Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol.  1  No.  2 – September  2020  Hal.  90-93|  Available  online  at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: http://doi.org/ 10.22225/juinhum.v1i2.2441.90-93

## KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG PINDAH AGAMA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI DI DESA DANGIN TUKADAYA KABUPATEN JEMBRANA
I Putu Endar Pranata, I Ketut Sukadana, Diah Gayatri Sudibya Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia pranataendar@gmailcom, sukadanafhunwar@gmailcom, diahgayatrisudibya@gmailcom

## Abstrak
Persolan  pindah  agama  pada pewarisan  berdasarkan hukum  adat  Bali menjadi  perihal  yang  amat  pokok.  Pada norma  adat  waris  di  Bali  pewarisan  merupakan  sistem  pelimpahan  tanggung  jawab  dari  satu  generasi  kepada keturunan  berikutnya.  Tanggung  jawab  tersebut  disertai  dengan  pelekatan  suatu  hak.  Tanggung  jawab  ini termasuk  tanggung  jawab  di  masyarakat  adat.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  mendeskripsikan bagaimana  hubungan  kekeluargaan  anak  laki-laki  yang  beralih  agama  dan  bagaimana  kedudukan  ahli  waris yang pindah agama menurut hukum waris adat Bali di Desa Dangin Tukadaya Kabupaten Jembrana. Penelitian ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris  dengan  pendekatan  sosiologi  hukum.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa hubungan kekeluargaan anak laki-laki yang beralih agama masih erat dengan keluarganya. Peralihan  agama  tidak  memutuskan  hubungan  kekeluargaan,  tetapi  hak  dan  kewajibannya  tidak  lagi beruhubungan dengan sanggah kemulan desa adat dan pura desa karena dinilai telah melakukan suatu perbuatan durhaka. Selain itu, kedudukan ahli waris yang pindah agama menurut hukum waris adat Bali di Desa Dangin Tukadaya  Kabupaten  Jembrana  adalah  tidak  lagi  berkedudukan  sebagai  ahli  waris  karena  tidak  memiliki hubungan dengan Sanggah Desa Adat dan Pura Desa dan dianggap telah menjadi orang yang durhaka.
Kata Kunci: Ahli Waris; Kedudukan; Pindah Agama

## Abstract
The  issue  of  changing  religions  related  to  inheritance  based  on  Balinese  customary  law  is  a  very  important matter. In the customary norms of inheritance in Bali, inheritance is a system of transferring responsibility from one generation to the next. This responsibility goes with the attachment of a right. This responsibility includes responsibilities within the indigenous community. This research was conducted with the aim of describing how the  kinship  relationship  of  a  son  who  converted  and  how  the  position  of  an  heir  who  converted  according  to Balinese traditional inheritance law in Dangin Tukadaya Village, Jembrana Regency. This research employed empirical legal research with a sociology of law approach. The results of this research showed that the kinship of  a  son  who  converted  is  still  close  to  their  families.  The  conversion  of  religion  does  not  break  the  kinship relationship,  but  its  rights  and  obligations  are  no  longer  related  to  Sanggah  Desa  Adat  and  Pura  Desa  for having committed an act of disobedience. In addition, the position of a heir who changed religion according to Balinese  traditional  inheritance  law  in  Dangin  Tukadaya  Village,  Jembrana  Regency  is  no  longer  an  heir because he has no relationship with Sanggah Desa Adat and Pura Desa and has become a disobedient person.

## Keywords: Inheritance; Position; Coversion of Religion

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  terdiri  dari  ribuan  pulau  dan  mempunyai  beraneka  macam  suku  agama  bahasa  dan  adat istiadat yang mempunyai kontras meskipun ada pula persamaannya. Begitu juga mengenai syarat atas pewarisan terkandung beraneka variasi hukum adat yang tak dapat pisah pada aktivitas masyarakat di berbagai  pelosok  desa  di  Indonesia.  Dari  setiap  kelompok  atau  individu  di  masing-masing  pelosok daerah  terpandang  selalu  taat  atas  norma  adatnya  yang  kerap  dikatakan  hukum  tak  tertera.  Hukum yang  sudah  menjadi  kebiasaan  pada  batin  setiap  warga  masyarakat  bisa  tampak  pada  kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut ( Christiani, 2016 ).
Budaya  yang  hidup  pada  masyarakat  memiliki  norma  adat  yang  bisa  disebut  berkarakter tradisional.  Oleh  karenanya,  norma  adat  bisa  mengiringi  kemajuan  dan  pertumbuhan  masyarakat beserta mendapat berbagai dampak dari kebudayaan ( Salim, 2016 ).
Masyarakat  Indonesia  memiliki  variasi  dalam  agama  dan  kebudayaan  termasuk  berbagai macam  variasi  pada  tatanan  hukum  adat  di  Indonesia.  Persoalan  ini  pula  sebagai  efek  terjajahnya Indonesia  sama  Belanda  sebab  waktu  masa  kolonial,  Belanda  bermaksud  membagi  aliansi  bangsa Indonesia  menjadi  berbagai  kalangan  kaum  dan  juga  berbagai  sistem  hukum.  Negara  Republik Indonesia hingga kini menggunakan norma waris yang sifatnya beragam ( Suwondo, 1981 ).
Beberapa  penelitian  sebelumnya  mengungkap  bahwa  di  Bali  seseorang  akan  kehilangan kedudukannya sebagai ahli waris jika telah berpindah agama dari agama Hindu ke agama lain. Hal ini tentu  dilatarbelakangi  oleh  hukum  adat  dan  kepercayaan  yang  ada  di  Bali  ( Artatik,  Saputra,  & Apsaridewi, 2020; Dewi, 2020; Prabowo, Windia, & Wirawan, 2018 ).
Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian  ini  dilakukan untuk  mendeskripsikan bagaimana hubungan kekeluargaan anak laki-laki yang beralih agama dan bagaimana kedudukan ahli waris yang pindah agama menurut hukum waris adat Bali di Desa Dangin Tukadaya Kabupaten Jembrana.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  ini menggambarkan  hukum  tertulis  tentang  tingkah  laku  masyarakat  dalam  berinteraksi.  Dengan  kata lain,  penelitian  ini  mengungkapkan  hukum  yang  tertera  dalam  kalangan  masyarakat  dengan  perilaku yang  dilakukan  pada  masyarakat  ( Muhammad,  2004 ). Penelitian  ini  juga  menggambarkan  salah  satu perilaku  jelas  sebagai  data  primer  didapat  dari  data  penelitian  terjun  langsung  ke  objeknya. Pendekatan  Masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  sosiologi  hukum,  yaitu  melihat  atau memahami hukum secara nyata dalam praktiknya di masyarakat.
Sumber  data  penelitian  ini  adalah  data  primer  yang  berupa  keterangan  yang  dikumpulkan dengan  langsung  turun  ke  oyek  yang  ingin  di  teliti  dan  data  sekunder  yang  berupa  keterangan  yang dapat diambil dari bahan pustaka seperti dokumen resmi buku hasil penelitian. Data sekunder ini juga menggunakan  bahan  hukum,  yaitu  Undang-Undang  Dasar  1945.  Data  dikumpulkan  dengan menggunakan  metode  wawancara  yang  merupakan  aktivitas  tanya  jawab  langsung  yang  dilakukan oleh  dua  orang  maupun  lebih  mengenai  suatu  permasalahan  penelitian,  metode  observasi  yang merupakan  suatu  aktivitas  pengambilan  data  dengan  melakukan  pemeriksaan  langsung  pada  objek dalam  suatu  penelitian,  dan  metode  pencatatan  terhadap  kasus  yang  diteliti  berdasarkan  buku  atau dokumen resmi yang berwujud laporan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hubungan  Kekeluargaan  Anak  Laki-Laki  yang  Beralih  Agama  menurut  Hukum  Waris  Adat Bali di Desa Dangin Tukadaya Kabupaten Jembrana
Hukum  kekeluargaan  merupakan  aturan  tentang  hukum  yang  bersangkutan  dengan  kekeluargaan, sedarah, dan juga ikatan perkawinan ( Koentjaraningrat, 1998 ). Sistem kekerabatan atau kekeluargaan merupakan hubungan keluarga melalui suatu proses perkawinan. Masyarakat hukum adat di Indonesia menganut  bermacam  corak  sistem  kekerabatan,  di  antaranya  matrilineal,  patrilineal,  dan  bilateral. Sistem  keluarga  matrilineal  ini  memuat  turunan  dari  anak  cewek  seperti  kaum  Minangkabau. Demikian  juga  sistem  kekerabatan  patrilineal  memuat  turunan  dari  anak  laki  seperti  di  Bali. Sedangkan  bilateral  memuat  turunan  dari  kedua  anak  (laki  dan  perempuan)  seperti  kaum  Jawa  ( Uli, 1999 ).
Dalam  hukum  adat  yang  sebenarnya,  seseorang  atau  anak  jika  beralih  ke  agama  lain  tidak mendapatkan  kekayaan  warisan yang telah  di tinggalkan pewaris. Jika ada seseorang atau anak yang berpindah agama mendapatkan warisan dari pewaris, maka itu hanya bersifat pemberian sukarela dari pewaris dengan pertimbangan tersendiri.
Di Desa Adat Dangin Tukadaya Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, pengaruh peralihan agama terhadap  hubungan  kekeluargaan  menurut  Bendesa  Adat  Dangin  Tukadaya,  I  Gusti  Komang Pujayana,  adalah  hubungan  kekeluargaan  masih  erat  dalam  hubungan  kekeluargaanya.  Pengaruh peralihan  agama  terhadap  hubungan  kekeluargaan  tidak  terputus,  tetapi  hak  dan  kewajibannya  tidak lagi  berhubungan  dengan sanggah kemulan desa  adat  dan  pura  desa  karena  dinilai  telah  melakukan
suatu perbuatan durhaka (Wawancara dengan Bendesa Adat Desa Dangin Tukadaya pada tanggal 22 juli 2020).
Hukum  waris  adat  merupakan  hukum  yang  mencangkup  garis  ketentuan  tentang  susunan  dan asas  hukum.  Hukum  waris  mengatur  wasiat  waris  yang  dialihkan  kepemilikannya  pada  pewaris terhadap ahli waris. Hukum waris adat juga menggambarkan hukum yang mengatur pelanjutan wasiat kekayaan kepada keturunan selanjutnya ( Hadikusuma, 1990 ).
Hukum  waris  adat  di  Indonesia  hingga  kini  terdiri  dari  berbagai  macam  sistem  menurut  tata masyarakatnya. Dalam hukum adat waris juga tak terhindar dari sistem kekeluargaan yang digunakan masyarakat tersebutnya. Sistem hukum bisa berbeda dengan aturan hukumnya masing-masing.
Sistem  pewarisan  di  Indonesia  mengenal  beberapa  sistem  pewarisan,  yaitu  sistem  pewarisan keturunan  individual,  kolektif,  dan  mayorat.  Dalam  penerusan  dan  pengoperan  harta  warisan  dari pewaris kepada ahli warisnya tentu tidak bisa lepas dari ideologi bangsa, yaitu pancasila.

## 2. Kedudukan Ahli Waris yang Pindah Agama menurut Hukum Waris Adat Bali di Desa Dangin Tukadaya Kabupaten Jembrana
Dalam  pelaksanaan  hukum  Hindu  di  Bali  ada  berbagai  macam  hal  yang  menimbulkan  hak  waris seseorang  hilang,  salah  satunya  adalah  kalau  berpindah  ke  agama  lain.  Jika  berpindah  agama,  ahli waris  tidak  lagi  ada  hubungan  dengan  Sanggah  Desa  Adat  dan  Pura  Desa, sehingga  hak  waris  akan gugur.
Di  Desa  Adat  Dangin  Tukadaya  Kabupaten  jembrana  Provinsi  Bali  anak  laki-  laki  yang bernama I Putu Yudhi Erawan di tinggal meninggal dunia oleh ayahnya. Anak laki ini yang ayah dan ibunya  beragama  Hindu,  kemudian  ayahnya  meninggal  dunia,  lalu  ibunya  beralih  agama  ke  agama aslinya  yaitu  agama  Kristen.  Anak  yang  bernama  I  Putu  Yudhi  Erawan  mengikuti  agama  atau keyakinan ibunya yang beragama Kristen.
Jadi  si  anak  yang  bernama  I  Putu  Yudhi  Erawan  sudah  beralih  agama  dari  agama  Hindu  ke agama  Kristen.  Menurut  pandangan  Bendesa  adat  Desa  Dangin  Tukadaya  Kabupaten  Jembrana Provinsi  Bali  tentang  Kedudukan  Hukum  Anak  Laki-Laki  Yang  Beralih  Agama  Ke  Agama  Lain, beliau  menyatakan  bahwa  Anak  laki-laki  yang  beralih  agama  dari  agama  Hindu  ke  agama  lain dianggap  durhaka  baik  di  keluarga  dan  di  masyarakat  sebab  meninggalkan  agama  hindu  dianggap meninggalkan  leluhur  dan  kewajiban-kewajiban  dari  seorang  anak  laki-laki  yang  akan  memikul kewajiban  dari  ayahnya.  Meninggalkan  agama  atau  beralih  agama  dari  agama  Hindu  ke  agama  lain juga  menyebabkan  hak  mewaris  dari  seorang  ahli  waris  itu akan  hilang.  Oleh  karena  itu,  kedudukan sebagai  ahli  waris  tidak  lagi  jatuh  ke  orang  atau  anak  tersebut,  dan  juga  seseorang  atau  anak  yang berpindah  agama  tesebut  akan  dicoret  dari  perkumpulan/krame  desa  adat.  Dia  akan  terlepas  dari kegiatan ayahan/persembahyangan termasuk menggunakan kuburan adat di desa tersebut.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, ada beberapa simpulan yang dapat dibuat, yaitu: pertama, hubungan kekeluargaan anak laki-laki  yang beralih agama  masih  erat dengan keluarganya. Peralihan agama  tidak  memutuskan  hubungan  kekeluargaan,  tetapi  hak  dan  kewajibannya  tidak  lagi beruhubungan dengan sanggah kemulan desa adat dan pura desa karena dinilai telah melakukan suatu perbuatan  durhaka.  Anak  laki-laki  yang  beralih  agama  tersebut  tidak  bisa  melaksanakan  tanggung jawab selaku ahli waris seperti melakukan piodalan di sanggah atau merajan . Kedua, kedudukan ahli waris  yang  pindah  agama  menurut  hukum  waris  adat  Bali  di  Desa  Dangin  Tukadaya  Kabupaten Jembrana adalah tidak lagi berkedudukan sebagai ahli waris karena tidak  memiliki hubungan dengan Sanggah  Desa  Adat  dan  Pura  Desa  dan  dianggap  telah  menjadi  orang  yang  durhaka.  kedudukan sebagai  ahli  waris  tidak  lagi  jatuh  ke  orang  atau  anak  tersebut,  dan  juga  seseorang  atau  anak  yang berpindah  agama  tesebut  akan  dicoret  dari  perkumpulan/krame  desa  adat.  Dia  akan  terlepas  dari kegiatan ayahan/persembahyangan termasuk menggunakan kuburan adat di desa tersebut.

## 2. Saran
Selain  simpulan,  ada  beberapa  saran  yang  perlu  disampaikan  berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  yaitu: pertama,  diharapkan  prajuru adat  melakukan  sosialisasi  secara  berkelanjutan  dengan  pembinaan  dan
pengarahan  tentang  Hukum  Adat  Waris  di  seluruh  Provinsi  Bali  yang  menentukan  bahwa  ahli  waris yang  beralih  agama  dari  agama  Hindu  ke  agama  lain  apakah  akan  kehilangan  hak  mewaris  harta warisan  yang  ditinggalkan  pewaris.  Hal  ini  perlu  untuk  menghindari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan yang  mungkin  akan  terjadi  dalam  masyarakat.  Kedua,  diharapkan  agar  masyarakat  adat  mencermati awig-awig desa  adat  untuk  menghindari  terjadinya  kesalahpahaman  atau  terjadinya  perselisihan- perselisihan  dalam  masyarakat  serta  antar  umat  beragama.  Hal  ini  perlu  dilakukan  supaya  ada ketentuan hukum yang pasti yang mengatur mengenai hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Artatik,  I.  G.  A.  K.,  Saputra,  I.  G.  N.  A.,  &  Apsaridewi,  K.  I.  (2020).  Implikasi  Yuridis  Konversi Agama terhadap Kedudukan ahli Waris. Vidya Wertta , 3 (1), 45–62.
Christiani,  W.  (2016).  Hukum  sebagai  Norma  Sosial  Memiliki  Sifat  Mewajibkan. ADIL:  Jurnal Hukum , 4 (1), 151–167.
Dewi,  D.  A.  H.  (2020).  Kedudukan  Ahli  Waris  yang  Berpindah  Agama  dalam  Harta  Waris  menurut Hukum Waris Adat Bali. Jurnal Preferensi Hukum , 1 (2), 78–82. Hadikusuma, H. (1990). Hukum Perkawinan Indonesia . Bandung: Mandar Maju. Koentjaraningrat. (1998). Pengantar Antropologi . Jakarta: Rineka Cipta. Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Prabowo, A., Windia, I. W., & Wirawan, I. K. (2018). Peralihan Status Kepemilikan Tanah Warisan Menjadi  Tanah  Pelaba  Pura  dalam  Masyarakat  Hukum  Adat  Bali  (Studi  Kasus  di  Desa  Adat Canggu). Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan , 296–304.
Salim,  H.  M.  (2016).  Adat  Sebagai  Budaya  Kearifan  Lokal  untuk  Memperkuat  Eksistensi  Adat  ke Depan. Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan , 5 (2), 244–255.
Suwondo,  N.  (1981). Kedudukan  Wanita  Indonesia  dalam  Hukum  dan  Masyarakat .  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Uli, K. (1999). Warisan Leluhur Sastra Lama dan Aksara Batak . Jakarta: Gramedia.