INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 10267-10278 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA)  Melalui Pengoptimalan Program PUSPAGA Kota Surabaya
Azzahrah Putri Arindi 1 ✉ , Endik Hidayat
UPN “Veteran” Jawa Timur
Email: 21041010220@student.upnjatim.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Kasus kekerasan terhadap anak masih rentan terjadi, berdasarkan hasil evaluasi Komisi Perlindungan Anak  Indonesia  bahwa  angka  kekerasan  paling  tinggi  terhadap  anak  disebabkan  dari  lingkungan keluarga.  Menteri  pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak  mengeluarkan  peraturan pengembangan  Kota  Layak  Anak  yang  mengacu  pada  peraturan  presiden  nomor  25  tahun  2021 mengenai kebijakan Kota Layak Anak. Maka sebagai bentuk kewajiban mendukung dan melaksanakan kebijakan  nasional,  Pemerintah  Kota  Surabaya  menganut  kebijakan  tersebut  melaui  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  serta  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana untuk menerapkan kebijakan tersebut, salah satunya yakni program Puspaga. Pada penulisan ini mempunyai tujuan agar dapat mengetahui proses implementasi kebijakan Kota Layak Anak yang berfokus pada pengoptimalan program Puspaga. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan  literature  riview.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  program  Puspaga ditinjau dari organisasi, Interpretasi dan Aplikasi berjalan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ada serta adanya tantangan pada penerapannya.
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Kota Ramah Anak, Puspaga Kota Surabaya

## Abstract
Cases of violence against children are still vulnerable, based on the evaluation results of the Indonesian Child Protection Commission that the highest rate of violence against children is caused by the family environment. The minister of women's empowerment and child protection issued a regulation on the development  of  Child  Friendly  Cities  which  refers  to  presidential  regulation  number  25  of  2021 concerning the Child Friendly City policy. So as a form of obligation to support and implement national policies,  the  Surabaya  City  Government  adheres  to  this  policy  through  the  Office  of  Women's Empowerment and Child Protection and Population Control and Family Planning to implement these policies, one of which is the Puspaga program. This paper aims to find out the implementation process of the Child Friendly City policy which focuses on optimizing the Puspaga program. The method used is descriptive qualitative with a literature review approach. The results showed that the implementation of the Puspaga program in terms of organization, Interpretation and Application runs in accordance with existing policies and regulations and there are challenges in its implementation. Translated with DeepL.com (free version)
Keywords: Implementation, Child Friendly City Policy, Surabaya City Puspaga

## PENDAHULUAN
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  memiliki  peran  penting  dalam  pembangunan  suatu negara. Sebagai generasi penerus masa depan, anak berhak untuk tumbuh, berkembang dan mendapatkan perlindungan dari kasus kekerasan serta diskriminasi, hal ini merupakan salah  satu  isi  dari  (Peraturan  Presiden  Nomor  25  Tahun  2021  Tentang  Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), 2021) mengenai Kebijakan Kabupaten atau Kota Layak Anak (KLA) Untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak tentu saja dalam melaksanakan  peraturan  tersebut  adalah  suatu  tantangan  bagi  pemerintah  Indonesia. Sehingga  diperlukan integrasi komitmen  dan  sumber daya  dari  pemerintah, masyarakat, hingga  dunia  usaha  dengan  membuat  susunan  rencana  yang  menyeluruh  dan berkelanjutan  dalam  kebijakan,  program  dan  kegiatan  agar  pemenuhan  hak  dan perlindungan anak terjamin (Utari Swadesi & Tantoro, 2020)
Kota  Layak  Anak  merupakan  program  yang  ditetapkan  Peraturan  Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No 11 tahun 2011 mengenai Kebijakan Pengembangan Kabupaten atau Kota Layak. Secara umum KLA ini memiliki tujuan untuk pemenuhan  hak  dan  memberikan  perlindungan  kepada  anak  agar  pemerintah kabupaten/kota  dapat  membangun  inisiatif  yang  mengarah  pada  Upaya  perubahan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) bermula dari kerangka hukum hingga definisi, strategi dan langkah-langkah untuk memberikan dukungan untuk proses pembangunan:  kebijakan,  program  dan  kegiatan  pembangunan  yang  bertujuan  untuk
pemenuhan hak serta perlindungan anak (PHPA), di daerah kabupaten atau kota (Ilosa & Rusdi, 2020). Sebagai bentuk  dukungan untuk mewujudkan KLA dalam pemenuhan Hak Anak  terdapat  5  kluster  meliputi:  Hak  sipil  dan  kebebasan,  Lingkungan  keluarga  dan pengasuhan alternatif, Kesehatan dan kesejahteraan, Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, Perlindungan khusus (Rolobessy & Patty, 2023).
Terjadinya kasus kekerasan terhadap anak yang terus meningkat di Indonesia pada setiap  tahunnya,  ditinjau  dari  hasil  data  Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) hingga di tahun 2022 mencapai 17.641 kasus (Putri et al., 2023). Adapun beberapa jenis kasus kekerasan di Indonesia meliputi: fisik, psikis, seksual, penelantaran,  eksploitasi,  trafficking,  eksploitasi  dan  lain-lain.  Menurut  Setyawan  (2015) dalam Fitriahadi & Rosida (2023). Hasil dari monitoring dan evaluasi KPAI terjadinya kasus tersebut karena adanya 3 faktor penyebab yakni lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masayarakat, yang terdapat di 9 provinsi sekitar 91% anak menjadi korban kekerasan  paling  banyak  terjadi  dalam  lingkungan  keluarga,  87.6%  pada  lingkungan sekolah,  17.9%  pada  lingkungan  masyarakat.  Permasalahan  tersebut  tentu  dapat menghambat terwujudnya generasi unggul. Karena adanya dampak negatif dari kekerasan pada  anak  terutama  pada  pertumbuhan  mereka  meliputi:  kurang  percaya  diri,  pesimis, cemas, agresif, dan perilaku buruk lainnya (Kurniasari, 2019).
Berdasarkan  Undang-Undang  No  35  tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak, perubahan  dari  Undang-Undang  No  23  Tahun  2002,  Pasal  21  berisi  bahwa  pemerintah daerah  memiliki  kewajiban  dan  tanggung  jawab  untuk  melaksanakan  dan  mendukung kebijakan  nasional  dalam  penyelengaraan  perlindungan  anak  di  daerah.  Maka  untuk pemenuhan  perlindungan  anak,  pemerintah  Kota  Surabaya  mengeluarkan  Peraturan Daerah  Kota  Surabaya  No  3  tahun  2021  tentang  Pembentukan  Dan  Susunan  Perangkat Daerah  Kota  Surabaya  berisi  bahwa  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) masuk kedalam kategori A yakni melaksanakan tugas pemerintahan terkait pengelolaan jumlah penduduk dan keluarga serta tugas terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adapun terkait  tugas,  kedudukan,  susunan  organisasi,  uraian  tugas  dan  fungsi  serta  tata  kerja DP3APPKB tercantum pada Perwali No 47 tahun 2023.
Peraturan-peraturan tersebut digunakan sebagai salah satu acuan bagi pemerintah Kota  Surabaya melaksanan program sebagai  bentuk  perwujudan Kota Layak Anak  (KLA) dengan melakukan berbagai inovasi dalam pemenuhan kebutuhan hak anak. Dikutip dari situs resmi Kota Surabaya, telah penghargaan dari pemerintahan pusat sebagai KLA sejak tahun  2011  dalam  kategori  madya,  2012,  2013,  2015  meningkat  kategori  nindya,  2018
menerima  penghargaan  KLA  kategori  utama,  2019  penghargaan  KLA  dengan  predikat utama,  2021  penghargaan  predikat  KLA  kategori  utama  berasal  dari  Kementrian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (Kemen  PPPA),  2022  penghargaan predikat kategori utama dari PPPA RI dan yang terakhir penganugrahan KLA kategori utama Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (surabaya.go.id).
Pemerintah  Kota  Surabaya  bertugas  untuk  menangani  kasus  tersebut  melalui DP3APPKB Kota Surabaya. Sesuai dengan regulasi berupa Peraturan Daerah Kota Surabaya No 3 tahun 2021 perubahan atas No 6 tahun 2011 mengenai penyelengaraan perlindungan anak, ditekankan pada pasal 16D bahwa dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, setiap anak berhak mendapatkan layanan dari Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD PPA). Sehingga  untuk  meminimalisir  terjadinya  kasus  kekerasan  pada  anak,  pada  bidang Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  tentu  memiliki  peran  dalam  pencegahan,  dengan menyediakan pelayanan untuk mewujudkan keluarga yang setara pada gender dan sesuai hak  anak  yaitu  layanan  Puspaga  (Pusat  Pembelajaran  Keluarga).  Puspaga  merupakan program  yang  dijalankan  pemerintah  kota  Surabaya  dalam  mewujudkan  kota  Surabaya menuju Kota Layak Anak. Selaras dengan salah satu kluster pendukung pemenuhan hak anak dari 5 kluster yang ada yakni pada nomor dua: Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
Sehingga pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah  Kota  Surabaya  dalam  proses  implementasi  kebijakan  Kota  Layak  Anak  yang berfokus pada pengoptimalan program Puspaga.

## KAJIAN TEORITIS
Menurut Thoha Kebijakan publik merupakan hasil dari suatu peristiwa yang terjadi dan tumbuh di kalangan masyarakat dalam praktik sosial hingga menimbulkan konflik Maka, pemerintah merespon dengan mengeluarkan kebijakan untuk menciptakan keharmonisan. Kemudian kebijakan publik didefinisikan sebagai rangkaian dari rencana program, aktivitas, sikap,  aksi,  keputusan  yang  diambil  oleh  pihak  atau  aktor-aktor  yang  berkaitan,  sebagai langkah dalam penyelesaian suatu masalah yang sedang dihadapi (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Faktor terpenting bagi organisasi untuk mencapai tujuan yaitu dengan menetapkan suatu kebijakan. Mempunyai kesimpulan bahwa kebijakan merupakan usaha yang dilakukan oleh  aktor-aktor  untuk  mengatasi  permasalahan-permasalahan  sosial  berisi  rangkaian rencana program, kegiatan, tindakan yang disusun secara terorganisir.
Kemudian  setelah  mengeluarkan  keputusan  kebijakan,  langkah  selanjutnya  adalah mengimplementasikan  kebijakan.  Implementasi  kebijakan  didefinisikan  sebagai
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan baik itu individu maupun kelompok sektor publik demi tercapainya suatu tujuan yang sudah  ditetapkan pada kebijakan yang sudah ditetapkan. Charles  O.  Jones  (1990)  dalam  Jumroh  &  Pratama  (2021)  mendefinisikan  implementasi kebijakan  sebagai  suatu  aktivitas  untuk  melaksanakan  sebuah  program,  terdapat  tiga aktivitas utama kegiatan yang harus tetap diperhatikan yaitu:
1. Organisasi,  dalam  menjalankan  kebijakan  publik  perlu  adanya  dukungan  dari organisasi  yang  fleksibel,  memiliki  struktur  organisasi  yang  jelas  dengan  disusun kembali  unit-unit,  sumber  daya,  serta  metode  sebagai  penunjang  berjalannya program.
2. Interpretasi, yaitu mengarahkan suatu program dapat menjadi rencana yang tepat, terarah, bisa diterima serta dijalankan. Meskipun kebijakan strategis dapat langsung di  terapkan  secara  langsung  tanpa  adanya  pengembangan  kebijakan  teknis  yang rinci, alangkah baiknya jika kebijakan strategis tersebut dijabarkan secara mendetail hingga pada aspek teknis yang lebih implementatif.
3. Aplikasi (penerapan), pelaksanaan secara rutin termasuk dalam penyediaan layanan. Keberhasilan untuk menerapkan kebijakan membutuhkan organisasi yang mampu beradaptasi  sesuai  dengan  situasi  yang  berbeda  dan  selalu  ada  dalam  situasi tersebut,  serta  mempunyai  pengetahuan  teknis  yang  mendalam  untuk menerapkanya secara efektif. Hal tersebut penting untuk diperhatikan agar kebijakan tidak diwujudkan dalam kehidupan nyata dan hanya menjadi rencana kosong.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  untuk  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan pendekatan literature riview. Penelitian deskriptif kualitatif, mendeskripsikan dan memahami secara mendalam fenomena atau situasi yang diamati, dengan melibatkan pengumpulan data  berdasarkan  faktor-faktor  yang  mendukung  objek  penelitian,  yang  selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi peran-peran atau kontribusi yang dimainkan oleh faktor- faktor tersebut (Nihayati, 2021). Pendekatan literature riview merupakan proses penelitian yang  melibatkan  penyusunan  ulasan,  rangkuman,  dan  evaluasi  dari  berbagai  sumber referensi seperti artikel, buku, peraturan daerah, dan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.  Ini  melibatkan  analisis  yang  komprehensif  serta  refleksi  penulis  terhadap informasi yang ditemukan dari berbagai sumber literatur guna mendapatkan pemahaman yang  mendalam  tentang  topik  yang  sedang  dibahas  (Fitriana  et  al.,  2020).  Sumber  data tersebut  kemudian  diklasifikasikan  menggunakan  teori  Charles  O  Jones  (1990)  yang berfokus pada Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak yang dilakukan pemerintah Kota
Surabaya  dalam  menjalankan  program  pelayanan  Puspaga  agar  optimal,  dengan memperhatikan tiga aktivitas utama meliputi: Organisasi, Interpretasi, Aplikasi (Penerapan).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah  kota  Surabaya  terus  melakukan  berbagai  upaya  dalam  melaksanakan kebijakan  pengembangan  Kota  Layak  Anak,  salah  satunya  melalui  program  Layanan Puspaga  dalam  konteks  menuju  Surabaya  Maju  Tahun  2030  terpenuhinya  hak  anak, penurunan angka kekerasan terhadap anak, dan menciptakan generasi Anak cerdas, ceria, dan  berkualitas.  Di  butuhkan  pemahaman  dalam  isi  kebijakan  suatu  program  termasuk kesesuaian tindakan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dengan tetap memperhatikan tujuan dan sasaran agar berjalan dengan optimal. Berikut adalah penjelasan Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak melalui Pengoptimalan Puspaga Kota Surabaya pada perspektif teori Charles O. Jones (1990).
a. Organisasi
Menurut Stephen F. Robbins Organisasi adalah sebuah unit yang sengaja dibentuk, didalamnya terdiri dari beberapa anggota,  memiliki struktur,  pola kerja terorganisir,  dan memilki tujuan tertentu kemudian dilaksanakan secara bersama sebagai bentuk pacapaian tujuan  atas  kesepakatan  bersama  (Syukran  et  al.,  2022).  Pada  kelembagaan,  organisasi memiliki aspek mengenai suatu kelompok melaksanakan kewajiban tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran. Terdapat aspek yang memiliki peran penting yaitu struktur organisasi dan  sumber  daya  manusia.  Struktur  organisasi  didefinisikan  sebagai  suatu  sistem  yang terdapat  susunan  terkait  tingkatan  organisasi,  posisi  jabatan,  tupoksi,  masing-masing berbeda dan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas pelaporan tupoksi kepada atasan.  Kemudian,  sumber  daya  manusia  sebagai  pelaksana  mempunyai  kualifikasi memadai untuk menjalankan suatu pekerjaan. Maka jika diantara keduanya digabungkan dan  berjalan  seimbang  akan  terciptanya  pengembangan  manusia  yang  kuat  dengan struktur organisasi yang adaptif dan efisien.
Pelaksanaan peraturan menteri No 11 tahun 2011 mengenai kebijakan pengembangan Kota Layak Anak didukung oleh Walikota Surabaya kemudian dituangkan ke dalam Perwali No 3 tahun 2021 atas perubahan No 14 tahun 2016 mengenai peraturan pembentukan dan susunan perangkat daerah. Struktur organisasi pada DP3APPKB Kota Surabaya dibentuk berdasarkan  Peraturan  Walikota  Surabaya  No  47  tahun  2023  mengenai  Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Uraian  Tugas  Dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Dinas  Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kota  Surabaya  perubahan  atas  Perwali  No  77  tahun  2021,  Terdapat  deskripsi  yang  jelas terkait jabatan tupoksi dan pedoman kerja. Bagian dari struktur organisasi DP3APPKB Kota Surabaya  meliputi:  Dinas;  Sekretariat,  membawahi  Sub  Bagian  Keuangan;  Terdapat  tiga bidang: Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan  dan  Anak,  Bidang  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  dan Keluarga Sejahtera; UPTD; Kelompok jabatan fungsional.
Adapun tugas yang dijalankan dari Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga  Berencana  dan  Keluarga  Sejahtera  yakni  bertanggung  jawab  dalam  membuat rencana program  dan  petunjuk teknis, berkoordinasi  dengan lembaga dan juga instansi yang  lainnya,  untuk  pengawasan,  evaluasi,  serta  pelaporan.  Mereka  juga  menjalankan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas yang diberikan oleh kepala Dinas kesesuaian dengan peran dan tugasnya masing-masing. Walaupun pada setiap ketiga bidang masing-masing memiliki fokus berbeda, DP3APPKB mempunyai implementasi prioritas tujuan yang sama yakni  sebagai  upaya  peningkatan  public  dengan  mengoptimalkan  pencegahan  stunting dengan intervensi calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas; Meningkatkan penjangkauan dan penangan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak melalui UPTD PPA; Partisipasi Pemerintah  Kota  Surabaya  dalam  Child  Friendly  Cities  Initative  (CFCI)  menunjukkan komitmen integritas kota Surabaya Sebagai Kota Layak Anak.
Kementerian PPPA menetapkan "Standar Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)" sebagai bagian dari mandat Undang-Undang No 23 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah.  Ini  bertujuan  mendukung  memperkuat  kelembagaan  PUSPAGA  di  daerah, meningkatkan kemampuan pelayanan pengasuhan anak yang berlandaskan pada hak-hak anak, serta layanan PUSPAGA diubah dan dijadikan sebagai unit pelayanan yang dijalankan oleh DP3APPKB. Kemudian pemerintah Kota Surabaya memutuskan untuk mengeluarkan surat Keputusan No.188.45/144/436.1.2/2022 mengenai Tim Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)  Kota  Surabaya,  Berisi  susunan  keanggotaan  dengan  pembagian  tugas  dan tanggung  jawab  Puspaga  Kota  Surabaya  yang  ditandatangani  oleh  Walikota  Surabaya (Widayati, 2023). Walikota menjadi pengarah utama dan Wakil Walikota menjadi pengarah kedua.  Seketaris  Daerah  Kota  Surabaya  bertanggung  jawab  sebagai  koordinator  I, sementara Asisten Administrasi Umum Daerah Kota Surabaya sebagai koordinator II. Kepala DP3APPKB sebagai Koordinator dan Seketaris DP3APPKB sebagai wakil koordinator harian, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai ketua, Sub Koordinator Perlindungan  Perempuan  bidang  PPA  sebagai  wakil,  Koordinator  Perlindungan  Anak sebagai seketaris.
Berikutnya  dalam  upaya  pencegahan,  terdapat  dua  peran  penting:  Psikolog  dan konselor  dari  Puspaga  bidang  PPA  yang  merupakan  bagian  dari  dinas,  serta  Psikolog relawan Puspaga yang bertindak sebagai devisi khusus untuk kegiatan pencegahan. Kepala Bidang  Pengarusutamaan  Gender  dan  Pemenuhan  Hak  anak  serta  Kepala  Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera sebagai divisi rujukan serta adanya beberapa Dinas lain yang berkolaborasi dalam Puspaga baik itu sektor publik maupun sektor swasta. Implementasi program Puspaga pada aspek organisasi DP3APPKB melalui Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab  atas  program  Puspaga  dapat  memanfaatkan  sumber  daya  yang  tersedia  dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sejalan dengan tupoksi Perwali Surabaya No 47 tahun 2023 mengenai Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja DP3APPKB kota Surabaya perubahan atas peraturan walikota No 77 tahun 2021.
Kemudian agar mempermudah akses masyarakat, layanan Puspaga dihadirkan pada beberapa desa/kelurahan. Bentuk struktur tim pusat Puspaga tingkat balai RW meliputi: Camat sebagai penanggung jawab, Kapolsek Pelindung I dan Danramil Pelindung II, Lurah Pengarah Babinkatibmas Pengarah II dan Babinsa Pengarah III, Ketua RW sebagai Ketua, Koordinator Relawan PKBM sebagai seketaris dan Beberapa unsur keanggotaan berasal dari ketua RT, Kader PKK, Kader KSH, Satgas PPA hingga Karang Taruna di masing-masing balai RW sesuai dengan kebutuhan lingkungan masyarakat (Widayati, 2023).

## b. Interpretasi
Interpretasi merujuk pada proses mengartikan atau menjelaskan makna seperti teks, data, fenomena tertentu. Pada suatu kebijakan, interpretasi adalah cara menafsirkan isi dari kebijakan  dengan  memberikan  inti  pemahaman  tersebut  supaya  kebijakan  dapat  di implementasikan  dengan  baik  dan  diterima  oleh  sasaran  kebijakan.  Penyelenggaraan perlindungan anak tercantum pada peraturan walikota Surabaya No 47 tahun 2023 Pasal 21 E, perubahan atas  No 77 tahun 2021 dalam penyelenggaraan KLA Daerah mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi.
Program Puspaga ini dirancang sesuai dengan tupoksi Peraturan walikota Surabaya. Program Puspaga merupakan layanan satu pintu keluarga, sebagai tempat pembelajaran dan konseling dengan tersedianya tenaga ahli profesi agar dapat meningkatkan kualitas kehidupan  keluarga/orang  tua  yang  berkewajiban  untuk  bertanggung  jawab  atas pengasuhan  dan  melindungi  anak.  Sehingga  memenuhi  kebutuhan  akan  kasih  sayang, memperkuat ikatan emosional anak dengan orang tua, keselamatan, kesejahteraan yang berkelanjutan,  termasuk  perlindungan  dari  kekerasan,  melakukan  tindakan  yang  salah,
eksploitasi, dan penelantaran. Memiliki prinsip layanan anti diskriminasi, menjamin hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan terbaik mereka, serta menghormati dan  memperhatikan  sudut  pandang  anak.  Menjamin  kemudahan  akses  bagi  anak  dan keluarga.
Layanan Puspaga terdiri dari konseling atau konsultasi yang dapat dilaksanakan secara luring  maupun  online  terkait:  Anak,  Anak  yang  memiliki  kebutuhan  khusus,  Keluarga, Remaja,  Calon  Pengantin,  Personal  Problem.  Kemudian  layanan  sosialisasi,  edukasi, bimbingan masyarakat melalui kegiatan: Kelas Parenting, Kelas Pra Nikah, Puspaga Balai RW,  Talk  Show,  Instagram  Live/  Seminar  secara  daring,  Publikasi  Komunikasi  Informasi Edukasi  (KIE)  dengan  elektronik  dan  media  cetak.  Sasaran  pelayanan  bagi  warga  Kota Surabaya  yaitu:  orang  tua,  anak,  calon  orang  tua,  wali,  dan  orang  yang  mempunyai tanggung jawab terhadap anak.
Mengembangkan layanan Puspaga diperlukan integrasi melaui daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota untuk menyediakan unit layanan keluarga yang dikelola oleh tenaga profesi yang dilaksanakan pada tingkat kabupaten/kota bersifat pencegahan dan  promotif  agar  orang  tua  dan  calon  orang  tua  bertanggung  jawab  terhadap  anak, karena  tersebut  termasuk  dalam  indikator  pengembangan  KLA  sesuai  dengan  Undang- Undang No 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak. Layanan Puspaga bermula pada tahun 2017 diresmikan oleh Tri Rismaharini berada di lantai dua Gedung siola. Kemudian seiring  dengan  berjalannya  waktu,  menyesuaikan  dengan  peraturan  walikota  Surabaya layanan ini diperluas oleh Dinas PPPA hingga ke tingkat kecamatan dan di desa/kelurahan terdapat  beberapa  balai  RW  yang  terdapat  layanan  Puspaga.  Sehingga  saat  ini  layanan puspaga dapat diakses warga tidak hanya di Puspaga Siola namun bisa di akses melalui Balai RW yang sudah tersebar  pada 20 Balai  RW setiap kecamatan  dan kelurahan yang berbeda  di  tahun  2022.  Layanan  yang  ada  di  Puspaga  Balai  RW  mengenai  sosialisasi, edukasi, bimbingan masyarakat dan pembelajaran terkait pencegahan kekerasan terhadap anak  dan  Perempuan,  pengasuhan  positif  serta  konseling  atau  konsultasi  permasalahan keluarga.
Upaya pengembangan lain juga dilakukan oleh Dinas PPA di tahun 2023 bulan agustus dengan menambah layanan Puspaga Balai RW melalui mahasiswa yang berperan sebagai fasilitator  Puspaga  balai  RW.  Jika  dilihat  berdasarkan  beberapa  hasil  penelitian  layanan Puspaga yang ada Balai RW Kota Surabaya mengatakan bahwa Layanan kelas parenting ini dalam pemberian edukasi cukup baik (Salshabila & Wahyudi, 2023). Melalui fasilitator warga mendapatkan informasi terkait Puspaga secara langsung dengan penyampaian informasi berasal dari satu orang ke orang lainnya dan juga dengan melalui media digital.

## c. Aplikasi
Penerapan kebijakan yang efektif akan memperlihatkan dan memberikan hasil yang bermanfaat.  Suatu  tahapan  penting  saat  proses  implementasi  dari  kebijakan  untuk kepentingan masyarakat sehingga mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut. Sejauh yang telah diketahui, Layanan Puspaga dikategorikan menjadi dua Tingkat layanan yaitu: Puspaga  tingkat  kota  dan  Puspaga  tingkat  Balai  RW.  Adanya  pengembangan  layanan Puspaga hingga ke tingkat balai RW ini bertujuan agar masyarakat dapat mempermudah mendekatkan  akses  layanan  puspaga  Balai  RW  agar  berjalan  optimal.  Untuk  layanan puspaga kota tersedia di hari Senin-Kamis pukul 08.00- 16.00 dan di hari Jum’at pukul 08.00 - 15.00. Kemudian untuk kelas parenting hari Senin dan Sabtu atau Selasa dan Kamis Pukul 15.00-17.00, diantara keempat hari tersebut menyesuaikan dengan jadwal yang tersedia di masing-masing balai RW.
Adanya  sumber  daya  pendukung  yaitu  beberapa  balai  RW  terdapat  sarana  dan prasarana memadai, mahasiswa hadir sebagai fasilitator yang sudah diberikan pembekalan sebelum menjadi fasilitator untuk membantu masyarakat, masyarakat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kelas parenting. Tersedianya jam layanan Puspaga di Balai RW pada saat ini sama seperti Puspaga tingkat kota melalui mahasiswa sebagai fasilitator Puspaga Balai RW. Kemudian untuk kelas parenting dengan penyampaian edukasi membahas terkait pola pengasuhan anak dan ketahanan keluarga dengan narasumber berasal dari instansi yang berbeda  pada  hari  selasa  pukul  15.00-17.00  secara  rutin  melalui  zoom  meeting.  Untuk Konseling/konsultasi  fasilitator  Puspaga  Balai  RW  dengan  menerima  pengaduan  atau keluhan  masyarakat.  Jika  klien  memerlukan  pendampingan  psikologis,  fasilitator  dapat membantu untuk membuat rujukan kepada puskesmas, kemudian untuk penanganan kasus lebih  lanjut  sesuai  dengan  kemauan  klien,  fasilitator  dapat  membantu  entry  di  Sistem Informasi Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (SIAP PPAK).
Adapun tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan berlangsung dalam kegiatan kelas  parenting,  kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam  mengikuti  kegiatan  tersebut karena  di  waktu  yang  tidak  tepat  yakni  waktu  untuk  membereskan  rumah  dan  untuk mempersiapkan makan malam untuk keluarga (Syephiana & Widiyatno, 2023). Keterbatasan waktu  ini  menghambat  keterlibatan  aktif  orang  tua  dalam  kegiatan  parenting, mempengaruhi partisipasi mereka dalam program ini

## SIMPULAN
Pada  implementasi  kebijakan  KLA  melalui  program  Puspaga  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku  dan  memenuhi  3  aktivitas  utama  dalam  implementasi
berlandaskan  teori  Jones.  Pada  organisasi  DP3APPKB  Kota  Surabaya  memiliki  struktur yang terorganisir, sesuai dengan peraturan yang berlaku, tercantumnya penerapan kota layak anak mengacu indikator pengembangan KLA bahwa pemerintah wajib mewujudkan layanan keluarga  dalam pemenuhan hak anak sesuai  dengan kluster nomor  dua yaitu menciptakan  lingkungan  keluarga  dan  juga  pengasuhan  alternatif.  Dalam  penerapan Puspaga,  dibentuknya  struktur  layanan  tersebut  hingga  tingkat  balai  RW  untuk berkolaborasi dengan dinas lain baik itu sektor publik maupun swasta serta melibatkan masyarakat setiap masing-masing kelurahan.
Kemudian interpretasinya dan aplikasinya dengan bermula dengan menghadirkan layanan tersebut sebanyak 20 balai RW dari kelurahan yang berbeda hingga tersedia 200 lebih  balai  RW  untuk  memaksimalkan  hasil  yang  diharapkan  dengan  melibatkan mahasiswa yang berperan sebagai fasilitator Puspaga. Kebijakan Layanan Puspaga Kota dan  Balai  RW  disusun  untuk  memudahkan  akses  masyarakat.  Meskipun  ada  upaya pendekatan  ke  tingkat  balai  RW,  namun  masih  terdapat  tantangan  seperti  kurangnya partisipasi  masyarakat  menunjukkan  bahwa  penjadwalan  perlu  disesuaikan  dengan kebutuhan harian untuk lebih efektif dan inklusif khususnya pada kelas parenting secara online.

## DAFTAR PUSTAKA
DP3APPKB Kota Surabaya. Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Retrieved December 20, 2023, from https://dp3appkb.surabaya.go.id/rencana-strategis-renstra/
Fitriana, R., Auliya, A. U., & Widiyarta, A. (2020). Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif. Jurnal GOVERNANSI, 6(2), 93 – 103.
Ilosa, A., & Rusdi, R. (2020). Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (KLA) Dalam Memenuhi Hak Sipil Dan Kebebasan Anak Di Kota Pekanbaru. Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 2(1), 87 – 101.
Jumroh, M. S., & Pratama, M. Y. J. (2021). Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktik. Kurniasari, A. (2019). Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak. Sosio Informa, 5(1)., 5(1),
15 – 24.
Nihayati,  N.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Pengembangan  Koleksi  Perpustakaan Perguruan Tinggi (Tinjauan Literature Review). Pustakaloka, 13(1), 40 – 58.
Pemerintah  Kota  Surabaya.  Penghargaan.  Retrieved  January  8,  2024,  from https://www.surabaya.go.id/page/0/49215 /penghargaan.
Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  3  tahun  2021  Tentang  Pembentukan  dan Susunan  Perangkat  Daerah  Kota  Surabaya,  Surabaya:  Pemerintah  Kota  Surabaya
(2021).
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor  11  Tahun  2011  Tentang  Kebijakan  Pengembangan  Kabupaten/Kota  Layak, Jakarta:  Biro  Hukum  dan  Humas  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak (2011).
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Jakarta: Pemerintah Pusat (2021).
Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  47  Tahun  2023  Tentang  Kedudukan,  Susunan Organisasi,  Uraian  Tugas  dan  Fungsi  serta  Tata  Kerja  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  serta  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana Kota Surabaya, Jawa Timur: Bagian Hukum dan Kerjasama Setda Kota Surabaya (2023).
Putri,  M.  S.,  Maryani,  K.,  &  Fatimah,  A.  (2023).  Peran  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) terhadap Kasus Kekerasan Anak Usia Dini. Jurnal Ilmiah Potensia, 8(2), 361 – 370.
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik.
Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara, 11(1), 1 – 12.
Rolobessy,  M.  J.,  &  Patty,  S.  F.  (2023).  Strategi  Pemerintah  Kota  Ambon  Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak. Jurnal Ilmiah Global Education, 4(1), 66 – 77.
Salshabila,  A.  N.,  &  Wahyudi,  E.  (2023).  Peran  Mahasiswa  Sebagai  Fasilitator  Puspaga Dalam Upaya Mendekatkan Pelayanan Publik Di Balai RW  Kelurahan Perak Barat Surabaya. Student Scientific Creativity Journal (SSCJ), 1(6), 29 – 35.
Syephiana, I. E., &  Widiyatno, M.  K. (2023). Efektivitas Kelas Parenting Dalam  Program Puspaga Terhadap Masyarakat di Balai RW 4 Kelurahan Tambak Wedi, Surabaya. Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa, 1(6), 131 – 141.
Syukran, Muhammad., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan, R. (2022). Konsep Organisasi dan  Pengorganisasian  Dalam  perwujudan  Kepentingan  Manusia.  PUBLIK:  Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, 9(1), 95 – 103.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Pemerintah Pusat (2014).
Utari Swadesi, Z. R., & Tantoro, S. (2020). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak. JIANA:
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 16(1), 77 – 83.
Widayati, I. (2023). Petunjuk Teknis Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Balai RW.
Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Serta  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.