## Problematika Pengertian
Aanslag-Aanslag tot en feit : Perbandingan Makar dalam KUHP, WvSNI dan Sr.
Widati Wulandari* dan Tristam P. Moeliono**
DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a3

## Abstrak
Makar dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia sering kali ditafsirkan terlalu luas  dan  karenanya  menjangkau  perbuatan  yang  tidak  selayaknya  dikategorikan  sebagai tindak pidana yang mengancam keselamatan negara. Tulisan ini hendak menelusuri kembali pemaknaan  dua  konsep  penting  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia ( Wetboek van Strafrecht Nederlands-Indie ; WvSNI), yaitu aanslag maupun aanslag tot en feit . Metoda yang digunakan adalah metode penemuan hukum dan perbandingan hukum. Temuan  terpenting  adalah  adanya  kekeliruan  penerjemahan  istilah aanslag dan aanslag tot en feit secara  otomatis  sebagai  makar  dalam  berbagai  pasal  KUHP . Koreksi  terhadap itu seharusnya dilakukan agar penegakan hukum pidana tidak memunculkan ketidakadilan dalam wujud reaksi negara yang tidak proporsional dengan kadar kesalahan.
Kata Kunci : aanslag , keselamatan negara, ketidakadilan, makar, pengkhianatan
The Problematical Meaning of Aanslag-Aanslag tot en feit: Comparison of Treason in the Translated Version of the Indonesian Criminal Code

## and the Dutch Version
Abstract
Treason as a crime threatening the state’s security has been inappropriately applied to facts which does not in any way can be categorized as such. This article purports to retraceing two key concepts: aanslag (onslaught/attack) and aanslag tot en feit (commit) found in the Criminal Code. Method used in this article is legal finding and law comparison. The author’s main finding is that these concepts had been wrongly translated into treason with all the consequence  thereof.Therefore,  correction  of  the  translation  should  avoid  injustice  in  the form of state reaction not proportional to the wrong doing.
Keywords : attempt, state’s security, injustice, treason, treachery.

## A.  Pendahuluan
Penegakan hukum pidana di Indonesia cenderung sangat keras terhadap sejumlah perbuatan  yang  selintas  dipandang  sebagai  makar, 1 perbuatan  yang  diancam PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
* Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No. 35, widati.wulandari@unpad.ac.id .   S.H. (Universitas Padjadjaran), M.Crim. (The University of Sydney), Dr. (Universitas Padjadjaran).
** Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Katolik  Parahyangan,  Jl.  Ciumbuleuit  No.  94, tristam@unpar.ac.id .  S.H. (Universitas  Katolik  Parahyangan),  M.H.  (Universitas  Indonesia),  LL.M  (Universitas  Utrecht),  Dr.  (Universitas Leiden).
1 Dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  (MA)  No.  1827  K/Pid/2007  pelaku  pengibar  bendera  Republik  Maluku Selatan (RMS) dihukum pidana penjara 3 tahun dan dalam Putusan MA No. 1977 K/Pid/2008 pelaku pengibar bendera BIntang Kejora dihukum pidana penjara 5 tahun; Baca pula: Putusan MA No. 574 K/Pid/2012, Putusan MA No. 2016 K/Pid/2008, Putusan MA No. 1889 K/Pid/2009, Putusan MA No. 1694 K/Pid/2005, Putusan MA No. 1693 K/Pid/2005 dan Putusan MA No. 1151 K/Pid/2005 yang rata-rata menjatuhkan pidana penjara 3-5 Tahun pada pelaku ‘makar’ yang sekadar menyimpan dokumentasi konflik Maluku dan pelaksanaan HUT RMS,
PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## 474
dengan  sanksi  pidana  keras  karena  dikualifikasikan  sebagai  kejahatan  yang mengancam keamanan negara ( Misdrijven tegen de veiligheid van den staat; Buku II  Titel  I).  Persoalannya  adalah  bagaimana  sepatutnya  mengkualifikasikan  suatu perbuatan tertentu sebagai kejahatan terhadap keamanan negara yang mencakup upaya  memisahkan  diri  dari  negara  atau  menggulingkan  pemerintahan  yang sah  (kudeta,  revolusi).  Apakah  ke  dalam  kejahatan  yang  mengancam  keamanan negara  termasuk:  perbuatan  (individu  atau  kelompok)  dengan  sengaja  dan  sadar menggunakan  paspor  yang  diterbitkan  negara  asing  (sekalipun  mungkin  sekadar untuk menyelundupi aturan kuota haji yang ditetapkan negara tujuan; 2 atau melalui media  massa  (elektronik-non  elektronik)  menyatakan  pilihan  bergabung  dengan kelompok  teroris  (lokal  atau  transnasional). 3 Selanjutnya,  bagaimana  pula  kita harus mengkategorikan, perilaku anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dalam suatu demonstrasi, menyatakan kebencian/permusuhan pada pemerintahan yang sah. Apakah yang bersangkutan betul  sedang  melaksanakan  tugas  pengawasan  sebagai  anggota  DPR  ataukah sedang menggunakan hak asasi sebagai warga sipil untuk menyatakan pendapatnya di  muka  umum? 4 Seberapa  jauh  apa  yang  dinyatakan  dalam  demonstrasi  dapat dianggap  upaya  untuk  menggulingkan  pemerintahan  yang  sah  dan  karenanya menjadi ancaman terhadap kemanan negara? Perbuatan-perbuatan di atas dapat dikatakan  mengindikasikan  penolakan  perorangan  atau  kelompok  terhadap keabsahan kekuasaan politik negara (pemerintah dan hukum) atau bahkan ideologi resmi negara.
Perlu  diperhatikan  bahwa  tingkat  ancaman  atau  ketercelaan  dari  ragam perbuatan  di  atas  berbeda-beda.  Begitu  juga  tingkat  ancamannya  terhadap keselamatan  atau  kewibawaan  pemerintah  dan  hukum  negara.  Karena  itu  di menjadi  ketua  panitia  hari  Perayaan  Kemerdekaan  Papua  Barat,  dll.;  Baca  pula:  Aliansi  Nasional  Reformasi KUHP, “Melihat Potensi Ancaman Kebebasan Ekspresi dalam Pasal-Pasal Makar RKUHP 2017”, http://icjr.or.id/ data/wp-content/uploads/2017/04/Ancaman-Kebebasan-RKUHP-tentang-Makar.pdf ,  diakses  11  September 2017.
2 Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, menerima dan memiliki paspor negara asing (di luar Indonesia) berarti melepas kewarganegaraan Indonesia.  Namun periksa pula Ihsanuddin, “700 WNI Lolos Naik Haji Pakai Paspor  Filipina”, http://nasional.kompas.com/read/2016/09/07/16194721/700.wni.lolos.naik.haji.pakai. paspor.filipina ; Bandingkan dengan Niken Purnamasari, “Wiranto: 700 WNI yang Berhaji Via Filipina Korban Penipuan,  Tak  Akan  Disanksi”, https://news.detik.com/berita/d-3296916/wiranto-700-wni-yang-berhaji-via- filipina-korban-penipuan-tak-akan-disanksi ). Singkat kata, memiliki paspor negara lain (untuk kepentingan naik haji atau menyiasati kuota haji Indonesia yang terbatas) tidak serta-merta dikategorikan sebagai pengkhianatan.
3 Misalnya warga negara Indonesia yang pergi ke Turki untuk kemudian menyeberang perbatasan dan bergabung dengan ISIS. Heyder Affan, “WNI yang bergabung ISIS, Indonesia ‘tidak bisa tolak deportasi’”, http://www.bbc. com/indonesia/indonesia-40430349,  diakses 26  Juli  2017.  Disebutkan  bahwa:  “Sejauh  ini  diperkirakan  ada 500-600 WNI berada di Suriah dan Irak, dan sekitar 500 orang lagi mencoba masuk ke dua wilayah itu, tapi dideportasi  sebelum  tiba  di  kawasan  yang  dikuasai  ISIS,  demikian  keterangan  sejumlah  pejabat  keamanan Indonesia”.
4 Daniel HT., “Apakah Fahri Hamzah dapat Dipidana Karena Telah Menghasut Orang Lain Melakukan Makar?”, https://www.kompasiana.com/danielht/apakah-fahri-hamzah-dapat-dipidana-karena-telah-menghasut- orang-lain-melakukan-makar_58274cc0197b61592788abcc , diakses 13 November 2016.
dalam  hukum  pidana  diatur  begitu  banyak  ketentuan  pidana,  baik  di  dalam maupun  di  luar  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Karena  itu,  perlu ditelaah  pengkualifikasian  perbuatan-perbuatan  di  atas  sebagai  makar  (dimaknai sebagai pengkhianatan warga negaraterhadap gagasan Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI,  Undang-Undang  Dasar  1945/UUD1945,  dan  Pancasila).  Apakah dalam contoh-contoh di atas serta merta terkandung niatan mengingkari kewajiban warga negarauntuk setia pada negara/-bangsa atau justru pengkhianatan terhadap negara atau pemerintahan yang sah sebagaimana diindikasikan istilah treason 5 atau verraad 6 (khianat atau makar). Bagaimana kita harus menilai actus reus (perbuatan) 7 dan  terutama mens rea (sikap  batin) 8 dari  tiap-tiap  perbuatan  yang,  sekalipun secara cepat dapat dikategorikan ke dalam perbuatan makar, ternyata nuansa dan konteksnya begitu beragam?
Dengan  tujuan  memperjelas  bagaimana  memaknai  ketentuan-ketentuan pidana yang ditujukan melindungi keamanan negara dakaitannya dengan ketentuan pidana lainnya yang ditujukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan berbeda, di  bawah  ini  akan  ditelaah  pemaknaan  dua  istilah  penting  yakni aanslag dan aanslag tot en feit yang  dalam  KUHP  versi  terjemahan  Bahasa  Indonesia  begitu saja diterjemahkan sebagai makar.  Penafsirannya secara luas dalam praktik hukum itulah yang menjadi pokok masalah. 9
Dengan menggunakan metode penemuan hukum 10 yang mencakup beragam instrumen  (penafsiran  gramatikal,  sejarah,  sistematis,  teleologis  termasuk konstruksi  hukum)  serta  perbandingan  hukum  (dengan  KUHP  Belanda  baru Wetboek van Strafrecht /WvS atau Sr.) yang masih menunjukkan cukup kesamaan dengan  KUHP  zaman  kolonial; Wetboek van Strafrecht Nederlands-Indie /WvSNI) akan ditunjukkan ketepatan atau ketidaktepatan penerjemahan istilah ini ke dalam Bahasa Indonesia (makar) dengan segala konsekuensinya.  Dalam rangka penemuan
5 Noun: (1) the offense of acting to overthrow one’s government or to harm or kill its sovereign. (2) a violation of allegiance to one’s sovereign or to one’s state. (3). the betrayal of a trust or confidence; breach of faith; treachery .  Dictionary.com,  “Lema  Treason”, http://www.dictionary.com/browse/treason ,  diakses  8  Agustus 2017.
6 Verraad.  Let  op:  Spelling  (deels)  uit  1864:  o.  [geen  meervoud]  het  verraden,  trouweloosheid;  hoog  -, aanslag,  samenzwering  (tegen  een  vorst,  tegen  het  land),  landverraad.  *...RADEN,  [bedrijvend  werkwoord] [gelijkvloeiend]  trouweloos  handelen  tegen;  het  vaderland  -,  er  een  aanslag  tegen  smeden;  een  geheim  - (uitbrengen);  [figuurlijk]  zij  kunnen  mi...  Gevonden  op Niew  Woordenboek  der  Nederlandsche  Taal, http:// www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0025.htm , diakses 8 Agustus 2017.
7 Michael J. Allen, Textbook on Criminal Law, 13 th Edition, Oxford: Oxford University Press, 2015, hlm. 27-42.
8 Ibid. , hlm. 61-102.
9 Persoalan serupa diajukan dalam satu gugatan ( constitutional review ) yang diajukan oleh pemohon ( Institute for  Criminal  Justice  Reform ,  lembaga  independen  berbasis  di  Jakarta),  terhadap  Pasal-Pasal  87,  104,  106, 107,  139a,  139b  dan  140  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  dalam Permohonan Perkara Nomor 07/PUU-XV/2017.
10 Periksa: Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2009. Bandingkan dengan  Bernard  Arief  Sidharta,  Refleksi  Tentang  Struktur  Ilmu  Hukum,  Bandung:  Mandar  Maju,  2000;  dan Bruggink J.J.H., Refleksi tentang Hukum, diterjemahan oleh Bernard Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999. Periksa pula Bambang Sutiyoso, Metoda Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, Yogyakarta: UII Press, 2012.
PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## 476
hukum  ini  sekaligus  dilakukan  perbandingan  hukum  dengan  WvS  Belanda  yang mengatur  hal  sama.  Tujuan  penggunaan  metode  penemuan  hukum  ini  adalah menelusuri  dan  mengungkap  bagaimana  istilah aanslag dan aanslag tot en feit sebaiknya  diterjemahkan  (ulang)  ke  dalam  hukum  Indonesia  agar  penerapannya dalam peristiwa konkret menjadi tepat guna dan penegakan hukum pidana tidak memunculkan  ketidakadilan  dalam  wujud  reaksi  negara  yang  tidak  proporsional dengan kadar kesalahan.
B.  Penggunaan Aanslag dan Aanslag Tot en Feit dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Indonesia 1.  Makna Gramatikal dari Aanslag dan Aanslag Tot en Feit
Cakupan pengertian aanslag secara gramatikal, sebagaimana ditemukan di dalam berbagai kamus, ternyata beragam. Salah satu yang relevan adalah pemaknaannya sebagai upaya (melakukan sesuatu perbuatan) dan serangan.  Sinonim istilah aanslag adalah ondernemen atau ondernomen . Padanannya dalam Bahasa Indonesia adalah upaya (untuk melakukan sesuatu). Dikaitkan dengan melakukan tindak pidana, pada istilah aanslag ditambahkan  frasa tot en feit .  Penyimpulan  atau  kemungkinan  ini didukung penjelasan berikut: 11 moment waarop zich het voornemen van een dader door een begin van uitvoering (poging) heeft geopenbaard: Pasal 79 Sr. (Momen atau saat  niatan  atau  kehendak  dari  pelaku  terwujud  melalui  permulaan  pelaksanaan (percobaan)): Pasal 79 Sr.
Maka  kata aanslag dalam  frasa aanslag tot en feit diterjemahkan  ke  dalam Bahasa  Inggris  menjadi perpetration atau to  perpetrate  (to  commit  an  act) atau dalam  versi  terjemahan  Sr.  ke  dalam  Bahasa  Inggris  di  atas: attempt  (to  act  or commit a crime) . Dengan demikian, aanslag ( ondernemen atau ondernomen ) dalam konteks aanslag tot en feit dapat dimaknai sebagai melakukan tindak pidana ( feit di sini diartikan sebagai tindak pidana). Di samping itu, aanslag juga dapat dimaknai sebagai serangan ( violent attack- onslaught ) yang dimaknai sebagai: a fierce or destructive attack 12 ataupun assault- battery . 13 Maka dapat dipahami mengapa istilah aanslag dalam  Bahasa Belanda 11 Juridisch Woordenboek, “Lema aanslag tot het feit ”, http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekaans. html#11129 , diakses 9 Juni 2017.
12 Cambridge  Dictionary,  “Onslaught”, http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/onslaught, diakses  1 Agustus 2017. Bandingkan dengan Merriam-Webster Dictionary, “Onslaught”, https://www.merriam-webster. com/dictionary/onslaught , diakses 1 Agustus 2017.
13 “ In most states, an assault/battery is committed when one person: 1) tries to or does physically strike another, or 2) acts in a threatening manner to put another in fear of immediate harm. Many states declare that a more serious or “aggravated” assault/battery occurs when one: 1) tries to or does cause severe injury to another, or 2) causes injury through use of a deadly weapon. (…). Assault and battery often bring up images of the typical fight or braw. (…). However, the terms are actually two separate legal concepts with distinct elements. In short, an assault is an attempt or threat to injure another person, while a battery would be actually contacting another person in a harmful or offensive manner ”. Baca lebih lanjut: FindLaw, “Assault and Battery Overview”, http://criminal.findlaw.com/criminal-charges/assault-and-battery-overview.html ,  diakses  1  Agustus  2017. Bandingkan:  The  Free  Dictionary  by  Farlex,  “Assault”, http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/assault , diakses 1 Agustus 2017.  Dijelaskan di dalamnya bahwa: Assault adalah ( at Common Law ), “intentional act by
juga  dimaknai  sebagai  tagihan  pajak  yang  harus  dibayar. 14 Laman  yang  sama memberikan pula makna kata aanslag sebagai: “ handeling die erop gericht anderen van het leven of de vrijheid te beroven ” (perbuatan yang ditujukan untuk merampas nyawa atau kemerdekaan orang lain). 15 Dalam konteks di atas, aanslag dimaknai (dan diterjemahkan) sebagai serangan (atau violent attack ). Di samping itu, masih berkaitan dengan ragam makna yang dapat dilekatkan padanya, aanslag dapat pula dipahami sebagai misdadig plan (rencana jahat). 16 Selanjutnya istilah aanslag (dalam kaitan dengan hukum pidana) merujuk pada serangan dengan kekerasan (tindak pidana atau kejahatan yang ditujukan) terhadap orang atau benda dengan tujuan membunuh atau menghancurkan ( geweeldadige aanval ;  serangan  dengan  kekerasan),  misal  dalam  kaitan  dengan  serangan  bom ( bom aanslag ) atau serangan terhadap nyawa dan benda ( aanslag is een misdrijf , dan seterusnya). Padanan dari istilah aanslag dalam Bahasa Belanda di atas (dalam Bahasa  Inggris)  adalah: violent  attack/assault atau onslaught . 17 Istilah  ini  ketika dipadankan kembali ke dalam Bahasa Belanda menjadi feitelijke aanranding ( factual assault atau aggression réelle ) yang dipahami lebih dalam konteks serangan seksual.
18 Pendekatan  leksikal  (dan  pembedaan aanslag dan aanslag tot en feit )  ini  pula yang  hendak  dipergunakan  untuk  menunjukkan  kekeliruan  pemaknaan  dalam terjemahan Engelbrecht dari pasal-pasal (ancaman terhadap keselamatan negara).
2.  Penerjemahan Aanslag dan Aanslag tot en feit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Istilah aanslag dan aanslag tot en feit kita  temukan  di  dalam  KUHP  Indonesia dan  selalu  dikaitkan  dengan  ketentuan  pidana  yang  ditujukan  untuk  melindungi one person that creates an apprehension in another of an imminent harmful or offensive contact. An assault is carried out by a threat of bodily harm coupled with an apparent, present ability to cause the harm. It is both a crime and a tort and, therefore, may result in either criminal or civil liability. Generally, the common law definition is the same in criminal and Tort Law. There is , however, an additional Criminal Law category of assault consisting of an attempted but unsuccessful Battery” . 14 Nederlandse Encyclopedie, “Lema aanslag”, http://www.encylo.nl/lokaal/11508, diakses 26 Juli 2017.
15 Ibid.
16 Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, “Lema aanslag ”, http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/ aanslag , diakses 26 Juli 2017.
17 Meriam-Webster  Dictionary,  “Lema onslaught ”, https://www.merriam-webster.com/dictionary/onslaught , diakses 26 Juli 2017.
18 Periksa Armand Héroguel, “Le néelandais au penal en France 2013”, halshs-00813504. Dalam 133 disebutkan: feitelijke aanranding van de eerbaarheid [NL]: attentat á la pudeur, aggression sexuelle. Sr. art 246: Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen, wordt, als schuldig aan feitelijke aanranding van de eerbaarheid, gestraft met gevagenisstraf van ten hoogste acht Jaren of geldboete van de vijfde categorie. Doucet (consulté le 11.04.2011):  << Attentat á la pudeur [ ] - Droit positif. Les agissements de ce type sont sanctionnés par les art. 222-27 et s. C. pén. (art. 331 et s. de l’ancien Codé), qui parlent d’aggression sexuelle. Il y a circonstance aggravante lorsque les actes prohibés sont dirigés contre un Enfant * ou contre une Peronne vulnerable*.>> (p. 147). Terjm. : Doucet (consulted on 11.04.2011): “Attack against Honour/Indecent behaviour [...] - Positive law. Such conduct is punishable by ss. 222-27 and s. C. pen. (Article 331 et seq of the old Code), which speak of sexual aggression. There is an aggravating circumstance when the prohibited acts are directed against a Child * or a vulnerable Person * .   Dalam konteks ini feitelijke aanranding dapat dengan tepat diterjemahkan sebagai serangan dalam wujud perbuatan faktual (kekerasan atau ancaman kekerasan atau bentuk perbuatan lain).
PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## 478
keselamatan  negara. 19 Namun  perlu  diperhatikan  sebagai  catatan,  bahwa  dalam pengajaran  Hukum  Pidana  di  Indonesia  tidak  atau  belum  ditemukan  adanya terjemahan resmi dari WvSNI (KUHP Belanda untuk Indonesia 1818). KUHP yang berlaku sekarang (dengan segala penambahan dan perubahannya sampai dengan saat ini) diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (UU 1/1946). 20
Di dalam undang-undang ini dapat ditemukan sejumlah petunjuk bagaimana menyesuaikan  pengertian  dan  mengubah  sejumlah  istilah  dalam  konteks pemberlakuan KUHP dalam situasi sosial-politik dan hukum negara yang berbeda: dari negara kolonial menjadi Negara Republik Indonesia.  Di luar itu, keseluruhan naskah dibiarkan berlaku dalam Bahasa aslinya (Belanda). Terlepas dari kewajiban hukum  untuk  menuliskan  peraturan  perundang-undangan  dalam  Bahasa  resmi (Bahasa  Indonesia),  WvSNI  tidak  pernah  diterjemahkan  secara  resmi  ke  dalam Bahasa  Indonesia.  Namun  demikian,  terdapat  sejumlah  terjemahan  (tidak  resmi) yang  dibuat  oleh  beberapa  pakar  hukum  pidana  yang  masih  menguasai  Bahasa Belanda  dan  mampu  menerjemahkan  ketentuan-ketentuan  tersebut  ke  dalam Bahasa Indonesia. 21
Ragam  versi  terjemahan  inilah  yang  menjadi  acuan  bagi  buku-buku  ajar  dan buku-buku lain berBahasa Indonesia tentang hukum pidana materiil di Indonesia. Demikian  pula  dalam  praktik  hukum,  yang  dipergunakan  sebagai  acuan  adalah ragam  terjemahan  KUHP  yang  tidak  resmi  di  atas.  Dapat  diduga  bahwa  ragam terjemahan tidak resmi KUHP Indonesia dalam pengajaran maupun praktik hukum menimbulkan  banyak  persoalan  berkaitan  dengan  bagaimana  seharusnya  dan sebaiknya istilah-istilah hukum pidana diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. 22 Ini terkait pula dengan pentingnya menjaga penaatan asas legalitas demi kepastian hukum dan keadilan.
19 Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Kemanan dan Keselamatan Negara , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. Bandingkan dengan Fitria Agustina dan Frits Bernard Ramandey, Makar: Definisi, Teori dan Kajian Berdasarkan KUHP Suatu Perspektif Atas Papua , Jayapura: Lembaga Studi Pers dan Otonomi Khusus Papua, 2010.
20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
21 Versi Lamintang; R. Soesilo, Moeljatno, Andi Hamzah, SR. Sianturi, R. Soenarto Soerodibroto dll. Salah satu terjemahan  Kitan  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tercantum  pula  dalam  Himpunan  Peraturan Perundang-undangan  yang  disusun  menurut  Sistem Engelbrecht .  Di  luar  itu,  juga  secara  tidak  resmi  dapat ditemukan versi terjemahan KUHP ke dalam Bahasa Inggris.
22 Lihat juga: Hukum Online, “Hingga Kini, Belum Ada Terjemahan Resmi KUHP:, http://www.hukumonline.com/ berita/baca/hol17086/hingga-kini--belum-ada-terjemahan-resmi-kuhp , 9 Juni 2017; Lihat pula laporan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN),  C.F.G. Sunaryati Hartono (ketua tim). “Analisia dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan  Peninggalan  Kolonial  Belanda”,  BPHN,  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, 2015, http://www.bphn.go.id/data/documents/ae_peraturan_perundangundangan_peninggalan_kolonial_ belanda.pdf , diakses 9 Juni 2017.
3. Aanslag dan Aanslag tot en feit Bukan (Hanya) Makar atau Serangan dalam Sistematika WvS Sebagaimana terindikasikan dari ragam makna aanslag di atas, penyamaan istilah aanslag dalam pustaka hukum pidana Indonesia begitu saja dengan konsep aanslag tot en feit dan langsung pula diterjemahkan sebagai makar atau serangan adalah suatu  kekeliruan.  Indikasi  adanya  kekeliruan  (dan  ketidaksepahaman  tentang penerjemahannya)  dapat  ditemukan  dalam  beragam  terjemahan  yang  diberikan pakar-pakar  hukum  pidana  Indonesia  yang  kerap  mengesampingkan  keharusan memaknai  kata  atau  istilah  dalam  konteks  penempatan  dan  penggunaan  istilah- istilah tertentu (umum maupun khusus) dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa  ilustrasi  dapat  memperjelas  hal  ini.  Menurut  Lamintang,  jika dihubungkan  dengan  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  104  KUHP, aanslag hanya tepat diartikan sebagai aanval (serangan) atau sebagai misdadige aanranding (penyerangan  dengan  maksud  tidak  baik/jahat).  Wirjono  Projodikoro  juga mengartikan aanslag sebagai serangan. Selanjutnya, menurut Djoko Prakoso, kata makar merupakan terjemahan dari kata aanslag yang berarti serangan. 23 Sementara itu, Anugerah Rizki Akbar dari Universitas Indonesia menilai definisi kata ‘makar’ dalam KUHP terlihat ambigu dan multitafsir. 24 Ia selanjutnya menyatakan: 25 “inti dari makar adalah serangan sehingga jika belum ada serangan, belum disebut sebagai makar (dan sebab itu), perlu kiranya kita mendefinisikan ulang apa yang dimaksud sebagai makar”.
Adanya  perbedaan  pandangan  dan  penyimpulan  bahwa aanslag harus diterjemahkan  sebagai  makar  atau  harus  dibaca  sebagai  serangan,  bagi  penulis merupakan  undangan  untuk  menelaah  kembali  makna  kedua  istilah  berbeda ( aanslag dan aanslag tot en feit ) tersebut secara lebih kontekstual. Titik tolaknya untuk  memahami  istilah aanslag dan aanslag tot en feit adalah  pasal-pasal yang  masih  ditulis  dalam  KUHP  yang  ditulis  dalam  Bahasa  aslinya,  WvSNI,  yang pengesahannya  dilakukan  melalui Staatsblad Tahun  1915  Nomor  732  dan  mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.
Ternyata  kata  makar  dalam  Bahasa  Indonesia  memiliki  pengertian  yang  juga beragam. Makar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan sebagai: 26 1. akal busuk; tipu muslihat; 2. perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dan sebagainya; 3. perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah. Dua pengertian terakhir (2 dan 3) inilah yang kerap kali secara bergantian
23 Nur Rosihin Ana, “Catatan Perkara: Pergeseran Makna Makar”, Majalah Konstitusi , No. 119, 2017, hlm. 42- 46; Bandingkan: Ahmad Sofian, “Tafsir Delik Makar”, http://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/tafsir-delik- makar/ ,  diakses  26  Juli  2017.  Ia  bahkan  langsung  menerjemahkan  istilah aanslag ke  dalam  Bahasa  Inggris attempt dan kemudian memBahasakannya ke dalam Bahasa Indonesia menjadi percobaan.  Ia menyatakan: “Dari pasal 92 di atas jelas terlihat bahwa aanslag , diterjemahkan menjadi attempt atau lazim disebut dengan percobaan”
24 Media  Indonesia,  “Ahli  Sebut  Definisi  Makar  Ambigu”, http://mediaindonesia.com/news/read/108966/ahli- sebut-definisi-makar-ambigu/2017-06-14 , diakses 26 Juli 2017.
25 bid.
26 Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Makar”, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/makar, diakses 9 Juni 2017.
PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 480
dan bercampur digunakan untuk menerjemahkan istilah aanslag maupun aanslag tot en feit sebagaimana muncul dalam KUHP. Pengertian  makar  di  atas  dapat  diperbandingkan  dengan  pengertian  makar yang disebut berasal dari Bahasa Arab al-makr. Sama artinya dengan tipu daya/tipu muslihat atau rencana jahat. Secara semantik makar mengandung arti: akal busuk, perbuatan dengan maksud hendak menyerang orang, dan perbuatan menjatuhkan pemerintahan yang sah. Arti dan pengertian tersebut dikuatkan oleh beberapa ahli dari kaum cendekiawan muslim. 27
Pilihan  pengertian  yang  diberikan  KBBI  (atau  ensiklopedia  hukum  Islam)  di atas terhadap makar, yaitu perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah) atau dalam Bahasa awam: kudeta ( coup d’etat atau revolusi), tidak tepat digunakan untuk menerjemahkan dan mengartikan frasa aanslag tot en feit dalam ketentuan Pasal  87  WvSNI.    Alasannya  kudeta  hanya  salah  satu  dari  sekian  perbuatan  yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap keselamatan negara. Lagi pula konsep tersebut  harus  dibaca  dalam  kaitan  dengan  pasal-pasal  selanjutnya  (104  WvS et seq ) yang mencakup perbuatan lebih dari sekadar perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah. 28

## 4.  Maksud-Tujuan dari Ketentuan Pidana tentang Keselamatan Negara
Khusus  untuk  penelusuran  tujuan  (teleologis)  rumusan  pidana  sebagaimana disinggung di atas, istilah aanslag maupun aanslag tot en feit dalam KUHP harus dibaca dan dimaknai dalam konteks kejahatan yang ditujukan terhadap keselamatan negara  (atau  untuk  melindungi  orang-orang  tertentu  yang  mewakili  negara  dari ragam  serangan).  Maka  serangan  tersebut  secara  khusus  harus  dipahami  dan dikaitkan  dengan  ada/tidaknya  ancaman  terhadap  keselamatan  negara.  Tujuan dari  adanya  ketentuan  tersebut  adalah  menjamin  keberlangsungan  negara  dan pemerintahan dengan mengancamkan dengan sanksi pidana perbuatan-perbuatan tertentu ( general prevention ). 29
Sejalan dengan itu, pengaturan kejahatan terhadap keamanan negara secara khusus ditujukan untuk melindungi keamanan negara (yang dipandang jauh lebih penting  dari  keamanan  individu). 30 Bukan  sebagai  ancaman  hukuman  terhadap dilanggarnya kepercayaan atau disangkalnya loyalitas terhadap negara. 31 Termuat ke 27 Abdur Rashid Siddiqui, Qur’anic Keywords: A Reference Guide, Nairobi: Kube Publishing Ltd., 2015, hlm. 154.
28 Baca juga Edward Luttwak, Coup d’Etat: A Practical Handbook , revised edition, Cambridge: Harvard University Press, 1969, hlm. 3-8.; dan Djoko Prakoso, Tindak Pidana Makar Menurut KUHP , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 33. Bandingkan dengan Tom W. Bell, “Treason, Technology and Freedom of Expression,” 37. Ariz. St. L.J. 999 : Winter 2005, hlm. 1. Ia menafsirkan makar secara luas: “the law of treason condemns anyone who owes allegiance to the U.S., who adheres to U.S. enemies, and who gives them aid and comfort by an overt act to which two witnesses testify. As courts have applied that doctrine, however, it threatens any citizen or resident of the U.S. who publicly expresses disloyal sentiments”.
29 Tony Storey, Unlocking Criminal Law , 6 th Edition, London: Routledge, 2017, hlm. 18. 30 J. Taylor Mcconkie, “State Treason: The History and Validity of Treason against Indvidual States,” 101 Ky.L.J , 281 , 2012-2013, hlm. 1.
31 Imam  Nasima,  Keterangan  Tertulis  Ahli  dalam  Persidangan  Pengujian  UU  di  Mahkamah  Konstitusi  Nomor Perkara 07/PUU-XV/2017.
dalamnya nuansa pengkhianatan warga negara terhadap negara (dan sesama warga negara).  Tersembunyi niatan mengingkari kontrak sosial yang dibuat warga negara atau konstitusi yang mendasari hubungan hukum negara dengan warga negara. 32 Sebagai ilustrasi adalah tindak pidana politik (pemberontakan dan segala kejahatan lain yang dilakukan dengan motif-motif politik: memisahkan diri dari negara induk atau menggulingkan pemerintah yang sah secara inkonstitusional); kegiatan mata- mata  (menjual  informasi  rahasia  pada  agen  Negara  lain  di  masa  damai  apalagi di  masa  perang)  atau  juga  bergabung  dengan  angkatan  bersenjata  negara  lain, termasuk  terorisme.    Hal-hal  tersebut  dipandang  sebagai  pengkhianatan  warga negara terhadap negara (yang merupakan upaya bersama memajukan kepentingan umum).

## 5.  Penafsiran Sistematis: Batasan Pengertian yang diberikan Pembuat Undang- Undang
Penafsiran  sistematis  mengharuskan  kita  menelusuri  pemaknaan  istilah-istilah tertentu dengan merujuk pada ketentuan umum (yang memuat definisi atau ruang lingkup  pengertian  konsep-konsep  tertentu  yang  dipergunakan  dalam  batang tubuh  peraturan  perundang-undangan).      Itu    sebabnya  pembacaan  (penafsiran) atas ketentuan Pasal-Pasal 87, 104, 106, 107, 139a, 139b dan 140 UU 1/1946 tidak dapat  dilepaskan  dari  sistematika  peraturan  perundang-undangan  dan  kodifikasi WvSNI. Serupa dengan pola perundang-undangan Indonesia di dalam WvSNI juga kita temukan ketentuan umum yang memuat definisi atau pemaknaan istilah-istilah atau konsep yang dipergunakan.
Salah satu ketentuan umum ini di dalam WvSNI yang relevan adalah Pasal 87 yang berbunyi Aanslag tot en feit bestaat, zoodra het voornemen des daders zich door een begin van uitvoering, in de zin van art. 53, heft geopenbaard. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, ketentuan Pasal 87 WvSNI tersebut berbunyi: Upaya melakukan  tindak  pidana  dikatakan  ada,  seketika  niat  pelaku  (kehendak  atau maksud) telah diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53. Di sini aanslag tot en feit diterjemahkan dalam konteks adanya upaya untuk memulai mewujudkan perbuatan atau tindak pidana, dan ke dalamnya tercakup percobaan ( poging ). Karena itu, tidak tepat begitu saja menerjemahkan aanslag tot en feit dalam Pasal 87 WvSNI menjadi makar (seperti yang ditemukan dalam  banyak  terjemahan  WvSNI  ke  dalam  Bahasa  Indonesia,  termasuk  dalam
32 Periksa,  Zulfirman,  “Kebijakan  Negara  terhadap  Hubungan  Kontraktual  sebagai  Hak  Asasi  Manusia ”, Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , Vol. 3, No. 3, 2013, hlm. 417-435. Ia menyatakan: “Dalam konteks kenegaraan, pemBahasan tentang kedaulatan menjadi hal yang dominan, karena berkenaan dengan kekuasaan tertinggi dalam Negara. Doktrin tentang kedaulatan dalam Negara dapat dijelaskan, salah satunya, dengan teori kontrak sosial. (…)  Bagi bangsa Indonesia, kontrak sosial merupakan fakta sejarah yang nyata terjadi, bukan suatu asumsi akademis, sebagaimana terlihat dari embrional kelahiran negara Indonesia diawali Kongress Pemuda tahun 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda (p. 419)”.  Cf. Asnawati dan Achmad Rosidi (eds.), Mereka Membicarakan Wawasan Kebangsaan , Cetakan ke-1, Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015, tersedia di https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/assets/ uploads/2017/01/BUKU_ASNAWATI-Mereka_Membicarakan_Wawasan_Kebangsaan.pdf.
PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## 482
Engelbrecht versi 1989).
Hal  serupa  dapat  dikatakan  tentang  kekeliruan  penerjemahan aanslag atau aanslag tot en feit begitu saja sebagai serangan ( assault/violent attack/onslaught ). Terkecuali  ketika  kita  mengartikan  istilah  itu  dalam  konteks  ketentuan-ketentuan pidana (Buku 2 Titel 1 dan 3). Karena di sini pembuat undang-undang sebenarnya sedang berbicara dalam konteks menyetarakan tindak pidana yang selesai dilakukan dengan  tindak  pidana  yang  diwujudkan  baru  pada  tahap  persiapan  (permulaan pelaksanaan) dan yang terkait dengan konsep percobaan ( poging ). Penempatan  istilah aanslag tot en feit di  sini  harus  dibaca  dalam  konteks kehendak pembuat undang-undang mendefinisikan pengertian-pengertian umum yang  dapat  ditemukan  tersebar  di  seluruh  kitab,  khususnya  dalam  hal  WvSNI  di dalam Buku 2 Titel 1 dan titel lainnya yang memuat semua bentuk tindak pidana yang mengancam keselamatan negara atau ditujukan pada perwakilan negara lain. Sebagai padanan dalam format peraturan perundang-undangan Indonesia, definisi pengertian pada umumnya ditempatkan di dalam Pasal 1 (ketentuan umum). Selain itu perlu diperhatikan nuansa perbedaan penggunaan frasa aanslag to een feit ( attempt to commit an act atau to perpetrate an act ) dengan aanslag dalam makna  melakukan  suatu  serangan  tertentu  secara  khusus  (muncul  dalam  pasal- pasal yang dirangkum dalam Buku 2 Titel 1 di bawah). Hal mana harus dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan khusus yang dirumuskan dalam ketentuan perundang- undangan  (ketentuan  pidana).  Ini  kiranya  juga  menjadi  jelas  dengan  menelaah Memori  Penjelasan/Memori  Jawaban  (MvT/MvA)  dari  rancangan  ketentuan- ketentuan yang memuat istilah aanslag maupun aanslag tot en feit . Di  dalam Verslag  van  de  Tweede  Kamer  met  Regeringsaantwoord (Laporan Parlemen  dan  Jawaban  Pemerintah) 33 disebutkan  bahwa Raad  van  State sudah mengajukan  keberatan  tentang  penggunaan  istilah aanslag yang  menurut hematnya terlalu kabur ( zonder meer te onbesteemd is; indeterminate ) dan sebab itu  dapat  mengakibatkan  ketidakpastian  hukum  (sebagai  bagian  dari  rumusan pidana dan pemenuhan syarat lex certa ). Pemerintah, kemudian menjawab bahwa penjelasan  atau  penambahan  tidak  diperlukan  karena  dalam  Pasal-pasal  yang dirujuk, maksudnya bukan serangan yang tidak jelas (tertentu) melainkan serangan yang tertuju pada orang tertentu dan istilah ( aanslag ; Tim Penulis) mencakup: elke daad van geweld met inbegrip van de poging (setiap  tindak  kekerasan  termasuk ke dalamnya percobaan untuk itu), yang dilakukan ( ondernomen ) terhadap orang- orang dengan status khusus.
Di  dalam  MvT/MvA  dibicarakan  pula  bahwa:  Komisi  (Perancang  Ketentuan- ketentuan  ini;  Tim  Penulis)  bahwa  interpretasi  lebih  lanjut  dapat  diserahkan pada  putusan-putusan  pengadilan  yang  dengan  berpedoman  pada  ketentuan umum  perihal  percobaan  yang  dapat  dipidana  memiliki  cukup  arahan  untuk
33 Nasima,  “Sejarah  Pembahasan  Pasal  107  KUHP”, https://nasima.wordpress.com/2016/12/23/sejarah- pembahasan-pasal-107-kuhp/ ,  diakses 26 Juli 2017.
dapat  membedakan aanslag yang  disebut  dalam  rancangan  ketentuan  pidana yang  dibahas  di  sini  dengan  diskusi/perdebatan  ilmiah  atau  perdebatan  politik. Selanjutnya disebut pula bahwa keberatan dari sudut pandang gramatikal terhadap penggunaan istilah ’ aanslag’ menjadi relevan sepanjang perbuatan (tindak pidana) yang disebut dalam Pasal 101, yaitu perubahan bentuk pemerintahan ( verandering van regeeringsvorm ) atau gangguan terhadap urutan takhta ( troonopvolging ) juga dapat dicapai dengan cara-cara yang tidak diancam dengan sanksi pidana. Solusinya adalah menambahkan (dalam rumusan Pasal 101 di atas, frasa ’ op onwettige wijze’ (dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan). Berkaitan  dengan  ini,  ketentuan  Pasal  104  WvSNI  berbicara  tentang aanslag yang terwujud dalam tindak pidana pembunuhan atau perampasan kemerdekaan atau percobaan yang dilakukan dengan tujuan membuat raja (penggantinya) tidak mampu  memerintah.  Kesimpulan  ini  diambil  dengan  pula  mempertimbangkan penempatan  rumusan  Pasal  104 et seq .  di  dalam  Buku  Kedua  (Kejahatan;  Titel  I kejahatan  terhadap  mengganggu  keamanan  negara).  Selanjutnya  akan  dilakukan perbandingan dan penafsiran atas penempatan istilah aanslag dan aanslag tot en feit dalam rumusan pidana.
6. Aanslag dan Aanslag tot en feit dalam Rumusan Hukum Pidana Kedua konsep atau istilah aanslag dan aanslag tot en feit secara jelas tercantum di  dalam  Buku  Kedua  (kejahatan),  Titel  I  (kejahatan  terhadap  keamanan  negara) WvS  dan  ketentuan-ketentuan  pidana  yang  termaktub  di  dalamnya.  Pengutipan dan penerjemahannya ke dalam Bahasa Indonesia berdasarkan pengamatan atau uraian di atas perihal pemaknaan leksikal/gramatikal dan sistematika di atas akan memunculkan nuansa dan pengertian berbeda dibandingkan ketika semua istilah aanslag diterjemahkan sebagai makar. Pilihan yang ada, tergantung konteks tujuan dirumuskannya  tindak  pidana  adalah  menerjemahkan aanslag sebagai  upaya melakukan  kejahatan  ( attempt  or  perpetrating  a  crime )  atau  langsung  sebagai serangan (dalam artian umum: violent attack/assault atau onslaught ). Dalam Pasal 104 WvSNI disebutkan: “De  aanslag  ondernomen  met  het  oogmerk  om  den  Koning,  de regeerende  Koningin  of  den  Regent  van  het  leven  of  de  vrijheid  te berooven of tot regeeren ongeschikt te maken wordt gestraft met de doodstraf of levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig Jaren.”
Dalam  KUHP  kata aanslag tersebut  langsung  diterjemahkan  menjadi  makar. Terjemahan bebas dari bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: serangan yang dilakukan dengan maksud menghilangkan nyawa atau merampas kebebasan raja, raja  yang  memerintah  atau  penggantinya  ( regent )  atau  membuat  mereka  tidak lagi (melalui serangan itu) mampu memerintah diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya 20
PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 484
tahun. Sedangkan dalam Sr 34 redaksi ketentuan pidana di atas (kejahatan terhadap keamanan negara) tidak berubah.
Dalam Pasal 94 Sr. disebutkan: “De aanslag ondernomen met het oogmerk om de Koning, de regerende Koningin  of  de  Regent  van  het  leven  of  de  vrijheid  te  beroven  of tot  regeren  ongeschikt  te  maken,  wordt  gestraft  met  levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.”
Terjemahan  bebas  dari  pasal  tersebut  adalah:  serangan  yang  dilakukan  dengan maksud menghilangkan nyawa atau merampas kebebasan raja, raja yang memerintah atau penggantinya atau membuat mereka tidak lagi (melalui serangan itu) mampu memerintah diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya 30 tahun atau denda dari kategori kelima) Selanjutnya  adalah aanslag yang  dilakukan  terhadap  (dapat  dimaknai  dalam konteks ini sebagai serangan terhadap atau violent attact against ) Gubernur Jenderal atau penggantinya. Pasal 105 dalam WvSNI ini telah dicabut dengan UU 1/1946.
Sedangkan Pasal berikutnya, Pasal 106 WvSNI berbunyi:
“ De aanslag ondernomen met het oogmerk om het grondgebied van den staat geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvaan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig Jaren.” Dalam  KUHP  kata aanslag dalam  pasal  tersebut  diterjemahkan  sebagai  makar. Sedangkan terjemahan bebas dari pasal tersebut adalah: serangan yang dilakukan dengan maksud membawa wilayah negara untuk sebagian atau seluruh ke dalam kekuasaan  asing  atau  memisahkan  diri  darinya  diancam  dengan  pidana  penjara seumur  hidup  atau  pidana  penjara  sementara  selama-lamanya  20  tahun.  Dalam hal  ini  kita  juga  dapat  mengaitkan  serangan  di  atas  pada  semua  perbuatan  yang dilakukan dalam konteks perjuangan bersenjata kelompok separatis baik yang ingin memerdekakan diri sendiri atau bergabung dengan negara lain.  Perjuangan inilah yang muncul dalam ragam tindak pidana, termasuk pembunuhan dstnya (menurut hukum  pidana  Indonesia).  Artinya  semua  tindak  pidana  biasa  (umum)  sepanjang dilakukan  dengan  maksud-tujuan  membentuk  negara  terpisah  atau  bergabung dengan negara lain (atau dalam konteks perjuangan memisahkan diri dari Negara Indonesia secara melawan hukum) dapat dikenakan ketentuan Pasal ini. Padanan  ketentuan  ini  dalam  Sr.  ada  pada  Pasal  93  yang  berbunyi  sebagai berikut : “De  aanslag  ondernomen  met  het  oogmerk  om  het  Rijk  geheel  of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of  tijdelijke  van  ten  hoogste  dertig  jaren  of  geldboete  van  de  vijfde categorie .”
34 Wet van 3 Maart 1881; Geldigheidsdatum: 9 Juni 2017; Ingangsdatum: 20 april 2016, https://www.legal-tools. org/doc/42b85f/pdf/ , diakses 10 Juli 2017.
Terjemahan bebas ketentuan tersebut adalah: serangan yang diupayakan dengan tujuan membawa Kerajaan sepenuhnya atau sebahagian ke bawah kekuasaan asing atau untuk memisahkan sebagian wilayah Kerajaan (dan membentuk negara baru) diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana sementara paling lama 30 tahun atau pidana denda dari kategori ke-lima.
Selanjutnya  ketentuan  Pasal  107  WvSNI  mengatur  upaya  menggulingkan pemerintahan  yang  sah  atau  dalam  istilah  sehari-hari:  revolusi  atau  kudeta  atau makar atau dalam Bahasa Inggris adalah treason (dibedakan dari sedition ) berbunyi: “ De aanslag, ondernomen met het oogmerk om omwenteling teweeg te brengen, wordt gestraft met gevagenisstraf van ten hoogste vijftien Jaren”. Terjemahan bebas bunyi pasal di atas adalah: serangan yang dilakukan dengan tujuan menggulingkan pemerintahan yang sah: secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
Padanan ketentuan ini dalam Sr. diatur dalam Art. 94 yang menyebutkan: “ Aanslag  met  kenmerk  om  regeringsvorm  te  veranderen (serangan dengan  ciri/tujuan  mengganti  bentuk  atau  sistem  pemerintahan): De  aanslag  ondernomen  met  het  oogmerk  om  de  grondwettige regeringsvorm  of  de  orde  van  troonopvolging  te  vernietigen  of  op onwettige  wijze  te  veranderen,  wordt  gestraft  met  levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie .” Terjemahan bebas bunyi pasal tersebut adalah: serangan yang diupayakan dengan tujuan  menghancurkan  sistem  pemerintahan  yang  ditetapkan  dalam  konstitusi atau menghancurkan tatanan penggantian raja atau menggantinya secara melawan hukum  ( onwettige )  diancam  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana penjara sementara setinggi-tingginya 30 tahun atau pidana denda dari kategori ke- lima).
Ketentuan Pasal 108 WvSNI selanjutnya menyatakan: “ Als schuldig aan opstand worden  gestraft  met  gevagenisstraf  van  ten  hoogste  vijftien  Jaren” .  Terjemahan bebasnya  adalah:  Mereka  yang  bersalah  karena  memberontak  atau  melakukan makar diancam dengan pidana penjara selama-lamanya limabelas tahun, yaitu yang melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:
( 1°). Hij, die wapenen voert tegen het in Indonesië gevestigde gezag (Mereka  yang  mengangkat  senjata  melawan  pemerintahan  yang berkuasa di Indonesia (secara sah);
(2°). Hij, die met het oogmerk om zich tegen het in Indonesië gevestigde gezag  te  verzetten,  optrekt  met  of  zich  aansluit  bij  een  bende,  die met wapenen voert tegen dat gezag (Mereka  yang  dengan  tujuan/ maksud memberontak melawan pemerintahan yang sah di Indonesia bergabung bersama kelompok yang mengangkat senjata (melakukan perlawanan senjata) terhadap penguasa yang sah di Indonesia). Selanjutnya  disebutkan: “Leiders en aanleggers van een opstand worden

## PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 486
gestraft met levenslange gevagenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig Jaren” (Pimpinan  dan  perancang  pemberontakan  ini  diancam  dengan  pidana  penjara seumur  hidup  atau  pidana  sementara  selama-lamanya  20  tahun).  Sedangkan  di dalam WvS Belanda tidak ada ketentuan yang sepadan dengan Pasal 108 WvSNI di atas. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan aanslag tot en feit ( attempt to commit an act; perpetrating an act ) adalah Pasal 139a, 139b, 139c dan 140 WvSNI. Ketentuan-ketentuan  ini  ditempatkan  dalam  BAB  III  tentang Misdrijven  tegen bevriende Staten of tegen hoofden en vertegenwoordigers van bevriende Staten (kejahatan  terhadap  negara  -negara  sahabat  dan  kepala-kepala  atau  wakil-wakil negara sahabat).
Dalam Pasal 139a disebutkan : “De  aanslag  ondernomen  met  he  oogmerk  om  het  grondgebied  van een bevrienden staat of van eene kolonie of ander gebiedsdeel van een  bevrienden  staat  geheel  of  gedeeltelijk  te  ontrekken  aan  de heerschappij  van  het  aldaar  gevestigd  gezag,  wordt  gestraft  met gevagenisstraf van ten hoogste vijf jaren .” Terjemahan bebas dari ketentuan pasal tersebut adalah: Serangan yang dilakukan dengan  maksud  merampas  (merebut)  seluruh  atau  sebagian  wilayah  (teritorial) Negara sahabat atau koloni dari negara sahabat dari bawah kekuasaan (kedaulatan) pemerintahan yang berkuasa (di wilayah) tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun.
Pasal 139b mengatur: “De  aanslag  ondernomen  met  het  oogmerk  om  den  gevestigden regeeringsvorm van een bevrienden staat of eene kolonie of ander gebiedsdeel van een bevrienden staat te vernietigen of op onwettige wijze te veranderen, wordt gestraft met gevagenisstraf van ten hoogste vier jaren .” Terjemahan  bebas  dari  pasal  tersebut  adalah:  Serangan  yang  dilakukan  dengan tujuan (maksud) menghancurkan atau mengganti secara melawan hukum bentuk pemerintahan  negara  sahabat  atau  koloni  atau  wilayah  lain  dari  negara  sahabat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun.
Sedangkan dalam Pasal 139c disebutkan : “De samenspanning tot een der in de art. 139a en 139b omschreven misdrijven wordt gestraft met gevagenisstraf van ten hoogste één jaar en zes manden” (Persekongkolan untuk melakukan tindak pidana yang disebut dalam Pasal 139a atau 139 b diancam dengan pidana penjara selama- lamanya satu tahun enam bulan).
Dalam Pasal 140 ayat (1) disebutkan: “de aanslag op het leven of de vrijheid van  een  regeerend  vorst  of  ander  hoofd  van  een  bevrienden  staat  word  gestraft met  gevagenisstraf  van  ten  hoogste  vijftien  jaren” (Terjemahan  bebas:  serangan yang dilakukan terhadap/ditujukan terhadap nyawa atau kemerdekaan/kebebasan, merampas kemerdekaan, raja yang berkuasa atau pimpinan negara sahabat diancam
dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun); ayat (2) menyebutkan: “ Indien de aanslag op het leven met voorbedachten rade ondernomen deen dood ten gevolge heeft of met voorbedachten rade wordt ondernomen, wordt levenslange gevagenisstraf  of  tijdelijke  van  ten  hoogste  twintig  jaren  opgelegd” (Terjemahan bebas:  bilamana  serangan  terhadap  nyawa  dilakukan  dengan  rencana  terlebih dahulu  dan  mengakibatkan  kematian  atau  diperbuat  dengan  rencana  terlebih dahulu, maka (terhadap perbuatan itu) diancamkan pidana penjara seumur hidup atau sementara selama-lamanya 20 tahun); dalam ayat (3) disebutkan: “Indien de aanslag op het leven met voorbedachten rade ondernomen den dood ten gevolge heeft, wordt de doodstraf of levenslange gevagenisstraf of tijdelijke van ten hooste twintig  jaren  opgelegd” (Terjemahan  bebas:  Bilamana  serangan  terhadap  nyawa yang  dilakukan  dengan  rencana  terlebih  menyebabkan  hilangnya  nyawa,  maka diancamkan  pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara sementara  selama-lamanya  20  tahun).  Sedangkan  pada  Sr.  (baru) aanslag diatur dalam Titel III mengenai “ Misdrijven tegen hoofden van bevriende Staten en andere internationaal beschermde person”.
Dalam Artikel 115 disebutkan:
(1) “De aanslag op het leven of de vrijheid van een hoofd van een bevriende staat wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van  de  vijfde  categorie”. (Terjemahan  bebas:  serangan  terhadap  nyawa  atau kebebasan  kepala  negara  sahabat  diancam  dengan  pidana  penjara  selama- lamanya 15 tahun atau pidana denda dari kategori kelima); dan (2) “ Indien de aanslag op het leven de dood ten gevolge heeft of met voorbedachten rade wordt ondernomen, wordt levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd” . (Terjemahan bebas:  bilamana  serangan  terhadap  nyawa  mengakibatkan  hilangnya  nyawa (orang yang diserang), maka diancamkan terhadap perbuatan itu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya 30 tahun atau pidana denda dari kategori ke lima). Dalam Artikel 116 disebutkan: “ Elke feitelijke aanranding van de persoon van een hoofd van een bevriende staat, die niet valt in een zwaardere strafbepaling, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie: . (Terjemahan bebas: bentuk-bentuk serangan lain terhadap pribadi (persona) kepala negara sahabat yang tidak tercakup (dirangkum) dalam ketentuan pidana  yang  lebih  berat,  diancamkan  dengan  pidana  penjara  selama-lamanya  6 tahun atau pidana denda dari kategori ke-lima).
Dapat disimpulkan di sini bahwa di dalam ketentuan-ketentuan di atas istilah aanslag (versi  WvS  Inggris: attempt )  yang  di  dalam  sistematika  WvS  tidak  dapat dilepaskan  dari  pengertian aanslag tot en feit ( attempt  to  perpetrate  or  commit a crime ) digunakan dalam artian umum yang harus dibedakan dari makar: upaya menggulingkan pemerintah yang sah: treason ) yang secara khusus di atur dalam Pasal 139a dan Pasal 139b: menggulingkan pemerintahan yang sah atau pemberontakan
PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 488
bersenjata untuk memisahkan diri (untuk membentuk negara sendiri atau bergabung dengan negara asing: sedition ).
Dalam  konteks  penempatannya  dalam  keseluruhan  ketentuan,  maka  lebih tepat dan membantu menghindari salah tafsir dan penegakan hukum yang salah kaprah, bilamana istilah aanslag yang ditemukan dalam ketentuan pidana tentang keselamatan negara diterjemahkan sebagai serangan (yang memunculkan ancaman terhadap nyawa atau kebebasan orang-orang tertentu) dan aanslag tot en feit sebagai upaya melakukan tindak pidana ( attempt to commit a crime atau pepetration of a crime ) di mana feit (tindak pidana) dirumuskan secara khusus dalam masing-masing ketentuan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan-kejahatan terhadap keamanan negara tersebut.
7. Mens Rea dan Actus Reus dalam Kejahatan-Kejahatan terhadap Negara dan Negara Sahabat Perbuatan  yang  dalam  rangkaian  ketentuan  pidana  di  atas  dilarang  dirumuskan sebagai  serangan  ( aanslag/assault/attack atau onslaught ;  bisa  dilakukan  atau diwujudkan)  dengan  ragam  cara  (sepanjang)  yang  mengancam  nyawa  atau merampas kemerdekaan kepala negara/pemerintahan (sendiri atau negara sahabat; Pasal 104 & 105 WvSNI) dan serangan (secara umum) yang bertujuan mengganti/ menggulingkan pemerintahan yang sah atau memisahkan diri dan/atau bergabung dengan negara lain (107: kudeta; 108: pemberontakan bersenjata).
Dapat  diungkap  adanya  dua  bentuk  serangan  (sebagai elements of crime ): secara khusus adalah tindak pidana yang berkaitan dengan upaya menghilangkan nyawa  (dari  membunuh  sampai  dengan  penganiayaan  berat)  dan  perampasan kemerdekaan (penculikan dstnya). Kategori kedua adalah serangan ( violent attack ) dalam pengertian umum. Serangan dalam arti umum ini dapat mencakup tindak pidana apa pun sepanjang ditujukan (dan dapat dibuktikan per kaitannya) dengan tujuan  (maksud  atau  kesengajaan  pelaku)  untuk  mengganti/menggulingkan pemerintah yang sah atau memisahkan diri dan/atau bergabung dengan kekuasaan lain (semuanya harus diikhtiarkan secara inkonstitusional). Ini untuk membedakannya dari penggantian negara/pemerintahan melalui jalur-jalur konstitusional. Dari urutan pasal-pasal di atas dalam sistematika WvSNI (baik dalam totalitas maupun parsial) dapat ditengarai niatan pembuat undang-undang menurutkannya sesuai tingkat keseriusan perbuatan (serangan) yang meningkat dalam setiap urutan pasal.  Khususnya  dalam  bab  (kejahatan  terhadap  keselamatan  negara):  mulai dari  yang  bertujuan  hanya  membuat  kepala  negara/pemerintahan  tidak  dapat menjalankan tugasnya sampai dengan yang terberat: menggulingkan pemerintahan yang sah atau memisahkan diri dari ikatan negara (dengan cara-cara yang ilegal atau inkonstitusional).  Jelas bahwa kriminalisasi perbuatan itu ditujukan untuk melindungi keselamatan (dan keberlanjutan) pemerintah dan negara dari perbuatan-perbuatan yang digolongkan inkonstitusional.
Sementara  itu,  ketentuan  pasal-pasal  selanjutnya  (Pasal  139a et seq ) mengkriminalisasi  perbuatan-perbuatan  serupa  (yang  dilakukan  warga  negara) namun mengancam keutuhan (keselamatan dan keberlanjutan) pemerintahan dan negara sahabat.
Berkaitan dengan mens rea , maka yang unsur-unsur yang tegas disebut adalah dengan  maksud,  dengan  sengaja,  dan  dengan  rencana.  Keseluruhan  unsur-unsur ini harus dikaitkan pada tujuan: membuat kepala negara tidak dapat menjalankan fungsinya,  menggulingkan  pemerintahan  sah  atau  memisahkan  diri  dari  ikatan negara  (secara  melawan  hukum).    Sedangkan  ada/tidaknya  niat  (pengetahuan) atau  kesengajaan  (dan  rencana)  dapat  diungkap  dari  situasi-kondisi  factual  yang melingkupi perbuatan dan peran pelaku di dalamnya. Dalam hal ini penting pula pemahaman  tentang  keberlakuan  Pasal  51-52  (pejabat  yang  menjalankan  dan menyalahgunakan  kekuasaan,  52a  (penyalahgunaan  bendera  NKRI),  Pasal  53 (percobaan) dan terutama Pasal 55 WvSNI tentang penyertaan (ragam kategorisasi pelaku).
C.  Penutup Beranjak  dari  penelusuran  makna aanslag dan aanslag tot en feit sebagaimana digunakan  dalam  ketentuan  perundang-undangan  WvSNI  dan  dengan membandingkannya dengan ketentuan serupa dalam Sr. dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
Pengertian  kata aanslag dengan aanslag tot en feit harus  dibedakan  satu sama lain. Keduanya merujuk pada pengertian yang berbeda makna sesuai konteks penempatannya dalam sistematika perundang-undangan maupun penempatannya dalam kalimat (ketentuan perundang-undangan). Itu pula sebabnya aanslag dapat diterjemahkan  secara  langsung  sebagai  serangan  (atau  tindak  pidana;  kejahatan) yang ditujukan terhadap seseorang (berkedudukan tinggi; kepala negara) ataupun ketika dilekatkan pada pasal-pasal tentang keselamatan negara lebih dalam artian ikhtiar  atau  upaya  ( attempt atau ondernomen ).  Ini  mengingat  pula  pendefinisian aanslag sebagai bagian dari ketentuan umum (pengertian umum). Sekalipun penelusuran ini tidak merujuk secara lengkap pada MvT/MvA WvS 1818  (perdebatan  di  parlemen  atau  pendekatan  historis  perundang-undangan) maupun pandangan para ahli hukum pidana (Indonesia-Belanda) tentang sejarah pengertian aanslag atau aanslag tot een feit , namun pendekatan leksikal (gramatikal) dan sistematis terhadap makna dan penggunaan istilah tersebut cukup menunjukkan bahwa kedua istilah di atas tidak serta-merta dapat dipersamakan dengan makar. Beranjak dari itu, penempatan istilah makar di depan setiap ketentuan pasal- pasal  kejahatan  terhadap  keamanan  negara  dan  kejahatan  terhadap  negara sahabat dan kepala negara sahabat serta wakilnya – sebagaimana muncul dalam WvSNI dalam Bahasa Indonesia di Engelbrecht dan banyak terjemahan tidak resmi lainya  -  justru  mengaburkan  tujuan  kriminalisasi  perbuatan  ( assault atau violent
PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## 490
attack ).    Dalam  hal  ini  tujuan  kriminalisasi  adalah  melindungi  keamanan  negara dari  perbuatan-perbuatan  (tindak  pidana  umum)  yang  dilakukan  dalam  konteks yang dirangkai secara berurut: dari ancaman terhadap nyawa/kemerdekaan kepala negara;  gangguan  terhadap  jalannya  pemerintahan  yang  sah;  pemberontakan bersenjata dan upaya memisahkan diri secara melawan hukum.

## Daftar Pustaka
Buku Adami  Chazawi, Kejahatan  terhadap  Keamanan  dan  Keselamatan  Negara ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Allen, Michael. J, Textbook on Criminal Law, 13th Edition, Oxford University Press, Oxford, 2015. Asnawati dan Achmad Rosidi (eds.), Mereka Membicarakan Wawasan Kebangsaan , Cetakan  ke-1,  Kementerian  Agama  RI,  Badan  Litbang  dan  Diklat,  Puslitbang Kehidupan  Keagamaan,  2015,  tersedia  di  https://balitbangdiklat.kemenag. go.id/assets/uploads/2017/01/BUKU_ASNAWATI-Mereka_Membicarakan_ Wawasan_Kebangsaan.pdf. Bambang Sutiyoso, Metoda Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan , UII Press, Yogyakarta, 2012. Bernard  Arief  Sidharta, Refleksi  Tentang  Struktur  Ilmu  Hukum ,  Mandar  Maju, Bandung, 2000.
Djoko  Prakoso, Tindak  Pidana  Makar  Menurut  KUHP ,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta,
1986.
Fitria  Agustina  dan  Frits  Bernard  Ramandey, Makar:  Definisi,  Teori  dan  Kajian Berdasarkan  KUHP  Suatu  Perspektif  Atas  Papua ,  Lembaga  Studi  Pers  dan Otonomi Khusus Papua, Jayapura, 2010. J.J.H., Bruggink, Refleksi tentang Hukum , diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
Luttwak,  Edward  N., Coup  d’Etat: A Practical  Handbook ,  revised  edition,  Harvard University Press, 2016. Siddiqui, Abdur Rashid, Qur’anic Keywords: A Reference Guide, Kube Publishing Ltd., Nairobi, 2015. Storey, Tony, Unlocking Criminal Law , 6 th Edition, Routledge, London, 2017. Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 2009.
Dokumen Lain Ahmad  Sofian,  “Tafsir  Delik  Makar”, http://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ tafsir-delik-makar/ , diakses 26 Juli 2017. Aliansi  Nasional  Reformasi  KUHP,  “Melihat  Potensi  Ancaman  Kebebasan  Ekspresi dalam  Pasal-Pasal  Makar  RKUHP  2017”, http://icjr.or.id/data/wp-content/ uploads/2017/04/Ancaman-Kebebasan-RKUHP-tentang-Makar.pdf , diakses 11
September 2017. Bell, Tom W., “Treason, Technology and Freedom of Expression,” 37. Ariz.St. L.J. 999 : Winter 2005. Cambridge  Dictionary,  “Lema  onslaught”, http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/onslaught, diakses 1 Agustus 2017. C.F.G.  Sunaryati  Hartono,  “Analisa  dan  Evaluasi  Peraturan  Perundang-undangan Peninggalan  Kolonial  Belanda,”  BPHN,  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia,  2015, http://www.bphn.go.id/data/documents/ae_peraturan_ perundangundangan_peninggalan_kolonial_belanda.pdf , diakses 9 Juni 2017. Daniel HT., “Apakah Fahri Hamzah dapat Dipidana Karena Telah Menghasut Orang Lain  Melakukan  Makar?”, https://www.kompasiana.com/danielht/apakah- fahri-hamzah-dapat-dipidana-karena-telah-menghasut-orang-lain-melakukan- makar_58274cc0197b61592788abcc , diakses 13 November 2016. Dictionary.com,  “Lema  treason”, http://www.dictionary.com/browse/treason , diakses 8 Agustus 2017.
Etymologisch  Woordenboek  van  het  Nederlands,  “Lema aanslag ”, http://www. etymologiebank.nl/trefwoord/aanslag , diakses 26 Juli 2017. FindLaw,  “Assault  and  Battery  Overview”, http://criminal.findlaw.com/criminal- charges/assault-and-battery-overview.html , diakses 1 Agustus 2017. Héroguel, Armand, “Le néelandais au penal en France 2013”, https://halshs.archives- ouvertes.fr/halshs-00813504/ , diakses 9 Juni 2017. Heyder  Affan,  “WNI  yang  bergabung  ISIS,  Indonesia  ‘tidak  bisa  tolak  deportasi’”, http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40430349 , diakses 26 Juli 2017. Hukum  Online,  “Hingga  Kini  Belum  Ada  Terjemahan  Resmi  KUHP”, http://www. hukumonline.com/berita/baca/hol17086/hingga-kini--belum-ada-terjemahan- resmi-kuhp , diakses 9 Juni 2017.Ihsanuddin, “700 WNI Lolos Naik Haji Pakai Paspor Filipina”, http://nasional.kompas.com/read/2016/09/07/16194721/700.wni. lolos.naik.haji.pakai.paspor.filipina , diakses 26 Juli 2017.
Imam  Nasima,  Keterangan  Tertulis  Ahli  dalam  Persidangan  Pengujian  UU  di Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 7/PUU-XV/2017, unpublished. Juridisch  Woordenboek,  “Lema aanslag tot het feit ”, http://www. juridischwoordenboek.nl/woordenboekaans.html#11129 , diakses 9 Juni 2017. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  “Makar”,  https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ makar, diakses 9 Juni 2017Bahasa. The  Free  Dictionary  by  Farlex,  “Assault”, http://legal-dictionary.thefreedictionary. com/assault , diakses 1 Agustus 2017. Mcconkie,  Taylor.  J.,  “State  Treason:  The  History  and  Validity  of  Treason  against Indvidual States,” 101 Ky.L.J. 281 , 2012-2013. Media Indonesia, “Ahli Sebut Definisi Makar Ambigu”, http://mediaindonesia.com/ news/read/108966/ahli-sebut-definisi-makar-ambigu/2017-06-14 ,  diakses  26 Juli 2017.
PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## 492
Merriam-Webster  Dictionary,  “Lema  onslaught”, https://www.merriam-webster. com/dictionary/onslaught , diakses 1 Agusuts, 2017. Nasima,  “Sejarah  PemBahasan  Pasal  107  KUHP,  23/12/2016,  Ars  Aequi  et  Boni”, https://nasima.wordpress.com/2016/12/23/sejarah-pemBahasan-pasal-107- kuhp/ ,  diakses 26 Juli 2017.
Nederlandse  Encyclopedie,  “Lema aanslag ”,  http://www.encylo.nl/lokaal/11508, diakses 26 Juli 2017.
Niew  Woordenboek  der  Nederlandsche  Taal, http://www.dbnl.org/tekst/ cali003nieu01/cali003nieu01_0025.htm , diakses 8 Agustus 2017. Niken Purnamasari, “Wiranto: 700 WNI yang Berhaji Via Filipina Korban Penipuan, Tidak Akan Disanksi”,  https://news.detik.com/berita/d-3296916/wiranto-700- wni-yang-berhaji-via-filipina-korban-penipuan-tak-akan-disanksi,  diakses  26 Juli 2017.
Nur Rosihin Ana, “Catatan Perkara: Pergeseran Makna Makar”, Majalah Konstitusi , No. 119, Januari 2017.
Zulfirman,  “Kebijakan  Negara  terhadap  Hubungan  Kontraktual  sebagai  Hak  Asasi Manusia”, Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , Volume 3, Nomor 3, 2013.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  73  Tahun  1958  tentang  Menyatakan Berlakunya  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1946  Republik  Indonesia  tentang Peraturan  Hukum  Pidana  untuk  Seluruh  Wilayah  Republik  Indonesia  dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  Republik Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2007  tentang  Tata  Cara  Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1151 K/Pid/2005. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1694 K/Pid/2005. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1693 K/Pid/2005. Putusan Mahkamah Agung Repubik Indonesia No. 1827 K/Pid/2007. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1977 K/Pid/2008. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2016 K/Pid/2008. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1889 K/Pid/2009. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 574 K/Pid/2012. Wet van 3 maart 1881; Geldigheidsdatum: 9 Juni 2017; Ingangsdatum: 20 April 2016.