Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA SAMARINDA

## CRIMINAL LAW POLICY IN MANAGING CRIMINAL ACTS OF GOOD NAMES THROUGH SOCIAL MEDIA IN SAMARINDA CITY
Sri Ayu Astuti , Andi Rustandi
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur Email: sriayu@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Facebook merupakan salah satu bentuk dari media sosial yang seharusnya menjadi salah satu tempat  untuk  mengekspresikan  diri  namun  pada  kenyataannya  berbelok  menjadi  pemantik konflik. Mudahnya untuk  membuat akun facebook sehingga  memunculkan akun-akun palsu yang  kemudian  menuliskan/meneruskan  berita  tidak  benar  yang  pada  akhirnya  merugikan pihak  lain.  Status  facebook  yang  mengekspresikan  keadaan  yang  sedang  dialami  atau  pun keadaan diri sendiri yang kemudian dikirim di akun pribadi maupun group facebook terbesar kota  samarinda  dengan  konotasi  negatif  dapat  dianggap  penghinaan  atau  pencemaran  nama baik apabila ada kaitannya dengan orang lain. Sulitnya untuk membedakan antara kebebasan mengekspresikan diri dengan penghinaan, hal ini dikarenakan tidak adanya tolak ukur untuk sebuah  kebebasan,  sehingga  menyebabkan  setiap  orang  memiliki  pandangannya  masing- masing. Akibatnya banyak penghinaan “berlindung” didalam kebebasan berekspresi, padahal penghinaan  dalam  wujud  pencemaran  nama  baik  adalah    pembunuhan  karakter.  Metode Penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  Empiris  yaitu  penelitian  hukum  yang  bertujuan untuk  memperoleh  data  secara  langsung  dari  Kepolisian  Resort  Kota  Samarinda  pada  unit criminal  khusus  tentan  pencemaran  nama  baik  melalui  media  sosial.  Kebebasan berekspresi/berpendapat  di  muka  umum  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  28E  ayat  (3) pada  Undang  –  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  kebebasan berekspresi/berpendapat  dengan  menggunakan  teknologi  diatur    dalam  Pasal  27  ayat  (3) dalam  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik menimbulkan dilema hukum yang berkembang di masyarakat.
Kata Kunci : Kebijakan Hukum, Pidana Pencemaran Nama Baik, Media Sosial

## Abstract
Facebook  is  a  form  of  social  media  that  should  be  one  place  to  express  themselves  but  in reality turns into a conflict lighter. It is easy to create a Facebook account so that it creates fake  accounts  which  then  write  /  forward  incorrect  news  which  ultimately  harms  other parties. Facebook status that expresses the situation that is being experienced or even one's own  condition  which  is  then  sent  to  a  personal  account  or  the  biggest  Facebook  group  of samarinda  city  with  a  negative  connotation  can  be  considered  an  insult  or  defamation  if  it
has to do with someone else. Difficult to distinguish between the freedom to express oneself with contempt, this is due to the absence of benchmarks for a freedom, thus causing everyone to  have  their  own  views.  As  a  result,  many  insults  "take  refuge"  in  freedom  of  expression, whereas insults in the form of defamation are character assassination. The research method used is Empirical Juridical namely legal research that aims to obtain data directly from the Samarinda  City  Police  in  a  special  criminal  unit  about  defamation  through  social  media. Freedom of expression / opinion in public as regulated in Article 28E paragraph (3) of the 1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  and  freedom  of  expression  /  opinion  using technology  are  regulated  in  Article  27  paragraph  (3)  of  Law  of  the  Republic  of  Indonesia Number  19  of  2016  concerning  Amendments  to  Law  Number  11  of  2008  concerning Information  and  Electronic  Transactions  creates  a  legal  dilemma  that  develops  in  the community.
Keywords: Legal Policy, Criminal Defamation, Social Media

## I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah
Perkembangan teknologi komunikasi ini telah membawa perubahan yang cukup  signifikan  pada  kehidupan  manusia,  misalnya  saja  dari  teknologi komunikasi  yang  diawali  dengan  komunikasi  mulut  kemulut,  media  cetak,  TV, radio,  pager,  telephone,  faxmile,  HP  bahkan  sampai  smartphone.  Dari  masing- masing  perkembangan  kemajuan  teknologi  ini  dapat  membentuk  karakter manusia.
Perubahan  cara  komunikasi  yang  semula  hanya  dengan  komunikasi verbal  secara face-to-face kini  dapat  dilakukan  dengan  cara virtual atau gabungan  keduanya.  Perubahan  komunikasi  dengan  teknologi  informasi  dan komunikasi (TIK)  memberikan warna baru dalam kehidupan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  survei  yang  dilakukan  oleh  Asosiasi  Penyelenggara Jasa  Internet  Indonesia  (APJII)  pada  tahun  2018  menunjukan  bahwa  pengguna pengguna  internet  menunjukan  bahwa  67,8%  masyaratkan  Kalimantan  Timur menggunakan  internet  dan  penetrasi  internet  dalam  media  sosial  di  Indonesia tertinggi adalah menggunakan platform facebook yakni sebesar 50,7%.
Hal  ini  juga dibuktikan dengan adanya grup  facebook yang dapat diikuti oleh  warga  samarinda  maupun  luar  samarinda,  yakni  facebook  group  Bubuhan Samarinda (Busam). Berdasarkan pantauan peneliti per tanggal 14 Juli 2019 pada pukul  10:20  WITA,  terdapat  625.715  anggota  pengguna  facebook  yang tergabung  dalam  group  tersebut. 1 Dengan  jumlah  anggota  yang  begitu  banyak, memungkinkan  terjadi  penyebaran  informasi  begitu  cepat  yang  menarik pengguna facebook untuk memberikan komentar maupun membagikannya.
Facebook merupakan salah satu bentuk dari media sosial yang seharusnya menjadi salah satu tempat untuk mengekspresikan diri namun pada kenyataannya
1 https://www.facebook.com/groups/bubuhansamarindakita/, diakses pada tanggal 14 Juli 2019
berbelok  menjadi  pemantik  konflik.  Mudahnya  untuk  membuat  akun  facebook sehingga memunculkan akun-akun palsu yang kemudian menuliskan/meneruskan berita  tidak  benar  yang  pada  akhirnya  merugikan  pihak  lain.  Status  facebook yang  mengekspresikan  keadaan  yang  sedang  dialami  atau  pun  keadaan  diri sendiri yang kemudian dikirim di akun pribadi maupun group facebook terbesar kota  samarinda  dengan  konotasi  negatif  dapat  dianggap  penghinaan  atau pencemaran nama baik apabila ada kaitannya dengan orang lain. Sulitnya untuk membedakan antara kebebasan mengekspresikan diri dengan penghinaan, hal ini dikarenakan  tidak  adanya  tolak  ukur  untuk  sebuah  kebebasan,  sehingga menyebabkan  setiap  orang  memiliki  pandangannya  masing-masing.  Akibatnya banyak  penghinaan  “berlindung”  didalam  kebebasan  berekspresi,  padahal penghinaan dalam wujud pencemaran  nama  baik  adalah  pembunuhan karakter. Atas  dasar  uraian  di  atas  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan judul “Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Kota Samarinda”.
2. Rumusan Masalah
Adapun  dirumuskan  rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  yaitu  sebagai berikut :
1. Bagaimanakah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di kota samarinda ditinjau dari kebebasan berkespresi?
2. Bagaimana  kebijakan  hukum  pidana  yang  dilakukan  dalam  rangka  pencegahan dan  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  melalui media sosial di kota samarinda ?
3. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  penyusun  menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris sebagai berikut :
a) Yuridis,  yaitu  metode  penelitian  yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan pustaka  atau  data  sekunder  belaka. 2 Untuk  mengetahui  kepastian  hukum akan kebebasan berekspresi di media sosial.
b) Empiris , yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh data secara  lansung  dari  kepolisian  resor  kota  Samarinda  pada  unit  criminal khusus tentan pencemaran nama baik melalui media sosial.
4. Tinjauan Pustaka
a. Kebijakan Hukum Pidana
Istilah  kebijakan  dalam  hal  ini  ditransfer  dari  bahasa  Inggris “policy” atau dalam bahasa Belanda “politiek” yang secara umum dapat diartikan  sebagai  prinsip-prinsip  umum  yang  berfungsi  untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum)  dalam  mengelola,  mengatur  atau  menyelesaikan  urusan-urusan
2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
publik,  masalah-masalah  masyarakat  atau  bidang-  bidang  penyusunan peraturan  perundang-undangan  dan  pengaplikasian  hukum/peraturan, dengan  suatu  tujuan  (umum)  yang  mengarah  pada  upaya  mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara). 3
Bertolak  dari  kedua  istilah  asing  di  atas,  maka  istilah “kebijakan  hukum  pidana”  dapat  pula  disebut  dengan  istilah  “politik hukum pidana” dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini  sering  dikenal  dengan  berbagai  istilah,  antara  lain “penal  policy”, “criminal  law  policy”  atau  “strafrechtspolitiek”. 4 Berkaitan  dengan  itu dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  memberikan  arti  dalam  3  (tiga) batasan  pengertian,  yaitu  :  1)  Pengetahuan  mengenai  ketatanegaraan (seperti : sistem pemerintah, dasar-dasar pemerintah);  2) Segala urusan dan  tindakan  (kebijakan,  siasat  dan  sebagainya);  3)  Cara  bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah kebijakan). 5
Mencermati pengertian tersebut, maka kebijakan hukum pidana dapat  diartikan  dengan  cara  bertindak  atau  kebijakan  dari  negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu,  terutama  dalam  menanggulangi  kejahatan.  Memang  perlu diakui  banyak  cara  maupun  upaya  untuk  dapat  menanggulangi kejahatan,    diantaranya    melalui    suatu    kebijakan    hukum  pidana  atau politik  hukum  pidana.  Berikut  dijabarkan  pengertian  istilah  dalam kebijakan hukum pidana :
1) Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Politik Kriminal) Menurut Soedarto, kebijakan kriminal mempunyai tiga arti, yaitu : 6 1. Dalam  arti  sempit,  ialah  keseluruhan  asas  atau  metode  yang menjadi  dasar  dari  reaksi  terhadap  pelanggar  hukum  yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum  termasuk  di  dalamnya  cara  kerja  dari  pengadilan  dan polisi;
3. Dalam  arti  paling  luas,  ialah  keseluruhan  kebijakan  yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang  bertujuan  untuk  menegakkan  norma-norma  sentral  dari masyarakat.
2) Kebijakan Pidana (Penal Policy)
Usaha  untuk  mewujudkan  peraturan  perundang-undangan
3 Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 23-24.
4 Aloysius Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1999, hlm. 10
5 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1997, hlm. 780.
6 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 113-114.
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
pidana  yang  sesuai  dengan  keadaan  dan  situasi  pada  suatu  waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata “sesuai” dalam pengertian tersebut  mengandung  makna    “baik”  dalam  memenuhi  syarat keadilan dan dayaguna. 7
3) Perbuatan Pidana
Kata  “tindak  pidana”  merupakan  terjemahan  dari  “straffbaar feit”.  Moeljatno  memakai  istilah  “perbuatan  pidana”  oleh  karena pengertian  perbuatan  lebih  abstrak  sehingga  lebih  luas  dari pengertian  tindak  yang  hanya  menyatakan  keadaan  konkrit, Tirtaamidjaja  memakai  istilah  “pelanggaran  pidana”  dan  Utrech memakai  istilah  “peristiwa  Pidana”. 8 Pada  umumnya  perbuatan pidana  disinonimkan  dengan  delik,  yang  berasal  dari  bahasa  Latin yakni    delictum.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  delik artinya  perbuatan  yang  dapat  dikenakan  hukuman  karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. 9 4) Hukum Pidana
Definisi  hukum  pidana  menurut  Sudikno  Mertokusumo adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa atau siapa sajakah  yang  dapat  dipidana  serta  sanksi-sanksi  apa  sajakah  yang tersedia. Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum  pidana  formil.  Hukum  pidana  materiil  ini  memuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang disebut delik dan yang diancam  dengan  sanksi.  Hukum  pidana  formil  atau  hukum  acara pidana  mengatur  bagaimana  caranya  negara  menerapkan  sanksi pidana pada peristiwa konkrit. 10

## 5) Penegakan Hukum
Istilah penegakan hukum dapat dipergunakan terjemahan dari rechtshandhaving.  Yang  dimaksud  di  sini  adalah  hukum  yang berkuasa  dan  ditaati  melalui  sistem  peradilan  pidana  yang  terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. 11
Koesnadi  Hardjosoemantri  mengemukakan  bahwa  ada  suatu pendapat  yang  keliru  yang  cukup  meluas  di  berbagai  kalangan, yaitu  bahwa  penegakan  hukum  hanya  melalui  proses  pengadilan.
7 Aloysius Wisnubroto, Op.Cit, hlm. 11.
8 Leden Marpaung, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm.8
9 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit, hlm. 325
10 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Sebab Pengantar, Liberti, Yogyakarta, 1999, hlm. 124
11 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum : Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 78-79.
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
Adapula  pendapat  yang  keliru,  seolah-  olah  penegakan  hukum adalah  semata-mata  tanggung  jawab  aparat  penegak  hukum. penegakan  hukum  adalah  kewajiban  dari  seluruh  masyarakat  dan untuk  itu  pemahaman  tentang  hak  dan  kewajiban  menjadi  syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan akan tetapi masyarakat berperan dalam penegakan hukum. 12
Andi  Hamzah  menyebutkan  bahwa  istilah  penegakan  hukum dalan Bahasa Indonesia, selalu diasosiasikan dengan force, sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan  hukum  pidana  saja.  Pikiran  seperti  ini  diperkuat  dengan kebiasaan  masyarakat dengan kebiasaan  menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa dan hakim. Tidak disebut pejabat administrasi yang sesuai dengan mengingat ruang lingkup yang lebih luas. 13

## b. Media Sosial
1. Pengertian Media Sosial
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan memiliki arti  proses,  cara  perbuatan  memakai  sesuatu,  atau  pemakaian. 14
Penggunaan merupakan kegiatan dalam menggunakan atau memakai sesuatu  seperti  sarana  atau  barang.  Menurut  Ardianto  dalam bukunya  yang  berjudul  Komunikasi  Massa,  tingkat  penggunaan media dapat dilihat dari frekuensi dan durasi dari penggunaan media tersebut. 15
Menurut Lometti, Reeves, dan Bybee penggunaan media oleh individu dapat dilihat dari tiga hal, yaitu:
a. Jumlah waktu, hal ini berkaitan dengan frekuensi, intensitas, dan durasi yang digunakan dalam mengakses situs;
b. Isi  media,  yaitu  memilih  media  dan  cara  yang  tepat  agar  pesan yang ingin disampaikan dapat dikomunikasikan dengan baik.
c. Hubungan  media  dengan  individu  dalam  penelitian  ini  adalah keterkaitan pengguna dengan media sosial. 16
Media  sosial  sendiri  didefinisikan  sebuah  media  online, dengan  para  penggunanya  bisa  dengan  mudah  berpartisipasi,
12 Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Cet. II, Edisi I, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 375-376.
13 Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995, hlm.61.
14 Depdiknas RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm. 852
15 Ardianto Elvinaro, Komunikasi Massa : Suatu Pengantar, (Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2004), hlm. 125
16 Thea Rahmani, 2016, Penggunaan Media Sosial Sebagai Penguasaan Dasar-Dasar Fotografi Ponsel, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 22
berbagi,  dan  menciptakan  isi  meliputi  blog,  jejaring  sosial,  wiki, forum  dan  dunia  virtual.  Blog,  jejaring  sosial  dan  wiki  merupakan bentuk  media sosial  yang paling umum  digunakan oleh  masyarakat di  seluruh  dunia.  Andreas  Kaplan  dan  Michael  Haenlein mendefinisikan  media  sosial  sebagai  "sebuah  kelompok  aplikasi berbasis  internet  yang  membangun  di  atas  dasar  ideologi  dan teknologi  Web  2.0,  dan  yang  memungkinkan  penciptaan  dan pertukaran user-generated content". 17
Media  sosial  adalah  media  online  yang  mendukung  interaksi sosial.  Sosial  media  menggunakan  teknologi  berbasis  web  yang mengubah  komunikasi  menjadi  dialog  interaktif.  Beberapa  situs media  sosial  yang  populer  sekarang  ini  antara  lain  :  Blog,  Twitter, Facebook,  Instagram,  Path,  dan  Wikipedia.  Definisi  lain  dari  sosial media  juga  di jelaskan oleh Van Dijk media sosial adalah platform media  yang  memfokuskan  pada  eksistensi  pengguna  yang memfasilitasi  mereka  dalam    beraktivitas    maupun  berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan  hubungan  antar  pengguna  sekaligus  sebagai  sebuah ikatan sosial. 18
Menurut  Shirky  media  sosial  dan  perangkat  lunak  sosial merupakan  alat  untuk  meningkatkan  kemampuan  pengguna  untuk berbagi (to  share), bekerja  sama (to co- operate) diantara pengguna dan  melakukan  tindakan  secara  kolektif  yang  semuanya  berada diluar kerangka institusional meupun organisasi. Media sosial adalah mengenai  menjadi  manusia  biasa.  Manusia  biasa  yang  saling membagi  ide,  bekerjasama,  dan  berkolaborasi  untuk  menciptakan kreasi,  berpikir,  berdebat,  menemukan  orang  yang  bisa  menjadi teman  baik,  menemukan  pasangan,  dan  membangun  sebuah komunitas.  Intinya,  menggunakan  media  sosial  menjadikan  kita sebagai diri sendiri. 19
Beberapa  pengertian  diatas  tentang  penggunaan  media  sosial maka  dapat  disimpulkan  penggunaan  media  sosial  adalah  proses atau kegiatan  yang dilakukan seseorang dengan sebuah  media  yang dapat  digunakan  untuk  berbagi  informasi,  berbagi  ide,  berkreasi, berfikir,  berdebat,  menemukan  teman  baru  dengan  sebuah  aplikasi online yang dapat digunakan melalui smartphone (telefon genggam).
17 Michael Haenlein, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media".(Business Horizons, 2010), hlm. 59 –68
18 Rulli Nasrullah, Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi,
(Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 11
19 Ibid hlm. 11
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939

## 2. Ciri – ciri media sosial
Merebaknya  situs  media  sosial  yang  muncul  menguntungkan banyak orang dari berbagai belahan dunia untuk berinteraksi dengan mudah dan dengan ongkos yang murah ketimbang memakai telepon. Dampak  positif  yang  lain  dari  adanya  situs  jejaring  sosial  adalah percepatan  penyebaran  informasi.  Akan  tetapi  ada  pula  dampak negatif dari media sosial, yakni berkurangnya interaksi interpersonal secara  langsung  atau  tatap  muka,  munculnya  kecanduan  yang melebihi  dosis,  serta  persoalan  etika  dan  hukum  karena  kontennya yang  melanggar  moral,  privasi  serta  peraturan.  Dalam  artikelnya berjudul  “User  of  the  World,  Unite!  The  Challenges  and Opportunities  of  Social  Media,”  di  Majalah  Business  Horizons (2010)  Andreas  M  Kaplan  dan  Michael  Haenlein  membuat klasifikasi  untuk  berbagai  jenis  media  sosial  yang  ada  berdasarkan ciri-ciri penggunaannya.
Menurut  mereka,  pada  dasarnya  media  sosial  dapat  dibagi menjadi enam jenis,
yaitu: 20
Pertama, proyek  kolaborasi  website,  di  mana  user-nya  diizinkan untuk  dapat  mengubah,  menambah,  atau  pun  membuang  konten- konten yang termuat di website tersebut, seperti Wikipedia.
Kedua, blog  dan  microblog,  di  mana  user  mendapat  kebebasan dalam  mengungkapkan  suatu  hal  di  blog  itu,  seperti  perasaan, pengalaman, pernyataan, sampai kritikan terhadap suatu hal, seperti Twitter.
Ketiga, konten  atau  isi,  di  mana  para  user  di  website  ini  saling membagikan konten- konten multimedia, seperti e-book, video, foto, gambar, dan lain-lain seperti Instagram dan Youtube.
Keempat, situs jejaring sosial, di mana user memperoleh izin untuk terkoneksi  dengan  cara  membuat  informasi  yang  bersifat  pribadi, kelompok  atau  sosial  sehingga  dapat  terhubung  atau  diakses  oleh orang lain, seperti misalnya Facebook.
Kelima, virtual game world , di mana pengguna melalui aplikasi 3D dapat  muncul  dalam  wujud  avatar-avatar  sesuai  keinginan  dan kemudian  berinteraksi  dengan  orang  lain  yang  mengambil  wujud avatar juga layaknya di dunia nyata, seperti online game.
Keenam, virtual  social  world,  merupakan  aplikasi  berwujud  dunia virtual  yang  memberi  kesempatan  pada  penggunanya  berada  dan
20 Tim  Pusat  Humas  Kementerian  Perdagangan  RI,  Panduan  Optimalisasi  Media  Sosial Untuk  Kemantrian  Perdagangan  RI,(Jakarta  :  Pusat  Humas  Kementerian  Perdagangan  RI, 2014), hal. 26
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
hidup  di  dunia  virtual  untuk  berinteraksi  dengan  yang  lain.  Virtual social  world  ini  tidak  jauh  berbeda  dengan  virtual  game  world, namun lebih bebas terkait dengan berbagai aspek kehidupan, seperti Second Life.
Muatan  tentang  media  sosial  diatas  maka  ciri-ciri  media  sosial adalah sebagai berikut :
1) Konten  yang  disampaikan  dibagikan  kepada  banyak  orang  dan tidak terbatas pada satu orang tertentu;
2) Isi  pesan  muncul  tanpa  melalui  suatu  gatekeeper  dan  tidak  ada gerbang penghambat;
3) Isi disampaikan secara online dan langsung; 4) Konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat dan bisa  juga  tertunda  penerimaannya  tergantung  pada  waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh pengguna;
5) Media sosial menjadikan penggunanya sebagai creator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri;
6) Dalam  konten  media  sosial  terdapat  sejumlah  aspek  fungsional seperti  identitas,  percakapan  (interaksi),  berbagi  (sharing), kehadiran  (eksis),  hubungan  (relasi),  reputasi  (status)  dan kelompok (group). 21 Tak bisa dipungkiri, media sosial dalam perkembangan media telah mengambil bentuk yang menandingi media-media konvensional  atau  tradisional,  seperti  televisi,  radio,  atau  media cetak.  Keunggulan  itu  dapat  terjadi  karena  media  sosial  tidak membutuhkan  tenaga  kerja  yang  banyak,  modal  yang  besar,  dan tidak terikat oleh fasilitas infrastruktur produksi yang massif seperti kantor, gedung dan perangkat peliputan yang lain
3. Jenis media sosial
a. Video Sharing
Aplikasi  berbagi  video  tentu  sangat  efektif  untuk menyebarkan beragam program pemerintah. Program tersebut dapat berupa  kunjungan  atau  pertemuan  di  lapangan,  keterangan pemerintah,  diskusi  publik  tentang  suatu  kebijakan,  serta  berbagai usaha  dan  perjuangan  pemerintah  melaksanakan  program-program perdagangan.
Selain  itu,  tentu  saja  sebelum  penyebaran,  suatu  video memerlukan  tahap  verifikasi  sesuai  standar  berlaku.  Sebaliknya, pemerintah juga perlu memeriksa, membina serta mengawasi video yang  tersebar  di  masyarakat  yang  terkait  dengan  program perdagangan  pemerintah.  Sejauh  ini,  dari  beragam  aplikasi  video
21 Ibid hlm. 27
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
sharing  yang  beredar  setidaknya  ada  tiga  program  yang  perlu diperhatikan, terkait dengan  jumlah user dan komunitas  yang telah diciptakan oleh mereka yakni YouTube, Vimeo dan DailyMotion.

## b. Mikroblog
Aplikasi  mikroblog  tergolong  yang  paling  gampang digunakan di antara program-program media sosial lainnya. Peranti pendukungnya  tak  perlu  repot  menggunakan  telepon  pintar,  cukup dengan  menginstal  aplikasinya  dan  jaringan  internet.  Aplikasi  ini menjadi  yang paling tenar di Indonesia  setelah Facebook. Ada dua aplikasi  yang  cukup  menonjol  dalam  masyarakat  Indonesia,  yakni Twitter dan Tumblr.
c. Network Sharing
Setidaknya  ada  tiga  aplikasi  berbagi  jaringan  sosial  yang menonjol  dan  banyak  penggunanya  di  Indonesia,  khususnya  untuk tipe  ini.  Yakni  Facebook,  Google  Plus,  serta  Path.  Masing-masing memang  memiliki  kelebihan  dan    kekurangan  tersendiri.  Namun pada  umumnya,  banyak  pakar  media  sosial  menganjurkan  agar tidak  menggunakan  aplikasi  berbagi  aktivitas  sosial  ini  jika menyangkut  urusan  pekerjaan  atau  hal-hal  yang  terkait  profesi (pekerjaan).  Aplikasi  ini  menurut  mereka  lebih  tepat  digunakan untuk  urusan  yang  lebih  bersifat  santai  dan  pribadi,  keluarga, teman, sanak saudara, kumpul-kumpul hingga arisan.
Namun karena penggunaannya yang luas, banyak organisasi dan  bahkan  lembaga  pemerintah  membuat  akun  aplikasi  ini  untuk melancarkan  program,  misi  dan  visinya.  Walau  begitu,  agar  lebih kenal  dengan  segmentasi  penguna  dan  karakter  aplikasi  ini,  maka penerapan  bahasa  dan  tampilan  konten  yang  akan  disebarkan  juga harus  lebih  santai,  akrab,  disertai  contoh  kejadian  lapangan.  Lebih baik lagi jika disertai dengan foto atau infografis.
d. Professional Network Sharing
Para  pengguna  aplikasi  berbagi  jaringan  professional umumnya  terdiri  atas  kalangan  akademi,  mahasiswa  para  peneliti, pegawai  pemerintah  dan  pengamat.  Dengan  kata  lain,  mereka adalah  kalangan  kelas  menengah  Indonesia  yang  sangat berpengaruh  dalam  embentukan  opini  masyarakat.  Sebab  itu,  jenis aplikasi  ini  sangat  cocok  untuk  mempopulerkan  dan  menyebarkan misi perdagangan yang banyak memerlukan telaah materi serta hal- hal  yang  memerlukan  perincian  data.  Juga  efektif  untuk menyebarkan  dan  mensosialisasikan  perundang-undangan  atau peraturan- peraturan lainnya. Sejumlah aplikasi jaringan profesional yang  cukup  populer  di  Indonesia  antara  lain  LinkedIn,  Scribd  dan Slideshare.
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939

## e. Photo Sharing
Aplikasi  jaringan  berbagi  foto  sangat  populer  bagi masyarakat Indonesia. Sesuai karakternya, aplikasi ini lebih banyak menyebarkan  materi  komunikasi  sosial  yang  lebih  santai,  tidak serius,  kadang-kadang  banyak  mengandung  unsur-unsur  aneh, eksotik,  lucu,  bahkan  menyeramkan.  Sebab  itulah,  penyebaran program pemerintah juga efektif dilakukan lewat aplikasi ini. Tentu saja,  materi  yang  disebarkan  juga  harus  menyesuaikan  karakter aplikasi ini. Materi itu dapat berupa kunjungan misi perdagangan ke daerah  yang  unik,  eksotik,  pasar  atau  komunitas  perdagangan tertentu. Beberapa aplikasi  yang cukup populer di Indonesia antara lain Pinterest, Picasa, Flickr dan Instagram. 22 7) Fungsi media sosial
Media sosial memiliki beberapa fungsi sebagai berikut : a) Media  sosial  adalah  media  yang  didesain  untuk  memperluas interaksi  sosial  manusia  menggunakan  internet  dan  teknologi web.
b) Media  sosial  berhasil  mentransformasi  praktik  komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience (“one  to  many”) menjadi  praktik  komunikasi  dialogis  antar banyak audience (“many to many”).
c) Media  sosial  mendukung  demokratisasi  pengetahuan  dan informasi.  Mentransformasi  manusia  dari  pengguna  isi  pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.
8) Manfaat Media Sosial Media  sosial  merupakan  bagian  dari  sistem  relasi,  koneksi dan  komunikasi.  Berikut  ini  sikap  yang  harus  kita  kembangkan terkait dengan peran, dan manfaat media sosial : a. Sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan. Berbagai  aplikasi  media  sosial  dapat  dimanfaatkan  untuk belajar melalui beragam informasi, data dan isu yang termuat di dalamnya.  Pada  aspek  lain,  media  sosial  juga  menjadi  sarana untuk  menyampaikan  berbagai  informasi  kepada  pihak  lain. Konten-konten  di  dalam  media  sosial  berasal  dari  berbagai belahan  dunia  dengan  beragam  latar  belakang  budaya,  sosial, ekonomi,  keyakinan,  tradisi  dan  tendensi.  Oleh  karena  itu, benar  jika  dalam  arti  positif,  media  sosial  adalah  sebuah ensiklopedi  global  yang  tumbuh  dengan  cepat.  Dalam  konteks ini, pengguna media sosial perlu sekali membekali diri dengan
22 Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI,  Panduan Optimalisasi Media Sosial,.., hal.65-82
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
kekritisan,  pisau  analisa  yang  tajam,  perenungan  yang mendalam,  kebijaksanaan  dalam  penggunaan  dan  emosi  yang terkontrol. 23
b. Sarana dokumentasi, administrasi dan integrasi
Bermacam  aplikasi  media  sosial  pada  dasarnya  merupakan gudang  dan  dokumentasi  beragam  konten,  dari  yang  berupa profil, informasi, reportase kejadian, rekaman peristiwa, sampai pada  hasil-hasil  riset  kajian.  Dalam  konteks  ini,  organisasi, lembaga  dan  perorangan  dapat  memanfaatkannya  dengan  cara membentuk kebijakan penggunaan media sosial dan pelatihannya bagi segenap karyawan, dalam rangka memaksimalkan fungsi media sosial sesuai dengan target-target yang  telah  dicanangkan.  Beberapa  hal  yang  bisa  dilakukan dengan  media  sosial,  antara  lain  membuat  blog  organisasi, mengintegrasikan  berbagai  lini  di  perusahaan,  menyebarkan konten  yang  relevan  sesuai  target  di  masyarakat,  atau memanfaatkan  media  sosial  sesuai  kepentingan,  visi,  misi, tujuan, efisiensi, dan efektifitas operasional organisasi. c. Sarana perencanaan, strategi dan manajemen. Akan diarahkan dan dibawa ke mana media sosial, merupakan domain  dari  penggunanya.  Oleh  sebab  itu,  media  sosial  di tangan  para  pakar  manajemen  dan  marketing  dapat  menjadi senjata  yang  dahsyat  untuk  melancarkan  perencanaan  dan strateginya. Misalnya saja untuk melakukan promosi, menggaet pelanggan  setia,  menghimpun  loyalitas  customer,  menjajaki market,  mendidik  publik,  sampai  menghimpun  respons masyarakat. 24
d. Sarana kontrol, evaluasi dan pengukuran. Media sosial berfaedah untuk melakukan kontrol organisasi dan juga  mengevaluasi  berbagai  perencanaan  dan  strategi  yang telah  dilakukan.  Ingat,  respons  publik  dan  pasar  menjadi  alat ukur,  kalibrasi  dan  parameter  untuk  evaluasi.  Sejauh  mana masyarakat  memahami  suatu  isu  atau  persoalan,  bagaimana prosedur-prosedur ditaati atau dilanggar publik, dan seperti apa keinginan  dari  masyarakat,  akan  bisa  dilihat  langsung  melalui media  sosial.  Pergerakan  keinginan,  ekspektasi,  tendensi,  opsi dan posisi pemahaman publik akan dapat terekam dengan baik di dalam  media sosial. Oleh sebab itu, media sosial juga dapat digunakan  sebagai  sarana  preventif  yang  ampuh  dalam
23 Ibid hlm. 34
24 Ibid hlm. 37
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
memblok atau memengaruhi pemahaman publik
c. Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media  Sosial  Sebagai  Sebagai Kejahatan Siber.
Cybercrime  is  a  fast-growing  area  of  crime.  More  and  more criminals  are  exploiting  the  speed,  convenience  and  anonymity  of  the Internet  to  commit  a  diverse  range  of  criminal  activities  that  know  no borders, either physical or virtual. 25
Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan  teknologi  internet  beberapa  pandapat  mengasumsikan cybercrime dengan computer  crime . The  U.S  department  of  justice memberikan pengertian computer crime sebagai “any illegal act requiring knowledge  of  computer  technology  for  its  perpetration,  investigation,or prosecution”. Pengertian  tersebut  indentik  dengan  yang  diberikan organization  of  European  community  development ,yang  mendefinisikan computer  crime sebagai “any  illegal,unethical  or  unauthorized  behavior relating  to  yhe  automatic  processing  and/or  the  transmission  of  data ” adapun  andi  hamzah  (1989)  dalam  tulisannya  “aspek  –aspek  pidana dibidang  computer  “mengartikan  kejahatan  komputer  sebagai  “Kejahatan di  bidang  komputer  secara  umum  dapat  diartikan  sebagai  penggunaan komputer  secara  ilegal”.  Dari  beberapa  pengertian  diatas,  secara  ringkas dapat  dikatakan  bahwa cyber  crime dapat  didefinisikan  sebagai  perbuatan melawan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  internet  yang berbasis  pada  kecanggihan  teknologi,  komputer  dan  telekomunikasi  baik untuk  memperoleh  keuntungan  ataupun  tidak,  dengan  merugikan  pihak lain.
Perkembangan  teknologi  merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat menimbulkan  kejahatan,  di  mana  kejahatan  tersebut  telah  muncul  sejak permulaan  zaman  dan  akan  terus  berlangsung  hingga  akhir  zaman. Kejahatan  sudah  di  terima  sebagai  suatu  fakta  yang  merugikan  baik  oleh masyarakat  primitif  maupun  pada  masyarakat  modern.  Kerugian  material dapat  berubah  timbulnya  korban,  rusaknya  harta  benda  ataupun meningkatnya  biaya  yang  harus  di  tanggung  oleh  korban.  Kerugian  moril dapat  berupa  hilangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  aparat  penegak hukum dalam menegkkan hukum. 26
Kejahatan yang terus berkembang tidak hanya pada masyarakat yang sudah  maju,  namun  juga  pada  masyarakat  yang  sedang  berkembang. Kejahatan  tidak  lagi  hanya  terjadi  di  dunia  nyata,  tetapi  juga  terjadi  di dunia  maya (cyber/virtual). Apabila  mengikuti  kasus-kasus cybercrime
25 Graham J H Smith, Internet law and regulation ( London: Thomson Sweet, 2007 ) hlm. 13
26 21Romli  Atasasmita,  Teori dan Kapita Selekta Kriminologi  (Bandung: Refika Aditama,2010),
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
yang telah terjadi dan jika hal tersebut di kaji dengan kriteria hukum pidana konvensional, maka dari segi hukum, kejahatan cyber merupakan kejahatan yang  kompleks. 22 Sampai  saat  ini  belum  di  pastikan  definisi  yang  jelas mengenai cybercrime ,  demikian  juga  dengan  istilah  yang  di  pergunakan. Selain cyber  crime ,  terdapat  juga  istilah  computer  crime  dan  istilah computer related crimes . 27

## II. PEMBAHASAN
A. Kebijakan  Hukum  Pidana  Kepolisian  Resor  kota  Samarinda  Terhadap Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media  Sosial  di  Kota Samarinda
Menganalisa  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  melalui  media  sosial  di kota  samarinda  tidak  terlepas  dari  kebijakan  hukum  pidana  yang  digunakan  di kepolisian  resor  kota  samarinda.  Pencemaran  nama  baik  melalui  media  sosial adalah    keseluruhan  bentuk  baru  dari  kejahatan  yang  ditujukan  pada  komputer, jaringan  komputer  dan  penggunaanya,  dan  bentuk-bentuk  kejahatan  tradisional yang  sekarang  dilakukan  dengan  menggunakan  atau  dengan  bantuan  peralatan komputer.
Penegakan  hukum  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  upaya menegakan  hukum  didalam  suatu  negara,  dikarenakan  oleh  adanya  hukum dan/atau  undang-undang  yang  bagus  sekalipun  tidak  menjamin  tegaknya  hukum dalam  suatu  negara.  Oleh  karena  itu  diperlukan  upaya  penegakan  hukum  dalam suatu negara. Menurut Barda Bawawi : 28
“Penegakan  hukum  adalah  keseluruhan  kegiatan  dari  para pelaksana penegak  hukum ke arah tegaknya  hukum,  keadilan, dan perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia,  ketertiban, ketentraman  dan  kepastian  hukum  sesuai  dengan  Undang-Undang Dasar 1945”
a) Kebijakan  hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana  pencemaran  nama baik melalui media sosial di kota samarinda.
Tindak pidana pencemaran  nama  baik  melalui  media sosial  merupakan bentuk  kejahatan  baru  di  era  gidital  saat  ini.  Tidak  banyak  masyarakat pengguna  akun  media  sosial  menyadari  dan  mengetahui  tentang  batasan  – batasan  berkespresi  di  media  sosial.  Berdasarkan  hasil  dari  wawancara  bpk. Abdullah  dari  satreskrim  esksus  polresta  samarinda  menyatakan  bahwa hampir  semua  terlapor  menyampaikan  ketidaktauhannya  akan  status  yang telah dibuat melanggar UU ITE Pasal 27 ayat (3). Selain itu juga penanganan
27 David I. Baindrige, Komputer Dan Hukum (Jakarta: PT Sinar Grafika,2003), hlm. 161.
28 Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm 8.
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
laporan  pencemaran  namba  baik  di  media  sosial  pihak  satreskrim  eksus polresta  samarinda  dalam  mengakan  rasa  keadilan  diantara  terlapor  dan pelapor,  selalu  berkoordinasi  dengan  ahli  bahasa  dan  ahli  IT  dari  dinas komunikasi  dan  informatika  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Hal  ini  bertujuan selain  untuk  mengedukasi  kedua  belah  pihak  mana  yang  termasuk pencemaran nama baik dan opini semata namun juga untuk mewujudkan rasa adil diantara kedua belah pihak.
Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di kota samarinda, diperoleh informasi berdasarkan hasil wawancara  dengan  bagian  eksus  satreskrimsus  polrestas  samarinda  bahwa hanya 1 (satu) dari laporan pencemaran nama baik melalui media sosial yang telah  dilimpahkan  ke  pengadilan/dengan  pendekatan  sistem  peradilan  yang berlaku  selebihnya  diselesaikan  dengan  cara  kekeluargaan  atas  permintaan kedua belah pihak. Kebijakan hukum pidana penceramaran nama baik melalui media  sosial  yang  merupakan  tindak  pidana  siber  dengan  pendekatan restorative justice tersebut berpedoman pada, kepolisian resor kota samarinda mengacu  pada  pedoman  surat  edaran  kepolisian  negera  republic  Indonesia sebagai berikut :
1. Surat Edaran  Kapolri No. 07 Tahun 2018, Tanggal 27 Juli 2018 tentang penghentian penyidikan.
Hingga  saat  ini  belum  ada  definisi  yang  jelas  dan  tegas  untuk membedakan  mana  pencemaran  nama  baik  dan  mana  yang  termasuk curahan  hati.  Pengguna  media  sosial  ban  bahkan  akademisi  maupun praktisi hukum kerap terjebak dalam perdebatan hal ini. Rasa penghinaan itu sendiri bersifat subjektif, artinya hanya orang yang bersangkutan yang merasa  sehingga  ukuran  ‘rasa”  terhina  itupun  masih  dalam  perdebatan yang panjang dalam proses penyidikan dan penyelidikan.
Untuk  memberikan  rasa  keadilan  dan  kepastian  hukum  terhadap tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  melalui  media  sosial  yang merupakan tindak kejahatan siber, kepolisian resor kota samarinda selalu menggandeng ahli bahasa dan ahli IT untuk keperluan proses penyidikan dan  penyelidikan.  Apabila  bukti  yang  diajukan  oleh  pelapor  tidak memadai dan diperkuat oleh ahli bahasa dan IT, maka proses penyidikan dapat  diberhentikan  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  surat  edaran Kapolri ayat 2 huruf (a) dan (b) sebagai berikut :
a) bahwa  dalam  proses  penyelidikan  mencari  dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana,  fakta  dan  bukti  yang  dikumpulkan  oleh penyelidik  tidak  memadai,  maka  cukup  alasan  untuk tidak melanjutkan penyelidikan menjadi penyidikan. b) bahwa penghentian penyelidikan sebagaimana
dimaksud  dalam  huruf  'a'  dilakukan  guna  memberikan
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
kepastian hukum.
Dalam  proses  penyelidikan  terhadap  tindak  pidana  pencemaran nama  baik  melalui  media  sosial  yang  merupakan  kejahatan  siber,  kerap ditemukan  laporan  yang  menunjukan  fakta  dan  barang  bukti  tidak memadai  seperti  ;  status  yang  berkonotasi  pendapat  dan  barang  bukti digital yang tidak sah serta meyakinkan penyidik.
2. Surat Edaran  Kapolri No. 08 Tahun 2018, Tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan  Keadilan  Restoratif (Restorative  Justice) Dalam  Penyelesaian Perkara Pidana.
Penyelesaian  tindak  pidana  khususnya  tindak  pidana  pencemaran nama  baik  melalui  media  sosial  memperhatikan  perkembangan  kultur  di masyarakat  sebelum  diterapkannya  sistem  peradilan  pidana.  Banyak ditemukan pemahaman  hukum  yang  minim akan  pencemaran  nama  baik di  media  sosial  yang  merupakan  bentuk  kejahatan  teknologi  yang  masih dirasakan baru dalam sistem penegakan hukum tindak pidana.  Minimnya pemahaman  hukum  dan  kebebasan  berekspresi  yang  selalu  berlindung pada kebebasan  berpendapat yang diatur dalam  Pasal 28E ayat  (3)  UUD NRI  1945,  membuat  pegiat  media  sosial  merasa  apapun  yang disampaikan  melalui  media  sosial  hanya  sebagai  curahan  hati  dan penyampaian tertulis apa yang difikirkan pegiat media sosial.
Guna  mewujudkan  rasa  keadilan,  kepastian  hukum  dan kemanfaatan hukum ditengah masyarakat khususnya terkait tindak pidana pencemaran  nama  baik  melalui  media  sosial,  kepolisian  resor  kota samarinda  memfasilitasi  keinginan  rasa  keadilan  baik  dari  terlapor maupun pelapor.
Dinamika  peristiwa  hukum  diera  digital  saat  ini  diperlukan kebijaksanaan  penegak  hukum  khususnya  kepolisian  yakni  melalui mediaasi  dan  pemahaman  terkait  proses  peradilan  kepada  terlapor  dan pelapor mengenai dampak sosial, ketertiban umum, biaya dan waktu yang diperlukan proses sistem peradilan.
Kepolisian  resor  kota  samarinda  dalam  mewujudkan  ketertiban umum, kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan rasa keadilan di tengah masyarakat  kota  samarinda  khususnya  dalam  penegakan  hukum  tindak pidana  pencemaran  nama  baik  melalui  media  sosial  yang  termasuk kejahatan  siber,  maka  dilakukan  pendekatan  Keadilan  Restoratif (Restorative  Justice). Pendekan Restorative  Justice ini  dilakukan  setelah ada permintaan dan kesepakatan  bersama  antara pihak terlapor dan  yang melapor  untuk  mengembalikan  kerusakan  dan  kerugian  korban  seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula yang dapat memenuhi rasa keadilan korban. Ketentuan restorative justice ini tertuang dalam urat edaran Kapolri No. 08 Tahun 2018, Tgl 27 Juli 2018 poin (b), (c) dan (d)
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
sebagai berikut : a) “bahwa  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana merupakan  pintu entry  point dari  suatu  penegakan  hukum oidana  melalui  sistem  peradilan  pidana (criminal  justice system) di  indonesia. oleh karena  itu, proses penyelidikan dan penyidikan  suatu  tindak  pidana  merupakan  kunci  utama penentuan  dapat  tidaknya  suatu  perkara  pidana  dilanjutkan  ke proses  penuntutan  dan  peradilan  pidana  guna  memujudkan tujuan  hukum  yaitu  keadilan,  kepastian  hukum  dan kemanfaatan  dengan  dengan  tetap  mengedepankan  asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. 29 b) bahwa perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di indonesia  menunjukkan  adanya  kecendrungan  mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembanganya prinsip  keadilan  restoratif  (Restorative Justice) yang merefleksikan  keadilan  sebagai  bentuk  keseimbangan  hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai  sebagai  perilaku  yang  menghilangkan  keseimbangan. dengan  demikian  model  penyelesaian  perkara  yang  dilakukan adalah  upaya  mengembalikan  keseimbangan  tersebut,  dengan membebani  kewajiban  terhadap  pelaku  kejahatan  dengan kesadarannya  mengakui  kesalahan,  meminta  maaf,  dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau  setidaknya  menyerupai  kondisi  semula,  yang  dapat memenuhi rasa keadilan korban. c) bahwa perkembangan konsep penegakan  hukum  dalam sistem penegakan hukum pidana di berbagai negara yang mengadopsi prinsip  keadilan  restoratif  (Restorative  Justice)  serta  seiring dengan  timbulnya  berbagai  permasalahan  dalam  proses penegakan  hukum  pidana  di  Indonesia  seperti  Lembaga Permasyarakatan  yang  over  capacity,  tunggakan  perkara  yang semakin  meningkat,  biaya  perkara  yang  tidak  mempu mendukung  peningkatan  perkara  dan  sebagainya,  membawa dampak  pada  perubahan  kultur  hukum  masyarakat  terutama cara pandang masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana. d) bahwa  dalam  rangka  menjawab  perkembangan  kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  selalu  institusi  yang
29 Surat Edaran Kapolri No. 08 Tahun 2018, Tgl 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. hlm. 1
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
diberikan  kewenang  selaku  penyelidik  dan  penyidik  serta koordinator  dan  pengawas  penyidikan  tindak  pidana,  merasa perlu untuk merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum  pidana  terutama  proses  penyelidikan  dan  penyidikan tindak  pidana  yang  mampu  mengakomodir  nilai  -  nilai keadilan  dalam  masyarakat  sekaligus  memberikan  kepastian hukum terutama kepastian proses.
Pegiat  media  sosial  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana pencemaran  nama  baik  melalui  media  sosial  di  era teknologi  merupakan suatu  tindakan  kejahatan  siber  yang  bersinggungan  dengan  kebebasan berekspresi menimbulkan perbedaan persepsi tentang kebebasan ekspresi dan  batasannya,  sehingga  perlu  adanya  kebijakan  hukum  pidana  dalam mewujudkan  ketertiban  umum,  kepentingan  umu  serta  rasa  keadilan  di tengah masyarakat kota samarinda.

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Bertolak  dari  perumusan  masalah  dan  uraian  hasil  penelitian  serta  analisa yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam tesis ini dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :
1. Kebebasan berekspresi/berpendapat di  muka umum  sebagaimana  yang diatur dalam  Pasal  28E  ayat  (3)  pada  Undang  –  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dan  kebebasan  berekspresi/berpendapat  dengan menggunakan  teknologi  diatur    dalam  Pasal  27  ayat  (3)  dalam  Undang- Undang  Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik menimbulkan dilemma hukum yang berkembang di masyarakat.
2. Kebijakan  hukum  pidana  yang  dilakukan  dalam  rangka  pencegahan  dan penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  melalui media sosial di kota samarinda dengan cara persuasive dan preventif. Bentuk kejahatan  yang  masih anggap  baru ditengah   masyarakat, maka perlu adanya pemahaman  terhadap  pelapor  dan  terlapor  tentang  sistem  peradilan  pidana serta  berpotensi  mengakibatkan  menimbulkan  kekacauan  umum,  maka diberlakukan  pendekatan restorative  justice dengan  tetap  memperhatikan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.  Kebijakan hukum pidana  yang  diberlakukan  pada  kejahatan  siber  ini  berpedoman  pada  Surat Edaran Kapolri  Nomor  07 Tahun 2018, Tanggal  27 Juli 2018 dan  Nomor 08 Tahun 2018, Tgl 27 Juli 2018.
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939

## B. Saran
Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian tentang kebijakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik adalah sebagai berikut :
1. Definisi  kebebasan  berpendapat  serta  batasannya  di  media  sosial  dan pengkategorian  sebagai  bentuk tindak pidana  pencemaran  nama  baik  melalui teknologi  yang diatur dalam  Pasal 27 ayat (3) perlu dirumuskan secara tegas dalam  undang-  undang,  sebab  hal  ini  menimbulkan  polemik  bagi  pengguna media sosial dan  bahkan  menjadi alat pembungkam kebebasan  berbpendapat di era digital saat ini.
2. Untuk  kepentingnan  hukum;  kepastian  hukum,  rasa  keadilan,  dan kemanfaatan hukum, perlu adanya revisi kembali undang – undang ITE tahun 2008  mengingat  perkembangan  teknologi  yang  semakin  pesat  yang  merubah cara hidup masyarakat digital sehingga dapat disesuaikan dengan kemudahan berbagi informasi dan berkomunikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Ardianto Elvinaro.2006. Komunikasi Massa : Suatu Pengantar . Bandung : Simbiosa Rekatama Media
Asri  Sitompul.  2001. Hukum  Internet  Pengenalan  Mengenai  Masalah  Hukum Cyber Space. Bandung : PT. Citra Adiyta Bakti
Bambang Waluyo. 2000. Pidana dan Pemidanaan . Jakarta :  Sinar Grafika
Barda  Nawawi.  2005. Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan Hukum Pidana . Bandung : Citra Aditya Bhakti
Dahlan  Alwi.2008. Manusia  Komunikasi,  Komunikasi  Manusia.  Jakarta :    PT Kompas Media Nusantara.
Graham J H Smith. 2007. Internet law and regulation . London: Thomson Sweet
Houghton    Mifflin    Harcourt    Publishing    Company.  2001. Dictionary    of    the English    Language .  American  Heritage:  Houghton  Mifflin  Harcourt Publishing Company
Nimatul Huda.2005. Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview . Yogyakarta :
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
UII Press.
Otje  Salman  dan  Anthon  F.  Susanto.2007. Teori  Hukum  (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali). Bandung : PT. Refika Aditama
Romli    Atasasmita.  2010. Teori  dan  Kapita  Selekta  Kriminologi .  Bandung:  Refika Aditama
Sabian  Utsman  .2014. Metodologi  Penelitian  Hukum  Progressif : Pengembaran Permasalahan  Penelitian  Hukum  Aplikasi  Mudah  Membuat  Proposal Penelitian Hukum . Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Soedarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  2001. Penelitian  Hukum  Normatif,  (Suatu Tinjauan Singkat) . Jakarta: Rajawali Pers.
________. 2004. Penelitian Hukum Normatif ‘Suatu Tinjauan Singkat’. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
Suparlan.  2004. Bunga  Rampai  Ilmu  Kepolisian  Republik  Indonesia .  Jakarta  : Yayasan Pengemban  Ilmu Kepolisian
Thea Rahmani. 2016. Penggunaan Media Sosial Sebagai Penguasaan Dasar-Dasar Fotografi  Ponsel .  Yogyakarta  :  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga Yogyakarta.
Wahyu Affandi. 2004. Hakim dan Penegakan Hukum . Bandung : Penerbit Alumni

## B. Peraturan
1. UUD NRI 1945
2. KUHP
3. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi Dan Transaksi Elektronik
4. Surat Edaran Kapolri No. 07 Tahun 2018, Tgl 27 Juli 2018
5. Surat Edaran Kapolri No. 08 Tahun 2018, Tgl 27 Juli 2018
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
C. Sumber Lain
1. http://misterpenelitian.blogspot.com/2015/05/landasan-teori-kerangka-pikir- dan.html diakses pada tanggal 09 Juli 2019
2. http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode- dasar.html, diakses pada tanggal 09 Juli 2019
3. http://www.amiyorazakaria.blogspot.com diakses 28 Juli 2019
4. http://misterpenelitian.blogspot.com/2015/05/landasan-teori-kerangka-pikir- dan.html diakses pada tanggal 09 Juli 2019
5. http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode- dasar.html, diakses pada tanggal 09 Juli 2019
6. http://ms.wikipedia.org/wiki/PencemaranNamaBaik di akses pada 27 Juli 2016
7. Data laporan pencemaran nama baik dari eksus kepolisian resor kota samarinda