How to cite: Armen Sosialisa Sihotang, Eddy Asnawi, Bahrun Azmi (2022) Pengungkapan Identitas Pasien Covid-19 Kepada Publik dalam Perspektif Kewenangan Kerahasian Pasien dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Medis, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (5). E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 5, Mei 2022
PENGUNGKAPAN IDENTITAS PASIEN COVID-19 KEPADA PUBLIK DALAM PERSPEKTIF  KEWENANGAN  KERAHASIAN  PASIEN  DALAM  UNDANG- UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK MEDIS
Armen Sosialisa Sihotang 1 , Eddy Asnawi 2 , Bahrun Azmi 3
1 Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Lancang kuning Pekanbaru, Indonesia
2 Dosen Pembimbing 1 Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Lancang kuning Pekanbaru, Indonesia
3 Dosen Pembimbing 2 Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Lancang kuning Pekanbaru, Indonesia Email: armen_sihotang@yahoo.com, azmilugan@gmail.com, eddyasnawi@yahoo.com

## Abstrak
Melihat kondisi wabah COVID-19 saat ini, terjadi dorongan akan keterbukaan arsip rekam medis secara akurat dan transparan dengan target guna menghentikan rantai penebaran virus, oleh sebab itu rekam medis pasien Covid-19 boleh dibuka apabila hal tersebut menyangkut kepentingan umum, atas dasar perintah undangundang, atas izin pasien yang bersangkutan serta dalam proses penegakkan hukum. Adapun Jenis riset  yang  dipakai  adalah  riset  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perUUan  dan pendekatan konseptual. Hasil riset ini memperlihatkan bahwa pada dasarnya pasien tak terkecuali pasien positif Covid-19 memperoleh kewenangan guna merahasiakan dan mempunyai kepastian agar tetap merahasiakan penyakitnya serta kondisi medis terkait sebagai bagian dari aspek hukum privat. Pada aspek kesenjangan norma yang terjadi antara UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 44 Tahun 2009  tentang  Rumah  Sakit  dan  UU  Nomor  29  Tahun  2004 tentang  Praktik  Medis dengan  UU  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Arsip  Publik  dalam  hal transparansi arsip rekam medis pasien Covid-19, maka dipakai asas hukum yaitu asas Lex  Spesialis  Derogat  Lex  Generali.  Dengan  begitu  keberlakuan  UU  Nomor  14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Arsip Publik akan dikesampingkan karena regulasi ini merupakan aturan yang umum terkait dengan pengaturan rekam medis pasien.
Kata kunci : Pengungkapan; Identitas; Pasien Covid-19

## Abstract
The form of regulation and legal protection for the medical records of positive Covid- 19 patients in positive law and the gap in norms in the protection of the transparency of information on the medical records of Covid-19 patients. However, looking at the current  Covid-19  wabahc  situation,  there  is  a  push  for  accurate  and  transparent disclosure  of  medical  record  information  with  the  aim  of  stopping  the  chain  of spreading  the  virus,  therefore  the  medical  records  of  Covid-19  patients  may  be opened if it  concerns the public interest, on the basis of statutory orders, with the
permission of the patient concerned and in the law enforcement process. The type of research  used  is  normative  legal  research  with  a  statutory  approach  and  a conceptual  approach.  The  results  of  this  research  show  that  basically  patients, including  those  who  are  positive  for  Covid-19,  have  the  right  to  keep  secrets  and have the assurance that their illness and related medical conditions are part of the private law aspect. On the aspect of the norm gap that occurs between Law Number 39 of 2009 concerning Health, Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals and Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and Law Number 14 of 2008 concerning  Openness  of  Public  Information  In  terms  of  transparency  of  medical record information for Covid-19 patients, the legal principle is used, namely the Lex Specialist Derogat Lex Generali principle. In this way, the enactment of Law Number 14 of 2008 concerning Disclosure of Public Information will be set aside because this regulation is a general rule related to the regulation of patient medical records.
Keywords: Disclosure; Identity; Covid-19 Patients.

## Pendahuluan
Awal tahun 2020  penduduk dunia digegerkan dengan munculnya virus Covid-19 yang  disinyalir  bersumber  dari  kota  Wuhan  China.  Virus  Covid-19  di  Indonesia  terus menyebar ke seluruh 34 provinsi telah terdampak akan penularan virus ini dan berbagai macam permasalahan muncul di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia, adalah tidak terkedalinya jumlah pasien diseluruh Indonesia, dan makin banyaknya pasien positif di berbagai  daerah  kota  dan  kabupaten  dan  mengakibatkan  kepanikan  di  seluruh  lapisan penduduk.
Salah satu permasalahan yang paling banyak menimpa penduduk dan menjadi suatu kekuatiran dipenduduk khususnya didaerah terkait dengan pengumuman jumlah pasien terdampak  positif  Covid-19.  Tim  gugus  penanggulangan  daerah  yang  selalu  aktif menyampaikan  kondisi  terkini  kasus  di  setiap  daerah  akan  mendapatkan  banyak pertanyaan  dari  penduduk  apabila  terdapat  penambahan  pasien  positive  Covid-19,  tata cara  kerja  tim  gugus  penanggulangan  Covid-19  apabila  terdapat  penambahan  pasien positif Covid-19 dengan cara mengumumkan identitas umum pasien yaitu berupa, jenis kelamin,  umur  dan  kecamatan  wilayah  tempat  tinggal  pasien  serta  riwayat  perjalanan pasien  tersebut.  Berbagai macam  arsip  yang  belum  terkonfirmasi  kebenarannya  sangat cepat tersebar melalui media sosial terutama mengenai identitas pasien yang seharusnya dirahasiakan.  Permasalahan  lain  timbul  adalah  bukan  hanya  mengenai  identitas  pasien yang tersebar tetapi rekam medik kesehatan pasien selama ini turut disebarkan dengan luas  melalui  media  sosial.  Menyebarkan  arsip  tentang  memo  pasien  dilarang  dan dilindungi oleh hukum jika dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan. Selama  ini  kita  semua  tahu  bahwa  rekam  medis  pasien  merupakan  rahasia  yang  perlu dilindungi oleh semua pikewenangan yang terlibat sesuai kesepakatan.
Seperti halnya yang terjadi di wilayah Kecamatan Mandau, penebaran nama-nama pasien  terkomfirmasi  covid-19  menyebar  luas  lewat  media  sosial  seperti  WA ( WhatsApp ),  FB  (facebook)  dan  lain-lain,  hal  ini  membuat  pasien  yang  terkomfirmasi
covid-19  merasa  kewenangan  privasinya  terganggu,  sehingga  menimbulkan  dampak sosial yang intens, seperti dijauihi, dikucilkan dan sebagainya (Widjaja, 2021) .
Pasal  47  ayat  (2)  UU  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Medis  mengatakan bahwa “Rekam medis harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan kepala bantuan kesehatan. Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Medis mengatakan bahwa “Rahasia medis adalah memo dan arsip tentang kesehatan seseorang yang didapatkan petugas kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya. Selanjutnya  dalam  Pasal  1  Sistem  Menteri  Kesehatan  Nomor  269  Tahun  2008 tentang Rekam Medis menyatakan, “Rekam medis adalah dokumen yang berisi memo dan arsip mengenai  identitas  pasien,  pemeriksaan,  penyembuhan,  reaksi  dan  bantuan  lain  yang telah diberikan kepada pasien.
Konsensus  adalah  salah  satu  sumber  keterlibatan.  Kontrak  menciptakan  kontrak yang  menciptakan  kewajiban  bagi  satu  atau  lebih  pikewenangan  dalam  kontrak (Guwandi, 2019). Perikatan adalah hubungan hukum antara sejumlah badan hukum yang dalam  hal  ini  mengikat  satu  orang  atau  lebih  untuk  berbuat  atau  tidak  kepada pikewenangan lain 1 . Beberapa janji memong dari konsensus dan beberapa memong dari UU. Salah satunya adalah kesepakatan dalam bidang kesehatan antara dokter dan pasien yang  lahir  dari  suatu  kesepakatan,  yang  sering  disebut  dengan  kesepakatan  terapeutik. Segala sesuatu yang termasuk dalam kontrak adalah rahasia dokter dan pasien.
Kontrak  penyembuhan  atau  transaksi  penyembuhan  adalah  penyembuhan  suatu penyakit oleh dokter yang didukung oleh dua jenis kewenangan antara dokter dan pasien yang memiliki sifat yang lebih mendasar dan lebih individu: kewenangan atas berita (the right to information) guna mencari atau menemukan penyembuhan sebagai inisiatif. Dan kewenangan guna mengatur nasib sendiri. Pada hubungan hukum yang terjadi pada kasus penebaran  virus  Covid-19  terdapat  perbedaan  yang  menurut  peneliti  berbeda  dengan perjanjian yang melahirkan ikatan antara dokter dan pasien yang sifatnya tertutup. Kasus
Covid-19  telah  dinyatakan  sebagai  bencana  nonalam  oleh  pemerintah  sehingga pikewenangan yang terlibat dalam hubungan hukum bukan saja antara dokter dan pasien tetapi  juga  pemerintah  selaku  pikewenangan  yang  berkewajiban  melinudngi  penduduk dari penebaran virus Covid-19 (Utami, Pinzon, & Meliala, 2021).
Permasalahan terbesar yang muncul saat ini adalah mengenai klaster virus Covid- 19  yang  masih  sangat  sulit  untuk  terditeksi  penebarannya  atau  biasa  disebut contact tracing pasien.  Tidak  terbacanya tracing pasien  positive  drumoratu  daerah  sangat berbahaya karena akan terus memunculkan kasus klaster terbaru khususnya dari orang- orang yang masuk katagori Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ataupun Orang Tanpa gejala (OTG).  Desakan  muncul  dari  berberapa  penduduk  mengenai  pentingnya  untuk mengumumkan identitas lengkap pasien positive Covid-19 sebagai upaya menghentikan penebaran pasien positive di Indonesia. Pengumuman yang selama ini dilaksanakan yang hanya menyebutkan jenis kelamin dan kecamatan atau kelurahan pasien positif disinyalir belum  mampu  menghentikan  dan  tidak  dapat  membaca  tracing  pasien  positive.
Pengungkapan Identitas Pasien Covid-19 Kepada Publik dalam Perspektif Kewenangan Kerahasian Pasien dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Medis
Berdasarkan  kerangka  diatas,  maka  diperlukan  pertahanan  hukum  terhadap  pasien sebagai  pelanggan  dalam  layanan  kesehatan  dalam  hal  Pengungkapan  Identitas  Pasien Covid-19 kepada Publik sangat kompleks dan mengandung rumor-rumor yang menarik untuk dipelajari.

## Metode Riset
Metode riset yang peneliti pakai adalah riset hukum normatif, Hal ini ditujukan agar peneliti  bias  memahami  sedalam-dalamnya  apa  saja  alat-alat  ukur  yang  ada  pada  saat membahas riset ini, sehingga dapat menemukan maksud sebenarnya dari target  riset ini. Menurut  Bagir  Manan,    riset  normatif  adalah  studi  tentang  kaidah-kaidah  dan  dasar hukum  yang  ada  (Setiawan,  1999).  Menurut  Haryono,  berbagai  kaidah  hukum  yang menjadi pusat dan fokus kajian dikaji, sehingga harus mengpakai kajian normatif maupun pendekatan  perUUan.  Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  “Pendekatan  hukum dilaksanakan dengan mengkaji semua sistem perUUan yang terkait dengan permasalahan hukum yang ditangani. Pendekatan perUUan adalah pendekatan yang mengpakai sistem perUUan (Prananda, 2020).
1) Pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan menyelidiki dan menafsirkan hal- hal  teoritis  yang  berkaitan  dengan  asas,  konsep,  dogma  ,  dan  norma  usia  dewasa seseorang dalam hukum.
94
2) Pendekatan konseptual adalah pendekatan ini menyimpang dari perspektif dan dogma yang menyebar dalam hukum. Pendekatan ini penting karena pemahaman  mengenai dogma  yang  berkembang  dalam  hukum  bisa  menjadi  dasar  guna  menghasilkan perdebatan  hukum  saat  menangani  masalah  hukum  secara  langsung.  Dogma memperkuat gagasan dengan memberikan pemahaman hukum, rancangan hukum, dan asas hukum yang berhubungan dengan masalah (Muhammad, 2021).
3) Pendekatan  historis  adalah  bahwa  pendekatan  ini  dilaksanakan  dalam  kerangka pemahaman  filosofi  negara  hukum  dari  waktu  ke  waktu  dan  pemahaman  tentang peralihan  dan  penebaran  filosofi  yang  mendasari  negara  hukum.  Pendekatan  ini dilaksanakan dengan menyelidiki kerangka regulasi dan perkembangan permasalahan hukum yang sedang dialami (Azizah, 2020).

## Jenis dan Sumber Data
Penyidikan hukum normatif, sumber memonya adalah MEMO SEKUNDER, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:
a. Sumber  hukum  utama  adalah  sumber  utama  arsip  riset.  Bahan  hukum  utama  dapat dalam  format  berikut:  UU  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Medis,  Sistem  Menteri Kesehatan 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis, dan sistem perUUan lainnya yang berhubungan dengan riset ini.
b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi memperkuat, menambah dan memaparkan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder bisa berupa: artikel, jurnal, buku-buku sastra yang berhubungan dengan pokok bahasan.
c. Bahan  perUUan  tersier  adalah  bahan  perUUan  yang  berfungsi  memaparkan  bahan perUUan primer dan bahan perUUan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum.

## Teknik Pengumpulan Memo
Dalam  penghimpunan  informasi  untuk  penelusuran  hukum  normatif  ini,  peneliti mengpakai  metode  literature  review  atau  riset  arsipter.  Dalam  hal  ini,  penelaah  harus berhati-hati  dan  akurat  untuk  menemukan  memo  yang  terkandung  dalam  sistem  dan kepustakaan yang relevan dengan masalah yang diselidiki.

## Teknik Analisis Memo
Tenik  telaah  data  yang  peneliti  pakai  pada  riset  hukum  normatif  ini  adalah dilaksanakan dengan menganalisis  data secara kualitatif. Artinya,  peneliti menjabarkan bahan  hukum  yang  terkumpul  dan  mengelolanya  secara  sistematis.  Sistematis  artinya mengpakai analisis kualitatif untuk mengklasifikasikan bahan hukum. Analisis kualitatif bertarget untuk menjabarkan memo berdasarkan persektif teoritis dan bahan hukum yang ada serta menarik kesimpulan alhasil bisa menyatakan apa yang dibutuhkan dalam riset ini.  Kedua,  dalam  menarik  kesimpulan,  peneliti  mengpakai  metode  induktif.  Artinya, menarik kesimpulan dari apa yang secara inheren khusus untuk umum.

## Hasil dan Pembahasan
1.  Pengungkapan  Identitas  Pasien  Covid-19  Kepada  Publik  Dalam  Perspektif Kewenangan  Kerahasian  Pasien  Dalam  UU  Nomor  29  Tahun  2004  tentang Praktik Medis
Sekarang  adalah  waktu  yang  tepat  guna  meningkatkan  riset  tentang  hukum kesehatan bersama dengan hukum siber. Alasannya karena wabah Covid-19 sebagai masalah kesehatan penduduk belum berakhir. Alasan kedua, cyber law menjadi salah satu  rumor  hukum  yang  banyak  dibicarakan  bersamaan  dengan  pesatnya perkembangan teknologi (Riyanti, 2021).
Kerahasiaan  dan  pengungkapan  data  individu  pasien  merupakan  salah  satu rumor  dalam  hukum  kesehatan.  Hukum  kesehatan  adalah  segala  ketetapan  hukum yang berkaitan langsung dengan bantuan kesehatan dan pelaksanaan berbagai sistem perUUan yang terkait dengannya. Wabah sebagai gejala yang berkaitan dengan medis manusia  tentunya  dekat  kaitannya  dengan  praktik  kesehatan.  Misalnya,  sistem vaksinasi,  kerahasiaan  informasi  individu  pasien,  dan  pelacakan  kontak  Covid-19. Pada  saat  yang  sama,  memo  individu  tergolong  pada  ruang  cakupan  perdebatan hukum siber (Boehme-Neßler, 2016). 2
Sistem Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi  Elektronik  (PP  PSTE),  memo  individu  adalah  “informasi  mengenai perseorangan,  sistem  elektronik  dan/atau  nonelektronik”  (Azizah,  2020).  Contoh
memo  mengenai  orang  yang  bias  diperiksa  adalah  informasi  yang  tentang perpindahan  lokasi,  yang  merupakan  basis  informasi  pencarian  kontak  (Riyanti, 2021).
Salah  satu  wadah  pengambilan  data  individu  adalah  ketika terjadi  komunikasi antara  penyedia  layanan  dan  penerima  layanan  kesehatan.  Misalnya,  ketika memberikan  perawatan  dan  layanan  medis,  profesional  kesehatan  perlu  menerima, mendengar,  dan  mengetahui  segala  arsip  tentang  pasien.  Tidak  hanya  dokter  dan perawat  sebagai  tenaga  medis,  namun  juga  berbagai  pikewenangan  terkait  seperti tenaga medis dan tenaga klerikal dapat melihat arsip tentang pasien.
Arsip ini berisi informasi individu. Meski tidak ada wabah, informasi individu penting untuk diselidiki dan dipantau terus-menerus, baik dari segi regulasi maupun penegakannya.  Konflik  antara  pentingnya  kerahasiaan  informasi  individu  dan kepentingan  pemerintah  atau  pikewenangan  lain  dalam  mengakumulasi  dan mengolah  informasi  individu  merupakan  perdebatan  yang  menetapkan  taraf demokrasi di sebuah negara. Sebab demokrasi memerlukan masyarakat sebuah negara yang  mempunyai  sifat-sifat  demokratis  seperti  pandangan  kritis  dan  openmind.  Ini tidak dapat dicapai tanpa sistem privasi yang tepat.
Terkait  wabah,  rumor  data  individu  adalah  pertahanan  kewenangan  privasi publik atas memo individu (tidak lagi hanya privasi pasien) dan penebaran Covid-19. Realisasi  animo  penduduk  dalam  penanggulangan  wabah  Covid-19  dilaksanakan dengan  contact  tracing  guna  mendeteksi  siapa  pun  yang  terpapar  Covid19.  Untuk menghadapi wabah, transparansi dan penebaran arsip kesehatan bagi pasien Covid- 19  sering  dianggap  dapat  meringankan  pengendalian  pemaparan  virus.  Kumpulan tanda  pengenal,  tempat  tinggal,  atau  histori  interaksi  penduduk  bias  dipakai  dalam menolong  pemerintah  mengekang  epidemi  Covid-19.  Di  seluruh  negara,  termasuk Indonesia, informasi ini dipakai dalam aplikasi tracing kontak Covid-19 (Hisbulloh, 2021) 34 .
Arsip  kesehatan,  di  sisi  lain,  bisa  dilihat  sebagai  kelanjutan  dari  informasi medis. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 sd 1 PP No. 46 tahun 2014. Oleh karena itu, arsip kesehatan hanya bisa ada dalam bentuk informasi kesehatan. Menurut Pasal 13- 15, dalam PP Nomor 46 Tahun 2014, informasi dan arsip kesehatan akan tersedia dari sarana medis (penyedia bantuan kesehatan) dan penduduk. Data dan arsip kesehatan dari  promosi  kesehatan  berasal  dari  rekam  medis,  dan  yang  berasal  dari  penduduk antara lain berasal dari  riset, kajian dan report. Permenkes No. 2008, Pasal 1, 269, rekam medis itu sendiri memuat keterangan yang harus tertulis. Menurut Pasal 61 PP No., data dan arsip kesehatan tidak serta merta harus dirahasiakan. Menyampaikan data kesehatan dan arsip kesehatan menjadi terbuka dan tertutup 2014 46.
Aturan  informasi  medis  bisa  diartikan  oleh  peneliti  lebih  luas  dari  arsip “sekedar” tentang komunikasi pasien dengan dokter. SIK bias diurus secara digital
maupun  non  digital.  Contoh  SIK  adalah  Arsip  Bantuan  BPJS  Kesehatan  (Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan),  arsip  obat termasuk  konteks  wabah ini: data pasien, gambaran distribusi dan konsekuensi, data distribusi vaksin, dan sistem pelacakan kontak Covid-19. .. Berdasarkan definisi data individu PPPSTE, termasuk frasa "setiap data tentang individu", peneliti adalah orang untuk rahasia medis, rekam medis, data kesehatan, arsip kesehatan, dan SIK. Peneliti menarik kesimpulan bahwa arsip mengenai pasien yang didapatkan dokter melampaui rahasia medis dan memo medis.
Akan  tetapi,  arsip  tersebut  dapat  diproses  lebih  lanjut  dan  dipakai.  Rahasia medis  dicatat/ditulis  dalam  bentuk  rekam  medis  dan  merupakan  salah  satu  sumber memo memo kesehatan berdasarkan Pasal 14 PP No. 46 tahun 2014. Informasi medis relatif tidak bias dipakai bagi produk dan sistem yang ramah komunitas. Anda perlu mengubah data kesehatan anda menjadi berita medis. Informasi medis yang dipakai untuk  mengorganisasikan  SDM,  teknik,  dan  cara  kerja  adalah  Sistem  Informasi Kesehatan (SIK). SIK yang terorganisir secara ampuh mengontrol pengendalian dan peredaman wabah Covid-19.
2.  Kewajiban  Dokter  dalam  menjaga  Identitas  Pasien  Covid-19  Kepada  Publik Dalam  Perspektif  Kewenangan  Kerahasian  Pasien  Dalam  Undang-  Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Medis
Komunikasi  antara  pasien  dan  dokter  itu  menciptakan  suatu  hubungan  hukum yang dikenal dengan sebutan “transaksi terapeutik”. Korelasi hukum ini memberikan kewenangan  dan  keharusan  tersendiri  kepada  para  pikewenangan.  Sebagian  tugas dokter  adalah menyimpan  kerahasiaan  arsip  mengenaipasien.  Tetapi,  keharusan ini tidak  mutlak,  sebab  dapat  dibuka  pada  beberapa  kasus  (Guldi,  2022). 5 Pada  Maret 2020, ada permimintaan pengujian materi mengenai keterbukaan data pasien Covid- 19  yang  diusulkan  ke  Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Tiga  ketetapan  yang  diusulkan untuk  pengujian  UUD  1945  adalah  Pasal  48  Ayat  2  UU.  29  Tahun  2004  tentang Praktik Medis, Pasal 38 Ayat 2 UU tersebut. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 73 UU (2). 36 tahun 2014 tentang petugas kesehatan (Riyanti, 2021) . 621
Semua  pasal  yang  diminta  pada  kewenanganikatnya  merupakan  dasar  hukum untuk  melindungi  informasi  individu  pasien.  Tetapi,  orang  yang  memohon  justru menilai ketiga ketetapan itu akan mengganggu kewenangan konstitusionalnya, sebab menurutnya  memfasilitasi  keterbukaan  arsip  pasien  justru  akan  mengurangi penebaran virus lebih cepat. Pemohon ingin mengetahui secara pasti siapa saja yang positif Covid-19.
UU  mengatur  terkait  kondisi  yang  bisa menjadi  alasan  pengungkapan  rahasia medis dan rekam medis.  Semuanya mungkin berisi  memo individu pasien. Situasi wabah Covid-19 jelas berada dalam kondisi eksklusi di bawah kondisi seperti "demi UU",  "demi  kepentingan  umum",  "modis",  dan  "kepentingan  umum".  Kami  perlu
Pengungkapan Identitas Pasien Covid-19 Kepada Publik dalam Perspektif Kewenangan Kerahasian Pasien dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Medis
mempertimbangkan lebih lanjut seberapa banyak  memo individu pasien yang bisa diungkapkan  dan  bagaimana  mengelola  pengungkapan  data  medis  dengan  benar. Berdasarkan ketetapan-ketetapan pokok UU di atas, peneliti tidak sependapat dengan keinginan mereka yang mengusulkan uji materi UU, dan peneliti merasa keinginan mereka ambigu. Ketiga pasal yang diuji meliputi persyaratan pengungkapan rahasia kesehatan/rahasia medis pasien, atau anomali kerahasiaan. Diskusi sebelumnya telah menunjukkan bahwa kondisi wabah adalah pengecualian dalam hal diperbolehkannya pengungkapan rahasia pasien. Padahal, Pengurus Besar Persatuan Dokter  Indonesia  (PB  IDI)  sendiri  telah  menyatakan  bahwa  pengungkapan  tanda pengenal positif Covid-19 tidak melanggar hukum. 7
Pemeriksa harus mengkomunikasikan keinginan mereka kepada legislatif atau pemerintah  mengenai  prosedur  pengungkapan  rahasia  medis  dan,  menurut  dia, mengelola  aturan  berita  kesehatan  yang  mudah  diakskes.  Selanjutnya,  dari  sisi keterbukaan arsip publik, jika melihat identitas berupa nama secara detail, siapa pun bisa  melihat  apakah  seseorang  di  depan  adalah  orang  yang  terinfeksi  Covid-19. Peneliti  melihat  ini  sebagai  sesuatu  yang  berlebihan  dan  tak  seimbang  dalam membalancing  keperluan  akan  kerahasiaan  dengan  manfaat  menahan  pemaparan Covid-19.
3.  Implikasi  hukum  terhadap  Pengungkapan  Identitas  Pasien  Covid-19  Kepada Publik Dalam Perspektif Kewenangan Kerahasian Pasien Dalam UU Nomor 29

## Tahun 2004 tentang Praktik Medis
Kesehatan  merupakan  kewenangan  atau  hak  asasi  setiap  individu  yang  perlu direalisasikan oleh pemerintah dengan menyediakan bantuan jaminan kesehatan yang bermutu, tak terkecuali situasi wabah COVID-19 yang terjadi diseluruh dunia saat ini 8 .
Tanda pengenal pasien biasanya dituliskan dan diarsipkan dalam rekam medis'. Rekam  medis  ini  adalah  berkas  yang  berisi  data  dan  arsip  yang  berkaitan  dengan identitas pasien, pemeriksaan, penyembuhan, reaksi dan bantuan lain yang diberikan kepada pasien. Rekam medis ini adalah rahasia medis yang memuat identitas pasien positif COVID-19 yang wajib dijaga kerahasiaannya dan dijaga kerahasiaannya oleh pikewenangan rumah sakit atau dokter yang bertugas.
UU  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Medis  dalam  UU  Nomor  'Setiap dokter atau dokter gigi yang melakukan praktik medis wajib memiliki rekam medis yang perlu diisi sesudah pasien menerima  bantuan kesehatan. Selain itu disebutkan bahwa  arsip  rekam  medis  adalah  milik  dokter,  dokter  gigi  atau  organisasi  bantuan kesehatan, dan isi rekam medis adalah milik pasien. Kebiasaan ini, yang merupakan kebiasaan petugas kesehatan untuk mencatat pasien dan dikenal dengan istilah "Status Pasien"  dalam  bahasa  medis,  sekarang  menjadi  kewajiban  bagi  setiap  petugas
kesehatan  yang  bekerja  di  institusi  kesehatan.  Sebutan  yang  populer  di  penduduk adalah “Medical Register” (Daftar Medis).
Penyimpanan rekam medis menjadi tanggung jawab dokter/rumah sakit. Setiap dokter dan petugas rumah sakit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rekam medis  pasien  selesai  dalam  waktu  yang  ditetapkan  setelah  pasien  meninggalkan rumah  sakit.  Bagian  rekam medis  harus menentukan  prosedur  untuk  memberi  tahu dokter  jika  ada  memo  medis  yang  hilang  dan  harus  ditindaklanjuti.  Sejak diterbitkannya
Sistem Menteri Kesehatan Republik Indonesia
749a/MENKES/PER/XII/1989,  sudah  menjadi  kewajiban  bagi  dokter/rumah  sakit untuk memelihara rekam medis. Pengertian Rekam Medis menurut Pasal 1 huruf a, PerMenKes No. 749a tahun. Pasal 2 dan Pasal 10 ditetapkan tentang kepemilikan dari rekam medik.
Sebagian  dari  tugas  rumah  sakit  adalah  memberikan  penghormatan  dan  dan perlindungan  hak  pasien.  Pelanggaran  kewajiban  rumah  sakit  diberikan  hukuman administratif berupa teguran atau denda serta pencabutan izin rumah sakit. Artinya, apabila rumah sakit tidak menjaga identitas pasien positif COVID-19, rumah sakit itu bisa  dikenakan  hukuman  administratif.  Rumah  sakit  juga  bisa  dikenai  hukuman pidana  jika  menyebarluaskan  identitas  pasien  COVID-19.  Sebab  rumah  sakit memenuhi kriteria sebagai lembaga publik yang ditentukan pada ayat (1) Pasal 54 UU Nomor  6698.  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Arsip  Publik  (KIP).  Berkenaan dengan  pengungkapan  identitas  pasien  COVID-19  adalah  pertanyaan  dokter  atau dokter gigi yang tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal  51  huruf  c  UU  Nomor  29  Tahun  2004,  dapat  dipidana  dengan  pidana  denda paling  banyak  Rp.  50.000.000  berdasarkan  Pasal  79  b  dan  c  UU  Nomor  29  Tahun 2004 tentang Praktik Medis.
Tersebarnya  tanda  pengenal  pasien  khususnya  pasien  COVID-19  menjadi dilematis karena ada dua  opini di kalangan para ahli, ada yang menyatakan wabah perlu  pengecualian  dalam  artian  identitas  pasien  dapat  dipublish  kuncinya  sebab mengidap penyakit COVID19. Namun opini lain menyatakan identitas pasien wabah Covid-19 tidak bisa dipublish tergantung bunyi aturan di paragraf 1 pasal 46 dan huruf c pasal 51. Pendapat ahli UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik  Medis yang akan menghukum mereka yang mengungkapkan identitas pasien, didasarkan pada apa yang tertuang  dalam  UU  No.  6698.  Resolusi  4  Tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit Menular didasarkan pada premis atau prinsip “lex specialis derogat legi generalis”. Dalam hal ini UU No.  UU Nomor 4 Tahun 1984 merupakan  UU khusus dan tidak mencakup  sistem  perUUan  yang  bersifat  umum  yaitu  ketetapan  UU  Nomor  6698. Pertahanan hukum bagi pasien COVID-19 terkait Praktik  Medis Tahun 2004 dapat dilaksanakan melalui 3 (tiga) upaya hukum, yaitu:
1. Upaya Hukum Permemo:
Kerugian baik pasien COVID-19 maupun keluarganya yang menimbulkan kerugian  material  dan  moral  efek  layanan  medis  dan  layanan  medis  akibat kebocoran  rahasia  medis  dapat  digugat  sesuai  dengan  hukum  dan  dapat
Pengungkapan Identitas Pasien Covid-19 Kepada Publik dalam Perspektif Kewenangan Kerahasian Pasien dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Medis
dimintakan  ganti  rugi.  Mengpakai  perkara  melawan  hukum,  yaitu  Pasal  1365 KUHPermemo. Dengan memakai ketetapan Pasal 1365 KUH Permemo, personil atau petugas kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit Negara dan pikewenangan- pikewenangan  yang  menyebarkan  tanda  pengenal  atau  rekam  medis  pasien  di tempat  umum  bisa  dimintai  ganti  rugi.  Entah  itu  kelalaian  atau  perbuatan kesengajaan yang menimbulkan kerugian materiil dan moral, maka efek bocornya rekam medis akan dihitung berapa hari. Berdasarkan bukti resmi, keadaan tersebut menunjukkan  adanya  dugaan  kelalaian  yang  timbul  dari  suatu  reaksi  atau kewenangan  yang  dilaksanakan  seseorang  yang  menyebabkan  kerugian,  seperti pemarsipan melalui pandangan, surat kabar, media online, reaksi publik, dan lain- lain.  Dalam  KUH  Permemo,  lebih  banyak  rekaman  audio,  gambar,  arsip  surat kabar  online,  dll.  Cukup  dengan  menghadirkan  bukti  fisik  sebagai alat  bukti  di pengadilan dengan kehadiran seorang saksi. 9
2. Upaya Hukum Pidana:
Kajian Hukum Pidana bisa dilihat dalam sistem perUUan sebagai berikut: a. UU  No.  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Medis;  UU  No.  UU  Nomor  29  Tahun 2004,  selain  mengurus  masalah  hukum  administrasi,  juga  mengatur  banyak hukuman  pidana  terhadap  dokter  yang  melakukan  kesalahan  pada  praktik medisnya.  Pasal  75  sampai  dengan  80  yang  memuat  hukuman  pidana,  tetapi berhubungan langsung dengan profesi medis, termasuk dalam Pasal 79 huruf c.
Ketetapan  Pasal  51  adalah  ketetapan  mengenai  kewajiban  yang  perlu dipenuhi  oleh  dokter  atau  dokter  gigi  dalam  menjalankan  profesi  medis,  dan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka akan dikenakan hukuman pidana yang diatur dalam Pasal 79 UU Nomor 6698. 29 Tahun 2004 dan Pasal 51 UU Nomor 29 Tahun 2004.
3. Upaya Hukum Administrasi
Karena  target  Konsil  Medis  Indonesia  menurut  ketetapan  UU  No.  6698, maka pekerjaan yang bisa dilaksanakan adalah melaporkan kepada Konsil Medis Indonesia  (KKI)  untuk  pertahanan.  UU  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Medis  bertarget  guna  menjaga  penduduk  yang  memperoleh  bantuan  kesehatan dari  dokter  dan  dokter  gigi.  Selain  itu,  juga  dibawa  ke  Dewan  Kehormatan Disiplin  oleh  pasien  COVID-19  atau  siapa  saja  yang  merugikan  urusan  reaksi dokter  atau  dokter  gigi  saat  melaksanakan  profesi  medis.  Pengaduan  diajukan secara tertulis kepada Ketua Badan Kehormatan Disiplin, dengan menyebutkan identitas  pelapor,  nama  dan  alamat  praktiknya,  tanggal  reaksi  dan  alasan pengaduan. Apabila benar, dokter mendapat teguran sampai surat tanda registrasi atau izin praktik dicabut.

## Kesimpulan
Menurut  penjabaran  yang  didapat,  maka  kesimpulan  yang  didapatkan  adalah  : Pengungkapan  Tanda  Pengenal  Pasien  Covid-19  Kepada  Publik  Dalam  Perspektif Kewenangan  Kerahasian  Pasien  Dalam  UU  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik Medis bahwa adanya pertahanan hukum terhadap pasien positif Covid- 19 yang diatur dalam beberapa regulasi yaitu UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit,  UU  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedoteran, Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan  Arsip Publik dan  PERMENKES  Nomor  269  Tahun  2008  tentang  Rekam  Medis  yang  pada  intinya pasien  termasuk  pasien  Covid-19  memiliki  kewenangan  untuk  merahasiakan    data medisnya  terkait  sebagai  bagian  dari  aspek  hukum  privat.  Karena  itulah,  pembukaan rekam medis  pasien  boleh  dilaksanakan  atas  izin  pasien, atas  dasar  perintah  UU,  guna keperluan umum serta dalam proses penegakkan hukum.

## BIBLIOGRAFI
Azizah,  Laela  Khonaatul.  (2020). Pengaruh  Peran  Orang  Tua  Terhadap  Keaktifan Belajar Siswa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Min 2 Madiun Kabupaten Madiun Tahun Pelajaran 2020/2021 . Iain Ponorogo.
Boehme-Neßler,  Volker.  (2016).  Privacy:  A  Matter  Of  Democracy.  Why  Democracy Needs Privacy And Data Protection. International Data Privacy Law , 6 (3), 222–229.
Guldi, Jo. (2022). The Long Land War: The Global Struggle For Occupancy Rights . Yale University Press.
Guwandi, J. (2019). Hukum Medik (Medical Law) .
Hisbulloh,  Moh  Hamzah.  (2021).  Urgensi  Rancangan  Undang-Undang  (Ruu)
Perlindungan Data Pribadi. Jurnal Hukum , 37 (2), 119–133.
Https://Doi.Org/10.26532/Jh.V37i2.16272
Muhammad,  Agenda  Citra.  (2021).  Pembukaan  Kerahasiaan  Data  Pribadi  Pasien  Dan Data  Pribadi  Masyarakat  Untuk  Pelacakan  Kontak  Demi  Menekan  Penyebaran Covid-19. Jurnal Legislatif , 153–167. Https://Doi.Org/10.20956/Jl.Vi.14597
Prananda,  Rahandy  Rizki.  (2020).  Batasan  Hukum  Keterbukaan  Data  Medis  Pasien Pengidap  Covid-19:  Perlindungan  Privasi  Vs  Transparansi  Informasi  Publik. Law, Development And Justice Review , 3 (1), 142–168. Https://Doi.Org/10.14710/Ldjr.V3i1.8000
Riyanti, Dinda Nur. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pasien Covid-19 Menurut Hukum Positif Di Indonesia. Lex Administratum , 9 (2).
Setiawan, Rachmat. (1999). Pokok-Pokok Hukum Perikatan .
Utami, Yohana Puji Dyah, Pinzon, Rizaldy T., & Meliala, Andreasta. (2021). Evaluasi Kesiapan Rumah Sakit Menghadapi Bencana Non-Alam: Studi Kasus Covid-19 Di Rumah  Sakit  Bethesda  Yogyakarta. Jurnal  Kebijakan  Kesehatan  Indonesia:  Jkki , 10 (2), 100–106.
Widjaja,  Gunawan.  (2021).  Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Undang-Undang. Buku  Dosen- 2019 .

## Copyright holder:
Armen Sosialisa Sihotang, Eddy Asnawi, Bahrun Azmi (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: