## PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA

## Deddy Mursanto
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

## Abstrak
Konsep  keadilan  restoratif  yang  di  implementasikan  kedalam  sistem  peradilan  anak  diharapkan  sebagai  jalan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran penegak hukum  dalam  penerapan  keadilan  restoratif  yang  terhadap  anak  yang  menjadi  kurir  narkotika  dan  mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan oleh penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap anak  yang  menjadi  kurir  narkotika.  Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  penelitian  yuridis  normatif.  Metode pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statute approach ).  Metode  pengolahan  dan  analisis  data  dalam  penelitian  ini  bersifat  kualitatif  deskriptif  dengan menguraikan  persoalan  dan  fakta-fakta  yang  diuraikan  secara  tertulis  dari  bahan  kepustakaan  dan  akan  dianalisa dengan  menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  yang  pada  akhirnya  akan  ditarik  sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penegak hukum dalam pelaksanaan keadilan restoratif tidak sesuai  dengan  amanat  undang-undang  dimana  diversi  terhadap  anak  sebagai  kurir  narkotika  tidak  serta  merta dijalankan  karena  paradigma  penegak  hukum  melihat  anak  sebagai kurir  narkotika  masih  sebagai  pelaku,  dimana paradigma seperti ini sangat kaku dan tidak mengembangkan nilai-nilai keadilan restoratif serta tidak melihat hak istimewa  anak  dihadapan  hukum.  Kemudian  faktor-faktor  hambatan  penegak  hukum  dalam  menerapkan  diversi terhadap  anak  sebagai  kurir  narkotika  yaitu  kurangnya  pemahaman  penegak  hukum  terhadap  keadilan  restoratif serta  kurangnya  koordinasi  antara  penegak  hukum  dalam  penerapan  diversi.  Oleh  karena  itu  disarankan  agar penegak  hukum  membuat  suatu  wadah  dimana  untuk  mengkoordinasikan  penerapan  keadilan  restoratif  sehingga terwujudnya pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak sebagai kurir narkotika sehingga anak tidak hanya dapat dilihat sebagai pelaku saja tetapi dapat dilihat sebagai korban.
Kata kunci : Anak, Kurir, Narkotika, Keadilan Restoratif.

## A. PENDAHULUAN
Jika  melihat  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  jelas  dan  tegas sudah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana yang mengatur tentang keadilan restoratif , sedangkan sebelum adanya keadilan restoratif yang diatur dalam perundang-undangan terlebih dahulu telah ada nilai-nilai keadilan  restoratif  di  masyarakat  hukum  adat.  Ada  dua  pendekatan  penyelesaian peristiwa yaitu  aspek magis dan  aspek material.  Aspek magis bertalian dengan upaya mengembalikan  keseimbangan  magis  yang  terganggu  akibat  peristiwa  pidana  yang diselanggarakan dalam bentuk upacara-upacara tertentu seperti menyediakan sesajen atau menegorbankan hewan sebagai “tebusan”. Yang agak ekstrim adalah sanksi dalam bentuk  mengeluarkan  atau  mengusir  pelanggar  dari  lingkungan  masyarakat  hukum yang bersangkutan.
Menurut Zulfa (2015), Restorative Justice ” merupakan suatu model pendekatan
e-ISSN 2621-6159
yang  muncul  dalam  era  Tahun  1960-an  dalam  upaya  peyelesaian  perkara  pidana. Keadilan restoratif diakui dunia international yaitu pada Tahun 2000 dihasilkan United Nation,  Basic  Principles  On  The  Use  Of  Restroratif  Justice  Programmes  In  Criminal Matters yang  berisi  sejumlah  prinsip-prinsip    mendasar  dari  penggunaan  pendekatan keadilan restoratif (United Nations, 2000).
Undang-Undang  tentang  Sistem  Peradilan  Anak  yang  telah  disahkan  oleh  DPR pada  tanggal  3  Juli  2012  juga  memuat  konsep  keadilan  restorative.  Undang-Undang tersebut telah diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang tentang  Sistem  Peradilan  pidana  anak  tersebut  menyebutkan  tentang  keadilan restoratif, yaitu
“Keadilan  Restoratif  adalah  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain  yang terkait untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”
Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang  merupakan  potensi  dan  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa  di  masa  yang  akan datang,  yang  memiliki  peran  strategis  dan  mempunyai  ciri  dan  sifat  khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Masa kanak-kanak merupakan periode  penaburan  benih,  pendirian  tiang  pancang,  pembuatan  pondasi,  yang  dapat disebut  juga  sebagai  periode  pembentukan  watak,  kepribadian,  dan  karakter  diri seorang manusia,  agar mereka kelak  memliki kekuatan  dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan (Gultom, 2008).
Pada  saat  ini  munculnya  konsep  keadilan  restoratif  yang  di  implementasikan kedalam  sistem  peradilan  anak  diharapkan  sebagai  jalan  alternatif  penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak.Keadilanrestoratif merupakan proses penyelesaian yang  dilakukan  diluar  sistem  peradilan (criminal  justice  system) dengan  melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan.
Masih  banyaknya  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  melewati  proses
peradilan  dan  masih  banyaknya  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  yang  dijatuhi dengan  hukuman  penjara.  Konsep  keadilan  restoratif  dapat  dijadikan  masukan  dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.
Keadilan restoratif memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum  bukan  untuk  dihukum  melainkan  harus  dibimbing  dan  dibina  agar  dapat menjadi  anak  yang  lebih  baik,  karena  tujuan  utama  dari  keadilan  restoratif  adalah pemulihan  ataumengembalikan  kepada  kondisi  semula  dan  memberikan  kesempatan kepada  anak  untuk  mempertanggungjawabkan  atas  apa  yang  dilakukan.  Untuk menerapkan  Restorative  Justiceperlu  adanya  kebijakan  dari  pihak  kepolisian  sebagai penegak  hukum  untuk  menggunakan  kewenangan  diskresi  dalam  menilai  sebuah perkara anak yang masuk apakah dapat dilanjutkan atau tidak.
Dalam  menghadapi  dan  menanggulangi  berbagai  kejahatan  dan  tingkah  laku anak  dalam  rangka  upaya  pembinaan  dan  perlindungan  anak  yang  merupakan  faktor penting, maka upaya alternatif penghukuman yang dapat digunakan dalam kondisi ini adalah menerapkan penghukuman dengan prinsip restoratif. Prinsip ini memposisikan proses pemidanaan sebagai “The Last Resort” bukan The First Resort” . Hal ini bertujuan agar anak dapat memperbaiki dirinya sesuai dengan kehendak dan kepentingan bagi si anak ( The Best Interest of The Child ) ketika dirinya berhadapa dengan hukum.Meskipun pemidanaan  merupakan  alat  yang  ampuh  yang  dimiliki  Negara  guna  memerangi kejahatan  namun  pemidanaan  bukanlah  merupakan  alat  satu-satunya  memperbaiki keadaan,  harus  ada  kombinasi  antara  upaya  repsresif  dan  preventif  (Supeno, 2010).Berdasarkan hal di atas maka  penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penegak hukum dalam penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang menjadi kurir narkotika.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunnakan  metodologi  penelitian  yuridis  normatif,  yakni penelitian  hukum  yang  berbasis  atau  mengacu  kepada  kaidah-kaidah  atau  norma- norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Metode pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  peraturan perundang-undangan ( statute approach ) (Marzuki, 2007).
Data  kepustakaan  yang  merupakan  data  utama  penelitian  dikumpulkan  yang kemudian  dilakukan  analisis  permasalahannya.  Adapun  bahan-bahan  yang  akan dikumpulkan  antara  lain  permasalahan,  asas-asas,  argumentasi,  immplementasi,  yang ditempuh,  alternatif  pemecahannya  yang  berkaitan  dengan  keadilan  restorative terhadap  anak  sebagai  kurir  narkotika.  Kemudian  mengenai  data  kepustakaan  yang digunakan  adalah  kepustakaan  dibidang  hukum  pidana,  khususnya  hukum  pidana khusus dan aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan keadilan restoratif.
Metode  pengolahan  dan  analisis  data  dalam  penelitian  ini  bersifat  kualitatif deskriptif dengan menguraikan persoalan dan fakta-fakta yang diuraikan secara tertulis dari  bahan  kepustakaan  dan  akan  dianalisa  dengan  menggunakan  pendekatan peraturan  perundang-undangan  yang  pada  akhirnya  akan  ditarik  sebuah  kesimpulan. Deskripsi  dilakukan  terhadap  isi  maupun  struktur  hukum  yang  berkaitan  keadilan restorative  terhadap  anak  sebagai  kurir  narkotika  dalam  hukum  positif  di  Indonesia. Untuk  menunjang  serta  mendukung  hasil  penelitian  kepustakaan  tersebut  akan dikaitkan  dengan  data  sekunder  untuk  dianalisa,  yang  bertujuan  untuk  dapat memberikan solusi atas permasalahan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut  ketentuan  Pasal  7  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, Diversi hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana ( residive ). Hal ini  sangat  perlu  diperhatikan  untuk  memperkecil  potensi  pemaksaan  dan  intimidasi pada  semua  tahap  proses  diversi.  Seorang  anak  tidak  boleh  merasa  tertekan  atau ditekan  agar  menyetujui  program-program  diversi.Kesepakatandiversi  harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan,  tindak  pidana  tanpa  korban,  atau  nilai  kerugian  korban  tidak  lebih  dari  nilai upah minimum provinsi setempat.
Setelah  berlakunya  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak  pihak Kepolisian mengupayakan tindakan diversi untuk setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak terkecuali dalam kasus anak sebagai kurir
narkotika.Padasaat  pihak  Kepolisian  mengetahui  telah  terjadi  transaksi  perdagangan narkotika  yang  melibatkan  anak  sebagai  pengantar  (kurir)  maka  pihak  kepolisian menangkap dan membawa anak untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang telah dilakukannya.
Pada  proses  pemeriksaan  penyidik  memanggil  orang  tua  dan  balai pemasyarakatan  (bapas)  untuk  mendampingi  anak  tersebut  untuk  dimintai keterangannya.  Penyidik  melihat  beberapa  faktor  yang  dapat  dijadikan  pertimbangan untuk menyelesaikan perkara anak yang dijadikan kurir narkotika.
Dari  beberapa  kasus  anak  yang  dijadikan  kurir  narkotika  ada  beberapa diantaranya  pelakunya  adalah  anak  di  bawah  14  tahun  dan  masih  bersekolah,  maka penyidik  bertindak  untuk  mengembalikan  anak  tersebut  ke  orang  tua  dengan membuatkan  surat  pernyataan  agar  orang  tua  mendidik  dan  mengawasi  lebih  lanjut serta  melibatkan  balai  pemasyarakatan  (bapas)  untuk  ikut  mengawasi  anak  tersebut agar tidak melakukan tidak pidana lagi, karena menurut penyidik anak tersebut hanya digunakan sebagai alat untuk memutus mata rantai peredaran narkotika, jadi anak yang masih  di  bawah  14  tahun  dan  masih  bersekolah  diberikan  kebijakan  untuk dikembalikan  kepada  orangtuanya.  Sedangkan  anak  yang  dijadikan  kurir  narkotika dengan  umur  antara  14  sampai  18  tahun,  penyidik  dalam  hal  ini  melakukan penangkapan  dan  pemeriksaan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  yaitu  di  tahan selama  24  jam  untuk  proses  pemeriksaan  di  dampingi  oleh  orang  tua  dan  balai pemasyarakatan  (bapas)  untuk  dimintai  keterangannya,  dalam  hal  pertimbangan penyidik apabila anak masih bersekolah maka anak tersebut dengan syarat-syarat yang diajukan  oleh  penyidik  dan  pengawasan  serta  bimbingan  oleh  bapas  anak  dapat dikembalikan ke orangtuanya, lain hal dengan anak nakal (putus sekolah) dan diketahui anak tersebut hanya meresahkan masyarakat maka proses peradilan pidana dilanjutkan sampai ke proses persidangan.
Lembaga  kejaksaan  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  terpadu  merupakan salah  satu  subsistem,  kejaksaan  berperan  untuk  melakukan  proses  penuntutan. Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP, “penuntutan” adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan  perkara  pidana  ke  pengadilan  negeri  yang  berwenang  dalam  hal  dan
menurut cara yang diatur dalam undag-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan  diputus  oleh  hakim  di  sidang  pengadilan.  Di  samping  Pasal  137  KUHAP menyatakan,  Penuntut  Umum  berwenang  melakukan  penuntutan  terhadap  siapa  saja yang  didakwa  melakukan  suatu  tindak  pidana  dengan  melimpahkan  perkaranya  ke pengadilan.  Jadi  wewenang  menentukan  apakah  akan  menuntut  atau  tidak,  diberikan kepada  jaksa  ( vide Pasal  139  KUHAP jo .  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).
Asas Oportunitas yang dimiliki Kejaksaan untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum sulit untuk dilaksanakan karena oportunitas berdasarkan Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan hak dari Jaksa Agung serta berdasar pernjelasan Pasal 35 huruf c Undang- undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  menyebutkan, bahwa  yang  dimaksud  dengan  kepentingan  umum  adalah  kepentingan  bangsa  dan negara  dan/atau  kepentingan  masyarakat  luas,  sehingga  Jaksa  biasa  didaerah  yang menangani  perkara  anak  harus  mengusulkan  penyampingan  perkara  melalui  jalur birokrasi dalam intern kejaksaan yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama sehingga hal tersebut sangat sulit dilaksanakan.
Klasifikasi  umur  anak  perkara  yang  dilimpahkan  ke  kejaksaan  negeri  rataan umur berkisar 16 tahun-18 tahun, hal inilah yang menjadi dasar penuntut umum tidak melakukan diversi karena batasan umur tersebut dapat diteruskan ke persidangan. Dari kenyataan yang ada diversi dalam perkara anak sebagai kurir narkotika tidak dapat di diversi selain karena ancaman hukuman yang dikenakan selalu hukuman maksimal dan tidak adanya korban yang dirugikan.
Penuntut umum memiliki paradigma lama yang melihat anak sebagai pelaku dan tidak melihat anak memiliki hak istimewa dimata hukum. Penuntut umum dalam hal ini sebagai penegak hukum di wajibkan oleh undang-undang melakukan diversi terhadap anak yang  terlibat dalam masalah hukum, jadi secara tidak langsung sebagai penegak hukum  penuntut umum tidak patuh terhadap keinginan undang-undang.
Mengenai  ancaman  hukuman  yang  selalu  diajukan  oleh  kejaksaan  terhadap tindak  pidana  narkotika  dengan  ancaman  pidana  maksimum  maka  jaksa  penuntut
umum  lupa  bahwa  dalam  ketentuan  pidana  yang  diterapkan  kepada  kurir  narkotika pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Narkotika yaitu paling singkat 4 (empat) tahun, maka syarat diversi telah terpenuhi. Menjadi pertanyaan mengapa jaksa tidak  melihat  hal  tersebut  tetapi  selalu  mengajukan  tuntutan  dengan  tuntutan maksimal, padahal harus diperhatikan  hal ini berkaitan dengan  anak yang proses dan hukumannya harus dibedakan dengan orang dewasa.
Anak pelaku tindak pidana wajib didengarkan keterangannya oleh semua orang yang berada dalam ruang diversi yang telah disiapkan oleh Pengadilan Negeri.Orang tua dari  pelaku  dimintai  tanggapan  serta  bentuk  penyelesaian  yang  di  harapkan.Korban serta  orang  tua  korban  tersebut  lalu  dipersilahkan  menanggapi  penyelesaian  yang ditawarkan  oleh  orang  tua  pelaku.Jika  kedua  belah  pihak  telah  setuju  maka dilaksanakan diversi dan dibuat berita acara diversi.
Diversi di pengadilan ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Diversi yang tidak  berhasil  dikarenakan  pihak  korban  yang  tidak  terima  jika  kasus  tersebut diselesaikan  melalui  jalan  damai.  Bahwa  sifat  diversi  tidak  dapat  dipaksakan  tetapi tetap  harus  ditempuh  jika  memang  memungkinkan  dilaksanakannya  diversi.Tercapai atau tidaknya suatu kesepakatan antara korban dan pelaku tidak mempengaruhi upaya diversi  yang  dilakukan.Jika  terdapat  kasus  anak  yang  bisa  diupayakan  diversi  namun tidak  dilaksanakan,  kasus  tersebut  bisa  batal  demi  hukum  karena  anak  juga  harus diperlakukan secara manusiawi.
Pada penelitian ini menunjukkan bahwa peran penegak hukum dalam penerapan keadilian  restoratif  terhadap  anak  sebagai  kurir  narkotika  ditempuh  melalui  sarana hukum  diversi  sebagaimana  amanat  UU  SPPA.  Pelaksanaan  diversi  baik  dari  peyidik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan pengaturan pasal yang disangkakan atau didakwakan kepada anak sebagai  kurir  narkotika  terdapat  ancaman  pidana  minimum  dan  maksimal,  sehingga penegak hukum memiliki peran fakultatif dalam menerapkan diversi.
Secara  konseptual,  diversi  adalah  suatu  mekanisme  yang  memungkinkan  anak dialihkan  dari  proses  peradilan  menuju  proses  pelayanan  sosial.  Dengan  demikian, diversi  juga  bermakna  suatu  upaya  untuk  mengalihkan  anak  dari  proses  yustisial
menuju proses non-yustisial. Upaya untuk mengalihkan proses peradilan (pidana) anak menuju proses non-peradilan didasarkan atas pertimbangan, bahwa keterlibatan anak dalam proses peradilan pada dasarnya telah melahirkan stigmatisasi (Marlina, 2012).
Secara  teoritis,  penyelesaian  perkara  anak  melalui  mekanisme  diversi  akan memberikan  berbagai  manfaat  yaitu  (1)  memperbaiki  kondisi  anak  demi  masa depannya (2). meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka perlindungan anak. (3). meningkatkan  peran  dan  kesadaran orang tua  dan  lingkungan  keluarga anak. (4). mengurangi beban kerja pengadilan.
Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum  pidana secara prosedural  akan  dimulai  dari  tingkat  kepolisian,  baik  sebagai  penyelidik  maupun sebagai  penyidik.  Artinya,  penanggulangan  kejahatan  dengan  menggunakan  sarana hukum pidana selalu dimulai dari tingkat kepolisian.
Sebagai bagian dari sub-sistem peradilan pidana kepolisian merupakan lembaga hukum  yang  mempunyai  kewenangan  yang  begitu  luas  dalam  hal  terjadinya kejahatan.Kepolisianadalah  juga  sebagai  lembaga  yang  mengawali  bekerjanya  sistem peradilan pidana.Sebagai lembaga hukum yang mengawali bekerjanya sistem peradilan pidana, kinerja kepolisian sangat menentukan arah penegakan hukum pidana (Hamzah, 1986). Ditangan lembaga inilah  pelaku tindak pidana akan memulai diperiksa sebagai tersangka. Dengan demikian, pengalaman pertama dalam proses peradilan pidana bagi seorang tersangka adalah bersentuhan dengan aparat kepolisian.
Dalam  hal  anak  sebagai  kurir  narkotika  tidak  dapat  di  lakukan  diversi  karena tidak  terdapat  korban  dalam  hal  ini.  Dalam  hal  keadilan  restoratif  berkaitan  dengan kejahatan  badan  dan  penyelesaiannya  menitik  beratkan  terhadap  korban.Apabila pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai kurir narkotika dapat dilaksanakan, dimana diversi  ini  melibatkan  bapas.Hakim  hanya  menerima  surat  dakwaan  jaksa  penuntut umum  dimana  dengan  adanya  dakwaan  maka  proses  diversi  di  Kejaksaan  telah diupayakan  sebelumnya  dan  tidak  berhasil  karena  mengacu  kepada  ancaman  dalam ketentuan pidana yang diterapkan kepada kurir narkotika pada Undang-undang Nomor 35    Tahun  2009  tentang  Narkotika  maka  hal  diversi  tidak  dapat  dilaksanakan  karena ancaman maksimal 20 tahun dan tidak adanya korban yang dirugikan.
Anak yang menyalahgunakan narkotika tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelaku  tindak  pidana,  tetapi  juga  harus  dilihat  sebagai  korban.  Pendekatan paradigmatik  ini  pada  hakikatnya  bertolak  dari  pemikiran,  bahwa  (kejahatan) penyalahgunaan  narkotika  pada  dasarnya  dapat  dikualifikasi  sebagai crime  whithout victim . Dengan demikian, korban kejahatan penyalahgunaan narkotika adalah pelaku itu sendiri, bukan orang lain. Oleh karenanya, tidak pada tempatnya kiranya apabila dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika yang bersangkutan hanya dilihat sebagai pelaku dan tidak dilihat sebagai korban.
Perkara anak sebagai kurir narkotika tidak dapat dilakukan diversi, karena tidak terdapatnya  korban.  Mengenai  tuntutan  hukuman  yang  terdapatdipersidangan terhadap tindak pidana  narkotika dengan ancaman  pidana maksimum maka  penegak hukum lupa bahwa dalam Undang-Undang Narkotika terdapat batas ancaman hukuman minimum  dalam  Pasal  114  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  ancaman  hukuman  penjara minimum 5 tahun, maka syarat diversi telah terpenuhi (Faisal, 2005).

## D. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  dan  pembahsan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  peran penegak  hukum  dalam  penerapan  keadilian  restoratif  terhadap  anak  sebagai  kurir narkotika  ditempuh  melalui  sarana  hukum  diversi  sebagaimana  amanat  UU  SPPA. Pelaksanaan diversi baik dari peyidik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan belum sepenuhnya  berjalan  dengan  optimal.  Hal  ini  disebabkan  pengaturan  pasal  yang disangkakan atau didakwakan kepada anak sebagai kurir narkotika terdapat ancaman pidana  minimum  dan  maksimal,  sehingga  penegak  hukum  memiliki  peran  fakultatif dalam  menerapkan  diversi.  Penerapan  keadilan  restoratif  melalui  diversi  dipengaruhi oleh  paradigma  penegak  hukum  yang  melihat  anak  sebagai  kurir  narkotika  bukanlah sebagai  korban  tetapi  masih  melihat  sebagai  pelaku  tindak  pidana.Agar  segera dilakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  sehingga  masyarakat  mengerti  dan  paham akan adanya konsep Keadilan Restoratif melalui Diversi dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak sebagaimana telah dibentuk regulasinya melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
E. DAFTAR PUSTAKA
e-ISSN 2621-6159
Faisal S.M.(2005). Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Gultom, M. (2008). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Bandung: Refika Aditama.
Hamzah, A. (1986). Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi. cetakan pertama. Jakarta: Pradnya Paramita.
Marlina. (2012). Peradilan pidana anak di Indonesia pengembangan konsep diversi dan restorative justice . Bandung: PT Refika Aditama.
Supeno, H.(2010). Dekriminalisasi Anak . Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
United Nations. (2000). Basic Principles on the use of restorative justice programmes in criminal  matters. ECOSOC  Res.2000/14,  UN.  Doc.E/2000/INF/2/Add.2  at  35 (2000), yang ditelusur melalui internet
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
Zulfa  E.A.  (2015).  Restorative  Justice  DiIndonesia  (Peluang  dan  Tantangan penerapannya), ditelusuri
melalui internet http://evacentre.blogspot.com/p/restorative-justice-di-indonesia.html diakses pada tanggal 07 November 2016