Waspiah, Noveria Sekar S, Ammirah Lies S, Tegar Islami P, Setyaning Wida N, Salisa Widyaning K (2023) Model  Perlindungan  Hukum  Data  Pribadi  di  Era  Digital  Guna  Menjamin  Hak  Warga  Negara  Atas Pelindungan Data Pribadi, (8) 9, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 9, September 2023

## MODEL PELINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL GUNA MENJAMIN HAK WARGA NEGARA ATAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI
Waspiah, Noveria Sekar S, Ammirah Lies S, Tegar Islami P, Setyaning Wida N, Salisa Widyaning K Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia E-mail: waspiah@mail.unnes.ac.id, noveriasekarsulistyowati@students.unnes.ac.id, ammirahlies363@students.unnes.ac.id, tegarislami44@students.unnes.ac.id, setyaningwida@students.unnes.ac.id, salisawidya039@students.unnes.ac.id

## Abstrak
Era  perkembangan  teknologi  yang  pesat  mengakibatkan  banyak  perubahan sekaligus  permasalahan  baru  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Contohnya permasalahan pelindungan hukum data pribadi yang terjadi di Indonesia. Masalah ini menjadi suatu hal yang serius karena menyangkut hak asasi manusia sekaligus hak warga negara yang harus ditegakkan oleh pemerintah. Karena itu maka penulis mengangkat topik pelindungan hukum pribadi dalam artikel ini untuk melihat apa saja permasalahan pelindungan hukum data pribadi yang terjadi dan berusaha untuk mengetahui  jawaban  dari  masing-masing  permasalahan  dengan  teknik  penulisan yang  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif-empiris  serta  pendekatan empiris  dan  perbandingan.  Selain  itu  penulis  juga  menggunakan  beberapa  teknik pengumpulan  data  seperti  wawancara  langsung,  studi  lapangan,  dokumen,  dan diskusi  terfokus  dengan  harapan  mendapatkan  hasil  yang  konkrit.  Hasil  dari penelitian ini dapat diketahui bahwa ada empat permasalahan pelindungan hukum data pribadi, yakni kasus kebocoran data pribadi yang disebabkan rendahnya tingkat keamanan  siber;  transparansi  pemerintah  terkait  kasus  kebocoran  data  pribadi; urgensi regulasi mengenai pelindungan data pribadi dalam Artificial Intelligence; dan  belum  terciptanya  lembaga  penyelenggara  pelindungan  data  pribadi  yang terintegrasi.  Dimana  dari  empat  permasalahan  tersebut  dapat  dijawab  dengan melihat  perlindungan  privasi  sebagai  antisipasi  kebocoran  data  di  Singapura; keterbukaan informasi masyarakat atas penyelenggaraan pelindungan data pribadi; model regulasi pelindungan data pribadi pada penggunaan Artificial Intelligence; dan  melalui  model  perlindungan  hukum  data  pribadi  melalui  lembaga penyelenggara yang terintegrasi.
Kata Kunci: Data Pribadi; Era Digital; Hak Warga Negara; Pelindungan Hukum

## Abstract
The era of rapid technological development has resulted in many changes as well as  new  problems  in  social  life.  For  example,  the  problem  of  legal  protection  of
personal data that occurred in Indonesia. This problem becomes a serious matter because it involves human rights as well as citizens' rights which must be upheld by the  government.  Because  of  this,  the  author  raises  the  topic  of  personal  law protection  in  this  article  to  see  what  are  the  problems  of  personal  data  legal protection that occur and try to find out the answers to each problem with writing techniques  that  use  normative-empirical  legal  research  methods  as  well  as empirical  and  comparative  approaches. The  results  of  this  study  show that  there are four legal protection problems for personal data, namely cases of personal data leakage caused by low levels of cyber security; government transparency regarding cases of personal data leakage; the urgency of regulation regarding the protection of  personal  data  in  Artificial  Intelligence;  and  there  has  not  been  an  integrated personal data protection organizer. Which of the four problems can be answered by  looking  at  privacy  protection  in  anticipation  of  data  leaks  in  Singapore; disclosure of public information on the implementation of personal data protection; regulation model of personal data protection on the use of Artificial Intelligence; and  through  a  personal  data  legal  protection  model  through  an  integrated administering agency.

## Keywords: Personal Data; Digital Era; Citizens' Rights; Legal Protection

## Pendahuluan
Dewasa  ini  manusia  dengan  sangat  mudahnya  dapat  menjalankan  berbagai kegiatan komunikasi dan informasi tanpa  adanya kendala jarak, ruang, dan waktu. Hal tersebut  membuktikan  bahwa  saat  ini  manusia  tidak  terlepas  dari  kebutuhan  akan teknologi yang cenderung memberikan kemudahan dalam menjalan berbagai aktivitas di berbagai bidang (Himakom, 2022). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus berlangsung dan berkembang begitu cepat dan semakin canggih menjadi salah satu munculnya era digitalisasi.
Beberapa contoh transformasi teknologi yang sudah dimanfaatkan untuk kegiatan manusia, antara lain berupa transaksi digital, aktivitas digital, hingga perusahaan digital (Danuri, 2019). Indonesia dijuluki “raksasa teknologi digital Asia yang sedang tertidur” membuktikan bahwa Indonesia adalah pasar yang besar dalam pertumbuhan pengguna smartphone . Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2022 terdapat kurang lebih 77 persen penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Hal  tersebut  memungkinkan  masyarakat  dapat  memanfaatkan  produk  inovasi  dan distruksi digital (Dewi, 2022).
Timbulnya  perubahan  di  kehidupan  manusia  sekaligus  juga  menimbulkan permasalahan  baru.  Salah  satu  contohnya  adalah  permasalahan  keamanan  data  pribadi yang seringkali terjadi bagi para pengguna teknologi digital. Menurut Undang-Undang Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi,  data  pribadi  adalah  data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Data pribadi menjadi salah satu hal yang penting untuk dijaga dengan baik, karena perlindungan data pribadi dapat menghindari ancaman  pelecehan  seksual,  mencegah  pihak  tidak  bertanggungjawab  atas  potensi pencemaran nama baik, dan memberikan hak kendali atas data pribadi.
Permasalahan  keamanan  data  pribadi  telah  cukup  banyak  terjadi  di  berbagai negara,  yang  mana  hal  tersebut  sudah  seharusnya  pemerintah  juga  turun  tangan  dan
mengatur.  Pada  tahun  2022  tercatat  indekas  keamanan  siber  Negara  Asia  Tenggara, Indonesia berada pada peringkat ke-6. Kasus kebocoran data di Indonesia bukan hanya terjadi  di  sebuah  media  sosial  sosial  saja,  mulai  dari  dashboard.prakerja.go.id  (17.331 data),  ssso.datadik.kemendikbud.go.id  (15.729  data),  info.gtk.kemdikbud.go.id  (10.761 data), situs djponline.go.id (10.049 data), myaspk.bkn.go.id (7.0data), daftarsscasn.bkn.go.id (6.770 data), hingga ereg.pajak.go.id (5.083 data). Keamanan siber di  Indonesia  apabila  dibandingkan  dengan  negara-negara  Asia  Tenggara  lainnya mendapatkan skor 38,96 poin.
Negara  Malaysia  menduduki  peringkat  pertama  dengan  skor  79,22  poin. Kemudian, disusul oleh Singapura 71,43 poin, dan Thailand 69,94 poin  (Alifah, 2022). Dari data tersebut terbukti bahwa kebocoran data masih masih sering terjadi  dan hal ini menunjukkan  hak  atas  privasi  sangat  rentan  untuk  disalahgunakan,  sehingga  berujung pada kerugian dan dampak negatif lainnya.
Jika melihat uraian di atas, maka perlindungan data pribadi menjadi hal penting untuk diperhatikan oleh pihak pengguna atau pihak terkait, hingga dari negara. Sejatinya, perlindungan data juga termasuk hak asasi manusia yang fundamental. Bahkan terdapat beberapa  negara  yang  telah  mengakui  bahwa  perlindungan  data  menjadi  hak konstitusional, yang dikenal dalam bentuk “habeas data” yang berarti seseorang memiliki hak untuk mendapatkan pengamanan atas datanya dan apabila ditemukan kesalahan atas datanya maka terdapat pembenaran.
Perlindungan  data  dapat  memiliki  keterkaitan  khusus  dengan  privasi.  Menurut Allan Westin, privasi sebagai hak indivisu, grup atau lembaga dalam menentukan akan atau  tidak  informasi  mengenai  yang  bersangkutan  dikomunikasikan  kepada  pihak  lain (Niffari, 2020). Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, perlindungan data  pribadi  sebagai  hak  privasi  dituangkan  dalam  article  12 Universal  Declaration  of Human Right (UDHR), jaminan atas hak privasi dalam article 17 International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR), serta dalam lingkup regional mengakui hak privasi atas data pribadi dalam article 21 ASEAN Human Rights Declaration tahun 2012 (Zaman, 2021).
Di  Indonesia  sendiri,  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  tidak  secara  tegas dicantumkan  mengenai  privasi.  Namun,  hak  privasi  secara  implisit  terkandung  dalam Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
Pemerintah Indonesia membentuk UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 14 Tahun 2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik,  dan  UU  Nomor  23  Tahun  2006  jo  UU Nomor  24  Tahun  2013  beserta  beberapa  pengaturan  pelaksana  dibawahnya  terkait aktivitas digital yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dimulai dari pembentukan.
Dimana dalam UU tersebut juga diatur terkait data pribadi yang dalam era digital ini dianggap sebagai suatu hal yang penting karena menyangkut privasi oleh tiap individu dalam  Masyarakat.  Hingga  pada  akhirnya  pemerintah  mengeluarkan  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi atau disebut dengan UU PDP. Dalam implementasinya, UU PDP masih dihadapkan beberapa tantangan salah satunya adalah  banyaknya  data  personal  penduduk  yang  dikelola  pemerintah  untuk  kebutuhan
pelayanan publik dan bagaimana menjaga keamanan data personal tersebut dengan baik masih menjadi pertanyaan (Jannah, 2022).
Undang-undang  perlindungan  data  pribadi  yang  baru  saja  disahkan  akan memberikan  kepastian  hukum  untuk  setiap  warga  negara  Indonesia,  tanpa  terkecuali, berdaulat atas data pribadinya. Namun, terlepas dari pentingnya dan diperlukannya aturan ini, masih ada beberapa kelemahan yang ditenggarai akan mengancam hak warga negara atas perlindungan data dirinya dan keterbukaan terhadap informasi data pribadi. Adanya UU PDP tersebut, bukan berarti perjuangan melindungi data pribadi berakhir.
Terdapat  banyak  hal  yang  masih  harus  dibenahi  seperti  pelaksanaan  dan pengawasannya.  Berkaca  pada  Singapura  yang  telah  mengundangkan  Personal  Data Protection Act (PDPA) pada tahun 2012, yang merupakan dasar hukum perlindungan data pribadi  di  Singapura.    Selain  itu,  Malaysia  juga  memiliki  regulasi  perlindungan  data pribadi yang diundangkan pada tahun 2010, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP 2010) (Daniswara & Rahman, 2018).
Dari beberapa regulasi yang ada di beberapa negara terbukti bahwa perlindungan data pribadi sangat penting karena apabila hingga bila kasus kebocoran data terjadi, maka akan sama saja dengan tidak dipenuhinya hak asasi manusia terlebih dalam ranah privasi ini.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting  untuk  memastikan  data  pribadi  seseorang  yang terkumpul  digunakan  sesuai  dengan  tujuan  pengumpulan,  sehingga  tidak  terjadi penyalahgunaan data.
Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menemukan model perlindungan hukum yang  tepat  terkait  perlindungan  data  pribadi.  Serta  berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  sebagai  berikut:  1)  Bagaimana  permasalahan perlindungan  hukum  data  pribadi  di  era  digital?  2)  Bagaimana  model  perlindungan hukum data pribadi di era digital guna menjamin hak warga negara atas perlindungan data pribadi?

## Metode Penelitian
Metode penelitian hukum normatif-empiris adalah metode yang digunakan dalam penelitian  ini  yang  merupakan  penggabungan  antara  hukum  normatif  dengan  adanya penambahan unsur empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang- undang)  yang  terdapat  pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  dalam  masyarakat  dan dengan  menggunakan  pendekatan  empiris  dan  pendekatan  perbandingan (comparative approach).
Penyusunan  penelitian  ini menggunakan  beberapa  sumber  dan  jenis  data,  yaitu primer,  sekunder,  dan  tersier.  Sumber  Data  Primer, merupakan  sumber  data  penelitian yang  diperoleh  secara  langsung  dari  sumber  pertama  (tanpa  perantara)  melalui menggunakan  metode  wawancara  maupun  metode  observasi  dengan  subjek  penelitian yakni wawancara dengan pihak terkait sebagai bahan utama serta dasar dalam mengkaji penelitian ini.
Selain itu, Sumber Data Sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak  langsung  melalui  media  perantara  (diperoleh  ataupun  dicatat  oleh  pihak  lain), berupa  dokumen–dokumen,  teks,  naskah–  naskah,  dan  pendapat  para  ahli  sebagai penunjang  bahan  utama  yang  memberikan  penjelasan  maupun  teori  untuk  mengkaji permasalahan penelitian ini. Serta Sumber Data Tersier yang merupakan teori-teori dan konsep yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dikaji  sebagai acuan guna penafsiran tambahan atas bahan hukum yang lainnya.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  melalui  beberapa  cara,  antara  lain wawancara  langsung,  studi  lapangan,  dokumen,  dan  diskusi  terfokus  ( focus  group discussion) .  Selain  itu,  dalam  teknik  pengolahan  dilakukan  beberapa  langkah,  seperti melakukan penelitian kembali data-data yang telah didapat dan validitas data, klasifikasi data  yang  kemudian  disesuaikan  dengan  permasalahan  yang  ada,  dan  melakukan pencatatan secara sistemastis yang kemudian dituangkan ke rancangan konsep yang pada akhirnya menjadi dasar utama untuk memberikan analisis sehingga adanya kesesuian data dengan  analisis  yang  diberikan.  Dalam  penelitian  kualitatif ini, analisis  data  dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Permasalahan Pelindungan Hukum Data Pribadi Di Era Digital
Perkembangan teknologi dan internet yang pesat membuat Indonesia memasuki era digital yang merubah pola kehidupan masyarakat secara luas. Termasuk dalam hal interaksi  antar  masyarakat  yang  tak  terbatas  karena  munculnya  sosial  media  (Rafiq, 2020). Hingga aktivitas masyarakat yang dilakukan menjadi lebih cepat dan efisien berkat bantuan  berbagai  aplikasi  maupun  layanan  berbasis  online,  yang  makin  banyak disediakan oleh pihak swasta maupun pemerintah.
Karena itu untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari permasalahan yang mungkin akan muncul karena aktivitas di era digital, maka  Pemerintah Indonesia membuat beberapa pengaturan seperti undang-undang yang diharapkan dapat mencegah permasalahan yang dapat terjadi.

## 1.  Kasus  Kebocoran  Data  Pribadi  Yang  disebabkan  Masih  Rendahnya  Tingkat Keamanan Siber
Seiring dengan pembuatan beberapa pengaturan terkait pelindungan data pribadi yang  dimaksudkan  untuk  menjaga  serta  melindungi  data  pribadi  masyarakat,  ternyata masih  terdapat  beberapa  permasalahan  yang  kerap  terjadi.  Hal  ini  terbukti  dari  data Perusahaan  Siber  asal  Belanda  Surfshark,  yang  menyatakan  bahwa  Indonesia  adalah negara  dengan  peringkat  ke-3  kasus  kebocoran  data  terbanyak  pada  kuartal  III  2022. Dimana  sebelum  peringkat  ini  dirilis,  menurut  data  dari  Perusahaan  Surfshark  juga, Indonesia mengalami kenaikan sebesar 143% kasus kebocoran data pada kuartal II 2022 yakni  dari  sebelumnya  430,1  ribu  akun  yang  mengalami  kebocoran  menjadi  1,04  juta akun yang mengalami kebocoran data (Dihni, 2022).
Padahal terjadinya kasus kebocoran data merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yakni perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasannya yang landasan hukumnya terdapat pada pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Permasalahan kebocoran data pribadi sering terjadi dikarenakan angka pengguna internet  yang  makin  banyak  tiap  tahunnya,  namun  tidak  dibarengi  dengan  tingkat keamanan siber yang kuat (Silalahi & Chairina, 2023). Dimana tingkat keamanan siber bila ditinjau dari sudut pandang hukum dapat dilihat pada faktor undang-undang, penegak hukum,  serta  sarana  dan  fasilitasnya.  Dibutuhkan  undang-undang  maupun  pengaturan
yang kuat dalam penanganan maupun pembentukan sistem keamanan siber yang dalam pelaksanaaannya  dibutuhkan  kontrol,  koordinasi,  dan  pengawasan  secara  strategis  dan efektif oleh penegak hukum yang ditunjuk sesuai dengan pengaturan yang berlaku.
Yang  mana  menurut  Peraturan  Presiden  Nomor  53  Tahun  2017  Tentang Pembentukan  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara  menegaskan  bahwa  tugas  dari  keamanan sistem informasi dipindahkan dari kominfo ke BSSN. Kemudian terkait penegak hukum selain  dipegang  oleh  BSSN  maupun  Kominfo  juga  dapat  dilakukan  oleh  tim  maupun lembaga khusus seperti tim siber Polri (Chesterman, 2014).
Lalu  yang  terakhir  terkait  sarana  dan  fasilitas  dari  pencegahan  kebocoran  data pribadi,  maka  akan  kembali  lagi  seperti  diawal  yakni  terkait  hubungan  dari  undang- undang maupun pengaturan yang berlaku serta peranan dari penegak hukum untuk dapat melaksanaan sesuai dengan aturan kemudian juga didukungdengan beberapa hal sebagai sarana maupun fasilitas yang dapat mewujudkan target pelindungan data pribadi terkait kebocoran data yang erat kaitannya dengan keamanan siber.

## 2. Transparansi Pemerintah Terkait Kasus Kebocoran Data Pribadi
Kasus  kebocoran  data  yang  terjadi  di  Indonesia  juga  tidak  berhenti  pada keamanan siber nya  saja,  namun  juga  berkaitan  erat  dengan  transparansi  dari  pihak pemerintah selaku pembuat kebijakan dari pelindungan data pribadi masyarakat. Dapat diketahui  bahwa  selama awal  tahun  2023,  terjadi  kurang  lebih  empat  kasus  kebocoran data  (CNNIndonesia,  2022).  Kasus  pertama  yakni  kasus  Bjorka  yang  menghebohkan masyarakat dari akhir tahun 2022 yang pada Maret 2023 juga menyatakan bahwa terjadi pencurian data pribadi dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 19,5 juta data.
Dalam  kasus  tersebut  pada  akhirnya  Deputi  Bidang  Komunikasi  BPJS Ketenagakerjaan  menyatakan  bahwa  pihak  BPJS  Ketenagakerjaan  turut  melakukan investigasi  bersama  dengan  BSSN  dan  Kominfo,  dengan  hasil  investigasi  yang menyatakan bahwa dugaan sementara sumber kebocoran data tersebut bukan berasal dari BPJS Ketenagakerjaan.
Kasus kedua yakni pencurian data Bank Syariah Indonesia (BSI) yang terjadi pada bulan  Mei  2023,  dengan  total  kebocoran data  sebanyak  1,5  TB,  termasuk  15  juta data pengguna dan password untuk akses internal dan layanannya, data pribadi nasabah, dan informasi pinjaman. Yang ditanggapi oleh Corporate Secretary BSI bahwa data nasabah aman dan pihak BSI akan bekerjasama dengan otoritas dengan isu kebocoran data. Kasus ketiga yakni pencurian data paspor WNI sebanyak 34.900.867 pada Juli 2023. Dimana sempat dibantah oleh Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham, namun pada akhirnya menyatakan bahwa kebocoran data itu terjadi pada Januari 2022.
Kasus  keempat  adalah  pencurian  data  Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  (Dukcapil)  Kementerian  Dalam  Negeri  sebanyak  337  juta  data  yang bocor itu terdiri dari nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ibu, nomor akta lahir, nomor akta nikah dan lainnya. Yang pada akhirnya Dirjen Dukcapil Kemendagri menyatakan bahwa data yang bocor bukan merupakan data yang sama dengan milik lembaganya.
Sehingga  berdasarkan  keempat  kasus  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  semua kasus  tidak  diakui atau  dibantah  oleh  pemerintah  sehingga mengakibatkan  masyarakat bertanya-tanya apakah memang kasus kebocoran data yang terjadi hanya bualan saja atau benar-benar  terjadi  namun  disembunyikan  hasilnya  karena  bila  memang  terjadi  kasus kebocoran  data  yang  besar  akan  membuat  kehebohan  bahkan  aksi  protes  pada masyarakat.
Apalagi dengan diberitakannya kasus-kasus tersebut pada banyak media sehingga masyarakat  pun  juga  mendesak  pemerintah  untuk  memberikan  penjelasan  yang  pasti terkait bagaimana kronologi kasus kebocoran data, penyelidikan, hingga hasil akhir yang dapat dipertanggungjawabkan.

## 3. Urgensi Regulasi Mengenai Pelindungan Data Pribadi dalam Artificial Intelligence
Pesatnya  teknologi  saat  ini  yang  telah  mencapai  fase  industry  4.0  yang menggunakan  komunikasi  serba  digital  telah  menemukan  terobosan  baru  bernama  AI atau  Artificial  Intelligence.  AI  adalah  salah  satu  cabang  ilmu  komputer  sains  yang mempunyai  kemampuan  layaknya  seorang  manusia  dalam  penalaran,  pembelajaran, perencanaan,  kreativitas,  dan analisis  dalam  bentuk  kapasitas  mesin  (Disemadi,  2021). Beberapa manfaat yang diberikan oleh AI dalam membantu kehidupan sehari-hari adalah menyelesaikan  masalah  yang  sulit  diselesaikan  secara  konvensional,  merangkum  dan menginterpretasi  informasi  yang  berlebihan,  membantu  melaksanakan  pencarian  data yang dengan jumlah yang sangat besar, dan dapat menjadi pengaman dengan jejak digital.
Namun,  semakin  canggihnya  teknologi  AI  juga  dapat  menjadi  boomerang  bagi manusia seperti yang diucapkan oleh Guru Besar UGM, Prof. DR. Ir. Ridi Ferdiana, S.T., M.T.,  IPM.,  bahwa  AI  dapat  menjadi  bahaya  ketika ada  orang  pintar  yang  paham  dan dapat  membuat  varian  baru  AI  yang  menyalahi  etika  terkait  privasi  seperti  perubahan muka dan data pribadi lainnya (Ekaptiningrum, 2023). UU PDP menjelaskan mengenai jenis  data  pribadi,  hak  pemilik  data  pribadi,  pemrosesan  data  pribadi,  kewajiban pengendali  data  pribadi  dan  prosesor  data  pribadi  dalam  pemrosesan  data  pribadi, pemindahan data pribadi, sanksi administratif, larangan dalam penggunaan data pribadi, pembentukan  pedoman  perilaku  pengendali  data  pribadi,  penyelesaian  sengketa  dan hukum acara, Kerjasama internasional, peran pemerintah dan Masyarakat, serta ketentuan pidananya.
Dalam praktik dan pelaksanaannya, UU PDP memang dapat memberikan payung hukum bagi seseorang yang melanggar ketentuan mengenai data pribadi. Namun terdapat kelemahan UU PDP jika disandingkan dalam AI yang saat ini dan masa yang akan datang digunakan. Kelemahan yang terjadi adalah belum diaturnya regulasi mengenai AI terlebih lagi  yang  menjadi  kunci  tersimpannya  data  pribadi.  Aplikasi  maupun  mesin  yang menggunakan  kecerdasan  buatan  AI  harus  memiliki  izin  dan  penetapan  dibawah lindungan hukum agar dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala risiko yang akan terjadi,  selain  itu  regulasi  sangat  diperlukan  di  kemudian  hari  sebagai  rujukan  dan pedoman yang lebih jelas.
Tak  hanya  sebagai  rujukan  dan  pedoman  regulasi  tersebut  juga  sebagai  asas legalitas  dalam  penyelesaian  sengketa  pelindungan  data  pribadi  di  ranah  pengadilan pidana,  perdata,  maupun  yang  lainnya(Butarbutar,  2012).  Oleh  karenanya  diperlukan regulasi tambahan guna memperjelas payung hukum sesuai kedinamisan teknologi saat ini.

## 3.  Belum  Terciptanya  Lembaga  Penyelenggara  Pelindungan  Data  Pribadi  yang terintegrasi
Sejak diundangkannya UU PDP pada tanggal 17 Oktober 2022 dan beradaptasi untuk  diterapkan,  terdapat  suatu  ketentuan  yang  terdapat  dalam  pasal  58-61  mengenai kelembagaan(Indonesia, 2022). Saat ini belum ada realisasi dari pasal tersebut, dari pasal tersebut  juga  belum menjelaskan  secara lebih  lanjut  mengenai  lembaga  penyelenggara data  pribadi.  Alasan  hingga  saat  ini  belum  terbentuknya  lembaga  penyelenggara
pelindungan data pribadi adalah belum ditemukannya titik temu, karena banyak lembaga yang  didirikan  oleh  berbagai  regulasi  perundang-undangan  tidak  bekerja  semaksimal mungkin,  bahkan  Presiden  Joko  Widodo membubarkan  bebeapa  lembaga  negara  yang diatur  oleh  PP  atau  Perpres  seperti  Dewan  Buku  Nasional,  Komisi  Hukum  Nasional, Dewan Gula Nasional, dll (Doly, 2021).
Pembentukan  lembaga  penyelenggara  pelindungan  data  pribadi  sangat  penting dilakukan  karena  dapat  menjadi  lembaga  yang  memastikan  pelindungan  data  pribadi, kepatuhan pengendali dan prosesor data pribadi, baik itu secara individu, badan privat, ataupun  lembaga  publik  terhadap  UU  PDP  dan  UU  lainnya  yang  berkaitan  dengan pelindungan  data  pribadi.  Lembaga  penyelenggara  pelindungan  data  pribadi  harus didirikan secara independent agar tidak terjadi konflik kepentingan (Doly, 2021).
Jimly  Asshiddiqie  menyatakan  bahwa  dibentuknya  lembaga  independent  di Indonesia  karena  lembaga  negara  yang  telah  ada  belum  dapat  menjadi  solusi  untuk menyelesaikan  permasalahan  yang  ada.  Selain  itu  lembaga  negara  independent  juga dibentuk atas ketidakpercayaan publik terhadap lembaga negara yang sudah ada. Sama dengan halnya lembaga atau badan pemerintahan lain seperti kominfo yang dirasa kurang tanggap dan bisa untuk mengatasi masalah pelindungan data pribadi.
Pembentukan lembaga penyelenggara pelindungan data pribadi sebagai lembaga negera  independent  sudah  memenuhi  kriteria  yang  disebutkan  oleh  Jimly  Asshiddiqie yakni,  pertama  tidak  adanya  kredibilitas  lembaga  negara  yang  mampu  melakukan pelindungan data pribadi yang dibuktikan dengan masih banyaknya kasus kebocoran dan pencurian data di Indonesia. Kedua, tidak independentnya lembaga negara karena berada dibawah pengaruh kekuasaan pemerintah seperti kementerian komunikasi dan informasi yang dikhawatirkan adanya potensi konflik kepentingan.
Ketiga,  adanya  pengaruh  secara  global  karena  banyak  dari  negara-negara  lain yang membentuk lembaga penyelenggara pelindungan data pribadi secara independent. Alasan  yang  menjadi  pentingnya  untuk  dibentuk  adalah  guna  memastikan  aturan  UU PDP, menegakkan dan mengawasi hukum pelindungan data pribadi yang masih lemah, dan masih kurangnya kesadaran Masyarakat akan pelindungan data pribadi jadi lembaga penyelenggara pelindungan data pribadi penting segera mungkin dibentuk melihat dari urgensi yang dibawanya melalui undang-undang.

## B. Model Pelindungan Hukum Data Pribadi Di Era Digital Guna Menjamin Hak Warga Negara Atas Pelindungan Data Pribadi

## 1. Pelindungan Privasi Sebagai Antisipasi Kebocoran Data di Singapura
Singapura  menjadi  negara  yang  cukup  memberikan  perlindungan  data  pribadi dengan baik. Perlindungan data pribadi di negara ini diatur dalam Singapore’s Personal Data  Protection  Act  2012  (PDPA  2012)  dan  telah  berlaku  sejak  tahun  2014  yang kemudian  dijalankan  oleh  Personal  Data Protection  Commission  Singapore  (Setiawati, Hakim,  &  Yoga,  2020).  Melalui  pembentukan  PDPA,  pengalaman  Singapura  menjadi menarik  setidaknya  karena  tiga  alas  an  (Chesterman,  2014)  Pertama,  PDPA  dirancang untuk  populasi  yang  sangat  terhubung  antar  warga  dan  negara  dan  PDPA  dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi sehingga menjadi model undang-undang yang efektif saat ini.
Kedua, memiliki tujuan legislasi yang berbeda dengan yurisdiksi negara lain, jika Uni Eropa ("UE") telah lama melakukan pendekatan terhadap perlindungan data melalui lensa  hak  asasi  manusia  secara  umum  dan  hak  privasi  secara  khusus,  PDPA  secara
eksplisit berusaha untuk menyeimbangkan antara kebutuhan bisnis yang sah dan hak-hak individu.  Ketiga,  lingkungan  politik  Singapura  yang  unik  dan  sifat  hubungan  antara pemerintah dan yang diperintah.
Di Singapura pada esensinya setiap institusi yang mengolah data pribadi, wajib untuk  memberitahu  kepada  seseorang  untuk  mengumpulkan  data  pribadi  dan memperoleh   persetujuan   orang   tersebut    sebelum    pengumpulan,    penggunaan,   dan pengungkapan  data  pribadi  seseorang  tersebut.  Dalam  hal  seseorang  bersedia  untuk memberikan  data    pribadinya    untuk    maksud    tertentu,    orang    tersebut    dapat    juga memperbolehkan organisasi untuk mengumpulkan, menggunakan, serta mengungkapkan data pribadinya (Sugeng, 2020).
Privasi  adalah  suatu  hak  setiap  orang  untuk  menikmati  hidup  dan  menuntut privasinya untuk dilindungi (Rosadi, 2015). Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan  untuk  merumuskan  hak  untuk  melindungi  data  pribadi  (Priliasari,  2019). Penting untuk dicatat bahwa sebagian besar negara ASEAN memiliki privasi sebagai hak konstitusional-biasanya  menjadi  dasar  hukum  untuk  memberlakukan  undang-undang perlindungan data.
Akhirnya,  sebagai  sebuah  kolektif,  ASEAN  mengadopsi  deklarasi  regional pertamanya tentang privasi melalui Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 2012. Pasal 21 dari instrumen tersebut menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk bebas dari campur tangan  sewenang-wenang  terhadap  privasi,  keluarga,  rumah,  atau  korespondensi, termasuk data pribadi, atau serangan terhadap kehormatan dan reputasi orang tersebut. Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  hukum  terhadap  campur  tangan  atau  serangan semacam itu".
Dalam  klausul  peraturan  The  Personal  Data  Protection  Act  No.  26  of  2012 Singapore  (PDPA  2012).    disebutkan  bahwa  Undang-Undang  ini  digunakan  untuk mengatur  pengumpulan,  penggunaan,  dan  pengungkapan  data  pribadi  oleh  organisasi, dan untuk menetapkan Daftar Jangan Panggil dan mengatur administrasinya, serta hal- hal yang terkait dengannya. Hal ini merupakan suatu bentuk representasi perlindungan privasi.
Pada section 5 aturan tersebut mengenal badan yang khusus menangani privasi dalam bentuk perlindungan data pribadi yaitu Personal Data Protection Commission and Administration  (PDPCA).  Lembaga  ini  dibentuk  khusus  oleh  Menteri  dengan  jumlah komisioner sebanyak tiga orang dengan maksimal tujuh belas orang. Berdasarkan section 6, PDPCA memiliki fungsi yaitu: 1) Mendorong kesadaran mengenai perlindungan data di  Singapura;  2)  Melakukan  konsultasi,  pendampingan  hukum,  administrasi,  atau sejumlah  pelayanan  terkait  dengan  perlindungan  data;  3)  Memberikan  saran  kepada pengambil  kebijakan  terhadap  setiap  permasalahan  yang  berhubungan  dengan perlindungan data; 4) Representasi Pemerintah di luar negeri yang berhubungan dengan perlindungan  data  pribadi;  a)  Melaksanakan  riset,  edukasi,  dan  mendorong  aktivitas pemahaman  yang  berhubungan  dengan  perlindungan  data  pribadi  seperti  seminar, workshop,  dan  lokakarya  terkait  dengan  perlindungan  data  pribadi  dengan  melibatkan lembaga  lainnya;  b)  Berbagi  informasi  yang  berhubungan  dengan  perlindungan  data peribadi  bersama  lembaga  atau  organisasi  lainnya;  c)  Menjalankan  regulasi  yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi; d) Memberikan penegasan terkait fungsi atau kewenangan  terhadap  badan  yang  tercantum  dalam  regulasi  lainnya;  dan  e)  Terlibat dalam sejumlah aktivitas lainnya serta menjalankan tugasnya mewakili Menteri.
Sebagai model perlindungan, perlindungan privasi oleh regulasi ini juga mengenal Prinsip Reasonableness. Suatu  organisasi  dapat  mengumpulkan,  menggunakan  atau
mengumumkan  data  pribadi  seseorang  apabila  ia  melakukannya  dengan  tujuan  yang pantas  dan  beralasan  (Setyawati  Fitri  Anggraeni,  2018).  PDPA  mengakui  hak  pribadi untuk  melindungi  data  pribadi  miliknya,  termasuk  hak  untuk  mengakses  dan membenarkan,  juga  kebutuhan  suatu  organisasi  untuk  mengumpulkan,  menggunakan data pribadi untuk maksud tertentu.
PDPA 2012 yang dimiliki Singapura juga mengatur mengenai sanksi baik denda maupun pidana yaitu dengan denda sampai USD 790.000 dan/atau sanksi pidana penjara sampai dengan 3 (tiga) tahun (Muin, 2023). Selain itu dalam aturan Singapura, dalam hal seseorang  bersedia  untuk  memberikan  data  pribadinya  untuk  maksud  tertentu,  orang tersebut  juga  dapat  memperbolehkan  organisasi  untuk  mengumpulkan,  menggunakan, serta  mengungkapkan  data  pribadinya.  Peraturan  mengakui  konsep  “ deemed  consent ”, atau persetujuan yang diberikan secara diam-diam untuk digunakan untuk maksud dan tujuan tertentu (Setyawati Fitri Anggraeni, 2018).

## 2.  Keterbukaan  Informasi  Masyarakat  Atas  Penyelenggaraan  Pelindungan  Data Pribadi
Keterbukaan dan transparansi informasi akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat  atau  stakeholder  meningkat  dan  pada  akhirnya  partisipasi  stakeholder  dam masyarakat  meningkat.  Undang-undang  Keterbukaan  Informasi  Publik  ini  memberikat kebebasan  masyarakat  untuk  mengakses  informasi  yang  seluas-luasnya  kepada masyarakat  baik  mengenai  kebijakan  Pemerintah  atau  Badan  Publik  maupun penyelenggaraan  pemerintahan  (Surianto,  2023).  Melalui  keterbukaan  informasi diharapkan dapat mewujudkan kegiatan politik yang bersih, santun dan mengedepankan kepentingan  publik/masyarakat  karena  aspek  yang  menjadi  landasan  bagi  pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan semua dapat diketahui dan laporannya transparan kepada Masyarakat (Nurdiansyah, 2016).
Pada  dasarnya,  salah  satu  elemen  penting  dalam  era  demokrasi  dewasa  ini berkaitan  dengan  penyelenggaraan  pemerintah  adalah  hak  publik  (masyarakat)  untuk memperoleh  informasi  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan.  Kebebasan  dan kemudahan untuk memperoleh informasi adalah sebagai sarana kehidupan berdemokrasi (Kristiyanto, 2016). Hak atas informasi teresebut menjadi sangat penting agar masyarakat dapat melakukan pengawasan secara lebih efektif dan effisien berkaiatan dengan proses pelayanan  publik  dan  akuntabilitas  pemerintah  dalam  melaksanakan  tugas-tugas pelayanan publik bagi masyarakat itu sendiri.
Kondisi  yang  demikian  itu  pula  diharapkan  dapat  meningkatkan  partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan publik dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Oleh  karena  itu  partisipasi  masyarakat  tersebut haruslah  didukung  oleh  askes  informasi,  transparasi  dan  akuntabilitas  penyelenggara pemerintahan di daerah dengan memberikan jaminan atas keterbukaan informasi publik. Untuk  menyongsong  sebuah  masyarakat  yang  demokratis  memerlukan  dukungan perangkat hukum dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggara negara.
Salah satu  cara memperkuat   kontrol   masyarakat   itu   adalah   dengan   adanya jaminan      untuk      memperoleh  informasi  trantra  (Fadjar  Trisakti,  Adnin  Dikeu  Dewi Berliana, Al Bukhori, & Alya Fitr, 2022). Berdasarkan hal inilah, penting kiranya untuk dapat  memberikan  suatu  bentuk  perlindungan  hukum  berupa  transparansi penyelenggaraan data pribadi.

## 3.  Model  Regulasi  Pelindungan  Data  Pribadi  Pada  Penggunaan  Artificial Intelligence
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  bekerja  sama  dengan  gerakan Siberkreasi dalam meningkatkan literasi dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya dalam menangani dampak negatif dari penggunaan artificial intelligence di Indonesia saat ini,  akan  tetapi  nyatanya  upaya  tersebut  tidak  dapat  mengurangi  permasalahan penggunaan  artificial  intelligence  yang  kian  tak  terkendali.  Hal  ini  disebabkan  karna Indonesia belum memiliki kerangka strategi regulasi sebagaimana yang telah diterapkan oleh negara Malaysia dan Singapura.
Pemerintah malaysia ditahun 2020 telah menetapkan suatu kebijakan yang diberi nama  Strategi  Keamanan  Siber  Malaysia  (MCSS)  2020-2024.  Strategi  keamanan  ini memuat setidaknya lima pilar strategis yang akan mengatur seluruh aspek pengelolaan serta  penerapan  dari  keamanan  siber  di  Malaysia  yang  berakhir  pada  tahun  2024 (MANAGEMENT, 2021). Lima pilar tersebut mencakup tata kelola dan manajemen yang efektif  bagi  instansi  terkait,  penguatan  kerangka  legislatif  dan  penegakan  hukum, mengkatalisasi inovasi, teknologi, penelitian dan pengembangan kelas dunia dan industri, peningkatan  kapasitas  dan  kapabilitas,  kesadaran  dan  pendidikan  guna  meningkatkan kesadaran  masyarakat  malaysia  mengenai  pentingnya  menjaga  keamanan  data  pribadi masing-masing, serta memperkuat kolaborasi global dengan bekerjasama dengan negara internasional yang memiliki keamanan siber diatas negara malaysia.
Pemerintah  malaysia  memiliki  suatu  klinik  khusus  yang  bertugas  dalam menangani  penyelenggaraan  serta  pemulihan  keamanan  dari  penggunaan  artificial intelligence  dan  cara  memitigasi  ancaman  online  yang  diberi  nama  Klinik MyCyberSecurity dan CyberSAFE Malaysia (Freedomhouse, 2021). Meskipun demikian hingga  saat  ini  belum ada  regulasi  khusus  yang  diterapkan  negara  Malaysia  mengenai penggunaan artificial intelligence.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil pada program Hari Sektor Publik Malaysia 2023. Adanya kemajuan infrastruktur negara Singapura  membuatnya  mampu  mengatasi  masalah  penggunaan  artificial  intelligence. Guna menyesuaikan antara kepentingan pertumbuhan bisnis dengan regulasi, singapura menerapkan suatu strategi penggunaan artificial intelligence secara skalabilitas sehingga diharapkan dapat berdampak positif pada berbagai sektor di tahun 2030 mendatang.
Perlindungan  terhadap  data  perusahaan  pengguna  artificial  intelligence  telah diatur  dalam  Singapore  Academy  of  Law  yang  memuat  pengawasan  terhadap  seluruh undang-undang  yang  berlaku  pada  sistem  artificial  intelligence  serta  menangani permasalahan yang berdampak pada industri artificial intelligence (Yu, 2023). Selain itu Otoritas Pengembangan Media Info-Komunikasi dan Komisi Perlindungan Data Pribadi Singapura  telah  bekerjasama  dengan  vendor  cloud  AS  untuk  menciptakan  suatu  AI Government  Cloud  Cluster  yang  digunakan  untuk  mengetahui  berbagai  permasalahan yang  akan  muncul  selama  penggunaan  artificial  intelligence  generatif  melalui penggunaan aplikasi yang diberi nama Dua sandbox (Chua, 2022).

## 4. Model Pelindungan Hukum Data Pribadi Melalui Lembaga Penyelenggara Yang Terinterasi
Kasus  mengenai  kebocoran  data  pribadi  di  Indonesia  setiap  tahunnya  kian mengkhawatirkan.  Berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  dalam menekan  laju  kasus  penyalahgunaan  data  pribadi  tersebut,  salah  satunya  yaitu  dengan
mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada tanggal 20 September 2022.
Sebagaimana yang tersirat dalam pasal 58 ayat 2 dijelaskan bahwa pengendalian perlindungan  data  pribadi  dilaksanakan  oleh  otoritas  lembaga  penyelenggara perlindungan  data  pribadi.  Namun  saat  ini  lembaga  penyelenggara  perlindungan  data pribadi  tersebut  belum  terbentuk  secara  spesifik,  sehingga  berdasarkan  Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 penanganan kasus kebocoran data pribadi dilimpahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Yudistira, 2023).
Di  Singapura,  dikenal  lembaga  bernama  Personal  Data  Protection  Comission (PDPC) yang beroperasi sejak tahun 2013 melalui PDPA. Secara umum fungsi lembaga ini  yakni  melakukan  sosialisasi  mengenai  pengumpulan  maupun  penggunaan  data, standarisasi  kebijakan,  dan  penyelesaian  masalah  perlindungan  data  pribadi  (Annur, 2019).
Peran PDPC secara khusus dijelaskan dalam section 7 PDPA (Chik, 2013) PDPC memiliki  peran  sebagai  berikut:  a)  Melaksanakan  wewenang  untuk  menyelidiki  atau melakukan  penyelidikan  (pengawasan  kepatuhan  dan  investigasi),  wewenang  untuk meninjau  dan  memberikan  arahan  (misalnya,  penerbitan  perintah  perbaikan)  dan wewenang  untuk  melakukan  penegakan  hukum  (untuk  memberikan  kekuatan  pada prinsip akuntabilitas). b) Memberikan panduan dan layanan audit (untuk kelembagaan) penerbitan pedoman dan panduan seperti konsep persetujuan, kewajaran dan kebutuhan. c)  Melakukan  upaya  sosialisasi  dan  kesadaran  tentang  data  pribadi  dan  privasi  (untuk organisasi dan juga untuk masyarakat luas).

## Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah era perkembangan teknologi digital yang pesat mengakibatkan banyak perubahan sekaligus permasalahan baru dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya permasalahan data pribadi yang kerap terjadi karena aktivitas masyarakat  yang  berhubungan  dengan  teknologi  digital.  Mudahnya  mengakses  data secara  daring  dan  lemahnya  perlindungan  data  pribadi  menjadikan  permasalahan  ini kerap terjadi dan membuat Pemerintah Indonesia akhirnya membuat pengaturan terkait data  pribadi  lewat  Undang-Undang  No.  27  Tahun  2022  Tentang  Perlindungan  Data Pribadi atau yang disebut UU PDP.
Namun  sayang  walau  UU  PDP  sudah  disahkan,  masih  kerap  terjadi  kasus pelanggaran data pribadi. Baik kasus yang terjadi dalam ranah privat hingga publik seperti kasus kebocoran data pelanggan lewat layanan aplikasi dan website. Selain itu juga masih terdapat  beberapa  pengaturan  lain  yang  mengatur  terkait  perlindungan  data  pribadi  di samping UU PDP yang dapat menimbulkan tumpang tindihnya pengaturan.
Dengan masih maraknya kasus kebocoran data dan terdapat kelemahan dalam UU PDP maka seharusnya dapat ditemukan bentuk model perlindungan terkait data pribadi khususnya  untuk  melindungi  sekaligus  menjamin  hak  warga  negara  atas  perlindungan data  pribadi.  Perlindungan  data  pribadi  di  Indonesia  sejatinya  ada,  akan  tetapi  tidak memberikan  kepastian  yang  begitu  jelas  dalam  memberikan  perlindungan  kepada masyarakat.
Bahkan  regulasi  mengenai  data  pribadi  saat  ini  belum  memiliki  peraturan pelaksana  serta  lembaga  penyelenggara  khusus  dibidang  pengelolaan  kasus  kebocoran
data pribadi. Selain perlindungan yang belum dapat terpenuhi secara menyeluruh terdapat juga  kelemahan  lain  dalam  memberikan  jaminan  pemulihan  bagi  korban  yang  hak privasinya dilanggar. Berbeda halnya dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Malaysia  dan  Singapura  yang  telah  mengatur  mengenai  perlindungan  data  pribadi masyarakatnya  dengan  memberikan  pilihan,  pengelolaan,  dan  batasan  terhadap  data pribadi yang dikelolanya.
Bahkan dalam memberikan sanksi kepada para pelanggar data pribadi di Malaysia dan Singapura terbilang cukup tegas dan disiplin baik dalam penerapan sanksi perdata maupun sanksi pidana. Sedangkan di Indonesia dalam memberikan sanksi kepada para pelanggar  data  pribadi  hanya  berupa  sanksi  administratif  dan  sanksi  pidana  secara terbatas. Oleh karena itu, saat ini perlindungan data pribadi di Indonesia menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak terlebih lagi dengan semakin berkembangnya teknologi informasi.  Indonesia  perlu  segera membuat  strategi  khusus  dalam  menangani  berbagai permasalahan terkait dengan kasus kebocoran data salah satunya melalui pengadopsian desain model perlindungan data pribadi dari negara Malaysia dan Singapura.

## BIBLIOGRAPHY
Alifah, N. N. (2022). Keamanan Siber Negara Asia Tenggara 2022, Indonesia Peringkat
Berapa? Retrieved August 16, 2023, from Good Stats website:
https://goodstats.id/article/keamanan-siber-negara-asia-tenggara-2022-indonesia- peringkat-berapa-3RLgv
Annur,  C.  M.  (2019).  Contoh  Singapura,  Kominfo  Akan  Bentuk  Komisi  Perlindungan Data Pribadi.
Chesterman, S. (2014). Data Protection Law in Singapore: Privacy and Sovereignty in an Interconnected Alifah, N. N. (2022). Keamanan Siber Negara Asia Tenggara 2022, Indonesia Peringkat Berapa? Retrieved August 16, 2023, from Good Stats website: https://goodstats.id/article/keamanan-siber-negara-asia-tenggara-2022-indonesia- peringkat-berapa-3RLgv
Annur,  C.  M.  (2019).  Contoh  Singapura,  Kominfo  Akan  Bentuk  Komisi  Perlindungan Data Pribadi.
Chesterman, S. (2014). Data Protection Law in Singapore: Privacy and Sovereignty in an Interconnected World (Introduction). Academy Publishing. , 3.
Chik, W. B. (2013). The Singapore Personal Data Protection Act and an assessment of future trends in data privacy reform. . . In Computer Law &amp; Security Review , 29 (5), 554–575. https://doi.org/10.26858/jiap.v7i2.4954
CNNIndonesia.  (2022). 4  Kasus  Kebocoran  Data  di  Semester  I  2023,  Mayoritas Dibantah (pp. 1–2). pp. 1–2.
Daniswara,  F.,  &  Rahman,  F.  (2018).  Perlindungan  Data  Pribadi:  Studi  Komparasi terhadap  Praktik  di  Singapura,  Amerika  Serikat,  dan  Malaysia. Center  For  Digital
Society , 31 , 24.
Danuri,  M.  (2019).  Development  and  transformation  of  digital  technology. Infokam , XV (II), 116–123.
Dewi, I. R. (2022). Data Terbaru! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022? Retrieved
August 15, 2023, from CNBC Indonesia website:
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru- berapa-pengguna-internet-indonesia-2022
Dihni, V. A. (2022). Kasus Kebocoran Data di Indonesia Melonjak 143% pada Kuartal II 2022.
Fadjar  Trisakti,  Adnin  Dikeu  Dewi  Berliana,  Al  Bukhori,  &  Alya  Fitr.  (2022). Transparansi Dan Kepentingan Umum. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial , 19 (1), 29–38. https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.61
Himakom. (2022). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital. Retrieved August 16, 2023, from http://himakom.student.uny.ac.id/perlindungan-data-pribadi-di-era-digital/
Jannah, L. M. (2022). UU Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya. Retrieved August 16, 2023, from Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia website: https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan- implementasinya/
Kristiyanto,  E.  N.  (2016).  Urgensi  Keterbukaan  Informasi  Dalam  Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE , 16 (2), 231–244.
Muin,  I.  (2023). Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Platform  E-Commerce  Guna Peningkatan Pembangunan Ekonomi Digital Indonesia . 1 (2), 81–91.
Niffari,  H.  (2020).  PERLINDUNGAN  DATA  PRIBADI  SEBAGAI  BAGIAN  DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain. Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik) , 6 (1), 1–14. https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699
Nurdiansyah, E. (2016). KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN  TRANSPARANSI  BAGI  MASYARAKAT. Jurnal  Bhinneka Tunggal Ika , 3 (2), 147–151. Retrieved from https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/view/4593/pdf
Priliasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online  (The  Urgency  of  Personal  Protection  in  Peer  to  Peer  Lending). Majalah Hukum Nasional , (2), 1–27. https://doi.org/10.24843/jmhu.2017.v06.i03.p03
Rafiq, A. (2020). Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat. Global Komunika , 1 (1), 18–29.
Rosadi,  S.  D.  (2015). Cyber  Law  Aspek  Data  Privasi  Menurut  Hukum  Internasional,
Regional dan NasionalMetode Penelitian . Jakarta: Refika Aditama.
Setiawati,  D.,  Hakim,  H.  A.,  &  Yoga,  F.  A.  H.  (2020).  Optimizing  Personal  Data Protection  in  Indonesia: Lesson  Learned from  China,  South  Korea, and  Singapore. Indonesian Comparative Law Review , 2 (2), 2–9. https://doi.org/10.18196/iclr.2219
Setyawati Fitri Anggraeni. (2018). Polemik pengaturan kepemilikan data pribadi: urgensi untuk  harmonisasi  dan  reformasi  hukum  di  indonesia. Jurnal  Hukum  & Pembangunan , 48 (4), 814 – 825.
Silalahi,  P.  R.,  &  Chairina.  (2023). Ekonomi  Digital:  Perkembangan  Bisnis  Digital, Pemasaran  Digital,  Ecommerce,  Fintech  Berbasis  Syariah,  dan  Homoislamicus dalam Perilaku Konsumen . Medan: Merdeka Kreasi Group.
Sugeng. (2020). Hukum Telematika . Jakarta: Prenadamedia Group.
Surianto. (2023). Dampak Positif Dan Negatif UU KIP Bagi Pemerintah Dan Masyarakat.
Zaman, M. N. U. (2021). Perlindungan Data Pribadi: Hak Privasi Menurut Perspektif Hak Asasi  Manusia.  Retrieved  August  16,  2023,  from  Heylaw  Edu  website: https://heylaw.id/blog/hak-privasi-menurut-perspektif-hak-asasi-manusia

## Copyright holder:
Waspiah, Noveria Sekar S, Ammirah Lies S, Tegar Islami P, Setyaning Wida N, Salisa Widyaning K (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: