## REFORMULASI SYARAT DIVERSI:
KAJIAN IDE DASAR SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Faisal * , Derita Prapti Rahayu Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Kampus Terpadu Balunijuk, Merawang, Bangka Belitung 33172 faisalhukum2020@gmail.com

## Abstract
The formulation of the requirements for the implementation of diversion requires the penalty of under  seven  years  and  not  repetition  of  the  sentence.  This  paper  aims  to  examine  the implementation of diversion so that it is in accordance with the values and principles of the basic idea  of  the  juvenile  justice  system.  The  problem  that  arises  is  whether  the  requirements  for diversion are in line with these basic ideas? Then how does the reformulation offer the terms of diversion? The requirement for diversion to commit criminal repetition has no meaning and even has  the  potential  to  reduce  the  meaning  of  the  main  basic  idea  of  the  ultimum  remedium principle. Reformulation of the diversion requirements focuses on serious criminal acts such as terrorism, premeditated murder, rape, and drug trafficking.
Keywords: Basic  Ideas;  Diversion;  Juvenile  Criminal  Justice  System;  Reformulation; Restorative Justice.

## Abstrak
Formulasi  syarat  pelaksanaan  diversi  menghendaki  ancaman  pidana  dibawah  tujuh  tahun  dan bukan pengulangan pidana. Paper ini bertujuan mengkaji pelaksanaan diversi agar sesuai dengan nilai dan asas dari ide dasar sistem peradilan pidana anak. Persoalan yang muncul apakah syarat diversi  sudah  sejalan  dengan  ide  dasar  tersebut?  Lalu  bagaimana  tawaran  reformulasi  syarat diversi?  Terhadap  syarat  diversi  melakukan  pengulangan  pidana  tidak  memiliki  makna  berarti bahkan  berpotensi  mengurangi  makna  ide  dasar  utamanya  prinsip ultimum  remedium . Reformulasi syarat diversi menitikberatkan pada perbuatan kategori tindak pidana serius seperti terorisme, pembunuhan berencana, pemerkosaan, dan peredaran narkoba.
Kata kunci : Ide Dasar; Diversi; Sistem Peradilan Pidana Anak; Reformulasi; Keadilan Restoratif.

## A. Pendahuluan
Ide  dasar  yang  dikandung  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (Undang-Undang  SPPA)  bertumpu  pada asas-asasnya  dan  cita  hukum  yang  akan diwujudkan  yaitu  keadilan  restoratif.  Ide dasar ini menjadi pijakan dan sekaligus pilar menjalankan proses sistem peradilan pidana anak  khususnya  menyangkut  prihal  diversi. Dapat  dikatakan,  operasionalisasi  dari  ide dasar tadi diwujudkan dalam bentuk diversi dengan  mengalihkan  proses  penyelesaian
perkara  anak  melalui  prioritas  di  luar peradilan  pidana.  Mengapa  hal  wajib dilakukan, oleh karena Diversi mendapatkan legitimasi  keberlakuannya  dari  ide  dasar Undang-Undang  SPPA  yaitu  asas  sebagai prinsip  dan  nilai  keadilan  restoratif  sebagai cita hukumnya.
Undang-Undang  SPPA  secara  prinsip memenuhi  kriteria  sebagai  regulasi  yang memperjuangkan  kepentingan  anak.  Hal  ini terlihat  jelas  dalam  asas  yang  menjadi prinsip  dasar  regulasi  ini.  Pasal  2  UU Undang-Undang SPPA menyebutkan,
bahwa:  sistem  peradilan  pidana  anak dilaksanakan berdasarkan asas: pelindungan; keadilan;  non-diskriminasi;  kepentingan terbaik  bagi  Anak;  penghargaan  terhadap pendapat  Anak;  kelangsungan  hidup  dan tumbuh  kembang  Anak;  pembinaan  dan pembimbingan Anak; proporsional;
perampasan  kemerdekaan  dan  pemidanaan sebagai  upaya  terakhir;  dan  penghindaran pembalasan.
Mengutamakan  nilai  keadilan  restoratif merupakan  suatu  kewajiban  dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Anak.  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  inipun  mempunyai  sarana penyelesaian  permasalahan  yang  cukup unik,  yaitu  keberadaan  diversi  yang  wajib diupayakan.  Adapun  tujuan  dari  diversi  ini tercantum  dalam  Pasal  6  Undang-undang menyebutkan  bahwa  tujuan  dari  diversi antara  lain:  mencapai  perdamaian  antara korban  dan  Anak,  menyelesaikan  perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan  Anak  dari  perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;  dan  menanamkan  rasa tanggung jawab kepada Anak.
Terdapat  2  (dua)  syarat  utama  untuk dilakukannya  diversi  yang  disebutkan  Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang SPPA dilaksanakan  dalam  hal  tindak  pidana  yang dilakukan:  diancam  dengan  pidana  penjara di  bawah  7  (tujuh)  tahun;  dan  bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Syarat  diversi  yang  dimaksudkan  oleh Pasal  7  ayat  (2)  Undang-Undang  SPPA merupakan  formulasi  yang  buruk  ( bad formulation )  jika  dilihat  dalam  lingkup hukum  pidana.  Setidaknya  dapat  diajukan beberapa  pendapat  terkait  hal  ini, pertama secara  nyata legal  gap ditunjukkan  antara norma syarat diversi (Pasal 7 ayat 2) dengan ide  dasar  Undang-Undang  SPPA  (Pasal  1 ayat 6, Pasal 2, dan Pasal 6).
Tidak  adanya  kepastian  hukum  dengan terjadinya legal  gap .  Seperti  apa  yang diungkapkan  oleh  Jan  Michiel  Otto  dalam dimensi  lain  kepastian  hukum  merupakan sicherkeit  des  rechts  selbst ,  yaitu kepastian tentang  aturan  hukum  itu  sendiri  (Faisal  & Muhammad Rustamadji, 2020).
Kedua ,  dalam  aspek  ilmu  hukum pidana,  syarat  diversi  dalam  Pasal  7  ayat  2 tidak cukup rasional untuk dikatakan sebagai formulasi yang memiliki pendasaran teoritik yang kuat.
Dengan  demikian,  perlu  dikaji  terkait keberadaan  syarat  untuk  dilaksanakannya diversi,  baik  persyaratan  yang  pertama maupun persyaratan yang kedua. Sebagaimana  yang  telah  disampaikan, bahwa syarat diversi dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan formulasi  yang  buruk  sepanjang dimaknai  terdapat  pertentangan  norma dengan ide  dasar  asas-asas  sistem  peradilan pidana  dan  nilai  keadilan  restoratif  sebagai cita  hukumnya.  Disamping  itu  pula,  syarat diversi  memiliki  kelemahan  jika  dilihat dalam  aspek  ilmu  hukum  pidana.  Sehingga dengan latar belakang itu, keberadaan syarat diversi  justru  dapat  mengurangi  esensi  dari pelaksanaan diversi itu sendiri.
Berdasarkan  pada  ulasan  pendahuluan di  atas,  diajukan  sebuah  rumusan  masalah mendasar dalam topik kajian ini; (1) Apakah formulasi  syarat  diversi  dalam  Undang- Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak sudah  selaras  dengan  ide  dasar  sistem peradilan  pidana  anak?  (2)  Bagaimana reformulasi  syarat  diversi  yang  sesuai dengan  ide  dasar  sistem  peradilan  pidana anak?

## B. Pembahasan

## 1. Ide  Dasar  Sistem  Peradilan  Pidana Anak
Menurut  Sholehuddin  sebagaimana yang  dikutip  oleh  Faisal,  bahwa  Ide  dasar prihal  apa  cara  pandang  sebuah  fenomena yang ditentukan oleh sebuah keyakinan. Ide dasar Berfungsi sebagai the central cognitive resource dalam  tentukan  rasionalitas  suatu fenomena,  baik  tentang  apa  yang  menjadi pokok  persoalan  maupun  cara  melihat  dan menjelaskan fenomena itu. Sebagai gagasan yang bersifat mendasar, maka ide dasar lebih menyerupai  cita,  yakni  gagasan  dasar mengenai suatu hal. Misalnya mengenai cita hukum atau rechtsidee , merupakan konstruksi  pikir  (ide)  yang  mengarahkan
hukum  kepada  cita-cita  yang  diinginkan. Atau  seperti  dikatakan  Rudolf  Stamler,  cita hukum merupakan leitstern (bintang pemandu) bagi terciptanya cita-cita masyarakat. Ide dasar juga dapat dianalogkan dengan apa yang dikatakan oleh Oppenheimer  disebut staatsidee ,  yakni hakikat yang paling dalam dari Negara yang dapat  memberi  bentuk  negara,  atau  hakikat negara yang menentukan bentuk dari Negara (Faisal, 2020)
Setyo  Wahyudi  dalam  disertasinya mengemukakan  sistem  peradilan  pidana anak  ialah  sistem  penegakan  hukum peradilan pidana anak terdiri atas  subsistem penyidikan  anak,  subsistem  penuntutan anak,  subsistem  pemeriksaan  hakim  anak, susbsistem  pelaksanaan  sanksi  hukum pidana  anak  yang  berlandaskan  hukum pidana  materiil  anak  dan  hukum  pidana formal anak  dan  hukum  pelaksanaan  sanksi hukum  pidana  anak.  Dalam  hal  ini  tujuan sistem  penegakan  peradilan  pidana  anak menekankan pada aspek tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak(Wiyono, 2016).
Maka  dalam  hal  ini,  sistem  penegakan hukum  peradilan  pidana  anak  tidak  dapat dilepaskan dari ide  dasarnya,  termasuk pula mengenai  syarat  pelaksanaan  diversi. Konsep  ide  dasar  sistem  peradilan  pidana anak bertumpu pada 2 (dua) prinsip utama. Pertama ,  asas-asas  sistem  peradilan pidana  anak  dilaksanakan  berdasarkan  asas perlindungan,  keadilan,  kepentingan  terbaik bagi  anak,  kelangsungan  hidup  dan  tumbuh kembang  anak,  perampasan  kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.
Asas  hukum  yang  dimaksudkan  dalam Undang-Undang  SPPA  tersebut  memiliki fungsi  yang  elementer  apabila  merujuk pendapat  Paton.  Asas  hukum  itu  memberi daya  hidup  kepada  pemberlakuan  hukum tertentu.  Asas  hukum  dapat  menjadi  sarana yang  akan  membuat  hukum  itun  hidup, tumbuh  dan  berkembang  (Esmi  Warassih Pujirahayu, Derita Prapti Rahayu, 2020)
Dalam  kajian  hukum  pidana,  asas-asas sistem  peradilan  pidana  anak  yang
mencantumkan  subtansi  pemidanaan  bagi anak sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan pidana bagi anak, hal  itu  dikenali  sebagai  dalil “Ultimum Remedium” .
Hukum pidana Indonesia pada dasarnya menganut  mekanisme ultimum  remedium yang  dapat  diartikan  bahwa  pengaturan sanksi  pidana  diposisikan  sebagai  sanksi terakhir  (Rahmawati,  2013).  Ada juga yang menyebut ultimum  remedium itu  dengan senjata  pamungkas  (Santoso,  2020).  Bukan sebaliknya  menjadikan  hukum  pidana sebagai  sarana  awal  dalam  penyelesaian masalah.  Oleh  karena  itu,  banyak  hakim yang  menjatuhkan  pidana  penjara  tinggi, dengan  keyakinan  semakin  tinggi  pidana yang  dijatuhkan,  maka  semakin  besar  efek jera yang diberikan kepada pelaku (Nugraha, 2020).
Dalam  hal  ini,  perlindungan  terhadap anak  merupakan  hak  asasi  yang  ingin dijamin  oleh  asas-asas  sistem  peradilan pidana anak. Prinsip hak asasi anak menjadi ide dasar bahwa pembalasan dan pemidanaan  menjadi  instrumen  terakhir ( ultimum remedium ).
Kedua ,  ide  dasar  sistem  peradilan pidana  anak  berpijak  pada  nilai  utama keadilan  restoratif  sebagai  cita  hukum Undang-Undang  SPPA.  Berdasarkan  pada Pasal  1  ayat  (6)  keadilan  restoratif merupakan  ide  dasar  dimana  dilakukan dalam bentuk diversi. Terminologi normatif Undang-Undang SPPA mendefiniskan keadilan  restoratif  sebagai  penyelesaian perkara  dengan  melibatkan  pelaku,  korban, keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain dalam rangka secara bersama-sama mencari penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula, dan bukan pembalasan.
Konsep  pemulihan  antara  korban  dan pelaku  yang  sedang  berperkara  dalam pendekatan  keadilan  restoratif  harus  pula memperhatikan  asas-asas  sistem  peradilan pidana  anak  sesuai  dengan  Pasal  2, utamanya  mengenai  pemidanaan  dan pembalasan  bagi  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  haruslah  menjadi  sarana
terakhir. Dengan demikian, ide dasar sistem peradilan pidana anak sangat erat hubungannya  pada  Pasal  1  ayat  6  (keadilan restoratif)  dan  Pasal  2  (asas-asas  Undang- Undang SPPA).
2. Formulasi Syarat Diversi Mendistorsi Ide  Dasar  Sistem  Peradilan  Pidana Anak
Diversi  saat  ini  menjadi  salah  satu sarana hukum yang dinilai sangat akomodatif terhadap kepentingan para pihak (penegak  hukum,  pelaku,  korban  dan masyarakat)  dalam  melakukan  penyelesaian suatu  perkara  pidana  di  luar  dan  saat  di pengadilan (Suhariyanto, 2017). Keberadaan diversi  memang  menjadi  cahaya  penerang tersendiri bagi pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun pengaturan diversi ini bukan  tidak  tanpa  cela,  khususnya  terkait syarat  diversi.  Penulis  mencoba  menelaah dan  menganalisis  syarat  diversi  yang terdapat  pada  Pasal  7  ayat  (2)  Undang- Undang SPPA.
Formulasi syarat diversi yang tercantum dalam Undang-Undang
SPPA telah mendistorsi  sprit  dari  ide  dasar  sistem peradilan pidana anak. Hal ini juga menjadi problematika  dalam  tataran  formulasi utamanya mengenai syarat diversi menghendaki  tindak  pidana  yang  dilakukan diancam  pidana  di  bawah  7  (tujuh)  tahun. Syarat  ini  menimbulkan  kerancuan  karena tidak selaras dengan apa yang terdapat pada Pasal  9  ayat  (1)  huruf  a  berserta penjelasannya.  Pasal  tersebut  menyebutkan bahwa:  Penyidik,  Penuntut  Umum,  dan Hakim  dalam  melakukan  Diversi  harus mempertimbangkan  dalam  huruf  a  yaitu kategori tindak pidana.
Kategori tindak pidana dalam penjelasan  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  a  bahwa prioritas  diversi  tidak  dimaksudkan  untuk kejahatan  serius  seperti  pembunuhan, pemerkosaan,  pengedar  narkoba,  dan terorisme,  yang  diancam  pidana  di  atas  7 (tujuh)  tahun.  Dengan  demikian,  kategori tindak  pidana  tertuju  pada  kulifikasi perbuatan yang memiliki sifat jahat serius.
Sementara  tidak  sedikit  ketentuan peraturan pidana yang merumuskan formulasi  ancaman  kategori  pidana  yang berkategori  tidak  begitu  serius.  Faktanya, terdapat  beberapa  ancaman  pidana  yang diatas  tujuh  tahun  tidak  dalam  kategori tindak  pidana  pembunuhan,  pemerkosaan, pengedar  narkoba  dan  terorisme.  Sebut  saja misalnya,  Pencurian  dalam  Pasal  363 diancam  penjara  maksimal  tujuh  tahun. Kategori Pencurian dalam Pasal 363 sebagai contoh  tersebut  tentu  bukan  kategori  tindak pidana  serius  akan  tetapi  apabila  merujuk pada  Pasal  7  ayat  2  maka  tidak  dapat menjadi  prioritas  Diversi  karena  ancaman pidananya tidak dibawah 7 (tujuh tahun).
Bagaimana  mungkin,  dapat  mencapai ide  dasar  keadilan  restoratif  dalam menentukan  prioritas  diversi  apabila  dalam Pasal  7  ayat  2  menentukan  syarat  diversi ancaman  pidana  dibawah  7  (tujuh)  tahun. Padahal  sebagaimana  yang  diketahui, keadilan  restoratif  menekankan  pada  proses rekonsiliasi antara pelaku dan korban dalam rangka  pemulihan  atas  konflik  hukum  yang dihadapi.  Rekonsiliasi  atas  dasar  nilai keadilan  restoratif  menjadi terhalang dikarenakan  syarat  diversi  hanya  dapat dilakukan  terhadap  ancaman  pidana  secara limitatif  dibawah  tujuh  tahun.  Formulasi syarat  diversi  semacam  ini  mendistorsi konsep  ide  dasar  sistem  peradilan  pidana anak,  yang  semula  negara  memberikan ruang kepada para pihak, dan dengan adanya syarat limitatif ancaman pidana, hal ini sama saja  mereduksi  bahkan  mendistorsi  cita hukum  (ide  dasar)  dari  Undang-Undnag SPPA tersebut.
Problematika  berikutnya  ialah  terkait syarat  diversi  dapat  dilakukan  dengan persyaratan  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  anak  bukan  merupakan  pengulangan tindak pidana. Terhadap syarat  diversi yang kedua  ini  merupakan  problem  yang  paling mendasar  dan  bisa  dikatakan  sebagai formulasi yang buruk sebagai sebuah norma. Dapat ditegaskan pengulangan tindak pidana tidak  menjadi  prioritas  diversi.  Pasal  7  ayat 2  huruf  b  dalam  penjelasannya  dikatakan pengulangan  tindak  pidana  baik  tindak
pidana  sejenis  maupun  tidak  sejenis, termasuk  tindak  pidana  yang  diselesaikan melalui diversi.
Formulasi  syarat  diversi  mengenai klausula  bukan  merupakan  pengulangan tindak  pidana  memiliki  kerancuan  apabila dilihat dalam kajian hukum pidana dan asas- asas  sistem  peradilan  pidana  (utamanya mengenai ultimum remidium ).
Recidive sebagai  suatu  perbuatan pengulangan tindak pidana, menjadi perbuatan  yang  mendasari  pemberatan penjatuhan pidana (Faisal dan M. Rustamaji, 2020).  Pengulangan  pidana  paling  tidak dipersyaratkan  mengulangi  kejahatan  yang sama  atau  oleh  undang-undang  dianggap sama  macamnya,  antara  satu  kejahatan dengan kejahatan lainnya sudah ada putusan hakim,  harus  hukuman  penjara,  dan  tidak lebih  dari  lima  tahun.  Menjadi  persoalan pada  formulasi  penjelasan  Pasal  7  ayat  2 huruf  b  mengatakan  pengulangan  tindak pidana adalah tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, sementara dalam kajian hukum pidana  pengulangan  pidana  merupakan tindak  pidana  yang  sejenis  dan  harus  pula sudah  ada  putusan  hakim  terhadap  tindak pidana sejenis sebelumnya.
Bahkan dalam hukum pidana, pengulangan pidana menjadi dasar pemberatan pidana. Sementara itu, eksistensi hadirnya  Undang-Undang  SPPA  tujuannya tidak  lain  adalah  memberikan  perlindungan dan  perlakuan  yang  terbaik  bagi  anak berhadapan dengan hukum. Dasar
pemberatan  pidana  karena  pengulangan tindak pidana sudah tentu filsafat pemidanaanya  ialah retributif  justice yaitu pembalasan.  Hal  ini,  berbanding  terbalik dari ide dasar Undang-Undang SPPA dalam Pasal  2  asas-asas  sistem  peradilan  pidana anak  dilaksanakan  memperhatikan  hal terbaik bagi anak demi tumbuh berkembangnya anak,  sehingga  pemidanaan dan  pembalasan  menjadi  sarana/instrumen terakhir ( ultimum remedium ).
Syarat  diversi  (bukan  merupakan pengulangan  pidana)  tidak  saja  merupakan sebuah  formulasi  yang  buruk  ( bad formulation ) akan tetapi juga mendistorsi ide
dasar  sistem  peradilan  pidana  anak  pada Pasal 2 mengenai asas-asas sistem peradilan pidana  anak  yang  menegaskan  prinsip ultimum remedium .

## 3. Reformulasi  Syarat  Diversi  dalam Kajian  Ide  Dasar  Sistem  Peradilan Pidana Anak
Ide  diversi  ini  pada  dasarnya  untuk menghindari  efek  negatif  pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap  anak,  baik  efek  negatif  proses peradilan  maupun  efek  negatif  stigma  atau cap jahat proses peradilan, maka pemeriksaan  secara  konvensional  dialihkan, dan kepada anak tersebut dialihkan program- program  diversi  (Wiharsa,  2017).  Proses diversi sendiri dilakukan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif seperti  yang  tertuang  pada  Pasal  8  ayat  (1) Undang-undang  Nomor  11  tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Proses Diversi dilakukan  melalui  musyawarah  dengan melibatkan  Anak  dan  orang  tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing  Kemasyarakatan,  dan  Pekerja Sosial  Profesional  berdasarkan  pendekatan Keadilan Restoratif”.
Menggantikan retributive justice , Undang-Undang SPPA hakikatnya
menerapkan restorative  justice (Dewantary,
2016).  Keadilan  restoratif  didefinisikan sebagai,  “suatu  penyelesaian  perkara  secara adil  dengan  melibatkan  pelaku,  korban, keluarga  dan  pihak  lain  yang  terlibat  untuk menyelesaikan  secara  bersama-sama  tindak pidana  tersebut  dengan  maksud  untuk memulihkaan kepada keadaan semula (Putri & Tajudin, 2015).
Syarat pelaksanaan diversi yang menjadi  problematika,  menjadi  pemicu dalam  mendorong  reformulasi  dalam  kajian ide  dasar  sistem  peradilan  pidana  anak. Terkait  problematika  syarat  diversi  yang pertama, telah terjadi kerancuan penggunaan ancaman  sanksi  di  bawah  7  (tujuh)  tahun atau  penggunaan  kategori  tindak  pidana dalam menentukan boleh tidaknya dilakukan diversi.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.3, Juli 2021, Halaman 331-338
Reformulasi  syarat  diversi  terhadap Pasal  7  ayat  2  tidak  perlu  mencantumkan prasyarat  ancaman  sanksi  pidana  secara limitatif  dibawah  tujuh  tahun.  Apabila klausula ini masih dipertahankan justru akan mendistorsi  ide  dasar  sistem  peradilan pidana anak. Jika memang harus memberikan prasyarat terhadap pelaksanaan diversi,  jauh  lebih  baik  penjelasan  dalam Pasal  9  ayat  (1)  huruf  a  dimasukkan  ke dalam  batang  tubuh  norma  Pasal  7  ayat  2 yaitu mengenai ketegori tindak pidana yang fokusnya  pada  kualifikasi  perbuatan  pidana serius  misalnya  pembunuhan,  peredaran narkoba,  terorisme  dan  pemerkosaan. Sebagai  sebuah  catatan  tersendiri,  keempat kejahatan  serius  yang  dimaksud  tersebut harus  di  detailkan  misalkan  saja  kejahatan serius  yang  dimaksud  ialah  pembunuhan berencana.
Substansi  yang  paling  mendasar  dalam undang-undang  sistem  peradilan  pidana anak  adalah  pengaturan  secara  tegas mengenai  keadilan  restoratif  dan  diversi yang  dimaksudkan  untuk  menghindari  dan menjauhkan  anak  dari  proses  peradilan sehingga  dapat  menghindari  stigmatisasi terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  dan  diharapkan  anak  dapat  kembali ke  dalam  lingkungan  sosial  secara  wajar (Sengi, 2018).
Problematika yang kedua terkait dengan syarat  diversi  dilakukan  bukan  terhadap pengulangan  tindak  pidana.  Terhadap formulasi  syarat  ini  sebaiknya  tidak  harus ada,  karena  tidak  sesuai  dengan  prinsip ultimum  remedium yang  menjadi  ide  dasar sistem  peradilan  pidana  anak.  Alasannya karena  anak-anak  pada  prinsipnya  adalah seorang  manusia  yang  belum mampu  untuk berfikir  secara  dewasa  walaupun  dalam kenyataannya telah melakukan tindak pidana sebelumnya.  Diversi  ini  tetap  wajib dilaksanakan  terhadap  anak  walaupun seorang anak telah melakukan tindak pidana sebelumnya.  Karena  memang  ide  dasar dasar  Undang-Undang  SPPA  terikat  pada asas-asas  yang  mendasari  untuk  mencari jalan  terbaik  bagi  anak  dalam  hal memberikan  perlindungan  dan  memastikan
pemidanaan dan pembalasan menjadi sarana terakhir.
Dalam  hukum  pidana  di  Indonesia terdapat  sejumlah  aturan  yang  memberikan dasar penyelesaian  perkara di luar pengadilan  (Usman  &  Najemi,  2018). Hakekat penyelesaian kasus anak sesungguhnya  lebih  diprioritaskan  untuk melindungi  dan  memperbaiki  perilaku  yang menyimpang  dari  anak  karena  mereka merupakan  seorang  individu  yang  masih dalam  proses  menuju  tingkat  kematangan jiwa/ mental dan tingkat intelektualnya yang belum  mampu  bertanggung  jawab  secara penuh  seperti  orang  dewasa  (Rasdi,  2015). Anak  harus  dibantu  oleh  orang  lain  dalam melindungi  dirinya,  mengingat  situasi  dan kondisinya,  khususnya  dalam  pelaksanaan peradilan  pidana  anak  yang  asing  bagi dirinya  (Abdurrachman,  Ari  Sudewo,  & Irma Permanasari, 2015).

## C. Simpulan
Syarat  diversi  pada  prinsipnya  belum sesuai  dengan  ide  dasar  sistem  peradilan pidana anak baik itu nilai yang melandasinya  pada  Pasal  1  ayat  (6) mengenai nilai keadilan restoratif dan Pasal 2  asas-asas  sistem  peradilan  pidana dilaksanakan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, perampasan  kemerdekaan  dan  pemidanaan sebagai  upaya  terakhir,  dan  penghindaran pembalasan. Asas-asas dari Undang-Undang SPPA merupakan prinsip ultimum remedium . Formulasi  Pasal  7  ayat  2  Undang-
Undang  SPPA  telah  mendistorsi  ide  dasar sistem  peradilan  pidana  anak  sebagaimana yang  dimaksud  oleh  Pasal  1  ayat  6  yaitu nilai keadilan restoratif sebagai cita hukum, serta asas-asas sistem peradilan pidana anak yang menegaskan prinsip ultimum remedium pada  Pasal  2.  Ide  dasar  Undang-Undang SPPA  akan  menjadi  terhambat  dengan adanya syarat pelaksanaan diversi menghendaki  ancaman  pidana  secara limitatif  dibawah  tujuh  tahun  dan  bukan merupakan pengulangan pidana.
Reformulasi  syarat  diversi  merupakan upaya  meluruskan  kembali  pelaksanaan diversi  yang  sesuai  dengan  ide  dasar Undang-Undang  SPPA.  Perubahan  dan pembaruan  formulasi  menjadi  keharusan dalam rangka mengembalikan syarat diversi pada  nilai  keadilan  restoratif  dan  asas-asas sistem  peradilan  pidana  anak.  Terhadap limitasi  syarat  diversi  dibawah  ancaman tujuh  tahun  akan  mempersempit  pemberian prioritas  diversi.  Akan  jauh  lebih  baik formulasi syarat diversi menitiberatkan pada kualifikasi kategori tindak pidana serius saja seperti  terorisme,  pembunuhan  berencana, pemerkosaan,  dan  peredaran  narkoba. Terhadap  syarat  pelaksanaan  diversi  tidak diberikan  kepada  pelaku  anak  yang melakukan  pengulangan  pidana  jelas  tidak memiliki  makna  yang  berarti  sepanjang dipahami  dalam  konteks  ide  dasar  Undang- Undang  SPPA  utamanya  prinsip ultimum remedium .  Dengan  demikian,  syarat  diversi bukan  pengulangan  pidana  tidak  diperlukan eksistensi, justru akan melemahkan ide dasar sistem peradilan pidana anak.

## D. Ucapan Terima Kasih
Apresiasi  dan  terimakasih  kepada Fakultas  Hukum  serta  Lembaga  Penelitian dan  Pengabdian  Masyarakat  Universitas Bangka  Belitung  dalam  mendorong  setiap dosen  untuk  mempublikasikan  karya  ilmiah melalui publikasi jurnal nasional bereputasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrachman, H., Ari Sudewo, F., & Irma Permanasari, D. (2015). Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan  dengan  Hukum  dalam Proses  Penyidikan  Article  History. Pandecta Research Law Journal , 10 (2), 167–179.
https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i2
Dewantary,  Z.  R.  (2016).  Keadilan Restoratif  Dan  Pembatasan  Diversi Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak. Veritas  et  Justitia , 2 (2),  303.
https://doi.org/10.25123/vej.2269
Esmi  Warassih  Pujirahayu,  Derita  Prapti Rahayu,  Faisal.  (2020). Sosiologi Hukum . Litera.
Faisal.  (2020). Politik  Hukum  Pidana .
Tangerang: Rangkang Education.
Faisal  &  Muhammad  Rustamadji.  (2020).
Hukum Pidana Umum . Thafa Media.
Nugraha,  Y.  (2020).  Optimalisasi  Asas Oportunitas  Pada  Kewenangan  Jaksa Guna  Meminimalisir  Dampak  Primum Remedium  Dalam  Pemidanaan. Veritas et Justitia , 6 (1), 213–236. https://doi.org/10.25123/vej.3882
Putri,  N.  S.,  &  Tajudin,  I.  (2015).
Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui  Pendekatan  Restorative  Justice Sebagai  Dasar  Penghentian  Penyidikan dan  Perwujudan  Asas  Keadilan  dalam Penjatuhan  Putusan. PADJADJARAN Jurnal  Ilmu  Hukum  (Journal  of  Law) , 2 (1), 145–167. https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a9
Rahmawati,  N.  A.  (2013).  Hukum  Pidana Indonesia:  Ultimum  Remedium  Atau
Primum  Remedium.  In Jurnal  Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan (Vol. 2). Recuperato da https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/v iew/32002 Rasdi. (2015). Efektifitas Metode Musyawarah Mufakat Diversi Terhadap Penyelesaian  Perkara  Anak  Berkonflik Dengan Hukum. Jurnal Hukum Pandecta , 15 (1).
Santoso,  T.  (2020). Hukum  Pidana  Suatu Pengantar . Depok: Rajawali press.
Sengi, E. (2018). Restorative Justice Hakim Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan Dengan  Hukum  Di  Pengadilan  Negeri Tobelo. Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu
Hukum , 2 (2), 153–166. https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2. p153-166
Suhariyanto,  B.  (2017).  Peace  Agreement Position in Dismissing Penalty Imposition  to  Achieve  Justice  in Criminal  Law  Reform. Jurnal  Rechts
Vinding , 6 (1), 1.
Usman,  U.,  &  Najemi,  A.  (2018).  Mediasi Penal  di  Indonesia. Undang:  Jurnal
Hukum , 1 (1), 65–83. https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83 Wiharsa,  I.  M.  (2017).  Diversi  Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 6 (1), 37. https://doi.org/10.24843/jmhu.2017.v06 .i01.p04 Wiyono,  R.  (2016). Sistem  Peradilan Pidana  Anak  di  Indonesia .  Jakarta: Sinar Grafika.