## EFEKTIVITAS HUKUMAN TERHADAP PELAKU PENYEBAR ALIRAN GAFATAR
Tarmizi M Daud UIN Ar-Raniry Banda Aceh

## Abstrak
Masyarakat  Aceh  dikenal  religius,  sehingga  membuat  mereka  sangat sensitif  terhadap  penyimpangan  syariat  Islam.  Meskipun  muslim  di  Aceh menolak  aliran  sesat  atau  gerakan  pemurtadan,  namun  upaya  pendangkalan akidah dan penyebaran aliran sesat sangat masif terjadi, seperti Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Dalam literatur fikih, orang yang terlibat dalam penyebaran aliran  sesat  disebut  riddah  (murtad),  dengan  konsekuensi  hukuman  mati. Sedangkan  dalam  hukum  positif,  penyebar  aliran  sesat  dikategorikan  penista agama  yang  berlawanan  dengan  konstitusi  negara.  Pascaputusan  Pengadilan Negeri  Kota  Banda  Aceh  terhadap  Gafatar  Aceh  pada  tahun  2015,  pengurus Gafatar  Aceh  divonis  maksimal  4  tahun  penjara.  Sanksi  maksimal  tersebut berbeda  dengan  hukuman  yang  ditetapkan  dalam  Islam.  Berdasarkan  latar belakang  masalah  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  menjelaskan  perbuatan pidana penyebaran aliran Gafatar di Aceh, hukuman terhadap pelaku penyebaran aliran Gafatar, dan penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran aliran Gafatar di Aceh.
Penelitian ini tergolong penelitian lapangan ( field research) , dengan sifat penelitian  kualitatif.  Berdasarkan  masalah  di  atas,  jenis  penelitian  ini  masuk kategori  penelitian  normatif-empiris,  yaitu  kajian  peraturan  perundang- undangan. Populasi penelitian dilakukan di Provinsi Aceh, dengan sampel Kota Banda  Aceh  dan  Kabupaten  Aceh  Besar.  Sumber  data  primer  adalah  hasil wawancara MPU Aceh, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Metode pengumpulan data  berupa  wawancara  dan  pengamatan.  Selanjutnya  data  yang  terkumpul diolah dengan cara konten analasis.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa aliran Gafatar termasuk perbuatan pidana  karena  memenuhi  unsur  pidana  berupa  penodaan  agama  dan mengganggu ketertiban umum. Ulama Aceh juga menyatakan sanksi pidana bagi penyebar  aliran  Gafatar  adalah  hukuman  mati,  sesuai  Al-Quran  dan  hadis, sedangkan  hukuman  yang  ditetapkan  terhadap  penyebar  aliran  sesat  belum efektif.  Penulis  menyarankan  agar  hukuman  terhadap  penyebar  aliran  Gafatar harus  ditingkatkan  sesuai  ketententuan  Al-Quran  dan  hadis,  penulis  juga merekomendasikan peneliti lain untuk mengkaji di bidang perkawinan terhadap mantan pengurus Gafatar.
Kata kunci: Perbuatan Pidana, Hukuman, dan Aliran Gafatar

## A. Pendahuluan
Aceh dikenal sebagai daerah yang memiliki keistimewaan dalam bidang agama,  budaya,  dan  pendidikan.  Keistimewaan  tersebut  menjadikan  Aceh berwenang menerapkan syariat Islam dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi  Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus  bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai  Nanggroe  Aceh Darussalam.  Hak  menjalankan  syariat  Islam  semakin  kuat  dengan  disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Tiga  regulasi  yang  penulis  sebutkan  di  atas  memberikan  hak  terhadap ulama  Aceh  untuk  membentuk  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  dan menetapkan  fatwa  terhadap  permasalahan  sosial  di  Aceh.  MPU  Aceh  telah menerbitkan  fatwa  terkait  kriteria  aliran  sesat  dan  perlindungan  akidah  umat Islam, agar terhindar dari ancaman misionari atau aliran sesat.
Dalam  catatan  sejarah,  Aceh  dikenal  sebagai  daerah  religius,  namun masih  ada  masyarakat  Aceh  yang  mampu  dipengaruhi  oleh  kelompok  yang menyebarkan  aliran  sesat.  Realita  tersebut  menjadi  faktor  lahirnya  qanun berbasis syariat sebagai upaya perlindungan akidah. Kajian ini mengambil titik fokus pada perlindungan akidah atau tauhid. Pemerintah Aceh telah menerbitkan tiga qanun yang berkaitan dengan akidah, yaitu:
a. Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2002  tentang  Pelaksanaan  Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi’ar Islam;
b. Qanun  Aceh  Nomor  8  Tahun  2014  tentang  Pokok-Pokok  Syariat Islam .
c. Qanun  Aceh  Nomor  8  Tahun  2015  tentang  Pembinaan  dan Perlindungan Aqidah;
Kehadiran  qanun  tersebut  sebab  maraknya  pendangkalan  akidah  yang dilakukan oleh pihak dari luar Aceh. Misalnya kelompok Millata Abraham yang pernah  menyebarkan  aliran  sesat  dan  pemurtadan  di  Aceh.  Setelah  dua  tahun menjalankan  misinya,  350  orang  ikut  bergabung  dengan  Millata  Abraham.
Namun  tahun  2011  sabanyak  129  pengikut  kelompok  aliran  sesat  tersebut disyahadatkan oleh ulama Aceh di Masjid Raya Baiturrahman. 1
Tahun  2015,  aksi  pemurtadan  dan  misionaris  kembali  terjadi  di  Aceh, yang disebarkan oleh kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Dalam situs resmi okezone.com disebutkan bahwa Gafatar bukan “wajah baru”, penyebarnya adalah orang yang pernah terlibat dalam paham Millata Abraham.
Dua  kasus  di  atas  menjadi  problematika  serius  dalam  kehidupan masyarakat  Aceh,  dan  perlu  respon  pihak  ulama  dan  umara.  Dalam  literatur fikih, setiap muslim yang masuk aliran sesat disebut riddah (murtad) yang wajib diberlakukan  hukum  padanya.  Setiap  muslim  yang  murtad  berefek  pada rusaknya pranata sosial dan konsekuensinya hukuman mati.
Ahmad Hanafi dalam bukunya menjelaskan, bagi orang murtad berlaku dua kategori hukuman, yaitu hartanya sah dirampas dan boleh dihukum mati. 2 Ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa kepada orang  murtad  diberi  tangguh  selama  tiga  hari  untuk  taubat  kepada  Allah, dibuktikan dengan syahadat. Ketika si murtad telah taubat maka sanksi hukuman mati gugur. Sebaliknya, apabila tidak bertaubat maka wajib dihukum mati. 3
Pendapat tersebut berdasarkan hadis berikut:
4 هولتقاف هنيد لدب نم
“ Barang siapa keluar dari Islam maka bunuhlah dia. ”
Keterangan  yang  bersumber  dari  pendapat  ulama  di  atas  tampak  jelas hukuman mati sebagai sanksi terberat bagi orang murtad. Namun konsekuensi hukum tersebut boleh diterapkan setelah memberi hak bertaubat. Argumentasi
1 Hermansyah, Aliran Sesat di Aceh Dulu dan Sekarang , (Banda Aceh: PeNA, 2018), hlm. 71-72.
2 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam , (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 278.
3 Abu  Zakaria  Muhyuddin  bin  Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi, al-Majm`  Syarah  al- Muhazzab , (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 228.
4 Abu Abdillah Muḥammad bin Ismail al-Bukhari, Ṣhahīh al-Bukhari , (Beirut: Dar al- Fikr, 1981), hlm. 196.
ahli fikih klasik tampaknya secara totalitas berpegang pada dalil Al-Quran dan hadis, tidak dipengaruh oleh konsep kebebasan berkeyakinan.
Merujuk pada kondisi Aceh pascamuncul kelompok aliran sesat, belum ada  orang  murtad  yang  ditetapkan  hukuman  mati  oleh  pengadilan.  Pengikut Millata  Abraham  tidak  seorang  pun  dihukum  mati,  bahkan  tidak  ada  yang dipenjara.  Justru  pada  tahun  2011  mereka  diberikan  pembinaan  setelah bersyahadat  di  hadapan  umara  dan  ulama  Aceh.  Berselang  waktu  tiga  tahun, pada tahun 2014 mantan penyebar aliran Millata Abraham kembali melakukan aksi  pemurtadan  dan  pendangkalan  akidah  di  Aceh,  dengan  metode  dan organisasi  berbeda,  yaitu  Gerakan  Fajar  Nunasantara  (Gafatar).  Kemunculan kasus Millata Abraham  dan Gafatar menjadi bukti konkret bahwa taubat  yang mereka jalankan hanya untuk meringankan hukuman yang semestinya divonis terhadap kelompok tersebut.
Pada  tahun  2015,  pengurus  Gafatar  Aceh  disidang  oleh  Pengadilan Negeri  Banda  Aceh  dengan  berpedoman  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP).  Sanksi  hukuman  yang  diputuskan  empat  tahun  penjara  bagi Teuku Abdul Fatah yang menjabat sebagai Ketua Gafatar Aceh. Sedangkan lima orang yang posisinya di bawah ketua diberi hukuman masing-masing tiga tahun penjara.
Dalam  Pasal  16  Qanun  Nomor  8  Tahun  2015  tentang  Pembinaan  dan Perlindungan Aqidah disebutkan:
“Jarimah terhadap ketentuan yang terdapat dalam Qanun ini diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh Mahkamah Syar’iyah.”
Qanun tersebut  mengamanatkan setiap perbuatan pendangkalan akidah (murtad),  penyebaran  aliran  sesat,  dan  penodaan  agama  wajib  diproses  di Mahkamah  Syar’iyah  dengan  delik  hukum  juga  berpedoman  pada  qanun  ini. Kenyataannya, pengurus Gafatar Aceh diadili di Pengadilan Negeri yang delik hukumnya mengacu pada Pasal 156a KUHP. Artinya penerapan syariat Islam di Aceh belum berlaku universal dan masih terindikasi lemah, bahkan belum ada pihak yang merumuskan regulasi hukuman mati bagi orang murtad sebagaimana
ketentuan nash . Kesenjangan tersebut menjadi titik tolak penelitian ini, dengan fokus  kajian  perbuatan  pidana  kelompok  Gafatar,  sanksi  hukum  yang  tepat menurut  pandangan  ulama  Aceh,  dan  penegakan  hukum  terhadap  pengurus Gafatar Aceh.

## B. Unsur Pidana Penyebaran Aliran Gafatar
1. MPU Aceh
Majelis  Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  Aceh  merupakan  lembaga keistimewaan di Aceh, yang dibentuk atas dasar musyawarah ulama Aceh pada tanggal  17  sampai  dengan  18  Desember  1965  di  Banda  Aceh.  Tgk.  Abdullah Ujong  Rimba  menjabat  sebagai  ketua  pertama  sejak  wadah  ulama  terbentuk. Keberadaan  MPU  Aceh  menjadi  mitra  kerja  Pemerintah  Aceh  dan  Dewan Perwikalan Rakyat Aceh (DPRA). 5
MPU Aceh memiliki dasar hukum sangat kuat, yang dapat dirujuk pada beberapa payung hukum. Di antaranya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan:
“ Daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari Ulama ”.
Pada ayat (2) ditegaskan:
“Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi  memberikan  pertimbangan  terhadap  kebijakan  daerah, termasuk  bidang  pemerintahan,  pembangunan  dan  kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang islami”.
Otoritas  MPU  Aceh  semakin  kuat  dengan  lahirnya  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Dengan demikian MPU menjadi mitra  sejajar  Pemerintah  Aceh  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan,  khususnya  peningkatan  syariat  Islam. 6 Regulasi  tersebut memberikan  kewenangan  luas  bagi  MPU  berupa  penasihat  dalam  setiap
5 Di luar Aceh, DPRA disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
6 https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil, diakses 28 Juli 2019.
kebijakan  Pemerintah  Aceh.  Selain  itu,  MPU  berwenang  mengeluarkan  fatwa terkait  sosial  keagamaan  di  Aceh,  termasuk  memberikan  keterangan  ketika munculnya aliran menyimpang dalam masyarakat.
Terkait  munculnya  Gerakan  Fajar  Nusantara  (Gafatar)  Aceh  yang diyakini  telah  menyebarkan  aliran  sesat,  MPU  Aceh  telah  melakukan  kajian mendalam. Tim pengkajian merumuskan beberapa unsur pidana yang dilakukan oleh kelompok Gafatar, seperti:
1. tidak wajib salat lima waktu;
2. tidak wajib puasa Ramadan;
3. hanya wajib salat malam;
4. meyakini Ahmad Musadeq sebagai nabi;
5. ajaran  Gafatar  merupakan  metamorfosis  dari Millata  Abraham yang telah difatwakan sesat oleh MPU Aceh dan MUI.
MPU  Aceh  menilai  keyakinan  dan  ajaran  yang  dikembangkan  oleh Gafatar termasuk perbuatan pidana, dalam bahasa agama disebut jarimah. Untuk mengklaim suatu kelompok dapat dilabel sesat tidak mesti mengajarkan ajaran sesat  secara  menyeluruh,  tetapi  satu  poin  yang  diajarkan  mengandung  unsur kesesatan  maka  sudah  dapat  divonis  suatu  kelompok  tergolong  sesat.  Dengan demikian,  Gafatar  telah  menodai  agama  Islam,  sebab  mengikuti  gerakan  salat yang  biasanya  dipraktikan  muslim,  dan  menyatakan  Nabi  Muhammad  bukan nabi  terakhir.    Sedangkan  menodai  dan  meniru  ibadah  suatu  agama  resmi  di Indonesia merupakan tindakan melanggar hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 156a KUHP:
"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa  dengan  sengaja  di  muka  umum  mengeluarkan  perasaan  atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia."
MPU  Aceh  mendeskripsikan  adanya  unsur  jinayah  dalam  perbuatan kelompok  Gafatar,  sehingga  menjadi  alasan  bagi  MPU  Aceh  untuk mengeluarkan  fatwa  sesat  menyesatkan  terhadap  aliran  Gafatar,  seperti
disebutkan dalam Fatwa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), yaitu:
1. Ajaran (pemahaman, pemikiran, keyakinan dan pengamalan) Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) adalah metamorfosis dari Millata Abraham dan al-Qiyadah al-Islamiyah;
2. Gafatar adalah sesat menyesatkan;
3. Setiap pengikut ajaran Gafatar adalah murtad;
4. Sikap simpatisan terhadap Gafatar adalah perbuatan mungkar;
5. Setiap pengurus, pengikut dan simpatisan Gafatar yang tidak bertaubat agar ditindak dan dikenakan hukuman seberat-beratnya.
Kelima  poin  yang  disebutkan  dalam  fatwa  MPU  merupakan  unsur jinayah  dan  penetapan  status  hukum  terhadap  aliran  yang  dikembangkan  oleh Gafatar,  yaitu  sesat  menyesatkan  dan  mereka  harus  diberi  hukuman  seberat- beratnya.  Bila  merujuk  pada  ketentuan  Islam,  setiap  perbuatan  sesat  haram dilakukan, dan sanksi terberat bagi orang yang menyebarkan aliran sesat adalah hukuman mati, sebab pelakunya dianggap murtad.

## 2. Putusan Pengadilan
Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Aceh berkantor di Desa Lamgapang, Kecamatan  Krueng  Barona  Jaya,  Kabupaten  Aceh  Besar  sejak  2014.  Pada  7 Januari  2015  masyarakat  setempat  mendatangi  dan  menghentikan  aktifitas Gafatar  karena  diduga  menyebarkan  aliran  sesat.  16  (enam  belas)  orang pengurus  dan  anggota  Gafatar  dibawa  ke  kantor  Polisi  Resor  Kota  (Polresta) Banda Aceh untuk diamankan dan dimintai keterangan.
Pada tanggal 15 Juni 2015, Pengadilan Negeri Banda Aceh memutuskan perkara Gafatar dengan  Nomor 85/Pid.B/2015/Pn-Bna. Majelis  hakim menilai tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  dari  Kejaksaan  Negeri  (Kejari)  Banda Aceh telah sesuai prosedur hukum, dan ada unsur-unsur pidana dalam perbuatan penyebaran aliran Gafatar. Oleh karena itu, majelis hakim menguatkan tuntutan jaksa terhadap Gafatar, dengan delik hukum seperti disebutkan dalam Pasal 156a huruf a, yaitu:
a. Barang siapa;
b. Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan  atau melakukan perbuatan  yang  pada pokoknya bersifat  permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
Majelis  hakim  memutuskan  bahwa  tindakan  kelompok  Gafatar  adalah penodaan  terhadap  agama  Islam,  khususnya  masyarakat  Islam  di  Aceh  yang meyakini  hanya  Nabi  Muhammad  sebagai  nabi  terakhir.  Sedangkan  Gafatar meyakini Ahmad Mushadeq sebagai nabi terakhir. Selain itu, perbuatan Gafatar yang tergolong unsur pidana adalah menganggap tugas Nabi Muhammad telah berakhir sejak 1400 H, sekarang Allah mengutus Ahmad Musadeq sebagai nabi. Kelompok Gafatar meyakini aliran yang mereka kembangkan merupakan agama yang  diturunkan  Allah,  dengan  menjadikan  Al-Quran  sebagai  dalil  kebenaran ajarannya.
Majelis  hakim  merumuskan  unsur-unsur  pidana  yang  dilakukan kelompok Gafatar, yaitu:
1. Gafatar  mengajarkan  ajaran  al-qiyadah  al-islamiyah  dan  aliran Millata  Abraham  melalui  ceramah  yang  kemudian  menimbulkan penolakan dari masyarakat muslim. Penyebaran itu dikualifikasikan sebagai perbuatan kesengajaan sadar akan kemungkinan, atau dalam istilah hukum disebut dolus evantualis ;
2. Gafatar memperkenalkan Ahmad Musadeq yang menamakan dirinya Rasul  al-Masih  al-Maw’ud sebagai  nabi  terakhir  yang  berasal  dari Indonesia;
3. Dua kalimat syahadat: asyhadu an lā ilāha illallāh wa asyhadu anna muhammadan  rasūllulāh diganti  dengan  syahadat  baru  yang berbunyi: asyhadu an lā ilāha illallāh wa asyhadu anna al-masīh al- maw'ūda rasūlullāh;
4. Bila  seseorang  melakukan  ibadah  tanpa  mengikuti  Rasul  setelah Muhammad,  yaitu al-Masih  al-Maw’ud ,  maka  tidak  akan  diterima ibadahnya;
5. Untuk  menjadi  saksi  bahwa al-Masih al-Maw’ud sebagai  rasul
Allah,  maka  mukmin  harus  berani  mempertanggungjawabkan kepada manusia, bahwa  dia sebagai  saksi  tentang kedududukan al- Masih al-Maw’ud sebagai  rasul  Allah  di  abad  ini,  seperti  yang dinubuwatkan  oleh  Al-Qur`an  dan  hadis  Nabi  Muhammad  tentang al-masih yang akan datang setelah periode Muhammad Rasulullah;
6. Tugas Nabi Muhammad telah berakhir sejak 1400 H, sekarang Allah mengutus Ahmad Musadeq sebagai nabi;
7. Pengikut  Gafatar  hanya  melakukan  salat  malam  yang  gerakannya persis sama dengan gerakan salat yang dilakukan oleh umat Islam;
8. Gafatar  menjadikan  Al-Qur’an  sebagai  dalil  untuk  menguatkan bahwa aliran Gafatar merupakan agama yang diturunkan oleh Allah melalui nabi, yang disebut Ahmad Musadeq;
9. Gafatar  mengusung  teologi  pluralis-sinkretis  yang  membahayakan akidah Islam;
10. Gafatar  sebagai  penganut  jalan  kebenaran  atau  Millah  Abraham sebagai jalan hidup para pembawa risalah Tuhan Yang Maha Esa;
11. Mesias  satu-satunya  pembimbing  sekaligus  pengarah  dalam menjalankan visi misi tegaknya sistem Tuhan Yang Maha Esa;
12. Wanita muslimah boleh menikah dengan laki-laki Nasrani;
13. Salat lima waktu tidak wajib, karena sekarang sudah kembali menjadi periode  Mekkah  karena  tidak  berlakunya  hukum  Islam  (Al-Qur`an dan al-Hadis).
Keterangan yang diuraikan oleh majelis hakim merupakan bagian kecil dari penyimpangan dan unsur pidana yang dilakukan oleh Gafatar. Unsur pidana di  atas berdasarkan, alat  bukti, keterangan saksi,  baik  saksi  ahli ataupun saksi yang  selanjutnya  ditingkatkan  menjadi  tersangka.  Unsur  pidana  tersebut memiliki bukti otentik sehingga melahirkan keputusan bahwa Gafatar terbukti melakukan penodaan agama Islam.
Pada  15  Juni  2015  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh mengadili  perkara  Gafatar  atas  pertimbangan  Pasal  156a  huruf  a  KUHP, Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  dan undang-undang berkaitan, selanjutnya menetapkan putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN-Bna, yaitu;
1. Menyatakan terdakwa T. Abdul Fatah bin T. Muhammad Thaib telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana penodaan terhadap agama Islam;
2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  oleh  karena  itu  dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  oleh  terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan  barang-barang  bukti  berupa  1  (satu)  unit  smartphone blackberry  dakota  9900,  warna  putih,  1  (satu)  buah  buku  yang berjudul  profil  singkat  Organisasi  Kemasyarakatan  Gerakan  Fajar Nusantara  (Gafatar)  dari  Dewan  Pimpinan  Pusat  Gerakan  Fajar Nusantara  (Gafatar),  1  (satu)  rangkap  laporan  kerja  tahunan struktural  Dewan  Pimpinan  Kabupaten  Gerakan  Fajar  Nusantara Banda Aceh (DPK Gafatar 02) periode 2014, 1 (satu) buah pamplet yang bertuliskan Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Fajar Nusantara Nanggroe Aceh Darussalam (DPD Gafatar NAD), dimusnahkan;
6. Membebankan terdakwa untuk  membayar biaya  perkara sebesar rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
T.  Abdul  Fatah  bin  T.  Muhammad  Thaib  merupakan  ketua  Dewan
Pimpinan  Daerah  (DPD)  Gafatar  Aceh,  karena  memiliki  peran  besar  dalam penyebaran  aliran  Gafatar  maka  majelis  hakim  menetapkan  hukuman  empat tahun  penjara.  Vonis  hukuman  tersebut  lebih  berat  dibandingkan  pengurus Gafatar lainnya, yang hanya divonis tiga tahun penjara. Pada hari yang sama, 15
Juni  2015  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh  mengadili  dengan putusan Nomor 85/Pid.B/2015/Pn-Bna, yaitu;
1. Menyatakan  terdakwa  Ridha  Hidayat  Bin  Edi  Safran  terbukti  secara sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  penodaan terhadap agama Islam;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan  lamanya  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah dijalani  oleh  terdakwa  dikurangi  seluruhnya  dari  pidana  yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan  barang  bukti  berupa:  1  (satu)  unit  laptop  merek  HP  14 warna abu-abu, dimusnahkan;
6. Membebankan  terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). 7
Majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh juga memutuskan perkara Gafatar  dengan  Nomor  81/Pid.B/2015/PN-Bna  terdakwa  M  Althat  Mauliyul Islam  bin  Fuad  Mardatillah  yang  divonis  tiga  tahun  penjara.  Putusan  Nomor 82/Pid.B/2015/PN-Bna dengan terdakwa Musliadi bin Muhammad yang divonis tiga tahun penjara. Selanjutnya putusan Nomor 84/Pid.B/2015/PN-Bna dengan terdakwa  Ayu  Ariestyana  binti  Arifin  Ardaeng  dihukum  tiga  tahun  penjara. Terkahir  putusan  Nomor  83/Pid.B/2015/PN-Bna    yang  terdakwanya  Fuadi Mardhatillah bin Suhaimi divonis tiga tahun penjara.
Penjabaran  di  atas  menggambarkan  hukuman  yang  ditetapkan    pada pengurus Gafatar tidak sama antara ketua tingkat provinsi dengan bawahannya. Sanksi penjara tersebut dikurangi masa tahanan selama mengikuti persidangan. Dalam pandangan majelis hakim, terdakwa bersikap sopan dan tetap hadir setiap persidangan sehingga menjadi alasan pemotongan masa tahanan. Tetapi putusan
7 Dokumen Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.
tiga  tahun  penjara  tidak  sesuai  dengan  keinginan  dan  tuntutan  jaksa  yang menghendaki seluruh pengurus Gafatar dihukum empat tahun penjara.
Tampaknya  putusan  hakim  tersebut  tidak  menjadikan  Fatwa  Nomor  1 Tahun 2015  tentang Gerakan  Fajar Nusantara (Gafatar) sebagai  pertimbangan utama, seperti disebutkan dalam poin (5) yaitu;
“Setiap pengurus, pengikut dan simpatisan Gafatar yang tidak bertaubat agar ditindak dan dikenakan hukuman seberat-beratnya.”
Dalam  KUHP,  hukuman  terberat  adalah  penjara  selama  lima  tahun. Namun dalam kasus Gafatar tidak satu orang pun divonis hukuman penjara lima tahun.  Realita  tersebut  menggambarkan  terpidana  penodaan  agama  yang dilakukan  Gafatar  belum  dihukum  sebarat-beratnya.  Padahal  perbuatan  yang dilakukan  kelompok  Gafatar  termasuk  pemecah  belah  persatuan,  bahkan tergolong sebagai gerakan yang mengganggu ketertiban umum dan merusakkan akidah umat Islam di Aceh.

## C. Penegakan Hukum terhadap Penyebar Aliran Gafatar
Keberhasilan  penegakan  hukum  dapat  dilihat  dari  kinerja  aparatur penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, hakim, pengacara, dan khusus di Aceh  ada Wilayatul  Hisbah (WH). 8 Kasus  penodaan  agama  atau  aliran  sesat banyak  terjadi  di  Aceh.  Tahun  2011  MPU  Aceh  mengeluarkan  fatwa  sesat terhadap kelompok Millata Abraham. Fatwa tersebut menjadi landasan penegak hukum  untuk  menangkap  seluruh  pengikut  Millata  Abraham,  namun  mereka hanya  disyahadatkan,  tidak  diproses  hukum.  Tahun  2015,  penegak  hukum melakukan  proses  hukum  terhadap  enam  orang  pengurus  Gafatar  Aceh,  yang diyakini menyebarkan aliran sesat.
Majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh memutuskan empat tahun penjara pada Ketua Gafatar Aceh, yaitu T. Abdul Fatah. Selanjutnya Muhammad Althaf Mauliyul Islam, Musliadi, Fuadi Mardhatillah, Ayu Ariestiana dan Ridha Hidayat. Kelima mereka adalah pengurus Gafatar yang masing-masing divonis
8 Polisi syariat yang menangani perkara pelanggaran syariat Islam di Aceh.
tiga  tahun  penjara.  Selebihnya  merupakan  simpatisan  Gafatar  yang  tidak diproses hukum, tetapi disyahadatkan dan mengikuti pembinaan. Jaksa menuntut enam  orang  terdakwa  penyebaran  aliran  Gafatar  dihukum  lima  tahun  penjara, namun majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh memutuskan empat dan tiga tahun penjara. 9
Penjabaran di atas mengindikasikan adanya kesenjangan antara penegak hukum,  terlihat  dari  tidak  samanya  persepsi  jaksa  dengan  hakim  dalam  hal keinginan  hukuman  bagi  pengurus  Gafatar.  Ketimpangan  ini  menandakan kinerja penegak hukum belum maksimal, baik dalam perkara penyebaran aliran sesat dan tindak pidana lainnya.
Menurut  Trisno  Raharjo 10 sistem  penegakan  hukum  di  Indonesia mengalami  penurunan  yang  semestinya  tegak  secara  maksimal.  Bukan  hanya sistem,  tetapi  kinerja  elemen  penegak  hukum  juga  semakin  lemah,  serta munculnya  aturan  baru  yang  terkesan  melemahkan  aparatur  penegak  hukum. Muhibbuththabari mengatakan, penegakan hukum di Aceh belum efektif, baik perbuatan  pidana  umum  ataupun  pelanggaran  syariat  Islam.  terkait  Gafatar Aceh, jaksa dan hakim belum sepakat dalam menetapkan jumlah masa kurungan. Hal ini terbukti dari putusan hakim yang tidak memberikan hukuman maksimal bagi pengurus Gafatar. 11
Pendapat senada dikemukakan oleh Damanhuri, bahwa aparat penegak hukum tidak sama argumentasi saat proses hukum terhadap aliran sesat, padahal jenis pidana yang dilakukan terdakwa memiliki kesamaan. Bahkan masih terjadi pro  kontra  dalam  masyarakat  karena  sanksi  hukum  yang  diputuskan  hakim berbeda-beda. 12
9 https://news.okezone.com/read/2015/06/15/340/1165742/enam-pengurus-gafatar- divonis-3-hingga-4-tahun-penjara
10 Ketua  Forum  Dekan  Fakultas  Hukum  Perguruan  Tinggi  Muhammadiyah  se- Indonesia.
11 Wawancara dengan Muhibbuththabari, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, 22 September 2020.
12 Wawancara dengan Damanhuri, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, 22 September 2020.
Tampaknya dalam pandangan ulama Aceh setiap orang yang menyebar aliran  sesat  harus  diberikan  hukuman  yang  sama,  posisi  dalam  jabatan keorganisasian tidak menjadi alasan untuk meringankan hukuman, sebab setiap organsasi akan berjalan dengan keterlibatan semua anggotanya. Artinya setiap program yang dijalankan oleh Gafatar tentu semua pengurus saling terlibat dan membantu, termasuk dalam penyebaran aliran sesat. Keterangan ulama tersebut mendeskripsikan  bahwa  hukuman  yang  divonis  oleh  pengadilan  terhadap kelompok Gafatar Aceh belum efektif dan maksimal.
Terkait hukuman yang efektif terhadap kelompok Gafatar, ulama Aceh menginginkan  penyebar  dan  pengikut  aliran  sesat  seperti  Gafatar  dihukuman mati, sesuai perintah Al-Quran dan hadis. Alasan keharusan dihukum mati sebab Gafatar telah merusak akidah Islam dan syariat. Orang dengan sengaja merusak tatanan  ajaran  Islam  maka  dianggap  musuh  yang  harus  dicegah  dengan berpedoaman pada ajaran Islam. 13
Pendapat  yang  sama  dikemukakan  oleh  Daud  Hasbi,  bahwa  tidak  ada pilihan lain bagi kelompok penyebar aliran sesat Gafatar selain hukuman mati. Pemangku  kepentingan  seperti  eksekutif  dan  legeslatif  mesti  menggali  aturan fikih terkait sanksi orang murtad, kemudian dirumuskan sebagai hukum positif di  Aceh.  Konsep  yang  sesuai  syariat  Islam  tidak  serta  merta  orang  murtad dihukum mati, tetapi harus melalui proses sebagaimana digariskan Islam, seperti diberi  waktu  untuk  bertaubat,  selanjutnya  dihukum  mati  bila  tidak  terbukti bertaubat. 14
Hukum  pidana  Islam  harus  menjadi  prioritas  di  Aceh,  khususnya perkara-perkara  yang  menyangkut  eksistensi  agama  dan  perlindungan  akidah Islam. Siapa pun yang merusak sendi agama Islam dan menyebarkan aliran sesat wajib dihukum mati. 15 Hukuman yang efektif bagi pengikut aliran sesat adalah
13 Wawancara dengan Bustami Usman, anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, 22 September 2020.
14 Wawancara dengan Daud Hasbi, anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, 22 September 2020.
15 Wawancara dengan Damanhuri, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, 22 September 2020.
hudud ,  sebagai  hukuman  tertinggi  dalam  syariat  Islam.  Pemberlakuan hudud disebabkan  mereka  mengingkari  rukun  Islam  dan  rukun  iman,  serta  normatif yang muktabarah . 16
Keterangan  yang  penulis  rangkum  dari  pendapat  ulama  Aceh mengurucut  pada  satu  persepsi  yang  sama,  yaitu  hukuman  mati  bagi  orang murtad dan penyebar aliran sesat. Sanksi tersebut merupakan perintah Al-Quran dan  hadis  yang  wajib  ditaati.  Dengan  demikian  sanksi  yang  efektif  bagi kelompok Gafatar adalah hukuman mati.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  kajian  di  atas,  dapat  dirumuskan  kesimpulan  bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Gafatar Aceh adalah penodaan terhadap agama Islam, yaitu mengajak muslim untuk mengakui Ahmad Musadeq sebagai nabi  setelah  Nabi  Muhammad.  Selain  itu,  ulama  Aceh  menilai  penegakan hukum terhadap kelompok Gafatar belum efektif. Bahkan menurut ulama Aceh, hukuman  yang  sepatutnya  diberikan  bagi  penyebar  aliran  Gafatar  yaitu hukuman mati, sesuai dengan Al-Quran dan hadis.

## Daftar Pustaka
Hermansyah, Aliran  Sesat  di  Aceh  Dulu  dan  Sekarang ,  Banda  Aceh:  PeNA, 2018.
Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam , (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1967.
Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi, al-Majm` Syarah al-Muhazzab , (Beirut: Dar al-Fikr, tt.
Abu  Abdillah  Muḥammad  bin  Ismail  al-Bukhari, Ṣhahīh  al-Bukhari ,  (Beirut: Dar al- Fikr, 1981.
https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil. https://news.okezone.com/read/2015/06/15/340/1165742/enam-pengurus- gafatar-divonis-3-hingga-4-tahun-penjara Dokumen Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. Wawancara dengan Muhibbuththabari, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, 22 September 2020.
16 Wawancara dengan Bustami Usman, anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, 22 September 2020.
Wawancara  dengan  Damanhuri,  Ketua  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  Kota Banda Aceh, 22 September 2020.
Wawancara dengan Bustami Usman, anggota Majelis Permusyawaratan Ulama
Kota Banda Aceh, 22 September 2020.
Wawancara  dengan  Daud  Hasbi,  anggota  Majelis  Permusyawaratan  Ulama Aceh, 22 September 2020.
Wawancara  dengan  Damanhuri,  Ketua  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  Kota
Banda Aceh, 22 September 2020.
Wawancara dengan Bustami Usman, anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, 22 September 2020