## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH AKIBAT KEGAGALAN AUTO DEBET DALAM TRANSAKSI PERBANKAN
Atang Hidayat

## Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

## ABSTRAK
Kegiatan perbankan dengan layanan auto debet selain menguntungkan perbankan dari sisi kemudahan transaksi, tentunya akan menimbulkan resiko juga  bagi perbankan itu sendiri karena bisa saja terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam sistem komputerisasinya sehingga dapat merugikan nasabah dan bahkan pihak bank itu sendiri, salah satunya adalah kerugian yang disebabkan oleh kegagalan transaksi dengan auto debet.meskipun demikian nasabah yang dirugikan berhak mendapatkan perlindungan hukum guna mendapatkan ganti kerugian.Identifikasi  masalah  yang  penulis  lakukan  yang  pertama    adalah  perlindungan hukum terhadap nasabah atas kerugian yang timbul akibat kegagalan auto debet dikaitkan dengan Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,  yang kedua  bagaimana upaya yang dilakukan oleh perbankan dalam menciptakan perlindungan terhadap nasabah perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  dari  tindakan  bank  sebagai  pihak  penyelenggara auto  debet    wajib  memberikan  perlindungan  hukum  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  atas segala tindakannya sehingga akan menumbuhkan kepercayaan nasabah untuk menggunakan jasa  layanan  bank  tersebut.  Ganti  rugi  yang  dilakukan  oleh  perbankan  terhadap  nasabah yang dirugikan akibat rusaknya mesin auto debet, selain itu bank pun wajib memperbaiki mesin  yang  rusak  apabila  kesalahan  tersebut  karena  kerusakan  mesin,  menyempurnakan system komputerisasi sehingga tidak terjadi system error yang menyebabkan pen-debet-an yang tidak dikehendaki oleh nasabah serta memperkuat system keamanan produk  sehingga tidak  terjadi  duplikasi  kartu  yang  dapat  mengambil  tabungan  nasabah.  Sedangkan  upaya hukum  ,  sedangkan  upaya  hukum  secara  teknis  penggunaan  auto  debet  adalah  dengan memberikan  ketentuan  penggunaan  PIN  sebanyak  3  kali  untuk  mencegah  terjadinya penggunaan auto debet oleh orang yang tidak dikehendaki
Keyword: Perlindungan Hukum, Auto Debet

## PENDAHULUAN
Pembangunan  hukum  di  Indonesia  memiliki  tujuan  tersendiri,  sesuai dengan  penegasan  di  dalam  alinea  4  Pembukaan  UUD  1945,  yang  menyebutkan bahwa  :  kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu  pemerintahan  Negara Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial,  maka  disusunlah  kemerdekaan  bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan YME, Kemanusiaan yang adil dan Beradab, persatuan Indonesia,  dan  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pembangunan di bidang hukum salah satunya adalah pada perbankan. Bank pertama didirikan di Indonesia oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1824 dengan  nama Nederlandshe  Handel  Maatschappij  (NHM) yang  telah  berubah menjadi  Bank  Ekspor  Impor  Indonesia  (BEII),  sekarang  sudah  meleburkan  diri menjadi Bank Mandiri. Selanjutnya pada tahun 1827 pemerintah Hindia-Belanda juga mendirikan Dejavasche Bank yang sekarang dikenal sebagai Bank Indonesia. 1) Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan  pemerintah  dan  swasta,  maupun  perorangan  untuk  menyimpan dananya.  Kegiatan  perkreditan  dan  berbagai  jasa  yang  diberikan,  bank  melayani kebutuhan  pembiayaan  serta  melancarkan  mekanisme  semua  pembiayaan  bagi semua sektor perekonomian.
Bank adalah lembaga keuangan  yang usaha pokoknya memberikan kredit dan  jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran  dan  peredaran  uang. 2) Bank  merupakan pemasok ( supplier ) dari sebagian besar uang yang beredar, yang digunakan sebagai alat  tukar  atau  alat  pembayaran  sehingga  mekanisme  kebijakan  moneter  dapat berjalan.  Hal-hal  tersebut  diatas  menunjukkan  bahwa  bank,  baik  itu  bank  sentral atau bank pada umumnya merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting didalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan. Bank umum dalam kegiatannya dibina dan diawasi oleh bank sentral. Sedangkan bank sentral dalam menjalankan tugas pokoknya harus berdasarkan kepada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Lembaga  keuangan  dalam  arti  luas  adalah  sebagai  perantara  dari  pihak yang mempunyai kelebihan dana ( surplus of funds ) dengan pihak yang kekurangan dana ( lack of  funds ), sehingga peranan dari lembaga keuangan  yang sebenarnya yaitu  sebagai  perantara  keuangan  /  dana  masyarakat  ( Financial  intermediary ). Dalam arti yang luas ini termasuk di dalamnya lembaga perbankan, peransuransian, dana  pensiun,  pegadaian  dan  sebagainya  yang  menjembatani  antara  pihak  yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. 3)
Terdapat  beberapa  ciri  dari  transfer  elektronik  yang  membedakannya dengan sistem konvensional  yang memakai  warkat  ( Paper Based ).  Ciri-ciri dari transfer elektronik tersebut adalah sebagai berikut: 4)
1. Pemakaian Sistem Elektronik Yang Canggih Tahap  transfer  yang  dahulu  digunakan  dengan  warkat  dan  dikirim  dengan surat, sekarang ini diganti dengan sistem elektronik teknologi yang merupakan telegraph, teleks, telepon, computer to computer, mesin ATM bahkan internet merupakan teknologi yang semakin memainkan peranan penting dalam suatu proses transfer uang antarbank.
2. Batch transmission Trasmisi  rame-rame  ( Batch  transmission )  merupakan  ciri  lain  dari  transfer elektronik  ini.  Dengan  berbagai  pertimbangan,  seperti  kepraktisan,
1) Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia, Grafiti, Jakarta, 1993, hlm 3.
2) Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  Dan  Pengembangan  Bahasa, Kamus  Besar Bahasa Indonesia , Cetakan Ke-2, Balai Pustaka.1989,hlm 78.
3) Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.77
4) Munir Fuadi, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung 2008,  hlm, 366
penghematan  biaya,  maka Batch  transmission digunakan,  yakni  beberapa transfer yang diakumulasikan menjadi satu dan dilakukan sekali transfer untuk kesuluruhan  transfer  tersebut.  Dalam  hal  ini  setelah  dilakukan Batch transmission diikuti pula oleh penyerahan fisik dari peralatan computer. Batch ini  sering  diberikan  atau  dipertukarkan  antara  satu  bank  ke  bank  lain ( interbank ). Akan tetapi, tidak tertutup pula kemungkinan dibuat dan diberikan oleh  nasabah  (pengirim  dana).  Bahkan,  bank  tertentu  membenarkan  pihak nasabah  untuk  menyerahkan  sendiri  peralatan  memori  komputer  kepada Automated Clearing House.
3. Transfer Yang Lebih Mengaktifkan Nasabah Pada sistem konvensional hampir seluruh proses dan administrasi pengiriman uang  dilakukan  oleh  pegawai  bank.  Melalui  transfer  elektronik  ini  pihak nasabah  pengirim  uang  lebih  berperan  dan  mengambil  beberapa  porsi  dari kegiatan  yang  sebelumnya  dilakukan  oleh  pegawai  bank  tersebut.  Bahkan, dapat  dilakukan  transfer  uang  dimana  hanya  nasabah  pengirim  uang  yang melakukannya  dengan  memasukkan  data  ke  dalam  sistem  perbankan  dan diproses  langsung  oleh  sistem  komputer  perbankan  tanpa  sama  sekali  ikut campur  tangan  pihak  pegawai  bank  yang  bersangkutan.  Dalam  hal  ini penggunaan kode-kode rahasia seperti nomor Personal Identification Number (PIN)  sangat  memainkan  peranan  penting,  sehingga  transaksi  tersebut  aman dari campur tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. Pergantian Terhadap Beberapa Langkah Dalam Sistem Warkat Intervensi sistem elektronik terhadap beberapa langkah yang dahulu dilakukan dengan  warkat  sudah  merupakan  karateristik  yang  penting  dalam  sistem transfer  elektronik  ini.  Seperti  telah  dijelaskan  bahwa  bagi  pihak  yang mengirim  maupun  yang  menerima  kiriman,  asalkan  proses  pengiriman praktis,cepat,  efesiensi,  dan  aman  tentu  tidak  menjadi  soal  dengan  apa  uang tersebut dikirim. Dalam hal pemakaian alat-alat elektronik yang canggih harus memenuhi  unsur-unsur  tersebut,  asalkan  dilakukan  dengan  cukup  hati-hati, disertai dengan aturan main dan alat pengamanan yang jelas. Karena itu, bukan menjadi  alasan  bagi  bank  untuk  tidak  menggunakan  sistem  elektronik  ini. Tugas  utama  dari  bank  adalah  melakukan  konversi  sebanyak  mungkin  apa yang dahulunya dilakukan dengan warkat ke dalam system elektronik. Dalam hal ini apa yang dahulunya digunakan warkat, sekarang ini digunakan system elektronik.  Diantaranya  adalah  pergantian  instruksi  dengan  warkat  dengan magnetic  tape,  peralatan  memori  computer,  pengiriman  instruksi credit transfer dengan peralatan komunikasi.
Salah  satu  antisipasi  perbankan  dalam  mengantisipasi  terjadinya  suatu kegiatan  bank  yang  dapat  merugikan  bank  itu  sendiri  adalah  dengan  penerapan manajemen  resiko.  Bank  sebagai  lembaga  keuangan  memegang  aspek  krusial dalam mendukung perekonomian nasional sehingga perlu suatu  pengaturan  yang sistematis  dan  menyeluruh  dalam  menyikapi  berbagai  risiko  perbankan  yang muncul dan yang akan muncul setiap saat.
Salah satu pelayanan jasa perbankan adalah layanan auto debet . Fasilitas bank ini menggantikan kewajiban pengguna jasa telekomunikasi untuk melakukan pembayaran secara tepat waktu sesuai tanggal yang sudah diperjanjikan antara bank
dan  pengguna  jasa  telekomunikasi,  dan  melakukan  pembayaran  sesuai  dengan jumlah  tagihan  telepon  pengguna  jasa  telekomunikasi  tersebut.  Sumber pembiayaannya bisa bersumber dari 2 hal, yang pertama melalui pemotongan saldo tabungan      nasabah  (pengguna  jasa  telekomunikasi  ini  adalah  nasabah  bank tersebut), dan yang kedua melalui kartu kredit, dimana pada saat jatuh tempo, bank membayar  terlebih  dahulu  tagihan  pemilik  kartu  kredit  pada  saat  jatuh  tempo, sehingga  terjadi  pengalihan  kewajiban  dari  yang  tadinya  kepada  provider telekomunikasi, kini berpindah kepada bank, keuntungannya konsumen tidak perlu membayar  lunas  tagihannya,  namun  bisa  membayar  secara  mencicil  hingga tagihannya lunas.
Terdapat beberapa kasus yang terjadi di masyarakat mengenai penggunaan auto debet ini, seperti pembayaran yang seharusnya mendapat potongan akan tetapi tidak mendapat potongan pembayaran, tidak melakukan transaksi pembayaran akan tetapi jumlah akunnya berkurang.
Kasus  lain  adalah  kegagalan  auto  debet  dalam  pembayaran  rekening telepon, kasus ini merupakan kasus yang mungkin akan terjadi karena pada saat ini telepon  atau  handphone  merupakan  alat  komunikasi  yang  sudah  tidak  asing  lagi bagi masyarakat Indonesia, dari pelosok desa sampai perkotaan alat komunikasi ini sudah  bayak  dipakai.  Beberapa  kasus  mengenai  kegagalan  pembayaran  rekening telepon  dengan  menggunakan  auto  debet,  hal  tersebut  sangat  merugikan  bahkan akan  sangat  menciptakan  image  negative  baik  pada  banknya  itu  sendiri  maupun provaider telepon.
Kegiatan perbankan dengan layanan auto debet seperti itu tentunya akan menimbulkan  resiko  bagi  perbankan  karena  bisa  saja  terjadi  kekeliruan  atau kesalahan dalam sistem komputerisasinya sehingga dapat merugikan nasabah dan bahkan pihak bank itu sendiri, oleh karena itu perlu diterapkan menejemen resiko perbankan.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Akibat  Kegagalan Auto  Debet

## Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
Nasabah  bank  adalah  konsumen  jasa  perbankan.  Artinya  bahwa  nasabah bank   adalah pihak  yang menggunakan produk-produk pelayanan jasa perbankan. Dengan  kedudukannya sebagai konsumen, dimana posisi antara nasabah dan bank adalah  berlawanan, nasabah bank perlu mendapat perlindungan hukum yang dapat memberikan rasa aman dalam penggunaan pelayanan  jasa yang diberikan oleh bank, yang dalam hal ini bertindak sebagai produsen.  Kemajuan teknologi perbankan di Indonesia membawa konsekuensi masalah  yang dialami nasabah perbankan pada penerapan teknologi tersebut,  termasuk penggunaan auto debet , namun kemajuan teknologi perbankan sepintas hanya  memberikan keamanan pada pihak bank saja. Nasabah  bank    sebagai  konsumen  perbankan  patut  dilindungi  hak  dan kepentingannya.  Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak jarang nasabah sebagai pihak yang  menggunakan jasa bank sering diabaikan haknya.
Masalah  perlindungan  nasabah  dalam  Undang-Undang  Nomor  10    Tahun 1998 Tentang Perbankan dinyatakan dalam BAB VII mengenai sanksi pidana  dan ketentuan administrasi, namun dalam setiap permasalahan perlu  ditentukan siapa
yang  bertanggung  jawab  sehingga  menimbulkan  kerugian  bagi  para  nasabahnya. Masalah tanggung jawab perdata  atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi dalam bank  dapat  dihubungkan  dengan  kepengurusan  bank.  Pengurus  bank  bertindak mewakili  badan  hukum  bank  tersebut  berdasarkan  ketentuan  anggaran  dasar perusahaan.  Dengan  demikian  tanggung  jawab  pengurus  ada  dua  yaitu  tanggung jawab  pribadi  dan  tanggung  jawab  pengurus.  Apabila  pengurus  bertindak  diluar kewenangan  yang  yang  telah  ditentukan  maka  tanggung  jawab  pribadi  yang  ada. Namun  bila  ia  bertindak  dalam  pelaksanaan  dan  wewenang  yang  tertuang  dalam anggaran dasar perusahaan maka hal itu merupakan tanggung jawab perusahaan.
Sebagaimana  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor  10 Tahun 1998 Tentang Perbankan  pengertian  nasabah  adalah  pihak  yang  menggunakan  jasa  bank. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah  diubah  oleh  Undang-Undang  Nomor    10  Tahun  1998  Tentang  Perbankan Nasabah  penyimpan  adalah  nasabah  yang  menempatkan  dananya  di  bank  dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah  atau  yang  dipersamakan  dengan  itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
Perlindungan  hukum  merupakan  suatu  upaya  mempertahankan  dan memelihara  kepercayaan  masyarakat/konsumen  sebagai  nasabah,  maka  sudah seharusnya  dunia  perbankan  memberikan  perlindungan  hukum.  Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian  guna  tetap  mengekalkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  bank, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknumnya yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak sendi kepercayaan masyarakat.  Bila  suatu  saat  terjadi  kelunturan  kepercayaan  masyarakat  terhadap bank,  maka  hal  itu  merupakan  suatu  bencana  perekonomian  negara  yang  sangat sulit  untuk  dipulihkan  kembali.  Perlidungan  hukum  terhadap  nasabah  dapat dilakukan dalam 2 (dua) cara yaitu:
1. Perlindungan Langsung Adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Perlindungan secara langsung seperti:
a. Hak preferen nasabah  penyimpan  dana,  dimana  hak preferen adalah  hak yang  diberikan  kepada  kreditur  untuk  didahulukan  dari kreditur-kreditur lain.  Berkaitan  dengan  hak preferen dari  nasabah  penyimpan,  dalam  hal bank  mengalami  kegagalan  atau  kesulitan,  maka  berdasarkan  keputusan Kepres  Nomor  26  Tahun  1998  tentang  Jaminan  Terhadap  Kewajiban Pembayaran Bank Umum, dana masyarakat yang disimpan di bank tersebut dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan.
b. Lembaga  asuransi  deposito,  misi  dari  lembaga  asuransi  deposito  adalah memelihara  stabilitas  dari  sistem  keuangan  negara  dengan  cara mengasuransikan para deposan bank dan mengurangi gangguan-gangguan tehadap perkonomian nasional yang disebabkan oleh kegagalan-kegagalan yang disebabkan oleh bank.

## 2. Perlindungan Tidak Langsung
Perlindungan tidak langsung adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada  nasabah  penyimpan  dana  terhadap  segala  risiko  kerugian  yang ditimbulkan  dari  suatu  kebijaksanaan  atau  yang  timbul  dari  kegiatan  usaha yang dilakukan oleh bank. Perlindungan ini adalah suatu upaya atau tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh pihak bank bersangkutan seperti:
a. Melaksanakan  prinsip  kehati-hatian  dalam  menjalankan  usahanya  serta tetap konsisten dan tunduk terhadap peraturan yang telah ada dan memiliki itikad baik.
b. Penetapan batas maksimum pemberian kredit (BMPK), hal ini dilakukan untuk  mencegah  timbulnya  kerugian  dari  nasabah  pada  bank  yang bersangkutan.
c. Kewajiban  mengumumkan  neraca  dan  perhitungan  laba-rugi  yang bertujuan  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  untuk  mengetahui tingkat kesehatan bank tersebut
d. Melakukan merger ,  konsolidasi,  dan  akuisisi  bank  untuk  meningkatkan efisiensi dan mempertinggi daya saing.
Menurut  sistem  perbankan  di  Indonesia,  perlindungan  terhadap  nasabah penyimpan, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:
1. Perlindungan  secara  implisit (implicit  deposit  protection), yaitu  perlindungan yang diperoleh melalui:
a. Peraturan-peraturan dibidang perbankan (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998)
b. Perlindungan  yang  dihasilkan  oleh  pengawasan  dan  pembinaan  yang efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia
c. Upaya  menjaga  kelangsungan  usaha  bank  sebagai  suatu  lembaga  pada khususnya dan perlindungan pada sistem perbankan pada umumnya
d. Memelihara tingkat kesehatan bank
e. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian
f. Cara  pemberian  kredit  yang  tidak  merugikan  bank  dan  kepentingan nasabah
g. Menyediakan informasi risiko pada nasabah
2. Perlindungan secara eksplisit ( explicit deposit protection ), yaitu perlindungan diperoleh  melalui  pembentukan  lembaga  yang  menjamin  simpanan masyarakat.
Pengertian perlindungan secara implisit adalah, perlindungan yang dihasilkan oleh  pengawasan  dan  pembinaan  bank  yang  efektif  yang  dapat  menghindari terjadinya  kebangkrutan  bank  yang  diawasi.  Sedangkan  yang  dimaksud perlindungan secara eksplisit adalah perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga  yang  menjamin  simpanan  masyarakat,  sehingga  apabila  bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut dapat menggantikan dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  hanya  mengatur  perlindungan nasabah  secara  implisit.  Dalam  undang-undang  tersebut  pada  dasarnya perlindungan  pada  nasabah  tidak  dapat  dipisahkan  dari  upaya  menjaga
kelangsungan bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan pada sistem perbankan pada umumnya.
Perlindungan secara implisit ( implicit depocit protection ), seperti terdapat pada
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu pada Pasal 29
Ayat (3), (4) menjadi benteng perlindungan nasabah, dimana di dalam ayat (3) disebutkan: “bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”. Kemudian di ayat (4) disebutkan: “untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi  mengenai  kemungkinan  timbulnya  risiko  kerugian  sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.
Konsumen  di  negara-negara  berkembang  sering  kali  menghadapi ketidakseimbangan posisi tawar akibat perbedaan kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan.  Mengingat  bahwa  konsumen  mempunyai  hak  atas  akses  produk- produk yang dikeluarkan oleh produsen sebagaimana hak atas keadilan, dan hak atas pembangunan ekonomi sosial  yang pantas dan berkelanjutan, maka harus ada jaminan kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Secara  universal  diakui  adanya  hak-hak  konsumen  yang  melekat  pada setiap konsumen yang harus dilindungi dan dihormati, yaitu:
1. hak keamanan dan keselamatan
2. hak atas informasi
3. hak untuk memilih
4. hak untuk didengar
5. hak atas lingkungan hidup.
Permasalahan  mengenai  hak  konsumen  sebagai  dasar  perlindungan konsumen secara implisit diatur dalam Pasal 4 Undang-undang No 8 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak tersebut adalah
1. hak  atas  kenyamanan,  keamanan  dan  keselamatan  dalam  mengkonsurnsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan  yang dijanjikan
3. hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan  /  atau  jasa yang digunakan;
Dengan  demikian  maka  jelaslah  nasabah  selaku  konsumen  bank  dalam menggunakan  produk-produknya  wajib  mendapatkan  perlindungan  hukum, sehingga  mereka  dapat  melakukan  aktifitas  penggunaan  jasa  perbankan  secara aman dan nyaman.

## Upaya  Yang  Dapat  Dilakukan  Oleh  Perbankan  Dalam  Menciptakan Perlindungan Terhadap Nasabah
Hubungan  antara  bank  dengan  nasabah  didasarkan  pada  dua  unsur  yang saling    terkait,  yaitu  hukum  dan  kepercayaan  suatu  bank  hanya  bisa  melakukan kegiatan  dan    mengembangkan  banknya,  apabila  masyarakat  “percaya”  untuk menempatkan    uangnya,  pada  produk-produk  perbankan  yang  ada  pada  bank
tersebut.  Berdasarkan  kepercayaan  masyarakat  tersebut,  bank  dapat  memobilisir dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya, dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.
Kegiatan perbankan tersebut didasarkan pada asas-asas perbankan mengenai hubungan hukum antara bank dan nasabah, yaitu
1. Hubungan Kepercayaan ( Fiduciary Relation)
Penjelasan  Pasal  29  poin  5  Undang-Undang  Perbankan  menyebutan: “Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada  bank  atas  dasar  kepercayaan,  setiap  bank  perlu  terus  menjaga kesehatannya    dan  memelihara  kepercayaan  masyarakat  padanya.”  Maksud kalimat tersebut adalah bahwa nasabah penyimpan  dana dalam berhubungan dengan  bank  dalam  rangka  simpanannya  pada  bank  itu  dilandasi  oleh kepercayaan bahwa bank tersebut akan berkemauan dan berkemampuan untuk membayarkan  kembali  simpanan  nasabah  penyimpan  dana  itu  pada  waktu ditagih. Dengan kata lain bahwa menurut Undang-Undang Perbankan hubungan antara  bank  dengan  nasabah  penyimpan  dana  bukan  sekedar  hubungan kontraktual biasa antara debitur dan kreditur yang diliputi oleh asas-asas umum dari  hukum  perjanjian,  tetapi  juga  hubungan  kepercayaan  atau fiduciary relation yang diliputi asas kepercayaan. Konsekuensi dari pengakuan  adanya fiduciary relation dari Undang-Undang Perbankan tersebut adalah bahwa bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingannya sendiri semata-mata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana.
2. Hubungan Kerahasiaan ( Confidential Relation)
Hubungan  antara bank  dan  nasabah  diliputi  oleh ketentuan mengenai  rahasia bank.  Hal-hal  yang  wajib  dirahasiakan  oleh  pihak  bank  menurut  pasal  40 Undang-Undang Perbankan adalah keadaan dari keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya,  yang  mana  wajib  dirahasiakan  bank  menurut  kelaziman  dalam dunia perbankan.
3. Hubungan Kehati-hatian ( Prudential Relation)
Undang-Undang Perbankan yang mewajibkan bank untuk melakukan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dihubungkan dengan kewajiban bank untuk tidak  merugikan  kepentingan  nasabah  yang  mempercayakan  dananya  kepada bank.
Dalam  hal  penggunaan jasa auto debet untuk pembayaran tagihan telepon yang  peraturannya  dilaksanakan  dengan  menerapkan  prinsip-prinsip  hukum perjanjian  yang  terdapat  dalam  kitab  Udang-Undang  Hukum  Perdata.  Prinsip- prinsip itu antara lain:
1. Prinsip Konsensualitas ( Kesepakatan )
Prinsip  ini  diartikan sebagai  suatu  kesamaan  kehendak  dari  para  pihak untuk mengadakan  hubungan  hukum  yang  mengikat  para  pihak  dalam  segala konsekuensinya  sejauh  materi  yang  diatur  dalam  perjanjian  itu.  Penggunaan jasa auto debet , prinsip konsensualitas ini tercermin dari adanya formulir yang harus ditandatangani oleh nasabah.
2. Prinsip Openbaarheid (Keterbukaan)
Dilihat  dari  prinsip-prinsip  hubungan  antara  bank  dengan  nasabahnya  maka bank  dalam  menjalankan  usahanya  tidak  hanya  bertindak  untuk  kepentingan
bank  sendiri, tapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah yang telah mempercayakan  uang  mereka  kepada  bank.  Adanya  hubungan  timbal-balik yang  saling menguntungkan maka mewajibkan kedua belah pihak yang terkait untuk    menjaga  hubungan  itu  dengan  itikat  baik  dan  pelayanan  yang  sesuai dengan apa yang  dijanjikan.
Suatu perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah  tersebut tetap harus tunduk dan patuh pada ketentuan- ketentuan perjanjian pada  umumnya dan sama sekali tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum serta  kesusilaan.  Syarat- syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320  KUHPerdata  harus terpenuhi  agar perjanjian  tersebut  sah dan  mengikat  para  pihak   sebagai  Undang- Undang.  Penggunaan jasa auto debet juga termasuk dalam perjanjian baku, sebagai mana      umumnya  hubungan  hukum  yang  berlangsung  antara  masyarakat  dengan perusahaan    pengguna  jasa,  dalam  hal  ini  antara  nasabah  dan  bank.  Syarat-syarat baku dari  perjanjian itu dituang dalam suatu dokumen sebagai suatu kesepakatan para pihak.
Perjanjian ini dipandang sebagai suatu kekuatan mengikat bagi para pihak tentang    maksud  dan  tujuan  mengadakan  perjanjian  serta  sebagai  jalan  untuk mengantisipasi  persoalan-persoalan  yang  mungkin  timbul  dalam  pelaksanaan perjanjian.  Materi perjanjian pengguna jasa auto debet ini pada umumnya berkisar pada masalah-masalah sebagai berikut:
1. Kartu auto debet adalah milik bank dan tidak dapat dipindahtangankan
2. Kartu auto debet sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank
3. Penggunaan kartu auto debet hanya untuk transaksi yang telah disepakati
4. Adanya kewajiban untuk merahasiakan PIN ( personal  Identification number) atau sandi pengenal.
5. Bank tidak bertanggung jawab atas penggunaan kartu oleh orang lain
6. Kehilangan kartu harus dilaporkan pada bank dalam tenggang waktu tertentu
7. Bank  diberikan  kekuasaan  untuk  mendebetkan  rekening  pemegang  kartu sejumlah penarikan kartu
8. Pemegang kartu tidak akan melakukan penarikan  uang melalui saldonya
9. Bila terjadi hal-hal diluar kekuasaan bank, maka gagalnya transaksi keuangan dengan kartu bukan tanggung jawab bank
10. Pemegang  kartu  tunduk  pada  ketentuan-ketentuan  bank,  terutama  mengenai sistem, tata cara kerja mesin dan lain-lain
11. Bank  berhak  untuk  merubah  ketentuan-ketentuan  bank,  maka  gagalnya transaksi keuangan dengan kartu bukan tanggung jawab bank
12. Adanya kemungkinan untuk mengakhiri perjanjian
13. Bank  berhak  untuk  mengakhiri  perjanjian  dalam  hal  pemegang  kartu  lalai mentaati peraturan atau pemegang kartu pailit dan sejenisnya, atau pemegang kartu meninggal dunia
14. Pilihan Domisili.
Didalam  penggunaan  jasa auto  debet tentang  berakhirnya  perjanjian dihubungkan  dengan pasal 1381 KUHPerdata , ada dua cara berakhirnya perjanjian yang    ditentukan  dalam  isi  perjanjian  tersebut.  Cara  yang  pertama  adalah berakhirnya  perjanjian  karena  lampau  waktu  .  Jika    perjanjian  ini  berakhir  pada waktu yang telah ditentukan, hal ini merupakan alat untuk  membebaskan para pihak
dari  ikatan  perjanjian.  Perpanjangan  perjanjian  tidak  menutup  untuk dilaksanakannya jika dikehendaki oleh  para pihak, sekurang- kurangnya satu  hari sebelum batas waktu yang ditetapkan sebagai akhir perjanjian.
Perpanjangan  perjanjian  dapat  dilakukan  dengan  menerbitkan  kartu  baru melalui  pembuatan  kembali  suatu  perjanjian  baru.  Jika  batas  waktu  perjanjian berakhir, maka  kartu harus dikembalikan kepada pihak bank selaku pemilik kartu untuk  dimusnahkan. Cara kedua berakhirnya perjanjian dapat terjadi karena salah satu pihak  membatalkan perjanjian. Dalam hal ini pembatalan dilakukan oleh pihak bank  jika  ternyata  saldo  nasabah  telah  dikategorikan  dalam  penabung  pasif  atau jumlah saldo  telah nihil. Pembatalan ini dilakukan dengan cara menutup rekening nasabah, dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Dalam Undang-Undang Perbankan tidak terdapat pengaturan secara khusus mengenai  perlindungan  bagi  nasabah  bank.  Perlindungan  terhadap  nasabah  bank hanya  didasarkan  pada  perjanjian  yang  dibuat  oleh  nasabah  dan  bank  itu  sendiri. Klausul-klausul yang merupakan hak dan kewajiban para pihak  menjadi  undang- undang dan menjadi satu-satunya pegangan bagi  nasabah untuk terpenuhinya hak nasabah.  Dalam setiap perjanjian sepatutnya kedudukan para pihak  adalah sama. Artinya  bahwa  hak  dan  kewajiban  para  pihak  yang  berkenaan  dengan  perjanjian yang    mereka  buat  haruslah  seimbang.    Kedudukan  nasabah  bank  pengguna auto debet adalah  sangat  lemah  terutama  jika    terjadi  masalah  atau  sengketa.  Dalam kenyataannya  pada  praktek  perbankan,  perjanjian  antara  bank  dengan  nasabah belum bisa dibuat sebagai mana mestinya, dalam arti hanya melindungi kepentingan bank,  tetapi  tidak  memberikan  perlidungan    yang  cukup  terhadap  kepentingan nasabah.
Hal  tersebut  dikarenakan  perjanjian  penggunaan auto  debet dibuat  dalam bentuk  perjanjian baku, dimana perjanjian itu terjadi dengan cara pihak yang satu telah    menyiapkan  syarat-syarat  yang  baku  pada  suatu  formulir  perjanjian  yang sudah    dicetak  dan  kemudian  disosorkan  kepada  pihak  lainnya  untuk  disetujui dengan  hampir    tidak  memberikan  kebebasan  sama  sekali  kepada  pihak  lainnya untuk melakukan  negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan.
Perjanjian auto  debet ,  naskah  perjanjian  dibuat  oleh  pihak  bank  dengan ketentuan-ketentuan  baku  yang  dibuat  oleh  bank,  sebagaimana  tercantum  dalam formulir permohonan pembukaan rekening. Segala syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan dalam perjanjian auto debet adalah apa yang tercantum dalam    formulir  tersebut.    Mengenai  perlindungan  teknis    yang  dapat  diberikan sekaligus  sebagai pengawasan bank kepada  nasabah    pengguna auto debet , bank mempunyai ketentuan sebagai berikut:
1. Bank memberikan nomor PIN kepada nasabah pengguna auto debet yang dapat segera  diganti nomornya sesuai kehendak pemegang kartu dan nomor pin dapat ditukar  setiap hari maksimal 1 kali
2. Apabila pengguna auto debet telah memberikan nomor PIN sebanyak 3 kali, rekening akan otomatis terblokir
3. Bila terjadi penggunaan di mesin auto debet , maka jenis gangguan tersebut akan diketahui lebih dini oleh petugas, petugas akan memberitahukan petugas cabang pengelola auto debet .
4. auto debet hanya dapat dioperasikan, oleh pemegang kartu auto debet dengan
menggunakan kartu auto debet dan pin yang pembuatannya sangat dikhususkan dan pin hanya dibuat satu kali.
Sebagaimana yang telah dikemukakan, transaksi melalui elektronik sangat rentan  terhadap  kesalahan  baik  yang  diakibatkan  oleh  kesalahan  mesin  maupun akibat    kesalahan  manusia (human  error) .    Kesalahan    dalam  penggunaan auto debet dapat disebabkan oleh banyak hal  seperti kegagalan  komputer dan kesalahan dari software sehingga penanggulangannya pun dengan mempergunakan basis-basis teknologi  yaitu  pengawasan,  pengecekan  serta  perbaikan  dengan  penggunaan teknologi  terapan  yaitu  program-program  komputer.  Apabila  hal  ini  yang  terjadi, bank telah melakukan suatu wanprestasi atas perjanjian penggunaan auto debet .

## PENUTUP
1. Perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  dari  tindakan  bank  sebagai  pihak penyelenggara auto  debet adalah  bank  wajib  memberikan  perlindungan hukum  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  atas  segala  tindakannya  sehingga akan menumbuhkan kepercayaan nasabah untuk menggunakan jasa layanan bank tersebut, ganti rugi merupakan salah satu bentuk tanggung jawab bank terhadap nasabah yang dirugikan akibat rusaknya mesin auto debet selain itu bank pun wajib memperbaiki mesin yang rusak apabila kesalahan tersebut karena kerusakan mesin, menyempurnakan system komputerisasi sehingga tidak  terjadi  system  error  yang  menyebabkan  pen-debet-an  yang  tidak dikehendaki  oleh  nasabah  serta  memperkuat  system  keamanan  produk sehingga  tidak  terjadi  duplikasi  kartu  yang  dapat  mengambil  tabungan nasabah.
2. Upaya bank dalam mencegah terjadinya kegagalan penggunaan auto debet adalah dengan  menerapkan  managemen  resiko  serta  pengawasan, pengecekan  dan  perbaikan  sistem  perbankan  berbasis  teknologi  secara kontinuitas untuk menjaga hubungan antara bank dan nasabah tetap terjaga sehingga nasabah tetap menggunakan jasa layanan bank tersebut, sedangkan upaya  hukum  secara  teknis  penggunaan  auto  debet  adalah  dengan memberikan ketentuan penggunaan PIN sebanyak 3 kali untuk  mencegah terjadinya penggunaan auto debet oleh orang yang tidak dikehendaki

## DAFTAR PUSTAKA
Jimmy  E.  Elias, Peranan  Manajemen  Risiko  Strategik  Dalam  Mendukung  Good Corporate Governance , Jurnal Hukum Bisnis Vol.23 No.3 Tahun 2004.
Johannes  Ibrahim, Bank  Sebagai  Lembaga  Intermediasi  Dalam  Hukum  Positif, CV.Utomo, Bandung 2004.
Muhammad  Djumhana, Hukum  Perbankan  di  Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2006.
Munir Fuadi, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung 2008. Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
Robert  Tampubolon, Risk  Management  (Manajemen  Risiko):  Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial) , Elex Media Komputindo, Jakarta 2004. Simorangkir, Kamus Perbankan , Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1989. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta,  2003.
Thy  Widiyono, Aspek  Hukum  Operasional  Transaksi  Produk  Perbankan  Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor 2006. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Cetakan Ke-2, Balai Pustaka.1989.
Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia, Grafiti, Jakarta, 1993.