## KELAYAKAN POTENSI DAERAH DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN INVESTASI DI JAWA TENGAH
(Elegibility Of District Potency  In Supporting  Invesment Evelopment In Jawa Tengah)

## Soebandriyo, Slamet Santoso, Hendro Saptono
Balitbang Prov. Jateng – UNDIP Semarang

## ABSTRACT
Research target : Analysing factors of determinant of dimension elegibility punish, phenomenon  of  handling  of  invesment  management  seen  from  aspect  yuridis,  giving recommend  to  Local  Government  Prov.  Jateng  in  development  of  invesment  potency, descriptive  approach  qualitative,  with  conclusion  :  1.Kelayakan  district  potency  from aspect  of  regulasi  invesment  : Komitmen Elite,  private sector support, socialize, regulasi, prasarana and medium, readiness of institute, licensing amenity, ketersediaan of industrial area farm, labour with fee reached. Less be inwrought in promotion and cooperation, Some arrangement  of  invesment  area  still  be  unfavourable,  support  of  regulasi  Invesment  have Whether  applying  punish  contract  not  yet  optimal,  handling  of  collision  and Related/Relevant gift sanksi  good enough invesment, 2.Kelayakan regulasi of supporter of investasi:Regulasi ketenagakerjaan expressed [by] have supported, Regulasi Kewenangan expressed not yet supported, 3.Kajian invesment contract : Understanding of characteristic contract  invesment  still  wear  away,  Legal  fundament  contract,  related/relevant  especially with  procedure  or  execution  step  contract  not  yet  there  [is],  Preparation  contract invesment better be [done/conducted] to use or as according to step contract invesment Keyword : Invesment, punish, contract

## PENDAHULUAN
Salah  satu  aspek  sumber-sumber pendapatan  dan  pembiayaan  daerah  yang dipandang prospektif adalah kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal. Aktivitas penanaman modal di daerah, baik yang sedang berlangsung maupun penanaman baru, sangat diharapkan menjadi  penopang  utama  pendapatan, pertumbuhan  dan  pembangunan  ekonomi daerah (Murtir Jeddawi, 2005 : 8)
Dalam  kaitan  itulah,  salah  satu instrumen  utama  yang  harus  disiapkan daerah dalam pelaksanaan fungsi mengatur dalam  mendorong  penanaman  modal adalah  pembuatan  peraturan  daerah  dan keputusan  kepala  daerah  yang  berkaitan baik  langsung  maupun  tidak  langsung
dengan penanaman modal. Fungsi mengatur dimaksud didasarkan pada adanya  wewenang  yang  diperoleh  dari pemerintah.  Sebagaimana  pada  Pasal  69 Undang-Undang  Otonomo  Daerah,  bahwa kepala daerah menetapkan peraturan daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan penjabaran  lebih  lanjut  dari  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi (Murtir  Jeddawi,  2005  :  8).  Berdasarkan argumentasi tersebut, maka dalam penelitian  ini  hanya  akan  ditekankan pengkajian  kelayakan  investasi  dari  sisi pengaturan atau regulasi. Dimensi regulasi yang “layak” sangat menentukan keberhasilan  investasi.  Beberapa  aspek
yang  terkait  dengan  kelayakan  potensi investasi  dari  dimensi  hukum  antara  lain adalah:  a)  kepastian  prosedur  investasi (perijinan),  b)  kepastian  modal  yang diinvestasikan, c) kepastian kontribusi atau kompensasi,  d)  kepastian  perburuhan  dan keimigrasian,  e)  kepastian  stakeholders penentu  investasi,  f)  kepastian  persaingan usaha  yang  sehat,  g)  kewajiban  peduli lingkungan, h) standar pengukuran kemampuan investor, i) kepastian kepabeanan,  j)  kejelasan  pajak  dan retribusi,  k)  kejelasan  kewenangan  atau urusan,  l)  kualitas  dukungan  lembaga  dan sumber  daya  manusia,  m)  kepastian  dan jaminan keamanan.Aspek kelayakan potensi  investasi  dilihat  dari  dimensi regulasi  ini  akan  dieksplorasi  dalam penelitian  ini  untuk  selanjutnya  akan digunakan  dalam  perumusan  berbagai strategi  yang  akan  diaplikasikan  untuk pengembangan penanaman modal.
Tujuan penelitian ini: Menganalisis faktor-faktor  penentu  kelayakan  dimensi hukum dalam penyelenggaraan investasi di daerah, Menganalisis fenomena penanganan penyelenggaraan investasi dilihat  dari  aspek  yuridis,  Memberikan rekomendasi  kepada  Pemerintah  Provinsi Jawa  Tengah  dalam  merumuskan  strategi peningkatan  kelayakan  dimensi  hukum dalam  pengembangan  potensi  investasi  di daerah.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.  Populasi  penelitian  ini  adalah Dinas/Instansi/Lembaga  tingkat  Provinsi Jawa  Tengah  yang  membidangi  investasi dan 35 Kabupaten/Kota. Sampel penelitian ini  sebanyak  9  Kabupaten/Kota  di  Jawa Tengah  yang  diambil  secara purposive . Informan  dalam  penelitian  ini  adalah petugas  dari  BPM  Daerah  Provinsi  dan Kab/Kota,  Biro  Hukum  Provinsi  dan
Bagian Hukum Kab/Kota,
Biro
Perekonomian Provinsi dan Bagian
Perekonomian  Kab/Kota,  Kadin  Provinsi dan Kab/Kota, Bappeda Provinsi dan Kab./ Kota, Instansi
Pelayanan Perijinan Investasi/Unit  Pelayanan  Terpadu  Kab./ Kota,  investor,  dan  Tokoh  masyarakat. Penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik  analisis  penelitian  yang  diuraikan sebagai berikut: 1.Analisis yang digunakan untuk  merumuskan  faktor-faktor  penentu kelayakan dimensi hukum dalam penyelenggaraan investasi di daerah analisis  domain,  analisis  penanganan secara  yuridis,  3.  Analisis      lingkungan strategis,  khususnya  metode  dua  faktor (faktor pendukung dan penghambat).

## HASIL DAN PEMBAHASAN A. KELAYAKAN POTENSI DAERAH DARI ASPEK REGULASI
INVESTASI
1. Pemahaman dan Aplikasi Pengertian Investasi Dalam rangka untuk mengembangkan  investasi  pada  daerah lokasi    penelitian,  dimana  instansi  terkait yang menangani investasi telah memberikan penjelasan mengenai
pemahaman tentang investasi adalah mencari  keuntungan  dan  kesejahteraan rakyat  serta    upaya  untuk  memberikan peluang  bagi  para  penanam  modal  untuk melakukan  usaha  ekonomi  produktif  di daerah  guna  meningkatkan  perekonomian daerah,  dan  Pemerintah  Daerah  lokasi penelitian dengan aplikasi yang digunakan: a) Mengadakan promosi dengan mengikuti pameran  produk  unggulan  daerah,  b) Upaya kemudahan sistem perijinan melaui unit  pelayanan  terpadu,  c)  Perbaikan infrastruktur yang menunjang serta keamanan dan kenyamanan lingkungan, d) Analisis  potensi  daerah  dan  menetapkan etalase  investasi,  e)  Pembentukan  Badan Usaha  Milik  Daerah  untuk  membantu proses pengembangan investasi di daerah.

## 2. Pendorong dan Penghambat Pengembangan Investasi
Untuk mengembangkan investasi di daerah  lokasi  penelitian  telah  banyak dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  yang meliputi beberapa faktor, sedangkan untuk faktor  pendorong  investasi  meliputi:  Iklim investasi  yang  kondusif,  Ketersediaan infrastruktur, Ketersediaan kawasan industri, Adanya political  will ,  Adanya kesamaan mindset antara  sektor  swasta dengan birokrasi, Adanya dukungan undang-undang, Adanya kelembagaan yang  kuat.  Selain  faktor  pendorong terdapat  juga  faktor-faktor  penghambat yang  meliputi:  a)  Regulasi  (Perpres, Perda),  b)  Perijinan,  c)  Insentif,  d) Kondusifitas/kepastian  hukum,  e)  Sarana dan  prasarana,  f)  Belum  terpadunya kegiatan  promosi  investasi,  g)  Belum optimalnya  kerja  sama  pengembangan investasi,  h)  Belum  memadainya  sarana pendukung  kegiatan,  investasi,  i)  Belum diserahkannya  perijinan  investasi  kepada daerah.

## 3. Pengaturan Bidang Investasi
Untuk mengembangkan investasi di daerah  terutama  didaerah  lima  SKPD Provinsi Jateng lokasi penelitian Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah sampai  saat  ini  sudah  memiliki  ketentuan atau peraturan mengenai proporsi penanaman  modal  antara  Pemerintah Daerah  dengan  Investor  terkait  dengan pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk daerah Kabupaten/Kota  lokasi  penelitian  telah banyak  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah untuk  pengembangan  investasi,  terutama untuk  proporsi  penanaman  modal  belum ada pengaturan proporsi penanaman modal,
4. Dukungan dan Benturan Regulasi
Investasi
Untuk mengembangkan investasi di daerah  terutama  untuk  daerah  lokasi penelitian telah banyak dilakukan pengaturan-pengaturan untuk pengem- bangan  investasi  oleh  Pemerintah  Daerah, untuk  itu  dukungan  regulasi  yang  telah dilakukan  meliputi:  Melaksanakan  semua regulasi terkait secara konsisten, Melakukan  sinkronisasi  dan  harmonisasi regulasi  sebelum  melaksanakan  tugas. Sedangkan benturan regulasi meliputi: Ada regulasi  yang  belum  dijabarkan  secara operasional,  Ada  ego  antar  instansi/sektor dalam penanganan perijinan/ rekomendasi.

## 5. Penerapan Hukum Kontrak Investasi
Untuk  pengembangan  investasi  di daerah  terutama  daerah  lokasi  penelitian telah  banyak  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah  menyangkut  penerapan  hukum kontrak  investasi  dalam  pemanfaatan  aset Pemerintah  Daerah  yang  telah  dikerja- samakan  dengan  investor  menurut  Lokasi Penelitian,  untuk  potensi  aset  daerah melipti  :  Tanah,  bangunan,  prasarana  dan sarana,  dokumen  kerjasama  meliputi  : Memmorandum  of  Understanding  (MoU) , Kontrak  Kerjasama.  Contoh  aset  yang dikerjasamakan  meliputi:  Pembangunan dan  pengelolaan  pasar,  Pembangunan  dan pengelolaan taman ria.

## 6. Substansi dan Efektivitas Sanksi Pelanggaran Peraturan Investasi
Untuk  pengembangan  investasi  di daerah  terutama  didaerah  lokasi  penelitian telah  banyak  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah terutama untuk penanganan pelanggaran  dan  sanksi  regulasi  investasi, Pemerintah Daerah telah melakukan penanganan  pelanggaran  investasi  yang meliputi : Diselesaikan menggunakan jalur litigasi (peradilan), misalnya lewat Pengadilan Negeri atau PTUN Diselesaikan melalui jalur non litigasi (non peradilan),  sedangkan  jenis  sanksi  yang
telah dilaksanakan oleh Pemerintah daerah meliputi  :  Peringatan  tertulis  sampai dengan  pencabutan  ijin  usaha/operasional disesuaikan  dengan  pelanggaran  yang dilakukan

## B. KELAYAKAN REGULASI PENDUKUNG INVESTASI
1. Regulasi Pusat
a. Kelayakan Regulasi Ketenagakerjaan
Banyak  regulasi  ketenagakerjaan yang  diperhatikan  pada  penyelenggaraan hubungan industrial dalam kerangka investasi,  misalnya  tentang  tenaga  kerja asing,
pengupahan, pengawasan,
pemutusan hubungan kerja, dan sebagainya.  Salah  satu  regulasi  yang banyak  disoroti  adalah  terkait  dengan pengupahan. Pada umumnya lokasi penelitian  telah  melaksanakan  regulasi pengaturan  pengupahan  dengan  baik, menggunakan  tahapan  evaluasi  periodik untuk  menentukan  Kebutuhan  Hidup Layak  (KHL),  kemudian  melaksanakan kooordinasi  dalam  Dewan  Pengupahan Daerah  yang  bersifat  lintas  pemangku kepentingan,  hingga  ditentukannya  upah minimum  untuk  setiap  Kabupaten/Kota. Pada  sisi  lain  hampir  semua  daerah  lokasi penelitian  telah  membina  suasa  hubungan industrial yang kondusif melalui mekanisme  Tri  Partit  antara  Pemerintah, Pengusaha (APINDO), dan Pekerja (SPSI).
b. Kelayakan Regulasi Keimigrasian Pada  umumnya,  semua  lokasi penelitian,  Pemerintah  Daerah-nya  tidak memiliki bentuk kerjasama khusus tentang keimigrasian  dengan  Dijten  Imigrasi, terkait  dengan  tenaga  kerja  Indonesia  dan tenaga  kerja  asing  yang  melakukan mobilitas antar negara. Hubungan ketenagakerjaan  terkait  dengan  tenaga kerja  Indonesia  dan  tenaga  kerja  asing langsung  ditangani  oleh  pekerja  yang bersangkutan  atau  oleh  Perusahaan  Jasa
Tenaga  Kerja  Indonesia  (PJTKI)  dengan Ditjen Imigrasi.
c. Kelayakan Regulasi Kepabeanan Dalam rangka pengembangan ekonomi  daerah  perlu  diikuti  dengan masuknya penanaman modal, baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri.
Biasanya  PMA  dan  PMDN  kaya  akan penggunaan  teknologi,  peralatan,  dan prasarana sarana yang lain, yang terkadang harus  melalui  lalu  lintas  pengiriman  antar negara  yang  melalui  pengawasan  Ditjen Bea  dan  Cukai.  Menghadapi  kondisi demikian tentunya harus diciptakan hubungan  kerjasama  yang  kondusif  antara Pemerintah  Daerah  dengan  Ditjen  Bea Cukai, terutama dengan pemberian berbagai  kemudahan  bagi  masuk  dan keluarnya  barang  untuk  pengembangan investasi di daerah.
c. Kelayakan Regulasi Perpajakan
Pada  pengembangan  investasi  di beberapa  daerah,  diketahui  bahwa  pada umumnya  Pemerintah  Daerah  tidak  berani untuk  menggunakan  instrumen  pajak    dan retribusi daerah ini untuk memicu pengembangan  investasi;  misalnya  dengan pemberian pembebasan pajak tahun pertama,  ataupun  insentif  lainnya  bagi investor  yang  berkinerja  tinggi.  Namun, ada  beberapa  lokasi  yang  memiliki  cara pandang progresif dalam melihat instrumen  pajak  dan  retribusi  daerah  ini, yaitu  tidak  semata  atau  hanya  melihatnya sebagai intstrumen pendapatan, tetapi lebih melihatnya dalam kerangka jangka panjang dan  berdampak  sebaran  yang  luas  bagi tumbuhnya perekonomian lokal, penyerapan  tenaga  kerja,  peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
d. Kelayakan Regulasi Lingkungan

## Hidup
Pada  umumnya,  setiap  daerah lokasi  penelitian  telah  menjadikan  aspek lingkungan  hidup  dan  tata  ruang  beserta pengaturannya  sebagai  persyaratan  dalam
pengembangan investasi. Misalnya mewajibkan  investor  untuk  menanamkan investasi  melalui  pembangunan  fisik  pada kawasan atau lahan yang telah direncanakan  untuk  kawasan  investasi, atau  mewajibkan  calon  investor  sebelum membangun secara fisik  melakukan kajian AMDAL untuk menilai kelayakan investasi  dari  berbagai  aspek,  serta  ada yang  mewajibkan  setiap  investor  yang melakukan pembuangan limbah ke lingkungan  untuk  menggunakan  fasilitas IPAL, melampirkan UKL/UPL.
f.  Kelayakan Regulasi Kompensasi Investasi Proporsi kompensasi atau
kontribusi masing-masing pihak ini seharusnya  bisa  dirancang  sejak  dari Jakarta  hingga  masuk  ke  daerah,  sehingga berlaku  transparan  dan  dapat  digunakan sebagai  acuan  bagi  berbagai  pihak  yang terkait  dalam  pengembangan  investasi tersebut.  Pembagian  kompensasi  ini  juga berguna untuk mengukur derajat kemanfaatan  yang  akan  diperoleh  oleh masing-masing pihak terkait dengan investasi  yang  dikembangkan.  Kondisi kevakuman  pengaturan  ini  dirasakan  pada semua  lokasi  penelitian,  yaitu  tidak satupun  daerah  yang  memiliki  bentuk pengaturan tentang besar proporsi kompensasi atau kontribusi masing-masing pihak  dalam  pengembangan  investasui, apalagi  dicantumkan  dalam  dokumen kontrak  investasi.  Hal  ini  tentunya  sangat tidak  mendukung  bagi  pengembangan daerah.
2. Regulasi Daerah
a. Kelayakan Regulasi Kewenangan
Sebagaimana diketahui, semua Kabupaten/Kota lokasi penelitian, demikian  pula  dengan  Provinsi  Jawa Tengah, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.  Dalam  PP  tersebut  jelas ditegaskan bahwa ada beberapa kewenangan  penanaman  modal  yang sangat  strategis  dan  itu  dimiliki  atau dipegang  oleh  Pemerintah,  misalnya: pelayanan penanaman modal terkait dengan  sumber  daya  alam  yang  tidak terbarukan dengan tingkat resiko kerusakan  lingkungan  yang  tinggi;  bidang industri  yang  merupakan  prioritas  tinggi pada  skala  nasional;  terkait  pada  fungsi pemersatu  dan  penghubung  antar  wilayah atau  ruang  lingkupnya  lintas  provinsi; terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional; menggunakan  modal  asing,  yang  berasal dari  pemerintah  negara  lain  berdasarkan perjanjian  antar  negara;  menjadi  urusan Pemerintah menurut undang-undang.

## b. Kelayakan  Regulasi  Prosedur  dan Perijinan
Sejalan  dengan  pengaturan  tentang kewenangan  penanaman  modal,  maka aspek  prosedur  dan  perijinan  seharusnya menjadi  satu  kesatuan  dalam  bentuk standar  pelayanan  minimal  (SPM)  yang diselenggarakan  melalui  pelayanan  yang disajikan  oleh  unit  pelayanan  terpadu (OSS)  penanaman  modal.  Kondisi  yang ditemukan  pada  semua  lokasi  penelitian menunjukan bahwa pada umumnya mekanisme  prosedur  penanaman  modal belum  diikuti  dengan  penetapan  prosedur tahapan  penanganan  penanaman  modal yang baku dan diperkuat dengan peraturan yang memiliki kekuatan hukum.
c. Kelayakan Regulasi Kelembagaan
Adanya  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  khusus  yang  menangani  urusan penanaman  modal  bukan  berarti  adanya kejelasan  penanganan  tupoksi  penanaman modal,  ternyata  penanaman  modal  masih menjadi  wilayah  “abu-abu”  di  lingkungan Kabupaten/Kota  dan  cenderung  bersifat “elitis”.  Artinya,  secara  riil  ternyata banyak  kekaburan  tentang  lembaga  mana,
kapan, dan siapa yang seharusnya menangani  urusan  ini.  Pada  umumnya untuk  menangani  penanaman  modal,
Kabupaten/Kota membentuk Tim Investasi,  yang  antara  lain  beranggotakan: Dinas/Badan Penanaman Modal, Disperindag, Bagian Perekonomian,
Bappeda,  Kadin,  Bagian  Hukum,  OSS, Badan  Lingkungan  Hidup,  Dinas  Teknis Terkait (Sektoral), .
c. Kelayakan Regulasi Komitmen Elit
Pada  sisi  lain,  komitmen  elit  harus dibangun terkait dengan upaya pembentukan  atau  pengembangan  regulasi yang berlaku tentang penanaman modal di daerah, daerah harus pro terhadap investasi. Bila kondisi ini dapat diciptakan maka  diharapkan  setiap  investor  yang masuk  ke  daerah  pasti  akan  memberikan kemanfaatan  yang  besar  bagi  daerah; artinya  keberadaan  komitmen  elit  yang besar  akan  membawa  dampak  positif  bagi kedua  belah  pihak  (elit  daerah  dan investor).Banyak  elit  lokal  pada  beberapa lokasi penelitian yang juga sudah berpandangan dan bertindak dalam pengembangan investasi dengan menggunakan  data,  fakta,  dan  informasi yang  telah  dikemas  dalam  paket  kajian potensi
investasi daerah secara komprehensif.  Hal  ini  sangat  positif, karena  kebijakan  atau  keputusan  yang dibuat  akan  lebih  akurat  sehingga  mampu secara  efektif  pula  digunakan  untuk mengembangkan investasi di daerah.
d. Kelayakan  Regulasi  Sumber  Daya
Manusia Setelah dilakukan penataan kewenangan dan kelembagaan, maka  yang berikutnya harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah penataan personil.  Biasanya  disinilah  yang  menjadi kelemahan,  karena  sangat  sulit  untuk melakukan langkah menciptakan “the right man  on  the  right  place” dalam  birokrasi pemerintah.  Hal  ini  bisa  terjadi  mengingat sulitnya  mempertemukan  aparatur  saat  ini
dengan  kualifikasi  formal  dan  kebutuhan teknis  secara  terpadu;  kondisi  ini  tidak semata  terkait  dengan  kuantitas,  namun juga  terkait  dengan  kualitas  sumber  daya manusia.  Untuk  memenuhi  kebutuhan aparatur  investasi  pada  masa  yang  akan datang,  maka  diperlukan  rekrutmen  dan pengembangan sumber daya manusia yang efektif.  Paling  tidak  aparatur  tersebut memiliki  beberapa  kelebihan  berikut: sangat  memahami  potensi  investasi  lokal, memiliki  jejaring  informasi  dan  promosi pengembangan investasi, memiliki penguasaan  bahasa  asing  yang  bagus, memiliki  pengetahuan  dan  ketrampilan penyusunan kontrak investasi.
e. Kelayakan
Regulasi
Jaminan

## Keamanan
Pengembangan  investasi  di  suatu lokasi  sangat  membutuhkan  kondusifitas pembangunan, terutama stabilitas keamanan dan ketertiban yang mendukung kelangsungan pembangunan ekonomi. Banyak  terjadi  investor  harus  “lari”  atau “takut”  untuk  berinvestasi  karena  adanya gangguan keamanan dan ketertiban tersebut.  Kondisi  ini  tentunya  sangat merugikan bagi pengembangan investasi di daerah  bagi  peningkatan  kemajuan  dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat urusan  pertahanan  keamanan  merupakan urusan  Pusat,  maka  Daerah  mengambil peran  minimal  terkait  dengan  tindakan penanganan dan pengamanan lokasi-lokasi investasi strategis di daerah;
3. Kajian Yuridis Kontrak Investasi
a. Jenis Kontrak
Kerjasama  investasi  antara  Pemda dengan  investor  dalam  pemanfaatan  aset Pemda sampai saat ini hanya diaplikasikan dalam  pengertian  yang  sempit,  yaitu sebagaian besar hanya merupakan kerjasama  sewa  menyewa  dengan  nilai atau  modal  investasi  yang  terbatas, memiliki masa kontrak yang relatif singkat (1  sampai  dengan  5  tahun),  dan  yang
terpenting  Pemda  tidak  menyertakan modal  dalam  kerjasama  investasi  tersebut. Banyak  aset  Pemda  yang  sebenarnya potensial  dan  telah  dikaji  prospeknya namun  hanya  dikerjasamakan  secara  sewa menyewa,  bukan  secara  kontrak  investasi. Kerjasama yang dapat dikategorikan sebagai kontrak investasi memiliki bebeapa  karakteristik,  antara  lain:  berupa BOT ( Build Operate and Transfer ), disertai penyertaan  modal  bersama  Pemda  dan Investor, berjangka panjang (setara dengan Hak  Guna  Bangunan,  sekitar  25  sampai dengan  30  tahun),  dan  memiliki  nilai kontrak yang besar.
b. Obyek Kontrak
Sebagaimana  disampaikan  di  atas bahwa  potensi  atau  obyek  atau  aset  milik Pemda yang pada
umumnya dikerjasamakan  antara  Pemda  dengan investor  berupa  sewa  menyewa  aset Pemda.  Akibatnya,  kerjasama  ini  kurang membawa  manfaat  signifikan  bagi  daerah, yang dituju hanyalah “agar aset tidak idle ”, sehingga  berapapun  atau  sekecil  apapun pendapatan  yang  diperoleh  daerah  tidak menjadi masalah. Bahkan beberapa kerjasama sewa tersebut bersifat kerjasama sosial,  karena  “sangat  kecil”  pendapatan yang  diperoleh  daerah,  misalnya  sewa gedung  untuk  bangunan  sosial  (yayasan, sekolah, dan sebagainya).
c. Dasar Hukum Kontrak
Melihat  fenomena  yang  ditemukan pada  hampir  semua  lokasi  penelitian, bahwa  potensi  atau  aset  milik  Pemda hanya  dikemas  dalam  kerjasama  investasi berupa  sewa  menyewa,  maka  sangat  sulit untuk  menemukan  adanya  pengaturan khusus  terkait  dengan  kontrak  investasi dalam kerjasama pemanfaatan aset Pemda. Ketiadaan  dasar  hukum  atau  acuan  baku tentang prosedur tahapan kontrak investasi akan  menghasilkan  dua  kondisi,  yaitu: Pemda  yang  cenderung  bersikap over protected atau terlalu ketat dalam melindungi  pemanfaatan aset  milik Pemda
dan  sikap  kedua  Pemda  cenderung bersikap laxity atau  terlalu  kendur/longgar dalam melindungi/mengamankan kepentingan pemerintah.
d. Usulan Prosedur Kontrak
Setelah dilakukan pengamatan pada semua  lokasi  penelitian,  maka  dapat disimpulkan  fenomena  dari  prosedur kontrak  investasi  yang  berkembang,  yaitu sebagai berikut:
Teoritik  (Umum):  Pra  kontraktual; Pembuatan  kontrak;  Pelaksanaan  kontrak; Terminasi  kontrak.  Keempat  tahap  harus memiliki  landasan  hukum  yang  jelas. Praktis  (Khusus):  Pertemuan  Bupati- Investor; Penyerahan Letter of Intent (LOI) dari  Investor  kepada  Bupati;  Penyusunan Nota  Kesepahaman  (MoU);  Persetujuan Bupati kepada Investor; Penyerahan Proposal  Investasi  dari  Investor  kepada Bupati;  Pembahasan  Proposal  Investasi; Penyusunan draft Kontrak Investasi;
Paparan  proposal  investasi  dan  draft kontrak investasi kepada DPRD;
Persetujuan  DPRD  tentang  kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Investor; Penandatangan
Kontrak
Investasi; Pelaksanaan Pembangunan e. Prasyarat Pendukung Kontrak
Beberapa hal yang menjadi prasyarat  pendukung  kontrak,  seperti:  1) perlu pengaturan tenggang waktu penyelesaian  seluruh  prosedur,  termasuk biaya, 2) perlu pengaturan anatomi kontrak investasi ( legal drafting ), 3) perlu pengaturan level  of  policy yang  mengatur keterlibatan  elit  terkait  dengan  kejelasan kelembagaan dan koordinasi teknis pengelola  investasi,  4)  per  penanganan arsip  kontrak  (kontrak  dan  dokumen penunjang, perubahan, amandeman, adendum),  sebagai  alat  bukti  perbuatan hukum,  5)  perlu  pengaturan  keterlibatan stakeholders secara  proporsional,  6)  perlu antisipasi  jangka  panjang  terkait  dengan perubahan regulasi, pergantian elit birokrasi, pergantian konfigurasi legislatif-
eksekutif,  pergantian  struktur  badan  usaha investor,  pergantian  situasi  ekonomi,  7) pengaturan  tegas  proporsi  modal  dan keuntungan  yang  diperoleh  Pemda,  Item substansial kontrak investasi tersebut harus segera  dipertimbangkan  dan  dirumuskan dalam regulasi kontrak investasi di daerah, agar  memberikian  dampak  positif  bagi kemajuan daerah.
4. Pengembangan Investasi Daerah
a. Visi Pengembangan Investasi
Pada  umumnya,  daerah  lokasi penelitian sudah memiliki
visi pengembangan  investasi,  yang  ditekankan pada  dua  hal,  yaitu:  investasi  dikaitkan dengan  penciptaan  iklim  kondusif  daerah agar  investasi  dapat  berjalan  dengan lancar,  aman,  dan  tertib;  kelompok  yang menyatakan bahwa visi investasi ditekankan pada aspek pelayanan investasi secara  prima  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa “kacamata”  daerah  dalam  visi  investasi (yang  berdimensi  jangka  panjang)  masih cenderung  berbasis  pada  pendekatan  yang konvensional,  masih  kurang  progresif. Dimana  cenderung  menekankan  pada aspek  hukum  dan  keamanan  ketertiban; tidak  ada  yang  melihat  investasi  masa depan  dengan  lebih  komprehensif  dan menjadi  motor  penggerak  perekonomian daerah  yang  memerlukan  sinergitas  antar berbagai pihak.
b. Peran Bidang Investasi
Sebagai  tindak  lanjut  perumusan visi investasi, maka beberapa daerah lokasi penelitian telah merumuskan peran strategis yang harus dijalankan oleh bidang investasi.  Sebagian  besar  lokasi  penelitian menekankan pada aspek pelayanan investasi yang harus dioptimalkan sehingga mendukung pengembangan investasi  di  daerah,  misalnya  dilakukan penataan terhadap unit pelayanan (kelembagaan)  menjadi  unit  pelayanan
terpadu  berbasis  OSS  sehingga  sangat membantu dalam mempercepat dan mempermudah pelayanan perijinan investasi,  termasuk  adanya  kejelasan informasi dan data tentang jenis pelayanan dan potensi investasi secara akurat.
c. Langkah Pengembangan
Berdasarkan pada hasil pengamatan pada  semua  lokasi  penelitian,  maka  dapat dirumuskan  beberapa  hal  yang  selama  ini telah menjadi “resep” dalam
pengembangan  investasi,  antara  lain:  1) pengembangan  dan  konsistensi  komitmen elit  dalam  pengembangan  investasi,  2) pemberian berbagai kemudahan dan insentif  bagi  investor,  misalnya  dengan mekanisme  retribusi  dan  pajak  yang  lebih fair,  3)  pengembangan  stabilitas  dan kondusifitas daerah, 4) pemberian informasi dan data potensi investasi daerah berbasis pada hasil pengkajian, 5) pengembangan komunikasi intensif Pemda dengan investor, 6) perbaikan berbagai unit pelayanan pemerintah (kelembagaan) yang terkait dengan peningkatan kinerja investasi  daerah,  7)  penataan  perangkat hukum atau regulasi investasi, 8) peningkatan intensitas promosi dan pemasaran investasi, 9) peningkatan kerjasama investasi dengan investor baru.
d. Dampak Investasi
Kesemua  langkah  pengembangan investasi  tersebut  akan  berdampak  pada kemajuan  daerah,  yang  dapat  dirumuskan sebagai  berikut:  1)  meningkatkan  kualitas pendidikan  masyarakat,  2)  meningkatkan lapangan  pekerjaan  baru  bagi  masyarakat dan mengurangi pengangguran, 3)
meningkatkan  penghasilan  dan  daya  beli penduduk,  4)  meningkatkan  pendapatan daerah dan memajukan kondisi perekonomian  lingkungan  dan  kawasan sekitar  lokasi  investasi,  dan  akhirnya  5) dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, 6) munculnya aktivitas ekonomi lainnya.

## KESIMPULAN
1. Kelayakan  potensi  daerah  dari  aspek regulasi  investasi  :    Komitmen  elit, dukungan swasta, masyarakat, regulasi, prasarana dan sarana, kesiapan
lembaga, kemudahan perijinan, ketersediaan  lahan  kawasan  industri, tenaga  kerja  dengan  upah  terjangkau. Kurang  terpadu  dalam  promosi  dan kerjasama,
Beberapa
pengaturan bidang  investasi    masih  kurang  baik, Dukungan  regulasi  investasi  sudah baik,Penerapan  hukum  kontrak    belum optimal,  Penanganan  pelanggaran  dan pemberian  sanksi  terkait  investasi cukup baik,
2. Kelayakan regulasi pendukung investasi:Regulasi ketenagakerjaan dinyatakan sudah mendukung, Regulasi kewenangan dinyatakan belum mendukung,
3. Kajian  kontrak  investasi  :  Pemahaman tentang  karakteristik  kontrak  investasi masih  lemah,  Dasar  hukum  kontrak, terutama  terkait  dengan  prosedur  atau tahapan  pelaksanaan  kontrak  belum ada, Penyiapan kontrak investasi sebaiknya dilakukan menggunakan atau  sesuai  dengan  tahapan  kontrak investasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Syamsuddin, Iklim Investasi Daerah, Konrad Adenauer Stiftung, 2007. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1992. Budi Santoso, Merancang Proyek Pembangunan Dengan Sistem BOT (Bild Operate and Transfer) , naskah  disajikan  dalam  pelatihan
Legal  Drafting dan  Aspek  hukum investasi bagi staf Pemerintah Kota Magelang, DPRD, BUMD, Magelang: Juli 2002. Hendro  Saptono,  Aspek  Hukum  dalam Aliansi  Antara  Pemerintah  dan NUMS, bahan kuliah KNL Kontrak, Fakultas Hukum, 2005. Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia  dan  Common  Law,
Jakarta  :  Pustaka  Sinar  Harapan, 1993.
Purwahid  Patrik,  Dasar-Dasar  Hukum Perikatan,  CV.  Mandar  Maju,
Bandung, 1984. Riduan  Syahrani,  Seluk  Beluk  Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung : Alumni, 1992. KRMT  Tirtodiningrat,  dalam  A.Qirom Syamsudin  Meliala,  Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty,Yogyakarta, 1985. Mudrajad Kuncoro, Otonomi dan
Pembangunan  Daerah,  Erlangga,
Jakarta, 2004.
Sentosa,  Hukum  Investasi,  CV.  Nuansa Aulia, Bandung, 2007. Sudikno  Mertokusumo,  Derdenwerking dan Schadevergoeding, Naskah disajikan  dalam  penataran  Dosen Hukum Perdata II seluruh
Indonesia,  Ujung  Pandang:  17-20 Juli 1989.
http://www.jawatengah.go.id/bpm
I.G.Rai Wijaya, Merancang Suatu Kontrak (Contract drafting Teori dan Praktek),  (Jakarta  :  Kesaint  Blanc, 2002), hal 89
Subekti,  Hukum  Perjanjian,  (Jakarta  :  PT Intermasa,  1987),  cetakan  ke-XI, hal 1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:  25  Tahun  2007,  tentang Penanaman Modal Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2007. Kabupaten Sukoharjo dalam Angka Tahun 2006 PDRB Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Kabupaten  Pekalongan  dalam  Angka Tahun 2006 PDRB Kabupaten Pekalongan Tahun 2006