## RELASI PUSAT-DAERAH DALAM PARADIPLOMASI BERMOTIF NASIONALISTIK:

## STUDI PERBANDINGAN KASUS SKOTLANDIA DAN PAPUA
Anggi Koenjaini Putri 1* , Dhania Aisyah Aurella 1 , Nurul Azizah Salma 1 , Ario Bimo Utomo 1
1 Departement of International Relations; Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur; Indonesia
*email: anggikunjainiputri@gmail.com

## Abstract
This research describes a comparison of the practice of paradiplomacy between Scotland and Papua with  the  main  focus  on  analyzing  the  relationship  between  the  central  government  and  local government in the two regions. These two different regions have three characteristics in common, namely they both have problems of separatism, both are recognized as autonomous regions by the central government, and there are para-diplomacy activities. This research uses a qualitative method with the data obtained based on secondary data through the study of literature. The purpose of this research is to determine the tendency of cooperative or conflictual relationships in the relationship between  the  central  government  and  local  government  in  the  two  regions  by  referring  to  the theoretical basis of Soldatos and Criekemans. The results of the research explain that the relationship between the center and local government of the two regions has the same pattern and is influenced by  the  dynamics  of  the  national  movement  and  does  not  have  the  authority  to  regulate  foreign relations. It is hoped that this research can be a reference for other writers in researching the practice of paradiplomacy with the background of the nationalism movement.

## Keywords: nationalism; Papua; paradiplomacy; Scotland

## Abstrak
Penelitian ini menjelaskan tentang perbandingan praktik paradiplomasi antara Skotlandia dan Papua dengan  fokus  utama  menganalisis  hubungan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  di  kedua wilayah.  Dua  wilayah  yang  berbeda  ini  memiliki  tiga  persamaan  karakteristik  yakni  keduanya memiliki masalah separatisme, keduanya juga diakui sebagai daerah otonom oleh pemerintah pusat, dan terdapat aktivitas paradiplomasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data-data yang  diperoleh  berdasarkan  data  sekunder  melalui  studi  literatur.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk mengetahui kecenderungan hubungan yang kooperatif atau konfliktual dalam hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di kedua wilayah dengan mengacu pada dua landasan teori dari Soldatos dan  Criekemans.  Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  hubungan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah di kedua wilayah memiliki pola yang sama dan dipengaruhi oleh dinamika gerakan nasional serta  tidak  memiliki  wewenang  dalam  mengatur  hubungan  luar  negeri.  Diharapkan  penelitian  ini dapat  menjadi  referensi  bagi  penulis  lain  dalam  meneliti  pengelolaan  praktik  paradiplomasi  yang berlatar belakang gerakan nasionalistik.
Kata Kunci : nasionalisme; Papua; paradiplomasi; Skotlandia
Anggi Koenjaini Putri, Dhania Aisyah Aurella, Nurul Azizah Salma, Ario Bimo Utomo

## Pendahuluan
Dalam dinamika perkembangan hubungan internasional, negara (state) yang bisa disebut sebagai  aktor  utama  seiring  berkembangnya  waktu  mengalami  perdebatan  dengan munculnya  aktor-aktor  baru  dalam  panggung  politik  internasional.  Dikutip  dalam Kuznetsov  (2015),  Keohane  &  Nye  pada  awal  tahun  1970-an  menyatakan  hubungan transnasional  dan  politik  dunia  memungkinkan  adanya  aktor  non-negara  seperti perusahaan multinasional  (MNC), LSM, rezim transnasional, pemerintah  regional, dan lain  sebagainya.  Kemunculan  para  aktor-non  negara  sebagai  bagian  dari  entitas  global tersebut  tidak  terlepas  dari  fenomena  globalisasi  yang  membawa  perubahan  akan perkembangan  teknologi  baru,  restrukturisasi  kelembagaan,  dan  migrasi  lintas  negara (Dickson, 2017). Dalam konteks praktik diplomasi yang pada umumnya dilakukan oleh negara kini juga dapat dilakukan oleh aktor non-negara yang kemudian dikenal dengan istilah  paradiplomasi.  Dikutip  dalam  Mukti  (2020),  paradiplomasi  diartikan  sebagai perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan  oleh  entitas sub-state atau  pemerintah  regional/pemda,  dalam  rangka memenuhi kepentingan secara spesifik. Praktik paradiplomasi dilakukan oleh aktor sub- nasional didasari oleh beberapa hal diantaranya berkembangnya ideologi regionalisme, nasionalisme sub-negara, penentuan nasib sendiri, dan lain sebagainya (Dickson, 2017).
Penelitian ini berfokus pada praktik paradiplomasi Skotlandia dan Papua sebagai studi  banding  dikarenakan  kedua  wilayah  ini  setidaknya  memiliki  tiga  persamaan karakteristik. (1) Keduanya memiliki masalah terkait gerakan dari kelompok revolusioner untuk mencoba menarik diri dari pemerintah pusat. Gerakan untuk memisahkan diri dari pemerintah pusat di Skotlandia ditandai dengan gerakan nasional yang telah terjadi cukup lama. Sebagai contoh tahun 1922 muncul The Scottish Chapbook yang ditandai dengan seorang  penyair  muda  Christopher  Murray  Grieve  yang  dikutip  dalam  ucapannya menuntut para penulis Skotlandia untuk mulai “berbicara dengan suara kita sendiri untuk zaman kita sendiri” (Siol nan Gaidheal, n.d.). Selanjutnya pada tahun 1934 muncul The Scottish  National  Party yaitu  gabungan  dari  partai  yang  telah  terbentuk  sebelumnya. Partai tersebut mengalami perubahan dalam tujuannya dari “Pemerintahan sendiri untuk Skotlandia  dengan  status  nasional  independen  dalam  kelompok  bangsa  Inggris”  ke “Parlemen  yang  akan  menjadi  otoritas  dalam  semua  urusan  Skotlandia”  (Siol  nan Gaidheal,  n.d.).  Selain  itu,  pertumbuhan  ekonomi  yang  bagi  masyarakat  Skotlandia
terdapat  ketimpangan  dengan  Inggris  memicu  rasa  kekecewaan  rakyat  Skotlandia terhadap parlemen Inggris karena menganggap Skotlandia sebagai daerah periferal dan terlalu  berorientasi  pada  pembangunan  di  London.  Hal-hal  tersebut  menyebabkan terjadinya gerakan untuk pemisahan diri Skotlandia dari pemerintah pusat Inggris (Putra, 2016). Hal  yang sama juga terjadi di  Papua yakni  adanya gerakan separatisme dengan terbentuknya  Organisasi  Papua  Merdeka  (OPM)  dan  Komite  Nasional  Papua  Barat (KNPB) (Rohim, 2014); (2) Keduanya juga diakui oleh pemerintah pusat sebagai otonom secara luas provinsi dibandingkan dengan provinsi lain. Adanya gerakan pemisahan diri dari  pemerintah  pusat  yang  dilakukan  Skotlandia  dan  Papua  berujung  pada  pemberian otonomi bagi kedua wilayah. Di Skotlandia, kuatnya rasa nasionalisme dari masyarakat menyebabkan terwujudnya referendum  pada tahun 1997 sehingga Skotlandia memiliki parlemennya  sendiri  yang  terdiri  dari  parlemen  Skotlandia  dan  Pemerintah  Skotlandia yang mana kedudukan masih tetap berada di bawah parlemen Britania Raya (Putra, 2016). Sedangkan di Papua, untuk menghindari terjadinya disintegrasi bangsa akibat terjadinya konflik  dan  gerakan  sepratisme  yang  muncul  di  Papua,  maka  pemerintah  pusat mengeluarkan UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (Rohim, 2014); (3) Skotlandia dan Papua juga sama-sama melakukan praktik paradiplomasi. Sebagai contoh, Skotlandia berkomitmen untuk mengembangkan hubungan jangka panjang dengan Cina sejak  tahun  2006  dengan  berfokus  kerja  sama  di  bidang  budaya  dan  pembangungan ekonomi.  Selain  itu  Papua  juga  melakukan  paradiplomasi  dengan  adanya penandatanganan LoI antara Provinsi Papua dan Provinsi Madang, Papua New Guinea. Kerja sama yang dilakukan terkait bidang ekonomi, industri & perdagangan, pariwisata, kesehatan, sosial budaya, dan lain sebagainya (Suara Papua, 2018).
Otonomi yang diberikan kepada Skotlandia dan Papua dibuktikan dengan adanya Scotland Act 1998 dan UU No.21 Tahun 2001. Hanya dalam hubungan luar negeri dan aktivitas  paradiplomasi,  keduanya  tidak  diberikan  otonomi  untuk  menjalankan  hal tersebut sehingga persoalan hubungan luar negeri harus melalui persetujuan pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dalam Scotland Act 1998 di mana hubungan internasional dan urusan  luar  negeri  merupakan  hal  yang  dicadangkan.  Sehingga  tidak  berada  dalam pengaruh pemerintahan yang didevolusikan (gov.uk, 2013). Sedangkan dalam UU No.21 Tahun  2001  Bab  IV  Pasal  4  tentang  Kewenangan  Daerah  di  mana  poin  (6)  dan  (7) menyatakan bahwa perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang berkaitan
Anggi Koenjaini Putri, Dhania Aisyah Aurella, Nurul Azizah Salma, Ario Bimo Utomo
dengan  kepentingan  Provinsi  Papua  dilaksanakan  setelah  mendapat  pertimbangan Gubernur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan Provinsi Papua dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga atau badan di luar negeri  yang  diatur  dengan  keputusan  bersama  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan (UU No. 21 Tahun 2001).
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  penelitian  ini  berupaya  untuk  mengkaji bagaimana  praktik  paradiplomasi  di  Skotlandia  dan  Papua  serta  apakah  hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di kedua wilayah ini termasuk kooperatif atau konfliktual.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui bagaimana pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  dalam  menjalankan  hubungan  paradiplomasi  di  wilayah yang sedang diteliti.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dan  menggunakan  pendekatan  secara deskriptif  untuk  memberikan  penafsiran  yang  lebih  dalam.  Data-data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  berasal  dari  berbagai  sumber  antara  lain  buku,  jurnal,  laporan, undang-undang, artikel daring dan beberapa pustaka yang relevan. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis untuk mengetahui bagaimana fakta-fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena-fenomena yang terjadi dalam pengelolaan paradiplomasi di kedua pemerintah daerah  yaitu  Pemerintah  Skotlandia  dan  Pemerintah  Papua  berjalan.  Kemudian  data tersebut  diolah menggunakan teori yang dibawa  oleh Soldatos (1990) yang membahas tipologi perilaku negara terhadap aktivitas paradiplomasi daerahnya serta menggunakan teori  dari  Criekemans  (2008)  tentang  hubungan  pusat  dan  daerah  dalam  membagi kedaulatan dalam aspek hubungan internasional.

## Kerangka Teori
Untuk mengulas rumusan masalah di atas, penulis akan menggunakan kerangka teori dari Soldatos  (1990)  untuk  membedakan  tipologi  perilaku  negara  terhadap  aktivitas paradiplomasi daerahnya. Dalam babnya yang berjudul An Explanatory Framework for the Study of Federated States as Foreign-Policy Actors, Soldatos mengungkapkan bahwa ada  sebuah  prakondisi  untuk  memastikan  agar  aktivitas  paradiplomasi  dapat  berjalan lancar. Prakondisi tersebut adalah harmonisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah nasional. Setidaknya terdapat empat tipologi relasi antara nasional-daerah yakni (1) Tipe
cooperative-coordinated. Tipe  ini  berarti  bahwa  aktivitas  paradiplomasi  pemerintah daerah sepenuhnya ada di bawah koordinasi dari pemerintah pusat. (2) Tipe cooperative- joint. Pada  tipe  kedua  ini,  aktivitas  paradiplomasi  dimasukkan  sebagai  bagian  dari kebijakan  luar  negeri  pemerintah  pusat.  (3)  Tipe parallel-harmony. Pada  tipe  ini, pemerintah daerah melakukan aktivitas paradiplomasi secara mandiri namun aktivitasnya tidak  berseberangan  dengan  kebijakan  luar  negeri.  (4)  Tipe parallel-disharmony. Pada tipe terakhir ini, paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah bersifat berseberangan dengan kebijakan luar negeri pemerintah pusat.
Menurut  Soldatos,  tipe  keempat  adalah  kondisi  yang  berbahaya  karena  dia memberikan potensi munculnya gesekan yang tak jarang bisa berujung kepada konflik terbuka.  Oleh  karena  itu,  paradiplomasi  yang  ada  di  dalam  kategori  keempat  ini  perlu mendapatkan  perhatian  khusus.  Kasus-kasus  yang  masuk  ke  dalam  tipologi parallel- disharmony ini  biasanya  yang  memiliki  dimensi  nasionalistik  di  baliknya.  Dengan demikian,  tujuan  akhir  dari  aktivitas  paradiplomasi  semacam  ini  adalah  pengakuan kedaulatan dan pemisahan kewenangan dari pemegang otoritas pusat. Aktivitas-aktivitas paradiplomasi oleh daerah separatis masuk ke dalam kategori ini. Tipologi di atas akan penulis gunakan untuk melihat posisi paradiplomasi Papua dan Skotlandia dan relasinya dengan kebijakan luar negeri Indonesia serta Britania Raya, secara berurutan.
Dalam literatur lain, Criekemans (2008) juga memberikan argumen tentang faktor apa  saja  yang  menjadikan  sebuah  relasi  pusat-daerah  itu  kooperatif  atau  konfliktual. Faktor-faktor itu adalah sebagai berikut (1) Perbedaan pandangan politik yang dimiliki konstituen  daerah  tersebut  jika  dibandingkan  dengan  pemerintah  pusat.  Criekemans menilai  bahwa  semakin  beda  pandangan  politik  suatu  daerah  dibanding  pusat,  maka kecenderungan aktivitas  paradiplomasi akan mengarah ke konfliktual.  Di sisi lain, jika pandangan  politik  daerah  dan  pusat  sejalan,  maka  aktivitas  paradiplomasi  semakin kooperatif. (2) Keberadaan para aktivis gerakan nasionalis radikal. Jika suatu daerah itu memiliki pergerakan nasionalis radikal dengan semangat identitas nasional yang berbeda dari  pusat,  maka  aktivitas  paradiplomasi  akan  menjadi  lebih  konfliktual.  Di  sisi  lain, ketiadaan  aktivis  semacam  ini  bisa  dikatakan  membuat  paradiplomasi  akan  semakin kooperatif. (3) Kekuatan ekonomi daerah yang kuat dibandingkan daerah lain. Jika suatu daerah  memiliki  kekuatan  ekonomi  yang  amat  besar,  maka  ia  akan  cenderung  berani untuk  melakukan  aktivitas  paradiplomasi  yang  bersifat  konfliktual  dibandingkan
Anggi Koenjaini Putri, Dhania Aisyah Aurella, Nurul Azizah Salma, Ario Bimo Utomo
pemerintah pusat. (4) Keberadaan institusi formal yang melaksanakan fungsi koordinasi dan konsultasi antara pusat dan daerah. Jika institusi formal semacam ini ada, maka relasi pusat dan daerah akan cenderung lebih koordinatif. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan kantor  atau  dinas  yang  secara  khusus  membawahi  aktivitas  paradiplomasi  pemerintah daerah.  Penulis  akan  menggunakan  empat  faktor  dari  Criekemans  itu  untuk membandingkan sejauh mana persamaan aktivitas paradiplomasi Skotlandia dan Papua. Dengan  empat  indikator  itu,  diharapkan  pembaca  bisa  menemui  deskripsi  yang  lebih mendalam untuk mengamati kasus kedua daerah tersebut dan aktivitas paradiplomasinya.

## Paradiplomasi Skotlandia
Penulis memilih untuk meneliti paradaplomasi Skotlandia karena melihat latar belakang yang memiliki sejarah kuat dalam upaya memisahkan diri dengan Britania Raya. Bab ini menjelasakan  pergerakan  masyarakat  lokal The  Scottish  National  Party (SNP)  dalam upaya  penentuan  nasib  sendiri;  Melalui  upaya  pengajuam  referendum  sejauh  mana Britania  Raya  memberikan  otonominya  kepada  Skotlandia;  Institusi  formal  yang mewakili  Skotlandia  di  panggung  intermasional;  dan  aktivitas  kerja  sama  Skotlandia dalam mempromosikan citra positif di luar negeri.

## Tabel 1 – Aspek yang Diamati
Aspek Paradiplomasi Papua Paradiplomasi Scotlandia Gerakan Nasionalis   Ada  dan  intensi  kuat,  dibuktikan gerakan  Organisasi  Papua  Merdeka (OPM) Intensi kuat, Keberadaan partai politik tunggal Scottish National Party (SNP) Regulasi Otonomi UU No. 21 Tahun 2001 Scotland Act 1998 Institusi formal Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri  Provinsi  Papua  diatur  dalam Peraturan  Daerah  Provinsi  Papua nomor  13  tahun  2013  tegolong  pola kooperatif-koordinatif Parlemen  Skotlandia  dan  Pemerintah Skotlandia  tergolong  pola  kooperatif- koordinatif.
Sumber: The Scottish Parliament, 2017; Surwandono & Maksum, 2020.

## Gerakan Nasionalistik yang ada di Tingkat Masyarakat
The Scottish National Party (SNP) adalah kelompok nasionalis pertama untuk gerakan kemerdekaan  Skotlandia  yang  didirikan  pada  tahun  1999.  SNP  menganut  norma self- determination yang berarti meyakini adanya hak untuk menentukan nasib sendiri yang kemudian menjadi dasar dari SNP untuk mengajukan referendum kemerdekaan. Untuk menyuarakan kepentingannya SNP membawa slogan “ Scotland’s Future: Independence
in Europe ” yang berarti bangsa Skotlandia memiliki hak yang sama dengan bangsa Eropa untuk menjadi negara yang berdaulat (Claim of Right for Scotland, 1988).
Menteri Keuangan Skotlandia John Swinney menyatakan bahwa Skotlandia adalah negeri yang sangat potensial untuk menjadi negara yang berdiri sendiri (UKPOL, 2015). Kondisi geopolitik Skotlandia sangat strategis dengan memiliki wilayah perairan luas di Laut Utara dan Atlantik Utara, hal ini menjadikan Skotlandia memiliki sumber daya alam yang banyak. Terdapat pertambangan batu bara, industri baja, industri minyak bumi yang berada di Laut Utara menjadi sumber perekonomian Skotlandia. Cadangan minyak dan gas Skotlandia diperkirakan setara dengan 1,5 triliun Euro. Selain itu industri berat yang dibantu  oleh  industri  galangan  kapal  di  Glasgow  turut  memberikan  kontribusi  besar dalam  perekonomian  Skotlandia.  Pada  tahun  2012  Produk  Domestik  Bruto  (PDB) Skotlandia  mencapai  £150  miliar.  Dilihat  dari  sektor  perekonomian,  jika  Skotlandia merdeka maka sekitar 95% cadangan minyak dan gas alam Britania Raya akan menjadi milik  Skotlandia  secara  penuh.  Selain  itu  25%  energi  terbarukan  Eropa  akan  menjadi milik Skotlandia (Scottish Government).
Sikap  nasionalis  yang  tumbuh  di  masyarakat  Skotlandia  hadir  karena  adanya kecintaan  yang  mendalam  terhadap  bangsanya  sendiri.  Oleh  karena  itu  diadakannya referendum kemerdekaan karena dalam aspek ekonomi dan politik hubungan Skotlandia dan Britania Raya tidak dalam posisi yang baik, hal ini karena Pemerintah Britania Raya tidak  dapat  mengakomodir  dan  memenuhi  kepentingan  warga  Skotlandia.  Pemerintah Britania  Raya  tidak  memperhatikan  keadilan  dan  kesejahteraan  warga  Skotlandia sehingga  kesenjangan  sosial  masih  terus  berlanjut,  hal  ini  terjadi  karena  Pemerintah Britania  Raya  tidak  dapat  mengelola  kekayaan  sumber  daya  alam  dengan  baik  yang seharusnya  dapat  digunakan  untuk  memakmurkan  Skotlandia.  Serta  adanya  intervensi oleh  pemerintah  Westminster  dalam  masalah  kebijakan  fiskal  dan  perdagangan  luar negeri  Skotlandia  yang  menyebabkan  ketidakstabilan  fiskal  dan  menghambat  investasi baru  (Foley,  2014).  Gerakan  nasionalis  yang  terjadi  di  Skotlandia  tidak  lain  agar Pemerintah Skotlandia dapat memanfaatkan produksi minyak dan gas secara maksimal dengan  rezim  fiskal  yang  lebih  stabil  agar  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  dan mengurangi angka kesenjangan di Skotlandia. Hal tersebut dapat dicapai jika Pemerintah Skotlandia  memiliki  wewenang  secara  penuh  tanpa  kendali  Pemerintah  Britania  Raya. Menteri  Pertama  Skotlandia  Nicola  Sturgeon  menyatakan  bahwa  pemerintahannya
Anggi Koenjaini Putri, Dhania Aisyah Aurella, Nurul Azizah Salma, Ario Bimo Utomo
menginginkan wewenang yang lebih banyak agar Skotlandia dapat mencapai kepentingan nasionalnya secara mandiri. Tujuan kemerdekaan Skotlandia adalah untuk menciptakan negara  dengan  layanan  publik  yang  kuat  dengan  disokong  perkonomian  yang  stabil (Sturgeon, 2020).
Untuk mencapai kepentingan nasionalnya, Skotlandia telah melakukan referendum sebanyak 3 kali. Referendum Skotlandia 1979 adalah referendum pertama yang bertujuan untuk  pembentukan  Parlemen  Skotlandia  namun  hanya  32.9%  suara  yang  mendukung referendum  tersebut.  Referendum  kedua  yaitu  referendum  devolusi  Skotlandia  1997 bertujuan untuk menentukan pendirian Parlemen Skotlandia dan permintaan wewenang agar dapat mengubah pajak. Referendum kedua ini menghasilkan keputusan dibentuknya Parlemen  dan  Eksekutif  Skotlandia.  Referendum  ketiga  dikenal  sebagai  referendum kemerdekaan  yang  diselenggarakan  pada  tahun  2014.  Namun  pada  pemungutan  suara tersebut  hanya  44.7%  suara  yang  mendukung  kemerdekaan  Skotlandia.  Menurut  Alex Salmond yang menjabat sebagai Menteri Pertama Skotlandia, referendum dilakukan pada tahun 2014 karena bertepatan dengan dikenangnya kemenangan pasukan Skotlandia atas Inggris di Pertempuran Bannockburn 7 abad lalu (Salmond, 2015).

## Otonomi yang Diberikan ke Skotlandia oleh Britania Raya
Skotlandia  melakukan  referendum  dalam  upaya  untuk  mendapatkan  wewenang  yang lebih  besar  dari  Britania  Raya.  Referendum  pada  tahun  1997  menghasilkan  kebijakan baru yang menyatakan bahwa Skotlandia diberikan wewenang untuk membuat parlemen dalam  negeri  atau  pemerintah  devolutif  dengan  kewenangan  mengatur  segala  urusan dalam negeri yang tidak menjadi kewenangan Britania Raya. Badan legislatif devolutif ini bernama Parlemen Skotlandia, namun kekuasaan Parlemen Skotlandia masih berada di  bawah  kendali  Parlemen  Britania  Raya.  Kemudian  pada  1999  Pemerintah  Britania Raya  mulai  membagi  kekuasaan  legislatifnya  kepada  Pemerintah  Skolandia.  Salah satunya  dengan  pembentukan  kekuasaan  legislatif  atau Holyrood dan  pembentukan kekuasaan  Eksekutif  Skotlandia  yang  akan  bertanggung  jawab  dalam  sejumlah keterampilan  dan  tanggung  jawab  administratif  Skotlandia.  Namun  pemerintah Skotlandia  tidak  memiliki  wewenang  dalam  melakukan  bisnis  internasional  karena kebijakan perdagangan adalah salah satu sektor yang dilindungi oleh Pemerintah Britania Raya, sehingga Skotlandia tidak dapat membuat kesepakatan perdagangan internasional ataupun perjanjian internasional (The Scottish Parliament, 2017).
Pemerintah  Britania  Raya  dapat  menggunakan  kekuasaan  legislatifnya  untuk restukturisasi  konstitusional,  namun  Pemerintah  dan  Parlemen  Skotlandia  memiliki kebebasan untuk memodifikasi atau membatalkan aturan baru tersebut. Dalam pasal 28 (7) Scotland  Act menyatakan  bahwa  Parlemen  Westminster  menyerahkan  kekuasaan konstitusional  secara  penuh  kepada  Skotlandia  untuk  membuat  undang-undang  yang tidak  terbatas  dalam  hal-hal  yang  dicadangkan  namun  juga  hal-hal  yang  secara  resmi dilimpahkan  kepada  Parlemen  Skotlandia.  namun  peraturan  yang  dibuat  oleh Scotland Act secara  resmi  dapat  dimodifikasi  atau  dihapus  dalam  periode  parlemen  selanjutnya (Scotland  Act,  1998).  Kepentingan  dari  referendum  yang  dilakukan  Skotlandia  adalah untuk memperjuangkan dan mengenalkan identitasnya kepada masyarakat internasional. Oleh  karena  itu  Pemerintah  Britania  Raya  memberikan  keleluasaan  kepada  Skotlandia dalam  kancah  internasional  untuk  menunjukkan  identitas  nasionalnya,  sehingga organisasi non-pemerintah yang berada di Skotlandia termasuk badan amal, partai politik dan  organisasi  seni  cenderung  berdiri  sendiri  dan  menggunakan  identitas  Skotlandia dalam  organisasi  Inggris  atau  GB.  Skotlandia  juga  mengirimkan  perwakilan  sendiri secara  terpisah  dari  Britania  Raya  dalam  acara  olah  raga  internasional  khususnya  olah raga rugby dan sepak bola (Himsworth, 2019)

## Institusi Formal yang Membawahi Aktivitas Paradiplomasi Skotlandia dan Relasinya dengan Pusat
Institusi yang membawahi  Skotlandia terdiri dari Parlemen Skotlandia dan Pemerintah Skotlandia.  Parlemen  Skotlandia  sendiri  merupakan  hasil  dari  proses  devolusi  tahun 1997, yakni keputusan dilimpahkan ke tingkat yang lebih lokal (The Scottish Parliament, 2017). Selanjutnya, kekuasaan Parlemen Skotlandia ini tertuang dalam Scotland Act 1998 (BBC,  2016).  Parlemen  Skotlandia  sendiri  merupakan  badan  pembuat  undang-undang terkait  hal  yang  telah  dilimpahkan  dan  meneliti  kegiatan  serta  kebijakan  pemerintah Skotlandia. Melalui devolusi tersebut, meskipun Skotlandia masih menjadi bagian dari Britania  Raya,  Parlemen  Skotlandia  memiliki  wewenang  untuk  membuat  sebuah keputusan perihal isu tertentu tanpa melalui persetujuan Parlemen Inggris (The Scottish Parliament, 2017).
Dalam undang-undang Skotlandia terdapat dua undang-undang yakni menyangkut hal yang dilimpahkan dan dicadangkan. Parlemen Skotlandia memiliki wewenang untuk membuat  undang-undang  terkait  hal  yang  dilimpahkan  tanpa  melalui  persetujuan
Parlemen  Inggris.  Adapun  hal-hal  yang  dilimpahkan  diantaranya  (1)  kesehatan;  (2) pendidikan; (3) pemerintah lokal; (4) lingkungan; (5) hukum dan urusan dalam negeri; (6)  jaminan  sosial;  (7)  perpajakan;  (8)  olah  raga  dan  seni.  Sebaliknya,  hal-hal  yang dicadangkan  dan  bukan  menjadi  wewenang  Parlemen  Skotlandia  diantaranya  (1) konstitusi; (2) pertahanan; (3) hubungan luar negeri; (4) jaminan sosial (kredit universal, kredit  pajak,  tunjangan  anak);  (5)  imigrasi,  obat-obatan  (BBC,  2016).  Pada  saat referendum  kemerdekaan  tahun  2014,  partai  di  Westminster  memberikan  persetujuan untuk memberikan wewenang yang lebih luas terhadap Parlemen Skotlandia yang sudah didevolusikan  dari  Undang-Undang  Skotlandia  tahun  2012.  Hal  tersebut  mencakup pengendalian atas tarif dan pita untuk pajak penghasilan Skotlandia (BBC, 2016). Lain halnya  dengan  Pemerintah  Skotlandia  yang  memiliki  tugas  yakni  menjalankan  negara terkait dengan hal-hal yang dilimpahkan. Pemerintah Skotlandia bertugas setiap tahunnya menetapkan  kebijakan  dan  undang-undang  yang  akan  diambil.  Selain  itu,  Pemerintah Skotlandia juga bertugas membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang kemudian akan  diserahkan  kepada  Parlemen  Skotlandia.  Kemudian  RUU  dapat  menjadi  undang- undang jika telah disetujui oleh Parlemen Skotlandia dan Ratu. Pemerintah juga bertugas menerbitkan statistik resmi tentang kehidupan publik dan memberikan informasi perihal cara kerja pemerintah sebagai bentuk transparansi (Scottish Government, n.d.).
Dalam  kerangka  teori  telah  dijelaskan  bagaimana  meneliti  hubungan  pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Soldatos yang terbagi menjadi empat pola yakni (1)  kooperatif-koordinatif;  (2)  kooperatif-terhubung;  (3)  paralel-harmonis;  (4)  paralel- tidak  harmonis.  Hubungan  antara  Pemerintah  Inggris  dan  Skotlandia  telah  mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam 20 tahun terakhir pasca devolusi (Scottish Affairs Committee,  2019).  Mengambil  contoh  peristiwa  Brexit,  hubungan  yang  terjalin  antara Inggris  dan  Skotlandia  mengalami  ketegangan  karena  perbedaan  pandangan  di  antara keduanya.  Pemerintah  Westminster  berpendirian  teguh  untuk  tetap  pada  upaya  Brexit, sedangkan pemerintah Skotlandia ingin tetap bertahan di Uni Eropa. Hal ini dikarenakan Skotlandia  ingin  mengejar  kepentingan  nasional  di  era  Brexit  (Kooistra,  2017).  Untuk menciptakan kepribadian di area internasional, salah satu cara yang dilakukan Skotlandia adalah  dengan  berlawanan  arus  dari  keputusan  Inggris  perihal  Brexit.  Keinginan Skotlandia  untuk  tetap  di  Uni  Eropa  ini  dinilai  sebagai  tanda  kosmopolitanisme Skotlandia.  Dikutip  dalam  Kooistra  (2017),  Menteri  Pertama  Sturgeon  menyatakan
bahwa komitmen Skotlandia akan kebebasan sosial, nilai kerja sama internasional dapat menciptakan pemikiran bahwa separatisme di Skotlandia terjalin dengan kosmopolitanisme dan didalamnya menentang Brexit-voting England . Upaya ini dinilai sebagai  cara  agar  Skotlandia  lebih  unggul  dari  Inggris.  Untuk  lebih  spesifik  ke  dalam aktivitas kerja sama internasional dalam bidang ekonomi juga bukan perkara yang mudah bagi  Skotlandia  dalam  menjalankan  hal  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  kebijakan perdagangan  merupakan  salah  satu  hal  yang  dicadangkan  sehingga  pemerintah Skotlandia  tidak  memiliki  wewenang  untuk  membuat  kesepakatan  perdagangan internasional tanpa persetujuan pemerintah pusat. Contoh kasus ketika Skotlandia ingin menjadi  bagian keanggotaan European Free Trade Association (EFTA) dan European Economic Area (EEA) untuk menikmati akses pasar tunggal. Namun keinginan tersebut ditolak karena Skotlandia tidak memiliki hak konstitusional dan tidak dapat bergabung kecuali  merdeka  dari  Inggris  (Holyrood,  2017).  Terlepas  dari  hubungan  antara pemerintah pusat dan daerah yang cukup tegang dengan hadirnya Brexit, namun perihal aturan pemerintah pusat mendukung kerja sama pemerintah daerah tetap dalam substansi yang tidak berubah sejak tahun 1998 (Scottish Affairs Committee, 2019).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  penulis  mengelompokkan  hubungan  antara pemerintah pusat Westminster dan pemerintah daerah Skotlandia masuk ke dalam pola hubungan  kooperatif-koordinatif.  Hal  ini  dikarenakan  meskipun  terdapat  perubahan hubungan  yang  signifikan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  serta  ketegangan  yang terjadi  dengan  adanya  Brexit  tetap  tidak  mengubah  kekuasaan  penuh  yang  dimiliki pemerintah  pusat  dalam  mengatur  hal-hal  yang  dicadangkan  khususnya  hubungan  luar negeri  pemerintah  daerah  (Skotlandia).  Sehingga  dalam  aktivitas  paradiplomasi, Skotlandia tetap mengkoordinasikan hal ini kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan persetujuan.

## Aktivitas Kerja Sama yang Dilakukan Skotlandia dan Kepentingannya
Salah satu aktivitas paradiplomasi yang dilakukan Skotlandia adalah kerja sama dengan Cina.  Pemerintah  Skotlandia  memiliki  komitmen  untuk  mengembangkan  hubungan jangka  panjang  dengan  Cina  sejak  tahun  2006  ketika  rencana  pertama  diluncurkan. Selanjutnya,  pemerintah  Skotlandia  menerbitkan  ambisinya  untuk  memperluas  dan memperdalam hubungan dengan Cina dalam lima tahun ke depan (Scottish Government, 2012). Keduanya memiliki empat tujuan utama dari aktivitas paradiplomasi ini. Bagi Cina
Anggi Koenjaini Putri, Dhania Aisyah Aurella, Nurul Azizah Salma, Ario Bimo Utomo
tujuan  utamanya  adalah  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  berkelanjutan, pemahaman  budaya,  meningkatkan  rasa  hormat  terhadap  HAM,  dan rule  of  law. Sedangkan  bagi  Skotlandia  adalah  untuk  meningkatkan  peluang  perdagangan  dan investasi  Cina  di  Skotlandia,  meningkatkan  kerja  sama  dalam  bidang  penelitian  dan pengembangan, pertukaran budaya, dan pariwisata (Czapiewski, 2015).
Mengambil  contoh  dalam  bidang  pertukaran  budaya,  pemerintah  Skotlandia  dan pemerintah Cina yang diwakili oleh Menteri Pertama Skotlandia ketika itu, Rt Hon. Alex Salmond dan Menteri Kebudayaan Cina, Cai Wu, untuk pertama kalinya menandatangani MoU antara Skotlandia dan Cina dalam rangka meningkatkan ruang lingkup pertukaran budaya  yang  diadakan  di  Beijing  5  Desember  2011.  Dengan  ditandatanganinya  MoU tersebut, terdapat perubahan yang signifikan dari kerja sama dan pertukaran budaya yang terjadi antara Skotlandia dan Cina. Aktivitas kerja sama dalam bidang budaya yang telah terjalin  diantaranya  (1)  Teater  Nasional  Skotlandia  berkolaborasi  dengan  drama  Cina untuk menghasilkan tiga drama dan melakukan kunjungan tur di dua negara sepanjang tahun  2013;  (2)  Museum  Nanjing  dan  RCAHMS  bekerjasama  dalam “Tale  of  Two Cities” yang mengisahkan tentang bagaimana perkembangan kota baru Edinburgh dan Nanjing  selama  berabad-abad.  Pameran  ini  dinilai  sukses  karena  menarik  satu  juta pengunjung  dan  mendapatkan  penghargaan International  Arts  and  Business  Scotland Award tahun 2014. Melihat perkembangan yang cukup baik dalam bidang kebudayaan membuat  pemerintah  Skotlandia  dan  Cina  sepakat  dalam  memperbaharui  MoU  yang kemudian  ditandatangani  di  Beijing  pada  tanggal  28  Juli  2015  oleh  Menteri  Pertama Skotlandia, Rt Hon. Nicola Sturgeon dan Kementerian Kebudayaan Cina, Luo Shugang (Scottish  Government,  2016).  Contoh  lain  dalam  bidang  ekonomi  di  mana  pada  tahun 2012 dan 2013 merupakan tahun terbesar jumlah keuntungan yang didapatkan Skotlandia dari  aktivitas  ekspor  ke  Cina  yang  mencapai  560  juta  pound.  Ekspor  produk  terbesar dihasilkan  terutama  dari  Wiski  dan  peralatan  transportasi  (Czapiewski,  2015).  Sejalan dengan kerangka penjelasan sebelumnya dalam Kuznetsov (2015), hubungan kerja sama paradiplomasi Skotlandia dan Cina termasuk dalam pola kooperatif-koordinatif .
Gambar 1 – Pertemuan Antara Perwakilan Cina dan Inggris untuk Membahas

## Kerja Sama Bilateral
Sumber: firstminister.gov.scot
Foto  tersebut  merupakan  perwakilan  regional  dari  Cina  dan  Inggris  yang  juga dihadiri  oleh  Menteri  Pertama  Skotlandia,  Rt  Hon.  Nicola  Sturgeon  dalam  pertemuan membahas kerja sama regional Skotlandia dan Cina (Firstminister.gov.scot, 2017). Hal tersebut  menunjukkan  bagaimana  aktivitas  hubungan  luar  negeri  Skotlandia  tetap terkoordinasi baik formal maupun informal dengan pemerintah pusat Inggris. Selain itu pembangunan ekonomi, memperluas ekspor dan menarik investasi asing langsung (FDI) adalah  salah  satu  tujuan  dari  Pemerintah  Skotlandia.  Untuk  memenuhi  tujuan  ini Pemerintah Skotlandia mulai menyusun strategi dengan mulai membentuk institusi yang berfokus terhadap kepentingan nasional dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk  memperkuat  kehadiran  Skotlandia  di  dunia  internasional.  Sehingga  di  bawah kewenangan Kementerian Bisnis, Energi dan Pariwisata maka dibentuklah agensi publik yaitu Scottish  Enterprise , Highland  &  Island  Enterprise dan Scottish  Development International (SDI).  Ketiga  agensi  publik  ini  memiliki  tujuan  antara  lain  untuk meningkatkan ekspor, investasi asing langsung, perdagangan, kunjungan ke Skotlandia dan mempromosikan bakat yang dimiliki oleh Skotlandia.
SDI sendiri memiliki 27 kantor resmi yang tersebar di seluruh dunia. Kementerian Bisnis,  Energi  dan  Pariwisata  juga  membentuk  instansi  swasta  atau  kemitraan  publik- swasta  yaitu Scottish  Council  for  Development  and  Industry  dan  Scottish  Chambers International ( Scottish  Chamers  of  Commerce )  yang  memiliki  kerja  sama  dengan Edinburgh International , Scottish Export Clubs , Scottish Borders Exporters Association , ScoFX  +  Scottish  Chamber  FX ( Foreign  Exchange  Advice ), Network  of  International Development Organisation in Scotland (NIDOS) dan Scottish Fair Trade Forum . Tidak
Anggi Koenjaini Putri, Dhania Aisyah Aurella, Nurul Azizah Salma, Ario Bimo Utomo
hanya  itu,  Sekretaris  Kabinet  untuk  Budaya,  Eropa  dan  Urusan  Luar  juga  membuat sebuah  agensi  publik  yaitu Scotland  Europa .  Serta  Menteri  untuk  Eropa  dan Pengembangan  Internasional  juga  membuat  agensi  publik  yaitu International Development  Fund .  Institusi-institusi  ini  dibentuk  agar  menciptakan  kontribusi  yang signifikan  agar  kehadiran  Skotlandia  diakui  di  Eropa,  terutama  untuk  memaksimalkan ekspor dan investasi asing langsung (Ouimet, 2015).

## Paradiplomasi Papua
Untuk  memahami  sejauh  mana  praktik  paradiplomasi  Papua  di  Indonesia,  penulis meneliti  dari  data  empiris  dalam  menganalisis  pola  relasi  pusat  dan  daerah  ke  empat faktor: gerakan nasionalistik yang ada di tingkat masyarakat lokal; seberapa luas  otonomi yang  diberikan  Pemerintah  Indonesia  ke  Papua;  Institusi  formal  yang  membawahi aktivitas Papua dan relasinya dengan Pemerintah Indonesia; Aktivitas  kerja sama yang dilakukan Papua dan kepentingannya, yang akan diuraikan lebih lanjut pada bagian ini.

## Gerakan Nasionalistik yang ada di Tingkat Masyarakat
Organisasi  Papua  Merdeka  (OPM)  merupakan  kendaraan  sentral  nasionalisme  Papua Barat  yang  menyediakan  kesinambungan  simbolis  meluas  ke  periode  pengambilalihan Indonesia.  Semua  pemimpin  aksi  gerilya  lokal  mengaku  menjadi  bagian  dari  gerakan tersebut.  Pemberontakan  dilancarkan  dengan  cara  yang  melibatkan  orang-orang  dari setiap kelompok etnis besar. Dalam penilaian Jenderal Suriadireja, anggota-anggota yang cakap dan terdidik  dari  generasi muda sebagai  pemimpin serta adanya dukungan yang luas dari populasi  umumnya (Suriadireja, 1985).  Namun,  dalam tulisan  Ian Bell, et  all (1986)  OPM  lemah  dalam  kapasitas  untuk  mengarahkan  kegiatan  lokal  ke  pusat. Komponen  gerilyanya  beroperasi  dengan  cara  yang  sangat  terdesentralisasi  dan  tidak mudah dikoordinasikan baik oleh pemimpin segmen gerilya tertentu atau oleh pemimpin lain di jaringan perkotaan di Irian Jaya, di kamp-kamp pengungsi di PNG, atau di luar negeri. Faksionalisme di dalam organisasi terkadang menyebabkan bentrokan antarsatuan bersenjata.
Tahun 1970-an melihat marginalisasi lebih lanjut orang Papua di daerah perkotaan, sebagai dominasi etnis Jawa atas militer dan administrasi menjadi ditekankan oleh arus masuk lebih dari 100.000 orang Sulawesi dan Maluku terutama pedagang kecil muslim. Dekade ini merupakan salah satu dekade pembangunan sektor minyak, perpertambangan,
penebangan,  dan  pembangunan  bandara,  jalan,  dan  sekolah  9  (Garnaut  &  Manning, 1974).  Namun  banyak  dari  kegiatan  ini  tidak  melibatkan  orang  Papua,  atau  hanya melibatkan mereka secara paksa pemerasan tenaga kerja, terutama pada sektor perkayuan serta melalui hilangnya tanah dengan sedikit kompensasi. Selain itu, gerakan misionaris Islam  baru  dipandang  sebagai  mengancam  kepentingan  etnis  Papua  karena  mayoritas orang Papua beragama Kristen (Bell, et al., 1986).
Pengalaman-pengalaman tersebut memberikan tujuan baru bagi nasionalisme yang telah  tumbuh  pada  tahun-tahun  terakhir  pemerintahan  Belanda.  Orang  Papua  dari beragam suku dan bahasa latar belakang datang untuk melihat pemerintahan Indonesia sebagai bentuk baru yang jauh lebih jahat dari kolonialisme. Sikap nasionalisme Papua dan  anti-Indonesia  menyebar  dari  perkotaan  dan  masyarakat  pesisir  ke  masyarakat dataran  tinggi  yang  belum  pernah  dimasuki  sebelum  tahun  1962.  Pemberontakan Indonesia pecah di banyak daerah (Sharp, 1977).
Mempertimbangkan  perlawanan  Papua  sebagai  gerakan  separatis,  Indonesia menyatakan  Papua  Barat  sebagai  'Zona  Operasi  Militer'.  Tahun  1998  ribuan  tentara Indonesia  dikerahkan  untuk  memastikan  kontrol  penuh  atas  wilayah  tersebut,  dengan penutupan akses secara penuh terhadap beberapa wilayah. Setiap orang Papua yang ingin mengunjungi  atau  meninggalkan  daerah  tersebut  harus  mendapatkan  'surat  jalan'  izin bepergian dari aparat keamanan sehingga mengakibatkan pergerakan orang Papua sangat dibatasi  (Zocca,  2000).  Semua  orang  Papua,  apapun  profesi  atau  statusnya,  cenderung dicurigai  sebagai  anggota  atau  pendukung  Organisasi  Papua  Merdeka  (OPM).  Orang Papua  yang  secara  terbuka  dituduh  mendukung  separatis  mengalami  kesulitan  dalam perkembangan  karirnya.  Selanjutnya  dengan  menerapkan  label  yang  sama,  pemerintah telah secara paksa merampas tanah leluhur orang-orang Papua (Scott & Tebay, 2005).
Pada tahun 1965-66 Komando Militer di Papua Barat berada  di bawah pimpinan Brigjen R. Kartidjo melakukan “Operasi Kesadaran" yang dirancang untuk melakukan kegiatan  intelijen,  mempengaruhi  kepala  suku,  dan  melakukan  penangkapan  terhadap pimpinan  OPM  (Gerakan  Papua  Merdeka)  serta  Orang  Papua  yang  menolak  integrasi dengan Indonesia. Setelah itu, Brigadir Jenderal R. Bintoro (Panglima TNI dari 23 Maret 1966 sampai 25 Juni 1968) memimpin "Operasi Bratayudha" untuk menghancurkan OPM di bawah Ferry Awom di Manokwari, dan menguasai Papua Barat secara keseluruhan. Komandan militer berikutnya, Brigjen Sarwo Edhi Wibowo, memimpin "Operasi Sadar"
Anggi Koenjaini Putri, Dhania Aisyah Aurella, Nurul Azizah Salma, Ario Bimo Utomo
untuk menghilangkan sisa-sisa OPM agar pemerintah Indonesia bisa mengonsolidasikan kekuasaan diseluruh wilayah Papua (Raweyai, 2002).

## Otonomi yang Diberikan ke Papua oleh Indonesia
Status  otonomi  khusus  diberikan  kepada  Provinsi  Papua  pada  tahun  2001  (kemudian dikenal sebagai Provinsi Irian Jaya) sebagai kebijakan negara yang mewakili tanggapan pemerintah terhadap seruan yang meningkat untuk kemerdekaan oleh orang asli Papua. Otonomi khusus dianggap sebagai upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk memberikan solusi yang realistis terhadap sejumlah masalah yang mendorong tuntutan kemerdekaan Papua (King, et al., 2011). Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua Provinsi (UU No. 21 Tahun 2001) mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Urusan luar negeri Papua diatur dalam pasal 4 berbunyi: (1) Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter & fiskal, agama,  dan  peradilan  serta  kewenangan  tertentu  di  bidang  lain  yang  ditetapkan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (7) Provinsi Papua dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga atau badan di luar negeri yang diatur dengan keputusan  bersama  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  (UU  No.  21  Tahun 2001).
Dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR tahun 1999, Provinsi Papua merupakan wilayah  otonomi  khusus  yang  dapat  melakukan  kerja  sama  luar  negeri  dengan  pihak asing.  Hal  itu  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi Khusus Papua. Undang-undang tersebut menjelaskan perjanjian internasional yang diatur oleh  pemerintah  yang  terkait  untuk  kepentingan  Provinsi  Papua  dilaksanakan  setelah mendapat  pertimbangan  gubernur  dan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan Pemerintah  Indonesia  di  bawah  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono.  Menegakkan pembentukan Provinsi Papua Barat bertentangan dengan UU Otonomi Khusus, Presiden Yudhoyono mengeluarkan peraturan (Perpu No. 1/2008) yang mencakup revisi otonomi khusus. Selain itu, Presiden Yudhoyono mengeluarkan UU No. 35 tentang pembentukan Provinsi Papua Barat untuk mempromosikan implementasi yang konsisten dari kebijakan khusus  otonomi.  Selanjutnya,  Presiden  Yudhoyono  mengeluarkan  Instruksi  Presiden (Inpres No. 5/2007) untuk Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat (King, et al., 2011).
Parlemen  Nasional  dalam  mengimplementasikan  otonomi  khusus  terlihat  ketika DPR  berinisiatif  pada  22  Januari  2007  dalam  menyusun  undang-undang  untuk pembentukan  empat  provinsi  baru  di  Papua  (Provinsi  Papua  Barat,  Papua  Barat  Daya, Papua Selatan dan Papua Tengah). Inisiatif dan langkah untuk memperbanyak provinsi dan  unit  administratif  semakin  merusak  kepercayaan  dan  keyakinan  dari  orang  Papua terhadap kemauan yang tulus dari pemerintah pusat untuk melaksanakan otonomi khusus. Hal  ini  juga  menyebabkan  kebingungan  antara  implementasi  kebijakan  dengan pembentukan unit pemerintahan baru dan kebijakan otonomi khusus (King, et al., 2011).

## Institusi Formal yang membawahi Aktivitas Papua dan Relasinya dengan Pusat
Dalam Peraturan Gubernur Papua nomor 12 tahun 2011 tentang uraian tugas dan fungsi badan  perbatasan  dan  kerja  sama  luar  Provinsi  Papua  yang  menimbang:  (a)  bahwa sehubungan  dengan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Papua  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Organisasi  dan Tata Kerja Inspektorat,  Bappeda  dan Lembaga Teknis  Daerah Provinsi Papua,  maka  perlu  diatur  lebih  lanjut  Uraian  Tugas  dan  Fungsi  Badan  Perbatasan  dan Kerja  sama  Luar  Negeri  Provinsi  Papua.  (b)  berdasarkan  pertimbangan  sabagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi  Badan  Perbatasan  dan  Kerja  sama  Luar  Negeri  Provinsi  Papua.  Peraturan Gubernur Papua nomor 12 tahun 2011, bagian keenam bidang hubungan dan kerja sama luar  negeri,  Pasal  20:  (1)  Bidang  Hubungan  dan  Kerja  Sama  Luar  Negeri  mempunyai tugas pokok meningkatkan hubungan dan kerja sama luar negeri secara umum dan secara khusus  pada bidang sosial  budaya luar negeri, bidang ekonomi luar negeri dan bidang kerja sama sister city. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  Bidang  Hubungan  dan  Kerja  sama  Luar  Negeri  mempunyai  fungsi  (a) penyelenggaraan pengajian bahan kebijakan dan srategi operasional di bidang hubungan dan kerja sama luar negeri. (b) penyelenggaraan pengkajian bahan program strategis di bidang hubungan dan kerja sama luar negeri. (c) penyelenggaraan pengaturan, pembinaan terhadap  pelaksanaan  hubungan  dan  kerja  sama  luar  negeri  dan  (d)  penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi di bidang hubungan dan kerja sama luar negeri. Tiga Bidang Hubungan dan Kerja sama Luar Negeri Terdiri dari (a) Sub Bidang Sosial Budaya Luar Negeri. (b) Sub Bidang Ekonomi Luar Negeri dan (c) Sub  Bidang  Kerja Sama Kota/Provinsi Kembar.
Anggi Koenjaini Putri, Dhania Aisyah Aurella, Nurul Azizah Salma, Ario Bimo Utomo
Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 13 tahun 2013 bagian kesembilan paragraf 1 pasal 39 menjelaskan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan dan  Kerja sama Luar Negeri. Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas  pokok  menetapkan  kebijakan  program  pembangunan  perbatasan,  menetapkan rencana  kebutuhan  anggaran,  mengkoordinasikan,  melaksanakan  evaluasi  dan pengawasan  di  tingkat  provinsi  dan  melaksanakan  kerja  sama  luar  negeri  serta  tugas- tugas lain yang diberikan oleh gubernur. Pada paragraf 2 terdapat susunan organisasi yang terdapat pada pasal 41 yakni susunan organisasi Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri, terdiri atas:
Figure 2 – Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Pemerintah Papua

## Sumber: Pemerintah Daerah Papua
Hubungan  dan  kerja  sama  luar  negeri  oleh  pemerintah  daerah  dalam  UU  No. 32/2004 tentang Pemda (Pasal 42) DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan pendapat  dan  pertimbangan  kepada  pemerintah  daerah  terhadap  rencana  perjanjian internasional  di  daerah  serta  memberikan  persetujuan  terhadap  rencana  kerja  sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Hubungan dan kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri berdasarkan Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  1999  tentang  Hubungan  Luar  Negeri  dan  Undang- undang  Nomor  24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian  Internasional,  wajib  dikonsultasikan dan  dikoordinasikan  dengan  menteri.  Bidang  hubungan  dan  kerja  sama  pemerintah
daerah  dengan  pihak  luar  negeri  yang  memerlukan  konsultasi  dan  koordinasi  dengan Kementerian  Luar  Negeri  antara  lain:  (a)  kerja  sama  ekonomi  yakni  perdagangan, investasi,  ketenagakerjaan,  kelautan  dan  perikanan,  ilmu  pengetahuan  &  teknologi, kehutanan, pertanian, pertambangan, kependudukan, pariwisata, lingkungan hidup, dan perhubungan; (b) kerja sama sosial budaya, seperti pendidikan, kesehatan, kepemudaan, kewanitaan,  olahraga,  kesenian;  dan  (3)  bentuk  kerja  sama  lain  (Kementerian  Luar Negeri, 2012).
Kementerian  Luar  Negeri  sebagai  koordinator  penyelenggaraan  hubungan  dan kerja  sama  luar  negeri  akan  memberikan  saran  dan  pertimbangan  politis  dan  yuridis terhadap  program  kerja  sama  yang  dilaksanakan  pemerintah  daerah  dengan badan/lembaga di luar negeri. Sedangkan departemen teknis dan pertimbangan mengenai materi atau substansi program kerja sama (Kementerian Luar Negeri, 2012). Mekanisme yang menjadi acuan umum bagi setiap kerja sama ekonomi dan kerja sama sosial budaya yang dilakukan pemerintah daerah dengan pihak asing termasuk kerja sama perbatasan oleh pemerintah daerah yang berbatasan dengan wilayah negara asing (Kementerian Luar Negeri, 2012).
Figure 3 – Tata Cara Umum Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah
Sumber: Kementerian Luar Negeri

## Aktivitas Kerja Sama yang Dilakukan Papua dan Kepentingannya
Aktivitas  kerja  sama sister  city di  Papua,  terutama  di  kota  Jayapura,  pada  tahun  2017 dilansir dalam Jayapura.go.id. Wali Kota Wewak Urban Local Level Government , Hon Charles  Malenki  menemui  Wali  Kota  Jayapura  dengan  Wakil  Wali  Kota  Ir  H  Rustan Saru,  MM  untuk  menindak  lanjuti Memorandum  of  Understanding (MoU)  antarkedua kota  atau  disebut sister  city .  Wakil  Wali  Kota  dalam  hal  ini  membahas  meluasnya
Anggi Koenjaini Putri, Dhania Aisyah Aurella, Nurul Azizah Salma, Ario Bimo Utomo
peredaran narkoba jenis ganja yang masih terjadi akibat lemahnya pengawasan di lintas batas negara Papua Nugini dan Republik Indonesia. Pemerintah kota mengamati sarana infrastruktur  pendukung  seperti  pembangunan  pos  keamanan  lintas  batas  yang  perlu tetapkan, fasilitas jalan umum menuju perbatasan, dan fasilitas pasar lintas batas. Hal itu dirasa  perlu  supaya  roda  ekonomi  di  daerah  perbatasan  menjadi  daya  tarik  juga mempersempit  ruang  gerak  oknum  yang  akan  menyelundupkan  ganja,  karena pengawasan dan aktifitas perbatasan yang mulai dipadati warga. Menanggapi hal tersebut Wali Kota Wewak mengakui bahwa drugs smuggling merupakan isu nasional yang harus menjadi perhatian serius.
Figure 4 – Pertemuan Antara Pemerintah Jayapura dan Pemerintah Wewak
Sumber: jayapura.go.id
Pemerintah Jayapura dan Wali kota Wewak membahas MoU the sister city antara lain  membahas Economic  Development and  Trade,  Education  Sports  and  Culture Exchange,  Tourism ,  serta  bidang  lain  yang  disetujui  masing-masing  pihak  partisipan MoU. Sementara itu, Wali Kota Wewak dalam kunjungannya menginformasikan bahwa akan bekerja sama di bidang olah raga akan mengirim 16 pemuda dari klub sepak bola setempat. Pemerintah masing-masing kota merencanakan akan mengikuti pertandingan persahabatan dengan pemain lokal di Kota Jayapura. Kedatangannya dijadwalkan pada tanggal 7-12 November 2017 (Jayapura.go.id., 2017).
Aktivitas kerja sama lain, Republik Indonesia dengan Afrika Selatan melalui kerja sama sister city yakni Jayapura dan Durban. Intensi kerja sama kedua kota ini meningkat pada kerja sama tingkat regional antarnegara. Kerja sama Jayapura dan Durban membuka
kesempatan di bidang pariwisata, mengingat topografi Jayapura dengan panorama yang indah menarik banyak wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke kota tersebut. Kerja sama sister  city ini  juga  membangun  hubungan  kerja  sama  di  bidang  ekonomi  yakni dalam  perdagangan  semen  dan  kayu.  Adanya  pembangunan  infrastruktur  di  Afrika Selatan secara besar-besaran. Hal ini menjadi peluang bagi industri semen dan kayu di Jayapura untuk mengekspor meterial tersebut ke Afrika Selatan baik dalam bentuk hasil maupun setengah jadi (Mamela, 2009).
Dalam  laporan  kerja  KRI  Vanimo  (2020)  tentang  bentuk  kerja  sama  Republik Indonesia  dengan  Papua  Nugini  khususnya  di  wilayah  Jayapura  dan  Vanimo  terdapat inisiatif  untuk  kerja  sama  kesehatan  berupa  obat-obatan  melalui  pertukaran  informasi mengenai standar dan regulasi. Pemerintah Vanimo bekerja sama dengan Badan POM RI dalam meningkatkan capacity building di Jayapura dan kunjungan kepala badan POM di Vanimo  pada  tahun  2019.  Pemerintah  Vanimo  berkonsultasi  dengan West  Sepik Provincial Health Authority (WSPHA) mengenai akses pasar dan pertukaran informasi mengenai regulasi terus dilakukan di 2020. Pemerintah Vanimo berkomitmen WSPHA bersama dengan National Department of Health and HIV dan Badan POM Rl serta PT Kimia Pharma, PT. Biopharma dan PT. lndopharma.
Pemerintah Vanimo juga melakukan inisiatif koordinasi berupa pertukaran standar konstruksi  yang  berdampak  pada  ekspor  material  konstruksi  Indonesia  melalui perbatasan. Diskusi dengan Works Department di Vanimo, Sandaun Provincial Technical and Work serta para pelaku jasa konstruksi di Vanimo sebagai tindak lanjut diskusi pada tahun 2019. Hal  ini dapat  juga diharapkan menjadi  dasar untuk inbound investment ke wilayah kerja (KRI Vanimo, 2020). Sejalan dengan kerangka penjelasan yang diusulkan Kuznetsov  (2015)  dalam  buku Theory  and  Practice  of  Paradiplomacy;  Subnational Governments In International Affairs. dimensi bagaimana pemerintah pusat memandang paradiplomasi  dalam  menangani  praktiknya  internasional  dari  entitas  konstituennya. Aktivitas paradiplomasi di Papua, dalam keterlibatan pemerintah daerah dalam hubungan internasional.  Klasifikasi  yang  disajikan  menganggap  bahwa  paradiplomasi,  dari  sudut hubungan  antarpemerintah,  dalam  pola  kooperatif-koordintif,  di  mana  model  ini mengasumsikan keterlibatan daerah dalam hubungan internasional di bawah koordinasi formal atau informal dengan pemerintah pusat.
Anggi Koenjaini Putri, Dhania Aisyah Aurella, Nurul Azizah Salma, Ario Bimo Utomo

## Simpulan
Dari analisis yang telah dipaparkan penulis, praktik paradilomasi antara pemerintah pusat dan  pemerintah  daerah  di  kedua  wilayah  yang  diteliti  yakni  Skotlandia  dan  Papua tergolong dalam pola kooperatif-koordinatif dari tipologi yang dipaparkan Soldatos. Tipe ini mengasumsikan bahwa aktivitas paradiplomasi Skotlandia dan paradiplomasi Papua ada  di  bawah  kendali  yang  terkoordinasi  dengan  pemerintah  pusat  yakni  Pemerintah Britania Raya dan Pemerintah Indonesia.
Sejalan dengan hal itu, Criekemans mengindentifikasi pola kecenderungan dalam membandingkan  praktik  paradiplomasi  Skotlandia  dan  paradiplomasi  Papua.  Intensi gerakan  nasionalis  di  Skotlandia  dalam  SNP  memiliki  sejarah  panjang  dalam  cita-cita refrendum  sejak  tahun  1979  dan  ditahun  2014  yang  dikenal  dengan  referendum kemerdekaan.  Keberadaan  gerakan  nasionalis  di  Papua  memiliki  intensi  yang  kuat dibuktikan  adanya  OPM  dalam  penentuan  nasib  sendiri  untuk  merdeka  yang  berujung konflik. Gerakan nasionalis ini berunjung pada pemberian otonomi khusus di Skotlandia maupun  di  Papua.  Otonomi  Khusus  Skotlandia  diatur  dalam Scotland  Act  1998 , sedangkan  di  Papua  diatur  dalam  UU  No.  21  Tahun  2001.  Institusi  yang  membawahi Skotlandia  yakni  terdapat  Parlemen  Skotlandia  dan  Pemerintah  Skotlandia  dalam melakukan fungsi koordinasi antara pusat dan daerah. Pelembagaan institusi Skotlandia mencapai tataran tingkat yang relatif kuat sehingga mampu menerapkan semua rancangan paradiplomatiknya  pada  tataran  praktis  internasional.  Sedangkan,  institusi  formal  yang membawahi Papua dan relasinya dengan pusat masih berada pada tahap lemah yang  di bawahi  Badan  Perbatasan  dan  Kerja  sama  Luar  Negeri  Provinsi  Papua  diatur  dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 13 tahun 2013. Dari pengamatan aktivitas kerja sama  luar  negeri  Skotlandia  cenderung  lebih  kompleks  dan  fleksibel  dibandingkan dengan  Papua.  Skotlandia  berhasil  mempromosikan  citra  postif  negaranya  yang mendorong  kerja  sama  dibidang  komersial  untuk  meningkatkan  ekspor.  Praktik paradiplomasi  Papua  memiliki  keterlibatan  dengan  dengan  banyak sister  city namun inisatif  keberlanjutan  program  masih  dalam  tahap  yang  lemah.  Dominasi  pemerintah pusat  yang  cenderung  prosedural  dan  terlalu  administratif  dalam  konteks  regulasi menciptakan praktik paradiplomasi yang kurang fleksibel karena adanya trauma separatis seperti OPM  dan SNP.  Diharapkan penelitian ini  dapat  membantu  penulis-penulis lain
yang  ingin  melakukan  penelitian  mengenai  praktik  pengelolaan  paradiplomasi  yang bermotif gerakan nasionalistik.

## Daftar Pustaka
BBC .  (2016,  May  31). Scottish  government  China  deal  correspondence  released . Retrieved August 24, 2021 from https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland- politics-36417256
(1988). Claim of Right for Scotland. Criekemans,  D.  (2008). Are  the  boundaries  between  paradiplomacy  and  diplomacy watering down? Belgium.
Czapiewski,  T.  (2015).  The  (Para)diplomacy  of  Scotland  Towards  Asian  Countries. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Acta Politica.
Dickson, F. (2017). Paradiplomacy and The State of Nation: A Comparative Analysis.
Cardiff University.
DPR RI.  (2001). Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 21 Tahun  2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Firstminister.gov.scot .  (2017). Scotland-China  relations .  Retrieved  August  27,  2021, from https://firstminister.gov.scot/scotland-china-relations/ Foley, B. (2014). Scotland and the united kingdom: A conference report written by Beth Foley . United Kingdom: The Royal society of Edinburgh. gov.uk .  (2013). Devolution  Settlement:  Scotland .  Retrieved  August  22,  2021  from https://www.gov.uk/guidance/devolution-settlement-scotland#the-scottish- settlement
Himsworth,  C.  (2019). The  autonomy  of  devolved  Scotland .  Cambridge  University. doi: https://doi.org/10.1017/CBO9781139088206.012
Holyrood .  (2017).  N orwegian  politicians  say  Scotland  could  only  join  EFTA  if independent .Retrieved August 26, 2021 from
https://www.holyrood.com/news/view,norwegian-politicians-say-scotland-could- only-join-efta-if-independent_12913.htm
Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia.  (2012). Panduan  Umum  Tata  Cara Hubungan  dan  Kerja  sama  Luar  Negeri  oleh  Pemerintah  Daerah  Revisi  tahun 2006. Jakarta.
Kementerian Luar Negeri RI. (2019). Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor  3  Tahun  2019  Tentang  Panduan  Umum  Hubungan  Luar  Negeri  Oleh Pemerintah Daerah.
King, P. E. (2011). Comprehending West Papua. Sydney: University of Sydney.
Kooistra, M. (2017). Paradiplomacy in Practise: The Development of Paradiplomacy in Quebec, Scotland, and California. Leiden University . Kuznetsov,  S.  A.  (2015). Theory  and  Practice  of  Paradiplomacy;  Subnational Governments In International Affairs. New York: Routledge. Macartney,  A.  (1990). Scottish  Government  Yearbook  1990. Edinburgh:  Scottish Government.
Mukti, T. A. (2013). Paradiplomasi Kerja sama Luar Negeri Oleh Pemda di Indonesia. Yogyakarta: The Phinisi Press Yogyakarta.
Mukti, T. A. (2020). Politik Paradiplomasi dan Isu Kedaulatan di Indonesia. Yogyakarta: The Phinisi Press.
Anggi Koenjaini Putri, Dhania Aisyah Aurella, Nurul Azizah Salma, Ario Bimo Utomo
Ouimet, H. R. (2015). From Sub-state Nationalism  to  Subnational Competition States:
The  Development  and  Institutionalization  of  Commercial  Paradiplomacy  in Scotland and Quebec. Regional & Federal Studies .
Pemerintah Daerah Papua. (2011). Peraturan Gubernur  Papua Nomor 12 Tahun 2011 Tentang  Uraian  Tugas  Dan  Fungsi  Badan  Perbatasan  Dan  Kerja  sama  Luar Negeri Provinsi Papua.
Pemerintah  Daerah  Papua.  (2013). Paturan  Daerah  Provinsi  Papua  Nomor  13  Tahun 2013  Tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Inspektorat,  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua.
Putra,  R.  D.  (2016).  Motivasi  Pemerintah  Skotlandia  Melakukan  Referendum  Sebagai Upaya Pemisahan Diri Dari Britania Raya Pada Tahun 2014. Jom Fisip Vol.3 No.2 . Raweyai., Y. (2002). ister City antara Jayapura dan Durban Why Papua Wants Freedom. Papua Presidium Council.
Rohim, N. (2014). Optimalisasi Otonomi Khusus Papua dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat  Guna Meredam  Konflik dan  Kekerasan. Fiat Justisia  Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No.1 . Salmond,  A.  (2015,  December). 1987  Maiden  Speech  in  the  House  of  Commons . Retrieved  from  UKPOL: http://www.ukpol.co.uk/uncategorized/alex-salmond- 1987-maidenspeech-in-the-house-of-commons/
Saputra, S. (2017). Referendum Skotlandia terhadap Britania Raya Tahun 2012. Jurnal ISIP .
(1998). Scotland Act.
Scottish  Affairs  Committee.  (2019). The  relationship  Between  The  UK  and  Scottish Government. House of Commons.
Scottish Government . (n.d.). What the Scottish Government does . Retrieved August 25,
2021 from https://www.gov.scot/about/what-the-government-does/
Scottish  Government. (2012). Working  with  China:  five-year  engagement  strategy . Retrieved  August  26,  2021,  from https://www.gov.scot/publications/working- china-five-year-strategy-engagement-between-scotland-peoples-republic/
Scottish  Government. (2016). Memorandum of  understanding  with China's Ministry of
Culture . Retrieved August 27, 2021, from
https://www.gov.scot/publications/memorandum-of-understanding-with-chinas- ministry-of-culture/
Scottish Government. (n.d.). Energy in Scotland: Get the facts. Sharp, N. (1977). The Rule of  the Sword: The Story of  West  Irian. Melbourne:  Kibble Books.
Simarmata, P. D. (2015). Upaya Skotlandia Untuk Melepaskan Diri Dari Britania Raya. eJournal Ilmu Hubungan Internasional , 509-520.
Siol  nan  Gaidheal .  (n.d.). Celtic  Solidarity:  A  History  of  The  Scottish  Nationalist Movement Retrieved August 20, 2021, from http://www.siol-nan- gaidheal.org/Celtic_Solidarity/nathist.htm
Soldatos, P, & Michelmann, H.J. (1992). Subnational units’ paradiplomacy in the context of European integration.
Soldatos,  P.  (1992). An  Explanatory  Framework  for  the  Study  of  Federated  States  as Foreign-policy Actors .
Sturgeon,  N.  (2020). Nicola  Sturgeon’s  statement  on  Scotlandia’s  future .  Retrieved August  25,  2021,  from https://www.snp.org/nicola-sturgeons-statement-on- scotlands-future/
Suara  Papua .  (2018). Provinsi  Papua  dan  Madang  Tandatangani  LoI  Sister  City . Retrieved  August  22,  2021,  from  https://suarapapua.com/2018/10/23/provinsi- papua-dan-madang-tandatangani-loi-sister-city/
Suriadireja,  K.  (1985). Tantangan  dan  Perjuangan  di  Bumi  Cenderawasih  (Challenge and Struggle in the Land of the Bird of Paradise). Jakarta: Sinar Agape Press. Surwandono  &  Maksum,  A.  (2020).  The  Architecture  Of  Paradiplomacy  Regime  In Indonesia: A Content Analysis. Global: Jurnal Politik Internasional, 22 (1), 77-99. The  New  York  Time.  (2012). Pinning  Scottish  Independence  on  a  Fervor  for  1314 . Retrieved from https://www.nytimes.com/2012/04/05/world/europe/alex-salmond- stirs-scotlands-memories-of-battle-of-bannockburn.html
The  Scottish  Parliament .  (n.d.). What  are  the  powers  of  the  Scottish  Parliament? Retrieved  August  24,  2021,  from https://www.parliament.scot/about/how- parliament-works/powers-of-the-scottish-parliament
The Scottish Parliament. (2017). List of Devolved Powers From 1999.