Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Perancangan Model Tata Kelola Kolaboratif Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perdesaan di Kabupaten Pandeglang
Eko Prasetyo 1* , Pri Utami 2 , Tifanni Aulia Amanda 3
1 Prodi Ilmu Administras Negara, Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia
2 Prodi Ilmu Administras Negara, Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia
3 Prodi Ilmu Administras Negara, Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia

## Abstract
The poor quality of human capital in rural areas jeopardizes development's long-term viability. In  response  to  these  issues,  the  concept  of  collaborative  governance  allows  various  parties, including  the  government,  private  sector,  academics,  and  the  community,  to  participate  in decision-making  and  the  management  of  various  publik  policies.  This  study  aims  to  design  a collaborative governance model in improving the quality of rural human resources. This study employs  qualitative  research  methods,  such  as  observations,  literature  and  document  studies, interviews, and focus group discussions with members of the Pandeglang Regency Government and Non-Governmental Organization. According to the study's findings, the implementation of collaborative governance in the rural human capital quality improvement program is still in the principle engagement stage. This is understandable given that collaboration is in the process of being  strengthened.  The  collaborative  governance  model  for  the  rural  human  capital  quality improvement program in Pandeglang Regency has been developed using a state-centered model approach, in which the government is expected to appear to lead the collaboration.
Keywords : collaborative governance, quality of rural human resource, rural development

## Abstrak
Kualitas  SDM  desa  yang  rendah  memberikan  dampak  buruk  terhadap  keberlanjutan pembangunan. Menyikapi masalah tersebut, konsep tata kelola kolaboratif memberikan peluang kepada  berbagai  pihak,  baik  pemerintah,  swasta,  akademisi,  maupun  masyarakat  dalam  proses pengambilan  keputusan  dan  pengelolaan  berbagai  kebijakan  publik.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  merancang  model  tata  kelola  kolaboratif  dalam  peningkatan  kualitas  SDM  perdesaan. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  yaitu  dengan  melakukan  observasi, studi  literatur  dan  dokumen,  wawancara,  serta focus  group  discussion dengan  Pemerintah Kabupaten  Pandeglang  termasuk  unsur  DPRD  dan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan implementasi tata kelola kolaboratif baru pada dimensi keterlibatan  berprinsip  ( principle  engagement ).  Hal  ini  dapat  dimaklumi,  karena  kolaborasi sedang  dalam  proses  penguatan.  Rancangan  model  tata  kelola  kolaboratif  untuk  program peningkatan  kualitas  SDM  perdesaan  Kabupaten  Pandeglang  disusun  dengan  menggunakan pendekatan state-centered model  dimana  pemerintah  diharapkan  tampil  memimpin  proses implementasi kolaborasi.
Kata  kunci : tata  kelola  kolaboratif,  kualitas  sumber  daya  manusia  perdesaan,  pembangunan desa
* prasetyo@unis.ac.id
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## PENDAHULUAN
Momentum bonus demografi yang terjadi  di  Indonesia  pada  kurun  2020-
2030  menyisakan  sejumlah  tantangan pembangunan di antaranya
meningkatnya angka pengangguran terdidik serta kurangnya kualitas sumber  daya  manusia  (SDM)  yang menjadi  modal  utama  pembangunan ekonomi.  Berkaitan  dengan  kualitas SDM  yang  rendah,  salah  satunya disebabkan oleh rendahnya daya tampung perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan
pendidikan.
Angka  Partisipasi  Kasar  Pendidikan Tinggi secara nasional, yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih
bersekolah di perguruan tinggi/sederajat (tanpa  memandang  usia  penduduk tersebut)  dengan  jumlah  penduduk  usia 19-24 tahun, pada tahun 2020
menunjukkan  angka  sebesar  30,85 persen.  Namun  angka  tersebut  jika disandingkan  antara  APK  perkotaan yang  sebesar  38,58  persen  dan  APK perdesaan  yang  hanya  19,77  persen menunjukkan adanya disparitas, dimana peluang anak-anak perdesaan jauh lebih rendah  dibandingkan  dengan  anak-anak perkotaan (RI 2021).
Upaya pemerintah untuk
meningkatkan  kualitas  SDM  melalui kebijakan  pendidikan  telah  dilakukan.
Bahkan pemerintah
telah mengalokasikan  anggaran  pendidikan sebesar  20  persen  dari  APBN  dan APBD  untuk  anggaran  pendidikan, sebagai  pelaksanaan  amanat  pasal  31 ayat  (4)  UUD  1945  dan  pasal  49  ayat (1)  Undang-undang  Nomor  20  tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.  Alokasi  tersebut  tertuang dalam  APBN  setiap  tahun yang jumlahnya  pada  tahun  2021  mencapai 550  triliun  meningkat  dari  tahun  2020 yang sebesar 547,8 triliun (Kementerian Keuangan  RI  2021).  Alokasi  anggaran pendidikan  sebesar  20  persen  dari APBN  dan  APBD  tersebut  dalam praktiknya  masih  belum  dipatuhi  oleh seluruh  pemerintah  di  tingkat  daerah. Menurut  Bank  Dunia,  sebagian  besar kabupaten/kota  telah  membelanjakan lebih  dari  20  persen  anggaran  mereka untuk  pendidikan,  sedangkan  untuk tingkat  provinsi  hanya  sebesar  38 persen  saja  yang  telah  memenuhi mandat  konstitusi  (The  World  Bank, 2020).
Kebijakan peningkatan akses pendidikan  tinggi  telah  dilakukan  oleh pemerintah di antaranya melalui
program  Kartu  Indonesia  Pintar  Kuliah (KIP  Kuliah).  KIP  Kuliah  merupakan
bagian  dari  Program  Indonesia  Pintar (PIP) yang diperuntukkan bagi mahasiswa  yang  diterima  di  perguruan tinggi  termasuk  penyandang  disabilitas dengan  prioritas  mahasiswa  pemegang KIP, mahasiswa dari keluarga miskin/rentan  miskin  dan/atau  dengan pertimbangan khusus, mahasiswa afirmasi serta mahasiswa terkena bencana atau kondisi khusus
(Kemendikbud,  2021).  Target  penerima KIP  Kuliah  pada  tahun  2021  adalah sebanyak  200.000  orang  mahasiswa penerima  KIP  Kuliah  baru,  selain  terus menjamin  penyaluran  KIP  Kuliah on going dan  Bidikmisi on  going sampai masa  studi  selesai  (Kemendikbud,
2021).
Data  dan  informasi  di  atas menimbulkan  pertanyaan  besar  bagi kita, jika akses pendidikan tinggi secara nasional  sangat  kecil,  maka  bagaimana kemungkinan  SDM  di  perdesaan  akan mampu bersaing memperoleh kesempatan  tersebut?  Data  angkatan kerja  usia  15  tahun  ke  atas  menurut jenjang pendidikan di Indonesia menunjukkan  situasi  yang  semakin buram bagi SDM perdesaan. Pada tahun
2020, jumlah angkatan kerja di perdesaan yang mengenyam pendidikan tinggi  hanya  8%,  sangat  jauh  jika dibandingkan  dengan  perkotaan  sebesar 17%. Menurut BPS, sebanyak 69% dari
angkatan  kerja  di  perdesaan  hanya berpendidikan  sampai  dengan  sekolah menengah  tingkat  pertama  (SMP)  (RI 2021).
Atas  dasar  uraian  tersebut,  dapat digarisbawahi adanya  permasalahan bahwa  alokasi  anggaran  pendidikan sebesar  20  persen  dari  APBN  dan APBD  belum  secara  optimal  mampu memperluas akses SDM desa menikmati  pendidikan  tinggi,  dimana akses tersebut masih sangat kecil sesuai data  APK  Pendidikan  Tinggi  di perdesaan yaitu 16,54 persen dan hanya 8 persen angkatan kerja perdesaan yang berpendidikan tinggi.
Realitas di lapangan, dengan studi kasus  pada  Kabupaten  Pandeglang menunjukkan  bahwa  menurut  data
Statistik Makro Sosial Budaya
Kabupaten  Pandeglang  Tahun  2019, pada  tahun  2018  hanya  4,42  persen penduduk yang menamatkan pendidikan hingga  universitas/perguruan  tinggi. Sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk  di  Kabupaten  Pandeglang tahun  2018  adalah  6,72  tahun  (Dinas Kominfo,  2019).  Data  tersebut  menjadi daya tarik bagi peneliti untuk mengangkat  permasalahan  mengenai upaya  apa  saja  yang  dapat  dilakukan guna  meningkatkan  kualitas  SDM perdesaan melalui perluasan kesempatan  memperoleh  pendidikan
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
tinggi  bagi  penduduknya,  dengan  studi kasus di Kabupaten Pandeglang.
Tantangan yang dihadapi selanjutnya adalah bagaimana memberikan intervensi
untuk memperluas  akses  tersebut,  mengingat periode  bonus  demografi  semakin mendekati  titik  akhir?  Untuk  itu,  dapat dikatakan    bahwa  upaya  meningkatkan kualitas SDM perdesaan dengan orientasi  menambah  porsi  penduduk yang  memiliki  pendidikan  pada  tingkat menengah dan tinggi, pada saat ini tidak akan  mungkin  diselesaikan  sendiri  oleh pemerintah.  Pemerintah  membutuhkan pihak-pihak  lain  untuk  turut  terlibat  di dalam menyelesaikan persoalan
tersebut.  Dalam  konteks  ini,  maka Pemerintah  perlu  membuka  diri  dan perlu  menerapkan  model  pemerintahan kolaboratif melalui tata kelola kolaboratif ( collaborative governance ).
Konsep tentang tata kelola kolaboratif  ( collaborative governance ).
Tata  kelola  kolaboratif  merupakan sebuah  pemerintahan  dimana  satu  atau lebih  lembaga  publik  secara  langsung
mengikutsertakan pemangku
kepentingan dari luar pemeritahan ( non- state ) dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi  konsensus,  dilaksanakan melalui  musyawarah,  dan  bertujuan untuk  membuat  atau  melaksanakan
kebijakan  publik  ataupun  mengelola program  pemerintah  atau  aset  negara bersama-sama (Ansell and Gash 2008).
Konsep tersebut menekankan pada  enam  kriteria  penting  dari  suatu tata  kelola  kolaboratif  yaitu:  (1)  forum tersebut dirintis oleh lembaga pemerintah,  (2)  peserta  di  dalam  forum melibatkan  aktor-aktor  non  pemerintah, (3)  peserta  terlibat  langsung  dalam pengambilan keputusan dan tidak sekedar sebagai mitra konsultasi semata,  (4)  forum  tersebut  dikelola secara formal dan melakukan pertemuan secara  kolektif,  (5)  forum  bertujuan untuk membuat keputusan secara konsensus,  (6)  fokus  dari  kolaborasi adalah  pada  kebijakan  publik  atau
pengelolaan program pemerintah ( publik  management )  (Ansell  and  Gash
2008).
Tata kelola kolaboratif juga dikenal  dengan  istilah  tata  kelola partisipatif  ( participatory  governance ) yang  dimaknai  dengan  serangkaian proses  dan  struktur  dari  pengambilan keputusan  pemerintah  yang  melibatkan aktor-aktor dari sektor swasta, masyarakat sipil, dan atau sektor  publik lainnya, dengan berbagai tingkat komunikasi,
kolaborasi, dan
pendelegasian  kewenangan  keputusan kepada  peserta  (Newig  et  al.  2018)
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Kerangka Kerja Integratif Tata Kelola Kolaboratif
Sumber: Emerson, Nabatchi, and Balogh, 2012, halaman 5
(Kübler  et  al.  2020)  (Gustafson  and Hertting 2017).
Kirk  Emerson  dkk  menjelaskan bahwa tata kelola kolaboratif merupakan  serangkaian  proses  dan struktur  dari  pengambilan  keputusan dan  pengelolaan  kebijakan  publik  yang melibatkan pihak-pihak secara
konstruktif  dengan  melintasi  batasan lembaga-lembaga pemerintah, tingkatan pemerintahan  dan  ataupun  pemerintah, swasta  dan  masyarakat  dalam  rangka mencapai suatu tujuan publik yang tidak bisa  dituntaskan  (Emerson,  Nabatchi, and Balogh 2012). Selanjutnya Emerson dkk  memperkenalkan  kerangka  kerja integratif  untuk  tata  kelola  kolaboratif sebagaimana tertera pada Gambar 1.
Kerangka  kerja  integratif  tersebut menggambarkan  adanya  tiga  dimensi dalam  tata  kelola  kolaboratif  yaitu konteks  sistem  ( system  context ),  rezim tata  kelola  kolaboratif,  dan  dinamika kolaborasi  yang  mengarahkan  pada terjadinya  berbagai  aksi  (Emerson, Nabatchi, and Balogh 2012).
Di  dalam  tata  kelola  kolaboratif, konteks  sistem  merupakan  sistem  yang melingkupi  kolaborasi,  yang  dapat terdiri dari sistem politik, hukum, sosial ekonomi,  lingkungan  dan  berbagai faktor  lainnya  yang  mempengaruhi  dan dipengaruhi  oleh  rezim  tata  kelola kolaboratif. Konteks sistem ini menimbulkan  berbagai  peluang  dan kendala  yang  mempengaruhi  dinamika kolaborasi  di  awal  dan  di  sepanjang
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
waktu.  Dari  konteks  sistem  ini  muncul berbagai  faktor  penggerak,  termasuk kepemimpinan, insentif, saling ketergantungan, dan ketidakpastian. Hal tersebut  akan  membantu  pengaturan arah  dan  mulainya  rezim  tata  kelola kolaboratif.
Penelitian  tentang collaborative governance yang telah dilakukan banyak membahas mengenai bagaimana mengatasi  kompleksitas  sistem  melalui integrasi dan adaptasi (Pahl-Wostl et al.
2007), pengukuran derajat implementasi
collaborative  governance (Duan  et  al.
2020),  memberikan  wawasan  kepada pemimpin  untuk  mempertahankan  tata kelola kolaboratif dalam situasi lingkungan  kebijakan  yang  tidak  stabil (Gordon  et  al.  2020),  kerangka  kerja tata kerja kolaboratif berkelanjutan yang
bermanfaat dalam pengambilan keputusan  serta  tindakan  adaptif  dalam siklus  manajemen  rantai  pasok  (Wang and  Ran  2018),  bahkan  bagaimana  tata kelola  kolaboratif  berhasil  digunakan untuk melakukan sinergi seluruh sistem pemerintahan  yang  melibatkan  sektor non pemerintah untuk menangani pandemic covid-19 (Choi 2020).
Penelitian  tentang  tata  kelola kolaboratif  berkaitan  dengan  kebijakan pembangunan  perdesaan  menunjukkan bahwa implementasi tata kelola kolaboratif  dapat  digunakan  untuk
mendorong  kemandirian  desa  (Fanani and  Ibrahim  2018),  pembangunan pariwisata  melalui  inisiatif  masyarakat (Sandiasa
2019),
berpeluang menjadikan  kawasan  desa  mengalami kemajuan  pembangunan  sosial  dan ekonomi (Salmon and Ismail 2019).
Penelitian yang menggunakan tata kelola  kolaboratif  untuk  pendidikan menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif  diimplementasikan  dalam perumusan kebijakan pembelajaran pada  pendidikan  tinggi  (Tati  and Fatmawati  2021),  diimplementasikan untuk  pembudayaan  etika  berlalu  lintas (Rahayu  and  Dewi  2018).  Penelitian lain  tentang  tata  kelola  kolaboratif
antara lain berkaitan dengan pengembangan kapasitas ketahanan kota (Malik et al. 2021), pengembangan pariwisata (Silayar 2021),
penanggulangan kemiskinan  (Sahar and Salomo  2018),  penanganan  HIV  AIDS (Fauzi  and  Sri  Rahayu  2019),  bahkan dalam penyelenggaraan proyek nasional serat optik (Susanti and Juwono 2019).
Namun  demikian,  dari  sekian banyak  penelitian  tentang  tata  kelola kolaboratif,  yang  memberikan  fokus pada  upaya  peningkatan  sumber  daya manusia  dan  pendidikan  di  kawasan perdesaan masih belum banyak dilakukan. Penelitian ini mencoba untuk mengisi  ruang  kosong  tersebut  dengan
melakukan  perancangan  model  tata kelola  kolaboratif  dalam  meningkatkan kualitas  SDM  perdesaan.  Permodelan tersebut  diharapkan  dapat  menjadi acuan  dalam  melakukan  intervensi berupa  kebijakan  dan  program  untuk meningkatkan  kualitas  SDM  perdesaan, sehingga  pembangunan  di  perdesaan menjadi  berkelanjutan  karena  memiliki SDM  dengan  kualitas  berpendidikan tinggi.

## METODE
Penelitian dilakukan di Kabupaten Pandeglang,  Banten,  yang  ditemukan fenomena  menarik  yaitu  pemberian beasiswa  untuk  pendidikan  tinggi  dari tokoh  masyarakat  yang  bekerja  sama dengan  lembaga  swadaya  masyarakat Yayasan
Cendekiawan
Kampung
Indonesia. Terhadap fenomena tersebut, Pemerintah Kabupaten Pandeglang
memberikan apresiasi dan siap merancang suatu kebijakan untuk mengakomodir keterlibatan masyarakat,
LSM,  termasuk  sektor  swasta,  untuk bersama-sama  pemerintah  memperluas akses pendidikan tinggi bagi SDM desa.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, berdasarkan pada  kajian  literatur  dan  dokumen, pengamatan  di  lapangan  dan  berbagai laman  digital  yang  terkait,  wawancara, focus  group  discussion serta  kompilasi
dari  hasil-hasil  penelitian  dan  kajian yang telah dilakukan sebelumnya.
Kajian  literatur  dilakukan  dengan menganalisis artikel yang relevan dengan  kata  kunci  “ collaborative governance ”, “ collaborative governance dalam  pembangunan  desa”, dan  “tata  kelola  kolaboratif  dan pendidikan  di  perdesaan”.  Pencarian literatur  tersebut  dilakukan  dengan bantuan mesin pencari artikel mendeley berdasarkan  relevansi  dan  banyaknya sitasi.
Data  dokumentasi  yang  dihimpun diperoleh  dari key  informan berupa laporan  kinerja  Yayasan  Cendekiawan
Kampung, Memorandum of
Understanding,  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD) Kabupaten  Pandeglang,  dokumen  visi dan  misi  Bupati  Pandeglang,  dokumen video  pada  saluran  resmi youtube dan
laman Yayasan Cendekiawan
Kampung,  serta  laman  Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
Informan  dalam  penelitian  ini para  aktor  kolaborasi  yaitu  Sekretaris
Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, Ketua Yayasan Cendekiawan Kampung Indonesia, Wakil Ketua DPRD Kabupaten
Pandeglang,  Direktur  Yayasan  Amanah Takaful  (mitra  kolaborasi),  serta  para penerima beasiswa.
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Sumber  data  berasal  dari  hasil wawancara  dengan  informan  dan  hasil focus group discussion (FGD).
Wawancara  dilakukan  dengan  semua informan,  sedangkan  FGD  dilakukan hanya dengan Ketua Yayasan
Cendekiawan  Kampung,  Wakil  Ketua
DPRD Pandeglang dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peningkatan Kualitas SDM Perdesaan Studi tentang pembangunan
sumber  daya  manusia  di  perdesaan bukanlah  hal  baru.  Studi  tentang pengembangan  kawasan  perdesaan  di Kabupaten  Pandeglang  menunjukkan
bahwa diperlukan strategi
pengembangan  kawasan  yang  bertahap dan  terpadu,  termasuk  di  dalamnya peningkatan kualitas
SDM dan
pemberdayaan masyarakat (Hakim
2019).  Studi  lain  menunjukkan  bahwa kualitas SDM desa berpengaruh terhadap kondisi ketertinggalan (Puspasari and Koswara 2016).
Peningkatan kualitas SDM juga
diperlukan  untuk  pengembangan  desa wirausaha  (Hilman  2018),  peningkatan
akuntabilitas
pemerintahan dan pengelolaan  APBDes  (Sofitriana  et  al.
2020) (Mustafa 2019) (Anam,
Tjiptoherianto,  and  Manurung  2018) (KUSUMA  et  al.  2019),  bagian  dari strategi  pengembangan  ekonomi  desa (Asbeni 2020), upaya mencegah terjadinya  konflik  sosial  di  desa (Munandar 2019).
Berbagai  studi  tersebut  menuju titik temu bahwa diperlukan upaya yang sungguh-sungguh  untuk  meningkatkan kualitas  SDM  di  perdesaan  bagi pembangunan  desa  (Mustika  2014) (Nofiyanti, Sulartiningrum, and Fitriana 2018)  (Noerchoidah  et  al.  2020)
(Budiarti et al. 2021). Upaya untuk meningkatkan kualitas  SDM  di  perdesaan  tersebut tentunya  membutuhkan  peran  serta berbagai  pihak,  termasuk  masyarakat (Pakniany,  Imron,  and  Degeng  2020) (Istiqomah  Anny,  Sukidin,  and  Pudjo 2018)  (M.  Zaenul  Muttaqin,  Evendi, and Dwi Suryanti 2020).

## Perkembangan Proses Kolaborasi
Permasalahan publik yang mendasar  di  perdesaan  Kabupaten Pandeglang  adalah  kurang  tersedianya SDM  terampil  dan  berpendidikan.
Menurut
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, hal tersebut  disebabkan  oleh  beberapa faktor  antara  lain,  dampak  urbanisasi yang  menyedot  SDM  berkualitas  di
perdesaan  untuk  berkiprah  di  kota, karena  perdesaan  sudah  tidak  menarik bagi  mereka.  Faktor  lain  adalah  tidak meratanya  lembaga  pendidikan  yang berperan  dalam  meningkatkan  kualitas
SDM Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya, faktor disparitas pendidikan di perdesaan
yang disebabkan oleh faktor geografis wilayah  menjadi  penyebab  penting. Daerah-daerah  yang  sulit  dijangkau karena  kendala  geografis,  relatif  tidak
memiliki SDM yang berkualitas
(wilayah Pandeglang Tengah dan
Selatan).
Berbagai  penelitian  yang  ada, menunjukkan bahwa urbanisasi menjadi faktor  penting  yang  menyedot  sumber daya  manusia  berkualitas  di  desa menuju perkotaan (Kustanto and
Sholihah  2020)    (Fazaalloh  2017) (Suryani 2020).
Penyebab lain
rendahnya  kualitas  SDM  desa  adalah masalah  disparitas  pendidikan  berupa ketimpangan  pemerataan  pendidikan dan  infrastruktur  di  perdesaan  (Iryani and Ramdani 2019).
Permasalahan publik tersebut tidak  dapat  diselesaikan  secara  tuntas dengan pendekatan pembangunan pendidikan  yang  ada.  Pembangunan pendidikan  yang  dilakukan  di  wilayah
Kabupaten Pandeglang masih difokuskan pada
penyediaan
infrastruktur pendidikan terutama untuk wilayah  yang  secara  geografis  sulit dijangkau. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan alokasi anggaran pendidikan  pada  APBD  Kabupaten Pandeglang  walaupun  telah  mencapai 24% dari total APBD.
Yayasan  Cendekiawan  Kampung Indonesia  di  Kabupaten  Pandeglang tergerak  oleh  permasalahan  di  atas, sehingga pembentukan Yayasan dilakukan  dengan  mengusung  visi “Menjadi model pembangunan kawasan berbasis  sumber  daya  manusia  dengan mengusung  konsep  beasiswa talent scouting bagi  genius  kampung.”  Atih
Ardiansyah, Ketua Yayasan Cendekiawan Kampung Indonesia,
menjelaskan  bahwa  awalnya  Yayasan dibentuk  untuk  menyelamatkan  anak- anak  kampung  agar  tidak  putus  studi. Dalam perkembangannya Yayasan berupaya  memfasilitasi  talenta  terbaik di  perdesaan  untuk  dapat  melanjutkan studi  baik  tingkat  SLTA  maupun perguruan tinggi, dan setelah menyelesaikan studi, para peserta difasilitasi  dengan  program  pengabdian di  masing-masing  desa  agar  tercipta proses  perubahan  di  desa-desa  ke  arah yang lebih baik. Sejak 2019 hingga saat ini,  jumlah  peserta  program  Yayasan mencapai  36  orang  dengan  perincian sebagai berikut:
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Tabel 1.
Penerima Beasiswa Yayasan Cendekiawan Kampung Indonesia Per Oktober 2021
No. Daerah Asal Jenjang SLTA Sarjana Magister Jumlah 1. Banten - 29 2 31 2. Maluku - 3 - 4 3. Papua Barat - 1 - 1 Total 1 33 2 26 Sumber: Yayasan Cendekiawan Kampung Indonesia
Program  Yayasan  yang  baru terbentuk  pada  tahun  2019  tersebut, ternyata  mendapat  sambutan  bukan
hanya dari wilayah Kabupaten Pandeglang, namun juga dari
Kabupaten Serang, bahkan dari Maluku Utara  dan  Papua  Barat.  Selain  daerah- daerah  tersebut,  permintaan  kolaborasi juga  berasal  dari  Kabupaten  Lebak, Banten  dan  Kabupaten  Sinjai,  Sulawesi Selatan.
Kiprah  Yayasan  mendapat  respon positif  dari  pemerintah  Kabupaten Pandeglang,  dalam  hal  ini  Bupati Pandeglang Irna Narulita, dalam berbagai kesempatan sangat mendukung program-program Yayasan Cendekiawan Kampung Indonesia. Dukungan  tersebut  telah  diwujudkan
dalam  bentuk  penandatanganan  nota
kesepahaman ( memorandum of
understanding )  antara  Bupati  dengan
Ketua  Yayasan.  Selanjutnya  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang telah menindaklanjuti dengan  memasukkan  program  Pro Kampus  (Program  Kurangi  Anak  dan Mahasiswa  Putus  Studi)  ke  dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD)  tahun 2021-2026 Kabupaten Pandeglang. Mendukung respon positif Pemerintah Kabupaten Pandeglang,
Ketua  DPRD  Kabupaten  Pandeglang Tb. Udi Juhdi, menyatakan bahwa akan mendorong terwujudnya kebijakan berupa peraturan daerah ataupun peraturan bupati yang berisi pengelolaan  talenta  terbaik  Kabupaten Pandeglang  untuk  peningkatan  kualitas SDM  perdesaan  dan    keberlanjutan pembangunan.

## Tabel 2.

## Aktor Kolaborasi
No. Aktor Jenis Lembaga Sumber Daya Peran 1. Yayasan Cendekiawan Kampung Inodonesia Non Pemerintah - SDM - Manajemen - Keuangan Penggerak Kolaborasi 2. Bupati Pandeglang Pemerintah - Kebijakan - Program Beasiswa - Kewenangan Kolaborator 3. Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Pemerintah - Kebijakan - Kewenangan - Politik Kolaborator 4. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Pemerintah - Kebijakan - Kewenangan - Politik Kolaborator 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Pemerintah - Kebijakan - Program Beasiswa - Kewenangan Kolaborator 6. Madrasah Aliyah dan STMIK Yayasan Al Fath Sukabumi Akademisi - Beasiswa Kolaborator 7. STIE Ganesha Tangerang Selatan Akademisi - Beasiswa Kolaborator 8. Yayasan Amanah Takaful Non-Pemerintah - Wakaf Al-Quran - Asuransi Kolaborator Sumber: Hasil FGD, diolah Bahkan  Wakil  Ketua  DPRD Kabupaten Pandeglang, Tb. Asep
Rafiudin  Arif,  mempertegas  kolaborasi tersebut  melalui  peluncuran  Beasiswa SABAR  (Sahabat  Baik  Asep  Rafi), yang  dikelola  bersama  dengan  Yayasan Cendekiawan Kampung Indonesia.
Adapun  aktor-aktor  yang  terlibat  dan peranannya  di  dalam  kolaborasi  adalah sebagaimana tertera pada Tabel 2.
Kemajuan  kolaborasi  program peningkatan  kualitas  SDM  perdesaan
melalui program beasiswa yang digagas Yayasan Cendekiawan Kampung Indonesia dengan Pemerintah
Kabupaten  Pandeglang  memang  belum menghasilkan  format  kolaborasi  yang permanen.  Hingga  saat  ini  belum  ada hal  signifikan  yang  telah  dilakukan
untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU). Yayasan Cendekiawan Kampung Indonesia
berharap  agar  kolaborasi  ini  lebih diarahkan  pada  sebuah  program  yang berkelanjutan  dan  dinaungi  kebijakan kolaboratif  melalui  suatu  wadah  forum yang  ditetapkan  oleh  Bupati.  Sambil terus mendorong terwujudnya kebijakan kolaboratif
tersebut, Yayasan Cendekiawan Kampung Indonesia
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
kemudian  membentuk  Lembaga  Wakaf Cendekiawan  Kampung  yang  dapat difungsikan  sebagai  wadah  kolaborasi
berbagai pihak. Tentunya jika
kolaborasi  dimotori  oleh  masyarakat,
dalam  hal  ini  Yayasan  Cendekiawan Kampung  Indonesia,  dengan  wadah lembaga  wakaf  tersebut,  maka  terjadi pergeseran  model  dari  yang  semula terpusat pada pemerintah ( state- centered  model )  menjadi  terpusat  pada masyarakat  ( society-centered  model ).
Selain  itu  pembentukan  lembaga  wakaf didasarkan  pada  pemahaman  bahwa persoalan  pendidikan  adalah  persoalan
yang  abadi  (selalu  mengemuka  di sepanjang masa), sehingga perlu didekati  dengan  wakaf  yang  konsepnya serupa dengan dana abadi.
Implementasi Tata Kelola Kolaboratif Dengan menggunakan model diagnostik  yang  diperkenalkan  oleh Emerson  dkk,  maka  implementasi  tata kelola  kolaboratif  dapat  dianalisis  dari dimensi konteks sistem ( system context ),  penggerak  ( drivers ),  rezim kolaboratif  ( collaborative  governance regime),

## Tabel 3.

## Model Diagnostik Tata Kelola Kolaboratif
Sumber: Olahan Peneliti atas Model Diagnostik Emerson dkk.
System Context Drivers The Collaborative Governance Regime C oll abor ati ve Outc omes I mpac ts Ada ptation Collaborative dynamics Outputs C oll abor ati ve Ac ti on Principle Engagement S ha re d M oti va ti on
C apa cit y for J oint Ac ti on Pendidikan Ekonomi
Budaya  Politik Daerah
Politik Anggaran Sumber  Daya Lokal Kepemimpinan Sektor Ketiga (LSM) Insentif Konsekuensial (internal dan eksternal) Kesalingterantungan Antar Aktor Ketidak pastian Discovery, dilakukan melalui  pertemuan  formal webinar dan non formal dan masih berlangsung Definition, sedang dilakukan  dengan  upaya- upaya  pembangunan  makna bersama  melalui  berbagai pertemuan Deliberation, musyawarah telah dilakukan walau masih terbatas dan belum dilakukan dengan keterlibatan public Determination, belum terlihat dalam proses karena belum  ada  kesepakatan  atas agenda, kegiatan, atau rencana aksi Belum ditemukan bukti implementasi
serta outcome dari kolaborasi.
Gambaran  model  diagnostik  tersebut adalah sebagaimana tersebut pada Tabel
3.
Berdasarkan  Tabel  3  tersebut, maka implementasi tata kelola kolaboratif  pada  program  peningkatan kualitas SDM perdesaan belum terwujud  pada  semua  dimensi  yang disyaratkan  oleh  Model  Integratif  Tata Kelola Kolaboratif Emerson dkk.
Dimensi  konteks  sistem  ( system contexts )  meliputi  faktor-faktor  berikut ini  (1)  pendidikan  yaitu  keterbatasan anggaran pendidikan yang lebih terfokus  pada  pembangunan  fisik, rendahnya kualitas SDM perdesaan, dan
kegagalan
sistem pendidikan menyediakan  SDM  terampil  sesuai kebutuhan  pembangunan  desa;  (2) ekonomi  yaitu  kurangnya  kemampuan ekonomi masyarakat desa yang ditunjukkan oleh rendahnya pendapatan per kapita masyarakat; (3) budaya  yaitu masih  kentalnya  budaya  anak-anak adalah  “aset”  bagi  orang  tua,  sehingga mereka berharap agar anak-anak sesegera mungkin bekerja dan
berpenghasilan;  (4)  politik  daerah  yaitu konstelasi  politik  di  tingkat  kabupaten dan desa yang meminggirkan pembangunan  SDM.  Selain  itu  masa jabatan  bupati  pada  periode  kedua  ini yang  terbatas  hanya  3  tahun  sampai
dengan  2024  memberikan  pengaruh pada  keterbatasan  dalam  pencapaian visi  dan  misinya;  (5)  politik  anggaran yaitu  politik  pengalokasian  anggaran yang  cenderung  terpusat  dan  seragam hingga  tingkat  kabupaten  dan  desa. Termasuk dalam hal ini adalah perhatian  yang besar terhadap anggaran pembangunan  infrastruktur  terutama jalan  kabupaten  dibandingkan  dengan alokasi  untuk  pendidikan  yang  sangat rendah;  (6)  sumber  daya  lokal  yaitu potensi  sumber  daya  alam  yang  luar biasa di Pandeglang belum memberikan pengaruh yang signifikan kepada kesejahteraan rakyatnya, hal ini menimbulkan arus urbanisasi dan menghilangnya  SDM  terbaik  dari  desa- desa  di  Pandeglang.  Termasuk  dalam aspek  ini  adalah  rencana  pembangunan industri  di  kawasan  sepanjang  jalan  tol Serang-Panimbang  tentu  berdampak pada sumber daya alam dan lingkungan hidup di Pandeglang.
Penggerak  ( drivers )  kolaborasi dalam hal ini meliputi: (1)
kepemimpinan, hal lebih banyak diambil oleh sektor ketiga  (masyarakat) yaitu  Yayasan  Cendekiawan  Kampung Indonesia  yang  mengambil  inisiatif  dan terus  berjuang  agar  terwujud  program kolaboratif. Pemerintah daerah walaupun  mendukung,  masih  belum mengambil  peran  untuk  memimpin
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
kolaborasi serta belum banyak mengambil  inisiatif.  Model  tata  kelola
kolaboratif yang menempatkan
masyarakat  sebagai  penggerak  utama dapat ditemukan dalam penelitian Susan E.  Clarke  yang  menyebutnya  dengan society-centered  models (Clarke  2017);
(2)  insentif  konsekuensial,  dimensi  ini ditandai dari kesadaran bahwa penyelesaian  masalah  kualitas  SDM  di perdesaan  akan  menjadi  insentif  bagi
keberlanjutan pembangunan; (3) kesalingtergantungan antar aktor
ditandai adanya kebutuhan untuk berkembang  bersama,  bekerja  bersama, dimana tidak mungkin masalah peningkatan  kualitas  SDM  tersebut dapat  diselesaikan  sendiri  oleh  masing- masing aktor.  Muncul kesadaran bahwa APBD sangat terbatas dengan pendapatan  asli  daerah  yang  kecil (menurut  DPRD  Pandeglang,  tahun 2021  sebesar  Rp240  miliar).  Adapun dimensi  ketidakpastian  terlihat  dari adanya ketidakpastian mengenai kemampuan  menyelesaikan  masalah publik  berupa  peningkatan  kualitas SDM perdesaan tersebut.
Memasuki  proses  terbentuknya tata  kelola  kolaboratif  adalah  adanya rezim tata kelola kolaboratif. Dalam hal ini terdapat tiga dimensi yaitu
keterlibatan
berprinsip ( principle
engagement ), motivasi bersama ( shared
motivation ), dan kapasitas untuk melakukan  aksi  bersama  ( capacity  for joint action ).
Berdasarkan hasil penelitian,
terlihat bahwa hanya dimensi keterlibatan berprinsip yang telah menunjukkan  adanya  kemajuan.  Dalam dimensi ini pihak-pihak yang melakukan  kolaborasi  telah  mulai berproses  dengan  terjadinya  beberapa indikator yaitu: (1) discovery
(penemuan  masalah)  melalui  beberapa pertemuan  formal  dan  informal  antar aktor,  serta  webinar  pada  beberapa  sesi yang  membahas  topik  peningkatan kualitas SDM perdesaan. Berbagai aktor yang  terlibat  telah  memiliki  kesamaan pemahaman  mengenai  masalah  publik yang akan diselesaikan yaitu rendahnya kualitas  SDM  perdesaan;  (2) definition
(pendefinisian)  atas  masalah  yang
dihadapi yang bertujuan untuk menemukan makna bersama dari masalah.  Hal  ini  dilakukan  dengan beberapa pertemuan formal dan informal, namun demikian belum terdapat  kesepakatan  mengenai  konsep, peluang,  kriteria  dan  alternatif  solusi; (3) deliberation (musyawarah)  telah dilaksanakan  yang  diinisiasi  oleh  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang  denga  melibatkan  para aktor  serta  pihak-pihak  lain  yang memiliki peluang terlibat, namun
demikian,  kegiatan  tersebut  masih terbatas  dan  belum  dilakukan  dengan mengundang Gambar 2.
Rancangan Model Tata Kolaboratif Peningkatan Kualitas SDM Pedesaan di

## Kabupaten Pandeglang
Sumber: Hasil FGD, diolah peneliti
keterlibatan  public;    (4) determination
(penentuan)  belum  terlihat  adanya keputusan-keputusan,  karena  kolaborasi masih  berproses  dan  belum  adanya kesepakatan  atas  agenda,  kegiatan, maupun  rencana  aksi.  Hal  tersebut  juga disebabkan belum adanya alokasi
anggaran yang memadai untuk memulai program  Pro  Kampus  yang  telah tertuang di dalam RPJMD.
Dapat dikemukakan bahwa tahapan implementasi tata kelola kolaboratif  untuk  program  peningkatan kualitas  SDM  perdesaan  di  Kabupaten Pandeglang  masih  berproses  dan  baru dimulai  pada  dimensi  keterlibatan berprinsip.  Adapun  dimensi  lain  yaitu motivasi  bersama  ( shared  motivation ), kapasitas  untuk  aksi  bersama  ( capacity for joint action ) belum terimplementasi.
Dengan demikian, dimensi  luaran
( output )  dan  pengaruh  ( outcome )  serta proses adaptasi belum terwujud.
Rancangan Model
Peningkatan
Kualitas  SDM  Perdesaan  Melalui Tata Kelola Kolaboratif
Tata  kelola  kolaboratif  untuk peningkatan kualitas SDM perdesaan di Kabupaten  Pandeglang  sedang  dalam proses  implementasi.  Momentum  ini menjadi  penting  untuk  menyodorkan konsep  mengenai  rancangan  model  tata kelola  kolaboratif  yang  dapat  diadopsi Pemerintah Kabupaten dalam mengimplementasikannya.
Mengacu  kepada  model  integratif tata  kelola  kolaboratif  yang  diajukan oleh  Emerson,  maka  rancangan  model
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
yang dapat diadaptasi adalah sebagaimana tertera pada Gambar 2.
Dari  gambar  2  tersebut  dapat dijelaskan  bahwa  aktor-aktor  yang terlibat meliputi ABCG yaitu akademisi (perguruan  tinggi), business (swasta),
community (masyarakat), dan
government (pemerintah). Khusus
pemerintah  daerah,  pihak-pihak  yang memiliki potensi terlibat dalam kolaborasi  adalah  Bupati  (diharapkan dapat  memimpin  kolaborasi),  DPRD,
Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan,
Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Pemerintahan Desa, serta Bappeda.
Rancangan  model  tata  kelola kolaboratif  untuk  program  peningkatan kualitas  SDM  perdesaan  di  Kabupaten Pandeglang diarahkan pada model yang bersifat state-centered  model ,  dengan harapan  peran  pemerintah  daerah  akan lebih  dominan  di  dalamnya.  Hal  ini dilatarbelakangi antara lain oleh adanya:
(1)  visi  dan  misi  Bupati  terpilih  untuk menekan  jumlah  anak  putus  sekolah baik  di  tingkat  pendidikan  dasar  dan menengah  maupun  pendidikan  tinggi yang  dikenal  dengan  Program  Kurangi Anak  dan  Mahasiswa  Putus  Studi  (Pro Kampus)  dan  sudah  dituangkan  dalam RPJMD; (2) agar terdapat
kesinambungan  program  karena  model ini  memungkinkan  untuk  melakukan
intervensi  terhadap  kebijakan  yang kolaboratif.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa implementasi tata kelola kolaboratif  dalam  program  peningkatan kualitas  SDM  perdesaan  baru  pada tahapan keterlibatan berprinsip ( principle  engagement ).  Dan  tahapan tersebut  saat  ini  masih  berproses menuju  tahapan  selanjutnya.  Pada tahapan  ini  walaupun  kepemimpinan dan  inisiatif  lebih  diperankan  oleh
Yayasan
Cendekiawan Kampung
Indonesia  selaku  aktor  dari  pihak masyarakat,  namun  Pemerintah  Daerah menunjukkan  komitmen  yang  positif melalui  penandatanganan  MoU  dan pencantuman  dalam  RPJMD.  Sebagai bagian  dari  unsur  pemerintah,  DPRD memiliki komitmen kuat untuk mendorong terwujudnya kebijakan kolaboratif baik dalam bentuk peraturan daerah ataupun peraturan bupati.
Keunikan  model  kolaboratif  pada program  ini  adalah  lahirnya  program- program  yang  merupakan  kerja  sama antara  tokoh  masyarakat,  dalam  hal  ini politisi  dan  anggota  DPRD,  dengan Yayasan Cendekiawan Kampung Indonesia.  Program  tersebut  kemudian
dilakukan branding khusus yang disesuaikan dengan tujuannya.
Rekomendasi  yang  dapat  penulis sampaikan  dalam  perancangan  model peningkatan  kualitas  SDM  perdesaan adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah Kabupaten
Pendeglang  perlu  memperkuat orientasi pembangunan desa ke arah  pembangunan  berbasis SDM  yang  berkualitas  dengan memanfaatkan  sumber  daya yang  ada  seperti  optimasi  dana APBD, dana desa maupun dana wakaf.  Hal  ini  agar  tercipta keberlanjutan pembangunan
serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang
memberikan  nilai  tambah  yang lebih  banyak  bagi  masyarakat lokal;
2. Model  tata  kelola  kolaboratif yang berpusat pada pemerintah
(state-centered model ) memberikan  konsekuensi  agar pemerintah  daerah  mengambil peran untuk memimpin
kolaborasi;
3. Implementasi tata kelola kolaboratif  agar  dilaksanakan
dengan konsisten sehingga mampu mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang
baik,
transparansi  dan  akuntabilitas
program, serta terjadinya penguatan kedudukan
masyarakat sipil;
4. Peran  pemerintah  selaku  aktor yang  memiliki  mandat  dan
kewenangan untuk menyelesaikan  masalah  publik perlu dioptimalkan melalui
terwujudnya kebijakan
kolaboratif. Penting untuk
menterjemahkan  program  dari RPJMD menjadi kegiatan yang kolaboratif dengan payung hukum yang memadai;
5. Pemerintah Kabupaten
Pandeglang perlu memiliki
kreativitas  dan  level  komitmen yang tinggi untuk mewujudkan visi dan misi Bupati, khususnya program Pro
Kampus.  Hal  ini  mengingat masa  jabatan  periode  kedua Bupati  yang  lebih  pendek, yaitu hanya sampai 2024.
6. Masyarakat perlu memanfaatkan peluang
kolaborasi  bukan  hanya  untuk mengusulkan program-program yang  dibutuhkan,  tetapi  juga terlibat dalam mengelola, mengawasi  dan  mengevaluasi program.
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terima  kasih  kami  sampaikan
kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Syekh-Yusuf
Tangerang,  atas  dukungan  pendanaan
yang telah diberikan.
Selain  itu,  ucapan  terima  kasih perlu  kami  sampaikan  kepada  Yayasan Cendekiawan Kampung  Indonesia  yang telah  memberikan  persetujuan  untuk menjadi  lokus  penelitian.  Terima  kasih juga  kami  sampaikan  kepada  Pimpinan
DPRD Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Kabupaten Pandeglang yaitu Bupati Pandeglang beserta
jajarannya, dalam hal ini Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang  yang  telah  memberikan data,  informasi  dan  masukan  selama pelaksanaan penelitian ini.

## REFERENSI
Anam,  Choirul,  Prijono  Tjiptoherianto, and  Mandala  Manurung.  2018. “Analisis  Dampak  Transparansi Dan  Akuntabilitas  Pengelolaan Dana  Desa  Terhadap  Tingkat Kemiskinan Choirul.” Jurnal ISEI Economic Review Vol. II(2).
Ansell,  Chris,  and  Alison  Gash.  2008. “Collaborative  Governance  in Theory  and  Practice.” Journal  of
Public  Administration  Research and Theory 18(4). Asbeni, Asbeni. 2020. “Strategi Pengembangan  Ekonomi  Desa Menuju  Desa  Mandiri.” PATANI
(Pengembangan Teknologi Pertanian dan Informatika) 4(2). Budiarti,  Isniar  et  al.  2021.  “Kajian Model Pengembangan SDM Pariwisata  Di  Kawasan  Jatigede Kec. Darmaraja Kab. Sumedang.” Indonesian  Community  Service and Empowerment Journal (IComSE) 2(1).
Choi,  Yon  Jung.  2020.  “The  Power  of Collaborative  Governance:  The Case  of  South  Korea  Responding to  COVID-19  Pandemic.” World Medical  and  Health  Policy 12(4). https://onlinelibrary.wiley.com/do i/epdf/10.1002/wmh3.376?src=get ftr.
Clarke,  Susan  E.  2017.  “Local  Place-
Based  Collaborative  Governance: Comparing State-Centric and Society-Centered Models.” Urban Affairs Review 53(3). Duan,  Xin  et  al.  2020.  “Environmental Collaborative  Governance  Degree of  Government,  Corporation,  and Public.” Sustainability (Switzerland) 12(3). http://www.ijic.org/articles/10.533 4/ijic.4684/galley/6249/download. Emerson,  Kirk,  Tina  Nabatchi,  and Stephen  Balogh.  2012.  “An Integrative Framework for Collaborative Governance.” Journal  of  Public  Administration Research and Theory 22(1).
Fanani,  Abdul  Fatah,  and  Supardi Ibrahim.  2018.  “Collaborative Governance  Dalam  Kemandirian Desa.” DIALEKTIKA :  Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial 3(2).
Fauzi,  Agung  Rheza,  and  Amy  Yayuk
Sri  Rahayu.  2019.  “Collaborative
Governance Penanganan HIV
AIDS  Di  Provinsi  DKI  Jakarta.”
Sawala :  Jurnal  Administrasi Negara 7(1). Fazaalloh, Al Muizzuddin. 2017. “Urbanisasi, Industrialisasi, Pendapatan,  Dan  Pendidikan  Di Indonesia.” Habitus: Jurnal
Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi 1(1). Gordon, Dara et al. 2020. “Collaborative  Governance  for Integrated  Care:  Insights  from  a Policy  Stakeholder  Dialogue.” International Journal of Integrated Care 20(1). Gustafson, Per, and Nils Hertting. 2017. “Understanding Participatory Governance:  An  Analysis  of Participants’ Motives for Participation.” American  Review of Public Administration 47(5).
Hakim,  Agus  Lukman.  2019.  “Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan:  Studi  Di  Kabupaten Pandeglang.” Sawala :  Jurnal Administrasi Negara 7(1).
Hilman,  Iman.  2018.  “Penetapan  Desa Wirausaha Dan Strategi Pengembangannya.” JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi) 3(2).
Iryani,  Endang,  and  Ahmad  Subkhi Ramdani.  2019.  “Kajian  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM); Analisa Pengaruh Rendahnya Indeks  Pendidikan  Di  Kabupaten Tangerang.” Jurnal Inovasi Pendidikan MH Thamrin 3(2). Istiqomah Anny, Sukidin, and Suharsono  Pudjo.  2018.  “Analisis Partisipasi Pendidikan Pada Masyarakat Miskin Dusun Gumuk Limo  Desa  Nogosari  Kecamatan Rambipuji  Kabupaten  Jember.” Jurnal Pendidikan Ekonomi 12.
Kementerian Keuangan RI. 2021. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Informasi APBN 2021 . Kübler,  Daniel,  Philippe  E.  Rochat,  Su Yun  Woo,  and  Nico  van  der Heiden. 2020. “Strengthen Governability Rather than Deepen Democracy: Why Local Governments Introduce Participatory Governance.” International Review of
Administrative Sciences 86(3). Kustanto, Munari, and Fitriyatus Sholihah.  2020.  “Reserve  Brain Drain Sebagai Alternatif Mengatasi  Kemiskinan.” Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian,  Pengembangan  dan IPTEK 16(1).
Kusuma,  Putu  Septa  Adi  Kusuma  et  al.
2019.  “Pengaruh  Ketersediaan Sumber  Daya  Manusia  Yang Memadai Dan Perubahan
Regulasi  Terhadap  Hasil  Kinerja Karyawan  Pada  Kantor  Kepala Desa  di  Kecamatan  Sawan.” Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan Humanika 7(3).
M.  Zaenul  Muttaqin,  Azhari  Evendi,
and  Made  Selly  Dwi  Suryanti.
2020. “Peran Dan Strategi Komunitas Lontar Dalam Menyebarkan  Budaya  Literasi  di
Nusa  Tenggara  Barat.” Jurnal Penelitian  Kebijakan  Pendidikan 13(2).
Malik,  Ihyani  et  al.  2021.  “Urban Resilience Strategy in The Climate  Change  Governance  in Makassar City, Indonesia.” Journal  of  Government  and  Civil Society 5(1). Munandar, Adis Imam. 2019. “Kebijakan  Dana  Desa  Dan Konflik  Sosial:  Studi  Kasus  Di Sungai Tabuk, Kalimantan
Selatan.” JAKPP  (Jurnal  Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) . Mustafa,  S.  2019.  “Akuntabilitas Pelaksanaan  Dana  Desa  Bagi Pembangunan Dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Studi Kasus Di Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten ….” Jurnal Sumber Daya Aparatur .
Mustika, Made. 2014. “Analisis Strategi
Peningkatan Kualitas Sumber Daya  Manusia  Dalam  Upaya Pengentasan Kemiskinan di
Kecamatan Nusa Penida.” Buletin
Studi Ekonomi 18(2).
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Newig,  Jens  et  al.  2018.  “The
Environmental  Performance  of Participatory  and  Collaborative Governance:  A  Framework  of Causal Mechanisms.” Policy Studies Journal 46(2).
Noerchoidah, Evita Purnaningrum, Rina Fariana, and Subakir. 2020. “Peningkatan Kualitas SDM Dalam Mendukung Pengembangan Desa Wisata Banjarsari  Kecamatan  Manyar Kabupaten Gresik.” Ekobis Abdimas :  Jurnal  Pengabdian Masyarakat 1(2). Nofiyanti,  Fifi,  Sri  Sulartiningrum,  and Rina  Fitriana.  2018.  “Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM Bidang Pariwisata Di Desa Wisata Cikolelet  Serang  Banten.” Jurnal SOLMA 7(2).
Pahl-Wostl, Claudia et al. 2007. “Social Learning  and  Water  Resources Management.” Ecology and Society 12(2). https://www.ecologyandsociety.or g/vol12/iss2/art5/.
Pakniany, Nova Suci Lestari, Ali Imron, and  I  Nyoman  Sudana  Degeng. 2020.  “Peran  Serta  Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Pendidikan.” Jurnal  Pendidikan: Teori,
Penelitian,
dan Pengembangan 5(3). Puspasari,  Amelia,  and  Arwi  Yudhi Koswara. 2016. “Arahan Pengembangan  Desa  Tertingga Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Aspek Sosial, Ekonomi,  Dan  Infrastruktur.” Jurnal Teknik ITS 5(2).
Rahayu,  Sugi,  and  Utami  Dewi.  2018.
“Collaborative Governance Dalam Pembudayaan Etika Berlalu-Lintas  Pelajar  SMA  Di
Kota Yogyakarta.” SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial 14(2).
RI,  BPS.  2021.  1101001  Badan  Pusat Statistik Statistik Indonesia 2021 .
Sahar,  Abdul  Rasyid,  and  Roy  Valiant
Salomo.  2018.  “Tata  Kelola Kolaboratif Dalam Penanggulangan  Kemiskinan  di Kabupaten Pinrang.” The Indonesian  Journal  of  Public Administration (IJPA) 4(2). Salmon,  Indra  Pratama  Putra,  and Ismail. 2019. “Penerapan Collaborative  Governance  Dalam Pengentasan  Kumuh  Dan  Isu Pengembangan Potensi Lokal Kawasan Pesisir Kabupaten Tangerang.” Journal  of  Public Administration  and  Government
1(2).
Sandiasa, Gede. 2019. “Dampak Dalam
Pengembangan Desa Wisata (Studi  Di  Desa  Wisata  Wanagiri Dan Sambangan Sukasada Buleleng).” Locus Majalah Ilmiah FISIP  Vol.  11  No.  1-Pebruari
2019 11(2). Silayar,  Kedasi.  2021.  “Tata  Kelola
Pemerintahan  Kolaboratif  Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Sula.” Jurnal Renaissance 6(2). Sofitriana,  Isnantiya  et  al.  2020. “Analisis  Pengelolaan  Dana  Desa Dalam Perspektif Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa
Polobogo  ,  Getasan  Kabupaten Semarang.” Intelektiva :  Jurnal Ekonomi,  Sosial  &  Humaniora 01(08). Suryani,  Rindang.  2020.  “Dampak
Urbanisasi Terhadap Krisis
Regenerasi  Petani  Di  Pedesaan.” Paper  Knowledge  .  Toward  a Media History of Documents .
Susanti,  Sri  Oniwati,  and  Vishnu
Juwono.  2019.  “Collaborative Governance :
Proyek Penyelenggaraan  Jaringan  Tulang Punggung  Serat  Optik  Palapa Ring  Di  Indonesia  Tahun  2016- 2019.” Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) 8(1).
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
h tt p :/ /j o u rn al .u n is mu h .a c. id /i n d ex .p h p /k o la b o ra si
Tati,  Tati,  and  Fatmawati  Fatmawati.
2021.  “Collaborative  Governance Dalam Kebijakan Pendidikan
Tinggi  di  Masa  Pandemi.” Jurnal
RASI 3(1).
Wang,  Jiguang,  and  Bing  Ran.  2018. “Sustainable Collaborative
Governance  in  Supply  Chain.”
Sustainability (Switzerland) 10(1). https://www.mdpi.com/2071- 1050/10/1/171. The World Bank. 2020. “Kajian Belanja Publik  Indonesia:  Belanja  untuk Hasil yang Lebih Baik.”