  nikah  dengan  laki- laki  menghamilinya  maupun  laki-laki
yang  bukan  menghamilinya.  Kebolehan ini  adalah  kebolehan  yang  secara mutlak  maksudnya  tidak  ada  syarat terhadap kebolehan ini.
Argumentasi  Imam  Syafi‟i  yang membolehkan  perkawinan  ini  karena wanita  yang  menikah  karena  zina  ini bukanlah  termasuk  wanita  yang  haram dinikahi sebagaimana yang telah dijelaskan  dalam  al-Quran  mengenai masalah „ iddah , Imam Syafi‟i
berpendapat  bahwa  wanita  yang  hamil di  luar  nikah  tidaklah  memiliki ‘iddah . Hal  ini  dikarenakan  tujuan  „ iddah adalah  untuk  menghormati  sperma  atau janin  yang  terdapat  pada  wanita  yang disalurkan melalui hubungan sah.
Sedangkan  hubungan  zina  adalah hubungan  yang  haram  dan  tidak  sah, oleh  sebab  itu  maka  janin  dari  hasil zina  itu  tidaklah  wajib  untuk  di hormati.  Karena  alasan  itu  pula  Imam Syafi‟i  berpendapat  bahwa  apabila wanita  tersebut  telah  melakukan  akad nikah  yang  sah,  maka  mereka  boleh melakukan  hubungan  biologis  tanpa harus  menunggu  kelahiran  bayi  (anak) tersebut.
B. Pandangan Imam Ahmad bin Hambal  Tentang  Hamil  di  luar Nikah dan Satus Nasab Anaknya Imam  Hanafi  dan  Imam  Hambali menyatakan,  anak  perempuan  hasil  zina itu  haram  untuk  dikawini  sebagai  mana keharaman  anak  perempuan  yang  sah. Sebab  anak  perempuan  tersebut  adalah merupakan darah-dagingnya sendiri. Dari  segi  bahasa  dan  tradisi  masyarakat atau  disebut  dengan ‘urf dia  adalah anak sendiri. Tidak diakuinya ia sebagai seorang syar’i dari  sisi  hukum  waris, tidak  berarti  ia  bukan  anak  kandungnya secara  hakiki,  namun  yang  dimaksud disini  adalah  menafikan  akibat-akibat syar‟inya  saja,  misalnya  hukum  waris dan memberi nafkah.
Imam  Hanafi  dan  Imam  Hambali berpendapat atau mengemukakan bahwa
zina  itu  dapat  menyebabkan  keharaman mushaharah ,  maka  kalau  seorang  laki- laki  itu  haram  untuk  mengawini  anak perempuan dan ibu wanita yang dizinahinya  itu.  Sedangkan  wanita  itu sendiri  haram  pula  dikawini  oleh  ayah dan  anak  laki-laki  dari  pria  yang menzinahinya. (Muhammad Jawad Mughniyah, 2007 : 331-332).
Kedua  mazhab  tidak  membedakan antara  terjadinya  perzinahan  sebelum dan  sesudah  perkawinan.  Andai  kata seorang  laki-laki  yang  berzinah  dengan mertua  wanitanya,  atau  seorang  anak berzina  dengan  istri  ayahnya  (ibu tirinya),  maka  istrinya  menjadi  haram bagi suaminya untuk selama-lamanya.
Dalam kitab Multaqial Anhar yang ditulis  seorang  ulama  Hanafi  (Jilid  I, bab Al-Zawaj ) disebutkan bahwa, manakala ada seorang laki-laki membangunkan istrinya untuk dia campuri, tapi bagian tanganya menyentuh bagian tubuh anak perempuan tirinya, kemudian dia mengelusnya  dengan  penuh  birahi,  dan memang  anak  perempuan  itu  juga mengundang  hasrat  birahi,  lantaran  ia menyangka  bahwa  wanita  yang  dia setubuhi  itu  adalah  istrinya,  maka istrinya  itu  menjadi  haram  baginya untuk selama-lamanya. (Muhammad Jawad Mughniyah, 2007 : 337).
Imam  Syafi‟i  mengatakan  bahwa perzinahan  itu  tidak  menyebabkan adanya  suatu  keharaman mushaharah berdasarkan  hadits  yang  artinya  “yang haram  itu  tidak  bisa  mengharamkan (membuat  haram)  sesuatu  yang  halal. (Mustafa Al- Bugha, 2010 : 344).
Maka jika seorang laki-laki berzina  dengan  seorang  perempuan, lalu  setelah  enam  bulan  perempuan  itu membawa  seorang  anak  yang  mungkin hasil  dari  perzinahan  tersebut,  maka
tidak  terdapat  perbedaan  antara  para ulama bahwa tidak ada hubungan nasab antara  anak  tersebut  dengan  laki -laki itu  dan  antara  keduanya  pun  tidak saling mewarisi.
Imam  Abu  Hanifah  dan  Imam
Ahmad berpendapat bahwa mengatakan, “tidak dibolehkan  baginya menikahi  wanita  tersebut”,  lalu  para pengikut Abu Hanifah berbeda pendapat  masalah  mengenal    alasan yang diharamkannya pernikahan tersebut.  Pendapat  golongan  pertama mengatakan,  diharamkannya  laki -laki itu  menikahi  wanita  tersebut  karena  ia adalah  anak  perempuan  dari  wanita yang  dulu  pernah  berzina  dengannya dan  bukan  karena  ia  anak  sebagai  anak hasil dari zina. Dan menurutnya, karena perzinahan  itu  maka  ditetapkannya suatu keharaman mushaharah sebagaimana  telah  di  uraikan,  sehingga tidak  ia  tidak  haram  untuk  dinikahi oleh ayahnya dan anak laki-laki tersebut”. (Sabri Samin, 2010 : 4).
Sedangkan  orang-orang  terakhir dari penganut mazhab ini mengemukakan  bahwa,  “diharamkan menikahi  anak  perempuan  itu  karena  ia diciptakan dari air maninya. Berdasarkan  hal  tersebut  ia  haram dinikahi  olah  ayah  dan  anak  laki -laki dari  laki-laki  yang  berzina  itu”.  Dan inilah  pendapat  yang  paling  sha hih menurut  pendapat  mereka.  (Syaikh Hasan Ayyub, 2001 : 132-133).
Kata  Imam  Abu  Hanifah  “tidak boleh disetubuhinya sebelum lewat satu kali  haid  saja,  atau  sampai  bersalin kalau ia hamil”, Imam Malik memakruhkan  kita  untuk  menikahi wanita  pezina.  Sedangkan  kata  Imam Ahmad  “tidak  boleh  dinikahi  wanita- wanita  yang  telah  dizina,  kecuali dengan  dua  syarat  yaitu  :  a) Istibra’ (selesai  bersalin  kalau  hamil  dan dengan  tiga  kali  haid,  kalau  tidak hamil),  b)  Telah  bertaubat  dari  zina. (Muhammad  Hasbi  As  Shiddieqy,  1997
: 243-244).
Kesimpulannya adalah bahwa Imam  Ahmad  bin  Hambal  berpendapat bahwa  perkawinan  hamil  di  luar  nikah dengan  laki-laki  yang  menghamilinya tidak boleh dilaksanakan kecuali mereka bertaubat terlebih dahulu, dengan kata lain boleh namun bersyarat.  Untuk  perkawinan  hamil  di luar  nikah  dengan  laki-laki  yang  bukan menghamilinya hukumnya itu haram.
Imam  Ahmad  bin  Hambal  juga berpendapat bahwa wanita hamil di luar nikah  tetaplah  memiliki  masa ‘iddah sebagaimana  perempuan  yang  ditinggal mati  atau  ditalak  oleh  suaminya. Penetapan  mengenai  masa ‘iddah ini untuk  menjaga  kesucian  rahim,  yakni apakah  ia  mengandung  janin  dari  laki - laki  yang  menghamilinya  atau  tidak, bukan  sekedar  untuk  menghormati sperma  atau  janin  yang  disalurkan melalui perkawinan yang sah.
C. Persamaan  dan Perbedaan  Pandangan Imam  Syafi‟i  dan  Imam  Ahmad  bin Hambal  Tentang  Pernikahan  Wanita Hamil  di  luar  Nikah  dan  Status Nasab Anaknya
Di  dalam  ensiklopedia  hukum Islam  keturunan  atau  kerabat  biasanya disebut  nasab,  pertalian  kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, salah satu akibat  dari  perkawinan  yang  sah. Ulama  fikih  mengatakan  bahwa  nasab merupakan  salah  satu  pondasi  yang kokoh dalam membina kehidupan rumah  tangga  yang  bisa  mengikat. (Abdul Aziz Dahlan, 2013 : 1304).
Nasab  adalah  merupakan  suatu nikmat yang paling besar yang diturunkan  Allah  swt  kepada  setiap hamba-Nya  sesuai  dengan  firman  Allah SWT  dalam  QS.  al-Furqan,  [25]  :  54, yang berbunyi :
ۗا ٗرۡي ِصَو اٗب َ سَو ۥ ُ َلََعَجَف اٗ َشَۡب  ِءٓاَمۡم ٱ  َنِم  َقَلَخ يِ َّلَّ ٱ  َوُىَو ِدَق  َكُّبَر  َن َكََو ا ٗري ٤٥
Terjemahannya: “Dan  Dia  (pula)  yang  menciptakan manusia  dari  air  lalu  dia  jadikan
manusia  itu  (punya)  keturunan  dan mushaharah  dan  adalah  Tuhanmu  Maha Kuasa”.
Dalam  kaitan  ini  pula  seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya  dan  haram  bagi  seorang wanita  menisbahkan seorang anak kepada  yang  bukan  ayah  kandungnya. Rasulullah  Saw  bersabda  yang  artinya: “Wanita  mana  saja  yang  melahirkan anak melalui perzinahan, Allah mengabaikannya  dan  sekali-kali  tidak akan  dimasukkan  Allah  ke  dalam  surga dan lelaki mana saja mengingkari nasab anaknya, sedangkan dia mengetahuinya, maka Allah akan menghalanginya  masuk  surga”.  (HR. Abu  Dawud,  an-Nas‟i,  al-Hakim,  Ibnu Majah  dan  Ibnu  Hibban  dari  Abu Hurairah).  (Abdul  Aziz  Dahlan,  2013  : 1304).
Sebaliknya  anak  juga  dilarang menasabkan  dirinya  kepada  laki -laki selain  ayahnya  sendiri.  Dalam  hal  ini Rasulullah  Saw  mengatakan  :  “Siapa saja  yang  menasabkan  dirinya    kepada lelaki selain ayahnya sedangkan ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka diharamkan  baginya  surga.  (HR.  Al- Bukhari,  Muslim,  Ahmad  bin  Hambal, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Sa‟ad dan  Abu  Waqas).  (Abdul  Aziz  Dahlan, 2013 : 1305).
Terjadinya  nasab  atau  keturunan disebabkan antara lain, yaitu :
a. Penyebab Nasab Ulama bersepakat menyatakan bahwa  nasab  seseorang  kepada  ibunya terjadi  disebabkan  kehamilan  yang disebabkan  hubungan  seksual  yang dilakukannya  dengan  seorang  lelaki, baik hubungan itu dilakukan
berdasarkan akad nikah maupun melalui perzinahan.
Adapun  nasab  anak  terhadap  ayah bisa terjadi karena tiga hal :
1) Nasab melaui perkawinan yang sah Ulama  fikih  menyatakan    sepakat dalam  menyatakan  bahwa  anak  yang lahir  dari  seseorang  wanita  dalam
suatu  sebuah  perkawinan  yang  sah dinasabkan  kepada  suami  wanita tersebut.  Hal  ini  sejalan  dengan bunyi  hadits  sebagai  berikut  yang artinya:  “Anak  itu  bagi  siapa  yang menggauli ibunya (dalam nikah yang sah)”.  Untuk  itu disyaratkan  tiga  hal sebagai berikut :
a) Suami  tersebut  seorang  yang memungkinkan  dapat  memberi keturunan, sehingga menurut kesepakatan  ulama  fikih  adalah seorang laki-laki yang telah baliqh.  Oleh  sebab  itu,  nasab tidak  bisa  terjadi  dari  lelaki  yang tidak  mampu  atau  tidak  sanggup melakukan  senggama  atau  lelaki yang  tidak  mempunyai  kelamin, kecuali bisa diobati.
b) Menurut  ulama  Mazhab  Hanafi, anak  itu  lahir  enam  bulan  setelah perkawinan. Jumruh ulama menambahkannya  dengan  syarat suami istri telah melakukan hubungan  intim  atau  senggama. Jika  kelahiran  anak  itu  kurang dari enam bulan menurut
kesepakatan  ulama  fikih  maka anak  yang  lahir  itu  tidak  bisa dinasabkan  kepada  suami  wanita itu.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa kehamilan  terjadi  sebelum  akad nikah,  kecuali  apabila  suami tersebut bisa mengakuinya. Pengakuan tersebut harus diartikan sebagai pernyataan bahwa  wanita  itu  hamil  sebelum akad  nikah.  Bisa  juga  kehamilan itu  terjadi  dalam  perkawinan yang  akadnya  fasid  atau  karena terjadinya  hubungan  senggama syubhat.  Jika  demikian  halnya,
menurut Wahbah az-Zuhaili merupakan  seorang  ahli  fikih  di Universitas  Damascus,  Suriah, maka anak tersebut dapat dinasabkan  kepada  suami  wanita tersebut  demi  kemaslahatan  anak tersebut.
c) Suami  istri  bertemu  minimal  satu kali  setelah  akad  nikah.  Hal  ini disepakati  ulama  fikih.  Namun mereka  berbeda  pendapat  dalam mengartikan kemungkinan bertemu tersebut, apakah pertemuan itu bersifat aktual atau menurut perkiraan. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa  pertemuan  berdasarkan kekiraan  logika  bisa terjadi.  Oleh sebab itu, apabila  wanita tersebut hamil selama enam bulan sejak ia diperkirakan bertemu dengan suaminya,  maka  anak  yang  telah lahir dari kandunganya itu dinasabkan kepada suaminya. Misalnya,  seorang  wanita  yang lahir  dari  Timur  menikah  dengan seorang  laki-laki  dari  Barat  dan mereka tidak bertemu selama satu tahun,  tetapi  lahir  anak  setelah enam  bulan  sejak  akad  nikah dilangsungkan.  Anak  tersebut  di nasabkan  kepada  suami  wanita ini. Menurut Mazhab Hanafi, bisa saja  terjadi  pertemuan  melalui kekeramatan seorang sufi sehingga seseorang bisa menempuh jarak yang jauh dalam waktu yang singkat. Namun logika  seperti  ini  ditolak  oleh jumruh  ulama.  Menurut  mereka, kehamilan  bisa  terjadi  apabila suami istri tersebut dapat bertemu secara aktual atau secara langsung serta pertemuan
tersebut memungkinkan bagi mereka melakukan senggama. Inilah  yang  dimaksud  Rasulullah Saw melalui sabdanya yang artinya:  “Anak  itu  bagi  siapa yang  mengauli  ibunya”.  Menurut Wahhab  az-Zihaili,  perbedaan pendapat ini muncul karena ulama Mazhab Hanafi mengaggap  bahwa  pengingkaran seorang  lelaki  terhadap  anak hanya  bisa  terjadi  melalui lian , namun jumruh ulama berpendapat
bahwa pengingkaran terhadap anak  tersebut  selain  melalui lian juga  bisa  dengan  cara  lainya, yaitu  ketika  suami  tidak mungkin bertemu  secara  aktual  dengan istrinya. (Muhammad Jawad Mughniyah, 2007 : 339). Apabila  anak  itu  lahir  setelah terjadi  perceraian  antara  suami  istri, maka untuk menentukan apakah anak itu  bernasab  kepada  suami  wanita tersebut
terdapat beberapa kemungkinan. a. Ulama  fikih  sepakat  menyatakan apabila  seorang  suami  menalak istrinya setelah melakukan hubungan bersenggama dan
kemudian  lahir  anak  kurang  dari enam  bulan  setelah  perceraian terjadi,  maka  anak  itu  dinasabkan kepada  suami  wanita  tersebut. Apabila  kelahiran  anak  itu  lebih dari  enam  bulan  sejak  terjadinya perceraian, sedangkan suami tidak menyenggamainya  sebelum  cerai, maka  anak  tersebut  tidak  bisa dinasabkan kepada suaminya.
b. Apabila suami menceraikan
setelah melakukan hubungan senggama,  baik  cerai  tersebut melalui  talak raj’i maupun  talak ba’in, atau karena kematian suami, maka terdapat dua kemungkinan: 1) Apabila  anak  lahir  sebelum habisnya masa maksimal kehamilan  setelah  perceraian atau  kematian  suami,  maka anak itu bernasab kepada suaminya. Masa maksimal
kehamilan  menurut  Mazhab
Hanafi  dan  Maliki dalam  salah satu  riwayatnya  adalah  dua tahun,  menurut  ulama  Mazhab Syafi‟i  dan  Hambali  empat tahun,  dan  menurut  pendapat yang popular dikalangan Mazhab  Maliki  adalah  lima tahun.  (Abdul  Aziz  Dahlan, 2013 : 1305). 2) Apabila anak itu lahir melebihi waktu maksimal kehamilan tersebut  (yang  diperhitungkan sejak terjadinya perceraian atau kematian suami), menurut jumruh  ulama  anak  itu  tidak bisa  dinasabkan  kepada  suami wanita tersebut.   Ulama Mazhab Hanafi mengemukakan   rincian  yaitu sebagai berikut : a) Jika perceraian itu termasuk  talak raj’i dan wanita  itu  mengaku  bahwa iddah nya belum habis, maka  anak  itu  boleh  di nasabkan  kepada suaminya, baik  anak  itu  lahir  sebelum masa dua tahun sejak terjadinya  perceraian  dan maupun melebihi dari masa dua tahun, karena suaminya dalam  talak raj’i masih boleh  melakukan  senggama dengan  istrinya  itu  dan senggama itu dianggap sebagi pertanda rujuk. Apabila wanita itu mengakui  bahwa iddah nya telah habis atau telah menempuh masa enam puluh  hari  (menurut  Imam Abu  Hanifah)  atau  tiga puluh sembilan hari (menurut kedua sahabatnya,  Imam  Yusub dan  Imam  Muhammad  bin Hasan  asy-Syaibani),  maka anak itu tidak boleh dinasabkan  kepada  suami wanita tersebut. b) Jika perceraian itu termasuk  talak ba’in atau karena  kematian  suami  dan wanita itu tidak boleh mengakui iddah nya  telah habis,  maka  anak  itu  tidak bisa dinasabkan pada suami wanita  itu,  kecuali  apabila anak  itu  lahir  sebelum  dua
tahun.  Akan  tetapi  apabila anak  itu  lahir  setelah  dua tahun  sejak  perceraian  atau kematian suami, maka anak itu  tidak  bernasab  kepada suami wanita tersebut.
(Abdul Aziz Dahlan, 2013 : 1307). 2) Melaui Perkawinan Fasid Pernikahan fasid adalah merupakan  istilah  pernikahan  yang dilangsungkan
dalam keadaan kekurangan  syarat,  seperti  tidak  ada wali  (bagi  Mazhab  Hanafi  wali  tidak menjadi  syarat  sahnya  perkawinan) dan  tidak  ada  saksi  atau  saksinya  itu saksi palsu. Menurut kesepakatan ulama  fikih,  penetapan  nasab  anak yang  lahir  dalam  pernikahan  sama dengan penetapan anak dalam pernikahan  sah.  Akan  tetapi  ulama fikih  mengemukakan  tiga  syarat  dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan fasid tersebut.
a) Suami mempunyai kemampuan menjadikan  istrinya  hamil,  yaitu seorang yang baliq dan tidak mempunyai  penyakit  yang  dapat menyebabkan istrinya tidak hamil. b) Hubungan senggama bisa dilaksanakan, anak dilahirkan waktu enam  bulan  setelah  akad  nikah  atau melakukan hubungan senggama, maka anak itu tidak  bisa  dinasabkan kepada suami wanita tersebut.
Apabila  anak  itu  lahir  setelah pasangan  suami  istri  melakukan senggama dan berpisah, baik melalui  hakim  maupun  tidak,  dan anak itu lahir sebelum masa maksimal  kehamilan,  maka  anak  itu tidak  bisa  dinasabkan  kepada  suami wanita itu.
3) Melalui  hubungan  senggama  karena adanya syubhah  an  nikah (nikah subhat)
Hubungan senggama syubhat terjadi  bukan  dalam  perkawinan  yang sah  atau fasid dan  bukan  pula  dari perbuatan zina. Senggama syubhat bisa
terjadi  akibat  kesalahpahama n  atau kesalahan informasi. Misalnya, seorang  pria  melakukan  perkawinan dengan seorang wanita yang sebelumnya  tidak  dikenal.  (Abdul Aziz Dahlan, 2013 : 1306). Contoh lain dalam keadaan malam yang  sangat  gelap.  Seorang  lelaki menyenggamai seorang wanita
dirumahnya  karena  mengira  wanita  itu adalah  istrinya.  Dalam  kasus  seperti ini,  apabila  wanita  iu  melahirkan  enam bulan  atau  lebih  (masa  maksimal kehamilan) setelah terjadinya senggama tersebut,  maka  anak  yang  lahir  itu dinasabkan kepada lelaki yang menyetubuhinya itu. Akan tetapi, apabila  anak  itu  lahir  melebihi  masa maksimal  kehamilan  seseorang  wanita, maka  anak  itu  tidak  bisa  dinasabkan kepada  lelaki  yang  menyetubuhi  lelaki itu.
Cara  menetapkan  nasab  adalah sebagai  berikut.  Ulama  fikih  sepakat menyatakan  bahwa  nasab  seorang  anak dapat  ditetapkan  melalui  tiga  cara, yaitu :
1. Melalui  nikah  shahih  atau fasid. Ulama  fikih  sepakat  menyatakan bahwa  nikah  yang  sah  dan  fasid merupakan  salah  satu  cara  dalam menetapkan  nasab  seorang  ana k kepada ayahnya, sekalipun pernikahan  dan  kelahiran  anak  itu tidak  didaftarkan  secara  resmi  pada instansi terkait. (Abdul Aziz Dahlan, 2013 : 1306).
2. Melaui  pengakuan  atau  gugatan terhadap anak. Ulama fikih
membedakan antara pengakuan
terhadap anak dan pengakuan terhadap selain anak. Seperti saudara,  paman  atau  kakek.  Jika seorang  lelaki  mangakui  bahwa seorang  anak  adalah  anaknya  atau sebaliknya  seorang  anak  kecil  yang telah baliq (menurut  jumruh  ulama) atau mumayyis (menurut ulama mazhab  Hanafi)  mengakui  seorang lelaki adalah ayahnya, maka
pengakuan  itu  dapat  dibenarkan  dan anak  itu  dinasabkan  kepada  lelaki tersebut,  apabila  melalui  syarat - syarat sebagai berikut:
a. Anak  itu  tidak  jelas  nasabnya,
tidak diketahui ayahnya.  Apabila ayahnya diketahui maka pengakuan itu batal, karena Rasulullah Saw mencela seseorang  yang  mengakui  dan menjadikan  anak  orang  lain sebagai nasabnya. (HR. Al - Bukhari,  Muslim,  Abudawud, Ahmad  bin  Hambal  dan  Ibnu Majah  dari  Sa‟d  bin  Abu Waqas).  Ulama  fikih  sepakat menyatakan  bahwa  apabila  anak itu  adalah  anak  yang  dinafikan melalui lian , maka tidak dibolehkan  seorang  mengakui nasabnya,  selain  suami  yang me lian ibunya.
b. Pengakuan  itu  logis.  Maksudnya seseorang  yang  mengakui  ayah dari anak tersebut usianya berbeda  jauh  dari  anak  yang  di akui sebagai nasabnya. Demikian pula  halnya,  apabila  seorang mengakui  nasab  seorang  anak tetapi  kemudian  datang  lelaki lain  yang  mengakui  nasab  anak tersebut.  Dalam  kasus  seperti  ini terdapat
dua pengakuan, sehingga  hakim  perlu  meneliti lebih  jauh,  tentang  siapa  yang berhak  terhadap  anak  tersebut. (Abdul  Aziz  Dahlan,  2013  : 1306).
c. Apabila anak itu telah baliq dan berakal,  menurut  jumruh  ulama atau  telah mumayyis, menurut ulama  Mazhab  Hanafi  maka kalau anak tersebut
membenarkan  pengakuan  laki - laki  tersebut.  Akan  tetapi,  syarat ini  tidak  diterima  oleh  mazhab Maliki  karena  menurut  mereka, nasab  merupakan  hak  dari  anak, bukan ayah.
d. Lelaki  yang  mengakui  nasab anak  tersebut  menyangkal  bahwa anak  tersebut  anaknya  dari  hasil hubungan perzinahan, karena perzinahan  tidak  bisa  menjadi dasar penetapan nasab anak.
Apabila syarat-syarat diatas terpenuhi,  maka  pengakuan  nasab terhadap  seseorang  adalah  sah  dan anak  tersebut  berhak  mendapatkan nafkah,  pendidikan  selayaknya,  dan harta  warisan  dari  ayahnya  tersebut. Ketika  itu  ayah  yang  telah  mengakui anak  tersebut  sebagai  anaknya  tidak boleh  mencabut  pengakuannya,  karena nasab tidak bisa dibatalkan.
Batas  minimal  kehamilan  adalah sebagai berikut :
Seluruh  Mazhab  fikih,  baik  sunni maupun  syi‟ah,  sepakat  bahwa  batas minimal  kehamilan  adalah  enam  bulan. Sebab  dalam  QS.  Al-Ahqaf  ayat  15 menentukan bahwa masa kehamilan dan penyusuan anak adalah tiga puluh bula. (Muhammad  Jawad  Mughniyah,  2007  : 385).
Allah  SWT  berfirman  dalam  QS. al-Ahqaf, [46] : 15, yang berbunyi :
َٰ َسو ِ ۡلَ ٱ اَنۡي َّصَوَو
ٰٓۖاٗىۡرُل ُوۡتَع َض َوَو اٗىۡرُل ۥُوُّمُٱ ُوۡتَلَ َحَ ٰٓۖاًنَٰ َ سۡح ِ ا ِوۡي َ ِلََِٰوِب َن
َينِعَبۡرَٱ  َغَلَبَو  ۥُهَّد ُشَٱ  َغَلَب  اَذ ِ
ا  َٓ َّتَّح ٞۚاًرۡي َش  َنوُثَٰ َلَث ۥُ ُلََٰ  َصِفَو ۥُ ُلَۡ َحََو َع  َتۡمَعۡهَٱ  ٓ ِتَِّم ٱ  َكَتَمۡعِه  َرُك ۡشَٱ  ۡنَٱ ٓ ِنِۡعِزۡوَٱ  ِّبَر َلاَق ٗةَن َ س
َ َلََعَو َّ َلَ ُتۡبُث  ِّنِ ِ ا  ٰٓۖٓ ِتَِّيِّرُذ  ِفِ  ِلِ  ۡحِل ۡصَٱَو  ُوَى َضۡرَت اٗحِلَٰ  َص  َلَ ۡعَۡٱ  ۡنَٱَو  َّي َ ِلََِٰو َينِمِل ۡسُمۡم ٱ َنِم  ِّنِ ِ اَو  َكۡيَم ِ ا ٥٤
Terjemahannya: “Kami  perintahkan  kepada  manusia supaya  berbuat  baik  kepada  dua  orang ibu  bapaknya,  ibunya  mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya  dengan  susah  payah (pula). Mengandungnya
sampai menyapihnya  adalah  tiga  puluh  bulan, sehingga  apabila  dia  telah  dewasa  dan umurnya  sampai  empat  puluh  tahun  ia berdoa:  "Ya  Tuhanku,  tunjukilah  aku untuk  mensyukuri  nikmat  Engkau  yang telah  Engkau  berikan  kepadaku  dan kepada  ibu  bapakku  dan  supaya  aku
dapat  berbuat  amal  yang  saleh  yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku  dengan  (memberi  kebaikan) kepada  anak  cucuku.  Sesungguhnya aku  bertaubat  kepada  Engkau  dan sesungguhnya  aku  termasuk  orang- orang yang berserah diri"
Menyapih  adalah  menghentikan masa  penyusuan.  Sedangkan  Allah SWT  berfirman  dalam  QS.  Luqman, [31] : 14, berbunyi :
ِفِ ۥُ ُلََٰ  َصِفَو  ٖنۡىَو  َ َلََع اًنۡىَو ۥُوُّمُٱ ُوۡتَلَ َحَ ِوۡيَ ِلََِٰوِب  َنَٰ  َسوِ ۡلَ ٱ اَنۡي َّصَوَو ُير ِصَمۡم ٱ ََّلِ ِ ا  َكۡي َ ِلََِٰوِمَو  ِلِ  ۡرُك ۡش ٱ ِنَٱ ِ ۡينَماَع ٥٥
Terjemahannya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia  (berbuat  baik)  kepada  dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya  dalam  keadaan  lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah  kepada-Ku  dan  kepada dua  orang  ibu  bapakmu,  hanya  kepada - Kulah kembalimu”.
Kalau  kita  lepaskan  waktu  dua tahun  itu  dari  waktu  tiga  puluh  bulan, maka  yang  tersisa  adalah  enam  bulan dan  itulah  masa  minimal  kehamilan. Ilmu  kedokteran  modern  mengaitkan pendapat  ini  dan  para  ahli  hukum Prancis mengambil pendapat serupa ini.
Dari  pernyataan  tersebut  di  atas muncullah  beberapa  hukum,  sebagai berikut :
1. Apabila  seorang  wanita  dan laki-laki kawin,  lalu  melahirkan  seorang  anak dalam  keadaan  hidup  dan  sempurna bentuknya  sebelum  enam  bulan, maka  anak  tersebut  tidak  bisa dikaitkan nasabnya
dengan suaminya. Syaikh  al-Mufid dan Syaikh al-Thusi dari Mazhab
Imamiyah  dan  Syaik  Muyuddin  Abd al-Hamid  dari  Imam  Hanfi,  bahwa nasab  anak  tersebut  tergantung  pada suami  wanita  tersebut.  Kalau  dia mau  dia  bisa  mengaitkan  nasabnya dengan dirinya. Ketika suami mengakui  anak  tersebut  sebagai
anaknya, maka anak tersebut menjadi  anaknya  yang  sah  secara syar’i yang memiliki hak-hak sebagaimana mestinya anak yang sah dan  dia  pun  punya  hak  pula  atas anak-anak  seperti  itu.  Kalau  suami istri itu bersengketa tentang lamanya waktu  bergaul  mereka,  misalnya  si istri  mengatakan  kepada  suaminya “engkau  telah  bergaul  denganku sejak  enam  bulan  atau  lebih,  karena itu  anak  ini  adalah  anakmu,”  lalu suaminya  menjawab,  “Tidak,  aku baru  menggaulimu  kurang  dari  enam bulan,  karena  itu  anak  ini  bukan anakku”.  Menurut  Imam  Hanafi, istrinya  itu  yang  benar  dan  yang diberlakukan adalah ucapannya tanpa  harus  disumpah  lebih  dahulu.
Menurut  Imamiyah,  kalau  ada  fakta dan petunjuk-petunjuk yang mendukung  ucapan-ucapan  istri  atau suami,  maka  yang  diberlakukan adalah pendapat pihak yang mempunyai  bukti  atau  petunjuk tersebut,  tetapi  bila  bukti-bukti  dan petunjuk-petunjuk  seperti  itu  tidak ditemukan sehingga persoalan menjadi  tidak  jelas,  maka  hakim memenangkan  ucapan  istri  sesudah disumpah lebih dahulu bahwa suaminya telah mencampurinya sejak enam  bulan  lalu,  lalu  anak  tersebut dinyatakan  sebagai  anak  suaminya itu.  (Muhammad  Jawad  Mughniyah, 2007 : 387).
2. Apabila seorang suami telah menceraikan  istrinya  sesudah  dia mencampurinya,  lalu  istrinya  itu menjalani iddah, dan  sesudah  habis masa iddah nya  dia  kawin  dengan laki-laki  lain.  Kemudian  sesudah kurang dari enam bulan dari perkawinannya dengan suaminya yang  kedua,  tetapi  enam  bulan  lebih dia (istri) dikaitkan dengan pencampurannya  dengan  suami  yang pertama.  Tetapi  anak  tersebut  lahir sesudah  enam  bulan  perkawinannya dengan  suaminya  yang  kedua,  maka
anak  itu  dikaitkan  nasabnya  dengan suaminya yang kedua itu.
3. Apabila  seorang  wanita  diceraikan suaminya  lalu  dia  kawin  dengan laki-laki  lain  dan  melahirkan  anak kurang  dari  enam  bulan  di  hitung dari percampurannya dengan
suaminya  yang  kedua, dan  lebih  dari batas  maksimal  kelahiran  dihitung dari
percampurannya dengan suaminya  yang  pertama,  maka  anak itu  dilepaskan  dari  kedua  suami tersebut.  Misalnya.  Seorang  wanita telah  melalui  masa  delapan  bulan semenjak  diceraikan  suaminya,  lalu dia  kawin  lagi  dengan  laki-laki  lain, lalu  tinggal  bersama  selama  lima bulan  dan  melahirkan  anak.  Karena kita  telah  memberlakukan  anggapan bahwa  kehamilan  minimal  adalah enam  bulan,  maka  kita  tidak  bisa mengaitkan  anak  tersebut  dengan suaminya  yang  pertama  lantaran masa  bercerainya  sudah  lewat  satu tahun,  dan  maka  tidak  pula  bisa menyatukannya  dengan  suaminya yang  kedua  karena  masa  berkumpul mereka  kurang  dari  enam  bulan. Masalah  seperti  ini  betul-betul  bisa terjadi  sepenuhnya  bila  kita tetapkan berdasarkan  ketetapan  yang  ada. (Muhammad Jawad Mughniyah, 2007 : 387). Persoalanya, bahwa dalam realitas kehidupan    masyarakat    tidak    dapat dihindari    adanya  hamil  di  luar  nikah. Hamil  di  luar  nikah  adalah  tindakan yang  pada  dasarnya  sangat  tidak dianjurkan  oleh  agama,  karena  agama mengajarkan  manusia  pada  kebajikan, namun  demikian  praktik  ini  masih banyak  kita  jumpai  di  masyarakat. (Aladin, Jurnal
Masalah-Masalah
Hukum,  Jilid  46  No.  3,  Juli  2017  :
240). Kawin
hamil merupakan fenomena  yang  semangkin  marak  di masyarakat  akhir-akhir  ini.  Bahkan seolah-olah  kawin  hamil  telah  menjadi bagian  dari  budaya  yang  berkembang
dalam  masyarakat  kita.  (Dedi,  Jurnal al-Afkar, Vol. 4, No. 1, Juli 2019 : 77).
Jadi kesimpulan dari hasil penelitian  ini,  bahwa  anak  hasil  zina tidak  memiliki  nasab  dari  pihak  laki - laki.  Dalam  artian  si  anak  itu  tidak diwarisi  oleh  bapaknya.  Meskipun  si laki-laki yang menzinahinya, menaburkan  benih  ini  mengaku  yang dikandung itu anaknya. Tetapi pengakuan  ini  tidak  sah,  karena  anak tersebut  hasil  hubungan  di  luar  nikah. Paling  cepat  umur  kehamilan  adalah enam  bulan.  Apabila  perkawinan  itu telah  lebih  dari  enam  bulan  lalu  anak itu  lahir,  maka  anak  itu  dinisbatkan kepada suaminya. Sebaliknya, jika anak itu  lahir  kurang  dari  enam  bulan,  maka anak itu dinisbatkan kepada ibumya.

## KESIMPULAN
Dari  uraian  di  atas  pendapat tentang  perkawinan  hamil  di  luar  nikah dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa,  Hamil di  luar  nikah  dan  status  nasab  anak dalam  perspektif  Imam  Syafi‟i  dan Imam Ahmad bin Hambal.
Imam  Syafi‟i  berpendapat  bahwa perkawinan  akibat  hamil  di  luar  nikah adalah sah, perkawinan boleh dilangsungkan  ketika  seorang  wanita sedang  dalam  keadaan  hamil.  Baik perkawinan  itu  dilakukan  dengan  laki - laki  yang  menghamilinya  atau  pun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.  Kebolehan  ini  adalah kebolehan  yang  mutlak,  maksudnya tidak ada syarat apapun untuk kebolehan  pernikahan  ini.  Argumentasi Imam Syafi‟i tentang kebolehan perkawinan  tersebut  adalah  karena wanita  tersebut  bukanlah  termasuk golongan  wanita  yang  haram  untuk dinikahinya.  Mazhab  Imam  Syafi‟i berpendapat  bahwa  zina  itu  tidak menetapkan    haramnya mushaharah (menjalin hubungan pernikahan) sehingga  dibolehkan  bagi  seorang  yang berbuat  zina  menikahi  ibu  dari  wanita yang dizinahinya.
Sedangkan pendapat Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa
perkawinan  hamil  di  luar  nikah  yang dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya  tidak  boleh,  kecuali mereka bertaubat terlebih dahulu. Sedangkan,  perkawinan  hamil  di  luar nikah  dengan  laki-laki  yang  bukan menghamilinya  itu  haram  hukumnya. Imam  Ahmad  bin  Hambal  berpendapat bahwa zina itu menyebabkan keharaman mushaharah ,  maka  kalau seorang  anak  laki-laki  melakukan  zina dengan  seorang  perempuan  maka  laki - laki itu haram mengawini anak perempuan dan ibu wanita yang dizinahinya  itu.  Sedangkan  wanita  itu sendiri  haram  pula  dikawini  oleh  ayah anak laki-laki dari pria yang menzinahinya.
Penulis menyimpulkan bahwa
setiap  mazhab  khusus  mazhab  Imam Syafi‟i  yang  digunakan  di  Indonesia, sepakat bahwa batas
minimal
kehamilan  adalah  enam  bulan,  apabila seorang wanita  dan laki-laki kawin lalu melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum  enam  bulan,  maka  anak tersebut  tidak  bisa  dikaitakan  dengan nasab atas nama suaminya.

## B. REKOMENDASI PENELITI
Setelah  memaparkan  hal-hal  yang berkaitan  masalah  di  atas  maka  penulis akan merekomendasikan kepada pembaca sebagai berikut :
1. Pembahasan  mengenai  perkawinan hamil  di  luar  nikah  sangatlah  luas, karena itu diharapkan
untuk
penelitian selanjutnya akan menghasilkan  penelitian  yang  lebih luas dan mendalam. Dan pembahasan  tersebut  agar  selalu dicari revensinya terhadap
perkembangan  pada  masa  kini,  agar peneliti tersebut tidak hanya menjadi
sebuah  bacaan  namun  bisa  menjadi rujukan sumber hukum yang jelas.
2. Menghadapi  perkembangan  zaman yang semangkin global dan terjadinya  degradasi  moral  terutama dikalangan  remaja,  diharapkan  agar para  orang  tua  selalu  menanamkan nilai-nilai agama kepada putra putrinya  sedini  mungkin,  sehingga dapat meminimalisasi terjadinya perkawinan  akibat  hamil  di  luar nikah.
3. Bagi  para  pemuda  yang  belum menikah, alangkah baiknya memahami  dan  menghargai  suatu hubungan  pernikahan  yang  sah  dan senantiasa  menjaga  diri  perbuatan zina  yang  memiliki  efek  panjang. Terutama  bagi  psikologis  anak  dari hasil zina tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Aladin, Pernikahan  Hamil  di  luar  Nikah  dalam  Perspektif  Kompilasi  Hukum  Islam dan Fiqih Islam di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di Kota Kupang) . Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46
No. 3, Juli 2017. Online https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15057 .
Asman, Pernikahan  di  Bawah  Umur  Akibat  Hamil  di  Luar  Nikah  dan  Dampak Psikologi  pada  Anak    di  Desa  Makrampai  Kalimantan  Barat, al-Istinbath  : Jurnal Hukum Islam Vol. 4, No. 1, 2019. Online
https://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/784 .
Ayyub, Hasan, Syaikh. Fikih Keluarga. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001. .
Azizi,  Abdul. Al-Ahwal  asy-Syakhsiyyah  fi  Asy-Syari’ah  al-islamiyyah. Terjemah Amir. Surabaya: Darul Hikmah, 2010.
Basri,  Hasan. Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama  dalam  Sistem  Hukum Nasional . Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
Bugha,  Mustafa. Fikih  Islam  Lengkap  Penjelasan  Hukum-Hukum  Islam  Madzhab Syafi’i. Surakarta: Media Zikir, 2010.
Dahlan,  Aziz,  Abdul. Ensiklopedia  Hukum  Islam. Makassar:  Ictiar  Baru  Van Hoeven, 2013.
Dedi, Perkawinan  Wanita  Hamil  Karena  Zina ,  Jurnal  al-Afkar,  Vol.  4,  No.  1,  Juli 2019. Online https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/60 .
https://pontianak.tribunnews.com/2019/03/18/pernikahan -dini-di-kalbar-masuk-5- besar-indonesia-dua-kabupaten-wilayah-pesisir-paling-tinggi?page=all.  Diakses pada tanggal 29 Oktober 2019.
Mahli,  Mudjab,  Ahmad. Wahai  Pemuda  Menikahlah .  Yogjakarta:  Menara  Kudus, 2002.
Mamidiy, Muammal. Halal dan Haram dalam Islam . Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003.
Mughniyah,  Jawad,  Muhammad. Kitab  al-Fiqh  al-Mahzahib  al-Kamzah. Jakarta, 2007.
Muhajir, Noeng. Metode Penelitian Kuantitatif. Yogjakarta: Rake Sarasin, 2000.
Muhammad, Allamah. Fikih Empat Mazhab. Bandung: Hasyimi, 2011.
Nilhakim, Kontroversi  Status  Perwalian  Anak  Luar  Nikah  Terhadap  Fenomena Married  by  Accident  dalam  Hukum  Islam  di  Indonesia, Shar-E  :  Jurnal  Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 5 No. 2, Juli 2019. Online http://ojs.iaisambas.ac.id/index.php/shar -e/article/view/102.
Rafeldi,  Mediya. Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan,  Wakaf dan Penyelenggaraan Haji. Jakarta: ALIKA, 2016.
Samin, Sabri. Fikih II . Makasar:Alauddin Perss, 2010.
Shiddieqy,  Asbi  Muhammad,  Tengku. Hukum-Hukum  Fiqh  Islam .  Semarang:  PT Pustaka Riski Putra, 1997.
Tamimi,  Faiz  Hamil,  Abdul  Wahid. Hamil  di  luar  Nikah .  Bandung:  Gema  Ilmu, 2018.
Tihami. Fikih Munakahat kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawalipers, 2014.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1, Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015.