## MAGISTRA Law Review
Volume 04 Nomor 02, Juli 2023 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev
Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review

## Pelaksanaan Bimbingan Kemandirian Terhadap Klien Pemasyarakatan Tindak Pidana Penipuan Sebagai Upaya Pencegahan Residif Di Balai
Pemasyarakatan Kelas I Semarang

## Yuni Rosa Ariani
Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang, Indonesia *yunirosa1994@gmail.com

## ABSTRAK
Tingkat kriminalitas di Indonesia yang semakin tinggi khususnya pada narapidana tindak pidana Penipuan utamanya  disebabkan  oleh  faktor  ekonomi  yang  didorong  oleh  desakan  kebutuhan  dan  minimnya keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana. Hukum pidana sendiri selama ini lebih berfokus  kepada  penyelesaian  suatu  tindak  pidana  yang  telah  terjadi  dan  bukan  berfokus  pada pencegahannya  sehingga  terhadap  suatu  tindak  pidana  seringkali  terjadi  pengulangan  (residif).  Oleh karena hal tersebut, pencegahan yang dapat dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan Konsep Pemasyarakatan adalah dengan pemberian bimbingan kepribadian dan kemandirian. Akan tetapi dalam  pelaksanaannya  ditemui  adanya  beberapa  hambatan  yang  dialami  oleh  petugas  Pembimbing Kemasyarakatan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  penjelasan  tentang  tugas  Pembimbing Kemasyarakatan  beserta  faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam  pelaksanaan  bimbingan kemandirian  di  Bapas  Kelas  I  Semarang.  Dapat  disimpulkan  bahwa  pemberian  bimbingan  kemandirian atau  pelatihan  kerja  yang  efektif  dapat  mengurangi  angka  pengulangan  tindak  pidana  klien pemasyarakatan di Bapas Kelas I Semarang.
Kata kunci : Balai Pemasyarakatan; Bimbingan Kemandirian; Pencegahan Residivis; Penipuan.

## ABSTRACT
The crime rate in Indonesia is getting higher, especially in convicts of fraud, mainly due to economic factors driven  by  pressing  needs  and  the  lack  of  expertise  or  skills  possessed  by  perpetrators  of  criminal  acts. Criminal law itself has so far  focused more on resolving a crime that has occurred and not focusing on prevention so that a crime often occurs repetition (recidif). Because of this, the prevention that can be carried  out  by  Community  Counselors  in  accordance  with  the  Correctional  Concept  is  by  providing personality  guidance  and  independence.  However,  in  its  implementation  there  were  several  obstacles experienced by Community Advisors. This study aims to provide an explanation of the duties of the Social Counselor along with the factors that become obstacles in the implementation of self-help guidance in Class I Bapas Semarang. It can be concluded that providing independent guidance or effective job training can  reduce  the  repetition  rate  of  criminal  acts  of  correctional  clients  in  Class  I  Correctional  Centers  in Semarang .
Keywords: Correctional Center; Independence Guidance; Recidivist Prevention; Fraud.

## A. PENDAHULUAN
Negara  indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum (rechtsstaat), tidak  berdasarkan  atas  kekuasaan  belaka  (macthtsstaat). 1 Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memiliki makna bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakatnya diatur dan dilindungi oleh  hukum  yang  berlaku.  Pada  perkembangannya,  hal  ini  memiliki  tujuan  untuk memberikan keamanan dan ketertiban bagi seluruh masyarakatnya. Disamping itu tujuan dari  kemanfaatan  hukum  dapat  dilihat  dari  fungsi  perlindungan  kepentingan  terhadap
1 C.S.T  Kansil,  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan Tata  Hukum  Indonesia,  Cet  ke-8,  Balai Pustaka,  Jakarta, 1989,  hal  346.
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
manusia dan hukum mempunyai arah atau sasaran yang hendak dicapai. 2 Hal tersebut selaras dengan manfaat hukum itu sendiri yakni selain mengatur manusia terhadap bahaya yang akan mengancamnya juga mengatur hubungan antar masyarakat/manusia. 3
Sebagai  negara  hukum  (rechtstaat),  Indonesia  memiliki  kewajiban  untuk melindungi harkat dan martabat warga negaranya. Salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan adalah melalui penegakan hukum dengan cara menciptakan produk hukum yang sesuai. Di Indonesia sendiri secara umum membagi kedalam dua jenis hukum yakni hukum publik  dan  hukum  privat.  Hukum  pidana  sebagai  hukum  publik  memiliki  fungsi  untuk mengatur  hubungan  antar  setiap  warga  dengan  negaranya  sehingga  memiliki  sifat menyeluruh dan berlaku untuk setiap warga negara. Sebagai basis acuan dalam penerapan hukum  pidana,  Indonesia menuangkannya  dalam  bentuk  peraturan  hukum  tertulis  yaitu Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP) yang didalamnya mengandung larangan dan perintah ataupun keharusan yang  mana  bagi  pelanggarnya  akan  dikenakan  ancaman  pidana  atau sanksi  hukum yang berlaku.
Salah  satu  jenis  kejahatan  tindak  pidana  yang  sering  ditemui  di  negara berkembang  seperti  Indonesia  adalah  penipuan.  Hal  ini  dapat  disebabkan  oleh berbagai faktor. Sebagai  fenomena sosial, kejahatan  lebih  banyak dipengaruhi  oleh  berbagai  aspek kehidupan  dalam  masyarakat  seperti  politik, ekonomi,  sosial  budaya  dan  hal-hal  yang berhubungan  dengan  upaya  pertahanan dan  keamanan  negara. 4
Dalam  kasus  penipuan,  seringkali  yang  menjadi  faktor  utama  penyebab  tindak pidana  adalah  faktor  ekonomi  yang  didorong  oleh  desakan  kebutuhan  dan  minimnya keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana. Hukum pidana sendiri selama ini lebih berfokus kepada penyelesaian suatu tindak pidana yang telah terjadi dan bukan  berfokus  pada  pencegahannya  sehingga  terhadap  suatu  tindak  pidana  seringkali terjadi  pengulangan  (residif).  Penanggulangan  kejahatan  dengan  hukum  pidana  hanya bersifat  kurieren am symptom  (pengobatan  gejala) sehingga tidak menghilangkan faktor- faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana.  Oleh  karena  hal  tersebut,  kemudian  timbul gagasan  tentang  konsep  pemasyarakatan  yang  selanjutnya  dituangkan  dalam  Pasal  2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022tentang Pemasyarakatan yang memberi pengertian bahwa  sistem  pemasyarakatan  dilaksanakan  dalam  rangka  membentuk  Warga  Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan,  dan  dapat  hidup  secara  wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
Adanya  pembaharuan  paradigma  pelaksanaan  pemidanaan  di  Indonesia dipelopori  oleh  Sahardjo  yang  mengemukakan  ide  pemasyarakatan  bagi  terpidana. Sahardjo memberi 3 alasan hukuman pidana menggunakan sistem pemasyarakatan, yaitu: 5
1. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan;
2. Tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat;
3. Kemudian narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan supaya tetap dapat mempunyai mata pencaharian.
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  maka  tidak  akan  terlepas  dari  peran  Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam melakukan pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan.
2 Sampara, S. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta: Total Media
3 Mertokusumo, S. 2011. Teori Hukum. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 27
4 Indah  Sri  Utari,  Aliran  dan  Teori Dalam  Kriminologi,  Thafa  Media,  Yogyakarta,  2012, hal  23
5 Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
Pembimbingan tersebut bertujuan untuk menggali faktor penyebab tindak pidana dan juga memperbaikinya  dengan  cara  mengarahkan  diri  klien  agar  mampu  menginsyafi kesalahannya dan meningkatkan kualitas hidupnya sehingga tidak mengulanginya kembali di  masa  depan  dengan  pemberian  bimbingan  kepribadian  maupun  kemandirian.  Bapas memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  membantu  klien  agar  dapat  kembali  pulih  di tengah-tengah  masyarakat  dan  menghilangkan  stigmatisasi  terhadap  klien. 6 Tulisan  ini akan membahas lebih dalam tentang  pelaksanaan bimbingan kemandirian terhadap pelaku tindak  pidana  penipuan  di  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Semarang  dan  kendala  yang dihadapi  dalam  pelaksanaan  bimbingan  sebagai  upaya  pencegahan  residif  di  Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas  perlu  diteliti  mengenai  :, “ Bimbingan Kemandirian Terhadap Klien Tindak Pidana Penipuan Sebagai Upaya Pencegahan Residif Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang ”.
Dalam penulisan ini, penulis merumuskan suatu rumusan permasalahan yang dapat dijadikan landasan penelitian agar tercapai sasaran yang dituju. Permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mencegah pengulangan tindak pidana Kasus Penipuan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang?
2. Bagaimana  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  bimbingan kemandirian  di  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Semarang  serta  upaya  untuk mengatasinya ?

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  pembuatan  penulisan  hukum  diperlukan  suatu  penelitian,  yang  mana dengan penelitian tersebut diharapkan akan memperoleh data-data yang akurat sebagai pemecahan permasalahan atau jawaban atas pertanyaan tertentu.
Penelitian  adalah  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  ada  kaitannya  dengan  analisa  dan konstruksi  yang  dilakukan  secara  metodologis,  sistematis,  dan  konsisten.  Metodologis berarti  sesuai  dengan  metode  atau cara  tertentu,  sistematis  berarti  berdasarkan  suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka. 7
Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh  sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih diragukan kebenarannya. Oleh karena itu, setiap tahap dalam penelitian harus didasari pada suatu metode penelitian yang berfungsi sebagai arah yang tepat untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan.
Dalam penyusunan penulisan hukum yang berjudul “latar belakangi Permasalahan tersebut  diatas  maka,  Penulis  memilih judul,  “ Bimbingan  Kemandirian  Terhadap  Klien Tindak Pidana Penipuan Sebagai Upaya Pencegahan Residif Di Balai Pemasyarakatan Kelas I  Semarang ”  diperlukan  data -data  yang  akurat.  Data-data  tersebut  diperoleh  melalui langkah-langkah sebagai berikut :
6 Ludwig Muhammad, Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Bimbingan Kemandirian Di  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Jakarta  Selatan,  178  Ristekdik  (Jurnal  Bimbingan  dan  Konseling) Volume 4 No 2 Halaman ,178-189
7 Soerjono Soekanto,1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,  hal. 42.
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu Yuridis Empiris adalah penelitian hukum yang akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma maupun ketika diterapkan dalam konteks sosial. 8
Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Adapun  pengertian  dari  deskriptif  analitis  menurut  Sugiyono, yaitu  suatu  metode  yang berfungsi  untuk  mendeskripsikan  atau memberikan  gambaran  suatu objek  yang  diteliti melalui  data  yang  telah  dikumpulkan  sebagaimana  adanya  tanpa  melakukan  analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. 9 .

## C. PEMBAHASAN
1. Upaya Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Kasus Penipuan Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang
Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari  untung.  Sedangkan  penipuan  adalah  proses,  perbuatan,  dan  cara  menipu. Pengertian tentang tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam KUHP pada Buku II Pasal 378 KUHP yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain  secara  melawan  hukum,  dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu, dengan  tipu  muslihat,  ataupun  rangkaian  kebohongan,  menggerakkan  orang  lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
Menurut M. Sudrajat Bassar, unsur-unsur dari Penipuan adalah sebagai berikut : 10
a. Menggunakan nama palsu Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang  sebenarnya,  akan  tetapi  kalau  si  penipu  itu  menggunakan  nama  orang  lain yang sama namanya dengan ia sendiri, maka ia tidak dapat dikatakan menggunakan nama palsu, tetapi ia dapat dipersalahkan melakukan "tipu muslihat" atau "susunan belit dusta".
b. Menggunakan kedudukan palsu Seseorang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu.
c. Menggunakan tipu muslihat Yang  dimaksud  dengan  tipu  muslihat  adalah  perbuatan-perbuatan  yang  dapat menimbulkan  kepercayaan  atas  pengakuan-pengakuan  yang  sebenarnya  bohong, dan atas gambarang peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabuhi orang yang biasanya berhati-hati.
d. Menggunakan susunan belit dusta Kebohongan  itu  harus  sedemikian  rupa  berbelit-belitnya  sehingga merupakan suatu keseluruhan yang nampaknya seperti benar atau betul dan tidak mudah ditemukan dimana kepalsuannya. Akal tipu ini suka bercampur dengan tipu muslihat yang tersebut dalam butir 3, dan oleh karenanya sukar dipisahkan.
Penipuan  dapat  disebabkan  oleh  berbagai  faktor,  baik  eksternal  dan internal.  Namun  faktor  penyebab  yang  mendominasi  terjadinya  tindak  pidana penipuan  utamanya  adalah  faktor  ekonomi.  Faktor  ekonomi  memegang  peranan penting  untuk  menentukan  arah  hidup.  Demikian  juga  hubungan  antara
8 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  2010, Dualisme  Penelitian  Hukum  Empiris  &  Normatif ,  Jakarta  : Pustaka Pelajar, hlm. 280.
9 Sugiyono , 2013, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,. Kualitatif, dan R&D , Bandung: Alfabeta, hlm. 43.
10 Bassar, M. Sudrajat. 1986. Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bandung: Remadja Karya CV, hlm. 81
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
perekonomian dengan kejahatan senantiasa mendapat banyak perhatian dan selalu menjadi objek penelitian para ahli. Kekayaan dan kemiskinan selalu menjadi bahaya besar  bagi  jiwa  orang,  yang  miskin  sukar  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dan merasa rendah diri sehingga timbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sedangkan yang kaya hidup mewah untuk segala hiburannya. 11
Dengan  begitu,  faktor  ekonomi  menjadi  andil  yang  paling  besar  sebagai penyebab  tindak  pidana.  Pemerintah  sendiri  melakukan  cara-cara  yang  bersifat preventif  dan  represif    untuk  menurunkan  angka  kriminalitas.  Hal  ini  dilakukan sebagai  upaya  untuk  memperbaiki  perilaku  seseorang  yang  telah  dinyatakan bersalah  (narapidana).  Namun  sejak  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2022tentang  Pemasyarakatan,  sistem  pembinaan  yang  dulunya  bersifat penyiksaan dan isolasi kini bergeser menjadi ke arah suatu sistem pembinaan dan pendidikan yang bersifat untuk menginsyafi kesalahan. Hal ini selaras dengan tujuan sistem  pemasyarakatan  yakni  agar  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  menyadari kesalahannya,  memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam pembangunan,  dan  dapat  hidup  secara  wajar  sebagai  warga  yang  baik  dan bertanggung jawab. 12
Seorang narapidana harus tetap dianggap sebagai manusia yang tidak luput dari  kesalahannya  sehingga  perlu  diberikan  kesadaran  agar  kejahatan  itu  tidak terulang lagi. Tidak  terulang lagi di sini tidak berarti semata-mata karena merasa takut  akan  siksaan  atau  hukuman,  tetapi  juga  karena  telah  menyadari  bahwa perbuatan yang pernah dilakukannya tidak terpuji dan merugikan pihak lain. Upaya menyadarkan  kembali  narapidana  tersebut  dilakukan  dengan  cara  memberikan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan memberikan pembimbingan di Balai Pemasyarakatan.
Pada dasarnya pembinaan dan pembimbingan narapidana mengarah pada suatu  bentuk  pelayanan,  pembinaan  dan  bimbingan  yang  dilakukan  untuk memperbaiki  tingkah  laku  warga  binaan  pemasyarakatan  serta  merubahnya menjadi  warga  masyarakat  yang  baik  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  asas-asas yang  terkandung  dalam  pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945  dan  Standard  minimum  Rules  yang  tercerminkan  dalam  prinsip- prinsip pokok pemasyarakatan.
Ruang  lingkup  pembinaan  dan  pembimbingan  sistem  pemasyarakatan diusahakan melalui dua hal yaitu keterampilan (kemandirian) dan kepribadian yang dapat dijabarkan sebagai berikut ini :
a. Pembinaan kepribadian meliputi : 13
1) Pembinaan kesadaran beragama
Usaha  ini  diperlukan  agar  dapat  diteguhkan  imannya  terutama  memberi pengertian  agar  warga  binaan  pemasyarakatan  dapat  menyadari  akibat- akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.
2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
Usaha ini dilakukan dengan menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya.
11 N. Simanjuntak, Kriminologi, Bandung: Tarsito, 2005, hlm. 53
12 Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
13 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02.PK.04.10 Tahun 1990:23-26
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
Usaha  ini  diperlukan  agar  pengetahuan  serta  kemampuan  berfikir  warga binaan  pemasyarakatan  semakin  meningkat  sehingga  dapat  menunjang kegiatan-kegiatan  positif  yang  diperlukan  selama  masa  pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal, maupun informal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar dapat  ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan informal,  diselenggarakan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kemampuan melalui kursus-kursus, latihan ketrampilan dan sebagainya.
4) Pembinaan kesadaran hukum
Pembinaan  kesadaran  hukum  warga  binaan  pemasyarakatan  dilaksanakan dengan  memberikan  penyuluhan  hukum  yang  bertujuan  untuk  mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka  menyadari  hak-hak  dan  kewajibannya  dalam  rangka  untuk menegakkan  hukum  dan  keadilan,  perlindungan  terhadap  harkat  dan martabat  manusia,  ketertiban  ketentraman,  kepastian  hukum  dan terbentuknya perilaku setiap warga Negara Indonesia yang taat pada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga sadar hukum  (KADARKUM)  yang  dibina  selama  berada  dalam  lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat.
5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan  yang  bertujuan  pokok  agar  bekas  narapidana  mudah diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.
b. Pembinaan kemandirian
Bimbingan  Kemandirian  adalah  kegiatan  pemberian  bantuan  atau  tuntunan kepada  seseorang  agar  mampu  berdiri  sendiri  dan  memenuhi  kebutuhan hidupnya  sendiri  tanpa  bantuan  orang  lain.  Bentuk  kegiatannya  dapat  berupa keterampilan  kerja,  latihan  kerja  dan  produksi.  Dalam  pelaksanaanya  dapat berkerja  sama  dengan  mitra  kerja  yang  berasal  dari  instansi  pemerintah,  non pemerintah  maupun  masyarakat  baik  perseorangan  maupun  sebagai  suatu organisasi. 14
Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program:
1) Keterampilan  untuk  mendukung  usaha-usaha  mandiri,  misalnya  kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronik dan sebagainya.
2) Keterampilan  untuk  mendukung  usaha-usaha  industri  kecil  misalnya pengolahan  bahan mentah  dari  sector  pertanian  dan  bahan  alam menjadi bahan setengah jadi.
14 Insan  Firdaus,  Peranan  Pembimbing  Kemasyarakatan  Dalam  Upaya  Penanganan  Overcrowded  Pada Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 13 No 3 Tahun 2019, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
3) Keterampilan  yang  dikembangkan  sesuai  bakatnya  masing-masing.  Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu.
4) Keterampilan  untuk  mendukung  usaha-usaha  industri  atau  kegiatan pertanian  (perkebunan)  dengan  menggunakan  teknologi  madya  atau teknologi tinggi.
c. Metode Pembinaan / bimbingan meliputi : 15
1) Pembinaan  berupa  interaksi  langsung  yang  sifatnya  kekeluargaan  antara Pembina dengan yang dibina (warga binaan pemasyarakatan).
2) Pembinaan  bersifat  persuasive  edukatif  yaitu  berusaha  merubah  tingkah lakunya melalui
keteladanan dan memperlakukan adil diantarasesamamereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal- hal  yang  terpuji,  menempatkan  warga  binaan  pemasyarakatan  sebagai manusia yang memiliki potensi dan yang memiliki harga diri dengan hak dan kewajiban yang sama dengan manusia yang lain.
3) Pembinaan berencara, terus menerus dan sistematis.
4) Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
5) Pendekatan individual dan kelompok.
6) Dalam  rangka  menumbuhkan  rasa  kesungguhan,  keikhlasan  dan  tanggung jawab  dalam  melakukan  tugas  serta  menanamkan  kesetiaan  dan keteladanan  di  dalam  pengabdiannya  terhadap  Negara,  hukum  dan masyarakat.
2. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Bimbingan Kemandirian di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang
Pembinaan  dan  pembimbingan  yang  diberikan  kepada  Klien  Pemasyarakatan pada  dasarnya  secara  keseluruhan  bertujuan  untuk  menghindari  terjadinya  tindak pidana  kembali  (residiv)  dengan  cara  menolong  terpidana  agar  tidak  mengulangi perbuatannya  melalui  pembinaan  mental  dan  kepribadiannya  serta  mengusahakan terpidana agar dapat belajar hidup produktif melalui pembinaan kemandirian sehingga setelah keluar  dari Lembaga  Pemasyarakatan  dapat hidup  mandiri  dan  diterima  oleh masyarakat secara umum. Namun dalam pelaksanaan pembimbingan kemandirian bagi narapidana seringkali mengalami permasalahan, adapun permasalahan yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang adalah sebagai berikut :
a. Fasilitas pelatihan kerja yang minim
Dengan minimnya  fasilitas  pelatihan  kerja yang  tersedia  di  Balai Pemasyarakatan sedangkan  jumlah  klien  pemasyarakatan  yang  mencapai  ribuan  dengan  berbagai latar bakat dan minat yang berbeda-beda, maka Balai Pemasyarakatan belum dapat memfasilitasi  seluruh  minat  dan  bakat  klien.  Namun  upaya  yang  dilakukan  oleh Bapas  Semarang  adalah  bekerja  sama  dengan  stakeholder  terkait/dinas  tenaga
15 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02.PK.04.10 Tahun 1990: hlm. 21
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
e-ISSN 2715-2502
kerja setempat yang dapat memfasilitasi pelatihan kerja seperti las, listrik, servis ac, dan lain-lain.
b. Kendala jangkauan wilayah
Jangkauan  wilayah  kerja  Bapas  Semarang  yang  luas  yakni  mencakup  lima  wilayah kerja yaitu Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kota Salatiga dan Kota Kendal dengan jumlah petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang terbatas sehingga  adanya  ketidakseimbangan  jumlah  dengan  Klien  Pemasyarakatan  yang mencapai ribuan.
c. Keterbatasan Anggaran
Kendala dalam hal anggaran yang diperoleh BAPAS Klas I Semarang dari pemerintah untuk melakukan bimbingan bagi para klien pemasyarakatan yang berjumlah ribuan tidak  seimbang  dengan  apa  yang  diperlukan.  Dimana  dengan  jumlah  klien pemasyarakatan dengan luasnya wilayah kerja BAPAS Semarang membuat anggaran yang  diberikan  tidak  cukup  atau  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  diperlukan  BAPAS Semarang.
d. Keterbatasan sumber daya manusia
Terbatasnya  jumlah  petugas  di  Bapas  Semarang  menjadikan  adanya ketidakseimbangan  dengan  jumlah  klien  pemasyarakatan  Bapas  Kelas  I  Semarang sehingga kurang maksimalnya bimbingan yang diberikan.
e. Minimnya Kesadaran dan Minat Klien Pemasyarakatan Dalam  pelaksanaan  bimbingan  kemandirian,  masih  adanya  klien  yang  kurang bersungguh-sungguh  dalam  pelaksanaan  kegiatan  dan  kurangnya  kesadaran  diri klien untuk ingin berubah menjadi lebih baik lagi sehingga kesadaran dan niat dari klien memang sangat berperan dalam pelaksanaan pembimbingan kemandirian.

## D. PENUTUP
Pada  dasarnya  upaya  pencegahan  pengulangan  tindak  pidana  Penipuan  di  Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang mengarah pada suatu bentuk pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang dilakukan untuk memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan serta merubahnya menjadi warga masyarakat yang baik yang dilaksanakan sesuai dengan asas-asas  yang  terkandung  dalam  pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945  dan  Standard  minimum  Rules  yang  tercerminkan  dalam  prinsip-prinsip pokok  pemasyarakatan.  Ruang  lingkup  pembinaan  dan  pembimbingan  sistem pemasyarakatan  diusahakan  melalui  dua  hal  yaitu  keterampilan  (kemandirian)  dan kepribadian yang dapat dijabarkan sebagai berikut ini :
a. Pembinaan  kepribadian  meliputi  :  Pembinaan  kesadaran  beragama,  Pembinaan kesadaran  berbangsa  dan  bernegara,  Pembinaan  kemampuan  intelektual (kecerdasan),  Pembinaan  kesadaran  hukum  dan  Pembinaan  mengintegrasikan  diri dengan masyarakat.
b. Pembinaan  kemandirian  meliputi  :  Keterampilan  untuk  mendukung  usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronik dan sebagainya, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil misalnya  pengolahan  bahan  mentah  dari  sektor  pertanian  dan  bahan  alam  menjadi bahan setengah jadi, keterampilan yang dikembangkan sesuai bakatnya masing-masing.
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
Dalam  hal  ini  bagi  mereka  yang  memiliki  bakat  tertentu  diusahakan  pengembangan bakatnya tersebut
Pelaksanaan implementasi program kemandirian yang dilakukan oleh Bapas Kelas I Semarang memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya yakni fasilitas pelatihan kerja, keterbatasan  anggaran,  kendala  jangkauan  wilayah,  keterbatasan  sumber  daya  manusia serta  minimnya  kesadaran  dan  minat  klien  pemasyarakatan  yang  perlu  ditingkatkan  dan diperbaiki agar hasil pelatihan yang dilakukan dapat memberikan manfaat dan memberikan peluang untuk klien di kehidupan bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Bassar, M. Sudrajat. 1986. Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bandung: Remadja Karya CV
C.S.T  Kansil, 1989  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan Tata  Hukum  Indonesia,  Cetakan Ke-8,  Jakarta,
Balai Pustaka
Indah  Sri  Utari. 2012. Aliran  dan  Teori Dalam  Kriminologi,  Yogyakarta. Thafa  Media
Mahmud Marzuki,Peter. 2005.Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana
Mertokusumo, S. 2011. Teori Hukum. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
N. Simanjuntak. 2005. Kriminologi, Bandung: Tarsito
Petrus  Irwan  Panjaitan  dan  Pandapotan  Simorangkir,1995.  Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
Sampara, S. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta: Total Media
Ludwig  Muhammad.  2019.  Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  Dalam  Meningkatkan Bimbingan  Kemandirian  Di  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Jakarta  Selatan,  Ristekdik (Jurnal Bimbingan dan Konseling) Volume 4 No 2
Insan  Firdaus,  2019  Peranan  Pembimbing  Kemasyarakatan  Dalam  Upaya  Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 13 No 3 Tahun 2019, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022tentang Pemasyarakatan
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02.PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan